Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 531-536| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5592.531-536

## KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG (Studi Kasus Putusan PN.Denpasar No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS)
I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma, I Nyoman Gede Sugiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia priyadi.bagus25@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Maraknya kasus penyalahgunaan merk beredar luas di pasaran maupun dalam dunia bisnis, karena merek merupakan nilai ekonomis suatu barang. Rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana  proses  pemeriksaan  tindak  pidana  pemalsuan  merek  berdasarkan  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia dan (2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara pemalsuan merek sesuai dengan Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  No.  1080/PID.SUS/2019/PN  DPS.  Dalam  penelitian  ini digunakannya metode penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang - undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap merek. hasil wawancara dengan selaku responden I Komang Darnayasa pada tanggal 18 Juli 2022 selaku masyarakat di Desa  Adat  Kerobokan  yang  melakukan  pengangkatan  anak,  dalam  penuturannya  awalnya  keluarga  ini sepakat melakukan proses pengangkatan anak dikarenakan dalam pernikahannya yang berlangsung cukup lama  namun  belum  dikarunia  keturunan,  sehingga  sepakat  mengangkat  anak  yang  berasal  dari  garis keluarga purusa. Namun  kurang lebih 8 tahun resmi mengangkat  anak, I Komang Darnayasa dikaruniai keturunan laki-laki dan ia menyamaratakan kewajiban serta hak anak angkat mauoun kedudukannya dalam hal  pewarisan  antara  anak  angkat  dengan  anak  kandungnya.  I  Komang  Darnayasa  belum  melakukan pencatatan  ke  pengadilan  atau  permohonan  secara  administratif,  karena  beranggapan  bahwa  proses pengangkatan anak cukup dilakukan melalui prosesi adat setempat.Kesimpulan dari rumusan masalah yaitu para terdakwa tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1080/PID.SUS/2019/PN DPS tanggal 14 Oktober 2019 menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU MIG Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Kata Kunci: Merek, Pemalsuan Merek Dagang, Pertimbangan Majelis Hakim.

## Abstract
The rise of cases of brand abuse are widely circulated in the market and in the business world, because the brand is the economic value of an item. The formulation of the problems found in this study are (1) How is the process of examining criminal acts of trademark counterfeiting based on the criminal justice system in Indonesia and (2) How is the consideration of the panel of judges in the case of trademark counterfeiting in  accordance  with  the  Denpasar  District  Court  Decision  No.  1080/PID.SUS/2019/PN  DPS.  In  this research, the normative research method is used by reviewing the laws and regulations. The purpose of this  study  is  to  find  out  more  clearly  how  the  legal  protection  of  brands.  the  results  of  interviews  with respondent  I Komang Darnayasa on July  18, 2022 as people in the Kerobokan Traditional Village who adopted children, in his initial narrative this family agreed to carry out the process of adopting children because in their marriage which lasted quite a long time but had not been blessed with offspring, so they agreed  to  adopt  children  from  the  purusa  family  line.  However,  approximately  8  years  after  officially adopting a child, I Komang Darnayasa was blessed with male offspring and he generalized the obligations and rights of the adopted child as well as his position in terms of inheritance between the adopted child and his biological child. I Komang Darnayasa has not registered with the court or administratively applied, because  he  thinks  that  the  adoption  process  is  enough  to  be  carried  out  through  a  local  customary
procession. /PN DPS dated October 14, 2019 stated that the defendants were legally proven and guilty of committing a crime as regulated and threatened with criminality in Article 100 paragraph (1) of the MIG Jo Law. Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code.
Keywords: Brand, Trademark Forgery, Judges Consideration.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Merek pada dunia bisnis memiliki peran yang penting dikarenakan sebagai identitas produk serta memberi  keunggulan dalam  persaingan  ekonomi  di pasar  (Sudargo  Gautama,  1986:  5).  Merek dibuat  untuk  membedakan  suatu  barang  yang  diproduksi  suatu  perusahaan  dengan  produk perusahaan lainnya. Dalam dunia produsen merek adalah hal mempunyai ciri khas tersendiri yang mempunyai nilai besar atas suatu barang yang erat hubungannya dengan kualitas barang tersebut.
Menurut Hazewinkel Suringa dalam (Hamzah, 1986) pelaku (dader) adalah barang siapa yang  memenuhi  bagian  inti  dari  delik.  Bagian  inti  dimaksud  adalah  bagian-bagian  delik  yang secara  tegas  dinyatakan  di  dalam  uraian  delik  yang  dirumuskan  di  dalam  undangundang,  jadi tidak termasuk unsur-unsur delik yang tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Menurut (Hamzah, 1986) antara pidana penjara dan pidana kurungan masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
Kekayaan  intelektual  di  Indonesia  dalam  hal  simbol  serta  logo  dalam  hal  hak  merek mempunyai kekuatan hukum di Indonesia, karena mereka juga hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Produsen membuat merk tentu memperhatikan harga komersil suatu barang, karena merek  merupakan  salah  satu  sudut  pandang  yang  diperhatikan  oleh  berbagai  konsumen. Konsumen  dapat  melihat  serta  menentukan  kualitas  produk  atau  barang  dari  merk  yang tercantum. Maka dari itu hal ini tentu akan menjadi suatu persaingan dalam dunia bisnis, serta pembajakan atau pemalsuan merek banyak dilakukan (Maulana, 1997)
Dalam  negara  Indonesia  hak  atas  merek  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  bersifat khusus, karena jika pemilik merek tersebut ingin menggunakan merk nya atau memberikan orang lain memakai mereknya. Mereka mempunyai hak istimewa yang mereka dapatkan namun harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu . Hak istimewa tersebut didapatkan hanya jika pemilik sah suatu merek sudah mendapatkan suatu pendaftaran secara hukum di Dirjen HKI. Dimana hal ini dilakukan agar merek tersebut mempunyai suatu perlindungan hukum yang kuat supaya tidak digunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
Setiap perdagangan barang dan jasa akan memiliki merek yang digunakan untuk membuat produk barang yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas yang akan menjadi  tolak ukur  suatu  produk yang dalam  perdagangan.Hal  ini  dapat dimengerti  karena  hal pertama yang dilihat sebelum membeli sebuah produk adalah merek dari produk itu sendiri karena merek memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan dan dalam melindungi reputasi yang dibangun oleh banyak perusahaan . Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan  akan  kualitas  (a  guarantee  of  quality)1  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya (passing off) oleh karena itu merek mempunyai nilai  atau  ekuitas.  Barang-barang  yang  memiliki  merek  terkenal  dan  dikenal  secara  luas  bagi produsen  seperti  :  Bonia,  Rolex,  G.Shock,  DLLbarang  ini  menjadi  diminati  bagi  orang  yang mempunyai penghasilan tinggi bahkan juga di kalangan remaja. (Jened, 2015)
Mengingat merek mempunyai peran penting dalam kualitas dan harga jual suatu barang maka  tidak  sedikit  kita  jumpai  kasus–kasus  pelanggaran  merek  yang  marak  dilakukan  oleh banyaknya pelaku usaha. Hal ini terjadi karena daya jual merek tersebut sangat tinggi dan bernilai ekonomis,  maka  banyak  pesaing  usaha  yang  mencoba  untuk  menduplikasi  merek  tersebut sehingga menjadi pelanggaran merek.
Dalam peradaban yang semakin maju, banyaknya pelaku usaha yang menggunakan cara– cara  cerdik  dalam  melakukan  suatu  penjualan  barang  dengan  meniru  merek–merek  terkenal, ataupun mencampur barang–barang palsu yang mirip dengan barang aslinya. Namun, walaupun
tindakan pelanggaran ini merupakan hal yang ilegal banyaknya peminat yang masih mau membeli barang  –  barang  palsu  ini  dikarenakan  gaya  hidup  yang  tinggi  namun  penghasilan  yang  tidak memadai yang membuat tidak dapat mendapatkan barang yang asli, alhasil mereka akan membeli barang  tiruan.  Hal  ini  juga  menjadi  poin  dalam  perputaran  barang  palsu  yang  ada  di  pasaran, disaat peminat tinggi di sanalah sulit ditemukan celah untuk menghentikan perdagangan barang dengan  merek  palsu  ini.  Hal  ini  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  serta  ketentuan  yang berlaku.
Pemalsuan  terhadap  merek  melanggar  ketentuan  yang  terkandung  dalam  UU  tentang Merek yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pelaku  pemalsuan  bisa  dijatuhi  hukuman  Pidana.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri  Denpasar mengadili perkara pidana atas kasus terdakwa, dengan Putusan No.1080/PID.SUS/2019/PN Dps ditunjukan bahwa terdakwa secara sah melanggar ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dengan tanpa  hak menggunakan merek orang lain yang sudah terdaftar secara sah.
2. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  proses  pemeriksaan  tindak  pidana  pemalsuan merek  berdasarkan  sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  perkara  pemalsuan  merek  sesuai dengan putusan No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS ?

## II. METODE PENELITIAN
Pada bagian metode penelitian membahas mengenai tipe serta teknik dalam penelitian serta dalam pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  untuk  memperlancar  dalam  mengidentifikasikan masalah  serta  mengolah  bahan  tersebut  agar  relevan  dengan  pembahasan  yang  akan  dibahas terkait dengan topik dan permasalahan yang ada, dengan menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dari segi normatif yang dimana penulis mengaitkan fakta – fakta hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang–undangan yang terkait dengan permasalahan.  Dengan  menggunakan  pendekatan  dengan  sistem  perundang–undangan  yang terkait dengan hukum serta pendekatan yang berkonsep.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Dalam dunia perdagangan suatu produk saat di produksi akan memiliki suatu ciri khas atau simbol yang akan merepresentasikan produk tersebut yaitu merek. Banyak hal yang dapat dijadikan suatu merek entah itu hanya nama, atau simbol dan juga logo yang dapat meningkatkan daya Tarik dan daya jual suatu barang dan produk. Merek merupakan salah satu pembeda produk satu dengan produk lainnya yang membuat produk tersebut bersifat eksklusif (Wijanarko, 2004). Perusahaan sangat menjaga merek karena merek merupakan suatu aset atau tanda paten yang dipunyai oleh perusahaan,  dalam  dunia  global  dan  nasional  merek  akan  mempunyai  daya  saing  yang  sangat pesat  maka  itu  perlindungan  hukum  atas  merek  sangat  diperlukan  (Tomi  Suryo  Utomo,  2010: 209). Dalam UU dimana ketatnya dalam hal merek akan ditolak jika ada pengajuan merek dengan barang yang sama atau sejenis dalam hal keseluruhan barang (Ketut Supasti Dharmawan, 2017: 58).
Indonesia  menerapkan  sistem  konstitutif  dalam  hal  sistem  pendaftaran  suatu  merek. Dalam  sistem  ini  hal  utama  yang  dijunjung  adalah  agar  merek  tersebut  mendapatkan  suatu perlindungan  hukum,  dan  sistem  ini  juga  dikenal  dengan  sistem  first  to  file.  Pemilik  merek tersebut akan mendapatkan ha katas mereknya jika sudah berhasil mendaftarkan mereknya sesuai dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek menyatakan hak merek merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan negara untuk pemilik merek dalam mempunyai mereknya tersebut serta  memberi  hak  kepada  pemilik  merek  jika  ingin  memberi  izin  kepada  orang  lain  dalam penggunaan  mereknya.  Dengan  adanya  dua  jenis  sistem  pendaftaran  dalam  peraturan  merek.
Yang pertama konstitutif yaitu saat merek didapatkan melalui pendaftaran sedangkan deklaratif merek tidak harus didaftarkan, namun orang yang pertama memakai jenis merek tersebut akan dideklarasikan sebagai pemilik merek.
Dalam  pelanggaran  merek  seringkali  dijumpai  karena  penyalahgunaan  fungsi  merek. Dalam suatu barang terdapat identitas barang yang mempunyai fungsi untuk membedakan satu barang dengan barang lain serta jenis hingga bahan barang tersebut hal tersebut merupakan fungsi merek (Sembiring, 2002)
Kegiatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah  tindak  pidana  yang  isinya berupa ancaman berupa pidana yang ditujukan untuk siapapun yang melampaui larangan tersebut (IGE Suantara, n.d.). Pelanggaran merek dapat dilakukan seperti memalsukan merek, dalam hal peniruan  merek,  pelaku  akan  membuat  barang  atau  produk  yang  sama  dengan  memplagiasi produk merek asli yang sudah ada serta memperjualbelikan produk palsu tersebut. Tindak pidana pemalsuan diatur dalam KUHP Buku II BAB XI atau secara khususnya di atur dalam UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Merek.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  pemeriksaan  saat  tindak  pidana  secara umum mencakup proses kegiatan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam pengadilan, serta putusan hakim yang akan dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan.  Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terdapat di Indonesia yang terdiri dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.
Dalam proses penyidikan dan penyelidikan dimana polisi yang mempunyai wewenang tersebut. Dengan adanya suatu pengaduan masyarakat maka tindakan penyidik akan dilaksanakan dengan menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana (IK Sudikma,(IK Sudikma,  2020)  Setelah  penyidikan  dilaksanakan  akan  dilaksanakannya  penuntutan,  setelah penuntutan dilaksanakan setelah pengadilan mendapatkan surat pelimpahan perkara dari penuntut umum  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  akan  menunjuk  hakim  dan  hakim  tersebut  akan menentukan  hari  persidangan.  Penuntut  umum  diperintahkan  untuk  memanggil  terdakwa  serta saksi–saksi dalam pengadilan. Selanjutkan akan dilakukan pembuktian.
Jika putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan yang pasti baru akan dijalankannya putusan tersebut, dan jika tidak ada banding serta terdakwa datang ke persidangan tanpa halangan sedikit pun dan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, pidana akan dijatuhkan serta tidak perlu diadakannya suatu pemberitahuan khusus mengenai keputusan dalam pengadilan.
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS
Seiring berkembangnya inovasi industri dan perdagangan, peranan dari tanda pengenal berkaitan dengan hasil produksi dari suatu perusahaan maka timbul cara yang mudah dalam memasarkan barang-barang  (Sofyan,  2014).  Semakin  berkembangnya  inovasi  dan  teknologi  maka  semakin mudah mudah orang melakukan kejahatan, khususnya terhadap merek dagang.
Dalam dunia bisnis dan usaha, para pelaku usaha akan berusaha untuk membuat suatu ciri khas tersendiri dalam barang yang dimilikinya seperti merek hal ini dapat dijadikan pembeda dalam  dunia  bersaing  usaha.  Namun,  kenyataannya  banyak  pelaku  usaha  yang  masih  meniru merek orang lain untuk mendapatkan keuntungan tersendiri.
Ketika  pemilik  merek  yang  sudah  didaftarkan  dan  merek  dagangnya  ditiru  atau digunakan oleh  orang  lain  dengan  tanpa  hak dan  izin  dan  merasa  dirugikan  maka pemilik  hak dalam  merek  tersebut  dapat  menggunakan  jalur  hukum  untuk  menuntut  kasus  pelanggaran tersebut  sehingga  terselesaikan.  Dalam  hal  pembajakan  hak  kekayaan  intelektual  di  dunia, Indonesia memasuki empat besar negara yang mempunyai tingkat angka pembajakan yang paling tinggi  menurut  data  Amerika  Serikat,  tingginya  kasus  pelanggaran  merek  yang  terjadi  di Indonesia  menunjukan  bahwa  merek  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  tinggi  di  pasar.  Dengan membajak atau meniru merek yang sudah memiliki reputasi maka orang akan keliru dan mengira bahwa barang dengan merek serupa tersebut adalah barang yang asli.
Adanya  sifat  melawan  hukum  yang  ditunjukan  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Denpasar No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS, setiap tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang
namun  tetap  dilakukan  maka  perbuatan  tersebut  melawan  norma  hukum,  dalam  hal  ini  yang berperkara dengan tanpa hak dan tanpa izin menggunakan merek dari pihak lain yang sudah jelas diatur  dan  dilarang  dalam  UU  MIG.  Tindakan  tersebut  menyebabkan  pemilik  sah  merek menerima  kerugian  yang  cukup  besar.  Bentuk  pemidanaan  terhadap  terdakwa  tindak  pidana adalah sanksi pidana penjara. Hal ini mempunyai definisi kehilangan kemerdekaan bagi orang – orang yang dijatuhkan pidana penjara. (IMNA Kusumadewa, ING Sugiartha, 2022).
Pelanggaran terhadap merek dalam hal ini yang berperkara melakukan pemalsuan merek merupakan perbuatan yang termasuk melanggar hukum pidana. Dari perbuatannya maka pihak yang dirugikan  wajib  meminta pertanggungjawaban  secara  hukum.  Jika  melihat  sanksi  hukum yang diatur dalam UU Merek (MIG) maka dapat dikenakan pidana kurungan paling lama selama 5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS pada tanggal 14 Oktober 2019, diumumkan bahwa yang berperkara sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana  menggunakan  merek  yang  sama  serta  menggunakan  keseluruhan  merek  yang  sudah terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  diproduksi  dan  diperdagangkan  yang  membuat  kerugian  bagi pemilik merek, dan atas keadaan tersebut para terdakwa dijatuhi sanksi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama serta menggunakan keseluruhan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain untuk diproduksi dan diperdagangkan, mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta  melakukan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum.
Adapun  barang  bukti  dalam  Putusan  No.1080/PID.SUS/2019/PN  DPS  yaitu,  sebuah celana  berwarna  hijau  dengan  potongan  celana  pendek,  serta  selembar  bukti  pembayaran tertanggal 6 April 2019, 5 (lima) potong kemeja merek Balilab, 1 (satu) potong celana pendek merek  Balilab,  4  (empat)  potong  baju  panjang  merek  Balilab,  1  (satu)  pasang  sandal  merek Balilab, 1 (satu) tas merek Balilab, 1 (satu) potong kemeja merek Balilab, 1 (satu) potong gaun merek Balilab, 2 (dua) lembar hangtag merek Balilab, 2 (dua) lembar care label merek Balilab, dan 2 (dua) label border merek Balilab.
Penulis  menyimpulkan  tiap–tiap  orang  bila  tidak  mempunyai  hak  serta  izin  memakai suatu merek yang dalam hal ini mengacu pada merek dagang, yang mirip atau sejenis dan sama dengan  pihak  lain  yang  sudah  memiliki  izin  serta  sudah  mendaftarkan  hak  mereknya  kepada Dirjen  HKI  dan  digunakan  untuk  suatu  jasa  atau  barang  yang  sejenis  serta  diproduksi  dan diperjual  belikan  dan  dari  tindakan  tersebut  menyebabkan  kerugian  maka  yang  bersangkutan wajib  dimintai  pertanggungjawaban  secara  hukum.  Dengan  tujuan  pelaku  mendapat  sanksi hukum  yang  sesuai  dengan  perbuatannya,  dikarenakan  perbuatan  tersebut  dipastikan  didasari dengan itikad tidak baik. Jika melihat sanksi yang diatur secara khusus maka berpotensi sanksi pidana kurungan paling lama selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Merek yang dipalsukan atau pemalsuan merek terjadi apabila produk pemilik merek resmi yang  sudah  mendaftarkan  mereknya  kepada  Dirjen  HKI  ditiru  secara  jenis,  barang  atau keseluruhan  mereknya  dimana  kualitas  barang  yang  ditiru  lebih  rendah,  ditempelkan  dengan merek yang sudah terdaftarkan atau merek dagang yang terkenal milik pihak lain dengan tujuan yang didasari itikad tidak baik, dengan begitu merek palsu tidak hanya menipu konsumen yang ingin  membeli  barang  dengan  kualitas  yang  bagus  namun  juga  sudah  melanggar  perlindungan merek yang secara hukum sudah terdaftar dalam Dirjen HKI serta reputasi merek tersebut rusak dan tidak menghargai pemilik merek aslinya.
Penerapan sanksi terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan Putusan Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  1080/PID.SUS/2019/PN  DPS  tanggal  14  Oktober  2019
menyatakan  para  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU MIG Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1  KUHP  sesuai  dakwaan  kedua  Penuntut  Umum  maka  para  terdakwa  dijatuhi  hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

## 2. Saran
Kepada  Pemerintah,  bahwa  pemalsuan  terhadap  merek  dagang  masih  sering  ditemui terutama di toko–toko yang berbasis online, kesamaan rupa, merek dan harga yang lebih murah dari suatu barang membuat konsumen terkecoh dan mengira  barang tersebut adalah asli,  disini peran pemerintah diharapkan dapat memberi pengawasan terhadap para pelaku produsen barang dalam membuat produk merek secara khusus dan eksklusif sehingga tidak perlu meniru merek orang lain, agar angka kasus peniruan merek akan ditekan seiring berjalannya waktu.
Kepada masyarakat, bagi yang memiliki suatu bisnis berkaitan dengan merek dagang agar dapat mematuhi peraturan dan yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang dimaksudkan adalah UU  MIG  terutama  menghindari  terjadinya  tindakan  pemalsuan  terhadap  merek  dagang  yang dapat menyebabkan kerugian dan terjerat kasus hukum. Kepada masyarakat yang memiliki atau sebagai pemegang merek sebaiknya mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI agar mendapatkan perlindungan hukum serta hak eksklusif dari negara sebagai pemegang sah mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, A. (1986). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam .
IGE Suantara, I. S. N. K. (n.d.). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri. Preferensi Hukum , 3 (akarta Timur Nomor 305/Pid.
B/2021/PN Jkt. Timur)), 1.
IK Sudikma, I. S. I. S. (2020). Proses Penyitaan Barang Bukti Dala m Tindak Pidana Narkotika. Preferensi Hukum , 1 , 1.
IMNA Kusumadewa, ING Sugiartha, I. W. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur,. Konstruksi Hukum , 3 , 1.
Jened, R. (2015). Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi. Ghalia Indonesia.
Maulana, I. B. (1997). Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta. Citra Aditya Bakti.
Sembiring, S. (2002). Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek. Yrama Widya.
Sofyan, A. (2014). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Prenada Media.
Wijanarko, A. . S. dan H. (2004). Power Branding-Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya . Mizan Publika.