## ANALISIS SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KECELAKAAN KERJA

## DI RUMAH SAKIT X TAHUN 2017
Depi Yulyanti 1 , Mohammad Rifki 2 , Rudiansyah 3 , dan Heri Sugiarto 4
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) E-mail : depi.yulyanti@gmail.com

## Abstrak
Selama tahun 2015-2016 diketahui terdapat 29 kasus kecelakaan di RS X, 29 kasus tersebut hanya sebagian kecil dari kasus yang tercatat. Kasus yang terjadi tidak tercatat dan teridentifikasi dengan baik sehingga tidak pernah ada pelaporan ke dinas ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sumber daya manusia, anggaran, peralatan, sarana dan prasarana, pedoman dan SPO dalam  pelaksanaan  pencatatan  dan  pelaporan  kecelakaan  kerja  di  Rumah  Sakit  X.  Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan terdiri dari Informan utama yaitu ,  Kepala  bagian  Sanitasi  dan  K3RS,  Koordinator  Sanitasi  dan  Lingkungan,  Ketua  PK3RS, Sekertaris  PK3RS,  Pelaksana  Sanitasi  dan  K3,  dan  Informan  triangulasi  yaitu  ,  Kepala  Seksi Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Kota Cirebon, Dinas kesehatan Kota Cirebon. Hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja yaitu bagian PPI dan K3. Tidak ada alokasi anggaran secara khusus untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja. Peralatan, sarana dan prasarana yang ada  hanya  lembar  khusus  untuk  pencatatan  dan  pelaporan  internal,  SPO  untuk  pencatatan  dan pelaporan sudah ada namun hanya untuk internal dan belum tersosialisasikan dengan baik. Sistem pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja di RS X belum terintegrasi dengan seluruh bagian dan ditangani oleh dua bidang sehingga pencatatan dan pelaporan tidak terdokumentasi dengan baik dan menjadi sulit untuk melaporkan ke dinas ketenagakerjaan.
Kata Kunci : Kecelakaan Kerja, Rumah Sakit, sistem, Pelaporan.

## ANALYSIS A SYSTEM OF RECORDING AND REPORTING WORK ACCIDENT IN THE HOSPITAL X 2017

## Abstract
During 2015-2016 there were 29 cases of accident in X hospital, 29 cases were only a small part of recorded cases. The case that occurred was not recorded and well identified so there  was no reporting to the labor service. The purpose of this study is to analyze human resources, budget, equipment, facilities and infrastructure, guidance and SPO in the implementation of recording and reporting of accident at Hospital X. The research method using qualitative research method. The informant consisted of the main informants, namely Sanitation and Head Hospital Occupational Safety  and  Health,  Sanitation  and  Environment  Coordinator,  Committee  Hospital  Occupational Safety  And  Health  Chairman,  Committee  Hospital  Occupational  Safety  And  Health  Secretary, Sanitation  And Occupational  Safety  And Health Executor, and triangulation informant  namely, Section Head of Labor Inspector Dinsosnakertrans Cirebon City, Cirebon City Health Office. The results revealed that human resources responsible for the recording and reporting of occupational accidents are part of Infection prevention and control and Occupational Health and Safety. There is no specific budget allocation for recording and reporting of work accident. Existing equipment, facilities  and  infrastructure  only  special  sheets  for  internal  recording  and  reporting,  SPOs  for recording and reporting already exist but only for internal and not well socialized. The accident reporting and reporting system at RS X has not been integrated with all parts and is handled by two areas so that the recording and reporting are not well documented and it becomes difficult to report to the employment service.
Keywords: Work Accident, Hospital, system, Reporting.

## Pendahuluan
Pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan  Kerja  Rumah  Sakit  (K3RS) harus menjadi prioritas karena pelaksanaan program  K3RS  dapat  melindungi  tenaga kerja, pasien, pengunjung, maupun masyarakat  yang  berada  di  lingkungan Rumah Sakit dan di luar lingkungan rumah sakit dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh  proses  pelayanan  kesehatan,  maupun keberadaan  sarana,  prasarana,  obat-obatan dan logistik lainnya yang ada di lingkungan rumah  sakit  sehingga  tidak  menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kedaruratan termasuk kebakaran dan bencana (Kepmenkes, 2010). Penerapan kesehatan dan
keselamatan  kerja  sebagai  upaya  dan pemikiran  untuk  menjamin  keutuhan  dan kesempurnaan  jasmani  dan  rohani  tenaga kerja dan masyarakat di lingkungan tempat kerja  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil, makmur  dan  sejahtera  (Tarwaka,  2014). Dalam    undang-undang  Nomor  36  tahun 2009  tentang  kesehatan,  khususnya  pasal 165:  Menyebutkan  bahwa  “pengelola tempat  kerja  wajib  melakukan  segala bentuk  upaya  kesehatan  melalui  upaya pencegahan,  peningkatan,  pengobatan  dan pemulihan  bagi  tenaga  kerja”  (UU Kesehatan, 2009). Rumah Sakit merupakan salah satu tempat kerja yang memiliki risiko tinggi  terjadi  penyakit  akibat  kerja  (PAK) dan  kecelakaan  akibat  kerja  (KAK)  maka dari  itu  Rumah  Sakit  wajib  melaksanakan upaya  K3  yang  dilaksanakan  secara terintregrasi  dan  menyeluruh  sehingga resiko  terjadinya  PAK  dan  KAK  dapat dihindari.
Hasil  penelitian  Sarastuti  diketahui bahwa  angka  kecelakaan  kerja  di  rumah Sakit  Universitas  Gajah  Mada  melebihi target zero  accident ,  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  klasifikasi  kecelakaan kerja  menurut  jenis  cidera  adalah  kontak dengan  jarum  suntik  dan  benda  tajam (69,6%), menurut penyebab peralatan kerja portable (69,6%),  menunjukan  jenis  luka atau cidera berupa cidera dangkal dan luka terbuka (78,3%), menurut lokasi kejdian di tempat  kerja  biasa  (79,3%),  menurut dampak  tidak  ada  hari  kerja  yang  hilang (78,3%),  menurut  jenis  pekerjaan  berupa tindakan medis (73,9%), menurut
penyimpangan dari keadaan normal berupa kurang  pengendalian  pada  alat  kerja (73,9%), menurut lokasi bagian tubuh yang terluka  pada jari  tangan  (82,6%),  kerugian langsung  yang  ditimbulkan  sebesar  Rp 11,103,014  dan  46  hari  kerja  hilang (Saraswati, 2016).
Masalah  tentang  kecelakaan  kerja tidak  hanya  terjadi  di  RS UGM  di  Rumah Sakit  X  diketahui  dari  tahun  2015  –  2016 kasus kecelakaan kerja mengalami peningkatan,  angka  kecelakaan  kerja  yang tercatat di RS X pada tahun 2015 tercajadi kecelakaan sebanyak 9 kasus yaitu 1 kasus tersetrum  panel  IPAL,  6  kasus  tertusuk jarum, 1 kasus terjatuh, dan 1 kasus tangan terkena  besi  panas  (melepuh).  Pada  tahun 2016  sebanyak  20  kasus  yaitu  10  kasus tertusuk  jarum,  1  kasus  terjepit  troly,  1 kasus  kecelakaan  lalu  lintas,  2  kasus terpeleset,  1  kasus  terjatuh,  1  kasus  teriris pisau,  1  kasus  tekena  Autoclave,  1  kasus tersayat  mesin  pipa  IPAL,  dan  2  kasus terpukul  (menangani  pasien).  Pada  tahun 2016  terjadi  kenaikan  sebanyak  11  kasus sehingga  total  kecelakaan  selama  periode tahun 2015 sampai dengan 2016 tercatat 29 kecelakaan yang dialami oleh tenaga kerja.
Kecelakaan  kerja  yang  terjadi  di Rumah  Sakit  X  seperti  penomena  gunung es, kasus yang muncul hanya sebagian kecil dari  kasus  yang  ada  karena  berdasarkan laporan dari karyawan seringkali
kecelakaan kerja tidak dicatat dan dilaporkan karena diangkap hal yang biasa dan luka kecil. Rumah Sakit tersebut sudah memiliki standar prosedur dan operasional terkait  pelaporan  kecelakaan  akibat  kerja, namun  standar  prosedur  dan  operasional tersebut  belum  bisa  berjalan  dengan  baik sehingga pelaporan ke dinas ketenagakerjaan  dan  dinas kesehatan  tidak berjalan. Sedangkan berdasarkan peraturan Kemenkes Nomor
1087/Menkes/SK/VIII/2010  menjelaskan bahwa  setiap  kegiatan  dan  kejadian  atau kasus  sekecil  apapun,  yang  berkaitan dengan  K3  wajib  dicatat  dan  dilaporkan secara tepat waktu ke direktur Rumah Sakit dan  Dinas  Kesehatan  Setempat,  dan berdasarkan  Permenaker  RI  nomor  : PER.03/MEN/1998  pasal  2  dan  pasal  4 menyebutkan bahwa pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap
kecelakaan  yang  terjadi  di  tempat  kerja,
maka  pimpinannya  wajib  melaporkan secara  tertulis  kepada  Departemen  Tenaga kerja  setempat  dalam  waktu  2x24  jam terhitung  sejak  terjadi  kecelakaan  dengan formulir laporan kecelakaan kerja. Beberapa alasan mengapa kecelakaan kerja tidak dilaporkan,
diantaranya  karena  anggapan  luka  ringan, tenaga  kerja  tidak  merasakan  sakit  dan tenaga kerja tidak mengetahui dampak yang akan  dialami  dari  kecelakaan  tersebut. Tempat  kerja  pada  umumnya  hanya terfokus  pada  kerugian  secara  langsung, kenyataannya kerugian tidak langsung jauh lebih  besar  dan  mempunyai  dampak  yang lebih luas akan berdampak kepada pelayanan  yang  diberikan  yang  berimbas kepada kepuasanpasien (Tarwaka, 2014).
Kecelakaan kerja wajib dicegah agar tidak  menimbulkan  dampak  terhadap kualitas  pelayanan  Rumah  Sakit,  program yang  bisa  dilakukan  untuk  mencegah kecelakaan kerja salah satunya dengan cara pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja. Data  dari  pencatatan  dan  pelaporan kecelakaan  dapat  dijadikan  sebagai  dasar dalam  membuat  sebuah  program  K3RS, sehingga  kecelakaan  dapat  diminimalisir. Pencatatan dan pelaporan kecelakaan akibat kerja  belum  menjadi  budaya  di  Rumah Sakit  X  Kota  Cirebon  sehingga  perlu dianalisis  kenapa  hal  tersebut  bisa  terjadi. Maka  peneliti  mengambil  judul  penelitian tentang  “Analisis    Sistem  Pencatatan  dan Pelaporan  Kecelakaan  Kerja  di  Rumah Sakit  X Kota Cirebon Tahun 2017”.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  teknik  pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan) antara wawancara dan
observasi  (Sugiyono,  2014).  Informan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  informan utama  dan  informan  triangulasi  yang memiliki kriteria : Kriteria inklusi Bersedia menjadi  informan,  top  manajemen  rumah sakit  atau  petugas  yang  direkomendasikan oleh Top manajeman, kriteria ekslusi,Karyawan Pihak Ke-3, dan Karyawan PTT. Berdasarkan  kriteria  tersebut  maka
Informan  utama  adalah  Kepala  bagian Sanitasi  dan  K3RS,  Koordinator  Sanitasi
dan Lingkungan, Ketua PK3RS, Sekertaris PK3RS,  Pelaksana  Sanitasi  dan  K3.
Informan  triangulasi  adalah  Kepala  Seksi Pengawas Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans  Kota  Cirebon,  Dinas kesehatan  Kota  Cirebon.  Proses  analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan  dengan  tahapan  analisis data reduction , data  display ,  dan conclusion drawing / verification (Saryono, 2013).

## Hasil Penelitian
Analisis  Sumber  Daya  Manusia Dalam  Pelaksanaan  Pencatatan  Dan Pelaporan  Kecelakaan  Akibat  Kerja Di Rumah Sakit X Di Kota Cirebon
Berdasarkan hasil wawancara dengan  petugas  pelaksana  Pencatatan  dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa tenaga pelaksana program pencatatan dan pelaporan  Kecelakaan  Akibat  Kerja  yaitu petugas PPI dan K3RS. Petugas K3 diambil dari  instalasi  sanitasi,  sehingga  jumlahnya tidak  mencukupi  dan  berdampak  kepada proses pencatatan dan pelaporan Kecelakaan Akibat Kerja. Hal ini dinyatakan oleh informan :
“Kalo  k3  ini  kebetulan  bergabung dengan sanitasi, k3nya sendiri ada 2 orang karena  dari  pekerjaan  k3  itu  bergabung dengan sanitasi kalo di akreditasi masuknya    kedalam  pokja    MFK,  apapun kegiatannya  dan  untuk  ronde  k3  sendiri yang  melakukan,  tapi  kalo  melakukan simulasi,  sosialisasi,  berbarengan  antara k3  dan  sanitasi,  diklat  ppi  dan  promkes campur jadi  satu.  Kalo  besar  di  apel pagi atau tidak di diklat untuk kecil sosialisasinya keruangan-keruangan” (IU- 1) “kalo SDM yang resmi Cuma tinggal satu kenyaataannya yang
resmi berdasarkan SK, kenyataannya brdasarkan struktur  organisasinya  K3  yang  pertama ketuanya  “dr  Z”,  sekertaris  ibu  “R”  dan tiga  penanggung  jawab  jadi  ada  5 ditambah “I” sama “R” jadi “(IU-2)
Menjadi  kewajiban  Rumah  Sakit untuk  memenuhi  sumber  daya  manusia yang sesuai dengan standar K3RS sehingga program-program K3RS dapat berjalan, hal ini  sesuai  dengan  Kemenkes  No  :  1087  /
Menkes / SK / VIII / 2010 yang menyatakan bahwa progam pengembangan sumber daya manusia K3RS merupakan hal pokok yang tidak  bisa dikesampingkan  (Kepmennaker, 1998). Adapun sumber daya manusia yang menangani  K3RS  yang  dibutuhkan  oleh Rumah sakit tipe B sebagai berikut :
a. S2  kesehatan  minimal  1  orang,  yang mendapatkan  pelatihan  khusus  yang terakreditasi mengenai K3RS.
b. Tenaga kesehatan masyrakat K3 Diploma III dan S1 minimal  1 orang dan menndapat  pelatihan  khusus  yang terakreditasi mengenai K3RS.
c. Dokter/Dokter gigi spesialis  dan dokter umum 1 orang dengan sertifikasi dalam bidang  K3  dan  mendapat  pelatihan mengenai K3RS.
d. Tenaga  Paramedis  dengan  sertifikasi dalam  bidang  K3  yang  mendapatkan pelatihan  khusus  yang  terakreditasi mengenai K3RS minimal 1 orang.
e. Tenaga  paramedis  yang  mendapatkan pelatihan  khusus  yang  terakreditasi K3RS minimal 1 orang.
f. Tenaga teknis lainnya dengan sertifikasi dalam  bidang  K3  yang  mendapatkan pelatihan  khusus  yang  terakreditasi mengenai  K3RS  minimal  1  orang (Kepmenkes, 2010).
Penerapan  K3RS  merupakan  salah satu  upaya  untuk  meningkatkan  mutu pelayanan  Rumah  Sakit  khususnya  dalam meningkatkan kepuasan pasien dan karyawan Rumah Sakit (Yulyanti, 2015),(Yulyanti,  2016).  maka  dari  itu pemenuhan  sumber  daya  manusia  yang sesuai  dengan  kualifikasinya  sangatlah penting  guna  menujang  pelaksanaan  dan pengelolaan  pencatatan  dan  pelaporan kecelakaan  akibat  kerja.  Rumah  Sakit  X Kota Cirebon belum memiliki unit ataupun bidang tersendiri untuk pelaksanaan program-program K3RS, pelaksanaan K3RS  masih  dipegang  oleh  instalasi sanitasi sehingga instalasi sanitasi mendapatkan  beban  ganda.  Tidak  ada  unit ataupun  bidang  yang  menangani  K3RS dapat    mempengaruhi  kinerja  dalam pelaksanaan program-program K3RS
khususnya  dalam  pelaksanaan  pencatatan dan  pelaporan  kecelakaan  kerja  (Yulyanti, 2015). Maka dari itu perlu adanya sumber daya manusia tersendiri untuk
melaksanakan  program  pencatatan  dan pelaporan sesuai dengan bidang keahlianya terkait K3RS. Serta didukung dengan komitmen direktur, karena  direktur  memegang  peran  penting dalam membangun kepedulian dan memotivasi  pekerja  dengan  menjelaskan nilai-nilai organisasi dan mengomunikasikan  komitmennya  pada kebijakan  yang  telah  dibuat  khususnya kebijakan yang terkait dengan pembentukan instalasi ataupun unit tersendiri yang menangani program- program K3RS (Kepmenkes, 2010). Analisis Anggaran Dalam Pelaksanaan Pencatatan Dan Pelaporan  Kecelakaan  Akibat  Kerja
Di Rumah Sakit X Di Kota Cirebon
Dari  hasil  penelitian  didapatkan bahwa tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan K3 di rumah sakit dikarenakan K3 di  rumah  sakit  X  Kota  Cirebon  masih berbentuk  panitia  dan  masih  bergabung dengan instalasi sanitasi, sehingga anggaran tidak  bisa  dialokasikan.  Hal  ini    didukung dengan pernyataan infroman sebagi berikut yaitu:
“kalo itu masuknya anggaran umum kalo  yang  khusus  K3  sih  tidak  ada  malah anggaran  untuk  K3  sendiri  saat  ini  K3 anggarannya jompeleng ke sanitasi kenapa demikian  karena  k3nya  bentuknya  masih panitia  belum  punya  RAB  kalo  sanitasi resmi dia mempunyai RAB”(IU-2) “yaitu tadi saya ceritakan,sebenarna alokasi  anggaran  dana  tidak  ada  tapi  kita mengushakan  kalo  perawat  disini  tenaga kotrak  atau  PNS  itukan  tidak  semua  PNS disini kita usahakan  free gitu”(IU-4)
Anggaran  untuk  K3RS  seringkali dianggap  sebuah  pemborosan  karena dampaknya  tidak  bisa  dirasakan  secara langsung. Rumah Sakit lebih memprioritaskan anggaran untuk
pembangunan  dan  pemenuhan  fasilitas pelayanan  kesehatan.  Apabila  dianalisis dengan  benar,  dan  dilakukan  perhitungan dengan  jelas  anggapan  bahwa  anggaran untuk K3RS hanya sebagai pemborosan itu kurang  tepat  karena  justru  anggaran  yang dialokasikan untuk program-program K3RS  akan  menguntungkan  Rumah  Sakit
dampaknya  akan  mempengaruhi  kualitas pelayanan  di  Rumah  Sakit.  Biaya  untuk pelaksanaan  program-program  K3  hanya sekitar 2,109% dari biaya-biaya pembangunan  ataupun  fasilitas  lainnya (Rawis, 2016). Alokasi  anggaran  yang  disediakan untuk  instalasi  sanitasi  hanya  digunakan untuk pemenuhan peralatan seperti penyediaan APAR, anggaran untuk pencatatan  dan  pelaporan  serta  program
K3RS yang lainnya masih belum mendapatkan  perhatian  khusus.Diperlukan komitmen dari Direktur Rumah Sakit untuk mengalokasikan anggaran khusus pelaksanaan program-program K3RS.
Program  akan  berjalan  dengan  efektip apabila  didukung  dengan  ketersediaan anggaran.
Analisis  Peralatan,  Sarana  Dan Perasarana Dalam Pelaksanaan Pecatatan  Dan  Pelaporan  KAK  Di Rumah Sakit X Di Kota Cirebon Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan  didapat  bahwa  kegiatan pencatatan  dan  pelaporan  KAK  di  Rumah
Sakit  X    dilakukan  dengan  menggunakan formulir khusus untuk KAK. Hali ini dapat didukung oleh penyataan informan sebagai berikkut:
“Paling buku, formulir itu aja sih yang digunakan”(IU-2)
“Kalo kita ada formulirnya” (IU-3) “Kita ada formulir khusus iya, sebelum ini formnya bukan pekerjanya saja ini form pasien seperti ini” (IU-4)
Pelaksanaan pencatatan dan
pelaporan  tidak  akan  berjalan  dengan efektip apabila tidak ditunjang dengan alat, sarana dan prasarana. Rumah sakit X Kota Cirebon  hanya  memiliki  formulir  untuk melaporkan  kejadian  kecelakaan  kerja. Rumah  sakit  X  Kota  Cirebon  belum memiliki  ruangan  khusus  untuk  petugas yang  menangani  kegiatan  K3RS,  karena petugas  masih  tergabung  dengan  instalasi sanitasi.  Selain  itu  Rumah  sakit  X  Kota Cirebon belum memiliki komputer, printer untuk  bidang  K3RS  dan  belum  memiliki buku  rekapitulasi  khusus  untuk  pencatatan kecelakaan  kerja,  belum  memiliki  lembar investigasi, dan laporan tahunan
pelaksanaan program-program K3RS yang didalamnya  memuat  salah  satunya  tentang laporan kecelakaan kerja. Sehingga pelaksanaan  pencatatan  dan  pelaporan banyak  yang  tidak  dapat  diketahui  dan dilaporkan.
Penyediaan  sarana  dan  prasarana yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masing- masing  bidang  berpengaruh  terhadap kinerja karyawan (Hartono, 2014).
Tersediaanya  sarana  pendukung  program K3RS  diharapkan  dapat  meningkatkan pelayanan  program  K3RS  dalam  hal pencatatan dan pelaporan kecelakaan yang terjadi di Rumah Sakit X kota Cirebon.
Analisis  Pedoman  Dan  Standar Prosedur Operasional Dalam Pelaksanaan Pecatatan Dan Pelaporan  Kecelakaan  Akibat  Kerja
Di Rumah Sakit X Di Kota Cirebon
Hasil wawancara menyatakan bahwa prosedur  pelaporan  disampaikan  kepada direktur  saja,  tidak  dilaporkan  ke  dinas kesehatan  dan  dinas  ketenagakerjaan dikarenakan  menurut  informan  kecelakaan kerja  tidak  boleh  dipublikasikan.  Hal  ini dapat  didukung  dengan  adanya  peryataan informan sebagai berikut :
“ya  itu  ada  alurnya  sesuai  dengan Standar  Prosedur  Operasional  yang  tadi saya  jelaskan  contoh  tertusuk  jarum perawat  melapor  ke  kepal  ruangan  terus kemudian lapor ke bagian k3 kemudian k3 konsultasi  dibagian  ppi  apakah  ini  bekas pasien  penyakit  menular  apa  tidak  kalo bukan  penyakit  menular  udah  berhenti, kalo misal si pasiennya terjangkit hapatitis atau  hiv  nanti  langsung  di  ajukan  ke  IGD terus diambil lab gitu”(IU-2)
“alurnya  pelaporan  sejauh  ini  dari ruangan melapor ke k3 dan ppi kalo misal ppi  yang  menerima  biasanya  ppi  akan melapor  ke  k3  kemudian  kita  dampingi  ke IGD  laku  kita  sekening  lalu  diteriam kemudian kita lihat dari tritman kemudian kita  simpulkan  sambil  menunggu  dari  lab kemudian  kita  buat  keronologinya  seperti apa, kita kumpulkan selama satu bulan lalu kita laporkan ke bagian manajeman”(IU-2)
“kalo eksternal selama ini tidak,karena  kecelakaan  kerja  ga  boleh publikasi di foto copy aja ga boleh, karena kita  interen  aja  tapi  secara  gelobalkan  tri wulan  itu  tiga  bulan  sekali  lapor  ke disnaker iya, itu kita global aja jadi ketusuk jarum satu orang udah gitu aja”(IU-4)
Pelaporan  kecelakaan  kerja  wajib untuk  dilaporkan  oleh  pengurus  K3, pengurus  diwajibkan  melaporkan  setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang  dipimpinnya  kepada  pejabat  yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja (UU K3, 1970).  Pelaporan  kecelakaan  kerja  tidak hanya dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan, namun  segala  kegiatan  yang  berkaitan dengan  program-program  K3RS  wajib dilaporkan  ke  dinas  kesehatan  melalui penanggung jawab program kesehatan kerja (Kepmenkes,2010).  Keadaan  dilapangan diketahui  bahwa  kecelakaan  kerja  yang dicatat  hanya  kecelakaan  kerja  yang berkaitan dengan kecelakaan infeksius saja,
hal tersebut dikarenakan yang bertanggungjawab  dalam  pencatatan  dan pelaporan bagian PPI bukan bagian K3RS.
Maka  Direktur  Rumah  Sakit  X  Kota Cirebon  perlu  melakukan  peninjauan kembali  standar  prosedur  dan  operasional pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja sesuai  dengan  Permenaker  RI  nomor  : PER.03/MEN/1998 dan peraturan Kemenkes Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010  agar  segala kecelakaan kerja yang terjadi dapat dicatat dilaporkan ke dinas terkait (Silvia, 2017).

## Penutup
Sumber daya manusia yang bertanggungjawab untuk proses pencatatan dan  pelaporan  KAK  masih    bergabung dengan sanitasi sehingga proses pencatatan dibantu oleh PPI. Anggaran untuk kegiatan K3 tidak ada anggaran khusus dikarenakan K3  di  Rumah  Sakit  masih  bergabung dengan  sanitasi.  Proses  pencatatan  dan pelaporan  menggunakan  formulir  khusus dan  kecelakaan  yang  sering  terjadi diakbatkan  oleh  jarum  suntik.  SPO  belum terintegrasi  dengan  baik,  kecelakaan  tidak boleh dipublikasikan sehingga tidak dilaporkan  ke  dinas  ketenagakerjaan  dan dinas  kesehatan  karena  kecelakaan  yang dicatat  dan  dilaporkan  hanya  kecelakaan
yang  bersifat  infeksius  dan  dilaporkan hanya sampai direktur rumah sakit.

## Daftar Pustaka
Depnaker,  R.  I.  "Undang-Undang  No.  1 tahun  1970  tentang  keselamatan kerja." Jakarta: Depnaker (1970).
Hartono,  Didi.  Pengaruh  Sarana  Prasarana dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap Kinerja  Pegawai  Dinas  Pendidikan Kota  Banjarbaru.  Jurnal  Kindai, Volume 10 Nomor 2. 2014.
Indonesia, Republik. "Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun 2009  tentang  kesehatan." Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2009).
Kesehatan,  Menteri. Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  no. 432/menkes .  SK/IV/2007.  Tentang Pedoman  Manajemen  Kesehatan  dan
Keselamatan  Kerja  (K3)  Di  Rumah
Sakit.  Jakarta.  2007.  available  in http://www. depkes. go. id/downloads/Kepmenkes/KMK% 20432-IV% 20K3% 20RS. pdf cited at
November 15, 2010.
Kesehatan,  Menteri. Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  no. 1087/menkes .  SK/VIII/2010.  Tentang
Standar  Kesehatan  Dan  Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit. Jakarta. 2010. Ketenagakerjaan, Menteri. "Peraturan Menteri  Tenaga Kerja Republik Indonesia  Nomor  PER.03/MEN/1998 Tentang  Pencatatan  dan  Pelaporan
Kecelakaan Kerja ." Jakarta . 1998.
PI,  Silvia  Maria,  Joko  Wiyono,  and  Erlisa Candrawati.  "Kejadian  Kecelakaan Kerja  Perawat  Berdasarkan  Tindakan Tidak Aman." Care 3, no. 2 (2017): 9- 17.
Rawis, Thresia Deisy, Jermias Tjakra, and Tisano Tj Arsjad. "Perencanaan Biaya Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Bangunan  (Studi  Kasus:  Sekolah  ST.
Ursula  Kotamobagu)." Jurnal  Sipil Statik 4, no. 4 (2016).
Sarastuti,  Dewi,  K.  Heru  Subaris,  Anisa Catur Wijayanti, S. KM, and M. Epid. "Analisis Kecelakaan Kerja Di Rumah
Sakit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta."  PhD  diss.,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
Saryono,  Anggraeni,  A.,  D., Metodologi Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif dalam  Bidang  Kesehatan. Nuha Medika .Yogyakarta : 2013. Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan RD . Alfabeta.
Bandung : 2014.
Tarwaka, 2014.
Keselamatan dan
Kesehatan  Kerja  Manajemen  dan Implementasi  K3  di  Tempat  Kerja. Surakarta : Harapan Press.
Yulyanti,  Depi,  Hanifa  Maher  Denny,  and Sudiro  Sudiro.  "Evaluasi  Manajemen Kesehatan  Dan  Keselamatan  Kerja Rumah Sakit (Studi Aspek Manajemen K3RS  di  RSUD  Indramayu  Tahun 2015."  PhD  diss.,  UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2015.
Yulyanti,  Depi.  Pengaruh  Pelaksanaan Manajemen K3RS Terhadap Kepuasan Pasien  Rumah  Sakit  X.  Jurnal Kesehatan  Indra  Husada,  Volume  3 No.2. 2015.
Yulyanti,  Depi.  Pengaruh  Pelaksanaan
Manajemen K3RS Terhadap Kepuasan Karyawan Rumah Sakit X di Kabupaten Indramayu. Prosiding Seminar  Nasional  Dan  Diseminasi Penelitian  Kesehatan.  STIKes  Bhakti Tunas Husada. 2016.