Analisis Pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni Menurut Konsep Pendidikan Islam

## Qomaruddin

## ABSTRAK
Hegemoni  adalah  sebuah  sebuah  upaya  pemahaman  akan    suatu  kelompok  atau masyarakat  dengan  tujuan  untuk  merubahnya.  Hegemoni  menunjuk  pada  kuatnya  pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelompok yang dipimpin.  Hal  ini  terjadi  dalam  citra  konsensual  yang  diciptakan  melalui  pengaruh  terselubung lewat  pengetahuan  yang  disebarkan  melalui  perangkat-perangkat  kekuasaan  ataupun  dengan pemaksaan.    Dengan  kata  lain,  hegemoni  adalah  sebuah  mata  rantai  strategi  memperoleh kemenangan  yang  lebih  banyak  di  dapat  melalui  mekanisme  konsensus  daripada  melalui penindasan  dan  pemaksaan    terhadap  kelompok  lainnya.  Gagasan  ini  muncul  berbarengan dengan  upaya  Antonio  Gramsci  untuk  memajukan  revolusi  sosialis  dalam  rangka menghancurkan  tatanan  dan  sistem  kapitalisme.  Namun  Antonio  Gramsci  menggunakan  istilah ini sebagai konsep yang netral, tidak bersifat baik atau buruk. Artinya, ia menggunakan konsep hegemoni  dalam  kerangka  realitas  perjuangan  kelompok  dalam  suatu  tatanan  masyarakat. Hegemoni  suatu  kelompok  menunjukkan  bahwa  suatu  kelompok  tersebut  telah  mampu mempengaruhi kelompok sosial lainnya untuk menerima nilai-nilai politik, budaya, moral, adat, ajaran agama,  ataupun nilai-nilai lainnya yang dikehendaki. Proses perebutan pengaruh tersebut dapat dilakukakan melalui lembaga-lembaga sosial masyarakat, termasuk lembaga pendidikan.
Kata Kunci : Pemikiran Antonio Gramsci, Hegemoni  dan Pendidikan Islam

## A. Kebebasan Dan Demokrasi Dalam Pendidikan Islam
Bila kita perhatikan arah dari pendidikan modern di abad ke-20 ini serta kita pelajari pula  prinsip-prinsip,  metode-metode  dan  sistem-sistemnya,  kita  akan  melihat  bahwa pendidikan Islam telah berabad-abad sebelumnya menyuarakan banyak prinsip dari metode- metode  penting  dalam  dunia  pendidikan,  telah  bersaham  dalam  pembangunan  mental  dan pembentukan mental
Metode  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pendidikan  Islam,  sangat  banyak terpengaruh  oleh  prinsip-prinsip  kebebasan  dan  demokrasi.  Islam  telah  menyerukan  adanya prinsip-prinsip  persamaan  dan  kesempatan  dalam  belajar,  sehingga  terbukalah  jalan  yang mudah  untuk  belajar  bagi  semua  orang,  pintu  masjid  dan  institut-institut  terbuka  untuk semua,  tanpa  perbedaan  si  kaya  dan  si  miskin,  tinggi  atau  rendahnya  kedudukan  sosial seorang siswa, oleh karena  di dalam Islam tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan Arab, kecuali dengan taqwa. Bila seseorang memiliki keinginan untuk belajar dan rasa cinta untuk  terus  mencari  ilmu,  kegairahan  untuk  mengadakan  penelitian  dan  pembahasan,  pintu untuk belajar terbuka luas baginya, bahkan Islam mendorong supaya mereka belajar, apalagi bila  seseorang itu mempunyai pembawaan cerdas. 1
1 M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal., 5-6
Belajar adalah suatu kewajiban agama yang diwajibkan oleh Islam atas setiap muslim laki-laki  dan  wanita.  Oleh  karena  itu,  kaum  hartawan  dengan  bersemangat  mendirikan tempat-tempat  belajar  seperti  masjid,  institut,  sekolah-sekolah,  madrasah-madrasah,  pondok pesantren,  serta  memperlengkapinya  dengan  buku-buku  dan  peralatan-peralatan  yang dibutuhkan,  dalam  rangka  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT.,  sehingga  tempat-tempat pelajaran  itu  dapat  memenuhi  fungsinya  seperti  diharapkan,  yaitu  tersebarnya  ilmu  secara luas  dan  bersihnya  jiwa  manusia  dari  kotoran  serta  berpegangnya  orang-orang  terpelajar kepada budi-akhlak yang mulia. Dalam kompetensi terhormat antara kaum hartawan muslim dahulu dalam mendirikan institut-institut Islamiyah ini, kita dapat merasakan betapa mereka merasa  bertanggungjawab  terhadap  penyebaran  ilmu  dan  pengetahuan  di  kalangan  kaum Muslimin. 2
Sebagaimana  dipaparkan  pada  bab  III    ada  beberapa  prinsip  yang  menjadi  dasar pendidikan Islam, pertama prinsip integrasi yang menekankan pada bentuk pengabdian pada Allah, kedua prinsip  keseimbangan  yang  menekankan  adanya  keseimbangan  antara  dunia dan  akhirat,  antara  material  dan  spiritual,  jasmani  dan  rohani. Ketiga adalah  prinsip persamaan,  yaitu  prinsip  yang  tidak  membeda-bedakan  derajat,  baik  antara  jenis  kelamin, kedudukan  sosial,  bangsa,  maupun  suku,  ras,  atau  warna  kulit.  Sehingga  budak  sekalipun mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan dan yang keempat adalah prinsip pendidikan seumur  hidup,  prinsip  ini  bersumber  dari  pandangan  mengenai  kebutuhan  dasar  manusia dalam kaitan keterbatasan manusia di mana manusia dalam sepanjang hidupnya dihadapkan pada  berbagai  tantangan  dan  godaan  yang  dapat  menjerumuskan  dirinya  sendiri  ke  jurang kehinaan  terakhir  adalah prinsip  keutamaan,  prinsip  ini  menegaskan  bahwa  pendidikan bukanlah hanya proses  mekanik melainkan merupakan proses  yang mempunyai  ruh dimana segala  kegiatannya  diwarnai  dan  ditujukan  kepada  keutamaan-keutamaan.  Keutamaan- keutamaan tersebut terdiri dari nilai nilai moral. Nilai moral yang paling tinggi adalah tauhid. Sedangkan  nilai  moral  yang  paling  buruk  dan  rendah  adalah  syirik.  Dengan  prinsip keutamaan  ini,  pendidik  bukan  hanya  bertugas  menyediakan  kondisi  belajar  bagi  subjek didik,  tetapi  lebih  dari  itu  turut  membentuk  kepribadiannya  dengan  perlakuan  dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pendidik tersebut.
Oleh  karena  itu,  usaha  dalam  penyebaran  ilmu  pengetahuan  itu  bukan  saja  menjadi beban  negara,  tetapi  kaum  hartawan  di  waktu  dulu--bukan  di  masa  sekarang--  yakni mendirikan  dengan  kemampuan  sendiri  ruangan-ruangan  untuk  belajar,  mereka  berkorban sesuai  dengan  kesanggupan  masing-masing,  dengan  arti  mereka  tidak  menyerahkan  saja beban  secara  keseluruhan  kepada  negara  tetapi  sebaliknya  mereka  bekerja  sama  dengan negara dalam rangka mendapat keridhoan Allah. Negara dalam hal ini membuatkan planning memberi  petunjuk,  pengarahan  dan  membantu  pendirian  gedung-gedung  sekolah  dan memperlengkapinya  dengan  alat-alat  teleskop  dan  laboratorium  pembantu  sesuai  dengan kebesaran, kemegahan dan kekuatan kerajaan Islam pada waktu itu. Pendidikan pada waktu itu  tidak  terikat  kepada  peraturan-peraturan  kelas,  ijazah-ijazah,  pembayaran-pembayaran atau  syarat-syarat  yang  bersifat  penjajahan  supaya  tidak  menjadi  penghalang  bagi  orang- orang, pemuda-pemudi, buat menuntut ilmu pengetahuan. Dengan demikian pintu pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi setiap orang yang berkeinginan untuk belajar agama dan lain-lain kapan saja dan di mana saja. Inilah demokrasi yang hakiki di dalam konsep pendidikan dan pengajaran Islam. 3
2 Ibid., hal. 6-7
3 Ibid., hal. 7
Dalam  dunia  pendidikan  Islam  dahulu,  tidak  terdapat  apa  yang  dinamakan  sistem kelas  masyarakat  dalam  pelajaran,  tidak  ada  pada  waktu  itu  sekolah-sekolah  yang  dengan bayaran  buat  orang-orang  berada,  sekolah-sekolah  gratis  tanpa  bayar  buat  anak-anak  orang yang  berkekurangan,  kecuali  di  zaman  penjajahan  belakangan  ini.  kaum  penjajahan memasukkan  sistem  kelas-kelas  masyarakat  dalam  alam  pendidikan  dan  mengadakan perbedaan-perbedaan antara anak orang-orang kaya dengan anak orang-orang miskin, dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah rendah, menengah dan tinggi dengan bayaran buat anak si kaya, sekolah rendah secara gratis buat anak si miskin. 4
Jadi,  sebenarnya  di  dalam  konsep  pendidikan  Islam  terwujud  prinsip-prinsip demokrasi,  kebebasan,  persamaan  dan  kesempatan  yang  sama  buat  belajar,  tanpa diskriminasi  antara  si  kaya  dan  si  miskin.  Kaum  muslimin  beranggapan  bahwa  menuntut ilmu  adalah  kewajiban  agama,  kewajiban  rohaniah,  bukanlah  suatu  jalan  untuk  meraih keuntungan-keuntungan  materi  dan  kebendaan,  di  mana  siswa  belajar  dengan  sepenuh  hati dan didorong oleh kemauan keras dari pihak mereka sendiri. Banyak terdapat siswa muslim yang  melakukan  pengembaraan  dan  perantauan  yang  cukup  jauh  dan  berat  demi  untuk meneliti sesuatu masalah ilmiah atau masalah agama. 5
Secara  umum,  Pendidikan  seyogyanya  mengantarkan  manusia  menjadi  manusia seutuhnya dengan menggerakkan roda humanisasi. Humanisme sendiri berasal dari kata latin yaitu  ‗humanitas‘  yang  berarti  pendidikan  manusia. Pertama ,  Proses  humanisasi  dapat tercipta  jika  manusia  dalam  kondisi  apapun  ditempatkan  sebagai  subjek.  Artinya  setiap manusia  memiliki  otonomisasi  diri  dan  memiliki  kebebasan  dalam  menentukan  jalan  hidup dan  pilihan  tanpa  tekanan  dari  luar.  Agar  tidak  terjadi  penundukan  kreatifitas  maka  upaya dialogis  merupakan  keniscayaan.  Setiap  manusia  harus  diajak  untuk  berdialog  dengan menciptakan posisi  yang seimbang  yaitu subjek  dengan subjek bukan subjek dengan objek. Kedua yaitu  belajar  langsung  kepada  realitas  ( learning  to  the  reality )  atau  konsiensialisme (aksi-refleksi)  dalam  istilah  Paulo  Freire.  Setiap  manusia  (peserta  didik)  diarahkan  untuk mengenali lingkungan mereka (refleksi) sebelum melakukan aksi dan begitu pula sebaliknya. Konsiensialisme akan merangsang manusia untuk bersikap kreatif karena mereka dihadapkan langsung  pada  realitas  kehidupan  yang  mereka  jalani  serta  menumbuhkan  daya  kritis manusia dengan mempertanyakan segala hal mengenai diri dan masyarakatnya. Humanisasi dapat  tercipta  jika  setiap  manusia  memiliki  kebebasan  untuk  berekspresi  namun  kebebasan tersebut tetap dibalut dalam harmoni. 6
Senada  dengan  prinsip  di  atas,  kalau  diperhatikan  metode  pendidikan  dalam  Islam, seperti  di  masjid-masjid,  institut-institut,  lembaga-lembaga  ilmiah  akan  terlihat  bahwa pendidikan  Islam  itu  menuju  ke  arah  pembiasaan  siswanya  untuk  berpijak  di  atas  kaki sendiri,  maksudnya  seorang  guru  atau  dosen  di  setiap  akhir  pelajaran,  mereka  memberikan assigment  (tugas)  kepada  siswa  untuk  mempelajari  isi  buku  sebelum  pelajaran  yang  akan datang  dan  mencoba  untuk  mengerti  isi  buku  tersebut.  Bila  siswa  telah  berada  di  ruang pelajaran,  ia  mendengarkan  guru  yang  memberikan  penjelasan  dan  keterangan-keterangan tentang point-point atau bagian-bagian yang sukar dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, menuntun  siswa  yang  membutuhkan  tuntunan,  membantu  yang  membutuhkan  bantuan, menjawab  pertanyaan-pertanyaan  dan  mendiskusikan  apa  yang    membutuhkan  diskusi.
4 Ibid., hal. 8
5 Ibid., hal. 10 6 http://ipm.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90:sekolah-dan hegemoni- kekuasaan&catid=29:artikel&Itemid=58
Dengan  jalan  demikian,  siswa  akan  terbiasa  dengan  percaya  pada  diri  sendiri  dalam membaca,  memahami  dan  membahas  isi  pelajaran  dan  sekaligus  terdidik  dengan  suatu pendidikan yang bebas. 7
Selain  prinsip-prinsip  di  atas,  Pendidikan  sebagai  sebuah  pranata  sosial  berfungsi melestarikan  kebudayaan  antargenerasi.  Kebudayaan,  dengan  sendirinya  merupakan  produk interaksi  sosial,  di  mana  di  dalamnya  saling  terjalin  faktor-faktor  ekonomi,  politik  bahkan pertahanan  keamanan.  Masyarakat  bukan  sebuah  benda  mati  yang  inert,  tetapi  sistem  yang dinamik.  Kampus  dan  sekolah  berada  di  tengah  masyarakat  yang  bergejolak  (kadang evolusioner,  namun  tak  jarang  muncul  dalam  bentuk  letupan-letupan  revolusi).  Maka pendidikan  tidak  mungkin  lari  dari  persoalan-persoalan  sosial,  betapapun  diklaim  bahwa warga  kampus  memiliki  keunikannya  sendiri  sebagai  bagian  dari  komunitas  intelektual. Kebudayaan  yang  hidup  di  kampus  tidak  bisa  dilepaskan  dari  kebudayaan  yang menghegemoni  (mendominasi  paling  kuat)  masyarakat.  Artinya,  sistem  pendidikan  yang diberlakukan  oleh  suatu  rejim  mencerminkan  tipe  kebudayaan  yang  ingin  dilestarikan  oleh rejim sebagai otoritas hegemoni. 8
Kenyataan yang terjadi pada masa sekarang adalah bahwa Sekolah dengan berbagai macam aturan akademik, kurikulum, dan proses belajar-mengajar yang terjadi didalam kelas, ternyata  memiliki  potensi  untuk  menciptakan  Dehumanisasi.  Dehumanisasi  menurut  Paulo Freire  adalah  keadaan  kurang  dari  manusia  atau  tidak  lagi  menjadi  manusia.  Dehumanisasi dapat  pula  diartikan  sebagai  suatu  kondisi  yang  menempatkan  manusia  sebagai  objek  oleh manusia  lainnya  maupun  oleh  sistem.  Di  dalam  kurikulum  pendidikan  yang  selama  ini ditentukan oleh pemegang kebijakan dan kemudian ditasbihkan oleh guru atau dosen sebagai subjek di dalam kelas, ternyata hanya menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan. Selain  itu,  kurikulum  yang  bersifat  sentralistik  tidak  memberikan  ruang  kepada  masyarakat lokal  untuk  mengaspirasikan  kehendak  mereka.  Masyarakat  terutama  peserta  didik  tidak diberikan  kebebasan  untuk  memilih  dan  mengekspresikan  pendapat  mereka.  Ketika  peserta didik tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan pendapatnya, tidak diberikan kesempatan untuk  ―membantah‖  teori  yang  telah  di(mapan)kan,  serta  pengindoktrinasian  dan  tindakan represif yang berujung pada hilangnya kebebasan, maka akan menyebabkan posisi yang tidak seimbang dalam proses  belajar-mengajar  yang akhirnya menyebabkan dehumanisasi.  ―Guru adalah  subjek  dan  murid  adalah  objek,  guru  tahu  segalanya  dan  murid  tidak  tahu  apa-apa, guru memberi dan murid hanya menerima‖. Murid mau tidak mau harus mengikuti titah sang guru  walaupun  tidak  sesuai  dengan  hati  nurani  mereka.  Mereka  dipaksa  untuk  melakukan konformitas dengan kurikulum yang siap pakai dan mengikuti keinginan guru di dalam kelas. Selain itu, pemasungan kreatifitas dengan tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berekspresi, akan menciptakan-meminjam  istilah Erich Fromm- makhluk Automaton. Automaton  adalah  makhluk  hidup  yang  bergerak  dan  ‗berfikir‘  serupa  mesin  dan  serba otomatis.  Manusia jenis  ini adalah manusia  yang kehilangan individualitas dan otonomisasi diri.  Mereka  mengikuti  segala  macam  aturan  dan  kekuatan  yang  berasal  dari  luar  dirinya serta tidak memiliki kekuatan kritis. Lewis Yablonsky menyebutnya Robopath. 9
7 M. Athiyah al-Abrasyi, Dasar-dasar………., hal., 14
8 http://www.ganeshazine.8m.com/GaneshaLama/25/Pendidikan%20dan%20Hegemoni%20Budaya%20Ka pitalisme.htm
9 http://ipm.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90:sekolah-dan-hegemoni- kekuasaan&catid=29:artikel&Itemid=58
Melihat  kondisi  pendidikan  yang  demikian  itu  karena  memang  Pendidikan—di  satu sisi--  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  prosesi  politik  suatu  Negara.  Ketika pemerintahan  cenderung  korup  dan  ingin  memapankan  kekuasaan,  maka  pendidikan dijadikan  sebagai  alat  untuk  melakukan  indoktrinasi  dan  penginjeksian  dogma-dogma  agar rakyat patuh terhadap Negara. Selain itu, tradisi pendidikan—lebih-lebih di Indonesia—tidak diarahkan  untuk  mengenali  kondisi  realitas  masyarakat  secara  mondial.  Dengan  kata  lain bahwa pendidikan tidak berhubungan dengan dunia politik dan sosial kemasyarakatan. Para pemuda, pelajar dan mahasiswa tidak perlu mencampuri urusan politik apalagi politik praktis cukuplah mereka giat belajar dan mencari pekerjaan setelah mendapatkan gelar kesarjanaan. Pola  seperti  ini  pernah  dipraktekkan  oleh  rezim  orde  baru  dengan  menerapkan  peraturan akademik  NKK/BKK  (Normalisasi  Kegiatan  Kampus/Badan  Koordinasi  Kampus).Manusia naif,  walaupun  menyadari  bahwa  terdapat  kejanggalan  dan  sistem  yang  menindas  dimana mereka  hidup,  namun  mereka  tidak  mengkritiknya.  Akan  tetapi,  mereka  cenderung  untuk menyesuaikan  diri  dengan  sistem  yang  menindas  tersebut.  Mereka  akan  ―mereformasi  diri‖ agar  dapat  ikut  menikmati  kekuasaan  dari  sistem.  Ciri-ciri  manusia  naïf  yaitu pertama ,  tak punya  dorongan  untuk  berfikir  dan  mencari  kebenaran  karena  mereka  tidak  kritis  dan cenderung  menerima  sesuatu  yang  telah  ada  sebelumnya. kedua ,  tidak  mempunyai  inisiatif dalam  mengambil  keputusan  sendiri.  Gejala-gejala  manusia  naïf  seperti  ini  dapat  kita  lihat pada  perilaku  peserta  didik  kita  yang  takut  untuk  mengutarakan  pendapat  mereka  sendiri, tidak  kritis,  dan  cenderung  mengikuti  apa  yang  diucapkan  oleh  guru  mereka.  Penundukan ( subjugated )  terhadap  kreatifitas  berfikir  telah  mengakar  kuat  dalam  sistem  pendidikan  kita yang  akhirnya  menyebabkan  masalah-masalah  psikologi  ( pshycological  problems ). 10 Kekuasaan  berada  di  mana-mana.  Seperti  itulah  kata  Michael  Foucault,  salah  seorang posmodernis yang melihat adanya relasi kuasa bermain di setiap sendi kehidupan kita. Entah kekuasaan itu berada dalam  lingkup negara, agama, perguruan tinggi,  sekolah, rumah sakit, bahkan  di  dalam  rumah  kita  sendiri.  Di  sekolah  misalnya,  para  guru  dan  institusi  sekolah mempelajari perilaku para siswa agar dapat dikuasai dan dijinakkan.
Hal  inilah  yang  menjadi  satu  kajian  penting  dimana  pendidikan  yang  seharusnya bebas,  demokratis—sebagaimana  ditawarkan  dalam  Islam—tidak  memenuhi  tujuan  yang diharapkan.  Banyak  praktek-praktek  pendidikan  yang  tidak  berpihak  pada  yang  lemah, bahkan cenderung menguasai dan mendikte apa yang menjadi tujuan pihak penguasa. Untuk mensikapi  beberapa  persoalan  pendidikan  belakang  ini  gagasan  Antonio  Gramsci  tentang hegemoni—mungkin—bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian.
Antonio Gramsci dan gagasannya mengenai hegemoni memberikan gambaran sebuah bentuk strategi perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, hegemoni merupakan sebuah  upaya  memahami  seluk  beluk  kehidupan  masyarakat  dengan  tujuan  untuk merubahnya, sesuai dengan keinginan kelompok yang menghegemoninya.
Melalui  pemikirannya,  Antonio  Gramsci  berusaha  untuk  memahami  masyarakat dengan  tujuan  untuk  menanamkan  nilai  dan  ideologi  yang  dikehendaki  guna  merubah  dan membentuk  pola  kehidupan  dan  kesadaran  mereka.  Perubahan  tersebut  kadang  nyaris  tak pernah disadari oleh kelompok yang dihegemoni.
Penanaman  nilai  dan  kesadaran  dalam  proses  hegemoni  lebih  bersifat  terselubung, dimana  kelompok  yang  dihegemoni  cenderung  mengambil  nilai-nilai  tersebut  dengan  cara sukarela,  serta  cenderung  menganggap  hal  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  wajar.  Meski
10 Ibid.
demikian,  hegemoni  pun  tidak  menampik  adanya  unsur-unsur  dominasi  dan  paksaan  jika mengalami kebuntuan kultural.
Dalam konteks pendidikan, hegemoni lebih menekankan pada bentuk  ekspresi,  cara penerapan,  mekanisme  yang  dijalankan  untuk  mempertahankan  dan  mengembangkan  diri melalui kepatuhan para peserta didik sehingga upaya tersebut dapat berhasil mempengaruhi dan membentuk alam fikiran mereka 11 .
Dalam  hal  ini,  hegemoni  merupakan  kondisi  sosial  dalam  semua  aspek  kenyataan sosial  yang  didominasi  atau  disokong  oleh  kelas  pendidik,  hal  yang  demikian  ini  telah terkonstruk  dengan  sendirinya  pada  ruang  kesadaran  dan  pengetahuan  para  peserta  didik sebagai  kelas  yang  dihegemoni.  Dititik  ini  hegemoni  tampak  menjadi  suatu  organisasi konsensus  yang  standar  keberhasilannya  ditentukan  oleh  kesepakatan  yang  diciptakan, ataupun  hasil  yang  diperoleh.  Hal  yang  demikian  ini  dapat  terlihat  dari  kesepakatan  antara guru dan murid  yang dihasilkan melalui proses belajar. Dengan demikian dalam pandangan Antonio Gramsci hegemoni adalah hubungan edukasional (educational relationship). 12

## Teori hegemoni yang dicetuskan Antonio Gramsci, kurang lebih sebagai berikut.
Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep  tentang  kenyataan  disebarluaskan  dalam  masyarakat  baik  secara institusional  maupun  perorangan;  (ideologi)  mendiktekan  seluruh  cita  rasa, kebiasaan  moral,  prinsip-prinsip  religius  dan  politik,  serta  seluruh  hubungan- hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral. 13
Gramsci  menjelaskan  bahwa  hegemoni  merupakan  sebuah  proses  penguasaan  kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Di  sini  penguasaan  dilakukan  tidak  dengan  kekerasan,  melainkan  melalui  bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai. Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat  dominan  dilakukan  dengan  penguasaan  basis-basis  pikiran,  kemampuan  kritis, dan  kemampuan-kemampuan  afektif  masyarakat  melalui  konsensus  yang  menggiring kesadaran  masyarakat  tentang  masalah-masalah  sosial  ke  dalam  pola  kerangka  yang ditentukan  lewat  birokrasi  (masyarakat  dominan).  Di  sini  terlihat  adanya  usaha  untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa .
John  Storey  menjelaskan  konsep  hegemoni  untuk  mengacu  kepada  proses  sebagai berikut:
…sebuah kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan  masyarakat  melalui  pemaksaan  “kepemimpinan”  moral  dan intelektual.  Hegemoni  terjadi  pada  suatu  masyarakat  di  mana  terdapat  tingkat konsensus  yang  tinggi  dengan  ukuran  stabilitas  sosial  yang  besar  di  mana  kelas
11 I  Gusti  Putu  Artha, Pendidikan  Berwatak  Hegemonik (http:www.balipost.co.id/Balipostcetak),  6  Mei 2006.
12 H.A.R. Tilaar, Kekuasaan & Pendidikan (Magelang: Indonesiatera, 2003), hal. 77.
13 http://utchanovsky.com/2008/08/teori-hegemoni/
bawah  dengan  aktif  mendukung  dan  menerima  nilai-nilai,  ide,  tujuan  dan  makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada. 14
Melihat  pemaparan tentang kosep hegemoni  yang di  uraikan  Antonio  Gramsci  jelas bahwa Gramsci lebih mengutamakan proses yang bersifat saling pengertian dan mendukung baik  dari  pihak  yang  mendominasi  (kelas  dominan—penguasa--),  kepada  pihak  yang  di dominasi,  tidak  dengan  kekerasan  bahkan  lebih  pada  bentuk  persetujuan  masyarakat  atas nilai-nilai  masyarakat  dominan  dilakukan  dengan  penguasaan  basis-basis  pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring  kesadaran  masyarakat  tentang  masalah-masalah  sosial  ke  dalam  pola  kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan).
Proses  di  atas,  kalau  di  hubungkan  dengan  sistem/proses  pendidikan  Islam  waktu dulu  adalah  bagaimana  antara  pihak  penguasa  (pemerintah)  dengan  pihak  hartawan  dan pelaksana  pendidikan  bisa  saling  bekerja  sama,  di  mana  negara  berperan  membuat  planing dan  menyediakan  peralatan-peralatan  yang  dibutuhkan  dalam  pendidikan  sehingga  tujuan dari negara dan pendidikan dapat diraih tanpa adanya unsur kekerasan bahkan terlihat lebih demokratis. Inilah salah satu relevansi pemikiran hegemoni Antonio Gramsci dengan konsep pendidikan  Islam,  yaitu  saling  menerima  dan  memberi  antara  pihak  pemerintah,  hartawan dan pelaku pendidikan sehingga terjadi perubahan sosial seperti yang diharapkan.

## B. Peran Intelektual Dalam Hegemoni dan Proses Pendidikan
Dalam kaitannya dengan penampakan kepemimpinan moral dan intelektual, Antonio Gramsci memandang bahwa setiap manusia mampu merasa berpikir dan berintelektualisasi, oleh  sebab  itu  peranan  kaum  intelektual  sangat  penting  menurut  pandangan  Antonio Gramsci 15 .
Gramsci memakai istilah ―intelektual‖ dalam arti luas yang secara praktis ekuivalen dengan  ―inteligensia‖  atau  semua  kelas  terdidik.  Dan  pada  umumnya  setiap  kelas  utama memproduksi  lapisan  intelektualnya  sendiri  yang  bertugas  mempertahankan  kontinuitas budaya kelas masyarakatnya dan menyatukan mereka berdasarkan solidaritas tertentu. 16 Bagi  Gramsci,  intelektual  organik 17 adalah  para  intelektual  yang  tidak  sekedar menjelaskan  kehidupan  sosial  dari  luar  berdasarkan  kaidah-kaidah  saintifik,  tapi  juga
14 Ibid.,
15 H.A.R. Tilaar, Kekuasaan & Pendidikan , hal. 77.
16 http://nurulhuda.wordpress.com/2006/11/21/perihal-hegemoni-dan-perang-posisi/
17 Gramsci  memberikan  perbedaan  antara  ―intelektual  tradisional‖  dan  ―intelektual  organik‖.  Intelektual tradisional  adalah  para  intelektual  yang  menganggap  diri  mereka  –  yang  menurut  Gramsci  di  sinilah  letak kesalahannya – otonom dari kelas sosial mereka, dan kelihatan mencoba untuk menempatkan diri mereka ke dalam sebuah  kontinuitas  historis  di  atas  dan  di  luar  perubahan  sosial-politik  (dalam  artian  mementingkan  kepentingan dirinya  sendiri).  Gramsci  memberikan  contoh  di  antaranya  para  penulis,  seniman,  filsuf,  dan  terutama  kaum rohaniawan.  Mereka  adalah  kaum  intelektual  yang  membuat  cara  produksi  (kapitalisme)  yang  mematikan  itu menjadi  tetap  hidup,  bahkan  memberikan  mereka  kehidupan.  Faktanya  mereka  berkaitan  secara  histroris  dengan kelas sosial yang tersubordinasi dan seakan-akan memberikan keyakinan akan kemerdekaan termasuk di dalamnya menciptakan  ideologi,  yang  umumnya  cenderung  idealis,  untuk  menutupi  kenyataan  akan  ide-ide  mereka  yang sudah usang. Lihat pada http://tuhan.multiply.com/journal/item/27
memakai  bahasa  kebudayaan  untuk  mengekspresikan  perasaan  dan  pengalaman  real  yang tidak  bisa  diekspresikan  oleh  masyarakat  sendiri.  Intelektual  organik  adalah  mereka  yang mampu merasakan  emosi,  semangat  dan  apa  yang dirasakan kaum buruh, memihak kepada mereka  dan  mengungkapkan  apa  yang  dialami  dan  kecenderungan-kecenderungan  objektif masyarakat. 18 Peran  intelektual  sejatinya  adalah  memberi  kritik  konstruktif-transformatif  di ruang sosial. Sebab, kritik adalah mekanisme efektif untuk menjalankan kontrol. Sasarannya bisa  kekuasaan,  bisa  pula  rakyat  sendiri.  Ia  bernilai  positif  untuk  mendorong  sesuatu  yang terjadi di dalam masyarakat untuk kembali ke kriteria yang dipandang ideal dan wajar.
Dalam  perubahan  sosial  sangat  diperlukan  penyusunan  dan  pengorganisasian  suatu lapisan intelektual  yang mengekspresikan pengalaman aktual masyarakat dengan keyakinan dan  bahasa  terpelajar.  Artinya  kaum  intelektual  organik  ini  menghadirkan  suara-suara kepentingan  masyarakat  bawah  dengan  bahasa  budaya  tinggi  sehingga  pandangan  dunia, nilai-nilai  dan  kepercayaan-kepercayaan  kelas  bawah  meluas  ke  seluruh  masyarakat  dan menjadi bahasa universal. Bila tahap ini berhasil, maka jalan semakin lebar bagi kelas bawah untuk melakukan perubahan revolusioner, yakni merebut kekuasaan politik.
Dalam  pandangan  Gramsci  perubahan  sosial  bukanlah  semata-mata  upaya menyangkut  masalah  kekuatan  ekonomi  dan  fisik,  tapi  juga  melibatkan  perebutan  wilayah kebudayaan  dan  ideologi:  suatu  upaya  masyarakat  bawah  untuk  membebaskan  diri  mereka dari budaya kaum borjuis dan untuk membangun nilai budaya mereka sendiri bersama-sama dengan  kaum  tertindas  dan  lapisan  intelektual  yang  berpihak.  Dalam  konteks  inilah  bisa dikatakan bahwa supremasi intelektual merupakan prakondisi tercapainya kekuasaan politik. Dalam pandangan Gramsci, upaya kaum proletar membangun hegemoni tandingan ( counter- hegemony ) akan sia-sia tanpa keterlibatan secara aktif dari kaum intelektual yang ada dalam kelas  pekerja  itu  sendiri,  selain  pentingnya  peran  partai  sebagai  sebuah  organisasi  sentral dalam perjuangan.
Gramsci  memberikan  ilustrasi  tentang  teoritisi  sebagai  superstruktur,  dan  alasan untuk  memberikan  ilustrasi  tersebut  merupakan  alasan  untuk  melihat  secara  lebih  jelas  dan jernih  mengenai  peran  sentral  dari  kaum  intelektual  dalam  pemikiran  Gramsci.  Menurut Gramsci  ―setiap  orang  adalah  intelektual…  tetapi  tidak  setiap  orang  dalam  masyarakat menjalankan fungsinya sebagai intelektual‖. 19
Gramsci  mengatakan  bahwa  setiap  orang,  pada  akhirnya,  di  luar  aktivitas profesionalnya,  membawa  beberapa  bentuk  aktivitas  intelektual,  siapa  pun,  entah  seorang ‗filsuf‘,  seorang  seniman,  seorang  yang  memiliki  citarasa,  dia  berpartisipasi  dalam memberikan  konsepsi  pertikular  atas  dunia,  memiliki  benang  merah  kesadaran  atas  tingkah laku moralnya, dan terlebih lagi memberikan sumbangan terhadap keberlangsungan konsepsi atas  dunia  atau  memodifikasinya,  itulah  yang  membuat  dan  membawa  bentuk-bentuk  baru pemikiran menjadi ada‖ 20
Dalam  dunia  pendidikan,  Antonio  Gramsci  mengatakan,  guru  sebagai  bagian  dari kaum  intelektual,  mempunyai  posisi  yang  istimewa  bila  dibandingkan  dengan  kelompok lainnya.  Antonio  Gramsci  menyebutnya  dengan  kata  "elit  intelektual",  mengingat  peran khusus guru dalam pendidikan yang membutuhkan keahlian khusus.
18 Ibid.,
19 Gramsci,  Antonio  (1978), Selections  From  Prison  Notebooks (Eds.  by  Quintin  Hoare  and  Geoffrey  N. Smith), London: Lawrence and Wishart: 9, bandingkan pada http://tuhan.multiply.com/journal/item/27
20 Ibid .,
Dalam  catatannya  yang  terdokumentasikan  dalam Lettere  Del  Carcere ,  Antonio Gramsci  menegaskan  bahwa  kerja  pengembangan  diri  seorang  pendidik  adalah  kerja  yang tak  mudah.  Hanya  orang  yang  bisa  memahami  peserta  didiknya  secara  akrab  dan  bisa mendampingi  mereka  sepanjang  gerak  perkembangan  mereka  dan  bisa  memahami  jalan mendidik yang mungkin terbaik. 21
Gramsci  juga  pernah  berpendapat,  intelektual  tidak  sepantasnya  nonpartisan  alias menjauhi  kekuasaan.  Intelektual  tidak  bisa  kehilangan  konteks,  yakni  relasi  yang  timpang antara  penguasa  dan  rakyat.  Relasi  yang  diwarnai  penindasan  dan  kesewenang-wenangan. Karena  itu,  intelektual  tidak  bisa  steril  dan  bebas  nilai.  Mereka  harus  bersikap  dan menentukan posisi: berada bersama rakyat yang ditindas dan karenanya membangun wacana counter  hegemony,  atau  berada  di  posisi  penguasa  dan  karenanya  kreatif  memproduksi hegemony sehingga ide dan gagasan penguasa bisa diterima oleh publik.Gramsci menyebut intelektual  model  ini  sebagai organic  intellectuals .  Tanggung  jawab  mereka  adalah membangun cara pandang dunia yang ‗baru‘ untuk menyatukan lapisan bawah (masyarakat) dengan  lapisan  atas  (penguasa).  Dengan  demikian  masyarakat  akan  setuju  dengan  gagasan penguasa dan sebaliknya penguasaan atas masyarakat dapat dilanggengkan. 22
Dari  uraian  di  atas—sekurang-kurangnya—peran  intelektual  bisa  disimpulkan sebagai  berikut: pertama, komitmen  kebangsaan  yang  pernah  diletakkan  founding  fathers tentang pentingnya sikap mengedepankan nasib dan kebutuhan rakyat daripada memikirkan kepentingan sendiri. Pandangan mainstream saat ini masih memantapkan intelektual di posisi terdidik  yang  memiliki  peran  penting  dalam  setiap  perkembangan  masyarakat.  Karenanya, komitmen  kebangsaan  adalah  sikap  yang  harus  dipegang  teguh  secara  konsisten. Kedua , kepekaan  atas  setiap  arah  gerak  perubahan  yang  berimplikasi  langsung  pada  masyarakat. Intelektual  senantiasa  dituntut  tanggap  menyikapi  situasi  kebangsaan,  terutama  atas  situasi akhir-akhir  ini  yang  rawan  potensi  konflik  dan  disintegrasi. Ketiga ,  memprioritaskan kemaslahatan  umat  di  atas  kepentingan  pribadi  atau  kelompok.  Intelektual  sejati  senantiasa bervisi  membawa bangsa ke arah  yang lebih baik, dan mendahulukan kepentingan bersama daripada  kepentingan  kelompoknya  sendiri,  apalagi  sekadar  material  reward  (keuntungan materi).
Proses  Pendidikan  Islam    juga  tidak  lepas  dari  peran  penting  para  intelektual, kaitannya  dengan  hal  ini  intelektual  bisa  diartikan  para  pemerhati  pendidikan  dan  guru, sebagai pelaksana pendidikan. Oleh karena itu guru diharuskan mempunyai jiwa yang besar dan niat yang tulus demi sebuah perubahan sosial dalam masyarakat.
Guru  atau  Pendidik  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  proses pendidikan.  Di  pundaknya  terletak  tanggung  jawab  dalam  mengantarkan  peserta  didik  ke arah  tujuan  yang  telah  dicitakan.  Secara  fungsional,  kata  pendidik  menunjukkan  kepada seseorang  yang  melakukan  kegiatan  dalam  memberikan  pengetahuan,  keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan ini bisa siapa saja dan  dimana  saja.  Di  rumah,  orang  yang  melakukan  tugas  tersebut  adalah  kedua  orang  tua, karena  secara  moral  dan  teologis  merekalah  yang  diserahi  tanggung  jawab  pendidikan anaknya.  Selanjutnya  di  sekolah  tugas  tersebut  dilakukan  oleh  guru,  dan  di  masyarakat dilakukan oleh organisasi-organisasi kependidikan dan sebagainya. 23
21 A. Pozzolini, Pijar-pijar pemikiran Antonio Gramsci , hal. 186
22 Lihat pada Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, 1999.
23 Abuddin Nata, Prof, Dr., H, MA, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 2001) hal. 62 .
Guru  sebagai  bagian  dari  kaum  intelektual  juga  menuntut  pada  kuatnya  pengaruh kepemimpinan  seorang  guru  dalam  proses  pembelajaran,  baik  dalam  bentuk  moral  maupun intelektual  yang  turut  serta  membentuk  sikap  dan  karakter  peserta  didik  yang  dipimpinnya. Secara  teknis,  Abdurrahman  Mas'ud  menjelaskan  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  oleh seorang guru, yakni:
1. Seorang  guru  hendaknya  bertindak  sebagai role  model ,  suri  tauladan  bagi  kehidupan sosial akademis para muridnya, baik di dalam maupun di luar kelas. Guru harus memberi contoh  komitmen  dan  dinamika  diri  dalam  kegiatan-kegiatan  akademis  dan  sosial keagamaan, seperti  membaca (baik  di  perpustakaan maupun di  tempat  lain), berdiskusi, meneliti,  menulis,  ataupun  kegiatan-kegiatan amar  ma'ruf  nahi  munkar (kontrol  sosial) yang tercermin dalam ucapan dan tingkah laku sehari-hari.
2. Guru  harus  menunjukkan  sikap  kasih  sayang  kepada  siswa;  antusias  dan  ikhlas mendengar  atau  menjawab  pertanyaan;  serta  menjauhkan  sikap  emosional  dan  feodal, seperti  cepat  marah  dan  tersinggung  karena  pertanyaan  siswa  sering  disalahartikan sebagai mengurangi wibawa.
3. Guru hendaknya memperlakukan siswa sebagai subyek dan mitra belajar; bukan sekedar obyek.  Pendidikan  orang  dewasa, adult  education, yang  menekankan  belajar  mandiri, kemampuan  membaca,  berfikir  kritis,  perlu  ditingkatkan  secara  konsisten  dalam  proses belajar-mengajar.  Sudah  saatnya  guru  mengupayakan  iklim  dialogis/  interaktif  di  kelas terhadap anak didiknya.
4. Guru  hendaknya  bertindak  sebagai  fasilitator, promotor  of  learning yang  lebih mengutamakan  bimbingan,  menumbuhkan  kreativitas  siswa,  serta  interaktif  dan komunikatif  dengan  siswa.  Sebagai  pembimbing  yang  arif,  guru  hendaknya memanfaatkan interaksi  dengan siswa sebagai  proses peningkatan diri melalui feedback konstruktif dari siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung 24 .
Kaitannya dengan hal di atas, beberapa prinsip dasar yang ada dalam kepemimpinan hegemonik tampak relevan jika dikaitkan dengan tugas, peran dan fungsi guru, yaitu:
1. Mempunyai  fungsi  intelektual,  artinya  seorang  guru  tidak  hanya  dituntut  untuk  pandai dan menguasai materi pelajaran yang akan disampaikannya, namun ia juga dituntut agar mampu  memainkan  perannya  secara  maksimal  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  yang telah ditargetkan.
2. Mempunyai kharisma dan juga kepemimpinan moral, yakni, seorang guru dituntut untuk mempunyai nilai-nilai moralitas yang tinggi sebagai bentuk contoh keteladanan bagi para murid. Kepemimpinan tersebut akan lebih besar lagi apabila keteladanannya tidak hanya tercermin dalam proses pembelajaran saja, akan tetapi juga dalam kehidupan pribadinya, seperti  kehidupan  keluarga  yang  harmonis,  serta  kepekaan  terhadap  kondisi  sosial disekitarnya. 25
3. Akomodatif,  yakni  seorang  guru  harus  mampu  mengakomodir  keanekaragaman  para peserta didik dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
4. Persuasif, yakni seorang guru harus mampu melakukan tindakan persuasif, terutama bagi para  peserta  didik  yang  mengalami  gangguan  dan  kesulitan  belajar,  serta  kurang komunikatif.  Dalam  hal  inilah  seorang  guru  dituntut  untuk  dapat  lebih  memahami karakter personal para peserta didiknya.
24 Abdurrahman Mas'ud, Menggagas Pendidikan Nondikotomik, hal. 202-203
25 Sondang Siagian, Teori & Praktek Kepemimpinan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal. 105.
5. Partisipatif,  yakni  mampu  menjadikan  susana  pembelajaran  lebih  hidup  dengan  tidak hanya  menjadikan  peserta  didik  sebagai  obyeknya,  namun  juga  menjadikan  mereka sebagai obyek sekaligus subyek dalam proses pembelajaran.
6. Efektif  dalam  menggunakan  otoritas  dan  kekuasaannya  sebagai  guru,  yakni  mampu mengelola  kelas  yang  diasuhnya  dengan  sebaik-baiknya.  Seorang  guru  yang  dapat mengelola kelas dengan baik akan sangat berpengaruh pada kelancaran dan keberhasilan pembelajaran.
Jadi  jelas  bahwa  peran  intelektual—sebagaimana  pemahaman  di  atas--,baik  dalam dunia  pendidikan  maupun  dalam  strategi  perjuangan  untuk  merubah  sistem  pranata  sosial sangatlah  penting.  Antonio  Gramsci  sangat  membutuhkan  peran  dan  partisipasi  aktif  dari para  intelektual,  yang  dalam  istilahnya  dinamakan    intelektual  organik  untuk  mencapai keberhasilan  dari  gagasan-gagasannya  tentang  hegemoni,  begitu  juga  dunia  pendidikan sangat  memerlukan  sosok  guru,  sebagai  pelaku  pendidikan,  untuk  mencapai  apa  yang menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni dan Konsep  Pendidikan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Hegemoni  adalah  sebuah  sebuah  upaya  pemahaman  akan    suatu  kelompok  atau masyarakat  dengan  tujuan  untuk  merubahnya.  Hegemoni  menunjuk  pada  kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelompok yang dipimpin. Hal ini terjadi dalam citra konsensual yang diciptakan melalui pengaruh  terselubung  lewat  pengetahuan  yang  disebarkan  melalui  perangkat-perangkat kekuasaan ataupun dengan pemaksaan.  Dengan kata lain, hegemoni adalah sebuah mata rantai strategi memperoleh kemenangan yang lebih banyak di dapat melalui mekanisme konsensus  daripada  melalui  penindasan  dan  pemaksaan    terhadap  kelompok  lainnya. Hegemoni  adalah  gagasan  penting  dalam  tulisan-tulisan  Antonio  Gramsci,  meski  ia dipakai  dalam  beberapa  pengertian.  Gagasan  ini  muncul  berbarengan  dengan  upaya Antonio  Gramsci  untuk  memajukan  revolusi  sosialis  dalam  rangka  menghancurkan tatanan  dan  sistem  kapitalisme.  Namun  Antonio  Gramsci  menggunakan  istilah  ini
sebagai  konsep  yang  netral,  tidak  bersifat  baik  atau  buruk.  Artinya,  ia  menggunakan konsep  hegemoni  dalam  kerangka  realitas  perjuangan  kelompok  dalam  suatu  tatanan masyarakat.  Hegemoni  suatu  kelompok  menunjukkan  bahwa  suatu  kelompok  tersebut telah mampu mempengaruhi kelompok sosial lainnya untuk menerima nilai-nilai politik, budaya, moral, adat, ajaran agama,  ataupun nilai-nilai lainnya yang dikehendaki. Proses perebutan  pengaruh  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  lembaga-lembaga  sosial masyarakat, termasuk lembaga pendidikan.
2. Konsep  Pendidikan  Islam  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  membentuk  manusia berakhlak  mulia,  punya  kepribadian,  bersikap  saling  menghargai  dan  menghormati  satu sama lain. Tujuan Pendidikan Islam tidak lain adalah mengandung nilai perilaku manusia yang  didasari  atau  dijiwai  oleh  iman  dan  takwa  kepada  Allah  SWT  sebagai  sumber kekuasaan  mutlak  yang  harus  ditaati.  Konsep  pendidikan  Islam  tidak  mengenal    sistem kelas, siapa pun berhak mendapatkan pendidikan.
Pendidikan Islam mengandung beberapa prinsip yang meliputi  (1) Prinsip  Integrasi, (2). Prinsip keseimbangan, (3). Prinsip Persamaan, (4). Prinsip Pendidikan seumur hidup, (5). Prinsip Keutamaan.
3. Pemikiran hegemoni yang digagas oleh Antonio Gramsci jika ditelaah dengan kaca mata konsep Pendidikan Islam mempunyai kesamaan dalam beberapa hal, pertama, Hegemoni lebih  menekankan  kesadaran,  keterbukaan,  demokratis,  hal  ini  sesuai  dengan  semangat konsep  Pendidikan  Islam, kedua ,  Gramsci  sangat  menghormati  dan  menghargai  serta menekankan  peran  penting  dari  para  intelektual  organik  dalam  melakukan  perubahan sosial  sebagaimana  peran  pendidik  atau  guru  dalam  melakukan  perubahan  dan transformasi  ilmu  pengetahuan  serta  pandangan  peserta  didik  dan  masyarakat  akan pentingnya perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Pozzolini, Pijar-pijar  pemikiran  Antonio  Gramsci ,  Yogyakarta:  Resist  Book, 2006.
A. Warid Khan, Membebaskan Pendidikan Islam, Jogjakarta: Istawa. 2002 Abdul Fatah Jalal, Azas-azas Pendidikan Islam , Bandung: CV. Diponegoro, 1988.
Abdul  Rachman  Shaleh, Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan, Jakarta:  PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000 Abdurrahman  Shaleh, Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  Dasar ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1976.
Abdurrohman  an-Nahlawi, Prinsip-prinsip  dan  Metoda  Pendidikan  Islam;  dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat, Bandung: CV Diponegoro, 1992. Abuddin  Nata,  Prof,  Dr.,  H,  MA  (ed), Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam, Bandung: Angkasa, 2003. ___________, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 2001 . Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
Ahmad  D.  Marimba,  Drs, Pengantar  Filsafat  Pendidikan  Islam, Bandung:  PT.  Al- Ma‘arif, 1987.
Antonio Gramsci, Sejarah dan Budaya , Surabaya: Pustaka Promethea, 2000.
__________, Selections  From  Prison  Notebooks (Eds.  by  Quintin  Hoare  and Geoffrey N. Smith), London: Lawrence and Wishart 1978.
__________, Further Selections From The Prison Notebooks, London: ElectricBook, 1999.
__________, Political Writings 1910-1920, London: ElectricBook, 1999.
__________, Political Writings 1921-1926, London: ElectricBook, 1999.
__________, Selection From Political Writings 1910-1920, London: ElectricBook, 1999.
__________, Selection From Political Writings 1921-1926, London: ElectricBook, 1999.
__________, Selection From The Prison Notebooks, London: ElectricBook, 1999.
__________, The Modern Prince and Other Political Writings , ed. Louis Marks, London, 1957.
Badruddin ,  Tanggung  Jawab  Kaum  Intelektual  (Study  Comparatif  Antara Pandangan  Antonio  Gramsci  &  Ali  Syariati) ,  Fakultas  Ushuluddin  IAIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta. 1999.
Deddy  Iskandar, “Mengenal  Dan  Mengkritik  Gramsci” dalam  buku Pemikiran- Pemikiran  Revolusioner. Yogyakarta:  Averroes  Press  bekerja  sama  dengan  Pustaka  Pelajar. 2001.
Edy  Haryadi, LENIN,  Pikiran  Tindakan  dan  Ucapan, Yogyakarta:  Komunitas  studi Untuk perubahan, 2000.