## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei : 291-299 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4667

## ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI LUAR DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Yanti Arnilis 1 *, Syafridha Yanti 2 , Harry Fauzi 3
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia 1,2
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Indonesia 3
Corresponding Author : yantiarnelis93@gmail.com , syafridhayanti@gmail.com , harryrahmi18@gmail.com
History: Received  : 25 Februari 2024 Revised : 10 Maret 2024
Accepted  : 23 April 2024
Published  : 25 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Kendaraan  bermotor  merupakan  suatu  kebutuhan  sekunder  yang  saat  ini  di  wilayah  Provinsi  Aceh menjadi suatu kebutuhan yang wajib, karena dapat dilihat dari tingkat kendaraan yang sangat meningkat pesat. Dengan peningkatan kendaraan yang begitu pesat tentu meningkat pula pajak  pendapatan daerah dari  kendaraan  bermotor,  dalam  hal  ini  tentu  kendaraan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Provinsi  Aceh haruslah Plat Aceh. Tetapi pada saat ini banyak kendaraan yang di Aceh Tengah memiliki kendaraan yang memakai plat luar daerah. Dalam penelitian ini akan membahas dampak pemakaian plat kendaraan luar daerah  terhadap  pendapatan  pajak  daerah  dari  kendaraan  bermotor.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui dampak pendapatan pajak daerah dari plat kendaraan bermotor yang diluar daerah. Pengaruh  kendaraan  bermotor  pribadi  plat  nomor  luar  daerah  menjadi  suatu  hal  yang  tidak  dapat  di abaikan oleh pemerintahan Provinsi Aceh karena hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah dari kendaraan bermotor
Kata Kunci: Penggunaan Plat Kendaraan Bermotor, Luar Daerah, Pendapatan Pajak Daerah

## Abstract
Motorized vehicles are a secondary need which currently in the Aceh Province region has become a mandatory need, as can be seen from the rapidly increasing level of vehicles. With the rapid increase in vehicles, of course the regional income tax from motorized vehicles will also increase, in this case of course the vehicles owned by the people of Aceh Province must have Aceh plates. However, currently many vehicles in Central Aceh have vehicles that use out-of- region plates. This research will discuss the impact of using out-of-region vehicle plates on regional tax revenues from motorized vehicles. The aim of this research is to determine the impact of regional tax revenues from motor vehicle plates outside the region. The influence of private motorized vehicles with out-of-region license plates is something that cannot be ignored by the Aceh Provincial government because this can affect regional tax revenues from motorized vehicles.
Keywords : Use of Motor Vehicle Plates, Outside the Region, Regional Tax Revenue
Yanti Arnilis 1 *, Syafridha Yanti 2 , Harry Fauzi 3 , ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI ……

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  penjelasan  dari  undang-undang  nomor  28  tahun  2009  ditekankan bahwa  pajak  daerah  adalah  kewajiban  bagi  rakyat  yang  menetap  didaerah  tersebut untuk membayarkan pajak yang berguna untuk kepentingan keperluan dalam daerah tersebut.    Keperluan  daerah  tersebut  dapat  diartikan  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  dalam  perkembangannya  pajak  daerah  yang  semula  hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas daerah dalam APBD beralih menjadi fungsi mengatur yang bertujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat (Resmi et al., 2021). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang  mendorong  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  PKB  ini  dibebankan  kepada  pemilik dari kendaraan bermotor tersebut (Dilla, 2020). PKB menerapkan earmarkenting system yang merupakan jumlah prosentase dari pendapatan PKB tersebut dalam suatu daerah diperuntukan untuk mendanai suatu program yang spesifik.  Pendapatan dari PKB ini diperuntukkan  untuk  pengunaan  jalan  atau  jasa  sarana  jalan  di  dalam  daerah,  yang menikmati hasil dari pembanunan tersebut tentunya masyarakat daerah yang memakai jalan  tersebut.  Pada  prinsipnya  earmarketing  system  ini  dapat  memudahkkan pengawasan penggunaan pajak yang telah dibayarkan karena memiliki output yang jelas sudah  terprogram  (Bintary,  2020).    Dalam  undang-undang  tentang  pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  dijelaskan  bahwa  pembayaran  PKB  akan  menjadi  pemasukan  bagi pemerintah daerah dan akan dibagikan kepada pemerintah kabupaten / kota sebaganyak 30 % dan diperuntukkan paling sedikit 10% dari hasil PKB  termasuk yang dibagikan untuk  kabupaten  /  kota  tersebut  digunakan  untuk  pemeliharaan  jalan  (Tappi,  2017). Salah satu dampak dari penurunan PAD daerah didasarkan pada adanya ketentuan dari Undang-Undang  nomor  28  tahun  2009  yang  menjelaskan  bahwa  peraturan pelaksanaannya  mengatur  PKB  sebagai  kepemilikan  kendaraan  bermotor    di  daerah tempat terdaftar dan merupakan pajak untuk daerah terdaftarnya.  Hal ini dapat menjadi dampak  pengaruh  bagi  PAD  daerah  Kabupaten  Aceh  Tengah  dengan  kendaraan  plat nomor luar daerah yang beroperasi pada wilayah Kabupaten Aceh Tengah (Amah et al., 2021).
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  PKB  sangat  mendorong  PAD untuk  pembangunan  daerah  khususnya  di  Kabupaten  Aceh  Tengah,  tetapi  saat  ini banyak  kendaraan  yang  memakai  plat  nomor  kendaraan  yang  dari  daerah  luar,  yang tentunya  akan  sangat  mempengaruhi  dari  segi  PAD  daerah  Kabuaten  Aceh  Tengah. Dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah maka akan berdampak  pada  pembangunan  jalan  yang  diperuntukan  untuk  pemakaian  umum masayarakat Kabupaten Aceh Tengah serta keperluan lain daerah yang dapat dibangun dari  PAD  yang  didapatkan  salah  satu  nya  dengan  adanya  pemungutan  wajib  pajak kendaraan bermotor kepada penguasa atau pemilik kendaraan.
Yanti Arnilis 1 *, Syafridha Yanti 2 , Harry Fauzi 3 , ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI ……
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dimpulkan  bahwa  PKB  sebagai  pendorong peningkatan  PAD  sangat  penting  untuk  diteliti,  agar  masyarakat  tidak  hanya memetingkan kenyamanan pribadi saja tetapi pementingkan pembangunan daerah yang salah satu sumber pendapatannya adalah dari PKB yang diwajibkan kepada masyarakat yang  memiliki  hak  milik  dan  penguasaan  terhadap  kendaraan  bermotor  yang  sat  ini masih menggunakan plat nomor luar daerah (Sepriana, 2021).
Tujuan  dari  pembangunan  nasional  Indonesia  adalah  untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  rakyat  Indonesia  untuk  menjadi  yang  lebih  baik,  dilihat  dari kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  masih  berkembang  tentunya  pembangunan nasional  haruslah  diperhatikan  dengan  ketat  mulai  dari  pembangunan  dibidang ekonomi, bidang hukum, bidang budaya dan bidang lainnya (Dharmakarja et al., n.d.). Oleh karena itu pembangunan tersebut haruslah dilakukakan efektif dan evesien agar terpenuhi  tujuan  dari  pembangunan  nasional  dari  berbagai  bidang  tersebut  (Permata Sari et al., 2019).
Sesuai  dengan  kebijakan  desentralisasi  yang  tercantum  dalam  Undang-UU Nomor  1  Tahun  2022    tentang  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk deregulasi baru  Diharapkan dengan perubahan kebijakan  tentang  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  terjadi  pendelegasian  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya (Supriyono et al., 2021).
Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  akan  membahas  bagaimana  implementasi pajak kendaraan bermotor dan bagaimana dampak terhadap kendaraan bermotor yang memakai  plat  nomor  luar  daerah  terhadap  pendapatan  daerah  (Ashari  &  Susilowati, 2023). adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementsi  peraturan  pajak  kendaraan  bermotor  dengan menggunakan plat luar daerah di kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimanakah dampak penggunaan plat kendaraan bermotor pribadi luar daerah terhadap pendapatan pajak daerah?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis untuk memecahkan suatu rangkaian  sebab  akibat  dan  menemukan  jawaban  ilmiah  terhadap  permasalahan. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  Yuridis  yaitu serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek  dengan  menggunakan  parameter  hukum  sebagai  standar  guna  menarik  suatu kesimpulan  terhadap  objek  tersebut  terhadap  hukum  Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriftif analitis, yang artinya adalah mengungkapkan peraturan perundang-
Yanti Arnilis 1 *, Syafridha Yanti 2 , Harry Fauzi 3 , ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI ……
undangan  yang  berkaitan  dengan  teori-teori  hukum  yang  menjadi  objek  penelitian (Kholifatul, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hukum Pajak Kendaraan Bermotor
Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan – peraturan yang meliputi wewenang  pemerintah  untuk  mengambil  kekayaan  seseorang  dan  menyerahkannnya kembali kepada masyarakat melalui pajak (Munawaroh, n.d.).  Sebagaimana diketahui bahwa untuk berjalannya suatu administrasi Negara maka diperlukan dana,di Indonesia sendiri  salah  satu  pemasukan  dana  yaitu  dengan  adanya  pemungutan  pajak  oleh pemerintah  terhadap  warga  Negara  yang  berdasarkan  kepada  undang – undang  yang berlaku, pada undang – undang dasar 1945 pada pasl 23 ayat 2 menyatakan bahwa agar setiap  pajak  yang  akan  dipungut  haruslah    berdasarkan  undang-undang  yang  mana ketentuan  tersebut  berbunyi  “pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan Negara diatur dengan undang – undang” (Rifana et al., 2021).
Salah  satu  bentuk  pemungutan  pajak  adalah  pajak  daerah  dari  kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi  daerah  menegaskan  bahwa  “  pajak  daerah  yang  selanjutnya  disebut  pajak, adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak  mendapatkkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Rochmat Sumitro Pajak lokal atau daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah – daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan  sebagaimnya.      Sedangkan  menurut  Yasin  pajak  daerah  merupakan  pungutan daerah yang kewenangannnya ada pada daerah dan pembangunan daerah (Daparhita & Gorda, 2018).  Dalam literatur pajak, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang  pemungut  dan  sifatnya.  Pajak  daerah  termasuk  klasifikasi  pajak  menurut wewenang  pemungutannya,  artinya  pihak  yang  berwenang  dan  berhak  memungut pajak daerah yaitu pemerintah daerah. menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak – pajak yang termasuk pajak provinsi adalah salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor yaitu wajib pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Sulthoni, 2016). Kendaraan bermotor adalah semua  kendaraan  beroda  beserta  gandengannya  yang  teknik  berupa  motor  atau peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengbah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Rohmah & Herwinarni, 2018).
Yanti Arnilis 1 *, Syafridha Yanti 2 , Harry Fauzi 3 , ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI ……

## B. Pendapatan Daerah dari pajak Bermotor
Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok :

## 1. Nilai objek pajak, dan
2. Bobot  yang  mencerminkan  secara  relatif  tingkat  kerusakan  jalan  dan  atau pencemaran  lingkungan  akibat  penggunaan  kemdaraan  brmotor.  Bobot  kendaraan bermotor  yang  mencerminkan  kadar  kerusakan  jalan  dan  pencemaran  lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaran bermotor, dan jenis-jenis  penggunaan,  tahun  pembuatan,  serta  ciri-ciri  kendaran  bermotor.  Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunkan diluar jalan umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan dia air, dasasr pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan  bermotor.  Nilai  jual  kendaraan  bermotor  ditentukam  berdasarkan  harga umum atas suatu kendaraan bremotor (Risawati, 2020).
Pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  telah  ditentukan  besaran  tarif  pajak kendaraan  bermotor  yang  dapat  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  masing- masing jenis pajak daerah. tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 2,75 % dengan rincian sebagai berikut :
1. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor probadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 %
2. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua 2 %, ketiga 2, 25 %, keempat 2,5 % dan kelima 2,75 % dikali PKB.
3. Tarif  pajak  kendaraan  bermotor  untuk  kendaraan  bermotor  angkutan umum,ambulans,  pemadam  kebakaran,  social  keagamaan,  lembaga  social  dan keagamaan  ,  lembaga  social  dan  pemerintah/TNI/Polri,  pemerintah  daerah  dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5 % dikali dasar pengenaan PKB.
4. Tariff  pajak  kendaraan  bermotor  untuk  alat – alat  berat  dan  alat – laat  besar ditetapkan paling tinggi sebesar 1,2 %.
Salah  satu  dampak  yang  menguntungkan  dari  pembayaran  pajak  ini  adalah  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari  penerimaan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba  perusahaan  daerah  yang  sah. Dengan semakin banyak nya pendapatan asli dari daerah maka daerah tersebut dengan sendirinya mampu mengelola keuangan daerah dan menjadikan daerah tersebut mampu
Yanti Arnilis 1 *, Syafridha Yanti 2 , Harry Fauzi 3 , ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI ……
mandiri dengan mengalokasikan keuangan pajak untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya (Madjodjo & Baharuddin, 2022b).
C.  Analisis  Dampak  Penggunaan  Plat  Kendaraan  Bermotor  Pribadi  Luar  Daerah Terhadap Pendapatan Pajak Daerah
Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak nyatanya dalam prakteknya masih sulit untuk dilakukan karena adanya beberapaobjek pungutan  yang  belum  dapat  dijangkau  dari  landasan  peraturan  yang  tidak meungkinkan untuk dikenakan pungutan terhadap objek pajak tersebut yaitu kendaraan yang dikuasai atau dimiliki provinsi lain yang beroperasi pada wilayah provinsi Aceh (Salmah, 2018).
Dari  penjelasan  tersebut  diatas  yang  menjelaskan  bahwa  pajak  kendaraan bermotor  merupakan  salah  satu  pendapatan  daerah  tidak  sedikit  pula  permasalahan yang  muncul.  Pemasalahan  yang  muncul  saat  ini  adalah  banyak  wajib  pajak  yang memiliki kendaraan bermotor yang berplat luar daerah yang mana pajak dari kendaraan tersebut  dibayarkan  kepada  daerah  lain  atau  diluar  provinsi  Aceh.  Hal  ini  dapat berakibat turun nya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh (Putri & Septriana, 2020).
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pajak  Aceh,  dalam  pasal  12  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  kendaraan  Non  BL  yang beroperasi  lebih  dari  3  bulan  dalam  wilayah  Aceh  harus  dilaporkan  kepada  kantor bersama  SAMSAT  dimana  kendaraan  tersebut  beroperasi  (Ashari  &  Susilowati,  2023). Artinya  disisi  setiap  kepemilikan  kendaraan  bermotor  dluar  wilayah  Aceh  wajib menjalankan balik nama kepemilikannya atas kendaraan tersebut (Wahyuni, 2019).
Dibahas lebih lanjut pada pasal 12 ayat (2) yang menegaskan bahwa kendaraan plat luar daerah yang beroperasi selama 12 bulan belum melaporkan maka wajib memuutasikan kendaraannya (Madjodjo & Baharuddin, 2022a). Namun sampai saat ini masih banyak kendaraan  yang  masih  memakai  plat  luar,  disini  perlu  adanya  tindakan  pemerintah dalam pelaksanaan peraturan – peraturan tersebut (Sari, 2021).

## SIMPULAN
Pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan pembangunan  daerah,  dengan  lahirnya  peraturan  Gubernur  Nomor  11  Tahun  2018 dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1), menegaskan bahwa setiap plat kendaraan luar daerah wajib  melaporkan  selama  tiga  bulan  berada  pada  lintas  wilayah  Aceh,  dan  dijeaskan lebih lanjut pada ayat (3) maka yang tidak melaporkan akan diwajibkan memutasikan kendaraan  tersebut.  Dalam  hal  ini  pemerintahan  mewajibkan  dalam  balik  nama kendaraan bermotor yang berada di wilayah Aceh. Namun sampai saat ini masih banyak
Yanti Arnilis 1 *, Syafridha Yanti 2 , Harry Fauzi 3 , ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI ……
kendaraan yang berplat luar yang pemiliknya merupakan masyarakat Aceh, hal ini agar dapat  menjadi  perhatian  untuk  menentukan  pendapat  asli  daerah  Aceh,  sehinngga pembangunan di Aceh dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax Compliance Option During The  Pandemic:  Moral,  Sanction,  And  Tax  Relaxation  (Case  Study  Of  Indonesian Msmes  Taxpayers). Review  Of  Applied  Socio-Economic  Research , 22 (2),  21 – 36. Https://Doi.Org/10.54609/Reaser.V22i2.108
Ashari, M. A., & Susilowati, D. (2023). Effect Knowledge Of Zakat As A Tax Deduction, Subjective  Norma,  And  Behavior  Control  On  Taxpayer  Compliance  Intentions. Jurnal Investasi , 9 (1), 24 – 35.
Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Kantor  Bersama  Samsat  Jakarta Timur  Tahun  2015-2018. Jurnal  Pajak  Vokasi (Jupasi) , 1 (2),  86 – 101. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31334/Jupasi.V1i2.816
Daparhita,  I.  B.  A.,  &  Gorda,  A.  (2018).  Efektivitas  Pemberlakuan  Tarif  Progresif  Bagi Pajak Kendaraan Bermotor Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak. Jurnal Analisis Hukum , 1 (1), 92 – 113.
Dharmakarja, I. G. M. A., Faturahman, M. Z., Putri, R. A., & Sunsatyasih, T. R. (N.D.). Studi Keuangan Publik: Analisis Penyediaan Barang Publik Di Dki Jakarta. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah Indonesia Kontemporer , 38.
Dilla, A. C. (2020). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Pematangsiantar (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Uppd Pematangsiantar) . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kholifatul, M. (2021). Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus: Samsat Purwokerto Uppd Kabupaten Banyumas) . Iain Purwokerto.
Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022a). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Gorontalo Accounting Journal , 5 (1),
50 – 67.
Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022b). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Gorontalo Accounting Journal , 5 (1), 50. Https://Doi.Org/10.32662/Gaj.V5i1.1979
Munawaroh,  K.  (N.D.). Analisis  Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Kasus:  Samsat  Purwokerto  Uppd Kabupaten Banyumas) .
Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019).
Pengaruh  Pemahaman  Pajak,  Pelayanan  Aparat  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  Dan
Yanti Arnilis 1 *, Syafridha Yanti 2 , Harry Fauzi 3 , ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI ……
Preferensi  Risiko  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak(  Studi  Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis , 1 (2), 18 – 22. Https://Doi.Org/10.47233/Jteksis.V1i2.46 Putri,  B.  N.,  &  Septriana,  I.  (2020).  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Dalam Memenuhi  Kewajiban  Perpajakannya  Melalui  Pemeriksa  Pajak,  Kesadaran  Dan Kualitas Pelayanan Pada Kpp Pratama Semarang Barat. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis , 5 (1), 1 – 15. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33633/Jpeb.V5i1.3229.G1868
Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). Implementation Of Financial Report And Taxation Training: Performance Of Msmes In Special Regions Yogyakarta. Jurnal Siasat Bisnis , 25 (1), 57 – 68. Https://Doi.Org/10.20885/Jsb.Vol25.Iss1.Art5
Rifana, D. A., Kusuma, I. L., & Tho’in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Surakarta. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 22 (1), 313.
Https://Doi.Org/10.29040/Jap.V22i1.2792
Risawati, R. (2020). Analysis Of Factors Affecting Online Store Tax Paying Compliance.
Journal  Of  Industrial  Engineering  &  Management  Research , 1 (1b),  212 – 218. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.7777/Jiemar.V1i1b.228
Rohmah, D. N., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Samsat  Kabupaten  Pemalang. Permana:  Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi , 10 (1).
Salmah,  S.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Pbb). Inventory: Jurnal Akuntansi , 2 (1), 151. Https://Doi.Org/10.25273/.V1i2.2443
Sari, N. G. A. D. P. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kota  Denpasar . Universitas Mahasaraswati Denpasar. Https://Eprints.Unmas.Ac.Id/Id/Eprint/217
Sepriana, R. (2021). Tax Avoidance On Poultry Business Owners In Blitar Regency, East Java Province. International Journal Of Accounting & Finance In Asia Pasific , 4 (1), 51 – 59. Https://Doi.Org/10.32535/Ijafap.V4i1.1032
Sulthoni, K. Y. (2016). Pelaksanaan Penerbitan Plat Nomor Kendaraan Pilihan Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung . Http://Digilib.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/21423
Supriyono,  A.,  Utami,  I.,  &  Muktiyanto,  A.  (2021).  Exploration  Of  Tax  Compliance Determination On Micro, Small And Medium Enterprise. Jurnal Akuntansi , 11 (1),
33 – 52. Https://Doi.Org/10.33369/J.Akuntansi.11.1.33-52
Yanti Arnilis 1 *, Syafridha Yanti 2 , Harry Fauzi 3 , ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI ……
Tappi,
V. P. (2017). Analisis  Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Papua.
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 8 (1), 74 – 84.
Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Dimensi Keadilan Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Umkm. Jad:  Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Keuangan Dewantara , 2 (2), 71 – 81.