## HAK-HAK PERSONAL DALAM HUKUM PERDATA EKONOMI DI INDONESIA

## Suherman, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail: suherman_upn@yahoo.com, yanti_ramadhani72@yahoo.com

## Abstrak
Di  Indonesia  hak-hak  dasar  dari  warganya  diatur  dalam  UUD  1945  sebagai  konstitusi dasar negara. Hak-hak dasar dari individu ini di Indonesia selain diatur dalam konstitusi UUD  1945,  juga  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Di  dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalam Undang-undang No.  39  tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia  dalam  pasal  1  ayat  1  menentukan  bahwa Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakekat  dan  keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak –hak dasar manusia  dalam  bidang  ekonomi  adalah  hak-hak  yang  berkaitan  dengan  aktivitas perekonomiaan,  perburuhan,  hak  memperoleh  pekerjaan,  mendapatkan  upah  dan  ikut serta  dalam  serikat  buruh  serta  dalam  bidang  HAKI  juga  kontrak.  Perlu  di  telah  lebih jauh, apakah negara melindungi hak-hak individu dalam bidang hukum perdata ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui study kepustakaan, penyaji  memperoleh  kesimpulan  bahwa  perlu  kiranya  pemerintah  membuat  peraturan yang  secara  jelas  dan  terperinci  yang  mengatur  tentang  hak-hak  individu  dibidang ekonomi  yang  harus  mengacu  kepada  nilai-nilai  dasar  yang  bersifat  universal  yaitu sustainability  (keberlanjutan),  unity  (keutuhan),  harmony  (  Keserasian),  equality (keseimbangan), equity (kepatutan).
Kata Kunci : Hak asasi manusia, hak personal, bidang ekonomi.

## Abstract
In Indonesia, the basic rights of citizens is regulated by the Constitution Law 1945 as the basis  of  the  state  constitution.  Basic  rights  of  the  individual  in  Indonesia  other  than stipulated  in  the  1945  Constitution,  as  well  as  further  stipulated  in  the  legislation. According to the Law no. 39 of 1999 on human rights article 1, paragraph 1 determines that  Human  rights  are  a  set  of  rights  attached  to  nature  and  human  existence  as  a creature  of  God  is  Almighty  and  His  grace  which  must  be  respected,  upheld  and protected  by  state  law  ,  the  government  and  everyone  for  the  respect  and  protection  of human dignity. The basic rights of human beings in the field of economics is the rights of economy  activity,  labor,  right  to  work,  earn  a  wage  and  participate  in  labour  unions, intelectual  property  rights  also  contract  field.  Need  further  study,  whether  the  state protects the rights of individuals in the field of civil economic law in the Indonesian . This papper By using normative methods through the study of literature. The conclusion that the  government  would  need  to  make  rules  that  are  clear  and  detailed  set  of  individual rights  in  the  economic  field  which  must  refer  to  the  basic  values  which  are  universal, namely  sustainability  (sustainability),  unity  (wholeness),  harmony  (harmony),  equality (balance),equity(fairness).
Keywords: Human rights, personal rights, economics.

## A. PENDAHULUAN
Hak-hak  dasar  dari    individu  atau  orang  pribadi  berkaitan  dengan Fundamental Rights atau Basic Rights 1 atau hak-hak dasar manusia atau hak asasi manusia. Hak-hak dasar  ini wajib dilindungi  oleh Pemerintah.  Hak-hak personal ini  dapat  dibagi  menjadi  dua    yaitu  dalam  bidang  hukum  perdata  dan  dalam bidang hukum publik.
Di  Indonesia  hak-hak  dasar  dari  warganya  diatur  dalam  UUD  1945 sebagai  konstitusi  dasar negara. Di dalam  Pasal  27 ayat  2 Perubahan UUD 1945 menentukan: 2 “Tiap-tiap  warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Dalam  Pasal  28  D  ayat  2  juga  menentukan :”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja”.  Selanjutnya  khusus  untuk  perekonomian diatur dalam pasal 33 yaitu : 3 “(1). Perekonimian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan,  (2).  Cabag-cabang  produksi  yang  penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, (3).  Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan  berwawasan lingkungan.  Kemandirian.”  Oleh  karenanya,  hak  –hak  dasar    manusia  dalam bidang ekonomi adalah hak-hak  yang berkaitan dengan aktivitas perekonomiaan, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, mendapatkan upah dan ikut serta dalam serikat buruh. 4
Hak-hak dasar dari individu ini di Indonesia selain diatur dalam konstitusi UUD  1945,  juga  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1  ayat  1  menentukan  bahwa  “Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia”. 5 Oleh  karenanya,  hak  asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal juga langgeng atau seterusnya. Dalam tulisan ini  yang menjadi fokus  kajian  adalah  bagaimana  perlindungan  Negara  terhadap  hak-hak  individu dalam bidang hukum perdata ekonomi di Indonesia.
1 Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara , Jakarta: Liberty Yogyakarya,1982, hlm. 97
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3 Ibid 4 Marhaendra  Wija  Atmaja, hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  :  Kewajiban  Negara, Pelanggaran dan Advokasi, Denpasar Bali: Sekretariat Daerah Propensi Bali, 2004, hlm. 1-2
5 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.

## B. PEMBAHASAN
Banyak  devinisi  yang  diberikan  tentang  hak-hak  asasi  manusia,  salah satunya  oleh  Meriam  Budiardjo,  menyatakan  bahwa  “  hak  asasi  manusia  adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat”. 6 Oleh  karenanya  setiap manusia tidak mempunyai perbedaan dan bersifat universal.
Hak  mengandung  arti  membatasi  kekuasaan  berdaulat  dari  Pemerintah. Oleh karena itu hak-hak asasi manusia bukan hanya yang bersifat hak alamiah dan hak  moral  saja  tetapi  juga  meliputi  hak-hak  menurut  hukum  yang  dibuat  oleh badan  yang  berwenang  dalam  negara.  Oleh  karenanya  ,  hak  asasi  manusia merupakan  proses  pembentukan  hukum  dari  masyarakat  itu  sendiri,  baik  dari masyarakat  nasional  maupun  masyarakat  internasional  dan  hak  asasi  manusia tidak bisa dipisahkan dan dicabut oleh manusia. 7
Ada beberapa unsur penting dalam Hak asasi manusia, yaitu : 8
1. Hak asasi manusia adalah hak yang dianugrahkan oleh Tuhan YME;
2. Hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun;
3. Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
4. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
5. Kewajiban asasi setiap orang adalah menghormati dan mengahargai.
Hak-hak  asasi  manusia  dalam  bidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya lazimnya disebut  sebagai  hak-hak positive (positive Rights )  yang disebut dengan “ Rights to (Hak atas)”. Sedangkan hak-hak sipil dan politik disebut sebagai hak- hak  negative  ( Negative  Rights )  disebut  juga  dalam  “kebebasan  diri  ( Freedom from) ”.  Hak-hak  yang  positive  ini  adalah  hak-hak  yang  tidak  dapat  dituntut    di muka  pengadilan  ( non-justicible) ,  seperti  apabila  negara  tidak  dapat  menjamin warganya untuk memberikan lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk hak-hak sipil dan  politik  sebagai  hak-hak  negative  ini  dapat  dituntut  di  muka  pengadilan
6 Mariem Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: PT. Gramedia, 1980, hlm. 120
7 Nartomo, Hak-hak asasi manusia , Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm. 3
8 Penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia
(justicible) . 9 Di  Indonesia    berdasarkan  Perubahan  UUD  1945  dalam  Bab  XA ditentukan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia.  Namun  kaitannya,  dengan  hak-hak  di bidang ekonomi, sosial dan budaya masih tersebar dalam pasal-pasal yang ada dan belum diatur secara rinci dan jelas dalam suatu Undang-undang.
Hak ekonomi adalah hak manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia  yang  bersifat  jasmani.  Dalam  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  PBB  1948, menentukan hak ekonomi sebagai berikut : 10
1. Hak untuk memiliki harta baik secara pribadi dan bersama
2. Hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan
3. Hak atas kesejahteraan dan kehidupan yang memadai.
Konsep dan pengaturan Hak Asasi Manusia di bidang ekonomi di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 2 dan Pasal 33 Perubahan UUD 1945. Hal ini juga diatur dalam pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 36 yaitu setiap orang berhak mempunyai milik dan tidak seorang pun boleh merampas  miliknya  dengan  sewenang-wenang,  akan  tetapi  hak  milik  itu mempunyai  fungsi  sosial. 11 Sedangkan  hak  budaya  adalah  hak  yang  berkaitan dengan  kebutuhan  rohani. 12 Hak  ini  juga  diatur  dalam  Deklarasi  Hak  Asasi Manusia  PBB  1948,  yaitu  hak  atas  pendidikan  dan  pengajaran,  serta  hak  untuk ikut  serta  dalam  kehidupan  budaya  masyarakat  dan  perlindungan  karya  ilmiah, sastra  atau  seni  yang  diciptakan.  Sedangkan  konsep  pengaturan  tentang  sosial budaya  diatur  dalam  Pasal  28  H  ayat  1  dan  3,  Pasal  31  dan  Pasal  32  Perubahan UUD  1945.  Negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budanya. 13
Sedangkan  hak-hak  sipil  adalah  hak  individu  berupa  kebebasan  pribadi yang  dijamin  oleh  Undang-undang.  Hak  ini  juga  diatur  dalam  Deklarasi  Hak Asasi  Manusia  PBB  1948,  yang  mencakup  :  hak  untuk  bebas  dari  deskriminasi, hak  atas  kehidupan,  hak  untuk  dari  perbudakan,  hak  untuk  persamaan  di  muka hukum,  hak  untuk  peradilan  yang  adil,  hak  atas  praduga  tidak  bersalah  dan  hak untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum,  dll. 14 Hak  politik  adalah  hak  untuk berpartisipasi  dalam  politik,  administrasi  pemerintahan,  hak  untuk  menduduki jabatan publik. Hak-hak ini juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948, yaitu hak kebersamaan, kemerdekaan, hak untuk mendapatkan suaku politik dinegara lain, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kebebasan untuk
9 Kasim,  Ifdhal  dan  Johanes  dan  Masenus  Arus, Hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  esai- esai pilihan , Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001, hlm. xii - xiv
10 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. 11 Ibid
12 Ibid 13 Ibid 14 Ibid
berkumpul  dan  berserikat  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  pemerintahan. 15
Dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999,  Pasal  23  dengan  jelas  dikatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
Hak-hak individu dalam bidang hukum perdata ekonomi ini juga berkaitan dengan  perlindungan  karya  ilmiah,  sastra  atau  seni  yang  diciptakan.  Oleh karenanya, Pemerintah memberikan perlindungan kepada individu maupun badan hukum dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu :
1. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Paten
2. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. UU tentang Merek
4. UU tentang Desain Industri, dsb
Sehubungan  dengan  perlindungan  hak-hak  individu  dalam  bidang  hukum ekonomi  ini,  maka  dalam  HAKI  mengatur  tentang  larangan  perjanjian  lisensi yang  dapat  menimbulkan  kerugian  perekonomian  Indonesia  atau  ketentuan  yang mengakibatkan  persaigan  usaha  tidak  sehat  sebagaimana  diatur  dalam  UU Persaigan Usaha No. 5 Tahun 1999. Sehingga perjanjian lisensi  ini wajib dicatat di  Direktorat  Jenderal,  agar  mempunyai  akibat  hukum  terhadap  pihak  ketiga. Dalam  Pasal  50  huruf  b  UU  Persaingan  Usaha,  maka  konteks  “Pengecualian” adalah : 16
1. Perjanjian  lisensi  HAKI  tidak  secara  otomatis  melahirkan  praktek  monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang  timbul  akibat pelaksanaan  perjanjian  lisensi  adalah  kondisi  yang  hendak  dicegah  melalui hukum persaingan usaha
3. Pemberlakuan  hukum  persaingan  usaha  terhadap  pelaksanaan  perjanjian lisensi  HAKI  haruslah  dibuktikan  bahwa  perjanjian  lisensi  HAKI  tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang.
Keberadaan  Undang-undang  HAKI  dan  hukum  persaingan  usaha hendaknya dipandang sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia.  Kesamaan yang  dimiliki  oleh  kedua  Undang-undang  ini  adalah  pada  tujuannya  untuk memajukan  sistem  perekonomian  nasional  di  era  perdagangan  bebas  dan globalisasi,  mendorong  inovasi  dan  kreatifitas  serta  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat. 17
Di  dalam  Pasal  33  menggariskan  demokrasi  ekonomi  atau  ekonomi kerakyatan untuk peningkatan kemakmuran rakyat ( walfare of sociaty ). Sehingga
15 Ibid
16 Sukarmi,  Makalah  Seminar  HKI  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,  Jakarta, Unika Atma Jaya, 27 April 2011.
17 Ibid
penegakkan  hukum  persaingan  usaha,  merupakan  perwujudan  upaya  demokrasi ekonomi agar : 18
1. Sumber daya yang terlokalisasi secara efisien
2. Bagi dunia usaha berarti terjaminnya kesempatan berusaha pada pelaku usaha kecil, menengah dan besar secara proporsional
3. Konsumen  banyak  pilihan  atas  barang  atau  jasa  yang  tersedia  dipasar  dan harga barang atau jasa ideal yang mendekati marginal cost.
Hak-hak  ekonomi  individu  dalam  hak  cipta  juga  diatur  dalam  Undang- Undang No. 19  Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perkembangan teknologi, industri dan  perdagangan  serta  investasi  mendesak  perlu  dilakukan  revisi  terhadap Undang-undang  No,  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta.  Sehingga  Pemerintah bersama  dengan  DPR  telah  membahas  draft  Rancangan  Undang-Undang  Hak Cipta (RUU HC). 19 Di dalam RUU HC ada beberapa pasal – pasal penting yang berkaitan dengan hak-hak personal dalam bidang ekonomi yaitu :
1. Perjanjian  yang  dibuat  antara  pencipta  lagu  dengan  produser  /  pihak  kedua tidak lagi  jual putus, tetapi  perjanjian tersebut  dibatasi  paling lama 30 tahun dan setelah itu hak ciptaannya akan kembali kepada pencipta.
2. Awalnya delik biasa maka berkaitan dengan hak cipta berubah menjadi delik aduan.
3. Penjual  dan  pembeli  dari  barang-barang  bajakan  dapat  dikenakan  hukuman pidana
4. Dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang berkaitan dengan pemungutan royalty yang bersifat independence dan dilakukan audit terhadap lembaga tersebut.
Undang-undang  No.  14  tahun  2002  tentang  paten  juga  mengandung konsep  fungsi  sosial.  Konsep  ini  diperoleh  dari  konsep  harmoni  dan keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban,  yaitu  maksudnya  bahwa  fungsi  sosial harus  menjamin  hak-hak  personal  didalam  bidang  ekonomi.  Hal  ini  dinyatakan oleh  Hayyan  UlHaq  dalam  acara  International  Workshop  Managing  Uncertainty and  Complexity  in  Biodiversity  and  Climate  Change  di  University  Chatolic Louvain La-Neuve, Belgium, sebagai berikut :
Normatively,  Indonesian  intellectual  property  legislation  regulates those  issues.  For  example,  the  Indonesian  Patent  Act  contains  the concept  of  the  social  function,  which  is  used  to  restrict  the implementation of patents. The concept of social function in patents is derived from the concept of harmony and balance between rights and obligations.  It  means  that  the  social  function  must  ensure  personal rights, but if it is faced with public or national interests, the public or
18 Ibid
19 Simona  Bustani, Potret  Efektivitas  Penerapan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002 tentang  Hak  Cipta, Jakarta,  Makalah  Seminar  Nasional  Fakultas  Hukum  Universitas  Trisakti,
2014 .
national  interest  must  first  be  considered  without  ignoring  personal rights.  The  restriction  relates  to  the  provisions  concerning  the implementation  of  patents  in  Indonesia,  such  as  compulsory  licenses, the  implementation  of  patents  by  the  government,  the  defence  and security  of  the  state,  and  the  national  interest.  Unfortunately,  these provisions  have  not  worked,  properly  because  they  they  do  not  yet have an implementation regulation. Consequently, they become “catch all”  articles,  and  leave  legislators  and  judges  to  expand  a  wide discretion  policy  regarding  the  social  function,  public  interests,  and national  interests.  This  leads  to  the  legal  uncertainty  in  intellectual property . 20
Di  dalam  personal  rights  di  bidang  hukum  ekonomi  juga  menyangkut masalah  persaingan  usaha  tidak  sehat,  terutama  menyangkut  masalah  demokrasi dalam  bidang  ekonomi  menghendaki  adanya  kesempatan  yang  sama  nagi  setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan  jasa,  dalam  iklim  usaha  yang  sehat,  efektif  dan  efisien  sehingga  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  wajar.  Setiap  orang  yang  berusaha  di Indonesia  harus  berada  dalam  situasi  persaingan  yang  sehat  dan  wajar,  sehingga tidak  menimbulkan  adanya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  pelaku  usaha tertentu. 21
Hak-hak individu dalam bidang hukum perdata ekonomi juga telah diatur dalam  hukum  perdata  yaitu  Burgerliek  Weet  Book  (BW),  yaitu  tentang persekutuan  perdata,  firma,  CV,  Perseroan  Terbatas    dan  bentuk-bentuk  bidang usaha  lainnya.  Hak-hak  individu  ini  juga  terkait  dengan  hukum  kontrak,  yaitu freedom of contract atau kebebasan dalam kontrak untuk kepentingan umum dan fungsi  sosial  harus  memperhatikan  keutuhan  (unity)  dan  keberlanjutan (sustainability), welfare, equality and justice berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila.  Kontrak  yang  dibuat  oleh  pemerintah  berkaitan  dengan  kepentingan umum  juga  harus  memperhatikan non  legal  aspects juga  seperti  aspek  ekonomi, sosial  dan  budaya.  Hal  ini  juga  di  kemukakan  oleh  Hayyan  UlHaq  ,  sebagai berikut :
The  general  legal  principles,  legal  theories,  legal  dogma  and  legal practice  concerning  the  just  utilisation  of  information,  knowledge  ,  technology and  natural  resource  should  emanate  from  the  grand  norm.  In  Indonesia,  basic concepts  of  justice  can  be  explored  from  the  social  justice  concept  within  the framework  of  the  Pancasila.  Consequently,  all  laws  and  regulations  relating  to
20 Hayyan  UlHaq, MANAGING  UNCERTAINTY  AND  COMPLEXITY  IN  THE UTILIZATION  OF  BIODIVERSITY  THROUGH  THE  TAILOR-MADE  INVENTOR  DOCTRINE AND  CONTRACT  LAW ,  International  Workshop  Managing  Uncertainty  and  Complexity  in Biodiversity and Climate Change di University Chatolic Louvain La-Neuve, Belgium, 15-16 June 2006.
21 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
the  utilisation  of  information,  knowledge,  technology  and  natural  resources, including  land  and  biodiversities  should  take  into  consideration  the  greatest benefit  of  people  based  on  social  justice  in  the  Pancasila  and  the  1945 Constitution.  This  reason  is  reflected  in  a  series  of  Indonesian  intellectual property,  research,  science,  and  technology  legislative  Acts  which  refer  to  the Pancasila and the 1945 Constitution . 22
Indonesia sebagai negara yang berusaha mensejahterakan rakyatnya, maka Indonesia  seharusnya  menyiapkan  program  pembangunan  nasional  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Kewajiban  Negara  ini  didasarkan  pada  dua ide utama yaitu :
As  a  welfare  state,  Indonesia  should  prepare  a  national  development programme  to  improve  societiy’s  welfare.  This  duty  is  derived  from two  main  ideas:  (i)  the  State  should  facilitate  and  accelerate  the fulfilment  of  citizen’s  rights,  and  (ii)  the  State  should  integrate economic factors into social justice . 23
Apabila  dibandingkan  dengan Personality  Rights di  German,  maka  dapat dilihat dari general personality right and constitution di german sebagai berikut: 24
22 Ibid
23 Ibid
24 Stefan koos, Civil Law General Personality Rights and Enterprises , Jakarta, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, April, 2014.
STRUCTURE & CULTURE L E G A L S B U S T A N C E Legal Dogmatic Legal Theory General Law Principles Meta-Values/Principles Legal Practice Optimizing Exclusive Right Human  right  Act,Unfair  Act,  Cont- ract law,Civil Code,Patent Act, Merk Act The  right  and  obligation  and  free- dom of contract
Philosophy of right/ exlusivity/ free- do /individual
The  core  values  of  Indonesian (universal)  laws,such  as  sustaible (keberlanjutan),unity(keutuhan),ha rmony(keharmonisan,  keserasian, keselarasan),equality  (keseimbang- an), equity (kepatuhan)
Di  dalam  Civil  General  Law  in  German  yang  berkaitan  dengan  personal rights  mencakup tentang : 25 a. Right to own the picture
b. Right to the spoken word
c. Right to information self determination
d. Protection against defamatory oder offending statements or presentations
e. Right  of  ensuring  of  confidentiality  and  integrity  of  information  technology systems
Tetapi  yang  menarik  dari personal  rights di  German  adalah  tentang  hak  dalam public  statements atau  membuat  pernyataan  publik.  Setiap  masyarakat  individu dapat  membuat  pernyataan  publik  tersebut  berdasarkan  pada  pendapat  ( opinion ) dan  pernyataan  yang  berdasarkan  pada  fakta-fakta  atau  bukti-bukti  ( factual statement ).  Di  dalam  memberikan opinion ini  harus  diperhatikan  kebebasan  dari ekspresi dari pendapat (freedom of expression of opinion) , tetapi bukan kritik yang
25 Ibid
General  Personality  Rught  in the  Civil  Code  of  1900  (BGB) Constitutional Interpretation of “Preconstitutional”  law  by  The Federal high Court (BGH ).
GENERAL BASIC LAW “GRUNDGESETZ” Art. 1 GG HUMAN DIGNITY General Personality Right in
The Civil Code of 1900 (BGB) Constitutional
Interpretation of
“Preconstitutional” Law by
The Federal high Court (BGH )
menghina  atau  kasar  ( abusive  criticism ).  Sedangkan  dalam  memberikan factual statement harus  berdasarkan  hak  dan  kebenaran  dan  dilarang  memberikan statement yang tidak benar.
Banyak  faktor-faktor yang  mendukung  dan  terkait  untuk  dapat  berjalan hukum  dengan baik  disuatu  negara  atau terciptanya coherencey in  legal  system . Faktor-faktor  tersebut  adalah  subtansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum ( legal struktur ) dan budaya hukum (Legal culture ). Di dalam substansi hukum ini adalah bagaimana isi atau materi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk freedom of contract yang menyangkut kepentingan umum dan fungsi  sosial  seluruhnya  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan Pancasila. Subtansi hukum (legal substance) ini juga mengandung nilai-nilai atau dasar-dasar  yang  bersifat  universal  seperti  sustainability  (keberlanjutan),  unity (keutuhan),  harmony  (  Keserasian),  equality  (keseimbangan),  equity  (kepatutan). Dalam struktur hukum adalah terkait dengan badan eksekutif, legislatif, yudikatif, korporasi  dan non  Governmental harus  semuanya  seiring  dan  sejalan  untuk mencapai  terlaksananya  penegakkan  hukum  di  Indonesia.  Sedangkan  budaya hukum yang tercipta dalam masyarakat adalah budaya untuk bersama-sama untuk mematuhi  hukum  yang  berlaku  ( collective  awareness) dan  terlaksananya penegakan hukum (law enforcement) dengan baik.
Untuk  dapat  melihat  efektifitas  hukum,  salah  satu  teori  yang  dapat digunakan  adalah  teori    sistem  hukum  dari  Friedman.Sistem  hukum  terdiri  dari sub  sistem  substansi,  sub  sistem  struktur  dan  sub  sistem  struktur  dan  sub  sistem budaya  hukum.  Sub  sistem  substansi  adalah  norma-norma  hukum  yang  berupa peraturan,  doktrin-doktrin,  keputusan-keputusan  yang  digunakan  untuk  mengatur dan  diatur.  Komponen  substansi  ini  tidak  terikat  pada  formalitas,  karena  yang terpenting dalam suatu substansi adalah apakah peraturan tersebut digunakan atau tidak.  Sehingga  dapat  terlihat  bahwa  aspek  substansi  ini  merupakan  rantai
pengikat  dari  rangkaian  aspek-aspek    yang  lain  yaitu  komponen  struktur  dan komponen budaya hukum. 26
Menurut  pendapat  Radbrucht  konstruksi  hukum  harus  mampu  memenuhi fungsinya  meliputi  hukum  tersebut  harus  memenuhi  aspek  keadilan,  aspek kemanfaatan  dan  aspek  kepastian  hukum.  Aspek  keadilan  hukum  itu  harus mampu  menunjukkan  kesamaan  hak  didepan  hukum,  aspek  kemanfaatan menunjukan  pada  tujuan  keadilan  yaitu  menunjukkan  kebaikan  dalam  hidup manusia.  Aspek  ini  menentukan  isi  hukum  dan  aspek  kepastian  hukum menunjukkan  jaminan  bahwa  hukum  benar-benar  berfungsi  sebagai  peraturan yang ditaati. 27
Satjipto Rahardjo, mengemukakan perlindungan hukum adalah memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang  diberikan  hukum. 28 Sedangkan  Adnan  Buyung  Nasution, menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  melindungi  harkat  dan  martabat manusia dari pemerkosaan yang pada dasarnya serangan hak pada orang lain telah melanggar aturan norma hukum dan Undang-Undang. 29
Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, menurut Philipus M. Hadjon  ada  dua  kekuasaan  yang  selalu  menjadi  perhatian  yaitu  sebagai  berikut :“Kekuasaan  pemerintah  dan  kekuasaan  ekonomi.  Dalam  hubungannya  dengan kekuasaan,  permasalahan  perlindungan  hukum  adalah  menyangkut  perlindungan hukum  bagi  rakyat  (yang  diperintah)  terhadap  yang  memerintah  (pemerintah). Sedangkan  permasalahan  perlindungan  ekonomi  adalah  perlindungan  terhadap silemah terhadap si kuat”. 30
Hubungan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, Philipus M. Hadjon membedakan dalam dua macam, yaitu : 31
a. Perlindungan  hukum  preventif  adalah  perlindungan  hukum  dimana  rakyat diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  (inspraak)  atau pendapatnya  sebelum  sesuatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang definitif.  Dengan  demikian  perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa  dan  sangat  besar  artinya  bagi  tindakan pemerintah  yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan perlindungan  hukum  tersebut,  pemerintah  didorong  untuk  bersikap  hati-hati dalam pengambilan keputusan.
26 Simona bustani, Op cit. Hlm 3-4
27 Ibid , hlm. 3 28 Satjipto  Rahardjo,  “Penyelenggaraan  Keadilan  Dalam  Masyarakat  yang  sedang Berubah”, Masalah-masalah Hukum , No. 1-6 Tahun X/10/2007.
29 Adnan Buyung Nasution , Hukum dan Keadilan , No. 1 Tahun 1996
30 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila, Simposium Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum”, Lustrum VIII, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 1
31 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat , Op cit , hal. 39
b. Perlindungan  hukum  represif,  yaitu  upaya  perlindungan  hukum  yang dilakukan  melalui  badan  peradilan,  baik  peradilan  umum  maupun  peradilan administrasi  negara.  Perlindungan  hukum  refresif  bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa.
Perlindungan  hukum  oleh  Nagara  /  Pemerintah  lebih  ditekankan  pada unsur  Negara  /  Pemerintah  sebagai  pemegang  kedaulatan.  Oleh  karena  itu, perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada  warga  negara  dapat dilihat dalam instrumen dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Hak  asasi  manusia  dibidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya  tersebar  di beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam pasal 27, 28 D, Pasal 33 untuk bidang ekonomi. Sedangkan untuk bidang sosial dan budaya diatur dalam pasal 28, pasal 31 dan pasal 32.

## C. SIMPULAN
Pancasila  sebagai  dasar  negara  mengandung  pemikiran  bahwa  manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan menyandang dua aspek yaitu aspek individu dan  aspek  sosial  (bermasyarakat).  Hak-hak  individu  yang  berkaitan  dengan  hak- hak  dibidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya  belum  diatur  secara  rinci  dan  jelas, tetapi  masih  tersebar  dalam  pasal-pasal  yang  ada.  Hak  ekonomi  dan  budaya  ini adalah  berkaitan  dengan  kebutuhan  yang  bersifat  jasmani  dan  rohani  juga perlindungan karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakan.Oleh karenanya, perlu kiranya  pemerintah  membuat  peraturan  yang  secara  jelas  dan  terperinci  yang mengatur  tentang  hak-hak  individu  dibidang  ekonomi  yang  harus  mengacu kepada nilai-nilai dasar yang bersifat universal yaitu sustainability (keberlanjutan), unity (keutuhan), harmony (keserasian), equality (keseimbangan), equity (kepatutan).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Atmaja,  Marhaendra  Wija.  2004. Hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya  : Kewajiban Negara,  Pelanggaran  dan  Advokasi, Denpasar  Bali: Sekretariat Daerah Propinsi   Bali.
Budiarjo, Mariem. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: PT. Gramedia.
Bustami,  Simona.  2014. Potret  Efektivitas  Penerapan  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta, Jakarta,  Makalah  Seminar  Nasional Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Ifdhal,  Kasim  dan  Johanes  dan  Masenus  Arus.  2001. Hak  ekonomi,  sosial  dan budaya esai-esai  pilihan ,  Jakarta,  Lembaga  Studi  dan  Advokasi
Masyarakat. Hadjon,  Philipus  M.  1994. Perlindungan  Hukum  dalam  Negara  Hukum Pancasila, Simposium  Politik,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pembangunan Hukum , Surabaya, Lustrum VIII, Universitas Airlangga.
Koos,  Stefan.  2014. Civil  Law  General  Personality  Rights  and  Enterprises ,
Jakarta, Makalah  Seminar  Nasional  Fakultas  Hukum  UPN “Veteran” Jakarta.
Naning,  Ramdlon. 1982. Gatra Ilmu Negara , Yogyakarya: Liberty.
Nartomo. 1987, Hak-hak asasi manusia , Jakarta: Pradnya Paramita.
Rahardjo, Satjipto. 2007. “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang sedang  Berubah”, Masalah- masalah Hukum , No. 1-6 Tahun X/10/2007
Sukarmi,  Makalah  Seminar  HKI  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Jakarta,
Unika Atma Jaya, 27 April 2011 UlHaq, Hayyan. 2006. Managing  Uncertainty and Complexity in  The Utilization of Biodiversity  Through  The  Tailor-Made  Inventor  Doctrine  and
Contract Law, International  Workshop  Managing  Uncertainty  and Complexity in Biodiversity   and  Climate  Change  di  University  Chatolic Louvain La-Neuve, Belgium,  15-16 June 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak   Asasi Manusia.
Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999   tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.