## Article

## Rekognisi dan Reposisi dalam Asimilasi Hukum Lama di Nagari (Baru) Sumatera Barat
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2020, Vol. 02 (02), 74-86 © The Journal, 2020 DOI: 10.36256/ijrs.v2i2.106
www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: September 27 th , 2020 Revised: November 23 rd , 2020
Accepted: December 1 st , 2020

## Aulia Rahmat
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia auliarahmat@uinib.ac.id

## ABSTRACT
Nagari as a system of local wisdom that lives in the Minangkabau society has a long way in it relation to national law and international values, especially in the era of transnationalization of  law.  The  regulations  have  been  always  led  to  a  shifted  the  structure  and  function  of  the customary  government  structure  in  Minangkabau.  This  article  is  an  evaluation  of  existing Nagari Government regulations in West Sumatra. The paradigm used is constructivist  with  a socio-legal  approach.  The  result  indicate  that  there  is  a  shift  in  the  order,  structure,  and function of cultural actors in society in the established local laws. The formation of local laws regarding Nagari as a response to the opportunities provided by the Village Law reaffirms the independence of the nagari through the existence of the Adat Salingka Nagari. The discussion to results leads to the use of the old legal assimilation in the legislation of Nagari Regulation has  not  succeeded  to  present  a  representative  local  law  in  protecting  local  wisdom  in  West Sumatra. So it is deemed necessary to minimize the state's domination of the people's needs in creating a balanced and comprehensive democracy.
Keywords: Nagari; local law; law assimilation; democracy; transnationalisation of law.

## ABSTRAK
Nagari  sebagai  sebuah  sistem  kearifan  lokal  yang  hidup  dalam  masyarakat  Minangkabau mengalami  perjalanan  panjang  dalam  relasinya  dengan  hukum  nasional  dan  nilai-nilai internasional,  terutama  pada  era  transnasionalisasi  hukum  dewasa  ini.  Serangkaian regulasi  yang  ditetapkan  senantiasa  memunculkan  pergeseran  struktur  dan  fungsi  dalam tatanan  pemerintahan  adat  di  Minangkabau.  Artikel  ini  merupakan  evaluasi  terhadap regulasi Pemerintahan Nagari yang ada di Sumatera Barat. Paradigma yang dipergunakan adalah  konstruktivis  dengan  pendekatan  sosio-legal.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  terjadi  pergeseran  tatanan,  struktur,  dan  fungsi  pada  aktor  kultural  dalam masyarakat dalam hukum lokal yang dibentuk. Pembentukan hukum lokal tentang Nagari sebagai  respon  terhadap  peluang  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Desa  menegaskan kembali  kemandirian  nagari  melalui  eksistensi  Adat  Salingka  Nagari.  Diskusi  terhadap temuan  kajian  ini  mengarah  pada  satu  kesimpulan  utama  bahwa  penggunaan  model asimilasi  hukum  lama  dalam  legislasi  Perda  Nagari  belum  berhasil  menghadirkan  produk hukum  lokal  yang  representatif  dalam  melindungi  kearifan  lokal  di  Sumatera  Barat. Sehingga  dirasa  perlu  meminimalisir  dominasi  negara  terhadap  kebutuhan  masyarakat dalam penciptaan demokrasi yang seimbang dan komprehensif.
Kata Kunci: Nagari; hukum lokal; asimilasi hukum; demokrasi; transnasionalisasi hukum.

## 1. Pendahuluan
Asas  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  kekuasaan  mewarnai  perubahan  mekanisme pemerintahan  di  Indonesia.  Salah  satu  dampaknya  adalah  munculnya  serangkaian aktivitas  penguatan  institusi-institusi  lokal  berbasis  adat  di  pada  setiap  daerah.  Sebagai bentuk  protes  terhadap  kekakuan  penyeragaman  era  Orde  Baru,  era  Reformasi  lebih mengedepankan  model affirmative  action —sebagai  bentuk  diskriminasi  positif—dalam menghadapi kebutuhan masyarakat lokal dalam kerangka hukum nasional. Berkaca pada pola  yang  terjadi  pada  7  masyarakat  hukum  adat  yang  ada  di  Amerika  Selatan,  terlihat bahwa  dalam  rentang  15  tahun  terakhir,  para  antropolog  hukum  dan  politisi  di  negara- negara  multietnis  cenderung  mendukung  untuk  memasukkan  aspek  lokalitas  masyarakat menjadi bagian dari hukum nasional. Terkait dengan kemungkinan adanya konflik internal pada  tingkat  hukum  nasional,  pemerintah  harus  mengambil  kebijakan affirmative  action pada  aspek-aspek  yang  berhubungan  dengan  konteks  lokalitas  dalam  masyarakat (Hoekema, 2017, hal. 82).
Kebangkitan  otoritas  tradisional  menemukan  momentumnya  pada  fase  demokratisasi, sehingga  menimbulkan  perdebatan  terkait  keinginan  dan  legitimasi  model  pemerintahan tradisional secara modern  (van der Muur, Vel, Fisher, & Robinson, 2019, hal. 381). Geliat ini  terlihat  setelah  adanya  amandemen  pada  beberapa  bagian  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945,  terutama  pada  pasal  18B  ayat  (1)  dan  (2)  serta  ratifikasi  beberapa  Konvensi PBB dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pasal  6  ayat  (1)  dan  (2).  Serangkaian  produk  hukum  yang  dilahirkan  setelah  itu memberikan  ruang  bagi  beberapa  daerah  dengan  kearifan  lokalnya  masing-masing  untuk mendapatkan  tempat  secara de  jure dalam  kerangka  sistem  hukum  nasional.  Beberapa undang-undang  tentang  otonomi  dan  pemerintahan  daerah  beserta  segenap  produk kebijakan  baik  pada  tingkat  pusat  ataupun  daerah  merupakan  bukti  nyata  peluang tersebut.
Terlepas  dari  status  otonomi  khusus  yang  diberikan  kepada  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta-yang pengakuannya sudah ada dan berlaku sejak lama—otonomi  khusus  juga  diberikan  kepada  Provinsi  Aceh,  Provinsi  Papua  dan  Provinsi Papua  Barat  melalui  legitimasi  pada  tingkat  Undang-Undang.  Meskipun  belakangan mencuat beberapa protes terhadap status tersebut dengan alasan inkonstitusional karena berlawanan  dengan  Pasal 18B UUD,  Pemerintah masih tetap  berbenah. Salah  satu upaya pemerintah  adalah  dengan  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Peluang  adanya affirmative  action terhadap  kearifan  lokal  di  daerah  dinyatakan secara  jelas  dalam  ketentuan  pasal  116  ayat  (2)  dan  (3).  Ketentuan  pasal  ini  memberikan kesempatan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  positivisasi—sekaligus sekularisasi—terhadap  adat  dan  kearifan  lokal  dalam  konteks  sistem  pemerintahan terendah  dalam jangka  waktu yang singkat  (Adli & Mutalib,  2020, hal. 55), yaitu 1 tahun sejak undang-undang ini ditetapkan.
Sebagai  jawaban  terhadap  peluang  tersebut,  Pemerintah  Sumatera  Barat—setelah perjalanan  proses  legislasi  yang  panjang—menetapkan  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun 2018 tentang Nagari. Secara kronologis, penetapan Perda ini melewati tenggat waktu yang diberikan  oleh  Undang-Undang  Desa.  Meskipun  demikian,  penetapan  Perda  ini dipayungkan pada ketentuan pasal 96 dengan menggunakan mekanisme penataan terlebih dahulu.  Proses  penataan  ini  pun  sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dialektika  yang terjadi  pada  ranah  regulasi  dan  perubahannya  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, direspon dengan  adanya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat—selanjutnya  disebut  Perda saja—Nomor  9  tahun  2000  tentang  Ketentuan  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Nagari. Perubahan  terhadap  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  dengan  adanya  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004,  diikuti  dengan  penetapan  Perda  Nomor  2  Tahun  2007  tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
Dialektika  dan  pergeseran  yang  dibawa  dalam  substansi  aturan  memunculkan  model relasi struktural-fungsional yang baru dan berbeda. Pada kasus Nagari di Sumatera Barat, serangkaian  Perda  Nagari  yang  dilahirkan  senantiasa  memberikan  pergeseran-pergeseran tertentu  pada  aktor  dan  institusi  yang  terlibat  dalam  nagari.  Kelahiran  Perda  Nomor  7 Tahun 2018 tentang Nagari, yang pada bagian  penjelasannya merupakan bentuk evaluasi terhadap  Perda  Nagari  yang  sudah  ada  sebelumnya,  sepertinya  belum  menghilangkan kecenderungan aroma birokrasi modern dalam sistem nagari. Perluasan keterlibatan aktor dan  institusi  serta  wewenang  yang  diberikan  kepada  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)
memberikan  model  baru  dalam  sistem  pemerintahan  nagari  di  samping  rekognisi  terma jabatan  adat  dalam  sistem  pemerintahan  nagari  yang  terintegrasi  dalam  kerangka pemerintahan nasional.

## 2. Kerangka Teori
Artikel  ini  mengkaji  relasi  antara  nagari  sebagai  kearifan  lokal  di  Sumatera  Barat  dengan Negara.  Sebagai  kajian  sosio-legal,  diskursus  kajian  ini  berhubungan  dengan  beberapa wilayah  keilmuan  di  luar  ranah  hukum,  guna  menemukan  pemaknaan  secara  utuh  dan komprehensif.  Pelibatan  keilmuan  di  luar  wilayah  hukum  pada  pandangan  paradigma konstruktivisme  berasumsi  bahwa  realitas  memiliki  dimensi  jamak,  interaktif,  dan  suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu (Arikunto, 2014, hal. x; Muslih, 2004, hal. 34–36), sehingga sangat tidak mungkin menganalogikan sebuah teori  secara  utuh  dan  persis  sama  terhadap  fenomena  yang  terjadi.  Artikel  ini  berangkat dari  beberapa  teori  dalam  menganalisis  hukum  sebagai  realitas  sosial  dan  interaksi simbolik dalam masyarakat.
Konsep dan kerangka teori utama yang digunakan berangkat dari relasi antara negara dengan tradisi hukum non-negara di Indonesia. Isu desentralisasi kekuasaan di Indonesia tidak  dapat  dipisahkan  dari  wacana good  governance dan sustainability  society melalui beberapa perubahan esensial dalam struktur pemerintahan (Holzhacker, Wittek, & Woltjer, 2015,  hal.  7–9).  Kajian  dan  analisis  antara  negara  dengan  institusi  non-negara  sudah dilakukan  oleh  Ratno  Lukito,  dan  mengerucut  pada  tiga  model  utama,  yaitu;  akulturasi hukum,  asimilasi  hukum,  dan  kompartementalisasi  hukum  (Lukito,  2013,  hal.  198–209, 2017,  hal.  90–116).  Akulturasi  hukum  adalah  upaya  negara  membentuk  hukum  dengan cara mengadopsi satu sistem tradisi hukum tertentu secara utuh dan diberlakukan secara umum  dengan  menegasikan  sistem  tradisi  hukum  lainnya.  Hal  ini  terlihat  pada pengadopsian  tradisi  sistem  hukum  pidana  Belanda  dalam Wetboek  van  Strafrecht (WvS) secara utuh menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuang tradisi pidana adat yang hidup dan dipakai dalam keseharian masyarakat pada beberapa wilayah di Indonesia. Asimilasi  hukum  merupakan  model  pembentukan  hukum  yang  menjembatani  perbedaan tradisi  hukum  dalam  bentuk  yang  lebih  damai.  Hal  ini  terlihat  dalam  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini  merupakan  asimilasi—dan transplantasi  hukum—dari  tradisi  hukum  Islam,  hukum  adat,  dan  tradisi  hukum  sipil Belanda. Sedangkan pada bentuk kompartementalisasi hukum, negara berada pada posisi paling  lemah  ketika  berhadapan  dengan  tradisi  hukum  non-negara.  Metode  ini  terjadi ketika  akulturasi  dan  asimilasi  tidak  berhasil  dilakukan.  Hal  ini  terlihat  dalam  beberapa undang-undang  yang  secara  substansi  hanya  mengatur  urusan  satu  kelompok  mayoritas masyarakat  tertentu  saja,  misalnya;  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat.
Terhadap ketiga model relasi tersebut, Lukito mengkritisi model asimilasi hukum lama yang top-down dan state-centered , dimana negara diasumsikan sebagai aktor tunggal dalam pembentukan  hukum  dan  penyelesaian  konflik  yang  terjadi.  Angin  transnasionalisasi hukum  dan  perubahan  konfigurasi  politik  pasca-Orde  Baru  menjadi  entitas  yang menggeser model asimilasi hukum. Pluralitas entitas tradisi hukum dan pergeseran makna kedaulatan  negara  meniscayakan  cara  pandang  yang  baru  terhadap  pluralisme  hukum. Meminjam  pendekatan  lintas  budaya  yang  dikembangkan  oleh  An-Na’im,  Lukito merekomendasikan model asimilasi hukum yang baru dalam relasi negara dengan institusi non-negara  dalam  pembentukan  hukum.  Model  ini  direfleksikan  dalam  kecenderungan untuk tidak menghapus secara keseluruhan atau menerima tradisi hukum tertentu secara utuh, namun lebih mengedepankan keterlibatan dan keikutsertaan seluruh entitas tersebut dalam sebuah ruang dialog bersama untuk menemukan sebuah keseimbangan  (An-Na’im, 1992,  hal.  36–39).  Artinya,  model  asimilasi  yang  digunakan  dalam  pembentukan  hukum harus  dilepaskan  dari  kendali  negara,  dengan  meniscayakan  pergulatan  yang  seimbang tanpa  ada  pengaruh,  keberpihakan,  dan  pemaksaan  budaya  dari  luar  (Warman,  Isra,  & Tegnan, 2018, hal. 27).
Berdasarkan evaluasi terhadap hubungan negara dengan masyarakat hukum adat pada 193 negara anggota PBB yang dilakukan oleh Katharina Holzinger, terlihat bahwa rekognisi hukum  adat  dan  struktur  asli  adat  sangat  dimungkinkan  terjadi  pada  negara  dengan tingkat  friksi  etnis  yang  tinggi.  Sedangkan  pada  negara  yang  relatif  homogen,  rekognisi hanya  difokuskan  pada  hak-hak  komunal  saja.  Rekognisi  ini  didorong  oleh  adanya permintaan  pada  aspek  struktural  sebagai  bentuk  nyata  adanya  pluralisme  hukum  dan
politik  (Holzinger,  Haer,  Bayer,  Behr,  &  Neupert-Wentz,  2019,  hal.  32–33).  Pengakuan negara  atas  nagari  sebagai  tradisi  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  pada  umumnya didasarkan  pada  dua  hal.  Pertama,  fleksibilitas  tradisi  hukum  tersebut  untuk  mendekati hukum  negara  dan  tingkat  pertentangannya  terhadap  negara.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada sejarah  panjang  pertarungan  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat  terhadap  hukum nasional.  Hukum  Islam  terus  diperkuat  dalam  konstelasi  politik  hukum  karena  tingkat kedekatannya  dengan  hukum  negara.  Sementara  hukum  adat  lebih  mempunyai pertentangan  dengan  hukum  nasional,  sehingga  senantiasa  terpinggirkan  (Lukito,  2019, hal.  27).  Masyarakat  Adat  fungsional  sebagai  tatanan  yang  dinamis,  negosiatif,  dan revaluatif  terhadap  realitas  sosial,  menghadapi  dinamika  tersendiri  terhadap  modernitas. Jika  memang  pilihan  asimilasi  hukum  yang non-state-centered dan bottom-up yang digunakan,  maka  akan  sangat  dibutuhkan  sebuah  kontijensi  guna  menjaga  karakteristik dan  esensi  adat  terhadap  entitas  di  luar  adat.  Berkaca  pada  sejarah  unifikasi  hukum pasca-kemerdekaan,  keretakan  yang  terjadi  akibat  pergulatan  dengan  model  demokrasi modern  menunjukkan  bahwa  institusi  adat  telah  dirusak  sehingga  membutuhkan  waktu yang tidak sebentar untuk memulihkannya (Tyson, 2010, hal. 166).

## 3. Metode Penelitian
Paradigma  yang  digunakan  adalah  paradigma  konstruktivis  yang  mengasumsikan  ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap social meaningful action melalui pengamatan dan objektivitas  terhadap  prilaku  dari  pelaku  sosial  yang  bersangkutan  dalam  menciptakan, mengelola,  dan  memelihara  dunia  sosialnya  (Hidayat,  2003,  hal.  201).  Penggunaan paradigma  konstruktivis  bertujuan  untuk  mengetahui  pengalaman  yang  lebih  mendalam terhadap  modifikasi  nagari  dalam  beberapa  rezim  pemerintahan.  Jenis  yang  digunakan berbentuk  mikro  teori  interaksionalisme  simbolik  yang  mengonsepkan  hukum  sebagai realitas  maknawi  yang  berada  dalam  dunia  subjek  (Wignjosoebroto,  2002,  hal.  90–94, 2011b,  hal.  136–138,  2011a,  hal.  93).  Ragam  realitas  tersebut  hanya  dapat  ditangkap dengan  pengalaman  dan penghayatan internal  yang memproduksi  pemahaman yang  utuh dan lengkap ( verstehen ).
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  sosio-legal.  Sosio-legal  merupakan  studi  hukum nondoktrinal  yang  menggunakan  pendekatan  metodologi  ilmu  sosial  dalam  artian  luas. Kajian ini berbeda dengan sosiologi hukum yang diturunkan dari arus utama sosiologi dan bertujuan untuk dapat mengkonstruksi pemahaman teoritis sistem hukum  (Irianto, 2011, hal.  174–175).  Sosio-legal  sendiri  berakar  pada  konstruktivisme,  sebuah  paradigma keilmuan yang mencoba mengkonstruksi atau merekonstruksi teori atas suatu fakta yang terjadi di lapangan  berdasarkan fakta empirik  (Creswell,  1998, hal. 65; Strauss  &  Corbin, 1990).  Karakteristik  sosio-legal  diidentifikasi  dari  dua  aspek  utama.  Pertama  kajian tekstual  kritis  terhadap  substansi  hukum  dalam  menjelaskan  makna  dan  implikasi substansi  hukum  terhadap  subjek  hukum.  Kedua,  sosio-legal  mengembangkan  model hibrida antara ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya.
Sumber  dalam  penelitian  ini  adalah  pemahaman  suatu  realitas  terhadap  sistem pemerintahan nagari dan beberapa dokumen yang berhubungan dengan positivisasi nagari sebagai  bagian  sistem  hukum  nasional.  Penggunaan  epistemologi  konstruktivisme  dan pengasumsian  hukum  sebagai  interaksionalisme  simbolik  mengarahkan  peneliti  sebagai subjek/instrumen  utama  dalam  proses  penelitian  (Costantino,  2008,  hal.  119).  Data-data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan observasi. Analisis yang digunakan adalah analisis komparasi konstan ( grounded  theory  research )  dengan  mengadakan  perbandingan pada Perda-Perda Nagari yang sudah ada dan menemukan pola pergeseran di dalamnya.

## 4. Hasil
Ditemukan beberapa ambivalensi negara dalam pengakuan masyarakat hukum adat dalam kerangka  nasional.  Bahkan  ditemukan  juga  beberapa  penelitian  yang  menyatakan  bahwa negara  melalui  Undang-Undang  Desa  telah  gagal  karena  ketidakmampuannya  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  yang  berpeluang  merugikan  masyarakat  adat  (Utama, 2019).  Upaya  menghidupkan  kembali  institusi  tradisional  sekilas  terlihat  lebih  mudah dibanding  membangun  mekanisme  kerja  dan  pola  hubungan  antar-institusi.  Ketika mekanisme baru yang dianggap lebih demokratis telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah hanya mengikutinya karena mereka mengalami kesulitan untuk mengekstraksi  substansi  adat  ke  dalam  mekanisme  yang  dapat  dilaksanakan  (Nurdin,
2017, hal. 111). Hal ini pun ditemukan pada substansi yang dimuat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Sumatera Barat.

## 4.1. Rekognisi, Reposisi, dan Redistribusi
Nagari  menurut  ketentuan  pasal  1  angka  (2)  Perda  Nomor  7  Tahun  2018  adalah Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  secara  genealogis  dan  historis,  memiliki  batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara  musyawarah  serta  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  filosofi  dan  sandi  adat, Adat  Basandi  Syarak-Syarak  Basandi  Kitabullah dan/atau  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  dalam  wilayah  provinsi Sumatera  Barat.  Definisi  ini  sekilas  memberikan  indikator-indikator  yang  harus  dipenuhi oleh  suatu  wilayah  untuk  menjadi  sebuah  nagari  yang  diakui  secara de  jure .  Perda  ini mendefinisikan nagari sebagai sistem yang tidak dapat dilepaskan dari aspek kearifan lokal dan  institusi  birokrasi  pemerintah  modern.  Hal  yang  baru  dalam  Perda  ini  adalah positivisasi—atau  lebih  tepatnya  sekularisasi—ketokohan  dengan  pergeseran  kewenangan yang  melekat.  Rekognisi  aktor  adat  yang  dimaksud  adalah  penyebutan  terma  ketokohan adat dalam Perda sebagai hukum positif lokal. Secara rinci, ketentuan umum Pasal 1 Perda ini mengakui, meredefinisi dan melibatkan pemangku jabatan adat, seperti; Kapalo Nagari, Ninik  Mamak,  Alim  Ulama,  Cadiak  Pandai,  Bundo  Kanduang,  Parik  Paga.  Demikian  juga dengan konsep ketokohan, seperti; Manti, Dubalang, dan juga Bandaharo. Ketentuan Pasal 5 menyatakan bahwa Kelembagaan Nagari terdiri dari Kerapatan Adat Nagari—selanjutnya disingkat  menjadi  KAN—,  Pemerintah  Nagari,  dan  Peradilan  Adat  Nagari—selanjutnya disingkat menjadi PAN.

## 4.1.1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
KAN  merupakan  lembaga  permusyawaratan  tertinggi  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, terdiri dari perwakilan Niniak Mamak, dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur Parik Paga dalam nagari sesuai dengan Adat Salingka Nagari. Niniak mamak adalah orang yang diangkat sebagai penghulu adat oleh suku/kaum dalam nagari. Alim Ulama adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat  yang  ahli  dalam  bidang  agama  Islam  atau  ilmuwan  agama  Islam.  Cadiak Pandai adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang ilmu umum  berbagai  disiplin  ilmu  atau  berilmu  pengetahuan  luas.  Parik  Paga  dalam  nagari adalah  pemuda  di  nagari  yang  berfungsi  di  bidang  kententeraman  dan  keamanan. Sedangkan  Bundo  Kanduang  adalah  pimpinan  wanita/perempuan  di  Minangkabau  yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan  adat Minangkabau lestari dari masa ke masa. Keterlibatan seluruh unsur tradisional dalam masyarakat pada lembaga permusyawaratan tertinggi ini menunjukkan model demokrasi perwakilan. Namun pergeseran  terjadi  dalam  Perda  ini  adalah  redefinisi  KAN  itu  sendiri  yang  berbeda  dengan definisi  lama  dan  dipahami  sebagian  besar  masyarakat,  dan  juga  penambahan  Bundo Kanduang  dan  Parik  Paga  sebagai  bagian  dari  KAN.  Artinya,  Perda  ini  mengakui  unsur- unsur  yang  ada  dalam  masyarakat  Minangkabau  sebagai  institusi  independen  dalam Nagari yang didapatkan dengan beberapa kondisi tertentu.
KAN dipimpin oleh satu orang Ketua dan dibantu 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dan  diangkat  oleh  anggota  menurut  ketentuan  Adat  Salingka  Nagari.  Masa  jabatan  pada lembaga-lembaga  di  dalam  nagari  pada  dasarnya  ditentukan  berdasarkan  Adat  Salingka Nagari, namun jika  Adat Salingka  Nagari tidak  menyebutkan secara rinci, maka Perda ini membatasi  selama  6  (enam)  tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  untuk  dua  kali  masa jabatan.  Mekanisme  pembentukan,  pemilihan  atau  pengangkatan  anggora,  ketua,  dan wakil  ketua  KAN  belum  diatur  secara  rinci,  dan  diamanatkan  untuk  diatur  dalam Peraturan  Daerah  tingkat  Kabupaten/Kota  dengan  tetap  berpedoman  pada  Adat  Salingka Nagari.  KAN  selaku  lembaga  permusyawaratan  tertinggi  dalam  penyelenggaraan  Nagari mempunyai tugas dan wewenang yang menyerupai wilayah kerja lembaga legislatif.
4.1.2. Pemerintah Nagari
Pemerintah Nagari merupakan penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama KAN, yang dipimpin  oleh  seorang  Kapalo  Nagari  dan  dibantu  oleh  perangkat  nagari.  Secara  umum, mirip dengan wilayah kerja eksekutif. Berbeda  dari model  pada Perda  Nagari sebelumnya, ketentuan  Perda  Nagari  yang  baru  ini  menghadirkan  mekanisme  baru  dalam  pemilihan Kapalo  Nagari.  Kapalo  Nagari  dipilih  atau  diangkat  oleh  KAN  berdasarkan  musyawarah
mufakat. Sedangkan tata cara pemilihan  dan pengangkatan tidak diatur secara rinci, dan akan  diatur  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Sama  dengan  KAN,  masa  jabatan Kapalo  Nagari  ditentukan  berdasarkan  Adat  Salingka  Nagari,  namun  jika  dimuat  dalam Adat  Salingka  Nagari,  masa  jabatan  dibatasi  selama  6  (enam)  tahun  dan  dapat  diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
Dalam  menjalankan  tugas  menyelenggarakan  nagari,  Kapalo  Nagari  dibantu  oleh perangkat  nagari,  yaitu;  Manti  Nagari,  dibantu  oleh  Kapalo  Urusan;  bandaharo  Nagari; Dubalang Nagari; dan Kapalo Jorong/Korong/Kampuang. Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan  administrasi surat-menyurat, penyimpanan arsip  dan pembuatan laporan kegiatan Pemerintahan Nagari. Bandaharo Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan, serta pembuatan laporan keuangan. Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari. Sedangkan  Kapalo  Jorong/Korong/Kampuang  bertugas  membantu  Kapalo  Nagari  sebagai pelaksana teknis di tingkat Jorong/Korong/Kampuang.

## 4.1.3. Peradilan Adat Nagari
Peradilan  Adat  Nagari  (PAN)  merupakan  lembaga  penyelesaian  sengketa  masyarakat tertinggi  di  Nagari  sesuai  Adat  Salingka  Nagari.  Upaya  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi harus  terlebih  dahulu  diselesaikan  pada  tingkat  keluarga, paruik ,  kaum  dan/atau  suku secara bajanjang naiak batanggo turun. PAN dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang  Manti,  dan  beberapa  orang  hakim.  Pedoman,  susunan,  pengangkatan  dan pemberhentian,  masa  jabatan  Hakim  serta  pembiayaan  PAN  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota.  Dalam  menjalankan  tugas  yudikatif,  PAN  ditugaskan  untuk menyelesaikan  sengketa sako dan pusako secara bajanjang  naiak  batanggo  turun melalui proses  perdamaian;  penyelesaian  perkara  perdata  adat  melalui  musyawarah  dan  mufakat berdasarkan  kesepakatan  dalam  sidang  majelis  Kerapatan  Adat  Nagari  yang  merupakan kato  putuih untuk  dipedomani  oleh  lembaga  peradilan;  dan  memberi  sanksi  adat  kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

## 4.2. KAN sebagai Lembaga Supra-Legislatif
Menyimak  ketentuan-ketentuan  dalam  Perda  Nagari  ini,  terlihat  bahwa  KAN  menempati posisi  paling  strategis  dengan  kewenangan  yang  luar  biasa.  Hal  ini  dapat  dimaklumi mengingat  model  kepemimpinan  kolektif  Minangkabau  yang  merepresentasikan  unsur- unsur Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paga/Rang Mudo  (Azwar,  Yunus,  Muliono,  &  Permatasari,  2018,  hal.  231).  KAN  sebagai  representasi kewenangan  legislatif,  mempunyai  tugas  dan  wewenang  yang  luas.  Tugas  dan  wewenang KAN  mencerminkan  dua  dimensi  kekuasaan.  Pada  satu  sisi,  KAN  bersama  Kapalo  Nagari menjalankan  fungsi  legislasi  dalam  pembentukan  produk  hukum  di  tingkat  nagari.  Pada sisi  lain,  KAN  juga  mempunyai  dimensi  supervisi  dan  pengayoman  masyarakat  dalam nagari.  Sebagai  lembaga  permusyawaratan  tertinggi  dalam  nagari,  penyelesaian  sengketa keperdataan  yang  berada  dalam  kewenangan  PAN  pun  harus  dilaksanakan  dalam musyawarah  KAN.  Pada  tingkat  ini,  terlihat  bahwa  KAN  tidak  hanya  murni  menjalankan fungsi  legislatif,  namun  juga  fungsi  eksekutif  dan  yudikatif  pada  saat  yang  bersamaan. Pelaksanaan fungsi eksekutif sangat dimungkinkan dengan adanya ketentuan pada Pasal 1 Angka  15  yang  menyatakan  bahwa  Tungku  Tigo  Sajarangan  adalah limbago atau  unsur tempat  kedudukan  perwakilan  masyarakat  Nagari  yang  dapat  dipilih  dan  memilih  untuk pengisian jabatan dalam Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari, dan Peradilan Nagari, yang  terdiri  atas  Ninik  Mamak,  Alim  Ulama,  dan  Cadiak  Pandai.  Artinya,  model kepemimpinan kolektif Tungku Tigo Sajarangan – Tali Tigo Sapilinan –selanjutnya disingkat TTS—secara  informal  diakui  dalam Perda  ini.  Meskipun  demikian,  kondisi  ini  kemudian menjadi  ambivalen  ketika  dikaitkan  lagi  dengan  eksistensi  KAN  sebagai  representasi  dari lima unsur dalam masyarakat adat. Jika hanya unsur TTS—ketika melihat kedudukannya sebagai limbago adat—yang dapat dipilih dan memilih pada pengisian jabatan dalam KAN, eksistensi  Bundo  Kanduang  dan  Parik  Paga  terkesan  hanya  dianggap  sebagai  pelengkap dalam posisi KAN sebagai organisasi adat dalam nagari.

## 5. Diskusi
Merujuk pada ilustrasi yang disajikan Yunus, terlihat bahwa senantiasa terjadi pergeseran struktural dan fungsional aktor kultural dalam bangunan sistem pemerintahan terendah di
Sumatera  Barat.  Meskipun  senantiasa  mengalami  pergeseran,  elit  tradisional  di Minangkabau  yang  tergabung  dalam  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)—sejak  dulu—telah mewakili dan diakui eksistensinya sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari, yang secara genealogis  memiliki  anak-kemenakan  yang  dipimpinnya  dan  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat adat (Yunus, 2013, hal. 31). Beberapa pergeseran yang ditemukan dalam Perda ini, secara struktur hampir simetris dengan model yang pernah dipakai pada masa pasca- kedatangan  Islam  dan  era  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Beberapa  perbedaan  hanya ditemukan  pada  garis  hubung  koordinasi  dan  instruksi  antar-institusi  dan  penempatan PAN dalam sistem pemerintahan.
Merujuk dan membandingkan pada periodisasi pemerintahan nagari  (Mangkuto, 1999; Rahmat,  2013;  Yunus,  2001),  secara  garis  besar  dengan  menggunakan  pendekatan positivisme  pada  tradisi  hukum  sipil,  dapat  ditarik  beberapa  model  utama.  Pertama,  era pra-positivisme  hukum  dimana  pergulatan  yang  terjadi  dalam  pemerintahan  nagari sebelum dan sesudah Islam masuk di Minangkabau. Yunus menguraikan tiga bentuk pada fase ini, yaitu; model jahiliyah, model tradisional, dan model setelah Islam masuk. Kedua, era  positivisme  hukum,  dimana  pergulatan  yang  terjadi  melibatkan  tradisi  hukum  sipil Belanda, sistem hukum nasional Indonesia dan juga norma-norma internasional.
Sistem  pemerintahan  nagari  pada  masa  model  jahiliyah  pada  dasarnya  pertama  kali dikemukakan  oleh  H.A.  Dt.  Rajo  Mangkuto,  bahwa  tidak  banyak  yang  mengetahui bagaimana  elit  tradisional  tersebut  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan  dalam pemerintahan nagari. Pada masa ini, nagari dipimpin oleh Kapalo Lareh (Penghulu Kepala) yang menguasai wilayah eksekutif dan yudikatif dalam pemerintahan dengan dibantu oleh beberapa perangkat dalam bidang keamanan, kemantian, bandaharo , dan unsur peradilan. Sementara  itu,  penghulu  membentuk  Kerapatan  Nagari  yang  mempunyai  hubungan koordinasi  dengan Kapalo  Jorong (Mangkuto,  1999;  Yunus,  2001).  Sistem  yang  kemudian berkembang  adalah  model  tradisional,  dimana  nagari  dalam  perspektif  keadatan didefinisikan  sebagai  organisasi  politik  pemerintahan  adat  tertinggi  masyarakat Minangkabau  yang  mencirikan  sifat  persekutuan  hukum  genealogis  teritorial  (Yunus, 2013). Pada model ini, sistem pemerintahan dijalankan secara kolektif dengan melibatkan Penghulu, Malin , Manti ,  dan Dubalang dengan  dikepalai  oleh  satu  orang  Penghulu  Pucuk sebagai  Wali  Nagari.  Disamping  kepemimpinan  kolektif  tersebut,  juga  ditemukan  satu federasi penghulu. Penghulu mempunyai kewenangan dalam menentukan Wali Nagari. Wali Nagari sebagai pimpinan Federasi Penghulu hanya ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah,  mengingat  model  kepemimpinan  dan  pertanggungjawaban  kolektifnya. Persekutuan  hukum  genealogis  sebagai  identitas  nagari  memberikan  implikasi  logis  pada distribusi  kepemimpinan  bertingkat  dalam  nagari.  Artinya,  pemimpin  dalam  nagari  tidak hanya  Wali  Nagari,  namun  juga  Penghulu  Suku,  Penghulu Paruik ,  Penghulu Andiko , Mamak Kapalo Warih , dan bahkan Mamak Rumah (Nan Putiah, 2004). Model kepemimpinan bertingkat  ini  meniscayakan  proses  pengkaderan  yang  sistematis  dan  terencana  dalam sistem  kepemimpinan  di  Minangkabau,  sehingga  pemimpin  yang  dilahirkan  adalah pemimpin  yang  mempunyai  karakter  dan  kompetensi.  Kedatangan  Islam  yang  ditandai dengan  adanya  peristiwa  Sumpah  Sati  Bukik  Marapalam—yang  disimbolkan  dalam adagium Adat  Basandi  Syarak,  Syarak  Basandi  Kitabullah —merubah  tatanan  struktur yang  terlibat  dalam  pemerintahan  nagari.  Masuknya  unsur  baru  yang  direpresentasikan oleh  Alim  Ulama  dan  Cadiak  Pandai  pada  satu  sisi  dianggap  sebagai  model  asimilasi intensif  dalam  dialektika  pertemuan  adat  dan  Islam  di  Minangkabau.  Kehadiran  Alim Ulama  dan  Cadiak  Pandai  memperbaharui  komposisi  Federasi  Penghulu  pada  Kerapatan Nagari  yang  sudah  ada.  Dengan  tidak  melupakan  model  kepemimpinan  kolektif  yang bertingkat, Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai mengisi tatanan baru Kerapatan Nagari.
Kehadiran Belanda dengan tradisi hukum sipil yang  dibawanya turut  serta menggeser beberapa  aspek  dalam  pemerintahan  nagari.  Persentuhan  ini—jika  diasumsikan  bahwa koeksistensi  hukum  adat  dan  hukum  Islam  pada  ABS-SBK  adalah  model  ideal—dianggap sebagai  persentuhan  dengan  nilai-nilai  dari  luar,  bahkan  bisa  disebut  sebagai  globalisasi (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2009). Tradisi hukum kolonial yang menanamkan tradisinya sebagai logika pembentukan hukum secara hati-hati pada tanah jajahan menjadi bagian  tersendiri  bagi  kehidupan  masyarakat  adat  Minangkabau  (Lukito,  2017).  Hal  ini tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang diterapkan Belanda melalui teori receptie a complexio yang  dikembangkan  Solomon  Keyzer  dan  Christian  van  Volenhoven  serta  teori
receptie yang  dikembangkan  oleh Cristian Snouckhurgronje  dan Barend Ter Har  (Rahmat, 2013).
Titik  awal  persentuhan  tersebut  diawali  dengan  adanya  Perjanjian  Plakat  Panjang, hingga  akhirnya  Pemerintah  Kolonial  Belanda  melakukan  intervensi  dalam  pemilihan Penghulu  sehingga  menimbulkan  polarisasi  kepenghuluan.  Penghulu  yang  diangkat  oleh Belanda  disebut  sebagai  Penghulu Basurek ( besluit ),  sedangkan  Penghulu  yang  diangkat oleh kaum disebut dengan Penghulu Bajinih . Belanda kemudian menerbitkan serangkaian aturan  hukum  positif,  terutama  Staatsblaad  1938  Nomor  498/ Indlandsche  Gemeente Ordantie  voor  Buitengewesten (IGOB),  yang  pada  umum  menyatakan  bahwa  wilayah- wilayah  nagari  yang  ada  dijalankan  oleh  Kepala-Kepala  Nagari  dan  Kerapatan  Nagari. Melalui  produk  hukum  yang  ditetapkannya,  Belanda  memberikan  pengakuan  terhadap aktor kultural TTS yang terlibat dalam pemerintahan Nagari, namun memberikan batasan kewenangannya dalam urusan teknis pemerintahan nagari. Meskipun model ini dinyatakan secara de jure , namun secara de facto masyarakat tetap menghormati organisasi genealogis bertingkat yang mereka patuhi sebelum kedatangan Belanda.
Kemerdekaan  Indonesia  dengan  corak  tradisi  hukum  sipilnya  mengarah  pada  satu upaya unifikasi hukum. Pada masa pemerintahan orde lama di awal kemerdekaan, Negara memberikan pengakuan terhadap nagari melalui Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 20-21/1946  tentang  Perubahan  Struktur  Pemerintahan  Nagari,  Peraturan  Daerah Sumatera  Tengah  Nomor  50/G.P/1950  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah,  SK Gubernur KDH Sumatera Barat Nomor 2/Desa/GSB/Prt-1963 tentang Corak Pemerintahan Nagari,  dan  SK  Gubernur  KDH  Sumatera  Barat  Nomor  155/GSB/1974  tentang  Nagari sebagai  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Pemerintahan  Terendah.  Hal  yang  juga menarik  disimak  adalah  penolakan  model  legislatif  yang  ditawarkan  oleh  Pemerintah melalui  SK  Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor  32/1959  yang  memperluas  cakupan  unsur masyarakat  dalam  legislatif  tingkat  nagari.  Terlepas  dari  perdebatan  yang  ada  terkait implementasi Perda tersebut (Mangkuto, 1999; Yunus, 2001), kehadiran Peraturan Daerah Sumatera  Tengah  Nomor  50/G.P/1950  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah menunjukkan  resistensi  masyarakat  hukum  adat  Minangkabau  terhadap  norma  hukum negara  yang  terkesan  memaksa  dalam  kerangka  unifikasi  hukum,  sehingga mengenyampingkan nilai-nilai kearifan lokal.
Rezim  pemerintahan  Orde  Baru  pada  akhirnya  benar-benar  menghilangkan  eksistensi aktor  kultural  dalam  masyarakat  Minangkabau  dengan  menetapkan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Desa.  Pada  masa  ini,  nagari  tidak  lagi  menjadi  sistem pemerintahan terendah, melainkan hanya sebatas persekutuan hukum adat (Yunus, 2001). Sebagai  refleksi  terhadap  keprihatinan  tersebut,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Kerapatan Adat Nagari. Pada praktisnya, masyarakat  Minangkabau  menghadapi  dualisme  kepemimpinan  dengan  adanya  kedua regulasi  tersebut.  Hal  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  paradigma  pembangunan  dan penyeragaman  yang  menjadi  ideologi  pada  rezim  Orde  Baru  (Lukito,  1998,  1999,  2003, 2008).  Kondisi  ini  mengalami  perubahan  drastis  dengan  bergantinya  rezim  pemerintahan. Pembangunan  hukum  era  reformasi  dengan  amanat  otonomi  daerah  serta  desentralisasi kekuasaan memberikan kesempatan kepada daerah untuk membenahi urusannya masing- masing  pada  aspek-aspek  tertentu  (Hanani  &  Aziz,  2009).  Provinsi  Sumatera  Barat menyambutnya  dengan  menetapkan  Perda  Nomor  9  Tahun  2000  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  Nagari.  Melihat  struktur  yang  diperkenalkan,  terkesan  bahwa  kekuasaan Ninik Mamak terpecah di sekitar kekuasaan Wali Nagari. Kondisi lain yang juga menggeser peran  Ninik  Mamak  adalah  model  demokrasi  perwakilan  yang  direpresentasikan  dalam Badan  Perwakilan  Anak  Nagari  (BPAN).  Model  pemerintahan  nagari  dalam  Perda  ini mengesankan dominasi birokrasi pemerintahan, sehingga peran aktor kultural tidak begitu banyak terlibat.
Kondisi  ini  kemudian  diperbaiki  dengan  ditetapkannya  Perda  Nomor  2  Tahun  2007 tentang  Pokok-Pokok  Sistem  Pemerintahan  Nagari.  Secara  struktural,  Perda  ini menegaskan  fungsi  legislatif  terhadap  aktor-aktor  kultural  di  Minangkabau  melalui institusi  Badan  Musyawarah  Nagari  (BAMUS).  Sebagai  institusi  Kerapatan  Adat,  BAMUS belum  sepenuhnya  mencerminkan  model  demokrasi  ideal  yang  sebelumnya  dianut masyarakat  Minangkabau,  sehingga  posisi  BAMUS  tidak  bisa  diidentikkan  dengan  KAN pada era sebelumnya. Keberadaan KAN yang diakomodir dalam Perda 13 Tahun 1983 tidak berkorelasi  dengan  posisi  BAMUS  dalam  nagari  terkait  dengan  pertanggungjawaban  Wali Nagari dalam Pemerintahan. Struktur yang diperkenalkan pada Perda 2 Tahun 2007 masih
belum  menjadikan  nilai-nilai  adat  sebagai  pertimbangan  utama.  Rekognisi  terhadap  aktor struktural  dan  penggunaan  diksi  klasik  pada  kelembagaan  belum  mencerminkan  model demokrasi Minangkabau seutuhnya, bahkan terkesan hanya sebatas penamaan saja (Azwar et  al.,  2018;  Benda-Beckmannn  &  Benda-Beckmann,  2007;  Firdaus,  2018;  Hadler,  2010; Yunus, 2013).
Hal  yang  hampir  serupa  sepertinya  juga  terjadi  pada  Perda  Nomor  7  Tahun  2018  ini. BAMUS  yang  diidentikkan  sebagai  representasi  kewenangan  legislatif  dalam  demokrasi perwakilan,  dirubah  menjadi  KAN.  Unsur  pembentuknya  hampir  sama,  yaitu;  Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Parik Paga Nagari. Parik Paga menggantikan unsur masyarakat terkait yang dimaksud dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007. Perda  Nomor  7  tahun  2018  memberikan  kewenangan  untuk  KAN  dalam  memilih  dan mengangkat  Wali  Nagari  serta  menerima  pertanggungjawabannya.  Model  ini  mendekati model  demokrasi  kolektif  yang  pernah  dipakai  di  Minangkabau  sebelum  adanya  sistem hukum  nasional.  Meskipun  demikian,  kerancuan  yang  juga  muncul  dan  berpeluang menjadi persoalan adalah posisi limbago dengan kewenangan yang melekat padanya. Perda ini  pun  juga  mendukung  pluralisme  nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  Minangkabau, dengan  memberikan  kesempatan  kepada  Adat  Salingka  Nagari  untuk  dijadikan  pedoman dan  dasar  pengelolaan  hal-hal  teknis  dalam  nagari.  Pelibatan  Bundo  Kanduang  secara langsung  dalam  KAN  merupakan  bentuk  sekularisasi  nilai  adat  Minangkabau  dalam penyesuaiannya  dengan  model  demokrasi  perwakilan  modern  (Amaliatulwalidain,  2018). Representasi  perempuan  dalam  lembaga  perwakilan,  sebagai  refleksi  atas  persamaan  hak dalam  demokrasi  modern  berbeda  dengan  nilai  kultural  Minangkabau.  Beberapa  aktivitas sosial dalam masyarakat Minangkabau menunjukkan eksistensi Bundo Kanduang sebagai aktor di belakang layar pada hampir setiap proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan  juga  kaum.  Misalnya,  seseorang  yang  hendak  diangkat  menjadi  penghulu  harus terlebih  dahulu  mendapatkan  izin  dari  Bundo  Kanduang  dalam  sukunya  sebelumnya  di- lewa -kan  (dikukuhkan).  Unsur  perempuan  di  Minangkabau  memiliki  peran  yang  tidak terlihat,  namun  sangat  menentukan.  Sementara,  pelibatannya  sebagai  bagian  dari  KAN mengubah model pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Model demokrasi baru yang ditawarkan dalam  Perda ini—dan juga  beberapa Perda Nagari yang ditetapkan setelah era Orde  Baru—tidak  sepenuhnya  mengakomodir  nilai-nilai  demokrasi  Minangkabau  yang digambarkan  dalam  petatah-petitih  (Shalihin,  2003,  2014).  Hal  ini  disinyalir  terpengaruhi oleh nilai-nilai internasional yang berkembang pada masa transnasionalisasi hukum, yang pada  awalnya  mempengaruhi  model  pemilihan  dan  persentase  keterwakilan  perempuan pada lembaga legislatif nasional.
Jika  dilihat  lebih  seksama,  Nagari  di  Minangkabau  mengalami  pluralisme  hukum  dan menemukan  titik  keseimbangannya  ketika  entitas  adat  berdialektika  dengan  nilai-nilai Islam (Rahmat, 2015, 2017b, 2017a, 2019). Adanya koeksistensi antara adat dengan Islam yang  digambarkan  dalam  adagium  ABS-SBK  dan  representasi  aktor  kultural  dalam pemerintahan  nagari,  bagi  sebagian  sarjana  adalah  dianggap  sebagai  model  ideal  sebuah nagari di Minangkabau yang bersifat ekslusif. Di sisi lain, tatanan masyarakat hukum adat Minangkabau memiliki dimensi inklusivitas, sehingga kehadiran entitas lain setelah Islam— seperti  hukum  sipil  Belanda,  hukum  nasional  Indonesia,  dan  norma  internasional—dapat meningkatkan  kualitas  pergulatan  nilai  dan  dialektika  pluralisme  itu  sendiri.  Polarisasi yang  berlawanan  dalam  pemahaman  umum  tentang  model  ideal  nagari  ini,  secara berkelanjutan didiskusikan dalam forum-forum ilmiah.
Jika dilihat dari perspektif bahwa Minangkabau itu adalah dialektika, maka pergeseran- pergeseran yang terjadi dalam struktur pemerintahan nagari melalui Perda ini merupakan sebuah model keseimbangan yang dibentuk dalam proses asimilasi hukum yang didominasi oleh  negara  (McCarthy,  2004;  Shalihin,  2014).  Perubahan  dan  pergeseran  yang mengesankan  modernisasi  ini  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  kompromistik  masyarakat Minangkabau  terhadap  nilai-nilai  yang  senantiasa  berhadapan  dan  berlawanan. Keseimbangan  yang  dinegosiasi  ulang  dengan  sepenuh  jiwa  antara  Islam  dan  matriarkal, modernitas  dan  tradisi,  membuat  orang  Sumatra  Barat  lelah  dengan  ekstremisme  dan cenderung  kompromistik  (Hadler,  2010).  Adanya  perubahan,  pergeseran,  dan  pelibatan nilai  internasional  (Tobin,  2011)  dalam  relasi  antara  agama,  budaya,  dan  negara, keseimbangan yang  dibentuk  senantiasa  berupaya memposisikan  dan  melakukan reposisi terhadap otoritas sistem lainnya, sehingga pergeseran satu otoritas sistem dapat menggeser tatanan keseluruhan (Benda-Beckmannn & Benda-Beckmann, 2011; Benda-Beckmannn & Benda-Beckmannn, 2006; Biezeveld, 2007; Bowen, 2003; Vel & Bedner, 2015).
Proses  rekognisi  hukum  adat  dalam  kerangka  hukum  nasional  berhadapan  langsung dengan  proses  legislasi.  Nasib  adat  dan  hukum  adat  sebagai  sebuah  kearifan  lokal  akan terus  bergantung  pada  kemauan  negara  untuk  memberikan  ruang  hukum  dan  otonomi kepada  daerah  (McWilliam,  2006,  hal.  57).  Rangkaian  proses  rekognisi,  baik  pada  tingkat pusat ataupun daerah, tidak dapat dilepaskan dari teori permintaan dan penawaran dalam keseimbangan demokrasi. Secara umum, keseimbangan dalam demokrasi dipengaruhi oleh penawaran  dan  permintaan  dari  preferensi  dan  pelaku  yang  bersaing.  Perubahan  pada tingkat demokrasi tidak sesederhana seumpama permasalahan pilihan elit politik ataupun kualitas pergerakan sosial (Ammelia & Kosandi, 2020; Fowler, 2010, hal. 35–78; Lichbach, 2009, hal. 23–24). Sementara itu, konstelasi politik faktual menunjukkan bahwa sebagian besar komunitas lokal masih terikat dengan sebuah trauma yang sama, yaitu; penaklukan, keterasingan,  bahkan  pengusiran.  Aktivitas  legislasi  pada  tingkat  daerah  didorong  oleh aktivis lokal beserta pendukungnya ditujukan untuk merebut kembali otoritas politik atas nama  adat.  Pada  saat  yang  bersamaan,  masyarakat  adat  menghadapi  hambatan  yang seimbang,  yaitu  struktur  kekuasaan  yang  mengakar,  kondisi  politik  yang  konstitutif, superioritas  hukum  negara,  dan  mekanisme  rekognisi  melalui  peraturan  daerah  (Tyson, 2010).  Hal  ini  terlihat  nyata  dalam  masyarakat,  dua  tahun  sejak  Perda  ini  ditetapkan, belum  satupun  Kabupaten/Kota  menindaklanjutinya  dengan  membentuk  Perda  turunan sebagaimana yang diamanatkan.

## 6. Kesimpulan
Pergantian  rezim  pemerintahan  serta  pembaharuan  regulasi  secara  berkelanjutan memberikan pengaruh terhadap model  pemerintahan Indonesia  dan  khususnya Sumatera Barat.  Pergulatan  panjang  antara  nilai  adat,  nilai  Islam,  nasionalisme,  dan  nilai internasional  senantiasa  menghadirkan  pergeseran-pergeseran  tatanan  nilai  dan  struktur masyarakat adat Minangkabau. Nagari sebagai representasi dari sistem kearifan lokal tidak lepas dari pengaruh pergeseran nilai dan model demokrasi global melalui transnasionalisasi hukum.  Rekognisi  dan  reposisi  aktor  kultural  yang  disertai  dengan  redistribusi kewenangan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 berbeda dengan tatanan yang sebelumnya dianggap  ideal  dan  kokoh  dalam  masyarakat  Minangkabau.  Pembentukan  Perda  yang disinyalir  tidak  memperhatikan  beberapa  aspek  kultural  dalam  regulasi  yang  sudah  ada dan  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat  berpeluang  memunculkan  masalah baru  dalam  masyarakat.  Sekularisasi  terhadap  eksistensi  Bundo  Kanduang  dan  multi- polaritas pemahaman masyarakat tentang KAN berpeluang menjadi batu sandungan dalam moderasi  nagari,  meskipun  sudah  berupaya  memandirikan  nagari  melalui  institusi  Adat Salingka  Nagari.  Perda  Nomor  7  Tahun  2018  dilahirkan  dari  proses  asimilasi  lama  yang masih mengedepankan dominasi negara, sehingga memodifikasi tatanan asli yang ada dan selama ini diyakini baku oleh masyarakat Minangkabau. Rekomendasi yang dimungkinkan adalah  dengan  melibatkan  masyarakat  secara  keseluruhan  dalam  menginventarisasi kebutuhan dalam penyusunan rancangan hukum  lokal, dan mengurangi dominasi negara terhadap substansi hukum pada proses legislasi.

## 7. Penghargaan
Apresiasi  dan  ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Dr.  Addiarrahman,  M.S.I.,  yang senantiasa  memberikan  pemahaman  sistem-struktur  dan  diskusi-diskusi  kerangka  ide Minangkabau. Ucapan terima kasih kepada Prof. Ratno Lukito, M.A., D.C.L., atas ide besar asimilasi  hukum  baru  dan  beberapa  masukan  dari  diskusi-diskusi  pada  ruang perkuliahan.

## 8. Pendanaan
Penelitian ini dibiayai secara mandiri.

## 9. Konflik Kepentingan
Artikel  ini  ditulis  sendiri  dan  tidak  mengandung  plagiarisme,  serta  bebas  dari  konflik kepentingan.

## 10. Daftar Pustaka
Adli,  H.,  &  Mutalib,  M.  H.  A.  (2020).  Tantangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penyusunan Peraturan  Daerah  Desa  Adat :  Upaya  dalam  Penetapan  Desa  Adat  di  Indragiri  Hulu,
Riau. Indonesian Journal
of
Religion
and
Society , 2 (1), 45–58. https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.80
Amaliatulwalidain.  (2018).  Representation  of  Political  Role  of  Bundo  Kanduang  in  The Regional  Government  System  in  Strengthening  Local  Democracy  in  West  Sumatera. Journal of Malay Islamic Study , 2 (2), 133–146.
Ammelia,  E.,  &  Kosandi,  M.  (2020).  Politik  Kartel  di  Tingkat  Lokal:  Studi  Pemilihan  Wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode Sisa 2016-2021. Indonesian Journal of Religion and Society , 1 (2), 138–150. https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.72
An-Na’im,  A.  A.  (1992).  Toward  a  Cross-Cultural  Approach  to  Defining  International Standards of Human Rights: The Meaning of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment of Punishment. In A. A. An-Na’im (Ed.), Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus (hal. 19–43). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Arikunto,  S.  (2014).  Pengantar.  In  Tabrani  &  R.  Murzikin  (Ed.), Dasar-Dasar  Metodologi Penelitian Kualitatif (hal. ix–xi). Yogyakarta: Darussalam Publishing. Azwar,  W.,  Yunus,  Y.,  Muliono,  M.,  &  Permatasari,  Y.  (2018).  Nagari  Minangkabau:  The Study of Indigenous Institutions in West Sumatra, Indonesia. Jurnal Bina Praja , 10 (2), 231–239. https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.231-239
Benda-Beckmann,  F.,  &  Benda-Beckmann,  K.  von.  (2009).  Transnationalisation  of  Law, Globalisation  and  Legal  Pluralism:  A  Legal  Anthropological  Perspective.  In  S.  Irianto (Ed.), Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum (hal. 1–28). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Benda-Beckmannn,  F.,  &  Benda-Beckmann,  K.  von.  (2007).  Ambivalent  Identities: Decentralization and Minangkabau Political Communities. In H. S. Nordholt & G. van Klinken  (Ed.), Renegotiating  Boundaries:  Local  Politics  in  Post-Soeharto  Indonesia (hal. 417–442). Leiden: KILTV Press.
Benda-Beckmannn, F., & Benda-Beckmann, K. von. (2011). Changing One is Changing All: Dynamics  in  the  Adat-Islam-State  Triangle.  In  S.  Irianto  &  Shidarta  (Ed.), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (2 ed., hal. 215–245). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Benda-Beckmannn, F., & Benda-Beckmannn, K. von. (2006). Changing One is Changing All: Dynamics  in  the  Adat-Islam-State  Triangle. Journal  of  Legal  Pluralism  and  Unofficial Law , 38 (53–54), 239–270. https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756604 Biezeveld, R. (2007). The Many Roles of Adat in West Sumatera. In J. S. Davidson (Ed.), The Revival of Tradition in Indonesian Politics (Routledge, hal. 203–223). https://doi.org/10.4324/9780203965498 Bowen,  J.  R.  (2003). Islam,  Law,  and  Equality  in  Indonesia:  An  Anthropology  of  Public Reasoning . Cambridge: Cambridge University Press. Costantino,  T.  E.  (2008).  Constructivism.  In  L.  M.  Given  (Ed.), The  Sage  Encyclopedia  of Qualitative Research Methods (Volume 1-2) (hal. 116–120). London: Sage. Creswell,  J.  W.  (1998). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  Among  Five Traditions . California: Sagu Publication Inc. Firdaus, F. (2018). The Effort to Splitting Nagari Post-Implementation of Village Law 2014 in West Sumatra, Indonesia . Fowler,  M.  W.  (2010). Deepening  Democracy:  Explaining  Variations  in  the  Levels  of Democracy . Naval Postgraduate School. Hadler, J. (2010). Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau (S. Berlian, Ed.). Jakarta: Freedom Institute. Hanani, S., & Aziz, R. A. (2009). Rekonstruksi dan Usaha Penyelamatan Tradisi Lokal Era Pasca  Sentralisme  di  Indonesia. Geografia  -  Malaysian  Journal  of  Society  and  Space , 5 (2), 68–81. Diambil dari http://ejournal.ukm.my/gmjss/article/view/17905 Hidayat,  D.  N.  (2003). Paradigma  dan  Metodologi  Penelitian  Sosial  Empirik .  Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIK Universitas Indonesia.
Hoekema,  A.  (2017).  The  Conundrum  of  Cross-Cultural  Understanding  in  The  Practice  of Law. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law , 49 (1), 67–84. https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1310446
Holzhacker,  R.  L.,  Wittek,  R.,  &  Woltjer,  J.  (2015).  Decentralization  and  Governance  for Sustainable  Society  in  Indonesia.  In Decentralization  and  Governance  in  Indonesia . https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3_1
Holzinger,  K.,  Haer,  R.,  Bayer,  A.,  Behr,  D.  M.,  &  Neupert-Wentz,  C.  (2019).  The Constitutionalization of Indigenous Group Rights, Traditional Political Institutions, and
Customary Law. Comparative Political Studies , 52 (12), 1–35.
https://doi.org/10.1177/0010414018774347
Irianto,  S.  (2011).  Memperkenalkan  Studi  Sosiolegal  dan  Implikasi  Metodologisnya.  In  S. Irianto & Shidarta (Ed.), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (2 ed., hal. 173–190). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Lichbach,  M.  I.  (2009).  Thinking  and  Working  in  the  Midst  of  Things:  Discovery, Explanation,  and  Evidence  in  Comparative  Politics.  In  M.  I.  Lichbach  &  A.  S. Zuckerman (Ed.), Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure (hal. 19–70). Cambridge: Cambridge University Press. Lukito,  R.  (1998). Islamic  Law  and  Adat  Encounter:  The  Experience  of  Indonesia .  Jakarta: INIS.
Lukito,  R.  (1999).  Hukum  dan  Politik  Pasca-Kemerdekaan  Indonesia:  Studi  Kasus  Agama dan Hukum Adat. Studia Islamika: Jurnal Kajian Islam Indonesia , 6 (3). Lukito,  R.  (2003).  Law  and  Politics  in  Post-Independence  Indonesia:  a  Case  Study  of Religious and Adat Courts. In A. Salim & A. Azra (Ed.), Shari’a and Politics in Modern Indonesia . Singapore: ISEAS Publishing.
Lukito,  R.  (2008). Hukum  Sakral  dan  Hukum  Sekuler:  Studi  Tentang  Konflik  dan  Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesiae . Jakarta: Alvabet. Lukito,  R.  (2013). Legal  Pluralism  in  Indonesia:  Bridging  the  Unbridgable  (Routledge Contemporary Southeast Asia Series Volume 48) . London: Taylor & Francis. Lukito,  R.  (2017).  Mapping  the  Relationship  of  Competing  Legal  Traditions  in  the  Era  of Transnationalism  in  Indonesia.  In  G.  F.  Bell  (Ed.), Pluralism,  Transnationalism,  and Culture in Asian Law: A Book in Honour of M.B. Hooker (hal. 90–116). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
Lukito, R. (2019). Shariah and the Politics of Pluralism in Indonesia: Understanding State’s Rational  Approach  To  Adat  and  Islamic  Law. Petita:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  Dan Syariah , 4 (1), 14–30. https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.8 Mangkuto,  H.  A.  D.  R.  (1999). Pemerintahan  Nagari  dan  Kepemilikan  Tanah  Menurut  Adat Minangkabau . McCarthy,  J.  F.  (2004).  Changing  to  Gray:  Decentralization  and  the  Emergence  of  Volatile Socio-legal Configurations in Central Kalimantan, Indonesia. World Development , 32 (7), 1199–1223. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.02.002
McWilliam,  A.  (2006).  Historical  Reflections  on  Customary  Land  Rights  in  Indonesia. Asia Pacific Journal of Anthropology , 7 (1), 45–64.
https://doi.org/10.1080/14442210600551859
Muslih, M. (2004). Filsafat  Ilmu: Kajian  Atas Asumsi Dasar Paradigma  dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan . Yogyakarta: Belukar. Nan Putiah, H. J. D. M. (2004). Matrilinial dalam Adat Minangkabau. In L. D. Bandaro (Ed.), Minangkabau yang Gelisah: Mencari Strategi Sosialisasi, Pewarisan, Adat, dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda . Bandung: Lubuk Agung.
Nurdin,  I.  (2017).  Adat  Revival  and  Local  Capacity  in  Indonesia:  The  Case  of  Nagari. Sosiohumaniora , 19 (2), 106–113.
Rahmat, A. (2013). Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah: Kajian Terhadap Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2001 jo. Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. ID.
Rahmat, A. (2015). Reaktualisasi Nilai Islam dalam Budaya Minangkabau Melalui Kebijakan Desentralisasi. El-Harakah , 7 (2). https://doi.org/10.18860/el.v0i0.2018
Rahmat,  A.  (2017a).  Foreign  Walinagari:  The  Unfinished  (Political)  Contemplation  of Minangkabau’s  Democracy.  In  A.  Rahmat  (Ed.), Biennial  Conference  on  Sharia  and Social Studies (Vol. 1, hal. 69–76). Padang: Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Rahmat, A. (2017b). Nagari: Minangkabau in Decentralization Era. International Conference on Islam and Local Wisdom . Kendari: IAIN Kendari.
Rahmat, A. (2019). Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat dalam Lintasan Kebijakan. Bakaba:  Jurnal  Sejarah,  Kebudayaan,  dan  Kependidikan , 8 (1),  1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.3453
Shalihin, N. (2003). Demokrasi Lokal di Bawah Bayang-Bayang Negara: Studi Atas Dominasi dan Hegemoni terhadap Nagari di Minangkabau . Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Shalihin, N. (2014). Demokrasi di Nagarinya Para Tuan (1 ed.). Padang: Imam Bonjol Press. Strauss,  A.,  &  Corbin,  J.  M.  (1990). Basic  of  Qualitative  Research:  Grounded  Theory Procedures and Techniques . Thousand Oaks CA US: Sage Publication Inc.
Tobin,  B.  M.  (2011). Why  Customary  Law  Matters:  The  Role  of  Customary  Law  in  the Protection  of  Indigenous  Peoples’  Human  Right (National University  of Ireland  Galway). Diambil dari http://hdl.handle.net/10379/2730 Tyson,  A.  D.  (2010). Decentralization  and  Adat  Revivalism  in  Indonesia:  The  Politics  of Becoming Indigenous (D. McCargo, Ed.). New York: Routledge.
Utama,  T.  S.  J.  (2019).  Impediments  to  Establishing  Adat  Villages:  A  Socio-Legal Examination of the Indonesian Village Law. Asia Pacific Journal of Anthropology , 21 (1), 17–33. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670240 van  der  Muur,  W.,  Vel,  J.,  Fisher,  M.  R.,  &  Robinson,  K.  (2019).  Changing  Indigeneity Politics  in  Indonesia:  From  Revival  to  Projects. Asia  Pacific  Journal  of  Anthropology , 20 (5), 379–396. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1669520 Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The  Return  to  The  Nagari  and  The  2014  Village  Law. Journal  of  Legal  Pluralism  and Unofficial Law , 47 (3), 493–507. https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379 Warman, K., Isra, S., & Tegnan, H. (2018). Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic  Laws  Within  The  Indonesian  Legal  System. Journal  of  Legal,  Ethical  and Regulatory Issues , 21 (3), 1–9.
Wignjosoebroto,  S.  (2002). Hukum:  Paradigma,  Metode,  dan  Masalah (1  ed.;  I.  Kasim,  W. Yudho, S. Moniaga, N. Fauzi, R. Simarmata, & E. Sius, Ed.). Jakarta: ELSAM & HUMA. Wignjosoebroto, S. (2011a). Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah. In S.  Irianto  &  Shidarta  (Ed.), Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi (2  ed., hal. 83–120). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Wignjosoebroto, S. (2011b). Ragam-Ragam Penelitian Hukum. In S. Irianto & Shidarta (Ed.), Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi (2  ed.,  hal.  121–141).  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Yunus,  Y.  (2001). Pemerintahan  Nagari  di  Era  Orde  Baru:  Persepsi  Pemerintahan  dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah . Universitas Brawijaya.
Yunus, Y. (2013). Aktor Kultural dalam Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat: Posisi Ninik  Mamak  dalam  Struktural  Adat  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Formal. Humanus , XII (1), 21–32.