## Analisis Aktor dalam Perumusan Model Kelembagaan Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Bogor
Actor Analysis in Formulating Institutional Models for Community-Forest Development in Bogor Regency
Tatan Sukwika 1*
1 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Sahid, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 84, Jakarta 12870, Indonesia; * Penulis korespondensi . e-mail : tatan.swk@gmail.com (Diterima: 20 Februari 2018; Disetujui: 27 Juni 2018)

## ABSTRACT
Bogor regency has an area of 16,945 hectares’ community-forests or 22% of the forest area in the regency. Institutional problems of community-forest management include weak interaction of actors within the organization. Since the organization is part of the institution, its existence becomes an important technical part in securing the operation of the institution. Objectives of this research on  analyzing  actors  and  the  institution  in  the  community-forest  area  are:  (1)  to  determine  the dominant  key  actors  in  community-forests  action  arena;  and  (2)  to  formulate  community-forests development institutional models. Qualitative descriptive analysis of actors and institutions employs content  analysis.  Key  actors  analysis  utilized  ISM  (Interpretive  Structural  Modeling)  analysis methods. Results of the analysis identified seven key actors in community forest management, namely UPTD  BP3K,  landowners  who  lives  outside  the  village,  farmer  landowners,  land  tenants,  farm labors, lumbermens, and middlemen. Of the seven key actors, four key actors are the most dominant in the community-forest action arena, which are farmer landowners, farm labors, lumbermens and middlemen.  There  are  three  models  of  community-forest  management  institutions  for  capacity development  actors,  namely  the  institutional  model  related  to  venture  capital,  handling  waste  of resources, and coordination. This study recommends the necessity to strengthen dominant actors at site level according to the criteria of efficiency, equity, and sustainability. The policy makers need to optimize  the  capacity  and  coordination  function  of government  agencies  through  the  institutional coordination model.
Keywords: actor, community-forest, content analysis, institutional, Interpretive Structural Modeling

## ABSTRAK
Kabupaten Bogor memiliki hutan rakyat seluas 16,945 hektar atau 22 persen dari luas hutan yang ada di Kabupaten Bogor. Persoalan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat yang ditemukan di Kabupaten  Bogor  diantaranya  mengenai  interaksi  aktor  yang  lemah  dalam  organisasi.  Organisasi merupakan  bagian  dari  kelembagaan,  sehingga  keberadaan  organisasi  menjadi  bagian  teknis  yang penting  yang  dapat  menjamin  beroperasinya  kelembagaan.  Tujuan  penelitian  analisis  aktor  dan kelembagaan  di  kawasan  hutan  rakyat  adalah:  (1)  menentukan  aktor  kunci  yang  dominan  dalam ruang arena aksi hutan rakyat; dan (2) merumuskan model-model kelembagaan pengembangan hutan rakyat. Analisis deskriptif kualitatif aktor dan institusi menggunakan analisis isi. Analisis aktor kunci menggunakan  metode  analisis Interpretive  Structural  Modeling (ISM).  Hasil  analsis  menemukan tujuh aktor kunci dalam pengelolaan  hutan rakyat, yaitu UPTD BP3K, pemilik lahan yang tinggal
dari luar desa, petani pemilik, penggarap, buruh tani, penebang, dan pedagang perantara (tengkulak). Dari tujuh aktor kunci, terdapat empat aktor kunci yang paling dominan di dalam ruang arena aksi hutan rakyat adalah petani pemilik, penggarap, penebang pohon, dan tengkulak. Terdapat tiga model kelembagaan  pengelolaan  hutan  rakyat  untuk  pengembangan  kapasitas  aktor  yaitu  model kelembagaan  modal  usaha,  model  kelembagaan  penanganan  pemborosan  sumberdaya,  dan  model kelembagaan koordinasi. Penelitian ini merekomendasikan perlu penguatan aktor dominan di tingkat tapak  sesuai  kriteria  efisiensi,  keadilan,  dan  keberlanjutan.  Para  pelaku  kebijakan  perlu mengoptimalkan  fungsi  kapasitas  dan  koordinasi  instansi  pemerintah  melalui  model  kelembagaan koordinasi.
Kata Kunci: aktor, analisis isi, kelembagaan, Interpretive Structural Modeling, hutan rakyat

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Bogor  memiliki  hutan  rakyat seluas  16,945  hektar  atau  22  persen  dari  luas hutan  yang  ada  di  Kabupaten  Bogor.  Hutan rakyat merupakan salah satu  sumber daya yang memberikan  manfaat  besar  bagi  kesejahteraan manusia,  baik  manfaat  yang  dirasakan  secara langsung,  maupun  yang  dirasakan  secara  tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu,  penunjang  ketersediaan  bahan  makanan dan  minuman,  bahan  obat-obatan,  dan  satwa. Manfaat  tidak  langsung  hutan  rakyat  seperti manfaat  perlindungan  dan  pengaturan  tata  air, sarana  untuk  penanggulangan  lahan  kritis, konservasi  lahan,  perlindungan  hutan,  serta pencegahan  erosi.  Manfaat  tersebut  dapat optimal apabila aspek kelembagaan pengelolaan hutan  rakyat  memiliki  kesesuaian  dengan  nilai dan norma yang terdapat di masyarakat. Kajian terkait  peran  kelembagaan  di  hutan  rakyat terdapat  dalam  penelitian  Coleman  (2009); Caballero  (2014);  Osei-Tutu et  al .  (2015); Sukwika (2016); Sukwika et al . (2016).
Tidak  ada  masyarakat  atau  organisasi yang  bisa  eksis  tanpa  interaksi  dengan masyarakat  atau  organisasi  lain  yang  saling mengikat. Organisasi sendiri merupakan bagian dari kelembagaan, sehingga keberadaan organisasi  menjadi  bagian  teknis  yang  penting yang  menjamin  beroperasinya  kelembagaan. Kelembagaan  bisa  berkembang  baik  jika  ada infrastruktur kelembagaan ( institutional infrastructure ),  ada  penataan  kelembagaan ( institutional  arrangements ),  dan  mekanisme kelembagaan ( institutional mechanism ). Perpaduan  antara  berbagai  pendekatan  ini  bisa menghasilkan analisis kelembagaan ( institutional  analysis )  yang  memadai.  Logika analisis  kelembagaan  bisa  dipakai  untuk menjelaskan  kegagalan  pengambil  kebijakan terhadap model pembangunan. Penataan institusi  ( institutional  arrangements )  dapat ditentukan  oleh  dua  unsur,  yaitu  (1)  aturan operasional  untuk  pengaturan  pemanfaatan sumber  daya;  (2)  aturan  kolektif  untuk menentukan  atau  menegakan  aturan  organisasi, mengubah  aturan  operasional  dan  mengatur hubungan  kewenangan  organisasi  (Kyfyak, 2012; Tiwari et al. , 2013; Hinings et al. , 2017; Mokhele, 2018).
Kelembagaan  ( institutional )  merupakan sebutan  yang  lebih  tinggi,  mencakup  perilaku dan struktur yang sejajar kedudukannya dengan sebutan organisasi. Sedangkan perilaku dibentuk  dari  norma,  nilai,  dan  lain-lain. Sementara strukur berperan sebagai aspek statis yang menjamin berlangsungnya suatu kelembagaan.  Kelembagaan  bisa  diartikan sebagai perangkat lunak, aturan main, keteladanan,  rasa  percaya,  serta  konsistensi kebijakan  yang  diterapkan  di  dalamnya. Kelembagaan  tidak  hanya  sebatas  hubungan kerja di dalam dan antar lembaga. Kartodihardjo (2006)  menekankan  bahwa  kelembagaan  juga dapat menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan, rasa percaya, tindakan bersama,  serta  pengaruh  hak-hak  terhadap kearifan dalam pengelolaannya.
Institusi  atau  lembaga  berkenaan  dengan konsep-konsep  tentang  koordinasi,  integrasi usaha,  kontrak,  struktur,  biaya  dari  suatu
perubahan,  serta  aturan  main  baik  tertulis maupun  tidak.  Institusi  dapat  mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh individu maupun  kelompok  yang  sedang  menjalankan upaya pengelolaan hutan rakyat.  Institusi hutan rakyat  dipengaruhi  oleh  faktor  eksogen  berupa kondisi biofisik wilayah, atribut masyarakat dan aturan yang digunakan dalam aktivitas pengelolaan hutan rakyat.   Interaksi antar aktor menentukan  situasi  yang  berlangsung  di  dalam hutan  rakyat.  Aktor  dalam  suatu  situasi  bisa dianggap sebagai individu tunggal atau sebagai kelompok yang berfungsi sebagai aktor korporat (Ostrom, 2011). Masing-masing aktor di dalam masyarakat  memiliki  kepentingan  dan  sumber daya yang berbeda sehingga dalam interaksinya ditentukan oleh besarnya kekuatan yang dimiliki dan  jaringan  yang  dibangun  di  dalam masyarakat.  Jaringan  aktor  memperjuangkan tujuannya  melalui  aksi  bersama  sesuai  dengan permasalahan  yang  dihadapi  bersama  (Rout, 2011; Canadas et al. , 2016).
Persoalan  umum  kelembagaan  yang sering ditemukan di kawasan hutan rakyat yaitu antara lain, berupa permasalahan pada kelembagaan  unit  usaha  masyarakat,  di  mana, pada  kondisi  ini  organisasi  petani  lemah, komitmen  terhadap  aturan  rendah,  kebutuhan aspek  pembiayaan  tinggi,  pemanfaatan  sumber daya tidak sebanding dengan produktivitas yang dihasilkan, koordinasi aktor dalam kelembagaan hutan  rakyat  pasif.  Hasil  kajian  Setiawan et  al . (2014) menemukan indikasi pola pengembangan dan  kelembagaan  kelompok  tani  hutan  rakyat belum terkoordinasi secara baik.
Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut di atas, maka penelitian ini mencoba menganalisis aktor-aktor  yang  terlibat  dan  menemukenali interaksi peran-peran yang dilakukan selama ini di dalam sebuah ruang arena aksi hutan rakyat di Kabupaten Bogor.
Efektivitas  kinerja  kelembagaan  dalam pengelolaan  keberlanjutan  hutan  rakyat  dapat dianalisis berdasarkan: (1) aktivitas pengelolaan lahan  dalam  kelompok  hutan  rakyat,  upaya kolektif  terhadap  kendala  dalam  pengelolaan hutan  rakyat;  (2)  tenaga  penyuluh  dan pendampingan;  (3)  ketersediaan  nilai-nilai,
norma  dan  aturan  main  di  masyarakat  dalam pengelolaan  hutan  rakyat;  dan  (4)  interaksi dalam  kelompok  atau  lembaga  yang  berperan serta  aktif  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat. Tujuan  penelitian  dilakukannya  analisis  aktor dan  kelembagaan  di  kawasan  hutan  rakyat adalah:  (1)  mengidentifikasi  aktor  kunci  yang dominan  dalam  ruang  arena  aksi  hutan  rakyat; dan (2) merumuskan model-model kelembagaan pengembangan hutan rakyat.

## METODE PENELITIAN
Analisis aktor yang berperan sebagai aktor kunci dalam pengelolaan hutan rakyat digunakan metode analisis interpretive structural  modeling (ISM).  ISM  merupakan salah  satu  alat  strukturisasi  dalam  teknik permodelan  deskriptif.  Model-model  struktural dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks  dari  suatu  sistem  melalui  pola  yang dirancang  dengan  menggunakan  grafis  dan kalimat (Eriyatno, 2003). Teknik ISM merupakan  sebagai  basis  pengetahuan  yang bermanfaat  untuk  menyusun  perencanaan strategi  pengembangan  pengelolaan  hutan rakyat  yang  terpadu  baik  secara  lintas-pelaku dan  lintas-sektor  melalui  kelembagaan.  ISM adalah  suatu  teknik  yang  digunakan  dalam permodelan  yang  mampu  mensinkronisasi pendapat para ahli dalam memberikan gambaran yang  konkrit  tentang  struktur  hierarki  sub- elemen  dari  setiap  elemen  sistem,  dan  dalam menemukan  sub-elemen  kunci  serta  karakter setiap  sub-elemen  (Saxena et  al .,  2006;  Sushil, 2013). Langkah-langkah penerapan ISM (Saxena et al ., 1992): (a) identifikasi elemen dan sub-elemen melalui brainstorming ; (b)
perumusan hubungan kontekstual; (c) perumusan  matrik  interaksi  tunggal  terstruktur ( structural  self    interaction  matrix /SSIM) melalui  survei  pakar;  (d)  mengubah  matrik SSIM  menjadi reachability  matrix (RM)  dan kemudian menjadi matriks biner; (e)  klasifikasi elemen dalam level yang berjenjang; (f) matrik canonical yaitu  pengelompokkan  elemen- elemen  dalam  level  yang  sama;  (g)  menyusun matrik digraph ( directional graph ) yaitu sebuah grafik dari elemen-elemen yang saling berhubungan  secara  langsung  pada  suatu  level hierarki;  dan  (h)  ISM  dibangkitkan  dengan memindahkan  seluruh  jumlah  elemen  dengan deskripsi elemen aktual.
Penilaian  hubungan  kontekstual  pada matriks perbandingan berpasangan menggunakan simbol (Saxena et al ., 1992): V jika e ij = 1 dan e ji = 0 A jika e ij = 0 dan e ji = 1
X jika e ij = 1 dan e ji = 1 O jika e ij = 0 dan e ji = 0
Keterangan: nilai e ij
= 1 adalah ada hubungan kontekstual antara sub elemen ke-i dan ke-j. nilai e ij =  0  adalah  tidak  ada  hubungan kontekstual  antara  sub  elemen  ke-i dan ke-j.
Hasil penilaian tersusun dalam structural self  interaction  matrix (SSIM).  SSIM  dibuat dalam  bentuk  tabel reachability  matrix (RM) dengan  mengganti  V,  A,  X,  dan  O  menjadi bilangan 1 dan 0. V(1,0), A(0,1), X(1,1), dan O (0,0).  Matriks    tersebut  dikoreksi  lebih  lanjut sampai menjadi matriks tertutup yang memenuhi aturan transitivity (Saxena et al ., 1992).
Berdasarkan hasil analisis ISM,
selanjutnya,  aktivitas  aktor  dan  kelembagaan dideskripsikan  secara  kualitatif  menggunakan analisis  isi  ( content  analysis ).  Analisis  tersebut dilakukan  terhadap  interaksi  aktor-aktor  yang berpengaruh  dalam  sub-elemen  kelembagaan pengelolaan  hutan  rakyat  baik  yang  bersifat vertikal maupun horisontal. Di mana penekanannya  terkait  dengan  isi  teks  aturan  di dalam ruang arena aksi hutan rakyat, koordinasi antar pelaku, dan keterkaitan antar isi aturan dan kebijakan,  seperti  norma  (aturan  lokal)  dalam kelompok  tani  hutan  rakyat,  aturan  pemerintah terkait  penyuluhan,  konservasi,  dan  kehutanan rakyat. Teknik ini merupakan strategi verifikasi kualitatif  yang  abstrak  untuk  analisis  data-data kualitatif (Hashemnezhad, 2015).
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  dua sampling , yaitu (1) sampling pakar diambil dari stakeholder  sebagai key  informan untuk memperoleh informasi terkait keberadaan  aktor utama  dan  aktor  sekunder;  dan  (2) sampling petani  diambil  dari  kelompok  tani  hutan  rakyat untuk  memperoleh  informasi  persepsi  kondisi sosial,  ekonomi  dan  lainnya.  Sampel  pakar
sebagai key informan sebanyak enam orang yang diambil dari unsur pemerintah, masyarakat, dan pemerhati  kehuhatan  rakyat  di  Kabupaten Bogor.  Informan  dalam  penelitian  ini  mereka yang  mengetahui  dan  memiliki  berbagai informasi  pokok  secara  mendalam  terhadap peran  aktor  baik  langsung  maupun  tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial di dalam ruang  hutan  rakyat  (Suyanto,  2005).  Penentuan sampel  responden  dari key  informan tersebut dilakukan  secara purposive sampling  dan dengan  teknik snowball  sampling .  Sedangkan metode  penentuan  sampel  petani  dilakukan secara purposive .  Sampel  diambil  secara multistage random sampling berdasarkan populasi  petani  hutan  rakyat  yang  tergabung dalam kelompok tani hutan rakyat. Petani yang tergabung  dalam  KTH  (kelompok  tani  hutan) Kabupaten  Bogor  sebanyak  8,981  orang  yang berasal  dari  312  tingkat  kemampuan  kelompok (Distanhut, 2014). Jumlah responden ditentukan dengan menggunakan pendekatan Taro Yamane (1967)  yang  dikembangkan  oleh  Riduwan (2009).  Batas  kelonggaran  ketelitian  yang ditorerir bagi setiap populasi tidak sama, seperti 1%,  5%, 10%  (Umar,  2002;  Kriyantono,  2012) atau  15%  (Yamane,  1967;  Riduwan,  2009). Batas  kesalahan  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  adalah  15%.  Rumus  untuk menghitung sampel adalah sebagai berikut:
𝑛 = 𝑁 (𝑁 ∗ 𝑑 2 + 1)
Keterangan:
n = Jumlah responden (orang)
N = Jumlah petani  yang tergabung dalam KTH (orang)
d = Kelonggaran ketidaktelitian (15%)
Berdasarkan Taro Yamane, maka diperoleh  jumlah  responden  adalah  70  orang yang  tersebar  di  4  (empat)  tingkat  kemampuan kelompok  yang  berjumlah  312  kelompok  tani hutan  rakyat  yang  tersebar  di  12  kecamatan Kabupaten  Bogor.  Selanjutnya,  70  responden atau  22  persen  dari  312  kelompok  tersebut dipilih  sesuai  keterwakilan  kelompok  secara proporsional  dengan  rincian  responden  dari kelompok  Pemula  (I)  sebanyak  24  orang
(=107x22%),  Lanjut  (II)  sebanyak  36  orang (=160x22%),  Madya  (III)  sebanyak  9  orang (=42x22%),  dan  Utama  (IV)  sebanyak  1  orang (=3x22%).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aktor Dalam Arena Aksi Hutan Rakyat di Kabupaten Bogor
Aktor  dalam  arena  aksi  ditentukan  oleh tingkat peran masing-masing aktor dan pengaruhnya terhadap perilaku dan kinerja aktor lainnya. Konteks hubungan pengaruh mempengaruhi  antar  aktor  dalam  ruang  arena aksi hutan rakyat diantaranya dalam konteks jual beli kayu, alih penguasaan lahan, dan perubahan pemanfaatan  lahan.  Konteks  hubungan  antar aktor tersebut dapat bersifat searah (mempengaruhi  atau  dipengaruhi)  maupun saling mempengaruhi (pengaruh bolak-balik).
Berdasarkan  hasil  identifikasi  terhadap aktor  yang  saling  berinteraksi  dan  tingkat kebutuhan  terhadap  sistem  pengelolaan  hutan rakyat  diperoleh  17  aktor,  dengan  rincian  10 pelaku  utama  dan  7  (tujuh)  pelaku  sekunder (Hardjanto et  al .,  2012).  Kesepuluh  pelaku utama  yaitu:  (1)  petani  pemilik;  (2)  petani penggarap;  (3)  buruh  tani;  (4)  pedagang perantara  (tengkulak);  (5)  penebang  pohon,  (6) pengusaha angkutan; (7) pemilik industri rental ( sawmill );  (8)  pemilik  industri  barang  jadi;  9) pemilik  toko  material;  dan  (10)  konsumen  dari Jakarta. Sedangkan tujuh pelaku sekunder, yaitu: (1)  pemerintah  desa;  (2)  BP3K  (Balai Penyuluhan Pertanian; Perikanan dan Kehutanan);  (3)  UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis) Perkebunan  dan  Kehutanan;  (4)  BPDAS  (Balai Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai)  Ciliwung- Cisadane; (5) Perum Perhutani KPH Bogor; (6) BPR  (Bank  Perkreditan  Rakyat);  (7)  pemilik lahan  dari  luar  desa  (Jakarta  dan  Bogor). Selanjutnya  ke-17  aktor  ini  dianalisis  dengan menggunakan ISM.

## Hasil Pengolahan ISM
Hasil  analisis  ISM  terhadap  peran  17 aktor  berdasarkan  hubungan  kontekstual  antar aktor dalam pengelolaan hutan rakyat diperoleh
7 (tujuh) aktor kunci sesuai tingkat pengaruh dan tingkat  ketergantungan  aktor  yang  berada  di kuadran II, yaitu BP3K (E12), Pemilik lahan dari luar  desa  (E17),  petani  pemilik  (E1),  petani penggarap  (E2),  buruh  tani  (E3),  pedagang perantara (tengkulak) (E4), dan penebang pohon (E5). 1 (satu) aktor kunci yang berada di kuadran IV,  yaitu  pengusaha  industri  penggergajian ( rental )  (E7)  [Gambar  1].  Thompson  (2011) menekankan bahwa stakeholder  yang berada  di kuadran  III  harus  lebih  aktif  dilibatkan  secara penuh  dalam  pengelolaan  hutan  berkelanjutan termasuk  dalam  mengevaluasi  strategi  baru. Kedelapan  aktor  kunci  yang  diperoleh  dari  dua kuadran  tersebut  di  atas  secara  deskriptif  dapat diuraikan isinya sebagai berikut.
(1)  BP3K  (E12) .  Pemerintah  Kabupaten Bogor  melalui  BP3K  (Balai  Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) atau sub- organisasi  dari  BKP5K  (Badan  Ketahanan Pangan  dan  Pelaksana  Penyuluhan  Pertanian, Perikanan  dan  Kehutanan),  mencanangkan kegiatan penyuluhan yang dapat menumbuhkan dan  mengembangkan  kelompok  tani  hutan, diantaranya  melalui  metode  pelatihan  secara kelompok. Pilihan metode ini memberi peluang adanya  interaksi  dua  arah  antara  penyuluh  dan petani. Pelatihan terhadap petani bisa meningkatkan pengetahuan, mempengaruhi sikap,  dan  memotivasi  untuk  berpartisipasi dalam  kelompoknya.  BP3K  berperan  dalam melakukan  transfer  pengetahuan  dan  teknologi kepada  masyarakat  lokal  dan  kelompok  tani (poktan). BP3K berkepentingan terhadap tersedianya  informasi  dan  teknologi  pertanian, kehutanan,  dan  perikanan  di  masyarakat, produksi  pertanian  dan  pendapatan  masyarakat meningkat, diperolehnya masukan program bagi instansi  pemerintah  yang  lebih  implementatif dan  terpadu  berdasarkan  analisis  kebutuhan masyarakat  lokal.  BP3K  berfungsi  sebagai penyampai program-program pemerintah daerah kepada masyarakat hutan, misalnya menyampaikan  program  rehabilitasi  lahan melalui  program  aksi  berupa  penanaman ataupun upaya konservasi tanah yang bertujuan untuk  mencegah  erosi,  bencana  banjir  dan longsoran.
Gambar 1. Tingkat pengaruh dan ketergantungan aktor dalam pengelolaan hutan rakyat berdasarkan hasil ISM Sumber: Hasil Penelitian, 2016
BP3K  telah  memiliki  kelompok  tani (poktan) binaan sebanyak 2,279 kelompok, 312 diantaranya  merupakan  kelompok  tani  hutan (KTH).  Jumlah  setiap  tahunnya  berubah-ubah, baik  ada  poktan  yang  baru  terbentuk  maupun poktan  yang  bubar.  Tugas  BP3K  pasca pembentukan  KTH  adalah  mengupayakan pengembangan kelompok tani dengan mendirikan  sub-sub  kelompok  pendukung melalui  kegiatan  pengkaderan.  Faktor  kendala yang  dihadapi  BP3K  dari  kelompok  tani  hutan adalah faktor teknis seperti: (1) masih kurangnya pengetahuan  petani  dalam  mengelola  dan memanfaatkan  lahan  dengan  kaidah-kaidah konservasi;  (2)  wawasan  petani  tentang konservasi  masih  rendah,  sehingga  belum terpikirkan  bila  terjadi  bencana  alam;  (3) bagaimana  memasarkan  hasil  lahan  dan  hutan. Dan  faktor  non  teknis  seperti:  (1)  wadah kelompok  tani  belum  sesuai  dengan  fungsinya, dan  kegiatan  petani  masih  individual;  (2) kelembagaan  kelompok  tani  dan  SDM  petani yang  masih  perlu  pembinaan  dari  pihak-pihak terkait; dan (3) Administrasi kegiatan kelompok belum tersusun secara sistematis.
Melalui kerja sama kelembagaan instansi pemerintah daerah antara UPT Perkebunan dan Kehutanan,  BPDAS  Ciliwung-Cisadane,  dan Perum  Perhutani  KPH  Bogor  diharapkan
berdampak kepada peningkatan kualitas penyuluhan di lapangan. Semakin berfungsinya BP3K maka program-program pemerintah dapat mudah disosialisasikan dan menampung program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tingkat  teknis,  kendala  operasional  lembaga BP3K  adalah  SDM  (sumber  daya  manusia) tenaga  penyuluh  kehutanan  yang  sedikit, sehingga terhambatnya distribusi informasi dari tingkat  pemerintah  Kabupaten  ke  masyarakat pelaku  kehutanan  rakyat.  Hasil  penelitian Sukwika  (2016)  menyebutkan  bahwa  jumlah tenaga penyuluh kehutanan di Kabupaten Bogor sangat  tidak  mencukupi,  yaitu  satu  tenaga penyuluh  pemerintah  ditugaskan  di  empat kecamatan. Idealnya, empat tenaga penyuluh per kecamatan.
(2)  Petani  pemilik  (E1) .  Petani  pemilik lahan  di  hutan  rakyat  menanami  areal  dengan jenis-jenis  tanaman  kayu  seperti  sengon ( Paraserianthes
falcataria ), jabon ( Anthocephalus  cadamda ),  mahoni  ( Swietenia mahagoni ),  afrika  ( Maesopsis  eminii ),  jati ( Tectona  grandis ),  dan  campuran.  Lahan  hutan lebih  banyak  ditanami  jenis  tanaman  sengon karena  manfaat  nilai  ekonomi  yang  bisa diperoleh di dalamnya dan lain-lain. Jenis kayu sengon  (istilah  lokal: jeungjing )  dipilih  petani karena teknik budi dayanya telah dikuasai secara
turun temurun.  Tanaman sengon memiliki daur relatif  pendek  (5  hingga  8  tahun)  dan  memiliki pasar  yang  jelas.  Petani  biasanya  menjual sengon  dalam  bentuk  tegakan.  Selain  sengon, ada juga tanaman jenis tanaman tahunan seperti durian,  manggis,  karet,  kelapa,  petai,  cengkeh dan  lain-lain.  Jenis  tanaman  lainnya  yang ditanam adalah tanaman padi dan palawija.
Pengetahuan petani hutan rakyat diperoleh  dari  keluarga  secara  turun-temurun, pengalaman tetangga yang berhasil membudidayakan  sengon,  pemerintah  pusat (Kementerian  Kehutanan  melalui  BPDAS Ciliwung-Cisadane),  Pemerintah  Kabupaten Bogor (Penyuluhan-BP3K dan UPT Perkebunan Kehutanan),  dan  Perum  Perhutani  (Program KTH).
Petani  pemilik  lahan  sangat  berperan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan  lahan  hutan  rakyat.  Rata-rata kepemilikan  lahan  hutan  rakyat  per  kepala keluarga  satu  sampai  dua  hektar.  Keluarga petani  memiliki  peran  yang  dominan  dalam memutuskan  apakah  lahan  miliknya  tetap dipertahankan  sebagai  hutan  rakyat  atau dipergunakan  untuk  jenis  kegiatan  usaha  tani lain. Misalnya, sawah, ladang, atau empang.
(3) Pemilik lahan dari luar desa (E17) . Kepemilikan  lahan  di  kawasan  hutan  rakyat  di Kabupaten  Bogor  tidak  hanya  dimiliki  oleh masyarakat lokal, tapi juga dari masyarakat yang tinggal  di  luar  kawasan hutan  rakyat. Masyarakat  luar  pemilik  lahan  yang  telah menguasai  lahan  lebih  dari  60  persen  di  hutan rakyat  (Sukwika,  2016).  Kelompok  masyarakat luar  pemilik  lahan  di  hutan  rakyat  ini  memilki peran  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap lahan yang dimilikinya. Apakah dibiarkan tidak dimanfaatkan  (guntai),  diperuntukan  untuk perkebunan, atau membangun rumah, infrastruktur dan sarana lainnya.
Sebagian  besar,  pemilik  lahan  hutan rakyat  yang  tinggal  di  luar  desa  membiarkan lahannya  guntai.  Ada  juga  pemilik  lahan bekerjasama dengan penggarap setempat mengelola  lahan.  Adapun  jenis  tanaman  yang diusakan  adalah  tanaman  keras  seperti  kayu sengon  dan  jati,  buah-buahan  dan  tanaman
tahunan  seperti  palawija.  Kerja  sama  ini sekaligus untuk menjaga aset lahan si pemilik.
(4)  Petani  penggarap  (E2) .  Kelompok petani penggarap berkepentingan terhadap lahan yang  dikuasainya,  baik  lahan  milik  keluarga, sewa dan/atau pinjam dari pihak lain. Kelompok tani  penggarap  berkepentingan  terhadap  lahan yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di luar  kawasan  dan  tidak  memanfaatkan  sumber daya lahannya.
Lahan yang dimanfaatkan oleh kelompok petani  penggarap  (milik  masyarakat  luar  desa) oleh  penyuluh  pemerintah  dijadikan  sebagai sasaran lokasi untuk perbaikan kondisi lingkungan lokal. Selama ini, penyuluh kesulitan untuk  berkoordinasi  dengan  pemilik  yang lahannya  dibiarkan  tidak  produktif,  sehingga program  pemerintah  terkait  rehabilitasi  lahan terhadap  lahan  tidur  (guntai)  di  Kabupaten Bogor kurang berjalan baik.
(5)  Buruh  tani  (E3) .  Jenis  pekerjaan buruh  tani  di  kawasan  hutan  rakyat,  secara proporsi,  merupakan  mata  pencaharian  yang paling tinggi setelah petani. Buruh tani di hutan rakyat umumnya sebagai petani, yang diantaranya  ada  juga  yang  memiliki  lahan sendiri, biasanya kurang dari 0.10 hektar. Petani menyambi  sebagai  buruh  tani  di  tempat  lain, setelah petani tersebut selesai dari ladangnya.
Keberadaan  kelompok  masyarakat  ini menjadi pendorong pelaksanaan kegiatan agroforestri di kawasan hutan rakyat. Buruh tani sering dilibatkan karena kekurangan tenagakerja dari  dalam  keluarga.  Jenis  kegiatan  yang dilakukan oleh buruh tani mulai dari pembukaan lahan,  penanaman,  dan  pemanenan.  Biaya  di hutan  rakyat  sesuai  pengakuan  masyarakat sebesar Rp 25,000 sampai dengan Rp 35,000 per hari.  Nilai  ini  masih  rendah  jika  dibandingkan dengan  standar  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) tahun 2016 yaitu upah nominal harian buruh tani nasional  adalah  sebesar  Rp  47,731  per  hari. Curahan  tenaga  kerja  yang  berperan  di  hutan rakyat  berasal  dari  anggota  keluarga  dan  buruh tani.
(6)  Pedagang  perantara  (E4) .  Bagi petani,  keberadaan  pedagang  perantara  atau disebut  dengan  istilah  Tengkulak  merupakan
mitra  strategis  dalam  tata  niaga  kayu  hutan rakyat.  Interaksi petani kepada tengkulak (98% dari  70  responden)  lebih  sering  dibandingkan frekuensi  interaksi  ke  koperasi  (27%)  atau industri penggergajian (rental/ sawmill) pedagang kayu (eceran), dan pembuat perabotan kayu (45%).  Tengkulak  selain  sebagai  mitra dagang  juga  berfungsi  sebagai  ’lembaga perkreditan’  bagi  petani.  Pedagang  perantara (tengkulak)  umumnya  meminjam  modal  dari pemilik  industri,  selanjutnya  pemilik  industri meminjam  modal  dari  toko  material  dan/atau pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Petani  lebih  memilih  menjual  kayunya kepada  tengkulak,  alasanya  lebih  praktis,  cepat menghasilkan  uang,  tidak  repot  mengurus perijinan, semua jenis kayu dapat dijual, sampah penebangan  seluruhnya  diangkut  oleh  pembeli sehingga  lahan  bersih  dan  siap  untuk  ditanam kembali. Meskipun posisi tawar tengkulak lebih kuat daripada petani, namun diakui bahwa petani (86%)  selalu  mendapatkan  harga  kesepakatan tanpa  ada  unsur  paksaan  dari  tengkulak, sekalipun dalam posisi tebang butuh.
Terkait  pemasaran  kayu,  petani  tidak perlu bersusah payah memasarkan kayu mereka, karena  pembeli  yang  biasanya  merupakan pedagang  pengumpul  akan  mendatangi  penjual untuk  melakukan  transaksi  setelah  sebelumnya melihat  kondisi  pohon  yang  akan  dijual.  Harga jual tegakan kayu rakyat tidak sama antara satu lokasi  dengan  lokasi  lainnya.  Beberapa  faktor yang mempengaruhi harga jual kayu adalah jauh tidaknya  lokasi  lahan  dari  jalan,  sulit  atau tidaknya sarana transportasi menuju lokasi hutan rakyat, serta diameter dan kualitas kayu. Proses administrasi seperti kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dilakukan oleh pembeli.
Ruang  lingkup  tata  niaga  pedagang perantara  ini  sangat  luas  dan  berbasis  jejaring kerja  ( networking ).  Pedagang  perantara    ini memiliki  modal  relatif  besar  dan  memiliki tempat  semacam  TPK  (tempat  penampungan kayu).  Bahkan  beberapa  pedagang  ini  biasanya meminjamkan modal kepada penebang, sehingga  mereka  dapat  langsung  mendapatkan kayu  sengon  dalam  jumlah  besar  untuk
dikirimkan  langsung  ke  industri  pengolahan kayu.  Pemilik  Depo  terkadang  tidak  hanya mempunyai  tempat  penimbunan  kayu,  akan tetapi  mereka  juga  memiliki sawmill kecil sehingga dapat langsung memenuhi permintaan industri  dalam  bentuk balken (kayu  bulat  yang sudah diubah menjadi bentuk papan)  atau yang lain. Pedagang perantara juga ada yang bertidak sebagai  suplier  (pedagang  pemasok  industri). S upplier memperoleh  bahan  baku  dari  pemilik depo  dan  telah  memiliki  kontrak  kerja  dengan industri  pengolahan  kayu,  sesuai  permintaan industri  berdasarkan  kualitas  (ukuran  diameter dan  mutu  tertentu)  dan  kepastian  jumlah  kayu sengon yang siap dipasok ke industri.
(7)  Penebang  pohon  (E5) .  Kelompok masyarakat  penebang  pohon  memiliki  profesi sebagai pedagang perantara (tengkulak). Ketika berprofesi sebagai tengkulak, penebang menggunakan  akses  langsung  membeli  sengon pada lahan petani berupa tegakan seperti pohon sengon  ( jeungjing ).  Sehingga  upah  menebang, bongkar muat dan transportasi ke Depo menjadi beban  penebang.  Penebang  membeli  pohon sengon  petani  bisa  dalam  jumlah  banyak  atau satu  dua  pohon  saja,  karena  petani  biasanya menjual  berdasarkan  kebutuhan.  Jika  petani membutuhkan  jasa  tebang  pohon  dikenakan biaya  sebesar  200  ribu  perhari  dan  biasanya dilakukan oleh 3 orang penebang.
(8)  Pemilik  industri  rental  (E7) . Pengusahaan  hutan  rakyat  telah  mendorong berkembangnya  usaha  jasa  dalam  bidang penggergajian  kayu  atau  disebut  dengan  istilah rental.  Terdapat  sebanyak  146  unit  industri primer  hasil  hutan  rakyat  yang  tersebar  di  25 kecamatan  dan  sedikitnya  50  unit  armada transportasi yang beroperasi setiap hari. Industri rental  rata-rata  menerima  kayu  langsung  dari petani  1  mobil,  sedangkan  dari  tengkulak minimal 3 mobil. Jenis kayu-kayu yang diangkut ke rental seperti kayu sengon, afrika, kapuk, dan karet.  Biaya  angkutan  antara  100  ribu  sampai 500  ribu  rupiah  sesuai  jarak.  Biaya  bongkar muat 100 ribu sampai 300 ribu rupiah dilakukan oleh tiga sampai enam orang.
Produk  yang  biasanya  dihasilkan  oleh industri  rental  biasanya  berupa  papan,  balok,
kaso, tiang, palang, pallet kaca, dan bahan sofa bangku.  Sangat  jarang  industri  primer  rental yang memproduksi lembaran kayu lapis ( vinir ), lapis  dalam  kayu  lapis  ( bare  core ),  laminating kayu  lamina  ( joint  finger ),  papan  blok  ( block board )  hingga  kayu  lapis.  Pengusahaan  hutan rakyat  juga  telah  mendorong  tumbuhnya  unit usaha  kerajinan  ( home  industry )  dengan  bahan baku kayu dengan produk berupa kerajinan kayu dan  seni handycraft .  Pengusahaan  hutan  rakyat juga  merupakan  penopang  bahan  baku  bagi kelangsungan  pengusaha/pengrajin furniture . Konsumen  yang  mengambil  hasil  kayu  olahan dari industri rental umunya berasal dari pemilik industri  barang  jadi  dan  toko  material,  bahkan ada  juga  konsumen  luar  Kabupaten  Bogor seperti Jakarta.
Industri rental yang terdapat di Kabupaten Bogor  biasanya  memperoleh  bahan  baku  dari pedagang perantara (depo atau suplier), bahkan ada  yang  mendapatkan  langsung  dari  petani. Industri rental sering ditemukan di sekitar dekat zona-zona  hutan  rakyat.  Tersebar  berkelompok secara  sporadis  berdiri  di  sisi-sisi  jalan  raya. Kapasitas produksi antara 500 hingga 1,000 m 3 per  tahun.  Kepemilikan  tempat  usaha  industri sebagian  besar  didirikan/menggunakan  lahan yang  diperoleh  secara  sewa/kontrak.  Marjin profit  besar  (tidak  proporsional),  kemampuan teknologi  industri  rental  rendah,  menghasilkan banyak  limbah  (belum  dimanfaatkan  secara efisien),  potongan  kayu  bulat  ditumpuk  di  sisi jalan, sharing terhadap  pemeliharaan  kualitas lingkungan  rendah,  dan  komitmen  pengusaha terhadap  peningkatan  kesejahteraan  petani rendah.
Terkait pengelolaan lingkungan, keberadaan  industri  primer  ini  juga  dapat menimbulkan  dampak  negatif.  Keberadaan industri  yang  tidak  terkelola  dengan  baik  akan menyebabkan tidak sejalannya laju penggunaan bahan  baku  industri  dengan  laju  pembangunan hutan  rakyat.  Kebutuhan  bahan  baku  industri akan  menjadi  kontra  produktif  dengan  upaya- upaya  pengelolaan  lingkungan  di  Kabupaten Bogor  terutama  karena  keberadaan  Kabupaten Bogor  sebagai  daerah  hulu  dari  6 daerah  aliran sungai (DAS) yaitu DAS Ciliwung, Kali Bekasi,
Cisadane, Citarum Hilir, Cidurian dan Cimanceuri.

## Struktur Hierarki Aktor
Keluaran  model  ISM  untuk  klasifikasi sub-elemen  pendukung  berdasarkan  tingkat driver  power (DP)  dan  tingkat dependency (D) [Gambar 1], menunjukkan bahwa ada satu sub- elemen  pendukung  pengembangan  yang  tidak berkaitan dengan sistem (sektor I Autonomous = 0)  yaitu  sub-elemen  Bank  Perkreditan  rakyat. Sub-elemen (E) E6, E7, E8, dan E9 berada pada sektor III ( Linkage ) sehingga harus dikaji secara cermat  dan  hati-hati  karena  sifat  hubungannya yang tidak stabil tapi sangat berkaitan sekaligus berdampak  pada  sub-elemen  lainnya  terutama pada sub-elemen sektor II ( Dependent ). Pemilik industri  rental  (E7)  sangat  berperan  terhadap posisi supply  demand kayu  hutan  rakyat  di Kabupaten  Bogor.  Bagi  petani,  industri  rental merupakan pasar terakhir yang sering menampung  hasil  kayunya.  Tentunya  ini mendorong  petani  mengubah  prilaku  dalam pemilihan jenis tanaman kayu yang dibudidayakan.  Berdasarkan  jalur  rantai  usaha atau  saluran  pemasaran  (SP)  hutan  rakyat  di Kabupaten Bogor, konsumen terakhir umumnya pedagang  perantara  (tengkulak)  dan  pasar terakhir  adalah  industri  rental.  Pada  umumnya sub-elemen  merupakan  peubah  tidak  bebas (Sektor  III)  sangat  tergantung  dari  input  dan tindakan yang diberikan pada sistem dan peubah bebas (Sektor I).
Keluaran  model  ISM  menunjukkan struktur  hierarki  hubungan  antar  sub-elemen pendukung  terdiri  dari  7  level  [Gambar  2] dengan asumsi hubungannya bahwa sub-elemen pendukung  yang  satu  mempengaruhi  manfaat sub-elemen  pendukung  yang  lain.  Secara struktural,  terdapat  7  aktor  kunci  yang  berasal dari  level  5  hingga  7.  Dari  ketujuh  aktor  kunci tersebut, aktor paling domiman dalam pengelolaan  hutan  rakyat  berkelanjutan  di Kabupaten  Bogor  adalah  BP3K  (E12)  dan Pemilik  lahan  dari  luar  desa  (E17)  menempati level tertinggi (level 7) dengan total DP ( driven power )  terbesar.  Di  mana  posisinya  memiliki daya  pendorong  tertinggi  sehingga  sub-elemen
BP3K  ini  merupakan  sub-elemen  kunci  dari elemen perubahan yang dimungkinkan. Hierarki model  mengartikan  bahwa  sub-elemen  pada suatu  level  didukung  oleh  terpenuhinya  sub- elemen pada level dibawahnya. Keluaran model menunjukkan  kedudukan  sub-elemen  lembaga penyuluhan ini besar perannya dalam
memotivasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi  mengelola  hutan  rakyat  lestari.
Peran  masyarakat  lokal  dan  kinerja  program pemerintah sangat ditentukan oleh BP3K ini. Di samping  kelompok  BP3K  (Level  6),  juga terdapat aktor kunci lainnya yaitu di level 5 ada Petani  pemilik  lahan  (E1),  Petani  penggarap (E2),  dan  Buruh  tani  (E3).  Di  level  4  ada Pedagang  perantara  (E4),  dan  Penebang  pohon (E5).

## Keterangan:
:  Kerja sama :  Koordinasi/Pembinaan
:  Program/Bantuan
E1. Petani pemilik E2. Petani penggarap E3. Buruh tani E4. Pedagang perantara E5. Penebang pohon E6. Pengusaha angkutan E7. Pemilik industri rental
E8. Pemilik industri barang jadi
E9. Pemilik toko material
E10. Konsumen luar Kab. Bogor
E11. Pemerintah Desa E12. BP3K E13. UPT Perkebunan dan Kehutanan E14. BPDAS Ciliwung-Cisadane
E15. Perhutani KPH Bogor E16. Bank Perkreditan Rakyat E17. Pemilik lahan dari luar Desa
Gambar 2. Struktur hierarki sub-elemen kelembagaan pengelolaan hutan rakyat berdasarkan aktor yang berpengaruh hasil ISM Sumber: Hasil Penelitian, 2016
Tabel 1   Kebutuhan hidup layak (KHL) petani hutan rakyat
Catatan : *)  Harga rataan beras konsumsi (medium) di Kabupaten Bogor 2016 Sumber: Hasil Penelitian, 2016
No. Jenis Pengeluaran % Beras (kg) Harga beras*) (Rp/kg) Pengeluaran (Rp./kap/th) Jumlah anggota keluarga Kebutuhan (Rp/KK/th) Kebutuhan (Rp/KK/bl) a b c d e f g h i % d d x e e x f e /12 1 KFM 100 320 8,500 2,720,000 4 10,880,000 907,000 2 Pendidikan (SD s/d SMA) 50 160 8,500 1,360,000 4 5,440,000 453,000 3 Kesehatan 50 160 8,500 1,360,000 4 5,440,000 453,000 4 Sosial, Tabungan, dll. 50 160 8,500 1,360,000 4 5,440,000 453,000 5 KHL 250 800 8,500 6,800,000 4 27,200,000 2,267,000

## Model Kelembagaan Modal Usaha
Kehidupan  petani  hutan  rakyat  di Kabupaten  Bogor  masih  dihadapkan  kepada perbedaan  pola  pendapatan  dan  pengeluaran petani.  Di  mana,  pendapatan  petani  hanya diterima pada saat musim panen saja, sedangkan pengeluaran  petani  dikeluarkan  setiap  saat hingga  musim  panen  tiba.  Responden  petani sebagian  besar  (91%)  mengakui  bahwa  total pengeluaran  bulanan  rumah  tangga  selalu  lebih besar dari total pendapatannya. Cara petani yang sering dilakukan untuk mengatasi kondisi “besar pasak daripada tiang” adalah petani melakukan pinjaman utang kepada tetangga, tengkulak, atau bank keliling semacam rentenir. Petani menawarkan  diri  menjadi  buruh  tani  atau penggarap. Ada juga petani yang menjual pohon kayu  hanya  beberapa  batang  saja  seperti  jenis kayu sengon, afrika, atau jati kepada tengkulak. Berdasarkan Tabel 1, pendapatan rumah tangga petani  ini  masih  di  bawah  kebutuhan  fisik minimum    (KFM)  untuk  memenuhi  kebutuhan pokok  konsumsi  sebesar  Rp  10,880,000  per tahun  atau  Rp  907,000  per  bulan.  Pendapatan tersebut  juga  masih  di  bawah  UMR  Provinsi Jawa Barat  tahun 2016 Rp 2,147,395 per bulan atau  upah  mininum  Kabupaten  Bogor  tahun 2016  sebesar  Rp  2,960,325  per  bulan,  apalagi jika  dibandingkan  dengan  UMK  Bogor  tahun 2018  sebesar  Rp  3,483,667  per  bulan. Kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  untuk  keluarga dengan 4 orang anggota sebesar Rp 27,200,000/tahun  atau  Rp  2,267,000  per  bulan. Artinya, petani hutan rakyat di Kabupaten Bogor masih  berkategori  berpendapatan  rendah,  rata- rata total pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat  sekitar  25%  dari  total  pengeluaran keluarga.
Kebutuhan  yang  terus  meningkat  dan beragam menjadi salah satu faktor pengambilan keputusan  keluarga  petani  dalam  mempercepat jadwal penebangan. Berdasarkan hasil kuesioner penelitian  di  lapangan,  bahwa  alasan  dominan petani  hutan  rakyat  melakukan  tebang  butuh, yaitu: serangan hama dan penyakit (HMA) oleh hewan,  jamur  ( parasitoid ),  ganggang,  virus dan/atau  bakteri;  konsumsi  keperluan  keluarga (KON)  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari
keluarga  petani,  perayaan  keluarga,  kesehatan, dan  bayar  utang;  kebutuhan  hari  raya  (HRY) untuk  membeli  keperluan  pangan  dan  sandang; biaya  penanaman  non-kayu  (TMN)  untuk pembelian  bibit,  pupuk,  penanaman,  dan  buruh tani;  renovasi  rumah  (RMH)  selain  untuk keperluan  renovasi  rumah  dan  membuat bangunan lain yang memerlukan bahan materian kayu;  dan  biaya  sekolah  anak  (SKL)  untuk keperluan  pebelian  buku,  pembayaran  iuran sekolah, dan kegiatan ektrakulikuler lainnya.
Pada  Gambar  3  terlihat  bahwa  alasan petani  menebang  kayu  saat  membutuhkan karena  kebutuhan  konsumtif  untuk  keluarga petani,  seperti  membeli  kendaraan  roda  dua, pakaian,  dan  non-pangan  lainnya.  Alasan menebang  kayu  untuk  keperluan  biaya  sekolah anak  menempati  urutan  kedua.  Tanaman  kayu yang terindikasi ada serangan hama dan penyakit juga  menjadi  alasan  petani  untuk  menebang kayunya.  Jenis  hama  yang  sering  menyerang tanaman kayu sengon pada usia tiga tahun adalah hama ulat (larva kumbang) serendang ( Xystrocera  festiva )  atau  boktor/penggerek batang atau  istilah  lokalnya uter-uter .  Jenis penyakit  yang  menjangkit  tanaman  sengon  saat usia masih satu sanpai dengan dua tahun adalah jamur Uromycladium tepperianum yang menyebabkan penyakit karat puru .
Gambar 3. Alasan tebang butuh petani hutan rakyat Sumber: Hasil Penelitian, 2016
Keterangan:
HMA=Serangan hama penyakit; KON=Konsumsi keluarga;  HRY=Keperluan  hari  raya;  TMN=Biaya penanaman non-kayu; RMH=Renovasi rumah; SKL=Biaya sekolah anak
Gambar 4. Alokasi petani menanam kayu hutan rakyat
Sumber: Hasil Penelitian, 2016
Di kabupaten Bogor, tebang butuh ( slash for  cash )  yang  dilakukan  oleh  petani  tidak  lagi digambarkan  sebagai  sebuah  kondisi  di  mana kebutuhan keluarga petani tidak pernah terduga, sebaliknya  justru  sebagian  petani  berpendapat bahwa  kayu  yang  ditanam  di  hutan  rakyatnya sebagai tabungan untuk dapat diambil sewaktu- waktu.  Bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar kawasan hutan, menanam kayu adalah identitas budaya masyarakat desa hutan, sekaligus tradisi yang  sudah  menjadi  budaya  secara  turun temurun.
Hutan rakyat terus mengalami perkembangan  produksi  kayu  sebagai  dampak dari  hasil  pola  interaksi  yang  terbentuk  di kawasan  hutan  rakyat.  Di  mana,  diantaranya terdapat  peran  dari  aktor  pelaku  ekonomi  yaitu industri  perkayuan  primer  atau  rental.  Kondisi ini  berhasil  mempengaruhi  pola  pengambilan keputusan  petani  dalam  menentukan  jenis  kayu yang  ditanam  sesuai  permintaan  pasar.  Petani juga  mengalokasikan  menanam  kayu  untuk kebutuhan  lainnya  seperti  alasan  perbaikan lingkungan,  memperoleh  insentif  untuk  setiap tegakan  yang  ditanam,  bentuk  sikap  kooperatif terhadap  bantuan  pihak  luar,  dan  lain-lain. Alokasi  petani  menanam  kayu  hutan  rakyat disajikan pada Gambar 4.
Jika dikaitkan dengan Gambar 2 “ Struktur hierarki  sub-elemen  kelembagaan  pengelolaan hutan rakyat berdasarkan aktor yang berpengaruh  hasil  ISM ”,  persoalan  pemodalan hampir  dihadapi  oleh  semua  aktor  di  hutan rakyat. Persoalan pembiayaan ragam kebutuhan keluarga petani (E1, E2) menjadikan keputusan “tebang butuh” sebagai pilihan. Tengkulak (E4)
sebagai  aktor price  maker memerlukan  dana segar  selain  untuk  membayar  kayu  petani,  juga untuk  angkutan  dan  bongkar  muat,  tengkulak biasanya meminjam ke rental yang akan dikirimi kayu.  Kebutuhan  dana  operasional  rental  (E7) berasal  dari  dari  BPR  (E16)  seperti  BRI  atau lembaga  keuangan  mikro,  dan  toko  material (E9), kadangkala bank keliling (rentenir).
Pada kondisi di atas, model kelembagaan modal  usaha  dapat  dirancang  dengan  mengatur aturan  main  organisasi  yang  melibatkan  lima aktor  utama  yaitu  E1,  E2,  E4,  E7,  dan  E16. Petani (E1, E2) menjadikan tanaman kayu hutan rakyat  sebagai  tabungan  yang  dapat  diambil sewaktu-waktu,  Oleh  karena  itu,  keberadaan lembaga penyimpan tabungan kayu hutan rakyat menjadi penting. BPR (E16) kurang diakses oleh petani  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Bogor,  oleh karena itu, lembaga keuangan yang memungkinkan  bisa  berperan  menyediakan pembiayaan  untuk  kebutuhan  keluarga  petani adalah lembaga keuangan mikro (LKM) (Ashari, 2006;  Susila,  2007)  dan/atau  koperasi  petani hutan  rakyat (KPHR) (Sukisman dan Setiawan, 2011).  Dalam  skema  LKM  atau  KPHR,  pohon dimungkinkan menjadi agunan. Kedua lembaga ini  dapat  mengambil  sebagian  tabungan  pada hutan  rakyat  khususnya  untuk  kebutuhan  skala kecil yang tidak terduga.
Keberadaan lembaga ini dapat mengurangi  ruang  gerak  dari  peran  tengkulak sebagai price maker . Sebaliknya, peran tengkulak (E4) dapat menjadi bagian dari pelaku ekonomi  dalam  organisasi  ini,  sekaligus mengubah posisi dari price maker menjadi price order melalui  skema  pelelangan  kayu  ( sale  by auction ).  Sedangkan  rental  (E7)  yang  akan memanfaatkan  kayu  harus  menjadi  anggota pengguna  hasil  kayu  rakyat.  Alternatif  lain adalah  memanfaatkan  skema  “kredit  tunda tebang” atau dana pinjaman yang memungkinkan  para  petani  tidak  menebang ketika  mereka  sedang  membutuhkan  (uang), tetapi  menunggu  sampai  pohonnya  lebih  besar sehingga  nilai  komersialnya  lebih  besar  yang diinisiasi BLU (Badan Layanan Umum) KLHK RI  bisa  menjadi  salah  satu  bagian  aturan  main organisasi model kelembagaan modal usaha.
Pada  sistem  pemasaran  dan  pengolahan, aktor yang paling dominan terlibat pada saluran pemasaran (SP) di kawasan hutan rakyat petani (E1),  tengkulak  (E4),  industri  rental  (E7)  dan toko  material  (E9)  atau  disebut  dengan  SP1. Pada SP2 terdiri  atas petani,  industri rental dan toko  material.  Sedangkan  aktor  yang  berada  di SP3 adalah petani, tengkulak, industri rental dan industri barang jadi (E8) dan/atau konsumen dari luar  daerah  (E10).  Berdasarkan  Gambar  1, secara  kualitatif,  model  kelembagaan  modal usaha  terhadap  petani  pemilik  lahan,  petani penggarap,  dan  tengkulak  dapat  digambarkan dalam hubungan fungsi sebagai berikut:
(1)  E1   = f (E2, E3, E4, E7, E12, E13, E16)
(2)  E2   = f (E1, E3, E4, E12, E13, E16)
(3)  E4   = f (E1, E2, E5, E6, E7)
Dimana: E1  = Petani pemilik E2  = Petani penggarap E3   = Buruh tani E4  = Pedagang perantara E5  = Penebang pohon
E6   = Pengusaha angkutan E7  = Pemilik industri rental E12 = BP3K E13 = UPT Perkebunan dan Kehutanan E16 = Bank Perkreditan Rakyat

## Model Kelembagaan Penanganan Pemborosan Sumber daya
Berdasarkan  hasil  ISM,  posisi  industri rental  berada  dalam  kuadran Linkage di  mana aktivitasnya  bisa  berimplikasi  positif  atau negatif terhadap sub elemen lain. Industri rental ini bergerak diusaha lanjutan hasil hutan. Produk utama  dari  kegiatan  industri  primer  hasil  hutan kayu  adalah sawn  timber ,  dapat  berupa  papan, kaso,  balok  dan  lainnya.  Produk  limbah  yang dihasilkan dari  hasil industri primer  hasil  hutan kayu  adalah  berupa sempengan (limbah  kayu masih  berbentuk  kayu  solid)  ataupun  dalam bentuk  serbuk  kayu.  Untuk  produk  industri berupa limbah, maka akan dikembangkan usaha hasil hutan lainnya berupa budi daya jamur dan pembuatan  briket  yang  memanfaatkan  serbuk gergaji ataupun kayu serpihan. Peluang-peluang pemanfaatan  hasil  utama  dari  industri  primer
hasil hutan kayu tersebut menjadi sub unit usaha tersendiri di bawah pengelolaan unit manajemen koperasi.
Pembentukan model kelembagaan penanganan pemborosan sumber daya bertujuan mengatasi  masalah  pemborosan  sumber  daya oleh industri rental. Pembentukan organisasi dan aturan  main  melibatkan  banyak  aktor  yang berperan, yaitu: petani (E1, E2) yang berperan di usaha hutan rakyat, pemilik  industri  rental (E7) yang  berperan  di  industri  primer  hasil  hutan kayu (IPHHK), Dinas Koperasi UKM Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Bogor  membentuk  unit  usaha  koperasi  hutan rakyat,  dan  berkoordinasi  dengan BP3K  (E12) dan  UPT  Perkebunan-Kehutanan  (E12)  atau pemerintah  desa  (E11)  setempat.  Dengan adanya sub unit usaha lanjutan, maka Unit usaha Koperasi  Hutan  Rakyat  akan  mewadahi sekurangnya  3  Sub  Unit  Usaha,  yaitu:  (1)  sub unit  usaha  hutan  rakyat;  (2)  sub  unit  usaha IPHHK  (Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu),  dan  (3)  sub  unit  usaha  lanjutan.  Secara kualitatif,  model  kelembagaan  penanganan pemborosan  sumber  daya  dapat  digambarkan dalam hubungan fungsi sebagai berikut:
E7 = f (E1, E4, E6, E8, E9, E11, E13, E16) Dimana:
E1 = Petani pemilik E4 = Pedagang perantara E6 = Pengusaha angkutan E7 = Pemilik industri rental E8 = Pemilik industri barang jadi E9 = Pemilik toko material
E11  = Pemerintah Desa E13  = UPT Perkebunan dan Kehutanan E16  = Bank Perkreditan Rakyat

## Model Kelembagaan Koordinasi
Pada  pelaku  hutan  rakyat  (HR)  berbeda dengan pelaku hutan kemasyarakatan (HKm), di mana Perhutani KPH Bogor (E15) dan BPDAS Ciliwung-Cisadane  (E14)  tidak bisa  melakukan koordinasi  langsung  dengan  masyarakat  pelaku hutan  rakyat.  Sebaliknya,  koordinasi  langsung dengan pelaku hutan rakyat bisa dilakukan oleh BP3K  (E12),  dan  UPT  Perkebunan-Kehutanan
(E13).  Model  kelembagaan  koordinasi  dapat dirancang  dengan  melibatkan  aktor  dari  E13, E14,  dan  E15  yang  dimotori  oleh  E12.  Secara administrasi  kewilayahan,  model  kelembagaan koordinasi ini tentunya diketahui oleh pemerintahan  desa  (E11)  dan  kecamatan, pemerintah  daerah  (Kabupaten  Bogor)  dan pemerintah  pusat  (Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Dalam model kelembagaan koordinasi ini, perlu  dirancang  sebuah  pelayanan  bisnis  hutan rakyat  di  bawah  otoritas  bupati  Kabupaten Bogor. Konsep bisnis hutan rakyat ini melayani keperluan-keperluan hutan rakyat, seperti penyediaan  bibit,  pupuk,  angkutan,  bantuan teknis,  pendanaan,  dan  lain-lain.  Aktifitas  jual beli hasil hutan kayu yang dipergunakan adalah skema pembelian secara lelang ( auction buying ). Model  kualitatif  kelembagaan  kelembagaan koordinasi  berdasarkan  hasil  ISM  dapat digambarkan  dalam  hubungan  fungsi  sebagai berikut:
E12 = f (E13, E14, E15) Dimana:
E12  = BP3K
E13  = UPT Perkebunan dan Kehutanan E14   = BPDAS Ciliwung-Cisadane E15   = Perhutani KPH Bogor

## Aksi Bersama (collective action)
Kondisi  hutan  kritis  di  Kabupaten  Bogor sangat  tinggi  yaitu  mencapai  sekitar  20,000 hektar, kerusakan sebagian besar berada di hutan negara.  Hal  ini  dinilai  sebagai  akibat  atas berubahnya lansekap lahan hutan, berkurangnya penutupan  hutan, berubahnya lahan bervegetasi menjadi  bangunan  atau  permukiman,  dan rusaknya  lingkungan  di  hulu  atau  di  sekitar sumber-sumber mata air. Berbeda penanganannya  dengan  di  hutan  rakyat, penanganan rehabilitasi hutan kritis milik negara sangat  lambat  di  Kabupaten  Bogor.  Upaya- upaya yang diperlukan adalah pemerintah perlu melakukan aksi bersama melibatkan masyarakat pelaku hutan. Skema insentif berupa pembangunan  hutan  rakyat  dapat  dilakukan, yaitu  lahan-lahan  kritis  di  dalam  hutan  milik
Negara  (Persson  dan  Prowse,  2017).  Di  mana skema  pengelolaannya  menjadi  hutan  rakyat melalui  program  penghijauan.  Skema  insentif tersebut  dimungkinkan  oleh  Permenhut  No.
P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan
Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pasal (10) penghijauan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan  menjaga  dan meningkatkan  fungsi  perlindungan  tata  air  dan pencegahan  bencana  alam  banjir,  longsor, dan/atau  untuk  meningkatkan  produktivitas lahan.  Selama  ini,  pemerintah  secara  formal mengakui  aturan  informal  yang  ada  dalam masyarakat  dan  menyerahkan  pelaksanaan aturan tersebut kepada masyarakat hutan rakyat. Keuntungan kebijakan tersebut dapat mengurangi  biaya  transaksi  pengelolaan  hutan. Keuntungan  lainnya  adalah  dapat  memberikan dampak  ( outcomes )  berupa  (1)  meningkatnya kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya hutan;  (2)  meningkatnya  partisipasi  masyarakat dan aksi kolektif dalam pengelolaan hutan; dan (3)  meningkatnya  pendapatan  masyarakat (Kasper  dan  Streit,  1998;  Okumu  dan Muchapondwa, 2017).
Menyikapi  kondisi  di  atas  maka,  Dinas Pertanian  dan  Kehutanan  Kabupaten  Bogor bersama  BP3K  dapat  menggelar  program Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan  di  lahan-lahan kritis  baik  di  hutan  negara  dan  hutan  rakyat. Melalui  program  aksi  ini  dapat  mendorong tumbuhnya  kesadaran  dan  persepsi  kelompok tani  hutan.  Aksi  bersama  yang  dibutuhkan diantaranya dengan mempertahankan penutupan hutan  yang  masih  baik  dan  melakukan penanaman lahan yang kosong/terbuka. Persoalan  hutan  di  Kabupaten  Bogor  tidak terbatas pada lahan-lahan kritis negara, maraknya  kepemilikan  lahan  hutan  rakyat  oleh masyarakat  yang  tinggal  di  luar  kawasan  hutan rakyat,  namun  lahan  tersebut  dibiarkan  tanpa upaya  pemanfaatan  atau  disebut  dengan  “lahan guntai”,  sehingga  ini  menjadi  persoalan lingkungan  lainnya.  Peran  pemerintah  lokal, terutama  pemerintah  desa  dalam  penanganan “lahan guntai” masih terbatas. Begitu juga upaya koordinasi  dengan  pemilik  lahan  yang  tinggal
berada  di  luar  kawasan  hutan  rakyat  seringkali sulit.
Pengembangan kelembagaan hutan rakyat yang  tepat  dapat  mewujudkan  performa pengelolaan hutan yang baik. Pengelolaan hutan berkelanjutan  yang  melibatkan  aksi  kolektif lokal  dapat  berhasil  melalui  penerapan  prinsip- prinsip:  adanya  aturan  main  pengelolaan berlandaskan  norma  masyarakat  setempat; adanya  aturan  main  dibuat  secara  partisipatif; adanya  insentif  ekonomi  bagi  pemilik  dan pengguna; adanya instrumen pengendali penggunaan berkelanjutan.
Kontribusi  kelembagaan  formal,  seperti BP3K  yaitu  memberikan  bimbingan  dan penyuluhan  teknis  tentang  pengelolaan  hutan rakyat,  serta  membantu  kelompok  tani  dalam menyusun  perencanaan  pengelolaan  hutan rakyat.  Di  samping  itu,  kelembagaan  formal BLU  KLHK  dapat  memberi  bantuan  berupa insentif  kepada  petani  hutan  jika  melakukan penanaman tanaman berkayu di lahan miliknya. Lembaga  formal  UPT  PK  juga  dapat  berperan sebagai mediator yang menghubungkan kelompok  tani  dengan  instansi/lembaga  lain yang  dapat  bekerja  sama  dalam  pengembangan hutan  rakyat.  North  (2012);  Sukwika et  al . (2016) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan  suatu  kegiatan,  sangat  ditentukan oleh  aspek  kelembagaan  karena  berfungsi mengatur  dan  mengendalikan  perilaku  individu dalam masyarakat atau organisasi.
Keberhasilan efektifitas kinerja kelembagaan  dalam  hutan  rakyat  adalah  SDM penyuluh dan pendampingannya. Di lain pihak, petugas  penyuluh  kehutanan  yang  ditugaskan membantu  petani  hutan  rakyat  di  Kabupaten Bogor  sangat  terkendala  dengan  kekurangan jumlah  tenaga  penyuluh  lapangan  (Sukwika et al .,  2016).  Padahal  peran  penyuluh  secara kelembagaan  sangat  strategis  membantu  petani hutan  rakyat  belajar  bagaimana  mendapatkan produktivitas  yang  lebih  baik  dari  sistem  yang dipratekan petani (McGinnis dan Ostrom, 2014). Selama ini, petani  hutan rakyat  yang  tergabung dalam  KTH  belajar  dari  keberhasilan  dan kegagalan  orang  lain,  di  mana  secara  regular petani  berbagi  pengalaman  soal  masalah  yang
hadapinya  (Sukwika,  2016).  Adapun  program bimbingan  dan  penyuluhan  teknis  pemerintah Kabupaten Bogor yang pernah dilakukan kepada petani hutan rakyat diantaranya upaya mengubah persepsi  kelompok  tani  dan  memberikan motivasi untuk melakukan kegiatan pemberdayaan petani, konservasi tanah dan air, peningkatan produksi kayu dan  non kayu, serta mekanisme  penyampaian  masukan-masukan program masyarakat yang diperlukan dari pihak pemerintah.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  telah dijelaskan pada bagian pendahuluan atas, maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  ditemukan tujuh  aktor  kunci  dalam  pengelolaan  hutan rakyat adalah UPTD BP3K, pemilik lahan yang tinggal dari luar desa, petani pemilik, penggarap, buruh  tani,  penebang  pohon,  dan  pedagang perantara  (tengkulak).  Dari  tujuh  aktor  kunci terdapat tiga aktor kunci yang paling dominan di dalam  ruang  arena  aksi  hutan  rakyat  adalah petani pemilik, penggarap, dan tengkulak.
Terdapat tiga model kelembagaan pengelolaan  hutan  rakyat  yang  dimungkinkan untuk  pengembangan  kapasitas  aktor  yang berpengaruh  di  ruang  hutan  rakyat  yaitu  model kelembagaan modal usaha, model kelembagaan penanganan  pemborosan  sumber  daya,  dan model kelembagaan koordinasi.
Petani pemilik, penggarap, dan buruh tani merupakan aktor dominan di tingkat tapak yang berinteraksi  langsung  dengan  pengelolaan lingkungan  di  kawasan  hutan  rakyat,  namun secara  organisasi  lemah.  Oleh  karena  itu, diperlukan  konfigurasi  aturan  yang  seimbang, yaitu harus ada proses pilihan aturan berdasarkan  informasi  yang  relatif  akurat tentang  kinerja  komparatif  dalam  lingkungan tertentu,  dan  mempertahankan  peraturan  yang berkinerja  lebih  baik  sesuai  kriteria  efisiensi, keadilan, akuntabilitas,  dan  keberlanjutan (Ostrom, 2007).
Di  lokasi  penelitian  ditemukan  masih rendahnya  respon  dari  instansi  teknis  terhadap
masukan-masukan  program  dari  masyarakat petani  KTH.  Hal  ini  karena  masih  belum memadainya kapasitas pemerintah dan koordinasi instansi pemerintah untuk menghasilkan program perbaikan dari dan untuk masyarakat petani di kawasan hutan rakyat. Oleh karena itu, ke depan para pelaku kebijakan yang terlibat  di  dalam  ruang  arena  aksi  hutan  rakyat dapat  mengoptimalkan  fungsi  kapasitas  dan koordinasi  instansi  pemerintah  melalui  model kelembagaan  koordinasi.  Ditataran  teknis, diperlukan  pendekatan  diagnostik  yang  kuat dalam  devolusi  pengelolaan  hutan  kepada masyarakat setempat dengan mempertimbangkan  beragam  sosio-ekonomi, ekologis dan penguatan kelembagaan (Sukwika et al. , 2016; Okumu dan Muchapondwa, 2017). Target  jangka  pendeknya  adalah  meningkatkan kemandirian  petani,  menciptakan  hasil  kayu maupun non kayu yang berkualitas, memudahan memperoleh  modal,  membuka  akses  pasar dengan  tetap  menjaga  kelestarian  lingkungan (Adam et al. , 2012; Ethika et al. , 2014).

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Y.  O.,  Pretzsch,  J.,  &  Pettenella,  D.
(2012).  Contribution  of  Non-Timber Forest  Products  livelihood  strategies  to rural  development  in  drylands  of  Sudan: potentials  and  failures. Agricultural Systems , 117 (C), 90-97. https://doi.org/10.1016%2fj.agsy.2012.12 .008 Ashari.  (2006).  Potensi  Lembaga  Keuangan Mikro  (LKM)  dalam  Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan
Pengembangannya, Analisis  Kebijakan Pertanian, 4 (2), 146-164.
Caballero,  G.  (2014).  Community-based  forest management  institutions  in  the  Galician communal  forests:  a  new  institutional approach. Forest  Policy  and  Economics, 50 (C), 347-356. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.07.0 13
Canadas,  M.  J.,  Novais,  A.,  &  Marques,  M.
(2016). Wildﬁres, forest management and landowners’ collective action: a
comparative  approach  at  the  local  level. Land  Use  Policy,  56 (2016),  179–188. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.20 16.04.035
Coleman,  E.  A.  (2009).  Institutional  factors affecting  biophysical  outcomes  in  forest management. Journal  of  Policy  Analysis and  Management , 28 (1),  122–146.
http://dx.doi.org 10.1002/pam.20405
[Distanhut]  Dinas  Pertanian  dan  Kehutanan Kabupaten  Bogor.  (2014). Laporan Tahunan  Pertanian  dan  Kehutanan.
Monografi . Bogor: Distanhut. Eriyatno.  (2003). Ilmu  Sistem:  Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen (jilid 1) .
Bogor: IPB Press.
Ethika,  D.,  Purwanto,  R.  S.,  Senawi.,  &
Masyhuri. (2014). Peranan petani terhadap  strategi  pembangunan  hutan rakyat  di  bagian  hulu  sub  das  logawa  di Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah. Jurnal  Manusia  dan Lingkungan , 21 (3),
377-385.
Hardjanto.,  Hero,  Y.,  &  Trison,  S.  (2012).
Desain  kelembagaan  usaha  hutan  rakyat untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kelestarian usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan. Jurnal Ilmu Pertanian
Indonesia, 17 (2), 103-107.
Hashemnezhad,  H.  (2015).  Qualitative  Content Analysis  Research:  A  Review  Article. Journal of ELT and Applied Linguistics, 3
(1),
54-62.
http://www.jeltal.com/yahoo_site_admin/ assets/docs/5.7151855.pdf
Hinings,  C.,  Logue,  D.,  &  Zietsma,  C.  (2017).
Fields,  governance  and  institutional infrastructure. SAGE Handbook of
Organizational Institutionalism ., 2nd
Edition.  R.  Greenwood,  C.  Oliver,  T.B. Lawrence, R. Meyer, Ed. Sage.
Kartodihardjo, H. (2006). Masalah kelembagaan dan arah kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan. Jurnal Analisis Kebijakan
Kehutanan, 3 (1), 29-41.
Kasper, W., & Streit, M. E. (1998). Institutional Economics:  social  order  and  public policy . Cheltenham: Edward Elgar.
Kriyantono,  R.  (2012). Teknik  praktis  riset komunikasi,  Edisi  6. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group
Kyfyak, V. (2012). The institutional mechanism of development  of  the  agricultural  sector of Ukraine. Ecoforum, 1 (1), 2012
McGinnis, M. D., & Ostrom, E. (2014). Social- ecological  system  framework:  initial changes  and  continuing  challenges.
Ecology  and  Society,  19 (2),  30. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06387- 190230
Mokhele,  M.  (2018).  The  volatility  of institutional  arrangements  that  influence development:  The  case  of  Bram  Fischer
International Airport in South Africa. The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa , 14 (1). https://doi.org/10.4102/td.v14i1.436
North,  D.  C.  (2012). Institutions,  Institutional Change and Economic Performance . New York:  Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808 678 Okumu,  B.,  &  Muchapondwa,  E.(2017).
Determinants  of  successful  collective management of forest resources: evidence from
Kenyan community forest associations . ERSA working paper 698
Osei-Tutu,  P.,  Pregernig,M.,  &  Pokorny,  B.
(2015).  Interactions  between  formal  and informal  institutions  in  community, private and state forest contexts in Ghana.
Forest Policy and Economics, 54 (C), 26-
35. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.01.0 06
Ostrom,  E.  (2007). Developing  a  Method  for Analyzing  Institutional  Change .  Center for  the  Study  of  Institutional  Diversity. Arizona: Arizona State University
Ostrom, E. (2008). Doing institutional analysis: digging deeper than markets and hierarchies. Handbook of New
Institutional  Economics. Menard  C,
Shirley  M.,  Ed..  Berlin:  Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Ostrom,  E.  (2011).  Background  on  the institutional  analysis  and  development framework. Policy  Studies  Journal, 39
(1), 7-27. http://dx.doi.org/ 10.1111/j.1541-0072.2010.00394.x
Persson,  J.,  &Prowse,  M.  (2017).  Collective action on forest governance: An institutional  analysis  of  the  Cambodian community  forest  system. Forest  Policy and  Economics,
83 (C),  70-79, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.06.0
08
Riduwan.  (2009). Pengantar  Statistika  Sosial . Bandung: Alfabeta
Rout, S. (2011). Collective action for sustainable forestry: institutional dynamics in community  management  of  forest  in Orissa. Social  Change,  40 (4),  479–502. http://dx.doi.org/10.1177/004908571004 000405
Saxena,  J.  P.,  Sushil.,  &  Vrat,  P.  (1992).
Hierarchy  and  classification  of  program plan elements using interpretive structural modeling. Systems  Practice , 5 (6),  651- 670. https://doi.org/10.1007/BF01083616
Saxena,  J.  P.,  Sushil,  &  Vrat,  P.  (2006). Policy and Strategy Formulation: an application of  ﬂexible  systems  methodology .  Global Institute of Flexible Systems Management, New Delhi: GIFT Publishing
Setiawan.  H.,  Barus,  B.,  &  Suwardi.  (2014). Analisis  potensi  pengembangan  hutan rakyat  di  Kabupaten  Lombok  Tengah.
Majalah Ilmiah Globë, 16 (1), 69-76
Sukisman,  S.  R.  H.,  &  Setiawan,  B.  (2011).
Partisipasi  masyarakat  anggota  koperasi hutan  jaya  lestari  dalam  pembangunan hutan  rakyat  di  Kabupaten  Konawe Selatan. Majalah  Geograf  Indonesia,  25 (2), 178 – 197
Sukwika,  T.  (2016). Evaluasi  model  kebijakan pengelolaan  hutan  rakyat  berkelanjutan di  Kabupaten  Bogor [Disertasi].  Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
Sukwika,  T.,  Darusman,  D.,  Kusmana,  C.,  &
Nurrochmat, D. R. (2016). Evaluating the level  of  sustainability  of  privately managed  forest  in  Bogor,  Indonesia. Biodiversitas,
17 (1), 241–248.
http://dx.doi.org/10.13057/biodiv/d17013
5
Sushil.  (2012).  Interpreting  the  Interpretive
Structural  Model. Global  Journal  of Flexible Systems Management, 13 (2), 87-
106. http://dx.doi.org/10.1007/s40171-
012-0008-3
Susila,  I.  (2007).  Analisis  efisiensi  lembaga keuangan mikro. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8 (2), 223-242,
https://doi.org/10.23917/jep.v8i2.1043
Suyanto  B.  (2005). Metode  Penelitian  Sosial berbagai  Alternatif  Pendekatan .  Jakarta:
Prenada Thompson,  R.  (2011). Stakeholder  Analysis . Winning  Support  for  Your  Projects. http://www.mindtools.com/pages/article/
newPPM_07.htm
Tiwari,  B.  K.,  Tynsong,  H.,  Lynrah,  M.  M., Lapasam,  E.,  Deb,  S.,  &Sharma,  D. (2013).  Institutional  arrangement  and typology  of  community  forests  of Meghalaya,  Mizoram  and  Nagaland  of
North-East  India. Journal  of  Forestry Research , 24 (1), 179–186
Umar, H.  (2002). Metode  riset  komunikasi organisasi. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama
Yamane  T.  (1967). Statistics:  An  introductory analysis, 2nd Ed . New York: Harper and
Row