HaK daN KEWaJIBaN SUaMI IStrI daLaM KItaB ‘UQŪD AL-LUJAYN daN UNdaNG-UNdaNG NOMOr 1 taHUN 1974 tENtaNG PErKaWINaN

## Lutfiatul Khasanah
Alumni STAIN Kediri email: ashlih_lanlamal@yahoo.com
ABTRACT
A  matrimony  causes  law  effects  for  husband  and  wife  called  the  rights  and  obligations.  A  husband and wife each have the right and obligation in marriage. Book ‘Uqūd al Lujayn by Shaykh Muhammad Bin Umar Al-Nawawī Al-Bantanī constituting book that works through marriage and still frequently be assessed at several boarding houses or pondok pesantren in Indonesia. Indonesia which constitutes as a law based country has managed laws on marriage, namely Undang-Undang Number 1 Year 1974 about marriage to know the right and obligations which correspond to orders in Islam and not rule out Indonesian marriage Law.
This research is arranged utilized answers severally problem formula by using library research with qualitative method and descriptive analytic which is the researcher tries to word aught material with intent fact finding by analyzing what do be equal to as effort to solve problems . Data collecting is utilized to methodic library material via written texts and also soft copy edition and analyzed by content analyses and comparisons.
Based on the observational result, researcher concludes that: (1) Books ‘ Uqūd al Lujayn in managing rights of husband and wife which positioning husband rights upon as level as higher as wife. (2) the right and obligation equations of husband and wife in book ‘ Uqūd al Lujayn and Number Law 1 Year 1974 Connubial are both husband and wife have to be good and glorious, husband as patriarch, husband mandatorying to give wife earnings, wife as housewife that mandatory manage housewifery with all the best and mandatory husband and wife mutually loves, faithful and helping. Meanwhile difference of both lays in rights arrangement and wife husband position, negligence sanction in going liabilities and wife permit liabilities to husband. (3 ) Basic Principle that become difference concept base rights balance and wife husband position in book ‘Uqūd al Lujayn and Number Law 1 Year 1974 connubial are that book footing ‘Uqūd al Lujayn on Q.S Al Baqarah (2 ): 228, Q. S al Baqarah (2 ): 228 and hadis is Prophets. Meanwhile Number Law footing 1 Year 1974 connubial on jender’s equation.
Keywords: rights and obligations, ‘Uqūd al-Lujayn, Undang-Undang Perkawinan
aBStraK
Dengan terjalinnya suatu ikatan perkawinan menyebabkan akibat hukum bagi pasangan suami dan istri, yakni hak dan kewajiban. Seorang suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kitab ‘Uqūd  al-Lujayn karya Shaykh Muhammad Bin Umar Al-Nawawī Al-Bantanī merupakan kitab yang membahas tentang perkawinan. Indonesia sendiri sebagai Negara hukum mempunyai hukum yang mengatur tentang  perkawinan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan sehingga perlu adanya penelitian guna mengetahui hak dan kewajiban suami istri dari keduanya kemudian bisa mengaplikasikan sesuai dengan aturan dalam agama Islam serta tidak mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.
Penelitian ini diadakan guna menjawab beberapa rumusan masalah dengan menggunakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif- analitik, yaitu peneliti berusaha menjelaskan materi yang ada dengan tujuan menemukan fakta ( fact finding ) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari problem solving . Pengumpulan data menggunakan metode bahan pustaka melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition serta analisis dengan metode content analisis dan komparatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Kitab ‘Uqūd  al- Lujayn dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri. (2) Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘Uqūd  al-Lujayn dan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan adalah baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang luhur, suami sebagai  kepala  keluarga,  suami  wajib memberi  nafkah  istri,  istri  sebagai  ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan suami  istri  wajib  saling  mencintai,  setia dan membantu. Sedangkan perbedaan dari keduanya terletak pada pengaturan hak  dan  kedudukan  suami  istri,  sanksi kelalaian dalam menjalankan kewajiban dan kewajiban izin istri kepada suami. (3) Prinsip dasar yang menjadi landasan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn dan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa pijakan kitab ‘Uqūd  al-Lujayn pada Q.S al-Baqarah (2): 228, Q.S al-Baqarah (2): 228 dan hadis Nabi. Sedangkan pijakan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan pada persamaan jender.
Kata kunci: Hak  dan  Kewajiban, ‘Uqūd al-Lujayn ,
Undang-Undang

## Perkawinan

## Pendahuluan
Keluarga terbentuk melalui proses perkawinan. Perkawinan merupakan suatu pola perilaku makhluk ciptaan Allah guna regenerasi dalam perkembangan kehidupan manusia di dunia yang senantiasa berdinamika sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya pernikahan terbentuklah suatu kehidupan bersama dalam rumah tangga. 1 Perjalanan
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 105.
suatu rumah tangga ibarat bahtera yang berlayar mengarungi lautan luas dan melewati perjalanan panjang yang nantinya pasti akan datang angin dan badai yang menjadi rintangan dalam perjalanan tersebut.
Akhir-akhir ini pada kenyataannya banyak rumah tangga yang merasa sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Rumah tangga banyak yang tidak bahagia dikarenakan berbagai masalah seperti  ketidak  harmonisan,  ekonomi, perselingkuhan dan sebagainya. Sering kali dijumpai dalam kehidupan rumah tangga suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang  lain  ataupun  kepada  keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak. 2
Kekurang fahaman bahkan ketidak tahuan suami istri akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab ketidak harmonisan dan keretakan mahligai dalam rumah tangga. Supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaknya individu-individu dalam  rumah  tangga  saling  mengetahui, memahami,  serta  menjalankan  hak  dan kewajiban masing-masing. 3 Kitab ‘Uqūd al-Lujayn merupakan kitab karangan ulama terdahulu yang isinya membahas tentang perkawinan. Dengan mengkaji kitab ‘Uqūd al-Lujayn ,  kita  akan tahu seperti apa kehidupan rumah tangga yang seharusnya dijalankan menurut ajaran Islam. Kitab ini juga berisi tentang cerita dari kehidupan rumah tangga orang terdahulu yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan dalam menghadapi masalah rumah tangga. 4
Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi
2 J.Satrio, Hukum  Harta  Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 5.
3 Satrio, Hukum., 5. 4 Shaikh  Muhammad  bin  Umar  al-Nawawī, Sharah ‘Uqūd al-Lujayn (Indonesia, al-Haramaini, tt), 3.

## aturan dasar hal-hal yang berhubungan
dengan perkawinan di Indonesia. Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan merupakan hukum nasional. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang memilki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Perbedaan konsep keseimbangan hak dan kewajiban yang ada dalam kitab ‘Uqūd  al-Lujayn dan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membuat penulis tertarik dan berpikir bagaimana sebenarnya konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri yang ada dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip- prinsip dasar apakah yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan tersebut. Hal ini penting dibahas karena keduanya dirujuk oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penulis akan menelitinya dengan mengangkat judul “ HaK daN KEWaJIBaN SUaMI IStrI DALAM  KITAB  ‘UQŪD  AL  LUJAYN  DAN UNdaNG-UNdaNG NOMOr 1 taHUN 1974 tENtaNG PErKaWINaN ”. Berdasarkan latar belakang di atas,  maka  dapat  dikemukakan  pokok permasalahan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:
1.  Apakah persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘Uqūd  al-Lujayn karya shaykh Muhammad  bin  Umar  al-Nawawī al- Bantanī dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2.  Apakah prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam ‘Uqūd  al-Lujayn
karya shaykh Muhammad  bin  Umar al-Nawawī al-Bantanī dan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library research ) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature yang ada dengan cara penulis mengumpulkan, membaca dan memahami buku-buku kepustakaan dan sumber- sumber lain yang dapat dijadikan sebagai dasar atau penunjang sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Kajian pustaka merupakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. 5 Sifat penelitian ini adalah deskriptif- analitik, yaitu peneliti berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta ( fact  finding ) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari problem solving . Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian kajian pustaka untuk menjawab rumusan masalah. Bahan pustaka  yang  berupa  teks  seperti  buku, ebook ,  artikel-artikel  dalam  majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip  organisasi,  makalah,  publikasi pemerintah, dan lain-lain.
Metode yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini adalah content analisis/analisis isi yaitu dengan memahami kitab secara umum dengan memperhatikan hubungan antar teks yang ada dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn dan isi  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
5 Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri (Kediri: STAIN Kediri, 2012), 59.
1974 tentang Perkawinan khususnya yang membahas tentang hak dan kewajiban suami dan istri.
Metode komparatif akan dilakukan setelah analisis yakni membandingkan isi dari keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaan materi tentang hak dan kewajiban yang ada di dalamnya serta prinsip dasar yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam ‘Uqūd  al- Lujayn karya shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawī al-Bantanī dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## a.  Persamaan Hak dan Kewajiban
Suami Istri dalam Kitab ‘ Uqūd Al- Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bentuk persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘Uqūd  al-Lujayn dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:
1.  Suami dan istri masing-masing memiliki kewajiban yang luhur dalam keluarga Menurut  Pasal  30  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bagi suami dan istri masing-masing memikul kewajiban yang luhur yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 6 Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang suami dan istri masing-masing mempunyai kewajiban terhadap pasangannya maupun kewajiban bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn bahwa bagi pasangan suami dan istri masing-masing mempunyai kewajiban dalam bersikap dan berbuat terhadap pasangannya. Meskipun dalam
6 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibyo, Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang  Perkawinan cet 18 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 547-548.
kitab ‘Uqūd  al-Lujayn tidak menyebutkan dalil secara global bahwa suami dan istri keduanya  memikul  kewajiban,  namun materi-materi yang ada di dalamnya merupakan kewajiban bagi pasangan suami  dan  istri,  yakni  kewajiban  suami hak istri dan kewajiban istri hak suami.
2.  Suami sebagai kepala keluarga Penempatan suami sebagai kepala keluarga,  mewajibkan  bagi  suami  untuk mengatur para anggota keluarganya baik istri dan anaknya agar senantiasa berada di jalan yang benar sesuai dengan syariat. 7 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  bahwa  suami  adalah kepala keluarga. 8 Hal ini juga sesuai dengan dasar kitab ‘Uqūd al-Lujayn dalam membuka penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri yakni potongan Q.S an-Nisa (4): 34 yang berbunyi sebagai berikut:
ِءا َسِّنلا َلَع َنْوُماَّوَق ُلاَجِّرلا Artinya: “kaum  laki-laki  adalah  pemimpin bagi kaum wanita.” 9
Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
ِهِتَّيِعَر ْنَع ٌلْوُئْسَمَو ِهِلْهَ ِلأ ٍعاَر ُلُجَّرلاَو Artinya: “Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”. 10
Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam  Ahmad,  Bukhari,  Muslim,  Abu Dawud dan Turmudzi bersabda:
Artinya: “Takutlah  kamu  semua  kepada Allah,  takutlah  kepada  Allah  dalam  urusan kaum wanita karena meraka adalah amanat Allah dalam kekuasaanmu. Siapa yang tidak memerintahkan  shalat  istrinya  dan  tidak mengajarkan  (urusan  agama)  kepadanya, maka ia benar-benar berkhianat kepada Allah dan Rasulnya”.
7 al-Nawawī, Etika Berumah , 40. 8 Ramulyo, Hukum Perkawinan , 68.
9 al-Nawawī, Sharah, 6. 10 al-Nawawī, Sharah, 6.
3.  Istri sebagai ibu rumah tangga Ibu rumah tangga, maksudnya bahwa seorang istri sebagai pemimpin dalam segala urusan rumah tangga. Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) yang mengatur posisi istri sebagai ibu rumah tangga. Melanjutkan dari penjelasan seorang istri sebagai ibu rumah  tangga,  maka  Pasal  34  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan mewajibkan bagi istri untuk mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Posisi istri sebagai ibu rumah tangga juga dijelaskan dalam kitab ‘Uqūd  al- Lujayn ,  yang  mengutarakan  bahwa  istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Istri  harus  bisa  mengatur  penghidupan, segala kebutuhan dan urusan dalam rumah dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda:
اَهِتَّيِعَر ْنَع ٌةَلْوُئ ْسَمَو اَهِجْوَز  ِتْيَب  ِف ٌةَيِعاَر ُةَأْرَمْلاَو Artinya: “Seorang istri menjadi pemimpin  di  rumah  suaminya  dan  akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” 11
4.  Suami wajib memberi nafkah Pasal  34  (1)  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah, yang menyatakan bahwa bagi suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam Pasal tersebut dengan jelas mewajibkan bagi suami untuk melindungi istrinya dan memberikan nafkah (keperluan hidup rumah tangga) sesuai dengan kemampuannya. 12
11 al-Nawawī, Etika Berumah , 40-41.
12 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 68.
Kewajiban memberi nafkah bagi suami terhadap istrinya juga diatur dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn, bahwa kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri  adalah  sesuai  dengan  kemampuan, usaha dan kekuatannya. Hal ini dijelaskan di akhir pembahasan hak istri kewajiban suami yang berbunyi:
ِهِع ْسُو ِرْدَق  َلَع اَهْيَلَع  َقِفْنُي ْنَأَو ُهَتَأَرْما َ ِصْوُي ْنَأ ِلُجَّرلِل ىِغَبْنَي Artinya: “Dan  sebaiknya  seorang  suami memberi  wasiat  dan  nafkah  kepada  istrinya sesuai  dengan  kemampuan,  usaha  dan kekuatannya”. 13
Dalam hadis riwayat Thabrani dan Hakim dari Mu’awiyah bin Haidah Nabi Muhammad SAW bersabda:
َمَعَط اَذِإ اـــــَهَمِعْطُي ْنَأ ِجْوَّزــــلا  َلَع ِةَأْرـــــَمْلا  ُّقـــــَح ُحِّبَقُي َلاَو  َهْجَوْلا   ُبِ ْرــَي َلاَو  ىــــــ َسَتْكا  اَذِإ  اَهْوــــ ُسْكَيَو ِتْيِبَمْلا ِف َّلاِإ ُرِجْهُي َلاَو Artinya: “Kewajiban  suami  terhadap  istri adalah memberikan makanan seperti yang ia makan,  memberikan  pakainan  seperti  yang ia  kenakan.  Dan  janganlah  seorang  suami memukul  wajah  istri,  mengumpatnya  serta menghindarinya kecuali di dalam rumah.” 14

## 5.  Suami dan istri wajib saling mencintai dan membantu
Upaya pemerintah guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  bahwa  bagi suami dan istri harus saling saling cinta mencintai,  hormat  menghormati,  setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 15 Sesuai dengan prinsip dan  asas  Undang-Undang  Perkawinan yang pertama yakni Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan  kekal,  maka  suami  istri  perlu  saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan
13 al-Nawawī, Sharah , 5.
14 al-Nawawī, Sharah , 4.
15 Ibid.
spiritual dan material bersama. Hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. 16
Demikian juga dijelaskan dalam kitab ‘Uqūd  al-Lujayn ,  bahwa  bentuk  dari  rasa saling mencintai diwujudkan dengan bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk pasangannya. Hal ini sesuai dengan ﬁrman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4): 19, yakni:
ِفْوُرْعَمْلاِب َّنُهْوُ ِشاَعَو Artinya: “Dan  bergaullah  dengan  mereka (istri-istri) dengan cara yang ma‘rūf”. 17
Ibnu Abbas r.a juga berkata:
ِل َنَّيَزَتَت ْنَأ  ُّبِحُت  َمَك ْ ِتَأَرْم ِلا َنَّيَزَتَأ ْنَأ  ُّبِحُأ  ِّنِإ  َكِلذ ىَنْعَم
Artinya: “Maksud dari cara yang ma‘rūf ialah bahwa saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya.” 18

## B. Perbedaan Hak dan Kewajiban
Suami Istri dalam Kitab ‘Uqūd  Al- Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bentuk perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘Uqūd  al-Lujayn dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:
1.  Hak dan kedudukan suami istri Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 19 Keterangan tersebut dituangkan dalam prinsip dan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  yang  keenam,  yakni
16 Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional cet 1 (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1991), 1.
17 al-Nawawi, Sharah , 3.
18 al-Nawawī, Sharah , 3.
19 Ramulyo, Hukum Perkawinan , 66.
persamaan hak dan kedudukan suami dan istri dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. 20 Berbeda dengan kitab ‘Uqūd al-Lujayn , yang memberi kewenangan kepada para suami untuk membatasi peran istri pada sektor publik. Perbedaan kedudukan hak dan kewajiban dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn didasarkan pada Q.S al-Baqarah (2): 228 yang berbunyi:
ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع ِلاَجِّرلِلَو  ِفْوُرْعَمْلاِب َّنِهْيَلَع ىِذَّلا  ُلْثِم َّنُهَلَو Artinya: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak  yang  seimbang  dengan  kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi laki- laki  (para  suami)  mempunyai  satu  tingkat (kelebihan) daripada istrinya.” 21
2.  Permintaan izin istri kepada suami Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, maka seorang istri menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berwenang mengelola  harta  pribadinya  sendiri, istri juga bersama-sama dengan suami berwenang mengelola harta bersama mereka tanpa harus mendapatkan izin dari suaminya.
Berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang- Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan pada Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa mengenai
20 Moh  Zahid, Dua  Puluh  Lima  Tahun  Pelaksanaan Undang-Undang  Perkawinan (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003) 36-38.
21 al-Nawawi, Sharah , 3.
harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Berbeda dengan kitab ‘Uqūd al-Lujayn yang membedakan hak dan kewajiban suami  istri,  yakni  menempatkan  derajat suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding  istri,  maka  suami  berhak untuk membatasi peran istri. Hadits Nabi Muhammad memberikan perhatian bahwa istri merupakan titipan Allah SWT yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. 22 Dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn dijelaskan bahwa para wanita bagaikan sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Dengan demikian istri harus meminta izin suaminya bila mau melakukan aktivitas seperti membelanjakan harta suami. 23 Istri harus izin suaminya jika mau memberi makan orang lain dari rumah suaminya,  kecuali  makanan  basah-basah yang dikhawatirkan basi. 24 Seorang istri yang ingin melaksanakan puasa sunnah dan mau keluar rumah meskipun untuk menghadiri majlis pengajian pun harus mendapatkan izin dari suaminya.
3.  Kelalaian dalam menjalankan kewajiban Dalam  Pasal  34  (3)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. 25 Pasal 39 (1) dan (3) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
22 al-Nawawī, Etika Berumah , 19.
23 Mayoritas ulama mengatakan bahwa istri itu harus dapat izin suami karena disamakan dengan orang yang  tertahan  perbelanjaannya  karena  suami.Ibid,  78-
79.
24 al-Nawawī, Sharah , 8. 25 Ramulyo, Hukum Perkawinan , 69.
Perkawinan menjelaskan suami dan istri dapat menuntut dan mendapatkan keadilan lewat Lembaga Peradilan yakni Pengadilan. Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
Dalam kitab ‘Uqūd  al-Lujayn tidak dijelaskan bahwa bagi masing-masing suami istri yang melalaikan kewajibannya bisa menuntut dengan mengajukan gugatan,  namun  akan  dilaknat  dan dimurkai  oleh  Allah,  akan  dilaknat  oleh segala sesuatu yang terkena sinar matahari dan semua malaikat. Diantara hukuman yang akan ditanggung ketika di akhirat antara lain: tangan dibelenggu pada leher, kaki diikat, tutupnya hancur, wajah luka- luka dan digantung serta dijungkirkan ke  neraka,  dikumpulkan  bersama  para tukang sihir dan dukun peramal, memikul dosa 70 pencuri, merasa letih dan dahaga serta tubuhnya hancur karena panasnya api neraka. 26

## C.  dalil Naqli sebagai Pijakan Konsep
Ketidakseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Kitab ‘Uqūd al-Lujayn Kitab Uqūd  al-Lujayn memiliki arti kalung mutiara yang berisi etika-etika dalam rumah tangga yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban suami istri. Kitab ini terdiri dari empat bab pembahasan,  yaitu  hak  istri  kewajiban suami,  hak  suami  kewajiban  istri, keutamaan menjalankan sholat di rumah bagi wanita dan larangan seorang laki-laki melihat wanita lain dan sebaliknya.
Pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, khususnya masalah hak dan kedudukan suami istri yang menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri tidak seimbang dengan hak dan kedudukan  suami,  kitab Uqūd  al-Lujayn
26 al-Nawawī, Etika Berumah , 68-84.
memakai  dasar  Q.S  al-Baqarah  (2):  228, yakni:
ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع ِلاَجِّرلِلَو  ِفْوُرْعَمْلاِب َّنِهْيَلَع ىِذَّلا  ُلْثِم َّنُهَلَو Artinya: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak  yang  seimbang  dengan  kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi laki- laki  (para  suami)  mempunyai  satu  tingkat (kelebihan) daripada istrinya.” 27
Ibnu Abbas r.a berkata:
ِل َنَّيَزَتَت ْنَأ  ُّبِحُت  َمَك ْ ِتَأَرْم ِلا َنَّيَزَتَأ ْنَأ  ُّبِحُأ  ِّنِإ  َكِلذ ىَنْعَم
Artinya: “Maksud  dari  cara  yang  ma‘rūf ialah saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya.” 28
Dalam hal berdandan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di atas merupakan salah satu kategori ma‘rūf. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya. 29 Selain  Q.S  al-Baqarah  (2):  228,  kitab Uqūd  al-Lujayn dalam menjelaskan hak dan kedudukan suami istri menggunakan dasar Q.S an-Nisa (4): 34, yakni:
ْمُه َضْعَب ُهللا َل َّضَف َمـــِب ِءاـــــ َسِّنلا  َلــــَع َنْوُماَّوَق ُلاَجِّرلَا ُتاَحِلا َّصلاَف  ْمِهِلاَوْمَأ  ْنــــِم  اْوُقَفْنَأ  اَـــــ ِبَو   ٍضْعَب   َلــــَع َّنُهَزْوُشُن َنْوُفاَخَت  ِت َّلالاَو ُهللا َظِفَح اَ ِب  ِبْيَقْلِل  ٌتاَظِفاَح  ٌتاَتِناَق ْمُكَنْعَطَع ْنِإَف َّنُهْوُبِ ْضاَو ِعِجا َضَمْلا  ِف َّنُهْوُرُجْهاَو َّنُهْوُظِعِف اً ْيِبَك اًّيِلَع َناَك َهللا َّنِإ  ًلاْيِب َس َّنِهْيَلَع اْوُغْبَت َلاــــَف
Artinya: “Kaum  laki-laki  adalah  pemimpin bagi  kaum  wanita,  karena  Allah  telah melebihkan  mereka  (laki-laki)  atas  sebagian yang lain (wanita) karena mereka (laki-laki) telah  menafkahkan  sebagian  harta  mereka. Wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah  dan  suaminya,  yang  memelihara  diri ketika suami tidak bersamanya, oleh karena Allah  telah  memelihara  mereka.  Wanita- wanita yang kalian khawatirkan nushuznya,
27 al-Nawawi, Sharah , 3.
28 al-Nawawi, Sharah , 3.
29 Shaykh Muhammad  bin  Umar  al-Nawawī, Etika Berumah  Tangga  cet  II, terj.  Aﬁf  Busthomi,  Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 19.
maka  nasihatilah  mereka  dan  pisahkanlah diri  dari  tempat  tidur  mereka  dan  pukullah mereka.  Kemudian  jika  mereka  menaatimu, maka  janganlah  kalian  mencari  jalan  untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 30
Dalam  ﬁrman  tersebut,  Allah  SWT telah melebihkan suami atas istri. Kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita, maksudanya bahwa suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta pada kaum wanita (istri) dalam pernikahan seperti maskawin dan nafkah. 31
Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum  wanita  dipandang  dari  dua  segi, yakni hakiki dan shar’ī. Kelebihan dari segi  hakiki  atau  kenyataan,  diantaranya: kecerdikan akal dan intelektual, kekuatan ﬁsik,  ketrampilan  mengendarai  kuda, banyak  yang  menjadi  ulama  dan  imam, berperang,  adzan,  khuthbah,  I’tikaf, saksi ḥudūd dan qiṣāṣ, pembagian  waris, ashabah,  wali  nikah,  talak,  poligami dan lain-lain. Sedangkan dari segi shar’ī yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan shara’ seperti memberikan maskawin dan nafkah kepada istri sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Zawājir oleh Ibnu Hajar. 32
Pada umumnya seorang wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya. Oleh karena itu seorang suami wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama yang terkait dengan segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan peringatan serius mengenai kewajibannya dalam merealisasikan hak-hak wanita
30 al-Nawawi, Sharah , 6. 31 al-Nawawī, Etika Berumah , 46.
32 Ibid., 47.
yang diperistrinya termasuk dalam hal kebutuhan keagamaan. 33 Nabi Muhammad SAW bersabda: Artinya: “Siapakah manusia yang lebih besar haknya  bagi  seorang  istri?,  Rasulullah  SAW menjawab:  suaminya.  Aku  bertanya  lagi, dan  siapakah  yang  lebih  besar  haknya  bagi seorang  suami?,  Rasulullah  SAW  menjawab: ibunya.” 34
Nabi Muhammad menjelaskan bahwa bagi  seorang  suami,  orang  pertama yang harus dihormati dan diutamakan (lebih besar haknya) adalah ibunya sedangkan bagi istri orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan adalah suaminya. 35 Dengan demikian jelas bahwa hak dan kedudukan istri adalah tidak seimbang dengan hak kedudukan suami.
d.  Persamaan Jender sebagai Pijakan
Konsep Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam  Undang-Undang  Perkawinan telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas dan prinsip yang memberikan landasan hukum perkawinan dan menjadi pegangan yang telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.  Dalam  Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur tentang ketentuan asas- asas keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Asas tersebut merupakan prinsip dan asas yang keenam dari sekian prinsip dan  asas-asas  Undang -Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip dan asas tersebut menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang
33 al-Nawawī, Etika Berumah , 37.
34 Ibid., 69. 35 al-Nawawī, Etika Berumah , 69.
dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama bagi pasangan suami istri. Hal ini juga sebagai dasar seorang istri agar tidak dimarjinalkan serta tidak diinjak- injak haknya oleh suami. 36 Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan pada bab V tentang hak dan kewajiban suami istri Pasal 31 (1) Undang - -Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 37 Dengan demikian baik suami maupun istri,  keduanya  berhak  untuk  melakukan perbuatan hukum yang dijelaskan pada Pasal  31  (2)  Undang -Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan tiga  pihak,  yaitu  agama,  negara  dan perempuan. Agama sebagai institusi memiliki kepentingan yang signiﬁkan atas keluarga sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai- nilai yang ada dalam agama. Sementara itu,  negara  sebagai  institusi  modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya meskipun kepentingan negara
36 Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional cet 3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 7-9.
37 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 66.
ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain. Dalam konteks  perempuan,  kesadaran  mereka akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh  dominasi  pemahaman  ﬁkih  klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. 38

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dalam menjawab berbagai rumusan masalah  tersebut  di  atas,  penulis  dapat menyimpulkan bahwa:
1.  Kitab ‘Uqūd al-Lujayn dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan  nafkah,  maskawin  dan kesejahteraan hidup untuk istrinya.
2.  Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘Uqūd  al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suami sebagai  kepala  keluarga,  suami  wajib memberi nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik- baiknya dan suami istri wajib saling mencintai,  setia  dan  membantu. Sedangkan perbedaan dari keduanya terletak pada pengaturan hak dan kedudukan  suami  istri,  sanksi  bagi yang lalai dalam menjalankan
38 Pertemuan-pertemuan tersebut diantaranya Simposium  Ikatan  Sarjana  Wanita  Indonesia  (ISWI), Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia,  Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI)  dan Kongres  Perempuan  Indonesia.  Seraﬁna  Shinta  Dewi, “Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan”, Kumham Jogja Info on line , http:// www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya- ilmiah-lainnya/386-pembentukan-undang-undang- nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan, 19 Desember 2011, diakses tanggal 13 maret 2016.
kewajiban dan tentang kewajiban izin bagi istri kepada suami.
3.  Prinsip dasar yang menjadi landasan atas perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kitab ‘Uqūd  al-Lujayn adalah Q.S al- Baqarah  (2):  228,  Q.S  al-Baqarah  (2): 228,  hadis  Nabi  Muhammad  SAW dan faktor lemahnya tabiat wanita. Sedangkan prinsip dasar yang menjadi landasan atas perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip dan asas Undang-Undang  Perkawinan  yang keenam, Pasal 31 (1) dan (2) Undang- Undang  Perkawinan  dan  persamaan jender.

## Saran
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian, penulis memberikan saran-saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:
1.  Bagi setiap calon dan pasangan suami dan istri sebaiknya mengetahui hak dan kedudukan masing-masing serta memahami dan berusaha melaksanakan betul kewajibannya masing-masing sehingga mampu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam riḍā Allah SWT serta mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga dengan damai.
2.  Dengan adanya persamaan dan perbedaan materi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  sebisa mungkin bagi calon dan pasangan suami istri bisa menimbang yang terbaik untuk dilaksanakan dalam kondisi keluarga yang sesuai dengan syari’at Islam serta tidak melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

## daftar PUStaKa
“Asas-Asas dan Prinsip Dasar Perkawinan”.
Fadilazexstrife  Wordpress (online) , (http://everythingaboutvanrush88. blogspot.co.id, diakses 28 Mei 2016.
“Mengapa  ‘Uqud  al-Lujjayn?”, Yaspontren Sirojulhuda (online), ( https:// www.facebook.com/yaspontren. sirojulhuda ,16  Juni  2013,  diakses  13 Maret 2016.
“ Shaykh Muhammad  Nawawi  bin  Umar ibnu Arabi bin Ali al-Jawi  al-Bantani ”,
Basaudan (online),  (http://basaudan. wordpress.com,  diakses  13  Maret 2016).
“Silsilah Al-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-
Bantani”, PP RMI NU (online), ( http:// www.daarulfalah.com,  diakses  11 Maret 2016).
Ahmadi,  Abu. Ilmu  Sosial  Dasar. Jakarta:
Rineka Cipta,tt.
Alimah,  Rohmanika. “Hak  dan  Kewajiban Suami  yang  Berpoligami  dalam Kepengurusan  Harta  Bersama  Menurut Kompilasi  Hukum  Islam  dan  UU  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006.
al-Jawi ,  Muhammad  Nawawi. Nihayah  al- Zayn . Beirut: Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
al-Nawawī, Shaykh Muhammad bin Umar.
Etika  Berumah  Tangga  cet  II . Terj.  Aﬁf Busthomi dan Masyhuri Ikhwan.
Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
al-Nawawī, Shaykh Muhammad bin Umar.
Sharah  Uqūd  al-Lujayn. Indonesia,  al- Haramaini, tt.
Amrullah Ahmad SF et. al. Dimensi Hukum
Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional . Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Anna,  Lusia  Kus.  “Kasus  Perceraian Meningkat,  70  Persen  Diajukan  oleh Istri”. Kompas , 30 Juni 2015, 6.
Anwar,  Rosihan. Samudra  al-Quran . Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Asih, Parawita Budi. “Hak dan Kewajiaban Suami  Istri  menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Jurnal  Ilmiah . Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.
As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga  dalam  Islam . Jakarta: Amzah, 2010.
Azwar,  Saifuddin. Metode  Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
Bastoni, Hepi Andi. Buku Pintar Suami-Isteri Mempesona. Jakarta: Belanoor, 2011.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Perkawinan Islam. Jakarta: UI Press, 1974.
Bibah Roji. “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif  Uqūd  al-Lujjain  dan  Fiqh Perempuan”. Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Syari’ah IAIT Kediri, 2011.
Busthomi,  Aﬁf  dan  Masyhuri  Ikhwan.
Etika Berumah Tangga . Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
Cansil,  C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Indonesia cet VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Populer Bahasa Indonesia. tt: Balai Pustaka, 1997.
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
Dewi,  Seraﬁna  Shinta.  “ Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Kumham  Jogja Info (online),  ( http://www.kumham- jogja.info,  19  Desember  2011,  diakses 13 maret 2016).
Fauzi,  Iral.  “Makalah  Sejarah  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Iralfauzi  Blogspot (online), (http://iralfauzi.blogspot.co.id , 2 November 2014, diakses 13 Maret 2016.
Hakam, Moh. Nurul. “ Hadits-Hadits Misogini dalam  Kitab  Uqūd  al-Lujayn” . Skripsi tidak  diterbitkan.  Kediri:  Ushuluddin STAIN Kediri, 2001.
Hamka. Sejarah Umat Islam Jilid II . Jakarta:
Bulan Bintang, 1976.
Hussein,  Muhammad. Fikih  Perempuan: Refleksi  Kiai  Atas  Wacana  Agama  Dan Jender . Yogyakarta: LKiS, 2002.
Ihromi,  T.O.  Bunga  Rampai  Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
Khalil,  Munawar. Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syaﬁ’iy, Hanbaly) cet. Ke-III. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
Khallaf,  Abdul  Wahab. Kaidah-kaidah Hukum Islam , Ilmu Ushul Fiqh ed. Noer Iskandar  al  Barsany,  Moh.  Tolchah Mansoer cet. VII. Jakarta: RajaGraﬁndo Persada, 2002.

## Mawarti Djoned Poesponegoro et. al.
Sejarah  Nasional  Indonesia  Jilid  III . Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dam Kebudayaan, 1984.
Mudjiono Sistem  Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 2000 Nasution, Khoiruddin. Islam: Tentang Relasi Suami  dan  Isteri (Hukum  Perkawinan I)  Dilengkapi  Dengan  Perbandingan  UU
Negara Muslim. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004. Noer, Deliar. Administrasi Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali, 1983.
Nunik Nur Kasanah. “ Hak  dan  Kewajiban Suami  Istri  dalam  Kitab  Uqūd  al-Lujayn dan  Relevansinya  dengan  Kehidupan Sekarang”. Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Syari’ah STAIN Kediri, 2012.
Nurcholis, “Ulama Indonesia yang Menjadi Imam  Masjidil  Haram”, Sindonews (online), (http://daerah.sindonews. com ,  1  November  2014,  diakses  13 Maret 2016).
Odo,  Aleksius.  “Sejarah  Lahirnya Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan”. Kotamad Wordpress (online),  (https://kotamad. wordpress.com,  29  Januari  2012, diakses 20 Maret 2016).
Praja,  Juhaya  S. Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetedjo. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di  Indonesia .  Surabaya:  Universitas Airlangga Press, 1988.
Purwodarsono,  Didik Risalah  Nikah . Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004.
Raharjo,  Sajtipto.  Hukum  dan  Perubahan Sosial. Bandung: Alumni, 1979.
Rahmah,  Khoiriyati. “Hak  dan  Kewajiban Suami Istri (Suatu Kajian terhadap Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  Perspektif  Jender)”. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Indonesia Sudan, 2002.
Ramulyo,  Mohd.  Idris. Hukum  Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan  Kompilasi  Hukum  Islam . Jakarta:
Bumi Aksara, 1999. Roﬁq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia cet III. Jakarta: PT Raja Graﬁndo Persada,
1998.
Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat Buku II . Bandung: Pustaka Setia, 2001.
---------, Fiqih  Munakahat  2. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Sahla, Abu dan Nurul Nazara. Buku Pintar Pernikahan. Jakarta: Belanoor, 2011.
Saifurroyya,  “Jenazah  syech  nawawi  al bantani masih utuh”, Talimul Quran al Asror-Kajian  Islami (online),  (http:// talimulquranalasror.blogspot.co.id, 13 April 2015, diakses 11 Maret 2016.
Salam,  Lubis. Menuju  Keluarga  Sakinah Mawaddah Warahmah. Surabaya: Terbit Terang, tt.
Saptaningrum,  Indriaswari  Dyah. Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan  Pembakuan  Peran  Gender  dalam Perspektif Perempuan . Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000.
Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan. Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1991.
Simorangkir, J.C.T. et. al. Kamus Hukum cet VI. Jakarta: Sinar Graﬁka, 2005.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia,
1986.
Sosroatmodjo,  Arso  dan  A.  Wait  Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Subadyo,  Maria  Ulfah. Perjuangan  Untuk Mencapai  Undang-Undang  Perkawinan . Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibyo. Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan cet 18.
Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional cet 1. Jakarta: PT Rineke Cipta, 1991.
---------, Hukum Perkawinan Nasional cet 3. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam  di  Dunia  Islam. Jakarta: Raja Graﬁndo Persada, 2005.
Suwondo, Nani. Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
Takariawan, Cahyadi. Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat. Solo: Era Intermedia, 2007.
Thalib,  Sayuti. Hukum  Kekeluargaan Indonesia,  Berlaku  Bagi  Umat  Islam . Jakarta: UI Press, 1982.
Tihami dan Sohari Fikih Munakahat Kajian Fikih  Nikah  Lengkap . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri. Kediri: STAIN Kediri, 2012.
Wahyudi. “ Konsep  al-Ba’ah  bagi  Calon Suami  Istri  dalam  Membentuk  Keluarga Sakinah”. Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: Syari’ah STAIN Kediri, 2008.
Wicaksono, Bayu Adi dan Dody Handoko.
“Kisah Syekh Nawawi: Kaki Bisa Menyala,  Jasadnya  Tetap  Utuh”. Nasional  News  Viva (online),  ( http:// nasional.news.viva.co.id , 17 Juni 2015, diakses 11 Maret 2016).
Zahid,  Moh.  Dua  Puluh  Lima  Tahun Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan. tt: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003.