## PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI TALAK
A. Uswatun Hasanah Aswar 1 , Supardin 2 , Siti Nurul Fatimah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : andiuswatun.hasanahaswr880@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mengulas tentang penerapan hak ex officio hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan  Agama  Bulukumba  Kelas  II.  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Bulukumba  Kelas  II pernah menggunakan hak ex officio tersebut dengan memerintahkan  pemohon (suami) untuk menyerahkan  nafkah ‘iddah dan  nafkah mut’ah kepada termohon  (istri)  walaupun  termohon atau  pihak  isteri  tersebut  tidak  mengajukan  gugatan  rekonvensinya.  Oleh  karena  itu,  perlu ditelusuri  bagaimanakah  hak ex  officio hakim  di  Pengadilan  Agama  Bulukumba  dan  akibat hukum dari penerapan hak ex officio . Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu  suatu  penelitian  dengan  adanya  data-data  lapangan  sebagai  sumber  data  utama,  seperti hasil  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  di  pengadilan Agama  Bulukumba  hakim  pernah  menerapkan  hak ex  officio pada  putusan  Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Blk  dan  putusan  Nomor  574/Pdt.G/2021/PA.Blk  dan  salah  satu pertimbangannya  yaitu  untuk  memberikan  keadilan  bagi  pemohon  (istri).  Namun  penerapan hak ex officio ini jarang digunakan dikarenakan kebanyakan perkara cerai talak di Pengadilan Agama  Bulukumba  yang  diputus  secara  verstek,  sehingga  membuat  hakim  sulit  untuk membuktikan bahwa pemohon berhak menerima hak tersebut atau tidak.  Akibat hukum dari penerapan hak ex officio hakim adalah untuk mewujudkan asas keadilan dengan meletakkan semua pada porsinya. Dengan kata lain semua  orang memenuhi tanggung jawab mereka dan menerima apa yang menjadi hak mereka.
Kata Kunci: Cerai Talak, Hak Ex Officio Hakim, Pengadilan Agama

## Abstract
This  study  discusses  the  application  of  ex  officio  rights  of  judges  to  divorce  cases  at  the Bulukumba  Religious  Court  Class  II.  The  judge  at  the  Bulukumba  Religious  Court  Class  II once exercised  his ex  officio  rights  which  ordered  the  applicant  (husband)  to  hand  over the iddah and mut'ah income to the respondent (wife) even though the respondent or the wife did not file a counterclaim. Therefore, it is necessary to explore how the ex officio rights of judges are  applied  at  the  Bulukumba  Religious  Court  and  the  legal  consequences  of  implementing these ex officio rights. This type of research is an empirical legal research that is a study with field  data  as  the  main  data  source,  such  as  the  results  of  interviews  and  observations.  The results of this study indicate that in the Bulukumba Religious Court, judges exercise their ex officio rights, for example in Decision Number 799/Pdt.G/2021/PA.Blk and Decision Number 574/Pdt.G/2021/PA.Blk and one of the considerations is to provide justice for a wife who  will be  divorced  by  her  husband.  However,  the  application  of this  ex  officio  right is  rarely  used because most divorce cases at the Bulukumba Religious Court are decided verstek, making it difficult  for  the  judge  to  prove  that  the  applicant  is  entitled  to  receive  the  right  or  not.  The
legal  consequence  of  applying  the  ex  officio  rights  of  judges  is  to  realize  the  principle  of justice by putting everything in its share. In other words everyone fulfills their responsibilities and receives what is due to them.
Keywords: Divorce, Judge Ex Officio Rights, Religious Courts

## A. Pendahuluan
Pernikahan  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat,  dalam  agama  Islam pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw dimana setiap muslim diharapkan untuk  mengikutinya. 1 Pernikahan  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting,  karena dengan  pernikahan  terbentuk  ikatan  secara  resmi  antara  dua  orang  berjenis  kelamin berbeda dalam  ikatan suami istri yang menjadi satu  keluarga. 2 Pernikahan dalam Islam dianjurkan agar dorongan nafsu biologis dan psikis seseorang dapat tersalurkan dengan cara yang halal, dengan tujuan untuk menghindari zina. 3
Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mempunyai akibat-akibat hukum  yang  dapat  terjadi. 4 Pernikahan  dapat  dipandang  dua  sisi,  pernikahan  sabagai sebuah  perintah  agama,  dan  pernikahan  sebagai  jalan  penyalur  sexs  yang  sah  oleh agama. 5 Manusia  diciptakan  untuk  mengabdi  diri  kepada  Islam  menganjurkan  untuk melakukan pernikahan karena pernikahan tersebut mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya  sendiri,  dan  seluruh  umat  manusia.  Dan  hal  tersebut  dapat  menghindarkan dari  tindakan  yang  dapat  merugikan  diri  sendiri  maupun  orang  lain. 6 Setiap  umat manusia diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana QS Adz-Dzariyat/51:41.
/تٰيرّٰذلا ( َن ْوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِنْيَج ْو َز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِ لُك  ْنِمَو 51 : 49 )
1 Muhammad  Saleh  Ridwan,  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 3.
2 Muhammad  Saleh  Ridwan,  Pernikahan  Dibawah  Umur  (Dini), Jurnal  Al-Qadau,  Vol.  2,  No.  1 (Juni 2015). h. 15
3 Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, “Pemahaman Masyarakat terhafap  kedudukan Sunrang di Kecamatan  Palangga  Kab.  Gowa  (Studi  Perbandingan  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam”, Jurnal Mazahibuna , Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 122-123
4 Rahma Amir, Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Qadau, Vo. 6, No. 1. (Juni 2019), h. 101.
5 Muhammad Saleh Ridwan,  Perkawinan Mut’ah  Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jurnal Al-Qadau, Vol. 1, No.1 ( Juni 2014). h. 37.
6 Hamzah,  “Pernikahan  di  Bawah  Umur  (Analisis  Tentang  Konsekuensi  Pemidanaan”, Jurnal Al- Daulah , Vol. 6, No. 1 (Juni 2017), h.88.
A.Uswatun Hasanah Aswar, Supardin, Siti Nurul Fatimah
Terjemahnya:  “Dengan  segala  sesuatu  kami  ciptakan  berpasang-pasangan  agar  kamu mengingat kebesaran Allah” 7
Pada  Ayat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pria  dan  wanitia  diciptakan  berpasangan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan  kukuh dengan pernikahan. Dalam  Islam, pernikahan    bertujuan  untuk  melaksanakan  perintah  Allah    swt  uintuk  menciptakan rumah  tangga  yang  damai  dan  teratur  serta  memperoleh  keturunan  yang  sah  didalam masyarakat. 8 Untuk dapat membangun keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, dan  sejahtera,  perlu  adanya  ikatan  batin  antara  suami  istri  yang  sangat  kuat,  sehingga diperlukan kerjasama agar tidaki terjadi pertikaian dalam rumah tangga. 9
Tujuan  pernikahan  seringkali  tidak  tercapai  sepenuhnya,  hal  ini  disebabkan  adanya berbagai  macam  persoalan  yang  terjadi  dalam  berumah  tangga. 10 Putusnya  hubungan perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  dikenal  sebagai  putusnya perkawinan  Putusnya  perkawinan  dapat  berakhir  karena  kematian,  perceraian  karena talak, dan karena putusan pengadilan. 11 Perceraian merupakan  pilihan akhir yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk mengakhiri pernikahannya. Perceraian merupakan suatu tindakan  yang  dibolehkan  namun  tidak  disukai  oleh  Allah  swt.  Tidak  hanya  itu,  aturan penanganan  perceraian  yang  berlaku  di  Indonesia  menganut  prinsip  mempersulit perceraian. 12 Jadi  dalam  hal  ini  Islam  membenarkan  putusnya  perkawinan  sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. 13
Perceraian  dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  cerai  gugat  dan  cerai  talak.  Putusnya pernikahan  karena  keinginan  pihak  istri,  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  disebut
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013).
8 Asriani, Abd. Wahid Haddade, “Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Shautuna, Vol. 2, No. 2 (Mei 2021), h.334 9 Abdul  Halim  Talli,  Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasihat  Pembinaan  dan  Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), h.134.
10 Muh.  Izzad  Dien  Fadhlullah  dan  Asni,  Implementasi  Pembayaran  Nafkah  Iddah  Pada  Perkara  Cerai Talak Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar), Jurnal  Qadauna, Vol. 2 No. 2. (April 2021). h. 350.
11 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73.
12 Azman Arsyad, Tren Media Sosial, terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep, Jurnal Al-Qadau Vol. 7, No. 1 (Juni 2020), h. 84.
13 Muhammad Alif Yudha dan Andi Safriani, “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”, Jurnal Qadauna Vol. 2 No. 3 (September 2021) h. 594.
sebagai  cerai  gugat.  Sedangkan  putusnya  pernikahan  karena  permohonan  cerai  dari pihak  suami  ke  Pengadilan  Agama  disebut  dengan  cerai  talak. 14 Perceraian  akan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  melindungi  hak  istri  atas  talak  yang  dijatuhi suami, yaitu nafkah iddah dan mut’ah berupa benda atau uang sebagai pemberian bekas suami  kepada  istri. 15 Nafkah ‘iddah merupakan  tunjangan  yang  dibayarkan  suami kepada  mantan  istrinya  berdasarkan  putusan  perceraian  Pengadilan  Agama.  Sedangkan Pemberian  suami  kepada  istri  yang  diceraikan  untuk  menghibur  atau  menyenangkan istrinya disebut dengan nafkah mut'ah. 16
Pada sebagian besar perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II sering dijumpai  pihak  Termohon  tidak  mengajukan  gugatan  balik  (rekonvensi)  yang menegaskan  haknya  sebagai  istri  untuk  diceraikan  oleh  suaminya.  Jika  seorang perempuan  tidak  mengajukan  tuntutan  atas  hak-haknya,  maka  hak-hak  itu  langsung hilang menurut KUHPerdata, yang menyatakan bahwa hakim tidak bisa memberikan hak yang  dimiliki  seorang  istri  jika  tidak  ada  permohonan  mengenai  hal  tersebut.  Hal  ini didasarkan  pada  asas  “ ultra  petitum  partium ”,  yang  menyatakan  bahwa  hakim  tidak dapat memberikan hak-hak sebagai akibat dari tanggung jawab suami untuk bercerai. 17
Hakim  dalam  memutuskan  gugatan  perdata,  hakim  harus  mempertimbangkan  semua aspek  gugatan  penggugat,  mereka  tidak  boleh  memutuskan  hal  yang  tidak  dituntut. Ketentuan  tersebut  sesuai  dengan  pasal  189  ayat  3  yang  menyatakan  bahwa  hakim dilarang  mengambil  keputusan  atas  hal-hal  yang tidak  diminta atau  mengabulkan lebih dari  yang  digugat. 18 Sesuai  dengan  Pasal  41  huruf  c  Undang-undang  RI  No.  1  Tahun 1974 dijelaskan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
14 Ummu Kalsum, “Pertimbangan Haim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), h.249.
15 Andi Fitri Annizha dan Muhammad Sabir Maidin, “Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut’ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)”, Jurnal Shautuna Vol. 1, No. 1 (Januari 2020), h. 2.
16 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat , (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), h. 92-93.
17 Fauzan  dan  Edy  Noerfuady, Problematika  Hak  Ex  officio  Hakim  dalam  Penyelesaian  Perkara Perceraian (Jakarta: Al hikmah & Ditbinbapeda Islam, 1997), h. 89.
18 Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005), h. 58
A.Uswatun Hasanah Aswar, Supardin, Siti Nurul Fatimah
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. 19 Dengan ini hakim memiliki hak ex officio , yang memungkinkan hakim untuk menghukum suami untuk memberikan hak-hak istrinya meskipun tidak ada dalam petitum permohonan.
Pada  kenyataannya  dalam  observasi  yang  dilakukan  oleh  penulis  selama  menjalankan kegiatan Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II, beberapa kasus   hakim  menerapkan  hak ex  officio dalam  memutuskan  perkara  cerai talak  yang  memerintahkan  pemohon  untuk  menyerahkan  nafkah ‘iddah dan  nafkah mut’ah kepada termohon walaupun termohon atau pihak isteri tersebut tidak mengajukan gugatan rekonvensinya terhadap hak-hak tersebut. Dengan hakim  menggunakan hak ex officio dalam  memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama  Bulukumba Kelas II  sehingga  penulis  merasa  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  dengan  judul “Penerapan Hak Ex Efficio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II”

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data  lapangan  sebagai  sumber  data  utama,  seperti  hasil  wawancara  dan  observasi. Dalam operasionalnya sumber data diambil dari Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II untuk  memperoleh  informasi  mengenai  penerapan  hak  ex  officio  hakim  dalam  perkara cerai.    Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  sosial/sosiologis, pendekatan normatif ( syar’i ), dan pendekatan yuridis dengan menggunakan tiga sumber data yaitu data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi dan interview .

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan  Hak  Ex  Officio  Hakim  Terhadap  Perkara  Cerai  Talak  di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II
Setiap suami yang beragama Islam yang akan mengajukan permohonan cerai talak di  Pengadilan  Agama  Bulukumba  harus  mengetahui  dan  memenuhi  syarat-syarat
19 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
serta  mengikuti  prosedur-prosedur  yang  telah  ditentukan.  Dalam  pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba pada umumnya pemohon dalam  hal  ini  pihak  suami  dalam  surat  permohonannya  tidak  menyebutkan mengenai  kewajiban-kewajibannya  dalam  petitumnya.  Pemohon  hanya  meminta perkawinannya  diputus  serta  memberikan  izin  kepada  pemohon  untuk mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan.
Sekalipun  dalam  petitum  suami  tidak  memuat  hak  istri  yang  sekaligus  menjadi kewenangan  suami,  namun    termohon  (istri)  mempunyai  kesempatan  untuk mengajukan  gugatan  rekonvensi.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya  di  Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II masih ada beberapa kasus pihak istri (termohon)  yang tidak  mengajukan  rekonvensi  dikarena  ketidaktahuannya  terhadap  hak  yang dimilikinya. 20 Seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya ( ex officio )  yang  dalam  memutuskan  perkara  cerai  talak  tanpa  harus  ada  permohonan dari pihak istri dapat memerintahkan kepada mantan suami untuk memberikan hak yang dimiliki istri, sesuai dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
a. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Menerapkan Hak Ex Officio
Mengenai  penggunaan  hak ex  officio hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba mengacu pada  pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur’an, seperti yang terdapat dalam QS Al-Baqarah/2:241.
َنْيِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح  ِِۗف ْو ُرْعَمْلاِبۢ ٌعاَتَم ِتٰقَّلَطُمْلِل َو
Terjemahnya  :  “Bagi  istri-istri  yang  diceraikan  terdapat  hak  mut‘ah  dengan cara  yang  patut.  Demikian  ini  adalah  ketentuan  bagi  orang-orang  yang bertakwa” 21
Ibnu jarir meriwayatkan dari Ibnu Zaid dia berkata turunnya ayat ini berkaitan
20 Muslindasari, (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara , Bulukumba, 10 Maret 2022
21 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013)
A.Uswatun Hasanah Aswar, Supardin, Siti Nurul Fatimah
dengan QS Al-Baqarah ayat 236 yang artinya
“…..dan  hendaklah  kamu  berikan  suatu  mut’ah  (Pemberian)  kepada mereka.  Orang  yang  mampu  menurut  kemampuannya  dan  orang  yang miskin  menurut  kemampuannya  (pula),  yaitu  pemberian  menurut  yang patut.  Yang  demikian  itu  merupakan  ketentuan  bagi  orang-orang  yang berbuat kebajikan.”
Seseorang  berkata,  jika  saya  mau  berbuat  baik,  saya  akan  melakukannya. Namun jika saya tidak mau, maka saya pun tidak akan melakukannya. Maka turunlah ayat ini.
b. Kondisi dan Ketentuan Penerapan Hak  Ex Officio di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II
Di  pengadilan  Agama  Bulukumba  sendiri  beberapa  kasus  hakim  pernah menggunakan hak ex officio dalam memutuskan perkara cerai talak contohnya pada  Putusan  Nomor  799/Pdt.G/2021/PA.Blk  dan  Putusan  Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Blk  yang  memerintahkan  pemohon  untuk  menyerahkan nafkah ‘iddah dan  nafkah mut’ah walaupun  termohon  tersebut  tidak mengajukan  gugatan  rekonvensinya  terhadap  hak-hak  tersebut.  beberapa pertimbangan-pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba  dalam menerapkan hak ex officio nya antara lain :
1) Untuk memberikan keadilan bagi seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya.
2) Adanya  kewajiban  hukum  pada  suami  mengenai  hak-hak  bekas  istri akibat perceraian.
3) Hakim  berpendapat  bahwa  suami  memiliki  kemampuan  ekonomi  untuk untuk menanggung kewajiban. 22
Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba  juga  menyatakan  dalam  setiap menyelesaiakan putusan jarang menerapkan hak ex officio dalam memutuskan perkara cerai talak dengan alasan  sebagai berikut :
1) Kebanyakan perkaca cerai talak di Pengadilan  Bulukumba diputus secara verstek,  jika  termohon  tidak  hadir  dalam  persidangan  maka  hakim  sulit
22 Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 10 Maret 2022.
untuk  membuktikan  bahwa  pemohon  berhak  menerima  hak-hak  yang dimilikinya.
2) Pihak  termohon  (istri)  di  Pengadilan  Agama  Bulukumba  biasanya mengajukan  gugatan  rekonvensinya  secara  lisan  mengenai  hak  nafkah ‘iddah dan mut’ah yang dimilikinya.
3) Pihak  pemohon  (suami)  tidak  memiliki  kemampuan  ekonomi  untuk dibebankan hak-hak mantan istrinya.
4) Pihak  termohon  mempunyai  halangan  untuk  menerima  hak-hak tersebut, diantaranya yaitu :
a) Jika  termohon  dalam  keadaan  dijatuhi  talak  ba’in  atau nusyuz (istri yangh nusyuz hanya mendapatkan nafkah mut’ah saja)
b) Jika istri dalams keadaan kabla al-dukhul .
c) Karena  adanya  pernyataan  dari  pihak  istri  yang  tidak  menginginkan hak yang dimilikinya. 23
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis,  Ibu  Indriyani  Nasir menjelaskan  bahwa  penggunaan  hak ex  officio hakim  di  Pengadilan  Agama Bulukumba dilakukan pada saat jawaban  termohon (istri) telah disampaikan, baik  jawaban  pertama  maupun  duplik.  baik  pada    dan  pihak  termohon  tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak-hak yang dimilikinya.  Hakim selanjutnya  harus  aktif  untuk  menjelaskan    kepada  para  pihak  tentang  hak yang dimiliki seorang istri dan menjadi kewajiban bagi suami pasca terjadinya perceraian. 24
Setelah  para  pihak  mengetahui  hal  tersebut,  selanjutnya  hakim  menanyakan apakah  hak  tersebut akan  diminta atau  tidak.  Saat  ditanya,  pertanyaan  hakim diarahkan  ke  angka  atau  barang  yang  berupa  apa.  Kemudian    hakim menanyakan kepada pemohon tentang hal tersebut untuk mengetahui mampu
23 Muslindasari (31 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara , Bulukumba, 10 Maret 2022.
24 Indriyani  Nasir  (32  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba, Wawancara, Bulukumba,  10 Maret 2022.
A.Uswatun Hasanah Aswar, Supardin, Siti Nurul Fatimah
atau  tidaknya  pemohon.  Dari  sini  majelis  hakim  akan  mendapatkan  data sebagai dasar pertimbangan dalam putusan 25
Ibu  Indriyani  Nasir  juga  menjelaskan  bahwa  dalam  penentuan  harga  atau barang  mengenai  hak-hak  seorang  istri  merupakan  hal  yang  cukup  sulit ditentukan bagi seorang hakim, karena mereka harus melihat dari berbagai sisi salah satunya yaitu dari segi ekonomi pemohon, apalagi jika pemohon tersebut mempunyai  penghasilan  yang  tidak  menentu,  maka  seorang  hakim  harus pandai  menentukan  harga  nafkah  ‘ iddah dan mut’ah berdasarkan  kasaran penghasilan  pemohon.  Biasanya  seorang  hakim  hanya  memberikan  harga yang  cukup  rendah,  karena  menghindari  pemohon  tidak  sanggup  atau  tidak mau  memenuhi  kewajibannya  dan  jika  pemohon  tidak  memenuhinya  maka ikrar  talak  juga  ditundai  sampai  pemohon  (suami)  memenuhi  kewajiban tersebut. 26 Besaran  jumlah  pemberian  nafkah  ‘ iddah dan  nafkah mut’ah memang  belum  ada  aturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut sehingga  Pengadilan  Agama  dapat  menentukan  besaran  pemberian  hak tersebut. 27
Pada  pelaksanaan  hak ex  officio tersebut  terkadang  mendapatkan  berbagai tanggapan dari pihak pemohon (suami), ada yang  tidak terima dengan alasan bahwa  sebenarnya  penyebab  dari  permohonan  cerai  yang  diajukan  oleh pemohon  tersebut  adalah  karena  kesalahan  istri  sehingga  ia  beranggapan bahwa  mantan  istrinya tidak  perlu atau tidak  berhak  diberikan  haknya.  Akan tetapi,  ada  juga  beberapa  pemohon  (suami)  menerima  penggunaan  hak ex officio hakim  tersebut  karena  ia  tidak  mengetahui  sebenarnya  ada  hak  yang diberikan kepada istri sebagai akibat permohonan cerai talak.
Sebelum pengucapan ikrar talak, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba Kelas
25 Indriyani  Nasir  (32  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba, Wawancara, Bulukumba,  10 Maret 2022.
26 Indriyani  Nasir  (32  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba, Wawancara, Bulukumba,  10 Maret 2022.
27 Eka  Ariyani  dan  Patimah,  “Pemberian  Nafkah  Mut’ah  dan  Nafkah  Iddah  Pasca  Perceraian  (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene 2017-2019). Jurnal Qadauna Vol. 2, No. 3 , (September 2021) h. 481
II  menanyakan  kepada  pemohon  apakah  kewajibannya  tersebut  sudah dipersiapkan  atau  belum,  karena  pemohon  pemohon  wajib  menyerahkan kewajibannya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Jika tidak, majelis hakim  akan  menunda  sidang  ikrar  talak  sampai  pemohon  siap  dengan kewajiban  tersebut.  Jika  selama  6  (enam)  bulan  sejak  hari  ditetapkannya sidang  pengucapan  ikrar  talak  tetapi  pemohon  atau  suami  belum  membayar biaya  ‘ iddah dan mut’ah tersebut,  maka  kewenangan  untuk  menetapkan  izin talak menjadi batal dan tidak mungkin untuk mengajukan perkara cerai talak yang sama karena alasan yang sama, sehingga pernikahan tetap utuh.
Penulis berpendapat sendiri hakim  Pengadilan Bulukumba dalam menggunakan  hak ex  officio menempatkan  prinsip  keadilan  di  atas  skala prioritas.  Hal    itu  berdasarkan  pada  pertimbangan  hakim  bahwa  ketika termohon    (istri)  menjawab  gugatan    pemohon  (suami)  kalau  ia  tidak keberatan  bercerai,  dan  tidak  mengajukan  gugatan  rekonvesi  terkait  hak-hak yang dimilikinya. Apabila gugatan pemohon (suami) terbukti dan dikabulkan oleh  hakim,  dan  hakim  mengabulkan  tanpa  adanya  gugatan  balik  dari termohon (istri), maka hakim dalam memberikan putusan dianggap tidak adil tanpa  memberikan  hak-hak  tersebut.  Suatu  konsep  asas  keadilan  cuklup  sulit dijadikan patokan bagi para pihak yang yang bersengketa. Adil bagi satu pihak belum  tentu    adil  bagi  pihak  lain.  Akan  tetapi,  dengan  hakim  menggunakan hak ex officio untuk menghukum pemohon  (suami) agar memberikan nafkah kepada termohon (istri) terlebih dahulu sebelum ikrar dapat memberikan rasa keadilan  bagi  termohon  sendiri  dan  pelajaran  bagi  suami  sendiri  akan kewajibannya terhadap istrinya.
2. Akibat  Hukum  Penerapan  Hak  Ex  Officio  Hakim  terhadap  Perkara  Cerai Talak di Pengadilan Agama Bulukumba Kelas II
Salah  satu  wujud  perlindungan  hukum  dan  keadilan  terhadap  kepentingan para pihak dalam putusan perkara perceraian adalah perlindungan terhadap kepentingan anak  dan  mantan  istri.  Sebagai  suatu  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria dengan  wanita  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  rasa  ketenteraman  (sakinah)  dan
A.Uswatun Hasanah Aswar, Supardin, Siti Nurul Fatimah
rahmat (mawaddah). 28 Peran Pengadilan Agama pada kasus perceraian bukan hanya sekedar pencatatan perceraian antara dua orang yang telah menikah, yang ditandai dengan diterbitkannya surat cerai. Akan tetapi, jika perceraian tidak bisa dihindari, hakim mesti memberikan keputusan yang adil tanpa merugikan salah satu pihak. 29
a. Bagi pihak suami
Dampak penerapan hak ex officio bagi suami yaitu bertambahnya pengetahuan suami  mengenai  peraturan  yang  berlaku,  suami  akan  menyadari  bahwa  ketika ingin mentalak istrinya terdapat hak istri yang harus suami berikan, yang sudah menjadi  kewajiban  suami  untuk  memberikan  hak  kepada  istrinya  yang  akan diceraikan. Tetapi ada juga suami yang egois dan  tidak ingin memberikan hak tersebut kepada istrinya. 30
b. Bagi Pihak Istri
Penerapan  hak ex  officio hakim  dalam  perkara  cerai  talak  bertujuan  untuk memberikan  keadilan,  kepastian,  kemanfaatan,  dan  kemaslahatan  bagi  pihak istri yang diceraikan. Untuk menjaga hal tersebut tetap terealisasi dalam tatanan praktis apabila seseorang suami tidak mau menjalankan putusan dari Pengadilan maka istri yang keberatan berhak mengadukan eksekusi apabila tidak dijalankan oleh suami. 31 Di pengadilan Agama Bulukumba sendiri banyak pihak istri yang merasa  bersyukur  jika  hakim  menggunakan  hak ex  officio tersebut,  hal  ini memberikan  pemahaman  bagi  mereka  akan  ketidaktahuannya  bahwa  ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi suaminya pasca terjadinya perceraian. 32

## D. Penutup
Penerapan  hak ex  officio terhadap  kasus  cerai  talak  di  Pengadilan  Agama  Bulukumba
28 Sukaenah,  dkk,  “The  Effectiveness  of  Indonesia  Supreme  Court  Regulation  Number  1  Year  2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes”, International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, Vol. 2 Ns. 1 , (2020), h. 74.
29 Ahmad  Fanani  dan  Badria  Nur  Lailina  Ulfa , Hak  Ex  Offcio  Hakim:  Studi  Kasus  Perceraian  di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015 , Jurnal Tsaqafah 13, No. 2 , (November 2017), h. 249.
30 Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 10 Maret 2022.
31 Khairrun  Inauah  Aliah,  dkk,  “Implikasi  dalam  Pemberian  Nafkah  Iddah  dan  Mut’ah  pada  Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, Jurnal Al-Qadau, Vol.  8, No.2 (Desember 2021). h.113
32 Mahdys Syam (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 10 Maret 2022.
sendiri  beberapa  kasus  hakim  pernah  menerapkna  hak ex  officio tersebut  dalam memutuskan perkara cerai talak contohnya pada putusan Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Blk dan  putusan  Nomor  574/Pdt.G/2021/PA.Blk  yang  memerintahkan  pemohon  (suami) untuk menyerahkan nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah walaupun termohon (istri) tersebut tidak  mengajukan  gugatan  rekonvensinya  terhadap  hak-hak  tersebut.  Salah  satu pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba  dalam  menerapkan  hak ex  officio yaitu untuk memberikan keadilan bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya serta adanya  penerapan  hak ex  officio jarang  digunakan    di  Pengadilan  Agama  Bulukumba Kelas  II    salah  satunya  dikarenakan  kebanyakan  perkara  cerai  talak  di  Pengadilan Agama  Bulukumba  diputus  secara  verstek  sehingga  hakim  sulit  untuk  membuktikan bahwa  pemohon  berhak  menerima  hak-hak  yang  dimilikinya  jika  mereka  tidak  datang dipersidangan.
Akibat penerapan hak ex officio hakim terhadap perkara cerai talak di pengadilan Agama Bulukumba bagi suami yaitu bertambahnya  pengetahuan dan pemahaman suami tentang kewajiban-kewajiban  terhadap  istri  pasca  terjadinya  perceraian  semakin  bertambah sedangkan  bagi  istri  memberikan  keadilan  kepada  istri  atas  hak-hak  yang  dimilikinya serta  menegakkan  sasas  keadilan.  Adapun  saran  yang  dikemukakan  oleh  penulis  yaitu agar  para  hakim  dapat  lebih  sering  menerapkan  hak ex  officio terhadap  perkara perceraian  yang  memerlukan  pemberian  nafkah ‘iddah atau  nafkah mut’ah bagi  istri yang  diceraikan,  selain  itu  perlu  juga  adanya  sosialisasi  hukum  dalam  lingkungan Pengadilan  Agama  dalam  rangka  memberikan  pengetahuan  bagi  masyarakat  awam selain  dari  kuasanya  mengenai  hak  yang  dimiliki  seorang  istri  akibat  perceraian  yang menjadi kewajiban bagi suami.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur’an
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Fauzan dan Edy Noerfuady, Problematika Hak Ex officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian . Jakarta: Al hikmah & Ditbinbapeda Islam, 1997
A.Uswatun Hasanah Aswar, Supardin, Siti Nurul Fatimah
Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia . Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005
Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat . Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003.
Ridwan,  Muhammad  Saleh  Perkawinan. Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Nasional. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

## Jurnal
Aliah,  Khairrun  Inauah,  dkk,  “Implikasi  dalam  Pemberian  Nafkah  Iddah  dan  Mut’ah  pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, Jurnal Al-Qadau. Vol.
8, No.2 (Desember 2021).
Amir,  Rahma.  Pernikahan  Beda  Agama  di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Al- Qadau, Vo. 6, No. 1 . (Juni 2019)
Annizha,  Andi  Fitri  dan  Muhammad  Sabir  Maidin,  “Dasar  Penetapan  Hakim  dalam Menentukan  Kadar  Nafkah  Mut’ah  (Studi  Kasus  Cerai  Talak  Istri  sebagai  Wanita Karir  dan  Istri  sebagai  IRT  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1A)”, Jurnal Shautuna . Vol. 1, No. 1 (Januari 2020).
Ariyani,  Eka  dan  Patimah,  “Pemberian  Nafkah  Mut’ah  dan  Nafkah  Iddah  Pasca  Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene 2017-2019), Jurnal Qadauna. Vol. 2, No. 3 , (September 2021)
Arsyad,  Azman.  Tren  Media  Sosial,  terhadap  Pengaruh  Tingginya  Perceraian  di  Kabupaten Pangkep, Jurnal Al-Qadau. Vol. 7, No. 1 (Juni 2020).
Asriani,  Abd.  Wahid  Haddade,  “Kedudukan  Taklik  Talak  dalam  Pernikahan  Perspektif Mazhab  Zahiri  dan  Kompilasi  Hukum  Islam”, Jurnal Shautuna.  Vol. 2,  No.  2 (Mei 2021)
Fadhlullah, Muh. Izzad Dien dan Asni, Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar), Jurnal Qadauna, Vol. 2 No. 2 . (April 2021)
Fanani, Ahmad dan Badria Nur Lailina Ulfa , Hak Ex Offcio Hakim: Studi Kasus Perceraian di  Pengadilan  Agama  Sidoarjo  No.  3513 Th.  2015 , Jurnal  Tsaqafah ,  Vol. 13,  No. 2 , (November 2017)
Hamzah, “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pemidanaan”, Jurnal Al-Daulah . Vol. 6, No. 1 (Juni 2017)
Kalsum,  Ummu.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Nafkah  Istri  dalam  Kasus  Cerai  Talak  di Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  1  A”, Jurnal  Jurisprudentie,  Vol.  6,  No.  2 (Desember 2019)
Muhammad Alif Yudha dan Andi Safriani, “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan  Cerai  Pasca  Berlaku  Perma  No.  1  Tahun  2016  di  Pengadilan  Agama Makassar Kelas IA”, Jurnal Qadauna Vol. 2 No. 3 (September 2021) h. 594.
Qayyum,  Abdul  Rahman  dan  Rini  Ekasari,  “Pemahaman  Masyarakat  terhafap  kedudukan Sunrang  di  Kecamatan  Palangga  Kab.  Gowa  (Studi  Perbandingan  Hukum  Adat  dan Hukum Islam”, Jurnal Mazahibuna , Vol. 2, No. 1 (Juni 2020)
Ridwan, Muhammad Saleh, Pernikahan Dibawah Umur (Dini), Jurnal Al-Qadau, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015).
Ridwan,  Muhammad  Saleh.    Perkawinan  Mut’ah  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional, Jurnal Al-Qadau, Vol. 1, No.1 (Juni 2014).
Sukaenah, dkk, “The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016  Concerning  Mediation  of  Marriage  Disputes”, International  Journal  of Contemporary Islamic Law and Society, Vol. 2 Ns. 1 , (2020), h. 74
Talli,  Abdul  Halim.  Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasihat  Pembinaan  dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  di  Kabupaten  Gowa, Jurnal Al-Qadau,  Vol.  6,  No.  2 (Desember 2019).

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan

## Narasumber
Muslindasari  (31  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Bulukumba, Wawancara ,  Bulukumba, 10 Maret 2022.
Nasir, Indriyani (32 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara , Bulukumba, 10 Maret 2022.
Syam, Mahdys  (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Wawancara, Bulukumba, 10 Maret 2022.