## PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN OF GRID di DAERAH TERPENCIL INDONESIA
Gunawan Sihombing¹, Suwarno² ¹ ² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara gunawansihombing6939@gmail.com
Suwarno@umsu.ac.id

## ABSTRAK
Daerah  yang  terisolasi  dari  jaringan  listrik  memerlukan  pasokan  energi  listrik  untuk  meningkatkan ekonomi, sosial dan lingkungan. sistem RES of grid  menjadi solusi yang layak baik secara teknis dan ekonomi.Dalam menyelesaikan masalah energi di daerah terpencil Indonesia. Tujuan dari Makalah ini adalah untuk meninjau kebijakan energi baru dan terbarukan of grid Indonesia dengan berfokus pada daerah tertinggal di Indonesia Bagian Timur Makalah ini mengidentifikasikan peluang investasi untuk pengembangan  energi  baru  dan  terbarukan.Pengalaman  internasional  dengan  promosi  energi  baru terbarukan  seperti  Alaska  dan  Kanada.Makalah  ini  menguji  kelayakan  alternatif  terbaik  mekanisme praktik untuk mendukung energi terbarukan di luar jaringan Indonesia.
Kata Kunci: alternatif, of grid, terbarukan

## ABSTRACT
Areas  that  are  isolated  from  the  electricity  grid  need  a  supply  of  electrical  energy  to  improve  the economy, social and environment. The RES of grid system is a feasible solution both technically and economically. In solving energy problems in remote areas of Indonesia. The purpose of this paper is to  review  Indonesia's  of-grid  new  and  renewable  energy  policies  with  a  focus  on  underdeveloped regions  in  Eastern  Indonesia. This  paper  identifies  investment  opportunities  for  new  and  renewable energy development. International experience with the promotion of new and renewable energy such as  Alaska  and  Canada  .feasibility  of  alternative  best  practice  mechanisms  to  support  renewable energy outside the Indonesian grid.
Keyword: alternative ,of grid, renewable

## 1. Pendahuluan
Daerah  yang  terisolasi  dari  jaringan  listrik memerlukan  pasokan  energi  listrik  untuk meningkatkan  ekonomi  sosial  dan  juga lingkungan.Sistem RES of grid menjadi solusi yang  layak  baik  secara  teknis  dan  ekonomi. Dalam  Menyelesaikan  masalah  energi  di daerah  terpencil  [1]  memerlukan  kebijakan khusus atau dukungan peraturan yang berbeda dari  peraturan  yang  ada  atau  mekanisme  yang
baru    untuk  mempromosikan  jaringan  RES yang  terhubung  dengan  jaringan  terpusat  [2] untuk  mengatasi  RES of  grid maka  perlu pendekatan  khusus  untuk  mengatasi  masalah teknis  masalah  keuangan  dan  peraturan tertentu  yang  berkaitan  dengan  penggunaan RES of grid [3] [4] [5]  dukungan penggunaan RES of  grid harus  menyesuaikan  antara kondisi  nasional  dan  juga  kondisi  di  daerah tertentu  untuk  dapat  mempertimbangkan antara  karakteristik  dengan  kebijakan  energi
nasional  [6]  [7]  [8].    Sebagai  contoh  saat  ini sangat  besar  perhatian  dunia  tentang  promosi of  grid di  Kanada  [9][10][11]  India  [12]  [13] Neval  [14]  dengan  sedikitnya  minat  di  daerah asia  tenggara  khususnya  di  Indonesia.  Maka dengan  ini  artikel  ini  bertujuan  untuk berpartisipasi  pada  literatur  kebijakan of  grid dan  peraturan  yang  ada  di  Indonesia khususnya  peraturan  daerah  untuk  dapat mempromosikan  pengembangan  investasi of grid di  daerah  terpencil  khususnya  di  daerah Indonesia Bagian Timur yang belum tersambung  jaringan  listrik.  Indonesia  Bagian Timur paling menarik untuk mengkaji tantangan  dan  peluang  yang  berkaitan  dengan of  grid .  Selain  listrik  yang  terintegrasi Indonesia  dapat  memanfaatkan of  grid khususnya  di  daerah  kepulauan  dan  juga pemukiman  terpencil.  Sistem  terisolasi  dan pemukiman  terpencil  ini    bergantung  pada sumber energi diesel.
Dengan  ketergantungan  pada  energi  diesel maka  perlu  promosi  dan  sosialisasi  tentang pemanfaatan of grid di daerah tersebut. Sekitar 50%  pembangkit  listrik  Indonesia  berasal  dari apa  yang  disebut  dengan  bahan  bakar  diesel. Pembangkit  listrik  dari  solar  sangat  mahal karena bahan bakar harus dikirim melalui jarak yang  jauh  dan  kurang  efektif.    Pada  proses produksi  tenaga  listrik  di  Indonesia  Bagian Timur cuaca dan Infrastruktur menjadi kendala menyulitkan akses ke daerah terpencil. Dengan
banyaknya  kendala  yang  dihadapi  dalam memasok  energi  listrik  di  daerah  terpencil masalah  seperti  ini  sulit  dikelola  karena berkaitan dengan  perubahan iklim dan berdampak pada ketersedian pasokan  listrik  di daerah.  Produksi  diesel  pada  pembangkit listrik adalah pembangkit yang intensif dengan karbon dan  sangat  berkonstribusi  pada perubahan iklim sebagai contoh di daerah artik Rusia  dampak  karbon  hitam  dari  diesel mempercepat pemanasan global meningkatkan tingkat pencairan dan meningkatkan pemanasan tambahan [15].
Untuk memasok energi yang ramah lingkungan  dan  dengan  harga  yang  lebih terjangkau  maka  perlu  beralih  dari  energi diesel ke angin dan energi hibrid lainnya [1-5]. Sistem  energi hibrid of grid dapat mengurangi energi diesel yang berdampak pada lingkungan. RES bertujuan untuk menghindari ekstensi biaya jaringan yang tinggi [14][16][17].  Penggunaan of  grid dapat mengurangi  saluran  transmisi  yang  panjang dan juga mengurangi risiko terhadap keamanan  energi  sebagai  contoh  gangguan transmisi.
Peraturan Pemerintah melalui surat Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral berupaya untuk pencapaian Sustainable  Development  Goal’s  (SDG’s) tentang  permen  no  7  yaitu  masyarakat memiliki  akses  energi  yang  terjangkau  handal
dan  berkelanjutan  modern,  melalui  kebijakan energi  berkeadilan    sebagai  upaya  mencapai kebijakan  energi  nasional.  Kementeria  ESDM menerapkan  kebijakan  bahwa  energi  yang berkelanjutan  dan  terjangkau  bagi  seluruh rakyat Indonesia dan juga pemerintah berkomitmen  dalam  memeperluas penggunaan dan  pemanfaatan  energi  terbarukan melalui kebijakan  dan  peraturan yang  berbasis produktivitas dan inovasi.
Dengan banyaknya permasalahan di atas maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengatasi masalah  energi  listrik  di  daerah  Indonesia Bagian  Timur  dengan  memanfaatkan  energi terbarukan  yang  ramah  lingkungan  seperti energi  yang  berasal  dari  sumber-sumber alamiah  seperti  sinar  matahari,  angin,  hujan, geothermal  dan  biomassa  dengan  berfokus pada  RES  o f  grid sebagai  pemasok  dan penyimpan  energi  listrik  demi  tercapai percepatan pembangunan energi nasional.
Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah diantaranya:
Mendorong  pemanfaatan  PLTS  atap  sesuai amanat  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  49 Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Sistem Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Atap  oleh Konsumen  PLN,  Percepatan  pembangunan PLTSa di 12 kota terpilih, sesuai amanat pada Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2018
tentang  Percepatan  program  Pembangunan PLTSa [18].
2. Metode  Analisis  Regulasi  Dari  Dukungan yang Tersedia Tentang RES of Grid
Tantangan  terbesar  yang  dihadapi  demi terealisasinyta  energi  hibrid  angin  dan  solar adalah  masalah  keuangan  dan  ekonomi  di daerah terpencil. Sebagai contoh sebanyak 222 daerah  di  Kalimantan  Timur  yang  belum teraliri  listrik  diakibatkan  oleh  infrastruktur yang jauh dan daerah yang ketinggalan zaman. Prospek ekonomi seperti ini dapat memperburuk  risiko  terealisasinya of  grid di daerah.  Tujuan  dari  artikel  ini  berkonstribusi pada  RES  metode  kuantitatif  secara  tidak langsung  terlibat  dengan  teknik  keuangan ekonomi dan juga aspek ekonomi RES of grid.
Maka dengan demikian artikel ini menggunakan metode kualitatif karena dengan menggunakan  metode  ini  bagaimana  hukum dapat  berkonstribusi  untuk  mengatasi  kendala yang  dihadapi  investasi  RES of  grid dan  juga analisis RES of grid sangat penting. Tidak ada intermalisasi  dan  ekstemalitas  pasokan  energi pada  pengembangan  RES  pasokan  energi bergantung  pada  kerangka  hukum  yang  di tetapkan oleh daerah tertentu sebagai alternatif dan juga penggunaan sumber energi tradisional.  Peranan  metodologi  penelitian hukum  sangat  penting  untuk  merancang  atau mengidentifikasi solusi  dari  masalah  yang ada
Diterima Redaksi : 21-08-2021 | Selesai Revisi : 27-11-2021 | Diterbitkan Online : 31-12-2021
tentang  penerapan  RES  [19][20].  Dengan pentingnya  sistem  hukum  nasional  investasi RES  dapat  beroperasi  maka  perlu  aturan hukum  yang  mengatur  promosi  RES  fokus Makalah  ini  adalah  pada  peraturan  RES  di Indonesia  dengan  demikian  hukum  RES  o f grid tidak  dapat  memeriksa  isolasi  dari  pada keuangan  teknis  dari  teknologi  belajar  dari sanalah  pengembangan of  grid di  daerah terpencil  demi  menghasilkan  energi  yang bermanfaat  bagi  daerah  tertentu  dan  juga bermanfaat bagi daerah tersebut.
Analisa yang ada pada topik  ini oleh para ahli kebijakan  energi   ekonomi  dan  juga kebijakan teknik dan juga analisis hukum di pusat belajar membangun  pekerjaan  yang  sudah  ada  untuk menghasilkan  dan  mengusulkan  mekanisme regulasi yang disesuaikan dengan ekonomi dan juga sosial dan karakteristik investasi of grid.

## 2.1   Peraturan Listrik di Daerah Terpencil Indonesia
Untuk  memenuhi  ketenaga  listrikan  nasional khususnya daerah terpencil pemerintah mengeluarkan  peraturan  melalui  Kementerian SDM Nomor 38 tahun 2016 tentang percepatan  elektrifikasi  di  daerah  pedesaan yang  belum  berkembang  baik  di  daerah terpencil  perbatasan  pulau  terpencil  yang berpenduduk  atau  yang  memiliki  penduduk melalui  penyedia  tenaga  listrik  dalam  skala kecil.Melalui
Peraturan Menteri ESDM  BUMN dan Swasta juga  koperasi  dapat  mengelola  dan  membuat usaha  tenaga  listrik  di  daerah  yang  belum teraliri listrik.Peraturan yang di keluarkan oleh Kementerian  ESDM  memberikan  kemudahan bagi  pemerintah  daerah  untuk  berkewenangan dalam memberikan kesempatan kepada penyelenggara  usaha  atau  penyedia  tenaga listrik  terintegrasi  untuk  untuk  menyediakan energi listrik dalam skala kecil.
Pemanfaatan  energi  baru  dan  terbarukan sebagai  sumber  energi  listrik    di  daerah pedesaaan  dapat  mempercepat  elektrifikasi  di daerah  tersebut.    Berdasarkan  peraturan  ini apabila  badan  usaha  tidak  ada  yang  berminat mengikuti  seleksi    penyelengara  usaha penyedia  tenaga  listrik  maka  Pemerintah Daerah  atau  Gubernur    dapat  menunjuk BUMD    untuk  menyelenggarakan  UPTL dalam skala kecil. Seperti yang tertuang dalam peraturan  ESDM No 12 Tahun 2017  tentang pelaksanaan  pembelian  tenaga  listrik  dari pembangkit  listrik  dan  memanfaatkan    energi baru  dan  terbarukan  yang  efisien  dan  variatif dan  tergantung  pada  cuaca  di  daerah.  Sistem Pelelangan energi seperti energi sinar matahari dan  angin  dilakukan  Oleh  PLN  (Persero) berdasarkan kuota kapasitas yang tersedia.sedangkan  harga  pembelian  tenaga listrrik melalui mekanisme pemilihan langsung baik dari tenaga air Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik
Tenaga  Biogas  (PLTBg),  Pembangkit  Listrik Tenaga  Sampah  (PLTSa),Pembangkit  Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Harga Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan Dalam  hal  BPP  nasional  dibawah  biaya  BPP daerah  harga  pembelian  tenaga  listrik  paling tinggi sebesar 85% dari BPP setempat. PLTSa dan  PLTP  paling  tinggi  sebesar  BPP  yang  di tetapkan  oleh  daerah.  BPP  nasional  dan  BPP setempat  memiliki  harga  yang  sama  tentang pembelian  energi  atau  khusus  PLTsa  atau PLTP  ditetapkan  kesepakatan  oleh  PLN (Persero). PLN wajib terbuka tentang ketenaga listrikan  suatu  daerah  yang  siap  menerima pembangkit  tenaga  listrik  yang  memanfaatkan sumber dari energi terbarukan.
Mempublikasikan  pokok–pokok  PJBL  yang disusun  oleh  PLN  (persero ) mengacu  pada perundang-undangan  yang  berlaku  dengan ketentuan peralihan
 Badan usaha yang mendapat kepercayaan atau pemenang kuota kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm),Pembangkit  Listrik Tenaga  Biogas  (PLTBg),  Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah (PLTSa),
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi (PLTP).  Dengan  kata    lain  pemenang lelang  WKP    panas  bumi  yang  telah menanda  tangani  PJBL  dan  pembelian
harga  sesuai  dengan  PJBL  yang  ditanda tangani.
Terhadap Badan usaha yang telah mendapatkan  penetapan  sebagai  pengelola tenaga air,atau penetapan sebagai pengembang PLTBm,  PLTBg,  atau  PLTSa  dan  belum menandatangani  PJBL.  Proses  pelaksanaan pembeliannya  sesuai  dengan  aturan  yang dibuat sebelumnya sepanjang tidak bertentangan  sedangkan mengenai  harga mengacu  pada  ketentuan  Permen  ini.Terhadap pemenang  lelang  WKP  panas  bumi    baik badan  usaha    dan  lainnya    yang  belum menandatangani  PJBL  serta  BUMN  yang mendapat  penugasan  tentang    pengusahaan panas  bumi,proses  pelaksanaan  dan  harga tenaga listrik sesuai dengan ketentuan sebelumnya [22].

## 2.2 Strategi Indonesia ke Depan
Pemerintah Indonesia menyebut bahwa Indonesia  berkomitmen  utuk  mencapai  target penggunaan  EBT  sebesar  23%  pada  baruan energi  nasional  di  tahun    2025  sebagai  salah satu  pemenuhan  target  kebijakan  energi nasional  dan paris  egrimen dengan  demikian harapan  Indonesia  ke  depan  bisa  menuju net zero emission dapat tercapai.
Pembangunan  ekonomi  menjadi  prioritas pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  jaminan keamanan    keandalan  pasokan  listrik  dan
sumber  kehidupan  ekonomi  sangat  penting. Energi  terbarukan  menjadi  bagian dari kebijakan  kelistrikan  Indonesia  khususnya  di daerah terpencil. Kebijakan Pemerintah Indonesia menganggap bahwa  energi baru dan terbarukan dapat mengatasi mahalnya pasokan listrik di daerah terpencil.
Menurut  Pemerintah  kebijakan  ini  akan memberikan  pengaruh  positif  pada    daerah untuk  menciptakan  lapangan  kerja  di  daerah. Inplementasi of-grid investasi  menghadapi tantangan  teknik  Keuangan  ekonomi  yang sangat  besar.  Biaya  proyek  penggunaan  RES di  daerah  yang  mudah  diakses  lebih  rendah dibandingkan  biaya  RES  di  daerah  terpencil [23].  Tantangan  teknis  untuk  daerah  terpencil adalah  pengelolaan  variabilitas  angin  dan energi  surya  yang  berkaitan  dengan  produksi minimum keluaran berfungsi untuk memastikan  fungsi  diesel  yang  efisien  pada instalasi generasi [24].
Dengan  menggunakan  penyimpanan  dapat memaksimalakan efisiensi sistem dan menjaga stabilitas grid terhadap  penetrasi  angin  kasus ini  dapat  menyebabkan  pasokan  energi  yang tinggi  [1,3].  Hubungan  sistem  terisolasi  dan pengaturan  jarak  Jauh    mejadi  solusi  pada jaringan  terpusat  untuk  mewakili  risiko  pada saat terjadi jaringan mati.

## 2.3 Skema Pemerintah untuk Memanfaatkan

## Energi Terbarukan di Daerah Terpencil
Pemerintah  mendukung  penggunaan  RES of grid untuk  produksi listrik di daerah khususnya  daerah  tertinggal.Tingkat  nasional dukungan  diberikan    melalui  perjanjian  yang diatur oleh Permen ESDM No.12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai    penyediaan  tenaga  listrik.  Maksud dan  ruang  lingkup  Permen  terkait  jenis pembangkit  tenaga  listrik  yang  memanfaatkan sumber energi terbarukan yaitu PLTS Fotovoltaik,Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu (PLTB),  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air (PLTA),Pembangkit  Listrik  Tenaga  Biomassa (PLTBm),Pembangkit  Listrik  Tenaga  Biogas (PLTBg),Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah (PLTSa),dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi  (PLTP)[21].  Promosi  RES  di  daerah terpencil  perlu    memperhitungkan  keuangan tertentu maka diperlukan pemeriksaan mekanisme supaya berhasil dan dapat diterapkan  di  daerah  terpencil.Instalasi  o f  grid berpartisipasi  dalam  ritel  Indonesia  dan memberikan  dukungan  demi  kemajuan  listrik nasional  dengan  fasilitas  dibawah  25  Mw. Menurut  undang–undang  listrik nasional Pemerintah daerah membuat kebijakan terhadap  tarif  listrik  untuk  RES  yang  dapat  di beli  oleh  Perusahaan  Listrik  Nasional  (PLN) [25].  Keputusan  no  12  tahun  12    tentang pemanfaatan    sumber  energi  terbarukan  untuk daerah terpencil  memberikan  jawabanterhadap
peraturan yang  menghambat investasi  RES of grid di  daerah  terpencil  atau  daerah  yang belum  teraliri  listrik.  Proyek-proyek  RES    di luar  jaringan  memberikan  perjanjian    tentang tarif  pembelian  daya  untuk    bisa  membayar utang proyek tertentu.
Menurut undang-undang listrik nasional menetapkan  bahwa  penyediaan  tenaga  listrik dikuasai oleh negara dan  penyelenggaraannya dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  pemerintah daerah  yang  berlandaskan  peraturan  otonomi daerah(2). Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga  listrik  sebagaimana  di  maksud  pada ayat(1),sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  menetapkan kebijakan,pengaturan,pengawasan,dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Penetapan  izin  jual  beli  tenaga  listrik  lintas negara,dan    penetapan  izin  usaha  penyediaan tenaga  listrik  untuk  badan  usaha  dilakukan oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN). Persetujuan  penjualan  tenaga  listrik  dari pemegang  izin  operasional  ditetapkan  Oleh pemerintah  dan penetapan usaha ini  dilakukan oleh  BUMN.  Penetapan  izin  ini  untuk pemanfaatan jaringan tenaga listrik kepentingan  telekomunikasi,  multimedia,  dan informatika  [24].  Regulasi  pasar  listrik nasional  yang terletak  di  jakarta harus menilai apakah  RES  yang  di  buat  memenuhi  semua persyaratan    dan  kualifikasi  yang  ditentukan
oleh  Pemerintah  Pusat  dan  juga  Pemerintah daerah.
Pada pemukiman terpencil dan juga jarak jauh di  daerah  Indonesia  Bagian  Timur  instalasi  di daerah  lokasi  RES of  grid ,penilaian  terhadap RES  dilakukan  setelah  semua  prosedur dilakukan  dengan  baik.Proses  selanjutnya  di lakukan  dari  sudut  pandang  investor  karena tarif  di  tentukan  Setelah  kualifikasi  (penilaian dari  pihak  pemerintah)  Pemerintah  Daerah Memiliki wewenang mengatur tarif yang tepat terhadap  bisnis  yang  buat  oleh  para  investor. Dari pengalaman internasional tentang kehandalan intitusional dan stabilitas peraturan adalah  menjadi  kunci  demi  mengamankan partisispasi  investor  dalam  mengembangkan proyek energi terbarukan of grid .

## 3. Hasil Penghalang of Grid dan Investasi
Pemerintah  mengakui  bahwa  pemanfaatan energi  terbarukan of  grid bagi  ekonomi  sosial dan  juga  lingkungan  yang  beralih  dari  diesel ke RES dapat menjadi solusi bagi ketersediaan energi  listrik  di  daerah  terpencil  Indonesia Bagian  Timur.  Pada  25  November  2016 Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri ESDM  Nomor  38  tahun  2016  tentang Percepatan  Elektrifikasi  di  Perdesaan  belum Berkembang,  Terpencil,  Perbatasan  dan  Pulau Kecil  berpenduduk  melalui  pelaksanaan  usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil.
Permen  ini  memberikan  kemudahan  bagi Pemerintah  Daerah  untuk  berkewenangan dalam  memberikan  kesempatan  kepada  badan usaha sebagai penyelenggara usaha
penyediaan  tenaga  listrik  terintegrasi  untuk skala  kecil.  Selain  itu,  program  percepatan elektrifikasi  di  pedesaan  ini  memanfaatkan penggunaan  sumber  energi  terbarukan  (EBT) sebagai sumber energi listrik dengan peraturan yang  di  buat  oleh  Pemerintah  akan  efektif menghasilkan  investasi  di  luar  jaringan  yang besar  dimana  Pemerintah  menjamin  para investor  bahwa  tarif  RES  tidak  akan  berubah selama periode pembayaran investasi mereka.Praktek internasional terhadap investor  tidak  dapat  mengandalkan  jaminan dan  kekuatan  yang  diatur  dalam  jangka panjang terkait pembelian pada saat melakukan investasi  di luar dari proyek  RES of grid . Berdasarkan dukungan dari pemerintah  maka  perlu  pendekatan  regulasi alternatif untuk promosi  investasi dan regulasi proyek of grid.

## 3.1  Diskusi Grid Sebagai Energi Alternatif
Kanada  berhasil  mengubah  tarif  investor tradisional  RES  ( fees-in )  untuk  mendorong pembangunan RES  di daerah terpencil  negara menjamin pengembangan proyek listrik beroperasi bahwa listrik yang mereka hasilkan akan  dijual.  Penggunaan  bahan  bakar  negara dapat  melakukan  pengelolaan  dan  juga
mengatur  ulang  subsidi  pasokan  energi    ke komoditas energi of grid.

## 3.2  Biaya  dan  Tarif  Energi  yang  Harus  di Hindari
Biaya  operasional  yang  digunakan  untuk mengoperasikan  RES    dan  juga  tarif  untuk listrik dihasilkan dari RES ditentukan berdasarkan  modal.Metode  yang  digunakan untuk  biaya  penjualan  digunakan  sebagai  tarif alternatif  adalah  untuk  menentukan  tarif berdasarkan  biaya  yang  dihindari  yaitu berdasarkan  biaya  listrik yang  tersedia sebelum  pelaksanaan  proyek  RES  di  daerah terpencil.Manfaat  penting  dari  pendekatan  ini adalah  bahwa  RES  tarif  membutuhkan jaminan  bahwa  harga  yang  sudah  ditentukan akan  dipertahankan sampai  durasi  yang  cukup untuk  memastikan  adanya  pemulihan  biaya investasi proyek.
Biaya  energi  perusahaan  dapat  dipertahankan melalui  otoritas  regulasi  perusahaan  untuk dapat  menutupi  peningkatan  energi  dapat menjaga keuntungan finansial yang di hasilkan dari  investasi  penghematan  energi    setidaknya dapat  bertahan  selama  5  tahun.  Dengan demikian pemerintah dapat menjamin investor melakukan atau menerima  tarif yang ada yang dihitung. Berdasarkan bahan bakar sebelumnya  (lebih  tinggi)  dan  perbedaaan antara  biaya  nyata  mereka  menggunakan
langkah    efisiensi  energi  untuk  membantu investor  membantu  hambatan  administratif proyek  RES of  grid di  daerah  terpencil memerlukan  pendekatan  alternatif  tantangan dalam  penentuan  metode  biaya  yang  dapat  di hindari.  Biaya  investasi  juga  dapat  berperan mengatasi biaya lingkungan di bawah undang- undang  sistem  kelistrikan  nasional  salah  satu sumber  listrik  adalah  energi  berbasil  diesel biaya  tambahan  yang  di  gunakan  akan mendekati  biaya  rata  rata  dalam  setiap pengoperasiaanya  (pembangkit  listrik  tenaga air  dan  gas)  akan  lebih  murah  dari  biaya tambahan (solar) untuk memastikan kelangsungan  investasi  RES  maka  perlu memastikan  biaya  yang  akan  di  hindari  dan biaya yang akan disimpan.
Dalam  pembangkit  diesel  ekonomi  dihindari tergantung  pada  lokasi  generator  jam  operasi dan  juga  peralatan  yang  digunakan  dalam teknik  konfigurasi  sistem  [26].  Biaya  yang berbeda  digerakkan  oleh  sistem  yang  berbeda maka  memerlukan  pendekatan  khusus  dalam menentukan  tarif  RES  pertanyaan  adalah apakah  RES  tarif  ditentukan  berdasarkan  tarif yang  dihindari  untuk  mencermikan  biaya pembangkit  diesel.  Jika  menyesuaikan  tarif berdasarkan  parameter investor  terhadap ketidakpastian dan ketidakstabilan [27].
Pemerintah dapat menentukan atau menetapkan  biaya  yang  dihindari  untuk menghemat  biaya  tegangan  jaringan  biaya
terakhir  yang  ditanggung    adalah  jarak  yang memisahkan beban pusat atau daerah terpencil dari  titik  jaringan  yang  ada  atau  jaringan terpusat  supaya  dapat  mempertimbangkan kebijakan elektrifikasi untuk wilayah Indonesia Bagian Timur.

## 3.3  Kontrak Kinerja Energi
Kontrak kerja menjadi solusi terhadap ketidakpastian  dan  ketidakstabilan  yang  dapat mempengaruhi proyek of grid demi tercapainya target penggunaan energi baru dan terbarukan.  Kontrak  kinerja  energi  bertujuan untuk pengaturan terhadap peningkatan efisiensi energi dan juga langkah hemat energi dan  biaya  hemat  energi  yang  di  hasilkan  oleh ukuran tersebut [28]. Pengalaman-pengalaman internasional  menunjukkan  bahwa  konstribusi yang  diberikan  oleh  RES  dapat  menurunkan tingginya  biaya  pasokan  energi  di  daerah terpencil.  Dengan  demikian  kontrak  kerja menjadi solusi untuk dapat pembiayaan proyek energi baru dan terbarukan di daerah terpencil. Kontrak  kerja  dapat  di  simpulkan    antara penyedia dan penerima energi demi peningkatan  efisisensi  energi  RES.  dengan RES    energi  untuk  penghematan    keluaran listrik  yang  di  hasilkan  diharapkan    dapat memproduksi  listrik  elektrik pertahun  menjadi rata rata tahunan yang digunakan dalam sistem energi  tertentu.    Biaya  solar  di  tentukan  saat penyimpulan perjanjian layanan energi.
Kesimpulan  dari  peraturan  yang  ada  bahwa peraturan  energi  memberikan  indikasi  harga energi untuk penyesuaian harga.

## 3.4  Transfer Energi dari Subsidi ke RES
Biaya  modal  yang  besar    menjadi  tantangan paling  besar  dalam  melakukan  investasi  RES didaerah  terpencil  maka  perlu  subsidi  dari pemerintah  daerah  ataupun  pusat  untuk menyokong  dana  demi  tercapainya  proyek RES  di  daerah  terpencil  sebagai  contoh  di negara  Amerika  Serikat,  Alaska  pemerintah menghibahkan  dana  ke  pemerintah  daerah untuk  menciptakan  energi  baru  terbarukan sebagi  dukungan  dan  konstribusi  terhadap penggunaan  RES  di  wilayah    khususnya  di daerah  terpencil  [29].  Dana  subsidi  atau bantuan dari pemerintah(dana khusus) menjadi solusi demi memajukan listrik daerah terpencil.maka dengan demikian subsidi energi pembiayaan  RES  di  luar  jaringan  bisa terwujud.
Sebagai contoh sebuah daerah di negara Rusia menerima subsidi melalui konpensasi lingkungan  ekonomi  yang  ditanggung  oleh pemasok  dengan cara membebankan harga  di bawah  biaya  reflektif  hambatan  terhadap efektifitas  subsidi  dari  diesel  ke  RES  di Indonesia  tidak  sesuai  dengan  biaya  atau karakteristik  ke  uangan  investasi  res  di indonesia.RES  investasi  adalah  dapat  di artikan  sebagai  biaya  investasi  realtif  tinggi
tetapi dengan biaya operasioanal yang rendah.ketidak pastian anggaran untuk investasi  RES of grid sehingga tidak dapat di bangun  investasi  operasi  dari  tahun  ke tahun.instalasi  pembangkit  diesel  ditandai dengan  operasi biaya yang sangat tinggi tetapi dengan modal yang rendah.
Daerah    terpencil  di  Indonesia  memerlukan kelayakan finansial untuk melakukan kelayakan dalam melakukan investasi RES.Namun dengan adanya keadaan menunggu  secara  struktural    pendekatan struktur  alternatif  mungkin  menjadi  solusi terhadap  kebijakan  subsisdi:  Undang-undang efisiensi energi menetapkan bahwa perencanaan  pengadaan  energi  baru  dan terbarukan  dapat  dibiayai  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara atau pendapatan  belanja  daerah.  Untuk  membiayai energi  regional  demi  meningkatkan    langkah efisiensi energi dan juga promosi RES. Subsidi daerah tersebut dapat di alokasikan kembali ke wilayah  dengan  memperhitungkan  efektifitas program efisiensi energi regional [30].
Selain  itu  subsidi  dapat  disediakan  dalam kerangka  pelaksanaan  strategi  pembangunan ekonomi dan sosial. Otoritas daerah juga dapat memutuskan untuk membuat yang berdedikasi menyediakan  bantuan  modal  untuk  proyek  di luar jaringan.sebagai contoh Alaska renewable energi grand fund . Kemudian sumber pendapatan  daerah  untuk  proyek  pengadan
RES    bisa  datang  dari  biaya  yang  dihindari dari  proyek  RES  yaitu  dengan  mewajibkan investor  dalam  proyek  ini  (penyedia  energi saat  ini)  untuk  digunakan    dan  dibagikan  ke bagian  dana  RES of  grid dari  penghematan biaya operasional energi.

## 4. Kesimpulan
Jurnal ini  mengidentifikasi  investasi of grid di Indonesia  memiliki  dukungan  dari  pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan RES of grid di daerah terpencil. Dukungan tersebut berupa  adanya  Peraturan  Menteri  ESDM Nomor  38  tahun  2016  tentang  Percepatan Elektrifikasi  di  Pedesaan  Belum  Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk  Melalui  Pelaksanaan  Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.
Permen  ini  memberikan  kemudahan  bagi Pemerintah  Daerah  untuk  berkewenangan dalam  memberikan  kesempatan  kepada  badan usaha sebagai penyelenggara usaha
penyediaan  tenaga  listrik  terintegrasi  untuk skala kecil.Selain itu dengan adanya dukungan pemerintah maka pengadaan dana dan investasi of  grid di  Indonesia  dapat  tercapai sebagaimana  negara  di  eropa  memiliki pengalaman  bahwa  keberhasilan  RES  dapat bergantung pada pembuatan mekanisme khususnya  dalam pengembangan RES of grid.
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa dengan  menghindari  biaya  solar  atau  biaya tegangan  jaringan  dalam  pengadaaan  kontrak kerja  energi  pengalihan  subsidi  dari  diesel  ke dana  khusus  dapat  berkonstribusi  demi kelayakan  finansial  RES  di  daerah  terpencil. Dengan  biaya  solar  dalam  jangka  panjang yang  dapat  mempengaruhi  keberlanjutan penyediaan  energi  terbarukan  di  daerah terpencil.
Dengan  demikian    manfaat  biaya  investasi  di luar  jaringan  bergantung  pada  jaminan peraturan dan  kontak   yang sangat kuat antara Pemeritah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk melindungi  para  penyedia  investasi  di  daerah terpencil.  Teknis  kompleksitas  proyek of  grid hibrid RES pengeluaran modal yang tigggi dan logistik yang sulit  menjadi tantangan di sektor tersebut.  Kondisi  ekonomi    Indonesia  saat  ini sangat mendukung  pembiayaan RES di daerah terpencil.  Adanya  dukungan  investasi  dan dukungan  operasional  dapat  menjadi  cara tersendiri dalam transisi dari diesel ke RES.
Investasi mekanisme pendukung dapat memberikan  regulasi  yang  solid  dalam memberikan  investasi  di  luar  jaringan  di Indonesia.  Pemerintah  daerah  berkomitmen untuk menghormati fondasi keuangan Pengadaan  Proyek  RES of  grid dengan melakukan Perjanjian investasi dengan perusahaan  energi.  Jaminan  tersebut  sangat
penting untuk di inplementasikan oleh investor baru  yaitu  perusahaan  selain  pemasok  energi yang  sudah  ada.  Pemerintah  daerah  perlu mengkoordinasikan kebijakan tengangan grid nya  dengan  penyebaran  di  luar  jaringan nasional  dan  regional  untuk  dapat  melindugi investor jaringan RES. Peraturan ini digunakan untuk melindungi jaminan sosial dan perlindungan lingkungan global.

## Daftar Pustaka
[1] R. Wiser et al. , “Wind Energy. In IPCC
Special  Report  on  Renewable  Energy Sources  and  Climate  Change,” IPCC
Spec.  Rep.  Renew.  Energy  Sources
Clim. Chang. Mitig. , 2011.
[2] M.  Moner-Girona,  “A  new  tailored scheme  for  the  support  of  renewable
energies  in  developing  countries,” Energy Policy , vol. 37, no. 5, pp. 2037– 2041, 2009, doi: 10.1016/j.enpol.2008.11.024.
[3] K.  N.  Hasan,  T.  K.  Saha,  M.  Eghbal, and  D.  Chattopadhyay,  “Review  of transmission  schemes  and  case  studies for  renewable  power  integration  into the  remote  grid,” Renew.  Sustain.
Energy  Rev. ,  vol.  18,  pp.  568–582,
2013, doi: 10.1016/j.rser.2012.10.045.
[4] S. C. Bhattacharyya, “Financing energy access  and  off-grid  electrification:  A
review of status, options and challenges,” Renew.  Sustain.  Energy Rev. ,  vol.  20,  pp.  462–472,  2013,  doi:
10.1016/j.rser.2012.12.008.
[5] Y.  Tan,  L.  Meegahapola,  and  K.  M. Muttaqi,  “A  review  of  technical challenges in planning and operation of remote  area  power  supply  systems,” Renew.  Sustain.  Energy  Rev. ,  vol.  38,
pp. 876–889, 2014, doi: 10.1016/j.rser.2014.07.034.
[6] D.  R.  Thiam,  “An  energy  pricing scheme for the diffusion of decentralized  renewable  technology investment  in  developing  countries,”
Energy Policy , vol. 39, no. 7, pp. 4284– 4297, 2011,
doi: 10.1016/j.
enpol.2011.04.046.
[7] M.  F.  Gómez  and  S.  Silveira, “Delivering  off-grid  electricity systems in  the  Brazilian  Amazon,” Energy Sustain.  Dev. ,  vol.  16,  no.  2,  pp.  155–
167, 2012, doi: 10.1016/j.esd.2012.01.007.
[8] P.  R.  Bhattarai  and  S.  Thompson, “Optimizing  an  off-grid  electrical system in Brochet, Manitoba, Canada,”
Renew.  Sustain.  Energy  Rev. ,  vol.  53, pp. 709–719, 2016, doi:
10.1016/j.rser.2015.09.001.
[9] T. M. Weis, A. Ilinca, and J. P. Pinard,
“Stakeholders’  perspectives  on  barriers to  remote  wind-diesel  power  plants  in Canada,” Energy Policy , vol. 36, no. 5,
pp. 1611–1621, 2008, doi:
10.1016/j.enpol.2008.01.004.
[10] S.  Thompson  and  B.  Duggirala,  “The feasibility  of  renewable  energies  at  an off-grid community in Canada,”
Renew.  Sustain.  Energy  Rev. ,  vol.  13,
no.  9,  pp.  2740–2745,  2009,  doi: 10.1016/j.rser.2009.06.027.
[11] T.  M.  Weis  and  A.  Ilinca,  “Assessing the potential for a wind power incentive for remote villages in Canada,” Energy Policy , vol. 38, no. 10, pp. 5504–5511,
2010, doi:
10.1016/j.enpol.2010.04.039.
[12] A.  K.  Akella,  M. P. Sharma, and  R.  P. Saini, “Optimum utilization of renewable  energy  sources  in  a  remote area,” Renew.  Sustain.  Energy  Rev. , vol.  11,  no.  5,  pp.  894–908,  2007,  doi: 10.1016/j.rser.2005.06.006.
[13] M.  R.  Nouni,  S.  C.  Mullick,  and  T.  C. Kandpal,  “Providing  electricity  access
to  remote  areas  in  India:  An  approach towards  identifying  potential  areas  for
decentralized electricity supply,”
Renew.  Sustain.  Energy  Rev. ,  vol.  12, no.  5,  pp.  1187–1220,  2008,  doi: 10.1016/j.rser.2007.01.008.
[14] B. Mainali and S. Silveira, “Renewable energy  markets  in  rural  electrification: Country  case  Nepal,” Energy  Sustain.
Dev. , vol. 16, no. 2, pp. 168–178, 2012, doi: 10.1016/j.esd.2012.03.001.
[16]  S.  Mahapatra  and  S.  Dasappa,  “Rural electrification:  Optimising  the  choice between decentralised renewable energy  sources  and  grid  extension,” Energy Sustain. Dev. , vol. 16, no. 2, pp.
146–154, 2012,
doi:
10.1016/j.esd.2012.01.006.
[17] S.  Martin  and  J.  Susanto,  “Supplying power to remote villages in Lao PDR. - The  role  of  off-grid  decentralised energy  options1,” Energy  Sustain.
Dev. , vol. 19, no. 1, pp. 111–121, 2014, doi: 10.1016/j.esd.2013.12.012.
[19]  C.  Banet,  “Tradable  Green  Certificates The  influence  of  EU  law  on  national support,” no. September, 2011.
[20] D.  U.  Galetta,  H.  Hofmann,  O.  M.
Puigpelat,  and  J.  Ziller,  “The  General Principles of EU Administrative Procedural  Law  (Analysis  for  the  EUP JURI  Committee),”  vol.  151,  pp.  10– 17, 2015.
[23]  T.  M.  Weis  and  A.  Ilinca,  “The  utility of  energy  storage  to  improve  the economics  of  wind-diesel  power  plants in  Canada,” Renew.  Energy ,  vol.  33,
no.  7,  pp.  1544–1557,  2008,  doi: 10.1016/j.renene.2007.07.018.
[24] H.  Ibrahim,  R.  Younès,  A.  Ilinca,  M. Dimitrova,  and  J.  Perron,  “Study  and design  of  a  hybrid wind-diesel- compressed  air  energy  storage  system for  remote  areas,” Appl.  Energy ,  vol.
87,  no.  5,  pp.  1749–1762,  2010,  doi: 10.1016/j.apenergy.2009.10.017.
[25] “Indonesia Electricity Law No 30 Year 2009,” 2009.
[26] M.  Arriaga,  C.  A.  Canizares,  and  M. Kazerani, “Renewable energy
alternatives  for  remote  communities  in Northern  Ontario,  Canada,” IEEE
Trans.  Sustain.  Energy ,  vol.  4,  no.  3, pp. 661–670, 2013, doi:
10.1109/TSTE.2012.2234154.
[27] ا.  درگ منای چ,  “No  Titleه لز لز  و  لک ش
یر یذ پ هزاس  اه,” 1369.
[28] European  Commission,  “Directive 2012/27/EU of The European Parliament  and  of  The  Council  of  25 October  2012  on  energy  efficiency, amending  Directives  2009/125/EC  and 2010/30/EU  and  repealing  Directives 2004/8/EC  and  2006/32/EC,” Off.  J. Eur.  Union ,  no.  October  2012,  pp.  1– 56, 2012.
[29] K.  Ardani,  D.  Hillman,  and  S.  Busche, “Financing
Opportunities for Renewable  Energy  Development  in
Alaska,” p. Medium: ED; Size: 43 pp.,
2013, [Online]. Available: http://www.osti.gov/bridge/servlets/pur
l/1078070/.
[30] K. ESDM, “Permen ESDM No. 39 Thn 2017.pdf.” 2017.