## PENGAKUAN HAK ULAYAT SUKU BADUY INDONESIA DENGAN SUKU ABORIGIN AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH

## R. Mulyana Jaya Sumpena
Fakultas Hukum, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Email: iankigulung@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Sistem Hukum Adat, Perbandingan Hukum Negara,  Tanah  Masyarakat Adat, Pengakuan Hak Ulayat Secara hierarki antara Negara Indonesia dan Negara Australia menerapkan Sistem hukum yang berbeda, Indonesia menerapkan Civil Law, meskipun saat ini Indonesia sudah tidak murni lagi menganut Civil Law, namun lebih kepada system campuran antara Civil Law System, Hukum Islam dan Hukum Adat, sedangkan Australia menerapkan Common Law System. Hukum Adat Aborigin memiliki hierarki kewenangannya sendiri yang berbeda dengan  hierarki  kewenangan  common  law  Australia.  Menjadi  jelas  bahwa  untuk menanggapi kebutuhan masyarakat Aborigin, common law Australia harus menemukan cara untuk mempertimbangkan Hukum Adat Aborigin dan persyaratan otoritasnya. Adat adalah suatu konsep yang mencakup sistem nilai, norma, dan tradisi yang berkembang dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat tertentu, merujuk pada adat istiadat, adat kebiasaan,  atau  tradisi-tradisi  yang  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi.  Hukum  adat sendiri  merupakan  suatu  hukum  yang  hidup  karena  dia  menjelmakan  perasaan  hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri. Sistem-sistem hukum adat telah  membentuk  landasan  hukum  yang  kaya  dan  beragam  di  berbagai  masyarakat tradisional di seluruh dunia yang mencerminkan sejarah panjang perkembangan, nilai-nilai budaya, dan cara masyarakat mengatur diri mereka sendiri. Sistem-sistem hukum berperan dalam mengatur hubungan antar individu, mengelola sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan  sosial  dalam  masyarakat  tradisional.  Terbentuknya  hukum  adat  dalam masyarakat  tradisional  dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor  yang  mencerminkan  sejarah, budaya,  dan  lingkungan  masyarakat  tersebut.  Faktor-faktor  ini  memiliki  peran  krusial dalam membentuk hukum adat dan sangat bervariasi tergantung pada konteks geografis serta budaya. Terhadap Tanah adat masyarakat adat baduy wajib mendapat pengaturan hukum  dan  Pengakuan  atas  Hak  Ulayat  secara  sistematik  guna  melindungi  keberadaan tanah  adat  masyarakat  adat  baduy  dari  dialih  fungsikan  atau  bahkan  diambil  alih penguaasaannya  oleh  pihak  lain.  Pengaturan  ini  merupakan  perwujudan  penghormatan negara atas hak ulayat kepada masyarakat adat baduy. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap keberadaan suatu masyarakat adat sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan.  Permasalahan  yang  terdapat  dalam  pengaturan  tersebut adalah  bagaimana  kedudukan  hukum  tanah  ulayat  masyarakat  adat  Baduy    jika dihubungkan  dengan  keberadaan  hak  menguasai  negara  dalam  mewujudkan  keadilan sebagaimaan diatur dalam UUPA menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh da sistematis. ABSTRACT
Keywords: Customary  Law  System,
Comparative  State  Law, Indigenous  Peoples'  Land, Recognition  of  Customary Rights Hierarchically, Indonesia and Australia apply different legal systems, Indonesia applies Civil Law, although currently Indonesia no longer adheres purely to Civil Law, but rather a  mixed  system  between  Civil  Law  System,  Islamic  Law  and  Customary  Law,  while Australia applies Common Law System. Aboriginal Customary Law has its own hierarchy of  authority  which  differs  from  the  Australian  common  law  hierarchy  of  authority.  It became clear that to respond to the needs of Aboriginal peoples, Australian common law had to find a way to take Aboriginal Customary Law and its authority requirements into account. Custom is a concept that includes a system of values, norms and traditions that develop in a particular social group or society, referring to customs, customs or traditions that are passed down from generation to generation. Customary law itself is a living law because it embodies the real legal feelings of the people in accordance with their own nature, customary law is constantly in a state of growth and development like life itself.
Customary  legal  systems  have  formed  a  rich  and  varied  legal  foundation  in  many traditional societies around the world reflecting long histories of development, cultural values, and the way societies organize themselves. Legal systems play a role in regulating relationships between individuals, managing natural resources, and maintaining social balance in traditional societies. The formation of customary law in traditional societies is influenced by a number of factors that reflect the history, culture and environment of that society.  These  factors  play  a  crucial  role  in  shaping  customary  law  and  vary  greatly depending  on  geographic  and  cultural  context.  The  customary  land  of  the  Baduy indigenous community is obliged to obtain legal regulation and systematic recognition of Ulayat  Rights  in  order  to  protect  the  existence  of  the  Baduy  indigenous  community's customary  land  from  being  converted  or  even  taken  over  by  other  parties.  This arrangement is a manifestation of the state's respect for the customary rights of the Baduy indigenous  community.  This  is  motivated  by  the  state's  recognition  of  the  existence  of indigenous communities as regulated in statutory regulations. The problem contained in this regulation is how the legal position of the customary land of the Baduy indigenous community is related to the existence of the right to control the state in realizing justice as regulated in the UUPA, describing the laws and regulations that apply in a comprehensive and systematic manner.

## PENDAHULUAN
Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang ha katas tanah yang berlaku di tiap daerah. Seperti yang kita ketahui hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi dalam jual beli tanah di Indonesia. Namun, dibalik berlakunya hukum tanah adat di tiap daerah disini  juga  berlaku  hukum  agrarian  nasional  yaitu  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan dasar pokok –pokok Agraria” dalam peraturan itu sudah diatur dalam hukum agrarian.
Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan suatu bangsa. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa kedudukan dan fungsi tanah sangat penting bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sumber kehidupan manusia yang berkaitan dengan harga diri manusia, kesejahteraan dan kemakmuran, kekuasaan dan dekat dengan nilai-nilai kesakralan. Begitu pula bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai banyak fungsi yang sangat strategis. Tanah tidak hanya berarti dan sangat berharga, tidak hanya sebagai suatu kekayaan. Tanah adat mempunyai fungsi yang bersifat sosial-religius dan juga mempunyai fungsi sebagai sumber penghidupan.
Namun, pada kenyataannya masyarakat hukum adat belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan  sebagaimana  mestinya.  Lemahnya  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap keberadaan  masyarakat  hukum  adat,  baik  secara  yuridis  maupun  sosiologis,  berdampak  pada kurangnya perhatian negara terhadap terpenuhinya hak-hak dasar sebagai warga negara. Dimana kondisi  masyarakat  hukum  adat  umumnya  terbelakang  dalam  bidang  pendidikan,  kebudayaan, pelayanan kesehatan dan dalam bidang sosial ekonomi.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, selain memelihara dan memungut hasil dari tanahnya, wilayah Baduy yang memuat unsur tanah adat juga dipertahankan seutuhnya. Cara untuk mempertahankan tanah adat Baduy agar tidak adanya sengketa dimudian hari dengan orang – orang luar yang menguasai tanah untuk kepentingan pribadi (masyarakat lain selain orang Baduy), maka masyarakat Baduy melakukian permintaan khusus secara langsung kepada presiden agar dibuatkan tiang pembatas antara tanah yang termasuk ke dalam wilayah Baduy dengan tanah yang termasuk wilayah luar (selain wilayah Baduy). Dengan adanya permintaan khusus tersebut, kemudian  pemerintah  mengabulkannya  dengan  cara  membuatkan  tiang-tiang  pembatas  atau pokok-pokok  setinggi  setengah  meter.  Kemudian  pada  bulan  agustus  2002,  pemerintah
menetapkan dan memberikan hak khusus kepada orang-orang Baduy berkenaan dengan wilayah tanah  adatnya  mengenai  status  hak  ulayat  Sebagai  satu  kesatuan  wilayah  Negara  kesatuan Republik Indonesia, di mana status dan fungsi dari tanah tersebut hanya dipergunakan oleh orang- orang Baduy saja, serta bagi orang luar yang hendak memasuki wilayah Baduy harus mengikuti aturan main dan perizinan terlebih dahulu.
Beralih  Penulis  coba  paparkan  perihal  Masyarakat  Aborigin  di  Australia  merupakan penjaga  cerita  tertua  dan  sistem  cerita  tertua  di  dunia.  Sistem  cerita  dan  alur  lagu  Aborigin mengilhami Negara dengan makna, dan memetakannya berarti menantang representasi kartografi Barat  atas  tanah  di  Australia  Barat.  Masyarakat  Aborigin  selalu  mengajari  tentang  pentingnya cerita dalam memahami dan mengetahui dan melalui cerita kita mempelajari kebenaran tentang dunia. Mereka juga mengajari bahwa bukanlah manusia yang bisa menjadi pendongeng terbaik: burung, hewan, pepohonan, bebatuan, dan tanah, ibu kita, mempunyai cerita paling penting untuk diceritakan kepada kita. Kisah-kisah ini ada, dan dengan “memetakan” sistem cerita ini, kita secara mendasar mengubah cara kita “mengenal” suatu negara.  Landasan yang tidak terbantahkan (yang tidak) tergambarkan biasanya ditandai dengan rasa penghindaran budaya, rasisme, dan amnesia tempat  kelas  menengah  yang  paling  jelas.  Bagi  banyak  orang,  dilema  disiplin  (dan  komunitas besar) ini masih ada hingga saat ini.
Dalam sistem pengetahuan Aborigin, segala sesuatunya hidup dan segala sesuatunya ada dalam hubungan; masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah satu, tempat dunia fisik dan spiritual suatu  Negara  berinteraksi.  The  Dreaming  adalah  perayaan  berkelanjutan  dan  penghormatan terhadap peristiwa masa lalu: penciptaan tanah, penciptaan hukum, dan penciptaan manusia. Cerita diberikan kepada masyarakat Aborigin dari Mimpi, semuanya terwujud melalui cerita, dan Mimpi adalah nenek moyang. Segala sesuatu ada secara kekal dalam Mimpi; Mimpi itu hidup. Individu dilahirkan di Negara, tidak hanya di Negara, tetapi dari Negara, dan identitasnya terkait erat dan abadi dengan Mimpi. Pakar non-pribumi Debra Bird Rose berpendapat, “Dalam bahasa Inggris Aborigin, kata ‘Country’ adalah kata benda umum dan kata benda diri. Orang berbicara tentang Negara  dengan  cara  yang  sama  seperti  mereka  berbicara  tentang  seseorang:  mereka  berbicara dengan Negara, bernyanyi untuk Negara, mengunjungi Negara, khawatir tentang Negara, berduka atas  Negara  dan  merindukan  Negara.  Kata  orang,  Negara  mengenal,  mendengar,  mencium, memperhatikan, menjaga, dan merasa iba atau bahagia. Negara adalah sebuah entitas hidup yang memiliki hari kemarin, hari ini, dan hari esok, dengan kesadaran, tindakan, dan kemauan terhadap kehidupan.  Karena  kekayaan  maknanya,  Negara  adalah  rumah  dan  kedamaian:  makanan  bagi tubuh, pikiran dan jiwa; dan ketenangan hati.
Saat ini kelompok dan masyarakat adat di seluruh dunia sedang mengalami pelepasan dan individuasi  tanah  leluhur  dan  tanah  ulayat.  Selain  itu  juga  mengalami  marginalisasi  dan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan mereka, seperti hak atas penghidupan, agama, adat, kesehatan,  dan  terkadang  relokasi  paksa.  Pada  akhirnya  tantangan  dimana  orang  /  kelompok tersebut  dapat  mendefinisikan  dirinya,  pengartiakulasian  hal  tersebut  dapat  bersumber  dari orang/kelompok  itu  sendiri  atau  dari  pihak  eskternal.  Hal  yang  menjadi  masalah  adalah  ketika pengartikulasian  tentang  keberadaan  komunitas  tersebut  diterjemahkan  dalam  peraturan  dan segala  urusan  terkait  pengakuan,  ini  dapat  menjadi  isu  tersendiri  bahkan  bisa  berdampak  pada marjinalisasi yang didukung oleh aspek formal.
Banyaknya dorongan bahwasannya “masyarakat hukum adat dilindungi dan memiliki hak- haknya,”  namun  seiring  berjalannya  waktu  terdapat  banyak  perubahan-perubahan  yang mempengaruhi peraturan. Karena dalam sudut pandang hukum, peraturan melihat individu sebagai
objek  hukum,  tidak  kelompok  adat.  Walaupun  begitu,  berbagai  kelompok  adat  juga  memiliki perbedaan pendapat dan sudut pandang tujuan di internal mereka. hal yang menarik ketika melihat perbandingan antara masyarakat adat badui dan beberapa Masyarakat hukum ada di Indonesia Dari hasil  pengamatan  sementara,  masyarakat  baduy  di  mulai  sejak  tahun  1960an  telah  berhasil mengukuhkan wilayahnya. Ini diakui sebagai hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan di tahun 1982 melalui PT. Perhutani dibuatkan peta wilayah hak ulayat badui.  Aspirasi  masyarakat  badui  yang  secara  kompak  mengajukan  status  hukum  tanah  ulayat mereka, akhirnya dikabulkan melalui peraturan daerah Lebak.
Contoh kasus yang dialami masyarakat baduy mendapatkan status hukum atas tanah adat mereka sebagai satu kelompok/masyarakat, bukan sebagai individu, adalah hal yang jarang sekali terjadi,” hal ini memperlihatkan bahwa mereka sangat solid secara internal, memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, mereka juga tidak mengandalkan pendanaan dari luar seperti dana desa dari pemerintah.  Kemandirian  ini  juga  memberikan  status  mereka  yang  kuat  di  mata  negara  untuk mendapatkan pengakuan subjek hukum maupun perlindungan hak tanah ulayatnya.
Hal  berbeda  terjadi  di  beberapa  sistem  peradatan  di  beberapa  Masyarakat  Hukum  Adat lainnya di Indonesia, Berdasarkan hasil penelitian sementara, mereka tidak ingin mengikuti konsep dalam Undang-Undang Desa Adat Tahun 2014 untuk menjadi masyarakat yang otonom. Mereka memiliki keraguan ketika memiliki status otonom akan menghilangkan hak mereka atas dana desa dari pemerintah. “kebanyakan Masyarakat adat juga tidak memiliki kesatuan yang solid seperti masyarakat adat badui. Di dalamnya memiliki berbagai kelompok/organisasi dengan kepentingan berbeda,”
Berdasarkan sudut pandang perlakuan negara bagi masyarakat adat aborigin di Australia yang  sudah  dengan  komleks  diatur  dalam  hukum.  Berdasarkan  peraturan  di  Australia,  situs suci/tanah adat (sacred sites) adalah tempat di dalam lanskap yang memiliki arti atau makna khusus di bawah tradisi Aborigin. Bukit, batu, mata air, pohon, dataran, danau, muara sungai, dan fitur alam lainnya dapat menjadi situs suci/tanah adat. Lebih lanjut, ia menyebutkan di daerah pesisir dan laut, situs suci dapat mencakup segala hal yang terletak di atas dan di bawah air. Situs suci memperoleh  statusnya  dari  hubungannya  dengan  aspek-aspek  tertentu  dari  tradisi  sosial  dan budaya  Aborigin,  terutama  berkaitan  dengan  ritual-ritual  yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat Aborigin.
Lain halnya dengan Masyarakat Adat di Indonesia memiliki pandangan berbeda, hukum sistem kepemilikan tanah yang berasal dari warisan peraturan Belanda serta tuntutan pembangunan ekonomi di masa modern memang tidak sesuai dengan sistem hukum adat tradisional, khususnya hak atas tanah ulayat. Adanya praktik hukum di Indonesia saat ini gagal untuk mengakui sifat kolektif kelompok adat sebagai entitas kolektif, dan sifat komunal tanah ulayat, dalam halm ini terlalu banyak perubahan serta kebijakan yang tumpang tindih. Sehingga masyarakat adat akan mengalami kebingungan menanggapi kebijakan yang berbeda tentang pengakuan status hukum, baik sebagai subjek hukum maupun status tanah mereka.
Berdasarkan data awal yang diperoleh dari hasil tinjauan sementara terlihat bahwa masalah system  hukum  antara  yang  berlaku  di  Negara  Kesatuan  Indonesia  dengan  Negara  Australia terhadap Masyarakat Hukum Adatnya terdapat pergeseran perubahan dalam kebijakan pemerintah diimplementasikan  dan  bagaimana  hal  itu  akan  mempengaruhi  kelompok  adat,  termasuk kelompok marjinal dan komunitas adat tidak diakui sepenuhnya secara hukum. Untuk itu Perlu adanya dialog lintas keilmuan untuk melihatnya dari sisi hukum, antropologi, sosilogi, geografi,
dan ilmu sosial lingkungan. bagaimana tantangan dalam pengakuan dan perlindungan kelompok adat tradisional berada di berbagai wilayah dan negara, dan jalur reformasi hukum dan kebijakan.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analistis (Descriptive Research), yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  suatu  gambaran  dan  uraian  secara  jelas, sistematis,  nyata  dan  tepat  dari  Pengakuan  Hak  Ulayat  Dalam  Perspektif  Hukum  Tanah  Nasional Kesejahteraan  Masyarakat  Adat  (Studi  Kasus:  Masyarakat  Hukum  Adat  Baduy  Provinsi  Banten). Penelitian yang dilakukan dengan Penelitian Normatif - Empiris / Applied law research, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, UU atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan cara Pendekatan Penelitian Normatif Empiris Nonjudicial Case Study and Live Case Study, artinya Pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, tanpa campur tangan pengadilan dan pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  penelitian  kepustakaan  dan  dokumen,  yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) atau data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tertier.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dikenal  adalah  studi kepustakaan; pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis data secara kualitatif.  Analisis  data  secara  kualitatif  yaitu  metode  analisis  data  yang  mengelompokkan  dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan  dengan  teori-teori,  asas-asas,  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan Sistem Hukum Atas Pengakuan Hak Ulayat di Negara Indonesia dan Negara Australia
1.  Syarat Terpenuhi Tanah Ulayat atau Tanah Adat
Menurut  Kurnia  Warman  didalam  buku  Hukum  Agraria  Dalam  Masyarakat  Majemuk (hlm.40) mengatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam pasal 3 UUPA:
1) Sepanjang kenyataanya masyarakat hukum adat itu masih ada: Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan pasal 67 ayat (1) UU No. 41 1999 tentang kethutanan “suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaanya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
a. Masyarakatnya masih dalam bentuk penguyuban (rechtsgemeenschap);
b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
e. Masih  mengadakan  pemungutan  hasil  hutan  di  wialayah  hutan  di  wilayah  hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
2) Negara dan sesuai dengan kepentingan nasional.
3) Tidak bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi kriteria dalam menentukan hak ulayat.

## 2.  Pengakuan Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum di Indonesia
Pada mulanya, istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh van Vollenhoven untuk menunjukkan warga pribumi (native) atau suku asli Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keluarnya kebijakan politik Pemerintah Belanda didasarkan pada Pasal 131 IS (Indische Staatregeling) 1939, maka warga negara Indonesia ketika itu dibedakan ke dalam warga pribumi (Irlander), Eropa dan Timur Asing. Pengakuan atas perbedaan warga negara tersebut membawa konsekuensi timbulnya keanekaragaman  hukum  (Pluralstic  legal  systems).  Hukum  Adat  adalah  “  hukum  yang  tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat- alat  kekuasaan  lainnya  yang  menjadi  sendinya  dan  diadakan  sendiri  oleh  kekuasaan  Belanda dahulu”.
Sebagai salah satu unsur dari kesatuan masyarakat, maka hukum adat merupakan cabang hukum  mandiri  (an  independent  branch  of  law)  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  struktur masyarakat. Kedudukan hukum adat sejajar dengan hukum Islam dan hukum warisan Pemerintah Belanda  yang  berlaku  di  Indonesia.  Bahkan  dalam  proses  pembentukan  hukum  nasional  tidak mengakomodir  asas-asas  hukum  adat,  maka  peraturan  hukum  nasional  tersebut  tidak  sesuai dengan jiwa bangsa (volkgeist). Seminar nasional diselenggarakan BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak  tertulis  dalam  bentuk  perundang-undangan  Republik  Indonesia  yang  di  sana-sini mengandung unsur agama. Para ahli hukum adat sepakat bahwa dalam hukum adat mengandung unsur-unsur keagamaan, dan magis (magic religious), keajegan (constant), tunai (concrete) dan luwes  (flexible).  Iman  Sudiyat,  mendefinisikan  keberadaan  hukum  adat  yang  bersifat  konkret tersebut dibuktikan dengan Peraturanperaturan Desa, surat-surat perintah Raja, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang  mempunyai  wibawa  (Macht  and  Authority)  serta  pengaruh  yang  dalam  pelaksanaanya berlaku  serta  merta  (spontan)  dan  dipatuhi  sepenuh  hati.  Dari  kajian  pustaka  didapat  beberapa konsep  atau  definisi  operasional  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini.  Pertama,  berbicara hukum  adat  tidak  terlepas  dari  konsep  hukum  yang  hidup  (living  law)  dalam  masyarakat. Tergolong  hukum  yang  paling  tua  yang  pernah  dipergunakan  masyarakat  Indonesia,  selain terdapat hukum Islam dan hukum warisan kolonial. Karena itu, living law pengertiannya identik dengan hukum adat. Menurut Cornelis van Vollenhoven yaitu keseluruhan aturan tingkah laku positif  yang  di  satu  pihak  mempunyai  sanksi  (hukum)  dan  di  pihak  lain  dalam  keadaan  tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).

## 3.  Pengakuan Hukum Adat Di Dalam Negeri dan Di Luar Negeri
Penggolongan wilayah hukum adat sebagaimana dilakukan van Vollenhoven ke dalam 19 wilayah hukum adat yang ada dan berkembang di Wilayah NKRI, seperti halnya Suku Sasak di Pulau  Lombok  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  Suku  Dayak  Di  Kalimantan,  Suku  Kajang  di Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Suku  Anak  Dalam  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  –  Jambi  dan  lain sebagainya yang diperbandingkan dengan Suku Baduy Provinsi Banten dsb, masih bersifat umum. Wilayah  hukum  adat  bersifat  umum  tersebut  dibuktikan  dalam  penjelasan  Bab  VI  UUD  1945,
bahwa  teritorial  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250  zelfbestuurende  land-schappen  dan volkgemennschappen, seperti desa di Jawa dan Bali. Selain itu, pengelompokan 19 wilayah hukum adat  tersebut  menjadi  semakin  kurang  relevan  ketika  di  Provinsi  Lampung  saja  ditemukan  76 kesatuan masyarakat hukum adat. Disimpulkan bahwa karena masyarakat hukum adat di Indonesia sangat  beragam  dan  data  masyarakat  hukum  adat  tidak  dapat  dipakai,  kecuali  melalui  proses pengkajian  yang  mendalam  di  tiap-tiap  daerah.  Selain  itu,  dalam  kesimpulannya  dikemukakan bahwa sepanjang perundang-undangan yang mengatur tentang masyarakat hukum adat belum ada ataupun  belum  jelas  diatur  dalam  UUD,  maka  perlu  disiapkan  peraturan  daerah  yang  dapat menyelesaikan permasalahan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya secara sementara. Adapun peraturan  daerah  yang  harus  dipersiapkan  bersifat  pengakuan,  pembenaran  atau  penerimaan sehingga peran yang selama ini dijalankan oleh Departemen Kehutanan harus dikosongkan dari wilayah dimana ada masyarakat adat.
Seiring  dengan  pandangan  di  atas,  perlu  dikaji  pengalaman  di  salah  satu  dari  dua  dua negara seperti suku Maori di New Zealand dan suku Aborigin di Australia. Erich Kolig, dalam karyanya  menyebutkan  bahwa  kebijakan  pengakuan  dan  pemajuan  terhadap  hak-hak  adat  baik Aborigin di Australia dan suku Maori di New Zealand pertama dengan mengakui kemitraan suku dan  budaya  secara  sederajat  (recognition  of  an  ethnic  and  cultural  partnership  of  equal),  dan pengakuan  terhadap  hukum  kebiasaan  sekitar  penguasaan  atas  tanah  dan  hak-hak  di  atasnya didasarkan  kepada  suatu  perjanjian  masa  lalu,  seperti  Treaty  of  Waitangi.  Adapun  bentuk pengakuan terhadap hukum adat dan kepercayaan mereka antara lain diwujudkan dalam sistem hukum atau peraturan per-undang-undangan.
Penulis hanya mengambil sampel perbandingan salah satunya dari karya tulis Erich Kolig yakni perihal Suku Aborigin, dalam hal ini di Australia memang tidak ada Hak-Hak Dasar dan Peraturan  Perunang-undangan  Hak  Asasi  Manusia  baik  dalam  maupun  luar  konstitusi,  tetapi Australia tergolong negara penandatangan kelima perjanjian internasional. Karena itu, kebijakan Pemerintah Australia yang dibuat lebih mengarahkan agar Masyarakat hukum adat dan imigran dapat melakukan asimilasi untuk kebijakan multikulturalisme, dengan mengupayakan masyarakat hukum adat dan imigran untuk menerima nilai utama Australia (Australian core value). Aborigin, kelompok masyarakat yang merupakan 3,8 persen dari total 27 juta populasi Benua Kanguru itu, harus  menerima  kenyataan  pahit.  Berdasarkan  hasil  referendum  pada  15  Oktober  2023,  atau referendum  pertama  di  Australia,  setelah  hampir  seperempat  abad,  nyaris  60  persen  rakyat menolak hak mereka dalam konstitusi. Artinya, keberadaan suku yang sudah menempati benua itu selama  lebih  dari  60.000  tahun,  tidak  diakui  oleh  orang-orang  yang  datang  belakangan  dan mendiami  benua  tersebut  sejak  235  tahun.  Para  pemimpin  Masyarakat  Adat  Australia  pun kemudian menaikkan bendera setengah tiang dan perenungan selama satu pekan sebagai tanda berduka.
Hasil  referendum  tersebut  menandai  kemunduran  besar  upaya  rekonsiliasi  dengan komunitas masyarakat adat, serta merusak citra Australia di dunia tentang bagaimana negara itu memperlakukan  warga  dari  Bangsa  Pertama.  Berbeda  dengan  suka  bangsa  lain  dengan  sejarah yang  sama,  seperti  Kanada  dan  Selandia  Baru,  Australia  belum  secara  resmi  mengakui  atau mencapai  kesepakatan  dengan  Bangsa  Pertama  mereka.  Dalam  referendum  tersebut,  terdapat pertanyaan yang harus dijawab masyarakat Australia, yaitu "UU yang Diusulkan: untuk mengubah Konstitusi  mengakui  Masyarakat  Pertama  Australia  dengan  membentuk  Suara  Aborigin  dan Penduduk  Pribumi  Selat  Torres.  Apakah  Anda  menyetujui  usulan  perubahan  ini?  Para  pemilih harus menulis "ya" di kertas suara jika mereka setuju dengan usulan perubahan konstitusi, atau
menulis "tidak" jika tidak setuju. Dan hasilnya sangat menyakitkan, karena ternyata hampir 60 persen menjawab "tidak".
Jade Ritchie, yang berkampanye untuk pilihan "ya", setelah hasil referendum keluar pada Sabtu (14/10) mengatakan seluruh negara harus berduka atas hilangnya kesempatan. Akibat dari kegagalan  referendum  tersebut  adalah  kemunduran  besar  bagi  upaya  rekonsiliasi  dengan masyarakat  asli  di  negara  tersebut,  yang  dengan  susah  payah  diupayakan  oleh  pemerintahan sebelumnya, sekaligus sebagai upaya untuk menebus dosa kaum penjajah dari Eropa. "Kerusakan akibat  pemungutan  suara  pada  Sabtu  tersebut  akan  sangat  parah,"  demikian  menurut  sebuah editorial di Sydney Morning Herald, mengomentari hasil referendum tersebut.
Australian Financial Review, surat kabar ekonomi terbesar di negeri tersebut, menyebut hasil  referendum  sebagai  "menyakitkan"  bagi  masyarakat  pribumi  yang  sudah  mengalami penindasan  dan  diskriminasi  sejak  benua  tersebut  diduduki  Inggris  Raya  pada  1788.  Seperti dilaporkan oleh AFP, ternyata tidak semua warga keturunan Aborigin mendukung referendum dan justru menentangnya karena diyakini tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Seorang warga masyarakat adat bernama Warren Mundine yang mendukung penolakan referendum, justru menyatakan bersyukur referendum tersebut gagal.
Penolakan  sebagian  besar  masyarakat  Australia  terhadap  referendum  tersebut  bisa  jadi akibat dari kampanye kelompok oposisi yang kerap menyampaikan informasi yang salah karena bisa berujung pada perampasan lahan, atau menciptakan sistem Apartheid, seperti yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Seperti yang ditulis oleh Ratih Hardjono dalam buku "Suku Putihnya Asia:  Perjalanan  Australia  Mencari  Jati  Dirinya",  memberikan  seluruh  benua  Australia  kepada orang-orang Aborigin yang hanya sebesar tiga persen dari total penduduk Australia, tentu tidak mungkin  karena  bumi  yang  dituntut  orang  Aborigin  adalah  tanah  yang  dimiliki  Pemerintah Australia (Crown land).
Secara hukum, orang Inggris mendapat persetujuan dari Kerajaan untuk membangun rumah di  tanah  yang  baru  tersebut,  bahkan  untuk  membangun  kota.  Meskipun  demikian,  keturunan Aborigin  juga  memiliki  hukum  adat  sendiri  dalam  mengatur  pemanfaatan  bumi  mereka,  jauh sebelum kedatangan James Cook.
Masalah hak akan tanah antara kaum pribumi dengan pendatang dari Inggris berkembang menjadi  semakin  rumit,  karena  perbedaan  pengertian  hukum  Australia  modern  dengan  hukum tradisional  Aborigin.  Pada  1967,  Pemerintah  Australia  mengakui  bahwa  kaum  Aborigin  juga mempunyai hak atas bumi Australia dan mempunyai hukum mereka sendiri, tapi fakta yang terjadi di lapangan, keturunan Aborigin sampai saat ini tidak mempunyai pilihan lain, kecuali hidup dan mempergunakan  hukum  "putih".  Perbedaan  pengertian  pemilikan  tanah  juga  mendatangkan persoalan  rumit  ketika  berhubungan  dengan  pengelolaan  kekayaan  sumber  daya  alam  oleh pemerintah.  Bagi  kaum  Aborigin,  hak  milik  tanah  seseorang  didapatkan  sejak  kelahirannya, sehingga tidak ada istilah menabung untuk mendapatkan sebidang tanah.
Sementara  bagi  kaum  putih,  seperti  manusia  modern  lainnya,  hak  milik  tanah  berarti kekayaan  dan  modal  yang  sewaktu-waktu  dapat  dijual,  sehingga  mereka  berusaha  untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan membeli tanah untuk permukiman sebagai jaminan untuk kehidupan yang lebih aman. Perbedaan konsep dan pengertian itulah yang sampai sekarang menimbulkan  konflik  antara  pendatang  dengan  kaum  Aborigin,  terutama  para  peternak  skala besar,  perusahaan  pertambangan,  serta  perusahaan  multinasional  yang  ingin  berinvestasi  di Australia. Persoalan semakin rumit ketika kaum Aborigin menuntut kembali tanah yang mereka anggap keramat, tapi tempat keramat tersebut justru dirahasiakan. Membeberkan tempat tersebut
kepada  umum,  berarti  memusnahkan  kekeramatannya.  Kondisi  tersebut  membuat  masyarakat Australia  pada  umumnya  merasa  curiga  bahwa  alasan  kekeramatan  sebuah  wilayah  dijadikan alasan kaum adat untuk menuntut tanah seluas-luasnya. Isu mengenai hak-hak suku asli Aborigin menjadi masalah yang tidak pernah kunjung usai, meski pemerintah berusaha untuk menebus dosa kaum kolonial dengan menjaga aspirasi kelompok minoritas itu melalui badan khusus, sebagai perwakilan di parlemen. Melihat perkembangan masyarakat umum di Australia yang didominasi oleh hukum kaum kulit putih, perjuangan kaum Aborigin untuk menuntut hak-hak adat tampaknya masih akan menemui jalan buntu dan sulit untuk menemukan titik temu.

## B. Perbandingan Sistem Hukum Atas Aktivitas terhadap Tanah Ulayat dan Konsep Budaya Hukum Adat di Negara Indonesia dan Negara Australia

## 1.  Aktivitas  Masyarakat  Hukum  Adat  terhadap  Kedudukan  Hukum  Tanah  Adat  Dalam UUPA Dan Hutan Adat
Putusan MK 35/2012 membawa suatu perubahan radikal terhadap “konsepsi” Hutan Adat di  Indonesia.  Sebelumnya,  UU  Kehutanan  mengkategorikan  Hutan  Adat  sebagai  hutan  negara. Dalam konsepsi ini, Hutan Adat adalah hutan negara (hutan yang tidak dibebani hak atas tanah) yang  diserahkan  pengelolaannya  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat.  Dengan  demikian,  posisi Masyarakat Hukum Adat hanyalah sebagai “kuasa dari negara” yang sekedar memperoleh hak untuk “mengelola” Hutan Adat. Pasca Putusan MK 35/2012 yang menentukan bahwa hutan adalah adalah hutan hak dan bukan hutan negara, maka Masyarakat Hukum Adat diakui sebagai pemilik dari Hutan Adat dan bukan sekedar pengelola dari wilayah Hutan Adat terkait.  Hal ini tentu berarti besar bagi pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang kini memiliki posisi yang lebih kuat atas Hutan Adat mereka. Pengakuan atas Hutan  Adat  merupakan  bagian  dari  Sistem  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial  dimana  masyarakat bertindak  sebagai  pelaku  utama  atau  mitra  utama  dalam  pengelolaan  hutan  untuk  mencapai kesejahteraan dan kelestarian hutan tanpa merubah status dan fungsi hutan. Dalam konteks Hutan Adat, MHA diposisikan sebagai pelaku utama, karena mereka bertindak sebagai pemilik sekaligus pengelola areal Hutan Adat.
Dalam pembahasan diatas merupakan syarat-syarat tentang terpenuhinya tanah ulayat atau tanah  adat  agar  bisa  dikatakan  tanah  ulayat.  Apabila  tidak  memenuhi  persyaratan  diatas  maka tanah tersebut tidak bisa disebutkan tanah hak ulayat. Dan subyek ha ulayat ini adalah masyarakat adat. Hukum tanah adat sudah di undangkan dalam peraturan baru yaitu Undang-undang pokok agraria aau yang dikenal yang dikenal dengan UUPA. Dalam pembentukan undang-undang ini hukum  adat  merupakan  sumber  utama  dalam  perumusan  UUPA  dikarenakan  sebagai  sumber mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangun hukum tanah nasional,. Hukum tanah adat memiliki Kedudukan hukum tanah adat dalam UUPA yaitu bahwa hukum tanah adat nasional disusun  berdasarkan  hukum  adat  tentang  tanah,  dinyatakan  dalam  konsiderans/  berpendapat UUPA. Pernyataan mengenai Hukum adat dalam UUPA membahas tentang:
1.  Penjelasan umum angka III (1) 2.  Pasal 5 3.  Penjelasan pasal 5
4.  Penjelasan pasal 6
5.  Pasal 56 dan secara tidak langsung juga dalam
6.  Pasal 58
Disini dapat dilihat bahwa semua masalah hukum tanah adat secara praktis di akomodasi oleh peraturan perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Dan hukum tanah adat sendiri kedudukanya sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan kemudian dijadikan sebagai materi dalam pembuatan UUPA. Penjelasan UUPA paragraf menegaskan bahwa hukum adat yang dumaksud  dalam  UUPA  adalah  “hukum  adat  yang  disempurnakan  dan  disesuaiakan  dengan kepentingan  masyarakat  dalam  negara  yang  modern  dan  dalam  hubungan  internasional,  serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia” sehingga hukum tanah menjadi sumber utama hukum agraria  nasional  adalah  prinsip-prinsip  kontruksi  hukum  adat  yang  ada  di  Indonesia  yang dipergunakan.

## 2.  Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Hutan (UU 41/1999)
Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  yang  dibentuk  pada  masa reformasi  telah  melakukan  perubahan  pemikiran  terhadap  paham  dan  strategi  pembatasan pelaksanaan hak-hak ulayat oleh masyarakat hukum adat. Undang-undang Kehutanan ini dalam penjelasannya  menyatakan  bahwa:  mengantisipasi  perkembangan  aspirasi  masyarakat,  maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960,  termasuk  di  dalamnya  hutan-hutan  yang  sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara,  adalah  sebagai  konsekuensi  adanya  hak  menguasai  dan  mengurus  oleh  negara  sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian,  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada  dan  diakui keberadaannya,  dapat  melakukan  kegiatan  pengelolaan  hutan  dan  pemungutan  hasil  hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah, menurut Pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria adalah : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Antara Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dengan Pasal 3 dan Pasal 16 UU  Pokok  Agraria  terdapat  ketentuan  yang  berbenturan.  Hutan  negara  dalam  pengertian  UU Kehutanan (UU 41/1999) adalah hutan yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan dalam UU Pokok Agraria (UU 5/1960) ditegaskan adanya pengakuan terhadap pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, termasuk; hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Ini berarti, hak ulayat juga termasuk hak atas tanah, yang karenanya hutan adat harus dikeluarkan dari pengertian dan pengaturan hutan negara.
Selanjutnya  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, ditegaskan bahwa, pengurusan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum  adat  sepanjang  kenyataannya  masih  ada  dan  diakui  keberadaannya,  serta  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan di atas, baik yang termuat dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengharuskan negara memperhatikan  hak  masyarakat  hukum  adat  maupun  yang  dinyatakan  dalam  Penjelasan Umumnya  mengenai  hutan-hutan  yang  dikuasai  oleh  masyarakat  hukum  adat  sebagai  hutan negara,  dapat  dikatakan  merupakan  dua  kalimat  yang  valid  mewakili  sikap  Pemerintahan Reformasi, berupa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta haknya atas sumberdaya hutan.
Jika kita bandingkan ketentuan-ketentuan tentang pengakuan hak ulayat dan masyarakat hukum adat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 produk Pemerintahan Reformasi dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang hal yang sama, dapatlah dipahami adanya perubahan mendasar yang berupa tambahan rumusan redaksional dan substansial.

## 3. Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Adat Baduy
Prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, sedangkan peralihan berarti  pergantian,  maka  yang  dimaksud  dengan  prosedur  peralihan  hak  atas  tanah  adat  Baduy adalah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  panamping  dengan  beberapa tahapan kegiatan mengakibatkanberalihnya/bergantinya hak milik atas tanah kepada pihyak lain antar  sesame  masyarakat  panamping.  Perpindahan  hak  atas  tanah  terjadi  pada  masyarakt panamping, tidak pada masyarakat Baduy dalam (Tangtu), karena tanah di daerah Baduy dalam tidak boleh diakui Sebagai hak milik pribadi. Dalam hal ini, masyarakat panamping melakukan peralihan  hak  milik  atas  tanah  melalui  tiga  cara,  yaitu:  pemberian  tanah,  waris  tanah,  jual-beli tanah.

## 4.  Sistem Budaya Hukum Adat Aborigin Dalam Perspektif Pengakuan Hak Ulayat
Bahwa  bagi  masyarakat  Aborigin,  hukum  wasiat  yang  ada  saat  ini  sangat  bermasalah karena  beberapa  alasan.  Pertama,  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus diperuntukkan  bagi  masyarakat  Aborigin  di  Queensland  dan  Australia  Barat,  yang  bersifat diskriminatif dan tidak sesuai. Ini sekarang telah dicabut. Kedua, terdapat ketidaksesuaian struktur kekerabatan  dalam  sistem  hukum  arus  utama  dengan  Hukum  Adat  Aborigin.  Hal  ini  penting karena kekerabatan menimbulkan kewajiban. Poin pertama terlihat dari analisis doktrinal; poin kedua terlihat jelas dari perbandingan peraturan perundang-undangan dengan karya antropologis tentang kekerabatan.
Permasalahan yang teridentifikasi dengan mendengarkan para tetua perempuan tidaklah sesuai  dengan  harapan.  Mereka  cukup  sadar  akan  permasalahan  dalam  mewariskan  properti kepada orang yang tepat karena masalah kekerabatan, namun hal ini bukanlah hal yang mereka anggap sebagai permasalahan terbesar. Masalah besar bagi mereka adalah mengelola penguburan dan pembuangan jenazah. Setiap komunitas yang saya kunjungi melaporkan bahwa mereka pernah mengalami setidaknya satu perselisihan besar mengenai pembuangan jenazah yang telah memecah belah komunitas tersebut, dan dalam beberapa kasus, perpecahan tetap terjadi bahkan setelah dua puluh  tahun  atau  lebih.  Di  beberapa  kelompok  masyarakat  perkotaan,  peraturan  penyelesaian perselisihan yang berlaku di masa lalu dirasakan sudah tidak dapat diterapkan lagi, dan mereka memerlukan  cara  lain  untuk  menangani  perselisihan  tersebut.  Mereka  sangat  tertarik  pada kenyataan bahwa pelaksana (orang yang disebutkan dalam surat wasiat sebagai orang yang harus mengelola harta warisan) mempunyai hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah  tersebut.  Mereka  juga  menjelaskan  bahwa  pemakaman  Aborigin  lebih  mahal dibandingkan pemakaman lainnya karena begitu banyak orang yang harus hadir, dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan sering kali memerlukan upacara lain dengan orang yang sama setahun kemudian. Terakhir, terdapat sejumlah kecil masyarakat di masing-masing kelompok yang merasa prihatin terhadap pewarisan pengetahuan hukum adat atau benda-benda ritual dengan cara yang tidak mengharuskan adanya pelanggaran kerahasiaan.
Para antropolog telah memberi tahu kita bahwa di banyak kelompok Aborigin sebelum penjajahan,  warisan  hampir  tidak  ada9  karena  ketika  seseorang  meninggal,  tempat  tinggal  dan harta benda mereka yang sangat sedikit akan dibakar dan kelompok tersebut tidak akan kembali ke tempat tersebut setidaknya selama satu tahun. Benda-benda ritual dalam banyak kasus sudah diberikan kepada orang yang tepat, dan karena tidak ada uang maka tidak perlu memberikannya. Tanah dimiliki secara komunal, sehingga tidak diwariskan setelah kematian. Kewajiban dulu dan sekarang diciptakan oleh kekerabatan.
Secara tradisional, Hukum Adat Aborigin berlaku pada setiap aspek kehidupan masyarakat Aborigin. Hal ini terus berlaku pada beberapa kelompok, namun seiring dengan meningkatnya urbanisasi, masyarakat Aborigin mungkin terus menaati beberapa aspek Hukum Adat Aborigin dibandingkan  aspek  lainnya,  seperti  halnya  seorang  Muslim  yang  berpindah  negara  akan  terus menaati  hukum  Syariah  kecuali  jika  negara  baru  melarangnya.  Tidak  benar  bahwa  masyarakat Aborigin  yang  tidak  lagi  tinggal  di  tanah  adatnya  tidak  mempunyai  hubungan  dengan  tanah tersebut atau dengan Hukum Adat Aborigin mereka.Kepada siapa Hukum Adat Aborigin berlaku terkadang  kontroversial:  definisi  orang  Aborigin  selama  beberapa  waktu  telah  mencakup seseorang keturunan Aborigin (tidak ada persentase yang ditentukan), yang diidentifikasi sebagai Aborigin dan diterima oleh komunitas Aborigin sebagai Aborigin.Lebih jauh lagi, Hukum Adat Aborigin bukanlah suatu sistem monolitik yang mencakup seluruh Australia. Ini bervariasi untuk setiap kelompok. Beberapa pola dapat dilihat dan berguna untuk proyek ini. Yang pertama adalah jelas  bahwa  kekerabatan  menentukan  kewajiban.  Hubungan  kekerabatan  sangatlah  rumit  dan mungkin melibatkan hingga delapan pola kekerabatan untuk setiap orang, yang masing-masing menentukan kewajiban tertentu. Baik menjalani gaya hidup tradisional atau tidak, gagasan tentang kekerabatan tetap menjadi salah satu gagasan budaya paling abadi yang dimiliki setiap individu, dan terdapat bukti kuat bahwa gagasan kekerabatan masyarakat Aborigin bertahan dari urbanisasi dan modernisasi.
Disiplin  ilmu  juga  dapat  dibandingkan  menurut  konsepnya,  metodenya,  objeknya, menurutnya  apa  masalahnya  dan  apa  tujuan  penelitiannya.  Mengingat  dampak  common  law terhadap warisan Aborigin mengharuskan saya mengambil data dari hukum dan antropologi. Hal ini berarti, pertama, memanfaatkan hukum umum yang berlaku saat ini dan mengatur warisan bagi masyarakat Aborigin. Hal ini melibatkan analisis kasus dan peraturan perundang-undangan untuk menentukan kondisi apa yang dilindungi oleh masyarakat Aborigin dan apa yang diatur dalam undang-undang tentang mereka. Untuk mempertimbangkan dampak dari common law terhadap sumber-sumber  antropologi  baik  teoritis  maupun  etnografis  untuk  menentukan  posisi sosial/budaya masyarakat Aborigin yang terkena dampak common law. Namun materi tersebut juga menunjukkan bahwa kedudukan sosial/budaya sebenarnya merupakan urusan Hukum Adat Aborigin.
C. Permasalahan  dan  Faktor-faktor  yang  Timbul  Mempengaruhinya  Berkenaan  Dengan berlakunya  hak  ulayat  Atas  Tanah  Pada  Masyarakat  Baduy  dan  Masyarakat  Adat lainnya di Indonesia serta Perbandingan Sistem Hukum Adat Aborigin di Australia
1.  Permasalahan dan Faktor-faktor Yang Timbul berkenaan dengan Hak Ulayat dan Hak Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy
Masyarakat  Hukum  adat  Baduy,  baik  masyarakat  panamping  dan  masyarakat  Tangtu dalam keterkaitannya hak ulayat atas tanah mendapatkan beberapa permasalahan dan pengaruh yang timbul pada prakteknya, diantaranya Sebagai berikut:
- Tidak meratanya hak atas tanah pada masyarakat Baduy
- Ketidakpahaman/ketidaktahuan mengenai UUPA.
- Masyarakat Baduy tidak mengenal adanya pajak atau bentuk pungutan lainnya
- Masyarakat panamping tidak diperkenankan memasuki dan melewati tanah larangan setiap hari
- Jual – beli tanah secara lisan tidak menguatkan bukti kepemilikan hak atas tanah kepada si pembeli
- Kendala yang dihadapi apabila saksi jual-beli atas tanah meninggal dunia
- Tidak adanya konfirmasi mengakibatkan ketegangan sosial

## 2.  Upaya – Upaya Penyelesaian Terhadap Permasalahan Yang Timbul Berkaitan Dengan Tanah Pada Masyarakat Baduy
Upaya menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan Hukum adat berkaitan dengan  tanah  pada  masyarakat  Hukum  adat  Baduy,  maka  Puun  Sebagai  kepala  adat  dan  Jaro Sebagai kepala pemerintahan mengupayakan dengan cara :
1.  Apabila hak milik dipunyai juga oleh masyarakat Tangtu, maka secara langsung maupun tidak langsung  menutup  kesempatan  usaha  untuk  mengerjakan  tanah  huma  yang  serupa  bagi masyarakat  Tangtu  lainnya.  Secara  langsung  maksudnya,  memindahkan  Pikukuh  dan  buyut (semacam tabu atau pantangan) titipan karuhun yang seharusnya tidak ada perubahan apapun, sedangkan secara tidak langsung, maksudnya keadaan alam tidak akan pernah terlihat alami lagi dan sirkulasi alam menjadi gersang, sehingga sumber mata air akan sulit dicari. Oleh karena itu Puun selaku kepala adat menetapkan bahwa untuk masyarakat Tangtu terhadap tanah huma yang diusahakan tidak boleh dimiliki secara mutlak, hanya berlaku hak menggarap saja. Hak menggarap ini bagi masyarakat Tangtu berakhir selama 5 kali masa panen, setelahitu dibiarkan kembali  menjadi  hutan.  Masyarakat  panamping  menganggap  orang-orang  (dalam  hal  ini masyarakat Tangtu) yang hidup di daerah Baduy dalam adalah orang-orang pilihan dan masih suci, sehingga masih banyak larangan yang tidak memperbolehkan warganya untuk berbuat di luar  Pikukuh  dan  buyut,  jadi  berbangga-lah  bagi  orang  Baduy  yang  hidup  di  daerah  tanah larangan itu, di mana kekayaan tidak perlu dicari tetapi sifat kekeluargaan-lah yang perlu dibina dan berusahalah menghindar dari kabuyutan.
2.  Mengenai  Hukum  agraria  yang  masih  berlaku  sekarang  ini  Sebagian  tersusun  berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan Sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan  dengan  kepentingan  rakkyat  dan  Negara  di  dalam  menyelesaikan  revolusi Nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. Selain itu Hukum agrarian penjajahan itu tidak  menjamin  kepastian  Hukum.  Bagi  masyarakat  Baduy,  ketidaktahuan/  ketidakpahaman mengenai UUPA bukan berarti masyarakat Baduy tidak mau mengakui tentang keberadaan dan berlakunnya UUPA di Negara kesatuan Indonesia, akan tetapi masyarakat Baduy mengakuinya dan tidak termasuk didalamnya, karena mereka tidak pernah dijajah oleh Negara man-pun juga. Oleh  karena  itu  pemerintah  memberikan  perlakuan  khusus  bagi  masyarakat  Baduy  dan memaklumi ketidakpaham/ ketidaktahuannya atas peraturan perundang-udangan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia, terutama mengenai UUPA, serta pemerintah mengakui norma-norma  adat  yang  tumbuh  pada  masyarakat  persekutuan  adat  Baduy,  karena  pada dasarnya  hal  itu  merupakan  salah  satu  kekayaan  kebudayaan  bangsa  Indonesia  yang  harus dijaga dan dilestarikan.
3.  Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 1 point (a) Undang-undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi/badan yang menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Tentu saja, bagi masyarakat  Baduy  hal  tersebut  bertentangan  dengan  norma  –  norma  adat  yang  berlaku  di wilayah  persekutuannya,  menurut  masyarakat  Baduy  sejak  tahun  1947  presiden  Republik Indonesia ke – 1, Soekarno berjanji khusus bagi masyarakat Baduy dibebaskan dari pajak atau bentuk pungutan apapun. Kepastian Hukumnya tertulis dalam surat pernyataan yang tersirat dalam sehelai kertas bertandatangankan Soekarno Sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 1947, intinya mengatakan “…. Keur rahajat badoewi dibebaskeun dina sagala macam pajeg jeung sagala rupa nu laena yen jalarn jeung pajeg. Bukti tersebut masih disimpan oleh kepala adat persekkutuan (Puun) dan tidak boleh diketahui oleh pihak manapun juga, sehingga bagi pihak luar yang ingin mengetahui keberadaan isi dari surat itu hanya cukup diceritakan saja, tidak untuk diperlihatkan, karena masyarkat Baduy khawatir surat itu dapat dipergunakan untuk  kepentingan  pribgadi  yang  merugikan  masyarakatnya.  Masyarakat  Baduy  hanya mengenal istilah Seba (dating pesembahan) dari berbagai hasil bumi kepada ratu (penguasa atau para pejabat pemerintah), yaitu camat, wedana, dan Bupati Lepak di Rangkasbitung. Upacara Seba  ini  dilakukan  tiap  tahun  pada  tanggal  I  bulan  kapat  (tahun  baru).  Jadi,  dengan  adanya upacara Seba ini,  maka masyarakat Baduy menyadari adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada ratu (penguasa/pemerintah), selayaknya Sebagai warga Negara yang mematuhi peraturan untuk membayar pajak.
4.  Tanah larangan yang berada di wilayah Baduy dalam (kajeroan) merupakan daerah terlarang bagi  masyarakat  panamping  untuk  keluar-masuk  melewati  daerah  tersebut  dalam  sehari- harinya, kecuali untuk keperluan tertentu atau atas seizing Puun. Misalnya, (CR) laki-laki warga Kampung Cisaban menikah dengan (CD) perempuan wrga Kampung Cisadane, (CR) memiliki tanah  huma  warisan  dan  pemberian  orang  tuanya,  sedangkan  (CR)  menetap  di  Kampung cisadane karena keputusan bersama dan ikatan perkawinan. Dalam hal ini, (CR) tidak boleh menggarap tanah tersebut harus melewati tanah larangan, kendatipun apabila menempuh jalan laternatif lainnya, (CR) harus jalan kaki melewati jalur utara sekitar ± 8 jam lamanya perjalanan, jadi  waktu  menggarap  tanah  humanya  tersita  oleh  lamanya  waktu  perjalanan.  Apabila  (CR) bersikeras untuk mengerjakan tanah humanya, akan tetapi melewati tanah larangan, maka (CR) dianggap tidak menghormati tanah larangan dan Puun tidak segan-segan memberikan sanksi adat  terhadap  (CR).  Maka  Puun  Sebagai  kepala  adat  mengeluarkan  ketentuan  khusus  untuk masyarakat  Kampung  tersebut  untuk  dapat  menggarap  dan  mengolah  tanah  miliknya. Walaupun (CR) menetap di Kampung cisadane hak milik atas tanahnya di Kampung Cisaban tidak  akan  hilang  dengan  sendirinya.  Puun  dalam  mengeluarkan  pernyataan  tersebut menganggap hal itu bukan atas kehendaknya, melainkan karuhun yang membisikkan melalui telinga  Puun  ketika  permasalahan  sulit  dipecahkan  dan  Pikukuh  adat-lah  yang  tidak memperbolehkan hal-hal tabu masuk ke dalam dareah tanah larangan.
5.  Masyarakat  panamping  tidak  diperkenankan  oleh  Puun  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli tanah dengan objek tanah yang diperjualbelikan berada di luar wilayah kekuasaan persekutuan boleh saja dilakukan oleh masyarakat panamping, asalkan tanggung sendiri akibatnya dan adat tidak memah dengansaksi jual beli tberikan sanksi dalam hal ini. Pemasalahan yang dihadapi adalah  transaksi  jual-beli  tanah  dilakukan  dengan  cara  lisan  saja,  maksudnya  si  penjual
menerima sejumlah uang dan si pembeli hanya menerima objek tanahnya saja, tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah (bukti tertulis), hal ini tentu akan menjadi permasalahan    yang  serius  dikemudian  hari.  Memang  secara  Hukum  adat,  masyarakat Panamping  telah  memenuhi  unsur-unsur  jual-beli  atas  tanah  yaitu  terang  dan  tunai,  selain menyerahkan  berupa  sejumlah  uang  (atau  alat  tukar  lainnya),  juga  dilakukan  di  depan  Jaro Pamarentahdn dihadapan saksi-saksi, tapi apakah hal tersebut akan menguatkan, dan sekalipun menguatkan bukti kepemilikan hak milik atas tanah hanya bersifat sementara saja, tidak untuk jangka waktu yang lama apabila ditinjau menurut koridor Hukum yang sebenarnya. Hal tersebut Puun tidak ikut campur apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, karena tanahitu berada di  luar  wilayah  kekuasaan  kepala  persekutuan,  sedangkan  Puun  akan  melindungi  setiap warganya  dalam  mempertahankan  hak  warganya  itu.  Maka  Jaro  pamrentah-lah  yang  harus turun  tangan  agar  tidak  ada  kesalahpahaman  dan  tanpa  adanya  bukti  tertulis  maka  jual-beli harus dilakukan dihadapan para tokoh adat (minimal 3 tokoh adat) dan saksi (minimal 4 orang saksi), serta terdaftar dalam pembukuan di kaJaroan, dan juga dibuatkan tanda-tanda khusus di atas tanah tersebut.
6.  Saksi  merupakan  salah  satu  unsur  yang  penting  dalam  melakukan  jual-beli  tanah,  tanah merupakan objek dari transaksi jual-beli yang wujudnya tidak akan pernah hilang ditelan waktu, oleh karenanya selain pemilik hak atas tanah,  tanah itu beserta keturunannya yang mengetahui tentang  asal-mulanya  tanah  itu  menjadi  hak  milik,  saksi  hidup  juga  diperlukan  untuk menguatkan argument bagi pemilik sah hak atas tanah, apabila tidak adanya alat bukti lainnya yang menguatkan (bukti tertulis). Akan tetapi umur manusia bukan manusia yang menentukan, semuanya ada yang mengatur, begitu pula apabila seseorang yang dibutuhkan oleh orang lain untuk  dijadikan  saksi  jual-beli  atas  tanah  semasa  hidupnya  telah  meninggal  dunia,  maka permasalahan yang timbul adalah,” tempat/lahan siapakah yang anda tempati itu….?. Dapat  di lihat terlebih dahulu dimanakah lokasi lahan tersebut berada ? apabila lokasi lahan berada di daerah lingkungan kekuasaan persekutuan, maka permasalahan tidak begitu ru it, karena semua warga masyarakat Baduy selalu memegang teguh Pikukuh adat dan hidup saling menghargai antar sesame Sebaliknya, apabila lokasi tanah berada di luar kekuasaan persekutuan maka risiko ditanggung  sendiri,  karena  Puun  sebenarnya  melarang  setiap  warganya  untuk  melakukan transaksi-transaksi  jual-beli,  khususnya  mengenai  jual-beli  tanah,  akan  tetapi  tidak  adanya sanksi  yang  dapat  mengHukum  bagi  si  pelanggar  solusinya,  Jaro  mengeluarkan  pernyataan bahwa “suatu masalah tidak akan pernah ada, apabila salah satu pihak ingkar janji”. Jadi , setiap permasalahan  kembali-lah  kepada  moral  masing-masing  pihak,  di  mana  masyarakat  Baduy tidak  akan  pernah  berbuat  picik  dan  mengambil  bukan  hak-nya,  sedangkan  masyarakat  luar selalu  berhati-hati  dalam  segala  tindakannya,  karena  sekali  mengecewakan  dan  merugikan masyarakat Baduy, maka sumpah serapah yang berakibat kurang baik akan berlaku seketika itu.
7.  Tidak  adanya  konfirmasi  mengakibatkan  ketegangan  sosial.  Fakta  sesuai  dengan  kenyataan yang  sebenarnya  terjadi  di  bidang  lapangan  Hukum,  khususnya  berkaitan  dengan  hukkum ranah. Pemerintah melalui instansinya hendak melakukan pemetaan gambar situasi atas letak batas-batas  wilayah  yang  memisahkan  antara  wilayah  Baduy  dengan  wilayah  Hukum masyarakat  adat  lainnya,  dalam  hal  ini  sempat  terjadi  ketegangan  sosial  antara  masyarakat Baduy dengan aparatur pemerintah terkait yang mengakibatkan berntrokan kecil dan perbedaan selisih  pendapat,  karena  masyarkat  Baduy  menganggap  aparatur  pemerintah  dengan  itikad baiknya  itu  dianggap  akan  mengambil  tanah  atau  menguasai  tanah  yang  sudah  merupakan
wilayah  kekuasaan  persekutuan.  Akhirnya  permasalahan  sebelum  mencapai  bentrokan  lebih serius, maka segeralah Jaro Pamarentah datang untuk menengahi permasalahan yang sedang terjadi, ternyata letak kesalahan berada di pihak aparatur pemerintah yang melanggar wkatu pelaksanaan  gambar  situasi,  di  mana  waktu  pelaksanaan  seharusnya  dilakkukan  pada  bulan September ternyata maju dua bulan sebelumnya,, yaitu bulan juni. Tentu saja, hal itu menjadi permasalahan walaupun sudah mendapatkan izin 3 bulan sebelumnya dari Jaro Pamarentah dan Puun, akan tetapi waktu pelaksanaan tetap saja harus izin terlebih dahulu dan didampingi oleh tokoh-tokoh adat yang berpengaruh, hal ini berguna agar tidak terjadi beda pendapat dengan warga masyarakat Baduy yang berdekatan letaknya. Akhirnya pemetaan gambar situasi dapat dilakukan sesuai rencana, setelah mengadakan musyawarah terlebih dahulu dan memberikan pengertian  terhadap  warga  masyarakat  Baduy  tadi.  Dalam  lembaga  Kapuunan  terdapat beberapa jabatan yang masing-masing memegang dan bertanggung jawab pada urusan khas, oleh  karenanya  lembaga  kaPuunan  selalu  berupaya  mengantisipasi  masalah-masalah  yang timbul  dengan  belajar  dari  pengalaman-pengalaman  dalam  menyelesaikan  masalah  intern dalam konteks adat-istiadat masyarakat Baduy, khususnya masalah tanah adat Baduy.

## 3.  Permasalahan dan Faktor-faktor Yang Timbul berkenaan dengan Hak Ulayat dan Hak Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Aborigin
Pengaturan  Tanah  Ulayat  di  Australia,  upaya  melindungi  hak-hak  penduduk  pribumi Australia yang sudah adasebelum kolonisasi Inggris oleh Pemerintah Federal ditetapkan Native Title Act 1993 (Cth) .Kemudian, kebijakan tersebut diikuti oleh Pemerintah Negara Bagian New South  Wales  denganmenetapkan  Native  Title  Act  1994  (NSW).  Hak  milik  penduduk  asli merupakan  pengakuan  oleh  undang-undang  Australia  bahwa  adaantara  penduduk  asli  yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanahnya sendiri, dari hukumadat dan adat istiadatnya. Hak- hak dan kepentingan ini mungkin termasuk:
Tinggal di kawasan tersebut;
Mengakses kawasan tersebut bagi tujuan tradisional, misalnya berkemah atauupacara; Berburu, memancing dan mengumpulkan sumber daya tradisional seperti air, kayuatau oker, dan
Mengajar hukum dan adat istiadat di kawasan luar kota.
Dalam beberapa hal, hak milik penduduk asli mencakup hak untuk memiliki danmenghuni bidang  tanah,  yang  terbatas  bagi  semua  orang  lain.Pengakuan  hak  milik  penduduk  asli  akan memungkinkan  pemegang  hak  milik  pendudukasli  untuk  terus  menggunakan  hak  adatnya  jika belum batal. Hak milik penduduk asli telah bataluntuk tanah milik swasta, perumahan, komersial dan beberapa sewa lain dan daerah di mana jalan, sekolah, bor, jalan kereta api dan jembatan dan „prasarana umum‟ lainnya dibangun pada atau sebelum tanggal 23 Desember 1996. Hak milik penduduk asli memberikan hak kepada para pemilik untuk tetap menggunakantanah dengan cara yang sama seperti sebelum kedatangan kaum Eropa, di mana hak tersebut belum dibatalkan oleh pemerintah  sebelumnya  yang  memberikan  hak  milik  tanah  kepada  suatu  pihak  ketiga  sebelum Racial  Discrimination  Act  1975.  Native  Title  Act  berlaku  untuk  seluruh  Australia.  Ada  unsur- unsur tertentu dari undang-undang ini yang relevan untuk eksplorasi dan pertambangan:
Menurut  Native  Title  Act,  tidak  ada  hak  mutlak  bagi  pemilik  tradisional  untukmenolak eksplorasi  atau  permohonan  hak  milik  mineral.  Namun,  penuntut  dan  pemegang  hak  milik penduduk  asli  memiliki  hak  prosedural  yang  mencakup  hak  negosiasi.  Umumnya,  Dewan
Tanah mewakili penuntut dan pemegang hak milik penduduk asli dalam proses negosiasi untuk proyek  eksplorasi  dan  pertambangan.Perjanjian  khusus  diperlukan  untuk  eksplorasi  maupun kegiatan pertambangan.
Ekslporasi umumnya kurang mungkin menggangu masyarakat atau kegiatan sosial penduduk asli, tempat-tempat penting, atau melibatkan gangguan besar terhadaptanah atau perairan. Di Northern Territory, permohonan untuk izin eksplorasidilakukan melaluiprosedur hak negosiasi yang dipercepat, yang menyediakan cara yang lebih cepat untuk pemberian hak eksplorasi. Prosedur  yang  dipercepat  dilaksanakan  apabila  proses  pemberitahuan  mencakup  pernyataan bahwa  Pemerintah  menganggap  tindakan  pemberian  izin  eskplorasi  sebagai  tindakan  yang layak menerima prosedur yang dipercepat. Penuntut hak milik penduduka asli terdaftar dapat menentang  penyertaan  pernyataan  ini  selama  waktu  pemberitahuan  4  bulan.  Jika  setelah tantangan  tersebut  tidak  ditarik  balik  setelah  periode  negosiasi,  maka  masalah  ini  harus dilanjutkan  ke  arbitrase.  Jjika  tidak  ada  keberatan  yang  diajukan,  hak  milik  dapat  segera diberikan  tanpa  kesepakatan,  namun,  prosedur  yang  dipercepat  tidak  berlaku  untuk permohonan minyyk bumi.
Di  Northem  Territory,  Tribunal  Nasional  Hak  Milik  Penduduk  Asli  (NNTT)merupakan lembaga  arbitrase  yang  menangani  penyelidikan  untuk  tentangan  terhadap  prosedur  yang dipercepat.  Kesepakatan  dapat  dicapai  pada  tahap  selama  prosedur  yang  dipercepat,  setelah negosiasi  persyaratan  yang  layak.  Native  Title  Act  mewajibkan  negosiasi  dilakukan  dengan itikad baik, Pemerintah NT memainkan peran aktif dalam menangani prosedur negosiasi, jika pihak yang bernegosiasi tiak mencapai kesepakatan, perkara tersebut dapat dirujuk ke NNTT untuk mediasi atay arbitrase.
Permohonan untuk segala jenis hak tanah pertambangan dan minyak bumi dimana mungkin dilakukan pembangunan, juga diwajibkan mematuhi hak untuk prosedur negosiasi dari undang- undang  tersebut.  Perjanjian  yang  meliputi  kegiatan  eksplorasidan  produksi  minyak  bumi dinegosiasikan  sekaligus.  Negosiasi  ini  untuk  persyaratan  yang  diusulkan  biasanya mengharuskan  pelaksanaan  dua  persetujuan,  persetujuan  tambahan.  yang  berisi  aturan komersial,  dan  „surat  hak  milik  tiga  pihak‟  (tripartite  deed).  Pemerintah  NT  bukan penandatangan persetujuan tambahan.
Prosedur  ini  dimulai  dengan  proses  pemberitahuan  kepada  umum  di  mana  perinciantentang permohonan  hak  tanah  pertambangan  atau  minyak  bumi  diterbitkan  dalamsebuah  koran Northern Territory dan koran penduduk asli. Jika tidak ada klaim hakmilik penduduk asli yang terdaftar, hak milik tanah dapat segera diberikan tanpa kesepakatan.

## 4.  Rekomendasi Pluralisme Hukum dan Toleransi terhadap Pengakuan Hak Ulayat
Pluralisme hukum merupakan pendekatan yang relevan dalam masyarakat yang memiliki keragaman  budaya,  agama,  dan  kepercayaan.  Hal  ini  membantu  masyarakat  untuk  menjalani kehidupan yang seimbang dengan mempertimbangkan berbagai sistem hukum yang mungkin ada dalam komunitas tersebut. Teori ini juga mempromosikan kerjasama antara sistem hukum yang berbeda untuk mencapai keselarasan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.
Hukum Adat di Indonesia harus dilihat sebagai kenyataan yang perlu disertai dengan upaya pemahaman  mengenai  hukum  adat  yang  bersifat  tak  tertulis  yang  masih  berlaku.  Penyelesaian konflik sosial dapat dicapai melalui pendekatan kearifan lokal, menciptakan tatanan masyarakat yang  teratur  dan  mempromosikan  penghargaan  terhadap  setiap  aspek  hukum  yang  berlaku, mencerminkan  hukum  yang  berasal  dari  masyarakat  adat.  Keberlanjutan  kearifan  lokal  di
masyarakat tetap penting dipertahankan, karena bahkan permasalahan hukum yang paling kecil di antara  masyarakat  dapat  diatasi  sesuai  dengan  nilai-nilai  adat  mereka.  Meskipun  hukum  adat berfungsi  sebagai  hukum  pendamping,  masyarakat  adat  masih  memegang  erat  prinsip  saling menghormati  sesama  manusia,  sehingga  segala  permasalahan  yang  timbul  biasanya  dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

## KESIMPULAN
Dari  uraian-uraian  tersebut  diatas,  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan,  Sebagai berikut:
1.  Perlindungan terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat merupakan amanah Konstitusi yang wajib ditaati.  Dalam  pelaksanannya,  suatu  Pengakuan  Hutan  Adat  harus  terlebih  dahulu  didahului dengan  tindakan  Pengakuan  atas  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Wilayah  Adat.  Proses pengakuan didahului dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemangku Adat kepada Menteri LHK.  Penetapan  Pengakuan  Hutan  Adat  diterbitkan  jika  proses  validasi  dan  verifikasi menunjukan bahwa permohonan yang diajukan telah dilengkapi dengan syarat dan memenuhi kriteria  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya  Pasal  4  ayat  (3) Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  ditegaskan  bahwa,  pengurusan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan di atas, baik yang termuat dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengharuskan negara memperhatikan hak masyarakat hukum adat  maupun  yang  dinyatakan  dalam  Penjelasan  Umumnya  mengenai  hutan-hutan  yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat sebagai hutan negara, dapat dikatakan merupakan dua kalimat  yang  valid  mewakili  sikap  Pemerintahan  Reformasi,  berupa  pengakuan  terhadap masyarakat hukum adat beserta haknya atas sumberdaya hutan.
2.  Bahwa Masyarakat Hukum Asat (MHA) saat ini telah memperoleh status yuridis konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI 1945 dan  diperkuat  oleh  adanya  jaminan  yuridis  dari  beberapa  undang-undang  sektoral  yang mengatur  hak-hak  tradisionalnya.  Kedua,  rumusan  MHA  tidak  terbatas  pada  persoalan  hak, kewajiban,  pemilikan  dan  penguasaan  terhadap  benda-benda  bergerak  dan  non  bergerak, materiel dan non- materiel, akan tetapi dapat mencakup perlindungan terhadap hak-hak cipta masyarakat tradisional. Ketiga, penguatan status MHA dan hak-hak tradisional akan menjadi kuat jika Pemerintah Pusat menjabarkannya ke dalam peraturan hukum yang lebih konkret.
3.  Tanah  ulayat  merupakan  tanah  kepunyaan  bersama  yang  diyakini  sebagai  karunia suatukekuatan  ghaib  atau  peninggalan  nenek  moyang  kepada  kelompok  yang  merupakan masyarakathukum  adat  sebagai  unsur  pendukung  utama  bagi  kebidupan  dan  penghidupan kelompok tersebutsepanjang masa. Pada Tanah Ulayat, ada pelekatan hak ulayat pada bidang tanah  yang  mana  hakulayat  tersebut  berasal  dari  suatu  persekutuan  hukum  adat.  Sebelum Indonesia merdeka, pada prinsipnya menurut Agrarische Wet tanah ulayat telahdiakui menurut hukum dengan berdasarkan Domeinverklaring untuk Sumatera (sesuai Pasal 1dari Stb No. 55 Tahun 1870). Dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960,  maka  Wet  tersebut  telah  telah  dicabut.  Tanah  ulayat  tersebut  tetap  diakuisepanjang menurut kenyataannya masih ada, dalam artian sepanjang masyarakat hukum adatmasih ada, meskipun hukum adat itu tidak tertulis.
Sedangkan  Di  Australia,  upaya  melindungi  hak-hak  penduduk  pribumi  Australia  yang sudah adasebelum kolonisasi Inggris oleh Pemerintah Federal ditetapkan Native Title Act 1993 (Cth). Kemudian, kebijakan tersebut diikuti oleh Pemerintah Negara Bagian New South Wales denganmenetapkan Native Title Act 1994 (NSW). Hak milik penduduk asli merupakan pengakuan olehundang-undang  Australia  bahwa  ada  antara  penduduk  asli  yang  mempunyai  hak  dan kepentinganatas tanahnya sendiri, dari hukum adat dan adat istiadatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Ter Haar Bzn. Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat. Cet. 8. Diterjemahakan oleh K. Ng Soebakti Poesponoto. Jakarta : Pradnya Paramita, 1981.
Achmad  Santosa,  Mas.  Reformasi  Hukum  dan  Kebijaksanaan  di  Bidang  Pengelolaan  Sumber Daya Alam, dalam Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, ICEL, Jakarta, 1999, Bahar, dkk (eds), Syafruddin. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPK). Edisi III. cet 2. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995.
C.S.T.  Kansil.  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia.  Cet.  5.  Jakarta  :  Pn.  Balai Pustaka, 1082.
Cecep Eka Permana, R, Kesetaraan Gender dalam Inti Jagat Baduy.. Jakarta : Wedatama Widya Sastra, 2001.
Danasasmita, Saleh dan Djatisunda, Anis. “Kehidupan Masyarakat Kanekes”. Bandung Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi). 1986.
Djoewisno M.S. Potret Kehidupan Masyarakat Baduy. Jakarta : Khas Studio, 1987. Efrianto, Gatot. Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin dan Baduy, Cetakan 1, Kota Malang : PT.
Literasi Nusantara Abadi Group, Januari 2024.
Ekadjati, Edi S. Kebudayaan Sunda ( Suatu Pendekatan Sejarah). Jakarta :  Pustaka Jaya, 1987. Friedman,  meliputi  :  aspek  substance,  structure,  and  culture.  Lihat,  L.M.Friedman,  The  Legal System; A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
Garna, Judistira. “Masyarakat dan Kebudayaan Baduy (Kemungkinan Usaha Mengikutsertakan Masyarakat  Kanekes  dalam  Pelaksanaan  Program  Pembangunan)”,  Makalah  (Hasi9l Penelitian Tahap II Dan III Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, : Universitas Padjajaran, Bandung. Bandung : Universitas Padjajaran, 1975.
Garna,  Judistira.  Nyi  Pohaci  Sanghyang  Asri.  Nurhadi  Rangkuti  (Peny)  Orang  Baduy  dari  Inti Jagat. Yogyakarta : Bentara Budaya, 1988.
Hadikusuma, Hilman. Sejarah Hukum Adat Indonesia. Alumni, Bandung, 1983.
Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Perlindungan Lingkungan; KonservasiSsumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UGM Press, Yogyakarta 1993.
Harsono, Boedi. Hutan Ulayat dalam Perspektif Hukum, makalah disajikan pada Seminar Tanah Ulayat dan Hutan Ulayat, diselenggarakan oleh LPHET, Jakarta, 11 Mei 2001.
Isa Sulaiman, M dan HT. Syamsuddin (ed.). Pedoman Adat Aceh : Peradilan dan Hukum Adat, Ed II, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh , Prov. NAD, 2002, yang dikutip dari Snouck Hurgronje, de Atjehers I: 308 (the Achehnese I: 285).
Iskandar,  Johan,  Ekologi  Perladangan  di  Indonesia  :  Studi  Kasus  dari  Daerah  Baduy,  Banten Selatan Jakarta : Djambatan, 1922.
Ismail,  Nurhasan.  “Arah  Politik  Hukum  Pertanahan  Dan  Perlindungan  Kepemilikan  Tanah Masyarakat,” Jurnal Rechtsvinding Vol. 1, no. 1 (2012).
Jagger, A. Femmist Politics And Human Nature Seussex : Harvester Press, 1983. Magdalia,  Alfian.  Potensi  Kearifan  Lokal  dalam  Pembentukan  Jati  Diri  dan  Karakter  Bangsa Yogyakarta. 2013.
Maunati, Yekti.’ Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan’, Jakarta, LKIS, 2004. Muhammad, Bushar. Pokok – Pokok Hukum Adat. Cet.4. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1988. Oka Ngakan, Heru Komaruddin, dan Moira Moeliono, Putu. dalam Governance Brief, CIFOR, Januari 2008.
Pamulardi,  Bambang.  Hukum  Kehutanan  &  Pembangunan  Bidang  Kehutanan.  Rajawali  Pers,
Jakarta 1999.
Penamaan Rezim Reformasi mengacu pada nama kabinet yang digunakan pada masa itu, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan dibawah pimpinan Presiden RI ke ‐ 3, BJ. Habibie (1998 ‐ 1999).
Prakosa, Muhammad. Renjana Kebijakan Kehutanan. Yogyakarta: Aditya Media. 1996. Purnadi Purbacaraka. Sendi – Sendi di Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Cet. 4. Jakarta : Alumni,
1986.
Purnomohadi, Srihartiningsih.”Sistem Interkasi Sosial – Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Banten Selatan “. Tesis Pascasarjana Jurusan Intitut Pertanian Bogor, 1985.
Rajagukguk,  Erman.  Hukum  Agraria,  Pola  Penguasaan  Tanah  dan  Kebutuhan  Hidup.  Chandra Pratama, Jakarta, 1995.
Rasyidi,  Lili  dan  Ira  Rasyidi,  Dasar ‐ Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum,  Citra  AdityaBakti, Bandung, 2001.
Rose, Nourishing Terrains: Australian Aboriginal Views of Landscape and Wilderness. Canberra:
Australian Heritage Commission, 1996
Simarmata, Rikardo. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, Jakarta, 2006.
Simarmata, Rikardo. Pilihan Hukum Pengurusan Hutan oleh Masyarakat, 2004. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 1981. Soleman B. Taneko. Hukum Adat Indonesia. Edisi II. Jakarta : Rajawali, 1983. Subekti: Hukum Perjanjian. Cet. II. Jakarta : PT. Internesa, 1987. Sudiyat, Iman. Hukum Adat Sketsa Asa. Cet. 2. Yogyakarta : Liberty, 1981. Thontowi, Jawahir. “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 1 (2013). Tricht, B. Van. Levende Antiquiteiten In West – Java. IX. Djawa : Sn, 1929
Uwiyono,  Aloysius.  Catatan  Perkuliahan  Perbandingan  Sistem  Hukum,  Kuliah  Online  : Universitas Trisakti Program Doktor Ilmu Hukum, Semester Genap, Tahun 2024), Pertemuan Sesi 1 s/d sesi 6.
Vollenhoven,  Van.  Het  Adtrecht  Van  Nederlandsch  –  Indie.  Dell.  I.  Nederlandsch  –  Indie Herdruck, 1925.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License