## PAMPAS: Journal Of Criminal

## ( ISSN XXXX-XXXX )

## Pengaturan  Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam
Tindak Pidana Korupsi

## Wendy, Andi Najemi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s email correspondence: rx.wendy51@gmail.com

## ABSTRAK:
Artikel ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi terkait pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi serta untuk  memahami  dan  mengetahui  penerapan  pidana  uang pengganti  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Dari  penelitian  ini ditemukan,  pidana  uang  pengganti  berstelsel  pidana  tambahan namun  bobot  pidananya  dapat  lebih  tinggi  dari  pada  pidana denda yang berstelsel pidana pokok, dan kurang maksimal dalam penerepan  uang  pengganti.  Saran  perlu  adanya  pembaharuan hukum terkait pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan .
Kata Kunci: Korupsi; pidana; uang pengganti

## ARTICLE HISTORY
Submission: 10 January 2020 Accepted: 31 January 2020 Publish: 07 February 2020

## KEYWORDS
Corruption; criminal; replacement money

## ABSTRACT:
This article aims to understand and evaluate regulations relating to substitute criminal money in criminal acts of corruption as well as  to  understand  and  know  the  application  of  criminal replacement  money  against  perpetrators  of  corruption.  This research  is  a  normative  legal  research.  From  this  study  it  was found,  the  criminal  money  substitute  was  additionally  criminal, but  the  criminal  weight  could  be  higher  than  the  criminal  fine which  was  based  on  principal  criminal,  and  less  than  the maximum in forwarding the replacement money. Suggestions are the  need  for  legal  reform  related  to  criminal  money  as  an additional crime

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  perkembangan  sosial  yang semakin  maju  menyebabkan  modus  kejahatan  ikut  berkembang.  Era  globalisasi sekarang  ini  selain  membawa  dampak  positif,  tetapi  juga  membawa  dampak  negatif dalam  hal  perkembangan  modus  kejahatan  baru  yang  tengah  dihadapi  di  berbagai negara di dunia.
Pelaku-pelaku kejahatan dewasa ini pun mengalami peningkatan dan pergeseran dari  yang  semula  hanya  pelaku  kejahatan  konvensional  (kejahatan  warungan) telah  meningkat  dan  bergeser  kepada  para  pelaku  kejahatan  yang  berasal  dari
orang-orang  terpandang  dan  berstatus  sosial  tinggi  juga  atau  yang  dikenal dengan “kejahatan kerah putih” ( white collar crime ) 1 .
Edwin Harland Sutherland berpendapat bahwa kejahatan kerah putih atau suatu kejahatan berdasi merupakan perbuatan yang masuk kategori yang pelakunya adalah orang-orang intelektual, berpendidikan yang ada kaitannya terhadap okupasinya 2 .
Modus  operandi  dari  kejahatan  kerah  putih  ini  sering  pula  dilakukan  dengan cara-cara  modern  dan  tidak  jarang  bercampur  juga  dengan  teori-teori  dalam bidang  ilmu  pengetahuan.  Oleh  karena  itu,  kejahatan  seperti  ini  apabila  dilihat dari permukaannya seolah-olah perbuatan yang biasa dan legal , akan tetapi bila ditelusuri lebih lanjut, perbuatan tersebut ternyata merupakan suatu kejahatan. Pola kejahatan seperti ini termasuk kejahatan yang terselubung 3 .
Beberapa kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan  peralatan  yang  canggih  serta  biasanya  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu orang  dalam keadaan  yang  terselubung  dan  terorganisasi.  Oleh  karena  itu,  kejahatan ini sering disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih 4 .
Kejahatan kerah putih sendiri erat kaitannya dengan korupsi, yang mana banyak dibuat  oleh  mereka  yang  mempunyai  intelektual  dan  berpendidikan    tinggi.  Sebagai salah  satu  jenis  kejahatan,  korupsi  memiliki  karakteristik  tersendiri  dibandingkan dengan  jenis  kejahatan  lain.  Salah  satu  karakteriknya  bahwa  selalu  berkolerasi  uang serta  kekuasaan.  Pelakunya  biasanya memiliki    karakteristik  tersendiri  dibandingkan dengan  jenis  kejahatan  lain.  Salah  satu  karakteristiknya    bahwa  korupsi    selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain.
Korupsi  di  Indonesia  sudah  dalam  tingkat  kejahatan  korupsi  politik.  Kondisi Indonesia  yang  terserang  kanker  politik  dan  ekonomi  sudah  dalam  stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia,  sehingga  terjadi  krisis  institusional.  Korupsi  politik  dilakukan  oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan  hubungan  transaksional  koluktif  dengan  pemegang  kekuasaan. Dengan  demikian,  praktis  kejahatan  luar  biasa  berupa  kejahatan  kekuasaan  ini berlangsung secara sistematis 5 .
Istilah  korupsi  sesungguhnya  sangat  luas,  mengikut  perkembangan  kehidupan masyarakat  yang  semakin  kompleks  serta  semaking  canggihnya  teknologi,  sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat di mana bentuk- bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.
Kejahatan inkonvensional menyentuh segala aspek kehidupan bangsa, mulai dari kepentingan  hak  asasi,  ideologi  negara,  hingga  lainnya  yang  menyangkut  aspek perekonomian  keungan  negara.  Korupsi  bukan  lagi  suatu  kejahatan  yang  biasa, melainkan  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime) sama  dengan  kejahatan
1 Edi  Setiadi dan  Kristian, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem  Penegakan  Hukum  di Indonesia .Prenadamedia Grup, Jakarta, 2017, hlm. 4.
2 Ibid. 3 Ibid., hlm. 5.
4 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi , Cet. 6, Edisi. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2.
5 Ibid., hlm. 3.
terorisme. 6 Korupsi bukan hanya merugikan perekonomian negara, akan tetapi moral bangsa.  Demikia    pula,  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  merupakan  pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Kerugian keuangan negara yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  korupsi  berdampak  pada  melemahnya  sektor- sektor  perekonomian  negara,  yang  mengakibatkan  tidak  maksimalnya  tercapainya tujuan  negara. 7 Oleh  karena  itu,  upaya  pemberantasannya  tidak  lagi  dapat  dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Demikian pula diperlukan usaha pemberantasannya, baik yang bersifat preventif maupun bersifat refresif 8 .
Ada beberapa cara yang dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu  bersifat substantif berupa penyiapan instrumen aturan hukum korupsi. Namun secara  umum  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  masih mengandalkan  upaya  penal  ( penal  policy) yang  lebih  menitikberatkan  pada  sifat represif 9 .
Penanggulan tindak pidana korupsi melalui  Upaya penal atau upaya penegakan hukum  dengan  penerapan  hukum  pidana  ( criminal  law  application) dilakukan melalui  proses  peradilan  pidana  dengan  3  (tiga)  tahapan  utama,  yaitu  (1) sebelum  persidangan  perkara  pidana  ( pra-ajudikasi), (2)  tahapan  pada  saat persidangan perkara pidana ( ajudikasi ),(3)tahapan sesudah persidangan ( purna- ajudikasi ). Salah satu keluaran ( output) dari tahapan pra-ajudikasi dan ajudikasi adalah  dengan  dikenakan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  (terdakwa)  tindak pidana korupsi, dan diantara sanksi pidana tersebut adalah pidana pembayaran uang pengganti (PUP) yang diesekusi pada tahapan purna-ajudikasi 10 .
Usaha-usaha  terus  dilaksanakan  untuk  mengembalikan  kerugian  negara  yang hilang  karena  adanya  perilaku  korupsi  para  koruptor.  Di  dalam  rumusan  pasal  yang diatur  di  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  memuat beberapa hal mengenai kerugian keuangan negara.
Akibat  terjadinya  perbuatan  penyelewengan,  maka  negara  mengalami  kerugian atau  kehilangan  sejumlah  kekayaan  akibat  dari  perbuatan  memperkaya  diri  si pembuat.  Padahal  dengan  mencantumkannya  kata  “dapat”,  mengandung  arti negara  belum  menderita  kerugian  keuangan  secara  nyata.  Kata  “dapat”  dalam unsur dapat merugikan keuangan negara harus diartikan sebagai potensial atau potensinya saja sudah cukup untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  keadaan  ini membuktikan  bahwa  terdapatnya  potensi  merugikan  keuangan  negara  dan kerugian  keuangan  nyata  tersebut  belum  terjadi,  dianggap  bukan  merupakan percobaan tindak pidana, melainkan tindak pidana selesai 11 .
Penjatuhan  pidana  pada  para  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi dijatuhi  pidana  yang  diantaranya  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan,  Dalam  pidana
6 Lihat  Mohamad  Rapik  et.al.,  “Peran  Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  dalam Menjalankan Program Deradikalisasi,” Journal of Political Issues , 1 (2), 2020., hlm. 104.
7 Lihat Ridwan Arifin et.al., “A Comparative Analysis of Indonesia’s KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption,” Jambe Law Journal , Vol. 2.No.2, 2019, hlm. 167.
8 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Op. Cit , hlm. 17
9 Basir  Rohrohmana,  Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan  Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Priori s Vol. 6 No. 1. Tahun 2017. hlm. 45.
10 Ibid ., hlm. 45-46.
11 Adami  Chazawi, Hukum  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia ,  edisi  revisi,  Rajagrafindo  Persaja, Jakarta, 2016, hlm. 33.
tambahan dikenal dengan adanya pidana uang pengganti. 12 Berdasarkan Pasal 18  ayat (2)  Tersebut, merumuskan  bahwa    pembayaran  uang  pengganti sudah  harus dibayar paling  lama  1  (satu)  bulan.    pembayaran terhadap    uang  pengganti  dan  konsekuensi yang berlaku terhadap limitasi waktu pembayaran tersebut diatur dalam Pasal 9  ayat (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. 13
Pembayaran  uang  pengganti  di  dalam  lingkup  normatif  dan  praktis  bisa menimbulkan  persoalan  hukum.  Lingkup  normatif  pidana  pembayaran  uang pengganti   dilihat  dari   stelsel  pidananya merupakan  pidana  tambahan,  namun berat  ringan  pembayaran  uang  pengganti  ( strafmaatnya) dapat  saja  melebihi ancaman  pidana  pokok  denda,  sebab  hal  itu  secara  kasuistis  tergantung  pada jumlah hasil korupsi pada tiap tindak pidana korupsi 14 .
Pidana Pembayaran Uang Pengganti dapat diganti dengan pidana  penjara yang lamanya disebutkan dalam putusan hakim dengan ketentuan  tidak melebihi ancaman pidana pokok, tidak ada batas minimal dari pidana pokok yang dikonversikan sebagai subsider  dari  pembayaran  uang  pengganti,  dan  dengan  adanya  subsider  dari pembayaran uang pengganti banyak dari pelaku korupsi yang lebih memilih pengganti (subsidernya)  dari  pembayaran  uang  pengganti  dari  pada  untuk  membayaran  uang pengantinya, dengan alasan tidak ada uang untuk membayar uang pengganti tersebut.
Pengaturan terhadap pembayaran uang pengganti   sendiri dirasa masih kurang tegas  dalam  hal  pengaturannaya,  masih  banyak  pengaturannya  sendiri  yang  masih belum  jelas  seperti  pengaturan  mengenai  konversi  dari  pembayaran  uang  pengganti untuk  disubsiderkan  menjadi  pidana  penjara.  Mengenai  batasannya,  hanya  batasan maksimal ditentukan di dalam undang-undang yang lamanya tidak melewati maksimal dari  ancaman  pidana pokok penjara.
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  merupakan  suatu  upaya pengembalian  kerugian  negara  yang  dilakukan  oleh  negara  melalui  aparat  penegak hukum.  Ada beberapa persoalan dalam hal pembayaran uang pengganti yang dihadapi para  aparat  penegak  hukum,  baik  karena  peraturan  perundang-undangnya  sendiri belum  secara  tegas  mengatur  maupun  sulitnya  menjangkau  para  pelaku  untuk  mau membayar uang pengganti.
Persoalan-persoalan  berkenaan  dengan  penjatuhannya  dalam  proses peradilan dan terkait  hukum  pelaksanaan  pidana,  khususnya  pelaksanaan  pidana tambahan  berupa  “pembayaran  uang  pengganti”.  Persoalan  ini  menjadi  penting mengingat paling tidak dua alasan:
Pertama,    kedudukan  pidana  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  “lembaga baru” dalam sistem hukum pidana Indonesia,  menyebabkan masih sangat sedikit pengaturannya.  Bahkan  dapat  dikatakan  mengalami  kekosongan  pengaturan ( regelsvacuum ),  sehingga  memerlukan  “manuver  interpretasi”  ketentuan  yang ada.  Kedua,  fokus  pengaturan  dalam  hukum  korupsi  selama  ini  tertujuan  pada masalah  hukum  materiel  (hukum  pidana  substantif)  dan  hukum  formilnya
12 Lihat  Pasal  18  ayat  (1),(2),(3)  UU  No.31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
13 Lihat  pasal  Pasal  9  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4).  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014)
14 Basir Rohrohmana, Op. Cit, hlm. 44 .
(hukum  acara  pidana).  Sementara  itu,  masalah  hukum  pelaksanaan  pidananya kerap kali terlupakan 15 .
Permasalahan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi memang menjadi masalah  serius  yang  tengah  dihadapi  Indonesia  sekarang  ini,  baik  dari  sulitnya menjangkau  para  pelaku  korupsi  untuk  mengembalikan  uang  negara  maupun  dari hukumnya sendiri. Tidak sendikit dari terpidana  dijatuhkan pidana pembayaran uang pengganti,  yang  lebih  memilih  konversi-subsider  dari  uang  pengganti  dengan  alasan tidak ada harta kekayaan lagi untuk membayar uang pengganti tersebut. Hal ini terjadi karena masih kurang tegasnya peraturan yang telah ada sehingga menimbulkan celah- celah hukum yang dimanfaatkan terpidana, untuk tidak membayar uang pengganti. Hal ini tentu harus menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting mengingat tujuan  dalam  pembentukan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi selain memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi juga bertujuan  untuk  mengupayakan  agar  kerugian  keuangan  negara  dapat dikembalikan sehingga lebih bermanfaat dalam membantu pembangunan bangsa Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang 16 .
Pembayaran uang pengganti sebenarnya berkaitan dengan  tujuan pemerantasan tindak  pidana  korupsi  meliputi:    (1) follow  the  suspect atau  (2) follow  the  money. 17 Pendekatan  tujuan dari follow the suspect adalah berfokus pada penjatuan sanksi dan memberikan  efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Sedangkan    pendekatan tujuan follow the money merupakan upaya untuk mengembalikan keuangan negara 18 .

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  dimana  penelitian  ini  berangkat  adanya  isu  hukum.    Penelitian  hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapiPenelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian  hukum  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  dengan  menganalisis  suatu permasalahan  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan,  literatur-literatur  dan bahan-bahan referensi lainnya.

## C. PEMBAHASAN
1. Proses Pidana Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Pidana  Tambahan  adalah    pidana  yang  ditambahkan  terhadap  pidana  pokok. Pidana tambahan menurut sifatnya adalah fakultatif. 19 Pidana tambahan  hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Oleh sebab itu pidana tambahan boleh saja tidak dijatuhkan,  tetapi  ada  juga  pidana  tambahan  bersifat  imperatif,  dalam  hal  ini  seperti yang  diatur  dalam  Pasal  250  bis,  Pasal  261  dan  Pasal  275  KUHP.  Dengan  demikian
15 http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/menyoal-pidana-tambahan- pembayaran-uang.html. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018. Pukul 09.00 WIB.
16 Nys. Arfa , Analisis  Yuridis  Penjatuhan  Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 37.
17 Basir Rohrohmana , Op. Cit, hlm. 51 18 Ibid., hlm. 52. 19 Ibid., hlm. 53
pidana  tambahan  secara  umum  dapat  dikatakan  adalah  pidana  yang  tidak  bisa dijatuhkan  sendiri  tanpa  adanya  pidana  pokok.  Di  samping  itu  pidana  tambahan memang  sifatnya  dasarnya  tidak  imperative  atau  suatu  keharusan  untuk  dijatuhkan, bisa juga hanya dijatuhkan pidana pokok tanpa disertai pidana tambahan.
Rumusan  pasal  10  KUHP  dikenal  3  (tiga)  jenis  pidana  tambahan,  yaitu:  (1) pencabutan  hak-hak  tertentu  (diatur  lebih  lanjut  dalam  pasal  35,  Pasal  36,  Pasal  37, dan Pasal 38 KUHP), (2) perampasan barang-barang tertentu (diatur lebih lanjut dalam Pasal  39  ,  Pasal  40,  Pasal  41,  dan  Pasal  42  KUHP),  (3)  pengumuman  putusan  hakim (diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 KUHP)
Ketentuan  Pasal  18  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  di  atas  mengandung  beberapa  hal  mendasar  berkaitan  dengan kedudukan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana  korupsi,  secara  umum  bahwa  Undang-Undang  tindak  pidana  korupsi memberlakukan  stelsel  pidana  tambahan  yang  terdapat  dalam  Pasal  10  KUHP,  yang berarti bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menambah  jenis sanksi pidana tambahan.
Secara penafsiran grammatikal bahwa makna kata “pembayaran” dalam Pasal 18 ayat  (1)  huruf  b  mengandung  arti  proses,  cara,  perbuatan  membayar.  Maka  secara keseluruhan makna pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ialah merupakan proses  membayar  terhadap  kepada  negara  terhadap  besarnya  kerugian  negara  yang disebabkan oleh suatu tindak pidana korupsi.
Besaran  uang  pengganti  yang  harus  dibayar  oleh  pelaku  yaitu  sebanyak- banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi. ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  ini  bersifat  fleksibel.  Artinya  bahwa  jumlah  pidana  pembayaran  uang pengganti  mengikuti  besar  kecilnya  jumlah  harta  benda  yang  diperoleh  dari  tindak pidana  korupsi  (sebesar  hasil  tindak  pidana  korupsi).  Sifat  fleksibelitas  pidana pembayaran  uang  pengganti  yang  demikian  menyebakan  dapat  saja  jumlah  atau besaran pidana pembayaran uang pengganti yang dikenakan hakim terhadap terpidana mengandung  kemungkinan  jauh  lebih  besar  dari  pada  pidana  denda  dalam  tindak pidana  korupsi  yang  merupakan  pidana  pokok,  bahwa  ada  pula  dikenakan  secara sekaligus  antara  pidana  denda  sebagai  pidana  pokok  dan  pidana  pembayaran  uang pengganti  sebagai  pidana  tambahan  dalam  suatu  perkara  korupsi  yang  harus ditunaikan oleh terpidana tindak pidana korupsi.
Pembayaran uang pegganti ditentukan waktu pembayarannya, yakni paling lama dalam  waktu  1  (satu)  bulan  sesudah  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu ditentukan pula konsekuensi dari tidak dipenuhinya pembayaran dalam waktu 1 (satu) bulan, yakni harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang  untuk  menutupi  uang pengganti  tersebut.  Konsekuensi  berikutnya dalam  hal  harta  benda  terpidana  tidak  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  ketentuan  dalam  undang-undang  tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.
Dalam  hal  penentukan  batas  waktu  dan  konsekuensi  pembayaran  uang pengganti diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 9
(1) Apabila  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  setelah  putusan  berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jakwa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
(2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap  tidak  melunasi  pembayaran  uang  pengganti,  Jaksa  wajib  melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
(3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
(4) Sepanjang  terpidana  belum  selesai  menjalani  pidana  penjara  pokok,  Jaksa masih  dapat  melakukan  penyitaan  dan  pelelangan  terhadap  harta  milik terpidana yang ditemukan.
Ketentuan dalam Perma tersebut di atas merupakan penegasan dan pengaturan lebih  lanjut  dari  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  khusus  berkenaan  dengan  eksekusi  pembayaran  uang  pengganti  dalam ketentuan  Perma  tersebut  bahwa  jaksa  merupaka  eksekutor  pembayaran  uang pengganti dan sebagai eksekutor penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda milik terpidana,  manakala  terpidana  dalam  waktu  1  (satu)  terpidana  tetap  tidak  melunasi pembayaran  uang  pengganti  dengan  tetap  berpedoman  pada  Pasal  273  ayat  (3) KUHAP.
Berdasarkan pasal tersebut, batas waktu pelelangan yakni selambat-lambatnya 3 (tiga)  bulan  setelah  melakukan  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  jaksa.    Mengenai pelelangan  belum  mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti,  sepanjang  terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan  pelelangan  terhadap  harta  milik  terpidana  yang  ditemukan.  Jadi  selama  masa waktu  pidana  pokok  penjara  belum  selesai,  jaksa  masih  dapat  melakukan  penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana untuk dapat melunasi pembayaran uang pengganti.  Dalam  hal  terpidana  tidak  sanggup  membayar  uang  pengganti  meskipun harta  bendanya  telah  disita  dan  dilelang,  maka  pembayaran  uang  pengganti  berlaku pidana  subsider,  yang  mana  subsider  uang  pengganti  disubsiderkan  pidana  penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.
Pidana  denda  yang  merupakan  pidana  pokok,  apabila  terpidana  tidak  sanggup membayar  pidana  denda  tersebut,  pidana  denda  tersebut  dapat  disubsider  dengan pidana kurungan pengganti yang ditentukan dalam putusan pengadilan.
Lamanya  kurungan  pengganti  diatur  dalam  Pasal  41  ayat  (2)  KUHP menyebutkan:  “pidana  kurungan  pengganti  paling  sedikit  satu  hari  dan  paling  lama enam  bulan”.  Dari  ketentuan  kurungan  pengganti  dari  pidana  denda  tersebut,  jika dikaitkan  dengan  pidana  pembayaran  uang  pengganti  dalam  tindak  pidana  korupsi, lamanya  subsider  pidana  pokok  denda  lebih  ringan  yang  hanya  berupa  kurungan, sedangkan  pada  pidana  pembayaran  uang  pengganti  yang  merupakan  pidana tambahan  subsidernya  merupakan  pidana  penjara  yang  tidak  melebihi  ancaman pidana pokok penjara.
Lamanya  pidana  pokok  sebagai  konversi  dari  pidana  pembayaran  uang pengganti  dapat  ditafsirkan  bahwa  pidana  pembayaran  uang  pengganti  yang
merupakan  pidana  tambahan  dapat  dikonversi  atau  dijadikan  sebagai  pidana  pokok walaupun  sifatnya  subsider  dari  uang  pengganti.  Meski  subsider,  konversi  demikian bukan  lagi  dikonversikan  dengan  pidana  tambahan  melainkan  pidana  pokok  berupa penjara.  Tidak  ada  batas  minimal  dari  pidana  pokok  yang  dikonversikan  sebagai subsider uang pengganti, melainkan hanya ditentukan batasan maksimal dari konversi uang  pengganti,  tidak  melebihi  ancaman  pokok.  Jadi  pidana  pembayaran  uang pengganti  merupakan  pidana  tambahan  yang  dapat  dikonversikan-subsider  pidana penjara, walaupun sifat darinya sebagai pidana tambahan namun bobot penerapannya sama seperti pidana pokok.
Penjatuhan pidana uang pengganti berpegang pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sebelum  sampai  kepada penjatuhan pidana uang pengganti yang mana dilakukan setelah adanya putusan yang telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap  ( inkracht ),  pada  proses  penyelidikan  dan proses  penyidikan  memiliki  peran  penting  dalam  proses  rencana  penelusuran  aset hasil  tindak  pidana  korupsi,  penelusuran  aset  sangat  penting,  yang  mana  rencana penelusuran  aset  dipergunakan  dalam  hal  mengetahui  keberadaan  aset  yang disembunyikan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Keberadaan aset tindak pidana korupsi  diperuntukan  dalam  hal  proses  penyitaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik sebagai  serangkaian  penyidikan  yang  digunakan  dalam  hal  proses  pembuktian  di persidangan ( ajudikasi ) maupun dalam hal eksekusi putusan hakim yang telah inkrach yang menjatuhkan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan, yang mana dalam pidana  uang  pengganti  memiliki  konsekuensi  apabila  dalam  waktu  1  (satu)  bulan terpidana  tidak  mampu  membayar  uang  pengganti  maka  harta  bendanya  disita  oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2)).
Kegiatan  penelusuran  aset  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  data  awal yang  sudah  diperoleh  pada  tahap  penyelidikan,  maupun  pada  saat  penyidikan  untuk selanjutnya  ditelusuri  misalnya  dengan  memanfaatkan  data  publik  melalui  internet, maupun  kerjasama  dengan  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun non-bank,  maupun lembaga-lembaga  lain  yang  memiliki  kemungkinan  memiliki  data  mengenai penelusuran aset perkara tindak pidana korupsi yang tengah dihadapi.
Komisi  Pemerantasan  Korupsi  (KPK)  memiliki  unit asset  tracing yang  memang dikhususkan  untuk  membantu  penanganan  perkara  korupsi  mulai  dari  tahap penyelidikan. Data dan informasi terkait dengan aset yang telah diperoleh pada tahap penyelidikan  akan  ditindaklanjuti  dengan  penyitaan,  pemblokiran  dan  tindakan  lain yang diperlukan pada tahap penyidikan.
Aset yang telah didapat berupa barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana  korupsi,  aset  tersebut kemudian  disita  sesuai  dengan  amanat  Pasal  38 KUHAP,  aset  tersebut  digunakan  dalam  proses  pembuktian  di  persidangan,  dan  juga aset tersebut sekaligus sebagai jaminan dalam hal penjatuhan pidana uang pengganti. Aset  tersebut  sebagai  jaminan  dalam  hal  penjatuhan  pidana  uang  pengganti,  yang apabila tidak dibayarkan oleh terpidana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dari hasil perampasan tersebut dijadikan sebagai barang sitaan jaksa (eksekutor) yang kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Dari  penjelasan  diatas,  pembayaran  uang  pengganti  merupakan  pidana tambahan  dalam  tindak  pidana  korupsi,  yang  tenggang  waktu  pembayaran  uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang berkekuatan hukum
tetap ( inkracht ), dan apabila selama 1 (satu) bulan terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, harta benda terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti, apabila harta benda terpidana tidak pencukupi untuk melunasi uang pengganti,  maka  pembayaran  uang  pengganti  yang  tidak  dibayarkan  dapat disubsiderkan  pidana  pokok  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman  pokok penjara.  Proses  penelusuran  aset  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  pada  tahap penyelidikan  dan  penyidikan  yang  kemudian  disita  yang  digunakan  dalam  proses pembuktian  di  persidangan,  dan  sebagai  jaminan  dalam  penjatuhan  pidana  uang pengganti,  yang  apabila  tidak  dibayarkan  dalam  waktu  1  (satu)  bulan  aset  tersebut dapat  dijadikan  barang  sitaan  jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang  pengganti tersebut.  Untuk  konversi  dari  subsider  pembayaran  uang  pengganti  perlu  adanya pengaturan  mengenai  jumlah  besaran  uang  pengganti  yang  dikonversikan  menjadi pidana  pokok  penjara,  besaran  tersebut  berupa  penggolongan  dari  taksiran  uang pengganti  yang  tidak  dibayarkan  oleh  terpidana  menjadi  subsider  pidana  penjara dengan batasan maksimun tidak melebihi ancaman pidana pokok.
2. Penerapan Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Dasar  hukum  bagi  hakim  dalam  memberikan  vonis  pidana  tambahan  berupa uang  pengganti  pada  tindak  pidana  korupsi  diatur  berdasarkan  ketentuan  Pasal    18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, upaya pemberantasan tindak pidana  korupsi  secara  hukum  dengan  memberlakukan  secara  konsisten  Undang- Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  berbagai  ketentuan terkait secara refresif, yaitu dengan menerapkan upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak  pidana  korupsi  dengan  menghukum  terpidana  dengan  pidana  penjara  dan pidana denda,  serta  menjatuhkan  sanksi  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara.
Proses  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  melalui  penjatuhan  sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, terpidana dituntut pidana tambahan  uang pengganti  yang  jumlahnya  sebanyak-banyaknya  sama  dengan harta  benda  yang  diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  bukan  semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.
Sejalan  dengan  karakteristik  tindak  pidana  korupsi  yang  sebagian  besar deliknya  berhubungan  dengan  uang,  baik  terkait  dengan  upaya  penyelamatan  atau pengembalian keuangan negara, maupun penyelusuran hasil kejahatan dalam berbagai bentuknya, maka kegiatan penelusuran aset harus direncanakan secara matang.
Kegiatan  penelusuran  aset  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  data  awal yang  sudah  diperoleh  tahap  penyelidikan,  maupun  pada  saat  penyidikan  untuk selanjutnya  ditelusuri.  Penelusuran  aset  terkadang  terbantu  dengan  memanfaatkan data  publik  yang  ada  di  internet  melalui  website  formal  maupun  sumber-sumber informasi lain untuk kemudian ditindaklanjuti. Penelusuran aset juga dapat dilakukan dengan  koordinasi  dengan  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  non-bank,  PPATK, BPN dan lain-lain.
Penelusuran aset juga dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para  pihak  yang  diduga  mengetahui  adanya  aset  yang  terkait  dengan  tindak  pidana yang  disidik.  Penelusuran tentang  aset  baik  berupa  barang  bergerak  maupun  barang tidak  bergerak  sedapat  mungkin  disertai  dengan  surat-surat.  Hal  ini  penting  karena
untuk  memudahkan  penyelesaian  (eksekusi)  dalam  hal  perkara  sudah  mendapatkan putusan hakim.
Terkait  dengan  telah  ditemukan  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dan  aset  yang diperoleh  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  penyidik  berdasarkan  Pasal  38  KUHAP. (lihat Pasal 38 KUHAP) Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara korupsi, hendaknya  memperhatikan  aspek  penyelamatan  aset.  Penyitaan  dalam  perkara korupsi  dikaitan  dengan  aset  yang  digunakan  atau  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi dengan memperhatikan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Demikian pula dengan upaya pembayaran uang pengganti dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf  b, ayat (2) dan ayat (3).
Tindakan  penyitaan  harus  disertai  dengan  surat  perintah  penyitaan.  Dalam keadaan tertentu tindakan penyitaan dapat dilakukan sebelum mendapatkan  ijin dari pengadilan, baru setelah tindakan penyitaan dilakukan kemudian meminta penetapan penyitaan dari pengadilan. Pasal 18  ayat (1) huruf a menyatakan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang  digunakan  untuk  atau  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi  dilakukan, begitu  pula  dari  barang  yang  menggantikan  barang-barang  tersebut.  Berdasarkan penafsiran secara autentik Pasal 18 ayat (1) huruf a di dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan  “cukup  jelas”.  Akan  tetapi  mengenai  penerapannya  masih  kurang maksimal,  mengenai  penyitaan  ini  KPK  sangat  berperan  aktif  dibandingkan  dengan peran jaksa dalam hal perampasan barang hasil tindak pidana korupsi.
Penyelusuran  aset  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  diketahui  oleh penyidik sejak awal, disita oleh penyidik sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil  alih  dan/atau  menyimpan  di  bawah  penguasaannya  untuk  kepentingan pembuktian  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan.  Dengan  diketahuinya  aset tersebut  sehingga  menjadi  pedoman  bagi  jaksa  nantinya,  dalam  hal  hakim  dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana penjara dan denda serta pidana tambahan berupa  pembayaran  uang  pengganti,  apabila  dalam  eksekusi  pembayaran  uang pengganti tersebut, terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dengan alasan tidak  ada  harta  kekayaan  untuk  membayar  uang  pengganti  tersebut,  dengan  adanya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan, jaksa dapat melakukan lelang terhadap barang sitaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga tujuan dalam hal pemulihan  keuangan  negara  dapat  terwujud,  sehingga  meminimalisir  adanya penyembunyian aset oleh terpidana.
Pada tahun 2018 Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan  pada  tahun  sebelumnya.  Selain  itu  juga  melakukan  eksekusi terhadap 102 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 500 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penangan perkara. Termasuk di dalamnya dari pendapat hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sebesar Rp. 44.6 Miliar.
KPK melalui unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Sitaan (Labuksi) berusaha  untuk  mengoptimalkan  pemulihan  aset  ( asset  recovery )  dari  perkara korupsi  dan  TPPU.  Selain  melakukan  lelang  bersama  DJKN,  eksekusi  barang rampasan  juga  dilakukan  dengan  pemanfaatan  status  penggunaan  (PSP)  dan hibah. Pola eksekusi ini digunakan karena mendesaknya kebutuhan pemerintah pusat  atau  pemerintah  daerah  terhadap  barang  rampasan  negara  baik  barang
rampasan  negara  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  untuk  kegiatan pemerintahan 20 .
Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b merupakan satu kesatuan  dalam  proses  peradilan  pidana,  baik  pada  awal  proses  penyelidikan  dan penyidikan  apabila  ditemukan  barang  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan amanat pasal tersebut perlu adanya perampasan barang yang akan digunakan dalam proses pembuktian pada proses persidangan, serta pada akhirnya pada saat eksekusi putusan hakim yang telah inkracht barang rampasan tersebut menjadi suatu jaminan dalam  hal  penjatuhan  pidana  uang  pengganti  yang  apabila  terpidana  tidak  mampu membayar  uang  pengganti  tersebut,  hasil  rampasan  tersebut  dapat  dilelang  untuk menutupi uang pengganti tersebut
Dalam  hal  penentuan jumlah  pembayaran  uang  pengganti  dalam  tindak pidana korupsi,  adalah  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari tindak  pidana  korupsi  dan  bukan  semata-mata  sejumlah  kerugian  keuangan  negara yang diakibatkan. Kemudian harta benda hasil korupsi yang sebelumnya disita terlebih dahulu oleh penyidik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.
Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (inkracht), terpidana  diberi  tenggang  waktu  1  (satu)  bulan  untuk  melunasi  pidana  tambahan berupa uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, jaksa akan menyetor  pembayaran  uang  pengganti  yang  ditandatangani  oleh  jaksa  dan  terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
Laporan  Tahunan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Tahun  2016  (terlampir), dimana  penyelesaian  pembayaran  uang  pengganti  tidak  maksimal  yang  mana  pada priode  2016  untuk  pembayaran  uang  pengganti  hanya  Rp.  607.553.065.194,88,-, namun  untuk  sisa    per  31  Desember  2016  Rp.  5.839.670.808.803,  49,-,  sehingga berpengaruh terhadap pemulihan kerugian negara.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  penerapan  pembayaran  uang  pengganti  yang merupakan  pidana  tambahan  dalam  tindak  pidana  korupsi,  jaksa  merupakan eksekotur  putusan  hakim  memiliki  waktu  1  (satu)  bulan  dalam  mengeksekusi pembayaran  uang  pengganti  yang  dibebankan  kepada  terpidana,  apabila  setelah  1 (satu)  bulan  terpidana  tidak  sanggup  membayar  uang  pengganti  tersebut  sesuai putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  jaksa  wajib  menyita  dan melelang  harta  terpidana  untuk  menutupi  uang  pengganti  yang  dibebankan  kepada terpidana,  namun  apabila  dalam  penyitaan  tersebut  masih  tidak  mencukupi  untuk membayar uang pengganti, maka pembayaran uang pengganti tersebut disubsiderkan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pokok pidana penjara.
Untuk  memaksimalkan  pemulihan  keuangan  negara  sebagai  tujuan  dari dibentuknya  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  perlu  adanya pembaharuan  dibidang  Hukum  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi khususnya  dalam  penerapan  uang  pengganti,  yaitu  perlu  adanya  interval    untuk
20 https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018. Diakses Pada tanggal 05 Mei 2019, pukul 15.00 WIB.
subsider  uang  pengganti  yang  tidak  mampu  dibayarkan  agar tercapai  nilai  kepastian hukum. 21
Pidana  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  bentuk  pidana  tambahan  yang diputus  oleh  hakim  dalam  putusannya,  untuk  proses  pembayaran  uang  pengganti dapat dengan mencicilnya dengan ketentuan batas waktu pencicilan yang ditentukan. Serta untuk penjatuhan uang pengganti, apabila  siterpidana sanggup membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, maka untuk pidana pokoknya tidak perlu lagi adanya  dengan  pidana  pokok.  Namun    perlu  adanya    interval  untuk  subsider  uang pengganti yang tidak mampu dibayarkan agar menjamin suatu kepastian hukum.

## D. Simpulan
Pidana  uang  pengganti  berstelsel  pidana  tambahan  namun  bobot  pidananya dapat lebih tinggi dari pada pidana denda yang berstelsel pidana pokok. Di samping itu bobot pidana yang bisa melebihi pidana pokok denda, yang mana pidana pokok denda hanya bisa di subsiderkan pidana kurungan pengganti, akan tetapi pembayaran uang pengganti dapat disubsiderkan dengan pidana pokok penjara yang lamanya disebutkan dalam  putusan  hakim  sepanjang  subsider  dari  pidana  pembayaran  uang  pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokok penjara. Proses penelusuran aset tindak pidana korupsi dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang kemudian disita yang digunakan  dalam  proses  pembuktian  di  persidangan,  dan  sebagai  jaminan  dalam penjatuhan  pidana  uang  pengganti,  yang  apabila  tidak  dibayarkan  dalam  waktu  1 (satu)  bulan  aset  tersebut  dapat  dijadikan  barang  sitaan  jaksa  dan  dilelang  untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi kurang maksimal  dikarenakan  adanya  pengaturan  yang  kurang  tegas  mengaturnya,  dalam perampasan barang sesuai amanat Pasal 18 ayat (1) huruf a KPK memiliki melakukan perampasan  barang  hasil  tindak  pidana  korupsi,  akan  tetapi  jaksa  disini  kurang berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  perampasan  barang  hasil  tindak  pidana  korupsi.. Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  merupakan  satu  kesatuan  yang  dimana,  apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, berdasarkan Pasal 18 ayat (1)  huruf  a,  bisa  dijadikan  sebagai  barang  sitaan  dan  dilelang  oleh  jaksa  untuk menutupi uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana . UU Nomor 8 Tahun 1981.
21 Lihat  Gustav  Radbruch dalam  Usman,  Andi  Najemi, Mediasi  Penal  di  Indonesia,  Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum , Undang Jurnal Hukum,  Volume 1 No. 1, Tahun 2018, hlm.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.
Republik  Indonesia, Undang-Undnag  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Korupsi . UU Nomor 30 Tahun 2002. LNRI Tahun 2002 Nomor 137. TLNRI Nomor 4250
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Pengesahan  United  Nations  Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Banga Anti Korupsi, 2003). UU Nomor 7 Tahun 2006. LNRI Tahun 2006 Nomor 32. TLNRI Nomor 4620.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi .  UU Nomor 46 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 155. TLNRI 5074.
Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang  Pidana  Tambahan  Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Perma Nomor 5 Tahun  2014. BNRI Tahun 2014 Nomor 2014. TBNRI Nomor 8.
United Nations Convention on Anti Corruption (UNCAC) tahun 2003.

## Buku
Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru). Cetakan  Keenam.  Edisi  Kedua.  Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
Chainur Arrasjid. Dasar-Dasar ilmu Hukum . Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Cetakan Kedua. PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
Adami  Chazawi. Hukum  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  (Edisi  Revisi). Cetakan  Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) . Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Andi  Hamzah. Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  Eksaminasi  Hakim  Mengenai Tindak  Pidana  Korupsi. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Dapartemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009.
Andi  Hamzah. Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Cetakan  Keempat.  PT  Rineka  Cipta,  Jakarta 2010.
Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia . Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Evi  Hartanti. Tindak  Pidana  Korupsi  (Edisi  Kedua). Cetakan  Keenam.  Sinar  Grafika, Jakarta, 2016.
Neni  Sri  Imaniyati  dan  Panji  Adam. Pengantar  Hukum  Indonesia  Sejarah  dan  Pokok- Pokok Hukum Indonesia . Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
Yudi  Kristiana. Teknik  Penyidikan  &  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Thafa Media, Yogyakarta, 2018.
Leden Marpaung. Asas – Teori - Praktik Hukum Pidana . Cetakan Ketiga. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum. Cetakan  Kedua.  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2006.
Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cetakan Kedua. Mandar Maju, Bandung, 2016.
Teguh  Prasetyo. Hukum  Pidana .  Cetakan  Keenam.  PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2016.
Edi Setiadi dan Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Prenadamedia Grup, Jakarta, 2006.
Surachmin  dan  Suhandi  Cahaya. Strategi  Dan  Teknis  Korupsi .  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2013.
Indah Wahyu Utami dan Widi Nugrahaningsih. Waspada Korupsi Di Sekitar Kita. Istana Media, Yogyakarta, 2015.
Bettina  Yahyah. Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi .  Publitbang  Hukum  dan  Peradilan  Badan  Litbang  Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016.
Bettina  Yahyah.  Budi  Suhariyanto  dan  Muh.  Ridha  Hakim. Urgensi  dan  Mekanisme Pengembalian  Aset  Hasil  tindak  Pidana  Narkotika. Publitbang  Hukum  dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2017.

## Jurnal/Majalah Ilmiah
Nys. Arfa. Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.
1, Fakutas Hukum Universitas Jambi,  Jambi, 2017.
Basir  Rohrohmana. Pidana  Pembayaran  Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi .  Jurnal  Hukum  Prioris  Vol.  6,  No.1,  Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2017.
Ridwan Arifin et.al., “A Comparative Analysis of Indonesia’s KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption,” Jambe Law Journal , Vol. 2, No.2, 2019.
Mohamad  Rapik  et.al.,  “Peran  Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  dalam Menjalankan Program Deradikalisasi,” Journal of Political Issues , Vol. 1, No. 2, 2020.
Lukas, Ade Paul. Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi . Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, No. 2, Jawa Barat, 2010.
Usman, Andi Najemi, Mediasi Penal di Indonesia, Keadilan, Kemanfaatan dan  Kepastian Hukum , Undang Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018.

## Website
http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/menyoal-pidana-tambahan- pembayaran-uang.html.
https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas.
https://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/AssetRecovery/i ndex.htm.
https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun- 2018.