## PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM
TERHADAP SENGKETA PENSERTIFIKATAKAN TANAH DITINJAU BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960/UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DI DESA ADAT PADANGBAI

## (STUDI KASUS SENGKETA PENSERTIFIKATAN TANAH ANTARA PT ASDP DENGAN DESA ADAT PADANGBAI)
I Kadek Krisna Pradipta, Komang Febrinayanti Dantes, Ketut Sudiatmaka
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {krisnapradipta99@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  (1)  Peranan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem dalam upaya menyelesaikan sengeketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai, (2) Solusi  dari  Kantor  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa  Adat Padangbai. Lokasi penelitian ini dilakukan di  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karangasem,  di  Desa  Adat  Padangbai  serta  di  Kantor  PT  ASDP  cabang  Padangbai. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik non probabilitas dengan cara yang digunakan dalam  menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik Purvosive  Sampling. Untuk  teknik  pengolahan  dan  analisis  data,  menggunakan  cara  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  peran  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa anatara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai adalah dengan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  hasil  putusan  yang  bersifat  kolektif  dan  obyektif  dan  juga  meminimalisir gugatan atas  hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik.  Namun pelaksanaan  mediasi  yang  dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem belum menemukan jalan keluar ataupun kesepatakan, sebab adanya hambatan - hambatan yang terjadi saat pelaksanaan mediasi, yang salah salah satunya adalah adanya para pihak yang  tidak  hadir  dalam  pelaksanaan  mediasi  tersebut,  sehingga  dalam  hal  ini  pihak  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Karangasem  perlu  memikirkan  solusi  untuk  penyelesaian  sengketa  antara  PT  ASDP  dengan  Desa Adat Padangbai.
Kata kunci: peranan,  kantor pertanahan kabupaten karangasem, sengketa tanah

## Abstract
The purpose of this research are to find out : (1) The role of Land Office in Karangasem District in an attempt to resolve the land certificate disputes between PT ASDP with Desa Adat Padangbai, (2) The solution from Land Office in Karangasem District in an attempt to resolve the land certificate disputes between PT ASDP with Desa Adat Padangbai. Location of this research was conducted at Land Office in Karangasem District, in Desa  Adat  Padangbai  also  in  Padangbai  branch  of  PT  ASDP  office.  This  study  use  empirical  legal  research. The technique that used in this research is non probability technique which used in determining the subject of the  research  with  Purvosive  Sampling  technique.  For  data  processing  and  analysis  data  using  qualitative method.  The  result  showed  that  the  role  of  Land  Office  in  Karangasem  District  in  an  attempt  to  resolve  the disputes between PT ASDP with Desa Adat Padangbai is to make a mediation to the both parties, in order to get the  results  of  decisions  that  are  collective  and  objective  and  also  minimize  the  claims  over  the  disputes  and conflict. However the mediation that was held by Land Office in Karangasem District was not find a way out or deals because of there are some obstacle when the mediation happened, which one of the obstacle is there is a
party  that  did  not  attend  the  mediation  which  make  Land  Ofiice  in  Karangasem  District  needs  to  find  other solution for resolve the disputes between PT ASDP with Desa Adat Padangbai.
Key Words : the role, government office in Karangasem District, land disputes

## PENDAHULUAN
Undang-undang  pokok  agraria  sangat penting  dalam  sejarah  perlindungan  agraria atau  pertanahan  di  Indonesia  yaitu  sebagai salah satu upaya mewujudkan univikasi hukum dalam bidang pertanahan. Sengketa pertanahan merupakan  isu  yang  selalu  muncul  dan  selalu aktual  dari  waktu  ke  waktu  seiring  dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan  dan  semakin  meluasnya  akses berbagai  pihak  untuk  memperoleh  tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.
Semakin  pesatnya  pertumbuhan  dan perkembangan pembangunan di Bali mengakibatkan  semakin  terbatasnya  kesediaan tanah  negara  sehingga  tanah-tanah  adat menjadi  alternatif  pilihan  yang  digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti untuk industri  pariwisata,  perumahan,  infrastruktur, pelabuhan  dan  sebagainya.  Tanah  merupakan harta  yang  sangat  penting  terkait  dengan kehidupan  masyarakat  sehingga  saat  ini banyak  permasahalan  yang  timbul  mengenai tanah  terutama  hak  atas  tanah  bahkan  tidak jarang sampai terjadi sengketa hak atas tanah.
Berbagai  kasus  sengketa  tanah  yang timbul  dalam  pemanfaatan  tanah  adat  adalah ketika  terjadi  konflik  kepentingan  desa  adat yang  mempertahankan  hak  atas  tanah  adatnya dengan  berbagai  pihak  seperti  pemerintah, investor,  swasta,  BUMN  dan  sebagainya. Apabila  sengketa  hak  atas  tanah  terus  saja terjadi  ini  akan  menimbulakn  ketegangan dalam  masyarakat  dan  dpaat  menghambat dalam  pembangunan  nasional  seperti  contoh salah satu kasus sengketa penyertifikatan tanah yang  terjadi  di  Desa  Adat  Padangbai  dengan PT ASDP (Persero).
Adapun  awal  terjadinya  sengketa pensertifikatan  tanah  antara  PT  ASDP  dengan Desa  Adat  Padangbai  adalah  sebagai  berikut, Di  desa  Padangbai  terdapat  pelabuhan  yang memiliki  peran  sangat  penting  bagi  pelayaran transportasi  dan  memperlancar  arus  barang, manusia  dan  kendaraan  ke  Pelabuhan  Lembar
Lombok  dan  jalur  penyebrangan  ke  Nusa Penida.  Pelabuhan  Padangbai  saat  ini  dikelola oleh Pt ASDP (Persero) yang memiliki otoritas penuh terhadap semua kebijakan di pelabuhan.
PT ASDP (Persero) telah mengusulkan penambahan  dermaga  kepada  pemerintah pusat,  hal  ini  dilakukan  dengan  beberapa pertimbangan  yaitu  untuk  mengantisipasi lonjakan  penumpang  terutama  pada  saat  hari raya  besar,  seperti  idul  fitri,  galungan, kuningan,natal  dan  tahun  baru.  Pembangunan dermaga  3  dijadikan  pilihan  tepat  seandainya salah  satu  dermaga  di  Padangbai  rusak  atau sedang diperbaiki (Tribun-Bali.com, 2019).
Untuk proses pembangunan dermaga 3 ini PT ASDP Persero akan membuat sertifikat hak  milik  atas  tanah  pelabuhan  yang  diklaim sebagai  tanah  milik  PT  ASDP  (Persero). Sebelumnya PT ASDP Persero hanya mempunyai  hak  pakai  terhadap  tanah  diareal Pelabuhan  Padangbai.  Pensertifikatan  tanah menjadi  hak  milik  merupakan  syarat  yang harus  dipenuhi  agar  pembangunan  dermaga  3 dapat terealisasi. Hal ini sesuai dengan pasal 2 peraturan  bersama  menteri  keuangan  nomor 186/PMK.06/2009 dan peraturan kepala badan pertanahaan  nasional  nomor  24  tahun  2009 tentang  pensertifikatakan  barang  milik  negara berupa  tanah  yang  menyatakan  barang  milik negara  (BMN)  berupa  tanah  atas  nama pemerintah  Republik  Indonesia  cq  kementrian negara/lembaga  yang  menguasai  dan/atau menggunakan barang milik negara.
Pensertifikatan  tanah  pelabuhan  oleh PT  ASDP  (Persero)  mendapat  penolakan  dari masyarakat  Desa  Adat  Padangbai,  beberapa alasan  yang  menjadi  keberatan  Desa  Adat Padangbai  adalah  pensertifikatan  tanah  oleh PT  ASDP  (Persero)  sebagai  hak  milik dikawatirkan masyarakat Desa Adat Padangbai akan  kesulitan  memasuki  areal  pelabuhan untuk  melaksanakan  upacara  keagamaan seperti  melasti  dan  upacara  lainnya  dan berdasarkan  klasiran  setra  atau  sema  tanah yang  akan  di  sertifikatkan  oleh  PT  ASDP (Persero)  adalah  druwen  desa  adat.  Klasiran
setra  atau  sema  ini  sebagai  bukti  kepemilikan tanah secara turun temurun atas lahan tersebut. Melalui  program  PTSL  (Pendaftaraan  Tanah Sistematis  Lengkap)  dari  pemerintah,  maka pihak desa adat akan mendaftarkan kepemilikan  tanah  areal  pelabuhan  untuk disertifikatkan  agar  menjadi  hak  milik  desa adat Padangbai.
Sengketa  ini  menyebabkan  situasi yang  tidak  kondusif  di  Desa  Adat  Padangbai. Kedua belah pihak saling beradu argumen dan bersikukuh  bahwa  memiliki  bukti-butki  yang kuat  tentang  hak  atas  tanah  diwilayah  areal Pelabuhan Desa Adat Padangbai.
Berdasarkan sifat sengketa pertanahan, sengketa  pertanahan  memiliki  sifat  secara horizontal  yaitu  sengketa  pertanahan  antara masyarakat  dengan  masyarakat  lainnya  dan sengketa  yang  bersifat  secara  vertikal  yaitu sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, terkait dengan sengketa pensertifikatan  tanah  antara  PT  ASDP  dengan Desa  Adat  Padangbai  merupakan  sengketa yang  bersifat  secara  vertikal,  sebab  sengketa pensertifikatan  tanah  antara  PT  ASDP  dengan Desa  Adat  Padangbai  merupakan  sengketa yang terjadi antara masyarakat yang dalam hal ini  adalah  Desa  Padangbai  dan  Pemerintah dalam  hal  ini  adalah  PT  ASDP.  Sengketa pertanahan  yang  terjadi  secara  vertikal  tentu merupakan  sengketa  yang  cukup  besar  karena melibatkan  pihak  dari  masyarakat  (Desa  Adat Padangbai)  dengan  pihak  pemerintah  (PT ASDP)  maka  untuk  mengatasi  sengketa  yang melibatkan pihak masyarakat yaitu pihak Desa Adat  Padangbai  dan  pihak  pemerintah  yaitu pihak PT ASDP tersebut di perlukan peran dari Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem sebagai lembaga negara yang kushus berwenang  menangani  masalah  pertanahan  di Kabupaten  Karangasem,  agar  bentrokan  fisik atau  tindakan  kekerasan  serta  hal-hal  negatif lainnya yang tidak diinginkan.
Dalam  upaya  penyelesaian  sengketa pensertifikatan  tanah  antara  PT  ASDP  dengan Desa  Adat  Padangbai,  Kantor  Pertanahan Kabupaten Karangasem dalam upaya menyelesaikan  sengketa  pertanahan  antara  PT ASDP  dengan  Desa  Adat  Padangbai  yaitu memilih  atau  menggunakan  dengan  cara mediasi  terhadap  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.  Upaya  penyelesaian  sengketa
dengan  mediasi  yang  dipilih  pihak  Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem agar penyelesaian sengketa antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu agar menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan, disamping  itu  juga  pelaksanaan  mediasi bertujuan  untuk,  menjamin  transparansi  dan ketajaman  analisis,  pengambilan  putusan  yang bersifat  kolektif  dan  obyektif  dan  juga meminimalisir  gugatan  atas  hasil  penyelesaian Sengketa  dan  Konflik,  dalam  hal  ini  Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem diharapkan memiliki  peran  penting  dalam  menengahi  dan upaya  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi antara  PT  ASDP  (Persero)  dengan  Desa  Adat Padangbai.
Atas  dasar  tersebut  maka  peneliti melakukan  penelitian  untuk  menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha mengembangkan  solusi  terkait  permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul “ Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Terhadap Sengketa
Pensertifikatan  Tanah  Ditinjau  Berdasarkan Uu  No  5  Tahun  1960/Undang-Undang  Pokok Agraria Di Desa Adat Padangbai (Studi Kasus Sengketa  Pensertifikatan  Tanah  Antara  Pt Asdp Dengan Desa Adat Padangbai) ”.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu:  1) Untuk  mengetahui  bagaimana  peranan  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  dalam upaya  penyelesaian  sengketa  pensertifikatan tanah  antara  PT  ASDP  (persero)  dengan  Desa Adat  Padangbai.  2)  solusi  dari  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  dalam upaya  penyelesaian  sengketa  pensertifikatan tanah  antara  PT  ASDP  dengan  Desa  Adat Padangbai.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum  empiris  salah  satu  jenis  penelitian hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Ishaq, 2017:  70).  Ciri-ciri  dalam  penelitian  hukum empiris yaitu mengacu pada kenyataan hukum yang  mencakup  kenyataan-kenyataan  social dan  budayanya,  penelitian  terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan
antara  norma  (das  sollen)  dengan  realita hukum (das sein), faktor-faktor yang mempengaruhi  hukum  itu  berfungsi  dalam masyarakat seperti halnya perbedaan penerapan  undang-undang  atau  aturan  lainnya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
Penelitian ini bersifat deskriptif.
Penelitian  deskripstif  adalah  penelitian  yang mendiskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat  terhadap  suatu  populasi  atau  daerah tertentu,  mengenai  sifat-sifat,  karakterisktik, atau  faktor-faktor  tertentu  (Ali,  2019:10). Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan  suatu  masalah  dan  keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan  penyingkapan  fakta.  Penelitian deskriptif  bertujuan  menggambarkan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam masyarakat.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan teknik  studi  dokumen,  teknik  observasi  atau pengamatan  dan  teknik  wawancara.  Teknik penentuan  samperl  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik  non  probability sampling  artinya  suatu  teknik  pengambilan sampel  dengan  tidak  semua  unsur  dalam populasi  mempunyai  kesempatan  yang  sama untuk menjadi anggota sampel. Non probability  sampling  dalam  penelitian  ini adalah  Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel  dipilih  secara  khusus  berdasarkan tujuan  penelitiannya  (Ishaq,  2017:  113-114). Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karangasem,  pihak  PT ASDP  dan  pihak  Desa  Adat  Padangbai. Adapun  teknik  pengolahan  dan  analisi  data dalam  penelitian  ini  adalah  dianalisis  secara kualitatif  yaitu  data  yang  disajikan  bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya  dalam  bentuk  kata-kata  yang nantinya disusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karangasem  Dalam  Upaya  Penyelesaian Sengketa  Pensertifikatan  Tanah  Antara  PT ASDP (Persero) Dengan Desa Adat Padangbai
Tanah adalah salah satu objek yang diatur  oleh  hukum  agraria.  Tanah  yang diatur  oleh  hukum  agraria  itu  bukanlah tanah  dalam  berbagai  aspeknya,  namun yang  berasal  dari  aspek  yuridisnya  yaitu yang  berkaitan  langsung  dengan  hak  atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan  bumi  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  4  ayat  1  Undang-undang pokok  agraria  (UUPA),  yang  menentukan “atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,  yang disebut tanah  yang dapat  diberikan  kepada  dan  dapat  dimiliki oleh  orang-orang  baik  sendiri  maupun bersama-sama  dengan  orang-orang  lain serta  badan-badan  hukum”  (Arba,  2017: 7).    Mengingat  tanah  sangat  rentan menimbulkan sengketa maka perlu adanya regulasi atau aturan dan juga lembaga yang khusus  menangani  masalah  pertanahan tersebut  dalam  hal  ini  regulasi  yang berkaitan dengan pertanahan adalah Undang –  undang  No  5  Tahun 1960/Undang – undang Pokok Agraria dan lembaga yang mengatur tentang pertanahan  adalah  Badan  Pertanahan Nasional  atau  jika  di  wilayah  Kabupaten adalah kantor pertanahan kabupaten sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus Pertanahan.
Sengketa  dapat  terjadi  pada  siapa  saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu  dan  individu,  kelompok  dengan kelompok,  dan  tidak  jarang  sengketa  dapat terjadi  antara  individu  dengan  kelompok. Sengketa  dapat  bersifat  publik  maupun keperdataan  dan  dapat  tejadi  baik  dalam lingkup  lokal,  nasional,  maupun  internasional. Menurut  Ambriyani  sengketa  adalah  suatu
situasi  dimana  ada  pihak  yang  merasa dirugikan  oleh  pihak  lain,  yang  kemudian pihak  tersebut  menyampaikan  ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan  perbedaan  pendapat,  maka terjadilah  apa  yang  dinamakan  sengketa (Ambriyani,  2012:12).  Hal  yang  sama  juga disampaikan  oleh  Takdir  Rahmadi  yang mengartikan  bahwa  konflik  atau  sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang- orang  saling  mengalami  perselisihan  yang bersifat faktual maupun perselisihan- perselisihan  yang  ada  pada  persepsi  mereka saja (Rahmadi, 2011: 1).
Adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun 2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan bertujuan  untuk  mengupayakan  sengketa- sengketa  pertanahan  baik  yang  bersifat horizontal  atapun  vertikal  diselesaikan  tanpa melalui  jalur  Pengadilan  atau  litigasi  dan diharapkan  agar  melalui  mediasi. Dalam etimologi  kata  mediasi  tersebut  berasal dari  bahasa  Inggris  yaitu  mediation  dan Latin  mediare  yang  berarti  berada  di tengah.  Arti  kata  tersebut  menunjuk kepada  peran  yang  dari  pihak  ketiga  yaitu mediator  dalam  melaksanakan  tugasnya menengahi  juga  menyelesaikan  sengketa antara  para  pihak.  Mediator  diwajibkan menjaga  kepentingan  para  pihak  yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan  rasa  kepercayaan  dari  para pihak yang bersengketa (Kurniati, fakhriah, 2017, No.2: 99).
Adapun  Menurut  Rachmadi  Usman mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan  melalui  perundingan  yang melibatkan  pihak  ketika  yang  bersikap  netral (nonintervensi) dan  tidak  berpihak  (impartial) kepada  pihak-pihak  yang  bersengketa  serta diterima  kehadirannya  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa (Rachmadi, 2012:24).
Dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun 2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan peran  dari  BPN  atau  jika  di  dalam  wilayah Kabupaten  dan  juga  kota  yaitu  Kantor Pertanahan  menjadi  sangat  penting  dalam
penyelesaian  sengketa  pertanahan,  sebab  BPN atau  Kantor  Pertanahan  merupakan  lembaga negara  yang  khusus  berwenang  menangani masalah  pertanahan  sehingga  diharapkan memiliki  peran  penting  dalam  penyelesaian sengketa pertanahan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten karangasem pada 17 November 2020 menerangkan  bahwa  upaya  penyelesaian sengketa  antara  pihak  PT  ASDP  dengan  Desa Adat  Padangbai  yaitu  saat  Desa  Adat Padangbai  meminta  kepada  pihak  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  untuk mengukur  tanah  guna  untuk  disertifikatkan menjadi hak milik melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),  dalam  hal  ini  pihak  dari  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  bersedia untuk mengukur tanah tersebut karena
Program Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis  Lengkap  tersebut.  Namun  pihak dari  PT  ASDP  mempertanyakan  tentang pengukuran tanah tersebut dan merasa keberatan  terkait  pengukuran  yang  dilakukan oleh  pihak  Desa  Adat  Padangbai,  pihak  PT ASDP  berdalih  bawah  tanah  yang  diukur  oleh pihak Desa Adat adalah milik pihak PT ASDP sebab  tanah  tersebut  berada  didalam  areal Pelabuhan Padangbai. Dengan adanya keberatan  dari  pihak  PT  ASDP,  pihak  dari Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem pun  menghentikan  pengukuran  tanah  tersebut dengan  alasan  tanah  tersebut  masih  tanah dalam  sengketa.  Dengan  masih  berstatus sengketa  tersebut  timbul  permasalahan  – permasalahan    yang  terjadi  antara  pihak  Desa Adat Padangbai dan juga dari pihak PT ASDP. Dalam  hal  ini  pihak  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten Karangasem berupaya untuk menyelesaikan  sengketa  pertanahan  tersebut dan  sebisa  mungkin  agar  sengketa  antara  PT ASDP  dengan  Desa  Adat  Padangbai  tidak menempuh jalur hukum. Adapun bentuk peran serta Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem  dalam  menyelesaikan  sengketa pertanahan antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai  yaitu  dengan  cara  melakukan mediasi  bagi  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.
Dalam  mediasi  ini  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Karangasem  berperan  sebagai
mediator yaitu orang yang bertugas menengahi dan juga menyelesaikan sengketa antara kedua belah  pihak,  adapun  alasan  kenapa  pihak Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem sebagai  mediator  sebab  sengketa  antara  pihak PT ASDP dengan pihak Desa Adat Padangbai merupakan sengketa yang  belum  mengarah ke jalur  litigasi,  sehingga  dari  hal  tersebut  pihak Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem berperan  sebagai  mediator  dalam  sengketa pertanahan  antara  pihak  PT  ASDP  dengan Desa Adat Padangbai.
Mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama dilakukan mediasi pada tanggal 27 April 2020 di  Kantor  PT  ASDP.  Dalam  mediasi  yang pertama  pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karangasem  menyatakan  kedua  belah  pihak saling  mengklaim  bahwa  memiliki  bukti  yang kuat  atas  kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut, dalam  hal  ini  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karangasem  menampung  semua  pendapat serta alat-alat bukti yang sudah dijelaskan oleh pihak  PT  ASDP  dan  juga  Desa  Adat Padangbai, yaitu Desa Adat Padangbai dengan bukti  klasiran  sema  yang  dianggap  tanah druwen  desa  adat  dan  juga  bukti  sejarah sedangkan  pihak  PT  ASDP  dengan  bukti kepemilikan  hak  pakai,  dan  juga  pemberian aset oleh negara.
Namun  sangat  disayangkan  dalam mediasi  ini  pun  belum  menemukan  jalan keluar  sebab  dari  kedua  belah  tetap  pihak saling  bersisikuh  berpendapat  bahwa  memiliki hak  atas  tanah  yang  ada  diareal  pelabuhan tersebut.
Dengan tidak juga ditemukannya jalan keluar  pada  mediasi  yang  pertama  maka Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem kembali  melakukan  mediasi  yang  kedua, tujuan  dilakukannya  mediasi  yang  kedua  ini menurut  pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karangasem  mengatakan  tujuan  dilakukannya mediasi  yang  kedua  ini  adalah  untuk mendapatkan keputusan dan kesepatakan final, dalam  mediasi  yang  kedua  ini  dilakukan  pada tanggal  25  Juni  2020  bertempat  di  Kantor Kejaksaan  Karangasem  namun  dipindah  ke Kantor Camat Karangasem. Namun dari pihak Bendesa  Adat  Padangbai  tidak  bersedia  hadir dalam mediasi kedua tersebut.
Dengan  tidak  hadirnya  pihak  Bendesa Adat  Padangbai  maka  pelaksanaan  mediasi kedua  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Karangasem belum juga mendapatkan  keputusan  dan  kesepatakan  final dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai.
Dalam  pasal  37  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  11  tahun  2016  Tentang  Penyelesaian Kasus  Pertanahan  menyatakan  dalam  ayat  1 Penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat  dilakukan  melalui  mediasi.  Untuk selanjutnya  ketentuan  pelaksanaan  mediasi telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun 2016  Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan terdapat di dalam pasal 38,39,40,41 dan 42.
Dari  hasil  penelitian  yang  didapat dilapangan  menurut  pihak  Kator  Pertanahan Kabupaten  Karangasem  sudah  melaksanakan mediasi  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa pensertifikatan  tanah  antara  PT  ASDP  denga Desa  Adat  Padangbai  yang  dalam  hal  ini berarti  pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karangasem sudah melakukan perannya dalam upaya  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi antara  pihak  Desa  Adat  Padangbai  dengan pihak  PT  ASDP,  hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa kali diadakannya mediasai oleh Kator Pertanahan Kabupaten Karangasem yaitu yang pertama  dikantor  PT  ASDP  pada  tanggal  27 April  2020,  dan  mediasi  yang  kedua  tidak dihadiri  oleh  pihak  Bendesa  Adat  Padangbai sehingga  upaya  penyelesaian  sengketa  tidak dapat diselesaikan.
Adapun  pengertian  klasiran  tersebut dapat  disamakan  dengan  girik,  ini  bukanlah sertifikat  kepemilikan  tanah  melainkan  hanya sebuah  surat  pertanahan  yang  menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan. Kepemilikan  tanah  dengan  surat  girik  ini sendiri harus ditunjang dengan bukti lain yaitu kepemilikan  akta  jual  beli  (AJB)  atau  surat waris.
Klasiran dipergunakan sebagai pedoman dan sarana pengendalian pelaksanaan klasifikasi  tanah  dan  klasiran  dilapangan  yang
dikerjakan  oleh  mantri-mantri  kasir  bersama pemilik tanah dan pamong dan sebagainya.
Sementara  pipil  adalah  surat  tanda pembayaran  pajak  sebelum  tahun  1960  yaitu oleh  masyarakat  di  Bali  dikenal  sebagai  alat bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga alas hak  atas  tanah  merupakan  salah  satu  alasan bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanah.
Pasal 5 UUPA memberikan penegasan bahwa  UUPA  sebagai  hukum  yang  mengatur mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  ialah hukum  adat  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  nasional  dan  negara  yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  dengan sosialisme  Indonesia  serta  dengan  peraturan perundangan  lainnya,  segala  sesuatu  dengan mengindahkan  unsur-unsur  yang  bersandar pada hukum agraria.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  tanah  –  tanah  adat  atau  tanah  ulayat desa  di  Bali,  sebagaimana  disebutkan  diatas seperti  tanah  PKD  dan  AYDS,  laba  pura kahyangan  desa,  ataupun  tanah  desa  lainnya yang  disebut  druwen  desa  adalah  tanah  milik persekutuan  hukum  adat  yang  penguasaannya diberikan  kepada  krama  desa  (anggota masyarakat  desa)  dengan  kewajiban  terhadap kahyangan  desa  ataupun  tanah  adat  yang dikuasai oleh masyarakat desa adat.
Berkaitan  dengan  tanah  druwen  desa adat  diterjemahkan  kedalam  bahasa  Indonesia berarti  “tanah  milik  desa”  namun  jika dihubungkan  dengan  pasal  4  ayat  1  UUPA tidak  ada  Desa  adat  yang  dapat  mempunyai hak  milik  atas  tanah,  hanyalah  orang  baik sendiri  ataupun  bersama-sama  dengan  orang lain  dan  badan  hukum  pasal  4  ayat (1)  UUPA menentukan  sebagai  berikut:  atas  dasar menguasai  negara  sebagai  yang  dimaksud dengan  pasal  2  ditentukan macam-macam  hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat  diberika  kepada  dan  dipunyai  oleh orang-orang  baik  sendiri  maupun  bersama- sama  dengan  orang-orang  lain  serta  badan  – badan hukum.
Pasal  4  ayat  (1)  UUPA  ini  terkait dengan  ketentuan  pasal  21  UUPA  yang menentukan sebagai berikut:
1. Hanya warga negara Indoensia.
2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan  hukum  yang  dapat
mempunyai  hak  milik  dengan syarat-syaratnya.
Ketentuan  dalam  pasal  21  ayat  (1) UUPA  dapat  diartikan  bahwa  yang  dimaksud dengan warga negara adalah orang perorangan baik  sendiri  –  sendiri  maupun  bersama-sama sedangkan  yang  dimaksud  dengan  badan hukum  dalam  pasal  21  ayat  (2)  UUPA  adalah sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  peraturan pemerintah no 38 tahun 1963 (LN 1963 no 61) tentang  penunjukan  badan-badan  hukum  yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa  bahwa  desa  adat  tidak  merupakan badan  hukum  yang  dapat  mempunyai  hak milik  atas  tanah,  maka  desa  adat  tidak  dapat mendaftarkan  hak  milik  atas  tanah,  mengenai tanah-tanah  druwen  desa  (milik  desa)  di  Bali eksistensinya  telah  diakui  oleh  krama  desa, namun  dalam  hal  pertanahan  nasional  tidak dapat mendapatkan kekuatan hukum atau tidak mendapat pengakuan hak milik atas tanah yang dimiliki  oleh  perorangan  atau  badan  hukum yang  aslinya  yang  ditentukan  dalam  peraturan pemerintah yang mengatur tentang penunjukkan  badan-badan  hukum  yang  dapat mempunyai hak milik atas tanah.
Didalam UUPA, kita mengenal adanya hak  atas  tanah  yaitu  hak  yang  memberi kewenangan  kepada  pemegang  haknya  untuk menggunakan  tanah  atau  mengambil  manfaat dari  tanah  yang  dihakinya.  Berdasarkan  pasal 20  ayat  (1)  Undang-udang  Pokok  Agraria  hak milik adalah adalah hak turun-temurun, terkuat dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.  Hak  milik  dapat  beralih  dan  dialihkan kepada  pihak  lain.  Dalam  pasal  21  ayat  (1) Undang-undang  Pokok  Agraria  menyatakan hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik, ayat 2 oleh Pemerintah ditetapkan  badan-badan  hukum  yang  dapat mempunyai  hak  milik  dan  syarat-syaratnya. Ketentuan  pasal  22  ayat  (1)  terjadinya  hak milik  menurut  hukum  adat  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah.  Ayat  (2)  menyatakan selain  menurut  cara  sebagai  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hak  milik  terjadi karena  :    penetapan  Pemerintah,  menurut  cara dan  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dengan Peraturan  Pemerintah  dan  ketentuan  Undang- undang.
Ketentuan hak pakai menurut ketentuan  pasal  41  ayat  (1)  Undang-undang Pokok  Agraria,  hak  pakai  adalah  hak  untuk menggunakan  dan/atau  memungut  hasil  dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah  milik  orang  lain,  yang  memberi wewenang  dan  kewajiban  yang  ditentukan dalam  keputusan  pemberiannya  oleh  pejabat yang  berwenang  memberikannya  atau  dalam perjanjian  dengan  pemilik  tanahnya,  yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian  pengolahan  tanah,  segala  sesuatu asal  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  dan ketentuan-ketentuan  Undang-undang.  Tanah yang  dapat  diberikan  dengan  Hak  Pakai adalah:  tanah  negara,  tanah  pengelolaan  dan tanah hak milik. Dari hasil wawancara dengan Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem menyatakan  bahwa  hak  pakai  dapat  menjadi hak  milik  sepanjang  memenuhi  persyaratan dari  subjek  dan  objeknya.  PT  ASDP mengatakan hak pakai  yang  menjadi objeknya adalah tanah negara, tanah negara adalah tanah yang  dikuasai  oleh  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang  –  Undang    Nomor  5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  dasar  Pokok- Pokok  Agraria,  sehingga  dalam  hal  ini  hak pakai  yang  dimiliki  oleh  PT  ASDP  dapat ditingkatkan  menjadi  hak  milik  sepanjang memenuhi  semua  ketentuan  perundang  – undangan yang berlaku.
Terjadinya  sengketa  antara  PT  ASDP dengan  Desa  Adat  Padangbai  membuktikan bahwa  belum  terlaksananya  suatu  penegakan hukum  yang  baik,  tegas  dan  juga  transparan. Dalam  mewujudkan  suatu  penegakan  hukum yang  baik,  tegas  dan  juga  transparan  harus dilakukan  melalui  pendekatan  sistem  hukum (legal  system),  jika  dikaitkan  dengan  teori sistem  hukum  yang dikemukakan  oleh
Lewernce  Mier  Friedman yang  menyatakan bahwa  berhasil  atau  tidaknya  penegakan hokum tergantung pada:
a. Substansi  Hukum  (Subtance  Of  The Law)  yaitu  regulasi  dari  hukum  itu sendiri.
b. Struktur  Hukum  (Structure  of  Law) Struktur  ini  menunjukkan  bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta  proses  hukum  itu  berjalan  dan dijalankan.
c. Budaya  Hukum  (Legal  Culture)  sikap manusia  atau  masyarakat  terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta harapannya  (Wahyudi,  2012,  Vol.  1 No. 2: 217-218).
Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan  oleh Lewernce  Mier  Friedman yang  dikaitkan  dengan  hasil  penelitian  di lapangan  dapat  dikatakan  penyebab  dari  tidak terwujudnya suatu penegakan hukum senghingga  menimbulkan  suatu  sengketa antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai adalah  dari  budaya  hukum  (Legal  Culture) yang  tercermin  dari  PT  ASDP  yang  tidak segera  mensertifikatkan  aset  yang  sudah diberikan oleh negara yang akhirnya menimbulkan  suatu  sengketa  dan  juga  dari pihak  Desa  Adat  yang  mestinya  harus memahami terlebih dahulu tentang status tanah diareal  pelabuhan  tersebut,  juga  dalam  hal mencapai  kesepatakan  hendaknya  pihak  Desa Adat  Padangbai  lebih  menghormati  panggilan mediasi  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karangasem  agar  dapat  segera  menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai.
Solusi  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karangasem  dalam  upaya  penyelesaian sengketa  penyertifikatan  tanah  antara  PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai
Solusi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia merupakan penyelesaian, pemecahan (masalah dan sebagainya) dan juga jalan  keluar  dari  setiap  permasalahan,  solusi merupakan  cara  atau  jalan  yang  digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah  tanpa  adanya  tekanan,  maksud  tanpa adanya  tekanan  adalah  adanya  objektivitas dalam  menentukan  pemecahan  dimana  orang yang  mencari  solusi  tidak  memaksakan pendapat  pribadinya  dan  berpedoman  pada kaidah atau aturan yang ada.
Dengan belum  juga  mendapatkan keputusan dan kesepatakan final dalam upaya penyelesaian  sengketa  antara  PT  ASDP dengan  Desa  Adat  Padangbai  dikarenakan pihak  dari  Desa  Adat  tidak  menghadiri undangan  mediasi  yang  kedua  tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem  perlu  mencari  solusi  untuk
mencari jalan keluar dalam upaya penyelesaian sengketa  yang  terjadi  antara  pihak  Desa  Adat Padangbai dengan pihak PT ASDP.
Adapun  solusi  yang  dilakukan  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karangasem dalam  upaya  menyelesaikan  sengketa  tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai adalah  pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karangasem  tentu  akan  tetap  berupaya memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk dimediasi guna mendapatkan  solusi  bagi  kedua  belah  pihak. Adapun  dalam  pasal  33  UUD  1945  yang menyatakan  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Mengutip  dari  pasal tersebut  jelas  bahwa  bumi  dan  tanah  dikuasai oleh negara sehingga apabila negara memerlukan  maka  masyarakat  harus  rela menyerahkan,  jadi  kepentingan  negara  diatas kepentingan  pribadi  dan  golongan  hal  ini dilakukan  agar  kehidupan  bernegara  tetap berjalan  sehingga  perlu  adanya  peraturan- peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun  walaupun  bumi  atau  tanah dikuasai  oleh  negara  hendaknya  tidak  boleh mengabaikan  begitu  saja  masyarakat  yang  di ada  diwilayahnya  dalam  hal  ini  Desa  Adat Padangbai,  karena  masyarakat  juga  berhak mendapatkan  hasil  dari  tanah  yang  ada  di wilayahnya, maka dari itu diperlukan pengambilan  kebijakan  untuk  memberi  rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
Pilihan  yang  terakhir  jika  pihak  PT ASDP  dan  juga  pihak  Desa  Adat  Padangbai saling  bersikukuh  keras  terkait  kepemilikan hak atas tanah tersebut maka tidak ada pilihan lain  dari  pihak  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Karangasem mempersilakan untuk kedua belah pihak menempuh jalur hukum.

## SIMPULAN
Adapun  bentuk  peran  serta  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  dalam menyelesaikan  sengketa  pertanahan  antara  PT ASDP  dengan  Desa  Adat  Padangbai  yaitu dengan  cara  melakukan  mediasi  bagi  kedua belah pihak yang bersengketa. Dimana mediasi dilakukan  sebanyak  2  kali,  dan  untuk  mediasi yang ke 2 tidak dihadiri oleh pihak Desa Adat
sehingga sengketa ini belum menemukan jalan keluar.
Adapun  solusi  dari  pihak  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Karangasem  terhadap sengketa  antara  pihak  Desa  Adat  Padangbai dengan  PT  ASDP  adalah  akan  tetap  berupaya memanggil  (memediasi)  kedua  belah  pihak yang bersengketa untuk berupaya menyelesaikan  sengketa  pertanahan  antara  PT ASDP  dengan  Desa  Adat  Padangbai.  Namun jika sengketa antara pihak PT ASDP dan pihak Desa  Padangbai  tetap  saling  bersikukuh  keras mengatakan  memiliki  kepemilikan  hak  atas  di areal pelabuhan tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem
mengatakan  pilihan  terakhir  adalah  melalui jalur hukum.

## SARAN
Peran  aktif  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Karangasem  untuk  membantu menyelesaikan sengketa pertanahan khususnya yang  terjadi  didaerah  Kabupaten  Karangasem perlu  ditingkatkan  lagi,  mengingat  peran  aktif dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Karangasem  sangat  penting  dalam  upaya penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  terjadi di Kabupaten Karangasem
Adapun  saran  terakhir  dari  penulis terkait  sengketa  yang  terjadi  antara  Desa Adat  Padangbai  dengan  Pihak  PT  ASDP, hendaknya  demi  mempunyai  otoritas  hak atas tanah perlu untuk melakukan pendaftaran  hak  atas  tanah  ke  Kantor Pertanahan  guna  mendapatkan  sertifikat tanah  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  atas kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut, sehingga  sengketa  hak  atas  tanah  yang terjadi seperti Desa Adat dengan PT ASDP kedepannya tidak terjadi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amriani  Nurmaningsih. Mediasi  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di
Pengadilan. Jakarta: PT, Raja
Grafindo Persda, 2012
Arba Haji, Hukum Agraria Indonesia . Jakarta:
Sinar Grafika, 2017
Ali  Zainuddin, Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2019
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . Bandung: Alfabeta, 2017 Rachmadi  Usman, Mediasi  di  Pengadilan dalam  Teori  dan  Praktik Jakarta  : Sinar Grafika, 2012.
Rahmadi Takdir. Mediasi: Penyelesaian sengketa  melalui  pendekatan  mufakat . Rajawali Pers, 2011
Jurnal Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan  Hukum  Di  Indonesia, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Volume
1, No 2, Juli 2012, Hlm, 217-218 Kurniati,  fakhriah,  Bpn  Sebagai  Mediator Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Di  Indonesia  Pasca  Perkaban  No.  11 Tahun 2016, Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli 2017, Hlm 99 Peraturan Perundang – undangan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok Agraria
Lembaran Negara 1960 – 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
Berita  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 569 Tahun 2016 Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 445 Internet
Tribun-Bali.com,  2019.  ASDP  Padang  Bai
Kembali  Sodorkan  Proyek  Dermaga III, dari
https://bali.tribunnews.com/2019/10/2
4/asdp-padang-bai-kembali-sodorkan- proyek-dermaga-iii, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.
Sumber Lainnya Kamus Besar Bahasa Indonesia