## Implementasi Uji Mutu Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi Paket Pembangunan Jalan Batas Kec. Siding/Seluas –

## Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (Myc)
Provinsi Kalimantan Barat
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  (1)  Mengetahui implementasi uji mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi  pada  Paket  Pembangunan  Jalan  Batas  Kec. Siding/Seluas  –  Batas  Kecamatan  Sekayam/Entikong (MYC)  Provinsi  Kalimantan  Barat,  dan  (2)  Mengetahui ketidaksesuaian; akar penyebab masalah; acuan/aturan dalam  pelaksanaan  uji  mutu  konstruksi  pada  paket tersebut  disertai  saran  perbaikan.  Setelah  monitoring pelaksanaan  uji  mutu  konstruksi  pada  paket  tersebut, didapatkan  bahwa  (1)  Pelaksanaan  sistem  manajemen kesehatan  dan  keselamatan  kerja  pada  sistem kesehatan  dan  keselamatan  kerja  dalam  kondisi  yang baik.  Hal  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  kinerja penerapan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan  kerja  berdasarkan  Peraturan  Menteri  PU No.  9  tahun  2008,  (2)  Ketidaksesuaian,  akar  penyebab dan saran perbaikannya.
Kata  kunci:  Uji  mutu  konstruksi,  pekerjaan  konstruksi jalan
Deddy Junaidi Penulis adalah pegawai PNS pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Direktorat Jenderal Bina  Marga  pada  Unit  Kerja  Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  XI  (Kalsel, Kalteng,  Kalbar),  Bidang  Pembangunan  dan Pengujian, sebagai Kepala Seksi Pembangunan  dan  Pengujian  Jalan  BBPJN
XI. d3ddybalai11@gmail.com
www.buletinppi.ulm.ac.id

## Pendahuluan
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI mempunyai tugas dan  fungsinya  sebagai  pengendalian  dan  pengawasan konstruksi  pelaksanaan  pembangunan  jaringan  jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi.
Dalam  kegiatan  tersebut  harus  dilakukan  monitoring  dan evaluasi  dalam  pelaksanaannya  untuk  pencapaian  mutu konstruksi  jalan  yang  dipersyaratkan,  baik  fisik  maupun  non fisik dengan penekanan terhadap tertib penyelenggaraan dan hasil  pekerjaan  konstruksi  yang  meliputi  aspek  perencanaan pekerjaan  konstruksi,  pengadaan,  manajemen  pengendalian, pelaksanaan kontrak yang didukung kompetensi penyelenggara. (Permen 04/PRT/M/2009)
Penyelenggara  pekerjaan  konstruksi  wajib  mewujudkan hasil  pekerjaan  konstruksi  yang  handal  dan  bermanfaat dengan  memenuhi  ketentuan  tertib  penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, seperti persyaratan keselamatan umum, konstruksi  bangunan,  mutu  hasil  pekerjaan,  mutu  bahan dan/atau  komponen  bangunan,  dan  mutu  peralatan  sesuai dengan standar atau norma yang berlaku. Disamping itu tetap mengutamakan  keamanan,  keselamatan,  dan  kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang– undangan yang berlaku .
Dalam  pelaksanaan  proyek  konstruksi,  sasaran pengelolaan proyek ( project management ) disamping biaya dan  jadwal  adalah  pemenuhan  persyaratan  mutu.  Dalam hubungan  ini,  suatu  peralatan,  material  dan  cara  kerja diangap  memenuhi  persyaratan  mutu  apabila  dipenuhi semua  persyaratan  yang  ditentukan  dalam kriteria dan spesifikasi .  Dengan  demikian,  instalasi/bangunan  yang
dibangun  atau  produk  yang  dihasilkan,  yang  terdiri  dari komponen  peralatan  dan  material  yang  memenuhi persyaratan  mutu,  dapat  diharapkan  berfungsi  secara memuaskan  selama  kurun  waktu  tertentu  atau  dengan kata  lain  siap  untuk  dipakai  ( fitness  for  use ).  Dan  untuk mencapai  tujuan  tersebut  secara  efektif  dan  ekonomis tidak hanya diperlukan pemeriksaan di tahap akhir sebelum diserahterimakan (FHO) kepada pemilik proyek/konsumen, tetapi  juga  diperlukan  serangkaian  tindakan  sepanjang siklus proyek mulai dari penyusunan program, perencanaan, pengawasan, pemeriksanaan dan pengendalian  mutu.  Kegiatan  tersebut  dikenal  dengan penjaminan mutu ( Quality Assurance-QA )
Quality  Control dalam  pekerjaaan  konstruksi  memegang peranan  yang  cukup  penting,  karena  dapat  menentukan kualitas  dari  hasil  pelaksanaan  pekerjaan.  Pengawasan terhadap  mutu  pekerjaan  yang  baik  akan  menghasilkan kualitas  pekerjaan  yang  baik  pula.  Hal  ini  akan menumbuhkan  kepercayaan Owner (pemilik  proyek) kepada kontraktor pelaksana dan pengawas proyek.
Quality Contol juga membuat laporan pemeriksaan kepada quality  assurance .  Oleh  karena  itu, quality  control membutuhkan  pengalaman  dan  juga  pemahaman  yang baik  tentang  pengendalian  mutu  melalui  spesifikasi  teknik yang  digunakan  dan  metode  praktis  dalam  pemeriksaan mutu  pekerjaan.  Untuk  lebih  mengetahui  tentang  tugas dan  tanggung  jawab  utama  seorang quality  control dapat dilihat di bawah ini.

## Metode dan Literatur
Pelaksanaan  Uji  Mutu  ini  dibuat  sebagai  pedoman umum  Tim  Uji  Mutu  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya,  agar mempunyai  pemahaman  yang  sama  tentang  pendekatan, sasaran  dan  tujuan  uji  mutu,  kriteria  pemilihan  paket, lingkup  kegiatan,  metode  pengambilan  dan  pengujian sampel,  sampai  dengan  pembuatan  dan  penyampaian laporan,  sehingga  didalam  pelaksanaannya  terarah  dan terkendali.

## Dasar Pelaksanaan
1. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 04/PRT/M/2009  tentang  Sistem  Manajemen  Mutu (SMM) Ditjen Bina Marga.
2. Berdasarkan  Permen  PUPERA  No.  34/PRT/M/2015 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  (dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan  dan/atau  belum  diubah  atau  diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru).
3. Berdasarkan  Permen  PUPERA  No.  20/PRT/M/2016 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI No.005/KPTS/SATKER/Bz/2017  tanggal  2  Pebruari 2017 tentang Monitoring Mutu Pelaksanaan Pekerjaan/Uji Mutu dan Laboratorium.

## Pedoman Kegiatan Uji Mutu
Pedoman  mutu  dikembangkan  dan  diterapkan  pada tingkat  Departemen,  mencakup  kebijakan  mutu konstruksi  pimpinan  Departemen,  struktur  organisasi yang  berkaitan  dengan  SMM,  ketentuan  tentang pengembangan  dan  penerapan  SMM  pada  tingkat Direktorat  Jenderal  dan  Unit  Pelaksana  Konstruksi, serta  batasan  bagi  penerapan  SMM  konstruksi  pada tingkat  Direktorat  Jenderal  dan  Unit  Pelaksana Konstruksi.
Manual  Mutu  dikembangkan  berdasar  Pedoman  Mutu pada  tingkat  Departemen,  terkait  kekhususan  masing- masing  Direktorat  Jenderal.  Manual  Mutu  harus mengidentifikasi  seluruh  elemen  yang  dipersyaratkan dalam SMM SNI 19.9001.2001
Prosedur  mutu  berisi  petunjuk  pelaksanaan  kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan penjaminan mutu konstruksi  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  terkait. Minimal  mencakup  mengenai  Pejabat  yang  membuat, memeriksa dan mengesahkan Prosedur Mutu;
- Riwayat perubahan Prosedur Mutu;
- Daftar distribusi Prosedur Mutu;
- Lingkup penerapan dari Prosedur Mutu;
- Referensi atau acuan yang digunakan dalam Prosedur Mutu;
- Tahapan proses, aktivasi, atau kegiatan dari Prosedur Mutu;
- Daftar  lampiran  berupa  format  Catatan  Mutu  yang merupakan pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan dari prosedur Mutu.
Dalam  rangka  penerapan  SMM  konstruksi  yang mengacu kepada standar SMM SNI 19.9001:2001 maka terdapat  prosedur  mutu  yang  minimal  wajib  dimiliki yaitu :
- Prosedur Audit Mutu Internal;
- Prosedur Pengendalian Dokumen dan Data;
- Prosedur Pengendalian Produk yang tidak sesuai;
- Prosedur Tindakan Perbaikan; dan
- Prosedur Tindakan Pencegahan
Rencana  Mutu  berisi  rencana  pelaksanaan  kegiatan proyek dalam rangka penjaminan mutu konstruksi yang dihasilkan.
Rencana Mutu harus mengidentifikasiksi :
- Pejabat yang membuat, memeriksa dan mengesahkan rencana Mutu;
- Riwayat perubahan rencana Mutu;
- Daftar distribusi Rencana mutu;
- Lingkup penerapan Rencana Mutu; dan
- Referensi  atau  acuan  yang  digunakan  dalam Rencana Mutu.
Terdapat dua jenis Rencana Mutu yaitu : Rencana  Mutu  Proyek  (RMP)  adalah  dokumen  SMM konstruksi  yang  disusun  oleh  Unit  Pelaksana  sebagai pengguna  barang  /  jasa  dalam  rangka  menjamin  mutu konstruksi  bidang  Pekerjaan  Umum.  Dokumen  RMP digunakan  sebagai  panduan  pelaksanaan  pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek dibandingkan  dengan  ketentuan  dan  persyaratan  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  dalam  perencanaan program.
RMP minimal mencakup : kebijakan proyek; informasi proyek;  struktur  organisasi  proyek;  lingkup  kegiatan proyek;  jadwal  pelaksanaan  kegiatan;  daftar  peralatan kerja; bagan alir  pelaksanaan kegiatan; sistem manajemen mutu proyek; dan Daftar Simak.
Rencana  Mutu  Kontrak  (RMK)  adalah  dokumen  SMM konstruksi  yang  disusun  oleh  Penyedia  barang  /  jasa untuk  setiap  kontrak  pekerjaan,  digunakan  untuk menjamin  bahwa  spesifikasi  teknis  yang  melekat  pada kontrak antara Penyedia Barang/Jasa dengan Pengguna Barang/Jasa  sebagai  wakil  dari  Departemen  Pekerjaan Umum dipenuhi sebagaimana mestinya.
RMK  minimal  mencakup:  informasi  pengguna  dan penyedia  jasa;  bagan  organisasi  pelaksana  pekejaan termasuk organisasi pengguna barang/ jasa serta konsultan pengawas;  uraian  tugas  &  tanggung  jawab  pelaksana pekerjaan;  prosedur  pelaksanaan  pekerjaan;  prosedur instruksi  kerja;  bagian  alir  kegiatan  pokok;  gambar  kerja (shop  drawing);  daftar  bahan;  daftar  peralatan;  jadwal kegiatan;  &  jadwal  inspeksi;  jadwal  mobilisasi  bahan, peralatan utama dan personil inti; lembar kerja dan daftar simak.

## Pendekatan Kegiatan Uji Mutu
1. Kegiatan  ini  hanya  dalam  rangka  pembinaan  mutu internal,  untuk  bahan  perbaikan  mutu  pekerjaan  jalan dan jembatan kedepan, jadi sifatnya bukan pemeriksaan  apalagi  untuk  mencari-cari  kesalahan, tujuannya
hanya mengarahkan
agar kontraktor/konsultan  bekerja  sesuai  koridor  spesifikasi teknis.
2. Agar  kegiatan  ini  berjalan  dengan  lancar  perlu  dijalin kerja  sama  yang  baik  antar  (Satker/PPK,  Konsultan, Kontraktor dan Tim Uji Mutu).
3. Kami berharap dengan kerja sama yang baik, tidak akan terjadi  mis-informasi  yang  berakibat  laporan  menjadi keliru sehingga merugikan pihak lain.
4. Dengan  adanya  kegiatan  ini  tidak  berarti  dan  serta- merta  mengurangi  /menghilangkan  peran  tugas  dan tanggung jawab  Satker/PPK, Konsultan dan Kontraktor, baik terhadap fisik maupun keuangan sesuai ketentuan dan  peraturan-peraturan  berlaku  yang  melekat padanya.
5. Kegiatan  ini  semata-mata  tidak  hanya  untuk pembelajaran  tetapi  juga  sebagai  pembinaan  serta evaluasi  pelaksanaan  pekerjaan  kontraktual  maupun swakelola/rutin secara internal.

## Tujuan dan Sasaran Uji Mutu
1. Melaksanakan salah satu Tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XI yaitu melaksanakan Pembinaaan  terhadap  Satker/PPK,  Kontraktor  dan Konsultan.
2. Agar  didalam  pelaksanaan  pekerjaan  baik QAP (Quality  Assurance  Plan) tanggung  jawab  konsultan dan QCP  (Quality  Control  Plan) tanggung  jawabnya kontraktor,  selalu  berkesesuaian  dengan  dokumen kontrak (Spesifikasi seksi 1.21 Manajemen Mutu) .
3. Untuk bahan evaluasi perbaikan mutu pekerjaan Jalan dan Jembatan kedepan.
4. Dapat  dijadikan  Raport  Satker/PPK,  Kontraktor  dan Konsultan Supervisi.
Kriteria Pemilihan Paket Pekerjaan Uji Mutu:
1. Paket-paket proyek yang akan PHO/Proses PHO
2. Paket-paket  proyek  yang  rawan  capaian  mutu  dan waktu,
3. Paket-paket MYC,
4. Paket-paket  yang  nilai  kontrak  >  Rp.  20  Milyar  (Long Segment),
5. Paket-paket  permintaan/masukan  dari  Satker/PPK, Penyedia  Jasa  atau  masyarakat  untuk  dilakukan  uji mutu.
Lingkup Kegiatan Tim Uji Mutu Meliputi :
1. Monitoring teknis baik masalah metode kerja maupun mutu hasil pekejaan.
2. Monitoring pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan  teknis  pengendalian  mutu  oleh  konsultan
(QAP)  maupun  yang  dilaksanakan  oleh  Kontraktor (QCP).
3. Melakukan  test  mutu  pekerjaan,  langsung uji lapangan dan  sekalian  pengambilan  sample  sesuai kebutuhan untuk uji laboratorium antara lain:
a. Untuk Timbunan Tanah : dilakukan test kepadatan  uji  lapangan  (Sandcone,  dengan jumlah titik yang nanti disepakati bersama)
b. Untuk  Agregat  A  /  B  /  S  : dilakukan  test kepadatan  uji  lapangan  (Sandcone,  dengan jumlah  titik  yang  nanti  disepakati  bersama)  dan mengambil  sample  agregat,  hanya  untuk  test gradasi  dilaboratorium  BBPJN  VII  Banjarmasin mengingat waktu yang terbatas.
c. Untuk  Aspal  Hotmix  (AC-Base/AC-BC/AC-WC, HRS-Base/HRS-WC):
c.1. Dibatasi  hanya  untuk  test  ketebalan  dan uji  kepadatan/density  (Coredrill,  dengan jumlah  titik  yang  ditentukan/disepakati  5 – 10 titik).
c.2. Jika  saat  uji  petik  AMP  berproduksi dan/atau  pelaksanaan  penghamparan aspal  sedang  berjalan,  maka  diambil sample  gembur  dibelakang  finisher  atau di  AMP  untuk  pengujian  kadar  aspal dilaboratorium (Ekstraksi).
d. Untuk pekerjaan Beton :
d.1. Jika  saat  uji  petik  sedang  dalam pelaksanaan  cor  beton  lakukan  tes  kadar air lapangan (Slump-test)
d.2. Untuk  cek  kuat  tekan  beton  dilakukan dengan (Hammer-test, yang dapat mewakili tiap kegiatan pekerjaan beton) d.3. Test core inti beton jika diperlukan/disepakati.
Metode Pengujian Sample :
1. Pengujian  analisa  saringan  agregat  halus  dan  kasar berdasarkan (SNI 03-1968-1990)
2. Pengujian  kepadatan  lapangan  dengan  alat  konus pasir berdasarkan (SNI 03-2828-1992)
3. Kepadatan  kering  maksimum  berdasarkan  (SNI 1743:2008)
4. Cara  uji  keausan  agregat  dengan  masin  abrasi  los angeles berdasarkan (SNI 2417-2008)
5. Density aspal berdasarkan (SNI 03-6757-2002)
6. Cara Slump Beton berdasarkan (SNI 1972:2008)
7. Kuat Tekan Beton berdasarkan (SNI 03-1974-1990)
8. Pengujian  kadar  aspal  cara  senterifius  berdasarkan (SNI 03-6894-2002)
9. Dan  lain-lain  sesuai  yang  tercantum  dalam  spesifikasi 2010 revisi 3
Hasil uji mutu dapat digunakan antara lain:
1. Sebagai  syarat  untuk  dapat  dilakukan  pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diterima hasil pengujian quality control atau pengendalian mutu.
2. Sebagai  syarat  untuk  disetujui  tahapan  pekerjaan selanjutnya.
3. Mengacu  pada  syarat  dari  spesifikasi  teknik  yang digunakan.
4. Bagian dari penjaminan mutu ( quality assurance ).
5. Sebagai  pertanggung  jawaban  kontraktor  terhadap hasil pekerjaan saat masa PHO ( Provisional Hand Over ) dan FHO ( Final Hand Over ) Peraturan Mengenai Uji Mutu Konstruksi
Permen 04/PRT/M/2009 diterbitkan untuk memudahkan  Unit  Kerja/Satuan  Kerja/Unit  Pelaksana Kegiatan, serta Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas  pemerintahan  (TUSI)  di  bidang  Pekerjaan  Umum (sesuai  Permen  PUPR  15/PRT/M/2015)  agar  tercapai kinerja  yang  direncanakan  secara  akuntabel,  efisien  dan efektif  dalam  rangka  mewujudkan  ”tata  pemerintahan yang baik (Good Governance )”

## 1.  Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  adalah  bagian  dari  sistem  manajemen  secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,  tanggung  jawab,  pelaksanaan,  prosedur, proses  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  bagi pengembangan  penerapan,  pencapaian,  pengkajian  dan pemeliharaan  kebijakan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.
SMK3  konstruksi  bidang  pekerjaan  umum  adalah SMK3  pada  sektor  jasa  konstruksi  yang  berhubungan dengan  kepentingan  umum  (masyarakat)  antara  lain pekerjaan  konstruksi:  jalan,  jembatan,  bangunan  gedung fasilitas  umum,  sistem  penyediaan  air  minum  dan perpipaannya,  sistem  pengolahan  air  limbah  dan perpipaannya,  drainase,  pengolahan  sampah,  pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan lainnya.

## 2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012
SMK3  adalah  bagian  dari  sistem  manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian  risiko  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  kerja guna  terciptanya  tempat  kerja  yang  aman,  efisien,  dan produktif.
Mengapa  perlu  adanya  SMK3.  Sistem  manajemen diperlukan  untuk  meningkatkan  upaya  K3  yang  dijalankan dalam perusahaan agar berjalan secara efisien dan efektif.

## Penilaian Kinerja Penerapan Penyelenggaraan SMK3
Untuk
mengetahui Kinerja
Penerapan
Penyelenggaraan  SMK3  Proyek  Peningkatan  Struktur  Jalan Batas Kota Muara Tewe Kandui,  dilakukan Monitoring dan Evaluasi  SMK3  Konstruksi  (Monev  SMK3).  Maksud Penyelenggaraan  Monev  SMK3  adalah  untuk  mengukur tingkat  penyelenggaraan  SMK3  dalam  pemenuhan  syarat- syarat  keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pada tempat  kegiatan  konstruksi  dan  bertujuan  untuk pembinaan  penerapan  SMK3  Konstruksi  di  lingkungan Kementerian PU. Monev dilakukan kepada pihak pengguna jasa, yaitu Satker dan PPK serta pihak penyedia jasa.

## Monev Pengguna Jasa (Satker):
1. Satker menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU secara penuh mengacu pada Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang  Pedoman  Sistem  Manajemen  Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
2. Persyaratan K3 dimasukkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa oleh Pokja Satker
3. Satker sudah mempunyai dan memasang Kebijakan K3 dan Pakta Komitmen K3 Kementerian PU, dipasang di tempat  yang  mudah  dibaca  dan  disosialisasikan kepada unit kerja/staf di bawah kendali Satker
4. Satker mempunyai Prosedur Teknis tentang Pelaksanaan  SMK3  Konstruksi  yang  diterbitkan  oleh Pejabat Eselon I, sesuai Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Pasal 7 ayat (1)
5. Satker  mempunyai  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Monitoring  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  SMK3 Konstruksi

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  pelaksanaan  uji  mutu  konstruksi  (sampel)  pada Paket Pembangunan Jalan Batas Kec. Siding/Seluas – Batas Kecamatan  Sekayam/Entikong  (MYC)  Provinsi  Kalimantan Barat  ditunjukkan  sebagaimana  dalam  Tabel  1  berikut:
Tabel 1 : Hasil pelaksanaan uji mutu konstruksi
No. Ketidaksesuaian Akar Penyebab/ Masalah Acuan Saran Perbaikan A. SMM 1. RMP PPK Terdapat perbedaan dalam memahami Permen PU 04 tahun 2009 1. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 2. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi (SMMK3L) 3. Petunjuk Pelaksanaan RMP No. DJBM/SMM/PP/13 4. Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016 5. Prosedur Pengendalian Dokumen Melakukan koordinasi terkait penerapan SMM
antara pusat dengan Balai sehingga tidak terdapat perbedaan pemahaman
a. Lembar  pengesahan  belum ditanda tangan pada “Pemeriksa” dan “Pengesah” 1.  Lampiran I, Bab 7.1.2.2. : Atasan Langsung dari Kepala Satuan Kerja/SNVT/SKS/PPK bertanggung jawab atas pengesahan pelaksanaan RMP dan digunakan sebagai dokumen monitoring kegiatan Lembar  Pengesahan agar segera ditandatangani, kemudian dilanjutkan  dengan pengendalian dokumen b. No. Unit Kerja pada  Daftar Distribusi Dokumen belum sesuai 2. Lampiran 05, Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi Agar disesuaikan No. Unit Kerja pada Daftar Distribusi Dokumen dan BBPJN XI c. Sasaran mutu belum mencantumkan tolok ukur pencapaian yang sesuai 3. Lampiran 9.5. Sasaran Mutu Kegiatan harus ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian organisasi yang harus dievaluasi tingkat pencapaiannya, Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan beserta pernyataan bagaimana cara pencapaian dan bilamana diperlukan cara mengukur keberhasilannya Sasaran mutu agar mencantumkan tolok ukur pencapaian dari masing-masing kegiatan d. Struktur Organisasi belum mencantumkan hirarki di atasnya 1.  Lampiran  I,  Bab  7.1.2.1.d.  : Struktur  Organisasi  yaitu  bagan struktur  organisasi  pelaksanaan kegiatan Struktur Organisasi agar mencantumkan 1 hirarki di atasnya e. Struktur Organisasi Pengelola SMMK3L belum ada 2.  Bab  5.5.12.  :  Struktur  organisasi pengelola SMMK3L pada Satuan Kerja PJN dan P2JN Agar dibuat Struktur Organisasi Pengelola SMMK3L sesuai dengan Manual SMMK3L f. Kebutuhan sumber daya sarana dan prasarana belum dibuat 1.  Lampiran  I,  Bab  7.1.2.1.f.  : Kebutuhan Sumber Daya Manusia  dan  Sumber  Daya lainnya dalam rangka memenuhi mutu yang dipersyaratkan Kebutuhan Sumber Daya Sarana agar dibuat dan dilengkapi g. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan  belum melakukan pencatatan pencapaian pelaksanaan kegiatan (realisasi)  secara  konsisten dan berkala 3.  Penjelasan  lampiran  9.9  : Sebagai  fungsi  kontrol  untuk melakukan evaluasi maka sedapat mungkin jadwal kegiatan  menyediakan  kolom realisasi  untuk  pelaksanaan kegiatannya Jadwal pelaksanaa n kegiatan agar mencantumkan kolom realisasi
h. Daftar kriteria penerimaan belum dibuat 1. Lampiran I, Bab 7.1.2.1.l. : Daftar Kriteria Penerimaan yaitu menguraikan ketentuan- ketentuan  dari  setiap  tahapan proses  dan  hasil  pekerjaan sesuai dengan persyaratan (KAK, spesifikasi teknis, standar atau  peraturan  perundang- undangan) Daftar kriteria penerimaan agar dibuat dan dilengkapi i. Daftar  Dokumen  Sistem Mutu belum mencantumkan  dokumen yang berlaku 1.  Lampiran  I,  Bab  7.1.2.1.m.  : Daftar  Dokumen  SMM  dalam rangka  mencapai  kesesuaian mutu yang dipersyaratkan Daftar Dokumen Sistem  Mutu  agar mencantumkan dokumen yang berlaku dan dikendalikan 2. RMK KONSULTAN PT. WESITAN 1. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 2. Petunjuk Pelaksanaan Rencana Mutu Kontrak DJBM/SMM/PP/1 4 a. Pengesahan RMK ditandatangani oleh PPK bukan oleh Ka. Satker Konsultan tidak mengikuti acuan yang ada 1. Lampiran IV (Contoh Format RMK) : Lembar Pengesahan 2. Bab 5.2 : Untuk Pekerjaan Konstruksi, RMK diperiksa oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satker yang dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Permen PU No. 04/PRT/M/2009 yang mengesahkan
RMK adalah Ka. Satker bukan PPK.
Oleh sebab itu RMK agar direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku `b. Sasaran mutu bersifat umum dan belum memenuhi kaidah SMART Konsultan tidak memahami lingkup kegiatan yang telah dijelaskan dalam
KAK. Akibatnya sasaran mutu yang disusun tidak sesuai dengan lingkup kegiatan dalam KAK
1. Lampiran I, Bab 7.1.3 Sub bab 1.b. : Sasaran Mutu yang menguraikan target pencapaian mutu yang terukur sesuai dengan KAK/RKS; 2. Bab 5,Sub bab 5.3.4
tentang Sasaran Mutu Kegiatan cara pencapaian dan bilamana diperlukan cara mengukur keberhasilannya. Agar dibuat sasaran mutu bagian yang spesifik dengan menggunakan kaidah SMART ( Specific, Measurable, Applicable, Reasonable, Time Frame ), meliputi metode pelaksanaan,
sasaran mutu terhadap input (sesuai KAK)
persiapan dan mobilisasi yang tepat waktu, proses pelaksana-annya memenuhi
Spesifikasi Umum/Khusus, PP/IK/SOP Kegiatan, output progres realisasi dan progres bulanan, minimum misalnya 5% dibawah rencana pemenuhan serta kelengkapan data administrasi teknik dan keuangan ( back up data MC dan bukti kerja)
c. Struktur Organisasi penyedia jasa tidak mencantumkan hirarkhi diatasnya Pemahaman kontraktor yang masih kurang 1. Lampiran IV (Contoh Format RMK) : Strukutur Organisasi
2. Bab 5,Sub bab 5.3.6
Struktur Organisasi disajikan dalam bentuk organigram, lengkap dengan penjelasan nama bagian bagiannya, serta nama pejabatnya serta garis intruksi maupun garis koordinasinya dengan struktur organisasi unit pelaksana kegiatan; Bagan Struktur Organisasi Penyedia Jasa agar mencantumkan hirarki diatasnya d. Kerangka Acuan Kerja, Metode Verifikasi, Validasi, Monitoring, Evaluasi, Inspeksi dan Pengujian & Kriterian Penerimaan belum ada Konsultan tidak faham dan kurang mengerti 2. Bab 5, Sub bab 5.3.15 Rencana dan Metode
Verifikasi, Validasi, Monitoring, Evaluasi, Inspeksi dan Pengujian dan Kriteria untuk menjamin bahwa setiap input yang digunakan adalah memadai/sesuai persyaratan, setiap proses yang dilakukan adalah sesuai dengan rencana/sesuai persyaratan dan produk kegiatan sesuai dengan rencana/persyaratan beserta metode pemeriksaan dan kriteria penerimaannya;Penerimaan nya yaitu menguraikan rencana kegiatan
Konsultan agar membuat kerangka acuan kerja, metode verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian & kriterian penerimaan

## Kesimpulan
Sesuai hasil implementasi uji mutu konstruksi pada paket  Pekerjaan  Pembangunan  Jalan  Batas  Kecamatan Siding/Seluas-Batas Kecamatan Sekayam/Entikong (MYC) Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan SMM (Sistem Manajemen Mutu) pada rencana  mutu  pelaksanaan  Pejabat  Pembuat Komitmen  di  Paket  tersebut  perlu  perbaikan  dan melengkapi  dokumen  RMP  tersebut..  Hal  tersebut diwujudkan  dalam  bentuk  kinerja  penerapan penyelenggaraan  SMM  berdasarkan  Peraturan Menteri PU  No. 04/PRT/M/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
2. Rencana Mutu Kegiatan (RMK) Konsultan pengawasan masih perlu perbaikan dan melengkapi kekurangan,  seperti  sasaran  mutu  yang  bersifat umum  dan  belum  memenuhi  kaidah  SMART ( Specific, Measurable, Applicable,  Reasonable,  Time Frame )

## Referensi
Peraturan  Menteri  PU  No.  04/PRT/M/2009,  tanggal  16 Maret  2009,  tentang  Sistem  Manajemen  Mutu Departemen Pekerjaan Umum
Peraturan  Menteri  No.  38/PRT/M/2007,  tentang Pedoman  Pola  Klasifikasi  Arsip  Departemen Pekerjaan Umum
Peraturan  Menteri  PU  No.  39/PRT/M/2007,  tentang Pedoman  Jadwal  Retensi  Arsip  Departemen Pekerjaan Umum
Dokumen Manual Mutu, Direktorat Jenderal Bina Marga No.  DJBM/SMM/MM  Rev.  01,  Tanggal  26  Agustus 2013
Manual Sistem Manajemen Terintegrasi : (Mutu,Keselamatan Kesehatan Kerja dan
Lingkungan),  No.  MMK3L  DJBM/2016.  Tanggal  01 Juli 2016
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Prosedur Tindakan Perbaikan, SOP/UPM/DJBM-05 Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Prosedur Pengendalian Arsip, SOP/UPM/DJBM-02 Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat
Direktorat Jenderal Bina Marga, Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan /Produk Tidak Sesuai,
SOP/UPM/DJBM-04
Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Kebijakan Pemerintah Tentang K3 . Permen PU No: 09/PRT/M/2008. 1 Juli 2008. Jakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  1997. Dasar-dasar  K3 Konstruksi .  Menteri  Tenaga  Kerja  PERMEN  Nomor: PER–05/MEN/1999. Jakarta. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2012