PERUBAHAN TATANAN SOSIAL DAN TRANSFORMASI PEMAKNAAN PANCASILA
FX.Adji Samekto 1 , Ani Purwanti 2
1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof Sudarto SH No.1 Kampus UNDIP Tembalang Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. samektoadjifx@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof Sudarto SH No.1 Kampus UNDIP Tembalang Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. ani_purwanti81@yahoo.com

## Abstract
The  changing  in  the  social  order  as  an  impact  of  free  market  domination  and  liberal democracy  are  increasingly  showing  their  influence  in  the  political  and  economic  order  in various  countries  including  Indonesia.  Obviously,  its  situation  should    affects  the implementation of ideology which must be continuously transformed to be able to answer the challenges  of  very  significant  change  in  the  social  order. Based  on  this  background,  then questions were proposed as follow; (1) what is the influence of the shift in social order to the interpretion of Pancasila; (2) how is the influence of the domination of liberal democracy on social order, especially in the transformation of Pancasila’s value in order to inline with the changing  social  order.  Analysis  which  based  on  philosophical-historical  and  sociological approach, provide  the  following  conclusions: First,  the  success  of  liberal  democracy penetrates space and time and is invincible at this time, must be conceived as a spirit to fight for democracy based on Pancasila to realize justice and prosperity in Indonesia which must coexist with the free market mechanism in the global era. We can still be participants in the free market, but must be concerned with the social’s problem and when it have to arriving at a  common  decision, the  interests  of  the  underprivileged  have  to  be  take  precedence. Transformation  of  the  interpretation  of  Pancasila  in  a  social  change  era  must  be  able  to prove  that  Pancasila  would  be  able  to  be  a  means  for  Indonesian  to  realize  the    concrete needs of social life. An ideology must be able to overcome the challenges of life
Keywords: Liberal Democracy; Pancasila; Torn Country.

## Abstrak
Perubahan-perubahan  tatanan  sosial  sebagai  implikasi  dominasi  pasar  bebas  dan  demokrasi liberal  semakin  menampakkan  pengaruhnya  dalam  tatanan  politik,  ekonomi  di  berbagai negara  termasuk  Indonesia,  dengan  dukungan  teknologi  telekomunikasi  yang  pesat  di  era digital sekarang ini. Hal itu tentu berpengaruh pada implementasi ideologi yang harus terus- menerus  ditransformasikan  untuk  mampu  menjawab  tantangan  perubahan  yang  sangat signifikan.  Berlatarbelakang  itu  diajukan  pertanyaan;  (1)  bagaimana  pengaruh  pergeseran tatanan  sosial  terhadap  pemaknaan  Pancasila;  (2)  bagaimana  pengaruh  dominasi  demokrasi liberal terhadap tatanan sosial terutama di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab agar  Pancasila  tetap  dapat  diartikulasikan  namun  relevan  dengan  perkembangan  tatanan sosial.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  mendasarkan  pada  kajian  dalam  pendekatan filosofis-historis dan sosiologis maka diperoleh kesimpulan: Pertama, keberhasilan demokrasi liberal  menembus  ruang  dan  waktu  dan  tak  terkalahkan  pada  saat  ini,  seharusnya  dapat menjadi  pelajaran  bagi  kita  tentang  bagaimana  seharusnya  demokrasi  Pancasila  dikelola untuk  mengantarkan  kemajuan  bangsa  berdampingan  dengan  keberlakuan  pasar  bebas. Kedua,  kita  tetap  dapat  menjadi  partisipan  dalam  pasar  bebas,  namun  harus  peduli  dengan
penderitaan  masyarakat  dan  ketika  harus  sampai  pada  keputusan  bersama,  kepentingan masyarakat bangsa harus dikedepankan. Oleh karena  itu transformasi pemaknaan Pancasila dalam  era  kekinian  menjadi  sesuatu  yang  tak  terhindarkan.  Ideologi  harus  dapat  menjawab tantangan konkret.
Kata Kunci : Demokrasi Liberal; Pancasila; Negara yang Terkoyak.

## A. Pendahuluan
Rumusan Pancasila sebagaimana
tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  NRI
Tahun  1945  telah  kembali  dikukuhkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  1968  tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan dan pengucapan sila- sila Pancasila. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  juga  dimuat  dalam  Ketetapan MPR  Nomor  XVIII/MPR/1998  tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (Ekaprasetya  Pancakarsa)  dan  Penetapan tentang Penegasan Pancasila Dasar Negara (MPR  RI,  2017).  Hal  ini  penting  untuk meneguhkan kedudukan Pancasila sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan UUD  NRI  Tahun  1945  walaupun  status ketetapan  MPR  tersebut    merupakan ketetapan  yang  tidak  perlu  dilakukan tindakan  lebih  lanjut,  baik  karena  bersifat einmalig (sekali  dan  final),  telah  dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.
Akan  tetapi  kini  dimensi  ruang  dan waktunya  sudah  sangat  berubah  dari dimensi ruang dan waktu, saat Bung Karno memperkenalkan  5  (lima)  prinsip  dasar yang dinamainya Pancasila pada tanggal 1 Juni  1945  (BPIP,  2020).  Filsuf  Yunani Aristoteles  menyatakan:  Perubahan  adalah keniscayaan,  tidak  ada  yang  lebih  abadi selain  perubahan  itu  sendiri.  Ajaran  ini sangat  mendasari  ide-ide  dasar  ilmu-ilmu yang mendasarkan pengembangannya pada  pendekatan  induktif.  Oleh  karena itulah  Sosiolog  Emile  Durkheim  (1859- 1917)  menerangkan  bahwa  masyarakat selalu  berkembang  dari  tipe  “masyarakat sederhana”  menuju  “masyarakat  yang
rasional”  dengan  segala  implikasinya. Terminologi “masyarakat sederhana” menunjuk pada masyarakat dengan karakter:  (a) small  group ;  (b)  kekerabatan kuat;  (c)  nilai-nilai  sangat  dipegang  kuat; (d) solidaritas kuat. Terminologi
“masyarakat  rasional”  menunjuk  pada masyarakat  dengan  karakter:  (a) larger group ; (b) berkembang corak individualis;
(c)  nilai-nilai  mulai  berkembang  (bahkan bisa  bertentangan);  (d)  solidaritas  tumbuh karena kebutuhan.
Perkembangan masyarakat dunia mengalami percepatan ketika dunia masuk era  globalisasi  yang  sangat  berpengaruh secara  cepat  dengan  perubahan-perubahan yang  dirasakan,  dilihat,  dan  dijalankan oleh  manusia.  Hal  tersebut  juga  terjadi dalam  masyarakat  Indonesia.  Tatanan sosial  bangsa  Indonesia  berubah  karena pengaruh eksternal. Nilai-nilai yang dipegang  mulai  berkembang,  dari  tatanan masyarakat paguyuban (sebagaimana tercermin dalam masyarakat Indonesia pra-
1945) bergeser ke masyarakat patembayan
(masyarakat modern Indonesia). Kenyataan  ini  pasti  berpengaruh  kepada pemaknaan  dan  implementasi  ideologi Pancasila.
Memasuki  Abad  ke-21,  kemajuan dunia mengalami akselerasi karena adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.  Bangsa  Indonesia  sebagai warga  yang  hidup  dalam  Taman  Sari Dunia,  juga  menikmati  dan  dipengaruhi kemajuan-kemajuan pesat  yang (mungkin) tidak  terbayangkan  pada  tahun  1945  saat Soekarno memperkenalkan Pancasila kepada bangsa Indonesia. Corak hubungan-hubungan  yang  sangat  rasional, individualis, tuntutan kebebasan berekspresi,  kebebasan  menentukan  nasib diri  sendiri,  penghormatan  hak  asasi
manusia,  kesetaraan  gender,  minimalisasi peran  negara,  tuntutan  keterbukaan  tata- kelola  pemerintahan,  bisa  jadi  sesuatu yang pada masa lalu sulit untuk diwacanakan  di  ranah  publik,  tetapi  pada masa  sekarang  justru  menjadi  tuntutan. Dalam pada itu demokrasi liberal  sebagai implikasi  globalisasi  terbukti  sampai  hari ini  tetap  mendominasi  diskursus  dan praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  berbagai  negara,  dan karenanya  dipandang  sebagai  yang  paling benar.
Dari  penelitian  pakar-pakar  terkemuka di  bidang  ilmu  politik  dan  sosiologi, disimpulkan bahwa keberhasilan demokrasi  liberal  karena  secara  konsisten ia  ditopang  oleh  pilar-pilar  utama  yaitu: negara  demokratis  yang  berwibawa  dan stabil  serta legitimate, penyelenggaraan ekonomi berbasis kapitalisme dan mekanisme  pasar  bebas,  keberlakuan prinsip rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan,  penghormatan  hak  asasi manusia. Pada  saat  ini    ketika  Pancasila semakin  disosialisasikan  ternyata  semakin tinggi pula tanggapan masyarakat eksistensi  Pancasila  di  era  sekarang. Apabila  dianalisis,  respons  itu  didasarkan pada  perspektif  dalam  dimensi  ruang  dan waktu sekarang.
Oleh  karena  dimensi  ruang  dan waktunya  sudah  sangat  berubah,  maka perlu  dijawab  permasalahan-permasalahan sebagai  berikut;  (1)  bagaimana  pengaruh pergeseran tatanan sosial terhadap pemaknaan  Pancasila;  (2)  bagaimana pengaruh  dominasi  demokrasi  liberal terhadap  tatanan  sosial  terutama  di Indonesia  .  Pertanyaan-pertanyaan  itu perlu  dijawab  agar  Pancasila  tetap  dapat diartikulasikan  namun  relevan  dengan perkembangan  tatanan  sosial.  Nilai-nilai gotong-royong, kebangsaan, keadilan sosial, musyawarah tentu harus direaktualisasi,dimaknai  dalam  konteks kekinian bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dikompromikan dalam situasi-situasi kritis yang menyulitkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

## B. Pembahasan

## 1. Pancasila Dalam Perubahan  Tatanan Sosial;
Perubahan  adalah  proses  yang  abadi. Aristoteles mengatakan, di dunia tidak ada yang  lebih  abadi  selain  perubahan  itu sendiri.  Perubahan  tatanan  sosial  selalu terjadinya  dalam  lingkup  dunia  maupun nasional.  Keduanya  tidak  bisa  berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling mempengaruhi.  Perubahan  tatanan  dalam lingkup  dunia  dapat  menjadi  pemicu perubahan  tatanan  sosial  di  tingkat nasional  dan  juga  sebaliknya.  Tatanan sosial  dalam  tulisan  ini  menunjuk  pada pengertian sistem kehidupan kemasyarakatan  yang  dilandaskan  pada sistem  regulasi  dan  tatanan  sosial  yang disepakati sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Setiap tatanan sosial selalu terikat  oleh dimensi  ruang dan waktu,  dan setiap ide atau gagasan besar bisa lahir dari suatu  tatanan  sosial  dalam  ruang  dan waktu  tersebut.  Pancasila  lahir  pada tatanan sosial Indonesia era pra- kemerdekaan,  dalam  situasi  kehidupan bangsa yang terjajah, saat masih berlangsung  Perang  Dunia  Kedua  (1939- 1945).
Kalau dilihat dari dimensi  ruang dan waktunya,  saat  Pancasila  diperkenalkan oleh  Soekarno  pada  tanggal  1  Juni  1945, adalah  saat  dimana  belum  ada  diskursus pengarus-utamaan  hak  asasi  manusia, otonomi  daerah,  kebebasan  berekspresi, penghargaan  kearifan-kearifan  lokal  dan aspek  lain  yang  menyentuh  persoalan  hak asasi  manusia.  Obsesi  utama  saat  itu (tahun  1945)  dan  tahun-tahun  berikutnya hingga awal 1970 adalah persatuan bangsa yang terus-menerus harus dikonsolidasikan mengingat  adanya  berbagai  gangguan pemberontakan dan separatisme di Indonesia  yang  masih  muda  usianya. Artinya semangat mengedepankan persatuan  bangsa  dengan  negara  sebagai pemeran  utamanya  tentu  sangat  kuat,  dan diskursus  tentang  hak  asasi  manusia
dengan segala implikasinya belum menjadi utama.
Pada  era  pemerintahan  Orde  Baru (1967-1997) semangat untuk tetap mengarus-utamakan  Pancasila  masih  tetap ada, sekalipun ditunggangi oleh kepentingan  politik  untuk  menghilangkan ingatan  publik  tentang  peran  Soekarno dalam  kelahiran  Pancasila  maupun  peran pemerintahan  Indonesia  pada  periode- periode  1950  hingga  1960-an  awal,  yang sebenarnya  telah  melahirkan  gagasan- gagasan  besar  tentang  pembangunan nasional  berdasarkan  Pancasila.  Melalui pelaksanaan penataran-penataran P4  yang dilakukan  secara  masif,  pemerintahan Orde  Baru  berupaya  mengarus-utamakan Pancasila,  dengan  penekanan  perannya dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dan berbangsa.  Upaya  memberikan  ingatan kepada publik tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi  sangat  dominan,  dan  kemudian dijabarkan  sekedar    dalam  butir-butir penuntun  tingkah  laku  warga  dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Pemahaman  bahwa  kepentingan  negara maupun  kepentingan  umum  harus  lebih didahulukan  daripada  kepentingan  diri sendiri  (individu)  sangat  ditanamkan kepada  warga.  Pemahaman-pemahaman seperti  itu  dibangun  demi  kelancaran kepentingan-kepentingan    pembangunan proyek-proyek  pemerintah,  tetapi  sering dijumpai  dalam  pelaksanaannya  terdapat indikasi  kolusi-korupsi  dan  nepotisme. Akan tetapi pengaruh peristiwa globalisasi yang  mulai  terjadi  pada  tahun  1989-1990 menimbulkan  kesadaran-kesadaran  baru masyarakat  Indonesia  tentang  hak  asasi manusia,  hakikat  demokrasi,  tuntutan  tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari  kolusi-korupsi  dan  nepotisme,  dan pasar  bebas  (Daniel  Woodley,  2015). Kesadaran-kesadaran  baru  itu  lambat  laun menjadi pemicu bagi sebagian besar warga Indonesia  yang  mulai  mempertanyakan manfaat penataran-penataran P4 (Pedoman Penghayatan  Dan  Pengamalan  Pancasila).
Masyarakat  mulai  memandang,  diskursus kepancasilaan  dalam  penataran-penataran seperti  itu  malah  seperti  membicarakan Pancasila  di  ruang  kosong.  Seperti  hanya pengandaian-pengandaian  ideal  yang  baik sekali  disampaikan,  tetapi  masyarakat melihat  tidak  ada  dalam  pelaksanaannya. Kesadaran-kesadaran  baru  warga  bangsa Indonesia,  sebagai  implikasi  globalisasi langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada terjadinya proses-proses
Reformasi  pada  tahun  1997-1998,  sebuah proses  ketatanegaraan  yang  akhirnya mengakhiri pemerintahan Presiden Soeharto (1968-1998). Semangat
Reformasi  kemudian  menjadi  pendorong dihapuskannya  penataran-penataran  P4 yang  secara  yuridis  disahkan  melalui, Ketetapan  MPR  Nomor  XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor  II/MPR/1978  tentang  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).
Apabila direnungkan dalam perspektif  sekarang,  peristiwa  Reformasi 1997-1998  di  Indonesia  itu  hampir  senada dengan peristiwa yang disebut Arab Spring yang “menimpa” negara-negara Arab. The Arab Spring merupakan gelombang revolusi  yang  diwujudkan  dalam  gerakan protes  yang  terjadi  di  negara-negara  Arab di  sekitar  tahun  2011-2012,  dengan  dalih untuk  membangun  demokrasi.  Fenomena Arab  Spring (Abdul  Kadir,  2017)  ini bagaikan  pandemi  yang  bersumber  di suatu negara, lalu menyebar ke negara lain, sehingga beberapa negara Arab
masyarakatnya ikut melakukan
pemberontakan  dengan  dalih  tuntutan demokrasi.  Akan  tetapi,  sesudah Arab Spring berlalu,  ada  permasalahan  yang sangat  tragis,  yaitu  adanya  keadaan  yang oleh  Francis  Fukuyama  disebut a  lack  of basic institutions , atau ketiadaan pemerintahan  yang  efektif.  Akibatnya,  di beberapa negara Arab timbul situasi chaos karena  tidak  ada  jaminan  keamanan  dan perlindungan bagi penduduk karena ketiadaan  negara  sebagai  institusi  yang mempunyai  monopoli  kekuasaan  sah  atas
rakyatnya  (Francis  Fukuyama,  2014). Fenomena Arab  Spring pada  tahun  2010- 2011 dapat menjadi contoh untuk menjelaskan  proses-proses  yang  akhirnya melemahkan  negara  bangsa.  Rakyat  dan atau  warga  bangsa  terlena  dalam  arus euphoria kebebasan,  pengarus-utamaan hak asasi manusia dan demokrasi. Pengalaman masa silam tentang penanaman  Pancasila  melalui  penataran P4,  yang  substansinya  diberikan  secara mengulang-ulang (repetisi) tetapi tidak ada refleksi  lebih  mendalam  dan  kontekstual  - yang bersinergi dengan euphoria kebebasan  pasca  Reformasi  -  membuat generasi  muda  bangsa  Indonesia  lebih terpikat  oleh  filsafat  dan  falsafah  dari negara-negara  lain.  Bukan  hanya  generasi muda,  bahkan  kalangan elite maupun pendidik  pun  mulai  terpikat  dengan falsafah  dan  filsafat  dari  luar  yang sebenarnya  belum  teruji  kesahihannya apabila diterapkan di  Indonesia.  Semangat berkebangsaan  dalam  arti  yang  sebenar- benarnya  mulai  terkikis  oleh  varian kepentingan yang muncul akibat pengaruh- pengaruh  dari  luar.  Muncul  kemudian  apa yang  disebut  politik  identitas  yang mengikis semangat berkebangsaan sebagaimana diajarkan para pendiri bangsa Indonesia.  Walaupun  tidak  mendominasi hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan, namun hubungan- hubungan sosial berbasis identitas diri dan atau  kelompok  berbasis  agama,  aliran keagamaan  maupun  pandangan  politik, telah merebak dalam masyarakat. Solidaritas timbul karena kesamaan identitas, bukan karena semangat berkebangsaan  Indonesia  yang  sebenarnya tidak dapat memungkiri realitas keberagaman di Indonesia.
Akan  tetapi  ketika  peradaban  dunia sangat  didominasi  oleh  teknologi  internet, terjadilah perubahan-perubahan yang sangat pesat bahkan mungkin tidak pernah dibayangkan  oleh  para  perumus  Pancasila dalam  sidang-sidang  BPUPK.  Internet telah menjadi pemicu perubahan peradaban  dunia  yang  diramalkan  akan
bertahan  dalam  jangka  waktu  lama  dan mengubah  pola-pola  kehidupan  serta mendekonstruksi asumsi-asumsi dan ajaran-ajaran    produk  era  empirisme (rasionalisme)  yang  telah  mendominasi peradaban  dunia  sejak  1650  hingga  saat ini.  Ilmu  pengetahuan  alam,  teknologi maupun  humaniora  yang  ada  saat  ini adalah  produk  peradaban  era  empirisme (rasionalisme).  Internet  telah  mengikis logika-logika ajaran era empirisme dengan logika-logika  baru  yang  mungkin  tidak terbayangkan  di  masa  lalu.  Era  dominasi teknologi  internet  akan  menjadi  pemicu tumbuhnya  peradaban  baru  dunia  yang sangat  mungkin  akan  bertahan  lama, sebagaimana dulu era empirisme mengubah  dunia  dengan  melahirkan  ilmu pengetahuan  dan  humaniora  berbasis rasionalitas-positivistik dengan mengandalkan  bukti  empiris,  seperti  yang dikembangkan  dalam  ilmu  pengetahuan hingga saat ini.
Dengan  mendasarkan  pada  ajaran Emile  Durkheim  (Anne,  2017)  maka sesungguhnya  telah  terjadi  perubahan tatanan masyarakat Indonesia dari masyarakat  tradisional  yang  tergambar pada masyarakat
Indonesia pra- kemerdekaan menuju
“masyarakat rasional” yang menunjuk pada masyarakat Indonesia  dengan  karakter:  (a) larger group ; (b) berkembang corak individualis;
(c)  nilai-nilai  mulai  berkembang  (bahkan bisa  bertentangan);  (d)  solidaritas  tumbuh karena kebutuhan. Kalau di era globalisasi dan Reformasi muncul tuntutan penghormatan  hak  asasi  manusia  yang kemudian  melahirkan  corak  berpikir  yang berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan individu ( individual  security and  prospherity )  maka  sekarang  corak berpikir itu telah bergeser menuju kedaulatan individu
( individual souvereignty ). Kemajuan jagad komunikasi  berkat  internet  adalah  pemicu utama munculnya corak berpikir dan sikap yang  merefleksikan  kedaulatan  individu. Manusia  secara  individu  makin  tidak  mau diganggu kemerdekaannya untuk
menikmati  hidup.  Dunia  telah  memasuki tatanan  dalam  lingkup metaverse ,  sebuah komunitas  virtual  tanpa  batas  yang  saling terhubung,  dimana  orang  bisa  bertemu, bekerja,  belajar,  bahkan  mencari  uang cukup  dengan  menggunakan  aplikasi- aplikasi smartphone maupun  perangkat- perangkat  lain  yang  semakin  efektif, efisien  namun  dengan  hasil  maksimal. Masyarakat  akan  semakin  ber-mindset individual, kalaupun ada semangat berkelompok,  itu  terjadi  karena  kesamaan kebutuhan  yang  terfragmentasi  dengan bermacam-macam alasan misalnya kesamaan agama, kesamaan hobi, kesamaan profesi dan sejenisnya.

## 2.  Demokrasi  Liberal  Dan  Pergeseran Tatanan Sosial
Tantangan  utama  Pancasila  di  era kekinian  adalah  dominannya  demokrasi liberal  dalam  percaturan  politik-ekonomi dunia.  Hasil  penelitian  pakar  politik beraliran realis, Francis Fukuyama, menyimpulkan  bahwa  demokrasi  liberal merupakan paham yang berhasil mengungguli  paham-paham  dan  atau ideologi  seperti:  Marxisme,  Facisme. Menurut  Fukuyama  dibanding  dengan kedua ideologi besar itu, demokrasi liberal mampu bertahan hingga hari ini, karena di dalam  demokrasi  liberal  tidak  ditemukan adanya prinsip-prinsip yang secara inheren cacat  atau  kontradiktif  (Fukuyama,  2014). “Keunggulan” demokrasi liberal karena itu perlu  dipelajari,  dipahami,  dikritisi,  untuk memperjuangkan  penegakan  demokrasi Pancasila  sebagai  paham  demokrasi  yang dirancang  dan  diwariskan  para  pendiri bangsa untuk keberlanjutan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Secara  garis  besar  di  dalam  buku yang berjudul: The End of History and The Last  Man (1996)  Francis  Fukuyama mengatakan  bahwa  legitimasi  demokrasi liberal - pada era pasca globalisasi - telah paripurna  dalam  arti  telah  mengatasi ideologi-ideologi sistem pemerintahan yang  sebelumnya  ada  seperti:  Fasisme  ala Jerman  sebelum  Perang  Dunia  maupun, Komunisme yang ditandai dengan
bubarnya  Uni  Soviet  pada  tahun  1989. Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya  dalam  pengertian  umum, sejarah ( history ) dimaknai sebagai peristiwa-peristiwa  yang  telah  terjadi didunia  sebagai  proses-proses  sebab- akibat.  Sejarah  dalam  konsepsi  Francis Fukuyama  adalah    sesuatu  yang  bersifat holistik,  koheren,  dan  evolusioner  untuk mencapai pada satu puncak tertentu.
Karl  Marx  menyatakan,  kapitalisme sebagai  ibu  demokrasi  liberal  akan  runtuh karena kontradiksi internalnya (Sam Atkinson,  2013).  Akan  tetapi  pendapat  ini ternyata tidak terbukti. Justru yang terjadi, kapitalisme selalu mampu mengoreksi diri, dan memperbaiki metode-metodenya menjadi  semakin  sempurna,  sebaliknya komunisme  runtuh  karena  tidak  mampu menjawab  tantangan  jaman.  Kapitalisme telah mengubah diri dalam wajahnya yang lebih  humanis,  santun  dan  berpihak  pada kaum  lemah,  miskin  dan  terpinggirkan. Dalam  wajah  yang  humanis  itu  muncul proses-proses produktif yang menimbulkan pencerahan baru ( new enlightment ), kesadaran baru yang diterima  sesuatu  yang  tak  terbantahkan. Dalam kata-kata Francis Fukuyama,
“demokrasi  liberal  merupakan  “titik  akhir evolusi ideologi umat manusia”(“ end point of  mankind’s  ideological  evolution ”)  dan “bentuk  akhir  pemerintahan”  (“ final  form of  human  government ”)  dan  karena  itu merupakan  “akhir  dari  sejarah”  (“ end  of history ”).  Fukuyama  meramalkan  tidak ada  lagi  pertentangan  ideologi-ideologi besar  dalam  akhir  sejarah. The  end  of history ini terjadi, karena ideologi-ideologi pemerintahan  yang  lain  ternyata  tidak mampu menjawab tantangan jaman, sebaliknya  demokrasi  liberal  memang bebas  dari  kontradiksi-kontradiksi  internal yang mendasar.

## 3.  Transformasi  Pemaknaan  Nilai-Nilai Pancasila
Pancasila diperkenalkan Soekarno kepada  bangsa  Indonesia  dalam  sidang- sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nilai-nilai  yang  melandasi  prinsip-prinsip
itu  yang  kemudian  dinamakan  Pancasila oleh Soekarno, merupakan nilai-nilai yang bersumber  dari  pengalaman  hidup  bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat baik  dalam  lingkup  nasional  maupun pengenalannya  pada  perkembangan  dunia luar, seperti paham demokrasi, nomokrasi, republik, welfare  state . Oleh  karena  itulah di  dalam  Pancasila  kita  mendapati  adanya aspek religiusitas sekaligus aspek rasionalitas yang muaranya adalah mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan sosial. Dalam kajian filsafat telah diajarkan bahwa yang disebut nilai selalu lahir dalam dimensi  ruang  dan  waktu  tertentu.  Nilai merupakan  hasil  kontemplasi  yang  lahir dari  tatanan  sosial  tertentu,  sehingga dikatakan  nilai-nilai  lahir  terikat  oleh ruang dan waktu.
Apakah  sebuah  nilai  mampu  bertahan menembus ruang dan waktu dalam tatanan sosial  yang  sudah  berubah,  akan  sangat tergantung dari seberapa jauh nilai-nilai itu mampu  beradaptasi  terhadap  perubahan- perubahan itu, dan seberapa jauh nilai-nilai itu  mampu  menjadi  landasan  untuk mengatasi kesulitan-kesulitan manusia dalam  menghadapi  kehidupan  nyata  untuk mewujudkan  kehidupan  yang  tercukupi kebutuhan  makanan,  papan,  pangan  dan kebutuhan  lain  demi  keberlanjutan  hidup diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya. Nilai-nilai  dalam  ideologi  liberalisme mampu  menembus  jaman  yang  berubah karena  mampu  membuat  penyesuaian- penyesuaian. Penganjur kapitalisme, George  Soros  menyatakan  liberalisme harus menyadari bahwa nilai-nilai liberalisme  tidak  dapat  hidup  terisolasi. Sebagai partisipan pasar bebas, liberalisme tidak  saja    harus  memenuhi  kepentingan sendiri,  tetapi  juga  harus  peduli  dengan masyarakat  tempat    hidup,  dan  ketika sampai pada keputusan kolektif, liberalisme harus mengedepankan kepentingan  bersama  (George  Soros, 2002).  Pemaksaan  kepentingan  sendiri (seperti  dalam laissez  faire )  dalam mekanisme  pasar  akan  menimbulkan instabilitas  global.  Intinya  pemikiran
bercorak  fundamentalisme  pasar  harus diubah,  menjadi  mekanisme  pasar  yang lebih  bertanggungjawab  secara  sosial sebagai habitus baru.
Disisi lain pada kutub yang berlawanan,  nilai-nilai  dalam  ideologi Marxisme-Komunisme  juga  tidak  mampu menjawab tuntutan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara penganutnya.  Contoh  yang  paling  tragis adalah  kegagalan  nilai-nilai    Marxisme- Komunisme menghadapi tantangan kemajuan  dunia  pasca-globalisasi  pada tahun  1990.  Uni  Soviet  bahkan  tidak mampu  bertahan  eksistensinya  sebagai negara  sehingga  harus  membubarkan  diri terpecah-pecah  kembali  menjadi  satuan- satuan  negara  yang  terdiri  dari  15  negara. Akan    tetapi,  Rusia  –  China  –  Vietnam menjadi    maju  pesat  seperti  sekarang  ini bukan  karena  dipegang  teguhnya  ideologi Marxisme-Komunisme. Keberhasilan mereka  justru  karena  negara-negara  itu melakukan transformasi konsepsi-konsepsi mendasar pada nilai-nilai yang terjabarkan dalam kebijakan ekonomi-politiknya
(Ronald dan Ning Wang, 2012).
Belajar  dari  kegagalan  Marxisme- Komunisme, kini Rusia dan China menjadi negara yang diperhitungkan dalam kekuatan  militer  dan  percaturan  ekonomi internasional, artinya kemajuan yang pesat di  kedua  negara  itu  terjadi  bukan  karena dipegang-teguhnya  nilai-nilai  Marxisme- Komunisme, melainkan karena diadopsinya  nilai-nilai  baru  dalam  tata pemerintahan,  politik  dan  ekonominya, yang  diterapkan  dengan  sangat  hati-hati. Semua dilakukan dalam rangka menciptakan negara yang mampu menyejahterakan rakyatnya.
Jepang  adalah  contoh  berikut  tentang negara  yang  mengadopsi  nilai-nilai  asing dengan sangat hati-hati tanpa meninggalkan nilai-nilai khas kebangsaannya.  Di  era  global  yang ditandai  dengan  dominannya  pemikiran pasar  bebas,  peradaban  Jepang  itu  tetap bertahan  hidup  berdampingan  dengan ekspansi  kapitalisme  dalam  segala  lini.
Perjumpaan  peradaban  Jepang  dengan peradaban  Barat,  setelah  kekalahannya dalam  Perang  Dunia  Kedua  (1945),  tidak mengakibatkan  Jepang  menjadi  bangsa yang  harus  mengubah  pola  pikirnya menjadi  kapitalistik.  Kekhasan  Jepang merupakan  hasil  perjuangan  yang  tak terputus  sejak  dijatuhkannya  bom  atom  di Hiroshima  dan  Nagasaki  pada  Agustus 1945. Ada pernyataan yang sangat anggun dari  Kaisar  Hirohito  kepada  bangsa  saat penyerahan  Jepang  kepada  Sekutu  tanggal 15  Agustus  1945  (Elaine  Hanson,  2010): “ Satukan seluruh kekuatan kalian, abdikan bagi  pembangunan  masa  depan  agar kalian  sanggup  memuliakan  keagungan sejati  Jepang  yang  mampu  mengikuti derap  kemajuan  dunia ”.  Pidato  itu mencerminkan  kepercayaan  diri,  karena kekuatan  modal  sosial  yang  sungguh  luar biasa  yang  dimiliki  bangsa  Jepang.  Era baru  pun  dimulai.  Kaisar  dibolehkan  tetap bertakhta  hanya  dalam  peran  seremonial, sementara  Jenderal  Douglas  MacArthur dari Amerika Serikat ditugaskan memimpin  Jepang  menuju  transisi  ke demokrasi.  Namun  penguasaan  itu  tidak membuat  Jepang  larut  dalam  budaya  pikir peradaban  Barat.  Tidak  tergoyahkannya peradaban  Jepang,  karena  ternyata  nilai- nilai  dasar  peradaban  itu  bersifat genuine yang berhasil dirajut jauh sebelumnya. Jepang  adalah  bangsa  yang  memiliki struktur  sosial  hierarkis  dan  sekaligus solidaritas.  Disebabkan  oleh  sifat  yang demikian  itu  maka  jejaring  sosial  ( social network )  di  negara  ini  berwatak  hierarkis dan sekaligus juga pekat dengan solidaritas.  Berbeda  dengan  peradaban Barat,  maka  posisi  seseorang  di  Jepang tidak terpisahkan secara individual, melainkan  selalu  erat  terkait  dan  berada dalam  kaitan  dengan  masyarakatnya. Konsep tentang seseorang tidaklah seorang diri  melainkan  “seorang-dalam-konteks- sosial”.  Tetapi  dengan  kekhasan  itulah Jepang  justru survive menjadi  negara industri  modern  yang  diperhitungkan hingga  hari  ini.  Modernitas  Jepang  tidak ditandai  dengan  penerapan  peradaban
Barat  dan  peradaban  lain  yang  tidak selaras dengan jati diri bangsa. Kejepangan-nya benar-benar terjaga, bahkan di dalam penyelenggaraan demokrasinya.  Berbeda  dengan  demokrasi produk peradaban Barat, demokrasi Jepang bernilai  kolektif  dan  komunal.  Gagasan- gagasan peradaban Barat tentang demokrasi,  individualisme,  pasar  bebas, hak  asasi  manusia,  sistem  hukum  modern tidak berpengaruh dalam peradaban Jepang dan di Tiongkok sekarang.
Di  era  global  yang  ditandai  dengan dominannya pemikiran pasar bebas, peradaban  Jepang    itu  tetap  bertahan hidup  berdampingan  dengan  ekspansi kapitalisme  dalam  segala  lini.  Perjumpaan peradaban Jepang dengan peradaban Barat, setelah  kekalahannya  dalam  Perang  Dunia Kedua, tidak mengakibatkan Jepang menjadi  bangsa  yang  harus  merubah  pola pikirnya  menjadi  kapitalistik.  Nyatanya industri dan dunia bisnis Jepang bisa maju pesat. Keunggulan Jepang bersama Tiongkok  semakin  menegaskan  relevansi peradaban  sebagai  penopang  keberhasilan ekonomi bangsa, bahkan menjadi kekuatan ekonomi  baru  yang  mampu  melawan tekanan negara-negara Barat.
Pembentukan peradaban Jepang memang  bukan  sesuatu  yang  alami,  ia memerlukan  kesediaan  diri  seseorang  atau suatu  komunitas  untuk  dijadikan  satu rajutan  berbasis  keragaman  budaya.  Di dalam  rajutan  itu  manusia  bagaikan sekedar seutas benang di dalam peradaban. Tetapi    apa  pun  yang  dilakukan  pada rajutan  tersebut,  seseorang  atau  suatu komunitas  itu  sebenarnya  melakukannya untuk  keberlanjutan  mereka  sendiri.  Di dalam  rajutan  peradaban  itu,  segala sesuatunya  terikat  menjadi  satu,  tetapi saling  berhubungan.  Kekhasan  nilai-nilai bangsa  Jepang  yang  sudah  dirajut  lama sejak  masa  lalu  jauh  sebelum  kalah  pada Perang  Dunia  Kedua,  ternyata  sukses membawa Jepang seperti sekarang.
Sebenarnya  sudah  ada  modal  sosial bangsa  Indonesia  untuk  mendefinisikan kembali keindonesiaannya, di era
sekarang.  Modal  sosial  sebagai  kekuatan yang  sudah  berurat  berakar  tersebut adalah:  perasaan  tidak  terpisah  dengan lingkungan sosial dan alam dimana bangsa itu  hidup,  menjunjung  tinggi  religiusitas, menjunjung tinggi kearifan lokal, musyawarah  dan  semangat  komunalisme. Kekuatan  tradisi  hidup  itu  terbukti  tidak tergoyahkan  ketika  Belanda  menguasai Indonesia sejak 1696 hingga 1945. Bangsa Indonesia,  telah  menjadi  titik  perjumpaan budaya  pikir  lokal  dengan  budaya  pikir pasar  bebas  yang  sudah  mengglobal. Masing-masing  budaya  pikir  tersebut memiliki  karakteristik  yang  berbeda, bahkan  bisa  kontradiktif  atau  berlawanan. Tetapi masuknya Belanda di Indonesia dan mulai  masuknya  modernisasi  ala  Barat  di Indonesia di era 1960-an, tidak menjadikan bangsa  Indonesia  kemudian  meninggalkan corak budaya agraris, dan sebaliknya tidak begitu  saja  menerima  cara  berpikir  pasar bebas  sebagai  kebenaran.  Ini  merupakan modal  sosial  yang  kuat,  untuk  membuat kekuatan  peradaban  Indonesia,  tetapi sayangnya  malah  mulai  ditinggalkan  dan ada masyarakatnya yang justru kagum dan berupaya  membudayakan  peradaban  yang tidak selaras dengan keindonesiaan. Dikutub  yang  sangat  berlawanan, Samuel  Huntington  juga  menjelaskan tentang  fenomena  yang  disebutnya  negara yang  terkoyak  ( torn  country ),  sebagai negara  yang  tidak  pernah  berhasil  merajut budaya-budaya  yang  ada  di  masyarakat menjadi  satu  peradaban  yang  kokoh sebagai landasan negara kebangsaan (Samuel,  2006).  Negara  yang  terkoyak terjadi  karena  masyarakatnya  sendiri terdiferensiasi  dalam  keinginan-keinginan yang  berbeda,  sementara  para  pemimpin bangsanya mempunyai orientasi peradaban kebangsaan  yang  tidak  pernah  jelas  atau setidak-tidaknya ikut-ikutan karena dominasi  “peradaban  universal”  Barat. Huntington  memberi  contoh  negara  yang terkoyak yaitu Uni Soviet. Budaya sebagai bangsa  Uni  Soviet  tidak  pernah  berhasil dirajut  sebagai  peradaban  khas,  sehingga negara  itu  akhirnya  bubar  pada  tahun
1990. Konflik Rusia–Ukraina sekarang ini adalah  bukti  bahwa  sejak  disatukan  dalam Uni  Soviet  pada  30  Desember  1922,  tidak pernah  tumbuh  yang  namanya  jati  diri bangsa  Uni  Soviet,  walaupun  secara budaya  Rusia  dan  Ukraina  adalah  sesama bangsa  Slavia  yang  mempunyai  hubungan dekat  berabad-abad.  Hal  senada  juga terjadi  pada  Yugoslavia  yang  akhirnya harus bubar pada tahun 1990.

## C. Simpulan
Perubahan  sosial  tatanan  dunia  yang bergerak  dengan  pesat  telah  mengubah aspirasi  dan  partisipasi  warga  dalam kehidupan. Pesatnya pergerakan dunia saat ini  membuat  suasana  ketidakpastian. Bangsa  Indonesia  selayaknya  menyadari dan  terbuka  terhadap  ketidakpastian  ini dan tidak melepaskan diri dari ketidakpastian, dengan bersikap fundamentalis.  Harus  disadari  bahwa, ketidakpastian dunia seperti ini sebenarnya justru  memberikan  tantangan  untuk  maju, dan  melakukan  perbaikan  pada  sistem penyelenggaraan demokrasi Pancasila.
Keberhasilan demokrasi  liberal  menembus ruang dan waktu seharusnya dapat menjadi pelajaran  bagi  kita  tentang  bagaimana seharusnya  demokrasi  Pancasila  dikelola untuk  mengantarkan  kemajuan  bangsa. Transformasi pemaknaan nilai-nilai Pancasila  di  era  sekarang  harus  didasari bahwa  kita  tidak  dapat  hidup  terisolasi terpisah  dari  hubungan  negara  lain.  Kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas,  namun  harus  peduli  dengan penderitaan  masyarakat  dan  ketika  harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan  masyarakat  bangsa  harus dikedepankan.  Kalau  pembicaraan  kita tentang nilai-nilai Pancasila masih mengandaikan  seperti  pada  masyarakat  di era 1945 di semua lini, maka pembicaraan tentang  Pancasila  tidak  akan  ada  artinya. Ketika rakyat sudah banyak mendevosikan (membaktikan)  diri  pada  ideologi,  maka ideologi harus mampu menjawab persoalan-persoalan  mendasar  kehidupan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Atkinson,  S.  (2013). The  Politics  Book . London: Dorling Kindersley Ltd. Badan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila (BPIP).  (2020). Materi  Dasar Pembinaan  Ideologi  Pancasila. Jakarta:  Kedeputian  Pengkajian dan Materi BPIP.
Basarah,  A.,  &  Hasanuddin,  T.B.  (Eds.).
(2016). Historisitas dan Spiritualitas  Pancasila  Refleksi Peringatan  67  Tahun  Hari  Lahir
Pancasila. Jakarta:  Fraksi  Partai
Demokrasi  Indonesia  Perjuangan MPR-RI.
Beeden,  A.,  Zyl,  M.  van  (2015). The Sociology  Book. London:  Dorling Kindersley Ltd.
Cardenas,  E.H.  (2010). How  Governments Work  The  Inside  Guide  to  the Politics of the World (Alih bahasa oleh: Aswita  Ratih  Fitriani  dkk.).
Jakarta: PT Lentera Abadi.
Coase, R., & Wang, N. (2012). How China Became  Capitalist. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Fukuyama,  F.  (2014). Political  Order  dan
Political Decay, From the
Industrial  Revolution  to  The Globalization of Democracy. New York: Farrar, Straus, and Giroux. Hatta,  M.,  Soebardjo, A.,  Maramis, A. A., Sunario, Pringgodigdo, A.G. (1975). Uraian Pancasila Dengan Dokumen  Lahirnya  Pancasila  1 Juni  1945. Jakarta:  Penerbit
Mutiara. Hosseini,  S. A.  (2010). Globalization  and Capitalism [online]. DOI: 10.13140/RG.2.1.1883.0241 Available: https://
globalalternatives.wordpress.com/
2010/3/27/globalization-and-
capitalism/
Huntington,  S.  (1996). The  Clash  of Civilization and the Remarking of Word  Order .  New  York:  Simon and Schuster.
Magee, B. (2016). The Story of
Philosophy. London: Dorling Kindersley Ltd. Mushtaq, A.Q.,  & Afzal,  M.  (2017). Arab Spring: Its Causes and
Consequences. Journal  of  the Punjab University Historical Society, 30 (January-June  2017),
1-10.
Rooney, A.  (2017). How  the  World  Works Philosophy  From  the  Ancient Greeks  to  Great  Thinkers  of Modern  Times .  London:  Arcturus Publishing Ltd.
Samekto, FX. Adji. (2022). Menghadirkan Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Di Era Pasca
Globalisasi. Semarang:  Undip Press;  Sekretariat  Jenderal  MPR- RI (2017).
Sekretariat Jenderal MPR RI. (n.d.) Bahan Tayang  Materi  Sosialisasi  Empat Pilar MPR RI . Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. Soros,  G.  (2002). The  Crisis  of  Global Capitalism (Open Society Endangered) Diterjemahkan oleh: Dindin  Solahudin.  Yogyakarta: Qalam.
Totten,  M.J.  (2015). Hanoi’s  Capitalist
Revolution . (Journal Online: https://www.city-
journal.org/html/hanoi- capitalistrevolution13743.html).
Wedyodiningrat,  R.  (Pengantar),  (1947).
Lahirnya Pantja Sila . Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer.
Weeks,  M.  (2014). Heads  Up  Philosophy . London: Dorling Kindersley Ltd.
Woodley,  D.  (2015). Globalization  and Capitalist Geopolitics Sovereignty and  State  Power  in  a Multipolar World . London: Routledge.