Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
SYARIAT SIMBOLIK DAN ISLAMISASI NEGARA:
Eksperimentasi Perda Syari’at Sebagai Jalan Baru Menuju Negara Islam

## tedi_kh@yahoo.com

## Abstract
This paper discusses one of the phenomena that erupted Post-Reformation is a desire to make rules in  areas  removed from the  spirit  of  Islamic law.  Appearing later  legislation  on dressmaking,  ask for  compensation  as  well  curfew  for  women.  Understanding  Islamic  Sharia  in  the  context  of  a plural  society  like  Indonesia  is  a  research  question  asked  in  this  paper.  In  conclusion,  the substance of the Shari'a must first be made as reference material from the formalist Shari'a.

## Keywords: Islamic Sharia, Islamization, State

## Abstrak
Tulisan ini membahas salah satu fenomena yang merebak Pasca Reformasi yakni keinginan untuk membuat  peraturan  di  daerah  yang  disarikan  dari  semangat  hukum  Islam.  Muncul  kemudian legislasi  tentang  tata  busana,  kewajiban  moral  serta  pembatasan  jam  malam  bagi  perempuan. Memahami  Syariat  Islam  dalam  konteks  masyarakat  yang  plural  seperti  Indonesia  adalah pertanyaan  penelitian  yang  hendak  dibahas  dalam  tulisan  ini.  Sebagai  kesimpulan,  syariat substantif harus terlebih dahulu dijadikan sebagai bahan rujukan daripada syariat formalis.
Kata Kunci: Syariat Islam, Islamisasi, Negara

## A. Pendahuluan
Salah  satu  imbas  kehadiran  reformasi  adalah  terbukanya  kran  kebebasan  berekepresi  dan berorganisasi. Muncul banyak kelompok dengan berbagai kepentingannya, termasuk mereka yang memburu  makna  agama.  Bahkan  perburuan  tersebut  sudah  menghinggapi  wilayah  regulasi  atau perundang-undangan.  Kelompok  agamis,  yang  meyakini  bahwa  agama  adalah  satu  sistem  yang komprehensif,  berkehendak  untuk  menjadikan  agama  sebagai  bagian  dari  dasar,  élan  vital  setiap aturan  yang  ditelurkan  oleh  negara.  Tak  puas  dengan  hanya  menjadikan  agama  sebagai  spirit kehidupan berbangsa dan bernegara, kelompok ini juga berusaha menjadikan diktum hukum agama tertentu sebagai bagian dari bahasa undang-undang. 1
1 Dalam  komunitas  Islam,  kita  dapat  melihat  banyak  kelompok  yang  berusaha  menjadikan Islam  sebagai  dasar  negara.  Yang  paling  getol  untuk  menyuarakan  tegaknya  khilafah  salah  satunya adalah kelompok Hizbut Tahrir Islam (HTI). Pasca bergulirnya reformasi, HTI menjadi organisasi masa yang cukup bersemangat mengkampanyekan syari’at Islam. Yang  menarik dari organisasi ini adalah desain  HTI  sebagai  organisasi  politik.  Selengkapnya  dalam  Endang  Turmudi  dan  Riza  Sihbudi  (ed), Islam dan Radikalisme di Indonesia , (Jakarta: LIPI Press, 2005), 273.
Tedi Kholiludin, Abu Hapsin* Universitas Wahid Hasyim, UIN Walisongo *abu_hapsin@walisongo.ac.id
* Correspondence Author
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
Tak  hanya  berada  di  level  pemerintahan  pusat,  pergolakan  mencari  medan  makna  agama juga turun gunung sampai ke daerah-daerah. Di Tangerang dan Depok misalnya muncul peraturan daerah (Perda) anti maksiat yang dalam salah satu butir ketetapannya memuat tentang aturan “jam malam”  bagi  wanita.  Di  daerah  lain  di  Jawa  Barat  seperti  Cianjur  dan  Indramayu,  Perda  yang memiliki  spirit  kurang  lebih  sama  seperti  di  Tangerang  dan  Depok  juga  mulai  disosialisasikan. Salah satu pasal yang menjadi titik tekan adalah keharusan memakai jilbab, sama seperti di Padang Sumatera Barat.
Perda  serupa  juga  diterapkan  di  Bulukumba,  Sulawesi  Selatan.  Di  Bulukumba  ada  aturan yang mengharuskan calon pasangan suami istri harus bisa baca tulis al-Qur’an. Tentu saja perda ini memantik reaksi dari kalangan yang kontra dengan peraturan ini. Tapi juga banyak kalangan yang sepakat dengan aturan ini seperti kelompok yang menamakan dirinya Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPSI). 2
Potret yang terjadi di Bulukumba serta pro kontra tentang pelaksanaan Perda Syari’at Islam dan  anti maksiat  di  daerah  lain merupakan  bagian  dari  pergulatan memperebutkan  medan makna agama. Namun, melihat begitu bergeloranya semangat untuk melegalkan perda syari’at Islam, bisa jadi  hal  ini  mengarah  pada  satu  bentuk  -meminjam  bahasanya  Rumadi-  privatisasi  negara. 3 Artinya,  negara  tidak  lagi  menjadi  pemerintah,  tetapi  negara  hanya  menjadi  milik  kelompok tertentu. Realita ini, sudah barang pasti menjadi ancaman bagi pluralitas bangsa Indonesia.

## B. Pembahasan

## 1. Perda Syari’at: Sebuah Rujukan Historis
Fenomena  yang  terjadi  di  tanah  air,  tentu  sangat  terkait  erat  dengan  bagaimana  sebuah masyarakat  memandang  agama  dalam  bingkai  negarga.  Di  Indonesia  sendiri,  terdapat  tiga  jenis pilihan  ketika  orang  berbicara  tentang  hubungan  antara  agama  dan  politik  di  Indoenesia. 4 Pilihan pertama adalah pilihan yang tidak memisahkan agama dan politik. Kegiatan beragama dan politik dilihat  sebagai  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Pilihan  yang  kedua  adalah  pilihan  untuk memisahkan agama dan politik. Pilihan ini, sebagaimana yang dianggap oleh posisi pertama selaku keyakinan  sekularistik,  yang  secar  tegas  hanya  memilih  satu  dari  dua  pilihan  yakni  politik  atau agama  tanpa  mencampurkannya.  Sementara  pilihan  yang  terakhir  adalah  menempatkan  agama selakku inspirasi moral untuk menata kehidupan politik.  Posisi ini membuat cukup banyak orang
2 Andi  Muawiyah  Ramli,  et.al, Demi  Ayat  Tuhan:  Upaya  KPPSI  Menegakkan  Syariat  Islam , (Jakarta: Opsi, 2006).
3 Rumadi,  ’ Sekularisme:  Dimusuhi  dan  Dipeluk ,”  dalam  Jurnal Justisia ,  Edisi  29  Tahun  XIV, 2006, 71.
4 Th Sumartana, “Menakar Signifikansi Partai Politik Agama dan Partai Pluralis dalam Pemilu 1999 di Indonesia”, dalam Agus Widjojo et.al, Indonesia dalam Transisi Menuju demokrasi , (Yogyakarta: LSAF, 1999), 97-98.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
yang  keyakinan  keagamaannya  tak  diragukan  sengaja  tak  mau  memilih  partai  agama  sebagai rumahnya, tetapi justru lebih memilih partai yang lebih berhaluan nasionalis atau sekuler. 5
Apa  yang  sekarang  ini  tengah  giat-giatnya  dilancarkan  oleh  kelompok  Islamis  ini, sebenarnya memiliki jawaban historis yang sangat mungkin bisa dijadikan rujukan, terutama pada masa  sejarah  awal  kemerdekaan  kita.  Perjuangan  kelompok  Islam,  untuk  memasukkan  syari’at begitu  kuat  mengemuka,  saat  itu.  Semangat  yang  muncul  ketika  itu  adalah  menjadikan  syari’at sebagai bagian dari ideologi negara.
Pertama ,  pada  sidang  BPUPKI  (Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia)  yang  dilakukan  menjelang  kemerdekaan  Indonesia,  selalu  dibumbui  perdebatan  alot antara kaum nasionalis dengan wakil Islam tentang ketentuan memasukkan tambahan tujuh kata di sila  pertama  dari  Pancasila,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dengan  kewajiban  menjalankan  Syari’at Islam  bagi  pemeluknya  sebagaimana  tercantum  di Jakarta  Chapter atau  lebih  di  kenal  dengan Piagam Jakarta.
Kedua ,  pada  sidang  konstituante.  Dalam  torehan  sejarah  yang  terjadi  pascapemilu  tahun 1955  itu,  terjadi  tarik-menarik  antara  kelompok  nasionalis  dengan  kelompok  Islam.  Tema perdebatan juga sama yakni pro dan kontra seputar keinginan menjadikan syari’at Islam diterapkan sebagai  bagian  dari  hukum  Indonesia.  Tetapi  karena  beberapakali deadlock ,  dan  tidak  jadinya rumusan negara membuat Sukarno mengambil alih konstituante sehingga lahir Dektrit Presiden, 5 Juli 1959. Maka, perjuangan umat Islam itupun kandas lagi.
Ketiga ,  seiring  lamanya  kendali  Orde  Baru  yang  menabukan  aspirasi,  nuansa  untuk menerapkan  syari’at  pun  surut,  meski  tidak  pernah  pudar  dalam  angan-angan  kelompok  Islamis. Berubahnya  zaman,  dan  adanya  reformasi,  membuat  keinginan  untuk  mengamandeman  undang- undang dasar dan memasukkan tujuh kata itu pun muncul lagi. Ditengah sidang-sidang amandemen UUD 1945 (1999-2000), beberapa kelompok Islam mencoba menghembuskan kembali isu Piagam Jakarta.
Perdebatan yang berlangsung sejak zaman kemerdekaan tersebut, seakan menjadi justifikasi historis  bahwa  penerapan  syari’at  Islam  tersebut  merupakan  keharusan  sejarah.  Jadi  sangatlah beralasan  kalau  saat  ini  pejuang  penegakan  syariat  Islam  di  daerah-daerah  begitu  bersemangat menuntut ditegakannya syariat Islam.
Arskal  Salim  dan  Azyumardi  Azra  menilai  bahwa  di  Indonesia  penerapan  syari’at  Islam berakar  sepanjang  masa  kerajaan  Islam.  Dengan  mengutip  apa  yang  diungkapkan  Anthony  Reid, keduanya mengungkapkan bahwa pada awal abad 17, pencuri di Banten dan Aceh dihukum dengan
5 Ibid.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
potong tangan. 6 Hukuman semacam ini dijalankan melalui pemotongan tangan sebelah kanan. Jika perbuatan  kriminal  itu  dilakukan  berulang-ulang,  konsekuensi  hukumannya  adalah  dengan memotong kaki kiri, lalu tangan kiri dan kemudian kaki kanan. Hingga akhirnya pencuri tersebut harus diasingkan di Pulau Sabang di ujunga barat pantai Aceh. 7

## 2. Berayun di Ranting Patah: Eksperimentasi Syari’at di Daerah
Peraturan daerah berbasis syari’at yang saat ini dipraktekan di daerah dan membentang dari Pulau  Sumatera,  Jawa,  Sulawesi  dan  Kalimantan  meski  memiliki  konteksnya  sendiri,  tetapi sesungguhnya berada dalam latar belakang yang sama. Catatan ringan yang dijadikan sebagai basis dari pelaksanaan syari’at Islam itu bisa dilihat dari beberapa alasan berikut ini. Pertama , UU No. 22/1999 yang memberi wewenang legislasi kepada daerah, meski belakangan melemah karena UU No 32/2004, dan juga otonomi khusus bagi Aceh. Kedua, Pemahaman keharusan penerapan ajaran agama secara kaffah . Ketiga , Krisis multi dimensi. Keempat , Dampak negatif arus modernisasi dan globalisasi. Kelima , Kegagalan mengembalikan Piagam Jakarta di Pusat tahun 2002
Atas  dasar  inilah  maka  syari’at  Islam  menjadi  salah  satu  bentuk  dari  solusi  yang  hendak ditawarkan  agar  bangsa  Indonesia  bisa  keluar  dari  krisisi  multidimensi  tersebut.  Di  bawah  ini adalah beberapa daftar perda syari’at yang berhasil diinventarisir.
No Daerah Penerapan Dasar 1. Kota Tangerang  pelarangan, mencurigai, menangkap perempuan di tempat umum karena diduga melacur. Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005 2. Kabupaten Pamekasan, Jatim Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan  kala  azan;  penambahan  jam pelajaran  agama  Islam;  baju  koko  dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan. Surat Edaran Bupati Nomor 450 Tahun 2002. 3. Kabupaten Maros, Sul-Sel Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan  kala  azan;  penambahan  jam pelajaran  agama  Islam;  baju  koko  dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan. Surat Edaran Bupati Maros, 21 Oktober 2002. 4. Kabupaten Sinjai, Sul-Sel Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan  kala  azan;  penambahan  jam Kesepakatan DPRD,
masyarakat,  dan  Pemda
6 Arskal  Salim  dan  Azyumardi  Azra,  “Negara  dan  Syariat  dalam  Perspektif  Politik  Hukum Indonesia”, dalam Burhanudin (ed), Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal , Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003, hlm. 58.
7 Ibid.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
pelajaran agama Islam Sinjai. 5. Kabupaten Gowa, Sul-Sel Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan  kala  azan;  penambahan  jam pelajaran agama Islam. Adat  dan  kesepakatan masyarakat. 6. Kabupaten Cianjur, Ja-Bar Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan  kala  azan;  penambahan  jam pelajaran  agama  Islam;  baju  koko  dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan. Kesepakatan DPRD, pemerintah, dan 36 ormas di  wilayah  Cianjur,  1 Muharam 2001. 7. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Baju  koko,  kopiah,  dan  busana  muslimah setiap hari Jumat untuk karyawan pemerintah;  imbauan  puasa  Senin-Kamis;
penghentian kegiatan ketika azan; membaca Quran 30 menit sebelum kerja. Seruan Bupati yang dicanangkan  pada  hari jadi  Indramayu  ke-475 2001. 8. Kabupaten Pasaman  Barat, Sumaera Barat
Mewajibkan para pelajar perempuan mengenakan  baju  kurung  dan  jilbab,  dan para  pelajar  laki-laki  mengenakan  kemeja lengan  panjang  dan  celana  panjang.  Perda ini  diberlakukan  untuk  semua  sekolah negeri  dan  sekolah  swasta  Islam  --  mulai SD  hingga  SMU  --  namun  tidak  untuk
sekolah swasta Katolik dan Protestan. Bagian  dari  implementasi program "Kembali ke Surau". 9. Kabupaten Maros, Sul-Sel Tentang Baca Tulis Al Quran
mengharuskan tiap pelajar SD sampai SMA di daerah ini harus menjalani ujian mengaji sebelum ditentukan kenaikan kelas. Mereka dinyatakan  naik  kelas  bila  bisa  membaca
Al  Quran  dan  setiap  pegawai  bisa  naik pangkat dan jabatan bila bisa membawa Al Quran. Peraturan Daerah Desmber 2005.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
10. Tasikmalaya, Ja-Bar Dianjurkan  kepada  siswi  SD,  SLTP, SMU/SMK,  Lembaga  pendidikan  kursus dan Perguruan Tinggi yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan  ketentuan  yang  menutup  aurat. Pada  prakteknya  perda  ini  di  jalankan untuk  perempuan  dengan  mewajibkan menggunakan jilbab. Surat  edaran  Bupati  No. 451/SE/04/Sos/2001. 11. Solok, Sum-Bar  Kewajiban  berbusana  Muslim/Muslimah dan membaca Al-Quran Perda tahun 2000 12. Cianjur Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah Dideklarasikan  26  Maret 2001 di Alun-Alun Cianjur, oleh Bupati Wasidi Swastomo 13. Padang Pewajiban  jilbab  dan  busana  islami  (bagi orang  Islam)  dan  anjuran  memakainya (untuk non-Islam). Instruksi Walikota Nomor 451.422/Binsos-III/2005, tertanggal 7 Maret 14. Gowa Memberantas  buta  aksara  Al-Qur’an  pada tingkat  dasar  sebagai  persayaratan  untuk tamat  Sekolah  Dasar  dan  diterima  pada tingkat pendidikan selanjutnya. Perda  Kabupaten  Gowa No 7 Tahun 2003 15. Gorontalo Antara  lain  setiap  perempuan  dilarang berjalan  sendirian  atau  berada  di  luar rumah  tanpa  ditemani  muhrimnya  pada selang waktu pukul 24:00 Perda  Gorontalo  No  10 Tahun 2003 16. Tangerang Antara
lain pelarangan, mencurigai,
menangkap  perempuan  di  tempat  umum karena diduga melacur. Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005
Pertanyaannya kemudian, setelah hampir satu dekade perjalanan perda syari’at sudahkah ada hasil  seperti  yang  dikehendaki  kelompok  Islamis,  yakni  mengeluarkan  masyarakat  dari  krisis multidimensi tersebut?
Jawaban  yang  paling  bijak  tentu  hanya  bisa  diambil  dari  pengalaman  masyarakat  yang mengalami  langsung  pemberlakuan  perda  tersebut.  Hal  ini  paling  tidak  bisa  dilihat  dari  berbagai
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
penelitian  tentang  pelaksanaan  perda  syari’at  yang  telah  dilaksanakan  di  berbagai  daerah.  Taufik  Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean pernah melakukan eksplorasi mengenai politik penegakkan syari’at Islam di  Aceh  dan  berbagai Negara muslim.  Hasil dari olahan penelitiannya  itu  ia tuangkan  dalam  buku Politik Syari’at Islam. Selain menggambarkan beberapa proses islamisasi yang dilakukan oleh negara-negara muslim  di  Asia  Barat  dan  Afrika  Utara,  keduanya  juga  menampilkan  hasil  penelitian  tentang  penerapan syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
Formalisasi Syari’at Islam di NAD juga pernah diteliti oleh tim dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian yang terangkum dalam paparan yang berjudul “Politik Formalisasi Syari’at  Islam  dan  Fundamentalisme:  Kritik  Nanggroe  Aceh  Darussalam”  itu  disebutkan  tentang  latar belakang serta praktek dari formalisasi Syari’at Islam di Aceh. 8
Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian tersebut, akhirnya muncullah rekomendasi agar formalisasi syari’at Islam melalui jalur lembaga-lembaga resmi kenegaraan seyogyanya segera ditinjau kembali dalam takaran demokrasi dan penghargaan hak asasi manusia. selain karena problem politik hukum dan demokrasi, dalam prakteknya formalisasi tidak hanya menimbulkan kecemasan bagi penganut agama lain, tetapi juga masih belum bisa diteima oleh semua orang Islam. 9
Sebagai  rujukan  utama  dalam  tulisan  ini,  saya  hendak  memaparkan  hasil  riset  yang dilakukan  oleh  Center  for  the  Study  of  Religion  and  Culture  (CSRC)  UIN  Jakarta  terhadap pemberlakuan perda syari’at di Aceh, Tasikmalaya, Indramayu, Bulukumba dan Bima (NTB). 10
Secara  ringkas  temuan  penelitian  ini  bisa  dilihat  sebagai  berikut.  Dalam  kebebasan  sipil, menurut lebih dari separuh masyarakat Muslim, di 6 daerah perda terdapat larangan:
1. Mengajarkan paham keagamaan yang dianggap melenceng seperti Ahmadiyah
2. Mendirikan organisasi Islam berpaham bebas (liberal)
3. Adanya paham bahwa seluruh agama benar
4. Adanya tafsir yang berbeda dengan ajaran arus utama.
Menurut 40%-nya, di 6 daerah itu juga bahkan terdapat larangan:
1. Mengajukan keberatan terhadap syariah Islam tradisional
2. Menghadirkan pembicara yang pendapatnya berbeda dengan paham kebanyakan ulama.
Selain itu, di sebagian/6 daerah yang diteliti juga terjadi:
1. Penghentian aktivitas dan pemblokiran seluruh jalan saat salat Jumat berlangsung seperti di Bireun atau saat khutbah dan salat seperti di Bima.
8 Taufik  Adnan  Amal  dan  Syamsul  Rizal  Panggabean, Politik  Syariat  Islam  dari  Indonesia hingga Nigeria , (Jakarta: Alvabet, 2004).
9 Lihat  dalam  Nurrohman  et.al., Politik  Formalisasi  Syari’at  Islam  dan  Fundamentalisme:  Kr itik Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Jurnal Istiqro’, Volume 01, Nomor 01, 2002, hlm. 45 -74. 10 Ridwan  al-Makassary,  et.al., Syariat  Islam  dan  HAM:  Dampak  Perda  Syariah  terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non muslim , (Jakarta: CSRC dan KONRAD, 2007).
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
2. Keresahan (kekhawatiran) dari aksi sweeping oleh milisi sipil/kelompok keagamaan garis keras.
3. Ketakutan  kena  razia WTS  bagi  sejumlah  perempuan untuk beraktivitas  di luar  rumah  di atas jam 10.
Persepsi masyarakat Muslim mengenai hak-hak perempuan di 6 daerah cukup maju dalam:
1. Kesetaraan dalam pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga (urusan domestik)
2. Bolehnya perempuan bekerja di luar rumah
3. Kesetaraan dalam pendidikan anak perempuan
4. Kepemimpinan perempuan di ruang publik
Namun persepsi tersebut masih mandeg (sesuai syariah Islam tradisional) dalam:
1. Hukum waris bagi wanita (2 laki-laki: 1 perempuan)
2. Poligami
3. Pemukulan terhadap istri yang nusyuz 11 (sepertiga responden)
4. Nilai kesaksian wanita (2 laki-laki: 1 perempuan)
5. Segregasi antara laki-laki dan perempuan
6. Bahkan, dalam soal jilbab dan segregasi, hampir tidak ada yang menolak.
Dalam soal hak-hak non Muslim, sebagian besar Muslim tidak toleran terhadap:
1. Pemeluk agama lokal seperti Sunda Wiwitan
2. Keberadaan sekolah non Muslim di lingkungan Muslim
3. Pejabat non-Muslim di lingkungan PNS Muslim
4. Non-Muslim menjadi pemimpin publik
Bahkan:
1. Separuh mereka setuju prioritas PNS hanya untuk Muslim
2. Sepertiganya tidak setuju Non Muslim berdagang di lingkungan Muslim dan merasa tidak nyaman hidup dalam satu lingkungan dengan non Muslim.
3. Hampir seluruh Muslim (92,3%) tidak setuju penganut atheisme.
4. Hampir 40% Muslim tidak setuju Muslim dengan Muslim lain berbeda pendapat. Dalam praktik:
1. Mayoritas non-Muslim mengalami pengrusakan rumah ibadah
2. 40% non-Muslim mengalami pengusiran karena tinggal di komunitas Muslim
3. Menurut sekitar 40% Muslim sendiri, masyarakat tidak bebas menganut agama dan orang Kristen dilarang menjalankan kebaktian/misa di rumah tempat tinggalnya.
4. 30%  non-Muslim  mengalami  kesulitan  mengurus  surat  izin  mendirikan  rumah  ibadah; menjadi PNS; dan mengalami ketimpangan mendapatkan subsidi.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
5. 10%  non-Muslim  mengalami  larangan  membuka  restoran/warung  makan  pada  bulan puasa;  pernah  terkena  aturan  yang  melarang  makan  siang  hari  di  bulan  Puasa;  pernah dipaksa mengenakan jilbab; dan mengaku dihambat menjadi pemimpin,
6. Menurut  hampir  semua  non-Muslim  (96,2%),  SKB  Menag  dan  Mendagri  2006  tentang aturan  pendirian  rumah  ibadah  adalah  SKB  tidak  adil  (syarat-syaratnya  berat  [dukungan minimal 60 orang masyarakat setempat]).
7. Hampir seluruh masyarakat Muslim tidak setuju dengan pernikahan beda agama, baik laki- laki  Muslim  dengan  perempan  non-Muslim,  maupun  sebaliknya.  Sementara  itu,  non- Muslim menunjukkan sikap yang berbeda, tetapi hampir separuh Non-Muslim tidak setuju perkawinan beda etnis.
Atas dasar itu maka tidak berlebihan jika kesimpulan yang muncul dari penelitian ini adalah ancaman atau bahkan dalam beberapa hal melangar kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan Non Muslim. Dan seperti sub judul bahasan ini, sesungguhnya penerapan syari’at Islam seperti sedang berayun  di  ranting  patah.  Satu  pola  kehidupan  yang  bersandar  pada  pegangan  yang  tidak  kokoh sehingga mudah terjerembab bahkan menyakiti diri sendiri.

## C. Kesimpulan
Di  bagian  akhir  ini,  saya  hanya  ingin  membahas  sedikit  tentang  bagaimana  memahami syariat  Islam  dalam  konteks  masyarakat  plural  seperti  halnya  Indonesia.  Pemahaman  demikian yang  dalam  kacamata  saya  relevan  dengan  semangat  hidup  yang  sesuai  dengan  dasar  negara Pancasila.
Secara sederhana, saya ingin membagi syari’at ke dalam dua model; simbolik dan substantif. Perda  syari’at  yang  berkembang  di  tanah  air,  saya  maknai  sebagai  satu  wujud  dari  simbolisasi syari’at  yang  dengannya  melanggar  substansi  syari’at  seperi  kebebasan  sipil,  pemenuhan  hak perempuan dan non muslim.
Syari’at sesungguhnya adalah sebuah perspektif tentang etika moral yang universal. Abdur Rahman I. Doi, misalnya, memberikan pengertian syari‘at sebagai sebuah jalan yang harus diikuti dan  jalan  ini  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  petunjuk  untuk  mengetahui  Allah,  tetapi  juga  untuk mengetahui  kekuasaan-Nya  serta  pesan  yang  disampaikan  melalui  utusannya  Muhammad. 12 Pengertian  yang  kurang  lebih  sama  diungkapkan  oleh  Walid  Saif.  Ia  menggambarkan  syari‘at sebagai  sebuah frame berpikir  bagi  umat  Islam,  atau  “jalan”  yang  menuntutnya  untuk  tetap memegang komitmen terhadap “jalan” tersebut seperti halnya mentaati seluruh peraturan, hukum,
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
nilai,  kriteria,  menjadi  teladan,  serta  praktek  ibadah  yang  akan  menggiring  seorang  Muslim berprilaku, baik sebagai individu maupun masyarakat. 13
Tujuan  dari  dari  syari’ah  ( maqadhid  al-syari’ah )  dirumuskan  dalam  apa  yang  dinamakan sebagai  konsepsi  maslahat.  Al-Syatibi  mendefinisikan  maslahat  dengan  ujarannya  ”...yang  saya maksud dengan maslahat di sini adalah maslahat yang membicarakan subtansi kehidupan manusia dan pencapaian yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian maslahatyang bersifat mutlak”. 14
Kemaslahatan  tersebut  akan  terwujud  apabila  lima  prinsip  universal  (mabadi`  al-khamsah) dapat  diwujudkan  dan  dipelihara.  Kelima  unsur  itu  oleh  al-Syatibi  dijabarkan  sebagai hifz  al-din (menjaga  agama), hifz  al-nafs (jiwa), hifz  al-`aql (akal), hifz  al-nasl (keturunan)  dan hifz  al-mal (harta). 15
Dengan mengacu pada basis teoritik ini, bisa dikatakan bahwa penerapan ”syari’at islam” di daerah  itu  justru  bertentangan  dengan  esensi  dari  syari’at  itu  sendiri.  Karenanya,  mereka  yang berusaha  menunjukkan  syari’at  simbolik  adalah  mereka  yang  menutup  rapat-rapat  kemungkinan munculnya jalan lain memahami syari’at (tidak dengan kekuasaan negara).
Dengan demikian, proyeksi untuk memahami syari’at adalah manusia sebagai pertimbangan untuk menciptakan kemashlatan. Perlu diingat di sini bahwa syari’at sesungguhnya tak lain adalah maslahat,  apa  yang  telah  menarik  maslahat  kepada  mafsadat  maka  sesungguhnya  itu  bukanlah syari’at. Pendek kata apa yang harus dilakukan terhadap syari’at saat ini adalah dengan memaknai syariat Islam sesuai dengan semangat dasarnya; memanusiakan manusia.
13 Walid Saif dalamTarek Mitri (ed), Religion, Law and Society: A Christian-Muslim Discussion , (Geneva: World Council of Church, 1995), 10.
14 Al-Syatibi, al-Muwafaqaat fi Ushul al-Ahkam , (Dar el-Fikr), Juz II, hlm 3-5. hlm  25.  Hal  penting  mengenai  maslahat  al-Syatibi  ini  diungkapkan  oleh  Muhammad  Khalid  Mas`ud seraya  mengutip  ungkapan  al-Syatibi  ia  mengungkapkan, "A  Significant  element  is  the  sense  of "protection  of  interest".  Shatibi  explain  that  Syari`a  deals  eith  the  protection  of  mashaalih  eithe  in apositive  manner  as  when  to  preserve  the  existence  of  mashaalih,  Shari`a  adopts  measures  to  support their  bases.  Or  in  a  preventive  manner;  to  prevent  the  extinction  of  mashaalih  it  adopts  measures  to remove any elements which are actually or potentially disruptive of mashaalih". Lihat dalam Muhammad Khalid Masud, Shatibi`s Philosophy of Islamic Law, ( Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1997), 51.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Makassary, Ridwan,  et.al., Syariat Islam dan  HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan  Sipil,  Hak-hak  Perempuan,  dan  Non  muslim. Jakarta:  CSRC  dan KONRAD, 2007.
Al-Syatibi, al-Muwafaqaat fi Ushul al-Ahkam , Dar el-Fikr, Juz II
Amal, Taufik Adnan, dan Syamsul Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria , Jakarta: Alvabet, 2004.
Doi, Abdur Rahman I., Shari‘ah: The Islamic Law , London: Ta Ha Publishers,1984
Masud, Muhammad Khalid, Shatibi`s Philosophy of Islamic Law, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1997.
Nurrohman  et.al., Politik  Formalisasi  Syari’at  Islam  dan  Fundamentalisme:  Kritik  Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Jurnal Istiqro’, Volume 01, Nomor 01, 2002.
Ramli,  Andi  Muawiyah,  et.al, Demi  Ayat  Tuhan:  Upaya  KPPSI  Menegakkan  Syariat Islam , (Jakarta: Opsi, 2006).
Rumadi, Sekularisme: Dimusuhi dan Dipeluk , dalam Jurnal Justisia, Edisi 29 Tahun XIV, 2006.
Saif,  Walid,  dalamTarek  Mitri  (ed), Religion,  Law  and  Society:  A  Christian-Muslim Discussion , Geneva: World Council of Church, 1995
Salim, Arskal, dan Azyumardi Azra, “Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”,  dalam  Burhanudin  (ed), Syariat  Islam:  Pandangan  Muslim  Liberal , Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003.
Th  Sumartana,  “Menakar  Signifikansi  Partai  Politik  Agama  dan  Partai  Pluralis  dalam Pemilu 1999 di Indonesia”, dalam Agus Widjojo et.al, Indonesia dalam Transisi Menuju demokrasi , Yogyakarta: LSAF, 1999.
Turmudi,  Endang,  dan  Riza  Sihbudi  (ed), Islam  dan  Radikalisme  di  Indonesia ,  Jakarta: LIPI Press, 2005.