JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1 (2021), 81-98 ; DOI: 10.31942/iq, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page |81

## Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab

## Ferry Khusnul Mubarok
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang ferrykhusnulmubarok@walisongo.ac.id

## Abstract
Fiscal policy in the Islamic period underwent various developments, both progress, and setbacks. Umar bin Khattab became one of the successful caliphs in the economic field, especially in managing his public finances. This article aims to identify fiscal policies in the time of the Caliph Umar bin Khattab, starting from the budget policy system, the financial  management  and  allocation  system,  and  its  success.  The  method  used  is  a qualitative  approach.  The  data  source  used  is  secondary  data  with  library  research techniques, namely by collecting data derived from books, research results, websites, and other relevant sources. Analysis of data using descriptive technical analysis. The results of the discussion showed that fiscal policy during the Caliph Umar bin Khattab used a balanced budget system that was managed through Baitul Maal. Fiscal policy instruments developed include zakat, infaq, sedkah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, ushur, and khums. Meanwhile, in terms of expenditure on budget allocation based on a priority scale, then it is used to fulfill the needs of mustahik, defense and security, social and religious, and state administration.
Keyword : Fiscal Policy Instruments, Umar bin Khattab, Islamic History, Public Finance

## Abstrak
Kebijakan  fiskal  di  masa  Islam  mengalami  berbagai  perkembangan,  baik  kemajuan maupun kemunduran. Umar bin Khattab menjadi salah satu khalifah yang berhasil di bidang ekonomi, terutama dalam pengelolaan keuangan publiknya. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan fiskal di masa Khalifah Umar bin Khattab, mulai dari sistem  kebijakan  anggaran,  sistem  pengelolaan  dan  alokasi  keuangan,  dan keberhasilannya.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data yang digunakan merupakan data sekunder dengan teknik library research, yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari buku, hasil peneltian, website, dan sumber lain yang relevan. Analisis data menggunakan teknis descriptive analysis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di masa Khalifah Umar bin Khattab menggunakan sistem  anggaran  berimbang  (balanced  budget)  yang  dikelolan  melalui  Baitul  Maal. Instrumen kebijakan fiskal yang dikembangkan antara lain zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, fa’i, kharaj, jizyah, ushur, dan khums. Sementara dari sisi pengeluaran alokasi anggaran  berdasarkan  skala  prioritas,  kemudian  digunakan  untuk  pemenuhan kebutuhan  mustahik,  pertahanan  dan  keamanan,  sosial  dan  keagamaan,  serta administrasi negara.
Keyword: Instrumen Kebijakan Fiskal, Umar bin Khattab, Sejarah Islam, Keuangan Publik.
Received : 2020-08-05 Accepted: 2021-06-23
Published: 2021-06-30

## Ferry Khusnul Mubarok

## Page | 82

## Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  merupakan  pondasi  utama  dalam  mewujudkan kesejahteraan 1 .  Kesejahteraan  menjadi  tujuan  berbagai  Negara  di  belahan  dunia. Kesejahteraan akan tercapai, jika perekonomian mencapai stabilitas 2 . Stabilitas dapat terwujud jika pemerintah mampu mengelola perekonomian secara efektif dan efisien 3 . Untuk  mencapai  hal  tersebut,  dapat  dilakukan  melalui  instrument  dalam  berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah 4 . Namun demikian, sampai detik ini berbagai sistem yang diformalisasikan di berbagai Negara belum mampu mencapai kesejahteraan 5 . Jika merujuk pada sejarah, terutama pada masa kejayaan Islam, sejarah menunjukkan bahwa  peradaban  Islam  sesungguhnya  banyak  berkontribusi  dalam  perkembangan dan  kemajuan  di  bidang  ekonomi 6 .  Salah  satunya  pada  masa  Khalifah  Umar  bin Khattab,  yang  mana  pada  saat  itu  perekonomian  mengalami  berbagai  kemajuan khususnya di bidang ekonomi 7 .
Umar bin Khattab dalam mengelola perekonomian negara berlandaskan pada prinsip syariah, yakni berpedoman pada al-Quran dan as-Sunnah. Kebijakan fiskal yang diimplemantasikan Umar bin Khattab bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Bahkan pada masa pemerintahannya banyak berkembang instrument kebijakan fiskal. Dengan  perkembangan  ini  menunjukkan  bahwa  aktivitas  perekonomian  berjalan sangat baik. Disisi yang lain, hal ini juga menjadi indikasi bahwa kondisi masyarakat pada  saat  itu  tergolong  sejahtera.  Hal  ini  disebabkan,  di  dalam  Islam  sangat
_______________
1 Dian Indah Cahyani and Sumadi Sumadi, “Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 02 (2017): 88–93, https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31. 2 Muslikhati and Imamul Hakim, “Does International Trade Affect Welfare? Economic Fiqh Analysis of Umar Bin Khattab,” Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) 18, no. 01 (2020): 39–50.
3 Suleman Jajuli, “Kebijakan APBN Khalifah Umar Bin Khattab,” Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 53, no. 9 (2019): 1689–99, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
4 Aan  Jaelani,  “Fiscal  Policy  in  Indonesia:  Analysis  of  State  Budget  2017  in  Islamic  Economic Perspective,” in SSRN Electronic Journal , 2018, 1–17, https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093.
5 Khaerul  Aqbar  and  Azwar  Iskandar,  “Kontekstualisasi  Ekonomi  Zakat  Dalam  Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab Dan Perzakatan Di Indonesia,” Laa Maisyir 6, no. 2 (2019): 226–45.
6 Muhammad Fauzan, “Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al- Khathab,” Human Falah 4, no. 1 (2017): 51–71.
7 Syarifuddin Israil, “Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab,” Jurnal Manajemen Dan Akuntansi 12, no. 1 (2011): 91–98.
Page | 83
memperhatikan atau bahkan sangat peduli dengan kaum dhuafa 8 . Umar bin Khattab dalam hal ini mulai memperkenalkan adanya zakat produktif, dimana para mustahik tidak  hanya  diberikan  dalam  bentuk  zakat  konsumtif  tetapi  juga  didorong  untuk memiliki kemandirian ekonomi 9 .
Pengelolaan keuangan Negara pada masa sejarah Islam dikelola melalui Baitul Maal 10 . Baitul Maal saat itu berwenang dan berfungsi sebagai perbendaharaan Negara 11 . Pengelolaan Keuangan Neara juga dikenal dengan istilah Keuangan Publik Islam, didalamnya mengelola sisi penerimaan dan pengeluran berdasarkan prinsip Islam 12 . Saat Umar bin Khattab menjadi Khalifah, Baitul Maal resmi sebagai institusi keuangan publik 13 . Dari sisi pendapatan, Umar bin Al-Khathab melakukan berbagai inovasi yang belum  pernah  terjadi  pada  khalifah  sebelumnya.  Salah  satunya  berkaitan  dengan kebijakan menetapkan kharaj 14 dan ‘usyur 15 . Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan bersumber dari fa’i dan kharaj 16 , pemilikan umum, dan sedekah 17 . Kebijakan fiskal _______________
8 Mohammed B Yusoff, “Fiscal Policy in an Islamic Economy and the Role of Zakat,” IIUM Journal of Economics and Management 14, no. 2 (2006): 117–45.
9 Siti Aisyah and Nurizal Ismail, “The Distribution of Zakat Ant the Time of Caliph Umar Ibn Khattab,”
Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law 3, no. 2 (2019): 132–50,
https://doi.org/10.4324/9780429448997-6.
10 Esti Alfiah, “Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal,” Al-Intaj 3, no. 1 (2017): 54–70.
11 Hendri Hermawan Adinugraha, “The Economic of Umar Bin Khattāb Policy in Modern Economic Policy,” in The First International Conference on Law, Business and Government , 2013, 83–89.
12 Any Setianingrum, “Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perpektif Kebijakan Publik Islam,” Ekonomika-Bisnis Vol.4, no. No. 1 (2013): Hal 1-12; Rusli Siri, M. Wahyudin Abdullah, and Ridwan Tabe, “The Implementation of Fiscal Fiance by Umar Bin Khatb (an Enforcement in Indonesia),” Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam 5, no. 1 (2020): 26–45.
13 Denil Setiawan, “Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal,” Al Amwal 1, no. 2 (2019): 118– 31.
14 Muhammad Riza, “Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 2 (2017): 1–14, https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.181.
15 Nurma  Sari,  “Zakat  Sebagai  Kebijakan  Fiskal  Pada  Masa  Kekhalifah  Umar  Bin  Khattab,” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, no. 2 (2017): 172–84, https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552; Junaidi Lbs, “Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Analisis Sejarah Penentuan Kadar Pajak Di Masa Umar Bin Khattab Menurut Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj),” Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 2, no. 1 (2016): 11–20.
16 Gustomo Try Budiharjo, “Kebijakan Kharāj Khalifah Umar Ibn Khattāb Gustomo Try Budiharjo,” Az Zarqa’ 5, no. 2 (2013): 116–44.
17 Anton Hindarjo, “Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam,” Jurnal Asy- Syukriyyah 19, no. 2 (2018): 35–60.

## Ferry Khusnul Mubarok
Page | 84
dari  sisi  pengeluaran  adalah  untuk  menjamin  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan primer (basic needs) dan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang stabil baik makro maupun mikro 18 , dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan.
Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana kebijakan  fiscal  yang  diimplementasikan  Khalifah  Umar  bin  Khattab,  kemudian mengidentifikasi  dan  mendeskripsikan  instrument  kebijakan  fiscal  yang diimplementasikan  Khalifah  Umar  bin  Khattab,  dan  mengidentifikasi  dan mendeskripsikan kelebihan Khalifiah Umar bin Khattab dalam menentukan kebijakan fiskal.

## Metodologi Penelitian
Metode artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data  sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  dengan  menggunakan  pendekatan  library research,  yaitu  dengan  melakukan  penelusuran  berbagai  referensi  yang  mengkaji tentang kebijakan fiscal pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang berupa buku, hasil penelitian, data website, dan sumber lainnya yang relevan dengan kajian ini. Teknik analisis  data  menggunakan  pendekatan  descriptive  analysis,  yaitu  setelah  data dikumpulkan  kemudian  dideskripsikan,  kemudian  dianalisis  untuk  memperoleh jawaban sesuai dengan tujuan artikel ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  bentuk  deskriptif  analisis.  Secara  garis besar penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka. Bahan utama atau primer penelitian ini, adalah data yang diambil dari Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang  terkait  penetapan  hakim  dalam  perkara  Dispensasi  Kawin.  Selain  data  dari Pengadilan  Agama,  juga  menggunakan  data  dari  BKKBN  Kota  Malang.  Sedangkan
_______________
18 Anas Malik, “Analisis Kebijakan Fiskal Masa Khalifah Umar Bin Khatab Dalam Pandangan Ekonomi Modern,” Jurnal Al Nidzom 3, no. 2 (2019): 56–69.
Page | 85
untuk bahan sekunder berasal dari beberapa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Jurnal  dan  penelitian  tentang  dispensasi  kawin,  dan  buku-buku  tentang  teori fenomologi, yang nantinya akan digunakan untuk rujukan.
Data-data  yang  telah  didapatkan  kemudian  akan  dilakukan  analisis menggunakan teori fenomenologi. Data yang terkumpul akan melalui tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Khattab
Pada masa pra-Islam mayoritas mata pencaharian masyarakat Arab adalah menjadi pedagang,  petani,  dan  pekerja  industri.  Aktivitas  perdagangan  menjadi  mata pencaharian yang mendominasi, disebabkan letak geografisnya yang menghubungkan Negeri  Syam  (Yordania,  Palestina,  dan  Libia),  Yaman,  dan  Habasyah  (Ethopia) 19 . Sementara itu, kegiatan industri menjadi sector yang paling lemah. Mayoritas kegiatan industri  kala  itu  adalah  berprofesi  yang  umumnya  dilakukan  oleh  para  budak  dan orang-orang Yahudi. Di antara profesi tersebut, yang sangat menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan dan pembuatan senjata.
Pada masa sebelum Khalifah Umar bin Khattab, perekonomian umat Islam masih labil dikarenakan banyaknya kekacauan yang terjadi seperti kaum murtad, etnosentrisme (fanatik terhadap sukunya sendiri), dan kelompok yang salah dalam memahami tafsir Al Quran. Namun sejak Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, perekonomian mulai stabil dan kesejahteraan mulai terlihat. Walaupun pernah mengalami krisis, yaitu krisis tahun ramadah (berdebu) sekitar tahun ke 18 hijriah. Pada saat krisis tersebut, terjadi  kekeringan  hebat  yang  mengakibatkan  banyak  menimbulkan  korban,  baik manusia,  tumbuhan,  maupun  binatang.  Umar  bin  Khattab  mampu  meminimalisir kekacauan  tersebut  dengan  melakukan  pengetatan  konsumsi,  pengetatan  belanja, membentuk posko pengungsian dan meminta bantuan ke berbagai daerah lain yang berada  di  bawah  kekuasaan  Islam.  Selain  itu,  Umar  bin  Khattab  juga  mengambil
_______________
19 Heriyansyah, “Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad SAW,” Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 2 (2018): 190–205, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i02.356.

## Ferry Khusnul Mubarok
Page | 86
kebijakan pungutan zakat yang longgar dan mengahirkan pungutan zakat, sehingga zakat  ditarik  pada  masa  akhir  paceklik  dan  awal  musim  subur  khusus  untuk  tahun ramadah ini 20 .
Secara  umum  kebijakan  fiskal  berfungsi  untuk  mengelola  pendapatan  dan mendistribusikannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan negara. Kebijakan fiskal yang  berlandaskan  Islam  yang  dilakukan  oleh  khalifah  Umar  tidak  hanya  berfungsi dalam hal tersebut, melainkan sebagai kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan sebagai kewajiban khalifah dalam melayani rakyatnya. Umar bin Khattab sangat  ketat  dalam  mengelola  kebijakan  fiskal,  mulai  dari  penerimaan  sampai pengeluaran,  dikelola  sedemikian  rupa  agar  penggunaan  sesuai  dengan  ketentuan untuk  meminimalisir  praktik  kecurangan  (korupsi).  Dengan  demikian,  akan  tercipta administrasi yang transparan, efektif, dan efisien 21 .
Baitul Maal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab secara tidak langsung menjadi pelaksana  kebijakan  fiskal  negara  Islam,  karena  lembaga  yang  mengelola  seluruh pendapatan negara. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Maal memiliki tempat yang permanen, baik berada di ibu kota negara maupun di setiap ibu kota provinsi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pendistribusian anggaran. Pada masa itu, Abdullah bin Irqam dipercaya sebagai menteri keuangan dibantu oleh Abdurrahman bin Ubaid Al-Qori dan Muayqab 22 . Dalam pengelolaannya, Khalifah Umar menetapkan satu tahun anggaran selama 360 hari dan sehari untuk pembersihan Baitul Maal . Jadi di akhir tahun tidak ada harta yang tersisa di Baitul Maal , melainkan terdistribusi secara merata  untuk  memenuhi  kebutuhan  rakyat  dan  sebagai  cadangan  negara  untuk keperluan mendesak.
Dalam  hal  pengawasan,  Khalifah  Umar  bin  Khattab  memberi  tanggung  jawab independensi  kepada  para  wali  (kekuasaan  eksekutif),  yang  bersandar  pada  sistem pemisahan tugas administrasi dan tugas-tugas akuntansi dalam perangkat negara. Di samping melakukan pengawasan, Khalifah Umar juga membentuk sistem administrasi
_______________
20 Aqbar and Iskandar, “Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab Dan Perzakatan Di Indonesia.”
21 Setianingrum, “Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perpektif Kebijakan Publik Islam.”
22 Alfiah, “Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal.”
Page | 87
yang jelas untuk setiap pos-pos pendapatan yang diterima 23 . Hal ini yang menjadi salah  satu  keunggulan  Khalifah  Umar  dalam  menentukan  kebijakan,  yakni  dengan membentuk departemen-departemen khusus, antara lain :
1. Departemen pelayanan militer untuk mendistribusikan dana kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan.
2. Departemen  kehakiman  dan  eksekutif  yang bertanggung  jawab  menggaji  para hakim dan pejabat eksekutif.
3. Departemen  pendidikan  dan  pengembangan  Islam  untuk  mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
4. Departemen jaminan sosial yang bertugas menyimpan daftar bantuan untuk para fakir yang menderita dan miskin.

## Instrumen Pendapatan Negara
Langkah awal yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab dalam mengelola kebijakan fiskal  adalah  dengan  mengklasifikasikan  sumber-sumber  pendapatan  agar  jelas pengadministrasiannya 24 . Pengklasifikasian tersebut antara lain :

## 1. Zakat
Zakat merupakan bagian dari sedekah wajib bagi kaum Muslim yang memiliki harta sesuai  ketentuan  dan  mencapai  nisab  (zakat  mal)  serta  kewajiban  untuk menyucikan harta bagi setiap muslim pada bulan ramadhan (zakat fitrah).

## 2. Infak, wakaf dan Sedekah
Infak,  wakaf  dan  sedekah  merupakan  pemberian  suka  rela  masyarakat  sebagai wujud  tolong-menolong  antar  sesama  untuk  kepentingan  bersama  dengan mengharap ridho Allah.

## _______________
23 Aqbar and Iskandar, “Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab Dan Perzakatan Di Indonesia.”
24 Hindarjo, “Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam.”

## Ferry Khusnul Mubarok
Page | 88

## 3. Ghanimah (rampasan perang)
Ghanimah merupakan pendapatan negara yang berasal dari kemenangan (hasil rampasan) perang.

## 4. Fa’i
Fa’i adalah harta atau tanah milik musuh yang didapat tanpa melalui peperangan.

## 5. Kharaj (pajak tanah)
Kharaj  merupakan  tanah  yang  diperoleh  dari  orang-orang  kafir  baik  melalui peperangan  mupun  perjanjian.  Baik  Muslim  maupun  nonmuslim  yang memanfaatkannya wajib membayar kharaj kepada negara.

## 6. Jizyah (pajak bagi nonmuslim)
Jizyah  merupakan  pajak  bagi nonmuslim  sebagai  pengganti  zakat  fitrah. Jizyah tidak diwajibkan bagi wanita, anak-anak, orang gila, dan nonmuslim yang tidak mampu. Pungutan jizyah ini berakhir jika orang nonmuslim yang bersangkutan telah masuk Islam.

## 7. Ushur (bea cukai)
Ushur merupakan  pajak  yang  dikenakan  kepada  pedagang  kafir  harby  yang meilntasi daerah perbatasan negara. Pajak ini dikenakan sebagai akibat adanya pungutan cukai yang dikenakan kepada pedagang Muslim yang melintasi daerah perbatasan negara mereka agar terjadi kesetaraan.
8. Khums (pajak rikazh dan barang tambang)
Khums merupakan pajak yang diambil seperlima (20%) bagian dari barang temuan ( rikazh ) dan barang tambang. Persentase tersebut dikenakan jika jumlah rikazh sedikit, namun jika jumlah rikazh sangat besar maka kepemilikannya menjadi milik negara untuk dimanfaatkan demi kemakmuran bersama.

## Page | 89

## Pengalokasian Belanja Negara
Sama halnya dengan pendapatan, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk pos- pos  pengeluaran  negara  secara  rinci  sesuai  dengan  pendapatan  yang  diterima 25 . Pengeluaran Baitul  Maal ,  berdasarkan  pemasukannya  menjadi  empat  klasifikasi sebagaimana pada Tabel 1.

## Tabel 1. Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Penerimaan
Penerimaan Pengeluaran Zakat Fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim , fisabilillah , dan
ibnu sabil (8 asnaf) serta proyek umum, seperti rumah sakit dan sekolah gratis untuk fakir miskin. Ghanimah Anak yatim, fakir, dan ibnu sabil, dan dimanfaatkan untuk membeli kendaraan dan peralatan perang. Rikazh Khusus untuk kemaslahatan kaum fakir  seperti proyek untuk kepentingan umum. Jizyah, kharaj,  fa’i dan ushur
Gaji  para  pegawai,  pendanaan  untuk  instansi pemerintah,  dan  persediaan  dana  dalam  keadaan
darurat.
Sumber: 26
Untuk pengeluaran di luar zakat, secara lebih terperinci akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1) Ghanimah
Harta ghanimah dapat digunakan untuk hadiah bagi pasukan perang, para wanita perawat  tentara,  dan  untuk  membebaskan  para  tentara  Muslim  yang  ditawan musuh sebelum harta itu dibagikan.Setelah itu sisanya, yaitu 4/5 untuk pasukan yang mengikuti peperangan, 1/5 untuk baitul mal.

## _______________
25 Sari, “Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab.”
26 Setiawan (2019)

## Ferry Khusnul Mubarok

## Page | 90

## 2) Rikaz
Kekayaan Baitul  Maal dapat  digunakan  untuk  membiayai  seluruh  perangkat kenegaraan dan pembangunan fasilitas umum yang membutuhkan dana besar. Selain itu juga digunakan untuk melakukan persiapan peperangan dan penaklukan terhadap wilayah lain.
3) Jizyah , kharaj , dan ushur
Jizyah , kharaj , dan ushur digunakan untuk pengeluaran anggaran rutin yaitu :
a. Gaji kepala negara
Pada  masa  kekhalifahan  Umar  bin  Khattab,  para  sahabat    menetapkan tunjangan sebesar 16.000 dirham setahun, selain tunjangan bahan makanan dan  daging  kambing  untuk  khalifah  Umar  dan  keluarganya.  Pada  awalnya, tunjangan ini kelihatan melebihi kebutuhannya, tetapi ternyata khalifah Umar pernah  berhutang  ke  baitul  mal  karena  tunjangan  yang  diterimanya  tidak mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

## b. Gaji pegawai
Khalifah Umar menetapkan imbalan para pegawai sebagaimana pada Tabel 2.
Tabel 2. Alokasi Belanja Gaji Pegawai
Pegawai Tunjangan Bashrah Jatah harian berupa dua ekor kambing dan dua buah ember yang dipotong dan dimasak pagi dan sore, sementara kuahnya dijadikan minuman. Kepala Daerah Tunjangan 600 dirham/hari, setengah daging domba, kepala, kulit, dan kakinya serta setengah ember makanan.
Page | 91
Imam sholat, pengurus tanah, dan penanggung jawab baitul mal Satu ekor kambing setiap hari dengan rincian 1/5 bagian untuk imam sholat dan masing-masing ¼ bagian untuk pengurus tanah, dan penanggung jawab baitul mal.

## c. Tunjangan bagi tentara dan veteran
Khalifah Umar bin Khattab memberikan tunjangan kesejahteraan yang berkala tahunan  terhadap  para  veteran  perang,  anak-anak,  dan  janda-janda  yang ditinggal mati para suami mereka. Dengan cara mendata seluruh penduduk melalui sebuah lembaga pemerintahan khusus, tanpa membedakan asal dan keturunan. Bagi bayi yang lahir dalam keadaan Islam mendapatkan tunjangan 100 dirham. Ketika sudah merangkak ditambah menjadi 200 dirham. Ketika mendekati baligh ditambah lagi menjadi 500 atau 600 dirham. Tunjangan yang diberikan tidak hanya berupa uang, tetapi juga bahan makanan dan keperluan laian. Berupa uang dibagikan dua tahun sekali, sedangkan bahan makanan dibagikan sebulan sekali. Rincian pengeluaran baitul mal untuk pasukan dan veteran dapat dilihat dalam Tabel 3.

## Tabel 3. Rincian Pengeluaran Baitul Mal untuk Pasukan
No Jumlah Pemberian Penerima Keterangan 1. 12.000 dirham Bagi setiap istri Rasul Awalnya Shafiyah dan Juwairiyah  menerima  6000, tetapi setelah keduanya protes, akhirnya mereka disamakan dengan yang lain. 2. 12.000 dirham Abbas bin Abdul Muthalib 3. 5.000 dirham Kaum Muhajirin dan Anshar  yang  mengikuti perang badar Dalam riwayat lain disebutkan 4000 dirham 4. 5.000 dirham Hasan  dan  Husein  masuk dalam kerabat Rasul

## Ferry Khusnul Mubarok
Page | 92 5. 4.000 dirham Orang  yang  Islamnya seperti  pejuang  Badar, tetapi  tidak  ikut  perang Badar. Utsman  bin  Zaid  dimasukkan dalam daftar mereka 6 4.000 dirham Umat Islam yang ikut hijrah ke Habsyah 7. 4.000 dirham Kaum Anshar 8. 4.000 dirham Usamah bin Zaid Karena posisinya dan ayahnya lebih disayangi Rasul dibanding Ibn Umar. 9. 4.000 dirham Umar bin Abi Salamah Dalam  riwayat  lain  :  3.000 dirham. Dia dilebihkan, karena posisi  ibunya  yang  terhormat dalam Islam. 10. 2.000 dirham Abdullah bin Umar 11. 2.000 dirham Nadhar bin Anas Ia dimuliakan, karena keutamaan Anas dalam perang  Uhud,  saat  semua orang menyangka Rasul telah meninggal, ia maju dan syahid dengan gagah. 12 2.000 dirham Al-Mirqah Namanya diperkirakan : Hasyim  bin  Utbah  bin  Abi Waqash. 13. 2.000 dirham Istri  kaum  Muhajirin  dan Anshar 14. 2.000 dirham Putra kaum Muhajirin dan Anshar Abu  Salamah  diberi  3.000 dirham,  karena  keutamaan istrinya dalam Islam. 15. 800 dirham Penduduk  Mekkah  dan masyarakat luas Riwayat lain : antara  300  dan 400 dirham 16. 600,  400,  300, dan 200 dirham Untuk perempuan Muhajirin dan Anshar
Sumber: 27
_______________
27 Alfiah (2017)
Page | 93
Khalifah Umar bin Khattab mengalokasikannya ke dalam 14 bagian 28 , yaitu:
1. Belanja  kebutuhan  operasional  pemerintah  ( dar  al - khalifah ) termasuk  upacara kemerdekaan.
2. Belanja penunjang wilayah ( masalih ad-daulah ) termasuk kebutuhan administrasi surat-menyurat.
3. Biaya pembangunan kota Bashrah dan Kufah.
4. Pergantian mata uang (biaya moneter).
5. Belanja pegawai negara.
6. Biaya utang tanggungan negara.
7. Belanja umum yang berkaitan dengan infrastruktur.
8. Biaya fasilitas kehakiman.
9. Biaya santunan kepada kerabat Rasul dan lain-lain.
10. Belanja jihad (militer, persenjataan, dan lain-lain.
11. Biaya  perluasan  Masjidil  Haram  dan  kelambu Kiswah ,  serta  lampu  penerangan masjid.
12. Biaya penyimpanan harta zakat.
13. Biaya penjagaan dan penyimpanan harta umum.
14. Biaya pengurus urusan darurat (at-Tawary).
Untuk memprioritaskan pengeluaran secara efektif, Khalifah Umar bin Khattab juga membagi biaya kemasyarakatan menjadi dua sebagaimana tampak pada Tabel 4.

## Tabel 4. Prioritas Pengeluaran Baitu Mal
Primer Sekunder  Biaya pertahanan 
Penyaluran Ushur kepada mustahik
 Membayar gaji pegawai, guru, imam, qadhi, muadzin, dan pejabat negara
 Infrastruktur 
Biaya fasilitas kehakiman

Biaya pencetakan dirham baru

Beasiswa yang belajar ke Madinah  Hiburan untuk delegasi asing, biaya perjalanan  Membayar denda atas mereka yang mati terbunuh secara tidak sengaja
oleh pasukan Islam
_______________
28 Israil, “Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab.”

## Ferry Khusnul Mubarok

## Page | 94

Lampu penerang masjid

Membayar upah sukarelawan  Membayar utang negara  Bantuan imergensi dan musafir  Pembayaran utang orang Islam yang meninggal dalam keadaan miskin
 Pembayaran tunjangan untuk orang miskin  Tunjangan  untuk  sanak  saudara Rasulullah  Persediaan darurat
Source: 29

## Keberhasilan Kebijakan-Kebijakan Khalifah Umar Bin Khattab
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  tentang  kebijakan-kebijakan  khalifah Umar bin Khattab, ada beberapa kebijakan yang menjadi terobosan baru dan inovasi dalam pemerintahan Islam yang belum ada pada masa khalifah sebelumnya. Hal ini selain menjadi ciri khas dan kelebihan khalifah Umar bin Khattab dalam memajukan sector  ekonomi.  Kemajuan  dibidang  ekonomi  tersebut  terutama  ditandai  dengan adanya pemerataan kesejahteraan rakyat dan peningkatan perokonomian negara. 30
Adapun terobosan dalam hal kebijakan antara lain adanya pembentukan departemen- departemen pengelola, menyisakan cadangan kas di Baitul Maal , membatalakan zakat untuk  muallaf,  memberikan  zakat  dua  kali  lipat  kepada  mustahik,  pemberian  zakat konsumtif dan produktif, serta program jaminan social.
Dalam  membentuk  departemen-departemen  pengelola,  menjadi  salah  satu kebijakan yang membuat pemerintahan khalifah Umar bin Khattab berhasil. Dengan adanya departemen-departemen khusus yang dikepalai oleh pejabat-pejabat amanah dan administrasi pengelolaan keuangan yang jelas menjadikan perekonomian negara maju pesat dan kebijakan fiskal sukses menstabilkan ekonomi masyarakat. Dalam hal menyisakan harta Baitul Maal sebagai cadangan, juga belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, bahkan Rasul tida pernah mengajarkannya. Tetapi khalifah Umar memiliki pandangan futuristic bahwa sebuah negara membutuhkan dana cadangan
_______________
29 Israil (2011) 30 Khoirul Anwar et al., “Ka’b Al-Ahbar: Founder of the Transformation Jewish Tradition to Islam,” 2021, 17–19, https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303851.
Page | 95
sebagai  antisipasi  adanya  kebutuhan  yang  mendesak.  Kebijakan  ini  juga  berfungsi ketika terjadi krisis kekeringan hebat (ramadah) di mana banyak tumbuhan dan hewan mati, yang menyebabkan krisis air dan kelaparan.
Dalam hal membatalkan zakat untuk muallaf. Pembatalan zakat ini tidak semena- mena khalifah  Umar  lakukan,  melainkan  pandangannya bahwa  muallaf  yang  dirasa sudah cukup kuat iman Islamnya tidak perlu lagi menerima zakat. Kemudian dana zakat tersebut bisa dialihkan  kepada yang lebih membutuhkan, yakni fakir miskin. Dalam memungut zakat kepada muzakki dan  membayar zakat kepada mustahik dua kali lipat. Pemungutan dan pembayaran zakat dua kali lipat ini dimaksudkan untuk para muzakki dan mustahik yang belum membayar dan menerima zakat di tahun sebelumnya, maka wajib membayar dan menerima zakat dua kali lipat di tahun berikutnya.
Dalam hal Pemberian zakat konsumtif. Kebijakan khalifah Umar dalam pemberian zakat  konsumtif  bagi  setiap  fakir  adalah  pemberian  satu  ekor  unta  penuh  dengan muatan kebutuhan pokok. Tidak hanya memberikan zakat konsumtif, khalifah Umar juga memberikan zakat produktif kepada orang-orang seorang miskin dengan tujuan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri, yakni dengan memberikan satu ekor anak unta beserta dua induknya agar bisa diternakkan. Dalam hal mengadakan program jaminan sosial, dimana program ini dikhususkan untuk para fakir miskin, yakni dengan memberikan tunjangan dan tambahan pensiun.
Keberhasilan khalifah Umar bin Khattab di atas, tidak lepas dari kecerdasannya dalam memanajemen segala urusan negara dan kepatuhannya terhadap Allah, yakni dengan selalu  menjadikan  al-Quran  dan  as-Sunnah  sebagai  landasan  dalam  memutuskan ijtihadnya. Faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilannya adalah instrumen fiskal yang diterapkan khalifah Umar, yaitu: (1) Peningkatan pendapatan dan partisipasi kerja, dimana Khalifah Umar selalu memantau pendapatan dan hak-hak pada Baitul Maal , dan  selalu  memantau  tanah-tanah  garapan  agar  tidak  ada  yang  terbengkalai.  Jadi pengawasan adalah hal yang penting bagi khalifah Umar untuk memastikan apakah kebijakannya  berjalan  sesuai  dengan  tujuan.  (2)  Pemungutan  pajak,  kebijakan  ini berhasil  menciptakan  stabilitas  harga  dan  mengurangi  inflasi.  Pada  saat  stagnasi, menurunnya permintaan dan penawaran agregat, pemerintah dapat mendorongnya dengan  pajak khums. Dengan  kebijakan  ini,  harga  tetap  stabil  dan  produksi  tetap

## Ferry Khusnul Mubarok
Page | 96
berjalan.  (3).  Pengaturan  anggaran  yang  cermat  dan  proporsional  menjaga keseimbangan tidak akan terjadi defisit anggaran bahkan menjadi surplus.

## Simpulan
Berdsarkan  hasil  analisis  pembahasan  menunjukkan  bahwa  kebijakan  fiskal  di masa Khalifah Umar bin Khattab menggunakan sistem anggaran berimbang (balanced budget) yang  dikelolan  melalui Baitul Maal .  Instrumen  kebijakan  fiskal  yang dikembangkan antara lain zakat , infak , sedekah , wakaf , ghanimah , fa’i , kharaj , jizyah ,
ushur , dan khums . Sementara itu, dari sisi pengeluaran alokasi anggaran berdasarkan skala  prioritas,  kemudian  digunakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  mustahik, pertahanan dan keamanan, sosial dan keagamaan, serta administrasi negara. Kelebihan Khalifah  Umar  bin  Khattab  adalah  adanya  berbagai terobosan  dalam  hal  kebijakan fiscal,  antara  lain  adanya  pembentukan  departemen-departemen  pengelola, menyisakan  cadangan  kas  di Baitul  Maal ,  membatalakan  zakat  untuk  muallaf, memberikan  zakat  dua  kali  lipat  kepada  mustahik,  pemberian  zakat  konsumtif  dan produktif, serta program jaminan social.

## Daftar Pustaka
Adinugraha, Hendri Hermawan. “The Economic of Umar Bin Khattāb Policy in Modern Economic Policy.” In The First International Conference on Law, Business and Government , 83–89, 2013.
Aisyah, Siti, and Nurizal Ismail. “The Distribution of Zakat Ant the Time of Caliph Umar Ibn Khattab.” Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law 3, no. 2 (2019): 132–50. https://doi.org/10.4324/9780429448997-6.
Alfiah, Esti. “Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal.” Al- Intaj 3, no. 1 (2017): 54–70.
Anwar, Khoirul, Abu Hapsin, Nazar Nurdin, Ubbadul Adzkiya, Iman Fadhilah, and Tedi Kholiludin. “Ka’b Al-Ahbar: Founder of the Transformation Jewish Tradition to Islam,” 2021, 17–19. https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303851.
Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. “Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab Dan
Page | 97
Perzakatan Di Indonesia.” Laa Maisyir 6, no. 2 (2019): 226–45.
Budiharjo, Gustomo Try. “Kebijakan Kharāj Khalifah Umar Ibn Khattāb Gustomo Try Budiharjo.” Az Zarqa’ 5, no. 2 (2013): 116–44.
Cahyani, Dian Indah, and Sumadi Sumadi. “Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 02 (2017): 88–93. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31.
Fauzan, Muhammad. “Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab.” Human Falah 4, no. 1 (2017): 51–71.
Heriyansyah. “Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad SAW.” Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 2 (2018): 190–205. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i02.356.
Hindarjo, Anton. “Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam.” Jurnal Asy-Syukriyyah 19, no. 2 (2018): 35–60.
Israil, Syarifuddin. “Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab.” Jurnal Manajemen Dan Akuntansi 12, no. 1 (2011): 91–98.
Jaelani, Aan. “Fiscal Policy in Indonesia: Analysis of State Budget 2017 in Islamic Economic Perspective.” In SSRN Electronic Journal , 1–17, 2018. https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093.
Jajuli, Suleman. “Kebijakan APBN Khalifah Umar Bin Khattab.” Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 53, no. 9 (2019): 1689–99.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Lbs, Junaidi. “Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Analisis Sejarah Penentuan Kadar Pajak Di Masa Umar Bin Khattab Menurut Abu Yusuf Dalam Kitab Al-
Kharaj).” Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 2, no. 1 (2016): 11–20.
Malik, Anas. “Analisis Kebijakan Fiskal Masa Khalifah Umar Bin Khatab Dalam Pandangan Ekonomi Modern.” Jurnal Al Nidzom 3, no. 2 (2019): 56–69.
Muslikhati, and Imamul Hakim. “Does International Trade Affect Welfare? Economic Fiqh Analysis of Umar Bin Khattab.” Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) 18, no. 01 (2020): 39–50.
Riza, Muhammad. “Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra.” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 2 (2017): 1–14. https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.181.
Sari, Nurma. “Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab.” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, no. 2 (2017): 172–84.

## Ferry Khusnul Mubarok
Page | 98
https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552.
Setianingrum, Any. “Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perpektif Kebijakan
Publik Islam.” Ekonomika-Bisnis Vol.4, no. No. 1 (2013): Hal 1-12.
Setiawan, Denil. “Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal.” Al Amwal 1, no.
2 (2019): 118–31.
Siri, Rusli, M. Wahyudin Abdullah, and Ridwan Tabe. “The Implementation of Fiscal Fiance by Umar Bin Khatb (an Enforcement in Indonesia).” Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam 5, no. 1 (2020): 26–45.
Yusoff, Mohammed B. “Fiscal Policy in an Islamic Economy and the Role of Zakat.” IIUM Journal of Economics and Management 14, no. 2 (2006): 117–45.