## EFEK DISPOSISI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
Rina Yulianti 1* , Herijanto Bekti 2 , Ira Irawati 3 , dan Sintaningrum 4 . 1 Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran, Bandung
2  3  4 Dosen Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran, Bandung *e-mail: rina.antinas@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  teori  Edward  III  ini,  menyebutkan  bahwa  ada  empat  faktor  implementasi kebijakan  publik  yang  ditawarkan.    Dilihat  dari  ke  empat  faktor  ini,  penulis melihat bahwa sikap pelaksana/disposisi dalam hal ini PPID merupakan salah satu faktor  yang  patut  dipertimbangkan  terhadap  baik  tidaknya  di  dalam  pelayanan informasi  publik  di  lingkungan  pemerintahan  Provinsi  Banten.  Dimana  sikap pelaksana  dalam  hal  ini  PPID  merupakan  aparat  pelaksana  yang  tugasnya mendokumentasikan serta memberikan data/informasi public kepada masyarakat. Baik  secara  offline  maupun  online.  Hanya  saja  masih  ditemukannya  beberapa dinas  yang  belum  siap  akan  data  informasi  yang  ada  sehingga  menimbulkan ketidakpuasan  masyarakat/pemohon.  Dengan  adanya  ketidakpuasan  itulah  yang mendasari pemohon melakukan gugatan ke Komisi Informasi. Hal ini terlihat dari data yang ada setiap tahunnya selalu ada masyarakat yang melakukan pengaduan ke Komisi  Informasi,  apalagi  data  yang berkaitan dengan anggaran  yang banyak di  tanyakan.  Menjadi  pertanyaan  dipenelitian  ini  kenapa  masih  adanya  sikap aparat yang belum sepenuhnya terbuka akan informasi publik.

## 1. Pendahuluan
Sikap    dari    para    pelaksana kebijakan  merupakan      faktor    yang mempunyai konsekuensi- konsekuensi penting bagi
implementasi    kebijakan    yang efektif.    Jika  para      pelaksana bersikap        positif  terhadap      suatu kebijakan      tertentu      dan      hal      ini berarti    adanya      dukungan,
kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan
sebagaimana  yang  diinginkan  oleh para pembuat keputusan awal. Demikian  pula  sebaliknya  apabila sikap  atau  perspektif  para  pelaksana berbeda  dengan      para  pembuat keputusan,      maka      proses pelaksanaan      suatu      kebijakan menjadi semakin sulit.
Di dalam menyikapi keterbukaan  informasi  publik  ini, umumnya  sikap  pelaksana  di  dalam menyikapi persoalan kebijakan
masih  menggunakan  cara-cara  lama,
artinya di dalam mengimplementasikan sebuah
produk  kebijakan  masih  bersifat menunggu  atau  kurangnya  inisiatif dari  pelaksana  itu  sendiri.  Hal  ini terungkap  dari  penyataan  dari  salah satu  informan  dari  PPID  Utama, beliau  menyatakan  bahwa  didalam pengumpulan  data  dari  setiap  PPID Pembantu agak lama masuk ke PPID Utama,  hal  ini  kurang  inisiatifnya dari  beberapa  OPD  yang  ada, Sehingga  setiap  bulan  PPID  harus selalu meminta padahal sudah kewajiban  mereka  untuk  selalu memberikan  data  terkait  informasi publik  ke  kami.  Dan  terkadang  hal yang  sulit  adalah  PPID  utama  selalu mengingatkan  setiap  bulan  untuk mengirimkan data.
Seperti  yang  tertera  di  dalam Perda  No  8  tahun  2012  pasal  10  (g) yang  mempunyai  wewenang  dalam mengkoordinasikan dan menghimpun  data  dan  informasi yang  dikuasai  oleh  oleh  SKPD, artinya  OPD  mempunyai  kewajiban menyerahkan  data  dan  informasi yang  lengkap  kepada  PPID,  agar dapat  diolah  dan  dipublikasikan
melalui  website  pemprov.  Banten. Hanya saja prilaku aparat  yang tidak disiplin  di  dalam  menyerahkan  data akan  menjadi  kendala  tersendiri, dimana  informasi  yang  seharusnya menjadi  hak  masyarakat  untuk  tahu menjadi terhambat.
Di  dalam    setiap  tugas  yang diberikan, aparat/PPID harus berkomitmen  dan  konsisten,  hal  ini merupakan  penjabaran  dari  sikap PPID  dalam  mengimplementasikan kebijakan  KIP  dan  nilai  yang terkandung  di  dalam  Motto  Pejabat
Pengelola Informasi
dan
Dokumentasi (PPID) Pemerintah
Provinsi  Banten  adalah  sebagai berikut :
1. Keterbukaan  informasi  gerbang terciptanya  badan  publik  yang bersih dan partisipatif
2. Masyarakat berhak atas
informasi yang benar dan mempergunakannya secara cerdas dan bertanggungjawab Dari  motto  yang  di  sampaikan terdapat  nilai-nilai  yang  harus  di pegang  oleh  aparat  PPID  di  dalam menjalankan  keterbukaan  informasi. Sudah  seharusnya  semua  badan publik  terbuka  sehingga  masyarakat
dapat  melakukan  kontrol  dengan melihat hasil program yang dikerjakan  oleh  badan  publik  yang ada di lingkungan  Pemprov. Banten. Setiap  informasi  apapun  kalau  itu masuk  kategori  seperti    yang diamanatkan  oleh  undang-undang Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP) maka  wajib  harus  di  publish  tanpa harus di minta oleh
pemohon/masyarakat.  Hal  ini  lah yang  akan  menumbuhkan  inisiatif mereka sehingga tidak harus diminta terlebih dahulu tetapi sudah
melakukan tugasnya sebelum diminta.  Kondisi  realitas  di  atas masih  menunjukkan  beberapa  OPD yang masih bersifat pasif.
Tugas  aparat  pelaksana  PPID yaitu memberikan berbagai informasi secara  luas  dan  terbuka  kepada masyarakat.  Komitmen  yang  ada hendaknya juga diikuti oleh kebijakan pimpinan di dalam
penempatan  pegawai  PPID,  yang betul-betul memiliki dedikasi
terhadap pekerjaannya. Dedikasi dalam penjiwaan masing-masing individu  agar  dapat  melaksanakan tugas seperti yang telah diamanatkan dalam  undang-undang  keterbukaan
informasi publik, artinya menyampaikan  semua  informasi  dan membantu  masyarakat  agar  dapat dengan  mudah  mengakses  informasi apapun yang dibutuhkan.
Pernyataan  dari  PPID  Utama juga  sama  yang  di  sampaikan  oleh beberapa  PPID  Pembantu  yang  ada di  pemerintahan  Provinsi  Banten, bahwa  keterlambatan  pengiriman data  ke  PPID  utama  dikarenakan data-data  dari  setiap  bidang  juga terlambat memberikannya ke pelaksana  PPID,  walaupun  masing- masing bidang sudah diberitahu agar menyerahkan  dengan  segera  setiap kegiatan yang dilakukan. Pada kenyataannya ada keterlambatan pengumpulan  data,  karena  sudah diminta  berulangkali  tetapi  masih belum  dikasih    juga.  Sehingga mempengaruhi  dalam  pengupdate  an informasi. Ini menunjukkan ketidaksiapan  di  dalam  pembuatan laporan/data  dari  setiap  bidang. Sedangkan  data  tersebut  harus  di publish kepada publik melalui website  karena  termasuk  informasi yang  yang wajib diumumkan kepada publik”.  Jadi  jangan  heran  kalau  isi website  sebagian  besar  OPD  isinya
hanya informasi terkait
seremonialnya  dan  sebatas  profile saja.  Sedangkan  informasi  publik terkait  keuangan,  bencana,  program- progran  lain  yang  dilakukan  oleh dinas  terlambat  di  publish  di  media internet/website resmi dinas”.
Hal ini tentunya akan memperlambat di dalam penyampaian informasi, baik informasi yang akan diberikan secara langsung  maupun  melalui  media website resmi di pemerintahan Provinsi Banten. Komitmen yang ada di pimpinan hendaknya juga menjadi landasan  bagi  staf  pelaksana  di
dalam menjalankan
tugasnya.
Dengan  dibentuknya  PPID  secara
cepat oleh pemerintah Banten merupakan salah satu indikasi
adanya komitmen pimpinan di dalam
keterbukaan informasi publik, walaupun dalam pelaksanaannya masih  lambat.  Hal  ini  menjadi tantangan bagi para aparat pelaksana yang  ada  di  badan  publik  agar  lebih mengasah kemampuan dan memahami  makna  dari  keterbukaan informasi.Permasalahan  dan  adanya sengketa  informasi  dalam  pelayanan informasi publik di Banten disinyalir
karena  pemerintah  masih  lamban merespon,  mengumumkan  informasi yang tidak mutakhir.

## II. Landasan Teori
Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentunya  akan  dipengaruhi  oleh beberapa  hal,  dalam  kajian  ini keberhasilan  dari  pada  pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik  ini  akan  dilihat  dari  teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Alasan  peneliti  menggunakan  teori implementasi tersebut karena pemikiran  tersebut  mensyaratkan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan  sikap  pegawai  dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi  publik  tergantung  kepada empat  dimensi  yaitu  komunikasi , sumberdaya , disposisi,  dan  struktur organisasi. Dari  keempat  faktor tersebut, peneliti melihat
disposisi/sikap  pelaksana  memiliki peran yang penting di dalam pelaksanaan  keterbukaan  informasi publik.  Disposisi  ini  berdasarkan fenomena  yang  terjadi  dilapangan merupakan  faktor  yang  dianggap dapat  menjawab  mengapa  sikap
aparat  dalam  pelaksanaan  kebijakan keterbukaan  informasi  publik  belum mencapai  tujuan  yang  diharapkan. Ini dilihat dari masih belum terpenuhinya  data  informasi  publik baik melalui online (website) ataupun langsung. Dimana masih ada isi  informasi  berkala,  serta  merta masih  dalam  keadaan  yang  tidak lengkap,  atau  informasi  belum  di update  dengan  informasi  yang  baru, belum  lagi  daftar  informasi  yang belum  di  buat  oleh  masing-masing PPID  di  OPD  sehingga  informasi data  yang  seharusnya  sudah  masuk ke dalam website tersebut belum bisa terpenuhi.
Hal-hal yang penting yang harus dicermati  pada  variabel  disposisi, menurut Edward III adalah :
a. Efek  disposisi  ;  disposisi  atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-
hambatan  yang  nyata  terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak
melaksanakan kebijakan- kebijakan  yang  diinginkan  oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan
pengangkatan personil pelaksana
kebijakan  haruslah  orang-orang yang  memiliki  dedikasi  pada kebijakan  yang  telah  ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
b. Melakukan
pengaturan Birokrasi;  dalam  konteks  ini
Edward III mensyaratkan bahwa implementasi  kebijakan  harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk  pada  penunjukan  dan pengangkatan staf dalam birokrasi  yang  sesuai  dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu,
pengaturan birokrasi juga bermuara  pada  pembentukan sistem  pelayanan  publik  yang optimal, penilaian personil dalam bekerja
c. Insentif, Edward  III menyatakan bahwa  salah  satu  teknik  yang disarankan untuk mengatasi masalah  kecenderungan  para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada
umumnya orang bertindak menurut  kepentingan  mereka sendiri, maka memanipulasi insentif  oleh  para  pembuat
kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan
Selain  itu  sikap/disposisi  di dalam  Edward  juga  menyebutkan bahwa  adanya  kemauan,  keinginan dr  pegawai  di  dalam  menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga dapat di lihat
bagaimana sumber daya manusia/pegawai  dapat  melakukan pekerjaannya sesuai dengan
peraturan yang sudah ada serta dapat maksimal di dalam menggali informasi  terkait  hal-hal  baru  yang ada  di  lingkungan  organisasinya.
Didalam pelaksanaan tentang kebijakan keterbukaan informasi publik  ingin  melihat  sampai  dimana sikap pegawai di dalam
melaksanakan tugasnya.
Dari pendapat
di atas
menunjukkan  bahwa  peran  staf dalam  melaksanakan  tugas  sangat mempengaruhi  keberhasilan  dalam pelaksanaan kebijakan. Aparat pelaksana  dalam  menjalankan  tugas harus  memiliki  pengetahuan  yang cukup  baik  pengalaman,  maupun informasi tentang kegiatan yang akan dijalankan  sebagai  petugas  yang akan menjalankan pelaksanaan
kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Dalam  menjalankan  tugas  aparat pelaksana harus
diberikan kewenangan  sebagaimana  ketentuan yang  berlaku,  disamping  itu  harus juga dibekali dengan fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab.
Faktor disposisi merupakan suatu  keinginan  atau  kesepakatan dikalangan aktor untuk
mengimplementasikan kebijakan secara  efektif,  pelaksana  bukan hanya  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan  dan  memiliki  kemampuan untuk  mengimplementasikan,  akan tetapi juga harus mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan
tersebut,  dalam  hal  ini  terutama adalah aparatur
pemerintah.
Keinginan  untuk  melakukan  sesuatu terkadang dipengaruhi oleh lingkungan  atau  organisasi  dimana orang  bekerja.  Keadaan  seperti  itu seringkali terlihat
manakala membandingkan suatu unit
organisasi  yang  memiliki  program besar  dengan  sejumlah  dana  yang juga  besar  dibandingkan  dengan
suatu  unit  kerja  yang  memiliki program  dengan  dana  yang  sedikit.
Perbedaan sikap dari kedua
pelaksana  unit  tersebut  biasanya sangat berbeda.
Aspek lain yang dapat mempengaruhi  dari  pada    sikap pegawai dalam pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik  di  pemerintahan  Provinsi Banten  adalah  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  proses  pelaksanaan. Bahwa  dalam  kebijakan  keterbukaan informasi  publik  ini  aktor  yang terlibat  tidak  hanya  dari  pihak pemerintah  saja  tetapi  juga  aktor- aktor  di  luar  pemerintah  misalnya lembaga swadaya masyarakat.
Sehingga masing-masing aktor memiliki peran di dalam keterbukaan informasi publik.
Selain  itu  juga  menurut  Azwar Saifuddin  (2012:23)      menyebutkan bahwa  sikap  juga  mengandung unsur-unsur  :  a)  adanya  objek,  tanpa adanya  objek  sikap  tidak  akan terbentuk.  b)  Bentuk    sikap    berupa pandangan, perasaan, kecenderungan    untuk  bertindak (respon  terhadap  objek).  c)  Tanpa adanya  individu  suatu  sikap  tidak
akan  terjadi  walau  adanya  objek, begitu  pula  sebaliknya.  Berdasarkan uraian  di  atas,  unsur  yang  terdapat dalam sikap ini merupakan hal  yang mempengaruhi    sikap    itu    sendiri. Karena unsur merupakan    hal terpenting  dalam  pembentuk  sikap, baik itu sikap positif atau negatif.

## III. Metode
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif.  Objek  penelitian ini adalah aparat PPID di Lingkungan  Pemerintahan  Provinsi Banten.  Adapun  unit  analisisnya, sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian  berupa  benda  maupun manusia  (Arikunto,  2005)  adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik  dan  Persandian  Provinsi
Banten sebagai unit utama Pengelola
Informasi  dan  Dokumentasi    (PPID Utama). Dalam penelitian ini, peneliti  mengumpulkan  data  dari hasil  wawancara  dengan  informan, juga  dilakukan  observasi.  Untuk melengkapi  penelitian  ini  dilakukan pula  penelusuran  berbagai  kebijakan dan  dokumen  yang  terkait  dengan penelitian ini.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Efek Disposisi  menurut Edward III, merupakan sikap pelaksana  yang akan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi  kebijakan  bila  personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan  yang  diinginkan oleh  pejabat-pejabat  tinggi,  Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana
kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki  dedikasi  pada  kebijakan yang  telah  ditetapkan,  lebih  khusus bagi kepentingan warga. Jika merujuk  pendapat  Van  Metter  Van Horn, efek disposisi ini mirip dengan respon yaitu apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dari kebijakan  tersebut  Dengan  arti  kata, respon ini akan menimbulkan hambatan  apabila  lambat  untuk dilaksanakan oleh personil aparatnya karena  akan  menghambat  di  dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah di buat.  Oleh  karena  itu,  Efek  disposisi ini  merupakan  salah  satu  kunci  di dalam pelaksanaan keterbukaan informasi  publik.  Dimana  sikap
pelaksana  menjadi  penting  di  dalam melaksanakan  peraturan  terkait  KIP ini.  Sikap  sendiri  tidak  bisa  dinilai, kalau  belum  diperilakukan,  seperti dikatakan  Azwar  saifudin  bahwa sikap itu selalu dalam batas kewajaran  dan  kenormalan  yang merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial.
Perilaku  aparat  PPID  akan terlihat bagaimana mereka
melaksanakan tugasnya. isu
transparansi  di  Provinsi  Banten muncul  sebagai  reaksi  publik  atas kecenderungan ketertutupan pemerintah  daerah  dalam  mengelola dan  memberikan  akses  terhadap informasi  publik  yang  masih  lemah dan  terbatas.  Pemerintah  Provinsi belum secara proaktif menjadikan isu keterbukaan  sebagai  bagian  dari keniscayaan demokratisasi yang menjadi platform kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini paling  tidak  terrepresentasi  dari konten-konten informasi yang jarang di-update,  padahal  menurut  Undang- Undang,  pemerintah  sebagai  setiap badan  publik  harus  menyediakan informasi  secara  berkala,  apalagi informasi  yang  terkategori  harus
tersedia setiap saat.
(<http://pilarbanten.com/index.php/b antenraya/item/2685-keterbukaan- informasi-di-bantemasih- lemah.html> [12/03/2018]).
Dari  Pelaksana  PPID  yang  ada di  pemerintahan  Provinsi  Banten, perlu diberikan pelatihan yang berkelanjutan  yang  berkaitan  dengan tupoksinya.  Hal  ini  terlihat  dari bagaimana mengimplementasikan
tugas  mereka,  seperti  bagaimana pandangan, perasaan dan kecenderungan mereka untuk
bertindak  (respon  terhadap  objek) menurut  Azwar  Saifudin.  Selain  itu verifikasi  bahan  informasi  public sering  terlambat  turun  dari  pejabat PPID,  hal  ini  akan  berpengaruh kepada tim pelaksana PPID di dalam mempublikasikannya. Perilaku aparat  di  dalam  menyelesaikan tugasnya  juga  menjadi  cerminan sikap  di  dalam  melaksanakan  KIP ini.  Menarik  untuk  dibahas  kenapa beberapa  tugas  tidak  selesai  sesuai waktunya,  apakah  karena  adanya pekerjaan  lain  yang  harus  mereka lakukan  selain  tugas  PPID.  PPID  di pemprov. Banten sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  pasal  9
melekat  pada  pejabat  struktural  atau pejabat  lain  yang  membidangi  tugas dan  fungsi  pelayanan  informasi public.  Sehingga  tugasnya  tidak hanya  di  PPID  tetapi  jug  ada  yang lainnya. Ini akan sangat berpengaruh di  dalam  penyelesaian  tugas,  mana yang harus didahulukan . Akan lebih baik  PPID  dimunculkan  di  dalam SOTK  agar  dapat  menjadi  tugas tersendiri  tanpa  bergabung  dengan bidang lain.
Sekarang bukan lagi era ketertutupan, jadi publik bisa melihat dan  mengetahui  apa  yang  sekarang sedang  dikerjakan  oleh  dinas  yang ada  di  lingkungan  Pemprov.  Banten. Namanya juga keterbukaan informasi publik, jadi publik boleh mengetahui, ini  juga  didukung  oleh  undang- undang keterbukaan informasi publik.  Selain  itu  masyarakat  juga harusnya  cerdas  di  dalam  menyikapi KIP ini, karena tidak semua informasi juga dapat berikan, apa lagi menyangkut  data  pribadi (private) dan  rahasia  negara.  Sehingga  ini menjadi  tugas  bersama  antara  PPID Utama  dan  PPID  pembantu  untuk lebih  aktif  di  dalam  memberikan informasi  sesuai  pasal  11  ayat  1
Perda  No  8  tahun  2012  tentang  tata kelola  keterbukaan  informasi  publik dalam  penyelengaraan  pemerintah daerah.
Undang-undang KIP ini ada atau muncul  karena  sikap  pemerintah  di masa lalu cenderung tertutup
terhadap  informasi  yang  ada  di instansi mereka. Apalagi kalau sudah berbicara mengenai anggaran, rekrutmen pegawai, proses pengadaan  lelang  di  birokrasi,  lebih sering ditutup-tutupi. PPID Pemprov. Banten juga tidak menutup mata kalau masih ada OPD yang  belum  sepenuhnya  terbuka akan  permintaan  informasi  dari pemohon.  Tapi  semenjak berlakunya undang-undang ini, pemerintah daerah  tentu  harus  lebih  hati-hati karena  masyarakat/pemohon  dapat melakukan keberatan akan
ketidakpuasan informasi yang mereka  terima.  Dengan  adanya kebijakan  keterbukaan  informasi  ini, masyarakat dapat melihat seperti apa sikap  yang  ditunjukkan  oleh  aparat dalam  hal  ini  PPID  di  dalam memberikan informasi. Seperti masih adanya keluhan terkait pemberian  informasi  yang  susah  di
dapat,  apalagi  terkait  mengenai anggaran program kegiatan di masing-masing OPD. Masih sering
terjadi ketidaksepahaman  antara  PPID  dan pemohon.  Tetapi  dengan  adanya kebijakan KIP ini pemerintah daerah merasa  terawasi,  sehingga  tiap  OPD dapat  mengefektifkkan  kinerja  PPID yang  ada.  Kinerja  PPID  utama  tidak terlepas dari PPID pembantu,  karena setiap  bulan  OPD  menyerahkan  data untuk diolah oleh PPID.
Provinsi
Banten belum sepenuhnya terbuka, walaupun sudah ada kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah.  Masih  adanya  sengketa publik di  komisi  informasi  ini masih menunjukkan masih adanya informasi publik yang tidak disampaikan.  Adanya  ketidakpuasan akan  pelayanan     informasi   publik di      lingkungan  Pemprov.  Banten yang  terus  terjadi  tentunya  bukan indikasi yang baik terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik,    bahkan  terhadap  asas transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam prinsip- prinsip good  governance .    Pemohon layanan      informasi      dapat
melakukan      tindakan      atas penolakan  layanan  informasi,  mulai dari  mengajukan  keberatan  kepada atasan  PPID,  mengajukan  upaya mediasi  di  Komisi  Informasi  Pusat (KIP), melaksanakan sidang
ajudikasi  di  KIP,  hingga  gugatan  ke Pengadilan  Tata  Usaha Negara (PTUN).
Karena  keterbukaan  informasi bukan  hanya  sebagai  slogan  atau peraturan  yang  sudah  ada  tetapi bagaimana  aparat  menyikapi  dari adanya  kebijakan  tersebut.  Sebagus apapun  kebijakan  kalau  para  aparat menyikapinya  tidak  sama  dengan  isi yang  ada  tentu  akan  memperlambat dari  implementasi  kebijakan  itu sendiri.  Disini  sikap  PPID  sebagai aparat  pelaksana  dalam  keterbukaan informasi  harus  memiliki  persepsi yang  sama,  karena  kalau  tidak  sama tentu akan menimbulkan permasalahan. Karena Pemprov.
Banten  memiliki  PPID  Utama  maka menjadi tugasnya untuk selalu melakukan  komunikasi  yang  intens kepada  PPID  Pembantu  yang  ada  di OPD.
Efek  disposisi  merupakan  salah satu  indikator  dimana  KIP  itu  dapat
berjalan  kalau  aparat/PPID  dapat memahami  tugas  yang  menjadi tanggungjawabnya. Hasil wawancara dengan  PPID  Utama,  dan  PPID Pembantu  yang  ada  di  lingkungan pemerintahan Provinsi Banten menunjukkan  bahwa  efek  disposisi yang  berbeda  antara  masing-masing PPID  yang  ada  di  OPD,  misalnya terkait di dalam penyimpanan, pengumpulan  data  yang  akan  di publish  di  website.  Setiap  PPID memiliki  karakter  yang  berbeda sehingga  menimbulkan  hasil  yang berbeda di dalam memaknai KIP.
Berdasarkan  wawancara  dengan PPID  Utama,  setiap  PPID  Pembantu memiliki karakteristik  yang berbeda- beda dalam menyikapi dan melakukan  implementasi  kebijakan keterbukaan informasi publik ini. Hal ini  dilihat  dari  cara  bagaimana masing-masing  OPD  melaksanakan tugasnya dalam pemberian informasi.  Selain  itu  dukungan  dari staf  pelaksana  serta  sarana  dan prasarana  yang  mendukung    dari kegiatan  PPID  itu  sendiri.  Dimana tugasnya adalah melakukan koordinasi  dengan  PPID  Utama dalam  pemberian  data  kegiatan
masing-masing OPD setiap bulannya seperti  tertera  pada  pasal  11  ayat  1 (a),  karena  di  dalam  pemberian informasi publik, masyarakat biasanya  langsung  datang  ke  PPID utama,  untuk  meminta  data  yang dibutuhkan.  Jika  data  itu  tidak lengkap  adanya,  maka  PPID  utama akan  meminta  OPD  yang  dituju untuk  melengkapi  data  informasi yang  diminta.  Keterlambatan  data dari OPD membuat PPID tidak dapat mengolah  data  informasi  dengan cepat,  apalagi  di  tambah  dengan pekerjaan  lain,  dengan  SDM  yang ada  PPID  sering  keteteran    di  dalam mempublikasikan  data  informasi, sedangkan  tugas  PPID  itu  banyak, sehingga seringkali timbul data yang tidak terpublish.
Adanya  persepsi  yang  berbeda mengenai  penyelesaian  tugas  PPID ini  tentu  menarik  untuk  ditelesuri. Kenapa  antara  aparat  yang  satu berbeda  pandangan  dalam  tugas PPID  ini,  karena  sikap  individu  ini bisa  dipengaruhi  atau  sikap  individu ini  berkaitan  dengan  kemampuan  di dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga  aparat/birokrat  itu  harus dicukupi kebutuhannya oleh
pemerintah  daerah,  karena  bisa  jadi kalau  tidak  dicukupi  kebutuhannya maka  aparat/birokrat  akan  memilik sikap  yang  berbeda  dengan  yang diperlukan oleh pemerintah.
Hal  lain  yang  sering  di  dapati oleh  pemohon  terkait  data  yang dibutuhkan,  dengan  melihat  data yang  masuk  ke  KI  adalah  adanya ketidakpuasan  pemohon  di  dalam pelayanan  informasi  yang  dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di lingkungan pemprov.
Banten,
misalnya  data  yang  diminta  tidak lengkap,  Hal  ini  juga  sejalan  ketika KI melakukan monev setiap tahunnya.  Adanya  kecenderungan beberapa  badan  public  yang  sama masuk ke dalam pengaduan sengketa informasi  publik,  ini  menunjukkan sikap  seperti  apa  yang  ditunjukkan ole  PPID  di  kala  pemohon  meminta informasi.    Dimana  respon  yang diberikan  olen  masing-masing  OPD ada  hanya  saja  masih  lambat  dalam pelayanan  informasi.  Dilihat  dari hasil  wawancara  dan  observasi  yang peneliti  lakukan,  dimana  setiap masing-masing PPID Pembantu memiliki/menyikapi  berbeda  terkait
KIP  ini,  dengan  mengkategorikan
sikap  mendukung,  menolak  dan pasif.    Seperti  dari  hasil  wawancara yang penulis dapatkan dalam pelaksanaan  KIP  ini,  bahwa  PPID sangat  membantu  upaya  pemerintah dalam  pemberian  informasi  yang seluas-luanya  kepada  masyarakat dengan melakukan perbaikan-
perbaikan  dalam  pelaksanaan  KIP, yaitu dengan mendukung
terlaksananya layanan infromasi yang cepat. Dan ini sudah ditanggapi oleh  beberapa  dinas,  misalnya  yang masuk kategori ini ; Dinas lingkungan  hidup  dan  kehutanan, Bappeda,  Dinas  Pariwisata,  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi, Dinas  Penanaman  Modal,  Dinas
Penghubung Daerah Provinsi
Banten,  Dinas  Kepemudaan  dan Olahraga,  Dinas  Pertanian  dimana
mereka  sangat concern di  dalam
menampilkan data kegiatan diwebsite  dan  juga  termasuk  yang cepat memberikan layanan infromasi publik serta mendukung upaya pemprov Banten di dalam melaksanakan visi-misi yang ingin di capai. Kebanyakan pemohon yang datang itu untuk menanyakan
informasi mengenai anggaran, terutama  dinas-dinas  yang  mereka anggap  banyak  mengerjakan  proyek pembangunan  daerah,  hanya  saja belum semua dinas siap  dengan data tersebut,  sehingga  sering  terjadi pemohon  tidak  merasa  tidak  puas, padahal  (PPID  Utama)  sudah  sering menyampaikan agar data yang memang di perboleh untuk di berikan sebagai  informasi  diberikan  saja. Tetapi  seringnya  memang  tidak diberikan sehingga pemohon biasanya mengajukan keberatan. Kalau  sudah  mengajukan  keberatan biasanya  akan  masuk  ke  KI  Banten dan  ini  sudah  terjadi  di  tahun  2017 ini,  dan  biasanya  kami  meminta PPID yang dituju oleh pihak pemohon  untuk  menyiapkan  semua yang berkaitan dengan sidang.
Bagaimana mungkin aparat PPID  tidak  bersedia  memberikan data  yang  diminta  pemohon,  karena kalau  informasi  mengenai  anggaran tentu  sudah  merupakan  bagian  dari pembuatan  program  kerja  tahunan, sehingga  tidak  alasan  bagi  PPID tidak  memberikannya.  Selain  itu peneliti dapatkan adalah
ketidakpahaman  PPID  di  dalam
melakukan  uji  konsekuensi  terhadap informasi yang berpotensi dirahasiakan,  dan  belum  adanya Daftar Informasi Publik (DIP) sehingga informasi yang disampaikan  menjadi  tidak  terarah dan tidak sistematis. Dan ini menjadi
kendala bagi PPID Pembantu, sehingga setiap PPID memiliki sikap yang  berbeda  di  dalam  menyikapi permintaan informasi.
Temuan dalam penelitian
ini,terlihat  bahwa  masih  adanya kelambanan dalam pemberian informasi  dan  lemahnya  komitmen dari  aparatnya  sendiri.    Hal  ini  tentu akan  berpengaruh  kepada  layanan informasi  yang  diberikan  kepada masyarakat, karena pada kenyataannya, layanan akses informasi tersebut lebih banyak tidak
memuaskan masyarakat. Masih
adanya  kasus  sengketa  informasi yang disampaikan kepada KI
Provinsi Banten menunjukkan bahwasanya pemerintah masih bermasalah dalam penerapan
program  pelayanan  akses  informasi publik  tersebut.  Menurut  penilaian masyarakat,  pelayanan  pemerintah terhadap  akses  informasi  terkesan
lamban dan ada kalanya
mengabaikan  permohonan  informasi dari masyarakat. Penjelasan penolakan  permohonan  informasi pun  bahkan  seringkali  tidak  relevan. Ini  menunjukkan  sikap  aparat  yang belum  atau  tidak  memahami  apa  itu keterbukaan.  Karena  yang  masih terjadi  adanya  ketakutan-ketakutan akan disalahgunakan.
Sebenarnya baik UU KIP maupun  peraturan  daerah  sudah sangat  rinci  dalam  menjelaskan tugas-tugas  yang  harus  dilaksanakan terkait  implementasi  dari  kebijakan ini.  Misalnya  adanya  aturan  bahwa badan  publik  wajib  memberikan layanan informasi
kepada masyarakat. Sikap pengabaian terhadap  permohonan  informasi  dari badan  publik  pemerintah  menodai semangat  reformasi  birokrasi  dalam hal  keterbukaan  informasi  publik, maka tidak heran pengabaian tersebut mengundang sengketa
informasi. Pernyataan dari beberapa informan penelitian yang diwawancarai  mencerminkan  bahwa fenomena  dari  efek  sikap  pelaksana ini  di  dalam  melaksanakan  KIP
cenderung  lebih  kepada  mengikuti daripada pimpinan, dimana data yang akan  di  publish  tidak  mengikuti peraturan  yang  sudah  dibuat.  Tidak berdasarkan  sifat  informasi  yang wajib untuk di ketahui oleh masyarakat  banyak  hanya  sebatas profil dan gambaran umum dari OPD saja.  Sedangkan  tugas  PPID  tidak hanya  itu  tetapi  juga  menguplode semua program kerja agar masyarakat  juga  dapat  berpartisipasi dalam KIP itu.
Efek  dari  sikap  pelaksana  ini juga  dapat  di  lihat  dari  banyaknya pemohon  informasi  yang  masuk,
karena
minimnya informasi.
Sehingga ketidakpuasan akan informasi yang  di dapat oleh pomohon,  dan  ini  juga  di  akui  oleh komisioner  KI Banten,  dimana sengketa publik yang masuk kebanyakan  karena  ketidakpuasan pemohon akan data maupun informasi  yang  mereka  dapatkan. Dan  kebanyakan  data  yang  diminta tersebut  belum  di uplode di website PPID, dan ketika datang langsungpun data itu tidak diberikan, padahal  pemohon  sudah  meminta melalui  prosedur  yang  ditetapkan dengan mengisi formulir yang disediakan Grafik 4.2 Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2017 (Sumber: Laporan Tahunan PPID Utama Pemprov.Banten,2017) 5 6 24 50 3 9 130 82 22 2 31 28 0 20 40 60 80 100 120 140
Dari grafik di atas terlihat masih cukup  tingginya  PSI  di  Pemprov. Banten,  hampir  setiap  bulan  ada permohonan  yang masuk ke masing- masing OPD. Peningkatan permintaan akan pelayanan
informasi    menunjukkan  kebutuhan akan informasi publik kepada Pemprov. Banten dari tahun ke tahun semakin  dibutuhkan  oleh  pihak- pihak  yang  berkepentingan,    baik oleh    kalangan  individu,    akademisi, swasta,    hingga  lembaga  swadaya masyarakat.
Masih adanya pemenuhan kebutuhan informasi
publik masyarakat  yang  belum  terpenuhi oleh  PPID  tentu  akan  berdampak dengan  adanya  pemohonan  sengketa ke  komisi  informasi.  Hal  ini  terjadi karena  data  informasi  yang  mereka butuhkan  belum  tersedia,  dengan jumlah  tim  PPID  yang  ada  di Diskominfo Provinsi Banten, mereka harus bekerja lebih karena juga harus berpacu  dengan  pekerjaan  lain  yang menjadi  tugas  pokok  mereka  juga selain  di  PPID.  Selain  itu  mereka juga  harus  menunggu  data  informasi dari  masing-masing  OPD  yang  juga sering telat mereka terima.
Sedangkan dalam memberikan layanan  informasi  publik  kepada setiap  pemohon  informasi  publik, PPID berpedoman pada UU KIP, PP 61  tahun  2010  dan  Perki  SLIP. Regulasi  tersebut  telah  mengatur pemenuhan      hak      atas      informasi dan  akses  informasi  publik  melalui mekanisme  memperoleh  informasi sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21 dan  Pasal  22  UU  KIP.  Menjadi sebuah  kewajiban  bagi  PPID  untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan  terkait  hak  akses  atas informasi  publik  dengan  segala konsekuensinya
Dengan  semakin  kencangnya akan  keterbukaan  informasi  publik ini,  mau  tidak  mau  harus  menjadi pembelajaran  bagi  PPID  di  dalam melaksanakan tugasnya dalam penyampaian  informasi.  Selain  itu juga  di  dalam  menentukan  orang- orang  yang  akan  duduk  di  PPID  itu sendiri. Selain mempunyai pemikiran yang luas akan KIP dan  pemahaman yang  baik  akan  undang-undang.  Di dalam pengangkatan personil hendaknya  juga  melihat  dari  grand design  reformasi  birokrasi  sebagai manifesto  amanat  lampiran  Bab  IV
1.2, huruf E UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005-2025 yang menyatakan :
pembangunan aparatur negara melalui  reformasi  birokrasi  untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur  dan  untuk  mewujudkan  tata pemerintahan  yang  baik,  dipusat maupun di  daerah.  Ini  artinya semua aparatur negara baik di pusat maupun di  daerah  di  pilih  berdasarkan kompetensi yang  dimiliki  serta punya loyalitas kepada organisasi. Di lihat  dari  aparatur  PPID  harus  dapat menjalankan tugasnya dalam pengelolaan, pendokumentasian serta pemberian  data  terkait  informasi untuk  diketahui  oleh  semau  lapisan masyarakat.  Agar  masyarakat  juga dapat  memonitor  segala  bentuk program/kinerja dari PPID.
Pemilihan  dan  pengangkatan staff  pegawai  di  PPID  di  tentukan oleh kepala Dinas Diskominfo sebagai PPID Utama, sedangkan staf pelaksana PPID Pembantu
ditentukan  oleh  sekretaris  dinas, sehingga  bisa  saja  PPID  yang  lama diganti  dengan  yang  baru  seiring pergantian  pimpinan.  Hal  ini  juga
terjadi  di  Organisasi  Perangkat Daerah  di  lingkungan  Pemerintahan Provinsi Banten. Mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan PPID menjadi terhambat  dikarenakan  pergantian personel,  sedangkan  personil  yang baru belum pernah mengikuti bimtek terkait  PPID.  Hal  ini  disampaikan oleh informan  yang ada di  Pemprov. Banten.  Ini  juga  menjadi  kendala karena di PPID selain penyimpanan / pengarsipan, pengklasifikasian data/informasi  yang harus di  berikan kepada  pemohon,  mereka  juga  harus tahu  /  paham  kalau  ada  sengketa publik  yang  masuk,  bagaimana  cara menanganinya,  dan  mengetahui  data mana yang menjadi hak publik untuk diketahui  dan  mana  data  yang dikecualikan.  Sikap  pimpinan  yang menganti  staf  pelaksananya  tentu akan  membawa  pengaruh  ke  dalam pekerjaan,  apalagi  personil  yang ditunjuk  baru  di  PPID,  tentu  harus beradaptasi kembali, sedangkan tugas PPID tidak hanya mengerjakan pengarsipan
ataupun
pendokumentasian  tetapi  juga  harus paham  mengenai  undang-undang keterbukaan agar tidak salah penafsiran  data  ketika  ada  pemohon
informasi yang  datang. Karena penting bagi aparat untuk memahami undang-undang tersebut karena, bagaimana  keterbukaan  informasi publik  dapat  berjalan  dengan  lancar kalau aparatnya tidak memahami dan memiliki  kemampuan  di  dalam melaksanakan  kebijakan  yang  ada. Seperti  yang  di  sampaikan  oleh
Stepen P. Robbins (2003:52)
Kemampuan  merupakan    suatu kapasitas  seorang  individu  untuk melakukan  beragam  tugas  dalam suatu  pekerjaan.  Artinya  dengan kemampuan  yang  dimiliki  aparat tentunya  harus  lebih  cekatan  di dalam menyampaikan kebutuhan informasi  yang  akan  di  sampaikan, kemampuan di dalam mengolah data yang  akan  disampaikan  melalui Daftar Informasi Publik setiap bulannya.
Pelaksanaan
keterbukaan infromasi  publik  menjadi  penting dan  memiliki  peran  yang  strategis, terutama  di  dalam  menghadapi perubahan  masyarakat  yang  begitu cepat.  Keingintahuan  masyarakat akan  informasi  yang  ada  yang berkaitan  dengan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah,
dan  hal  ini  akan  menjadi  penjaga agar  transparansi  yang  berkaitan dengan  program  yang  ada  di  OPD dapat  di  pantau  sehingga  dapat mengurangi angka korupsi di lingkungan  pemerintahan  Provinsi Banten.
Pada  efek  disposisi  ini  juga dikatakan  bahwa  pelaksana  dari kebijakan  dari  informasi  publik  ini juga  harus  memiliki  dedikasi  yang tinggi terhadap pekerjaannnya, dimana  mereka  akan  melakukan perkerjaan yang menjadi tugas PPID, walaupun mereka sendiri sebenarnya sudah  mempunyai  tugas  lain  yang harus diselesaikan.
Sehingga pekerjaaan yang berhubungan dengan informasi publik agak terhambat, misalnya di dalam memperoleh  informasi  ada  dua,
pertama dengan mendatangi
langsung OPD, atau melalui elektronik dimana lebih mengedepankan  layanan  informasi melalui  media  internet  atau  yang dikenal dengan dengan e- government . Lewat media e- government semua  informasi  terkait kegiatan yang ada di setiap organisasi  perangkat  daerah  dapat
diakses dengan mudah oleh
masyarakat  atau  badan  lain  yang membutuhkan  layanan  informasi. Hanya  saja  di  dalam  layanan informasi  publik  ini  baik  secara langsung  maupun  melalui  media internet  seringkali  terhambat  di dalam  pemutakhiran  data.  Dari  hasil wawancara  yang  penulis  lakukan dengan PPID Pemprov Banten bahwa dinas  yang ada di lingkungan pemerintahan  Provinsi  Banten  masih ada  kendala  yang  mereka  dapatkan, misalnya  pengumpulan  data  yang lambat  dari  masing-masing  bidang, serta  kesibukan  mereka  di  dalam mengerjakan  tugas  intinya,  dan kurangnya  tenaga  di  dalam  kegiatan mengupdate  data  yang  seharusnya sudah  di  share  di  media website organisasi  perangkat  daerah  masing- masing.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil wawancara yang dilakukan di
Komisi  Informasi  Banten,  dimana dinas  hanya  melaksanakan  update data kalau ada evaluasi dan monitoring  terkait  pemeringkatan yang dilakukan oleh komisi informasi  setiap  tahunnya.  Hampir semua  dinas  mempersiapkan  mulai
dari  infrastruktur  sampai  pengisian laman  website,  sehingga  terlihat bagusnya  itu  hanya  pada  saat evaluasi  tahunan.  Ini  menunjukkan sikap  aparat  didalam  melaksanakan tugasnya  hanya  pada  saat  evaluasi baru mulai didalam memenuhi kebutuhan informasi publik.
Sikap  yang  ditunjukkan  yaitu melakukan  perubahan  hanya  untuk penilaian  saja,  setelah  penilaian selesai maka tidak dilanjutkan kembali. Menurut Edward III, hal ini merupakan  efek  dari  aparat  yang tidak memahami/melaksanakan kebijakan.  Menjadikan  kewajiban bagi  OPD  untuk  menyediakan  ruang khusus  PPID,  karena  layanan  terkait informasi  publik  merupakan  hak semua  warganegara.  Dan  sudah sepatutnya  tugas  PPID  ini  tidak dipandang sebelah mata.
Fakta  di  lapangan  yang  penulis dapatkan, menunjukkan bahwa layanan  infromasi  publik  dimasing- masing  OPD  yang  bersifat  manual atau  komunikasi face  to  face kurang optimal dan terkesan lamban. Karena ketidaksiapan mereka untuk menerima pemohon informasi.
Walaupun  di  dalam  undang-undang
sudah ada batas waktu di sediakan di dalam menjawab permintaan pemohon. Pemohon
informasi sengaja datang ke dinas nya langsung karena  tidak  mendapatkan  data  yang di  inginkan  melalui website .  Ini adalah keluhan dari pemohon informasi  yang  mana  kebutuhannya akan  informasi  belum  terpenuhi, sehingga  ini  salah  satu  sebab terhambatnya  terjadinya  sengketa informasi  publik  yang  diajukan kepada komisi informasi Banten.
Di dalam pelaksanaan keterbukaan  informasi  publik  juga dibutuhkan orang-orang yang
memang  mempunyai  kompeten  pada bidangnya  dan  cepat  tanggap  di dalam melaksanakan tugasnya.
Karena di dalam memberikan informasi kepada publik mereka juga harus  tahu    mana  informasi  yang boleh  diberikan  dan  tidak.  Karena informasi yang disediakan oleh OPD bukanlah  informasi  yang  sekadarnya diberikan, tetapi informasi ini adalah fakta, data, berita-berita atau keterangan-keterangan  yang  telah diolah  sebaik-baiknya  agar  memiliki arti  dan  nilai penting bagi organisasi.  Hal  ini  juga  di  dukung
oleh George
Terry bahwa information  is  meaningful  data  that conveys usable knowledge,
sedangkan menurut Bruch dan Starter menyatakan bahwa information is aggregation or processing  of  data  to  provide knowledge or intelligence.
Berdasarkan wawancara dan hasil  FGD  (pendapat  masyarakat, LSM)  yang  diadakan  oleh  komisi informasi  daerah  Banten,  seringkali terjadi keterlambatan di dalam mengakses  informasi  publik  yang seharusnya  disediakan  oleh  website resmi  masing-masing  OPD  dan  ini akan  berpengaruh  ke  PPID  Utama sebagai pihak yang akan mempublikasikan, kalaupun ada informasi  yang  diumumkan  tidak sesuai  dengan  undang-undang  KIP. Berdasarkan  pasal  9,  10  dan  11 informasi  yang  wajib  diumumkan dan  tersedia  setiap  saat  merupakan informasi  tentang  kinerja  badan publik,  laporan  keuangan.  Pada kenyataannyan sebagian besar informasi  yang  disampaikan  hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial.  Hampir  disemua  badan publik  laporan  keuangan  sangat
jarang  diumumkan,  hal  ini  masih adanya “ketakutan” akan disalahgunakan dan berujung menjadi pemerasan, sehingga terkesan  adanya  informasi  yang masih  ditutupi.  Hal  ini  merupakan bentuk  ketidaksiapan  mental  aparat dan  pejabat  itu  sendiri  terhadap perubahan  paradigma  dalam  tata kelola pemerintahan (good governance) yang  mana  sangat menjunjung tinggi demokrasi, partisipasi  publik  dan  keterbukaan (transparansi).  Jika  dipahami  dengan baik  undang-undang  KIP  ini,  maka pemerintah  tidak  perlu  merasa  takut akan  adanya  penyalahgunaan  dalam permohonan informasi yang diajukan,  meskipun  kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi itu bisa saja terjadi.
Padahal  undang-undang  KIP menjamin perlindungan hukum terhadap  semua  akses  informasi publik.  Sehingga  penyalahgunaan informasi  tersebut  sudah  diantisipasi oleh  undang-undang  KIP  pada  pasal 51,  yang  menyebutkan:  “Setiap Orang yang dengan sengaja
menggunakan Informasi Publik secara  melawan  hukum  dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta  rupiah)”.  Pada  Pasal  51ini dijelaskan  bahwa  setiap  pemohon informasi publik tidak boleh menggunakan informasi yang
diperuntukkan tujuan melawan hukum.  Perbuatan-perbuatan  yang terkait dengan informasi yang dikatakan  melawan  hukum  apabila permohonan informasi tersebut digunakan  untuk  tujuan  seperti pencemaran  nama  baik,  pemerasan dan penipuan.
Semenjak diberlakukannya kebijakan keterbukaan informasi publik  di  Banten,  tentunya  kesiapan PPID  akan  banyak  di  soroti  terkait dengan  bagaimana  informasi  yang ada  dapat  tersampaikan  kepada masyarakat.  Dengan  adanya  KIP  ini tentunya
akan ada permintaan/permohonan  data  yang diajukan. Semenjak KIP diberlakukan bukan berari
permasalahan akan keterbukaan informasi  akan  selesai,  di  Banten sendiri  banyak  keluhan  permohonan informasi  publik  yang  disampaikan melalui  gugatan  sengketa  informasi,
Hal ini menjadi ironi karena menurut Thomas  R  Day  bahwa  Lahirnya kebijakan  memiliki  alasan    dan argumen  bahwa  pembuat  kebijakan memahami  persoalan  yang  ada. Dengan  adanya  kebijakan  justru mengarahkan kepada pemerintah dan masyarakat  mengenai  apa  yang sesungguhnya  terjadi  dan  apa  yang seharusnya dilakukan.
Hasil monitoring
evaluasi (monev)  yang  dilakukan,  bahwa setiap aparat PPID yang ada
memiliki pemahaman dan
kemampuan yang berbeda-beda.
Walaupun pihak KI dan PPID Utama sudah  melakukan  workshop  maupun seminar  dan  pelatihan,  tetapi  hasil yang  didapat  ketika  monev  sangat jauh  berbeda.  Ketika  dilakukan monev  masih  ditemukannya  daftar informasi publik yang masih kosong, kalaupun  ada  tetapi  belum  ada pemutakhiran  data,  lalu  informasi berkala    dan  serta  merta  juga  belum semua  mengisi.  Tetapi  ada  juga aparat PPID yang melengkapi informasi  yang  dibutuhkan/sesuai dengan  ketentuan  undang-undang tentang  informasi  publik,  misalnya Bappeda, DLKH, Biro pemerintahan,
Dinas  Pertanian  dan  Perkim.  PPID ini menurut KI sudah termasuk PPID yang lengkap di  dalam  menyediakan informasi  publik,  walaupun  dalam catatan  masih  ada  yang  harus  di perbaiki  terutama  di  dalam  kesiapan penyediaan  ruang  khusus  untuk PPID.
Peneliti melihat bahwa di  dalam menjalankan  tugasnya  aparat  PPID mempunyai  kewajiban  yang  sama  di dalam  pemberian  informasi,  hanya saja  ketika  implementasinya  belum semua  PPID  memiliki  sikap  yang sama. Ini terlihat bagaimana PPID di dalam  menyiapkan  informasi  yang wajib diumumkan kepada masyarakat  masih  banyak  yang belum memenuhi kewajibannya terkait  dengan  tugas  ke  PPID  annya. Hal  ini  perkuat  oleh  Gerungan (psikologi  sosial)  yang  mengatakan bahwa  sikap  sebagai  suatu  reaksi seorang  individu  terhadap  objek tertentu.  Walaupun  objeknya  sama namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama. Karena setiap individu mempunyai pengalaman  dan  kemampuan  yang berbeda-beda  di  dalam  menyikapi implementasi  keterbukaan  informasi
publik  dalam  memberikan  layanan informasi publik.

## Kesimpulan
Dalam implementasi suatu kebijakan,  peran  dan  tanggungjawab dari  para  pelaksana/PPID    menjadi syarat  yang  paling  utama  guna menjamin keberhasilan implementasinya. Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan  dapat  mencapai  target  serta sasaran yang telah ditetapkan, bergantung  siapa  yang  ditunjuk  atau diberi  tugas  untuk  melaksanakan kebijakan  tersebut. Implementasi kebijakan  dilaksanakan  oleh  aparat yang  sesuai  dengan  kewenangan yang diberikan dan merupakan tugas pokoknya serta didukung oleh kompetensi dasar yang harus dimiliki.
Sebenarnya baik UU KIP maupun  peraturan  daerah  sudah sangat  rinci  dalam  menjelaskan tugas-tugas  yang  harus  dilaksanakan terkait  implementasi  dari  kebijakan ini.  Misalnya  adanya  aturan  bahwa badan  publik  wajib  memberikan
layanan informasi kepada
masyarakat. Sikap
pengabaian
terhadap  permohonan  informasi  dari badan  publik  pemerintah  menodai semangat  reformasi  birokrasi  dalam hal  keterbukaan  informasi  publik, maka tidak heran pengabaian tersebut mengundang sengketa informasi. Masih adanya sengketa informasi menunjukkan masih adanya  ketidakpuasan  masyarakat akan  pelayanan  informasi  yang diberikan  oleh  PPID.  Sehingga diperlukan  aparat  yang  memiliki dedikasi  akan  pekerjaan  yang  ada  di PPID.  Selain  itu  juga  dibutuhkan koordinasi  dan  kerjasama  yang  baik antara  PPID  utama  dan  PPID Pembantu,  agar  dapat  membuat pelaksanaan  kebijakan  keterbukaan informasi  publik  di  lingkungan pemerintahan  Provinsi  Banten  dapat berjalam sesuai yang diamanatkan di dalam  undang-undang  keterbukaan informasi publik.

## Daftar Pustaka
Azwar, Saifuddin. 2008. Sikap
Manusia .  Jogjakarta  :  Pustaka
Pelajar Arikunto. 2005. Prosedur Penelitian,  Suatu  pendekatan

## Praktek.  Jakarta  :  Rineke Cipta
Edwards III.1980. Implementing Public Policy. Washington DC:
Congressional Quarterly Press Dye, Thomas R. 1995.
Understanding  Public  Policy.
Toronto, Canada: Prentice Hall Van  Mater  &  Van  Horn.  1974.
Human Resource Champions .
Boston : Harvard Business School Press. Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor
489.1/Kep.113-Huk/2017
Tentang  Penetapan  PPID  di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. PP  RI  No.  61  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan  UU  No.  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelengaaraan  Pemerintah Daerah Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi Publik dan
Dokumentasi  di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun  2010  tentang  Standar Layanan  Informasi  Publik (Per-KI SLIP)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun  2010  tentang  Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)
Undangt-Undang  Nomor  14  tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik