PERSPEKTIF PAJAK DAERAH BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG
Oleh :
Lucia Rita Indrawati, Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNTIDAR, luciaritaindrawati@yahoo.co.id
Endang Kartini Panggiarti, Dosen Jurusan Akuntansi UNTIDAR, endangkartini@untidar.ac.id
Lorentino Togar Laut,  Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan UNTIDAR lorentinotogarluat@untidar.ac.id,

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  ingin  mengetahui  perspektif  pajak  daerah  dan kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Magelang.  Metode penelitian  yang  dilakukan  adalah  dengan  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  yaitu  dilakukan  wawancara  dan  servuy  dengan  dinas  terkait.  Data sekunder  berasal  dari  data  yang  diperoleh  dari  DPPKAD  Kota  Magelang. Penelitian  ini  merupakan  kajian  mendalam  berkaitan  dengan  Pendapatan  Asli Daerah  yang  berasal  dari  pajak  daerah.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  bahwa peran dan kontribusi pajak daerah bagi PAD Kota Magelang masih sekitar 10- 15%  yang  artinya  belum  cukup  untuk  membiayai  pembelanjaan  kepemerin- tahan di Kota Magelang. Oleh karena itu, masih sangat  diperlukan  dukungan dan  kontribusi  dari  pemerintah  pusat  untuk  membiayai  pembelanjaan pemerintah Kota Magelang.
Keyword: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Peraturan Daerah

## Abstract
The purpose of this study was to find out the perspective of local taxes and contributing  to  the  regional  revenue  in  Magelang.  The  research  method  is the  primary  and  secondary  data.  Primary  data  and  servuy  conducted interviews  with  related  agencies.  Secondary  data  is  derived  from  data obtained from DPPKAD of Magelang. This study is an in-depth study with regard  to  regional  revenue  derived  from  local  taxes.  The  result  is  that  the role and contribution of local taxes for PAD of Magelang is still about 10- 15%,  which  means  not  enough  to  finance  governmental  expenditure  in Magelang. Therefore, it is still very much needed support and contributions from the central government to finance government spending of Magelang. Keyword: Regional Income, Local Taxes, Regional Regulation

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pemerintah  berupaya  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan memaksimalkan  potensi    daerah    yang  tersedia.    Daerah  harus  siap  untuk  mengatur pengelolaan  dan  sumber  daya  yang tersedia  dengan  seefisien  dan  seefektif  mungkin. Pajak  s e b a g a i salah  satu  sumber  Pendapatan  Negara  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  untuk pemerintah memiliki  potensi  untuk  ditingkatkan di masa mendatang guna pembiayaan  pembangunan.  Efektivitas  penerimaan  pajak  daerah  tercapai  apabila realisasi dapat  melampaui target  yang dicapai.   Oleh karena itu  sumber  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan  atau dieksploitasikan  agar dapat dipungut secara berkesinambungan.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  Sistem  pemerintahan  Republik  Indonesia  yang didasari asas  desentralisasi,  dekosentrasi  dan tugas pembantuan  yang dilaksanakan secara bersama-sama.   Untuk otonomi daerah terbagi   dalam  daerah   provinsi, daerah kabupaten dan  daerah  kota  yang  bersifat  otonom  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan  bahwa:  “Daerah  Otonom”,  selanjutnya  disebut  daerah,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas  daerah  tertentu  berwenang  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri  yang  tidak  bergantung  kepada  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu  daerah otonom harus  mempunyai  kemampuan  sendiri  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  melalui  sumber-sumber  pendapatan  yang  dimiliki,  hal  ini  meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi daerah agar dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya  perlu  ada  sumber  pendapatan  daerah,  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan Soedjito yaitu : “semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk  menyelenggarakan  usaha-usahanya  dalam  bidang  keamanan,  ketertiban  umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan  kata  lain  semakin  besarlah  kemampuan  daerah  untuk  memberikan  pelayanan umum  kepada  masyarakat.  Ada  beberapa  factor  yang  mempengaruhi  kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang dikemukakan Syamsi berikut : faktor-faktor tersebut  adalah,  kemampuan  struktural  organisasinya,  kemampuan  aparatur  daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan yang sangat terpenting untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  nyata  dan  bertanggung  jawab  harus  didukung  dengan tersedianya  dana  guna  pembiayaan  pembangunan.  Maka  daerah  otonom  diharapkan mempunyai  pendapatan  sendiri  untuk  membiayai  penyelenggaraan  urusan  rumah tangganya.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  sumber  keuangan  yang  berasal  dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan  Asli    Daerah    (PAD),    karena    Pendapatan    Asli    Daerah    (PAD)    dapat dipergunakan    sesuai  dengan  prakarsa  dan  inisiatif  daerah  sedangkan  bentuk  pemberian pemerintah  (non  PAD)  sifatnya  lebih  terikat.  Dengan  penggalian  dan  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.
Pemberlakuan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang -   Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  untuk  memenuhi  aspek  desentralisasi  pemerintahan  yang sesungguhnya.  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  era  otonomi  sangat  besar  karena  dituntut kemandiriannya  dalam  melaksanakan  fungsi  dan  memberlakukan  pembiayaan  seluruh kegiatan  daerah.  Pemerintah  Daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dengan  memaksimalkan  potensi  daerah  yang  tersedia.  Daerah  juga  harus siap untuk mengatur pengelolaan dana dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif  mungkin.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  diperoleh  dengan mengoptimalkan  sumber-sumber  pendapatan  pajak  daerah  yang  dikelola  ataupun  yang berpotensi untuk dipungut pajak daerah agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  perspektif  pajak daerah  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Magelang?  Apakah  pajak  daerah  ini memberikan kontribusi yang berarti bagi PAD Kota Magelang atau tidak?

## Tinjauan Pustaka

## Pengertian Pendapatan Daerah
Menurut  Sonny  (2011:  2),  pendapatan  daerah  adalah  semua  hak  daerah  yang diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  anggaran  tertentu (UU.No    32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah),  pendapatan  daerah  berasal dari penerimaan  dana perimbangan  pusat  dan daerah, juga  yang  berasal dari daerah itu  sendiri  yaitu  pendapatan  asli  daerah  serta  lain-lain  pendapatan  yang  sah. Berdasarkan  Undang–Undang  Nomor  32 Tahun  2004  pasal  17  tentang  pemerintah daerah  dan  Undang–Undang  Nomor  33  Tahun  2004    pasal    3    tentang perimbangan    keuangan    antara    pemerintah    pusat    dan    daerah  menyebutkan sumber dari pendapatan daerah sebagai berikut :
1) Pendapatan Asli Daerah meliputi:
a)    Pajak Daerah
b)    Retribusi Daerah
c)      Hasil    perusahaan    milik    daerah    dan    hasil    pengelolaan    kekayaan daerah yang dipisahkan
d)    Lain – lain penerimaan yang sah
2) Dana Perimbangan
3) Pinjaman Daerah
4) Lain– lain penerimaan yang sah.
Selain  pendapatan  asli  daerah,  maka  pendapatan  daerah  juga  bersumber  dari dana perimbangan,  pinjaman  daerah  dan  lain–lain  penerimaan  yang  sah.  Khusus untuk  dana  perimbangan  dapat  berupa  bagian  daerah  dari  penerimaan  pajak penghasilan  perseorangan,  pajak    bumi  dan  bangunan,  bea  perolehan  atas  tanah dan  bangunan  dan  penerimaan  dari Sumber   Daya   Alam   (SDA),  Dana  Alokasi Umum    (DAU),    dan    Dana    Alokasi    Khusus  (DAK).  Daerah    juga    diberikan peluang  khusus  untuk  menggali  sumber  keuangannya dengan menetapkan sendiri jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan  tersebut, asalkan sesuai dengan kriteria  yang  ditetapkan  dalam  UU  No.34  tahun  2000  mengenai  penetapan  jenis pajak  dan  retribusi  bagi  daerah.  Untuk  meningkatkan  kemandiriannya,  pemerintah daerah  harus  berupaya  secara  terus-  menerus  dan  sungguh–  sungguh  menggali  dan meningkatkan  sumber  penerimaan  keuangannya  yang  bersumber  dari  wilayahnya sendiri  dan  di  pungut  berdasarkan  peraturan  sesuai  dengan  perundangan  yang berlaku.  Semakin  meningkatnya  kegiatan  pembangunan  di  daerah,  semakin  besar pula  kebutuhan  akan    dana    yang    harus    dihimpun    oleh    pemerintah    daerah. Ketentuan    mengenai    pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  beserta  potensinya  diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

## Pengertian Pajak Daerah
Davey  mengemukakan  pendapatnya   tentang  pajak   daerah   yaitu: (i)  Pajak yang  dipungut    oleh    Pemerintah    Daerah    dengan    peraturan    daerah    sendiri,    (ii) Pajak    yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  nasional  tapi  pendapatan  tarifnya dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  (iii)  Pajak  yang  dipungut  atau  ditetapkan  oleh Pemerintah Daerah, (iv) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat  tetapi  pungutannya  dibagi  hasilkan  dengan  atau  dibebani  pungutan  tambahan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan  atas  Undang  No.  18  Tahun  1997  tentang  pajak  daerah  maka  ditetapkan pengaturan terhadap kewenengan pemungutan pajak dan retribusi sebagai berikut:
1) Pajak  provinsi  terdiri  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  kendaraan diatas  air,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  dan  kendaraan diatas  air,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  (PBBKB)  dan  pajak pengambilan  dan  pemanfaatan  Air  Bawah  Tanah  dan  Air  Permukaan (PPABT/AP).
2) Pajak  Kabupaten/  Kota  terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  pengambilan  bahan  galian golongan c dan pajak parkir.
3) Retribusi  daerah  terdiri  daeri  retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha  dan retribus perijinan tertentu

## Tujuan
Adapun tujuan penelitian adalah ingin mengetahui perspektif pajak daerah bagi Kota Magelang  dan  ingin  mengetahui  peranan  pajak  daerah  bagi  pendapatan  asli  daerah  Kota Magelang.

## Manfaat
Manfaat  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  tambahan  dan  khasanah ilmu  pengetahuan  kita  terhadap  peranan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  kontribusi  Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Data dan Sumber Data
Data  yang digunakan dalam  penelitian  ini  sebagian besar menggunakan data kuantitatif  berupa  Daftar  Rincian  Penerimaan  Pendapatan  Daerah  Kota  Magelang (2007-2012). Di sisi lain, data kualitatif berupa struktur organisasi, tugas, visi, misi, tujuan, saran dan kepegaiwaian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder, berupa  target  dan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  mulai    tahun 2007-2012  yang  dapat  diperoleh  pada  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Magelang.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  lapangan  yang dilakukan  di  Dinas  Pendapatan  Daerah  yang  merupakan  objek  penelitian,  untuk mendapatkan  data  yang  diperlukan  serta  peninjauan  langsung  ke  lokasi  penelitian. Dalam  studi  lapangan  ini  penelitian  dapat  dilakukan  dengan  cara  wawancara langsung  yaitu  dengan  percakapan  langsung  serta  tanya  jawab  dengan  pihak  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Magelangdan  mendapatkan  data  berupa  Daftar  Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2007-2012.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Peranan  Pajak  Daerah dalam  Mendukung Pembiayaan Daerah
Pada berbagai literatur yang membahas pembiayaan publik, pajak merupakan sumber utama pembayaran pengeluaran pemerintah. Seperti  yang dikemukakan  oleh Kaho  (1990), pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  rakyat  kepada  kas  negara  untuk  membiayai pengeluaran  rutin  dan  surplusnya  digunakan untuk public  saving yang  merupakan  sumber utama  dalam  membaiyai public  investment .  Tujuan  penetapan  pajak  adalah  untuk mengalihkan    kontrol    sumber    daya    ekonomi  dari  wajib  kepada  negara  dalam  hal pemanfaatan atau transfer terhadap wajib pajak yang lain.
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  bentuk peran serta masyarakat dalam penye- lenggaraan  Otonomi  Daerah.  Pajak  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang
penting  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber- sumber  pajak daerah  yang   merupakan  salah   satu   komponen  dari  PAD   adalah    belum memberikan    kontribusi  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  daerah  secara  keseluruhan. Pajak  daerah  diharapkan  menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan  pemerintah  dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Kriteria  pajak  daerah  secara  spesifik  diuraikan  oleh  K.J  Davey  (1998),  yang  terdiri dari  empat  hal,    yaitu:    pajak    yang    dipungut    oleh  pemerintah      daerah      berdasarkan pengaturan  dari  daerah  sendiri;  pajak  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;   pajak   yang   ditetap- kan   dan   atau dipungut oleh   pemerintah daerah; pajak yang dipungut  dan  diadministra- sikan  oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.
Dalam  rangka   pelaksanaan  Otonomi   Daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah  diharapkan    memiliki    kemandirian    yang  lebih  besar  (Mardiasmo,  2002).  Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan  penerimaan  daerah  (Mardiasmo,  2002),  antara  lain:  tingginya  tingkat kebutuhan  daerah  ( fiscal  need )  yang  tidak  seimbang  dengan  kapasitas  fiscal  ( fiscal capacity )  yang  dimiliki  daerah  sehingga  menimbulkan fiscal  gap ;  belum  diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.
Optimalisasi  sumber-sumber  PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan  kemampuan keuangan  daerah.  Untuk  itu,  diperlukan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  subyek  dan  obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah  dengan  melakukan  intensifikasi  terhadap  obyek  atau  sumber  pendapatan  daerah yang  sudah  ada  terutama  melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Dengan  melakukan efektivitas dan  efisiensi  sumber  atau obyek pendapatan daerah, maka akan  meningkatkan produktivitas  PAD  tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan   baru yang   memerlukan   studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara  terpadu  guna  mengintensifkan  pajak  mutlak  diperlukan  karena  sistem  pemungutan pajak  yang  dilaksanakan  selama  ini  cenderung  tidak  optimal.  Masalah  ini  tercermin  pada sistem dan prosedur  pemungutan yang  masih konvensional  dan  masih  banyaknya  sistem yang berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan   informasi   yang   disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data   tidak up-to-date .   Permasalahan   pada sistem  pemungutan  pajak  cukup  banyak,  misalnya:  baik  dalam  hal  data  wajib  pajak/ retribusi,  penetapan  jumlah  pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.
Upaya  yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (Sitorus, 2008):
a. Memperluas  basis  penerimaan .  Tindakan  untuk  memperluas  basis  penerimaan  yang dapat  dipungut  oleh  daerah    yang  dalam  perhitungan    ekonomi  dianggap  potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak,
memperbaiki    basis    data    objek,  memperbaiki  penilaian,  menghitung  kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
b. Memperkuat proses pemungutan . Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan    antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM;
c. Meningkatkan    pengawasan ,    antara    lain  dengan  melakukan  pemeriksaan  secara dadakan  dan  berkala,  memperbaiki  proses  pengawasan,  menerapkan  sanksi  terhadap penunggak   pajak   dan   sanksi   terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pmbayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
d. Meningkatkan    efisiensi     administrasi dan menekan biaya pemungutan, antara lain  memperbaiki  prosedur  administrasi  pajak  melalui  pnyederhanaan  administrasi pajak, meningkatkan efsiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
e. Meningkatkan    kapasitas    penerimaan . Melalui perencanaan  yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait di daerah

## Indikator Dalam Pemungutan Pajak atau Retribusi
Menurut    Halim    (2001:    100),    beberapa    indikator    yang    bisa    digunakan dalam pemungutan pajak/ retribusi adalah sebagai berikut:
1)    Kriteria  hasil  (yield),  yaitu  memadai  tidaknya  hasil  suatu  pajak/  retribusi  dalam kaitannya dengan    layanan    yang    dibiayai,    stabilitas    dan    mudah    tidaknya melaksanakan    pungutan,    efisiensi,    dan    elastisitas    hasil    terhadap    inflasi, pertambahan penduduk dan pertambahan pendapatan
2)   Keadilan ( equity) , yaitu dasar pajak dan kriteria pemungutannya harus jelas dan tidak sewenang  –  wenang.  Pajak  harus  adil  seara  horizontal  yang  artinya  beban  pajak harus sama antara beberapa kelompok berbeda namun memiliki kedudukan ekonomi yang  sama.  Adil  secara  vertikal  artinya  beban  pajak  harus  lebih  banyak  ditanggung oleh  kelompok  yang  memiliki  sumber  daya  lebih  besar.  Adil  dari suatu  daerah  ke daerah  lain  kecuali  suatu  daerah  tersebut  memiliki  kemampuan  memberikan pelayanan publik yang lebih besar.
3)    Efisiensi    ekonomi    ( economy    of    efficiency), yaitu    pajak/    retribusi    hendaknya mendorong  atau  setidaknya  tidak  menghambat  penggunaan  sumber  daya  secara efisien  dan  efektif  dalam  kehidupan  ekonomi,  mencegah  jangan  sampai  pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah, atau orang menjadi malas  berkerja.
4)    Kemampuan    melaksanakan    ( ability    to    implement), bahwa    suatu    pajak    atau retribusi  haruslah  dapat  dilaksanakan,  baik  dari  aspek  politik  maupun  aspek administrasi.
5)    Kecocokan    sebagai    sumber    penerimaan    daerah    ( suitability    as    local    revenue source ),  artinya  harus  jelas  kepada  daerah  mana  suatu  pajak  harus  dibayarkan tempat  memungut  pajak  sedapat  mungkin  dengan  tenpat  akhir  beban  pajak,  pajak tidak  mudah  dihindari,  objek  pajak  tidak  mudah  dipindahkan,  tidak  mempertajam
perbedaan  antara  daerah  dari  segi  potensi  ekonomis  serta  tidak  menimbulkan  beban yang lebih besar dari pada tata usaha pajak.

## Peranan Pajak Daerah bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang
Implementasi  otonomi  daerah  secara  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab  beserta desentralisasi  fiskal  yang  mengikutinya  dilaksanakan  pula  di  Kota  Magelang.  Dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Magelang 2011-2015 disebutkan Misi kedua yaitu :
a. Meningkatkan  sumber-sumber  pendanaan  dan  mendorong  tumbuhnya  iklim  investasi untuk  pengembangan  usaha  yang  mampu  membuka  peluang  penyerapan  tenaga  kerja yang luas bagi masyarakat.
b. Sasaran  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pajak  dan  retribusi  daerah  melalui  strategi Pengembangan kapasitas keuangan daerah.
c. Ekstensifikasi & intensifikasi pajak, capaian kinerja yang direncanakan adalah sebanyak 7 macam pajak.
Kondisi ini membawa tantangan tentang perlunya percepatan pembangunan ekonomi daerah  untuk  menggali  potensi  pajak,  intensifikasi  pendataan  dan  penataan  pajak  daerah, pembenahan  administrasi  perpajakan,  perbaikan  pelayanan  perpajakan,  sosialisasi  dan penyuluhan pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Dan  Retribusi Daerah,  jenis  pajak  Kabupaten  /  Kota  terdiri  dari  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,Pajak Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Air  Tanah,  Pajak  Sarang  Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  dan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB).  Dengan memperhatikan UU No. 28 Tahun 2009 dan perkembangan Kota Magelang di masa yang akan  datang,  penelitian  tentang  Analisis  Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Magelang sangat  diperlukan,  hal  ini  untuk  dapat  merealisasikan  rencana  daerah  khususnya  bidang keuangan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015.
UU  mengenai  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  tersebut,  didasarkan  pada  suatu prinsip yaitu money follows function . Fungsi yang telah diserahkan ke daerah melalui UU Nomor  32  Tahun  2004  diikuti  dengan  pendanaan  untuk  menyelenggarakan  fungsi-fungsi dimaksud.  Namun,  perlu  dipahami  bahwa  ketersediaan  pendanaan  selalu  mempunyai constraint (kendala),  karena  pada  dasarnya  anggaran  selalu  terbatas.  Oleh  karena  itu perlunya mengatur sumber-sumber pendanaan yang terbatas tersebut  yang bisa digunakan oleh daerah, yaitu melalui pemanfaatan sumber di daerah itu sendiri.
Gambar 1. Alur Kajian untuk memperoleh Database Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Magelang
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  yang  merupakan  salah  satu  instrumen  utama  yang digunakan  adalah  pemberian  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  memungut pajak  ( taxing  power ).  Meskipun  kewenangan  pemerintah  daerah  tersebut  masih  sangat terbatas,  tetapi  dari  tahun  ke  tahun  terdapat  peningkatan  peran  pendapatan  asli  daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perbandingan secara nominal, pada tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1 Rekapitulasi Realisasi Total Pendapatan, Total Pendapatan Asli Daerah dan Total Pajak Daerah tahun 2007-2012.
TAHUN PENDAPATAN PAD PAJAK DAERAH PERSEN TASE 2007 325.829.691.927   35.814.844.996 5.052.524.991 14,10% 2008 360.894.163.792   40.506.552.464 5.423.119.639 13,38% 2009 377.474.882.280   47.718.226.070 5.980.422.485 12,53% 2010 404.189.529.664   59.548.102.100 6.717.893.095 11,28% 2011 506.296.417.845   63.557.701.976 9.463.834.368 14,89% 2012 580.380.461.538   90.986.601.697 12.546.890.184 13,79%
Sumber : DPPKD,Rekapitulasi Bulan Desember 2007-2012, diolah
Apabila  dilihat  prosentase  secara  umum  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Total Pendapatan  Kota  Magelang  terjadi  kenaikan  dalam  setiap  tahun  anggaran.  Tahun  2007 terjadi  kenaikan  sebesar  10,99%,  kemudian  11,22%  pada  tahun  2008,  tahun  2009  terjadi
kenaikan  sebesar  12,64%,  pada  tahun  2010  sebesar  14.73%,  pada  tahun  2011  menurun sebesar  12,55%  dan  tahun  2012  sebesar  15,68%  atau  rata-rata  per  tahun  terjadi  kenaikan 12,97%. Sumbangan Pajak Daerah setiap tahunnya juga menunjukan peningkatan dengan rata-rata sebesar 13,33%.

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  rata-rata  kontribusi  pajak  daerah  bagi  Pendapatan  Asli Daerah  Kota  Magelang  masih  sekitar  10  –  15%,  yang  berarti  bahwa  Pemerintah  Kota Magelang  belum  mampu  menggantungkan  Pembelanjaan  Pemerintahannya  melalui  PAD saja, sehingga masih sangat membutuhkan kontribusi dan peranan pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2009. Perpajakan . Andi. Yogyakarta.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah. Siahaan, Marihot. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
,2000.  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  Tentang  Peraturan Perpajakan
Daerah dan  Retribusi Daerah., Tahun 2010, Dinas Cipta Karya.
,2004.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004      Tentang  Pemerintah Daerah,
Tahun 2010, Dinas Cipta Karya.
,2004.  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tahun 2010, Dinas Cipta Karya. Agus Pemerintah        Kabupaten        Badung        Dinas        Pendapatan        Daerah,        2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung. Badung. Sonny  Lazio, 2011. Pendapatan daerah. ( http://blogspot.com/2011)