## Research Article
Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional
Taufik Purbo Satrio 1* , Lazarus Tri Setyawanta 2
1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* taufikpurbosh@gmail.com

## ABSTRACT
Russia rejected the International Criminal Court's Arrest Warrant for Vladimir Putin, stating that it was groundless because Russia had not ratified the Rome Statute. The warrant was issued due to Russia's use of Article 51 of the UN Charter to attack Ukraine, which is considered a human rights violation and war crime. The aim of the research is to discuss Vladimir Putin's arrest order from an international law perspective. The research method in this research is normative juridical. Russia's invasion of Ukraine was launched using international legal arguments from Article 51 of the UN Charter. Still, according to Article 52 paragraph (1) of Additional Protocol I of 1977, Russia violated the provisions of Article 51. This  action  caused  a  disaster  and  resulted  in  many  casualties  which  caused  several  countries  to impose  sanctions.  strict  towards  Russia.  The  International  Criminal  Court  issued  an  arrest  warrant against Vladimir Putin for committing war crimes, citing violations of the 1949 Geneva Conventions and the Rome Statute. Despite objections from Russia, the arrest warrant was based on international law
Keywords: Rusia; International Criminal Court; International Law; Invasion.

## ABSTRAK
Rusia  menolak  Surat  Perintah  Penangkapan  Vladimir  Putin  dari  Pengadilan  Kriminal  Internasional, dengan  menyatakan  bahwa  surat  tersebut  tidak  berdasar  karena  Rusia  belum  meratifikasi  Statuta Roma. Surat perintah tersebut dikeluarkan karena penggunaan Pasal 51 Piagam PBB oleh Rusia untuk menyerang  Ukraina,  yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  perang. Tujuan  dari  penelitian  membahas  perintah  penangkapan  Vladimir  Putin  menurut  perspektif  hukum internasional . Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  nomatif. Invasi  Rusia  ke  Ukraina dilancarkan  dengan  menggunakan  argumen  hukum  internasional  Pasal  51  Piagam  PBB,  namun menurut  Pasal  52  ayat  (1)  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977,  Rusia  melanggar  ketentuan  Pasal  51. Tindakan ini menimbulkan bencana dan memakan banyak korban jiwa yang menyebabkan beberapa negara  menjatuhkan  sanksi  ketat  terhadap  Rusia.  Pengadilan  Kriminal  Internasional  mengeluarkan surat  perintah  penangkapan  terhadap  Vladimir  Putin  karena  melakukan  kejahatan  perang,  dengan alasan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma. Meskipun ada keberatan dari Rusia, surat perintah penangkapan tersebut didasarkan pada hukum internasional.
Kata Kunci: Rusia; Pengadilan Pidana Internasional; Hukum Internasional; Invasi.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  internasional  yang  memberi landasan  agar  terjadi  ketertiban  dalam masyarakat internasional tidak akan selalu sesuai dengan  harapannya.  Kasus  Rusia  yang  telah menginvasi Ukraina sebagai contoh  bahwa tertib hukum internasional tidak selalu simetris dengan harapan  dan  tujuannya,  bahkan  Rusia  telah memberikan  suatu  interpretasi  subjektif  terhadap Pasal  51  Piagam  PBB  untuk  membenarkan tindakannya tersebut. Tindakannya yang berujung pada penguasaan di beberapa daerah di Ukraina ternyata  tidak  cukup  bagi  Rusia.  Tindakan  itu mengekspansi  sehingga  memakan  korban  jiwa terhadap  masyarakat  sipil  yang  notabenenya mereka  tidak  boleh  dikenai  sasaran  serangan militer.
Tindakan Rusia tersebut menurut Pengadilan  Pidana  Internasional  dianggap  telah melanggar 2 (dua) ketentuan hukum internasional yaitu (i) Statuta Roma, dan (ii) Konvensi Genewa 1949 dan memerintahkan penangkapan terhadap Vladimir  Putin  pada  17  Maret  2023.  Di  dalam Pasal  5  ayat  (1)  Statuta  Roma  menyatakan terdapat  4  (empat)  ruang  lingkup  yurisdiksi Mahkamah,  salah  satunya  adalah  kejahatan perang. Menurut
Pengadilan Pidana
Internasional,  Vladimir  Putin  telah  melakukan kejahatan  perang  (International  Criminal  Court, 2023)
Namun,  Rusia  justru  menanggapi  perintah penangkapan  Vladimir  Putin  itu  dengan  cukup sinis,  dengan  ungkapan  bahwa  Penangkapan
Putin itu hanya hitam di atas putih belaka, karena keberlakuan  asas pacta  sunt  servanda mereka yang sepakatlah yang tunduk akan aturan, tetapi secara  hukum  internasional  Rusia  tidak  pernah meratifikasi  Statuta  Roma  (Zahrani,  & Burhanuddin,  2023),  sehingga  penangkapan Putin  menurut  Rusia  tidak  berdasar  hukum internasional.
Secara teoretik, tindak pidana internasional adalah  suatu  tindakan  yang  secara  universal diakui  sebagai  suatu  tindak  pidana.  Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana  tersebut  merupakan  persoalan  yang sangat  besar  dan  menjadi  perhatian  masyarakat internasional  (Sari,  2015).  Dapat  dikatakan sebagai  tindak  pidana  internasional  apabila (Wahjoe, 2011): (i) Terdapat unsur internasional. Artinya  suatu  kejahatan  dapat  mengancam,  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan;  (ii)  Memiliki  unsur  transnasional. Tindak pidana tersebut mempengaruhi keselamatan  umum  dan  kepentingan  ekonomi lebih  dari  suatu  negara;  (iii)  Terdapat  suatu keharusan. Artinya, dalam rangka pemberantasan dan  penegakan  hukum  pidana  internasional, diperlukan kerjasama internasional.
Pada 17 Juli 1998 masyarakat internasional mencatat suatu peletakan instumen hukum  dalam  rangka  pembentukan  lembaga internasional  yang  sangat  penting,  yaitu  dengan berdirinya  Mahkamah  Pidana  Internasional, melalui  Rome  Statute  of  The  International
Criminal  Court  1998.  Suatu  lembaga  yang sifatnya  berbeda  dengan  mahkamah/pengadilan- pengadilan  ad  hoc  sebelumnya,  Mahkamah Pidana  Internasional  ini  bersifat  permanen (Atmasasmita, 2021).
Mahkamah  pidana  internasional  yang berkedudukan  di  Den  Haag,  Belanda  ini menggunakan  bahasa  resmi  PBB  yaitu  bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Badan-badan Mahkamah Pidana Internasional ini meliputi  kepresidenan,  divisi  banding,  divisi pengadilan,  divisi  prapengadilan,  kantor  jaksa penuntut umum dan kepaniteraan.
Kendatipun  terdapat  banyak  sekali klasifikasi  kejahatan  internasional,  Mahkamah Pidana  Internasional  (International  Criminal Court/ICC)  memiliki  yurisdiksi  atas  kejahatan yang  ditentukan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Statuta Roma  1998,  sebagai  berikut: “The  jurisdiction  of the  Court  shall  be  limited  to  the  most  serious crimes of concern to the international community as  a  whole.  The  Court  has  jurisdiction  in accordance  with  this  Statute  with  respect  to  the following crimes:
a) The crime of genocide;
b) Crimes against humanity;
c) War crimes;
d) The crime of aggression;
e) Konvensi Genewa 1949.
Konvensi-konvensi  Jenewa  Tahun  1949 tentang  Perlindungan  Korban  Perang  (Geneva Convention  of  1949  for  the  Protection  of  Victims of war) terdiri atas 4 Konvensi, yaitu:
1. Konvensi  Jenewa  untuk  Perbaikan  Keadaan yang  Luka  dan  Sakit  dalam  Angkatan Bersenjata  di  Medan  Pertempuran  Darat ( Geneva  Convention  for  the  Amelioration  of the  Condition  of  the  Wounded  and  Sick  in Armed  Forces  in  the  Field,  of  August  12, 1949 );
2. Konvensi  Jenewa  untuk  Perbaikan  Keadaan Anggota  Angkatan  Bersenjata  di  Laut  yang Luka,  Sakit,  dan  Korban  Karam  ( Geneva Convention  for  the  Amelioration  of  the Condition  of  the  Wounded,  Sick,  and Shipwrecked  Members  of  Armed  Forces  at Sea, of August 12, 1949 );
3. Konvensi  Jenewa  mengenai  Perlakuan Tawanan Perang ( Geneva Convention relative to  the  Treatment  of  Prisoners  of  War,  of August 12, 1949);
4. Konvensi  Jenewa  mengenai  Perlindungan Orang  Sipil  di  waktu  Perang  ( Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949 ).
Rusia menggunakan Pasal 51 Piagam PBB sebagai  retorika  legalitas  untuk  membenarkan tindakannya  dalam  melakukan  invasi  terhadap Ukraina.  Tujuannya  agar  dunia  internasional mengakui  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  Rusia itu  sah  dan  berdasar  hukum  internasional. Padahal maksud dan tujuan dibentuknya Piagam PBB agar masyarakat internasional mampu untuk memelihara  perdamaian  dan menjauhkan segala tindakan  yang  dapat  mengancam  perdamaian. Kejahatan  internasional  yang  terus  melanggar
kemanusiaan  yang  dilakukan  Rusia  tidak  boleh dibiarkan  hanya  karena  Rusia  tidak  meratifikasi Statuta  Roma,  harus  ada  ukuran  lain  menurut hukum  internasional  untuk  secara  legalitas penangkapan  Putin  itu  menjadi  sah,  sehingga kejahatan  internasional  yang  dilakukan  Rusia tidak  terus-menerus  terjadi  dan  tidak  diklaim sebagai tindakan yang benar. Namun menurut (i) Pasal  27  ayat  (2)  Statuta  Roma,  (ii) preambule Statuta Roma alinea kelima, dan berdasarkan (iii) preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986,  dalam  kasus  Nikaragua  melawan  Amerika Serikat  yang  berdasar  tidak  hanya  suatu perjanjian  internasional  tetapi  juga  berdasar kebiasaan  internasional,  maka  penangkapan Vladimir  Putin  oleh  Pengadilan  Pidana Internasional dapat mempunyai legalitas menurut hukum internasional.
Sebelumnya  terdapat  beberapa  penelitian yang  memiliki  kemiripan  dengan  penelitian  ini, akan  tetapi  berbeda  objek  yang  diteliti,  di antaranya  (i)  Penelitian  dari  Indah  Sari  dengan judul  “Kejahatan-Kejahatan  Internasional  (Tindak Pidana  Internasional)  Dan  Peranan  International Criminal  Court  (ICC)  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana  International”  (Sari,  2015),  dengan  hasil penelitian yang menekankan aspek-aspek pidana internasional  dalam  kejahatan  internasional.  (ii) penelitian  dari  Teguh  Sulistia,  dengan  judul “Pengaturan  Perang  dan  Konflik  Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional Humaniter Internasional”  yang  membahas  mengenai eksistensi hukum humaniter sebagai norma serta
pedoman  dalam  mengatur  mengenai  perang maupun  konflik  bersenjata  (Sulistia,  2021).  (iii) Penelitian  dari  Oktriani  Diani,  Fadjrin  Wira Perdana,  Purboyo,  Sri  Kelana  dan  Driasko  Budi Sidartha  dengan  judul  “Kewenangan  ICC Mengadili Kejahatan Internasional Yang Dilakukan  Oleh  Pemimpin  Negara”  (Diani  dkk, 2022)  dengan  hasil  penelitian  bahwa  seorang individu  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban atas  dasar  Pasal  25  Statuta  Roma  1998  yang membahas  mengenai  tanggung  jawab  pidana seorang  individu.  Pasal  27  Statuta  Roma  1998 menyatakan  bahwa  tidak  seorang  individu  yang dapat  terbebas  dari  hukum  nasional  atau internasional  yang  berlaku,  meskipun  individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah  negara.  Omar  Al-Bashir  sebagai contohnya.  (iv)  Penelitian  dari  Gualia  Lanza dengan  judul  “The  Fundamental  Role  of International (Criminal) Law in the War in Ukraine” (Lanza,  2022)  yang  mengkaji  keputusan  dalam memberi solusi untuk mengadili dan menghukum kejahatan  internasional  yang  dilakukan  di Ukraina.  (v)  Penelitian  dari  Rosa  Freedman dengan  judul  “UN  Immunity  or  Impunity?  A Human  Rights  Based  Challenge”  (Freedman, 2014).
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan penelitian  sebelumnya  karena  penelitian  ini  lebih memfokuskan  mengenai  penangkapan  Putin dilihat  dari  perspektif  hukum  internasional,  di mana  Rusia  melakukan  berbagai  kejahatan internasional  namun  di  sisi  lain  Rusia  tidak
meratifikasi  Statuta  Roma,  sehingga  ia  bukanlah pihak  dalam  Statuta  Roma.  Namun  demikian hukum  internasional  tidak  hanya  berbicara mengenai soal perjanjian internasional tetapi juga kebiasaan  dan  yurisprudensi  sebagai  sumber hukum  internasional  yang  sudah  diakui  bersama dan  hal  itu  perlu  untuk  dipertimbangkan  sebagai penilaian  penangkapan  Putin  dalam  perspektif hukum internasional.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif  yang  mana  penulis mengkaji  sumber  data  dari  literatur  hukum  dan kajian kepustakaan, dengan rumusan masalahnya  adalah  sebagai  berikut:  1) Bagaimana  Invasi  Rusia  Terhadap  Ukraina sebagai  kejahatan  Internasional?  2)  bagaimana Penangkapan  Vladimir  Putin  dalam  Perspektif Hukum  Internasional  ?  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  sejauh  apa  penangkapan Vladimir  Putin  itu  dibenarkan  menurut  hukum internasional.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan,  dan  pendekatan  konseptual.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder, dan  tersier.  Teknik  analisis  bahan  hukum menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian mengemukakan  bahwa  Putin  terbukti  bersalah melakukan kejahatan perang sehingga
penangkapan  Putin  dapat  dilakukan  menurut hukum internasional.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Invasi  Rusia  Terhadap  Ukraina  sebagai Kejahatan Internasional
Kejahatan  perang  tergolong  sebagai kejahatan  internasional  mempunyai  unsur-unsur dari  yaitu  unsur  kontekstual,  unsur  actus  reus, dan mens rea (Hajdin, 2021). Syarat untuk dapat dikatakan  sebagai  kejahatan  internasional,  yaitu (Wahjoe,  2011):  Pertama,  berisi  elemen internasional.  Di  sini,  kejahatan  dapat mengancam  langsung  atau  tidak  langsung langsung,  terhadap  keadaan  damai  dan  pada keamanan manusia. Sebagai tambahan Kejahatan  juga  diakui  sebagai  tindakan mengguncang  hati  nurani  kemanusiaan  atau pelanggaran  nilai-nilai  bersama  umat  manusia. Kedua, mengandung unsur transnasional. Hal ini menunjukkan kejahatannya memengaruhi keselamatan  publik  dan  kepentingan  lebih  dari ekonomi di suatu negara. Tindak pidana biasanya berlalu perbatasan, termasuk termasuk lebih dari satu  negara.  Biasanya  tindak  pidana  melintasi batas-batas teritori negara, menggunakan sarana dan  prasarana  atau  modus-modus  yang  bersifat lintas  negara.  Ketiga,  mengandung  keharusan. Unsur  ini  dimaksudkan  bahwa  dalam  rangka pemberantasan  dan  penegakan  hukum  pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional. Secara  ideal,  kejahatan  perang  merupakan  jenis kejahatan  internasional  yang  lebih  berbahaya
dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional yang lain. Bahkan konsep kejahatan perang  merupakan  sumber  dari  munculnya tindakan  genosida  atau  kejahatan  kemanusiaan (Albuchari, 2017).
Tindakan  Rusia  menginvasi  Ukraina  tidak saja  melakukan  referendum  terhadap  wilayah Ukraina, tetapi juga mengakibatkan penyerangan terhadap warga sipil serta berujung pada korban jiwa  terhadap  warga  yang  tidak  bersalah  (Sudiq,
& Yustitianingtyas,  2022).  Hal  ini  berarti melanggar  asas-asas  dalam  peperangan  yaitu asas  kepentingan  militer  (Military  Necessity Principles),  Asas  Kemanusiaan  (Humanity Principles)  dan  Asas  Kesatriaan  (Chivalry Principles)  serta  Prinsip  Pembatasan  (Limitation Principle),  Prinsip  Proporsionalitas  dan  Prinsip Pembeda  (Distinction  Principle)  (Haryomataram, 2019).
Padahal  menurut  Terhadap  Obyek  sipil terdapat  Dalam  Pasal  52  ayat  1  Protokol Tambahan  I  1977,  menyatakan  “Obyek  obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan”. Secara prevalensi, format pengaturan mengenai objek sipil, diatur demikian: a.Bangunan  keagamaan,  seni,  ilmu,  monumen- monumen  sejarah,  rumah  rumah  sakit  (tempat perawatan bagi korban luka dan sakit), Pasal 27 Konvensi  Den  Haag  IV  1907;b.Pelabuhan,  kota, desa,  tempat  tinggal,  atau  bangunan.  Pasal  1 Ayat  (1)  Konvensi  Den  Haag  IX  1907;  c.Bahan makanan, daerah-daerah pertanianyang memproduksi bahan makanan, hasil-hasil panen,
ternak, instalasi air minum dan perbekalan. Pasal 54  Ayat  (2)  Protokol  Tambahan  I  1977; d.Bangunan  pengairan,  lingkungan  alam.  Pasal 55 Protokol Tambahan I 1977;
Namun  tidak  jarang  dalam  konflik bersenjata, warga sipil dan objek sipil tidak luput dari serangan militer, yang sering terjadi yaitu: (i) hancurnya fasilitas-fasilitas umum seperti, Rumah Sakit, Sekolah Tempat Ibadah Lembaga-lembaga hukum,  dan  lain-lainnya  (ii)  hancurnya  sumber kelangsungan  kehidupan  bagi  masyarakat  sipil, seperti sumber makanan, sumber minum, sumber listrik,  dan  lain-lainnya  (Masulangi,  2021).  Lebih lanjut  Pasal  57  Protokol  Tambahan  menyatakan bahwa  dalam  melakukan  operasi  militer  harus selalu  diusahakan  untuk  melindungi  (spare) penduduk  sipil,  orang  sipil  dan  obyek  sipil. Peraturan sebagai dasar pengajuan Perlindungan korban  perang  pada  prinsipnya  bersumber  dari hukum  internasional,  baik  dalam  bentuk perjanjian  internasional  dan  hukum  kebiasaan internasional
Rusia justru melakukan hal yang asimetris dengan  amanat  prinsip  pembeda  ( distinction principle ),  di  mana  prinsip  a  quo  membedakan atau  membagi  penduduk(warga  negara)  dari suatu  negara  yang  sedang  berperang,  atau sedang  terlibat  dalam  konflik  bersenjata  (armed conflict),  ke  dalam  dua  golongan  besar,  yakni kombatan  (combatant)  dan  penduduk  sipil (civilian). Hal ini jelas memenuhi rumusan Pasal 8 Statuta  Roma  yang  tergolong  dalam  kejahatan perang.  Namun  kejahatan  perang  dalam  arti
sempit  hanya  terbatas  pada  pelanggaran terhadap  hukum  dan  kebiasaan  perang  (Deliana HZ,  2011).  Pendapat  Malcolm  N  Shaw  keadaan yang  membuat  dapatnya  suatu  negara bertanggung  jawab  bergantung  pada  beberapa faktor,  yaitu:  1.Adanya  kewajiban  hukum  hukum internasional  yang  berlaku  antara  keduanya  di negara-negara tertentu; 2.Adanya perbuatan atau kelalaian  yang  melanggar  hukum  internasional yang menciptakan tanggung jawab suatu negara; 3.Terjadi  kerusakan  atau  kehilangan  sebagai akibat dari tindakan ini melawan hukum atau lalai (Sujatmoko, 2015).
Lebih lanjut, Rusia mulai secara sistematis membawa  anak-anak  Ukraina  ke  Rusia  hanya beberapa  hari  sebelum  Kremlin  sepenuhnya menduduki  Ukraina  pada  24  Februari  2022. Moskow  mencari  dalil  pembenaran  terhadap tindakan  relokasi  tersebut  dengan  dalih  adanya ancaman  penyerangan  angkatan  bersenjata Ukraina di timur negara itu, yaitu Donbas (Sudiq, & Yustitianingtyas,  2022).  Pejabat  pemerintah Rusia,  dipimpin  oleh  Lvova-Belova,  memiliki kendali  langsung  atas  kamp  dan  fasilitas  lain yang  menampung  deportasi  paksa  dari  Ukraina (International  Criminal  Court,  2023).  Dalam  hal ini, tindakan Rusia telah memenuhi Pasal 2 huruf e Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman  Kejahatan  Genosida  yang berbunyi “Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain”. Dalam Konvensi  ini,  genosida  berarti  setiap  tindakan berikut  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk
menghancurkan,  secara  keseluruhan  atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti: a) Membunuh anggota kelompok; b) Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius  terhadap  anggota  kelompok;  c)  Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran  fisik  seluruhnya  atau  sebagian;  d) Menerapkan  tindakan  yang  dimaksudkan  untuk mencegah  kelahiran  di  dalam  kelompok;  e) Memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain.
Beberapa  negara  yang  telah  menjatuhkan hukuman kepada Rusia sebagai bentuk pelajaran kepada  Rusia  yaitu,  Pertama,  Uni  Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan  langkah-langkah  baru  untuk menimbulkan  dampak  maksimum  pada  ekonomi dan  elit  politik  Rusia.  Sanksi  tersebut  ditujukan untuk  memukul  sektor  keuangan,  energi  dan transportasi  Rusia,  termasuk  kontrol  ekspor  dan larangan  pembiayaan  perdagangan.  Uni  Eropa menargetkan  70%  dari  sektor  perbankan  Rusia dan  perusahaan  milik  negara,  serta  berusaha membuat Rusia tidak mungkin untuk meningkatkan produksi kilang minyaknya. Sanksi itu  juga  dengan  membatasi  akses  Rusia  ke teknologi,  serta  komponen  dan  peralatan pesawat.  Kedua,  Selandia  Baru.  Selandia  Baru melarang  ekspor  barang  ke  militer  Rusia  dan pasukan  keamanan.  Perdana  Menteri  Jacinda Ardern  mengumumkan,  pihaknya  akan  memutus
perdagangan  dengan Rusia dan memberlakukan larangan  perjalanan  terhadap  pejabat  Rusia karena  terus  menyerukan  kembalinya  dialog diplomatik  untuk  menyelesaikan  krisis.  Ketiga, Amerika  Serikat.  Sanksi  yang  diberikan  AS terhadap  Rusia  adalah  blok  ekspor  pada teknologi.  Langkah  ini  akan  sangat  membatasi kemampuan  Rusia  untuk  memajukan  sektor militer  dan  kedirgantaraannya.  Termasuk pembatasan di seluruh Rusia pada semikonduktor, telekomunikasi, keamanan enkripsi,  laser,  sensor,  navigasi,  avionik,  dan teknologi  maritim.  Di  lain  sisi,  Washington  juga menerapkan  sanksi  terhadap  bank-bank  Rusia, yakni  menghentikan  13  perusahaan  besar  milik Rusia  yang  mengumpulkan  uang  di  Amerika Serikat,  termasuk  raksasa  energi  Gazprom  dan Sberbank,  lembaga  keuangan  terbesar  Rusia. Keempat,  memberikan  sanksi  kepada  100 individu  dan  entitas  Rusia  dengan  membekukan aset mereka, tujuannya adalah untuk mengecualikan  bank-bank  Rusia  dari  sistem keuangan  Inggris.  Pembekuan  aset  akan dikenakan  pada  bank  negara  Rusia  VTB, menyusul  sanksi  lima  bank  Rusia.  Perusahaan negara  dan  swasta  Rusia  juga  akan  dicegah untuk  menggalang  dana  di  Inggris.  Lebih  lanjut, Inggris  juga  akan  melarang  maskapai  nasional Rusia,  Aeroflot,  dan  menerapkan  sanksi  kepada Belarus (Anam, 2022).
Rangkaian  hukuman  yang  diberikan berbagai  negara  kepada  Rusia  menandakan bahwa  Rusia  melakukan  suatu  kejahatan
internasional  yang  salah  satunya  mendeportasi anak-anak di bawah umur untuk dibawa ke Rusia. Di sini Rusia tidak dapat membedakan antara apa saja yang dijadikan objek dalam perang dan objek yang tidak boleh jadikan tawanan perang.

## 2. Penangkapan  Vladimir  Putin  dalam Perspektif Hukum Internasional
Putusan  ICC  untuk  menangkap  Vladimir Putin  didasarkan  pada  tindakan  Vladimir  Putin yang  melanggar  larangan  dalam  Konvensi Genewa  1949  dan  Statuta  Roma.  Vladimir  Putin terbukti  melakukan  kejahatan  perang  (Nadrati dkk,  2023).  Namun,  seperti  kekuatan  besar lainnya,  Rusia,  memposisikan  dirinya  sebagai aktor  yang  mengutamakan  hukum  dalam  hal mendesain  tindakan  represif  dan  koersifnya dengan  cara  mengeksploitasi  kelemahan  hukum internasional  (Widiasa,  2018).  Saat  krisis meningkat, Rusia menggunakan retorika legalistik mengaburkan  batas  antara  legal  dan  ilegal, membenarkan  masalah  dengan  fakta  fakta  yang bias. Padahal secara laten Rusia telah melakukan suatu kejahatan perang. Hal ini dibuktikan melalui ucapan  Vasily  Nebenzia  selaku  utusan  tetap Rusia  untuk  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB) dengan tegas mengeluarkan bantahan bahwasanya  Rusia  dianggap  telah  dengan sengaja  melakukan  deportasi  anak-anak  dari wilayah  Ukraina  ke  wilayah  Rusia.  Dalam  media Pemerintah  Russia  yakni TASS ,  Nebenzia mengatakan  bahwa  tindakan  ini  dilakukan  atas dasar  untuk  mengevakuasi  anak-anak  dari  zona perang, sebagaimana kewajiban dari International
Humanitarian Law (hukum kemanusiaan internasional) dan The United Nations Convention on  The  Rights  of  Child (Konvensi  Hak  Anak).
Maka  dari  itu,  Nebenzia  juga  menolak  tegas tuduhan  oleh  ICC  yang  dilontarkan  kepada Presiden  Putin  dan  Komisioner  Hak  Anak  di Rusia  yakni  Maria  Lvova  Belova  atas  tuduhan deportasi tersebut. Di sini, siapa pun akan dibuat bingung  dengan  fakta  dan  dasar-dasar  hukum yang  tidak  sesuai  fakta  hukum  yang  dikeluarkan oleh  pihak  Rusia  dalam  menanggapi  surat penangkapan  tersebut,  tanpa  dibuktikan  sedikit pun oleh Rusia mengenai kebenaran ucapannya tersebut (Irni, & Arrafi, 2023).
Dalam  hal  ini,  organisasi  non-pemerintah Amerika  Serikat  yang  didanai  oleh  Departemen Luar  Negeri  Amerika  Serikat  yakni Conflict Observatory mengeluarkan laporan  dengan judul “Program Sistemik Rusia untuk Pendidikan Ulang dan adopsi Anak Ukraina” pada 14 Februari 2023 silam. Dalam laporan tersebut, terdapat data-data antara lain:
1. Lebih dari 6.000 anak-anak berusia 4 bulan sampai dengan 17 tahun dibawa menuju 43 kamp Rusia;
2. Terdapat 32 kamp edukasi ulang terkait akademik, politik, militer untuk menciptakan sudut pandang pro-Rusia terhadap anak-anak Ukraina;
3. Anak yatim piatu yang diperkirakan berjumlah 20 anak berada atas asuhan keluarga keluarga di Rusia;
4. Terdapat banyak kondisi di mana pasukan Rusia memaksakan orang tua di Ukraina untuk memberikan izin terhadap anak-anak mereka untuk dipindahkan ke Rusia;
5. Anak-anak yang berada didalam kamp diperbolehkan mengoperasikan alat militer, menggunakan senjata api, dan mengendarai truk (Irni & Arrafi, 2023).
Kejahatan  perang  termasuk  dalam  tindak pidana  internasional.  Mengenai  definisi  tindak pidana  internasional  dapat  ditemukan  dalam putusan  peradilan  tindak  pidana  Perang  di Amerika dalam kasus Hostages yang menyatakan sebagai berikut:
“An  international  crimes  is  such  an actuniversally  recognized  as  a  criminal  which is  considered  a  grave  matter  of  international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state, that  would  have  control  over  it  under  normal circumstances.”
Terhadap  uraian  definisi  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  internasional adalah  suatu  tindakan  yang  secara  universal diakui sebagai suatu tindak pidana (Sari, 2015).
Pengadilan  Pidana  Internasional  telah melayangkan  surat  penangkapan  terhadap Vladimir  Putin  pada  17  Maret  2023.  Namun, secara  terpisah  pihak  Rusia  menjawab  bahwa surat penangkapan itu hanya hitam di atas putih saja, karena pada dasarnya ICC tidak berwenang untuk  mengadili  Rusia  karena  Rusia  tidak meratifikasi  Statuta  Roma,  sehingga  menurut
asas pacta  sunt  servanda ICC  tidak  berwenang mengadili  Rusia  bahkan  menangkap  Vladimir Putin. Seolah di sini Rusia mempunyai impunitas, tanpa  ada  yang  dapat  membatasi  tindakannya. Impunitas  masih  menjadi  masalah  di  berbagai negara,  karena  contoh  ketidakadilan  dan pelanggaran  berat  HAM  di  Myanmar  oleh  junta militer di masa lalu, sampai saat ini sedang dalam proses (Cheesman, 2019).
Dalam  hukum  internasional  tidak  boleh seorangpun  mengandalkan  hak  impunitas  dalam melancarkan  kejahatan  internasional.  Yurisdiksi internasional merupakan pedoman bagi pengakhiran impunitas seseorang untuk melancarkan  kejahatan.  Yurisdiksi  universal sebagai  suatu  izin  dari  masyarakat  internasional untuk  menguniversalkan  hak  terhadap  akses keadilan  untuk  komunitas  korban  terkait  dengan kejahatan  yang  mendapat  perhatian  masyarakat internasional (Argawati, 2023).
Prinsip  lain  adalah  prinsip  kekebalan,  dan dalam  melaksanakan  yurisdiksi  universal, pengadilan  harus  menghormati  kekebalan  dalam hukum internasional, yang menurut pejabat senior seperti  kepala  negara,  kepala  pemerintahan, menteri  luar  negeri  menikmati  kekebalan  dari yurisdiksi  negara  lain.  Seorang  individu  akan kehilangan  kekebalannya  setelah  dia  selesai mengampu  jabatannya  dan  juga  kepala  negara, kepala  pemerintahan,  menteri  luar  negeri  dan  di luar dari ketiganya umumnya tidak ada kekebalan fungsional  secara  umum  tidak  berlaku  untuk kejahatan  internasional  dan  seharusnya  tidak
menghalangi  penegakkan  yurisdiksi  universal (Alebeek, 2008).
Terdapat  kasus-kasus  terkait  yang berkaitan  dengan  Immunitas  baik  itu  yang menyangkut  sebagai  kepala  negara,  kepala pemerintahan,  menteri  luar  negeri  maupun pejabat senior pemerintahan (selanjutnya disebut Pejabat  Negara).  Contoh  yang  baik  yaitu  kasus Presiden  Sudan  Omar  Al-Bashir,  sebagai presiden yang sedang berkuasa di Sudan, Omar Al-Bashir  dituduh  oleh  Jaksa  International Criminal  Court  (ICC)  Luis  Moreno-Ocampo  telah melakukan  genosida,  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dan  kejahatan  perang  di  Sudan. Krisis  kemanusiaan  di  Darfur  inilah  yang kemudian menyebabkan Jaksa ICC mengeluarkan  10  (sepuluh)  tuduhan  kejahatan perang terhadap Presiden Sudan Omar Al-Bashir pada  tanggal  14  Juli  2008.  Kesepuluh  tuduhan tersebut  terdiri  dari  3  (tiga)  tuduhan  untuk genosida,  5  (lima)  tuduhan  untuk  kejahatan terhadap kemanusiaan dan 2 (dua) tuduhan untuk kejahatan perang (Oktaviana, 2021).
Meski  diakui  suatu  impunitas  per  teori, namun  Statuta  Roma  tidak  menolak  prinsip non impunity, Statuta  Roma  menganut  prinsip non- impunity sebagaimana  ditegaskan  di  dalam Preamble  Statuta  Roma  alinea  kelima  “ bertekad untuk  memutuskan  rantai  kekebalan  hukum (impunity)  bagi  para  pelaku  kejahatan  ini  dan dengan  demikian  memberi  sumbangan  kepada dicegahnya kejahatan tersebut. ” Alinea kelima ini memberikan  konsekuensi  logis  dari  bunyi  alinea
keempat,  yang  menegaskan,  ” that  the  most serious  crimes  of  concern  to  the  international community  as  a  whole  must  not  go unpunished... ”. Prinsip non-impunity mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus  pelanggaran berat  HAM  harus  sampai  menjangkau ”senior state  officials” di  negara  yang  bersangkutan, sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan  dan  penahanan  terhadap  yang bersangkutan.
Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (2) Piagam PBB yang menyatakan:
“Immunities  or  special  procedural  rules  which may attach to the official capacity of a person, where under national law or international law, shall  not  bar  the  Court  from  exercising  its jurisdiction over such a person”
Menurut Pasal a quo, kekuatan Mahkamah tidak  tersekat  oleh  batas-batas  teritori  yurisdiksi negara. Penekanan pada Pasal 27 Statuta Roma menerangkan  bahwa  posisi  dan  imunitas  yang melekat  pada  kepala  negara  tidak  menjadi hambatan  untuk  memulai  proses  pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap kepala negara  tersebut.  Pada  dasarnya  Impunitas merupakan  konsep  yang  dilekatkan  pada  suatu tugas  tertentu  tetapi  seketika  berhadapan  di depan  ICC,  impunitas  itu  tidak  dapat  dijadikan syarat  dan  pembenaran  untuk  melindungi  diri kepala  negara  dari  yurisdiksi  ICC  (Atmasasmita, 2021). Kemudian tafsir inilah yang dijadikan dasar bagi  Mahkamah  untuk  tidak  mentolerir  juga tindakan  Putin  dalam  melancarkan  aksinya
kepada  Ukraina.  Menurut  Pasal  27  ayat  (2) Statuta Roma, Jabatan penting yang dimiliki oleh seorang  aktor  individu,  tidak  dapat  berfungsi apabila  terbukti  melakukan  pelanggaran  dalam level  internasional,  oleh  karenanya  menurut Pengadilan  Kejahatan  Internasional,  Rusia  yang telah  terbukti  secara  sah  menurut  hukum  telah melakukan  kejahatan  internasional  maka  telah searah  apabila  penerapan  Pasal  27  ayat  (2) Statuta  Roma  penangkapan  Putin  dapat dibenarkan. Kendati Putin menafikan penangkapan  tersebut  tetapi  bukan  berarti  itu menghilangkan  tanggung  jawabnya  di  muka hukum internasional.
Penerapan  hukum  yang  tertuang  dalam Statuta  Roma  1998  terhadap  Putin  yang  dinilai menerjang  hukum  adalah  mengikuti  prinsip erga omnes , norma hukum yang berlaku kepada siapa saja, karena ini menyangkut prinsip kemanusiaan. Orang  atau  pihak  yang  melakukan  pelanggaran dalam  wilayah  kemanusiaan  berlaku  prinsip universal. Tidak boleh ada orang atau pihak yang menerjang  dan  menyentak  rasa  kemanusiaan dan  hati  nurani  manusia  dengan  dalih  hanya karena  ia  bukan  pihak  pada  sebuah  instrumen hukum.
Dasar  hukum  berikutnya,  Mahkamah Internasional  dengan  tegas  mengatakan  pada putusan  tahun  1986  saat  memutus  perkara Nikaragua  melawan  Amerika  Serikat: ”Walaupun Mahkamah  Internasional  tak  dapat  mengadili berdasarkan  perjanjian  internasional,  mahkamah dapat mengadili berdasarkan kebiasaan
internasional .”  Tentu  terdapat  keberatan  dari pihak-pihak  negara  yang  tidak  menjadi  pihak dalam  suatu  perjanjian  internasional  tetapi  tetap dapat  dikenai  sanksi  dalam  perjanjian internasional yang ia tidak turut dalam perjanjian internasional  tersebut.  Di  sini  berarti  ICC  tidak secara  sah  apabila  ICC  mengadili  pihak  yang tidak turut dalam perjanjian internasional, padahal negara non  state  parties tersebut  sedang menjalankan  tugas  resmi  atau policy dari negaranya (Morris, 2001). Lebih lanjut Morris juga mengemukakan  bahwa  pelaksanaan  yurisdiksi ICC terhadap warga negara dari non state parties akan  bertentangan  dengan  prinsip  bahwa sesungguhnya  pengadilan  internasional  tidak dapat  melaksanakan  yurisdiksinya  terhadap kasus-kasus  yang  menyangkut  hak  atau tanggung  jawab  pihak  ketiga  yang  tidak memberikan  persetujuan  terhadap  masalah pokok perselisihan yang terjadi.
Menanggapi  apa  yang  dikemukakan Morris,  para  pakar  hukum  internasional mengemukakan  bahwa  negara  pihak  Statuta Roma  1998  memiliki  yurisdiksi  teritorial  terhadap segala  kejahatan  yang  terjadi  di  wilayah  atau teritorialnya.  Hal  ini  berlaku  terhadap  pelaku kejahatan  dari  negara  manapun  baik  negara pihak  Stauta  Roma  maupun  bukan (non  state parties ) (Sefriani, 2009).
Apabila  kejahatan  yang  dilakukan  masuk kategori international  crime maka  berdasarkan prinsip  universal  yang  dikenal  dalam  hukum internasional  semua  negara  memiliki  yurisdiksi
terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas  si  pelaku  maupun  tempat dilakukannya kejahatan tersebut. Manakala suatu negara  yang  memiliki  yurisdiski  berkehendak melaksanakan  yurisdiksinya  maka  persetujuan dari  negara  asal  pelaku  kejahatan  tidaklah disyaratkan (Sefriani, 2009). Dengan berdasarkan (i) Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma, di mana Putin selaku  kepala  negara  Rusia  Vladimir  Putin  telah terbukti  oleh  Mahkamah  Pidana  Internasional melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi  anak-anak  Ukraina  untuk  dibawa ke  Rusia  (Irni,  &  Arrafi,  2023).  Dengan  demikian jelas  Vladimir  Putin  secara  sah  dapat  ditangkap karena lingkup Statuta Roma terhadap kejahatan perang  yang  dilakukan  oleh  Putin  sudah memenuhi menurut hukum sehingga pertanggung jawaban itu tidak dapat dielakkan oleh Putin, hal ini menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (2) Statuta Roma  ingin  menunjukkan  bukan  siapa  yang berbuat tetapi perbuatan  apa yang dilakukan. (ii) preamble Statuta  Roma  alinea  kelima , ” put  an end  to  impunity  to  for  the  perpetrators  of  threse crimes ..”.  Alinea  kelima  ini  merupakan konsekuensi  logis  dari  bunyi  alinea  keempat, yang menegaskan, ”that the most serious crimes of  concern  to  the  international  community  as  a whole  must  not  go  unpunished... ”.  Prinsip ”non- impunity (balas dendam)” mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus  pelanggaran berat  HAM  harus  sampai  menjangkau  ” senior state  officials” di  negara  yang  bersangkutan sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara
yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan  dan  penahanan  terhadap  yang bersangkutan.  Dalam  hal  ini,  meskipun  Putin mengelak atas surat penangkapan tersebut tetapi jelas  dan  tegas  prinsip  Statuta  Roma  yang ditegaskan  dalam preambule -nya  menganut prinsip  non-impunitas  sehingga  Putin  dapat dimintai  pertanggung  jawaban  terhadap  surat penangkapan  yang  dilayangkan  kepadanya.  (iii) preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986,  dalam  kasus  Nikaragua  melawan  Amerika Serikat  yang  berdasar  tidak  hanya  suatu perjanjian  internasional  tetapi  juga  berdasar kebiasaan  internasional,  maka  penangkapan Vladimir Putin telah berdasar hukum internasional. Di mana salah satu sumber hukum internasional tertua adalah kebiasaan internasional.  Dalam  pada  itu,  Mahkamah  bukan tanpa  dasar  dalam  melayangkan  surat penangkapan  terhadap  Putin,  karena  sumber hukum  internasional  yang  diakui  sampai  hari  ini adalah  kebiasaan  internasional.  Meskipun  Putin menolak  surat  penangkapan  tersebut  dengan alasan  Rusia  tidak  menjadi  pihak  dalam  Statuta Roma,  namun  sekali  lagi  Putin  hanya berdasarkan  perjanjian  internasional  saja  untuk mengamankan  dirinya  akan  tetapi  menurut kebiasaan  internasional  salah  satunya  putusan Mahkamah  Internasional  tahun  1986,  dalam kasus Nikaragua melawan Amerika Serikat dapat menjadi  acuan  maupun  dasar  untuk  mendukung sahnya  surat  penangkapan  Putin  yang  terbukti
melakukan kejahatan perang yang juga tergolong kejahatan internasional.

## D. SIMPULAN
Rusia  dalam  melancarkan  invasinya terhadap  Ukraina  menggunakan  dalil  hukum internasional  Pasal  51  Piagam  PBB.  Padahal menurut  Pasal  52  ayat  (1)  Protokol  Tambahan  I 1977,  Rusia  telah  melanggar  ketentuan  Pasal a quo. Akibat dari tindakan Rusia tersebut akhirnya membawa  petaka  sampai  merenggut  banyak korban  jiwa  terhadap  warga  sipil  tidak  bersalah dan  deportasi  anak-anak  di  bawah  umur  untuk dibawa  ke  Rusia,  yang  di  mana  ini  jelas merupakan  Tindakan  yang  tergolong  dalam kejahatan  internasional  karena  Rusia  bukan hanya  tidak  mengerti  prinsip  pembeda,  namun hak-hak anak dilanggar sedemikian rupa di dalam Tindakan  invasinya  tersebut.  Pada  akhirnya beberapa  negara  turut  menyoroti  tindakan  Rusia terhadap  Ukraina  bahkan  memberi  sanski terhadap  Rusia.  Negara-negara  seperti  Uni Eropa,  Selandia  Baru,  Inggris,  Jepang menganggap  Rusia  telah  melanggar  ketentuan hukum internasional atau kejahatan internasional dan patut untuk diberi sanksi tegas.
Pengadilan  Pidana  Internasional  (ICC) pada  17  Maret  2023  telah  melayangkan  surat penangkapan  terhadap  Vladimir  Putin  karena terbukti melakukan kejahatan perang. Rusia telah melanggar  2  (dua)  ketentuan,  yaitu  (i)  Konvensi Genewa  1949,  dan  (ii)  Statuta  Roma.  Meskipun menurut  Rusia  surat  penangkapan  terhadap
Vladimir Putin tidak mempunyai landasan hukum yang  kuat  kana  tetapi  berdasarkan  (i)  Pasal  27 ayat  (2)  Statuta  Roma,  (ii) preambule Statuta Roma  alinea  kelima,  dan  berdasarkan  (iii) preseden putusan Mahkamah Internasional tahun 1986,  dalam  kasus  Nikaragua  melawan  Amerika Serikat  yang  berdasar  tidak  hanya  suatu perjanjian  internasional  tetapi  juga  berdasar kebiasaan  internasional,  maka  penangkapan Vladimir Putin telah berdasar hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Albuchari, Cut N C. (2017). Peran Komite Palang Merah  Internasional  Dalam  Hukum Humaniter  Internasional  Berdasarkan Konvensi  Jenewa  1949. Lex  Crimen ,
Vol.6,(No.2),pp.83-90.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcri men/article/view/15347
Atmasasmita,  R.  (2021).  Karakteristik  Tindak
Pidana  dalam  Statuta  ICC  dan  Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Perkembangan Hukum Pidana.
Indonesian  Journal  of  International  Law , Vol.4,(No.1),pp.61-74.
DOI:10.17304/ijil.vol4.1.132
Cheesman,  N.  (2019).  Routine  Impunity  as Practice  (in  Myanmar). Human  Rights Quarterly ,Vol.41 , (No.4),pp.873-892 .
DOI:10.1353/hrq.2019.0065.
Deliana  HZ,  Evi.  (2011).  Penegakan  Hukum Humaniter  Internasional  Dalam  Hal  terjadi Kejahatan  Perang  Berdasarkan  Konvensi Jenewa 1949. Jurnal Ilmu Hukum; Fakultas Hukum;  Unversitas  Riau ,  Vol.2.  (No.1, Februari), pp 255-270. https://doi.org/10.30652/jih.v2i01.485
Diani, Oktriani., Perdana, Fadjrin Wira., Purboyo.,
Kelana,  Sri.,  &  Sidartha,  Driasko  Budi. (2022).  Kewenangan  ICC  Mengadili Kejahatan  Internasional  yang  Dilakukan Oleh  Pemimpin  Negara. Jurnal  Indonesia Sosial  Teknologi , Vol.3,  (No.02),  pp.326–
332. https://doi.org/10.59141/jist.v3i02.374
Freedman, R. (2014). UN Immunity or Impunity?
A  Human  Rights  Based  Challenge. European  Journal  of  International  Law , Vol.25,Issue1,pp.239–254. https://doi.org/10.1093/ejil/cht082
Haryomataram,  K.  (2019).  Masalah  Kejahatan Perang,Penjahat Perang, Dan Penanganan Penjahat  Perang. Teras  Law  Review , Vol.1, (No.2), pp.1-20.
http://dx.doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i2.
5396
Hajdin,  Nikola  R.  (2021).  The  actus  reus  of  the crime  of  aggression. Leiden  Journal  of International Law , Vol.34 , Issue 2, pp.489- 504.https://doi.org/10.1017/S09221565210 00042
Irni,  Shenny  Mutiara.,  &  Arrafi,  Dimas  Prasetiya.
(2023).  Kekuatan  Hukum  International Criminal Court Atas Perintah Penangkapan
Presiden Vladimir Putin. Unes Law Review ,
Vol.5,(No.4),pp.2741-2752. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4 Lanza,  G.  (2022).  The  Fundamental  Role  of
International  (Criminal)  Law  in  the  War  in Ukraine .  Orbis ,  Vol.66,  (Issue  3),pp.424- 435. DOI:10.1016/j.orbis.2022.05.010
Masulangi,  J.  (2021),  Perlindungan  Obyek  Sipil Dan  Bentuk  Kewajiban  Negara  Dalam
Konflik  Bersenjata  Menurut  Hukum Humaniter
Internasional.
Lex
Administratum, Vol. IX, (No.4),pp.160-170. https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157
Morris,  M.  (2001).  High  Crimes  and Misconceptions:  The  ICC  and  Non-Party States. Law  and  Contemporary  Problems , Vol.64,(No.1),pp.13–66. https://doi.org/10.2307/1192354
Nadrati,  Bah  Jatun.,  Anjani,  Ida  Ayu  Dampaty Anja.,  Umam,  Ihdal.,  Akbariman,  Lalu Nahudatu.,  &  Mernissi,  Zampara.  (2023).
Yurisdiksi Icc Terhadap
Perintah
Penahanan  Putin  Mengenai  Kebijakan Politik  Rusia  Ke  Ukraina. Iuris  Notitia ; Jurnal Imu Hukum , Vol.1, (No.1), pp.28-33.
https://ojs.ninetyjournal.com/index.php/IURI S/article/view/43
Oktaviana,  M.  (2021).  Yurisdiksi  International
Criminal  Court  (ICC)  Dalam  Penegakan Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Berat Oleh  Omar  Hassan  Al-Bashir  Di  Darfur,
Sudan. Belli  Ac  Pacis:  Jurnal  Hukum
Internasional ,Vol.7,(No.2),pp.59-67. https://doi.org/10.20961/belli.v7i2.59993 Sari, I. (2015). Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International  Criminal  Court  (ICC)  Dalam Penegakan  Hukum  Pidana  International. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara ,Vol.6,(No. 1,September),pp.38-65. https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114
Sefriani,  S.  (2009).  Yurisdiksi  ICC  terhadap Negara  non  Anggota  Statuta  Roma 1998. Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM , Vol.14,(No.2),pp.314-332. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2. art5
Sudiq, Rio Dwinanda., & Yustitianingtyas, Levina.
(2022). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada  Tahun  2022  Sebagai  Pelanggaran
Berat HAM. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha,
Vol.10, (No.3),pp101-117.  https://doi.org/10.23887/
jpku.v10i3.51278
Sulistia,  T.  (2021).  Pengaturan  Perang  dan Konflik Bersenjata dalam Hukum
Humaniter Internasional.
Indonesian
Journal of International Law , Vol.4, (No.3), pp.526-555.
DOI: 10.17304/ijil.vol4.3.157
Widiasa,  R.  (2018).  Bingkai  Identitas  dalam Konflik  Geopolitik:  Intervensi  Militer  Rusia di Ukraina. Intermestic: Journal Of International  Studies, Vol.3,  (No.1),  pp.60-
76. DOI:10.24198/intermestic.v3n1.5
Zahrani, Nurul Avida., & Burhanuddin, Agussalim.
(2023). Analisis Kekuatan Hukum Internasional dalam Kasus Surat
Penangkapan  ICC  oleh  Vladimir  Putin dalam  Konflik  Rusia-Ukraina. JISHUM  : Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora ,  Vol.1,
(No.4),  pp.836–855.  https://doi.org/10.572 48/jishum.v1i4.177

## BUKU
Alebeek,  Roseanne  V.  (2008 ).  The  Immunity  of States  and  Their  Officials  in  International Criminal  Law  and  International  Human Rights  Law .  Oxford:  Oxford  University
Press.
Sujatmoko,  A.  (2015). Hukum  Ham  dan  Hukum Humaniter .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada.
Wahjoe,  A.  (2011). Hukum  Pidana  Internasional Perkembangan Tindak Pidana
Internasional  dan  Proses  Penegakannya .
Jakarta: Erlangga.

## SUMBER ONLINE
Anam, K. (2022). Tak Hanya AS, Negara-Negara
Ini  Juga  Beri  Sanksi  Bagi  Rusia.  Retrived from  https://www.cnbcindonesia.com/news /20220227150706-4-318801/tak-hanya-as- negara-negara-ini-juga-beri-sanksi-bagi- rusia
International  Criminal  Court.  (2023).  Situation  in Ukraine:  ICC  judges  issue  arrest  warrants against  Vladimir  Vladimirovich  Putin  and Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Retrived from  https://www.icc-cpi.int/news/situation- ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants- against-vladimir-vladimirovich-putin-and Argawati,  U.  (2023).  Yurisdiksi  Universal  untuk Mengakhiri  Impunitas  Pelanggaran  HAM Berat.  Retrived  From  https://www.mkri.id/ index.php?page=web.Berita&id=18900