## PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT

## A.A. Gede D. H. Santosa
Fakultas Hukum Universitas Udayana Email : gianyarsantosa@yahoo.com

## ABSTRAK
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  dan  Pasal  2  NBW  yang  dimaksudkan  dengan badan  hukum  publik  itu  adalah  Negara,  provinsi,  kotapraja-kotapraja (kabupaten/kota), The  Waterboards dan  lembaga  lembaga  lainnya  yang  diberi wewenang  dalam  bidang  legislatif  (membuat  dan  mengeluarkan  Peraturan Perundang-undangan)  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Belanda.  Badan- badan yang juga dapat disebut badan hukum publik adalah badan-badan selain yang  disebutkan  dalam  Pasal  1  yang  diberi  wewenang  dalam  rangka  tugas- tugas Pemerintah dan hasil yang menjadi tujuan pemberian wewenang tersebut secara  spesifik  ditentukan  atau  sesuai  dengan  hukum.  Dengan  demikian kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu badan sebagai badan hukum publik  adalah  adanya  kewenangan  legislatif  yang  dimiliki  badan  itu berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Belanda  atau  badan  yang  badan  tertentu lainnya yang mempunyai atau diberi wewenang dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan. Sementara itu badan hukum privat dalam NBW di atur  dalam  Pasal  3 Private  Legal  Persons disebutkan  “ Associations,  Cooperatives, Mutual Insurance Societes, Open Corporations, Cloesed Corporation and Foundations have  legal  personality ”,  badan-badan  yang  termasuk  yang  termasuk  sebagai badan  hukum  privat  adalah  Perkumpulan/Perhimpunan,  Perseroan  Terbatas, Perusahan  Asuransi  Swasta,  PT.  Terbuka/ Public  Limited  Company ,  PT. Tertutup/ Private  Limited  Company dan  Yayasan.  Dengan  demikian  maka kriteria  yang  digunakan  untuk  menentukan  suatu  badan  hukum  merupakan badan  hukum  privat  berdasarkan  bentuk  badan  hukum  itu,  bentuk-bentuk badan  hukum  ini  adalah  badan  hukum  yang  lazimnya  mempunyai  tujuan tertentu  seperti  mencari  keuntungan  atau  tujuan  sosial  berkedudukan  sama seperti  orang  perorangan  yang  tidak  mempunyai  kewenangan  seperti  badan hukum publik.
Kata kunci : Badan Hukum Publik, Badan Hukum Privat, Badan Hukum

## ABSTRACT
Based on Article 1 paragraph (1) and Article 2 NBW which are intended by public legal entities,  they  are  the  State,  provinces,  municipalities  (regencies  /  cities),  The Waterboards  and  other  institutions  authorized  in  the  legislative  field  (making  and issuing Legislation Regulations laws) based on the Dutch Constitution. Bodies which can also be called public legal entities are bodies other than those mentioned in Article 1 which are authorized in the framework of Government tasks and the results of which are given  the  specific  authority  are  determined  or  in  accordance  with  the  law.  Thus  the criteria used to determine a body as a public legal entity is the existence of legislative authority possessed by that body based on the Dutch Constitution or other body which has or is authorized to carry out the tasks of the Government. Meanwhile private legal entities  in  NBW  are  regulated  in  Article  3  of  the  Persons  Private  Legal  mentioned "Associations,  Cooperatives,  Mutual  Insurance  Societes,  Open  Corporations,  Cloaked
Corporation and Foundations have legal personality", bodies including those included as  private  legal  entities  are  Associations  /  Association,  Limited  Liability  Company, Private Insurance Company, PT. Open / Public Limited Company, PT. Closed / Private Limited Company and Foundation. Thus, the criteria used to determine a legal entity is a private legal entity based on the form of a legal entity. These legal entities are legal entities  which  usually  have  certain  objectives  such  as  seeking  a  social  advantage  or purpose as individuals who have no authority. like a public legal entity.
Keywords: Public Legal Entity, Private Legal Entity, Legal Entity

## Pendahuluan
Istilah  badan  hukum  sudah lazim  diketahui  dan  digunakan dalam  pergaulan  di  masyarakat termasuk dalam berbagai lalu lintas hukum.  Badan  hukum  merupakan subyek  hukum  selain  manusia sebagai  subyek  hukum.  Dalam bahasa  Belanda  badan  hukum sebagai  subyek  hukum  merupakan terjemahan  dari rechtspersoon untuk manusia  sebagai  subyek  hukum terjemahan  dari natuurlijke  persoon, sementara  itu  dalam  literatur bahasa  Inggris  badan  hukum sebagai  subyek  hukum  dalam disebut legal  person sedangkan natural person diterjemahkan sebagai manusia sebagai subyek hukum.
Para sarjana hukum menyebutkan beberapa istilah untuk  menggantikan  istilah  badan hukum.  Purnadi  Purbacaraka  dan Soerjono  Soekanto  menggunakan istilah pribadi hukum untuk menyebut  badan  hukum  dan pribadi  kodrati  untuk  manusia ( Soekanto,1979) .  Sementara  L.J.  van Apeldoorn  (1996)  mengunakan istilah  purusa  hukum  untuk  badan hukum  dan  purusa  kodrati  untuk manusia. Malikul Adil sebagaimana yang  dikutip  Chidir  Ali  (2014) menyebut  istilah  badan  hukum sebagai  awak  hukum  dan  awak orang untuk manusia.
Istilah  badan  hukum  dapat ditemukan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang  pernah  berlaku  dan  masih
berlaku  sampai  saat  ini  sehingga istilah  badan  hukum  merupakan istilah yang resmi. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang  menyebutkan  istilah  badan hukum  antara  lain  diantaranya Perpu Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Undang- Undang  Nomor  40  tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2001 tentang Yayasan dan Perubahannya Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2004,  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1992 tentang  Perkoperasian,  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi.
Menjadi  istilah  resmi  yang dapat  ditemukan  dalam  berbagai Peraturan Perundang-undangan bukan berarti kita dapat menemukan  batasan  atau  definisi tentang badan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya  disebut  KUHPerdata) kata rechtspersoon (badan  hukum) sama  sekali  tidak  terdapat  dalam KUHPerdata.  Menurut  R.  Ali  Rido satu-satunya peraturan yang merupakan ketentuan umum mengenai  badan  hukum  ialah  Bab Kesembilan Buku Ketiga
KUHPerdata  yaitu  Pasal  1653 tentang Zedelijk  lichmen atau  badan badan  hukum  susila  ( Rido,  2004) . Pasal 1653 KUHPerdata
menyebutkan:  “selainnya  perseroan yang  sejati  oleh  undang-undang diakui pula perhimpunan- perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu
yang  diadakan  atau  diakui  sebagai demikian  oleh  kekuasaan  umum maupun perkumpulan-
perkumpulan  itu  diterima  sebagai diperbolehkan  atau  telah  didirikan untuk  suatu  maksud  tertentu  yang tidak bertentangan dengan undang- undang dan kesusilaan”. Ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata dan pasal-pasal berikutnya  dari  Bab  Kesembilan Buku  Ketiga  KUHPerdata  tidak memberikan suatu pengertian definisi  dan  batasan  yang  jelas  dan tegas tentang apakah yang
dimaksud  dengan  badan  hukum, untuk  itu  dapat  dilihat  pengertian badan  hukum  dari  pendapat  para sarjana. E.M. Maijers dikutip Chidir Ali  mengatakan  bahwa  badan hukum  meliputi  sesuatu  yang menjadi  pendukung  hak  dan kewajiban. Sementara itu Logemann sebagaimana juga dikutip Chidir Ali memberikan pengertian badan hukum  adalah  personifikasi  yaitu suatu  perwujudan  atau  penjelasan hak  dan  kewajiban  ( Ali,  2014) . Menurut  E.  Utrecht  badan  hukum adalah  setiap  pendukung  hak  yang tidak  berjiwa  yang  bukan  manusia, badan  hukum  sebagai  gejala  sosial adalah  suatu  gejala  yang  riil  dalam pergaulan  hukum  yaitu  sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum  biarpun  tidak  berwujud manusia  atau  benda  yang  dibuat dari  besi,  batu,  dan  sebagainya. Yang menjadi penting bagi
pergaulan  hukum  adalah  badan hukum mempunyai suatu kekayaan yang  sama  sekali  terpisah  dari kekayaan anggotanya ( Utrecht,1983) .
Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa badan hukum  ialah  suatu  badan  yang dapat  mempunyai  harta  hak  serta kewajiban  seperti  orang  pribadi ( Soemitro,  1993) .  Lebih  lengkap  dari pendapat  Rochmat  Soemitro,  R. Soebekti  menyatakan  bahwa  badan hukum  pada  pokoknya  adalah suatu  badan  atau  perkumpulan yang  dapat  memiliki  hak-hak  dan melakukan perbuatan seperti seorang  manusia  serta  memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan  digugat  di  depan  pengadilan ( Widjaja,  2005) .  Pendapat  yang  lebih lengkap dikemukakan oleh Soedikno  Mertokusumo  bahwa badan  hukum  adalah  organisasi atau  kelompok  manusia  yang mempunyai  tujuan  tertentu  yang dapat menyandang hak dan kewajiban.  Negara  dan  Perseroan Terbatas misalnya adalah organisasi atau  kelompok  yang  merupakan badan hukum. Selanjutnya dikatakan  Soedikno  Mertokusumo badan hukum itu bertindak sebagai suatu  kesatuan  dalam  lalu  lintas hukum  seperti  orang,  hukum menciptakan  badan  hukum  oleh karena  pengakuan  organisasi  atau kelompok  manusia  sebagai  subyek hukum  itu  sangat  diperlukan karena  bermanfaat  bagi  lalu  lintas hokum ( Mertokusumo, 2005) . Berdasarkan pendapat– pendapat  para  sarjana  dapat disimpulkan  bahwa  badan  hukum sebagai  subyek  hukum  memiliki unsur-unsur,  perkumpulan  orang
(organisasi) dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan- hubungan  hukum,  mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai pengurus,  mempunyai  hak  dan kewajiban,  dan  dapat  digugat  dan menggugat  di  depan  pengadilan. Menurut  doktrin  ajaran  umum badan  hukum  untuk  memenuhi
kriteria  sebagai  subyek  hukum badan  hukum  memerlukan  kriteria adanya  kekayaan  yang  terpisah,
mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepetingan sendiri, dan adanya  organisasi  yang  teratur ( Rido, 2004) . Harta dimaksud dari pemasukan  para  anggota  atau  dari suatu  anggota  atau  dari  suatu perbuatan pemisahan kekayaan dari seseorang  yang  digunakan  untuk suatu  tujuan  tertentu,  dengan demikian  harta  kekayaan  tersebut menjadi  obyek  tuntutan  tersendiri dari  pihak-pihak  ketiga  yang mengadakan  hubungan  hukum dengan  badan  hukum  tersebut.
Badan hukum mempunyai pertanggungjawaban tersendiri,
kekayaan  yang  terpisah  membawa akibat;  kreditur  pribadi  para anggota  tidak  mempunyai  hak menuntut  harta  kekayaan  badan hukum, para anggota secara pribadi tidak  dapat  menagih  piutang  dari badan  hukum  terhadap  pihak ketiga,  kompensasi  antara  utang pribadi  dan  utang  badan  hukum tidak  diperkenankan,  hubungan hukum  baik  perjanjian,  maupun proses-proses  antara  anggota  dan badan  hukum  mungkin  saja  seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga, pada kepailitan hanya kreditur  badan  hukum  yang  dapat menuntut    harta  kekayaan  terpisah itu;
1. Mempunyai tujuan tertentu Tujuan tertentu tersebut bukanlah  tujuan  pribadi  dari suatu anggota melainkan tujuan  dari  badan  hukum  itu sendiri sebagai subyek hukum, karena  badan  hukum  hanya dapat bertindak dengan perantara organnya perumusan tujuan dan kehendaknya  tegas  dan  jelas. Ketegasan  ini  memudahkan pemisahan
apakah organ bertindak  dalam  batas-batas wewenangnya atau tidak, bagi kita  di  Indonesia,  bahwa tujuan itu hendaknya mencerminkan nilai-nilai etika, dengan keadilan hukum berdasarkan  Pancasila  tidak bertentangan  dengan  undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum, harus betul- betul  mencerminkan  keadilan masyarakat Pancasila; 2. Mempunyai kepentingan sendiri Kepentingan  yang  dimaksud adalah  merupakan  hak-hak subyektif  sebagai  akibat  dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan  itu  dilindungi oleh  hukum,  badan  hukum yang  memiliki  kepentingan itu,  dapat  menuntut  dan mempertahankan  kepentingan itu  terhadap  pihak  ketiga dalam pergaulan hukum;
3. Adanya organisasi yang teratur Badan  hukum  adalah  suatu konstruksi  hukum,  dalam pergaulan hukum badan hukum diterima sebagai subyek hukum selain manusia. Badan  hukum  hanya  dapat bertindak hukum dengan perantara  organnya,  organ, pembagian  tugas,  tindakan hukum dapat dilakukan, pemilihannya  diatur  dalam anggaran  dasar  dan  peraturan atau  keputusan  rapat  anggota, kesemuanya inilah mewujudkan adanya perwujudan dari sebuah organisasi yang teratur.
Empat  syarat  sebagai  kriteria suatu  badan  hukum  menurut doktrin  sesuai  dengan  filosofi pendirian badan hukum sebagaimana  dikemukakan  oleh
Nindyo  Pramono,  bahwa  filosofi orang  mendirikan  badan  hukum adalah  bahwa  dengan  kematian pendirinya maka harta kekayaannya  diharapkan  masih dapat  bermanfaat  bagi  orang  lain. Oleh  karena  alasan  filosofi  itu hukum  menciptakan  suatu  kreasi sesuatu yang oleh hukum kemudian dianggap  diakui  sebagai  subyek hukum yang mandiri seperti halnya orang,  kemudian  sesuatu  itu  oleh ilmu  hukum  disebut  sebagai  badan hukum  yang  dapat  menjadi  subyek hukum  dan  menyandang  hak  dan kewajiban.  Agar  badan  hukum  itu dapat  bertindak  seperti  halnya orang  sungguhan  maka  diperlukan organ  sebagai  alat  dari  badan hukum  itu  menjalin  hubungan hukum  dengan  pihak  ketiga  agar badan hukum itu dapat berinteraksi dalam  pergaulan  hukum  seperti membuat  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  tertentu  diperlukan modal,  modal  awal  dari  badan hukum  itu  datang  dari  kekayaan  si pendiri  yang  dipisahkan,  menjadi kekayaan badan hukum itu,
terpisah,  terlepas  dari  kekayaan  si pendiri ( Pramono, 2007) . Pembahasan
Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat L.J van Apeldoorn mengolongkan badan hukum menjadi dua yaitu: 1.   Persekutuan manusia yang bertindak  dalam  pergaulan hukum  seolah-olah  sebagai purusa tunggal,
2.   Harta  dengan  tujuan  yang tertentu  tetapi  dengan  tiada yang empunya dalam pergaulan hukum  diperlakukan  sebagai purusa (yayasan),
Selanjutnya persekutuan manusia  dikelompokkan  menjadi tiga yaitu: 1.   Perhimpunan yaitu persekutuan-persekutuan  yang hidupnya timbul dari penggabungan  diri  secara  suka rela  dari  purusa-purusa  pribadi yang  didirikan  oleh  purusa pribadi  dan  bersandar  pada perjanjian.
2.  Persekutuan-persekutuan  yang tidak  didirikan  oleh  purus- purusa khusus melainkan tumbuh  secara  historis,  seperti negara, provinsi, kota praja, dan sebagainya. 3.   Persekutuan-persekutuan  yang didirikan oleh kekuasaan
umum ( Apeldorn, 1996) .
E. Utrecht menggolongkan badan  hukum  berdasarkan  kriteria pergaulan  hukum,  aneka  warna hukum  dan  pembagian  hukum dalam  hukum  publik  dan  hukum privat  ( Utrecht,  1983) .  Berdasarkan pergaulan  hukum  ada  bermacam- macam badan hukum:
1. Perhimpunan ( verenigingen ) yang  dibentuk  dengan  sengaja dan  dengan  suka  rela  oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomi  mereka,  memelihara kebudayaan,  mengurus  soal- soal  sosial  dan  sebagainya. Badan hukum semacam misalnya  Perseroan  Terbatas, perhimpunan  yang  didirikan berdasarkan  peraturan  LNHB
1939  Nr  717  (badan  hukum Indonesia),  perhimpunan  yang didirikan
berdasarkan peraturan  LNHB  1870  Nr  64
(badan  hukum  Eropah,  dan Perusahaan Negara).
2. Persekutuan orang ( gemeenschap van  mensen )  yang  ada  karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah misalnya negara, daerah provinsi, kabupaten, desa.
3. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan. 4. Yayasan  yaitu  tiap  kekayaan yang tidak merupakan kekayaan  orang  atau  kekayaan badan  yang  diberi  tujuan tertentu.
Sementara  itu  berdasarkan  aneka warna  hukum  yang  mengacu  pada Pasal  163  I.S  ( Indische  Staatsregeling ) yang  membagi  penduduk  dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, Timur Asing, Bumiputera dan Pasal 131 I.S. ( Indische Staatsregeling ) yang mengatur  tentang  hukum  yang berlaku bagi masing-masing
golongan,  yaitu    bagi  golongan Eropa  dan  yang  dipersamakan berlaku    Hukum  Perdata  dan Hukum Dagang Barat  berdasarkan asas konkordansi ,  bagi  golongan Timur  Asing  berlaku  hukum mereka
masing-masing, bagi golongan  Bumiputera  dan  yang dipersamakan  berlaku  hukum  adat mereka,  dengan  catatan  bahwa golongan    Timur  Asing  dan Bumiputra  diperbolehkan  untuk menundukkan  diri  kepada  Hukum Eropa/Barat.  Berdasarkan  aneka warna  hukum  terdapat  tiga  macam badan hukum:
1. Badan  hukum  menurut  hukum Eropa yaitu badan hukum yang diatur  menurut  hukum  yang dikonkordansikan dengan hukum  yang  berlaku  di  Negeri Belanda;
2. Badan  hukum  menurut  hukum bukan  Eropa  yang  tertulis sekarang badan hukum menurut hukum Indonesia yaitu  badan  hukum  yang didirikan oleh Timur Asing atau Bumiputera yang menundukkan diri dengan hukum Negeri Belanda; 3. Badan  Hukum  adat  adalah badan  hukum  menurut  hukum
Bumi Putera yang pada umumnya tidak tertulis.
Selanjutnya  disebutkan  oleh  E. Utrecht  berdasarkan  pembagian hukum  dalam  hukum  publik  dan hukum  privat,  badan  hukum  dapat dibagi menjadi dua:
1. Badan hukum publik,
2. Badan hukum privat.
Dengan  merujuk    pendapat  E. Utrecht di atas penggolongan badan hukum  publik  dan  badan  hukum privat  didasarkan  pada  kriteria pembagian  hukum  yaitu  hukum publik  dan  hukum  privat.  Tidak dijelaskan  lebih  lanjut  tentang apakah  yang  di  maksud  badan hukum  publik  dan  badan  hukum privat berdasarkan kriteria pembagian  hukum  publik  dan hukum privat. Terhadap penggolongan badan hukum publik dan  badan  hukum  privat  ini menimbulkan  beberapa  pertanyaan diantaranya apakah yang dimaksud badan  hukum  publik  dan  badan hukum privat dan apakah perbedaan  antara  badan  hukum publik dan badan hukum privat. Sepanjang  pengetahuan  peneliti dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan badan hukum tidak  dapat  ditemukan  suatu pengertian,  definisi,  atau  batasan dan  penggolongan  tentang  badan hukum  publik  dan  badan  hukum privat.
Adapun yang dapat ditemukan  adalah  istilah  badan hukum  publik  dan  hukum  privat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi Pasal  51  ayat  (1)  c  yang menyebutkan “badan hukum publik  atau  privat  dapat  menjadi pemohon  sebagai  pihak  yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan  oleh  berlakunya  undang- undang”.
Secara  gramatikal  tidak  ada penyebutan  istilah  badan  hukum publik  dan  badan  hukum  privat dalam KUHPerdata. Menurut R. Ali Rido Ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata  mengatur  baik  badan hukum  publik  maupun  badan hukum  privat,  dalam  Pasal  1653 KUHPerdata  sebagai  peraturan umum  menyebutkan  ada  3  (tiga) macam perkumpulan (badan hukum) yaitu:
a. Perkumpulan  yang  diadakan oleh kekuasaan umum;
b. Perkumpulan  yang  diakui  oleh kekuasaan umum;
c. Perkumpulan
yang diperkenankan atau untuk suatu  maksud  tertentu  yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan ( Rido, 2004) . Peter  Mahmud  Marzuki  (2008) menyatakan  badan  hukum  publik adalah  negara  dan  bagian-bagian negara seperti daerah kota dan lain- lain,  sedangkan  badan  hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak  diluar  bidang  politik  dan kenegaraan,  badan  hukum  privat didirikan untuk mencari
keuntungan  atau  untuk  tujuan sosial.  Memperhatikan  pendapat Peter  Mahmud  Marzuki  bahwa kriteria  yang  digunakan  untuk membedakan  badan  hukum  publik dan  badan  hukum  privat  masih bersifat  umum,  pembedaan  ini belum menjawab pertanyaan seperti bagaimanakah  halnya  kalau  negara atau bagian dari negara mendirikan atau  ikut  serta  dalam  organisasi- organisasi  di  luar  organisasi  negara untuk tujuan seperti untuk mencari keuntungan.
Man.  S.  Sastra  Widjaja  (2005)
memberikan kriteria untuk menentukan  apakah  suatu  badan
hukum  itu  merupakan  badan hukum  publik  dan  badan  hukum privat  (disebut  badan  hukum perdata) yaitu:
1. Berdasarkan  terjadinya,  atau berdasarkan pendirinya, artinya apabila  badan  hukum  tersebut untuk  pendiriannya  berlaku ketentuan  hukum  publik  atau didirikan oleh kekuasaan umum  badan  hukum  tersebut merupakan badan hukum publik,  akan  tetapi  apabila badan  hukum  didirikan  oleh orang  perorangan  sehingga terhadapnya  berlaku  ketentuan hukum  perdata  badan  hukum tersebut termasuk badan hukum privat; 2. Lapangan  Pekerjaan,  artinya apabila lapangan pekerjaan dari badan hukum itu untuk kepentingan  umum  termasuk badan  hukum  publik,  apabila lapangan pekerjaan untuk kepentingan orang perseorangan  atau  Sekelompok orang  saja  termasuk  badan hukum privat ( Widjaja, 2005) . Pembedaan  badan  hukum  publik dan badan hukum privat berdasarkan  kriteria  dari  Man.  S. Sastra Widjaja ini  belum menjawab pertanyaan  bagaimanakah  halnya dengan badan hukum yang didirikan  oleh  kekuasaan  umum atau  negara  yang    lapangan pekerjaannya bukan untuk kepentingan  umum  tetapi  untuk tujuan    tertentu  seperti  mencari keuntungan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap pendapat-pendapat tentang
pengertian  dan  perbedaan  antara hukum  badan  hukum  publik dengan  badan hukum privat seperti yang telah diuraikan di atas, relevan untuk  mengutip  pendapat  dari  R. Ali Rido dan para kalangan sarjana Jerman. R. Ali Rido menyatakan jika
badan  hukum  yang  diadakan  oleh kekuasaan  umum  itu  mempunyai wewenang publik badan hukum itu merupakan  badan  hukum  publik, jadi  tidak  semua  badan  hukum yang  diadakan  oleh  kekuasaan umum  itu  badan  hukum  publik, dapat  pula  merupakan  badan hukum  privat,  kriterianya  ialah dalam  hal  wewenangnya  badan hukum  itu  ( Rido,  2004) . Menurut pendapat  para  kalangan  sarjana Jerman    bahwa  kriteria  untuk membedakan  badan  hukum  publik dengan badan hukum privat adalah kekuasaan  sebagai  penguasa,  yaitu badan  hukum  publik  adalah  badan hukum yang mempunyai kekuasaan sebagai penguasa artinya dapat mengambil
keputusan- keputusan dan membuat peraturan- peraturan yang mengikat orang lain yang  tidak  tergabung  dalam  badan hukum  tersebut  ( Ali,  2014) .  Dengan demikian  badan  hukum  privat adalah tidak mempunyai kekuasaan sebagai penguasa.
Menurut  peneliti  pendapat  dari R.  Ali  Rido  dan  para  kalangan sarjana  Jerman  di  atas    berkaitan dengan  pendapat  dari    E.  Utrecht yang menggolongkan badan hukum publik  dan  badan  hukum  privat. Berdasarkan  pembagian  hukum dalam  hukum  publik  dan  hukum privat  dalam  rangka  mendapatkan penjelasan  lebih  lanjut  perbedaan antara  badan  hukum  publik  dan badan  hukum  privat,  untuk  itu dibahas lebih lanjut tentang pembagian atau pembidangan hukum  dalam  hukum  publik  dan hukum privat. Dalam buku Pengantar  Ilmu  Hukum  dari  E. Utrecht  disebutkan  menurut  isinya hukum  dibagi  dalam  dua  golongan yaitu  hukum  publik  dan  hukum privat  ( Utrecht,  1983) . Pembagian  ke dalam  dua  golongan  ini  dikenal oleh negara-negara Eropa
Kontinental setelah mereka mengenal  hukum  Romawi  yang kemudian meresapinya, yang sebelumnya  masih  berpegangan pada  hukum  kebiasaan  dimana pembagian  hukum  publik  dan hukum  perdata  tidak  dikenal ( Hartono, 1982) . Ulpianus adalah  ahli  hukum Romawi  yang  membagi  hukum dalam  dua  golongan  menyatakan “ Publicum  ius  est,  quod  ad  statum  rei romance  spectat  privatum  quod  ad singulorum  utitilatem;  sunt  enim quaedam  publice  utilia  quaedam privatim ”.  Hukum  publik  adalah hukum  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan Romawi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan orang secara khusus,  karena  ada  hal  yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan  perdata.  J.A.  Loeff sebagaimana  dikutip  E.  Utrecht memberikan kriteria yang digunakan  untuk  membedakan hukum  publik  dengan  hukum privat  adalah  subyek  dalam  suatu hubungan  hukum  publik  mengatur hubungan  antara  negara  dengan warganya sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara individu ( Hartono, 1982) . Kelemahan dari  pendapat  ini  adalah  berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimanakah halnya dalam hubungan  privat  yang  dilakukan oleh negara dengan orang perorangan/swasta misalnya negara/pemerintah mengadakan perjanjian  sewa  menyewa  dengan seseorang  untuk  tujuan  tertentu semisal  untuk  mendirikan  kantor, dengan  kriteria  yang  digunakan oleh  J.A.  Loeff  berarti  sewa menyewa  tersebut  masuk  ke  dalam pengertian  hukum  publik  padahal sebenarnya hubungan sewa
menyewa  adalah  hubungan  yang diatur oleh hukum privat.
L.J.  van  Apeldoorn  (1996)
mengatakan  pembagian  hukum publik dan hukum privat didasarkan pada kepentingan- kepentingan  yang  diatur  oleh  isi dari  peraturan  hukum,  hukum publik mengatur kepentingan umum  atau  publik  dan  hukum privat mengatur kepentingan khusus  atau  perdata.  Titik  lemah dari  pendapat  ini  adalah  berkaitan dengan ditemukan
peraturan hukum    yang  termasuk  hukum privat  yang  mengatur  kepentingan umum.  Contoh  dalam  hukum perkawinan  merupakan  hubungan antara  dua  orang  yang  masuk dalam  hukum  privat,  tetapi  hukum perkawinan juga mengatur perkawinan harus dicatatkan/dikukuhkan  di  depan petugas  catatan  sipil/pemerintah yang  termasuk  dalam  wilayah hukum publik. Sebaliknya peraturan  hukum  yang  termasuk dalam hukum publik yang mengatur kepentingan privat misalnya undang-undang kewarganegaraan  yang  mengatur naturalisasi yang merupakan kepentingan  khusus/perdata  dari yang dinaturalisasi.
Paul  Scholten  membedakan hukum  publik  dengan  hukum privat  berdasarkan  asas-asas  yang menjadi  dasar  dari  masing-masing, hukum  privat  adalah  hukum  biasa karena  memuat  asas-asas  umum, negara juga tunduk dengan sepanjang tidak diadakan perkecualian. Selanjutnya dikatakan Paul  Scholten  perkecualian  tersebut terdapat  dalam  hukum  publik  dan menjadi  hukum  istimewa,  hukum publik membatasi kekuasaan hukum privat tetapi tidak meniadakan hukum privat ( Soekanto I,  1979) .  Sementara  itu  dilihat  dari
pembentukan norma-norma hukum publik, Maria Farida dalam bukunya  yang  berjudul  Ilmu Perundang-Undangan 1 (Satu) yang mengutip pendapat Benyamin Akzin dalam bukunya yang berjudul Law, State, and International Legal  Order mengemukakan  bahwa dalam  pembentukan  norma-norma hukum  publik  berbeda  dengan norma-norma  hukum  privat,  jika dilihat  pada  stuktur  norma  ( Norm Structure ),  hukum  publik  berada  di atas  hukum  privat  sedangkan  jika dilihat  dari  stuktur  lembaga  maka lembaga-lembaga  negara  ( Public Authorities ) terletak di atas masyarakat  ( Population )  ( Farida, 2007) .  Dalam  pembentukannya, norma-norma  hukum  publik  itu dibentuk  oleh  lembaga  negara (penguasa negara, wakil-wakil rakyat)  atau  dapat  disebut  sebagai supra  struktur,  sehingga  terlihat jelas  bahwa  norma-norma  hukum yang  ditetapkan  oleh  lembaga- lembaga negara mempunyai kedudukan  lebih  tinggi  daripada norma  hukum  yang  dibentuk  oleh masyarakat  atau  dapat  disebut sebagai  infra  struktur,  oleh  karena itu  norma  hukum  publik  itu dibentuk  oleh  lembaga-lembaga negara, maka dalam pembentukannya pun harus dilaksanakan  secara  berhati-hati, karena  norma  hukum  publik  harus dapat  memenuhi  kehendak  serta keinginan  masyarakat,  berbeda dengan dengan pembentukan noram-norma  hukum  privat  ( Aksin,
1964) .  Norma-norma  dalam  hukum privat  itu  biasanya  selalu  sesuai dengan
kehendak/keinginan
masyarakat  oleh  karena  hukum privat ini dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian  atau  transaksi  yang bersifat perdata, sehingga masyarakat dapat merasakan
sendiri  apakah  norma  hukum  yang terdapat  dalam  perjanjian  atau transaksi  tersebut  sudah  sesuai dengan kehendak/keinginan
masyarakat atau tidak.
Menurut  pendapat  van  Praag dalam  membedakan  hukum  publik dan  hukum  privat  adalah  bahwa dalam hukum publik tidak mungkin  berlaku  hukum  privat, sesungguhnya hukum privat tersebut adalah hukum yang belaku umum  untuk  orang  perorangan maupun  badan  privat.  Begitupun tehadap  badan  hukum  publik, hukum publik justru berlaku secara khusus untuk badan hukum publik, hanya  dalam  keadaan  tertentulah dapat ditiadakan berlakunya hukum  privat  terhadap  hukum publik  hingga  semata-mata  dalam keadaan  itu  berlaku  hukum  publik. Dalam  keadaan  bagaimana  hingga berlakunya hukum privat
dikesampingkan,  hal  ini  ditentukan oleh  hukum  positif,  hukum  positif akan  menentukan  bila  terhadap suatu perbuatan tertentu yang harus dilakukan  oleh  badan  hukum publik tersebut menyangkut kepentingan yang lebih luas ( Prasetya, 2001) .
Pendapat-pendapat
tentang hukum publik dan hukum privat di atas  telah  menunjukkan  dasar pembagian  hukum  publik  dan hukum  privat  ini  telah  menjadi perdebatan  para  ahli  hukum,
bahkan ada sarjana yang
berpendapat  tidak  ada  pemisahan antara  hukum  publik  dan  hukum privat  seperti  Hans  Kelsen  dengan Stufentheori- nya  dan  Kranenburg. Menurut Hans Kelsen semua kaidah hukum diturunkan dari satu kaidah tertinggi/ groundnorm baik  badan- badan  Pemerintah  maupun  swasta membuat  petunjuk-petunjuk  yang diturunkan dari kaidah-kaidah tertinggi dengan demikian pembagian  hukum  publik  dan hukum privat merupakan pembagian sewenang-wenangan ( Hartono  I,  1982) .  Sementara  itu Kranenburg  berpendapat  bahwa jika kepentingan umum dan kepentingan  perorangan  dipakai sebagai  dasar  pembagian  hukum dalam  hukum  publik  dan  hukum perdata  maka  kacaulah  gambar- gambar  yang  kita  peroleh  tentang pembagian tersebut.
Terhadap
perdebatan- perdebatan  yang  berkaitan  dengan pembagian  hukum  publik  dan hukum privat, Soedikno Mertokusumo mengatakan pembagian  hukum  publik  dan hukum privat merupakan pembagian klasik meskipun banyak diperdebatkan tetapi sampai sekarang masih digunakan ( Mertokusumo  I,  2005) .  Sampai  saat sekarang  masih  relevan  untuk membuat  perbedaan  antara  hukum publik dan hukum privat walaupun dalam  hal-hal  tertentu  batas-batas antara  hukum  publik  dan  hukum privat  menjadi  kabur.  Sebagaimana yang  dikemukan  N.E  Algra  bahwa hingga  kini  kita  telah  memberikan beberapa  perbedaan  penting  antara hukum  publik  dan  hukum  privat, namun  suatu  batas  tidaklah  dapat diberikan  ada  daerah  peralihan dimana  sukar  untuk  memberikan tanda ini atau tanda itu ( Algra, et. al, 1983) . Menurut  N.E.  Algra sepanjang tidak  mengenai  antar  lembaga negara  ciri  khasnya  yang  penting dalam  hukum  publik  adalah hubungan hukum antara negara/pemerintah  dengan  warga negara itu ditetapkan secara sepihak oleh  Pemerintah,  warga  negara terikat secara yuridis pada keputusan pemerintah seperti
penetapan  pajak,  ijin  mendirikan bangunan.  Sementara  itu  dalam
hukum  privat  yang  menjadi  ciri khasnya adalah asas pokok otonomi para  pihak/warganegara,  artinya para  pihak  boleh  mengatur  sendiri menurut  pandangannya  hubungan satu  sama  lain  seperti  kebebasan membuat perjanjian, testament , milik pribadi.  Konsekuensi  dari  ciri  khas yang  ada  pada  masing-masing  ini dalam hukum publik mempertahankan hak pada umumnya ada ditangan pemerintah misalnya  pembongkaran  bangunan tanpa  ijin  dan  penentuan  tuntutan pidana ada pada jaksa konsekuensinya pada hukum
publik  ini  inisiatif  untuk  meminta perlindungan  hukum  ada  pada warga  negara.  Pada  hukum  privat dalam  terjadinya  perselisihan  hak untuk  mempertahankan  atau  tidak mempertahankan  haknya  ada  pada para  pihak  itu  sendiri  untuk diajukan kepengadilan bahkan dalam  hukum  privat  para  pihak dapat  menyetujui  penyelesaian perselisihan  diserahkan  kepada pihak lain selain pengadilan seperti mediasi  dan  arbitrase  ( Algra,  et.  al,
1983) . Menurut Soedikno Mertokusumo, hukum publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum  yang  mengatur  hubungan penguasa dengan warga negaranya, hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan  dasar  negara  untuk mengatur  pula  bagaimana  caranya negara melaksanakan tugasnya, jadi merupakan perlindungan kepentingan  negara  oleh  karena memperhatikan kepentingan umum maka pelaksanaan peraturan
hukum  publik  dilakukan  oleh penguasa. Sedangkan hukum privat adalah  hukum  antar  perorangan yang  mengatur  hak  dan  kewajiban perorangan  yang  satu  terhadap yang  lainnya  dalam  pergaulan
masyarakat, hukum dalam hubungan keluarga melahirkan dua bidang  hukum  yaitu  hukum  orang dan  keluarga.  Selain  hukum  dalam pergaulan  masyarakat  melahirkan hukum benda dan hukum perikatan, masih ada bidang hukum perdata  lain  yaitu  hukum  waris yang  mengandung  unsur  keluarga dan  hukum  benda.  Jadi  bidang hukum  privat  meliputi  hukum tentang  orang,  hukum  keluarga, hukum  benda,  hukum  perikatan dan  hukum  waris,  pelaksanaannya diserahkan  pada  masing-masing ( Mertokusumo  III,  2005) .  Selanjutnya dikatakan  terdapat  beberapa  tolak ukur yang digunakan untuk membedakan  antara  hukum  publik dan  hukum  privat    dalam  hukum publik  salah  satu  pihak  adalah penguasa dalam hukum privat para pihaknya  adalah  perorangan  tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam  hukum  privat  penguasa  bisa menjadi  pihak,  peraturan  hukum publik bersifat memaksa sedangkan peraturan  hukum  privat  bersifat melengkapi  meskipun  ada  juga yang memaksa.
Berdasarkan  pendapat  N.E. Algra (1983) dan Soedikno Mertokusumo  di  atas  beberapa kriteria  atau  ciri  khas  yang  dapat digunakan  untuk  membedakan hukum  publik  dan  hukum  privat adalah:
a. Dalam hukum publik: hubungan hukum berupa tindakan  yang    ditetapkan secara sepihak, tindakan sepihak itu oleh subyek sebagai penguasa terhadap warga negara/perorangan, inisiatif mempertahankan hak atau penegakan  hukumnya  oleh penguasa,  hukumnya  bersifat memaksa.
b. Dalam hukum privat: hubungan hukum  didasarkan  pada  asas
otonomi kebebasan para pihak/subyek yang kedudukannya sejajar, subyeknya  antar  perorangan atau  penguasa/pemerintah bisa menjadi subyek inisiatif mempertahankan  haknya  oleh para  pihak  sendiri,  hukumnya bersifat melengkapi/tidak memaksa  walaupun  ada  juga yang memaksa. Tabel Kriteria Klasifikasi Badan Hukum Publik dan Hukum Privat N o Kriteria Hukum Publik Hukum Privat 1.  Subyek/Pihak Pemerintah/Individu Individu/IndividuPemerin tah 2. Hubungan Hukum Vertikal/ Sepihak antara Negara dengan Individu Otonom/horizontal antara Individu dengan  Individu 3.  Sifat Norma Memaksa Tidak memaksa/memaksa 4.  Konsekuensi Lapangan Hukum Publik Lapangan Hukum Privat Dari kriteria yang telah disebutkan di atas dalam kaitannya mengenai  penggolongan  badan hukum  publik  dan  badan  hukum privat  berdasarkan        pembidangan hukum  publik  dan  hukum  privat, badan  hukum  privat  adalah  badan hukum  yang  ada  dalam  lapangan hukum  privat  dapat  berupa  badan hukum yang didirikan oleh perorangan,  didirikan  oleh  negara atau  negara  sendiri  yang  bertindak sejajar  dan  otonom  dengan  segala konsekuensinya  dalam  lapangan hukum  privat.  Sementara  badan hukum publik adalah badan hukum yang  bertindak  secara  vertikal  dan sepihak  dengan  segala  konsekuensi dalam wilayah hukum publik.
Negara/Pemerintah
dimungkinkan berkedudukan sebagai  subyek  dalam  hukum privat, menurut N.E. Algra
disebabkan  oleh  karena  terjadinya perubahan  pandangan  politik  atas tugas  negara  dari  Negara  Penjaga Malam  menjadi  Negara  Pemelihara
Sosial  atau  Negara  Kesejahteraan yang berbarengan dengan pergeseran  atau  perubahan  dari hukum  privat  ke  hukum  publik. Perubahan ini selanjutnya
membawa  konsekuensi  Pemerintah melalui  jalan  hukum  privat  juga memperhatikan  berbagai  macam tugas misalnya membuat perjanjian, memberikan tanah, mendirikan atau mengambil bagian dalam perseroan atau  yayasan.  Sebaliknya  ada  juga berbagai  organisasi  hukum  privat yang  diserahi  tugas  dan  wewenang publik,  contohnya  di  Belanda terdapat  perusahaan  di  bidang pertanggungan
sosial, yang menurut  bentuknya  merupakan perkumpulan  hukum  privat  tetapi berdasarkan tugas dan wewenangnya  merupakan  badan hukum publik. Dalam beberapa ketentuan Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia  ditemukan  ketentuan bahwa terhadap badan hukum atau organisasi  yang  berbentuk  privat
diberi wewenang publik, sebagaimana  disebutkan  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia (selanjutnya disebut UU Ombudsman) menyatakan: Ombudsman  berfungsi  mengawasi penyelenggaraan  pelayanan  publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat
maupun  di  daerah  termasuk  yang diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha Milik  Negara  serta  Badan  Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik  tertentu,  selanjutnya  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik (selanjutnya  disebut  UU  Pelayanan Publik)    Pasal  1  angka  2  yang menyatakan: Penyelenggara pelayanan  publik  yang  selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi  penyelenggara  negara, korporasi,  lembaga  independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang  untuk  kegiatan  pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dengan  demikian  berdasarkan UU Ombudsman dan UU
Pelayanan  Publik  perbedaan  antara badan  hukum  publik  dan  badan hukum  privat  adalah  dilihat  dari tugas  dan  kewenangan  dari  badan hukum  itu,  badan    hukum    privat dapat diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik. Sebagai  perbandingan  di  Belanda, badan  hukum  dalam Netherland Burgerlijk  Wetboek (NBW)  di  atur dalam  buku  2,  tidak  ditemukan adanya  batasan  tentang  apakah yang  dimaksud  dengan  badan hukum.  Dalam  Pasal  1  mengatur
tentang badan hukum publik ( Public Legal Persons ), dalam Pasal 1 ayat (1) ini  disebutkan “The  State,  the Provinces,  The  Municipalities,  The Water  Boards  and  all  other  bodies  to which  legislative  power  has  been granted  under  the  Dutch  Constitution have legal personality”, dalam Pasal 2 disebutkan “Other  bodies  charged with  governmental  duties  only  have legal  personality  if  this  results  from what has been specified by or pursuant to  law”, ( Dutch  Civil  Code,  Book  2 Legal Persons  article 1 point 1 -2).
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal  2  NBW  yang  dimaksudkan dengan  badan  hukum  publik  itu adalah  Negara,  provinsi,  kotapraja- kotapraja  (kabupaten/kota), The Waterboards dan  lembaga  lembaga lainnya  yang  diberi  wewenang dalam  bidang  legislatif  (membuat dan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan)  berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Belanda. Badan-badan  yang  juga  dapat disebut badan hukum publik adalah badan-badan selain yang
disebutkan  dalam  Pasal  1  yang diberi  wewenang  dalam  rangka tugas-tugas  Pemerintah  dan  hasil yang  menjadi  tujuan  pemberian wewenang  tersebut  secara  spesifik ditentukan  atau  sesuai  dengan hukum.  Dengan  demikian  kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu  badan  sebagai  badan  hukum publik  adalah  adanya  kewenangan legislatif  yang  dimiliki  badan  itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Belanda  atau  badan  yang  badan tertentu  lainnya  yang  mempunyai atau  diberi  wewenang  dalam rangka  melaksanakan  tugas-tugas Pemerintahan.
Pada  bidang  hukum  harta kekayaan  badan  hukum  publik sebagai  badan  hukum,  menurut hukum  Belanda  adalah  sama kedudukannya dengan subyek
hukum  orang,  badan  hukum lembaga-lembaga  gereja/lembaga- lembaga  keagamaan,  dan  badan hukum  privat  yaitu  dapat  memiliki segala  hak  dan  kewajiban  kecuali Undang-Undang  menentukan  lain. Sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal 1 ayat (5) buku 2 NBW “ As far as  it  concerns  the  law  of  property,  a legal person is tantamount (equal) to a natural  person,  unless  the  contrary result from law ”.
Sementara  itu  badan  hukum privat  dalam  NBW  di  atur  dalam Pasal  3 Private  Legal  Persons disebutkan “ Associations, Cooperatives, Mutual Insurance Societes,  Open  Corporations,  Cloesed Corporation and Foundations have legal personality ”, badan-badan yang
termasuk  yang  termasuk  sebagai badan hukum privat adalah Perkumpulan/Perhimpunan, Perseroan Terbatas, Perusahan Asuransi Swasta, PT. Terbuka/ Public  Limited  Company , PT. Tertutup/ Private Limited Company dan  Yayasan.  Dengan demikian  maka  kriteria  yang digunakan untuk menentukan suatu  badan  hukum  merupakan badan  hukum  privat  berdasarkan bentuk  badan  hukum  itu,  bentuk- bentuk  badan  hukum  ini  adalah badan  hukum  yang  lazimnya mempunyai  tujuan  tertentu  seperti mencari  keuntungan  atau  tujuan sosial  berkedudukan  sama  seperti orang  perorangan  yang  tidak mempunyai  kewenangan  seperti badan hukum publik.

## Simpulan
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal  2  NBW  yang  dimaksudkan dengan  badan  hukum  publik  itu adalah  Negara,  provinsi,  kotapraja- kotapraja  (kabupaten/kota), The Waterboards dan  lembaga  lembaga lainnya  yang  diberi  wewenang
dalam  bidang  legislatif  (membuat dan mengeluarkan
Peraturan
Perundang-undangan)  berdasarkan Undang-Undang  Dasar  Belanda. Badan-badan  yang  juga  dapat disebut badan hukum publik adalah badan-badan selain yang disebutkan  dalam  Pasal  1  yang diberi  wewenang  dalam  rangka tugas-tugas  Pemerintah  dan  hasil yang  menjadi  tujuan  pemberian wewenang  tersebut  secara  spesifik ditentukan  atau  sesuai  dengan hukum.  Dengan  demikian  kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu  badan  sebagai  badan  hukum publik  adalah  adanya  kewenangan legislatif  yang  dimiliki  badan  itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Belanda  atau  badan  yang  badan tertentu  lainnya  yang  mempunyai atau  diberi  wewenang  dalam rangka  melaksanakan  tugas-tugas Pemerintahan.  Sementara  itu  badan hukum  privat  dalam  NBW  di  atur dalam  Pasal  3 Private  Legal  Persons disebutkan “ Associations, Cooperatives, Mutual Insurance Societes,  Open  Corporations,  Cloesed Corporation and Foundations have legal personality ”, badan-badan yang termasuk  yang  termasuk  sebagai badan hukum privat adalah Perkumpulan/Perhimpunan, Perseroan Terbatas, Perusahan Asuransi Swasta, PT. Terbuka/ Public  Limited  Company , PT. Tertutup/ Private Limited Company dan  Yayasan.  Dengan demikian  maka  kriteria  yang digunakan untuk menentukan suatu  badan  hukum  merupakan badan  hukum  privat  berdasarkan bentuk  badan  hukum  itu,  bentuk- bentuk  badan  hukum  ini  adalah badan  hukum  yang  lazimnya mempunyai  tujuan  tertentu  seperti mencari  keuntungan  atau  tujuan sosial  berkedudukan  sama  seperti orang  perorangan  yang  tidak
mempunyai  kewenangan  seperti badan hukum publik.
Daftar Pustaka Benyamin Aksin, 1964, Law State, and International Legal Order Essays in Honor of Kelsen ,
Knoxville, The University of Tennesee Press. Chidir Ali, 2014, Badan Hukum , Alumni, Bandung. Dutch  Civil  Code,  Book  2  Legal Persons    article  1  point  1  -2, available  from  ;  http:// www.dutchcivilcodebook.htm.
E.  Utrecht,1983, Pengantar  Dalam Hukum  Indonesia ,  PT  Ichtiar Baru, Jakarta.
L.J.  van  Apeldoorn,1996, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta. Man  S.  Sastra  Widjaja,  2005 , Bunga Rampai Hukum Dagang, Alumni, Bandung. Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang- Undangan  1  (Satu):Jenis,  Fungsi dan  Materi  Muatan ,  Kanisius, Yogyakarta. N.E. Algra, et. al, 1983, Mula Hukum Beberapa  Bab  Mengenai  Hukum dan  Ilmu  untuk  Pendidikan Hukum  dalam  Pengantar  Ilmu Hukum , Binacipta, Jakarta. Nindyo  Pramono,  2007, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Dalam Permasalahan  Seputar  Hukum Bisnis :  “Persembahan  Kepada
Sang  Maha  Guru”,  Gitama
Jaya, Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2008,
Pengantar Ilmu Hukum ,
Kencana Predana Media Group, Jakarta. Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono Soekanto,1979, Sendi-Sendi Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum , (Selanjutnya  disebut  Purnadi
Purbacaraka  dan  Soerjono Soekanto I) Alumni, Bandung. R. Ali Rido, 2004, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf ,
Alumni, Bandung.
Rochmat  Soemitro,  1993, Hukum Perseroan  Terbatas ,  Yayasan dan Wakaf, PT Eresco, Bandung. Rudhi  Prasetya,  2001, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Disertasi dengan ulasan menurut  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1995  tentang  Perseroan
Terbatas) ,  (selanjutnya  disebut
Rudhi Prasetya I), Citra Aditya Bakti, Bandung. Soedikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , (selanjutnya disebut Soedikno  Mertokusumo  III)
Liberty, Yogyakarta.
Sunarjati  Hartono,  1982, Capita
Selecta  Perbandingan  Hukum
(Selanjutnya  disebut  Sunarjati Hartono I), Alumni, Bandung. Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun 2008  tentang  Ombudsman Republik Indonesia.