JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 9 No. 2 (2022), 119-144; DOI: 10.31942/iq.v9i2.7271, ISSN: 2303-3223/2621-640X

## Page |119
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31

## Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia
Noor Achmad,  Tri Handayani
Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Universitas Wahid Hasyim noorunwahas@gmail.com,  tri.handayani1964@gmail.com

## Abstract
This demonstrates that there is limited amount of zakat potential that can be explored. The total zakat potential in OIC  member countries ranges from 1.8% to 4.34% of GDP. Several countries have advanced to the advanced stage of zakat development, while others are still in early  stages.  In  fact,  several  countries  are  unconcerned  about  the  management  and development  of  zakat.  This  study  aims  to  describe  the  civilization  of  zakat  management during  Prophet's  time,  including  his  friends  and  tabi'in,  as  well  as  models  of  zakat management in Muslim countries and zakat management in Indonesia. This type of research employs a qualitative approach and combines field research and library research. Primary and secondary data sources are examples of data sources. Use data collection methods such as interviews, observation, and documentation to obtain valid data. According to the findings of this study, Indonesia has the world's largest Muslim population, as well as a country that does not require its Muslim citizens to pay zakat. Although the total national zakat potential is IDR  327  trillion,  the  new  zakat  collection  is  IDR  14  trillion.  The  low  level  of  community literacy  is  what  causes  this  to  happen.  Baznas  has  made  several  efforts  to  increase  zakat literacy,  including  zakat  literacy  strengthening  through  zakat  campaigns  and  evaluations, massive digital zakat strengthening, and research strengthening.
Keywords : Civilization; Zakat Management; History of Zakat

## Abstrak
Kenyataan menunjukkan masih minimnya potensi zakat yang bisa digali. Total potensi zakat di negara-negara anggota OKI berkisar dari 1,8% sampai 4,34% dari PDB mereka. Beberapa negara yang sudah mencapai tahap yang sudah maju dalam pengembangan zakat, sementara beberapa  negara  lain  masih  dalam  tahap  awal.  Bahkan  ada  beberapa  negara  yang  tidak memiliki  perhatian  sama  sekali  dalam  soal  pengelolaan  dan  pengembangan  zakat. Penelititian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peradaban pengelolaan zakat pada masa Rasulullah,  sahabat  dan  tabi‘in,  model  pengelolaan  zakat  di  negara-negara  berpenduduk muslim  dan  mengidentifikasi  pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Jenis  penelitian  ini menggunakan kombinasi penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif . Sumber data  sumber data primer dan sumber data sekunder.   Untuk mendapatkan data  yang  valid, menggunakan metode pengumpulan data yaitu  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk negara yang tidak  mewajibkan  warga  negara  muslimnya  untuk  membayar  zakat.  Total  potensi  zakat nasional adalah sebesar 327 Triliun Rupiah, namun pengumpulan zakat yang baru tercatat sebesar 14 Triliun Rupiah.  Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah tingkat literasi masyarakat yang masih rendah. Beberapa upaya telah dilakukan Baznas dalam peningkatan literasi  zakat  ialah  dengan  penguatan  literasi  zakat  melalui  kampanye  dan  evaluasi  zakat, penguatan digital zakat secara massive, dan penguatan riset.
Kata kunci : Peradaban; Pengelolaan Zakat; Sejarah Zakat

## Noor Achmad

## Page | 120

## Pendahuluan
Rukun Islam yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi adalah zakat. 1
Ulama  tidak  berselisih  paham  mengenai  adanya  kewajiban  membayar  zakat bagi muslim yang mampu. Inti pesan ajaran Islam terkait zakat bukan hanya menunjukkan  kepedulian  Islam  terhadap  kaum  lemah  yang  tergolong mustahik,  namun  juga  merupakan  dimensi  ketaatan  transendental  bagi mereka  yang  menunaikannya.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  seringnya  dikaitkan antara  perintah  membayar  zakat  dan  perintah  mengerjakan  sholat.  Dua dimensi ibadah yang disatukan, yaitu dimensi spiritual (hablum minallah) dan dimensi sosial (hablum min annas) . 2 Penjelasan kewajiban zakat bergandengan dengan perintah sholat terdapat pada 28 ayat Al-Quran. Dengan demikian, di dalam ibadah zakat terdapat unsur spiritual, unsur ekonomi dan unsur sosial.
Dari aspek spiritual, zakat merupakan suatu bentuk penyucian jiwa dari sifat bakhil dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesyirikan. Dari aspek sosial, zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat.  Dari  aspek  ekonomi,  zakat  bermanfaat  untuk  menghindari penumpukan harta pada segelintir orang, mendistribusikan harta secara lebih adil dan merata, mensejahterakan kaum lemah dan diharapkan menghasilkan tata  ekonomi  yang  harmoni.  Dalam  Al-Quran  ditegaskan  adanya  kewajiban menghilangkan dikotomi dan pemisahan (sekularisasi) antara ibadah ritual dan kepedulian sosial.
Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan masih minimnya potensi zakat  yang  bisa  digali.  Menurut  Kahf,  total  potensi  zakat  di  negara-negara anggota  OKI  berkisar  dari  1,8  persen  sampai  4,34  persen  dari  PDB  mereka. 3 Namun, tingkat pengelolaan zakat berbeda di antara negara-negara Muslim. Ada  beberapa  negara  yang  sudah  mencapai  tahap  yang  sudah  maju  dalam pengembangan  zakat,  sementara  beberapa  negara  lain  masih  dalam  tahap awal. Bahkan ada beberapa negara yang tidak memiliki perhatian sama sekali
_______________
1 Khodijah  Ishak,  “Zakat  dalam  Sistem  Ekonomi  Islam  Sebuah  Alternatif  dalam Peningkatan Kesejahteraan,” IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 1, No. 1 (2012): 166–81, http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/10.
2 Abdul Karim, “Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat,” Ziswaf 02 (2015): 02.
3 Irsad Andriyanto, “Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” Ziswaf 1, no. 2 (2014): 1–22, http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1485.

## Page | 121
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
dalam  soal  pengelolaan  dan  pengembangan  zakat. 4 Ini  mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat  juga  mempertajam  kesenjangan  antara  potensi  dan  realita  dari  dana zakat yang terkumpul. 5
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  (1)  peradaban pengelolaan  zakat  pada  masa  Rasulullah,  Sahabat  dan  Tabi„in,  (2) mendeskripsikan model pengelolaan zakat pada negara-negara berpenduduk Muslim dan (3) mengidentifikasi pengelolaan zakat di Indonesia.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan (field  research) dengan  pendekatan  kualitatif.  Sebuah  penelitian  yang  menggunakan informasi-informasi lapangan sebagai sumber datanya. 6 Pendekatan kualitatif menurut  Creswell  adalah  pendekatan  untuk  membangun  pernyataan pengetahuan 7 berasarkan  perspektif  konstruktif. 8 Disamping  itu  juga menggunakan  metode  penelitian  pustaka (library  research) ,  yakni  penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Subjek dalam penelitian ini ialah Pengurus Baznas. Sedangkan objek penelitian ini adalah peradaban pengelolaan zakat di dunia dan sejarah zakat di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer  dan  sumber  data  sekunder. 9 Untuk  mendapatkan  data  yang  valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
_______________
4 Joko Riskiyono,  “Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan,” Aspirasi 6, no. 2 (2015): 159–76.
5 Irfan  Syauqi  Beik  and  Laily  Dwi  Arsyianti,  “Construction  Of  CIBEST  Model  as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective,” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2015): 87–104, https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361.
6 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , 1st ed. (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), hlm. 9.
7 Kaharuddin  Kaharuddin,  “Kualitatif:  Ciri  Dan  Karakter  Sebagai  Metodologi,” Equilibrium: Jurnal Pendidikan 9, no. 1 (2020): 1–8, https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489.
8 Muslim Muslim, “Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi,” Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana 1, no. 10 (2018): 77–85, https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654.
9 Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,”
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1, no. 2 (2017): 212,
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179.

## Noor Achmad
Page | 122
Pengumpulan  data  ditentukan  dengan  menelaah  literatur  dan  bahan pustaka yang relavan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data  menggunakan  bahan-bahan  pustaka  tentang  peradaban  pengelolaan zakat di dunia dan sejarah zakat di Indonesia. Metode analisis data penelitian ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Tahap  analisis  data dengan  menelaah  seluruh  data  yang  telah  terkumpul  dari  berbagai  sumber, baik sumber data primer maupun data sekunder, 10 mengklarifikasikan seluruh data  yang  masuk  sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti,  menghubungkan seluruh  data  yang  masuk  sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti,  menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan  kaidah-kaidah  sejarah  perdaban  Islam  khususnya  terkait  zakat.  Teknik analisis  data  yang  digunakan,  guna  memperoleh  hasil  akhir  dari  data  yang telah terkumpul adalah analisis secara deskriptif. 11

## Hasil dan Pembahasan Penelitian

## Pengelolaan Zakat Dunia Islam Klasik
Nabi  Muhammad  SAW  mempunyai  tugas  menjadi  Rasul  dan menjadi  pemimpin  umat  muslim.  Oleh  karena  itu,  penerapan  zakat  pada masa  Nabi  menjadi  kegiatan  penting  untuk  menjalankan  roda pemerintahan.  Sebelum  turunnya  perintah  zakat  pada  tahun  pertama hijriyah,  telah  ada  perintah  shadaqah  yang  merupakan  kewajiban menyangkut harta kekayaan kaum muslimin, yang diperuntukan bagi fakir miskin,  anak-anak  yatim,  dan  orang-orang  yang  memerlukan  bantuan lainnya  dengan  besaran  jumlah  yang  dibayarkan  berdasarkan  pada kerelaan hati penerima shadaqah.
Setelah  penerapan  shadaqah  pada  tahun  pertama  Hijriyah, penerapan  zakat  di  Makkah  tahun  kedua  Hijriyah  bertepatan  dengan tahun 632 M dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dibebankan kepada rakyat  Makkah  yang  diwajibkan  bagi  mereka  untuk  membayar  zakat sebesar  1  sha‟  kurma,  tepung,  keju  lembut,  atau  setengah  sha‟  gandum
_______________
10 Rahmadi, Pengantar  Metodologi  Penelitian , Antasari  Press ,  1st  ed.  (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
11 Rahmadi.

## Page | 123
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
untuk  setiap  umat  muslim  termasuk  di  dalamnya  budak,  dan  dibayarkan sebelum shalat ied. 12
Berdasarkan  pada  surat-surat  tentang  zakat  yang  diturunkan kepada  Nabi  Muhammad  SAW  saat  masih  di  Makkah,  memberikan kesimpulan  bahwa  surat-surat  tersebut  adalah  pernyataan-pernyataan tidak  dalam  bentuk  “amr”  (artinya  perintah)  yang  dengan  tegas mengandung arti untuk dilaksanakan. Hal itu dikarenakan zakat dipandang sebagai  ciri  utama  orang  yang  beriman  yang  didasarkan  pada  Al  Qur‟an surat  Luqman ayat  4  yang  artinya: “...Yaitu orang-orang  yang mendirikan shalat,  dan  membayar  zakat,  serta  yakin  adanya  hari  akhir".  Sebaliknya, orang  disebut  musyrik  bila  tidak  melaksanakan  kewajiban  zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Fushshilat ayat 6-7 yang artinya: “celakalah orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang  tiada  membayar  zakat  dan  mengingkari  hari  akhir.”  Kondisi  belum adanya  perintah  tegas  yang  mengandung  arti  zakat  wajib  dilaksanakan, dapat disebabkan karena kondisi sosiologi umat Islam pada saat itu yang menjadi  minoritas  di  antara  kaum  kafir  Quraisy  yang  menyebabkan kurangnya kekayaan dan harta benda yang dimilikinya. 13
Kondisi  perintah  dan  peraturan  tentang  zakat  di  Makkah  jauh berbeda  saat  setelah  peristiwa  Nabi  Muhammad  saw  hijrah  ke  Madinah, yaitu  pada  masa  kesembilan  Hijriah.  Pada  saat  itu  diatur  secara  lebih dalam  terkait  golongan  yang  menerima  zakat  yang  terdapat  dalam  Al- Qur‟an  surat  At-taubah  ayat  60.  Sedangkan  sanksi  diberikan  atas  wajib zakat  yang  tidak  mau  membayar  zakat  yang  terdapat  dalam  Al-Quran surat At-Taubah ayat 34-35. 14 Adanya kewajiban dan peraturan yang lebih jelas  terkait  zakat,  menyebabkan  penerimaan  zakat  lebih  banyak  dan diharuskan adanya sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu,  Rasulullah  saw  membuat  tempat  pengumpulan  dan  pengelolaan distribusi  zakat  yang  bernama  Baitul  Maal  (rumah  harta),  yang  saat  itu
_______________
12 Abdul Karim, “Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat.”
13 Yusuf  Al  Qardhawi, Fiqhu  AL  Zakat (Malang:  Muassasah  al  Risalah,  2022), http://libcat.uin-malang.ac.id//index.php?p=show_detail&id=29970.
14 Yusuf Al Qardhawi.

## Noor Achmad
Page | 124 terletak  di  Masjid  Nabawi.  Pada  saat  itu,  Rasulullah  juga  mengutus  para sahabatnya  untuk  menjadi  amil  (pengelola  zakat)  di  daerah  jazirah  Arab termasuk  di  dalamnya  kota  Yaman,  seperti:  Umar  bin  Khatab,  Ibnu  Qaiz Ubaidah bin Samit dan Muaz bin Jabal. 15
Pada masa Rasulullah terdapat beberapa harta yang dikenakan atas zakat,  yaitu:  1)  benda  logam  yang  terbuat  dari  emas  dan  perak  seperti koin, perkakas, dan sebagainya; 2) binatang ternak seperti kambing, sapi, unta  dan  domba; 16 3)  barang  dagangan;  4)  hasil  pertanian;  5)  Luqathah yaitu  harta  yang  ditinggal  musuh  saat  perang;  dan  6)  barang  temuan (rikaz) .  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Rasulullah  saw  juga  menetapkan nisab, yakni batas terendah dari kuantitas dan nilai dari barang dan jumlah dari  tiap  jenis  binatang  ternak.  Besaran  nisab  setiap  jenis  zakat  berbeda satu sama lainnya. 17
Dalam  baitul  maal  tersebut,  Rasulullah  juga  membuat  manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat pembentukan: Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat), Hasabah (petugas penaksir dan penghitung zakat, Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat), Khazanah (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta dan Qasamah  (petugas  yang  menyalurkan  zakat  kepada  yang  berhak menerimanya). Dalam baitul maal tersebut, harta dibelanjakan berdasarkan kepada kebutuhan negara, dan semasa Rasulullah saw harta zakat tersebut menjadi milik negara seutuhnya dan jika telah terkumpul kemudian secara singkat langsung didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.
Setelah Rasulullah SAW wafat, perkembangan zakat terus berlanjut hingga  masa  khulafaur  rasyidin.  Secara  ringkas  pengelolaan  zakat  pada masa sahabat disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Perkembangan Zakat Masa Khulafa‟ur Rasyidin
NO Periode Kholifah Pengelolaan Zakat 1 Abu Bakar Ash-Shidiq  RA Banyak  penduduk  muslim  yang  menolak  membayar  zakat dikarenakan anggapan bahwa zakat hanya dilaksanakan semasa _______________
15 Yusuf Al Qardhawi.
16 Abdul Karim, “Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat.”
17 Oleh  Aristoni  and  Dan  Junaidi,  “Reformulasi  Harta  Sebagai  Sumber  Zakat  Dalam Perspektif Ulama Kontemporer,” Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf 2, no. 2 (2015): 296–316.

## Page | 125
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
(11-13  H/632- 634 M) Nabi  Muhammad  SAW  masih  hidup  dan  setelah  Nabi meninggal  tidak  ada  kewajiban  lagi  atas  zakat  dan  banyak pemurtadan oleh umat muslim. Pendistribusian harta zakat juga dilakukan  dengan  prinsip  kesamarataan  dengan  tidak membeda-bedakan  antara  sahabat,  hamba  sahaya  dan  orang yang merdeka serta pria maupun wanita. 2 Umar  bin  al- Khattab RA (13- 23  H/634-644 M) Penerapan  sistem  pengelolaan  zakat  di  masa  kepemimpinan Umar  RA  berbeda  dengan  pada  saat  kepemimpinan  Nabi Muhammad  SAW  dan  Abu  Bakar  RA  dikarenakan  Umar  tidak secara  langsung  mendistribusikan  semua  harta  zakat  yang diperoleh namun sebagian ada yang disimpan untuk dijadikan cadangan  negara.  Distribusi  zakat  juga  tidak  dilakukan  secara sama rata namun dibedakan menurut golongan tertentu. 3 Usman bin Affan RA (23-35 H/644-656 M) Membuat  kebijakan  penaksiran  harta  zakat  kepada  para pemiliknya  masing-masing,  dengan  harapan  zakat  yang diberikan aman dari gangguan dan masalah pemeriksaan yang tidak jelas oleh para oknum pengumpul zakat yang tidak baik; Zakat  yang  dikumpulkan  nilainya  harus  ditaksir  setelah dikurangi  dengan  hutang  para  wajib  zakat  dan  mengurangi zakat dari dana pensiunan yang dibiayai oleh pemerintah. 4 Ali bin  Abi Talib  RA  (35-40 H/656-661 M) Menetapkan jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu  berupa  dirham,  dinar,  emas  dan  jenis  kekayaan  apapun tetap  dikenai  kewajiban  zakat.  Beliau  juga  mengizinkan  Ibnu Abbas, Gubernur  Kufah, untuk memungut zakat sayuran segar yang  akan  digunakan  sebagai  bumbu  masakan;  Menerapkan prinsip  kesamarataan  dalam  mendistribusikan  zakat  di  Baitul Maal
Sumber : Bank Indonesia (2016)
Pengelolaan zakat pada masa tabi„in terekam dalam catatan sejarah sangat terbatas. Berikut ini merupakan pemaparan sebagian kecil periode Daulah  Bani  Umayyah,  yang  berlangsung  selama  hampir  90  tahun  (41- 127H).  Misalnya,  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz  (717  M)  adalah  tokoh terkemuka yang dikenang sejarah karena keadilan dan kesederhanaannya serta  kedekatannya  dengan  rakyat.  Pada  masa  pemerintahannya, pengelolaan  zakat  mengalami  reformasi  yang  sangat  memukau.  Semua jenis  harta  kekayaan  wajib  dikenai  zakat.  Pada  masanya,  sistem  dan manajemen  zakat  ditangani  dengan  amat  profesional.  Jenis  harta  dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. 18
Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa,

## _______________
18 Ruslan  Husein  Marasabessy,  “Analisa  Pola  Distribusi  Zakat  Pada  Masa  Daulah Umayyah Dan Abbasiyah,” Jurnal Asy- Syukriyyah 18, No. 2 (2017): 132–50.

## Noor Achmad
Page | 126 termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad  lainnya.  Sehingga,  pada  masa  kepemimpinannya,  dana  zakat melimpah  ruah  tersimpan  di  baitul  maal.  Bahkan,  petugas  amil  zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Kemakmuran  itu  bukan  hanya  di  Afrika,  tapi  juga  merata  di  seluruh penjuru  wilayah  khilafah  Islam,  seperti  Irak  dan  Basrah.  Karena kemakmuran  ini,  zakat  dialokasikan  untuk  berbagai  keperluan,  seperti menutupi utang para gharim, membayar mahar lajang yang mau menikah dan  memberikan  pinjaman  modal  kerja  untuk  pada  orang  kafir  yang semula  membayarkan  jizyah  (pajak)  kepada  negara.  Hal  itupun  masih dicukupi dengan zakat yang terkumpul di baitul maal. 19

## Pengelolaan Zakat Dunia Islam Kontemporer
Sejak  runtuhnya  kekhalifahan  Islam  terakhir,  pengelolaan  zakat  di negara-negara  muslim  menjadi  sangat  beragam.  Secara  umum,  ada  dua model  pengelolaan  zakat  yang  dikenal  di  dunia  muslim  kontemporer. Pertama,  sistem  pembayaran  zakat  secara wajib  (obligatory  system) atau dikenal  juga  sebagai  ”peran  institusi  publik”  seperti  di  Pakistan,  Sudan, Libya, Yaman, Malaysia dan Arab Saudi. Pada model ini, pengumpulan dan pendistribusian  zakat  ditetapkan  oleh  kebijakan  pemerintah  dengan melihat  pada  kebutuhan  masyarakat  sehingga  mirip  seperti  pajak  yang dilakukan  pada  negara-negara  sekuler.  Sistem  pengelolaan  zakat  seperti ini  bersifat  langsung,  artinya  bahwa  warga  masyarakat  muslim berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikinya. 20
Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela (voluntary system) seperti  di  Kuwait,  Bangladesh,  Yordania,  Indonesia,  Mesir,  Afrika  Selatan dan  negara-negara  dimana  umat  muslim  minoritas.  Model  kedua  adalah zakat dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil) atau semi
_______________
19 Ruslan Husein Marasabessy.
20 ShafwanTsauri  and  Moh.  Idil  Ghufron,  “Utilization  of  Zakāh  Application  as  Zakāh Management  Innovation  in  Increasing  the  Zakāh  Potential  (  Penerapan  Aplikasi  Zakat  Sebagai Inovasi  Pengelolaan  Zakat  Dalam  Meningkatkan  Potensi  Zakat  ),” El-Qist:  Journal  of  Islamic Economics and Business (JIEB) 11, no. 1 (2021): 33–48, http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist.

## Page | 127
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
pemerintah  dengan  mengacu  pada  aturan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil dengan cara sukarela dan negara hanya bertindak sebagai fasilitator dan  regulator.  Meskipun  demikian,  kedua  model  ini  memiliki  kelebihan dan kelemahan masing-masing. 21
Model  pengelolaan  zakat  parsial,  merupakan  model  dimana  suatu negara  telah  memiliki  dasar  hukum  atau  aturan  formal  yang  mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan  warga  negara  berdasarkan  perspektif  hukum  positif.  Pada model  ini  lebih  ditekankan  pada  aspek  kelembagaan  dan  sistem pengelolaan  zakat,  zakat  masih  berada  pada  instrumen  yang  bersifat sukarela.  Sedangkan  model  pengelolaan  zakat  sekuler  didefinisikan sebagai  negara  yang  menerapkan  model  ini  merupakan  negara  yang menganggap  bahwa  zakat  adalah  urusan  pribadi  masyarakat  sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat itu  sendiri.  Semua  urusan  pengelolaan  zakat  diserahkan  pada  institusi- institusi  sosial  kemasyarakatan,  negara  tidak  ikut  mengatur  karena anggapan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan politik dan pemerintahan.
Mengacu pada 3 tipologi yang dikembangkan, 22 maka pengelolaan zakat di negara-negara Muslim saat ini, terutama  yang menjadi Anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) terbagi menjadi 3 kelompok di 41 negara seperti ditampilkan tabel berikut ini.
Tabel 3. Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat di Negara OKI
NO Model Pengelolaan Jumlah Negara OKI 1 Komprehensif 8 Arab  Saudi,  Libya,  Malaysia,  Pakistan,  Sudan,  Yaman, Yordania dan Brunei Darussalam 2 Parsial 9 Indonesia,  Iran,  Kuwait,  Lebanon,  Mesir,  Palestina, Bahrain, UEA, dan Bangladesh 3 Sekuler 24 Afganistan,  Aljazair,  Chad,  Guinea,  Mali,  Maroko, Mauritania,  Niger,  Senegal.  Somalia,  Tunisia,  Turki, Oman,  Qatar,  Suriah,  Sierra  Leone,  Gambia,  Guinea-

## _______________
21 ShafwanTsauri and Moh. Idil Ghufron.
22 Beik  and  Arsyianti,  “Construction  Of  CIBEST  Model  as  Measurement  of  Poverty  and Welfare Indices From Islamic Perspective.”

## Noor Achmad
Page | 128
Bissau, Burkina Faso, Irak, Nigeria, Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan

## Sumber: Beik (2013)
Beberapa hal pokok yang akan berpengaruh besar dalam efektifnya tata  kelola,  regulasi  dan  pengawasan  zakat,  di  antaranya:  dukungan legalitas  dan  penegakan  hukum  zakat;  pemahaman  masyarakat  muslim mengenai  fikih  zakat;  peran  pemerintah  dalam  pelaksanaan  zakat; dukungan  infrastruktur  keuangan;  keberadaan  sistem  informasi  zakat nasional. 23 Model-model  pengelolaan  zakat  di  beberapa  negara berpenduduk  Islam  mengacu  pada  hasil  kajian  Bank  Indonesia  disajikan pada tabel dibawah ini. 24
Tabel 4. Regulasi dan UU Zakat di Negara-Negara OKI
No. Negara Tingkat Regulasi Zakat Lembaga Pengawa san Manajemen Penghimpunan Manajemen Pendistribusian 1 Malaysia Hukum  federal 1986 Dan setiap negara  memiliki hukum zakat sendiri The State Islamic Religious Councils (SIRCs) zakat yang dikumpulkan  di  bawah 13  Otoritas  pemerintah lokal  negara  bagian Malaysia dan 1 Pemerintahan pusat Semua delapan golongan asnaf; pembayaran uang tunai atau barang; barang atau ekuitas. 2 Arab Saudi ● RDec  No. 17/2/28/86 34 tahun 1951 ● Keputusan Menteri No. 393 ● Menteri Keputusan No. 394 Departemen zakat dan pendapatan Pajak Kementerian Keuangan  dan Ekonomi Nasional Individu dan perusahaan wajib membayar setengah dari  kewajiban  zakat mereka berdasarkan Aset mereka. Semua hasil zakat dihabiskan hanya untuk orang miskin dan ditransfer  orang  miskin Ke Departemen Asuransi  Sosial  kecuali untuk pembayaran zakat  tanaman  dan buah-buahan yang melalui komite lokal 3 Kuwait ● Hukum zakat  (16 Januari 1982) terdiri  dari 5 pasal ● UU No 46/2006 The zakat House of Kuwait berada di bawah    Ketua Menteri  Waqaf dan Agama Islam Kontribusi Sukarela oleh orang kaya Kuwait. Perusahaan harus  membayar  1% dari  keuntungan  bersih untuk anggaran negara dan mereka harus membayar zakat mereka dengan baik Semua delapan kategori  merujuk  pada QS At-Taubah: 60 4 Sudan UU  Zakat  dan Pajak hukum Sudan tahun 1984. Terdiri dari 6 Bab dan 46 Zakat Bureau of the Ministry of Guidance and Direction Pembayaran zakat (wajib) bagi setiap Muslim  di  Sudan  dan Non-Muslim yang tinggal  atau  bekerja  di Sudan. Untuk non-
Hukum menyediakan pencarian  zakat  yang berada  dalam  jarak Provinsi  sama,  kecuali diputuskan oleh Presiden Republik _______________ 23 Bank  Indonesia, Pengelolaan  Zakat:  Konsep  Dan  Praktik  Di  Berbagai  Negara ,  1st  ed.
(Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016).
24 Bank Indonesia.

## Page | 129
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
No. Negara Tingkat Regulasi Zakat Lembaga Pengawa san Manajemen Penghimpunan Manajemen Pendistribusian pasal Muslim, wajib membayar pajak solidaritas sosial untuk  transfer  ke  satu Provinsi lain 5 Jordan UU zakat No 35 (1944) dan terdapat  empat belas pasal Dewan  Direksi Dana zakat Zakat yang dikumpulkan berdasarkan hukum dalam  bentuk  tunai, ternak, tanah, komoditas  dan  asset impor. Pendistribusian ke orang miskin dan pengelola yang membutuhkan tidak melebihi 10% 6 Pakistan Pasal  31  dalam konstitusi Dewan Pusat zakat yang dipimpin oleh seorang  hakim dari  Mahkamah Agung Regulasi pengembangan dimandatkan dalam pengumpulan zakat dalam ketidakterlibatan kekayaan  pada  akun bank dan laporan keuangan dengan ekspektasi dalam perhitungan pada mata uang asing Pencairan zakat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui sekolah, pendidikan, kejuruan  dan  lembaga Kesehatan 7 Libya Peraturan Eksekutif Hukum zakat 28 Oktober 1971 Sekertariat Keamanan Umum Sosial/ Social Security General Secretaria Zakat wajib pada koleksi emas, dan perak,  hewan yang digembalakan dan pertanian yang menghasilkan Zakat hasil yang dibayarkan oleh organisasi untuk asuransi sosial dan dakwah islam di masyarakat 8 Bangladesh Peraturan  zakat tahun 1982 Lembaga  zakat yang  terdiri  dari dewan pusat dan  dewan  dari kabupaten Pembayaran zakat secara sukarela 50% hasil zakat dicairkan melalui komite zakat lokal, sementara sisanya dicairkan melalui dewan pusat 9 Bahrain Undang-undang No 8 Tahun 1979 Dewan  Direksi Dana zakat  dipimpin oleh Menteri pemerintahan Pembayaran zakat secara sukarela Hak muzaki menunjukkan preferensi penerima manfaat 10 Libanon 23 Februari 1984 Komisi Zakat yang diketuai oleh Mufti Beirut Pembayaran zakat secara sukarela Disesuaikan dengan syariah 11 Brunei Darussalam Revisi edisi tahun  1984  dari Undang Undang  Dewan Agama Islam dan Undang- undang    Kadi Pengadilan (Bab 77) Dewan  Agama Islam Brunei Mewajibkan pembayaran zakat Pendistribusian    dana zakat semata-mata adalah  otoritas  Dewan Agama  Islam  Brunei. Hanya ada 6 muzaki di  Brunei,  Fatwa  Mufti No 14 MKB
3  Tahun  1969  yang tidak  termasuk  adalah budak  dan  fi  sabilillah (berjuang  dalam  jalan

## Noor Achmad
Page | 130 No. Negara Tingkat Regulasi Zakat Lembaga Pengawa san Manajemen Penghimpunan Manajemen Pendistribusian Allah)
Sumber: (Bank Indonesia, 2016) 25

## Pengelolaan Zakat di Indonesia
Praktek  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masing-masing periode pemerintahan
tersebut. 26 Milestones
perkembangan zakat di Indonesia dimulai masa kerajaan Islam. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara  yang  mewajibkan  zakat/pajak  kepada  setiap  warga  negaranya. Kantor  pembayaran  pajak  ini  pada  masa  kekuasaan  kerajaan  Aceh berlangsung  di  masjid-masjid.  Seorang  imeum  dan  kadi  (penghulu) ditunjuk  untuk  memimpin  penyelenggaraan  ritual-ritual  keagamaan. Penghulu  berperan  besar  dalam  mengelola  keuangan  masjid  yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf. 27
Kerajaan Banjar penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. 28
Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah Mantri Bumi. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki skill dan keahlian yang mumpuni di bidangnya. 29
Era kolonial Belanda, pengelolaan zakat  – yang secara  individual  - cenderung  dihalangi  oleh  pemerintah  kolonial  tersebut  karena  diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah
_______________
25 Bank Indonesia.
26 H  Syahrul,  “Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia,” Ash-Shahabah:  Jurnal Pendidikan dan Studi Islam2 1, no. 2 (2015): 102–13.
27 Muhammad  Ngasifudin,  “Konsep  Sistem  Pengelolan  Zakat  Di  Indonesia  Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah,” JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia V, no. 2 (2015): 219–31.
28 Muhammad Ngasifudin.
29 Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve),” Analisis XI, no. 2 (2011): 241–72.

## Page | 131
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
Belanda. 30 Pada  awal  abad  XX,  diterbitkanlah  peraturan  yang  tercantum dalam  Ordonantie  Pemerintah  Hindia  Belanda  Nomor  6200  tanggal  28 Februari  1905.  Dalam  pengaturan  ini  Pemerintah  Hindia  Belanda  tidak akan  lagi  mencampuri  urusan  pengelolaan  zakat,  dan  sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam.
Awal  masa  kemerdekaan  Indonesia,  pemerintah  belum  terlalu memperhatikan  pengelolaan  zakat  dan  fokus  dalam  upaya mempertahankan  kemerdekaaan  Indonesia.  Pada  masa  ini,  pengelolaan zakat lebih banyak dikelola oleh individu masyarakat muslim. Selanjutnya beberapa regulasi yang memayungi pengelolaan zakat di masa orde baru ialah  Kementerian  Agama  pada  tahun  1951  mengeluarkan  Surat  Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.  Selanjutnya,  tahun  menyusun  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (RPPPUU)  tentang  Pelaksanaan  Pengumpulan  dan Pembagian  Zakat  serta  Pembentukan  Baitul  Maal.  Kedua  perangkat peraturan  tersebut  belum  sempat  diajukan  kepada  DPR  dan  Presiden. Pada tahun 1968, Menteri Agama mengeluarkan regulasi Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul  Mal  (Balai  Harta  Kekayaan)  di  tingkat  pusat,  propinsi  dan kabupaten/kotamadya.
Di  era  pemerintahan  orde  baru,  pengelolaan  zakat  mulai mendapatkan perhatian pemerintah namun tidak sampai ke level undang- undang  formal.  Implikasinya,  berbagai  lembaga  amil  zakat  independen dan  non-pemerintah  bermunculan  DKI  Jakarta  (1968),  Kalimantan  Timur (1972),  Sumatera  Barat  (1973),  Jawa  Barat  (1974),  Aceh  (1975),  Sumatra Selatan  dan  Lampung  (1975),  Kalimantan  Selatan  (1977),  dan  Sulawesi Selatan  dan  Nusa  tenggara  Barat  (1985). 31 Regulasi  selanjutnya  yang dikeluarkan  pada  masa  Orba  antara  lain:  1)  Instruksi  Menteri  Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah
_______________
30 K  Amiruddin,  “Model-Model  Pengelolaan  Zakat  Di  Dunia  Muslim,” Ahkam2 III,  no.  1 (15AD): 139–66.
31 Amiruddin.

## Noor Achmad
Page | 132 selama  bulan  Ramadhan  yang  pelaksanaannya  diatur  dalam  Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984; 2) Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk  membantu  lembaga-lembaga  keagamaan  yang  mengadakan pengelolaan  zakat,  infaq,  dan  shadaqah;  3)  Keputusan  Bersama  Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan  Badan  Amil  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah;  4)  Instruksi  Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  dan;  5)  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. 32
Sementara  pada  pemerintahan  Presiden  BJ.  Habibie,  terjadi kemajuan yang cukup baik dengan lahir dan disahkannya UU Pengelolaan Zakat  No.38/1999.  Dengan  terbitnya  UU  ini,  maka  menjadi  cambuk  bagi pemerintah  daerah  untuk  lebih  memperhatikan  bagi  pengelolaan  zakat dan  bahkan  bermunculan  Peraturan  Daerah  (perda)  zakat  di  berbagai pelosok Nusantara (institusional step) . Era berikutnya adalah era reformasi (saat  ini),  dimana  pengelolaan  zakat  di  tanah  air  ditandai  dengan penguatan  institusi  zakat  nasional  dengan  lahirnya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  sampai  Peraturan Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  23 Tahun 2011.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  mengenai pengelolaan  zakat,  BAZNAS  dibentuk  oleh  pemerintah  dalam  tugas melaksanakan  kewenangan  pengelolaan  zakat  secara  nasional. Kewenangan  BAZNAS  sebagai  pelaksana  untuk  pengumpulan, pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat  secara  nasional  tersebut meliputi  4  fungsi  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2011, antara lain: 1)  Perencanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan zakat; 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
_______________
32 Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve).”

## Page | 133
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
pendayagunaan  zakat;  3)  Pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan 4) Pelaporan  dan  pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Dalam  pengelolaan  Zakat,  dalam  rangka  pelaksanaan  pengelolaan zakat  pada  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  dibentuk  BAZNAS provinsi  dan  BAZNAS  kabupaten/kota.  Dan  untuk  membantu  BAZNAS dalam  pelaksanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat,  masyarakat  dapat  membentuk  LAZ.  Lebih  lanjut  pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada 3 (tiga) prinsip aman dalam segala  aktivitas  yang  dilakukan  baik  oleh  BAZNAS  dan  juga  diharapkan dilakukan  oleh  seluruh  Lembaga  Pengelola  Zakat  termasuk  dalam  cara mengkampanyekan  zakat.  Prinsip  tersebut  adalah  prinsip  Aman  Syari, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Pertama, Aman Syar‟i artinya OPZ harus mematuhi  hukum-hukum  syariah  yang  tercermin  dalam  peraturan  zakat yang  berlaku  dalam  setiap  aktivitas  pengelolaan  zakat  seperti  memilah dan  memilih  gambar  atau  media  atau  konten  yang  digunakan  untuk mengkampanyekan  zakat.  Kedua,  Aman  Regulasi,  berarti  pengelolaan OPZ, termasuk kampanye zakat harus sesuai dengan regulasi di Indonesia. Setiap  OPZ  harus  mengacu  pada  UU  Nomor  23  Tahun  2011  beserta turunannya, yaitu PP, PMA, Kepres, KMA, Perpres, Inpres, Perbaznas serta regulasi lainnya. 33
Dan  ketiga,  Aman  NKRI  memiliki  penekanan  bahwa  pengelolaan zakat  termasuk  kampanye  zakat  juga  harus  mengimplementasikan semangat Pancasila. misalnya dalam proses penyaluran zakat harus tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Dalam prinsip  aman  NKRI  ini,  setiap  LPZ  perlu  memastikan  bahwa  penyaluran zakat  memberikan  dampak  positif  kepada  NKRI  serta  tidak  mendukung gerakan  yang  mengancam  NKRI  seperti  melakukan  penyaluran  zakat kepada kelompok teroris, pihak-pihak yang merusak NKRI, dan organisasi separatis.
_______________
33 Baznas Republik Indonesia, “Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia” (Jakarta, 2022), https://pid.baznas.go.id/.

## Noor Achmad
Page | 134
Peningkatan  pengelolaan  zakat  di  tanah  air  semakin  berkembang dari  tahun  ke  tahun  terutama  sejak  hadirnya  Undang-Undang  23  Tahun 2011,  hal  ini  terlihat  dari  beberapa  aspek  misalnya  peningkatan  jumlah lembaga  pengelola  zakat,  jumlah  turunan  regulasi  di  masing-masing daerah, dan tren pengumpulan nasional. Hingga saat ini jumlah Lembaga Pengelola  Zakat  (LPZ)  di  Indonesia  mencapai  604  institusi  dimana  81% (491  institusi)  adalah  BAZNAS  dan  sisanya  sejumlah  113  institusi  LAZ seperti ditampilkan pada gambar dibawah ini. Berdasarkan tingkatkan LPZ secara  nasional  terdiri  dari  1  BAZNAS  RI  dan  34  LAZ  Nasional,  pada tingkatan provinsi sebanyak 34 BAZNAS Provinsi dan 28 LAZ Provinsi, dan tingkatan kabupaten/kota terdiri dari 456 BAZNAS dan 51 LAZ. 34
Gambar 1. Jumlah Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia
Sumber : PPID BAZNAS (2022) 35
Lebih  lanjut  berdasarkan  data  Indeks  Zakat  Nasional  tahun  2021 setidaknya terdapat 230 daerah yang telah memiliki regulasi pengelolaan zakat. Adapun bentuk regulasi tersebut dituangkan dalam Instruksi/Surat Edaran  Kepala  Daerah  dengan  108  peraturan.  Sedangkan  regulasi  dalam bentuk  Peraturan  Daerah  sebanyak  47  peraturan  dan  dalam  bentuk Peraturan  Walikota  atau  Peraturan  Bupati  sebanyak  41  peraturan.  Dan regulasi  zakat  berupa  Peraturan  Gubernur  sebanyak  7  peraturan. Mayoritas  bentuk  dari  regulasi  yang  ada  ialah  berupa  himbauan  atau arahan  pemotongan  zakat  langsung  bagi  ASN  di  wilayah  SKPD  kepada _______________
34 Baznas Republik Indonesia.
35 Baznas Republik Indonesia. 1 34 456 34 28
51 Nasional Provinsi Kabupaten/Kota BAZNAS LAZ

## Page | 135
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
BAZNAS,  namun  terdapat  juga  point  lain  mengenai  pengelolaan  zakat secara  umum.  Dalam  beberapa  sumber  menyebutkan  bahwa  adanya regulasi  pengelolaan  zakat  di  tingkat  daerah  efektif  dapat  meningkatkan jumlah pengumpulan zakat di daerah tersebut.
Gambar 2.4 Regulasi Zakat yang Berlaku di BAZNAS Daerah
Sumber: (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2021) 36
Salah satu bagian penting dalam proses pengelolaan zakat nasional adalah pemetaan potensi zakat yang bertujuan agar proses pengambilan keputusan  dalam fundraising tepat  sasaran dan  efektif.  Berdasarkan  hasil kajian  BAZNAS  (2022)  menyebutkan  bahwa  total  potensi  zakat  nasional adalah  sebesar  327  Triliun  Rupiah.  yang  tersusun  dalam  tabel  sebagai berikut:
Tabel 5. Potensi Zakat Nasional
No Dimensi Potensi Zakat (Triliun Rupiah) 1 Zakat Pertanian 19,79 2 Zakat Peternakan 9,51 3 Zakat Tabungan dan Deposito 58,76 4 Zakat Pendapatan dan Jasa: Potensi zakat ASN se Indonesia Individu non ASN se Indonesia 9,15 129,8 5 Zakat Badan (Perusahaan) se Indonesia 105,5 Total Potensi Zakat 327 Sumber: BAZNAS, 2022 37
_______________
36 Baznas Republik Indonesia.
37 Baznas Republik Indonesia.
108 47 41 7 Instruksi/Surat Edaran
Kepala Daerah
Peraturtan Daerah Peraturan Walikota/Peraturan Bupati
Peraturan Gubernur

## Noor Achmad
Page | 136
Selaras dengan tingginya potensi zakat yang dihitung dari tahun ke tahun,  pertumbuhan  Zakat,  Infak,  Sedekah  dan  DSKL  tahun  2002-2020 memiliki  tren  yang  positif.  Pengumpulan  tahun  2020  mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 4.311,65 miliar atau 42,16 persen dibandingkan tahun 2019. Tren pertumbuhan yang menarik pada tahun 2005 dan 2007 di mana pertumbuhan ZIS dan DSKL mencapai lebih dari 95 persen yang disebabkan  pada  tahun-tahun  tersebut  terjadi  peristiwa  Tsunami  Aceh (2005) dan Gempa Jogja (2007). Peristiwa ini menggambarkan bahwa salah satu  faktor  meningkatnya  jumlah  pengumpulan  disebabkan  oleh  adanya suatu  kejadian  atau  bencana  alam.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  tahun 2020,  di  mana  pada  masa  pandemi  COVID-19,  jumlah  donasi  meningkat dari pada biasanya. 38
Gambar 2.6 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL tahun 2002-2020

## Sumber: BAZNAS (2021)
Lebih  spesifik,  pada  tahun  2021  tercatat  realisasi  pengumpulan zakat  indonesia  berada  di  angka  Rp.14,1  triliun.  Dapat  digambar  pada gambar berikut:
_______________
38 Baznas Republik Indonesia.

## Page | 137
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31

## Gambar 2.7 Pengumpulan dan Penyaluran Nasional tahun 2021
Sumber : BAZNAS (2022) 39
Sedangkan  pada  penyaluran  tahun  2021  sebesar  68%  dari  total penyaluran  nasional  disalurkan  untuk  program  kemanusiaan  yang  target penerimanya  adalah  fakir  miskin.  Persentase  penyaluran  setiap  tahunnya berubah  ubah  disesuaikan  dengan  kondisi  mustahik  yang  menjadi prioritas. Pada tahun 2020 hingga 2021 prioritas penyaluran diperuntukan bagi penanganan covid dan pasca covid 19.

## Tabel 6. Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program Tahun 2020
No Bidang Jumlah Mustahik % 1 Ekonomi 871.059 5,25 2 Pendidikan 1.177.337 7,10 3 Dakwah 3.916.128 23,62 4 Kesehatan 2.340.580 14,12 5 Sosial Kemanusiaan 8.273.216 49,90 Total 16.578.320 100
Sumber: Statistik Zakat Nasional (2020)
Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, terlihat pengumpulan zakat yang berhasil dikelola masih jauh dari potensi zakat yang ada. Hasil studi  dari  Bank  Indonesia  Menyebutkan  setidaknya  terdapat  tiga  faktor utama  yang  menjadi  penyebab  hal  ini  yaitu  permasalahan  sistem pengelolaan  zakat,  permasalahan  internal  lembaga  zakat,  dan
_______________
39 Baznas Republik Indonesia.

## Noor Achmad
Page | 138 permasalahan eksternal di masyarak. 40 Lebih lanjut hambatan sistem yang menjadi  penyebab  rendahnya  pengumpulan  zakat  adalah  regulasi  dan juga  dukungan  pemerintah  yang  kurang  memadai. 41 Kemudian,  aspek internal  terdiri  dari  tata  kelola  pengelolaan  zakat  yang  kurang  baik  dan juga  sumber  daya  manusia  (SDM)  di  lingkungan  OPZ  tidak  memadai. Adapun pada faktor eksternal, literasi zakat masyarakat yang rendah serta masih banyaknya zakat yang disalurkan ke lembaga di luar lembaga zakat menjadi faktor rendahnya optimalisasi pengumpulan zakat di Indonesia. 42
Pada  Akhirnya  literasi  zakat  ini  menjadi  perhatian  penting  untuk ditindak  lanjuti.  Berdasarkan  hasil  pengukuran  indeks  literasi  zakat nasional  diperoleh  nilai  literasi  zakat  dengan  skor  66.78%  yang  masuk dalam  kategori  menengah/moderat.  Untuk  pengukuran  indeks  literasi berdasarkan  provinsi,  Provinsi  Kepulauan  Riau  menjadi  provinsi  dengan skor tertinggi yaitu sebesar 80,55% yang masuk kedalam kategori literasi yang  tinggi.  Sedangkan  pengukuran  indeks  literasi  zakat  berdasarkan regional,  Regional  Jawa,  Bali  dan  NTB  menjadi  wilayah  dengan  skor tertinggi  yaitu  sebesar  66,97%  dimana  masuk  kedalam  kategori  tingkat literasi yang menengah/moderat. Dalam konteks penguatan literasi zakat, BAZNAS  RI  telah  menetapkan  arah  kebijakan  pengelolaan  zakat  nasional yang tertuang Surat Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis BAZNAS 2020 – 2025.
Upaya  peningkatan  pengelolaan  zakat  nasional,  BAZNAS  telah melakukan  berbagai  aksi  peningkatan  literasi  zakat  yang  mana  aksi program  tersebut  relevan  dengan  kegiatan  yang  diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf yang menyelenggarakan Kelas Literasi  Zakat  dan  Wakaf  secara  reguler  dengan  tujuan  untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. BAZNAS sebagai LPZ nasional telah berperan dalam meningkatkan literasi
_______________
40 Ascarya  and  Diana  Yumanita,  “Analisis  Rendahnya  Pengumpulan  Zakat  Di  Indonesia Dan Alternatif Solusinya” (Jakarta, 2018).
41 Nurul Huda et al., “Prioritas Solusi Permasalahan  Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan),” Al Iqtishad II, no. 2 (2014): 223–38.
42 Ascarya  and  Yumanita,  “Analisis  Rendahnya  Pengumpulan  Zakat  Di  Indonesia  Dan Alternatif Solusinya.”

## Page | 139
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
zakat,  antara  lain:  Pertama,  Penguatan  literasi  melalui  kampanye  dan edukasi  zakat  melalui  berbagai  kanal  informasi  seperti  penyebaran spanduk  maupun  baliho,  edukasi  zakat  melalui  channel  Baznas  TV, berbagai  media  sosial  seperti  instagram,  twitter,  facebook.  berbagai platform, Talk Show , Webinar serta Kelas Literasi. Baznas juga menggagas Gerakan  Cinta  Zakat  dan  diluncurkan  langsung  oleh  Presiden  RI  tahun 2016  dan  terus  berkambang  setiap  tahunnya.  Gerakan  ini  bertujuan mendorong  kehadiran  zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  di  tengah masyarakat  dan  memastikan  penyalurannya  tepat  sasaran  dengan melibatkan  Presiden,  Menteri,  Gubernur,  Walikota,  Bupati,  dan  beberapa perusahaan milik pemerintah maupun swasta.
Kedua,  Digitalisasi  sosialisasi  dan  layanan  donasi  zakat,  terus dikembangkan  oleh  LPZ.  Beberapa  tahun  terakhir,  banyak  inovasi penerapan  teknologi  yang  telah  dilakukan  LPZ  dengan  mengacu  Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi  Informasi  Berbasis  Syariah.  LPZ  dalam  pengumpulannya  telah bekerjasama  dengan  berbagai platform keuangan  digital  seperti  layanan mobile banking , mobile Apps , crowdfunding , paypal maupun e-commerce .
Ketiga,  Kampanye  Zakat  melalui  Penguatan  Riset  dengan membentuk  Pusat  Kajian  Strategis  untuk  memperkuat  pengelolaan  zakat nasional dari segi riset dan pengembangan. Sejak berdiri hingga saat ini, Puskas Baznas telah menghasilkan lebih dari 120 buku dan puluhan kajian lain  hingga  tingkat  internasional  melalui Word  Zakat  Forum .  Setiap tahunnya  rata-rata  Puskas  menghasilkan  20-45  buku  dan  lebih  dari  20 kajian singkat berupa Official News , Policy Brief dan Working paper series . Dalam  kajian  Puskas  BAZNAS  bekerjasama  dengan  berbagai  stakeholder baik  kementerian  agama,  Bank  Indonesia,  serta  berbagai  Kampus  di Indonesia.

## Noor Achmad

## Page | 140

## Simpulan
Rukun  Islam  yang  berkaitan  erat  dengan  aspek  ekonomi  adalah zakat.  Ulama  tidak  berselisih  paham  mengenai  adanya  kewajiban membayar zakat bagi muslim yang mampu. Inti pesan ajaran Islam terkait zakat bukan hanya menunjukkan kepedulian Islam terhadap kaum lemah yang  tergolong  mustahik,  namun  juga  merupakan  dimensi  ketaatan transendental bagi mereka yang menunaikannya. Hal ini ditunjukkan oleh seringnya  dikaitkan  antara  perintah  membayar  zakat  dan  perintah mengerjakan  sholat.  Dua  dimensi  ibadah  yang  disatukan,  yaitu  dimensi spiritual (hablum minallah) dan dimensi sosial (hablum min annas) .
Indonesia  sebagai  negara  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di dunia, termasuk negara yang tidak mewajibkan warga negara muslimnya untuk  membayar  zakat.  Praktik  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat  pada  masing-masing  periode  pemerintahan  sejak  kerajaan Islam,  kolonialisme,  orde  lama,  orde  baru,  sampai  dengan  masa  pasca reformasi  yang  ditandai  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hasil kajian BAZNAS (2022)  menyebutkan  bahwa  total  potensi  zakat  nasional  adalah  sebesar 327  Triliun  Rupiah.  Namun  demikian  pengumpulan  zakat  yang  baru tercatat  adalah  sebesar  14  Triliun  Rupiah.  Salah  satu  faktor  yang menyebabkan hal ini terjadi adalah tingkat literasi masyarakat yang masih rendah.  Pada  Akhirnya  literasi  zakat  ini  menjadi  perhatian  penting  untuk ditindak  lanjuti.  Beberapa  upaya  telah  dilakukan  oleh  BAZNAS  dalam peningkatan  literasi  zakat  adalah  dengan  cara  penguatan  literasi  zakat melalui  kampanye  dan  evaluasi  zakat,  penguatan  digital  zakat  secara massive,  dan  kampanye  zakat  melalui  penguatan  riset.  Seluruh  kegiatan peningkatan  literasi  zakat  ini  dibarengi  dengan  evaluasi  untuk  melihat efektivitas kampanye zakat yang dilakukan.

## Peradaban Pengelolaan Zakat ….

## Page | 141
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Karim. “Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat.” Ziswaf 02 (2015): 02.
Amiruddin, K. “Model-Model Pengelolaan Zakat  Di Dunia Muslim.” Ahkam2 III, no. 1 (15AD): 139–66.
Andriyanto,  Irsad.  “Pemberdayaan  Zakat  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Umat.” Ziswaf 1,  no.  2  (2014):  1–22.  http://journal.stainkudus.ac.id/ index.php/Ziswaf/article/view/1485.
Aristoni, Oleh, and Dan Junaidi. “Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif  Ulama  Kontemporer.” Ziswaf:  Jurnal  Zakat  Dan  Wakaf 2,  no.  2 (2015): 296–316.
Ascarya,  and  Diana  Yumanita.  “Analisis  Rendahnya  Pengumpulan  Zakat  Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya.” Jakarta, 2018.
Bank Indonesia. Pengelolaan Zakat: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara . 1st ed. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia,
2016.
Baznas  Republik  Indonesia.  “Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan  Dokumentasi Badan  Amil  Zakat  Nasional  Republik  Indonesia.”  Jakarta,  2022. https://pid.baznas.go.id/.
Beik,  Irfan  Syauqi,  and  Laily  Dwi  Arsyianti.  “Construction  Of  CIBEST  Model  as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective.” Al- Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Syariah 7,  no.  1  (2015):  87–104. https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361.
Faisal. “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori  Investigasi-Sejarah  Charles  Pierce  Dan  Defisit  Kebenaran  Lieven Boeve).” Analisis XI, no. 2 (2011): 241–72.
Huda,  Nurul,  Desti  Anggraini,  Khalifah  Muhamad  Ali,  Yosi  Mardoni,  and  Nova Rini. “Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat Dengan Metode AHP (Studi Di Banten Dan Kalimantan Selatan).” Al Iqtishad II, no. 2(2014): 223–38.

## Noor Achmad

## Page | 142
Ishak,  Khodijah.  “Zakat  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam  Sebuah  Alternatif  Dalam Peningkatan  Kesejahteraan.” IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita 1, no.  1  (2012):  166–81.  http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/  index.php/ iqtishaduna/ article/view/10.
Joko  Riskiyono.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.” Aspirasi 6, no. 2 (2015): 159– 76.
Kaharuddin,  Kaharuddin.  “Kualitatif:  Ciri  Dan  Karakter  Sebagai  Metodologi.” Equilibrium: Jurnal Pendidikan 9, no. 1 (2020): 1–8. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489.
Muhammad  Ngasifudin.  “Konsep  Sistem  Pengelolan  Zakat  Di  Indonesia Pengentas  Kemiskinan  Pendekatan  Sejarah.” JESI:  Jurnal  Ekonomi  Syariah Indonesia V, no. 2 (2015): 219–31.
Muslim,  Muslim.  “Varian-Varian  Paradigma,  Pendekatan,  Metode,  Dan  Jenis Penelitian  Dalam  Ilmu  Komunikasi.” Media  Bahasa,  Sastra,  Dan  Budaya Wahana 1, no. 10 (2018): 77–85. https://doi.org/10.33751/wahana.v1i10.654.
Pratiwi,  Nuning  Indah.  “Penggunaan  Media  Video  Call  Dalam  Teknologi Komunikasi.” Jurnal  Ilmiah  Dinamika  Sosial 1,  no.  2  (2017):  212. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179.
Rahmadi. Pengantar  Metodologi  Penelitian . Antasari  Press .  1st  ed.  Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
Ruslan  Husein  Marasabessy.  “Analisa  Pola  Distribusi  Zakat  Pada  Masa  Daulah Umayyah Dan Abbasiyah.” Jurnal Asy- Syukriyyah 18, no. 2 (2017): 132–50.
ShafwanTsauri, and Moh. Idil Ghufron. “Utilization of Zakāh Application as Zakāh Management  Innovation  in  Increasing  the  Zakāh  Potential  (  Penerapan Aplikasi  Zakat  Sebagai  Inovasi  Pengelolaan  Zakat  Dalam  Meningkatkan Potensi Zakat ).” El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) 11, no. 1 (2021): 33–48. http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist.
Sutrisno Hadi. Metodologi Research . 1st ed. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.

## Peradaban Pengelolaan Zakat ….

## Page | 143
Received: 2022-09-21 Accepted: 2022-12-25 Published: 2022-12-31
Syahrul, H. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam2 1, no. 2 (2015): 102–13.
Yusuf  Al  Qardhawi. Fiqhu  AL  Zakat .  Malang:  Muassasah  al  Risalah,  2022. http://libcat.uin-malang.ac.id//index.php?p=show_detail&id=29970.

## Noor Achmad
Page | 144