Naval Diplomacy :  Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo

## R. Wing Witjahyo O. W. Poespojoedho
Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Konflik yang melibatkan banyak negara di Laut Tiongkok Selatan belum berakhir  atau  mereda.  Telah  terjadi  peningkatan  pada  tekanan  dan klaim antara negara-negara dan Indonesia berpartisipasi dalam konflik ini.  Sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  sekaligus  anggota ASEAN  yang  menjunjung  perdamaian,  keamanan,  dan  stabilitas regional,  Indonesia  dituntut  untuk  memainkan  peranan  aktif  dalam konflik ini. Dalam konflik ini, Indonesia menggunakan naval diplomacy sebagai  cara  untuk  mencapai  resolusi  konflik  yang  efektif.  Kajian  ini menggunakan konsep sea power dan naval diplomacy untuk menjelas- kan  langkah-langkah  pemerintah  Indonesia  di  bawah  kepemimpinan Joko  Widodo  dalam  merespon  konflik  yang  mencakup  teritorinya  di Laut  Tiongkok  Selatan.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan Indonesia  untuk  menggunakan  naval  diplomacy  di  Laut  Tiongkok Selatan memiliki hasil yang positif dan efektif dalam mencapai resolusi konflik dan kondisi damai, yang selama ini terhambat dengan berbagai tantangan yang ada
Kata-kata kunci :  Laut  Tiongkok  Selatan,  Resolusi  Konflik,  Naval Diplomacy, Sea Power, Pemerintahan Presiden Joko Widodo
The  conflict  involving  many  countries  in  the  South  China  Sea  has  not ended nor subsided. Regional tension and claims between countries are increasing  and  Indonesia  participates  in  this  round  of  conflict.  As  the world’s largest archipelagic country and an ASEAN member country that upholds peace, security and regional stability, Indonesia then has to play an active role in the conflict. In order to do so, Indonesia is using naval diplomacy  as  a  way  to  achieve  effective  conflict  resolution  within  the region.  Regarding  the  phenomenon,  this  study  used  the  concept  of  sea power and naval diplomacy to explain measures that have been taken by the Indonesian government under Joko Widodo’s presidency in resolving the conflicts involving its territories in the South China Sea. The author’s analysis showed that Indonesia’s policies of using naval diplomacy in the South China Sea conflict have a positive and effective outcome in achieving conflict  resolution  and  peace  condition  that  has  been  confined  by  long- term obstacles and challenges.
Keywords :  South  China  Sea,  Conflict  Resolution,  Naval  Diplomacy, Concept of Sea Power, Administration of President Joko Widodo
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo
Berkaitan dengan kedaulatan Indonesia dan kestabilan regional, telah terjadi konflik berkepanjangan yang cukup besar dan memiliki risiko cukup tinggi untuk pecahnya perang terbuka di wilayah Laut Tion - gkok Selatan. Konflik Laut Tiongkok Selatan pada dasarnya diawali oleh perebutan wilayah yang memiliki nilai vital dan penting bagi kepentingan beberapa negara. Konflik ini terjadi di Laut Tiongkok Selatan,  yang  memiliki  luas  sekitar  3.500.000  kilometer  persegi, dan mulai memanas sejak tahun 2011 (FKP Maritim 2012). Konflik ini melibatkan banyak aktor negara, khususnya negara-negara yang terletak di Asia Pasifik dan sebagian negara Association of Southeast Asian  Nations  (ASEAN),  meskipun  tidak  menutup  kemungkinan intervensi  dan  kepentingan-kepentingan  negara-negara  non-Asia yang  terlibat  dalam  konflik  ini.  Beberapa  negara  berdaulat  yang terlibat langsung di dalam konflik ini meliputi Brunei Darussalam, Republik  Rakyat  Tiongkok,  Republik  Tiongkok  atau  Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling vokal dan memi - liki bargaining power terkuat dalam ASEAN, telah mengupayakan berbagai  macam  diplomasi  untuk  mencapai  resolusi  konflik  di Laut  Tiongkok  Selatan.  Sebagai  contoh,  melalui  upaya  diplomasi- nya, pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam penyusunan Declaration  on  the  Conduct  ( DoC )  of  Parties  in  The  South  China Sea pada tahun 2002, melakukan kegiatan kooperatif yang tertera di dalam DoC dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas negara-negara lain, dan melakukan upaya yang konkret untuk me - mastikan terwujudnya Code of Conduct ( CoC ) untuk diterapkan di Laut Tiongkok Selatan.
Satu  hal  yang  menarik  disini  adalah  ketika  pembentukan  DoC semenjak tahun 2002, yang hingga tahun 2015 belum menemukan kata kesepakatan antara negara-negara yang memiliki klaim di Laut Tiongkok  Selatan.  Ketidaksepakatan  ini  khususnya  tampak  pada kepulauan Paracel dan Spratly. Indonesia sebagai pihak penengah dan tidak sebagai negara pengklaim lebih  mengutamakan pembangunan kekuatan  maritim  Indonesia  dan  telah  mengupayakan  bentuk diplomasi  yang  melibatkan  unsur  kekuatan  militer,  yaitu  Tentara Nasional  Indonesia  Angkatan  Laut  (TNI-AL).  Indonesia  berusaha untuk  menjaga  kedaulatan  nasional  atas  wilayah-wilayahnya sekaligus mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan di Laut Tiongkok Selatan, mengingat betapa strategis dan pentingnya Laut Tiongkok Selatan bagi Indonesia dan negara-negara lain di kawasan ini.

## Sea Power dan Naval Diplomacy
Artikel  ini  menggunakan  asumsi  dasar  dari  teori  neo-realis  yang dikemukakan  oleh  Kenneth  Waltz.  Berangkat  dari  konsep  dasar teori  realis,  yang  memandang  negara  sebagai  aktor  utama  dalam sistem  internasional  yang  bersifat  anarki  dan  konfliktual,  maka muncullah defensive  realism sebagai  pengembangan  teori  neo- realisme. Waltz (1979) menjelaskan bahwa perilaku sebuah negara dalam mengambil kebijakan terikat pada struktur anarkis dari sistem internasional. Waltz juga berpendapat bahwa negara secara intrinsik tidaklah agresif dan bahwa “perhatian pertama negara bukan untuk memaksimalkan kekuatan saja tetapi juga untuk mempertahankan posisi  mereka  dalam  sistem”  (Waltz  1979).  Dalam  dinamika  yang terjadi dalam sistem internasional, terutama dalam situasi konflik, setiap negara akan melakukan apapun yang dapat dilakukan untuk bertahan  dalam  dunia  internasional,  termasuk  meningkatkan keamanan negara menggunakan pengembangan kekuatan militer.
Sebagai  sebuah  organisasi  yang  membutuhkan  upaya  dalam mempertahankan diri, negara memerlukan kekuatan militer beserta instrumen-instrumen  pendukungnya.  Akan  tetapi,  karena  resiko dan harga yang harus dibayar dari pecahnya perang sangatlah tinggi, maka  diperlukan  manajemen  dan  kontrol  terhadap  penggunaan kekuatan militer untuk meminimalisasi potensi perang. Di sinilah terletak peran serta fungsi utama negara sebagai sebuah organisasi (Waltz 1979). Selain itu, artikel ini juga memperhitungkan asumsi dasar  dari  teori  defensif  realis,  yang  dapat  dilihat  pada  kutipan berikut:
“Only  if  states  recognize  ‘the  same  rules  of  the  game‘  and play ’for the same limited stakes‘ can the balance of power fulfill  ‘its  functions  for  international  stability  and  national independence’ “ (Morgenthau 1973).
Dari  asumsi  dasar  teori  defensif  realis  tersebut,  artikel  ini menganalisis kasus upaya Indonesia untuk mencapai resolusi konflik menggunakan konsep Sea Power dan Naval Diplomacy. Indonesia memiliki latar belakang sebagai negara maritim dan kepulauan yang 70 persen wilayahnya merupakan lautan. Sebagai konsekuensi dari latar  belakang  ini,  Indonesia  dituntut  untuk  menyesuaikan  segala konsep  pertahanan,  kebijakan,  ekonomi,  hingga  diplomasi  yang digunakannya berdasarkan kondisi geografis yang dimilikinya.
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo
Konsep Sea  Power merupakan  konsep  yang  dikembangkan  oleh Alfred Thayer Mahan, seorang perwira Angkatan Laut AS di abad ke-19 di dalam bukunya yang berjudul The Influence of Sea Power Upon  History .  Buku  ini  berfokus  pada  pentingnya  kekuatan  laut bagi sebuah negara. Sea  power merupakan  unsur  terpenting  bagi kemajuan  dan  kejayaan  suatu  negara  dengan  wilayah  laut  yang luas. Apabila kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan kesejahteraan dan keamanan negara tersebut akan mengalami peningkatan.  Sebaliknya,  jika  kekuatan-kekuatan  laut  tersebut diabaikan,  maka  akan  mengakibatkan  kerugian  atau  bahkan meruntuhkan negara tersebut. Bagi sebuah negara, laut merupakan salah satu hal yang sangat penting dan menjadi fokus utama bagi suatu negara terutama bagi negara dengan wilayah laut yang luas. Menurut  Mahan,  posisi  geografis  suatu  negara  akan  berpengaruh pada  kebijakan  penting  untuk  meningkatkan  konsentrasi  atau pelebaran  fokus  pada  laut  terutama  berkaitan  dengan  kekuatan angkatan  laut  negara  tersebut  (Mahan  1890).  Menurut  kutipan Mahan  di  atas,  disebutkan  bahwa  laut  adalah  faktor  yang  masih sangat  penting  bagi  sebuah  keamanan  negara  terutama pengembangan  kekuatan  angkatan  laut.  Lebih  lanjut,  Mahan  juga melihat  bahwa  dalam  pengembangan  kekuatan  angkatan  laut melalui sea  power ,  faktor  yang  berpengaruh  bukan  saja  tentang total  luas  mil  persegi  yang  dimiliki  suatu  negara,  namun  juga panjang garis pantai suatu negara dan karakter pelabuhannya yang dimilikinya (Mahan 1890). Setelah unsur sea power terpenuhi oleh suatu negara, maka secara otomatis kekuatan angkatan laut negara tersebut pun akan berkembang menjadi lebih kuat. Dengan angkatan laut  yang  kuat,  maka  negara  tersebut  memiliki  kemampuan  dan potensi untuk menggunakan kekuatan angkatan laut dalam banyak hal.
Dalam artikel ini, Indonesia yang bertujuan untuk mencapai resolusi konflik Laut Tiongkok Selatan menggunakan unsur sea power dan kekuatan angkatan laut sebagai salah satu bentuk upaya diplomasi, yaitu naval diplomacy atau diplomasi angkatan laut. Negara dapat merespon  konflik  teritorial  atau  wilayah  yang  melibatkannya melalui beberapa tindakan seperti diplomasi damai, menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki, ataupun kombinasi keduanya. Ken Booth  (2014)  menjelaskan  bahwa  kekuatan  maritim  suatu  negara memiliki 3 fungsi utama yang dikenal sebagai Booth Trinity , yaitu Military , Constabulary atau Policing , dan Diplomacy . Konsep yang dikemukakan oleh Booth ini kemudian dikembangkan secara lebih terperinci oleh Geoffrey Till dengan penekanan dan fokus terhadap
fungsi  diplomasi  dari  kekuatan  maritim  suatu  negara.  Penekanan dan fokus ini dapat dilihat pada Framework Naval Diplomacy oleh Till berikut.
Grafik 1. Framework Naval Diplomacy oleh Geoffrey Till
Sumber: Agastia (2016).
Konsep naval diplomacy di atas memiliki 2 tahap, yaitu presence , coercion/picture  building/coalition  building, dan unsur lanjutan dari coercion yaitu deterrence/compellence. Tahapan-tahapan inilah yang  akan  menjadi  konsep  utama  dalam  artikel  ini  untuk  men- jelaskan  upaya naval  diplomacy Indonesia  di  era  kepemimpinan Presiden  Joko  Widodo  untuk  mencapai  resolusi  konflik  di  Laut Tiongkok Selatan secara terperinci.

## Keterlibatan Indonesia Dalam Konflik dan Postur Kekuatan TNI AL di era Joko Widodo
Pada  tahun  2009,  Republik  Rakyat  Tiongkok  menyerahkan note verbale kepada  Sekretaris  Jenderal  PBB,  yakni  suatu  pernyataan diplomatik  yang  dikenal  sebagai  Sembilan  Garis  Putus  atau nine dashed  lines untuk  membatasi  dan  memperjelas  klaim  mereka  di Laut  Tiongkok  Selatan.  Dalam  dokumen  tersebut,  klaim  teritorial Beijing  melanggar  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  dari  batas wilayah  Kepulauan  Natuna  (United  Nations  2009).  Garis-garis tersebut  dimulai  dengan  klaim  utama  Tiongkok  di  Kepulauan Paracel  dan  Spratley  serta  terus  memanjang  ke  selatan  dan  turut menyertakan  beberapa  wilayah  lain  seperti  Teluk  Tonkin  di Vietnam, Kepulauan Natuna di Indonesia, dan Scarborough Shoal di Filipina. Selain dengan Tiongkok, Indonesia juga bersengketa ter - kait wilayah seputar Kepulauan Natuna dan Laut Tiongkok Selatan dengan Malaysia dan Vietnam.  Indonesia dan Malaysia seringkali
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo
terlibat konflik dan ketegangan di sekitar Selat Malaka. Selat Malaka merupakan choke  point yang  menghubungkan  Samudera  Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran penting di dunia, dan satu dari sembilan selat dan terusan strategis  di  dunia.  Hal  tersebut  menjadikan  Selat  Malaka  lintasan terdekat  dari  Laut  Hindia  menuju  Laut  Tiongkok  Selatan  serta Pasifik  dan  sebaliknya,  sehingga  telah  menjadi  urat  nadi  pereko - nomian  dunia  (Kompasiana  2017).  Sedangkan,  dalam  insiden Indonesia  dengan  Vietnam  ketika  TNI-AL  menangkap  kapal penangkap  ikan  illegal  milik  Vietnam  di  Natuna,  Pemerintah Vietnam  menyebutkan  bahwa  insiden  tersebut  terjadi  ketika  dua kapal ikan dari negaranya berada pada 132 nautical miles atau 245 kilometer di sisi tenggara Pulau Con Dao. Pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Ba Ria-Vung, sehingga tempat terjadinya insiden tersebut diklaim masih merupakan wilayah per - airan ZEE Vietnam (CNN Indonesia 2017).
Selain klaim 9 dashed line Tiongkok, sengketa yang terjadi antara Indonesia  dengan  negara  lain  juga  menjadikan  Laut  Tiongkok Selatan area panas yang rawan akan penggunaan kekuatan militer secara  ofensif  hingga  potensi  pecahnya  perang  terbuka.  Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan dan keamanan nasional di  wilayahnya,  Indonesia  juga  terhitung  mulai  meningkatkan  ke- kuatan  militernya  secara  masif,  khususnya  di  matra  laut  melalui TNI-AL pada era Pemerintahan Joko Widodo. Akan tetapi, melalui kebijakan luar negerinya dan perannya sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia juga berkepentingan untuk berkontribusi lang - sung dalam usaha resolusi konflik di Laut Tiongkok Selatan untuk mencapai  kestabilan,  keamanan  dan  perdamaian  regional  di  Asia Tenggara  dan  Asia  Pasifik.  Salah  satu  upaya  untuk  mencapai  hal tersebut adalah dengan menggunakan kekuatan militer yang telah dikembangkan sebagai salah satu bentuk diplomasi Indonesia dalam konflik ini. Menurut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, saat ini TNI tengah meningkatkan diplomasi militer dalam rangka men- dukung  diplomasi  luar  negeri  guna  memperkuat  posisi  Indonesia pada  percaturan  dunia  internasional.  Dalam  kerjasama  tersebut, terdapat  beberapa  poin  yang  harus  ditekankan,  seperti  pengem- bangan  kemampuan,  pembangunan  interoperabilitas,  dan  pem- bangunan kepercayaan antara negara-negara yang ada (Antaranews 2018).
Untuk  memenuhi  peningkatan  kekuatan  yang  ditargetkan,  peme- rintah  melalui  program Minimum  Essential  Force atau  MEF
akan  meningkatkan  kekuatan  militer  Indonesia  secara  bertahap hingga  tahun  2024.  Program  ini  memerlukan  anggaran  besar, yang  akan  difokuskan  pada  pembelian  dan  modernisasi  alutsista, pembangunan pangkalan militer, dan peningkatan kualitas sumber daya  manusia.  Presiden  Joko  Widodo  menekankan  bahwa  fokus pengadaan alutsista tidak saja untuk memenuhi postur MEF 2024, namun juga untuk menyesuaikan kondisi geografis negara Indonesia yang  berbentuk  kepulauan  (Sindonews  Nasional  2o17).  Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas mengenai modernisasi senjata dan sistem pertahanan Indonesia menargetkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia  mampu  memenuhi  postur  kekuatan  pokok  pertahanan minimum  bagi  TNI  Angkatan  Darat,  TNI  Angkatan  Udara,  dan TNI  Angkatan  Laut.  Modernisasi  ini  memerlukan  total  nilai  ang - garan belanja senjata yang mencapai sekitar US$ 7,74 miliar, yang merupakan rencana belanja persenjataan hingga tahun 2019. Setiap angkatan  mendapatkan  alokasi  anggaran  belanja  masing-masing hingga  tahun  2019.  Anggaran  untuk  TNI-AD  adalah  senilai  US$ 1,51 miliar, sedangkan anggaran belanja senjata bagi TNI-AL adalah sekitar US$ 3,27 miliar dan TNI-AU akan menerima anggaran se- besar US$ 2,85 miliar. (Jakarta Greater 2016). Dapat dilihat bahwa dari total anggaran belanja alutsista militer, TNI-AL mendapatkan porsi  paling  besar  sesuai  dengan  tujuan  nasional  yang  telah  di- rencanakan  oleh  pemerintah,  yakni  memenuhi  MEF  yang  sesuai dengan  yang  diperintahkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  dan  di- setujui oleh DPR.
Langkah ini membawa efek yang cukup besar bagi posisi dan daya tawar  Indonesia  di  kancah  internasional.  Melalui  peningkatan keseluruhan  dari  3  matra,  data  periodik  dari  Global  Fire  Power menunjukkan bahwa kekuatan militer Indonesia telah menempati posisi ke-15 dunia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terkhusus  untuk  TNI-AL,  Indonesia  menempati  peringkat  ke-10 dunia, peringkat pertama di Asia Tenggara, dan peringkat ke-3 di Asia  Pasifik  setelah  Korea  Utara  dan  Tiongkok.  Dengan  potensi kekuatan  militer  yang  besar  ini,  Indonesia  mencoba  untuk  meng- gunakannya  sebagai  salah  satu  alat  diplomasi  untuk  mencapai resolusi konflik di Laut Tiongkok Selatan.
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo

## Analisis Upaya Naval Diplomacy Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan
Seperti yang telah ditulis di awal pembahasan, langkah yang dilaku - kan oleh Indonesia dilandasi oleh sikap defensif yang sangat kuat. Indonesia  tidak  ingin  menggunakan  kekuatan  militernya  secara offensif, terlebih lagi di kawasan yang sangat tidak stabil seperti Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan perilaku offensif di kawasan tersebut hanya akan memperrumit masalah dan meningkatkan ke - mungkinan pecahnya perang terbuka skala besar. Namun demikian, sebagai  negara  kepulauan  yang  sangat  luas,  Indonesia  memiliki potensi  untuk  meningkatkan  salah  satu  unsur  unggulan  untuk kekuatan angkatan lautnya berdasarkan kondisi geografis yang di - miliki. Unsur inilah yang disebut sebagai unsur sea power . Menurut Mahan (1890), terdapat 3 faktor yang memengaruhi kuatnya ang - katan laut suatu negara. Tidak hanya membutuhkan alutsista yang kuat dan disegani, negara juga harus memperhitungkan faktor geo - grafis  seperti  luas  wilayah  laut,  panjang  garis  pantai  dan  karakter pelabuhan  negara  tersebut.  Selain  itu,  Robert  Kaplan  (2009)  juga menuturkan bahwa geografi secara luas akan menjadi determinan yang memengaruhi berbagai peristiwa lebih dari pada yang pernah terjadi sebelumnya.
Wilayah  Indonesia  yang  strategis,  baik  secara  geopolitik  maupun ekonomi, memungkinkan negara ini untuk menjadi jembatan utama bagi  pelayaran,  ekonomi,  maupun  politik  antarbenua.  Hal  ini  di- dukung  dengan  penjelasan  dari  Kolonel  Laut  Aji  Nurmanihadi bahwa  perairan  Indonesia  merupakan  perairan  yang  sangat strategis,  karena  berperan  sebagai Sea  Line  of  Communica- tion atau  SLOC  bagi  kapal-kapal  yang  berlayar.  Hal  ini  disebab - kan oleh posisi Indonesia yang terletak di  antara Benua Asia dan Benua  Australia,  serta  antara  Samudera  Hindia  dan  Samudera Pasifik  (Pusat  Hidrografi  dan  Oseanografi  TNI  Angkatan  Laut 2017).  Faktor  lain  yang  menguntungkan  Indonesia  dalam  me - ningkatkan sea  power adalah  panjang  garis  pantai.  Dengan  garis pantai  sepanjang  108.000  kilometer,  Indonesia  menjadi  negara dengan  garis  pantai  terpanjang  kedua  di  dunia.  Indonesia  lantas memiliki  potensi  besar  di  bidang  industri  bioteknologi  kelautan, perairan  dalam  atau deep  ocean  water ,  wisata  bahari,  energi  ke - lautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Apabila pembangunan di sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara  optimal,  kesejahteraan  masyarakat  akan  meningkat  dan kehidupan  generasi  mendatang  akan  terjamin  (Kementerian  Peri -
kanan  dan  Kelautan  Republik  Indonesia  2017).  Dalam  bidang pertahanan,  hal  ini  juga  sangat  menguntungkan  bagi  Indonesia. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan  Negara,  pertahanan  negara  disusun  dengan  memper- hatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta dengan mengedepankan konsep pertahanan berlapis.
Konsep  pertahanan  berlapis  ini  mengedepankan  kekuatan  TNI, khususnya TNI-AL. Tindakan militer untuk menghadang serangan atau agresi negara lain dalam rangka preemptive dilaksanakan den- gan  mengerahkan  kekuatan  TNI  sejauh  mungkin  sebelum  musuh memasuki  wilayah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  atau  ZEE  Indonesia. Pertahanan  militer  untuk  menghadapi  agresi  musuh  yang  telah masuk wilayah Indonesia dilaksanakan dalam susunan pertahanan mendalam dengan mengerahkan kekuatan TNI untuk mencegat dan menghancurkan kekuatan militer lawan dari luar batas ZEE hingga masuk ke pantai dan daratan wilayah Indonesia (Strategi Perta-han - an Republik Indonesia 2014). Dengan demikian, dapat diartikan bah - wa TNI-AL adalah matra lapis pertama dan berada pada posisi terlu - ar di dalam konsep pertahanan Indonesia. Transisi kekuatan matra TNI terjadi di pantai, agar semua elemen Republik Indonesia dapat saling  memberikan  dukungan  dalam  menghadapi  kemungkinan terburuk berupa serangan musuh.
Unsur sea  power terakhir  yang  dicetuskan  oleh  Mahan  adalah karakter pelabuhan, seperti kuantitas dan kualitas pelabuhan. Unsur- unsur ini akan melengkapi sebagai kesatuan sea power yang mem - bentuk  kekuatan  angkatan  laut  yang  kuat.  Indonesia  merupakan negara  kepulauan  yang  sangat  luas.  Hal  ini  menuntut  Indonesia untuk membangun infrastruktur maritim yang memadai untuk me - ningkatkan perkembangan ekonomi, distribusi logistik yang merata, kemudahan transportasi, dan mobilisasi pertahanan negara. Pem - bangunan pelabuhan Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat.  Hingga  tahun  2019, pemerintah telah membangun 32 pelabuhan yang tersebar merata di seluruh Indonesia (Detik Finance 2019). Selain pelabuhan umum, Indonesia  telah  memiliki  sebanyak  14  Pangkalan  Utama  TNI-AL, yang terdiri dari 63 pangkalan dan pos TNI-AL serta menjadi bagian integral dari 3 satuan Armada TNI-AL yang bertugas. Selama masa Pemerintahan  Joko  Widodo,  telah  dilakukan  pembangunan  3 Pangkalan Militer TNI-AL yang baru, yaitu Pangkalan Utama Kelas A dan Pangkalan Kapal Selam yang terletak di Kepulauan Natuna, dan Pangkalan Kelas C di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo
Pangkalan Utama TNI-AL di Natuna, utamanya, dibentuk sebagai respons terhadap beberapa kejadian dan sengketa yang melibatkan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan (Tribunnews 2018a).
Pangkalan militer berfungsi sebagai tempat pertahanan utama dan titik  fokus  mobilisasi  di  wilayah  tersebut.  Selain  itu,  pangkalan militer  juga  mempermudah  pihak  militer  untuk  melakukan  pe - mantauan wilayah di sekitarnya. Kemudian, pelabuhan-pelabuhan umum yang dibangun akan mempermudah alur suplai logistik ter - hadap kebutuhan militer seperti distribusi bahan bakar, makanan dan ransum, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.  Dengan operasi logistik yang efisien, militer dapat meringankan beban persediaan dan peralatan untuk memangkas waste , seperti transportasi logistik, pergerakan—yakni  pengangkutan  dan  pemindahan  barang—dan pada  saat  bersamaan  peningkatan  ketahanan  atau sustainability pasukan di medan perang (Radio Republik Indonesia 2019).
Dengan unsur sea power dan alutsista yang terpenuhi dengan baik, maka  Indonesia  melalui  TNI-AL  telah  memiliki  daya  tawar  yang cukup  untuk  melakukan naval  diplomacy dalam  konflik  Laut Tiongkok Selatan. Istilah naval diplomacy mengacu pada penggu - naan instrumen kekuatan angkatan laut suatu negara, seperti kapal perang dan alutsista lain, untuk mendukung kebijakan luar negeri negara  tersebut  dan  untuk  melakukan  penyerangan  atau  penem - bakan  senjata.  Oleh  karena  itu,  upaya  ini  melibatkan  penggunaan kekuatan  angkatan  laut  dalam  berbagai  bentuk  kegiatan,  seperti: (1) komunikasi secara intens; dan (2) penerjunan kekuatan langsung sebagai  upaya  negosiasi  dalam  sebuah  krisis,  konflik,  atau  secara lebih umum untuk meningkatkan daya tawar suatu negara. Selain itu, naval  diplomacy melalui  angkatan  laut  juga  dapat  digunakan untuk  meningkatan  pengaruh  suatu  negara  dalam  pemilihan  opsi penawaran kerja sama. Diplomasi jenis ini bahkan dapat digunakan dengan  memperlihatkan  kekuatan  tersebut  sebagai  unsur  pendu - kung,  atau  kekuatan  yang  mewakili  tugas  tertentu  yang  diberikan negara terhadap angkatan laut tersebut (Booth 2014).

## Presence
Tahap pertama dari naval diplomacy yang dilakukan oleh Indonesia adalah memastikan telah terpenuhinya unsur presence atau kehadi- ran. Kehadiran di sini memiliki perbedaan makna dengan kehadiran yang merujuk pada kata existence atau eksistensi. Apabila kekuatan dari  angkatan  laut  dibutuhkan  sewaktu-waktu  oleh  negara,  maka negara membutuhkan kehadiran yang ’cepat dan nyata‘ dan dapat
diterjunkan  di  area  yang  telah  diperintahkan.  Secara  sederhana, kehadiran atau presence dari angkatan laut adalah dengan keter- sediaan  beragam  alutsistanya,  seperti  kapal  perang.  Di  sisi  lain, istilah existence atau  eksistensi  merujuk  pada  bentuk  yang  lebih sederhana,  yaitu  adanya  bentuk  kelembagaan  dari  angkatan  laut suatu negara (Till 2009).
Dalam Framework Naval Diplomacy , langkah diplomasi yang akan dilakukan setelah unsur presence terpenuhi adalah tahap coercion atau langkah koersi, picture building atau pembangunan kesan dan gambaran,  dan coalition  building atau  pembangunan  koalisi  dan kerjasama.  Menurut  Geoffrey  Till  (2009),  ketiga  fungsi  ini  memi - liki perbedaan tujuan dan cara. Namun, ketiganya mempunyai sifat berlanjut dan saling melengkapi, seperti sebuah spektrum di mana batas antara fungsi-fungsi tersebut samar. Oleh karena itu, kegiatan yang mereka lakukan mungkin berbeda bukan pada jenis dan fungsi- nya, namun hanya pada tingkatannya, sehingga kekuatan maritim atau dalam hal ini angkatan laut suatu negara dapat terlibat dalam lebih dari satu jenis kegiatan secara bersamaan. Dapat dianalogikan bahwa angkatan laut suatu negara yang mencegat kapal ilegal dari negara lain yang penuh dengan senjata mungkin dapat melakukan proses  menghalangi,  memaksa,  mengusir  dan  membangun  koalisi atau kerjasama pada saat bersamaan, terlepas dari kondisi yang ada (Till 2009).

## Picture Building
TNI-AL  telah  memiliki image dan  kesan  yang  kuat  serta  terus berkembang  baik.  Kualitas  personel,  persenjataan  dan  alutsista, serta kesejahteraan dan kuantitas personel TNI-AL telah menunjuk- kan  bahwa  Indonesia  memiliki  kapabilitas  yang  hebat  di  bidang militer.  Maka,  usaha picture-building untuk  membangun  postur TNI-AL  yang  kuat  telah  berhasil.  Akan  tetapi,  selain  memberikan kesan yang kuat dan siap, TNI-AL juga harus mampu menunjukkan kesan  yang  lembut  dan  mampu  menjadi  penengah  di  dalam  kon - flik yang sedang terjadi. Dalam tugasnya menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2004, TNI memiliki tugas pokok yang dibagi menjadi 2 jenis, yakni Operasi Militer untuk Perang atau OMP dan Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. Dalam OMSP, tugas-tugas TNI- AL  tidak  terkhusus  pada  perang,  penyerangan,  dan  penggunaan senjata,  namun  memiliki  jangkauan  yang  jauh  lebih  luas  dalam banyak  aspek  seperti  sosial,  politik  dan  kemanusiaan.  Melalui beragam  misi  kemanusiaan,  serta  dengan  didukung  oleh  alutsista yang handal, maka usaha picture-building dapat memberikan kesan
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo
bahwa TNI-AL mampu menggunakan kekuatan mereka dalam hal yang humanis dan mendukung perdamaian.

## Coalition Building
Coalition Building, pada sisi lain, adalah serangkaian kegiatan yang secara  tegas  dimaksudkan  untuk  mengamankan  tujuan  kebijakan luar  negeri  suatu  negara  bukan  dengan  cara  mengancam  musuh potensial, tetapi dengan memengaruhi perilaku sekutu dan pihak- pihak yang berpotensi menjadi teman. Coalition building meliputi berbagai macam jenis kerjasama, seperti latihan bersama, transfer of  knowledge, hingga  perdagangan  dan  pengembangan  alutsista bersama atau joint research (Till 2009). Koalisi di sini bukan dimak - sudkan berbentuk ikatan yang formal dan mengikat seperti pakta, persekutuan, atau organisasi formal, melainkan hal-hal yang bersifat lebih sederhana dan dinamis. Dibutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan atau ‘ Building’ agar efek dari coalition building yang dilakukan oleh Indonesia menghasilkan hasil yang signifikan. Salah satu contohnya adalah melalui naval diplomacy berbentuk latihan bersama,  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Indonesia  secara berkala  dan  konsisten  terus  melakukan  banyak  latihan  bersama angkatan  laut  berskala  internasional  yang  melibatkan  banyak negara,  termasuk  aktor-aktor  yang  terlibat  di  dalam  konflik  Laut Tiongkok  Selatan. Coalition  building dapat  dilakukan  dalam Operasi Militer untuk Perang maupun Operasi Militer non-Perang.
Salah  satu  latihan  militer  angkatan  laut  terbesar  yang  diseleng - garakan  oleh  Indonesia  adalah  latihan  bersama  yang  melibatkan angkatan  laut  seluruh  negara  ASEAN  dan  negara-negara  lainnya. Latma  Komodo  tahun  2014  yang  dilaksanakan  di  Batam  dan Anambas  bahkan  telah  menjadi  latihan  angkatan  laut  terbesar  di Asia Pasifik. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Marsetio,  Latma  Multilateral  Komodo  2014  memiliki  dimensi  ke - pentingan  nasional,  regional  dan  internasional,  yakni  meningkat - kan hubungan antara negara-negara ASEAN dan menjaga stabilitas keamanan  kawasan  (TNI  2014).  Latihan  ini  dilakukan  setiap  2 tahun sekali di Indonesia dan menuai respons yang sangat positif dari banyak negara.
Naval  Diplomacy berupa coalition  building yang  dilakukan  juga meliputi upaya pengembangan, produksi, dan perdagangan alutsista dengan negara-negara lain, terutama di ASEAN—termasuk negara- negara  yang  memiliki  tumpang  tindih  klaim  dengan  Indonesia. Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Indonesia  telah  melakukan  kerja
sama pengembangan dan penjualan alutsista yang didominasi oleh alutsista  angkatan  laut  dengan  beberapa  negara  seperti  Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, dan juga Tiongkok.

## Coercion
Langkah naval diplomacy selanjutnya adalah coercion atau koersi, yang  merupakan  upaya  penggunaan  ancaman  kekuatan  untuk memengaruhi sikap dari pihak lain dan mendapatkan apa yang di - inginkan tanpa harus menggunakan kekuatan tersebut secara nyata untuk  kekerasan  seperti  perang  berskala  penuh  (Till  2009).  Dari dua bentuk coercion yang  disebutkan  oleh  Till  (2009),  Indonesia menggunakan  langkah deterrence sebagai  salah  satu  upaya naval diplomacy . Menurut Buku Putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia  (2014),  TNI  sebagai  benteng  pertahanan  nasional  me - miliki  strategi  pertahanan  berlapis  dengan  prioritas  pertahanan berdasarkan deterrence atau penangkalan. Pada masa damai, per - tahanan  negara  diselenggarakan  untuk  mewujudkan  daya  tang - kal  bangsa  dan  negara  yang  tangguh.  Penangkalan  yang  handal dapat  mencegah  terjadinya  perang  sehingga  perlu  terus  dibangun dan dikembangkan. Penangkalan merupakan pilihan dalam upaya pertahanan,  sehingga  daya  tangkal  harus  dibangun  dan  dikem - bangkan  sejak  dini  serta  dilaksanakan  secara  berkesinambungan (Buku  Putih  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  2014). Salah satu upaya deterrence Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Tiongkok Selatan adalah melalui pembangunan pangkalan TNI-AL di Natuna, yang merupakan hotspot atau titik panas konflik yang  melibatkan  Indonesia.  Setelah  diresmikan  pada  tahun  2018, pangkalan TNI-AL yang bertempat di Selat Lampa, Natuna tersebut nantinya akan berperan sebagai satuan terdepan dalam menghadapi ancaman potensial dan diharapkan mampu merespon dengan cepat potensi ancaman yang datang. (Tribunnews 2018b).

## Kesimpulan
Upaya naval diplomacy yang telah dilakukan oleh Indonesia mampu memberikan  reaksi  positif  dari  negara-negara  yang  terlibat  dalam konflik  Laut  Tiongkok  Selatan  dan  hasil  yang  signifikan  dalam upaya  resolusi  konflik  ini  dan  menurunkan  ketegangan  antar- negara.  Indonesia  mengajak  negara-negara  ASEAN  melakukan patroli  bersama  di  Laut  Tiongkok  Selatan  pada  tahun  2018,  seb - agai bentuk dari coalition building yang merupakan salah satu un -
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo
sur naval diplomacy Indonesia. Ajakan tersebut mendapat tangga - pan positif dari Tiongkok, yang mengapresiasi tindakan Indonesia dan  mengharapkan  bahwa  patrol  bersama  yang  diinisiasi  Indo - nesia  akan  mampu  memperbaiki  dan  menjadikan  situasi  di  Laut Tiongkok  Selatan  semakin  stabil  (Republika  2018).  Sebelumnya, pada tahun 2016, Indonesia, Malaysia dan Filipina telah menanda- tangani  kerangka  kerja  untuk  pengaturan  kerja  sama  Trilateral  3 Joint  Working  Group  (JWG)  mengenai  permasalahan  di  area keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama. Permasalahan- permasalahan ini meliputi isu-isu seperti perbatasan, perompakan, dan Laut Tiongkok Selatan. Kerja sama ini meliputi patroli bersama angkatan laut ketiga negara di area yang rawan. (Setnas ASEAN 2016). Respons  positif  juga  datang  dari  Vietnam,  yang  memandang Indonesia sebagai mitra penting dalam bidang pertahanan, khusus - nya yang melibatkan angkatan laut dan coast guard kedua negara. Bidang tersebut juga menjadi komponen penting yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara (Medcom 2017).
Pada  tahun  2019,  sebagai  respons  positif  atas  inisiatif  Indonesia untuk mengajak angkatan laut negara-negara ASEAN berpatroli di Laut Tiongkok Selatan, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok akan menggelar  latihan  bersama  dengan  angkatan  laut  negara-negara Asia  Tenggara—terkecuali  Timor  Leste  dan  Kamboja,  yang  tidak memiliki  kepentingan  di  Laut  Tiongkok Selatan–di  perairan lepas pantai timur wilayah negaranya (Viva 2019). Tidak hanya respons positif dan pujian dari negara-negara lain, Indonesia juga berhasil mendorong terbentuknya resolusi konflik di Laut Tiongkok Selatan secara mengikat melalui DoC dan CoC, yang didukung dengan upaya- upaya  diplomasi  Indonesia  seperti  naval  diplomacy.  Pada  tahun 2017,  Pemerintah  Tiongkok  dan  ASEAN  berhasil  menyepakati dan menandatangani kerangka kesepakatan atau CoC terkait Laut Tiongkok  Selatan  dalam  Pertemuan  ke-14  ASEAN-China  Senior Officials  Meeting  on  the  Implementation  of  the  Declaration  on the  Conduct  of  Parties  in  the  South  China  Sea.  Kesepakatan  ini merupakan capaian penting dari ASEAN dan Tiongkok, mengingat DoC telah disetujui pada tahun 2002 dan konsultasi CoC telah dim - ulai sejak 2013 (Okezone 2017).
Pada  tahun  2018,  Tiongkok  dan  ASEAN  menyepakati  naskah tunggal  untuk  menegosiasikan  CoC  di  Laut  Tiongkok  Selatan. Perkembangan  dari  upaya  resolusi  konflik  yang  diprakarsai  oleh Indonesia  ini  terus  menunjukkan  hal  yang  positif  dari  waktu  ke waktu, seiring dengan gencarnya Indonesia melakukan kerja sama
keamanan  intra-ASEAN.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Menteri Luar  Negeri  Tiongkok,  Wang  Yi,  dalam  Pertemuan  Menteri  Luar Negeri  ASEAN  di  Singapura.  Naskah  tunggal  tersebut  diharapkan akan  menjadi  dasar  dari  negosiasi  lebih  lanjut  mengenai  CoC  an - tara  ASEAN  dan  Tiongkok  di  masa  mendatang  (Okezone  2018). Peran penting Indonesia juga diapresiasi oleh Mantan Menteri Luar Negeri  Singapura,  George  Yeo,  yang  menyebutkan  dalam  sebuah konferensi keamanan yang diselenggarakan oleh Institute of Policy Studies  atau  IPS  bahwa  “Tanpa  Indonesia,  sangat  sulit  bagi  ASE - AN  untuk  menyatukan  posisi  bersama.”  (Matamata  Politik  2019). Dengan sea  power yang  memadai,  TNI-AL  mampu  membuat perubahan signifikan dalam upaya resolusi Laut Tiongkok Selatan yang selama ini terus mengalami hambatan. Peningkatan alutsista yang  sangat  pesat  serta  usaha  naval  diplomacy  yang  beragam merupakanbeberapa  contoh  yang  membuktikan  bahwa  upaya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui TNI- AL tidak main-main, mengingat konflik Laut Tiongkok Selatan dapat berubah menjadi medan perang besar sewaktu-waktu apabila tidak ada kekuatan penengah di antara negara-negara yang berkonflik.
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo

## Daftar Pustaka

## Buku dan Artikel dalam Buku
Agastia, I Gusti Bagus Dharma, 2016. Maritime Security in the In- do-Pacific, 1 st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Booth, K., 2014. Law, force and diplomacy at sea, 1 st ed. New York: Routledge.
Kaplan, R., 2009. Foreign Policy no. 172. Washington: State Group, LLC.
Mahan, A. T., 1890. The Influence of Sea Power Upon History, 1 st ed. Boston: Little, Brown and Company.
Morgenthau, H. J., 1973. Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace. 5 th ed. New York: Knopf.
Till, G., 2009. Cass Series: Naval Policy and History, 2 nd ed. New York: Routledge.
Waltz, K. N., 1979. Theory of International Politics, 1 st ed. New York: Mcgraw Hill.

## Publikasi Resmi
Buku  Putih  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  2014- 2019 ,  2014.  Jakarta:  Kementerian  Pertahanan  Republik Indonesia.
Strategi  Pertahanan  Republik  Indonesia ,  2014.  Jakarta:  Kement - erian Pertahanan Republik Indonesia.

## Artikel Online
Antaranews, 2018. “TNI tingkatkan diplomasi militer dukung diplo - masi luar negeri” [online]. dalam https://www.antaranews. com/berita/765135/tni-tingkatkan-diplomasi-militer-du - kung-diplomasi-luar-negeri [diakses 19 April 2019].
CNN  Indonesia,  2017.  “Vietnam  sebut  Indonesia  tembak  nelayan- nya  di  Laut  China  Selatan” [online]    dalam  https://www. cnnindonesia.com/internasional/20170724150422-
106-229947/vietnam-sebut-indonesia-tembak-nelayan - nya-di-lcs [diakses 14 April 2019].
Detik  Finance,  2019.  “Pemerintah  Bangun  32  Pelabuhan  Hingga 2019” [online]. dalam https://finance.detik.com/ infrastruktur/d-3968460/pemerintah-bangun-32- pelabuhan-hingga-2019 [diakses 16 Mei 2019]. FKP Maritim, 2012. “Konflik Laut China Selatan Indonesia Untung atau  Buntung“  [online].  dalam  http://www.fkpmar.org/ konflik-laut-china-selatan-indonesia-untung-atau- buntung/ [diakses 19 September 2019].
Jakarta  Greater,  2016.  “Indonesia  Segera  Borong  Alutsista  dan Senjata Baru” [online]. dalam https://jakartagreater.com/ indonesia-segera-borong-alutsista-dan-senjata-baru/ [diakses 18 Mei 2019].
Kementerian  Perikanan  dan  Kelautan  Republik  Indonesia,  2017. “Direktorat  Pengelolaan  Ruang  Laut  -  Refleksi  2017  dan Outlook 2018 Membangun dan Menjaga Ekosistem Laut” [online].  dalam  https://kkp.go.id/djprl/artikel/2798- refleksi-2017-dan-outlook-2018-membangun-dan- menjaga-ekosistem-laut-indonesia-bersama-ditjen- pengelolaan-ruang-laut [diakses 16 May 2019].
Matamata  Politik,  2019.  “Mata-mata  politik:  Dampak  Pangkalan
Militer  Baru  Indonesia  di  Laut  China  Selatan“ [online]. dalam https://www.matamatapolitik.com/analisis- dampak-pangkalan-militer-baru-indonesia-di-laut-china- selatan/ [diakses 10 Juni 2019]. Medcom, 2017. “Vietnam Sebut Indonesia Mitra Penting di Bidang Pertahanan” [online].  dalam  https://www.medcom.id/ internasional/asia/8Kyv883N-vietnam-sebut-indonesia- mitra-penting-di-bidang-pertahanan  [diakses  29  Mei 2019].
Okezone,  2017.  “Tiongkok  dan  ASEAN  Capai  Kesepakatan  Soal
Laut China Selatan” [online]. dalam https://news.okezone. com/read/2017/05/19/18/1695201/tiongkok-dan-asean- capai-kesepakatan-soal-laut-china-selatan  [diakses  20 Juni 2019].
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo
Okezone, 2018. “ASEAN dan Tiongkok Sepakati Naskah Negosiasi
CoC  di  Laut  China  Selatan“  [online].  dalam  https:// news.okezone.com/read/2018/08/03/18/1931400/ asean-dan-tiongkok-sepakati-naskah-negosiasi-coc-di- laut-china-selatan [diakses 22 Juni 2019].
Pusat  Hidrografi  dan  Oseanografi  TNI  Angkatan  Laut,  2017. “Pentingnya  Peta  Laut  dalam  Mewujudkan  Indonesia sebagai  Poros  Maritim  Dunia” [online].    dalam  http:// pushidrosal.id/berita/4127/pentingnya-peta-laut-dalam- mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/# [diakses 15 Mei 2019].
Radio  Republik  Indonesia,  2019.  “Fungsi  Logistik  Berperan bagi  TNI  Dalam  Tugas  Operasi  Militer” [online].  dalam http://rri.co.id/post/berita/638489/nasional/fungsi_ logistik_berperan_bagi_tni_dalam_tugas_operasi_ militer.html [diakses 18 Mei 2019].
Republika,  2018.  “Cina  Tanggapi  Soal  Ajakan  Indonesia  Patroli
Bersama  di  LCS” [online].  dalam  https://internasional. republika.co.id/berita/internasional/asia/18/03/17/ p5ppvr383-cina-tanggapi-soal-ajakan-indonesia-patroli- bersama-di-lcs [diakses 22 Juni 2019].
Setnas ASEAN, 2016. “Kerja Sama Trilateral untuk Meningkatkan
Keamanan Maritim” [online]. dalam http://setnas-asean.id/ s i a r a n - p e r s / r e a d / k e r j a - s a m a - t r i l a t e r a l - u n t u k - meningkatkan-keamanan-maritim [diakses 19 Juni 2019]. Sindonews  Nasional,  2017.  “Jokowi  Ingin  Pengadaan  Alutsista Disesuaikan Kondisi Geografis” [online]. dalam https://nasional.sindonews.com/read/1224222/14/ jokowi-ingin-pengadaan-alutsista-disesuaikan-kondisi- geografis-1501063699 [diakses 20 April 2019]. TNI,  2014.  “Menkopolhukam  Buka  Latihan  Bersama  18  Negara” [online]. dalam https://tniad.mil.id/2014/03/ menkopolhukam-buka-latihan-bersama-18-negara/ [diakses 27 Juni 2019].
Tribunnews,  2018a.  “Pangkalan  TNI  terpadu  Natuna  Beroperasi” [online].  dalam  http://medan.tribunnews.com/2018/12/ 21/pangkalan-tni-terpadu-natuna-beroperasi-gabungan- tiga-angkatan-ini-foto-dan-videonya [diakses 16 Mei 2019].
Tribunnews, 2018b. “Tribun News: Penampakan Pangkalan Militer di  Natuna,  Siap  Jaga  Wilayah  NKRI  dari  Caplokan Negara  Asing” [online].  dalam  http://medan.tribunnews. com/2018/12/21/penampakan-pangkalan-militer-di- natuna-siap-jaga-wilayah-nkri-dari-caplokan-negara- asing?page=4 [diakses 22 Juni 2019].
United  Nations,  2009.  “United  Nations” [online].  dalam http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_ files/vnm37_09/chn_2009re_vnm.pdf  [diakses  12  April 2019]. Viva,  2019.  “China  Latihan  Angkatan  Laut  Gabungan  dengan 6 Negara Asia Tenggara” [online]. dalam https://www.viva.co.id/berita/dunia/1143643-china- latihan-angkatan-laut-gabungan-dengan-6-negara-asia- tenggara [diakses 23 Juni 2019].
Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo