## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019

## DAFTAR ISI

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963−1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser  ........................................................................... 1 AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron ...................................... 19 PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki ................................................................................................ 33

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz .................................................................................................... 47

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER
NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga................................................................................................................ 61

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana ............................................. 76

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi .................................................................................................................................. 93

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Meilinda Sari Yayusman .................................................................................................... 106

## TINJAUAN BUKU
PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah............................................................................................................................. 113

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019
DDC: 320.5 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar­ nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963−1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963−1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

## DDC: 302.2

## Al Araf Assadallah Marzuki

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber ( cyber space ) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua,  terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## DDC: 320.5

## Djuneidi

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2019

## DDC: 320.5

## Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963 − 1969

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog - yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## DDC: 302.2 Al Araf Assadallah Marzuki

## STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside.  Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH  BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade
DDC: 320.5

## Djuneidi

## MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

## Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## Melpayanty Sinaga
Universitas Cenderawasih E-mail: melpayanty@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## PENDAHULUAN
Kawasan perbatasan identik sebagai kawasan yang terisolasi dan termarginalkan sehingga perbatasan sering  dikenal  dengan  halaman  belakang  dari suatu negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kawasan perbatasan sebagaimana yang dimuat dalam  program  Nawacita,  yaitu  “ Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan” (https://nasional.kompas.com).  Hal ini menandakan bahwa pembangunan bukan lagi terpusat  (sentralisasi)  di  perkotaan,  melainkan harus  dilakukan  menyebar  di  seluruh  wilayah (desentralisasi), termasuk di kawasan perbatasan.
Permasalahan  atau  isu­isu  di  perbatasan bukan hanya lagi bersifat ekonomi (kesejahte­ raan) masyarakat sekitarnya, namun juga isu­isu pengungsi (migrasi) serta isu kejahatan transna - sional. Kejahatan ini berupa pengedaran narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya seperti ganja, sabu­sabu, heroin) serta perdagang­ an senjata ilegal yang melewati batas negara dan ini menjadi salah satu isu yang menarik dan isu yang fenomenal di wilayah perbatasan di berbagai negara–negara di seluruh dunia. Pada praktiknya, fenomena  ini  merujuk  kepada  keamanan  non konvensional yang mengacu pada jenis ancaman yang  dapat  menganggu  individu  (Ganewati Wuryandari: 2009). Perbatasan RI­Papua New Guinea  (PNG)  dapat  dikategorikan  sebagai wilayah  yang  memiliki  titik­titik  perdagangan narkoba  yang  sudah  melewati  batas  negara, yaitu  antara  masyarakat  yang  berdomisili  di Papua dengan warga negara asing (PNG). Hal ini disebabkan pos­pos perbatasan di Skouw maupun di sekitar kabupaten Keerom yang sangat minim sehingga pengawasan terhadap transaksi obat­ obat terlarang ini sulit dijangkau. Sebagaimana diketahui perbatasan RI­PNG masih ada ruang yang tidak bisa dikontrol oleh aparat keamanan atau  sering  disebut  sebagai jalan tikus untuk pengedaran  narkoba.  Jalur  ini  sering  dikenal sebagai jalan darat atau jalur sempit atau gang jalan,  di  samping  itu  terdapat  juga  perbatasan laut  lepas  sehingga  celah  untuk  perdagangan obat­obat terlarang itu semakin mudah.
Penelitian yang terdahulu seperti yang ditulis oleh Tien Virgina Arisoi (2012) dalam tesisnya yang berjudul “ Analisa Kegagalan MoU Border Liaison  Meeting dalam Mengatasi Ancaman Keamanan  Non  Tradisional  di  Kawasan Perbatasan  RI  dan  PNG  Tahun  2008–2011 . Penelitian  ini  hanya  menganalisa  tentang dibentuknya  forum  pertemuan  tingkat  daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua (RI)  dengan  Pemerintah  PNG  yang  dikenal dengan Border Liasion Meeting (BLM) dengan tujuan untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu­isu keamanan tradisional di kawasan perbatasan. Temuan dari penelitian  ini  menjelaskan  tentang  gagalnya kesepakatan  antara  kedua  negara  yang  dise - babkan  oleh  ketidaksiapan  dalam  pembukaan
pasar bersama sebagai implementasi dari BLM serta kurangnya sarana prasarana bagi petugas pengawas  keamanan  di  perbatasan.  Selain  itu, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aria  Aditya Setiawan  (2010)  dalam  tulisannya  tentang “Mengelola  Perbatasan  Indonesia–Papua  New Guinea  dengan  Pendekatan  Keamanan  Non Tradisional” memuat tentang pendekatan yang dilakukan  untuk  masalah  atau  isu  dalam  per - batasan tidak cukup hanya menggunakan hard power (pendekatan  kemiliteran),  namun  dapat juga  menggunakan  dengan  pendekatan  yang mengacu pada perspektif mengejar kesejahteraan ekonomi ( economic security) . Kedua penelitian di atas belum memuat tentang praktik–praktik barter drug trafficking dengan hasil curian sepeda motor yang terjadi di Jayapura sebagai salah satu kejahatan yang sudah melewati batas negara.
Isu  kejahatan  transnasional  di  perbatasan RI­Papua New Guinea tidak lagi hanya sebatas perdagangan  barter  (pertukaran)  uang  dengan narkoba,  minyak  tanah  dengan  uang,  minyak tanah dengan vanili ataupun sebaliknya. Akan tetapi adanya peningkatan atau trend yang meru - juk pada praktik perdagangan narkoba dengan sepeda  motor.  Praktek  ini  menjadi  kejahatan fenomenal  yang  dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan baru di Papua akhir­akhir ini. Hal ini disebabkan  maraknya  pencurian  motor  yang dialami oleh warga masyarakat Papua atau sering dikenal dengan aksi “curanmor” yang dilakukan oleh  sekelompok  orang  yang  dapat  ditukar dengan ganja lintas negara (PNG). Sebagaimana yang dituturkan oleh pelaku yang menyebutkan bahwa hasil curian motor biasanya dijual untuk menghasilkan uang atau langsung dibarter de­ ngan narkotika jenis ganja di Senggi, Kabupaten Keerom yang berbatasan langsung dengan PNG (Anwar Maga: 2017). Kejadian curanmor ini yang bukan hanya terjadi pada malam hari, namun juga pada siang hari yang notabene aksinya dilakukan di tempat parkiran­parkiran di kampus­kampus di Jayapura maupun di tempat­tempat umum. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan di Jayapura sudah  tanda  “waspada”  terhadap  pencurian sepeda motor. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui transaksi perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (2) untuk mengetahui titik­titik/tempat
atau jalur­jalur terjadinnya transaksi perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (3) untuk mengetahui modus/cara praktIk perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (4) untuk mengetahui mo - tivasi pelaku melakukan transaksi perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (5) untuk mengetahui tantangan negara (representasi dari pemerintah) di Jayapura, seperti aparat keamanan, BNN dalam mengusut pelaku kejahatan  perdagangan  barter  narkoba  dengan sepeda motor di kawasan perbatasan RI–PNG.

## PEMBAHASAN
Kejahatan merupakan salah satu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dapat dihukum menurut undang­undang. Tindakan ini dapat dilakukan di bawah yuridiksi suatu negara maupun sudah melintas ke negara lain (trans). Menurut  Boister  (2008), transnational crime sebagai  suatu  konsep  generik  yang  mencakup berbagai bentuk kegiatan kriminal sebagai suatu konsep kriminologi sosiologis dan bukan kon - sep yuridis. Boister selanjutnya mendefinisikan transnational crime sebagai “… certain criminal phenomena transcending internasional borders, transgressing  the  laws  of  national  states  or having an impact on another country…” Boister kemudian menyimpulkan bahwa secara sederha - na kejahatan transnasional adalah “ conduct that has actual or potential trans boundary effects or
national and international concern (Mardjono Reksodiputro, 2008). Oleh sebab itu, kejahatan transnasional ini dapat diartikan sebagai fenome - na kejahatan yang terjadi lintas batas negara dan dalam  satu  waktu  tunduk  pada  dua  atau  lebih yurisdiksi negara yang artinya yurisdiksi negara mana yang akan diberlakukan terhadap kejahatan tersebut ditentukan oleh asas teritorial dan per - luasan asas teritorial (Eddy O.S Hiariej, 2009). Transnational Crime pada  umumnya  meliputi dua aspek, yaitu: (1) tindakan yang dilakukan oleh  pelaku  tersebut  melanggar  aturan­aturan yang ada atau hukum yang berlaku; (2) lingkup aksi atau tindakan yang dilakukan telah melewati batas­batas negara atau lintas negara. Kejahatan ini mencakup pada perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan transnasional dibagi menjadi lebih spe - sifik berdasarkan tipenya yaitu: 1) penyelundupan manusia dan perdagangan orang; 2) pencegahan dan pemberantasan korupsi; 3) pemberantasan perdangan narkotika dan obat­obatan terlarang; 4) kejahatan lintas negara baru dan berkembang; 4) illegal, unreported and unregulated Fishing yang dapat digambarkan pada Gambar 1.
Dalam teori ini akan dipusatkan pada jenis kejahatan narkotik ( narcotics trafficking) yang mengacu pada perbatasan Papua New Guinea­ Indonesia. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku berkewarganegaraan Indonesia maupun kewar - nageraan yang berbeda terhadap penyeludupan narkoba.
Sumber: Direktorat KIPS (2019)
Gambar 1. Tipe­Tipe Kejahatan Transnasional

## Konsep Keamanan dalam Perspektif Copenhagen School
Copenhagen School pertama  kali  dikenalkan oleh Buzan pada awal 1990­an. Pendekatan ini merupakan  salah  satu  pendekatan  yang  paling berkembang  dalam  merespon  studi  keamanan (Yani,  2017).  Menurut  Copenhagen  School, keamanan  adalah  mengenai  bertahan  hidup. Teori  ini  berpendapat  bahwa  dalam  hubungan internasional, sesuatu menjadi isu keamanan jika memiliki kemungkinan untuk menjadi ancaman bagi objek tertentu sehingga perlu dimusnahkan sesegara mungkin. Konsep mengenai keamanan dalam  dekade  terakhir  ini  telah  mengalami per ubahan yang sangat pesat dan cepat sejalan dengan perubahan kondisi keamanan internasio­ nal  dari  masa  Perang  Dingin  ke  pasca  Perang Dingin. Perubahan global yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin tersebut telah memicu berkembangnya konsep­konsep baru dalam ber­ bagai literatur mengenai keamanan. Pada awalnya, pemahaman mengenai keamanan lebih dikaitkan dengan  upaya  penggunaan  dan  pengendalian kapabilitas militer dalam menghadapi ancaman penggunaan  kekerasan  bersenjata  dari  negara lain.  Dengan  kata  lain,  pengertian  keamanan secara tradisional tersebut lebih didominasi oleh pemikiran­pemikiran  yang  berdimensi  militer, di antaranya isu seperti konflik antarnegara dan perang.  Namun,  konsep  keamanan  dewasa  ini berkembang ke arah yang lebih kompleks dan multidimensi karena mengikuti isu­isu keamanan baik yang konvensional dan non­konvensional.
Konsep keamanan konvensional ini mengacu pada keamanan bagi negara, maka yang menjadi objek rujukan ini adalah negara/bangsa. Oleh se - bab itu dalam praktiknya, keamanan konvensional ini mengacu pada jenis segala ancaman yang dapat menggangu kedaulatan dan identitas negara/bang - sa, seperti isu militer­strategis. Dalam konteks ini  keamanan  konvensional,  menurut  Michael Mann  (1986:  36),  unsur  negara­negara  yang harus dilindungi terdiri dari empat hal pen ting yaitu (1) ideologi, yaitu bagaimana mengupaya - kan perlindungan terhadap ideologi negara dari kemungkinan inflitrasi ideologi negara lain (2) ekonomi, yaitu bagaimana menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi di dalam wilayah suatu negara
agar  tidak  terganggu  oleh  kekuatan­kekuatan (eksternal maupun internal) yang sewaktu­waktu dapat merusak perekonomian nasional, (3) militer, yaitu bagaimana mempertahankan kedaulatan dan integritas negara dari berbagai ancaman (terutama kekuatan­kekuatan eksternal), (4) politik, yaitu bagaimana mempertahankan identitas politik dan kesatuan negara­bangsa dari berbagai ancaman eksternal maupun internal
Banyu  Perwita  (2005)  dalam  tulisannya membedakan  antara  keamanan  konvensional dan  non­konvensional  dalam  6  kategori,  yaitu berdasarkan pada “ the origin of threats, the na - ture of threats, the changing response, changing responsibility  of  security  and  core  values  of security. Menurut Perwita, bila pada masa perang dingin, ancaman­ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari luar. Maka pada masa kini, ancaman­ancaman  yang  dihadapi  datang  dari faktor domestik, misalnya yang bersumber pada isu­isu yang berkaitan dengan primordialisme. Sedangkan  sifat  ancaman  pada  masa  kini  pun semakin rumit, karena isu keamanan juga me­ nyangkut aspek­aspek lain, seperti politik, sosial ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia dan lain­ lain. Akibatnya, isu keamanan yang muncul pun semakin beragam. Isu­isu baru yang muncul bisa mengenai masalah keamanan ekonomi, keamanan sosial, keamanan lingkungan hidup, keamanan kesehatan dan lain sebagainya (Perwita, 2005).
Pemahaman tentang konsep keamanan se - bagaimana yang ditawarkan oleh Buzan (1998: 21) sering disebut sebagai keamanan tradisional atau  keamanan  konvensional.  Sedikit  berbeda dengan Michael Mann, Buzan cenderung mema - sukkan aspek ideologi ke dalam aspek politik dan tidak memuat aspek ekonomi sebagai keamaan konvensional mengingat bahwa isu­isu ekonomi lebih berkaitan dengan hal­hal yang berkarakter soft politics, sedangkan keamanan konvensional lebih berkaitan dengan high politics. Sebagaiman penuturan dari Buzan, sebagai berikut:
National economies have a greater claim to the right of survival, but rarely will a threat to that survival (national bankruptcy or an inability to provide for the basic needs of the population) actually arise apart from wider security context such as war (Weaver Buzan and de Wilde: 1998)
Dengan demikian, Buzan membatasi aspek keamanan tradisional ke dalam dua aspek, yaitu aspek militer yang difokuskan pada keamanan militer atau pertahanan yang berkaitan erat de­ ngan upaya untuk menjaga keamanan perbatasan negara  dengan  negara  lain.  Sebagai  contoh, negara  dapat  memobilisasi  kekuataan  militer­ nya untuk mengusir pasukan asing di wilayah teritorialnya  dalam  rangka  menjaga  keamanan militer.  Kedua,  aspek  politik,  yaitu  ancaman eksistensial yang sering dipahami sebagai ben - tuk ancaman terhadap kedaulatan dan ideologi negara. Kedaulatan dapat terancam oleh segala macam  kekuatan  (internal  maupun  eksternal) yang terus menerus mempertanyakan legitimasi atau  otoritas  pemerintahan  atas  suatu  wilayah tertentu.  Sementara  itu,  ideologi  negara  dapat terancam  oleh  rongrongan  kekuatan  internal maupun eksternal untuk terus menerus berupaya mengubah ideologi negara baik melalui agitas maupun kudeta politik. Oleh sebab itu, keamanan politik mencakup segala tindakan untuk melin­ dungi negara dari ancaman kekuatan–kekuatan separatis maupun ideologis yang berupaya untuk mengganti secara paksa rezim maupun ideologi yang ada dan dapat menghambat upaya negara untuk mengembangkan diri. Sedangkan dalam konsep keamanan nonkonvensional yang menjadi objek  rujukannya  adalah  individu  dan  dalam praktiknya keamanan ini mengacu pada segala jenis ancaman yang dapat mengganggu individu seperti misalnya krisis pangan, penyakit pande - mik, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.

## Keamanan Perbatasan
Menurut Caballero­Anthony (2000) mengatakan bahwa  konsep  keamanan  perbatasan  adalah melakukan  identifikasi  mengenai  pendekat - an­pendekatan  yang  akan  dipakai  untuk  ke­ amanan, secara sederhana pengelolaan masalah keamanan di perbatasan dapat dimaknai sebagai segenap  kebijakan  dan  upaya  terkait  yang  di - tunjukan  untuk  mengurangi  potensi  ancaman, kondisi  ketidakamanan,  dan  memaksimalkan keamanan  di  wilayah  perbatasan.  Pengelolaan ini menganut prinsip yang berbeda yang umum - nya ditentukan oleh tuntutan kondisi setempat,
tingkat urgensi penanganan masalah keamanan, intensitas  ancaman  keamanan,  serta  hubungan antara kedua negara dan politik regional. Dewasa ini ada dua macam rezim keamanan perbatasan yang lazim ditetapkan oleh suatu negara dalam mengelola wilayah perbatasan yaitu (i) hard-bor- der regime, rezim  keamanan  perbatasan  yang menganut sistem perbatasan yang ketat dengan penempatan pasukan bersenjata yang lengkap di setiap pos­pos perbatasan ( border checkpoints) dan berupaya menutup rapat­rapat perbatasannya untuk mencegah keluar masuknya pelintas batas demi  alasan  keamanan  nasional  dan  biasanya pos­pos  perbatasan  dibatasi  pada  sejumlah kecil tempat yang dijaga secara ketat. Sebagai contoh, AS menerapkah hard-border regime pada wilayah perbatasan daratnya dengan Mexico dan perbatasan lautnya dengan Kuba untuk mencegah masuknya imigran gelap terutama pencari kerja, korban trafficking dan  pengedar  narkoba  dari Amerika Selatan dan Tengah ke wilaynya. Sistem kedua yang dikenal dengan (ii) soft-border regime yang pada dasarnya memberlakukan pengamanan pengawasan tidak terlampau ketat dan umumnya tidak terlalu membatasi pelintas batas negara kare - na tidak menggangap hal itu dapat mendatangkan ancaman  bagi  keamanan  nasional.  Di  dalam sistem ini, pos­pos perbatasan tidak dibatasi pada sejumlah kecil tempat. Penjaga perbatasan pun ti - dak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap. Sistem ini biasanya dianut oleh negara­negara di kawasan yang mengembangkan prinsip peace- ful  co-existence (hidup  berdampingan  secara damai) yang berarti negara­negara di kawasan tersebut  tidak  merasa  terganggu  keamanannya oleh kehadiran negara tetangga, sehingga tidak perlu membatasi lalu lintas pergerakan penduduk antarnegara.  Contohnya  negara­negara  di  Uni Eropa yang tidak melakukan pembatasan terlalu ketat bagi penduduk sesama anggota Eropa untuk masuk ke wilayah mereka dan negara Amerika Serikat  yang  berbatasan  dengan  Kanada  yang tidak melakukan penjagaan yang ketat, hal ini disebakan karena Kanada yang bukan saja negara sahabat tetapi juga karena ancaman imigran gelap dan perdagangan narkoba yang relatif tidak ada.
Pada praktiknya perbatasan yang terjadi an - tara Papua­Papua New Guinea dapat dikategori - kan pada konsep keamanan non­konvensional.
Hal ini terlihat jelas dengan adanya perdagangan narkoba, penyeludupan vanili, minyak tanah, dan sekarang  yang  menjadi  tren,  yaitu  pencurian kapal bermotor atau yang dikenal dengan johson di  samping  karena  perbatasan  wilayah  yang berdekatan dengan laut sehingga memudahkan pelaku  untuk  melarikan  diri  dengan  menggu - nakan jalur laut. Sedangkan pengaturan masalah perbatsan antara Papua­Papua New Guinea dapat dikategorikan dengan soft-border regim, peng­ awsan yang tidak terlalu ketat dan tidak semua pos penjagaan perbatasan dibangun dan hanya pos lintas batas negara (PLBN) Skouw yang ter - bangun dan pos ini masih sering menjadi wadah pelintas batas dari Papua New Guinea khususnya dari Provinsi Vanimo untuk berbelanja di pasar tradisional Skouw untuk kebutuhan sehari­hari.

## Gambaran Kawasan RI -Papua New Guinea
Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia yang  berbatasan  langsung  dengan  Papua  New Guinea. Berdasarkan sejarah, Papua dan Papua New Guinea merupakan satu daratan yang dikenal dengan sebutan “ Nueva Guine” yang kemudian dikenal sebagai New Guinea Land dan pulau yang terbesar setelah pulau Greenland . Berdasarkan
kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa Papua dan Papua New Guinea memiliki ras dan budaya yang sama, yaitu ras Melanesia. Akan tetapi, Papua dan Papua New Guinea dijajah oleh dua negara yang berbeda, Papua dijajah oleh Belanda yang kemudian berintegrasi menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sedangkan Papua New  Guinea  dijajah  oleh  Inggris  dan  menjadi negara independen pada tanggal 16 september 1975. Untuk menunjukkan eksistensi suatu ne­ gara maupun kedaulatan di kedua negara maka diperlukan garis pembatas di antara kedua negara atau batas negara. Oleh sebab itu, batas negara sudah ditentukan pada tanggal 16 Mei tahun 1895 yang didasarkan pada perjanjian antara Belanda dan  Inggris  di  kota  Haque/Den  Haag  Belanda yaitu Convention Great Britain and Netherland Defining Boundaries in New Guinea pada koor - dinat 141 0 BT di mana peta perbatasannya dapat diuraikan pada Gambar 2.
Lingkup  administrasi  Jayapura  yang  ber - batasan dengan Papua New Guinea mencakup pada satu kota, yaitu Kota Jayapura dengan lima kabupaten,  yaitu  kabupaten  Keerom  beserta administrasinya yang akan diuraikan pada tabel berikut ini. Sedangkan kabupaten lainnya adalah Pegunungan  Bintang,  Boven  Digoel,  Merauke
Sumber: BPKLN (2018) Gambar 2. Peta Perbatasan Papua­ Papua New Guinea
dan  Supiori.  Penelitian  ini  akan  dikhususkan kepada perbatasan Kota Jayapura, yaitu Skouw dengan kampung Wutung yang di Papua New Guinea. Hal ini disebakan karena kedua wilayah tersebut saat ini merupakan salah satu perbatasan internasional yang pembangunan perbatasan ini mengalami  perubahan  yang  signifikan  sejak kepemimpinan  Jokowi.  Sedangkan  kawasan perbatasan  lainnya  di  kabupaten  hanya  masih menggunakan  pos­pos  perbatasan  baik  darat maupun  laut  yang  dijaga  oleh  TNI Angkatan Darat. Pada penelitian ini akan difokuskan pada perbatasan yang ada di Jayapura dengan di Papua New Guinea.
Tabel 1. Wilayah RI di Perbatasan RI dan PNG di Kota Jayapura dan Kabupaten   Jayapura No. Distrik Ibukota Kabupaten 1 Jayapura Selatan Jayapura Jayapura 2 Jayapura Selatan Jayapura Jayapura 3 Abepura Jayapura Jayapura 4 Muara Tami Skouw Jayapura 5 Arso Arso Keerom 6 Web Urub Keerom 7 Senggi Senggi Keerom 8 Waris Waris Keerom 9 Skanto Skanto Keerom Sumber: BPKD Provinsi Papua (2008) Adapun pos perbatasan RI­PNG yang sudah disepakati sebagai berikut. Indonesia PNG Skouw Wutung Wembi Bewani Waris Imonda Senggi Amanab Yuruf Green River Batom Idam Okyop Yapsiei Iwur Tabubil Waroppo Ningerum Mindiptana Kiunga Bupul Lake Murray Bupul Aiambak Ermabu Nakaku Sota Morehead Sota Weam Kondo Balamuk Sumber: BPKD Provinsi Papua (2008)
Pos­pos perbatasan ini dibuat berdasarkan tingginya aktivitas perlintasan batas di titik titik tersebut dibandingkan dengan titik­titik lainnya. Sebenarnya  dengan  jumlah  pos  perbatasan yang ada masih jauh dari memadai, mengingat panjngnya garis batas yang ada. Pos perbatasan yang paling dekat Jayapura dan masih termasuk dalam wilayah kota Jayapura, yaitu perbatasan Skouw  yang  memiliki  sarana  dan  prasarana yang  sangat  minim.  Sedangkan  aparat  yang permanen di sekitar pos perbataan hanyalah dari TNI. Pos TNI berada di sekitar pos perbatasan dan dibangun secara permanen. Pos perbatasan yang  dikelola  dengan  baik  adalah  PLBN  (Pos Lintas Batas Negara) yang ada di Skouw yang bukan hanya dijaga oleh TNI, tetapi juga fasilitas seperti Badan Karantina dan Badan Kesehatan yang sudah ada mengingat pelintas batas yang banyak dan berbelanja ke Indonesia.

## Isu-Isu yang berkembang di Perbatasan Papua –Papua New Guinea
Adapun isu­isu yang berkembang di kawasan per - batasan Papua­Papua New Guinea, yaitu pertama legal Fishing. Kawasan perbatasan ini yang dike - lilingi oleh laut dan umumnya penangkapan ikan yang ilegal terjadi yang dilakukan melalui jalur laut. Sebagaimana yang diketahui distrik­distrik di Jayapura yang umumnya berbatasan dengan laut seperti Dok 8, Dok 7, Dok 2, Pasir 6, Base G, dan Hamadi menjadi tempat atau sasaran bagi pelintas  batas  atau  warga  negara  PNG  untuk menangkap  ikan  yang  sudah  melewati  batas teritorial  suatu  negara. Alasan  yang  mendasar seperti kurangnya patroli maupun fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki oleh aparat keaman­ an  menjadi  peluang  yang  besar  bagi  warga negara PNG untuk menangkap ikan. Kedua, isu Pelintas batas ilegal yang masih marak terjadi hal ini disebabkan selain pulau Papua dan Papua New Guinea menjadi satu daratan dan hubungan kekerabatan ( brotherhood) yang sama, yaitu dari ras Melanesia mengakibatkan arus pelintas batas sering terjadi yang dapat digambarkan pada Tabel 2.
Data  pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa kedatangan warga negara asing (PNG) yang lebih banyak berkunjung ke Indonesia dibandingkan dengan warga negara Indonesia. Warga negara
Tabel 2. Data Pelintas Batas RI – PNG
No Bulan Kedatangan WNI Keberangkatan WNI Kedatangan WNA Keberangkatan WNA PLB Passpor PLB Passpor PLB Passpor PLB Passpor 1  Januari 144 211 337 153 556 319 561 376 2  Februari 112 118 116 300 179 330 195 297 3  Maret 118 242 120 246 172 381 180 360 4  April 112 214 114 221 117 293 121 315 5  Mei 196 190 196 227 127 408 128 305 6  Juni 210 184 217 358 112 296 109 282 7  Juli 222 330 424 335 132 247 129 342 8  Agustus 265 295 271 273 120 315 115 275 Sumber: Pos Lintas Batas Negara (2018) asing ini lebih banyak menggunakan pass lintas batas di Januari. Pass lintas batas ini merupa - kan kartu yang digunakan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah perbatasan dan memiliki masa berlaku tiga tahun. Kartu ini dikeluarkan oleh petugas yang berwenang kepada penduduk perbatasan  yang  berpergian  ke  luar  daerah perbatasan  untuk  kunjungan  tradisional  dan kebiasaan  serta  berlaku  hanya  dalam  kawasan perbatasan sebagai pengganti paspor. Berdasarkan daya  dari  Kantor  Imigrsai  Kelas  I  Jayapura, adapun isu/jenis pelanggaran yang sering terjadi pada pelintas batas warga negara Papua Nugini akan diuraikan pada Tabel 3.
Berdasarkan  informasi  dari  pihak  kantor imigrasi  isu  yang  paling  bermasalah  adalah warga negara PNG yang tinggal di Papua tanpa

## Tabel 3. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelintas Batas Warga Negara PNG
No. Bulan/Tahun Jenis Pelanggaran Tindakan Keimigrasian Jumlah 1 Januari 2017 Tanpa Dokumen, Overstay Pendentensian dan Pendeportasian Pengenaan biaya beban 5 orang 3 orang 2 Juli 2017 Ex Narapidana (UU Kepabean) Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal 3 orang 3 Maret 2018 M e m b e r i k a n Keterangan tidak benar (WN PNG menga- jukan permohonan Paspor RI) Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal 1 orang 4 Agustus 2018 Ex Narapidana (UU Kepabean) Ex Narapidana (UU Narkotika) Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal 3 orang 1 orang
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura (2018)
dokumen yang lengkap dan juga overstay yang telah melebihi batas yang ditentukan. Umumnya, banyak warga negara PNG tinggal melebihi 1 tahun  dan  2  tahun  lebih  tanpa  dokumen  yang lengkap bahkan ditemukanya KTP yang menjadi warga negara Indonesia dengan kependudukan di Jayapura. Hal ini disebakan masih banyaknya warga negara Indonesia khususnya Papua yang menikah dengan warga negara PNG dan memilih tinggal di Papua dibandingkan PNG. Oleh sebab itu, warga negara PNG ini memiliki kepemilikan KTP ganda sebagai identitas WNI. Ketiga, tanah hak ulayat penduduk PNG yang berada di wilayah RI begitu juga sebaliknya perjanjian pemerintah kolonial yang membagi dua wilayah dilakukan dengan menarik garis lurus secara astronomis tan - pa melihat kondisi sosial yang akan menimbulkan
permasalahan. Akibatnya adalah pemilikan harta benda (tanah, kebun ladang) masyarakat menun - tut hak ulayatnya terbagi menjadi dua d imana sebagian berada di wilayah RI dan sebagian lagi di  wilayah  PNG.  Berdasarkan  penuturan  dari administrator PLBN yang mengatakan bahwa:
Pos Lintas Batas Negara yang di Skouw ini masih menggunakan  tanah  wilayah  PNG  sehingga kekuatan  hukum  untuh  pelanggar  hukum  dari PNG masih bersifat tidak mengikat. 1
Isu keempat yaitu perdagangan vanili ilegal. Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang baru, biasanya penjual dan pembeli melakukan transaksi  di  tempat  yang  sunyi  atau  pos  batas yang kurang ketat atau tidak diawasi oleh aparat keamanan. Kampung Mosso yang berlokasi di Kabupaten  Keerom  menjadi  transaksi  untuk perdagangan  vanili  ini  dengan  menggunakan transaksi uang kina. Kelima, penyeludupan BBM, kejahatan yang sering dilakukan melalui jalur laut yaitu Pantai Hamadi yang kemudian dibawa ke Vanimo, West Sepik mengingat lokasi ini juga adalah  laut.  Keenam,  penyeludupan  senjata, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan baru, tetapi sudah berlangsung lama dimana isu ini ber - kaitan dengan isu politik dimana penyeludupan senjata sering diberikan kepada tentara­tentara Organisasi  Papua  Merdeka  untuk  berlawanan dengan tentara RI. Ketujuh, pencurian speedboat (Johnson), kejahatan yang baru karena beberapa nelayan khususnya di Hamadi dan Dok 9 sering mengalami pencurian Johnson karena berbatasan dengan jalur laut.

## Perdagangan Barter Narkoba di Perbatasan RI – PNG
Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika  dan  bahan  adiktif.  Termonologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum  seperti  polisi,  BNN  (Badan  Narkotika Nasional),  jaksa,  hakim  dan  petugas  permas - yarakatan.  Selain  narkoba,  sebutan  lain  pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narko - tika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang umumnya sebutan ini lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi (Aulia Fadhli:2018).
Akan  tetapi,  pada  intinya  pemaknaan  kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Adapun pengertian narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menim - bulkan  ketergantungan  yang  dibedakan  dalam golongan­golongan yaitu: (1) Narkotika golongan I:  dilarang  digunakan  untuk  kepentingan  pe - layanan kesehatan, dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolo - gi.  Contoh:  ganja, morphine, putauw  adalah heroin tidak murni berupa bubuk, (2) Narkotika golongan  II  :  narkotika  yang  memiliki  daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin dan turunannya benzetidin, betametadol , (3) Narkotika golongan III : narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: codein dan turunannya.
Berdasarkan bahannya narkoba ini dibedakan menjadi narkoba alami yaitu jenis narkoba yang belum mengalami pengolahan yang berasal dari tanaman cannabissativa, cannabis indicadan, cannabis Americana. Tanaman ini tumbuh pada daerah yang beriklim sedang dan tumbuh subur di  daerah  tropis  dan  penghasil  serat  karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC) yang membuat pemakainya mengalami eufhoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Penyalahgunaan ganja dengan dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami oquacous euphoria (terbahak­bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Penyalahgunaan dengan dosis tinggi yang ber - dampak  pada  ilusi  delusi  (terlalu  menekankan pada  keyakinan  yang  tidak  nyata),  depresi, kebingungan, mengalami alienasi dan hasulinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.
Arus globalisasi yang ditandai dengan proses maraknya  pertumbuhan  jaringan  komunikasi yang menimbulkan adanya interaksi lintas batas. Arus ini juga umumnya terjadi pada perbatasan
Tabel 4. Jumlah kasus narkoba yang melibatkan warga negara PNG No. Tahun Jumlah WNA WNI Ganja Shabu 1 2016 39 kasus 4 orang 45 orang 29 kasus 10 kasus 2 2017 51 kasus 3 orang 57 orang 40 kasus 11 kasus 3 Jan s/d Okt 2018 99 kasus 15 orang 105 orang 90 kasus 9 kasus Sumber: Sat Reskrim Polda Jayapura (2018) RI­PNG dimana memudahkan terjadinya pere - daran  narkoba  ke  Jayapura  melalui  teknologi komunikasi tersebut. Transaksi narkoba yang dari PNG ke Jayapura umunya menggunakan jalur laut  dan  darat  karena  letak  geografis  provinsi Papua  yang  dekat  dengan  kota Vanimo,  PNG. Adapun transaksi ini biasanya dilakukan melalui komplotan  atau  kelompok  warga  yang  sudah berjejaring atau memiliki hubungan kekerabatan di wilayah tetangga (seberang) di PNG sehingga memudahkan proses pertukaran barter antarkedua negara dengan menggunakan speedboat . Adapun jumlah pengedaran atau kasus narkoba yang beru - pa ganja dan shabu akan diuraikan pada Tabel 4.
Tabel Tabel 4 menunjukkan pada tahun 2018 menunjukkan kasus paling banyak peredaran nar - koba yang mencapai 99 kasus yang melibatkan 15 orang WNA. Sedangkan kasus yang paling sedikit yaitu di tahun 2016 yang mencapai 39 kasus yang melibatkan 4 orang WNA.

## Titik Transaksi Perdagangan Barter Narkoba di Jayapura
Pada  umumnyan  jenis  perdagangan  narkoba di Jayapura yaitu jenis ganja yang berasal dari negara tetangga PNG. Ganja ini didapatkan den - gan menggunakan jalur laut melalui speedboat yang  dapat  mempermudah  para  pelaku  untuk menjualnnya karena sangat jauh dari pantauan aparat keamanan. Titik­titik lokasi yang rawan adanya transaksi narkoba itu adalah Hamadi, Dok IX, Dok VIII, Pasir VI, Kayu Pulo dan Kampung Argapura Laut yang umumnya dikenal dengan sebutan Kampung Vietnam. Titik­titik transaksi melalui jalur laut dan darat ini dapat dilihat pada Gambar 3.
Pada gambar tersebut menunjukkan rute­rute atau  titik  lokasi  terjadinya  transaksi  narkoba yang berlokasi di Jayapura, yaitu Pasir VI, Kayu Pulo, dan Kampung Vietnam, sedangkan pada gambar  terakhir  merupakan  lokasi  di  Pantai
Dali atau dikenal dengan Dali beach, Vanimo, East  Sepik  Proince,  Papua  New  Guinea.  Rute ini menjadi jalur laut yang bisa ditempuh dalam waktu 1­2 jam menggunakan speedboat untuk mengangkut motor curian yang bisa langsung tiba di Vanimo. Tindakan yang sering dilakukan oleh pihak keamanan yaitu memantau tempat–tempat tersebut yang kemudian pelaku bisa ditangkap. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan direktorat Pol Air Polda Papua membekuk pelaku penyeludupan narkotika jenis ganja seberat 7,2 kilogram di perairan perbatasan RI­PNG, tiga di antaranya warga negara asing. Awalnya sekitar 06.15 WIT,  tim  patrol  Dit  Pol Air  melakukan pengejaran speedboat yang berisikan enam orang penumpang  dari  arah  PNG  ke  Indonesia  yang berupaya kabur saat melihat petugas. Atas hal ini tim curiga, dikejar dan didapati serta diperiksa dan  menemukan  6  paket  ganja  kering  dalam kemasan paket besar (http://news.okezone.com ).
Selain itu juga menggunakan jalur darat yang sering disebut sebagai jalan tikus (jalan setapak) yang melewati hutan yang belum terjamah oleh manusia dan juga pos­pos keamanan yang belum memadai dan kurangnya pengawasan aparat ke­ amanan, sehingga barang tersebut berhasil lolos masuk ke Indonesia. Titik lokasi itu berada di Kabupaten Keerom misalnya di distrik Kampung Mosso, Waris, Senggi. Adapun ganja ini umum - nya  berasal  dari  beberapa  kampung  yang  ada di  Provinsi  Sandaun,  yaitu  kampung  Warapu, Provinsi  Marobe  yaitu  distrik  Lae  dan  kota Vanimo. Berdasarkan penuturan dari Junaidi yang merupakan salah aparat keamanan yang berlokasi di Perbatasan Lintas Batas Negara menuturkan
“Ganja menjadi salah satu tanaman yang legal di PNG yang mengakibatkan para pengedar ganja ini (PNG) menjual bebas di daerah perbatasan dengan motif ekonomi, sedangkan di Indonesia Ganja adalah ilegal yang mana kepemilikannya (WNI) dapat diadili dengan hukum yang berlaku” 2
Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri hal inilah yang menjadi alasan mengapa warga ne­ gara PNG menjual ganja ke perbatasan atau ke Jayapura karena keuntungan yang sangat tinggi (motif  ekonomi)  dan  kepemilikan  ganja  yang legal di PNG.
Salah satu hal yang menarik dari tren per­ dagangan barter system narkoba ini yang bukan hanya menukar dengan alat­alat elektronik seperti speaker aktif, ponsel, laptop, dan barang­barang elektronik  lainnya.  Setelah  para  pembeli  dan pengedar menerima ganja dari proses pembelian atau barter, akan dijual kemudian kepada para
Sumber: Dokumentasi pribadi Gambar 3. Titik Lokasi Transaksi Perdagangan Barter Narkoba dengan Motor
pengguna di kota dan kabupaten­kabupaten di Provinsi Papua. Tren yang tidak kalah menarik­ nya ketika barter yang dilakukan dengan motor dan ganja, di mana motor ini adalah hasil curian sepeda motor atau yang dikenal dengan sebutan curanmor .  Sebagaimana  diketahui  peristiwa curanmor di Jayapura sudah marak terjadi dan mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 5. Jumlah Kasus Curanmor di Jayapura No. Tahun Jumlah 1 2015 1069 2 2016 1221 3 2017 1630 Sumber: Sat Reskrim Polda Jayapura (2018)
Tabel ini menununjukkan setiap tahun kasus curanmor mengambil peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 menunjukkan angka 1069 buah motor yang hilang dan paling tertinggi di tahun 2017 yang mencapai 1630. Hal ini menandakan bahwa  fakta  ini  menunjukkan  bahwa  kondisi pencurian di jayapura dapa dikategorikan dalam kondisi “waspada” dan didukung dengan kejadian barter narkoba jenis ganja di perbatasan RI­PNG. Beberapa peristiwa kejahatan pencurian motor ini,  pelaku  secara  terang­terangan  mengakui perbuatannya dengan mencuri motor digantikan dengan barter ganja. Terbukti dari penuturan dari kepala unit Reskrim Polsek Abepura Kota, Iptu Fatah Meilana di Abepura yang menegaskan
“Jadi, pelaku FMY mengaku bahwa telah lakukan pencurian motor lebih dari tiga kali, rata­rata mo - tor yang dicuri, uangnya dipakai untuk beli ganja atau  motor  hasil  curiannya  dibarter  langsung dengan warga di perbatasan RI­PNG yang ada di Senggi, Kabupaten Keerom” (Charles Suebu: 2017)

## Modus dan Motivasi Praktek Perdagangan Narkoba di Perbatasan RI –PNG
Praktek transaksi perdagangan narkoba ini um - umnya dilakukan dengan menggunakan strategi yang dapat menghalau dari pantauan aparat kea - manan. Berbagai modus yang dilakukan dengan
memanfaatkan  anak­anak  sebagai  kurir  ganja. Sebagaimana dituturkan oleh Pol Air di Hamadi.
“Anak­anak yang putus sekolah yang umum­ nya  berusia  14­16  tahun  seringkali  dijadikan sebagai kurir dalam pengantaran ganja kepada oknum  tertentu  yang  biasanya  terjadi  di  pasar Hamadi dan pelabuhan di mana ganja dimasukkan dalam sachet kecil (kotak korek api yang kecil) yang dijual dengan harga 50.000 – 100.000 per kotak dimana kurir tersebut mendapat penghasil­ an 300.000­500.000 ribu rupiah” 3
Selain  itu  modus  yang  lainnya  dengan memanfaatkan kegiatan/aktivitas perekonomian pasar  yang  umumnya  dilakukan  2  kali  dalam seminggu bahkan juga setiap hari. Modus yang digunakan,  yaitu  dengan  berperan  sebagai  pe - lintas batas dan mengadakan pertemuan dengan pihak pembeli di tempat yang tidak bisa dipantau oleh pihak keamanan atau bekerjasama dengan oknum tertentu untuk meluluskan kepentingan - nya.  Di  samping  itu  biasanya  tersangka  juga menggunakan jalur darat melalui jalan­jalan tikus sebagai transaksi yang biasanya di hutan di distrik Skouw­Wutung. Modus lainnya juga menggu - nakan jalur laut dengan melakukan transaksi di laut dengan menggunakan speedboat. Para pelaku ini melakukan aksinya dengan cara membawa ganja diselipkan dengan barang bawaan, seperti bahan makanan, sirih, pinang dan kapur (buah khas tradisional) setelah dibawa melewati laut­ an dan sampai di darat, umumnya pelaku akan memberikan kode dan cara tersendiri bagi rekan bisnis yang berpura­pura menjadi nelayan, dan umumnya sudah ada komunikasi di awalnya dan menggunakan  komunikasi  sebelumnya.  Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  jarak  tempuh  antara Vanimo ke Jayapura melalui laut hanya 3­4 jam perjalanan.
Bisnis narkoba di Jayapura ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan di mana potensi dan  peluang  yang  kuat  membuat  para  oknum untuk memanfaatkan keadaan terutama yang di perbatasan RI­PNG. Motif ekonomi yang tinggi bagi kedua belah pihak penjual maupun pembeli di mana penjual yang berasal warga negara PNG, sedangkan  pembeli  yakni WNI  akan  menjual­ nya kepada orang lain. Senada ditegaskan oleh
3 Wawancara dengan staf Polisi Air Hamadi
Reskrim  Polresta  Jayapura  yang  menyatakan sebagai berikut.
“Hasil curian satu motor misalnya mio yang ber - harga sekitaran 10­15 juta dapat diganti dengan 20 kg dengan harga yang bisa dijual mencapai 25 juta­30 juta. Disamping dengan ganja di PNG merupakan legal dan ketika diperdagangkan ke Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau” 4 . Hal  ini  menandakan  bahwa  kedua  belah pihak  menjadi  pihak  yang  diuntungkan  dalam transaksi perdangan narkoba ini.
Selain itu, pencurian motor ini juga dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan/ jaringan di PNG di mana komunikasi atau kontak melalui orang tersebut. Seperti kronologis yang dialami  oleh  Lambert  L.  Kosay.  Sebagaimana hasil wawancara beliau sebagai berikut.
“Pelaku  bersembunyi  di  Asrama  Rusunawa bersama dengan temannya. menangkap pelaku dan memukulnya hingga babak belur. Kemudian saya dan kedua saudaranya menginterogasi dia dan ia menjelaskan bahwa ia bekerjasama dengan temannya untuk menukar motor dengan ganja yang berasal dari PNG. dan motornya sudah di tukarkan dengan ganja dan sekarang sudah ada di salah satu desa di PNG” 5

## Peran Aparat Keamanan dalam Memberantas Perdagangan Narkoba
Adapun aparat keamanan yang berwenang dalam perdagangan  barter  narkoba  dengan  curanmor ini adalah Polda bagian reskrim umum Jayapura dan Abepura dan juga Polisi Air, BNN dan lain sebagainya. Polda ini bertindak sebagai penyidik dalam kriminalitas penyalahgunaan narkoba mau - pun pengedar, penjual akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk hukuman selanjut - nya. Pada praktiknya, Polisi Air khusunya yang di Hamadi dan Argapura telah melakukan upaya mengagalkan penyeludupan ganja sekitar 7 gram asal PNG yang dibawa oleh tersangka dengan menggunakan perahu motor. Pelaku ditangkap di  sekitar  Tanjung  Kayu  Batu  kota  Jayapura. Pada  saat  kapal  dihentikan  oleh  Kapal  Patroli Dit Polair serta dilakukan pemeriksaan terhadap
4 Wawancara dengan reskrim umum polresta
5 Wawancara dengan Lambert Kosay (korban) pencurian motor
salah satu tersangka dengan ditemukannya ganja yang terbungkus plastik di kantong celananya. Penangkapan  ini  berhasil  dilakukan  setelah pihak  kepolisian  mendapatkan  informasi  dari masyarakat terkait adanya upaya penyeludupan dari  PNG. Atas  perbuatannya,  tersangka  akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 111 ayat 2 lebih subside pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Untuk mempertanggungjawbkan perbuatannya, tersangka akan menjalani penahanan di rumah tahanan Polda Papua sampai kasusnya dilimpah - kan  lebih  lankut  ke  Penuntut  Umum  (http:// regional.kompas.com )
Di satu sisi Polair berhasil dalam menangkap pelaku warga negara asing dalam penumpasan transaksi perdagangan ganja. Namun di sisi lain, pihak  Polisi  juga  memiliki  kelemahan  dalam menumpas perdagangan tersebut. Sebagaimana yang  dituturkan  oleh  salah  satu  bagian  Kanit Patroli yang menyatakan sebagai berikut.
“Fasilitas yang dimiliki oleh Polair atau speed- boat yang kalah cepat dengan yang dimiliki oleh pelaku dengan kecepatan dua kali yang dimiliki oleh Polair. Selain itu juga, transaksi yang sering digunakan di tengah laut dan pembuangan ganja yang dibungkus dengan batu untuk jatuh ke dasar laut yang nantinya untuk menghilangkan bukti jika pelaku ketahuan untuk menghilangkan jejak, dan kami juga tida bisaa melakukan penembakan dan biasanya kegiatan ini dilakukan di dok 9, pantai Hamadi dan pasir 6” 6
Selain  Polair  dan  Polresta  Abepura  juga menemukan  beberapa  transaksi  perdagangan narkoba di sekitaran Abepura/Padang Bulan dan Rusunawa Asrama  Universitas  Cenderawasih. Rusunawa ini juga seringkali ditemukan sebagai tempat hasil curian motor dari berbagai motor yang sering hilang di Jayapura.
Berbeda halnya dengan BNN yang berlokasi di APO­Jayapura, tindakan yang dapat dilakukan untuk menumpas perdagangan narkoba dengan menyusuri jalan darat umumnya yang terjadi di Kampung Mosso atau di lingkungan adminitrasi Keerom. Selain itu juga, transaksi curanmor juga ditemukan dengan ganja yang mana disebabkan oleh  ganja  merupakan  barang  yang  bebas  dan PNG merupakan salah satu negara yang berada
6 Wawancara dengan Kanit Patroli Polisi Air
di bawah garis kemiskinan dan untuk membiayai kehidupan  dapat  dilakukan  dengan  cara  terse - but. Tantangan yang dimiliki oleh BNN dalam menumpas perdagangan barter sebagaimana yang dituturkan oleh M. Syafii menjelaskan sebagai berikut.
“Kesulitan dalam finansial dan juga alat pende - teksian dalam menumpas kepemilikan ganja dan juga pelarian pelaku yang cenderung ke hutan sehingga sulit untuk ditangkap. Selain itu juga mantan narapidana yang dari Lapas Doyo yang pengawasannya kurang ketat menjadikan pelaku berkeliaran di jayapura” 7
Dengan demikian, aparat keamanan, BNN sebagai repersentasi negara dalam penumpasan penyalahgunaan  negara  dalam  tugasnya  sudah efektif.  Berbagai  temuan  juga  ditemukan  oleh BNN bahwa aktor dari pelaku perdagangan nar - koba ini juga dari komplotan atau geng, keluarga.

## PENUTUP
Perdagangan barter narkoba dengan hasil curian sepeda  motor  (curanmor)  dapat  dikategorikan sebagai salah satu kejahatan transnasional yang melewati  batas  negara,  yaitu  di  kawasan  per - batasan RI–PNG. Menurut Copenhagen School, kejahatan ini dikenal dengan bentuk keamanan non­konvensional  yang  dapat  mengancam individu  atau  masyarakat  di  Jayapura.  Salah satu  penyebabnya  karena  pengaturan  masalah perbatasan yang masih lemah ( soft-border regim) karena pengawasan perbatasan yang tidak ter - lalu  ketat  oleh  pemerintah  dan  pos  penjagaan perbatasan  yang  masih  terbatas.  Hal  ini  tentu saja memacu para pelaku pencuri dengan mu - dah untuk melakukan aksinya melalui transaksi penukaran sepeda motor dan narkoba di tengah laut dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk  menghubungi  kelompok  (warga  negara PNG)  untuk  bertransaksi  WNI  menyiapkan sepeda motor dan warga negara PNG menyiapkan ganja sebagai gantinya dengan titik lokasi atau arealnya di Hamadi, Dok IX, Dok VIII, Pasir VI, Kayu Pulo, dan Kampung Argapura Laut dimana ke semua lokasi ini berhadapan dengan laut. Asas mutualisme  dengan  motif  ekonomi  menjadi penunjang bagi kedua belah pihak karena ganja
yang dijual merupakan barang haram yang bersi - fat ilegal di PNG, sedangkan di Jayapura perilaku konsumtif yang bukan hanya pemuda maupun masyarakat atau pengedar menjadi keuntungan sendiri melalui penjualan ganja tersebut. Modus yang digunakan dengan memperalat anak­anak menjadi sasaran dan juga hubungan kekerabatan (keluarga)  menjadi  umpan  dalam  transaksi perdagangan  narkoba  ini.  Aparat  pemerintah dalam  hal  ini  sudah  efektif  dalam  menangkap pelaku, hanya saja permsalahan jalur laut, dan jalan tikus (setapak) menjadi sulit ditelurusi untuk menangkap para pelaku karena kondisi geografis dan juga sarana­prasarana yang belum memadai.

## PUSTAKA ACUAN
Arisoi, Tien Virgina. (2012). Analisa Kegagalan MOU Border Liaison Meeting dalam Mengatasi Masalah Ancaman Keamanan Non Tradisional di  Kawasan  Perbatasan  Republik  Indonesia dan  Papua  New  Guinea  Tahun  2008  -2011. (Tesis).  Tidak  dipublikasikan.  Fakultas  Imu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Program Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Jakarta.
Bakry, Umar Suryadi. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Jakarta:  PT  Desindo  Putra Mandiri Buzan, Weaver and de Wilde. (1998). Security: A New Framework  for Analysis.  Colorado:  Lynne Rienner Publishers.
Caballero­Anthony,  Mely.  (2000). Human Security and Comprehensive Security in ASEAN. The Indonesian Quarterly, XXVIII.
Costa, Fabio Mario Lopes. (2015). Papua Gagalkan Penyeludupan 6 Kilogram Ganja dari PNG .
Diunduh dari http://regional.kompas.com/ yang diakses pada tanggal 16 Februari 2018
Direktorat  KIPS.  (2019). Kejahatan  lintas  negara . Diakses  dari  http://www.kemenlu.go.id/id/ kebijakan/isu­khusus/Pages/Penanggulangan­ Kejahatan­Lintas­Negara­Teroganisir.aspx Fadhli,  Aulia.  (2018). NAPZA Ancaman, Bahaya,
Regulasi dan Solusi Penanggulangannya . Yogyakarta: Penerbit Gava Media Hakim, Nur Rakhmat. (2016). Perbatasan Indonesia­ Papua  Nugini  Dinilai  Cukup  Rawan. Diunduh  dari  http://nasional.Kompas.com/ read/2016/05/09/20520741/Perbatasan. Indonesia­Papua.Nugini.Dinilai.Cukup.Rawan tanggal 4 maret 2018
Hiariej,  E.O.S.(2009). Pengantar hukum pidana internasional. Yogyakarta: Erlangga Jian, Xu. (2004). New Challenges, New Approaches: Unconventional  Security  and  International Security  Cooperation”  in  K.Santhanam  and Srikanth Kondapalli, Asian Security and China
2000-2010, New Dehli, Institute for Defence Studies and Analyses, 2004
Maga, Anwar (2017). Polisi Abepura dalami Kasus Curanmor  Barter  Ganja  diakses  dari  https:// papua.antaranews.com pada tanggal 23 oktober 2019.
Mann, Michael (1986). The Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge: Cambridge University Press.
May, R.J. (1979), The Indonesia – Papua New Guinea border: Irianese nationalism and small state diplomacy, Department of Political Science, Research  School  of  Pacific  Studies,  ANU diakses 1 maret 2018
Perwita, Anak Agung Banyu. (2005). Isu Keamanan Non Tradisional dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: CSIS.
Reksodiputro, Mardjono (2008). Multikulturalisme dan Negara-Negara Serta Kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional (Pemikiran Awal  dan  Catatan  Untuk  Direnugkan)
Perkembangan  Hukum  Pidana  Dalam  Era Globalisasi. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI Setiawan, Aria Aditya (2010). Mengelola Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea dengan Pendekatan  Keamanan  Non-Tradisional . Yogyakarta: Graha Ilmu Siswanto,  Edy.  (2017). Gunakan  Jalur  Laut  Polisi Gagalkan  Penyeludupan  Ganja  Seberat  7,2 Kilogram. Diunduh dari http://news.okezone. com, yang diakses pada tanggal 5 September
2019
Suebu, Charles. (2017). Pelaku Curanmor di Jayapura Barter Hasil Rampasan Dengan Ganja diakses dari  https://papuanews.id/  pada  tanggal  28
Agustus 2019.
Wedhaswary,  Inggried  Dwi.  (2014). Nawacita, 9
Agenda Prioritas Jokowi – JK . Diunduh dari https://nasional.kompas.com yang diakses pada tanggal 10 September 2019.
Wuryandari,  Ganewati.  (2009). Keamanan  di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman  dan  Kebijakan  Pengelolaannya . Yogyakarta:Pustaka Pelajar Yani,  Mochmad  Yanyan,  Ian  Montratama,  dan Mahyudin  Emil.  (2017). Pengantar Studi Keamanan . Jawa Timur: Instrans Publishing