Volume 7 No. 2, December 2020 p. 172 - 189 P-ISSN: 2089-5739, E-ISSN: 2502-2091 DOI : https://doi.org/10.37535/101007220205 http://journal.lspr.edu/index.php/communicare
CONTACT Anita Yunia, M.I.Kom Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35. Karet, Tanah Abang. Jakarta 10220, Indonesia. Email : anita.y@lspr.edu ARTICLE HISTORY Submitted: September 2020, Accepted: December 2020, Published: December 2020

## Program Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pandeglang
Anita Yunia 1 , Janette Maria Pinariya 2 , Diandra Forceila 3 , Lystia Ivana 4 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia

## ABSTRAK
Sejak tahun 1950, kebutuhan perekonomian global terkait bencana alam naik 14 kali  lipat.  Bencana  alam  yang  terjadi  pada  tahun  2018,  menempatkan  Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak di dunia, yang mana diakibatkan oleh  tiga  fenomena  langka.  Penelitian  ini  membahas  program  Desa  Tangguh bencana sebagai langkah strategis pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang menjadi salah satu wilayah yang memiliki dampak kerusakan  dan  korban  jiwa  dari  fenomena  tsunami  di  Selat  Sunda.  Penelitian  ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai langkah kegiatan program serta strategi komunikasi yang mengacu pada konsep mitigasi bencana menurut George D.  Haddow  dan  Kim  S.  Haddow  tahun  2014.  Metode  penelitian  menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur serta dokumen pendukung lainnya yang  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  Miles  &  Huberman  serta  diuji kredibilitasnya  dengan  triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini menjadi kunci utama sebagai inisiator, perencanaan hingga pada pelaksanaan kegiatan. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana  ini  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  risiko  masyarakat,  menentukan rencana aksi, pendanaan, melibatkan opinion leader sebagai pihak yang diguguhkan masyarakat, membentuk pesan, hingga pada mekanisme saluran komunikasi.
KATA KUNCI Destana; Mitigasi; Risiko; Masyarakat;
Pandeglang

## ABSTRACT
Since 1950, the need for the global economy related to natural disasters has increased 14 fold. The natural disaster that occurred in 2018, put Indonesia into the country with the highest number of victims in the world, which was caused by three rare phenomena. This study discusses about the Desa Tangguh Bencana program as a strategic step for community-based disaster risk reduction in the Pandeglang Regency, which is one of the areas that has the impact of damage and casualties from the tsunami phenomenon in the Sunda Strait. This study aims to obtain information about the activity steps and communication  strategies  of  the  program  which  refers  to  the  concept  of  disaster mitigation according to George D. Haddow and Kim S. Haddow in 2014. The research method uses a descriptive qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was  collected  through  semi-structured  interviews  and  other  supporting  documents, which were analyzed using the Miles & Huberman method and tested for credibility by triangulation  of  sources.  The  results  showed  that  community  participation  in  this program is the main key as a planning initiator to the implementing activities. These disaster  risk  reduction  efforts  are  carried  out  by  identifying  community  risks, determining action plans, funding, involving opinion leaders as parties raised by the community, forming messages, to the communication channel mechanism.
KEYWORDS Destana; Mitigation; Risk; Community; Pandeglang

## PENDAHULUAN
Gugus gunung api dan titik pertemuan lempeng bumi (Pacific Ring of Fire) yang tersebar di kepulauan  serta  kondisi  geografis,  geologis,  hidrologis  dan  demografis  menjadikan Indonesia sering diterpa amukan alam (Toyudho, 2018). Berbagai peristiwa bencana yang terus terjadi dalam kurun waktu 20 tahun belakangan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah korban bencana kedua terbesar di dunia yakni sebanyak 160 ribu korban jiwa. Namun di tahun 2018, peringkat jumlah korban bencana tersebut justru meningkat menjadi peringkat pertama yang sebelumnya ditempati oleh Haiti (Setyawan, 2019).
Sepanjang tahun 2018, berbagai bencana alam besar seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api serta fenomena likuifaksi tercatat sebagai bencana alam dengan jumlah korban dan kerusakan yang paling tinggi. Dari bencana diatas, pihak BNPB menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh tiga fenomena langka yang sangat jarang terjadi pada bencana-bencana sebelumnya (Safitri, 2018).
Pertama,  peristiwa  gempa  bumi  beruntun  yang  terjadi  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Kedua, peristiwa  gempa  bumi  diikuti  tsunami  dan  pergeseran  tanah  atau  likuifaksi  di  wilayah Sulawesi Tengah, Palu, dan Donggala. Lalu yang ketiga peristiwa tsunami di Selat Sunda yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau sehingga terjadi longsoran di bawah laut yang menyebabkan gelombang air laut menerjang pesisir pantai Banten bagian barat dan sejumlah wilayah di Lampung Selatan (Safitri, 2018).
Salah satu peristiwa yang diangkat dalam penelitian ini adalah peristiwa tsunami di Selat Sunda  yang  terus  menjadi  perbincangan  pakar  dalam  mendeteksi  penyebab  bencana tersebut.  Peristiwa  ini  tidak  sedikit  mengingatkan  masyarakat  pada  letusan  Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang tercatat sebagai bencana terdahsyat dalam sejarah dunia (Pratama,  2018).  Sebelum  letusan  1883  terjadi,  aktivitas  seismik  di  sekitar  Gunung Krakatau tercatat sangat tinggi menyebabkan sejumlah gempa bumi yang getarannya dapat dirasakan  hingga  ke  Australia.  Namun  langkanya,  peristiwa  tsunami  di  Selat  Sunda  yang terjadi  22  Desember  2018  lalu  tidak  sedikitpun  ditandai  oleh  aktivitas  tektonik  (gempa bumi), melainkan diakibatkan oleh aktivitas vulkanik yakni longsoran bawah laut Gunung Anak  Krakatau.  Secara  keilmuan,  penyebab  tersebut  dapat  dianggap  logis,  karena  erupsi gunung berapi dapat menyebabkan badan gunung longsor ke perairan yang menyebabkan kolom laut menjadi tidak stabil hingga pada akhirnya membangkitkan gelombang air laut (Julius, 2019).
Berdasarkan data BNPB, kerusakan total panjang pantai terdampak yaitu sebesar 312,78 KM,  yang  mana  kerusakan  tertinggi  ada  pada  wilayah  Kabupaten  Pandeglang.  Meskipun jumlah  korban  jiwa  akibat  peristiwa  ini  tidak  sebesar  bencana  di  Palu  dan  NTB,  namun tsunami yang terjadi secara tiba-tiba ini mendapat perhatian yang lebih dan tidak sedikit pakar kebencanaan dunia khawatir. Disisi lain, Jepang yang juga kerap dilanda gempa bumi
menyatakan bahwa negaranya belum tentu dapat memprediksi tsunami seperti halnya yang terjadi dalam peristiwa di Selat Sunda.
Hal ini memperlihatkan bahwa negara Indonesia rawan bencana. Nugroho (dalam Nugroho, Ariandina  &  Saputra,  2018)  menyebutkan  bahwa  secara  umum  tingkat  kesiapsiagaan pemerintah maupun masyarakat belum maksimal, sehingga upaya penanggulangan belum dapat diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang terlihat masih gugup ketika melakukan evakuasi bencana.
Sejauh  ini  institusi-institusi  yang  berkaitan  dengan  masalah  kebencanaan  di  Indonesia belum  dapat  memprediksi  penyebab-penyebab  bencana  yang  termasuk  dalam  kategori baru,  artinya  ciri-ciri  bencana  yang  baru  terjadi  memiliki  perbedaan  dengan  ciri-ciri bencana  yang  pernah  terjadi  sebelumnya.  Seperti  contohnya  dalam  peristiwa  tsunami  di Selat Sunda. Nugroho (dalam Abdi, 2018) menyebutkan bahwa sistem peringatan dini saat ini  masih  terbatas  pada  tsunami  yang  diakibatkan  oleh  aktivitas  tektonik  saja.  Sehingga dalam  hal  ini,  banyak  pakar  menyebutkan  bahwa  sistem  peringatan  dini  bencana  di Indonesia  masih  sangat  lemah.  Nugroho  (dalam  Nugroho,  Ariandina  &  Saputra,  2018) menyebutkan  “ini  menyangkut  masalah  budaya  sadar  bencana.  Pengetahuan  bencana (masyarakat Indonesia) meningkat sejak tsunami Aceh, tapi belum menjadi sikap perilaku dan mitigasi kita masih cukup lemah”.
Dalam hal ini, pakar gempa Universitas Southampton, Stephen Hicks (dalam Makki, 2018) juga menyebutkan bahwa negara Indonesia telah memperlihatkan kepada banyak negara di belahan  dunia  tentang  kegiatan  alam  yang  dapat  menjadi  pemicu  terjadinya  tsunami. Menurutnya, peristiwa di Selat Sunda ini bisa menjadi sebuah pelajaran dan tantangan baru bagi  akademisi,  pemerintahan,  media,  lembaga  maupun  masyarakat  untuk  dapat mempelajari serta menelaah faktor-faktor penting pemicu terjadinya bencana untuk dapat menentukan upaya pencegahan selanjutnya.
Dalam peristiwa ini, Kepala Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS) Banten, Zaenal Arifin (dalam Deslatama, 2019) mengungkap bahwa komunikasi bencana perlu dievaluasi. Istilah  komunikasi  bencana  memang  belum  menjadi  konsep  popular  dalam  bidang komunikasi  maupun  kebencanaan.  Meskipun  telah  banyak  penelitian  terkait  komunikasi bencana yang dilakukan, namun kajian komunikasi bencana baru banyak diterapkan setelah adanya peristiwa gempa bumi yang kemudian disusul tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu (Rudianto, 2015).
Definisi  mitigasi  menurut  UU  No.24  tahun  2007  adalah  “serangkaian  upaya  untuk mengurangi  risiko  bencana,  baik  melalui  pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan peningkatan  kemampuan  menghadapi  ancaman  bencana”.  Wardyaningrum  (2014) menyebutkan  bahwa  mitigasi  merupakan  tindakan  pencegahan  berkelanjutan  yang bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko bencana, baik terhadap harta benda maupun korban  jiwa.  Kaitan  antar  komunikasi  yang  dihubungan  dengan  mitigasi  bencana  sangat
diperlukan  karena  perencanaan  dan  pengelolaan  arus  informasi  dan  komunikasi  akan menentukan sebuah kredibilitas, kepercayaan, otoritas dan efektivitas mitigasi bencana.
Komunikasi  mitigasi  ini  juga  memiliki  peran  penting  untuk  menyinergikan  kebijakan pemerintah  dan  program  lembaga  non-pemerintah  yang  terlibat  dalam  penanggulangan bencana (Lestari, Prabowo & Wibawa, 2012). Kehadiran BNPB di tingkat nasional, BPBD di tingkat daerah/wilayah serta kepanjangan tangan pemerintah sebagai ujung tombak dan pelindung masyarakat dituntut untuk mempunyai rasa tanggung jawab penuh untuk  peka terhadap bencana yang terjadi di masyarakat (Sikumbang, Zainun & Zubaidi, 2018). Dalam menjalani  fungsi  dan  tugasnya,  pihak  penanggulangan  bencana  serta  pemangku kepentingan  lainnya  diharapkan  mampu  memahami  informasi  apa  saja  yang  dibutuhkan serta mempertimbangkan mekanisme komunikasi apa yang digunakan agar informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Tamitiadini, Dewi & Adila, 2019). Terutama pada era digital, di mana berita atau informasi yang berada di internet dapat menyebar secara luas sehingga dapat diakses masyarakat dengan cepat (Widowati, 2019).
Presiden Jokowidodo dalam hal ini menginstruksikan kepada seluruh instansi di tanah air untuk dapat saling bersinergi dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ia melihat bahwa  upaya  mitigasi  di  Indonesia  bisa  diperbaiki  dengan  menerapkan  manajemen pencegahan  dan  kesiapsiagaan  yang  dapat  dimulai  dengan  melaksanakan  upaya pengurangan risiko bencana (Prasetyo, 2020).
Pemerintah  pusat  melalui  BNPB  dalam  hal  ini  mendorong  untuk  membuat  strategi pembentukan Desa Tangguh Bencana yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1  Tahun  2012  (Buchari,  Santoso  &  Marlina,  2017).  Dalam  penelitian  (Maarif,  Damayanti, Suryanti & Wicaksono, 2012) menyebutkan bahwa nilai-nilai sosial yang ada di masyakarat adalah  modal  dasar  dalam  membangun  Destana.  Pemetaan  sifat  dan  karakteristik  suatu wilayah  merupakan  langkah  penting  untuk  memahami  tingkat  kerentanan  dan  kapasitas masyarakat.
BNPB menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana ini tidak hanya mendorong pemerintah, melainkan juga perlu untuk dapat menggerakkan individu, keluarga, komunitas yang  melingkup  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  dapat  terlibat  secara  langsung  dalam menghadapi  bencana.  Hal  ini  dapat  didefinisikan  sebagai  langkah  pengurangan  risiko bencana berbasis masyarakat (Maulana, 2019).
Langkah ini dilaksanakan dengan membentuk program Desa Tangguh Bencana pada tahun 2012  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dalam latar  belakang  tersebut  menjelaskan  bahwa  bencana  alam  yang  terjadi  telah menghancurkan banyaknya hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Dana yang  digunakan  untuk  tanggap  darurat  serta  pemulihan  pasca  bencana  juga  telah
mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-program pengentas kemiskinan.
Saat  bencana  terjadi,  tidak  sedikit  masyarakat  miskin  dan  kaum  marjinal  yang  tinggal  di wilayah rawan menjadi pihak yang terdampak paling dirugikan. Apabila risiko masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, dikhawatirkan akan memicu terjadinya krisis. Maka dari itu, diperlukan suatu langkah optimal untuk dapat mengantisipasi situasi darurat krisis. Dalam hal ini, pemerintah bersama-sama menindaklanjuti aksi pengurangan risiko bencana dengan mengembangkan program mitigasi berbasis masyarakat yang sesuai dengan  tanggung  jawab  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  yang  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UUD  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Dengan  latar  belakang  permasalahan  yang  disebutkan  diatas,  penulis  tertarik  untuk menganalisis  penerapan  komunikasi  mitigasi  bencana  dalam  program  Destana  sebagai langkah  strategis  pengurangan  risiko  bencana  berbasis  masyarakat  ini  di  wilayah Kabupaten  Pandeglang.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis penerapan,  hambatan  serta  cara  mengatasi  hambatan  dalam  upaya  tersebut.  Penulis berharap  bahwa  penelitian  ini  bermanfaat  dan  dapat  digunakan  perusahaan,  organisasi serta instansi terkait penanggulangan bencana sebagai bahan referensi, evaluasi dan inovasi dalam  menerapkan  langkah  program  dan  strategi  komunikasi  mitigasi  bencana  berbasis masyarakat yang terpadu, efektif, dan efesien. Serta menjadi masukan dan pelajaran bagi masyarakat  untuk  dapat  meningkatkan  kesiapsiagaan  terhadap  kemungkinan  potensi bencana yang terjadi di wilayahnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dari  bulan  Januari  –  September  2020,  bertepatan  di  Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lindlof dan Taylor  (dalam  West  &  Turner,  2002)  menjelaskan  bahwa  penelitian  kualitatif  tepat digunakan  untuk  pendekatan  interpretatif,  di  mana  penulis  ingin  meninjau  aksi  sosial melalui  kegiatan  lapangan  atau  observasi  untuk  memperoleh  pemahaman  dan interpretasi mengenai cara pandang individu menciptakan dunia sosial (Neuman, 2011).
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  semi-terstuktur  untuk  menemukan permasalahan lebih luas dan terbuka dengan cara meminta pendapat serta ide-ide dari setiap  narasumber  (Esterberg,  2002,  dalam  Sugiyono,  2016).  Adapun  informan  yang dipilih  adalah  Seksi  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan  BPBD  Provinsi  Banten  dan  BPBD Kabupaten  Pandeglang,  Sekretaris  Pelaksana  BPBD  Kabupaten  Pandeglang,  Manajer PUSDALOPS  serta  salah  satu  perwakilan  Sekretaris  Desa  di  Kabupaten  Pandeglang. Sebagai  sumber  pendukung,  peneliti  melakukan  pengkajian  data  melalui  studi
177
kepustakaan  seperti  buku,  artikel  jurnal,  artikel  berita  maupun  dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
Proses teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan studi Miles and Huberman (1994) yang terdiri dari 4 elemen yaitu data reduction, data display, conclusion drawing and  verification. Setelah  teknik  analisis  data  dilakukan,  penulis  melakukan  pengujian kredibilitas  data  melalui  triangulasi.  Konsep  triangulasi  ini  diartikan  sebagai  teknik pengecekan data yang dapat dilakukan dengan memperhatikan sumber, cara dan waktu yang  dilakukan  penulis.  Dalam  penelitian  ini,  pengujian  kredibilitas  dilakukan  dengan triangulasi sumber, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta  mengategorisasikan  pandangan  beberapa  sumber  yang  nantinya  akan menghasilkan  suatu  kesepakatan  dengan  sumber  data  yang  penulis  peroleh  ketika berada di lapangan (Sugiyono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  penulis  membahas  mengenai  hasil  analisis  penelitian  yang  sudah dijabarkan  sebelumnya  dengan  menggunakan Risk  and  Crisis  Communication Management  Theory yang  dikembangkan  oleh  Matthew  Seeger  serta  konsep  mitigasi bencana dari George D. Haddow dan Kim S. Haddow yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian  ini.  Reynolds  dan  Seeger  (2005,  dalam  Schwarz,  Seeger,  Auer,  2016) mengusulkan  bahwa  teori  ini  merupakan  model  yang  tepat  di  mana  risiko  dan komunikasi  krisis  disatukan  dalam  bentuk  yang  lebih  terintegrasi.  Dalam  bukunya disebutkan  bahwa  komunikasi  risiko  dan  krisis  difokuskan  untuk  pencegahan  serta pengurangan risiko bagi masyarakat. Penerapan teori ini sering digunakan komunitas, organisasi, perusahaan bahkan negara untuk mengidentifikasi upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk dapat mengantisipasi terjadinya krisis, dimulai dari tahap prevention, preparation,  respons, hingga learning. Elemen-elemen  tersebut  dapat  dikaitkan  dalam manajemen  bencana,  terutama  pada  fase  mitigasi,  karena  tahap  ini  masuk  ke  dalam kategori  pencegahan  yang  mana  memiliki  tujuan  untuk  dapat  meminimalisir  risiko maupun terjadinya krisis.
Tidak sedikit pakar kebencanaan yang melihat bahwa peristiwa tsunami yang terjadi di Selat Sunda merupakan suatu fenomena langka yang sangat jarang terjadi. Seperti yang diketahui, banyak para ahli yang menuangkan pengetahuan serta pengalaman tentang bencana alam ke dalam studi kepustakaan yang dapat diakses banyak masyarakat. Dari banyaknya  peristiwa  bencana  yang  terjadi,  telah  memperlihatkan  bahwa  naiknya gelombang air laut (tsunami) disebabkan adanya getaran atau gelombang tektonik dari bawah laut, yang mana dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat yang menandakan bahwa potensi tsunami kemungkinan dapat terjadi.
Namun fakta lain terjadi bahwa tsunami di Selat Sunda yang datang secara tiba-tiba ini membuat  masyarakat  bingung  dan  khawatir.  Hal  ini  tentu  menjadi  banyak  perhatian pemerintah,  lembaga  usaha,  akademisi,  media  maupun  masyarakat  untuk  dapat mengetahui dan menindaklanjuti upaya mitigasi selanjutnya. Sehingga membuat penulis tertarik  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  komunikasi  mitigasi  di  wilayah Kabupaten Pandeglang yang mana merupakan salah satu wilayah yang memiliki dampak kerusakan dan korban jiwa yang paling tinggi.
Berdasarkan fokus penelitian dan hasil analisis yang telah penulis lakukan, penelitian ini telah  menjawab  pertanyaan  dari  rumusan  masalah  mengenai  bagaimana  penerapan komunikasi  mitigasi  di  Kabupaten  Pandeglang,  yakni  melalui  program  Desa  Tangguh Bencana yang dijadikan sebagai langkah strategis pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.
Dalam hal ini, penulis melakukan analisa dengan menggunakan dua elemen utama dalam konsep  mitigasi  bencana  yang  terdiri  dari  langkah  kegiatan  program  dan  strategi komunikasi.  Dari  hasil  analisis  yang  sudah  dilakukan,  penerapan  komunikasi  mitigasi dalam program Destana ini merupakan tindakan prevention yang mana masuk ke dalam tahap utama dalam Risk and Crisis Communication Management Theory. Schwarz , Seeger, Auer (2016)  menyebutkan bahwa komunikasi risiko dan krisis dapat disatukan ke dalam bentuk  yang  lebih  terintegrasi  yang  mana  dapat  dikembangkan  untuk  kebutuhan bencana.
“Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) model in which risk or warning messages  and  crisis  communication  are  brought  together  into  a  more  integrated form. The model mentions various crisis phases and stresses that stake- holder needs should be taken into account (Veil et al., 2008, dalam Schwarz , Seeger, Auer, 2013 ). The CERC model served as the basis for a communication scorecard developed for disasters  and  pandemics  (Vos  et  al.,  2011, dalam  Schwarz , Seeger,  Auer,  2013, p.97 )”.
Dari  penjabaran  diatas,  penulis  secara  mendalam  mengetahui  upaya  mitigasi  dalam program Destana ini ke dalam beberapa elemen yaitu sebagai berikut:

## Langkah Kegiatan Program
Elemen pertama yang diteliti adalah program berbasis masyarakat yang dilakukan BPBD Kabupaten sebagai program prioritas nasional yang dibentuk BNPB pada tahun 2012. Banyaknya  bencana  yang  terjadi  di  Indonesia  membuat  para  pihak  penanggulangan bencana,  baik  pemerintah  maupun  non-pemerintah  menindaklanjuti  untuk  dapat melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Selain diakibatkan  oleh  minimnya  sumber  daya  manusia,  keterlibatan  masyarakat  dalam penanggulangan  bencana  dinilai  sangat  penting  karena  pada  dasarnya  masyarakat sendiri lah yang menjadi korban bencana, terutama pada kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan bencana.

## 179
Mengingat  hal  ini,  pemerintah  mulai  mengembangkan  program  pengurangan  risiko bencana  berbasis  masyarakat  yang  sesuai  dengan  tanggung  jawab  negara  untuk melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpak  darah  Indonesia.  Satu  strategi  yang digunakan  untuk  mewujudkan  hal  ini  adalah  melalui  pengembangan  desa-desa  dan kelurahan yang tangguh terhadap bencana atau yang biasa disebut Destana.
Untuk di wilayah Kabupaten Pandeglang sendiri, program ini baru mulai terbentuk di tahun  2015.  Dalam  hasil  wawancara  dengan  informan  ditemukan  bahwa  program  ini sejak awal dibentuk sampai saat ini masih menjadi program yang diprioritaskan untuk mengurangi risiko bencana yang juga didukung dengan program bantuan lainnya seperti Sekolah Aman Bencana, Taruna Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana dan lainnya.
Sesuai  dengan  defisini  Destana  yang  tercantum  dalam  Perka  BNPB  No.  1  tahun  2012 bahwa  pengembangan  program  Destana  bertujuan  agar  masyarakat  memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman bencana yang berpotensi di wilayahnya. Seperti misalnya pada contoh kasus desa X yang sering mengalami kendala banjir, maka Destana yang dibentuk adalah Destana Banjir, kemudian desa Y sering mengalami gempa akan dibentuk Destana Gempa begitupun seterusnya.
Demikian  hal  ini  diterapkan  BPBD  Kabupaten  Pandeglang,  yang  mana  wilayahnya memiliki 13 jenis ancaman bencana, antara lain adalah banjir, banjir genangan, longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kebakaran, bencana sosial, gunung meletus, penyakin epidemi, kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan bencana industri. Banyaknya potensi  bencana  yang  terjadi  di  wilayah  ini  membuat  aparat  sulit  untuk  melakukan identifikasi,  aksi  maupun  evaluasi  untuk  setiap  jenis  bencana  yang  terjadi,  sehingga diperlukan  pemetaan  Destana  dengan  basis  potensi  bencana  yang  terjadi  di  masing- masing wilayah. Dalam hal ini, bencana yang terjadi perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu untuk dapat membentuk kegiatan yang akan diprioritaskan.  Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat, yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, pelatihan serta peningkatan kapasitas.
Sampat saat ini sosialisasi sendiri memang masih menjadi bentuk kegiatan utama. Tujuan dari upaya ini tidak lain agar masyarakat dapat menyesuaikan dirinya dengan bencana yang sering terjadi di wilayahnya. Informasi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi pun beragam, dimulai dari bahaya bencana, cara menanggulangi bencana, jalur evakuasi, simbol-simbol  bencana  dan  lain  sebagainya.  Pengetahuan  yang  saat  ini  banyak diterapkan  ke  masyarakat  setelah  terjadinya  peristiwa  tsunami  di  Selat  Sunda  adalah tentang jalur evakuasi dan simbol bencana. Karena saat tsunami terjadi, masih banyak masyarakat yang bingung dan kurang paham untuk melakukan evakuasi sehingga terjadi saling bertabrakan, tersesat, dan menimbulkan kecelakaan lainnya. Hal ini lah yang saat ini  masih  menjadi  PR  BPBD  Kabupaten  Pandeglang  untuk  menentukan  ke  arah  mana masyarakat untuk tetap aman.
Kegiatan  selanjutnya  adalah  pelatihan  dan  pendampingan  yang  mana  memiliki  tujuan untuk  meningkatkan  keterampilan  masyarakat  dalam  tanggap  bencana.  Pelatihan  dan pendampingan ini antara lain adalah tentang evakuasi korban bencana, cara memasang tenda pengungsian, memasak, cara menggunakan alat komunikasi, simulasi tsunami, dan masih banyak lainnya. Upaya ini biasanya dilakukan ketika tidak ada kegiatan rutin, di sela-sela  waktu,  sehingga  masyarakat  diupayakan  untuk  tetap  produktif.  Peningkatan kapasitas ini biasa dibentuk dengan kompetisi, seperti bagaimana cara memasak 3000 porsi  dalam  hitungan  jam,  pertemuan  selanjutnya  akan  terus  ditingkatkan  yang  mana tujuannya adalah untuk mengukur keterampilan yang dimiliki.
Untuk  dapat  menunjang  keberhasilan  kegiatan  dalam  program  ini,  maka  diperlukan sumber dukungan dana yang dapat diperoleh dari berbagai lintas sektor. Pada umumnya, bantuan program Destana diperoleh dari pusat yakni BNPB dan Provinsi. Namun karena banyaknya  Destana  yang  terbentuk  di  berbagai  provinsi  di  Indonesia,  maka  setiap wilayahnya mendapatkan dana yang tidak terlalu besar sehingga belum banyak desa di Kabupaten Pandeglang yang bisa melaksanakan desa berbasis masyarakat ini.  Meskipun demikian, perkembangan Destana yang sudah terbentuk saat ini tidak lepas dari bantuan dana APBN, APBD serta dunia usaha. Tidak hanya dalam bentuk bantuan materi, pihak perusahaan  juga  ikut  berpartisipasi  aktif  memberikan  bantuan  kemanusiaan  seperti kegiatan sosialisasi dan edukasi sampai pada bantuan evakuasi korban bencana. Bantuan yang diperoleh dari dunia usaha sendiri tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang juga peduli dengan banyaknya potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Pandeglang yang didapat dalam bentuk sumbangan atau donasi.

## Strategi Komunikasi Program
Berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2012 bahwa upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana sebagai pelaku utama yang berpartisipasi aktif berkelanjutan dan berdaya guna. Dalam hal  ini,  segala  bentuk  penyelenggaraan  program  Destana  merupakan  pemenuhan  hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mana masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh  negara,  baik  itu  tentang  hak  atas  perlindungan,  peningakatan  kemampuan,  hak informasi, hak berperan serta, dan hak mendapatkan pertolongan atau bantuan ketika terjadi bencana.
Artinya  semua  masyarakat  yang  berada  di  suatu  wilayah  wajib  untuk  dapat menyampaikan  suara  dan  aspirasinya  dalam  proses  pengembangan  program,  mereka juga  akan  diberi  kesempatan  untuk  mengakses  atau  mempengaruhi  pembuatan kebijakan  dan  strategi  program,  serta  memberikan  akses  layanan-layanan  yang disediakan  melalui  program.  Selain  itu,  setiap  masyarakat  juga  memiliki  hak  untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses jalannya program.

## 181
Dalam  hal  ini,  Destana  yang  sudah  terbentuk  di  wilayah  Kabupaten  Pandeglang membentuk suatu forum kebencanaan yang mana didalamnya melibatkan semua lapisan masyarakat,  baik  dari  pihak  Kelurahan,  Kepala  Desa,  Karang  Taruna  hingga  Tokoh Masyarakat. Setelah semua kepengurusan terbentuk, Kepala Desa mulai menyusun tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, dimulai dari Kepala Pelaksana hingga pada struktur-struktur di bawahnya yang mana semuanya terlibat dalam kesatuan relawan kebencanaan.  Artinya,  beberapa  dusun  yang  berada  di  suatu  desa  yang  didalamnya terdapat  RT  dan  RW  ikut  terlibat  menjadi  relawan  yang  nantinya  akan  dikumpulkan dalam satu wadah desa.
Dalam hal ini, berarti semua pihak internal yang terlibat dalam kepengurusan Destana dianggap sebagai relawan yang bekerja secara suka rela dalam membantu suatu wilayah untuk mengurangi dampak risiko bencana yang signifikan tanpa melibatkan uang sebagai imbalan atas kerja kerasnya. Meskipun semua pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya  masing-masing,  namun  terdapat  beberapa  pihak  yang  dirasa  memiliki kemampuan serta peran penting yang tinggi dalam masyarakat desa, yakni Tokoh Ulama dan Kepala Desa. Wilayah desa di Kabupaten Pandeglang percaya dan meyakini Tokoh Ulama  sebagai opinion  leader yang  diguguhkan  masyarakat,  terutama  pada  masalah bencana  yang  mana  hal  ini  memiliki  keterkaitan  langsung  kepada  Sang  Pencipta-Nya, sehingga informasi tentang kebencanaan cenderung mudah untuk diterima. Kehadiran Tokoh  Ulama  ini  dianggap  membawa  ketenangan  dan  kedamaian  bagi  masyarakat karena  penyampaian  pesan  yang  disampaikan  berbeda  dengan  sosialisasi-sosialisasi yang diberikan, yaitu berupa dalil-dalil kitab suci Al-Qur’an yang dikemas dalam bentuk ceramah atau tausiyah yang biasa dilakukan seminggu sekali.
Kemudian Kepala  Desa  sebagai  pemimpin  masyarakat  juga  memiliki  peran  penting sebagai  dalam  menentukan  arah  dan  pengambil  keputusan,  karena  segala  bentuk musyawarah yang sudah dihasilkan berdasarkan mufakat tentu akan dipertimbangkan kembali oleh pemimpinnya untuk dapat menimbang keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat tangguh bencana. Meskipun masyarakat menjadi pelaku utama, keberhasilan mewujudkan  Destana  tidak  akan  pernah  lepas  dari  dukungan  teknis  pihak  luar  yang meliputi unsur Helix lainnya yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi atau pakar dan media massa.
Dalam  hal  ini,  ketika  melihat  dari  kacamata  pemerintah  yakni  BPBD  Kabupaten Pandeglang  itu  sendiri,  pihak  yang  terlibat  dalam  penanggulangan  bencana  berbasis masyarakat  ini  ada  pada  Kasie  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan.  Namun  hal  ini  tidak menutup  kemungkinan  untuk  dapat  melibatkan  seksi-seksi  lainnya,  seperti  misalnya Damkelop yang mana berperan membantu menjelaskan hal-hal teknis maupun materi kebencanaan  ke  masyarakat.  Kemudian  lanjut  pada  jajaran  yang  lebih  tinggi  yang melibatkan Bupati, Muspida, Sekretaris Daerah kemudian Kepala Bagian Pemerintahan. Disamping  itu  juga  perlu  adanya  tatanan  dan  dasar  hukum  dari  kepolisian.  Kemudian terkait istilah tatanan, Destana dianggap perlu melibatkan pertahanan dari unsur TNI.
Lanjut  pada  bidang  dunia  usaha,  dimana  banyak  sekali  yayasan,  organisasi  maupun perusahaan  yang  saat  ini  sudah  melibatkan  dirinya  untuk  dapat  terlibat  secara  aktif dalam penanggulangan bencana di sekitar organisasi atau perusahaan beroperasi. Hal ini dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  wujud  tanggung  jawab  sosial (Corporate  Social Responsibility) antar perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat yang dapat dikemas dalam  beberapa  kegiatan,  seperti  misalnya  bantuan  alat  pendeteksi  dini,  memberikan sosialisasi dan edukasi bencana, serta menyisihkan waktu secara sukarela untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan program kebencanaan.
Kemudian  salah  satu  helix  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  penanggulangan bencana, yakni akademisi atau pakar. Dari sekian banyak bencana yang terjadi, membuat mereka  memiliki  tekat  untuk  terus  melakukan  penguatan  edukasi,  penelitian  dan pengabdian  yang  selalu  akan  dijadikan  inovasi  untuk  terus  beradaptasi  pada  bencana yang  terjadi.  Lalu  yang  terakhir  media  massa,  yang  mana  mampu  memberikan  potret kepada masyarakat di suatu wilayah untuk dapat menerima dan memahami informasi tentang potensi bencana yang terjadi. Penyampaian informasi ini diharapkan juga dapat menjadi  langkah  untuk  memberikan  kesadaran  masyarakat  pada  masalah-masalah bencana.
Namun  banyaknya  informasi  bencana  yang  diberikan,  baik  pada  pihak  pemerintah maupun media, tak sedikit membuat masyarakat bingung dan keliru, namun tak sedikit juga yang membuat mereka mengerti dan paham akan upaya penanggulangan bencana yang  dilakukan.  Seperti  misalnya  peristiwa  tsunami  di  Selat  Sunda  yang  sempat menghebohkan  berbagai  pihak  yang  mana  pada  saat  itu  sempat  diprediksi  sebagai fenomena  alam,  namun  tak  lama  menyebar,  informasi  tersebut  dikonfirmasi  kembali bahwa gelombang yang terjadi merupakan akibat longsoran Gunung Anak Krakatau. Hal ini  sempat  membuat  masyarakat  bingung  serta  waspada  untuk  beberapa  waktu kedepannya  karena  dikhawatirkan  dapat  kembali  terjadi.  Demikian  informasi penanggulangan  bencana,  terkadang  upaya  sosialisasi  dan  edukasi  yang  diberikan pemerintah tidak mudah dicerna dan dipahami masyarakat. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa bencana merupakan takdir Tuhan yang tidak bisa dihindari, namun masih banyak masyarakat yang peduli dan beranggapan bahwa risiko bencana dapat diminimalisir ketika masyarakat mampu menerima dan mempraktikan informasi yang diterimanya.
Pada prinsipnya, bencana dapat menimpa siapa aja tanpa mempedulikan usia, gender, tingkat  kesejahteraan,  dan  latar  belakang  sosial  dan  politik.  Perlu  disadari  bahwa bencana  menjadi  urusan  bersama,  masyarakat  lah  yang  menjadi  faktor  utama keberhasilan  penanggulangan  bencana.  Mula  terbentuknya  Destana,  segala  informasi baik mengenai bahaya bencana, cara menanggulangi bencana, cara mengurangi dampak risiko bencana serta cara memulihkan kondisi setelah bencana diupayakan untuk selalu diberikan  kepada  masyarakat,  dimulai  dari  Kepala  Pelaksana  sampai  pada  lapisan-
lapisan  di  bawahnya  dengan  membentuk  suatu  forum,  dimana  forum  ini  diharapkan dapat  menjadi  wadah  pelaporan  bencana  yang  dapat  memudahkan  masyarakat  untuk mengakses informasi.
Dalam hal ini, pihak BPBD Kabupaten Pandeglang menyebutkan bahwa ibu-ibu menjadi salah satu bagian masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam mempercepat arus informasi. Hal ini dikarenakan ibu-ibu dinilai sangat aktif dalam bersosialisasi sehingga sangat  familiar  akan  suatu  informasi.  Tidak  hanya  itu,  data  dan  informasi  juga  akan didukung  dengan  melakukan  terjun  lapangan  oleh  Pusat  Pengendalian  Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) serta media-media lainnya seperti media massa dan  media  sosial  yang  nantinya  akan  disampaikan  ke  Pusat  Data  dan  Informasi (PUSDATIN)  BPBD  untuk  dapat  diarsip  dan  dievalusi  guna  mempersiapkan  sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana yang aktif sehingga dapat diakses oleh masyarakat, media serta pemangku kepentingan lainnya.
Kemudian  lanjut  pada  bagian  target  audiens,  program  yang  disampaikan  tentu  harus menentukan target mana yang akan menerima pesan. Adapun kalangan yang dijadikan sebagai target audiens dalam program ini dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, terkhusus kaum rentan seperti ibu-ibu, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Dalam  konteks  komunikasi,  pesan  merupakan  sebuah  pokok  yang  diperlukan  untuk dapat  saling  terhubung  dengan  target  audiens.  Pesan  yang  disampaikan  dapat  berupa data-data  dan  informasi  yang  dikumpulkan,  sama  hal  nya  pesan  komunikasi  mitigasi bencana.
Bentuk pesan bencana yang disampaikan tentu berbeda-beda, tergantung pada kegiatan, audiens, kebutuhan, serta tujuan yang ingin dicapai. Seperti misalnya saat memberikan sosialisasi  kepada  anak-anak,  tentu  pesan  dan  cara  penyampaian  yang  disajikan disesuaikan dengan tingkat pemahamannya yakni dengan menggunakan kata-kata yang mudah  dimengerti  anak-anak,  dengan  tidak  menggunakan  istilah-istilah  asing  yang memang jarang ditemui pada umumnya.
Dikarenakan  miliki  tujuan  tentang  bagaimana  cara  pencegahan-pencegahan  serta mengurangi  dampak-dampak  bencana  yang  ditimbulkan,  maka  bentuk  pesan  yang disajikan dalam program Destana yaitu berupa edukatif. Pesan edukatif ini merupakan pola  komunikasi  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman yang bersifat mendidik. Pesan ini biasa disajikan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan, dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu ke masyarakat secara door to door. Upaya ini dianggap sebagai kegiatan yang efektif untuk mendapat perhatian dari masyarakat serta tidak lupa dengan menyesuaikan yang dipahami banyak masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sekretaris  Desa  Banjarmasin, dominan  masyarakat  wilayah  Kabupaten  Pandeglang  merupakan  pendatang  yang berasal  dari  wilayah  Sunda,  sehingga  bahasa  yang  paling  sering  digunakan  dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah bahasa Sunda.
Suatu pesan tidak akan ada artinya jika tidak disampaikan melalui mekanisme saluran komunikasi yang ada. Setelah pesan dalam suatu program dibentuk, sudah seharusnya pihak  yang  terlibat  mulai  menentukan  saluran  komunikasi  apa  saja  yang  digunakan untuk dapat menyampaikan pesan tersebut.
Saluran  komunikasi  hingga  dulu  sampai  saat  ini  sangat  beragam,  dimulai  dari  media tradisional hingga pada media berbasis internet. Penggunaan saluran komunikasi dalam suatu prgoram tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perusahaan atau bahkan masyarakat itu sendiri.
Dalam Destana ini, saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat  di  wilayah  Kabupaten  Pandeglang  adalah  komunikasi  interpersonal  yang dilakukan  secara door  to  door yang  mana  masih  memperhatikan  unsur  adat  istiadat masyarakat, salah satunya yakni penggunaan bahasa. Salah satu bentuk komunikasi ini dilakukan dikarenakan sebagian masyarakat, terutama pada kelompok lansia yang masih awam dalam penggunaan teknologi.
Kemudian  untuk  media  efektif  lainnya  yaitu pamphlet yang  mana  disebutkan  bahwa masyarakat  lebih  tertarik  untuk  dibagikan  selembaran-selembaran  informasi  dalam bentuk printed. Dalam hal ini masyarakat terkesan memiliki minat baca yang lebih pada tulisan-tulisan yang disajikan dalam bentuk gambar kartun, grafik, dll. Atau bisa dengan menggunakan  buku  saku,  yang  mana  informasinya  lebih  detail  dan  terperinci dibandingkan pamphlet dikarenakan  sistemnya  pertahun,  berbeda  dengan pamphlet yang hanya digunakan untuk jangka pendek, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.
Tidak  hanya  itu,  berkembangnya  teknologi  di  era  4.0  ini  juga  membuat  pihak penanggulangan bencana untuk terus melakukan inovasi dalam saluran komunikasinya, yakni dengan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook hingga menciptakan aplikasi.  Dalam  hal  ini,  BPBD  Kabupaten  Pandeglang  menilai  bahwa  untuk  dapat mempercepat  arus  informasi  pada  pelaporan  bencana,  diperlukan  suatu  aplikasi  yang diharapkan  dapat  menjadi  kunci  utama  untuk  mengatasi  kondisi  darurat  serta mengurangi risiko bencana yang efektif.
Aplikasi  yang  dibentuk  diberi  nama  Lapor  Bencana  yang  baru  diluncurkan  pada  awal bulan Februari 2020. Peluncuran aplikasi ini tidak jauh dengan munculnya penyebaran COVID-19  di  Indonesia.  Kehadiran  COVID-19  ini  tidak  hanya  berdampak  pada perusahaan-perusahaan besar, melainkan juga terjadi pada pada masyarakat. Dalam hal ini, beberapa pihak BPBD Kabupaten menyebutkan sejak kehadiran COVID-19, banyak sekali  program-program  bencana  yang  telah  direncanakan  harus  tertunda  dan  mulai fokus pada program COVID-19.

## 185
Dengan  situasi  yang  saat  ini  terjadi,  kehadiran  aplikasi  Lapor  Bencana  ini  dianggap menjadi langkah yang tepat untuk dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi alternatif dalam hal pelaporan bencana. Jadi di dalam aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah memberi serta mendapatkan informasi seputar kejadian bencana. Ketika suatu daerah mengalami  bencana,  masyarakat  dapat  secara  langsung  menginput  laporannya  untuk dapat diunggah di dalam aplikasi tersebut. Dan hal ini akan mendapatkan respon cepat dari tim penanggulangan bencana yang bertugas. Tidak hanya sebatas media pelaporan, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengetahui berita-berita bencana lainnya yang dapat menjadi sarana edukasi masyarakat.
Gambar 1. Tampilan Aplikasi Lapor Bencana, sumber: Aplikasi Lapor Bencana, 2020
Setelah  melewati  beberapa  tahapan  sebelumnya,  hal  yang  perlu  diketahui  selanjutnya adalah  memantau  segala  aktivitas  dalam  program,  melakukan  evaluasi,  hingga perbaharuan  strategi  dan  taktik  komunikasi.  Dari  beberapa  hal  yang  telah  dijabarkan diatas,  hingga  saat  ini  program  Destana  harus  dilakukan  monitor  berkelanjutan, dikarenakan masih banyak masyarakat yang perlu arahan dan bimbingan lebih lanjut, terutama  pada  pemahaman  masyarakat  mengenai  upaya-upaya  pengurangan  risiko bencana. Meskipun sudah mendapat dukungan baik dari masyarakat, BPBD Kabupaten Pandeglang  tetap  mendapatkan  kritikan-kritikan  yang  akan  menjadi  PR  untuk  dapat diperbaiki kedepannya.
Walaupun  demikian,  adanya  peristiwa  tsunami  di  Selat  Sunda  ini  telah  memberikan hikmah kepada masyarakat, dari yang awal mulanya tidak peduli menjadi lebih respect dengan bencana-bencana yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Hal ini dapat dilihat  dari  respon  masyarakat  ketika  terjadi  bencana,  seperti  misalnya  beberapa belakangan  disebutkan  bahwa  hampir  setiap  hari  terjadi  guncangan  gempa  lebih  dari lima  kali  yang  membuat  masyarakat  menjadi  panik  dan  khawatir  menanyakan  jalur evakuasi bencana.
Hal  ini  mendapat  perhatian  dari  banyak  pihak,  dimulai  dari  universitas-universitas maupun  lembaga  usaha  untuk  memberikan  sosialisasi-sosialisasi,  pelatihan  dan pendampingan  untuk  mengatasi  risiko  bencana  yang  terjadi.  Namun  hal  itu  hanya berlangsung satu tahun saja, di awal tahun 2020 rencana mitigasi berbasis masyarakat ini  yang  rencananya  akan  berkembang  ke  beberapa  desa,  justru  terbengkalai  dengan adanya  COVID-19,  yang  mana  hal  ini  membuat  BPBD  Kabupaten  Pandeglang  serta jajaran-jajaran lainnya berupaya fokus untuk menangani penyebaran virus ini. Sosialisasi yang diberikan berupa war-war dengan memberikan pamphlet secara keliling sekaligus penyemprotan disenfektan pada akhirnya membuat anggaran program menjadi menipis atau bahkan habis.
Untuk rencana kedepannya, setelah COVID-19 ini mulai mereda, pihak penanggulangan bencana  ingin  membuat  Destana  menjadi  forum  yang  aktif,  yang  artinya  masyarakat dapat  melaporkan  segala  sesuatunya  dapat  lebih  baik  lagi,  lebih  tangguh  lagi  dengan membentuk Desa Bersaudara. Artinya, Destana yang sudah dikatakan siap akan dijadikan sebagai patern desa di dekatnya. Jadi Desa Bersaudara itu ketika salah satu desa kena bencana  mereka  tidak  perlu  kemana-mana,  tapi  desa  setempat  setelahnya  sudah menampung si X yang korban-korban evakuasi ini.

## SIMPULAN
Simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan komunikasi mitigasi yang dilakukan dalam program  Desa  Tangguh  Bencana  di  Kabupaten  Pandeglang  yang  dijadikan  sebagai langkah  strategis  pengurangan  risiko  bencana  berbasis  masyarakat  ini  mengacu  pada keseluruhan partisipasi masyarakat yang di mana menjadi kunci utama sebagai sebagai inisiator,  perencana  hingga  fasilitator  pelaksanaan  kegiatan.  Keterlibatan  masyarakat dapat  diatur  melalu  kelompok  siaga  bencana/PRB  atau  tim  relawan  PB  berbasis komunitas, yang mana keduanya perlu menjamin adanya partisipasi dan keterwakilan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang kurang beruntung dalam pembangunan dalam proses pengambilan keputusan.
Kolaborasi antar pihak pemerintah dan non-pemerintah merupakan suatu hal penting. Dalam hal ini, pemerintah membuka peluang sebesar-bersarnya bagi perguruan tinggi, LSM,  organisasi  masyarakat,  sektor  swasta,  serta  pihak  penting  lainnya  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  pengurangan  risiko  bencana,  termasuk  dalam  upaya pengembangan Destana dan prakarsa-prakarsa serupa lainnya.
Dalam rangkaiannya, program ini melaksanakan beberapa kegiatan antara lain adalah sosialisasi,  pelatihan,  pendampingan  serta  peningkatan  kapasitas  yang  dalam  setiap rangkaian  kegiatannya  melibatkan opinion  leader sebagai  pihak  yang  diguguhkan  dan dipercayai masyarakat dalam menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan ini berupa
187
informasi  yang  edukatif  dan  disampaikan  dengan  berbagai  mekanisme  saluran komunikasi, baik dalam media tradisional maupun media baru.
Media tradisional yang dimaksud merupakan media pamphlet, dalam hal ini pihak BPBD Kabupaten  Pandeglang  menyebutkan  bahwa  media printed ini  merupakan  saluran komunikasi  yang  paling  efektif.  Untuk  menyampaikannya,  BPBD  Provinsi  Banten menggunakan bentuk komunikasi interpersonal, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara face to face atau door to door. Sedangkan untuk media baru sendiri yaitu dengan penggunaan  media  berbasis  internet,  yakni  media  sosial  seperti  Facebook,  Twitter, Instagram dan lain-lain.
Namun sayangnya, di masa pandemi ini seluruh program Destana terpaksa harus vakum atau berhenti dahulu, hanya memfokuskan pada kegiatan sosialisasi untuk pencegahan penularan COVID-19. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPBD Kabupaten Pandeglang melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Ulama serta seluruh lapisan masyarakat untuk dapat tetap saling terhubung untuk mengakses informasi melalui media sosial.
Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Pandeglang juga berinisiatif untuk menciptakan aplikasi Lapor  Bencana  yang  dijadikan  sebagai  saluran  komunikasi  alternatif  untuk  pelaporan mitigasi bencana. Di dalam aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah memberi serta mendapatkan  informasi  seputar  kejadian  bencana.  Ketika  suatu  daerah  mengalami bencana,  masyarakat  dapat  secara  langsung  melaporkannya  untuk  mendapat  tindak lanjut dari pihak penanggulangan bencana. Sehingga dalam hal ini, upaya pengurangan risiko bencana dapat tetap terkoordinasi dengan baik.
Tidak hanya itu, untuk rencana kedepannya BPBD Kabupaten Pandeglang juga berupaya mengembangkan program Destana dengan membentuk Desa Bersaudara. Artinya, desa yang  sudah  tangguh  akan  menjadi  desa  tujuan  pengungsian  desa  sebelahnya.  Dengan adanya  program  ini,  masyarakat  di  Indonesia  nantinya  diharapkan  dapat  saling terhubung,  menjalin  kerja  sama  dan  saling  gotong  royong  tanpa  membedakan  suku agama, ras, golongan maupun kesukuan untuk tangguh terhadap bencana.

## REFERENSI
Abdi, A.P. (2018, Desember 26). Tsunami Selat Sunda Bukti Lemahnya Mitigasi Bencana di  Indonesia?  Retrieved  from  https://tirto.id/tsunami-selat-sunda-bukti- lemahnya-mitigasi-bencana-di-indonesia-dcz3
Buchari, A., Santoso, M.B., & Marlina, N. (2017). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa  Tangguh  Bencana  di  Kabupaten  Garut  (Studi  Kasus  di  Desa  Pasawahan Kecamatan Tarongong Kaler). Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik , 3 (1), 49-62
Deslatama, Y. (2019, September 03,). Pemda Banten Dinilai Kurang Wawasan Mitigasi Bencana. Retrieved from
https://www.liputan6.com/regional/read/4053426/pemda-banten-dinilai- kurang-wawasan-mitigasi-bencana Haddow, G.D., Haddow, K.S. (2014). Disaster Communications In A Changing Media World . USA: British Library Cataloguing in Publication Data
Julius, A.M. (2019, April 31 ). Tsunami Selat Sunda, Sebuah Pembelajaran untuk Mitigasi Bencana.
Retrived from https://sains.kompas.com/read/2019/03/31/230422323/tsunami-selat-sunda- sebuah-pembelajaran-untuk-mitigasi-bencana?page=all
Lestari, P., Prabowo, A., & Wibawa, A. (2012). Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 10 (2), 173-197
Maarif, S., Damayanti, F., Suryanti, E.D., & Wicaksono, A.P. (2012). Initiation of the Desa Tangguh  Bencana  Through  Stimulus  –  Response  Method. Indonesian  Journal  of Geography. 44 (2), 173-182
Makki, S. (2018, Desember 31). Pakar Luar Negeri Imbau Indonesia Lebih Sadar Potensi Bencana.
Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181231144658-106- 357546/pakar-luar-negeri-imbau-indonesia-lebih-sadar-potensi-bencana
Maulana,  C.  (2019,  April  27).  Tingginya  Kejadian  Bencana,  BNPB  Dorong  Masyarakat Pahami  Mitigasi  Bencana.  Retrieved  from    https://swa.co.id/swa/listed- articles/tingginya-kejadian-bencana-bnpb-dorong-masyarakat-pahami-mitigasi- bencana
Miles, M. B. dan Huberman, A. M. (1994) . Qualitative Data Analysis, Second  Edition. USA: Sage Publications
Neuman, W., L., (2011). Metodelogi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,
(7th ed.) (Terjemahan). Jakarta, Indonesia. PT Indeks
Nugroho, K.W., Atiandina, D., & Saputra, E.H. (2018, Oktober 02). BNPB: Budaya Mitigasi Bencana Masyarakat Indonesia Lemah. Retrieved from https://kumparan.com/kumparannews/bnpb-budaya-mitigasi-bencana- masyarakat-indonesia-lemah-1538494508088227510/full
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Pratama, A.N. (2018, Desember 24). Saat Gunung Krakatau Sebabkan Tragedi Bencana
Besar dalam Sejarah.Retrieved from
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/24/15555231/saat-gunung- krakatau-sebabkan-tragedi-bencana-besar-dalam-sejarah?page=all

## 189
Prasetyo, A. (2020, Februari 04). Mitigasi Bencana Harus dilakukan Bersama. Retrieved from  https://mediaindonesia.com/read/detail/287676-mitigasi-bencana-harus- dilakukan-bersama-sama
Rudianto.  (2016).  Komunikasi  dalam  Penanggulangan  Bencana. Jurnal  Simbolika  Ilmu Komunikasi, 1 (1), 51-61
Safitri,  E.  (2018,  Desember  31).  BNPB  Catat  Ada  3  Fenomena  Langka  di  Tahun  2018. Retrieved  from  https://news.detik.com/berita/d-4366023/bnpb-catat-ada-3- fenomena-langka-di-tahun-2018
Setyawan, F.A. (2019, Agustus 01). BNPB Sebut Indonesia Nomor Wahid Jumlah Korban
Bencana 2018. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190801143833-20-417449/bnpb- sebut-indonesia-nomor-wahid-jumlah-korban-bencana-2018
Schwarz,  A.,  Seeger  M.W.,  Auer,  C.  (2016). The  Handbook  of  International  Crisis Communication Research . UK: Wiley Blackwell
Sikumbang,  A.T.,  Zaitun,  Zubaidi,  Z.  (2018).  Perencanaan  Komunikasi  Bedan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Mengurangi Risiko. AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam, 2 (1), 103-114
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, Indonesia: Alfabeta
Tamitiadini,  D.,  Dewi,  W.W.A.,  &  Adila,  I.  (2019).  Inovasi  Model  Mitigasi  Bencana  Non Struktural  Berbasis  Komunikasi,  Informasi,  Koordinasi  dan  Kerjasama. Jurnal Komunikasi, 8 (1), 41-52
Toyudho, E.S. (2018, Desember 30). Deretan Bencana Alam Mematikan yang Menerjang
Indonesia Sepanjang 2018.Retrieved from
https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46691586
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana
Wardyaningrum, D. (2014). Perubahan Komunikasi Masyarakat dalam Inovasi Mitigasi Bencana di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi. Jurnal ASPIKOM, 2(3), 179- 197
West, R., & Turner, L., H., (2008) Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi. (B. Marswendy, Terjemahan.). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat
Widowati,  D.  (2019).  Peran  Corporate  Communication  PT  Krakatau  Steel  Dalam Mengatasi Krisis. Jurnal Communicare, 6 (2),  190-203