TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN MUBARAKAH DI PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BALIKPAPAN
Abdurrahman, Lilik Andaryuni, Noorthibah, Ashar UINSI Samarinda
Email: racsu10@gmail.com, lilikandaryuni@yahoo.com, noorthaibah66@gmail.com,
azharalbugisi82@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Sosiologi Hukum, Pernikahan, Mubarakah Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui proses, akad, dan walimah dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak  Balikpapan;  2)  Mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi terjadinya pernikahan mubarakah tersebut; dan 3) Mengetahui perspektif teori  hukum  tentang  pernikahan  mubarakah  tersebut.  Dalam  penelitian ini, penulismenggunakan jenis penelitian sosiologi hukum yang bersifat empiris  (realita).  Metode  pengumpulan  datanya  menggunakan dokumentasi,  wawancara,  dan  observasi.  Sifat  penelitiannya  adalah empirical  research,  dan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan sosiologi  hukum.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan mencakup  reduksi  data  (data  reduction),  sajian  data  (data  display),  dan pengambilan kesimpulan (conclusing drawing). ABSTRACT Keywords: Sociology  of  Law, Marriage, Mubarakah This  study  aims  to:  1)  Know  the  process,  contract,  and  walimah  in mubarakah  marriage  at  Hidayatullah  Gunung  Shoot  Islamic  Boarding School Balikpapan; 2) Know the factors affecting the occurrence of the mubarakah marriage; and 3) Know the legal theoretical perspective on the  mubarakah  marriage.  In  this  study,  the  author  uses  a  type  of  legal sociology  research  that  is  empirical  (reality).  The  data  collection method uses documentation, interviews, and observations. The nature of the  research  is  empirical  research,  and  the  approach  used  is  the sociology  of  law  approach.  While  the  data  analysis  techniques  used include data reduction, data display, and conclusing drawing..

## PENDAHULUAN
Dalam  hukum  Islam  perkawinan  merupakan  peristiwa  suci  bagi  manusia,  Pernikahan merupakan  sunnatullah  yang  umum  berlaku  pada  semua  makhluk,  baikpada  manusia,  hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat penting. Karena agama memandang pernikahan jalan bagi seseorang untuk memenuhi setengah dari keberagamaannya, artinya setelah

## Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan
seseorang menikah maka setengah dari urusan agamanya telah ia penuhi. Tujuan pernikahan itu sendiri tertuang dalam Al-Qur’an:
"Di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  bahwa  Dia  menciptakan  pasangan-  pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu  rasa  cinta  dan  kasih  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."
Dalam hukum positif, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab I pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathinantara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Oleh sebab itu negara mengatur dengan tertib aturan-aturan tentangperkawinan yang erat kaitannya dengan hukum agama, agar tercapai tujuan dari perkawinan tersebut. Dalam pandangan Islam perkawinan bukan urusan dalam hal yang bersifat  budaya  atau  hanya  sekedar  formalitas  semata,  tetapai  ini  adalah  urusanagama  yang memiliki dampak kebaikan di dunia dan akhirat. Pernikahan pada hakikatnya adalah jalan hidup dan pergaulan seumur hidup. Ia bukan urusan yang mudah dan bukan pula sebuah upaya coba- coba.  Oleh  karena  itu  sudah  selayaknya  bagi  seorang  lelaki  muslim  sebelum  memasuki  proses pernikahan, untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam memilih dan nenentukan pasangan hidupnya  dan  yang  akan  mendampinginya  dalam  mengarungi  samudra  rumah  tangga  Pasal  2, isinya bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad pernikahan, yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau istilahnya mitssaqan ghaliza dengan tujuan mentaati perintah Allah dan rasul- Nya. Kemudian melaksanakan nikah adalah bagian dari ibadah jangka panjang
Pondok pesantren Hidayatullah merupakan pondok pesantren yang di dirikan oleh ustadz Abdullah Said, yang awalnya hanya menggunakan bangunan atau gubuk yang di sediakan oleh warga setempat, dimulai dari Karang Rejo, kemudian pindah ke Karang Bugis. Hingga ke tempat yang  sekarang  menjadi  pusat  dari  pondok  pesantren  Hidayatullah,  yaitu  di  Gunung  Tembak. Beranjak  dari  sejarah  singkat  tersebut,  kini  Hidayatullah  telah  menjadi  organisasi  massa,  yang mana hal ini diresmikan pada musyawarah nasional (munas) Hidayatullah tanggal 9-13 Juli tahun 2000 di Balikpapan yang mana struktur organisasinya dirubah menjadi lima jenjang yaitu, dewan pimpinan pusat (DPP) di tingkat nasional, dewan pimpinan wilayah (DPW) di tingkat provinsi, dewan  pimpinan  daerah  (DPD)  di  tingkat  kota/kabupaten,  dewan  pimpinan  cabang  (DPC)  di
tingkat kecamatan dan pimpinan ranting (PR) di tingkat desa/kelurahan.5 Dan sekarang pondok pesantren  Hidayatullah  memiliki  kurang  lebih  600  cabang  pondok  pesantren  yang  tersebar diseluruh Indonesia.
Menurut Kuntowijoyo, Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah contoh fenomenal atau spektakuler  dalam  community  development  yang  lengkap,  karena  hampir  seluruh  perangkat Pesantren  Hidayatullah  dimulai  dari  titik  nol  atau  tidak  ada.  Salah  satu  yang  menjadi  kunci keberhasilan  Pesantren  Hidayatullah  Balikpapan  adalah  dalam  merekonstruksi  kehidupan berkeluarga  para  santrinya.  Mereka  yang  sudah  dinikahkan  selanjutnya  mendapatkan  amanah untuk berdakwah ke luar kota, provinsi bahkan hingga luar pulau untuk merintis dan membuka cabang Pesantren Hidayatullah. Dengan konsep mendidik santri, pembekalan pranikah,
Pada umumnya ketika sorang laki-laki atau prempuan ingin menikah biasanya telah saling mengenal  terlebih  dahulu  atau  pernah  saling  kenal,  ada  juga  yang  melakukan  ta’aruf  terlebih dahulu sebelum ke proses khitbah, dan bahkan ada yang pacaran terlebih dahulu sebelum melaju ke jenjang pernikahan dan ada juga yang saling mengikat dengan tunangan sebelum ke proses akad nikah. Pesantren Hidayatullah memiliki tradisi di mana para santri yang sudah siap menikah di fasilitasi  dengan  pernikahan  massal  dan  di  akhir  ini  berubah  istilah  menjadi  pernikahan mubarakah.  Yang  mana  kegiatan  ini  rutin  dilaksanakan  di  berbagai  kampus  pondok  pesantren Hidayatullah di Indonesia.
Pernikahan mubarakah di Hidayatullah pertama kali di laksanakan pada 6 Maret 1977 pada waktu itu hanya diikuti oleh dua pasang santri, yaitu Abdul Qadir Jailani dengan Nurhayati dan Sarbini Natsir dengan Salmiyah.
Pernikahan mubarakah sebagai upaya untuk memfasilitasi para santri putra dan putri yang sudah  memiliki  kemampuan  dan  cukup  umur.  Dilakukan  dengan  resmi  dan  mengikuti  aturan pemerintah, resmi dalam mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini pernikahan yang dilakukan di catat oleh pegawai urusan agama (KUA) dari sary’i mengikuti syariat dengan tidak ada pacaran, tidak berfoya-foya, mengikuti syarat dan rukun pernikahan.
Ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas dari tradisi ini. Yaitu proses perjodohan dilakukan oleh para ustadz senior dengan musyawarah, istikharah (berdoa untuk pilihan terbaik) dan istisyarah (mencari isyarat atau petunjuk terkait jodoh para peserta).
Pernikahan mubarakah dianggap aneh terutama orang yang belum memahami kepasrahan para santri dalam menentukan calon jodohnya kepada para ustadz. Sulit untuk dinalar menikah dengan orang yang belum dikenal bahkan belum pernah dilihat sama sekali.
Padahal didalam Asas-asas Hukum Perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogamy terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.
Dari semua asas-asas ini pernikahan mubarakah tidak menerapkan asas kebebasan memilih pasangan.  Yang  mana  Asas  kebebasan  memilih  pasangan  merupakan  rangkaian  dari  asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim,  dari  Khansa’  binti  Khidam  al-  Anshariyah,  sebagaimana  telah  disebutkan  pada  asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia dating pada Rosulullah saw. Membatalkan pernikahan itu.
Selain  itu,  dalam  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ahmad,  Abu  Daud,  Ibnu  Maja,  dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan juga pada “asas persetujuan” yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis dating kepada Rosulullah saw. Lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rosulullah saw. Menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.
Dalam  tradisi  pernikahan  mubarakah,  steering  committee  memberi  peserta  pernikahan mubarakah pelatihan pranikah selama 15 hari. Pelatihan ini bermanfaat bagi calon mempelai dan merupakan salah satu syarat pernikahan mubarakah. Secara tidak langsung, pembinaan pranikah peserta  selama  15  hari  sejalan  dengan  beberapa  program  KUA.  Selain  itu,  Pejabat  PPN  atau Pembantu  PPN  memberikan  calon  pengantin  waktu  10  hari  untuk  mendapatkan  petunjuk pernikahan, dan satu-satunya badan yang diakui oleh KUA, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memberikan petunjuk tentang bagaimana membuat rumah tangga bahagia.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut  yang  menjadi  masalhnya  adalah  pernikahan mubarakah  tidak  semua  menjalankan  asas-asas  Hukum  Perkawinan  atau  peraturan  perundang- undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia, dari itu semua peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana konsep pernikahan mubarokah di pondok
pesantren  Hidayatullah  Balikpapan  ditnjau  dari  asas-asas  perkawinan  di  Indonesia,  yang  akan peneliti tulis dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “konsep pernikahan mubarokah di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan ditnjau dari asas-asas perkawinan yang ada di Indonesia”.

## METODE
Metode Penelitian adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yakni suatu penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi  serta  doktrin  hukum sebagai dasar penelitian. Maka dalam penelitian ini, penulis meneliti terkait penerapan asas-asas hukum perkawinan dalam hukum positif dan hukum islam. Mengenai pernikahan mubarakah di pondok pesantren Hidayatullah.
2. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan pada penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris sosiologis, pendekatan empiris atau sosiologi adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota  masyarakat  dalam  hubungan  hidup  bermasyarakat.  Pengertian  hukum  empiris mengungkapkan  hukum  yang  hidup  (living  law)  dalam  masyarakat  melalui  perbuatan  yang  di lakukan oleh masyarakat.
3. Bahan Hukum
Guna  memperoleh  data  maka  dilakukan  pengkajian  atas  beberapa  jenis  data  meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta termasuk juga bahan hukum tersier.
a. Bahan hukum primer terdiri dari hukum positif dan hukum Islam
b. Bahan hukum sekunder, meliputi hasil-hasil penelitian hukum, jurnal, majalah serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pernikahan mubarakah.
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan penunjang terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  melakukan  penelitian  mengenai  pelaksanaan  hukum  perkawinan  Islam  dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, akhirnya penulis  sampai  pada  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama,  proses  pernikahan  mubarakah  di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu  pendataan,  wawancara,  penjodohan,  proses  ta’aruf,  pelamaran,  pembekalan,  dan penandatanganan. Adapun rukun dan syarat pernikahan mubarakah, adalah: wali nikah; saksi yang meliputi  wali  mempelai  wanita,  warga  Hidayatullah,  santri  Hidayatullah,  dan  tamu  undangan; shigat  akad  nikah;  dan  mahar.  Walimahtul  ursy  dalam  pernikahan  mubarakah  diselenggarakan dengan sangat sederhana tanpa ada hiburan musik, apa lagi pesta yang berlebihan. Akan tetapi, suasana walimahtul ursy sangat berkesan baik, sakral serta tidak meninggalkan nilai-nilai Islam.
Kedua,  faktor-faktor  yang  mendorong  munculnya  pernikahan  mubarakah  di  Pondok Pesantren  Hidayatullah  Gunung  Tembak  Balikpapan,  adalah:  a)  keyakinan  masyarakat  tertentu berupa takhayul, bid’ah khurafat disekitar acara pernikahan; b) budaya menjalin hubungan antara laki-laki dengan wanita yang biasa dikenal dengan istilah pacaran yang tidak sesuai dengan budaya Islam; c) budaya penyerahan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak  keluarga  wanita;  dan  d)  pesta  pernikahan  yang  menghabiskan  dana  puluhan  juta  rupiah bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah.
Ketiga, berdasarkan perspektif teori living law, pernikahan mubarakahlahir karena adanya fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan, baik budaya  adat  di  masyarakat  pedesaan  maupun  budaya  modern  yang  mengurangi  kesucian  dari pernikahan.Berdasarkan  teori  semi-autonomus  social  field,  Pondok  Pesantren  Hidayatullah Gunung  Tembak  Balikpapan  sebagai  penyelenggara  pernikahan  mubarakah  berhak  membuat sebuah  norma  yang  dilandasi  dengan  keadaan  santrinya  serta  adat  kebiasaannya,  akan  tetapi norma-norma yang dimiliki harus sesuai Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, perspektif hukum sebagai law as a tool of social engineering dalam pernikahan mubarakah digunakan untuk merubah budaya masyarakat, dan merumuskan usia pernikahan yang bersifat  ideal.  Budaya  yang  sampai  saat  ini  dipertahankan  baik  budaya  adat  di  masyarakat pedesaan  maupun  budaya  modern  (seperti:  hitungan  weton,  pacaran,  uang  jujuran,  dan  pesta pernikahan mewah) dapat mengurangi kesucian dari pernikahan, karena dinilai tidak sesuai dengan syari’ah  Islam.  Selain  itu,  ketentuan  usia  pernikahan  sebagaimana  termaktub  dalam  Undang-
undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  mengidap  persoalan  yang  tidak  mudah  diselesaikan. Indikasi problematis usia pernikahan yang paling menonjol muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat 2 tentang dispensasi kawin yang wewenang yuridis untuk keperluan itu diberikan kepada Pengadilan  atau  Pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  pihak  laki-laki  maupun perempuan sehingga dinilai mengurangi sakralitas pernikahan.
Berdasarkan perspektif maqashid al-syari’ah, pernikahan mubarakah dilihat dari hifd al-din, akan membawa para santri yang sudah siap dalam melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perbuatan asusila, seperti zina. Jika dilihat dari hifd al-nasl, perwalian anak perempuan menjadi jelas,  begitupun  juga  dalam  hal  waris.  Jika  dilihat  dari  hifd  al-nafs,  pasangan  suami  istri  yang menikah pada usia dewasa memiliki kesiapan psikologis/kejiwaan dalam membina rumah tangga. Jika dilihat dari hifd al-mal, pasangan suami istri yang memiliki kesiapan psikologis akan dapat mengatur keuangan rumahtangga dengan lebih baik. Dan jika dilihat dari hifd al-aql, pasangan suami  istri  yang  sudah  dewasa,  otomatis  cara  berfikirnya  pun  lebih  dewasa,  sehingga  dalam menghadapi  berbagai  persoalan  yang  muncul  dalam  rumah  tangga  akan  lebih  bijak  dan  tidak mudah stress.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian  mengenai  pelaksanaan  hukum  perkawinan  Islam  dalam pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan, akhirnya penulis  sampai  pada  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama,  proses  pernikahan  mubarakah  di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu  pendataan,  wawancara,  penjodohan,  proses  ta’aruf,  pelamaran,  pembekalan,  dan penandatanganan.  Kedua,  faktor-faktor  yang  mendorong  munculnya  pernikahan  mubarakah  di Pondok  Pesantren  Hidayatullah  Gunung  Tembak  Balikpapan,  adalah:  a)  keyakinan  masyarakat tertentu berupa takhayul, bid’ah khurafat disekitar acara pernikahan; b) budaya menjalin hubungan antara laki-laki dengan wanita yang biasa dikenal dengan istilah pacaran yang tidak sesuai dengan budaya Islam; c) budaya penyerahan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada  pihak  keluarga  wanita;  dan  d)  pesta  pernikahan  yang  menghabiskan  dana  puluhan  juta rupiah bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah. Ketiga, berdasarkan perspektif teori living law, pernikahan mubarakahlahir karena adanya fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang
sampai saat ini masih dipertahankan, baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern yang mengurangi kesucian dari pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma’rifah,1978) Ani Purwati Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek (Surabaya: Jakad Media, 2020)
A.  Malthuf  Siroj,  Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Telaah  Kompilasi  Hukum  Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012)
Bambang Sunggono, Penelitian Hukum: Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Departemen Agama R.I Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Revisi (Bandung: Gema Risalah Press,1991)
Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Agama RI,
2001)
Eugen Ehrlick, Fundamental Principles  of the Sociology  of Law, cet.  ke-4 (U.S.A:Transaction Publisher New Brunswick, 2009)
John Rinaldi, Menggapai Berkah Sejak Malam Pertama (Klaten: Zahida Pustaka 2012)
Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991)
Mansur Salbu, Mencetak Kader, Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah,
Cet. 2, (Surabaya: Optima, 2012)
Muhammad sakdillah, “hidayatullah, pesantren dengan cabang terbanyak di Indonesia”, di akses pada 30 Januari 2023, https://net26.id/hidayatullah-pesantren- dengan-cabang-terbanyak- di-indonesia/
Nurul  Fathiyah  Mufi  dan  Andi  Agustang,  “Studi  Sosiologi  Pernikahan  Mubarak  Di  Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar”, Jurnal Sosialisasi Vol. 7 No.2, 2020
Paryadi,  “Efektifitas  Pernikahan  Mubarakah  di  Pesantren  Hidayatullah  Balikpapan  Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, Cross-Border Vol. 5, 2, 2022
Pesantren Hidayatullah attps:id.wikipedia.org/wiki/Hidayatullah_(organisai), di akses pada Senin, 30 Januari 2023.
Roscoe Pound, Introduction to the Philosophy of Law (Yale University Press, 1975)
Sally Falk Moore, “Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi- Otonom Sebagai Suatu Topik Studi yang Tepat,” dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bangsa Rampai, ed. T.O. Ihromi, Jakarta: Yayasan Obor, 2001
Surya  Prakash  Sinha,  Jurisprudence  Legal  Philosophi  In  A  Nutshell  (ST  Paul  Minn  West Publishing CO, 1993)
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2011)
Tanya  Bernard  L.,  Yoan  N.  Simanjuntak,  dan  Markus  Y.  Huge,  Teori  Hukum  Strategi  Tertib Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi  (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2010)
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License