Submission Review Process Revised Accepted Published 12-03-2022 19-03 s/d 29-03-2022 18-04-2022 29-04-2022 30-04-2022
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3  No.2, April 2022 (121-129)
Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang
Gerakan Sosial Masyarakat Eks Penghuni Lama Gusuran UIN Raden Fatah Kampus B Jakabaring

## Nurfitriyanti
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: Nfitry312@gmail.com

## Nico Oktario Adytyas
Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: nico_uin@radenfatah.ac.id

## ABSTRACT
Social  movements  are  increasingly  believed  to  be  tools  of  interest  to  realize  social change  when  people  are  faced  with  social  problems  (problems).  This  research  is motivated by the social movement of the former residents of the evicted former UIN Raden  Fatah  Jakabaring  where  the  former  community  (five  business)  demand compensation  rights  for  their  land  and  buildings  that  have  been  evicted  due  to  the land acquisition of Campus B UIN Raden Fatah in 2015. some people who have land rights and are proven by official certificates in accordance with statutory regulations demand  their  rights,  namely  compensation  for  land  and  buildings  that  have  been evicted  to  the  provincial  government.  South  Sumatra  and  UIN  Raden  Fatah,  after deliberation,  the  results  did  not  find  agreement,  so  the  provincial  government proposed  to  the  community  that  the  land  acquisition  case  (eviction)  was  directed  to the legal domain of the Palembang city court to find the best solution so that it could be resolved fairly so that no parties who feel aggrieved.
The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  dynamics  of  the  ex-eviction community  in  the  construction  of  the  Raden  Fatah  Jakabaring  UIN  building  and  the form of the ex-community social movement towards the acquisition of eviction land at UIN  Jakabaring.  The  research  methodology  used  is  a  qualitative  method.  Narrative- descriptive research with an inductive-deductive approach from the truth of the case to the  general  public  regarding  a  phenomenon  that  occurs.  research  instrument  with interview  sheets  and  documentation,  data  collection  techniques  through  in-depth interviews with parties related to the land dispute case of UIN Raden Fatah.
The results showed that the dynamics of the social movement of the former (five  business)  residents  of  the  former  evicted  UIN  Raden  Fatah  Jakabaring,  namely
the community worked hard to demand compensation for their land and buildings that had been evicted by submitting the case to the Palembang city court with the assistance of a resident's attorney. namely Herman Iskandar who was represented by Rozaillah et al. With this, the case was won by the former Panca Usaha community with the results of  negotiations  by  Governor  Herman  Deru  to  the  former  community.  So  that  the community  is  given  two  choices  from  the  results  of  the  negotiations,  namely compensation in the form of an allocation by the governor of South Sumatra, the first choice is the allocation of vacant land in the Jakabaring area and the second option is flats in the Kertapati area. The form of the movement is a resistance movement.
Keywords: Social Movement, Community, Land Dispute

## ABSTRAK
Gerakan sosial (social movement) semakin diyakini merupakan alat kepentingan untuk mewujudkan  perubahan  sosial  ketika  masyarakat  dihinggapi  problem  sosial (Permasalahan). Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh gerakan sosial masyarakat eks  penghuni  lama  gusuran  UIN  Raden  Fatah  Jakabaring  dimana  masyarakat  Eks (Panca  Usaha)  menutut  hak  ganti  rugi  atas  lahan  dan  bangunan  mereka  yang  telah digusur  akibat  pembebasan  lahan  Kampus  B  UIN  Raden  Fatah  pada  tahun  2015. Sehingga  ada  sebagian  masyarakat  yang  memiliki  hak  lahan  dan  dibuktikan  dengan sertifikat resmi sesuai peraturan perundang-undangan menuntut hak mereka yakni ganti rugi  atas  lahan  dan  bangunan  yang  telah  digusur  kepada  Pemprov.  Sumsel  dan  UIN Raden  Fatah,  setelah  dilakukan  musyawarah  hal  hasil  tidak  menemukan  kesepakatan sehingga  Pemprov  mengusulkan  kepada  masyarakat  yang  terkait  kasus  pembebasan lahan (gusuran) diarahkan ke ranah hukum pengadilan kota Palembang agar ditemukan solusi terbaik sehingga dapat di selesaikan secara adil agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Tujuan penelitian adalah Untuk Mengetahui Dinamika masyarakat Eks Gusuran Pembangunan  Gedung  UIN  Raden  Fatah  Jakabaring  serta  Bentuk  dari  Gerakan  Sosial Masyarakat  Eks  Terhadap  Pembebasan  Lahan  Gusuran  UIN  Jakabaring.  Metodologi penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  jenis  penelitian  Naratif-deskriptif dengan metode induktif-deduktif pendekatan dari kebenaran kasus ke umum mengenai suatu  fenomena  yang  terjadi.  instrument  penelitian  dengan  lembar  wawancara  dan dokumentasi,  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  secara  mendalam  kepada pihak-pihak terkait kasus sengketa lahan UIN Raden Fatah.
Berdasarkan  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dinamika  gerakan  sosial masyarakat  eks  (Panca  Usaha)  penghuni  lama  gusuran  UIN  Raden  Fatah  Jakabaring yaitu masyarakat berusa keras menuntut hak ganti rugi atas lahan dan bangunan mereka yang telah digusur dengan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan kota palembang di bantu oleh kuasa hukum warga yakni Herman Iskandar yang di wakili oleh Rozaillah dkk.  Dengan  ini,  perkara  tersebut  di  menangkan  oleh  masyarakat  eks  Panca  Usaha dengan hasil negoisasi oleh Gubernur Herman Deru kepada masyarakat Eks. Sehingga
masyarakat  di  berikan  dua  pilihan  dari  hasil  negoisasi  yaitu  ganti  rugi  berupa  alokasi oleh gubernur sumatera selatan, pilihan pertama berupa alokasi lahan kosong di daerah Jakabaring  serta  pilihan  yang  kedua  adalah  rumah  susun  yang  berada  di  daerah kertapati. Adapun bentuk dari gerakannya adalah gerakan perlawanan (Resistensi).
Keywords: Gerakan social, masyarakat, sengketa lahan

## PENDAHULUAN
Gerakan sosial (social movement) semakin diyakini merupakan alat kepentingan untuk mewujudkan  perubahan  sosial  ketika  masyarakat  dihinggapi  problem  sosial (Permasalahan).  Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  sering  kali  menimbulkan masalah polemik dalam pelaksanaan dinamika pembangunan, Sehingga timbul berbagai macam konflik sengketa lahan yang terjadi pada masyarakat akibat pembangunan yang akan  dilakukan.  Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  sering  kali  menimbulkan masalah polemik dalam pelaksanaannya. Hambatan yang terjadi karena adanya konflik kepentingan  antara  hak  kepemilikan  tanah  dan  pemilik  lahan  sehingga  aspek  hukum dalam  proses  pembebasan  lahan  tersebut  sering  kali  di  tunggangi  oleh  pihak  yang berkepentingan.
Oleh  karena  itu,  Seiring  dengan  dinamika  pembangunan,  berbagai  macam konflik  sengketa  juga  timbul  dalam  masyarakat  akibat  pembangunan  tersebut.  Salah satu  kegiatan  pembangunan  nasional  yakni  pembangunan  infrastruktur  guna kepentingan  umum.  Salah  satu  pembangunan  yang  berbasis  untuk  kepentingan  umum yaitu, pembangunan sarana pendidikan guna memenuhi salah satu hak masyarakat yakni hak atas pendidikan. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dalam hal ini turut andil dalam kegiatan pembangunan nasional sebagai kepentingan umum dalam sarana  pendidikan  dengan  inisiatif  membangun  kampus  B  UIN  Raden  Fatah  oleh  PT. Nindya  Karya  diatas  pemukiman  warga  dengan  lahan  seluas  35  hektare  yang  dihuni oleh  146  kepala  keluarga  (KK)  di  Kelurahan  8  Ulu  Kecamatan  SU  1  jakabaring, Palembang.
Namun  pada  awalnya  Lahan  ini  diakusisi  oleh  warga  yang  bernama  Amrozie pemilik  lahan  selaku  pihak  ketiga  yang  telah  ia  beli  dari  saudara  Yustin  selaku  pihak kedua  yang  mana  tanah  tersebut  peroleh  dari  saudari  Yustin  dengan  cara  membeli sebagian  lahan  dari  saudari  Ny.  Siti  Zuhro  Saleh  selaku  pihak  pertama  sebagaimana diterangkan  dalam  Akta  jual  beli  Nomor  43/PT/SU-I/1990  dikutip  dari  (surat  putusan Mahkama  Agung  Nomor  2334  K/Pdt/2017).  pada  tahun  2001  saudari  Yustin  selaku pihak  kedua  menjual  tanah  tersebut  kepada  saudara  Amrozie  selaku  pihak  ketiga sehingga  terjadilah  kesepakatan  hak  jual  beli  tanah  diatas  materai  yang  di  buat dihadapan  Robert  Tjahjaindra  selaku  notaris  di  Palembang  pada  tahun  2001.  namun pada tahun 2008 Amrozie selaku pihak ketiga mulai mengkaplingkan tanah tersebut dan di  distribusikan  kepada  warga  dengan  harga  murah.  Pada  tahun  2008  mulailah  satu
perasatu warga mendirikan bangunan yang telah dibelinya tadi, akan tetapi warga yang membeli  tanah  ditempat  tersebut  tidak  mengetahui  bahwa  tanah  tersebut  adalah  tanah sengketa milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pada  dasarnya  lahan  yang  berada  di  Kelurahan  8  Ulu  Kecamatan  SU  1 Jakabaring,  Palembang  tersebut  merupakan  lahan  hasil  reklamasi  milik  pemerintah Sumatera  Selatan  yang  kemudian  dihibahkan  kepada  UIN  Raden  Fatah  melalui gubernur  pada  tahun  2012  berdasarkan  surat  keputusan  Gubernur  Sumatera  Selatan tanggal  10  Oktober  2011  No.  715/KPTS/VI/2011  (yang  dikutip  dari  Surat  putusan Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  khusus  Palembang  No.28/Pdt.G/2016/PN.Plg:17).  Terkait hal tersebut maka beberapa warga yang rumahnya berada diwilayah pembangunan UIN kampus B tidak menerima pembangunan yang akan dilakukan oleh UIN karena belum mendapatkan hak ganti rugi atas penggusuran yang dilakukan oleh pihak UIN terhadap tempat tinggal mereka.
Sehingga tidak ditemukannya kesepakatan atas ganti rugi yang diberikan kepada warga  dan  tidak  ditemukannya  solusi  bagi  warga  yang  merasa  dirugikan,  akhirnya masyarakat mengajak massa untuk melakukan gerakan/demonstrasi untuk menuntut dan meminta  kejelasan  atas  ganti  rugi  yg  belum  dibayarkan.  Lalu  mengapa  belum  ada kejelasan  ganti  rugi?  dan  bagaimana  dinamika  masyarakt  eks?  serta  apa  bentuk  dari gerakan  yang  dilakukan  masyarakat  eks  Gusuran  Pembangunan  Gedung  UIN  Raden Fatah Jakabaring pada saat pembebasan lahan.dari alasan diatas dapat diketahui bahwa masih adanya hak-hak masyarakat yang kurang terpenuhi. Maka dari itu peneliti merasa tertarik  untuk  membahas  mengenai  dinamika  masyarakat  Eks  gusuran  pembangunan gedung UIN Raden Fatah Jakabaring

## TINJAUAN LITERATUR
Denny  Dewanto  Panjaitan  dengan  judul  “Peranan  Komnas  Ham  Dalam  Penanganan Kasus  Pembebasan  Lahan  Pembangunan  Uin  Raden  Fatah  Palembang  ”  ,  dalam penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  peranan  Komnas  HAM  dalam  kasus pembebasan lahan pembangunan gedung UIN Raden Fatah Palembang.
Penelitian  ini  fokus  membahasas  peranan  Komnas  HAM  (Hak  Asasi  Manusia) dalam  perlindungan  HAM  serta  faktor  yang  mempengaruhi  peranan  Komnas  HAM dalam  pembebasan  lahan  pembangunan  uin  rf.  Auli  Sahdin  dengan  judul  “Gerakan Sosial  Dan  Sengketa  Lahan  Di  Aceh  Singkil(Studi  Kasus:Masyarakat  Kecamatan Singkil versus PT.Nafasindo)” dalam penelitian ini membahas tentang peran, tantangan, dan  dampak/capaian  gerakan  sosial  dalam  mengupayakan tuntutannya terkait  sengketa lahan antara masyarakat Kecamatan Singkil dan PT.Nafasindo.
Meita  Setyorini  dengan  berjudul  :  “Gerakan  Sosial  Kelompok  Hitambara Sebagai  Gerakan  Sosial  Masyarakat  Kecamatan  Punggelan  Dalam  Kasus  Redistribusi Tanah”  dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  latar  belakang  berdirinya kelompok  sosial  HITAMBARA  (himpunan  petani  masyarakat  banjanegara),  tahap pelaksanaan  redistribusi  tanah  dan  gerakan  sosial  sebagai  gerakan  sosial  masyarakat kecamatan  punggelan  dalam  kasus  redistibusi  tanah.  Ahmad  Izudin  yang  berjudul  :
“Gerakan  Sosial  Warga  Parangkusumo  Pada  Kasus  Penggusuran  Lahan  Geo  Maritim Park”  dalam  penelitian  jurnal  ini  fokus  membahas  kasus  penggusuran  warga parangkusumo  Kabupaten  Bantul,  menguraikan  dinamika  gerakann  sosial  warga  yang terkena  dampak  penggusuran  akibat  rencana  pembangunan  Geo  Maritim  Park.  Soni Akhmad Nulhaqim yang berjudul “Upaya Prenvektif Konflik Penggusuran Lahan”.
Dalam  jurnal  ini  membahas  tentang  faktor  penyebab  terjadinya  konflik  dalam penggusuran  lahan  masyarakat  dirugikan  dan  merasa  tidak  dpat  perlindungan  karena penggusuran yang dilakukan secara paksaan. Berdasarkan beberapa sumber diatas, yang membedakan  tulisan  peneliti  dengan  tulisan  sebelummnya  ialah  penelitian  ini memfokuskan  pada  dinamika  yang  terjadi  serta  bentuk  dari  gerakan  sosial  masyarakat eks penghuni lama gusuran UIN Raden Fatah Jakabaring, menggunakan jenis penelitian deskriftif  dengan  metode  pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  membuat  deskriftif secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  tentang  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  populasi  atau objek tertentu.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif  yang  bertujuan  membuat  deskriftif  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat tentang  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  populasi  atau  objek  tertentu  (Syahza,  2021:28). Pendekatan kualitatif ini juga bertujuan membuat deskriftif secara sistematis, bertujuan untuk  mengetahui  kebenaran  kasus  ke  umum  mengenai  suatu  fenomena  yang  terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Untuk menganalisa data peneliti menggunakan  teknis  analisis  Naratif-Deskriftif,  yaitu  memperkuat  analisa  dengan kualitas  bahan  yang  diperoleh,  bahan  yang  terkumpul,  selanjutnya  dianalisa menggunakan  metode  induktif-deduktif.  Tujuan  dari  penelitian  deskriftif  ini  adalah untuk  membuat  deskripsi,  gambaran,  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki,  dan juga  setiap  kesimpulan  yang  ditetapkan  akan  terus-menerus  diverifikasi  hingga  benar- benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika  yang  terjadi  pada  saat  pembebasan  lahan  membuat  pihak  masyarakat  eks (Panca  Usaha)  merasa  dirugikan  sehingga  masyarakat  tersebut  menuntut  hak  mereka. Dengan cara membuat gerakan sosial guna mencari titik temu dan keterangan akan hak ganti  rugi.  Sehingga  pada  saat  terjadi  gerakan  masyarakat  memiliki  alasan  yang  kuat untuk melakukan demonstrasi (gerakan).
Menurut  pandangan  ahli  sosiologi  dalam  kamus  sosiologi  memberikan  definisi bahwa  gerakan  sosial  merupakan  suatu  aliansi  sosial  sejumlah  besar  orang  yang berserikat  untuk  mendorong  ataupun  menghambat  suatu  segi  perubahan  sosial  dalam suatu  masyarakat  sehingga  perubahan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  eks  merupakan suatu perubahan yang dapat dilakukan untuk mencari titik terang (kejelasan) akan ganti
rugi  lahan  mereka.  Kejadian  yang  terjadi  pada  kasus  permasalahan  sengketa  lahan  ini memicu unsur perlawanan.
Kejadian  ini  sejalan  dengan  pendapat  Tarrow,  secara  teknis  bahwa  masyarakat eks  (Panca  Usaha)  merupakan  gerakan  perlawanan  yang  terjadi  ketika  rakyat  biasa bergabung  dengan  kelompok  masyarakat  yang  lebih  berpengaruh  untuk  menggalang kekuatan  melawan  para  elit  pemegang  otoritas,  kekuasaan.  Sehingga  dari  hasil musyawarah  kejadian  ini  diarahkan  ke  ranah  pengadilan  untuk  mencari  tittik  terang akan keputusan hak ganti rugi lahan tersebut.
Dinamika  yang  terjadi  pada  saat  pembebasan  lahan  membuat  berbagai  macam kejadian tentu  hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  di lontarkan  oleh  Charles  Tilly  bahwa dinamika yang terjadi adalah rangkaian aksi perlawanan yang terus menerus atas nama kelompok  (Panca  Usaha)  yang  dirugikan  oleh  pemegang  kekuasaan  melalui  ragam protes publik (media), termasuk tindakan-tindakan di luar jalur partisipasi politik formal yang  diatur  oleh  ranah  hukum  dan  perundang-undangan,  untuk  menunjukkan  bahwa kelompok  tersebut  solid,  berkomitmen,  serta  mewakili  jumlah  massa  yang  dirugikan. Adapun masyarakat yang memiliki kepentingan memanfaatkan moment untuk mencari keuntungan sehingga banyak hal yang harus dikaji ulang.
Sehingga banyak sekali Dinamika (perubahan) yang dilakukan oleh masyarakat Ek  (Panca  Usaha)  dalam  memperjuangkan  hak-hak  mereka  yang  akan  dibahas  secara mendalam  sebagai  berikut:  Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Kasus  Pembebasan Lahan  Faktor  yang  menyebabkan  pembebasan  lahan  tersebut,  karena  Pemprov  tidak melakukan  pemagaran  keliling  di  lahan  yang  sekarang  menjadi  zona  pembeebasan lahan.  Pada  Tahun  1991  dimana  pada  saat  itu  tanah  yang  menjadi  lahan  sengketa tersebut  masih  lahan  gambut  atau  rawa-rawa  masih  belum  ada  yang  menghuni  lahan tersebut  sehingga  tahun  demi  tahun  banyak  sekali  mafia  tanah  yang  mengambil keuntungan  hak  lahan  dan  mensertifikatkan  lahan  tersebut  secara  Ilegal  adapun  warga yang mensertifikattkan tanah secara resmi dan legal di mata hukum sehingga pada saat permasalahan  terjadi  warga  tersebut  memiliki  hak  penuh  untuk  menuntut  hak  nya tersebut.
Namun  kelemahan  Pemprov  juga  pada  saat  itu  tidak  adanya  dokumen  yang valid. Peran Aktor Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Lahan Terdapat beberapa peran yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan,  UINRF,  dan  Masyarakat Eks  (Panca  Usaha)  sebagai  berikut:  1).  Peran  Pemerintah  Sumatera  Selatan  adalah dengan  memanggil  pihak-pihak  terkait  kasus  pembebasan  lahan  untuk  melakukan musyawarah agar tercapainya mufakat,  soal  hak  ganti  rugi tersebut  serta  menyarankan agar ksus ini diusut lebih lannjut di ranah hukum pengadilan Kota Palembang. 2). Peran UIN Raden Fatah adalah memberikan solusi bantuan kepada masyarakat eks yang tidak memiliki sertifikat resmi dan terdampak pembebasan lahan (penggusuran) yang berada di  wilayah  kampus  B.  Maka  pihak  UIN  Memberikan  bantuan  dana  berupa  uang kerohiman  sebesar  6,5  juta  per  Kepala  Keluarga.  3).  Peran  Masyarakat  Eks  (Panca Usaha) salah satunya yaitu masyarakat Eks melakukan demostrasi di lapangan kampus
B UIN Raden Fatah Jakabaring dan menyurati berbagai pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini untuk meminta kejelasan ganti rugi.
Langkah-langkah  Hukum  Dan  Mediasi  Yang  Di  lakukan  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Selatan  dan  UIN  Raden  Fatah  Palembang  Langkah-  langkah  hukum  yang dilakukan  oleh  Pemprov  Sumsel  terhadap  gerakan  masyarakat  eks  Panca  Usaha  yang melakukan  aksi  tuntutan  sengketa  lahan  adalah  sebagai  berikut:  1.  Melakukan musyawarah  dengan  cara  mengundang  perwakilan  masyarakat  eks  untuk  membahas lebih  lanjut  terkait  permasalahan  yang  terjadii  di  lahan  UIN  RF  Jakabaring.  2. Mempuyai  Sertifikat  atau  surat  keterangan  pembebasan  lahan  dari  gubernur  sumatera selatan sebagai alat bukti yang kuat. Sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 3. Bagi masyarakat yang belum meerasa puas akan hasil musyawarah, Pemprov memberi Usul dan saran agar kasus ini segera diselesaikan di jalur hukum Pengadilan Kota Palembang.
Bagi  masyarakat  yang  melakukan  gerakan  sebaiknya  untuk  menunggu  hasil keputusan  secara  resmi  dari  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Capaian Penyelesaian Sengketa Antara Pemprov Sumsel, UIN RF dan Masyarakat Panca Usaha Setelah  bebagai  upaya  dan  tantangan  yang  di  hadapi  oleh  Masyarakat  Panca  Usaha dalam mengupayakan hak-hak mereka yang belum di bayarakan dengan ini Pada tahun 2020 UIN Raden Fatah di berikan oleh Pemerintah Sumatera Selatan melalui BPN Kota Palembang  berupa  sertifikat  hak  pakai  No  51  untuk  jaminan  keamanan  lahan  bahwa memang  betul  lahan  tersebut  merupakan  lahan  hibah  dari  Pemprov.  Sehingga  pada tahun  yang  sama  masyarakat  di  panggil  oleh  gubernur  untuk  melakukan  Musyawarah sehingga  masyarakat  di  berikan  dua  pilihan  dari  hasil  negoisasi  berupa  ganti  rugi oleh gubernur sumatera selatan, yaitu pilihan pertama berupa alokasi lahan kosong di daerah Jakabaring serta pilihan yang  kedua adalah berupa rumah susun yang berada di daerah kertapati.  Bentuk  Gerakan  Sosial  Masyarakat  Eks  Terhadap  Pembebasan  Lahan Gusuran  UIN  Jakabaring  Terdapat  beberapa  bentuk  dari  gerakan  sosial  yang  di kemukakan oleh Horton & Hunt untuk melakukan tindakan perubahan yang terjadi pada masyarakat  eks  dalam mengambil  tindakkan  demonstrasi  untuk  menuntut  hak  mereka, salah  satunya  yaitu  masyarakat  yang  merasa  kecewa  karena  diakibatkkan  oleh  suatu permasalahan  dan  akhirnya  memutuskan  bahkan  secara  paksa  harus  berpindah  dari tempat  tinggal  mereka.  Menurut  dari  kaca  mata  horton  dan  Hunt  bentuk  dari  gerakan sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  Eks  (Panca  Usaha)  ini  merupakan  suatu  bentuk tindakan  perlawanan  (Resistensi)  apabilah  muncul  suatu  permasalahan  dikalangan masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  keinginan  massa.  Sehingga  massa  tersebut melakukan  suuatu  gerakan  perubahan  untuk  mencapai  titik  terang  keinginan  yang mereka inginkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil rumusan masalah dalam penelitian ini dan hasil wawancara yang telah  diolah,  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwasanya  Masyarakat  Eks  (Panca Usaha)  melakukan  beberapa  dinamika  (perubahan).  Adapun  dinamikanya  berupa
Demonstrasi  kepada  Pemprov.  Sumsel  dan  UIN  Raden  Fatah  guna  untuk  meminta kejelasan ganti rugi lahan dan bangunan mereka akibat gusuran yang telah terjadi pada tahun 2015 di lahan UIN Kampus B pada saat akan dilakukan pembangunan.
Maka dari itu, sebagian Masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak dibuktikan dengan  (Sertifikat  Resmi)  dengan  ini,  pihak  UIN  Raden  Fatah    memberikan  bantuan berupa  Uang  Kerohiman/uang  pindah  sebesar  6,5  juta  Per  Kepala  Keluarga  untuk berpindah  dan  mencari  tempat  tinggal  yang  baru.  Adapun  sebagian  masyarakat  Panca Usaha  yang  memiliki  bukti  yang  kuat  sesuai  dengan  peraturan  hukum  maka,  pihak Pemprov  Sumsel  mengarahkan  masyarakat  agar  permasalahan  ini  di  naikkan  ke  jalur hukum.  Setelah  beberapa  tahun  menanti  hasil  akhirnya  Pemprov  dan  UIN  menjawab audiensi Masyarakat Eks Panca Usaha Pada tahun 2020.
Sehingga  dari  hasil  musyawarah  bersama  Gubernur  Sumsel  pada  tahun  2020. Maka,  masyarakat  di  berikan  dua  pilihan  dari  hasil  negoisasi  yaitu  berupa  ganti  rugi oleh gubernur Sumatera Selatan, pilihan pertama berupa alokasi lahan kosong di daerah Jakabaring  serta  pilihan  yang  kedua  adalah  rumah  susun  yang  berada  di  daerah kertapati.  Setelah  berbagai  upaya  yang  dilakukan  Masyarakat  Panca  Usaha  tersebut akhirnya  membuahkan  hasil.  Bentuk  Gerakan  Sosial  Masyarakat  Eks  Terhadap Pembebasan  Lahan  Gusuran  UIN  Jakabaring  adalah  berupa  gerakan  Resistensi (perlawanan) yang dibentuk secara tidak terstruktur. Karena perubahan yang dilakukan tidak  sesuai  dengan  keinginan  massa.  Sehingga  massa  tersebut  melakukan  suuatu gerakan perubahan untuk mencapai titik terang keinginan yang mereka inginkan berupa hak ganti rugi atas lahan dan bangunan mereka yang telah digusur akibat pembebasan

## DAFTAR PUSTAKA
Dewanto  Panjaitan,  Denny.  2017.  Skripsi  Peranan  Komnas  Ham  Dalam  Penanganan Kasus  Pembebasan  Lahan  Pembangunan  Universitas  Islam  Negeri  (Uin)  Raden Fatah Palembang, Palembang : Universitas Sriwijaya, Indralaya Ogan Ilir.
Izudin, A., & Suyanto, S. (2019). Gerakan Sosial Warga Parangkusumo Pada Kasus Penggusuran Lahan Geo Maritim Park. Jurnal Sosiologi Reflektif , 14 (1), 109- 228.
Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. Share: Social Work Journal , 10 (1), 109-117.
Sahdin, Auli. 2020. Skripsi Gerakan Sosial dan Sengketa Lahan di Aceh Singkil ( Studi Kasus:  Masyarakat  Kecamatan  Singkil  versus  PT.Nafasindo),  Banda  Aceh  : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam.
Setyorini,  Meita.  2020.  Gerakan  Sosial  Kelompok  HITAMBARA  Sebagai  Gerakan Sosial  Masyarakat  Kecamatan  Punggelan  Dalam  Kasus  Redistribusi  Tanah, Semarang : Universitas Negeri Semarang.
Sukmana Oman, 2016. konsep dan Teori Gerakan Sosial, Jawa Timur, Malang.
Syahza, Almasdi. 2021. Metodologi Penelitian Edisi Revisi 2021, Pekanbaru Riau: UR Press.
Syawaludin,  Muhammad.  2017.  Sosiologi  Perlawanan  Studi  Perlawanan  Repertoar Petani Di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan, Yogyakarta : Cv Budi Utama.