## Pembelian Pesawat Tempur Dassault Refale sebagai Implementasi Strategic Hedging Indonesia di Indo-Pasifik

## Alfin Febrian Basundoro Universitas Gadjah Mada
Abstrak
Pada tanggal 10 Februari 2022, Indonesia dan Prancis telah menyetujui kesepakatan pembelian pesawat tempur Dassault Rafale. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly. Pembelian Dassault Rafale merupakan suatu  langkah  signifikan  guna  memperkuat  alutsista  TNI  Angkatan  Udara (TNI  AU)  yang  hingga  kini  memiliki  efek  penggentar  yang  minim.  Apalagi, posisi  geopolitik  Indonesia  di  kawasan  Indo-Pasifik  cukup  rawan,  dengan memanasnya  ketegangan  di  kawasan  Indo-Pasifik  seiring  dengan  ekspansi militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Laut Tiongkok Selatan. Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) selalu berupaya membendung ekspansi tersebut dengan beragam upaya strategis. Analisis ini berfokus pada pembelian pesawat tempur tersebut yang merupakan tindakan rasional untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia. Dengan pendekatan teoritis Strategic Hedging, analisis ini berargumen bahwa pembelian pesawat tempur dari Prancis ini merupakan implementasi  strategis  untuk  menghadapi  pusaran  konflik  di  Indo-Pasifik. Dengan memperkuat kemitraan strategis dengan Prancis melalui pembelian Dassault Rafale, Indonesia dapat memperoleh keuntungan berupa transfer teknologi dan memiliki daya tawar yang lebih kuat sekaligus menghindari ancaman dan tekanan dari AS dan RRT di kawasan dan konflik geopolitik yang kemungkinan dapat terjadi.
Kata Kunci: Dassault Rafale; Indonesia; Prancis; TNI AU; Strategic Hedging
Abstract
On  February  10,  2022,  Indonesia  agreed  to  purchase  Dassault  Rafale  fighter aircraft from France. The agreement was signed by Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto and French Minister of Armed Forces Florence Parly. It is a significant  step  to  strengthen  the  capability  of  the  Indonesian  Air  Force  (TNI AU), which has had minimal deterrence force. Moreover, Indonesia's geopolitical position in the Indo-Pacific is quite vulnerable, with tensions heating up in the region as the military expansion of the People's Republic of China (PRC) in the South China Sea. On the other hand, the United States (US) is also trying to contain the Chinese expansion with various strategic efforts. This analysis focuses on the acquisition  of  these  fighters  as  a  rational  approach  to  strengthen  Indonesia's aerial defenses. By employing the concept of Strategic Hedging, this analysis argues  that  the  fighter  acquisition  from  France  is  a  strategic  implementation to  deal  with  the  tension  in  the  Indo-Pacific.  By  strengthening  its  strategic partnership with France via purchasing the Dassault Rafale, Indonesia could gain  benefit  from  technology  transfer  and  have  more  substantial  bargaining power while avoiding threats and pressure from the US and PRC in the region and geopolitical conflicts that may occur.
Keywords: Dassault Rafale; Indonesia; France; TNI AU; Strategic Hedging
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023

## Pendahuluan
Indonesia  memiliki  wilayah  geografis  yang  luas  dengan  total  luas mencapai  lebih  dari  lima  juta  kilometer  persegi.  Selain  wilayah  darat dan laut, ruang udara Indonesia juga teramat luas—menuntut Indonesia memiliki sistem pertahanan ruang udara efektif yang terutama digawangi oleh  TNI  Angkatan  Udara  (TNI  AU).  Dalam  upaya  untuk  menciptakan pertahanan  udara  yang  efektif  tersebut,  kepemilikan  dan  pengelolaan alat  utama  sistem  persenjataan  (alutsista)  yang  modern  dan  mampu menciptakan efek penggentar. Dalam kajian strategis, Freedman (2020) menggarisbawahi  bahwa  efek  penggentar  adalah  efek  yang  ditimbulkan dari  kepemilikan  persenjataan  atau  infrasrtuktur  militer  tertentu  untuk mencegah negara lain menyerang negara yang bersangkutan. Keberadaan efek penggentar menjadikan suatu negara memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap negara lain yang berpotensi menjadi pengancam.
Hingga  saat  ini  kualitas  dan  kuantitas  alutsista  TNI  AU  masih  belum memadai, khususnya dari segi efek penggentar. Banyak pesawat tempur dan peluru kendali tua yang masih dioperasikan. Belum lagi, rasio antara jumlah  pesawat  tempur  dengan  luas  ruang  udara  teyang  harus  dikawal TNI AU sangat minim. Ditambah, TNI AU belum memiliki perencanaan operasi  udara  yang  mampu  menangkal  ancaman  eksternal  (RSIS 2014).  Kelemahan-kelemahan  tersebut  berdampak  pada  meningkatnya kerawanan  ruang  udara  Indonesia.  Misalnya,  Indonesia  seringkali mengalami  pelanggaran  ruang  udara  oleh  negara-negara  tetangga, misalnya Australia dan Singapura. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Staf  Komando  Operasi  Udara  Nasional  (Koopsudnas)  Marsda  TNI Novyan Samyoga, hingga pertengahan tahun 2021, telah terjadi 498 kali pelanggaran wilayah udara, di mana kebanyakan di antaranya terjadi di wilayah  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  (Permana  2021). TNI AU seringkali gagal merespons secara cepat dan tepat pelanggaran udara tersebut.
Seiring  dengan  memanasnya  kawasan  Indo-Pasifik  sejak  dasawarsa belakangan,  negara-negara  besar  di  kawasan  ini  melakukan  proyeksi kekuatan  secara  intensif  dalam  rangka  kontestasi  geopolitik  (Mitchell 2016).  Apalagi,  Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT)  juga  menggelar kekuatannya  sebagai  pendukung  klaimnya  atas  Laut  Tiongkok  Selatan (LTS)  dan  kepulauan  di  dalamnya.  Ditambah  lagi,  sejak  tahun  2016, RRT berulang kali melakukan provokasi di perairan Natuna Utara. Pada tahun 2021, RRT bahkan melayangkan protes atas eksplorasi sumber daya mineral yang dilakukan Indonesia di kawasan perairan tersebut, padahal sudah jelas bahwa kawasan tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan aturan UNCLOS yang menjadi hak berdaulat Indonesia.
Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) sebagai rival utama RRT di kawasan itu berupaya mendorong terwujudnya tatanan geopolitik untuk membendung ekspansi pengaruh RRT. AS misalnya memberlakukan Operasi Kebebasan Bernavigasi ( Freedom of Navigation Operations atau FONOPS) di sekitar Laut Tiongkok Selatan yang memungkinkan masuknya kapal-kapal perang AS dan sekutunya yang menjadi potensi lain bagi pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia (Choong 2019). AS juga berupaya mengonsolidasikan negara-negara  sekutunya  di  Indo-Pasifik  dalam  kerangka  kerja  sama organisasi  internasional,  seperti  Quad  dan  AUKUS  (Buchan  &  Rimland 2020;  Delanova  2021).  Terkhusus  AUKUS,  forum  tersebut  juga  tengah mengembangkan aneka alutsista strategis seperti kapal selam nuklir yang turut berpotensi melanggar kedaulatan Indonesia (Delanova 2021).
Tentunya  kondisi  ini  juga  menjadi  tekanan  geopolitik  tersendiri  bagi Indonesia yang tidak memiliki efek penggentar dan daya tawar politik yang signifikan. Keterbatasan ini membuat Indonesia sulit untuk membebaskan diri dari tekanan tersebut dan rawan dipengaruhi oleh dua negara besar di atas. Apalagi, Indonesia masih menjalin relasi yang baik dengan RRT dan  AS  dan  pengaruh  keduanya  di  Indonesia  dalam  bidang  politik  dan ekonomi  relatif  kuat.  Maka,  skema strategic hedging menjadi pilihan strategis yang paling rasional bagi Indonesia dengan mempertimbangkan keterbatasan  sumber  daya,  tekanan  geopolitik,  dan  prinsip  politik  luar negeri yang diusungnya, di mana Indonesia perlu mencari mitra strategis alternatif untuk meningkatkan daya tawar geopolitiknya.
Sebagai instrumentasi strategi ini, salah satu langkah signifikan Indonesia adalah memperkuat militernya dengan membeli pesawat tempur Dassault Rafale  dari  Prancis.  Pembelian  tersebut  disepakati  pada  bulan  Januari 2022  dalam  kunjungan  Menteri  Angkatan  Bersenjata  Prancis,  Florence Parly,  di  Jakarta,  di  mana  Indonesia  diwakili  oleh  Menteri  Pertahanan Prabowo Subianto. Kedua pihak menyepakati pembelian 42 unit Dassault Rafale yang diawali dengan pengiriman enam unit pertama (Yuniar 2022). Situasi  ini  memunculkan  sejumlah  pertanyaan  mengenai  bagaimana pembelian  pesawat  tempur  Dassault  Rafale  dapat  menjadi  instrumen krusial bagi strategic hedging Indonesia di kawasan. Pertanyaan lainnya muncul mengenai bagaimana prospek strategis yang dapat dimanfaatkan oleh  Indonesia,  khususnya  menyangkut  relasi  bilateral  dengan  Prancis seiring dengan pembelian Dassault Rafale tersebut.
Sejumlah  riset  pendahulu  terkait strategic hedging seperti  karya Kusumasomantri  (2015)  yang  membahas  mengenai  strategi hedging Indonesia terhadap klaim teritorial Tiongkok dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah pragmatisme ekonomi, indirect balancing, dominance denial, serta binding engagement ,  Kurniawan  & Puspitasari (2017) yang membahas mengenai hedging maritim Indonesia
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023 267
di  tengah  persaingan  strategis  India-China  yang  dilakukan  dengan menjalin  kerjasama  maritim,  dan  Abrar  &  Syauqi  (2018)  berfokus pada  tindakan hedging Indonesia  secara  diplomatis  terhadap  negara- negara  besar.    Di  antaranya,  adalah  penamaan  perairan  Natuna  Utara, meningkatkan  diplomasi  pertahanan  di  antara  negara-negara  ASEAN dalam  lingkup  ASEAN  Defence  Ministers’  Meeting  (ADMM),  hingga memperkuat  relasi  dengan  pihak  eksternal  seperti  India.  Di  sisi  lain, aspek soft balancing dengan memperkuat diplomasi pertahanan dengan pengadaan pesawat tempur cenderung belum menjadi topik fokus analisis. Maka, riset ini akan menempatkan pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale sebagai komponen utama dari strategic hedging Indonesia di Indo- Pasifik  dan  relasi  antara  Indonesia-Prancis  yang  mengiringinya  sebagai bentuk kemitraan alternatif Indonesia untuk menghindari ketidakpastian geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

## Metode Penelitian
Dalam  menjelaskan  pembelian  pesawat  tempur  Dassault  Rafale  dalam kerangka strategic hedging, analisis ini menggunakan metode kualitatif- analitis yang berfokus pada analisis studi kasus. Orientasi dari riset yang dilakukan  adalah  pada  pendekatan  induktif  antara  teori  dengan  kasus yang  akan  didalami.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian ini diperoleh dari data primer, yakni dari Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian  Pertahanan,  TNI,  Kementerian  Luar  Negeri),  Pemerintah Prancis, dan organisasi internasional seperti ASEAN, NATO, Uni Eropa, dan sebagainya; serta data sekunder seperti artikel jurnal, laporan lembaga riset  seperti  IISS  dan  SIPRI,  serta  berita  daring.  Data-data  tersebut berfokus pada (1) kekuatan militer Indonesia; (2) data dinamika geopolitik Indo-Pasifik; (3) relasi bilateral strategis antara Indonesia–Prancis; dan (4) data-data terkait teknis pesawat tempur Dassault Rafale itu sendiri.

## Landasan Teoritis
Strategic hedging sendiri  dijelaskan  para  ahli  strategi  sebagai  “jalan tengah”  antara balancing (mengimbangi  kekuatan  lawan)  dan bandwagoning (tunduk  pada  kekuatan  lawan  dan  berusaha  bersikap sejalan dengan lawan). Kedua strategi tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. Keputusan suatu negara untuk melakukan balancing di satu sisi memerlukan sumber daya yang sangat masif untuk memperkuat kekuatan  militernya  dan  memantapkan  posisi  geopolitik  dengan menggandeng negara-negara lain sebagai sekutu (Walt 1988). Selain itu, balancing cenderung menciptakan perlombaan senjata (arms race ) yang terus-menerus berlangsung dan tentunya kian sulit untuk diimbangi. Di sisi lain, bandwagoning membuat negara harus mengubah persepsi pihak lawan dengan cara tunduk kepada pengaruh dari lawan dan mengikuti
setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  lawan.  Koga  (2018)  berargumen bahwa strategic hedging merupakan pilihan manakala suatu negara tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengimbangi kekuatan lawan, namun memiliki kepentingan strategis yang tidak dapat serta-merta diserahkan kepada lawan dalam wujud bandwagoning .
Sementara  Cheng-Chwee  (2008)  menyatakan  bahwa  tujuan strategic hedging adalah  (1)  menghindari  tekanan  dari  pihak  lawan  yang  tidak mampu  dihadapi  secara  langsung  menggunakan  kekuatan;  dan  (2) melindungi  kepentingan  nasional  sembari  melakukan  mitigasi  jangka panjang dan memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh. Prinsip strategic hedging sendiri  tidak  lepas  dari  keberadaan  negara-negara berkekuatan  kecil  dan  menengah (small  and  middle  power) yang memiliki posisi geografis dekat atau di sekitar pusaran konflik geopolitik di kawasannya. Menurut Cheng-Cwee dalam Kusumasomantri (2015) juga bahwa strategic hedging dapat dilakukan dengan limited bandwagoning, perjanjian yang mengikat, pragmatisme ekonomi, penolakan pengakuan hegemoni, dan indirect balancing.
Vaicekauskaite  (2017)  membagi strategic hedging menjadi beberapa tindakan. Pertama, adalah soft balancing , yakni mengimbangi kekuatan militer aktor lawan yang dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan skenario  ancaman  yang  paling  berisiko  terjadi.  Kedua,  adalah limited bandwagoning ,  yakni  negara  beraliansi  secara  terbatas  dengan  negara- negara besar di sekitarnya sebatas untuk menjadi mitra kerja sama, alih- alih tunduk kepada tata aturan yang dibuat oleh negara tersebut. Ketiga, adalah dominance denial , yakni penentangan terhadap dominasi negara- negara  besar  dengan  mengombinasikan  kekuatan  militer,  politik  luar negeri, dan diplomasi.
Analisis ini berfokus pada aspek tindakan soft balancing yang dilakukan Indonesia  untuk  mengimbangi  kekuatan-kekuatan  besar  di  kawasan dengan  tujuan  untuk  melindungi  kedaulatan  Indonesia,  khususnya  di Laut Tiongkok Selatan dan menghindari pusaran konflik antara RRT dan AS  yang  lebih  besar.  Salah  satu  bentuknya  adalah  dengan  memperkuat kekuatan udara dengan pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Sejumlah poin penting yang menjadi perhatian analisis ini adalah (1) urgensi peningkatan kekuatan udara Indonesia; (2) pemilihan Prancis sebagai negara mitra dalam pengadaan pesawat tempur; dan (3) prospek dan keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dari pembelian pesawat tempur ini.
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023

## Hasil dan Pembahasan

## Urgensi Peningkatan Kekuatan Tempur TNI Angkatan Udara
Angkatan  udara  merupakan  komponen  strategis  dari  kekuatan  militer suatu negara. Peran penting angkatan udara dalam penegakan kedaulatan negara  yakni  (1)  melakukan  patroli  dan  pengawasan  dalam  bentuk  ISR ( intelligence, surveillance, and reconnaissance )  terhadap  ruang  udara; (2) memberikan dukungan tempur dalam bentuk bantuan tembakan atau serangan preemtif terhadap musuh dalam operasi militer gabungan; dan (3)  sebagai  komponen  dalam  strategi  anti-akses/tangkal  wilayah  ( anti- access/area denial )  yang  memungkinkan  negara  mencegah  masuknya kekuatan  militer  musuh  sekaligus  mencegah  musuh  mengontrol  ruang udara (Tribowo et al. 2022). Apalagi, doktrin pertahanan TNI cenderung defensif,  sehingga  pesawat  tempur  yang  memiliki  peran  untuk  menjadi sarana  patroli,  penghalau  musuh,  dan  penggentar  diperlukan  dalam jumlah signifikan.
Berbeda  dengan  angkatan  darat  yang  kekuatan  militernya  cenderung dipengaruhi  oleh  jumlah  personel—khususnya  infanteri,  kekuatan militer angkatan udara sangat dipengaruhi oleh teknologi ( technological- driven ) (Smith 2005). Maka, seharusnya menjadi kewajaran bagi negara kepulauan  yang  luas  seperti  Indonesia  memiliki  kekuatan  udara  yang memadai. Hanya saja, hingga saat ini, keterbatasan kekuatan udara TNI AU masih menjadi persoalan tersendiri yang harus dipecahkan. Menurut laporan World  Air  Forces ,  pada  tahun  2022,  TNI  AU  hanya  memiliki total 259 pesawat dengan hanya 79 pesawat yang berkemampuan tempur dalam  berbagai  peran.  (Hoyle  2022).  Parahnya,  menurut  International Institute of Strategic Studies (IISS) dalam Military Balance 2022 (2022), hanya 45% dari seluruh pesawat TNI AU yang berada dalam kondisi yang memadai  untuk  beroperasi  ( combat-capable ).  Jenis  pesawat  TNI  AU yang berkemampuan tempur di antaranya adalah F-16, Sukhoi Su-27/30, Embraer EMB-314 Super Tucano, British Aerospace (BAe) Hawk 209, dan KAI T-50 Golden Eagle.
Hingga tahun 2022, jumlah satuan tempur TNI AU juga masih terbatas, yakni  hanya  delapan  skuadron  dalam  tiga  komando  operasi  angkatan udara  (Koopsau)—tujuh  skuadron  pesawat  tempur  murni  ( fighter ) berisikan F-16, Su-27/30, T-50 Golden Eagle, dan BAe Hawk 209—serta satu skuadron kontrainsurjensi yang beranggotakan 15 unit Super Tucano (IISS 2022). Kedelapan skuadron tersebut yakni Skadron Udara 12 dan 16 di Pangkalan TNI AU Roesmin Noerjadin, Pekanbaru, serta Skadron Udara 1 di Pangkalan TNI AU Supadio, Pontianak (TNI AU 2020). Sementara itu, lima skuadron lainnya menempati bagian dalam teritorial Indonesia, yakni di Madiun, Malang, dan Makassar (TNI AU 2020). Padahal,
sebagai  negara  dengan  luas  wilayah  kawalan  mencapai  lebih  dari  lima juta kilometer persegi, idealnya TNI AU memiliki 10-15 skuadron tempur dengan  penempatan  yang  seharusnya  lebih  tersentralisasi  di  kawasan perbatasan, seiring dengan tingkat ancaman yang harus dihadapi.
Tabel 1. Komparasi Kekuatan Angkatan Udara Negara-Negara ASEAN (2021)
Source: IIS 2022, Hoyle 2022.
Di  antara  pesawat-pesawat  tersebut,  sebagian  di  antaranya  belum memiliki  teknologi  yang  cukup  mutakhir  untuk  menghadapi  ancaman masa  kini.  Pertama,  F-16  TNI  AU  merupakan  varian  Blok  15  hingga  32 yang masih menggunakan teknologi 1990-an dan awal 2000-an dengan modifikasi fitur-fitur secara minimal agar menyerupai F-16 generasi yang lebih baru (Yahya 2020). Kedua, Sukhoi Su-27/30 yang dibeli Indonesia secara komposit pada 2006 dan berperan penting dalam mempertahankan superioritas  udara  masih  belum  memiliki  teknologi  radar  termutakhir, yakni active electronically scanned array (AESA). Radar AESA merupakan radar yang mampu secara aktif dan independen mengarahkan gelombang untuk mendeteksi sasaran-sasaran.
Selain  kurang  apabila  dibandingkan  dengan  luas  wilayah  yang  harus dikawal, kekuatan tempur TNI AU tersebut juga kurang untuk menghadapi dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas, khususnya terkait  dengan  ancaman  langsung  dari  negara-negara  kekuatan  besar. Sebagai  contoh,  Indonesia  hingga  saat  ini  tengah  menghadapi  intrusi maritim dari RRT dalam bentuk milisi maritim di perairan Natuna Utara. Keberadaan milisi maritim tersebut juga dikawal oleh kapal-kapal penjaga pantai  dan  Angkatan  Laut  Tentara  Pembebasan  Rakyat.  Tercatat,  pada tahun  2020,  Indonesia  harus  menghadapi  serbuan  1.000  kapal  asing, di  mana  kapal  milisi  maritim  mendominasi  dengan  60  kapal  antara Desember  2019 hingga  Januari 2020 (CNN  Indonesia  2020; Laksmana 2021). Apalagi, RRT dan Indonesia telah berulang kali beradu argumen dan tindakan diplomatik terkait dengan konflik di Natuna Utara tersebut.
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
Intrusi maritim tersebut juga diperparah dengan militerisasi Laut Tiongkok Selatan  dan  pulau-pulau  di  sekitarnya  oleh  RRT,  di  mana  sebagaimana dinyatakan  oleh  Panglima  Komando  Pasifik  AS,  Laksamana  John  C. Aquilino,  RRT  telah  menduduki  dan  memiliterisasi  secara  penuh  tiga pulau di laut tersebut (Gomez & Favila 2022). Seiring dengan militerisasi tersebut, maka risiko pelanggaran wilayah udara Indonesia juga semakin besar, karena RRT juga menempatkan jet-jet tempur di wilayah tersebut. Maka,  pembelian  pesawat  tempur  baru  ini  merupakan  implementasi dari  dua  instrumen strategic hedging, yakni  (1) soft balancing dengan mengimbangi  kekuatan  jet  tempur  RRT  di  Laut  Tiongkok  Selatan yang  meningkat;  dan  (2) dominance denial ,  sebagai  upaya  mencegah superioritas udara (air superiority) RRT terhadap ruang udara Indonesia penguasaan perairan Natuna Utara oleh kapal-kapal perang RRT.

## Posisi Prancis di tengah Gejolak Geopolitik Indo-Pasifik
Pengadaan pesawat tempur bukanlah merupakan keputusan yang mudah dilakukan. Industri dirgantara Indonesia sendiri belum mampu membuat pesawat  tempur  secara  mandiri,  sehingga  pengadaan  pesawat  tempur baru harus dilakukan secara impor (Yani & Montratama 2018). Menurut argumen  Kinsella  (1998),  pelaksanaan  impor  sendiri  membutuhkan sederet  pertimbangan  strategis,  mulai  dari  seberapa  besar  kebutuhan alutsista  yang  harus  dipenuhi,  relasi  dengan  negara  mitra,  dan  politik luar  negeri  negara  mitra  itu  sendiri.  Berdasarkan  kerangka strategic hedging, pemilihan  Prancis  sebagai  mitra  Indonesia  untuk  membeli pesawat  tempur  baru  dilandasi  oleh  sejumlah  pertimbangan.  Pertama, adalah relasi bilateral Prancis dengan AS dan RRT serta politik luar negeri Prancis. Prancis merupakan negara di Eropa yang memiliki relasi strategis dengan  berbagai  negara  di  dunia,  termasuk  AS  dan  RRT.  Prancis  telah lama menjadi sekutu strategis AS, di mana keduanya berada dalam satu blok NATO. Ketika Rusia menyerang Ukraina belakangan, keduanya juga terlibat dalam memberikan sanksi kepada Rusia (France24 2022).
Di sisi lain, Prancis nyatanya juga memiliki relasi yang baik dengan RRT, meskipun bukan dalam satu organisasi geopolitik formal. Sebagai contoh, di tengah perang dagang yang memanas antara RRT dan AS pada tahun 2019,  Prancis  menyepakati  sejumlah  kesepakatan  dagang  dengan  RRT dengan nilai mencapai US$ 32 miliar, dengan US$ 1,2 miliar di antaranya berwujud  kerja  sama  pembangunan  energi  terbarukan  (France24 2019). Meskipun telah jauh berkurang, Prancis juga menjadi salah satu penyuplai terbesar alutsista kepada RRT, dengan nilai mencapai US$ 1,7 miliar dalam satu dasawarsa terakhir atau 9% dari total impor alutsista RRT (SIPRI 2022). Contohnya, adalah helikopter antikapal selam AS 565 Panther yang kemudian diproduksi secara lisensi oleh RRT dengan nama Harbin Z-9 (Xue 2021).
Dalam  konteks  dinamika  konflik  AS-RRT  di  Indo-Pasifik,  Prancis merupakan negara yang tidak memihak salah satu blok, berkaitan dengan posisinya dalam relasi AS-RRT di atas. Sebagai sekutu penting AS, Prancis tetap  melaksanakan  sejumlah  program  pertahanan  bersama,  seperti latihan bersama di kawasan tersebut. Misalnya, latihan bersama RIMPAC dan Jeanne d’Arc , di mana Prancis rutin mengirimkan kapal perangnya (Mahadzir 2021; Vavasseur 2022). Selain itu, Prancis juga terlibat dalam operasi  FONOPS  di  Laut  Tiongkok  Selatan  pada  tahun  2018  untuk memastikan  bahwa  wilayah  laut  tersebut  dapat  dilayari  secara  terbuka dan bebas (free and open), guna mengamankan kepentingan strategisnya sendiri (Ingersoll 2021).
Alih-alih  terlibat  dalam  ambisi  geopolitik  kedua  negara  besar  tersebut, Prancis memilih untuk mendefinisikan konsep geopolitik Indo-Pasifiknya sendiri  dalam  yang  tertuang  dalam La  Stratégie  de  la  France  dans l’Índopacifique —dokumen Strategi Indo-Pasifik Prancis. Strategi tersebut berlandaskan  kemitraan  dalam  bidang  keamanan  maritim,  ekonomi, pendidikan, riset, dan inovasi (French Ministry for Europe and Foreign Affairs,  2020).  Di  kawasan  ini,  Prancis  telah  menjalin  kemitraan  yang signifikan  dengan  India,  Australia,  dan  Jepang  dalam  bidang-bidang tersebut. Negara tersebut juga memiliki teritorial di Indo-Pasifik, seperti Wallis  dan  Futuna,  Reunion,  Mayotte,  Kaledonia  Baru,  Polinesia,  dan Kepulauan Selatan dan Teritorial Antartika yang harus dilindungi secara geopolitik  dan  ekonomi.  Hal  ini  menjadikan  Prancis  sebagai balancing power di  antara  AS  dan  RRT  dengan  upayanya  mempromosikan multilateralisme,  stabilitas  kawasan,  dan  kerja  sama  di  antara  negara- negara Indo-Pasifik (Morcos 2021).
Kondisi  ini  penting  bagi  upaya strategic hedging Indonesia sebagai cara  untuk  menghindari  keberpihakan  di  antara  AS  dan  RRT.  Dengan bermitra bersama Prancis yang relatif independen di Indo-Pasifik, maka Indonesia dapat terhindar dari persepsi negatif kedua kekuatan tersebut karena dianggap condong membela kepentingan salah satunya. Apalagi, pesawat  tempur  memiliki  potensi  penggentar  yang  strategis  dan  dapat dimanfaatkan  untuk  melawan—atau  bahkan  menyerang—posisi  negara lawan. Terlebih, relasi bilateral antara Indonesia dengan Prancis terbilang strategis, di antaranya dengan kerja sama antara perusahaan Airbus dan PT  Dirgantara  Indonesia  yang  telah  berlangsung  selama  lebih  dari  tiga dasawarsa. Praktis, Prancis menjadi mitra strategis yang penting di luar AS dan RRT untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan sekaligus mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia.
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023 273

## Upaya Indonesia Menghindari Sanksi CAATSA
Pertimbangan  berikutnya,  adalah  kebijakan Countering  America’s Adversary  Through  Sanction  Act (CAATSA)  yang  diterbitkan  AS  sejak tahun 2017. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen diplomasi koersif AS untuk menekan lawan-lawan geopolitiknya (Prastiti 2019). Salah satu poin dari kebijakan tersebut adalah bahwa AS akan menjatuhkan sanksi kepada setiap negara yang membeli alutsista dari Iran, Rusia, dan Korea Utara. Salah satu negara yang menjadi korban adalah Turki pada tahun 2017,  ketika  negara  tersebut  membeli  sistem  pertahanan  udara  S-400 dari Rusia (Özgen et al. 2022). Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia, mengingat ketergantungan Indonesia akan impor alutsista dan komponennya secara signifikan.
Laporan Laboratorium Indonesia 2045 (2021) mencatat bahwa pada tahun 2021, sebanyak 86% alutsista Indonesia berasal dari luar negeri. Dengan kemandirian yang masih rendah ini, risiko sektor pertahanan Indonesia untuk terpengaruh dinamika politik global cukup tinggi, termasuk dengan keberadaan CAATSA. Apalagi, Indonesia memiliki sejumlah besar alutsista dari  AS  yang  membutuhkan  perawatan  dan  penggantian  komponen rutin.  Praktis,  Indonesia  sebisa  mungkin  menghindari  risiko  tekanan sanksi  CAATSA  tersebut  dengan  menjalin  kemitraan  alternatif  dengan negara-negara  Barat  yang  merupakan  sekutu  AS,  salah  satunya  yakni Prancis. Apalagi, mengingat keanggotaan Prancis dalam NATO, sebagain besar alutsista buatan Prancis telah kompatibel untuk bersinergi dengan alutsista buatan negara Barat lainnya, termasuk AS (Patterson 1999). Hal ini  memungkinkan  penggunaan  senjata  buatan  AS  yang  telah  dimiliki Indonesia oleh Dassault Rafale nantinya yang juga menjadi keuntungan lain bagi Indonesia.

## Pragmatisme Prancis dalam Kemitraan Pertahanan
Pertimbangan  terakhir  adalah  terkait  dengan  kompleksitas  pembelian alutsista. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudreau (2020), Prancis menjadi negara  yang  pragmatis  dalam  menjalin  kemitraan  strategis  dengan negara  lain.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  implementasi  identitas  strategis Prancis  yang  menempatkan  kepentingan  negara  dan  kemandirian  di atas tujuan nasional lainnya (dirigiste) . Identitas strategis ini tercermin pada kebijakan ekspor alutsista Prancis yang relatif lebih bebas, karena sumbangannya  yang  signifikan  terhadap  perekonomian.  Di  Prancis, pemerintah  melalui Commission  interministérielle  pour  l’étude  des exportations de matériels de guerre/ CIEEMG (Komisi Antarkementerian untuk Studi Ekspor Persenjataan) mengontrol ekspor yang dilakukan oleh industri pertahanan.
Belum lagi, dalam dinamika pengambilan kebijakan pertahanan Prancis, kelompok  penekan  yang  menentang  produksi  dan  proliferasi  senjata relatif kurang berpengaruh, membuat legitimasi negara dan kepentingan strategisnya  cukup  bertahan  (Sudreau  2020).  Hal  ini  berbeda  dengan negara yang memiliki kultur politik lebih liberal seperti AS dan Inggris, di mana kelompok penekan dapat sewaktu-waktu melakukan check and balance terkait ekspor alutsista. Selain itu, nilai-nilai liberalisme seperti penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  cenderung  menjadi  prioritas  di kedua  negara  tersebut,  membuat  ekspor  alutsista  menjadi  jauh  lebih selektif dan idealistik, dengan sederet prasyarat. Contohnya, adalah ketika AS,  Inggris,  dan  Uni  Eropa  mengembargo  Indonesia  pada  dasawarsa 1990-an  seiring  dengan  operasi  militer  Indonesia  di  Timor  Leste  yang dipandang melanggar prinsip kemanusiaan dan HAM (Kerr 2006).
Maka  dalam  konteks strategic hedging ,  keputusan  Indonesia  untuk menggandeng  Prancis  dalam  pengadaan  pesawat  tempur  Rafale  dan sebagai mitra strategis alternatif secara umum menjadi yang paling ideal. Apalagi, mempertimbangkan keterlibatan militer Indonesia dalam konflik di  Papua  yang  dapat  sewaktu-waktu  dipandang  “miring”  oleh  negara- negara  Barat,  khususnya  AS  dan  Australia  (McGibbon  2006).  Selain menghindarkan  Indonesia  dari  aneka  prasyarat  kompleks  yang  justru merugikan posisi Indonesia karena tidak dapat memanfaatkan alutsistanya secara maksimal, kemitraan tersebut juga meminimalisasi risiko embargo militer apabila pesawat tempur Rafale dipergunakan untuk hal-hal yang dipandang “kurang sesuai” dengan nilai-nilai yang dianut oleh Barat.
Hal  ini  juga  diperkuat  dalam  transfer  alutsista  sebelumnya,  di  mana Prancis menjadi salah satu mitra yang paling signifikan. Berdasarkan data SIPRI (2022), antara tahun 2001 hingga 2021, Indonesia telah mengimpor alutsista senilai US$ 631 juta dalam berbagai jenis, menempatkan Prancis sebagai eksportir alutsista terbesar kelima setelah Korea Selatan, Rusia, Belanda,  dan  AS.  Contohnya,  adalah  helikopter  angkut  AS-532  Cougar, kendaraan tempur VAB, dan rudal antikapal MM-40 Exocet. Sebagian di antara alutsista tersebut bahkan telah dirakit di Indonesia oleh industri yang  bersangkutan  (Praditya  2019).  Praktis,  potensi  akan  intensi  dari Prancis  untuk  melakukan  intervensi  yang  destruktif  terhadap  relasi strategisnya dengan Indonesia relatif minim.

## Prospek dan Keuntungan Pembelian Dassault Rafale
Di samping secara politik, sebagai sarana dominance denial (penentangan dominasi),  pembelian  pesawat  tempur  juga  perlu  mempertimbangkan keunggulan  teknis  untuk  mengimbangi  aset  strategis  lawan.  .  Dengan wilayah pengawasan yang amat luas, ditambah dengan skenario ancaman yang berlangsung secara kontinu, maka TNI AU memerlukan pesawat
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
tempur yang memiliki kemampuan jelajah dan multiperan yang baik, serta mampu  bersaing  dengan  teknologi  militer  negara-negara  berkekuatan besar sebagai upaya soft balancing .
Dengan  demikian,  Dassault  Rafale  telah  memenuhi  syarat  di  atas. Pesawat  tempur  ini  merupakan  pesawat  generasi  4.5  yang  setingkat lebih  canggih  dibandingkan  generasi  4,  namun  tidak  sekompleks  dan semahal generasi 5. Selain memiliki radar AESA yang menjadi “standar” bagi  pesawat  segenerasinya  (Dassault  Aviation  2022),  Dassault  Rafale juga  memiliki  kemampuan  serang  jarak  jauh  di  atas  jangkauan  visual (beyond  visual  range) dengan  dilengkapi  rudal  MBDA  Meteor  dengan jarak mencapai 200 kilometer (Machi 2021). Pesawat ini tidak hanya akan mengisi gap kemampuan tempur TNI AU, namun juga diharapkan dapat mengimbangi  pesawat-pesawat  tempur  Angkatan  Udara  dan  Angkatan Laut  Pembebasan  Rakyat  RRT,  khususnya  yang  ditempatkan  di  sekitar Laut  Tiongkok  Selatan.  Di  antaranya,  adalah  Shenyang  J-11,  Shenyang J-15, dan Shenyang J-16 yang juga merupakan pesawat tempur segenerasi (Grossman 2019).
Dassault  Rafale  memiliki  peran  penting  dalam  strategi  antiakses/ tangkal wilayah, terutama untuk memantau dan menangkal intrusi RRT dengan  strategi grey zone tactics ,  juga  aset-aset  alutsista  maritim  AS dan  sekutunya  yang  dapat  melintasi  wilayah  laut  dan  udara  Indonesia tanpa izin. Kemampuan antikapal yang mumpuni dengan aplikasi rudal antikapal  Exocet  pula  membuat  pesawat  tempur  ini  menjadi  pilihan dengan  mempertimbangkan  skenario  potensi  peperangan  maritim. Dengan ditempatkan di sekitar Natuna, maka fungsi deterensi dan daya tangkal dari Rafale dapat terpenuhi secara maksimal.
Selain  itu,  prospek  akan  transfer  teknologi  juga  menjadi  pertimbangan Pemerintah  Indonesia  terkait  pembelian  Dassault  Rafale.  Dalam  acara penandatanganan  kesepakatan  antara  kedua  negara,  Menteri  Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly menyatakan bahwa pembelian senilai US$ 8,1 miliar itu juga diikuti dengan peningkatan kerja sama teknologi pertahanan  bilateral  (Hummel  &  Widianto  2022).  Tidak  hanya  terkait industri  kedirgantaraan,  di  mana  Indonesia  membutuhkan  penguasaan teknologi  pesawat  tempur  untuk  membangun  pesawat  tempur  mandiri, transfer  teknologi  tersebut  juga  akan  menargetkan  sektor  kemaritiman. Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Indonesia  sudah  menyepakati  kerja  sama transfer  teknologi  dengan  Naval  Group  untuk  pengembangan  teknologi kapal selam (Ramalan 2022).

## Kesimpulan
Pembelian  42  unit  Dassault  Rafale  dari  Prancis  merupakan  langkah substantif  dari strategic hedging yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam menghadapi peningkatan tensi geopolitik di Indo-Pasifik. Sesuai dengan konsep strategic hedging ,  pembelian  alutsista  tersebut  memiliki  tujuan untuk memenuhi tiga pilar utama, yakni soft balancing, di mana Indonesia berupaya  meningkatkan  kekuatannya  untuk  mengimbangi  ekspansi kekuatan lawan; limited bandwagoning, dalam bentuk peningkatan kerja sama  strategis  dengan  Prancis;  dan dominance denial ,  sebagai  sarana untuk  menentang  dominasi  kekuatan  besar  yang  dapat  mengancam kedaulatan wilayah Indonesia.
Pemilihan Prancis sebagai mitra strategis dalam pembelian pesawat tempur tersebut juga dilandasi oleh berbagai pertimbangan. Pertama, adalah posisi geopolitik Prancis di Indo-Pasifik yang relatif independen, bahkan mampu menjembatani relasi antara AS dan RRT yang tengah bergejolak. Kedua, adalah status Prancis sebagai negara anggota NATO yang dimanfaatkan Indonesia untuk menghindari tekanan akibat kebijakan CAATSA. Ketiga, adalah  kompleksitas  transfer  alutsista  yang  relatif  minim  dan  prospek kerja sama pertahanan bilateral yang terbuka dan menguntungkan. Maka, pemilihan  Prancis  sebagai  mitra  alternatif  dilakukan  Indonesia  untuk menghindarkan diri dari pusaran ketegangan dan reaksi negatif di antara AS  dan  RRT,  sekaligus  untuk  mencapai  kepentingan  nasional  berupa kemandirian industri pertahanan.
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Freedman, Lawrence. 2021. “Introduction—The Evolution of Deterrence Strategy  and  Research.”  dalam  Osinga,  Frans  dan  Sweijs,  Tim (ed.), 2021. Netherlands Annual Review of Military Studies 2020 . The Hague: Asser Press.
Grossman, Derek, 2019. “Military Build-Up in the South China Sea”, da- lam Buszynski, Leszek dan Hai, Don Thanh (ed.), 2019. The South China Sea: From a Regional Maritime Dispute to Geo-Strategic Competition . Routledge.
McGibbon, Rodd, 2006. Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and Its  Place  in  Australia-Indonesia  Relations .  Double  Bay,  N.S.W.: Longueville Books.
Sudreau, Lucie Béraud, 2020. French Arms Exports: The Business of Sov - ereignty . London: Routledge.
The International Institute for Strategic Studies, 2022. The Military Bal - ance 2022 . London: Routledge.
Tribowo,  Minggit,  et.al.,  2022. Perisai  Udara:  Strategi  Anti-Akses/ Tangkal-Wilayah Udara Indonesia . Malang: Intrans Publishing.

## Artikel Jurnal
Abrar, Muhammad Irsyad, dan Muhammad Daffa Syauqi. 2017. “Hedging Sebagai Strategi Indonesia untuk Menghadapi Klaim Cina di Laut Cina Selatan”, Indonesian Foreign Policy Review 4:1–18.
Cheng-Chwee, Kuik, 2008. “The Essence of Hedging: Malaysia and Sin- gapore´ s Response to a Rising China”, Contemporary Southeast Asia, 30(2):159–85.
Choong, William, 2019, “The Return of the Indo-Pacific Strategy: An As- sessment”, Australian Journal of International Affairs, 73(5):415– 30.
Delanova,  Mariane  Olivia,  2021.  “Dampak  Pakta  Pertahanan  Trilateral AUKUS terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik”, Jurnal Dinami- ka Global, 6(2):259–85.
Kinsella,  David,  1999.  “Arms  Transfer  Dependence  and  Foreign  Policy Conflict”, Journal of Peace Research, 35(1):7–23.

## Laporan Penelitian
Buchan, Patrick Gerard, dan Benjamin Rimland, 2020. “Defining the Dia- mond: The Past, Present, and Future of the Quadrilateral Security Dialogue”, CSIS 12, March.
Gindarsah, Iis, Curie Maharani, Reine Prihandoko, Febry Triantama, dan Guntur Lebang, 2021. “Dinamika Persenjataan Global dan Proyek- si Pembangunan Pertahanan Indonesia 2045”, Laboratorium In - donesia 2045.
RSIS Indonesia Programme, 2014. “Rethinking TNI AU’s Arms Procure- ment: A Long-run Projection”. S. Rajaratnam School of Interna- tional Studies.

## Dokumen Resmi
France’s Indo-Pacific Strategy, 2020. Paris: French Ministry for Europe and Foreign Affairs.

## Artikel Online
Allard, Tom, et.al., 2021. “EXCLUSIVE China Protested Indonesian Drill- ing,  Military  Exercises”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www. reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indo- nesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/  [diakses  pada  2 Agustus 2022].
Astungkoro, Ronggo, 2020. “Intip Kehebatan Rafale, Jet Tempur Incaran Prabowo” [Online]. Tersedia dalam https://republika.co.id/share/ qigmmz354 [diakses pada 1 Agustus 2022].
Dassault Aviation, 2022. “The Rafale Carries a Wide Range of Smart and Discrete  Sensors”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.das- sault-aviation.com/en/defense/rafale/a-wide-range-of-smart- and-discrete-sensors/ [diakses pada 11 Agustus 2022].
Fadli, 2019. “Indonesia Issues Protest to Beijing over Chinese Vessel Tres- passing in Natuna” [Online]. Tersedia dalam https://www.theja- kartapost.com/news/2019/12/31/indonesia-issues-protest-to-bei- jing-over-chinese-vessel-trespassing-in-natuna.html
[diakses pada 11 Agustus 2022].
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
Gomez,  Jim,  dan  Aaron  Favila,  2022.  “AP  Exclusive:  US  Admiral  Says China Fully Militarized Isles" [Online]. Tersedia dalam https://ap- news.com/article/business-china-beijing-xi-jinping-south-china- sea-d229070bc2373be1ca515390960a6e6c [diakses pada 9 Agus- tus 2022].
Hummel,  Tassilo,  dan  Stanley  Widianto,  2022.  “France  Seals  $8.1 Billion  Deal  with  Indonesia  to  Sell  42  Rafale  Jets”  [Online].
Tersedia dalam
https://www.reuters.com/business/aero- space-defense/indonesia-orders-42-rafale-jets-french-defence- minister-says-2022-02-10/ [diakses pada 31 Juli 2022].
Ingersoll, Keagan, 2021. “UK-France Joint Action Key to European Rel- evance  in  the  Indo-Pacific”  [Online].  Tersedia  dalam  https:// www.geopoliticalmonitor.com/deepening-french-uk-coopera- tion-in-the-indo-pacific/ [diakses pada 9 Agustus 2022].
Laksmana,  Evan  A,  2021.  “Indonesia’s  Response  to  China’s  Incursions in North Natuna Sea Unsatisfactory: Indonesian Academic” [On- line].  Tersedia  dalam  http://www.thinkchina.sg/indonesias-re- sponse-chinas-incursions-north-natuna-sea-unsatisfactory-indo- nesian-academic [diakses pada 10 Agustus 2022].
Machi, Vivienne, 2021. “German Air Force Declares Meteor Missile Ready for  Eurofighter  Fleet”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.de- fensenews.com/global/europe/2021/08/02/german-air-force-de- clares-meteor-missile-ready-for-eurofighter-fleet/  [diakses  pada 11 Agustus 2022].
Mahadzir,  Dzirhan,  2021.  “U.S.  Begins  Joint  Exercise  in  Japan  with French and Australian Navies” [Online]. Tersedia dalam https:// news.usni.org/2021/05/13/u-s-begins-joint-exercise-in-japan- with-french-and-australian-navies [diakses pada 8 Agustus 2022].
Morcos,  Pierre,  2021.  “France:  A  Bridge  between  Europe  and  the  In- do-Pacific?”  [Online]  Tersedia  dalam  https://www.csis.org/ analysis/france-bridge-between-europe-and-indo-pacific  [diak- ses pada 8 Agustus 2022]. Panda, Ankit. 2016. “Indonesia Sum- mons Chinese Ambassador After South China Sea Stand-Off Near Natuna Islands.” Diambil 12 Agustus 2022 (https://thediplomat. com/2016/03/indonesia-summons-chinese-ambassador-af- ter-south-china-sea-stand-off-near-natuna-islands/).
Allard, Tom, et.al., 2021. “EXCLUSIVE China Protested Indonesian Drill- ing,  Military  Exercises”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www. reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indo- nesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/  [diakses  pada  2 Agustus 2022].
Astungkoro, Ronggo, 2020. “Intip Kehebatan Rafale, Jet Tempur Incaran Prabowo” [Online]. Tersedia dalam https://republika.co.id/share/ qigmmz354 [diakses pada 1 Agustus 2022].
Dassault Aviation, 2022. “The Rafale Carries a Wide Range of Smart and Discrete  Sensors”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.das- sault-aviation.com/en/defense/rafale/a-wide-range-of-smart- and-discrete-sensors/ [diakses pada 11 Agustus 2022].
Fadli,  2019.  “Indonesia  Issues  Protest  to  Beijing  over  Chinese  Vessel Trespassing  in  Natuna”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www. thejakartapost.com/news/2019/12/31/indonesia-issues-pro- test-to-beijing-over-chinese-vessel-trespassing-in-natuna.html [diakses pada 11 Agustus 2022].
Gomez,  Jim,  dan  Aaron  Favila,  2022.  “AP  Exclusive:  US  Admiral  Says China Fully Militarized Isles" [Online]. Tersedia dalam https://ap- news.com/article/business-china-beijing-xi-jinping-south-china- sea-d229070bc2373be1ca515390960a6e6c [diakses pada 9 Agus- tus 2022].
Hummel,  Tassilo,  dan  Stanley  Widianto,  2022.  “France  Seals  $8.1 Billion  Deal  with  Indonesia  to  Sell  42  Rafale  Jets”  [Online].
Tersedia dalam https://www.reuters.com/business/aero- space-defense/indonesia-orders-42-rafale-jets-french-defence- minister-says-2022-02-10/ [diakses pada 31 Juli 2022].
Ingersoll, Keagan, 2021. “UK-France Joint Action Key to European Rel- evance  in  the  Indo-Pacific”  [Online].  Tersedia  dalam  https:// www.geopoliticalmonitor.com/deepening-french-uk-coopera- tion-in-the-indo-pacific/ [diakses pada 9 Agustus 2022].
Laksmana,  Evan  A,  2021.  “Indonesia’s  Response  to  China’s  Incursions in North Natuna Sea Unsatisfactory: Indonesian Academic” [On- line].  Tersedia  dalam  http://www.thinkchina.sg/indonesias-re- sponse-chinas-incursions-north-natuna-sea-unsatisfactory-indo- nesian-academic [diakses pada 10 Agustus 2022].
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
Hofilena, Saul, 2022. "The Manila Times." [Online] Interpol, the Red No - tices and Philippine Extradition Treaties. In https://www.mani- latimes.net/2022/10/08/opinion/columns/interpol-the-red-no- tice-and-philippine-extradition-treaties/1861413
[Retrived December 31, 2022].
Allard, Tom, et.al., 2021. “EXCLUSIVE China Protested Indonesian Drill- ing,  Military  Exercises”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www. reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indo- nesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/  [diakses  pada  2 Agustus 2022].
Astungkoro, Ronggo, 2020. “Intip Kehebatan Rafale, Jet Tempur Incaran Prabowo” [Online]. Tersedia dalam https://republika.co.id/share/ qigmmz354 [diakses pada 1 Agustus 2022].
Dassault Aviation, 2022. “The Rafale Carries a Wide Range of Smart and Discrete  Sensors”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.das- sault-aviation.com/en/defense/rafale/a-wide-range-of-smart- and-discrete-sensors/ [diakses pada 11 Agustus 2022].
Fadli,  2019.  “Indonesia  Issues  Protest  to  Beijing  over  Chinese  Vessel Trespassing  in  Natuna”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www. thejakartapost.com/news/2019/12/31/indonesia-issues-pro- test-to-beijing-over-chinese-vessel-trespassing-in-natuna.html [diakses pada 11 Agustus 2022].
Gomez,  Jim,  dan  Aaron  Favila,  2022.  “AP  Exclusive:  US  Admiral  Says China Fully Militarized Isles" [Online]. Tersedia dalam https://ap- news.com/article/business-china-beijing-xi-jinping-south-china- sea-d229070bc2373be1ca515390960a6e6c [diakses pada 9 Agus- tus 2022].
Hummel,  Tassilo,  dan  Stanley  Widianto,  2022.  “France  Seals  $8.1 Billion  Deal  with  Indonesia  to  Sell  42  Rafale  Jets”  [Online].
Tersedia dalam https://www.reuters.com/business/aero- space-defense/indonesia-orders-42-rafale-jets-french-defence- minister-says-2022-02-10/ [diakses pada 31 Juli 2022].
Ingersoll, Keagan, 2021. “UK-France Joint Action Key to European Rel- evance  in  the  Indo-Pacific”  [Online].  Tersedia  dalam  https:// www.geopoliticalmonitor.com/deepening-french-uk-coopera- tion-in-the-indo-pacific/ [diakses pada 9 Agustus 2022].
Laksmana,  Evan  A,  2021.  “Indonesia’s  Response  to  China’s  Incursions in North Natuna Sea Unsatisfactory: Indonesian Academic” [On- line].  Tersedia  dalam  http://www.thinkchina.sg/indonesias-re- sponse-chinas-incursions-north-natuna-sea-unsatisfactory-indo- nesian-academic [diakses pada 10 Agustus 2022].
Machi, Vivienne, 2021. “German Air Force Declares Meteor Missile Ready for  Eurofighter  Fleet”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.de- fensenews.com/global/europe/2021/08/02/german-air-force-de- clares-meteor-missile-ready-for-eurofighter-fleet/  [diakses  pada 11 Agustus 2022].
Mahadzir,  Dzirhan,  2021.  “U.S.  Begins  Joint  Exercise  in  Japan  with French and Australian Navies” [Online]. Tersedia dalam https:// news.usni.org/2021/05/13/u-s-begins-joint-exercise-in-japan- with-french-and-australian-navies [diakses pada 8 Agustus 2022].
Morcos, Pierre, 2021. “France: A Bridge between Europe and the Ido-Pa- cific?”  [Online]  Tersedia  dalam  https://www.csis.org/analysis/ france-bridge-between-europe-and-indo-pacific  [diakses  pada 8 Agustus 2022]. Panda, Ankit. 2016. “Indonesia Summons Chi- nese  Ambassador  After  South  China  Sea  Stand-Off  Near  Natu- na  Islands.”  Diambil  12  Agustus  2022  (https://thediplomat. com/2016/03/indonesia-summons-chinese-ambassador-af- ter-south-china-sea-stand-off-near-natuna-islands/).
Mahadzir,  Dzirhan,  2021.  “U.S.  Begins  Joint  Exercise  in  Japan  with French and Australian Navies” [Online]. Tersedia dalam https:// news.usni.org/2021/05/13/u-s-begins-joint-exercise-in-japan- with-french-and-australian-navies [diakses pada 8 Agustus 2022].
Morcos,  Pierre,  2021.  “France:  A  Bridge  between  Europe  and  the  In- do-Pacific?”  [Online]  Tersedia  dalam  https://www.csis.org/ analysis/france-bridge-between-europe-and-indo-pacific [diak- ses  pada 8  Agustus  2022]. Panda, Ankit. 2016. “Indonesia  Sum- mons Chinese Ambassador After South China Sea Stand-Off Near Natuna Islands.” Diambil 12 Agustus 2022 (https://thediplomat. com/2016/03/indonesia-summons-chinese-ambassador-af- ter-south-china-sea-stand-off-near-natuna-islands/).
Permana,  Erric,  2021.  “KSAU:  Pelanggaran  ruang  udara  oleh  pesa- wat  militer  asing  di  Indonesia  meningkat”  [Online].  Tersedia dalam https://www.aa.com.tr/id/nasional/ksau-pelangga-
ran-ruang-udara-oleh-pesawat-militer-asing-di-indonesia-men- ingkat/2261229 [diakses pada 1 Agustus 2022].
Jurnal Hubungan Internasional □Vol.16, No. 1, Januari - Juni 2023
Panda, Ankit, 2016. “Indonesia Summons Chinese Ambassador After South China Sea Stand-Off Near Natuna Islands” [Online] Tersedia da- lam  https://thediplomat.com/2016/03/indonesia-summons-chi- nese-ambassador-after-south-china-sea-stand-off-near-natu- na-islands/ [diakses pada 10 Agustus 2022].
Praditya, Ilyas Istianur, 2019. “Intip Kehebatan Heli AS565 MBe Panther Buatan  PT  DI”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.liputan6. com/bisnis/read/3880590/intip-kehebatan-heli-as565-mbe-pan- ther-buatan-pt-di [diakses pada 2 Agustus 2022].
Ramalan, Suparjo, 2022. “Modernisasi Alutsista, PAL Indonesia Gandeng Naval Group Asal Prancis” [Online]. Tersedia dalam https://www. idxchannel.com/economics/modernisasi-alutsista-pal-indone- sia-gandeng-naval-group-asal-prancis  [diakses  pada  11  Agustus 2022].
Stockholm International Peace Research Institute, 2021. “TIV of arms ex- ports to Indonesia, 2001-2021” [Online]. Tersedia dalam https:// armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php  [diakses pada 9 Agustus 2022].
Stockholm  International  Peace  Research  Institute,  2021.  “TIV  of  arms exports  to  China,  2011-2021”  [Online].  Tersedia  dalam  https:// armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php  [diakses pada 9 Agustus 2022].
TNI Angkatan Udara, 2020. “Tiga Skadron Udara Tempur Lanud Iswah- judi  Latihan  Pertempuran  Udara  Malam  Hari”  [Online]. Terse - dia  dalam  https://tni-au.mil.id/tiga-skadron-udara-tempur-la- nud-iswahjudi-latihan-pertempuran/  [diakses  pada  6  Agustus 2022].
Vavasseur, Xavier, 2022. “French Navy Plans on Sending FREMM Frigate to  Next  RIMPAC”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.naval- news.com/naval-news/2022/06/french-navy-plans-on-sending- fremm-frigate-to-next-rimpac/ [diakses pada 11 Agustus 2022].
Waldron, Greg, 2020. “Singapore’s Air Force Eyes Long-Term Challeng- es”  [Online].  Tersedia  dalam  https://www.flightglobal.com/sin- gapore-air-show-2020/singapores-air-force-eyes-long-term-chal- lenges/136127.article [diakses pada 11 Agustus 2022].
Xue,  Maryann, 2021.  “How China Grew  from  Buyer  to Major  Arms Trade Player” [Online]. Tersedia dalam https://www.scmp.com/news/chi- na/military/article/3139603/how-china-grew-buyer-major-arms- trade-player [diakses pada 9 Agustus 2022].
Yahya, Achmad Nasrudin, 2020. “Program upgrade sukses, TNI AU punya F-16 canggih setara pesawat paling baru” [Online]. Tersedia dalam https://nasional.kontan.co.id/news/program-upgrade-sukses- tni-au-punya-f-16-canggih-setara-pesawat-paling-baru  [diakses pada 11 Agustus 2022].
Yuniar,  Resty  Woro,  2022,  “‘Balancing  China’:  Why  Indonesia’s  Spend- ing Billions on US, French Jets” [Online]. Tersedia dalam https:// www.scmp.com/week-asia/politics/article/3168277/balanc- ing-china-why-indonesia-multibillion-dollar-spending-spree  [di- akses pada 11 Agustus 2022].