## POTRET RELASI GENDER PADA KELUARGA ULUN LAPPUNG (TINJAUAN ETNOLOGI)

## Oleh: Nency Dela Oktora
Dosen Syariah, FAKULTAS SYARIAH , IAIN METRO, nencydelaoktora@metrouniv.ac.id
Diterima: Oktober, 2019 Direvisi : November, 2019 Diterbitkan: Desember, 2019
Abstract  : This  study  discusses  the  roots  of  different  views  on  the  manifestations  of gender differences in the patriarchal Ulun Lappung family relationship portrait which dichotomizes  the  roles  of  men  (husband)  and  women  (wife)  in  a  household  shelter, where  the  husband  is  the  head  of  the  family  (public)  and  the  wife  is  a  housewife (domestic).  Manifestations  of  dichotomous  family  relations  patterns,  resulting  in gender  inequality  and  inequality.  Besides  patriarchalism,  another  thing  that  affects injustice and gender inequality is the environment of people's lives with stronger social interactions  by  ethnic,  religious,  and  kinship  ties  with  each  other  having  a  very dominant cultural system. The existing social structure is still very much influenced by the  customs  and  cultural  traditions  that  are  passed  down  from  generation  to generation and certainly affect the minds and behavior of the people. This research is a qualitative  descriptive  study  using  a  phenomenological  and  ethnological  approach. Data  collection  techniques  used  in  this  study  are  observation,  interviews,  and documentation.  Source  of  data  used  are  primary  data  sources  and  secondary  data sources,  namely  by  using  the  method  of  territorial  sampling  and  stratification sampling.
Keywords: KKG, Relationships, Adat Ulun Lappung
Abstrak  : Penelitian  ini  membahas  mengenai  akar  dari  perbedaan  pandangan mengenai manifestasi perbedaan gender dalam potret relasi keluarga ulun lappung yang  patriarkhis  yang  mendikotomikan  peran  antara  laki-laki  (suami)  dan perempuan  (isteri)  dalam  sebuah  naungan  rumahtangga,  dimana  suami  adalah kepala keluarga ( public ) dan isteri adalah ibu rumah tangga ( domestic ). Manifestasi pola  relasi  keluarga  yang  dikotomis,  mengakibatkan  ketidakadilan  dan ketidaksetaraan  gender.  Selain  patriarkhis,  hal  lain  yang  mempengaruhi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender adalah lingkungan kehidupan masyarakat dengan interaksi sosial yang lebih kuat oleh ikatan-ikatan suku, agama, kekerabatan satu  dengan  yang  lainnya  memiliki  sistem  budaya  yang  masih  sangat  dominan. Struktur  sosial  yang  ada  masih  sangat  dipengaruhi  oleh  adat  istiadat  dan  tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun dan tentu saja mempengaruhi pikiran dan perilaku  masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan etnologi. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data  sekunder  yaitu  dengan  menggunakan  metode  teritorial  sampling  dan stratifikasi sampling.
Kata Kunci: KKG, Relasi, Adat Ulun Lappung

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Laki-laki  dan  perempuan  ketika  memasuki  kehidupan  pernikahan memiliki peranbaru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan yaitu laki- lakisebagai  seorang  suami  atau  kepala  keluarga  dan  wanita  berperan sebagaiseorang  istri  atau  ibu  rumah  tangga. 1 Secara  umum  seorang  suami berperan  sebagai  kepala  keluarga  yang  bertugas  mencarinafkah  untuk memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan,  sebagai  mitra  istri, mengayomi  atau  membimbingistri  agar  selalu  tetap  berada  di  jalan  yang benar.  Selain  menjadi  rekan  yang  baik  untuk  istri,suami  juga  dapat membantu  meringankan  tugas  istri,  seperti  menjaga  anak-anak.  Istri mempunyai  peran  yaitu  sebagai  pendamping  suami  di  setiap  saat  dan  ibu yang  siap  menjaga  danmembimbing  anak-anaknya.  Istri  berperan  sebagai mitra atau rekanyang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri sebagai  pendorong  dan  penyemangat  demi  kemajuan  suami  di  bidang pekerjaannya. Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah tangga yang  adil  antara  suami  dan  istri  terkadang  masih  dipengaruhi  oleh  cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik. 2
Pola pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak  faktor, antara  lain; Pertama ,  kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  dalam  berbagai peraturan.  Dalam  peraturan  ini  terdapat  kebijakan-kebijakan  yang  tidak berkeadilan  gender  dan  masin  menganut  ideologi  patriarki  dalam  sistem hukum  di  Indonesia. Kedua, faktor  pendidikan. Ketiga, adalah  faktor  nilai- nilai.  Status  perempuan  dalam  kehidupan  sosial  dalam  banyak  hal  masih mengalami diskriminasi dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional dimana perempuan  kurang  memperoleh  akses  terhadap  pendidikan,  pekerjaan, pengambilan  keputusan  dan  aspek  lainnya. Keempat, adalah  faktor  budaya khususnya  budaya  patriarki.  Dalam  perspektif  patriarki,  menjadi  pemimpin dianggap  sebagai  hak  bagi  laki-laki  sehingga  sering  tidak  disertai  tanggung jawab  dan  cinta. Kelima, faktor  media  massa  sebagai  agen  utama  budaya populer. Keenam ,  adalah  faktor  lingkungan  yaitu  adanya  pandangan masyarakat yang ambigu. 3
Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan yaitu  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam
1 Nafisah, “POLITISASI RELASI SUAMI-ISTRI: TELAAH KHI PERSPEKTIF GENDER.”
2 Jurnal Penelitian Humaniora, “ Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa” , Fakultas Psikologi Universitas Muhammadyah Surakarta, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, Hal: 72.
3 Jurnal Penelitian Humaniora, “ Pembagian  Peran  Dalam Rumah  Tangga  Pada  Pasangan Suami Istri Jawa” , Hal: 75
masyarakat.  Dengan  demikian  akan  lebih  tepat  bila  kedudukan  suami  istri tersebut  menjadi:  “suami  dan  istri  adalah  pengelola  rumah  tangga”  dengan pembagian peran yang lebih seimbang yaitu urusan domestik sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh suami, dan sebaliknya, istri bisa di sektor publik, sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan. 4
Beberapa  teori  mengenai  kesetaraan  peran  laki-laki  dan  perempuan yang  umumnya  dikemukakan  oleh  para  feminis  kontemporer  didasarkan pada  pertanyaan  mendasar  “apa  peran  perempuan?”  Secara  esensial  ada empat  jawaban  untuk  pertanyaan  tersebut. Pertama ,  bahwa  posisi  dan pengalaman  perempuan  dari  kebanyakan  situasi  berbeda  dari  yang  dialami laki-laki dalam situasi itu. Kedua , posisi perempuan dalam kebanyakan situasi tak  hanya  berbeda,  tetapi  juga  kurang  menguntungkan  atau  tak  setara dibandingkan dengan laki-laki. Ketiga , bahwa situasi perempuan harus pula dipahami  dari  sudut  hubungan  kekuasaan  langsung  antara  laki-laki  dan perempuan.  Perempuan  “ditindas”,  dalam  arti  dikekang,  disubordinasikan, dibentuk,  dan  digunakan,  serta  disalahgunakan  oleh  laki-laki. Keempat, perempuan  mengalami  perbedaan,  ketimpangan  dan  berbagai  penindasan berdasarkan  posisi  total  mereka  dalam  susunan  stratifikasi  atau  faktor penindasan  dan  hak  istimewa  berdasar  kelas,  ras,  etnisitas,  umur,  status perkawinan, dan posisi global. Masing-masing berbagai tipe teori feminis itu dapat  digolongkan  sebagai  teori  perbedaan  gender,  atau  teori  ketimpangan gender, atau teori penindasan gender, atau teori penindasan sruktural. 5
Analisis  gender  lebih  tepatnya  adalah  memilah-milah  kekuatan  yang menciptakan  atau  melanggengkan  ketidakadilan  dengan  mempertanyakan siapa  berbuat  apa,  siapa  memiliki  apa,  siapa  yang  diuntungkan  dan  siapa yang  dirugikan,  siapa  yang  memutuskan;  laki-laki  atau  perempuan? Kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  sebuah  keluarga,  bukan berarti  memposisikan  laki-laki  dan  perempuan  harus  diperlakukan  sama. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias jender. 6
Perbedaan  gender  sesungguhnya  tidak  menjadi  masalah  sepanjang tidak  melahirkan  ketidakadilan  gender  ( gender  inequity ).    Namun  dalam kenyataannya  perbedaan  gender  telah  melahirkan  berbagai  ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan.  Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai  manifestasi  seperti  marginalisasi,  subordinasi,  pembentukan streotipe (pelabelan), kekerasan ( violence) , maupun intimidasi. 7 Sementara itu
4 Nafisah, “POLITISASI RELASI SUAMI-ISTRI: TELAAH KHI PERSPEKTIF GENDER.”
5 George  Ritzer  and  Douglas  J.  Goodman, Modern  Sociological  Theory ,  6th  Edition, diterjemahkan, Teori  Sosiologi  Modern ,  oleh  Alimandan  (Jakarta:  Prenada  Media,  2003),  Hal: 414-416
6 George  Ritzer  and  Douglas  J.  Goodman, Modern  Sociological  Theory ,  6th  Edition, diterjemahkan, Teori Sosiologi Modern , oleh Alimandan, Hal: 418 7 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XI, 2007), 151-152
pemikiran  Islam  tradisional  yang  direfleksikan  oleh  kitab-kitab  fiqh  secara general  memberikan  keterbatasan  peran  perempuan  sebagai  istri  dan  ibu. Menurut  pemikiran  Islam  tradisional  tersebut  bahwa  prinsip  utamanya adalah  bahwa  “laki-laki  adalah  kepala  keluarga”  dan  bertanggung  jawab terhadap  persoalan-persoalan  luar  rumah,  sedangkan  perempuan  sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik  lainnya.  Berdasarkan  pandangan  teks  dan  literature  Islam  klasik masih  terlihat  bahwa  kaum  perempuan  masih  termarjinalkan , atau  dengan kata  lain  perempuan  masih  berada  di  bawah  dominasi  laki-laki.  Oleh karenanya, wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks.
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  penafsiran  ulama-ulama  klasik  tentang  konsep persamaan laki-laki dan perempuan jika dilihat dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran-penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu. 8 Di samping adanya kewajiban  bagi  laki-laki  untuk  memberikan  nafkah  keluarga  menjadi penyebab  superioritas  mendominasinya  keputusan  laki-laki  dalam  sebuah keluarga.  Sebagai  kepala  keluarga  laki-lakilah  penentu  dan  pemutus  segala permasalahan yang berkaitan dengan keluarga.
Islam  merupakan  agama  rahmatanlil’alamin,  dimana  Islam  hadir  di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan.    Jika  ada  norma  yang  dijadikan  pegangan  oleh  masyarakat, tetapi  tidak  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan,  norma  tersebut  harus ditolak.  Demikian  pula  bila  terjadi  berbagai  bentuk  ketidakadilan  terhadap perempuan.  Sebab,  bila  ditelaah  lebih  dalam,  sebenarnya  tidak  ada  satupun teks  baik  al-Qur’an  maupun  hadis  yang  memberikan  peluang  untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena.  Hubungan antar manusia di  dalam  Islam  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  kesetaraan,  persaudaraan, dan kemaslahatan. 9
Pada  dasarnya,  persoalan  penindasan  terhadap  perempuan  bukanlah persoalan  kaum  laki-laki,  melainkan  persoalan  sistem  dan  struktur ketidakadilan  masyarakat,  dan  ketidakadilan  gender  adalah  salah  satunya.” Untuk  mengatasi  hal  itu,  perlu  adanya dekonstruksi  ideologi yaitu,
mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja, bahkan pembagian peran gender dalam rumahtangga. 10 Berbagai  manifestasi  ketidakadilan  gender  tersebut  saling berkaitan  satu  sama  lain.  Wujud  ketidakadilan  itu  tersosialisasi  dalam masyarakat,  dalam  diri  laki-laki  dan  perempuan  secara  wajar  dan
8 Faisar Ananda Arfa, Wanita dalam Konsep Islam Modernis , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.11 9 Badriyah Fayumi, “Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam” , (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang agama), 2001, Hal:73
10 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XI, 2007), 151-152.
berkelanjutan  sehingga  demikian  adanya.    Pada  akhirnya,  sulit  dibedakan mana  yang  bersifat  kodrat  dan  mana  yang  merupakan  hasil  pembelajaran. Kondisi  ini  pada  gilirannya  menciptakan  struktur  dan  sistem  ketidakadilan gender  yang  diterima  dan  tidak  lagi  dirasakan  sebagai  sesuatu  yang  salah. Karena  gender  adalah  konstruksi  sosial,  maka  seharusnya  bisa  diubah. Perubahan  tersebut  tentu  tidak  mudah,  tetapi  bukan  hal  yang  mustahil. Untuk  mengubah  perilaku  gender  diperlukan  upaya  yang  sungguh-sungguh dan sistematis, serta didukung oleh berbagai pranata sosial yang ada. 11 Berdasarkan  survei  awal  yang  dilakukan,  kondisi  mengenai ketidakadilan gender dan bias gender terindiksi masih nampak di Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Sukadana, yang meski sudah sangat dipengaruhi oleh  arus  modernisasi,  namun  masih  nampak  adanya  perilaku  diskriminasi terhadap  perempuan  diberbagai  aspek  kehidupan  akibat  dari  konstruksi patriarki yang telah membudaya didalam masyarakat. Lingkungan kehidupan masyarakat dengan interaksi sosial yang lebih kuat oleh ikatan-ikatan suku, agama, kekerabatan satu dengan yang lainnya memiliki sistem budaya yang masih  sangat  dominan.  Struktur  sosial  yang  ada  masih  sangat  dipengaruhi oleh  adat  istiadat  dan  tradisi  budaya  yang  diwariskan  turun-temurun  dan tentu saja mempengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat.  Contohnya yaitu seorang  istri  harus  patuh  dan  manut  terhadap  suami  karena  suami  adalah pemimpin  rumahtangga  (suami  mendominasi),  masih  adanya  istri  yang mengalami  kekerasan  rumahtangga,  pekerjaan  rumah  tangga  adalah  tugas istri termasuk mengasuh anak karena jika suami yang melakukan pekerjaan tersebut  maka  piilnya  akan  turun,  dan  dalam  masyarakat  di  Kecamatan Sukadana  dilarang  keras  untuk  suami  istri  bercerai  karena  akan  menjadi cacat dimata adat. Dalam realitas seperti ini, bagaimanakah posisi dan peran perempuan dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga dan sosialnya, apakah  perubahan  demi  perubahan  yang  terjadi  didalam  dan  disekitar masyarakat  di  lingkungan  sosial  tentang  pentingnya  kemitra  sejajaran  atau gender,  yang  memiliki  pembagian  peran  secara  adil,  hak  dan  kewajiban secara adil, saling membantu dan menghormati dalam interaksi keluarga dan lingkungan  sosial  telah  dapat  diakui  dan  diterima  oleh  masyarakat?  Dasar pemikiran  bahwa  kesetaraan  dan  keadilan  gender  harus  ada  dalam  suatu lingkungan  keluarga  dan  merupakan  prasyarat  bagi  terciptanya keharmonisan  dan  kesejahteraan  keluarga  serta  yang  berkeadilan  sosial, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Potret Relasi  Gender  Pada  Keluarga  Ulun  Lappung  (Tinjauan  Etnologi)”.  Penelitian ini  mencoba  memberikan  gambaran  bagaimana  perbedaan  jender terlefleksikan pada elemen masyarakat terkecil, yaitu keluarga.
2. Rumusan Masalah
11 Siti Musdah Mulia, “Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam” , (Jakarta; Gramedia: LKAG), 2003, Hal: 15-16
Mengacu  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  perumusan masalahnya adalah bagaimana manifestasi perbedaan gender pada Keluarga Ulun Lappung di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

## B. GENDER DAN KESETARAAN GENDER
Konsep  penting  yang  perlu  dipahami  dalam  rangka  membahas  hubungan kaum  perempuan  dan  laki-laki  adalah  membedakan  antara  konsep sex (jenis kelamin)  dan  konsep  gender.  Pemahaman  dan  pebedaan  antara  kedua  konsep tersebut  sangat  diperlukan  dalam  melakukan  analisis  untuk  memahami persoalan-persoalan  ketidakadilan  sosial  yang  menimpa  kaum  perempuan.  Hal ini  disebabkan  karena  ada  kaitan  yang  erat  antara  perbedaan  gender  ( gender differences )  dan  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities )  dengan  struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analis gender. 12 Istilah sex lebih  banyak  berkonsentrasi  pada  aspek  biologi  seseorang,  meliputi  perbedaan komposisi  kimia  dan  hormon  dalam  tubuh,  anatomi  fisik,  reproduksi,  dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. 13 Perbedaan  tersebut  melahirkan  pemisahan  fungsi  dan  tanggung  jawab  antara laki-laki  dan  perempuan.  Laki-laki  bertugas  mengurusi  urusan  luar  rumah  dan perempuan  bertugas  mengurusi  urusan  dalam  rumah  yang  dikenal  sebagai masyarakat  pemburu  ( hunter )  dan  peramu  ( gatherer )  dalam  masyarakat tradisional dan sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern. Perbedaan gender ( gender differences ) pada proses berikutnya melahirkan peran gender ( gender role ) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah  digugat.  Akan  tetapi  yang  menjadi  masalah  dan  perlu  digugat  adalah struktur  ketidakadilan yang  ditimbulkan  oleh peran  gender dan perbedaan gender . 14 Pengungkapan  masalah  kaum  perempuan  dengan  menggunakan analisis  gender  sering  menghadapi  perlawanan  ( resistance ),  baik  dari  kalangan kaum  laki-laki  ataupun  kaum  perempuan  sendiri.  Hal  ini  bisa  jadi  disebabkan: pertama ,  mempertanyakan  status  kaum  perempuan  pada  dasarnya  adalah mempersoalkan  sistem  dan  struktur  yang  telah  mapan, kedua ,  mendiskusikan soal gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing-masing. Oleh karena itu pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam
12 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1997), h. 4
13 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur'an (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35 14 Nur  Ahmad  Fadhil  Lubis, Yurisprudensi  Emansipatif,  ( Bandung:  Citapustaka  Media, 2003) h. 47
rangka  menjelaskan  masalah  kesetaraan  hubungan,  kedudukan,  peran  dan tanggung jawab antara kaum perempuan dan laki-laki.
Perbedaan  gender  sesungguhnya  tidaklah  menjadi  masalah  sepanjang tidak  melahirkan  ketidakadilan  gender  ( gender  inequalities ).  Namun  yang menjadi  persoalan  ternyata  perbedaan  gender  telah  melahirkan  berbagai ketidakadilan,  baik  bagi  kaum  laki-laki  dan  terutama  bagi  kaum  perempuan. Ketidakadilan  gender  merupakan  sistem  dan  struktur  di  mana  baik  kaum  laki- laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau proses  pemiskinan  ekonomi,  subordinasi  atau  anggapan  tidak  penting  dalam keputusan  publik,  pembentukan  sterotipe  atau  melalui  pelabelan  negatif, kekerasan ( violence ), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak ( burden ), serta sosialisasi  ideologi  nilai  peran  gender. 15 Dalam  pergaulan  sehari-hari  dalam masyarakat  yang  menganut  perbedaan  gender,  ada  nilai  tatakrama  dan  norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah- olah  dituntut  mempunyai  perasaan  gender  ( gender  feeling )  dalam  pergaulan, sehingga jika seseorang menyalahi nilai, norma dan perasaan tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi risiko di dalam masyarakat.
Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karekteristik kejantanan ( masculinity) , sedangkan  perempuan  diidentifikasi  sebagai  orang  yang  memiliki  karekteristik kewanitaan  ( femininity) .  Penghasilan  mereka  sangat  tergantung  pada  kerelaan laki-laki,  meskipun  bersama  dengan  anggota  keluarganya  merasakan perlindungan  yang  diperoleh  dari  suaminya,  hak-hak  yang  diperolehnya  jauh lebih terbatas daripada hak-hak yang dimiliki suaminya. 16
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya  peran  gender tidak datang dan berdiri dengan sendirinya, melainkan terkait dengan identitas dan  berbagai  karakteristik  yang  diasumsikan  masyarakat  kepada  laki-laki  dan perempuan.  Sebab  terjadinya  ketimpangan  status  antara  laki-laki  dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

## C. BIAS KESETARAAN HUBUNGAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
Penindasan  terjadi  terhadap  kaum  perempuan  salah  satunya  disebabkan tema patriarkhi (kekuasaan  kaum  laki-laki).  Karena patriarhki dari  sudut feminisme dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan misoginis yang mendasari  penulisan-penulisan  teks  keagamaan  yang  bias  kepentingan  laki-
15 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar), 1997), Hal : 5-6
16 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, Hal : 75
laki. 17 Kekerasan  terhadap  perempuan  selalu  terjadi  di  antaranya  disebabkan beberapa faktor yaitu:
1. Ideologi  patriarkhi  dan  budaya  patriarkhi.  Di  mana  laki-laki  superior (penguasa perempuan) dan perempuan inferior
2. Faktor  struktur  hukum  yang  meliputi  substansi  hukum  (berisi  semua peraturan  perundang-undangan)  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang berlaku  bagi  lembaga  tinggi  negara  maupun  warga  negara,  struktur  hukum (penegak  hukum,  polisi,  jaksa,  hakim,  pengacara  dan  prosedur penegakannya), budaya hukum
3. Faktor interpretasi agama dan budaya. 18
Konsep  patriarki  berbeda  dengan  patrilinial.  Patrilinial  diartikan  sebagai budaya  di  mana  masyarakatnya  mengikuti  garis  laki-laki  seperti  anak  bergaris keturunan ayah, contohnya Habsah Khalik; Khalik adalah nama ayah dari Habsah. Sementara patriarki memiliki makna lain yang secara harfiah berarti “kekuasaan bapak” ( role of the father ) atau “partiakh” yang ditujukan untuk pelabelan sebuah “keluarga  yang  dikuasai  oleh  kaum  laki-laki”.  Secara  terminologi  kata  patriarki digunakan untuk pemahaman kekuasaan  laki-laki,  hubungan kekuasaan dengan apa  laki-laki  menguasai  perempuan,  serta  sistem  yang  membuat  perempuan tetap  dikuasai  melalui  bermacam-macam  cara. 19 Lebih  lanjut  menurut  Budhy secara  etimologis konsep tersebut berkaitan dengan sistem sosial, dimana sang ayah  menguasai  semua  anggota  keluarganya,  harta  miliknya  serta  sumber- sumber  ekonomi.  Ia  juga  yang  membuat  semua  keputusan  penting  keluarga. Norma-norma  moral,  sosial  dan  hukum  pun  lebih  banyak  memberi  hak  kepada kaum  laki-laki  daripada  kaum  perempuan,  justru  karena  alasan  bahwa  kaum laki-laki  memang  lebih  bernilai  secara  publik  daripada  perempuan.  Dalam perkembangannya patriarkhi ini sekarang telah menjadi istilah terhadap semua sistem kekeluargaan maupun sosial, politik dan keagamaan yang merendahkan, bahkan menindas kaum perempuan mulai dari lingkungan rumah tangga hingga masyarakat.

## D. KEMITRAAN GENDER DALAM KELUARGA MELALUI RELASI PERAN GENDER
Kemitraan  gender  dalam  institusi  keluarga  terwujud  dalam  berbagai bentuk,  antara  lain  : pertama ,  kerjasama  secara  setara  dan  berkeadilan  antara suami  dan  istri  serta  anak-anak  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan; kedua , kemitraan dalam pembagian  peran  suami  dan  istri  untuk  mengerjakan  aktivitas  kehidupan keluarga  menunjukkan  adanya  transparansi  penggunaan  sumberdaya,
17 Budhy  Munawar  Rachman, Islam  Pluralis  Wacana  Kesetaraan  Kaum  Beriman ,
(Jakarta: Paramadina), Hal : 394
18 Elfi Muawanah, Menuju Kesetaraan Gender , (Malang: Kutub Minar), 2006, Hal : 144
19 Kamala  Bashin, What  is  Patriarchy ,  Diterjemahkan  “Menggugat  Patriarki”  oleh Nursyahbani Katjasungkana, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya) , 1996, Hal :  29
terbentuknya  rasa  saling  ketergantungan  berdasarkan  kepercayaan  dan  saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan  terselenggaranya  kehidupan  keluarga  yang  stabil,  harmonis,  teratur  yang menggambarkan  adanya ’good  governance ’  ditingkat  keluarga 20 ; ketiga , kemitraan  dalam  pembagian  peran  suami  istri  berkaitan  kerjasama  dalam menjalankan  fungsi  keluarga  dengan  komponen  perilaku  mulai  dari  kontribusi ide,  perhatian,  bantuan  moril  dan  material,  nasehat  berdasarkan  pengetahuan yang  didapat,sampai  dengan  bantuan  tenaga  dan  waktu 21 ; keempat ,kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi,  tanggung  jawab,  kebutuhan,  dan  status  sosial  antara  lakilaki  dan perempuan  berdasarkan  bentukan/  konstruksi  dari  budaya  masyarakat;  Peran sosial  dari  gender  adalah  bukan  kodrati,  tetapi  berdasarkan  kesepakatan masyarakat;  Peran  sosial  dapat  dipertukarkan  dan  dapat  berubah  tergantung kondisi  budaya  setempat  dan  waktu/era.    Pola  relasi  gender  yang  harmonis harus  dilakukan  dengan  merencanakan  dan  melaksanakan  manajemen sumberdaya keluarga, sehingga anggota keluarga  mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani  permasalahan  dan  harapan  di  masa  depan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  keluarga  (sosial,  ekonomi,  psikologi,  spiritual)  yang  berkeadilan dan berkesetaran gender. 22

## E. MASYARAKAT ADAT LAMPUNG
Masyarakat  hukum  adat  lampung  secara  garis  besar  dikelompokkan menjadi  dua  bagian  yakni  yang  beradat pepadun dan sebatin .  Adat  istiadat Pepadun dipakai oleh orang Lampung yang tinggal di kawasan Abung, Way kanan atau  Sungkai,  Tulang  bawang  dan  Pubian  bagian  pedalaman.  Masyarakat Lampung Pepadun mengenal adanya hukum adat yang dilandaskan pada bagian adat Lampung siwo migo yang berisi beragam peraturan dan larangan yang harus ditaati  oleh  pemimpin  dan  masyarakatnya. 23 Selain  itu  orang  Lampung  sangat memegang  teguh  pandangan  hidupnya  yaitu Piil  Pesenggiri. Agama  yang  dianut oleh masyarakat adat lampung Pepadun adalah Islam dan dinominasi oleh budaya patriarki.  Tetapi  kenapa  ajaran  agama  yang  begitu  melindungi  hak  dan kedudukan  perempuan  justru  dikalahkan  oleh  budaya,  terutama  budaya  yang
20 Nasaruddin  Umar,  “ Argumen  KesetaraanGender  Perspektif  al-Qur’an” ,  (Jakarta::
Paramadina), 2001, Hal : 45
21 D  Sumiyatiningsih.  ” Pergeseran  Peran  Laki-Laki  dan  Perempuan  dalam  Kajian Feminis”,  dalam  WASKITA  Jurnal  Studi  Agama  dan  Masyarakat”, http:  ris.uksw.edu/ download/jurnal/kode/J00756, Diakses pada: 19September 2018. Hal : 125-138
22 Puspitawati, Herian. Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender dalam Keluarga,  http:/  ikk.fema.ipb.ac.id/  v2/images/karyailmiah/kemitraan_gender.pdf,  Diakses  pada: 19 September 2018.
23 Ahmad Isnaeni, “Simbol Is lam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun,” Studi Agama dan Pemikiran Islam 10, no. 1 (2016): 193–222.
lebih  mengunggulkan  laki-laki  ketimbang  perempuan.  Sebagai  dampak  dari budaya patriarki, perempuan ditempatkan dalam posisi yang tidak adil.

## F. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dan  bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan fenomenologi  dan  etnologi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.    Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah reduction,  data  display,  dan  conclution/verification yaitu  peneliti menggunakan  triangulasi  teknik  dan  triangulasi  waktu.  Sumber  data  yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dengan teknik sampling yaitu menggunakan Teritorial sampling dan Stratifiksai Sampling.

## G. PEMBAHASAN

## ANALISIS GENDER
Analisis  gender  adalah  alat  untuk  memahami  realitas  sosial. 24 Oleh karenanya,sebagai sebuah teori tugas utama dari pada analisis gender yaitu memberikan  makna,  konsepsi,  asumsi,  ideologi  dan  praktek  hubungan antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang  bertujuan  untuk  menjernihkan  atas kesimpangsiuran dalam memandang sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau lebih tepatnya mana yang menjadi kodrat Tuhan dan mana yang  merupakan  bagian  konstruksi  sosial,  yang  selama  ini  masih  rabun dalampemahaman.
Gender  sebagai  analisis  yang  biasanya  digunakan  oleh  penganut  aliran ilmu  sosial  konflik  yang  memusatkan  perhatian  pada  ketidakadilan  struktural dan  sistem  yang  disebabkan  oleh  gender.    Analsis  gender  adalah  struktur “ketidakadilan”  yang  ditimbulkan  oleh peran  gender dan perbedaan  gender . Perbedaan  gender  ( gender  difference )  yang  selanjutnya  melahirkan  peran gender  ( gender  role )  sebenarnya  tidak  menjadi  masalah  sehingga  tidak  perlu dipersoalkan.  Namun,  yang  harus  direkonstruksi  adalah  ketidakadilan  gender yang disebabkan peran gender. Seorang perempuan dengan alat reproduksinya bisa  hamil,  melahirkan,  kemudian  mempunyai  peran  gender  seperti  merawat, mengasuh, mendidik anak, serta melaksanakan pekerjaan domistik. Sementara itu, suami sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai peran gender mencari nafkah.
Perbedaan  peran  tersebut  sebenarnya  tidak  perlu  diperdebatkan sepanjang  tidak  merugikan  atau  menimbulkan  ketidakadilan  mereka,  tetapi pemaksaan  menjalankan  suatu  peran  dan  implikasinya  yang  merugikan,  baik terhadap  laki-laki  maupun  perempuan  itulah  yang  menjadi  problem  sosial kemanusiaan  sehingga  niscaya  untuk  direkonstruksi.  Untuk  melihat
24 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: TAZZAFA, 2004), hlm. 153.
ketidakadilan gender dari manapun sumbernya, baik culture of the law , kultur masyarakat dalam menaati materi hukum dan tafsiran agama, maupun struktur hukum,  digunakanlah  analisa  gender  sebagai  pisau  bedahnya.  Dengan menggunakan analisis gender, maka ditemukan lima manifestasi ketidakadilan gender,  yaitu  marjinalisasi  (peminggiran  ekonomi/  pemiskinan),  subordinasi (penomor  duaan),  stereotipe  (citra  baku  individu  yang  tidak  sesuai  dengan kenyataan empiris), violence (kekerasan) dan double burden (beban kerja yang lama dan berlebih). 25
Berbicara  mengenai  potret  relasi  dalam  keluarga  di  Indonesia  pada umumnya,  termasuk  potret  relasi  dalam  masyarakat  pada  hukum  adat Lampung secara substantive maupun normative tidak perlu diragukan lagi. Baik yang diatur dalam hukum Islam maupun di dalam hukum positif. Sebagai ajaran yang  bersifat  universal,  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  hukum Islam itu tentunya berlaku juga bagi semua keluarga hukum adat yang berada di wilayah  nusantara  ini.  Namun,  ketika  ajaran  itu  dikontekskan  dengan  suatu negara  ataupun  daerah  tertentu,  maka  ajaran  universalitas  tersebut berbenturan  dengan  kondisi  dan  budaya  yang  bersangkutan.  Di  wilayah nusantara ini, masih banyak ditemukan berbagai masyarakat hukum adat yang masih eksis, termasuk diantaranya adalah masyarakat hukum adat Lampung. Masyarakat  hukum  adat  lampung  secara  garis  besar  dikelompokkan menjadi  dua  bagian  yakni  yang  beradat pepadun dan sebatin .  Kecamatan Sukadanamerupakan suatu daerah yang penduduknya sebagian besar bersuku Lampung Pepadun. Agama yang dianut oleh masyarakat adat lampung Pepadun adalah Islam dan dinominasi oleh budaya patriarki. Tetapi kenapa ajaran agama yang begitu melindungi hak dan kedudukan perempuan justru dikalahkan oleh budaya,  terutama  budaya  yang  lebih  mengunggulkan  laki-laki  ketimbang perempuan.  Sebagai  dampak  dari  budaya  patriarki,  perempuan  ditempatkan dalam  posisi  yang  tidak  adil.Aspek-aspek  ajarannya  yang  bersifat  universal tersebut  tidak  lepas  dari  kondisi  sosial  dimana  ajaran  itu  dibumikan.  Sebagai ajaran yang bersifat universal, penafsiran ( interpretasi ) terhadap ayat-ayat Al- Qur’an  sering  bahkan  hampir  menjadi  perdebatan,  terutama  terkait  dengan pola relasi dalam keluarga diantaranya keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.  Karena  ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  terkait  dengan  hak  dan kedudukan perempuan lebih banyak diintreprestasikan versi laki-laki sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut cenderung melahirkan tafsir yang justru merugikan  fihak  perempuan.  Kondisi  ketidakadilan  tersebut  dapat  dipetakan melalui analisis gender.
Sejarah perbedaan gender ( gender differences ) antara manusia jenis laki- laki dan perempuan terjadi melaui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya  perbedaan  gender  dikarenakan  oleh  banyak  hal,  di  antaranya dibentuk,  disosialisaikan,  diperkuat,  bahkan  dikonstruksi  secara  social  atau
25 Mansour Faqih, “ Analisis Gender dan Transformasi Sosial ”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1997. Hal. 72
cultural,  melalui  ajaran  keagamamaan  maupun  Negara. 26 Melalui  proses panjang, sosialisai gender tersebut dianggap menjadi ketentuan Tuhan-seolah- olah  bersifat  biologis  yang  tidak  bisa  diubah  lagi,  sehingga  perbedaan- perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.
Pada  realitanya,  sistem  masyarakat  yang  patriarki  dan  hampir  masuk pada seluruh segmen kehidupan cenderung memperlakukan perempuan secara tidak  adil  serta,  dan  memposisikannya  secara  subordinat  di  bawah  laki-laki. Bahkan  terkadang  untuk  memperkuat  sistem  patriarki  tersebut,  agama diikutsertakan  dalam  memberikan  legitimasi,  dengan  cara  menafsirkan  kitab suci, hadist atau teks-teks keagamaan lainnya yang cenderung menguntungkan bagi  pihak  laki-laki.  Legitimasi  “religious-teologis”  ini  memang  diperlukan meski  terkadang  disalahgunakan  untuk  kepentingan  tertentu.  Dengan demikian,  kondisi  dan  posisi  perempuan  yang  diperlakukan  secara  tidak  adil dan bahkan tertindas baik secara fisik maupun psikologis semakin memperoleh legitimasi dari penafsiran kitab suci al-Qur‟an dan Hadist secara sepihak oleh kaum  laki-laki.  Padahal,  sesungguhnya  al-Qur‟an  itu  lebih  bersifat  liberal  dan menghargai  dalam  memperlakukan  perempuan,  dibandingkan  dengan  kitab suci  lainnya.  Dalam  kenyataan  historis  sosiologis,  al-qur’an  juga  mengalami nasib  yang  sama,  yakni  cenderung  ditafsirkan  sesuai  dengan  sikap  mental masyarakat yang patriarki.
Kuatnya  pengaruh  ideology  patriarki  dalam  masyarakat  hukum  adat lampung Pepadun telah menempatkan para perempuan dalam posisi yang tidak adil.  Dalam  hukum  perkawinan,  masyarakat  hukum  adat  lampung Pepadun menggunakan  sistem  perkawinan  jujur.  Artinya  sistem  perkawinan  yang diawali  dengan  pembayaran  uang  jujur  kepada  pihak  keluarga  perempuan. Sebagai  konsekuensi  dari  perkawinan  tersebut,  isteri  dan  anak-anak  masuk dalam  kerabat  suami.  Dalam  hukum  waris,  masyarakat  hukum  adat  Lampung menggunakan  sistem  kewarisan  mayorat  laki-laki.  Sistem  kewarisan  mayorat laki-laki adalah sistem pewarisan hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua.
Terutama  untuk  harta  pusaka,  gelar  adat  dan  termasuk  harta  pencaharian orang  tua.  Sedangkan  untuk  anak  perempuan  tidak  mendapatkan  hak  waris. Posisi anak perempuan dalam hukum adat yang tidak mendapatkan hak waris adalah  sangat  bertentangan dengan prinsip  kewarisan  Islam,  karena  di  dalam hukum  kewarisan  Islam  seluruh  anak  berhak  untu  mendapatkan  warisan orangtuanya. Dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu  tentang  pembagian  pusaka  untuk  anak-anakmu.  Yaitu:  bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan  lebih dari dua , maka bagi mereka dua pertiga dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia memperoleh  separo  harta..”  (Q.S.  An-Nisa:  11).  Di  dalam  Pasal  176  Kompilasi
26 Mansour Faqih, “ Analisis Gender dan Transformasi Sosial ” Hal. 72
Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut : “ anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama- sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan  anak  laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  berbanding satu dengan anak perempuan.”
Pada hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki- laki  lebih  besar  dari  anak  perempuan.  Walaupun  pembagiannnya  lebih  kecil dibandingkan  dengan  anak  laki-laki,  Islam  menghargai  dan  menghormati bahwa  anak  perempuan  juga  sebagai  ahli  waris.    Di  dalam  hukum  adat  dan masyarakat hukum adat Lampung Pepadun , anak perempuan tidak ditetapkan sebagai  ahli  waris.  Harta  waris  hanya  diberikan  kepada  anak  laki-laki.  Anak perempuan  hanya  mendapatkan  pemberian  ketika  anak  perempuan melaksanakan  pernikahan,  berbentuk  perhiasan,  tanah  kavlingan,  peralatan rumah  tangga.  Berapa  besar  pemberian  orang  tua  terhadap  anak  perempuan tergantung dari kondisi ekonomi orangtua.
Hukum  dalam  kehidupan  manusia  merupakan  kebutuhan  yang  tidak dapat  dihindari,  terlebih  jika  hukum  dianggap  sebagai  sarana  untuk mendapatkan  keadilan.  Keadilan  merupakan  dambaan  setiap  ummat  manusia termasuk kaum perempuan. Namun, ketika konsep keadilan dikontekskan atau dibumikan pada suatu kondisi sosial tertentu, keadilan tersebut justru semakin susah  untuk  diperoleh.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  ketidakadilan  itu muncul, diantaranya adalah pangaruh interpretasi ataupun konstruksi budaya. Salah  satu  ketidakadilan  dalam  masyarakat  yang  kita  ketemukakan  adalah ketidakadilan gender ( gender inequalities ).  Bagi masyarakat tradisional, budaya patriarki di pandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki  dan  perempuan,  sebingga  perbedaan  dalam  kehidupan  manusia  pun diatur  berdasarkan  perbedaan  tersebut.  Determinise  biologis  juga  telah memperkuat  pandangan  tersebut.  Artinya.  karena  secara  biologis  perempuan dan  laki-laki  berbeda  maka  fungsi-fungsi  sosial  ataupun  kerja  dengan masyarakat  pun  di  ciptakan  berbeda.  Dalam  kondisi  yang  seperti  itu  proses marjinalisasi  terhadap  perempuan  terjadi  pada  gilirannya  perempuan kehilangan  otonomi  atas  dirinya.  Eksploitasi  serta  kekerasan  terjadi  terhadap perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situasi demikian, maka  perbedaan,  diskriminasi,  dan  ketidakadilan  gender  tumbuh  dengan suburnya.  beranggapan  bahwa  kondisi  itu  merupakan  budaya  yang  harus dilestarikan dan tidak ada upaya untuk melakukan perlawanan.
Jadi,  kendatipun  telah  secara  jelas  digariskan  prinsip  dasar  tentang perempuan  dan  hak-haknya  baik  dalam  hukum  Islam,  prinsip  hukum internasional maupun dalam formulasi kebijakan, tetapi realitas menunjukkan bahwa  seiring  dengan  pelaksanaan  pembangunan,  ternyata  masih  banyak ketimpangan  dan  ketidak  adilan  di  tengah  masyarakat,  lebih  khusus  ketidak
adilan gender yang terdapat pada masyarakat hukum adat Lampung Pepadun. Kuatnya  pengaruh  ideology  patriarki  dalam  masyarakat  hukum  adat  lampung Pepadun telah menempatkan para perempuan dalam posisi yang tidak adil. Jika hal  tersebut  dianalisis  dalam  perpeketif  analisis  gender,  sangat  terlihat beberapa  ketidakadilan  gender  yang  ada  dalam  masayarakat  adat  Lampung Pepadun di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
Bagi  masyarakat  adat  Lampung Pepadun “ketidakadilan”  yang ditimbulkan  oleh peran  gender dan perbedaan  gender ,  dapat  terlihat  dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan domistik keluarga maupun dalam sektor publik. Berdasarkan pengamatan di dalam penelitian bahwa perbedaan gender  bagi  masyarakat  hukum  adat  lampung Pepadun ,  telah  mengakibatkan lahirnya sifat stereotipe yang oleh masyarakat hukum adat Lampung Pepadun dianggap  sebagai  ketentuan  kodrati  atau  bahkan  ketentuan  Tuhan.  Sifat  dan stereotipe yang sebetulnya merupakan konstruksi ataupun rekayasa social dan akhirnya  dikukuhkan  menjadi  kodrat  cultural,  dalam  proses  yang  panjang akhirnya  telah  mengakibatkan  terkondisikannya  beberapa  posisi  perempuan dalam masyarakat hukum adat lampung Pepadun .
Pada  sector  domistik,  perbedaan  gender  dan  pembagian  gender menjadikan  perempuan  masyarakat  hukum  adat  Lampung Pepadun bekerja lebih  keras  dengan  memeras  keringat  lebih  panjang  ( double-burden ).  Pada umumnya, jika dicermati, di suatu rumah tangga ada beberapa jenis pekerjaan pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  ada  pekerjaan  yang  harus dilakukan oleh perempuan.  Di dalam kenyataan hasil penelitian menunjukkan bahwa  hampir  90%  pekerjaan  domistik  dilakukan  oleh  perempuan.  Dalam sector public, perbedaan gender dan pembagian gender menjadikan perempuan masyarakat  hukum  adat  Lampung Pepadun, senantiasa  berada  pada  posisi tersubrodinasi. Subordinasi sering terkait dengan proses pengabilan keputusan dan  pengendalian  kekuasaan.  Memperjuangkan  keadilan  gender  merupakan tugas berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens, di mana kita  masing-masing  terlibat  secara  emosional.  Banyak  terjadi  perlawanan manakala  perjuangan  ketidakadilan  gender  diaktifkan,  karena  menggugat masalah gender sesungguhnya berarti menggugat privilege yang kita dapatkan dari  adanya  ketidakadilan  gender.  Persoalannya,  spectrum  ketidakadilan gender  sangat  luas,  mulai  yang  berada  di  kepala  dan  di  dalam  keyakinan  kita masing-masing, sampai urusan negara.
Ketidakadilan  gender  merupakan  bentuk  perbedaan  perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih  yang  mengkibatkan  terjadinya  pelanggaran  atas  pengakuan  hak  asasi, persamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan,  maupun  hak  dasar  dalam bidang  sosial,  politik,  ekonomi,  budaya  dan  lain-lain.  Bentuk-bentuk ketidakadilan  bagi  perempuan  dalam  masyarakat  hukum  adat  lampung
Pepadun ,  dilihat  dari  analisi  gender  adalah  peminggiran  (Marginalisasi), penomorduaan  (Subordinasi),  pelabelan  (Stereotip),  kekerasan  (Violence), beban kerja berlebihan (Multiple Burden). Untuk melihat ketidakadilan gender perempuan  dalam  masyarakat  hukum  adat  Lampung Pepadun ,  dapat  dilihat melalui tabel berikut:
Bentuk Perlakuan Marginalisasi  1.Hukum Perkawinan; seorang isteri senantisasa harus patuh dan  ikut  apa  kata  suami.  Disini  kaum  perempuan, diposisikan sebagai  abdi  atas  tuannya,  yaitu  suami.  Sebagai implikasi dianutnya sistem perkawinan jujur. 2.  Hukum  Kewarisan:  anak  perempuan  pada  masyarakat hukum  adat  Lampung Pepadun tidak  mendapat  warisan, karena sistem kewarisan yang dipakai adalah mayorat laki- laki,  sehingga  harta  warisan  jatuh  pada  anak  laki-laki terutama  anak  laki-laki  tertua  biasanya  lebih  banyak dibandingkan  dengan  adik  laki-lakinya.  perempuan cenderung dimarginalkan, yaitu diletakkan di pinggirkan. Subordinasi Hukum Keluarga: Anak laki-laki diistimewakan, bahkan jika belum mempunyai anak laki-laki dikatakan bahwa belum ada yang menurunkan penerus tahta keluarga. Perempuan  harus  tunduk  kepada  kaum  lelaki.  Pemimpin atau  imam  hanya  pantas  dipegang  oleh  lelaki;  perempuan hanya boleh menjadi makmum saja. Violence atau Kekerasan Hukum  perkawianan;  Keluarga  dianggap  sebagai  lembaga yang menyebabkan  adanya pembagian kekuasaan,  sehingga ketika  isteri  melakukan  kesalahan  kecil,  tidak  menutup kemungkinan  akan  menerima  perlakuan  yang  tidak menyenangkan.
Dalam  masyarakat  Lampung  dilarang  keras  untuk  bercerai meskipun  istri  atau  perempuan  mendapatkan  perlakuan yang  tidak  menyenangkan  atau  tidak  adil.  Karena  jika bercerai akan mendaptkan malu di mata adat. Beban  Kerja Berlebih ( Multiple Burden) Hukum  Perkawinan;  peran  isteri  lebih  banyak  jam  kerja dibandingkan  dengan  suami.  Mulai  dari  urusan  rumah tangga  hingga  urusan  diluar  rumah.  Jika,  urusan  rumah tangga dilakukan oleh  laki-laki, maka  akan turun  harga diri laki-laki  atau  suami,  sehingga  semua  dikerjakan  oleh  istri atau perempuan.
Gambaran  atau  perlakuan  Ketidakadilan  gender  di  atas  setelah  peneliti telaah  kembali  berdasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan,  peneliti mendapatkan  suatu  analisis  bahwa  ketidakadilan  gender  yang  terjadi  itu disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  yaitu  ketidakadilan  gender tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman atau salah penafsiran terhadap regulasi yang ada di Indonesia yaitu salah satunya adalah  Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan InstruksiPresiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang di dalamnya terdapat aturan mengenai kedudukan dan peran suami-istri dalam keluarga. Pola relasi suami-istri, baik di dalam UUP maupun KHI mengikuti pola yang hierarkis dan tidak setara. Suami adalah kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada  istrinya,  melindungi,  mendidik,  dan  semacamnya.  Sementara  itu,  istri adalah  ibu  rumah  tangga  dengan  kewajiban  menyelengarakan  dan  mengatur keperluan  rumah  tangga  dengan  sebaik-baiknya,  serta  yang  utama  adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya. 27 Pembagian peran antara suami-istri tersebut sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan apalagi digugat sepanjang tidak  menimbulkan  permasalahan.  Namun,  ditengarai  pembagian  peran,  hak, dan kewajiban suami-istri secara rigid tersebut, sarat dengan bias gender yang menimbulkan  ketidakadilan  gender.  Menurut  Mansour  Fakih,  sumber ketidakadilan  gender  ada  tiga  macam,  yaitu culture  of  the  law ,  kultur masyarakat  dalam  mentaati  materi  hukum  dan  tafsiran  agama,  serta  struktur hukum. 28
UU  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  mensyaratkan  adanya bias  gender  yaitu  Pasal  31  Ayat  1  dan  3,  Pasal  34.  KHI  yang  mensyaratkan adanya  bias  gender  yaitu  KHI  Bab  XII  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  istri, yaitu Pasal 79 ayat 1, Pasal 80 ayat 1- 3, dan Pasal 83 ayat 1dan2.
Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender dalam keluarga  ulun  Lappung  yaitu  karena  orang  Lampung  mewarisi  sifat  perilaku dan  pendangan  hidup  yang  disebut  Pi-il  Pesenggiri  yang  berunsurkan
27 Durotun Nafisah, “ Politisasi Relasi Suami-Istri, Telaah KHI Perspektif Gender”, Jurnal Studi Gender dan Anak “Yin Yang” STAIN Purwokerto, Vol.3 No. 2 Jul-Des 2008 pp.195-208, di akses pada tanggal 21 Mei 2019
28 Mansour Faqih, “ Analisis Gender dan Transformasi Sosial” , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Hal.167
pesenggiri, bejuluk beadek, nemui nyimah, negah nyappur dan sakai sembayan.
Pandangan Hidup  tersebut  masih  nampak  mendalam  sebagai  pegangan  hidup dikalangan  kerabat  Penyimbang  di  lingkungan  masyarakat  beradat  Pepadun. Pi-il yaitu rasa atau pendirian yang dipertahankan, sedangkan Pesenggiri yaitu mengandung arti nilai harga diri.  Jadi, Pi-il Pesenggiri yaitu rasa harga diri. 29 Pi- il Pesenggiri mengandung komponen:
1. Pesenggiri, mengandung arti pantang mundur tidak mau kalah dalam sikap tindak dan perilaku
2. Juluk Adek, mengandung pengertian suka dengan nama baik dan gelar yang terhormat
3. Nemui  Nyimah,  mengandung  arti  suka  menerima  dan  memberi  dalam suasana suka dan duka
4. Negah Nyappur, mengandung arti suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan sesuatu masalah
5. Sakai  Sambayan,  mengandung  arti  suka  menolong  dan  bergotong  royong dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. 30

## H. KESIMPULAN
Manifestasi  potret  relasi  gender  dalam  keluarga  ulun  lappung  belum berkeadilan  dan  berkesetaraan  gender,  salah  satu  faktornya  yaitu  budaya patriarkhis  yang  mendikotomikan  peran  antara  laki-laki  (suami)  dan perempuan (isteri) dalam sebuah naungan rumahtangga, dimana suami adalah kepala keluarga ( public ) dan isteri adalah ibu rumah tangga ( domestic ). Hal lain yang  mempengaruhi  ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan  gender  adalah lingkungan kehidupan masyarakat dengan interaksi sosial yang lebih kuat oleh ikatan-ikatan  suku,  agama,  kekerabatan  satu  dengan  yang  lainnya  memiliki sistem  budaya  yang  masih  sangat  dominan.  Struktur  sosial  yang  ada  masih sangat  dipengaruhi  oleh  adat  istiadat  dan  tradisi  budaya  yang  diwariskan turun-temurun  dan  tentu  saja  mempengaruhi  pikiran  dan  perilaku masyarakat.Kondisi tersebut tentunya memerlukan konstruksi pola relasi yang
29 Hilman Hadikusuma, “Masyarakat dan Adat Budaya Lampung”, (Bandung: CV Mandar Maju) , 1990. Hal. 14-15
30 Hilman Hadikusuma, “Masyarakat dan Adat Budaya Lampung” , Hal. 16
berbasis  pada  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  sehingga  terwujud  kemitraan gender menuju keluarga yang harmonis.
Konstruksi  potret  relasi  gender  dalam  keluarga  yang  berkeadilan  dan berkesetaraan  gender  terwujud  jika  ada  kerjasama,  saling  membutuhkan, menghargai, beranggapan bahwa semua anggota keluarga adalah penting serta benar-benar menerapkan konsep dalam setara dan adil antara suami dan istri dalam  membina  rumah  tangga.  Faktor  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  yaitu mengkolaborasikan antara agama dan pandangan hidup ulun lappung yaitu piil pesenggiri,  dimana  diharapkan  kedua  hal  tersebut  bukanlah  faktor  yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan gender tetapi sebaliknya kekuatan dua hal  tersebutlah  faktor  yang  mendominan  untuk  terwujudnya  keluarga  yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

## I. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Azis,  “ Relasi  Gender  dalam  Membentuk  Keluarga  Harmoni(Upaya Membentuk Keluarga Bahagia) , STAI Nurul Iman Parung Bogor, 2017
Ahmad  Isnaeni,  “Simbol  Is  lam  dan  Adat  dalam  Perkawinan  Adat  Lampung Pepadun,” Studi Agama dan Pemikiran Islam 10, no. 1 ,  20016
Badriyah Fayumi, “Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam” , (Jakarta:
Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang agama), 2001
Budhy  Munawar  Rachman, Islam  Pluralis  Wacana  Kesetaraan  Kaum  Beriman ,
(Jakarta: Paramadina)
Dyah  Purbasari  Kusumaning  Putri,” Pembagian  Peran  Dalam  Rumah  Tangga
Pada  Pasangan  Suami  Istri  Jawa” ,  Jurnal  Penelitian  Humaniora,  Fakultas Psikologi  Universitas  Muhammadyah  Surakarta,  Vol.  16,  No.  1,  Februari
2015
D.  Sumiyatiningsih.  ” Pergeseran  Peran  Laki-Laki  dan  Perempuan  dalam  Kajian Feminis”,  dalam  WASKITA  Jurnal  Studi  Agama  dan  Masyarakat”, http: ris.uksw.edu/  download/jurnal/kode/J00756,  Diakses  pada:  19
September 2018
Elfi Muawanah, Menuju Kesetaraan Gender , (Malang: Kutub Minar), 2006
Faisar  Ananda  Arfa, Wanita  dalam  Konsep  Islam  Modernis ,  (Jakarta:  Pustaka
Firdaus), 2004
George Ritzer and Douglas J. Goodman, Modern Sociological Theory , 6th Edition,
diterjemahkan, Teori Sosiologi Modern , oleh Alimandan (Jakarta: Prenada Media), 2003
Heribertus  Sutopo, Pengantar  Penelitian  Kualitatif:  Dasar-Dasar  Teoritis  dan
Praktis, (Surakarta: Puslit UMS) 1988
Hilman  Hadikusuma, “Masyarakat  dan  Adat  Budaya  Lampung”, (Bandung:  CV Mandar Maju) , 1990
Kamala  Bashin, What  is  Patriarchy ,  Diterjemahkan  “Menggugat  Patriarki”  oleh Nursyahbani  Katjasungkana,  (Yogyakarta:  Yayasan  Bentang  Budaya),
1996
Koentjaraningrat, “Pengantar  Ilmu  Antropolgi”, (Jakarta:  PT.  Rieneka  Cipta),
2015
Lies  M  Marcoes, ”Wanita  Islam  Indonesia  Dalam  Kajian  Tekstualisdan
Kontekstualis”, (Jakarta: INS), 1993
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karya), 1989
Mansour  Fakih, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar), 1997
Mansour  Fakih, Analisis  Gender  &  Transformasi  Sosial, (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, Cet. XI, 2007
M.  Sayuthi  Ali, Metodologi  Penelitian  Agama;  Pendekatan  Teori  dan  Praktek , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur'an (Jakarta: Paramadina),1999
Nur  Ahmad  Fadhil  Lubis, Yurisprudensi  Emansipatif,  ( Bandung:  Citapustaka Media, 2003
Puspitawati, Herian. Fungsi Keluarga, Pembagian Peran dan Kemitraan Gender
dalam Keluarga, http:/ ikk.fema.ipb.ac.id/ v2/images/karyailmiah/kemitraan_gender.pdf, Diakses pada: 19 September 2018
Siti Musdah Mulia, “Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam” , (Jakarta;
Gramedia: LKAG), 2003
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik .(Yogyakarta:
Rineka Cipta)
Sukardi, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru, (Jakarta: Referensi), 2012
Suprapti  Ragiliani,  “ Kesetraan  Gender  dalam  Paradigma  Fiqh  (Studi  Pemikiran Husein  Muhammad)” ,  Skripsi  Pascasarjan,  Fakultas  Ushuluddin  dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.