SMART CITY : KONSEP KOTA CERDAS  ERA KONTEMPORER (STUDI KEBIJAKAN SMART CITY DI KABUPATEN SUMENEP)

## SMART CITY : CONTEMPORARY ERA OF SMART CITY CONCEPT
(STUDY OF SMART CITY POLICY IN SUMENEP DISTRICT)
Oleh :
Imam Hidayat1) **, Hadi Soetarto2)
1) 2)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Email: imamhidayat@wiraraja.ac.id 1) **, Hadi18soetarto@gmail.com 2)

## Abstract
Along with the development of the digitalization era, requiring government agencies to take advantage  of  this  potential  as  a  medium  in  developing  the  region  in  a  more  advanced direction by ensuring the quality of services and good government resources, smart cities are a product of the program after the fall of the new order so that local governments have the power to regulate their regions. independently. The smart city concept itself is expected to be able  to  answer  the  challenges  of  the  times  along  with  the  rapid  world  of  technology, information or digitalization. It seems that smart cities have been used by local governments in  Indonesia,  including  Sumenep  Regency.  This  study  uses  a  descriptive  analysis  design  by using a qualitative approach to look for symptoms or empirical facts about the existence of a smart city policy in Semenep Regency using a theoretical focus from Pratama (2014), there are six indicators of Smart city success, namely as follows, Smart Economy, Smart People , Smart Governance, Smart Environment, Smart Living. The output that we plan is that it can be given a seminar in scientific academic studies Keywords : Smart City, Public Policy

## Abstrak
Seiring dengan berkembangnya era digitalisasi, mengharuskan lembaga pemerintahan untuk memanfaatkan  potensi  ini  sebagai  media  dalam  membangun  daerah  ke  arah  lebih  maju dengan menjamin  kualitas  pelayanan dan sumber daya pemerintahan  yang  baik, smart  city adalah  produk  program  pasca  jatuhnya  orde  baru  sehingga  pemerintah  daerah  memiliki kekuatan untuk mengatur daerahnya secara mandiri. Konsep smart city sendiri diharapakan mampu menjawab tantangan jaman bersamaan dengan pesatnya dunia teknologi, informasi atau  digitalisasi.  Nampaknya smart  city telah  dipakai  oleh  pemerintah  daerah  di  indonesia tidak terkecuali kabupaten Sumenep. Penelitian  ini menggunakan desain analisis  deskriptif dengan  melakukan  pendekatan  kualitatif  mencari  gejala  gejala  atau  fakta  empirik  tentang keberadaan  kebijakan smart  city di  Kabupaten  Semenep  dengan  menggunakan  fokus  teori dari Pratama (2014), terdapat enam indikator keberhasilan smart city , yaitu sebagai berikut, Smart  Economy,  Smart  People,  Smart  Governance,  Smart  Environment,  Smart  Living . Adapun  luaran  yang  kami  rencanakan  adalah  dapat  diseminarkan  dalam  kajian  akademik ilmiah.
Kata kunci : Smart City , Kebijakan Publik

## 1. PENDAHULUAN
Bergantinya  pemerintahan  otoriter orde  baru  pada  masa  kepemimpinan prsiden soeharto ke reformasi memberikan peluang  tinggi  bagi  pemerintah  saat  ini untuk  melakukan  reformasi  pemerintah yang  mengarah  pada  perbaikan  dan  solusi sistem  birokrasi  yang  mengedepankan akuntablitas, transaparansi dan open government,  pelajaran  sejarah  mencatat bahwa  pada  masa  orde  lama  seringkali terjadi praktek penyelengaraan pemerintah terhadap  kebijakan  yang  diterapkan  (Deni Fuzi 2017).
Perkembangan reformasi pemerintahan  ini  juga  seiring  dengan berkembangnya  teknologi  yang  semakin canggih  sehingga  berdampak  positif  bagi keseluruhan sektor kehidupan sosial hususya  dibidang  peningkatan  kualitas pelayanan  dan  sumber  daya  pemerintahan di  masing  masing  daerah  di  Indonesia, reformasi birokrasi sendiri sebagai momentum  untuk  memperbaiki  kualitas tata  Kelola  pemerintah  yang  lebih  maju (Ramli  2017),  maka  saat  ini  melaui otonomi  daerah  pemerintah  dimasing masing  wilayah  berhak  mengatur  kotanya secara madniri dan disesuaikan dengan ide dan  gagasan  dari  pemerintahnya  (Aldi Renaldi  2018).  Kebijkan  otonomi  daerah sendiri  menuntut  peran  aktif  pemerinta untuk  memberikan  inovasi  dan  trobosan
terbaru dalam rangka merubah pemerintah kearah yang lebih maju (Fahrisya 2020).
Berkembangnya  teknologi  infromasi dan  teknologi  diterima  oleh  seluruh kalangan  kelas  masyarakat,  kaya  miskin, kota  dan  desa,  tua  dan  muda  (Alfi 2014),sistem teknologi dan informasi yang semakin  canggih  memberikan  dorongan signifikam  bagi  perkembangan  sistem reformasi pemerintahan dan dapat mempermudah bagi pengguna dan penyedia  layanan  publik,  sebenarnya perkembangan  teknologi  informasi  sudah terjadi sejak lama namun hari ini hususnya perkembangan  ini  sudah  mencapai  dititik maksimal, dimana kegiatan yang seharusnya  dilakukan  oleh  orang  sudah mampu  dikerjakan  oleh  mesin,  kita menyebut  perkembangan  teknologi  ini dengan dunia digitalisasi. Manusia memanfaatkan  keberadaan  teknologi  dan informasi  sebagai  alat  untuk  mem  untuk memperbaiki kualitas hudiup, pemerintahpun  memanfaatkan  keadaan  ini sebagai  langkah  strategis  untuk  melayani kebutuhan masyarakat (Widyaiswara 2017).
Dengan sentuhan teknologi
digitalisasi yang pada awalnya pengetikakan  melalui  mesin  ketik  namun hari  ini  sudah  bisa  dilakukan  dengan sangat  optimal  oleh  komputer  yang memiliki  kegunaan  lebih  luas,  sehingga pelayanan  hari  ini  lebih  efektif  dengan
hadirnya  digitalisasi  dan  layanan  internit. Keberadaan digitalisasi ini telah membawa banyak  perubahan  bagi  kegiatan  sosial lainnya  dalam  kehidupan  masyarakat  saat ini (Chandra 2016).
Hari  ini  perkembangan  teknologi informasi semakin luas sehingga keberadaan  digitalisasi  sudah  menjadi  ciri bergsernya masyarakat modern ke masyarakat  digital  yang  memanfaatkan kekuatan  teknologi  informasi  menjadi masyarakat digital, dulu kegiatan pemerintaham  yang  banyak  menggunakan pelayanan kertas namun hari ini sudah bisa dituntaskan dengan soft file dan paperles s, ditambah  dengam  keberadaan  pelayanan yang  terkesan  rumit,  berbelit  dan  panjang sehingga terjadi praktek mal administasi.
Namun,  saat  ini  dengan  adanya digitalisasi pelayanan dan kegiatan administrasi  sudah  bisa  diakses  secara digital  sehingga  lebih  efektif  dan  efesien. Publik  yang  ingin  melakukan  proses pendaftaran dan keperluaannya sduah bisa dilalui  dengan  internit  cukup  melalui formulir  online  masyarakat  sudah  bisa melakukan pendaftaran secara cepat ditambah  dengan  kecanggihan  smart phone dan komputer sudah bisa digunakan dimana saja kapanpun saja.
Maka seiring dengan berkembanganya  teknologi  ini  pemerintah menangkap peluang ini sebagai mumentum  yang  tepat  dalam  rangka
memanfaatkan  teknologi  sebagai  alat untuk mendukung kegitan birokrasi dengan  inovasi  pelayanan  yang  semakin optimal, inovasi yang dimaksud mengarah pada perbaikan sistem kualitas tata Kelola yang lebih baik (suherman 2020).
Hari  ini  perkembangan  teknologi  di dunia intitusi dan birokrasi sudah semakin maksimal,  keberadaan  teknologi  dan sistem  informasi  digunakan  secara  baik oleh  pemerintah.  Maka  konsep  besar pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan yang berkualitas melalui teknologi informasi  yang  kreatif  ini  lahirlah  produk pemerintah  dalam  rangka  memberikan kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat dengan sebutan smart city atau kota cerdas dengan  segala  akses  kelebihan  dan kecanggihan sistem informasi dan pelayanannya, smart city sendiri menghubungkan infrastruktur sosia, ekonomi  dan  infrastruktur  fisik  sehingga keberadaannya  sangat  dibutuhkan  dalam pengembangan kota (Nurani 2017).
Ide  dan  konsep smart  city telah diterapkan  oleh  negara  negara  diseluruh dunia sebagai kekuatan untuk memperbaiki  kualitas  kehidupan  sosial masyarakat  (Hudjolli  2017)  sehingga pemerintah Indonesia ini sudah menerapkan  konsep smart  city sebagai upaya dalam rangka memberikan pelayanan  yang  bermutu  tinggi,  kota  kota besar  dan  kecil  sudah  menerapkan smart
city sebagai upaga pemerintah mengurangi pelayanan  yang  berbelit  belit,  lama menjadi  sangat  cepat  dan  bisa  dinikmati layanannya dimanapun berada, pemerintah indonesia  sendiri  menfaatkan  keberadaan teknologi  informasi  ini  untuk  digunakan sebagai strategi dalam memberikan pelayanan  yang  menuju  kualitas  tinggi (Samsul 2020).
Keberadaan  dari  adanya smart  city untuk memberikan pelayanan tanggap bagi masyarakat,  pemerintah  atau  pemberi layanan  juga  dapat  berinteraksi  dengan masyarakat terkait sumbangsih masyarakat dalam  memberikan  masukan  terhadap pembangunan  berkelanjutan  dari  kota sehingga  mampu  memperbaiki  kualitas pembangunan  kota  ke  arah  yang  lebih maju dan berkelanjutan, keberadaan smart city akan  berdampak  pemaksimalan  jasa pelayanan  yang  bermutu  bagi  masyarakat (Gunartin  2005).  Maka  tidak  heran  jika smart  city hari  ini  menjadi  program keunggulan pemerintah dalam memperbaiki  kualitas  pembangunan  kota (Widodo 2020). Beberapa contoh penerapan  konsep smart city di  Indonesia :
1. E-Government
2. E-Budgeting
3.  E-Wadul di Surabaya
4.  Jakarta Smart City Website
5. Command Center di Bandung
6. E-Village di Banyuwangi
7.Portal Pengadaan Nasional oleh

## INAPROC
8.    Layanan  Paspor  Online  oleh  Dirjen Imigrasi RI
9.  Situs  LAPOR  oleh  UKP-  PPP  (salah satu Unit Kerja Presiden) dan sebagainya
Kabupaten sumenep telah memanfaatkan  teknologi  informasi  ini sebagai  upaya  dalam  rangka  membangun kota  menuju  kualitas  hidup  yanh  lebih tinggi  lagi,  kota  kota  ini  komitmen memberikan proses pelayanan yang bermutu  bagi  masyarakatnya.  Melalui implementasi smart  city kota  kota  ini diharapkan  mampu  memenuhi  kualitas pelayanan  yang  semakin  baik  bagi pengguna jasa pelayanan, pemerintah kota akan  sulit  mencapai  pelayanan  yang berkualitas pelayanan tampa memanfaatkan keunggulan dari tekonologi dan informasi (Hermansyah 2018).
Tentunya  smart  citi  yang  digunakan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  ini memiliki kesulitan dan strategi husus yang berbeda  sehingga  keberadaan smart  city perlu  dikaji  lebih  mendalam  bagaimana dan seperti apa kegiatan pelaksanaan smart city sebagai  program  unggulan  dari Kabupaten Sumenep
Smart city memiliki kelebihan husus dibidang  pemanfaatan  teknologi  bagu masyarakat  kota,  namun  bagaimana  bagi masyarakat  desa  dan  masyarakat  yang
masih  belum  mengenal  dengan  pesat tentang keberadaan tekonologi dan informasi ini. Maka masalah masalah yang terdapat  dalam  kemampuan  masyarakat dan  mengoprasikan  layanan  teknologi  ini menjadi  ketertarikan  khusus  bagi  peneliti bagaimana  studi  kebijakan smart  city diberlakukan  di  kota  tersebut.  Dengan beberapa kelebihan da kekurangam fenomina tersebut peneliti tertarik mengambil  judul  " Smart  city :  Konsep Kota  Cerdas  Era  Kontemporer  (Studi Kebijakan Smart City di Wilayah Madura).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan  kebijakan smart  city di Kabupaten  Sumenep.  Adapun  target  yang ingin  dicapai  adalah  publikasi  di  artikel bereputasi.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Pengertian Smart city
Smart  city merupakan  wilayah  kota yang  telah  mengintegrasikan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  tata kelola  sehari-hari  dengan  tujuan  untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan  publik,  serta  meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya.
Smart city merupakan sebuah performansi  yang  baik  untuk  sebuah  kota, yang didukung oleh kombinasi yang pintar (smart)  dari  segala  aktivitas,  kajian, penemuan, serta kesadaran dari
masyarakat  kota  tersebut. Smart  city diharapkan  mampu  memberikan  dampak positif  bagi  pemerintahan,  kehidupan sosial  masyarakat,  transportasi,  kualitas hidup,  persaingan  yang  sehat  di  segala bidang,  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi dan komunikasi.
Berikut definisi dan pengertian smart city dari beberapa sumber buku:
a Menurut  Caragliu,  Del  Bo  dan  Nijkmp (2009), smart  city adalah  kota  yang mampu  menggunakan  SDM,  modal sosial  dan  infrastruktur  telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan dan  kualitas  kehidupan  yang  tinggi, dengan  manajemen  sumber  daya  yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
b Menurut  Pratama  (2014), smart  city merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang  kompleks  di  antara  berbagai sistem yang ada di dalamnya.
c Menurut  Cohen  (2014), smart  city adalah  sebuah  kota  yang  menggunakan ICT  secara  pintar  dan  efisien  dalam menggunakan  berbagai  sumber  daya, menghasilkan  penghematan  biaya  dan energi,  meningkatkan  pelayanan  dan kualitas  hidup,  serta  mengurangi  jejak lingkungan,  semuanya  mendukung  ke
dalam  inovasi  dan  ekonomi  ramah lingkungan.
d Menurut  Muliarto  (2015), smart  city adalah cara menghubungkan infrastruktur  fisik,  infrastruktur  sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah  kawasan  dengan  menggunakan teknologi ICT, yang dapat mengintegrasikan  semua  elemen  dalam aspek  tersebut  dan  membuat  kota  yang lebih efisien dan layak huni.
Karakteristik Smart city
Menurut  Hao,  Lei  dan  Yan  (2012), terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri smart city , yaitu:
a. Interkoneksi  antara  bagian  perkotaan, smart  city menggabungkan  antara
communication network , internet, sensor dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang, dengan demikian  interkoneksi  antara  bagian perkotaan akan terwujud.
b. Integrasi  sistem  informasi  perkotaan, hal  yang  berkaitan  dengan  internet  dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan  sistem  aplikasi,  data dan  internet  menjadi  unsur-unsur  inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen.
c. Manajemen  perkotaan  dan  kerjasama layanan, interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen  perkotaan  serta  layanan
dengan  koordinasi  sistem  kritikan perkotaan  dan  peserta  untuk  membuat menjalankan perkotaan terbaik.
d. Aplikasi ICT (Information and Communication  Technology)  terbaru, smart  city teori  manajemen  kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan  dan  pelayanan,  sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan dan orang-orang  untuk  membuat  inovasi, gerakan pembangunan perkotaan.
1.2. Indikator Smart City
Menurut  Pratama  (2014),  terdapat enam  indikator smart  city ,  yaitu  sebagai berikut:
a. Smart economy
Ekonomi  merupakan  salah  satu pilar penopang daerah/kota/negara. Pengelolaan  ekonomi  suatu  daerah hendaknya  perlu  dilakukan  dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi  dan  penilaian smart  city pada  bagian  (dimensi) smart  economy meliputi  dua  hal,  yakni  proses  inovasi ( innovation )  dan  kemampuan  daya saing  ( competitive ).  Kedua  hal  tersebut berguna  untuk  mencapai  peningkatan ekonomi  bangsa  yang  lebih  baik  dan pintar,  sebab  inovasi  dan  kemampuan daya  saing  merupakan  modal  utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber
daya.  Arah  pembangunan  sumber  daya di  suatu  wilayah  diwujudkan  melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi,  dan  mutu  layanan  sosial dasar,  peningkatan  kualitas  dan  daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan  laju  pertumbuhan  penduduk  serta peningkatan partisipasi masyarakat. b. Smart people
Pembangunan senantiasa membutuhkan  modal,  baik  modal ekonomi  ( economic  capital ),  modal manusia  ( human  capital )  maupun modal  sosial  ( social  capital ).  Smart people  dapat  dikatakan  sebagai  tujuan utama  yang  harus  dipenuhi  dalam mewujudkan smart city . Pada bagian ini terdapat  kriteria  proses  kreatifitas  pada diri  manusia  dan  modal  sosial.  Berikut kriteria  penilaian  tersebut  antara  lain sebagai berikut:
Adanya  jenjang  pendidikan  formal dalam  bentuk  sekolah  dan  perguruan tinggi  yang  merata  kepada  masyarakat dan berbasiskan IT seperti penerapan e- learning,  pemanfaatan  sistem  informasi sekolah/perguruan  tinggi,  pembelajaran dengan  sarana  komputer,  penyediaan akses internet untuk sumber informasi/bahas pembelajaran, dan lain- lain, adanya komunitas IT dan komunitas  lainnya  yang  berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi,  adanya  peranan  masyarakat
dalam pemanfaatan teknologi informasi.
c. Smart governance
Smart governance merupakan bagian  atau  dimensi  pada smart  city yang  mengkhususkan  pada  tata  kelola pemerintahan.  Adanya  kerja  sama antara  pemerintah  dan  masyarakat diharapkan  dapat  mewujudkan  tata kelola  dan  jalannya  pemerintahan  yang bersih,  jujur,  adil,  dan  demokrasi,  serta kualitas  dan  kuantitas  layanan  publik yang  lebih  baik. Smart  governance terdiri atas tiga bagian sebagai berikut: 1. Keikutsertaan masyarakat  di  dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online.
2. Peningkatan  jumlah  dan  kualitas layanan publik. Implementasi smart city dalam hal ini memanfaatkan  teknologi  informasi dapat dilakukan dengan cara penyedian sistem informasi berbasis  web  dan  mobile  untuk pelayanan publik (pembuatan KTP, SIM  dan  lain-lain),  penyediaan layanan administrasi keuangan/pembayaran yang efektif, hemat waktu, dan otomatis (pembayaran  listrik,  air  dan  lain- lain),  dan  adanya  database  yang terstruktur dan tertata baik di dalam penyimpanan  data  dan  informasi terkait dengan layanan publik.
3. Adanya  transparansi  di  dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas.
d. Smart Mobility Smart  mobility merupakan bagian  atau  dimensi  pada smart city yang  mengkhususkan  pada transportasi dan mobilitas masyarakat.  Pada smart  mobility ini terdapat  proses transportasi  dan mobilitas  yang smart ,  sehingga diharapkan  tercipta  layanan  publik untuk  transportasi  dan  mobilitas yang  lebih  baik  serta  menghapus permasalahan  umum  di  dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran  lalu  lintas,  polusi  dan lain-lain.
e. Smart Environment
Smart Environment
merupakan  bagian  atau  dimensi pada smart city
yang mengkhususkan  pada  bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar.  Kriteria  penilaian  disini mencakup  proses  kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih  baik.  Untuk  mewujudkan smart  environment  perlu  adanya beragam  terapan  aplikasi  dan komputer  dalam  bentuk  sensor network dan wireless sensor network , jaringan komputer, kecerdasan buatan, database
sistem, mobile  computing ,  sistem operasi, paralel computing , recognition (face recognition, image recognition), image processing,  intellegence  transport system ,  dan  beragam  teknologi lainnya yang terkait dengan pengelolaan  lingkungan  hidup  dan manusia itu sendiri.
f. Smart Living
Pada smart living terdapat syarat dan  kriteria  serta  tujuan  untuk  proses pengelolaan  kualitas  hidup  dan  budaya yang  lebih  baik  dan  pintar.  Untuk mewujudkan smart  living ,  terdapat  tiga buah  sub  bagian  yang  harus  dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:
Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai  bagi  masyarakat  dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat (bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui sistem filtering /proxy),  CCTV  yang  terpasang ditempat  umum  dan  lalu  lintas  untuk menekan jumlah kriminalitas.
Penyediaan  sarana,  prasarana dan  informasi  terkait  dengan  potensi pariwisata  daerah  dengan  baik  dan atraktif memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem informasi  geografis  untuk  pemetaan lokasi  objek  wisata,  proses  pemesanan tiket  masuk  dan  kamar  hotel  secara
online dan mobile.
Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan  layanan  publik  dapat  berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi  dan  teknologi  informasi seperti  tersedianya  komputer  publik  di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT/SDM yang kompeten.
Penerapan Smart City
Smart city merupakan konsep pembangunan suatu negara, daerah, ataupun  kota  yang  diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.  Menurut  Holmes  (2010), terdapat  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan penerapan smart city , yaitu:
a Pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan komputer.
Pengembangan dan pemanfaatan arsitektur  jaringan  komputer  seperti perangkat keras ( hardware ) dan perangkat  lunak  ( software ).  Adanya koneksi  jaringan  komputer  merupakan hal yang sangat penting di dalam upaya menerapkan smart  city pada  suatu negara,  daerah,  ataupun  kota.  Karena dengan  saling  terkoneksinya  jaringan internet  akan  mempermudah  segala aktivitas  komunikasi,  transfer  data,
penyajian  informasi,  serta  kemudahan dalam pelayanan publik.
b Keterbukaan  informasi  serta  stimulasi ekonomi dan keilmuan. Dalam penerapan konsep smart city keterbukaan  informasi  menjadi  faktor penting.  Karena  dengan  mudahnya masyarakat  mengakses  informasi  maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan  masyarakat  dari  sistem  yang telah dirancang untuk mendidik masyarakat  menjadi  pintar.  Kemudian dalam  menerapkan  konsep smart  city diperlukan  juga  stimulasi  di  bidang ekonomi  seperti  menciptakan  lahan bisnis  berbasis  online,  menciptakan aplikasi-aplikasi  yang  mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas  sehari-hari  seperti  aplikasi transportasi online, dan lain-lain.
c Pengembangan  inovasi  dan  kreatifitas masyarakat.  Pengembangan  inovasi- inovasi  dalam  sisi  teknologi  informasi yang  baru  akan  membuat  suatu  negara, daerah,  atau  kota  akan  mudah  dalam menerapkan konsep smart city . Kreatifitas
masyarakat perlu ditingkatkan sebagai penunjang penerapan  konsep smart  city .  Karena output dari smart city adalah terciptanya  pelayanan  yang  baik  serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat,  dengan  ditingkatkannya
kreatifitas masyarakat maka akan berimplikasi pada pengembangan- pengembangan  inovasi  yang  terus dilakukan  yang  dihasilkan  dari  ide-ide kreatif dari masyarakat. d Stimulasi  terhadap  sisi enterprise dan kewirausahaan.  Syarat  lain  yang  perlu diperhatikan  dalam  penerapan  konsep smart  city adalah  dengan  stimulasi  dari sisi enterprise (bisnis) dan kewirausahaan.  Salah  satu  metode
stimulasi nya adalah dengan memberikan modal kepada setiap usaha kecil  menengah  (UKM).  Kemudian melalui  pendidikan  selain  menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi,  juga  menumbuhkan  mental- mental  pengusaha  kepada  setiap  peseta didiknya.
e Tatanan pemerintahan yang lebih partisipatif  dan  demokrasi.  Dalam menerapkan  konsep smart  city maka diharapkan pemerintah semakin terbuka dan  lebih  partisipatif  terhadap  aspirasi masyarakat.  Dan  juga  pemerintah diharapkan mampu memperbaiki penerapan  demokrasi  nya  sehingga akan  dengan  menerapkan  dua  hal  ini kan  menghasilkan  pemerintahan  yang stabil. Dengan pemerintahan yang stabil maka  akan  semakin  cepat  pula  konsep smart city dapat diwujudkan.
f Keseimbangan aspek lingkungan, sosial,  dan  ekonomi.  Dalam  penerapan
konsep smart  city ketiga  aspek  yaitu lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  harus seimbang. Karena ketiga faktor tersebut akan mempermudah pengimplementasian  konsep smart  city . Metode  untuk  menyeimbangkan  ketiga aspek tersebut adalah dengan memanfaatkan kekuasaan untuk membuat  regulasi  yang  mengarah kepada  penyeimbang  ketiga  aspek tersebut.

## Konsep Kebijakan
Kegiatan    dengan    mengacu  pada pedoman-pedoman  yang  ada  sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat  secara  efektif.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Kahya  dan  Zenju  dalam Mursalim  (2017),  bahwa  implementasi kebijakan adalah aktivitas untuk mengimplementasikan  kebijakan  secara efektif.    Sulitnya    menentukan  hasil    dari kebijakan  diakibatkan  adanya  dampak yang  tidak  ter-antisipasi  sebelumnya. Sementara  menurut  Dwijowijoto  dalam Susila  (2016),  implementasi  kebijakan pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  suatu kebijakan  bisa  mencapai  tujuannya,  yang diimplementasikan  secara  langsung  dalam bentuk  program  maupun  melalui  turunan formulasi kebijakan tersebut.

## Model Implementasi Kebijakan
Ada    banyak    model    implementasi menurut  para ahli.      Gerston      dalam Baedhowi      (2009:2007) mengemukakan
ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi implementasi meliputi :
a Pelaksana  dalam  menerjemahkan  dan melaksanakan  keputusan  yang  dibuat pengambil  keputusan
b Sumber  daya   yang  meliputi sumber daya  manusia,  sumber  daya  finansial, dan sumber daya  peralatan.
c Kuantitas pelaksana  yang  sesuai  dan tidak terlalu banyak.
d Akuntabilitas  pelaksana  kebijakan. Berbeda  dengan  Gerston,  menurut Grindle dan Thomas dalam Baedhowi (2009:28), faktor  yang mempengaruhi kebijakan  meliputi  politik,  finansial, manajerial,  serta  kualitas  kemampuan teknis para pelaksana.
Sementara  menurut  Edward  III dalam Kireina (2017)[8] indikator implementasi  kebijakan  meliputi:  (1) Komunikasi,  merupakan    salah    satu faktor    yang    menentukan  implementasi kebijakan,  yang  mana  implementasi  yang efektif  dapat  terwujud  apabila  para pembuat  keputusan  mengetahui  apa  yang mereka  kerjakan.  Indikator  komunikasi meliputi:  (a)  Transmisi,  penyampaian komunikasi yang baik maka akan menghasilkan implementasi yang baik; (b) Kejelasan,  artinya  komunikasi  harus  jelas dan tidak membingungkan; (c) Konsistensi, artinya perintah yang diberikan  harus  jelas  dan  konsisten.  (2) Sumber  daya,  meliputi  (a)  Sumber  daya
manusia;  (b)  Sumber  daya  kewenangan; (c)  Sumber  daya  anggaran;  (d)  Sumber daya    peralatan.    (3)    Disposisi, merupakan    sikap  yang  timbul  dari  para pelaku  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan kebijakan  dengan  sungguh-sungguh.  Jika pelaksana  memilki  sikap  yang  baik terhadap  kebijakan  maka  kemungkinan besar kebijakan berhasil, begitupun sebaliknya;  (4)  Birokrasi,  memiliki  dua karakteristik  yaitu  (a)  SOP,  merupakan perkembangan  dari  tuntutan  internal  akan kepastian  waktu,  sumber  daya,  serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja  yang  kompleks  dan  luas  (Mursalim, 2017), (b) fragmentasi, merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan  kepada  beberapa  badan  yang berbeda  sehingga  dalam  pelaksanaannya memerlukan koordinasi.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain  analisis  deskriptif  dan  pendekatan kualitatif  Locke,  Spriduso  dan  Silferman (dalam  Creswell,1994)  mengungkapakan bahwa “ qualitative research is interpretative  research.  As  such,  the biases,  values  and  judgement  of  the researches  become  stated  explicitly  in  the research report. Such openess is considering  to  be  useful  and  positive ”.
Serupa dengan pernyataan Moleong
(2008)  mengutarakan  bahwa  “metode penelitian  kualitatif  adalah  keseluruhan tentang prosedur penelitian yang
menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku  yang  diamati  secara  mendalam. Pedekatan  penelitian  kualitatif  sendiri lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berdasarkan  data”.  Sedangkan  lokasi penelitian  ini  adalah  empat  Pemerintah Kabupaten  Sumenep),  Adapun  fokus  teori yang  diambil  adalah  pendapat  Pratama (2014), terdapat enam indikator keberhasilan smart  city ,  yaitu  sebagai berikut, Smart  Economy,  Smart  People, Smart  Governance,  Smart  Environment, Smart Living .
Keseluruhan data dari hasil penelitian  kemudian  dianalisis  secara deskripsi secara mendalam untuk memahami  arti  ( meaning )  dan  mengerti secara faktual ( verstehen ) terhadap kondisi empirik yang sesungguhnya dengan beragam  variasi  empirik  dari  obyek penelitian. Hasil penelitian  yang diperoleh melalui  potret  empirik  didekatkan  dengan teori  yang  relevan  untuk  dilakukan interpretasi  dalam  usaha  mengetahui derajat  perkembangan    faktual  dari  obyek penelitian  diketahui  batasan  cangkauan kemampuan  teori  dalam  menjelaskan perkembangan fakta empirik yang ada dan keterbatasan  fakta  yang  ada  dalam
memenuhi patokan teori yang ada (Bungin, 2008).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Smart Economy
Smart  economy dalam  indikator keberhasilan smart  city bukan  suatu konsep  yang  baru,  banyak  contoh  kota cerdas yang  sudah  digagas  oleh pemerintah  daerah  di  indonesia  misal Kota Surabaya, atau Kabupaten Banyuwangi  dan  kota  kota  di  wilayah indonesia sudah menggunakan indikator  ini  sebagai  acuan  dalam merumuskan  kebijakan  yang  tepat, maka tidak heran jika banyak kota kota yang  sudah  mandiri  secara  ekonomi yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat.
Pada  umunya  melalui smart economy ini  pemerintah  mengaktifkan UMKM yang dimiliki sehingga mampu memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi warga, pemerintah kabupaten  sumenep  rajin  melakukan sosialisasi  dan  pelatihan  kepada  setiap masing  masing  kecamatan  diseluruh Wilayah  Sumenep  untuk  berinovasi mengembangkan  usaha  produksinya agar  bisa  dikenal  lagi  lebih  luas  bukan hanya di desa atau di dalam kota.
Dalam smart  city ini  pemerintah Kabupaten
Sumenep
melakukan pendampingan secara intens
bagaiamana  memanfaatkan  tekhnologi sebagai alat dalam membantu mempromosikan  produk  nya  melalui gigital,  seperti  yang  dilakukan  dinas Perindusttian da Perdagangan kabaupeten  sumenep  yang  diambil  dari sumber  e-sakip  (sistem  akuntabilitas kinerja  industri  pemerintah)  berupaya memberikan pelatihan dan
pendampingan dalam mengelola produksi masyarakat melalui digitalisasi yaitu program pengembangan industri kecil menengah adalah Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri sebagai berikut :
1. Pengembangan  Teknologi  Industri
Berbasis  Kompetensi  Inti  Industri Daerah (KIID) Industri Pengolahan Hasil  Laut  seperti  Kerupuk  Ikan, Pembuatan  Terasi,  Pemindangan Ikan,  Pengolahan  Rumput  Laut, Pengolahan  Abon  Ikan,  kerajinan dari  Kerangkerangan,  Pengolahan Garam, Petis Ikan.
2. Pengembangan  Teknologi  Industri
Berbasis  One  Village  One  Porduk (OVOP)  Industri  Berbasis  Kayu
(Wood  Wordking)  seperti  Ukiran Kyu,  Meubel,  Komponen  Bahan Bangunan, Pertukangan Kayu, Warangka Keris, Kerajinan Perahu
3. Pengembangan  Teknologi  Industri Berbasis  Industri  Kreati  Industri
Berbasis  Logam  seperti  Keris, Pande  Besi,  Peralatan  Dapur, Etalase, Las, Genteng, Bata Merah
4. Industri  Berbasis  Aneka  Industri seperti  Batik,  Konveksi,  Bordir, Penjahitan, Alaskaki,
5. Pengembangan  Teknologi  Industri Berbasis  Agro  Industri  Penolahan Pangan  seperti    Kripik  Singkong, Kripik  Sukun,  Kripik  Pisang, Kripik  Jamur,  Minyak  Kelapa, Gula  Siwalan,  Dodol,  Kamboya, Beras Poles
Temuan diatas meruapakan upaya yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah kabupaten sumenep dalam menyediakan  produksi  lokal  yang mampu  bersaing  dengan  pasar  global yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat luas  baik  didalam  kota  sendiri  maupun diluar Kabupaten sumenep.
2. Smart People
Smart people merupakan indikator  penting  dalam  pelaksanaan smart city , dari indikator ini pembangunan  ide  dan  konsep  akan terwujud. Pemerintah Kabupaten
Sumenep  melakukan  upaya  perbaikan dalam  bidang  peningkatan  kualitas sumberdaya manusia.
Melalui kerjasama dengan stakekholder kelembagaan  seperti  akademik,  pihak organisasi kemasyarakatan juga didorong  untuk  berkontrubusi  dalam
memikirkan  kemajuan  pembangunan Kota  Sumenep.  Misal  dari  indikator akademik Pemerintah Kabupaten Sumenep  melalui  badan  perencanaan pembangunan  daerah  (BAPPEDA)  ikut memberikan  kesempatan  bagi  pihak akedmisi  dalam  rangka  membantu merumuskan  ide  dan  gagasan  untuk merekomendasikan kebijakan baik dibidang  pendidikan,  pengembangan industri masyarakat, pemanfaatan teknologi  dan  peningkatan  sumberdaya melalui  pendidikan  dibidang  perbaikan pengajaran  yang  berkualitas  adalah salah satu agenda pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyiapkan dan mendukung
berjalannya smart  city di  Kabupaten Sumenep.
Kunci  keberhasilan  dari  smart people ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk aktif  dan  berkolaborasi  dalam  proses pembanguna  kota  yang  mengarah  pada kesejahteraan  dan  pembangunan.  Misal yang  dilakukan  oleh  dinas  pemerintah desa  Kabupaten  Sumenep  yang  inten berkoordinasi dengan Pemerintaj Kecamatan  dan  Kepala  Desa  untuk terus  mengembangkan  potensi  desa baik  pada  bidang  pariwiatasa,  industri mampun pendidikan agar bisa mencapai desa  mandiri  dan  tengguh  secara
ekonomi.  Hal  ini  terbukti  dengan partisipasi  kelembagaan  desa  yanitu wisata  mangrove  kedatim  di  Desa Kebundadap Kecamatan Saronggi menjadi  desa  unggul  di  Jawa    Timut yang  juga  berpotensi  memberikan sumbangan  PAD  kepada  kabupaten. Hal  ini  perlu  terus  digalakkan  di  setiap masing  masing  desa  di  Kabupaten Sumenep agar masyarakat mulai menyadari  bahwa  ada  banyak  potensi desa yang perlu dikembangkan. Kecerdasan  dalam  hal  ini  salah  satu upaya  dalam  rangka  mendorong smart city di Kabupaten Sumenep
3. Smart Governance
Smart  governance merupakan intrumen  dalam  rangka  menghasilkan kebijakan  dan  regulasi  yang  inovatif, melalui  pemerintah  yang  baik  akan mampu  merubah  daerah  ke  arah pembangunan yang lebih maju.
Kabupaten Sumenep melalui kepala daerah yang baru terus memberikan  penyegaran  yang  inovatif dalam meningkatkan pembangunan kota, perbaikan tata kota, dan perbaikan kualitas  pelayanan    merupakan  salah satu upaya dalam melayani publik.
Selaim  itu  pemerintah  Kabupaten Sumenep  menfasilitas  perubahan  dan berkembangnya sosial masyarakat misal  melalui  kebijakan  atau  regulasi peningkatan  ekonomi  strategis  dan
pengembangan  UKM  dan  industri kreatif  dengan  disediakannya  akses tekhnologi  oleh  dinas  infustri  dan perdangangan  melalui  web  intansinya akan mengurangi campur tangan oknum yanh tidak bertanggung jawab, inti dari smart  governance  ini  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
4. Smart Environment
Smart  environment di  Kabupaten Sumenep  berupaya  memberikan  tata ruang  kota  yang  cerdas,  dibangunnya taman  tajamara  dan  perbaikan  taman adipura  dengan  disedikan  WIFI  adalah upaya  pemerintah  dalam  memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  untuk nayaman  dalam  beraktifitas.  Namun masih  terdapat  bebeberapa  kekurangan dari  smart  environment  ini  misal lingkungan  yang  tercemar  di  beberapa wilayah pinggir pantai karena dibangunnya beberapa perusahaan tambak  udang  berdampak  buruh  bagi masa  depan  nelayan  karena  dampak dari  pencamaran  limbah  udang  yang menganggu  terhadap  ekosistem  dan hasil tangkapan ikan bagi nelayan misal daerah desa legung dan sekitarnya.
Beberapa  kekurangan  dari  smart environtmen  inu  misal  penggalian fosfat  dibeberapa  titik  yang  dianggap akan  menganggu  terhadap  kenyamanan pemukiman  warga  sekitar  misal  desa
lenteng  dan  batuputih  yang  terus menerus  digali  tanah  dan  bebatuannya akan  rentan  terjadi  longsor  pada  saat tertentu  hal  ini  akan  menganggu terhadap lingkungan kenyamanan warga.
5. Smart Living
Pemerintah kabupaten sumenep berupaya  memberikan  memuhi  kebutuhan masyarakat  misal  dibidang  kesehatan dengan memperbaiki kualitas SDM tenaga medis disetiap masing masing desa dengan pelayanan  dan  ketersediaan  obat  yang baik.  Selain  itu  dibidang  informasi pemerintah  melakukan  pendampingan  dan pelatihan  bagaimana  memfaatkan  media digitalisasi sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan  usahanya.  Pemerintah sumenep  memberikan  bantuan  fasilitas pada  bidang  pertanian  dan  peternakan guna membantu masyarakat dalam mendapatkan hasil yang berkualitas.
Smart  living  ini  menitik  beratkan pada kegiatan pemenuhan keseluruhan dari aktifitas indikator diatas dalam menyediakan  kegiatan  pelayanan  dan  jasa baagi  publik,  sehingga  publik  merasa memiliki  pemerintah  yang  selalu  ada dalam  setiap  pemenuhan  kebutuhannya. Untuk  itu  pemerintah  selalu  mengontrol setiap  bidang  bidang  pelayanan  publik sehingga dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi bagi
ketersediannya  kebutuhan  publik.  Melalui pemanfaatan  tekhnologi  dan  infromasi setiap  bidang  pada  pelayanan  jasa  dan pelayanan  di  harapkan  mampu  dengan tanggap  memberikan  informasi  hal  hal yang  perlu  segera  untuk  ditangani  dalam meyelesaikan masalah pelayanan publik.

## 5. PENUTUP

## 1. Smart Ekonomy
Pemerintah lebih intens dalam
mendorong terciptanya kegiatan perekonomian dengan pemanfaatan digital
2. Smart People
Kegiatan kolaborasi
dengam
stakeakholder  sebagai  sarana  dalam memberikan
sumbangsih bagi
pembangunan kota dengan pemanfaatan teknologi dan informasi agar menemukan  ide  dan  rancangan  bagi kemajuan Kabupaten Sumenep 3. Smart Governance
Perbaikan  kualitas  pelayanan  baik manajerial atau pelayanan akses informasi  publik  terus  dibangun  dan dijaga  agar  tingkat  kepercayaan  publik terhadap pemerintah semakin tinggi 4. Smart Environment
Perlu  ada  alternatif  dan  solusi  yang tepat dalam mencegah masalah lingkungan  di  Kabulaten  Sumenep
dengan tetap berpedoman pada pentingnya analisis dampak lingkungan 5. Smart Living
Keseluruhan dari kewajiban ketersediaan  barang  publik  dan  jasa pelayanan  agar  tetap  dikembangkan agar  mampu  menyesuaikan  dengan setiap kebutuhan dari masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Arjita. Utama Andri (2017). E- Government Sebagai Bagian Dalam Smart  city .  2nd  Seminar Nasional  IPTEK  Terapan  (SENIT) 2017.  ISSN:  2579-9045  ISBN:
978-602-74355-1-3. Baedhowi.  2009.  Kebijakan  Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep  Dasar  dan    Implementasi. Pelita Insani: Semarang.
Bahri,  Syamsul dkk (2020)  Implementasi
Kebijakan Smart city Dalam Mewujudkan  Kualitas  Pelayanan
Publik Di Kota Tangerang.
JURNAL PAPATUNG: Vol. 3 No.
3 ISSN: 2715-0186.
Bungin, M. B. (2008). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media. Group.
Caragliu, A. & Del Bo, C. & Nijkamp, P. 2009. Smart cities in Europe. Serie Research  Memoranda  0048,  VU University Amsterdam.
Cohen,  Boyd.  2013.  What  exactly  a smartcity?. www.boydcohen.com .
Gunartin.  (2018)  Analisa  Faktor-Faktor Kendala Ketercapaian
Smart
Mobility  Dalam  Upaya  Menuju Konsep Smart  city (Studi  Pada Kota  Tangerang  Selatan),  Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. Vol 5. No 2.  P-ISSN  2356-2005  E-ISSN 2598-4950
Hao,  L.,  Yan,  Z.  dan  ChunLi,  Y.  2012.
The application and implementation  research  of smart city .  China:  System  Science  and Engineering (ICSSE).
Holmes.  2010.  The Smart  city ,  an Introduction. U.K: House London. Hudjolly.  (2017)  Epistemologi  dalam Kebijakan  Publik:  Kajian  Konsep
Smart  city di  Indonesia.  Untirta Civic  Education  Journal,  ISSN  : 2541-6693  e-ISSN  :  2581-0391 UCEJ, Vol. 2 No. 1, Hal. 31-48 Kireina,  N.  F.  (2017).  Mesin  parkir elektronik  sebagai  wujud  dari smart  city di  kota  bandung.  JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017.
Kireina, Nurani Fitri. (2017) Mesin Parkir
Elektronik  Sebagai  Wujud  Dari
Smart city Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu  Sosial  Ilmu  Politik  (JISPO). Vol 7, No 2.
Muliarto,  H.  2015.  Konsep Smart  city Smart  Mobility.  Bandung:  Institut
Teknologi Bandung. Mursalim,  S.  W.  (2017).  Implementasi Kebijakan  Smart    City    Di    kota Bandung. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan  Ilmu  dan  Praktek Administrasi. Nurmawan  ,  Aldi  Rinaldi.  Dkk  (2019) Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart city Kota Bandung. Prosiding Industrial
Resiarech  Workshop  and  Nasional
Seminar. Vol 10 No 1
Pratama,  I  Putu  Agus  Eka.  2014. Smart city Beserta  Cloud  Computing  dan Teknologi-teknologi
Pendukung Lainnya. Bandung: Informatika. Ramdani,  Deni  Fauzi.    Fikri  Habibi
(2017) Penguatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Mendorong Program Smart  city di  Kota
Bandung,  Seminar  Nasional  Riset Terapan  2017  SENASSET  2017
Serang.
Ramli, Muhammad. (2017) Kepemimpinan Inovatif Dalam Implementasi  Kebijakan  Strategis Pemerintah  Kota  Makassar.  Jurnal Politik Profetik Volume 5, No. 2 Septiarika, Fahrisya Tiko. Enny Suryanjari (2020). Advokasi
Kebijakan  dalam  Kerjasama Smart city Bandung  dan  Seoul  lewat Kemitraan  Sister  City  tahun  2016- 2019. Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.ph p/ks  Khazanah  Sosial,  Vol.  2  No. 3: 141-154
Suherman, Diki. (2020) Evaluasi Dampak
Kebijakan  Mesin  Parkir  Elektronik Di  Kota  Bandung.  POLITICON: Jurnal Ilmu Politik Vol.2 No.1; Hal 75 – 86 website: http://journal.uinsgd.ac.id/index.ph p/politicon  ISSN:  2685-6670  ( Online ) Utomo, Chandra Eko Wahyudi.
Mochamad  Hariadi  (2016)  Strategi
Pembangunan Smart  city dan Tantangannya  bagi Masyarakat Kota.  Jurnal  Strategi  dan  Bisnis Vol.4, No. 2 Oktober 2016 Wanto,  Alfi  Haris.  (2017)  Strategi Pemerintah  Kota  Malang  Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart city . JPSP  (Journal  of  Public  Sector Innovations). Vol 2, No 1 Wibowo,  Hermansyah  Andi  (2018).
Model  Of  Academic  Role  In Supporting Smart city Implementation  In  Serang  City Jurnal  Kebijakan  Pembangunan Daerah,  Vol.2,  No.1,  Juni  2018, Hal. 29-42 p-ISSN: 2597-4971. Widodo. Aan (2020). Strategi Komunikasi dalam Program Bekasi Smart city . DOI: 10.21111/ejoc.v5i1.3454.
See discussions, stats, and author profiles  for  this  publication  at: https://www.researchgate.net/publi cation/342156879