## AGENDA REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEMBEBASKAN BUDAYA PUNGUTAN LIAR

## Oleh: SRI MUJIARTI ULFAH

## ABSTRAK
Pungutan liar merupakan budaya buruk namun telah lama ada dan tetap dipraktikkan meskipun agenda  reformasi  birokrasi  merupakan  program  prioritas  pemerintah  pasca  orde  baru.    Praktik pungutan  liar  ini  menambah  daftar  panjang  patologi  birokrasi  di  Indonesia  sehingga  jika  tidak segera  diselesaikan  akan  melahirkan  kebangkrutan  birokrasi.  Tantangan  Reformasi  birokrasi adalah politik pragmatis saat ini yang kental dipraktikkan oleh para politisi, politik kepentingan melahirkan reformasi birokrasi yang di setting sesuai kepentingan penguasa. Sehingga penting bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari politik kepentingan aar agenda reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuannya.

## Kata kunci: Reformasi birokrasi, pungutan liar, politik

## PENDAHULUAN
Operasi  Tangkap  Tangan  praktek  suap  di  Kementrian  Perhubungan  tak  terlalu mengejutkan, karena sudah jama diketahui masyarakat bahwa berbagai macam urusan masyarakat yang  berurusan  dengan  transfortasi,  baik  itu  pembuatan  izin  operasional  berbagai  moda transportasi,  pernerbitan  sertifikat  operator  penerbangan,  mengeluarkan  sertifikat    kesehatan personil penerbangan dll.
Dari  hasil  penyelidikan  diketahui  bahwa  suap  terjadi  untuk  mempercepat  pengurusan perizinan.    Meskipun  saat  ini  pemerintah  telah  mengembangkan e-Government dalam mendekatkan  diri  kepada  masyarakat,  dan  untuk  meminimalkan  praktek  pungutan  liar,  namun ternyata  banyak  celah  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  memperkaya  diri.  Begitupun  halnya  di Kementrian Perhubungan menurut Kombes Awi Setiyo "Semua izin diurus online , mereka coba potong  prosedur  supaya  bisa  dapat  uang,"  (bbc.com.  11/10/16.  Bahkan  tak  tanggung-tanggung dana  yang  terindikasi  merupakan  hasil  suap  berkisar  milyaran  dengan  bayaknya  orang  yang terlibat, ini diindikasikan dengan beberapa catatan nama serta nominal tujuan uang tersebut.
Pemerintah  kemudian  membuat  satuan  tugas  sapu  bersih  pungutan  liar  (satgas  saber pungli) penanggung jawab menteri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Satgas anti pungli ini merupakan operasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)  akan  bersifat  lintas  lembaga  dan  unit.  Yaitu,  kepolisian,  kejaksaan,  dan  Kementerian Koordinator  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan  akan  bersama-sama  mengisi  susunan  organisasi Satgas Saber Pungli.

## PUNGUTAN LIAR MERUPAKAN PATOLOGI BIROKRASI
Menurut  Samudra  Wibawa  (2005:  154)  mengungkapkan  bagaimana  pungutan  liar merupakan kelanjutan dari praktik upeti sejak jaman kerajaan majapahit. Para pejabat rendahan secara periodik harus menyetorkan kepada pejabat diatasnya. Dan upeti yang disetorkan tersebut berasal dari warga masyarakat. Kondis tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah dikarenakan ini
merupakan suatu kondisi yang dianggap budaya pada waktu itu meskipun bagi masyarakat praktik tersebut tetap meyengsarakan.
Beda  halya  dengan  apa  yang  terjadi  saat  ini.  Secara  peraturan  pungutan  liar  merupakan praktik yang illegal sehingga bagi yang menyuap atau yang disuap telah melakukan pelanggaran hukum.  Para administrator  yang kehadirannya seharusnya mampu melahirkan pengayoman dan membantu  urusan  masyarakat  namun  dengan  praktik  pungli  ini  malah  membawa  kepada kesengsaraan  masyarakat.  Pelayanan  yang  seharusnya  mampu  dihadirkan  dengan  cepat,  efektif dan efisien bagi masyarakat tapi malah dipersulit bahkan tak jarang mematok tarif khusus untuk kompensasi pelayanan.
Birokrasi  menurut  kamus  umum  bahasa  Indonesia  adalah  sistem  pemerintahan  yang dijalankan  oleh  pegawai  pemerintah  karena  telah  berpegang  pada  hierarki  dan  jenjang  jabatan. Atau dalam definisinya yang lain, birokrasi adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban,  serta  menurut  tata  aturan  yang  banyak  laku-likunya  (Poerwadarminta,  Kamus  umum bahasa Indonesia; 1987:144.)
Menurut  perspektif  Administrasi  Publik,  birokrasi  dapat  di  pahami  sebagai  Badan  atau organisasi pemerintahan yang melaksanakan layanan public yang profesional, efektif, efisien, dan produktif.  Birokrasi  mesti  melaksanakan  tugas  sesuai  aturan,  cepat,  tepat,  mudah,  murah,  dan menghasilkan. Pandangan ini diperkuat oleh Agus P & Wahyudi K (2009) Birokrasi merupakan mesin organisasi dan kebijakan publik yang sangat penting.
Sebagai  pemberi  pelayanan,  maka  birokrasi  berada  di  garis  terdepan  langsung bersinggungan dengan masyarakat, memenuhi kebutuhan  masyarakat. Sehingga untuk mengukur bagaimana baik dan bersihnya pemerintah dapat melalui performance birokrasinya. Namun dari Pengalaman  dan  kinerja  birokrasi  dari  berbagai  Negara  telah  melahirkan  dua  pandangan  yang saling bertentangan terhadap birokrasi. Pandangan pertama melihat birokrasi sebagai kebutuhan, yang  akan  meng-efesien-kan  dan  men-efektif-kan  pekerjaan  pemerintahan.  Pandangan  kedua, melihat  birokrasi  sebagai  “musuh”  bersama,  yang  kerjanya  hanya  mempersulit  hidup  rakyat, sarangnya korupsi, tidak melayani, cenderung kaku dan formalistis, penuh dengan arogansi (yang bersembunyi di balik hukum) dan sebagainya.
Memang  munculnya  pandangan  tersebut  bukan  tanpa  alasan,  karena  permasalahan birokrasi tetap merupakan masalah sentral yang dihadapi oleh Negara. Padahal secara konseptual, birokrasi  merupakan  badan  yang  netral.  Faktor  diluar  birokrasilah  yang  menentukan  wajah birokrasi menjadi menjadi baik atau jahat, yaitu manusia yang akan menjalankan dan system yang dipakai,  dimana  birokrasi  itu  hidup  dan  bekerja.  Artinya  jika  sistem  (politik,  pemerintahan  dan sosial  budaya)  yang  dipakai  oleh  suatu  negara  adalah  baik  dan  pejabat  birokrasi  adalah  orang- orang  yang  baik,  maka  birokrasi  menjadi  sebuah  badan  yang  baik  dan  efektif.  Sebaliknya,  jika birokrasi hidup dalam system yang jelek, hukumnya lemah, serta ditunggangi oleh para pejabat yang tidak jujur, maka birokrasi akan menjadi buruk dan menakutkan bagi rakyatnya.
Warsito Utomo (2007) menggambarkan ketika kita mendalami dan hidup dalam aktivitas birokrasi  pemerintahan,  maka kita akan sangat  mengenal  dan familiar dengan apa  yang disebut dengan bureaupathology, yakni penyakit birokrasi. Penyakit birokrasi terdiri dari birokratism dan bureaunomia .  Penyakit birokratism merupakan  penyakit  birokrasi  yang  berkaitan  dengan pelayanan  pemerintah  yang  menyangkut  system  prosedur  yang  sangat  berbelit-belit,  memakan waktu, biaya dan tenaga. Sedangkan bureaunomia tidak saja mempengaruhi pelaksanaan tekhnis operasional pemerintahan, tetapi lebih berpengaruh terhadap derajat tingkat kebijakan pemerintah atau formulasi kebijakan pemeritah. Bureaunomia dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk mempengaruhi birokrasi pemerintahan didalam melayani masyarakat. Bureaunomia menanamkan
pengaruhnya  didalam  birokrasi  pemerintahan  dengan  mendudukkkan  orang-orang  partai  yang bukan birokrasi profesional didalam jajaran birokrasi ataupun memberikan privilege pada aparat birokrasi yang berafiliasi dengan kekuatan partainya.
Dampak yeng terjadi dengan adanya bureaunomia adalah, pertama , birokrasi dan birokrat kita  menjadi  tidak  netral  lagi.  Formulasi  dan  implementasi  kebijakan  lebih  ditentukan  oleh kekuatan dapur politik partai daripada dapur pemerintahan. Kedua, birokrasi dan birokrat kita lebih berorientasi  kepada  kepentingan  keinginan  partai  politik  daripada  komponen  perangkat  daerah. Ketiga, birokrat  dan  birokrasi  melakukan  tindakan-tindakan  yang  tidak elegant sesuai  dengan profesionalismenya, tetapi bergerak seperti massa sebagaimana politik praktis (Warsito, 2007).
Indikator  buruknya  kerja  birokrasi  pada  mumnya  berfokus  pada  terjadinya  korupsi. Korupsi  atau rasuah adalah tindakan pejabat  publik, baik  politisi maupun pegawai  negeri, serta pihak  lain  yang  terlibat  dalam  tindakan  itu  yang  secara  tidak  wajar  dan  tidak  legal menyalahgunakan  kepercayaan  publik  yang  dikuasakan  kepada  mereka  untuk  mendapatkan keuntungan sepihak. (ti.or.id).
Jenis  tindak  pidana  korupsi  di  antaranya;  memberi  atau  menerima  hadiah  atau  janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi  pegawai  negeri/penyelenggara  negara),  dan  menerima  gratifikasi  (bagi  pegawai negeri/penyelenggara  negara).  Titik  ujung  korupsi  adalah  kleptokrasi,  yang  arti  harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri , dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Menurut  Transparansi  Internasional,  korupsi  di  Indonesia  selama  tahun  2012  menjadi perhatian dunia. Indonesia bahkan tergabung dalam 60 besar negara terkorup di dunia. Indonesia duduk di peringkat 118 dari daftar peringkat indeks persepsi korupsi 174 negara dunia. Namun jika  mengacu  poin  tiap  negara,  Indonesia  duduk  di  posisi  56  negara  terkorup. (cpi.transparency.org, 29/10/13).
Akutnya permasalahan korupsi, tidak hanya di  Indonesia namun juga dibeberapa negara maju,  akibatnya  negara  mengalami  kebangkrutan  birokrasi.    David  Osborn  dan  Ted  gaebler (mewirausahakan Birokrasi, Pustaka Biraman Pressindo, 2005) mensinyalir bagaimana birokrasi Amerika, yang 100 tahun lalu dipandang positif, kini semakin dirasakan lamban, tidak lincah, tidak bisa  menyesuaikan  dengan  perubahan  kebutuhan  masyarakat.  Birokrasi  kota-kota  yang  ada  di Amerika menjadi demikian gemuk dan korup, sehingga tidak bisa diharapkan lagi.
Dampak  lain  dari  korusi  adalah  bagi  kesejahtaraan,  seperti  apa  yang  di  sampaikan  oeh Abraham Samad (Ketua KPK), Indonesia adalah negeri yang kaya dan memiliki pemasukan besar. Dari  sektor  energi  misalnya,  negara  bisa  saja  mendulang  Rp  15  ribu  triliun  setiap  tahun.  Uang sebesar itu akan di dapat jika pemerintah mampu memaksa perusahaan tambang untuk membayar royalty sebesar 50 persen. Sebagai contoh, dalam setahun, Blok migas Mahakam bisa mendulang Rp 120 triliun, Blok Cepu sebesar Rp 190 triliun, dan Blok Madura senilai Rp 135 triliun. Kenapa pemerintah tidak bisa memaksa? Karena pengusaha telah membayar sogokan kepada pemerintah setempat. "Bahkan, sesungguhnya uang suap yang dibayarkan ke oknum pemerintah lebih besar dari  royalti,"  ucapnya.  (Tempo.co,  29/10/13).  Beliau  pun  menambahkan  seandainya  uang sebanyak itu di bagikan kepada rakyat Indonesia maka tiap-tiap kepala keluarga akan memilikik penghasilan sekitar Rp 30 juta setiap bulan.

## REFORMASI BIROKRASI
Menurut  Eko  Prasojo  Wakil  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB). Ada tujuh realita kebobrokan birokrasi di Indonesia. pertama, pola  pikir  para  birokrat  terlalu  sesuai  aturan.  Kedua,  orientasi  budaya  kerja  lemah.  Ketiga,
birokrasi secara organisasi terlalu gemuk. Keempat, perundang-undangan tidak harmonis. Kelima, banyak  para  birokrat  ditempatkan  pada  posisi  yang  tidak  sesuai  kemampuannya.  Keenam, kewenangan  yang  tumpang  tindih  atau overlapping .  Ketujuh,  pelayanan  publik  menjadi  buruk. Selain itu, kuatnya ikatan antara para birokrat atau birokrasi dengan political authority ; diorganisir secara hierarkis dan birokratis; serta memiliki monopoli. Hal tersebutlah yang menciptakan apa yang dinamai dengan budaya birokrasi.
Menurut mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid. Saat ini masalah terbesar bagi Indonesia adalah manajemen organisasi yang buruk, sehingga korupsi terus berjalan  meskipun  ada  upaya  pemerintah  untuk  memberantasnya.  Sistem  tata  kelola  organisasi yang  tidak  resisten  terhadap  penyimpangan  dan  penyelewengan  itu,  menjadi  sarang persembunyian yang paling aman bagi para koruptor. "Indonesia memiliki struktur birokrasi yang paling gemuk di dunia, tidak ada tanda-tanda keberhasilan reformasi birokrasi jika perampingan organisasi tidak dilaksanakan," kata Ryaas.(Facebook.com, 21/3/12).
Dampak dari gemuknya struktur birokrasi di Indonesia menyebabkan cenderung permisif terhadap korupsi dan pungutan liar (high cost economy) dan menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi  tidak  efisien  karena  banyaknya  meja  birokrasi  (perijinan)  yang  harus  dilalui  sehingga p emakai jasa terdorong memberikan “uang jasa” agar urusan birokrasinya dapat dipercepat.
Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur,  penyedotan  sumber  daya,  dan  pejabat  diangkat  atau  dinaikan  jabatan  bukan  karena prestasi.  Pada  saat  yang  bersamaan,  korupsi  mempersulit  legitimasi  pemerintahan.  Sehingga ditempuhkan program pemerintah yakni reformasi Administrasi. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dari  KKN,  pelayanan  yang  prima  dan akuntabel khususnya dalam masyarakat dan dunia usaha.
Berbagai  teori  di  munculkan  untuk  memperbaiki  birokrasi  di  dunia  tak  terkecuali Indonesia.    Pada  awal  tahun  1990an  good  governance  masuk  ke  Indonesia  sebagai  solusi  dari permasalahan birokrasi yang akut. Menurut Sjamsiar (2005,3) sebelum wacana good governance mendominasi arah reformasi pemerintahan di Indonesia, terminology seperti “less-government”, “enterpreneural Government” dan sejenisnya sempat menjadi wacana yang dominan. Buku yang ditulis oleh Ted Gaebler dan David Osborn (1992), yaitu “reinventing government” telah menjadi rujukan  bagi  birokrasi  di  Indonesia  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  dengan  sepuluh prinsipnya.
Beberapa  tahun  kemudian,  teori  Good  Governance  mengalami  perkembangan  dengan model New  Public  Manajement (NPM).  NPM  merupakan  teori  baru  manajemen  pubik  yang beranggapan  bahwa  praktik  manajemen  sektor  swasta  adalah  lebih  baik  dibandingkan  dengan praktik manajemen sektor publik. Huges dkk. dalam Mahmudi (2010) Dalam Febriyanto (2013) mengatakan bahwa” untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa paktik dan tekhnik  manajemen  yang  diterapkan  di  sektor  swasta  kedalam  organisasi  sektor  publik,  seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetensi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.
Mengenai  New  Public  Manajement  Anthony  B.L.  Cheung,  dalam  Hermawan  (2013) mengatakan bahwa tidak akan dengan mudah merubah secara mendasar posisi birokrasi sebagai salah satu kekuatan politik dan menggantinya dengan “ public service delivery ” yang menempatkan warganegara sebagai konsumen ( customers is the king ).
Prasojo  dkk.  Dalam  Kurniawan  (2007)  menjelaskan  mengenai  pergeseran  kata  antara kewarganegaraan  dengan  konsumen.  Seiring  dengan  diadopsinya  pendekatan  berorientasi  pasar dalam new public manajement menyebabkan masyarakat diredefinisi sebagai konsumen atau klien dan karenanya memiliki implikasi terhadap pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat
(Haque,  1999,  313).  Dalam  pola  hubungan  yang  baru  tersebut  melibatkan  adanya  transaksi keuangan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  dalam  proses  penyediaan  pelayanan  publik (Haque,  1999,  313).  Karenanya  menurut  Haque  (1999,  313)  Dalam  Kurniawan  (2007),  kondisi yang semacam ini khususnya di negara berkembang dapat merugikan bagi kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki kapasitas keuangan sebagai konsumen atau pengguna pelayanan.
Namun,  benarkah  teori  transparansi  sektor  swasta  lebih  bisa  dipertanggung  jawabkan? Indonesia  sebagai  Negara  emerging  markets  dalam  Survei  yang  dilakukan  oleh  Political  & Economic Risk  Consultancy  yang berbasis di  Hongkong, menjadikan  Indonesia sebagai  negara paling  korup  dari  16  negara  di  kawasan  Asia  Pasifik  menurut  survei  persepsi  korupsi  2011 terhadap  pelaku  bisnis  (kompas.com.  4/11/2013).  Di  negara-negara  berkembang,  politisi  dan pejabat pemerintah menerima suap dari kelompok swasta sebanyak 20 sampai 40 miliar US dolar atau setara dengan Rp 200 triliun sampai Rp 400 triliun setiap tahun. Suap itu dilakukan dengan cara  terorganisasi  dan  nyaris  tidak  tersentuh  hukum.  Akibat  korupsi  oleh  kelompok  bisnis  ke pejabat publik, harga yang dibayar tidak sekadar uang. Praktik itu secara langsung telah merusak kinerja  perusahaan.  Imbasnya,  terjadi  korupsi  pasar  yang  melemahkan  persaingan  sehat,  harga yang adil, dan efisiensi. Dampak terburuk lain adalah mempertahankan birokrasi, partai politik, dan pemerintahan yang korup (antikorupsi.org, 14/10/09).
Berdasarkan  penelitian  Smith  dalam  Utomo  (2007:  205-206),  terdapat  berbagaia  faktor penyebab buruknya pelayanan aparat birokrasi, antara lain: gaji yang rendah, sikap mental aparat pemerintah, kondisi ekonomi yang buruk; Administrasi yang lemah; dan kurangnya pengawasan, sehingga dari sisi inilah kita bisa melihat bahwa buruknya pelayanan birokrasi karena disebabkan oleh faktor-faktor yang saling terkait bukan disebabkan oleh faktor tunggal.
Sepriyanto  (2002:  252-255)  mengungkapkan  bahwa  setidaknya  ada  dua  factor  yang menyebabkan korupsi, yaitu: Faktor Individu, Paham materialism yang menjadikan harta sebagai tujuan hidup  telah mengakar dalam diri individu bahkan juga  Negara. Paham  ini menyebabkan hilangnya budaya malu, rasa bersalah sekaligus pengendalian diri, menghadapi fenomena korupsi. Bahkan pada tingkatan tertentu, korupsi dipandang cara yang sah untuk ‘bagi-bagi’ rejeki, menjaga stabiitas masyarakat, serta alat untuk mengendalikan dukungan dan kesetiaan (politik). Tidaklah heran kalau kita lihat saat ini korupsi dilakukan secara berjama’ah.
Tentu saja, permasalahan individu ini tidak berdiri sendiri, karena menurut Ryaas Rasyid “korupsi  yang  telah  mengakar  di  birokrasi  pemerintah  saat  ini  merupakan  produk  dari  sistem administrasi yang sakit”. Pola pendidikan yang materialisme, tata nilai (sosial, kemasyarakatan, keluarga) yang liberal, system ekonomi yang materialism, sehingga sistem sosial yang dibangun akan  membentuk  individu-individu  yang  mengagungkan  harta  dan  kekayaan  sebagai  sumber hidunya. Sehingga lahirlah masyarakat  yang individualistik sekaligus materialistic. Dan saat ini kita hidup dalam kondisi ini.
Faktor  system, Besar  kecilnya  birokrasi  dan  wewenangnya,  ditentukan  oleh  fungsi pemerintahan  yang  didefinisikan  oleh  system  politik  dan  pemerintahan  yang  dipakai  negara tersebut.    Factor  system  yang  rusak  tidak  hanya  disebbakan  oleh  ideology  yang  rusak  namun disebabkan implementasi  system  hukum  yang  lemah. System  saat  ini  tidak  menjalankan fungsinya sebagai lembaga pencegah korupsi namun juga ketidakmampuanya untuk memberikan efek jera bagi orang yang melakukan korupsi. Penegakan hukum setengah hati atas kasus-kasus korupsi  bukan saja membuat para koruptor takut, tetapi  juga sekaligus membuat penghormatan terhada hukum rendah.
Kitapun  tidak  dapat  memungkiri system  penggajian  yang  rendah menjadi  salah  satu sebab kelemahan system ini. Gemuknya struktur birokrasi kita menyebabkan tersedotnya anggaran
pada belanja pegawai. Meskipun setiap tahun pemerintah melakukan remunerasi gaji PNS namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi sector riil tetap saja kesejahteraan hanya sebatas mimpi.
Sistem Sosial. Ditengah masyarakat yang menerapkan ideology kapitalisme saat ini nilai sosial yang hidup ditengah masyarakat adalah niali-nilai pragmatism, materialism, dan permissive. Sehingga menyebabkan Control sosial yang lemah. Strata yag berlaku dimasyarakat tetap antara si kaya dan si miskin tanpa melihat halal atau haram harta yang diperoleh. Kita tidak heran saat ini jika melihat ulama menjadi guru spiritual pejabat yang korup.

## PENGARUH POLITIK KEPENTINGAN
Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik (Budiarjo. 2013:13). Mulai adanya keberadaan manusia, membentuk masyarakat dan mengatur kehidupan kolektif secara dengan baik mengingat  masyarakat  sering menghadapi  terbatasnya sumber alam,  atau perlu dicarisuatu  cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik.
Bagaimana caranya mencapai tujuan terssebut? Usaha tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik).
Politik  dalam  suatu  negara  berkaitan  dengan  masalah  kekuasaan  (power)  pengambilan kekuasaan  (decision  making),  kebijakan  publik  (public  policy),  dan  alokasi  atau  distribusi (allocation or distribution).
Menurut  Asad  (dalam  Kurnia,  2003)  politik  adalah  menghimpun  kekuatan;  meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  kekuatan;  mengawasi  dan  mengendalikan  kekuatan;  dan  menggunakan kekuatan,  untuk  mencapai  tujuan  kekuasaan  dalam  negara  dan  institusi  lainnya.  Sedangkan menurut Isjwara (dalam Kurnia, 2003) politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan; teknik  menjalankan  kekuasaan;  masalah-masalah  pelaksanaan  dan  kontrol  kekuasaan;  atau pembentukan kekuasaan.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu   antara lain:
1.  politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2.  politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan dan Negara
3.  politik  merupakan  kegiatan  yang  diarahkan  untuk  mendapatkan  dan  mempertahankan kekuasaan di masyarakat
4.  politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam  konteks  memahami  politik  perlu  dipahami  beberapa  kunci,  antara  lain:  kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Menurut  Maksudi  (2012)  ketika  seseorang  mencoba  untuk  berusaha  meraih  kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia, dan ketika mereka berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka melihat dirinya sibuk dengan kegiatan (aktivitas) politik.
Praktek politik  yang ada saat ini, memberikan gambaran bagaimana politik kepentingan terasa lebih  kental,  kita  memahami  bahwa  keberadaan  birokrasi  sebagai  mesin  Negara  yang  paling mudah  digunakan  untuk  mengontrol  perilaku  masyarakat  sekaligus  memanfaatkannya  untuk mempertahankan kekuasaan ( eko Prasejo, 17/10/2007).
Dalam konteks ini, pemerintah harus mampu memilah dan memastikan bahwa agenda reformasi birokrasi  memang  semata-sama  merupakan  agenda  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan tujuan dari keberadaan pelayanan itu sendiri.
Melihat  dari  permasalahan  ini,  memang  agenda  reformasi  birokrasi  memunculkan  tantangan tersendiri  yang  tidaklah  mudah,  karena  politik  reformasi  birokrasi  adalah  hal  yang  kompleks karena melibatkan kepentingan politik dalam birokrasi. Padahal dalam berbagai praktek dan teori, reforasi  birokrasi  adalah  proses  politik  yang  membutuhkan  dukungan  politik  dari  pada  pejabat politik yang terpilih. ( eko Prasejo, 17/10/2007).

## PENUTUP
Reformasi  birokrasi  adalah  agenda  wajib  yang  harus  dijalankan  pemerintah,  patologi  birokrasi yang telah menjadi masalah akut menjadikan tangtangan tersendiri dalam agenda reformasi ini. Tantangan  lain  yang  juga  dihadapi  adalah  praktik  politik  pragmatism,  jangan  sampai  reformasi birokrasi yang telah diagendakan kemudian berakhir hanya sebatas pada seremonial namun tidak meninggalkan pengaruh perbaikan dalam praktek pelayanan ditengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, Agus. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik .  Yogyakarta: Gava Media.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161011_indonesia_kemenhub_suap http://www.ui.ac.id/download/kliping/171007/Politik_Reformasi_Birokrasi.pdf
Jamsudin,  Syamsiar.  2005. Pemerintahan  dan  Kemitraan .  Malang:  Yayasan  Pembangunan Nasional.
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik & Pembangunan, Edi Hermawan. New Publik Management dan Politik Birokrasi dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Edisi Juli-Desember 2013
Jurnal Ilmu Adm Negara. Teguh Kurniawan. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governancemore. Edisi 1 Januari 2007,
Jurnal.  Iwan  Ismi  Febriyanto.  Dialektika  Kebijakan  Publik: “Studi  Komparasi  dan  teori  New Public Manajement dengan Good Governance dalam Persfektif Kebijakan Publik. 20013
Kumorotomo, Wahyudi&Pramusinto, Agus, 2009. Governance Reform di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media.
Osborn, David & Gaebler, Ted. 2005. Reinventing Government. PPM. Jakarta.
Sinambela, Lijan Poltak, 2008 Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Utomo, Warsito. 2007. Administrasi Publik Baru Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wibawa,  Samodra.  2005. Reformasi  Administrasi  Bunga  Rampai  Pemikiran  Administrasi Negara/public. Yogyakarta: Gava Media.