OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) DAN AKSELERASI PADA PROGRAM SERTIFIKASI EKOLEBEL PERUM PERHUTANI DI JAWA TIMUR
Murgianto 1 , Soekarno Hs. 2 , Sugiono 3
1 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya e-mail: murgiantoanto@yahoo.co.id
2 Dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya e-mail: sukarno_hs@yahoo.com
3 Dosen Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya e-mail: sugiono@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Salah  satu  cara    melaksanakan  Pengelolaan  Hutan  Lestari  adalah  melalui proses  sertifikasi  secara  internasional  yang  dikenal  dengan  Sertifikasi  Ekolebel. Program  sertifikasi  akan  dapat  berjalan  sangat  baik  apabila  mendapat  dukungan dari  masyarakat  sekitar  hutan  dan  yang  sudah  tergabung  dalam  organisasi LMDH.Dukungan  LMDH  terhadap  program  sertifikasi  akan  mempercepat pelaksanaan program sertifikasi ekolabel di KPH Perum Perhutani di Jawa Timur. Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  menggunakan  random  sample  secara purposive  terhadap  23  KPH  di  Jawa  Timur  dipilih  3  KPH  analisis  yang  dipakai adalah  uji    mean  berpasangan.  Hasil  kajian  menunjukan  bahwa  LMDH  Pemula, LMDH  Sedang  maupun  LMDH  unggulan  di  KPH  sangat  mendukung  program sertifikasi yang sedang maupun yang akan dilkukan. Hal ini terbukti dari hasil  uji beda mean berpasangan di KPH Madiun, Ngawi dan Bojonegoro terletak  di daerah tolak  maka  h 0 diterima    yang  berarti  tidak  ada  perbedaan  diantara  ketiga  jenis LMDH dalam mendukung progam sertifikasi.
Kata kunci: Optimalisasi LMDH

## 1. PENDAHULUAN
Issue lingkungan menjadi topik yang hangat pada dua abad terakhir ini mengingat masalah tersebut  terkait  erat  dengan  keberlangsungan  hidup  umat  manusia.    Konferensi Earth  Summit yang  diselenggarakan  di  Rio  de  Janeiro  pada  bulan  Juni  1992  merupakan  salah  satu  momen penting  dalam  sejarah  ’lingkungan’.  Tjokrowinoto  (2007:16)  mencatat  bahwa  signal-signal bumi  yang  merupakan  umpan  balik  kegiatan  manusia  makin manifest (diwaspadai)  dimana bumi  makin  memanas  ( global  warming ),  terjadinya  lubang  ozon,  hujan  asam  ( acid-rain ), degradasi  tanah,  deforestasi,  desertifikasi,  dan  polusi.    Apa  yang  dicatat  oleh  Tjokrowinoto tersebut  menjadi  agenda  penting  dalam Earth  Summit 1992.  Sedangkan UN  Climate  Change Conference tanggal  3-14  Desember  2007  di  Bali  (Indonesia)  salah  satunya  membahas  tentang peranan hutan sebagai pengendali perubahan iklim melalui penyerapan carbon.
Berdasarkan  hasil  Konferensi  Para  Pihak  Ke-13  dalam  Konvensi  Kerangka  Kerja  PBB tentang Perubahan  Iklim di Bali 3-14 Desember 2007 terdapat program ’Perdagangan Karbon’ yang  melibatkan  berbagai  pihak  antara  lain  masyarakat  lokal,  LSM,  Swasta  dan  Lembaga Internasional. Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick pada tanggal 11 Desember 2007 di Bali telah  meluncurkan Forest  Carbon  Partnership  Facility (FCPF)  .Dana  yang  diluncurkan sejumlah 160 juta USD dari 300 juta USD yang direncanakan (di mana sejumlah 100 juta USD untuk  program ridded  mechanism dan  sejumlah  200  juta  USD  untuk  program carbon  finance

## Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Akselerasi Pada Program Sertifikasi Ekolebel Perum Perhutani di Jawa Timur
mechanism). Pembiayaan  ditujukan  kepada  upaya  jangka  panjang  berkesinambungan  pada konservasi dan pengembangan masyarakat di hutan tropis. Dana tersebut juga disiapkan  untuk mendanai  mekanisme  pengurangan  emisi  dari  deforestasi  dan  degradasi  fungsi  hutan  (Data Pendukung Terlampir)
Berdasarkan  luasan  kepemilikan  hutan,  Indonesia  termasuk  pangsa  pasar  program pendanaan  (carbon  finance  mechanism)  tersebut,  namun  mengingat  Indonesia  bersama  Brazil adalah penyumbang 70-80% emisi akibat deforestasi dan degradasi fungsi hutan maka terdapat kekhawatiran  (Kompas,  12  Desember  2007:13).  Untuk  itu  Indonesia  masih  harus  menyiapkan manajemen  dan  sumber  daya  manusia  (SDM)  internal  sedemikian  rupa  sehingga  masyarakat desa  hutan  (Data  Pendukung  Terlampir)  tidak  menjadi  ’korban  ganda’  (Korban  akibat deforestasi dan korban  terabaikan  akibat program penjualan karbon tersebut). Salah satu  usaha adalah penggalakan program pengelolaan hutan lestari.
Pengelolaan  hutan  secara  lestari  (ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial  kemasyarakatan)  dapat diwujudkan  melalui  optimalisasi  keterlibatan  para  pihak  agar  pengelolaan  sumberdaya  hutan sesuai  dengan  kaidah  kelestarian,  diperlukan  pengakuan  dari  pihak  ketiga  yang  independen, kredibel  dan  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  secara  global  (internasional).  Salah  satu  cara adalah  melaksanakan  Pengelolaan  Hutan  Lestari  melalui  proses  sertifikasi  secara  internasional yang dikenal dengan Sertifikasi Ekolebel.  Sejak tahun 1992 telah terjadi pergeseran nilai-nilai di masyarakat internasional, khususnya masyarakat Eropa terhadap produk-produk sumberdaya hutan  yang  beredar  di  pasar  global.  Khususnya  para  green  buyers  (kelompok  yang  peduli terhadap  kerusakan  hutan)  menghendaki  produk  hutan  yang  dipergunakan  berasal  dari  sumber yang  dikelola  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  kelestarian.  Diharapkan  kelak  green  buyers menjadi penghapus pasar kayu illegal.
Perum Perhutani sebagai BUMN (sejak tahun 1972 diserahi untuk mengelola Sumberdaya Hutan  (SDH)  di  Pulau  Jawa  dan  Madura  kecuali  DKI  Jakarta  DIY  Yogyakarta,  dan  hutan konservasi), berpartisipasi  aktif mendorong diterapkannya Pengelolaan Hutan Lestari  (PHL) di Indonesia,  khususnya  di  wilayah  kerja  Perum  Perhutani.  Sehubungan  dengan  itu  telah  terbit Keputusan  Direksi  Perum  Perhutani  Nomor:  090/KPTS/DIR/2006  tentang  Sertifikasi Pengelolaan  Hutan  Lestari  di  Perum  Perhutani  tanggal  22  Februari  2006.  Sedangkan  Perum Perhutani Unit  II Jawa  Timur telah membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hutan  Lestari (PHL)  Skema  Forest  Stewardship  Council  (FSC)  yang  berisikan  Indikator  Penilaian.  Indikator tersebut  terdiri  atas  10  (sepuluh)  prinsip  sebagai  Standard  Pengelolaan  Hutan  Lestari  skema FSC  yang  diterapkan  di  Perum  Perhutani  (termasuk  Perum  Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur). Sepuluh  prinsip  tersebut  merupakan  penjabaran  dari  3  (tiga)  sasaran  pokok  (aspek)  dari sertifikasi yaitu: produksi (ekonomi), lingkungan, dan sosial kemasyarakatan.
Terdapat 23 (dua puluh tiga) unit kerja manajemen yaitu Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) pada  Perum  Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur  yang  dipersiapkan  untuk  mendapatkan  sertifikasi PHL  atau  Ekolebel.  Menjelang  pertengahan  tahun  2009,  ada  2  (dua)  KPH  yaitu  KPH  Madiun dan  KPH  Banyuwangi  Utara,  yang  telah  menjalani  proses  akhir  penilaian.  Tahun  2009  ada  3 (tiga)  KPH  yaitu  KPH  Bojonegoro,  KPH  Jatirogo,  dan  KPH  Saradan,  melakukan  persiapan untuk  mendapatkan  penilaian.  Kemudian  ada  2  (dua)  KPH  yaitu  Ngawi  dan  Nganjuk  yang dipersiapkan untuk mendapat penilaian pada tahun 2010. Berdasarkan perencanaan, sejumlah 23 KPH  Perum  Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur  harus  tuntas  mendapatkan  sertifikasi  PHL  atau ekolebel pada tahun 2015.
Mengacu  kepada  data  dan  rencana  tersebut,  tampaknya  perlu  adanya  strategi  akselerasi dalam  pencapaian  target.  Di  samping  itu,  terdapat  indikator  (dari  sepuluh  indikator  yang  ada) atau  kriteria,  yang  pemenuhannya  memerlukan  peran  serta  dari  pihak  di  luar  Perum  Perhutani yaitu  indikator  ’Hubungan  Dengan    Masyarakat  Sekitar’.  Pemenuhan  indikator  yang  terkait dengan masyarakat sekitar tersebut sebagai konsekuensi dari paradigma yang dianut oleh Perum Perhutani  saat  ini  yaitu  Community  Based  Forest  Management  (CBFM),  meninggalkan paradigma  State  Based  Forest  Management.  Sebagai  konsekuensinya  adalah  dalam  mencapai sasaran  internal  corporate  yaitu  maksimalitas  produksi,  Perum  Perhutani  harus  menyertakan keterlibatan masyarakat desa sekitar hutan. Sehingga sejak tahun 2001 telah digulirkan program
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan  (LMDH)  adalah  organisasi  formal  sebagai  media  kerjasama  masyarakat  dengan  Perum Perhutani. Keberhasilan kinerja Perum Perhutani sebagian di antaranya dipengaruhi oleh kinerja LMDH tersebut, termasuk dalam pencapaian atau pemenuhan kriteria dalam sertifikasi ekolebel.

## Perumusan Masalah
- Bagaimana peran  LMDH dalam mendukung  progam sertifikasi  yang dilakukan oleh Perum Perhutani Jawa Timur ?
- Apakah  terjadi  perbedaan  perilaku  LMDH  dengan  kriteria  sertifikasi  yang  dilakukan  oleh Perum Perhutani.

## Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Tujuan  Jangka  Panjang:  Membantu  terwujudnya  Pengelolaan  Hutan  Lestari  pada  wilayah hutan  di  Indonesia  pada  umumnya  dan  di  wilayah  Perum  Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur khususnya melalui percepatan program sertifikasi ekolebel.
2) Tujuan  Jangka  Menengah:  Membantu  pencapaian  target  pelaksanaan  sertifikasi  ekolebel  di lingkungan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, yaitu seluruh unit manajemen (23 Kesatuan Pemangku  Hutan/KPH)  sudah  selesai  pada  tahun  2015,  sekaligus  membantu  upaya  dalam mempertahankan sertifikasi yang diperoleh.
3) Tujuan  Jangka  Pendek:  (1).  Memfasilitasi  hubungan  KPH  di  lingkungan  Perum  Perhutani Unit  II  Jawa  Timur  dengan  Masyarakat  Desa  Hutan  (Lembaga    Masyarakat  Desa Hutan/LMDH) dalam pelaksanaan sertifikasi ekolebel. (2). Membantu menciptakan program komputasi  untuk  akurasi,  akselerasi  dan  optimalisasi  pelaksanaan  ekolebel  di  setiap  KPH Perum  Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur.  (3).  Membantu  menemukan  strategi  atau  pola  dalam mempertahankan  sertifikasi  yang  telah  diraih,  khususnya  yang  terkait  dengan  keperanan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

## 2. METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey. Menurut Sugiyono (2007, 6) metode survey digunakan  untuk  mendapatkan  data  dari  tempat  tertentu  yang  alamiah  (bukan  buatan),  tetapi dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  perlakukan  dalam  pengumpulan  data  yaitu  dengan  cara mengedarkan  kuesioner,  wawancara  terstruktur,  dan  sebagainya.  Penelitian  ini  akan dilaksanakan dengan penahapan sbb:
Tahun  Pertama,  berkonsentrasi  kepada  ’Optimalisasi  Peran  LMDH  dalam  Program Sertifikasi Ekolebel’ Pada tahap ini penelitian diarahkan kepada matching antara prinsip-prinsip yang  terkandung  dalam  program  sertifikasi  ekolebel  yang  telah  diterjemahkan  dalam  bentuk indikator penilaian pada petunjuk pelaksanaan, dengan aktivitas yang senyatanya dilakukan oleh para  prayasawana  (petani  hutan)  sebagai  anggota  LMDH  dalam  mengikuti  program  PHBM. Program PHBM adalah sarana kesertaan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan antara Perum Perhutani bersama dengan masyarakat. (Gambar 1.1)
Matching  ini  perlu  dilakukan  agar  ditemukan  letak  disinkronisasi  antara  kecenderungan perilaku  petani  hutan  dengan  sasaran  program  sertifikasi  ekolebel  sekaligus  sebagai  upaya pencapaian  tujuan  akhir  dari  Pengelolaan  Hutan  Lestari.  Sukarno,  2009  menemukan  bahwa sikap  dan  perilaku  sebagian  petani  hutan  peserta  program  PHBM  di  Kabupaten  Ngawi cenderung berorientasi  jangka pendek yang dinilai  kurang memperhatikan kelestarian tanaman hutan.  Di  samping  itu  terdapat  tingkat  kemajuan  LMDH  yang  tidak  setara,  yang  dapat  diduga akan berpengaruh kepada pencapaian hasil sertifikasi ekolebel.

## Ekolebel Perum Perhutani di Jawa Timur
Gambar 2.1. Matching antara Indikator Penilaian Sertifikasi Ekolebel dengan Aktivitas Prayasawana Program PHBM
Gap  yang  ditemukan  dalam  proses matching tersebut  digunakan  sebagai  bahan  dalam melakukan  proses  Optimalisasi  Peran  LMDH  dalam  program  Sertifikasi  Ekolebel.  Proses  ini dilakukan  dengan  cara:  a). Advisori ,  yaitu  pemberian  masukan  berupa  konsep  yang  aplikatif kepada  institusi  terkait  (Perum  Perhutani,  Masyarakat  Desa  Hutan,  Pemerintah  Daerah, Stakeholders  lainnya);  b). Partnership ,  yaitu  menggalang  kemitraan  dengan  institusi  terkait untuk  memberikan  supporting;  c). Direct  Supporting ,  yaitu  bantuan  langsung  yang  dapat dirasakan oleh pihak terkait untuk mengurangi/menghilangkan gap yang ada.
Tahun Kedua. Jika penelitian sekaligus penerapan hasil penelitian pada tahun pertama telah dicapai, maka untuk tahun kedua Tim peneliti akan menciptakan Program Komputasi Sertifikasi Ekolebel  Perum  Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur  dengan  menerapkan  atau  adopsi  sebagian  dari “The  Audit  Management  System:  Control,  Analyse  and  Manage  Your  Management  System Auditing Versi 2.3” (copyright 2002-3 Qulaity Clinics Ltd.), terutama dalam hal: Managing the Audits; Reporting; and Change to Real data.
Program  Komputasi  Sertifikasi  Ekolebel  ini  disesuaikan  dengan  Standar  Forest Stewardship  Council  (FSC)  dengan  prinsip-prinsip  meliputi:  a).  Ketaatan  Pada  Hukum  dan Prinsip-prinsip FSC; b). Hak Tenure dan Hak Guna Serta Tanggungjawab; c). Hak Masyarakat Adat;  d).  Hubungan  masyarakat  Adat  dan  Hak-hak  Pekerja;  e).  Manfaat  Hutan;  f).  Dampak Pada  Lingkungan  Hidup;  g).  Rencana  Pengelolaan;  h).  Monitoring  dan  Evaluasi;  i). Pemeliharaan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF); dan j). Hutan Tanaman.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  Kesatuan  Pemangku  Hutan  (KPH)  Perum Perhutani  Unit  II  Jawa  Timur  sebagai  Unit  Manajemen  yang  mendapatkan  sertifikasi  ekolebel yaitu  berjumlah  23  (dua  puluh  tiga)  unit.  Sedangkan  Unit  Manajemen  yang  menjadi  sampel dalam penelitian ini adalah: a). KPH yang telah selesai melakukan penilaian sejumlah 2 unit; b). KPH  yang  sedang  melakukan  persiapan  sebanyak  2  (dua)  unit;  dan  c).  KPH  yang  masih menunggu persiapan dalam mendapat penilaian Sertifikasi Ekolebel.
Aktivitas Prayasawana (Petani Hutan) Anggota LMDH Peserta
Program PHBM di KPH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Indikator Penilaian Sertifikasi Ekolebel KPH Perhutani Unit II Jawa Timur Matching
3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## Hasil Perhitungan KPH Madiun
Hasil perhitungan tanggapan LMDH terhadap program sertifikasi di daerah penelitian KPH Madiun dibandingkan dengan kriteria ekolabel ideal.
- 2,04                                                            2,04
α = 0,05 Nilai  t (tabel) =   2,04 H 0 diterima apabila :  -2,04 ≤ t ≤ 2,04 H 1 diterima apabila :  t > 2,04  atau  t <  - 2,04 D =  ∑ D  =   - 218  = - 7.2667 n            30
S D =                                      =                                 =                    4,7540
S D =  2,1804
maka :  t  =                                    = - 18
Kesimpulan :
Oleh  karena  t  =  -18  terletak    didaerah  tolak  maka  h 0 diterima    yang  berarti  tidak  ada perbedaan  persepsi LMDH di daerah penelitian dengan  kriteria ideal  sertifikasi  ekolabel  Pada LMDH  KPH  Madiun.  Artinya  LMDH  unggul  yang  ada  di  KPH  Madiun  sangat  mendukung progam  sertifikasi  ekolabel  yang  telah  dicanangkan  Perum  Perhutani  Jawa  Timur  ,  hal  ini terlihat  dari  telah  lolosnya  Kph  Madiun  dalam  mendapatkan  progam  sertifikasi  ekolabel  dari KFC.Proses  untuk  mendapatkan  sertifikasi  tersebut  relatif  cukup  lama  yaitu  mulai  dari  proses persiapan sampai pelaksanaan  memerlukan waktu lima tahun.
Unsur  yang  paling  mendukung  dari  10  progam  sertifikasi  adalah  unsur  yaitu  yang menyangkut  hak-hak  masyarakat  adat,  hak-hak  pekerja  dan  pelaksanaan  yang  baik  terhadap partisipasi  LMDH  dalam  menjaga  kerusakan  hutan.  Dari  hasil  tersebut  menunjukan  bahwa hipotesis yang diajukan bawa  LMDH UNGGUL tidak ada perbedaan  persepsi dengan kriteria ekolabel yang berarti hipotesa diterima.
∑ (D – D) 2 n - 1 137,8667 29 -7,2667 2,1804 √29 Daerah tolak Daerah tolak Daerah terima

## Hasil Perhitungan KPH NGAWI
Hasil perhitungan tanggapan LMDH terhadap program sertifikasi di daerah penelitian KPH Ngawi dibandingkan dengan kriteria ekolabel ideal.
- 2,04                                                            2,04 α = 0,05
Nilai  t (tabel) =   2,04 H 0 diterima apabila :  -2,04 ≤ t ≤ 2,04 H 1 diterima apabila :  t > 2,04  atau  t <  - 2,04
D =  ∑ D  =   - 548  = - 18.2667 n            30
S D =                                                   =                            =          68,54713
S D =  8,2793
maka :  t  =                                      = - 12
Kesimpulan :
karena t = -12 terletak  didaerah tolak maka h 0 diterima  yang berarti tidak ada perbedaan Oleh  persepsi  LMDH  di  daerah  penelitian  dengan  kriteria  ideal  sertifikasi  ekolabel.      Pada LMDH KPH Ngawi. Artinya Lembaga masyarakat desa hutan di KPH Ngawi walaupun masih belum  dipersiapkan  untuk  pelasanaan  progam  sertifikasi  mempunyai  dukungan  terhadap progam  sertif  ikasi  ekolabel.  Hal  ini  berbeda  dengan  hipotesis  yang  diajukan  bahwa  terjadi perbedaan  dukungan  antara  LMDH  UNGGUL,  SEDANG  dan  PEMULA  terhadap  program sertifikasi.    Terjadinya  perbedaan  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain  adalah Peserta  LMDH  adalah  sudah  lama  melakukan  kerjasama  dengan  perhutani  dalam  pelaksanaan program  PHBM,  Peserta  LMDH  sudah  menyetujui  program  yang  dituangkan  dalam  surat perjanjian, peserta LMDH telah sepakat untuk mensukseskan kelestarian hutan. Peserta LMDH sudah sering mengikuti sosialisasi bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan PHBM dan dibentuknya organisasi  LMDH  adalah  untuk  mewujudkan  hutan  yang  lestari  baik  untuk  kepentingan ekonomi, konservasi lingkungan .
∑ (D – D) 2 n - 1 1987.867 29 15,2667 8,2793 √30 Daerah tolak Daerah tolak Daerah terima

## Hasil Perhitungan KPH Bojonegoro
Hasil perhitungan tanggapan LMDH terhadap program sertifikasi didaerah penelitian KPH Bojonegoro dibandingkan dengan kriteria ekolabel ideal.
- 2,04                                                            2,04
α = 0,05 Nilai  t (tabel) =   2,04 H 0 diterima apabila :  -2,04 ≤ t ≤ 2,04 H 1 diterima apabila :  t > 2,04  atau  t <  - 2,04
D =  ∑ D  =   - 447  = - 15.4128 n            29
S D =                                                      =                            =        545,8793 S D =  23,3641
maka :  t  =                                      = - 3,6
Kesimpulan :
Oleh  karena  t  =  -3,6  terletak    didaerah  tolak  maka  h 0 diterima  yang  berarti  tidak  ada perbedaan  persepsi LMDH di daerah penelitian dengan kriteria ideal sertifikasi ekolabel.   Pada LMDH KPH Bojonegoro.
karena t = -12 terletak  didaerah tolak maka h 0 diterima  yang berarti tidak ada perbedaan Oleh  persepsi  LMDH  di  daerah  penelitian  dengan  kriteria  ideal  sertifikasi  ekolabel.      Pada LMDH  KPH  Bojonegoro.  Artinya  Lembaga  masyarakat  desa  hutan  di  KPH  Bojonegoro walaupun  masih  belum  dipersiapkan  untuk  pelaksanaan  program  sertifikasi  mempunyai dukungan terhadap program sertifikasi ekolabel. Hal ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan bahwa terjadi perbedaan dukungan antara LMDH UNGGUL, SEDANG dan PEMULA terhadap progam sertifikasi.   Terjadinya perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor  antara lain adalah  Peserta  LMDH  adalah  sudah  lama  melakukan  kerjasama  dengan  perhutani  dalam pelaksanaan program PHBM, Peserta LMDH sudah menyetujui progam yang dituangkan dalam surat  perjanjian,  peserta  LMDH  telah  sepakat  untuk  mensukseskan  kelestarian  hutan.  Peserta LMDH  sudah  sering  mengikuti  sosialisasi  bahwa  tujuan  akhir  dari  pelaksanaan  PHBM  dan
∑ (D – D) 2 n - 1 15284.26 28 -15,4128 23,3641 √2 Daerah tolak Daerah tolak
Daerah terima
dibentuknya  organisasi  LMDH  adalah  untuk  mewujudkan  hutan  yang  lestari  baik  untuk kepentingan ekonomi, konservasi lingkungan.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut  diatas  menunjukan  bahwa  LMDH  Unggul  yang telah  disertifikasi  di  KPH  Madiun,  KPH  sedang  persiapan  sertifikasi,dan  LMDH  yang  masih menunggu  sertifikasi  tidak  ada  perbedaan  dukungan  terhadap  progam  sertifikasi.  Artinya  baik LMDH  di  KPH  Madiun,  KPH  Bojonegoro  sangat  mendukung  semua  progam  sertifikasi khususnya indikator sosial yang menjadi sasaran dalam penelitian ini.

## 4. SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  antara  LMDH  UNGGUL, SEDANG  dan  PEMULA  terhadap  criteria  sertifikasi  ecolabel.Artinya  ketiga  jenis  LMDH sangat  mendukung  terhadap  progam  sertifikasi  ekolabel  yang  dicanangkan  oleh  KPH  II  Jawa Timur.  Hal  ini  terlihat  dari  uji  statistic  di  ketiga  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  di  KPH Madiun,Ngawi  dan  Bojonegoro  .Bahwa  hasil  uji  t  terletak  didaerah  tolak  maka  hipotesa  yang diajukan ditolak dan hipotesa 0 diterima.
Tidak  adanya  perbedaan  di  ketiga    jenis  LMDH  tersebut  dikarenakan  telah  sering mendapatkan  penyuluhan-penyuluhan  lewat  perhutani  melalui  progam  PHBM,  pengelolaan hutan lestari, dan sertifikasi  ekolabel.

## Saran
Penguatan Lembaga  masyarakat  Desa  hutan  sangat  diperlukan  melalui  pendampingan, pelatihan, dalam rangka memberi pemahaman yang baik tentang maksud dan tujuan sertifikasi ekolabel.
Diperlukan  pendampingan  secara  terus  menerus  untuk  memberi  pemahaman  kepada LMDH tentang arti dan pentingnya sertifikasi ekolabel terhadap kelestarian hutan. Penguatan  usaha  ekonomi  tanaman  produktif  pada  LMDH,  melalui  pelatihan  manajemen, Pengenalan tanaman produktif yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ade Fadli.n.a. Pengelolaan Hutan Berbasis Bioregion. http://www.walhi.or.id/kampanye
Ade Fadli. Sistem Hutan Kerakyatan . http://www.walhi.or.id/kampanye/    hutan/shk/
Adimihardja,  Kusnaka. Budaya  Tradisional  dan  Lokal  di  Tengah  Multikultural  danArus  Globalisasi. www.forum-rektor.org/file/artikel/def_artikel.jpg , Forum Rektor, 1995
Aliadi,  Arief. Exploring  Regional Community-Based Natural  Resource Management    (CBNRM) Policy Advocacy Workshop. 6-10 Februari 2006, Silang Cavite, Philipine, didukung oleh IIRR dan IDRC Arif  Aliadi/LATIN. www.latin.org.id
Aliadi, Arief. Pengetahuan Lokal untuk Konversi  Sumberdaya Hutan. Seminar Nasional Pengembangan Teknologi dan Budaya Lokal Sebagai  Basis Pembangunan Berkelanjutan. Dies  Natalis IPB ke-39, 24 September 2002. (lia@latin.or.id),
Arimbi  HP. Penghancuran  Secara  Sistematis  Sistem-sistem  Adat  Oleh  Kelompok  Dominant. Jakarta: WALHI dan Friens of the Earth (FoE), 1997
Aruan,  Nakkok.  2003. Implementasi  Desentralisasi  Kehutanan.  Studi  Eksplorasi  di  Jawa  Timur. Surabaya: Balitbang Prof Jatim
Asrani.Ekonomi  Politik  Sumberdaya  Alam  Indonesia  Pada  Era  Orde  baru.  Studi  Tentang  Kelangkaan Struktural dan Konflik di Propinsi Kalimantan Tengah. Disertasi. Surabaya: PPS-Untag, 2004
Badan Pusat Statistik (BPS). 2002. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002. Jakarta: BPS
Benefits for people and society: a Systems approach. (21 Maret 2005)www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/D_OCREP/005/Y7581E/y7581e10.htm
Bertucci,  Guido  and  Andriana  Alberti, 'The  United  Nations  Program  in  Public  Administration: Reinventing Itself to Help Reinvent Public Administration , 2005
Buckles,  D  and  Rosnak  G.  1999. Cultivating  Peace:  Conflict  and  Collaboration  in  Natural  Resource Management. USA: Worl Bank Institute.
Buck, Louis , Lini Wollenberg dan David Edmunds, Adaptif-Co Mangement, 2000.
BUMN  Online  Development.  2002. Community  Based  Forest  Management.  Pengelolaan  Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat .(1 April 2001)
BUMN Online Development. 2002. Community Based Forest Management. Good Corporate Governance PT Perhutani . (16 April 2002)
BUMN  Online  Development.  2002. Community  Based  Forest  Management.  Up  Grade  Sistem Manajemen Mutu PT Perhutani . ( 1 Januari 2000)
Chambers, Robert. 1997. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES
Center  for  Economic  and  Social  Studies,  dan  Overseas  Development  Institute. Program  Sertifikasi. (http://us.oneworld.net)
Closkey, David Mc. Ecology and Community: The Bioregional Vision.
http://www.columbiana.org/bioregions.htm  (21 Maret 2005)
COMMUNITY BASED FOREST MANAGEMENT April 16, 2005 www.perhutani.com.
Contreras-Hermosilla  dan  Chip  Fay  (Dengan  Kontribusi  Elfan  Effendi,  Juni  Thamrin,  Sulaiman Sembiring,  Mertua  Sirait). Memperkokoh  pengelolaan  hutan  Indonesia  melalui  pembaruan penguasaan tanah: Permasalahan dan
kerangka tindakan . Bogor: IPB,
www.worldagrofrestrycentre.org/sea. © 2006 World Agroforestry Centre
Creswell, John  W. Research Design: Qualitative  Quantitative and Mixed Methods Approaches. Second Edition. California: Sage Publications, 2003
Criteria  and  Indicators  for  Conservation  of  Biological  Diversity. www.fao.org/DOCREP /005/Y7581E/Y7581e10.htm#PO_35
Cook, Sarah and Steve Macaulay, Perfect empowerment , 1996 Deklarasi Yogyakarta Serukan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat, 22/09/2006
www.infojawa.org/index.php
Departemen  Kehutanan. Promosi  Hasil-hasil  Pembelajaran  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Masyarakat. Jakarta:  Dephut,  2006.  Perhutanan_Sosial@dephut.go.id.www.dephut.go.id/content.php?id=243.  © Copyright Departemen Kehutanan 2005
Dewanta, A.S. 1995. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media
Didik  Suharjito. Hutan  Rakyat:  Kreasi  Budaya  Bangsa . (www.kpshk.org/index.php?option =com_conten&task)
Djuhendi  Tadjudin. Hutan  Kemasyarakatan.  Mimpi  Polisi  Hutan  vs  Kebutuhan  Masyarakat. http://www.latin.or.id/index.ctm/fuseaction=hkm_dt
Dunn, Edgar S. ‘Economic and Social Development: A Process of Social Learning (1971).
Dwiyanto, Agus "Kemitraan pemerintah-swasta dan relevansinya , 1996
Fitri  Nurfatriani  dan  Doddy  S.  Sukadri  .Pengelolaan  Hutan  di  Masa  Depan:  Berdasarkan  Paradigma Kehutanan  Di  Abad  21  ( Forest  Management  in  the  Future  :  Based  on  Forestry  Development Paradigm in the 21 th Century ). Buletin Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Vol.2, No. 2, Th. 2001
Friedmann, John. 1992. Empowernment the Polities of Alternative Development. Cambridge: Blackwell
Geertz,  C.1963 Agricultural  Involution. Calofornia:  Universitas  of  Calofornia  Press  General  News. Monday April 14, 2003. Perhutani Tutup Sejumlah Penambangan Emas .
Haningan, JA. 1995. Environmental Sociology: A Social Constructionist Perspective. New York:
Hubeis,  Aida  Vitayala. Pemiskinan  Masyarakat  Sekitar  Hutan. Peoples  International  Centre  for  Policy Research and Education, E-mail: tebtebba@skyinet.net; http://www.tebtebba.org2 , 2004
Hyden, Goran . Operationalizing Governance for Sustainable Development , 2001 Interface between Biological Diversity and Sustainable Forest Management.
www.fao.org/DOCREP/005/Y7581E/Y7581e10.htm#PO_34
Jamasy, O. 2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Belantika.
John MacDougall. 2000. Hutan Kemasyarakatan. apakabar@igc.org
Kapanlagi@.com. Hindari Opportunity Loss, Perhutani Tambah Tebangan .
Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan
www.dephut.go.id/INFORMASI/PROPINSI/JATENG/JATENG.HTML
Khan,  M.  Adil.  1996. Economic  Development,  Poverty  Alleviation  and  Governance.  The  Asian Experience. USA: Avebury.
Kompas, 3 April 2001. Belum Satu Pun Komitment Bidang Kehutanan Terlaksana.
Kompas, 6 April 2001. Buruk, Pengelolaan Hutan Jati di Pulau Jawa.
Kompas, 5 Maret 2005. Masa Depan Hutan Indonesia.
Kompas, 31 Maret 2005. 10.000 Pekerja Sektor Industri Kehutanan Terancam PHK
Kompas, 5 Agustus 2005. Potensi Konflik Pemanfaatan Hutan
Kompas, 13 Januari 2007. Hutan Hancur: Rakyat Makin Sengsara.
Korten, David C. 1998. Pembangunan Berdemensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Laver, Robert H. 1989. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: Bina Baskara
Laver,  Robert  H  1977. Perspectives  on  Social  Change. Boston:  Allyn  and  Bacon  (Question  Media America, Inc . www.questia.com )
Lembaga Ekolabel Indonesia . Telah diluncurkan : Aliansi Pendukung Sertifikasi
PHBML 29 November 2006. Copyright © 2003 by Lembaga Ekolabel Indonesia. www.linknolimit.com Leonard . Perjalanan Panjang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia . Pemantauan,
05 Juni 07 www.fwi.or.id/?buka=viewuser&user=leonard
Magnis-Suseno, Franz. Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup  Jawa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
Malla, Yam B., Hari R. Neupane, Peter J. Branney. Why aren’t Poor People
Benefiting More from Community Forestry? Journal of Forest and Livelihood 3(1) July, 2003 Malla, Y. B. et al
Malaysia.  Jabatan Perhutanan Sabah. Perhutanan Masyarakat di Kg. Minusoh, Torgod.
Melberg, Hans O. 1993 . Three Arguments About Rational Choice. Theory in
Sociology. http://www.geocities.com/hmelberg/paper/930520.htm
Muayat. Kajian  terhadap  Kemandegan  HKm  dan  Draft  Permen  Pemberdayaan  Masyarakat. 2005,  < muayat@indo.net.id >
Nababan,  Abdon  2003 .  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Berbasis  Masyarakat  Adat.  Tantangan  dan Peluang (http://www.psda_berb_ma_di_pplh_ipb.)
Njurumana,  Gerson  ND. Nilai  Penting  Kearifan  Lokal  Dalam  Rehabilitasi  Lahan. Denpasar:  Balai Litbang Kehutanan Bali dan Nusa Tenggara, n.a.
Oliver  and  Larson. Some    Key    Concepts    In  Biological    Diversity    Conservation  In  Relation  To Forests. www.fao.org/DOCREP/005/Y7581E/Y7581e10. htm#PO_32
Osborne, Plastrik., Banishing Bureaucracy: The Five strategies for Reinventing Government. , 1997
Osborn, David dan Peter Plastrik. Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan , 2000
Osborne,  David  and  Ted  Gaebler , Reinventing  government:  How  the  Entrepreneurial  Spirit  is Transforming the Public Sector , 1992
Panduan  Pengembangan  Peran  Masyarakat  Kampung  Dalam  Pengelolaan  Hutan .  Samarinda: Community Social Forest-Unmul dan Pemkab. Kutai Barat. (http://www.iges.or.ip/en/fc/pdf/report10.pdf. )
PERHUTANI. 2005. Sertifikat Ecolabeling. www.perhutani.co.id/sertifikasi.html
Pikiran Rakyat, 26 April 2004. Perhutani Terkesan Ragu Tindak Penebangan Ilegal. Pikiranrakyat@.com Pusat Komunikasi Lingkungan. Hutan Kemasyarakatan. www.Pili.or.id/main.htm.
Revitalisasi  Industri  Kehutanan,  Sosial  Forestri ,  Lembaga  Penilai  Independen,  Illegal    Logging  [1] www.latin.org.id)
Raharjo. 1995. Memberdayakan Rakyat dalam Pembangunan Indonesia. Yogyakarta: P3PK-UGM
Riyanto, Budi. Pengaturan Hutan Adat di Indonesia: Sebuah Tinjauan Terhadap Undang-undang No.41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan. Penyunting  Suwarto.  Bogor:  Lembaga  Pengkajian  Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004
Riyanto,  Budi. Selayang  Pandang  Pengelolaan  Kawasan  Hutan  Di  Indonesia. Penyunting  Suwarto. Bogor: LPHKL, 2004
Rochman, Meuthia Gani " Good Governance ", , 1999
Rupelu, D. 2001. Analisis Kelangsungan Usaha dan Pengaruhnya terhadap
Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Kabupaten Buru Propinsi Maluku. Disertasi. Surabaya: Unair
Sabarudi,  Maman  Mansyur  Idris,  Budiman  Achmad  dan  M.  N.  Iman. Community  forestry  for  poverty reduction-lessons learned in Indonesia . www.fao.org/007/ad511e/ad511e0e. htm
Salim, Emil. 1984. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan pendapatan. Jakarta: Inti Idayu Press.
San  Arif  Awang. Model  Formasi  Sosial  dan  Kebijakan  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  Indoensia. http://www.damar.or.id/artikel/modelformasisosial/index. php.
Sandhills Area Land Trust, 2001-2007 Resourceful Communities Program.  www.phase2technology.com Santoso,  Hary.  2000. Menciptakan  Basis  Moral  dan  Material  Masyarakat  Desa  Hutan. http://www.damar.or.id/artikel/artikel.php
Simon,  H.  1999 Pengelolaan  Hutan  Bersama  Rakyat.  Teori  dan  Aplikasi  pada  Hutan  Jati  Di  Jawa. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika
Some Key Concepts in Biological Diversity Conservation In Relation To Forest www.fao.org/DOCREP/005/Y7581E/Y7581e10.htm#PO_32
Springate-Baginski, Oliver.,Om Prakash Dev, Nagendra Prasad Yaday, John Soussan  Community Forest Management in the Middle Hills of Nepal: The Changing Contex . Journal of Forest and Livelihood 3(1) July, 2003 Springate-Baginski, O. et al.
Springate-Baginski, Oliver., Om Prakash Dev, Nagendra Prasad Yaday, John Soussan.  Weaknesses and Constraints of the Community Forestry Process in Nepal Journal of Forest and Livelihood 3(1) July, 2003 Springate-Baginski, O. et al.
Suara Pembaharuan, 9 November 1996. Perambah Hutan Di Indonesia
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta, 2007
Surabaya  Post,  6  April  2001. Gerakan  Kembali  Ke  Hutan  Ala  Taman  Nasional  Meru-Betiri:  Sulap Masyarakat Hutan Jadi Pak Tani Berbudaya Hutan.
Tjokrowinoto, Moeljarto. "Bureaucracy and social change: repositioning the  bureaucracy , 1998
Tjokrowinoto, Moeljarto. Pembangunan: Dilema dan Tantangan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
Todaro, Michael P. 1997. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga
Toynbee, Arnold J n.n. Challenge and Response
Wahyu F. Riva.2005 Sebuah Tinjauan Hutan Indonesia. www.wahyuriva @yahoo.com.
Wahyu F. Riva. Rinisiasi Sertifikat PHBML: Sebuah Pengakuan Kelola Hutan Berbasis Masyarakat ? 20 Agustus 2004 Copyright (c) 2003 by Lembaga Ekolabel Indonesia.
WALHI  2003. Mengecat  Rumah  Keropos:  Krisis  Hutan  Jawa  dan  Inefisiensi  Perum  Perhutani (http://www.walhi.com)
Widana,  I.  Nyoman. Pengelolaan  Hutan  Terpadu.  Studi  Tentang  Partisipasi  Stake  Holders  Dalam Pengendalian Penebangan Liar di Jawa Timur. Disertasi. Surabaya: PPS-Untag, 2007 .