## MODEL PENGEMBANGAN BUMDES DI WILAYAH KECAMATAN TAJUR HALANG BOGOR
Agus Santosa 1 , Setyo Kuncoro 2* , Agus Priyanto 3 1,2,3 Universitas Terbuka, Indonesia Email: kuncoro@ecampus.ut.ac.id

## Abstract
This  research  analyzes  the  factors  that  become  obstacles  in  the  development  of  BUMDes  in  Tajur Halang  Sub-district,  Bogor  Regency,  because  there  are  still  many  villages  that  have  not  developed BUMDes in their villages, including villages in Tajur Halang Sub-district. The purpose of this research is to improve the economy of village communities through the development of BUMDes. The method used is qualitative data analysis with three main stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing with a pentahelix model approach. The results showed that BUMDes in Tajur Halang Sub-district are generally still under development. BUMDes in Tajur Halang Sub-district require collaboration between universities, business actors, community, and government. Partnerships with various  local  parties,  including  MSMEs,  are  a  vital  strategy  in  developing  various  business  sectors. Support  from  village,  sub-district  and  district  governments  is  also  important,  although  sometimes constrained by local politics. Mass and social media can be used to raise public awareness of BUMDes products and services. However, the success of BUMDes also depends on the spirit and integrity of the BUMDes management in realizing the vision and mission for mutual progress.
Keywords : BUMDes, model, collaboration, development, pentahelix.

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pengembangan  BUMDes  di wilayah  Kecamatan  Tajur  Halang,  Kabupaten  Bogor,  karena  masih  banyak  desa  yang  belum mengembangkan  BUMDes  di  desanya,  termasuk  desa-desa  di  wilayah  Kecamatan  Tajur  Halang. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  desa  melalui pengembangan BUMDes. Metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan tiga tahap utama  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  dengan  pendekatan  model pentahelix.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BUMDes  wilayah  Kecamatan  Tajur  Halang  pada umumnya masih dalam pengembangan. BUMDes di Kecamatan Tajur Halang memerlukan kolaborasi antara  perguruan  tinggi,  pelaku  bisnis,  komunitas masyarakat,  dan  pemerintah.  Kemitraan  dengan berbagai pihak lokal, termasuk UMKM, menjadi strategi vital dalam mengembangkan beragam bidang usaha. Dukungan dari pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten juga penting, meskipun terkadang terkendala oleh politik lokal. Media massa dan sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan BUMDes. Namun, kesuksesan BUMDes juga bergantung pada semangat  dan  integritas  pengurus  BUMDes  dalam  mewujudkan  visi  dan  misi  untuk  kemajuan bersama.
Kata kunci : BUMDes, model, kolaborasi, pengembangan, pentahelix.

## PENDAHULUAN
Pada  Bulan  Maret  2020,  virus  covid  19  terdeteksi  pertama  masuk  di  Indonesia. Penyebaran covid 19 sangat cepat menjalar ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam kurun waktu setahun, pandemi covid 19 melanda Indonesia, telah melumpuhkan perekonomian, merusak tatanan sosial, serta menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Upaya pemerintah
dalam  mencegah  penyebaran  covid  19  telah  membuat  kebijakan-kebijakan,  antara  lain kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang kemudian dalam berkembangnya berubah menjadi  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM), belum berhasil mengurangi  penyebaran  covid  19  di  Indonesia.  Lumpuhnya  kegiatan  perekonomian  di Indonesia  menyebabkan  jumlah  penduduk  miskin  meningkat  secara  signifikan.  Data  BPS terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2022 naik menjadi 9,57% dari total populasi, atau sekitar 26,36 juta jiwa  (BPS, 2023). Jika dilihat dari komposisi,  jumlah  penduduk  miskin  di  perdesaan,  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan perkotaan. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak.
Pemerintah telah berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan berbagai kebijakan.  Salah  satu  kebijakan  yang dapat diharapkan  dapat  meningkatkan  ekonomi  desa adalah  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  (Harmiati  et  al.,  2017).  BUMDes  di  bentuk berdasarkan  Peraturan  Desa  (Perdes)  yang  hanya  berlaku  di  wilayah  desanya.  Kedudukan BUMDes semakin kuat di mata hukum, dengan diterbitkannya PP No. 11 tahun 2021 tentang Badan  Usaha  Milik  Desa.  PP  tersebut  menegaskan  bahwa  BUMDes  menjadi  institusi  baru berbadan  hukum  yang  sejajar  dengan  badan  hukum  lain,  seperti  koperasi,  yayasan,  atau perseroan.  Artinya  bahwa  dengan  diterbitkannya  PP  No.  11  tahun  2021  ini  memperjelas bahwa  BUMDes  walaupun  pendiriannya  hanya  berdasarkan  Perdes,  tetapi  statusnya berbadan  hukum,  sama  seperti  koperasi  atau  perseroan.  Berbagai  pihak  telah  mendorong untuk  setiap  desa  dapat  mengembangkan  BUMDes,  agar  dapat  mempercepat  pemulihan ekonomi masyarakat desa. Namun ternyata masih banyak desa yang belum bergerak untuk membentuk  BUMDes  di  desanya, termasuk  desa-desa di  wilayah  Kecamatan Tajur  Halang, Kabupaten Bogor. Dari 7 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tajur Halang, semuanya telah mempunyai  BUMDes,  namun  ke 7  BUMDes  tersebut,  masih  dalam  tahap  awal,  belum  ada BUMDes yang dapat berkembang dengan baik.
BUMDes Desa Tonjong merupakan salah satu dari tujuh desa di Tajur Halang. BUMDes Desa Tonjong telah berdiri sejak tahun binaan dari tim Abdimas FHISIP Universitas Terbuka tahun  2018,  tetapi  setelah  adanya  pergantian  kepala  desanya,  dan  pergantian  pengurus BUMDes,  aktivitas  usahanya  yang  sudah  mulai  berjalan,  saat  ini  mengalami  kemunduran. Harapan  untuk  menjadikan  BUMDes  sebagai  penggerak  perekonomian  desa  akhirnya  ikut
terhenti.    Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  penelitian  ini  akan  menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala yang menyebabkan desa-desa di wilayah kecamatan Tajur Halang belum mengembangkan BUMDesnya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Desa
Bicara  tentang  pembangunan  nasional,  tidak  lepas  dari  pembangunan  desa.  Desa merupakan  komponen  penting  dalam  pembangunan  nasional.  Pengertian  desa  berbeda dengan pengertian kelurahan. Seperti yang dikemukakan oleh Rauf (2016) yang mengatakan bahwa  suatu  pemerintahan  yang  diberikan  hak  otonom  adat,  sehingga  merupakan  badan hukum.  Sedangkan  kelurahan  adalah  suatu  pemerintahan  administrasi  yang  hanya merupakan  perpanjangan  tangan  dari  pemerintah  kabupaten/kota  (Timotius,  2018). Sehingga  kelurahan  bukan  merupakan  badan  hukum,  melainkan  hanya  sebagai  tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat.
Dari pengertian tersebut, ditegaskan bahwa desa merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum, desa dapat membuat peraturan desa yang berlaku di lingkungan desanya. Oleh karenanya,  pemerintah  sangat  menyadari  bahwa  peran  desa  sangat  penting  dalam pembangunan nasional. Desa memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menciptakan stabilitas nasional.
Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional (Gutama &  Widiyahseno,  2020).  Pembangunan  nasional  merupakan  rangkaian  upaya  pemerintah dalam  menyejahterakan  masyarakat  secara  berkelanjutan.  Berbagai  program  pemerintah untuk  mendorong  percepatan  pembangunan  di  perdesaan.  Oleh  karenanya  dalam membangun desa, perlu dilakukan perencanaan yang baik dan benar, yang dapat memenuhi kebutuhan riil masyarakat desa. Pembangunan desa harus didasarkan pada hasil analisis atau kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap kelebihan dan kekurangannya.
Perencanaan  pembangunan  desa  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  6  tahun 2014  tentang  Desa,  yaitu  pada  pasal  79,  yang  menyatakan:  Ayat  (1)  Pemerintahan  desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Ayat (2) Perencanaan pembangunan desa
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disusun  secara  berjangka,  meliputi:  (a)  Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu 6 tahun; (b) Perencanaan pembangunan Tahunan desa, atau Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) desa yang merupakan penjabaran  dari  RPJM  untuk  satu  tahun.  RPJM  desa  sebagai  pedoman  perencanaan pembangunan desa, harus melibatkan seluruh stakeholders desa. Keterlibatan semua pihak akan menimbulkan rasa memiliki dari seluruh komponen desa yang terlibat di dalamnya.
Menurut  Sunarso  (2023),  dalam  menyusun  RPJM  desa  harus  melibatkan  segenap komponen  masyarakat  di  dalam  penyusunan,  pelaksanaan  dan  pengawasannya.  RPJM seyogyanya  menerapkan  antara  lain  prinsip-prinsip:  (a)  Pemberdayaan,  menjadikan masyarakat  desa  mampu  bertumpu  pada  masyarakat  desa  sendiri,  tidak  tergantung  pada pihak  luar;  (b)  Partisipatif,  melibatkan  semua  unsur  masyarakat  desa,  sehingga masyarakatnya  merasa  memiliki  pembangunan  yang  dilakukan;  (c)  Berpihak  kepada masyarakat  desa,  perencanaan  didasarkan  atas  kebutuhan  riil  masyarakat  desa;  (d) Transparan,  pembangunan  yang  dilakukan  perlu  adanya  transparansi,  baik  dalam perencanaan,  pelaksanaan.  Sehingga  masyarakat  dilibatkan  dalam  melakukan  pengawasan pembangunan  desanya;  (e)  Akuntabel,  semua  perencanaan,  penggunaan  anggaran pembangunannya  harus  dapat  dipertanggung  jawaban  kepada  Masyarakat;  (f)  Selektif, perencanaan  pembangunan  didasarkan  pada  prioritas,  hal  yang  paling  mendasar  untuk kesejahteraan  masyarakat  desa;  (g)  Efektif  dan  efisien,  dalam  pelaksanaan  pembangunan harus  didasarkan  pada  pencapaian  tujuan  dan  penggunaan  anggaran  yang  paling  efisien mungkin,  tanpa  mengurangi  segi  kualitas dari  pembangunan  itu  sendiri;  (h)  Keberlanjutan, rencana pembangunan desa hendaknya bersifat berkelanjutan, tidak hanya mengulang dari tahun ke tahun.
Dari prinsip-prinsip tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun RPJM desa  perlu  dikembangkan  sebuah  visi  dan  misi  desa  di  masa  mendatang,  agar  dapat dijabarkan secara jelas tahap demi tahap. Dengan visi dan misi yang jelas, RPJM tidak akan mengulang dari waktu ke waktu, karena tujuannya sudah jelas. Inti dari RPJM Desa adalah mencari solusi untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Kunci dari kedua tujuan  adalah  pemberdayaan  masyarakat  desa  karena  dengan  pemberdayaan  masyarakat, pergerakan  perekonomian  masyarakat  desa  akan  terwujud.  Sayangnya,  pergerakan
perekonomian masyarakat desa masih jauh dari harapan. Kondisi ini diperburuk lagi dengan menurunnya minat masyarakat khususnya kalangan pemuda mengembangkan usaha di desa. Sebaliknya,  mereka  lebih  tertarik  untuk  mencari  pekerjaan  di  kota  besar.  Hal  ini  terlihat pergerakan urbanisasi pada gambar 1.

## Gambar 1.
Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Indonesia (2010-2035)
Kecenderungan  urbanisasi  semakin  membuat  pergerakan  perekonomian  lebih terkonsentrasi pada wilayah kota. Perekonomian desa bergerak pada saat momen tertentu seperti  hari  raya  Idul  Fitri.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  menemukan  solusi  untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  menjadi  solusi  bagi  desa  untuk  mengangkat perekonomian masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga usaha ekonomi yang dimiliki oleh  masyarakat  desa.  Konsep  BUMDes  muncul  sebagai  bagian  dari  upaya  penguatan ekonomi di tingkat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui  pengelolaan  sumber  daya  lokal  dan  pemberdayaan  ekonomi  (Nursetiawan,  2018). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan yang kuat untuk pendirian dan pengelolaan BUMDes. Pasal 72 ayat (2) dalam UU Desa menyebutkan bahwa desa  dapat  mendirikan  badan  usaha  milik  desa  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa (Alfiansyah,  2021).  Badan  usaha  ini  dapat  berbentuk  koperasi,  CV  ( Commanditaire Vennootschap ), firma, atau badan hukum lainnya.
Keberadaan BUMDes juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Desa.  Peraturan  Pemerintah  ini mengatur lebih detail mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes. Menurut PP tersebut, BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun pedoman teknis terkait pendirian dan pengelolaan BUMDes  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan BUMDes: Peraturan ini menjelaskan prosedur pendirian, struktur organisasi, manajemen, dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh BUMDes. Regulasi tersebut memberikan arahan yang jelas terkait pendirian,  kepemilikan,  struktur  organisasi,  tata  cara  pengelolaan,  serta  mekanisme pengawasan  yang  mengatur  keberadaan  BUMDes.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan bahwa  BUMDes  dapat  beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa dan masyarakatnya. Terdapat beberapa konsep yang melandasi pendirian BUMDes yang meliputi:
a. Pemberdayaan Masyarakat
BUMDes  didasarkan  pada  konsep  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  upaya  yang dilakukan  oleh  unsur  yang  berasal  dari  luar  tatanan  terhadap  suatu  tatanan,  agar  tatanan tersebut  mampu  berkembang  secara  mandiri.  Dengan  kata  lain,  pemberdayaan  sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Pemberdayaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat desa  untuk  mengelola  sumber  daya  lokal  mereka  sendiri,  mengambil  keputusan,  dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di wilayah mereka.
b. Pengembangan Ekonomi Lokal dan pembangunan Desa
BUMDes mendorong pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya  alam,  keahlian  lokal,  dan  potensi  ekonomi  yang  ada  di  desa. Melalui usaha  bersama, BUMDes  dapat  mengembangkan  sektor  ekonomi  seperti  pertanian,  pariwisata,  kerajinan, dan  jasa  lainnya  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Gagasan pokok dari pengembangan ekonomi lokal adalah penekanan pada pengembangan endogen dengan memanfaatkan masyarakat lokal dan sumber daya fisik yang potensial untuk
menciptakan  kesempatan  lowongan  kerja  menstimulasi  aktivitas  baru  berbasis  kekuatan lokal. Sementara itu, menurut World Bank pengembangan ekonomi lokal merupakan proses kerja  kolektif  antara  masyarakat,  pelaku  bisnis  dan  sektor  non  pemerintah  dalam  rangka menciptakan  kondisi  yang  lebih  baik  bagi  pertumbuhan  ekonomi  dan  lapangan  kerja  guna meningkatkan  kualitas  hidup  bagi  seluruh  masyarakat.  Sementara  itu  pembangunan  desa merupakan  suatu  strategi  yang  dirancang  untuk  meningkatkan  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat tertentu (Dewandaru & Purnamaningsih, 2016). Dengan kata lain, pembangunan desa  merupakan  suatu  program  pembangunan  yang  dilakukan  secara  berencana  untuk meningkatkan  produksi,  pendapatan,  dan  kesejahteraan  dalam  arti  peningkatan  kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.
c. Kemandirian Ekonomi:
BUMDes bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa. Dengan mengelola usaha secara mandiri, masyarakat desa dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan  pemerintah  atau  pihak  lainnya,  serta  menciptakan  siklus  ekonomi  yang  lebih berkelanjutan  di  dalam  komunitas  mereka.  Istilah  kemandirian  menunjukkan  adanya kepercayaan  akan  sebuah  kemampuan  diri  dalam  menyelesaikan  masalah  dengan  tidak menutup adanya bantuan atau kerja sama dari pihak lain. Masyarakat yang mandiri sebagai masyarakat  yang  dapat  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  dihadapinya,  mampu mengambil  keputusan  sendiri,  mempunyai  inisiatif  dan  kreatif,  tanpa  mengabaikan lingkungan di sekitarnya.
d. Kemitraan dan Kolaborasi:
Konsep  BUMDes  mendorong  kolaborasi  antara  berbagai  pihak,  seperti  pemerintah, sektor  swasta,  lembaga  keuangan,  dan  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Melalui  kemitraan  ini, BUMDes  dapat  memperoleh  dukungan  dalam  hal  sumber  daya,  modal,  pengetahuan,  dan akses pasar yang dapat membantu pengembangan usaha. Kolaborasi, pada dasarnya adalah proses  bekerja  sama  para  pihak  guna  menelurkan  ide/gagasan  serta  bagaimana  upaya penyelesaiannya,  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Selanjutnya  menurut Marjukah et al. (2021), kolaborasi/kemitraan, didasari atas prinsip saling menguntungkan bagi para pihak, dengan tujuan untuk menghadapi dan atau memperkuat posisi para pihak.
e. Teori Pembangunan Berkelanjutan:
BUMDes  diarahkan  untuk  mendorong  pembangunan  yang  berkelanjutan. Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  suatu  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan generasi dimasa yang akan datang (Suryono, 2010). Risiko dari  setiap  pembangunan  yang ada  di  saat  ini tidak  semuanya  diwariskan  kepada  generasi mendatang,  melainkan  harus  dipertimbangkan  secara  adil  bagi  generasi  sekarang  dan generasi masa mendatang. Dengan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab, mengadopsi  praktik  ramah  lingkungan,  dan  mengutamakan  kesejahteraan  sosial,  BUMDes dapat menjadi pilar dalam membangun ekonomi desa yang berkelanjutan.
Konsep-konsep  tersebut  menjadi  dasar  bagi  implementasi  BUMDes  dalam membangun  dan  mengelola  usaha  di  tingkat  desa,  dengan  fokus  pada  pemberdayaan masyarakat,  pengembangan  ekonomi  lokal,  kemandirian,  kolaborasi,  dan  pembangunan berkelanjutan.

## Kolaborasi
Kolaborasi  merupakan  proses  kolektif  dalam  pembentukan  sebuah  kesatuan  yang didasari  oleh hubungan saling  menguntungkan  (mutualisme) dan  adanya  kesamaan  tujuan dari  organisasi-organisasi  atau  individu-individu  yang  memiliki  sifat  otonom,  saling berinteraksi melalui negosiasi baik secara formal maupun informal (Warsono, 2009). Artinya, kolaborasi  merujuk  pada  proses  kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih,  entitas,  atau kelompok  yang  bekerja  bersama  untuk  mencapai  tujuan  yang  sama  atau  saling menguntungkan. Kerja sama ini melibatkan pertukaran ide, sumber daya, dan usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai oleh individu atau kelompok secara terpisah.
Menurut  Wijaya  (2015),  kolaborasi  dapat  dibedakan  menjadi  kolaborasi  dalam  arti proses dan kolaborasi dalam arti normatif. Kolaborasi dalam arti proses adalah serangkaian proses  atau  cara  mengatur/mengelola  secara  institusional,  artinya  sejumlah  institusi pemerintah  maupun  non  pemerintah  ikut  melibatkan  dilibatkan  sesuai  dengan  porsi kepentingan  dan  tujuannya  biasanya  terdiri  dari  institusi  pemerintah  saja,  lembaga kemasyarakatan  saja,  atau  swasta  saja.  Sedangkan  kolaborasi  arti  normatif  adalah  aspirasi atau  tujuan-tujuan  filosofi  bagi  pemerintah  untuk  mencapai  interaksi-interaksinya  dengan para aktor atau mitranya. Beberapa konsep kunci terkait dengan kolaborasi mencakup:
1. Kerja sama: Kolaborasi melibatkan kerja sama antara individu, kelompok, atau organisasi.
Ini mencakup upaya bersama, saling mendukung, dan kontribusi positif dari semua pihak yang terlibat.
2. Komunikasi:  Komunikasi  yang  efektif  merupakan  fondasi  kolaborasi  yang  sukses. Komunikasi terbuka, jelas, dan terus-menerus membantu untuk mengklarifikasi tujuan, menyamakan pemahaman, serta mengatasi perbedaan pendapat.
3. Tujuan Bersama: Kolaborasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama atau setidaknya saling menguntungkan semua pihak yang terlibat. Adanya visi dan misi yang jelas akan membantu dalam mengarahkan usaha bersama.
4. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab: Dalam kolaborasi, penting untuk membagi peran, tanggung  jawab,  dan  tugas  secara  adil  agar  setiap  individu  atau  entitas  dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
5. Kepercayaan:  Kepercayaan  antara  pihak  yang  terlibat  merupakan  elemen  kunci. Kolaborasi  yang  berhasil  membutuhkan  kepercayaan  satu  sama  lain,  sehingga  setiap pihak merasa nyaman untuk berbagi ide, sumber daya, dan informasi.
6. Keterbukaan untuk Belajar dan Beradaptasi: Kolaborasi sering melibatkan variasi dalam pandangan  dan  pendekatan.  Keterbukaan  untuk  belajar  dari  orang  lain,  beradaptasi dengan perubahan, dan menerima masukan merupakan aspek penting dalam kolaborasi.
7. Manfaat  Bersama:  Kolaborasi  diharapkan  membawa  manfaat  bagi  semua  pihak  yang terlibat.  Ini  bisa  berupa  peningkatan  produktivitas,  inovasi,  keuntungan  finansial, pengembangan hubungan, atau pencapaian tujuan bersama.
Dengan  memahami  dan  menerapkan  konsep-konsep  kolaborasi  ini,  individu, kelompok,  atau  organisasi  dapat  meningkatkan  kemampuan  mereka  untuk  bekerja  sama dengan efektif, mencapai tujuan bersama, serta menciptakan hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai secara individual.
Model Pentahelix
Pentahelix adalah sebuah konsep yang merujuk pada lima pihak atau kelompok yang saling terkait dalam ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan di suatu wilayah. Konsep  ini  lebih  dari  sekadar  model  hubungan  antara  pemerintah,  bisnis,  dan  Masyarakat
karena pentahelix menyertakan unsur pendidikan dan penelitian serta media massa sebagai elemen kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.
Gagasan pentahelix melibatkan lima stakeholder dalam pengembangannya  (Ishak & Sholehah,  2021).  Konsep  ini  merupakan  pengembangan  dari  dua  konsep  sinergitas sebelumnya, yaitu gagasan triple helix dan quadruple helix yang dikemukakan oleh Carayannis & Campbell (2009). Konsep triple helix ini menitikberatkan adanya relasi antara universitas, industri dan pemerintah. Sedangkan konsep quadruple helix membuat konsep baru dengan menambahkan unsur masyarakat local sebagai pelengkap konsep triple helix yang sudah dulu berkembang. Adapun konsep pentahelix menyempurnakan dengan mengikutsertakan media yang  saat  ini  peranannya  sangat  signifikan  dalam  mengembangkan  modal  sosial pembangunan. Berikut adalah komponen pentahelix beserta penjelasannya:
1. Pemerintah  ( Government ):  Pemerintah  berperan  dalam  menciptakan  kebijakan yang  mendukung  inovasi,  mendorong  investasi,  memberikan  insentif,  serta membangun  infrastruktur  yang  mendukung  perkembangan  sektor  ekonomi  dan inovasi.
2. Industri  ( Business ):  Sektor  bisnis  dan  industri  memainkan  peran  kunci  dalam mengembangkan  inovasi,  berinvestasi  dalam  riset  dan  pengembangan,  serta menerapkan  teknologi  dan  pengetahuan  baru  untuk  menciptakan  produk  dan layanan.
3. Pendidikan  dan  Penelitian  ( Academia ):  Institusi  pendidikan  dan  penelitian bertanggung  jawab  atas  pengembangan  pengetahuan,  menghasilkan  SDM  yang terampil dan inovatif, serta melakukan penelitian yang mendorong inovasi dalam berbagai sektor.
4. Masyarakat  ( Civil Society ):  Masyarakat  sebagai  konsumen,  kelompok  advokasi, dan komunitas berperan dalam memberikan masukan, mendukung inovasi, dan mendorong tanggapan terhadap produk atau layanan inovatif yang ditawarkan.
5. Media  Massa  ( Media ):  Media  memainkan  peran  penting  dalam  menyebarkan informasi, mempromosikan inovasi, dan membentuk opini publik tentang inovasi dan teknologi yang ada.
Pentahelix menciptakan  sebuah  kerangka  kerja  kolaboratif  di  mana  setiap  elemen saling terkait dan mendukung, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sebuah ekosistem.

## METODE PENELITIAN
Melihat permasalahan yang cukup kompleks, desain penelitian yang dianggap sesuai dengan peneltian ini adalah peneltian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Sesuai dengan pendapat  dari  Chandra  et  al.  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  seperti tenda besar yang dapat menampung berbagai macam permasalahan dan untun menjawab pertanyaan penelitian “mengapa” dan “bagaimana”.
Mengacu pada pernyataan di atas, maka penelitian kualitatif akan menjawab berbagai permasalahan  yang  ada  desa-desa  di  wilayah  Kecamatan  Tajur  Halang,  berkaitan  dengan pengembangan  BUMDes  di  wilayah  tersebut.  Saldana  (2014)  menjelaskan  gaya  penelitian kualitatif  menekankan  pada  data  lapangan  dan  pemaknaan.  Penelitian  ini  mencoba mengungkap makna dari perilaku stakeholders desa-desa di wilayah Kecamatan Tajur Halang, dan  mengidentifikasi  potensi  yang  dapat  mendukung  pengembangan  BUMDes  di  wilayah tersebut.
Penelitian  ini  memerlukan  data  primer  dan  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan sikap  dan  perilaku staketholders dalam  kaitannya  dengan  pengembangan  BUMDes.  Data primer dan data sekunder tersebut dapat digunakan untuk memberikan jawaban rumusan masalah  dalam  penelitian  ini.  Data  primer  diambil  dari  lapangan  secara  langsung,  dengan melakukan  wawancara  dengan  sejumlah  informan.  Melalui  informan  ini,  peneliti  dapat menggali informasi-informasi secara mendalam yang berkaitan dengan objek penelitian, dan mengungkap  makna  yang  tersembunyi,  sehingga  dapat  menyusun  pola  keterkaitan  antara bagian-bagian dari objek penelitian.
Moleong  (2004)  mengemukakan  bahwa  sumber  data  dipilih  untuk  menunjukkan realitas  sosial  yang  tidak  lepas  dari  faktor-faktor  kontekstual  yang  bersifat  kritis.  Informan mempunyai informasi yang aktual tentang suatu fenomena yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karenanya, informan menjadi faktor kunci dalam penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah camat, kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah.
Data  sekunder,  adalah  data  pendukung  yang  diambil  dari  dokumen-dokumen  dari perpustakaan,  dari  media  massa,  maupun  dari  foto-foto  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian.  Pengumpulan  data  primer  akan  dilakukan  dengan  cara  wawancara  secara langsung  dengan  informan  kunci,  sehingga  peneliti  dapat  memperoleh  responsivitas  yang tinggi. Namun jika hal ini mengalami kendala maka akan digunakan teknik wawancara melalui telepon  atau online  interview .  Di  samping  itu,  untuk  memperdalam  hasil  wawancara,  juga akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Dalam FGD ini diharapkan suasana akan lebih santai  sehingga  dapat  memperoleh  data  primer  yang  lebih  lengkap  lagi  seperti  yang diinginkan oleh peneliti. Sedangkan observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sesuai dengan pendapat Rahardjo & Gudnanto (2022) yaitu “kegiatan pengamatan (secara indrawi) yang direncanakan, sistematis dan hasilnya dicatat kemudian diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman tentang objek pengamatan”.
Validitas  data  penelitian  perlu  diverifikasi  untuk  memastikan  keabsahannya.  Teknik triangulasi data yang dikemukakan Patton (1999) dapat digunakan dengan membandingkan berbagai sumber data, seperti hasil observasi dan wawancara, pernyataan publik dan pribadi, situasi  penelitian  dengan  pandangan  masyarakat,  dan  hasil  wawancara  dengan  dokumen terkait.  Teknik  ini  akan  menghasilkan  data  dan  pandangan  yang  berbeda  dan  mendalam terhadap gejala sosial yang diteliti, sehingga meningkatkan keabsahan temuan penelitian.
Analisis data  kualitatif dalam  penelitian  ini  mengikuti tiga tahap utama  (Darmadi  & Azwar,  2011):  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Reduksi  data bertujuan  untuk  merangkum  dan  memilih  informasi  penting  dari  data  yang  terkumpul. Peneliti fokus pada tema dan pola yang muncul, dan menghasilkan gambaran yang lebih jelas tentang  potensi  desa  dan  rencana  pengembangannya.  Penyajian  data  dilakukan  dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart , atau teks naratif. Penyajian data  difokuskan  pada  potensi  desa  dan  rencana  pengembangannya.  Reduksi  data  dapat dilakukan  kembali  jika  data  yang  disajikan  masih  dirasa  berlebihan.  Penarikan  kesimpulan dilakukan  berdasarkan  analisis  tema-tema  yang  saling  berkaitan.  Kesimpulan  awal  yang bersifat sementara akan diverifikasi dengan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan  melakukan  FGD  dengan  narasumber  kompeten.  Jika  diperlukan,  wawancara  dengan
informan dapat dilakukan kembali untuk melengkapi data. Kesimpulan akhir yang dihasilkan diharapkan kredibel dan valid, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan konsisten.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  berdasarkan pentahelix untuk  pengembangan  BUMDes  wilayah Kecamatan Tajur Halang adalah sebagai berikut:

## Akademisi/Perguruan Tinggi
BUMDes wilayah Kecamatan Tajur Halang pada umumnya masih kekurangan Sumber Daya manusia (SDM) dengan kompetensi yang cukup untuk mengembangkan BUMDesnya. Perguruan  Tinggi  (PT)  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  cukup  banyak,  seperti  Tenaga Pengajar/dosen  dan  mahasiswa.  Setiap  tahun  hampir  semua  PT  mempunyai  program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas). Hal ini dapat diprioritaskan kepada dosen  untuk  melakukan  penelitian  dan  kajian  yang  mendalam  tentang  potensi  setiap BUMDes  dan  kebutuhan  pasar  terhadap  suatu  produk.  Kemudian  ditindaklanjuti  dengan kegiatan    Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (Abdimas)  dengan  melibatkan  mahasiswa  untuk melakukan pendampingan, pelatihan, maupun konsultan dalam meningkatkan sumber daya manusia di setiap BUMDes di wilayah Kecamatan Tajur Halang. Kompetensi yang diperlukan misalnya tentang penyusunan Perencanaan Bisnis, Pembukuan dan Pengelolaan Keuangan, Pemasaran produk, dan sebagainya.
Pengelola  BUMDes  Kecamatan  Tajur  Halang    umumnya  belum  bisa  berkembang karena  berbagai  hal.  Sehingga  perlu  dukungan  dan  motivasi  dari  pihak  luar.  Peran  PT dibutuhkan untuk memberikan dorongan ( trigger ), pelatihan, dan pendampingan, sehingga dapat meningkatkan motivasi pengelola BUMDes untuk tetap bergerak memajukan BUMDes di desanya.

## Pelaku Bisnis
Dalam  dunia  usaha,  kemitraan  merupakan  salah  satu  jalan  mengembangkan usahanya. BUMDes wilayah Kecamatan Tajur Halang, umumnya sudah melakukan kerja sama dengan mitra bisnis, sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkan.
Bidang usaha Pertamanan yang dikembangkan oleh BUMDes desa Sasak Panjang telah bermitra dengan petani-petani tanaman hias yang ada di desanya. Kemudian bidang usaha
lain  yang  dikembangkan  oleh  BUMDes  Sasak  Panjang,  Citayam  dan  Tonjong  adalah  jasa Payment  Point  Online  Banking (PPOB)   merupakan  suatu  mekanisme  tagihan  pembayaran Listrik, Pulsa telepon seluler, dan lainnya yang bekerja sama dengan Bank Jawa Barat (BJB) yang terkoneksi secara online real time sehingga rekonsiliasi data terjadi sangat cepat dengan akurasi data yang sangat akurat.
Kemitraan  dengan  UMKM  di  wilayahnya  telah  dilakukan  oleh  BUMDes  Tonjong, dengan menyediakan tempat bagi UMKM yang akan menjual atau memasarkan produknya. Saat ini telah berlangsung, beberapa UMKM dibidang kuliner, telah bergabung dengan usaha kuliner yang dikembangkan oleh BUMDes desa Tonjong. BUMDes Tonjong juga memberikan masukan  kepada  pelaku  UMKM  dalam  hal  menghitung  biaya  produksi,  sehingga  dapat menentukan  harga  yang  sesuai,  disamping  memberikan  masukan  tentang  kualitas  produk, pengemasan dan lainnya.
Beberapa BUMDes juga telah menjadi agen beras bekerja sama dengan distributor, seperti BUMDes desa Citayam telah menjadi agen beras yang segmen pasarnya adalah aparat desa  dan  perangkat  desa  lainnya.    Usaha  pengolahan  sampah  rumah  tangga  yang  sedang dirintis oleh BUMDes desa Citayam, bekerja sama dengan pelaku bisnis yang menyediakan pelatihan  manajemen  dan  teknologi,  penjualan  mesin  pengolahan  sampah,  dan penampungan hasil produksi bahan setengah jadi berupa bijih plastik. Kemitraan ini berdasar pada menyadarkan kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, dan pengelolaan sampah supaya bernilai ekonomis.
BUMDes desa Citayam juga bekerja sama dengan PSSI dalam pemanfaatan lapangan bola di desa Citayam untuk digunakan dalam event-event pertandingan sepak bola antar desa di wilayah Kecamatan Tajur Halang.  Kemitraan juga dilakukan oleh BUMDes desa Tonjong dalam  mengembangkan  bidang  wisata,  yaitu  memanfaatkan  situ  untuk  menjadi  tempat wisata  air  dan  kuliner,  bekerja  sama  dengan  berbagai  pihak,  baik  dengan  Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, masyarakat  dan  UMKM setempat.  Kemitraan  lain,  dilakukan antar BUMDes di Wilayah Kecamatan Tonjong dalam hal produksi, pemasaran, penjualan maupun paket wisata.
Komunitas/Masyarakat
BUMDes  memerlukan  dukungan  dari  masyarakat  setempat.  Tanpa  dukungan  dari masyarakat,  BUMDes  tidak  akan  berkembang.  Peran  masyarakat  dalam  pengembangan BUMDes  sangat  penting,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  BUMDes  Sasak Panjang telah mengembangkan usaha pertamanan, yang bahan dasarnya antara lain tanaman hias.  Oleh  karenanya,  BUMDes  Sasak  Panjang  melakukan  kemitraan  dengan  masyarakat Petani tanaman yang terdapat di desanya dengan jumlah yang cukup banyak.
Kemitraan dengan Karang Taruna juga telah dilakukan oleh BUMDes Citayam, dalam pengelolaan lapangan bola. Sedangkan BUMDes Tonjong bermitra dengan Karang Taruna dan pemilik venue saat ini sedang diproses, dalam rangka mengembangkan tempat wisata air dan kuliner.    Peran  tokoh  masyarakat  sangat  diperlukan  bagi  BUMDes  Citayam  yang  sedang mengembangkan pengelolaan sampah. Saat ini masyarakat desa Citayam umumnya belum menyadari bahwa sampah rumah tangga mempunyai nilai ekonomis jika dikelola dengan baik. Oleh  karenanya,  diperlukan  peran  tokoh  masyarakat  untuk  memberikan  edukasi  dan penyadaran kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengelola sampah rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat bernilai ekonomis.

## Pemerintah Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan  adanya  penyertaan  modal  dari  Pemerintah  desa  (Pemdes)  dalam  pendirian BUMDes  di  desanya.  Namun  peran  Kepala  Desa  yang  sangat  dominan,  sering  kali  justru menjadi  penghambat  pengembangan  BUMDes  di  desanya.  Nuansa  politik  lokal  sangat berperan dalam keberlanjutan BUMDes dan kepengurusannya.
Peran  Pemerintah  tingkat  Kecamatan  dan  Kabupaten  (Pemkab)  sangat  diperlukan, khususnya dalam pembinaan dan pelatihan bagi pengurus BUMDes dan seluruh pemangku kepentingan  BUMDes,  supaya  semua  pihak  memahami  dengan  benar  tentang  filosofi pendirian BUMDes.

## Peran Media (Media Massa dan Media Sosial)
Pemanfaatan media, baik media massa maupun media sosial, memiliki peran penting dalam  meningkatkan  kinerja  BUMDes.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BUMDes  yang diteliti  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  penggunaan  media.  Website  BUMDes  hanya
terhubung dengan WhatsApp dan belum dioptimalkan dengan Search Engine Optimization (SEO) sehingga kurang optimal dalam menarik pengunjung.
Media massa, seperti koran, radio, dan televisi, dapat membantu branding BUMDes dan  meningkatkan awareness masyarakat  terhadap produk  dan  layanannya.  Website  yang informatif  dan  mudah  diakses  dapat  menjadi platform  untuk  mempromosikan  produk  dan layanan BUMDes, serta memberikan informasi tentang kegiatan dan perkembangan BUMDes kepada masyarakat.
Media sosial, seperti Facebook dan Instagram, dapat digunakan untuk membangun interaksi  dengan  masyarakat,  mendapatkan feedback ,  dan  melakukan  promosi  yang  lebih tertarget.  BUMDes  perlu  memanfaatkan  media  sosial  secara  optimal  untuk  menjangkau target pasar yang lebih luas.

## BUMDes
Pengetahuan  yang  cukup  terhadap  filosofi  BUMDes  dan  jiwa  pejuang/perintis merupakan  faktor penting  dalam  meningkatkan  kinerja  BUMDes.  Pengurus  BUMDes harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan fungsi BUMDes, serta memiliki semangat untuk membangun dan mengembangkan BUMDes.
Selain  pengetahuan  yang  cukup  terhadap  filosofi  BUMDes,  pengurus  BUMDes  juga harus memiliki jiwa pejuang/perintis. Jiwa ini diwujudkan dalam beberapa karakteristik, yaitu totalitas, pengabdian, kewirausahaan, mau berkorban, berani mengambil risiko, kreatif, dan jujur.  Dengan  memiliki  karakteristik-karakteristik  tersebut,  diharapkan  pengurus  BUMDes dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa BUMDes ke arah yang lebih maju.

## KESIMPULAN
Pembangunan  BUMDes  memiliki  peran  yang  penting  dalam  meningkatkan perekonomian  masyarakat  desa,  terutama  di  wilayah  Kecamatan  Tajur  Halang,  Kabupaten Bogor.  Meskipun  BUMDes  telah  diatur  dan  didukung  dengan  regulasi  yang  jelas,  masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pengembangan BUMDes di wilayah tersebut.
Analisis terhadap faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan seperti pergantian kepala desa, pergantian pengurus BUMDes, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Namun demikian, terdapat juga potensi besar yang
dapat  mendukung  pengembangan  BUMDes,  seperti  sumber  daya  alam  yang  melimpah, keahlian lokal, dan potensi ekonomi yang ada di desa.
Untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut,  perlu  dilakukan  upaya  kolaborasi  yang kuat antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan dan penelitian, masyarakat, dan media massa, sesuai dengan konsep pentahelix . Kolaborasi ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif  bagi  pengembangan  BUMDes  serta  memastikan  keberlanjutan  dan  keberhasilan usaha-usaha ekonomi di tingkat desa.
Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah setempat, bersama dengan semua pihak terkait, melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  BUMDes,  memfasilitasi  pelatihan  dan  pendampingan  bagi pengurus  BUMDes,  serta  menggalakkan  kerja  sama  antar stakeholder dalam  mendukung pengembangan BUMDes secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiansyah,  A.  (2021).  Status  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sebagai  Badan  Hukum  Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 5 (2).
BPS.  (2023,  January  16). Persentase  Penduduk  Miskin  September  2022  naik  menjadi  9,57 persen . BPS.
Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). “Mode 3’and’Quadruple Helix”: toward a 21st century  fractal  innovation  ecosystem. International  Journal  of  Technology Management , 46 (3 – 4), 201 – 234.
Chandra,  Y.,  Shang,  L.,  Chandra,  Y.,  &  Shang,  L.  (2019).  Qualitative  research:  An  overview. Qualitative Research Using R: A Systematic Approach , 1 – 19.
Darmadi, H., & Azwar, S. (2011). Metode Penelitian. In Yogyakarta: Pustaka Pelajar Azwar . Pustaka Pelajar Azwar.
Dewandaru, B., & Purnamaningsih, N. (2016). Strategi Dalam Memajukan Industri Kreatif Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata (Studi Pada Kesenian Jaranan Di Kota Kediri). Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri , 1 (2).
Gutama,  P.  P.  B.,  &  Widiyahseno,  B.  (2020).  Inklusi  sosial  dalam  pembangunan  desa.
Reformasi , 10 (1), 70 – 80.
Harmiati,  A.  A.  Z.,  Zulhakim,  A.  A.,  &  Sos,  S.  (2017).  Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN. Retrieved  from:  Jurnal  Unihaz  Bengkulu, Cluster Ekonomi. Setnas ASEAN .
Ishak, P., & Sholehah, N. L. H. (2021). Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19. Gorontalo Accounting Journal , 4 (2), 207 – 224.
Marjukah,  A.,  Prasetyo,  J.,  &  Setyabudi,  A.  (2021).  Peran  Kolaborasi  Bisnis  Dan  Digital Marketing  Terhadap  Kinerja  Bisnis  UMKM  di  Masa  Pandemic  Covid-19. Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB) , 2 (1), 780 – 789. Moleong, L. J. (2004). Metodologi penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya , 3 (01). Nursetiawan,  I.  (2018).  Strategi  pengembangan  desa  mandiri  melalui  inovasi  bumdes.
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 72 – 81.
Patton,  M.  Q.  (1999).  Enhancing  the  quality  and  credibility  of  qualitative  analysis. Health Services Research , 34 (5 Pt 2), 1189.
Rahardjo, S., & Gudnanto, S. P. (2022). Pemahaman Individu teknik nontes . Prenada Media. Rauf, R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa. Valuta , 2 (2), 208 – 220.
Saldana, J. (2014). Thinking qualitatively: Methods of mind . SAGE publications. Sunarso, B. (2023). Sosiologi Pembangunan Desa . Uwais Inspirasi Indonesia. Suryono, A. (2010). Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan . Universitas Brawijaya Press. Timotius,  R.  (2018).  Revitalisasi  Desa  Dalam  Konstelasi  Desentralisasi  Menurut  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (2), 323 – 344.
Warsono,  H.  (2009).  Networking  dalam  Intergovernmental  Management. Dialogue  Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 6 (1), 78 – 91.
Wijaya,  F.  S.  (2015). Kolaborasi  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Surakarta  dalam Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan .