ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015

## PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGHAPUSKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA BUKITTINGGI

## Rafikah
Fakultas Syariah, IAIN Sultan Thaha Jambi e-mail: rafikah124@yahoo.com

## Rahmawati
Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi e-mail: rahmawati_wati@yahoo.co.id Diterima: 17 November 2015 Direvisi : 22 November 2015 Diterbitkan: 15 November 2015

## Abstract
Violence in the house-hold (domestic violence) becomes an important issue in recent decades. According to the World Health Organization (WHO) between 40 to 70 percent of  women in the world die for the violence in the household. In Indonesia, over the years the number of  victims of  domestic violence is increasing, so that led to the nativity of  Law No. 23, 2004. By the law, there will be the power of  law to govern the domestic violence cases in Indonesia, as well as an effort to overcome the problem of  domestic violence in Indonesia. In order to provide the services for victims of  violence at the Women and Child Protection, the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection (State Ministry of  PP & PA) formed the Integrated Service Center for Women’s Empowerment and Child (P2TP2A), special for Bukittinggi. Women’s Empowerment and Child Protection (P2TP2A) Bukittinggi is an integrated activity center that provides services for women and children victims of  violence in Bukittinggi which includes information services, psychological and legal consultation, assistance and advocacy as well as medical services.
Keywords : P2TP2A, Empowerment, House-Hold Violence

## Abstrak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini. Menurut laporan World Health Organization (WHO) antara 40 hingga 70 persen perempuan di dunia meninggal akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Di Indonesia, dari tahun ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat, sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Dengan Undang-undang tersebut, ada kekuatan hukum yang mengatur masalah kasus KDRT di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan KDRT di Indonesia. Secara spesifik, untuk memberikan pelayanan bagi korban kekerasan pada Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP &PA) membentuk Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). khusus Kota Bukittinggi. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kota Bukittinggi adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Bukittinggi yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis.
Kata Kunci: P2TP2A, Pemberdayaan, KDRT

## Latar Belakang
Perkawinan adalah suatu hubungan yang berdasarkan agama, antara seorang pria dan se- orang wanita, yang dilaksanakan untuk memelihara dan melanjutkan kehidupan manusia, menambah keturunan dan hubungan sosial dengan segala kon- sekuensi yang melekat dalam hubungan tersebut yang merupakan peraturan-peraturan  sosial 1 . Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu perbuatan luhur dan agung, yang bertujuan untuk memben-
1 Abbas Mahmoud al-’Akkad, Wanita Dalam al- Qur’an (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 126.
tuk keluarga sakinah mawaddah warahmah , yaitu rasa penuh kasih sayang dan keharmonisan antara suami isteri, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekua- saan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram ke- padanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tan- da-tanda bagi kaum yang berfikir”
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa per- nikahan bukan saja sarana untuk  bersenang-senang dan hiburan, tetapi di dalamnya terkandung rasa tanggung jawab dan berbagai kewajiban yang haras dilaksanakan, di samping itu antara suami isteri juga memiliki hak yang harus diterima. Meskipun tujuan dari pernikahan itu sangat mulia, namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan mulus, tak jarang ditemui cobaan dan godaan yang dapat menjerumuskan suami isteri ke dalam keadaan yang tak diinginkan sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pernikahan.
Suatu rumah tangga dapat dikatakan meng- alami krisis, bila hubungan individu-individu di da- lamnya tidak lancar, seperti terjadinya pertengkaran terus menerus sehingga  masing-masing pihak tidak lagi merasakan kedamian, bahkan kadangkala sam- pai pada penyiksaan pisik, dan yang sering menjadi korban adalah isteri, karena ia kalah kuat diban- dingkan dengan suami, dan hal ini disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade ter- akhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin mening- katnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan World Health Organization (WHO) antara 40 hingga 70 persen perempuan di dunia meninggal akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 2 . Masalah ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sehubungan dengan besarnya efek buruk KDRT terhadap perempuan, PBB mendefenisikan KDRT dalam bingkai jender, dimana kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan dan anak-anak. 3 Artinya, KDRT tidak dapat tilolerir dan diabaikan begitu saja, kasus ini perlu diselesaikan pertama melalui kekuatan undang-undang, kedua pendekatan hukum, ketiga pendekatan ekonomi dan keempat pendekatan tradisi atau adat. Permasalahan KDRT tidak dapat lagi dianggap sebagai wilayah 2 Tim World Health Organization, ‘World Report on Violence and Health 93’, <http://www.wbo.int/violence injury prevention/violence/world report/en> [diakses pada tanggal 20 Desember 2013]
3 Radhika Coomaraswamy, ‘Report of  the Spe- cial Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences’, disampaikan dalam forum Commission on Human Rights Resolution 1995/85 , a Framework for Model Legislation on Domestic Violence, U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. Rts., 52d Sess., Agenda Item 9(a), addendum, 28, U.N. Doc. E/CN.4/1996/53/Add. 2 (1996).
privat dan urusan rumah tangga belaka, tetapi sudah semestinya dilakukan penyelesaian dengan lintas negara, agama, adat dan disiplin ilmu. Di Indonesia KDRT juga telah menjadi satu permasalahan yang krusial. Dari tahun ke tahun jumlah korban KDRT selalu meningkat. Korban KDRT yang selalu meningkat ini telah mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, sehingga dengan Undang-undang tersebut, ada kekuatan hukum yang mengatur masalah kasus KDRT di Indonesia, sekaligus se- bagai salah satu upaya untuk mengatasi permas- alahan KDRT di Indonesia.
Namun, setelah keluarnya Undang-Undang tersebut, jumlah kasus KDRT masih mengalami peningkatan di Indonesia. Hal ini berarti pelak- sanaan Undang-Undang KDRT belum berhasil menekan dan menyelesaikan  masalah  ini.  Kasus tersebut  tidak  lagi  menjadi  kasus sekelompok masyarakat, tetapi juga telah menjadi fenomena di pedesaan dan juga di perkotaan. Peningkatan kasus KDRT pasca undang-undang itu dapat dilihat dari hasil yang  dilaporkan  oleh  Kantor Menteri  Pemberdayaan  Perempuan, sebagaima- na terlihat pada table 1 berikut ini. Tabel 1. Kasus KDRT di Indonesia dari Tahun 2005-2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kasus 20.391 22.512 25.522  54.425 143.586
Sumber : Laporan Komnas Perempuan tahun 2009 Dari tabel  di  atas  dapat  ditangkap  bahwa kasus  KDRT  selalu meningkat pasca lahirnya Undang-Undang KDRT. Peningkatan jumlah itu cukup signifikan pada tahun 2005 hanya tercatat sebanyak 20.391 kasus, tahun 2006, 22.512 kasus dan 2007 meningkat menjadi 25.522 kasus dan pada tahun 2008 meningkat secara drastis dua kali lipat menjadi 54.425 kasus. Sedangkan pada tahun 2009 drastis naik menjadi tiga kali lipat yakni 143.586 4.
Peningkatan jumlah kasus KDRT  tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor budaya, idiologi dan sampai pada  kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap perma- salahan KDRT, bahkan KDRT masih dianggap sebagai permasalahan biasa dalam rumah tangga.
4 Laporan Reporter, ‘Korban KDRT jumlah se- lalu meningkat’, <http://www.kompascetak.com /kompas- cetak/0710/25/sumbagseV3940765.htm> [diakses pada tanggal 25 Oktober 2007]
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Bahkan tidak kalah penting, masalah ekonomi juga menjadi  pemicu  yang  signifikan  terhadap  kasus KDRT ini. Bahkan jika dilihat dari perspektif kul- tural terutama berdasarkan kultur kekerabatan, bahwa kekerasan terhadap rumah tangga secara signifikan  tidak  berpengaruh  terhadap  tidak  ber - lakunya kasus tersebut. Hal ini dapat dilihat dari so- sio-kultural matrilineal di Sumatera Barat. Dimana korban KDRT juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2003 korban kasus KDRT berjumlah 132 kasus, kemudian tahun 2004 se- banyak 174 kasus, tahun 2005 menjadi 287 kasus dan tahun 2006 tercatat sebanyak 286 kasus 5 . Jika dibandingkan antara tahun 2006 dengan tahun 2005, kasus KDRT di Sumatera Barat hanya turun satu kasus saja. Artinya, kasus KDRT masih men- jadi permasalahan di daerah yang menganut sistem kekearabatan matrilineal ini 6 . Tahun 2007, kasus KDRT di Sumatera Barat mengalami peningkatan, kasus ini lebih banyak dipicu oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah, idiologi dan budaya setempat serta faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Erlangga Masdiana yang menyatakan meningkat- nya kasus KDRT sangat dipengaruhi oleh ideolo- gi dan pemahaman budaya masyarakat 7 Dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun meskipun undang-un- dang tersebut sudah ditetapkan sudah lebih kurang delapan tahun yang silam, dan di kota Bukittinggi yang mayoritas penduduknya  beragama Islam dan sangat kuat memegang ajaran dan adat istiadat- nya, semestinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kenyataan nya kekerasan rumah tangga masih seringkali terjadi, seperti dari hasil penelitian penulis pada tahun 2006 yang berjudul Kejahatan Terhadap Perempuan di kota Bukittinggi, maka selama tahun 2005-2006 terjadi 17 kasus penganiayaan dan bahkan diantaranya ada yang menyebabkan kematian.
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa meskipun sudah ada Undang-Undang yang
5 Tim, ‘Laporan Statistik Kasus KDRT’, <http://www.institusiperempuan.org.id/statistik> [diakses pada tanggal 25 Oktober 2007]
6 Tim TP2P2A Sumbar, Laporan Pemberdayaan Per- empuan Sumatera Barat (Padang: Penerbit Genta, 2010), h. 21.
7 Erlangga Masdiana, ”Korban KDRT Selalu Meningkat”, <http://www.kompas.com;,> [diakses pada tanggal 12 Desember 2013]
mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, namun masih banyak suami isteri menaklukkan kekerasan terhadap pasangannya, bahkan penulis pernah melihat sendiri kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatasi hal tersebut, karena barangkali masih banyak masya- rakat yang tidak mengerti atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang undang-undang KDRT terse- but. Di daerah lain pemerintah sedang  giat-giatnya mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dilakukan oleh pemerintah  Padang Panjang.  Seharusnya  pemerintah  Kota  Bukittinggi melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat rentan terjadi. Barangkali hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi kota Bukittinggi sebagai kota wisata yang banyak dikunjungi masyarakat pendatang, yang pada satu sisi mendatangkan nilai posisi, namun pada sisi lain akan merubah cara hidup dan ke- biasaan yang berdampak negatif terhadap kondisi sosial budaya dan politik masyarakat Bukittinggi yang pada akhirnya akan melahirkan berbagai pen- yakit masyarakat di Kota Bukittinggi.
Dari paparan terdahulu, timbul pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana peranan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bukittinggi dalam mengapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk menge- tahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bukittinggi dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi. Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah hasil pe- nelitian ini dapat menambah khazanah intelektual dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi. Di samping itu diharapkan dapat menambah literatur bacaan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dibahas oleh para peneliti sebelumnya.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Berbagai Perspektif
Kekerasan dalam rumah tangga atau Domestik Violence adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud oleh Undang-Undang no 23 tahun 2004 adalah:
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
1.  Pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar perkawinan
2.  Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan keluarga  karena  darah, perkawinan, adopsi dan hubungan adat dan atau agama
3.  Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak di sebuah rumah tangga
4.  Orang yang masih tinggal dan atau pernah tinggal bersama
Home Affairs Select Committe (HASC) mendefenisikan KDRT sebagai: “semua bentuk peng aniayaan fisik, seksual atau emosional yang berlangsung dalam konteks suatu hubungan yang erat. Dalam banyak kasus, hubungan yang terjadi diantara pasangan (yang dinikahi, kumpul kebo dan yang lainnya) atau bekas pasangan. Hukum di Amerika Serikat mendefenisikan KDRT sebagai bentuk penganiayaan yang dilaku- kan terhadap pasangan atau mantan pasangan, pasangan kumpul kebo baik yang sekarang mau- pun dahulu, atau hubungan kencan atau hubungan pertunangan. Kepolisian Inggris (1999) mendefi - nisikan KDRT semua kekerasan antar pasangan dalam suatu hubungan intim baik yang telah lewat atau sekarang. Kekerasan yang terjadi me- liputi  peng aniayaan  fisik,  seksual,  emosional  dan finansial. Sedangkan korban dari KDRT dapat laki- laki, perempuan dan anak-anak. Hasil penelitian Universitas Manitoba Sandy Hershcovis dan pe- neliti Universitas Queen Julian Barling mempub- likasikan data bahwa kekerasan lebih  dominan dilakukan oleh laki-laki dan korbannya lebih dominan perempuan dan anak-anak 8 . Hal ini dise- babkan pertama perempuan dan anak-anak  selalu di bawah lindungan laki-laki, sehingga  mereka sering menjadi korban emosi laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari analisis Sally E. Merry, Kekerasan adalah suatu tanda dari perjuangan untuk memeli- hara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Dalam konteks ini kekerasan yang dilakukan laki- laki sebagai emosional dari superioritasnya 9 . Banyaknya jumlah kasus KDRT yang terja- di di dunia telah menjadikan kasus ini dalam ruang lingkup HAM intemasional. Hal ini dapat dilihat
8 Laporan Reportase, ‘Kekerasan-Kerja-Turunkan Produktivitas Kinerga Buruh’, <http://www.koran-SINDO/ Satu-Koran-Segala-Berita> [diakses pada tanggal 15 Maret 2008] 9 Sally E. Merry, ‘Rights Talk and the Experi- ence of  Law: Implementing Women Human Rights to Pro- tection from Violence’, 25 2003 HUM. RTS. , h.343, 350,
dalam dokumen HAM intemasional yang meli- puti tindakan untuk memukul perempuan, misal- nya, telah dimasukkan di dalam konvensi HAM intemasional  maupun regional  yang  mempunyai sifat hukum  mengikat terhadap negara yang telah meratifikasi nya.  Dokumen  HAM  Internasional tersebut meliputi, Universal Declaration of  Human Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”). Dokumen ini menjadi standar umum sehingga korban dari KDRT dapat menggugat nega ranya  masing-masing.
Di Indonesia, penyelesaian kasus KDRT telah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Undang-undang ini mendefenisikan KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbuln- ya  keseng saraan  atau  penderitaan  secara  flsik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan ke- merdekaan secara melawan hukum dalam ling- kup rumah  tangga ruang lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini adalah:
1.  Suami, isteri, dan anak (termasuk anak ang- kat dan anak tiri).
2.  Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimak- sud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tang- ga (mertua, menantu, ipar dan besan).
3.  Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga) Selanjutnya dalam undang-undang, men- jelaskan secara rinci tentang bentuk-bentuk ke- kerasan dalam rumah tangga, yaitu:
1. Kekerasan fisik; kekerasan fisik adalah per - buatan yang mengakibatkan rasa jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6)
2.  Kekerasan psikis; kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya ke- mampuan untuk bertindak, rasa tidak ber- daya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)
3.  Kekerasan seksual; kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi  (pasal 8)
4.  Pemaksaan hubungan seksual yang dilaku- kan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
5.  Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya de- ngan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
6.  Penelantaran anggota rumah tangga; pene- lantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena  persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan keter- gantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal Dengan demikian, pengertian KDRT dalam penelitian ini, tertakluk pada pengertian yang dirumuskan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tersebut. Undang-undang ini, telah mendefenisikan secara jelas tentang KDRT dan telah melahirkan perspektif  dan penyele- saian KDRT. Tetapi perspektif  tersebut, belum sepenuhnya dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga kasus KDRT masih di- anggap sebagai kasus domestik dan tidak layak dipublikasikan. Hal ini yang menyebabkan sulit- nya mengungkap kasus KDRT di tengah-tengah masyarakat  Indonesia.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Institusi Perempuan menunjukkan, selama bulan Januari sampai Juni 2007 dari 149 kasus yang ditelaah dari 20 kabupaten di Pulau Jawa 60% dari kasus tersebut merupakan korban KDRT. Dari 60% tersebut 16 meninggal akibat KDRT. Sementara menurut Rimiyanti Aziz, jumlah terse- but melebihi dari kasus yang dilaporkan, karena kasus tersebut sering ditutupi dan tidak banyak di- laporkan. Kasus yang sama pun terjadi di Sumatera Barat, sehingga kasus ini sedikit dapat ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab Perspektif  dan kesadaran masyarakat yang rendah telah mengakibatkan kasus KDRT tidak banyak terungkap ke pennukaan. Pada hal kasus
KDRT sudah banyak menelan korban, baik kor- ban jiwa maupun fisik dan psikis. Hasil penelitian Devisi Gender dan Pembangunan Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan IPB menunjukkan KDRT yang terjadi di Indonesia selama ini telah berdampak terhadap ketidakberdayaan perem- puan dan anak-anak, karena pada umumnya yang menjadi korban dari KDRT adalah perempuan anak-anak.
Menurut Rubin dan Rubin akibat rendah- nya kesadaran masyarakat tersebut, kasus KDRT sering tidak mendapat penyelesaian, sehingga korban pun malas melaporkan masalahnya. Lebih lanjut Rubin dan Rubin menjelaskan seseorang merasa tidak berdaya karena sendiri menghadapi persoalan itu, oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan untuk pengorganisasian atau kelompok sosial 10. Kelompok sosial masya- rakat yang mewadahi pemberdayaan itu yang belum banyak di temukan dalam mengatasi ma- salah KDRT. Dalam konteks ini, wadah-wadah yang mempunyai perspektif  yang sama dalam organisasi  sosial  tersebut  yang  efisien  dalam menanggulangi suatu masalah.
Penanggulangan masalah KDRT yang ter- tumpu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2004 saja tidak cukup dan diperlukan perspektif  dan upaya-upaya  lokal  yang  signifikan.  Masalahnya adalah KDRT dalam masyarakat Indonesia masih belum diterima sebagai sebuah masalah  publik, tetapi masih berada dalam masalah domestik, rahasia rumah tangga. Oleh sebab itu untuk menghadapi permasalahan dan kasus KDRT di Indonesia masih perlu dilakukan dengan pen- dekatan lokal, sehingga lokal mempunyai peranan sangat penting dalam menyelesaikan permasalah- an-permasalahan sekitarnya.
Dalam konteks ini pula, organisasi dan bi- rokrasi perlu menangani permasalahan masyarakat. Weber menjelaskan birokrasi sebagai sebuah sarana untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hal ini pun dipertegas oleh penganut struktural seperti Parsons, yang menyatakan institusi sebagai sistem yang dapat mengarahkan tindakan masyarakat 11 . Di Provinsi Sumatera Barat, dari 111 lapor- an yang diterima P2TP2A Sumatera Barat sejak tahun 2003 hingga Mei 2011, sebagian besar
10 Rubin, Herbet, J & Irene, Irene S., Communi- ty Organizing dan Development (New York: Allyn and Bocan, 2001), h. 200.
11 Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2004)  h. 20.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
adalah laporan KDRT disusul pelecehan seksual terhadap anak. Meski kasus KDRT meningkat, tetapi secara nasional kasus KDRT di Sumatera Barat masih terhitung rendah di bandingkan de- ngan provinsi-provinsi lain 12.
Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kekerasan atau kejahatan sendiri dipicu oleh dua hal. Pertama , faktor individu. Tidak ada- nya pengetahuan dan kepatuhan yang dalam akan hukum pada individu-individu, lemahnya pema- haman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang tempera- mental adalah pemicu bagi seseorang untuk me- langgar hukum, termasuk melakukan tindakan KDRT. Kedua, faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi pe- nyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang  terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh ber- lakunya sistem yang tidak menjamin kesejahte- raan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai budaya dan  kemanusiaan  serta  menafikan  perlindungan atas  eksistensi manusia 13.
Mengacu pada anomie yang dikemukakan oleh Durkheim, maka kasus KDRT salah satu- nya disebabkan oleh hilangnya tatanan yang ber- pengaruh terhadap dimensi-dimensi harmonis dalam kehidupan sosial rumah tangga. Peranan masing-masing dalam rumah tangga tersebut tidak lagi diikat oleh kesadaran bersama. Rendahnya ikatan sosial tersebut yang memberikan peluang terhadap seseorang melakukan kekerasan ter- hadap lingkungannya. Anomie atau berlakunya ketidakteraturan sosial dipengaruhi oleh berbagai hal dan tidak hanya terkait oleh satu dimensi saja. Oleh sebab itu terjadinya kasus KDRT dalam dunia sosial masyarakat, dipengaruhi oleh ber- bagai latar belakang dan faktor: Faktor Budaya dan Ideologi
Sebelum berkembangnya studi gender dan masih rendahnya pemahaman masyarakat ter- hadap kesetaraan gender, maka isu perempuan dan keluarga masih diterima sebagai isu privat. Konstruksi budaya ini, masih berlaku sampai saat sekarang, sehingga kasus-kasus perempuan dan keluarga tidak mendapat perhatian yang begitu
12 Yet Fachri Ahmad, ‘Peran dan Tusi P2TP2A Sumbar’, Padang Ekspres. Rabu, 1 Juni 2011. 13 Ahmad Baskoro, ‘Kasus-kasus KDRT dalam Angka’, < http://www.baskoro.com/file/kdrt.pdf > diakses pada tanggal 7 April 2008
serius baik dari pelaku, korban maupun oleh ma- syarakat. Menurut Erlangga Masdiana, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemaham- an budaya masyarakat. “Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apapun” Kemudian idiologi yang diterima dan di- amalkan oleh satu komunitas atau masyarakat juga sangat berpengaruh dalam memandang kasus KDRT. Idiologi budaya paternalistik yang selalu menempatkan kondisi sosial rumah tangga sebagai urusan suami-istri. Oleh sebab itu, perma- salahan-permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga tidak dapat dilaporkan atau diselesaikan oleh pihak luar. Permasalahan ini hanya dipandang sebagai permasalahan interen dalam rumah tangga.

## Faktor Ekonomi
Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus KDRT. Banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan ten- tang kasus KDRT dan pada umumnya kasus tersebut terjadi sebagai salah satu akibat  daripada ketidakseimbangan ekonomi dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, analisis Marx tentang konomi sebagai diterminisme tindakan  ternyata berlaku. Kemampuan ekonomi yang dimiliki se- seorang atau kelompok sangat mempengaruhi terhadap realitas dan tindakan sosial. Oleh sebab itu, tinggi atau rendahnya pendapatan sebuah keluarga ikut menentukan corak dan dinamika keluarga atau rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi, ketika angka kemiskinan meningkat jumlah kasus KDRT juga bertambah.

## Faktor Pendidikan
Tinggi atau rendahnya pendidikan mem- pengaruhi pola pikir, tindakan dan gaya hidup. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga tidak terlepas daripada pendidikan yang rendah tersebut. Rumah tangga yang mempunyai pendidik- an yang rendah lebih sering mengalami kekerasan jika dibandingkan dengan rumah tangga yang berpendidikan. Rendahnya pendidikan, membuat kepribadian seseorang tidak stabil, sehingga mudah melakukan tindakan massif dan kekerasan. Di sam- ping itu pendidikan yang rendah juga menyebabkan sulitnya seseorang memberdayakan dirinya dengan tindakan yang berkualitas,  misalnya  saja  rendahnya pendidikan  mempengaruhi keterampilan seseorang dalam memenej kehidupannya.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Faktor Penyelesaian Minimnya lembaga dan sarana yang ber- kompeten menanggulangi kasus KDRT, secara langsung berpengaruh terhadap lambatnya ter- atasi kasus KDRT dalam masyarakat Indonesia. Hal terlihat dari jumlah ruang khusus yang ada di Kopolisian tidak seimbang dengan rasio jumlah penduduk Indonesia.
Lembaga yang minim ini, tidak dapat mengakses kasus KDRT secara optimal dan bahkan hanya terkases jika ada yang melaporkan saja, itu pun harus melapor dengan data yang lengkap. Sementara masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempunyai kesadaran untuk me- laporkan kasus ini pada pihak yang berwajib dan masih menganggap kasus KDRT sebagai kasus biasa. Keterbatasan jumlah lembaga tersebut se- bagai salah satu faktor belum berhasilnya pengan- tasan masalah KDRT di Indonesia Realitas Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Bukittinggi
Kota Bukittinggi yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Sumatera yaitu di atas jajar- an  Bukit  Barisan,  dengan  konfigurasi  berbukit dan berlembah serta berhawa sejuk. Bukit-bukit terdiri dari 27 buah bukit. Lembahnya yang sa- ngat terkenal adalah Ngarai Sianok yang terletak pada sisi Barat Kota Bukittinggi. Di samping itu, Kota Bukittinggi dilatarbelakangi oleh 3 gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikek, sehingga kota ini dikenal de- ngan sebutan kota Tri Arga (tiga Gunung).
Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan dengan kecamatan terluas ke- camatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 12,156 km2, Kecamatan Guguk Panjang dengan luas 6,831 km2, dan kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas 6,252 km2. Nagari-nagari yang membatasi wilayah Kota Bukittinggi semuanya berada dibawah pemerintahan Kabupaten Agam yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Sebelah Barat berbatasan de- ngan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Sebelah Timur Berbatasan dengan Nagari Tanjuang Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam.
Bukittinggi sebagai kota wisata dengan jumlah penduduk 111.312 jiwa dengan laju per- tumbuhan penduduk selama kurun waktu 2000 -2010 adalah 1,93 persen pertahun. Penyebaran penduduk kota Bukittinggi yang paling banyak adalah di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 40,36 persen. Tingginya tingkat penyebar- an penduduk di kecamatan mi ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahan pengembang, mau- pun oleh perorangan. Tetapi Kecamatan Guguk Panjang masih menjadi kecamatan dengan ting- kat kepadatan paling tinggi yaitu 6.096 jiwa per Km 2 , diikuti Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 3.957 jiwa per Km 2 dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 3.696 jiwa per Km 2 . Penduduk Bukittinggi diantaranya juga ter- dapat beberapa warga negara asing, seperti China, India dan negara asing lainnya. Tahun 2010 ter- dapat 17 jiwa warga negara China 4 jiwa warga ne- gara India dan 1 jiwa warga Asing lainnya. Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan Tuff  dari lereng Gunung Merapi dan Gunung Singgalang, sehingga tanahnya subur, namun luas daerah yang dimanfaatkan untuk per- tanianan sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebahagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel, tempat wisata dan pasar. Lokasi pasar yang begitu luas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Aur Kuniang, Pasar Atas dan Pasar Bawah.
Kota Bukittinggi mempunyai rentang se- jarah yang panjang dan menarik untuk diketahui. Pada tahun 1925 Kapten Bauer dari pemerintah- an Belanda mendirikan Benteng di atas Bukit Jirek yang searang terkenal dengan benteng Fort De Kok. Pada zaman perjuangan kemerdekaan  Bukittinggi berperan sebagai perjuangan dengan ditunjuknya Bukittinggi sebagai ibukota RI setelah Jogjakarta jatuh ke tangan Belanda, Kota Bukittinggi mempu- nyai fungsi yang  beraneka ragarn seperti pusat per- dagangan, pusat wisata dan pusat konfeksi untuk daerah Sumatera. Bukittinggi  juga mempunyai be- berapa organisasi sosial kemasyarakatan salah satu organisasi kemasyarakatan yang  ada di Bukittinggi yang  sangat  signifikan  adalah  organisasi  Bundo Kanduang.
Organisasi Bundo Kanduang Bukittinggi dibentuk setelah terbentuknya organisasi Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat. Ketua Organisasi Bundo Kanduang Bukittinggi adalah
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Ibu Sofni, S.Pd. Sd dan dibantu oleh beberapa orang personil yang tergabung dalam Pengurus Organisasi Bundo Kanduang Bukittinggi ber- kantor di Kantor Balai Kota Bukittinggi lama di Jalan Soedirman Nomor 76. Organisasi Bundo Kanduang tidak mempunyai perkantoran dan ruang tersenditi, orgaisasi Bundo Kanduang satu ruangan dengan Darma Wanita Kota Bukittinggi. Jika dilihat dari golongan umur dan jenis kelamin, maka jumlah penduduk kota Bukittinggi pada tahun 2009 dapat dilihat pada table 2 di bawah ini:
Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Golongan dan Jenis Kelamin
No  Umur Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan 1 0-4 5.802 5.838 11.340 2 5-9 5.657 5.400 11.057 3 10-14 5.135 5.004 10.139 4 15-19 5.200 6.582 11.782 5 20-24 4.728 6.631 11.359 6 25-29 4.766 4.874 9.640 7 30-34 4.368 4.281 8.649 8 35-39 4.010 3.882 7.892 9 40-44 3.368 3.498 6.856 10 45-49 3.117 3.086 6.203 11 50-54 1.636 2.532 5168
Sumber : Bukittinggi dalam Angka 2011 Adapun jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2010 dari berbagai tingkatan jenjang pen- didikan berjumlah 1.096 orang. Angka ini menurun jika dibanding tahun sebelumnya yang tercatat se- banyak 1.311 orang. Dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan sebanyak 344 orang dengan rincian 85 orang laki-laki dan 259 orang perempuan. Jumlah penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dari  ijazah ter- tinggi  yang dimiliki  danindikator pendidikan Kota Bukittinggi dalam table 3 berikut ini:
Tabel 3. Penduduk Kota Bukittinggi Usia 10 Tahun Ke Atas menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki
. No Tingkat Pendidikan Jumlah (%) 1 Tidak Punya Ijazah 14,26 2 SD 17,07 3 SLTP 20,62
4 SLTA 23,69 5 SMK 11,64 6 Diploma I / II 1,67 7 Diploma III 3,75 8 D. IV/S.1/S.2/S.3 7,30 Sumber : Bukittinggi dalam Angka 2011
Pada tahun 2009 jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi atau Akademi Negeri maupun Swasta mengalami peningkatan menjadi 10.020 orang dan 9.163 orang tahun 2008 atau meng- alami peningkatan sebesar 20,27 %. Dari hasil pendataan Susenas 2009, tercatat ijazah terting- gi yang dimiliki oleh penduduk Kota Bukittinggi dengan persentase terbanyak ada pada kelompok sekolah SLTA yaitu sebesar 35, 51 %.
Informasi tentang ketenagakerjaan terfokus pada penduduk usia 15 tahun ke atas sebagai penduduk usia kerja, yang menurut kegiatan uta- manya dapat dijabarkan menjadi angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu: sekolah, pengurus rumah tangga dan lainnya.
Pada tahun 2009 TPAK Bukittinggi sebesar 69,22% yang berarti dari 100 orang penduduk usia kerja, 69 - 70 orang diantaranya merupakan ang- katan kerja yang aktif secara ekonomi. Sementara TPT sebesar 8,81% yang berarti dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, 8-9 orang pengang- guran. TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 10,14 % dan 7,74 %.
Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pekerja di sektor tersier masih mendominasi pasar kerja di Bukittinggi dengan presentase sebesar 81,26 % yang diikuti dengan sektor sekunder sebesar 13,81 %. Sementara pekerja di sektor primer hanya sebesar 4,93 %. Pada daerah kabupaten di Sumatera Barat, Pemerintahan desa digantikan dengan Pemerintahan Nagari. Akan tetapi Kota Bukittinggi tetap dengan sistem pemerintahannya yaitu kelurahan. Sejak tahun 1997 baik jumlah kecamatan maupun jum- lah kelurahan di KoBukittinggi tidak mengalami perubahan yaitu 3 Kecamatan dan 24 kelurahan. Tahun 2009 jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kota Bukittinggi sebanyak 314 RT dan 105 RW. Dengan jumlah Rtterbanyak yaitu di Kacamata Mandiangin Koto Selayan sebanyak 120 RT dan 36 RW.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Dengan keluarnya Peraturan Daerah pada tahun 2001, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi secara otonomi membawahi 65 Dinas/kantor unit kerja dengan jumlah aparatur sebanyak 3.918 orang. Komposisi Aparatur menurut tingkat pen- didikan dapat dilihat pada table 4 berikut:
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Aparatur
No Tingkat Pendidikan Jumlah (%) 1 SD 3,93 % 2 SLTP 2, 53% 3 SLTA 23,15% 4 Diploma 1—3 24,48 % 5 S 1 43,47 % 6 S 2 dan S 3 2,45 %
Sumber: Bukittinggi dalam angka 2011 Di luar tenaga guru, jumlah aparatur pemda Kota Bukittinggi mengalami peningkatan sekitar 8,31 % (bertambah 68 orang) dibandingkan dengan jum- lah aparatur yang dicatat tahun 2008 yaitu 2.021 orang menjadi 2.089 orang pada tahun 2009. Peningkatan SDM tersebut sebagai akibat dari adanya penerimaan pegawai baru dan mutasi dari daerah lain. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bukittinggi
Untuk mendapat data tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi, penulis mengambil data dari laporan yang masuk ke wilayah hukum Polisi Resort Kota Bukittinggi. Kasus terse- but dapat dilihat dalam bentuk table 5 berikut ini: Tabel 5. Jumlah Kasus KDRT dari Tahun 2009-2012 Tahun 2009 2010 2011 2012 Jumlah Kasus 58 43 21 25
Sumber : Data Polresta Bukittinggi Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Bukittinggi, berbeda jumlah pertahunnya. Pada tahun 2009 cukup banyak korban yang melapor pada pihak Kepolisian yaitu 58 orang Demikian juga pada tahun 2010 meskipun mengalami sedikit penurunan tapi jumlahnya masih cukup banyak yaitu 43 orang. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan yaitu cuma 21 orang, tetapi pada tahun 2012 kembali meng- alami peningkatan yaitu sampai bulan September 2012 sudah 25 orang yang melapor pada pihak Kepolisian. Tetapi meskipun data menunjukkan
kasus KDRT mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bukan berarti kekerasan dalam rumah tangga di Bukittinggi mengalami penurunan, karena masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melapor baik ke P2TP2A maupun pada pihak Kepolisian.
Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pihak yang melapor kasus KDRT pada umumnya adalah para korban yang mengalami tindak penganiyaan berat, seperti pemukulan kepala bahkan sampai pada pencekikan leher. Selain itu ada juga yang melapor karena suami berpoligami dan isteri menjadi terlantar ekonomi.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi tahun 2009 yaitu  sebanyak 58 kasus. 51 diantaranya adalah tindak pidana peng aniayaan antara lain dengan meninju menam- par bahkan ada yang mengalami patah gigi dan tangan serta ada pula yang mengalami pencekikan leher oleh suaminya, 4 kasus poligami dan tiga kasus ditelantarkan oleh suami.
Pada tahun 2010 terdapat 43 kasus, 41 dianta- ra nya adalah kasus penganiayaan berat, yaitu pe- rempuan yang mengalami pemukulan penamparan, pencekikan bahkan diantara ada yang mengalami pecah bibir. 2 kasus lagi adalah poligami dan pe- nelantaran. Pada tahun 2011, terdapat 21 kasus ke- kerasan dalam rumah tangga (kdrt) dan  semuanya adalah kasus penganiayaan berat yaitu kebanyakan korbannya mengalami penyiksaan oleh suamirrya dengan ditinju berkali-kali pada kepala dan anggo- ta badan lainnya. Pada tahun 2012 sampai bulan September terdapat 26 kasus, 25 diantaranya adalah kasus penganiayaan dan 1 kasus poligami.
Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa perempuan yang melapor tindak penganiayaan yang dialaminya adalah mereka yang benar-benar mengalami penyiksaan yang berat. Sementara itu masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tang- ga yang tidak dilaporkan pada pihak Kepolisian seperti penyiksaan terhadap anak, sepanjang temuan penulis tidak ada satupun yang dilapor- kan pada pihak Kepolisian.
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Melalui Program (P2TP2A) Kota Bukittinggi
Di Indonesia untuk memberi pelayanan bagi korban kekerasan pada Perempuan dan Perlindungan Anak, maka oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
(Kemeneg  PP  &PA)  dibentuk  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Di antara fungsi dari Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah; mem- fasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk ma- syarakat  baikfisik  maupun  non  fisik;  mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen ter- hadap masalah perawatan anak di segala bidang; Bekerja sama dan ikut memberikan pelayanan ke- pada masyarakat.
Adapun tujuan umum yang hendak dicapai adalah memberikan kontribusi terhadap wujud nya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai ke- giatan pelayanan terpadu bagi  peningkatan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan ter- hadap anak. Sedangkan tujuannya adalah; untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terha- dap perempuan dan anak dan berupaya memberi kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender; menyediakan informasi tentang perempuan dan anak Mendorong tersedianya sarana dan  prasarana serta berbagai layanan yang dibutuhkan perem- puan dan anak; membangun mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, sehingga terbangun kerja sama/kemitraan. Sebagai warga negara, sebagai istri dan ibu, wanita mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama pria, oleh sebab itu hak-hak mereka wajib dihormati. Pria dan wanita harus mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Gerakan perjuangan emansipasi  wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik  berupa perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung, dengan ini membuktikan bahwa kedudukan kaum wanita di mata hukum Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif 14 . Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara hukum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan Pria. Di Indonesia belum ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang khusus untuk dikenakan kepada anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini  berarti bahwa terhadap seorang anak yang melakukan per- buatan pidana, dikenakan sanksi dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku bagi orang dewasa, akan tetapi penerapannya dibedakan antara anak-anak yang belum cukup umur dengan
14 Kartono Kartini, Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 24.
orang dewasa 15 . Dengan ini diharapkan dapat me- lindungi anak dan perempuan. Selain dari yang telah dipaparkan di atas ada beberapa undang-undang lagi yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak antara lain sebagai berikut:
1.  Dengan adanya beberapa undang-undang tersebut, menunjukkan keseriusan peme- rintah UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)
2.  UU Nomor 7 1991), Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)
3.  UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)
4.  UU Nomor 20 Tahun 1999, Mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835
5.  UU Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
6.  UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang  Pelarangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
7.  UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
8.  UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Di samping itu di Indonesia untuk mena- ngani masalah perempuan dan anak pemerintah membentuk Departemen khusus yang sebelum- nya bernama Kementerian Negara Perempuan dan perlindungan Anak, sekarang bernama Kementrian pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA), sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Linda Amalia Sari (Linda Agung Gumelear).
Untuk memberikan pelayanan bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA) mem - bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
15 Satjipto  Raharjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat (Bandung: Alumni, 1977), h. 33.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berfungsi memberi layanan bagi korban kekerasan  terhadap perempuan dan anak yang berdiri di setiap  daerah kabupaten dan kota. P2TP2A pertama kali diben- tuk di daerah DKI Jakarta pada tahun 2004 se- dangkan untuk Kota Bukittinggi baru dibentuk akhir tahun 2009.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pe- layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah  melalui  pelayanan  fisik,  informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan perempuandan anak.
Pertimbangan pembentukan pusat pe- layanan ini adalah karena perempuan merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial budaya masyarakat yang fatrilineal,  karena tersisih mereka harus memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan juga merupakan kelom- pok yang secara sosial budaya, ekonomi  mengalami kekerasan, di sisi lain, anak-nak juga merupakan lembaga masyarakat yang rentan mengalami ek- ploitasi dan kekerasan. Dalam perjalanan waktu ada kesadaran dalam masyarakat bahwa diperlu- kan pemberdayaan dan perlindung an perempuan dan anak untuk meng atasi hal tersebut Visi diben- tuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah mengede- pankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Adapun yang menjadi misi dari P2TP2A adalah sebagai berikut: Membangun gerakan ber- sama untuk menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak; Memberikan pe- layanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan; Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif  dan rehabilitataf Sementara tujuan pembentukan P2TP2A terbagi dua yaitu Tujuan Umum, yaitu untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan nak dalam rangka terwujud nya
kesetaraan gender. Tujuan khusus P2TP2A yaitu: a)  Menyediakan sarana yang dikelola oleh ma- syarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah, bagi perempuan dan anak yang membutuhkan informasi dan pe- layanan bagi penyelesaian masalah yang  dihadapi perempuan dan nak korban tindak kekerasan. b) Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi pe- rempuan dan anak. c) Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghenti- kan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. d) Terbebasnya perempuan  dan  anak  dari  berbagai  tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.
Selain dari apa yang telah dipaparkan di atas, pusat pelayan terpadu pemberdayaan perem- puan dan anak (P2TP2A) juga memiliki program dan pelayanan bagi masyarakat berupa
1.  Pelayanan Hotline service 24 jam bagi para korban
2.  Pendampingan Legitsi dan non legitsi 3.  Program penanganan tahap awal bagi korban 4.  Program penanganan tahap lanjutan 5.  Program pelatihan dan pendidikan relawan P2TP2A tentang penaganan korban ke- kerasan terhadap perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlin- dungan Anak (P2TP2A) kota Bukittinggi ada- lah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban ke- kerasan di Bukittinggi yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis. Alamat Kantor P2TP2A Bukittinggi ada- lah Pasar Bawah Aur Tajungkang Tengah Sawah Bukittinggi, Telepon 0752 22063.
Visi P2TP2A Kota Bukittinggi adalah ter- wujudnya perempuan dan anak kota Bukittinggi sebagai warga masyarakat yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi  manusia. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut: a) Memberikan pelayanan yang meliputi  informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advo- kasi hukum terhadap perempuandan anak. b) Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan c) Sebagai basis pe- layanan dalam pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kreatif, rehabilitatif.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Adapun yang menjadi tujuan atau yang ingin dicapai oleh P2TP2A Kota Bukittinggi ada- lah memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pem- berdayaan perempuan dan anak dalam rangka ter- wujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Adapun masalah yang dapat dikonsultasi kan pada P2TP2A Kota Bukittinggi adalah sebagai beri- kut: a) Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan tempat tinggal dan lingkung- an sekolah. b) Kesetaraan Gender. c) Masalah per- lindungan anak korban KDRT. Apabila seseorang mempunyai masalah tersebut di atas, terlebih dahulu harus dibicarakan di dalam keluarga, apabila tidak menemui jalan keluar, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengkonsultasikannya ke P2TP2A kota Bukittinggi. Adapun yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pe- rempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis dan atau penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melaksanakan perbuatan, pemaksa- an atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Apabila terjadi suatu kasus yang dilaporkan pada P2TP2A Kota Bukittinggi, maka pelayanan yang dapat diberikan yang diberikan adalah se- suai dengan kasus yang terjadi. Dan pelayanan itu dapat berupa: a)Informasi tentang pendidikan/ keterampilan, kesehatan, ekonomi. b) Konseling terhadap korban kekerasan, c) Rujukan dan pen- dampingan anak korban kekerasan. Upaya P2TP2A Kota Bukittinggi dalam Menanggulangi Kasus KDRT di Kota Bukittinggi
Di Indonesia penanggulangan kasus KDRT telah dilakukan dengan serius oleh pemerintah, salah satunya ditandai dengan lahimya Undang- Undang No. 23 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT. Undang-Undang ini juga menyebut- kan bahwa setiap orang yang mendengar, meli- hat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya se- suai dengan batas kemampuannya (pasal 15): Hal ini tujuannya sangat jelas, diantaranya yaitu:
1.  Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2.  Memberikan perlindungan kepada korban; 3.  Memberikan pertolongan darurat;
4.  Membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.
Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terja - di dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian (Pasal 26 ayat (1)). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak Kepolisian (Pasal 26 ayat (2)). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, peng- asuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari undang-undang ini dibentuk ruangan khusus di setiap Kepolisian daerah provinsi Sebagaimana yang telah penulis kemuakan di atas bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bukittinggi sudah dibentuk sejak akhir tahun 2009, lengkap dengan susunan pengurus dan programnya, dan dari hasil observasi dan wawancara penulis de- ngan pengurusnya upaya yang telah dilakukan P2TP2A Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut: a) Menunggu menerima dan melayani setiap orang yang datang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, b) Memberi nasehat dan solusi ke- pada para korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, c). Mengadakan sosialisai tentang fungsi P2TP2A Kota Bukittinggi dalam mengatasi KDRT di Kota Bukittinggi Dari hasil wawancara dan observasi penu- lis, dapat penulis pahami bahwa P2TP2A Kota Bukittinggi belum banyak berperan dalam meng- hapus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi. Hal ini juga terlihat dari minimnya orang yang datang untuk melapor dan konsulta- si ke kantor P2TP2A Kota Bukittinggi, dan ba- rangkali karena sedikitnya orang yang melapor, sehingga belum ada data-data kekerasan dalam rumah tangga yang penulis temukan di kantor tersebut, maka untuk mendapatkan data tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bukittinggi, penulis menemukannya di kantor Polresta Bukittinggi. Barangkali hal ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Bukittinggi terha- dap masyarakat, yang selama ini hanya melalui utusan dasawisma dan itupun tidak terjadwal, dan pihak dasawisma juga tidak menyampaikan pada masyarakat bawah.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Selain dari faktor kurangnya sosialisasi, yang menyebabkan kurang berperannya P2TP2A Kota Bukittinggi adalah:
1.  Kaum perempuan masih enggan memper- karakan penganiayaan atas dirinya, karena masyarakat menganggap persoalan tersebut sebagai aib keluarga.
2.  Sikap para penegak hukum, khususnya untuk persoalan KDRT dianggap masalah pribadi dan bukan masalah polisi, kesadaran aparat bahwa kekerasan yang terjadi merupakan pelanggaran KUHP dianggap masih kurang.
3.  Kaum perempuan takut jiwanya terancam.
4.  Takut kehilangan nafkah dari suami. 5.  Takut mencemarkan nama baik dan mema- lukan keluarga.
6.  Masih kurangnya pengetahuan ma- syarakat tentang KDRT dan UU yang mengatur tentang KDRT. Agaknya di sini sosialisai tentang UU KDRT, serta tin- dakan yang harus dilakukan ketika terjadi tindakan KDRT harus semakin digiatkan.
7.  Kaum perempuan yang mengalami penyik- saan banyak yang masih lugu dan pasrah.
8.  Kurangnya perlinndungan  hukum dan ku- rang  tanggapnya aparat terhadap korban KDRT.
Kesimpulan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang ter- utama perempuan yang berakibat timbulnya ke- sengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melaksanakan perbuat- an, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk mengatasi persoalan KDRT di atas, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan menginiasi pembentukan pusat pelayanan yang disingkat dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pertimbangan pembentukan pusat pelayanan ini adalah karena perempuan merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial bu- daya masyarakat yang patrilineal, karena tersisih mereka harus memiliki keberdayaan dalam ber- bagai hal. Perempuan juga merupakan kelompok yang secara sosial budaya, ekonomi mengalami kekerasan, di sisi lain, anak-nak juga merupakan lembaga masyarakat yang rentan mengalami eks- ploitasi dan kekerasan. Dalam perjalanan waktu
ada kesadaran dalam masyarakat bahwa diperlu- kan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mengatasi hal tersebut visi diben- tuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah mengede- pankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun peran P2TP2A Kota Bukittinggi dalam menanggulangi kekerasan pada anak dan perempuan adalah sebagai berikut:a) ma- salah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan se- kolah. b) kesetaraan gender. c) masalah perlin- dungan anak korban KDRT. Apabila seseorang mempunyai masalah tersebut di atas, terlebih da- hulu harus dibicarakan di dalam keluarga, apabila tidak menemui jalan keluar, maka langkah selan- jutnya adalah dengan mengkonsultasikannya ke P2TP2A Kota Bukittinggi.
Daftar Pustaka

## Buku Teks
Al-’Akkad, Abbas Mahmoud, Wanita Dalam al- Qur’an (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
Rubin,  Herbet,  J  &  Irene,  Irene  S., Community Organizing dan Development (New York: Allyn and Bocan, 2001) Ritzer dan Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2004)
Kartono, Kartini, Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah (Jakarta: Rajawali Press.,
1991) Raharjo, Satjipto, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat (Bandung: Alumni, 1977) Tim TP2P2A Sumbar, Laporan Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat (Padang: Penerbit Genta, 2010)

## Jurnal dan Laporan
Radhika Coomaraswamy, ‘Report of  the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences’, laporan kerja disampaikan dalam Commission on Human Rights Resolution 1995/85 , a Framework for Model Legislation on Domestic Violence, U.N. ESCOR, Comm’n on Hum. Rts., 52d Sess., Agenda Item 9(a), addendum, 28, U.N. Doc. E/CN.4/1996/53/Add. 2 (1996). Sally E. Merry, ‘Rights Talk and the Experience of Law: Implementing Women Human
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Rights to Protection from Violence’, 25 HUM RTS . Q. 343, 350, 2003.
Yet Fachri Ahmad, ‘Peran dan Tusi P2TP2A
Sumbar”’, Padang Ekspres . Rabu, 1 Juni
2011.

## Sumber Online
Tim World Health Organization, ‘World Report on Violence and Health 93’, <http:// www.wbo.int/violence injury prevent.,> [diakses pada tanggal 20 Desember 2013] Laporan Reporter, ‘Korban KDRT jumlah selalu meningkat di Berbagai Daerah’ <http://www.kompascetak. c o m / k o m p a s c e t a k / 0 7 1 0 / 2 5 / sumbagseV3940765.htm> [diakses pada tanggal 25 Oktober 2007] Tim, ‘Laporan Statistik Kasus-kasus KDRT’, <http://www.institusiperempuan.org. id/statistik>[diakses pada tanggal 25 Oktober 2007] Erlangga, Masdiana, ‘Korban KDRT Selalu Meningkat’, <http://www.kompas. com;> [diakses pada tanggal 12 Desember 2013] Laporan Reportase, ‘Kekerasan-Kerja- T u r u n k a n P r o d u k t i v i t a s ’ , < h t t p : / / w w w. k o r a n - S I N D O / SatuKoranSegalaBerita,> [diakses pada tanggal 15 Maret 2008] Ahmad Baskoro, ‘Kasus-Kasus KDRT dalam Angka’, <http://www.baskoro.com/ file/kdrt.pdf > [diakses pada tanggal 7 April 2008]