Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No 5 Mei 2018

## PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK  PIDANA  LALU  LINTAS  STUDI  DI    KEPOLISIAN  RESOR KUNINGAN
Dicki Andika Martha dan Endang Sutrisno
Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Email: dickiandika16@gmail.com dan  endangsutrisno94@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  Ini  Dilakukan  mengetahui  dan  menganalisis  1)  pengaturan  diskresi kepolisian  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  lalu  lintas  oleh  Kepolisian Resor  Kuningan.  2).  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  diskresi kepolisian  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  lalu  lintas  oleh  Kepolisian Resor  Kuningan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  sosial  legal  dengan paradigma kontruktivisme, interaksionisme simbolik menjadi teknik analisis. Hasil penelitian  menunjukan  Delik  perkara  LP/12-21/48/VI/2015/Lantas  yang  di selesaikan  dengan  kewenangan  diskresi  untuk  memberhentikan  kasus  di  akhiri dengan penyerahan barang bukti dan surat pernyataan tunggal pihak keluarga. Isi pernyataan  tunggal  pihak  keluarga  dalam  hal  ini  pelanggar  sekaligus  ayah  yang menyatakan  secara  terbuka  untuk  pihak  kepolisian  tidak  melanjutkan  ke  proses lebih lanjut melainkan cukup di laka lantas polres. Adanya isi pernyataan tunggal yang  memohon  perkara  tidak  diproses  lebih  lanjut  merupakan  salah  satu  faktor penyidik  melakukan  diskresi.  Keputusan  tidak  menindaklanjuti  perkara  tersebut merupakan  hasil  proses  dari  pertimbangan  yang  meliputi  situasi  dan  kondisi pelanggar  yang  merupakan  ayah  korban,  pertimbangan  moral  atas  dasar ketidaksepadanan  hukum  karena  kondisi  faktual,  prilaku  baik  dan  kooperatif pelanggar  yang  mempengaruhi  tingkat  empati,  serta  untuk  menjaga  ketentraman pelanggar yang sekaligus korban yang menderita karena kehilangan seorang anak hal  ini  didasari  atas  kepedulian  akan  hak  asasi  manusia.  Dari  analsis pertimbangan  yang  menjadi  faktor-faktor  pengambilan  langkah  diskresi  penyidik dalam  sebuah  perkara  tindak  pidana  lalu  lintas  tidak  terlepas  dari  dasar kewenangan  diskresi  yang  tertuang  dalam  regulasi  serta  ketertampilan  penyidik dalam  menyaring  perkara  berdasarkan  bobot  perkara  tersebut,  selain  itu  tingkat subjektivitas  penyidik  dipengaruhi  oleh  nilai  moral  hak  asasi  manusia  dan pelaksanaan  diskresi  lebih  kepada  menjaga  kepentingan  umum  serta  institusi  itu sendiri.
Kata kunci : Diskresi, Kepolisian, Tindak Pidana Lalu Lintas

## Pendahuluan
Angka  Kecelakaan  di  Kabupaten  kuningan  termasuk  masih  cukup  tinggi .Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  pada  tanggal  3  Februari  2017  di  Polres Kuningan  bahwa  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  di  Wilayah  Polres  Kuningan  semakin meningkat  sejak  dua  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2015  sebanyak  154  kasus,  dan  tahun 2016 dari bulan Januari sampai bulan Desember sebanyak 180 kasus.
Banyaknya  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  selama  kurun  waktu  2  tahun  terakhir dalam  catatan  Polres  Kuningan  menjadikan  gambaran  dalam  permasalahan  baru. Banyak  faktor  yang  menjadi  penyebab  kecelakaan,  namun  salah  satu  yang  paling banyak  adalah  karena  adanya  pelanggaran  lalu  lintas  serta  berkendara  dengan  baik sebagaimana dijelaskan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan per-Undang-Undangan tersebut menjadi regulasi yang diharapkan dapat mengatur  dan  mentertibkan  masyarakat  dalam  berlalulintas.  Tetapi  pada  kenyataanya tingkat pelanggaran berlalulintas masih pada angka  yang cukup signifikan di beberapa daerah.  Indikator  yang  paling  mudah  adalah  tingkat  kecelakan  yang  terjadi  di  suatu wilayah.
Adapun pengertian dari kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 24 UU Lalu lintas No 22 Tahun 2009. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa kecelakaan lalu  lintas  adalah  suatu  kejadian  yang  terjadi  di jalan  baik  yang  tidak  terduga  maupun tidak  disengaja  dengan  melibatkan  kendaraan  dan  atau  pengguna  jalan  yang  menelan korban ataupun tidak. Penyelesaian kasus kecelakaan tersebut perlu diselesaikan melalui jalur  hukum  formal  atau  peradilan  yang  berlaku  (formal).  Hal  ini  sebabagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  230  UU  Lalu  Lintas.  Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Pelaksanaan direksi  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  dengan  dasar  hukum  yang  tertuang  dalam UU  Kepolisian  RI  No  2  Tahun  2002  pada  Pasal  18  Ayat  1,  bahwa  demi  kepentingan umum  pejabat  kepolisian  RI  dapat  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya  untuk bertindak menurut penilaiannya.
Dalam  hal  ini  Polri  sebagai  ujung  tombak  sistem  peradilan  pidana,  memiliki tugas  dan  wewenang  dalam  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  pemberantasan tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  terorganisasi  dan  sistematis  di  seluruh  Indonesia
sesuai  dengan  wilayah  hukum  satuan  organisasi  kepolisian,  baik  di  tingkat  pusat (Markas Besar Polri), Provinsi (Kepolisian Daerah), Kabupaten/Kota (Kepolisian Resor dan Kepolisian Resor Kota) sampai tingkat Kecamatan (Kepolisian Sektor).
Anggota  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian Resor  Kuningan  memiliki  kewenangan diskresi  ketika  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  dalam  menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat.  Diskresi  tersebut  dapat  diterapkan  dalam  penanganan  perkara pidana  lalu  lintas.  Diskresi  sebagai  kebebasan  anggota  kepolisian  dalam  menentukan kebijakan dan putusan menurut pendapatnya sendiri.
Mengingat  kewenangan  direksi  dari  Kepolosian  sangat  luas,  maka  dibutuhkan persyaratan  yang  harus  dimiliki  oleh  anggota.  Ketentuan  ini  dibuat  agar  terhindarnya dari  penyalahgunaan  kewenangan  pada  anggota  dalam  membuat  penilaian  dan keputusan, sehingga hal tersebut tidak menjadi subyektif.
Kontradiksi antara teori negara hukum dan kewenangan diskresi penegak hukum dalam  hal  ini  satuan  lalu  lintas  di  kepolisian  menjadi  latar  belakang  penulis  tertarik menganalisis  mengenai  hal  tersebut.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dalam  rangka  menyusun  tesis  yang berjudul: “Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi pada Kepolisian Resor Kuningan)”

## Metode Penelitan
Penelitian ini menggunakan  pendekatan  paradigma  konstruktivisme.  Paradigma ini  memberikan  dasar  pada  penelitian  untuk  melakukan  pengamatan  dan  obyektifitas sehingga  mendapatkan  realitas  atau  ilmu  pengetahuan.  Paradigma  ini  merupakan  dari disiplin  ilmu  sosial,  sebagai  bentuk  analisis  sistematis  pada social  meaningful  action , yakni  dengan  melakukan  pengamatan  langsung  terhadap  fenomena  sosial  atau  prilaku sosial. Teknik Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sosial legal.
Sosio-legal  sebenarnya  'konsep  payung'.  Yakni  konsep  dengan  dasar  segala pendekatan  terhadap  hukum,  proses,  maupun  sistemnya.  Proses  pengamatan  dalam penelitian  ini  tidak  saja  mendalami  teks  namun  dengan  kajian  sosial-legal  konteks, dengan  mencakup  berbagai  proses  yang  terjadi  dilapangan  misalnya  mulai  dari  'law making'  hingga  'implementation  of  law'.  Kajian  sosial  legal  meliputi  berbagai  macam disiplinnya  dalam  masalah  hukum,  seperti  psikologi  hukum,  sosiologi  hukum,  sejarah
hukum,  antropologi  hukum,  ilmu  perbandingan  dan  lain  sebagainya  (Tamanaha  1997: 2)
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriftif analisis. Penelitian kualitatif  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  yang  memiliki  data  deskriptif,  baik  data tulisan maupun hasil wawancara dari narasumber yang diamati.  Penelitian dilakukan di kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Resort  Kuningan,  khususnya  di  Satuan  Lalu lintas Polres Kuningan. Penelitian hukum ini didukung oleh instrumen berupa pedoman wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. Data hukum yang  disajikan  dalam  penelitian  hukum  ini  diperoleh  melalui  3  (tiga)  bahan  hukum, yaitu :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden  dengan  wawancara  terhadap  pihak  yang  terkait  dengan  masalah  penelitian. Data  primer  dalam  penelitian  ini  akan  menjadi  sumber  utama  dari  data  yang  akan  di oleh.  Adapun  sumber  data  primer  dari  penelitian  ini  adalah  data  dari  kasus  lalu  lintas serta sumber teks yang memiliki akurasi yang kuat dari penelitian.
a. Data Sekunder
Merupakan  data  yang  diperoleh  peneliti  dari  berbagai  studi  kepustakaan  serta peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  literatur  serta  berbagai  pendapat  dari  para ahli yang memiliki pandangan dalam masalah penelitian ini, yang terdiri dari
1) Peraturan Perundang- Undangan, yaitu :
a. Kitab UU Hukum Pidana UU No 1 Tahun 1946
b. Kitab UU Hukum Acara Pidana UU No 8 Tahun 1981
c. UU Kepolisian No 2 Tahun 2002
d. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009
2) Referensi teks  baik  berupa  buku,  makalah,  artikel, junal  yang  membahas  Tindak Pidana Lalu Lintas
b. Data Tersier
adalah  data  yang  termasuk  pada  golongan  data  pendukung  penelitian.  Artinya  data tersier  ini  memiliki  fungsi  untuk  memperkuat  data  primer  dan  data  sekunder.  Dengan demikian  data  tersier  menjadi  penguat  dari  data-data  yang  sudah  ada  dan  sudah diinventarisir dalam data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam
penelitian  penulisan  hukum  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  data  primer,  yaitu dengan cara melakukan wawancara (interview) dan studi kepustakaan, adalah:
a. Teknik Wawancara (Interview),
Adalah komunikasi verbal antara narasumber dan pewawancara, yang bertujuan untuk  menggali  informasi  yang  terkait  melalui  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan oleh  peneliti.  Tahapan  wawancara  dalam  penelitian  ini  adalah  dimulai  dari  membuat instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Instrumen tersebut menjadi  pedoman  dalam  wawancara  dengan  narasumber  penelitian.  Kemudian pertanyaan  tersebut  diajukan  langsung  oleh  peneliti  dengan  berkomunikasi  secara face to  face.  Adapun  populasi  sebagai  narasumbernya  adalah  pihak  penyidik  di  Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kuningan dengan penulis..
b. Studi Kepustakaan,
Adalah  studi  teks  dengan  mencari  informasi  masalah  penelitian  atau  data pendukung  dari  masalah  penelitian  ini  melalui  teks-teks  bacaan  atau  referensi  yang memiliki akurasi masalah yang sama dengan penelitian ini. Bentuk teks atau dokumen resmi seperti UU tentang kepolisian, lalu lintas dan seterusnya. Misalnya UU RI  No 2 Tahun 2002, UU RI No 14 Tahun 1992. Dimana Undang-Undang tersebut menjadi data sekunder dalam penelitian ini dan berdasarkan pengelompokan yang tepat dan benar.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis  Diskresi Pada Delik Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Kuningan
Setiap  produk  Undang-Undang  yang  mengatur  kewenangan  Polisi,  selalu mencantumkan  kewenangan  blanko  yang  isi  kewenangan  itu  diserahkan  kepada  Polisi sendiri  untuk  menentukannya.  Kewenangan  itu  tidak  lain  kewenangan  diskresi penyidik. Dalam kewenangan tersebut, seorang aparat penegak hukum  yang dalam hal ini  adalah  Polisi  mempunyai  kewenangan  yang  sangat  penuh  dalam  mengambil  sikap serta  tindakan  untuk  melakukan  wewenang  diskresi  dalam  menyaring  perkara  pidana yang  dianggap  ringan  serta  tidak  efektif  bila  diselesaikan  melalui  Proses  Peradilan Pidana,  maka  dari itu  diskresi  penyidik  sangat  berkaitan erat  dengan  keefektifan  suatu perkara.
Pasal  18,  UU  No  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  RI,  secara  exsplisit pengertian  diskresi  Kepolisian  adalah  bentuk  pelayanan  publik  yang  bertujuan  untuk
kemaslahatan umum dalam melaksanakan tanggungjawabnya setiap anggota Polri dapat mengambil  keputusan  dan  kebijakan  sendiri.  Tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung jawab dalam pemaknaan secara simbolik mengarah kepada diskresi dengan pertimbangan  penialian  sendiri  untuk  kepentingan  umum  hal  ini  sesuai  pernyataan informan internal yang menjadi subjek diskresi.
Teori Samual Walker dalam point dalam situasi khusus dapat dimaknai sebagai tindakan  atau  sasaran  yang  digunakan  oleh  penyidik  harus  memperhitungkan  besar kecilnya atau berat ringan suatu objek, hal ini sesuai Pernyataan informan internal yang menjelaskan  bahwa  perkara  yang  tersangkanya  kurang  pantas  atau  ditangani  diluar proses  hukum,  hal  ini  lebih  baik  daripada  di  proses  yang  akan  mengakibatkan  kondisi jauh lebih buruk dalam kaca mata nilai keadilan serta institusi.
Kecelakaan  lalu  lintas  dapat  terjadi  karena  kelalaian  atau  kealpaan  seseorang menyebabkan  orang  lain  meninggal  dunia  dan  luka-luka  yang  dapat  diancam  pidana sesuai UU nomor 22 tahun 2009. Kasuistik yang mejadi contoh penerapan diskresi pada tindak  pidana  lalulintas  adalah  berkas  kasus  perkara  LP/12-21/48/VI/2015/Lantas. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal sepeda motor roda  3  (Tiga)  nomor  polisi  A-5730-GF  yang  dikemudikan  oleh  sdr  Nono  Sudarsono dengan  penumpang  Muhammad  Nidomudin  dan  Rexa  Dwi  Putra  pada  hari  Selasa, tanggal  02  bulan  Juni  tahun  2015  sekitar  pukul  10.00  WIB  di  Jalan  umum  Desa Pancalang  Kecamatan  Pancalang  Kabupaten  Kuningan.  Kecelakaan  tunggal  tersebut terjadi  karena  pengemudi  kurang  berhati-hati  dan  kurang  konsentrasi  sehingga kendaraan  oleng  ke  bahu  jalan  masuk  kedalam  parit  dan  terbalik,  kecelakaan  tunggal tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang penumpang mengalami luka ringan dan 1 (satu) orang penumpang mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Dari  penjelasan  kasus  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  kasus  kecelakaan  lalu  lintas tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan berat.
Dalam  berkas  pelaporan  yang  di  berkaskan  oleh  Iping  Alikin  dengan  pangkat Briptu selaku penyidik pembantu dari penyidik H. Iwan Setiawan, S.H. dengan pangkat Ajun  Komisaris  Polisi  dalam  berkas  laporan  menetapkan  kejadian  tersebut  melanggar pasal  310  ayat  1  dan  4  UU  22  tahun  2009.  Dimana  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa bagi seseorang  yang mengendarai kendaraan bermotor dan melakukan kelalaian dalam tindakannya dan mengakibatkan kecelakaan atau kerugian baik berupa materil maupun
non  materil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  229  Ayat  2,  maka  dapat  dikenakan pidana dengan hukum pidana selama 6 bulan atau sedikitnya dikenakan denda sebanyak Rp.  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah).  Kecelakaan  yang  dimaksud  dalam  ayat  3  adalah berupa kecelakaan yang menelan korban jiwa akan dikenakan pidana penjara selama 6 tahun  atau  paling  sedikit  dikenakan  denda  sebanyan  12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah)
Dalam  berjalannya  proses  penyidik  akhirnya  tidak  melanjutkan  pelaporan  ke intansi  lebih  lanjut  dalam  hal  ini  pengadilan.  Penyidik  menggunakan  kewenangan diskresi  sesuai  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  kepolisian.  Setiap produk  Undang-Undang  yang  mengatur  kewenangan  Polisi,  selalu  mencantumkan kewenangan  blanko  yang  isi  kewenangan  itu  diserahkan  kepada  Polisi  sendiri  untuk menentukannya.  Kewenangan  itu  tidak  lain  kewenangan  diskresi  penyidik.  Dalam kewenangan  tersebut,  seorang  aparat  penegak  hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah  Polisi mempunyai  kewenangan  yang  sangat  penuh  dalam  mengambil  sikap  serta  tindakan untuk  melakukan  wewenang  diskresi  dalam  menyaring  perkara  pidana  yang  dianggap ringan  serta  tidak  efektif  bila  diselesaikan  melalui  Proses  Peradilan  Pidana,  maka  dari itu diskresi penyidik sangat berkaitan erat dengan keefektifan suatu perkara.
Diterapkannya  diskresi  pada  perkara  tersebut  tidak  terlepas  dari  asa  keperluan sesuai statment informan internal yang menyatakan “diskresi adalah tindakan kepolisian yang  dianggap  perlu  dengan  tanpa  melangggar  norma  hukum  lainnya”  keputusan diskresi dalam perkara tersebut dengan menghentikan perkara tidak terlepas dari analsis penyidik  bahwa  apa  yang  diputuskan  tidak  melanggar  norma  lainnya,  analisis  peneliti meliahat bahwa point tidak melanggar norma lainnya karena dalam perkara ini tidak ada khalayak  atau  kepentingan  umum  yang  dirugikan  karena  ini  merupakan  kecalakaan tunggal  diaman  koraban  yang  menjadi  tersangka  dalam  penilaian  penyidik  tidak mungkin  melakukan  hal  tersebut  dengan  sengaja  apalagi  sampai  menimbulkan  korban yang  merupakan  anak  kesayangannya.  Bisa  dikatakan  penyidik  perlu  menghentikan kasus untuk kesesuaian kadar hukum demi nilai keadilan.
Atas  penilaian  berdasarkan  asas  keperluan  serta  pertimbangan  keseimbangan hukum  maka  kewenangan  diskresi  diambil  dalam  perkara  tersebut,  diskresi  yang diterapkan adalah diskresi bebas, Sebagaimana dikemukakan oleh Prayudi Atmosudirdjo (M. Faal:1991) bahwa terdapat dua jenis diskresi, yaitu
a. Diskresi  bebas,  dimana  setiap  tindakan  tidak  perlu  didasarkan  atas  ketentuan perundang-undangan; dan
b. Diskresi terikat, dimana setiap tindakan adalah hasil pilihan dari beberapa alternatif yang terdapat  di  dalam  peraturan  perundang-  undangan,  sehingga  pemilihan  salah satu alternatif adalah bebas.
Peneliti  menangkap  dalam  interaksi  simbolik  dengan  informan  internal  untuk Kasus  perkara  LP/12-21/48/VI/2015/Lantas  bahwa  penyidik  mempertimbangkan  asas keseimbangan.  Secara  subjektif  peneliti  meilihat  inteksi  dimana  penyidik  menilai apakah seimbang jika seorang ayah yang sedang kehilangan anaknya harus menempuh penderitaan berupa hukuman penjara. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penyidik yang peneliti kontruksikan dengan teori menurut Hr abdusallam.
Terbinanya  ketentraman  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  merupakan point  yang  menjadi  pertimbangan  pihak  penyidik  untuk  tidak  melanjutkan  perkara tersebut  karena  akan  mengganggu  ketetraman  pihak  keluarga  yang  mengalami kehilangan  dalam  hal  ini  pengendara  neno  sekaligus  ayah  dari  korban.  Selain  peneliti secara subjektif berpendapat salah satu pertimbangan perkara tidak dilanjutkan melihat teori faal yang berbunyi :
Sampai  dimana  sikap-sikap  atau  rasa  hormat  pelanggar  hukum  itu  terhadap petugas,  kalau  seandainya  tersangka  bersikap  tidak  simpatik,  melawan,  keras kepala, maka sikap- sikap ini akan mempengaruhi petugas di dalam menentukan pemberian wewenang diskresi itu.
Hasil  observasi  dan  diskusi  peneliti  melihat  Penyidik  memutuskan  untuk mengambil  langkah  diskresi  karena  melihat  pelangggar    mempunyai  sikap  yang simpatik  sehingga  mempengaruhi  kewenangan  proses  hukum  positif,  moral  yang  baik akan  membuat  efek  kepada  yang  baik  dalam  bentuk  empati  penyidik  kepada  si pelanggar, empati ini menimbulkan rasa iba dimana sorang ayah tidak mungkin sengaja melakukan  kelalaian  mengemudi  sehingga  menyebakan  anak  kesayangannnya meninggal.
Situasi  atau  kondisi-kondisi  yang  mengharuskan  Polisi  menerapkan  kebijakan (diskresi)  tersebut  disebabkan  menurut  Abbas  Said  karena  Kontradiksi  atau inkonsistensi  diantara  dua  hukum  bila  “incompatible  legal  effects  are  attached  to  the same factual conditions” (efek hukum yang tidak sepadan diberikan pada kondsi faktual
yang  sama).  Teori  Abbas  Said  mengenai  situasi  yang  mengharuskan  penyidik mengambil  langkah  menghentikan  kasus  tersebut  adalah  ketidak  sepadanan  hukum yang  diberikan  dengan  kondisi  faktual.  Konsisi  faktual  dalam  delik  perkara  LP/12- 21/48/VI/2015/  Lantas  adalah  kecelakaan  tunggal  dimana  korban  meninggal  adalah anak  pengemudi  yang  melanggar  pasal  310  ayat  1  dan  3,  peneliti  melihat  keputusan penyidik  dlam  hal  melihat  situasi  bahwa  akan  terjadi  ketidaksepadanan  hukum  jika pasal  tersebut  dilanjutkan.  Pengemudi  adalah  ayah  korban  yang  sedang  dalam  rasa kehilangan,  dan  pihak  keluarga  pun  tidak  mempermasalahkan  karena  meyakini  bukan kesengajaan  melainkan  Takdir  tuhan  YME,  kecelakaan  yang  terjadi  adalah  situasi  tak terduga  sehingga  meninggalnya  korban  bukan  atas  tindak  kejahatan  melainkan ketidaksengajaan jika penyidik tetap melanjutkan tindak pidana maka akan menambah kesedihan keluarga yang ditinggalkan termasuk pengemudi itu sendiri.
Delik  perkara  LP/12-21/48/VI/2015/Lantas  yang  di  selesaikan  dengan kewenangan diskresi untuk memberhentikan kasus di akhiri dengan penyerahan barang bukti  dan  surat  pernyataan  tunggal  pihak  keluarga.  Isi  pernyataan  tunggal  pihak keluarga dalam hal ini pelanggar sekaligus ayah yang menyatakan secara terbuka untuk pihak  kepolisian  tidak  melanjutkan  ke  proses  lebih  lanjut  melainkan  cukup  di  laka lantas  polres.  Adanya  isi  pernyataan  tunggal  yang  memohon  perkara  tidak  diproses lebih lanjut nerupakan salah satu faktor penyidik melakukan diskresi. Keputusan tidak menindaklanjuti  perkara  tersebut    merupakan  hasil    proses  dari  pertimbangan  yang meliputi  situasi  dan  kondisi  pelanggar  yang  merupakan  ayah  korban,  pertimbangan moral  atas  dasar  ketidaksepadanan  hukum  karena  kondisi  faktual,  prilaku  baik  dan kooperatif  pelanggar  yang  mempengaruhi  tingkat  empati,  serta  untuk  menjaga ketentraman  pelanggar  yang  sekaligus  korban  yang  menderita  karena  kehilangan seorang anak hal ini didasari atas kepedulian akan hak asasi manusia.
Dalam pelaksanaan diskresi yang terjadi tersebut sesuai asas umum terutama asas berhubungan dengan harkat dan martabat manusia sesuai pernyataan Ibnu Artadi dalam pelaksanaan  diskresi  oleh  polisi  ,  diharapkan  dapat  menjadi  perhatian,  khusunya  asas- asas  umum  yang  telah  dijadikan  landasan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  indonesia,  yaitu  asas  dasar  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil,  asas penyelenggaraan  peradilan  yang  baik  dan  asas-asas  yang  berhubungan  dengan  harkat
mertabat manusia kemudian dijadikan landasan dan tolak ukur, sehingga penyimpangan – penyimpangan yang mungkin saja terjadi dapat diminalisir sampai ambang terendah.
Pemberhentian  perkara  dimana  tersangka  merupakan  bapa  kandung  korban merupakan  bentuk  keputusan  yang  menjunjung  tinggi  harkat  martabat  manusia  dalam hal  ini  seorang  bapa  yang  kehilangan  seorang  anak  dalam  kecelakaan  yang  tentunya tidak  ada  maksud  disengaja.  Ini  bentuk  pertimbangan  subjektif  polisi  yang mempertimbangkan  rasa  kehilangan  yang  tentunya  jika  pidana  ini  dilanjutkan  akan menghancurkan  ranah  kemanusian  dan  meruntuhkan  harkat  martabat  seorang  manusia dalam hal ini seorang ayah dari anak yang menjadi korban kecelakaan tersebut.

## Analisis Pertimbangan penyidik yang menjadi faktor Pelaksanaan Diskresi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas
Seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  bahwa  kewenangan  diskresi kepolisian  dimiliki  oleh  setiap  anggota  kepolisian  pada  saat  menjalankan  tugas  dan fungsinya,  sehingga  hal  ini  menjadi  faktor  pendorong  untuk  dapat  diterapkannya diskresi  Kepolisian.  Secara  naluriah  sebagai  seorang  aparat  penegak  hukum,  seorang Polisi secara naluriah akan memiliki kepekaan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mengambil “tindakan lain”. Namun, aturan hukum mengenai diskresi ini lebih bersifat umum dan „sekedar‟ memberikan kewenangan saja tidak diiikuti dengan petunjuk dan standart  yang  rinci  dan  jelas.  Sampai  sejauh  mana  penerapan  kewenangan  itu  dapat dipertanggungjawabkan, merupakan suatu hal yang harus selalu diperhatikan.Hal inilah yang kemudian menyebabkan diskresi kepolisian dalam penyidikan menjadi sulit untuk dilakukan.
Menurut Ibnu  Artadi ada hal pokok sifatnya  yang melekat pada makna diskresi. empat hal pokok itu merupakan dasar yang menjadi faktor dalam pelaksanaan diskresi, empat hal pokok tersebut antara lain:
1. Adanya kemerdekaan atas inisiatif sendiri yang dilakukan secara spontan, bebas, mandiri, konstektual, rasional ,sesuai dengan kebijaksanaannya dalam membuat keputusan diskresi.
2. Adanya tindakan berupa keputusan diskresi didasarkan pada otoritas/ wewenang yang dijamin oleh hukum.
3. Adanya  tindakan  berupa  keputusan  diskresi  tidak  didasarkan  sepenuhnya  pada undang-undang, melainkan juga pada norma moral.
4. Adanya tindakan berupa keputusan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral hukum.
Sementara  pertimbangan-pertimbangan  yang  menjadi  faktor  seorang  penyidik menerapkan  kewenangan  diskresi  berdasarkan  beberapa  prinsip-prinsip  yang  ada  di masyarakat,  prinsip  tersebut  berupa  nilai-nilai  yang  menjadikan  seorang  penyidik dipengaruhi  oleh  moral.  Disisi  lain  kewenangan  langkah  pengambilan  kewenangan diskresi bisa dikarenakan perintah atasan demi terciptanya ketertiban demi kepentingan umum. Kewenangan khusus dalam ketentuang peraturan dalam Pasal 6 Ayat 1 kitab UU Hukum  Acara  Pidana  No  8  Tahun  1981  dapat  diintrepetasikan  sebagai  pengambilan keputusan dalam bentuk diskresi, hak kewenangan khusus tentunya di implementasikan dalam  bentuk  kewajiban-kewajiban  yang  mesti  diketahui  serta  dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  7  KUHAP  yang  dijadikan  dasar pedoman dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan atau penyidikan.
Dalam  hubungannya  dengan  wewenang  untuk  menghentikan  penyidikan, kewenangan  ini  hanya  dilakukan  hanya  dalam  hal  penyidik  menganggap  perlu.  Akan tetapi  dalam  pelaksanaannya  dalam  penghentian  penyidikan  juga  dapat  dilakukan melalui langkah perdamaian secara kekeluargaan dari pelaku dan  korban serta tindakan lain dari penyidik yang bertanggung jawab dalam rangka menyaring suatu tindak pidana yang  dianggap  ringan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penjelasan  informan  internal  yang menyatakan bahwa “Tindakan diskresi dilakukan juga karena untuk menyaring perkara, mana perkara yang ringan dan perkara berat. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan merupakan kasus yang ringan maka dilakukan diskresi.”
Dari  analsis  pertimbangan  yang  menjadi  faktor-faktor  pengambilan  langkah diskresi penyidik dalam sebuah perkara tindak pidana lalu lintas tidak terlepas dari dasar kewenangan  diskresi  yang  tertuang  dalam  regulasi  serta  ketertampilan  penyidik  dalam menyaring  perkara  berdasarkan  bobot  perkara  tersebut,  selain  itu  tingkat  subjektivitas penyidik dipengaruhi oleh nilai moral hak asasi manusia dan pelaksanaan diskresi lebih kepada menjaga kepentingan umum serta institusi itu sendiri

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  antara  lain sebagai berikut:
1. Analsisi  Penerapan  diskresi  oleh  Satuan  Laka  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kuningan merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas  di  luar  pengadilan  yang  dipilih  dan  diterima  oleh  masyarakat.  Penerapan diskresi  pada Kasus perkara  LP/12-21/48/VI/2015/Lantas  dimana  merupakan kecelakan  tunggal  penyidik  dalam  laporannya  menyebutkan  bahwa  telah  terjadi pelanggaran  pasal  310  ayat  1  dan  4  UU  22  tahun  2009,  semestinya  pelanggar terancam dipidana penjara tetapi atas pertimbangan akhirnya kasus tidak dilanjutkan ke  pengadilan,  penyelesaian  secara  tertulis  dengan  cara  pelanggar  membuat pernyataan  tunggal  yang  berisikan  bahwa  pihak  keluarga  dalam  hal  ini  pelanggar sekaligus  ayah  yang  menyatakan  secara  terbuka  untuk  pihak  kepolisian  tidak melanjutkan  ke  proses  lebih  lanjut  melainkan  cukup  di  laka  lantas  polres, selanjutnya  pihak  kepolisian  menyerahkan  barang  bukti  berupa  kendaraan  yang digunakan saat kejadian kecelakaan tersebut.
2. Kasuistik  pada  penerapan  diskresi  perkara  LP/12-21/48/VI/2015/Lantas  dimana penyidik  dipengaruhi  oleh  faktor  pertimbangan  yang  layak  dan  masuk  akal  demi nilai  hak  asasi  manusia,  penyidik  mempertimbangkan  bahwa  perkara  LP/12- 21/48/VI/2015/Lantas  adalah  kecelakaan  tunggal  dimana  pelanggar  adalah  ayah korban yang jika di kontruksikan dengan akal penyidik maka tidak mungkin seorang ayah  melakukan  kelalaian  dengan  sengaja  dalam  berkendaraan  sehingga menyebabkan  anak  nya  yang  masih  berumur  4  tahun  meninggal.    selain  itu  rasa empati  akan  kondisi  dimana  seorang  ayah  yang  sedang  kehilangan  anaknya  harus menanggung  beban  penderitaan  tambahan  berupa  ancaman  dipenjara  tentunya  ini menjadi  pertimbangan  yang  kuat  dan  mempengaruhi  penyidik  mengambil  langkah diskresi  demi  moral  dan    Hak  asasi  manusia.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Faktor–faktor  mempengaruhi  dalam  penerapan  diskresi  pada  penelitian  ini  lebih kepada tindakan penyidik itu sendiri untuk kepentingan penyidikan dimana penyidik tetap menjalankan syarat-syarat sesuai kewenangan diskresinya seperti, Tindakan itu harus  patut  dan  masuk  akal  dan  termasuk  dalam  lingkungan  jabatannya,  Atas pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  yang  memaksa,  Menghormati  hak asasi manusia.

## BIBLIOGRAFI
Artadi  Ibnu.  2006. Hukum  Pidana  dan  Dinamika  Kriminalitas .  Syariah  Hukum  Fakultas Unswagati: Cirebon
Azhari . 1995. Negara  Hukum  Indonesia  Analisis  Yuridis  Normatif  Terhadap  Unsur- Unsurnya : Jakarta.
Andi  Hamzah,  2000. Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  Edisi  Revisi .  Sinar  Grafika: Jakarta.
Abdussalam,  H.R.  2009. Hukum  Kepolisian  Sebagai  Hukum  Positif  dalam  Disiplin Hukum . Restu Agung: Jakarta.
Barda  Namawi  Arif.  1996. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .    Citra  Aditya Bakti: Bandung.
Chazawi.  Adami.  2005. Hukum  Pidana  Materiil  dan  Formil  Korupsi  di  Indonesia . Bayumedia Publishing: Malang.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine.  1995. Disiplin  Berlalu  Lintas  di  Jalan  Raya. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi . PT. Sinar Grafika: Jakarta.
E.  Y.  Kanterdan  S.  R.  Sianturi,  2002. Asas  Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya. Storia Gratifika: Jakarta.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan . cet VII. Sinar Grafika:  Jakarta.
Hamzah  Andi.  2001.  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  dan  Acara  Pidana.  Ghalia Indonesia: Jakarta
H.R.  Abdussalam.  2009. Hukum  Kepolisian  Sebagai  Hukum  Positif  dalam  Disiplin Hukum . Restu Agung: Jakarta.
Irianto Sulistyowati dkk. 2012. –Ed.1. Kajian sosio-legal/ –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta.
Lamintang    P.A.F.  1996.  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia.  Citra  Adityta  Bakti:
Bandung.
Moleong Lexy. J.  2006. Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda: Bandung.
M.Faal.  1991. Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi  (Diskresi  Kepolisian) . Pradinya  Paramita: Jakarta.
Moelyatno,2000. Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta Jakarta Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat . Alumni, Bandung.
Nico  Ngani,  I  Nyoman  Budi  Jaya;  Hasan  Madani, Mengenal  Hukum  Acara  Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta
Prakoso,  Djoko , 1987. Polri  Sebagai  Penyidik  Dalam  Penegakan  Hukum ,  PT.  Bina Aksara, Jakarta.
Prasetyo  Teguh. 2012. Hukum Pidana . Rajawali Press: Jakarta.
Puspa, Yan Pramadya. 1977. Kamus HukuM. Aneka Ilmu: Semarang.
Putranto LS.  2008. Rekayasa Lalu Lintas . PT. Macanan Jaya Cemerlang: Jakarta.
Rahardi,  Pudi.  2007.  Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri.  Laskbang  Mediatama:
Surabaya.
Raharjo Satjipto. 1983. Masalah penegakan Hukum Sinar Baru: Bandung.
____________. 1991. Polisi Pelaku dan Pemiki. Gramedia Pustaka Utama:  Jakarta.
____________.  Anton  Tabah.  1993. Polisi,  Pelaku  Dan  Pemikir :  Gramedia  Pustaka Utama:  Jakarta.
______________.  2009. Penegakaan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Genta Publishing: Jogjakarta.
Saifudin Azwar.  1999. Metode Penelitian . Pustaka Belajar: Yogyakarta.