Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
Novia Aminuddin 1 , Srihadi Winarningsih 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran Email: novia19003@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Karakteristik  daerah  mampu  melaksanakan  otonomi  dapat  dilihat  dari  kemampuan keuangannya  yang  diukur  melalui  analisis  kinerja  keuangan  daerah  dan  tingkat kemampuan  daerah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja keuangan  daerah  dan  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah di  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  tahun  anggaran  2017-2021 dengan  menggunakan  data  sekunder  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Metode penelitian  yang  digunakan  ialah  kuantitatif  deskriptif  untuk  mengukur  kinerja  keuangan dengan  rasio  keuangan  diantaranya  adalah  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio ketergantungan  keuangan  daerah,  rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  PAD,  dan rasio  efisiensi  belanja  daerah  sedangkan  untuk  mengukur  kemampuan  keuangan menggunakan share  and  growth, peta  kemampuan  daerah,  dan  IKK  (Indeks  kemampuan Keuangan).  Hasil  penelitian  dari  kinerja  keuangan  menunjukkan  sebagai  berikut:  Rasio kemandirian  keuangan  daerah  tergolong  rendah  yang  memiliki  pola  hubungan  konsultatif dengan  rata-rata  mencapai  35,54%.  Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  tergolong sangat  tinggi  dengan  rata-rata  mencapai  70,56%.  Rasio  desentralisasi  fiskal  tergolong sedang dengan rata-rata mencapai 22,77%. Rasio efektivitas PAD tergolong efektif secara rata-rata  sebesar  99,64%.  Rasio  efisiensi  belanja  daerah  tergolong  kurang  efisien  dengan rata-rata  mencapai  90,90%.  Hasil  penelitian  dari  kemampuan  keuangan  daerah menunjukkan  sebagai  berikut:  rasio share seluruh  secara-secara  mencapai  22,94%  yang berarti  peran  PAD  dalam  membiayai  belanja  daerah  masih  sangat  minim  dan  hasil  dari rasio growth secara  rata-rata  mencapai  10,72%  yang  menunjukkan  seluruh  pertumbuhan PAD  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  masih  rendah.  Berdasarkan  hasil  analisis share and growth dalam Peta Kemampuan Keuangan, terdapat 21 daerah di Kuadran II, 10 daerah di Kuadran III, dan sisanya sejumlah 14 masuk ke dalam Kuadran IV. Berdasarkan Indeks  Kemampuan  Keuangan  (IKK)  kemampuan  keuangan  tinggi  sebanyak  13  daerah, sedangkan  13  daerah  dengan  kemampuan  sedang  dan  sisanya  1  daerah  berada  di kemampuan rendah.
Kata kunci : pengukuran kinerja; tingkat kemampuan keuangan; otonomi daerah

## Abstract
The  characteristics  of  a  region  capable  of  implementing  autonomy  can  be  seen  from  its financial capacity as measured through an analysis of regional financial performance and the  level  of  regional  capacity.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  how  regional financial performance and regional financial capacity in implementing regional autonomy in the Regency / City regional government in West Java Province in the 2017-2021 fiscal year using secondary data from the Budget Realization Report (LRA). The research method used  is  descriptive  quantitative  to  measure  financial  performance  with  financial  ratios including  the  ratio  of  regional  financial  independence,  regional  financial  dependence ratio,  fiscal  decentralization  ratio,  PAD  effectiveness  ratio,  and  regional  expenditure efficiency  ratio  while  to  measure  financial  capability  using  share  and  growth,  regional capability  map,  and  IKK  (Financial  capability  index).  The  research  results  of  financial performance show the following: The ratio of regional financial independence is classified as  low  which  has  a  consultative  relationship  pattern  with  an  average  of  35.54%.  The regional financial dependency ratio is classified as very high with an average of 70.56%.

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
The fiscal decentralization ratio is classified as moderate with an average of 22.77%. The PAD effectiveness ratio is classified as effective with an average of 99.64%. The regional expenditure  efficiency  ratio  is  classified  as  less  efficient  with  an  average  of  90.90%. Research results from regional financial capability show the following: The overall share ratio on average reached 22.94%, which means that the role of PAD in financing regional expenditures  is  still  very  minimal  and the  results  of the  growth  ratio on  average  reached 10.72%,  which  shows  that the  overall  growth  of  PAD  in the  Regency  /  City  in  West  Java Province is still low. Based on the results of the share and growth analysis in the Financial Capability Map, there are 21 regions in Quadrant II, 10 regions in Quadrant III, and the remaining  14  fall  into  Quadrant  IV.  Based  on  the  Financial  Capability  Index  (IKK),  13 regions  have  high  financial  capability,  while  13  regions  have  medium  capability  and  the remaining 1 region is in low capability.

## Keywords: performance measurement; level of financial capability; regional autonomy

## Pendahuluan
Indonesia  mengalami  krisis  ekonomi,  dan  situasi  politik  yang  tidak  stabil  pada  era pemerintahan  Orde  Baru  yang  dipimpin  oleh  Presiden  Soeharto  dari  tahun  1966  hingga  1998. Sistem  politik  dan  ekonomi  pada  masa  itu  dibangun  begitu  sangat  sentralistis,  yang mengakibatkan  daerah  tidak  dapat  berkembang  secara  optimal.  Keputusan  mengenai  daerah selalu  ditentukan  oleh  pemerintah  pusat  tanpa  melibatkan  partisipasi  kepada  daerah.  Hal  ini menyebabkan  daerah  tidak  memiliki  kekuasaan  untuk  mengembangkan  potensi  lokalnya sendiri,  dan  akhirnya  bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Ketidakadilan  distribusi sumber  daya politik  dan  ekonomi  yang  dilakukan  pada  rezim  Orde  Baru  berakhir  menjadi  masalah  serius yang harus dihadapi oleh Pemerintahan B.J. Habibie. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang signifikan  antara  daerah  yang  lebih  terpencil,  dan  menyebabkan  daerah  menjadi  kurang berkembang  dan  kalah  bersaing  dengan  daerah  yang  lebih  maju.  Daerah-daerah  tersebut seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya politik maupun ekonomi, serta  tidak  dapat  mengembangkan  potensi  daerah  yang  dimiliki  secara  optimal  sehingga mengakibatkan  pembangunan  dan  kesejahteraan  daerah-daerah  tersebut  terhambat  (Suparto, 2014).
Kelangkaan legitimasi politik membuat masyarakat memiliki banyak kesempatan untuk menuntut  perubahan  dalam  hubungan  pusat-daerah.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  adalah dengan  menuntut  kebijakan  otonomi  daerah  yang  lebih  luas  dan  akses  yang  lebih  besar  ke sumber daya alam daerah (Suparto, 2014).
Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  merespon  terhadap  tuntutan desentralisasi  yang  semakin  kuat  yang  diwujudkan  melalui  pengesahan  dua  Undang-Undang pada  bulan  April  1999  dan  menetapkan  pada  tanggal  1  januari  2001,  pemerintah  menetapkan dua  Undang-Undang  Otonomi  Daerah,  yaitu  Undang-Undang  No  22  tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  No  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Sejak  tahun  2001,  desentralisasi  secara  resmi  telah diimplementasikan di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi melalui program desentralisasi yang  dikenal  sebagai Big  Bang  Decentralization program  ini  ditandai  dengan  transfer wewenang tanggung jawab yang signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam waktu yang relatif singkat (Hamsiah, 2019).
Pemberian  desentralisasi  ini  bertujuan  untuk  memenuhi  aspirasi  daerah  berkaitan penguasaan  atas  sumber-sumber  keuangan,  mengurangi  ketimpangan  antar  daerah,  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah,  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi  pemerintah  daerah,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  umum (Nurhemi, 2015).
Implementasi  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  tidaklah  berjalan  mulus  hingga  saat ini  dan  masih  menjadi  tantangan  yang  dihadapi  oleh  setiap  daerah.  Menurut  (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2021) mengungkapkan “Penerapan otonomi daerah

## Novia Aminuddin, Srihadi Winarningsih
yang  dilakukan  sejak  1999  yang  diberikan  kepada  kepala  daerah  terpilih  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  daerahnya  masing-masing.  Namun  hampir  25  tahun  pelaksanaannya, tidak  semua  daerah  yang  diberikan  otonomi  mampu  meningkatkan  pelayanan  maupun kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan, banyak daerah yang justru masih sangat bergantung pada pemerintah  pusat”.  Dari  pernyataan  tersebut  persoalan  mengenai  otonomi  daerah  ini  menjadi permasalahan serius yang perlu diatasi masing-masing daerah.
Anggaran merupakan komponen krusial dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, karena anggaran menjadi landasan alokasi sumber daya publik yang harus dimanfaatkan secara  efektif  dan  efisien.  Dalam  konteks  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  pengelolaan keuangan  yang  baik  sangat  penting  dengan  mengutamakan  prinsip  efektif,  efisien,  transparan, dan  akuntabel.  Pengelolaan  keuangan  ini  tercermin  dalam  penyusunan  anggaran  oleh pemerintah  daerah  setiap  tahun  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). APBD  menjadi  sarana  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengetahui  kinerja  dan  kemampuan daerah  dari  segi  pendapatan  maupun  pengeluaran.  Untuk  mewujudkan  otonom  daerah, pemerintah  daerah  dituntut  untuk  independen  dalam  hal  kemampuan  keuangan  sehingga membuat  setiap  daerah  berlomba-lomba  untuk  menggali  potensi-potensi  yang  ada  untuk dijadikan  sumber pendapatan  demi  dapat  memaksimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) masing- masing daerah.
Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021 Tahun Anggaran Realisasi 2017 Rp23.308.083.898.482,80 Rp23.319.551.898.947,00 2018 Rp21.725.321.991.527,00 Rp20.597.546.126.012,40 2019 Rp23.912.199.211.875,70 Rp22.908.062.822.178,40 2020 Rp20.454.420.759.759,50 Rp21.394.531.898.171,00 2021 Rp24.193.579.019.676,80 Rp25.018.097.836.849,30
Sumber: BPK RI-Provinsi Jawa Barat (Diolah Peneliti, 2023)
Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat dari total realisasi PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa  Barat  tahun  anggaran  2017-2021  mengalami  fluktuatif.  Selama  lima  tahun  terjadi penurunan  penerimaan  pendapatan  PAD  pada  tahun  2018  dan  2020.  Pada  tahun  2018 mengalami  penurunan  sebesar  (-10%)  sedangkan  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan sebesar  (-7%).  Hal  tersebut  dikarenakan  kondisi  yang  tidak  stabil  terutama  pada  tahun  2020 akibat  kondisi pandemic  covid-19 yang  menyebabkan  terjadi  penurunan  yang  signifikan terutama  pada  pendapatan  yang  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pendapatan  hasil pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan.  Penerimaan  PAD  terbesar  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi Jawa  Barat  selama  lima  tahun  pada  tahun  2021  sebesar  Rp25.018.097.836.849,30  sedangkan penerimaan PAD terendah pada tahun 2018 Rp20.597.546.126.012,40.
Salah  satu  persoalan  yang  sering  dihadapi  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  yaitu usaha  daerah  dalam  mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusar  dari  sumber  daya keuangan  yang  diberikan  untuk  memenuhi  kegiatan  pemerintahan.  Keberhasilan  otonomi daerah terlihat dari kemampuan keuangan daerah, jika daerah memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan dapat mengurangi penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan.
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PAD Dengan Pendapatan Transfer
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021 Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer 2017 Rp23.319.551.898.947,00 Rp58.389.169.195.910,00 2018 Rp20.597.546.126.012,40 Rp59.339.528.057.820,00

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
2019 Rp22.908.062.822.178,40 Rp64.859.324.981.626,00 2020 Rp21.394.531.898.171,00 Rp21.394.531.898.171,00 2021 Rp25.018.097.836.849,30 Rp64.138.564.480.074,00
Sumber: BPK RI-Provinsi Jawa Barat (Diolah Peneliti, 2023)
Berdasarkan  tabel  2  diatas,  terlihat  perbandingan  PAD  dengan  pendapatan  transfer Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2017-2021  yang  menunjukkan  bahwa penerimaan PAD masih cenderung rendah dan pendapatan transfer yang diterima sangat besar. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa  Barat  masih  belum  cukup  dalam  menggali  potensi  yang  dimiliki  masing-masing  daerah, sehingga pemerintah daerah Kabupaten/Kota menggunakan pendapatan transfer sebagai sumber pendapatan  dalam  menjalankan  kegiatan  pemerintahan.  Ini  menunjukkan  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pendapatan  transfer  yang diberikan  dari  pemerintah  pusat/provinsi masih  sangat  tinggi.  Sudah  seharusnya  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  pemerintah  di Kabupaten/Kota  dapat  menggali  PAD  yang  dimilikinya  secara  optimal  untuk  mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

## Metode
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif kuantitatif  dengan  menggunakan  analisa  rasio  keuangan.  Data  yang  digunakan  data  sekunder berupa  angka-angka  yang  diambil  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  selama  lima  tahun  yakni  dari  tahun  2017  sampai dengan 2021.
1) Analisis Kinerja Keuangan Daerah
a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dihitung  dengan  cara  membandingkan  jumlah penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dengan  jumlah  pendapatan  transfer.  Rasio  kemandirian Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

## Tabel 3. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan
Kemampuan Keuangan Persentase (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif Rendah >25% - 50% Konsultatif Sedang >50% - 75% Partisipatif Tinggi >75% - 100% Delegatif Sumber: Halim, 2007 (dalam Nizwan Zukhri, 2020)
b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  menggambarkan  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pendapatan  transfer  yang  diterima  dari  pemerintah  pusat  dan/atau pemerintah  provinsi.  Rasio  ini  menghitung  perbandingan  antara  jumlah  pendapatan  transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Rumus yang digunakan sebagai berikut (Mahmudi, 2019) :

## Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
Kriteria Rasio Ketergantungan Persentase (%) Sangat Rendah 00,00 – 10,00 Rendah 10,01 – 20,00 Sedang 20,01 – 30,00 Cukup 30,01 – 40,00 Tinggi 40,01 – 50,00 Sangat Tinggi >50,00
Sumber : Banga, 2017 (dalam Nizwan Zukhri, 2020)

## c) Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio  desentralisasi  fiskal  menggambarkan  sejauh  mana  keuangan  pemerintah  daerah dalam  mengelola  dan  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan asli  daerah  untuk  membiayai  kegiatan  pemerintahan.  Rasio  ini  dihitung  dengan  perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rumus untuk mengukur desentralisasi fiskal sebagai berikut (Mahmudi, 2019):

## Tabel 5. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal
Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal Persentase (%) Sangat Efektif >10,00% Efektif >90% - 100% Cukup Efektif >80% - 90% Kurang Efektif >60% - 80% Tidak Efektif ≤60%
Sumber : Hanafi, 2005 (dalam Nizwan Zukhri, 2020)

## d) Rasio Efektivitas PAD
Rasio  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  digunakan  sebagai  indikator  untuk mengevaluasi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mencapai  target  pendapatan  yang  telah dianggarkan.  Rasio  ini  dapat  dihitung  dengan  perbandingan  realisasi  PAD  dengan  anggaran PAD.  Rumus  yang  digunakan  untuk  mengukur  efektivitas  PAD  sebagai  berikut  (Mahmudi, 2019) :

## Tabel 6. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD
Kriteria Efektivitas PAD Persentase (%) Sangat Efektif >10,00% Efektif >90% - 100% Cukup Efektif >80% - 90% Kurang Efektif >60% - 80% Tidak Efektif ≤60% Sumber: (Mahmudi, 2019)
Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

## e) Rasio Efisiensi Belanja Daerah
Rasio  efisiensi  belanja  daerah  digunakan  sebagai  indikator  untuk  mengukur  sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola anggaran belanja daerah secara hemat. Rasio ini dapat diukur  dengan  perbandingan  realisasi  belanja  daerah  dengan  anggaran  belanja  daerah.  Rumus yang digunakan sebagai berikut (Mahmudi, 2019):
Tabel 7. Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja Daerah
Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi Tidak Efisien >10,00% Kurang Efisien >90% - 100% Cukup Efisien >80% - 90% Efisien >60% - 80% Sangat Efisien ≤60% Sumber: (Mahmudi, 2019) 2)  Analisis Kemampuan Keuangan Daerah a)

## Analisis Share and Growth
Analisis share digunakan  untuk  mengukur  proporsi  atau  persentase  pendapatan  asli daerah  dalam  membiayai  seluruh  belanja  daerah  selama  periode  waktu  tertentu,  sehingga memberikan  gambaran  tentang  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  mengelola  dan  memenuhi kebutuhan  belanja  daerah.  Berdasarkan    Bappenas,  2003  (dalam  Hidayat  &  Handra,  2020) rumus yang digunakan untuk analisis share sebagai berikut :
Analisis growth digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  keuangan  daerah  yang menekankan  kepada  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dari  satu  periode  ke  periode berikutnya  serta  memperkirakan  prospek  pertumbuhan  ekonomi  di  masa  yang  akan  datang. Berdasarkan    Bappenas,  2003  (dalam  Hidayat  &  Handra,  2020)  rumus  untuk  analisis growth sebagai berikut:
Keterangan : Growth : Pertumbuhan PAD : Pendapatan Asli Daerah t : Periode Saat Ini t-1 : Periode Sebelumnya

## b) Peta Kemampuan Keuangan Daerah
Peta kemampuan keuangan daerah merupakan visualisasi yang menggambarkan tingkat kemampuan  suatu  daerah  dalam  memanfaatkan  potensi  ekonomi  lokalnya.  Pemetaan  ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kuadran  yang  didasarkan  pada  hasil  perhitungan  dari faktor share  and  growth .  Melalui  metode  kuadran,  pemerintah  dapat  mengidentifikasi  suatu

## Novia Aminuddin, Srihadi Winarningsih
daerah  dengan  jelas  mengenai  kondisi  kemampuan  keuangan  daerah  dan  potensi  lokal  yang dimiliki daerah tersebut (Muhibtari, 2014). Peta kemampuan dan klasifikasi status kemampuan keuangan disajikan sebagai berikut :
Sumber: Bappenas, 2003
Gambar 1. Peta Kemampuan Keuangan Share and Growth
Tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran terdiri dari empat kuadran utama, yaitu:
Tabel 8. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah
KUADRAN KONDISI I Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan  daerah  memiliki  kemampuan  yang  kuat  untuk  mengembangkan potensi  lokal.  Kondisi  ini  tercermin  dalam  besarnya  nilai  sumbangan PAD terhadap total belanja ( share) yang tinggi dan pertumbuhan PAD ( growth) yang tinggi. II Kondisi  ini  masih  belum  ideal,  tetapi  daerah  memiliki  kemampuan untuk mengembangkan  potensi  lokal  sehingga  PAD berpeluang  untuk memiliki  peran  yang  besar  dalam  total  belanja.  Kondisi  ini  tercermin dalam  besarnya  nilai  sumbangan  PAD  terhadap  total  belanja (share) yang masih rendah namun pertumbuhan PAD ( growth) yang tinggi. III Kondisi  ini  juga  belum  ideal.  Peran  PAD  yang  besar  dalam  total belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD yang kecil.  Kondisi  ini  tercermin  dalam  besarnya  nilai  sumbangan  PAD terhadap  total  belanja (share) yang  tinggi namun  pertumbuhan  PAD ( growth) yang rendah.

## Sumber: (Bappenas,2003)

## Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)
Indeks  Kemampuan  Keuangan  (IKK)  salah  satu  indikator  yang  menggambarkan kemampuan  keuangan  suatu  entitas,  dalam  mengelola  sumber  daya  keuangan.  IKK  memiliki tiga komponen utama, yaitu Indeks Pertumbuhan ( Growth Index ), Indeks Elastisitas ( Elasticity Index ), dan Indeks Share ( Share Index ). Untuk mengukur IKK, nilai maksimum dan minimum ditetapkan  pada  setiap  komponen.  Berdasarkan    Bappenas,  2003.  Masing-masing  komponen indeks tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan umum sebagai berikut:
Selanjutnya Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dirumuskan sebagai berikut :
Keterangan :
Indeks Growth (PAD)
Indeks Elastisitas (Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi) Indeks Share (PAD terhadap Total Belanja)
Tabel 9. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah
Indeks Kemampuan Keuangan Klasifikasi 0,00 – 0,33 Rendah 0,34 – 0,43 Sedang 0,44 – 1,00 Tinggi Sumber : (Bappenas, 2003)

## Hasil dan Pembahasan
1) Hasil Analisis Kinerja Keuangan
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  memberikan  gambaran  mengenai  seberapa  besar capaian  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  serta  memanfaatkan  dana  yang dimilikinya  guna  membiayai  aktivitas  dan  kegiatan  pemerintahannya  dengan  menggunakan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.
Tabel 10. Capaian Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021
No Pemerintah Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-Rata Hasil 1. Kabupaten Bogor 80,43% 68,82% 70,30% 68,10% 79,54% 73,44% Partisipatif 2. Kabupaten Sukabumi 27,42% 19,30% 19,75% 22,48% 21,13% 22,02% Instruktif
IV Kondisi  ini  paling  buruk.  Peran  PAD  belum  mengambil  peran  yang besar  dalam  total  belanja,  dan  daerah  belum  mempunyai  kemampuan mengembangkan  potensi  lokal.  Kondisi  ini  tercermin  dalam  besarnya nilai  sumbangan  PAD  terhadap  total  belanja  ( share) yang  rendah  dan pertumbuhan PAD ( growth ) rendah.
3. Kabupaten Cianjur 22,26% 23,11% 23,64% 19,48% 26,75% 23,05% Instruktif 4. Kabupaten Bandung 26,45% 25,30% 23,80% 28,51% 28,23% 26,46% Konsultatif 5. Kabupaten Garut 19,30% 11,72% 12,13% 12,83% 14,82% 14,16% Instruktif 6. Kabupaten Tasikmalaya 13,77% 7,92% 8,60% 9,90% 14,01% 10,84% Instruktif 7. Kabupaten Ciamis 9,93% 10,53% 10,28% 11,34% 12,06% 10,83% Instruktif 8. Kabupaten Kuningan 20,92% 17,05% 16,16% 12,76% 14,97% 16,37% Instruktif 9. Kabupaten Cirebon 28,88% 21,20% 20,29% 21,95% 23,38% 23,14% Instruktif 10. Kabupaten Majalengka 23,66% 21,19% 18,39% 18,81% 19,04% 20,22% Instruktif 11. Kabupaten Sumedang 26,71% 19,67% 18,71% 19,17% 21,05% 21,06% Instruktif 12. Kabupaten Indramayu 26,57% 19,00% 19,12% 23,85% 20,28% 21,76% Instruktif 13. Kabupaten Subang 25,55% 17,59% 19,22% 19,59% 20,23% 20,44% Instruktif 14. Kabupaten Purwakarta 28,16% 22,07% 28,67% 28,87% 29,24% 27,40% Konsultatif 15. Kabupaten Karawang 51,92% 42,47% 45,58% 47,15% 54,52% 48,33% Konsultatif 16. Kabupaten Bekasi 86,51% 74,82% 82,52% 83,40% 80,90% 81,63% Delegatif 17. Kabupaten Bandung Barat 30,39% 20,93% 23,94% 24,86% 26,07% 25,24% Konsultatif 18. Kabupaten Pangandaran 7,32% 12,27% 11,50% 7,55% 15,70% 10,87% Instruktif 19. Kota Bogor 75,62% 69,99% 69,79% 61,60% 73,50% 70,10% Partisipatif 20. Kota Sukabumi 46,78% 45,56% 40,52% 43,99% 40,03% 43,38% Konsultatif 21. Kota Bandung 82,22% 77,34% 70,27% 61,56% 64,25% 71,13% Partisipatif 22. Kota Cirebon 49,32% 48,72% 48,26% 48,65% 44,37% 47,86% Konsultatif 23. Kota Bekasi 71,90% 75,65% 73,36% 72,04% 83,95% 75,38% Delegatif 24. Kota Depok 74,80% 61,78% 73,51% 71,80% 89,76% 74,33% Partisipatif 25. Kota Cimahi 40,92% 36,57% 38,77% 41,36% 38,47% 39,22% Konsultatif 26. Kota Tasikmalaya 24,16% 18,76% 18,49% 22,84% 29,38% 22,73% Instruktif 27. Kota Banjar 18,28% 17,45% 14,86% 19,95% 21,09% 18,32% Instruktif RATA-RATA 38,52% 33,58% 34,09% 34,24% 37,29% 35,54% Konsultatif MINIMUM 7,32% 7,92% 8,60% 7,55% 12,06% 10,83% Instruktif MAKSIMUM 86,51% 77,34% 82,52% 83,40% 89,76% 81,63% Delegatif
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023) Grafik 1. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat bahwa rata-rata kemandirian keuangan daerah pada pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  tahun  anggaran  2017-2021 memiliki  rata-rata  35,54%  masuk  ke  dalam  pola  hubungan  Konsultatif  dimana  pemerintah daerah  sudah  dianggap  sedikit  lebih  sanggup  dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah sehingga  campur  tangan  dari  pemerintah  pusat  sudah mulai  menurun  namun  pemerintah  pusat masih  memberikan  arahan  dan  bimbingan,  tetapi  lebih  bersifat  konsultatif.  Dari  27 kabupaten/kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  terdapat  14  daerah  dengan  kriteria  Instruktif,  7  daerah kriteria Konsultatif, 4 daerah kriteria Partisipatif, dan 2 daerah dengan kriteria Delegatif. Rata- rata  persentase  terbesar  berada  di  daerah  Kabupaten  Bekasi  mencapai  81,63%  sedangkan persentase terendah pada daerah Kabupaten Ciamis mencapai 10,83%.
Berdasarkan grafik 1, menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif dan secara garis trend  cenderung  menurun.  Pada  tahun  2017  kemandirian  keuangan  daerah  sebesar  38,52%. Pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  sebesar  (-4,94%)  dengan  persentase  kemandirian sebesar  33,58%.  Pada  tahun  2019  mengalami  peningkatan  sebesar  0,51%  dengan  persentase kemandirian  sebesar  34,09%. Pada  tahun  2020  mengalami  peningkatan  sebesar  0,05%  dengan persentase  kemandirian  sebesar  34,24%.  Pada  tahun  2021  mengalami  peningkatan  sebesar 3,05%  dengan  persentase  kemandirian  sebesar  37,29%.  Selama  lima  tahun  rata-rata  persentase rasio kemandirian keuangan daerah terbesar pada tahun 2017 mencapai 38,52% dan persentase terendah pada tahun 2019 mencapai 34,09%.

## b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  memberikan  proyeksi  pemerintah  daerah terhadap ketergantungan dana yang di peroleh dari sumber eksternal (seperti dana perimbangan atau  transfer  keuangan).  Semakin tinggi  rasio,  semakin  besar  ketergantungan  keuangan  daerah pada  sumber  eksternal.  Sebaliknya,  semakin  rendah  rasio,  semakin  mandiri  keuangan  daerah dalam mengelola pendapatan dan keuangannya sendiri.
Tabel 11. Capaian Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021
No Pemerintah Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-Rata Kriteria 1. Kabupaten Bogor 54,22% 55,62% 55,26% 53,68% 51,83% 54,12% Sangat Tinggi 2. Kabupaten Sukabumi 77,75% 77,87% 77,24% 74,85% 76,53% 76,85% Sangat Tinggi 3. Kabupaten Cianjur 63,89% 61,37% 66,54% 77,14% 73,10% 68,41% Sangat Tinggi 4. Kabupaten Bandung 69,71% 69,70% 75,18% 66,87% 67,47% 69,79% Sangat Tinggi 5. Kabupaten Garut 81,10% 83,60% 83,67% 82,25% 80,79% 82,28% Sangat Tinggi 6. Kabupaten Tasikmalaya 87,89% 88,16% 87,50% 86,03% 82,57% 86,43% Sangat Tinggi 7. Kabupaten Ciamis 86,97% 86,53% 87,10% 85,54% 84,85% 86,20% Sangat Tinggi 8. Kabupaten Kuningan 70,23% 70,30% 67,88% 84,34% 82,66% 75,08% Sangat Tinggi 9. Kabupaten Cirebon 75,12% 74,90% 78,53% 74,51% 73,59% 75,33% Sangat Tinggi 10. Kabupaten Majalengka 80,87% 75,37% 80,67% 80,56% 79,85% 79,46% Sangat Tinggi 11. Kabupaten Sumedang 77,90% 79,90% 80,71% 79,82% 78,77% 79,42% Sangat Tinggi 12. Kabupaten Indramayu 66,26% 66,20% 60,74% 63,87% 77,72% 66,96% Sangat Tinggi 13. Kabupaten Subang 79,49% 80,20% 79,14% 78,69% 77,58% 79,02% Sangat Tinggi 14. Kabupaten Purwakarta 77,99% 81,12% 67,57% 67,47% 73,41% 73,51% Sangat Tinggi 15. Kabupaten Karawang 64,98% 65,75% 63,60% 63,19% 61,19% 63,74% Sangat Tinggi 16. Kabupaten Bekasi 53,53% 53,88% 52,11% 51,43% 52,27% 52,65% Sangat Tinggi 17. Kabupaten Bandung Barat 73,71% 77,54% 76,00% 73,91% 73,99% 75,03% Sangat Tinggi 18. Kabupaten Pangandaran 90,35% 79,69% 67,68% 88,73% 83,74% 82,04% Sangat Tinggi
19. Kota Bogor 56,50% 55,97% 56,86% 58,29% 55,32% 56,59% Sangat Tinggi 20. Kota Sukabumi 63,10% 64,99% 66,03% 65,48% 69,15% 65,75% Sangat Tinggi 21. Kota Bandung 54,68% 55,97% 56,82% 59,40% 58,54% 57,08% Sangat Tinggi 22. Kota Cirebon 64,75% 63,53% 58,31% 55,00% 67,11% 61,74% Sangat Tinggi 23. Kota Bekasi 58,14% 54,70% 55,82% 55,85% 52,39% 55,38% Sangat Tinggi 24. Kota Depok 56,84% 58,34% 54,35% 55,30% 50,42% 55,05% Sangat Tinggi 25. Kota Cimahi 63,32% 69,60% 64,95% 62,29% 69,28% 65,89% Sangat Tinggi 26. Kota Tasikmalaya 80,54% 81,20% 81,51% 78,16% 74,62% 79,21% Sangat Tinggi 27. Kota Banjar 84,55% 83,23% 85,05% 76,85% 80,46% 82,03% Sangat Tinggi RATA-RATA 70,90% 70,93% 69,88% 70,35% 70,71% 70,56% Sangat Tinggi MINIMUM 53,53% 53,88% 52,11% 51,43% 50,42% 52,65% Sangat Tinggi MAKSIMUM 90,35% 88,16% 87,50% 88,73% 84,85% 86,43% Sangat Tinggi
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

## Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)
Grafik 2. Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021
Berdasarkan  tabel  11,  dapat  dilihat  rata-rata  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  pada pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  tahun  anggaran  2017-2021 memiliki rata-rata 70,56% masuk ke dalam kriteria Sangat Tinggi yang menggambarkan bahwa pemerintah  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  sangat  bergantung  terhadap pendapatan  transfer  dari  Pemerintah  Pusat/Provinsi.  Dari  27  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Jawa  Barat,  semuanya  masuk  ke  dalam  kategori  sangat  tinggi.  Rata-rata  persentase  terbesar berada  di  daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  mencapai  86,43%  sedangkan  persentase  terendah berada di daerah Kabupaten Bogor mencapai 54,12%.
Berdasarkan  grafik  2,  terlihat  perkembangan  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah mengalami  fluktuatif  secara  garis  trend  cenderung  menurun.  Pada  tahun  2017  ketergantungan keuangan daerah sebesar 70,90%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,03% dari tahun  sebelumnya  dengan  persentase  ketergantungan  sebesar  70,90%.  Pada  tahun  2019 mengalami  penurunan  yang  signifikan  sebesar  (-1,05%)  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun 2020  meningkat  sebesar  0,47%  dari  tahun  sebelumnya  dengan  persentase  ketergantungan sebesar  70,35%.  Pada  tahun  2021  meningkat  sebesar  0,35%  dari  tahun  sebelumnya  dengan persentase  ketergantungan  sebesar  70,71%.  Selama  lima  tahun  terakhir  secara  rata-rata persentase terbesar pada tahun 2018 mencapai 70,93% dan terendah pada tahun 2019 mencapai 69,88%.

## c. Rasio Desentralisasi Fiskal

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
Rasio  Desentralisasi  Fiskal  (DDF)  memberikan  gambaran  seberapa  besar  capaian kontribusi  PAD  terhadap  Total  Pendapatan  Daerah  (TPD)  pada  pemerintah  daerah.  Rasio  ini dihasilkan  dari  angka  realisasi  TPD  dibagi  angka  realisasi  PAD.  Hasil  perhitungan  rasio  DDF sebagai tabel berikut :
Tabel 12. Capaian Rata-Rata Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021 No  Pemerintah Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-Rata Kriteria 1. Kabupaten Bogor 43,61% 38,28% 38,84% 36,56% 41,23% 39,70% Cukup 2. Kabupaten Sukabumi 21,32% 15,03% 15,25% 16,83% 16,17% 16,92% Kurang 3. Kabupaten Cianjur 14,22% 14,18% 15,73% 15,02% 19,55% 15,74% Kurang 4. Kabupaten Bandung 18,44% 17,63% 17,89% 19,07% 19,05% 18,42% Kurang 5. Kabupaten Garut 15,65% 9,79% 10,15% 10,55% 11,97% 11,62% Kurang 6. Kabupaten Tasikmalaya 12,11% 6,98% 7,52% 8,51% 11,57% 9,34% Sangat Kurang 7. Kabupaten Ciamis 8,64% 9,12% 8,96% 9,70% 10,23% 9,33% Sangat Kurang 8. Kabupaten Kuningan 14,69% 11,99% 10,97% 10,76% 12,38% 12,16% Kurang 9. Kabupaten Cirebon 21,70% 15,88% 15,94% 16,35% 17,21% 17,41% Kurang 10.  Kabupaten Majalengka 19,13% 15,97% 14,84% 15,15% 15,20% 16,06% Kurang 11.  Kabupaten Sumedang 20,81% 15,72% 15,10% 15,30% 16,58% 16,70% Kurang 12.  Kabupaten Indramayu 17,61% 12,58% 11,61% 15,23% 15,76% 14,56% Kurang 13.  Kabupaten Subang 20,31% 14,11% 15,21% 15,41% 15,69% 16,15% Kurang 14.  Kabupaten Purwakarta 21,96% 17,90% 19,37% 19,48% 21,46% 20,04% Sedang 15.  Kabupaten Karawang 33,74% 27,92% 28,99% 29,80% 33,36% 30,76% Cukup 16.  Kabupaten Bekasi 46,31% 40,32% 43,00% 42,89% 42,29% 42,96% Baik 17.  Kabupaten Bandung Barat 22,40% 16,23% 18,19% 18,37% 19,28% 18,90% Kurang 18.  Kabupaten Pangandaran 6,61% 9,78% 7,79% 6,70% 13,14% 8,80% Sangat Kurang 19.  Kota Bogor 42,73% 39,17% 39,69% 35,91% 40,66% 39,63% Cukup 20.  Kota Sukabumi 29,52% 29,61% 26,76% 28,80% 27,68% 28,47% Sedang 21.  Kota Bandung 44,96% 43,29% 39,93% 36,57% 37,61% 40,47% Baik 22.  Kota Cirebon 31,93% 30,95% 28,14% 26,76% 29,78% 29,51% Sedang 23.  Kota Bekasi 41,80% 41,38% 40,95% 40,24% 43,98% 41,67% Baik 24.  Kota Depok 42,52% 36,04% 39,95% 39,71% 45,26% 40,70% Baik 25.  Kota Cimahi 25,91% 25,45% 25,18% 25,77% 26,65% 25,79% Sedang 26.  Kota Tasikmalaya 19,46% 15,24% 15,07% 17,85% 21,92% 17,91% Kurang 27.  Kota Banjar 15,45% 14,52% 12,64% 15,33% 16,97% 14,98% Kurang RATA-RATA 24,95% 21,67% 21,62% 21,80% 23,80% 22,77% Sedang MINIMUM 6,61% 6,98% 7,52% 6,70% 10,23% 8,80% Sangat Rendah MAKSIMUM 46,31% 43,29% 43,00% 42,89% 45,26% 42,96% Tinggi
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

## Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)
Grafik 3. Rata-Rata Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah

## Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021
Berdasarkan  tabel  12,  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  desentralisasi  fiskal  pemerintah daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  tahun  anggaran  2017-2021  memiliki  rata-rata mencapai  22,77%  dengan  kategori  Sedang,  hal  ini  menggambarkan  bahwa  pemerintah  daerah dalam  mengelola  PAD  dari  total  pendapatan  daerah  kemampuannya  masih  sedang.  Dari  27 Kabupaten dan Kota terdapat 3 daerah dengan kriteria sangat kurang, 13 dengan kriteria kurang, 4  daerah  kriteria  sedang,  3  daerah  kriteria  cukup,  4  daerah  kriteria  baik,  dan  tidak  ada  daerah dengan  kriteria  sangat  baik.  Rata-rata  persentase  terbesar  berada  di  daerah  Kota  Bekasi  yang mencapai  41,67%  dan  daerah  dengan  rata-rata  persentase  terendah  berada  di  Kabupaten Pangandaran mencapai 8,80%.
Berdasarkan  grafik  3,  dapat  diketahui  perkembangan  rasio  desentralisasi  fiskal pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  periode  2017-2021  mengalami penurunan dan kenaikan. Secara garis trend rasio desentralisasi fiskal pada Kabupaten/Kota Se- Provinsi  Jawa  Barat  cenderung  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2017  rasio  desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat mencapai 24,95%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan  sebesar  (-3.28%)  dengan  desentralisasi  mencapai  21,67%.  Pada  tahun  2019 mengalami penurunan kembali sebesar (-0,74%) dengan desentralisasi mencapai 21,62%. Pada tahun  2020  mengalami  peningkatan  sebesar  7,55%  dengan  desentralisasi  mencapai  21,80%. Pada  tahun  2021  mengalami  peningkatan  signifikan  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  (-1,28%) dengan  desentralisasi  mencapai  23,80%.  Selama  lima  tahun  terakhir  rata-rata  rasio desentralisasi  fiskal  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  tertinggi  berada  pada  tahun  17 mencapai 24,95% sedangkan terendah pada tahun 2019 mencapai 21,62%.

## d. Rasio Efektivitas PAD
Rasio  efektivitas  PAD mampu  memberikan  gambaran  mengenai  seberapa  besar  capaian dari kapasitas pemerintah dalam mengelola penerimaan PAD sesuai dengan besaran yang telah dianggarkan pada awal penganggaran APBD.
Tabel 13. Capaian Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021 No  Pemerintah Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-Rata Kriteria 1. Kabupaten Bogor 133,26% 112,89% 118,11% 114,11% 114,30% 118,54% Sangat Efektif 2. Kabupaten Sukabumi 102,93% 103,62% 103,49% 105,86% 103,78% 103,94% Sangat Efektif 3. Kabupaten Cianjur 96,37% 95,20% 96,18% 96,07% 107,41% 98,25% Efektif 4. Kabupaten Bandung 114,86% 111,12% 109,38% 114,03% 108,51% 111,58% Sangat Efektif 5. Kabupaten Garut 96,82% 92,24% 97,07% 106,23% 113,77% 101,23% Sangat Efektif 6. Kabupaten Tasikmalaya 97,20% 100,19% 107,80% 104,42% 87,59% 99,44% Efektif

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
7. Kabupaten Ciamis 104,06% 99,46% 108,73% 105,56% 114,56% 106,47% Sangat Efektif 8. Kabupaten Kuningan 92,95% 88,03% 86,94% 90,43% 96,02% 90,87% Efektif 9. Kabupaten Cirebon 105,80% 102,75% 103,59% 109,13% 109,32% 106,12% Sangat Efektif 10.  Kabupaten Majalengka 90,62% 100,56% 91,49% 95,02% 88,70% 93,28% Efektif 11.  Kabupaten Sumedang 105,67% 93,07% 88,13% 98,87% 96,65% 96,48% Efektif 12.  Kabupaten Indramayu 98,69% 94,40% 97,89% 109,73% 104,59% 101,06% Sangat Efektif 13.  Kabupaten Subang 105,89% 99,55% 95,12% 98,77% 80,44% 95,95% Efektif 14.  Kabupaten Purwakarta 56,65% 89,12% 84,07% 91,17% 88,05% 81,81% Cukup Efektif 15.  Kabupaten Karawang 94,12% 86,71% 99,79% 119,22% 115,74% 103,12% Sangat Efektif 16.  Kabupaten Bekasi 104,81% 104,75% 113,62% 109,49% 99,67% 106,47% Sangat Efektif 17.  Kabupaten Bandung Barat 116,60% 108,98% 88,53% 109,52% 92,87% 103,30% Sangat Efektif 18.  Kabupaten Pangandaran 85,18% 84,71% 79,48% 99,71% 116,55% 93,13% Efektif 19.  Kota Bogor 106,58% 102,79% 104,45% 117,60% 117,57% 109,80% Sangat Efektif 20.  Kota Sukabumi 99,40% 102,21% 91,00% 101,65% 111,26% 101,10% Sangat Efektif 21.  Kota Bandung 85,50% 75,69% 78,35% 91,12% 91,13% 84,36% Cukup Efektif 22.  Kota Cirebon 94,56% 91,51% 85,00% 87,80% 77,53% 87,28% Cukup Efektif 23.  Kota Bekasi 84,51% 80,26% 72,99% 97,79% 101,76% 87,46% Cukup Efektif 24.  Kota Depok 112,29% 105,19% 113,57% 106,49% 113,88% 110,28% Sangat Efektif 25.  Kota Cimahi 123,45% 102,50% 101,90% 113,21% 116,87% 111,59% Sangat Efektif 26.  Kota Tasikmalaya 94,59% 94,18% 97,75% 105,34% 98,79% 98,13% Efektif 27.  Kota Banjar 95,18% 88,47% 75,53% 95,63% 92,07% 89,38% Cukup Efektif RATA-RATA 99,95% 96,67% 95,93% 103,48%  102,20% 99,64% Efektif MINIMUM 56,65% 75,69% 72,99% 87,80% 77,53% 81,81% Cukup Efektif MAKSIMUM 133,2% 112,8% 118,11% 119,22% 117,57% 118,54% Sangat Efektif
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

## Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)
Grafik 4. Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021
Berdasarkan  tabel  13,  terlihat  bahwa  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  efektivitas  PAD Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  selama  tahun  anggaran  2017-2021  adalah  99.64%, persentase  tersebut  masuk  ke  kriteria  Efektif  yang  artinya  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa Barat  efektif  dalam  menggunakan  PAD  yang  dianggarkan.  Dari  27  kabupaten  dan  kota  di Provinsi Jawa Barat terdapat 14 daerah dengan kategori sangat efektif, 8 daerah kategori efektif,

## Novia Aminuddin, Srihadi Winarningsih
5  daerah  dengan  kategori  cukup  efektif.  Rata-rata  persentase  tertinggi  berada  di  daerah Kabupaten  Bogor  mencapai  118,54%  dan  persentase  terendah  berada  di  daerah  Kabupaten Purwakarta mencapai 81,81%.
Berdasarkan  grafik  4,  dapat  diketahui  perkembangan  rasio  efektivitas  PAD Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  periode  2017-2021  cenderung  mengalami  penurunan dan kenaikan. Secara garis trend rasio efektivitas PAD pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat  cenderung  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2017  rasio  Efektivitas  PAD  mencapai 99,95%.  Pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  sebesar  (-3,28%)  dengan  efektivitas  PAD mencapai 96,67%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (-0,74%) dengan persentase efektivitas PAD mencapai 95,93%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,55%  dengan  rasio  efektivitas  PAD  mencapai  103,48%.  Pada  tahun  2021  mengalami penurunan  sebesar  (-1,28%)  dengan  rasio  efektivitas  PAD  mencapai  102,20%.  Selama  lima tahun terakhir rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tertinggi berada pada tahun 2020 mencapai 103,48% dan terendah pada tahun 2019 mencapai 95,93%.

## e. Rasio Efisiensi Belanja Daerah
Rasio  efisiensi  belanja  daerah  memberikan  gambaran  mengenai  capaian  pemerintah daerah  dalam  melakukan  penghematan  terhadap  alokasi  anggaran  belanja.  Hasil  dari  analisis rasio  efisiensi  belanja,  dapat  memberikan  informasi  mengenai  belanja  daerah  pada  tahun anggaran tertentu apakah lebih efisien atau tidak.
Tabel 14. Capaian Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Daerah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021 No Pemerintah Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-Rata Kriteria 1. Kabupaten Bogor 92,51% 92,52% 92,53% 94,43% 95,50% 93,50% Kurang Efisien 2. Kabupaten Sukabumi 91,28% 93,50% 95,20% 95,47% 96,18% 94,33% Kurang Efisien 3. Kabupaten Cianjur 93,88% 93,57% 91,66% 92,57% 93,32% 93,00% Kurang Efisien 4. Kabupaten Bandung 89,09% 88,71% 93,26% 91,92% 89,13% 90,42% Kurang Efisien 5. Kabupaten Garut 93,96% 94,04% 91,69% 93,34% 94,14% 93,43% Kurang Efisien 6. Kabupaten Tasikmalaya 96,43% 120,51% 92,86% 93,22% 93,59% 99,32% Kurang Efisien 7. Kabupaten Ciamis 95,90% 99,03% 90,54% 95,56% 92,51% 94,71% Kurang Efisien 8. Kabupaten Kuningan 97,18% 96,07% 95,05% 94,84% 96,11% 95,85% Kurang Efisien 9. Kabupaten Cirebon 93,33% 91,97% 92,29% 89,09% 92,62% 91,86% Kurang Efisien 10. Kabupaten Majalengka 91,11% 93,31% 93,78% 94,24% 95,67% 93,62% Kurang Efisien 11. Kabupaten Sumedang 96,08% 93,97% 92,99% 92,98% 91,18% 93,44% Kurang Efisien 12. Kabupaten Indramayu 95,11% 95,12% 91,45% 94,08% 91,57% 93,47% Kurang Efisien 13. Kabupaten Subang 93,60% 95,39% 94,08% 86,30% 94,34% 92,74% Kurang Efisien 14. Kabupaten Purwakarta 82,48% 89,97% 94,29% 92,50% 94,87% 90,82% Kurang Efisien 15. Kabupaten Karawang 89,53% 91,50% 93,70% 93,91% 91,38% 92,00% Kurang Efisien 16. Kabupaten Bekasi 83,33% 83,91% 86,13% 83,49% 85,48% 84,47% Cukup Efisien 17. Kabupaten Bandung Barat 91,82% 92,13% 89,21% 78,58% 85,70% 87,49% Cukup Efisien 18. Kabupaten Pangandaran 95,61% 96,32% 90,43% 78,31% 80,62% 88,26% Cukup Efisien 19. Kota Bogor 86,45% 90,60% 87,91% 89,13% 92,83% 89,38% Cukup Efisien 20. Kota Sukabumi 87,79% 87,11% 87,27% 91,92% 95,08% 89,84% Cukup Efisien 21. Kota Bandung 82,06% 82,42% 85,70% 84,71% 86,98% 84,38% Cukup Efisien 22. Kota Cirebon 90,00% 90,68% 91,24% 93,70% 80,60% 89,24% Cukup Efisien 23. Kota Bekasi 87,27% 87,03% 78,76% 83,13% 88,45% 84,93% Cukup Efisien

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
24. Kota Depok 82,57% 78,47% 85,33% 87,14% 88,87% 84,48% Cukup Efisien 25. Kota Cimahi 81,82% 88,02% 89,64% 81,35% 79,80% 84,12% Cukup Efisien 26. Kota Tasikmalaya 92,85% 96,67% 95,47% 97,34% 96,97% 95,86% Kurang Efisien 27. Kota Banjar 88,92% 87,86% 84,80% 91,49% 93,88% 89,39% Cukup Efisien RATA-RATA 90,44% 92,24% 90,64% 90,18% 91,01% 90,90% Kurang Efisien MINIMUM 81,82% 78,47% 78,76% 78,31% 79,80% 84,12% Cukup Efisien MAKSIMUM 97,18% 120,51%  95,47% 97,34% 96,97% 99,32% Kurang Efisien
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

## Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)
Grafik 5. Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021
Berdasarkan  tabel  14,  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  rasio  efisiensi  belanja  daerah pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  tahun  anggaran  2017-2021 memiliki rata-rata mencapai 90,90%. Menurut (Mahmudi, 2019) pemerintah daerah dinilai telah melakukan  efisiensi  jika  rasio  nya  kurang  dari  100%,  sebaliknya  apabila  melebihi  maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran dan mengatakan bahwa penyerapan anggaran yang terlalu rendah tidak baik karena mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan anggaran. Secara  rata-rata  persentase  efisiensi  belanja  daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat mencapai  90,90%  masuk  ke  dalam  kategori  Kurang  Efisien  yang  artinya  Kabupaten/Kota  Se- Provinsi Jawa Barat sudah mampu merealisasikan anggaran dengan baik namun kurang efisien. Dari  27  Kabupaten  dan  Kota  terdapat  16  daerah  kategori  kurang  efisien  dan  11  daerah  cukup efisien. Rata-rata persentase terbesar berada di daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar  99,32% dan persentase terendah berada di Kota Cimahi sebesar 84,12%.
Berdasarkan  grafik  5,  dapat  diketahui  perkembangan  secara  rata-rata  rasio  efisiensi belanja  daerah  mengalami  fluktuatif  dan  secara  garis  trend cenderung  menurun.  Pada  tahun 2017 rasio efisiensi belanja daerah mencapai 90,44%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,80% dengan efisiensi belanja daerah mencapai 92,24%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (-1,60%) dengan efisiensi belanja daerah mencapai 90,64%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (-0,46%) dengan efisiensi belanja daerah mencapai 90,18%. Pada tahun  2021  mengalami  peningkatan  sebesar  0,83%  dengan  efisiensi  belanja  daerah  mencapai 91,01%.  Selama  lima  tahun  terakhir  rasio  efisiensi  belanja  daerah  tertinggi  pada  tahun  2018 mencapai 92,2% dan terendah pada tahun 2020 mencapai 90,18%.

## 2) Hasil Kemampuan Keuangan Daerah

## Share and Growth
Rasio Share Rasio Share merupakan  rasio  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  kapasitas kemampuan  keuangan  daerah  dalam  membiayai  kegiatan  rutin  dan  kegiatan  pembangunan. Dengan  rasio  ini  dapat  mengetahui share atau  kontribusi  PAD  yang  diperoleh  daerah  dalam membiayai  kebutuhan  daerahnya.  Semakin  besar share yang  diperoleh,  menunjukkan  bahwa daerah  telah  dapat  mandiri  dalam  menjalankan  otonomi  dan  tidak  tergantung  pada  bantuan pusat maupun pihak lain dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Dapat dikatakan bahwa daerah yang  memiliki  kinerja  keuangan  yang  baik  dapat  mampu  membiayai  pengeluarannya  sendiri dengan  mengandalkan  pendapatan  dari  PAD.  Perhitungan  rasio share dapat  dilakukan  dengan melakukan  perbandingan  antara  realisasi  pendapatan  asli  daerah  dengan  total  belanja  daerah pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.
Tabel 15. Capaian Rata-Rata Rasio Share Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021 No Pemerintah Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-Rata 1. Kabupaten Bogor 44,24% 38,26% 40,68% 33,43% 43,20% 39,96% 2. Kabupaten Sukabumi 21,76% 14,78% 15,18% 16,41% 16,67% 16,96% 3. Kabupaten Cianjur 14,61% 14,24% 15,97% 14,76% 20,32% 15,98% 4. Kabupaten Bandung 19,07% 18,13% 17,73% 18,64% 19,93% 18,70% 5. Kabupaten Garut 15,84% 9,90% 10,59% 10,38% 12,06% 11,75% 6. Kabupaten Tasikmalaya 11,77% 7,17% 7,60% 8,30% 11,85% 9,34% 7. Kabupaten Ciamis 8,83% 9,01% 9,81% 9,53% 10,11% 9,46% 8. Kabupaten Kuningan 14,62% 12,09% 11,37% 10,68% 12,54% 12,26% 9. Kabupaten Cirebon 21,66% 15,89% 15,89% 16,69% 17,26% 17,48% 10. Kabupaten Majalengka 19,47% 16,12% 14,60% 15,22% 15,03% 16,09% 11. Kabupaten Sumedang 21,10% 16,07% 15,34% 15,49% 17,34% 17,07% 12. Kabupaten Indramayu 17,48% 12,92% 12,00% 15,24% 16,27% 14,78% 13. Kabupaten Subang 19,70% 13,67% 15,17% 15,88% 15,85% 16,05% 14. Kabupaten Purwakarta 23,35% 19,21% 18,43% 19,59% 21,51% 20,42% 15. Kabupaten Karawang 33,72% 27,10% 29,02% 31,26% 35,37% 31,30% 16. Kabupaten Bekasi 47,70% 41,41% 43,97% 43,51% 41,08% 43,54% 17. Kabupaten Bandung Barat 23,62% 15,97% 17,96% 17,61% 18,53% 18,74% 18. Kabupaten Pangandaran 6,39% 9,57% 7,86% 6,72% 12,98% 8,71% 19. Kota Bogor 43,56% 37,90% 40,18% 37,03% 40,76% 39,89% 20. Kota Sukabumi 30,94% 30,55% 25,30% 28,60% 28,67% 28,81% 21. Kota Bandung 46,53% 42,06% 40,37% 38,17% 38,69% 41,16% 22. Kota Cirebon 31,50% 30,88% 27,36% 27,62% 30,05% 29,48% 23. Kota Bekasi 39,91% 40,01% 43,86% 42,80% 44,47% 42,21% 24. Kota Depok 45,31% 38,32% 40,02% 37,98% 47,04% 41,73% 25. Kota Cimahi 28,66% 22,50% 24,04% 29,30% 27,34% 26,37% 26. Kota Tasikmalaya 19,03% 14,62% 15,15% 18,03% 22,12% 17,79% 27. Kota Banjar 14,16% 12,70% 10,01% 14,65% 15,81% 13,47% RATA-RATA 25,35% 21,52% 21,68% 21,98% 24,18% 22,94%

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
MINIMUM 6,39% 7,17% 7,60% 6,72% 10,11% 8,71% MAKSIMUM 47,70% 42,06% 43,97% 43,51% 47,04% 43,54%
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

## Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)
Grafik 6. Rata-Rata Rasio Share Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021 Dari data pada tabel 15 diatas, dapat diketahui rata-rata rasio share seluruh pemerintah daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  selama  tahun  anggaran  2017-2021  adalah sebesar  22,94%.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan,  keuangan  Kabupaten dan  Kota  keuangan  daerah  masih  cenderung lemah,  dimana  peran  PAD  yang  diperoleh  daerah dalam  membiayai  pengeluaran  daerah  masih  sangatlah  rendah.  Secara  tidak  langsung,  data diatas  juga  dapat  menunjukkan  tingginya  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  pendanaan lain  selain  PAD  atau  rendahnya  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Rata-rata  persentase tertinggi berada di daerah Kabupaten Bekasi mencapai 43,54% dan persentase terendah berada di daerah Kabupaten Pangandaran mencapai 8,71%.
Berdasarkan  grafik  6  diatas,  dapat  diketahui  perkembangan  secara  rata-rata  rasio share mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  namun masih  cenderung  kecil  dan  secara  garis  trend menurun.  Pada  tahun  2017  rasio share pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa Barat  sebesar  25,35%.  Pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  sebesar  (-3,83%).  Pada  tahun 2019  mengalami  peningkatan  sebesar  0,16%  dengan share sebesar  21,52%.  Pada  tahun  2020 mengalami  peningkatan  sebesar  0,30%  dengan share sebesar  21,98%.  Pada  tahun  2021 mengalami peningkatan sebesar 2,20% dengan share sebesar 24,18%. Selama lima tahun rasio share tertinggi pada tahun 2017 mencapai 25,35% dan rasio share terendah berada pada tahun 2018 mencapai 21,52%.

## Rasio Growth
Growth  ratio atau  rasio  pertumbuhan  merupakan  rasio  yang  mengukur  seberapa kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya yang  telah  dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya.  Dalam  penelitian  ini  mengukur pertumbuhan komponen PAD dalam APBD sebagai komponen penting dalam mengukur sejauh mana  kemampuan  keuangan  daerah.  Dengan  mengetahui  sejauh  mana  pertumbuhan  PAD, kemampuan daerah untuk mandiri dengan mengandalkan potensi daerahnya dapat terlihat, serta informasi  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan  terkait  potensi-potensi  daerah  mana yang memerlukan perhatian lebih jauh.
Jika hasil rasio growth mengalami peningkatan positif dari tahun ke tahun, maka kinerja keuangan  daerah  dapat  dikatakan  baik.  Adapun  sebaliknya,  jika  hasil  rasio growth mengalami penurunan  atau  negatif,  maka  keuangan  daerah  termasuk  dalam  kategori  belum  baik.  Analisis rasio keuangan growth dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada  tahun  tertentu  dengan  tahun  sebelumnya  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  Se-

## Novia Aminuddin, Srihadi Winarningsih
Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021. Tabel berikut merupakan hasil capaian growth pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.
Tabel 16. Capaian Rata-Rata Rasio Growth Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021 No Pemerintah Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 Rata-Rata 1. Kabupaten Bogor 32,71% -8,13% 13,11% -11,10% 33,87% 12,09% 2. Kabupaten Sukabumi 45,65% -29,28% 9,63% 6,63% 2,37% 7,00% 3. Kabupaten Cianjur 17,59% 6,47% 10,30% -8,20% 37,42% 12,72% 4. Kabupaten Bandung 142,67% -1,00% 10,55% -0,59% 7,52% 31,83% 5. Kabupaten Garut 79,66% -39,14% 15,49% -2,45% 18,15% 14,34% 6. Kabupaten Tasikmalaya 85,69% -38,13% 16,05% 6,10% 22,60% 18,46% 7. Kabupaten Ciamis 8,95% 5,17% 12,65% -3,82% 7,60% 6,11% 8. Kabupaten Kuningan 51,67% -21,12% -0,60% -0,89% 15,11% 8,84% 9. Kabupaten Cirebon 47,31% -24,96% 9,41% -3,64% 10,38% 7,70% 10. Kabupaten Majalengka 54,97% -12,42% -2,25% 11,60% -4,91% 9,40% 11. Kabupaten Sumedang 60,00% -21,88% 7,25% -4,12% 5,82% 9,41% 12. Kabupaten Indramayu 64,47% -27,30% 7,19% 12,14% 5,01% 12,30% 13. Kabupaten Subang 61,34% -31,12% 15,61% -0,40% 7,17% 10,52% 14. Kabupaten Purwakarta 38,51% -21,93% 13,96% 1,84% 20,48% 10,57% 15. Kabupaten Karawang 39,36% -16,36% 15,97% -3,91% 26,74% 12,36% 16. Kabupaten Bekasi 20,54% -9,41% 16,47% -2,26% 6,71% 6,41% 17. Kabupaten Bandung Barat 62,12% -30,75% 25,04% -11,98% 16,34% 12,15% 18. Kabupaten Pangandaran 25,92% 33,05% 3,23% -8,31% 66,35% 24,05% 19. Kota Bogor 24,79% -6,75% 11,37% -14,16% 23,31% 7,71% 20. Kota Sukabumi 21,60% 0,92% -8,66% 3,87% 0,19% 3,58% 21. Kota Bandung 19,77% -0,27% -0,91% -19,01% 6,41% 1,20% 22. Kota Cirebon 22,26% -0,79% -1,41% 0,69% -8,26% 2,50% 23. Kota Bekasi 23,70% 0,64% 22,04% -16,10% 23,81% 10,82% 24. Kota Depok 31,28% -12,48% 22,02% -6,04% 26,51% 12,26% 25. Kota Cimahi 34,21% -12,74% 7,74% 4,08% 7,83% 8,23% 26. Kota Tasikmalaya 39,41% -21,09% 3,91% 8,02% 41,69% 14,39% 27. Kota Banjar 7,85% -7,40% -13,28% 18,54% 6,43% 2,43% RATA-RATA 43,11% -12,90% 8,96% -1,61% 16,02% 10,72% MINIMUM 7,85% -39,14% -13,28% -19,01% -8,26% 1,20% MAKSIMUM 142,67% 33,05% 25,04% 18,54% 66,35% 31,83%
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023) Grafik 7. Rata-Rata Rasio Growth Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021
Dari  data  pada  tabel  16  diatas,  diketahui  bahwa  perolehan  rata-rata  rasio growth atau pertumbuhan  PAD  seluruh  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  selama  tahun  anggaran 2017-2021  mencapai  5,85%.  Hasil  perolehan  tersebut menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan keuangan daerah dalam mempertahankan PAD masih belum baik dan pemerintah daerah belum mampu menjaga kestabilan perolehan PAD dengan memaksimalkan potensi-potensi daerahnya. Sehingga daerah masih perlu meningkatkan dan menjaga kestabilan kinerja keuangan agar tidak mengalami  penurunan  yang  lebih  jauh.  Rata-rata  persentase  terbesar  berada  di  daerah Kabupaten Bandung mencapai 31,83% dan daerah dengan rata-rata persentase terendah berada di daerah Kota Bandung mencapai 1,20%.
Berdasarkan  grafik  7  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  rasio growth seluruh Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  selama  tahun  anggaran  2017-2021  mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan secara garis trend cenderung menurun. Pada tahun 2017 rasio growth sebesar  43,11%.  Pada  tahun  2018  mengalami  penurunan  signifikan  sebesar  (-56,01%) dengan  persentase  rasio growth sebesar  (-12,90%).  Pada  tahun  2019  mengalami  peningkatan sebesar  21,86%  dengan  persentase  rasio growth sebesar  8,96%.  Pada  tahun  2020  mengalami penurun  kembali  sebesar  (-10,57%)  dengan  persentase  rasio growth sebesar  (-1,61%).  Pada tahun  2021  mengalami  peningkatan  sebesar  17,63%  dengan  persentase  rasio growth sebesar 16,02%. Selama lima tahun persentase rasio growth tertinggi pada tahun 2019 mencapai 8,96% dan persentase rasio growth terendah pada tahun 2018 sebesar (-12,90%).
Peta Kemampuan Keuangan (Kuadran)
Peta kemampuan share and growth merupakan peta yang dapat menunjukkan seberapa jauh  daerah  dapat  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri  guna  membiayai  kebutuhannya tanpa  selalu  menggantungkan  diri  pada  dana  dari  pemerintah  pusat.  Peta  disusun  dengan menggunakan metode kuadran akan menjadi posisi suatu daerah berdasarkan hasil perhitungan share and growth Dengan mengetahui posisi daerah dalam kuadran, dapat diketahui bagaimana kekuatan  daerah  untuk  dapat  mandiri  dalam  membiayai  kebutuhan  pengeluaran  daerahnya. Semakin  tinggi  posisi  daerah  dalam  kuadran,  maka  semakin  baik  keuangan  daerah,  dan sebaliknya  semakin  rendah  posisi  daerah  tersebut  maka  kinerja  dapat  dikatakan  belum  cukup baik.  Hasil  analisis share  and  growth yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disusun  peta kemampuan keuangan sebagai berikut :
Sumber : Diolah Peneliti, 2023

## Grafik 8. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Metode Kuadran
Berdasarkan  grafik  8,  dapat  diketahui  kemampuan  keuangan  selama  otonomi  daerah melalui peta kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut:
a. Tidak  ada  satu  pun  daerah  yang  berada  di KUADRAN  I .  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa selama otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah kurang ideal.
b. Dua  daerah  yang  berada  di KUADRAN  II :  Kabupaten  Bandung  dan  Kabupaten Pangandaran.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  yang  rendah,  meskipun sebenarnya  kabupaten/kota  tersebut  sudah  mempunyai  kemampuan  mengembangkan potensi  lokal  dan  PAD-nya  memiliki  peluang  dalam  memberikan  kontribusi  dalam APBD.
c. Sepuluh  daerah  yang  berada  di KUADRAN  III :  Kabupaten  Bogor,  Kabupaten Karawang,  Kabupaten  Bekasi,  Kota  Bogor,  Kota  Sukabumi,  Kota  Bandung,  Kota Cirebon,  Kota  Bekasi,  Kota  Depok,  Kota  Cimahi.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang kurang ideal karena PAD memiliki peran yang besar dalam APBD, namun belum didukung dengan pertumbuhan PAD  yang  besar.  Dengan  kata  lain  sumbangan  PAD  terhadap  APBD  tinggi,  namun pertumbuhan PAD rendah.
d. Empat Belas daerah yang berada di KUADRAN IV : Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur,  Kabupaten  Garut,  Kabupaten  Tasikmalaya,  Kabupaten  Ciamis,  Kabupaten Kuningan,  Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Majalengka,  Kabupaten  Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat,  Kota  Tasikmalaya,  dan  Kota  Banjar.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  daerah- daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang paling buruk. PAD belum mengambil  peran  yang  besar  dalam  APBD  dan  daerah  juga  belum  mempunyai kemampuan  mengembangkan  potensi  lokal.  Dengan  kata  lain,  sumbangan  PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

## Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)
Indeks  Kemampuan  Keuangan  (IKK)  salah  satu  indikator  yang  berfungsi  melihat kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  sumber  daya  keuangan.  IKK  sendiri  terdiri dari  tiga  komponen  yaitu  Indeks  Pertumbuhan  ( Growth  Index ),  Indeks  Elastisitas  ( Elasticity Index ),  dan  Indeks  Share  ( Share  Index ).  Dalam  pengukuran  IKK,  nilai  maksimum  dan

## Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah
minimum  ditetapkan  untuk  setiap  komponen  sebagai  parameter  evaluasi.  Berikut  merupakan hasil IKK :
Tabel 17. Capaian Indeks Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 No Pemerintah Daerah Indeks Share Indeks Growth Indeks Elastisitas IKK Tingkat Kemampuan Keuangan 1. Kabupaten Bogor 0,6041 0,3301 0,5320 0,4887 Tinggi 2. Kabupaten Tasikmalaya 0,4626 0,4926 0,4218 0,4590 Tinggi 3. Kabupaten Indramayu 0,5076 0,4854 0,3965 0,4632 Tinggi 4. Kabupaten Subang 0,3956 0,4397 0,4955 0,4436 Tinggi 5. Kabupaten Purwakarta 0,4045 0,4919 0,6431 0,5131 Tinggi 6. Kabupaten Karawang 0,5073 0,4278 0,5375 0,4909 Tinggi 7. Kabupaten Bandung Barat 0,3615 0,4843 0,5589 0,4682 Tinggi 8. Kota Sukabumi 0,6226 0,5462 0,3960 0,5216 Tinggi 9. Kota Cirebon 0,5136 0,7070 0,4160 0,5455 Tinggi 10. Kota Bekasi 0,5047 0,3923 0,5877 0,4949 Tinggi 11. Kota Depok 0,4146 0,4261 0,5714 0,4707 Tinggi 12. Kota Cimahi 0,5691 0,5296 0,3684 0,4890 Tinggi 13. Kota Banjar 0,5957 0,4587 0,2874 0,4473 Tinggi 14. Kabupaten Sukabumi 0,3121 0,4230 0,4516 0,3956 Sedang 15. Kabupaten Cianjur 0,2861 0,3317 0,4555 0,3578 Sedang 16. Kabupaten Bandung 0,4414 0,4363 0,2392 0,3723 Sedang 17. Kabupaten Garut 0,3123 0,3905 0,4801 0,3943 Sedang 18. Kabupaten Ciamis 0,4930 0,5326 0,2245 0,4167 Sedang 19. Kabupaten Kuningan 0,4005 0,3221 0,5098 0,4108 Sedang 20. Kabupaten Cirebon 0,2758 0,3877 0,5421 0,4019 Sedang 21. Kabupaten Majalengka 0,3056 0,4383 0,3672 0,3704 Sedang 22. Kabupaten Sumedang 0,3005 0,3349 0,4684 0,3679 Sedang 23. Kabupaten Bekasi 0,1704 0,4278 0,5776 0,3919 Sedang 24. Kota Bogor 0,4375 0,4856 0,2863 0,4031 Sedang 25. Kota Bandung 0,3583 0,5776 0,3135 0,4165 Sedang 26. Kota Tasikmalaya 0,4226 0,3453 0,3987 0,3888 Sedang 27. Kabupaten Pangandaran 0,3511 0,3760 0,2335 0,3202 Rendah RATA-RATA 0,4197 0,4452 0,4356 0,4335 Tinggi MINIMUM 0,1704 0,3221 0,2245 0,3202 Rendah MAKSIMUM 0,6226 0,7070 0,6431 0,5455 Tinggi
Sumber : BPK RI-Perwakilan Provinsi Jawa Barat, (Diolah Peneliti, 2023)
Berdasarkan  tabel  17,  menunjukkan  capaian  indeks  kemampuan  keuangan  pemerintah daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa  Barat  tahun  anggaran  2017-2021.  Dari  27 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat yang memiliki hasil IKK tinggi berkisaran antara 0,44 –  1,00,  terdapat  13  daerah  yaitu  Kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Tasikmalaya,  Kabupaten Indramayu,  Kabupaten  Subang,  Kabupaten  Purwakarta,  Kabupaten  Karawang,  Kabupaten Bandung  Barat,  Kota Sukabumi,  Kota Cirebon,  Kota Bekasi,  Kota  Depok,  Kota  Cimahi,  Kota Banjar.  Daerah  yang  IKK  sedang  berkisaran  antara  0,34  –  0,43  terdapat  13  daerah  yaitu  :

## Novia Aminuddin, Srihadi Winarningsih
Kabupaten  Sukabumi,  Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Garut,  Kabupaten Ciamis,  Kabupaten  Kuningan,  Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Majalengka,  Kabupaten Sumedang,  Kabupaten  Bekasi,  Kota  Bogor,  Kota  Bandung,  Kota  Tasikmalaya.  Sedangkan daerah  dengan  IKK  rendah  hanya  1  daerah  dengan  kisaran  0,00  –  0,33  yaitu  Kabupaten Pangandaran.

## Kesimpulan

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil dan analisis data dari kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan :
Berdasarkan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021 secara rata-rata kemandirian sebesar 35,54% dengan kategori konsultatif. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat  memiliki  kemandirian  yang  konsultatif  yang  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah,  campur  tangan  dari  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  namun  hanya bersifat mengarahkan atau konsultatif.
Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Banga, W. (2017). Administrasi Keuangan Negara dan Daerah : Konsep, Teori dan Penomena di Era Otonomi Daerah . Bogor : Ghalia Indonesia.
Bappenas.  (2003). Peta  Kemampuan  Keuangan  Provinsi  dalam  Era  Otonomi  Daerah.
Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
Halim,  A.  (2008). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba Empat.
Hamsiah,  A.  (2019). Manjemen  Keuangan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi  Daerah .  Azkiya Publishing.
Hanafi,  M.  M.  (2005). Analisis  Laporan  Keuangan  Edisi  Kedua .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Hidayat, M., & Handra, H. (2020). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika , 10 (2), 241–251. https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2285
Komite  Pemantauan Pelaksanaan  Otonomi  Daerah.  (2021).  Penerapan  Otonomi  Daerah  Masih Temui Banyak Masalah. Diambil 1 Juni 2023, dari https://www.kppod.org/berita/view?id=911
Mahmudi.  (2019). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Muhibtari, N. A. (2014). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota  Magelang  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang Tahun Anggaran 2008-2012 . Universitas Negeri Yogyakarta.
Nurhemi, G. S. (2015). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia , 183–206.
Sari,  I.  puspa.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  PAD,  Leverage,  Dana Perimbangan,  dan  Ukuran  Legislatif  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra), 1–14.
Suparto,  S.  (2014).  Otonomi  Daerah  di  Indonesia:  Pengertian,  Konsep,  Tujuan,  Prinsip  dan Urgensinya. Jurnal Ilmu Hukum , 1 – 24 , 10.
Syam,  F.,  &  Zulfikar,  A.  (2022).  Analisis  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dalam  Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kabupaten  Kaimana. Jurnal  Terapan  Pemerintahan Minangkabau , 2 (2), 98–114. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian,  Ketergantungan,  dan  Desentralisasi  Fiskal. Indonesian  Treasury  Review Jurnal  Perbendaharaan  Keuangan  Negara  dan  Kebijakan  Publik , 5 (2),  143–149. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213