## PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM LAYAR LEBAR YANG DIPUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN
Nur Khaliq Khussamad Noor Email: nurkhaliqnoor@gmail.com
Winner Sitorus
Email: winnersitorus@gmail.com
Hasbir Paserangi Email: hasbirpaserangi@gmail.com
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa pencipta berhak atas hak ekonomi atas ciptaannya, dimana dalam Pasal 9 pencipta berhak  melarang  orang  lain  melakukan  penggandaan  ciptaan  dalam  segala bentuknya  secara  tanpa  izin  untuk  penggunaan  secara  komersial.  Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui  apakah tindakan mempublikasikan potongan adegan film  di  bioskop  melalui  aplikasi  Instagram  Stories  dikategorikan  sebagai pelanggaran hak cipta pada film serta mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum  Hak  Cipta  atas  Film  Layar  Lebar  yang  dipublikasi  melalui  media  sosial tanpa  izin.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  empiris.  Lokasi  penelitian dilakukan  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Sulawesi Selatan dan Cinema XXI Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekaman film di bioskop yang diunggah melalui Instagram Stories dapat dikategorikan  melanggar  hak  moral  pencipta  dalam  hal  hak  atribusi  apabila pengunggah meniadakan identitas dalam video  yang ditampilkan. Namun, dalam hal  hak  ekonomi  tidak  ditemukan  pelanggaran  hak  cipta,  hal  ini  disebabkan karena  motif-motif  yang  dipakai  pelaku  perekaman  tidak  memenuhi  unsur mencari keuntungan secara komersial. Perlindungan hukum mengenai perekaman di  bioskop  yang  diunggah  melalui  Instagram  Stories  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal  9  ayat  (1)  huruf b dan  pada  ayat  (2).  Tindakan  hukum  yang  diberikan  oleh  pihak  bioskop  kepada penonton yang melakukan aksi perekaman yaitu berupa teguran hingga penyitaan handphone  milik  penonton  dan  pembuatan  surat  pernyataan.  Namun  hingga  saat ini  belum  ada  kasus  yang  sampai  ke  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM RI  Sulawesi Selatan.
Kata  Kunci:  Perlindungan  Hukum,  Hak  Cipta,  Film  Layar  Lebar,  Media

## Sosial

## Abstract
In Law Number 28 of 2014 concerning Copyright it is regulated that the creator has the right to economic rights to his creation, where in Article 9 the creator has the right to prohibit other people from doubling the work in all its forms without permission  for  commercial  use.  This  study  aims  to  determine  whether  the  act  of publishing  pieces  of  cinema  scenes  through  the  Instagram  Stories  application  is categorized as copyright infringement on the film as well as knowing the form of Copyright legal protection for Widescreen Films published through social media without permission. This study uses empirical research. The location of the study
was conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South  Sulawesi  and  Cinema  XXI  of  Makassar  City.  The  results  of  the  study indicate  that  recording  movies  in  theaters  uploaded  through  Instagram  Stories can  be  categorized  as  violating  the  moral  rights  of  the  creator  in  terms  of attribution  rights  if  the  uploader  negates  the  identity  in  the  video  displayed. However, in terms of economic rights, copyright infringement is not found, this is because  the  motives  used  by  the  recording  actors  do  not  fulfill  the  element  of seeking  commercial  profit.  Legal  protection  regarding  recording  in  theaters uploaded  through  Instagram  Stories  is  regulated  in  Law  Number  28  of  2014 concerning  Copyright  in  Article  9  paragraph  (1)  letter  b  and  in  paragraph  (2). Legal  actions  given  by  the  cinema  to  the  audience  who  perform  the  recording action, in the form of reprimand until the confiscation of the cellphone belonging to  the  audience  and  the  making  of  a  statement  letter.  But  until  now  there  have been no cases that have reached the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi.
Keywords: Legal Protection, Copyright, Movies, Social Media
A. Latar Belakang Masalah
Karya cipta hasil kreasi seorang  manusia  atau  sekelompok orang  yang  telah  menciptakan  karya seni  tersebut  harus  dilindungi  dan memiliki  hak  cipta  atas  karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan  yang  layak  bagi  si pencipta  karya  seni  tersebut. 1 Ide dasar  sistem  hak  cipta  adalah  untuk melindungi  wujud  asli  hasil  karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya.
Perlindungan hukum ini hanya berlaku  kepada  ciptaan  yang  telah berwujud secara khas sehingga dapat
1 Senewe,  E.  V.  T.,  “Efektivitas  Pengaturan Hukum Hak  Cipta dalam Melindungi Karya Seni  Tradisional  Daerah”, Jurnal  LPPM Bidang  EkoSosBudKum, Vol.  2  No.  2, Tahun 2015, hlm. 12.
dilihat, didengar atau dibaca. 2
Kepentingan umum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  (HKI)  pada  dasarnya adalah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri dan merupakan pembatasan dan pengecualian terhadap  hak  eksklusif  pemegang HKI. 3 Permasalahan  HKI  adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan
2 Paserangi,  H.,  et  al.,  2011, Hak  Kekayaan Intelektual,  Hukum  Hak  Cipta  Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs  di  Indonesia ,  Rabbani  Press,  Jakarta,
hlm. 27.
3 Sitorus,  W.,  2014, Kepentingan  Umum
Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  (Kajian  Terhadap  Hak  Cipta, Paten, dan Perlindungan Varietas Tanaman , Universitas Airlangga, Surabaya.
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4 Film dan
sinematografi merupakan  jenis-jenis  karya  seni yang  dilindungi.  Sebagai  karya  seni yang  lahir  dari  proses  kerja  kolektif, film merupakan karya estetika bernilai  budaya  dan  berdimensi  Hak Asasi  Manusia. 5 Sebagai  sebuah karya  cipta,  film  merupakan  bagian dari kekayaan intelektual dan melekat  hak  pada  diri  Pencipta.  Hak tersebut dinamakan hak cipta.
Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu  Ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Hak yang  melekat  pada  diri  seorang Pencipta  adalah  hak  ekonomi  dan hak  moral.  Hak  ekonomi  adalah  hak yang  dimiliki  oleh  seorang  Pencipta atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas
4 Paserangi,  H.  “Perlindungan  Hukum  Hak Cipta  Software  Program  Komputer  di Indonesia”, Jurnal  Hukum ,  Vol.  18,  No. Edisi Khusus, Tahun 2011, hlm. 21.
5 Budi, H. S., “I La Galigo: Simulasi Sebuah
Kebijakan  Eksploitasi  Public  Domain  yang Diabaikan”, Jurnal Seni Pertunjukan
Indonesia , Vol 8, Tahun 2005, hlm. 19.
suatu Ciptaan, sedangkan Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan  pribadi  Pencipta.  Hak moral  tidak  dapat  dipisahkan  dari Pencipta  karena  bersifat  pribadi  dan kekal,  artinya  hak  tersebut  melekat selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia. 6
Kemajuan  teknologi  informasi dan  telekomunikasi  telah  membuka ruang  kreativitas  digital  secara  luas dan  tanpa  batas.  Di  dalam  berbagai kreasi  multimedia,  banyak  ciptaan seni  dimutilasi,  dimodifikasi,  dan digunakan  secara  tidak  utuh  dan tidak  sesuai  dengan  kepatutan  atau kewajaran. Manfaat teknologi informasi  dan  telekomunikasi  selain memberikan  dampak  positif  juga memberi  peluang  untuk  dijadikan sarana  melakukan  tindak  kejahatan- kejahatan  baru  sehingga  diperlukan upaya  proteksi.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi  bagaikan pedang bermata dua. 7
6 Santoso,  B.,  2011, HKI  Hak  Kekayaan Intelektual ,  Pustaka  Magister,  Semarang, hlm. 98-100.
7 Soelistyo, H., 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.
46.
Proses  mewujudkan  ide  cerita film  ke  dalam  bentuk  nyata,  seorang produser  harus  mengeluarkan  modal untuk  menunjang  pembuatan  suatu film.  Modal  yang  dimaksud  terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, dan dana. Oleh karena itu,
sudah seharusnya negara
memberikan  perlindungan  hukum sebagai  bentuk  apresiasi  pembuatan suatu ciptaan. 8
Pada  saat  suatu  film  telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya  hal  ini  menjadi  celah bagi pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak Cipta untuk mencari  keuntungan  pribadi.  Cara yang dilakukan bukan hanya
dilakukan dengan bentuk pembajakan ke dalam bentuk kepingan  VCD/DVD,  menggunakan
8 Stefano, D. A., et al. “Perlindungan Hukum Pemegang  Hak  Cipta  Film  Terhadap Pelanggaran  Hak  Cipta  yang  Dilakukan Situs  Penyedia  Layanan  Film  Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tahun  2014  tentang Hak Cipta”, Diponegoro Law Jurnal , Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 2.
internet  untuk  memasukkan  film tersebut ke dalam situs penyedia film streaming secara  gratis, 9 bahkan yang sedang marak terjadi belakangan  ini  adalah  masyarakat merekam  potongan  adegan  dalam film  yang  sedang  diputar  dalam bioskop  melalui handphone lalu mempublikasikannya ke media sosial. Mereka melakukannya dengan cara  merekam  potongan  adegan  film dengan  durasi  kurang  lebih  15  detik per postingannya, dan dapat dilakukan secara berkali-kali sehingga potongan adegan film  yang direkam  tersebut  tidak  terbatas  pada 15  detik  saja,  kemudian  pelaku mengupload video  tersebut  di  media sosial bernama Instagram dan pengguna  media  sosial  lain  dapat melihat  postingan  tersebut  saat  itu juga.
Di  media  internet  memberi perlindungan  terhadap  hak  cipta  ini mengalami  kesulitan  karena  belum ditemukannya  cara  yang benar-benar aman dari pembajakan atau pencurian.  Cara  yang  ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap  hak  cipta  lagu  yang
9 Ibid .
diunduh  di  internet  dengan  cara melalui  perlindungan  hukum  yaitu dengan  cara  menegakkan  peraturan melalui  hukum  administrasi  negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata. 10
Indonesia  sejak  tahun  1982 telah  mengeluarkan  Undang-Undang tentang  hak  cipta  yaitu  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1982  yang telah mengalami 5 kali revisi melalui Undang-undang  Nomor  7  Tahun 1987,  Undang-undang  Nomor  12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19  Tahun  2002  dan  Undang-undang Nomor  28  Tahun  2014,  kesemuanya ini  adalah  untuk  melindungi  karya cipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan, seni  dan  sastra (scientific,  literary and artistic works).
Pasal  9  ayat  (1)  huruf  b,  yang mengatur: “(1) Pencipta atau Pemegang  Hak  Cipta  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  memiliki hak  ekonomi  untuk  melakukan  : Penggandaan  Ciptaan  dalam  segala bentuknya.”
10 Kusno,  H.,  “Perlindungan  Hukum  Hak Cipta  Terhadap  Pencipta  Lagu  Yang Diunduh  Melalui  Internet”, Jurnal  Fiat Justisia  Universitas  Lampung. ,  Vol.  10  No. 3, hlm. 491-492.
Pasal 9 ayat (2), yang mengatur:  “(2)  Setiap  Orang  yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib  mendapatkan  Izin  Pencipta atau  Pemegang  Hak  Cipta”.  Pada bagian  penjelasan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta  (selanjutnya  disebut  Undang- Undang  Hak  Cipta)  Pasal  9  ayat  (1) huruf b, dijelaskan bahwa “Termasuk perbuatan  Penggandaan  diantaranya perekaman  menggunakan  kamera video  ( camcorder )  di  dalam  gedung bioskop  dan  tempat  pertunjukan langsung ( live performance ).”
Film  sebagai  sebuah  kekayaan intelektual  dilindungi  oleh  undang- undang  agar  tidak  menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Perekaman adegan film di bioskop melalui Instagram Stories yang marak terjadi belakangan ini di masyarakat  menjadi  kekhawatiran oleh  pencipta  dan  pemegang  hak cipta  terhadap  hak-hak  pencipta  film tersebut.  Melalui  uraian  di  atas  telah dijelaskan  mengenai  permasalahan yang  ada  saat  ini  dan  pelanggaran Hak  Cipta  melalui  internet  masih terus berlangsung hingga saat ini.
Berdasarkan hal tesebut di atas, maka  tujuan  penulisan  artikel  ini adalah  untuk  mengetahui  tindakan mempublikasikan  potongan  adegan film  di  bioskop  melalui  aplikasi Instagram  Stories apakah  dapat dikategorikan  sebagai  pelanggaran hak cipta pada film serta mengetahui dan  memahami  bagaimana  bentuk perlindungan  hukum  Hak  Cipta  atas Film  Layar  Lebar  yang  dipublikasi melalui media sosial tanpa izin.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang gunakan  adalah  metode  empiris,
yang mana pengolahan data didasarkan pada hasil penelitian atau studi lapangan (wawancara) kemudian  dipadukan  dengan  data hasil  studi  kepustakaan,  sehingga nantinya  dapat  diperoleh  data  yang akurat. Bahan hukum yang digunakan  adalah  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Setelah  semua data  terkumpul  maka  disusun  secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif,  untuk  mencapai  kejelasan terhadap  masalah  yang  dibahas. Setelah  analisis  data  selesai,  maka disajikan  secara  deskriptif,  yaitu
dengan menuturkan dan menggambarkan  apa  adanya  sesuai dengan masalah yang diteliti.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Tindakan Mempublikasikan Potongan  Adegan  Film  di Bioskop Melalui Aplikasi Instagram Stories Apakah
dapat  Dikategorikan  Sebagai Pelanggaran  Hak  Cipta  Pada Film
Instagram  Stories  merupakan fitur  layanan  yang  memungkinkan pengguna  menyiarkan  aktivitasnya sehari-hari yang berbasis pada aplikasi media sosial Instagram. Pada penggunaan layanan Instagram Stories  saat  pemutaran  film  di bioskop  apakah  dapat  dikategorikan sebagai  pelanggaran  hak  cipta  pada film atau sinematografi maka terlebih dahulu  melihat  bahwa  hak  cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang terdiri  dari  dua  unsur  penting  yaitu, hak moral dan hak ekonomi.
a. Pelanggaran  Hak  Moral  Pada Layanan  Instagram  Stories  Saat Pemutaran Film di Bioskop Berdasarkan  Undang-Undang Hak Cipta, hak moral merupakan hak
yang  melekat  secara  abadi  pada  diri pencipta untuk:
1) Tetap  mencantumkan  atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3) Mengubah
Ciptaannya sesuai  dengan  kepatutan dalam masyarakat;
4) Mengubah  judul  dan  anak judul Ciptaan; dan
5) Mempertahankan  haknya dalam  hal  terjadi  distorsi ciptaan,  mutilasi  ciptaan,
modifikasi  Ciptaan,  atau hal yang bersifat
merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak  moral  mencakup  2  hal besar. Pertama  adalah  Hak  Integritas atau  disebut  juga  dengan right  of integrity yaitu hak  yang menyangkut segala  bentuk  sikap  dan  perlakuan yang  terkait  dengan  integritas  atau
martabat pencipta. Pada pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan
untuk  mengubah,  mengurangi,  atau
merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah
ciptaan  harus  tetap  utuh  sesuai dengan  ciptaan  aslinya.  Sebagai contoh untuk pelanggaran hak integritas adalah mengganti lirik lagu dengan  ungkapan-ungkapan  konyol dan  canda  yang  mengubah  makna syair aslinya. 11
Hak  kedua  yang  menjadi  hal utama  dalam  Hak  Moral  adalah  Hak Atribusi (Atribution/right of paternity). Hak Moral mengharuskan identitas  pencipta  diletakkan  pada ciptaan,  baik  dengan  nama  diri maupun samaran. Pada hal-hal tertentu  dan  atas  dasar  pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan  identitas  dirinya  dan membiarkan  ciptaannya  berstatus anonim.  Hal  tertentu  itu  misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan  dalam  proses  penciptaan kolektif  dan  pertimbangan  untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya. 12
11 Budi,  H.  S,  2011, Hak  Cipta  Tanpa  Hak Moral , Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 16.
12 Ibid .
Undang-Undang  Hak  Cipta Pasal  5  mengatur  bahwa  hak  moral adalah  hak  dari  pencipta  untuk mempertahankan  haknya  dalam  hal terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi ciptaan,  modifikasi  ciptaan  atau  hal yang  bersifat  merugikan  kehormatan atau  reputasinya.  Namun,  perbuatan dari  pelanggaran  tersebut  hanya dikenakan  sanksi  perdata,  dimana pihak  yang  dirugikan  menggugat secara  perdata  terhadap  perbuatan distorsi  hak  cipta  tersebut.  Sebab perbuatan  tersebut  tidak  memenuhi ketentuan  pidana  dari Undang- Undang  Hak  Cipta  Tahun  2014. Dengan  demikian  tidak  dianggap melanggar  ketentuan  pidana  dalam hukum  hak  cipta.  Berbeda  dengan ketentuan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 19  Tahun 2002 tentang  Hak  Cipta,  dimana  undang- undang  ini  diatur  ketentuan  pidana yaitu  Pasal  72  ayat  (6)  mengatur, pelanggaran hak moral dapat dipidana  penjara  selama  2  (dua) tahun. 13
Adanya  hak  moral  seorang pencipta  berhak  atas  dua  hal.
Pertama,  dicantumkan  nama  atau
13 Ibid.
nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.  Kedua,  mencegah  bentuk- bentuk  distorsi,  mutilasi  atau  bentuk perubahan  lainnya  yang  meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan  dengan  karya  cipta yang  pada  akhirnya  akan  merusak apresiasi  dan  reputasi  pencipta. Namun, jika seorang pencipta mempermasalahkan  pelanggaran  hak moral berkaitan dengan pemenggalan film,  maka  pencipta  film  tersebut harus  membuktikan  sejauh  mana reputasinya menjadi rusak akibat dari pemenggalan itu. 14
Penggunaan layanan Instagram Stories dalam  publikasi  potongan film dapat dikategorikan pelanggaran hak moral apabila pengunggah meniadakan  identitas  pencipta  atau tidak  menuliskan  identitas  pencipta dalam video yang ditampilkan.
14 Kusumasari,  D.,  2012, Perlindungan  Hak Cipta  atas  Karya  Lagu  Studi  Kasus:  Karya Lagu  yang  Digunakan  Sebagai  Nada Sambung  Pribadi  (Ring  Back  Tone) ,
Universitas Indonesia, Salemba, hlm. 82.
b. Pelanggaran  Hak  Ekonomi  Pada
Layanan  Instagram  Stories  Saat Pemutaran Film di Bioskop Hak ekonomi berdasarkan Undang-Undang  Hak  Cipta  adalah hak eksklusif pencipta atau
pemegang hak cipta untuk
mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas ciptaan.  Hak  tersebut  meliput  8  hal, yaitu:
1) Penerbitan ciptaan;
2) Pengadaan  ciptaan  dalam segala bentuknya;
3) Penerjemahan Ciptaan;
4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau
pentransformasian ciptaan;
5) Pendistribusian atau salinannya;
6) Pertunjukan Ciptaan;
7) Pengumuman Ciptaan;
8) Komunikasi  Ciptaan  dan penyewaan Ciptaan.
Pasal 113 Undang-Undang Hak
Cipta  mengatur  bahwa  Setiap  Orang yang  dengan  tanpa  hak  melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 9  ayat  (1)  huruf  i  untuk  Penggunaan Secara  Komersial  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun  dan/atau  pidana  denda  paling
banyak  Rp100.000.000  (seratus  juta rupiah).  Setiap  Orang  yang  dengan tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d,  huruf  f,  dan/atau  huruf  h  untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  3(tiga)  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah).  Setiap  Orang  yang  dengan tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta melakukanpelanggaran  hak  ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,  huruf  e,  dan/atau  huruf  g  untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp  4.000.000.000,00  (empat  miliar rupiah).
Suatu  perbuatan  yang  diduga sebagai pelanggaran hak cipta, untuk mengkategorikan  perbuatan  tersebut sebagai pelanggaran hak cipta terlebih  dahulu  melihat  apakah  ada pemafaatan ekonomi dan/atau dengan  tujuan  komersial  dalam melakukan perbuatan itu.
Menurut  Syaiful  Gazali,  pada kasus penggunaan layanan Instagram Stories saat  pemutaran  film  di bioskop,  perbuatan  tersebut  hanya
dapat dikategorikan
sebagai
pelanggaran hak cipta apabila penggunaan ditujukan secara komersial.  Sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Hak Cipta, hanya pencipta dan pemegang hak  cipta  yang  berhak  melakukan hak tersebut.
Berdasarkan  hasil  kuesioner yang  diberikan  pada  246  orang responden  di  mana  40  orang  di antaranya mengatakan pernah hingga sering  melakukan  perekaman  film  di bioskop  melalui Instagram  Stories . Adapun  tujuan  perekaman  yang dilakukan  adalah  45%  mengikuti trend  atau  ikut-ikutan,  22,5%  karena terkesan dengan adegan yang
menarik sehingga merasa perlu untuk menampilkan  di  media  sosialnya, 20%  iseng,  dan  12,5%  bertujuan untuk  memberikan review /tanggapan terhadap film yang sedang ditonton.
Berdasarkan  pengkajian  lebih lanjut yang dilakukan pada
masyarakat  umum  melalui  kuesioner kepada 40 responden yang
melakukan publikasi film di instagram  stories didapatkan  bahwa tak  satupun  dari  responden  yang mendapat  keuntungan  ekonomi  atau memanfaatkan  hal  tersebut  untuk tujuan komersial.
Di dalam Undang-Undang Hak Cipta  yang  berlaku  di  Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta. Pemakaian  ciptaan  tidak  dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila  sumbernya  disebut  atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan  terbatas  untuk  kegiatan yang bersifat  nonkomersial termasuk untuk  kegiatan  sosial,  misalnya, kegiatan  dalam  lingkup  pendidikan dan  ilmu  pengetahuan,  kegiatan penelitan dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang
wajar dalam hal ini adalah kepentingan  yang  didasarkan  pada
keseimbangan dalam menikmati
manfaat ekonomi atas suatu
ciptaan. 15
2. Perlindungan Hukum Hak
Cipta  atas  Film  Layar  Lebar yang Dipublikasi melalui Instagram Stories Tanpa Izin. Konsep pengakuan dan perlindungan hak cipta adalah
mengikuti  filosofi  berdasarkan  teori
hukum alam ( natural law ).
Berdasarkan  teori  hukum  alam  Hak cipta  lahir  berdasarkan  hak  alamiah ( natural right ), maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis
setelah  karya  cipta  selesai  dibuat. 16
Sebagai  hak  milik  yang  dihasilkan karena adanya kemampuan
intelektualitas  manusia,  maka  hak kekayaan intelektual dapat mencakup ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan
15 Harjowidigdo,  R.,  1998, Mengenal  Hak Cipta  Indonesia ,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, hlm. 35.
16 Haryono,  &  Sutono,  A,  “Pengakuan  dan Perlindungan  Hak  Cipta:  Tinjauan  Secara Filosofis dan Teoritis”, Jurnal Ilmiah CIVIS , Vol. 6 No. 2, Tahun 2017, hlm. 55.
karyanya  yang  memiliki  nilai-nilai moral dan ekonomis. 17
Berkenaan  dengan  hak  cipta, suatu  perlindungan  juga  sangat dibutuhkan  dalam  melindungi  suatu karya  cipta,  karena  pada  dasarnya pencipta  memiliki  hak  ekslusif  atas suatu ciptaannya. Hak ekslusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral,  beserta  hak  terkait  yang merupakan  hak  ekslusif  bagi  pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran. 18
Pelanggaran  Hak  Cipta  atas ciptaan film atau karya sinematografi dapat terjadi dalam bentuk penggandaan  atau  penayangan  karya tersebut  tanpa  izin.  Kerugian  yang diderita  pencipta  atau  pemilik  Hak Cipta  lebih  berdimensi  ekonomi, yaitu  hilangnya  kesempatan  untuk mendapat  keuntungan  dari  manfaat ekonomi ciptaan. Ancaman pelanggaran  dapat  mengarah  pada
17 Indriani,  I.,  “Hak  Kekayaan  Intelektual: Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta Karya Musik”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas  Pamulang ,  Vol.  7  No.  2, Tahun 2018, hlm. 247.
18 Albar,  A.  F,  et  al.,  “Perlindungan  Hukum Penggunaan  Musik  Sebagai  Latar  dalam Youtube  Menurut  Undang-Undang  Hak Cipta”, Pactum  Law  Journal ,  Vol.  4  No.  1, Tahun 2018, hlm. 327.
karya  film  secara  utuh  sebagai  satu kesatuan, atau dapat juga menyangkut  sebagian  dari  elemen film  seperti  musiknya.  Ilustrasi musik  sebuah  film  sering  kali memiliki  lagu-lagu  yang  menjadi  hit di  masyarakat  sehingga  acap  kali dibuat dan diperdagangkan tersendiri sebagai karya rekaman suara (soundtrack).  Seiring  dengan  itu, potensi  pelanggaran  juga  dapat mengancam  Hak  Moral  pencipta,
bentuk pelanggarannya dapat mengancam  hak  moral  film  sebagai karya utuh, atau bagian-bagian tersendiri dari film itu.
Bentuk pelanggaran juga
bersayap,  berdimensi  hak  atribusi maupun hak integritas. Yang dimaksud  dengan  pelanggaran  hak atribusi  adalah  peniadaan  nama pencipta  pada  film,  atau  masing- masing  pencipta  dari  elemen-elemen film. Sedangkan hak integritas berupa tindakan pengrusakan, pemotongan (mutilasi) atau perubahan  (modifikasi).  Rangkaian tindakan  tersebut  dianggap  sebagai pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran hak Moral, jika
dilakukan secara tanpa izin.
Film merupakan objek perlindungan Hak Cipta, oleh karena itu  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam film  dilindungi  dan  hak-haknya dijamin  dalam  Undang-Undang  Hak Cipta.  Pihak  yang  terlibat  dalam pembuatan  film  yaitu  Penulis  cerita; Penulis  Buku  apabila  film  tersebut berlandaskan  dari  sebuah  buku; (Karya  Tulis:  Perlindungan  Seumur hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta  meninggal  dunia,  terhitung mulai  tanggal  1  Januari  tahun berikutnya.  Apabila  Hak  Cipta  atau Ciptaan tersebut dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama  50  (lima  puluh)  tahun  sejak pertama kali
dilakukan Pengumuman);  Sutradara  (Pencipta
Karya  Sinematografi);  Aktor/aktris pemain film/kru (Hak Terkait; Pelaku Pertunjukan); Soundtrack film  (Hak  Cipta:  Pencipta  Lagu, Publisher.  Hak  Terkait:  Musisi, Penyanyi, Produser Rekaman); Desain Grafis (Karya seni gambar/lukisan dalam segala
bentuk);  Produser  Film  (Pemegang Hak Cipta karya sinematografi), dan; Pameran  Film/iklan  film/promosi film  (fotografi,  banner,  dll);  (Karya
Fotografi, Potret, data base, permainan video, program komputer, perwajahan dalam bentuk karya tulis. Pihak- pihak yang terlibat dalam film mengikatkan  diri  dengan  perjanjian kepada Sutradara/Produser Film
(Pencipta/Pemegang Hak Cipta).
a. Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta atas Film Layar Lebar berdasarkan  Undang-Undang  RI Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta
Perlindungan hak cipta menjadi sesuatu  yang  sangat  penting,  baik nasional maupun secara
internasional,  seperti  apa  yang  telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana Intellektual Property In Business  Briefing mendiskusikan
masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (Trade Related Aspect of  Intellectual  Property  Rights). Dalam  era  globalisasi  pasca  GATT (General  agreement  on  Tariff  and Trade) dan  disongsong  dengan  era WTO, (World  Trade  Organization)
terdapat isu penting yang
dimasukkan  dalam  struktur  lembaga
WTO  tersebut,  yakni  TRIPs (Trade
Related Aspects of Intelectual
Property  Right  ) yang  secara  khusus
mengurus  hal-hal  yang  berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual. 19
Di  dalam  menyempurnakan dan mencapai kepastian hukum yang lebih  baik  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta telah diganti dengan Undang-Undang Hak  Cipta.  Pergantian  Undang- Undang  Hak  Cipta  diikuti  dengan perluasan  terhadap  perlindungan  hak cipta  seperti  perlindungan  hak  cipta dengan  jangka  waktu  lebih  panjang, membatasi  pengalihan  hak  ekonomi dalam  bentuk  jual  putus  (sold  flat), penyelesaian  sengketa    melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan,  serta  penerapan  delik aduan  untuk  tuntutan  pidana  dan lain-lainnya.
Meskipun Undang-Undang
Hak Cipta sudah diganti dan diperluas  yang  mengatur  hak  cipta mulai  dari  ruang  lingkup  yang mencakup  pencipta,  sampai  dengan pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana,    tetapi pada  faktanya pelanggaran hak cipta seperti pengumuman dan perbanyakan
19 Yanto,  O.,  “Konsep  Perlindungan  Hak Cipta  Dalam  Ranah  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual”, Yustisia Jurnal Hukum Universitas  Sebelas  Maret ,  Vol.  4  No.  3, Tahun 2015, hlm. 749.
khususnya karya cipta film tanpa izin masih sering terjadi.
Saat  ini  masyarakat  Indonesia sebagian masih menganggap pelanggaran Hak Cipta film khususnya  fiksasi  (perekaman  suara yang  dapat  didengar,  perekaman gambar  atau  keduanya,  yang  dapat dilihat,  didengar,  digandakan,  atau dikomunikasikan  dalam  perangkat apapun)  bukan  merupakan  hal  yang penting  atau  serius,  karena  masih terdapat oknum-oknum yang melakukan  hal  tersebut.  Dalam wawancara  yang  dilakukan  penulis terhadap Ahmad Yani selaku
Manajer  Bioskop  Cinema  XXI, beliau mengatakan bahwa dalam satu bulan setidaknya ada dua sampai tiga kasus pelanggaran berupa perekaman film  didalam  bioskop  yang  terjadi  di Kota Makassar.
Apabila  ada  yang  tertangkap tangan melakukan pelanggaran
(melakukan perekaman didalam bioskop)  maka  pihak  bioskop  akan memberikan  sanksi  kepada  pelaku perekaman, sanksi bervariasi dimulai
dari teguran, membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi  lagi,  hingga  penyitaan alat  perekam  berupa handphone
apabila terdapat banyak hasil
rekaman yang didapatkan. 20
Penegakan hukum adalah proses  dilakukannya  upaya  untuk tegaknya  atau  berfungsinya  norma- norma  hukum  secara  nyata  sebagai pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Istilah  penegakan  hukum sering digunakan untuk menerjemahkan istilah Law Enforcement yang merupakan serangkaian  upaya,  proses,  dan aktivitas  menjadikan  hukum  berlaku sebagai seharusnya. 21
Penegakan  hukum  dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian-
kementerian, diantaranya :
1) Kementerian  Hukum  dan  Hak
Asasi  Manusia.  Undang-Undang
Hak  Cipta,  Kementerian  Hukum dan HAM diberikan
kewenangan  untuk  mengatur
20 Wawancara dengan Ahmad Yani, Manajer Bioskop XXI Makassar, Makassar, tanggal 4 Oktober 2018
21 Pudyatmoko,  S.,  2007, Penegakan  dan Perlindungan  Hukum  di  Bidang  Pajak , Salemba Empat, Jakarta, hlm. 17.
segala hal dalam bentuk
administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.
2) Kementerian  Komunikasi  dan
Informatika.  Pasal  56  Undang- Undang  Hak  Cipta  Kominfo diberikan  kewenangan  untuk melakukan  penegakan  hukum  di bidang  administrasi  dalam  hal telah  terjadi  pelanggaran  Hak Cipta  yang  ada  di  sistem informasi dengan bentuk penutupan  konten  dan/atau  hak akses pengguna terhadap
pelanggaran  Hak  Cipta    yang ada di internet.
3) Kepolisian.  Pasal  120  Undang-
Undang  Hak  Cipta  mengatur tindak  pidana  terhadap  Hak Cipta  merupakan  delik  aduan. Dalam hal terjadi Tindak Pidana terhadap  Hak  Cipta,  pihak  yang merasa dirugikan dapat mengadu ke  polisi  disertai  dengan  bukti yang menguatkan. Sebagai contoh  dalam  pembajakan  film dalam  bentuk  CD  yang  ada  di pusat perbelanjaan, pencipta film yang  merasa  dirugikan  haknya dapat  mengadu  ke  Polisi  untuk dilakukan  penindakan  pada  toko yang menjual CD bajakan
tersebut  atau  dengan  kata  lain tidak  ada  izin  dari  Pencipta untuk  melakukan  penggandaan atas Ciptaan tersebut.
4) Hakim. Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud  dengan  hakim  adalah organ pengadilan  yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya  telah  diletakkan kewajiban  dan  tanggung  jawab agar  hukum  dan  keadilan  itu ditegakkan, baik yang berdasarkan  kepada  tertulis  atau tidak  tertulis  (mengadili  suatu perkara  yang  diajukan  dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  atau kurang  jelas),  dan  tidak  boleh ada  satupun  yang    bertentangan dengan  asas  dan  sendi  peradilan berdasar  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. 22
Undang-Undang  Hak  Cipta mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam Pasal 112 hingga  119  Undang-Undang  Hak Cipta  dengan  penjatuhan  hukuman pidana minimal 2 tahun dan
22 Waluyo, B., 2016, Implementasi Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.
maksimal  10  tahun  serta  pidana denda minimal Rp.100.000.000
(seratus  juta  rupiah)  dan  maksimal Rp.4.000.000.000  (empat  miliyar rupiah).  Tetapi  kembali  keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.
b. Upaya Hukum yang dapat
Dilakukan Pencipta atau Pemegang  Hak  Cipta  Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang  Hak  Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta guna mendapatkan perlindungan
hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya:
1) Mediasi  adalah  proses  negosiasi pemecahan masalah, dimana para  pihak  yang  tidak  memihak bekerjasama  dengan  pihak  yang sedang bersengketa untuk mencari  kesepakatan  bersama. Pihak  luar  tersebut  disebut dengan  mediator,  yang  tidak berwenang untuk memutus suatu sengketa, tetapi hanya membantu  para  pihak  untuk
menyelesaikan persoalan-
persoalan yang dikuasakan kepadanya. 23
2) Aduan  tindak  pidana.  Upaya hukum  ini  dilakukan  melalui proses  hukum  Pidana.  Pencipta yang  merasa  dirugikan  hak ekonomi  maupun  hak  moralnya yang  dilakukan  oleh  pihak  lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta  dapat  mengajukan  aduan tindak  pidana  ke  Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual  yang  bekerjasama dengan kepolisian sesuai dengan
Pasal  120  Undang-Undang  Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan.
3) Gugatan  Ganti  Rugi.  Pencipta atau  Pemegang  Hak  Cipta  dapat mengajukan  gugatan  ganti  rugi dalam  hal  terjadi  pelanggaran hak  ekonomi  dan  hak  moral. Maka  hukum  perdata  dapat diberlakukan,  gugatan  diajukan ke  Pengadilan  Niaga  dengan menyerahkan seluruh atau sebagian  hasil  pelanggaran  Hak Cipta.
23 Umam,  K.,  2010, Penyelesaian  Sengketa di  Luar  Pengadilan ,  Pustaka  Yustisia,
Yogyakarta, hlm. 10.
4) Laporan Penutupan Konten dan/atau  Hak  Akses.  Upaya
hukum  yang  dilakukan  dalam hal  penutupan  konten  dan/atau hak  akses  yang  ada  di  internet adalah bentuk perlindungan hukum  di  bidang  administrasi. Penegakan  hukum  dilakukan oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Dirjen HKI bekerja sama dengan Dirjen  APTIKA  sesuai  dengan perintah  Undang-Undang  Hak Cipta  Pasal  56  ayat  (2)  yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama
untuk
pelaksanaan  penutupan  konten dan/atau  hak  akses  pengguna yang  melanggar  Hak  Cipta.
Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan situs yang
melanggar  Hak  Cipta  keapda Direktorat Penidikan Dirjen HKI Kementerian  Hukum  dan  HAM RI.  Laporan  tersebut  memuat Identitas pelapor;  Bukti hak atas Ciptaan  dan/atau  Produk  Hak Terkait;  Alamat  situs  yang dilaporkan; Jenis dan/atau
konten  yang  melanggar  Hak Cipta  dan/atau  Hak  Terkait; Jenis Pelanggaran,
dan;
Keterangan  lain  terkait  konten
yang  melanggar  Hak  Cipta dan/atau Hak Terkait.
Setelah  laporan  diterima  akan dilakukan  tahap  verifikasi  untuk menentukan  apakah  benar  telah terjadi pelanggaran Hak Cipta. Ketika benar telah terjadi pelanggaran  Hak  Cipta,  Direktorat Penyidikan  akan  membuat  laporan kepada Dirjen HKI untuk selanjutnya membuat  surat  rekomendasi  tentang penutupan konten dan/atau hak akses kepada Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak  akses  pengguna  terhadap  situs- situs tersebut.
c. Pengetahuan dan Kesadaran Hukum  Masyarakat  terhadap Perlindungan  Hak  Cipta  Film Layar Lebar
Aktivitas  di  internet  tidak  bisa dilepaskan  dari  manusia  dan  akibat hukumnya  terhadap  manusia  yang ada  di  dalam  kehidupan  nyata sehingga muncul pemikiran mengenai  perlunya  aturan  hukum yang  mengatur  aktivitas  tersebut. Dapat  dikatakan  juga  bahwa  hukum merupakan sarana social engineering, yang  merupakan  suatu  sarana  yag
ditujukan  untuk  mengubah  perilaku masyarakat  sesuai  dengan  tujuan- tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.    Tidak  dapat  disangkal lagi,  internet  telah  menjadi  alat komunikasi  terpopuler  saat  ini. Berbagai  lapisan  masyarakat  dapat menikmati fasilitas tersebut sehingga situs-situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu.
Internet  memiliki  karakteristik yang  berbeda  dengan  dunia  nyata sehingga  muncul  pro  dan  kontra mengenai  bisa  tidaknya  hukum positif  mengatur  aktivitas  tersebut atau  perlu  tidaknya  aktivitas  di internet diatur oleh hukum. Permasalahannya  sebenarnya  pada eksistensi  hukum  positif  dalam mengatur aktivitas di internet, lahirnya  pro  dan  kontra  tersebut didasari  atas  dua  hal.  Pertama, karakteristik  aktivitas  di  internet yang  bersifat  lintas  batas,  sehingga tidak  lagi  tunduk  pada  batasan- batasan  teritorial.  Kedua,  sistem hukum  positif  yang  justru  bertumpu pada batasan-batasan teritorial
dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab
persoalan-persoalan
hukum  yang  muncul  akibat  aktivitas di  internet.  Pro  dan  kontra  tersebut
mengenai  masalah-masalah  dibawah ini, yaitu: 24
1) Kelompok  pertama  secara  total menolak  setiap  usaha  untuk membuat  aturan  hukum  bagi aktivitas-aktivitas di internet yang  didasarkan  atas  sistem hukum positif. Dengan pendirian ini  maka  menurut  kelompok  ini internet  harus diatur sepenuhnya oleh sistem hukum yang dianggap sesuai dengan karakteristik  yang  melekat  pada internet.  Kelemahan  utama  dari kelompok  ini,  yaitu  mereka menafikan fakta, meskipun aktivitas di internet itu
sepenuhnya  beroperasi  secara virtual, tetapi masih tetap melibatkan masyarakat yang hidup di dunia nyata.
2) Kelompok  kedua  berpendapat bahwa  penerapan  sistem  hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan. Perkembangan
internet  dan  kejahatan  yang melingkupinya begitu cepat
24 Soekanto, S., 1980, Pokok-Pokok Sosiologi  Hukum ,  Rajawali  Pers,  Jakarta, hlm. 4-6.
sehingga  paling  memungkinkan untuk mencegah dan menanggulanginya dengan mengaplikasikan  sistem  hukum positif  yang  saat  ini  berlaku. Kelemahan utama dari kelompok  ini  yaitu  mereka menafikan fakta bahwa aktivitas-aktivitas di internet menyajikan realitas dan persoalan  baru  yang  merupakan fenomena khas masyarakat,
berupa  informasi  yang  tidak sepenuhnya  dapat  direspon  oleh sistem hukum nasional.
3) Kelompok ini merupakan
sintesis  dari  kelompok  di  atas. Bagi mereka aturan hukum yang mengatur  aktivitas  di  internet harus  dibentuk  secara  evolutif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip common law yang  dilakukan  secara  hati-hati dan dengan menitikberatkan
pada aspek-aspek tertentu  dalam aktivitas Cyberspace yang menyebabkan  kekhasan  dalam transaksi-transaksi  di  internet. Kelompok  ini  memang  ada beberapa  prinsip  hukum  positif yang  masih  dapat  merespon persoalan  hukum  yang  timbul
dari aktivitas internet, di samping  itu  juga,  ada  beberapa fakta menyebutkan bahwa transaksi  di  internet  tidak  dapat direspon oleh sistem positif.
Maraknya  pemasangan  situs internet  baik  untuk  tujuan  komersial maupun non-komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran  hak  cipta  di  internet. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut pun menjadi semakin besar.
Akibatnya,  sebuah  situs  di  internet dipenuhi dengan karya-karya artistik, karya drama, karya musikal, sinematografi,  fotografi,  dan  karya- karya  yang  juga  dilindungi  oleh prinsip-prinsip  tradisional  Undang- Undang  Hak  Cipta.  Pertanyaan  yang sering  diangkat  ke  permukaan  oleh para  ahli  di  bidang  hak  kekayaan intelektual  adalah  apakah  prinsip- prinsip  tradisional  yang  terdapat  di dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta mampu  menyelesaikan  keseluruhan permasalahan-permasalahan  perlin- dungan hak cipta di jaringan internet. Pertanyaan  ini  dapat  dimaklumi mengingat sifat dari teknologi internet  sangat  berbeda  dengan teknologi  dari  media  yang  dikenal
sebelumnya.  Salah  satu  kekhasan teknologi  internet  adalah  berupa teknologi digital yang tidak membedakan  antara  bentuk  asli  dan yang  tidak  dari  material  yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya.  Sebagai  konsekuensinya, masalah penggandaan ciptaan, masalah  mengumumkan  suatu  karya cipta  kepada  publik  dan  isu-isu  hak cipta lainnya menjadi semakin
penting untuk dibicarakan.
Peneliti telah melakukan
observasi  terhadap  246  masyarakat umum melalui kuesioner yang disebar  melalui  laman google  form dan didapatkan hasil sebagai berikut:
119 127 114 116 118 120 122 124 126 128 mengetahui tidak mengetahui Pengetahuan terhadap
UUHC
Gambar 1. Bagan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta
Berdasarkan  bagan  di  atas diketahui sebanyak 51,6% responden tidak  mengetahui  tentang  Undang-
Undang  Hak  Cipta,  dan  sebanyak 48,4% responden mengetahui isi dari Undang-Undang No. 28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6 67 139 34 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Sarana Pengetahuan tentang UUHC
Gambar 2. Bagan sarana pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta
Berdasarkan  bagan  di  atas diketahui sebagian besar dari masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang  Hak  Cipta  melalui media sosial/internet (56,5%). Hal ini dikarenakan  media  sosial  /  internet merupakan media yang paling mudah dan murah untuk diakses saat ini.
Undang-Undang  Hak  Cipta secara tegas mengatur tentang pengertian  pencipta,  ciptaan  yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat  kepada  pencipta  berkaitan dengan  ciptaanya.  Undang-Undang
Hak  Cipta  juga  mengatur  tentang batasan-batasan tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran  hak  cipta.  Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya  secara  jelas,  penggadaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan juga
dianggap  bukan  pelanggaran  oleh Undang-Undang Hak Cipta.
Pelanggaran hak cipta di jaringan  internet  akan  mendominasi perdebatan  HaKI  di  masa  yang  akan datang.  Hukum  terlalu  lambat  untuk mengikuti  perkembangan  teknologi komputer, kemudian bereaksi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi
yang demikian  cepat.  Bahkan  undang- undang  yang  sekarang  ini  tidak mampu  untuk  menangani  kejahatan dunia  maya  secara  tuntas.  Internet sebagai  hasil  rekayasa  teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.
Bioskop  berasal  dari  kata BISCOOP  (bahasa  Belanda  yang
juga  berasal  dari  Bahasa  Yunani) yang artinya Gambar Hidup. Bioskop sendiri adalah tempat untuk menonton  pertunjukan  film  dengan menggunakan  layar  lebar,  gambar film  dengan menggunakan proyektor dan dilengkapi sound system . 25
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Ahmad  Yani  selaku  Manajer Cinema  XXI  Kota  Makassar,  pihak bioskop  dan  pemilik  film  telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan  terhadap  pelanggaran hak  cipta  terhadap  film  yang  sedang diputar. Pelanggaran berupa perekaman  film  di  dalam  bioskop biasa  terjadi  setidaknya  3  kali  dalam sebulan  dan  biasa  dilakukan  oleh anak  dibawah  umur.  Namun  pihak bioskop  tidak  menyebutkan  melalui media  atau  aplikasi  apa  perekaman tersebut  dilakukan.  Adapun  tindakan hukum  yang  diberikan  oleh  pihak bioskop berupa peneguran, membuat surat  perjanjian  hingga  menyita handphone  pelaku.  Hingga  saat  ini tindakan  hukum  yang  diberikan
25 Saputra,  R.D.,  “Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kunjungan Penonton  Bioskop  XXI  Di  Kota  Bandung”, Jurnal  Universitas  Telkom,  e-Proceeding  of Management ,  Vol.  2  No.  1,  Tahun  2015, hlm. 649.
masih  berupa  tindakan  hukum  intern oleh pihak bioskop dan belum pernah sampai  melibatkan  aparat  penegak hukum.
Pihak bioskop menuturkan
bahwa  tindakan  tersebut  dilakukan
dengan  tujuan  untuk  mencegah terjadinya  kerugian  ekonomi  yang
ditimbulkan
akibat tindakan publikasi  film  di  instagram  stories. Hal  tersebut  bertentangan  dengan hasil  survey  yang  peneliti  lakukan
melalui kuesioner pada 206
konsumen  film  dimana  didapatkan bahwa  publikasi  film  di  instagram stories justru dapat digunakan sebagai  sarana  promosi  film  karena mampu meningkatkan minat
masyarakat  untuk  menonton  film yang sedang tayang di bioskop.
Peneliti telah melakukan
observasi  terhadap  206  masyarakat umum melalui kuesioner yang disebar  melalui  laman google  form dan didapatkan hasil sebagai berikut:
107 38 61 0 20 40 60 80 100 120 Pendapat Konsumen Film terhadap Publikasi Film di Instagram Stories
Gambar 3. Bagan pendapat konsumen terhadap publikasi film di
Instagram Stories
Berdasarkan  hasil  survey  yang dilakukan,  lebih  dari  setengahnya yaitu  51,9%  berpendapat  bahwa publikasi  film  di  Instagram  Stories justru  menarik  minat  netizen  untuk menonton  film  tersebut,  sebanyak 18,4%  responden  yang  berpendapat bahwa  publikasi  film  di  Instagram Stories  mengurangi  minat  untuk menonton film tersebut, dan sebanyak 29,6% responden
mengatakan  bahwa  publikasi  film  di instagram stories tidak meningkatkan maupun  mengurangi  minat  untuk menonton film tersebut.
Adapun hasil wawancara dengan  Syaiful  Gazali  pegawai  pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum  dan  Ham  Sulawesi  Selatan, bahwa  sejauh  ini  belum  ada  aduan terkait  pelanggaran  hak  cipta  film melalui  sosial media  di Kota Makassar.  Namun,  telah  dilakukan beberapa  langkah  oleh  pemerintah, pencipta, beserta pemegang hak cipta dan  masyarakat  yang  bekerja  sama sesuai  dengan  peran  dan  fungsinya masing-masing, diantaranya:
1) Sosialisasi,  dengan  penanaman kebisaaan  kepada  masyarakat luas  untuk  memahami  norma- norma  yang  ada.  Sosialisasi tersebut tidak lain untuk menumbuhkan
kesadaran
masyarakat  bahwa  mengupload sebuah  file  yang  merupakan sebuah  karya  di  internet  tanpa izin  adalah  hal  yang  tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
2) Memberikan  teguran  terhadap situs/aplikasi  yang  memfasilitasi
pelanggaran  hak  cipta.    Untuk beberapa
website yang memfasilitasi  penyimpanan  file secara  online  dan  file  sharing, yaitu  salah  satunya  adalah  situs 4shared, stafa, mp3skull, ganool, dan  lain-lain.  Pemerintah  telah
melakukan somasi yang ditujukan kepada situs-situs tersebut bahwa keberadaan konten  yang  dimiliki  oleh  label atau pencipta dan pemegang hak cipta,  dengan  dikuatnya  surat tebusan dari Kementrian Hukum dan  HAM  serta  komunikasi  dan informatika Republik Indonesia.
3) Pemblokiran  terhadap  website/ aplikasi yang memfasilitasi illegal  download. Pemblokiran dilakukan oleh kemkominfo dengan berkordinasi dengan para operator penyedia layanan internet,  untuk  dapat  memblokir sejumlah  situs  yang  dinilai berkonstribusi  dalam  aktivitas download illegal. Dimana pemblokiran baru dapat
dilakukan apabila ada aduan dari masyarakat dan pihak terkait.

## D. Kesimpulan
Perekaman  film  di  bioskop yang  di upload melalui Instagram Stories dapat dikategorikan melanggar hak moral pencipta dalam hal  Hak  Atribusi (Atribution/right  of paternity) yang  merupakan  bagian dari  hak  moral  pencipta  apabila
pengunggah  meniadakan  identitas pencipta  atau  tidak  menuliskan identitas  pencipta  dalam  video  yang ditampilkan.  Namun,  dalam  hal  hak
ekonomi
tidak ditemukan
pelanggaran  hak  cipta,  hal  ini disebabkan  karena  motif-motif  yang dipakai  pelaku  perekaman  tidak memenuhi unsur mencari keuntungan  secara  komersial.  Akan tetapi walaupun tidak melanggar hak ekonomi pencipta, kegiatan perekaman tersebut berpotensi
menimbulkan  kerugian  bagi  pihak bioskop.
Perlindungan  hukum  mengenai perekaman  di  bioskop  yang  di upload melalui Instagram  Stories diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 ayat  (1)  huruf  b  dan  pada  ayat  (2). Tindakan hukum yang diberikan oleh
pihak bioskop kepada penonton yang kedapatan
melakukan aksi perekaman bervariasi tergantung durasi dari rekaman tersebut, tindakan hukum dapat berupa teguran hingga penyitaan handphone
milik  penonton  dan  pembuatan  surat pernyataan.  Namun  hingga  saat  ini belum  ada  kasus  yang  sampai  ke
Kantor Wilayah
Kementerian Hukum  dan  HAM  RI    Sulawesi Selatan  dan  belum  ada  kasus  yang sampai melibatkan kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Budi,  H.  S.,  2011, Hak  Cipta  Tanpa Hak  Moral ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Harjowidigdo,  R.,  1998, Mengenal Hak  Cipta  Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Paserangi,  H,  et  al.,  2011, Hak
Kekayaan  Intelektual,  Hukum Hak  Cipta  Perangkat  Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya  dengan  Prinsip- Prinsip  TRIPs  di  Indonesia , Rabbani Press, Jakarta.
Pudyatmoko,  S,  2007, Penegakan dan  Perlindungan  Hukum  di Bidang Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
Santoso, B., 2011, HKI Hak Kekayaan  Intelektual, Pustaka
Magister, Semarang. Soekanto,  Soerjono,  1980, Pokok- Pokok Sosiologi Hukum ,
Rajawali Pers, Jakarta.
Umam, K, 2010, Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan, Pustaka Yustisia,Yogyakarta.
Waluyo,  B.,  2016, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Artikel Jurnal
Albar,  A.  F,  et  al.,  “Perlindungan
Hukum  Penggunaan  Musik Sebagai  Latar  Dalam  Youtube
Menurut  Undang-Undang  Hak
Cipta”, Pactum  Law  Journal ,
Vol. 4 No. 1, Tahun 2018.
Budi,  H.  S.,  “I  La  Galigo:  Simulasi Sebuah  Kebijakan  Eksploitasi Public Domain yang Diabaikan”, Jurnal Seni Pertunjukan  Indonesia ,  Vol  8,
Tahun 2005 . Haryono, Sutono A, “Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta:
Tinjauan  Secara  Filosofis  dan Teoritis”, Jurnal  Ilmiah  CIVIS , Vol. 6 No. 2, Tahun 2017.
Indriani, I, “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Cipta Karya  Musik”, Jurnal  Ilmu Hukum  Universitas  Pamulang , Vol. 7 No. 2, Tahun 2018.
Kusno,  H,  “Perlindungan  Hukum Hak  Cipta  Terhadap  Pencipta Lagu  Yang  Diunduh  Melalui Internet”, Jurnal  Fiat  Justisia Universitas  Lampung ,    Vol.  10 No. 3, Tahun 2015.
Paserangi,  H,  “Perlindungan  Hukum Hak  Cipta  Software  Program Komputer  di  Indonesia”, Jurnal Hukum ,  Vol.  18  No.  Edisi Khusus, Tahun 2011.
Saputra,  R.D.,  “Analisis  Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat  Kunjungan  Penonton Bioskop XXI Di Kota Bandung”
Jurnal  Universitas  Telkom.  e- Proceeding of Management , Vol. 2 No. 1, Tahun 2015.
Senewe,  E.  V.  T.,  “Efektivitas Pengaturan  Hukum  Hak  Cipta dalam  Melindungi  Karya  Seni Tradisional  Daerah”, Jurnal LPPM  Bidang  EkoSosBudKum ,
Vol. 2 No. 2, Tahun 2015. Stefano,  D.  A.,  et  al.,  “Perlindungan Hukum  Pemegang  Hak  Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta  yang  Dilakukan  Situs Penyedia Layanan Film Streaming  Gratis  di  Internet (Menurut Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tahun 2014 tentang Hak Cipta”,
Diponegoro  Law  Jurnal ,  Vol.  5
No. 3, Tahun 2016. Yanto,  O.,  “Konsep  Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Yustisia Jurnal Hukum Universitas  Sebelas  Maret ,  Vol.
4 No. 3, Tahun 2015.

## C. Tesis/Disertasi
Kusumasari,  D.,  2012, Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung  Pribadi  (Ring  Back Tone) , Universitas Indonesia, Salemba.
Sitorus,  W.,  2014, Kepentingan Umum  Dalam  Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian  Terhadap  Hak  Cipta,
Paten, dan Perlindungan Varietas  Tanaman ,  Universitas
Airlangga, Surabaya.