## ASAS TANGGUNG RENTENG PADA BENTUK USAHA BUKAN BADAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM BAGI HARTA PERKAWINAN

## THE PRINCIPLE OF JOINT LIABILITY IN NON-LEGAL ENTITY BUSINESS FORMS AND LEGAL CONSEQUENCES FOR MARRIAGES
Rilda Murniati Fakultas Hukum Universitas Lampung Rilda_muniarti@ymail.com

## Abstrak
Bentuk usaha bukan badan hukum diatur dalam KUHD yaitu: firma dan CV yang memiliki hubungan komplementer  yang  harus  menanggung  tanggung  jawab  secara  bersama-sama  atas  kerugian  pada  pihak lain secara pribadi dan bersifat keseluruhan. Permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam hal sekutu komplementer tidak menimbulkan perjanjian kawin (pisah harta) sebelum perkawinan atau saat perkawinan berakibat hukum bagi harta bersama perkawinan. Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat untuk menjalankan kegiatan usaha dari bentuk usaha bukan badan hukum. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana  pengaturan  asas  tanggung  renteng  pada  bentuk  usaha  bukan  badan  hukum  dan  dalam  hal pengusaha  mengelola  perusahaan  dan  melangsungkan  perjanjian  dengan  pihak  lainnya  hingga  terjadi wanprestasi  dan  bahkan  berakibat  dipailitkan  sehingga  harta  bersama  perkawinan  dapat  ikut  digunakan untuk  melunasi  utang  perusahaan.  Hal  ini  dapat  terjadi  jika,  terbukti  tidak  adanya  perjanjian  perkawinan yang  dibuat  sebelumnya  terhadap  sekutu  kompelementer  tersebut  sehingga  istri/suami  dapat  turut  digugat untuk  dimintakan  pertanggungjawaban  dalam  terjadi  wanprestasi  akibat  perbuatan  sekutu  kompelementer untuk  kepentingan  perusahaan  bukan  badan  hukum.  Dengan  adanya  pembaruan  hukum  melalui  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015  sebagai judicial  review  atas  Pasal  29  UU No.1  Tahun  1974, bahwa  perjanjian  kawin  yang  dapat  dibuat  oleh  suami  dan  istri  selaku  sekutu  komplementer  selama berlangsungnya  perkawinan  di  hadapan  notaris  adalah  langkah  antisipatif  atas  tanggung  jawab  secara tanggung renteng pada bentuk usaha bukan badan hukum yang berakibat bagi harta bersama perkawinan.
Kata Kunci: Sekutu Komplementer, Tanggung Renteng, Perjanjian Kawin.

## Abstract
The form of business is not a legal entity regulated in the Criminal Code, namely: firms and CVs that have a complementary relationship that must bear joint responsibility for losses to  other parties personally and  overall.  Legal  issues  that  may  arise  in  the  case  of  complementary  allies  do  not  lead  to  marriage agreements  (separation  of  assets)  before  marriage  or  when  marriage  has  legal  consequences  for  joint property of marriage. In the event of a default on the agreement made to carry out business activities from a non-legal  entity  business  form.  For  this  reason,  it  is  necessary  to  know  how  the  arrangement  of  joint responsibility principles in the form of non-legal entity business and in the case of entrepreneurs managing companies and entering into agreements with other parties until defaults occur and even result in bankruptcy so that joint property of marriages can be used to pay off corporate debts. This can happen if, as evidenced by  the  absence  of  a  marriage  agreement  made  earlier  with  the  complementary  allies  so  that  the  wife  / husband can also be sued for accountability in the event of default due to the actions of the complementary allies  for  the  benefit  of  the  company  not  a  legal  entity.  With  the  legal  reform  through  the  Constitutional Court  Decision  No.  69  /  PUU-XIII  /  2015  as  a  judicial  review  of  Article  29  of  Law  No.1  of  1974,  that  a marriage  agreement  that  can  be  made  by  a  husband  and  wife  as  complementary  allies  during  a  marriage before a notary public is an anticipatory step towards joint responsibility in the form of joint responsibility in the form non-legal business entity which results in marital property.
Keywords: Complementary Allies, Joint Liability, Mating Agreement.
Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018: hlm. 111-120. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Cara Mengutip (How  to  Cite): Rilda  Murniati, “Asas Tanggung  Renteng  pada  Bentuk  Usaha  Bukan  Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan ”, Jurnal Cepalo , 2 (2), (2018): 111-120.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1768

## A. Pendahuluan
Berbagai bentuk usaha dari perusahaan telah  diatur oleh  hukum, seperti  dari segi  hukum bentuk usaha dikelompokan  dalam  dua kelompok besar yaitu berbadan  hukum  dan bukan badan  hukum. Pengelompokan hukum  dari  bentuknya  tersebut  didasarkan  terpenuhinya  syarat-syarat  badan  hukum  yang  ditemukan  oleh doktrin  ilmu  hukum  dan  diatur  pada  setiap  undang-undang  yang  mengatur  bentuk  usaha  dari  badan  hukum tersebut. Syarat-syarat  bentuk  usaha  digolongkan  sebagai  badan  hukum  yaitu  apabila  kekayaannya  terpisah dari  kekayaan  para  pendiri  atau  pengurusnya,  serta  Anggaran  Dasar  disahkan  oleh  Menteri  dan  memiliki organisasi untuk mencapai tujuan dari badan hukum tersebut.
Arti  penting  status  bentuk  usaha  badan  hukum  pada  perusahaan  yaitu  karena  badan  hukum  adalah subjek  hukum  yang  mampu  melaksanakan  urusan  bisnisnnya  sendiri  karena  memiliki  hak  dan  kewajiban yang sama dengan manusia. 1 Badan hukum harus dikelola oleh pengurus yang memilik wewenang mewakili badan  hukum  tersebut  seusai  dengan  ketetapan  dalam  anggaran  dasar.  Untuk  itu,  segala  kewajiban  badan hukum  yang  dilaksanakan  oleh  pengurus  menjadi  beban  badan  hukum.  Dalam  kajian  hukum  perdata, perbedaan pokok dari pengelompokan perusahaan ke dalam bentuk usaha berbadan hukum dan bukan badan hukum  adalah  dari  segi  tanggung  jawab  pemilik  atau  pengurus  dan  harta  kekayaan  perusahaan.  Syarat pertama  yang  menentukan  suatu  perusahaan  digolongkan  ke  dalam  bentuk  usaha  badan  hukum  yaitu  pada ada,  atau  tidak  ada  pemisahaan  harta  perusahaan  dan  harta  pribadi  para  pendiri,  pemilik  atau  pengurusnya sehingga  melahirkan  konsekuensi  hukum  berupa  tanggung  jawab  kepada  pendiri  atau  pengurusnya  atas setiap perbuatan hukumnya.
Pada  perusahaan  dengan  bentuk  usaha  badan  hukum,  kewajibannya  dapat  terpenuhi  dari  aset  yang dimiliki  badan  hukum  itu.  Sehingga  kekayaannya  tidak  cukup  untuk  menutup  kewajiban  yang  dimiliknya, maka kekayan pengurus ataupun pendirinya tidak bisa memenuhi kewajiban itu agar terhindar dari kepailitan atau  kebangkrutan. 2 Bagi  perusahaan  badan  hukum  tanggung  jawab  para  pendiri  dan  pengurus  telah  diatur secara  tegas  dalam  setiap  undang-undang  yang  mengatur  perusahaan  badan  hukum  tersebut.  Untuk  itu, menjadi berbeda bagi perusahaan bukan badan hukum, dalam hal terjadi kerugian bagi pihak lain diatur oleh pendiri  atau  pengurusnya  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  kerugian  pihak  lain.  Hal  ini  dengan  tegas diatur Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan yang  tidak  berbadan  hukum  yaitu  Firma  bahwa  “dalam  perseroan  firma  adalah  tiap-  tiap  pesero  secara tanggung  menanggung  bertanggung  jawab  untuk  keseluruhan  atas  segala  perikatan  dari  perseroan”. Sehubungan  dengan  itu,  dalam  Pasal  19  KUHD  ditentukan  bahwa Comanditaire  Vennootschap (CV)  atau Persekutuan  Komanditer adalah  firma  dengan  satu atau  lebih  sekutu  komanditer. Sekutu  komanditer (silent partner) adalah  sekutu  yang  hanya  memberikan  pemasukan  berupa  uang,  barang  atau  jasa  dan  tidak  turut serta  dalam  mengurus  persekutuan.   Dia  hanya  menerima  laba  dari  yang  telah  diberikannya  itu. 3 Untuk  itu, pada  CV  terdapat  dua  macam  sekutu  yaitu  sekutu  komplementer (complementary  partner) dan  sekutu komanditer (silent  partner). Dalam  hal  ini,  yang  bisa  memiliki  hubungan  hukum  dengan  pihak  ketiga hanyalah  sekutu  komplementer.  Sekutu  komplementer  memiliki  tanggung  jawab  secara  keseluruhan sehingga  pihak  ketiga  hanya  bisa  menagih  kepada  sekutu  ini. 4 Tanggung  jawab  tersebut  bersifat  pribadi untuk keseluruhan bagi setiap sekut kompementer yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya. Istilah hukum dalam pemberlakuan asas tanggung jawab pribadi bersifat keseluruhan dengan tidak adanya pemisahan harta perusahaan  dengan  harta  pribadi  pemilik  atau  pengurusnya  pada  perusahaan  persekutuan  bukan  badan hukum  dikenal  dengan  istilah  asas  tanggung  renteng.  Tanggung  renteng  dalam  ensiklopedia  artinya menanggung secara bersama-sama. 5
Setiap pinjaman dana oleh Firma dan CV  menjadi beban dan tanggung jawab pengurus atau pengelola secara pribadi. Tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan pada bentuk usaha bukan badan hukum  menjadi
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Edisi Keempat Revisi) , Bandung: Citra Aditya Bakti, (2010), hlm.101.
2 Ibid.
3 Ibid , hlm.93.
4 Ibid, hlm.96.
5 https://id.wiktionary.org, diakses pada tanggal 13 April 2017.
masalah yang mungkin timbul dalam hal pinjaman dana tidak dapat dikelola dengan baik sehingga berlanjut dengan  tidak  dapat  dikembalikannya  pinjaman  dana  tersebut  atau  diajukan  gugatan  wanprestasi  atau permohonan  pailit  oleh  kreditornya.  Untuk  itu,  dalam  hal  terjadi  kerugian  oleh  perusahaan  pada  pihak  lain maka harta pribadi pengusahanya atau pengurusnya akan ikut digunakan melunasi utang atau kerugian yang diderita  oleh  pihak  lain  tersebut  sebagaimana  ditentukan  dalam  KUHD.  Dalam  hal  pendiri  atau  pengurus perusahaan  telah  terikat  perkawinan  maka  tanggung  jawab  atau  kerugian  yang  dialami  perusahaan  akan berakibat  pada  harta  perkawinannya.  Untuk  itu,  akan  timbul  permasalahan  baru  mengenai  tanggung  jawab pendiri atau pengurus pada bentuk usaha bukan badan hukum dari harta pribadi yang berstatus sebagai harta bersama perkawinan akan ikut disita akibat terjadinya wanprestasi dan atau kepailitan  debitor selaku bentuk usaha bukan badan hukum.
Permasalahan  hukum  ini  menjadi  menarik  untuk  dilakukan  kajian  hukum  terkait  asas  tanggung  jawab secara tanggung renteng yang bersifat pribadi dan keseluruhan sebagai prinsip tanggung jawab pada bentuk usaha  bukan  badan  hukum  dengan  tidak  memisahkan  harta  milik  pemilik  atau  pengurus  dengan  milik perusahaannya.  Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  melakukan  kajian  dan  analisis  hukum  mengenai pengaturan asas tanggung renteng dalam hal terjadi wanprestasi dan kepailitan pada perusahaan bukan badan hukum  dan  akibat  hukumnya  bagi  harta  bersama.  Selanjutnya,  dilakukan  pula  kajian  dan  analisis  hukum mengenai  aturan  hukum  baru  sebagai  penyelesaian  hukum  atas  asas  tanggung  renteng  sebagaimana  hasil yudicial  review terhadap  Pasal  29  UU  No.1  Tahun  1974  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 69/PPU- XIII/2015. Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs- situs internet.

## B. Pembahasan
Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan, memberikan definisi resmi perusahaan adalah bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja  serta  berkedudukan  dalam  wilayah  negara  Indonesia  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  dan atau  laba.  Bentuk  usaha  dalam  istilah  pengganti  dari  perusahaan  yang  menjadi  unsur  penting  dari perusahaan. Dalam arti bentuk usaha diatur  oleh hukum  dan setiap bentuk pasti  memiliki kegiatan usaha di bidang  ekonomi  disebut  perusahaan.  Bentuk  usaha  adalah  organisasi  atau  badan  usaha  yang  menggerakan tiap-tiap  kegiatan  usaha. 6 Dari  segi  hukum,  bentuk  hukum  perusahaan  dikelompokkan  menjadi  bentuk hukum perusahaan perseorangan, bentuk usaha bukan dan bentuk usaha badan badan hukum. Bentuk hukum perusahaan  perseorangan  belum  diatur  dalam  undang-undang,  tetapi  dalam  praktiknya  di  kehidupan masyarakat dibuat akta pendirian perusahaan perseorangan secara tertulis di muka notaris.
Perusahaan dengan bentuk usaha bukan badan hukum  adalah perusahaan milik swasta yang didirikan oleh lebih dari satu orang pengusaha secara bersama. Bentuk perusahaan ini adalah perusahaan persekutuan di berbagai macam bidang perekonomian, antara lain: bidang perdagangan, perindustrian, dan perjasaan dan bentuk  hukumnya  adalah  firma  dan  CV.  Firma  dan  CV  diatur  dalam  KUHD  yang  memiliki  sekutu (pengusaha) yang  menjalankan perusahaan dengan tanggung jawab sesuai dengan bentuk hukum Firma dan CV dengan karateristik sebagaimana diuraikan di bawah ini.
1. Tanggung Jawab Sekutu secara Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum

## a. Persekutuan Firma
Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha  di bawah satu nama bersama (Pasal  16  KUHD).  Firma  memiliki  sifat  kekeluargaan.  Hal  ini    dikarenakan  sekutu  dari  firma  itu  sendiri adalah  keluarga  atau  teman  dekat  yang  bersama-sama  menjalankan  perusahaan  untuk  mendapatkn keuntungan. 7 Berdasarkan pengertian ini, bahwa persekutuan itu disebut Firma apabila memiliki unsur pokok yaitu, perusahaan yang dijalankan bersama atau Firma yang tanggung jawab sekutunya bersifat pribadi untuk keseluruhan.  Firma  hanya  mempunyai  sekutu  aktif  atau  sekutu  komplementer  dalam  menjalankan perusahaan yang disebut firmant. 8
Persekutuan  Firma  diatur  dalam  Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  35  KUHD.  tiga  diantara  pasal-pasal
6 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit ., hlm.1.
7 Zaeny Asyhadie, Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo, (2005), hlm.37-38.
8 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit ., hlm. 88.
tersebut  yakni  Pasal  19,  20,  dan  Pasal  21  KUHD  adalah  aturan  untuk  CV. 9 Berdasarkan  Pasal  18  KUHD, setiap  sekutu  bertanggung  jawab  bersama  untuk  seluruh  perikatan  Firma.  Menurut  seorang  notaris  dari Batavia  bernama  Van  Ophuijsen,  tanggung  jawab  para  pihak  kepada  pihak  ketiga  tidak  dilakukan  secara langsung.  Artinya  semua  utang  firma  dipenuhi  dulu  dengan  uang  kas  firma.  Jika  uang  kas  tidak  bisa menutupi baru diberlakukannya ketentuan Pasal 18 KUHD. 10

## b. Persekutuan Komanditer (CV)
Persekutuan  komanditer  atau  disebut  juga Commanditaire  Vennootschap (CV). 11 CV  adalah  Firma yang  memiliki  satu  atau  lebih  sekutu  komanditer.  Sekutu  komanditer  ( silent  partner )  adalah  sekutu  yang hanya  memberikan  pemasukan  berupa  uang,  barang,  atau  jasa  tetapi  tidak  ikut  serta  dalam  mengurus perseroan. Dia hanya menerima laba dari yang diberikannya. Tanggung jawabnya hanya sebatas jumlah yang diberikannya. 12 Oleh karenanya, perbedaaan pokok CV dan Firma adalah pada sekutu komanditer tersebut. Firma dan CV sebagai bentuk usaha bukan badan hukum memiliki pengaturan yang sama yang diatur dalam  KUHD  sehingga  melahirkan  berbagai  persamaan  dalam  pendirian  dan  pengelolaan  dengan perbedaann  hanya  pada  pengaturan  dan  tanggung  jawab  bagi  sekutu  pasif  atau  sekutu  komanditer  yang ditentukan  dalam  Anggaran  Dasar.  Untuk  itu,  pada  perusahaan  bukan  badan  hukum  terdapat  2(dua)  jenis sekutu dengan tanggung jawab hukum  yang  berbeda sebagaimana ditentukan dalam KUHD, adalah sebagai berikut:
(1) Sekutu komplementer (complementary partner)
Sekutu  komplementer  adalah  sekutu  aktif  yang  menjadi  pengurus  pada  Firma  dan  CV.  Sekutu  aktif disebut  sekutu  komplementer  yang  menanggung  kerugian  dan  kekayaan  dari  Firma  dan  CV. 13 Berdasarkan  tanggung  jawab  tersebut,  sekutu  komplementer  wajib  menanggung  utang  dari  Firma  dan CV  apabila  tidak  mampu  untuk  membayar  utangnya.  Hal  ini  dinyatakan  secara  tegas  dalam  Pasal  18 KUHD  bahwa:  “tiap-tiap  persero  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  untuk  seluruhnya  atas perikatan-perikatan  perseroannya”.  Ketentuan  Pasal  18  KUHD  inilah  yang  menjadi  dasar  hukum  dari berlakunya asas tanggung renteng bagi sekutu aktif atau sekutu komplementer yang dimiliki oleh Firma dan CV. Sekutu aktif atau sekutu komplementer ini yang mampu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bisa menagih sekutu komplementer karena sekutu inilah yang memiliki tanggung  jawab  secara  keseluruhan.  Bila  sekutu  komplementer  lebih  dari  satu  orang,  maka  diantara mereka  harus  ada  yang  tidak  diperbolehkan  bertindak  keluar.  Meskipun  sekutu  tersebut  dilarang bertindak  keluar,  tetapi  tanggung  jawab  yang  dimilikinya  tidak  berubah  sesuai  yang  ditetapkan  dalam Pasal 18 KUHD. 14

## (2) Sekutu Komanditer (silent partner)
Adalah  sekutu  pasif  yang  tidak  ikut  serta  pengurusan  persekutuan. 15 Sekutu  inilah  yang  menjadi karakteristik pembeda Firma dengan CV. Dalam Pasal 19 KUHD, dinyatakan bahwa sekutu komanditer sebagai  pemberi  pinjaman  uang.  Selanjutnya  ditegaskan  bahwa  sekutu  komanditer  tidak  boleh mengurus  atau  bekerja  dalam  perusahaan,  sekalipun  diberi  kuasa  (Pasal  20  KUHD).  Jika  persekutuan menderita  kerugian,  sekutu  komanditer  hanya  bertanggungjawab  sesuai  dengan  pemasukan  yang diberikannya.  Sekutu  komanditer  tidak  bisa  dituntut  menambah  pemasukannya  untuk  menutupi kerugian  dan  diminta  untuk  mengembalikan  laba  yang  telah  diterima.  Sekutu  komanditer  hanya memiliki  tanggungjawab  ke  dalam  yakni  kepada  sekutu  komplementer  dengan  memberikan  beberapa pemasukan. 16
Dalam  pengurusan  perusahaan,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  19  KUHD  bahwa  sekutu komanditer  tidak  ikut  dalam  mengelola  CV  bahkan  dengan  surat  kuasa  dari  sekutu  komplementer  yang berhak  secara  tegas  tidak  diperbolehkan.  Untuk  itu,  kepengurusan  bisa  diawasi  oleh  sekutu  komanditer apabila  telah  ditentukan  dalam  anggaran  dasar  CV.  Apabila  ketentuan  ini  dilanggar,  Pasal  21  KUHD
9 Ibid ., hlm. 75.
10 Pendapat van Ophuijsen, Ibid. , hlm.93
11 Zaeny Asyhadie, Op.Cit., hlm.38.
12 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 93
13 Ibid.
14 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan , Jakarta: Djambatan, (2005), hlm.74.
15 Ibid.
16 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 95.
memberikan sanksi hukum yang tegas dan jelas yaitu “.. bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu..”.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan secara jelas dan terang KUHD sebagai dasar hukum bagi bentuk usaha bukan badan hukum yaitu Firma dan CV telah mengatur asas tangung jawab renteng bagi setiap sekutu aktif atau sekutu komplementer dalam hal timbul kerugian kepada pihak lain bersifat tanggung jawab  pribadi  dan  keseluruhan.  Bahkan  tanpa  kecuali  bagi  sekutu  aktif  yang  dilarang  melakukan  perbuatan hukum  tertentu  bagi  kepentingan  perusahaan  tetap  dibebankan  tanggung  jawab  renteng  atas  kerugian  bagi pihak  lain.  Namunn  demikian,  dalam  praktik  dapat  diterapkan  terlebih  dahulu  kerugian  yang  diderita perusahaan  ditanggung  dari  uang  kas  perusahaan  dan  selebihnya  dibebankan  secara  tanggung  renteng terhadap semua sekutu komplementer dan kewajiban ini tidak dibebankan kepada sekutu komanditer.

## 2. Harta  Bersama  Perkawinan  dalam  UU  No.1  Tahun  1974  dan  Pembaharuan  Hukumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  19974  tentang  Perkawinan  (UU  No.1  Tahun  1974)  adalah  sumber hukum  dari  perkawinan  dan  hukum  keluarga  yang  mengatur  tentang  perkawinan  dan  perceraian  serta kehidupan  keluarga  dalam  perkawinan  bagi  masyarakat  Indonesia  dan  warga  muslim  yang  menjadi mayoritas  penduduk  di  Indonesia. 17 UU  No.1  Tahun  1974  mengatur  pada  asasnya  perkawinan  antara mempelai  pria  dan  mempelai  wanita  mengakibatkan  terjadinya  persatuan  harta  kekayaan  milik  masing- masing.  Namun  kedua  pihak  diperbolehkan  untuk  mengadakan  perjanjian  perkawinan  sebelum  atau  pada saat  dilangsungkan  perkawinan,  asal  diperbolehkan  dalam  undang-undang  dan  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  agama,  dan  susila.  Janji  perkawinan  yang  dimaksud,  misalnya  perjanjian  penggabungan harta kekayaan suami dan istri, suami tidak boleh menguasai harta milik istri tanpa persetujuan tertulis yang dibuat  di  muka  notaris,  dan  suami  atau  istri  beleh  bersosialisasi  dengan  wanita  atau  pria  lain  di  dalam kehidupan  masyarakat. 18 Perjanjian  kawin  adalah  perjanjian  yang  mengatur  mengenai  harta  benda  calon suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan. 19
Setiap  perkawinan  akan  menimbulkan  harta  perkawinan  suami  isteri  seperti  yang  telah  diatur  dalam UU No.1 Tahun 1974 tetapi istilah  yang digunakan bukanlah  harta kekayaan dalam perkawinan,  melainkan harta  benda  dalam  perkawinan.  Ini  berarti  UU  No.1  Tahun  1974  melihat  harta  kekayaan  perkawinan  itu hanya berupa barang yang berwujud. 20 Harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII tentang harta benda  dalam  perkawinan.  Harta  perkawinan  adalah  hak  yang  dimiliki  bersama  secara  terikat,  yang  terjadi berdasarkan  ketentuan  UU  No.1  Tahun  1974  atau  karena  perjanjian  antara  suami  dan  isteri. 21 Berdasarkan Pasal  35  UU  No.1  Tahun  1974  yang  mengatur  tentang  harta  dalam  perkawinan  dibedakan  tiga  jenis  harta dalam  perkawinan  yaitu: Pertama, harta  didapat  suami  dan  istri  selama  perkawinan. Kedua, harta  yang dibawa suami dan istri pada saat dilaksanakan perkawinan. Ketiga , harta yang didapat suami dan istri sebagai warisan atau hadiah. 22
Harta  bersama  dalam  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  35  Ayat  (1)  UU  No.1  Tahun  1974  yang menentukan  bahwa  harta  kekayaan  yang  didapat  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Jika  sebelum atau  pada  saat  perkawinan  dilaksanakan  tidak  adanya  perjanjian  antara  calon  suami  dan  calon  isteri  yang berkaitan dengan harta bendanya, maka menurut hukum harta benda akan dicampur menjadi harta bersama. 23 Menurut  ketentuan  hukum,  harta  bersama  antara  suami  dan  isteri  seluruhnya  terjadi  saat  dilaksanakannya perkawinan.  Harta  bersama  tersebut  tetap  berlangsung  dan  tidak  bisa  diubah  selama  perkawinan. 24 Semua barang bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki sebelum ataupun saat perkawinan serta yang nantinya akan  didapat  selama  perkawinan  termasuk  ke  dalam  harta  bersama.  Namun  terdapat  Pengecualian  apabila harta  yang  didapat  merupakan  pemberian  untuk  suami  atau  isteri  baik  dengan  surat  wasiat  ataupun  hibah, maka harta tersebut tidak masuk ke dalam harta bersama melainkan harta pribadi.
Menurut  ketentuan  Pasal  36  Ayat  (1)  UU  No.1  Tahun  1974  dirumuskan  bahwa  suami  dan  isteri
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2014), hlm.68.
18 Ibid. , hlm.83-84.
19 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional , Jakarta: Kencana, (2008), hlm.120.
20 J.Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan , Bandung: Citra Aditya Bakti, (1994), hlm.38.
21 Ibid ., hlm. 67.
22 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit., hlm.109.
23 J.Andry Hartanto, Op.Cit ., hlm. 37.
24 Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, (2013), hlm. 38.
memiliki kuasa atas harta bersama dan hak dan kewajiban suami dan isteri atas harta bersama adalah sama. 25 Jika  terjadi  perceraian,  maka  harta  bersama  dibagi  sesuai  hukum  yang  berlaku  kepada  suami  dan  isteri. 26 Harta bersama bubar demi hukum karena kematian atau perceraian. Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah  mengatur  secara  tegas  mengenai  hukum  perkawinan  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia  termasuk mengenai  perlunya  dibuat  perjanjian  kawin  atas  harta bersama  sebelum  atau  saat perkawinan  dilaksanakan namun  perjanjian  ini  tidak  bisa  dibatalkan.  Hal  ini  menjadi  masalah  dalam  hal  calon  suami  dan  calon  istri tidak  mengetahui  atau  mempersiapkannya  terlebih  dahulu  sehingga  jika  akan  dibuat  kemudian  setelah berlangsungnya perkawinan menjadi perjanjian kawin tersebut tidak sah atau batal menurut hukum.
Perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 menjadi masalah kemudian hari dalam apabila  terjadi  perkawinan  campuran  (suami  dan  isteri  berbeda  warga  negara).  Perkawinan  campuran dibolehkan  dalam  hukum  Indonesia  dan  sehubungan    pula  adanya  hukum  Indonesia  dengan  berlakunya Peraturan  Pemerintah  Nomor  103  Tahun  2015  tentang  Kepemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (PP No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah), yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996.
Pasal  3  Ayat  (1)  PP  No.103  Tahun  2015  menentukan  bahwa  WNI  yang  melakukan  perkawinan dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainya apabila bukan merupakan harta bersama  yang  dibuktikan  dengan  perjanjian  pemisahan  harta  antara  suami  istri,  yang  dibuat  dengan  akta notaris. Hak-hak ini meliputi: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha. Oleh karena itu, WNI yang  melakukan perkawinan dengan WNA tidak bisa menguasai tanah dengan Hak Milik apabila tidak ada perjanjian. 27 Ketentuan dalam PP No 103 Tahun 2015 adalah peraturan penjelas dari ketentuan pokok dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria. Atas status  perkawinan  campuran  pada  seorang  WNI  dan  tidak  membuat  perjanjian  pada  saat  perkawinan  maka WNI  tersebut  tidak  dibenarkan  oleh  hukum  positif  yang  berlaku  untuk  dapat  memiliki  harta  kekayaan sebagai hak miliknya. Untuk itu, diajukanlah permohonan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi RI untuk melakukan uji  materi terhadap ketentuan  mengenai perjanjian perkawinan  dalam Pasal 29 Ayat (1), (2),(3), (4) UU No.1 Tahun 1974.
Pada  tanggal  27  Oktober  2016,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan  Nomor  69/PUU- XII/2015  yang  pada  pokoknya  mengabulkan  permohonan  uji  materi  terhadap  ketentuan  tersebut  sehingga ketentuan Pasal 29 berbunyi:
a. Sebelum  dilaksanakan  atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan  kedua  pihak  dengan  persetujuan  bersama dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris , yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang bersangkutan.
b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
c. Perjanjian  tersebut  dimulai  berlaku  sejak  perkawinan  dilangsungkan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Perjanjian Perkawinan .
d. Selama  perkawinan  berlangsung,  perjanjian  perkawinan  dapat  mengenai  harta  perkawinan  atau perjanjian  lainnya , tidak  dapat  diubah  atau  dicabut , kecuali  kedua  belah  pihak  ada  persetujuan  untuk mengubah atau mencabut , dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.
Dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  69/PUU-XIII/2015  yang  secara  jelas  merubah  dan menambah  ketentuan  dalam  Pasal  29  UU  No.  1  Tahun  1974  maka  lahirlah  pengaturan  baru  sebagai pembahuruan  dalam  Hukum  Perkawinan  terkait  perjanjian  perkawinan  yang  bisa  dilaksanakan  selama perkawinan.  Selanjutnya,  perjanjian  tersebut  tidak  hanya  dibuat  dan  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan tapi dapat pula dibuat di muka notaris dan bisa diubah dan dicabutnya perjanjian mengenai harta perkawinan  ataupun  perjanjian  lain  dengan  persetujuan  suami  dan  istri  sepanjang  tidak  merugikan  pihak ketiga.
Lahirnya  ketentuan  baru  sebagai  pembaharuan  hukum  dalam  Hukum  Perkawinan  ini  memberi  akibat hukum  yang  sangat  besar  bagi  aspek-aspek  lain  dari  kehidupan  perkawinan  terutama  menyangkut  harta bersama  dalam  perkawinan.  Dengan  pengaturan  baru  pada  Pasal  29  UU  No.1  Tahun  1974  tersebut  maka ketidaktahuan baik calon suami atau calon istri atas perjanjian kawin yang sebelum atau saat dilangsungkan perkawinan tidak dibuat maka dengan ketentuan baru sebagai  hasil  yudisial review sebagaimana ditentukan
25 Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan , Bandung: Citra Aditya Bakti , (1994), hlm. 67.
26 Loc.Cit .
27 http://business-law.binus.ac.id/2016/11/30/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-perjanjian-kawin-dalam-undang- undang- perkawinan. diakses pada tanggal 10 Mei 2017, jam 10.00 WIB.
dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  69/PUU-XIII/2015  membuka  peluang  untuk  membuat perjanjian perkawinan dalam berlangsungnya perkawinan jika kepentingannya menghendaki di muka notaris selama undang-undang, agama dan kesusilaan tidak melarangnya.

## 3. Asas  Tanggung  Renteng  pada  Perusahaan  Bukan  Badan  Hukum  dan  Akibat  Hukum  terhadap Harta dalam Perkawinan
Perusahaan  bukan  badan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  KUHD  adalah  Firma  dan  CV  yang persamaan  pokoknya  dalam  hal  adanya  sekutu  komplementer.  Sekutu  komplementer  adalah  pengurus  yang aktif dalam pada Firma dan CV yang berwenang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha perusahaan agar  tercapai  tujuan  perusahaan  berupa  keuntungan  atau  laba  bagi  perusahaan  dan  para  sekutu  pemilik perusahaan.  Dengan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  maka  sekutu  komplementer berwenang  melakukan  hubungan  hukum  dengan  pihak  lain  atau  perusahaan  lain  melalui  perjanjian.  Salah satu perjanjian yang dapat berakibat menguntungkan atau merugikan perusahaan adalah perjanjian pinjaman uang.  Pinjaman  uang  yang  dapat  dikelola  dengan  baik  oleh  sekutu  komplementer  akan  menguntungkan perusahaan.  Sedangkan  pinjaman  uang  yang  tidak  dapat  dikelola  dengan  baik  akan  merugikan  perusahaan termasuk merugikan para sekutunya.
Perjanjian  pinjaman  uang  atau  dikenal  dengan  perjanjian  kredit  dalam  praktik  perbankan mendudukkan  perusahaan  atau  pihak  yang  mendapat  pinjaman  sebagai  debitor  dan  pihak  yang  memberi pinjaman  disebut  kreditor. 28 Dalam  hal  pinjaman  tidak  dapat  dikembalikan  oleh  debitor  maka  terjadi wanprestasi atas perjanjian. Wanprestasi  memberi  akibat hukum sebagaimana ditentukan  dalam perjanjian. Pada  umumnya  dalam  perjanjian  pinjaman  uang  atau  kredit,  sanksi  hukum  akibat  wanprestasi  adalah pemenuhan  perjanjian  disertai  pembayaran  bunga  karena  keterlambatan.  Jika  debitor  tidak  menjalankan kembali sanksi hukum yang ditentukan maka upaya hukum dapat dilakukan oleh kreditor berupa gugatan ke Pengadilan Negeri untuk  meminta penyelesaian hukum atas wanprestasi debitor. Namun demikian, terdapat upaya  hukum  lain  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.37 Tahun 2004) yaitu dengan mengajukan permohonan pailit terhadap debitor baik oleh kreditor maupun oleh debitor yang bersangkutan. Pasal 5  UU No.37 Tahun 2004  menentukan  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  suatu  Firma  harus  memuat  nama  dan tempat tinggal masing-masing sekutu yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  UU  No.37  Tahun  2004  secara  jelas  dan  terang  dinyatakan  bahwa semua sekutu dari suatu firma ikut menanggung utang dari Firma tersebut. Persekutuan memiliki kewajiban untuk membayar semua utangnya, apabila harta kekayaan persekutuan tidak mencukupi, maka setiap sekutu haru membayarnya dengan harta kekayaan pribadi. Hal ini adalah akibat dari tidak ada pemisah antara harta kekayaan  persekutuan  firma  dan  harta  kekayaan  pribadi  sekutu. 29 CV  memiliki  ketentuan  yang  sama  juga dengan  Firma  karena  CV  adalah  Firma  dan  tanggung  jawab  sekutu  komplementer  dari  CV  sama  dengan sekutu komplementer pada Firma.
Pailit  merupakan keadaan di  mana debitor tidak  mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. 30 Apabila  telah  terpenuhi  syarat-syarat  pailit  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  2  UU  No.37  Tahun  2004, maka  akan  dikeluarkannya  putusan  Pernyataan  Pailit  oleh  Pengadilan  Niaga  di  tempat  kedudukan  debitor yang  mengalami  kepailitan.  Dengan  terpenuhinya  syarat  pailit  yaitu  debitor  mempunyai  sedikitnya  dua kreditor  dan  tidak  mampu  membayar  paling  sedikit  satu  utangnya  yang  sudah  habis  masanya  dan  dapat ditagih. Pengadilan Niaga dengan putusannya yang ditetapkan akan menempatkan debitor pailit berada dalam kepailitan  yang  akibat  hukumnya  yaitu  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurusi  hartanya  yang termasuk  dalam  harta  pailit  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  24  Ayat  (1)  UU  No.37  Tahun  2004. Selanjutnya  dengan  pengawasan  hakim  pengawas,  pengurusan  dan  pemberesan  harta  debitor  pailit dilaksanakan  oleh  kurator  sebagaimana  ditetapkan  dalam  putusan  pernyataan  pailit  Pengadilan  Niaga  dan diatur dalam UU No.37 Tahun 2004. Dalam  hal  debitor pailit adalah perusahaan bukan badan  hukum  yaitu Firma dan CV maka pihak yang bertanggung jawab atas kerugian persekutuan adalah sekutu komplementer dan harta kekayaan sekutu komplementer dengan beban tanggung jawab atas  kerugian yang tidak terhingga,
28 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan , Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, (2009), hlm.2.
29 Ibid ., hlm. 32.
30 M.Hadi Shubhan , Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2008), hlm.1.
bahkan  semua  kerugian  persekutuan  menjadikan  kekayaannya  sebagai  jaminan. 31 Hal  ini  dinyatakan  secara tegas  dalam  Pasal  18  KUHD  bahwa  “tiap-tiap  persero  bertanggung  jawab  secara  tanggung  renteng  untuk seluruhnya  atas  perikatan-perikatan  perseroannya”.  Ketentuan  Pasal  18  KUHD  inilah  yang  menjadi  dasar hukum dari berlakunya asas tanggung renteng bagi sekutu aktif atau sekutu komplementer yang dimiliki oleh Firma dan CV.
Pemberlakuan  asas  tanggung  renteng  bagi  setiap  sekutu  komplementer  yang  berasal  harta kekayaannya untuk  menutupi atau mengembalikan uang pinjaman Firma dan CV terhadap para kreditornya bahkan  sampai  harta  pribadinya  dalam  hal  tidak  dilakukan  pemisahan  harta  dengan  perjanjian  kawin diperkuat  pula  pengaturannya  dalam  kepailitan  pada  Pasal  64  Ayat  (1)  UU  No.37  Tahun  2004  yang menentukan  bahwa  persatuan  harta  akan  ikut  pailit  apabila  terjadi  kepailitan  suami  atau  isteri.  Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 UU No.37  Tahun 2004 yang menyatakan bahwa debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU No.37 Tahun 2004  meliputi  isteri  atau  suami  dari  debitor  pailit  yang  menikah  dalam  persatuan  harta. 32 Ketentuan  ini memberikan  pengaruh  terhadap  harta  kekayaan  perkawinan,  karena  harta  kekayaan  suami  atau  isteri  akan terkena sita dan masuk boedel pailit apabila suami atau isterinya pailit.
Pasal 241 UU No.37 Tahun 2004 adalah ketentuan yang merupakan penegasan dari Pasal 64 Ayat (1) UU  No.37  Tahun  2004  yang  menentukan  apabila  debitor  pailit  yang  telah  menikah  dalam  persatuan  harta maka  harta  debitor  pailit  mencakup  semua  aktiva  dan  pasiva  persatuan.  Selanjutnya,  Pasal  64  Ayat  (2)  UU No.37 Tahun 2004 menentukan dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  UU  No.37  Tahun  2004  yang  menyatakan  bahwa  semua  perikatan  debitor  yang  terbit  setelah  putusan pernyataan pailit tidak bisa dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut  menguntungkannya dan  yang berhak menagihnya yaitu kreditor. 33
Dalam  ketentuan  umum (lex  generalis) Hukum  Perdata  sebelum  berlakunya  Undang-  Undang Kepailitan,  telah  diatur  pula  dasar  hukum  digunakan  bagi  sekutu  kompelmenter  bertanggung  jawab  atas utang-utangnya terhadap para kreditor sampai dengan harta pribadinya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menjadi dasar hukum yang menentukan tanggung jawab perdata seseorang atas perikatan utang-utangnya, yaitu “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatannya perseorangan.” 34 Ketentuan ini Pasal 1131 KUHPerdata memberikan penegasan bahwa apabila debitor tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor, maka hasil penjualan dari harta kekayaan debitor akan dijadikan sumber  pelunasan  untuk  utangnya.  Harta  kekayaan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata  adalah harta kekayaan yang  dimiliki  oleh  debitor selaku sekutu komplementer yang ada pada Firma dan CV. Bagi sekutu komplementer yang memiliki harta bersama dalam perkawinannya, maka harta tersebut yang menjadi sumber  pelunasan  bagi  utang-  utangnya.  Pasal  1131  KUHPerdata  mengatur  prinsip  tanggung  jawab  orang atas  utang-utangnya  yang  pada  asasnya  meliputi  seluruh  harta  debitor.  Adapun  yang  dimaksud  dengan perikatan  dalam  ketentuan  di  atas  adalah  utang-utang  perikatan  atau  dengan  kata  lain,  kewajiban  prestasi perikatan  yang  berdasarkan  Pasal  1234  KUHPerdata  bisa  dikelompokkan  menjadi  kewajiban  untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 35
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  harta  bersama  dalam  perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan  mengenai pailitnya suami atau isteri yang kawin dalam persatuan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) jo. Pasal 241 UU No.37 Tahun 2004 memberi akibat hukum bagi setiap sekutu komplementer pada Firma dan CV yang terikat perkawinan  tanpa  perjanjian  perkawinan  demi  hukum  terjadi  persatuan  harta  maka  harta  bersama  menjadi harta yang dapat disita atau harta pailit untuk beban pembayaran utang bagi para kreditornya. Untuk itu, agar gugatan  atau  permohonan  pailit  terhadap  sekutu  komplementer  pada  pada  perusahaan  bukan  badan  hukum dapat  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  atau  Niaga  dan  dapat  diminta  bertanggung  jawab secara  tanggung  renteng  dari  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Untuk  itu,istri  atau  suami  dari  sekutu komplementer  harus  pula  turut  digugat  atau  dimohonkan  pailit.  Dalam  hal  istri  atau  suami  keberatan  atas permohonan  pailit  tersebut  maka  dapat  mengajukan  eksepsi  atau  jawaban  disertai  bukti  adanya  perjanjian kawin.
31 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm . 95.
32 Sultan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm. 188.
33 Ibid.
34 J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia , Bandung: Citra Aditya Bakti, (2005), hlm. 4.
35 Ibid ., hlm. 4-5.

## C. Penutup
Asas  tangung  jawab  tanggung  renteng  bagi  setiap  sekutu  aktif  atau  sekutu  komplementer  dalam  hal timbul kerugian  kepada pihak lain bersifat tanggung jawab pribadi dan keseluruhan telah  diatur secara  jelas dalam  KUHD.  Bahkan  tanpa  kecuali  bagi  sekutu  aktif  yang  dilarang  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu bagi kepentingan perusahaan tetap dibebankan tanggung jawab renteng atas kerugian bagi pihak lain. Namun demikian, dalam praktik dapat diterapkan terlebih dahulu kerugian yang diderita perusahaan ditanggung dari uang  kas  perusahaan  dan  selebihnya  dibebankan  secara  tanggung  renteng  terhadap  semua  sekutu komplementer dan kewajiban ini tidak dibebankan kepada sekutu komanditer. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  UU  No.37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang telah mengatur dan memberi akibat hukum bagi setiap sekutu komplementer pada Firma dan CV yang terikat perkawinan  tanpa  perjanjian  perkawinan  demi  hukum  terjadi  persatuan  harta  maka  harta  bersama  menjadi harta  yang  dapat  disita  atau  menjadi boedel pailit  untuk  beban  pembayaran  utang  bagi  para  kreditornya. Untuk itu, agar gugatan atau permohonan pailit terhadap sekutu komplementer pada pada perusahaan bukan badan  hukum  dapat  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  atau  Niaga  dan  dapat  diminta bertangung  jawab secara tanggung renteng  dari harta bersama dalam perkawinan  maka istri atau  suami dari sekutu komplementer harus pula turut digugat atau dimohonkan pailit. Untuk itu, dalam hal istri atau suami keberatan  atas  permohonan  pailit  tersebut  maka  dapat  mengajukan  eksepsi  atau  jawaban  disertai  bukti adanya perjanjian kawin.

## DAFTAR PUSTAKA
Asyhadie,  Zaeny.  (2005). Hukum  Bisnis  Proses  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Grafik. Jono. (2013). Hukum Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika. Hartanto, J.Andy. (2012). Hukum Harta Kekayaan . Yogyakarta: Laksbang Muhammad, Abdulkadir.  (2010). Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Keempat  Revisi) . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muhammad, Abdulkadir. (1994). Hukum Harta Kekayaan . Bandung: Citra Aditya Bakti. Muhammad, Abdulkadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Purwosutjipto, H.M.N. (2005). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk- Bentuk Perusahaan . Jakarta: Djambatan. Sjahdeini, Sutan Remy.  (2009). Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tenang Kepailitan . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Tutik, Titik Triwulan. (2008). Hukum Perdata Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana.