## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3876/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Rehabilitasi Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak enyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang
Rheinanda Jefri 1 , Adil Mubarak 2
1,2 Universitas Negeri Padang, Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 20 September 2022 Publish 15 November 2022 This study aims to find out how the implementation of social rehabilitation in the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities at the Social Service of Padang City.
Regarding  this  research,  the  researcher  used  descriptive  qualitative  methods,  and  for  the determination  of  research  informants  used  purposive  sampling  and  snowball  sampling techniques. Furthermore, the validity of the data using source triangulation techniques and will  then  be  analyzed  by  researchers.  Based  on  the  findings  of  researchers  in  the implementation of social rehabilitation in the protection and fulfillment of the rights of persons with  disabilities  at  the  Padang  City  Social  Service,  the  forms  of  social  rehabilitation  for persons with disabilities contained in the Padang City Regional Regulation Number 3 of 2015 have not been fully implemented. Forms of social rehabilitation for persons with disabilities that have only been implemented are in the form of care and care, vocational training, social assistance  and  assistance  and  referrals.  This  is  because  there  are  several  indicators  of implementation that have not been carried out properly, namely human resources, budgets and inadequate facilities. It was concluded that the implementation of social rehabilitation in the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities at the Padang City Social Service had not run optimally. Keywords: Implementation, social rehabilitation, people with disability Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 20 September 2022 Publish 15 November 2022 Penelitian  ini  ditujukan  agar  dapat  mengetahui  bagaimana  implementasi  rehabilitasi  sosial dalam  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  pada  Dinas  Sosial  Kota Padang.  Terkait  penelitian ini  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif,  dan  untuk penetapan  informan  penelitian  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dan  snowball sampling. Selanjutnya keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan selanjutnya akan  dianalisis  oleh  peneliti.  Berdasarkan  hasil  temuan  peneliti  dalam  implementasi rehabilitasi sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang bentuk-bentuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam  Perda  Kota  Padang  Nomor  3  Tahun  2015  belum  sepenuhnya  terlaksana.  Bentuk rehabilitasi  sosial  bagi  penyandang  disabilitas  yang  terlaksana  baru  berupa  perawatan  dan pengasuhan,  pelatihan  vokasional,  bantuan  dan  asistensi  sosial  dan  rujukan.  Hal  ini dikarenakan  terdapat  beberapa  indikator  implementasi  yang  belum  terlaksana  dengan semestinya, yakni sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang belum memadai. Maka disimpulkan bahwa implememntasi rehabilitasi sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang ini belum berjalan optimal.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rheinanda Jefri Universitas Negeri Padang Email: rheinandajefri25@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Penyandang  disabilitas  atau  yang  kerap  disebut  dengan  difabel  masuk  dalam  golongan kelompok  rentan.  Penyandang  disabilitas  yang  digolongkan  kedalam  kelompok  rentan  memiliki persentase  yang  tinggi  dalam  hal  perlakuan  dikriminasi  dan  hak-hak  mereka  yang  sering  tidak terpenuhi (Ndaumanu 2020). Hal ini  ditimbulkan oleh berbagai penyebab salah satunya dikarenakan stigma  terkait  penyandang  disabilitas  kerap  kali  dianggap  sebagai  orang  yang  berkekurangan sehingga timbulkan pemikiran-pemikiran bahwa mereka kurang mampu melakukan kontribusi dalam
bermasyarakat  sehingga  menyebabkan  kehadirian  mereka  sering  terabaikan.  Maka  dari  itu rehabilitasi  sosial  ini  salah  satu  bentuk  pemberdayaan  bagi  penyandang  disabilitas  yang  mana pemberdayaan  atau empowering merupakan  sebuah  upaya  dalam  pemberian  hak  dan  kesempatan kepada  masyarakat  agar  dapat  menyampaikan  atau  memperjuangkan  aspirasi  mereka  dan menentukan bagaimana masa depan mereka (Mubarak, Ip, dan Si n.d.).
Undang-Undang yang mengatur mengenai penyandang disabilitas terdapat  dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016. Definisi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu setiap orang dalam jangka waktu lama mengalami keterbatasan baik itu dari segi fisik, intelektual, mental maupun sensorik yang menghambat mereka untuk dapat berpatisipasi secara penuh dalam berinterkasi dengan lingkungan atau masyarakat yang ada disekitarnya.
Rehabilitasi sosial adalah bentuk  dari hak kesejahteraan sosial  penyandang disabilitas dan merupakan  sebuah  tanggung  jawab  dari  Dinas  Sosial  sebagai  lembaga  yang  berada  di  bawah Kementrian  Sosial  yang  mana  Kementrian  sosial  merupakan  lembaga  yang  mengatur  terkait bagaimana  Standar Rehabilitasi Sosial di Indonesia (Vawitrie 2018).
Rehabilitasi  sosial  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  keberfungsian  sosial  penyandang disabilitas  yang  selama  ini    sering  sekali  tidak  dapat  mereka  jalankan  karena  keterbatasan- keterbatasan yang mereka miliki (Naibaho, Krisnani, dan H. 2015). Selain itu tujuan dari rehabilitasi sosial yakni untuk memulihkan kembali keadaan penyandang disabilitas yang sering kali mengalami masalah sosial seperti kurang terberdaya sehingga mereka dapat kembali terberdayakan dan  dapat hidup  secara  mandiri  dan,  dapat  mengoptimalkan  potensi  yang  mereka  miliki  (Syam Fathurrachmanda 2013).
Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 54  bahwasanya  rehabilitasi  sosial  yaitu  sebuah  proses  refungsionalisasi  dan  pengembangan  agar memungkinkannya  seseorang  untuk  mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  lebih  wajar, maksimal,  bermartabat,  dan  tanpa  adanya  diskriminasi  dalam  segala  aspek  kehidupan  berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 mengindikasikan bahwa  pemerintahan  Kota  Padang  serius  memenuhi  hak  disabilitas  salah  satunya  yaitu  dalam memperoleh kesejahteraan sosial berupa rehabilitasi sosial
Implementasi  rehabilitasi  sosial  bagi  penyandang  disabilitas  ini  merupakan  sebuah  upya untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada  terkait  penyandang  disabilitas,  karena  sejatinya implementasi  kebijakan atau programber tujuan untuk pemecahan terhadap permasalah yang ada di masyarakat atau sebaliknya menjadi permasalahan baru yang timbul di masyarakat (Mubarak 2016). Dinas  Sosial  Kota  Padang  sebagai  lembaga  pelaksana  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas tentunya  harus  dapat  memberikan  upaya  semaksimal  mungkin  dalam  implementasi  Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas ini. Data  PPKS disabilitas tahun 2022 di Kota Padang :
Tabel 1. data PPKS penyandang disabilitas tahun 2022 Kategori jumlah Laki-laki dengan kedisabilitasan 1730 Perempuan  dengan kedisabilitasan 1444 Jumlah 3174

## Sumber: Data PPKS Tahun 2022
Keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam implementasi rehabilitasi sosial bagi  penyandang  disabilitas  ini.      Sehingga  bentuk-bentuk  rehabilitas  yang  terdapat  dalam PERDA  Kota  Padang  Nomor  3  tahun  2015  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kota Padang pun juga terbatas. Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Kota Padang sejauh ini berupa 1) perawatan dan pengasuhan; 2) pelatihan vokasional; 3) bantuan dan asistensi sosial dan 4) rujukan.
Penelitian ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja dari  Dinas  Sosial  Kota  Padang.  Sehingga  kedepannya  kendala-kendala  yang  ada  dilapangan terkait implementasi  rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ini dapat diminimalisir sehingga dapat lebih optimal lagi dalam pelaksanaanya program ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Penggunaan metode kualitatif  deskriptif digunakan dipenelitian ini. menurut  Moleong (2013) metode kualitatif  yaitu metode yang bertujuan untuk memahami subjek penelitian melalui fenomena- fenomena  yang  ada  di  dilapangan  berupa  perilaku,  persepsi,  motivasi,  dan  juga  tindakan  yang setelahnya ditafsirkan oleh peneliti secara alamiah.  penelitian ini dilaksankan di Kantor Dinas Sosial Kota  Padang.  Penetapan  informan  menggunakan  teknik  purposive  dan  snowball  sampling. Selanjutnya keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan tekni trianggulasi sumber.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Hasil Penelitian
1. Impelementasi rehabilitasi sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang
a. Motivasi dan Diagnosis Psikososial
Diagnosis  psikososial  dapat  dengan  mengajak,  mendorong  dan  mengarahkan penyandang untuk dapat ikut dalam proses rehabilitasi sosial dan juga untuk mengetahui permasalahan terkait masalah psikososial. Dari temuan peneliti dilapangan diketahui bahwa motivasi dan diagnosis psikososial ini belum terlaksana dilapangan, ini dikarenakan adanya terdapat  keterbatasan  anggaran  dan  fasilitas  yang  belum  memadai  untuk  pelaksanaan rehabilitasi  sosial  berupa  motivasi  dan  diagnosis  psikososial  oleh  Dinas  Sosial  Kota Padang.
b. Perawatan dan Pengasuhan
Perawatan dan pengasuhan merupakan sebuah upaya dalam menjaga, melindungi, merawat  dan  mengasuh  penyandang  disabilitas.  Dalam  temuan  dilapangan  yakni  terkait perawatan  dan  pengasuhan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Padang  dilakukan  dengan  merujuk kepada  Panti  Sosial  YPAC  Alai  Parak  Kopi  Padang.  Ini  dikarenakan  Dinas  Sosial  Kota Padang  sampai  saat  ini  belum  memiliki  panti  sosial  ataupun  rumah  singgah  bagi penyandang  disabilitas,  sehingga  untuk  pelaksanaan  bentuk  rehabilitasi  sosial  berupa perawatan dan pengasuhan ini tidak bisa sendiri dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang, maka dari itu Dinas Sosial Kota Padang merujuk kepada Panti Sosial YPAC Alai Parak Kopi Padang.
Penyandang disabilitas yang mendapat perawatan dan pengasuhan ini merupakan rekomendasi dari pendamping disabilitas yang ada diperkecamatan dan juga rekomendasi dari keluarga penyandang disabilitas yang selanjutnya akan diseleksi kembali oleh pihak Dinas Sosial Kota Padang berseta pihak Panti YPAC Alai Parak Kopi.
c. Pelatihan Vokasional
Pelatihan  vokasional  merupakan  bentuk  upaya  dalam  pemberian  keterampilan kepada penyandang disabilitas dan dilakukan dengan upaya pengembangan dan penyaluran minat dan bakat. Temuan peneliti dilapangan terkait pelatihan vokasional ini Dinas Sosial Kota Padang tiap tahunnya melakukan rujukan ke Balai Inten Soeweno Cibinong, Bogor untuk  pelatihan  vokasional  lanjutan  yang  mana  penyandang  disabilitas  yang  dikirim  ke Balai  Inten  Soeweno  untuk  pelatihan  vokasional  ini  merupakan  rekomendasi  baik  dari
pendamping  disabilitas  yang  ada  di  kecamatan  maupun  rekomendasi  langsung  dari keluarga. Dan selanjutnya akan diseleksi oleh pihak Dinas Sosial Kota Padang yang dalam setahun minimal menggirim dua orang penyandang disabilitas.
Selain  itu  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Padang  juga  melaksanakan  bimbingan keterampilan  yang  diselenggarakan  sendiri  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Padang,  seperti bimbingan menjahit maupun mimbingan pembuatan kue. Yang mana untuk pelaksanaanya dalam setahun tidak menentu dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan fasilitas yang belum  memadai.  Dan  untuk  bimbingan  keterampilan  ini  biasanya  Dinas  Sosial melaksanakannya  di  LPK  (lembaga  Pelaktihan  Kerja)  yang  ada  di  Kota  Padang dikarenakan  Dinas  Sosial  belum  memiliki  fasilitas  dalam  penyelenggaraanbimbingan keterampilan ini.
d. Bimbingan Mental Spiritual
Bimbingan  mental  spiritual  dilaksanakan  untuk  memberikan  penguatan  dalam penerimaan  diri  penyandang  disabilita  dan  kondisi  kedisabilitasan  mereka.  Dari  hasil temuan dilapangan ditemukan bahwa bentuk rehabilitasi sosial berupa bimbingan mental spiritual  ini  belum  terlaksan.  Faktor  yang  menyebabkan  bimbingan  mental  spiritual  ini belum  terlaksana  dikarenakan  masih  terbatasnya  anggaran  yang  dimiliki,  selain  itu  juga sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam pelaksanaan bimbingan mental spiritual ini.
e. Bimbingan Fisik
Bimbingan fisik merupakan upaya rehabilitasi sosial yang dilaksanakan untuk dapat melaksanakan  kegiatan  sehari-hari  bagi  penyandang  disabilitas    dengan    meningkatkan kemauan  dan  melatih  keterampilan  sehari-hari.  Dalam  pelaksanaanya  dilapangan  Dinas Sosial Kota Padang belum melaksanakan bimbingan fisik ini. Keterbatasan anggra adalah faktor penyebab utama, selain itu fasilitas untuk pelaksanaan bimbingan fisik ini juga belum dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Padang.
f. Bimbingan Sosial dan konseling Psikososial
Bimbingan  sosial  dan  konseling  psikososial  merupakan  sebuah  upaya  dalam meningkatkan rasa percaya diri penyandang disabilitas dalam lingkungan sosial sekitarnya. Bimbingan  sosial  dan  konseling  psikososial  dapat  dilakukan  berupa  keterlibatan  dalam masyarakat.  Konsultasi  dan  sosialisasi  keluarga  penyandang  disabilitas.  Terkait pelaksanaanya  dilapangan  Dinas  Sosial  Kota  Padang  belum  melaksanakan  bimbingan sosial dan konseling psikososial ini bagi para penyandang disabilitas.
Selah  satu  faktor  yang  membuat  bentuk  rehabilitasi  sosial  ini  belum  terlaksana dikarenakan anggaran yang masih minim, karena untuk pelaksanaan bimbingan sosial dan konseling  ini  dibutuhkan  tenaga  profesional  untuk  melaksanakannya,  sehingga  Dinas Sosial harus mendatangkan tenaga profesional dibindangnya untuk pelaksanaan bimbingan sosial  dan  konseling  ini,  dilain  sisi  anggaran  yang  dimiliki  Dinas  Sosial  masih  sangat minim.
g. Aksesibilitas
Aksesibilitas  merupakan  upaya  dalam  penyediaan  akses  kemudahan  bagi penyandang disabilitas dan dilakukan dapat dengan cara penataan lingkungan fisik dan non fisik. Terkait akasesbilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Padang ini lebih berupa akses  kemudahan  pelayanan  bagi  penyandang  disabilias.  Selain  itu  kantor  Dinas  Sosial Kota Padang sendiri sudah ada terdapat parkiran khusus disabilitas dan saat ini tangga bagi disabilitas menuju lantai dua belum tersedia di kantor Dinas Sosial Kota Padang, sehingga untuk  keperluan  di  lantai  dua  akan  dialihkan  pelaksanaanya  di  lantai  satu  kantor  Dinas Sosial.  Selain  itu  akses  berupa  panti  sosial  ataupun  rumah  singgah  bagi  penyandang
disabilitas juga belum dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Padang. Dan di Kota Padang sendiri sudah terdapat trotoar ramah disabilitas yang terdapat di Khatib Sulaiman dan Permindo h. Bantuan dan Asistensi Sosial
Bantuan  dan asistensi  sosial  dilakukan  dengan  cara  bantuan  berupa  uang,  barang dan  jasa.  Temuan  peneliti  dilapangan  yaitu  bahwa  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial berupa  bantuan  dan  asistensi  sosial  ini  dilaksanakan  berupa  pemberian  bantuan  berupa sembako dan alat bantu, alat bantu ini seperti alat bantu dengar, kursi roda, dan tongkat elektrik.  Dalam  pemberian  bantuan  ini  menggunakan  anggaran  APBN  dan  APBD  yang sudah dialokasikan perprogram yang ada di Dinas Sosial Kota Padang.
Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan ini didata terlebih dahulu oleh pendamping disabilitas yang ada diperkecamatan yang mana nantinya mereka yang akan menentukan  siapa  saja  penyandang  disabilitas  yang  akan  memperoleh  bantuan  ini  dan selanjutnya  akan  diberikan  data  penyandang  disabilitas  ini  kepada  Dinas  Sosial  Kota Padang  dan  akan  diseleksi  kembali.  Untuk  pelaksanaan  bantuan  ini  tidak  ada  jadwal tertentu dalam pelaksanaanya, dalam setahun bisa dua kali ataupun bisa sekali dalam satu tahun dilaksanakan, ini tergantung dari anggaran yang diperoleh.
i. Bimbingan Resosialisasi
Bimbinagan  resosialisasi  ini  memiliki tujuan  untuk    mempersiapkan  Penyandang Disabilitas  agar  mereka  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam  lingkungan  sosial  dan bermasyarakat.  Temuan  dilapangan  bahwasanya  untuk  pelaksanaan  bentuk  rehabilitasi sosial  berupa  bimbingan  resosialisasi ini belum  terlaksana.  Ini  dikarenakan  Dinas Sosial Kota  Padang  masih  memiliki  keterbatasan  anggaran  dalam  penyelenggaran  rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ini.
j. Bimbingan Lanjutan
Bimbingan  lanjutan  merupakan  kegiatan  berupa  pemantauan,  evaluasi,  dan pemantapan  kemandirian  bagi  Penyandang  Disabilitas.  Temuan  dilapangan  yakni  Dinas Sosial  Kota  Padang  sejauh  ini  belum  melaksanakan  bentuk  rehabilitasi  sosial  berupa bimbingan  lanjutan  ini.  Faktor  penyebabkan  yakni  sumber  daya  yang  dimiliki  masih terbatas.
k. Rujukan
Temuan dilapangan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berupa rujukan ini, Dinas Sosial Kota Padang bekerja sama dengan Panti Sosial YPAC Alai Parak Kopi Padang sebagai  panti  rujukan  dalam  pelaksanaan  perawatan  dan  pengasuhan  bagi  penyandang disabilitas.  Selain  itu  Dinas  Sosial  Kota  Padang  juga  melakukan  rujukan  ke  Balai  Inten Soeweno Cibinong, Bogor sebagai rujukan dalam pelaksanaan pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas.
2. Permasalahan  dan  Upaya  Penanganan  dalam  Implementasi  Rehabilitasi  Sosial  dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
a. Permasalahan
1. Sumber daya manusia yang terbatas Temuan  dilapangan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  masih  terbatas.
Sumber daya manusia dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ini di Dinas Sosial ini yakni adanya satu orang Kasi Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, satu orang pendamping disabilitas  di  Dinas  Sosial  Kota  Padang  dan  satu  orang  pendamping  disabilitas perkecamatan.
2. Anggaran yang terbatas
Perihal  anggaran  yang  dianggarkan  untuk  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial penyandang disabilitas ini masih menjadi persoalan, dikarenakan keterbatasan anggaran untuk  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  penyandang  disabilitas  ini.  Anggaran  untuk
pelaksanaan  rehabilitasi  sosial  penyandang  disabilitas  ini  berasal  dari  APBN  maupun APBD selain itu juga ada bantuan dari Kementrian Sosial yang diberikan melalui Balai sosial disabilitas Intern Soeweno yang ada di Bogor.
3. Fasilitas yang belum memadai
Fasilitas  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Sosial  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial bagi  penyandang  disabilitas  ini  masih  belum  memadai.  Dinas  sosial  sendiri  belum memiliki  panti  sosial  bagi  penyandang  disabilitas  sehingga  jika  terdapat  pelaksanaan rehabilitasi  sosial  seperti  pembagian  bantuan  sosial  kepada  penyandang  disabilitas dilakukan di aula Dinas Sosial Kota Padang.
b. Upaya
Upaya dalam mengatasi permasalahan sumber daya ini yakni dengan membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti salah satunya adanya menjadikan Panti Disabilitas YPAC    Alai  Parak  Kopi  sebagai  panti  rujukan  dalam  perawatan  dan  pengasuhan  bagi penyandang  disabilitas,  dan  rujukan  ke  Balai  Inten  Soeweno  Cibinong,  Bogor  dalam pelaksanaan bimbingan vokasional. Dan juga adanya inovasi yang dikelurkan oleh Dinas Sosial Kota Padang tahun 2022 ini yakni inovasi rehabilitasi sosial terpadu.

## 3.2.Pembahasan
Untuk  menganalisis  Implementasi  Rehabilitasi  Sosial  dalam  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas peneliti menggunakan medel Van Matter dan Van Horn (Kurniawan  dan  Maani  2020).  Model  ini  digunakan  agar  peneliti  dapat  melihat  apakah implementasi sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya.
a. Standar dan Tujuan Kebijakan
Menurut  van  metter  dan  van  horn  dalam  Agustino,  (2012)  suatu  kebijakan  harus adanyanya kejelasan dari standar dan tujuan kebijakan. Temuan dilapangan  perihal standar dan tujuan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sudah sangat jelas ditetapkan. Terkait  standar  kebijakan,  pihak  Dinas  Sosial  Kota  Padang  memiliki  SOP  yang  mengacu kepada SOP dari bidang rehabilitasi sosial yakni “Kelayan Panti Sosial Disabilitas” ini berupa rujukan ke panti sosial penyandang disabilitas maupun rujukan ke pusat dan sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan SOP yang telah di tetapkan.
Gambar 1. Standar Operasional Prosedur Rehabilitasi Sosial

## Sumber Dinas Sosial   Kota Padang
Standar dalam implementasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sudah bagus dan terlaksana  dengan  baik,  tetapi  terkait  tujuan  masih  belum  dapat  terwujud  sepenuhnya dikarenakan sumber daya belum dapat mendukung terwujudnya tujuan dari  rehabilitasi sosial dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini.
b. Sumber Daya
Menurut Van Metter dan Van Horn, sumber daya adalah salah satu indikator penentu keberhasilan dalam pengimplementasian suatu kebijakan (Agustino 2012).
1. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan  bahwa  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki masih terbatas. Yang mana adanya terdapat satu orang kepala bagian rehabilitasi sosial, satu  orang  pendamping  disabilitas  di  Dinas  Sosial  Kota  Padang  dan  satu  orang pendamping  disabilitas  perkecamatan.  Jumlah  ini  masih  sanggat  kurang  dibandingkan dengan  banyaknya  jumlah  penyandang  disabilitas  yang  ada  dalam  data  PPKS  Kota Padang.
2. Sumber Daya Anggaran Berdasarkan  temuan  di  lapangan  bahwa  dalam  implementasi  rehabilitasi  sosial penyandang disabilitas ini menggunakan anggaran yang berasal dari APBN dan APBD, yang  nantinya  akan  dialokasikan  perprogram.  Anggaran  yang  terbatas  ini  dikarenakan pada bidang rehabilitasi sosial memiliki tiga bagian yakni bagian rehabilitasi sosial anak jalanan dan lanjut usia.
3. Sumber Daya Fasilitas Dengan adanya fasilitas pendukung yang baik seperti sarana dan prasarana tentunya akan menunjang  keberhasilan  implementasi  tersebut.  Berdasarkan temuan  dilapangan terkait sumber daya fasilitas belum memadai. Ini dikarenakan Dinas Sosial Kota Padang  belum memiliki panti sosial bagi penyandang disabilitas.
c. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Dalam pengimplementasian suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka  harus  diidentifikasi  dan  diketahui  dengan  jelas  perihal  karakteristik  organisasi pelaksana  (Suharno  2012).  Dengan  adanya  struktur  organisasi  yang  jelas  ini  membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Berdasarkan temuan dilapangan, karakteristik pelaksana sudah baik. Ini ditandai dengan adanya struktur pelaksana yang jelas. Kejelasana struktur pelaksana ini  membuat jalinan pola hubungan yang baik antar pelaksana kebijakan  dan  juga  membuat  unsur  pelaksana  paham  mengenai  apa  yang  menjadi  tugas mereka
d. Komunikasi
komunikasiantar  implementor  sangat  penting  untuk  mencapai    pemahaman  dan konsisten  yang  sama  terkait  standar  dan  tujuan  kebijakan  yang  akan  diimplementasikan. Berdasarkan temuan terkait proses komunikasi yakni dari segi komunikasi telah terlaksana secara baik. Baik itu komunikasi terkait SOP dan tujuan kebijakan maupun komunikasi antar pelaksana,  komunikasi  dengan  penyandang  disabilitas,  keluarga  penyandang  disabilitas. Selain itu komunikasi dengan instansi-instansi lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas perhubungan  dalam  mewujudkan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  juga  berjalan dengan baik.
e. Sikap Pelaksana (Disposis)
Disposis  atau  sikap  dari  pelaksana  berdasarkan  Van  Metter  dan  Van  Horn  ini merupakan  bagaimana    sikap  dari  pelaksana  seperti  penerimaan  atau  penolakan  mereka terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Sikap penerimaan ini dapat berupa dukungan maupun respon positif dari pelaksana.
Pada penelitian ini temuan dilapangan terkait sikap pelaksana sudah mendapat respon maupun dukungan yang baik dan responsif. Sikap positif dari unsur pelaksana ini terlihat dari komitmen  berupa  kekonsistenan  dan  juga  adanya  upaya-upaya  untuk  dapat  selalu memaksimalkan  kinerja  mereka  selain  itu  unsur-unsur  pelaksana  juga  paham  apa  yang menjadi tugas mereka.
f. Lingkungan Eksternal
Mewujudkan keberhasilan  kebijakan salah satu yang harus dilihat yakni bagaimana lingkungan  ekternal  ikut  berperan  dalam  mendukung  implementasi  kebijakan  tersebut.
Lingkungan ekternal sudah sangat mendukung berjalannya program ini, adanya dukungan dari lingkungan ekternal terkait rehabilitasi sosial disabilitas ini seperti adanya bantuan dari masyarakat umum.

## 4. KESIMPULAN
Pertama,  implementasi  rehabilitasi  sosial  dalam  perlindungan  dan  pemenuhan  hak penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kota Padang dapat dikatakan belum semua bentuk-bentuk rehabilitasi  sosial    terlaksana.  Bentuk-bentuk  rehabilitasi  sosial  penyandang  disabilitas  yang  baru telaksana  yakni  berupa  1)  perawatan  dan  pengasuhan;  2)  bimbingan  vokasional;  3)  bantuan  dan asistensi sosial dan 4) rujukan. Hal ini dikarenakan adanya terdapat beberapa indikator implementasi yang belum terlaksana dengan baik yakni sumber daya manusia terbatas,  minimnya anggaran dan fasilitas yang kurang.
Kedua, Permasalahan dan upaya penanganan perihal permasalahan disini berupa sumber daya yang belum memadai,  dan juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan yakni berupa kerjasama yang dibangun dengan berbagai pihak, seperti panti sosial penyandang disabilitas, lembaga kesejahteraan sosial, dan juga lembaga pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang dan juga Dinas Sosial Kota Padang tahun 2022 ini menggeluarkan inovasi baru berupa rehabilitasi sosial terpadu yang mana dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ini juga mengikut sertakan instansi-instansi lainnya.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  kepada  Bapak  Adil  Mubarak,  S.IP,  M.Si  atas  arahan  dalam  tulisan  ini,  dan  juga terimakasih kepada informan penelitian, yakni Bapak Rustim selaku Kabid Rehabilitasi Sosial, Ibuk Mona  selaku  Kasi  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  disabilitas,  Ibuk  Yosi  selaku  Pendamping disabilitas di Dinas Sosial Kota Padang, Ibuk Asnidar selaku pengurus panti YPAC Alai Parak Kopi dan penyandang disabilitas yang merupakan informan pada penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Kurniawan,  Wahyu,  dan  Karjuni  Dt.  Maani.  2020.  “Implementasi  Kebijakan  Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn.” Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) 1(4):67–78. Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatis . Bandung: Alfabeta.
Mubarak, Adil. 2016. “Model Implementasi Program dalam Upaya Pencapaian Sasaran MDGs 2015 (Strategi  Bagi  Birokrasi  sebagai  Ujung  Tombak  Implementasi  8  sasaran  MDGs).” Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2016(1):224–33.
Mubarak, Adil, S. Ip, dan M. Si. n.d. “Rpsep-58.”
Naibaho,  Metra,  Hetty  Krisnani,  dan  Eva  Nuriyah  H.  2015.  “Program  Rehabilitasi  Sosial  Bagi Penyadang  Disabilitas  Di  Panti  Sosial  Bina  Daksa  Budi  Perkasa  Palembang.” Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2(3):331–40.
Ndaumanu, Frichy. 2020. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah.” Jurnal HAM 11(1):131.
Suharno. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Yogyakarta: Ombak.
Syam  Fathurrachmanda.  2013.  “Implementasi  Rencana  Program  Rehabilitasi  Sosial  Bagi Penyandang Disabilitas Netra.” kementerian Sosial 16(4):215–22.
Vawitrie,  Yulia.  2018.  “Implementasi  Rehabilitasi  Sosial  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Di  Kota Pekanbaru.” Jom Fisip 5(II):1–13.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemenuhan  dan  Perlindungan  Hak Penyandang Disabilitas.