TAZKIR:  Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 07  No. 1 Juni 2021
Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh
Syarifah Rahmatillah * 1 , Amrullah Bustamam 2 1,2 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia e-mail: * 1 syarifah.rahmatillah@ar-raniry.ac.id, 2 Aamrullah@ar-raniry.ac.id

## Abstract
This study discusses the act of vigilantism (eigenrichting) carried out by a group of people in the community against men and women who are  suspected  of  committing  acts  of  khalwat  in  Aceh,  such  as persecution,  beating,  confinement,  or  other  acts  of  hurt  or  distress. This  research  is  a  descriptive  qualitative  research,  which  studies  in depth  and  holistically  with  the  type  of  field  research  and  uses  a sociological  juridical  approach.  Data  obtained  through  observation and  interviews  conducted  independently  and  controlled.  While  the data  were  analyzed  using  four  components  of  interactive  analysis, namely  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and drawing conclusions/verification. The results of the study show that, firstly,  vigilantism  is  still  practiced  by  the  community  against  the perpetrators of khalwat, such as bathing with sewage water, hitting, parading around the village of the perpetrators of seclusion. Second, the  Government  through  the  Department  of  Islamic  Law  and Wilayatul  Hisbah  in  Langsa  City,  Banda  Aceh  and  Aceh  Besar District has made various efforts to minimize vigilante treatment by socializing the provisions of the Jinayah Qanun related to procedures for resolving cases of seclusion.
Keywords: Playing Judges Alone, Seclusion, Aceh, Islamic Shari'a

## Abstrak
Studi  ini  membahas  tentang  tindakan  main  hakim  sendiri (eigenrichting)  yang  di  lakukan  oleh  sekelompok  orang  dalam komunitas  masyarakat  kepada  lelaki  dan  perempuan  yang  di  duga melakukan  perbuatan  khalwat  di  Aceh,  seperti  penganiayaan, pemukulan, penyekapan, atau tindakan menyakiti atau
mempersusah lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif,  yang  mempelajari  secara  mendalam  dan  holistis  dengan jenis  penelitian  lapangan  serta  menggunakan  pendekatan  yuridis sosiologis.  Data  diperoleh  melalui  observasi  serta  wawancara  yang dilakukan  secara  mandiri  dan  terkontrol.  Sedangkan  data  dianalisis dengan  menggunakan  empat  komponen  analisis  interaktif,  yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
kesimpulan/verifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa, pertama,  main  hakim  sendiri  masih  dilakukan  oleh  masyarakat terhadap pelaku khalwat, seperti memandikan dengan air comberan, memukul,  mengarak  keliling  kampung  pelaku  khalwat.  Kedua, Pemerintah melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah di kota Langsa,  Banda  Aceh  maupun  di  Kabupaten  Aceh  Besar  telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisirnya perlakuan main hakim  sendiri  dengan  cara  melakukan  sosialisasi  ketentuan  Qanun Acara Jinayah terkait tata cara penyelesaian kasus khalwat.
Kata Kunci : Main Hakim Sendiri, Khalwat, Aceh, Syariat Islam

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  masih  banyak  terjadi  tindak  kekerasan  dalam  masyarakat. Tindak  kekerasan  tersebut  dilakukan  oleh  individu  maupun  secara  bersama- sama atau oleh massa. Tindak kekerasan oleh massa dalam hal ini adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan maupun pelaku pelanggaran. Tindakan main  hakim  sendiri  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  sekelompok  orang  terhadap  orang  lain  dalam  bentuk  menghakiminya karena  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  yang  dianggap  salah  oleh  masyarakat setempat (Abbas et al., 2016).
Terminologi  hukum  pidana  tidak  memuat  istilah  main  hakim  sendiri. Untuk dapat dikatakan suatu perbuatan termasuk kedalam suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus secara tegas diatur dalam peraturan perundang- undangan  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  ( Muhibbuthabry,  2014) .  Tindakan main  hakim  sendiri  ( eigenrichting ),  bukanlah  suatu  jenis  tindak  pidana  yang diatur  secara  tegas  sebagai  suatu  pasal  perbuatan  pidana  dalam  KUHP  atau undang-undang  pidana  diluar  KUHP (Abbas  et  al.,  2016). Dampak  dari tindakan main  hakim  sendiri dapat  digolongkan  kedalam  beberapa  jenis  tindak pidana,  seperti  tindakan  pengancaman,  penganiayaan,  hingga  penculikan  yang diatur dalam Buku II tentang Kejahatan dalam KUHP.
Di  Indonesia  tindakan  main  hakim  sendiri  telah  menjadi  definisi  yang diterima  secara  umum  oleh  masyarakat,  yakni  perbuatan  sekelompok  orang (biasanya warga) yang kebetulan memergoki terjadinya suatu perbuatan tindak pidana,  kemudian  sekelompok  warga  tersebut  bertindak  dengan  mengejar, menangkap,  kemudian  menganiayanya,  bisa  dengan  memukul,  menendang, menampar,  hingga  membunuhnya (Murziqin,  et.al.,  2016;  Hamzah,  2010; Rukmini,  2003) .  Beberapa  tindakan  tersebut  terkadang  juga  di  ikuti  dengan
Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) … Syarifah Rahmatillah │  3 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182
mengambil  foto  atau  merekam  videokan  tindakan  main  hakim  tersebut  untuk kemudian di Viralkan di media sosial.
Merujuk  pada  ketentuan  hukum  pidana  dalam  KUHP,  maka  ada beberapa pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku main hakim sendiri. Seperti  pengancaman  pasal  368,  penganiayaan  351,  pengeroyokan  170,  atau pembunuhan pasal 338.
Namun,  yang  menarik,  ada  beberapa  jenis  tindakanmain  hakim  sendiri yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat terhadap pelaku mesum, zina, khalwat  yaitu  memandikan  pelaku  dengan  air  comberan,  memandikan  dengan air  bak  wudhu  di  tengah  malam,  di  arak  keliling  desa  dan  lain  sebagainya. Perlakuan  main hakim  sendiri  ini  dikatakan  dilakukan  dengan  dalih  bahwa  ini adalah suatu kebiasaan masyarakat setempat sejak dulu sampai sekarang.
Contoh kasus yang terjadi terhadap Kepala Bappeda Kota Langsa dengan insial SF(52), yang sempat di hakimioleh sebagian  masyarakat setempat karena dianggap  membawa  perempuan  yang  bukan  muhrimnya  ke  rumah  salah  satu warga.  Akibatnya  sekitar  pukul  16.30  WIB,  hari  Sabtu  28Juli  2018,  Kepala Bappeda  Langsa  yang  terciduk  saat  penggerebekan  oleh  warga  dimandikan dengan  air  comberan.  Walaupun  kemudian  informasi  yang  berkembang selanjutnya  dalam  pemberitaan  di  media media  on  line dan  cetak,  menyatakan bahwa  sebenarnya  pasangan  yang  dimandikan  itu  adalah  pasangan  yang  sah dan telah menikah secara siri (Jawapos : 2018).
Ombudsman  RI  Perwakilan  Aceh  menilai  tindakan  main  hakim  sendiri yang  dialami  Kepala  Bappeda  Kota  Langsa  TSF,  dengan  dimandikan  air comberan  oleh  warga  karena  dianggap  telah  melakukan  perbuatan  mesum, melanggar hukum adat dan tidak sesuai dengan qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Istiadat.  Qanun  tersebut  memuat  18 macam  perkara  yang  bisa  diselesaikan  di  desa  (gampong).  Diantaranya, perselisihan  dalam  rumah  tangga,  sengketa  antara  keluarga  yang  berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum, dan pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik (Kumparan, 2018).
Kasus selanjutnya adalah, main hakim sendiri terhadap seorang pemuda bernama  Dani  Syahputra  umur  24  tahun  yang  mengakibatkan  kematian.  Dani adalah  warga  Desa  Bantayan,  Kecamatan  Nurussalam,  Aceh  Timur.  Kejadian main  hakim  sendiri  ini  terjadi  pada  Kamis  19  juli  2017  (Kompas  :  2018).  Masih banyak  kasus  perskusi  lainnya  yang  dilakukan warga  terhadap  pelaku mesum,
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
zina, khalwat di Aceh walaupun qanun jinayah dan qanun pidana adat sudah di berlakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  penyebab masyarakat  tidak  mengindahkan  aturan  hukum  yang  berlaku  dalam  proses upaya tangkap tangan saat terjadi kasus khalwat di Aceh.
.

## LANDASAN TEORI

## Persekusi Dalam Perspektif Hukum Pidana
Persekusi  adalah  tindakan  main  hakim  sendiri  ( eigenrichting ).  Negara Indonesia  adalah  negara  hukum,  demikian  bunyi  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945 setelah  diamandemen  ketiga  disahkan  10  November  2001.  Penegasan  dalam konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan  negara  hukum  salah  satunya  diperlukan  perangkat  hukum  yang digunakan  untuk  mengatur  keseimbangan  dan  keadilan  di  segala  bidang kehidupan  dan  penghidupan  rakyat  melalui  peraturan  perundang-undangan (Muhibbuthabry, 2014; Sasangka, 2003; Mertokusumo, 1999) .
Menurut John Locke, negara terbentuk berdasarkan pactum unionis , yaitu perjanjian  antar  individu  untuk  membentuk  Negara ( Fauzi,  2003 ) .  Dengan demikian,  setiap  individu  telah  menyerahkan  hak-haknya  secara  sukarela kepada  negara  dalam  suatu  kontrak  social  ( du  Contrat  Social ).  Oleh  karena  itu, negara  diberikan  kewenangan  untuk  menegakkan  hukum  terhadap  siapapun sebagaimana telah digariskan dalam undang-undang ( ius puniendi ).
Tindakan persekusi terhadap remaja adalah tindakan main hakim sendiri. Hal  tersebut  melanggar  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  pasal  tentang larangan  melakukan  kekerasan  baik  fisik  maupun  psikis  terhadap  anak  (Pasal 76C)  dan  melanggar  pasal  yang  melarang  tindakan  penculikan  (Pasal  76F)  UU No.35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Sedangkan tindakan persekusi apabila dilakukan terhadap orang dewasa maka penerapan pasalnya berbeda sesuai jenis arah tindak perlakuan. Misalkan dikenakan   Pasal  328  KUHP  (Penculikan).  Kedua,  Pasal  351  KUHP  apabila penganiayaan  yang  dilakukan  berakibat  luka  berat  dan  mati  atau  Pasal  352 KUHP  apabila  penganiayaannya  tidak  menyebabkan  sakit.  Ketiga,  dapat dikenakan  Pasal  335  (1)  ke-1  KUHP  (versi  pasca  putusan  MK  Nomor  1/PUU- XI/2013) karena secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan
Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) … Syarifah Rahmatillah │  5 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182
sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan (h ukumonline.com: 2018 ).
Artinya,  persekusi  tersebut  akan  mengarah  ke  jenis  tindak  pidana  apa yang mereka lakukan, selanjutnya sistem peradilan pidana akan menyelesaikan berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  yaitu,  KUHP,  KUHAP,  undang- undang tindak pidana khusus dan hukum acaranya.

## Penegakan Hukum Melalui  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP)  atau criminal  justice  system kini  telah menjadi  suatu  pedoman  yang  menunjukkan  mekanisme  kerja  dalam penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  dasar  pendekatan  sistem (Abbas  et  al.,  2016;  Makarao,  et  al.,  2004;  Nasution,  1975) .  Menurut  Remington dan Ohlin, criminal justice system diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap  mekanisme  administrasi  peradilan  pidana,  dan  peradilan  pidana sebagai  suatu  sistem  merupakan  hasil  integrasi  antara  peraturan  undang- undang,  praktik  administrasi  dan  sikap  atau  tingkah  laku  sosial,  pengertian sistem  itu  sendiri  mengandung  implikasi  suatu  proses  interaksi  yang dipersiapkan  secara  rasional  dan  dengan  cara  efesien  untuk  memberikan  hasil tertentu dengan segala keterbatasannya ( Anwar, 2009; Abbas et al., 2016) .
Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang  dimaksud  dengan  sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  pengendalian kejahatan  yang  terdiri  dari  lembaga-lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, dan pemasyarakatan.  Sedangkan menurut Hagan (1987) ‚ criminal justice system ‛ adalah koneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana ( Atmasasmita, 2010 ) .
Tujuan  peradilan  pidana  adalah  untuk  memutuskan  apakah  seseorang bersalah  atau  tidak,  peradilan  pidana  dilakukan  dengan  prosedur  yang  diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan dipengadilan (Abbas et al., 2016) . Kaitannya dengan tujuan peradilan seperti yang dinyatakan oleh Harry C Bredemeire  sebagaimana  yang  dikutip  Yesmil Anwar  dan Adang,  bahwa  tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya ( Anwar, 2009 ) .
Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  merupakan  perwujudan  tatanan hukum  yang  harus  ditempuh  demi  terwujudnya  keadilan  yang  dicitakan  oleh
negara  demi  tercapainya  suatu  ketertiban,  ketentraman,  keadilan  dan kesejahteraan (Abbas  et  al.,  2016) .  Lembaga  peradilan  diharapkan  menjadi tempat  terakhir  di  dunia  bagi  masyarakat  mendapatkan  keadilan  dan menaruh harapan.  Sampai  sekarang  pengadilan  masih  dipercaya  masyarakat  sebagai lembaga  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Bahkan  sebagian  masyarakat  pernah memberikan label sebagai ‚benteng keadilan‛.
Secara  teori  keberadaan  pengadilan  merupakan  suatu  lembaga  yang berfungsi  untuk  mengkoordinasi  sengketa-sengketa  yang  terjadi  dalam masyarakat,  dan  merupakan  ‘rumah  pengayom’  bagi  masyarakat  pencari keadilan,  yang  mempercayai  jalur  litigasi  serta  dianggap  sebagai  ‘perusahaan keadilan’ yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk keadilan yang  bias  diterima  oleh  semua  masyarakat (Abbas  et  al.,  2016;  Murziqin  et  al., 2012;  Saepullah,  2019) .  Jadi  sebenarnya  tugas  dan  fungsi  pengadilan  tidak sekadar  menyelesaikan  sengketa,  tetapi  lebih  dari  itu  juga  menjamin  suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat.
Berdasarkan alasan itulah masyarakat di segala penjuru dunia, termasuk di  Indonesia  selama  beberapa  dekade  telah  memberikan  kepercayaan  pada pengadilan  untuk  mengelola  sengketa  yang  dialaminya,  dengan  harapan  akan mendapatkan  keadilan  sebagaimana  secara  normatif  disebutkan  dalam peraturan  perundang-undangan.  Pada  dasarnya  penegakan  hukum  dilakukan oleh  alat  penegak  hukum  ( law  enforcement  agency )  yang  umumnya  meliputi kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  yang  juga  dikenal  sebagai  jalur  hukum ( legal  corridor ) (Muhibbuthabry,  2014) .  Kita  semua  mengetahui  bahwa  jalur hukum  terakhir  adalah  badan  peradilan.  Ade  Saptomo  di  dalam  bukunya menyebutkan  bahwa  pengadilan    dianggap  sebagai  ‚benteng  terakhir‛  atau the last fortress dalam tertib hukum (Saptono, 2009) .
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sebagai  sebuah  instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana  materil  mempunyai  tujuan  penting  yaitu  mencari  dan  memperoleh kebenaran  materil (Umar,  et  al.,  2020) .  Seperti  halnya  tujuan  pokok  hukum adalah  menciptakan  tatanan  masyarakat  tertib,  menciptakan  ketertiban  dan keseimbangan.  Tercapainya  ketertiban  di  dalam  masyarakat  adalah  dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi (Mertokusumo, 1999; Saepullah,
2019) .
Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) … Syarifah Rahmatillah │  7 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182

## Penegakan Hukum Melalui Qanun Acara Jinayah Aceh

## Aturan Umum Qanun Acara Jinayat
Konsideran ‚menimbang‛ Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat  dijelaskan  bahwa  Aceh  sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  diberikan  Keistimewaan  dan  Otonomi  khusus,  salah  satunya kewenangan  untuk  melaksanakan  Syariat  Islam,  dengan  menjunjung  tinggi kepastian  hukum,  keadilan  dan  kesamaan  di  depan  hukum (Muhibbuthabry, 2014; Umar, et al., 2020; Murziqin, et al., 2012) .
Kemudian bahwa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  belum  sepenuhnya  dapat  memenuhi  kebutuhan penegakan  hukum  jinayat  di  Aceh  oleh  karena  itu  terbentuklah  Qanun  Aceh tentang  Hukum  Acara  Jinayat.  Pada  dasarnya  Qanun  acara  ini  adalah  hukum formilnya  qanun  jinayat.  Oleh  karena  itu  setiap  pelanggaran  jarimah  yang dilanggar  oleh  masyarakat  akan  ditindak  sesuai  aturan  Qanun  Acara  Jinayat (Muhibbuthabry, 2014; Umar, et al., 2020; Murziqin, et al., 2012) . Dalam hal ini, asas Lexs Specialis Derogat Lex’s Generalis berlaku.
Instintusi  yang  berwenang  menangani  pelanggar  Qanun  Jinayah  adalah Kepolisian RI dan Lembaga Wilayatul Hisbah (Muhibbuthabry, 2014) . Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.    Kemudian,  Polisi  Wilayatul  Hisbah  yang  selanjutnya  disebut  Polisi  WH adalah  anggota  WH  yang  berfungsi  melakukan  sosialisasi,  pengawasan, penegakan  dan  pembinaan  pelaksanaan  Syariat  Islam (Muhibbuthabry,  2014; Amrullah, 2014) .
Secara  umum  tugas  WH  meliputi  Penyelidikan,  Penyidikan  dan Koordinasi  dengan  pihak  POLRI.  Tugas  Penyelidikan  dan  penyidikan  yang dilaksanakan WH pun sama sepeti Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan pihak  Polri  yang  diatur  di  dalam  KUHAP.  Penyelidikan  yang  dimaksud  disini yaitu  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu peristiwa  yang  diduga  sebagai  Jarimah  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  Undang-Undang dan/atau  Qanun.  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  dan/atau  Qanun  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka (Muhibbuthabry, 2014) . .
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
Dalam  konteks  penerapan  hukum,  Qanun  Acara  Jinayah  memiliki  asas yang menjadi Roap Mab. Ada beberapa asas yang menaungin Qanun Acara ini tertera dalam Pasal 2, yakni :
1) Legalitas;
2) Keadilan dan keseimbangan;
3) Perlindungan hak asasi manusia;
4) Praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
5) Ganti kerugian dan rehabilitasi;
6) Peradilan  menyeluruh,  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan;  g. Peradilan terbuka untuk umum;
7) Kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap;
8) Bantuan hukum bagi terdakwa; dan
9) Pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).
Selanjutnya  dalam  penjelasan  Pasal  2  tersebut  di  jelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  asas  ‚perlindungan  hak  asasi  manusia‛  adalah  suatu  asas yang  menjamin  bahwa  proses  penegakan  hukum  akan  melindungi  hak  asasi korban  dan  pelaku  serta  pihak  lain  yang  terlibat  seperti  saksi,  secara  sungguh- sungguh.  Hakim  berhak  bahkan  harus  memberitahu  para  pihak,  yaitu  korban, saksi,  terdakwa  dan  penuntut  umum  tentang  hak-hak  mereka  selama persidangan  dan  hak  mereka  di  dalam  putusan  yang  akan  dijatuhkan (Muhibbuthabry, 2014; Umar, et al., 2020; Amrullah, 2014) .
Dan yang dimaksud dengan asas ‚praduga tidak bersalah (presumption of  innocence)  adalah  suatu  asas  yang  menghendaki  agar  setiap  orang  yang terlibat  dalam  perkara  Jinayat  harus  dianggap  belum  bersalah  sebelum  ada putusan  Mahkamah  Syar’iyah  yang  menyatakan  kesalahannya  itu.  Dalam pemeriksaan  perkara  pada  semua  tingkatan  pemeriksaan  semua  pihak  harus menganggap  bagaimanapun  juga  tersangka/  terdakwa  maupun  dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.
Serta  yang  dimaksud  dengan  asas  ‚ganti  kerugian  dan  rehabilitasi‛ adalah  adanya  hak  orang  yang  dirampas  kebebasannya  (ditahan)  secara  tidak sah  atau  dinyatakan  bebas  atau  tidak  terbukti  bersalah  oleh  hakim  untuk mendapat  ganti  kerugian  atas  penahanan  tersebut  serta  pemulihan  nama  baik karena telah ditahan dan diproses atas tuduhan melakukan jarimah.
Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) … Syarifah Rahmatillah │  9 DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182
Adapun yang dimaksud dengan asas ‚peradilan menyeluruh, sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan‛  adalah  pelaksanaan  peradilan  yang  mencakup  semua aspek  yang  berhubungan,  termasuk  spek  perdatanya.  Prosedur  yang sesederhana  mungkin,  sehingga  tidak  berbelit-belit  dan  dengan  biaya  yang seminimal mungkin guna menjaga kestabilan psikologis terdakwa.
Asas  menyeluruh  menghendaki  agar  proses  pemeriksaan  peradilan bukan  hanya  untuk  menjatuhkan  uqubat  kepada  pelaku  jarimah,  tetapi  juga untuk memberikan kompensasi kepada korban jarimah, memberikan rehabilitas kepada pelaku jarimah yang tidak terbukti bersalah.

## Hal Penting dalam aturan Upaya Paksa Qanun Jinayat
Terkait Upaya Paksa dalam penindakan pelanggar Jarimah dalam qanun Jinayat,  hal  ini  di  atur  dalam  BAB  V  tentang  Penangkapan,  Penahanan, Penggeledahan  Badan,  Pemasukan  Rumah,  Penyitaan  Dan  Pemeriksaan  Surat.
Pertama  Penangkapan ,  untuk  kepentingan  penyelidikan,  Penyelidik  atas perintah  Penyidik  berwenang  melakukan  penangkapan.  Untuk  kepentingan penyidikan,  Penyidik  dan  Penyidik  Pembantu  berwenang  melakukan penangkapan.    Perintah  penangkapan  dilakukan  terhadap  setiap  orang  yang diduga  keras  melakukan  Jarimah  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup. Terhadap  Tersangka  pelaku  Jarimah  yang  diperiksa  dengan  acara  cepat,    tidak dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali  berturut-turut  tidak  memenuhi  panggilan  itu  tanpa  alasan  yang  sah
(Muhibbuthabry, 2014; Umar, et al., 2020; Murziqin, et al., 2012) .
Kedua  Penahanan ,  Untuk  kepentingan  Penyidikan,  Penuntutan, Penyidangan dan/atau pelaksanaan ‘Uqubat  terhadap Tersangka, Terdakwa dan terpidana dapat dilakukan Penahanan. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang  melakukan  Penahanan.    Untuk  kepentingan  penyidikan,  Penyidik Pembantu  atas  perintah  Penyidik  berwenang  melakukan  Penahanan.  Untuk kepentingan  Penuntutan,  Penuntut  Umum  berwenang  melakukan  Penahanan atau  Penahanan  Lanjutan.  Untuk  kepentingan  pemeriksaan  di  sidang Mahkamah,  Hakim  dengan  penetapannya  berwenang  melakukan  Penahanan dan perpanjangan Penahanan. Untuk kepentingan pelaksanaan ‘Uqubat, Hakim dapat mengeluarkan penetapan Penahanan (Muhibbuthabry, 2014; Umar, et al., 2020; Abbas, et al., 2012) .
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
Perintah  Penahanan  atau  Penahanan  Lanjutan  dilakukan  terhadap seorang  Tersangka  atau  Terdakwa  yang  diduga  keras  melakukan  Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata  menimbulkan  kekhawatiran,  Tersangka  atau  Terdakwa  akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti  dan/atau mengulangi Jarimah.  Penahanan  dilakukan  di  rumah  tahanan  negara  atau  disuatu  tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh  Besar. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  yang  mempelajari secara mendalam dan holistis dengan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap  suatu  subjek  tertentu  dengan  mempelajarinya  sebagai  suatu  kasus (Walidin  et  al.,  2015). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap pokok permasalahan hukum, akan  dilakukan  secara  sosiologis  atau  memperhatikan  aspek  dan  pranata  sosial lainnya (Walidin et al., 2015) . Data diperoleh melalui observasi serta wawancara yang dilakukan secara mandiri dan terkontrol. Sedangkan data dianalisis dengan menggunakan  empat  komponen  analisis  interaktif,  yaitu  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Main hakim sendiri Terhadap Pelaku Khalwat Oleh Masyarakat di Aceh
Masalah  pergaulan  masyarakat  yang  menyimpang  seperti  berkhalwat menjadi tantangan besar di Bumi Serambi Mekkah. Pergaulan muda mudi tanpa batas  yang  di  perparah  dengan  tidak  ketatnya  pengawasan  dari  orang  tua, menambah buruknya citra Aceh sebagai Daerah Istimewa. Khalwat tidak hanya dilakukan oleh para pemuda pemudi, bahkan orang dewasa sekali juga ada yang tertangkap basah melakukan perbuatan yang dilarang dalam qanun ini.
Secara legal formal jarimah khalwat pada dasarnya sudah pernah di atur secara jelas dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Jarimah Khalwat (mesum), yang  kemudian  selanjutnya  dimasukkan  kembali  kedalam  Qanun  Jinayah  No.6 Tahun  2014  yang  lalu.  Khalwat  jika  dilihat  dari  jenis  perbuatan  melawan hukumnya,  bukan  suatu  hal  yang  baru.,  karena  jenis  perbuatan    yang  sama
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182
ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP).  Terlepas  dari  kontroversi  yang  dimilikinya,  KUHP  produk Kolonial ini jauh-jauh hari telah mengatur soal kesusilaan.
Dalam  qanun  No.  14/  2003  tersebut,  khalwat  didefinisikan  sebagai perbuatan  bersunyi-sunyi  antara  dua  orang  mukallaf  atau  lebih  yang  berlainan jenis  yang  bukan  muhrim  atau  tanpa  ikatan  pernikahan.  Hal  ini  sama  dengan definisi khalwat dalam Qanun Jinayah yakni, Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin  yang  bukan  Mahram  dan  tanpa  ikatan  perkawinandengan  kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina (Jinayat).
Perbuatan Khalwat/mesum hukumnya adalah haram. Hal ini disebutkan di  dalam  pasal  4  Qanun  Jinayat,  selanjutnya  di  jelaskan  bahwa  setiap  orang dilarang  melakukan  perbuatan  khalwat/mesum.  Dan  Setiap  orang  atau kelompok  masyarakat,  atau  aparatur  pemerintah  dan  badan  usaha  dilarang memberikan  fasilitas  kemudahan  dan/atau  melindungi  orang  melakukan khalwat/mesum.  Disini  dapat  kita  lihat  bahwa,  pengaturan  isi  qanun  ini  tidak hanya ditujukan kepada orang tertentu saja, namun qanun ini di tujukan kepada seluruh  lapisan  masyarakat.  Tidak  terkecuali  terhadap  aparatur  pemerintah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI dan lainnya.
Intinya  adalah  masyarakat  telah  menganggap  perbuatan  khalwat memberi  gambaran  buruk  berupa  aib  bagi  gampong.    Masyarakat  umumnya tidak  mengetahui  tentang  ketentuan  hukum  pidana  dan  aturan  lain  yang termuat dalam Qanun Acara Jinayah Aceh, padahal pada dasarnya qanun acara jinayat ini didalamnya telah menjelaskan tentang tata cara penyelesaian jarimah khalwat.  Kurangnya  sosialisasi  dari  pihak  terkait  tentang  penyelesaian pelanggaran qanun jinayah khususnya tentang jarimah khalwat  berakibat Main hakim sendiri masih marak terjadi.
Upaya  Pemerintah  dalam  meminimalisir  terjadinya  main  hakim  sendiri terhadap Pelanggar Qanun Jinayah khususnya khalwat di Aceh

## Yurisdiksi berlakunya Qanun Jinayah
Aturan umum dalam qanun disebutkan bahwa Qanun Jinayah ini hanya berlaku  di  Aceh.  Aceh  adalah  daerah  provinsi  yang  merupakan  kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
masyarakat  setempat.  Tentu  hal  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
Selanjutnya Qanun ini berlaku untuk:
1) Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah  di Aceh;
2) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
3) Setiap  Orang  beragama  bukan  Islam  yang  melakukan  perbuatan Jarimah  di  Aceh  yang  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  ketentuan  pidana di  luar KUHP,  tetapi diatur dalam Qanun ini; dan Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

## Peningkatan Sosialisasi Qanun Acara Jinayah kepada Masyarakat
Masyarakat  pada  dasarnya  dianggap cakap  hukum  oleh  negara,  kecuali orang  gila  dan  anak-anak.  Walau  Aceh  merupakan  wilayah  Otonomi  khusus yang  ditandai  dengan  bolehnya  di  legislasi  qanun  qanun  menjadi  aturan legalitas.  Qanun  tersebut  kemudian  menggantikan  keberadaan  hukum  positif lainnya  secara  asas Lex  specialis  derogat  lex  generalis dalam  pelaksanaan  sistem peradilan pidana.  Namun,disisi lain Hukum positif seperti KUHP dan KUHAP tetap berlaku sebagai konsekuensi ajaran hukum lex specialis.
Peningkatan pemahaman hukum pidana dan keberadaan Qanun jinayah menjadi  tanggung  jawab  pemerintah.  Apabila  terjadi  main  hakim  sendirioleh masyarakat dalam penanganan  kasus khalwat oleh masyarakat gampong maka pihak  kepolisian  sebagai  garda  terdepan  dalam  sistem  peradilan  pidana  akan mengambil  alih  dan  menindak  semua  pelaku  main hakim  sendiri  tersebut.  Hal ini sesuai dengan petunjuk dalam KUHAP dan KUHP.
Menurut Kapolres Langsa, untuk mengantisipasi hal tersebut, selayaknya pemerintah  Aceh  meningkatkan  sosialisasi  terhadap  batas  apa  saja  yang  boleh dilakukan  masyarakat  umum  saat  terjadi  pelanggaran  jarimah  di  gampong mereka.  Hal  ini  untuk  mengantisipasi  munculnya  korban  peradilan  pidana jalanan  dan  menghindari  munculnya  tersangka  pelaku  kriminal  saat  terjadinya tangkap tangan pada kasus khalwat di Aceh secara umum.
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182
Merubah  Pola  Pikir  Masyarakat  Dalam  Bertindak  Saat  Melakukan Penagkapan Pasangan Khalwat
Dalam  studi  kriminologi  dan  teori Differential  Association sebagai  pisau analisisnya,  maka  seperti  yang  sudah  penulis  paparkan  sebelumnya,  pada dasarnya  masyarakat  melakukan  kejahatan  ataupun  kekerasan  dapat dipengaruhi  oleh  pengaruh  sosial,  melihat,  mempelajari  kebiasaan  dalam interaksi  dengan  orang  lain  dalam  proses  komunikasi  dengan  para  eksekutor sebelumnya saat penangkapan pasangan khalwat. Kemudian perilaku kejahatan itu  sendiri  dapat  dipelajari  berupa  teknik  melakukan  kejahatan,  motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
Penangkapan pasangan mesum/khalwat menjadi ajang unjuk kebengisan yang  sebenarnya  wujud  dari  ketidak  relaan  masyarakat  terhadap  perilaku negative  (khalwat/mesum)  di  tempat  tinggal  mereka.  Kalau  ada  orang  yang melakukan  mesum  di  lingkungan  tinggal  mereka,  maka  muncul  ketakutan terhadap  kemungkinan  turunnyabala  murka  Allah  kepada  gampongnya.  Hal inilah  yang  membuat  masyarakat  marah  apalagi  jika  perbuatan  mesum  itu sudah mengarah pada perbuatan zina.
Main  hakim  sendiri  kepada  pasangan  Mesum/khalwat  menjadi kewajiban yang tidak tertulis bagi sebagian masyarakat di beberapa gampong di Aceh.  Hal  ini  di  harapkan  sebagai  shok  terapi  kepada  masyarakat  lain  agar mereka berpikir dua kali kalau hendak melakukan khalwat di gampong tersebut.
Menurut Suryadi bahwa di Gampong Rukoh dari dulu sebelum tsunami dan  sebelum  berlakunya  qanun  khalwat  kalau  ada  pasangan  mesum  yang tertangkap pasti di bawa ke meunasah atau kantor Geuchik. Pelaku khalwat pria biasanya  akan  mengalami  pemukulan  beberapa  kali,  ini  pasti  terjadi.  Namun ujung-ujungnya  diserahkan  ke  Polisi,  atau  sekarang  diserahkan  kepada  pihak Wilayatul Hisbah (WH).
Menurut Marzuki dari Kepala Penyidik Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh tanggal 10 Juli 2019, membenarkan, ada beberapa gampong yang masyarakatnya melakukan  hal  serupa  yaitu  melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri  kepada pasangan  khalwat  yang  tertangkap.  Bahkan  beda  gampong  beda  pola  saat penangkapan  terjadi,  artinya  upaya  paksa  tangkap  tangan  pasangan  mesum berbeda pula.
Marzuki  mencontohkan,  untuk  daerah  Kecamatan  Baitussalam  biasanya sering  main  pukul,  seperti  di  Gampong  Baet  dan  sekitarnya.  Berbeda  dengan
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
daerah  Lampeuneurut.  Di  daerah  ini  aksi  penangkapan  langsung  di  laporkan kepada  pihak  yang  berwajib  seperti  polisi  dan  WH.  Wilayah  Gampong Lamgapang,  Lamreung  juga  mirip  seperti  kawasan  sekitaran  Kampus  seperti kopelma yaitu langsung diserahkan kepada pihak berwajib.
Beberapa  daerah/gampong  yang  lain  di  wilayah  Aceh  Besar  terkadang juga  memiliki  penerapan  main  hakim  sendiri  yang  berbeda  oleh  warga masyarakatnya.  seperti  menurut  pengakuan  Hafsah  warga  Gampong  Neuheun Kec.  Mesjid  Raya,  di  Neuheun  main  hakim  sendiri  lebih  ditujukan  bagi pelaku khalwat yang berstatus warga pendatang. Bagi warga pendatang yang berkasus khalwat  yang  sering  terjadi  adalah  penghakiman  secara  massal.  Seperti  yang pernah terjadi pada seseorang yang diduga pimpinan dayah dari luar Gampong. Orang  tersebut  kedapatan  membawa  perempuan  yang  bukan  muhrimnya  ke komplek  perumahan  Tiongkok.  Eksekusi  pun  berjalan  sampai  sang  lelaki tersangka babak belur di hakimi warga gampong.
Tahun  2016,  hal  yang  sama  juga  di  beritakan, Seseorang  yang  diduga pelaku mesum  dihajar  warga  karena  kedapatan  berduaan  di  dalam  rumah  di kompleks  perumahaan  Tiongkok,  Neuheun  Aceh  Besar,  Senin  (31/10)  sekitar pukul  16.30  WIB.  Pelaku  berinisi  AF  (22)  dan  wanitanya  berinisial  KHS  (22) keduanya  adalah  pasangan  yang  tidak  dalam  ikatan  pernikahan  adalah  warga Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Mereka ditangkap warga setelah melihat keduanya berbuat tidak senonoh di dalam rumah.
Salah  seorang  warga  sempat  merekam  perbuatan  mereka  dengan handphone -nya.  Hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  SAM  salah  satu  warga perumahan  Tiongkok.  "Ada  yang  merekam  mereka  sedang  berbuat  mesum  di dalam  rumah,  saat  itulah  warga  beramai-ramai  datang  ke  rumahnya  langsung menghajar AF‛.
Akibat pukulan sejumlah warga yang kesal itu, AF mengalami luka robek di bagian pelipisnya. Perbuatan mesum tersebut menurut warga bukan pertama kali  dilakukannya.  Bahkan,  AF  sering  datang  kerumah  kontrakan  KHS  di kompleks tersebut. "Sebagian warga sudah sering melihat AF datang ke rumah kontrakannya,  bahkan  mereka  mengaku  sudah  melakukan  perbuatan  mesum tersebut  berulang  kali  di  rumah  kontrakan  KHS‛.  Setelah  kejadian  tersebut, warga kemudian melaporkan ke pihak satpol PP Aceh Besar. Sekitar pukul 22.30 WIB  kedua  pelaku  dibawa  ke  kantor  satpol  PP  Aceh  Besar  untuk  proses
selanjutnya. (https://www.ajnn.net/news/pelaku-mesum-di-neuheun-babak- belur-dihajar-warga/index.html).
Masih menurut Hafsah, akan berbeda perlakuan masyaearakat setempat kalau pelaku mesumnya adalah warga asli Neuheun, maka tindakanmain hakim sendiri  tidak  akan  terjadi,  jangan  kan  di  pukul  di  proses  pun  tidak,  kasusnya hanya didiamkan saja. Hafsah sendiri mempertanyakan  kenapa saat ada warga asli setempat yang tertangkap melakukan mesum tidak di pukul atau di hakimi secara bersama sama seperti pada kasus khalwat oleh warga pendatang.
Disini  peneliti  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  juga  geram  kepada pelaku khalwat sehingga tindakanmain hakim sendiri dilakukan sebagai bentuk penjeraan.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  masyarakat  masih  memilih  dan memilah  siapa  pelaku  yang  akan  mereka  hakimi  berdasarkan  dari  gampong mana pelaku berasal. Secara system penegakan hukum di Indonesia khususnya Aceh, hal ini jelas bertentangan dengan Qanun Acara Jinayah dan KUHAP.

## KESIMPULAN
Upaya  main  hakim  sendiri  terhadap  pelaku  khalwat  dilakukan  oleh masyarakat  karena  masyarakat  telah  menganggap  perbuatan  khalwat  memberi gambaran  buruk  berupa  aib  bagi  gampong  (desa).  Selain  itu,  masyarakat  juga tidak  mengetahui  tentang  ketentuan  hukum  pidana  dan  aturan  lain  yang termuat dalam Qanun Acara Jinayah Aceh. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi  dari  pihak  terkait  tentang  penyelesaian  pelanggaran  qanun  jinayah khususnya  tentang  jarimah  khalwat  sehingga  berakibat  seringnya  terjadi tindakan main hakim sendiri.
Pemerintah telah berupaya meminimalisir terjadinya main hakim sendiri terhadap  pelanggar  Qanun  jinayah  jarimah  khalwat  di  Aceh,  baik  di  Langsa maupun di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.  Melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul  Hisbah  pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya,  diantaranya; dengan melakukan sosialisasi ketentuan Hukum Acara Jinayah yang memuat di dalamnya tata cara penyelesaian kasus khalwat, kemudian dari pihak kepolisian bergerak  cepat  saat  ada  penangkapan  pasangan  mesum/khalwat.  Aparatur kepolisian jugasegera melakukan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada  pelaku  yang  melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri  dan  juga mencegah masyarakat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama terhadap pelaku jarimah khalwat pada kasus yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System.  In International  Statistics  on  Crime  and  Justice (pp.  87–109).
Helsinki: HEUNI Publication.
Amrullah,  A.  (2014).  Paradigma  Saksi  Mahkota  dalam  Persidangan  Pidana  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 2 (2), 83-104.
Anwar, Y. (2009). Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Padjadjaran.
Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
Fauzi,  Achmad.  (2003). Pancasila,  Tinjauan  Konteks  Sejarah,  Filasafat,  Ideologi Nasional  dan  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia. Malang:  PT.  Danar  Jaya Brawijaya University Press
Hamzah, Andi (2010). Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika,  Jakarta.
Harahap,  Yahya  (2002) Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika,  Jakarta, cet.IV.

## Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
Makarao,  Muhammad  Taufiq,  Suhasril  (2004). Hukum  Acara  Pidana  dalam  Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia , Jakarta
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Mertokusumo,  Sudikno  (1999). Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Liberty, Yogyakarta.
Muhibbuthabry,  M.  (2014).  Kelembagaan  Wilayat  Al-Hisbah  dalam  Konteks Penerapan  Syariat  Islam  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Peuradeun , 2 (2), 61-82.
Mulyadi, Lilik (2007) Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung.
Mulyadi, Lilik (2007). Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan , Citra Aditya bakti, Bandung, Cet III.
Murziqin,  R.,  Tabrani  ZA,  &  Zulfadli.  (2012).  Performative  Strength  in  the Hierarchy  of  Power  and  Justice. Journal  of  Islamic  Law  and  Culture , 10 (2),
123–144.
DOI: http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4182
Murziqin,  R.,  Tabrani  ZA,  &  Zulfadli.  (2012).  Performative  Strength  in  the Hierarchy  of  Power  and  Justice. Journal  of  Islamic  Law  and  Culture , 10 (2), 123–144.
Nasution, Karim. (1975). Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, Jakarta, Liberty.
Poernomo,  Bambang  (1993). Pokok-pokok  Tata  Acara  Peradilan    Pidana  Indonesia Dalam Undang-undang R.I  No. 8 Tahun 1981 , Liberty, Yogyakarta.
Prodjohamidjojo,  Martiman  (1984). Kedudukan  Tersangka  dan  Terdakwa  Dalam Pemeriksaan ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. II
Qanun No. 7 tahun 2013 Tentang Acara Jinayat
Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah
Rukmini, Mien (2003) Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas  Persamaan  Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia , Alumni, Bandung
Saepullah, U. (2019). The Inter-Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 7 (1), 43-58.
doi:10.26811/peuradeun.v7i1.317
Saptomo, A. (2009). Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat  Nusantara. Jakarta: Cikal Sakti.
Sasangka,  Hari,    Lily  Rosita (2003). Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana, Mandar maju, Bandung
Tabrani ZA, & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep  Dien  wa  Ni’mah  dan  Pluralisme  Agama  di  Indonesia. Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science , 3 (1), 15–30.
Umar, M.N., Syahril, Baihaqi As, Tabrani ZA; Andriyadi, & Murziqin, R. (2020).
The  Local  Governance  System  Based  on  the  Special  Autonomy  Law  in Indonesia, in Emerging Perspectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0. 1st Edition. London: Routledge
Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana Indonesia
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Vol. 07  No. 1  Juni 2021
Walidin,  W.,  Idris,  S.,  &  Tabrani  ZA.  (2015). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  & Grounded Theory . Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
Website: https://www.ajnn.net/news/pelaku-mesum-di-neuheun-babak-belur- dihajar-warga/index.html
Widhayatnti,  E.  (1988). Hak-hak  Tersangka  Terdakwa  Di  Dalam  KUHAP. Yogyakarta: Liberty.