## KEDUDUKAN ALAT
Abstract: Human  activities  that  have  started  using  electronics  have  an  effect  on  the  condition  of  the evidence,  namely  the  electronic  device process is the emergence of a variety of electronic transactions which then gave birth to certain electronic transactions,  which  on  the  other  hand  are  evidence  that  can  be  used  in  the  future. procedural  law  has  not  been  proven  through  electronic  evidence.  If  this  phenomenon  is  ruled  out,  then evidence  as  an  effort  to  provide  certainty  and  truth  about  the  existence  of  certain  events  will  be hampered.  Each  piece  of  evidence  has  i The  type  of  research  used  in  compiling  this  journal  is  library  research  by  reviewing  and  researching various documents or literature, such as: books, fiqh books, laws and regulations, jurisprude related  to  this  research.  The  results  of  this  study  are  how  to  prove  by  using  Electronic  Information evidence  in  a  case  in  a  religious  court  the  same  as  submitting  written  or  letter  evidence,  which  is submitted in a civil trial, namely in the matched.  with  the  original  first.  Electronic  evidence  brought  to  trial  must  be  verified.  If  the  evidence produced by the electronic object is true, then the electronic evidence must be classi Keywords: Position, Electronic Evidence, Religious Court
Abstrak: Aktivitas  manusia  yang  sudah  mulai  menggunkan  elektronik  berpengaruh  pada  kondisi  alat bukti  yakni  alat  elektronik  itu  sendiri.  Permasalahan  yang  muncul  sebagai  sebuah  problem  dalam  proses pembuktian adalah, munculnya ragam transaksi elektronik yang kemudi elektronik  tertentu,  disatu  sisi  merupakan  sebuah  alat  bukti  yang  dapat  dipergunakan  dikemudian  hari. Padahal  undang-undang  hukum  acara  belum  mengatur  perihal  pembuktian  melalui  bukti  elektronik.  Jika fenomena  ini  dikesampingkan,  maka  pembuktian  sebagai  upaya  untuk  memberikan  kepastian  dan kebenaran  kepada  hakim  tentang  adanya  peristiwa  tertentu  akan  terhambat.  Masing mempunyai  kekuatan  pembuktian  tersendiri  yang  telah  ditentukan  oleh  undang yang digunakan dalam menyusun jurnal ini dan  meneliti  berbagai  dokumen  atau  literature,  seperti:  buku undangan,  yurisprudensi  yang  ada  kaitannya melakukan pembuktian  dengan  mengunakan alat bukti  Informasi Elektronik  dalam  perkara di pengadilan agama  sama dengan pengajuan alat bukti tertulis atau  surat, yaitu diajukan  dalam  persidangan pe yakni  dalam  bentuk  salinan  atau  foto  copy  dari  alat  bukti  tertulis  tersebut,  dan  harus  dicocokkan  dengan aslinya  terlebih  dahulu.  Bukti  elektronik  yang  dibawa  ke  persidangan  harus  diuji  kebenarannya.  Apabila bukti  yang  dihasilkan  oleh  benda  elektron dikelompokkan sebagai alat bukti .
Kata kunci: Kedudukan, Bukti Elektronik, Pengadilan Agama
Received ; 25 Agustus 2022;

## Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 16 No.2 September 2022 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
The article is published with Open Access Journal at Al-Mabsut  Studi  Islam  &  Sosial Commons Attribution 4.0 International

## ALAT  BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

## Yusuf Wibisono ywibisono580@gmail.com
Human  activities  that  have  started  using  electronics  have  an  effect  on  the  condition  of  the evidence,  namely  the  electronic  device  itself.  The  problem  that  arises  as  a  problem  in  the  verification process is the emergence of a variety of electronic transactions which then gave birth to certain electronic transactions,  which  on  the  other  hand  are  evidence  that  can  be  used  in  the  future. procedural  law  has  not  been  proven  through  electronic  evidence.  If  this  phenomenon  is  ruled  out,  then evidence  as  an  effort  to  provide  certainty  and  truth  about  the  existence  of  certain  events  will  be hampered.  Each  piece  of  evidence  has  its  own  strength  of  evidence  which  has  been  determined  by  law. The  type  of  research  used  in  compiling  this  journal  is  library  research  by  reviewing  and  researching various documents or literature, such as: books, fiqh books, laws and regulations, jurisprude related  to  this  research.  The  results  of  this  study  are  how  to  prove  by  using  Electronic  Information evidence  in  a  case  in  a  religious  court  the  same  as  submitting  written  or  letter  evidence,  which  is submitted in a civil trial, namely in the form of a copy or photocopy of the written evidence, and must be matched.  with  the  original  first.  Electronic  evidence  brought  to  trial  must  be  verified.  If  the  evidence produced by the electronic object is true, then the electronic evidence must be classified as evidence.

## Position, Electronic Evidence, Religious Court
Aktivitas  manusia  yang  sudah  mulai  menggunkan  elektronik  berpengaruh  pada  kondisi  alat bukti  yakni  alat  elektronik  itu  sendiri.  Permasalahan  yang  muncul  sebagai  sebuah  problem  dalam  proses pembuktian adalah, munculnya ragam transaksi elektronik yang kemudian melahirkan beberapa transkrip elektronik  tertentu,  disatu  sisi  merupakan  sebuah  alat  bukti  yang  dapat  dipergunakan  dikemudian  hari.
undang  hukum  acara  belum  mengatur  perihal  pembuktian  melalui  bukti  elektronik.  Jika ngkan,  maka  pembuktian  sebagai  upaya  untuk  memberikan  kepastian  dan kebenaran  kepada  hakim  tentang  adanya  peristiwa  tertentu  akan  terhambat.  Masing mempunyai  kekuatan  pembuktian  tersendiri  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang.  Jenis yang digunakan dalam menyusun jurnal ini  adalah penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji dan  meneliti  berbagai  dokumen  atau  literature,  seperti:  buku-buku,  kitab  fiqih,  peraturan  perundang undangan,  yurisprudensi  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  ini  ialah  c melakukan pembuktian  dengan  mengunakan alat bukti  Informasi Elektronik  dalam  perkara di pengadilan agama  sama dengan pengajuan alat bukti tertulis atau  surat, yaitu diajukan  dalam  persidangan pe yakni  dalam  bentuk  salinan  atau  foto  copy  dari  alat  bukti  tertulis  tersebut,  dan  harus  dicocokkan  dengan aslinya  terlebih  dahulu.  Bukti  elektronik  yang  dibawa  ke  persidangan  harus  diuji  kebenarannya.  Apabila bukti  yang  dihasilkan  oleh  benda  elektronik  itu  memang  benar  ,  maka  bukti  elektronik  tersebut  haruslah

## Kedudukan, Bukti Elektronik, Pengadilan Agama
25 Agustus 2022; Accepted 30 Agustus 2022; Published 18 September 2022
Jurnal Studi Islam dan Sosial
Vol. 16 No.2 September 2022 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686 ed with Open Access Journal at https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut Mabsut  Studi  Islam  &  Sosial by LP2M  Institut  Agama  Islam  Ngawi is  licensed  under  a
International License. Based on a work at http://ejournal.iaingawi.ac.id/

## BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA
Human  activities  that  have  started  using  electronics  have  an  effect  on  the  condition  of  the itself.  The  problem  that  arises  as  a  problem  in  the  verification process is the emergence of a variety of electronic transactions which then gave birth to certain electronic transactions,  which  on  the  other  hand  are  evidence  that  can  be  used  in  the  future.  Even  though  the procedural  law  has  not  been  proven  through  electronic  evidence.  If  this  phenomenon  is  ruled  out,  then evidence  as  an  effort  to  provide  certainty  and  truth  about  the  existence  of  certain  events  will  be ts  own  strength  of  evidence  which  has  been  determined  by  law. The  type  of  research  used  in  compiling  this  journal  is  library  research  by  reviewing  and  researching various documents or literature, such as: books, fiqh books, laws and regulations, jurisprudence that are related  to  this  research.  The  results  of  this  study  are  how  to  prove  by  using  Electronic  Information evidence  in  a  case  in  a  religious  court  the  same  as  submitting  written  or  letter  evidence,  which  is form of a copy or photocopy of the written evidence, and must be matched.  with  the  original  first.  Electronic  evidence  brought  to  trial  must  be  verified.  If  the  evidence fied as evidence.
Aktivitas  manusia  yang  sudah  mulai  menggunkan  elektronik  berpengaruh  pada  kondisi  alat bukti  yakni  alat  elektronik  itu  sendiri.  Permasalahan  yang  muncul  sebagai  sebuah  problem  dalam  proses an melahirkan beberapa transkrip elektronik  tertentu,  disatu  sisi  merupakan  sebuah  alat  bukti  yang  dapat  dipergunakan  dikemudian  hari. undang  hukum  acara  belum  mengatur  perihal  pembuktian  melalui  bukti  elektronik.  Jika ngkan,  maka  pembuktian  sebagai  upaya  untuk  memberikan  kepastian  dan kebenaran  kepada  hakim  tentang  adanya  peristiwa  tertentu  akan  terhambat.  Masing-  masing  alat  bukti undang.  Jenis  penelitian adalah penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji buku,  kitab  fiqih,  peraturan  perundang- Hasil  dari  penelitian  ini  ialah  cara melakukan pembuktian  dengan  mengunakan alat bukti  Informasi Elektronik  dalam  perkara di pengadilan agama  sama dengan pengajuan alat bukti tertulis atau  surat, yaitu diajukan  dalam  persidangan perdata, yakni  dalam  bentuk  salinan  atau  foto  copy  dari  alat  bukti  tertulis  tersebut,  dan  harus  dicocokkan  dengan aslinya  terlebih  dahulu.  Bukti  elektronik  yang  dibawa  ke  persidangan  harus  diuji  kebenarannya.  Apabila maka  bukti  elektronik  tersebut  haruslah
18 September 2022
https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut is  licensed  under  a Creative http://ejournal.iaingawi.ac.id/

## PENDAHULUAN
Pengaruh globalisasi disertai kemajuan Ilmu Pengetahuan & Teknologi mengubah pola  pikir  dan  cara  pandang  hidup  manusia.  Kegiatan  manusia  sudah  mulai  disertai kemajuan  teknologi  demi  mempermudah  aktivitas  sehari-hari,  dari  sistem  yang sederhana(konvensional)  berubah  menjadi  sistem  elektronik  dan  digital.  Keadaan tersebut  harus  diakomodasi  dalam  aturan  perundang-undangan  sebab,  hukum  harus menyesuaikan  dan  berjalan  beriringan  dengan  laju  dan  perkembangan  masyarakat. Karena  hukum  harus  dinamis,  tidak  boleh  statis  dan  harus  tetap  mengayomi masyarakat. 142
Hubungan  hukum  yang  dibangun  berpeluang  menimbulkan  suatu  konflik  atau sengketa. sengketa bisa terjadi dari perselisihan paham yang kemudian antar para pihak tidak  terselesaikan  antara  para  subjek  hukum  yang  sebelumnya  telah  mengadakan hubungan  hukum,  sehingga  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya berjalan  tidak  harmonis. 143 Proses  penyelesaian  sengketa  yang  paling  krusial  dalam tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah masalah pembuktian. Oleh karena itu, esensi dari pembuktian sangat penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya  dalil-dalil  yang  disangkakan,  dan  terungkapnya  fakta  hukum  di  persidangan, yang akan  dikukuhkan  dengan putusan pengadilan yang menyatakan pihak yang kalah dan pihak yang menang dalam suatu perkara.
Hilman  Hadikusuma  menyatakan  pembuktian  dalam  acara  perdata,  berarti perbuatan  hakim  dalam  usahanya  menyelidiki  apakah  suatu  hubungan  hukum  yang diperkirakan  itu  terbukti,  artinya  benar-benar  ada  atau  tidak.  Untuk  itu  hakim  harus melihat bahan-bahan bukti dari kedua pihak yang berperkara. 144 Pembuktian adalah  upaya  para  pihak  yang  berperkara  untuk  meyakinkan  hakim  terhadap suatu  kebenaran  peristiwa  yang  sedang  dipersengketakan  di  muka  pengadilan,  atau yang  diperiksa  oleh  hakim.  Pembuktian  diajukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa dengan  alat-alat  bukti  yang  telah  ditetapkan  UU. 145 Pembuktian  di  muka  pengadilan adalah  merupakan  hal  yang  terpenting  dalam  hukum  acara  karena  pengadilan  dalam menegakkan  hukum  dan  keadilan  tidak  lain  berdasarkan  pembuktian.  Hukum pembuktian  termasuk  dari  bagian  hukum  acara  sedangkan  Peradilan  Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum. 146
Pembuktian harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang yakni hukum  acara  yang  mengatur  mengenai  tertib  hukum  dalam  proses  mencari  keadilan dan  kebenaran.  Perihal  pembuktian  diatur  dalam  Pasal  164  HIR,  Pasal  284  R.Bg,  dan Pasal  1866  KUH  Perdata,  yaitu  alat  bukti  surat,  alat  bukti  saksi,  persangkaan,
142 Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum . (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.
143 Suyud Margono, “ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 12.
144 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia. (Cet. IV; Bandung: Alumni, 2010), hlm. 160.
145 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama, cet.  ke-5,(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 227.
146 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.
pengakuan, dan sumpah. Oleh karena hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum maka alat-alat bukti yang diatur dalam pasal-pasal tersebut juga berlaku di Pengadilan Agama, kecuali yang telah diatur secara tersendiri (pasal 54 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989).
Pengaruh  globalisasi  disertai  kemajuan  Ilmu  Pengetahuan  &  Teknologi  tentu berpengaruh  pada  persoalan  hukum  acara  terutama  perihal  pembuktian.  Aktivitas manusia yang sudah mulai menggunkan elektronik akan berpengaruh pada kondisi alat bukti  yakni  alat  elektronik  itu  sendiri.  Permasalahan  yang  muncul  sebagai  sebuah problem dalam proses pembuktian adalah, munculnya ragam transaksi elektronik yang kemudian  melahirkan  beberapa  transkrip  elektronik  tertentu,  disatu  sisi  merupakan sebuah  alat  bukti  yang  dapat  dipergunakan  dikemudian  hari.  Padahal  undang-undang hukum  acara  belum  mengatur  perihal  pembuktian  melalui  bukti  elektronik.  Jika fenomena  ini  dikesampingkan,  maka  pembuktian  sebagai  upaya  untuk  memberikan kepastian  dan  kebenaran  kepada  hakim  tentang  adanya  peristiwa  tertentu  akan terhambat apabila bukti elektronik tidak diakomodir dalam proses pembuktian dengan alasan aturan hukum belum mengaturnya (asas legalitas).
Di  sisi  lain  hakim  diwajibkan  untuk  memberi  putusan  yang  berkualitas  kepada pencari keadilan. Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009, dan kemudian dalam pasal 5 Ayat (1) UU  No.  48  Tahun  2009,  berikut  penjelasanya  dinyatakan  bahwa  hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Hakim  harus  mampu  berinovasi menurut kemajuan jaman agar hukum tidak tertinggal dari dinamika sosial yang sangat dinamis.    Hal  ini  sejalan  dengan  konsep  hukum  responsif  yang  menginginkan  hukum dapat memenuhi kebutuhan sosial dengan cara mendorong institusi hukum untuk lebih menyeluruh  mempertimbangkan  fakta  sosial.  Dengan  demikian  hukum  mampu memenuhi  keinginan  publik  dan  punya  komitmen  terhadap  tercapainya  keadilan substantif. 147

## MASALAH
Masing- masing alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri yang telah ditentukan  oleh  undang-undang.  Bagi  para  hakim,  tugas  mereka  untuk  menilai  suatu kekuatan  pembuktian  dari  masing-masing  alat  bukti.  Maka  dari  itu,  rumusan  masalah yang dikaji pada penelitian ini ialah pertama, bagaimana kedudukan pengadilan agama?, kedua, bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di pengadilan agama?.
147 Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick ,  Hukum  Responsif, edisi  ke  VII,  diterjemahkanoleh  Raisul  Muttaqien, Nusa Media, Bandung 2013, hlm. 83-84.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analitik, yaitu metode penelitian yang mengacu pada kondisi objek alamiah yakni obyek yang  berkembang  apa  adanya,  tidak  dimanipulasi,  dan  kehadiran  peneliti  tidak mempengaruhi  dinamika  pada  objek  tersebut.  Kedudukan  peneliti  adalah  instrumen kunci.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  kualitatif  merupakan  fokus  penelitian  yang masih  besifat  sementara  dan  akan  terus  berkembang  berdasarkan  fenomena  sosial tertentu  dengan  maksud  untuk  memahami  gejala  sosial  yang  kompleks.  Gejala  sosial tersebut  pada  penelitian  ini  berfokus  pada  kedudukan  alat  bukti  elektronik  dalam perkara di pengadilan agama.

## PEMBAHASAN

## Kedudukan Pengadilan Agama
Masuknya  agama  Islam  ke  Indonesia  salah  satunya  melalui  perdagangan  yang dimulai di daerah pesisir dengan cara damai dan persuasif, sehingga ajaran-ajaran Islam dapat  diterima  dengan  mudah  oleh  masyarakat  Indonesia.  Seiring  berjalannya  waktu, pengikut agama Islam semakin banyak dan membentuk sebuah komunitas masyarakat Islam. Dalam komutitas tersebut tak jarang tibul masalah, baik yang bersifat peribadatan mapun  hubungan  sosial.  Hal  ini  tentu  mempengaruhi  terhadap  kebutuhan  suatu lembaga  yang  mampu  memberi  solusi  dan  memutus  perkara  yang  muncul  dalam komunitas  Islam.  Orang-orang  Islam  yang  bersengketa  akan  bertahkim  kepada  ulama berdasarkan hukum Islam. Muhakkam (orang yang ditunjuk sebagai hakim) adalah orang yang memiliki pengetahuan secara luas. 148 Proses inilah yang kemudian dinilai sebagai cikal bakal munculnya pengadilan agama.
a. Kesultanan Islam.
Proses  Islamisasi  yang  terjadi  membuat  Islam  bercorak  majemuk.  Kondisi  ini tergantung  pada  proses  dan  kondisi  penyebaran  Islam  dan  akulturasi  budaya  lokal. Proses  Islamisasi  juga  tidak  tidak  lepas  dari  pengaruh  pejabat  agama  dan  ulama. Kemajemukan  ini  mengilhami  lahirnya  peradilan  yang  memiliki  daerah  otonomi sendiri yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. 149
Sultan  tidak  pernah  mengambil  keputusan  yang  bertentangan  dengan  nasihat Peradilan  Surambi. Meski  terjadi  perubahan  nama  dari Pengadilan  Pradata menjadi Pengadilan  Surambi ,  wewenang  kekuasaannya  masih  tetap  seperti  peradilan pradata. 150
Pengadilan agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu  pejabat  administrasi  masjid  setempat.  Pengangkatan  penghulu  dilakukan  oleh sultan  atau  raja.  Penghulu  mendapat  delegasi  kewenangan  dari  raja  karena  dinilai sebagai orang ahli dalam urusan agama Islam.
148 Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 191
149 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.
150 Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 201

## b. Masa Penjajahan
Masuknya  Belanda  menjajah  Indonesia  memberikan  pengaruh  terhadap munculnya  beberapa  macam  peradilan,  setidaknya  terdapat  lima  buah  tatanan peradilan pada masa penjajan Belanda yakni anatara lain sebagai berikut: 151
a.  Peradilan  Gubernemen  ,  b.  Peradilan  Pribumi,  c.Peradilan  Swapraja,  d,Peradilan Agama, e,Peradilan Desa.
c. Masa Kemerdekaan.
Pada  awal  kemerdekaan  Indonesia,  tatanan  hukum  Indonesia  masih  belum lepas sepenunya dari tatanan hukum yang pernah dibentuk oleh penjajah. Walaupun sudah  memiliki  hukum  dasar  yakni  Undang-undang  1945  akan  tetapi  dalam  pasal aturan peralihan masih memungknkan untuk mengakomodasi segala aturan maupun badan  yang  sudah  ada  bekas  peninggalan  penjajah  sebelum  dibuat  aturan  maupun badan  yang  baru.  Peradilan  agama  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  yang mandiri melebur menjadi bagian dari Peradilan Umum.

## Pengertian dan Jenis Alat Bukti
Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim terhadap suatu kebenaran peristiwa yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim. Pembuktian diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan  alat-alat  bukti  yang  telah  ditetapkan  UU. 152 Pembuktian  di  muka  pengadilan adalah  merupakan  hal  yang  terpenting  dalam  hukum  acara  karena  pengadilan  dalam menegakkan  hukum  dan  keadilan  tidak  lain  berdasarkan  pembuktian.  Hukum pembuktian  termasuk  dari  bagian  hukum  acara  sedangkan  Peradilan  Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum. 153
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  Pasal  163  HIR  (289  RBg)  dan  Pasal 1865  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  pembuktian  diwajibkan  bagi  setiap  orang  yang mendalikan  sesuatu  guna  memperkuat  dalilnya  maupun  membantah  dalil  orang  lain. Alat-alat  bukti  menurut  Pasal  164  HIR/284  RBg/1866  KUHPerdata  adalah  sebagai berikut:
a. Surat
Surat  adalah  segala  sesuatu  yang  memuat  tanda-tanda  bacaan  yang dimaksudkan  untuk  menyampaikan  sebuah  pikiran  seseorangdan  dipergunakan sebagai pembuktian.
b. Saksi
Kesaksian  yaitu  alat  bukti  yang  diberitahukan  secara  lisan  dan  pribadi  oleh saksi  untuk  memberikan  keterangan  kepada  hakim  di  muka  persidangan  tentang peristiwa yang dipersengketakan.
151 Cik  Hasan  Bisri, Peradilan  Agama  di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2003).  Cet.  4.  Hlm. 116-117.
152 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama, cet.  ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 227.
153 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.
c. Persangkaan
Berdasarkan  Pasal  1915  BW,  persangkaan  adalah  kesimpulan  dari  suatu peristiwa yang memperjelas suatu peristiwa.
d. Pengakuan
Pengertian  pengakuan  yaitu  suatu  pernyataan  dengan  bentuk  tertulisan  tau lisan dari salah satu pihak beperkara yang isinya membenarkan dalil. Macam-macam pengakuan: 154
e. Sumpah.
Menurut  pembagiannya  sumpah  dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  sumpah pelengkap ( supletoir) dan sumpah pemutus ( desicoir) . Sumpah supletoir ialah sumpah yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak guna melengkapi alat bukti dalam suatusengketa  perkara.Sumpah desicoir ialah  sumpah  yang  dibebankan  atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.
Adapun  fakta-fakta  hukum yang tidak  harus dibuktikan  dipersidangan  mencakup mengenai hal-hal: 155
1. Apabila pihak tergugat/tergugat mengakui kebenaran suatu gugatan
2. Apabila  pihak  tergugat/para  tergugat  tidak  menyangkal  surat  gugatan penggugat atau para penggugat karena dianggap mengakui kebenaran surat tersebut.
3. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus.
4. Apabila  majelis  hakim/hakim  karena  jabatannya  dianggap  telah  mengetahui  fakta- faktanya.
Dalam  pembuktian,  hakim  akan  melakukan  beberapa  tindakan  dalam  proses pembuktian  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  berperkara,  yaitu:  pertama  mengonstatir perkarayaitumelihatbenar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah  dikonstatir  hukumnya  atau  mengadili  menurut  hukum  dan  yang  ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan. 156 Pembuktian menjadi bagian krusial  dalam  persidangan.  Pembuktian  akan  memberikan  kepastian  bahwa  suatu pristiwa  atau  fakta  yang  diajukan  itu  benar-benar  terjadi  sehingga  mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.
Langkah  pertama  yang  perlu  diupayakan  ketika  hendak  menyelesaikan perselisihan,  ialah  melalui  cara  damai.  Hal  ini  sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan proses  penyelesaian  perkara  dalam  hukum  keluarga  Islam.  Penyelesaian  sengketa secara damai antara lain: kesukarelaan dalam berproses, prosedur cepat, hemat waktu, hemat  biaya,  win-win  solution  serta  terpelihara  hubungan  baik  antarpihak  yang
154 Sarwono, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktik ,  cet.  ke-2,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2011),  hlm. 277-278.
155 Lilik  Mulyadi, Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 92-93.
156 Aris  Bintania, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dalam  Kerangka  Fiqh  al-Qadha ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 53-54.
bersengketa. 157 Jika  mediasi  atau  upaya  damai  tersebut  gagal,  berdasarkan  Pasal  18 Perma Nomor 1 Tahun 2008  mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi  telah  gagal  dan  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  Hakim.  Selanjutnya persidangan dilanjut dengan acara biasa.

## Kedudukan Alat Bukti Elektronik
Perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang  demikian  pesat  telah menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang secara  langsung  telah  memengaruhi  dunia  hukum  terutama  dalam  sistem  peradilan. Salah  satu  pengaruh  teknologi  dalam  hukum  adalah  munculnya  alat  bukti  baru  yang dapat  dipakai  dalam  setiap  hukum  acara  khususnya  hukum  acara  perdata.  Alat  bukti baru yang dikenal dengan nama alat bukti elektronik.
Proses  pembuktian  perkara  di  pengadilan  bertujuan  untuk  memperjelas  atau memberikan  titik  terang  atas  sengketa/peristiwa  yang  terjadi.  Pada  tahapan  ini,  dalil- dalil yang dikemukakan di muka persidangan harus mampu dibuktikan sehingga hakim dapat  menilai  dengan  benar  dan  terang  mengenai  suatu  perkara.  Sesuai  yang  dirinci dalam pasal 164 HIR (pasal 284 RGB) atau pasal 1866 KUH perdata alat bukti yang sah terdiri  atas:  a.)  Tulisan  (akta)  b.)  Keterangan  saksi  c.)  Persangkaan  d.)  Pengakuan  e.) Sumpah. Pembuktian tersebut terbilang masih sangat sederhadan bentuknya. Alat bukti yang secara terbatas tercantum dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata, akan memunculkan masalah  dalam  proses  pembuktian  jika  tidak  mampu  mengadopsi  perkembangan teknologi.
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  secara yuridis  merupakan  suatu  dasar  hukum  bagi  berlakuya  transaksi  elektronik  dan informasi  elektronik  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Indonesia.  Oleh  karena  itu  setiap kegiatan  yang  berkaitan  dengan  sistem  informasi  elektronik  berlaku  ketentuan- ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  tersebut.  Undang-undang  tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk respon terhadap upaya ke arah pembaharuan hukum.
Pasal  5  (1)  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  membuka  ruang  pembuktian  menjadi  lebih  luas  karena  mampu  menagakomodir Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya menjadi alat  bukti  hukum  yang  sah.    Alat  bukti  elektronik  dan/  atau  hasil  cetakannya  dapat diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  sepanjang  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil. Syarat  formil  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE,  yaitu  bahwa  Informasi  atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus harus dalam bentuk tertulis. Adapun syarat materiil diatur dalam Pasal6, Pasal 15, dan  Pasal  16  UU  ITE,  yang  intinya  Informasi  dan  Dokumen  Elektronik  harus  dapat
157 Mardani, Hukum Acara Perdata  Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah , (Cet.  I;  Jakarta:  Sinar Grafika, 2009), hlm. 74
dijamin  keotentikannya,  keutuhannya  dan  ketersediaannya.  Untuk  menjamin terpenuhinya  persyaratan  materiil  tersebut  dibutuhkan  digital  forensik.  Persyaratan materiil  tersebut  dibutuhkan  jika  alat  bukti  tersebut  dibantah  oleh  pihak  lawan.  Oleh karena  itu  Informasi  Elektronik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  seperti  alat  bukti tulisan  jika  dapat  ditampilkan  ataupun  dicetak  dan  pemilik  mengakui  kepemilikanya. Hal tersebut dapat dipahami dengan diundangkanya UU ITE maka Informasi Elektronik atau  Dokumen  Elektronik  sebenarnya  merupakan  perluasan  alat  bukti  yang  secara limitatif  telah  diatur  dalam  Pasal  164  HIR/  Pasal  284  RBg  dan  1866  KUHPerdata.  alat bukti  dalam  perkara  perdata  di  pengadilan  Agama  menurut  Pasal  164  HIR/Pasal  284 R.Bg ialah: a. Alat bukti surat b. Alat bukti saksi c. Alat bukti persangkaan d. Alat bukti pengakuan  e.  Alat  bukti  sumpah.  Jika  berdasarkan  pada  pasal  tersebut  maka  proses pembuktian  dalam  perkara  perdata  seharunya  tidak  boleh  melenceng  dari  dari  kelima macam  alat  bukti  tersebut.  Namun  jika  merujuk    pada  Pasal  5  (1)  UU  ITE  yang menyebutkan    bahwa:  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah” membuka ruang pembuktian baru yang lebih luas dengan memanfaatkan keberadaan teknologi.
Menurut  majelis  yang  menyidangkan  perkara  terserbut  dalam  pertimbangannya bahwa setidak-tidaknya foto yang merupakan bukti matrial dapat dipakai sebagai bukti rechtelijkevermoedens (persangkaan  berdasarkan  kenyataan).  Pertimbangan  tersebut didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  5  (2)  UU  ITE  yang  menyebutkan  bahwa:  “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atauhasilcetaknya sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  hukum  acara  yang berlaku diIndonesia”
Urutan  tata  cara  pembuktian  merujuk  pada  Pasal  163  HIR,  yaitu  barang  siapa mendalilkan  maka  harus  membuktikan  dalilnya  tersebut.  Dalam  hal  ini  maka penggugatlah yang harus membuktikannya. Selain itu merujuk juga pada Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2008: “Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat  hak yang telah ada, atau  menolak  hak  Orang  lain  berdasarkan  adanya  Informasi  Elektronik  dan/  atau Dokumen  Elektronik  harus  memastikan  bahwa  Informasi  Elektronik  dan/  atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat  berdasarkan  Peraturan  Perundangundangan”.  Pasal  7  UU  ITE  ini  menjelaskan bahwa  Dokumen  Elektronik  dan/  atau  Informasi  Elektronik  dapat  digunakan  sebagai alasan  timbulnya  suatu  hak.  Namun  demikian  agar  Dokumen  Elektronik  dan/  atau Informasi Elektronik dapat dinilai sebagai alat bukti maka diperlukan seorang ahli untuk melakukan penilaian.
Cara melakukan pembuktian dengan mengunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam  perkara  di  pengadilan  agama    sama  dengan  pengajuan  alat  bukti  tertulis  atau surat, yaitu diajukan dalam persidangan perdata, yakni dalam bentuk salinan atau foto copy  dari  alat  bukti  tertulis  tersebut,  dan  harus  dicocokkan  dengan  aslinya  terlebih dahulu.  Keberadaan  benda  elektronik  misalnya  photo  atau  rekaman  video  tidak selamanya  menunjukan  fakta  yang  sebenarnya.  Karena  tidak  menutup  kemungkinan
terjadinya  rekayasa  (edit).  Hal  yang  sama  mungkin  juga  terjadi  pada  bukti  yang  lain sebagaimana  yang  diatur  dalam  hukum  acara  perdata  baik  bukti  surat,  saksi, persangkaan,  pengakuan  apalagi  sumpah  juga  dapat  dibuat  sesuai  dengan  keinginan yang  mengajukan  alat  bukti.  Informasi  Elektronik  sebagai  alat  bukti,  dalam penyajiannya  di  persidangan  sedikit  ada  perbedaan,  yaitu  harus  sudah  ada  pengakuan dari  pemiliknya,  setidaknya  dapat  diperlihatkan  atau  ditampilkan  di  pengadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seperti alat bukti tertulis lainnya. Diperlukan pengakuan dari pemiliknya, karena yang terpenting adanya pengakuan agar bukti tersebut menjadi sah.
Apabila  dalam  acara  pembuktian  suami  atau  isteri  mengajukan  bukti  elektronik untuk  memperkuat  dalil-dalil  gugatan  atau  sanggahan  dalam  perkara  perceraian, misalnya gugatan perceraian dengan alasan perselingkuhan dengan menggunakan bukti berupa  hasil  cetak  foto,  Rekaman/Video  maupun  fotokopi  print  out  percakapan  yang diambil dari media elektronik maka bukti tersebut dapat dibawa ke persidangan untuk selanjutnya  hakim harus memeriksa bukti elektronik tersebut.
Bukti  elektronik  yang  dibawa  ke  persidangan  harus  diuji  kebenarannya.  Apabila bukti  yang  dihasilkan  oleh  benda  elektronik  itu  memang  benar  (apalagi  pihak  lawan mengakui)  maka  bukti  elektronik  tersebut  haruslah  dikelompokkan  sebagai  alat  bukti. Sebaliknya  apabila  disangkal  oleh  pihak  lawan  maka  hakim  harus  mendalami  lagi  alat bukti  bilamana  diperlukan  dengan  menghadirkan  saksi  ahli  yang  mengetahui  tentang keakuratan  suatu  bukti  yang  dihasilkan  oleh  benda  elektronik  dan  memastikan  bahwa tidak  ada  rekayasa  dalam  bukti  elektronik  (edit).  Hakim  juga  harus  menghubungkan photo-photo  tersebut  dengan  keterangan  saksi  yang  hadir  di  persidangan.  Dalam prosesnya  hakim  menanyakan  tentang  pengetahuan  saksi  atas  bukti  elektronik  yang diajukan.  Apabila  hal  tersebut  dilakukan  oleh  hakim  maka  hakim  bertindak  sebagai pemutus  yang  benar-benar  mendasarkan  pada  faktafakta.  Apabila  pengajuan  bukti elektronik memiliki kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh suami dan atau istri di  persidangan  pengadilan  maka  sangat  layaklah  bukti  elektronik  tersebut  juga dimasukan  dalam  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  walaupun  dalam  hukum  acara tidak termasuk dalam alat bukti.
Pada  proses  ini  terjadi  jawab  menjawab  dan  replik  duplik  disusul  kemudian dengan  pembuktian.  Jika  mengacu  pada  Pasal  1866  KUH  Perdata  dan  pasal  164  HIR adapun  alat  bukti  dalam  sengketa  ekonomi  syariah  diatur,  yaitu  :  Bukti  tulisan  atau surat; Saksi; Persangkaan; Pengakuan; Sumpah.
Kemajuan teknologi direspon dengan melahirkan UU  No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).undang-undang  tersebut  memberi  pengaruh pada proses pembuktian yang sebulumnya bersifat konvensioanal sebaimana Pasal 164 HIR/Pasal  284  R.Bg,  berubah  menjadi  lebih  luas  dan  mengakomodir  kondisinterkini dengan kemajuan teknologi dan informasi. Secara umum  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah, yang  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang
berlaku  di  Indonesia  meliputi  Pengaturan  Informasi,  Dokumen,  dan  Tanda  Tangan Elektronik, yang tertuang tuangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE.
Pemanfaatan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  dalam  ekonomi  harus dijamin  dan  dilindungi  hukum.  Setidaknya,  dalam  pemanfaatan  elektronik  yang  sering dijumpai  dalam  lalu  lintas  perdata  adalah  lahirnya  perjanjian  yang  dilakukan  secara elektronik (online).
Jika  mengacu  pada  definisi  ini  maka  suatu  kontrak  elektronik  dapat  dianggap sebagai  suatu  bentuk  perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  Pasal  1313  KUH  Perdata tersebut.  Namun  pada  prakteknya  suatu  perjanjian  biasanya  ditafsirkan  sebagai perjanjian  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis  dan  bila  perlu  dituangkan  dalam bentuk akta notaris padahal seiring perkembangan jaman perjanjian dapat dibuat dalam bentuk elektronik.
Dalam  UU  ITE  dijelaskan setiap  perbuatan  hukum yang  dilakukan  dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya disebut sebagai transaksi  elektronik. Pada  dasarnya  dalam  transaksi  elektronik,  para  pihak yang  melakukan  Transaksi  Elektronik  harus  menggunakan Sistem  Elektronikyang disepakati. Aturan  ini  juga  mencakup  disepakatinya  prosedur  yang  terdapat  dalam Sistem  Elektronik  yang  bersangkutan  mulai  dari  cara  transaksi  hingga  prosedur penyelesaian sengketa.
Undang-undang  bahkan  melegalisasi  keberadaan  Dokumen  Elektronik  sebagai bagian  dari  proses  pembuktian.  Legalitas  tersebut  terdapat  dalam  rumusan  pasal  7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain  berdasarkan  adanya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  harus memastikan  bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  ada padanya  berasal  dari  Sistem  Elektronik  yang memenuhi  syarat  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan”
Alat  bukti  elektronik  sebenarnya  memiliki  tempat  dalam  pembuktian  di pengadilan  akan  tetapi  ada  syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi.  Analisis  kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti elektronik, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa alat bukti elektronik tidak dapat berlaku untuk hal-hal tertentu seperti;  a.  Surat  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  tertulis.  b. Surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  undang-undang  harus  dibuat  dalam  bentuk akta  notaris atau akta yang dibuat  oleh pejabat  pembuat  akta.  Pasal tersebut  memberi batas  atau  syarat  terhadap  hdair  nya  alat  bukti  elektronik  dalam  proses  pembuktian. Alat bukti elektronik tertentu yang dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang, harus dibuat secara tertulis atau harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta.  Pengecualian  mengenai  kedudukan  serta  kekuatan  alat  bukti  elektronik  selain yang  disebutkan  pada  pasal  di  atas,  dinyatakan  sah  dan  dapat  diterima  dalam  proses pembuktian di pengadilan.
Melihat  fenomena  penggunaan  teknologi  dalam  lalu  lintas  perdata  dan  adanya dasar  hukum  yang  memayungi,  maka  penggunaan  alat  bukti  untuk  pembuktian  tidak lagi  hanya  sekedar  mengacu  pada  Pasal  1866  KUH  Perdata  dan  pasal  164  HIR  adapun alat bukti dalam sengketa ekonomi syariah diatur, yaitu : Bukti tulisan atau surat; Saksi; Persangkaan;  Pengakuan;  Sumpah.  Bahkan  jika  alat  bukti  terkait  dengan  pemanfaatan media  elektronik  para  pihak  yang  berperkara  dapat  menghadirkannya  dalam persidangan.
Akan  tetapi  penyelesaian  sengketa  tersebut,  hakim  tidak  mutlak  hanya menyadarkan pada keyakinan nya atau sebatas percaya pada keadaan bukti elektronik yang  dibawa  para  pihak.  Hal  ini  mengingat  bukti  elektronik  dapat  menimbulkan kekhawatiran  terhadap  keaslian  alat  bukti  yang  dihadirkan.  Oleh  sebab  itu  penting untuk pembuktian dokumen atau informasi elektronik di pengadilan melalui peran ahli forensik. Hal ini dilakukan agar dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat dicapai suatu keputusan yang objektif.

## PENUTUP
Kemajuan  Teknologi  Informasi  membuka  ruang  alat  bukti  elektronik  menjadi pengaruh  besar  dalam  Peradilan  Agama,  khususnya  hukum  perdata.  Dalam  persfektif pembuktian  menjadi  lebih  luas  karena  mampu  mengakomodir  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetakannya  menjadi  alat  bukti  hukum yang sah dan bersifat konvensional. Secara Yuridis Kekuatan pembuktian dengan bukti elektronik  di  wilayah  hukum  indonesia  telah  diatur  dalam  undang-undang  sebagai bentuk  respon  terhadap  upaya  ke  arah  pembaharuan  hukum.  Bukti  elektronik menghadirkan  informasi  dan  dokumen  elektronik  yang  keontetikannya,  keutuhan  dan ketersediaannya  harus  terpenuhi  dalam  kebutuhan  digital  forensik.  sesuai  UU  ITE  dan perluasan alat bukti secara liminatif.
Pembuktian dengan mengunakan alat bukti Informasi Elektronik dalam perkara di pengadilan agama  sama dengan pengajuan alat bukti tertulis atau surat, yaitu diajukan dalam  persidangan  perdata,  yakni  dalam  bentuk  salinan  atau  foto  copy  dari  alat  bukti tertulis tersebut, dan harus dicocokkan dengan aslinya terlebih dahulu. Bukti elektronik yang  dibawa  ke  persidangan  harus  diuji  kebenarannya.  Apabila  bukti  yang  dihasilkan oleh  benda  elektronik  itu  memang  benar  (apalagi  pihak  lawan  mengakui)  maka  bukti elektronik  tersebut  haruslah  dikelompokkan  sebagai  alat  bukti.  Bukti  elektronik menjadi salah satu dasar hakim untuk bertindak sebagai pemutus perkara  yang benar mendasarkan  pada  fakta  karna  kesesuaiannya  dengan  apa  yang  disampaikan  di Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Alaiddin Koto, sejarah peradlan islam Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2012
Abdul Manan , Penerapan Hukum acara Perdata di lingkungan peradilan Agama ,Cet, ke 5 Jakarta,Kencana ,2008 Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Peneletian  Hukum, Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2012
Aris  Bintania, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dalam  Kerangka  Fiqh  al-Qadha ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
A.  Mukti  Arto, Praktik  Perkara  PerkaraPerdata  Pada  Pengadilan  Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010
Cik  Basir,  “Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Pengadilan  Agama  dan Mahkamah Syariah”, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup , 2010
Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003 Mardani, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  &  Mahkamah  Syar’iyah ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Jaenal  aripin,    jejak  langkah  peradilan  agama  di  Indonesia,  Jakarta:  kencana  prenada media group 2013
Hensyah  Syahlani, Pembuktian  Dalam  Beracara  Perdata  &  Tahnis  PenyusunanPutusan Pengadilan Tingkat Pertama, Jakarta: Grafgab Lestari, 2007
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia. Cet. IV; Bandung: Alumni, 2010
Ibnu  Qayyimn  Al-Jauziyah,  Hukum  Acara  Peradilan  Islam,  Terjemahan  dari  Kitab  (Al- Thuruq  alHukumiyyah  fi  al-Siyasah  al-Syari’iyah),  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan mahkamah Syariah, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009
M Subana , Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah , Bandung, Pustaka Setia, 2001
Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama ,  (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cet IX September 2017
Lilik  Mulyadi, Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2009
M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick, Hukum  Responsif ,  edisi  ke  VII,  diterjemahkanoleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung 2013
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006
Sarwono, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik , cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
Subekti, Hukum Pembuktian, cet 12, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Perencanaan:  Suatu  Pendekatan  Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW.
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang RI Nomor  11 Tahun  2008  tentang Informasi  dan Transaksi  Elektronik (ITE).