INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3725-3737 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kebijakan Hukum Pidana Sebagian Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana
Khairul Azhar 1 ✉ , Rizky Fauzi 2 , Fauziah Lubis 3
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Email: khairul4001233007@uinsu.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan Kebijakan hukum pidana adalah bagian integral dari kebijakan hukum nasional yang  bertujuan  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat.  Kebijakan  ini  mencakup perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum pidana, termasuk  sanksi bagi pelanggaran hukum. Kebijakan  hukum  pidana  berperan  penting  dalam  pencegahan  kejahatan  melalui  penetapan  aturan hukum  yang  jelas  dan  adil,  serta  penegakan  hukum  yang  konsisten.  Selain  itu,  kebijakan  ini  juga mempertimbangkan  aspek  rehabilitasi  pelaku  kejahatan  agar  mereka  dapat  kembali  berintegrasi  ke dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  kebijakan  hukum  pidana  berkontribusi  pada  terciptanya masyarakat yang aman dan tertib.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Reformasi Hukum, Pidana Alternatif

## Abstract
This  paper  explains  that  criminal  law  policy  is  an  integral  part  of  national  legal  policy  that  aims  to maintain  public  order  and  security.  This  policy  includes  the  formulation,  implementation,  and enforcement of criminal law, including sanctions for law violations. Criminal law policy plays an important role in crime prevention through the establishment of clear and fair legal rules, as well as consistent law enforcement. In addition, this policy also considers the rehabilitation aspect of criminals so that they can reintegrate into society. Thus, criminal law policy contributes to the creation of a safe and orderly society. Keywords: Criminal Law Policy, Law Reform, Alternative Punishment

## PENDAHULUAN
Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana mengacu pada upaya pemerintah untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan sistem hukum pidana dalam suatu negara. Kebijakan hukum pidana ini  mencakup  pembentukan  peraturan  hukum  pidana,  penegakan  hukum,  serta penanganan pelanggaran hukum pidana.(Sonjaya et al., 2020) Dengan demikian, kebijakan hukum  pidana  sebagai  bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana  akan  membahas  berbagai aspek terkait dengan pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang menyangkut sistem hukum pidana dalam suatu negara. (Nur Khumaeroh, 2023)
Kebijakan  hukum  pidana  mengenai  pidana  dan  pemidanaan  merupakan  aspek penting dalam reformasi hukum pidana, dan dianggap sebagai indikator kemajuan suatu negara. Saat ini, KUHP yang merupakan warisan Belanda masih sangat dipengaruhi oleh aliran klasik yang menekankan pidana penjara sebagai prioritas utama. Hal ini menyebabkan tingginya  jumlah  tahanan  yang  berdampak  pada  kelebihan  kapasitas  di  lembaga pemasyarakatan,  serta  menimbulkan  masalah  dalam  pendanaan  dan  rehabilitasi narapidana.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya  menuju  hukum  pidana  yang  lebih  modern, alternatif pidana penjara seperti pidana harta kekayaan (monetary sanction) mulai dijajaki. Meskipun  KUHP  telah  mencakup  ketentuan  mengenai  pidana  harta  kekayaan,  terutama dalam bentuk pidana denda, namun umumnya masih dianggap sebagai opsi alternatif dari pidana penjara.(Maaliki & Soponyono, 2021)
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus sinergis dengan kebijakan-kebijakan hukum lainnya, seperti kebijakan  hukum  perdata,  administrasi,  dan  tata  negara.  Sinergi  ini  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  sistem  hukum  secara  keseluruhan  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan harmonis, serta mampu mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang diinginkan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.(Baharudin, 2007)
Pendekatan  yang  komprehensif  dan  holistik  dalam  merumuskan  dan  menerapkan kebijakan hukum pidana akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian dan kajian mendalam mengenai kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum secara keseluruhan menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dan bertujuan untuk memahami kondisi  dan  fenomena  di  tempat  penelitian  melalui  deskripsi  verbal  dan  penggunaan berbagai  metode  kerja  ilmiah.  Penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif  dan  biasanya menggunakan pendekatan analisis  induktif. Pendekatan ini menekankan pada makna, dasar pemikiran,  dan  definisi  situasi  tertentu  dalam  konteks  tertentu  dan  seringkali mempertimbangkan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kondisi lapangan. Data yang dikumpulkan ditulis dalam bentuk gejala yang dikategorikan atau format lain seperti foto, dokumen, dan catatan lapangan.(Purwati, 2020)
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek yang datanya dapat diperoleh.  Untuk  mencapai  hasil  yang  baik  diperlukan  data  yang  akurat  dan  konsisten dengan  tujuan  penelitian.  Data    harus  diambil  dari  sumber-sumber  yang  relevan  atau berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki.(Nasution, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Hukum Pidana Sebagian dari Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan dan kecanggihan hukum pidana tergantung pada  kebijakan hukum pidana yang dilaksanakan pada saat perumusan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana tidak  hanya  mencakup  kebijakan  penegakan  hukum  tetapi  juga  pembentukan  norma hukum  pidana  substantif  dan  formil.  Sebagai  bagian  dari  penyusunan  hukum  pidana, Pedoman  Hukum  Pidana  memuat  pengaturan  mengenai  perbuatan  yang  dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.(Rizky & Nugraha, 2023)
Di  sisi  lain,  kebijakan  kriminal  juga  mencakup  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan kejahatan,  hukuman,  dan  litigasi.  Permasalahan  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan, sebagai elemen sentral hukum pidana dan inti  sistem peradilan pidana, terus berkembang secara  dinamis.  Perkembangan    sistem  pemidanaan  dan  pidana  dinilai  mencerminkan kemajuan hukum pidana suatu negara. Sebagian orang berpendapat bahwa hukum pidana
dan  hukum  pidana  mencerminkan  tingkat  peradaban  suatu  negara.  Perkembangan kejahatan  dan  pemidanaan  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  peradilan  pidana  juga dipengaruhi oleh berbagai aliran  hukum pidana yang menghasilkan teori-teori kejahatan dan  pemidanaan  untuk  memberikan  landasan  bagi  praktik    dan  pemidanaan  pidana. (Sanuri, 2016)
Secara khusus penegakan hukum pidana dan penjatuhan pidana dalam hukum pidana meliputi bentuk retribusi, pidana penjara, pencegahan, dan rehabilitasi. Pada masa klasik, kejahatan dan hukuman pada awalnya didasarkan pada konsep retribusi dan pemenjaraan. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian peradilan pidana menjadi lebih fokus pada tujuan  kejahatan  dan  hukuman.  Hal  ini  memudahkan  munculnya  konsep  pencegahan, konseling  dan  rehabilitasi.  Teori  hukum  pidana,  khususnya  teori  tentang  kejahatan  dan hukuman,  dikembangkan  berdasarkan  pemikiran  pembelaan  sosial  dan  abolisionis.(Nur Khumaeroh, 2023)
Berbagai  pemikiran  dan  teori  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  tersebut selanjutnya  mempengaruhi  perkembangan  hukum  pidana  di  masing-masing  negara, menjadi landasan reformasi hukum pidana, dan membentuk norma hukum pidana tentang kejahatan dan pemidanaan. Pengaruh perkembangan teori peradilan pidana  mendorong upaya mencari alternatif  sanksi pidana. Kejahatan dan Hukuman pada awalnya berfokus pada hukuman fisik, khususnya penahanan, namun gagasan untuk mencari alternatif selain penahanan mengarah pada bentuk sanksi pidana yang lebih berorientasi pada tindakan.
Denda sedang dipertimbangkan sebagai alternatif hukuman penjara. Upaya mencari alternatif sanksi pidana  didorong oleh  utilitarianisme dan berbagai aliran pemikiran lain yang menekankan pentingnya efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. (Maaliki & Soponyono, 2021)
Munculnya  perlindungan  sosial  dan  yurisprudensi  dan  ekonomi  telah  menekankan aspek  hukum  ekonomi,  seperti  hukum  pidana    dan  hukuman.  Analisis  ekonomi  dalam konteks  hukum  didasarkan  pada  pertimbangan    manfaat  atau  manfaat  ekonomi  dari kejahatan dan hukuman, seperti gagasan efisiensi, asas manfaat maksimal, asas efisiensi, dan analisis biaya-manfaat. Salah satu bentuk pengembangan pemikiran di bidang pidana dan  pemidanaan  adalah  mengenai  sanksi  pidana  yang  menyasar  kekayaan.  Secara konseptual,  kejahatan  terhadap  harta  benda  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, konsep seperti sanksi finansial dan denda, sanksi moneter dan sanksi finansial sudah dikenal luas dalam studi kejahatan dan hukuman. Sekalipun KUHP memuat  ketentuan  sanksi  ekonomi  seperti  denda,  penerapannya  masih  terbatas  karena mayoritas masih cenderung memilih selain hukuman penjara. (Sonjaya et al., 2020)
Indonesia saat ini sedang melakukan reformasi hukum pidana  menggantikan hukum pidana  kolonial  dan  menciptakan  kodifikasi  hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  falsafah negara  Indonesia,  yaitu  cita-cita  Pancasila.  Oleh  karena  itu,  kejahatan  dan  pemidanaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana  harus tetap berkaitan dengan falsafah negara Indonesia.  Pertanyaan  utamanya  adalah  apakah  rancangan  KUHP  mempertimbangkan perkembangan  kejahatan  dan  hukuman,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kejahatan properti.  Perumusan  peraturan  perundang-undangan  atau  kebijakan  dianggap  sebagai tahapan penting yang paling strategis dalam proses operasionalisasi, operasionalisasi, dan konkretisasi hukum pidana. Tanpa bahasa yang tepat, hukum akan sulit ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang pedoman pidana terkait tindak pidana properti  dalam  Rancangan  KUHP  yang  saat  ini  sedang  dibahas  di  DPR  RI.  (Virginia  & Soponyono, 2021)
Kajian tersebut dilakukan dengan metode hukum normatif, meliputi analisis terhadap peraturan-peraturan yang mungkin berlaku di kemudian hari (us constituendum) terhadap RUU KUHP, yakni RUU KUHP itu sendiri. Analisis dilakukan dengan menganalisis norma- norma  yang  terdapat  dalam  undang-undang  dengan  menggunakan  metode  kualitatif, mengaitkannya dengan asas-asas hukum, dan menilai sinkronisitas norma-norma hukum yang ada.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana
Perkembangan    sistem  hukum,  termasuk  hukum  dan  hukum  pidana,  tidak  dapat dilepaskan dari kebijakan hukum. Menurut M. Mahfud MD, kebijakan hukum mengacu pada kebijakan hukum atau arahan hukum yang dilaksanakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan  nasional,  termasuk  penetapan  undang-undang  baru  atau  penggantian  undang- undang  yang  sudah  ada.  Pemahaman  ini  terbatas  pada  proses  pembentukan  undang- undang,  khususnya  melalui  lembaga  legislatif.  Mahfud    membedakan  antara  kebijakan hukum dan ilmu kebijakan hukum, yang tidak hanya mengacu pada arah formal hukum yang  berlaku,  namun  juga  pada  faktor-faktor  lain  yang  relevan  seperti  faktor  pengaruh politik, budaya hukum yang melingkupinya, dan tantangan dalam penegakan hukum sisi. Mahfud  juga mengidentifikasi tiga aspek penelitian kebijakan hukum. Yakni pertama, arah hukum formal (legal policy), yang diterapkan atau tidak diterapkan  untuk mencapai tujuan nasional,  termasuk  penggantian  undang-undang.  Kedua,  konteks  politik  dan  subsistem sosial  yang  mempengaruhi  pembentukan  undang-undang,  termasuk  arahan  resmi mengenai  penegakan  hukum.  Ketiga,  persoalan  terkait  penegakan  hukum,  khususnya terkait implementasi kebijakan hukum yang telah ditetapkan. (Itmam & Syakirin, 2019)
Dengan demikian, dari konsep kebijakan hukum yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa  penelitian  kebijakan  hukum  tidak  hanya  mencakup  proses  pembuatan  undang- undang tetapi juga mencakup pemilihan dan penerapan undang-undang di suatu negara sesuai dengan tujuan sistem hukum negara ini. (Grasia Kurniati, 2017)
Istilah  politik  hukum  pidana  dalam  penelitian  hukum  pidana  dikenal  juga  dengan istilah politik hukum pidana. Istilah kebijakan kriminal berasal dari berbagai istilah seperti kebijakan penal, kebijakan penal  atau kebijakan penal. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk menciptakan peraturan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi suatu waktu tertentu, untuk kepentingan masa kini dan masa depan.
Istilah kebijakan hukum pidana disebut juga  kebijakan hukum pidana dalam kajian hukum pidana. Istilah kebijakan peradilan pidana berasal dari kebijakan pidana, kebijakan peradilan pidana, atau kebijakan peradilan pidana. Mengutip pendapat  Sudarto, kebijakan hukumnya adalah sebagai berikut:
a) Upaya membuat pengaturan yang baik sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat itu.
b) Kebijakan nasional, melalui lembaga-lembaga yang diberdayakan, mengungkapkan apa yang termasuk dalam masyarakat dan  menetapkan peraturan yang diinginkan yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Politik  hukum  pidana (strafrecht  politiek)  adalah  garis  kebijakan  yang  menentukan  sejauh  mana  perlu dilakukan perubahan atau pembaruan dalam ketentuan hukum pidana, langkah apa yang  harus  diambil  untuk  mencegah  tindak  pidana,  serta  bagaimana  proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa peradilan pidana merupakan suatu proses pemilihan,  penetapan  dan  penegakan  hukum  pidana  yang  selalu  berkembang  sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan hukum menjadi dasar pembentukan standar formal. (Maaliki & Soponyono, 2021)
Kebijakan  hukum  pidana  merupakan  suatu  proses  yang  senantiasa  berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sejarah politik hukum pidana di Indonesia tidak lepas  dari  pengaruh  kebijakan  hukum  Belanda  yang  menerapkan  dualisme  hukum berdasarkan  Pasal  161  Indische  Staatregeling  (IS)  yang  membagi  penduduk  Indonesia berdasarkan kelas. Pemerintah Belanda kemudian bergerak untuk mengkodifikasi hukum pidana pada tahun 1866, dengan memberlakukan dua hukum pidana: Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen untuk kelompok Eropa dan Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmede Gelijkgestelde untuk kelompok Pribumi dan keadilan.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  Stbl.  Nomor  1915    732  tetap  berlaku  berdasarkan Pasal  II  Peraturan  Peralihan  UUD  1945.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  resmi menetapkan Wetbok van Strafrecht (WvS) sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Namun dualisme hukum pidana kembali terjadi ketika Belanda kembali ke Indonesia dan Belanda tetap menerapkan WvS sebagai KUHP di wilayahnya. Dualisme ini  berakhir  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  yang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Madaniah & Rohmah, 2022)
Selain  itu,  KUHP  telah  mengalami  berbagai  perubahan  dan  upaya  untuk menggantikan  hukum  pidana  kolonial  agar  sesuai  dengan  gaya  hidup  masyarakat Indonesia.  Pembentukan  kebijakan  hukum  pidana  di  Indonesia  berlandaskan  Pancasila sebagai  landasan  filosofis  bangsa,  yang  memberikan  pedoman  dalam  menentukan kebenaran  dan  kebaikan.  Upaya  nasionalisasi  hukum,  termasuk  hukum  pidana,  dimulai dengan  berdirinya  Lembaga  Nasional  Pengembangan  Hukum    pada  tahun  1958  yang bertugas  menyusun  sistem  hukum  pidana  dan  hukum  pidana  negara.  Agar  rancangan undang-undang pidana nasional dapat segera diselesaikan, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain pembentukan panitia penyusunan rancangan undang-undang (RUU) KUHP serta seperti melakukan penelitian akademis. Secara politis, RUU ini sudah masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) sejak 2009 namun   belum  disetujui DPR. Memang dalam Prolegnas 2015-2019, RUU KUHP ditetapkan sebagai salah satu RUU prioritas. Selain upaya kodifikasi  melalui  rancangan  KUHP,  Indonesia  juga  melakukan  reformasi  hukum  pidana dengan menetapkan hukum pidana khusus selain KUHP .(Virginia & Soponyono, 2021)
Contoh  upaya reformasi hukum pidana di Indonesia adalah Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang penyidikan, penuntutan, dan peradilan kejahatan ekonomi. Undang-undang  tersebut  memperkenalkan  beberapa  jenis  kejahatan  properti,  serta mengoptimalkan  kejahatan  properti  dengan  menetapkan  standar  kumulatif  antara hukuman penjara dan  denda. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi memberikan sanksi tambahan berupa ganti rugi untuk mengoptimalkan tindak pidana properti.
Kebijakan pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Sanksi pidana tradisional dipandang sebagai reaksi terhadap tindak pidana dengan memberikan penderitaan atau nestapa kepada pelaku. Pemikiran mengenai sanksi pidana terus  berkembang  dari  aliran  klasik  hingga  aliran  Perlindungan  Masyarakat  yang  ingin menggantikan sanksi pidana dengan sistem perlindungan masyarakat.(Budi Pramono, 2020)
Meskipun demikian, sanksi pidana tetap menjadi bagian dari sistem hukum negara dengan berbagai  perubahan  dan  pembaruan,  sejalan  dengan  adaptasi  terhadap  kondisi  dan perkembangan masyarakat. Perkembangan kebijakan  pidana dan pemidanaan tercermin dalam berbagai peraturan hukum pidana, baik yang terkodifikasi maupun di luar kodifikasi, sebagai bagian dari sistem hukum pidana Indonesia yang melibatkan berbagai aspek seperti struktur, substansi, dan budaya. (Ali, 2023)
Konsep  hukuman  pidana,  baik  pidana  maupun  pemidanaan,  akan  terus  berubah, mulai  dari  aliran  klasik  yang  dikelola  oleh  Teori  Absolut,  hingga  aliran  Perlindungan Masyarakat yang merespons hukuman pidana yang berkembang perlahan menjadi sistem perlindungan masyarakat. Hukuman pidana, bagaimanapun, tetap ada dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa sanksi pidana sangat diperlukan dan kita  tidak  bisa  terhindar  darinya  sekarang  atau  di  masa  depan.  Selain  itu,  sanksi  pidana merupakan salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menghadapi bahaya kejahatan. (Abas et al., 2023)
Meskipun  sanksi  pidana  tetap  berlaku,  masih  ada  kebutuhan  untuk  menyesuaikan dengan  situasi  serta  perkembangan  masyarakat,  dan  itulah  yang  kemudian  memotivasi perubahan  undang-undang  pidana  dan  kebijakan  dalam  pidana  dan  pemidanaan. Perubahan  kebijakan  pidana  dan  pemidanaan  tersebut  dituangkan  dalam  berbagai peraturan hukum pidana, baik dalam kodifikasi maupun di luar kodifikasi.(Lubis & Hidayat, 2021)
Sistem  hukum  pidana  Indonesia,  dalam  konteks  sistem  yang  lebih  luas,  mencakup banyak unsur yang berbeda. Menurut Friedmann, sistem hukum dalam fungsi praktisnya merupakan suatu organisme yang kompleks, di mana struktur, sifat dan budaya berinteraksi untuk menjelaskan konteks dan dampak dari setiap bagiannya,  memerlukan peran banyak elemen  dalam  sistem tersebut. Sedangkan aspek materil hukum pidana meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana. Dalam hukum pidana substantif meliputi perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

## 1. Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP
Sistem hukum pidana Indonesia saat ini, baik yang terdapat dalam kodifikasi maupun di  luar  kodifikasi,  masih  mencerminkan  warisan  kolonial  dan  dipengaruhi  oleh  aliran pemikiran  klasik  dalam  hukum  pidana.  Aliran  klasik  ini  cenderung  menggunakan pendekatan mono-track system, di mana sanksi pidana lebih berfokus pada penderitaan.
Namun, dengan perkembangan zaman, konsep double-track system mulai diperkenalkan baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, yang mengakomodasi bentuk sanksi lain selain pidana, seperti tindakan (maatregel) yang lebih berorientasi pada pembinaan.
Sistem pidana dan pemidanaan dalam KUHP mencakup berbagai aspek seperti jenis pidana, lamanya pidana, cara pelaksanaan pidana, dan sistem pemidanaan. Jenis pidana diatur dalam Pasal 10, terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Aturan mengenai lamanya pidana diatur dalam Pasal 12, sementara cara pelaksanaan pidana diatur dalam Pasal  11  hingga  Pasal  47.  Ketentuan  ini  mencakup  pelaksanaan  pidana  penjara,  pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan. Prinsip penjatuhan pidana antara pidana pokok dan pidana tambahan diatur berdasarkan asas alternatif dan asas kumulasi.
Asas alternatif menyebabkan pidana harta kekayaan, seperti pidana denda, tidak selalu menjadi  pilihan  utama  bagi  jaksa  dalam  tuntutan  dan  hakim  dalam  penjatuhan  pidana. Pidana denda hanya dapat dijatuhkan setelah pidana penjara, kecuali dalam tindak pidana ringan.  Hal  ini  menyebabkan  peran  pidana  harta  kekayaan  dalam  sistem  pidana  dan pemidanaan  menurut  KUHP  menjadi  terbatas,  dengan  dominasi  pidana  penjara  atau kurungan. (Lubis & Nasution, 2024)

## 2. Pidana dan Pemidanaan di luar KUHP
Perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan hukum yang didasari oleh nilai- nilai filosofis, sosio-politik,  dan kultural dalam masyarakat Indonesia. Perubahan perilaku masyarakat juga mempengaruhi evolusi hukum pidana, termasuk mengenai tindak pidana, asas-asas hukum pidana, dan sistem pidana dan pemidanaan. Biasanya, perkembangan ini diakomodasi melalui pembentukan hukum pidana di luar KUHP.
Pembentukan hukum pidana di luar KUHP tidak hanya menghasilkan delik atau tindak pidana  baru,  tetapi  juga  membawa  perubahan  dalam  sistem  pidana  dan  pemidanaan. Hukum pidana khusus mencakup aspek hukum pidana materiil dan formil, seperti Undang- Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, terdapat pembaruan terkait pidana, pemidanaan, dan model pengaturan pidana dan pemidanaan. Salah satu pembaruan yang diterapkan adalah  konsep  doubletrack  system,  di  mana  sistem  pidana  dan  tindakan  (maatregel) dibedakan. Selain itu, diperkenalkannya stelsel kumulasi dalam pidana pokok (Pasal 6) serta perluasan pidana tambahan seperti penutupan perusahaan dan penghapusan keuntungan sesuai dengan Pasal 7. Selain itu, terdapat juga pertanggungjawaban korporasi (corporate crime) yang  pidananya  berupa harta  kekayaan, diatur dalam Pasal 15.(Lubis  & Nasution, 2024)
Perkembangan  tersebut  menunjukkan  adanya  kebijakan  terkait  pidana  dan pemidanaan  yang  mengakibatkan  peningkatan  peran  pidana  berupa  harta  kekayaan, memungkinkan optimalisasi dalam penerapannya. Meskipun demikian, dalam beberapa hal terkait pidana pokok, pidana harta kekayaan hanya memiliki peran terbatas dalam sistem pidana dan pemidanaan.

## Kebijakan Hukum Pidana dan RUU
Sejak  Indonesia  merdeka,  upaya  pembaruan  hukum  pidana  telah  dimulai.  Aturan peralihan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mewajibkan seluruh  hukum  Indonesia  disesuaikan  dengan  dasar  filosofis  dan  konstitusi  Indonesia, termasuk  hukum  pidana.  Langkah  konkret  dalam  pembaruan  ini  dimulai  dengan pembentukan  Lembaga  Pembinaan  Hukum  Nasional  yang  kemudian  berubah  menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan RUU KUHP. Konsep ini terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan baik dalam kepanitiaan maupun substansinya.
Pada  akhirnya,  konsep  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas)  Tahun  2015  sebagai  program  prioritas.  Dalam  penyusunan  RUU  KUHP, perhatian khusus  diberikan pada  subsistem pidana  dan  pemidanaan. Diharapkan  bahwa dari segi filosofis, pidana dan pemidanaan dalam RUU KUHP akan mencerminkan filosofi Pancasila  dan  sejalan  dengan  UUDNRI  Tahun  1945.  RUU  KUHP  juga  diharapkan  dapat mengakomodasi ketentuan baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, serta perkembangan lainnya.(Lubis & Nasution, 2024)
Selain itu, RUU KUHP berupaya mempertimbangkan perkembangan baru. Dari sudut pandang teoritis, rancangan hukum pidana tidak hanya dipengaruhi oleh aliran klasik, tetapi juga  oleh  kelompok  modernis,  proteksionis  regional,  dan  abolisionis.  Oleh  karena  itu, reformasi  peradilan  pidana  diharapkan  dapat  membantu  mewujudkan  cita-cita peningkatan kesejahteraan bangsa. Sanksi pidana harusnya menjadi upaya terakhir, bukan solusi utama penyelesaian permasalahan sosial. Salah satu perkembangan peraturan pidana adalah  penekanan  pada  tujuan  pemidanaan.    Pasal  52  Rancangan  KUHP  menyebutkan tujuan pemidanaan sebagai berikut:
a) Mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk melindungi dan melindungi masyarakat
b) Mensosialisasikan  narapidana  melalui  pembinaan  agar  menjadi  individu  yang kompeten dan berguna
c) Menyelesaikan konflik yang timbul akibat kejahatan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menciptakan rasa aman.
d) Hal ini juga meningkatkan penyesalan dan mengurangi perasaan bersalah narapidana. Tujuan hukuman bukan untuk merendahkan martabat manusia.
Pengaturan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pidana  dan  pemidanaan  harus  memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar penerapan hukum. Tujuan tersebut mencerminkan berbagai  latar  belakang  pemikiran  dan  teori  pemidanaan,  seperti  teori  perlindungan masyarakat,  rehabilitasi,  penyelesaian  konflik  dalam  masyarakat,  dan  pemulihan keseimbangan  sosial.  Meskipun  tujuan  pemidanaan  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan masyarakat dapat terkait dengan pidana harta kekayaan. Beberapa jenis pidana, seperti penyelesaian konflik dan menciptakan ketentraman, merupakan sanksi adat yang dapat dilakukan melalui pembayaran denda adat atau upacara adat.(Winario, 2017)
Dalam RUU KUHP, terdapat berbagai jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Beberapa perubahan pada pidana pokok meliputi
a. pidana penjara
b. pidana tutupan
c. pidana pengawasan
d. pidana denda
e. pidana kerja sosial(Abas et al., 2023).

## SIMPULAN
Kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  penting  dari  pembentukan  dan penyempurnaan hukum pidana suatu negara. Ini mencakup pembentukan norma hukum pidana  baik  materiil  maupun  formil  serta  kebijakan  penegakan  hukum.  Kebijakan  ini mencakup regulasi perbuatan yang dilarang, tanggung jawab pidana, dan sanksi pidana, serta  aspek  pemidanaan  dan  tindakan  terkait.  Perkembangan  sistem  pidana  dan pemidanaan  mencerminkan  tingkat  kemajuan  hukum  pidana  dan  peradaban  suatu negara.  Seiring  waktu,  konsep  pidana  dan  pemidanaan  telah  berkembang  dari pembalasan dan penjara ke arah pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi. Teori-teori yang mendasari praktik pidana dan pemidanaan, seperti perlindungan masyarakat dan abolisionisme, mempengaruhi evolusi hukum pidana dan mendorong reformasi hukum, termasuk pencarian alternatif sanksi pidana seperti pidana harta kekayaan. Di Indonesia, reformasi hukum pidana sedang berlangsung untuk menggantikan KUHP kolonial dengan kodifikasi yang sesuai dengan filosofi Pancasila. RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR
RI  berupaya  mengakomodasi  perkembangan  terbaru  dalam  pidana  dan  pemidanaan, termasuk sanksi terhadap harta kekayaan. Kebijakan hukum pidana dalam pembaruan ini diharapkan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat  Indonesia,  serta mencerminkan  filosofi  dan  tujuan  negara.  Demikian,  kebijakan  hukum  pidana  dan pemidanaan di Indonesia menunjukkan perkembangan menuju sistem yang lebih adil dan efektif,  dengan  penekanan  pada  tujuan  pemidanaan  yang  mencakup  pencegahan, pembinaan,  rehabilitasi,  dan  perlindungan  masyarakat.  RUU  KUHP  diharapkan  dapat mengakomodasi berbagai perkembangan ini dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Ali, H. Z. (2023). Sosiologi hukum. Sinar Grafika.
Baharudin, E. (2007). Perlunya pengesahan pasal di dalam RUU KUHP mengenai santet (Pro dan kontra seputar isu santet di Indonesia). Lex Jurnalica, 4(2).
Budi Pramono, D. R. S. (2020). Sosiologi Hukum. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
Grasia Kurniati. (2017). Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 311-327 P- ISSN : 2541-7185 E-   ISSN : 2541-7193     AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PROSEDUR  PENGADAAN  BARANG/  JASA  PEMERINTAH  DAN  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 1(2),
311 – 327.
Itmam, M. S., & Syakirin, A. (2019). Pemikiran Mohammad Mahfud MD tentang Politik Hukum Islam di Indonesia. POLITEA, 2(1). https://doi.org/10.21043/politea.v2i1.5157
Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. JURNAL MERCATORIA, 14(2), 88 – 93. https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V14I2.5554
Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction f Justice. Revista de Gestão Social e Ambiental , 18(8), e06679. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-103
Maaliki, N. E., & Soponyono, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak  Pidana  Berita  Bohong. Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  3(1). https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.59-69
Madaniah,  A.,  &  Rohmah,  S.  N.  (2022).  Hubungan  Islam  dan  Negara  dalam  Negara Hukum:  Analisis  Pemikiran  Moh.  Mahfud  MD. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya
Syar-I, 9(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24789
Nasution,  E.  R.  (2024). Mendesain  Penulisan  Ilmiah  dalam  Penelitian  Hukum.
https://repository.penerbiteureka.com/publications/568011/
Nur  Khumaeroh,  I.  (2023).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Perkembangan  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  yang  Bertujuan  Menciptakan  Keadilan  Gender. Jurnal Hukum Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14
Purwati, A. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Jakad Media Publishing.
Rizky, A. K., & Nugraha, A. (2023). Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana. JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum , 1,
17 – 23. http://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/10
Sanuri, M. (2016). Potensi Integrasi dan Internalisasi Hukum Pidana Islam ke dalam Penal Reform  di  Indonesia. Al-Jinayah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Islam,  2(1). https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.1.1-24
Sonjaya,  T.,  Heryanto,  B.,  Mulyana,  A.,  &  Aridhayandi,  M.  R.  (2020).  Kebijakan  Hukum Pidana  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  berdasarkan  Prinsip Pembangunan.
Lambung Mangkurat Law Journal, 5(2). https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162
Virginia,  E.  F.,  &  Soponyono,  E.  (2021).  Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perpajakan. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, 3(3). https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311
Winario, M. (2017). Masalah Hukum Islam Perspektif  Sosiologi Antropologi Hukum. Jurnal Al Himayah, 1(2), 261` – 276. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/589.