## ANALISIS SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (SPP-PNPM-MP) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI
(STUDI KASUS DESA OLAK RAMBAHAN DAN DESA SELAT)
oleh:
*) Agus Santoso
* ) Dosen Tetap Stie Muhammadiyah Jambi

## Ringkasan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perbedaan  pendapatan masyarakat  penerima  Simpan  Pinjam  Perempuan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (SPP-PNPM-MP) sebelum dan sesudah adanya PNPM-MP di Desa  Olak  Rambahan  dan  Desa  Selat  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batanghari,  serta untuk  mengetahui  permasalahan  dan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  keberhasilan pengembalian pinjaman pada Program SPP- PNPM -MP.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  hasil  survey  dengan menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan uji beda 2 rata-rata untuk  mengukur  perbedaan  tingkat  pendapatan  masyarakat  sebelum  dan  sesudah  penerima SPP-PNPM-MP.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pendapatan  masyarakat  berdasarkan  sebelum mendapatkan  program  SPP-PNPM-MP  adalah  sebesar  1,94636,  sedangkan  tingkat pendapatan  masyarakat  sesudah  SPP-PNPM-MP  adalah  sebesar  3,37006,  kemudian  desa Selat  sebelum  mendapatkan  program  SPP-PNPM-MP  adalah  sebesar  1,04346,  sedangkan tingkat pendapatan masyarakat sesudah SPP-PNPM-MP adalah sebesar 1,70016 Selanjutnya penyebab SPPPN PMMP yang bermasalah disebabkan kurangnya koordinasi antar kelompok serta  kurangnya  transparansi,  kemudian  kurangnya  itikad  untuk  membayar  bagi  anggota kelompok.
Kata  kunci :  Simpan  Pinjam  Perempuan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri Perdesaan, pendapatan

## Pendahuluan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perbedaan  pendapatan masyarakat penerima Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri  Perdesaan  (SPP-PNPM-MP)  sebelum  dan  sesudah  adanya  PNPM-MP  di  Desa  Olak Rambahan  dan  Desa  Selat  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batanghari,  serta  untuk mengetahui  permasalahan  dan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  keberhasilan  pengembalian pinjaman pada Program SPP- PNPM -MP.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil survey dengan menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan uji beda 2 rata-rata untuk mengukur perbedaan tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah penerima SPP-PNPM-MP.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pendapatan  masyarakat  berdasarkan  perhitungan SPPS 17.0 sebelum mendapatkan program SPP-PNPM-MP adalah sebesar 1,94636, sedangkan tingkat  pendapatan  masyarakat  sesudah  SPP-  PNPM-MP  adalah  sebesar  3,37006,  kemudian desa  Selat  sebelum  mendapatkan  program    SPP-PNPM-MP    adalah    sebesar    1,04346, sedangkan    tingkat  pendapatan    masyarakat    sesudah    SPP-PNPM-MP    adalah    sebesar 1,70016
Selanjutnya penyebab SPPPNPMMP yang bermasalah disebabkan kurangnya koordinasi antar  kelompok  serta  kurangnya  transparansi,  kemudian  kurangnya  itikad  untuk  membayar bagi  anggota  kelompok.  Sementara  itu  untuk  meberikan  solusi  dari  permasalahan  tersebut harus  memiliki  langkah-langkah  yang  tepat  seperti  koordinasi  dan  tanggungjawab  antar kelompok.
Rekomendasi  Diaharapkan  tingkat  pendapatan  masyarakat  penerima  SPP  Mandiri Pedesaan  sebelum  dan  sesudah  adanya  SPP-PNPM  Mandiri  Pedesaan  dapat  memberikan memotivasi untuk berpatisipasi dalam setiap tahapan SPP- PNPM Mandiri Pedesaan sehingga makin berkembang, serta dalam proses seleksi terhadap penerima SPP harus di tingkatkan lagi, serta progran SPP- PNPM   Mandiri   pendesaan   ini   dapat   dilanjutkan   oleh pemerintah daerah  kabupaten  secara  berkesinambungan  sehingga,  akan  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan mayarakat Olak Rambahan dan masyarakat Selat maupun masyarakat Batanghari secara umum dalam berbagai bidang usaha, selanjutnya diharapkan koordinasi antar kelompok terus  terjaga  sehingga  komunikasi  antar  kelompok  terjalin  dengan  baik,  selanjutnya  adanya transparansi dan tanggungjawab antar anggota.
PNPM-MP  sesungguhnya  merupakan  upaya  untuk  mengurangi  akar  kemiskinan  di pedesaan.  Berdasarkan  beberapa  studi,  kemiskinan  terjadi  karena  minimnya  pendapatan didalam  keluarga.  Pendapatan  keluarga  yang  minim  terjadi  karena  ketiadaannya  kegiatan ekonomi produktif, Penciptaan dan pengembangan   ekonomi   produktif   didalam   keluarga memiliki   peran   yang strategis, terutama kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan dan stabil.  Tetapi  yang  menjadi  tantangan  didalam  penciptaan  dan  pengembangan  ekonomi produktif  adalah  adanya  keterbatasan  sumber  daya  khususnya  permodalan.  Jikapun  ada kegiatan ekonomi produktif belumlah bersifat memberdayakan ekonomi keluarga.
Adanya  keterbatasan  permodalan  didalam  penciptaan  dan  pengembangan  ekonomi produktif  telah  direspon  oleh  PNPM  MP  melalui  program  SPP  yaitu  simpan  pinjam perempuan.  SPP  ini  khusus  ditujukan  untuk  perempuan  untuk  mengakomodir  usulan  dan menjadi  katalisator  peningkatan  perekomian  rumah  tangga  miskin  dimana  kaum  perempuan terutama kaum ibu menjadi motor penggeraknya.
Adapun  lingkup  kegiatan  PNPM  Mandiri  pedesaan  pada  prinsipnya  merupakan peningkatan  kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin  pedesaan  secara  mandiri melalui  peningkatan  partisipasi  masyarakat  terutama  masyarakat  miskin,  kelompokm perempuan,  dan  kelompok  komoditas  yang  terpinggirkan.  Meningkatnya  kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan  pemanfaatan  Teknologi  Tepat  Guna.  Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya  PNPM Mandiri Pedesaan di bagi menjadi 2 (dua) kegiatan antara lain:
1. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar 25 %.
2. Kegiatan yang bersifat Open Menu sebesar 75 %.
Secara  umum  kegiatan  Simpan  Pinjam  Perempuan  ini  bertujuan      untuk mengembangkan  potensi  kegiatan  simpan  Pinjam  Perempuan  yang  berada  di  Pedesaan, kemudahan   akses   pendanaan   usaha   skala   mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.
Sedangkan  kegiatan  yang  bersifat  open  menu  adalah  bahwa  masyarakat  dapat mengusulkan  apa  saja,  sepanjang  yang  tidak  kegiatan  yang  dilarang  ( negative  list ).  Semua aspirasi  masyarakat  yang  ditampung  atau  dihimpun  melalui  musyawarah  desa  agar  tidak menyimpang dengan tujuan bidang prasarana dan sarana PNPM Mandiri Pedesaan, yang betul- betul  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  sehingga  dapat  mendukung  peningkatn ekonomi,  derajat  kesehatan,  pendidikan  dan  peningkatan  kapasitas  masyarakat,  serta  dapat memperhitungkan aspek  berkelanjutan (bermanfaat, berkualitas,  dapat  di pergunakan     untuk kebutuhan kebutuhan masyarakat.
Dengan  demikian  dalam    memberikan    wewenang    secara    proporsional  kepada masyarakat  dalam  membangun  diri  dan  lingkungannnya,  sehingga  akan  dapat    tercipta kegiatan  pembangunan    partisipatif   yang  lebih  aspiratif   terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah  pusat  menciptakan  program  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  PNPM  Mandiri Pedesaan  dengan  salah  satu  kegiatan  yang  berbeda  pada  program  pemerintah  sebelumnya, yaitu Simpan Pinjam Perempuan.

## Tinjauan Pustaka
Dalam  kehidupan  sehari  hari-hari  di  tengah-tengah  masyarakat  pendapatan  yang nantinya  akan  melambangkan  kekayaan  dan  status  sosial  tetap  di  jadikan  tolok  ukur keberhasilan  atau  kesuksesan  seseorang  karenanya  pendapatan  sebagaimana  dikemukakan
Soekirno (1980) merupakan sasaran akhir atau tujuan utama yang hendak di capai oleh setiap orang.
Mubyarto  (1989)  mengemukakan  bahwa  pendapatan  adalah  seluruh  penerimaan  baik berupa  uang atau barang  dari hasil  usaha atau  produksi. Sementara pendapatan rumah tangga dapat  diartikan  sebagai  jumlah  keseluruhan  dari  pendapatan  formal,  informal  dan  sub-sub sistim.  Pendapatan  formal  adalah  penghasilan  yang  di  peroleh  melalui  pekerjaan  pokok, sedangkan  pendapatan  informal  di  peroleh  melalui  pekerjaan  di  luar  pekerjaan  pokok  dan pendapatan  sub  sistem  adalah  penghasilan  yang  di  peroleh  dari  faktor  produksi  yang  di  nilai dengan uang.
Badan    Pusat    Statistik    (BPS)    mendefenisikan    pendapatan    rumah  tangga  atau  balas jasa  faktor-faktor  produksi.  Ada  keterkaitan  yang  erat  antara  pendapatan,  faktor-faktor produksi  dan  tingkat  kesejahteraan  suatu  rumah  tangga.  (Partadireja,  1985)  mendefenisikan pendapatan  adalah  ”hasil  berupa  uang  atau  hasil  materil  lainnya  yang  di  capai  dari  pada penggunaan  kekayaan  atau  jasa-jasa  manusia  bebas”  mengenai  pendapatan  yang  dimaksud disini  adalah  pendapatan  masing-masing  rumah  tangga  yang  diterima  rata-rata  setiap bulannya.  Pendapatan  tersebut  baik  berupa  uang  atau  barang,  disamping  itu  perhitungan pendapatan  di  dapatkan  secara  langsung  dengan  memperhitungkan  gaji  pokok  di  tambah dengan  harga  pergantian  natura,  biaya  transport,  serta  tunjangan  atau  gaji  pokok  dalam hubungan dengan jumlah anggota keluarga dan masa kerja.
Pengertian  pendapatan  rumah  tangga  diatas  mempunyai  arti  bahwa  pendapatan  terdiri dari  pendapatan  dalam  bentuk  uang  dan  barang  yang  memiliki  nilai  yang  sama dengan  uang. Namun  demikian  dalam  konteks  usaha  penerima  Simpan  pinjama  perempuan  (SPP)  PNPM- Mandiri  Pedesaan  penerimaan  dapat  berupa  hasil  usaha  yang  dijalankan  dan  dalam  bentuk uang  apabila  telah  dijual.    Menurut  Hermanto  (1996)  penerimaan  usaha  adalah  penerimaan dari  semua  sumber  yang  dilakukan  penerima  SPP  yang  meliputi:  1.  Jumlah  penambahan inventaris. 2. Nilai penjualan hasil. 3. Harga pembelian dikurangi penyusutan.
Berdasarkan  konsep  diatas  usaha  menambah  faktor  produksi  dapat  di  kategorikan sebagai  pendapatan  penerima  simpan  pinjam  perempuan.  Namun  pada  pokoknya  yang mempengaruhi  pendapatan  dari  usaha  adalah  nilai  penjualan  hasil  usaha.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapatan  Wisnuaji  (1995)  pendapatan  usaha  penerima  SPP  adalah  selisih  antar penerimaan dan semua biaya.

## Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  klasik  yang  selalu  dihadapi  oleh  manusia, meskipun  seringkali  kehadirannya  tidak  disadari  sebagai  suatu  masalah  yang  nyata  dalam kehidupan sehari-hari.  Bagi  manusia  yang tergolong  miskin merasakan dan menjalani  sendiri belum  tentu  baru  sadar  akan  kemiskinan  yang  di  alaminya.  Kesadaran  itu  baru  muncul  pada saat  membandingkan  kehidupannya  dengan  kehidupan  orang  lain,  yang  mempunyai  tingkat kehidupan sosial dan ekonomi tergolong lebih tinggi.
Menurut  ADB  (2008)  Kemiskinan  terkait  dengan  ketidak  mampuan  dan  tidak  adanya kesempatan  bagi  rakyat  miskin  untuk  mengakses,  ikut  serta  dan  mengambil  manfaat  dari proses-proses  ekonomi,  sosial  dan  politik  bangsa  serta  masyarakatnya.  Kemiskinan  memiliki arti  yang  lebih  luas  dari  sekedar  perbedaan  tingkat  pendapatan  atau  konsumsi  antar  individu berdasarkan  standar  kesejahteraan  terukur  seperti  asupan  kalori  minimum  atau  garis kemiskinan  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya.  Kemiskinan  juga  terkait  dengan ketidakmampuan mencapai faktor-faktor di luar pendapatan (non-income factors) seperti akses ke  layanan  publik  dan  infrastruktur  dasar  (kesehatan,  pendidikan,  sanitasi  dan  air  bersih). Terakhir, kemiskinan harus dilihat dari perspektif apakah dan bagaimana rakyat miskin dapat, atau  diizinkan,  turut  serta  dalam  proses  penyusunan  dan  pengambilan  keputusan  tentang rencana dan anggaran pembangunan komunitasnya serta dalam pelaksanaan program-program yang berpihak pada rakyat miskin.

## 1. Ciri-Ciri Kemiskinan
Kemiskinan di Indonesia identik dengan pedesan, dalam arti bahwa masyarakat yang  tergolong  miskin  lebih  banyak  berada  di  daerah  pedesaan.  Kegiatan  secara umum dengan, dimana rata-rata kegiatan penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani.
Salim  (1980)  menyampaikan  empat  ciri-ciri  penduduk  yang  berada  di  bawah garis  kemiskinan,  yaitu:  1.  Rendahnya  tingkat  pendidikan  karena  waktunya  tersita untuk  mencari  nafkah  dan  memperoleh  penghasilan;  2.  Sebagian  besar  masyarakat miskin tinggal didaerah pedesaan semenjak kecil/ rendah; 3. Masyarakat miskin pada umumnya  tidak  mempunyai  faktor  produksi  seperti  tanah,  modal  ataupun keterampilan;  4.  Kemungkinan  untuk  memperoleh  asset  produksi  dengan  kekuatan sendiri sangat sulit.

## 2.    Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan.
Sejalan  dengan  definisi  kemiskinan  yang  berbasis  pada  hak-hak  dasar, permasalahan  kemiskinan perlu dilihat dari pendapat atau persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat miskin itu sendiri dan  diperkuat dengan  data statistik. Permasalahan
kemiskinan akan dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, beban kependudukan, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.

## 3.    Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
Masyarakat miskin umumnya  menghadapi permasalahan  terbatasnya kesempatan  kerja  dan  berusaha,  terbatasnya  peluang  mengembangkan  usaha, lemahnya  perlindungan  terhadap  aset  usaha,  dan  perbedaan  upah  serta  lemahnya perlindungan  kerja  terutama  bagi  pekerja  anak  dan  pekerja  perempuan  seperti  buruh migran  perempuan  dan  pembantu  rumah  tangga.  Keterbatasan  modal,  kurangnya keterampilan,  dan  pengetahuan,  menyebabkan  masyarakat  miskin  hanya  memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan peluang yang sempit untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka  terpaksa  melakukan  pekerjaan  yang  beresiko  tinggi  dengan  imbalan  yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya.
Kesulitan  ekonomi  yang  dihadapi  keluarga  miskin  seringkali  memaksa  anak dan  perempuan  untuk  bekerja.  Pekerja  perempuan,  khususnya  buruh  migran perempuan  dan  pembantu  rumahtangga  dan  pekerja  anak  menghadapi  resiko  sangat tinggi  untuk  dieksplotasi  secara  berlebihan,  serta  tidak  menerima  gaji  atau  digaji sangat  murah,  dan  bahkan  seringkali  diperlakukan  secara  tidak  manusiawi.  Oleh karena itu, pekerja perempuan dan  anak  memerlukan  perlindungan  kerja  yang  lebih dan  khusus,  karena  lebih  rentan  untuk  mengalami  pelanggaran  hak  dan  eksploitasi secara berlebihan.

## 4.    Konsep Pemberdayaan Masyarakat.
Istilah  Pemberdayaan  pertama  kali  digunakan  oleh  aktivis  Gerakan  Black Panther  dalam  mobilisasi  politik  di USA pada  1960-an.  Konsep  ini  dorman  selama decade  1970-an.  Pada  pertengahan  decade  1980-an,  Gerakan  Kaum  Wanita mempopulerkan  kembali  konsep  pemberdayaan  kini  konsep “ Pemberdayaan  “ telah masuk  keberbagai  disiplin  ilmu,  baik  pada  tataran  teori  maupun  prektek.  Bahkan, istilah  “  telah  menjadi  suatu  kata  plastis,  yang  digunakan  dalam  berbagai  kontek, sehingga mengaburkan makna yang sebenarnya (Aithai Vathsala, 2005:2).
Pemberdayaan  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut Empowerment  m erupakan suatu  konsep  yang  lahir  sebagai  bagian  dari  perkembangan  alam  pemikiran masyarakat    di    Eropa    maupun    Asia,    yang    mengakui  pentingnya  unsur  rumah tangga    sebagai    objek    yang    perlu    ditumbuh-  kembangkan  kegiatan
perekonomiannya. (Pranarka dan Moeljarto, 1996) Sedangkan  menurut   Taylor 1994 dalam    Prijono    (1996)    pemberdayaan  perempuan    ( women  empowerment  is  a process center on unstanding women”s   subordination and in creating the   condition under which disadvantages people to meet their dailly needs and  actively participate in the  development  of  structure  that  realize  social,  political  and  economic rights.) yaitu  bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses penting dalam   memahami kedudukan    wanita,    dan    penciptaan    kondisi    dengan  segala  kelemahannya  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-harinya,  dan  berpartisipasi  aktif  dalam pembangunan  yang  berkaitan  dengan  hak pembangunan sosial, politik dan ekonomi.

## 5.    Tujuan dan sasaran Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  merupaka  upaya  peningkatan  harkat  lapisan  masyarakat  dan pribadi  manusia.  Upaya  ini  meliputi  pertama  mendorong  memotivasi,  meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang. Kedua memperkuat  daya,  potensi  yang  dimiliki  dengan  langkah-langkah  positif memperkembangkannya. Ketiga penyediaan berbagai  masukan dan pembukaan akses ke  peluang-peluang.  Upaya  pokok  yang  dilakukan  adalah  peningkatan  taraf pendidikan,  derajat  kesehatan,  akses  kepada  modal,  teknologi  tepat  guna,  informasi, lapangan kerja dan pasar dengan fasilitas- fasilitasnya.
Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai berikut:
1. Membantu  pengembangan  manusia  yang  otentik  dan  integral  dari  masyarakat lemah,  rentan,  miskin,  marginal  dan  kaum  kecil  seperti  petani  kecil,  buruh  tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat terbelakang, kaum   muda   pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminil/ di kesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio  ekonomis sehingga  dapat  mememenuhi  kebutuhan  dasar  hidup,  namun  sanggup  berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
Sasaran-sasaran  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  mencapai  kemandirian sebagai berikut:
1. Terbukanya  kesadaran  dan  tumbuhnya  keterlibatan  masyarakat  akar  rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.
2. Diperbaikinya  kondisi  sekitar  kehidupan  kaum  perempuan,  rentan,  lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi kea rah swadaya.
3. Ditingkatkan  kemampuan  dan  kinerja  kelompok-kelompok  swadaya  dalam keterampilan  teknis  dan  manajemen  untuk  perbaikan  produktifitas  dan pendapatan mereka.

## 6.   Ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat.
Pemberdayaan  harus  dilakukan  secara  terus  menerus,  komprehensif  dan simultan,   sampai   ambang   batas   tercapainya   keseimbangan   yang   dinamis  antara yang  di  perintah  dan  di  perintah.  Menurut  Ndraha  (2000:80)  di  perlukan  berbagai Program Pemberdayaan sebagai berikut:
1. Pemberdayaan  Politik;  bertujuan  meningkatkan bargaining  position yang  di perintah terhadap perintah, di perintah mendapatkan apa  yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.
2. Pemberdayaan Sosial Budaya;  bertujuan  meningkatkan kemampuan sumber  daya manusia  ( human  right ),  penggunaaan  ( human  utilization ) dan perlakuan seadil adilnya terhadap manusia.
3. Pemberdayaan    ekonomi;    sebagai    upaya    untuk    meningkatkan kemampuan yang  diperintah  sebagai  konsumen  untuk  berfungsi  sebagai  penanggung  dampak negatif  pertumbuhan,  pembayar  resiko  salah  urus,  pemikul  beban  pembangunan, kambing hitam kegagalan program dan penderita kerusakan lingkungan.
4. Pemberdayaan lingkungan; sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan supaya  antara  yang  di  perintah  dan  lingkungannya  terhadap  hubungan  saling menguntungkan.

## 7.   Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  Kartasasmita  (2003)  Strategi  pembangunan  yang  bertumpu  pada pemihakan  dan  pemberdayaan  dipahami  sebagai  suatu  proses  transformasi      dalam hubungan   sosial,   ekonomi,   budaya   dan   politik masyarakat. Perubahan struktural yang  diharapkan  adalah  proses  yang  berlangsung  secara  alamiah,  yaitu  yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan.  Teori-  teori  ekonomi  makro,  yang  umumnya  bersandar  pada  peran pasar  dalam  alokasi  sumber  daya,  serta  dengan  beranggapan  bahwa  kebijaksanaan ekonomi  makro  yang  tepat  akan  menguntungkan  semua  lapisan  masyarakat,  dalam kenyataannya  tidak  dapat  menghasilkan  jawaban  yang  memuaskan  bagi  masalah kesenjangan.  Kekuatan  sosial  yang  tidak  berimbang,  menyebabkan  kegagalan  pasar untuk mewujudkan harapan itu. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan  pada  tingkat  makro  mendukung  upaya  mengatasi  kesenjangan  yang
harus  dilakukan  dengan  kegiatan  yang  bersifat  mikro  dan  langsung  ditujukan  pada lapisan masyarakat terbawah.
Pemberdayaan  masyarakat  dapat  dipandang  sebagai  jembatan  bagi  konsep- konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti  dana,  prasarana  dan  sarana  yang  dialokasikan  kepada  masyarakat  melalui berbagai  program  pembangunan  harus  ditempatkan  sebagai  rangsangan  untuk memacu  percepatan  kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat.  Proses  ini  diarahkan  untuk meningkatkan  kapasitas  masyarakat (capacity  building) melalui  pemupukan  modal yang  bersumber  dari  surplus  yang  dihasilkan  dan  pada  gilirannya  dapat  menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

## 8.   Latar Belakang PNPM MP
Mulai  tahun  2007  Pemerintah  Indonesia  mencanangkan  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  yang  terdiri  dari  PNPM  Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus  dan  desa tertinggal.  PNPM  Mandiri  Perdesaan  adalah  program  untuk  mempercepat penanggulangan  kemiskinan  secara  terpadu  dan  berkelanjutan.  Pendekatan  PNPM Mandiri  Perdesaan  merupakan  pengembangan  dari  Program  Pengembangan Kecamatan  (PPK),  yang  selama  ini  dinilai  berhasil.  Beberapa  keberhasilan  PPK adalah  berupa  penyediaan  lapangan  kerja  dan  pendapatan  bagi  kelompok  rakyat miskin,  efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan,  serta  berhasil  menumbuhkan  kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
Visi  PNPM  Mandiri  Perdesaan  adalah  tercapainya  kesejahteraan  dan kemandirian  masyarakat  miskin  perdesaan.  Kesejahteraan  berarti  terpenuhinya kebutuhan  dasar  masyarakat.  Kemandirian  berarti  mampu  mengorganisir  diri  untuk memobilisasi  sumber  daya  yang  ada  di  lingkungannya,  mampu  mengakses  sumber daya  di  luar  lingkungannya,  serta  mengelola  sumber  daya  tersebut  untuk  mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat  dan  kelembagaannya;  (2)  pelembagaan  sistem  pembangunan  partisipatif; (3)  pengefektifan  fungsi  dan  peran  pemerintahan  lokal;  (4)  peningkatan  kualitas  dan kuantitas  prasarana  sarana  sosial  dasar  dan  ekonomi  masyarakat;  (5)  pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Dalam  rangka  mencapai  visi  dan  misi  PNPM  Mandiri  Perdesaan, strategi yang  dikembangkan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yaitu  menjadikan  masyarakat  miskin
sebagai  kelompok  sasaran,  menguatkan  sistem  pembangunan  partisipatif,  serta mengembangkan  kelembagaan  kerja  sama  antar  desa.  Berdasarkan  visi,  misi,  dan strategi  yang  dikembangkan,  maka  PNPM  Mandiri  Perdesaan  lebih  menekankan pentingnya  pemberdayaan  sebagai  pendekatan  yang  dipilih.  Melalui  PNPM  Mandiri Perdesaan  diharapkan  masyarakat  dapat  menuntaskan  tahapan  pemberdayaan  yaitu tercapainya  kemandirian  dan  keberlanjutan,  setelah  tahapan  pembelajaran  dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

## 9.    Tujuan PNPM MP
Tujuan  Umum  PNPM  Mandiri  Perdesaan  adalah  meningkatnya  kesejahteraan dan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin  di  perdesaan  dengan  mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
Adapun  tujuan  khusus  PNPM  Mandiri  Perdesaan  meliputi:  a).  Meningkatkan partisipasi  seluruh  masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin  dan    atau  kelompok perempuan,    dalam    pengambilan    keputusan  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan dan  pelestarian  pembangunan;  b).  Melembagakan  pengelolaan  pembangunan partisipatif  dengan  mendayagunakan  sumber  daya  lokal;  c).  Mengembangkan kapasitas  pemerintahan  desa  dalam  memfasilitasi  pengelolaan  pembangunan partisipatif;  d).  Menyediakan  prasarana  sarana  sosial  dasar  dan  ekonomi  yang diprioritaskan  oleh  masyarakat;  e).  Melembagakan  pengelolaan  dana  bergulir;    f). Mengembangkan    kerja    sama    antar    pemangku    kepentingan  dalam  upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

## 10.  Prinsip Dasar PNPM MP
Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau  nilai-nilai  dasar  yang  selalu  menjadi  landasan  atau  acuan  dalam  setiap pengambilan  keputusan  maupun  tindakan  yang  akan  diambil  dalam  pelaksanaan rangkaian  kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan.  Nilai-nilai  dasar  tersebut  diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:  a).  Bertumpu  pada  pembangunan  manusia,  artinya  masyarakat  dapat memilih  kegiatan  yang  berdampak  langsung  terhadap  upaya  pembangunan  manusia dari pada pembangunan fisik semata; b). Otonomi yaitu masyarakat memiliki hak dan kewenangan  mengatur  diri  secara  mandiri  dan  bertanggung  jawab,  tanpa  intervensi negatif  dari  luar;  c).  Desentralisasi  yaitu  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  kepada masyarakat  untuk  mengelola  kegiatan  pembangunan  sektoral  dan  kewilayahan  yang bersumber  dari  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kapasitas
masyarakat;  d).  Berorientasi  pada  masyarakat  miskin  artinya  segala  keputusan  yang diambil  berpihak  kepada  masyarakat  miskin;  e).  Partisipasi  artinya  masyarakat berperan  secara  aktif  dalam  proses  atau  alur  tahapan  program  dan  pengawasannya, mulai  dari  tahap  sosialisasi,  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelestarian  kegiatan dengan  memberikan  sumbangan  tenaga,  pikiran,  atau  dalam  bentuk  materil;  f). Kesetaraan  dan  keadilan  gender  yaitu    masyarakat  baik  laki-laki  dan  perempuan mempunyai  kesetaraan  dalam  perannya  di  setiap  tahapan  program  dan  dalam menikmati  manfaat  kegiatan  pembangunan,kesetaraan  juga  dalam  pengertian kesejajaran  kedudukan  pada  saat  situasi  konflik;  g).  Demokratis  yaitu  masyarakat mengambil  keputusan  pembangunan  secara  musyarawah  dan  mufakat;  h). Transparansi  dan  Akuntabel  artinya    masyarakat  memiliki  akses  terhadap  segala informasi  dan  proses  pengambilan  keputusan  sehingga  pengelolaan  kegiatan  dapat dilaksanakan  secara  terbuka  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  baik  secara  moral, teknis, legal, maupun administratif;  i).  Prioritas  artinya masyarakat  memilih kegiatan yang  diutamakan  dengan  mempertimbangkan  kemendesakan    dan  kemanfaatan untuk  pengentasan  kemiskinan;  j).  Keberlanjutan  artinya  dalam  setiap  pengambilan keputusan  atau  tindakan  pembangunan,  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian  dan  pemeliharaan  kegiatan  harus  telah  mempertimbangkan  sistem pelestariannya.

## 11.  Sasaran Dan Jenis Kegiatan PNPM MP
Anonimous  (2007)  menjelaskan  bahwa  lokasi  sasaran  PNPM  Mandiri Perdesaan  meliputi  seluruh  Kecamatan  perdesaan  di  Indonesia  yang  dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan- kecamatan kategori  kecamatan  bermasalah  dalam  PPK/PNPM  Mandiri  Perdesaan.  Sedangkan kelompok  sasaran  dari  program  ini  yaitu  a).  Masyarakat  miskin  di  perdesaan,  b). Kelembagaan masyarakat di perdesaan, c). Kelembagaan pemerintahan lokal.
Pendanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  merupakan  program  Pemerintah  Pusat bersama  Pemerintah  Daerah,  artinya  program  ini  direncanakan,  dilaksanakan  dan didanai  bersama-sama  berdasarkan  persetujuan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Adapun  salah  satu  jenis  kegiatan  yang  dibiayai  melalui  BLM  PNPM  Mandiri Perdesaan  adalah  Penambahan  permodalan  simpan  pinjam  untuk  Kelompok Perempuan (SPP)

## 12. Pelaku Dan Perencanaan Kegiatan PNPM MP
Masyarakat  adalah  pelaku  utama  PNPM  Mandiri  Perdesaan  pada  tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya  di  Desa, Kecamatan,  Kabupaten  dan  seterusnya  berfungsi  sebagai  pelaksana,  fasilitator, pembimbing  dan  pembina  agar  tujuan,  prinsip,  kebijakan,  prosedur  dan  mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.
Sedangkan  Perencanaan  kegiatan  PPK  di  Desa  terdiri  dari  banyak tahapan antara lain terdiri dari : a). Musyawarah Antar Desa Sosialisasi; b). Musyawarah Desa Sosialisasi;  c).  Pelatihan  Pelaku  Tingkat  Desa;  d).  Musyawarah  Desa  Khusus Perempuan;  e).  Musyawarah  Desa  Perencanaan;  f).  Penulisan  Usulan  Desa;  g). Verifikasi  Usulan  Desa;  h).  Musyawarah  Antar  Desa  Prioritas  Usulan;  i). Musyawarah  Antar  Desa  Penetapan  Usulan;  j).  Musyawarah  Antar  Desa  Informasi Hasil  MAD; k).  Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat;  l). Pengesahan Dokumen SPPB; m). Pelaksanaan Kegiatan.

## 13.  Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
Anonimous  (2007)  menerangkan  bahwa  Program  PPK  Fase  I  (1998-2002),  terdapat juga  program  yang  berupa  pendanaan  mikro  usaha  ekonomi  produktif  bagi pengembangan  usaha  kecil  di  pedesaan.  Program  pendanaan  mikro  pada  umumnya dapat  diakses  oleh  laki-laki  dan  perempuan.  Kemudian  pada  program  PPK  Fase  II (2002-2005),  program  melengkapi  kegiatan pendanaan mikro  dengan skema simpan pinjam  perempuan.  Simpan  Pinjam  Perempuan  ini  dikhususkan  untuk  perempuan untuk  mengakomodir  skema.  Selain  itu  melalui  program  ini  diharapkan  kaum perempuan  dapat  menjadi  katalisator  peningkatan  perekonomian  rumah  tangga miskin perdesaan di lokasi program.
Selanjutnya  pada  PPK  fase  III  (2005),  hanya  dialokasikan  dana  untuk program SPP  dengan  alokasi  dana  maksimum  20  %    dari  bantuan  langsung  masyarakat.  Hal ini  terjadi  karena  keberhasilan  didalam  penyaluran  dan  terjadinya  peningkatan didalam pemanfaatan SPP dikalangan perempuan di perdesaan.
14.  Hipótesis Penelitian .
Landasan teori,  studi  sebelumnya  dan kerangka  pemikiran  yang di kemukakan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah  dipengaruhi  secara positif  dari  program  SPP-PNPM-MP  di  Desa Olak Rambahan dan Desa Selat. Atas dasar  uraian  diatas,  maka  hopotesis  dalam  penelitian  ini  seperti, Diduga bahwa program  SPP-PNPM-MP  di  Desa  Olak  Rambahan  dan  Desa  Selat  Kecamatan
Pemayung  Kabupaten  Batanghari,  terdapat  perbedaan  peningkatan  pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menerima program SPP-PNPM-MP tersebut.

## Metode Penelitian.
Untuk  menganalisis  tingkat  keberhasilan  Pemberdayaan  Masyarakat  melalui  Program PNPM-MP  di  Kecamatan  Pemayung  Kabupaten  Batang  Hari  menggunakan  metode  survei. Menurut  pendapat  Singarimbun  (1989)  bahwa  yang  dimaksud  dengan  penelitian  survei adalah penelitian yang menggunakan sampel sebagai pengumpul data pokok.

## Jenis Data dan Sumber Data
Untuk  menetukan  jenis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  berupa Data  Primer dan Data  Skunder .  Data  Primer terdiri  dari  data  pendapatan  peserta  SPP  sebelum  dan  setelah adanya  PNPM-MP,  pendapatan  peserta  SPP  di  Desa  Selat  dan  Desa  Olak  Rambahan  atau yang  sudah  maju  dan  yang  belum  maju  perkembangan  SPP  serta  pendapatan  peserta  non SPP khususnya di lingkungan Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari.
Data  Skunder terdiri  dari  data  penduduk  atas  dasar  usia,  pendidikan pekerjaan,  jumlah anggota  keluarga,  jumlah  RTM,  dan  data  jumlah  BLM per   Kecamatan   lokasi   penerima Bantuan   Langsung   Masyarakat,   di lanjutkan  dengan  pengumpulan data,  hasil  penelitian lapangan,  dengan  melakukan  2(dua)  tehnik  observasi  dan  interview,  dan  penelitian kepustakaan  (Librry  Research),  juga  di  lakukan  metode  penarikan  sampel,  analisis  data  ini dilakukan untuk kesempurnaan dalam penulisan.

## Hasil Pembahasan.
Perbedaan pendapatan  masyarakat  sebelum  penerima  dan  sesudah  adanya  SPP- PNPM-MP Desa Olak  Rambahan.
Hasil perhitungan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  sofware  komputerisasi yaitu  dengan  menggunakan  program  SPSS  17.0,  dimana dari hasil tersebut deperoleh angka perhitungan  berdasarkan  permasalah pertama dalam  penelitian  ini  seperti    bagaimana perbedaan pendapatan masyarakat  sebelum  dan  sesudah  menerima  program  SPPPNPMMP di  Desa  Olak  Rambahan.  Kemudian  untuk  mempermudah  menjelaskan  hasil  penelitian  ini dapat dilihat pada tabel 4.2.1. seperti dibawah ini.
Tabel.   4.2.1.   Perbedaan   pendapatan   masyarakat   sebelum   penerima   dan sesudah adanya SPP-PNPM-MP Desa Olak Rambahan.
Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean SEBELUM SPPPNPMMP SESUDAH SPPPNPMMP Pair 1 1.9463E6 40 1.87403E6 2.96309E5 3.3700E6 40 3.17040E6 5.01284E5 Paired Samples Correlations N Correlation Sig. SEBELUM SPPPNPMMP & SESUDAH SPPPNPMMP Pair 1
40 .654 .000 Paired Samples Test Paired Differences
t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair  SEBELUM SPPPNPMMP - 1      SESUDAH SPPPNPMMP -1.42375E6 2.40707E6 3.80591E5  -2.19357E6 -6.53933E5  -3.741 39 .001
Bersadarkan  hasil  perhitungan  pada  Tabel  paried  samples  statistics,  diatas terlihat    bahwa  rata-rata  pendapatan  masyarakat  desa  Olak  Rambahan  sebelum mendapatkan  program  SPP-PNPM-MP  adalah  sebesar  Rp.1.946.366  sedangkan pendapatan  masyarakat  sesudah  SPP-PNPM-MP  adalah  sebesar  Rp.3.370.066. Sementara itu perbedaan pendapatan setelah menerima program tersebut membuktikan bahwa  program  SPP  PNPM  MP  layak  untuk  diteruskan.  Peningkatan  pendapatan masyarakat  tersebut  akan  memberikan  efek  positif  terhadap  daya  beli  masyarakat sehingga  akan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Kemudian  perbedaan pendapatan    masyarakat  yang  menerima  program  SPP  PNPM  MP  dari  40  sampel tersebut  mempengaruhi  pendapatan  masyarakat  meningkat  sebesar  Rp.1423.700  atau 42.24 persen.
Kemudian  pada  tabel  paried  samples  correlations  yang  menguji  hubungan antara perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menerima program SPP- PNPM-MP  adalah  sebesar  0,654  atau  sebesar  65.40  persen  dengan  nilai  probabilitas 0,000 <1 adalah kuat dan signifikan. Dari hasil perhitungan tersebut menjelaskan bahwa hubungan  perbedaan  pendapatan  masyarakat  sangat  signifikan,  itu  artinya  program SPP-PNPM-MP memberikan dampak yang baik dalam kehidupan masyarakat.
Pada tabel  paried samples test  hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut; Ho = Sebelum  SPP-PNPM-MP  dan  Sesudah  SPP-PNPM-MP  adalah  sama  Ha  =      Sebelum SPP-PNPM-MP  dan  Sesudah  SPP-PNPM-MP  adalah  berbeda  Dalam  pengambilan keputusan  berdasarkan hasil penelitian ini,  salah satu  caranya  dengan
membandingkan nilai probabilitas 0,005 dengan t hitung, artinya jika probabilitasnya > 0,05  maka  Ho  diterima  dan  jika  probabilitasnya  <  0,005  maka  Ho  ditolak,  kemudian jika  t  hitung  =  -3,741  sedangkan  probabilitasnya  sebesar  0,001  (<0,005),  maka  Ho ditolak  artinya  pendapatan  masyarakat  Desa  Olak  Rambahan  tidak  sama  sebelum  dan sesudah SPP- PNPM-MP.
Perbedaan pendapatan  masyarakat  Sebelum  dan  Sesudah  penerima  SPP- PNPM-MP Desa Selat.
Selanjutnya  untuk  menjawab  permasalah  bagaimana  perbedaan  pendapatan masyarakat  sebelum  dan  sesudah  menerima  program  SPPPNPMMP  di  Desa  Selat dalam  penelitian  ini  juga  dibantu  menggunakan  sofware  komputerisasi  yaitu menggunakan  program  SPSS  17.0.  Kemudian  untuk  mempermudah  menjelaskan  hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2.1. seperti dibawah ini.
Tabel.  Perbedaan pendapatan masyarakat sebelum   penerima   dan sesudah adanya SPP-PNPM-MP Desa Selat.
Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean SEBELUM SPPPNPMMP SESUDAH SPPPNPMMP Pair 1 1.0434E6 100 8.87200E5 88719.96234 1.7001E6 100 9.94205E5 99420.49206 Paired Samples Correlations N Correlation Sig. SEBELUM SPPPNPMMP & SESUDAH SPPPNPMMP Pair 1 100 .721 .000

## Paired Samples Test
Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair SEBELUM SPPPNPMMP - 1 SESUDAH SPPPNPMMP -6.56700E5 7.10101E5 71010.14368  -7.97600E5 -5.15800E5  -9.248  99 .000
Pada  tabel  paried  samples  statistics,  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  pendapatan masyarakat    desa    Selat    sebelum    mendapatkan    program    SPP-PNPM-MP  adalah sebesar  Rp.1.043.460,  sedangkan  pendapatan  masyarakat  sesudah  menerima  program SPP-PNPM-MP  adalah  sebesar  Rp.1.700.160. Peningkatan  pendapatan  masyarakat di    Desa    Selat    tersebut    juga  membuktikan  bahwa  program  SPP  PNPM  MP  layak untuk  diteruskan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  dua  Desa  masing-masing  40  sampel dan 100 sampel   membuktikan  bahwa  program  SPP  PNPMMP  memberikan  dampak yang  sangat  signifikan,  dimana  masing  desa  mengalami  peningkatan  pendapatan
masyarakat.  Peningkatan  pendapatan  masyarakat  akan  memberikan  multiplier  efek dalam pembangunan masyarakat dan daerah itu sendiri.
Kemudian  perhitungan  pada  tabel  paried  samples  correlations  menguji hubungan antara pendapatan sebelum dan sesudah menerima program SPP- PNPM-MP adalah sebesar 0,721 atau 72.1 persen dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 <1 artinya adalah kuat dan sangat signifikan.
Selanjutnya berdasarkan tabel paried samples test; hipotesis  dapat dijelaskan sebagai berikut:
Ho =   Sebelum SPP-PNPM-MP dan Sesudah SPP-PNPM-MP   adalah sama Ha =   Sebelum SPP-PNPM-MP dan Sesudah SPP-PNPM-MP   adalah berbeda
Bahwa  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  penelitian  ini,  dengan membandingkan nilai probabilitas 0,005 dengan t hitung, artinya jika probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima dan jika probabilitasnya < 0,005 maka Ho  ditolak,  artinya  jika t  hitung  =  -9,248  sedangkan  probabilitasnya  sebesar
0,000  (<0,005),  maka  Ho  ditolak  artinya  pendapatan  masyarakat  desa  Selat  tidak sama sebelum dan sesudah SPP-PNPM-MP.
Pinjaman    SPP    bermasalah,    serta    faktor-faktor    yang    menyebabkan keberhasilannya    pinjaman    penerima    SPP    PNPM    Mandiri    Pedesaan    di  Desa Olak Rambahan dan Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari.

## Pinjaman SPP Bermasalah
Adapun  penyebab  pinjaman  SPP  bermasalah  Desa  Olak  Rambahan  dan  Selat secara umum adalah sebagai berikut:
i. Setoran anggota dipergunakan oleh ketua kelompok, kemudian setoran tersebut tidak  di  distribusikan  kembali  kepada  sebagian  anggota,  atau  tidak tranaspansinya  sistem  keuangan  tersebut,  sehingga  menyebabkan  terjadinya stagnan aliran dana.
ii. Meminjam  dengan  menggunakan  nama  orang  lain,  sehingga  terjadi  double pinjaman  pada  kegiatan  yang  sama,  akibatnya  pinjaman  tersebut  berdampak penipuan  atau  disebut  dengan  data  fiktip,  sehingga  bila  terjadi  macet  dalam pembayaran susah untuk di tagih.
iii. Ikatan  pemersatu  antar  kelompok  tidak  kompak,  sehingga  mudah  di propaganda  oleh  orang  lain.  Akibat  lemahnya  rasa  kesatuan  antar  kelompok akan  menyebabkan  program  susah  tersebut  untuk  direalisasikan,  sehingga
munculnya  kelompok-kelompok  kecil  yang  saling  menjelek-jelekkan  antar teman  dan  kemudian  mudah  diadu  domba  baik  dari  interen  maupun  dari eksteren.
iv. Banyaknya anggota yang tersangkut pinjaman selain pinjaman SPP-PNPM- MP tersebut.  Akibat  banyaknya  anggota  yang  tersangkut  pinjaman  akan menyebabkan  kurangnya  kemampuan  untuk  membayar,  sehingga  berdampak kepada hutang dan kemacetan dalam kelancaran program.
v. Memiliki kemampuan untuk membayar tetapi tidak memiliki iktikad baik untuk membayar hutang tersebut. Akibat dari lemahnya mental para anggota pinjaman dimana  beranggapan  bahwa  dana  pemerintah  tidak  mungkin  dikembalikan, dengan alasan usaha tejadi bencana, seperti banjir atau kemarau sehingga disebut puso.
vi. Kurangnya  kerja  sama  antar  sebagian  anggota,  sehingga  sulitnya  untuk mengatakan  satu  pendapat  dalam  kemajuan  program  seperti  dalam  penetapan syarat  administrasi  pinjaman  karena  antar  kelompok  memiliki  tujuan  dan kepentingan masing-masing.
Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan Pinjaman SPP PNPM Mandiri Desa Olak Dan Desa Selat.
Adapun  faktor-faktor  penyebab  keberhasilan  SPP  juga  ditentukan  oleh program PNPM-MP yang memenuhi klasifikasi sebagai berikut:
a. Setiap  setoran  anggota  dipergunakan    untuk  kepentingan    kelompok    dan kemudian setoran tersebut distribusikan kembali kepada anggota kelompok lain yang  sudah  terbentuk  dan  memenuhi  syarat,  sehingga  terjadinya  perputaran aliran  dana  dengan  cepat  secara  tranaspansi  dalam  sistem keuangan.
b. Dalam      memberikan      pinjaman      harus      menggunakan      nama      yang bersangkutan sehingga tidak terjadi double pinjaman pada kegiatan yang sama, kemudian  dalam  memberikan  pinjaman  tersebut  tidak  terjadi  penipuan  atau disebut  dengan  data  fiktip,  serta  bila  terjadi  macet  dalam  pembayaran  mudah untuk di tagih.
c. Ikatan  pemersatu  antar  kelompok  sangat  kompak  sehingga  tidak  mudah untuk di  propaganda  oleh  kelompok  lain.  Akibat  kuatnya  rasa  kesatuan  antar kelompok  akan  menyebabkan  program  mudah  untuk  direalisasikan,  sehingga munculnya  kelompok-kelompok  besar  yang  saling  mendukung  antar  teman
kelompok.  Dengan  adanya  rasa  kesatuan  antar  kelompok  tidak  mudah  untuk diadu domba baik dari interen maupun dari eksteren.
d. Setiap  anggota  hanya  diberikan  pinjaman  SPP-PNPM-MP  apabila  tidak memiliki pinjaman ditempat lain, supaya  anggota  yang diberi pinjaman mudah untuk membayar, dan program tersebut menjadi lancar.

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Dari   hasil   analisis   data   dan   hasil   pembahasan   yang   telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan  maka  indikator  keberhasilan  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Pedesaan  adalah  sebagai berikut:
1.  Bahawa    berdasarkan    hasil    perhitungan    dalam    penelitian    ini    terdapat  perbedaan tingkat  pendapatan  masyarakat  penerima  SPP  Mandiri  Pedesaan  sebelum  dan  sesudah adanya  PNPM  Mandiri  Pedesaan  seperti  desa  Olak  Rambahan  sebelum  mendapatkan program  SPP-PNPM-MP  adalah  sebesar  Rp.1.946.366,  sedangkan  pendapatan masyarakat  sesudah  SPP-PNPM-MP  adalah  sebesar  Rp.3.370.066,  atau  terjadi peningkatan  sebesar  Rp.1.423.700  atau  42.24  persen.  Kemudian  di  desa  Selat  sebelum mendapatkan  program  SPP-PNPM-MP  adalah  sebesar  Rp.1.043.460  sedangkan pendapatan  masyarakat  sesudah  SPP-PNPM-  MP  adalah  sebesar  Rp.1.700.160  terjadi peningkatan sebesar Rp.656.700 atau 38.62 persen.
2. Berdasarkan    hasil    penelitian    ini    ternyata    terdapat    pinjaman    SPP bermasalah yang disebabkan oleh setoran anggota dipergunakan untuk ketua kelompok tetapi setoran tersebut  tidak  di  distribusikan  terhadap  sebagian  anggota,  atau  tidak  transparansinya sistem  keuangan  tersebut,  serta  Meminjam  dengan  menggunakan  nama  orang  lain sehingga  terjadi  double  pinjaman  pada  kegiatan  yang  sama.  Selanjutnya  faktor-faktor yang  menyebabkan  keberhasilannya    pinjaman  penerima  SPP  PNPM  Mandiri Pedesaan    di    Kecamatan    Pemayung    Kabupaten    Batang    Hari    seperti  adanya musyawarah  kelompok  semua  pengurus,  sistem  pinjaman  diperketat  atau  melalui perifikasi,  musyawarah  dikelompok  memiliki  tanggungjawab  yang  sama,  melakukan pendekatan-pendekatan antar perangkat desa.

## Saran
Adapun saran yang dapat diajukan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Pendapatan  masyarakat  penerima  SPP  Mandiri  Pedesaan  sebelum dan sesudah adanya PNPM Mandiri Pedesaan terus ditingkatkan, kemudian  dalam  proses  seleksi  penerima SPP  harus  lebih  selektif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, kemudian progran PNPM  Mandiri  pendesaan  dapat  dilanjutkan  bagi  pemerintah  pada  tahun  berikutnya, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan selain itu peningkatan pendapatan tersebut dapat  mensejahterakan  mayarakat  terutama  masyarakat  Desa  Olak  Rambahan  dan masyarakat Desa Selat maupun masyarakat Batang Hari secara umum.
2.  Koordinasi  antar  kelompok  harus  terjalin  dengan  baik  sehingga  program  PNPM-MP tersebut  berkembang  dengan  cepat,  selanjutnya  setiap  kelompok  harus  transparan  dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous,  2009.  Pedoman  Umum  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri (PNPPM Mandiri).  Kementrian Koordinator Bidang Kesejahtraan Rakyat.
Aprilianti  Vinni,  2010.  Analisis  Tingkat  Keberhasilan  Pemberdayaan  Masyarakat      Melalui Program   PNPM-MP   Di   Kabupaten Tanjung Jabung Timu. MEP. PPS. UNJA.
Asian  Development  Bank  (ADB)  2008,  Hasil  Review  dan  Evaluasi  atas  Program- program  yang  Berpihak  pada  Rakyat  Miskin  di  Indonesia:  Eko,  Sutoro.  2012. Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Provinsi Kalimantan Timur.
Hadad,  Ismid,  2013.    Pengentasan  Kemiskinan  Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan  dan Perubahan Pola Produksi yang Ramah Lingkungan Hadi Sutrisno, 2009. Metodologi Penelitian. Penerbit Ganesha Bandung. Kartasasmita Ginandjar, 2003. Pemberdayaan Masyarakat,    Konsep Pembangunan yang Berakar  pada Masyarakat, Institut Teknologi Bandung.
Lopez Agusto, 2015. Women’s Empowerment:  Measuring the Global Gender Gap . World Economic Forum.
Mulyani  Sri,  2004. Strategi  Nasional  Penanggulan  Kemiskinan.  Makalah Seminar Nasional.
Napier  A,  2003. Empowerment  Theory ,  New  York:  Columbia  University Press.
Nugroho  Iwan  dan  Dahuri  Rpkhmin,  2004.  Pembangunan  Wilayah:  Perspektif  Ekonomi,
Sosial, dan Lingkungan LP3ES Jakarta Sumodiningrat    Gunawan.    1996.    Konsep Pemberdayaan   Masyarakat Pedesaan. Makalah Seminar Nasional.
UNDP United Nation Development Program, 2003.   Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pangestu Marie    dan    Haryo    Aswicahyono,    1996.        Industrialisasi. Keunggulan  Bersaing  dan  Era  Perdagangan  Bebas  dalam  Pangestu,  M.  Raimon  Atje  dan Julius  Mulyadi  (Penyunting) .    Tranformasi  Industri  Indonesia  Dalam  Era Perdagangan Bebas, Jakarta CSIS.
Solfida Eleonora, 2003. Kontribusi Ekspor Industri Manufaktur Padat Sumber Daya Pertanian. Media Indonesia, Vol. 9, No 2. Jakarta: LP3E-KADIN Indonesia.
Tarigan  R,  2004. Ekonomi  Regional  Teori  dan  Aplikasi .   Penerbit  Bumi Aksara Jakarta