INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12817-12826 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative

## Harta Pusaka Minangkabau Dalam Presfektif Al-Quran (QS. An-Nisa: 11)
Adly Rifky Bariqy 1 ✉ , Alhusna  Efendi 2 , Suryani Ihsan 3 , Muhammad akbar rosyidi datmi 4
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: arifkybariqy@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang tradisi pewarisan dalam masyarakat Minangkabau. Tujuan penulisan ini bermaksud untuk mengkaji mengenai apa saja pewarisan dimasyarakat Minangkabau dan bagaimana dalam presfektif Al-Quran dan hukum adat dalam pemberian warisan pada masyarakat Minangkabau. Metode penitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, desain penelitian deskriptif kualitatif serta terknik analisis data dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Hasil penelitian ini yaitu pembagian harta warisan diminangkabau terdapat dua jenis yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah serta untuk hubungan hukum islam dan hukum adat terdapat 2 asas yaitu asas-asas hukum waris adat dan asas-asas  hukum  waris  islam.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  masyarakat  Minangkabau terdapat 2 jenis harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dimana harta pusaka tinggi ini  hanya  diberikan  kepada  garis  keturunan  ibu  dan  tidak  boleh  diperjual  belikan  hanya  bisa manfaatnya saja yang dirasakan, akan tetapi bisa digadaikan kalau ada alasannya itupun harus ada persetujuan dengan sesama kaum keturunannya.
Kata  Kunci:  Harta Pusaka Minangkabau, Presfektif Al-Quran
Abstract
This article discusses the tradition of inheritance in Minangkabau society. The purpose of this paper intends to examine what inheritance is in the Minangkabau community and how in the perspective of the Quran and customary law in granting inheritance to the Minangkabau community. The research method used is qualitative method, qualitative descriptive research design and data analysis technique in  this  study,  namely  literature  study.  The  result  of  this  study  is  that  the  division  of  inheritance  is minangkabau there are two types, namely high inheritance and low inheritance and for the relationship between Islamic law and customary law there are 2 principles, namely the principles of customary inheritance  law  and  the  principles  of  Islamic  inheritance  law.  So  it  can  be  concluded  that  in Minangkabau society there are 2 types of property, namely high inheritance and low inheritance where this high inheritance is only given to the mother's lineage and cannot be bought and sold, it can only be felt benefits, but it can be mortgaged if there is a reason, even then there must be agreement with fellow descendants.
Keyword: Harta Pusaka Minangkabau, Presfective Al-Quran

## PENDAHULUAN
Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan suku bangsa lain, pandangan hidup orang Minang tertuang dalam  ketentuan  adat  yang  disebut  dengan  adat  Minangkabau.  Minangkabau  adalah suatu tempat dimana orang dapat menjumpai masyarakatnya yang diatur menurut tertib hukum garis keturunan ibu. Mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah nagari. Sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis keturun ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi  masyarakat  Minang.  Kehidupan  yang  diatur  menurut  tertib  hukum  garis keturunan ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat  (Yuliani,  2018).  Sistem  hokum  adat  Minangkabau  yang  bercorak  kekerabatan matrilineal  yang  berfalsafahkan”  Adat  Basandi  Syara‟  Syara  Basandi  Kitabullah”  terus berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakatnya.  Falsafah  tersebut mempunyai  makna  yang  tersirat  bahwa  adat  atau  kebiasan  yang  berlaku  di  tengah masyarakat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  syari‟at.  Jadi  segala  sesuatu  kebiasan masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan syariat.
Pada  dasarnya  masyarakat  Minangkabau  adalah  masyarakat  yang  menganut agama Islam. Masyarakat Minangkabau dilingkupi oleh dua kekuatan secara simultan, yaitu adat dan agama. Kedua kekuatan ini mempunyai tata nilai yang disebut hukum yang menuntut  dari  masyarakat  Minangkabau  itu  loyalitas  yang  tinggi,  yaitu  patuh  kepada agama  sebagai  seorang  muslim  dan  patuh  kepada  adat  sebagai  masyarakat
Minangkabau.  Hal  inilah  yang  merupakan  makna  dari  falsafah  hidup  masyarakat Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah1. Bahwa hukum adat yang  ada  harus  tunduk  kepada  Syariat,  yaitu  hukum  Islam  yang  bersumber  kepada Alquran dan Sunnah sebagai Kitabullah.
Bagi setiap peraturan yang nampak dimasyarakat minangkabau wajib cocok sama syariat islam. Setelah itu hukum tersebut digolongkan lewat hukum adat. Tiap hukum adat tidak bisa menyimpang dalam syariat islam, tercatat pula dengan hukum waris. Juga waris wajib menuruti ketepatan adat, serta wajib searah dalam hukum waris syariat islam pada halini merupakan hukum waris islam (Faraidh).
Warisan adat Minangkabau mengenal dua macam harta yang akan diwariskan, yaitu:  harta  pusaka  tinggi  dan  harta  pusaka  rendah.  Jika  orang  Minang  sendiri menyebutnya harato pusako tinggi dan harato pusako rendah. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka  rendah adalah harta yang didapatkan  dari hasil  pencaharian orang tua yang diwariskan kepada anak sebagai ahli waris yang pembagiannya dilakukan menurut hukum waris Islam.
Dalam hukum adat sendiri praktek pembagian warisnya dipengaruhi oleh bentuk etnis  atau  sistem  kekeluargaan  disetiap  daerah,  seperti  salah  satu  adat  yang  menjadi bahasan pokok pada penelitian ini, yaitu sistem kekeluargaan matrilineal di Minangkabau (Ramulyo, 1984). Sistem kekerabatan matrilenial merupakan salah satu kelompok terbesar di  Indonesia,  seperti  suku  Jawa,  Sunda,  Madura  dan  lain  sebagainya.  Yang  dimaksud kekerabatan matrilenial di sini bahwa garis keturunan suku dihitung dari garis keturunan ibu, sedangkan  pihak  suami tidak diperhitungkan  dalam menentukan  garis  keturunan dalam suku yang nanti juga berpengaruh pada waktu pembagian harta warisan. Perlu digaris bawahi walaupun garis keturunan dihitung dari ibu bukan berarti yang menjadi pemimpin atau yang menjadi (nasab) keturunannya disuatu kaum itu juga perempuan hanya  saja  seorang  anak  ikut  pada  suku  ibunya.  Tetap  yang  dipilih  untuk  menjadi penghulu dari anak laki-laki dari golongan suku atau kaum ibunya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur atau studi kepustakaan dengan menelaah beberapa referensi mengenai konsep pendidik. Studi literatur dilalui dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dianalis dan dikaji lebih dalam yang kemudian diambil point pentingnya untuk dijadikan
kesimpulan (Hartanto & Dani, 2016). Kegiatan studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta mengelola data penelitian secara obyektif, sistematis, analitis dan kritis sesuai dengan apa yang penulis butuhkan (Putri et al., 2020).
Tahapan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  mengumpulkan  bahan-bahan  yang relevan,  kemudian  bahan-bahan  tersebut  akan  dibaca,  dikaji,  dicatat  dan  kemudian dimanfaatkan  sebaik  mungkin.  Setelah  semua  tahapan  tuntas  barulah  data  dianalisis dengan  cara  analisis  isi  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  terkait  harta  pustaka minangkabau dalam prespektif Al-Quran. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan terkait metode pengumpulan data pustaka, membaca, menganalisis, mencatat, serta mengelola informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literasi (Puspananda, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Harta Pusaka
Menurut M. Rasyid Manggis DT. Radjo Pangulu, harta pusaka adalah : “harta Pusaka adalah harta asal yang diwarisi menjadi harta kaum bagi yang berhak milik, maka tidak boleh dijual, malah tidak boleh disandokan”. Dalam adat menyebutkan tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai. (Manggis, 1982:164) (dijual tidak dimakan beli, disandra tidak dimakan gadai).
Apabila  dilihat  dalam  pengertian  umum  harta  pusaka  ialah  sesuatu  yang  bersifat material yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain semata akibat  kematian  itu.  Terhadap  pengertian  itu  dikemukakan  kata  “meterial”  untuk memisahkannya  dari  pada  sako,  yaitu  perpindahan  yang  berlaku  dari  orang  yang  mati kepada yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut adat.
Harta  pusaka  yang  dalam  terminologi  Minangkabau  disebut  harato  jo  pusako. Harato adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan ujud secara material seperti sawah, ladang, rumah  gadang, ternak  dan  sebagainya. Pusako adalah  sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; sako dan pusako (Amir, 2002:21):
1. Sako adalah gelar pusaka yang sedang dipakai dan dijalankan kewajibannya oleh kaum yang bersangkutan. Gelar pusako kaum dipakai apabila di peroleh kata sepakat siapa yang akan menyandangnya. Gelar pusaka di sandang oleh salah seorang kemenakan laki-laki dari kaum  itu,  bertali  darah menurut garis ibu. Sako merupakan milik kaum secara  turun  temurun  menurut  system  materilineal  yang  tidak  berbentuk  material,
seperti  gelar  penghulu,  kebesaran  kaum,  tuah  dan  penghormatan  yang  diberikan masyarakat kepadanya.
2. Pusako adalah warisan pusaka yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu. pusako menunjuk pada segala kekayaan materi atau harta benda seperti hutan, tanah, sawah, ladang, tambak, rumah, perkuburan, emas, perhiasan,  uang,  balai,  masjid  dan  sebagainya.  Pusako  itu  sendiri  oleh  masyarakat Minangkabau dibagi atas dua jenis :
a) Pusako tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi  sekarang  ini  menikmati  keberadaannya  secara  bersama-sama  dan diwariskan  secara  turun  temurun  menurut  garis  keturunan  ibu  dan  diatur berdasarkan  hukum  adat  Minangkabau.  Pusako  tinggi  ini  dapat  dibedakan  atas  : Tanah Ulayat dan Materi lain, seperti, emas.
b) Pusako randah adalah merupakan harta benda baik yang bergerak maupun  tidak bergerak yang diperoleh oleh seseorang atau satu paruik berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian,  taruko  dan  atau  telah  diwariskan  satu  atau  dua  kali  keturunan  yang bergaris lurus. Pusako rendah ini  diatur berdasarkan Hukum Faraidh atau Hukum Islam  dengan  ketentuan  Al-Qur`an  dan  Hadits,  atau  dapat  juga  berdasarkan kesepakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Secara umum klasifikasi harta di Minangkabau ada dua jenis, yaitu Harta Pusako
Tinggi dan Harta Pusako Randah, sebagaimana sebagai berikut:
Harta Pusako Tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak,  dari  mamak  kepada  kemenakan  menurut  garis  keturunan  ibu38.  Harta  pusako tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga “ulayat”. Termasuk ke dalam harta pusaka tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai
Sedangkan menurut Hamka, pusako tinggi adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang  besi,  dan  pusako  rendah  di  dapat  dari  tembilang  emas40.  Tembilang  besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.
Pewarisan harta pusako tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu  diwariskan  secara  kolektif  menurut  garis  keturunan  ibu  (matrilineal).  Harta  pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta pusaka dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap  musyawarah  kaum,  suku  dan  nagari,  kaum  ibu  sangat  berpengaruh  dalam menentukan.  Berarti  kaum  ibu  dapat  mengetahui  dan  mempertahankan  hak-hak  yang diperoleh atas harta pusaka.
Sedangkan Harta Pusako Randah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi.
Jadi ada  kalanya harta  pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka  rendah  yang dimanfaatkan  secara  turun-temurun,  asal  usulnya  tidak  dipersoalkan  lagi.  Sekali  ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi. Inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau sekarang. Demikian juga yang dipaparkan oleh Hamka bahwa pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi, sedangkan pusaka tinggi tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila adat tidak berdiri lagi. Hamka “faraidh tidak dapat masuk kemari”. Karena pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi -bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut.
Kaum  hanya  dapat  mengambil  manfaat  dan  hasil  saja  dari  harta  tersebut.  Harta pusaka  rendah  yang  merupakan  hasil  pencaharian  suami  isteri  diwariskan  kepada  anak sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu hukum faraaidh. Kongres Tungku Sajarangan yang dilangsungkan pada tahun 1952 sepakat mengatakan bahwa harta pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum faraidh (LKAAM, 2002). Akan tetapi, untuk harta pusaka rendah yang tidak dibagi dan sudah menjadi harta pusaka  tinggi  maka  diwariskan  menurut  ketentuan  pewarisan  harta  pusaka  tinggi,  yaitu kepada kemenakan menurut sistem matrilineal.
Harta Pustaka Minangkabau Dalam Prespektif Al-Quran (QS. An-Nisa: 11)
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pewarisan  harta  pusaka  tinggi dalam  adat  Minangkabau  tidak  menggunakan  konsep  waris  Islam,  karena  harta  pusaka tinggi bukanlah harta warisan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan untuk harta pusaka rendah, harus diwariskan sesuai dengan konsep faraaidh,
yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.
Kewarisan  dalam  Islam  mengatur  peralihan  harta  dari  seseorang  yang  telah meninggal  dunia  kepada  yang  masih  hidup.  Aturan  tentang  peralihan  harta  ini  disebut dengan  berbagai  nama,  dalam  literatur  hukum  Islam  ditemui  beberapa  istilah  untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti Faraaidh, Fiqh al-Waris, dan Hukm al-Waris.
Sebagai  hukum  Islam  yang  bersumber  kepada  Alquran  dan  Sunnah  Nabi Muhammad Saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas dan ketentuan. Di samping  itu,  hokum  kewarisan  Islam  dalam  hal  tertentu  mempunyai  corak  tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.
Berikut ini akan dipaparkan beberapa mengenai asas-asas dalam hukum kewarisan Islam:  Pertama,  Asas  Ijbari.  Dalam  hukum  Islam  peralihan  harta  dari  orang  yang  telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan harta seperti ini  disebut  secara  ijbari.  Kata  ijbari  yang  berasal  dari  kata  jabbar  secara  etimologis mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri (Amir, 1982). Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Unsur ijbari dalam kewarisan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah al- Nisa ayat 7.
Kedua, Asas Bilateral. Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan  laki-laki  dan  pihak kerabat  garis  keturunan perempuan. Asas ini  secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surat al-Nisaa ayat 7,11, 12, dan 176.
Ketiga, Asas Individual. Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan  arti  bahwa  harta  warisan  dapat  dibagi-bagi  untuk  dimiliki  secara  perorangan. Keseluruhan  harta  warisan  dinyatakan  dalam  nilai  tertentu  yang  mungkin  dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan  kewajiban, atau dalam istilah ushul fiqh disebut dengan ahliyah al-wujub (Syarifuddin, 2015).
Keempat,  Asas  Keadilan  Berimbang.  Asas  keadilan  berimbang  dalam  kewarisan menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan menurut Amir  Syarifuddin,  asas  keadilan  berimbang  dalam  kewarisan  dapat  diartikan  dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan  dan  kegunaan.  Atas  dasar  pengertian  itulah  terlihat  asas  keadilan  dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam.
Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki- laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Alquran.
Surah Al- Nissa’ ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki -laki dan perempuan dalam hak  mendapatkan  warisan.  Pada  ayat  11,  12  dan  176  surah  Al- Nisaa’  secarah  terperinci diterangkan  kesamaan  kekuatan  hak  menerima  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), serta saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).
Didalam Al- Qur‘an Allah secara rinci menjelaskan ayat -ayat mengenai waris dalam surat An-Nisa yakni sebagai beikut :
ُُمُكْي ِص ْوُي ُُٰاللّ ُ ْيِف َُل ْوَا ُْمُكِد ُِرَكَّذلِل ُُلْثِم ُِ ظَح ُُْلا ُِنْيَيَثْن ُ ۚ ِاَف ُْن َُّنُك ُ ءٓاَسِن َُق ْوَف ُِنْيَتَنْثا َُّنُهَلَف اَثُلُث اَم َُك َرَت ُ ۚ ُِاَو ُْن ُاَك ُْتَن ُاَو ُ ةَد ِح اَهَلَف ُُفْصِ نلا ُ ۚ َُِل َو ُِهْي َوَب ُِ لُكِل ُاَو ُ د ِح اَمُهْنِ م ُُسُدُّسلا اَّمِم َُك َرَت ُْنِا ُاَك َُن ُ هَل ُ دَل َو ُ ۚ ِاَف ُْن ُْمَّل ُْنُكَي ُ هَّل دَل َو ُ  هَث ِر َوَّو ُُه ٰوَبَا ُُِلَف ُِهِ م ُُثُلُّثلا ُ ۚ ُِاَف ُْن ُاَك َُن ُ  هَل ُ ة َوْخِا ُُِلَف ُِهِ م ُُسُدُّسلا ُ ْنِم ُِدْعَب ُ ةَّي ِص َو ُْي ِص ْوُّي ُ اَهِب ُْوَا ُ نْيَد ُ ۚ ُٓاَبٰا ُْمُكُؤ َُاَو ُٓاَنْب ُْمُكُؤ ُ ۚ َُل َُن ْوُرْدَت ُْمُهُّيَا ُُبَرْقَا ُْمُكـَل ا عْفَن ُ ۚ ُ ةَضْي ِرَف َُنِ م ُِٰاللّ ُ ۚ َُّنِا َُٰاللّ اَك َُن ا مْيِلَع ا مْيِكَح
Artinya: Allah  mensyari´atkan  bagimu  tentang (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lel  aki  sama  dengan  bagahian  dua  orang  anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia memperoleh  separo  harta.  Dan  untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)  orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS an-Nisaa: 11)
Pada ayat diatas menjelaskan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik, hak -  hak  sah  mereka.  Juga  penegasan  bahwa  ada  hak  buat  lelaki  dan  perempuan  berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang akan diatur Allah SWT yang maha Tinggi itu. Nah, ayat ini merinci ketetapan- ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak- anak kamu, yang perempuan maupun lelaki, dewasa maupun anak-anak. Yaitu : bagian seorang anak lelaki dari anak anak kamu, kalau bersamanya ada anak anak perempuan, dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama baginya untuk memperoleh warisan, misalnya membunuh waris atau yang semisal dengan nya. Maka dia berhak memperoleh warisan yang kadarnya sama dengan bagian dua anak perempuan ; sehingga jika dia hanya berdua dengan saudar perempuannya maka dia mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki maka bagi mereka dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan yang meninggal itu ; jika anak perempuan itu seorang diri saja , tidak ada waris lain yg berhak bersamanya, maka ia memperoleh setengah tidak lebih dari warisan itu. Sejarah Garis besar ayat ini membahas tentang bagian warisan untuk anak atau ahli waris.
Kelima, Asas semata akibat kematian, Asas semata akibat kematian berarti peralihan peninggalan  atau  harta  seseorang  kepada  orang  lain  dengan  status  kewarisan  berlaku sesudah meninggalnya pewaris (Daud, 2011). Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan sistem waris selama pemilik harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung  maupun  setelah  diameninggal  dunia  tidak  termasuk  ke  dalam  istilah  warisan dalam sistem hukum Islam.

## SIMPULAN
Minangkabau merupakan tempat di Indonesia yang memiliki masyarakat matriarkat mulai  dari  lingkungan  kecil,  keluarga,  hingga  lingkungan  tertinggi  yaitu  Nagari,  jadi faktornya  adalah  garis  keturunan  ibu  dari  garis  keturunan.  memahami.  faktor  yang mengatur  organisasi  masyarakat,  tetapi  faktor  kohesif  lainnya  ditemukan  di  lingkungan terakhir,  yaitu  di  kalangan  nagari.  Kehidupan  yang  ditentukan  oleh  sistem  hukum  ibu disebut kehidupan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hal distribusi kekayaan, dapat disimpulkan bahwa Minangkabau memiliki dua jenis kekayaan: warisan tinggi dan warisan rendah. Perempuan menghadiri upacara karena warisan yang tinggi ini berasal dari leluhur dan melewati garis keturunan ibu atau anak.
Memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Aset  yang  dimaksud  adalah  simbol  kebesaran  berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, rumah Gadan, dan keris atau pakaian adat. Pembagian waris dalam masyarakat Minangkabau memiliki hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Jika hukum adat adalah praktik yang dapat diterima dan diterima oleh masyarakat, maka  hukum  Islam  adalah  orang  yang  berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalamannya, memenuhi persyaratan ijtihad.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Amir  Syarifuddin,  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)
Hamka. (1984). Islam dan Adat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Panjimas).
Hartanto, R. S. W., & Dani, H. 2016. Studi Literatur: Pengembangan Media Pembelajaran dengan Software Autocad. Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan, 1 – 6.
LKAAM Sumatera Barat. (2002). Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Padang: Sako Batuah.
Manggis,  M.  Rasjid.  (1971).  Minangkabau;  Sejarah  Ringkas  dan  Adatnya.  Padang:
Sridharma.
Puspananda, D. R. 2022. Studi Literatur: Komik Sebagai Media Pembelajaran Yang Efektif.
Jurnal Pendidikan Edutama, 9(1), 51 – 60. http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/ind ex.php/JPE
Putri,  F.  A.,  Bramasta,  D.,  &  Hawanti,  S.  (2020).  Studi  Literatur  tentang  Peningkatan Kemampuan  Berpikir  Kritis  Siswa  dalam  Pembelajaran  menggunakan  Model Pembelajaran The Power of Two di SD. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 6(2), 605 – 610 Ramulyo, Idris. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 1984.
Syarifuddin, Amir. (2015). Hukum Kewarisan Islam, cet. II. Jakarta: Prenada Media.
Yuliani,  Geni  Tri,  ”Ketentuan  Harta  Waris  Mengenai  Harta  Pusaka  Tinggi  Dan  Harta Pusaka”,  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang:  Skripsi,  Program  Studi  Ahwal  Al - Syakshiyyah, 2018.