INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4551-4565 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Poligami Melalui Pendekatan Transdisipliner (Antropologi, Hukum Positif Dan Filsafat)
Risma Handayani Lubis 1 ✉ , Faisar Ananda 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: rismahandayani5898@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Poligami merupakan satu dari sekian permasalahan dalam hukum keluarga. Pelaksanaannya dari dulu hingga sekarang terus saja menimbulkan problema. Dalam penelitian ini penulis mengkaji poligami dari berbagai sudut pandang, yakni dari segi antropologi, hukum positif dan filsafat. Penelitian ini termasuk  ke  dalam  penelitian  pustaka  yang  menggunakan  deskriptif-kualitatif  sebagai  metode penelitiannya dengan pendekatan transdisipliner sebagai implementasi dari wahdatul ulum. Sumber penelitian didapat dari berbagai buku dan kitab-kitab, peraturan perundangan,  artikel dan sumber bacaan lainnya.. Hasil penelitian menunjukkan poligami boleh dilakukan hanya dalam keadaan yang darurat saja dan dibatasi hanya 4 orang. Namun dalam perkembangannya Negara Muslim melakukan pembaruan  terhadap  hukum  poligami,  salah  satunya  adalah  memberikan  syarat  pada pelaksanaannya  dan  memberikan  keharaman  dalam  poligami.  Aturan-aturan  tersebut  tentunya dibuat demi menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kemudaratan yang akan terjadi.
Kata Kunci: Poligami; Transdisipliner; Wahdatul „Ulum

## Abstract
Polygamy is one of the problems in family law. Its implementation from the past until now continues to cause problems. In this study, the author examines polygamy from various points of view, namely in terms of anthropology, positive law and philosophy. This research is included in the literature research that  uses  descriptive-  qualitative  as  its  research  method  with  a  transdisciplinary  approach  as  the implementation of wahdatul 'ulum. The research sources were obtained from various books and books, laws  and  regulations,  articles  and  other  reading  sources.  The  results  showed  that  polygamy  was allowed to be carried out only in an  emergency  situation and was limited to only 4 people. However, in its development, Muslim  countries carried out reforms to the law of polygamy, one of which was to provide conditions for its implementation and to provide prohibitions in polygamy. These rules are of course made in order to maintain the benefit of the people and avoid the harm that will occur.
Keywords: Transdisciplinary; Wahdatul 'Ulum

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  individu juga sebagai makhluk  sosial selalu  berinteraksi dan terkait  dengan makhluk lainnya. Interaksi terkecil yang terjadi antara manusia  satu dengan yang lainnya adalah interaksinya dalam keluarga. Keluarga memiliki banyak peran dan fungsi dalam proses pengembangan menjadi sebuah komunitas yang besar dalam masyarakat. Tentunya tidaklah heran jika  kemudian banyak ditemukan problematika serta permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, baik problematika yang berkaitan dengan sebelum terbentuknya keluarga tersebut (para nikah), ketika menjalani hubungan rumah tangga maupun problematika yang terjadi ketika pernikahan itu terputus (cerai).
Dalam disiplin ilmu, pengkajian permasalahan-permasalahan tersebut dikaji  dalam sebuah  ilmu  yang  disebut  hukum  keluarga  (atau  dalam  kajian  Islam  disebut  hukum keluarga Islam / ahwal syakhsiyyah). Objek kajian hukum keluarga mengatur hubungan antara anggota keluarga, baik yang hidup dalam satu rumah tangga maupun ketika telah terjadi perpisahan yang diakibatkan oleh perceraian atau kematian dan mengatur akibat setelahnya.  Secara  singkat,  kajiannya  meliputi  nikah,  talak,  cerai,  ruju‟,  waris  dan  yang berkaitan dengan hal tersebut. Kajian mengenai hukum keluarga mengalami cukup banyak perkembangan,  seperti  halnya  dalam  proses  pembelajaran  di  perkuliahan,  adanya program  studi  Hukum  Keluarga  serta  banyaknya  mata  kuliah  yang  mengkajinya.  Di Pengadilan,  permasalahan  mengenai  keluarga  juga  menjadi  mainstream  utama  yang diselesaikan terutama dalam wadah Pengadilan Agama. Kemudian munculnya istritusi atau organisasi yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti KUA, lembaga peradilan.
Dari banyaknya permasalahan yang terkait dengan hukum keluarga tersebut, salah
satunya ialah permasalahan mengenai poligami. Fenomena poligami banyak terjadi dalam lingkungan  masyarakat  dan  pelaksanaannya  seringkali  menimbulkan  problem.  Bahkan, permasalahan poligami telah ada sejak Islam belum hadir dan pembahasannya selalu jadi sorotan. Ia tidak hanya berkaitan dengan satu orang dengan orang lain, namun poligami berkaitan dengan satu lingkup bahkan dua lingkup keluarga sehingga tidaklah heran jika kehadirannya sering menimbulkan konflik.
Beberapa  penelitian  telah  memaparkan  mengenai  kajian  poligami  dari  berbagai macam  sudut  pandang,  di  antaranya:  tulisan  Ach.  Faisol  yang  mengkaji  poligami  dari berbagai  perspektif,  tulisan  Danu  Aris  Setyanto5,  tulisan  Dyah  Ayu  Vijaya  Laksmi6, keduanya mengkaji poligami dari perspektif filsafat hukum Islam, tulisan Desi Erawati7 yang mengkaji poligami dalam perspektif sosiologis, tulisan Bustamam Usman8 dan Suud Sarim Karimullah9, keduanya mengkaji poligami dari perspektif fiqh dan mengaitkannya dengan hukum poligami di berbagai negara Muslim.
Senada dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, tulisan ini mengelaborasikan tulisan-tulisan tersebut, menguatkan konsep kajian mengenai pelaksanaan poligami dan mensinergikan poligami dari berbagai perspektif dan menyimpulkannya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai problematika poligami dari berbagai sisi. Penulis akan mengkajinya dari perspektif antropologi dengan melihat sejarah asal dan perkembangan poligami, melalui perspektif ini akan dilahirkan pemahaman yang utuh mengenai hukum poligami  dari  masa  pra-Islam  hingga  hadirnya  Islam  dan  pelaksanaannya  dalam masyarakat. Selain itu penulis akan mengkaji poligami dari perspektif hukum positif dengan menguraikan  hukum  poligami  dari  berbagai  negara  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan poligaminya. Selanjutnya penulis akan mengkaji poligami dari sudut pandang filosofi dengan menguraikan maksud-maksud yang terkandung dari aturan poligami.
Dari perspektif-perspektif tersebut kemudian penulis akan menganalisisnya dengan konsep wahdatul „ulum, dimana dalam paradigma tersebut dikatakan bahwa pengetahuan itu  bergabung  dalam  satu  jaringan  dalam  satu  kesatuan  yang  terkait  dan  saling melengkapi.  Dalam  hal  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  transdisipliner  untuk mengintegrasikan  dan  mensinergikan  kajian  mengenai  poligami  dari  ketiga  perspektif tersebut kemudian ditarik suatu sinergitas yang dijadikan kesimpulan mengenai hukum dan  pelaksanaan  poligami  yang  mana  tujuannya  adalah  untuk  menghasilkan  konsep poligami  menjadi  lebih  nyata  dan  memecahkan  masalah  dalam  masyarakat  agar memperoleh  keputusan  serta  pilihan  yang  lebih  baik.  Pada  akhirnya,  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  bacaan  dan  kajian  serta  dapat  memberikan  solusi terhadap pelaksanaan poligami khususnya di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  berusaha menjelaskan  konsep  dan  hukum  dari  poligami  bagi  dari  berbagai  sudut  pandang. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  transdisipliner sebagai implementasi dari paradigma wahdatul ulum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku dan kitab-kitab, artikel, perundang-undangan  serta sumber bacaan lain yang mendukung penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Poligami Dalam Perspektif Antropologi
Asal kata poligami berasal dari bahasa Yunani, „ polus/polys‟ memiliki makna banyak dan  „ gamein/gamos‟ kawin.  Penggabungan  kedua  kata  tersebut  menghasilkan  makna yakni „perkawinan yang banyak atau perkawinan lebih dari satu‟. 11 Penyebutan inilah yang menjadi cikal bakal istilah poligami. Istilah poligami yang digunakan sekarang merupakan saduran dari kata polygamy dalam bahasa Inggris, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut sebagai poligami/permaduan.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memaknakan  poligami  sebagai  suatu  istilah untuk kawin  banyak atau  suami  beristri banyak atau istri bersuami  banyak dalam satu waktu. Sehingga, dari pengertian tersebut poligami bisa diartikan untuk suami ataupun istri yang memiliki pasangan lebih dari satu.
Terhadap  kondisi  yang  demikian,  antropologi  sosial  membagi  istilah  untuk  yang memiliki  pasangan  lebih  dari  seorang  (poligami)  ke  dalam  tiga  bentuk,  yaitu:  pertama, menggunakan istilah poligini (bahasa Arab: ta‟addud al - zaujāt) bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang dalam waktu yang sama. Model perkawinan semacam ini telah lama ada dan diakui oleh bangsa-bangsa dunia. Kedua, istilah poliandri (bahasa Arab: ta‟addud al- azwāj ) diberikan kepada seorang istri yang memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu yang sama. Model  perkawinan semacam ini sering ditemui di India bagian selatan dan utara serta terdapat di beberapa wilayah Rusia. Akan tetapi, praktik perkawinan semacam  ini  tidak  diakui  oleh  agama  manapun  dan  dianggap  sebagai  suatu  bentuk penyimpangan sosial. Ketiga, penggabungan kombinasi antara perkawinan poligini dan poliandri. Model perkawinan semacam ini terjadi pada masyarakat primitif, seperti yang terjadi pada masyarakat suku Taudan  yang berada di  selatan  India.  Di  daerah tersebut, bila seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, maka dia dianggap sekaligus menjadi istri dari adik- adik suaminya, begitupun sebaliknya para adik suaminya menjadi suami dari adik perempuan tersebut. Perihal nasab anak ditentukan dengan anak pertama
bernasab kepada saudara tertua, begitu seterusnya.
Pelarangan praktik poliandri dan pembolehan praktik poligini bukanlah merupakan wujud  dari  ketidakadilan  Tuhan.  Akan  tetapi,  aturan  tersebut  berkaitan  dengan  fitrah manusia, sebab praktik poliandri akan membuat kabur status nasab anak. Penegasannya ialah bila dalam praktik poligini seorang suami dapat memiliki beberapa anak dalam waktu yang bersamaan, namun hal tersebut tidak berlaku bagi seorang istri yang memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Persoalan nasab tersebut akan berbuntut panjang  hingga  kepada  persoalan  waris  bahkan  pertanggungjawaban  nanti  di  akhirat. Pelarangan poliandri tersebut juga dilakukan untuk menjaga kehormatan perempuan.
Dalam perkembangannya, istilah poligini yang merujuk kepada seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu tidak dipakai lagi penyebutannya oleh masyarakat Indonesia. Penyebutan poligini ini hanya dipakai di dalam lingkup antropolog saja. Istilah poligami- lah  yang selanjutnya menggantikan  istilah  poligini untuk menyebut  suami yang beristri lebih  dari  seorang.  Begitu  juga  di  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  istilah poligami untuk menyatakan maksud seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri.
Praktik poligami nyatanya bukan dilahirkan dari ajaran Islam. Islam bukanlah agama yang menginisiasi lahirnya poligami. Bahkan pada kenyataannya,  praktik poligami telah menjadi  tradisi  jauh  sebelum  datangnya  Islam.  Para  ahli  sejarah  berpendapat  bahwa praktik pelaksanaan poligami mulanya dilakukan oleh raja-raja dan orang  kaya.  Mereka berpoligami  dengan  cara  mengambil  beberapa  perempuan,  ada yang dikawini dan ada pula  yang  hanya  dijadikan  untuk  melampiaskan  hawa  nafsunya  akibat  perang, memperjualkan anak perempuan yang diambil sebagai pelayan kemudian menjadiknnya gundik dan sebagainya. Praktik poligami yang semacam itu merupakan sisa peninggalan masa perbudakan yang sudah jauh ada sebelum Masehi.
Pelaksanaan  poligami  telah  dilakukan  oleh  berbagai  bangsa,  misalnya  praktik poligami di India kuno yang banyak dilakukan kalangan kerajaan atau    orang-orang kaya. Menurut mereka poligami dianggap sebagai alternatif jika istri mandul atau memiliki emosi yang  berlebih  (dianggap  pemarah).  Praktik  poligami  di  Cina  yang memperbolehkan poligami suami bila istri mandul, sebab mereka berpendapat bahwa anak dapat mewarisi berbagai hal setelah ayahnya meninggal. Praktik poligami oleh Bangsa Timur Kuno, seperti Babilonia,  Madyan  atau  Syiria  yang  menganggap  poligami  sebagai  sesuatu  yang  suci sebab para raja dan penguasa yang mereka anggap sebagai orang suci juga melakukan praktik poligami. Bangsa Arab Jahiliah dan Yahudi juga melakukan praktik poligami dengan tidak memberikan batasan jumlah istri yang boleh dinikahi bahkan seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendakinya tanpa ikatan maupun syarat.
Agama-agama  seperti  Hindu,  Budha,  Yahudi,  Nasrani  memberikan  pengakuan tentang  adanya  poligami.  Bahkan  pada  masa  klasik  tersebut,  banyaknya  istri  menjadi indikator  penentu  dalam  status  sosial  dengan  anggapan  semakin  banyak  istri,  semakin tinggi  pula  status  sosialnya.  Penjelasan  seputar  poligami  tidak  diperoleh  dalam  agama Hindu, Buddha, Shinto sebab kitab agama tersebut tidak mengatur secara luas persoalan muamalah  dan  munakahat,  namun  dalam  Kitab  Mahabarata  dan  Ramayana  banyak termuat kisah keluarga Kurawa dan Pandawa serta tokoh lainnya yang melakukan praktik poligami.  Sementara  dalam  agama  Nasrani,  praktik  poligami  juga  pernah  dikenal  dan diakui  gereja  hingga  abad  ke-16  Masehi.  Pelarangan  poligami  dalam  agama  Nasrani muncul  setelah  masa  Renaisans  ketika  hukum  Gereja  menyerap  hukum Romawi yang menganut  asas    monogami.  Dari  beberapa  contoh  praktik  poligami  tersebut,  dapatlah dikatakan bahwa praktik tersebut telah dikenal bahkan jauh sebelum Islam hadir dengan tanpa batasan ataupun ikatan.
Hingga  sejak  datangnya  Islam  pada  abad  ke-7  membawa  perbaikan  terhadap hukum-hukum  pada  masa  Arab  Jahiliah,  salah  satunya  adalah  pembaharuan  dan perbaikan mengenai  poligami. Kehadiran Islam tidaklah menghapus tradisi  sebelumnya dengan mengharamkan pelaksanaannya, namun Islam menghadirkan rahmah dan batasan dalam  poligami  yang  bertujuan  untuk  merekonstruksi  pemahaman  yang  mengatakan bahwa poligami merupakan keadaan darurat yang dilakukan tanpa alasan tertentu, hanya sebagai pemuas nafsu belaka.
Islam memberikan aturan yang bijaksana tentang perkawinan dan poligami dengan membatasi pelaksanaan poligami hanya  dengan batas maksimal empat orang istri dan dilakukan hanya dalam keadaan darurat serta memberikan syarat yang berat. Hal tersebut dilakukan  demi  kebaikan  kaum  perempuan,  keturunan,  keadaan  masyarakat,  dan kemampuan laki-laki. Sejak dulu, poligami dilakukan secara luas tanpa adanya pembatasan jumlah perempuan yang dapat diperistri oleh seorang suami. Hadirnya Islam memberikan landasan  dan  dasar  yang  mengatur  serta  memberi  batasan  keburukan (mudarat)  yang terdapat dalam masyarakat yang berpoligami.
Sehingga tidaklah tepat pandangan yang berpendapat bahwa Islam mendiskriminasi perempuan  dan  menyalahkan  Islam  karena  memberikan  kesempatan  kepada  suami memiliki  lebih  dari  seorang  istri  dan  melarang  istri  memiliki  suami  lebih  dari  seorang, karena nyatanya praktik poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan Islam dengan aturannya memberikan pengaturan yang lebih baik perihal poligami sebab memberikan syarat dan batasan yang jelas terhadap suami yang hendak melakukannya. Pembatasan poligami tersebut dapat dilihat dari kisah Harits bin Qais Al Asadi yang memiliki delapan
istri  dari  kalangan  perempuan  merdeka,  kemudian  hadirlah Islam  dengan  aturan poligaminya  yang  membatasi  hingga  empat  orang  istri,  maka kemudian  Rasulullah memerintahkannya untuk menceraikan empat istrinya.
Adapun terhadap poligami yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan suatu bentuk kekhususan  (hak  prerogatif)  yang  Allah  berikan  kepadanya.  Kekhususan  ini  diberikan sebagai penghormatan kepada Nabi dan menunjukkan bahwa ia adalah manusia istimewa. Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  surah  al- Ahzāb  ayat  50.  Bahkan jika  melihat  kepada sejarahnya, praktik poligami yang dilakukan Rasulullah ialah hanya selama delapan tahun sisa hidup beliau, sebelum itu Rasul hanya memiliki satu istri yakni Khadijah yang menikah selama  28  tahun.  Barulah  setelah  Khadijah  wafat,  Rasul  melakukan  poligami.  Beliau menegaskan keharusan adil dalam berbuat poligami.
Rasul menikahi istrinya dengan berbagai latar belakang pernikahan, ada yang berasal dari budak, hadiah, tawanan perang, perempuan hibah. Poligami yang dilakukan Rasulullah sama sekali tidak didasarkan atas nafsu belaka seperti yang  sering dituduhkan oleh non muslim, hal tersebut dapat dilihat bahwa ia hanya menikahi satu orang gadis dari seluruh perempuan yang pernah dinikahinya,  yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Sementara istri yang dipoligami merupakan para janda sahabat yang  gugur ketika perang, bahkan di antaranya ada yang berusia lebih tua. Poligami Rasulullah juga memiliki tujuan untuk kebesaran dan syiar Islam serta melindungi anak  yatim pada masa itu, sebab saat itu status janda dan anak  yatim  masih  dipandang  rendah  dan menjadi  sebuah  aib  dalam  suatu  kelompok sehingga Rasul menikahi janda untuk memuliakan status sosial mereka.
Dari paparan pembahasan di atas, dapatlah diketahui bahwa praktik poligami masa pra Islam sangatlah berbeda setelah hadirnya Islam. Perbedaan tersebut setidaknya terlihat dalam dua aspek, yakni pada hal bilangan perempuan yang boleh dinikahi menjadi terbatas hanya  sampai  empat  orang  istri  dan  perihal  syarat  poligami  yang  harus  memiliki  rasa keadilan (materi dan non materi) yang sebelumnya tidak ada syarat apapun.
Islam  mengangkat  derajat  wanita  dan  memperhatikan  hak-hak  wanita  secara mendasar  sehingga  para  lelaki  tidak  bisa  berbuat  sesuka  hati  saja,  yang  pada  masa sebelumnya tidak diatur hak semacam itu. Islam membawa perubahan menuju perbaikan dalam  praktik  poligami  sehingga  praktik  ini  tidak  lagi  menjadi  alasan  pembenar pengumbaran hawa nafsu, tetapi praktik ini menjadi salah satu sarana dalam memperbaiki masalah tertentu dalam masyarakat, sebab Islam pada dasarnya melarang umatnya untuk mengikuti hawa nafsu.

## Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif
Dalam hukum positif, poligami masih menjadi salah satu topik yang diperdebatkan hingga  saat  ini.  Perdebatan-perdebatan  tersebut  kemudian  melahirkan  tiga pandangan mengenai poligami. Memperbolehkan berpoligami dengan aturan yang longgar. Sebagian dari  mereka  yang  berpendapat  demikian  menganggap  bahwa  poligami  sebagai  suatu sunah,  kemudian  mereka  mengikuti  perilaku  Nabi  Muhammad  SAW  yang  berpoligami. Syarat adil‟ yang tertuang dalam al - Qur‟an cenderung mereka abaikan atau hanya sebatas argumen atau omong belaka.
1. Memperbolehkan poligami namun dengan aturan-aturan pengetatan yang ditetapkan sebagai syarat. Bilamana  pembolehan  secara  longgar  hanya mengacu  kepada aspek adil dalam al- Qur‟an, maka pembolehan poligami secara ketat memberikan sejumlah syarat, misal pemenuhan hak ekonomi, seksual (gilir) para istri, serta keharusan adanya izin  istri  dan  syarat  lainnya.  Hal  tersebut  termasuk  ke  dalam  konteks  keadilan  yang bersifat formal- distributif.
2. Menolak / melarang poligami secara tegas (mutlak).
Di berbagai negara Muslim, ide-ide dengan maksud untuk mereformasi hukum poligami  tekah  diperkenalkan  untuk  membatasi  praktik  poligami  atau  bahkan menghapusnya  sama  sekali.  Berikut  penulis  paparkan  aturan  poligami  di  beberapa negara-negara Muslim dalam tabel:
Tabel 1. Poligami di Negara-Negara Muslim Negara Ketentuan Poligami Sanksi Poligami Arab Saudi Membolehkan poligami, tidak ada aturan khusus mengenai poligami. Pelaksanaannya    mengikuti  Mazhab Hanbali sebagai mazhab yang berkembang disana. - Indonesia Prinsip perkawinannya monogami, namun poligami dibolehkan bila memenuhi persyaratan      dalam      UU Perkawinan    dan  mendapatkan izin dari Pengadilan (Pasal 3, 4) Suami yang melanggar  ketentuan poligami     akan     di denda Malaysia Boleh poligami dengan syarat izin  tertulis dari Pengadilan serta adanya faktor yang mendesak  secara syar‟i 41 (Pasal  23  UU Hukum Keluarga Malaysia 1984)
Denda  maksimal 1000 ringgit  atau  penjara paling  lama  6  bulan atau keduanya
Brunei Darussalam Masih
memberikan kemungkinan poligami  dengan  persetujuan  hakim syariat 42 (Pasal  23  UU  Hukum  Keluarga Brunei  Darussalam Tahun 1999) Denda paling  banyak 2000 dolar atau penjara  paling  lama selama  6  bulan Irak Membatasi  poligami,  harus  mendapat persetujuan hakim 43 (Pasal 3 ayat (4) UU Hukum Keluarga Irak) Hukuman penjara paling  lama  1  tahun atau  diganti  dengan denda  sebesar  100 dinar,  atau  kedua- duanya Afghanistan Memperbolehkan  poligami  bila  suami tidak  memiliki  kekhawatiran  akan melakukan  ketidakadilan  terhadap  istri dan  memiliki kemampuan  yang  cukup secara  finansial untuk  menghidupi  para istri,  serta  memiliki  alasan  yang  cukup untuk poligami,  seperti istri tidak memiliki anak,  atau  memiliki penyakit  keras,  atau tidak  bisa  memberi perawatan  kepada suaminya  (Pasal  86  UU  Perdata Afganistan 1977). - Mesir Poligami dapat menjadi alasan perceraian bila karena hadirnya poligami mengakibatkan kesulitan  ekonomi  dalam rumah  tangga 45 (UU No. 100 Tahun 1985) -
Turki
Melarang poligami / haram (Pasal 93 46 Civil Code 1926) - Tunisia Melarang  Poligami  (Pasal  18  UU  No.  3 Tahun 1957) Sanksi kurungan 1 tahun atau menggantinya
dengan 240.000 malim  atau keduanya.
Tahir  Mahmood  memberikan  komentarnya  terhadap  bentuk  kontrol  poligami  di dunia Muslim. Menurutnya, setidaknya terdapat 6 kontrol terhadap pelaksanaan poligami tersebut di Negara-Negara Muslim 47 , yakni:
1. Mengontrol  poligami  agar  sesuai  dengan  keadilan  yang  diperintahkan  dalam al- Qur‟an. Adanya ketentuan aturan suami dapat berlaku adil seperti apa yang telah Allah tetapkan dalam al- Qur‟an yakni agar memperlakukan para istri dengan keadilan yang sama.  Aturan  semacam  ini  telah  diadopsi  oleh  beberapa  Negara  seperti  Lebanon, India, Pakistan.
2. Mengontrol  poligami  dengan  menetapkan  ketentuan  anti  poligami  dalam perjanjian perkawinan. Berangkat dari doktrin mazhab Hanafi, beberapa negara muslim kemudian membuat aturan dalam perjanjian perkawinan tentang anti poligami. Bila suami  melakukan  poligami  selama  masih  terikat  dengan  istri  pertama,  maka  hal tersebut  dapat  mengakibatkan  perceraian. Aturan ini terdapat dalam Pasal 38 The Ottoman Law of Family Rights (1917), Pasal 21 The Jordanian Law of Family Rights (1951), Pasal 31 The Moroccan Code of Personal Status (1958).
3. Mengontrol poligami  dengan adanya aturan pengendalian dari  pengadilan. Adanya aturan  keharusan  mendapatkan  izin  dari  pengadilan  sebelum  berpoligami  ini  telah diterapkan oleh beberapa Negara, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Iran, Irak.
4. Mengontrol poligami dengan cara melakukan kontrol sosial  melalui lembaga peradilan kepada pihak yang akan berpoligami.
5. Mengontrol poligami dengan memberikan larangan terhadap poligami. Nagera yang memberikan larangan terhadap praktik pelaksanaan poligami ialah Turki dan Tunisia.
6. Mengontrol  poligami  dengan  cara  mengatur/memberi  sanksi.  Adapun Negara yang mengatur sanksi terhadap pelanggar poligami, antara lain: Tunisia, Iran, Irak.
Pembaharuan  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  Muslim  tersebut  seakan menunjukkan  bahwa  kedudukan  perempuan  semakin  mendapatkan  tempat  dan meningkatkan  status  perempuan  dalam  masyarakat.  Hal  tersebut  terlihat  dari  adanya aturan dalam beberapa negara yang mempersempit dengan memberikan batasan bahkan terdapat  negara  yang  melarang  keras  pelaksanaan  poligami.  Pembaharuan  tersebut sebagai salah  satu usaha yang dilakukan oleh  negara untuk menjamin hak  perempuan sebagai  istri  serta  melindungi  para  istri  dari  segala  bentuk  diskriminasi  dan  perlakuan semena-mena suami dan meletakkan para istri dalam posisi yang sejajar  dengan suami.

## Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum
Tujuan  hukum  pada  dasarnya  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan,  salah satunya berupa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Dalam hal ini, aturan hukum Islam  mengatur  poligami  juga  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kemaslahatan.  Allah membatasi pelaksanaan poligami hanya sampai batas 4 istri sebab pada zaman sebelum adanya  Islam  poligami  dilakukan  dengan  semena-mena  dan  adanya  sikap  diskriminasi terhadap  perempuan.  Allah  juga  mensyaratkan  pelaksanaan  poligami  yang  adil  sebab keadilan tersebut bertujuan guna melindungi hak orang terkhusus istri agar terhindar dari tindakan zalim, kecurangan. Islam menghapuskan segala tindakan poligami yang semena- mena sehingga dalam hal ini keadilan menjadi kunci pokok dalam pelaksanaan poligami.
Jika konteks tersebut dikaitkan dengan filosofi hukum Islam yang terkandung dalam maqashid syari‟ah, maka aturan tersebut bertujuan untuk menjaga agama ( hifz ad-din) sebab perkawinan berkaaitan dengan ikatan yang dilakukan dengan Allah SWT sehingga pelaksanaannya  harus  dilakukan  dengan  kesungguhan  dan  tidak  boleh  semena- mena. Tujuan selanjutnya adalah memelihara jiwa ( hifz an-nafs) dimana pada masa pra- Islam pelaksanaan  poligami  dilakukan  tanpa  batas  dan  syarat,  Islam  mengatur  syarat  dan batasan untuk melindungi dan menaikkan harkat martabat perempuan, Islam menjunjung tinggi  hak  asasi  perempuan.  Tujuan  selanjutnya  adalah  menjaga  akal  ( hifzal-aql)  dan harta  ( hifz  al-mal),  sebab  dalam  perkawinan  poligami  seorang  suami bertambah kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  sehingga  bila  ia  tidak  bisa  menjaga  kedua aspek tersebut  dikhawatirkan  tujuan  perkawinan  tidak  dapat  terlaksanakan  dengan  baik. Selanjutnya ialah menjaga keturunan ( hifz an-nasl), adanya aturan poligami hanya boleh dilakukan  oleh  laki-laki sebab Islam menjaga kemurnian nasab  karena  persoalan nasab akan berbuntut panjang bagi keturunan-keturunan. Atas dasar itulah Islam mengharamkan perempuan menikah lebih dari satu suami dalam satu waktu.
Senada  dengan  pengaturan  poligami  dalam  Islam,  pemerintah  Indonesia memberikan  pembaharuan  mengenai  aturan  pelakanaan  poligami  dengan  tetap berpedoman  kepada  aturan  syariah  dan  filosofi  di  dalamnya.  Pemerintah  memberikan aturan mengenai pelaksanaan poligami dengan memberikan syarat, di antaranya adalah membatasi alasan yang dapat membolehkan suami berpoligami, seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 UU Perkawinan,  yakni: suami dapat berpoligami jika terdapat kondisi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat sakit atau cacat badan yang tidak/sulit disembuhkan serta istri tidak melahirkan keturunan. Dalam hal ini, seorang suami yang hendak berpoligami harus memernuhi salah satu dari alasan di atas (syarat alternatif).  Sementara  di  sisi  lain  seorang  suami  yang  hendak  berpoligami  juga  harus
memenuhi  syarat  kumulatif  (Pasal  5  UU  Perkawinan),  yakni  mendapat  izin  dari  istri sebelumnya, bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adanya aturan tersebut sesuai dengan filosofi dari tujuan pernikahan, yakni ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan diharapkan dapat bahagia serta kekal dan sejalan dengan tuntunan agama.
Indonesia tetap menganjurkan pernikahan yang sifatnya monogami, sebab tujuan pernikahan lebih mudah dicapai bila dalam kondisi monogami. Pengaturan poligami di Indonesia berada pada keadaan dipersulit, bukan dilarang seperti yang diatur oleh Turki dan  Tunisia  ataupun  memberikan  kebebasan  kepada  suami  untuk  berpoligami  seperti yang  diatur  oleh  Negara  Arab  Saudi.  Pengaturan  hukum  Indonesia  masih  memiliki kelemahan, seperti tidak adanya aturan/sanksi yang tegas terhadap pihak  yang melanggar persyaratan  dan  prosedur  dalam  UU  Perkawinan  sehingga  kerap  kali  ditemui  kasus poligami yang melanggar UU Perkawinan. UU Perkawinan belum  dapat  berjalan efektif dalam  masyarakat,  kondisi  itu  juga  diperkuat  dengan  masih  lemahnya  kesadaran masyarakat terhadap hukum positif Indonesia.

## SIMPULAN
Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat terlihat  dan dapat disimpulkan bahwa permasalahan poligami dikaji dengan pendekatan transdisipliner yang tujuannya adalah mendapatkan  pemahaman yang lebih kompleks mengenai hal tersebut. Adanya wahdatul „ulum atau penyatuan ilmu-ilmu dalam mengkaji permasalahan diperlukan untuk mengetahui berbagai sudut pandang permasalahan tersebut. Seperti halnya dalam tulisan ini  mengkaji  poligami  dari  sudut  antropologinya,  hukum  positifnya  dan  filosofi  dari hukumnya diketahui bahwa pelaksanaan poligami hanya dalam kondisi yang darurat sekali sebab persyaratannya yang berat, sehingga akibat hal tersebut jugalah yang kemudian memunculkan keharaman terhadap pelaksanaannya. Prinsip dasar dari perkawinan adalah menginginkan  perkawinan  yang  monogami.  Islam  tidak  melarang  poligami  juga  tidak menganjurkan,  namun  di  beberapa aturan-aturan  kontemporer  di  berbagai  negara mengharamkan  dan  membuat  syarat- syarat  terhadap  pelaksanaan  poligami  tujuannya adalah  untuk  menghadirkan  kemaslahatan  umat  dan  menghindari  kemudaratan  sebab tidak sedikit kasus poligami menimbulkan kerugian dan menindas orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Aizid, Rizem. Fiqh Keluarga Terlengkap. Yogyakarta: Laksana, 2018.
Ahmad Tholabi Kharlie, dkk. Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan,
Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum. Jakarta: Kencana, 2020.
Aj-Jahrani, Musfir Husain. Poligami Dari Berbagai  Persepsi. Jakarta: Gema Insani Press,
1996.
Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6.
Edited by Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi‟i, 2004.
Andaryuni, Lilik. “Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” Jurnal Sipakalebbi 1, no. 1 (2013): 95 – 112. Accessed July 29, 2022.
Andiko, Toha. “Pembaruan Hukum  Keluarga  Di  Dunia  Islam  (Analisis  Terhadap Regulasi Poligami  Dan  Keberanjakannya  Dari Fikih).” Nuansa  XII,  no.  No.  2 (n.d.):293 – 306. Arifin,  Syamsul. “Kajian Sosiologis  Dalam  Hukum  Keluarga Islam.” Indonesian Journal  of Law and Islamic Law 2, no. 1 (February 7, 2020): 160 – 191. Accessed
November 12, 2022.
Ayu,  Dyah,  and  Vijaya  Laksmi. “Perspektif Filsafat  Hukum  Islam  Dalam Poligami.” JIIP -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan  5,  no.  2  (February  11,  2022):  595 – 601.
Bustami,  dkk. Memikirkan  Kembali  Problematika  Perkawinan  Poligami  Secara  Sirri. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
Cahyani,  Tinuk  Dwi. Hukum  Perkawinan.  Malang:  Universitas  Muhammadiyah Malang, 2020.
Candra, Amran Suadi dan Mardi. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2016.
Cecep  Jaenudin,  dkk. Mencari  Islam  Di  Ruang-Ruang  Penafsiran  Ragam  Pendekatan Dalam Pengkajian Islam. Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2017.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 4th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Erawati, Desi. “Poligami Dalam Perpektif Sosiologis” (2007).
Faisol, Ach. “Poligami Dalam Berbagai Perspektif.” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah  (JAS) 2,no.1(June  30,2020).
Hamka. Tafsir Al Azhar. 5th ed. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1982.
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam. Ensiklopedi  Islam.  4th  ed.  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru van Hoeve, 1997.
Iswara, Dana. Kamus Inggris Untuk Pelajar. Solo: Mahkota Kita Solo, n.d. Karimullah, Suud Sarim. “Poligami Perspektif  Fikih  Dan  Hukum  Keluarga  Negara Muslim.” MADDIKA :
Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (October 15, 2021) .
Mahmood,  Tahir. Family  Law  Reform  In  The  Muslim  World.  New  Delhi:  The  Indian Law Institute, 1972.
Marzuki. Analisis Gender Dalam Kajian-Kajian Keislaman. Yogyakarta: UNY Press, 2018.
Mashad, Dhurorudin. Kisah Dan Hikmah. Jakarta: Erlangga, 2002.
Muhammad Jazil Rifqi, dkk. Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
Muhammad, Husein. Poligami. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
Nailiya, ‟Iffah Qanita. Poligami, Berkah Ataukah Musibah. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
Nasution,  Khoiruddin. Status  Wanita  Di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang- Undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  Di  Indonesia  Dan  Malaysia.  Jakarta: INIS, 2002.
Nurlaelawati, Euis. Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal  Practice  in  the  Indonesian  Religious  Courts.  Amsterdam:  Amsterdam University, 2010.
Potabuga,  Humaira  A. “Pembaharuan Hukum  Keluarga  Islam  Di  Brunei Darussalam.” Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  dan  Hukum  14,  no.  1  (July 12,  2020):  105 – 120.
Qurthubi, Imam. Tafsir Al Qurthubi Jilid 5. Edited by T.A Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Ritonga,  Maharani  Sartika. “Implementasi Paradigma  Wahdatul „Ulum Dengan Pendekatan Transdisipliner Untuk Menghasilkan Karakter Ulul Albab Pada Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.” Journal of Social Research 1, no. 4 (July 1, 2022): 743 – 749. Accessed November 12, 2022.
Sakti,  M.  Nawa  Syarif  Fajar. Muhammad  Yang  Disalahpahami.  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2021.
Samad,  Sri  Astuti  A.  “Kajian  Hukum  Keluarga  Islam  Dalam  Perspektif  Sosiologis  Di
Indonesia.” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 4, no. 1 (June 23, 2021): 138 – 152.
Samsurizal. Pernikahan Menurut Islam (SuatuTinjauan Prinsip). Jawa Barat: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2021.
Setiyanto, Danu Aris. “Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia).” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 1 (December 21, 2017): 49 – 60.
Shabri  Shaleh  Anwar,  dkk. Pendidikan  Gender  “Dalam  Sudut  Pandang  Islam.” Zahen Publisher, 2017.
Subhan,  Zaitunah. Al- Qur‟an  Dan  Perempuan:  Menuju  Kesetaraan  Gender  Dalam Penafsiran. Jakarta: Kencana, 2015.
Suyono. “Hukum Keluarga:Perspektif Antropologi Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Al- Syir‟ah 16, no. 1 (August 1, 2018): 58 – 73.
Thalib,  Prawitra. Syariah:  Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hak  Dan  Kewajiban  Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
Usman, Bustamam. “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh).” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no.
1 (July 17, 2017): 275 – 288.
Trigiyatno,  Ali. Poligami  (Diketati  Atau  Dilonggari?).  Yogyakarta:  Bintang  Pustaka Madani, 2021.
Umar, Nasaruddin. Ketika Fikih Membela Perempuan. Jakarta: Elex Media Komputindo,
2014.
Warkum  Sumitro,  Moh.  Anas  Kholish,  In‟amul  Mushoffa. Konfigurasi  Fiqih  Poligini Kontemporer:  Kritik  Terhadap  Faham  Ortodoksi  Perkawinan  Poligini  Di  Indonesia. Malang: UB Press, 2014.
Yakin,  Ayang  Utriza. Islam  Moderat  Dan  Isu-Isu  Kontemporer  Demokrasi,  Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami Dan Jihad. Jakarta: Kencana, 2016.