## STRATEGI POLITIK DEVIDE ET IMPERA BELANDA DAN RELEVANSINYA DENGAN POLARISASI AGAMA PASCA PILPRES 2019 DI INDONESIA
Jafar Ahmad 1 ,
Institut Agama Islam Negeri Kerinci 1 , jafar@iainkerinci.ac.id 1 , Gesit Yudha 2
Universitas Islam Negeri Raden Intan gesityudha@radenintan.ac.id 2 Diterima: 6 November 2022 Disetujui: 21 Desember 2022 Dipublikasikan: 22 Desember 2022

## Abstract
The divide et  impera  political strategy worked effectively and was used by the Dutch to colonize  Indonesia.  This  divide  and  conquer  strategy  has  destroyed  the  solidity  and strength of the Indonesian nation, so that it was scattered in a civil war. However, entering the 20th century, the divisive politics played by the Dutch began to be less relevant to work, so the Dutch had to give up and leave Indonesia in 1942. How the Dutch's divisive politics worked became the focus of this research. Then, how is the connection and relevance with the religious polarization that is currently sweeping the Indonesian nation to be a topic that  is  also  discussed.  This  study  uses  a  qualitative  approach  by  examining  various literature such as journals, books, documents and news information in the mass media. the political phenomenon after the 2019 presidential election that occurred in Indonesia with divisive politics in the Dutch style and there are those who benefit if there are two parties fighting with the intention of controlling the resources in Indonesia. This research finds facts, the success of the divisive politics carried out by the Dutch to colonize Indonesia for hundreds of years, including the economic dependence of the elite group in Indonesia on the Dutch; political and economic stability in the Netherlands. While the factors of failure, among others, the economic crisis experienced by the Netherlands; There was no longer the dependency of the Indonesian elite on the Dutch. The relevance to the current religious polarization is that the divide et impera politics can still work and can destroy the unity of the Indonesian nation if the conditions for its success are met.
Keywords: Devide et Impera, Netherlands, colonialism, civil war

## Abstrak
Strategi  politik  devide  et  impera  pernah  bekerja  secara  efektif  dan  digunakan  Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia. Strategi pecah dan kuasai tersebut telah menghancurkan soliditas  dan  kekuatan  bangsa  Indonesia,  sehingga  tercerai-berai  dalam  perang  saudara. Namun, memasuki abad ke 20, politik pecah belah yang dimainkan Belanda mulai kurang relevan bekerja, sehingga Belanda harus menyerah kalah dan hengkang dari Indonesia pada tahun  1942.  Bagaimana  politik  pecah  belah  Belanda  ini  bekerja  menjadi  konsentrasi penelitian  ini.  Lalu,  bagaimana  pula  keterhubungan  dan  relevansinya  dengan  polarisasi agama yang kini melanda bangsa Indonesia menjadi topik yang juga dibahas. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menelaah  bermacam  literatur  seperti  jurnal, buku, dokumen maupun informasi berita di media massa. fenomena politik pasca pilpres 2019  yang  terjadi  di  Indonesia  dengan  politik  pecah  belah  ala  Belanda  dan  ada  yang
diuntungkan apabila ada dua belah pihak yang bertikai dengan maksud menguasai sumber daya yang ada di  Indonesia.  Penelitian ini  menemukan fakta, keberhasilan politik pecah belah yang dijalankan Belanda untuk  menjajah Indonesia selama ratusan  tahun tersebut, antara lain adanya ketergantungan ekonomi kelompok elite di Indonesia terhadap Belanda; adanya stabilitas politik dan ekonomi di negeri Belanda. Sedangkan faktor kegagalannya, antara lain terjadinya krisis ekonomi yang dialami Belanda; Tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite Indonesia terhadap Belanda. Relevansinya dengan polarisasi agama yang terjadi  di  masa  sekarang  adalah  bahwa  politik  devide  et  impera  masih  bisa  bekerja  dan dapat  menghancurkan  persatuan  bangsa  Indonesia  jika  syarat-syarat  keberhasilannya terpenuhi.
Kata Kunci: Devide et Impera, Belanda, penjajahan, perang saudara

## A. PENDAHULUAN
Asal muasal politik devide et impera ini bermula dari penaklukkan bangsa Spanyol terhadap suku Indian yang bermukim di Amerika Latin, abad ke-15. Penaklukkan tersebut telah mendatangkan kekayaan bagi bangsa Spanyol, mereka memperbudak penduduk asli, menguasai  emas,  perak  dan  lahan-lahan  produktif  sehingga  peradaban  bangsa  Spanyol semakin  maju.  Keberhasilan  Spanyol  tersebut  kemudian  menginspirasi  negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara tersebut kemudian tergerak untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan invasi ke negara lain seperti yang dilakukan Spanyol, dengan menjalankan politik pecah belah. 1
Devide  et  impera  adalah  taktik  militer  yang  dijalankan  aktor  superior  (unggul) kepada  aktor  inferior  (lemah).  Tujuannya  guna  meraih  keuntungan  material  bagi  aktor superior.  Sejak  dulu,  para  penjajah  memanfaatkan  taktik  ini  untuk  menguasai  wilayah kolonialnya. 2 Kelompok penjajah ini menjalankan taktik pecah belah dengan cara membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kecil yang didasarkan pada kesamaan bahasa, etnis ataupun agama. 3 Sederhananya, Belanda menggunakan populasi yang telah terpecah- pecah  ke  dalam  segmen  tertentu  tersebut  untuk  menciptakan  dominasi  dan  meraih keuntungan.
Cara  kerja  strategi  devide  et  impera  ini,  antara  lain  membuat  perbedaan  terhadap kelompok  masyarakat  yang  diinvasi;  menciptakan  perbedaan  baru;  mengeksploitasi perbedaan  sehingga  terjadi  jurang  pemisah  yang  semakin  dalam;  mengkapitalisasi perbedaan  sampai  pasca  penjajahan  berhasil.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  Belanda
1 S. Rochayati, Jatuhnya Benteng Ujung Pandang, Makassar pada Belanda (VOC). Surakarta: UNS-FKIP Prog. Studi Pendidikan Sejarah, 2010.
2 S. Hermawan, Tionghoa dalam Novel Ca-Bau-Kan. Yogyakarta: Basabasi, 2018.
3 A. Habib, Konflik Antar Etnik di Pedesaan. Yogyakarta: LKiS, 2014.
sebagai  kelompok  superior  membangun  dominasi  dan  menjajah  bangsa  Indonesia  yang dianggap inferior melalui instrumen politik pecah belah. 4
Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), suatu perusahaan swasta asal Belanda adalah kelompok pertama yang mengenalkan politik devide et impera di Indonesia, pada abad  ke-16.  Strategi  politik  yang  dikenal  dengan  istilah  politik  pecah  belah  tersebut digunakan  VOC  untuk  memonopoli  perdagangan  rempah-rempah,  menguasai  penduduk dan  melestarikan  kolonialisme  di  Indonesia. 5 Tujuan  terpenting  dari  politik  pecah  belah tersebut adalah menaklukkan raja-raja di nusantara dan mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya.  VOC  menggunakan  politik  pecah  belah  dengan  mengadu  domba  untuk menghancurkan  soliditas  penduduk  Indonesia.  Ketika  soliditas  kelompok  tercerai-berai, maka, kelompok tersebut lebih mudah dikuasai dan dikendalikan. Sejarah mencatat VOC menebarkan permusuhan dan menciptakan perang saudara sehingga sukses menaklukkan kerajaan besar di nusantara. 6
Strategi pecah dan kuasai diterapkan VOC untuk menghancurkan kekuatan bangsa Indonesia sehingga menjadi kekuatan kecil. Setelah menjadi kekuatan kecil, politik pecah belah  terus  dimainkan  untuk  mencegah  kekuatan  kecil  tersebut  dapat  bersatu  kembali. 7 Dengan  kondisi  seperti  itu,  bangsa  Indonesia  akan  lebih  mudah  dikontrol  dan  dikuasai. Relevansi  strategi  politik  pecah  belah  dengan  polarisasi  agama  yang  terbentuk  karena Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 lalu adalah karena kelompok yang terlibat konflik dan menciptakan polarisasi agama adalah kelompok Islam fundamentalisme yang jumlahnya  cukup  besar  di  Indonesia. 8 Strategi  politik  pecah  belah  jika  terus  menerus dibiarkan bisa berdampak pada instabilitas di Indonesia. Polarisasi agama yang kian dalam dan membesar dapat merusak persatuan dan mencerai beraikan bangsa Indonesia. 9
Cara politik devide et impera ini bekerja berdasarkan pengalaman VOC dan Belanda adalah  dengan  menyokong  satu  kelompok  yang  tengah  terlibat  konflik.  Kemudian membentuk polarisasi yang menyebabkan masing-masing kelompok berseteru dan saling bertentangan. Untuk jangka pendek strategi ini terbilang efektif digunakan untuk mencapai
4 N. Olii, Politik Kolonial Belanda Dalam Menanamkan Kekuasaan di Minahasa Abad ke-17, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
5 A. Supriyono, “Tinjauan historis Benteng VOC di Jepara,” Historical Studies Jurnal , 2015, h. 26-39.
6 A. K. Wiharyanto, Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2008, h. 33-40.
7 S. Rokhman, “Panduan Islam Dalam Berkomunikasi Lintas Suku dan Budaya,” Jurnal Dakwah , 2021, h. 123-133.
8 Syeirazi, Wasathiyah Islam. Jakarta: Alif.id, 2020, h. 1-3.
9 P. Syarwi, “Polarisasi Isu, Politik Identitias dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019,” Jurnal Communitarian , 2022, h. 591-602.
tujuan  kepentingan  tertentu,  namun,  dalam  jangka  panjang  strategi  pecah  belah  ini  bisa menciptakan  disabilitas  bangsa. 10 Dari  catatan  sejarah  menunjukkan  Belanda memanfaatkan politik pecah belah, yaitu dengan cara mengadu domba komponen bangsa, mendukung satu kelompok untuk memerangi kelompok lain, menciptakan raja boneka dan melemahkan  kekuatan  bangsa  sebelum  melancarkan  perang  fisik.  Strategi  pecah  belah dalam konteks militer dipandang efisien, berbiaya rendah dalam suatu peperangan. 11
Strategi  ini  bisa  dijalankan  dengan  tindakan  represif,  misalkan  mengkarantina wilayah ataupun menyerang kelompok tertentu. Di samping itu, politik pecah belah ini bisa digunakan secara ideologis, yaitu dengan mengeksploitasi dan memperbesar perbedaan di antara  kelompok  masyarakat  ataupun  melakukan  tindakan  represi  terhadap  pemikiran- pemikiran  tertentu.  Belanda  juga  menggunakan  politik  pecah  belah  untuk  menciptakan teror  psikologis,  seperti  membangun  narasi  ancaman  dari  kelompok  ekstrim,  baik  kiri maupun  kanan.  Teror  juga  dilakukan  terhadap  etnis  tertentu,  misalkan  etnis  Tionghoa, sehingga terbentuk sentimen rasial dan ini sesungguhnya bagian dari strategi politik pecah belah yang dijalankan Belanda. 12 Karena itu, memahami bagaimana strategi politik devide et  impera  berfungsi  dan  dijalankan  Belanda  untuk  mejajah  Indonesia  serta  kaitannya dengan polarisasi agama yang terbentuk di Indonesia di masa sekarang akan menjadi topik utama penelitian ini.
Strategi  politik  devide  et  impera  telah  banyak  diteliti.  Misalkan  penelitian  dengan topik Devide et Impera: Mengenal Taktik dan Strategi Orang Belanda yang dilakukan oleh  Dharma  Kelana  Putra  pada  tahun  2014  lalu.  Dalam  penelitiannya,  Dharma mendeskripsikan Divide et impera sebagai kombinasi strategi Belanda dalam konteks politik,  militer,  maupun  ekonomi.  Taktik  tersebut  dijalan  untuk  memperoleh  serta mengontrol  kekuasaan  di  Indonesia.  Caranya  adalah  dengan  membelah  masyarakat menjadi kelompok kecil sehingga gampang ditaklukkan. Dalam risetnya ia mengulas tentang  bagaimana  taktik  pecah  belah  digunakan  untuk  mencegah  masing -masing kelompok  Bersatu  Kembali. 13 Penelitian  lainnya  dilakukan  Ginting  yang  memotret bagaimana Belanda melancarkan taktik pecah belah dengan membujuk dan menghasut
10 Y. M. Iranti Mantasari, “Strategi Devide et Impera oleh Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah,” Jurnal Middle East and Islamic Studies , 2020, h. 18-38.
11 Muhammad Agung Sujadi, “Kebijakan Uang Darurat Lampung pada Agresi Militer Belanda II di Lampung Tahun 1949,” Garuda , 2018, 1-12.
12 A.  Santoso, Dampak  Kerusuhan  Mei  1998  terhadap  Perekonomian  Masyarakat  Etnis  Tionghoa  di Surakarta. Surakarta: STKIP PGRI Pacitan, 2021.
13 D. K. Putra, "Devide et Impera" Mengenak Taktik dan Strategi Orang Belanda. Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014.
tokoh  adat  di  Simalungun.  Tokoh  adat  diimingi  jabatan,  kekuasaan  dan  uang  yang berlimpah  oleh  Belanda  jika  bersedia  berkolaborasi.  Belanda  mengangkat  dan melegitimasi  tokoh  adat  yang  berpihak  padanya  tanpa  persetujuan  masyarakat  luas. Tokoh adat tersebut kemudian dibenturkan dengan tokoh lain yang telah lebih dahulu menjabat  raja. 14 Lalu  penelitian Haldi Patra yang hanya menyinggung taktik devide et impera dijalankan Belanda dalam kasus  perang  padri, kemudian dalam  konteks perang Diponegoro  dan  penguasaan  di  Aceh.  Penelitiannya  hanya  focus  mengkonstruksi  dan menjelaskan peristiwa sejarah tersebut secara historis. Peneliti hanya memotret singkat bagaimana  devide  et  impera  digunakan  Belanda  untuk  menciptakan  perang  saudara  di Indonesia
Akan tetapi, belum ada peneliti yang memfokuskan risetnya pada faktor keberhasilan dan  kegagalan  taktik  devide  et  impera  serta  relevansinya  dengan  polarisasi  agama  yang terjadi di masa sekarang. Hal ini lah yang merupakan novelty atau kebaruan riset ini. Hasil penelitian  ini  menunjukkan,  keberhasilan  politik  pecah  belah  yang  dijalankan  Belanda untuk menjajah Indonesia selama ratusan tahun tersebut, antaralain adanya ketergantungan ekonomi  kelompok  elite  di  Indonesia  terhadap  Belanda;  adanya  stabilitas  politik  dan ekonomi  di  negeri  Belanda.  Sedangkan  faktor  kegagalannya,  antaralain  terjadinya  krisis ekonomi yang dialami Belanda; Tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite Indonesia terhadap  Belanda.  Relevansinya  dengan  polarisasi  agama  yang  terjadi  di  masa  sekarang adalah  bahwa  politik  devide  et  impera  masih  bisa  bekerja  dan  dapat  menghancurkan persatuan bangsa Indonesia jika syarat-syarat keberhasilannya terpenuhi.

## B. METODE PENELITIAN
Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan). Riset ini menganalisis politik devide et impera di zaman penjajahan Belanda dan konflik yang melibatkan kelompok fundamentalisme agama di masa sekarang. Relasi dan keterhubungan antara polarisasi agama dan penerapan strategi devide et impera yang dijalankan Belanda di masa silam dalam mencapai kepentingannya akan dapat terjelaskan. Riset ini menggunakan data yang relevan yang diambil dari jurnal, tesis, disertasi, ataupun informasi  di  media  massa  yang  bisa  digunakan  untuk  menganalisis  riset  ini.  Peneliti menggunakan  teknik  analisis  data  Robert  K.  Yin (2011)  dan  Michael  Huberman  (1994)
14 A. M. Ginting, “Pengaruh Belanda Terhadap Struktur Pemerintahan dan Kehidupan Politik Kerajaan Purba 1906 – 1945,” Jurnal Pendidikan Sejarah , 2017, 1-14.
dalam menganilisis data yang telah ada. 15
Data ataupun informasi tersebut kemudian disusun, misalkan memetakan siapa aktor yang terseret  dalam konflik, lalu menggali apa kepentingannya, serta  apa tindakan yang dijalankan,  sampai  polarisasi  yang  terbentuk  dan  itu  menjadi  database  peneliti  untuk menginterpretasikan  temuan  dalam  narasi  baru  yang  menjadi  kunci  analisis.  Begitu memperoleh interpretasi, peneliti kemudian menarik sebuah kesimpulan. 16 Teori dominasi dikombinasikan dengan strategi devide et impera untuk menjelaskan temuan riset ini, yaitu bagaimana Belanda membelah dan mengendalikan aktor-aktor yang berkonflik. Relevansi strategi  pecah  belah  ini  akan  tergambar  pada  tahap  akhir,  yakni  verifikasi,  sehingga pertanyaan riset bisa dijawab.
Peneliti  menggunakan  teknik  simak  dan  catat  dalam  melakukan  pengolahan  data. Teknik tersebut adalah lanjutan dari teknik membaca, yang digunakan sebagai pendalaman pemahaman dari data yang dibaca. Analisis data tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan  bahasa  ilmiah  secara  verbalistik,  yaitu  dalam  bentuk  kalimat-kalimat. Singkatnya,  data  hasil  analisis  disajikan  bukan  dalam  bentuk  angka,  tapi  kalimat  yang panjang. 17

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Cara Kerja Politik Devide et Impera Belanda di Indonesia
Belanda,  dalam  mencapai  misinya  menjajah  Indonesia  adalah  dengan  berupaya menjadi suatu kelompok yang dominan. Sementara, dominasi hanya dapat tercipta ketika ada suatu kelompok yang lebih unggul keberadaannya dari kelompok lain. 18 Terciptanya kelompok  superior  karena  ada  kelompok  lain  yang  lebih  inferior. 19 Ketika  datang  ke Indonesia,  Belanda  justru  menghadapi  penduduk  yang  kuat,  juga  dengan  segala  surplus yang ada. Sehingga, upaya penjajahan, penaklukan dan dominasi tidak mungkin tercapai jika  penduduk  Indonesia  superior.  Belanda  kemudian  menggunakan  instrumen  politik
15 R.  T.  Nurwiyati,  “Peran  Asosiasi  Petani  Tembakau  Indonesia  (APTI)  Dalam  Memperjuangkan Kepentingan Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung,” Jurnal Ilmu Pemerintahan , 2017, 1-10.
16 Khairunnisa. Motivasi dan Perilaku Hijrah pada Remaja Ditinjau dari Teori Tindakan Sosial Max Weber. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.
17 Ardini Mulyadi, “Narasi Sejarah Novel Tambora Karya Agus Sumbogo: Kajian Sosiologi Sastra,” Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud , 2018, 75-80.
18 F. A. Ahmad. Hibriditas Tokoh Belanda Dalam Kumpulan Semua Untuk Hindia Karya Iksaka Banu: Suatu Kajian Poskolonial. Padang: Universitas Andalas, 2016.
19 Y. S. Lestari, “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama,” Journal of Politics and Policy , 2018, 19-30.
devide  et  impera,  yaitu  strategi  politik  pecah  belah  dan  kuasai  untuk  melemahkan  dan menghancurkan kekuatan penduduk Indonesia. Ketika penduduk Indonesia lemah, secara otomatis  mereka  akan  menjadi  kelompok  inferior.  Dengan  demikian,  dominasi  dapat dengan mudah dijalankan. Hal ini lah yang dilakukan Belanda sebelum, ketika dan untuk melanggengkan  kekuasaannya  selama  di  Indonesia.  Soliditas  penduduk  Indonesia dihancurkan  melalui  strategi  pecah  belah.  Fragmentasi  masyarakat  sengaja  diciptakan, mereka lalu dibentur-benturkan dan dikendalikan. 20
Strategi  pecah  belah  yang  dijalankan  Belanda  di  Indonesia,  antara  lain  dengan mengkapitalisasi polarisasi agama. Cara kerjanya adalah dengan menjadi teman bagi satu kelompok,  lalu  menciptakan  suatu  musuh  bersama  terhadap  kelompok  lain.  Misalkan, Belanda  memberikan  pengakuan  legitimasi  kepada  entitas  tertentu  di  suatu  wilayah  dan tidak  mengakui  entitas  lain.  Dengan  demikian,  Belanda  memancing  terjadinya  perang saudara. 21 Pola  tersebut  tergambar  pada  pecahnya  perang  Padri  di  Minangkabau,  antara kelompok Islam puritan dengan kelompok Islam adat.
Seperti diketahui, Belanda sangat berambisi menguasai wilayah Minangkabau, yang kaya  rempah-rempah,  emas  dan  Batubara. 22 Terlebih,  Minangkabau  dianggap  strategis karena  memiliki  pelabuhan  yang  terhubung  langsung  ke  Samudera  Pasifik,  jalur perdagangan  dunia. 23 Akan  tetapi,  Belanda  menyadari  untuk  menguasai  wilayah Minangkabau  tidaklah  mudah.  Mereka  harus  berhadap-hadapan  dengan  kelompok masyarakat  yang sangat  solid dan militan. Belanda dengan segala  pengetahuannya yang lebih maju kemudian berupaya menghancurkan kekuatan dan soliditas masyarakat Minang. Cara yang dipakai adalah menerapkan taktik politik devide et impera. Taktik pecah belah tersebut dilakukan dengan mempertajam warna perbedaan di tengah kehidupan masyarakat Minang. Belanda mengkapitalisasi polarisasi agama yang sejak semula memang sudah ada di  tengah  masyarakat.  Walaupun,  sesungguhnya  polarisasi  tersebut  belum  terlalu  besar. Namun, kondisinya semakin parah ketika Belanda ikut campur. 24
Belanda  berpandangan  masyarakat  Minangkabau  yang  solid  dan  militan  tersebut
20 H. Mulyanto, “Posisi Buton dalam Arus Sejarah Indonesia,” HUMANIS: Journal of Arts and Humanities , 2022, 215-226.
21 D. K. Putra, "Devide et Impera" Mengenak Taktik dan Strategi Orang Belanda. Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014.
22 Dominggus E. B. Saija, dkk., Migrasi Orang Minangkabau ke Kota Ambon . Jurnal Ilmu Sosiologi , 2021, 45–61.
23 M. Zed, Kota Padang Tempo Doeloe Zaman Kolonial, Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2009.
24 N. Wonsela, Kontribusi Kaum Paderi dalam Modernisasi Pendidikan di Minangkabau Abad XVII – Awal Abad XX. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
sesungguhnya  memiliki  celah  perbedaan.  Perbedaan  tersebut  terutama  terjadi  pada kelompok  Padri  dan  kelompok  adat.  Padri  adalah  kelompok  Islam  yang  mengusung pemikiran pemurnian Islam komunikatif. 25 (gagasan Islam yang diusung Ibnu Taimiyah). 26
Di masa sekarang, kaum Padri identik dengan kelompok Islam puritan dan fundamentalis. Mereka  berpegang  teguh  pada  syariat  agama  dan  berusaha  mengubah  kebiasaan masyarakat  ke  arah  Islam  secara  radikal.  Sementara,  kaum  adat  adalah  kelompok  Islam yang ketaatannya terhadap agama masih tergolong  rendah. Mereka masih menggunakan hukum adat untuk menetapkan warisan, cenderung melonggarkan kewajiban ritual formal agama  Islam,  mereka  cenderung  menjaga  tradisi  warisan  nenek  moyang.  Kaum  adat  ini banyak  mendapat  dukungan  masyarakat  luas,  termasuk  dari  kelompok  masyarakat  yang masih hobi dengan praktik judi sabung ayam, meminum arak, menggunakan tembakau dan sirih dan lain sebagainya. 27
Belanda  kemudian  menjalankan  politik  devide  et  impera  untuk  memperbesar polarisasi.  Caranya  dengan  menjalin  aliansi  dengan  kelompok  masyarakat  yang  lebih banyak massa pendukungnya, yakni kelompok adat, lalu ikut memprovokasi mereka untuk memerangi  kelompok  Padri.  Masuknya  Belanda  semakin  memperburuk  suasana. Pembelahan semakin terlihat jelas. Masing-masing kelompok mulai merasa terancam dan timbul  keinginan  untuk  saling  menegasikan.  Puncaknya,  Belanda  kemudian  membantu kaum  adat  untuk  memerangi  kaum  padri  dengan  sejumlah  kesepakatan,  di  antaranya meminta kaum  adat  menyerahkan wilayah Minangkabau untuk  dikuasai  penuh Belanda. Sejarah  kemudian  mencatat  kelompok  adat  yang  dibantu  Belanda  berhasil  memenangi peperangan. Akan tetapi, sesungguhnya kemenangan adalah milik penjajah Belanda, bukan kaum adat. Karena segera setelah itu, Belanda menjadi penguasa penuh di Sumatera Barat dan  menindas  masyarakat  minang  secara  keseluruhan.  Kelompok  adat  dan  padri  yang sudah tercerai-berai tersebut, tidak memiliki kemampuan dan kekuatan lagi untuk bangkit melawan. Selama berkuasa, Belanda terus-menerus mempertahankan polarisasi tersebut. 28 Kondisi  kontras  dilakukan  Belanda  pada  tahun  1900-an.  Saat  itu  Belanda  justru memanfaatkan  kelompok  puritan  (modernisme)  dan  berteman  dengan  mereka  untuk
25 Venus  Antar, Manajemen  Kampanye:  Panduan  Teoritis  dan  Praktis  dalam  Mengefektifkan Kampanye Komunikasi (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004), h. 7-8.
26 Ihsan  Sanusi,  “Kolonialisme  Dalam  Pusaran  Konflik  Pembaharuan  Islam:  Menelusuri  Keterlibatan  dan Peran Belanda  dalam Keberlangsungan Konflik yang Terjadi di Minangkabau,” Majalah  Ilmiah  Tabuah: Ta’limat, Budaya, Agama dan Humaniora , Vol. 2, No. 1, 2018, 1-16.
27 Haedar  Nashir, “Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri,” UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , Vol. XXXI, No. 69, 2008.
28 Muhamad  Radjab, Perang  Padri  di  Sumatra  Barat ,  Jakarta:  Balai  Pustaka  dan  Kepustakaan  Populer Gramedia, 2019, h. 47.
menyerang kelompok Islam tradisional yang terkonsentrasi di pondok-pondok pesantren. Belanda mengkapitalisasi polarisasi yang sudah ada di antara kelompok Islam tradisional dan  kelompok  Islam  modernis.  Belanda  mendukung  kelompok  Islam  modernis  yang diusung  Kiai  Ahmad  Dahlan,  lalu  menyokong  perkembangan  sekolah-sekolah  modernis yang  digagas  Muhammadiyah  tersebut.  Pada  titik  yang  sama,  Belanda  menekan  dan memprovokasi  kelompok  Islam  tradisional  yang  berada  di  pondok-pondok  pesantren. Belanda  melakukan  berbagai  macam  propaganda  dengan  menstigma  kelompok  Islam tradisional  sebagai  entitas  yang  kolot,  terbelakang  dan  tidak  maju. 29 Geertz  dalam penelitiannya  menyebutkan  konflik  antara  dua  kelompok  Islam  tersebut  pernah  sampai menyebabkan warga NU menolak satu masjid dengan orang Muhammadiyah. Kemudian membaca kitab Muhammad Abduh (penyebar paham purifikasi) dipandang sebagai dosa besar.  Sehingga  warna  perbedaan  dua  kelompok  ini  semakin  tajam. 30 Dengan  harapan konflik sosial pecah dan Belanda akan dapat terus-menerus menjajah Indonesia. Namun, pada  paruh  tahun  1940an,  kelompok  Islam  tradisional  dan  modernis  mulai mengkonsolidasikan  diri  dan  pada  akhirnya  dapat  bersatu  mengusir  Belanda  dari Indonesia.
Belanda menggunakan instrumen propaganda untuk memperbesar polarisasi agama. Cara kerjanya adalah dengan menyebarkan desas-desus, berita bohong atau hoax ke tengah masyarakat. Propaganda dijalankan secara sistematis, massiv, baik secara lisan atau tulisan. Belanda dengan segala sumber dayanya memanfaatkan media massa untuk memprovokasi, menciptakan  sensitifitas  antara  agama  dan  memperbesar  polarisasi.  Propaganda  yang dijalankan  Belanda  misalkan,  sempat  membuat  masyarakat  benci  terhadap  pesantren. Bahkan, masyarakat ikut membenci para kiai. Serangan Belanda terhadap pesantren tidak saja  dalam  bentuk  labelisasi  atau  menstigmatisasi,  namun  sampai  membunuh  sejumlah kyai atau pimpinan pesantren. 31
Belanda  selama  menjajah  Indonesia  juga  mengkonstruksi  perbedaan  dengan melakukan segregasi sosial dengan membagi populasi penduduk menjadi tiga kelompok, yakni Eropa, Timur jauh (China, Arab dan India), dan kaum pribumi. Untuk memperdalam jurang  perbedaan,  Belanda  menerapkan  hukum  yang  berbeda  terhadap  ketiga  kelompok
29 Husnul Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985.
30 Ahmad  Asroni,  “Islam  Puritan  Vis  a  Vis  Tradisi  Lokal:  Meneropong  Model  Resolusi  Konflik  Majelis Tafsir  Al-Qur’an  dan  Nahdlatul  Ulama  di  Kabupaten  Purworejo,” Annual  International  Conference  on Islamic Studies (2666-2680). Surabaya: UIN Surabaya, 2012.
31 Syaripuddin  Daulay,  “Pergumulan  Islam  Indonesia  Dengan  Kolonialisme  Abad  ke-18  dan  19,” Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam, vol. 2, no. 1, 2021, h. 65-78.
ini. Belanda juga bersikap diskriminatif terhadap kelompok pribumi. Cara lainnya adalah dengan  memperbesar  perbedaan  antar  etnis,  kemudian  menyabotase  komunikasi  antar etnis. Cara sabotase tersebut yakni mengangkat etnis tertentu sebagai pejabat pemerintah Hindia Belanda dan anggota militer. 32 Selain itu, Belanda juga membuat jurang pemisah dengan  memberikan  kesempatan  terbatas  kepada  kelompok  pribumi  tertentu  untuk mengenyam  pendidikan  sehingga  tidak  terjadinya  kesetaraan.  Taktik  ini  cukup  berhasil membuat kelompok sosial masyarakat terbelah karena membuat mereka merasa terpisah satu sama lain. 33
Sebagai contoh di kalangan umat Islam, Belanda terus-menerus memperdalam warna perbedaannya.  Dimulai  pasca  perang  Diponegoro,  dimana  Belanda  telah  menghabiskan banyak sumber daya dan merasa heran dengan militansi serta perlawanan yang datang dari kelompok  Islam  di  Jawa.  Orang-orang  Islam  Jawa  yang  dulunya  dianggap  santun,  cinta damai  seketika  berubah  menjadi  kelompok  pemarah  dan  mudah  membunuh. 34 Belanda kemudian banyak menurunkan para ilmuan terbaik yang berada di seluruh negeri Belanda untuk meriset watak khas orang Indonesia. Hasil riset tersebut digunakan Belanda dalam mengimplementasikan kebijakannya di Indonesia. Salah satu ilmuan yang paling terkenal adalah  Snouck  Hurgronje.  Dia  ditugasi  secara  khusus  oleh  Belanda  untuk  melakukan serangkaian  penelitian  terhadap  kelompok  Islam  di  Indonesia. 35 Dari  berbagai  riset tersebut,  Belanda  memperoleh  data  penting  tentang  tipologi  kelompok  Islam,  yakni kelompok  putihan,  yang  distigma  sebagai  orang-orang  taat  beragama,  lalu  kelompok abangan, yakni kelompok Islam yang tidak terlalu taat beragama, terakhir adalah kelompok priyayi, yaitu kelompok Islam yang cenderung pro terhadap Belanda karena dipekerjakan sebagai aparatur pemerintah Hindia Belanda. 36
Warna  tersebut  dikonstruksi  oleh  Belanda  dan  perbedaannya  semakin  dipertajam. Dengan  menggunakan  taktik  devide  et  impera,  Belanda  membangun  aliansi  dengan kelompok  priyayi  dan  abangan,  sekaligus  memprovokasi  untuk  memerangi  kelompok Islam  putihan.  Pada  fase  lainnya,  Belanda  berpihak  pada  kelompok  putihan  dan memprovokasi serta memerangi kelompok abangan. Sehingga warna putihan dan abangan
32 M. Ainurrahman, Analisis Kebijakan Sosial Politik Pemerintah Hindia Belanda Untuk Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 1900-1942. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
33 H. Riska, “Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda,” Jurnal Ilmu Pendidikan , 2021, 824 - 829.
34 B. Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
35 D. Hendriani, “Snouck Hurgronje (1857-1936): Biografi dan Pemikirannya Tentang Islam di Indonesia,” Jurnal Widya Citra Pendidikan Sejarah , vol. 1, no. 1, 2020.
36 Zubair, “Abangan, Santri, Priyayi: Islam dan Politik Identitas Kebudayaan Jawa,” DIALEKTIKA , Vol. 9, No. 2, 2015, h. 34-46.
semakin  tampak  jelas  perbedaannya.  Pada  periode  tertentu,  taktik  ini  cukup  efektif  dan berhasil  meruntuhkan  soliditas  umat  Islam  dan  melanggengkan  kekuasaan  Belanda  di Indonesia. 37
Sejak  awal,  Belanda  memang  cenderung  berusaha  mengontrol  kelompok  Islam, selain karena menjadi agama mayoritas, kelompok Islam memang dianggap musuh abadi bangsa  Belanda.  Bangsa  Belanda  mengklaim  Kristen  lebih  superior  daripada  Islam. Sehingga, pembelahan di kalangan umat Islam sengaja dikonstruksi dan dijadikan alat oleh Belanda  untuk  mencapai  tujuan  penjajahannya,  baik  menjajah  secara  ekonomi,  agama maupun dominasi lainnya. 38
Konsep ini sejalan dengan pandangan Georg Simmel, yang mendefinisikan devide et impera sebagai upaya sengaja kelompok tertentu untuk menciptakan konflik sosial dengan tujuan  memperoleh  dominasi.  Menurut  George,  kelompok  dominan  bisa  mendapatkan keuntungan  dari  pihak  yang  berseteru  dengan  status  sebagai  kelompok  penyeimbang. Selain  itu,  ketika  kedua  kelompok  berseteru  saling  melemahkan,  maka  tidak memungkinkan  lagi  mereka  memiliki  kekuatan  untuk  melawan  superioritas  pihak penjajah. 39 Menganalisis  strategi  devide  et  impera  dan  relevansinya  dengan  polarisasi agama yang tercipta di  masa sekarang sangat menarik dikaji mengingat  kondisi tersebut jika  terus-menerus  dibiarkan  akan  memudahkan  negara  lain  yang  lebih  superior  untuk kembali menguasai bangsa Indonesia.

## Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Politik Devide et Impera Belanda di Indonesia
Catatan sejarah menunjukkan Belanda pernah berhasil sekaligus gagal menjalankan strategi politik devide et impera di Indonesia. Perang Padri, seperti yang telah disinggung di  atas merupakan salah satu  contoh  keberhasilan taktik  tersebut.  Kemudian penaklukan kesultanan Gowa di Makassar, Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Banjar dan lain sebagainya, merupakan contoh-contoh keberhasilan strategi politik devide et impera yang diterapkan  Belanda. 40 Namun,  di  penghujung  tahun  1940-an,  upaya  Belanda  memecah
37 A. Bahrun, Snouck Hurgronje dan Islam Hindia Belanda. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
38 M.  Jannah, Politik  Hindia  Belanda  Terhadap  Umat  Islam  di  Indonesia. Surabaya:  UIN  Sunan  Ampel, 2014.
39 A. T. Keil, “Divide et Impera: Conflictual Ties in Broker Relationships,” Academy of Management , 2017, 50-62.
40 Putu Devi Saraswati, Pengaruh Model Quantum Teaching Terhadap Efikasi Diri dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di SMP Jembatan Budaya, Kuta. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.
belah  bangsa  Indonesia,  salah  satunya  memprovokasi  kelompok  Islam  NU  dan Muhammadiyah  terbukti  gagal.  Menjelang  tahun  40an,  warga  NU  dan  Muhammadiyah mulai terkonsolidasi dan bersatu. Bahkan, kedua organisasi massa Islam terbesar ini sempat membentuk  organisasi  bersama  yang  dinamakan  Majelis  Islam  A’la  Indonesia  (MIAI). Salah  satu  tujuan  dibentuknya  MIAI  adalah  upaya  bersama  kelompok  Islam  untuk menentang penjajah Belanda. 41 Kegagalan politik devide et impera juga terlihat pada saat Van Mook memimpin peperangan dalam agresi militer I, yang bertujuan hendak kembali menjajah Indonesia pada rentang tahun 1945-1947. 42
Temuan riset ini menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkan politik devide et  impera  tersebut  berhasil. Pertama, adanya  ketergantungan  ekonomi  kelompok  elit Indonesia terhadap Belanda. Pada era kolonialisasi, baik pada masa VOC maupun Belanda, kelompok  elit  di  Indonesia  memperoleh  banyak  surplus  kekayaan  dan  kenyamanan  dari Belanda. Mereka disuguhi kekayaan yang berlimpah, diberi jabatan di pemerintahan dan memperoleh kesetaraan dengan bangsa Belanda. Relasi yang terbentuk antara kelompok elit dan penjajah Belanda ini adalah relasi patronase. Maswadi Rauf menjelaskan patronase sebagai hubungan timbal balik diantara dua individu, dimana satu indvidu memiliki status lebih  tinggi,  baik  dari  sisi  sosial  ataupun  ekonomi.  Dari  status  tersebut,  dia  berupaya memberikan  perlindungan  kepada  individu  lain  yang  statusnya  lebih  rendah.  Sebagai rewardnya,  individu  yang  diberikan  perlindungan  tersebut,  harus  membalas  dengan memberikan dukungan, bahkan termasuk pelayanan yang bersifat pribadi sekalipun kepada sang patron. Patron memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku klien. Sedangkan klien berada dalam posisi tersubordinasi, sehingga dia akan menerima pengaruh dari patron tersebut  secara  sukarela.  Dalam  hal  ini  relasi  yang  terbangun  adalah  relasi  yang  tidak seimbang  antara  patron  dan  klien.  Dalam  konteks  penjajahan,  relasi  patronase  yang terbentuk antara elit dan Belanda adalah relasi politik balas jasa dan hutang budi. Belanda sebagai  patron  telah  memberikan  insentif  baik  berupa  materi  maupun  kekuasaan, sedangkan para elit sebagai klien harus mengikuti kehendak dan keinginan Belanda sebagai balas jasa atas kebaikan  tersebut.  Pola hubungan ini sangat  bersifat  personal,  yang pada akhirnya  akan  menciptakan  dukungan,  loyalitas,  fanatisme,  yang  dalam  beberapa  hal menjadi sangat berlebihan. Bahkan, menurut Maswadi Rauf, dalam hal tertentu klien rela
41 Wahyuddin, “Partisipasi Umat Islam Dalam Pembangunan Politik (Perjuangan Kemerdekaan dan Mengisi Kemerdekaan),” Jurnal Rihlah , vol. 4, no. 1, 2016.
42 Sumiyati, “Kondisi Politik di Kesultanan Bima (1915-1950).” DIAKRONIKA , vol. 20, no. 1, 2020.
mempertaruhkan nyawanya untuk patron. 43
Ketergantungan  elite  Indonesia  terhadap  Belanda  menyebabkan  mereka  tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sehingga, politik adu domba bisa berhasil dengan amat mudah dijalankan, karena nyaris tidak ada penolakan dari kelompok elit, bahkan mereka cenderung mendukung kebijakan Belanda. Dalam hal ini, Belanda dapat terus melakukan dominasi dan penindasan dikarenakan kelompok elit tersebut tidak hanya tunduk dan patuh kepada Belanda, melainkan takut kehilangan materi, kekayaan dan kenyamanan. Kondisi ini  menyebabkan  kelompok  elit  yang  memiliki  ketergantungan  terhadap  Belanda,  bisa dengan  mudah  digerakkan  untuk  melawan  kelompok  lain  yang  menentang  Belanda.  Di sinilah taktik devide et impera bisa berfungsi. Sebagai contoh pada perang padri, kelompok adat merasa berhutang budi dengan Belanda, karena mereka telah banyak membantu dan mensupport kaum adat dalam memerangi kaum padri. Belanda mengimingi kewenangan dan  kekuasaan  kepada  kaum  adat.  Untuk  memerangi  kaum  padri,  Belanda  bahkan  ikut menurunkan  para  serdadu  terlatih  dan  persenjataan  yang  lengkap. 44 Relasi  tersebut menyebabkan kaum adat merasa tergantung dengan Belanda dan mudah saja digerakkan dan diprovokasi. Kedua , adanya faktor stabilitas politik dan ekonomi di negeri Belanda. Selama menjajah Indonesia, Belanda jarang sekali mendapat gangguan dari dalam negeri. Stabilitas politik mereka terjaga, elite di negeri Belanda solid, dan ekonomi mereka juga stabil.  Sehingga,  kebijakan-kebijakan  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah  Hindia  Belanda, termasuk taktik devide et impera, dapat berlangsung mulus tanpa gangguan yang berarti.
Sedangkan faktor kegagalan taktik devide et impera, antara lain dikarenakan tidak ada lagi ketergantungan  kelompok elite  Indonesia terhadap Belanda. Pada dekade tahun 40-an, Belanda mengalami krisis ekonomi. Kondisi ini berimbas pada wilayah jajahan di Indonesia. Harga komoditi hancur yang menyebabkan banyak perusahaan tutup. Belanda tidak memiliki keuangan yang cukup untuk menggaji pegawai, sehingga banyak aparatur Pemerintah Hindia Belanda yang dipecat. Termasuk kaum pribumi yang bekerja sebagai anggota  polisi  dan  militer  terpaksa  dirumahkan  karena  masalah  keuangan. 45 Akibatnya, relasi patron klien terganggu. Tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite di Indonesia terhadap Belanda. Pada titik ini, kelompok-kelompok elite yang awalnya berelasi dengan
43 M.  Rauf, Konsensus  dan  Konflik  Politik:  Sebuah  Penjajagan  Teoritis. Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, 2021.
44 Dedi Arsa, “Yang Tersingkap dan Yang Tersungkup: Perang Padri dan Implikasinya Terhadap Pakaian Keseharian Perempuan Minang-Muslim Pada Awal Abad XIX,” Analisis: Jurnal Studi Keislaman , Vol. 18, no. 2, 2018.
45 Padmo, “The Depression of the 1930s and Its Impact on the Dutch East Indies,” Journal of the Humanities , 1991, h. 153.
Belanda kemudian bergabung bersama masyarakat untuk melakukan perlawanan. Belanda sudah tidak mampu lagi memberikan sumber daya dan kenyamanan kepada kelompok elite. Hal  ini  menyebabkan  bangsa  Indonesia  menyolidkan  diri  dan  mempercepat  proses kemerdekaan. Van Mook sempat berupaya kembali melancarkan taktik devide et impera dengan mengiming-imingi kelompok elite, termasuk Soekarno dan Hatta dengan berbagai kewenangan dan kekuasaan, tapi ditolak. 46 Warga NU dan Muhammadiyah di penghujung tahun  40an  tersebut  sudah  tidak  mudah  diprovokasi  oleh  Belanda,  sehingga  polarisasi cenderung mengecil. Elite politik di negeri Belanda juga sedang bertikai antara kelompok agama,  sosialis  dan  komunis,  sehingga  pada  fase  tersebut  taktik  devide  et  impera  gagal berfungsi di Indonesia.

## Tabel 1.
Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Taktik Devide et Impera No Faktor Keberhasilan Faktor Kegagalan 1 Adanya Ketergantung ekonomi kelompok  elite  Indonesia  kepada Belanda Kelompok elite di  Indonesia kehilangan fasilitas dan tidak memperoleh
keuntungan lagi dari Belanda
2 Belanda  dan  elite  Indonesia  terbentuk relasi patron-klien
Putusnya  relasi  patron-klien  antara Belanda dan elite di Indonesia 3 Adanya  stabilitas  politik  dan  ekonomi di negeri Belanda Terjadinya krisis  ekonomi yang dahsyat di  negeri  Belanda  sehingga  memicu konflik elite

## Relevansi Politik Devide et Impera dan Polarisasi Agama di Indonesia
Politik  devide  et  impera  yang  diciptakan  Belanda  untuk  membelah  masyarakat Indonesia memiliki bentuk dan model yang sama dengan polarisasi agama yang terjadi di masa  sekarang.  Hanya  saja,  dulu,  aktor  yang  mendesainnya  jelas,  yaitu  Belanda. Kepentingannya  adalah  untuk  menghancurkan  kekuatan  dan  soliditas  bangsa  Indonesia, dengan  tujuan  untuk  penjajahan.  Sedikit  berbeda  dengan  polarisasi  agama  yang  terjadi sejak Pilkada DKI tahun 2017 dan dilanjutkan dengan Pilpres tahun 2019 lalu. Masyarakat
46 Ariffudin dan Zulkarnain, “Kiprah Politik Sutan Sjahrir Dalam Pemerintahan (1945-1947),” Risalah , vol. 1, no. 3, 2016, h. 132.
Indonesia telah terpolarisasi ke dalam dua kutub besar, yang distigma sebagai kelompok “Cebong”  dan  “Kampret”.  Cebong  diasosiasikan  sebagai  pendukung  Joko  Widodo  dan kampret  adalah  kelompok  pendukung  Prabowo  Subianto.  Setelah  Jokowi  menjadi Presiden,  narasi  tersebut  tidak  hilang  bahkan  cenderung  semakin  mengental.  Kelompok cebong  kemudian  diasosiasikan  sebagai  pendukung  pemerintah,  sebaliknya  kelompok kampret adalah oposisi. Pembelahan ini tidak segera berakhir sekalipun Prabowo Subianto telah  masuk  kabinet  Jokowi. 47 Di  sini,  aktor  yang  mendesain  pembelahan  tidak  tampak jelas.  Siapa  yang  sengaja  memainkannya  tidak  kelihatan.  Apakah  berlangsung  secara alamiah  ataukah  sengaja  didesain  oleh  kepentingan  asing?  Hal  ini  tidak  tampak  secara nyata. Akan tetapi, pola pembelahannya sangat presisi, yang dimainkan adalah sentimen agama.
Kelompok fundamentalisme Islam (kelompok yang mengusung gagasan pemurnian Islam  Ibnu  Taimiyah),  ikut  memperbesar  terjadinya  polarisasi.  Mereka  berdiri  di  kutub penentang  Jokowi  atau  pemerintah.  Kelompok  ini  semakin  membesar  dan  cenderung memperoleh  dukungan,  utamanya  dari  kelompok  muslim  urban,  yang  menurut  riset berjumlah sekitar 40 persen dari populasi muslim di Indonesia. 48 Kristalisasi kelompok ini dibentuk  oleh  aktivitas  politik,  dimulai  dari  Pilkada  DKI  2017  dan  Pilpres  2019.  Pasca Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pemerintah, citra Jokowi  di  mata  kelompok  fundamentalisme  ini  semakin  buruk,  kebenciannya  semakin mendalam. 49
Kelompok  ini  melabeli  pemerintahan  Jokowi  sebagai  antek  asing.  Kondisi  ini semakin  diperkeruh  oleh  kebijakan  Jokowi  yang  membuka  investasi  besar-besaran  dari negeri  China.  Disebarlah  propaganda  ancaman  jika  etnis  China  di  Indonesia  akan menyebarkan  paham  komunisme  anti  agama. 50 Polarisasi  ini  semakin  dipertajam  oleh aktivitas politik, dimana sentiment agama seperti sengaja dikonstruksi. Kondisi ini sangat berbahaya, mengingat  pembelahan yang semakin  dalam akan menciptakan pertentangan dan pertikaian. Sebagaimana politik devide et impera yang dijalankan Belanda, ujung dari polarisasi  adalah  terjadinya  perang  saudara.  Masing-masing  kelompok  akan  saling menegasikan.  Saling  membunuh.  Kekuatan  bangsa  akan  hancur  karena  terjadinya
47 Adam, “Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia,” Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam , 2022, h. 90.
48 Syeirazi, Wasathiyah Islam. Jakarta: Alif.id, 2020.
49 Felixius, Framing  Media  Dalam  Kampanye  Politik  Jokowi-Ma'ruf  Amin  Pada  Pilpres  2019  di  Media Seword.com. Jakarta: UPN Veteran, 2022.
50 Dewi Rahmayuni dan Helmi Hidayat, “Hierarki Pengaruh Isu-Isu Moderasi Beragama pada Media Guo Ji Ri Bao Studi Kasus Berita Konflik Etnis Uighur di Xinjiang,” Jurnal Studi Jurnalistik , vol. 2, no. 1, 2020.
pelemahan  akibat  perang  saudara.  Soliditas  anak  bangsa  akan  tercabik-cabik  sehingga berpotensi  menimbulkan  instabilitas.  Ketika  negara  tidak  stabil,  maka,  peluang  asing kembali menjajah Indonesia terbuka lebar. Ini lah relevansi dari politik devide et impera yang dijalankan Belanda dengan polarisasi agama yang terjadi di Indonesia.
Indonesia  yang  kaya  sumber  daya  dan  luas  wilayahnya,  tidak  mudah  untuk dikendalikan.  Jalan  terbaik  yang  bisa  dijalankan  adalah  melakukan  siasat  adu  domba. Konflik antar suku, antar agama sengaja diciptakan. Bagi Belanda, penduduk yang sudah lemah karena konflik akan lebih mudah untuk diperangi. Tidak mungkin menjajah suatu bangsa yang dalam kondisi solid dan kuat. Membelah populasi adalah bagian dari strategi untuk melemahkan. Belanda berpandangan, dengan politik pecah belah, mereka tidak perlu membuang  banyak  energi  dan  sumber  daya  untuk  menguasai  suatu  wilayah.  Penduduk yang  sudah  lelah  karena  konflik  cukup  diajak  kerjasama  dan  kekayaan  buminya  tinggal dikeruk. 51
Polarisasi  agama  yang  terjadi  pasca  Pilpres  2019  di  Indonesia,  telah  membentuk diskriminasi dan membuat identitas kelompok saling berbenturan. 52 Kondisi tersebut mirip sebagaimana masa penjajahan Belanda, di saat politik devide et impera diterapkan. Belanda menciptakan pembelahan baru, selain itu juga mengeksploitasi perbedaan dalam identitas kelompok. Polarisasi agama yang terjadi pasca Pilpres di Indonesia juga seperti itu, dimana kelompok  fundamentalisme  tersebut  telah  membedakan  dirinya  dengan  yang  lain. 53 Kendati tidak kelihatan siapa yang mendesainnya, politik dalam arena Pilpres 2019 telah berperan  penting  menciptakan  polarisasi  agama.  Pilpres  telah  menjadi  instrumen  yang mengeksploitasi  perbedaan  identitas  kelompok,  lalu  satu  sama  lain  terlibat  saling memburukkan.  Polarisasi  agama  telah  menciptakan  pertentangan  antar  kelompok  yang kian hari semakin tajam.
Kondisi Indonesia di masa penjajahan, boleh jadi dapat terjadi lagi di masa sekarang. Hal ini dikarenakan polarisasi agama yang semakin tajam dapat menghancurkan persatuan bangsa.  Penjajahan  hanya  akan  terjadi  jika  suatu  bangsa  dalam  kondisi  tercerai-berai. Penjajahan tidak akan mungkin terjadi pada bangsa yang kuat dan solid.
Devide et impera pernah tidak relevan menjelang kemerdekaan RI tahun 1940an.
51 Syaripuddin  Daulay,  “Pergumulan  Islam  Indonesia  Dengan  Kolonialisme  Abad  ke-18  dan  19,” Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam, vol. 2, no. 1, 2021.
52 I. T. Sihidi, dkk. “Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019,” JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, vol. 5, no. 2, h. 176.
53 J.  Indrawan,  “Rekonsiliasi  Politik  Pasca  Pilpres  2019:  Menumbuhkan  Semangat  Kebangsaan  dalam Konstruksi Sosial Budaya,” Journal of Political Issues , 2019.
Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang telah terbelah mampu mengkonsolidasikan diri. Titik balik ini terjadi karena masing-masing kelompok yang terpolarisasi membentuk semacam kesadaran bahwa Belanda merupakan musuh bersama. Sehingga, masing-masing kelompok  tidak  lagi  disibukkan  dengan  warna  perbedaan.  Mereka  berupaya  mencari kesamaan untuk mengusir penjajah Belanda.
Politik  devide  et  Impera  juga  cenderung  tidak  relevan  berfungsi  di  negara  yang menganut  sistem  demokrasi,  yang  saat  ini  dianut  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  semua kelompok memiliki posisi yang sama untuk bersaing. Dominasi tidak terkonsentrasi hanya pada  satu  kelompok  saja.  Demokrasi  juga  telah  memungkinkan  terjadinya  reorganisasi sosial yang meluas. Ditambah pula distribusi pengetahuan yang telah merata, lalu adanya teknologi informasi sehingga memudahkan masing-masing kelompok berkomunikasi dan mengkonsolidasikan  diri  tanpa  batas,  sehingga  kelompok  sosial  tersebut  tidak  mudah dikapitalisasi  dan  tidak  mudah  untuk  dibentur-benturkan.  Hal  ini  dikarenakan  di  antara mereka telah terbangun kesadaran politik yang merata. Namun demikian, polarisasi agama yang dapat memicu ketegangan tetap perlu dibendung untuk menciptakan stabilitas negara. Teknologi informasi yang kini membanjiri Indonesia, dapat menjadi dua sisi mata pisau, sebab  penggunaan  teknologi  informasi  yang  tidak  bertanggung  jawab  justru  dapat mengkristalisasi perbedaan masyarakat.

## D. KESIMPULAN
Taktik devide et impera memiliki kekuatan untuk memecah-belah kelompok sosial. Akan tetapi, kekuatannya tidak mutlak, sebab kelompok sosial yang berhasil dibelah dalam kondisi  tertentu bisa saja menjadi  ancaman. Devide et  impera  digunakan  Belanda untuk menaklukkan Indonesia dengan cara mengkooptasi potensi kekuatan penduduk Indonesia. Kooptasi  dijalakan  dengan  memanfaatkan  lemahnya  pengetahuan  penduduk  Indonesia. Taktik  pecah  belah  ini  dijalankan  Belanda  melalui  kekuatan  yang  teroganisir,  mereka melakukan  dominasi  terhadap  pengetahuan  dan  sumber  daya  ekonomi.  Dominasi dilakukan  Belanda  melalui  serangkaian  aksi  represi  untuk  menjaga  agar  pembelahan kelompok tetap terjaga. Relevansi politik devide et impera dengan polarisasi agama yang terjadi di  masa sekarang adalah adanya jurang perbedaan yang semakin  dalam di  antara kelompok  agama.  Pada  titik  ini,  polarisasi  dapat  memecah-belah  persatuan  sehingga memicu  lahirnya  instabilitas  yang  membahayakan  negara.  Dengan  kata  lain,  polarisasi agama relevan dengan praktik devide et impera yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk  melemahkan  suatu  bangsa.  Politik  devide  et  Impera  juga  cenderung  tidak  relevan
berfungsi di negara yang menganut sistem demokrasi, yang saat ini dianut Indonesia. Hal ini  dikarenakan semua  kelompok  memiliki  posisi  yang  sama  untuk  bersaing.  Dominasi tidak terkonsentrasi hanya pada satu kelompok saja. Demokrasi juga telah memungkinkan terjadinya  reorganisasi  sosial  yang  meluas.  Ditambah  pula  distribusi  pengetahuan  yang telah  merata,  lalu  adanya  teknologi  informasi  sehingga  memudahkan  masing-masing kelompok  berkomunikasi  dan  mengkonsolidasikan  diri  tanpa  batas,  sehingga  kelompok sosial tersebut tidak mudah dikapitalisasi dan tidak mudah untuk dibentur-benturkan. Hal ini dikarenakan di antara mereka telah terbangun kesadaran politik yang merata. Namun demikian, polarisasi agama yang dapat memicu ketegangan tetap perlu dibendung untuk menciptakan stabilitas negara. Teknologi informasi yang kini membanjiri Indonesia, dapat menjadi dua sisi mata pisau, sebab penggunaan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab justru dapat mengkristalisasi perbedaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam. “Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia”. Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam , (2022): 88-103.
Ahmad, F. A. “ Hibriditas Tokoh Belanda Dalam Kumpulan Semua Untuk Hindia Karya Iksaka Banu: Suatu Kajian Poskolonial” . Padang: Universitas Andalas, 2016.
Ainurrahman,  M.  “ Analisis  Kebijakan  Sosial  Politik  Pemerintah  Hindia  Belanda  Untuk Etnis  Tionghoa  di  Jawa  Tahun  1900-1942 ” . Bandung:  Universitas  Pendidikan Indonesia, 2018.
Ardini  Mulyadi,  I.  B.  “Narasi  Sejarah  Novel  Tambora  Karya  Agus  Sumbogo:  Kajian Sosiologi Sastra”. Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud , (2018): 75-80.
Ariffudin  dan  Zulkarnain.  “Kiprah  Politik  Sutan  Sjahrir  Dalam  Pemerintahan  (1945- 1947)”. Risalah , 1, no . 3, (2016): 129-140.
Arsa,  D.  “Yang  Tersingkap  Dan  Yang  Tersungkup:  Perang  Padri  Dan  Implikasinya Terhadap Pakaian Keseharian Perempuan Minang-Muslim Pada Awal Abad XIX.”
Analisis: Jurnal Studi Keislaman , 18, no. 2, (2018): 27-66.
Asroni,  Ahmad.  “Islam  Puritan  Vis  a  Vis  Tradisi  Lokal:  Meneropong  Model  Resolusi Konflik Majelis Tafsir Al-Qur’an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purworejo”.
Annual International Conference on Islamic Studies (2666-2680), (2012).
Bahrun, A. “ Snouck Hurgronje dan islam hindia belanda”. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
Daulay, Syaripuddin. “Pergumulan Islam Indonesia Dengan Kolonialisme Abad ke-18 dan 19,” Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam, 2, no. 1, (2021): 65-78. Felixius.  “ Framing  Media  Dalam  Kampanye  Politik  Jokowi-Ma'ruf  Amin  Pada  Pilpres 2019 di Media Seword.com”. Jakarta: UPN Veteran, 2022. Ginting, A. M. “Pengaruh Belanda Terhadap Struktur Pemerintahan dan Kehidupan Politik Kerajaan Purba 1906 – 1945”. Jurnal Pendidikan Sejarah , (2017): 1-14. Habib, A. “ Konflik Antar Etnik di Pedesaan ” . Yogyakarta: LKiS, 2004. Hendriani, D. “Snouck Hurgronje (1857-1936): Biografi dan Pemikirannya Tentang Islam di Indonesia,” Jurnal Widya Citra Pendidikan Sejarah , 1, no. 1, (2020): 54-70. Hermawan, S. “ Tionghoa dalam Novel Ca-Bau-Kan ” . Yogyakarta: Basabasi, 2018.
Indrawan,  J.  “Rekonsiliasi  Politik  Pasca  Pilpres  2019:  Menumbuhkan  Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya.” Journal of Political Issues , (2019):
50-61.
Iranti Mantasari, Y. M. “Strategi Devide et Impera oleh Amerika Serikat dalam Konflik di Suriah.” Jurnal Middle East and Islamic Studies , (2020): 18-38. Jannah, M. “ Politik Hindia Belanda Terhadap Umat Islam di Indonesia ” . Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
Keil,  A.  T.  “Divide  et  Impera:  Conflictual  Ties  in  Broker  Relationships”. Academy  of Management , (2017): 50-62.
Khairunnisa. “ Motivasi  dan Perilaku Hijrah pada Remaja Ditinjau dari Teori  Tindakan Sosial Max Weber”. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020. Lestari, Y. S. “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama” . Journal of Politics and Policy , (2018): 19-30.
Muhammad Agung Sujadi, M. B. “Kebijakan Uang Darurat Lampung pada Agresi Militer Belanda II di Lampung Tahun 1949”. Garuda , (2018): 1-12.
Mulyanto, H. “Posisi Buton dalam Arus Sejarah Indonesia” HUMANIS Journal of Arts and Humanities , (2022): 215-226.
Nashir, Haedar. “Purifikasi Islam dalam Gerakan Padri,” UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , XXXI, No. 69, (2008).
Nurwiyati,  R.  T.  “Peran  Asosiasi  Petani  Tembakau  Indonesia  (APTI)  Dalam Memperjuangkan  Kepentingan  Petani  Tembakau  di  Kabupaten  Temanggung.” Jurnal Ilmu Pemerintahan , (2017): 1-10. Olii, N. “ Politik Kolonial Belanda Dalam Menanamkan Kekuasaan di Minahasa Abad ke
– 17 ” . Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
Padmo. “The Depression of the 1930s and Its Impact on the Dutch East Indies”. Journal of the Humanities , (1991): 153.
Purnawati,  D.  M.  “Polarisasi  Geo  Politik  Kerajaan  di  Bali  Abad  XVI-XX”. Media Komunikasi FIS , (2020): 168-181. Putra, A. "Kuta Pada Abad XIX” dalam Bahasa,Sastra, dan Budaya ” . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
Putra,  D.  K. "Devide  et  Impera"  Mengenak  Taktik  dan  Strategi  Orang  Belanda. Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2014.
Radjab,  Muhamad.  “ Perang  Padri  di  Sumatra  Barat ”.  Jakarta:  Balai  Pustaka  dan Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
Rahmayuni, Dewi. Helmi Hidayat. “Hierarki Pengaruh Isu-Isu Moderasi Beragama pada Media Guo Ji Ri Bao Studi Kasus Berita Konflik Etnis Uighur di Xinjiang”. Jurnal Studi Jurnalistik , 2, no. 1, (2020): 1-24. Rauf, M. “ Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis ” . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, 2001.
Riska, H. “Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda”. Jurnal Ilmu Pendidikan , (2021): 824 - 829.
Rochayati,  S.  “ Jatuhnya  benteng  Ujung  Pandang,  Makassar  pada  Belanda  (VOC) ” . Surakarta : UNS-FKIP Prog. Studi Pendidikan Sejarah, 2010.
Rokhman,  S.  “Panduan  Islam  Dalam  Berkomunikasi  Lintas  Suku  dan  Budaya”. Jurnal Dakwah , (2021): 123-133.
Saija, Dominggus E. B. dkk. “Migrasi Orang Minangkabau ke Kota Ambon” . Jurnal Ilmu Sosiologi , (2021): 45–61.
Santoso,  A.  “ Dampak  Kerusuhan  Mei  1998  terhadap  Perekonomian  Masyarakat  Etnis Tionghoa di Surakarta ” . Surakarta: STKIP PGRI Pacitan, 2021. Sanusi,  Ihsan.  Kolonialisme  Dalam  Pusaran  Konflik  Pembaharuan  Islam:  Menelusuri
Keterlibatan dan Peran Belanda dalam Keberlangsungan Konflik yang Terjadi di Minangkabau. Majalah Ilmiah Tabuah: Ta’limat, Budaya, Agama dan Humaniora , (2018): 1-16.
Saraswati,  Putu  Devi. Pengaruh  Model  Quantum  Teaching  Terhadap  Efikasi  Diri  dan Hasil Belajar  Siswa Pada Mata  Pelajaran IPS di SMP Jembatan Budaya, Kuta. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.
Sihidi,  I.  T.,  Roziqin,  A.,  &  Suhermanto,  D.  F.  Pertarungan  Populisme  Islam  dalam Pemilihan Presiden 2019. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5, no. 2, (2020): 174- 189. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516
Suminto, Husnul Aqib. “ Politik Islam Hindia Belanda ” . Jakarta: LP3ES , 1985.
Sumiyati. “Kondisi Politik di Kesultanan Bima (1915-1950).” DIAKRONIKA , 20, no. 1, (2020): 20-41.
Supriyono,  A.  “Tinjauan  historis  Benteng  VOC  di  Jepara”. Historical  Studies  Jurnal , (2015): 26-39.
Syarwi, P. “Polarisasi Isu , Politik Identitias dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019”. Jurnal Communitarian , (2022): 591-602.
Syeirazi. “ Wasathiyah Islam ” . Jakarta: alif.id, 2020. Vlekke, B. “ Nusantara Sejarah Indonesia ” . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016. Wahyuddin.  “Partisipasi  Umat  Islam  Dalam  Pembangunan  Politik  (Perjuangan Kemerdekaan dan Mengisi Kemerdekaan).” Jurnal Rihlah , 4, no. 1, (2016): 109- 115.
Wiharyanto,  A.  K.  “ Sejarah  Indonesia  Madya  Abad  XVI-XIX ”.  Yogyakarta:  Sanata Dharma University Press, 2008.
Wonsela,  N. “ Kontribusi Kaum Paderi  dalam Modernisasi  Pendidikan di Minangkabau Abad  XVII  –  Awal  Abad  XX ” . Jakarta:  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah, 2017.
Zed,  M. Kota  Padang  Tempo  Doeloe  Zaman  Kolonial  . Padang:  Pusat  Kajian  Sosial Budaya dan Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2009.
Zubair.  Abangan,  Santri,  Priyayi:  Islam  dan  Politik  Identitas  Kebudayaan  Jawa. DIALEKTIKA , 9, No. 2, (2015): 34-46.