INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3741-3750 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Fungsi Sekretaris Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo
Minarti Dunggio 1 ✉ , Lisda Van Gobel 2 , Andi Yusuf Katili 3
Universitas Bina Taruna Gorontalo Email: dunggioendang@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  fungsi  sekretaris  desa  dalam  pelayanan  administrai kependudukan  di  Desa  Botumoputi  Kecamatan  Tibawa  Kabupaten  Gorontalo.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  deskripsi  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  terkait  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Koordinator  belum  berjalan  optimal  sebab  kurangnya  koordinator  dan koordinasi sekretaris desa dengan Kaur dan Kasie mengakibatkan pelayanan administrasi desa tidak bisa dioptimalkan; 2. Pengawasan yang dilakukan oleh sekretaris desa belum maksimal sebab selama ini  tidak  pernah  dilakukan  pengawasan  mengenai  pelayanan  administrasi  desa;  3.  Evaluasi  yang dilakukan  oleh  sekretaris  desa  belum  optimal.  karena  evaluasinya  hanya  dilakukan  sekali  dalam setahun  yang  seharusnya  evaluasi  harus  sering  dilakukan  sebab  kurangnya  evaluasi  dalam pelaksanaanya sering terdapat kendala dan permasalahan. Untuk disarankan agar 1. Koordinator perlu ditingkatkan  oleh  sekretaris  desa  agar  bisa  mengkoordinir  kaur  dan  kasie  dalam  memberikan pelayanan administrasi yang maksimal kepada masyarakat; 2. Pengawasan perlu dilakukan setiap hari agar pelayanan bisa terarah dan memiliki tujuan sesuai ketentuan; 3. Evaluasi perlu ditingkatkan jagan hanya setahun sekali baru di evaluasi akan tetapi sering dilakukan agar meminimalisir tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari
Kata Kunci : Sekretaris, Pelayanan, Administrasi, Kependudukan

## Abstract
This research aims to analyze the function of the village secretary in population administration services in  Botumoputi  Village,  Tibawa  District,  Gorontalo  Regency.  The  method  used  in  the  research  is description with a qualitative approach. Data collection was obtained through observation, interviews and documentation related to research. The research results showed that the Coordinator was not running optimally because the lack of coordinator and coordination of the village secretary with Kaur and Kasie resulted in village administration services not being optimized; 2. Supervision carried out by the village secretary is not optimal because so far no supervision has been carried out regarding village administration services; 3. The evaluation carried out by the village secretary is not optimal. because the evaluation is only carried out once a year, the evaluation should be carried out frequently because the lack of evaluation in its implementation often results in obstacles and problems. It is recommended that 1. Coordination needs to be increased by the village secretary so that he can coordinate the head and cashiers in providing maximum administrative services to the community; 2. Supervision needs to be  carried  out  every  day  so  that  services  can  be  directed  and  have  objectives  according  to  the provisions; 3. Evaluation needs to be improved, so that it is only evaluated once a year, but carried out frequently to minimize the same mistakes from occurring in the future.
Keywords: Secretary, Service, Administration, Population

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  yang  multi  dimensional,  melibatkan  segenap  aparat pemerintahan, baik  ditingkat pusat maupun ditingkatdaerah bahkan sampai di tingkatan desa. Komponen atau aparat dimaksudkan adalah kepala desa, sekertaris, kepala urusan, dan  kepala  dusun,  mereka  hendaknya  memiliki  kemampuan  yang  optimal  dalam pelaksanaan tugasnya terlebih dalam menata dan mengelola sebuah tatanan masyarakat desa demi tercapainya kehidupan yang rukun (Chalik, 2015). Dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dibantu oleh  beberapa unsur yang terdiri dari sekretariat desa yang dijabat oleh sekretaris desa, pelaksana kewilayahan yang dijabat oleh kepaia dusun atau sebutan lain, dan pelaksana kewilayahan yang dijabat oleh kepala urusan, kepala seksi atau sebutan lain. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur-unsur yang secara teknis menjalankan roda pemerintahan di desa yang kita kenal sebagai perangkat desa (Kindangen, 2020).
Belakangan  ini  dalam  perkembangan  pemerintahan  desa  yang  semakin dimaksimalkan  perannya  dalam  menunjang  pemerataan  kehadiran  negara  bagi  seluruh rakyat tanpa terkecuali, pemerintahan di desa telah melalui beberapa tahap pengembangan baik  dari  segi  finansial  maupun  dari  segi  perbaikan  regulasi  dalam  rangka  menjalankan perandan tugas negara di lingkup desa (Mayasari et al., 2022).
Salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam pelayanan publik pada pemerintahan desa  di  berbagai  daerah  adalah  selain  masih  terdapat  aparatur  yang  belum  memahami tugas  pokok  dan  fungsinya  (tupoksi),  juga  belum  maksimalnya  peranan  sekretaris  desa sebagai  aparatur  pemerintah  desa  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  dan administrasi pemerintahan desa (Suwarno, 2012). Permasalahan lain yang dihadapi dalam melakukan pelayanan publik di desa, selain kurangnya sarana dan prasarana penunjang, kemampuan  aparatur  desa  yang  belum  berfungsi  dengan  baik  dikarenakan  rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh aparatur tersebut (Soleh, 2017).
Sekretaris Desa (Sekdes) merupakan ujung tombak pemerintah di desa, sehingganya harus memiliki kapabilitas (kemampuan) untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara  baik  dan  benar,  baik  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  maupun  pada masyarakat.  Menurut  (Hahury,  2020),  penyelenggara  administrasi  pemerintahan  Desa diperlukan  seorang  Sekdes  yang  memilki  kompetensi  dalam  bidang  tugasnya  masing- masing,  sehingga  tugas  administrasi  pemerintahan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya, dapat terlaksana secara efektif dan efisien, agar kelemahan di bidang administrasi dapat segera  teratasi.  Sebab,  keberadaan  Sekdes  memegang  peran  penting  untuk  penataan administrasi desa, agar tidak ketinggalan.
Sekretaris  desa  merupakan  ujung  tombak  pemerintahan  desa  yang  melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis adminsitratif kepada seluruh perangkat desa. Dalam pelaksanaan administrasi desa sekretaris  menyelenggarakan  administrasi  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  yang meliputi  administrasi  umum,  administrasi  kependudukan,  administrasi  keuangan, administrasi  pembangunan  dan  administrasi  badan  permusyawaratan  desa.  Hambatan- hambatan  dalam  pengelolaan  administrasi  desa  adalah  masalah  sumber  daya  manusia (SDM) dan budaya merekam kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa masih sangat rendah (Hajar, 2021).
Sumberdaya yang  dimaksud mencakup sumber daya yang memiliki wujud fisikdan yang memiliki sifat nirwujud. Sumber daya yang memiliki sifat wujud yang kongkrit antara lain adalah sumber daya financial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik saja namun lebih dari itu, yang merupakan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat (1) mengenai desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, hak asal usul, desa/atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
Sedangkan pada pada ayat (3) menguraikan tentang kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa tersebut antara lain sekretaris desa sebagai pelaksanaan kewilayahaan, dan pelaksana teknis.
Administrasi  desa  merupakan  keseluruhan  proses  kegiatan  pencatatan  data  dan informasi  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pada  buku  administrasi  desa, yang  juga  harus  memiliki  keterampilan  mengoperasikan  komputer  sebagai  alat  yang menunjang  terlaksananya  pelayanan  yang  cepat  dan  berkualitas.  Sekretaris  Desa merupakan  bagian  dari  aparat  desa  seharusnya  memiliki  kecakapan  yang  meliputi: pengetahuan  (knowledge),  memiliki  pemahaman  (comprehension),  tanggapan (responding),  hal  lain  yang  penting  dimiliki  oleh  sekretaris  desa  yakni  tanggapan (responding)  terhadap  kebutuhan  masyarakat  serta  segera  memberikan  pelayanan  atas kebutuhan masyarakat.
Desa  Botumoputi  Kecamatan  Tibawa  Kabupaten  Gorontalo  dalam  perjalanannya jenis-jenis  layanan administrasi yang diberikan  oleh  masayarakat   meliputi  layanan surat nikah,  surat  keterangan  usaha,  surat  ijin  keramaian,  surat  ijin  membawa  ternak  keluar daerah, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kelakuan baik, dan sebagainya. Namun  dalam  pelayanan  adminsitrasi  kurang  memberikan  hasil  yang  maksimalkan, dikarenakan  oleh  permasalahan  mengenai  kemampuan  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi sekertaris, permasalahan tersebut di antaranya (Helena, 2018) : Pertama sekretaris desa  kurang  mengkoordinir  pelayanan  administrasi  desa  yang  dilakukan  oleh  setiap masing-masing  kepala  urusan  sehingga  pelayanan  adminsitrasi  tergantung  pada  aparat lainnya  oleh karena permasalahan tersebut layanan administrasi megalami keterlambatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat,  sebagai contoh kurangnya koordinator sekretaris desa tidak mengakibatkan banyak pekerjaan yang dikerjakan masing-masing kaur lambat.  Kedua,  kurang  pengawasan  sekertaris  terhadap  masing-masing  kepala  kaur sehingga  banyak  terjadi  kesalahan  sebab  selama  ini  terdapat  kepala  kaur  yang  belum sepenuhnya paham mengenai pembuatan surat menyurat kurangnya pengawasan tersebut mengakibatkan pelayanan tidak bisa dioptimalkan dan apa adanya.
Hal ini nampak pada masyarakat datang berulang kali ke kantor desa untuk mengurus keperluan dan kebutuhannya seperti surat keterangan karena harus menunggu aparat yang paham  dalam  pembuatan  surat  menyurat  untuk  yang  dibutuhkan.  Ketiga  kurangnya evaluasi  sekretaris  dalam  setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh  masing-masing kaur menyebabkan pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak optimal, dalam artian kurangnya  evaluasi  sekretaris  desa  mengakibatkan  permasalahan  yang  sudah  terjadi
sebelumnya  terjadi  kembali  berikutnya,  hanya  saja  jabatan  sekertaris  yang  diembannya dikarenakan lamanya sekertaris tersebut bekerja di kantor desa tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan tujuan untuk meneliti secara mendalam terkait kapabilitas sekretaris desa dalam pelaksanaan layanan administrasi desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga  dapat  memberikan  pemahaman  mengenai  suatu  fenomena,  Dalam  penulisan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada proses dari  pada hasil suatu aktivitas. Menurut (Creswell & Creswell, 2017), (Patilima, 2016) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Menurut (Herdiansyah, 2010) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.
Sumber  data  sekunder  adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.
Analisis  data  ialah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan KBBI pengertian koordinator adalah orang yang melakukan koordinasi, yang mengoordinasi, (KBBI, 2016). Sedangkan koordinasi sendiri memiliki arti yaitu perihal mengatur  suatu  organisasi  atau  kegiatan  sehingga  peraturan  serta  tindakan  yang  akan dilaksanakan  tidak  saling  bertentangan  maupun  simpang  siur.  Keberadaan  koordinator sangat krusial karena dapat memberi arahan serta mengatur apa saja yang jangan dan harus dilakukan oleh setiap anggota yang terlibat sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya koordinator maka pekerjaan akan berjalan lebih lambat dan sulit, serta setiap anggota akan kebingungan tentang apa saja yang harus  dilakukan karena tidak adanya arahan.
Berdasarkan beberapa pernyataan informan di atas disimpulkan bahwa koordinator belum berjalan optimal sebab kurangnya koordinasi sekretaris desa dengan Kaur dan Kasie.
Selama  ini  sekretaris  desa  terlalu  banyak  kesibukan  dan  kegiatan  lain  mengakibatkan masyarakat yang datang mengurus surat menyurat tidak terlayani dengan baik sebab tidak adanya arahan dari sekdes mengenai  pelayanan administrasi yang baik dan memuaskan masyarakat,  karena  sekretaris  desa  belum  mampu  memantau  hal-hal  yang  berkaitan dengan  administrasi,  kurang  paham  sekdes  dengan  tugas  dan  fungsinya  banyak  terjadi permasalahan pelayanan administrasi tidak tertata dengan baik sehingga pelayanan belum sesuai dengan standar pelayanan atau standar oprasional prosedur

## Pengawasan
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugasatau  kegiatan,  apakah  sesuai dengan semestinya atau tidak, (KBBI, 2016). Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.
Berdasarkan beberapa informan di atas disimpulkan bahwa sekretaris desa dalam hal pengawasan  belum  maksimal  selama  ini  tidak  pernah  dilakukan  pengawasan  mengenai pemberian pelayanan jadi apabila terjadi permasalahan diselesaikan oleh masing-masing bidang,  sementara  sekertaris  desa  hanya  sekedar  mengawasi  atau  melihat  aktifitas pelayanan  tapi  tidak  berprogres  apabila  terdapat  permasalahan  khususnya  pelayanan administrasi  dan  sangat  mempengaruhi  pelayanannya,  kurangnya  pengawasan mengakibatkan  pelayanan  administrasi  desa  tidak  bisa  dimaksimalkan  serta  banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena lambatnya pelayanan

## Evaluasi
Evaluasi  merupakan  kegiatan  yang  terencana  untuk  mengetahui  keadaan  sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai, (KBBI, 2016).
Berdasarkan pernyataan beberapa informan di atas disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan belum optimal. karena evaluasinya hanya dilakukan sekali dalam setahun yang seharusnya  sering  dilakukan  sebab  kurangnya  evaluasi  dalam  pelaksanaanya  sering terdapat  kendala  dan  permasalahan  yang  sama  padahal  adanya  evaluasi  dapat
memperbaiki  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pemberian  pelayanan  sehingga  timbul kemalasan aparat desa dalam melayani masyarakat dari segala arah, karena sekretaris desa belum  menguasai  aturan  desa  yang  mengatur  tentang  tugas  dan  fungsi  dalam mengevaluasi  kaur  dan  kasie  dalam  memberikan  pelayanan  karena  beragam  persoalan muncul dalam hal pelayanan administrasi. Sebab lambatnya pelayanan administrasi karena ada aparat yang belum sepenuhnya paham mengenai tugas dan fungsi karena kurangnya pengetahuan  yang  dimiliki  sekretaris  desa  perlu  diadakan  bimtek  untuk  aparat  desa khususnya sekretaris desa agar pelayanan dapat dimaksimalkan
Koordinator  adalah  orang  yang  melakukan  koordinasi,  yang  mengoordinasi. Sedangkan  koordinasi  sendiri  memiliki  arti  yaitu  perihal  mengatur  suatu  organisasi  atau kegiatan  sehingga  peraturan  serta  tindakan  yang  akan  dilaksanakan  tidak  saling bertentangan maupun simpang siur. Keberadaan koordinator sangat krusial karena dapat memberi  arahan  serta  mengatur  apa  saja  yang  jangan  dan  harus  dilakukan  oleh  setiap anggota yang terlibat sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan.
Kemudian  (Hidayatulloh  &  Mulyadi,  2015)  koordinator  merupakan  saling  tukar informasi  dari  semua  pihak  yang  bekerja  sama  mengenai  kegiatan  termasuk  masalah- masalah yang dihadapi masing-masing, didukung dengan adanya koordinator yang dapat memimpin  dan  menggerakkan  serta  memonitor  kerjasama  tersebut,  serta  dapat pemecahan masalah  bersama, dan adanya  informasi  dari  berbagai  pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kegiatan dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak, serta dilengkapi dengan adanya saling kerjasama, (Katili, 2017).
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  koordinator  belum  berjlan  optimal  sebab Kurangnya koordinator dan koordinasi sekretaris desa dengan Kaur dan Kasie selama ini sekretaris desa terlalu banyak kesibukan dan kegiatan lain mengakibatkan masyarakat yang datang mengurus surat menyurat tidak terlayani dengan baik sebab tidak adanya arahan dari  sekdes  mengenai  pelayanan  administrasi  yang  baik  dan  memuaskan  masyarakat, karena  sekretaris  desa  belum  mampu  memantau  hal-hal  yang  berkaitan  dengan administrasi,  kurang  paham  sekdes  dengan  tugas  dan  fungsinya  banyak  terjadi permasalahan pelayanan administrasi tidak tertata dengan baik sehingga pelayanan belum sesuai dengan standar pelayanan atau standar oprasional prosedur
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut (Gafar et al., 2022), pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan
tugasatau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Hartati & Siddiq, 2017). Pengertian  pengawasan  tersebut  menekankan  pada  suatu  proses  pengawasan  berjalan sistematis  sesuai  dengan  tahap-tahap  yang  telah  ditentukan  sebab  pengawasan  atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  sekretaris desa  belum  maksimal  sebab  selama  ini  tidak  pernah  dilakukan  pengawasan  mengenai pemberian pelayanan jadi apa bila terjadi permasalahan di selesaikan oleh masing-masing bidang, sekertaris desa hanya sekedar mengawasi atau melihat aktifitas pelayanan tapi tidak berprogres apa bila terdapat permasalahan khususnya pelayanan administrasi dan sangat mempengaruhi  pelayanannya,  kurangnya  pengawasan  mengakibatkan  pelayanan administrasi desa tidak bisa dimaksimalkan serta banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena lambatnya pelayanan
Menurut pengertian bahasa, Echols dan Shadly dalam (Ahmad, 2020), mengemukakan bahwa “kata  evaluasi  berasal  dari  bahasa  inggris evaluation  yang  berarti  penilaian  atau penaksiran.” . Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai. Evaluasi secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi adalah memberi nilai  atau menilai. Sedangkan secara terminologi, evaluasi  adalah suatu kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  suatu  kegiatan.  Dengan demikian evaluasi  itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang sudah terlaksana  dan  hasil  evaluasi  menentukan  suatu  nilai  dan  kualitas  memandang  evaluasi sebagai  proses  menentukan  hasil  yang  telah  dicapai  dari  beberapa  kegiatan  yang direncanakan guna mendukung tercapainya tujuan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi yang dilakukan sekretaris desa belum optimal. karena evaluasinya hanya dilakukan sekali dalam setahun yang seharusnya evaluasi  harus  sering  dilakukan  sebab  kurangnya  evaluasi  dalam  pelaksanaanya  sering terdapat  kendala  dan  permasalahan  yang  sama  padahal  adanya  evaluasi  dapat memperbaiki  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pemberian  pelayanan  sehingga  timbul kemalasan aparat desa dalam melayani masyarakat dari segala arah, karena sekretaris desa belum  menguasai  aturan  desa  yang  mengatur  tentang  tugas  dan  fungsi  dalam mengevaluasi  kaur  dan  kasie  dalam  memberikan  pelayanan  karena  beragam  persoalan muncul dalam hal pelayanan administrasi. Sebab lambatnya pelayanan administrasi karena ada aparat yang belum sepenuhnya paham mengenai tugas dan fungsi karena kurangnya pengetahuan  yang  dimiliki  sekretaris  desa  perlu  diadakan  bimtek  untuk  aparat  desa khususnya sekretaris desa agar pelayanan dapat dimaksimalkan

## SIMPULAN
Berikut  ini  merupakan  uraian  kesimpulan  antara  lain  sebagai  berikut:  Koordinator belum  berjalan  optimal  sebab  kurangnya  koordinator  dan  koordinasi  sekretaris  desa dengan Kaur dan Kasie mengakibatkan pelayanan administrasi desa tidak bisa dioptimalkan; Pengawasan yang dilakukan oleh sekretaris desa belum maksimal sebab selama ini tidak pernah  dilakukan  pengawasan  mengenai  pelayanan  administrasi  desa;  Evaluasi  yang dilakukan oleh  sekretaris desa  belum optimal. karena evaluasinya hanya dilakukan sekali dalam setahun yang seharusnya evaluasi harus sering dilakukan sebab kurangnya evaluasi dalam pelaksanaanya sering terdapat kendala dan permasalahan.
Untuk disarankan agar : koordinator perlu ditingkatkan oleh sekretaris desa agar bisa mengkoordinir kaur dan kasie dalam memberikan pelayanan administrasi yang maksimal kepada masyarakat; Pengawasan perlu dilakukan setiap hari agar pelayanan bisa terarah dan memiliki tujuan sesuai ketentuan; Evaluasi perlu ditingkatkan jagan hanya setahun sekali baru di evaluasi akan tetapi sering dilakukan agar meminimalisir tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  N.  Q.  (2020). Pengantar  Evaluasi  Pembelajaran  (Sebuah  Konsep  dan  Praktik). Shakura.
Chalik, A. (2015). Pelayanan publik tingkat desa. Interpena.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage publications.
Gafar, T. F., Octavia, S., Wijaya, M., & others. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  Daerah  (PPUPD)  Dalam  Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora, 1(3), 539 – 552.
Hahury,  J.  F.  (2020).  IMPLEMENTASI  FUNGSI  SEKRETARIS  DESA  DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. Pontificia Universidad Catolica Del Peru, 18(2),
218 – 227.
Hajar, D. R. S. (2021). Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik (Vol. 1). umsu press. Hartati, M., & Siddiq, S. S. (2017). Pengawasan Pada Objek Wisata Danau Raja Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Riau University.
Helena,  N.  (2018). Governance  Management  Alokasi  Dana  Desa  Untuk  Pemberdayaan Masyarakat Di Desa-desa Kecamatan Bengkalis. Universitas Islam Riau.
Herdiansyah, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. In Jakarta: Salemba Humanika.
Hidayatulloh, S., & Mulyadi, C. (2015). Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa
Candigatak Berbasis Web. Jurnal Ilmiah IT CIDA, 1(1), 42 – 55. https://doi.org/10.55635/jic.v1i1.1
Katili,  A.  Y.  (2017).  Pelaksanaan  Penerbitan  Akta  Kematian  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencacatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya
Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 4(1), 15 – 22. https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v4i1.44
KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). In Arti kata Hoax - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.
Kindangen,  S.  H.  (2020).  KEDUDUKAN  PEMERINTAH  DESA  DALAM  SISTEM PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN  DESA  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014. LEX ADMINISTRATUM, 8(1).
Mayasari, R., Febriantoko, J., Putra, R. R., Hadiwijaya, H., & Kurniawan, D. (2022). Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa. Penerbit NEM.
Patilima, H. (2016). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revi). Alfabeta. Bandung.
Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. Jurnal Sungkai, 5(1), 32 – 52.
Suwarno, J. (2012). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). Jurnal Ilmu Politik \& Pemerintahan Lokal, 1(2).