Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SIKAP WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)
Gumulya Sonny Marcel Kusuma 1* , Anggrelia Afrida 2 , Mella Handayani
1 ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang Email : 1 gsmarcelk@gmail.com, 2 angelakbar18@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL
Submitted: 12/03/2023
Received: 06/05/2023
Revised: 01/11/2023
Accepted: 02/11/2023
Online-Published: 03/11/2023

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  sikap wajib  pajak,  sanksi  pajak  dan  tingkat  kepercayaan  pada  pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Penelitian ini menggunakan simple  random  sampling .  Sampel  penelitian  ini  berjumlah  100 responden  wajib  pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Penelitian  ini menggunakan  analisis Partial  Least  Square .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Hasil  lain  menunjukkan  sikap  wajib  pajak  dan  tingkat  kepercayaan pada  pemerintah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACK
This  study  analyzes  the  effect  of  taxpayer  awareness,  taxpayer attitudes,  tax  responses  and  the  level  of  trust  in  the  government  on taxpayer  compliance  (PBB-P2).  This  study  used  simple  random sampling.  The  sample  of  this  research  is  100  land  and  building taxpayer  respondents.  This  study  uses  Partial  Least  Square  analysis. The  results  of  the  study  show  that  taxpayer  awareness  and  tax sanctions  have  a  positive  and  significant  effect  on  taxpayer compliance.  Other  results  show  that  the  attitude  of  the  taxpayer  and the  level  of  trust  in  the  government  have  no  significant  effect  on taxpayer compliance.
Keywords : taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer attitude, level of trust in the government, Taxpayer Complience

## A. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kontribusi  pada Negara yang bersifat memaksa yang telah diatur  undang-undang  (Siregar,  2017). Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  hal penting
untuk megoptimalkan penerimaan  negara dari pajak (Primasari, 2016).Penerimaan  negara  di  Indonesia sebagian  besar  berasal  dari  penerimaan
pajak  yang  akan  digunakan  untuk  biaya pembangunan nasional serta pengeluaran- pengeluaran Negara lainnya (Hartana dan Merkusiwati,  2018).  Pemerintah  terus mengeluarkan  dan  merevisi  peraturan perpajakan  sesuai  dengan  kondisi  wajib pajaknya  untuk  peningkatan  kepatuhan perpajakan  wajib  pajak,  namun  tidak dapat  dipungkiri  masih  ada  celah-celah
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
yang
menimbulkan permasalahan- permasalahan lain (Primasari, 2016).
Beberapa hal yang dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak diantaranya  adalah  kesadaran  wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan tingkat  kepercayaan  pada  pemerintah. Kesadaran wajib pajak merupakan partisipasi  wajib  pajak  dalam  menunjang pembangunan  negara  dengan  adanya dorongan  untuk  mematuhi  peraturan perpajakan  bahkan  kesadaran  bahwa pelanggaran  peraturan  perpajakan  akan merugikan  negara  (Atarwaman,  2020). Sanksi pajak berperan untuk memberikan rasa  jera  kepada  wajib  pajak  yang meremehkan peraturan perpajakan Nafiah et al (2021)
Beberapa penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak menghasilkan hasil yang beragam, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (Nafiah  et  al, 2021;  Arum,  2012;  Khuzaimah  dan Hermawan, 2018; Siregar, 2017),
sedangkan  penelitian  lain  menghasilkan kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh signifikan  (Atarwaman,  2020;  Primasari, 2016).  Pada  penelitian  Kristanti  dan Subardjo  (2021)  menghasilkan  sikap wajib pajak berpengaruh positif. (Purnamasari,  Pratiwi,  &  Sukirman, 2017).  Hasil  penelitian  sebelumnya menghasilkan  sanksi  pajak  berpengaruh positif  signifikan  (Atarwaman,  2020; Nafiah  et  al,  2021;  Khuzaimah  dan Hermawan,  2018)  sedangkan  penelitian lain  menghasilkan  sanksi  pajak  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Asfa dan
Meiranto, 2017). Pada penelitian Ramdhani  (2020)  menghasilkan  tingkat
kepercayaan pada pemerintah berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak,  sedangkan  penelitian  Primasari (2016)  dan  Purnamasari  et  al  (2017), menghasilkan  tingkat  kepercayaan  pada pemerintah  tidak  berpengarug  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan  hal  diatas,  maka  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  pengaruh  kesadaran  wajib pajak,  sikap  wajib  pajak,  sanksi  pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah perilakiu wajib pajak mematuhi kewajiban pajak dan menggunakan haknya  dengan  tetap  mengacu  pada peraturan pajak (Hartana dan
Merkusiwati, 2018; Wulandari dan Suyanto  2014).  Menurut  Kristanti  dan Subardjo  (2021),  kepatuhan  wajib  pajak sebagai  motivasi  atau sebagai  minat para wajib pajak dalam membayar pajak

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  Atarwaman  (2020),  kesadaran wajib  pajak  adalah  kondisi  wajib  pajak yang  telah  mengetahui  dan  mengerti untuk  mematuhi  dan  mentaati  ketentuan hukum  yang  berlaku.  Kesadaran  wajib pajak  merupakan  itikad  wajib  pajak dalam memenuhi kewajibannya mematuhi  peraturan  perpajakan  sesuai hati  nuraninya  (Nafiah  et  al  ,2021). Kesadaran wajib pajak merupakan pengetahuan  wajib  pajak  yang  akan membuat  wajib  pajak  berprilaku  sesuai dengan  ketentuan  perpajakan  sehingga wajib  pajak  tersebut  akan  cenderung patuh  terhadap  peraturan  perpajakan Khuzaimah dan Hermawan (2018)
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328

## H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Sanksi Pajak
Menurut  Khuzaimah  dan  Hermawan (2018),  sanksi  pajak  merupakan  rambu- rambu bagi wajib pajak untuk melakukan apa  yang  harus  dilakukan  sesuati  aturan berlaku  dan  merupakan  hukuman  bagi para  pelanggar.  Sanksi  pajak  dapat mengurangi pelanggaran peraturan perjakan  dikarenakan  wajib  pajak  akan mengalami  kerugian  jika  melakukan pelanggaran  (Atarwaman,  2020).  Wajib pajak akan lebih memperdulikan kepatuhannya    jika  sanksi  pajak  semakin tinggi (Asfa dan Meiranto, 2017) H2:  Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Sikap Wajib Pajak
Menurut  Ramdhani  (2020),  sikap  wajib pajak  merupakan  penyataan  wajib  pajak baiik  menguntungkan  wajib  pajak  atau merugikan  wajib  pajak  terkait  subjek pajak,  objek  pajak,  ataupun  suatu peristiwa  perpajakan.  Sikap  wajib  pajak terbentuk karena hasil evaluasi seseorang dalam mendukung
kewajiban perpajakannnya  untuk  mematuhi  aturan perpajakan,  sedangkan  seseorang  yang memiliki sikap tidak mendukung
tindakan perpajakan akan lebih
cenderung  tidak  mematuhi  peraturan perpajakan Kristanti dan Subardjo
(2021).
H3:  Sikap  Wajib  pajak  berpengaruh positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Kepercayaan pada pemerintah merupakan pengukuran apa yang
diharapkan  wajib  pajak  dalam  system pemerintah  dan  system  hokum  yang berlaku  berdasarkan  norma  dan  nilai  di masyarakat  dan  lingkungan  wajib  pajak ( Purnamasari et al, 2017). Semakin wajib pajak  mempercayai  peran  pemerintah dalam  mengelola  peraturan  perpajakan dan  pengelola  penerimaan  pajak  akan membuat  wajib  pajak  dengan  sukarela membayar pajak dikarenakan penggunaan  penerimaan  pajak  akan kembali ke wajib pajak  itu  sendiri dalam bentuk pembangunan. (Ramdhani, 2020) H4: Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## B. METODE PENELITIAN

## Populasi dan sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  Wajib  Pajak  bumi  dan  bangunan yang  terdaftar  di  kecamatan  Kalidoni, Palembang  yang  terdiri  dari  5  kelurahan, yaitu  Kalidoni,  Sungai  Selincah,  Bukit Sangkal,  Sungai  Selayur,  dan  Sungai Lais.  Penentuan  sampel  menggunakan simple random sampling dan penggunaan rumus Slovin . Kuesioner yang diolah diisi dengan lengkap berjumlah 100 kuesioner.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian menggunakan explanatory causal-comparative research yang menguji dan menjelaskan hubungan antara  variabel  endogen  dan  eksogen . Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner data  primer  yang  disebarkan  kepada wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  yang terdaftar di kecamatan Kalidoni,
Palembang.
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328

## Definisi Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KT)
Kepatuhan Wajib Pajak meliputi 4 indikator, yaitu mendaftarkan diri, perhitungan,  pembayaran  pajak  terutang, dan  penyampaian  surat  pemberitahuan. Variabel  ini  diukur  dengan  4  pertanyaan merujuk pada Salmah (2018) menggunakan semantic scale.

## Kesadaran Wajib Pajak (KE)
Kesadaran  Wajib  Pajak  meliputi  6 indikator, yaitu kewajiban, hasil pemungutan  pajak,  peningkatan  sumber pembiayaan pembangunan, faktor pemasukan  Negara,  kinerja  aparat  pajak, pemahaman  sosialisasi.  Variabel  ini diukur  dengan  6  pertanyaan  merujuk pada Salmah (2018) menggunakan semantic scale.

## Sikap Wajib Pajak (SI)
Sikap  wajib  pajak  meliputi  4  indikator, yaitu,  sikap  terhadap  pelayanan  pajak, sanksi  pajak,  perraturan  yang  berlaku, dan  administrasi  pajak.  Variabel  ini diukur  dengan  4  pertanyaan  merujuk pada  Kristanti  dan  Subardjo  (2021) menggunakan semantic scale.

## Sanksi Pajak (SN)
Sanksi  pajak  meliputi  4  indikator,  yaitu denda  keterlambatan,  sanksi  denda  dan pidana, pertimbangan denda, pembayaran denda.  Variabel  ini  diukur  dengan  4 pertanyaan  merujuk  pada  Kristanti  dan Subardjo  (2021)  menggunakan semantic scale.

## Tingkat  Kepercayaan  pada  Pemerintah
(TK)
Tingkat  kepercayaan  pada  pemerintah meliputi  6  indikator,  yaitu  kepercayaan
pembiayaan pengeluaran daerah, kepercayaan system  hukum, kepercayaan lembaga peradilan, kepercayaan pengalokasian  pajak,  kepercayaan  pajak untuk  kesejahteraan  rakyat,  kepercayaan aparatur  pajak.  Variabel  ini  diukur dengan  6  pertanyaan  merujuk  pada Kristanti dan Subardjo (2021) menggunakan semantic scale.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dimulai  dengan memberikan gambaran demografi responden dengan menggunakan stratistik deskriptif  yaitu  jenis  kelamin,  umur,  dan pendidikan terakhir. Selanjutnya,
kuesioner diolah melalui SEM ( Structural Equation Model) pendekatan PLS
( Partial  Least  Square) .  Tahap  pengujian hipotesis  dengan  menilai Outer  Model
menggunakan outer loading dan Composite
reliability.
Selanjutnya dilakukan penilaian Inner Model-
Structural Model untuk pengujian
hipotesis
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Model Penelitian
Gambar 1 Model Penelitian C. HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden Berikut  adalah  gambaran  umum  profil responden: Tabel 1. Karakteristik Responden Karakteristik Jumlah Persentase Jenis Kelamin Pria 56 56% Wanita 44 44% Jumlah 100 100% Umur <25 tahun 24 24% 25-32 tahun 34 34% >33 tahun 42 42% Jumlah 100 100% Pendidikan SMA 57 57% D III 15 15% S1 28 28% Jumlah 100 100% Sumber Data: Data Olahan (2023) Berikut adalah statistik deskriptif variabel: Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Teoritis Sesungguhnya Standar deviasi Kisaran Median Mean Mean per pertanyaan KT 4 s/d 20 12 14,07 3,51 2,57 KE 6 s/d 30 18 21,78 3,63 3,61 SI 4 s/d 20 12 12,92 3,23 3,05 SN 4 s/d 20 12 13,24 3,31 2,03 TK 6 s/d 30 18 20,09 3,24 3,20 Sumber Data: (2023) Berdasarkan  tabel  2  statistic deskriptif, nilai rata-rata responden diatas nilai median pada setiap variabel. Hal ini berarti,  responden  pada  umumnya  telah
memiliki  kesadaran  akan  kewajiban perpajakan,  memiliki  sikap  mentaati aturan,  memahami  sanksi  yang  berlaku, mempercayai  pemerintah  dan  mematuhi aturan perpajakan
H4 H3 Kesadaran Pajak (KE) Sikap Wajib Pajak (SI) H1 Kepatuhan Wajib Pajak (KT) H2 Sanksi Pajak (SN)
Tingkat Kepercayaan pada
Pemerintah (TK)
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Penilaian Outer Model
dengan
Convergent Validity
Setiap item pertanyaan akan diuji. Konstruk  item  pertanyaan  dengan  nilai outer  loading  >  0,5  menunjukkan indikator  konstruk  adalah  valid  (Ghozali dan Latan, 2014).
Outer  Model - Measurement  Model  untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (KT)
Variabel  kepatuhan  wajib  pajak PBB-P2 memiliki 4 item pertanyaan yang terdiri  dari  KT 1 sampai  dengan  KT 4. . Berdasarkan  hasil  pengukuran outer loading pada  variabel  kepatuhan  wajib pajak PBB-P2, seluruh nilai item memiliki  nilai outer  loading diatas  0,5.
Hasil  ini  menunjukkan  seluruh  item pertanyaan  variabel  kepatuhan  wajib pajak  PBB-P2  telah  memenuhi  syarat validitas
Tabel 4. Outer Loading Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (KT) Indikator Loading KT 1 0,846 KT 2 0,784 KT 3 0,744 KT 4 0,740
Sumber Data: Data Olahan (2023)
Outer  Model - Measurement  Model  untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (KE)
Variabel  kesadaran  wajib  pajak memiliki  6    item  pertanyaan  yang  terdiri dari KE 1 sampai dengan KE 6. . Berdasarkan  hasil  pengukuran outer loading pada  variabel  kesadaran  wajib pajak,  seluruh  nilai  item  memiliki  nilai outer  loading diatas  0,5.  Hasil  ini menunjukkan  seluruh  item  pertanyaan variabel  kesadaran  wajib  pajak  telah memenuhi validitas syarat validitas
Tabel 4. Outer Loading Kesadaran Wajib Pajak (KE)
Indikator Loading KE 1 0,827 KE 2 0,716 KE 3 0,673 KE 4 0,714 KE 5 0,585 KE 6 0,579 Sumber Data: Data Olahan (2023) Outer  Model - Measurement  Model  untuk variabel Sikap Wajib Pajak (SI)
Variabel sikap wajib pajak memiliki  4    item  pertanyaan  yang  terdiri dari SI 1 sampai dengan SI 4. . Berdasarkan hasil  pengukuran outer  loading pada variabel  sikap  wajib  pajak,  seluruh  nilai item  memiliki  nilai outer  loading diatas 0,5.  Hasil  ini  menunjukkan  seluruh  item pertanyaan  variabel  sikap  wajib  pajak telah memenuhi syarat validitas
Tabel 5. Outer Loading Sikap Wajib Pajak (SI) Indikator Loading SI 1 0,690 SI 2 0,703 SI 3 0,724 SI 4 0,669 Sumber Data: Data Olahan (2023)
Outer  Model - Measurement  Model  untuk variabel Sanksi Pajak (SN)
Variabel  sanksi  pajak  memiliki  4 item  pertanyaan  yang  terdiri  dari  SN 1 sampai  dengan  SN 4 .  Berdasarkan  hasil pengukuran outer  loading pada  variabel sanksi  pajak,  seluruh  nilai  item  memiliki nilai outer  loading diatas  0,5.  Hasil  ini menunjukkan  seluruh  item  pertanyaan variabel  sanksi  pajak  telah  memenuhi syarat validitas
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328

## Tabel 6. Outer Loading Sanksi Pajak
Indikator Loading SN 1 0,774 SN 2 0,771 SN 3 0,788 SN 4 0,749 Sumber Data: Data Olahan (2023) Outer  Model - Measurement  Model  untuk variabel Tingkat Kepercayaan pada
Pemerintah (TK) Variabel tingkat kepercayaan pada  pemerintah  memiliki  6    item pertanyaan  yang  terdiri  dari  TK 1 sampai dengan TK 6 .
Berdasarkan hasil pengukuran outer  loading pada  variabel tingkat  kepercayaan  pada  pemerintah, terdapat  item  pertanyaan  yang  tidak memenuhi  syarat  sehingga  perlu  dire- estimasi  dengan  tanpa  menyertakan  item pertanyaan  yang  tidak  memenuhi  syarat. Setelah dilakukan re-estimasi,seluruh nilai  item  memiliki  nilai outer  loading diatas 0,5. Hasil ini menunjukkan seluruh item pertanyaan variabel tingkat
kepercayaan  telah  memenuhi  syarat validitas Tabel 7. Outer Loading Tingkat

## Kepercayaan pada Pemerintah
Indikator Loading Re- estimasi TK 1 0,478 - TK 2 0,377 - TK 3 0,669 0,756 TK 4 0,544 0,879 TK 5 0,250 - TK 6 0,330 - Sumber Data: Data Olahan (2023)
Penilaian  Outer  Model  dengan  Composite
Reliability
Setelah  dilakukan  re-estimasi  pada variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah  Seluruh  variabel  memiliki  nilai composite  reliability diatas  0,7  maka  dapat disimpulkan semua indikator konstruk memenuhi uji reliabilitas

## Tabel 8
Composite Reliability Sebelum re-estimasi Setelah re-estimasi KT 0,861 0,861 KE 0,841 0,841 SI 0,790 0,790 SN 0,854 0,854 TK 0,456 0,803 Sumber Data: Data Olahan (2023)
Pengujian  Model  Struktural  (Inner Model) – R square
Berdasarkan pengujian inner model,  nilai R  square sebesar  0,58.  Hal ini berarti bahwa 58% variable kepatuhan wajib  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variasi kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi  pajak,  dan  tingkat  kepercayaan pada pemerintah. Sebesar 42% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## Tabel 8
R Square R-Square R Square Adjust KT 0,580 0,562 Sumber Data: Data Olahan (2023) Pengujian  Model  Struktural  (Inner Model) - Signifikansi Path
Pengujian hipotesis dengan melihat  arah  pengaruh  hipotesis  dan dengan  melihat  membandingkan  nilai  t- statistik  dengan  t-tabel  (α=0,05)  sebesar 1,96 (Ghozali dan Latan, 2014).
Tabel 9 Uji Signifikansi Path
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Original Sample Sample Mean Standard Error T Statistics P value Hipotesis KE -> KT 0,393 0,404 0,065 6,079 0,000 H 1 diterima SI -> KT 0,158 0,154 0,089 1,770 0,077 H 2 ditolak SN -> KT 0,380 0,377 0,101 3,767 0,000 H 3 diterima TK -> KT -0,092 -0,092 0,086 1,063 0,288 H 4 ditolak
Sumber Data: Data Olahan (2023)

## PEMBAHASAN PENELITIAN
Pengaruh  Kesadaran  wajib  pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
PBB-P2 Hasil uji terhadap variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menunjukkan ada pengaruh positif sebesar 39,3% ( original sample KE→KT dengan  nilai  0,395)  dan  signifikan  pada (α=0,05)  dengan  nilai  statistik  6,079
(lebih  dari  1,96)  dengan p  value 0,000 (kurang  dari  0,05)  .  Berdasarkan  uji  t, hasil  penelitian  ini  menerima  hipotesis pertama  (H 1 ).  Hal  ini  membuktikan bahwa  wajib  pajak  yang  memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya akan memiliki itikad baik untuk
mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian sebelumnya, diantaranya adalah  penelitian  Nafiah  et  al  (2021), Arum (2012), Khuzaimah dan Hermawan (2018), Siregar (2017)

## Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2
Hasil  uji  terhadap  variabel  sikap wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak PBB-P2 menunjukkan ada pengaruh  positif  sebesar  15,8%  ( original sample SI→KT dengan nilai 0,158) tetapi tidak  signifikan  pada  (α=0,05)  dengan nilai  statistik  1,770  (kurang  dari  1,96) dengan p  value 0,077  (lebih  dari  0,05).
Berdasarkan  uji  t,  hasil  penelitian  ini menolak  hipotesis  kedua  (H 2 ).  Hal  ini dikarenakan  wajib  pajak  akan  lebih mencari  keuntungan  dengan  bersikap menghindari  sanksi  pajak  karena  akan merugikan  wajib  pajak  (Wulandari  & Suyanto,  2014).  Penelitian  ini  sejalan dengan hasil  penelitian  (Ramdhani, 2020) .

## Pengaruh  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2
Hasil  uji  terhadap  variabel  sanksi pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak PBB-P2  menunjukkan  ada  pengaruh positif  sebesar  38,0%  ( original  sample SN→KT  dengan  nilai  0,380)  dan signifikan  pada  (α=0,05)  dengan  nilai statistik  3,767  (lebih  dari  1,96)  dengan p value 0,000 (kurang dari 0,05).
Berdasarkan  uji  t,  hasil  penelitian  ini menerima hipotesis ketiga (H 3 ). Kesimpulan  hasil  penelitian  ini  adalah semakin  tinggi  pengetahuan  wajib  pajak akan  sanksi  yang  dapat  dikenakan  pada dirinya  jika  tidak  mematuhi  peraturan perpajakan  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  melaksanakan kewajibannya.  Penelitian  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  sebelumnya, diantaranya adalah penelitian Hartana dan Merkusiwati  (2018),  Khuzaimah  dan Hermawan  (2018),  Soda  et  al  (2021), Atarwaman (2020), Nafiah et al (2021), ), Siregar (2017)
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Pengaruh  Tingkat  Kepercayaan  pada Pemerintah terhadap
Kepatuhan

## Wajib Pajak PBB-P2
Hasil uji terhadap variabel tingkat kepercayaan  pada  pemerintah  terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menunjukkan ada pengaruh negatif sebesar  9,2%  ( original  sample TK→KT dengan nilai -0,092) tetapi tidak signifikan  pada  (α=0,05)  dengan  nilai statistik  1,063  (kurang  dari  1,96)  dengan
p  value 0,288  (lebih  dari  0,05).
Berdasarkan  uji  t,  hasil  penelitian  ini
menolak hipotesis keempat (H 4 ). Menurut Primasari  (2016),  hal  ini  dikarenakan kurangnya  kepercayaan  wajib  pajak karena  adanya  kasus  pelanggaran  pajak yang  melibatkan  petugas  pajak/  fiskus. Hal tersebut membuat wajib pajak belum mempercayai  secara  penuh  pada  aparat pemerintah dan sistem hukum
diIndonesia. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Primasari (2016), Purnamasari et al (2017)

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak PBB-P2 2. Sikap  wajib  pajak  berpengaruh positif  tetapi  tidak  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak PBB-P2
3. Sanksi  pajak  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
4. Tingkap kepercayaan pada
pemerintah  berpengaruh  positif tetapi  tidak  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2
Keterbatasan  ruang  lingkup  wilayah responden dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga hasil penelitian lain dapat berbeda  diwilayah  yang  berbeda.  Penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup wilayah  responden.  Penelitian  berikutnya dapat menambahkan variabel lain, diantaranya pengetahuan
Pemahaman
Internet  (Suryati  dan  Setiawan,  2020), perpajakan  (Wardani  dan  Wati,  2018), Persepsi Keadilan (Soda et al, 2021)

## E. DAFTAR RUJUKAN
Arum, H. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak Orang Pribadi Yang
Melakukan  Kegiatan  Usaha  Dan Pekerjaan  Bebas  (Studi  Di  Wilayah KPP  Pratama  Cilacap). Diponegoro
Journal Of Accounting, 1 (1), 1-8. Asfa,  E.  R.,  &  Meiranto,  W.  (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  Pengetahuan  dan Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal Of
Accounting, 6 (3), 1-13.
Atarwaman,  R.  (2020,  Juli).  Pengaruh
Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi. Jurnal  Akuntansi,
6 (1), 39-51.
Hartana, I. G., & Merkusiwati, N. A. (2018).
Sosialisasi  Perpajakan  Memoderasi
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan  Wajib  Pajak. E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana,  25 , 1506-1533.
Khuzaimah,  N.,  &  Hermawan,  S.  (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Journal  of  Islamic Accounting and Tax, 1 (1), 37-48.
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 29 – 38, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Kristanti,  Y.  A.,  &  Subardjo,  A.  (2021).
Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi
Dan  Tingkat  Kepercayaan  Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal  Ilmu  dan  Riset
Akuntansi, 10 (6).
Nafiah,  Z.,  Sopi,  &  Novandalina,  A.  (2021,
Juni). Pengaruh Sanksi Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi  Di  Kpp  Pratama  Pati.
JURNAL STIE SEMARANG, 13 (2). Primasari,  N.  H.  (2016,  Oktober  2).  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Yang  Melakukan  Pekerjaan Bebas. Jurnal Akuntansi dan Keuangan  FE  Universitas  Budi Luhur, 5 (2).
Purnamasari,  A.,  Pratiwi,  U.,  &  Sukirman.
(2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan  Pada  Pemerintah  dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam  Membayar  PBB-P2  (Studi Pada  Wajib  Pajak  PBB-P2  di  Kota Banjar). Jurnal Akuntansi Dan
Auditing, 14 (1), 22-39. Ramdhani,  P.  E.  (2020).  Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan Di Kabupaten Subang. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1 (5), 22-33. Salmah, S. (2018, April). Pengaruh Pengetahuan  Dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi Dan Bangunan (PBB). INVENTORY, Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, 1 (2).
Siregar,  D.  L.  (2017,  Juli).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Batam. Journal of Accounting & Management  Innovation,  1 (2),  119-
128.
Soda,  J.,  Sondakh,  J.,  &  Budiarso,  N.  (2021, Januari). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Di Kota  Manado. Jurnal  EMBA,  9 (1), 1115-1126.
Suryati,  L.,  &  Setiawati,  E.  (2020).  Analisis Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-filing terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan  Sosialisasi  Perpajakan  dan Pemahaman Internet sebagai Variabel  Moderating  (Studi  Kasus Pada KPP Pratama Surakarta).
Proceeding NCAA (National
conference on accounting and auditing) , 2.
Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP Pratama  Kebumen). Jurnal  Nominal, VII (1).
Wulandari, T., & Suyanto. (2014, Desember). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Tingkat  Pendidikan,  Dan  Sanksi
Administrasi  Terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Dalam  Melakukan
Pembayaran Pajak Bumi Dan
Bangunan  (Studi  Kasus  Pada  Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). Jurnal Akuntansi, 2 (2).