## Sumbangan Konsep Otentisitas Martin Heidegger bagi Praksis Dialog Interreligius: Upaya Mendukung Moderasi Beragama di Indonesia
Kristoforus Juliano Ilham * , F.X. Eko Armada Riyanto Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia
* kristoforusjulianoilham@gmail.com

## Abstract
Martin Heidegger's concept of authenticity, which is the focus of this article, has made a significant contribution to the practice of interreligious dialogue and religious moderation in Indonesia. The reason is because this concept offers authentic humans in every religion in Indonesia. An authentic human being is identified as a person who is able to see himself as a whole, is able to take responsibility for his existence, and is able to  understand  himself  as  a  human  being  who  truly  lives  in  the  world  without  being dominated and determined by other people. The aim to be achieved in this research is to form and develop authentic religious subjects in every religion in Indonesia. By using a qualitative descriptive method in the form of reviewing various scientific sources that are in  accordance  with  this  discourse,  this  paper  succeeded  in  finding  that  Martin Heidegger's concept of Authenticity is important to instill in every religion in Indonesia in  forming  and  developing  religious  subjects  who  take  part  in  dialogic  interreligious dialogue and support moderation. religion in Indonesia. The novelty of this article is that Martin Heidegger's concept of Authenticity is relevant to religious life in Indonesia, both in  the  practice  of  interreligious  dialogue  and  in  supporting  religious  moderation  in Indonesia.
Keywords:  Concept  of  Authenticity;  Authentic  Human;  Interreligious  Dialogue;

## Religious Moderation

## Abstrak
Konsep Otentisitas Martin  Heidegger  yang  menjadi  fokus  tulisan  ini  memiliki sumbangan yang cukup besar bagi praksis dialog interreligius dan moderasi beragama di Indonesia.  Alasannya  adalah  karena  konsep  ini  menawarkan  manusia  yang  otentik  di dalam setiap agama di Indonesia. Manusia yang otentik diidentikkan sebagai pribadi yang mampu memandang diri secara utuh, mampu mempertanggungjawabkan keberadaan diri, dan  mampu  memahami  diri  sebagai  manusia  yang  sungguh  hidup  di  dunia  tanpa didominasi  dan  dideterminasi  oleh  orang  lain.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  membentuk  dan  membina  subjek  beragama  yang  otentik dalam  setiap  agama  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif berupa penelaahan berbagai sumber ilmiah yang sesuai  dengan diskursus ini, tulisan  ini  berhasil  menemukan  bahwa  konsep Otentisitas Martin  Heidegger  penting untuk  ditanamkan  dalam  setiap  agama  di  Indonesia  dalam  membentuk  dan  membina subjek  beragama  yang  mengambil  bagian  dalam  dialog  interreligius  yang  dialogis  dan mendukung moderasi beragama di Indonesia. Kebaruan tulisan ini adalah bahwa konsep Otentisitas Martin  Heidegger  ternyata  relevan  bagi  kehidupan  beragama  di  Indonesia, baik dalam praksis dialog interreligius maupun dalam mendukung moderasi beragama di Indonesia.
Kata Kunci: Konsep Otentisitas; Manusia Otentik; Dialog Interreligius; Moderasi Beragama

## Pendahuluan
Diskursus  seputar  radikalisme  agama    di  Indonesia  selalu  menjadi  sebuah  tema yang  hangat  untuk  direfleksikan.  Radikalisme  agama  adalah  sebuah  masalah  yang mengganggu stabilitas kehidupan bersama dan selalu memiliki konsekuensi buruk bagi integrasi bangsa. Tatkala integrasi bangsa dimaknai sebagai upaya menggalang persatuan atas dasar kebhinekaan  yang melekat dalam tubuh  Indonesia,  radikalisme agama hadir bagai  parasit  bagi  tumbuh  suburnya  integrasi  itu.  Sebabnya  terletak  pada  praktik radikalisme agama itu sendiri berdampak pada degradasi nilai-nilai kebangsaan melalui tindakan kekerasan dan  aksi  ekstrim yang mengatasnamakan nilai-nilai  agama tertentu (Juergensmeyer, 2002). Radikalisme agama mencoba mengganti nilai-nilai bersama yang telah mapan dengan nilai-nilai agama yang mempresentasikan kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.
Dalam  konteks  Indonesia,  pemahaman  tentang  radikalisme  agama  tersebut  dapat dimengerti  sebagai  upaya  mengganti  kemapanan  nilai-nilai  bersama  seperti  persatuan, gotong  royong, toleransi, dan/atau musyawarah dengan nilai-nilai  agama tertentu  yang sama sekali baru dalam realitas kehidupan bangsa. Nilai-nilai baru itu bisa saja berupa ideologi  agama  berupa  islamisme,  terorisme,  dan  paham-paham  baru  lainnya.  Dengan kata  lain,  radikalisme  agama  pada  dirinya  sendiri  merupakan  sebuah  paham  yang menginginkan  lahirnya  perubahan  terhadap  status  Quo  yang  sedang  dijalankan  dalam sebuah  bangsa  (Faozan,  2022).  Radikalisme  yang  mengatasnamakan  agama  berusaha menggapai apa yang menjadi cita-cita dari kepentingan tertentu, serentak mengokohkan cita-cita  itu  dengan  cara  mengeliminasi  nilai-nilai  yang  sebelumnya  menjadi  buah kesepakatan bersama.
Sebenarnya alasan mendasar mengapa isu mengenai radikalisme dikaitkan dengan agama  adalah  karena  gerakan-gerakan  radikal  yang  sedang  aktual  pada  saat  ini mengidentikkan dirinya dengan agama tertentu. Selain itu apabila melihat konflik-konflik besar  dewasa  ini  yang  memakan  korban  banyak,  besar  kemungkinan  selalu  berkaitan dengan kelompok-kelompok radikal yang mengidentikkan dirinya dengan agama tertentu (Musyafak & Nisa, 2020). Stigmatisasi ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa pada agama tertentu muncul kelompok dan golongan tertentu yang mengklaim ajarannya sebagai yang mutlak benar, sehingga aplikasi terhadap ajaran itu kadangkala bertentangan dengan  nilai-nilai  kemanusian  pada  satu  sisi  dan  menjauh  dari  inti  ajaran  agama  yang sesungguhnya pada sisi yang lain.
Di Indonesia, sejarah mencatat beberapa tindakan radikalisme agama yang terjadi. Pada tahun 1950-an, sebuah kelompok bernama Darul Islam (DI) memakai syariat Islam untuk mendirikan negara Islam di Indonesia (Afadal dkk, 2005). Mereka menginginkan adanya penerapan ajaran Islam yang menyeluruh di Indonesia. Ada juga kelompok Laskar Jihad dan Jemaah Islamiyah (JI) yang bergerak antara awal tahun 2000-an. Laskar Jihad muncul sebagai tanggapan terhadap konflik agama di Maluku dan Poso yang bertujuan untuk membela Muslim di wilayah tersebut, sedangkan Jemaah Islamiyah dikenal sebagai organisasi teroris yang terkait dengan al-Qaida. Terakhir radikalisme agama juga marak dilakukan oleh kelompok yang mengusung ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (Asrori, 2015).
Pemerintah  Indonesia  tidak  pernah  tinggal  diam  menyikapi  gerakan  radikalisme. Hal  ini  bisa  dibuktikan  dengan  keberhasilan  pemerintah  dalam  meredam  berbagai pergolakan yang terjadi di berbagai daerah. Keberhasilan pemerintah juga terbukti dengan berdirinya  forum  diskusi  agama-agama  di  Indonesia  yang  dilakukan  dalam  upaya menguatkan sikap inklusif agama-agama yang ada. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah, mulai dari UU radikalisme hingga pada pengarahan sistem pendidikan yang menguatkan  jiwa  nasionalis-patriotis  telah  memberikan  pengaruh  signifikan  bagi
pencegahan radikalisme itu. Pada era pemerintahan Joko Widodo, salah satu terobosan yang  dihasilkan  adalah  moderasi  beragama.  Moderasi  beragama  adalah  proyek kenegaraan yang mampu menjembatani  perbedaan keagamaan, menghormati  hak asasi manusia, dan membangun masyarakat yang inklusif dan damai di  bumi Indonesia.
Moderasi beragama dicanangkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 lalu sebagai respon terhadap gerakan radikalisme, intoleransi, politik identitas dan beragam isu  disintegrasi  lainnya yang berkembang di  Indonesia (Kementrian Agama RI, 2019). Lahirnya  moderasi  beragama  bertujuan  merangkul  masyarakat  Indonesia  untuk membangun sikap inklusif terhadap satu sama lain. Penekanan utama tujuan ini terletak pada  sikap  dan  cara  beragama  setiap  masyarakat  Indonesia  yang  mesti  mengutamakan harmonisasi  dalam  menyikapi  realitas  keanekaragaman  Indonesia.  Moderasi  beragama menghendaki  setiap  pemeluk  agama  untuk  menjadikan  dirinya  sebagai  teladan  bagi sesama  teladan  aturan  hidup  keagamaan  (Suharto,  2021).  Cara  beragama  dalam  sudut pandang  moderasi  beragama  memberikan  peluang  bagi  terciptanya  sikap  saling menghormati, pengakuan, keterbukaan, dan toleran terhadap satu sama lain.
Pada saat yang bersamaan, proyek moderasi beragama yang telah digalangkan oleh pemerintah juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan yang dimiliki adalah pertama moderasi  beragama  menjadi  sebuah  proyek  yang  belum  menjangkau  seluruh  lapisan masyarakat, bahkan sampai kepada masyarakat akar rumput. Kedua, masih ada tindakan intoleransi,  diskriminatif,  dan  radikalis  yang    mengatasnamakan  agama  muncul  di kalangan  masyarakat,  misalnya  pengeboman  masjid,  gereja  ataupun  tempat  ibadah lainnya  yang  berakar  dari  ketidakterjangkauan  moderasi  tadi.  Ketiga  moderasi  agama belum  cukup  optimal  masuk  dalam  sistem  pendidikan  yang  nasionalis,  karena  hampir pasti bahwa pendidikan agama di Indonesia masih dikungkungi sikap eksklusif, dogmatis, dan literalis (Munif dkk, 2023).
Beberapa  kelemahan  menyangkut  moderasi  beragama  menunjukkan  belum optimalnya  praktik  moderasi  beragama  di  Indonesia.  Hal  yang  disoroti  secara  khusus adalah  mengenai  ketidakterjangkauan  proyek  moderasi  beragama  sampai  ke  lapisan masyarakat akar rumput, termasuk masyarakat yang termarjinalkan dalam banyak aspek. Yang  dimaksud  sebagai  masyarakat  termarjinalkan  adalah  kelompok  yang  menjadi korban  ketidaksetaraan  akses  pendidikan,  kesulitan  ekonomi  dan  kesenjangan  sosial, sehingga  begitu  rentan  mengalami  indoktrinasi.  Kelompok  ini  menjadi  bagian  dari keseluruhan  masyarakat  yang  akrab  dengan  dinamika  dialog  iman  dalam  kehidupan sehari-hari,  tetapi  mudah  diindoktrinasi  karena  latar  belakang  sosial,  ekonomi,  dan pendidikan yang kurang memadai.  Ketidaksetaraan yang dialami dalam berbagai aspek menjadi celah bagi ajaran-ajaran dari kelompok radikalis tertentu untuk mempengaruhi dan memanipulasi individu dalam kelompok ini.
Indoktrinasi  terjadi  ketika    kelompok  radikalis    tertentu  menawarkan  alternatif ekstrim  agar  kelompok  masyarakat  yang  termarjinalkan  keluar  dari  situasi ketidaksetaraan.  Alternatif    tersebut  memakai  ajaran  agama  dan  cara  berpikir  tertentu yang  dipercaya  bisa  mengeluarkan  masyarakat  dari  kondisi  ketertindasan  dan keterbelakangan. Melalui cara ini, pemberi indoktrinasi bisa membentuk opini korbannya agar  menyanggupi  kebutuhan  dan  kepentingan  yang  bersangkutan.  Kepentingan  itu beragam, mulai dari mempertahankan agama (sering juga disebut membela agama) dan menyebarkan ajaran agama tertentu. Praktik ekstrem seperti terorisme tidak jarang juga dihalalkan dalam mencapai kepentingan-kepentingan tersebut.
Imbas  yang  muncul  kemudian  adalah  terciptanya  penguatan  ikatan  primordial berdasarkan agama yang diperlihatkan oleh sebuah kelompok masyarakat atau pemeluk agama.  Indoktrinasi  mengukuhkan  sikap  yang  mencerminkan  kebersamaan  dan solidaritas  sebagai  bagian  dari  kelompok  tertentu,  tetapi  kemudian  bergeser  ke  dalam
bentuk radikalisme dan militanisme tatkala berhadapan dengan kelompok yang berbeda. Indoktrinasi semacam ini cenderung mengajarkan nilai-nilai atau keyakinan baru tentang agama tanpa memberikan ruang kepada individu untuk melakukan pertimbangan kritis atau  evaluasi  independen  atas  pengaruh  yang  diberikan  dari  luar.  Model  indoktrinasi seperti ini mudah saja masuk ke dalam kelompok lapisan bawah yang notabene menjadi korban  ketidaksetaraan  akses  pendidikan,  kesulitan  ekonomi,  kesenjangan  sosial,  dan berbagai akses penting lainnya.
Tentu  saja,  indoktrinasi  terhadap  lapisan  masyarakat  bawah  menjadi  salah  satu penyebab  mandeknya  dialog  interreligius  di  Indonesia.  Masyarakat  menjadi  sangat intoleran,  terpolarisasi,  hidup  dalam  konflik,  serta  menjadi  skeptis  terhadap keanekaragaman.  Dampak  indoktrinasi  menimbulkan  masyarakat  untuk  bersikap eksklusif terhadap ajaran agamanya, sehingga menutup peluang bagi terciptanya dialog antara  agama.  Dialog  antara  agama  memungkinkan  terbangunnya  kesalingpahaman antara mereka yang berbeda keyakinan, kemudian membangun kesadaran yang benar di dalam kehidupan bersama. Melalui dialog antara agama ini, segala perbedaan yang ada tidak  lagi  menjadi  halangan  untuk  menjadikan  kehidupan  bersama  lebih  harmonis, inklusif, dan toleran.
Tantangan  dialog  antar  agama  di  Indonesia  menjadi  begitu  kompleks.  Pada  satu sisi,  dialog  antara  agama  kesulitan  berhadapan  dengan  masyarakat  yang  telah diindoktrinasi  oleh  kelompok  radikalis  yang  meyakini  ajaran  agama  mereka  sebagai kebenaran  fundamental.  Pada  sisi  yang  lain,  dialog  antara  agama  tidak  lagi  mendapat tanggapan  yang  positif  karena  apabila  terlalu  bersikap  inklusif,  akhirnya  masyarakat kehilangan identitas sebagai pemeluk suatu agama (Halim, 2015).  Tantangan ini lebih juga  berdampak  luas  pada  moderasi  beragama  di  Indonesia,  mengingat  dialog interreligius merupakan salah satu instrumen penting dari tegaknya moderasi beragama di  Indonesia.  Ketika  dialog  interreligius  tersendat,  demikian  moderasi  beragama  di Indonesia  pun  tersendat  karena  tidak  ditemukannya  peluang  untuk  bisa  menjembatani diskursus seputar keyakinan masing-masing.
Menindaklanjuti fenomena problematis di atas, salah satu jalan menerapkan dialog interreligius  yang  sehat  adalah  dengan  mendukung  bertumbuh  dan  berkembangnya makhluk beragama (manusia) yang otentik di Indonesia. Manusia sebagai pribadi yang otentik  ini  dikenal  sebagai  konsep  Otentisitas,  sebuah  gagasan  Martin  Heidegger  yang menjelaskan  manusia sebagai makhluk yang mampu menemukan dirinya secara otentik tanpa  adanya  paksaan  dari  luar  melalui  tahapan  refleksi  yang  dilewatinya  di  dalam kehidupan (Alrafi & Mendrofa, 2017). Manusia bisa mengenal dirinya secara lebih baik, sesuatu  yang  mendukungnya  membuat  keputusan  atas  berbagai  pilihan  hidup.  Konsep otentisitas Martin Heidegger ini menekankan independensi manusia yang identik dengan kebebasan  di  dalam  diri  untuk  menentukan  arah  hidup,  sikap,  dan  pandangan  yang otonom.  Konsep  Otentisitas  Martin  Heidegger  ini  relevan  dengan  gerakan  radikalisme agama di Indonesia yang gencar dilakukan lewat jalur indoktrinasi. Sorotan utama dalam indoktrinasi adalah pribadi manusia yang dipengaruhi dan dimanipulasi untuk mencapai kepentingan  kelompok  tertentu.  Konsep  Otentisitas  Heidegger  hadir  sebagai  tawaran bagaimana manusia sebagai makhluk beragama seharusnya bertindak menyikapi gejala indoktrinasi itu. Manusia mesti memiliki independensi dalam menyikapi isu radikalisme umumnya  dan  indoktrinasi  khususnya.  Konsep  Otentisitas  Martin  Heidegger  ini diharapkan menjadi satu sumbangan besar bagi kemajuan praksis dialog interreligius dan mesti mendukung moderasi beragama di Indonesia karena persisnya moderasi beragama mesti didukung oleh pribadi-pribadi beragama yang merasa betah dengan ajaran agama sendiri tanpa campur tangan pihak lain, bersikap inklusif terhadap keanekaragaman, dan mengedepankan sikap toleransi dalam kehidupan beragama.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan data  melalui  pendekatan  studi  kepustakaan.  Sebagai  sebuah  studi  kepustakaan, pembahasan dalam kajian ini bersumber pada  penelaahan berbagai sumber ilmiah yang sesuai  dengan  diskursus  konsep Otentisitas Martin  Heidegger.  Sumber-sumber kepustakaan  ini  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Sumber primer berasal dari buku dan skripsi yang telah menganalisistema serupa. Sementara itu, sumber sekunder dari studi kepustakaan berasal  dari  jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki pendekatan  yang  sama,  secara  khusus  mengenai  kosep Otentisitas Martin  Heidegger, diaog interreligius, dan moderasi beragama di Indonesia.
Berdasarkan  metodologi  dan  pendekatan  di  atas,  tulisan  ini  pertama-tama memaparkan    praksis  dialog  interreligius  yang  terjadi  di  Indonesia.  Hal  ini  kemudian diikuti oleh bagian lain, yakni menyangkut tindakan radikalisme sebagai tantangan dialog intereligius di Indonesia. Poin penting lainnya adalah mengungkapkan kekayaan konsep manusia  yang  otentik  dalam  terang Otentisitas Martin  Heidegger  sebagai  sumbangan bersar  terhadap  praksis  dialog  interreligius  di  Indonesia.  Terakhir,  memaparkan pembentukan  dan  pembinaan  subjek  beragama  yang  otentik  sebagai  upaya  mendukung moderasi beragama di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Memahami Praksis Dialog Interreligius di Indonesia
Dialog interreligius di Indonesia selalu memiliki kaitan mendasar dengan isu sosio- politik (Riyanto, 2010). Sudut pandang ini hendak menegaskan bahwa dialog interreligius terjadi  dalam  realitas  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Indonesia  dan  membutuhkan keterlibatan aktif semua orang. Dialog interreligius tidak semata merupakan diskursus para elit  agama,  tetapi  menyentuh  seluruh  lapisan  agama  di  dalam  realitas  yang  dialami.  Di dalamnya  terjadi  pertukaran  gagasan  yang  konstruktif  antara  pemeluk  agama  dan mengikutsertakan keaktifan masing-masing pemeluk agama untuk keluar dari sekat-sekat perbedaan  yang  ada.  Dengan  demikian,  dialog  interreligius  ini  dapat  dipahami  sebagai sebuah kebijakan yang selalu mendarat dalam kehidupan sehari-hari dan masuk sebagai bagian dari kehidupan itu.
Menurut  Armada  Riyanto,  dialog  interreligius  yang  terjadi  di  Indonesia  sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Dalam bentangan periode ini, ada tiga gagasan besar yang menjadi  proyek  besar  dialog  interreligius  di  Indonesia. Pertama proyek  “Perserikatan Agama-Agama”  sebagai  gagasan  yang  diadopsi  oleh  H.  Mukti  dari  U.  Thant,  seorang sekretaris  jenderal  PBB  saat  itu.  Di  Indonesia,  terobosan  gagasan  ini  termanifestasi  ke dalam organisasi Badan Kerjasama Antarumat Beragama yang terbukti mendasarkan diri pada  prinsip  keadilan,  perdamaian,  dan  lingkungan  hidup  yang  mendukung  kehidupan. Kedua  munculnya  Dialog  Antar  Iman  (DIAN).  Dialog  iman  ini  merupakan  jembatan dialog  yang  membuka  diri  terhadap  pengertian  iman.  Mekanismenya  adalah  seseorang membuka  diri  terhadap  iman  yang  lain  tanpa  menghianati  imannya  sendiri,  dan memperkaya  pengalaman  iman  lewat  jalur  dialog. Ketiga menyangkut  cara  beragama (Islam) yang baru. Konsep beragama yang baru ini dilakukan dengan menaruh ketaatan kepada Tuhan, sekaligus memiliki pendekatan kemanusiaan (Riyanto, 2010).
Armada Riyanto juga membagi dialog interreligius Indonesia ke dalam delapan tema penting.  Tema-tema  ini  merupakan  hasil  pergumulannya  terhadap  praksis  dialog interreligius yang berjalan dalam kajian sejarah Indonesia selama ini. Bisa jadi, tema-tema ini juga menjadi gambaran umum terhadap dialog interreligius di Indonesia yang ditempa lewat berbagai peristiwa, ideologi, konstitusi, dan kultur masyarakat sendiri. Tema  yang pertama menyangkut hak beragama. Konstitusi negara Indonesia menjamin setiap orang
untuk  memeluk  agama,  baik  itu  Islam,  Katolik,  Hindu,  Budha  dan  lain-lain.  Hak  ini bermuara dari kultur bangsa Indonesia sendiri, yakni kultur kebebasan yang melekat dalam diri  setiap  pribadi  untuk  menjalankan  hak  dan  kewajiban  hukum  agama.  Dialog interreligius menjamin bahwa negara tidak diperkenankan mengintervensi urusan agama, karena apabila demikian halnya dapat dikritisi bahwa negara sama sekali tidak memiliki kewenangan  untuk  mengontrol  agama.  Agama-agama  ada  di  dalam  negara  Indonesia, tetapi itu bukan berarti bahwa Indonesia menjadi negara agama.
Kedua agama  dalam  civil  society.  Hidup  beragama,  termasuk  praksis  dialog interreligius dalam societas (masyarakat) adalah bagian dari penghormatan dan pengakuan terhadap kehadiran sesama di  sekitar. Hal  ini misalnya merujuk  pada cara pandang dan sikap seorang terhadap yang lain, sekaligus menyangkut kehidupan beragama orang lain. Ada  beberapa  persoalan  runyam  di  Indonesia  yang  sekaligus  bertalian  dengan  poin  ini, diantaranya  adalah  mengenai  paradoks  iman  yang  disinyalir  justru  mengalienasi  orang lain, dan tindakan kriminalitas yang membawa-bawa jubah agama. Pada poin inilah dialog dan  rekonsiliasi  menjadi  alternatif  yang  perlu  diaplikasikan  demi  terciptanya penghormatan kepada sesama.
Ketiga determinisme  agama  oleh  negara  dalam  RUU-KUB.  Regulasi  yang  dibuat pemerintah melalui RUU-KUB secara implisit hendak mempresentasikan upaya dominasi negara terhadap agama di Indonesia. Imbasnya RUU-KUB menjadi semacam pengontrol praktek kehidupan beragama di Indonesia, dan tentu saja RUU-KUB dinilai diskriminatif serta rancu terhadap prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di Indonesia. Keempat agama tanpa  kritik.  Di  sini  kritik  dimaksudkan  sebagai  aktivitas  pembacaan  ulang  terhadap praktik  kehidupan  beragama  yang  dijalankan  di  Indonesia.  Salah  satu  tujuan  kritik  ini adalah untuk semakin menemukan konteks kitab suci dalam situasi zaman, baik dari segi interpretasi maupun aplikasi ajaran agama di ruang publik.
Kelima memimpikan agama anti kekerasan. Tindakan anarkis yang dilakukan atas nama  agama  perlu  menjadi  perhatian  bersama  bahwa  agama  digunakan  untuk melanggengkan praktik kekerasan di dalam hidup masyarakat. Perlu ada terobosan agama yang anti kekerasan, yang mengutamakan sikap keterbukaan dalam hal apa saja. Beriman yang sejati adalah cara hidup yang memberi ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan lewat cinta kasih, perdamaian dan lain-lain. Dengan kata lain, tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan untuk  menguasai  cara  hidup  beragama  setiap  orang. Keenam, tentang  praksis  dialogal Indonesia.  Fokus  poin  ini  adalah  upaya  mendekonstruksi  Surat  Keputusan  Bersama Ahmadiyah  (SKB-A)  yang  dinilai  mendiskriminasi  kelompok  Ahmadiyah.  Perlu diperhatikan  bahwa  beberapa  kelompok  masyarakat  dan  organisasi  Islam  menilai Ahmadiyah sebagai kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam, sementara kelompok hak  asasi  manusia  dan  sebagian  masyarakat  internasional  menyuarakan  keprihatinan terkait  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  mungkin  terjadi  terhadap  komunitas Ahmadiyah.
Ketujuh konsep agama anti kekerasan menjadi fondasi dialog interreligius. Agama anti kekerasan mewajibkan setiap subjek beragama di  Indonesia untuk  menyadari tugas dan  tanggung  jawabnya  dalam  membangun  iman  yang  merangkul,  menggagas persaudaraan yang sejati dan mengedepankan orientasi kemanusiaan. Membangun iman yang merangkul mengarahkan setiap subjek beriman agar mengedepankan model-model penghayatan  iman  yang  mengutamakan  sikap  saling  mengampuni  dan  meminta  maaf. Dalam  menggagas  persaudaraan  yang  sejati,  setiap  subjek  beriman  Indonesia  mestinya melihat  sesamanya  sebagai  sesama  yang  terus  hadir  dalam  setiap  pengalaman  hidup, kegembiraan,  maupun  harapan.  Mengedepankan  orientasi  kemanusiaan  dapat  dipahami sebagai upaya membela sisi kemanusiaan dalam setiap praktik hidup beragama. Artinya, penghayatan hidup beragama tidak terlepas dari pendekatan kemanusiaan.
Kedelapan dialog  interreligius  dalam  kacamata  ideologis.  Pembahasan  poin  ini berkaitan erat dengan isu syariat  Islam di dalam Piagam Jakarta yang memiliki dampak perpecahan politis dalam hidup beragama di  Indonesia. Secara historis, menyoal syariat Islam merupakan pergumulan bersama para pendiri bangsa, karena syariat Islam memiliki konsekuensi besar terhadap konstitusi negara. Konsekuensi pertama yang muncul adalah bahwa syariat Islam hanya menegaskan kewajiban satu agama saja, sementara agama lain tidak  diperhitungkan.  Persoalannya  menjadi  kompleks,  mengingat  syariat  Islam  tidak representatif terhadap kemajemukan yang ada di  Indonesia. Konsekuensi kedua muncul dalam konteks kehidupan beragama, di mana rumusan syariat Islam justru membuka keran terbentuknya pemerintahan yang diktator berdalil agama di negara Indonesia.
Penjelasan  tersebut  di  atas  mengafirmasi  bahwa  sebenarnya  latar  belakang  dialog interreligius  di  Indonesia  bersumber  dari  realitas  keseharian  masyarakat.  Dialog interreligius ini merupakan bentuk pertemuan hati dan pikiran dari setiap pemeluk agama yang  berupaya  menghilangkan  agresifitas  diantara  berbagai  keyakinan.  Berbagai peristiwa, ideologi,  konstitusi, dan kultur masyarakat  yang  ada merupakan bagian tidak terpisahkan dari dialog yang menghubungkan realitas kehidupan keseharian masyarakat Indonesian  ke  dalam  kesatuan  kesepahaman  akan  hakikat  keberagaman  yang  dimiliki. Sekarang konkretisasi dari hal ini secara jelas tampak di dalam praktik dialog interreligius yang  dilakukan  oleh  lembaga  seperti  Lembaga  Pengkajian  Kerukunan  Umat  Beragama (LPKUB), Badan Musyawarah Antar Umat Beragama, Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama, Dialog Antar Iman (DIAN) dan lain-lain (Kamal, 2019).
Meskipun demikian tidak dapat disangsikan juga bahwa pada kenyataannya dialog interreligius  di  Indonesia  secara  negatif  dialami  sebagai  perdebatan  tentang  keyakinan. Dalam adu gagasannya dengan sesama yang berbeda keyakinan, seseorang tidak jarang mencoba  untuk  mencari  kelemahan  lawan  dialognya  dan  melegitimasi  keyakinannya sebagai satu-satunya yang mutlak benar. Dialog ini jelas merupakan paradoks dari tujuan dialog  interreligius,  yakni  mencapai  kesalingpahaman  atas  dasar  kebebasan  untuk menghormati  satu  sama  lain. Ketimpangan dialog interreligius  ini bersumber dari sikap eksklusif  yang  masih  melekat  dalam  subjek  beragama.  Di  dalamnya  juga  termaktub individualitas, merasa keyakinan sendiri sebagai satu-satunya kebenaran.

## 2. Indoktrinasi Sebagai Tantangan Dialog Interreligius di Indonesia
Sebelum membahas secara lebih mendalam dampak yang ditimbulkan indoktrinasi bagi  dialog  interreligius  di  Indonesia,  perlu  diuraikan  terlebih  dahulu  tentang  apa  yang dimaksud  dengan  indoktrinasi.  Secara  etimologis  kata  indoktrinasi  berasal  dari  Bahasa Latin yaitu indoctrinare , yang berarti mengajarkan atau mendidik. Kata ini terbentuk dari gabungan  kata in (ke  dalam)  dan doctrina (ajaran  atau  doktrin),  yang  diartikan  sebagai proses  memberikan  ajaran  atau  doktrin  kepada  orang  lain.  Definisi  ini  secara  positif dimaknai sebagai sebuah transfer pengetahuan atau ajaran, tetapi dalam perkembangannya kata  indoktrinasi  juga  dipahami  secara  negatif  sebagai  upaya  membentuk  dan mengendalikan pemikiran orang lain dengan cara mengimpor keyakinan dan ajaran tanpa memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menimbang secara kritis.
Esensi  term  indoktrinasi  terpaut  pada  hal  mengendalikan  pikiran.  Proses  ini berkesinambungan  dengan control  beliefs ,  yakni  keyakinan  alamiah  yang  diperoleh melalui proses kebudayaan, pendidikan, sosialisasi dan interaksi dengan sesama manusia dan  alam.  Mekanisme  kerja  indoktrinasi  dalam control  beliefs ini  adalah  dengan mengendalikan  segala  sesuatu  yang  masuk  ke  dalam  pikiran  seseorang  sehingga mempengaruhi caranya memandang segala sesuatu di dalam kehidupan. Di dalam control beliefs ini  indoktrinasi  bekerja  dengan  memampukan  seseorang  untuk  bisa  menentukan diterima  atau  tidaknya  keyakinan  orang  lain,  serta  pada  saat  yang  bersamaan  berfungsi
sebagai penyedia kondisi bagi seseorang untuk menerima keyakinan lain ketika seseorang itu bermaksud membangun sebuah konsep keyakinan (Desmaliza, 2012).
Dalam  konteks  agama  di  Indonesia,  indoktrinasi  dapat  dijelaskan  sebagai  sebuah proses membentuk dan mengendalikan pemikiran orang lain dengan menggunakan dalih ajaran  dan  keyakinan  agama.  Konsep  indoktrinasi  agama  ini  dimainkan  dengan  cara memperkuat  perasaan  kekitaan  sebagai  bagian  dari  agama  tertentu  di  Indonesia  dalam upaya  untuk  menegaskan  identitas.  Kata-kata  seperti  Tuhan  kita,  ajaran  kita,  kitab  suci kita, dan sejenisnya merupakan dalih yang dipakai dalam memperkuat perasaan kekitaan tersebut. Semakin seseorang merasa menjadi bagian integral dari sebuah kelompok agama, apalagi dicampur dengan fanatisme yang berlebihan, maka proses indoktrinasi itu semakin mudah dilakukan. Prinsip dasarnya terpusat pada usaha untuk mengkonsolidasi kedudukan agama  dan  melegitimasi  dikotomi    antara  agama  saya  dengan  agama  anda,  ajaran  saya dengan ajaran anda, dan kitab suci saya dengan kitab suci anda.
Gerakan  indoktrinasi,  berorientasi  pada  usaha  untuk  mengendalikan  orang  lain secara  keseluruhan.  Doktrin  yang  ditransfer  dimaksudkan  agar  korban  mengadopsinya sebagai landasan berpikir dan bertindaknya sehari-hari. Kehidupan seorang yang menjadi korban  indoktrinasi  adalah  kehidupan  yang  diharapkan  berbasis  doktrin  tadi,  yang memampukannya  untuk menentukan diterima atau tidaknya keyakinan orang lain. Sebuah doktrin ekstrem tentu mengarahkan pelakunya untuk menjadikan doktrin tersebut sebagai role  model yang  harus  dipertahankan,  sehingga  pelakunya  harus  selalu  berwaspada terhadap gangguan dari luar. Indoktrinasi menjadi penyedia kondisi bagi seseorang untuk membangun  sebuah  konsep  keyakinan  yang  kiranya  mampu  memasuki  berbagai  sektor kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  Indonesia.  Dalam  bidang  pendidikan,  indoktrinasi menyebar secara terpadu melalui di sekolah dan institusi terkait, sedangkan dalam bidang politik partai politik menjadi wadah yang tepat untuk menumbuhkan semangat dan ajaran (Syam, 2008).
Tujuan  lain  dari  indoktrinasi  adalah  untuk  menciptakan  cara  berpikir  berdasarkan ideologi  ekstrem  kepada  orang  lain.  Kelompok  atau  aliran  ekstrem  mencoba  untuk mengusung  ideologi  berasaskan  keyakinan  agama  di  dalam  sebuah  tatanan  kehidupan yang  sudah  memiliki  ideologi  yang  formal.  Sebagai  contoh,  kelompok  yang  ingin mengganti  Pancasila  dengan  mengusung  ideologi  khilafah  sebagai  ideologi  negara Indonesia.  Kelompok  seperti  ini  memperjuangkan  ideologi  berbasis  ajaran  agama,  dan serentak  mengabaikan  ideologi  sah  yang  representatif  di  Indonesia.  Fenomena  ini  juga sering  disebut  sebagai  gerakan  radikalisme  dan  fundamentalisme,  tetapi  tetap  saja semuanya  berawal  indoktrinasi  yang  dijalankan  oleh  jaringan  dan  aliran  terkait.  Fokus indoktrinasi  dalam  gerakan  radikalisme  atau  fundamentalisme  adalah  melakukan propaganda ideologi berbasis doktrin agama dan ajaran tertentu.
Perlu  disadari  juga  bahwa  sasaran  indoktrinasi  agama,  seperti  juga  terjadi  di Indonesia  tidak  lari  jauh  dari  masyarakat  yang  menjadi  korban  ketidaksetaraan  akses pendidikan, kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial,  dan beragam  akses penting lainnya. Alasan mendasarnya adalah karena situasi kehidupan seperti ini membuka peluang bagi masuknya  indoktrinasi.  Indoktrinasi  masuk  dengan  dua  cara  ideal  berupa justifikasi ideologi melalui  pengetahuan  dan  pengalaman  pribadi,  dan cultural  framing melalui interpretasi teks kitab suci di dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari sudut pandang justifikasi  ideologi ,  indoktrinasi  masuk  melalui  pendekatan  pribadi  ke  pribadi yang  mungkin  memiliki  kedekatan  secara  primordial,  misalnya  agama.  Adapun  dari cultural framing , indoktrinasi dijalankan berdasarkan pendekatan interpretasi Kitab Suci yang digiring demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok.
Sampai pada titik ini, dapat dibenarkan bahwa indoktrinasi memiliki dampak yang buruk  bagi  dialog  interreligius  di  Indonesia.  Indoktrinasi  telah  berpotensi  menciptakan
pengkotak-kotakan  subjek  beragama  di  Indonesia  berdasarkan  doktrin  tertentu.  Sebuah kelompok  masyarakat  yang  menjadi  korban  indoktrinasi  menjadi  cenderung  bersikap defensif  terhadap  sesama  yang  berbeda  keyakinan,  bahkan  menjadi  enggan  untuk membuka  diri  terhadap  keyakinan  yang  lain.  Selain  itu,  indoktrinasi  juga  membuka kemungkinan sebuah kelompok menyembunyikan identitasnya dari pihak lain, sehingga berdampak  pada  rendahnya  pemahaman  baru  terhadap  keanekaragaman.  Ketika  sebuah kelompok  masyarakat  menutup  diri  terhadap  perbincangan  dengan  yang  lain,  tidak mungkin harmonisasi bisa tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama.
Pada dasarnya dialog interreligius adalah dialog yang memberikan pemahaman baru terhadap  perbedaan  keyakinan  masing-masing  (Tanzil,  2012).  Indoktrinasi  dengan sendirinya menutup diri terhadap adanya pemahaman baru di dalam dialog interreligius. Selain menimbulkan vakumnya komunikasi yang dialogis antara setiap pemeluk agama, indoktrinasi  juga  secara  total    membatasi  horizon  intelektual  pada  pandangan  yang simplisitas dan biner menyangkut perbedaan ajaran dan keyakinan. Pandangan seperti ini sangat  berpotensi  menimbulkan  konflik  di  antara  masyarakat  Indonesia,  mengingat kelompok yang terindoktrinasi  membatasi ruang diskusi  antara agama-agama yang ada. Dialog  interreligius  menjadi  tidak  produktif  terhadap  sumbangsih  pemikiran-pemikiran kreatif yang dipercaya mampu membangun relasi kehidupan beragama yang baik.
Persoalan  utama  yang  ditimbulkan  oleh  gerakan  indoktrinasi  bagi  dialog interreligius  adalah  manipulasi  doktrin  terhadap  subjek  atau  individu  beragama  di Indonesia. Halnya menjadi parah karena pribadi yang telah diindoktrinasi menimbulkan ketidaksetaraan di dalam dialog. Seorang yang diindoktrinasi sulit untuk melihat kekayaan nilai  pada  keyakinan  lain.  Tidak  ada  kesetaraan  di  dalam  dialog,  baik  pada  tataran  ide maupun  praksis.  Dialog  yang  membangun  adalah  dialog  yang  memiliki  keselarasan  di dalam ide dan praksis, tetapi penerimaan doktrin ekstrem dari aliran atau gerakan tertentu dapat  menegasikan  ide  dan  praksis  ide  di  dalam  dialog.  Individu  yang  menjadi  korban indoktrinasi  juga  akan  dengan  mudah  memiliki  persepsi  buruk  terhadap  orang  lain. Akibatnya  dialog  interreligius  yang  dibangun  menjadi  lahan  subur  berkembangnya stereotip  dan  prasangka,  padahal  dialog  interreligius  menginginkan  adanya  pandangan yang objektif terhadap individu dari agama lain.

## 3. Konsep Otentisitas Martin Heidegger
Autentik  merupakan  salah  satu  kata  favorit  Heidegger  dalam  membahasakan Das Sein (manusia). Das  Sein dapat  dipahami  sebagai  ruang  di  mana  manusia  mampu menemukan  kebermaknaan  diri  (Martaufiq  &  Fachruddin,  2019).  Menjelaskan  manusia yang  autentik  dalam  pandangan  Heidegger  dapat  dimulai  dari  kualitas  manusia  sebagai makhluk  yang  hidup  dalam  temporalitas  pemahaman.  Menurut  Heidegger,  pemahaman merupakan kapasitas manusia yang secara primordial merupakan sesuatu yang eksistensial (Hardiman, 2003). Pemahaman yang melekat  dalam  setiap Das Sein merupakan bagian dari memahami cara berada manusia, sekaligus menunjukkan keterbukaan terhadap orang lain. Di dalam kehadirannya dengan orang lain, Heidegger menyatakan bahwa kehadiran manusia  yang  otentik  bukan  melulu  soal  keberadaan  diri  secara  fisik  di  dalam  sebuah tempat, tetapi lebih merupakan sikap menuntun diri terhadap masa depan yang baik.
Heidegger  meyakini  bahwa  kesadaran  akan  kedirian  adalah  dasar  bagi  manusia untuk  dapat  menemukan  dirinya  yang  otentik.  Otentisitas  dimaksudkan  secara  konkret sebagai  upaya  manusia  untuk  dapat  menyadari  Ada  yang  menjadi  miliknya.  Manusia adalah  dia  yang  berusaha  menemukan  makna  terdalam  hidupnya  yang  tidak  terlihat (Riyanto, 2011). Bagi Heidegger, kesadaran adalah pokok terpenting agar manusia dapat menemukan  dirinya.  Inilah  yang  dimaksud  dengan otentisitas ,  yakni  kondisi  di  mana manusia  mampu  mempertanggung  jawabkan  keberadaan  dirinya  dan  memahami  diri
sebagai manusia yang sungguh hidup di dunia. Kebalikannya adalah inotentisitas , sebuah situasi manakala manusia tidak menyadari keberadaan di dunia  karena digenggam oleh kebiasaan, aturan, norma, dan/atau dogma tertentu (Wrathall, 2006).
Manusia yang otentik adalah manusia yang mampu memandang dirinya secara utuh. Pengenalan yang utuh ini menyangkut semua hal, mulai dari manusia pada dirinya sendiri maupun dalam relasi dengan dunia dan sesama yang pada intinya menegaskan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermakna (Tan, 2023). Pada dirinya sendiri, manusia yang otentik  diikat  oleh  kesadaran  akan  keberadaan,  adaptasi,  kerja  akal  budi,  dan  prinsip- prinsip. Pada manusia juga melekat sisi relasionalitas terhadap dunia dan sesama. Dunia menjadi  dimensi  transendental  yang  mendukung  keberadaan  manusia.  Adapun relasionalitas manusia juga berhubungan dengan relasi dengan sesama manusia, sehingga manusia  disebut  ada  yang  memanusiawi  (Riyanto,  2013).  Bagi  manusia  yang  otentik, keberadaan sesama bersifat suportif bagi dirinya, tetapi bukan berarti bahwa sesama bisa mendominasi dan mendeterminasi hakikat keberadaannya di dunia.
Konsep otentisitas Heidegger  selalu  berkaitan  dengan  ada  dari  manusia  di  dalam dunia.  Alasannya  adalah  karena  di  dunia  manusia  diberikan  anjuran  etis  bagaimana menunjukkan  cara  berada  (Kristiatmo,  2017).  Dunia  adalah  dimensi  di  mana  manusia keluar  dari  dirinya  dan  mengambil  tempat  untuk  menunjukkan  keberadaanya.  Dalam bahasa Heidegger, dunia adalah “ada-adaan” dan “das sein” yang lain. Dunia dekat dengan manusia  dan  memberi  ruang  bagi  manusia  untuk  menunjukkan  keotentikan  diri,  dalam artian bahwa menjadikan manusia sebagai makhluk yang memandang dirinya secara utuh tanpa didominasi dan dideterminasi manusia lain, karena manusia selalu siap ada dalam segala  situasinya  di  dunia  (Azis,  2013).  Namun  dunia  juga  bisa  menjadikan  manusia menjadi  tidak  otentik  apabila  manusia  terseret  terlalu  jauh  ke  dalam  dunia.  Manusia menjadi  tidak  otentik  karena  didominasi  oleh  dunia,  dan  pada  akhirnya  manusia  tidak bereksistensi dengan sungguh-sungguh di dalam dunia (Tjahjadi, 2016).
Keberadaan  manusia  yang  otentik  di  dalam  dunia  memiliki  esensi  untuk  dapat melampaui  dirinya  sendiri.  Dengan  alasan  demikian,  manusia  selalu  berada  di  dalam proses  untuk  bisa  melampaui  diri.  Bukan  tidak  mungkin  usaha  untuk  melampaui  diri sendiri  ini  dapat  terwujud,  pasalnya  manusia  selalu  menyadari  eksistensinya  sebagai pribadi yang mengetahui apa yang dimiliki dan apa yang harus dikejar. Otentisitas adalah cara  paling kreatif untuk dapat mengungkapkan makna hidup manusia di dunia. Artinya, dengan mengungkap keberadaan diri di tengah dunia, manusia bisa menunjukkan bahwa dirinya  memang  sungguh  ada  di  dalam  realitas  hidup.  Dengan  demikian  kompleksitas hidup manusia dialami sebagai perjalanan yang membawa manusia pada makna terdalam hidup.
Konsep otentisitas Heidegger  juga  memahami  manusia  sebagai  makhluk  yang memiliki keunikan. Dalam hal ini, manusia memiliki perbedaan dengan sesama di sekitar karena  eksistensinya  bersama  yang  lain  merupakan  kesempatan  untuk  dapat  memaknai realitas  hidup  yang  berbeda  antara  manusia  dengan  entitas-entitas  lain  (Riyanto,  2017). Kemampuan  manusia untuk mendalami dirinya sendiri, baik berkaitan dengan keunikan maupun  relasionalitas  dirinya,  dalam  filsafat  Heidegger  seakan  melukiskan  bahwa manusia  ( Das  Sein) sesungguhnya  berani  mengusik  keseluruhan  dirinya  untuk menemukan makna kedirian. Hal ini berarti bahwa menjadikan pencarian yang dilakukan manusia dalam proses menjadi adalah kesadaran transenden yang diproyeksikan dengan intensionalitas  menjadi  otentik.  Dengan  demikian,  keotentikan  manusia  menurut Heidegger dimaksudkan agar manusia dapat mengungkap  bagaimana dunia ini menjadi kesempatan untuk hidup dan menemukan tujuan ontologis di dalam dirinya.
4. Sumbangan Konsep Otentisitas Martin Heidegger bagi Praksis Dialog Interreligius
Konsep otentisitas Heidegger  bisa  digunakan  untuk  membentuk  subjek  beragama yang otentik di Indonesia. Tujuannya secara khusus adalah untuk membentuk kesadaran akan  kedirian    subjek  beragama  yang  telah  diindoktrinasi  supaya  lebih  mampu menemukan  dirinya  yang  otentik.  Subjek  beragama  yang  otentik  adalah  manusia  yang diarahkan untuk menemukan makna terdalam hidup dan mampu mempertanggungjawabkan  keberadaan  dirinya  sebagai  manusia  yang  sungguh  hidup  di dunia.  Selain  itu,  subjek  beragama  yang  otentik  juga  adalah  manusia  yang  mampu memandang  dirinya  secara  utuh.  Realitas  hidup  yang  kompleks  di  sekitarnya,  terutama menyangkut  keberagaman  agama  tidak  menjadi  halangan  bagi  subjek  beragama  yang otentik untuk melakukan pengenalan yang utuh menyangkut semua hal.
Subjek beragama yang otentik ini menjadi sumbangan besar bagi dialog Interreligius di  Indonesia.  Ketika  dialog  Interreligius  menemukan  tantangan  melalui  indoktrinasi, konsep Otentisitas Heidegger menawarkan alternatif agar subjek beragama di Indonesia keluar  dari  dirinya  dan  mengambil  tempat  untuk  menunjukkan  keberadaan  sebagai masyarakat  Indonesia  yang  peduli  terhadap  situasi  keanekaragaman.  Bagi  subjek beragama yang memahami secara komprehensif tentang keberagaman, perbedaan bukan menjadi  halangan  untuk  menciptakan  kehidupan  bersama  yang  kondusif  di  Indonesia. Satu-satunya  pegangan  bagi  subjek  beragama  yang  otentik  adalah  berkontribusi  bagi pluralitas keyakinan. Pluralitas tidak kontradiktif terhadap eksistensi hidup bersama, tetapi mendukung eksistensi itu.
Subjek beragama yang otentik tidak terkungkung oleh dominasi dari kelompok atau aliran  ekstrem  yang  menginginkan  perubahan  dalam  sistem  kehidupan  bersama  di Indonesia.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa  gerakan  Indoktrinasi  yang  masuk  dengan  cara membentuk dan memanipulasi cara berpikir dan bertindak untuk berafiliasi dengan doktrin tertentu  tidak  diterima  oleh  subjek  beragama  yang  otentik.  Alasan  mendasarnya  adalah karena subjek beragama yang otentik adalah pribadi yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu, subjek beragama yang otentik juga memiliki kualitas untuk dapat memverifikasi  segala  sesuatu  yang  masuk  ke  dalam  dirinya,  sehingga  apa  pun  yang bertentangan dengan pandangannya tidak sampai mendominasi tingkah lakunya.  Manusia yang otentik, sebagaimana dikatakan Heidegger memiliki independensi yang mutlak atas dirinya sendiri.
Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memasukkan konsep otentisitas Heidegger ke  dalam  dialog  Interreligius  di  Indonesia.  Langkah  awal  yang  bisa  diterapkan  adalah setiap  agama  di  Indonesia  perlu  mengkritisi  metode  pendidikan  ajaran-ajaran  agama masing-masing, mengingat bahwa persoalan yang muncul dewasa ini justru terletak pada metode  penanaman  ajaran-ajaran  agama.  Kotbah,  dakwah,  dan  ceramah  yang  diberikan dalam  setiap  agama  kadang  hanya  merupakan  formalitas  semata,  tidak  mencapai  titik aksentuasinya  melalui  praktik.  Seringkali  ajaran  agama  berhenti  pada  tempat  di  mana ajaran  itu  diberikan  atau  secara  ironis  digiring  ke  dalam  penerapan  yang  keliru  akibat kesalahan  penafsiran.  Kejanggalan  ini  menjadi  sebuah  perhatian  bersama  karena mengakibatkan  ajaran-ajaran  agama  tidak  mengakar  kuat  ke  dalam  praksis  kehidupan bersama,  padahal  ajaran-ajaran  agama  di  Indonesia  selalu  mengedepankan  nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keharmonisan hidup.
Konsep otentisitas Heidegger  sesungguhnya  berkaitan  dengan  cara  setiap  agama mendidik  pemeluknya.  Artinya,  konsep otentisitas ini  memberikan  acuan  bagi  agama untuk  mengembangkan  metode  mendidik  subjek  beragama  yang  fokus  pada  pengertian akan makna kehidupan (Chandra, 2021). Kehidupan dimaknai  bukan saja dari landasan tekstual  kitab suci  dan doktrin  agama, tetapi  lebih kepada internalisasi  keduanya dalam praksis keberadaan di dunia. Dalam kaitannya dengan itu, setiap subjek beragama mesti
melihat makna kehidupan sebagai proses pemaknaan nilai-nilai agama dalam pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dalam jalur dialog  dengan  agama  lain,  sebuah  agama  mesti  memprioritaskan  tumbuhnya  semangat keterbukaan dan kesetaraan.
Lebih  lanjut,  konsep otentisitas Heidegger  menjadi  referensi  bagi  setiap  agama untuk  masuk  ke  dalam    dirinya.  Dialog  Interreligius  adalah  dialog  yang  mesti mengevaluasi apa yang terjadi di dalam agama-agama di Indonesia dan berusaha berproses menjadi  institusi  yang  mengakomodasi  kebaikan  bersama.  Relasi  antara  agama  yang masih  kendor  perlu  diperhatikan  lagi,  secara  khusus  membaca  kemungkinan  terjadinya indoktrinasi oleh kelompok atau aliran radikal yang mengatasnamakan agama tertentu di Indonesia.  Kelompok  radikal  pandai  membaca  kelemahan  agama-agama,  lalu  masuk membawa  doktrin  yang  barangkali  ingin  menggantikan  kedudukan  Pancasila  sebagai dasar negara.
Konsep otentisitas Heidegger  menegaskan  kedudukan  subjek  beragama  yang dialogal.  Gagasan  ini  dapat  dipahami  sebagai  upaya  personal  setiap  subjek  beragama dalam menerapkan unsur penghormatan, kesetaraan, dan persamaan rasa sepenanggungan dengan subjek beragama lain (Riyanto, 2018). Dengan menanamkan sikap-sikap tersebut setiap  subjek  pertama  tidak  akan  menjadikan  dialog  Interreligius  sebagai  bagian pembicaraan yang riskan terhadap keanekaragaman, tetapi menjadi dialog yang mewarnai keseharian.  Hal  ini  sekaligus  menjadi  kesempatan  agar  dialog-dialog  yang  membahas tentang  isu  keyakinan  menjadi  lebih  dekat  dengan  masyarakat  akar  rumput.  Tentu perubahan positif dalam dialog Interreligius akan bisa dicapai seandainya kesadaran akan penghormatan, kesetaraan, dan persamaan rasa sepenanggungan dengan subjek beragama lain dimulai dari bawah.
Pembentukan  dan  pembinaan  subjek  beragama  yang  otentik  di  Indonesia  dapat dimulai  dari  lingkungan  pendidikan  berbasis  agama  seperti  pesantren  atau  seminari.  Di pesantren,  nilai  dan  ajaran  islam  mesti  sungguh  dilihat  sebagai  sarana  yang  mendidik subjek  beragama  menjadi  manusia  yang  otentik.  Keotentikan  subjek  beragama  di lingkungan pesantren bertujuan untuk mencapai pembentukan dan pembinaan santri yang mampu memegang tradisi  hidup  religius  islam sebagai  pedoman bertingkah laku dalam keseharian.  Subjek  beragama  yang  dibina  di  pesantren  diharapkan  menjadi  manusia otentik  yang  dalam  bahasa  Heidegger  disebut  sebagai  manusia  yang  tidak  mudah dipengaruhi oleh nilai dan ajaran dari luar yang konfrontatif terhadap nilai dan ajaran dari pesantren.
Subjek  beragama  yang  diinginkan  muncul  dari  lingkungan  seminari  juga  dibina untuk  menyadari  keotentikan  diri.  Para  seminaris  mengalami  pembentukan  diri  bukan hanya terbatas pada kebutuhan Gereja, tetapi perlu menjawabi tantangan bangsa dewasa ini.  Halnya  menjadi  penting  sebab  aturan  hidup  berdasarkan  dimensi  kerohanian  di seminari  diupayakan  untuk  membentuk  karakter  subjek  beragama  yang  berwawasan kebangsaan.  Subjek  beragama  yang  lahir  dari  lingkungan  seminari  diharapkan  bisa menjadi  manifestasi  keselarasan  ajaran  agama  dalam  realitas  kehidupan  bersama  yang lebih baik, di mana kualitas rohani yang diajarkan di seminari bisa menjadi mekanisme pengungkapan diri manusia yang otentik itu sendiri.
Dua  lingkungan  pendidikan  berbasis  agama  tersebut  menjadi  contoh  bagaimana subjek  beragama  yang  otentik  mulai  dibentuk  dan  dibina  di  Indonesia.  Inilah  relevansi konsep otentisitas Heidegger  yang  masuk  dalam  agama-agama  yang  ada  di  Indonesia. Harapannya adalah subjek beragama yang lahir dari lingkungan pendidikan berbasis ajaran religius apapun di Indonesia muncul sebagai manusia yang mengambil peran dalam dialog interreligius. Dengan partisipasi aktifnya, subjek beragama yang didik dalam lingkungan pendidikan berbasis ajaran agama bisa menjadi inisiator dialog yang dialogis di Indonesia.
Masyarakat kelas bawah yang rentan terhadap pengaruh indoktrinasi juga menjadi sasaran    konsep Otentisitas Martin  Heidegger  dalam  praksis  dialog  interreligius  di Indonesia. Alternatif yang bisa diterapkan adalah dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjadi diri sendiri dalam pengalaman kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal Ini berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat yang sekaligus juga subjek beragama harus  mengikuti  norma-norma  sosial,  hukum,  dan  agama  yang  berlaku  di  negara Indonesia.  setiap  individu  perlu  belajar  untuk  merenungkan  eksistensialitas  masing- masing dan mengaitkannya dengan agama yang dianut.
Masyarakat  kelas  bawah  harus  didorong  untuk  mengembangkan  pemahaman tentang  diri  mereka  sendiri  sebagai  individu  yang  unik  dan  memahami  nilai-nilai  dan keyakinan  agama  mereka  dengan  cara  yang  mendalam  dan  pribadi.  Nilai-nilai  yang melekat  di  dalam  filsafat  keindonesiaan  seperti  gotong  royong,  musyawarah  mufakat, sopan santun, religiusitas dan kekeluargaan mesti menjadi tata nilai yang berlaku dalam praktik hidup keagamaan setiap pribadi dalam masyarakat. Masyarakat kelas bawah dapat didorong untuk membangun komunitas hidup bermasyarakat yang tekun mendiskusikan, merenungkan,  dan  mendukung  satu  sama  lain  dalam  pencarian  makna  hidup  dan pertumbuhan  spiritual,  sebuah  usaha  yang  memang  menjadi  kualitas  subjek  beragama yang otentik.
Pendidikan kesadaran melalui dakwah, khotbah, ceramah, dan secara khusus melalui program-program  pemerintah  adalah  kunci  untuk  membantu  masyarakat  kelas  bawah memahami agama mereka secara komprehensif. Pendidikan agama tidak harus berfokus pada  ritual  dan  dogma,  tetapi  juga  diarahkan  pada  pertanyaan  eksistensial  dan  filosofis yang mendasari keyakinan agama tersebut. Melalui pendidikan kesadaran, individu dapat memperoleh alat untuk merenungkan agama mereka dengan lebih mendalam. Jadi, untuk menjadikan masyarakat kelas bawah sebagai subjek beragama yang otentik sesuai dengan pandangan  Martin  Heidegger,  diperlukan  pendekatan  yang  mendorong  setiap  individu untuk merenungkan eksistensialitas di dalam cara hidup bermasyarakat.

## 5. Subjek Religius yang Otentik dan Moderasi Beragama di Indonesia
Pada  dasarnya  moderasi  beragama  merupakan  sebuah  penegasan  terhadap keutamaan  yang  melekat  dalam  setiap  agama  di  Indonesia.  Agama-agama  yang  ada  di Indonesia  selalu  merefleksikan  penghayatan  cinta  kasih,  perdamaian,  keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan sebagai nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam setiap subjek beragama. Moderasi beragama menginginkan setiap subjek beragama di Indonesia untuk menghayati  ajaran  agama  masing-masing  tidak  melulu  pada  tataran  konseptual, dogmatisme, dan ritualisme semata, tetapi pada praktik kehidupan bersama yang lebih baik antara sesama, meskipun terhadap mereka yang berbeda agama.
Ide Otentisitas yang  dipromosikan  oleh  Martin  Heidegger  bersentuhan  langsung dengan proyek moderasi beragama di Indonesia. Halnya terletak pada sumbangan konsep otentisitas dalam membentuk dan membina subjek beragama yang otentik bagi moderasi beragama. Melalui  konsep ini moderasi  beragama didorong untuk  lebih  menjangkau ke bawah, yakni ke lapisan masyarakat akar rumput yang potensial terhadap isu radikalisme, intoleransi,  dan  disintegrasi  bangsa.  Subjek  beragama  yang  otentik  mendukung  proyek moderasi beragama, sebab subjek beragama yang otentik suportif dan kontributif terhadap internalisasi cara beragama di Indonesia.
Internalisasi cara hidup moderasi beragama mendukung sikap menghormati harkat dan martabat sesama manusia (Sudiartha, 2020). Persis cara hidup seperti inilah yang ingin dicapai  oleh  setiap  subjek  beragama  yang  otentik  itu,  yang  pada  satu  sisi  memiliki penghormatan terhadap manusia lain tetapi tetap mengutamakan keaslian dirinya sebagai makhluk  yang  otonom.  Otonomi  diri  seperti  yang  dimaksudkan  oleh  Heidegger  sangat
penting  bagi  setiap  subjek  religius  di  Indonesia  dalam  rangka  penguatan  ajaran  setiap agama yang dianut dan pelestarian nilai-nilai filsafat keindonesiaan yang sudah melekat sejak  lahir  (Nirasma,  2021).  Jadinya  karakter  manusia  yang  otentik  ini  menjadi pengejawantahan  prinsip-prinsip  umum  yang  diterima  setiap  dalam  agama  dan masyarakat.
Aspek lain yang bisa diulas dari kualitas manusia yang otentik menurut Heidegger adalah soal kemampuannya membuka dialog yang dialogis. Hal ini tentu saja merupakan sebuah poin  penting bagi  moderasi  beragama di  Indonesia apabila dilihat dari beberapa sisi. Pertama mengatasi mispersepsi dan prasangka yang sering muncul ketika orang tidak memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang  keyakinan  dan  praktik  agama  yang  berbeda. Kedua  menghindari  perbedaan  pandangan  yang  seringkali  muncul  dalam forum  diskusi moderasi beragama.karena agama. Ketika subjek beragama yang otentik dapat berbicara satu  sama lain dan menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog, mereka cenderung mencari solusi damai daripada mengambil jalur konfrontasi. Ketiga membangun hubungan yang semakin mendalam antara berbagai agama.

## Kesimpulan
Sumbangan konsep Otentisitas Martin Heidegger merupakan konsep yang relevan dengan konteks kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Fokus utama yang ditilik oleh konsep ini bermaksud mendidik manusia untuk hidup dalam otonomi diri yang unik dan bebas dari determinasi pihak lain. Konsep ini menjadi penting dalam membentuk subjek beragama  yang  otentik  di  Indonesia,  yakni  subjek  beragama  yang  mengedepankan semangat  ajaran  yang  baik  dari  setiap  agama  dalam  kontribusinya  terhadap  kehidupan berbangsa  tanpa  dipengaruhi  oleh  aliran  yang  radikalis  dan  ekstremis.Pada  saat  yang bersamaan  konsep Otentisitas ini  juga  mendukung  praksis  moderasi  beragama  di Indonesia. Subjek beragama yang otentik memiliki kualitas diri yang mendukung tegaknya moderasi beragama yang mengutamakan bertumbuhnya semangat toleransi di Indonesia. Dalam tataran dialog interreligius yang dibangun dalam moderasi beragama, konsep ini juga  menyumbangkan  subjek  beragama  Indonesia  yang  menciptakan  dialog  yang konstruktif di Indonesia. Peran ini penting dan mendesak, sebab dialog yang baik mesti berangkat  dari  pribadi-pribadi  yang  sungguh  paham  akan  realitas  keberagaman  dan mencoba    menyatukan  semangat  keberagaman  itu.Pada  akhirnya  setiap  agama  di Indonesia diajak untuk membentuk dan mendidik manusia yang otentik. Ajaran kitab suci, tradisi, maupun dogma yang melekat dalam setiap agama adalah landasan yang sungguh murni dalam membentuk dan mendidik subjek beragama yang otentik. Kesadaran setiap subjek beragama diri secara lebih mendalam melalui ajaran masing-masing agama dinilai berkontribusi terhadap agama dan negara ini. Agama membantu negara untuk mencegah bibit radikalisme, juga semakin menumbuhkan nilai-nilai fundamental yang dihayati setiap orang di negara Indonesia ini.

## Daftar Pustaka
Afadal. (2005). Islam dan Radikalisme di Indonesia .  Jakarta: LIPI Press.
Alrafi,  F.,  &  James,  F.  M.  (2017).  Analisis  Filosofis  Otentisitas  Dasein  dalam  Kajian Eksistensialisme  Martin  Heidegger. The  Proceeding  of  the  2  International  Young Scholars Symposium of Humanities and Arts, INUSHARTS, 62 . Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. Kalam 9.2, 15.
Azis, N. (2013). Manusia Sebagai Subjek dan Objek dalam Filsafat Eksistensialism Martin Heidegger  (Kajian  dari  Segi  Karakteristik  dan  Pola  Pikir  yang  Dikembangkan). Substansia , 15 (2), 263.
Desmaliza.  (2012).  Indoktrinasi  di  Sekolah  Islam:  Studi  Kasus  di  Indonesia. Indo- Islamika , Volume 2, No 1, 150-151.
Chandra, H. (2021). Makna Hidup Menurut Filsafat Martin Heidegger dalam Terang Karl Rahner. Jurnal Filsafat dan Teologi , 36. Faozan, A.  (2022). Wacana  Intoleransi  dan  Radikalisme  dalam  Buku  Teks  Pendidikan Agama Islam . Serang: Penerbit A-Empat. Halim,  A.  (2015).  Pluralisme  dan  Dialog  Antar  Agama." TAJDID:  Jurnal  Ilmu Ushuluddin, vol 14.1, 36. Hardiman, F. B. (2003). Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu Pengantar Menuju Sein und Zei . , Jakarta: Kepustakaan  Populer  Gramedia.
Juergensmeyer,  M.  (2002). Teror  atas  Nama  Tuhan:  Kebangkitan  Global  Kekerasan Agama . Jakarta: Nizam Press & Anima Publishing.
Kamal, A. (2019). Spiritual-Humanisme Hasan Askari Dan Dialog Interreligi di Indonesia. Studia Sosia Religia Vol. 2 No. 2, 54. Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Kristiatmo, T. (2017). Mengalami Dimensi Poetik Agama: Sumbangan Kreatif Heidegger Terhadap Agama. Melintas 33 (3), 310.
Martaufiq, S., & Fachruddin, A. H. (2019). Esensi Pendidikan Ontologis Heidegger bagi Pendidikan Tinggi. Akademika Vol 13 (2), 254. Musyafak, N., dan Lulu C. N. (2020). Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme; Aksi Damai dalam Konflik Agama . Semarang: Penerbit Lawwana.
Munif,  M.  Dkk.  (2023).  Kebijakan  Moderasi  Beragama  di  Indonesia. Dirasah:  Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam 6.2 , 422-423.
Nirasma, M. (2021). Aku Lawan Semua: Autentisitas  dan Percabangannya dalam Sejarah Filsafat Barat. Human Narratives vol. 2, no.2, 130. Riyanto,  A.  (2010). Dialog  Interreligius:  Historisitas,  Tesis,  Pergumulan,  Wajah , Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Riyanto, A. (2010). Sebuah Studi Tentang Dialog Interreligius. Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara 9.2 , 252. Riyanto, A. (2011) Berfilsafat Politik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Riyanto,  A.  (2017).  Berfilsafat  “Being  And  Time”Martin  Heidegger:  Catatan  Sketsa.
Studia Philosophica et Theologica 17.1, 19. Riyanto,  A.  (2018). Relasionalitas  Filsafat  Fondasi  Interpretasi:  Aku,  Teks,  Liyan, Fenomen. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Suharto, B. (2021). Moderasi Beragama; Dari Indonesia Untuk Dunia . Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
Tan,  P.  (2023).  Krisis  Metafisika  dan  Filsafat  Sebagai  Tugas  Berpikir:  Perspektif Heidegger. Lumen Veritatis , Boleh 14 no 2, 106.
Tjahjadi,  S.  (2016).  Manusia  dan  Historisitasnya  Menurut  Martin  Heidegger. Jurnal Filsafat , 51.
Sudiartha, K. “Merajut Nilai-Nilai Kemanusiaan Melalui Moderasi Beragama.” Prosiding STHD Klaten Jawa Tengah 1, no.1, 2020. Syam,  N.  (2008). Tantangan  Multikulturalisme  Indonesia  dari  Radikalisme  menuju Kebangsaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Tanzil, V. (2012). Dari Akar Menuju Matahari: Dialog Interreligius Akar Rumput Dalam Konteks Kemajemukan Konfliktif Di Indonesia. Academia, 2012.
Wrathall, M. (2006). How to Read Heidegger. ( New York & London: W. W. Norton & Company.