## Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal
Dita Rahmadini 1* , Rini Indriani 2 , Nucke Febriana 3 1,2,3) Universitas Bengkulu
1) drahmadini217@gmail.com , 2) rindriani@unib.ac.id , 3) nuckefebriana05@gmail.com *Corresponding Author Diajukan : 16 November 2023 Disetujui
: 20 November 2023
Dipublikasi : 1 Juli 2024

## ABSTRACT
This  study  was  conducted  in  western  Indonesian  cities  during  2020-2022.  This  study  aims  to determine how the influence of local government financial performance on capital expenditure in western Indonesian cities both simultaneously and partially as seen from the fiscal decentralization ratio,  effectiveness  ratio,  and  efficiency  ratio.  This  study  uses  a  quantitative  and  descriptive analysis  approach.  The  population  of  this  study  was  64  in  western  Indonesian  cities  using nonprobability sampling technique, so the sample included 192 financial statements from 3 years of observations. As well as technical documentation collects data through the regional government director’s balance sheet website. The analytical method in this study is panel data regression. The results testing with panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM) show that financial performance  simultaneously  influences  capital  expenditure  in  western  Indonesian  cities  during 2020-2022. Figure F > F table result obtained (2.853526 > 2,65), significance (0,000000 < 0,05). From the partial test results fiscal decentralization ratio has an negative effect and significance on capital expenditure allocation, effectiveness ratio has an positive effect and significance on capital expenditure  allocation,  and  efficiency  ratio  has  an  positive  effect  and  significance  on  capital expenditure Allocation in western Indonesian cities during 2020-2022.
Keywords : Effectiveness, Efficiency, Capital Expenditure Allocation, Fiscal Decentralization.

## PENDAHULUAN
Penelitian  mengenai  kinerja  pemerintah  daerah  semakin  sering  dilakukan  seiring  dengan diterapkannya otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk  mampu  mengelola  keuangan  dengan  baik  agar  mencapai  kemandirian  keuangan  daerah. Dengan adanya kemandirian keuangan, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  melalui  dana  perimbangan  (Sulistyo,  2018). Kemandirian  keuangan  suatu  daerah  dipengaruhi  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam memenuhi seluruh kebutuhan belanja pemerintah, baik belanja operasional maupun belanja modal. Semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi kemandirian suatu daerah tersebut.
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  diharapkan  dapat  direalisasikan  semaksimal mungkin.  APBD  merupakan  instrumen  utama  untuk  melaksanakan  kebijakan  dalam  satu  tahun anggaran (Robinson, 2021). Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  sangat  diperlukan  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  setiap  periode, sehingga  pemerintah  terpacu  untuk  meningkatkan  kinerjanya  di  tahun  berikutnya  (Ekowati  & Finthariasari, 2020).
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah derajat kinerja studi keuangan daerah di daerah, termasuk pendapatan dan pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem keuangan (Ula et al.,
2022). Menurut (Nurarifah et al., 2022) Kinerja keuangan dapat di ukur dengan melihat realisasi alokasi  anggaran  pemerintah.  Salah  satu  cara  yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja pemerintahan  adalah  analisis  rasio  keuangan  daerah.  Analisis  rasio  keuangan  daerah  terhadap Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  diharapkan  menjadi  suatu  alat  ukur  untuk menilai  kinerja daerah tersebut  dalam mengalokasikan  dananya  untuk  kesejahteraan masyarakat (Dzulhidayat, 2022).
Pandangan (Husna et al., 2022) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemda lebih rendah jika dilihat  dengan  kinerja  keuangan  swasta,  Hal  ini  dikarenakan  adanya  kepentingan  politik  dalam pengambilan  keputusan.  Hal  ini  sejalan  dengan Agency  Theory (teori  keagenan)  yang  melihat adanya  hubungan  antara  pemerintah  daerah  sebagai  agen  dengan  masyarakat  sebagai  prinsipal, pemerintah daerah akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah di berikan oleh masyarakat dalam membuat  kebijakan  dan  mengesahkan  anggaran  demi  meningkatkan  PAD.  Namun,  menurut (Kadek & Indrawati, 2019) dalam kenyataanya pemerintah daerah akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya sehingga hal itu akan mempengaruhi masyarakat ( principal ) dalam menilai kinerja pemerintah daerah ( agent ).
Kinerja  pemerintahan  kota  –  kota  di  Indonesia  wilayah  barat  tentu  saja sangat beragam  ada yang dinyatakan baik dan tidak sedikit juga masuk kategori kurang baik bahkan buruk. Meskipun di beberapa kota dinyatakan baik, namun pada kenyataannya masih banyak yang harus diperbaiki. Salah  satu  masalah  yang  dihadapi  adalah  rendahnya  proporsi  pendapatan  asli  daerah  terhadap pendapatan daerah, serta ketergantungan pemerintah daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Sedangkan setiap kota di Indonesia wilayah barat memiliki berbagai potensi alam yang dapat dikelola  untuk  kepentingan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah,  yaitu  berupa  tempat  destinasi pariwisata.
Adanya  pergeseran  pola  belanja  dalam  pemerintah  daerah  khususnya  belanja  modal  untuk pelayanan  publik  memicu  permasalahan  tentang  sejauh  mana  besarnya  pendapatan  daerah mempengaruhi pola belanja pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk pelayanan publik (Novita  &  Nurhasanah,  2021).  Menurut  (Andriyani  et  al.,  2020)  peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan  masyarakat  (publik)  dapat  diwujudkan  oleh  pemerintah  daerah  jika  pemerintah daerah  dalam  menggunakan  sumber  pendapatan  daerah  lebih  banyak  untuk  belanja  modal pelayanan publik. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, menyebutkan bahwa Belanja Modal merupakan outcome yang digunakan dalam rangka memenuhi kegiatan untuk memperoleh aset aset dalam ekonomi yang bermanfaat untuk pemerintah daerah itu sendiri selama satu periode, belanja modal ini terdiri dari perolehan atas bangunan baik itu berupa tanah maupun gedung, dan aset tak berwujud lainnya (Azzahra & Sudrajat, 2022).
Penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal sebelumnya  sudah  pernah  diteliti  oleh  (Azzahra  &  Sudrajat,  2022)  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  ukuran  rasio  yang  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal  yaitu  rasio efisiensi  dan  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah.  Penelitian  (Andriyani  et  al.,  2020) memberikan hasil bahwa rasio pertumbuhan PAD dan rasio efisiensi bepengaruh terhadap belanja modal  sedangkan  rasio  desentralisasi  fiskal  dan  rasio  efektivitas  tidak  berpengaruh.  Penelitian (Marlianita & Saleh, 2020) memberikan hasil bahwa rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap  belanja  modal.  Penelitian  (Praza  et  al.,  2016)  menemukan  bahwa  rasio  derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil yang berbeda  juga  ditemukan  oleh  (Novita  &  Nurhasanah,  2021)  yang  menunjukkan  bahwa  rasio ketergantungan,  efektivitas  dan  efisiensi  berpengaruh  negatif  tidak  signifkan  terhadap  belanja modal. Penelitian (Setiawina, 2015) menemukan hasil derajat desentralisasi fiskal dan efektivits PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Melihat dari kajian tersebut terdapat kesenjangan penelitian  dalam  menilai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dan  pengaruhnya  terhadap  PAD. Meskipun  telah  ada  penelitian  mengenai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dan  pengaruhnya terhadap  belanja  modal  di  wilayah  lain  di  Indonesia,  namun  masih  kurangnya  penelitian  yang secara khusus berfokus pada kinerja keuangan kota kota di Indonesia wilayah barat. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah menganalisis  kinerja  keuangan  untuk  memperbaiki  kinerja  pemerintah,  mengalokasikan  sumber daya  dan  membuat  keputusan,  mewujudkan  akuntabilitas  publik  serta  mengetahui  bagaimana kinerja keuangan mempengaruhi belanja modal kota – kota di Indonesia wilayah barat. Penilaian kinerja keuangan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak baik secara internal maupun eksternal pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Para  pembuat  kebijakan  dan  pejabat  pemerintah  daerah  dapat memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  tantangan  dan  peluang  keuangan  di  kota  kota Indonesia wilayah barat, sehingga menghasilkan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih efektif.

## STUDI LITERATUR

## Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Menurut  (Mianti  &  Fachruzzaman,  2020)  rasio  ini  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.  Semakin  tinggi  kontribusi  yang  diberikan  PAD  maka  semakin  tinggi  pula kemampuan daerah tersebut menjalankan otonomi daerah (Dzulhidayat, 2022).
Rasio Derajat desentralisasi Fiskal dapat diukur dengan :
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal = 𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%

## Rasio Efektivitas PAD
Pengertian  efektivitas  adalah  hubungan  antara  output  dan  tujuan  atau  dapat  juga  dikatakan merupakan  ukuran  seberapa  jauh  tingkat  output,  kebijakan  dan  prosedur  dari  organisasi (Fachruzzaman & Martiah, 2013). Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut (Fachruzzaman et al., 2021) semakin banyak Pendapatan Asli  Daerah  yang  dimiliki,  akan  semakin  memungkinkan  bagi  daerah  tersebut  untuk  memenuhi kebutuhan belanja daerahnya, tanpa harus bergantung lagi pada pemerintah pusat.
Rasio Efektivitas PAD dapat diukur dengan :
Rasio Efektivitas PAD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%

## Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Efisiensi merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan  penggunaan  masukan  terendah  untuk  mencapai  keluaran  tertentu  (Fachruzzaman  & Baihaqi,  2021).  Menurut  (Ula  et  al.,  2022)  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  (REKD) menggambarkan perbandingan antara total beban pokok penerimaan dengan realisasi penerimaan. Semakin rendah rasio efisiensi ekonomi daerah, semakin baik kinerja ekonomi pemerintah daerah. Rumus  yang  digunakan  untuk  harmonisasi  rasio  menunjukkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan alokasi modal yang optimal untuk belanja saat ini dan pembangunan. Semakin tinggi rasio alokasi modal terhadap pengeluaran saat ini, semakin rendah proporsi modal investasi (pengeluaran  pembangunan)  yang  digunakan  untuk  menyediakan  utilitas  dan  infrastruktur  bagi Masyarakat.
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat diukur dengan :
Rasio Efisiensi = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%

## Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin (Setiawina, 2015). Disebutkan juga bahwa terdapat batasan untuk porsi belanja modal, dimana  belanja  modal  pada  kabupaten  diharapkan  dapat  mencapai  30%  dari  total  belanja pemerintah (Azzahra & Sudrajat, 2022).
Rasio belanja Modal dapat diukur dengan :
Rasio Belanja Modal = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada kota – kota di Indonesia wilayah barat dengan pengambilan data dari  website  resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan. Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Ekowati & Finthariasari, 2020) Penelitian Kuantitatif adalah suatu penelitian yang ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan nya. Pendekatan  ini  di  awali  dari  data  yang  di  proses  menjadi  informasi  berharga  bagi  pengambilan keputusan.

## Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang terdiri dari data time series yaitu data tahun 2020-2022 dan data cross section yaitu data 64 kota di Indonesia wilayah barat yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  statistik  deskriptif. Statistik  deskriptif  mengacu  pada  transformasi  data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat  pembaca  lebih  mudah memahami  dan menafsirkan  maksud  dari  data atau angka  yang ditampilkan. Untuk menganalisis data dengan analisis regresi data panel menggunakan bantuan dari software Eviews 10. Analisis regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kota kota di Indonesia wilayah barat. Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah :
Y = α + b 1 X 1 it + b 2 X 2 it + b 3 X 3 it + e Keterangan :
Y = Variabel dependen (Belanja Modal) Α = Konstanta X1 = Variabel independen 1 ( Rasio Desentralisasi Fiskal) X2 = Variabel independen 2 ( Rasio Efektivitas)
X3 = Variabel independen 3 (Rasio Efisiensi)
b (1…2) = Koefisien regresi masing masing variabel independen e = Error term t = Waktu
I = Pemerintah daerah

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  seluruh  kota  di  Indonesia  wilayah  barat  menggunakan metode nonprobability  sampling dengan  teknik sampling jenuh.  Indonesia  memiliki  3  (tiga)
pembagian wilayah waktu, yaitu Wilayah Indonesia bagian Barat (WIB), Wilayah Indonesia bagian Timur (WIT), dan Wilayah Indonesia bagian Tengah (WITA). Indonesia wilayah barat berada pada garis bujur 105° BT. Berdasarkan Wikipedia Indonesia wilayah barat terdiri dari 18 Provinsi dan 69 Kota. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya 64 kota selama 3 tahun terakhir (2020 – 2022), dikarenakan pada website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hanya tersedia 64 kota di Indonesia wilayah barat dimana untuk kota yang berada pada provinsi DKI Jakarta tidak tersedia.

## HASIL

## Penjabaran Statistik Deskriptif
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini mencakup  64 kota  di  Indonesia  wilayah barat dalam kurun waktu 3 tahun. Hasil deskriptif statistik meliputi minimum, maximum, mean dan standar deviasi dari variabel penelitian. Hasil dari statistik deskriptif, yaitu :
Tabel 1. Penjabaran Statistik Deskriptif
X1 X2 X3 Y Mean 23.88766 91.93542 100.1416 2.734854 Median 22.86500 89.84000 99.24500 2.750471 Maximum 60.45000 180.9800 167.2700 5.178182 Minimum 3.880000 28.19000 81.30000 0.378436 Std. Dev. 12.53158 24.69750 8.212584 0.464137

## Sumber : Output Eviews 10 (2023)
Tabel 1 menunjukkan bahwa bedasarkan data statistik rata rata variabel rasio desentralisasi fiskal  (X1)  adalah  sebesar  23.88766  atau  23,88%  yang  menunjukkan  rata  rata  kemampuan keuangan  daerah  kota  di  Indonesia  wilayah  barat tergolong  cukup  baik.  Rata rata variabel rasio efisiensi  (X2)  adalah  sebesar  91.93542  atau  91,93%  yang  menunjukkan  rata  rata  kemampuan keuangan daerah kota kota di Indonesia wilayah barat tergolong efektif. Rata rata variabel efisiensi (X3) adalah sebesar  100.1416 atau 100,14% yang menunjukkan rata rata kemampuan keuangan daerah  kota  kota  di  Indonesia  wilayah  barat  tergolong  tidak  efisien.  Dan  rata  rata  rasio  belanja modal (Y) adalah sebesar 2.734854 atau 2,73%.

## Pemilihan Model
Dalam  analisis  ini  diperlukan  beberapa  uji  dengan  tujuan  untuk  memilih  tipe  regresi  mana yang paling cocok digunakan pada penelitian ini.
Uji Chow
Dalam uji chow keputusan pengambilan model yaitu, jika prob > 0,05 maka model yang cocok adal CEM ( Common Effect Model ). Jila prob < 0,05 maka model yang cocok adalam FEM ( Fixed Effect Model ).
Tabel 2. Uji Chow
Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 2.803564 (63,125) 0.0000 Cross-section Chi-square 169.126910 63 0.0000
Sumber : Output Eviews 10 (2023)
Berdasarkan  hasil  uji  chow  menunjukkan  bahwa  nilai  probabilitas  yang  diperoleh  sebesar 0,0000. Hal ini memberikan hasil bahwa model yang cocok pada uji chow ini yaitu, FEM ( Fixed Effect Model ) dimana nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau (0,0000<0,05).

## Uji Hausman
Dalam uji hausman keputusan pengambilan model yaitu, jika prob > 0,05 maka model yang cocok adal REM ( Random Effect Model ). Jila prob < 0,05 maka model yang cocok adalam FEM ( Fixed Effect Model ).
Tabel 3. Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 10.208555 3 0.0169

## Sumber : Output Eviews 10 (2023)
Berdasarkan hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0169. Hal ini memberikan hasil bahwa model yang cocok pada uji chow ini yaitu, FEM ( Fixed Effect Model ) dimana nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau (0,0169<0,05).

## Analisis Regresi Data Panel
Analisis  regresi  linier  data  panel  yang  paling  cocok  digunakan  dalam  peneltian  ini,  yaitu metode Fixed Effect Model (FEM). Penentuan metode FEM sebagai metode analisis regresi linier ini didasarkan pada uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut persamaan regresi data panel dalam penelitian ini :
Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel
Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 2.078179 0.392183 5.299010 0.0000 X1 - 0.050426 0.014754 -3.417779 0.0009 X2 0.008192 0.002249 3.643023 0.0004 X3 0.011065 0.004095 2.701881 0.0079

## Sumber : Output Eviews 10 (2023)
Berdasarkan tabel hasil regresi diatas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :
Y = 2,078179 – 0,050426 X1 + 0,008192 X2 + 0,011065 X3
Berdasarkan persamaan regresi tersebut, daapat dinterpretasikan sebagai berikut :
1. Konstanta sebesar 2,078179 memberikan arti bahwa jika rasio desentralisasi fiskal (X1), rasio  efektivitas  (X2),  dan rasio  efisiensi (X3)  sama  dengan  0, maka  belanja modal  (Y) secara konstan bernilai 2,078179.
2. Nilai  koefisien  variabel  rasio  desentralisasi  fiskal  (X1)  sebesar  –  0,050426  yang  berarti setiap kenaikan 1 persen variabel rasio desentraisasi fiskal, maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 0,050426  dengan asumsi variabel lain dianggap dianggap kostant atau tetap ( citeris paribus )
3. Nilai  koefisien  variabel  rasio  efektivitas  (X2)  sebesar  0,008192  yang  berarti  setiap kenaikan  1  persen  variabel  rasio  efektivitas,  maka  akan  menurunkan  belanja  modal  (Y) sebesar 0,008192 dengan asumsi variabel lain dianggap dianggap kostant atau tetap ( citeris paribus )
4. Nilai koefisien variabel rasio efisiensi (X3) sebesar 0,011065 yang berarti setiap kenaikan 1  persen  variabel  rasio  efektivitas,  maka  akan  menurunkan  belanja  modal  (Y)  sebesar 0,011065  dengan  asumsi  variabel  lain  dianggap  dianggap  kostant  atau  tetap  ( citeris paribus )

## Uji Asumsi Klasik
Menurut pandangan (Basuki & Yuliadi, n.d.) pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik  yang  ada  pada  metode  OLS  dipakai,  hanya  multikolinieritas  dan  heteroskedastisitas  saja yang diperlukan. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator)  dan  beberapa  pendapat  tidak  mengharuskan  syarat  ini  sebagai  sesuatu  yang  wajib dipenuhi. Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  berguna  untuk  memeriksa  bagaimana  bentuk  regresi  menemukan korelasi sesama variabel independen (bebas).
Tabel 5. Uji Multikolinearitas
X1 X2 X3 X1 1.000000 0.140455 0.077725 X2 0.140455 1.000000 -0.044245 X3 0.077725 -0.044245 1.000000
Sumber : Output Eviews 10 (2023)
Berdasarkan Tabel 5 terlihat tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen. Suatu  variabel  terbebas  dari  masalah  multikolinearitas  jika  hasil  korelasi  antar  variabel  <  0,80. Korelasi antara variabel X1 dan X2 sebesar 0,140455 < 0,80. Korelasi antara X1 dan X3 sebesar 0,077725 < 0,80. Korelasi antara X2 dan X3 sebesar -0,044245 < 0,80.

## Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat varian yang berbeda dari satu pengamtan ke pengamatan lain.
Tabel 6. Uji Heterokedastisitas Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C - 6.527929 12.49571 -0.522414 0.6023 X1 0.252667 0.470092 0.537484 0.5919 X2 - 0.014074 0.071648 -0.196429 0.8446 X3 0.077118 0.130488 0.590997 0.5556

## Sumber : Output Eviews 10 (2023)
Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil probabilitas variabel X1, X2, X3 lebih besar dari 0,05.

## Uji Hipotesis

## Uji T (Parsial)
Tes Parsial digunakan untuk menguji bagaimana setiap variabel bebas mempunyai dampak parsial independen terhadap variabel terikat. Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Uji T Parsial Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 2.078179 0.392183 5.299010 0.0000 X1 - 0.050426 0.014754 -3.417779 0.0009 X2 0.008192 0.002249 3.643023 0.0004 X3 0.011065 0.004095 2.701881 0.0079

## Sumber : Output Eviews 10 (2023)
Tabel 7 diatas menunjukkan nilai t-statistic dari perhitungan eviews 10 untuk masing masing variabel, yaitu rasio desentralisasi fiskal -3,417779, rasio efektivitas 3,643023, dan rasio efisiensi 2,701881.  Rasio  desentralisasi  fiskal  (X1)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  belanja modal (Y), sesuai dengan hasil analisis uji t untuk variabel desentralisasi fiskal terhadap belanja modal  bahwa  t-statistic  -3,417779  <  t-tabel  1,97266 dan  niali  signifikansi  0,0009  <  0,05.  Rasio efektivitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y), sesuai dengan hasil analisis uji t untuk variabel efektivitas terhadap belanja modal bahwa t-statistic 3,643023 > t-tabel 1,97266  dan  nilai  signifikansi  0,0004  <  0,05.  Rasio  efisiensi  (X3)  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap belanja modal (Y), sesuai dengan hasil analisis uji t untuk  variabel efisiensi terhadap belanja modal bahwa t-statistic 2.701881 > t-tabel 1,97266 dan nilai signifikansi 0,0079 < 0,05.

## Tes F (Simultan)
Tes  F  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  secara  simultan  dari  semua  variabel  independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian secara simultan dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Uji F Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 2.078179 0.392183 5.299010 0.0000 X1 - 0.050426 0.014754 -3.417779 0.0009 X2 0.008192 0.002249 3.643023 0.0004 X3 0.011065 0.004095 2.701881 0.0079 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.601063      Mean dependent var 2.73485 4 Adjusted R-squared 0.390424      S.D. dependent var 0.46413 7 S.E. of regression 0.362376      Akaike info criterion 1.07646 8 Sum squared resid 16.41457      Schwarz criterion 2.21319 8 Log likelihood - 36.34090      Hannan-Quinn criter. 1.53685 2 F-statistic 2.853526      Durbin-Watson stat 2.76831 5 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber : Output Eviews 10 (2023)
Berdasarkan Tabel 8 nilai F-Statistic yang diperoleh adalah 2,853526 > F tabel 2,65 dengan tingkat signifikansi 0,000000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama rasio desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  dan  rasio  efisiensi  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap belanja modal (Y).

## Tes Koefisien Determinasi
Tes  Koefisien  Determinasi  berguna  untuk  menunjukkan  sejauh  mana  kontribusi  variabel bebas  dalam  model  regresi  mampu  menjelaskan  variasi  dari  variabel  terikatnya.  Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square.
Tabel 9. Tes Koefisien Determinasi
Variable Coefficie nt Std. Error t-Statistic Prob. C 2.078179 0.392183 5.299010 0.0000 X1 - 0.050426 0.014754 -3.417779 0.0009 X2 0.008192 0.002249 3.643023 0.0004 X3 0.011065 0.004095 2.701881 0.0079 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.601063      Mean dependent var 2.734854 Adjusted R-squared 0.390424      S.D. dependent var 0.464137 S.E. of regression 0.362376      Akaike info criterion 1.076468 Sum squared resid 16.41457      Schwarz criterion 2.213198 Log likelihood - 36.34090      Hannan-Quinn criter. 1.536852 F-statistic 2.853526      Durbin-Watson stat 2.768315 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber : Output Eviews 10 (2023)
Berdasarkan  tabel  9  nilai  Adjusted  R  Square  sebesar  0,390424  yang  berarti  bahwa  belanja modal pada kota kota di Indonesia bagian barat adalah 39,04% dipengaruhi oleh rasio desentralisasi fiskal,  rasio  efektivitas  dan  rasio  efisiensi.  Sisanya  60,96%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Rasio Desentralisasi fiskal Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  kesimpulan  pengujian  dengan  menggunakan  Eviews  10,  diperoleh  t-statistic untuk  variabel  rasio  desentralisasi  fiskal  -3,417779  dengan  nilai  probabilitas  0,0009.  Nilai probabilitas rasio desentralisasi fiskal lebih kecil dari 0,05 atau nilai (0,0009<0,05). Sehingga  rasio desentralisasi  fiskal  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal  kota  kota  di Indonesia  bagian  barat  periode  2020-2022.  Kesimpulan  uji  ini  sependapat  dengan  (Praza  et  al., 2016)  yang  menyatakan  bahwa  rasio  desentralisasi  fiskal  berpengaruh  terhdap  belanja  modal. Kesimpulan  uji  ini  tidak  sependapat  dengan  (Marlianita  &  Saleh,  2020),  (Azzahra  &  Sudrajat, 2022) yang menemukan hasil bahwa rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  kesimpulan  pengujian  menggunakan  Eviews  10,  diperoleh  t-statistic  untuk variabel  rasio  efektivitas  3.643023  dengan  nilai  signifikansi  0,0004.  Nilai  probabilitas  rasio
efektivitas  lebih  kecil  dari  0,05  atau  nilai  (0,0004<0,05).  Sehingga  rasio  efektivitas  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kota kota di Indonesia bagian barat periode 2020-2022. Kesimpulan uji ini sependapat dengan (Setiawina, 2015) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Kesimpulan  uji  ini  tidak sependapat dengan (Novita & Nurhasanah, 2021) yang menemukan hasil bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhdap belanja modal serta kajian (Andriyani et al., 2020) dan  (Praza  et  al.,  2016)  yang  menyatakan  bahwa  rasio  efektivitas  tidak  berpengaruh  terhadap belanja modal.

## Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap belanja Modal
Berdasarkan  kesimpulan  pengujian  menggunakan  Eviews  10,  diperoleh  t-statistic  untuk variabel rasio efisiensi 2.701881 dengan nilai signifikansi 0,0079. Nilai probabilitas rasio efisiensi lebih kecil dari 0,05 atau nilai (0,0079<0,05). Sehingga rasio efisiensi memiliki pengaruh positif dan  signifikan  terhadap  belanja  modal  kota  kota  di  Indonesia  bagian  barat  periode  2020-2022. Kesimpulan uji ini sependapat dengan (Andriyani et al., 2020), (Azzahra & Sudrajat, 2022) dan (Andriyani  et  al.,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  rasio  efisiensi  berpengaruh  dan  signifikan terhadap belanja modal . Kesimpulan uji ini tidak sependapat dengan (Novita & Nurhasanah, 2021) yang  menemukan  hasil  bahwa  rasio  efisiensi  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhdap belanja modal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  rasio  desentralisasi  fiskal memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Rasio  efektivitas  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Serta rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dilihat dari hasil uji simultan ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai adjusted r square sebesar 39,04%. Hal ini memberikan arti bahwa apabila kinerja keuangan daerah baik,  maka  alokasi  belanja  modal  pada  APBD  akan  meningkat.  Sedangkan  sisanya  60,96% menunjukkan masih perlu di cari variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini, sehingga peneliti  selanjutnya  dapat  mencari  lebih  banyak  lagi  variabel  yang  dapat  meningkatkan pengaruhnya terhadap belanja modal kota kota di Indonesia wilayah barat. Saran untuk penelitian ini pemerintah daerah diharapkan dapat mengefisienkan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis berterima  kasih  kepada  Keluarga,  Dosen Pembimbing, dan seluruh dosen S1 Akuntansi UNIB  yang    telah    banyak    memberikan  dukungan  dan    bantuan    hingga    penelitian    ini    dapat diselesaikan dengan baik.

## REFERENSI
Andriyani, N., Mukhzarudfa, M., & Diah PA, E. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi  Tahun  2014  – 2018). Jurnal Akuntansi
& Keuangan Unja, 5(2), 132–144.
https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263
Azzahra, A., & Sudrajat. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 2(2), 174– 182. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3397
Basuki, A. T. R. I., & Yuliadi, I. (n.d.). Electronic data processing.
Dzulhidayat. (2022). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021. ץראה,
3(8.5.2017), 2003–2005.
Ekowati,  S.,  &  Finthariasari,  M.  (2020).  Jurnal  ilmiah  akuntansi,  manajemen  &  ekonomi  islam (jam-ekis) volume 3, no. 1, januari 2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (Jam-Ekis), 3(1), 1–14.
Fachruzzaman,  F.,  &  Baihaqi,  B.  (2021).  Pengaruh  Implementasi  Anggaran  Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Jurnal Fairness, 3(2), 213–230. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i2.15286
Fachruzzaman, F., Suranta, E., & Martini, E. (2021). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kota Dan Kabupaten
Di Indonesia. Jurnal Fairness, 5(3), 123–138.
https://doi.org/10.33369/fairness.v5i3.15310
Fachruzzaman,  &  Martiah,  L.  (2013).  Pelaporan  Keuangan  Atas  Pengelolaan  Retribusi  Pasar Kabupaten Rejang Lebong Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas. 3, 181–198.
Husna, A. U., Susanti, D., & Padang, U. N. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD  )  Terhadap  Kinerja  Keuangan  di  Kabupaten  Solok  Universitas  Negeri  Padang  This exploration  delegated  a  similar  causal  examination  .  The  information  used  is  the  regional government financial plan ( APBD ) repor. 01(2), 153–163.
Kadek,  N.,  &  Indrawati,  N.  (2019).  Pengaruh  Pad  Dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Ni. 8(5), 2834–2861.
Marlianita,  Y.,  &  Saleh,  S.  A.  (2020).  Pengaruh  Rasio  Derajat  Desentralisasi  ,  Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 25–35. https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/
Mianti, R., & Fachruzzaman, F. (2020). Analysis Financial Performance of Regional Government in  Bengkulu  Province.  E-Mabis:  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Dan  Bisnis,  21(2),  164–174. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.699
Novita, I., & Nurhasanah, N. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal (  Studi  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  /  Kota  Se-Jawa  Barat.  May. https://doi.org/10.36805/bi.v4i2.1050
Nurarifah, R., Afrizal, & L, T. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Merangin.  Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Universitas Jambi, 7(2), 93–104. https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/16245
Praza,  E.  I.,  Ratio,  F.  I.,  Independence,  F.,  Keuangan,  R.  K.,  &  Keuangan,  K.  (2016).  Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. 4(1), 25–36.
Robinson,  R.  (2021).  Pemanfaatan  Belanja  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (Apbd)
Dalam Pencalonan Kembali Incumbent. Jurnal Fairness, 3(3), 285–312. https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15291
Setiawina,  N.  D.  (2015).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pada  Alokasi  Belanja  Modal  Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S . D . 2013. 20(2), 104–112.
Sulistyo,  A.  T.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3(1), 43–59. https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22
Ula,  N.  N.,  Bharata,  R.  W.,  Akuntansi,  J.,  Ekonomi, F.,  Tidar,  U.,  Efektivitas, R.,  Efisiensi,  R., Kemandirian,  R.,  &  Keuangan,  R.  (2022).  Analisis  Rasio  Keuangan  Dalam  Apbd  Untuk Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020). Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan, 2(5), 405–414.