## PELAKSANAAN PELAYANAN UMUM DI KANTOR CAMAT
Kaja
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: kajaunka@gmail.com
Abstract: According to the Republik of Indonesia’s Constitution, serving the community has become the duty  of  the  government.  Public,  servants  carry  out  this  duty  by  providing  services  that  are straightforward,  certain,  secure,transparent,  efficient,ecomical,  fair  and  timely  in  accordance  with establishhed protocols. The purpose of this study is to outline and evaluate  how public service  are being implemented at the sub-district office. This study employed a descriptive qualitative methodology with two different data sets : perimary and secondary. The study’s findings demonstrate that service standards align with the primary responsibilities and activities of the public services divisions, including data and material gathering and task execution for the public servicec division.
Keywords: Implementation; service; service quality.
Abstrak: Pelayanan pada masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dan diberikan oleh aparat pemerintah berdasarkan prinsip  kesederhanaan  pelayanan,  kejelasan,  kepastian,  keamanan,  keterbukaan,  efisiensi, ekonomis,  keadilan  yang  merata,  ketepatan  waktu  dalam  pelayanan  sesuai  dengan  prosedur yang  telah  ditetapkan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis pelaksanaan  pelayanan  umum  di  Kantor  Camat,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan sesuai  dengan tugas pokok dan  fungsi  seksi  pelayanan  umum,  untuk  melaksanakan  tugas  dimaksud  pelayanan  umum sesuai  fungsinya  melaksanakan  pengumpulan  data  dan  bahan  lingkup  pelayanan  umum, pelayanan  data  dan  informasi  Kecamatan,  Pengordinasian  dan  penyiapan  penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dilingkup kecamatan meliputi standar pelayanan, surve kepuasan masyarakat,  dan  pengembangan  inovasi  pelayanan  publik,  didasarkan  pada  keinginan masyarakat  agar  adanya  perbaikan  kualitas  dalam  pelaksanaan  pelayanan.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  umum  adalah  Pengordinasian,  pembinaan,  pengawasan evaluasi  dan  pelaporan  penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayah Pemerintah Kecamatan.
Kata Kunci: Pelaksanaan; pelayanan; mutu pelayanan

## PENDAHULUAN
Peran  pemerintah  dalam  upaya memelihara  kedamaian  dan  keamanan suatu  wilayah  menjadi  kewenangan utama  baik  secara  internal  maupun eksternal.  Sebagaimana  tujuan  utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk
menjaga  suatu  sistem  ketertiban  dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat  di  mana  masyarakat  bisa menjalani  kehidupannya  secara  wajar. Dengan  kata  lain,  pada  hakikatnya adalah  pelayanan  kepada  masyarakat yang  merupakan  fungsi  primer  dari
pemerintahan.  Pemerintah  melayani masyarakat  untuk  menciptakan  kondisi yang lebih baik sehingga memungkinkan setiap
anggota masyarakat,  dapat  mengembangkan kemampuan  dan  kreativitasnya  demi mencapai  kemajuan  bersama.    Secara teoritis  otonomi  daerah  akan  dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum,  karena  dengan  adanya  otonomi daerah  dapat  menciptakan  kesetaraan posisi antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara  jasa  pelayanan  dengan masyarakat  sebagai  pengguna  jasa. Pelayanan  umum  adalah  merupakan instrument  kebijakan  pemerintah  untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki  kesejahteraan  masyarakat serta  perbaikan  yang  berkualitas  dari pelayanan  umum  merupakan  suatu investasi  dalam  peningkatan  modal manusia. Dengan demikian akan membawa  dampak  pada  produktivitas masyarakat  di  masa  yang  akan  datang dan  pada  saat  yang  sama,  pelayanan umum  itu  secara  langsung  memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari  kebijaksanaan  pemerintah  dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pelayanan merupakan tugas utama aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi  masyarakat.  Tugas  ini  secara  jelas telah  digariskan  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  Ke empat,  yang  meliputi  empat  aspek pelayanan  pokok  aparatur  terhadap masyarakat  yang  berbunyi  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah dara Indonesia
memajukan
kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2023  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara Pasal  10  Pegawai  ASN  berfungsi  :  a) pelaksana kebijakan publik b) pelayanan publik,  dan  c)  perekat  dan  pemersatu. Selanjutnya  pasal  11  Pegawai  ASN bertugas  :  a)  melaksanakan  kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina Kepegawaian  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan b) memberikan  pelayanan  publik  yang profesional  dan  berkualitas;  dan  c) mempererat  persatuan  dan  kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, dimana  Pemerintah  Daerah  diberikan kewenangan  yang  demikian  luas  oleh Pemerintah  Pusat  untuk  mengatur rumah  tangga  daerahnya  sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Berdasarkan Undang- Undang  tersebut  bahwa  hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah hubungan Pemerintah  Pusat  dengan  Daerah  dapat dirunut  dari  alenia  ketiga  dan  keempat Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Alenia  ketiga  memuat  pernyataan kemerdekaan bangsa
Indonesia sedangkan  alenia  keempat  memuat pernyataan  bahwa  setelah  menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk  adalah  pemerintah  negara Indonesia  yaitu  Pemerintah  Nasional yang  bertanggungjawab  mengatur  dan mengurus  bangsa  Indonesia.  Namun berbagai  isu  yang  muncul  di  kalangan masyarakat,  ternyata  hak  pelayanan yang  diterima  oleh  masyarakat  atau perorangan  terasa  belum  memenuhi
harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan  pemerintah  sendiri.  Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur
pemerintah seringkali cenderung  rumit  seperti  (a)  Tata  cara Pelayanan,  (b)  Rendahnya  Pendidikan aparat,  (c)  Kurangnya  sarana  dan Prasarana, dan (d) Disiplin kerja. Hal ini sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas pelayanan  umum  di  daerah.  Pelayanan masyarakat  dapat  dikategorikan  efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang  singkat,  biaya  murah,  cepat,  tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan  efektivitas  pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam
meningkatkan  disiplin  kerja  aparat pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan dituntut untuk mewujudkan disiplin  kerja  perangkat  Kecamatan dalam  upaya  peningkatan  efektivitas pelayanan Umum.
Masalah  nyata  proses  pelayanan umum,  terutama  pengurusan  surat pengantar  pembuatan  KTP,  Surat Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK), Surat  Keterangan  Pindah,  pelayanan pembayaran PBB, dan pengantar pembuatan  akte  kelahiran,  dirasakan masih  belum  efektif,  sehingga  wilayah aspirasi  dan  kepentingan  umum  masih kurang  tersentuh.  Pelaksanaan  tugas aparatur  yang  selama  ini  berkesan berbelit-belit  kurang  bersahabat    dalam pelayanan  kepada  masyarakat,  artinya suatu  bentuk  pelayanan  yang  efektif menjadi  suatu  kebutuhan  yang  dapat mendatangkan keuntungan ganda.
Keuntungan  bagi  masyarakat  yang menerima  pelayanan,  juga  keuntungan bagi aparat yang memberikan pelayanan.  Peran  pemerintah  yang strategis,  akan  banyak  ditopang  oleh kemampuan aparat pemerintah melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.
Salah  satu  tantangan  besar  yang dihadapi
pemerintah adalah kemampuan  melaksanakan  kegiatan secara efektif dan efisien.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi  daerah,  salah  satu  daerah otonom selalu dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,  bangsa  dan  negara  yang mencerminkan  lewat  kinerja  aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang sesuai  dengan  perkembangan  teknologi dan  pertumbuhan  serta  peningkatan kebutuhan  masyarakat,  pelaksanaan pelayanan  umum  sangat  penting  untuk diperhatikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan yang dapat diajukan adalah Bagaimanakah
Pelaksanaan pelayanan umum di kantor Camat?
Dalam  pengertian  pelayanan  tersebut terkandung suatu kondisi yang melayani yakni  memiliki  suatu  keterampilan  dan keahlian  tersebut  pihak  yang  melayani mempunyai posisi atau nilai lebih dalam kecakapan  tertentu  sehingga  mampu memberikan bantuan dalam menyelesaikan, kebutuhan individu dan organisasi.
Menurut Ashari (2003 : 45) secara teoritik beberapa persyaratan yang harus dipenuhi  agar  pelayanan  publik  dapat efektif  yaitu  :  (a)  Organisasi  harus
mempunyai
kemampuan untuk melaksanakan pelayanan
publik (memenuhi performance) (b) Isi pelayanan harus  sesuai  dengan  kebutuhan (Need) dari masyarakat. Persyaratan ini
berhubungan  dengan  utilitas  fasilitas pelayanan public (c) masyarakat mempunyai kepercayaan kepada organisasi  penyelengaraan  pelayanan publik  (terkait  dengan  partisipasi  dan komitmen sosial) (d) Organisasi pelayanan  publik  harus  selalu  dan  siap beradaptasi
dengan perubahan lingkungan  (nilai-nilai  baru  dalam pelayanan  publik).  Menurut  Diamar (2003  :  45)  pelayanan  publik  antara  lain terdiri dari. “(1) Pelayanan dasar seperti pendidikan.  Kesehatan  dan  pertolongan untuk  kelompok  miskin  ;  (2)  Pelayanan administrasi seperti, KTP, Akte Kelahiran,  kematian,  perizinan  dan sertifikasi  ;  (3)  Pelayanan  penyediaan sarana  dan  prasarana  baik  untuk kegiatan  sosial  maupun  ekonomi  ;  (4) pelayanan penyediaan lapangan pekerjaan  ;  (5)  pelayanan  perlindungan dan keamanan”.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dusimpulkan  bahwa  pelanggan  internal cukup  menonjol,  sebagai  akibat  dan tatanan  organisasi  pemerintah  yang cenderung  birokratis.  Dalam  dunia pelayanan  berlaku  prinsip  utamakan pelanggan eksternal lebih dari pelanggan  internal.  Namun  peta  situasi nyata  dalam  hal  hubungan  antar lembaga Pemerintah sering memojokkan petugas  pelayanan  agar  mendahulukan pelanggan  internal.  Inilah  tantangan nyata  bagi  para  manajer  pelayanan  di kalangan  lembaga-lembaga  Pemerintah,
menemukan keseimbangan yang optimum  antara  pelanggan  eksternal dan  internal.  Menurut  Nurdin  dan  Yeti, S. (2001:42) bahwa dalam menuju tingkat produktivitas penyelenggaraan
pelayanan publik, harus di administrasikan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
(a)  Menerapkan  kembali  prosedur  dan tehnik yang  dilandasi oleh pengetahuan terorganisir  (b)  mencapai  keharmonisan tindakan  kelompok,  bukan  sebaliknya (c)  mencapai  suasana  kerja  sama manusia  bukan  individualisasi  yang semraut  (d)  ekerja  untuk  memperoleh out-put semaksimal mungkin (e) Mengembangkan para bawahan
semaksimal  mungkin  sesuai  dengan segala  kemampuan  yang  ada  pada  diri dan  kemakmuran  persatuan  mereka sendiri.
Menurut  kelima  prinsip  di  atas adalah  seperangkat  pedoman  yang dapat  di  pegang  dalam  setiap  langkah penyelenggaraan administrasi tata usaha agar  usaha-usaha  organisasi  itu  mampu mencapai tingkat produktivitasnya semaksimal  mungkin,  yang  pada gilirannya  tujuan  organisasi  itu  sendiri dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Pelayanan  salah  satu  hal yang  tidak  terlepas  dari  kepentingan umum  yang  hubungannya  saling berkaitan.  Pelayanan  merupakan  suatu kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  kelompok  dalam  memberikan kepuasan  kepada  yang  menerima pelayanan.
Menurut  Ratminto,  (2010  :  52-53), bahwa pelayanan yang baik hanya akan dapat  diwujudkan  apabila  penguatan
posisi  tawar  pengguna  jasa  pelayanan (masyarakat)  mendapatkan  prioritas utama. Dengan demikian, pengguna jasa diletakkan  di  pusat  yang  mendapatkan dukungan  dari  a)  Kultur  organisasi pelayanan yang mengutamakan kepentingan  masyarakat,  khususnya pengguna  jasa,  b)  Sistem  pelayanan dalam
organisasi penyelenggara pelayanan, dan c) Sumber daya manusia yang  berorientasi  pada  kepentingan pengguna jasa.
Berdasarkan  pendapat  yang  telah dikemukakan  di  atas,  bahwa  pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan
atau masyarakat mendapatkan prioritas utama,  maka  diletakan  di  pusat  yang mendapatkan  dukungan  dari;  kultur organisasi pelayanan
yang mengutamakan
kepentingan masyarakat,  sistem  pelayanan  dalam organisasi  penyelenggara  pelayanan, dan  sumber  daya  manusia  yang berorientasi
pada kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam melayani masyarakat berdasarkan dengan
karakteristik  pelayanan  yang  berlaku. Karakteristik pelayanan diperlukan sebagai  bahan  acuan  pemerintah  dalam malayani  masyarakat.  Menurut  Kotler (dalam Napitupulu 2007: 164) menjelaskan beberapa karakteristik pelayanan  meliputi:  (a) Intangibility (tidak  terwujud),  tidak  dapat  dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium sebelum ada  transaksi.  Pembeli  tidak  tahu dengan  baik  hasil  pelayanan  ( sevice outcome ) sebelum pelayanan dikonsumsi (b) Inseparability
(tidak dapat
dipisahkan),  dijual  lalu  diproduksi  dan dikonsumsi  secara  bersamaan  karena tidak  dapat  dipisahkan.  Karena  itu konsumen ikut berpartisipasi dalam jasa pelayanan.  Dengan  adanya  kehadiran konsumen,  pemberi  pelayanan  berhati- hati  interaksi  yang  terjadi  antara penyedia  dan  pembeli.  Keduanya mempengaruhi hasil layanan (c) Variability (berubah-ubah dan bervariasi), jasa beragam, selalu mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya  bergantung  kepada  siapa yang  menyediakannya  dan  kapan  serta dimana  disediakan  (d) Perishability (cepat  hilang,  tidak  tahan  lama),  jasa tidak dapat
disimpan dan permintaannya  berfluktuasi.  Sejalan dengan  uraian  di  atas,  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang  bersifat  wajib dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada standar  pelayanan  minimal  (Standar Pelayanan  Umum)  yang  dilaksanakan secara bertahap.
Pemerintah menyusun RPP tentang  Pedoman  Penyusunan  dan Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal. Bila  sudah  diterapkan,  maka  standar pelayanan  umum  akan  dijabarkan  oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait untuk menyusun standar pelayanan umum masing-masing. Standar  pelayanan  minimal  (SPM) didefinisikan  sebagai  tolok  ukur  untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan  wajib  daerah  yang  berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.  Undang-Undang  Nomor  25
Tahun  2009  Tentang  pelayanan  Publik menyatakan bahwa penyelenggara berkewajiban  :  a)  Menyusun  dan menetapkan  standar  pelayanan    b)
Menyusun,
menetapkan,
dan
mempublikasikan  maklumat  pelayanan c) Menempatkan pelaksana yang kompeten  d)  Menyediakan  sarana, prasarana,  dan/atau  fasilitas  pelayanan publik  yang  mendukung  terciptanya iklim  pelayanan  yang  berkualitas  sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik  e)  memberikan  pelayanan  yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan  pelayanan  publik  f) Melaksanakan  pelayanan  sesuai  dengan standar  pelayanan  berpartisipasi  aktif dan  mematuhi  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan penyelenggaraan  pelayanan  publik  g) Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan h) Membantu
masyarakat  dalam  memahami  hak  dan tanggung jawabnya i) Bertanggungjawab dalam pengelolaan
organisasi penyelenggara  pelayanan  publik  j)
Memberikan pertanggungjawaban
sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan  tanggungjawab  atas  posisi atau  jabatan  k)  Memenuhi  panggilan atau  mewakili  organisasi  untuk  hadir atau  melaksanakan  perintah  suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang  berwenang  dari  lembaga  negara atau  instansi  pemerintah  yang  berhak, berwenang,  dan  sah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Berbagai
upaya dilakukan Pemerintah  untuk    meningkatkan
kualitas  pelayanan  pada  masyarakat, peningkatan  kualitas  dimaksud  agar pemberi pelayanan melaksanakan tugasnya  tepat  waktu  serta  tepat  dalam melaksanakan  tugasnya  dengan  baik. Menurut Ismail (2003 : 131) menjelaskan bahwa  peningkatan  kualitas  pelayanan publik  tidak  lepas dari kepuasan publik sebagai pengguna jasa layanan. Sbagaimana  yang  dirumuskan  oleh  tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan  yang  baik,  tentang gambaran  situasi  dan  kondisi  yang terjadi  bilamana  tata  kepemerintahan yang  baik  diterapkan antara  lain  adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada  masyarakat  dan  dunia  usaha swasta.
Pelaksanaan  pelayanan  Umum  di Kecamatan bahwa di kebanyakan daerah belum  dapat  berjalan  dengan  optimal, sebenarnya  keadaan  seperti  ini  dapat saja  di  atasi  jika  ada  kemauan  dari pemerintah  daerah  untuk  menjadikan Kecamatan  pusat  pelayanan  yang  baru. untuk  itu  harus  ada  kewenangan  yang jelas  yang  dimiliki  oleh  Kecamatan, karena  didana  alokasi  Khusus  mungkin seseorang  bertindana  alokasi  Khusus tanpa  mempunyai  kewenangan.  Selain kewenangan,  maka  dana,  personil  dan logistik  juga  sangat  berpengaruh  pada pelayanan  yang  akan  di  berikan Kecamatan.  jika  kita  telaah  secara  benar maka  peningkatan  pelayanan  Umum dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan sektoral dan pendekatan kewilayahan.
Pendekatan  kewilayahan  inilah Kecamatan  dapat  dijadikan  sebagai pusat  pelayanan  yang  baru.    Jenis  Jenis
Pelayanan  Kantor  Camat  meliputi  : Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),    Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB),  Surat  Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Perbengkelan.  Prosedur  Pelayanan  di Kantor  Camat    :  (1)  Masyarakat pemohon  melengkapi  bahan  atau kelengkapan yang dibutuhkan  (2) Bahan serta kelengkapan di olah di Kantor wali nagari  setempat  (3)  Bahan  serta kelengkapan tersebut kirimkan ke kantor Camat,  (4)  Data  di  olah  oleh  petugas pelayanan  di  Kantor  Camat,  (4)  Data yang telah di olah kemudian di cek serta di  tandatangani  oleh  Camat,  (5)  Bahan- bahan  yang  di  urus  telah  bisa  di  ambil dan  di  bawa  oleh  Masyarakat,  Kamus besar  Bahasa  Indonesia  menjelaskan pelayanan  sebagai  hal,  cara,  atau  hasil pekerjaan
melayani. Sedangkan
melayani  adalah  menyuguhi  (orang) dengan makanan dan minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan;  menerima;  menggunakan. Sedangkan  istilah  umum  berasal  dari Bahasa  Inggris Public yang  berarti umum,  masyarakat,  negara.  Selain  itu, ada beberapa pendapat yang mendefenisikan tentang pelayanan. Lukman (2000:37) bahwa,
pelayanan  adalah  setiap  kegiatan  yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan  meskipun  hasilnya  didana alokasi  Khusus  terikat  pada  suatu produk  secara  fisik.  Lukman  (2000:6) berpendapat  pelayanan  umum  adalah suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan yang  terjadi  dalam  interaksi  langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin  secara  fisik  dan  menyediakan
kepuasan  pelanggan.  Menurut  Inu Kencana  dalam  Sinambela  (2006:  21) mendefenisikan Pelayanan
Umum adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan
berpikir, perasaan, harapan,  sikap  dan  tindana  alokasi khususan  yang  benar  dan  baik berdasarkan  nilai-nilai  norma  yang merasa  memiliki,  Oleh  karena  itu, pelayanan  umum  diartikan  sebagai setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan  meskipun  hasilnya  didana alokasi  Khusus  terikat  pada  suatu produk  secara  fisik.  Seperti  yang dikatakan  Moenir  (2001:9)    Pelayanan umum dan hak dasar warga Negara dan hak asasi saling berkaitan didana alokasi khusus  terpisahkan  satu  sama  lain. Pelayanan  umum  diartikan  sebagai pemberian
pelayanan (melayani) keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan yang pokok  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan KEPMENPAN Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan Umum adalah; Segala kegunaan pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara pelayanan umum sebagai uoaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-
undangan,  Negara  didirikan  tentu  saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang merupakan  bagian  utama  dari  tujuan
nasional.  Asas  Pelayanan  Umum. Pelayanan  Umum  dilaksanakan  dalam suatu  rangkaian  kegiatan  terpadu  yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap,  wajar  dan  terjangkau.  Karena itu  harus  mengandung  unsur-unsur dasar  sebagai  berikut  :  a)  Hak  dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima  pelayanan  Umum  harus  jelas dan  diketahui  secara  pasti  oleh  masing- masing  pihak.  b)  Pengaturan  setiap bentuk pelayanan Umum harus disesuaikan  dengan  kondisi  kebutuhan dan  kemampuan  masyarakat  untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dengan  tetap  berpegang  pada efisiensi  dan  efektifitas  c)  Mutu  proses dan  hasil  pelayanan  umum  harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian
hokum yang dapat dipertanggung  jawabkan  d)  Apabila pelayanan  umum  yang  diselenggarakan oleh  Instansi  Pemerintah  terpaksa  harus mahal,  maka  Instansi  Pemerintah  yang bersangkutan  berkewajiban  memberi peluang  kepada  masyarakat  untuk  ikut menyelenggarakannya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Pada  hakikatnya  negara  dalam hal  ini  pemerintah  (birokrat)  haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan  dalam  hal  ini  bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan  oleh  masyarakat,  misalnya kebutuhan  akan  kesehatan,  pendidikan dan lain-lain. Pelayanan Umum sebagaimana disebutkan dalam Keputusan  Menteri  PAN  Nomor  63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan bahwa segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah  di  Pusat,  di  Daerah  dan  di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk  (penyedian/pemberian)  barang dan atau jasa, baik  dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Ruang  lingkup  pelayanan umum  yang  diberikan  oleh  Pemerintah sangat luas dan kompleks, baik menurut bentuk,  jenis,  maupun  sifatnya.  Oleh karena  itu,  agar  terciptanya  suatu kepastian  hukum  dan  keamanan  di bidang pelayanan umum oleh Pemerintah, perlu adanya suatu landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan  pelayanan  kepada masyarakat/Umum.  Prinsip  pelayanan umum  adalah  sebagai  berikut  :  (1) Kesederhanaan Pelayanan.
Prinsip kesederhanaan ini mengandung  arti  bahwa  prosedur/tata cara  pelayanan  diselenggarakan  secara mudah,  lancar,  cepat,  tepat,  didana alokasi  Khusus  berbelit-belit,  mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan (2) Kejelasan  dan  Kepastian  Pelayanan. Prinsip  ini  mengandung  arti  adanya kejelasan  dan  kepastian  mengenai  : Prosedur/tata  cara  pelayanan,  baik persyaratan teknis maupun administratif;    Unit  kerja  dan  atau pejabat yang berwenang dan bertanggung  jawab  dalam  memberikan pelayanan; Rincian
biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
Jadwal  waktu  penyelesaian  pelayanan (3)  Keamanan  dalam  Pelayanan.  Prinsip ini  mengandung  arti  proses  serta  hasil pelayanan dapat memberikan keamanan,  kenyamanan  dan  dapat memberikan  kepastian  hukum  bagi masyarakat  (4)  Keterbukaan  dalam Pelayanan.  Prinsip  ini  mengandung  arti bahwa  prosedur/tata  cara,  persyaratan satuan  kerja/pejabat  penanggung  jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan  dengan  proses  pelayanan wajib  diinformasikan  secara  terbuka agar  mudah  diketahui  dan  dipahami oleh  masyarakat,  baik  diminta  maupun didana  alokasi  Khusus  diminta  (5) Efisiensi  dalam  Pelayanan.  Prinsip  ini mengandung arti : Persyaratan
pelayanan  hanya  dibatasi  pada  hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian  sasaran  pelayanan  dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara  persyaratan  dengan  produk pelayanan  yang  diberikan.Mencegah adanya pengulangan
pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan  dari  satuan  kerja/instansi Pemerintah  lain  yang  terkait  (6) Ekonomis  dalam  Pelayanan.  Prinsip  ini mengandung  arti  pengenaan  biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan  :Nilai  barang  dan  atau jasa  pelayanan  masyarakat  dan  didana alokasi  Khusus  menuntut  biaya   yang terlalu tinggi di luar kewajaran; Kondisi dan  kemampuan  masyarakat  untuk membayar;  dan  Ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (7)
Keadilan yang Merata dalam Pelayanan. Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan  pelayanan  harus diusahakan  seluas  mungkin  dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara  adil  bagi  seluruh  lapisan masyarakat  (8)  Ketepatan  Waktu  dalam Pelayanan . Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat  diselesaikan  dalam  kurun  waktu yang ditentukan.
Pelayanan prima merupakan pelayanan  yang  memenuhi  standar pelayanan terhadap pemintaan, keinginan,  dan  harapan  masyarakat yang  mempunyai  nilai  yang  tinggi  dan bermutu (berkualitas). Dengan demikian dapat ditarik pengertian secara sederhana  bahwa  layanan  prima  adalah pelayanan  yang  bermutu.  Menurut Moenir (2000:26) Lebih jauh lagi hakekat dari  pelayanan  umum  yang  prima adalah  berupa  upaya-upaya  sebagai berikut  :  (1)  Meningkatkan  mutu  dan produktifitas  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  instansi  Pemerintah  di  bidang pelayanan  umum  (2)  Mendorong  upaya mengefektifkan  sistem  dan  tatalaksana pelayanan,  sehingga  pelayanan  umum dapat  diselenggarakan  secara  lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan  efisien)  (3)  Mendorong  tumbuhnya kreatifitas,  prakarsa,  dan  peran  serta masyarakat secara luas. Setelah dilakukan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan Pemerintah  dapat  memberikan  kepada masyarakat  suatu  pelayanan  umum yang  prima,  sehingga  dengan  demikian persepsi  masyarakat  terhadap  kinerja birokrasi Pemerintah akan menjadi lebih
baik  lagi,  yang  pada  akhirnya  nanti dapat dibangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah dan masyarakat.  Pada  satu  sisi  Pemerintah akan  memiliki  legitimasi  yang  kuat dihadapan  masyarakat  dan  pada  sisi yang  lain  masyarakat  akan  mendapat pelayanan  yang  baik  dan  prima  dari Pemerintah.
Pelayanan  Umum  adalah  segala bentuk  kegiatan  pelayanan  umum  yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  maupun Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) dalam  bentuk  barang  dan  jasa  baik dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang  -undangan.  Moenir (2000:26- 27)  berpendapat  bahwa  pelayanan adalah  “kegiatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang dengan landasan faktor material melalui sistem,  prosedur  dan  metode  tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan  orang  lain  sesuai  dengan haknya”.  Pendapat  lain  menyebutkan bahwa pelayanan adalah suatu perbuatan ( deed ), suatu kinerja (Performance) atau  suatu  usaha (Effort), jadi menunjukkan secara inhern pentingnya  penerimaan  jasa  pelayanan terlibat  secara  aktif  di  dalam  produksi atau  penyamapain  proses  pelayanan  itu sendiri
Menurut Inu  Kencana  dalam Sinambela  (2006:40)  mendefenisikan Pelayanan  Umum  adalah  ”sejumlah manusia  yang  memiliki  kebersamaan berpikir,  perasaan,  harapan,  sikap  dan
tindana  alokasi  Khususan  yang  benar dan  baik  berdasarkan  nilai-nilai  norma yang merasa memiliki”. Oleh karena itu, pelayanan  umum  diartikan  sebagai setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terhadap  sejumlah  manusia yang  memiliki  setiap  kegiatan  yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan  meskipun  hasilnya  didana alokasi  Khusus  terikat  pada  suatu produk  secara  fisik. Pada  hakekatnya pembangunan  nasional  suatu  bangsa dilaksanakan  oleh  masyarakat  bersama pemerintah,  masyarakat  adalah  pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membina serta menciptakan  suasana  kondusif  yang menunjang kegiatan rakyatnya. Kegiatan masyarakat  dan  pemerintah  tersebut harus saling mengisi,  saling menunjang, dan  saling  melengkapi  dalam  suatu kesatuan  langkah  menuju  tercapainya suatu  tujuan  pembangunan  nasional suatu bangsa.
Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah  merupakan  perwujudan  dari fungsi  aparat  negara,  agar  terciptanya suatu  keseragaman  pola  dan  langkah pelayanan umum oleh aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang  bersifat  umum  dalam  bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam
prosedur operasionalisasi  pelayanan  umum  yang diberikan  oleh  instansi  pemerintah  baik di  pusat  maupun  di  daerah  secara
terbuka  dan  transparan.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 Tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia Sistem Kependudukan Pelayanan  KTP  adalah  kegiatan  yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok  orang  untuk  memperoleh identitas  atau  bukti  (legitimasi)  bagi penduduk  dalam  wilayah  Republik Indonesia.  Sedangkan  pelayanan  kartu keluarga  adalah  pemberian  kartu  yang memuat  data  kepada  keluarga  dan semua  data  anggota  keluarga. Hakekat pelayanan umum adalah (1) Meningkatkan  mutu  dan  produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan Umum. (2)  Mendorong  upaya  mengefektifkan sistem  dan  tata  laksana  pelayanan, sehingga  pelayanan  Umum  dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil
guna; (3).Mendorong tumbuhnya  kreativitas,  prakasa,  dan peran  serta  masyarakat  dalam  derap langkah  pembangunan  serta  dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif-kualitatif. Artinya  penelitian  ini  menggambarkan apa adanya dilapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu menggunakan latar alamiah, menggunakan
manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menganalisis data secara  deskriptif.  Menurut  Amirin (2000:118) penelitian deskriptif
menghasilkan  penelitian  yang  tarafnya dalam memberikan penjelasan mengenai gejala  yang  diteliti  paling  rendah,  sebab penelitian  ini  tidak  berusaha  untuk mengetahui  (menjelaskan)  sebab  akibat, melainkan  hanya  sekedar  menghasilkan keterangan  yang  menggambarkan  ciri- ciri  gejala  saja.  Penelitian  ini  menekan pada prosedur pemecahan masalah yang diselidiki  dengan  melukiskan  keadaan subjek  penelitian.  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta  yang  nampak  atau sebagaimana  adanya.  Adapun  Subjek Penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  :  Camat  Kayan  Hilir Kabupaten  Sintang,  Masyarakat  yang mendapatkan  pelayanan  umum  pada saat penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Intensitas  pelayanan  berkaitan dengan kedudukan dan fungsi pengelolaan pelayanan pemerintah Kecamatan sebagai fungsi dasar terdepan  dalam  memberikan  pelayanan pada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain melayani berbagai urusan pelayanan administratif kependudukan dan perijinan, pemerintah Kecamatan juga mengemban tugas  melaksanakan  pelayanan  dasar sektoral,  mulai  dari  urusan  ketertiban dan  kemanan,  pendidikan,  kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat,  dan  upaya-upaya  konkrit mensejahterakan masyarakat.
Rekomendasi  Pelayanan  Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan  (IMB),  Surat  Izin  Usaha
Perdagangan (SIUP), Untuk mendapatkan layanan,
prosedur pelayanan  di  Kantor  Camat:  (1) Masyarakat pemohon melengkapi bahan atau  kelengkapan  yang  dibutuhkan    (2) Bahan  serta  kelengkapan  tersebut  dapat dibawa  atau  di  kirimkan  ke  kantor Camat,  (3)  Data  di  olah  oleh  petugas pelayanan  di  Kantor  Camat,  (4)  Data yang telah di olah kemudian di cek serta di tanda tangani oleh Camat, (5) Bahan- bahan  yang  di  urus  telah  bisa  di  ambil dan  di  bawa  oleh  masyarakat.  Pada umumnya pembangunan nasional suatu bangsa  dilaksanakan  oleh  masyarakat bersama pemerintah, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban
untuk mengarahkan,
membina
serta menciptakan  suasana  kondusif  yang menunjang kegiatan rakyatnya. Kegiatan masyarakat  dan  pemerintah  tersebut harus saling mengisi,  saling menunjang, dan  saling  melengkapi  dalam  suatu kesatuan  langkah  menuju  tercapainya suatu  tujuan  pembangunan  nasional suatu bangsa.
Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah  merupakan  perwujudan  dari fungsi  aparat  negara,  agar  terciptanya suatu  keseragaman  pola  dan  langkah pelayanan umum oleh aparatur pemerintah perlu adanya suatu landasan yang  bersifat  umum  dalam  bentuk pedoman tata laksana pelayanan umum. Pelayanan  umum  menurut  Mukarom (2015 : 81) Pelayanan umum lebih sesuai jika  digunakan  untuk  menerjemahkan konsep public s ervice yang  dapat
dipadankan  dengan  istilah  pelayanan publik.
Dengan demikian pelayanan publik  merupakan  penjabaran  dari  hal- hal  yang  perlu  mendapatkan  perhatian dalam prosedur operasionalisasi pelayanan  umum  yang  diberikan  oleh instansi  pemerintah  baik  di  pusat maupun  di  daerah  secara  terbuka  dan transparan.  Semua  warga  masyarakat yang ingin mengurus surat di Kecamatan  dilayani  semua  tidak  ada perbedaan  antara  warga  dan  pegawai Kecamatan.  Warga  datang  dilayani  oleh staf Kecamatan khususnya yang membidangi pelayanan umum pemerintahan. Tentunya dalam pemberian pelayanan berdasarkan
prosedur yang telah ditentukan. Prosedur  tersebut  di  sosialisasikan  dan diketahui  oleh  seluruh  masyarakat Masyarakat dalam hal pengurusan KTP, KK  atau  hal  lainnya  terlebih  dahulu harus  ke  RT  untuk  mengambil  surat keterangan
domisili selanjutnya
diserahkan  ke  Kantor  Kecamatan.
Pemberian
pelayanan berdasarkan  aturan  formal  serta  sesuai dengan  prosedur  pelayanan  sehingga pemberi  pelayanan  konsisten  dalam menerapkan  aturan    pelayanan  tanpa ada kendala apapun. Keterbukaan dalam pelayanan  sangat  berpengaruh,  dimana setiap  pelayanan  yang  akan  diberikan oleh  pemberi  layanan  pada  pihak penerima layanan.
Prosedur    pelayanan  diketahui oleh  seluruh  masyarakat  sehingga memudahkan  proses  pelayanan  dengan cepat dan tepat waktu. Pelayanan publik dilaksanakan  secara  transparan  dan
akuntabel  oleh  setiap  unit  pelayanan instansi  pemerintah  karena  kualitas kinerja  birokrasi  pelayanan  publik memiliki  implikasi  yang  luas  dalam mencapai  kesejahteraan  masyarakat, pemberian  pelayanan  publik  salah satunya  diukur  melalui  keterbukaan informasi  dan  seberapa  jauh  interaksi komunikasi yang terjalin antara birokrasi sebagai pemberi layanan dengan masyarakat  pengguna  jasa.  Hal  tersebut memperlihatkan  bahwa  masyarakat pengguna jasa seringkali belum mempunyai  akses  terhadap  informasi pelayanan  yang  dibutuhkan,  demikian pula  kecenderungan  aparat  birokrasi justru terkesan menyembunyikan informasi sebab kurang adanya sosialisasi  kepada  masyarakat.  Efisiensi dalam  pelayanan  dibatasi  pada  hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian  sasaran  pelayanan  dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara  persyaratan  dengan  produk pelayanan  yang  diberikan.  Pelayanan yang  diberikan  kepada  masyarakat harus mencakup seluruh lapisan masyarakat dan
mengutamakan kepuasan  dalam  pelayanan.  Ketepatan Waktu  dalam  pelayanan  merupakan kegiatan  yang  menguntungkan  bagi penerima  layanan  maupun  pemberi layanan sehingga menawarkan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani. Pelayanan adalah kegiatan atau urutan  kegiatan  yang  terjadi  dalam interaksi  langsung  antara  seseorang dengan  orang  lain  yang  menyediakan kepuasan pelanggan.
Pelayanan  yang  baik  berorientasi pada  pelanggan  secara  cepat,  tepat  dan
tanggap,  oleh  karena  itu,    untuk melaksanakan pelayanan agar cepat dan tepat  diperlukan  adanya  pembagian tugas,  pembagian  tugas  ini  bertujuan agar para pegawai dapat
mengembangkan  diri  sesuai  dengan spesialisasi  tugas  yang  diberikan  dan yang menjadi tanggungjawabnya.
Pembagian tugas dalam sebuah organisasi sangat penting selain mendeskripsikan  job  deskcription  yang dibebankan  pada  yang  bersangkutan juga  menunjukan  keahlian  pegawai secara  individu.  Pembagian  tugas  ini adalah  penempatan  pegawai  yang dilakukan  oleh  pimpinan  sesuai  dengan skill  yang  dimiliki  sehingga  dengan mudah  dalam  mengembangkan  diri, selain itu tugas yang dilaksanakan sesuai skill  mempermudah  dalam  pelaksanaan pekerjaan  diantaranya  dapat  melayani masyarakat  dengan  baik.  Dengan demikian  waktu  dalam  memberikan pelayanan  dapat  dilaksanakan  dengan singkat,  tepat  sesuai  dengan  sasaran yang  telah  ditentukan  baik  berdasarkan visi  dan  misi  maupun  berdasarkan prosedur  serta  mekanisme  yang  telah ditentukan.
Pelayanan  yang  baik  selalu menetapkan Standar operasional prosedur  (SOP)  sehingga  dapat  menjadi patokan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan, demikian  juga  pelayanan  umum  di kantor  Camat  sudah  memiliki  Standar Operasional  Prosedur  sebagai  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  pelayanan pada  masyarakat.  Ketepatan  waktu dalam  pelayanan  menjadi  keinginan masyarakat  dalam  menerima  pelayanan sehingga  menuntut  pada  pemberi
layanan  untuk  dapat  melaksanakannya dengan  baik,  pelayanan  yang  baik memberikan kepuasan pada masyarakat artinya pelayanan yang baik yang dapat memenuhi harapan dan tujuan masyarakat.
Keberhasilan  dalam  memberikan pelayanan  adalah  salah  satu  patokan untuk  mengukur  berkualitasnya  sebuah organisasi  yang  memperjuangkan  hak- hak  masyarakat,  selanjutnya  pelayanan yang  baik  menjalankan  tugasnya  secara efektif  dan  efisien  serta  tidak  berbelit- belit berdasarkan prosedur yang telah di tentukan,  sebab  prosedur  dibuat  bukan untuk  menjadikan  pelayanan  lambat tetapi sebaliknya agar pelayanan teratur dan  memudahkan  dalam  memberikan pelayanan  dengan  demikian  ketepatan dalam  pelaksanaan  pelayanan  dapat  di capai  dengan  baik,  yang  pada  akhirnya memberikan kemudahan pada masyarakat  dalam  menerima  pelayanan sehingga  dapat  memberikan  kepuasan bagi  masyarakat  selaku  penerima layanan.  Pembagian  tugas  sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya  bukan bertujuan  untuk  bekerja  sendiri-sendiri akan  tetapi  pekerjaan  tersebut  saling berkaitan  antar  unit  dan  saling memainkan peran masing-masing, tetapi pekerjaan  tersebut  tetap  dalam  satu rangkaian  merupakan  kegiatan  dari  tim kerja  ( team  work )  berhasil  atau  tidaknya pekerjaan  tersebut  adalah  tergantung kekompakan  tim,  oleh  karena  itu  tidak dapat  ditentukan  keberhasilan  hanya satu  bagian  maupun  satu  unit  saja melainkan  ditentukan  oleh  tim  kerja secara keseluruhan.
Dengan demikian organisasi memiliki  kerangka  hubungan  dengan unit  lainnya,  sebab  pembagian  tugas bukan  berarti  setiap  pegawai  hanya melakukan  pekerjaan  yang  diberikan kepadanya  tetapi  memiliki  hubungan dengan  tugas  lain  atau  bidang  tugas lainnya,  karena  organisasi  merupakan proses  kerja  sama  penggabungan pekerjaan  pada  individu  atau  kelompok yang  menjalankan  tugas  secara  efisien, sistematis, positif dan terkoordinasi dari usaha  yang  tersedia  sesuai  dengan tujuan  organisasi,  maka  organisasi merupakan  pengembangan  orang-orang benda  atau  alat sebagai  sarana pendukung  dalam  pelayanan  yang bertalian  dengan  pekerjaan  yang  teratur dan  efektif  untuk  mencapai  tujuan organisasi. Keberhasilan organisasi mencapai  tujuan  menjadi  salah  satu indikator  tingkat  produktivitas  kerja yang  tinggi  dipengaruhi  oleh  tingkat kinerja  para  pegawai  secara  individu- individu,  karena  semakin  tinggi  tingkat kinerja individu pegawai akan mengakibatkan tingkat kinerja
organisasi  semakin  tinggi  pula  yang pada akhirnya tercapai tingkat produktivitas  kerja  organisasi  yang tinggi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut : Standar  Pelayanan  telah  sesuai dengan  ketentuan,  untuk  mewujudkan efektivitas  standar  pelayanan  merujuk pada  standar  operasional  prosedur (SOP)    pemerintah  Kecamatan  dalam memberikan  pelayanan  pada  warga
masyarakat  sebagai  pengguna  jasa pelayanan  dilakukan  secara  efektif  dan efisien sesuai potensi yang  dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan. Proses pelayanan  umum  berdasarkan  prosedur dan  mekanisme  yang  telah  dibuat  dan dijalankan  bersama-sama  oleh  pegawai pemerintah Kecamatan tujuannya untuk memberikan pelayanan yang diperlukan oleh  masyarakat  dengan  menerapkan kedisiplinan  aparatur  dan  tertibnya administrasi  khususnya  persyaratan dalam  menerima  pelayanan.  Tertibnya administrasi dilaksanakan sesuai
ketentuan
dan mekanisme
tidak
bermaksud memberikan pelayanan yang berbelit-belit,  justru  persyaratan  yang lengkap memudahkan pelayanan sehingga  tidak  menggunakan  waktu lama, itu sebabnya mekanisme, prosedur dan  persyaratan  penting  diketahui  oleh masyarakat apabila memerlukan rekomendasi  dan  pelayanan  lainnya. Adanya  disiplin  kerja  yang  baik menciptakan  interaksi  yang  harmonis, baik antara aparat dengan sesama aparat birokrasi  maupun  antara  aparat  dengan masyarakat.  Pelayanan  yang  diberikan pada  umumnya  memiliki  prinsip sederhana,
memiliki
kejelasan, keterbukaan,  kepastian,  efisien,  dan tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Adapun saran yang dapat
diajukan  adalah  sebagai  berikut  : Standar  pelayanan  yang  baik  sudah dijalankan dalam memberikan
pelayanan  pada  masyarakat  sehingga memberikan  kepuasan,  sebaiknya  perlu dipertahankan bahkan perlu
ditingkatkan. Standar operasional
prosedur (SOP) menjadi indikator dalam memberikan  pelayanan,  demikian  juga pelayanan umum pemerintah Kecamatan  tentu  memiliki  mekanisme maupun  prosedur  dan  persyaratan untuk  mendapatkan  pelayanan,  oleh karena  itu  hendaknya  prosedur  dan mekanisme  yang  dibuat  agar  mudah dipahami oleh masyarakat dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirin.  2000. Menyusun  Rencana Penelitian. Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada. Atik  Winarsih  &  Ratminto.  2010. Manajemen Pelayanan .
Yogyakarta :  Pustaka Pelajar, Ashri,  ET.  2003 Upaya  Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di
Persaingan  Bebas .  Jakarta  :  Forum Inovasi UI. Diamar,  S.  2003. Berapa  Catatan  Kunci Dimensi  Politik  Pelayanan  Publik . Jakarta : Forum Inovasi UI. Ismail,  Mohammad.  2003. Akuntabilitas Pelayanan  Prima  Dalam  Kapasitas PNS  sebagai  Abdi  Negara  dan  Abdi Masyarakat. Jakarta : Grasindo. Lukman,  Sampara.  2000. Manajemen Kualitas  Pelayanan. Jakarta:  STIA LAN Press. Moenir H.A.S, 2000. Manajemen Pelayanan  Umum .  Jakarta  :  Bumi Aksara. Moenir H.A.S, 2001. Manajemen Pelayanan  Umum .  Jakarta  :  Bumi Aksara.
Mukarom, Zaenal. dkk. 2015. Manajemen Pelayanan  Publik .  Bandung  : Pustaka Setia
Napitupulu,  Paiman.  2007. Pelayanan Publik  &  Custumer  Statisfaction . Bandung: P.T. Alumni. Nurdin  dan  Yeti,  S.  2001. Ketatausahaan. Bandung: Armico. Sinambela,  Poltak  Lijan,  dkk,  2006.
Reformasi Pelayana Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
Peraturan Perundangan Undangan: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,
Tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia . Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik Keputusan  Menteri  PAN  Nomor  63 Tahun  2003  Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan