VOLUME 5 NOMOR 1  2021   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi:

## Universitas Kader Bangsa (UKB)
Jl.  Mayjen  HM  Ryacudu  No.88,  7  Ulu,  Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.
E-mail: rizkyrd22@gmail.com
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PALEMBANG

## Rizki Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

## rizkyrd22@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2012  tentang Koordinasi  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  namun  penerapannya  belum dirasakan  sepenuhnya  oleh  setiap  masyarakat  di  Indonesia,  salah  satunya  pada  masyarakat  di Palembang. Pelaksanaan peraturan tersebut dilakukan secara yuridis dan institusional. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  sosio- legal  dan  pendekatan  konseptual  dengan  sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  melalui  penelitian  secara  langsung  di  Pasar  16  Ilir  Kota Palembang mellaui studi kepustakaan dan wawancara pada Dinas Perdaganga serta Satpol PP Kota Palembang  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  menarik  kesimpulan  secara  deduktif. Berdasarkan  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  implementasi  Perpres  Nomor  125  Tahun  2012 tentang  Penataan  dan  Pemberdayaan  PKL  Kota  Palembang  belum  sepenuhnya  berjalan  baik. Penegakan Hukum Terhadap Koordinasi di Kota Palembang setelah Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang  Koordinasi  Penataan  dan  Pemberdayaan  PKL  di  Kota  Palembang  kawasan  pasar  16  ilir dilakukan dengan memberlakukan sanksi administrasi.
Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Peraturan Presiden, Kota Palembang.

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  the  existence  of  Presidential  Regulation  Number  125  of  2012 concerning Coordination of Arrangement and Empowerment of Street Vendors but its implementation has not been fully felt by every community in Indonesia, one of which is the people in Palembang. The implementation  of  these  regulations  is  carried  out  legally  and  institutionally.  This  research  is empirical  legal  research  with  a  statutory  approach,  a  socio-legal  approach  and  a  conceptual approach  with  the  sources  of  legal  materials  used  are  primary,  secondary,  and  tertiary  legal materials  through  direct  research  at  Pasar  16  Ilir  Palembang  City  through  literature  studies  and interviews at the Dinas Trade and Satpol PP Palembang City with a qualitative descriptive analysis by drawing deductive conclusions. Based on this research, it can be seen that the implementation of Presidential  Regulation  No.  125  of  2012  concerning  the  Arrangement  and  Empowerment  of  PKL Palembang City has not fully gone well. Law Enforcement on Coordination in Palembang City after
Presidential Decree No. 125 of 2012 concerning Coordination of Arrangement and Empowerment of Street  Vendors  in  Palembang  City  in  the  16  ilir  market  area  was  carried  out  by  imposing administrative sanctions.
Keywords: Street Vendors, Presidential Regulation, Palembang City.

## PENDAHULUAN
Palembang  merupakan  kota  terbesar  kedua  di  Sumatera  setelah  Medan.  Hal  ini terbukti  dari  jumlah  penduduk  kota  Palembang  yang  berjumlah  hampir  dua  juta  jiwa.  Kota Palembang  mengalami  peningkatan  jumlah  penduduk  yang  pesat  setiap  tahunnya.  kota Palembang  yang  merupakan  kota  metropolitan  adalah  salah  satu  alasan  banyaknya  jumlah penduduk yang setiap tahunnya baik itu dari penduduk yang datang dari luar Pulau Sumatera untuk  mencari  pekerjaan.  Banyaknya  jumlah  penduduk  yang  datang  dari  setiap  daerah  luar kota  Palembang  tidak  diimbangi  dengan  jumlah  lapangan  pekerjaan  yang  memadai (Wikipedia,  2017).  Hal  ini  mengakibatkan  peningkatan  atas  jumlah  pengangguran- pengangguran  di  kota  Palembang.  Pendidikan  yang  rendah  serta  lapangan  pekerjaan  yang tidak  memadai  menjadi  alasan  bagi  masyarakat  untuk  memilih  usah  di  sektor  informal dengan cara berdagang melalui modal yang tidak besar demi menunjang kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha di sektor informal dengan cara berdagang melalui modal yang kecil adalah dengan menjadi pedagang kaki lima.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi  Penataan  dan    Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima,  Pedagang  kaki  lima  adalah pelaku  usaha  yang  melakukan  usaha  perdagangan  dengan  menggunakan  sarana  usaha bergerak  maupun  tidak  bergerak,  menggunakan  prasarana  kota,  fasilitas  sosial,  fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Kehadiran pedagang kaki lima di kota Palembang sudah tidak dapat dihindari atau ditiadakan lagi. Pedagang Kaki Lima dengan modal yang kecil hanya dapat menjual berbagai macam dagangannya, jenis dagangannya pun berupa makanan yang tidak atau belum diproses seperti  daging,  buah-buahan,  sayuran,  dan  makanan  yang  sudah  diproses  seperti  lauk  pauk dan minuman. Selain hal tersebut pedagang kaki lima dapat juga menjual barang tekstil, obat obatan,  dan  jasa  yang  dijual  padagang  kaki  lima  berupa  pangkas  rambut  dan  sol  sepatu. Namun  pedagang  kaki  lima  juga  memiliki  karakteristik  dan  masalah  tersendiri,  yakni  salah satunya kurangnya memperhatikan kebersihan lingkungan tempat berdagang, dan berlokasi di tempat yang padat (Firdausy, 1995). Pedagang kaki lima banyak menjajakan dagangannya di tempat–tempat  umum  seperti  di  stasiun  kereta  api,  pasar  tradisional,  halte-halte,  tempat
pariwisata dan tempat–tempat keramaian lainnya dengan menggunakan gerobak atau bahkan dengan beralaskan terpal (Permadi, 2007).
Keberadaan  Pedagang  kaki  lima  merupakan  salah  satu  jalan  keluar  yang  ditempuh untuk  mengatasi  pengangguran  di  kota  Palembang  dan  juga  bisa  menambah  pendapatan perkapita penduduk jika para pedagang kaki lima tersebut melakukan usahanya dengan baik. Pedagang kaki lima di kota Palembang berkembang semakin pesat setiap tahunnya. Semakin berkembangnya  pedagang  kaki  lima  yang  ada  di  kota  Palembang  semakin  banyak  pula permasalahan-permasalahan yang  timbul. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di kota Palembang dari hari ke hari adalah kepadatan lalu lintas dimana para pedagang kaki lima menjajakan  dagangannya  ditempat  yang  mengganggu  arus  lalu  lintas,  kurangnya  tingkat kesadaran  pedagang  kaki  lima  untuk  kebersihan  disekitar  lapak  dagangannya,  banyaknya pedagang  kaki  lima  yang  tidak  tertib,  serta  gangguan  keamanan.  Selain  itu,  Pedagang  Kaki Lima  di  kota  Palembang  cenderung  melakukan  usaha  dengan  segala  cara  tanpa memperhatikan  keselamatan  para  pembeli  demi  mendapat  keuntungan.  Bila  hal  ini  tetap dibiarkan,  maka  keberadaan  pedagang  kaki  lima  akan  menimbulkan  permasalahan  di  ruang publik baik itu dibidang pembangunan, tata ruang, maupun ketertiban umum (Hukum Online, 2011).
Pedagang  kaki  lima  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kompleksitas  pembangunan perkotaan,  dengan  modal  yang  minimum  dan  lokasi  usaha  yang  mendekati  konsumen,  hal inilah  yang  menjadi  ciri  khas  dari  pedagang  kaki  lima  yang  membuat  pedagang  kaki  lima bertahan  dalam  menghadapi  krisis  ekonomi  yang  sedang  terjadi.  Berkaitan  dengan  hal tersebut  maka  perlu  dilaksanakannya  penertiban  dan  penataan  pedagang  kaki  lima  secara bijaksana  dan  terkoordinasi  dengan  baik  agar  para  pihak  tidak  ada  yang  dirugikan  antara pedagang  kaki  lima  dan  ruang public yang  digunakan  agar  dapat  menata  ruang public yang optimal  sehingga  dapat  menyediakan  ruang  aktivitas  yang  memadai  baik  dari  segi  kualitas maupun  kuantitas,  sehingga  ruang public tersebut  dapat  berfungsi  sebagai  mana  semestinya dimana  setiap  orang  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  dapat  menikmati  dan melakukan aktivitas semestinya.
Keberadaan pedagang kaki lima di Palembang telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan Pro-Kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  Pemerintah  juga  mengalami  permasalahan  atas  keberadaan PKL.  Terdapat  3  pilihan  untuk  mengatasi  permasalahan  pedagang  kaki  lima,  yaitu  Negara harus  menjadi  kunci  utama  penggerak  pedagang  kaki  lima,  organisasi  pedagang  kaki  lima diberi ruang untuk mengatur kegiatan mereka sendiri, atau melakukan negosiasi lokasi-lokasi beroperasinya  pedagang  kaki  lima  antara  pemerintah  dengan  pedagang  kaki  lima  (Pena, 1999).
Dalam  upaya  penataan  dan  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Palembang, Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Kota  Palembang  memiliki  kewajiban  untuk melakukan tindakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Palembang. Hal ini  selaras  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2012  Tentang Koordinasi  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima.  Realitasnya  penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh setiap masyarakat di Indonesia, salah satunya pada masyarakat di Palembang. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya Pedagang Kaki  Lima  yang  masih  berjualan  disembarang  tempat  yang  menandakan  bahwa  Pemerintah Kota  Palembang  belum  menyediakan  fasilitas  yang  memadai  serta  belum  sepenuhnya melakukan  relokasi  bagi  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota  Palembang  sesuai  dengan  yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Perpres  Nomor  125  Tahun  2012  Tentang  Koordinasi  Penataan  dan  Pemberdayaan Pedagang  Kaki  Lima,  Pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  khususnya  Pemerintah Kota Palembang harus berkoordinasi melalui Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman  dan  Ketertiban  untuk  melakukan  pemberdayaan  kepada  para  pedagang  kaki lima  di  Kota  Palembang  demi  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  kota  Palembang  dan mengembalikan  ruang  publik  kembali  menjadi  tertib  dan  tentram  sebagaimana  semestinya. Dalam  hal  ini  pula  penanganan  pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  harus  dilakukan  guna mendapatkan kepastian hukum untuk fasilitas–fasilitas umum yang biasanya digunakan oleh pedagang kaki lima di kota Palembang.
KAJIAN TEORI (Huruf kapital, Times New Roman 12, Bold, Justify, 1 Kolom)
Berisikan  teori/konsep/pendekatan/cara  pandang/perspektif/paradigm,  dsb  yang  akan digunakan  untuk  menganalisis  kasus  atau  topik  yang  diangkat.  Penamaan  kerangka  analisis boleh  disesuaikan  atau  diganti  dengan  menggunakan  nama/istilah  yang  mencerminkan kerangka  konseptual  atau  teoritik  yang  akan  digunakan  (contoh:  Realisme  Defensif  / Defensive Realism).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu metode  penelitian  yang  berfokus  pada  pengumpulan  fakta-fakta  hukum  atau  permasalahan hukum  secara  terstruktur  dan  memperoleh  materi  hukum  positif  secara  nyata  (Nasution, 2008). Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini digunakan karena hendak mencari dan mengetahui implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Palembang dan sejauh mana penegakan hukum Perpres Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Palembang.
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan,  yaitu  pendekatan  undang-undang  (statute approach),  yaitu  suatu  metode  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan  dan  hal  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti (Marzuki,  2005).  Pendekatan  sosio-legal  (socio-legal  approach),  dengan  studi  tekstual terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  secara  kritis  untuk  menjelaskan problematika  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  dari  hukum  tertulis  dalam  pemberdayaan pedagang  kaki  lima  (Shidarta,  2009).  Terakhir  adalah  pendekatan  konseptual  (conseptual approach),  yang  beranjak  dari  adanya  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum.  Pandangan-pandangan  atau  doktrin-doktrin  tersebut  akan memperjelas  ide-ide  dengan  memberikan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep  hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dalam permasalahan.
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  pengamatan  langsung,  dan wawancara.  Data  Sekunder  adalah  data  normatif  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  (Khadir,  2011).    Penelitian  ini  juga  menggunakan berbagai jenis sumber – sumber bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  pengumpulan  data  yaitu  dengan  studi  kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui kegiatan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  obyek  penelitian  dan  mengkutip  dari  berbagai  data sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  dokumen  dan  beberapa  bahan  kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, jurnal-jurnal serta artikel-artikel lainnya serta melalui media  massa  seperti  koran  dan  internet  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Kedua, peneliti melakukan studi lapangan  dilakukan  dengan teknik pengamatan langsung pedagang kaki  lima  di  seputaran  Pasar  16  Ilir  Kota  Palembang,  yang  didukung  dengan  teknik wawancara  dengan  masyarakat  sekitar  dan  pihak-pihak  terkait  yang  relevan  dalam  masalah penelitian  ini  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  data  seperti  Dinas  Tata  Kota  Palembang, Dinas  Perhubungan  Kota  Palembang,  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  Koperasi  Kota Palembang.    Teknik  Analisis  Data  yang  sesuai  dengan  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## PEMBAHASAN
Di  Kota  Palembang,  pelaksanaan  Perpres  Nomor  125  Tahun  2012  Tentang  Koordinasi Penataan  dan  Pemberdayaan  pedagang  kaki  lima  dilakukan  oleh  Tim  Koordinasi  Penataan dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  yang  ditetapkan  oleh  Walikota  Kota  Palembang yang  berunsurkan  kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah,  pelaku  usaha,  dan  asosiasi  terkait melalui  Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  37  Tahun  2017  Tentang  Penataan  dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dalam permasalahan ukuran atau tujuan ini sebetulnya sudah  cukup  realistis  diterapkan  di  Kota  Palembang.  Dengan  adanya  Perpres  nomor  125 tahun  2012  dan  Permendagri  nomor  41  tahun  2012,  maka  Pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah  Kota/Kabupaten  wajib  melakukan  penataan  dan  pembinaan  PKL  di  wilayahnya masing-masing.  Salah  satu  amanat  yang  tercantum  di  dalam  Permendagri  nomor  41  tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi  tempat  kegiatan  usaha  PKL.  Penetapan  lokasi  atau  kawasan  tempat  kegiatan  usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat kegiatan usaha PKL merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat permanen atau sementara dan  telah  dilengkapi  dengan  papan  nama  lokasi  dan  rambu  atau  tanda  yang  menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pendataan dan Pendaftaran Pedagang Kaki Lima
Pedagang kaki lima yang ada di Pasar 16 Ilir Palembang ini dibagi menjadi beberapa Unit  Pelaksanaan  Teknis  Pengelolaan  Kawasan  Pasar  16  berkoordinasi  langsung  instansi yang  menanungi  pedagang  kaki  lima  yang  ada  di  kawasan  16  Ilir  untuk  melaksanakan pendataan  pedagang  kaki  lima  namun  untuk  pendataan  dan  pendaftaran  PKL  masih  belum terstruktur.  Pendataan  di  kota  Palembang  umumnya  melalui  camat  yaitu  dengan  cara membuat  daftar  usaha  bagi  PKL  untuk  berdagang  di  kawasan  dibuat  oleh  camat  dan  akan diminta datanya oleh DInas Perdagangan Kota Palembang.

## Penetapan Lokasi
Berdasarkan Perda Kota Palembang 44 Tahun 2002 j.o Perda 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan ketertiban di Paragraf 5 Pasal 22 tertib usaha dijelaskan pada ayat (1) dan (2)  setiap  orang  atau  badan  dilarang  menempatkan  benda-benda  dengan  maksud  untuk melakukan  suatu  usaha  di  daerah  milik  jalan,  di  jalan,  dipinggir  rel  kereta  api,  jalur  hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh kepala daerah, dan  setiap  orang  atau  badan  dilarang  menjajakan  barang  dagangan,  membagikan  atau menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, di jalan, jalur hijau dan taman. Polpp mempunyai kewenangan menurut Perda  Kota  Palembang  44  Tahun  2002  untuk  melakukan  penegakan    Perda  atau  tindakan sesuai dengan Perda dan juga bisa melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

## Pemindahan dan Penghapusan Lokasi Pedagang Kaki Lima
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati kios dan lapak non permanen di depan Pasar 16 Ilir, membongkar sendiri kios dan lapak tempat mereka biasa menggelar dagangan. Hal ini sesuai hasil negosiasi antara pedagang dan Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini PD Pasar untuk melaksanakan relokasi pedagang kaki lima ke lantai 3 pasar 16 Ilir (Sumsel Post,  2019).  Sebagaimana  dengan  instruksi  Walikota  Palembang  Harnojoyo,  kawasan  Pasar 16 Ilir akan dijadikan pusat wisata malam untuk itu para pedagang di halaman pasar tersebut akan diarahkan ke lantai atas gedung Pasar 16 Ilir. Untuk wilayah yang dilarang keberadaan PKL maka akan dilaksanakan penghapusan lokasi dagang. Contohnya di pasar. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007, tentang ketentraman dan
ketertiban  umum  menyebutkan,  jalan  protokol,  lingkungan  pasar  harus  bebas  dari  PKL. Berdasarkan hal tersebut dilaksanakan penertiban tegas oleh instansi seperti Satpol PP guna menjalankan amanat dari perda tersebut.

## Peremajaan Lokasi Pedagang Kaki Lima
Proses  peremajaan  lokasi  pedagang  kaki  lima  yang  ada  di  kawasan  Pasar  16  Ilir, meliputi peremajaan pada infrastruktur yang rusak dan modal kerja bagi para pedagang kaki lima.  Pada  sisi  peremajaan  infrastruktur  para  pedagang  kaki  lima  berkoordinasi  dengan pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan yang lahannya digunakan untuk berjualan pedagang kaki  lima  guna  untuk  melakukan  perbaikan-perbaikan  pada  infrastruktur  yang  rusak. Infrastuktur yang rusak misalnya pada atap atau langit-langit bangunan tempat pedagang kaki lima  yang  berjualan  bocor  atau  rusak,  sehingga  perlu  adanya  peremajaan  atau  perbaikan. Sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  No.  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko  Modern,  serta  Peraturan  Menteri Perdagangan  No.  53  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka Pemerintah Kota Palembang perlu memperhatikan  kondisi  kawasan  Pasar  16  Ilir  Palembang  yang  merupakan  salah  satu  aset kota.  Pemerintah  kota  Palembang  sendiri  telah  memiliki  rencana  pengembangan  yang memiliki fokus pada Pasar 16, yakni berupa renovasi serta peningkatkan intensitas bangunan tersebut. Beberapa proposal dari berbagai pihak juga telah diajukan (Skyscraper City, 2007), namun  Dinas  Tata  Kota  Palembang  belum  dapat  menyikapi  lebih  lanjut,  karena  arahan pengembangan yang belum pasti dari Walikota.

## Perencanaan Penyedian Ruang Baru Bagi Kegiatan PKL
Terbatasnya  lapangan  pekerjaan  dan  banyaknya  tenaga  kerja  yang  berpendidikan rendah, menyebabkan perkembangan sektor informal dari hari ke hari semakin pesat, begitu juga  yang  terjadi  di  Kota  Palembang.  Pedagang  kaki  lima  ini  berpusat  di  sekitar  kawasan Pasar  16  Ilir,  yang  paling  strategis  untuk  berdagang  karena  berada  di  pusat  kota  dan  pusat perdagangan di Kota Palembang. Pedagang kaki lima ini menyebabkan kawasan Pasar 16 Ilir menjadi  macet,  kotor,  bau  dan  semerawut.  Hal  ini  mendorong  pemerintah  Kota  Palembang untuk  merelokasi  PKL  tersebut  ke  lokasi  baru.  Lokasi  yang  dipersiapkan  yaitu  Pasar  Retail Jakabaring.
Pasar Retail Jakabaring didirikan untuk menampung pedagang kaki lima yang berasal dari  Pasar  16  Ilir  Palembang,  namun  sejalan  perkembangannya  pasar  ini  dihuni  80%  dari pedagang  yang  terkena  relokasi  dan  sisanya  20%  dihuni  oleh  pedagang  pasar  lain  dan pedagang baru. Untuk biaya sewa yaitu sebesar Rp 100.000,-per bulan dan jika dibandingkan dengan Pasar 16 Ilir lebih berat, selain membayar biaya sewa ada juga pungutan liar. Untuk itu  dihrapkan  Pasar  Retail  ini  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  terhadap  PKL  di  Kota Palembang.

## KESIMPULAN
Implementasi  Perpres  Nomor  125  Tahun  2012  Tentang  Koordinasi  Penataan  dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Secara Yuridis dan Institusional Di Kota Palembang di lakukan oleh beberapa Instansi di Kota Palembang sama dilaksanakan dengan dibentuk Tim Koordinasi  Penataan  dan  Pemberdayaan  Kaki  Lima  yang  ditetapkan  oleh  Walikota Palembang  yang  berunsurkan  kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  berkoordinasi  satu sama  lain  yakni  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  Dinas  Perhubungan  Kota Palembang,  Dinas  Perdagangan  Kota  Palembang  dengan  cara  melakukan  Pendataan  dan Pendaftaran  Pedagang  kaki  lima,  Penetapan  Lokasi,  Pemindahan  dan  Penghapusan  Lokasi Pedagang  Kaki  Lima,  Peremajaan  Lokasi  Pedagang  Kaki  Lima,  Perencanaan  Penyedian Ruang  Baru  Bagi  Kegiatan  PKL,  Penetapan  Kebijakan  penataan  PKL,  Penetapan  Lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang, Penataan PKL Melalui  Kerja  sama  antar  Pemerintah  Daerah,  Pengembangan  Kemitraan  dengan  Dunia Usaha, dan Penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena belum terlaksananya beberapa  program  kerja  yang  dilakukan  oleh  instansi  terkait  mengenai  penataan  dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Palembang seperti  dalam penataan pedagang kaki lima belum dilakukannya intensitas tata ruang dan fasilitas bagi pedagang kaki lima di Kota Palembang  serta  belum  melaksanakan    pengembangan  dunia  usaha  melalui  Program kerjasama  bagi  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Palembang  dengan  Mitra  Usaha  perusahaan- perusahaan  lainnya  di  Kota  Palembang    yang  belum  diikuti  Pemda  lainnya  di  seluruh Indonesia termasuk Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Khadir,  Abdul  Muhammad.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti,  hlm.52.
Nasution,  Bahder  Johan.  (2008). Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum, Bandung:  Mandar  Maju, hlm.174.
Firdausy,  C.  ( 1995 ). Model  &  Kebijakan  Pengembangan  Sektor  Informal.  Pedagang  Kaki Lima di Perkotaan . Jakarta: Dewan Riset Nasional &. Bappenas.
Permadi,  Gilang.  (2007). Pedagang  Kaki  Lima,  Riwayatmu  dulu,  Nasibmu  kini. Jakarta: Yudistira, hlm.5.
Hukum  Online,  2017.  Operasi  Keamanan  dan  Ketertiban,  Operasi  Dua  Muka. http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol2566/operasi-keamanan-dan-ketertiban- operasi-dua-muka.
Pena,  S.  (1999).  "Informal  Markets:  Street  Vendors  in  Mexico  City". Habitat  International 23(3): 363372.
Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  13  Tahun  2007  tentang  Ketentraman  dan Ketertiban Umum.
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Penada Media Group, hlm. 95.
Skyscraper City. (2007). www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-518447-p6.html.
Irianto, Sulistyowati & Shidarta. (2009) Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 177.
Sumsel Post, 2017. Pasar 16 Ilir Bersih dari Kios PKL. http://sumselpostonline.com/pasar-16- ilir-bersih-dari-kios-pkl/.
Wikipedia, 2017. Kota Palembang.  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang.