## Abstract
Divorce is still a social problem in Indonesia. Divorce must be done in court.  Ironically,  most  divorce  cases  are  decided  verstek  because  the defendants  are  not  present  in  court.  One  of  the  courts  that  deal  with divorce  cases  is  the  Malang  Religious  Court.  This  article  is  doctrinal legal  research  with  a  conceptual  approach  and  a  case  approach.  The primary  data  source  is  the  divorce  decision  in  the  Malang  religious court. The results of this study indicate that the verstek decision in the religious court should not be a gap for husbands to escape responsibility for their wives and children after divorce. The panel of judges also needs to  use  ethical  values  in  divorce  such  as  the  principles  of  ma'rf,  islâh, ihsân and afw in giving verstek decisions. It is necessary to revitalize the ethical values of divorce in the Verstek decision in the Religious Courts
Keywords: divorce; religious court; verstek.

## Abstrak
Perceraian  masih  menjadi  problem  sosial  masyarakat  di  Indonesia. Perceraian  harus  dilakukan  di  pengadilan.  Ironisnya,  sebagian  besar perkara  perceraian  di  putus  secara  verstek  karena  pihak  tergugat  tidak hadir  di  pengadilan.  Salah  satu  pengadilan  yang  banyak  menangani perkara  perceraian  adalah  Pengadilan  agama  Malang.  Artikel  ini merupakan  penelitian  hukum  doktrinal  dengan  pendekatan  konseptual dan  pendekatan  kasus.  Sumber  data  primer  adalah  putusan  perceraian di pengadilan agama Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan  verstek  di  pengadilan  agama  tidak  boleh  menjadi  celah  bagi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah Vol. 13, No. 1, 2021, h. 80-96 ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658 DOI: http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191 Available online at http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah
Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts
Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama
Ahmad Izzuddin UIN Maulana Malik Ibrahim Malang azharzudin@syariah.uin-malang.ac.id
Ahmad Rofiq
UIN Walisongo Semarang
Abu Hapsin UIN Walisongo Semarang
81 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah , Vol. 13 No. 1 Tahun 2021
suami  untuk  lepas  tanggung  jawab  terhadap  istri  dan  anak-anak  pasca perceraian. Majelis hakim juga perlu menggunakan nilai-nilai etis dalam perceraian seperti prinsip ma’rûf, islâh, ihsân dan afw dalam memberikan putusan  verstek.  Sehingga  perlu  dilakukan  revitalisasi  nilai-nilai  etika perceraian dalam putusan verstek di Pengadilan Agama
Kata Kunci : perceraian; pengadilan agama; verstek
Pendahuluan
Perceraian merupakan  salah  satu  problem sosial bagi masyarakat Indonesia. Angka  perceraian  mengalami  peningkatan  setiap  tahun. 1 Pada  tahun  2015  terjadi 394.246  kasus  perceraian.  Pada  tahun  2016  terjadi  peningkatan  menjadi  401.717 kasus.  Pada  tahun  2017  mengalami  peningkatan  menjadi  415.510  kasus.  Angka perceraian  terus  bertambah,  pada  tahun  2018  terjadi  444.358  kasus.  Pada  tahun 2019  mencapai  480.618  kasus.  Sementara  itu,  Per  Agustus  2020  telah  terjadi 306.688 kasus perceraian. 2 Kondisi ini menunjukkan bahwa cita ideal perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia belum tercapai secara maksimal. Ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik, pergeseran nilai-nilai budaya, degradasi nilai dan  makna  perkawinan,  serta  pemahaman  agama  yang  lemah  menjadi  faktor pendorong tingginya angka perceraian. 3 Secara umum, sebab-sebab perceraian yang diajukan  di  Pengadilan  Agama  yaitu:  persoalan  ekonomi,  degradasi  moral, kekerasan  dalam  rumah  tangga,  salah  satu  pihak  dipenjara,  perselisihan  terus menerus,  kawin  paksa,  dan  poligami  tidak  sehat. 4 Perceraian  tidak  hanya berpengaruh  terhadap  relasi  suami  istri,  melainkan  juga  berdampak  terhadap hubungan orang tua dan anak-anak. 5
1 Erik Sabti Rahmawati, “Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang,” De  Jure:  Jurnal  Hukum  dan  Syariah 8,  no.  1  (June  25,  2016):  1 – 14, https://doi.org/10.18860/j- fsh.v8i1.3725;  Lilik  Andaryuni,  “Pemahaman  Gender  Dan  Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda,” FENOMENA 9, no. 2 (December 1, 2017): 155 – 74, https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946.
2 Intan Umbari Prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020,” merdeka.com, accessed December 18, 2020, https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut- angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html.
3 M.  Saeful  Amri,  “Mitsaqan  Ghalidza  Di  Era  Disrupsi  (Studi  Perceraian  Sebab  Media  Sosial),” Ulul  Albab:  Jurnal  Studi  Dan  Penelitian  Hukum  Islam 3,  no.  1  (2019):  89 – 106, https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496.
4 Syaefullah and Nurmahmudah, “Analysis of Causing Factors Divorce in Indramayu District, 2018 (Case  Study  in  the  Religion  Court  of  Indramayu  District  in  2018),” Mahakim:  Journal  of  Islamic Family Law 2, no. 2 (December 27, 2018), https://doi.org/10.30762/mh.v2i2.974; Ramlah Ramlah, “Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingginya  Tingkat  Perceraian  Di  Indonesia  (Tinjauan Terhadap  Hukum  Acara  Peradilan  Agama),” Al-Risalah 14,  no.  02  (December  1,  2018):  350 – 68, https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455;  Maimun  Maimun,  Mohammad  Toha,  and Misbahul  Arifin,  “Fenomena  Tingginya  Angka  Cerai -Gugat  Dan  Faktor  Penyebabnya:  Analisis Reflektif Atas Kasus- Kasus Perceraian Di Madura,” Islamuna: Jurnal Studi Islam 5, no. 2 (April 12, 2019): 157 –67, https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105; Nurul Adhha, “Analysis of Causes of Divorce  in  the  Perspective  of  Islamic  Law:  A  Case  Study  in  the  Class  1  A  Religious  Court  of
Padang,” AL- ’ADALAH 16, no.
1 (June 30, 2019): 89 – 114, https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.2305.
5 Tuba  Demir- Dagdas  et  al.,  “Parental  Divorce  and  Children  From  Diverse  Backgrounds: Multidisciplinary  Perspectives  on  Mental  Health,  Parent – Child  Relationships,  and  Educational Experiences,” Journal  of  Divorce  &  Remarriage 59,  no.  6  (August  18,  2018):  469 – 85, https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1403821;  Jennie  E.  Brand  et  al.,  “Why  Does  Parental
Izzuddin dkk, Revitalisasi Etika Perceraian … | Berbagai  upaya  telah  dilakukan  negara  untuk  menekan  tingginya  angka perceraian  di  Indonesia.  Salah  satunya  mengintegrasikan  mediasi  dalam  proses beracara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  menyatakan  bahwa  semua  perkara  perdata, termasuk  perceraian  wajib  mengikuti  mediasi  terlebih  dahulu. 6 Namun,  sejumlah riset  menunjukkan  bahwa  mediasi  tidak  berjalan  secara  maksimal. 7 Penyebabnya adalah ketidakhadiran tergugat/termohon. 8 Ketidakhadiran para pihak bisa terjadi sejak  awal  sidang  maupun  pada  saat  proses  mediasi.  Ada  indikasi  bahwa ketidakhadiran  para  pihak  dilakukan  secara  sengaja  dan  bertujuan  mempercepat proses perceraian. Ketidakhadiran para pihak  dalam proses mediasi menunjukkan bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai. 9 Ketidakhadiran para pihak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan/atau  tidak  mengirimkan  perwakilan  menyebabkan  perkara  perceraian  lebih banyak diputus secara verstek. 10
Divorce  Lower  Children’s  Educational  Attainment?  A  Causal  Mediation  Analysis,” Sociological Science 6  (April  16,  2019):  264 –92,  https://doi.org/10.15195/v6.a11;  Syamsul  Syamsul,  “Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gorontalo,” Gorontalo Journal of Public Administration Studies 2, no. 1 (April 1, 2019): 11 – 22, https://doi.org/10.32662/gjpads.v2i1.569.
6 Lilik Andaryuni  and  Ratu  Haika,  “Efektivitas  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama,” FENOMENA 10, no. 2  (December  1,  2018):  95 – 116,  https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1231;  Al  Fadili  and  Mahfudz Sidiq,  “Upaya  Perdamaian  Proses  Perceraian  Melalui  Mediasi  Oleh  Pengadilan  Agama  Sebagai Family Counseling,” An- Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman 12, no. 1 (April 1, 2019): 1 – 21,  https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5;  Karmawan  Karmawan, “Mediation  in  the  Religious Courts  of  Indonesia,” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 20,  no.  1  (June  30,  2020), http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/13249.
7 Farhan  Asyhadi,  “Efektivitas  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama Karawang,” Justisi  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  1  (September  1,  2019):  32 – 48, https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642; Lail a Dwi N. Nafidatul Rohmah et al., “Efektivitas Mediasi Dalam  Pencegahan  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Kota  Malang,” MA’MAL:  JURNAL LABORATORIUM  SYARI’AH  DAN  HUKUM 1,  no.  4  (August  20,  2020):  344 – 64;  Sukaenah Sukaenah,  Rusli  Rusli,  and  M.  Taufan  B,  “The  Ef fectiveness  of  Indonesia  Supreme  Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes,” INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY 2, no. 1 (August 1, 2020): 63 – 80, https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.15.
8 Amrizal Hamsa, “Kendala Mediasi Perceraian Pada Mahkamah Syariah Di Pantai Barat Selatan Aceh  Tahun  2016 – 2017,” AT- TASYRI’:  JURNAL  ILMIAH  PRODI  MUAMALAH ,  December  29, 2020,  143 – 50,  http s://doi.org/10.47498/tasyri.v12i2.399;  Nor  Salam,  “Budaya  Hukum  Pelaku Perceraian Dan Implikasinya Terhadap Mediasi Yudisial: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pasuruan,” Journal  of  Islamic  Law  and  Family  Studies 3,  no.  2  (December  30,  2020):  15 – 36, htt ps://doi.org/10.18860/jilfas.v3i2.11379; Ani Yunita,  “Penyelesaian Sengketa  Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta,” Jurnal Hukum IUS  QUIA  IUSTUM 28,  no.  2  (2020):  435 – 52,  https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10;
Sihabudin Mukhlis, “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender,”
KRTHA BHAYANGKARA 14,
no. 2 (December 7, 2020): 221 – 35,
https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282;
Taufiqurohman Taufiqurohman, “Implementasi
Mediasi Pada  Proses  Perceraian  Tki  Di  Pengadilan  Agama  Ponorogo,” JURIS  (Jurnal  Ilmiah Syariah) 20, no. 1 (June 21, 2021): 115 – 30, https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2826.
9 Bambang Kurniwan, Surni Kadir, and Gazali Gazali, “Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Palu  Kelas  1  A,” IQRA  Jurnal  Ilmu  Kependidikan  Dan Keislaman 15, no. 1 (2020): 11 – 15, https://doi.org/10.31934/jurnal.
10 Abdullah  Taufik,  “Analisis  Keadilan  Hukum  Putusan  Verstek  Pada  Perkara Cerai  Talak  No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri,” Mahakim: Journal of Islamic Family Law 3, no. 2 (December 14,
83 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah , Vol. 13 No. 1 Tahun 2021
Ketidakhadiran para pihak dalam proses perceraian menunjukkan hilangnya nilai ma’ruf dan ihsan sebagaimana dikehendaki dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 229. 11 Menurut Amri, masyarakat modern cenderung bersikap pragmatis dalam menjalani kehidupan. 12 Masyarakat  modern  menggunakan  berbagai  cara  untuk menyelesaikan  masalah,  termasuk  problematika  keluarga.  Bahkan  menggunakan cara  yang  tidak  selaras  dengan  nilai  ajaran  agama.  Fenomena  ini  kurang  selaras dengan  ajaran  Islam  yang  meproyeksikan  seorang  muslim  sebagai  makhluk religius. 13 Menurut  Mulki  al-Sharmani,  urgen  untuk  merevisitasi  kembali  etika perkawinan  dalam  penafsiran  yang  berkembang  di  tradisi  masyarakat.  Usaha tersebut perlu dilakukan agar terjadi harmonisasi dalam praktek perkawinan antara aspek  legal  formal  hukum  dan  aspek  moralitas  etis. 14 Artikel  ini  berupaya menganalisis  upaya  revilasi  etika  perceraian  dalam  putusan  hakim  pengadilan agama.  Artikel  ini  merupakan  penelitian  hukum  doktrinal  dengan  pendekatan konseptual dan  pendekatan  kasus.  Sumber data  primer adalah putusan perceraian di pengadilan agama Malang.

## Hasil dan Pembahasan
Konstruksi Etika Religius dalam Ayat-ayat Perceraian
Toshihiko  Izutsu  secara  konseptual  membagi  tiga  etika  dalam  al- Qur’an. 15 Pertama,  sifat-sifat  etis  yang  ada  pada  Allah  sebagaimana  tercermin  dalam  sifat- sifat  Allah  seperti نمحرلا yang  bermakna  Maha  Pengasih. 16 Sifat-sifat  yang  Allah nyatakan untuk menggambarkan Dirinya dalam al- Qur’an harus diperhatikan oleh seorang  muslim  dan  dilihat  dari  sudut  kemanusiaan  mengandung  nilai  etis  yang harus  diterapkan  kepada  perilakunya.  Hal  ini  menjadi  kerangka  konsep  etika ilahiyyah. 17 Kedua,  menyangkut  sikap  dasar  manusia  terhadap  Allah.  Ini  adalah respons  etis  manusia  terhadap  sifat-sifat  Tuhan  yang  disebut  di  atas.  Itulah  yang
2019),  https://doi.org/10.30762/mh.v3i2.1651;  Sudarmaji  Waluyo,  “Kesepakatan  Para  Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus Di LBH SAKTI Purworejo),” Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam 6, no. 2 (2019): 101 – 17,
https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.1613;  Bustanul  Arifien  Rusydi,  “Problem  Kehadiran  Dan Upaya  Hukum  Tergugat  Dalam  Putusan  Verstek  Perkara  Perceraian  Pada  Pengadilan  Agama Bandung,”
Muslim Heritage 5, no. 2 (December 26, 2020): 393,
https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362;  Rezki  Amaliah,  Dachran  S.  Busthami,  and Anggreany  Arief,  “Penerapan  Putusan  Verstek  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pen gadilan  Agama Kelas LI Majene,” Journal of Lex Generalis (JLG) 2, no. 3 (March 22, 2021): 1344 – 51.
11 Siti Maimunah  Binti  Mohd  Rijal  and  Rukiah  Muhammad  Ali,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Sanksi Talak  Di  Luar  Mahkamah  Rendah  Syariah:,” PETITA:  JURNAL  KAJIAN  ILMU  HUKUM  DAN SYARIAH 3,  no.  1  (April  1,  2018):  75 – 95,  https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.41;  Amri, “Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)”; Moh Nafri and Moh Didi Permana, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A,” Maleo Law Journal 3, no. 2 (December 15, 2019): 183 – 94.
12 Amri, “Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial),” 104.
13 M.  Dawam  Rahardjo, Ensiklopedi  al- Qur’an:  t afsir  sosial  berdasarkan  konsep-konsep  kunci (Jakarta Selatan: Paramadina, 2002), 418.
14 Mulki  Al- Sharmani,  “Marriage  in  Islamic  Interpretive  Tradition:  Revisiting  the  Legal  and  the Ethical,” Journal of Islamic Ethics 2, no. 1 – 2 (November 15, 2018): 88, https://doi.org/10.1163/24685542-12340017.
15 Toshihiko Izutsu, Etika beragama dalam qur’an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 348 – 50.
16 Muhammad Abu Zahrah, Târîkh Al-Madzâhib al-Islâmiyyah Fî al-Siyâsah Wa al- ‘Aqâid Wa Târîkh al - Madzâhib al-Fiqhiyyah (Beirut: Dâr al-Fikr al- ‘Araby, 1989), 184.
17 Rahardjo, Ensiklopedi al- Qur’an , 418.
Izzuddin dkk, Revitalisasi Etika Perceraian … | disebut  “agama”.  Karena  itu,  agama  dapat  juga  disebut  sebagai  respons  etis manusia  terhadap  sifat-sifat  Tuhan.  Respons  itu  diwujudkan  ke  dalam  upaya penumbuhan  sifat-sifat Ilahiyah pada  diri  seseorang  sebagaimana  pernah diperintahkan  oleh  Nabi  s.a.w.: takhallaq-u  bi  akhlaq-i  I-lah-i sehingga  manusia  itu memiliki  akhlak  ketuhanan,  seperti  adil,  pemurah,  kasih  sayang  kepada  sesama manusia atau pemberi maaf. 18
Ketiga menyangkut prinsip-prinsip dan aturan perilaku yang berlaku dalam hubungan  etis  di  antara  mereka  yang  termasuk  ke  dan  hidup  dalam  komunitas religius  yang  sama.  Kehidupan  individu  dan  masyarakat  diperintah  dan  diatur dengan seperangkat prinsip-prinsip moral dengan segala keturunannya. Itulah yang disebut  oleh  Izutsu  sebagai  sistem  etika  sosial  yang  dalam  perkembangannya kemudian setelah periode turunnya al- Qur’an di zaman Nabi s.a.w. menjadi sistem hukum Islam. Ayat-ayat Al- Qur’an yang membahas mengen ai pernikahan pada periode Madinah  terdapat  dalam  sepuluh  surat,  yaitu:  a) Q.S  al-Baqarah  ayat  187,  220-223,  236, 237, 226, 227, 228-234, 240-242, 235, 236; b) Q.S. Al-Ahzab: ayat 4-5 , 37, 49; c) Q.S. al- Mumtahanah: 10; d) Q.S. al-Nisa: 3, 4, 15, 16, 19, 21, 22 s/d 25, 34, 35, 128 s.d 130; e) Q.S. al-Hadid: 27; f) Q.S. al- Ra’d: 23 & 38 ; g) Q.S. al-Talaq: 1-2,  4-7; h) Q.S. al-Nur:2,  3, 6,  10,  19,  21,  26,  32  s.d  33;  i)  Q.S.  al-Mujadilah:1-4;  j)  Q.S.  al-Maidah:  5. Kesepuluh surat yang membahas pernikahan tersebut di samping memiliki kandungan hukum yang  jelas  juga  mengandung  aspek-aspek  etis  di  dalamnya.  Apabila  dianalisa dengan  menggunakan  kategorisasi  Toshihiko  Izutsu  maka  dapat  ditemukan beberapa kandungan etis di dalamnya sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1. Etika Perkawinan dalam Al- Qur’an
No.  Surat & Ayat Kandungan Hukum Kandungan Etis sifat Allah Kandungan Etis Manusia kepada Allah Kandungan Etis antar ummat 1. Q.S al- Baqarah ayat 226 Larangan  ‘ila yang dapat berakibat  pada cerai ٌمي ِح َر  ٌروُفَغ 2. Q.S al- Baqarah ayat 227 Keinginan cerai dari suami ٌميِلَع ٌعيِمَس 3. Q.S al- Baqarah ayat 228 Suami  berhak meruju’ isteri ٌميِكَح  ٌزي ِزَع • اًح َلَ  ْصِإ • ِفو ُرْعَمْلاِب 4. Q.S al- Baqarah ayat 229 Ketentuan talaq  hanya  3x dan  kebolehan • َّن ِم ْؤُي  َّنُك   ْنِإ ِم ْوَيْلا َو ِ َّللَّاِب ِر ِخ ْلْا • اَفاَخَي  ْنَأ  َّلَِإ
• ٍفو ُرْعَمِب • ٍناَسْحِإِب
18 al-Kalâbâdzy, Al- Ta’arruf Li Ahl al -Tashawwuf (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 5.
85 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah , Vol. 13 No. 1 Tahun 2021
khulu’ • ْمُتْف ِخ 5. Q.S al- Baqarah ayat 231 Hak suami pada masa iddah isteri dan larangan menyakiti isteri ٌميِلَع َِّاللّ  َتَمْعِناو ُرُكْذا َو ََّاللّ اوُقَّتا َو • َّنُهوُكِسْمَأَف ٍفو ُرْعَمِب • َّنُهوُح ِ رَس ٍفو ُرْعَمِب 6. Q.S al- Baqarah ayat 232 Larangan menghalangi isteri yang sudah  dicerai menikah dengan  orang lain ِم ْوَيْلا َو  ِ َّللَّاِب  ُنِمْؤُي ِر ِخ ْلْا • ِفو ُرْعَمْلاِب
7. Q.S al- Baqarah ayat 236 Pemberian mut’ah  kepada wanita yang dicerai sebelum didukhul ِفو ُرْعَمْلاِب 8. Q.S al- Baqarah ayat 237 Mahar bagi wanita yang dicerai sebelum didukhul ٌري ِصَب ى َوْقَّتلِل  ُب َرْقَأ اوُفْعَت  ْنَأ َو 9. Q.S al- Baqarah ayat 241 Wanita  yang dicerai  berhak menerima kompensasi perceraian ِفو ُرْعَمْلاِب ٌعاَتَم 10.  Q.S al- Ahzab:49 Iddah dan mut’ah isteri yang dicerai sebelum dukhul ًليِمَج اًحا َرَس 11.  Q.S. al- Nisa: 19 Kemakruhan bercerai َّنُهو ُرِشاَع َو ِفو ُرْعَمْلاِب 12.  Q.S. al- Talaq:1 Keharusan mentalaq  isteri pada masa suci ََّاللّ اوُقَّتا َو 13.  Q.S. al- Talaq:2 Pilihan  suami terhadap  isteri pada masa ِ َّللَّاِب ُنِم ْؤُي ََّاللّ ِقَّتَي  ْنَم َو • َّنُهوُكِسْمَأَف ٍفو ُرْعَمِب • َّنُهوُق ِراَف ٍفو ُرْعَمِب
Izzuddin dkk, Revitalisasi Etika Perceraian … | iddah
14.  Q.S. al- Talaq: 4 Iddah bagi isteri yang monopause ََّاللّ ِقَّتَي  ْنَم َو 15.  Q.S. al- Talaq: 6 Kewajiban memberi tempat  tinggal bagi isteri yang hamil atau menyusui  dan dicerai ٍفو ُرْعَمِب
Ketika terkait dengan etika religius seorang manusia dengan Allah swt dalam hal  perceraian  dan  poligami,  taqwa  merupakan  term  yang  paling  dominan  dalam konteks  etis  tersebut.  Akan  tetapi  apabila  melihat  etika  religius  manusia  dengan manusia lainnya, maka term yang terdapat pada 15 ayat terkait dengan perceraian adalah ليمج  ,وفعلا  ,ناسحإ  ,حلصإ  ,فورعم .  Kata  ma’ruf  merupakan  kata  yang  paling dominan  sebagai  landasan  etika  seorang  manusia  dengan  manusia  lainnya.  Ia disebut  sebanyak  11  kali  di  dalam  17  ayat  yang  terkait  dengan  perceraian.  Tidak ada  kata  ma’ruf  yang  digunakan  dalam  masalah  poligami.  Penggunaan  ma’ruf apabila dilihat dalam tabel maka akan muncul pada isu-isu berikut:
Tabel 2. Konsep Ma’ruf dalam Al- Qur’an
No. Surat Lafadz Konteks yang dibicarakan 1. Al-Baqarah: 228 ِفو ُرْعَمْلاِب Dan  para  wanita  mempunyai  hak  yang seimbang  dengan  kewajibannya  menurut cara yang ma'ruf 2. Al-Baqarah: 229 ٍفو ُرْعَمِب kebolehan  rujuk  lagi  dengan  cara  yang ma'ruf 3. Al-Baqarah: 231 • َّنُهوُكِسْمَأَف ٍفو ُرْعَمِب • َّنُهوُح ِ رَس ٍفو ُرْعَمِب Perintah  meruju’  isteri  dengan  cara  yang ma'ruf, atau menceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. 4. Al-Baqarah: 232 ِفو ُرْعَمْلاِب Larangan  menghalangi  isteri  nikah  lagi dengan  bakal  suaminya,  apabila  telah terdapat  kerelaan  di  antara  mereka dengan cara yang ma'ruf. 5. Al-Baqarah: 236 ِفو ُرْعَمْلاِب pemberian  secara  ma’ruf  terhadap  isteri yang  dicerai  sebelum  disetubuhi  dan ditentukan besaran maharnya. 6. Al-Baqarah: 241 ِفو ُرْعَمْلاِب Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya) mut'ah  menurut  yang  ma'ruf,  sebagai suatu  kewajiban  bagi  orang-orang  yang bertakwa. 7. Al-Nisa: 19 ِفو ُرْعَمْلاِب Perintah  menggauli  isteri  dengan  cara
87 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah , Vol. 13 No. 1 Tahun 2021
yang ma’ruf
8. Al-Talaq: 2 ٍفو ُرْعَمِب ٍفو ُرْعَمِب Apabila  isteri  telah  mendekati  akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan ma’ruf  atau  lepaskanlah  mereka  dengan ma’ruf 9. Q.S. al-Talaq: 6 ٍفو ُرْعَمِب Perintah bermusyawarah dalam  hal  upah kompensasi  perawatan  atau  menyusui anak yang masih disusui ketika ayah dan ibunya berpisah
Kata ma’ruf dalam al - Qur’an memiliki tempat yang khusus. Ia disebut 23 kali dalam al- Qur’an baik dengan bentuk ma’rifat (definitif) ataupun nakirah (indefinitif). Kata ma’ruf menggambarkan gagasan yang kembali jauh ke belakang yang bahkan lebih  klasik  penggunaannya  dari  pada  kata  syariah  kalangan  orang  Arab.  Kata ma’ruf  dalam  bahasa  Inggris  diterjemahkan  dengan  kata  “ good ” .  Ia  merupakan gagasan  kebaikan  yang  didasarkan  kepada  tipe  moralitas  kesukuan  khas masyarakat jahiliyyah Arab. Al- Qur’an menggunakan term kesukuan tersebut dan menjadikannya  sebagai  suatu  bagian  yang  integral  dalam  suatu  sistem  etika  yang baru. Ma’ruf yang secara bahasa bermakna “dikenal” yaitu suatu konsep etis yang sudah lazim dan diakui dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Jahiliyyah. 19 Konsep  kema’rufan ini,  diadaptasi  oleh  aspek  hukum  dalam  Islam  dengan pendekatan konsep ‘urf. Dalam ilmu ushul al-Fiqh , ‘urf merupakan salah satu dari sumber  hukum.  Dengan  demikian  setiap  konsep  etis  yang  dijalankan  oleh masyarakat  baik  berupa  perkataan,  perbuatan  ataupun  larangan  selama  tidak bertentangan  dengan  syara’  ia  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat. 20 Ia terbagi menjadi dua bagian yaitu urf yang shâlih dan fâsid . Dalam ilmu ushul fiqh kata urf juga disebut dengan adat. 21
Sedangkan kandungan etis lain yaitu لصإ ح merupakan kata yang merupakan antonim  dari  kata داسف (kerusakan).  Dalam  penerapannya  kata  tersebut  digunakan dalam  ayat-ayat  al- Qur’an  sebagai  upaya  untuk  menghilangkan  kebencian, permusuhan di antara manusia. Dalam ayat-ayat pernikahan, kata tersebut muncul pada  perkara  syiqaq  di  Q.S.al-Nisa:  35,  nusyuz  di  Q.S.  al- Nisa:  128  dan  ruju’  di Q.S.  al-Baqarah:  228  dan  poligami  Q.S.  al-Nisa:  129. 22 Kandungan  etis  lainnya dalam  ayat-ayat  perceraian  adalah ناسحإ .  Kata  tersebut  merupakan  diveriasi  dari kata نسح yang  berarti  segala  sesuatu  yang  menyenangkan  dan  disukai  baik  oleh akal, nafsu maupun perasaan. Ihsân merupakan cermin seseorang yang melakukan sesuatu  lebih  dari  kewajibannya  sehingga  ihsan  lebih  tinggi  dari  keadilan. Seseorang  yang  memberikan  dan  mengambil  hak  sebagaimana  mestinya merupakan  cermin  dari  sifat  adil  sedangkan  seseorang  yang  memberikan  sesuatu lebih  banyak  dari  kewajibannya  dan  mengambil  sesuatu  yang  lebih  sedikit  dari haknya merupakan cermin dari sifat ihsân. Kata ihsân digunakan sebagai landasan
19 Izutsu, Etika beragama dalam qur’an , 348 – 50. 20 Abd Wahhâb al-Khallâf, ‘Ilm Ushûl al -Fiqh (Kairo: Maktabah al- Da’wah, 1997), 89.
21 Jalâl al-Dîn al-Suyûthi, Ashbâh Wa Al-Nadzâir (Kairo: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1990), 8.
22 al-Râghib  al-Asfahâny, Mu’jam  Mufradâd  Alfâdz  al - Qur’an (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 2004), 318.
Izzuddin dkk, Revitalisasi Etika Perceraian … | etis moral dalam perceraian seseorang sebagaimana terdapat pada Q.S. al-Baqarah: 229. 23
Sedangkan prinsip tasrîh bi ihsân merupakan representasi dari perceraian yang penuh  dengan  kelemahlembutan  bukan  dengan  cara  kekerasan  yang melukai  hati dan  mengurangi  martabat  seseorang.  Hal  tersebut  dilaksanakan  dengan memberikan  dan  tidak  menghalangi  hak-hak  suami  isteri. 24 Kandungan  etis  yang juga  terdapat  dalam  ayat  perceraian  adalah وفعلا yang  bermakna  pemberian  maaf. Dalam  prakteknya  kata  tersebut  merupakan  gambaran  dari  seseorang untuk  tidak menyusahkan  atau  menyiksa  orang  lain.  Dalam  ayat  perceraian  Q.S.  al-Baqarah: 237,  kata tersebut digunakan sebagai motivasi bagi isteri dan terlebih suami untuk tidak mengambil kembali setengah mahar yang telah ia berikan kepada isteri yang dicerainya sebelum persetubuhan. Hal tersebut merupakan cermin sikap al- ‘afw dari suami  untuk  memudahkan  orang  lain  dan  tidak  menyakiti  perasaan  mantan isterinya. 25

## Putusan Verstek dalam Perspektif Fiqh
Apabila  dilihat  pada  aspek  hukum  Islam  sesungguhnya  setiap  perkara  yang melibatkan  dua  orang  harus  dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak.  Hal  tersebut  sangat jelas  di  dalam  hadist  Rasulullah  saw  ketika  mengutus  Ali  ra  ke  Yaman  untuk menjadi seorang qadhi. 26
ىِنَثَعَب ِ َّاللّ ُلوُس َر - ملسو هيلع الله ىلص -
ِ نِ سلا  ُثيِدَح اَنَأ َو ىِنُلِس ْرُت ِ َّاللّ َلوُس َر اَي  ُتْلُقَف اًي ِضاَق ِنَمَيْلا ىَلِإ َكْيَدَي َنْيَب  َسَلَج اَذِإَف  َكَناَسِل  ُتِ بَثُي َو  َكَبْلَق ىِدْهَيَس َ َّاللّ َّنِإ « َلاَقَف ِءاَضَقْلاِب ىِل َمْلِع َلَ َو
ا
َّنَي ِضْقَت َلَف ِناَمْصَخْل » ُءاَضَقْلا  َكَل َنَّيَبَتَي  ْنَأ ى َرْحَأ ُهَّنِإَف ِل َّوَلأا َنِم  َتْعِمَس اَمَك  ِرَخلْا َنِم َعَمْسَت ىَّتَح
Artinya:  dari  Ali  ra.  beliau  berkata,  "Rasulullah  shallallahu  'alaihi wasallam  mengutusku  ke  Yaman  sebagai  hakim,  lalu  kami  katakan, "Wahai Rasulullah, apakah anda akan mengutusku sementara saya masih muda  dan  tidak  memiliki  ilmu  mengenai  peradilan?"  Kemudian  beliau bersabda:  "Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk  kepada hatimu, dan meneguhkan lisanmu. Apabila ada dua orang yang berseteru duduk di  hadapanmu  maka  janganlah  engkau  memberikan  keputusan  hingga engkau mendengar dari orang yang lain, sebagaimana engkau mendengar dari  orang  yang  pertama,  karena  sesungguhnya  keputusan  akan  lebih jelas bagimu.
Berdasarkan hadist tersebut maka para fuqaha bersepakat bahwa menetapkan hukum  secara in  absentia terhadap  seseorang  yang  memungkinkan  untuk  hadir  di majlis  persidangan  adalah  tidak  diperbolehkan. 27 Sebagian  ulama  berpendapat bahwa  seorang  hakim  boleh  memutuskan  perkara  secara in  absentia berdasarkan putusan  Rasulullah  saw  yang  memutuskan  secara  sepihak  aduan  dari  isteri  Abu Sufyan  yang  meminta  keputusan  mengenai  boleh  tidaknya  dirinya  mengambil tanpa izin sebagian harta suaminya. Rasulullah saw tanpa meminta klarifikasi dan
23 al-Asfahâny, 133.
24 Muhammad Abu Zahrah, Zahrat Al-Tafâsîr , vol. 2 (Kairo: Dâr al-Fikr al- ‘Araby, n.d.), 774.
25 Muhammad  Jamâl  al-Dîn  al-Qâsimy, Mahâsin  Al- Ta’wîl ,  vol.  1  (Beirut:  Dâr  Ihyâ  al-Turâst  al- ‘Araby, n.d.), 577.
26 Abu Dawud, Shahîh Sunan Abi Dâud (Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2000), 393.
27 Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah, Al-Turuq  al-Hukmiyyah  Fi  al-Siyâsah  al- Syar’iyyah (Jeddah:  al- Maktabah al-Madaniyyah, n.d.), 263.
89 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah , Vol. 13 No. 1 Tahun 2021
pembelaan dari Abu Sufyan memutuskan hak isterinya, Hindun untuk mengambil harta  tersebut  untuk  keperluan  dia  dan  anaknya. 28 Akan  tetapi  pendapat  tersebut dikritik  oleh  Ibn  Hazm  yang  berpendapat  kasus  tersebut  tidak  dapat  dijadikan landasan  kebolehan  seorang  hakim  memutuskan  perkara  tanpa  kehadiran  salah satu  pihak  karena  hadist  yang  lain  melarang  hal  tersebut.  Terlebih  dalam  kasus tersebut Rasulullah saw sudah mengerti kebenaran watak Sufyan dan kejujuran dari Hindun sehingga tidak diperlukan pembelaan dari Sufyan karena hal tersebut pada dasarnya  juga  menjadi  kewajibannya  dalam  memberi  nafkah  untuk  anak  dan isterinya. 29
Perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak menghilang ( mafqûd ) bisa saja dijatuhkan di depan majelis hakim dengan ketentuan sebagaimana berikut: a) Isteri harus menunggu 4 tahun terlebih dahulu terhitung dari ia melaporkan kepada hakim; b) Setelah 4 tahun isteri akan diceraikan melalui wali suami dan beriddah 4 bulan 10 hari; c) Apabila suami yang hilang kembali maka si wanita akan otomatis menjadi isterinya Kembali; d) Apabila si wanita sudah menikah dengan orang lain, maka suami yang pertama memiliki hak untuk memilih antara tetap memperisteri wanita tersebut atau meminta maharnya kembali. 30 Meskipun demikian, pendapat tersebut  ditentang  oleh  mazhab  Hanafiyyah  dan Syafi’iyyah  yang  berpendapat tidak  ada  hak  bagi  isteri  untuk  menuntut  perpisahan  sebab  hilangnya  suami. Karena tidak  ada  dalil  atas  tuntutan  tersebut  dalam  syara’. 31 Dalam  konteks putusan  verstek  di  Pengadilan  Agama,  secara  konseptian  tidak  sepenuhnya  sama dengan  konsep mafqûd (hilang)  dalam  fiqh.  Karena  sebagian  banyak dari  putusan verstek bukan karena ketidakjelasan posisi kediaman suami atau isteri akan tetapi lebih banyak disebabkan keengganan salah  satu pihak  untuk  datang dalam  proses persidangan.

## Faktor Penyebab Dominasi Putusan Verstek di Pengadilan Agama
Faktor  yang  menyebabkan  putusan  verstek  sangat  dominan  di  dalam  proses perkara perceraian di Pengadilan Agama secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu:  faktor  normatif  dan  sosiologis.  Secara  normatif  perkara  verstek  diberikan ruang dalam proses beracara di Pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Ketentuan tersebut dapat dijalankan dengan syarat tergugat telah dipanggil  dengan  sah  dan  patut,  tidak  hadir  tanpa  alasan  dan  tergugat  tidak mengajukan  eksepsi  kompetensi. 32 Meskipun  ketentuan  tersebut  tidak  bersifat imperatif  akan  tetapi  pada  prakteknya  di  Pengadilan  Agama  ketentuan  tersebut menjadi pilihan proses beracara yang sangat dominan. Sebagian pihak memandang putusan  verstek  merupakan  salah  satu  rekayasa  yang  inkonstitusional  karena beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya:  1)  Faktor  tergugat  yang  tidak  mengerti proses beracara; 2) Faktor kuasa hukum yang kurang berintegritas; 3) Faktor juru
28 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahîh Al-Bukhâry , vol. 3 (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987), 1390.
29 Ibn Hazm, Al-Muhalla (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâst al- ‘Araby, 2001), 243.
30 Ibn Hazm, 192 – 93. 31 Wahbab  al-Zuhaily, Al-Fiqh  al-Islâmy  Wa  Adillatuh ,  vol.  9  (Damaskus:  Dâr  al-Fikr  al- Mu’âsir, 2006), 7066.
32 Maswandi, “Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata,” JURNAL MERCATORIA 10, no. 2
(December 30, 2017): 160 – 79, https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153.
Izzuddin dkk, Revitalisasi Etika Perceraian … | sita  yang  kurang  konsisten  dengan  pelaksanaan  tugas  pokoknya;  dan  4)  Faktor hakim yang kurang hati-hati. 33
Keberadaan  putusan  verstek,  pada  dasarnya  dimaksudkan  agar  para  pihak menaati  tata  tertib  beracara,  sehingga  proses  pemeriksaan  penyelesaian  perkara terhindar  dari  anarki  kesewenangan.  Apabila  para  pihak  diwajibkan  datang dikuatirkan akan dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara dengan cara tidak hadir untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian  perkara.  Sehingga  putusan  verstek  dianggap  merupakan  bentuk ketentuan  yang  merugikan  tergugat  karena  ia  tidak  bisa  memberikan  pembelaan ketika putusan dijatuhkan. 34 Meskipun pada prakteknya tujuan tersebut sepertinya tidak  sepenuhnya  berhasil  karena  putusan  verstek  tersebut  digunakan  oleh  para suami  untuk  lepas  dari  tanggung  jawab.  Secara  sosiologis,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  45 orang  laki-laki  dan  15 orang  perempuan  yang  mengajukan perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang,  memberikan  gambaran bahwa  mayoritas  tidak  menghendaki  suami  atau  isteri  mereka  hadir  persidangan. Pasangan  mereka  sesungguhnya  mengetahui  adanya  proses  perceraian.  Bahkan mayoritas para pihak justru memerintahkan pasangannya untuk tidak hadir dalam rangka mempercepat proses perceraian. Selain itu, perceraian di pengadilan agama Kabupaten  Malang  banyak  didominasi  oleh  cerai  gugat.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan para pihak, istri mengajukan cerai dengan alasan suami enggan mengajukan  permohonan  cerai.  Kondisi  ini  memberatkan  bagi  perempuan  sebab selain  biaya  perkara  yang  harus  ditanggung,  istri  juga  dapat  kehilangan  hak-hak pasca perceraian.

## Verstek dan Relevansinya dengan Etika Perceraian dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama
Faktor  sosiologis  di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai ihsan yang  harusnya menjadi landasan perceraian tidaklah terpenuhi dengan maksimal. Bahkan banyak dari gugatan tersebut merupakan wujud dari kedzaliman suami kepada keluarganya dengan  memberikan  beban  hidup  ganda  bagi  isteri  baik  dalam  maupun  pasca perceraian.  Dalam  Islam,  ketidakjelasan  status  isteri  yang  digantung  oleh  suami merupakan  tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  hukuman  penjara  sebagaimana dalam  kasus ila .  Dalam  fiqh,  seorang  hakim  memiliki  kewenangan  untuk menentukan  hukuman  bagi  seorang  suami  atau  isteri  yang  melakukan  kejahatan ( jarîmah )  terhadap  pasangannya.  Sebagai  contoh  dalam  mazhab  Syafi’i  dan Ahmad,  seorang  hakim  memiliki  hak  untuk  memenjarakan  seorang  suami  yang telah  menelantarkan  isterinya  yang  telah  di ila’ nya  selama  4  (empat)  bulan. 35 Mereka berpendapat hal tersebut dilakukan agar suami dipaksa menggunakan hak cerainya  untuk  menghilangkan  kemadharatan  bagi  seorang  isteri  yang  telah  diila’ lebih dari 4 bulan. 36 ‘Umar ra menetapkan masa 6 bulan sebagai masa yang paling
33 Ambo  Asse,  “Putusan  Verstek  Mendominasi  Putusan  Perceraian  Pengadilan  Agama,”  accessed August  25,  2020,  https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-verstek- mendominasi-putusan-perceraian-pengadilan-agama-oleh-drs-h-ambo-asse-sh-mh-268.
34 M.  Yahya  Harahap, Hukum  acara  perdata:  tentang  gugatan,  persidangan,  penyitaan,  pembuktian,  dan putusan pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 383.
35 Syihâb al-Dîn al-Ramly, Nihâyat Al-Muhtâj Syarh al-Minhâj , vol. 7 (Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977), 68.
36 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah , vol. 2 (Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977), 196.
91 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah , Vol. 13 No. 1 Tahun 2021
panjang  bagi  suami  untuk  meninggalkan  isterinya  di  rumah.  Dalam  kondisi perangpun mereka akan diminta untuk pulang ke rumah menjenguk isteri dan anak mereka. 37
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  para  isteri  sebelum  mengajukan gugatan  cerai  sudah  berpisah  dengan  suaminya  tanpa  diberi  nafkah  untuk  biaya hidupnya  bersama  anak-anak.  Kondisi  ini  sebenarnya  masuk  dalam  kategori kekerasan ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. 38 Hanya  saja ketentuan  hukum  terkait  dengan  penelantaran  keluarga  sangat  jarang diimplementasikan  dalam  proses  persidangan  di  Pengadilan  Agama  karena berbagai  alasan.  Salah  satunya  karena  aparat  penegak  hukum  masih  berpatokan kriteria  kekerasan  dalam  rumah  tangga  selalu  berhubungan  dengan  fisik  padahal UU  PKDRT  menyebutkan  selain  kekerasan  fisik  ada  kekerasan  lain  berupa kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  dalam  rumah  tangga. 39 Keharusan  para  pihak  dalam  perkara  perceraian  untuk  hadir  dalam  persidangan akan  sedikit  banyak  memberikan  informasi  mengenai  kondisi  perkawinan  yang sesungguhnya  dan  pemaksaan  para  pihak  untuk  bertanggung  jawab  secara  penuh sebagai  salah  satu  wujud  penghormatan  terhadap  institusi  perkawinan.  Dengan demikian putusan verstek tidak lagi menjadi wadah yang legal bagi salah satu pihak khususnya suami untuk lari dan terlepas dari tanggung jawabnya.

## Dampak  Putusan  Verstek  dalam  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  dan Solusinya
Dampak dominasinya putusan verstek dalam proses perceraian adalah tidak optimalnya  pemenuhan  hak-hak  isteri  dan  anak  pasca  perceraian.  Hak-hak  isteri seperti nafkah  iddah,  mut’ah ,  nafkah madhiyah dan  nafkah hadhanah tidak  dapat terksekusi  dengan  baik.  Dalam  kasus  gugatan  perceraian  hanya  sedikit  yang menetapkan  adanya  nafkah iddah , mut’ah ,  gono-gini  maupun  nafkah hadhanah . Ironisnya  jika  ada  putusan  perceraian  yang  menetapkan  hak-hak  istri,  putusan tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan.  Dalam  rangka  mengatasi  problem  ini, Mahkamah  Agung  menetapkan  Perma  Nomor  3  tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  hukum.  Dalam  memutus perkara  hakim  harus  berpedoman  pada  asas  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi perempuan. 40 Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 menyatakan  bahwa nafkah  madhiyah , nafkah  iddah , mut’ah ,  dan  nafkah  anak sepanjang  tidak  nusyuz. 41 Akan  tetapi  putusan  tersebut  secara  sosiologis  tidak memiliki  pengaruh  karena  suami  merasa  tidak  tahu  menahu  dengan  putusan tersebut.
37 Sabiq, 2:123.
38 Ahyadin  Ahyadin  and  Ridwan  Ridwan,  “Ragam  Disfungsi  Dalam  Keluarga  Di  Kota  Bima,” SANGAJI:  Jurnal  Pemikiran  Syariah  Dan  Hukum 4,  no.  2  (September  26,  2020):  216 – 32, https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.490.
39 Aroma  Elmina  Martha, Perempuan  &  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia  dan  Malaysia (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 81.
40 Lilik  Mahsun,  “Pengaruh  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  Terhadap  Pertimbangan  Hakim  Yang Mengadili  Perempuan  Sebagai  Pelaku  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,” Jurnal  Hukum  Caraka Justitia 1, no. 1 (2020), https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/701.
41 Mukhamad  Suharto,  “Perspektif  Hukum  Islam -Sosial  Terhadap  Kontekstualisasi  Nafkah  Cerai Gugat,” Khuluqiyya 2, no. 1 (January 29, 2020): 45 – 67.
Izzuddin dkk, Revitalisasi Etika Perceraian … |
Dampak  lain  dari  dominasi  putusan  verstek  adalah  rapuhnya  bangunan perkawinan  dalam  rumah  tangga  sehingga  fungsi  keluarga  sebagai  bagian  dasar sosial  masyarakat  menjadi  ikut  terimbas.  Makna  akad  perkawinan  sebagai mitsâq ghalidzan tidak  tampak  sama  sekali  dalam  proses  persidangan  perceraian.  Bahkan proses ini menjadi bagian usaha untuk mempercepat perceraian yang bertentangan dengan  asas  mempersulit  perceraian  di  Pengadilan  Agama.  Penerapan  nilai-nilai etika  perceraian  sebagai  pintu  darurat  dengan  perceraian  yang ma’rûf,  ihsân,  islâh dan afw tidak  nampak  sama  sekali.  Kewajiban  semua  pihak  baik  suami  ataupun isteri untuk hadir dalam proses perceraian merupakan wujud dari tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan problem rumah tangga dengan nilai kema’rufan dan keihsanan. Merupakan kewajiban setiap warga negara untuk hadir di persidangan sebagai saksi apabila dibutuhkan untuk menegakkan keadilan terlebih dalam proses perceraian ia merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut. Kondisi ini menjadikan perlunya revitalisasi etika perceraian dalam putusan verstek  di  pengadilan  agama.  Adapun  Langkah-langkah  revitalisasi  yang  dapat dilakukan  yaitu:  1)  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  hak  dan kewajiban  dan  perkawinan  dan  perceraian  melalui  kursus  calon  pengantin  dan media  lainnya;  2)  Memperketat  penjatuhan  perkara  verstek  dalam  persidangan hanya  untuk  perkara-perkara  tertentu  di  mana  pihak  yang  tidak  hadir  memang berhalangan  untuk  dihadirkan  dan  juga  tidak  memiliki  kewajiban  yang  harus  ia pertanggungjawabkan;  3)  Menetapkan  ancaman  pidana  atau  perdata  bagi  para pihak yang tidak hadir  dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan  sah  sebagai  bentuk  penghormatan  kepada  istitusi  perkawinan;  4)  Penerapan sistem  panggilan  yang tepat  dan  pengawasan kepada juru sita sebagai pihak  yang berwenang melakukan pemanggilan para pihak.

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  dan  analisis  data  maka  dapat  disimpukan  bahwa  perlu  ada penguatan kembali nilai-nilai etika perceraian dalam putusan verstek di Pengadilan Agama.  Bagi  Majelis  Hakim  penguatan  nilai  etis  tersebut  dengan  upaya semaksimal  mungkin  menghadirkan  kedua  belah  pihak  dalam  persidangan    agar masingmasing  pihak  mempertangungjawabkan  semua  perbuatannya,  sedangkan bagi  suami- isteri  dengan  menjaga  nilai  kema’rufan,  keihsanan  dan  perdamaian pasca  perceraian.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  nilai-nilai  etis  dalam  perceraian sebagaimana  ada  dalam  al- Qur’an  berupa ma’rûf,  islâh,  ihsân dan afw terimplementasikan  dengan  baik  dalam  proses  persidangan  sebagai  upaya meminimalisir  efek  negatif  perceraian  bagi  keluarga  khususnya  isteri  dan  anak- anak.  Ketidakhadiran  suami  secara  sengaja  dalam  persindangan  tidak  boleh menjadi celah bagi mereka untuk lepas dari tanggung jawab untuk ikut aktif dalam membiayai anak dan pemberian nafkah isteri yang telah ia lalaikan. Oleh karena itu majelis hakim harus sangat selektif untuk menjatuhkan putusan verstek.

## Daftar Pustaka
Adhha, Nurul. “Analysis of Causes of Divorce in the Perspective of Islamic Law: A Case Study in the Class 1 A Religious Court of Padang.” AL- ’ADALAH 16, no. 1 (June 30, 2019): 89 – 114. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.2305.
93 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah , Vol. 13 No. 1 Tahun 2021
Ahyadin,  Ahyadin,  and  Ridwan  Ridwan.  “Ragam  Disfungsi  Dalam  Keluarga  Di Kota  Bima.” SANGAJI:  Jurnal  Pemikiran  Syariah  Dan  Hukum 4,  no.  2
(September 26, 2020): 216 – 32. https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.490. al-Kalâbâdzy. Al- Ta’arruf  Li  Ahl  al -Tashawwuf .  Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyyah,
n.d.
Al- Sharmani,  Mulki.  “Marriage  in  Islamic  Interpretive  Tradition:  Revisiting  the Legal  and  the  Ethical.” Journal  of  Islamic  Ethics 2,  no.  1 – 2  (November  15, 2018): 76 – 96. https://doi.org/10.1163/24685542-12340017. Amaliah, Rezki, Dachran S. Busthami, and Anggreany Arief. “Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas LI Majene.” Journal of Lex Generalis (JLG) 2, no. 3 (March 22, 2021): 1344 – 51.
Amri,  M.  Saeful.  “Mitsaqan  Ghalidza  Di  Era  Disrupsi  (Studi  Perceraian  Sebab Media Sosial).” Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 3, no. 1 (2019): 89 – 106. https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496. Andaryuni,  Lilik.  “Pemahaman  Gender  Dan  Tingginya  Angka  Cerai  Gugat  Di Pengadilan Agama Samarinda.” FENOMENA 9, no. 2 (December 1, 2017): 155 – 74. https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946.
Andaryuni,  Lilik,  and  Ratu  Haika.  “Efektivitas  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan  Agama.” FENOMENA 10,  no.  2  (December  1,  2018):  95 – 116. https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1231. Asfahâny, al-Râghib al-. Mu’jam Mufradâd Alfâdz al - Qur’an . Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2004.
Asse,  Ambo.  “Putusan  Verstek  Mendominasi  Putusan  Perceraian  Pengadilan Agama.” Accessed August 25, 2020. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan- verstek-mendominasi-putusan-perceraian-pengadilan-agama-oleh-drs-h-
ambo-asse-sh-mh-268.
Asyhadi,  Farhan.  “Efektivitas  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan Agama Karawang.” Justisi Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (September 1, 2019):
32 – 48. https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642.
Brand,  Jennie  E.,  Ravaris  Moore, Xi  Song,  and  Yu  Xie.  “Why  Does  Parental Divorce  Lower  Children’s  Educational  Attainment?  A  Causal  Mediation Analysis.” Sociological Science 6 (April 16, 2019): 264 – 92. https://doi.org/10.15195/v6.a11.
Bukhari,  Muhammad  bin  Ismail  al-. Shahîh  Al-Bukhâry .  Vol.  3.  Beirut:  Dâr  Ibn Katsîr, 1987.
Dawud, Abu. Shahîh Sunan Abi Dâud . Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2000.
Demir-Dagdas, Tuba, Zeynep Isik-Ercan, Seyma Intepe-Tingir, and Yasemin Cava- Tadik.  “Parental  Divorce  and  Children  From  Diverse  Backgrounds: Multidisciplinary Perspectives on Mental Health, Parent – Child Relationships, and Educational Experiences.” Journal of Divorce & Remarriage 59, no. 6 (August 18, 2018): 469 – 85. https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1403821.
Fadili,  Al,  and  Mahfudz  Sidiq.  “Upaya  Perd amaian  Proses  Perceraian  Melalui Mediasi  Oleh  Pengadilan  Agama  Sebagai  Family  Counseling.” An- Nisa’ :
Izzuddin dkk, Revitalisasi Etika Perceraian … | Jurnal  Kajian  Perempuan  Dan  Keislaman 12,  no.  1  (April  1,  2019):  1 – 21. https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5.
Hamsa, Amrizal. “Kendala Mediasi Perceraia n Pada Mahkamah Syariah Di Pantai Barat  Selatan  Aceh  Tahun  2016 – 2017.” AT- TASYRI’:  JURNAL  ILMIAH PRODI MUAMALAH , December 29, 2020, 143 – 50.
https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i2.399.
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  acara  perdata:  tentang  gugatan,  persidangan,  penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Ibn Hazm. Al-Muhalla . Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâst al- ‘Araby, 2001. Izutsu, Toshihiko. Etika beragama dalam qur’an . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993. Jauziyyah,  Ibn  al-Qayyim  al-. Al-Turuq  al-Hukmiyyah  Fi  al-Siyâsah  al- Syar’iyyah . Jeddah: al-Maktabah al-Madaniyyah, n.d.
Karmawan,  Karmawan.  “Mediation  in  the  Religious  Courts  of  Indonesia.”
AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 20,  no.  1  (June  30,  2020). http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/13249.
Khallâf, Abd Wahhâb al-. ‘Ilm Ushûl al -Fiqh . Kairo: Maktabah al- Da’wah, 1997. Kurniwan,  Bambang,  Surni  Kadir,  and  Gazali  Gazali.  “Efektivitas  Mediasi Terhadap  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Palu Kelas 1 A.” IQRA Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman 15, no. 1 (2020):
11 – 15. https://doi.org/10.31934/jurnal.
Mahsun,  Lilik.  “Pengaruh  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  Terhadap  Pertimbangan Hakim  Yang  Mengadili  Perempuan  Sebagai  Pelaku  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga.” Jurnal  Hukum  Caraka  Justitia 1,  no.  1  (2020). https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/701.
Maimun,  Maimun,  Mohammad  Toha,  and  Misbahul  Arifin.  “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas  Kasus-Kasus  P erceraian  Di  Madura.” Islamuna:  Jurnal  Studi  Islam 5, no. 2 (April 12, 2019): 157 – 67. https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105.
Martha, Aroma Elmina. Perempuan & kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia . Yogyakarta: FH UII Press, 2012. Mas wandi.  “Putusan  Verstek  Dalam  Hukum  Acara  Perdata.” JURNAL
MERCATORIA 10, no. 2 (December 30, 2017):
160 – 79. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153.
Mukhlis,  Sihabudin.  “Peran  Mediasi  Dalam  Rekonsiliasi  Rumah  Tangga  Dari Perspektif  Gender.” KRTHA  BHAYANGKARA 14,  no.  2  (December  7, 2020): 221 – 35. https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282.
Nafri,  Moh,  and  Moh  Didi  Permana.  “Efektifitas  Mediasi  Dalam  Perk ara Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Palu Kelas I A.” Maleo Law Journal 3, no. 2 (December 15, 2019): 183 – 94. Prihatin, Intan Umbari. “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus  2020.”  merdeka.com.  Accessed  Dec ember  18,  2020. https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian- mencapai-306688-per-agustus-2020.html.
Qâsimy, Muhammad Jamâl al-Dîn al-. Mahâsin Al- Ta’wîl . Vol. 1. Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâst al- ‘Araby, n.d.
95 | De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah , Vol. 13 No. 1 Tahun 2021
Rahardjo,  M.  Dawam. Ensiklopedi  al- Qur’an:  tafsir  sosial  berdasarkan  konsep -konsep kunci . Jakarta Selatan: Paramadina, 2002.
Rahmawati,  Erik  Sabti.  “Implikasi  Mediasi  Bagi  Para  Pihak  yang  Berperkara  di Pengadilan  Agama  Malang.” De  Jure:  Jurnal  Hukum  dan  Syariah 8,  no.  1
(June 25, 2016): 1 – 14. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725. Ramlah,  Ramlah.  “Faktor -Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingginya  Tingkat Perceraian  Di  Indonesia  (Tinjauan  Terhadap  Hukum  Acara  Peradilan Agama).” Al-Risalah 14,  no.  02  (December  1,  2018):  350 – 68. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455.
Rijal,  Siti  Maimunah  Binti  Mohd,  and  Rukiah  Muhammad  Ali.  “Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah:” PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH 3, no. 1 (April 1, 2018):
75 – 95. https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.41.
Rohmah, Laila Dwi N. Nafidatul, Novi Cindy L, Nur laila S, Krisna Suci R, Wati Indah  W,  Yuznia  A,  Diza  Alfi,  et  al.  “Efektivitas  Mediasi  Dalam Pencegahan  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Kota  Malang.” MA’MAL: JURNAL LABORATORIUM SYAR I’AH DAN HUKUM 1, no. 4 (August 20, 2020): 344 – 64.
Rusydi,  Bustanul  Arifien.  “Problem  Kehadiran  Dan  Upaya  Hukum  Tergugat Dalam  Putusan  Verstek  Perkara  Perceraian  Pada  Pengadilan  Agama Bandung.” Muslim  Heritage 5,  no.  2  (December  26,  2020):  393. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah . Vol. 2. Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977.
Salam,  Nor.  “Budaya  Hukum  Pelaku  Perceraian  Dan  Implikasinya  Terhadap Mediasi  Yudisial:  Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Agama  Kota  Pasuruan.” Journal of Islamic Law and Family Studies 3, no. 2 (December 30, 2020): 15 – 36. https://doi.org/10.18860/jilfas.v3i2.11379.
Suharto,  Mukhamad.  “Perspektif  Hukum  Islam -Sosial  Terhadap  Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat.” Khuluqiyya 2, no. 1 (January 29, 2020): 45 – 67. Sukaenah,  Sukaenah,  Rusli  Rusli,  and  M.  Taufan  B.  “The  Effectiveness  of Indonesia  Supreme  Court  Regulation  Number  1  Year  2016  Concerning Mediation  of  Marriage  Disputes.” INTERNATIONAL  JOURNAL  OF CONTEMPORARY  ISLAMIC  LAW  AND  SOCIETY 2,  no.  1  (August  1, 2020): 63 – 80. https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.15.
Suyûthi, Jalâl al-Dîn al-. Ashbâh Wa Al-Nadzâir . Kairo: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1990.
Syaefullah  and  Nurmahmudah.  “Analysis  of  Causing  Factors  Divorce  in Indramayu District, 2018  (Case  Study  in the Religion  Court of  Indramayu District in 2018).” Mahakim: Journal of Islamic Family Law 2, no. 2 (December 27, 2018). https://doi.org/10.30762/mh.v2i2.974.
Syamsul,  Syamsul.  “Dampak  Perceraian  Terhadap  Tumbuh  Kembang  Anak  Di Kabupaten  Gorontalo.” Gorontalo  Journal  of  Public  Administration  Studies 2, no. 1 (April 1, 2019): 11 – 22. https://doi.org/10.32662/gjpads.v2i1.569. Syihâb al-Dîn al-Ramly. Nihâyat Al-Muhtâj Syarh al-Minhâj . Vol. 7. Beirut: Dar al- Kitâb al-Araby, 1977.
Taufik, Abdullah. “Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri.” Mahakim: Journal of Islamic
Izzuddin dkk, Revitalisasi Etika Perceraian … |
Family Law 3, no. 2 (December 14, 2019).
https://doi.org/10.30762/mh.v3i2.1651.
Taufiqurohman,  Taufiqurohman.  “Implementasi  Mediasi  Pa da  Proses  Perceraian Tki Di Pengadilan Agama Ponorogo.” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 20, no. 1 (June 21, 2021): 115 – 30. https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2826. Waluyo,  Sudarmaji.  “ Kesepakatan  Para  Pihak  Sebagai  Upaya  Mencapai  Putusan Verstek  Dalam  Perkara  Perceraian  (Study  Kasus  Di  LBH  SAKTI Purworejo).” Isti`dal :  Jurnal  Studi  Hukum  Islam 6,  no.  2  (2019):  101 – 17. https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.1613.
Yunita,  Ani.  “Penyelesaia n  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Mediasi  Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 28, no. 2 (2020): 435 – 52. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10.
Zahrah,  Muhammad  Abu. Târîkh  Al-Madzâhib  al-Islâmiyyah  Fî  al-Siyâsah  Wa  al- ‘Aqâid  Wa  Târîkh  al -Madzâhib  al-Fiqhiyyah .  Beirut:  Dâr  al-Fikr  al- ‘Araby, 1989.
——— . Zahrat Al-Tafâsîr . Vol. 2. Kairo: Dâr al-Fikr al- ‘Araby, n.d. Zuhaily, Wahbab al-. Al-Fiqh al-Islâmy Wa Adillatuh . Vol. 9. Damaskus: Dâr al-Fikr al- Mu’âsir, 2006.