INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7763-7771 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemanfaatan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Di Puskesmas Kutalimbaru
Riska Fadilla Pasaribu 1 ✉ , Siti Fanisa 2 , Indah Doanita Hasibuan 3 ,
Lailatul Mahpuja Dasopang 4 , Shinny Syafitri Sagala 5
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: riskapasaribu6451@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pemanfaatan  dana  SiLPA  di  puskesmas  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  mengoptimalkan pengelolaan  keuangan  dan  meningkatkan  kemampuan  puskesmas  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pemanfataan dana SiLPA pada Puskesmas Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan SiLPA dana kapitasi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Kutalimbaru mengalami penurunan. Pada tahun 2021 total SiLPA dari dana kapitsi JKN sebesar 8%, tahun 2022 sebesar 4% dan pada tahun 2023 tidak  ada  SiLPA  dikarena  puskesmas  sudah  menerapkan  kebijakan  BLUD.  Pemanfaatan  dana  SiLPA dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis dan rawat inap Puskesmas Kutalimbaru. Kata Kunci: Pemanfaatan, SiLPA, Puskesmas

## Abstract
Utilization of SiLPA funds in community health centers is one strategy to optimize management finances and increasing the ability of community health centers to improve the quality of health services. Objective This research is analyzing the use of SiLPA funds at the Kutalimbaru Health Center, Deli Serdang Regency. This  research  is  qualitative  research  with  a  descriptive  approach  to  data  collection  using  in-depth interviews. The research results show that SiLPA funds capitation for health servicesAt the Kutalimbaru Community Health Center experienced a decline. In 2021, the total SiLPA from JKN capitsi funds will be 8%, in 2022 it will be 4% and in 2023 there will be no SiLPA because the health center has implemented BLUD policy. The use of SiLPA funds is allocated to meet the needs for medical equipment and inpatient care at the Kutalimbaru Health Center .
Keywords: Utilization; SiLPA; Community Health Center.

## PENDAHULUAN
Puskesmas memegang peran penting dalam Pembangunan Kesehatan di era Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN).  Perencanaan  dan  pengaturan  pembiayaan  kesehatan  yang memadai akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber- sumber  pembiayaan  Kesehatan,  mengalokasikannya  secara  efisien  dan  efektif.  Puskemas tergolong sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atas kepemilikan pemerintah, yang dijadikan ujung tombak sistem layanan kesehatan yang melaksanakan layanan medis dasar dan  memprioritaskan  layanan  promotif  maupun  preventif.  Pelayanan  kesehatan  untuk peserta JKN juga dilakukan oleh Puskesmas. Sistem pelayanan JKN dibayar menggunakan dana  kapitasi.  Dana  kapitasi  adalah  besaran  pembayaran  perbulan  dimana  dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi layanan, promotif maupun preventif, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis nonspesialistik, baik operatif atau nonoperatif, obat maupun bahan medis habis pakai, serta pemeriksaan pendukung diagnosis laboratorium tingkat  pertama.  Menurut  Permenkes  RI  Nomor  21  tahun  2016  dana  kapitalis  JKN dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Pertanggungan kesehatan merupakan jaminan sekaligus jaminan kesejahteraan agar peserta memperoleh manfaat dan jaminan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan yang diberikan kepada setiap individu yang telah membayar komitmen atau komitmen yang dibayarkan oleh otoritas publik (Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014).
SiLPA adalah sisa dana yang tidak digunakan dalam suatu tahun anggaran, biasanya disebabkan oleh perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran. Puskesmas, sebagai unit pelaksana  kesehatan  primer,  memiliki  peran  penting  dalam  pengelolaan  keuangan  dan penggunaan dana kapitasi. Namun, dalam beberapa kasus, Puskesmas mengalami kendala dalam penggunaan dana SiLPA, seperti dana yang tidak digunakan secara efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan. SiLPA hanya akan terbentuk bila dimana komponen penerimaan lebih  besar  dari  komponen  pengeluaran  pembiayaan.  Tinggi  rendahnya  SiLPA menggambarkan bagaimana pelaksanaan program di Puskesmas. Semakin rendah SiLPA menunjukkan bahwa program di Puskesmas telah berjalan dan dana kapitasi sudah terserap sedangkan semakin tinggi SiLPA menunjukan bahwa program puskesmas belum berjalan karena  dana  kapitasi  belum  terserap.  Tetapi  tingginya  SiLPA  menimbulkan  juga  dapat
ketidakefektivan  program  di  puskesmas  karena  puskesmas  akan  menyelenggarakan program yang penting program berjalan dana terserap tanpa memperhatikan hasil, yang terkesan  menghambur  hamburkan  dana,  dengan  begitu  nantinya  SiLPA  akan  menurun. Selain  itu,  tingginya  SiLPA  dapat  berpotensi  untuk  menimbulkan  korupsi  karena dikhawatirkan  terjadi  penyalahgunaan  dana  kapitasi  di  FKTP  dan  jejaringnya  agar  tidak terbentuk SiLPA diakhir tahun.
SiLPA  merupakan  salah  satu  indikator  yang  menunjukan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD, maka salah satu alat  analisis  SILPA  dapat  menggunakan  dengan  rasio  pertumbuhan  (growt  ratio).  Rasio pertumbuhan  (growt  ratio)  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  besar  kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah diperoleh dari  periode ke periode berikutnya. Prestasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan salah satu indikasi untuk menilai kinerja pemerintah daerah.
Besaran nilai SiLPA dapat berarti positif maupun negatif. Indikasi SiLPA yang positif berasal dari efesiensi dan efektifitas anggaran sehingga mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun SiLPA yang negatif merupakan sisa dari penggunaan anggaran yang tidak efektif  dan  efisien.  SiLPA  yang  negatif  dapat  disebabkan  oleh  ketidakcermatan  dalam penyusunan  anggaran  dan  lemah  dalam  pelaksanaan  anggaran  sehingga  program  dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, SiLPA ini perlu dihindari karena pada dasarnya SiLPA merupakan dana yang menganggur (idle  fund),  apabila  tidak  dimanfaatkan  secara  cermat,  tidak  akan  memberikan  efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Oktavia  (2020)  Puskesmas  mengalami kesulitan dalam pengalokasian dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan  dikarenakan  dana  tersebut  sangat  besar  sehingga  mengakibatkan  Puskesmas sulit  merencanakan  dan  menggunakan  dana  tersebut  yang  mengakibatkan  ketidak maksimalan pengalokasian dana dan menjadi SiLPA.
Permenkes RI Nomor 21 tahun 2016 mengenai Penggunaan Dana  Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah pada BAB V pasal 7 menyebutkan bahwa pendapatan  dana  kapitasi  yang  tidak  digunakan  seluruhnya  pada  tahun  anggaran  yang berkenan maka sisa dana tersebut dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan dana SiLPA pada Puskesmas Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Pengumpulan  data  dengan  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  teknik  wawancara mendalam  dan  terigulasi  metode  dengan  observasi.  Kriteria  pemilihan  sampel menggunakan purposive sampling. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan penggunaan dana SiLPA di Puskesmas Kutalimbaru. Informan dalam penelitian ini adalah pekerja di Puskesmas Kutalimbaru, yaitu Kepala Puskesmas Kutalimbaru dan Kepala Tata Usaha Puskesmas Kutalimbaru. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh informan adalah peguruan  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  informan  dalam  penelitian  ini  memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup terkait pengelolaan dana SiLPA  di Puskesmas Kutalimbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PENGGUNAAN SiLPA
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  Bidang  Kesehatan  Tahun  Anggaran 2019  dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3  Tahun 2019  tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, Dana Alokasi  Khusus  Bidang  Kesehatan  diberikan  kepada  daerah  untuk  membantu  mendanai kegiatan  bidang  kesehatan  yang  merupakan  urusan  daerah  sesuai  dengan  prioritas pembangunan nasional tahun 2019. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 alokasi dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan 60% dan untuk dukungan biaya operasional 30%. Tak jarang dalam pengalokasian dana tersebut sering didapati puskesmas yang kurang dapat mengelola dana tersebut sehingga terdapat SiLPA.
Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  terakhir  persentase  adanya  SiLPA  pada  puskesmas Kutalimbaru mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 dana SiLPA yang ada sebesar 8%, tahun 2022 sebesar 4%, dan tahun 2023 sebesar 0%. SiLPA hanya pada anggaran dana kapilasi JKN. Hal ini disebabkan karena beberapa tahun terakhir penggunaannya dana JKN dibatasi untuk jasa pelayanan 50% adapun untuk operasional belanja obat & Bmhp hanya sebesar 20%, akan tetapi dikarenakan belanja obat dan Bmhp diambil langsung dari dinas kesehatan, dana tersebutlah yang menjadi SiLPA. Pengelolaan dana JKN harus dimulai dari sistem  merencanakan  maupun  menganggarkan,  melaksanakan  maupun  menatausaha secara  terukur,  melaporkan  atau  mempertanggungjawabkan,  dan  pembinaan  maupun
mengawasi berjenjang agar semua dana kapitasi tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sesuai Permenkes No. 19 Tahun 2014 mengenai Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan  dan Dukungan Biaya Operasional  pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, Pasal 4 menentukan pemanfaatan dana kapitasi untuk membagi jasa layanan kesehatan berdasar latar belakang pendidikan atau jabatan.
Berikut pernyataan informan mengenai SiLPA yang terjadi di Puskesmas Kutalimbaru: “ Ada SiLPA kita, SiLPA itu dari dana JKN dek, diluar itu kita tidak punya SiLPA & dari dana BOK tidak ada karena dari dana BOK itu habis dan APBD habis karena kalau APBD itu dia dari dinas itu pengalokasian nya kita hanya siap menerima misalnya kita dapat alat itu kan di danai dari dana APBD lalu dinas kesehatan kita hanya menerima alat nya saja tidak berupa uang atau kita menerima PMT (Pemberian Makanan Tambahan) seperti susu ibu hamil, seperti anak yang kurang gizi nah itu dari dinas anggaran nya kita hanya menerima barang nya. Jika yg uang dari dana BOK kalau itu nanti di transfer ke rekening puskesmas nanti pengelola nya la yg nanti mengelola itu untuk kegiatan di luar gedung”
Upaya yang sudah di lakukan oleh pihak puskesmas Kutalimbaru untuk meminimalisir dana SiLPA yaitu dengan cara puskesmas mengendalikan dana kapitasi JKN dengan baik dan memahami pemanfaatan dana kapitasi terutama untuk pengadaan barang dan jasa pada tenaga puskesmas. Puskesmas juga mengembangkan kemampuan tenaga puskesmas untuk  melakukan  perencanaan,  penganggaran,  dan  pemanfaatan  dana  kapitasi  dan menyiapkan bukti belanja secara cermat sesuai waktu sehingga tidak akan ada sisa belanja yang  menyebabkan  dana  SiLPA.  Penggunaan  dana  SiLPA  pada  Puskesmas  Kutalimbaru sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021.
Semenjak  adanya  BLUD  pada  tahun  2023  Puskesmas  Kutalimbaru  bebas menggunakan dana tanpa ada persentase, persentase nya hanya 50% dana kapitasi dari JKN itu dipergunakan untuk jasa pelayanan pegawai 50% dan untuk operasional puskesmas, sehingga semenjak adanya BLUD puskesmas tidak lagi mengalami SiLPA.
”….Semenjak  ada  nya  BLUD  kita  bebas  menggunakan  tanpa  ada  persentase, persentase nya hanya 50% dana kapitasi dari JKN itu untuk jasa pelayanan pegawai 50% nya untuk operasional puskesmas jadi kita sudah bebas menggunakan jadi kita tidak ada SiLPA”
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat  yang  mempunyai  fleksibilitas  dalam  pola  pengelolaan  keuangan
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya (Permendgri 79 tahun 2018).
Puskesmas yang menerapkan badan layanan umum daerah selain memiiki fleksibilitas pengelolaan  keuangan,  juga  memiiki  keleluasaan  dalam  hal  pengelolaan  non  keuangan seperti  halnya  fleksibilitas  dalam  pengeolaan  SDM.  Dalam  mendukung  implementasi Puskesmas BLUD diperlukan regulasi yang mendukung seperti halnya tentang remunerasi, tarif dan beberapa regulasi lain seperti Renstra, SPM dan Tata Kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Mukhibatul dan Yuly,2023).
Pada  tahun-tahun  sebelum  berlakunya  kebijakan  BLUD,  dana  SiLPA  yang dialokasiakan untuk operasional puskesamas dana tersebut biasanya di belanjakan untuk membeli peralatan medis yang kurang, melengkapi sarana dan prasarana puskesmas, dan dibelanjakan  untuk  kebutuhan  rawat  inap  puskesmas  Kutalimbaru.  Untuk  melaksanakan program kesehatan seperti layanan pada lansia, ibu hamil dan anak serta perjalanan dinas, Puskesmas  Kutalimbaru tidak  menggunakan dana SiLPA karena untuk hal tersebut dana yang di pakai berasal dari dana BOK yang berasar dari APBD.

## HAMBATAN PENGGUNAAN DANA SiLPA
Dalam  penggunaan  dana  SiLPA  Puskesmas  Kutalimbaru  tidak  memiliki  hambatan. Hanya saja ada waktu tertentu untuk dapat menggunakan dana SiLPA tersebut. Saat adanya perubahan anggaran, dana tersebut akan dibekukan, karena pihak Puskesmas melakukan pelaporan adanya dana SiLPA serta perencanaan yang akan dilakukan melalui aplikasi SIPD pada bulan oktober untuk dapat digunakan pada oktober tahun berjalan.
“…Engga, kita kalau penggunaan dana SiLPA itu tidak ada hambatan Cuma kita ada waktu penggunaan nya….”
Hal tersebut sesui dengan penelitian Kurniawan (2017) disebutkan puskesmas harus menunggu  adanya  anggaran  perubahan  untuk  memanfaatkan  sisa  lebih  dana  kapitasi. Sedangkan di sisi lain, pemanfaatan dana dalam anggaran perubahan memiliki waktu yang sangat sempit di akhir tahun. Hal ini menyebabkan sisa lebih dana kapitasi masih belum dapat terserap secara optimal dan menjadi sisa kembali di tahun selanjutnya.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya hambatan dalam penggunaan  dana  SiLPA  maka  perlu  diperhatikan  juga  SDM  yang  menanganinya. Sebagaimana  yang  paparkan  Sulistyani  &  Wismadi  (2021)  mengenai  tips  untuk meningkatkan kualitas SDM dengan cara; mempertahankan kemampuan pekerja dengan bersikap  memberi  respons  cepat;  pemahaman  pekerja  terkait  masalah  dan  bisa  berpikir cepat/tepat; dan mempertahankan kemampuan pekerja dengan memberikan peluang bagi
mereka guna menerapkan pengetahuannya, misal menyediakan pelatihan berdasar pada tupoksi, selanjutnya memberi tugas mengenai pelatihan itu.

## PERAN DINAS KESEHATAN
Dinas  Kesehatan  membantu  puskesmas  untuk  memfasilitasi  penyusunan  regulasi terkait BLUD di Puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi pemerintah  daerah  kabupaten  dalam  bidang  kesehatan  yang  memiliki  tanggung  jawab dalam monitoring dan evaluasi kinerja puskesmas BLUD Kabupaten Deli Serdang. Penilaian kinerja puskesmas adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan  puskesmas  disediakan,  serta  sasaran  yang  dicapai  sebagai  penilaian  hasil kerja/prestasi puskesmas (Mukhibatul dan Yuly,2023).
Dinas  kesehatan  berperan  dalam  memberikan  arahan  kepada  puskesmas  apabila puskesmas memiliki dana SiLPA dengan mengajukan laporan perubahan dana SiLPA agar dana  tersebut  dapat  dialokasikan  kembali.  Saat  ini  Puskesmas  Kutalimbaru  sedang membuat laporan perubahan SiLPA untuk di bulan Oktober. Saat ini pelaporan dana SiLPA menggunakan SIPD dimana dalam aplikasi tersebut kita memasukan kemana saja alokasi dana SiLPA, aplikasi tersebut adalah aplikasi perencanaan anggaran yang akan di acc di bulan  Oktober  dan  apabila  telah  di  setujui  maka  Puskesmas  harus  merealisasikan  dana tersebut 100% dan akan dimonitoring dan di awasi langsung oleh dinas kesehatan.
Dinas  Kesehatan  deli  Serdang  Sudah  melaksanakan  monitoring  mengenai pengalokasian  dana  SiLPA  sebagaimana  yang  telah  di  tuturkan  Kepala  Puskesmas Kutalimbaru:
” Ada, di upayakan memang SiLPA itu jangan ada SiLPA di manfaatkan lah dana JKN itu dana Kapitasi itu sebaik baiknya atau untuk kebaikan puskesmas…”

## SIMPULAN
Semenjak  berlakunya  kebijakan  BLUD  Puskesmas  Kutalimbaru  sudah  tidak mengalami dana SiLPA. Pada tahun-tahun sebelum ada kebijakan BLUD dana SiLPA yang berasal  dari  dana  kapitasi  JKN.  Dana  SiLPA  tersebut  dimanfaatkan  untuk  membeli  alat Kesehatan dan perlengkapan rawat inap Puskesmas Kutalimbaru.

## DAFTAR PUSTAKA
BPJS. (2014). Undang - Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta:
Sekretariat Negara Aljawarneh, S., Aldwairi, M., & Yassein, M. B. (2018). Anomaly-based intrusion  detection  system  through  feature  selection  analysis  and  building  hybrid efficient  model. Journal  of  Computational  Science,  25(1),  152 – 160. https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.03.006
Kurniawan MF, Siswoyo BE, Mansur F, Aisyah W, Revelino D, Gadistina W. 2017. Pengelolaan Sisa  Lebih  Dana  Kapitasi  di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah (Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Jurnal Kebijakan Kesehatan  Indonesia,  06(01):1-12.Handoko,  D.  (2016).  Sistem  Pendukung  Keputusan Seleksi  Penentuan  Penerima  Beasiswa  Dengan  Metode  Simple  Additive  Weighting (SAW).  In Program  Studi  Teknik  Informatika  (Vol.  5,  Issue  2).  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Metodolologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Mukhibatul  Khusnah,  Yuly  Peristiowati.2023.  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskemas di Kabupaten Gresik. Jurnal Keperawatan Volume  15  Nomor  1,  Maret  2023  e-ISSN  2549-8118;  p-ISSN  2085-1049 http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan
Oktavia, DA., 2020. Hambatan Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan AnggaranStudi Kasus  di  Puskesmas  Kota  Semarang. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  (ejournal),  8(3): 2356-3346
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  tahun  2018  Tentang Badan  Layanan  Umum Daearah.
Permenkes RI Nomor 21 tahun 2016, tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional  untuk  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  dan  Dukungan  Biaya  Operasional  pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Petunjuk  Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan
Putri,  A.  (2023).  Analisis  Pengaruh  Sisa  Belanja  Modal,  Sisa  Belanja  Non  Modal  dan Pelampauan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA)  Pada  APBD  Kota  Payakumbuh.  Jurnal  Ekonomi  Bisnis,  Manajemen  dan Akuntansi (JEBMA), 3(2), 412-423.
Sulistyani, L., & Wismadi, Y. (2021). Motivasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Pemoderasi  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  terhadap  Penyerapan  Anggaran Belanja Pada Dispora Kabupaten Wonogiri. PROBANK: Jurnal Ekonomi dan Perbankan,
6(2), pp. 254 – 263. https://doi.org/10.36587/probank.v6i2.1031
Suci  silviyanti,  H.  W.  (n.d.).  Analisis  Kontribusi  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA) Sebagai Indikator Pembiayaan Pada Dinas Kesehatan Kota Tegal. 1-2.
Peraturan  Bupati  Nomor  62  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran.