## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Rasdianah Universitas Ichsan Gorontalo Email: rasdianah1974@yahoo.com Fuad Nur Universitas Ichsan Gorontalo
Email: fuadnur85@yahoo.com
Abstract
the existence of a medical rehabilitation program for addicts and victims of narcotics abuse, Gorontalo National Narcotics Agency (BNNP) synergized and coordinated  with  several  institutions  including  the  police,  the  Obligatory  Report Receiving  Institution  (IPWL)  facilitated  by  the  local  government,  Penitentiary Institutions and also community elements . During the implementation of medical rehabilitation,  there  are  residents  or  patients  who  come  voluntarily  to  be rehabilitated  by  the  Gorontalo  BNNP  or  IPWL  and  there  are  also  patients  who come  from  the  results  of  police  raids  or  BNNP.  Inpatient  rehabilitation  patients are required to undergo 3 stages of treatment beginning with hospitalization with a  maximum  of  3  months,  followed  by  outpatient  and  further  assessment.  The inhibiting factors for the implementation of medical rehabilitation are inseparable from the role of the community, especially addicts and victims of drug abuse who do not actively participate in existing rehabilitation programs Keywords: Effectiveness, Medical Rehabilitation, Addicts, Abusers, Narcotics

## Abstrak
Adanya  program  rehabilitasi  medis  terhadap  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  maka  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP) Gorontalo  bersinergi  dan  menjalin  koordinasi  dengan  beberapa  lembaga  di antaranya  dengan  kepolisian,  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  yang difasilitasi oleh pemerintah setempat,  Lembaga Pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat.  Pada  pelaksanaan  rehabilitasi  medis,  ada  residen  atau  pasien  yang datang secara sukarela untuk direhabilitasi oleh BNNP Gorontalo atau IPWL dan ada  juga  pasien  yang  berasal  dari  hasil  razia  kepolisian  atau  BNNP.  Pasien rehabilitasi rawat inap wajib menjalani 3 tahapan perawatan yang diawali dengan rawat  inap  dengan  waktu  maksimal  3  bulan,  dilanjutkan  dengan  rawat  jalan  dan asesmen  lanjutan.  Adapun  faktor  penghambat  pelaksanaan  rehabilitasi  medis adalah  tidak  terlepas  dari  peran  masyarakat  khususnya  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkoba  yang  tidak  berpartisipasi  aktif  dalam  program rehabilitasi yang telah ada.
Kata  Kunci:  Efektivitas,  Rehabilitasi  Medis,  Pecandu,  Penyalah  Guna, Narkotika

## LATAR BELAKANG MASALAH
enyalahgunaan  narkoba  (narkotika  dan  obat/bahan  berbahaya)  dewasa  ini semakin  tidak  terkendali  bahkan  sangat  menghawatirkan  yang  menyasar semua kalangan, bukan hanya orang dewasa melainkan juga terhadap anak di  bawah  umur.  Fakta  tersebut  tidak  bisa  dipungkiri  seiring  berkembangnya informasi yang senantiasa disuguhkan oleh berbagai media.
Ironis  memang  seiring  zaman  yang  semakin  maju,  semakin  “maju”  pula modus  operandi  kejahatan  tersebut  yang  bahkan  melibatkan  jaringan internasional.  Penyelundupan  narkotika  lewat  jalur  laut,  udara,  darat  dengan berbagai  cara  untuk  mengelabui  para  petugas  dan  bahkan  tidak  sedikit penyelundupan narkotika dengan melibatkan oknum petugas dan penegak hukum yang seharusnya menjadi tameng masuk dan beredarnya barang haram tersebut di Indonesia.  Dari  peredaran  narkotika  yang  tidak  terkendali  menjerumuskan generasi usia produktif pada penyalahgunaan narkotika dari yang awalnya sekedar coba-coba sampai kecanduan.
Sebenarnya dalam dunia medis, narkotika bukanlah barang yang asing yang tidak  dikenal.  Bahkan  narkotika  ini  memiliki  manfaat  dalam  dunia  medis. Digunakan  oleh  dokter  dalam  pengobatan,  juga  digunakan  untuk  kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan  sehingga  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  bidang  pengobatan  dan studi  ilmiah  diperlukan  suatu  produksi  narkotika  yang  terus-menerus  untuk  para residen  yang  menjalani  pengobatan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  konsideran Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  menjelaskan bahwa  narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan  apabila  disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa  pengendalian  dan pengawasan yang ketat dan saksama.
Peredaran  gelap  narkotika  di  Indonesia  tampaknya  semakin  tindak terkendali.  Indonesia  masuk  kategori  darurat  narkoba,  dimana  berasarkan  data hasil survey  Badan Narkotika Nasional (BNN) total penyalahguna narkoba 2017 terdapat    3.376.115  orang  dengan  proporsi  penyalahguna  terbesar  berdasarkan kelompok  59  %  pekerja,  24  %  pelajar,  17  %  populasi  umum.  Proporsi berdasarkan jenis kelamin, 72 % laki-laki dan 28 % perempuan. 1
1 .  Badan  Narkotika  Nasional. Survey  Nasional  Penyalahgunaan  Narkoba  di  34  Provinsi  tahun 2017 .    Pusat  Penelitian  Data  Dan  Informasi  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia. Hal. 29.
P
Pada  tahun  2017,  BNN  telah  merehabilitasi  18.311  orang  penyalahguna narkoba, baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, dan telah  memberikan  layanan  pasca  rehabilitasi  kepada  7.829  orang  mantan penyalahguna narkoba. 2
Di  Provinsi  Gorontalo  sendiri  sudah  dalam  kondisi  darurat  narkoba. Menurut data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo hingga akhir tahun  2017  tercatat  penggunan  narkoba  di  Provinsi  Gorontalao  sudah  mencapai angka  6.700  orang  dimana  sebagian  para  penggunanya  menjalani  rehabilitasi  di sejumlah  tempat  baik  rehabilitasi  rawat  jalan  maupun  rawat  inap.  Untuk rehabilitasi  rawat  inap  maka  dipusatkan  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Tombulilato,  sedangkan  rawat  jalan  dilaksanakan  di  puskesmas-puskesmas  yang sudah ditunjuk. Tahun 2016, Tim Asesmen Terpadu sudah melaksanakan asesmen terhadap  50  orang  tersangka.  Sementara  di  tahun  2017  hingga  bulan  Agustus tercatat,  asesmen  dilakukan  kepada  48  tersangka. 3 Penyalahgunaan  narkoba  oleh berbagai  kalangan  tentunya  telah  merusak  kualitas  sumber  daya  manusia  di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa yang merupakan pelanjut masa depan ( leader for tomorrow ).
Dari aspek hukumnya, penyalahgunaan narkotika termasuk yang kecanduan maka  perlakuan  hukum  terhadap  mereka  juga  haruslah  berbeda  sehingga pengadilan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  penyalahgunaan  narkotika harus  tunduk  pada  ketentuan  Pasal  127  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada intinya wajibnya pelaksanaan rehabilitasi baik medis  maupun  sosial  terhadap    pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan narkotika.
Seperti  halnya  pada  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Provinsi  Gorontalo yang  memiliki  bidang  rehabilitasi  yang  memiliki  tugas  melaksanakan  pelayanan secara  terpadu  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  fasilitasi  pengkajian  dan pengembangan  rehabilitasi,  dan  pelayanan  wajib  lapor  serta  memberikan dukungan  informasi  dalam  rangka  pelaksanaan  Pencegahan,  Pemberantasan, Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (Narkotika,  psikotropika  dan bahan adiktif lainnya) untuk selanjutnya disebut P4GN.
Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang menjadi pembahasan  adalah  bagaimanakah  pelaksanaan  rehabilitasi  medis  terhadap
2 . Badan  Narkotika  Nasional, Press  Release  Akhir  Tahun  2017 “Kerja  Bersama  Perang Melawan Narkoba” Jakarta, 27 Desember 2017. Hal. 4.
3 .   http://mediacerdasbangsa.com/pengguna-narkoba-di-gorontalo-mencapai-6-700-orang. Diakses Maret 2018
pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika oleh BNNP Gorontalo serta faktor penghambat pelaksanakan rehabilitasi medis tersebut di Provinsi Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif ( normative legal research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  diterapkan  terhadap  suatu permasalahan  hukum  tertentu.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  jenis  penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa juga disebut  dogmatika  hukum  ( Rechtsdogmatik ). 4 Adapun  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan  kasus  ( case  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ). 5
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan data  yaitu dengan studi kepustakaan atau dokumen disertai dengan penelitian  lapangan  berupa  wawancara.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Rehabilitasi  Medis  terhadap  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP Gorontalo
Sesuai  dengan  amanat  Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui  Bidang  Pencegahan,  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat,  Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan dan Bidang Hukum dan Kerja Sama. Melalui kelima bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.
Pengertian rehabilitasi menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  dibagi  menjadi  2  (dua)  peristilahan  yaitu  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial.  Rehabiltasi  medis  adalah  suatu  proses  kegiatan  pengobatan secara  terpadu  untuk  membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan  narkotika.
4 .  Sulistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum : Konsistensi dan Refleksi , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hlm. 142
5 .  Peter Mahmud Marzuki, 2009. Penlitian Hukum , Kencana, Jakarta. Hlm. 93
Sedangkan  rehabilitasi  sosial  adalah  suatu  proses  kegiatan  pemulihan  secara terpadu,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  agar  bekas  pecandu  narkotika  dapat kembali melaksanakan funsgi sosial dalam kehidupan masyarakat.
Begitu pula pengertian pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau  menyalahgunakan  narkotika  dan  dalam  keadaan  ketergantungan  pada narkotika,  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Sedangkan  Penyalah  guna  adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Dari  data  Kepolirian  Daerah  (Polda)  Gorontalo,  telah  terjadi  peningkatan kasus narkoba yang dapat dilihat terkait penanganan kasus narkoba di tahun 2016 terdapat 42 kasus dan di tahun 2017 terdapat 54 kasus. Penanganan kasus tersebut telah  melebihi  target  penanganan  kasus  narkoba  untuk  Polda  Gorontalo.  Dan menurut Kabid  Humas  Polda Gorontalo  Akbp Wahyu Tri  Cahyono. S.Ik   bahwa narkoba  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  menjadi  prioritas  bagi  Polri  untuk diberantas  karena  sebagaimana  disampaikan  oleh  presiden  dimana  Indonesia masuk  kategori  darurat  narkoba,  artinya  penyebaran  narkoba  sudah  sangat meresahkan  dan  masuk  disemua  lini,  dan  Polri  sebagai  aparat  penegak  hukum punya  tanggung  jawab  untuk  memberantasnya  dengan  terus  bersinergi  dan berkoordinasi dengan BNN.
Di  Provinsi  Gorontalo  sendiri  telah  ada  program  layanan  rehabilitasi narkoba  sebagai  upaya  penyelamatan  terhadap  para  pecandu  dan  penyalahguna narkoba. Dari data BNNP Gorontalo di tahun 2017, total yang direhabilitasi medis sebanyak  356  orang  dengan  tempat  rehabilitasi  yang  berbeda-beda  yaitu  304 orang  direhabilitasi  di  lembaga  rehabilitasi  milik  pemerintah  dan  52  orang rehabilitasi  komponen  masyarakat.  Dari  356  orang  yang  direhabilitasi  medis, terdapat 13 orang rawat inap dan 343 rawat jalan.
Dalam  pelaksanaan  rehabilitasi,  terdapat  dua  jenis  rehabilitasi,  yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang disesuaikan dengan kondisi pecandu atau  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  dengan  berbagai  jenis  narkotika  yang mereka gunakan yaitu mulai dari narkotika jenis obat-obatan dextro, jenis heroin, jenis ganja, jenis cocain baik laki-laki maupun perempuan.
Mereka  yang  direhabilitasi  medis  maupun  sosial  oleh  BNNP  Gorontalo berasal dari yang datang secara sukarela ( voluntary ) meminta layanan rehabilitasi kepada  BNNP  maupun  petugas  kesehatan  atau  dari  terjaring  razia  oleh  pihak berwajib  ( compulsary )  dengan  penanganan  rehabilitasi  yang  berbeda-beda tergantung  tingkat  pemakaian  narkoba,  kondisi  tubuh  dan  juga  kesepakatan bersama  keluarga.  Adapun  cara  penanganannya,  misalnya  residen compulsary maka langkah awal yang dilakukan adalah dilakukan asesmen. Asesmen ini tidak hanya  berlangsung  sekali,  namun  berulang    untuk  mengetahui  latar  belakang
calon  residen  rehabilitasi,  keterbukaan  diri,  kesadaran,  kemauan  untuk direhabilitasi.  Dari  situlah  dapat  diputuskan  untuk  pelaksanaan  rehabiltasi  dapat dilakukan dengan rawat inap atau rawat jalan.
Wajibnya  rehabilitasi  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  54  UU Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika  wajib menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  sehingga  Mahkaham  Agung mengeluarkan  Surat  Edaran  No.  4  tahun  2010  tentang  Penempatan  Korban Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Sebagai  pelaksanaannya  juga,  rehabilitasi  diatur  pula  dalam  Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Medis  Bagi  Pecandu,  Penyalahguna  dankorban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus oleh Pengadilan.
Untuk  rehabilitasi  sosial,  maka  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor  56/HUK/2009  Tentang  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
Dalam  menjalankan  fungsi  rehabilitas  BNNP  Gorontalo  melakukan  upaya “jemput  bola”  sehingga  bersinergi  dan  menjalin  koordinasi  dengan  berbagai elemen  guna  memaksimalkan  pelaksanaan  fungsinya.  Seperti  sinergitas  BNNP Gorontalo dengan Kepolisian, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) , Lembaga Pemasyarakatan dan juga dengan masyarakat. 6
Hal  ini  didasarkan  pada  Perpres  Pasal  52  No.  23  Tahun  2010  yang menyatakan  “semua  unsur  di  lingkungan  BNN  dalam  melaksanakan  tugasnya wajib  menerapkan  prinsip  koordinasi,  hubungan  dengan  instansi  pemerintah terkait dan komponen masyarakat  di tingkat nasional, regional dan internasional.
Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Perpres No. 23 Tahun 2010  tentang  BNN  berbunyi  :  Fungsi  koordinasi  dengan  bidang  P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat
6 .  Dalam  peningkatan  Layanan  Asesmen  Terpadu  di  bidang  rehabilitasi  BNNP  Gorontalo  telah menjalin kordinasi lintas sektor seperti Polda dan Polres di Gorontalo, Kementrian Hukum dan HAM, Dinas Kesehatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri serta BNN Kabupaten dan Kota di  Provinsi  Gorontalo.  Koordinasi  lintas  sektor  diperlukan  guna  mengefektifkan  fungsi rehabilitasi  BNN.  Kordinasi  ini  dilakukan  secara  berkesinambungan  khususnya  terkait optimalisasi  kinerja  Tim  Asesmen  Terpadu,  serta  sinkronisasi  dan  distribusi  informasi  dari masing-masing  instansi  guna  memaksimalkan  pelaksanaan  penanganan  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  dalam  proses  hukum  dan  evaluasi  menyeluruh  terkait  pelaksanaan Peraturan Bersama di tingkat kementerian/lembaga instansi pemerintah.
maupun  daerah,  lembaga  internasional,  komponen  masyarakat  dan  pihak  lain yang dianggap perlu.
1. Kepolisian
Kepolisian  Daerah  Gorontalo  memegang  peranan  yang  sangat  penting dalam melakukan koordinasi dengan BNNP Gorontalo. Hal ini dikarenakan selain BNNP  yang  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  narkotika, kepolisian  juga  memiliki  peranan  dan  kewenangan  yang  sama  dengan  BNNP Gorontalo.
Berdasarkan tugas pokok Polri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 UU No.  2  Tahun  2002  bahwa  tugas  pokok  polri  adalah  memelihara  keamanan  dan ketertiban,  menegakkan  hukum  dan  memberi  perlindungan  pengamanan  serta pelayanan  kepada  masyarakat.  penyelidikan  dan  penyidikan  adalah  merupakan salah satu dari 12 tugas pokok Polri. Sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal  14  huruf  (g)  menyebutkan  bahwa  Polri  memiliki  tugas  melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menurut  Pasal  81  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  baik  BNN maupun  pihak  Kepolisian,  keduanya  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penyelidikan  maupun  penyidikan  terhadap  kasus  tindak  pidana  narkotika. Kemudian yang menjadi perbedaan kewenangan antara BNNP dengan kepolisian dalam  hal  penyidikan  adalah  BNNP  hanya  sebatas  melakukan  penyidikan kejahatan  narkotika  saja  sementara  kepolisian  melakukan  penyidikan  terhadap semua kejahatan termasuk kejahatan narkotika.
Bentuk  koordinasi  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  BNNP  Gorontalo dengan Polda Gorontalo yang selama ini berjalan adalah sebagai berikut:
a. Tukar menukar data informasi
1) Memfasilitiasi  sistem  SIN  TPN;  para  pihak  menunjuk  dan  menugaskan petugas entri data masing-masing badan dan jajarannya.
2) Para pihak saling melakukan entri data kasus tindak pidana narkotika dan prekursor  narkoba  yang  telah  diungkap  oleh  pihak  melalui  SIN  TPN  setiap bulan.
3) Selama proses kerjasama saling bertukar data diajukan dengan permintaan tertulis dan ditandangani oleh pejabat yang berwenang.
b. Assesmen dan penerbitan rekomendasi rehabilitasi
1) Dalam  melaksanakan  assesmen,  masing-masing  pihak  membentuk  tim assesmen terpadu yang terdiri dari unsur medis, hukum dan penyidik.
2) Melakukan  assesmen  atas  permintaan  pemohon  dalam  rangka  analisis medis  dan  sosial,  analisis  jaringan/sindikat  dan  analisa  hukum  terhadap tersangka (pengguna narkotika).
3) Menerbitkan  rekomendasi  berdasarkan  hasil  assesmen  yang  disepakati oleh tim assesmen terpadu.
4) Menyampaikan hasil assesmen kepada pemohon
5) Memberikan  dukungan  dalam  hal  pengiriman  tersangka  yang  akan dilakukan assesmen atas permintaan tertulis  yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
c. Bantuan sarana dan prasarana
1) Para pihak dapat saling mengajukan permintaan bantuan sarana prasarana yang  dibuat  secara  tertulis  dalam  rangka  menyelidikan  dan/atau  penyidikan tindak  pidana  narkotika,  prekursor  narkotika  dan  tindak  pidana  pencucian uang yang kejahatan asalnya adalah dari tindak pidana narkotika.
2) Saran dan prasarana yang dimaksud adalah tes urine di lapangan, alat-alat laboratorium,  ruang  perawatan  tahan  yang  sakit,  ruang  tahanan  untuk  yang kecanduan.
Polri  dan  BNNP  dalam  melakukan  proses  penyidikan  penyalahgunaan narkotika tercantum dalam undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang  narkotika. Dalam  undang-undang  tersebut  telah  disebutkan  beberapa  kewenangan  yang seharusnya  dilaksanakan  dalam  proses  penindakan  penyidikan  terkait penyalahgunaan narkotika tersebut.
Pada prinsipnya rehabilitasi  bagi  tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban  penyalahgunaan  narkotika  dalam  proses  peradilan  harus  tetap  sesuai dengan prinsip-prinsip dasar terapi dan rehabilitasi, yaitu :
a. Tidak ada satu terapi tunggal yang sesuai bagi semua individu;
b. Terapi harus selalu tersedia;
c. Terapi  yang  efektif  tidak  hanya  memperhatikan  masalah  penggunaan narkotikanya  tetapi  juga  berbagi  kebutuhan  individu  dan  permasalahan  lain terkait masalah penggunaan narkotika;
d. Rencana  terapi  individu  harus  dinilai  terus  menerus  dan  dimodifikasi  sesuai kebutuhan;
e. Menjalankan  terapi  memerlukan  waktu  yang  cukup  dalam  mendukung keberhasilan terapi;
f. Konseling  individu  dan/atau  kelompok  serta  terapi  perilaku  lain  adalah komponen penting bagi keberhasilan terapi adiksi;
g. Pemeberian  obat-obatan  adalah  unsur  yang  terpenting  dalam  terapi,  dengan tetap mengkombinasikan konseling dan terapi perilaku lainnya;
h. Individu  yang  mempunyai  gangguan  penggunaan  narkotika  dan  gangguan mental harus mendapat terapi untuk keduanya secara bersamaan;
i. Detoksifikasi  medis  merupakan  langkah  awal  terapi  penyalahgunaan narkotika; 7
j. Terapi tidak perlu harus dilakukan secara sukarela untuk bisa efektif;
k. Kemungkinan penggunaan narkotika selama menjalani terapi harus dimonitor secara terus menerus;
l. Program-program  terapi  haruslah  menyediakan  assesmen  untuk  HIV  dan AIDS, hepatitis B dan C dan penyakit infeksi lainnya; dan
m. Pemulihan penyalahgunaan narkotika dapat merupakan proses jangka panjang dan seringkali membutuhkan beberapa episode terapi.
Adapun  pelaksanaan  rehabilitasi  dalam  tahap  pemeriksaan  di  kepolisian ataupun  pada  proses  peradilan  bagi  korban  penyalahgunaan  narkotika  memiliki mekanisme tersendiri yang meliputi:
1. Persiapan rehabilitasi terdiri dari :
a. Melengkapi persyaratan administrasi:
1) Berita Acara Serah Terima
2) Surat Pengantar yang dilampiri dengan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT)
3) Surat  persetujuan  dari  keluarga  (bukan  menyangkut  rehabilitasinya, tetapi  penyakit  lain  yang  perlu  tindakan  dan  biaya  lain  yang  tidak ditanggung)
b. Membawa rencana terapi hasil asesmen Tim  Asesmen Terpadu (TAT) dari Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  yang  telah  ditetapkan  oleh Kemenkes  dan  Kemensos  serta  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dari penyidik.
c. Mengisi  lembar  persetujuan  pelaksanaan  rehabilitasi  untuk  tidak  melarikan diri dan mematuhi semua aturan yang berlaku; dan
d. Penempatan  tersangka  dan/atau  terdakwa  ke  lembaga  rehabilitasi  instansi pemerintah  dilaksanakan  pada  jam  kerja  atau  sesuai  dengan  kesepakatan
7 .  Detoksifikasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  rangkaian  intervensi  yang  bertujuan  untuk menatalaksanakan  kondisi  akut  dari  intoksikasi  (keracunan)  maupun  putus  zat  diikuti  dengan pembersihan  zat  dari  tubuh  penyalahguna  atau  ketergantungan  narkoba,  sehingga  dapat meminimalisasi  dampak  terhadap  fisik  karena  penggunaan  narkoba.  Waktu  yang  dibutuhkan menjalani  program  detoksifikasi  biasanya  dilaksanakan  paling  lama  dua  minggu  di  tempat yang telah disiapkan sedemikian rupa dengan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan residen. Proses detoksifikasi pun dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kualifikasi tertentu.
masing-masing  wilayah  dan  diantar  oleh  keluarga,  penyidik,  serta  personil dari BNN/BNNP/BNNK.
2. Pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan  narkotika  dilaksanakan  di  lembaga  rehabilitasi  yang  telah ditunjuk  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  hasil  asesmen  TAT  yang  telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
3. Pelaksanaan  rehabilitasi  bagi  tersangka  dan/atau  terdakwa  pecandu  narkotika merangkap  pengedar  dilaksanakan  di  rutan  selama  menunggu  putusan  sesuai dengan hasil asesmen TAT yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN.
4. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakanakan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen  Terpadu  (TAT).  Hasil  rekomendasi  akan  dilampirkan  dalam  BAP untuk  diserahkan  ke  kejaksaan  melalui  penyidik  selanjutnya  dibawa  ke persidangan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  proses  pelaksanaan  putusan oleh hakim.
5. Pelaksanaan  rehabilitasi  berlangsung  maksimal  selama  3  (tiga)  bulan  dengan rawat inap.
6. Pihak  lembaga  rehabilitasi  memberikan  informasi  ke  pengadilan  yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai.
7. Jika  tersangka  dan/atau  terdakwa  tidak  mentaati  peraturan  yang  berlaku  atau melarikan diri, koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
8. Keluarga  atau  penyidik  boleh  melakukan  komunikasi  setelah  2  (dua)  minggu masa  rehabilitasi  sesuai  dengan  Standar  Prosedur  Operasional  (SOP)  masing- masing lembaga rehabilitasi.
BNNP  Gorontalo  berkoordinasi  dengan  Kepolisian  melalui  TAT  (Tim Asesmen  Terpadu)  dengan  membuat  surat  permohonan  dilakukan  asesmen pengguna/tersangka  yang positif menggunakan narkoba/dikenai sanksi Pasal  127 UU  Narkotika.  Sehingga  dengan  pasal  tersebut  pelaku  dimungkinkan  untuk direhabilitasi.  Contoh  koordinasi  BNNP  Gorontalo  dengan  kepolisian  mengenai rehabilitasi seperti  yang dialami langsung oleh pengguna narkoba yang berinisial IK yang ditangkap Polda Gorontalo karena keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika  kemudian  dirawat  jalan  di  Klinik  Pratama  BNNP  Gorontalo.  Menurut keterangannya  setelah  ditangkap  oleh  Polda  karena  keterlibatan  tindak  pidana narkotika  (pengguna)  dia  langsung  di  rawat  jalan  di  Klinik  Pratama.  Dia  juga berharap  tidak  dipidana  dan  hanya  direhabilitasi  sampai  sembuh  karena  merasa hanya  sebagai  korban  bukan  pengedar.  Harapan  tidak  dipidana  dan  memilih direhabilitasi  juga  diharapkan  oleh  korban  penyalahgunaan  narkotika  lainnya
seperti  yang  berinisial  AD,  IP,  AA  yang  kesemuanya  pernah  menjalani rehabilitasi medis oleh BNNP Gorontalo.
Pentingnya  koordinasi  antara  BNNP  Gorontalo  dengan  Kepolisian menjalankan  fungsi  rehabilitasi  terhadap  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama antara BNN dan Kepolisian  serta  beberapa  lembaga  lainnya  No.  1  Tahun  2014  dan  No. 01/III/2014/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
2. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
Awalnya  ketiadaan  Balai  Rehabilitasi  Narkoba  Nasional  di  Provinsi Gorontalo  menjadi  kendala  tersendiri  BNNP  Gorontalo  dalam  memaksimalkan pelayanan  rehabilitasi  karena  untuk  merehabilitasi  pecandu  narkoba  harus mengirimnya  ke  Baddoka  di  Makassar  atau  Lido  di  Bogor. 8 Dengan  jarak  yang jauh tentu akan memerlukan banyak biaya bagi BNNP Gorontalo untuk mengirim residen  rehabilitasi  balai  tersebut.  Begitu  pula  keluarga  yang  ingin  mengetahui perkembangan anggota keluarganya yang direhab akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Namun  sekarang  ini  BNNP  Gorontalo  menjalin  kerja  sama  dengan pemerintah  daerah  sehingga  beberapa  rumah  sakit  dan  puskesmas  ditunjuk  oleh pemerintah  sebagai  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL)  untuk  membantu BNNP  Gorontalo  melaksanakan  fungsi  rehabilitasi  bagi  para  pecandu  dan penyalah  guna  narkoba,  baik  itu  dengan  rawat  inap  maupun  rawat  jalan. Pelaksanaan  rehabilitasi  bagi  para  pecandu  dan  penyalah  guna  narkoba  di Gorontalo  kini  dipusatkan  di  Rumah  Sakit  (RS)  Tumbulilato  Kabupaten  Bone Bolango. 9
IPWL  adalah  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga rehabilitasi  medis  dan  lembaga  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah
8 .   Untuk sekarang ini di Indonesia baru terdapat 4 Balai Rehabilitasi Nasional di bawah naungan Badan  Narkotika  Nasional  yaitu  di  Baddoka  Makassar,  Lido  di  Bogor,  Tanah  Merah  di Samarinda, dan Balai Rehabilitasi di Batam.
9 .   Sebelumnya  R.S.  Tumbulilato  adalah  salah  satu  rumah  sakit  umum  di  Kabupaten  Bone Bolango.  Namun  karena  semakin  meningkatnya  pengguna  narkoba,  sehingga  menjadikan rumah  sakit  tersebut  sebagai  pusat  rehabilitasi  bagi  pecandu  maupun  korban  penyalah  guna narkoba  baik  rawat  inap  maupun  rawat  jalan.  Selain  dijadikan  pusat  rehabilitasi  untuk pengguna narkoba, rumah sakit tersebut menjadi pusat perawatan untuk pasien gangguan jiwa.
yang  terintegrasi  pula  dengan  Badan  Narkotika  Nasional  sehingga  dapat dilakukan  rehabilitasi.  Keberadaan  institusi  atau  lembaga  ini  merupakan implementasi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika khususnya  Pasal  55.  Dan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Bagi  Pecandu  Narkotika,  maka masyarakat  dapat  langsung  melapor  ke  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL) untuk direhabilitasi medis.
Adapun beberapa IPWL di Provinsi Gorontalo yaitu: 10
1.  Rumah Sakit Aloe Saboe.
2.  Rumah Sakit MM. Dunda.
3.  Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie.
4.  Rumah Sakit Tombulilato.
5.  Rumah Sakit Otanaha dan beberapa puskesmas di Kota Gorontalo serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pelaksanaa  rehabilitasi  medis  di  IPWL  RS.  Tumbulilato  terhadap  pecandu,
penyalahguna,  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  yang  telah  mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan maka harus mengikuti segala peraturan rumah sakit  hasil  kerja  sama  antara  BNNP  Gorontalo  dan  RS.  Tumbulilato  demi memberi efek perubahan perilaku yang positif terhadap residen. Pada tahapan ini, residen wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal dimana  terpidana  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan,  misalnya  3  bulan  masa rehabilitasi untuk rawat inap dan dilanjutkan dengan rawat jalan tergantung pada tingkat adiksi dan asesmen lanjutan.
Pada saat proses rehabilitasi  yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan, maka prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
1) Pemeriksaan  kesehatan  meliputi  pemeriksaan  fisik  dasar  dan  laboratorium dasar;
2) Detoksifikasi selama 1 (satu) minggu;
3) Tahapan stabilisasi/orientasi selama 1 (satu) minggu;
4) Program inti, fokus pada perubahan perilaku selama 2 (dua) bulan
5) Persiapan  sampai  putusan  hakim  terdiri  dari  pencegahan  kekambuhan  dan edukasi sistem peradilan selama (dua) minggu;
6) Rujukan akibat komplikasi
Pada  layanan  rehabilitasi  medis  bagi  pecandu  maupun  korban penyalahgunaan  narkotika  yang  mendapatkan  rekomendasi  IPWL  BNNP
10 Ibid
Gorontalo maupun dari Tim Assesmen Terpadu (TAT) untuk mengikuti program terapi  dan  rehabilitasi  di  lembaga  rehabilitasi  di  bawah  kordinasi  BNNP Gorontalo  baik  milik  pemerintah  maupun  milim  masyarakat  dengan memperhatikan sebagai berikut:
a. Orang  yang  datang  ke  IPWL  BNNP  Gorontalo  sebagai  inisiatif  pribadi dan/atau  keluarga  ( voluntary )  untuk  direkomendasikan  mengikuti  program terapi  dan  rehabilitasi  pada  Balai  Rehabilitasi  BNN,  lembaga  kesehatan  dan lembaga masyarakat sebagaimana diatur dala Pasal 54 UU Narkotika.
b. Orang yang diantar oleh institusi penegak hukum ke Tim Assesmen Terpadu (TAT) Polri  dan  BNNP  Gorontalo untuk  direkomendasikan untuk  menjalani rehabilitasi berdasarkan keputusan hakim atau vonis pengadilan ( compulsary ) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika.
3. Lembaga Pemasyarakatan
Pelaksanaan  rehabilitasi  medis  bagi  terdakwa  ataupun  terpidana  dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah atau di Lapas dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Seperti  di  Lapas Kelas  IIA  Gorontalo  telah  ada  ruang  rehabilitasi  medis  penyalahguna  narkoba berupa Klinik Pratama. BNNP juga terlibat dalam rehabilitasi medis tersebut dan ini  merupakan  wujud  memaksimalkan  fungsi  rehabilitasi  BNNP  dan  juga koordinasi  nyata  antara  BNNP  Gorontalo  dengan  Kanwil  Hukum  dan  HAM Gorontalo.  Koordinasi  tersebut  lebih  menekankan  pada  pelaksanaan  rehabilitasi medis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  terhadap  warga  binaan  yang  terjerat  kasus narkoba.
Rehabilitasi  medis  yang  dimaksud  yaitu  dengan  memberi  perawatan terhadap  warga  binaan  kasus  narkoba  sebagai  bentuk  pemulihan  dari penyalahgunaan  narkoba.  Rehabilitasi  medis  ini  juga  memiliki  tujuan  agar memberi kesadaran terhadap warga binaan agar tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
Adapun bentuk perawatan dilaksanakan di Lapas IIA Gorontalo seperti:
1. Pemeriksaan  kesehatan  secara  rutin  terhadap  warga  binaan  narkoba,  baik darah, urin dan lainnya yang juga bertujuan mengantisipasi penularan penyakit menular.
2. Menyiapkan pelayanan rujukan ke rumah sakit.
Selain  adanya  rehabilitasi  medis,  di  Lapas  IIA  Gorontalo  juga  dikenal rehabilitasi  sosial  yang  diperuntukkan  untuk  semua  warga  binaan,  baik  kasus narkoba  maupun  kasus  lainnya.  Lapas  sendiri  memiliki  fungsi  mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam fungsi sosialnya dengan menghilangkan segala stigma negatif yang melekat padanya khususnya pelaku tindak pidana narkotika.
Untuk rehabilitasi medis di Lapas Kelas II Gorontalo, maka telah ada ruang rehabilitasi  penyalahguna  narkoba  berupa  Klinik  Pratama  yang  hanya diperuntukkan  bagi  warga  binaan  tindak  pidana  narkotika  yang  menderita  adiksi tinggi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  127  ayat  (3)  UU  Narkotika.  Untuk teknisnya,  maka  rehabilitasi  kesehatan  ini  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  46  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Rehabilitasi  Medis  Bagi  Pecandu,  Penyalahguna,  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan.
Sedangkan  rehabilitasi  sosial  secara  tekhnis  sejalan  dengan  Pasal  14 Peraturan  Menteri  Sosial  No.  56/HUK/2009  Tentang  Pelayanan  dan  Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, yaitu dengan cara:
a.  Pendekatan awal b.  Pengungkapan dan pemahaman masalah;
c.  Rencana intervensi
d.  Intervensi e.  Evaluasi f.   Terminasi
g.  Bimbingan lebih lanjut
Pelaksanaan  kedua  rehabilitasi  ini  dengan  tetap  sejalan  dengan  Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Bimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Masyarakat
Peran  masyarakat  termasuk  pondasi  dalam  pelaksanaan  fungsi  rehabilitasi BNNP Gorontalo yang tentunya berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Peran serta masyarakat telah diatur dalam Pasal 104 – 108  UU  Narkotika.  Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  “masyarakat mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  berperan  serta  membantu pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika  dan prekursor narkotika”.
Selanjutnya  pasal  106  UU  Narkotika  mengatur  bentuk  peran  masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diwujudkan dengan :
a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
b. Memperoleh  pelayanan  dalam  mencari,  memperoleh  dan  memberikan informasi  tentang  adanya  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana  narkotika  dan
prekursor  narkotika  kepada  penegak  hukum  atau  BNN  yang  menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
c. Memperoleh  jawaban  atas  pertanyaan  tentang  laporannya  yang  diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
d. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan
e. Melaporkan  kepada  pejabat  yang  berwenang  atau  BNN  jika  mengetahui adanya  penyalahgunaan  atau  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika.
Peran  masyarakat  yang  dibutuhkan  oleh  BNNP  Gorontalo  dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Gorontalo;
a. Kesadaran  hukum  masyarakat  itu  sendiri  akan  bahaya  penyalahgunaan narkotika.
b. Memberikan  informasi  atau  laporan  terkati  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika.
c. Melakukan  kerja  sama  dengan  masyarakat  dengan  menaruh  informan  di setiap kalangan masyarakat.
d. Pembentukan gerakan anti narkoba di lingkungan masyarakat. Untuk  memaksimalkan  pelaksanaan  rehabilitasi  BNNP  Gorontalo  maka menurut  Kepala  BNNP  Gorontalo,  Brigjenpol  Drs.  Oneng  Subroto,  SH,  MH, bahwa  harus  ada  peran  aktif  masyarakat  dalam  mengatasi  masalah penyalahgunaan  narkoba  terutama  dalam  mendukung  layanan  rehabilitasi  dan pasca rehabilitasi bagi pecandu narkoba. 11
Dia  menambahkan,  saat  ini  secara  umum  BNN  sedang  menggalakkan program  wajib  lapor  bagi  pecandu  dan  keluarga  pengguna  narkoba.  Karena  itu, apabila  menemukan  tetangga  atau  kerabat  yang  menjadi  pengguna  narkoba  agar segera  dilaporkan  ke  BNN  sehingga  pada  saat  melapor  nanti  akan  dilakukan pemeriksaan  atau  assesment  terlebih  dahulu  kepada  pecandu  untuk  mengetahui sejauh  mana  ketergantungannya  pada  narkoba,  lalu  mereka  akan  ditentukan apakah perlu direhabiltasi atau rawat jalan dengan diberi obat.
Peran  masyarakat  telah  terlihat  di  Gorontalo,  seperti  kehadiran  organisasi kemasyarakatan  (ormas)  gerakan  anti  narkoba  yang  sangat  membantu  peran
11 .  Disampaikan  dalam  Sosialisasi  Program  Layanan  Rehabilitasi  dan  Pasca  Rehabilitasi  dengan tema  “Optimalisasi  Peran  Lembaga  Pendidikan  dalam  Mendukung  Pelaksanaan  Program Layanan Rehabilitasi dan Pasca rehabilitasi” yang bertempat di Hotel Magna, Kota Gorontalo pada  tanggal  13  Februari  2018.  Sosialisasi  ini  dihadiri  dari  berbagai  unsur  perguruan  tinggi seperti dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan dosen di beberapa kampus di Gorontalo.
BNNP  Gorontalo  menanggulangi  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkoba  di Gorontalo.  Sebagaimana  diungkapkan  Mahmud  Marhaba  selaku  Ketua  DPD Granat  (Gerakan  Nasional  Anti  Narkotika)  Gorontalo  bahwa  Granat  melakukan kegiatan  pencegahan  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika,  khususnya  di kalangan generasi muda di Gorontalo karena pencegahan ini tidak mungkin hanya dilakukan  oleh  BNN  dan  kepolisian  namun  dilakukan  bersama-sama  dengan unsur masyarakat agar generasi muda terbebas dari barang haram tersebut.
Menurut  penulis  bahwa  peran  BNNP  Gorontalo  dalam  melakukan koordinasi  dengan  semua  unsur  masyarakat  merupakan  hal  yang  utama, mengingat  masyarakatlah  yang  menjadi  korban  dari  peredaran  gelap  narkotika. Memberi  pemahaman  kepada  masyarakat  akan  lingkungan  yang  steril  dari narkoba  adalah  suatu  yang  urgen  dan  perlu  langkah-langkah  antisipatif  dalam mencegah  beredarnya  narkoba  dalam  masyarakat.  Begitu  juga  dalam meningkatkan  fungsi  rehabilitasi  BNNP  Gorontalo,  maka  informasi  akan  adanya anggota  yang  terindikasi  sebagai  korban  peredaran  narkoba  maka  keaktifan masyarakat  untuk  menindaklanjuti  dengan  melapor  ke  BNNP  atau  langsung membawa  korban  ke  IPWL  untuk  dapat  direhabilitasi  atau  pengobatan  sedini mungkin.
Selain  itu  masyarakat  harus  diberi  pemahaman  bahwa  pengguna  itu  sangat berbeda dengan pengedar. Pengguna belum tentu dipenjarakan atau dipidanakan, bahkan  justru  harus  mendapatkan  perawatan  karena  menggunakan  narkotika untuk  dirinya  sendiri.  Pengguna  adalah  korban  atau  orang  sakit  sehingga  harus disembuhkan, bukan dipenjara. Perawatan terhadap pengguna narkoba ini dikenal dengan  istilah  rehabilitasi.  Kalau  dijelaskan  dengan  bahasa  formal,  rehabilitasi adalah  proses  refungsionalisasi  dan  pengembangan  untuk  memungkinkan seseorang  mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  dalam  kehidupan masyarakat sebagaimana masyarakat pada umumnya.
Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  klasifikasi  delik  pidana  narkotika dalam  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  dibagi  menjadi  2  (dua) yang kesemuanya disebut sebagai penyalah guna narkotika, yaitu:
a) Sebagai pengguna narkotika, diatur dalam Pasal 116, 121 dan 127.
1) Pengguna narkotika untuk diberikan ke orang lain, diatur dalam Pasal 116 dan 121.
2) Pengguna narkotika untuk dirinya sendiri, diatur dalam Pasal 127.
b) Sebagai  bukan  pengguna  narkotika,  diatur  dalam  Pasal  112,  113,  114,  119 dan 129.
1) Pemilik narkotika, diatur dalam Pasal 111 dan 112.
2) Pengolah narkotika, diatur dalam Pasal 113,
3) Pembawa dan pengantar narkotika, diatur dalam Pasal 114 dan 119,
4) Pengedar, diatur dalam Pasal 129.

## B. Faktor Penghambat Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP Gorontalo
Dalam  menjalankan  fungsi  rehabilitasi  BNNP  Gorontalo  terhadap  pecandu dan  penyalah  guna  narkotika  setidaknya  yang  menjadi  penghambat  untuk memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi oleh BNNP Gorontalo karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk.
Bagi  sebagian  masyarakat,  membahas  narkoba  terkadang  serba  salah.  Di satu  sisi  mayoritas  masyarakat  sudah  mengetahui  bahwa  narkoba  itu  salah  dan berbahaya,  namun  tidak  sedikit  pula  keterlibatan  masyarakat  terhadap penyalahgunaan  narkoba.  Kalau  pun  ada  masyarakat  yang  menjadi  korban peredaran  narkoba,  kadang  masyarakat  enggan  untuk  menindaklanjuti  dengan melaporkannya ke pihak terkait atau ke IPWL.
Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa responden mengemukakan bahwa  didapati  fakta  sabagian  masyarakat  merasa  takut  jikalau  anggota keluarganya yang terjebak narkoba lalu dipenjara. Sehingga masyarakat takut jika harus  melaporkan  anggota  keluarganya  bahwa  dia  sudah  terperangkap  dalam jejaring narkoba. Padahal, bisa jadi dia hanyalah korban penyalahgunaan narkoba yang harus mendapatkan penanganan dan perawatan khusus.
Lingkungan  rehabilitasi  pengguna  narkoba  sangat  berbeda  dengan lingkungan penjara. Seseorang  yang masuk ke dalam rehabilitasi  akan menjalani proses  pengobatan  atau  pemulihan  dan  diawasi  dengan  ketat  sehingga ketergantungan  terhadap  narkoba  sedikit  demi  sedikit  akan  hilang.  Di  sana  tidak ada  kekerasan  atau  intimidasi  dari  sesama  residen  rehabilitasi.  Hal  tersebut tentunya  berbeda  dengan  lingkungan  penjara  yang  memungkinkan  terjadinya kekerasan.
Hal  di  atas berkaitan erat  dengan kekurangpahaman masyarakat  khususnya para  pecandu  dan  penyalah  guna  narkotika  serta  keluarganya  bahwa  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  bahwa  korban peredaran  narkotika  tersebut  untuk  dapat  lebih  awal  dibawa  ke  pusat  rehabilitasi atau kantor BNN untuk direhabilitasi.
Adapun  faktor  penghambat  pelaksanaan  program  rehabilitasi  tidak  lepas dari  masyarakat  khususnya  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkoba  yang tidak berpartisipasi  dalam  program  rehabilitasi  yang disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:
1.  Merasa mampu mengontrol/berhenti sendiri.
Penyalahguna  melakukan  pengobatan  sendiri  (membeli  obat  bebas  seperti jamu, ramuan tradisional) untuk mengatasi kecanduan narkoba (sakau).
2.  Minimnya pengetahuan tentang rehabilitasi.
Adanya korban penyalahgunaan narkotika tidak segera dibawa ke IPWL untuk segera  mendapatkan  penanganan  hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya pemahaman  masyarakat  seputar  rehabilitasi,  selain  itu  tidak  mengetahui  pula tempat rehabilitasi di kotanya terutama bagi di pecandu suntik.
2.  Kekhawatiran berhadapan dengan hukum.
Hukum  di  Indonesia  memang  mengatur  penyalah  guna  akan  diproses  dan diberi hukuman dan inilah yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat akan dampak  hukum  jika  terbukanya  informasi  adanya  anggota  keluarga  yang menjadi korban narkoba.
Hal  ini  juga  menjadi  kendala  dalam  efektivitas  pelaksanaan  program rehabilitasi  karena  adanya  kekhawatiran  orang  tua/wali  atau  keluarga  jika anaknya/keluarganya  akan  dipenjara  setelah  melapor  dan  ketahuan  tentang keterlibatannya  dalam  penalah  gunaan  narkotika.  Masyarakat  kurang memahami  bahwa  pecandu  dan  penyalah  guna  tidak  selalu  masuk  penjara tetapi bisa juga dimasukan tempat rehabilitasi dengan syarat mau datang secara suka rela ke IPWL untuk direhabilitasi.
3.  Tercorengnya nama baik keluarga Nama  baik  adalah  prioritas  utama  bagi  sebagian  masyarakat,  khususnya masyarkat  Gorontalo.  Menjaga  nama  baik  adalah  suatu  keharusan  agar  tetap disegani  dalam  masyarakat,  sehingga  jika  ada  salah  satu  anggota  keluarga menjadi  pecandu  atau  penyakah  guna  narkoba  maka  bukan  hanya  nama  baik dirinya yang rusak tapi juga nama baik keluarga. Pertimbangan inilah sehingga masyarakat enggan melaporkan adanya anggota keluarga yang menjadi korban peredaran narkoba.
4.  Dikucilkan dari pekerjaan dan lingkungan masyarakat.
Narkoba  tidak  saja  merusak  kesehatan  seseorang,  tapi  akan  berdampak  pula pada  profesi  atau  pekerjaan  seseorang.  Umumnya  tidak  ada  perusahaan  yang mempekerjakan  pengguna  atau  pecandu  narkoba  begitu  pula  akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat.
Keterangan yang diperoleh dari orang tua yang anaknya bernama RM yang saat menggunakan narkoba jenis tablet/koplo masih berstatus pelajar SD. Menurut keterangannya,  awalnya  orang  tuanya  merasa  malu  karena  anaknya  terlibat narkoba,  namun  karena  masukan  dari  beragai  pihak  dan  pertimbangan kesembuhan, masa depan dan sebelum terjaring rasia dia pun melaporkan anaknya
ke  Klinik  Pratama  di  BNNP  Gorontalo  karena  merasa  anaknya  hanyalah  korban dari peredaran narkoba di Gorontalo yang semakin marak.
Pada  dasarnya  rehabilitasi  sifatnya  terbagi  2  (dua),  yaitu  bersifat  sukarela dan  bersifat  wajib.  Sukarela  jika  pengguna  yang  dimaksud  secara  sukarela melapor  dan  juga  sukarela  menjalani  rehabilitasinya.  Sedangkan  wajib  karena berdasarkan  putusan  pengadilan.  Wajib  lapor  sendiri  diartikan  sebagai  kegiatan melaporkan diri  yang dilakukan oleh pecandu narkotika  yang sudah  cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup  umur  kepada  IPWL  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan/atau  perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Menurut penulis meskipun sudah ada korban atau pengguna narkotika yang melaporkan  dirinya  ke  IPWL  namun  BNNP  Gorontalo  harus  berupaya semaksimal mungkin dalam membangun kesadaran masyarakat melalui program- program  pencegahannya  dan  memperlihatkan  bukti  konkrit  dukungan  kepada pecandu atau penyalah guna narkoba untuk segera melapor dan juga berobat.
Menurut  penulis  bahwa  untuk  terlaksananya  fungsi  rehabilitasi  secara efektif maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah tempat rehabilitasi maupun letak atau lokasi tempat rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan.  Menurut  penulis,  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pelayanan rehabilitasi tersebut adalah seperti;
a. Tempat  rehabilitasi  yang  relatif  tenang,  aman,  sehat  dan  nyaman  tidak digabung dengan residen lainnya.
b. Tempat  rehabilitasi yang  luas  dan  proporsional dengan  jumlah residen/penghuni yang ada.
c. Tersedianya sarana air bersih, listrik.
d. Jaringan komunkasi dan lain-lain sesuai standar kelayakan rehabilitasi. Selain  eksistensi  IPWL,  pembangunan  pusat  rehabilitasi  narkoba  di Gorontalo  yang berada di bawah pengawasan langsung dari BNN adalah sesuatu yang  dibutuhkan,  mengingat  semakin  bertambahnya  pecandu  dan  penyalah  guna narkotika di Provinsi Gorontalo. Kehadiran pusat rehabilitasi yang sesuai standar semakin mengefektifkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalah guna narkotika.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Guna  mengefektifkan  program  rehabilitasi  medis  terhadap  pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika maka Badan Narkotika Nasional
Provinsi  (BNNP)  Gorontalo  bersinergi  dan  menjalin  koordinasi  yang di  antaranya  dengan  kepolisian,  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor (IPWL)  yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  setempat, Lembaga Pemasyarakatan  dan  juga  elemen  masyarakat.  Pada  pelaksanaan rehabilitasi medis, ada residen yang datang secara sukarela ( voluntary ) meminta  layanan  rehabilitasi  kepada  BNNP  Gorontalo  atau  ke  IPWL dan  ada  residen  yang  berasal  dari  hasil  razia  pihak  berwajib ( compulsary ).  Residen  rehabilitasi  wajib  menjalani  3  tahapan perawatan  yang diawali dengan rawat  inap dengan waktu  maksimal  3 bulan,  dilanjutkan  dengan  rawat  jalan  dan  asesmen  lanjutan. Penanganannya  pun  dapat  berbeda-beda  tergantung  tingkat  adiksi, kondisi tubuh dan juga kesepakatan bersama keluarga residen.
2. Adapun  faktor  penghambat  pelaksanaan  program  rehabilitasi  tidak lepas dari masyarakat khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba  yang  tidak  berpartisipasi  aktif  dalam  program  rehabilitasi yang  disebabkan  karena  beberapa  faktor,  diantaranya  merasa  mampu mengontrol/berhenti  sendiri  dengan  cara  melakukan  pengobatan sendiri, adanya kekhawatiran berhadapan dengan hukum, pertimbangan  nama  baik  keluarga  dan  lingkungan  pekerjaan.  Hal inilah  yang  membuat  masyarakat  enggan  untuk  memanfaatkan program rehabilitasi yang ada.

## B. Saran
1. Penyalah guna narkoba khususnya yang menjadi pecandu harus dipandang sebagai  korban  dari  peredaran  gelap  narkoba.  Karena  statusnya  korban maka  penanganannya  pun  harus  dimaksimalkan  melalui  program rehabilitasi medis.
2. Selain  adanya  IPWL  maka  yang  tidak  kalah  pentingnya  pembangunan pusat  rehabilitasi  narkoba  di  Provinsi  Gorontalo yang  berada  langsung  di bawah pengawasan BNN. Pada pusat rehabilitasi tersebut dapat dijadikan sebagai  pusat  pengkajia,  pusat  layanan,  dan  pusat  pelatihan  ( center  of excellent ) dalam bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  2008, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi. Jakarta:  Rineka Cipta.
Badan  Narkotika  Nasional,  2013, Pedoman  Rehabilitasi  Adiksi  Berbasis Masyarakat. Jakarta. _____________________, 2013. Pusat Data, Hasil Penelitian BNN , Jakarta.
_____________________.  2017.  Survey  Nasional  Penyalahgunaan  Narkoba  di 34  Provinsi  tahun  2017.    Pusat  Penelitian  Data  dan  Informasi  Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
____________________, Press  Release Akhir  Tahun  2017.  Kerja  Bersama Perang Melawan Narkoba” Jakarta, 27 Desember 2017.
Budi Prawoto dan Intari Dyah Pramudita, 2008. Narkotika dan Zat Adiktif , Sinar Grafika, Jakarta.
Kusno  Adi,  2009. Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang.
La Sina, Volume 2 Issue 3, December 2016. Iplementation of The Death Penalty in  The  Perspective  of  Human  Rights  in  Indonesia .  Hasanuddin  Law Rivew, Hasanuddin University, Makassar.
Lilik  Mulyadi,  2007, Hukum  Acara  Pidana  (Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan Permasalahannya) . PT. Alumni, Bandung.
Mardani.  2008. Penyalahgunaan  Narkoba  dalam  Persektif  Hukum  Islam  dan Huknm Pidana Nasional . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Martono  dan  Lydia  Harlina,  2005, Pemulihan  Pecandu  Narkoba  Berbasis Masyarakat , PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta.
Moh.  Taufik Makarao, dkk, 2003, Tindak Pidana Narkotika ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Muji  Iswanty,  Fuad  Nur.  A  Review  of  Euthanasia:  Criminal  and  Medical  Law Aspects  in  Indonesia ,  Journal  of  Health,  Medicine  and  Nursing,  ISSN 2422-8419 An International Peer-reviewed Journal, Vol.52, 2018.
Peter Mahmud Marzuki, 2009. Penlitian Hukum , Kencana, Jakarta.
Rasdianah  dan  Fuad  Nur,  2017. Peran  Kejaksaan  dan  Pengadilan  dalam Penerapan  Pidana  Mati  Pada  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Kota  Makasar. Jurnal Gratia. Vol. 13 No. 3 (2) Desember 2017.
R. Soeroso, 2009 : Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika , Jakarta.
Ratna Nurul Afiah, 2009, Barang Bukti, Gunung Agung, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2010, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singka t, Rajawali Press, Jakarta
Sulistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum : Konsistensi dan Refleksi , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Tatas Nur Arifin, “ Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang- Undang  Nomor  35Tahun  2009  tentang  Narkotika  Sebagai  Upaya  Non Penal  Badan  Narkotika  Nasional ”,  Jurnal  Ilmiah , Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## Aturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara RI.
Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nornor  46  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu.
Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  56/HUK/2009  Tentang  Pelayanan  dan Rehabilitasi  Sosial  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika,  Psikotropika  dan Zat Adiktif Lainnya.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor Bagi Pecandu Narkotika
Peraturan  Bersama  antara  BNN  dan  Kepolisian  serta  beberapa  lembaga  lainnya No. 1 Tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika  dan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam  Lembaga Rehabilitasi.
http://gorontalo.bnn.go.id http://mediacerdasbangsa.com/pengguna-narkoba-di-gorontalo-mencapai-6-700- orang http://bangka.tribunnews.com/tag/narkoba http://www.tribunnews.com/bnn/2016/11/03/layanan-rehabilitasi-rawat-inap-di- bnnp-gorontalo-perlu-diperkuat