INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8886-8897 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Persepsi Peserta JKN dan SMF Tentang Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Pada Program JKN Di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar
Muh. Irsan Muflih Mundzir 1 ✉ , Nasrudin AM 2 , Muh. Khidri Alwi 3
Universitas Muslim Indonesia
Email: irsanmuhammad97@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Analisis Persepsi Peserta JKN dan SMF tentang Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Pada Program JKN di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar, Pembimbing H. Nasrudin AM dan H. Muh. Khidri Alwi.Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali persepsi peserta JKN dan SMF tentang Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada Program JKN di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  fenomenologi  yang  dilakukan  dengan melakukan penafsiran secara deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui getting in, getting along dan logging the data dengan melakukan  wawancara  mendalam,  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis  data  secara  kualitatif  yang terbagi atas tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/penarikan kesimpulan.Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  segi  Pelayanan  BPJS  diupayakan  secara  maksimal  agar  dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh pengguna BPJS dan juga sudah berjalan dengan sangat baik. Segi pengetahuan  tentang  penghapusan  kelas  BPJS  Kesehatan  bahwa  banyak  yang  telah  mengetahui rencana  kebijakan  tersebut,  dibanding  yang  belum  mengetahui.  Segi  respon  tentang  Implementasi Kebijakan  Kelas  Standar  BPJS  Kesehatan  bahwa  mereka  terlihat  telah  bersiap  untuk  implementasi kebijakan tersebut, namun ada juga yang akan mengikut dengan regulasi baru itu. Segi minat terkait kebijakan  BPJS  kesehatan  yang  lebih  diminati  bahwa  mereka  tidak  memilih  kebijakan  manapun melainkan lebih berfokus dalam persiapan perubahan regulasi baru itu, namun ada juga beranggapan lebih memilih sistem kelas seperti saat ini karena telah dirasakan manfaatnya dibanding kebijakan baru yang akan berjalan.
Kata  Kunci: Persepsi,  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN),  Staf  Medis  Fungsional  (SMF),  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar

## Abstract
Abstract Analysis of Perceptions of JKN Participants and SMF about Policy of Standard Inpatient Class (KRIS) in JKN Program at Ibnu Sina Hospital YW-UMI Makassar, Supervisor H. Nasrudin AM and H. Muh. Khidri Alwi. Sina Hospital YW-UMI Makassar, Supervisors H. Nasrudin AM and H. Muh. Khidri Alwi. The purpose of this study was to explore the perceptions of JKN participants and SMFs about the Standardized Inpatient Class Policy (KRIS) at Ibnu Sina Hospital in Makassar. Policy (KRIS) in the JKN Program at Ibnu Sina Hospital YW-UMI Makassar. Makassar. The approach used in this research is a phenomenological approach phenomenology approach which is done by interpreting descriptively qualitative. qualitative. Types and sources of data consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through getting in, getting along and logging the data by conducting in-depth interviews,  observation  and  documentation.  by  conducting  in-depth  interviews,  observation  and documentation.  Data  analysis  Qualitative  data  analysis  is  divided  into  three  stages,  namely,  data reduction, data presentation and data verification/conclusion drawing. The results of the study show that in terms of BPJS services, it is pursued The results of the research show that in terms of BPJS services, it is maximized so that the benefits can be felt by all BPJS users. benefits for all BPJS users and has also been running very well. very well. In terms of knowledge about the elimination of the BPJS Health class, many people are aware of the policy plan, compared to those who are aware of the policy plan. who already know the policy plan, compared to those who do not know. know. In terms of response to the Implementation of the BPJS Standard Class Policy Health that they seem to have prepared  for  the  implementation  of  the  policy  but  there  are  also  those  who  will  follow  the  new regulations. In terms of interest related to the BPJS health policy that is more attractive that they do not choose any policy but are more focused on preparing for changes in the policy. choose any policy but are more focused on preparing for changes in the new regulation, but there are also those who think that the BPJS health policy is more desirable. the new regulation, but there are also those who think they prefer the current class system because of its perceived benefits. system as it is now because the benefits have been felt compared to the new policy that will run. policy that will run.
Keywords: Perception, National Health Insurance (JKN), Functional Medical Staff (SMF), Health Social
Security Organizing Agency (BPJS), Standard Inpatient Classes Translated with DeepL.com (free version)

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, kesehatan merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Semua orang  pasti  membutuhkan  kesehatan  yang  baik  dalam  kehidupannya,  sehingga  dapat melakukan  segala  aktivitas  sehari-hari  dengan  lancar.  Namun  adakalanya  kesehatan manusia dapat menurun karena disebabkan oleh banyak faktor dan akan menyebabkan seseorang  menjadi  sakit.  Saat  sedang  sakit  akan  dibutuhkan  biaya  untuk  melakukan pengobatan agar  kesehatan  seseorang dapat kembali  pulih sehingga dapat beraktivitas
dengan baik seperti sebelumnya. Namun seringkali biaya pengobatan ini menjadi masalah bagi seseorang ketika penyakit yang dideritanya membutuhkan biaya yang besar sehingga dapat mengganggu kestabilan ekonominya. (Soedargo, 2019)
Berdasarkan data Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019, lebih dari 930 juta orang (sekitar 12% dari populasi dunia) menghabiskan setidaknya 10% dari anggaran rumah tangga mereka untuk membayar perawatan Kesehatan (Mirna Ahmad, 2021).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bekerja sama dengan pihak  pelayanan  kesehatan  dalam  hal  pembiayaan.  Dalam  proses  tersebut  memerlukan proses klaim asuransi atau klaim BPJS Kesehatan. Klaim BPJS merupakan pengajuan biaya perawatan  pasien  peserta  BPJS  oleh  pihak  rumah  sakit  kepada  pihak  BPJS  Kesehatan, dilakukan secara kolektif dan ditagihkan kepada BPJS Kesehatan setiap bulannya. Untuk mendapatkan biaya ini pihak rumah sakit wajib menyerahkan dokumen bukti sebagai syarat pengajuan  klaim.  Kelengkapan  dokumen  pengajuan  klaim  merupakan  hal  yang  sangat penting  untuk  kelancaran  proses  penggantian  biaya  pelayanan.  Kelengkapan  dokumen klaim dapat dipengaruhi oleh kelengkapan persyaratan yang berasal dari peserta (seperti fotokopi KTP dan Kartu BPJS) atau dari asuhan medis (seperti resume medis dan laporan penunjang)
Persepsi  peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  bergantung  pada  kualitas pelayanan  yang  diberikan.  Pengguna  jasa  pelayanan  rumah  sakit  dalam  hal  ini  pasien, menuntut adanya pelayanan yang berkualitas yang tidak hanya menyangkut kesembuhan dari penyakit secara fisik atau meningkatkan derajat kesehatannya, tetapi juga menyangkut kepuasan terhadap sikap, serta senantiasa tersedia sarana dan prasarana yang memadai dan lingkungan fisik yang dapat memberikan kenyamanan (Wiwiek Indriany Sary S, Bur and Septiyanti, 2021).

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian studi kasus, yaitu sebuah uraian serta penjelasan kompehensir mengenai berbagai aspek yang dimiliki seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu progam, maupun suatu situasi sosial. (Sugiyono, 2018)

## Sumber Data
Sumber Data dalam penelitian merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar.yang terlibat langsung dalam gambaran tentang persepsi peserta JKN dan SMF terhadap kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).Informan dalam pelitian ini adalah orang yang dianggap mampu memberikan informasi tentang masalah yang dialami dalam pelaksanaan pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Informan dalam penelitian ini adalah tenaga  di  rumah  sakit  yang  berhubungan  dengan  proses  penklaiman  BPJS  Kesehatan. Adapun informan tersebut terdiri atas:
1. Informan inti 6 orang peserta JKN dan 4 orang SMF yang diamati.
2. Informan Pendukung
a. Stakeholder Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar.
b. Manajemen Rumah Sakit Kepala Ruang Perawatan

## Teknik Analisis Data
Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu: data primer dan data skunder, berikut penjelasannya :

## 1. Data Primer
Data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik ataupun perilaku.yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang dilteliti. Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah 6 orang peserta JKN dan 4 orang SMF yang diamati.  di Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar.
a. Observasi
Menurut  Sugiyono  (2019:hal  297)  Observasi  merupakan  dasar  semuailmu pengetahuan,  melalui  observasi  penelitian  belajar  tentang  perilaku,  dan  makna dari  perilaku  tersebut.  Metode  ini  digunakan  untuk  mengamati  secara  lagsung peristiwa atau fenomena yang jadi pocus penelitian.
b. Wawancara mendalam
Menurut Kriyantono (2020:hal 291-293) wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini membedakan  antara  responded  (orang  yang  akan  diwawancarai  hanya  sekali) dengan informan (orang yang ingin periset ketahui atau pahami dan yang akan diwawancarai  beberapa  kali).  jenis  wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  terstruktur  dimana  peneliti  telah  mengetahui  dengan  pasti  tentang
informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul  data  telah  menyiapkan  instrumen  penelitian  berupa  pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Sugiyono, 2018).
2. Data Skunder
Data  skunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  grafis  (table catatan) foto-foto, benda-benda lain yang dapat memperkaya data skunder.
Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat besar, data dari dokumentasi berguna  untuk  membantu  menampilkan  kembali  beberapa  data  yang  mungkin  belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam mengalisis data penelitian (Susanti, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Responden Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  merupakan  sebuah  badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2013). BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. BPJS diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya. (Putri et al., 2022)
Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota- anggotanya  untuk  resiko-resiko  atau  peristiwa-peristiwa  tertentu  dengan  tujuan,  sejauh mungkin,  untuk  menghindari  peristiwa-peristiwa  tersebut  yang  dapat  mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis  atau  jaminan  keuangan  terhadap  konsekuensi  ekonomi  dari  terjadinya  peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. (Anggraeni et al., 2020)
Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan di RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar  didapatkan bahwa peserta BPJS Kesehatan dan juga SMF RS Ibnu Sina YW-UMI Makassar menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini berjalan dengan baik tanpa adanya kendala dan diharapkan keberjalanannya tanpa adanya diskriminasi sedikit pun.
Hal ini sejalan dengan penelitian pada Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (2023) yang menjelaskan bahwa Perkembangan dan pembaruan kebijakan mengenai pelaksanaan JKN melalui  BPJS  Kesehatan  diharapkan  mampu  memberikan  pelayanan  dan  jaminan  atas ketersediaan fasilitas layanan kesehatan bagi seluruh Peserta JKN.
Dari data yang telah disajikan, masyarakat pengguna BPJS Kesehatan pada wilayah penelitian  ini  mampu  memahami  langkah  perubahan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah dalam  menjalankan  prinsip  ekuitas  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  undang- undang terkait. Hal ini didukung dengan pengalaman mereka sebagai pengguna aktif dan pengalaman pelayanan kesehatan utamanya fasilitas rawat inap dan rawat jalan.

## Gambaran Responden Tentang Penghapusan Kelas BPJS Kesehatan
Penghapusan  kelas  peserta  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan marak di media massa pada akhir tahun 2021. Diberitakan, penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan akan dimulai pada tahun 2022. Isu ini menarik, terlebih di tengah upaya BPJS Kesehatan  untuk  terus  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Rencana penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN) Pasal 23 (4) yang berbunyi, “Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan  berdasarkan  kelas  standar”.  Am anat  tersebut  dapat  dipahami  sebagai  upaya memberikan pelayanan kesehatan yang setara dari kualitas medis bagi setiap peserta BPJS Kesehatan. Artinya jaminan kesehatan bagi setiap peserta adalah sama kualitasnya, dalam hal ini kelas standar yang telah ditetapkan.
Pada  tahun  2022  BPJS  Kesehatan  berencana  menerapkan  kelas  tunggal  dan mendorong urun bayar untuk pelayanan medis tertentu. Nantinya, tidak ada lagi Kelas I, II, dan III (Media Indonesia, 21 Desember 2021). Masalah penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan hingga saat ini masih dibahas oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). DJSN bersama Kementerian Kesehatan dan para pemangku kepentingan lainnya telah melakukan serangkaian  proses  penyiapan  kebijakan  kelas  standar  (djsn.go.id,  25  Agustus  2021). Menurut Anggota DJSN, Muttaqien, kelas peserta BPJS Kesehatan akan dihapus. Nantinya, semua  pelayanan  rawat  inap  bagi  peserta  BPJS  adalah  kelas  standar.  Penerapan  kelas standar bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan ekuitas dalam program Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Segmentasi  peserta  otomatis  berubah,  namun  tidak mengurangi kualitas pelayanan. Pelayanan akan terbagi hanya dua kelas, yaitu Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi PBI dan non-PBI (tagar.id, 11 Desember 2021). Dalam hal ini, kelas standar dapat dipahami sebagai penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Selain itu, kesetaraan ini juga merupakan implementasi prinsip asuransi  sosial,  di  mana  peserta  yang  mampu  membantu  (subsidi)  peserta  yang  tidak mampu.
Kelas  BPJS  Kesehatan  yang  akan  dihapus  hanya  untuk  pelayanan  rawat  inap  saja, sedangkan untuk rawat jalan tetap seperti biasa. Penerapan rawat inap kelas standar ini mulai berlaku pada tahun 2022, atau paling lambat Januari 2023 (kontan.co.id, 13 Desember 2021). Peserta KRIS akan dibagi ke dalam dua kelas, yaitu Kelas Standar A dan Kelas Standar B.  Kelas  Standar  A  untuk  PBI  JKN,  sedang  Kelas  Standar  B  untuk  Peserta  Non-PBI  JKN (kontan. co.id, 13 Desember 2021). Dengan demikian, karena tidak akan ada lagi peserta Kelas  I,  II,  dan  III  BPJS  kesehatan,  maka  pelayanan  rawat  inap  di  rumah  sakit  akan menggunakan sistem KRIS namun fasilitas dibedakan antara peserta PBI dan non-PBI.
Selanjutnya, perbedaan KRIS bagi PBI dan non-PBI terletak pada ketentuan minimal luas tempat tidur 26 27 dan jumlah maksimal tempat tidur per ruangan. Untuk peserta KRIS PBI berhak atas ruang perawatan minimal 7,2 m2 per tempat tidur, dengan maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sedangkan KRIS NonPBI berhak atas ruang perawatan seluas 10 m2 per tempat tidur, dengan maksimal 4 tempat tidur per ruangan (tagar.id, 11 Desember 2021). Hal ini dapat diinterpretasikan, rencana penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan tidak  dimaksudkan  untuk  mengubah  kualitas  pelayanan  medis,  namun  untuk memperbanyak peluang pelayanan dari sisi fasilitas kesehatan. Perbedaan antara KRIS PBI dan Non-PBI terletak pada luas ruangan dan jumlah tempat tidur per ruangan. Jika dilihat dari sisi keadilan, kebijakan ini dapat dinilai cukup adil, di mana peserta non-PBI (peserta mandiri)  layak  mendapatkan  fasilitas  tersebut,  karena  mereka  telah  berkontribusi  bagi anggaran JKN.
Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang didapatkan peneliti terhadap informan di RS  Ibnu Sina YW-UMI Makassar diketahui bahwa kebanyakan SMF rumah sakit telah mengetahui tentang penghapusan kelas BPJS Kesehatan yang akan diganti menjadi kelas standar, sedangkan beda halnya dengan peserta JKN yang tidak mengetahui sama sekali. Pemerintah akan menghapus kelas rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kelas yang saat ini ditetapkan 1, 2 dan 3 akan menjelma menjadi kelas tunggal/standar.
Kelas  Rawat  Inap  Standar  (KRIS)  atau  yang  juga  disebut  dengan  Kelas  Tunggal merupakan kebijakan dalam penyelenggaraan JKN melalui BPJS Kesehatan. Kebijakan ini nantinya akan menggantikan klaster atau kelas kepesertaan BPJS Kesehatan yang saat ini dibedakan menjadi kelas 1, 2, dan 3 yang pada 2023 akan menjelma menjadi kelas tunggal atau  KRIS  (PIT,  2022).  Dengan  kata  lain,  nantinya  para  peserta  BPJS  Kesehatan  akan mendapatkan pelayanan yang sama, serupa dan standar (Wakhid, 2022). Tidak ada lagi pembagian  kelas  karena  setiap  peserta  BPJS  Kesehatan  mendapatkan  pelayanan  yang sama.
Menurut  anggota  DJSN  Iene  Muliati  dalam  Raker  Komisi  IX  DPR  RI  menyebutkan bahwa  KRIS  JKN  untuk  memenuhi  mutu  standarisasi  layanan  dan  prinsip  ekuitas. Maksudnya, semua orang, peserta, berhak untuk mendapatkan layanan, baik medis dan non medis yang sama.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  yang  disampaikan  oleh  Anggota  DJSN  Tono  Rustiano menjelaskan  bahwa  penerapan  KRIS  JKN  bertujuan  untuk  menjalankan  prinsip  asuransi sosial dan prinsip ekuitas di Program JKN. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 23 (4) yang menyatakan bahwa jika peserta membutuhkan  rawat  inap  di  Rumah  Sakit  maka  diberikan  berdasarkan  “kelas  standar”. Maksud dari ekuitas di sini, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.
Gambaran Responden Terkait Implementasi Kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan di RS  Ibnu  Sina  YW-UMI  Makassar  diketahui  bahwa  respon  SMF  rumah  sakit    terkait implementasi kebijakan kelas standar BPJS Kesehatan dimana mereka telah bersiap dan terbuka untuk implementasi kebijakan kelas standar, sedangkan peserta JKN berusaha akan mengikut dengan regulasi baru itu dengan menaruh harapan besar terkait pelayanan dan fasilitas yang baik untuk mereka.
Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai dua kelas standar ini memiliki nilai lebih atau plus  dari  sisi  kesederhanaan.  Artinya,  jenjang  tarif  dan  pelayanan  tidak  berbeda  bagi masyarakat, khususnya bagi non-JKN.
Terkait kebutuhan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan yang berbeda-beda, faktor geografi  dan  demografi  dari  masyarakat  pengguna  ternyata  juga  mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat adanya KRIS  ini. Hal ini tampak pada hasil penelitian ini yang notabene informan menerima rencana pemberlakuan KRIS dengan beragam harapan masyarakat menyoal KRIS, namun di lokasi lain hasil temuan cenderung kontradiktif di mana hasil penelitian (Putri et al., 2022) yang meneliti respon masyarakat terkait implementasi KRIS pada sebuah desa di Kecamatan Aek Songsongan dan menunjukkan bahwa diantara banyaknya informan justru merasa keberatan dengan pemberlakuan KRIS. Temuan yang bertolak belakang ini tentu perlu menjadi sorotan bagi Pemerintah agar lebih berhati-hati dalam  pemberlakuan  KRIS.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  KRIS  tidak  menjadi masalah hanya saja besaran iuran harus disesuaikan dan tidak memberatkan peserta dan pengguna BPJS  Kesehatan. Namun, di daerah  lain  ditemukan  bahwa rata-rata informan justru menunjukkan sikap tidak setuju dengan adanya gagasan KRIS. Ini juga memberikan
indikasi  bahwa  di daerah lain dengan  geografi dan  demografi  yang  berbeda serta latar belakang  yang  beragam  dengan  pengalaman  yang  berbeda  akan  menghasilkan  hasil penelitian  yang  berbeda  pula.  Melalui  penelitian-penelitian  ini,  diharapkan  Pemerintah lebih tanggap akan persepsi masyarakat di berbagai lokasi di Indonesia. Dengan riset yang cukup,  maka  kebijakan  KRIS  ini  bisa  sesuai  dengan  target  Pemerintah  dan  kebutuhan masyarakat. Jika sosialisasi menjadi salah satu upaya edukasi masyarakat mengenai KRIS, Pemerintah harus memahami masalah yang dihadapi masyarakat sehingga sosialisasi yang diberikan  bisa  menjawab  permasalahan  tersebut  dan  tidak  menimbulkan  polemik  di kemudian  hari.  Hal  ini  mengingat  geografi  dan  demografi  perlu  menjadi  pertimbangan utama  sebelum  kemudian  KRIS  ini  menjadi  program  nasional  yang  diberlakukan  secara massal.
Gambaran Kebijakan Kelas BPJS Kesehatan Yang Lebih Diminati Oleh Responden Diketahui  bahwa  Minat  SMF  terkait  kebijakan  BPJS  kesehatan  yang  lebih  diminati bahwa  mereka  tidak  memilih  kebijakan  manapun  melainkan  lebih  berfokus  dalam persiapan perubahan regulasi baru tersebut, sedangkan peserta JKN beranggapan lebih memilih sistem kelas seperti saat ini karena telah dirasakan manfaatnya dibanding kebijakan baru yang akan berjalan. kelas rawat inap JKN yang sesuai adalah pada kelas kepesertaan yang menjadi hak mereka saat ini. Dari perspektif peserta JKN, urgensi yang diperlukan oleh peserta  sebetulnya  adalah  dapat  diaksesnya  pelayanan  kesehatan  di  manapun  ketika dibutuhkan, bukan adanya kelas standar. Bagi responden, hak atas obat dan visitasi dokter adalah  yang  paling  penting  dalam  Program  JKN.  Apapun  kebijakan  yang  diterapkan, responden  berharap  ketika  KRIS  diterapkan,  maka  harus  ada  kepastian  bahwa  hak  atas obat, kunjungan dokter dan ketersediaan kamar dijamin dengan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan Tanggapan SMF Tentang Pelayanan BPJS Kesehatan yaitu Pelayanan BPJS  diupayakan  secara  maksimal  agar  dapat  dirasakan  manfaatnya  bagi  seluruh pengguna  BPJS,  sedangkan  tanggapan  peserta  JKN  bahwa  Pelayanan  BPJS  yang dirasakan oleh para pengguna BPJS sudah berjalan dengan sangat baik.Pengetahuan SMF tentang penghapusan kelas BPJS Kesehatan bahwa mereka telah mengetahui rencana kebijakan tersebut, sedangkan peserta JKN masih belum mengetahui mengetahui rencana kebijakan  tersebut.Respon  SMF  tentang  Implementasi  Kebijakan  Kelas  Standar  BPJS Kesehatan yaitu mereka telah bersiap dan terbuka untuk implementasi kebijakan tersebut,
sedangkan  peserta  JKN  berusaha  akan  mengikut  dengan  regulasi  baru  itu  dengan menaruh harapan besar terkait pelayanan dan fasilitas yang baik untuk mereka.Minat SMF terkait  kebijakan  BPJS  kesehatan  yang  lebih  diminati  bahwa  mereka  tidak  memilih kebijakan manapun melainkan lebih berfokus dalam persiapan perubahan regulasi baru tersebut, sedangkan peserta JKN beranggapan lebih memilih sistem kelas seperti saat ini karena telah dirasakan manfaatnya dibanding kebijakan baru yang akan berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, F. et al. (2020) Determinan Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di RSUD Haji Kota Makassar.
Arni Rizqiani Rusydi,
N.N.F.M. (2022) ‘16.+Natasha’. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woph.v3i4.477.
Candaika, P. (2022) Karya Tulis Ilmiah.
Damayanti  A  (2022) Kapan  Kelas  Standar  BPJS  Kesehatan  Berlaku  di  Semua  RS RI?  [Internet].
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN (2020) ‘Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana  Rumah  Sakit  Dalam  Penerapan  Kelas  Rawat  Inap  Standar  Jaminan Kesehatan Nasional’.
DJSN  Indonesia  (2021a) Apakah  Dampak  PP  47  Tahun  2021  terhadap  JKN? Begini  Penjelasnnya [Internet].
DJSN  Indonesia  (2021b) Penerapan  KRIS  dalam  JKN,  DJSN  Jelaskan  Update dan  Timelinenya [Internet].
DJSN Indonesia (2022a) Pemenuhan Prinsip Ekuitas melalui KRIS JKN.
DJSN Indonesia (2022b) Workshop Kajian KRIS [Internet].
Done N, H.B.X.T. (2019) ‘The effects of global budget payments on hospital utilization in rural Maryland’.
Efisiensi, A. et al. (2021) ‘Melalui Pendekatan Barber -Johnson) Analysis of Inpatient Service Efficiency at Rs Ibnu Sina Makassar in’, 4(2). Available at: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3.
Fahlapi R, R.Y. (2020) ‘Twitter Comment Predictions on Dues Changes BPJS  Health In 2020’.
Hsiao A (2019) ‘Democratization and Infrastructure Investment: Evidence from Healthcare in Indonesia’.
Kementrian  Kesehatan  (2011) Berita  Negara  Republik  Indonesia.  Available  at: www.djpp.kemenkumham.go.id.
Kesehatan  Nasional  dalam  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  J.  (2013) Buku  Pegangan Sosialisasi.
Kurniawati  G,  J.C.A.S.H.Y.D.A.T.I.K.  et  al  (2021)  ‘Kesiapan  Penerapan  Pelayanan  Kelas Standar Rawat Inap dan Persepsi Pemangku Kepentingan’.
Latifah, H. (2021) Persepsi Masyarakat Pengguna BPJS Kelas III.
Madroñal Ortiz M, G.U.B.E.M.N.C.P.L.R.C.I. (2017) ‘Identifying the needs in the integration of disciplines in the hospital infrastructure management in Colombia’.
Mirna  Ahmad,  N.M.H.  (2021)  ‘10.+Mirna+Ahmad+87 - 96_edited’.  Available  at:
https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woph.v2i1.126.
Mowll  R,  B.J.W.L.S.C.J.D.N.D.  et  al  (2022)  ‘Infrastructure  planning  emergency  levels  of service  for  the  Wellington  region,   Aotearoa  New  Zealand – A  preliminary framework’.
Nawirah Hasan, A.S.B. (2020) ‘Nawirah’. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woph.v1i4.108.
Norazam  AS  (2018)  ‘Resilient  Health  Infrastructure:  strengthening  hospitals’  capacity to respond effectively during disasters and crises’.
Nurhaeny  Bakhtiar,  N.N.A.  (2021)  ‘Hubungan  Kepesertaan  dan  Sumber  Daya  Manusia dengan Kepuasan Peserta BPJS Kesehatan di Klinik Lacasino Makassar’. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woph.v2i4.235.
Nurpeni,  R.P.F.  (2021)  ‘Koordinasi  Pada  Instalasi  Pemeliharaan  Sarana dan  Prasarana Rumah Sakit (IPSPRS) RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau’.
De  Nys- Ketels  S,  H.L.L.J.B.L.  (2019)  ‘Planning  Belgian  Congo’s network  of  medical infrastructure: type-plans as tools to construct a medical model-colony, 1949 –1959’. Padula  W  V.,  N.M.D.P.P.P.  (2021)  ‘Investing  in  Skilled Specialists  to  Grow  Hospital Infrastructure for Quality Improvement’.
Peraturan  Bupati  (2019)  ‘PERBUP  NO  1  Pola  Tata  Kelola  Rumah  Sakit  Umum  daerah Balangan_compressed baru 1’.
Permenkes RI No. 28 Tahun 2014 (2014) Berita Negara Republik Indonesia. Available at: www.djpp.kemenkumham.go.id.
Populasi Kunci, B. (2016) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN).
Pramana,  P.  and  Chairunnisa  Widya  Priastuty (2023)  ‘Perspektif  Masyarakat  Pengguna BPJS  Kesehatan  mengenai  Kebijakan  Kelas  Rawat  Inap  Standar  (KRIS)’, Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional, 3(1). Available at: https://doi.org/10.53756/jjkn.v3i1.98.
Presiden  RI  (2014)  ‘Undang -Undang  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Standarisasi  dan Penilaian Kesesuaian’, in.
Putri,  D.A. et  al. (2022)  ‘Humantech  Jurnal  Ilmiah  Multi  Disiplin  Indonesia  Analisis Respon  Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Kelas Standar BPJS Kesehatan di Desa Bandar Amatan Aek Songsongan’.
Redaksi Muhammadiyah (2023) Adil yang Patut dan Standar - Muhammadiyah. Available at: https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan- standar/#:~:text=Berlaku%20adillah%2C%20karena%20adil%20itu,.%20Al%20Maid ah%3A%208). (Accessed: 12 September 2023).
Shambodo,  Y.  (2020)  ‘B1 -Jurnal-UAI-Seri-Ilmu-Sosial-Faktor-Yang-Mempengaruhi- Persepsi- Khalayak_Yoedo’.
Soedargo, B.P. (2019) Dampak Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap
Peserta BPJS Kesehatan Di RS Melania Bogor.
Suprapto Arifin, H. et al. (2017) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan PERDA Syariah di Kota Serang Ikhsan Fuady Engkus Kuswarno.
Vecchi  V,  H.M.G.S.  (2013)  ‘Does  the  private  sector  receive  an  excessive  return from investments in health care infrastructure projects? Evidence from the UK’.
Wiwiek  Indriany  Sary  S,  Bur,  N.  and  Septiyanti  (2021)  ‘Hubungan  Kualitas  Pelayanan dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap Peserta BPJS’, Window of Public Health Journal, pp. 445 – 452. Available at: https://doi.org/10.33096/woph.v1i5.142.