## PROSES PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI KEDALAM PUTUSAN PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN)

## Ummul Husna
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: ummul.husna@yahoo.com
ABSTRAK K ronologis korupsi terjadi ketika Penggugat akan meminta uang ganti rugi terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau membayar uang ganti rugi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perdata atas perkara korupsi yang telah dijatuhi putusan pidana, untuk mengetahui akibat hukum setelah putusan pidana dijatuhkan putusan perdata atas perkara korupsi. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terlihat pada proses pembuktian di persidangan, akibat hukum bagi tergugat dalam persidangan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat dikabulkan, tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.
Kata kunci: putusan pidana, putusan perdata, penyelesaian perkara di pengadilan negeri
ABSTRACT T here is a case of corruption committed by the Defendant which the plaintiff would ask for money damages against the Defendant but the Defendant refused to pay the compensation money. This study aims to determine the consideration of the judge in determining the civil verdict on the corruption cases that have been sentenced to a criminal verdict, to determine the legal consequences of criminal decisions handed down after the civil verdict on corruption cases. The research method using descriptive normative approach.Using this type of primary data and secondary data.Data collection techniques used through the study of literature, documentation, questionnaires and interviews.By using qualitative data analysis. The results showed that the consideration of the judge looks at the evidence at trial, the legal consequences for the defendants in the trial the plaintiff can prove the argument of the lawsuit, the plaintiff is granted, the defendant was sentenced to pay compensation to the Plaintiff.
Keywords: criminal verdict, civil cerdict, settlement case in the district court
Pendahuluan Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berkelebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 1 Menurut L.Bayley “korupsi” dikaitan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi. 2
Menurut undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
1 Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta: Mandar Maju, hal7
2 Ibid. Hal 9.
korupsi pada Pasal 3, menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa: 3 (1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan tidak kejujuran; (2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya; (3) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
Kasus korupsi dangan perkara No: 15/PID.B/2002/PN.SRG yang dilakukan oleh ketua KUD Banaran, dengan mendapatkan bantuan kredit dari pemerintahan berupa dana pengadaan pangan, kredit usaha tani, dan hortikultura. Ketua KUD Banaran telah menyalahgunakan kewenangan dengan tujuan untuk kepentingan dirinnya sendiri yang seharusnya disalurkan kepada kelompok tani. telah menggunakan keuangan KUD Banaran sebesar Rp. 163.137.300,- . Berdasarkan fakta fakta tersebut Ketua KUD Banaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan hukum yang dapat menghapuskan perbuatannyamaka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Alasan pengguat mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan tergugat sengaja tidak menunaikan kewajiban pembayaran uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut “ Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat menimbulkan kerugian bagi penggugat berupa kerugian materiil yaitu keharusan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.148.137.300 belum dilaksanakan sampai gugatan ini diajukan tergugat belum membayar uang pengganti tersebut. Kewajiban hukum tergugat untuk membayar uang pengganti kepada negara tersebut lahir dari undang-undang dan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga tergugat harus mematuhi isi putusan tersebut. Kewajiban kerugian immateriil, penggugat mengalami kerugian immateriil selalu mendapat teguran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Dasar gugatan yang diajukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 menyatakan bahwa ” setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.”

## Pembahasan 1.  Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Perdata atas Perkara Korupsi yang telah dijatuhi Putusan Pidana.
Pada dasarnya apabila dalam suatu pemeriksaan perkara telah selesai, sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, maka majelis hakim berkewajiban untuk merumuskan terlebih dahulu mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dimana pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut. 4
3 Igm  Nurdjana,  2010, Sistem  Hukum Pidana  dan  Bahaya  Laten  Korupsi”Perspektif  Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.14-15.
4 Estafana Purwanto, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Wawancara pribadi , Sragen, Senin, 27 juli 2016, pukul 10 WIB.
Pasal  1919  KUHPerdata  “Jika  seseorang    telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut dapat diajukan sebagai perkara perdata ke pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi”. Secara umum dalam kehidupan masyarakat terhadap suatu hal terjadi pelanggaran atau merasakan suatu keadaan tidak adil, maka akan mengakibatkan pihak lawan akan merasa tidak puas dan dirugikan. Jika ingin mengajukan gugatan ganti rugi yang terpisah dengan perkara pidana maka sebaiknya menunggu terlebih dahulu putusan pidana tersebut. Sebab apabila terdakwa terbukti bersalah maka putusan tersebut adalah dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Penggugat mengajukan gugatan nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Srg atas dasar tergugat yang dahulunya menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dangan perkara nomor: 15/PID.B/2002/ PN.SRG. Proses peradilan perdata diawali dengan adanya suatu gugatan, pihak yang berkepntingan wajib mengajukan gugatan dengan Nomor Register: 06/Pdt.G/2014/PN.Srg sebagai berikut:
Pertama, tergugat adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama dan saat ini telah memperolehkekuatan hukum tetap dengan dakwaan Primair: Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 jo. Pasal34 huruf c undang-undang nomor 3 tahun 1971 jo. Pasa l64 ayat (1) KUHP. Subsidiair: Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kedua, tergugat dalam perkara aquo untuk pidana yang berupa keharusan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.148.137.300,- (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) belum dilaksanakan.
Ketiga, Sampai gugatan diajukan Terpidana atau yang Tergugat dalam perkara aquo belum atau tidak membayar uang pengganti kepada Negara oleh karena tergugat membayar uang pengganti kepada negara merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), maka dengan sendirinya belum atau tidak membayarnya uang penggant ikepada negara adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sendiri oleh tergugat yang termasuk pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata sehingga negara mengalami kerugian. Dalam hal ini penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan, maka ia diberikan kesempatan pertama diwajibkan untuk membuktikan persitiwa yang didalilkan tersebut.
Atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat telah mengakui apa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat,namun demikian tergugat sampai saat ini belum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.148.137.300,- (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dikarenakan tergugat dalam kondisi sebagai berikut: (1) Tergugat hanya bekerja sebagai guru swasta dengan honorer sebesar Rp.750.00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (2) Tergugat tidak mempunyai asset lagi; (3) Tergugat tinggal bersama isteri yang berprofesi hanya sebagai ibu rumah tangga dan ibu mertua yang sudah tua serta 2 (dua) orang anak; (4) Tergugat harus membiayai hidup 2 (dua) anak yang masih bersekolah di SLTA dan PAUD.
Selanjutnya tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut: (1) Tergugat telah patuh menjalani pidana selama 2 tahun dan membayar 10 juta rupiah subside 4 bulan penjara atas keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Desember 2002; (2) Tergugat tidak mampu membayar uang pengganti sebesar Rp. 148.137.300,- ( seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh tiga ratus rupiah), memang karena keadaan saya.
Berdasarkan pada putusan pengadilan negeri sragen nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Srg. Hakim mengacu pada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena putusan pidana termasuk akta otentik, pembuktian kekuatan akta otentik sempurna maka hakim wajib mengacu pada putusan pidana Nomor 15/Pid.B/2002/PN.SRG. Apabila penggugat mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka yang akan dijadikan pertimbangan majelis
hakim antara lain: Pertama , apakah perbuatan tergugat yang belum membayar uang pengganti kepada negara merupakan perbuatan melawan hukum . Kedua , apakah benar penggugat dirugikan karena perbuatan tergugat yang belum membayar uang pengganti kepada negara. Maka dapat disimpulkan apabila dalam proses pembuktian penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya serta dapat meyakinkan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut, maka sudah pasti dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim akan mengabulkan gugatan penggugat. Begitu juga sebaliknya .Jadi, dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah terkait dengan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Penggugat mendalilkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar uang pengganti kepada negara, tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyi selengkapnya, “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada  orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, dan sejakdijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbau-Coben pada tahun 1919, lahirlah yurisprudensi tentang perbuatan melawan hukum yang mencakup 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (2) Melanggar hak subyektif orang lain; (3) Melanggar kaedah tata susila; (4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
Sebagaimana fakta yang telah diakui oleh kedua belah pihak yang diperkuat keberadaannya dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, menunjukan tergugat  adalah  terpidana  perkara korupsi  yang  memiliki  kewajiban untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.148.137.300,- (seratus empatpuluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Karenanya kewajiban tergugat untuk membayar uang pengganti kepada negara tetap mengikat tergugat secara perdata, sehingga apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka tergugat haruslah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang merupakan salah satu criteria dari perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat untuk mematahkan atau membantah terhadap kewajiban hukum dari tergugat atas putusan pengadilan yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap. Tergugat tersebut tidaklah dapat menggugurkan kewajiban hukum dari tergugat untuk membayar uang pengganti kepada negara sebagaimana yang telah diputus oleh pengadilan.
Alasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah karena dilihat dari fakta hukumnya pihak penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dimana penggugat dirugikan atas perbuatan tergugat yang tidak membayar uang pengganti kepada negara dan tergugat telah mengakui apa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat. Karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti kepada negara, maka konsekuensinya negara dirugikan sebesar nilai uang yang seharusnya dibayar tergugat yakni Rp.148.137.300,-. Dengan pernyataan tersebut di atas maka dalam putusannya hakim mengabulkan gugatan penggugat di mana tergugat harus membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp. 148.137.300.Berdasarkan ketentuan diatas maka tergugat dinyatakan kalah dan diharuskan untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dalam HIR dan undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang no.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

## 2.  Akibat Hukum Setelah Putusan Pidana dijatuhkan Putusan Perdata atas Perkara Korupsi
Kewajiban hukum dari tergugat tersebut lahir dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan pengadilan negeri sragen No:15/Pid.B/2002/PN.Srg
tanggal 02 Juli 2002 jo. putusan pengadilan tinggi Semarang No. 179/Pid/2002/PT.Smg tanggal 19 September 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No: 346 K/Pid/2003 tanggal 19 Juli 2005. Pidana membayar uang pengganti merupakan bentuk pidana yang sah dan diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yang menjadi dasar dakwaan bagi tergugat, artinya kewajiban hukum tergugat untuk membayar uang pengganti kepada negara tersebut lahir dari undang-undang dan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tergugat haruslah mematuhi aturan hukum dan isi putusan tersebut.
Kewajiban tergugat untuk membayar uang pengganti kepada negara tetap mengikat tergugat secara perdata, sehingga apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka tergugat haruslah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang merupakan salah satu kriteria dari perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, sehingga oleh karenanya inti pokok permasalahan pertama dari gugatan Penggugat telah terjawab, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat tentang pernyataan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patutlah untuk dikabulkan.
Sebagaimana fakta yang telah diakui oleh kedua belah pihak yang diperkuat keberadaannya dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 menunjukan tergugat adalah terpidana dalam perkara korupsi yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.148.137.300. Kewajiban hukum dari tergugat tersebut lahir dari putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan Sragen no: 15/Pid.B/2002/PN.Srg. Kewajiban hukum tergugat untuk membayar uang pengganti kepada negara tersebut lahir dari undang-undang dan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah terkait saat proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian, hakim haruslah menggali dan mengungkapkan fakta-fakta di persidangan. Apabila gugatan penguggat dapat dikabulkan oleh majelis hakim, maka dalam proses pembuktian tersebut penggugat harus dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatannya dengan membawa alat-alat bukti yang digunakan untuk memperkuat dalil gugatannya. Begitu pula sebaliknya apabila tergugat menyangkal, tergugat juga harus bisa membuktikan sangkahannya agar gugatan penggugat tersebut tidak dikabulkan.
Dengan tidak membayar uang pengganti menunjukan tergugat tidak mentaati isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal itu merupakan kewajiban hukum dari tergugat untuk mantaati isi putusan dan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut. Berdasarkan pada putusan pengadilan negeri sragen nomor: 06/Pdt.G/2014/PN.Srg hakim mengacu pada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena putusan pidana termasuk akta otentik, pembuktian kekuatan akta otentik sempurna maka hakim wajib mengacu pada putusan pidana Nomor 15/Pid.B/2002/PN.SRG. Apabila penggugat mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, maka yang akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim antara lain: Pertama , apakah perbuatan tergugat yang belum membayar uang pengganti kepada negara merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, apakah benar penggugat dirugikan karena perbuatan tergugat yang belum membayar uang pengganti kepada negara. Apabila dalam proses pembuktian penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya serta dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut, maka sudah pasti dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan penggugat. begitu juga sebaliknya. jadi, dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah terkait dengan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.
Apabila dalam pembuktian penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka akan dijadikan dasar atau pedoman pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatannya. Sebaliknya, apabila ternyata penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya berarti
gugatan pengugat tersebut tidak jelas/kabur ( obscuur libel ), maka dalam hal tesebut hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Srg penggugat mengatakan bahwa tergugat tidak mau membayar ganti rugi sebesar Rp. 148.137.300 kepada negara. Sampai gugatan ini diajukan tergugat belum atau tidak membayar uang pengganti kepada negara, oleh karena membayar uang pengganti kepada negara atas dasar Putusan Pengadilan adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara maka dengan sendirinya belum atau tidak membayarnya uang pengganti tersebut adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sendiri oleh tergugat. Oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada tergugat perlu diperintahkan untuk segera melaksanakan putusan. Pelaksanaan putusan tersebut secara suka rela dan tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat, sebesar Rp.148.137.300. Tetapi oleh karena tergugat tidak mau membayar uang ganti rugi tersebut maka penggugat mengajukan eksekusi kepada pengadilan negeri, eksekusi tersebut dilakukan dengan melelang harta benda milik tergugat.

## Penutup
1.  Kesimpulan Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan terungkap dalam persidangan maka dalam hal ini gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan tergugat harus membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.148.137.300,- Kedua, akibat hukumnya para pihak harus melaksanakan putusan. pelaksanaan putusan tersebut secara suka rela dan tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat, sebesar Rp.148.137.300. Tetapi oleh karena tergugat tidak mau membayar uang ganti rugi tersebut maka penggugat mengajukan eksekusi kepada pengadilan negeri, eksekusi tersebut dilakukan dengan melelang harta benda milik tergugat.
Menurut majelis hakim berdasarkan fakta di persidangan telah menunjukkan tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam bentuk tergugat tidak atau belum membayar uang pengganti sebagaimana yang tercantum dalam putusan yakni sebesar Rp.148.137.300,- kepada negara. Karena kewajiban tergugat untuk membayar uang pengganti kepada negara tetap mengikat secara perdata, sehingga apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka tergugat haruslah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Oleh karena tergugat telah mengakui atas belum atau tidak dibayarnya uang pengganti kepada negara, maka tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan yang merugikan negara.
Menurut penggugat akibat dari perbuatan tergugat yang tidak membayar uang pengganti telah merugikan negara dalam bentuk kerugian materiil. Oleh karena tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti kepada negara, maka konsekuensinya negara dirugikan sebesar nilai uang yang seharusnya dibayar oleh tergugat.
Alasan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah karena dilihat dari fakta hukumnya pihak penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya di mana penggugat dirugikan atas perbuatan tergugat yang tidak membayar uang pengganti kepada negara dan tergugat telah mengakui apa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat. Karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti kepada negara, maka konsekuensinya negara dirugikan sebesar nilai uang yang seharusnya dibayar tergugat yakni Rp.148.137.300,-. Dengan pernyataan tersebut di atas maka dalam putusannya hakim mengabulkan gugatan penggugat dimana tergugat harus membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp. 148.137.300. Berdasarkan ketentuan diatas maka tergugat
dinyatakan kalah dan diharuskan untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dalam HIR dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2.  Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:
Pertama, untuk penggugat selaku pihak yang dirugikan seharusnya setelah ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap wajib meminta ganti rugi agar di kemudian hari uang pengganti tersebut tidak disengketakan.
Kedua, untuk tergugat sebaiknya dari awal membayar uang pengganti kepada negara sesuai dengan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap agar perkara ini tidak sampai masuk ke Pengadilan Negeri Sragen.
Ketiga, untuk hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ganti rugi hendaklah lebih cermat dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut, sehingga dalam proses pembuktian di persidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika memang penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka majelis hakim akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat.
Keempat, untuk masyarakat secara umum diharapkan agar berhati-hati dalam melakukan kewajibannya kepada negara yaitu membayar uang pengganti sesuai dengan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa.

## Daftar Pustaka
Abdul, Marainis,  1984, Hukum Perdata Material , Jakarta: Pradnya Paramita.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terjemahan R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya. Paramita, 2002.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terjemahan Soenarto Soerodibroto,
1996. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nurdjana, Igm,  2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi”Perspektif
Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Prodjohamidjojo, Prodjohamidjo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi,
Jakarta: Mandar Maju.