## Article
Human Trafficking during the COVID-19 Pandemic at Border Land Malaysia- Indonesia, West Kalimantan

## Human Trafficking pada Masa Pandemi COVID-19 di Perbatasan Darat Malaysia- Indonesia, Kalimantan Barat

## Rupita 1
1 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia
Herlan 2
2 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia
Zakiah Hassan Gaffar 3
3 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia
Syarifah Ema Rahmaniah 4
4 Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia
Nikodemus Niko 5
5 Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia * Penulis Korespondensi: nikodemus15001@mail.unpad.ac.id

## Abstract
The covid-19 pandemic threatens public health alone, therefore most governments in various countries in the world affected by covid-19 take steps in the form of mobility restriction policies to prevent the spread of the virus in the community this also applies in Indonesia. Restrictions on people's mobility make the problems experienced by the community  more  complex  and  difficult  to  control,  the  number  of  mass  layoffs  becomes  a  trigger  for  high unemployment in Indonesia. This research uses descriptive qualitative methods. Data collection is done through an online repository, by filtering keywords in search; criminal acts of trafficking, women migrant workers, protection of  migrant  workers  and  handling  of  trafficking  cases  in  the  period  of  emigrants.  Each  author  is  tasked  with collecting data based on search keywords. Based on the results of research, the high unemployment rate in the pandemic period became one of the main triggers for the criminal act of trafficking in persons. The situation of female migrant workers working abroad is increasingly complex because some of them are undocumented and some have been over-stayers. There are currently around 6 to 8 million Indonesian migrant workers abroad and the majority of them are women. Cases of human trafficking in the border region during the COVID-19 pandemic increased with economic mode. The closure of cross-border postal access is not effective enough in suppressing cases of trafficking at the country's borders. Various efforts have been made by the Indonesian government ranging from  implementing  policies  to  efforts  to  cooperate  with  various  stakeholders — namely  the  government  as regulators, policy makers, as well as law enforcement, and private parties as business actors / recruiters of labor and banking, as well as civil society institutions that are the driving force – to seek protection for Indonesian migrant workers abroad.
Keywords: Human Trafficking, Migrant Workers, Government Collaboration

## Abstrak
Pandemi  covid-19  mengancam  kesehatan masyarakat  semata,  oleh  sebab  itu  sebagian  besar  pemerintah dibeerbagai negara di dunia yang terdampak covid-19 mengambil langkah dalam bentuk kebijakan pembatasan mobilitas  guna  mencegah  penyebaran  virus  pada  masyarakat  hal  ini  juga  berlaku  di  Indonesia. Pembatasan mobilitas  masyarakat  membuat  persoalan  yang  dialami  masyarakat  makin  kompleks  dan  sulit  terkendali, banyaknya PHK masal menjadi pemicu tingginya angka pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui repositori daring, dengan menyaring kata kunci dalam pencarian; tindak pidana perdagangan orang, buruh migran perempuan, perlindungan buruh migran dan penanganan kasus trafficking di masa pendemi. Masing-masing penulis bertugas mengumpulkan data berdasarkan kata kunci pencarian. Berdasarkan hasil penelitian, tingginya angka pengangguran di masa pandemi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Situasi buruh migran perempuan yang bekerja diluar negeri kian kompleks karena sebagian dari mereka tidak berdokumen dan sebagian lagi telah over stayer . Saat ini terdapat sekitar 6 hingga 8 juta pekerja migran Indonesia diluar negeri dan mayoritas dari mereka adalah perempuan.  Kasus  human  trafficking di  wilayah  perbatasan  pada  masa  pandemi  COVID-19  meningkat  dengan modus ekonomi. Penutupas akses pos lintas batas negara tidak cukup efektif dalam menekan kasus trafficking di perbatasan  negara. Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  Indonesia  mulai  dari  pengimplementasian kebijakan sampai dengan upaya bekerjasama dengan berbagai stakeholder —yakni pemerintah selaku regulator, pengambil kebijakan, sekaligus penegak hukum, dan pihak swasta selaku pelaku usaha/perekrut tenaga kerja dan perbankan, serta lembaga masyarakat sipil yang menjadi motor penggerak—untuk mengupayakan perlindungan bagi buruh migran Indonesia di luar negeri.
Kata kunci : Human Trafficking, Buruh Migran, Kolaborasi Pemerintah

## Pendahuluan
Isu perdagangan manusia ( human trafficking) merupakan isu global yang sangat krusial karena  merupakan  kejahatan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  sehingga  persoalan  ini menjadi  isu  internasional  hingga  saat  ini.  Hal  ini  desebabkan human  trafficking merupakan kejahatan terbesar ketiga setelah obat bius dan perdagangan senjata (Novianti & Nainggolan, 2009).  Fenomena human  trafficking sudah  terjadi  selama  puluhan  tahun  lamanya,  dan fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Internasional  Organisasi  for  Migration  (IOM) mencatat  khusus  di  Indonesia  Korban perdagangan manusia mencapai 74.616 orang hingga 1 juta orang pertahun (Padilah, 2017). Dari berbagai temuan riset seperti yang dilakukan oleh Jazuli & Washil (2020), Rahmawati & Kamilah (2020), dan Ardin & Harefa (2021) menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan merupakan  orang  yang  rentan  terhadap  kejahatan human  trafficking. Hal  ini  dikarenakan kejahatan human trafficking terjadi pada setiap tahapan proses keberangkatan pekerja migran Indonesia,  mulai  dari proses  keberangkatan,  penempatan  dan  pemulangan  (Samkamaria, 2017). Terlebih lagi, pekerja migran Indonesia di luar negeri mayoritas adalah perempuan.
Sepanjang  tahun  2019,  Migrant  Care  mengidentifikasi  ragam  kerentanan  pekerja migran  Indonesia  (PMI), terdapat  80%  kasus dialami  oleh pekerja  migran  perempuan  yang terdiri  atas kasus  terbesar  adalah  terperangkap  dalam  praktik  perdagangan  orang  (21%), disusul permasalahan kontrak kerja (18%) dan penipuan (17%). Kemudian, kasus lainnya yang signifikan adalah terjebak dalam skema migrasi non-prosedural (13%), mengalami kekerasan fisik  (12%)  dan  kekerasan  seksual  (9%). Lebih  lanjut,  Migrant  Care  juga  mencatat  adanya kerentanan  baru  yang  dihadapi  pekerja  migran  perempuan,  yaitu  terjebak  dalam  aksi ekstremisme  kekerasan  (3%)  dan  terdampak  situasi  konflik  di  negara  bekerja  (1%),  dimana angka-angka  tersebut  hanya  merupakan  fenomena  gunung  es,  situasi  yang  sebenarnya
48 | Rupita; Herlan; Zakiah Hassan Gaffar; Syarifah Ema Rahmaniah; Nikodemus Niko
dipastikan lebih banyak (Sari, Eriyanti & Sunarko, 2021).
Kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia yang mayoritas perempuan akan terus terjadi jika pemerintah Indonesia terus tidak untuk mengintegrasikan upaya  penurunan  ketimpangan  dengan  tata  kelola  perlindungan  pekerja  migran (Hardum, 2020). Kemudian, persoalan yang dihadapi oleh buruh migran perempuan diantaranya upah di bawah  standard,  tidak  dibayar  atau  di  tahan  hingga  waktu  tertentu,  overtime  bekerja, pelecehan  seksual/perkosaan,  penganiayaan  hingga  menghadapi  hukuman  mati  (Rahayu, Nuswardani  &  Ghadas,  2020).  Banyak  diantara  korban  yang  takut  melaporkan  kasus  yang mereka alami, hal ini menjadi satu diantara faktor kendala dalam melindungi korban trafficking (Novika, Disemadi & Rochaeti, 2020)
Tindak pidana perdagangan orang pada masa pandemi COVID-19 jumlahnya meningkat tajam, hal ini sampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui  siaran  pers  pada  29/07/2021  dengan  nomor  B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021. Menurut  Deputi  Bidang  Perlindungan  Anak,  Ratna  Susianawati  berdasarkan  Data  Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020 kasus tindak pidana  perdagangan  orang  TPPO  pada  perempuan  dan  anak  meningkat  hingga  62,5  persen (Kulsum, 2021).
Perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling rentan mengalami kekerasan dalam rumah  tangga  selama  pandemi,  kemudian  kerentanan  berlapis  karena  mereka  juga  sangat berpotensi terjerat TPPO. Dalam laporan tahunan perdagangan orang 2020 (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2021) disebutkan bahwa:
“Pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO)  namun  sedang  dalam  upaya  signifikan  untuk mewujudkannya. Upaya-upaya  tersebut  antara  lain  memberikan  layanan  perlindungan kepada lebih banyak korban melalui Kementerian Sosial; mengidentifikasi, menerima, dan membantu  lebih  banyak  korban  eksploitasi  di  luar  negeri  dibanding  tahun  sebelumnya; memulihkan hak upah pekerja Indonesia yang menuntut imbalan atas pekerjaan yang tidak dibayar  di  luar  negeri;  terus  menciptakan  dan  menyebarluaskan  materi  kampanye peningkatan  kesadaran;  dan  memberlakukan  sejumlah  peraturan  pelaksana  Undang- Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang disahkan pada 2017. Hal ini karenakan pemerintah  Indonesia  telah  serius menunjukan  kinerjanya  dalam  upaya peningkatan penanganan kasus tidak pidana perdagangan orang dengan upaya melakukan pelayanan perlindungan kepada korban.”
Berdasarkan laporan tersebut, dapat dikatakan bahwa situasi TPPO di Indonesia masih mengalami  keterbatasan  penanganan  kasus  selama  masa  pandemi  COVID-19.  Kasus  tidak pidana perdagangan orang pada perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk tujuan prostitusi,  pornografi,  pengemisan  dan eksploitasi  tenaga  kerja rumah  tangga ( Wulandari  &  Wicaksono,  2014). TPPO  yang  terjadi  lintas  negara  melibatkan  jaringan internasional,  yang  salah  satu  wilayah  paling  rawan  adalah  perbatasan  darat  antar  negara Indonesia-Malaysia  di  Kalimantan  Barat.  Niko  (2016;  2017)  menyebutkan  bahwa  potensi terjadinya praktik human trafficking warga Indonesia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat sangat besar karena banyaknya ‘jalur tikus’ untuk masuk dan keluar wilayah Malaysia.
Jumlah WNI yang melintas menggunakan PLB dan Paspor

## Sumber: Eddyono, 2020
Berdasarkan  data  tabel,  menunjukkan  bahwa  arus  keluar-masuk  orang  di  pos  lintas batas  negara  (PLBN)  di  perbatasan  masih  banyak  menggunakan  PLB  atau  berupa  surat keterangan. Potensi ini menimbulkan persoalan TPPO yang kompleks. Kapasitas institusi dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan orang masih sangat terbatas (Kartini & Kosandi, 2020).
Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kebijakan yang sudah cukup baik dari waktu ke  waktu  dalam  hal  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  dari  kejahatan  tindak  pidana perdagangan  orang,  yang  tertuang  dalam  UU  RI  No  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun kebijakan tentang perlindungan tindak pidana perdagangan orang di atur dalam UU TPPO No 21 Tahun 2007, gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO (GT TPPO) di bawah payung hukum perpres No. 22 Tahun 2021.
Dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus trafficking, perlu adanya komitmen kolaborasi multi-pihak guna  mencegah  dan  menangani  kasus trafficking di  Indonesia.  Kasus TPPO yang terjadi pada masa pandemi pada situasi yang mengkhawatirkan, dimana anak-anak dan perempuan dominan sebagai korban (lihat Sukardi dkk, 2021; Hajar, 2021; Hadi, 2021). Oleh  karena  itu,  kolaborasi  multi-pihak  semestinya melibatkan  pemerintahan, NGO, swasta, dan masyarakat sipil/organisasi perempuan.
Adanya  payung  hukum  yang  mumpuni  dalam  perlindungan  pekerja  migran  ini memerlukan komitmen  yang  serius  dari  pemerintah  untuk  meningkatkan  perlindungan terhadap  pekerja  migran  Indonesia  khususnya  perempuan  dan  anak  dari  kejahatan human trafficking .  Dalam  menjalankan  komitmen,  pemerintah  harus  bekerjasama  dengan  berbagai pihak,  terlebih pada  situasi  pandemi COVID-19  ini. Terdapat lonjakan  kasus  tindak  pidana perdagangan orang terjadi pada situasi pandemi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus pada tahun 2019 menjadi 400 kasus pada tahun 2020 (Handayani, 2021).
Tyldum  (2010)  menyebutkan  dalam  risetnya bahwa  akan  selalu  ada  keterbatasan- keterbatasan  dan  bias  dalam  penelitian  empiris  di  bidang perdagangan  manusia,  meski demikian potensi  terbaik  untuk  penelitian  berkualitas  baik  terletak  pada  skala  kecil,  studi empiris tematis terfokus, sementara upaya untuk menggambarkan perdagangan di seluruh
dunia  di  seluruh wilayah  dan  arena  cenderung  tidak  berhasil. Oleh  karena  itu,  tulisan  ini mengeksplorasi  tentang  penanganan  kasus  TPPO  di  wilayah  perbatasan  negara  Indonesia- Malaysia, Kalimantan Barat.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif eksplorasi yang mana sumber data berasal dari data sekunder. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan  jenis  pendekatan  ini  menekankan  pada  penggalian,  penjelasan,  dan  pendeskripsian pengetahuan  secara  etik,  emik,  dan  holistik.  Creswell  (2010)  menyebutkan bahwa data penelitian  kualitatif  dapat  berupa  lisan  dan  tulisan.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal, artikel berita daring, dan buku  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian. Adapun  pengumpulan  data  yang  dilakukan melalui repositori daring yaitu dengan menyaring kata kunci dalam pencarian; tindak pidana perdagangan orang, buruh migran perempuan, perlindungan buruh migran dan penanganan kasus buruh migran di masa pendemi. Secara khusus kami melakukan asesmen daring terhadap akun  Instagram  KJRI  Kuching  untuk  mendapatkan  update  kasus  perdagangan  manusia  yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 di wilayah perbatasan darat di Entikong Kalimantan Barat.

## Hasil dan Diskusi
1. Human Trafficking pada masa pandemi Covid-19 Pandemic di Border Land Indonesia, Kalimantan Barat
Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dalam melihat TPPO (Weitzer, 2014). Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi antar negara, yang artinya jaringan human trafficking berada di dalam dan luar negeri (Suhardin, 2008).
Pada masa pandemi COVID-19, kasus TPPO secara global mengalami situasi yang sangat buruk,  dimana  jumlah  kasus  meningkat  dan  penanganannya  mengalami  hambatan (Department of State United State of America, 2020). Data dari Walk Free Foundation berkaitan dengan Indeks Perbudakan Dunia mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke-8 dari 167 negara yang praktik perbudakan modern atau perdagangan orang tertinggi (Putri & Arifin, 2019).
Berdasarkan data laporan Serertariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, menyebutkan fenomena human trafficking yang sering terungkap dalam persidangan, sebagian besar korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan bekerja pada tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti di perkebunan, buruh, dan pekerja rumah tangga  (Sekretaris  Gugus Tugas Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018).
Pada  masa  pandemi  COVID-19,  pintu  perbatasan  negara  di  Kalimantan  Barat  di  tutup sementara  waktu  dalam  rangka  menekan  angka  kasus COVID-19.  Situasi  ini  berimbas  besar terhadap perlintasan manusia di wilayah batas kedua negara. Banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia terpaksa harus ‘menganggur’ karena ketiadaan akses untuk melintas ( Musa, Suryadi, & Paramitha, 2021).
Adapun  faktor  yang  menjadi penyebab TPPO  di  wilayah  perbatasan  negara  yaitu diantaranya:  kebiasaan  ”merantau”  untuk  memperbaiki  nasib,  kemiskinan  dan  tingkat pendidikan  rendah,  tradisi  mengawinkan  anak  usia  anak  (muda);  gaya  hidup  kota  yang konsumtif,  kebiasaan  menganggap  pelacuran  sebagai  hal  yang  lumrah,  bisnis  buruh  migran berkembang menjadi industri yang sangat menguntungkan, semakin meningkatnya kejahatan terorganisir,  diskriminasi  dan  persoalan  gender,  dan  memenuhi  kebutuhan  narkoba (Muhammad, 2021).
Situasi pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia dan hampir sebagian besar negara-negara  di  dunia  mengharuskan  pemerintah  harus  bertindak  tepat  demi  melindungi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagian besar negara-negara di dunia yang terdampak COVID-19 termasuk Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas demi keamanan kesehatan.  Namun,  situasi  ini  tidak  berpengaruh  besar  terhadap  jaringan  trafficking  yang semakin gencar di wilayah perbatasan Negara. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, semakin membawa kemudahan merekrut korban yang berasal dari ekonomi kelas bawah (miskin). Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Sanggau, dengan modus penghasilan besar melalui judi online.
Figure 1 Kasus human trafficking yang berhasil ditangani KJRI Kuching (Sumber: Instagram KJRI Kuching)
Permasalahan ekonomi masih menjadi persoalan dominan yang menyababkan adanya pelaku  dan  korban  perdangan  orang  di  perbatasan negara  meskipun  persoalan  ekonomi bukanlan  satu-satunya  penyebab  (Atem,  2017).  Namun,  pada  situasi  pandemi  COVID-19, kesulitan ekonomi menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan TPPO di perbatasan. Banyaknya buruh perusahaan yang bekerja di Malaysia di PHK sepihak karena akses pintu perbatasan yang ditutup. Hal inilah mengakibatkan banyak diantara mereka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sementara pada sisi lain, kebutuhan ekonomi terus berjalan, sehingga masyarakat yang merasa  tertekan  dan  melakukan  segala  cara  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  ekonomi keluarganya.  Situasi  ini  kemudian  menjadi  peluang  besar  bagi  para  pembisnis  ilegal  seperti traffickers mendapatkan ruang dalam beraksi.
Berbagai cara dan modus dilakukan para traffickers untuk menjerat korbannya, salah satunya  dengan  meminjamkan  sejumlah  uang  dengan  tawaran  bekerja  secara  ilegal  di Malaysia. Pada banyak kasus yang terjadi pada perempuan buruh migran misalnya terjadi mal- administrasi  seperti  manipulasi  persyaratan  untuk  menjadi  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar negeri, bahkan ada diantara mereka yang tidak mengetahui akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, pengasuh lansia, dan pengasuh anak (Ferrawati, 2019).
Terdapat beberapa kriteria perdagangan orang seperti adanya rekrutmen tenaga kerja tetapi gaji tidak dibayar, pembatasan akses komunikasi atau adanya eksploitasi materi dan non- materi (Fanani, 2018). Berdasarkan hal ini, kasus trafficking di wilayah perbatasan Kalimantan Barat terjadi karena tidak adanya ikatan kerja yang jelas perusahaan kelapa sawit. Masyarakat perbatasan menjadi buruh harian lepas, dengan sistem upah yang tidak memadai. Sehingga pada masa pandemi ini, mereka tidak mendapatkan penghasilan cukup karena kontrak kerja yang  secara  otomatis  terputus. Perdagangan  manusia  mencakup  eksploitasi  seksual,  kerja paksa, memaksa untuk mengemis, kawin paksa, dan perdagangan anak-anak untuk menjadi tentara anak atau jual-beli organ tubuh (Mazrieva, 2020).
Selama  pandemi COVID-19 sepanjang  tahun  2020,  terjadi 154 kasus  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaporkan menurut data IOM Indonesia, dimana mayoritas kasus adalah korban eksploitasi seksual. Sejalan dengan data The Inter-Agency Coordination Group against  Trafficking  of  Persons  (ICAT) yang mencatat pada  laporan  global  human trafficking  tahun  2020  terdapat 49% dari korban  perdagangan  manusia  adalah  perempuan, sementara 23% lainnya adalah anak perempuan. Sementara pada level nasional, berdasarkan laporan lima tahun Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GTPPTPPO), sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019, terdapat 2.648 korban yang teridentifikasi di Indonesia, 88% di antaranya adalah perempuan dan 12% adalah laki-laki. Mereka telah diperdagangkan baik di dalam negeri maupun lintas batas karena berbagai alasan (IOM Indonesia, 2021).
Pandemi COVID-19 ini telah menghambat upaya dalam mengidentifikasi, mencegah dan memberantas perdagangan manusia karena sebagian besar sumber daya penegakan hukum dan  anggaran  dialihkan  untuk  menangani  perebakan  COVID-19.  Namun  sebagaimana ditegaskan ICAT, kerjasama yang erat dan komprehensif semua pihak, saling berbagi informasi dan  pengalaman,  hingga  penetapan  prioritas  yang  jelas  tetap  sangat  membantu  untuk memberantas perbudakan modern ini (Mazrieva, 2020).
Meskipun COVID-19  berdampak  besar  pada  pembatasan  pergerakan, bahkan berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Barat  yang  menutup  seluruh  akses  dari Malaysia, sayangnya tidak menghentikan praktik perdagangan manusia. Sebaliknya, jumlahnya meningkat dari tahun lalu karena kelangkaan pekerjaan di tengah pandemi. Terlebih lagi, tren saat  ini  menunjukkan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  kerentanan  mereka  sendiri dalam menghadapi risiko perdagangan orang (IOM Indonesia, 2021).

## 2. Perlindungan Perempuan Buruh Migran pada Masa Pandemi COVID-19
Upaya  perlindungan  buruh  migran  masih  terus  dilakukan  oleh  pemerintah,  namun berbagai  persoalan  masih  terus  terjadi  diantaranya:  masalah  penyiksaan dan penganiayaan, serta tidak diberinya gaji dan imbalan yang layak terhadap buruh migran masih terus terjadi. Data ICAT (2021) menunjukan bahwa jumlah buruh migran perempuan yang diperdagangkan
masih  cukup  tinggi,  terutama pada praktik eksploitasi  seksual.  Realita  kerentanan  terhadap pekerja migran perempuan masih terus terjadi, sebagai contoh yang terjadi di negara Malaysia. Eksploitasi terlihat  ketika adanya penerapan  Movement  Control  Order.  Kerentanan  buruh migran  Indonesia  di  Malaysia  karena  status  kerja  mereka  yang  tidak  tetap,  pekerja  upah mingguan  dan  harian  atau  buruh  harian  lepas,  secara  otomatis  mereka  akan  putus  kontrak kerja, jauh dari akses kesehatan dan rentan terjaring razia atau mengalami penangkapan oleh polisi kerajaan Malaysia.
Jutaan pekerja migran (terutama yang berstatus tidak berdokumen lengkap) selain harus bertahan hidup dengan keterbatasan logistik, namun juga harus berada dalam situasi yang tidak menentu  ketika  Malaysia  menerapkan  pendekatan  keamanan  dalam operasi  pembatasan mobilitas. Pemerintah Malaysia juga tidak merelaksasi kebijakan keimigrasiannya yang represif. Padahal  sesuai  dengan  protokol  WHO,  penanganan  COVID-19 harus  mengedepankan penanganan kesehatan dengan mengesampingkan aspek-aspek pembeda seperti asal usul dan status  kewarganegaraan,  ras,  gender,  agama  dan  orientasi  seksual  namun pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran tidak berdokumen justru  telah  menimbulkan  klaster  penularan  baru  COVID-19  di  beberapa  penjara imigrasi Malaysia (Sari, Eriyanti & Sunarko, 2021).
Lebih lanjut, akibat dari pembatasan mobilitas diberbagi negara yang terdampak covid-19, menyebabkan pekerja migran Indonesesia di luar Negeri banyak yang mengalami pelanggaran hak kerja selama pandemi COVID-19. Adapun pelanggaran hak yang dimaksud adalah mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), gaji tidak dibayar, ketakutan melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap oleh aparat kepolisian kerajaan Malaysia akibat bekerja secara ilegal, beban  kerja  yang bertambah  ekstra  tanpa  diberikan  insentif,  kelaparan  hingga  potensi terjadinya  kekerasan  fisik,  dan  di  eksploitasi secara seksual. Pada  kejadian  di  perbatasan, deportasi  warga  negara  Indonesia  yang  bermasalah  yaitu  melalui  PLBN  Entikong-Kuching selama masa pandemi.
Figure 2 Pemulangan pekerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia (Sumber: Instagram KJRI Kuching 11 Maret 2021)
Kemudian  disisi  lain,  pekerja  migran  perempuan  yang  bekerja  pada sektor  informal— seperti  pekerja  rumah  tangga—selama pembatasan  mobilitas  berlangsung, secara  otomatis beban kerja mereka menjadi bertambah. Sementara itu, pembatasan berkumpul di hari-hari libur membuat pekerja migran perempuan yang berada di luar negeri jauh dari jaring sosial pendukung mereka, yakni teman-teman, organisasi maupun komunitas buruh migran sehingga mereka rentan mengalami stress karena tekanan beban kerja yang berat.
Sejauh ini pemerintah Indonesia memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di  luar  negeri berupa  evakuasi massal ketika  warga  Indonesia  terancam  jiwanya.  Ada  pula repatriasi  mandiri,  dimana pemerintah  membuka  akses  penerbangan  agar  warga  Indonesia yang  terdampak  kebijakan pembatasan  mobilitas  dapat  pulang  ke  tanah air. Dalam  konteks negara pengirim dan negara penerima pekerja migran, pemerintah belum mengambil langkah signifikan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap pekerja  migran yang  mengalami pemutusan hubungan kerja, overstay, maupun pekerja harian lepas yang masih berada di luar negeri (khususnya di perbatasan Indonesia-Malaysia).
3. Cross-Sector Colaboration : Memikirkan Ulang Perlindungan Buruh Migran Perempuan
Berdasarkan  data  World  Bank  (2017),  terdapat lebih  dari  9  juta  warga  Indonesia  yang bekerja di luar negeri, mereka mewakili hampir 7% angkatan tenaga kerja Indonesia. Lebih dari separuh diantara mereka adalah pekerja migran perempuan. Pada tahun yang sama, pekerja migran mengirim remitansi lebih dari Rp 118 triliun ($ 8,9 miliar) kembali ke Indonesia, atau sekitar satu persen dari total PDB Indonesia.
Masalah buruh migran perempuan diluar negeri adalah tidak memiliki dokumen dan telah melebihi  izin  tinggal  atau overstay .  Hal  ini  menjadikan  buruh  migran  perempuan  semakin rentan terhadap kejahatan human trafficking. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah perdagangan  orang  untuk  tujuan  pemaksaan  tenaga  kerja  dan  eksploitasi  seks  (The  Inter- Agency Coordination Group against Trafficking of Persons, 2021).
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, ada pun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah ratifikasi  Konvensi  ILO  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2011  dan  terus sementara  diimplementasikan  pada  peraturan  teknisnya  secara  terus-menerus  dan berkesinambungan  sebagai  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  buruh migran (Hajar, 2021).
Peran  negara  dalam  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  hanya  dapat  dilihat  dari bentuk kebijakan berupa peraturan perundangan maupun kebijakan turunan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan pekerja migran Indonesia. Sejauh ini, penerbitan undang- undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan penerbitan Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO adalah produk  hukum  sebagai  komintmen  pemerintah  dalam  perlindungan  pekerja  migran  di  luar negeri.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek diantaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan
Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2012 (Sari & Sunarko, 2021).
Meskipun demikian, kebijakan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri bukan satu jaminan mutlak bahwa pekerja migran Indonesia aman bekeja di Luar negeri. Mengingat, praktik kejahatan human trafficking di Indonesia meningkat signifikan sejak awal tahun 2020. Untuk menyikapi persoalan praktik kejahatan tindak pidana perdangan  orang  yang  marak  terjadi  selama  situasi  pandemi COVID-19  diperlukan  tindakan yang serius dari pemerintah Indonesia tidak hanya sekedar kebijakan melainkan tindakan tegas penghukuman  terhadap  pelaku  serta  jaringan  pelaku. Sejauh  ini, perlindungan  terhadap pekerja  migran  Indonesia  dapat  terlihat  dari  kuat  tidaknya  perlindungan yang tiga  aspek meliputi pra penempatan, penempatan dan purna penempatan (Sumardiani, 2014).
Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaborasi multi-sektor yang dapat dijalankan selama masa  pandemi  COVID-19  dalam  rangka  pencegahan  TPPO  di  wilayah  perbatasan  negara. Kerjasama  pemerintah pusat  dan pemerintah daerah, serta pemerintah  kerjasama  dengan swasta/masyarakat. IOM Indonesia sebagai leading sector penanggulangan human trafficking memiliki peran penting dalam mengorganisir tata kolaborasi. IOM sendiri memiliki fungsi yang salah satunya adalah memberikan layanan teknis dan layanan seperti bantuan untuk reintegrasi korban TPPO (Nugrahaningsih, Alunaza & Lutfie, 2020).
Paling tidak terdapat tahapan-tahapan yang dilalui untuk menciptakan sebuah desain yang baik dalam proses kolaborasi, diantaranya:
a. Principled Engagement , penting bagi masyarakat dan pemerintah mempunyai prinsip yang sama dalam memaknai human trafficking sebagai kejahatan tindak pidana perdagangan orang TPPO yang juga merupakan kejahatan berat yang melanggar HAM, serta keluar dari norma  dan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Dengan  demikian  prinsip  yang  dibangun  antara masyarakat dan pemerintah dapat mencegah kejahatan human trafficking.
b. Shared  Motivation ,  motivasi  tidak  kalah  penting  dalam  penanganan  kasus human trafficking pada  pekerja  migran  perempuan.  Peran  motivasi  dalam  hal  ini  lebih  pada bagaimana masyarakat dan pemerintah memahami bahwa Indonesia mempunyai orientasi atau rencana yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu misalnya dalam hal ini RPJMN pada tahun 2024.
c. Capacity  for  Join  action ,  keinginan  yang  ditunjang  oleh  seorang  pegawai  atau  pejabat terkait kapasitas yang dimiliki baik dari segi kualifikasi pendidikan atau kompetensi. Hal ini menjadi  penting  dalam  proses  kolaborasi  mengingat  faktor  pendukung  yang  paling berpengaruh adalah kapasitas seseorang atau kelompok saat melakukan kolaborasi.
Dalam  kasus  kejahatan human  trafficking yang  marak  terjadi  pada  pekerja  migran perempuan di  luar  Negeri.  Seharusnya  menjadi  tamparan bagi  pemerintah  Indonesia  atas lemahnya perlindungan terhadap warga negaranya yang berkontribusi meningkatkan devisa negara. Oleh sebab itu, guna menyikapi praktik kejahatan tindak pidana perdagangan orang pemerintah harus bekerja keras untuk melaksanakan 3P yakni Pencegahan, Penuntutan, dan perlindungan terhadap para korban TPPO. Berdasarkan data Kedutaan Besar dan Konsultang AS  di  Indonesia (2021) menyebutkan  bahwa pemerintah  Indonesia  tidak  sepenuhnya memenuhi  standard minimum dalam pemberantasan  tindak pidana  perdagangan  orang (TPPO), oleh karena itu Indonesia tetap berada pada Tingkat 2 (Tier 2).
Pemerintah  Indonesia  belum  memenuhi  standar  minimum  beberapa  bidang  utama. Angka penuntutan dan putusan mengalami penurunan dalam dua tahun berturut-turut, dan pengadilan  terkadang  berhenti  memproses  kasus perdata  dan  pidana  terkait  perdagangan orang tanpa penangguhan resmi, putusan, atau justifikasi hukum. Keterlibatan pejabat dalam kejahatan perdagangan orang tetap menjadi perhatian, dan seperti pada tahun sebelumnya, walau pemerintah melaporkan investigasi-investigasi yang sedang berlangsung, pemerintah tidak melaporkan penuntutan atau putusan terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam TPPO (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2021).
Saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya perlindungan bagi buruh migran yang terjerat trafficking di luar negeri, antara lain memberikan layanan perlindungan kepada  lebih  banyak  korban  melalui  Kementerian  Sosial.  Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan juga mengidentifikasi, menerima laporan, dan membantu lebih banyak buruh migran yang terindikasi tidak berdokumen lengkap, overstay, dan pemutusan hubungan kerja, untuk  dipulangkan  ke  Indonesia  melalui  kerjasama  dengan  Kementerian  Luar  Negeri. Kerjasama antar lembaga dan kementerian ini untuk melindungi buruh migran di luar negeri serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik. Kementerian dan lembaga terkait juga terus menciptakan dan menyebarluaskan materi kampanye dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dan deteksi dini TPPO di dalam dan luar negeri.

## Kesimpulan
Pemerintah Indonesia tentu terus berupaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia di  luar  negeri  mengingat  pekerja  migran  juga  memberikan  sumbangsih  besar  pada devisa negara. Undang-Undang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya bukan satu-satunya  perlindungan  bagi  pekerja  migran di  luar  negeri,  hal  ini  karena  mereka  sangat rentan  terjerat  TPPO.  Komitmen  pemerintah  Indonesia  dalam  perlindungan buruh  migran membutuhkan  kolaborasi  multi  sektor  yang  tidak  hanya  antar  lembaga  dan  kementerian, melainkan  juga  melibatkan  sektor  swasta  dan  masyarakat  umum.  Pelibatan lembaga masyarakat sipil juga penting dilakukan, karena menjadi motor penggerak di lapangan dalam pemberi  layanan  dan  pemberdayaan  bagi  korban  TPPO. Pada  kasus  di  perbatasan  negara Malaysia-Indonesia,  Kalimantan  Barat,  TPPO  yang  terjadi  dikarenakan  kondisi  geografis perbatasan  darat  yang  rentan  terhadap  penyelundupan  (manusia  dan  barang).  Penutupan seluruh  akses  ke  luar  negeri  pada  dasarnya  tidak  mengurangi  modus  operandi  human trafficking,  sebaliknya  pada  situasi  pandemi  ini  pelaku  ( traffickers )  justru  dimanfaatkan merekrut pekerja ilegal dengan iming-iming ekonomi.
Berdasarkan studi ini, rekomendasi yang dapat diuraikan yaitu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama dengan rencana aksi kabupaten. Sejauh ini gugus tugas tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa belum terorganisir dengan baik di wilayah perbatasan negara. Selain itu, perlu adanya SOP (standard operational procedur) bagi gugus tugas dalam mengupayakan pencegahan yang dimulai dari tingkat desa. Kemudian,  meningkatkan  sosialisasi  tentang  TPPO  dan  masalah  migrasi  ilegal  kepada masyarakat luas dan melibatkan masyarakat lokal di perbatasan.

## Referensi
Ardin,  A.  J.,  &  Harefa,  B.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Anak  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang. Jurnal Suara Hukum , 3 (1), 174-196. https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196 Atem. (2017). ‘TKW’ sebuah perangkap perdagangan perempuan (menelisik fenomena human trafficking  di  Kabupaten  Sambas. Jurnal  Studi  Gender  dan  Anak. 4(1):  46-53. https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.832
Department of State United State of America. (2020). Trafficking in Person Report 20 th Edition. Retrieved  from: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report- Complete-062420-FINAL.pdf Eddyono, S. W. (2020). Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan: Studi Pada Kabupaten  Sanggau,  Sambas,  Kapuas  Hulu,  dan  Nunukan. Laporan  Penelitian: International Organization for Migration.
Fanani, A. K. (2018). IOM: Perdagangan Orang juga Terjadi di Dalam Negeri. Rertieved from: https://www.antaranews.com/berita/745023/iom-perdagangan-orang-juga-terjadi-di- dalam-negeri
Ferrawati,  S.  (2019).  Kompleksitas  Kerentanan  Perempuan  Buruh  Migran  Indonesia. Jurnal Perempuan . 24(4):200-205.
Hadi,  S.  N. (2021). Relevansi  Tindak  Pidana  Prostitusi  berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan  Anak  No.  35  Tahun  2015  Dikaitkan  Dengan  Masa  Pandemi  Covid  19  di Bandar Lampung. Jurnal Pro Justitia . 2(1):69-76.
Hajar, S. (2021). Problematika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 2 (06), 134-145. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/408
Handayani,  Indah.  (2021).  Kasus  Perdagangan  Orang  di  Indonesia  Makin  Mengkhawatirkan. Retrieved  from: https://investor.id/national/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia- makin-mengkhawatirkan
Hardum,  Siprianus  E.  (2020).  Migran  Care:  Pemerintah  Jokowi  Tidak  Serius  Lindungi  PMI. Retrieved from: https://www.beritasatu.com/ekonomi/606661/migrant-care- pemerintahan-jokowi-tidak-serius-lindungi-pmi
IOM  Indonesia.  (2021).  Hari  Dunia  Anti Perdagangan  Orang  2021:  Kemen  PPPA  dan International  Organization  for  Migration  Selenggarakan  Kampanye  Anti  Perdagangan Orang. Retrieved  from: https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan- orang-2021-kemen-pppa-dan-international-organization-migration Jazuli, M., & Washil, A. (2020). Studi Komparasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 21  Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human Trafficking). Jurnal  Pemikiran  dan  Ilmu  Keislaman , 3 (2),  326-343. Available  at: <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik/article/view/165>.
Kartini, E., & Kosandi, M. (2020). Masalah Identifikasi dan Karakteristik Perdagangan Orang di Kalimantan Barat. Jurnal HAM , 11 (3), 333-352.
Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020. Retrieved  from: https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports- id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/
Kulsum, Kendar Umi. (2021). Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia. Retrieved from: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan- orang-di-indonesia
Mazrieva,  E. (2020). Pandemi  Berlanjut,  Perdagangan  Manusia Memburuk?  Retrieved  from: https://www.voaindonesia.com/a/pandemi-berlanjut-perdagangan-manusia-memburuk- /5528068.html
Muhammad,  R.  (2021).  Konseling  Human  Trafficking  Di  Sambas. Jurnal  Pendidikan  dan Konseling (JPDK) , 3 (2), 157-161.
Musa, P., Suryadi, A., & Paramitha, R. R. (2021). Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Perbatasan Kabupaten Sambas Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni , 5 (1), 180-188. 10.24912/jmishumsen.v5i1.10032.2021 Niko,  N.  (2016).  Kemiskinan  Sebagai  Penyebab  Strategis  Praktik  Humman  Trafficking  Di Kawasan  Perbatasan  Jagoi  Babang  (Indonesia-Malaysia)  Kalimantan  Barat.  In Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC . Niko,  N.  (2017).  Fenomena  Trafficking  in  Person  di  Wilayah  Perbatasan  Kalimantan Barat. Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak , 4 (1), 32-37.
Novianti.,  &  Nainggolan,  Poltak  Partogi.  (2009).  Masalah  Penyelundupan  dan  Perdagangan Orang  di  Indonesia.  Jakarta:  Pusat  Pengkajian  dan  Pengolahan  Data  dan  Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Novika,  G.  D.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Rochaeti,  N.  (2020).  Legal  protection  in  restitution  to  the victims of human trafficking. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 28 (1), 36-46. Nugrahaningsih, N., Alunaza, H., & Lutfie, R. Z. (2020). The Role of International Organization for  Migration  in  Handling  Human  Trafficking  in  Sambas  Regency,  West  Kalimantan Province. Jurnal Hubungan Internasional , 9 (1), 68-82.
Padilah, A. H. (2017). Peran Unit Cunter Trafficking International Prganization For Migration (IOM) Dalam Menangani Human Trafficking Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Tesis: Hubungan Internasional, Univesitas Padjadjaran. Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  di  Indonesia  (Legal  Protection  for  Victims  of  Human  Trafficking  Crimes  in Indonesia). Res Judicata , 2 (1), 170-185. Rahayu, D., Nuswardani, N., & Ghadas, Z. A. A. (2020). Stop Human Trafficking di Masa Pandemi Covid-19. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Rahmawati, S. N., & Kamilah, F. Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia  (PMI)  di  Masa  Pandemi. BALAIRUNG:  Jurnal  Multidisipliner  Mahasiswa Indonesia , 2 (2), 236-273. Samkamaria.  (2017) Efektivitas  Program  Pemberdayaan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Purna  (TKI- Purna) di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Tesis Administrasi publik, Univesitas Padjadjaran.
Sari, D. A. I., Eriyanti, L. D., & Sunarko, B. S. (2021). Karakteristik Kebijakan Politik Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Di Lingkup Asean Melalui Perspektif Gender. Journal of Feminism and Gender Studies , 1 (1), 30-46. https://doi.org/10.19184/fgs.v1i1.21549 Sekretaris  Gugus Tugas Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2018). Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Buku Laporan Tahunan. Available  at: https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku- laptah-2018.pdf
Suhardin,  Y.  (2008).  Tinjauan  yuridis  mengenai  perdagangan  orang dari  perspektif  hak  asasi manusia. Mimbar Hukum , 20 (3), 473-486.
Sukardi, E., Pasaribu, D., Jennifer, G., & Kaliye, V. X. (2021). Memberantas Prostitusi Online Pada Masa  Pandemi  Covid-19  Melalui  Sosialisasi  Hukum  Perspektif  Teori  Keadilan Bermartabat. Jurnal Kajian Lemhannas RI , 9 (1), 559-578.
Sumardiani, F. (2014). Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pandecta Research Law Journal , 9 (2), 257-272. The  Inter-Agency  Coordination  Group  against Trafficking  of  Persons (2021). Preventing Trafficking  In  Persons:  The  Role  Of  Public  Procurement. Available  at:
https://icat.un.org/sites/default/files/publications/icat_issue_brief_10_on_public_procu rement_0.pdf
Tyldum,  G.  (2010).  Limitation  in  Research  on  Human  Trafficking. International  Migration . 48(5):1-13. doi:10.1111/j.1468-2435.2009.00597.x
Weitzer,  R.  (2014).  New  Directions  in  Research  on  Human  Trafficking. The  ANNALS  of  the American Academy of Political and Social Science , 653(1), 6–24. https://doi.org/10.1177/0002716214521562
World Bank. (2017). Indonesia Dapat Meningkatkan Peluang dan Perlindungan Pekerja Migran di  Luar  Negeri. Retrieved  from: https://www.worldbank.org/in/news/press- release/2017/11/28/indonesia-can-improve-opportunities-for-and-protection-of-its- migrants-working-abroad
Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang ( human trafficking ) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. Yustisia
Jurnal
Hukum , 3 (3), 15-26.
https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272