## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR : 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## Safriah Dalimunthe, Zaili Rusli dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas,Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Implementation Of Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Ten- tang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada In Dinas Kependudukan Dan Pen- catatan Sipil Pekanbaru City. This research  was  motivated by the Peraturan Daerah Kota Pek- anbaru nomor 7 tahun 2016 changes of Perda nomor 5 tahun 2008 about Penyelenggaraan Admin- istrasi  Kependudukan  dan  Pelayanan  Publik.  During  the  past  3  (three)  years,  problems  in  imple- mentation were found, one of which was that the Perda was not well socialized to the public. The purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru nomor 7 tahun 2016, and analyze the factors that inhibit  the implementation of Peraturan Daerah Kota  Pekanbaru  nomor  7  tahun  2016.  This  study  used  a  descriptive  qualitative  research  method approach. Primary data obtained directly through interviews from informants, namely the Staff, the Heads of Divisions and the Heads of Sub Divisions in the Disdukcapil Pekanbaru City as the im- plementor. The results of this study show that the implementation of Peraturan Daerah Kota Pek- anbaru nomor 7 tahun 2016is not good, this is indicated by the non-socialization of this regulation to the public and only through local area officials such as the Camat and Lurah who only use via internet or cellular telephone plus there are still human resources weak both in computer use and education skills.
Keywords: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru number 7 tahun 2016, Implementation
Abstrak:  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no- mor 7 tahun 2016 atas perubahan dari Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Admin- istrasi  Kependudukan  dan  Pelayanan  Publik.  Dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  terakhir  ini ditemukan  permasalahan  dalam  implementasinya  salah  satunya  ialah  tidak  disosialisasikannya Perda  ini  kepada  masyarakat  dengan  baik.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  imple- mentasi  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  nomor  7  tahun  2016,  dan  menganalisis  faktor-faktor yang memhambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  primer  diperoleh  lang- sung melalui wawancara dari informan yaitu para Staf, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian  di  lingkungan  Disdukcapil  Kota  Pekanbaru  selaku  implementor.  Hasil  dari  penelitian  ini memperlihatkan  kurang  baiknya  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  nomor  7  tahun 2016, hal ini ditandai dengan tidak tersosialisasinya Perda ini  kepada  masyarakat dan  hanya  me- lalui pejabat wilayah setempat seperti Camat dan Lurah yang hanya menggunakan via internet atau telephone  seluler  ditambah  masih  ada  SDM  yang  lemah  baik  secara  skill  penggunaan  komputer maupun secara pendidikan.
Kata kunci: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016, Implementasi

## PENDAHULUAN
Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru Nomor  7  tahun  2016  adalah  perubahan  dari Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  5 Tahun  2008.  Perubahan  ini  dikarenakan  di tetapkannya    Undang-undang  Nomor  24  ta-
hun  2013  tentang  perubahan  Undang- undang  Nomor  23  tahun  2016  tentang  Ad- ministrasi  Kependudukan  maka  Peraturan Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  5  Tahun 2008  tentang  penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian
dan  penyempurnaan.  Dalam  peraturan  Dae- rah  Kota  Pekanbaru  nomor  7  tahun  2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  didalam  pasal  65  BAB  IX ayat  1  tentang  sanksi  administratif  menya- takan  bahwa  “Setiap  penduduk  dikenakan sanksi  administratif  berupa  denda  apabila melampaui  batas  waktu  dalam  pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal pendafta- ran  penduduk  dan  denda  dikenakan  sebesar 100% dari biaya retribusi dokumen kependudukan”.
Masih banyak masyarakat yang mengeluh  mengenai  biaya  yang  dikenakan lebih  dari  yang  ditentukan.  Sewajarnya dalam  perda  nomor  7  tahun  2016  tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan telah  diterangkan  dalam  BAB  II  pasal  2 yang  berbunyi  “ganti  rugi  dan  pemulihan nama  baik  sebagai  akibat  kesalahan  dalam pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil serta  penyalahgunaan  data  pribadi  oleh Instansi  pelaksana”.  Jadi  setiap  kesalahan yang  dilakukan  oleh  pelaksana  administrasi kependudukan  sewajarnya  tidak  dibebankan kepada masyarakat umum melainkan merupakan  tanggung  jawab  dari  pengawai tersebut.  Dalam  perda  nomor  7  tahun  2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan  BAB  II  pasal  2  tersebut sudah jelas bahwa pembuatan akta kelahiran yang  terdapat  kesalahan  dalam  pengetikan maupun  penerbitan  akibat  kesalahan  dari pihak pelaksana merupakan tanggung jawab instansi  pelaksana.  Namun  kenyataannya kesalahan  yang  di  lakukan  oleh  instansi pelaksana  dilimpahkan  kepada  masyarkat dengan alasan denda administratif.
Berdasarkan  dari  penjelasan  dan uraian  yang  telah  dikemukakan  penulis diatas  serta  sesuai  dengan  pengamatan penulis dilapangan, bahwa penulis menemukakan beberapa permasalahan diantaranya :
1.  Masih dijumpai beban biaya pembuatan akte melebihi dari pada yang  ditentukan  dapat  dilihat  dari penjelasan diatas.
2.  Masih  adanya  kesalahan  pegawai  di limpahkan  kepada  masyarakat  dengan
alasan denda administratif.
3.  Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan kepada masyarakat oleh pihak dinas dan stakeholder  terkait  informasi-informasi yang  banyak  harus  diketahui  oleh masyakat  membuat  masyarakat  banyak yag  tidak  tahu  tentang  informasi  yang berkaitan  tentang  proses  pelayanan administrasi,  hak  dan  kewajiban  dan lainnya.
Untuk  menjawab  berbagai  keluhan dari masyarakat tersebut perlu ada perubahan  mengenai  peraturan  yang  lebih baik  lagi  serta  adanya  sosialisasi  terhadap peraturan  yang  sedang  berlalu.  Dengan demikian,  pengelolaan  kependudukan  akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan  suatu  daerah,  dan  memberikan dampak  yang  sangat  buruk  apabila  tidak dikelola  dengan  baik,  maka  penulis  tertarik untuk  memiliki  pelayanan  pembuatan  kartu keluarga  dengan  memberi  dan  mengajukan judul “Implementasi  Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  Nomor  :  7  Tahun  2016  Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  Pada  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”
Perda  ditetapkan  oleh  kepala  daerah setelah  mendapatkan  persetujuan  bersama DPRD,  untuk  penyelenggaraan  otonomi yang  dimiliki  oleh  provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih  lanjut dari  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi,  dengan  memperhatikan  ciri khas  masing-masing  daerah.  Perda  yang dibuat  oleh  suatu  daerah,  tidak  boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi,  dan  baru  mempunyai  kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah. Implementasi  itu  merupakan  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam  suatu  keputusan  kebijakan.  Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga  harus  mengkaji  terlebih  dahulu  apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak  yang  buruk  atau  tidak  bagi
masyarakat,  hal  tersebut  bertujuan  agar suatu  kebijakan  tidak  bertentangan  dengan masyarakat,  apalagi  sampai  merugikan masyarakat
Dalam mengimplementasikan kebijakan  dimaksud  diperlukan  suatu  input berupa: peraturan perundang-undangan yang menjadi  acuan,  sumber  daya  manusia sebagai  pelaksana,  sumber  daya  keuangan yang akan mendukung pelaksanaan lebijakan,  komitmen  pelaku-pelaku  yang terkait  serta  standard  operating  procedurs dan lain sebagainya.
1. Komunikasi Yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa  yang  harus  dilakukan,  dimana  yang menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran (target  group),  sehingga  akan  mengurangi distorsi imlpementasi.
2. Sumber Daya Dimana  meskipun  isi  kebijakan  telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi  apabila  implementor  kekurangan sumberdaya  untuk  melaksanakan,  maka implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif. Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud sumber  daya  manusia,  misalnya  kompetensi implementor dan sumber daya financial.
3. Disposisi Adalah  watak  dan  karakteristik  yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa  sikap  dari  pelaksana  kadangkala menyebabkan  masalah  apabila  sikap  atau cara  pandangnya  berbeda  dengan  pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi  dapat  mempertimbangkan atau  memperhatikan  aspek  penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur Birokrasi Merupakan  susunan  komponen  (unit-unit) kerja  dalam  organisasi  yang  menunjukkan adanya  pembagian  kerja  serta  adanya kejelasan  bagaimana  fungsi-fungsi  atau
kegiatan  yang  berbeda-beda  diintegrasikan atau  dikoordinasikan,  selain  itu    struktur organisasi  juga  menunjukkan  spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan
penyampaian laporan (Edward III, 1980;125)  Struktur  organisasi  yang  terlalu panjang    akan  cenderung  melemahkan pengawasan  dan  menimbulkan  red-tape, yakni  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

## METODE
Penelitian  ini  masuk  dalam  jenis penelitian  kualitatif.  Informan  penelitian terdiri  dari  Kepala  Sub  Bagian  Umum Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Pek- anbaru,  Pegawai  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, dan Masyara- kat.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  melalui  beberapa  cara  yaitu  wa- wancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Ana- lisis data berdasarkan kualitatif yang bersifat deskriptif  dengan  mendeskriptifkan  ken- yataan  dari  kejadian  yang  diteliti  sehingga memudahkan  penulis  untuk  mendapatkan data yang objektif.

## HASIL
Analisis  Implementasi  Peraturan  Daerah Kota  Pekanbaru  Nomor    7  Tahun  2016 Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan Pada Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Pekanbaru

## Komunikasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa  yang  harus  dilakukan,  dimana  yang menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran (target  group),  sehingga  akan  mengurangi distorsi  imlpementasi.  Para  implementator ataupun pelasana dari Peraturan Daerah Ko- ta Pekanbaru Nomor  7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  Pada  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pekanbaru  ten-
tunya  harus  paham.  menurut  edward  III salah satu dimensi dalam komunikasi dalam teori  implementasi  ialah  dimensi  transmisi yakni menghendaki agar kebijakan    publik disampaikan    tidak    hanya    disampaikan kepada        pelaksana  (implementors) kebijakan      tetapi      juga      disampaikan kepada  kelompok  sasaran  kebijakan  dan pihak  lain  yang  berkepentingan  baik  secara langsung maupun tidak langsung, dan justru hal  ini  yang  belumnya  tampak  dilakukan oleh dinas
Disdukcapil
dalam mengimplementasikan perda kota Pekanbaru no  7  Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

## Sumber Daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi  apabila  implementor  kekurangan sumberdaya  untuk  melaksanakan,  maka implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif. Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud sumber  daya  manusia,  misalnya  kompetensi implementor  dan  sumber  daya  financial. dilihat kondisi pegawai yang ada pada dinas Disdukcapil kota Pekanbaru mulai dari yang jabatan  tertingg  yakni  kepala  dinas  hingga hinga  unit  yang  paling  bawah  setinggat pelaksana, namun begitu kondisi pegawai ini juga  masih  dirasa  masih  terdapat  beberapa kelemahan dalam pelayanan maupun penggunaan alat-alat kantor
Disposisi Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi  yang  baik,  maka  implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan oleh  pembuat  kebijakan.  Edward III (1980;98)  menyatakan  bahwa  sikap  dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda  dengan  pembuat  kebijakan.  Oleh karena  itu,  untuk  mengantisipasi  dapat mempertimbangkan  atau  memperhatikan aspek  penempatan  pegawai  (pelaksana)  dan insentif.

## Struktur Birokrasi
Bahwa  struktur  dinas  disdukcapil  kota  Pek- anbaru  memang  telah  sesuai  dengan  kebu- tuhan  yang  diperlukan  dalam  melaksanakan tugas  dan  kewajiban  dalam  melayani masyarakat  yang  datang  untuk  pengurusan administrasi  dan  pelayanan  lainnya,  adapun bentuk  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil ialah:
•  Pengaduan data
•  Akte dan pencatatan sipil
•  Surat keterangan (suket)
•  Legalisir
•  Perpindahan  Surat  Keterangan  Pergi  dan Surat Keterangan Datang
•  Pengaduan permasalahan KK/KTP
•  Pembayaran denda/retribusi

## PEMBAHASAN
Stakeholder  pada  dinas  Disdukcapil Kota  Pekanbaru  memang  telah  mengetahi dan  memahami  isi  serta  maksud  dan  tujuan dari  regulasi  ini  dibuat,  jika  dilihat  pada konsideran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  Nomor    7  Tahun  2016  Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa
“Pemerintah  Kota  Pekanbaru  senantiasa meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan
yang profesional,  memenuhi  standar  teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak deskriminatif dalam mencapai standar pelayanan  prima  yang  menyeluruh  untuk mengatasi permasalahan kependudukan”.
Namun  tidak  hanya  pihak  dari  dinas Disdukcapil saja yang harus mengetahui dan paham  dengan  tujua  dari  perda  ini,  namun sejatinya  ialah  masyarakat  sebagai  sasaran ataupun objek dari peraturan ini, masyarakat sebagai  orang  mengurus  dan  menerima  dari pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil kota Pekanbaru  tentunya  tuga  harus  tahu  dan memahami  informasi-informasi  terbaru  dari perubahan  yang  ada  pada  perda  kota Pekanbaru  Nomor    7  Tahun  2016  Tentang
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan.  Lain  dari  itu  pihak  dinas Disdukcapil juga merasa bahwa kekurangan jumlah  pegawai  dimana  hal  ini  juga  dapat dilihat  bahwa  jumlah  masyarakat  yang datang  untuk  berurusan  cukup  banyak  dan hal  ini  juga  harus  berbanding  lurus  juga dengan  jumlah  pegawai  yang  harusnya disesuaikan  untuk  melayani  masyarakat yang datang untuk mengurus KTP, KK, dan lainnya.  Sumberdaya  manusia  merupakan salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
Bahwa dinas Disdukcapil kota Pekanbaru  telah  melaksanakan  tugas  pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP yang ada, terkait  etika  sikap  dan  perilaku  memang tidak  ada  permasalahan  dan  kendala  pada internal pegawai itu sendiri, jikapun terdapat permasalahan  pada  pegawai  seperti  etika yang  kurang  baik  pada  masyarakat  yang sedang  datang  kekantor  dinas  Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan maka memang sudah seharusnya mendapat teguran  dari  atasan  seperti  dari  sekretaris maupun  dari  kepala  dinas  Disdukcapil  itu sendiri. kondisi dari struktur dinas Disdukcapil  kota  Pekanbaru  telah  sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang memang diperlukan dalam melayani masyarakat  dalam  hal  urusan  administrasi serta  dalam  urusan  pengimplementasian perda  kota  Pekanbaru  no  7  tahun  2016, seperti yang telah disebutkan bahwa struktur dari  dinas  Disdukcapil  tersebut  telah diamanahkan dalam perwako no 104 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Pekanbaru  dimana  hal  ini  tertuang  pada BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Susunan  organisasi  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Selain  itu  juga  terdapat  faktor-faktor yang  menghambat  Analisis  Faktor-Faktor Penghambat  Dalam  Implementasi  Peraturan Daerah  Kota  Pekanbaru  nomor  7  tahun 2016:

## Faktor Internal
Bahwa  secara  personal  dari  kepega- waian yang ada pada dinas Disdukcapil kota Pekanbaru  memang  tidak  terdapat  permasa- lahan yang begitu jelas namun tetap saja so- sialisasi dari perda no 7 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  ini  tidak  dilakukan  oleh pihak  dinas  Disdukcapil  pada  dalam  perda ini  banyak  memuat  aturan-aturan  baru  yang berubah  dari  perda  no  5  tahun  2008  yang tentunya banyak memuat informasi-infomasi baru  seperti  peningkatan  pelayanan,  hak- kewajiban  masyarakat  yang  mendapatkan pelayanan  serta  sanksi.  Jadi  jika  kualitas pegawainya  saja  yang  sudah  baik  namun perda  ini  tidak  diketahui  oleh  masyarakat maka  tetap  saja  perda  no  7  tahun  Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  tidak  dapat  diimplementasi- kan dengan baik.

## Faktor Eksternal
Faktor eksternal biasanya di- pengaruhi  oleh  kondisi  diluar  dari  dinas Disdukcapil  kota  Pekanbaru,  faktor  ini  bi- asanya  dari  masyarakat  itu  sendiri  serta lingkungan  dari  luar  dinas  Disdukcapil  ter- sebut. Dalam perda nomor 7 tahun 2016 ten- tang penyelenggaraan administrasi kependudukan  BAB  II  pasal  2  tersebut  su- dah  jelas  bahwa  pembuatan  akta  kelahiran yang  terdapat  kesalahan  dalam  pengetikan maupun  penerbitan  akibat  kesalahan  dari pihak pelaksana merupakan tanggung jawab instansi  pelaksana.  Namun  kenyataannya kesalahan  yang  di  lakukan  oleh  instansi pelaksana  dilimpahkan  kepada  masyarkat dengan  alasan  denda  administratif.  Namun pada  kenyataannya  masyarakat  masih  ada yang  mengeluh  tentang  pengurusan  admin- istrasi  kependudukan.  Oleh  sebab  itu  maka memang  sangat  diperlukan  dan  sangat penting  sinergitas  antara  pihak  dinas Disdukcapil  dengan  masyarakat  dalam penerapan  perda  no  7  tahun  2016  ini  agar terciptanya  harmonisasi  antara  masyarakat yang  mengurus  administrasi  dan  menerima pelayanan  serta  pihak  dinas  Disdukcapil yang  memberikan  pelayanan  dan  bertugas
sesuai aturan yang berlaku.

## SIMPULAN
Belum  dilaksanakannya  sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi perubahan, kewajiban-hak, sanksi dan lainnya sehingga masyarakat sampai saat ini tidak  tau  tentang  adanya  perda  tersebut. Masih  adanya  status  pendidikan  pegawai yang  rendah  menjadi  salah  satu  hal  yang mempengaruhi  etika,  cara  berfikir  pegawai sehingga  membuat  mereka  tidak  terlalu memahami pentingnya perda bagi kemajuan pelayanan  publik.  Tidak  adanya  sinergitas antara pihak dinas Disdukcapil kota Pekanbaru  dengan  masyarakat  menjadikan masyarakah  acuh  dengan  perkembangan informasi dan hanya berfokus dengan urusan mereka  masing-masing  saat  datang  untuk pelayanan  administrasi  di  kantor  dinas Disdukcapil kota Pekanbaru.

## DAFTAR RUJUKAN
A.G  Subarsono.2008.  Analisis  Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
Dwijowijoto,  Rian  Nugroho.  2003.  Ke- bijakan  Publik  Formulasi,  Implemen- tasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
Haw Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi  di  Indonesia.  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada
Islam  Irfan,  2003.  Prinsip-prinsip  Perumu- san  Kebijakan  Negara.  Jakarta:  Bumi Aksara
Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. Kebijakan Dan  Manajemen  Pembangunan  Wila- yah, YPAPI, Yogyakarta.
Lateif,  Abdul,  2005.  Hukum  dan  Peraturan Kebijakan  Pada  Pemerintah  Daerah, UII Press, Yogyakarta,
N. Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan  Publik,  Gajah  Mada  Uni- versity, Yogyakarta.
Nana  Syaodih  Sukmadinata, 2010. Metode Penelitian  Pendidikan. (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Singarimbun,    M    dan    Efendi.    1995.
Metode    Penelitian    Survey,    Jakarta PT. Pustaka LP3ES
Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Pub- lik, Bandung: Alfabeta
Sunggono Bambang. 1999. Hukum dan Ke- bijakan  Publik.  Jakarta:  Sinar  Grafika 110
Sutopo,  dan  Sugiyanto.  2001.  Analisis  Ke- bijakan  Publik.  Jakarta:  Lembaga  Ad- ministrasi Negara RI
Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian  Admin- istrasi. Bandung : Alfabeta
Tangkilisan,  Heseel  Nogi,  2008,  Kebijakan dan  Manajemen  Otonomi  Daerah, Yogyakarta: Lokman Offset
Thoha,  Miftah.  2003.  Perspektif  Perilaku Organisasi. Jakarta : Rajawali Pers
Wahab,  Solichin  Abdul.  1997.  Analisis  Ke- bijaksanaan  dari  Formulasi  ke  Imple- mentasi Kebijaksanaan Negara edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara
Winarno  Budi.  2002  Kebijakan  dan  Proses Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Media Pressindo.