## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

## Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author email correspondence:ardisaputra.gulo98@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas  cyber  crime  dalam  bentuk  phising berdasarkan  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Penelitian  yang  digunakan  yakni  penelitian  hukum normatif.  Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukan:  1) Pengaturan  hukum  terhadap  cyber  crime  dalam  bentuk  phising berdasarkan  Undang-Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik tidak dapat dikenakan Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) dan Pasal  28  Ayat  (1)  jo  Pasal  45A  Ayat  (1).  2)  Kebijakan  hukum terhadap cyber crime dalam bentuk phising berdasarkan Undang- Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah dilakukannya  perubahan  terhadap  Undang-Undang  tentang  ITE dengan merumuskan konsep phising dan merubah isi Pasal 35.
Kata Kunci : Cyber Crime ; kebijakan hukum pidana; phising

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-06-09 Accepted: 2020-10-07 Publish: 2020-10-10
KEYWORDS: Cyber Crime ; The Criminal Law Policy; Phising

## ABSTRACT
This article discusses cyber crime in the form of phishing based on  the  Law  on  Electronic  Information  and  Transactions.  The research  used  is  normative  legal  research.  The  results  of  the research  that  have  been  conducted  demonstrated  that:  1) Legal regulations on cyber crime in the form of phishing based on the Law on Electronic Information and Transactions cannot be  subject  to  Article  35  in  conjunction  with  Article  51 Paragraph (1) and Article 28 Paragraph (1) in conjunction with Article 45A  Paragraph  ( 1).  2) the  criminal  law  policy  against cyber  crime  in  the  form  of  phishing  based  on  the  Law  on
Electronic Information and Transactions is the amendment of the  Law  on  ITE  by  formulating  the  concept  of  phishing  and amending the contents of Article 35 .

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengalami perkembangan  yang  begitu  pesat  didunia,  terutama  di  Indonesia  yang  tidak  mau ketinggalan  dalam  hal  penggunaan  dan  pemanfaatan  kemajuan  di  bidang  teknologi informasi dan komunikasi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang telah menggunakan  alat  komunikasi  dan  teknologi  seperti  komputer  atau  laptop, handphone, dan internet. Kemajuan teknologi ini telah membantu masyarakat  dalam hal berkomunikasi lebih efektif dan memudahkan pekerjaan yang sulit menjadi
lebih  sederhana,  sehingga  penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi hampir seluruh bidang kehidupan manusia telah menggunakan  teknologi.
Peranan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era  globalisasi  telah menempatkan  pada  posisi  yang  amat  strategis  karena  menghadirkan  suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas  dan  efisiensi.  Pengaruh  globalisasi  dengan  penggunaan  sarana teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  pola  hidup  masyarakat, dan  berkembang  dalam  tatanan  kehidupan  baru  dan  mendorong  terjadinya perubahan  sosial,  ekonomi,  budaya,  pertahanan,  keamanan,  dan  penegakan hukum. 1
Satu  hal  yang  menarik  adalah  bahwa  proses  globalisasi  telah  dimulai  ketika terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Memang awalnya  kehidupan  kita  adalah  komunikasi  antar  makhluk  hidup,  khususnya  kita sebagai  manusia  yang  tidak  sanggup  bertahan  hidup  tanpa  komunikasi  satu  dengan yang  lain,  sehingga  dengan  kemajuan  dan  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan informasi tersebut haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Manfaat  teknologi  informasi  dan  komunikasi  selain  memberikan  dampak positif  juga  disadari  memberi  peluang  untuk  dijadikan  sarana  melakukan tindak  kejahatan-kejahatan  baru  (cyber  crime)  sehingga  diperlukan  upaya proteksi. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi  dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain   memberikan  kontribusi  positif  bagi peningkatan kesejahteraan,   kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan   sarana  efektif  untuk  melakukan  perbuatan  melawan hukum. 2
Kejahatan  baru  pada  saat  ini  yang  perlu  diperhatikan  oleh  semua  orang, khususnya  pemerintah  untuk  dapat  melakukan  upaya  preventif  dan/atau  refresif terhadap  kejahatan  baru  ini,  yang  mana  kejahatan  tersebut  dilakukan  didunia  maya dan istilah lainnya adalah cyber crime. “Cyber Crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi  baru  dari  kejahatan  masa  kini  yang  mendapat  perhatian  luas  di  dunia internasional.  Volodymyr  Golubev  menyebutnya  sebagai  the  new  form  of  anti-social behavior.” 3
Cyber  Crime  (selanjutnya  disingkat  CC)  merupakan  salah  satu  sisi  gelap  dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang  kehidupan  modern  saat  ini.  Kekhawatiran  demikian  terungkap  pula dalam  makalah  Cyber  Crime  yang  disampaikan  oleh  ITAC  (Information Technology  Association  of  Canada)  pada  International  Information  Industry Congress (IIIC) 2000   Millenium  Congress  di  Quebec  pada  tanggal  19 September 2000, yang  menyatakan  bahwa  cyber  crime  is  a  real  and  growing threat  to  economic  and  social  development  around  the  world.  Information
1 Siswanto  Sunarso, Hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Studi  Kasus  Prita  Mulyasari ,  PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39.
2 Ibid ., hlm. 39-40.
3 Barda Nawawi , Tindak  Pidana  Mayantara  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  di  Indonesia ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.
technology touches every aspect of human life and so can electronically enabled crime.  Sehubungan  dengan  kekhawatiran  akan  ancaman/bahaya  cyber  crime ini  karena  berkaitan  erat    dengan  economic  crimes  dan  organized  crime (terutama  untuk  tujuan  money  laundering),  Kongress  PBB  mengenai  The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (yang diselenggarakan tiap lima  tahun)  telah  pula  membahas  masalah  ini.  Sudah  dua  kali  masalah  cyber crime  ini  diagendakan,  yaitu  pada  Kongres  VIII/1990  di  Havana  dan  pada Kongress X/2000 di Wina. 4
Perbuatan melawan hukum di dunia maya (cyber crime) merupakan fenomena yang  sangat  mengkhawatirkan,  mengingat  tindakan  carding,  hacking,  penipuan, terorisme,  dan  penyebaran  informasi  destruktif  telah  menjadi  bagian  dari  aktivitas pelaku  kejahatan  di  dunia  maya. 5 Perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  di  dunia maya  pasti  memiliki  suatu  hal  kenapa  seseorang  melakukan  kejahatan  siber,  karena patut  diketahui  bahwa  kejahatan  siber  yang  dilakukan  tersebut  pasti  menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Terdapat dua hal yang menyebabkan timbulnya cyber crime (tindak  pidana dunia maya) yaitu teknis dan sosio ekonomi (kemasyarakatan). Pertama, dalam hal teknis. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan   teknologi(teknologi informasi)  dapat  berdampak  negatif  bagi  perkembangan  masyarakat. Berhasilnya  teknologi  tersebut  menghilangkan  batas  wilayah  negara menjadikan dunia ini begitu sempit. Keterhubungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain memudahkan pelaku tindak pidana untuk melakukan aksinya.  Kemudian,  tidak  meratanya  penyebaran  teknologi  menjadikan  yang satu  lebih  kuat  daripada  yang  lain.  Kelemahan  tersebut  dimanfaatkan  oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Kedua, dalam hal sosio ekonomi. Tindak pidana dunia maya   merupakan produk ekonomi. Isu global yang kemudia dihubungkan dengan tindak pidana tersebut adalah kemananan jaringan (security  network).Keamanan jaringan merupakan isu  global  yang  digulirkan  berbarengan  dengan  internet.  Sebagai  komoditi ekonomi,  banyak  negara  yang  tentunya  sangat  membutuhkan  perangkat keamanan  jaringan.  Tindak  pidana  dunia  maya  berada  dalam  skenario  besar dari kegiatan ekonomi dunia. 6
Hal yang perlu diperhatikan bahwa cyber crime ini selain dikenal dengan istilah hacking maupun hacker, ada juga istilah lainnya ialah cracking maupun cracker yang mana  hal  ini  mempunyai persamaan dan perbedaan antara  hacking dengan  cracking. Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  cracking  ataupun  cracker  salah  satunya  ialah  Phising karena  kejahatan  ini  tujuannya  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  dan  tentunya merugikan pihak lain jika menjadi korban dari cyber crime dalam bentuk phising ini.
Dalam ruang lingkup keamanan komputer, phising adalah salah satu kejahatan elektronik  dalam  bentuk  penipuan.  Dimana  proses  phising  ini  bermaksud
4 Ibid ., hlm. 1-2.
5 Siswanto Sunarso, Loc.Cit .
6 Sahuri Lasmadi, “ Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ,” Jurnal Ilmu Hukum, 2012, hlm. 40-41.
untuk  menangkap  informasi  yang  sangat sensitif  seperti  username,  password dan detil kartu kredit dalam bentuk meniru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercaya/ legitimate  organization dan  biasanya  berkomunikasi  secara elektronik. 7
Phising  ini  juga  biasanya  ditujukan  kepada  pengguna  online  banking,  karena menggunakan  isian  data  (ID)  pengguna  dan  kata  sandi,  dan  tidak  menutup kemungkinan  untuk  ditujukan  ke  pengguna  online  lainnya.  Ketika  pengguna memasukkan  isian  data  pengguna  miliknya  dan  kata  sandinya  ke  form  login  yang merupakan fake form login maka akan diketahui oleh pelaku cyber crime dalam bentuk phising tersebut.
Aksi phising ini semakin marak terjadi. Tercatat secara global, jumlah penipuan bermodus  phising  42%  dari  modus  selain  phising  yang  dinyatakan  dalam website Anti-Phising Working Group ( APWG ) dalam   laporan bulannya,
mencatat  ada  12.845  e-mail  baru  dan  unik  serta  2.560  situs  palsu  yang digunakan sebagai sarana phising. 8
Hasil dari laporan mengemukakan jumlah laporan phising yang dikirimkan ke APWG selama kuartal pertama tahun 2018 sekitar 263.538 kasus serangan. Serangan tersebut mengalami peningkatan sekitar 46% dibanding kuartal keempat tahun 2017. 9 Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  cyber  crime  dalam  bentuk  phising  tersebut  sangat banyak terjadi bahkan di seluruh dunia.
Phising ini juga biasanya dilakukan melalui media-media sosial yang terhubung ke jaringan internet seperti melalui email/sms dan website. Modus perbuatannya yang melalui  email/sms  mengirimkan  pesan  seperti:  Pertama,  saya  membutuhkan pertolongan  anda  sekarang,  maksud  pesannya  adalah  seseorang  mengaku  sebagai salah  satu  kerabat  atau  teman  dan  mengatakan  membutuhkan  pertolongan  karena sedang dalam masalah. Kedua, selamat, Anda menang, maksud pesannya adalah seperti anda  telah  memenangkan  lotre  dan  harus  mengklaimnya,  tetapi  biasanya  selalu  ada pancingan didalamnya, seperti memasukkan data pribadi ke sebuah website tertentu atau yang sudah dideface untuk mendapatkan hadiah tersebut.
Banyak  informasi  diperoleh  dari  majalah,  televisi,  atau  surat  kabar  yang memberitakan  terjadinya  berbagai  tindak  pidana  dengan  mempergunakan internet  sebagai  sarana  pendukungnya,  sebagai  contoh,  dalam  suatu  majalah mingguan diberitakan bahwa fasilitas  internet  banking  Bank  Central  Asia (BCA) lewat situs www.klikbca.com telah dirusak oleh seorang hacker dengan cara melahirkan lima nama   situs  plesetan  yang  mirip  situs  aslinya. Akibatnya, bila nasabah BCA   menggunakan  fasilitas  internet  banking  BCA tetapi salah mengetik nama situsnya (www.klikbca.com) ia akan masuk ke situs tiruan. Si nasabah pun tak bisa bertransaksi, sementara Personal Identification
7 Dian  Rachmawati,  ” Phising  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk  Ancaman  dalam  Dunia  Cyber ,”  Jurnal Saintkom, Vol. 13, No. 3, 2014, hlm. 211.
8 Suhardi  Rustam,  ” Analisa  Clustering  Phising  dengan  K-Means  dalam  Meningkatkan  Keamanan Komputer ,” Ilkom Jurnal Ilimiah, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 175.
9 Aseh Ginanjar et al., “ Analisis Serangan Web Phising pada Layanan E-commerce dengan Metode Network Forensic Process ,” Jutei Edisi, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 147.
Number  (PIN)  miliknya  terekam  di  situs  gadungan  tadi.  Adapun  situs tiruan  yang  dibuat  hacker  itu  adalah:  kilkbca.com,  wwwklikbca.com, clickbca.com, klickbca.com dan klikbac.com. Di Amerika Serikat, kasus typosite atau  situs  tiruan  telah  menimpa washingtonpost.com ,  yang  alamat  tiruannya menjadi washintonpos.com (tanpa huruf “t”) dan situs 10 Microsoft.com menjadi micosoft.com (tanpa “r”)
Pengetahuan  pengguna  yang  minim  terhadap  alat  teknologi  yang  digunakan merupakan  faktor  penyebab  terjadinya  phising,  sehingga  pengguna  teknologi  harus dibekali  oleh  beberapa  pengetahuan  tentang  pengoperasian  sebuah  teknologi  karena seperti  yang  dijelaskan  diatas  bahwa  pengetahuan  pengguna  yang  minim  menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya cyber crime khsususnya dalam karya ilmiah ini adalah  phising.  Ada sebuah  teori  yang  menyatakan, crime  is  product  of  society  its  self artinya bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. 11
Dewasa  ini  diperlukannya  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatur tentang kejahatan didunia maya terutama pada penulisan karya ilmiah ini membahas tentang cyber crime dalam bentuk phising tersebut. Cyber Crime dalam bentuk phising saat  ini  di  Indonesia  dimungkinkan  dapat  dikenakan  Pasal  35  jo  Pasal  51  ayat  (1) karena phising merupakan kejahatan siber yang membuat situs yang menyerupai situs asli  yang  resmi,  padahal  situs  tersebut  adalah  situs  palsu. Cyber  crime dalam  bentuk phising ini juga dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) karena phising juga  melakukan  kebohongan  untuk  menyesatkan  orang  lain  dimana  mengarahkan orang  yang  dibohongi  untuk  mengakses  sebuah  link  yang  dimana  link  tersebut ditujukan ke situs palsu dan memberikan suatu perintah untuk memperbarui informasi pribadinya  yang  rahasia  ke  dalam  situs  palsu  yang  telah  dibuat  oleh  pelaku  phising, sehingga informasi pribadinya yang rahasia tersebut diketahui oleh pelaku phising dan menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian.
Pasal  35  dan  Pasal  28  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirumuskan sebagai berikut:

## Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang otentik.
Pasal 28
10 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi ,  PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.
11 Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Labib, Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2010, hlm. 39.
Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita  bohong dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik.
Cyber  crime dalam  bentuk  phising  ini  merupakan  kejahatan  siber  yang  tidak hanya  melakukan  pemalsuan  data  pada  sebuah  website  palsu  yang  tampilannya menyerupai website aslinya, tetapi memiliki suatu tujuan untuk mendapatkan identitas milik  orang  lain  untuk  digunakan  secara  ilegal  tanpa  diketahui  oleh  pemilik  asli identitas  tersebut  dan  dalam  pasal  35  hanya  memuat  unsur  pemalsuan  data  pada sebuah website yang membuat seolah-olah website tersebut asli namun telah dideface seperti website aslinya dan tidak memuat unsur maksud dan tujuan.
Dapat  disimpulkan  phising  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang untuk memancing orang lain untuk memasukkan informasi pribadi rahasia pengguna milik orang itu ke dalam sebuah website yang telah dideface atau diubah mirip dengan yang asli resminya dengan cara menggunakan email yang mengarahkan ke situs web palsu  guna  mendapatkan  informasi  pribadi  rahasia  pengguna  orang  lain,  sehingga muncul  sebuah  pertanyaan,  apakah  dalam  menangani  cyber  crime  dalam  bentuk Phising di Indonesia tidak hanya dikenakan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) saja atau dapat berkaitan dengan pasal-pasal yang lain di dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga mungkin  dapat  dikenakan  dengan  pasal-pasal  diluar  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik seperti KUHP.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini selain membuat  aturan  tentang phising,  Undang-Undang  ini  juga  membuat  aturan terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan yang merugikan orang lain yang terjadi didunia maya melalui  transaksi  elektronik  yang  dapat  diketahui  bahwa  perkembangan  teknologi informasi semakin pesat 12
Berdasarkan  uraian  di  atas,  artikel  ini  membahas  mengenai  bagaimana pengaturan  hukum  terhadap  pelaku  cyber  crime  dalam  bentuk  phising  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  bagaimana kebijakan  hukum  terhadap  cyber  crime  dalam  bentuk  phising  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis  suatu  permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya.
12 Sahuri  Lasmadi,  “Pengaturan  Alat  Bukti  Dalam  Tindak  Pidana  Dunia  Maya,” Jurnal  Ilmu  Hukum , 2014, hlm. 3.

## 2020 Ardi Saputra Gulo

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Phising
Pengaturan  hukum  terhadap  cyber  crime  dalam  bentuk  phising  sebelumnya diatur di dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan sebagaimana yang diketahui bahwa phising  secara  umum  merupakan  tindakan  penipuan.  Penipuan  yang  dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP adalah:
Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Beberapa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 378 KUHP tersebut, yaitu:
1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum
4. Dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan
5. Menggerakan orang lain
6. Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untang maupun menghapuskan piutang
Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 378 KUHP tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  barangsiapa  adalah  subjek  maksudnya  ialah  pelaku yang  melakukan  tindak  pidana  penipuan.  Ada  maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain, artinya bahwa ada suatu kesengajaan yang dilakukan sebagai maksud (oogmerk). Selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, yang berarti pelaku penipuan itu tidak mempunyai hak sama sekali  untuk menikmati keuntungan itu yaitu hasil penipuan tersebut. 13
Unsur  selanjutnya  memakai  nama  palsu  seperti  mengaku  suatu  nama  yang tentunya  dikenal  baik  oleh  orang  yang  ditipu  yaitu  si  korban.  Martabat palsu  seperti pelaku penipuan mengaku sebagai seorang kiai, dengan tipu muslihat seperti mengaku akan membelikan suatu barang yang harganya sangat murah kepada yang ditipu yaitu si  korban,  dan  rangkaian  kebohongan  yang  dimaksud  adalah  segala  upaya  penipuan seperti  menceritakan  bahwa  pelaku  penipuan  kenal  baik  dengan  seseorang  yang dimana  orang  yang  ditipu  mempunyai  urusan  dengan  orang  tersebut,  lalu  meminta uang untuk diserahkan kepada orang yang akan  ditemui oleh orang yang ditipu yaitu si  korban  dengan  memberikan  uang  tersebut  kepada  pelaku  penipuan  agar  pelaku penipuan  tersebut  menyerahkan  uang  itu  kepada  orang  yang  mempunyai  urusan dengan si korban yaitu orang yang ditipu. 14
Menggerakan orang lain yang dapat diartikan bahwa dengan cara-cara tersebut pelaku penipuan menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk melakukan apa yang
13 Andi Hamzah, Delik-Delik  Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP Edisi Kedua , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 100.
14 Ibid .
dikehendaki  pelaku  penipuan  dengan  menyerahkan  suatu  barang  kepadanya.  Untuk memberi  utang  ataupun  menghapus  piutang  itu  adalah  bagian  inti  delik  yang bermakna pada delik penipuan, objeknya bisa berupa hak yaitu membuat utang atau menghapus piutang. Menurut  Nico Keijzer, delik yang paling tepat untuk orang yang mengutakatik  komputer  untuk  mendapatkan  keuntungan  ialah  Pasal  378  karena meliputi hak. Tetapi, tidak memenuhi unsur mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  salah,  oleh  karena  itu  Pasal  378  sebenarnya  tidak  tepat  untuk dikenakan terhadap cyber crime dalam bentuk phising. 15
Telah  disahkannya  dan  diberlakukannya  Undang-Undang  ITE  yang  pada awalnya dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dan  kemudian  dibentuk  lagi  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah berlaku sampai saat ini.
Kita  mengenal  dan  menganut  asas  “ Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali ”. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali , berarti aturan-aturan hukum yang  bersifat  khusus  dianggap  berlaku  meskipun  bertentangan  dengan  aturan- aturan hukum yang umum. Dapat disimpulkan bahwa yang berlaku saat ini untuk mengatur  tentang  bagaimana  pengaturan  hukum cyber  crime dalam  bentuk phising  tersebut  saat  ini  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  karena  Undang-Undang  ini  bersifat  khusus. Pada saat ini perbuatan phising tersebut diatur pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1), yang dirumuskan sebagai berikut:
Pasal 35
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap seolah-olah data yang otentik.
Pasal 51 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 35, yaitu:
- Setiap Orang
- Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
- Melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- Dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik
Perbuatan phising ini juga tidak hanya membuat sebuah situs yang seolah- olah  mirip  dengan  situs  asli  yang  resmi,  namun  juga  perbuatan  phising  ini melakukan sebuah  tindakan  kebohongan untuk  menipu atau  menyesatkan  orang lain sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian karena informasi pribadi rahasia orang itu diketahui oleh pelaku cyber crime dalam bentuk phising
15 Ibid ., hlm. 101.
tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan phising dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal  45A  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  karena  telah  melakukan  tindakan  kebohongan.  Pasal  28  ayat  (1)  jo Pasal 45A ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
Pasal 28 ayat (1) Setiap  Orang dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi Elektronik.
Pasal 45A ayat (1) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas, jika dikaitkan dengan kasus phising yang  pernah  terjadi  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  bernama  Steven Haryanto  yaitu  seorang hacker dan  jurnalis.  Lelaki  asal  bandung  tersebut  dengan sengaja  membuat  situs  asli  tapi  palsu  sebuah  layanan  internet  banking  Bank  Central Asia (BCA). Steven Haryanto membeli domain-domain dengan nama yang hampir mirip dengan situs asli Internet Banking BCA yaitu “ www.klikbca.com ”. Nama-nama domain yang  dibelinya  adalah  dengan  nama  domain  wwwklik-bca.com,  klikbca.com, clickbca.com,  klickca.com,  dan  klikbac.com.  Tampilan  dan  isi  situs-situs  tersebut hampir  mirip  dengan  situs  aslinya.  Jika  nasabah  BCA  salah  mengetik  nama  domain situs  BCA yang asli,  maka  nasabah  tersebut  dapat masuk perangkap  situs palsu yang telah dibuat oleh Steven Haryanto apalagi nasabah memasukkan informasi pribadinya seperti username dan passwordnya, nomor kartu kredit, Pin, nomor rekening, tanggal lahir, atau nama ibu kandung sehingga Steven Haryanto mengetahui informasi pribadi nasabah tersebut. 16
Kasus  selanjutnya  yaitu  dialami  oleh  Amirah,  karyawan  swasta  asal  Jakarta, memperoleh sebuah pesan dari Go-Jek, isinya “ Don’t share this with anyone  (not even Go-Jek).  Your  verification  code  for  account  login :  11234”  Lalu,  ada  seseorang menghubungi  amirah  mengatasnamakan  Go-Jek  dan  meminta  amirah  memberi  tahu kode  verifikasi  tersebut  agar  akunnya  tidak  terblokir  dan  akhirnya  amirah memberikan  kode  tersebut.  Kemudian  amirah  menyesali  perbuatannya  itu  yang menyebabkan saldo G-Pay, dompet digital yang terhubung dalam akun Go-Jek miliknya terkuras. Namun kasus tersebut hampir mirip seperti phising namun modusnya lebih seperti  vishing  karena  menggunakan  menggunakan  media  suara  karena  pelaku menghubungi si korban. 17
16 Muh.  Alfian,  “ Penguatan  Hukum  Cyber  Crime  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Peraturan Perundang-Undangan ,” Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17 No. 2, 2017, hlm. 149-150.
17 https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/phising-penipuan-yang-mengancam-semua-akun- digital-dmcS Di akses pada tanggal 28-02-2020, Pukul 14.40.
Berdasarkan  kasus  diatas,  Steven Haryanto  dapat  dikenakan  dengan  Pasal  35 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  karena  Steven Haryanto  memenuhi  unsur-unsur  didalam  Pasal  35  tersebut  dengan  membuat  situs palsu seolah-olah situs aslinya.
Apabila  Steven  Haryanto  setelah  membuat  situs  phising  tersebut  lalu mengirimkan sebuah email dengan isi sebuah Link URL yang mengarahkan ke website palsunya.  Dimana  didalam  isi  email  tersebut,  si  calon  korban  diperintahkan  untuk memperbarui informasi pribadinya. Dan si korban mengikuti arahan isi email tersebut untuk  memperbarui  Informasi  Pribadinya  di  website  phising  yang  telah  ia  buat  dan Informasi  Pribadi  Korban  diketahui  oleh  Steven  Haryanto,  maka  Steven  Haryanto dapat dikenakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  karena  telah  memenuhi  unsur-unsur  didalam  Pasal  28  ayat  (1)  karena dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Pidana  yang  dijatuhkan  terhadap cyber  crime dalam  bentuk  phising  adalah dikenakan Pasal yang berlapis yaitu Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) atau Pasal 35  jo  Pasal  51  ayat  (1)  dan  tidak  boleh  lebih  dari  maksimum  pidana  yang  terberat ditambah  sepertiga,  sistem  ini  dinamakan  sistem  kumulasi  diperlunak 18 .  Hal  ini dinamakan dengan istilah “ Concursus Realis ”. Concursus Realis terjadi apabila seseorang melakukan  beberapa  perbuatan,  dan  masing-masing  perbuatan  itu  berdiri  sendiri sebagai  suatu  tindak  pidana  dan  tindak  pidana  yang  dilakukan  tersebut  tidak  perlu sejenis bahkan tidak perlu berhubungan satu dengan yang lainnya. 19
Seperti halnya dengan cyber crime dalam bentuk phising melakukan perbuatan melawan  hukum  yang  melanggar  Pasal  35  karena  telah  membuat  situs  yang  seolah- olah  mirip  dengan  situs  asli  resminya  namun  situs  yang  dibuat  tersebut  situs  palsu, namun juga melanggar Pasal 28 ayat (1) dengan melakukan suatu  kebohongan untuk mengarahkan korban ke website palsu nya sehingga merugikan orang lain.
Berdasarkan uraian di atas, maka didalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  Pasal  35  jo  Pasal  51  ayat  (1)  dengan pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 12.000.000.000,00  (dua  belas  miliar  rupiah),  dapat  ditentukan  bahwa  pidana  yang terberat ada di Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) yaitu dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00, lalu pidana terberat tersebut ditambahkan sepertiga dari masing-masing pidana terberat. Pertama, pidana penjara 12 tahun + (1/3 x 12) = 16 Tahun. Kedua, pidana denda Rp 12.000.000.000,00 + (1/3 x 12.000.000.000) = Rp 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
Jadi,  jika  dijumlahkan  pidana  penjara  6  tahun  +  12  tahun  =  18  tahun  maka penjatuhan  pidana  penjara  tidak  diperbolehkan  karena  melebihi  maksimum  pidana penjara  terberat  ditambah  sepertiga,  oleh  sebab  itu  pidana  penjara  yang  akan dijatuhkan  paling  lama  adalah  16  tahun.  Dan  pidana  denda  jika  dijumlahkan  Rp 1.000.000.000,00 + 12.000.000.000,00  = 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah)
18 Teguh Prasetyo, Op.Cit ., hlm. 182.
19 Ibid ., hlm. 181.

## 2020 Ardi Saputra Gulo
maka  penjatuhan  pidana  denda  tersebut  diperbolehkan  karena  tidak  melebihi maksimum pidana denda terberat ditambah sepertiga.
Berdasarkan  penjabaran  tersebut  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  pelaku  phising  yang  telah  melanggar  Pasal  28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah dengan pidana penjara paling lama 16  (enam  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
Namun,  dapat  diketahui  bahwa cyber  crime dalam  bentuk  phising  itu  sendiri satu  kesatuan  antara  membuat  situs  yang  seolah-olah  dengan  situs  asli  resminya dengan  melakukan  tindakan  kebohongan  mengirimkan  sebuah  email  yang  isi  nya mengarahkan ke situs palsu tersebut, dimana orang yang mengaksesnya diperintahkan untuk  memperbarui  informasi  pribadi  rahasianya,  dan  kemudian  informasi  pribadi rahasianya diketahui oleh pelaku phising tersebut.
Phising merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain. Cyber crime dalam bentuk phising ini juga  merupakan  suatu  delik  materiil,  Mengapa  ?  Karena  dapat  dikatakan phising merupakan suatu tindak pidana ketika cyber crime dalam bentuk phising ini perbuatan nya telah merugikan orang lain yaitu informasi rahasia pribadi orang tersebut atau si korban diketahui oleh pelaku phising .
Tetapi, dari semuanya yang telah diuraikan di atas. Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) tidak memuat unsur kebohongan yang merugikan orang lain dan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal  45A  ayat  (1)  tidak  memuat  unsur  manipulasi,  penciptaan,  dan  perubahan informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dengan  tujuan  agar  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data  yang otentik,  maksudnya  tidak  memuat  unsur  seseorang  membuat  situs  yang  seolah-olah mirip situs asli resminya.
Oleh  sebab  itu,  telah  terjadinya  kekaburan  hukum  mengenai  pengaturan hukum  terhadap cyber  crime dalam  bentuk phising berdasarkan  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## 2. Kebijakan Hukum Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Phising
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  bahwa  definisi  itu  sendiri  adalah  tindakan penipuan yang menggunakan sebuah email palsu untuk mengarahkan ke sebuah situs website  palsu  yang  tujuannya  untuk  mengelabui  seseorang  yang  menjadi  target sehingga pelaku bisa mendapatkan data pribadi rahasia orang itu yang menyebabkan kerugian pada orang tersebut.
Diketahui  bahwa  didalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  belum  merumuskaan  dan/atau  menjelaskan  konsep  tentang phising sehingga menyebabkan permasalahan apabila ada seseorang yang melakukan cyber  crime dalam  bentuk phising namun  belum  ada  penjelasan  mengenai  konsep phising tersebut.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  harus
dilakukannya kebijakan hukum terhadap Undang-Undang Tentang ITE tersebut untuk dilakukannya tindakan represif apabila terjadinya cyber crime dalam bentuk phising.
Kebijakan Hukum yang harus dilakukan terhadap Undang-Undang tentang ITE tersebut dengan merumuskan konsep phising serta merubah Pasal 35, Mengapa perlu merubah Pasal 35? Karena Pasal 35 mendekati dengan konsep phising, hanya saja ada beberapa unsur yang tidak dirumuskan didalam Pasal 35 sehingga menyebabkan Pasal tersebut mengalami kekaburan norma.
Hukum tidak dapat dikenakan apabila hukumnya mengalami kekaburan seperti Pasalnya memiliki penafsiran yang bermacam-macam dan/atau konsepnya belum ada. Bagaimana  dapat  diterapkan  suatu  aturan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  jika hukumnya tidak tegas dan jelas.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka Kebijakan Hukum yang dilakukan terhadap Konsep Phising dan Pasal 35 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah:

## 1. Konsep Phising
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan  manipulasi,  penciptaan  dan  perubahan  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data  yang otentik.  Menggunakan  media  yang  terhubung  ke  jaringan  internet  yang berisikan  Nama  Domain  dari  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  menggerakkan  orang  lain  untuk  mengakses  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  untuk  memasukkan identitas  pribadi  rahasia  ke  dalam  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik, sehingga menyebabkan orang tersebut mengalami kerugian.
2. Pasal 35
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum melakukan perbuatan Phising mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Berdasarkan Kebijakan Hukum diatas maka dapat diketahui apa yang dimaksud  dengan  phising  dan  bagaimana  pengaturannya  terhadap  cyber crime  dalam  bentuk  phising.  Lalu,  kita  dapat  menentukan  syarat  dapat dikriminalisasikan  pelaku phising yaitu  apabila  telah  melanggar  ketentuan hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena telah dilakukannya kebijakan hukum terhadap Pasal 35 dan kemudian  tidak  terjadi  kembali  kekaburan  norma  didalam  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Cyber crime dalam bentuk Phising ini juga tidak dirumuskan didalam Rancangan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  mungkin  dikarenakan  terkait  teknologi  informasi sehingga tidak diaturnya mengenai phising .

## D. SIMPULAN
Pengaturan  hukum  terhadap cyber  crime dalam  bentuk  phising  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah tidak dapat
dikenakan sanksi pidana karena di dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) tidak memuat unsur kebohongan yang merugikan orang lain dan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1)  tidak  memuat  unsur  manipulasi,  penciptaan  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  dengan  tujuan  agar  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, maksudnya tidak memuat unsur  seseorang  membuat  situs  yang  seolah-olah  mirip  situs  asli  resminya.  Karena phising  itu  sendiri  perbuatan  satu  kesatuan  antara  membuat  situs  yang  seolah-olah mirip  situs  aslinya  tetapi  situs  tersebut  palsu  dan  juga  melakukan  tindakan kebohongan untuk mengarahkan orang lain mengakses ke situs palsu tersebut untuk memasukkan  informasi  pribadi  rahasia  dan  kemudian  diketahui  oleh  pelaku  phising. Oleh  sebab  itu,  telah  terjadinya  kekosongan  hukum  mengenai  pengaturan  hukum terhadap  cyber  crime  dalam  bentuk  phising  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  Kebijakan  Hukum  terhadap cyber  crime dalam bentuk  phising  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  adalah  dilakukannya  perubahan  terhadap  Undang-Undang tentang ITE tersebut dengan merumuskan konsep phising dengan jelas dan tegas serta merubah  isi  dan  unsur  pada  Pasal  35  agar  kemudian  Pasal  35  tersebut  dapat diterapkan dan/atau dikenakan terhadap pelaku cyber crime dalam bentuk phising .

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. LNRI TAHUN 2016 Nomor 251. TLNRI Nomor 5952.

## Buku
A’an Efendi et al, Teori Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP Edisi Kedua , Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Labib, Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) ,  PT.  Refika Aditama, Bandung, 2010.
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Cet.  2,  CV.  Mandar  Maju,
Bandung, 2016.
Barda  Nawawi, Tindak  Pidana  Mayantara  Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  di Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Budi Suhariyatno, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi , PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar , Kencana, Jakarta, 2014.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi , Cet. 9 Kencana, Jakarta, 2014.
Siswanto  Sunarso, Hukum  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik:  Studi  Kasus  Prita Mulyasari , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
Vyctoria,  “ Bongkar  Rahasia  E-Banking  Security  dengan  Teknik  Hacking  dan  Carding ,” CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2013.

## Jurnal/Majalah Hukum
Aseh Ginanjar et al., “ Analisis Serangan Web Phising pada Layanan E-commerce dengan Metode Network Forensic Process ,” Jutei Edisi, Vol. 2 No. 2, 2018.
Dian  Rachmawati,  ” Phising  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk  Ancaman  dalam  Dunia  Cyber ,” Jurnal Saintkom, Vol. 13, No. 3, 2014.
Dista Amalia Arifah, “ Kasus Cubercrime di Indonesia ,” Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18 No. 2, 2011.
Eliasta Ketaren, ” Cybercrime, Cyber Space,  dan Cyber Law ,” Jurnal Times, Vol. V No. 2, 2016.
Maulvie Yazid A et al., “ Cyber Crime Dengan Metode Phising ,” Makalah Stikom Surabaya, 2015.
Mia  Haryati  Wibowo  dan  Nur  Fatimah,  “ Ancaman  Phising  Terhadap  Pengguna  Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime ,” JOEICT, Vol. 1, No. 1, 2017.
Michael  Enrick,  “ Pembobolan  ATM  Menggunakan  Teknik  Skimming  Kaitannya  Dengan Pengajuan Restitusi ,” Jurist-Diction, Vol. 2, No. 2, 2019.
Muh.  Alfian,  “ Penguatan  Hukum  Cyber  Crime  Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Peraturan Perundang-Undangan ,” Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17 No. 2, 2017.
Suhardi  Rustam,  ” Analisa  Clustering  Phising  Dengan  K-Means  dalam  Meningkatkan Keamanan Komputer ,” Ilkom Jurnal Ilimiah, Vol. 10 No. 2, 2018.
Sahuri Lasmadi, ” Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik ,”  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4, 2010.
--------------------, “ Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya ,” Jurnal Ilmu Hukum, 2014.
Internet
http://www.beritabebas.com/definisi/vishing/
https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/phising-penipuan-yang-mengancam- semua-akun-digital-dmcS
https://amp.hitekno.com/internet/2020/01/14/103000/terkena-email-phising- sekolah-ini-kehilangan-rp-31-miliar