INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3080-3087 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dalam Mewujudkan Transparansi Kinerja (Studi Kasus Di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara)
Nur Azizah Tanjung 1 ✉ , Nurbaiti 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email : azizahtanjung7@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  akuntabilitas  kinerja  pada  Badan  Pemeriksa  Keuangan Perwakilan Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan  studi  kasus.  Data  diperoleh  melalui  wawancara dan  observasi,  serta  analisis  dokumen terkait laporan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas akan meningkatkan transparansi, dan sebaliknya. Menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik dapat menjadi pedoman keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai visi dan misi pencapaian tata kelola yang baik. Visi dan misi kebijakan publik dalam mengelola akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai peraturan dan sanksi. Hasil ini berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut pedoman penerapan sistem akuntabilitas pemerintah di Indonesia.
Kata kunci : Laporan akuntabilitas kinerja, Kinerja pemerintahan, Transparansi

## Abstract
This research aims to analyze performance accountability at the North Sumatra Representative Audit Agency.  The  research  method  used  is  qualitative  research  with  a  case  study  approach.  Data  was obtained through interviews and observations, as well as analysis of documents related to performance accountability  reports.  The  research  results  show  that  increasing  accountability  will  increase transparency,  and  vice  versa.  Creating  accountability  for  good  performance  can  guide  success  or failure in achieving the vision and mission of achieving good governance. The vision and mission of public policy in managing the accountability of government organizations' performance is needed to provide information to the public and stakeholders regarding regulations and sanctions. These results contribute  to  the  further  development  of  guidelines  for  implementing  government  accountability systems in Indonesia.
Keywords: Performance accountability report, government performance, transparency

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia,  baik  pusat  maupun  daerah,  saat  ini  menghadapi  tuntutan masyarakat untuk mengakui tata kelola pemerintahan yang baik di negeri ini (Agung 2020). Kewajiban  pelaksanaan  pemerintah  bersifat  transparan  jika  tujuan  rencana  anggaran, perhitungan pengendalian, kerangka kerja rinci, dan konsistensi terhadap pedoman jelas (Pebrianti & Aziza 2019).
Akuntabilitas merupakan salah satu standar umum tata kelola keuangan pusat/daerah. Akses terhadap akuntabilitas keuangan melalui organisasi yang transparan akan semakin mengembangkan  kesejahteraan  masyarakat  (Rahayu  &  Khoirunurrofik  2022).  Dalam praktiknya,  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  badan  publik  lainnya  diharapkan  untuk menyajikan dan memvalidasi bentuk akuntabilitasnya melalui laporan keuangan periodik. Adanya akuntabilitas menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan sistem  dan  standar  yang  telah  ditetapkan,  mengungkapkan  secara  jujur  dan  akurat mengenai  hasil  kinerja  yang  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  dan  perintah  yang  telah diberikan.
Hasil penelusuran Ombudsman pada akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa mayoritas instansi publik di Indonesia mendapat laporan merah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lemahnya  administasi  publik  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain:  (1) kurangnya  perhatian  terhadap  kewajiban  dan  komitmennya,  (2)  tidak  memadainya kerangka, strategi dan teknik sehingga mengakibatkan buruknya administrasi publik, dan kerusakan instrumen kerja yang diharapkan, (3) Keterampilan karyawan yang tidak memadai untuk tugas yang diberikan. Dampaknya, pekerjaan tidak sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan (Kushartiningsih & Riharjo 2021).
Kualitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  sangat  erat  kaitannya  dengan penilaian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  yang  mempunyai kewenangan  melakukan  audit  terhadap  pemerintah  daerah.  Sejak  pedoman  pemerintah mengenai  akuntansi  moneter  berbasis  akrual  mulai  berlaku  pada  tahun  2015,  perbaikan antara  tahun  2016  dan  2020  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  pemerintah  daerah mendapatkan  penilaian  Wajar  Tanpa  Pengeculian.  Dari  sisi  tertentu,  keberhasilan  telah dicapai  dalam  pengolahan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  dimana  laporan keuangan pemerintah daerah dinilai Wajar Tanpa Pengeculian 70% yang masuk di BPK pada tahun  2016  dan  meningkat  sebesar  90%  pada  tahun  2020  (BPK  RI  2021).  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  tidak  semua  laporan  keuangan  saat  ini  ditampilkan  dengan  benar. Keberadaan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dianggap  selain  wajar  tanpa pengecualian  terjadi  karena  laporan  keuangan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  pedoman akuntansi  pemerintah  atau  karena  tidak  cukup  bukti  untuk  memvalidasi  kesesuaiannya (Firmansyah, Yuniar, & Arfiansyah 2022).
Organisasi publik atau pemerintah Indonesia fokus pada transparansi operasional. Hal ini  semakin  diperkuat  dengan  bergabungnya  Indonesia  ke  dalam  Open  Government Partnership (OGP) pada bulan September 2011, dimana Indonesia fokus pada penerapan pemerintahan terbuka (Arkarizki, Irawati, & Sukarno 2023). Kebutuhan pemerintah daerah untuk  mencapai  pengelolaan  keuangan  yang  berkeadilan  dan  meningkatnya  kebutuhan akan  informasi  publik  tidak  ditanggapi  secara  serius  oleh  banyak  pemerintah  daerah  di Indonesia (Nuryani & Firmansyah 2020). Dengan adanya Peraturan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya otoritas publik di pusat dan daerah dapat dengan mudah melengkapi penyelenggaraan publik, khususnya penyediaan informasi.
Peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian akuntabilitas kinerja terhadap bentuk-bentuk transparansi kinerja di sektor pemerintahan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang pentingnya laporan akuntabilitas kinerja dalam memastikan  transparansi  kinerja  di  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan  perwakilan  Sumatera Utara.

## KAJIAN TEORI
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  (LAKIP)  merupakan  laporan  presentasi  tahunan  yang menjelaskan presentasi tanggung jawab organisasi dalam mencapai tujuan penting suatu lembaga.  Laporan  ini  mencakup  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  secara  sistematis, pengakuan atas pencapaian indikator-indikator utama organisasi, gambaran kinerja yang
memuaskan dan perbandingan kinerja  dalam penerapan kinerja tahun berjalan dengan tahun berjalan, dalam rencana pelaksanaan kinerja 5 lima) tahun (Eprianto 2023).
Tujuan perencanaan dan pelaksanaan LAKIP adalah untuk memahami tanggung jawab lembaga  pemerintah  terhadap  pihak  yang  mengeluarkan  perintah/arahan.  Laporan Akuntabilitas  dan  Kinerja  Lembaga  Pemerintahan  (LAKIP)  juga  berlaku  pada  fungsi pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  fungsi  dan  kemampuan  lembaga  tersebut, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat dipercaya untuk menjalankan semua kegiatan sesuai  dengan  yang  diharapkan,  sebagai  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab.  atas pelaksanaan tugasnya dan prestasinya, keberhasilan atau kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan teknik organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu  (Priyambodo et al. 2023). Akuntabilitas merupakan  bagian dari penerapan GCG (Great  Corporate  Governance).  Penerapannya  ditujukan  kepada  pemerintah/organisasi untuk dapat menjamin tanggung jawab atas seluruh pengelolaan dan pengendalian sumber daya  masyarakat.  Dalam  situasi  ini,  uraian  informasi  yang  berkaitan  dengan  kegiatan pemerintah  harus  dilaporkan  dengan  mempertimbangkan  hak-hak  masyarakat. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat untuk meninjau kewajiban, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja (Fitri & Khotimah 2022).
Para  ahli  mengidentifikasi  tiga  komponen  akuntabilitas:  1)  tanggung  jawab,  atau komitmen untuk dasar tindakan seseorang; 2) penegakan, akibat yang dikenakan apabila kegiatan  dan  validasinya  tidak  memuaskan;  dan  3)  kesediaan  pihak-pihak  yang bertanggung  jawab  untuk  menanggapi  tuntutan  yang  diajukan  (Vian  2020).  Singkatnya, akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban hukum berdasarkan undang-undang, untuk melayani atau memfasilitasi pemantau independen  untuk melaporkan temuan atau data yang berkaitan dengan catatan keuangan yang ada, sesuai dengan persyaratan pemerintah.

## Transparansi
Transparansi dalam pelayanan publik mencakup seluruh bagian pelayanan, misalnya persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, teknis administrasi, serta hak dan kewajiban penyedia  dan  pengguna  layanan  dipublikasikan  secara  transparan  secara  operasional dengan tujuan membuat topik-topik ini mudah diakses dan nyata bagi publik, sehingga bentuk layanan ini bisa dibilang memiliki transparansi yang tinggi. Transparansi organisasi dapat  mengacu  pada  persyaratan  yang  dibutuhkan  pemangku  kepentingan  dan stakeholder dapat dipenuhi secara transparan (Dobusch & Heimstädt 2017).
Transparansi  bisa  menjadi  solusi,  mengurangi  peluang  korupsi,  meningkatkan perhatian  masyarakat  dan  mencegah  institusi  pemerintah  memanipulasi  kekuasaannya. Transparansi merupakan aturan yang ditularkan kepada semua orang yang menjamin akses atau  kemungkinan  memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan  berfungsinya  badan publik,  termasuk  data  penyelenggaraan  pemerintahan,  serta  hasil  yang  diperoleh. Transparansi  mengandung  arti  keterbukaan  akses  bagi  seluruh  masyarakat  terhadap seluruh data yang berkaitan dengan pengelolaan data publik (Muhammad Adil, Mediaty, & Haliah 2022).
Transparansi dipandang sebagai sesuatu yang dapat memperbaiki pihak-pihak yang lemah dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan dengan  mempublikasikan  data.  Pemahaman  dan  informasi  masyarakat  yang  lebih  baik mengenai  organisasi  pemerintah  juga  akan  berdampak  pada  peningkatan  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, peningkatan jumlah individu yang berpartisipasi dalam kerja  sama  pembangunan,  dan  pengurangan  pelanggaran  hukum(Rahimallah  &  Ricky 2023).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Pendekatan  ini  membantu  peneliti  memahami  kerangka  penerapan  akuntabilitas  dan transparansi kinerja BPK perwakilan Sumatera Utara. Subjek penelitian adalah pegawai BPK perwakilan Sumatera Utara. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta telaah dokumen terkait laporan akuntabilitas kinerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengumpulan dan analisis data, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  merupakan  suatu  bentuk  pengelolaan  kinerja untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  tersedia  untuk kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan  utama  dari  penyelenggaraan  ini  adalah  untuk meningkatkan  kinerja  pemerintahan,  yang  memerlukan  tersedianya  susunan  strategis organisasi, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas, terukur dan jelas serta berfokus pada hasil lembaga pemerintah.
LAK  BPK  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Utara  mengemban  tanggung  jawab  atas pencapaian  kinerja,  baik  keberhasilan  maupun  kegagalan  dalam  mencapai  visi  dan  misi penyelenggaraan tata kelola yang baik. Transparansi kinerja perwakilan BPK Sumut terlihat dari  laporan  akuntabilitas  kinerjanya.  Berdasarkan  hasil  validasi  Direktorat  PSMK,  BPK
Perwakilan Provinsi Sumtera Utara memperoleh nilai kinerja sebesar 96,96. Nilai tersebut turun dibandingkan skor kinerja tahun 2019 yang sebesar 100,36. Menurunnya pencapaian target  IKU  disebabkan  adanya  perubahan  pada  sejumlah  komponen  IKU  dibandingkan tahun sebelumnya akibat perubahan rencana strategis BPK. Meski demikian, BPK Perwakilan Provinsi  Sumatera  Utara  akan  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  meningkatkan kinerjanya ke depan.
Oleh  karena  itu,  penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah mendorong  pengelolaan  rencana  belanja  pemerintah  untuk  dapat  dilaksanakan  dengan baik,  berhasil,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  perubahan  di bidang  keuangan  di  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  yang  berorientasi pada hasil merupakan kaidah tata kelola keuangan negara yang pertama dan mendasar, serta seluruh uang yang dikeluarkan dalam APBN harus memberikan hasil dan manfaat yang nyata bagi negara serta masyarakat.
Perspektif  yang  baik  bagi  penerapan  sistem  akuntabilitas  kinerja  pada  instansi pemerintah adalah dengan adanya peraturan yang diturunkan kepada satuan kerja yang mengamanatkan  terlaksananya  manajemen  kinerja  dengan  baik.  Sifat  peraturan  yang ditetapkan akan menjamin legalitas satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya. Tanpa pengaturan manajemen kinerja yang spesifik tentu akan menghambat penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.
Salah  satu  elemen  pendukung  penerapan  kerangka  akuntabilitas  pada  organisasi pemerintah  adalah  adanya  pedoman  konkrit  yang  memungkinkan  organisasi mempublikasikan informasi. Pemerintah akan selalu berupaya meningkatkan kualitas kinerja di kalangan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tanpa pedoman yang jelas untuk memantau pelaksanaan tata kelola pemerintahan, tentu akan menghambat implementasi kerangka akuntabilitas pada organisasi pemerintah.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, sering kali diasumsikan bahwa penerapan  kerangka  akuntabilitas  kinerja  pada  organisasi  pemerintah  dan  penerapan strategi  merupakan  hal  yang  penting  untuk  mencapai  keberhasilan,  keadilan  dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  laporan  akuntabilitas  kinerja  dapat  menjamin transparansi kinerja di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Utara, semakin  meningkat  akuntabilitas,  semakin  meningkat  pula  transparansi,  dan  sebaliknya. Dengan  terbentuknya  suatu  pemerintahan  yang  transparan  dan  akuntabel  dalam
memberikan  pelayanan  dapat  menciptakan  pelayanan  publik  yang  ideal  dan  berkualitas bagi masyarakat, yang menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap  pelayanan yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Mulyo. 2020. “The Effect of Financial Reporting Quality on Regional Governments’
Performance  Accountability.” KnE  Social  Sciences  2020,  no.  2007:  694 – 701. https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6636.
Arkarizki, Dhafin, R Ira Irawati, and Dedi Sukarno. 2023. “Transparansi  Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung.” Jurnal Administrasi Negara), Februari 14, no. 2: 594 – 605.
BPK RI. 2021. “Opini WTP Laporan Keuangan Pemda Alami Peningkatan.” Bpk Ri, 1 – 2.
Dobusch, Leonhard, and Maximilian Heimstädt. 2017. “Politics of Disclosure: Organizational Transparency  as  Multiactor  Negotiation.” Public  Administration  Review  00:  1 – 12. https://doi.org/10.1111/puar.12895.Politics.
Eprianto, Idel. 2023. “Literature Review: Factors Affecting The Performance Accountability Report of Government Agencies (LAKIP) Local Government in Indonesia.” Accounting and Finance Studies 3, no. 1: 277 – 300. https://doi.org/10.47153/afs31.5312023.
Firmansyah,  Amrie,  Muhamad  Rizal  Yuniar,  and  Zef  Arfiansyah.  2022.  “Kualitas  Laporan Keuangan  Di  Indonesia:  Transparansi  Informasi  Keuangan  Dan  Karakateristik Pemerintah Daerah.” Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) 4, no. 2: 181 – 97. https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180.
Fitri, Meliyana, and Husnul Khotimah. 2022. “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap  Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan.” Keunis  10,  no.  1:  1. https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3013.
Kushartiningsih,  R.,  and  I.  B.  Riharjo.  2021.  “Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik.” Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 10, no.
3: 1 – 18.
Muhammad Adil, Mediaty, and Haliah. 2022. “Accountability and Transparen cy in the Public and Private Sector.” International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) 1, no. 6: 857 – 62. https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i6.167.
Nuryani,  and  Amrie  Firmansyah.  2020.  “Determinants  of  Transparency  in  Financial Man agement on Local Government Websites: Evidence from Indonesia.” Humanities
and Social Sciences Letters 8, no. 2: 145 – 55.
https://doi.org/10.18488/JOURNAL.73.2020.82.145.155.
Pebrianti, Sri, and Nurna Aziza. 2019. “Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control,  Reporting  Systems,  Compliance  with  Regulation  on  Performance Accountability of Government Agencies” 292: 396– 410. https://doi.org/10.2991/agc- 18.2019.62.
Priyambodo,  Jati  Bambang,  Andy  Fefta  Wijaya,  Wike,  Sujarwoto,  and  Bambang  Slamet Riyadi. 2023. “Implementation of Performance Accountability System for Government Institution: A Case Study in Indonesia.” International Journal of Membrane Science and Technology 10, no. 2: 522 – 31. https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.1288.
Rah ayu, Wulan Sri, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. 2022. “The Effect of Accountability on the Efficiency of Local Government Expenditures.” Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara 8, no. 2: 177 – 98. https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.647.
Rah imallah, Muhammad Tanzil Aziz, and Ricky Ricky. 2023. “Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance.” Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 12, no. 2: 62 – 75. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911.
Vian, Taryn. 2020. “Anti -Corruption, Transparency and Accountability in Health: Concepts, Frameworks,  and  Approaches.” Global  Health  Action  13,  no.  sup1. https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1694744.