## TINDAKAN PENGANIAYAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN

## Oleh
Prasetyo Margono Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Tindakan  main  hakim  sendiri  adalah  cara  yang  digunakan  oleh  sebagian masyarakat  dalam  menghajar  para  pelaku  kejahatan,  terkadang  tindak  pidana penganiayaan  ini  menyebabkan  korban  jiwa.  Ada  terdapat  beberapa  konsep hukum  yang  dijelaskan  dalam  membedakan  aksi  penganiayaan,  kekerasan  dan pembelaan.  Hal  ini  merupakan  tujuan  untuk  menganalisis  penyebab  main  hakim sendiri  (Eigenrechting)  dengan  metode  normatif  dan  KUHP  sebagai  pendekatan masalah  yang  digunakan.  Bahan  hukum diambil  dari  pendapat  dan  teori  literatur hukum  sebagai  bahan  sekunder,  dengan  menggunakan  pengumpulan  bahan hukum  untuk  studi  kajian  hukum.  Analisis  bahan  hukum  dari  penelitian  pustaka atau  pendapat  para  ahli,  serta  di  klasifikasi  dalam  penyusunan  sistematis.  Dalam konsep  pidana  penganiayaan  terdapat  pasal  dalam  KUHP  yang  telah    mengatur dan  menetapkan  hukum  pidananya.  Pasal  yang  dijelaskan  mulai  dari  pasal  351 sampai  pasal  358  yang  tercantum  dalam  bab-10  buku  ke-2  tentang  kejahatan. Pasal  170  lebih  membahas  tentang  kekerasan  dan  406  tentang  perusakan  yang dilakukan  oleh  suatu  kelompok,  kerumunan  atau  massa.  Kejahatan  itu  bukanlah suatu  kejahatan  apabila  tidak  ada  hukum  yang  mengaturnya.  Pembelaan,  itulah yang  akan  terjadi  bila  sebagian  orang  telah  direbut  haknya,  dalam  upaya pembelaan  (noodweer)  memang  mengandung  usur  perlawanan  dan  melanggar hukum,  namun  dapat  terbebas  dari  itu  semua  karena  ada  alasan  dalam  usaha pembelaan  itu,  yang  nantinya  dibuktikan  dalam  proses  persidangan.  Hakim mungkin masih dapat mempertimbangkan perbuatan pembelaan (noodweer) yang melampaui batas (noodweer exces) hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP. Kondisi memaksa  juga  dapat  membuat  sesorang  terlepas  dari  jerat  hukum  asalkan unsurnya  terpenuhi.  Dalam  kondisi  memaksa  (overmacht)  seseorang  mengalami tekanan  dari  luar  untuk  melakukan  tindak  pidana  yang  sebenarnya  tidak diinginkannnya. Hal yang di luar kendalinya tentu tidak dapat dipidanakan, karena alasan  overmacht  tersebut  yang  dijelaskan  dalam  pasal  48  KUHP.  Tindakan penganiayaan  dalam  KUHP  diartikan  tindakan  yang  dilakukan  dengan  sengaja untuk melukai atau menyakiti anggota tubuh orang lain. Ada pepatah mengatakan “mata  dibalas  mata,  gigi  dibalas  gigi”. Lex  Talionis adalah  suatu asas bahwa orang  yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama, atau menurut interpretasi lain  korban  atau  tersangka  harus  menerima  ganti  rugi  yang setimpal. Terakhir sebagaimana orang bijak berkata “sebaik-baiknya hukum yang dibuat  dan  diberlakukan,  namun jika  penegak  hukumnya  korup,  maka  sama  saja dengan hancurnya hukum itu sendiri.
Kata Kunci : Penganiayaan, Pelaku kejahatan.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia memiliki peraturan  dasar  yang  disebut  dengan Undang-Undang Dasar 1945. Merupakan  hal  yang  mustahil  bila berdirinya  suatu  negara  tanpa  dasar hukum,  dan  setiap  negara  memiliki hukum  pidana.  Memang  tindakan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran  yang  tidak  diatur  secara langsung  di  KUHP,  namun  bukan berarti  mereka  bisa  lolos  dari  jerat hukum.  Salah  satu  pasal  yang  dapat dikenakannya adalah :
 Pasal 351 tentang penganiayaan.
 Pasal 170 tentang kekerasan.
 Pasal 406 tentang pengerusakan.
Maka  sudah  jelas  sekali  bahwa tindakan  main  hakim  sendiri  tidak bisa dibenarkan baik dari segi hukum maupun  agama.  Oleh  karena  itu disini  Penulis  sangat  tertarik  untuk membahas  masalah  tersebut,  seperti apakah  konsep  hukumnya  menurut KUHP,  dan  bagaimana  ketentuan pasal  49  tentang  pembelaan  juga pasal  48  tentang  overmacht,  yang masih mengandung unsur penganiayaan  atau  main  hakim sendiri.  Walaupun  sudah  ada  hukum yang  mengatur,  tapi  kejadian  main hakim  sendiri  kerap  kali  terulang. Ada yang beranggapan bahwa mereka  sudah  kesal  terhadap  ulah para pelaku yang sangat  meresahkan warga.
Bila  benar  hukum  yang  berlaku saat  ini  dirasa  tidak  adil  dan  masih banyak kekurangan dan kelemahannya,  tapi  itu  bukan  berati dijadikan  sebagai  alasan  agar  dapat berbuat  serta  merta  dan  bertindak
seenaknya,  karena  hidup  ini  adalah sebuah  proses  termasuk  hukum  itu sendiri.  Pihak  kepolisian  sebagai pihak  penegak  hukum  juga  patut untuk menginstropeksi diri. Sebagaimana  orang  bijak  berkata
“sebaik-baiknya  hukum  yang  dibuat dan diberlakukan, namun jika penegak  hukumnya  korup  maka sama saja, dengan hancurnya hukum itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian secara normatif, yaitu  penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tentang  teori,  dan  konsep,  serta peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

## Pendekatan Masalah
Pendekatan  masalahnya  yaitu melalui  Undang-Undang,  penelitian ini melibatkan tindakan
pengumpulan  sumber  hukum  dalam KUHP  dan  beberapa  referensi  dari buku  serta  internet,  guna    mencari titik temu dalam pembahasan hukum yang berkaitan dengan KUHP (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana). Dengan begitu peneliti dapat mengembangkannya  sesuai  tujuan peneliti.

## Bahan Hukum
Bahan  hukum  sekunder  biasanya berupa  pendapat    hukum  /  doktrin  / teori-teori yang diperoleh dari literatur  hukum,  hasil  penelitian, artikel  ilmiah,  maupun  website  yang terkait  dengan  penelitian.  bahan hukum  sekunder    pada  dasarnya
digunakan untuk memberikan kejelasan  akan  materi  pembasan. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk  memahami  atau  menganalisis objek  hukum.
Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan-bahan hukum  diawali  dengan  kegiatan inventarisasi,  dengan  pengoleksian dan  pengorganisasian  bahan-bahan hukum  ke  dalam  suatu  sistem informasi,  sehingga  memudahkan kembali  penelusuran  bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut  dikumpulkan  dengan  studi dokumen kajian hukum, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukan  inventarisasi bahan-bahan hukum  yang  relevan  dengan  cara pencatatan  atau  pengutipan.

## Pengelolahan  dan  Analisis  Bahan Hukum
Analisis  bahan  hukum  adalah pengolahan  bahan  hukum  yang diperoleh baik dari penelitian pustaka  maupun  pendapat  para  ahli. Terhadap  bahan  hukum  primer  yang didapat  dari  kajian  pustaka  yang terlebih dahulu diteliti kelengkapannya  dan  kejelasannya untuk  diklasifikasi  serta    dilakukan penyusunan  secara  sistematis  dan konsisten untuk memudahkan melakukan  analisis.  Bahan  hukum primer  ini  pun  terlebih  dahulu  di koreksi  untuk  menyelesaikan  bahan yang paling revelan dengan rumusan masalah  yang  ada.  Bahan  hukum sekunder yang didapat dari
kepustakaan  dipilih  serta  dihimpun secara  sistematis,  sehingga  dapat
dijadikan  acuan  dalam  melakukan analisis.  Dari  hasil  bahan  hukum penelitian  pustaka  ini  dilakukan pembahasan secara deskriptif
analisis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Konsep Hukum Pelaku Penganiayaan  Terhadap  Pelaku Kejahatan Secara  umum,  tindak  pidana terhadap  tubuh  pada  KUHP  disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan  hukum  atas  tubuh  dari perbuatan-perbuatan berupa
penyerangan  atas  tubuh  atau  bagian dari  tubuh  yang  mengakibatkan  rasa sakit  atau  luka,  bahkan  karena  luka yang  sedemikian  rupa  pada  tubuh dapat menimbulkan kematian. Untuk menyebut  orang  itu  telah  melakukan penganiayaan  terhadap  orang  lain,
maka orang tersebut harus
mempunyai opzet atau suatu kesengajaan. Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan suatu tujuan melainkan  merupakan  cara  untuk mencapai  suatu  tujuan  yang  dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang  tidak  dapat  berbicara  tentang penganiayaan, misalnya jika
perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukum yang dilakukan secara  terbatas  menurut  kebutuhan oleh  para  orang  tua  atau  guru terhadap seorang anak yang dilakukan untuk mendidiknya.
Penggunaan  pasal  170  tidaklah sama  dengan  penggunaan  pasal  351, dikarenakan  dalam  pasal  ini  pelaku berjumlah lebih dari satu, sedangkan dalam  pasal  351,  pelaku  hanya  satu
orang,  ataupun  dapat  lebih  dari  satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan.
Seseorang dapat saja terkena perlakuan  kekerasan  dari  dua  orang atau  lebih  tetapi  para  pelaku  tidak melakukannya  bersama-sama  atau tidak  sepakat  dan  sepaham  untuk melakukan  kekerasan  itu,  maka  hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351. Kekerasan  yang  dilakukan  sesuai Pasal 170 sudah tentu dilakukan oleh para  pelaku  dalam  waktu  yang bersamaan  ataupun  dalam  waktu yang berdekatan Massa, kerumunan atau kelompok  akan  lebih  cendrung diancam  dengan  pasal  170  tentang kekerasan,  karena  pasal  170  KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para  pelaku  kekerasan  terhadap orang  atau  barang  di  muka  umum.
Kekerasan tidak sama dengan
konflik,  karena  tidak  semua  konflik akan menimbulkan tindak kekerasan.
Kekerasan  merupakan  gejala  yang muncul  sebagai  salah  satu  efek  dari adanya  proses  sosial  yang  biasanya ditandai oleh perusakan dan perkelahian.  Maka  dari  itu  akan terdapat perbedaan ancaman hukuman  pada  Pasal  170  lebih  berat daripada  Pasal  351.  Pada  Pasal  170, jika  korban  mengalami  luka  berat maka  si  pelaku  diancam  dengan hukuman  penjara  selama-lamanya sembilan  tahun,  sedangkan  pada Pasal  351  dengan  akibat  yang  sama, yaitu  luka  berat,  pelaku  diancam dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan  adalah  matinya  korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman  penjara  selama-lamanya dua  belas  tahun  sedangkan  pada Pasal  351  ancaman  hukumannya adalah  hukuman  penjara  selama- lamanya tujuh tahun.
Secara formal kejahatan dirumuskan  sebagai  suatu  perbuatan yang oleh negara dapat diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak kejahatan. Ada asas yang mengatakan
“NULLUM  DELICTUM,  NULLA POENA  SINE  PRAEVIA  LEGE POENALI” Adagium ini juga dapat dibagi dalam 3 maksud, yakni:
1. Tidak  ada  hukuman,  jika  tak  ada Undang-Undang.
2. Tidak  ada  hukuman,  jika  tak  ada kejahatan.
3. Tidak  ada  kejahatan,  jika  tidak ada  hukuman  yang  berdasarkan Undang-Undang.

## Pembelaan (noodweer) Dalam Kondisi Memaksa (overmacht)
Barang  siapa  orang  mengatakan dirinya  dalam  keadaan  “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, itu harus  dapat  dipenuhi  3  macam syarat:
1. Harus ada serangan atau ancaman yang dilakukan secara mendadak.
2. Pembelaan  itu  ditujukan  terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut  dalam  Undang-Undang yaitu keselamatan diri,
kehormatan  atau  harta  milik  baik bagi  dirinya  sendiri  atau  orang lain.
3. Harus  ada  serangan  melawan  hak dan  mengancam  pada  ketika  itu juga.
Dalam  daya  paksa  (overmacht)
yang disebabkan oleh alam
lingkungan di sekitarnya atau dipaksa  oleh  seseorang,  “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan  batin,  maupun  lahir,  rohani, maupun  jasmani.  paksaan  itu  harus ditinjau  dari  banyak  sudut,  misalnya apakah  yang  dipaksa  itu  lebih lemah daripada  orang  yang  memaksa, apakah  tidak  ada  jalan  lain,  apakah paksaan itu betul-betul seimbang dan apabila  dituruti  dan  sebagainya. Hakimlah  yang  harus  menguji  dan memutuskan hal ini. Alasan penghapusan  pidana  membebaskan seseorang  dari  hukum  pidana  bukan karena  tidak  adanya  kesalahan  atau sifat  melawan  hukum.  Hal  ini  tidak menghilangkan  kenyataan  bahwa alasan  yang  satu  menyerang  atau melemahkan  kesalahannya  termasuk sifat tercela dan melawan hukumnya. Namun,  antara  menyerang  dan  sama sekali menghilangkan,
masih terdapat  perbedaan  besar  eksepsi- eksepsi  yang  mengurangi  kesalahan bersifat pribadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan.
Jadi berdasarkan pemaparan yang  dapat  diambil  dari  pembahasan tersebut  adalah  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaku tindak pidana penganiayaan  atau  main  hakim sendiri ( Eigenrechting ) dapat dikenai  pidana,  karena  kejahatan tidak  akan  berhenti  atau  hilang bila  dibalas  dengan  kejahatan juga,  karena  hal  itu  sudah melanggar  HAM,  dan  hak  itu adalah  menghukum  para  pelaku kejahatan  dengan  hukum  negara yang berlaku. 2. Dalam  upaya  pembelaan  diri, hukum masih bisa memaafkannya,  namun  hal  itu tidak  lantas  dijadikan  sebagai alasan untuk main hakim sendiri.
Masih  sering  diberitakan  bila pelaku kejahatan yang sudah tertangkap  oleh  warga  atau  massa, maka  akan  dihajar  hingga  babak belur, kecuali bila ada tokoh masyarakat  atau  pihak  kepolisian yang masih sempat untuk mengamankannya.  Bahkan  beberapa ada  yang  sempat  diarak  di  jalan  dan ditelanjangi  bahkan  ada  juga  yang sampai harus meregang nyawa karena  dibakar  hidup-hidup  oleh warga. Sudah jelas kasus penganiayaan  atau  main  hakim sendiri  ( Eigenrechting )  ini  telah melanggar hukum negara dan hukum agama,  ada  pepatah  mengatakan “mata  dibalas  mata,  gigi  dibalas gigi”.
Lex Talionis adalah suatu asas bahwa  orang  yang  telah melukai  orang  lain  harus  diganjar dengan  luka  yang  sama,  atau menurut interpretasi lain korban atau tersangka  harus  menerima  ganti  rugi yang setimpal.
Saran.
Dari hasil penjelasan dan pembahsan  dalam  skripsi,  maka saran  dari  penulis  adalah  sebagai berikut :
1. Masih  adanya  aksi  penganiayaan dan  tindakan  main  hakim  sendiri adalah  bukti  bahwa  hukum  di negara  ini  masih  belum  dapat menjamin  keadilan  bagi  seluruh rakyatnya.  Karena  para  pelaku kejahatan  itu  pasti  memiliki alasan  tersendiri  untuk  berbuat kejahatan. Salah satu penyebabnya  adalah  kemakmuran
dan  kesejahteraan  yang  masih rendah di negara kita, oleh karena itu,  negara  harus  mampu  untuk membuat  rakyatnya  hidup  dalam kesejahteraan, karena hal itu dapat menekan  angka  kejahatan  dan sudah terbukti di beberapa negara yang  bisa  membuat  rakyatnya hidup sejahtera.
2. Dalam  upaya  menjadikan  negara kita  sejahtera  bukan  hanya  tugas pemerintah, namun juga merupakan  tanggung  jawab  kita yang merupakan masyarakat Indonesia.  SDM  dan  input  dalam diri  manusia  harus  ditingkatkan, setara  dengan  warga  negara  yang sudah  maju.  Pola  pikir  kita  masih jauh  tertinggal  bila  dibandingkan dengan  mereka  yang  hidup  di negara  maju.  Mungkin  bila  kita mempunyai progam tinggal beberapa  tahun  di  negara  maju, dapat  merubah  pola  pikir  kita,  ya patut dicoba!
3. Yang  terakhir  adalah  sosialisasi hukum,  minimnya  pengetahuan dan  kesadaran  hukum  masyarakat yang  masih  ada  sebagian  buta hukum,  baik  dari  segi  ilmu  dan prakteknya,  sehingga  membuat mereka  mudah  untuk  diperdaya. Ajaran agama juga sangat penting agar  hati  manusia  tidak  beku akibat  pengaruh-pengaruh  negatif di era globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
1. D.Schaffmeister,  Hukum  Pidana,
PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2011.
2. Ismu  Gunadi,  Cepat  &  Mudah Memahami  Hukum  Pidana  (Jilid 2), Jakarta, 2011
3. Leden  Marpaung,  Tindak  Pidana Terhadap  Nyawa  Dan  Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta 2002
4. Moeljatno,  Asas-Asas  Hukum Pidana Rineka  Cipta,  Jakarta
1993.
5. P.A.F Laminating, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh &
Kesehatan  edisi  kedua. Sinar
Grafika, Jakarta, 2012
6. R.  Soesilo,  kitab  undang-undang hukum  pidana  (KUHP)  serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor.
7. R.Sugandhi, KUHP Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha
Nasiona, 1981.
8. Samidjo,  Ringkasan  &  Tanya Jawab Hukum Pidana , CV ARMICO, Bandung.

## Perundang-Undangang
1. KUHP  (Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1981 tentang Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. 3. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN  1981  tentang  putusan bebas dan putusan lepas.

## Website
1. http://www.kompasiana.com/novi _suprapti/perbedaan-publik- massa-kerumunan-kelompok-dan-
organisasi_5500346b8133112019 fa71db
2. http://mardanijaya.blogspot.co.id/2 012/09/pengertian-dan-unsur- unsur-kejahatan-a.html
3. http://suflasaint.blogspot.com/201
0/04/pengertian-hukum- pidana.html
4. http://dearymydreams.blogspot.co .id/2012/06/pidana-tambahan.html 5. http://www.pengetahuanjitu.com/ 2016/11/faktor-penyebab- kekerasan.html