Analisis Pengaturan Pemanfaatan Sumber Belajar Digital pada Masa Pandemi Covid-19 Level Mikro dan Makro | Sasiana Gilar Apriantika, Poerwanti Hadi Pratiwi, Aris Martiana, Datu Jatmiko

## ANALISIS PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DIGITAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 LEVEL MIKRO DAN MAKRO
Sasiana Gilar Apriantika 1 , Poerwanti Hadi Pratiwi 2, Aris Martiana 3 , Datu Jatmiko 4 1,2,3,4 Universitas Negeri Yogyakarta Email: 1 sasiana_gilar@uny.ac.id , 2 ph_pratiwi@uny.ac.id 3 aris_martiana@uny.ac.id 4 jatmikodatu@uny.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk pemetaan pengaturan pemanfaatan sumber belajar digital (SBD) dalam perguruan tinggi dalam level mikro (satuan Pendidikan, daerah) maupun level makro (kementerian dan pusat), sebagai bentuk dukungan regulasi dalam pembelajaran daring masa  Pandemi  Covid-19  khusunya  berkaitan  dengan  penggunaan  sumber  belajar  digital. Metode  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  analisis  isi  (analisis  konten).  Analisis  konten  digunakan  dengan  melakukan kajian  terhadap  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  sumber  belajar  digital yang  terdiri  dari  10  dokumen  kebijakan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  kebijakan  berkaitan dengan Sumber Belajar Digital belum banyak ditemukan, namun lebih banyak kebijakan terkait aspek  pendidikan  selama  Pandemi  Covid-19  adalah  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembelajaran daring. Pada 10 dokumen kebijakan secara umum, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus  pembahasan kebijakan.  Terdapat  2  level,  yaitu  level Makro  dan mikro.  Pada level makro, dokumen kebijakan lebih banyak mengatur tentang (1) pihak yang terlibat dalam pembelajaran  di  masa  Pandemi  Covid-19.  (2)  Menata  Ulang  Pendidikan  dan  Mempercepat Perubahan  Positif  dalam  Pengajaran  dan  Pembelajaran/  (3)  Peluang  dan  Tantangan Pemanfaatan Sumber Belajar Digital (SBD) Selama Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Sedangkan  pada  level  mikro  (tingkat  perguruan  tinggi  UNY)  (1 ) analisis  kebijakan  berfokus pada kebijakan berkaitan dengan pembelajaran daring di level Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum  pandemic  Covid-19,  UNY  telah  melaksanakan Hybrid  Learning.  (2) Pembatasan kerja dan pembatasan belajar bagi sivitas akademika UNY.
Kata kunci: Sumber Belajar Digital, Analisis Kebijakan, Pembelajaran Daring

## Abstract
This study aims to map the regulation of the use of digital learning resources (SBD) in higher education at the micro level (Education units, regions) and macro levels (ministry and central),  as  a  form  of  regulatory  support  in  online  learning  during  the  Covid-19  pandemic, especially with regard to the use of digital learning resources. The method used is qualitative research  with  data  collection  techniques  using  content  analysis  (content  analysis).  Content analysis is used by conducting a study of documents related to digital learning resource policies which consist of 10 policy  documents.  The results of this study are that there are  not many policies related to Digital Learning Resources, but more policies related to the education aspect during the Covid-19 pandemic are related to the implementation of online learning. In the 10 policy  documents  in  general,  there  are  several  points  that  become  the  focus  of  policy discussion.  There  are  2  levels,  namely  macro  and  micro  levels.  At  the  macro  level,  policy documents regulate more about (1) parties involved in learning during the Covid-19 Pandemic. (2) Reorganizing Education and Accelerating Positive Changes in Teaching and Learning/ (3) Opportunities and Challenges in Utilizing Digital Learning Resources (SBD) During Learning During  the  Covid-19  Pandemic.  While  at  the  micro  level  (university  level  UNY)  (1 ) policy analysis focuses on policies related to online learning at the Yogyakarta State University level. Prior to the Covid-19 pandemic, UNY had implemented Hybrid Learning. (2) Restrictions on work and study restrictions for UNY's academic community
Keywords: Digital Learning Resources, Policy Analysis, Online Learning

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
Analisis Pengaturan Pemanfaatan Sumber Belajar Digital pada Masa Pandemi Covid-19 Level Mikro dan Makro | Sasiana Gilar Apriantika, Poerwanti Hadi Pratiwi, Aris Martiana,

## Pendahuluan
Pembelajaran  daring  yang  sudah berjalan  hampir  dua  tahun  kini  bukan  lagi menjadi  sebuah  pilihan,  melainkan  sudah menjadi
alternatif utama untuk pembelajaran,  sehingga  perlu  adanya penyesuaian dari berbagai komponen, baik dari pelaksana (pendidik dan peserta didik), maupun kebijakan yang mengatur pembelajaran  pada  setiap  level.  Adanya kebijakan  berkaitan  dengan  pembelajaran daring  dibutuhkan  untuk  mendukung pelaksanakan  secara  teknis  maupun regulatif. Dalam pelaksanaan pembelajaran  daring,  baik  pada  tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, maupun  perguruan  tinggi  memerlukan sebuah  pedoman  dalam  menjalankan berbagai  pelaksanaan  secara  teknis maupun  aturan  pelaksanannya.  Beberapa pengaturan  pelaksanaan  pembelajaran daring  kemudian  diwujudkan  dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  mulai  dari  tingkat  nasional seperti  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan (Permendukbud), tingkat lokal seperti  Peraturan  Gubernur  (Pergub),  dan tingkat  yang  lebih  kecil  yaitu  level  satuan Pendidikan atau level perguruan tinggi.
Kebijakan  menjadi  salah  satu  hal penting dalam mendukung sebuah keputusan sebagai pedoman dan legalitas dalam  pelaksanaan  keputusan  tersebut. Menurut  William  Dunn  (Dunn,  2003)  , kebijakan  merupakan  suatu  daftar  pilihan tindakan  yang  saling  berhubungan,  yang
disusun  oleh  institusi  atau  pejabat pemerintah.  Beberapa  kebijakan  muncul sebagai  upaya  pemerintah  menangani kondisi  Pandemi  Covid-19,  baik  dalam bidang  ekonomi,  kesehatan,  maupun Pendidikan. Salah satu kebijakan di bidang pendidikan  yang  dikeluarkan  adalah mengenai pengaturan pelaksanaan pembelajaran  daring  pada  tingkat  satuan Pendidikan.  Kebijakan  tersebut  tertuang dalam beberapa aturan, diantaranya dalam Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  4 Menteri;
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan,    Menteri  Agama,  Menteri
Kesehatan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri
Republik  Indonesia  (Nomor  03/KB/2020; Nomor  612  Tahun  20202;  Nomor
HK.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ) tentang Panduan Penyelenggaraan  Pembelajaran  Pada Tahun  Ajaran  2020/2021  dan  Tahun Akademik  2020/2021  di  Masa  Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran (SE) Kemendikbud  Nomor  15  Tahun  2020 tentang pedoman
Penyelenggaraan Belajar  dari  Rumah  dalam  Masa  Darurat Penyebaran  Covid-19,  yang  mengatur tentang  pilihan-pilihan  Sumber  Belajar Digital (SBD) yang dapat digunakan untuk pelaksanaan  pembelajaran  daring  pada setiap satuan Pendidikan.
Penggunaan  Sumber  Belajar  Digital (SBD)  menjadi  salah  satu  dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring,  dengan  keterbukaan  akses  yang dapat dijangkau oleh seluruh peserta didik.

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
Analisis Pengaturan Pemanfaatan Sumber Belajar Digital pada Masa Pandemi Covid-19 Level Mikro dan Makro | Sasiana Gilar Apriantika, Poerwanti Hadi Pratiwi, Aris Martiana,
Penelitian  Pratiwi  (Pratiwi  et  al.,  2018) menunjukkan bahwa penggunaan Sumber Belajar  Digital  (SBD)  dapat menggunakan beragam  jenis  antara  lain:  e-book,  jurnal, artikel  video,  Youtube,  dan link (website).
SBD dapat digunakan untuk penyampaian materi kuliah, diskusi, tugas individu, kuis, dan  ujian.  Penggunaan  Sumber  Belajar Digital semakin massif dilakukan terutama di era pendemi  seperti  sekarang,
mengingat  proses  kegiatan  belajar  dari rumah  yang  dilaksanakan  oleh  berbagai satuan  pendidikan.    Sumber  belajar mencakup semua sumber termasuk pesan, orang,  bahan,  alat,  teknik,  dan  latar  yang dapat  dipergunakan  peserta  didik  baik secara  sendiri-sendiri  maupun  dalam bentuk  gabungan  untuk  menfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar  (Januszeski  &  Molenda,  2008). Hannafin  &  Hill  mengkategorikan  sumber- sumber  belajar  digital  berdasarkan  cara kerja dan fungsi sumber -sumber tersebut sebagai berikut yaitu (1) Searching tools (2) processing tools (3) manipulating tools (4) Communicating  tools  (Hill  &  Hanaffin, 2001).
Penggunaan  sumber  belajar  digital (SBD)  dari  berbagai  level,  mulai  dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan  tinggi  tentunya  memerlukan kebijakan sebagai bentuk dukungan untuk mengatur  pelaksanaan  dan  penggunaan sumber  belajar  digital.  Kebijakan  yang muncul,  Sebagian  besar  merupakan kebijakan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran daring maupun proses  pelaksanaan  belajar  dari  rumah sebagai  upaya  mengatasi  penyebaran Virus  Covid-19,  mulai  dari  level  pusat, kementerian,  hingga  kebijakan  level daerah.  Sementara  itu,  kebijakan  yang khusus  mengatur  tentang  penggunaan Sumber  Belajar  Digital  belum  banyak muncul, baik dalam level nasional, daerah, maupun satuan Pendidikan.
Menurut  Hogwood  dan  Gunn  dalam
(Handoyo, 2012) menyebutkan 10
penggunaan istilah kebijakan yaitu sebagai label  untuk  sebuah  bidang  aktivitas, sebagai  ekspresi  tujuan  umum  atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal  spesifik,  sebagai  keputusan pemerintah,  sebagai  otorisasi  formal, sebagai  sebuah  program,  sebagai  output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model,  dan  sebagai  sebuah  proses. Sedangkan  Friedrich  (Handoyo,  2012) mengartikan  kebijakan  sebagai  suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu sehubungan  dengan  adanya  hambatan seraya  mencari  peluang  untuk  mencapai tujuan  atau  Sasaran  yang  diinginkan. Menurut Thomas R. Dye (Handoyo, 2012) kebijakan melibatkan tiga komponen utama yaitu society,  political  system, dan public policy.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penting  dilakukan  penelitian  berkaitan dengan pemetaan pengaturan

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
Analisis Pengaturan Pemanfaatan Sumber Belajar Digital pada Masa Pandemi Covid-19 Level Mikro dan Makro | Sasiana Gilar Apriantika, Poerwanti Hadi Pratiwi, Aris Martiana,
pemanfaatan sumber belajar digital (SBD) dalam  perguruan  tinggi  dalam  level  mikro (satuan Pendidikan, daerah) maupun level makro  (kementerian  dan  pusat),  sebagai bentuk dukungan regulasi dalam pembelajaran daring masa Pandemi Covid- 19 khusunya
berkaitan dengan penggunaan sumber belajar digital.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode
penelitian kualitatif dengan Teknik
pengumpulan  data  menggunakan  analisis isi (analisis konten). Analisis isi digunakan untuk  menentukan  keberadaan  kata-kata tertentu,  konsep,  frame,  klase,  karakter, atau  kalimat  dalam  teks-teks  atau serangkaian teks.
Merujuk pada (Krippendorff,  2004) content  analysis  is  a research  technique  for  making  replicable and  valid  inferences  from  texts  (or  other meaningful matter) to the contexts of their use .  Sebagai  suatu  teknik  pengumpulan data,  analisis  konten  melibatkan  prosedur khusus  yang  dipisahkan  dari  otoritas pribadi peneliti. Sedangkan sebagai teknik penelitian,  analisis  konten  memberikan wawasan baru, meningkatkan pemahaman peneliti  tentang  fenomena  tertentu,  atau menginformasikan tindakan praktis. Konten atau  teks  yang  dimaksud  di  sini  tidak terbatas  pada  material  tertulis  saja, melainkan  mencakup  dokumen,  gambar, peta,  suara,  tanda,  simbol,  dan  bahkan catatan  numerik  yang  dapat  dimasukkan sebagai  data.  Definisi  lain  diberikan  oleh
Weber  dalam  (Riffe  et  al.,  2006)  yang menyebutkan  analisis  konten  sebagai metode  penelitian  yang  menggunakan standar prosedur untuk membuat kesimpulan  yang  valid  dari  sebuah  teks. Penekanan  pada  data  mengingatkan pembaca  bahwa  analisis  konten  bersifat reduksionis,  dengan  pengambilan  sample dan  prosedur  operasional  pengukuran yang disesuaikan dengan proses komunikasi  untuk  mengelola  data  agar dapat ditarik kesimpulan tentang fenomena (teks) tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan  metode  konten  analisis dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan  sumber  belajar  digital  (SBD), untuk melihat sejauh mana dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta satuan Pendidikan  dalam  mengatur  penggunaan sumber  belajar  digital.  Dokumen  yang digunakan  diantaranya  Ketiga  dokumen tersebut  akan  dianalisis  menggunakan metode  analisis  konten  dengan  beberapa framework yang telah digambarkan di atas, untuk  mengetahui  fokus  kebijakan  atau peraturan  terkait  pemanfaatan  Sumber Belajar  Digital  (SBD)  di  Perguruan  Tinggi serta  apa  saja  perangkat  kebijakan  atau peraturan  yang  dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi  pemanfaatan  Sumber Belajar  Digital  (SBD)  di Perguruan  Tinggi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan  Metode  analisis  tematik untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
Analisis Pengaturan Pemanfaatan Sumber Belajar Digital pada Masa Pandemi Covid-19 Level Mikro dan Makro | Sasiana Gilar Apriantika, Poerwanti Hadi Pratiwi, Aris Martiana,
data. Analisis tematik menekankan proses menentukan,  memeriksa,  dan  merekam pola (atau “tema”) dalam (Fereday & Muir-
Cochrane,  2006).  Penelitian  dilakukan pada  bulan  Februari  hingga  Juli  Tahun
2021.
Gambar 1. Framework Analisis Konten

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  yang  dilakukan  terhadap beberapa  dokumen  kebijakan  Pendidikan selama  Pandemi  Covid-19,  menghasilkan beberapa  identifikasi  kebijakan  pada  level makro  maupun pada level  mikro.
Berdasarkan dokumen  yang  dikumpulkan, informasi  terkait  kebijakan  pendidikan selama  pandemi  Covid-19  pada  level makro  dapat  diketahui  dari  4  (empat) dokumen berikut ini:
1.  Surat  Edaran  Menteri  Pendidikan  dan
Kebudayaan  No 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan  Corona  Virus  Disease (Covid-19)  pada  Satuan  Pendidikan
(1.a)
2.  Surat  Edaran  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  No  4  tahun  2020  tentang
Pelaksanaan  Kebijakan  Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid- 19 (1.b) 3.  Surat  Edaran  Gubernur  DIY  No 443/6229 Tahun 2020 tentang Pengaturan  Ulang  Aktivitas  Pendidikan dalam Masa Tanggap darurat Bencana
Covid-19  di  Lingkungan  Pendidikan  di DIY (1.c)
4.  Keputusan  Gubernur  DIY  Nomor
121/KEP/2020 tentang Penetapan
Perpanjangan  Status  Tanggap  Darurat Bencana Covid-19 di DIY (1.d)
5.  Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan,  Menteri  Agama,
Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri  RI  Nomor  04/KB/2020  tentang Panduan
penyelenggaraan

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
pembelajaran  pada  tahun  ajaran
2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19) (1.e) 6.  Surat  Edaran  Kemendikbud  No  15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan  Belajar  dari  Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid- 19 (1.f) 7.  Surat  Edaran  Gubernur  DIY  Nomor 421/5598 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Pembelajaran Jarak  jauh/Online  bagi  Peserta  Didik dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-
19 di Lingkungan Pendidikan DIY (1.g)
8.  SIARAN  PERS  Kemdikbud  Nomor: 137/Sipres/A6/VI/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran  pada  Tahun  Ajaran  dan Tahun Akademik Baru di Masa 9.  Pandemi  Covid-19:  Satuan  Pendidikan di  Zona  Kuning,  Oranye  dan  Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka (1.h) Sedangkan  pada  level  mikro,  terdapat  1 dokumen yaitu 1.  Peraturan Rektor UNY Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan  Pembelajaran  Daring (E-Learning di UNY) (2.a) 2.  Instruksi Rektor UNY No. 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan  Umum  untuk  Pencegahan
Penyebaran  Covid-19  di  Universitas Negeri Yogyakarta (2.b)
Berdasarkan  beberapa  dokumen kebijakan  dalam  lebel  makro  dan  mikro, terdapat  fokus  kebijakan  pada  setiap dokumen,  untuk  mengidetifikasi  tema  apa saja  yang  termuat  dalam  kebijakan Pendidikan  selama  Pandemi  Covid-19 yang  dikeluarkan  baik  oleh  pusat, kementerian,  daerah,  maupun  perguruan tinggi.  Adapun  identifikasi  fokus  kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

## Tabel 1. Fokus Kebijakan Pendidikan selama Pandemi Covid-19
No. Tema Sub-Tema Kode Dokumen 1. Pencegahan perkembangan dan penyebaran Covid- 19 a. Optimalisasi peran UKS di Sekolah atau Unit Layanan Kesehatan di PT 1.a b. Menjamin ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) 1.a c. Monitoring ketidakhadiran warga satuan pendidikan 1.a d. Menghindari kontak fisik langsung antar warga satuan pendidikan 1.a; 1.b; 1.c e. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan 1.a 2. Koordinasi antar Lembaga terkait a. Koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan PT untuk rencana menghadapi Covid-19 1.a; 1.c b. Melaporkan dugaan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan setempat 1.a 3. Penanganan dampak penyebaran Covid-19 a. Tingkat resiko penyebaran Virus Covid-19 (Rendah, Sedang, dan Tinggi) 1.a b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isoloasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, dan pemulihan korban Covid-19 1.d 4. Ujian Nasional (UN) a. Pembatalan Ujian Nasional 2020 1.b b. Ujian Nasional (UN) tidak menjadi syarat lulus atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 1.b
No. Tema Sub-Tema Kode Dokumen 5. Belajar dari Rumah (BdR) a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh 1.b; 1.c b. Fokus pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19 1.b c. Aktivitas dan tugas bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah 1.b; 2.a d. Bukti atau produk aktivitas diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif I.b; 2.a 6. Ujian Sekolah untuk Kelulusan a. Bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan 1.b b. Dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya 1.b c. Dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh 1.b d. Nilai Ujian Sekolah dapat digunakan untuk menentukan kelulusan siswa 1.b 7. Kenaikan Kelas a.  Bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan 1.b b.  Dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya 1.b c.  Dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh 1.b 8. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) a. Mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah; 1.b; 1.c b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan: akumulasi nilai rapor (lima semester terakhir); dan/atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah 1.b; 1.c c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring 1.b; 1.c 9. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) a. Digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi b. Digunakan untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh. 1.b
Berdasarkan  tabel  identifikasi  fokus kajian  pada  beberapa  dokumen  kebijakan yang  telah  dikumpulkan,  dapat  disaksikan bahwa  terdapat  9  (Sembilan)  poin  yang menjadi  fokus  pada  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  maupun satuan  Pendidikan.  Pada  poin  pertama, yang  paling  banyak  dibahas  adalah berkaitan dengan Pencegahan perkembangan  dan  penyebaran  Covid-19 dengan beberapa subtema seperti menghindari  kontak  fisik  langsung  antar warga  satuan  Pendidikan.  Selanjutnya, terdapat  juga  tema  Belajar  dai  Rumah (BDR) yang banyak dibahas oleh beberapa dokumen  seperti  Surat  Edaran  Menteri
Pendidikan  dan  Kebudayaan  No  3  Tahun 2020  tentang  Pencegahan  Corona  Virus
Disease (Covid-19) pada Satuan
Pendidikan  (1.a)  dan  Surat  Edaran Gubernur  DIY  No  443/6229  Tahun  2020 tentang  Pengaturan  Ulang  Aktivitas Pendidikan  dalam  Masa  Tanggap  darurat Bencana
Covid-19 di Lingkungan Pendidikan di DIY (1.c), dengan sub bagian yang  dibahas  dalam  kebijakan  adalah fokus  pada  Aktivitas  dan  tugas  bervariasi antarsiswa,  sesuai  minat  dan  kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan  kesenjangan  akses/ fasilitas  belajar  di  rumah.  Pada  beberapa dokumen pada level makro dan mikro, lebih

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
banyak  membahas  tentang  pelaksanaan pembelajaran daring, seperti fasilitas yang harus disediakan, serta poin-poin
penekanan  pada  materi  pembelajaran daring. Secara  lebih  khusus,  dokumen
tentang  kebijakan  Pendidikan  pada  masa
Pandemi Covid-19 memiliki fokus pengaturan proses pelaksanaa
pembelajaran  selama  Pandemi  Covid-19.
Tema  fokus  pengaturan  pelaksanaan pembelejaran,  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:

## Tabel 2. Fokus Pengaturan Proses Pelaksanaan Pembelajaran Selama Pandemi Covid-
19 No. Tema Sub-Tema Kode Dokumen 1. Pembelajaran tatap muka a. Prosedur pembelajaran tatap muka 1.e; 1.f; 1h b. Tugas dan tanggung jawab; 1.e; 1.h c. Protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa Covid-19 1.e; 1.f; 1.h d. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama 1.e; 1.f; 1.h e. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid- 19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama 1.e; 1.h 2. Pembelajaran dari rumah (daring) a. Tujuan pelaksanaan belajar dari rumah 1.f; 1.h b. Prinsip pelaksanaan belajar dari rumah 1.f; 1.h c. Media dan sumber belajar pembelajaran jarak jauh daring 1.f; 1.h d. Media dan sumber belajar pembelajaran luring 1.f; 1.h e. Aplikasi pemantauan kesehatan dan risiko Covid-19 1.f f. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Dinas Pendidikan 1.f; 1.g; 1.h g. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan 1.f; 1.g; 1.h; 2.b; h. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Pendidik 1.f; 1.g; 2.b; 1.h i. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Peserta Didik 1.f; 1.g; 2.b; 1.h j. Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik 1.f; 1.g; 1.h
Berdasarkan  data  di  atas,  dapat dilihat bahwa kebijakan yang muncul pada beberapa  dokumen  lebih  menekankan pada  dua  aspek,  yaitu  pengaturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pengaturan  pelaksanaan  pembelajaran dari  rumah  (daring).  Pada  pembeljaaran tatap muka, pengaturan lebih banyak pada mekanisme  dan  tata  cara  pembelajaran tatap  muka  yang  harus  dilaksanakan dengan mengacu pada protokol Kesehatan pada satuan Pendidikan. Sedangkan pada pengaturan pembelajaran daring, subtema yang  tertuang  dalam  kebijakan  berkaitan dengan  media  dan  sumber  belajar  pada pembelajaran daring seperti yang ada pada dokumen  kode  1.f;  1.h  dan  pelaksanaan
belajar dari rumah oleh orang tua, pendidik, dan  peserta  didik  pada  dokumen  dengan kode 1.f; 1.g; 2.b; 1.h.
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian,  maka  ada  beberapa  temuan penelitian  yang  menjadi  sorotan  terkait dengan  dokumen  kebijakan  Belajar  dari Rumah (SBD) pada level makro dan mikro selama  Pandemi  Covid-19.  Poin  penting yang  menjadi  temuan  penelitian  ini diperoleh dari 10 dokumen kebijakan pada Masa  Pandemi  Covid-10  baik  pada  level pusat, kementerian, daerah,  hingga satuan Pendidikan yang telah dianalisis menggunakan  metode  konten  isi.  Analisis terhadap  beberapa  dokumen  kebijakan Pendidikan  di  masa  Pandemi  Covid-19

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
tersebut  bertujuan  untuk  melihat  sejauh mana  dukungan  dari  aspek  regulasi  pada pelaksanaan pembelajaran
daring, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Belajar Digital, serta poin-poin apa saja yang menjadi penekanan pada setiap dokumen kebijakan tersebut.
1.  Level Makro a.  Pihak yang Terlibat dalam Pembelajaran  di  Masa  Pandemi Covid-19 Pelaksanaan  pembelajaran  daring dalam berbagai tingkat Pendidikan
tentunya  memerlukan  dukungan  dari berbagai  pihak  agar  dapat  terlaksana dengan  efektif  dan  tepat  sasaran.  Pihak yang  terlibat  masing-masing  memiliki peran,  baik  sebagai  pembuat  kebijakan seperti  Kepala  Dinas,  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan,  hingga  pelaksana kebijakan  seperti  pendidik  dan  peserta didik. Pada dokumen kebijakan berupa (1) SKB 4 Menteri Nomor 04/KB/2020 tentang Panduan  Penyelenggaraan  Pembelajaran pada  Tahun  2020/2021  dan  Tahun Akademik  2020/2021  di  Masa  Pandemic Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19), disebutkan  terdapat  beberapa  pihak  yang perlu terlibat dalam penerapan pembelajaran daring, diantaranya: a.  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  kepala kantor kementrian  agama  selaku  yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan memastikan kesiapan satuan Pendidikan dalam
melaksanakan
pembelajaran  tatap  muka, serta evaluasi pelaksanaan.
b.  Kepala Dinas kesehatan yang memiliki tugas  mengawasi  dan  membina pelaksanaan  protocol  kesehatan  pada satuan Pendidikan.
c.  Kepala  satuan  Pendidikan  PAUD, Dikdas,  dan  Dikmen  yang  bertugas memeriksa  kesiapan  pembelajaran tatap  muka,  baik  secara  teknis pelaksanaan,  protocol  kesehaatan, kesiapan fisik, dan kesiapan psikologis. d.  Tim  pelatihan  dan  humas  yang bertugas memberikan sosialisasi tentang  teknis  pembelajaran  tatap muka  selama  masa  pandemic  serta informasi mengenai pencegahan covid kepada orang tua siswa.
Pada  dokumen  kebijakan  ini,  pihak- pihak  yang  terlibat  lebih  banyak  berperan untuk mempersiapkan  pembelajaran  tatap muka, dengan cara melakukan pengawasan pada sekolah atau perguruan tinggi  yang  berada  di  bawahnya.  Seperti yang  tertera  dalam  salah  satu  poin  pada dokumen  1.e  yaitu  apa  saja  peran  dari
Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota: “Memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat  (Puskesmas)  setempat melakukan pengawasan dan pembinaan  mengenai  pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan Kesehatan di wilayah kerjanya;  memastikan  Puskesmas bersama  dengan  satuan  kesehatan proaktif melakukan pengecekan kondisi  kesehatan  warga  satuan Pendidikan” (Dokumen 1.e, 2020: 10)

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
Sejalan  dengan  dokumen  tersebut, Dokumen  kebijakan  berupa  Surat  Edaran Kemendikbud  No  15  Tahun  2020  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Belajar  dari Rumah  dalam  Masa  Darurat  Penyebaran Covid-19,  juga  menyebutkan  tentang berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  pembelajaran  dari  rumah guna  menghentikan  proses  penyebaran virus.  Pada  dokumen  kebijakan  ini, Kemendikbud  mengupayakan  adanya sinergitas  antarpihak  untuk  berpartisipasi dalam  keberhasilan  proses  belajar  dari rumah dengan membenruk Pos Pendidikan. Pos Pendidikan beranggotakan  beberapa  unsur  dari pemerintah,  organisasi  kemasyarakatan, Lembaga usaha dan media, dan
berkoordinasi dengan beberapa pihak yaitu tugus penanganan Covid-19, dinas kesehatan, dinas sosial dan BNPB. Adanya langkah  pembentukan  Pos  Pendidikan yang melibatkan berbagai
pihak menunjukkan  bahwa  keberhasilan  BDR bukan  hanya  tanggung  jawab  dari  dinas Pendidikan  selaku  pelaksana,  melainkan perlu  kontribusi  dari  pihak  lain  untuk merumuskan bagaimana pelaksanaan dan evaluasi  BDR.  Koordinasi  dari  berbagai pihak  dalam  pelaksanaan  BDR  melalui adanya  Pos  Pendidikan  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  umum untuk  berkontribusi  dalam  memantau peserta  didik  dalam  mengikuti  proses pembelajaran  dari  rumah,  serta  kepada Lembaga lain seperti dinas komunikasi dan informatika untuk bias berkontribusi dalam
menyediakan akses jarngan untuk pelaksanaan BDR. Kerja sama selanjutnya dilakukan  dengan  televisi  dan  radio  untuk menyediakan  sumber  belajar  yang  bisa diakses  peserta  didik  dalam  pelaksanaan BDR.
Dalam  dokumen  1.f  disebutkan bahwa Pos Pendidikan digunakan sebagai sekretariat  penanganan  darurat  Covid-19 bidang  Pendidikan  untuk  menyusun program  pengasuhan  orangtua/wali  dan pendampingan  psikososial  dalam  proses BDR,  seperti  yang  tertuang  dalam  poin berikut:
“ Membuat  program  pengasuhan untuk  mendukung  orang  tua/wali dalam  mendampingi  peserta  didik belajar, minimal satu kali dalam satu minggu.  Materi  tentang  pengasuhan dapat dilihat pada laman https://sahabatkeluarga.kemdikbud.g o.id/laman/ .” (Dokumen  1.f,  2020:  8- 9) "Layanan psikososial yang disediakan  oleh  Gugus  Tugas Nasional  Percepatan  Penanganan
COVID-19  melalui  pusat  panggilan atau call center 119 extention 8;”
Berbagai dokumen kebijakan tersebut  menunjukkan  fokusnya  pada pihak-pihak  yang  perlu  terlibat  dalam pelaksanaan  Pendidikan  masa  Pandemi Covid-19,  dengan  masing-masing  peran yang dimiliki. Identifikasi pihak yang terlibat dalam upaya melaksanakan pembelajaran daring,  diatur  dalam  beberapa  dokumen kebijakan seperti pada dokumen 1.e dan 1.f yang secara khusus menuliskan pihak yang terlibat serta  tugas yang harus dijalankan. Pada  dokumen    1.e.  lebih  fokus  pada

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
persiapan  pembelajaran  tatap  muka dengan menekankan peran Dinas Kesehatan untuk mengatur dan mnegawasi protokol Kesehatan pada satuan Pendidikan yang
melangsungkan pembelajaran  tatap  muka.  Selanjutnya, pada  dokumen  1.f,  lebih  fokus  kepada peran  Pos  Pendidikan  termasuk  di dalamnya  adalah  orang  tua  dan  Satuan Kerja (Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial), untuk  mengkoordinasikan  pelaksanaan pembelajaran  daring  mulai  dari  program pengasuhan orang tua, program konsultasi psikologi,  serta  tim  siaga  darurat  untuk penanganan Covid-19. Dari kedua dokumen tersebut, secara lebih rinci belum banyak  membahas  tentang  bagaimana peran  orang  tua  dalam  pelaksanaan pembelajaran  dari  rumah  (BDR)  dan  hal apa  saja  yang  perlu  dilakukan  orang  tua untuk memperlancar proses BDR.
Pada dokumen 1.e (SKB 4 Menteri), hanya  menuliskan  beberapa  pihak  yang berperan,  yaitu  dinas  Pendidikan,  dinas kesehatan,  serta  tim  pelatihan  humas dalam  penyelenggaraan  pembelajaran tatap  muka.  Padahal  disini  diperlukan kerjasama  antara  pihak  tersebut,  dengan orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan  peserta  didik.  Kerja  sama diperlukan  untuk  menghasilkan  kesiapan proses penyelenggaraan tatap muka yang matang,  dari  pihak  sekolah,  Lembaga kesehatan,  dan  dari  peserta  didik.  Peran orang tua disini diperlukan untuk memastikan  bahwa  peserta  didik  dapat menjalankan  protokol kesehatan  di rumah
masing-masing, serta memberikan dukungan psikologis kepada anak tentang proses  pembelajaran  di  tengah  pandemic covid. Bentuk kerja sama antara orang tua dengan  pihak-pihak  terkait  perlu  diatur secara lebih rinci, agar para orang tua/wali siswa  memiliki  tanggungjawab  tentang kesiapan anak, baik dari segi fisik maupun mental,  dalam  proses  pembelejaran  tatap muka  di  era  pandemic.  Jangan  sampai orang  tua  merasa  tidak  perlu  untuk memberikan  dukungan  fisik  dan  mental, karena  hal  tersebut  sudah  dilakukan  oleh pihak  dinas  kesehatan  dan  dinas Pendidikan. Sedangkan pada dokumen 1.f, sudah muncul dengan  cukup  rinci tentang peran  orang  tua/wali  peserta  didik  dalam melakukan  pendampingan  pembelajaran daring.  Pada  dokumen  ini,  dijelaskan dengan  rinci  peran  orang  tua  mulai  dari persiapan,  pelaksanaan,  hingga  evaluasi pembelajaran  daring.  Seperti  yang  tertulis dalam dokumen berupa
“ Orang  tua/wali  mengambil  bahan ajar  ke  satuan  pendidikan  sesuai dengan  waktu  yang  dijadwalkan, serta    Orang  tua/wali  memastikan tempat dan  fasilitas belajar nyaman ” (dokumen 1.f, 2020: 16).
b.  Menata  Ulang  Pendidikan  dan Mempercepat  Perubahan  Positif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Menghadapi  pandemi  Covid-19,
Pemerintah  membuat  kebijakan  Belajar dari Rumah (BDR) atau Study from Home (SFH)  yang  dilakukan  di  rumah  secara online . Sebagaimana
karakteristik
kebijakan pendidikan yang tidaklah bersifat

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
‘sui generi’ dan steril dari ragam pengaruh eksternal  (Rohman  &  Wiyono,  2010)– kebijakan  Belajar  dari  Rumah  (BDR)  atau Study  from  Home (SFH)  pun  demikian halnya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus  rantai  penyebaran  virus  dan tentunya  sangat  baik  untuk  diterapkan, mengingat  di  beberapa  negara  yang terdampak virus juga menerapkan hal yang sama.  Seperti  disebutkan  pada  Dokumen 1.f berikut ini:
“Pelaksanaan  Belajar  Dari  Rumah (BDR)  selama  darurat  COVID-19 bertujuan untuk: memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan  layanan  pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan  dari  dampak  buruk COVID-19,  mencegah  penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan  dukungan  psikososial bagi  pendidik,  peserta  didik  dan orang tua/wali” (Dokumen 1.f, 2020: 1).
Namun, pembelajaran daring tidaklah mudah,  karena  tujuan  pembelajaran  juga harus dilakukan sepenuhnya melalui media online , seperti adanya apersepsi, penyampaian  materi,  proses  tanya  jawab,
dan kegiatan
evaluasi. Desain pembelajaran  daring  ini  juga  harus dibarengi  dengan  persiapan  yang  matang dari  sekolah,  guru,  siswa  dan  orang  tua. Sejak pertengahan Maret 2020, sekitar dua minggu  kegiatan  belajar  mengajar  dari rumah  dilaksanakan  di  sekolah-sekolah  di Indonesia,  banyak  pihak  merasakan dampaknya  (Churiyah  et  al.,  2020).  Guru merasa  sulit  memilih  platform  yang  tepat
untuk  kegiatan  belajar  jarak  jauh  (BBC, 2020),  siswa  merasa  pembelajaran  jarak jauh  merupakan  beban  yang  dapat menyebabkan  penyakit  psikologis  (CNN Indonesia,  2020);  sehingga  orang  tua merasa sangat terganggu melalui kegiatan virtual  ini  (Indonesia  Inside,  2020). Penyebaran  sekolah  di  pedesaan  juga telah memperburuk situasi, seperti sulitnya akses,  masyarakat  mengalami cultural shock atau  gagap  dalam  menguasai teknologi  yang  cukup  tinggi,  serta kurangnya  infrastruktur  yang  dimiliki  oleh siswa.  Bila  melihat  trend  kenaikan  angka penyebaran Covid-19 yang terus meningkat,  kebijakan  Belajar  dari  Rumah (BDR)  atau  Study  from  Home  (SFH) sepertinya  akan  tetap  menjadi  prioritas Pemerintah  Indonesia,  seperti  ditemukan pada  Dokumen  1.h, ‘Untuk  daerah  yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang  melakukan  pembelajaran  tatap muka  di  satuan  pendidikan;  satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah ’ (Dokumen 1.h, 2020: 1). Pendekatan yang digunakan  untuk  mengimplementasikan kebijakan  ini  tentunya  sangat  bernuansa structural approach , yang bersifat top-down
(Solihin, 1997). Pendekatan ini memandang  bahwa  kebijakan  pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan,  dan  dievaluasi  secara struktural; sehingga komando dan pengawasan  perlu  diterapkan  menurut tahapan  dan  tingkatan  dalam  struktur organisasi  –  utamanya  di  masa  pandemi

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
Covid-19. Penyesuaian kurikulum persekolahan menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menata  ulang pendidikan  dan  mempercepat  perubahan positif dalam pengajaran dan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Terkait hal ini, World  Bank  (2020)  merekomendasikan perlunya melakukan penyederhanaan kurikulum  sesuai  dengan  kondisi  di  tiap negara,  dimana  salah  satu  tujuan utamanya adalah mengatasi ‘learning loss’ dan  mencegah  terjadinya  putus  sekolah, khususnya  peserta  didik  dari  kelompok marginal (UNESCO, 2020). Dalam konteks riset  ini,  ditemukan  beberapa  poin kebijakan Pemerintah yang dapat digunakan  untuk  menjelaskan  bagaimana rekomendasi World Bank dan UNESCO itu sudah  mulai  diterapkan  oleh  Pemerintah Indonesia.  Misalnya,  pada  Dokumen  1.f dijelaskan  beberapa  prinsip  pelaksanaan kebijakan  belajar  dari  rumah  sebagai berikut:
Kegiatan BDR dilaksanakan untuk (i) memberikan  pengalaman  belajar yang  bermakna  bagi  peserta  didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;  (ii)  difokuskan  pada pendidikan  kecakapan  hidup,  antara lain  mengenai  pandemi  COVID-19; (iii)  materi  pembelajaran  bersifat inklusif  sesuai  dengan  usia  dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter  dan  jenis  kekhususan peserta  didik;  (iv)  aktivitas  dan penugasan  selama  BDR  dapat bervariasi  antar  daerah,  satuan pendidikan  dan  peserta  didik  sesuai minat  dan  kondisi  masing-masing, termasuk
mempertimbangkan
kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;  dan  (v)  hasil  belajar  peserta
didik selama BDR diberi umpan balik yang  bersifat  kualitatif  dan  berguna dari guru tanpa  diharuskan memberi skor/nilai  kuantitatif  (Dokumen  1.f, 2020: 1).
Adaptasi kurikulum di masa pandemi Covid-19  menjadi  suatu  keharusan  di banyak  negara  untuk  menjamin  proses pendidikan  terus  berlangsung  dan  agar peserta  didik  tidak  mengalami  ‘ learning loss’ ,  serta  mencegah  terjadinya  putus sekolah.  Filipina,  misalnya,  melakukan reformasi  kurikulum  sebagai  respon  atas pandemi  Covid-19  yang  berfokus  pada PCA ( Pedagogy,
Curriculum, and Assessment ) di persekolahan (Gonzales et al.,  2020).  Demikian  pula  halnya  dengan kurikulum  di  perguruan  tinggi,  Sekolah Kedokteran  di  Italia  juga  melakukan adaptasi kurikulum selama pandemi Covid- 19  (Conforti  et  al.,  2021).  Bila  mereview kembali kebijakan pendidikan yang diterapkan banyak negara di dunia, proses pelaksanaan  pendidikan  melalui  jaringan ( online  education )  tampaknya  masih menjadi  prioritas  utama  untuk  menjamin keberlangsungan pembelajaran bagi semua peserta didik. c.  Peluang dan Tantangan
Pemanfaatan Sumber Belajar Digital (SBD) Selama Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
Pembelajaran onlin e  telah  menjadi pilihan utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama
beberapa  dekade  terakhir  (Nie,  2020),  di

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
mana moda pembelajaran ini
memanfaatkan  media  dalam  bentuk smartphone,  PC  desktop,  laptop,  atau media  lainnya  yang  terhubung  ke  internet (Zhuang et al., 2021). Namun, smartphone tampaknya  lebih  disukai  oleh  pengguna dibandingkan  dengan  perangkat  lainnya, karena  kenyamanan smartphone saat digunakan dan harga yang ditawarkan juga lebih  terjangkau  dibandingkan  perangkat lainnya  (Rusli  et  al.,  2020).  Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembelajaran online  ini dapat ditemukan pada dokumen
kebijakan  Belajar  dari  Rumah  (BDR)  atau Study  from  Home (SFH).  Secara  khusus, informasi  tentang  sumber  belajar  digital (SBD)  disebut  dengan  istilah  ‘sumber belajar  pembelajaran  jarak  jauh  daring’ (Dokumen  1.f,  2020:  2)  yang  telah disiapkan  oleh  Pemerintah  melalui  tautan link  yang  memudahkan sekolah, pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali untuk mengaksesnya.  Daftar  sumber  belajar digital yang disiapkan Pemerintah Indonesia melalui Kemdikbud dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Sumber Belajar Digital yang Disediakan Kemdikbudristek No. Sumber dan Media Tautan 1. Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud https://belajar.kemdikbud.go.id/ 2. TV edukasi Kemendikbud https://tve.kemdikbud.go.id/live/ 3. Pembelajaran Digital oleh
Pusdatin dan SEAMOLEC. Kemendikbud http://rumahbelajar.id/ 4. Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud http://www.pusdatin.webex.com/ 5. LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud https://lms.seamolec.org/siajar-lms.php
6. Aplikasi daring untuk paket A, B, C http://setara.kemdikbud.go.id/kesetaraan
7. Guru Berbagi https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/
8. Membaca digital http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/
9. Video pembelajaran http://video.kemdikbud.go.id/
10. Suara edukasi Kemendikbud https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/
11. Radio edukasi Kemendikbud https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
12. Sahabat keluarga -- Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/ 13. Ruang guru PAUD Kemendikbud http://anggunpaud.kemdikbud/
14. Buku sekolah elektronik https://bse.kemdikbud.go.id/ 15. Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/ 16. Modul Pendidikan Kesetaraan https://emodul.kemdikbud.go.id/
17. Sumber bahan ajar siswa SD,
SMP, SMA, dan SMK https://sumberbelajar.seamolec.org/
18. Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC http://mooc.seamolec.org/
19. Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa https://elearning.seamolec.org/ 20. Repositori Institusi Kemendikbud http://repositori.kemdikbud.go.id/
21. Jurnal daring Kemendikbud https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-kemdikbud 22. Buku digital open access https://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/slims/ 23. EPERPUSDIKBUD (Google Play) http://bit.ly/eperpusdikbud 24. Sumber belajar dikelola mitra penyedia teknologi pembelajaran https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/category/ap likasi-pembelajaran/ Peluang pemanfaatan Sumber Belajar  Digital  (SBD),  berkaitan  dengan munculnya  peluang  untuk  menyusun kebijakan  tentang  pemanfaatan  dan penggunaan SBD dalam proses pembelajaran  daring.  Adanya  kebijakan tersebut menjadi dasar untuk pengembangan  topik-topik  yang  lebih

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
spesifik  tentang  informasi  sumber  belajar digital, yang tidak hanya memberikan daya tarik  tetapi  juga  beberapa  informasi  (situs dan  aplikasi)  yang  dapat  diakses  oleh sekolah, guru, siswa dan orang tua dalam memfasilitasi  dan  mendukung  kegiatan belajar  mengajar  selama  di  rumah. Kemdikbudristek Kemdikbud secara mandiri  mengeluarkan  saluran  situs
Rumah  Belajar  yang  dapat  diakses  oleh peserta  didik  di  tingkat  SD/Sederajat,
SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat melalui link https://belajar.kemdikbud.go.id .  Di  dalam saluran belajar itu, terdapat berbagai menu yang  dapat  menunjang  pengalaman belajar peserta didik agar lebih bermakna, seperti:  sumber  belajar  yang  berisi berbagai  materi  pembelajaran  berupa gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan  permainan;  kelas  digital  untuk melakukan  pembelajaran  dengan  guru yang  memberikan  tugas;  laboratorium berisi  simulasi  praktikum  laboratorium yang  dikemas  bersama  dengan  lembar kerja siswa dan teori praktikum, serta bank soal  yang  menyajikan  berbagai  jenis pertanyaan untuk latihan peserta didik dan untuk evaluasi pembelajaran.
Tantangan  pemanfaatan  sumber belajar digital (SBD). Sumber belajar digital yang telah disiapkan Pemerintah
sebenarnya  dapat  mempermudah  guru untuk  memberikan  pelayanan  terbaiknya selama  pembelajaran  jarak  jauh.  Namun, teknis pelaksanaannya tidak dapat dilakukan  dengan  mudah,  terutama  di
lingkup masyarakat pedesaan. Ada sekitar 150.000  sekolah di  kabupaten  di Indonesia,  yang  berarti  bahwa  sekitar 150.000  sekolah  terletak  di  lingkungan pedesaan  yang  cenderung  tidak  memiliki infrastruktur  teknologi  yang  memadai (Churiyah  et  al.,  2020).Misalnya,  tidak adanya  jaringan  internet  berkecepatan tinggi,  siswa  tidak  memiliki  perangkat elektronik  dan  guru  masih  cenderung gagap tentang teknologi. Hal semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dan negara-negara berkembang (Zhang et al., 2018). Untuk itu, digitalisasi pendidikan  baik  untuk  sekolah  di lingkungan  perkotaan  maupun  pedesaan harus merata, mengingat proyek pendidikan  merupakan  salah  satu  upaya penting  untuk  membentuk  sumber  daya manusia yang melek digital (Bozkurt et al., 2016). Selain itu, peningkatan kualitas guru melalui  pelatihan  atau  pendampingan harus dilakukan agar guru dapat mengikuti perkembangan  gaya  belajar  generasi digital yang senantiasa terkoneksi dengan internet.  Di sisi lain,  orang  tua juga  harus paham  tentang  peran  perangkat  digital dalam  mendukung  kegiatan  belajar  siswa baik  di  sekolah  maupun  di  rumah. Selanjutnya, tantangan terkait pemanfaatan  SBD  tidak  hanya  berada pada  level  pelaksanaan,  namun  juga berada  pada  level  kebijakan.  Mengingat pembelajaran  daring  hari  ini  sebagai sebuah keniscayaan, sehingga diperlukan kebijakan/regulasi  yang jelas  untuk mengatur  pemanfaatan  sumber  belajar

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
digital,  mulai  dari  sumber-sumber  yang dapat  dimanfaatkan  (misalnya  situs https://belajar.kemdikbud.go.id), penggunaan  SBD  oleh  pendidik,  peserta didik,  dan  orang  tua/wali  siswa,  maupun proses evaluasi penggunaan SBD.

## 2.  Level Mikro
Pada Level Mikro, analisis kebijakan berfokus pada kebijakan berkaitan dengan pembelajaran  daring  di  level  Universitas Negeri  Yogyakarta.  Sebelum  pandemic Covid-19, UNY telah melaksanakan Hybrid Learning ,  yaitu  pembelajaran  luring  dan
daring  menggunakan  LMS  ( Learning Management System ) Bernama Be Smart. Pelaksanaan pembelajaran
daring menggunakan  LMS  ini  tertuang  dalam Peraturan  Rektor  UNY  Nomor  17  Tahun 2017  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pembelajaran Daring ( E-Learning di UNY, dokumen  2.a).  Peraturan  rektor  ini  berisi tentang  pengertian  dari  pembelajaran daring (dalam jaringan). Pada tahun 2017
UNY sudah mulai menerapkan
pembelajaran e-learning dengan beberapa ketentuan  yang  sudah  tercantum  dalam pasal-pasal  dalam  pedoman  tersebut. Pasal  1  terkait  tentang  komponen universitas yang terlibat dalam
pelaksanaan e-learning dengan  deskripsi
penjelasannya.  Komponen  dari  struktur pembelajaran  sampai  pada  peserta  didik serta beberapa kegiatan
dalam
pembelajaran. Pasal 2 menjelaskan ruang lingkup dengan melihat peserta yang bisa mengikuti  berasal  dari  dalam  UNY  dan
luar.  Meskipun  prinsipnya  berbeda  yakni untuk  yang  dalam  UNY  dengan  luar UNYsebagai pelengkap/penguat pembelajaran sedangkan luar UNY sesuai dengan  prinsip  penerapan  pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaannya adalah secara sinkron dan asinkron dengan peserta dari dalam  UNY  sejumlah  4  kali  pertemuan asinkron,  untuk  luar  UNY  yakni  daring secara penuh.
Seperti  yang  tercantum  dalam dokumen  kebijakan  2.a  Bab  8  tentang Sarana,  yaitu  “ Sarana  E-Learning  yang dimmplementasikan  adalah  sarana  yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh universitas  dan  dikembangkan  oleh  UPT Puskom serta dioperasikan sesuai dengan tandar penyelenggaraan
dengan memperhatikan  manajemen  risiko  yang baik ”  (Dokumen  2.a,  2017:  7).  Sejalan dengan hal tersebut, pada bab 11 tentang Penilaian, Evaluasi, dan Kelulusan disebutkan  bahwa  “ Sistem  penilaian  dan evaluasi E-Learning
dilaksanakan terintegrasi  dengan  LMS ”  (Dokumen  2.1, 2017:  8).  Melalui  penjelasan  pada  setiap pasal  tersebut,  penjelasan  pelaksanaan pembelajaran daring yang dikeluarkan oleh UNY sudah cukup lengkap mulai dari pihak yang  terlibat,  sarana  yang  digunakan, hingga  bentuk  evaluasi.  Dokumen  2.a sebagai  bentuk  kebijakan  yang  ada  sejal sebelum Pandemi Covid-19 menjadi dasar pelaksanaan pembelejaran daring selama Pandemi Covid-19.
Dokumen  selanjutnya  adalah  Surat

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
Edaran  Rektor  UNY  No  3  tahun  2020 (Dokumen  2.b),  yang  berisi  kebijakan tentang  pembatasan  kegiatan  di  Kampus UNY,  yaitu  pembatasan  kerja  dan pembatasan belajar bafi sivitas akademika UNY.  Dengan  adanya  peraturan  rektor tersebut  yang  tentunya  merujuk  juga  dari peraturan tingkat pusat yakni kemendikbud agar  dilakukan  belajar  dari  rumah  atau bekerja  dari  rumah,  maka  hal  tersebut diterapkan  di  universitas  secara  lingkup universitas.  Akan  tetapi  perlu  dikritisi bahwa  dalam  pelaksanaan  pembelajaran daring ini belum diberi peraturan kebijakan yang  khusus  terkait  pembelajaran  yang seperti  apa.  Surat  Edaran  ini  lebih menitikberatkan pada cara-cara yang akan ditempuh  selama  wabah  pandemi  Covid- 19  terutama  yang  berkaitan  dengan kesehatan. Pelaksanaan cara belajar tidak dijelaskan secara rinci sebelum tatap muka di  kampus,  dan  hanya  dijelaskan pengaturan pembagian kerja bagi karyawan sudah ada. Surat edaran rektor memuat  beberapa  elemen  di  lingkungan universitas secara keseluruhan, meskipun pimpinan  unit  kerja  tidak  secara  jelas menuliskan dari sistem pembelajaran atau fakultas.

## Simpulan
Kebijakan terkait
pelaksanaan Sumber Belajar Digital (SBD) belum terlalu banyak  dibahas,  baik  dalam  level  makro (pusat,  kementerian,  wilayah)  maupun mikro (level satuan Pendidikan). Kebijakan tentang  pendidikan  yang  muncul  selama
masa  Pandemi  Covid-19  lebih  banyak berkaitan  dengan  pelaksanaan  secara teknis  pembelajaran  daring  pada  setiap jenjang Pendidikan. Analisis yang diperoleh dari hasil penelitian ini menyebutkan  bahwa,  pada  level  makro terdapat  (1)  beberapa  kebijakan  yang fokus  pada  pengaturan  peran  berbagai pihak  dalam  pelaksanaan  pembelajaran daring  selama  Pandemi  Covid-19  yaitu SKB 4 Menteri Nomor 04/KB/2020 tentang Panduan  Penyelenggaraan  Pembelajaran pada  Tahun  2020/2021  dan  Tahun Akademik  2020/2021  di  Masa  Pandemic Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19), Pada  dokumen  kebijakan  ini,  pihak-pihak yang terlibat lebih banyak  berperan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka, dengan cara melakukan pengawasan pada sekolah atau perguruan tinggi yang berada di bawahnya. (2) Menata ulang pendidikan dan mempercepat perubahan positif dalam pengajaran  dan  pembelajaran.  kebijakan pendidikan
harus dirancang,
diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi  secara  struktural;  sehingga komando dan pengawasan perlu diterapkan menurut tahapan dan tingkatan dalam  struktur  organisasi  –  utamanya  di masa  pandemi  Covid-19.  Penyesuaian kurikulum  persekolahan  menjadi  salah satu  alternatif  yang  dapat  dilakukan, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Kemendikbud  No  15  Tahun  2020  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Belajar  dari Rumah  dalam  Masa  Darurat  Penyebaran Covid-19
tentang pelaksanaan

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
pembelajaran yang bermakna pada masa pembelajaran  daring.  (3)  Peluang  dan tantangan  pemanfaatan  sumber  belajar digital (SBD) selama pembelajaran daring. Peluang  yang  muncul  dalam  dokumen kebijakan adalah berbagai sumber belajar pembelajaran jarak jauh daring yang telah disiapkan  oleh  Pemerintah  melalui  tautan link yang memudahkan sekolah, pendidik, peserta  didik,  dan  orang  tua  atau  wali untuk mengaksesnya.
Sedangkan  tantangannya  adalah diperlukan  kebijakan/regulasi  yang  jelas untuk  mengatur  pemanfaatan  sumber belajar  digital,  mulai  dari  sumber-sumber yang  dapat  dimanfaatkan  (misalnya  situs https://belajar.kemdikbud.go.id), penggunaan  SBD  oleh  pendidik,  peserta didik,  dan  orang  tua/wali  siswa,  maupun proses  evaluasi  penggunaan  SBD.  Pada level  mikro, analisis  kebijakan  berfokus pada kebijakan berkaitan dengan
pembelajaran  daring  di  level  Universitas Negeri  Yogyakarta.  Sebelum  pandemic Covid-19, UNY telah melaksanakan Hybrid Learning ,  yaitu  pembelajaran  luring  dan
daring  menggunakan  LMS  ( Learning Management System ) Bernama Be Smart. Pelaksanaan pembelajaran daring
menggunakan  LMS  ini  tertuang  dalam Peraturan  Rektor  UNY  Nomor  17  Tahun 2017  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pembelajaran Daring ( E-Learning di UNY, dokumen 2.a).

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  disampaikan  kepada
semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel  ini,  sehingga  terlaksana  dengan baik,  serta  kepada  tim  redaksi  Jurnal Dimensia  Prodi  Pendidikan  Sosiologi Fakultas  Ilmu  Sosial  UNY  yang  telah mempublikasikan karya ini.

## Daftar Pustaka
Bozkurt, A.,  Okur,  M.  R., &  Karadeniz,  A.
2016.  Use  of  digital  books  at academic level: Perceptions, attitudes  and  preferences  of  post- graduate  students. International
Journal  of  Human  Sciences , 13 (1), 663. https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3 534
Churiyah,  M., Sholikhan,  S.,  Filianti,  F.,  & Sakdiyyah,  D.  A.  2020.  Indonesia Education  Readiness  Conducting Distance  Learning  in  Covid-19
Pandemic  Situation. International Journal of Multicultural and Multireligious  Understanding , 7 (6),
491. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i6. 1833
Conforti,  P.  K.,  Zaheer,  R.,  Levit,  A.  J., Cheung, A. H., & Schacar, R. 2021. The Impact of  a Harry  Potter-Based Cognitive-Behavioral  Therapy  Skills Curriculum  on  Suicidality  and  Well- being  in  Middle  Schoolers:  A Randomized Controlled Trial.
Journal  of  Affective  Disorders , 286 , 134–141. Dunn,  W.  N.  2003. Pengantar  Analisis
Kebijakan Publik Ed. Kedua . Gadjah mada University Press.
Fereday,  J.,  &  Muir-Cochrane,  E.  2006. Demonstrating  rigor  using  thematic analysis:  A  hybrid  approach  of inductive  and  deductive  coding  and theme  development. International Journal of Qualitative Methods , 5 . Gonzales,  T.,  de  la,  R.,  Hincz,  K.  P., Comaz - Lopez, M., Subirats, L., Fort, S., & Sacha, G. M. 2020. Influence of Covid-19  confinement  on  students’ performance  in  higher  education.

## Jurnal Dimensia | Vol 11 No 1 | ISSN: 1978 –192X
PLoS ONE , 15 (10) . https://journals.plos.org/plosone/arti cle?id=10.1371/journal.pone.023949 0
Handoyo,  E.  2012. Kebijakan  Publik . Widya Karya.
Hill, J. R., & Hanaffin, M. J. 2001. Teaching and Learning in Digital Environment: The  Resurgence  of  Resources- Based Learning. ETR & D , 49 (3) . Januszeski,  A.,  &  Molenda,  M.  2008. Educational Technology: A Definition with Commentary. Lawrence.
Krippendorff,  K.  (2004). Content  analysis: An  introduction  to  its  methodology
(2nd ed). Sage.
Nie,  Y.  2020.  On-line  classroom  visual tracking and quality evaluation by an advanced  feature  mining  technique. Signal Processing: Image Communication , 84 . Pratiwi, P. H., Martiana, A., & Janurati, N. E.  2018. Pemanfaatan  Sumber Belajar  Digital  dalam  Pembelajaran di  Perguruan  Tinggi .  Universitas
Negeri Yogyakarta. Riffe, D., Lacy, S., Fico, F., Riffe, D., Lacy, S.,  &  Fico,  F.  G.  2006. Analyzing Media Messages (0 ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781410613 424 Rohman,  A.,  &  Wiyono,    teguh.  2010. Education  Policy  in  Decentralization Era . Pustaka Pelajar. Rusli, R., Rahman, A., & Abdullah, H. 2020. Student  perception  data  on  online learning  using  heutagogy  approach in  the  Faculty  of  Mathematics  and Natural  Sciences  of  Universitas Negeri Makassar, Indonesia. Data in Brief , 29 , 105152. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.10 5152 Solihin, A. W. 1997. Analisis kebijaksanaan,  dari  Formulasi  Ke implementasi kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua). Bumi Aksara. Zhang, Y., Liu, S., Liu, Y., Yang, H., Li, M., Huisingh, D., & Wang, L. 2018. The ‘Internet of Things’ enabled real-time scheduling  for  remanufacturing  of
automobile  engines. Journal  of Cleaner  Production , 185 ,  562–575. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018
.02.061 Zhuang, Q., Sun, G., Zhang, F., Zhang, J., You,  L.,  Chen,  S.,  Zeng,  K.,  Meng, X.,  Li,  W.,  Peng,  Y.,  Peng,  P.,  Zhu, W., Qin, M., Chen, M., Hu, B., & Pan, H.  2021.  How  Internet  technologies can help hospitals to curb COVID-19: PUMCH  experience  from  China. Health  Information  Management
Journal , 50 (1–2), 95–98. https://doi.org/10.1177/1833358320 946674