Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja

## Alfiansyah
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Email: alfiansyah.adv@gmail.com
Abstrak .  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  diharapkan  dapat  meningkatkan perekonomian dan pelayanan umum kepada masyarakat di desa. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  (UU  Desa)  menyebutkan  BUMDes  sebagai  badan  usaha.  Badan  usaha  yang dimaksud tidak ditentukan secara khusus dalam UU Desa. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam  pendirian  maupun  usaha  BUMDes  di  masyakarat  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  status  BUMDes  sebelum  dan  sesudah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) serta implikasinya karena dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 6 UU Desa yang sebelumnya menyebut BUMDes sebagai badan usaha  diubah  menjadi  badan  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  doctrinal research. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer,  bahan-bahan  hukum  sekunder  serta  bahan-bahan  hukum  tersier  dan  metode  analisis  yang digunakan  metode  analisis  dedukatif.  Dapat  disimpulkan  bahwa  status  BUMDes  sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum karena BUMDes telah memenuhi karakteristik dari badan hukum. Kemudian status badan hukum BUMDes dipertegas dalam UU Cipta Kerja yang membuat BUMDes dapat memiliki sifat seperti badan hukum yang lain pada umumnya dan BUMDes dapat disahkan sebagai badan hukum.

## Kata Kunci : BUMDes, Badan Usaha, Badan Hukum
Abtract.  Village-owned  enterprises  (BUMDes)  are  expected  to  improve  the  economy  and public services to the community in the village. Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law)  mentions  BUMDes  as  business  entities.  The  business  entity  in  question  is  not  specifically specified  in  the  Village  Law.  This  raises  various  problems  in  the  establishment  and  business  of BUMDes in the village community.This study aims to analyze the status of BUMDes before and after the  enactment  of  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation  (Job  Creation  Law)  and  its implications because Article 117 of the Job Creation Law changes Article 1 number 6 of the Village Law which previously mentioned BUMDes as a business entity was changed to become a legal entity. This research uses the doctrinal research method. Sources of legal materials used in this research include primary legal materials, secondary legal materials as well as tertiary legal materials and the analysis method used is the deductive analysis method. It can be concluded that the BUMDes status prior to the promulgation of the Job Creation Law was a business entity in the form of a legal entity because  BUMDes  has  met  the  characteristics  of  a  legal  entity.  Then  the  status  of  BUMDes  legal entities are emphasized in the Job Creation Law which makes BUMDes able to have characteristics like other legal entities in general and BUMDes can be legalized as legal entities.
Keywords: BUMDes, Business Entity, Legal Entity.

## PENDAHULUAN
Pendahuluan  Otonomi  daerah  adalah kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi  masyarakat,  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undang. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas  daerah  tertentu  yang  berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi  daerah  yang  diberikan  untuk daerah  tingkat  kabupaten  dan  kota  dirasa belum  mendukung  secara  signifikan  dalam kemajuan  pembangunan  nasional  karena berbagai hambatan yang salah satu hambatannya yaitu belum meratanya pembangunan  di  desa-desa  yang  ada  dalam daerah  tersebut,  maka  di  rasa  perlu  otonomi yang  lebih  luas  dan  lebih  dekat  dengan masyarakat. Menjawab permasalahan tersebut, diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  (UU  Desa),  yang dimulainya babak baru pembangunan nasional dari satuan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yaitu Desa.
Pemerintah pusat dalam beberapa tahun tahun terakhir berkomitmen dalam mendukung perkembangan desa. Program presiden memberikan  dana  satu  milyar  persatu  desa sebagai bentuk kepedulian presiden
membangun sampai ke tingkat desa. Pembangunan  pedesaan  memiliki  dua  tujuan utama  yang  ingin  diraih,  yaitu  tujuan  jangka panjang  dan  jangka  pendek.  Tujuan  jangka Panjang pembangunan desa adalah peningkatan kesempatan kerja, berusaha, serta peningkatan penghasilan berdasarkan pendekatan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan.
Desa menurut Pasal 1 angka 1 UU Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa yang secara struktural tetap berada di bawah kabupaten/kota tetap menjadi bagian pemerintahan  daerah  kabupaten/kota,  namun pengelolaan  terhadap  desa  dilakukan  secara mandiri,  pemerintah  daerah  hanya  sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan  daerah  melalui  pemberdayaan desa.  Salah  satu  upaya  pembangunan  desa dimulai dengan pembangunan sumberdaya dan
keuangan desa agar penyelenggaraan pemerintahan  desa  dapat  terwujud  secara mandiri.
Untuk mendukung upaya pembangunan desa,  maka  keuangan  desa  menurut  Pasal  72 UU  Desa  dapat  bersumber  dari  berbagai sumber berikut:
a. pendapatan  asli  Desa  terdiri  atas  hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong  royong,  dan  lain-lain  pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. Pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud  huruf  a  di  atas  menjadi  salah  satu sumber  keuangan  desa  yang  sangat  vital karena  dengan  penghasilan  pendapatan  asli desa yang tinggi akan membuat perekonomian desa  menjadi  lebih  baik  dan  membuat  desa menjadi  mandiri  tanpa  harus  ketergantungan bantuan dari pemerintah daerah.
Untuk mendukung pendapatan asli desa, maka desa diberi kewenangan untuk membentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes).  BUMDes layaknya  Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN)  atau  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah desa. Menurut Maryunani BUMDes
didefinisikan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa  dan  membangun  kerekatan  sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Pada hakikatnya BUMDes bukan merupakan hal yang baru, BUMDes telah ada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan diatur dalam peraturan perundang-undang terkait  desa  atau  pemerintah  daerah  sebelum UU  Desa  terbit  pada  tahun  2014.  BUMDes telah  dahulu  diatur  dalam  Pasal  213  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  yakni  desa  dapat  mendirikan badan  usaha  milik  desa  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi desa.
UU Desa dan segala peraturan
pelaksananya dinilai masih memiliki kelemahan  mengenai  aturan  terkait  BUMDes salah satunya tentang jenis badan usaha yang dimiliki  oleh  BUMDes.  Pasal  1  angka  6  UU Desa  berbunyi:  “ Badan  Usaha  Milik  Desa, yang  selanjutnya  disebut  BUM  Desa,  adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa .”
Dalam  Pasal  1  angka  6  tersebut, BUMDes  hanya  disebut  badan  usaha  yang membuat  kedudukan  BUMDes  tidak  kuat seperti  badan  hukum  semacam  perseroan terbatas  yang  membuat  BUMDes  mengalami kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari bank  dan  kerjasama  dengan  pihak  lain. Masalah  lainnya,  BUMDes  selama  ini  sulit untuk independent tanpa pengaruh kepala desa atau  pemerintah  desa.  Management  di BUMDes  dilakukan  tunjuk  menunjuk,  tanpa rekrutment yang profesional. Dengan demikian  BUMDes  selalu  dikaitkan  dengan pemilihan kepala desa.
Pemerintah  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  pada  tahun  2020  membuat Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja).  UU Cipta  kerja  mengatur  berbagai  sektor  dan mengubah  berbagai  pasal  dalam  berbagai peraturan perundang-undang salah satunya UU Desa.  Pasal  117  UU  Cipta  Kerja  mengubah Pasal  1  angka  6  UU  Desa  yang  sebelumnya dalam  UU  Desa,  BUMDes  disebut  sebagai badan  usaha,  maka  dalam  UU  Cipta  Kerja, BUMDes  disebut  sebagai  badan  hukum.
Perubahan  tersebut  didasari  antara  lain  oleh masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya  dan  dengan  perubahan  tersebut maka  akan  membuat  perubahan  status BUMDes serta implikasinya di masyarakat.

## Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  status  BUMDes  sebelum diundangkannya  Undang-Undang  Cipta Kerja?
2. Bagaimana status badan hukum BUMDes atas  diundangkannya  Undang-Undang Cipta Kerja?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui, menganalisa serta memahami status BUMDes sebelum  dan  sesudah  diundangankannya  UU Cipta Kerja.
2. Manfaat Penelitian Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan  memberikan  kontribusi  dalam perkembangan  ilmu  pengetahuan  hukum, terutama  bidang  hukum  ekonomi  dan  ilmu pengetahuan perundang-undangan. Sedangkan secara    praktis,    hasil    penelitian  ini  dapat digunakan  sebagai  sumber  kajian  ilmu pengetahuan bagi masyarakat terutama pemerintah  desa  pada  umumnya  dan  kepada akademisi pada khususnya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian,  penulis menggunakan  metode  penelitian doctrinal research yaitu  penelitian  yang  menyediakan ekspos  sistematis  terhadap  peraturan  yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis  hubungan  antar  peraturan, menjelaskan  area  yang  mengalami  hambatan dan  bahkan  memperkirakan  perkembangan mendatang.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  meliputi  bahan-bahan hukum  primer,  bahan-bahan  hukum  sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang- undangan  Bahan  hukum  sekunder  meliputi literatur  terkait  berupa  buku,  jurnal  ilmiah,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
artikel  dalam  berita,  serta  artikel  dalam internet.  Serta  bahan  hukum  tersier  yang meliputi kamus-kamus hukum.
Penulis  menggunakan  metode  analisis deduktif yakni metode analisis yang menganalisis  sumber  hukum  yaitu  peraturan perundang-undangan  serta  literatur  yang terkait  sebagai  suatu  hal  yang  umum, kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  bersifat khusus selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan serta dikaji permasalahannya untuk mendapatkan gambaran  mengenai  tingkat  sinkronisasi  dari semua  bahan  hukum  dan  memperoleh kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Status  BUMDes  Sebelum  UU  No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
A. Pengertian Badan Usaha
Status  BUMDes  sebagai  badan  usaha atau  badan  hukum  menjadi  sebuah  masalah dan  perdebatan  yang  sering  terjadi  di masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika BUMDes ingin bekerjasama dengan pihak ketiga ataupun dari independensi BUMDes itu sendiri.
Pasal 1 angka 6 UU Desa menyebutkan BUMDes  adalah  badan  usaha  yang  seluruh atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal  dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  Pasal  87 ayat  (1)  UU  Desa  menyebutkan  desa  dapat mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang disebut  BUM  Desa.  Dalam  2  Pasal  tersebut, tidak  dijelaskan  secara  khusus  bentuk  badan usaha dari BUMDes.
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  beragam bentuk-bentuk badan usaha baik yang bersifat perorangan,  persekutuan  maupun  badan hukum  seperti  Perusahaan  Dagang  (PD), Comanditter  Vennootschap (CV),  Firma, Persekutuan  Perdata  (M aatschap ),  Perseroan Terbatas dan Koperasi. Perseroan Komanditer, Persekutuan  Perdata  dan  Firma  adalah  badan usaha  bukan  badan  hukum,  sedangkan
Perseroan  Terbatas  dan  Koperasi  merupakan badan usaha berbadan hukum .
Pada  dasarnya  bila  ditinjau  dari  sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:
1) Badan usaha yang termasuk badan hukum, dan
2) Badan usaha yang bukan badan hukum. Karakteristik  dari  badan  usaha  yang termasuk  badan  hukum  adalah  subjek hukumnya  badan  usaha  itu  sendiri,  karena  ia telah  menjadi  badan  hukum  yang  juga termasuk  subjek  hukum  di  samping  manusia. Pada  badan  usaha  ini  harta  kekayaan perusahaan  terpisah  dari  harta  kekayaan pribadi  para  pengurus/anggotanya.  Akibatnya kalau  perusahaannya  pailit,  yang  terkena  sita hanyalah  harta  perusahaannya  saja  (harta pribadi  pengurus/anggotanya  tetap  bebas  dari sitaan).
Karakteristik  dari  badan  usaha  yang bukan badan hukum adalah subjek hukumnya adalah  adalah  orang-orang  yang  menjadi pengurusnya,  jadi  bukan  badan  usaha  itu sendiri  karena  ia  bukanlah  hukum  sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada badan usaha  ini  harta  perusahaan  bersatu  dengan harta  pribadi  para  pengurus/anggotanya. Akibatnya  kalau  perusahaannya  pailit,  harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya .

## B. Status BUMDes Dalam UU Desa
Secara historis, pada awalnya BUMDes diatur sebagai badan hukum. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 213 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  yaitu  Badan  Usaha  Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  dan ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  78  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Desa yaitu Bentuk Badan Usaha Milik Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus berbadan hukum.
Sekitar  10  tahun  kemudian,  dengan disahkannya  UU  Desa  bentuk  badan  usaha BUMDes berubah. Di dalam Pasal 1 angka 6 UU  Desa,  disebutkan  BUMDes  adalah  badan usaha  dan  dalam  penjelasannya  di  Pasal  87 ayat  (1)  BUMDesa  merupakan  suatu  badan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
usaha  bercirikan  desa  yang  secara  spesifik tidak  bisa  disamakan  dengan  badan  hukum seperti  perseroan  terbatas,  CV  atau  koperasi. Yang  membuat  BUMDes  menjadi  bentuk badan  usaha  berbadan  hukum  yang  baru. Berbeda  dengan  BUMN  dan  BUMD  yang dalam  peraturan  perundang-undangan  telah jelas diatur dapat berbentuk perseroan terbatas maupun perseroan umum.
Secara  karakteristik,  BUMDes  telah dapat  dikategorikan  sebagai  badan  usaha berbadan  hukum  karena  telah  memenuhi karakteristik sebagai berikut:
1. Adanya harta kekayaan terpisah Pasal  135  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa kekayaan  BUMDes  yang  bersumber  dari penyertaan  modal  desa  merupakan  kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Mempunyai tujuan tertentu Penjelasan  Pasal  87  ayat  (1)  UU  Desa menyebutkan bahwa BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan  segala  potensi  ekonomi, kelembagaan  perekonomian,  serta  potensi sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa.
3. Mempunyai kepentingan sendiri
Kepentingan  BUMDes  terdapat  juga  dalam Penjelasan  Pasal  87  ayat  (1)  UU  Desa menyebutkan  bahwa  BUMDes  berorientasi kepada keuntungan keuangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Adanya organisasi yang teratur
Organisasi  BUMDes  terpisah  dari  organisasi pemerintah  desa  dan  organisasi  BUMDes paling  sedikit  terdiri  atas  penasihat  serta pelaksana  operasional.  Ketetuan  ini  di  atur dalam  Pasal  132  ayat  (3)  dan  (4)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun 2014.
2. Status BUMDes Sebagai Badan Hukum Dalam UU Cipta Kerja
A. Pengaturan  tentang  BUMDes  Dalam UU Cipta Kerja
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)  menjelaskan  mengenai  definisi  cipta
kerja  yaitu  upaya  penciptaan  kerja  melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem investasi  dan  kemudahan  berusaha,  dan investasi  Pemerintah  Pusat  dan  percepatan proyek strategis nasional.
Tujuan diundangkannya UU Cipta kerja adalah  sebagaimana  dimuat  di  dalam  bagian konsiderannya.  UU  Cipta  Kerja  diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya  di  tengah  persaingan  yang semakin  kompetitif  dan  tuntutan  globalisasi ekonomi.  Pengaturan  yang  berkaitan  dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi, dan  percepatan  proyek  strategis  nasional, termasuk  peningkatan  perlindungan  dan kesejahteraan  pekerja  yang  tersebar  di berbagai  Undang-Undang  sektor  saat  ini belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  hukum untuk  percepatan  cipta  kerja  sehingga  perlu dilakukan perubahan.
Adapun landasan filosofis
diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  adalah didasarkan pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan  ayat  (2),  dan  Pasal  33  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Terdapat pengaturan mengenai BUMDes  dalam  UU  Ciptaker  sebagaimana diatur  dalam Pasal  117  UU  Cipta  Kerja yang mengubah  ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  20l4  tentang  Desa  Pasal  1 angka  6  Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum  yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,  dan/atau  menyediakan  jenis  usaha lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat Desa.
Serta  Ketentuan  Pasal  87  yang  juga mengatur  tentang  BUMDes  diubah  sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 87
(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
(2) BUM  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dikelola  dengan  semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3) BUM  Desa  dapat  menjalankan  usaha  di bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) BUM  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  membentuk  unit  usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  BUM Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Penjelasan  Pasal  117  ayat  (1)  UU Ciptaker  yang  mengubah  ketentuan  dalam Pasal  87  UU  Desa  menjelaskan  bahwa  BUM Desa  dibentuk  oleh  Pemerintah  Desa  untuk mendayagunakan  segala  potensi  ekonomi, kelembagaan  perekonomian,  serta  potensi sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  Desa.  BUM  Desa  secara  spesifik tidak  dapat  disamakan  dengan  badan  hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya  di  samping  untuk  membantu penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM  Desa  juga  dapat  melaksanakan  fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun  tabungan  dalam  skala  lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM  Desa  dalam  kegiatannya  tidak  hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit  usaha  dalam  mendayagunakan  potensi ekonomi.  Dalam  hal  kegiatan  usaha  dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan  pada  saatnya  BUM  Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

## B. Implikasi Status Badan Hukum pada BUMDes
Dalam  kepustakaan  berbahasa Inggris, istilah badan hukum seringkali disebut  dengan istilah-istilah: legal  entity,    juristic    person, atau    artificial  person. Black’s      Law Dictionary  mendefinisikan artificial  person sebagai persons created and devised by human laws    for    the    purposes    of    society    and government,    as    distinguished    from  natural person. Sementara legal  entity didefinisikan sebagai an  entity,  other than  natural  person, who    has    sufficient  existence  in  legal contemplation  that  it  can  function  legally,  be sued  or  sue  and  make  decisions    through agents  as  in  the  case of corporation. Lebih lanjut  Black’s  Law  Dictionary,  memberikan pengertian legal  entity    sebagai: (a)    body, other  than  a natural person, that can function legally, sue  or  be  sued,  and  make  decisions thorugh    agents. Sedangkan legal  person diartikan sebagai an entity such as corporation,    created    by    law    given  certain legal  rights  and  duties  of  a  human  being;  a being,real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being
Menurut    Utrecht,    badan        hukum merupakan  setiap  pendukung  hak  yang tidak berjiwa    atau    bukan    manusia.  Menurut Sudikno  Mertokusumo,  badan  hukum  adalah organisasi  atau  kelompok  manusia    yang mempunyai    tujuan  tertentu    yang    dapat menyandang    hak  dan  kewajiban. Menurut Subekti badan hukum    adalah    suatu  badan atau  perkumpulan  yang  dapat  memiliki  hak- hak    melakukan    perbuatan    seperti  seorang manusia,    serta    memiliki  kekayaan    sendiri yang  dapat  digugat atau menggugat di depan hakim.
Badan  hukum  merupakan  suatu  badan yang  dapat  memiliki  hak  hak  dan  kewajiban- kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan  hukum  merupakan  subyek  hukum seperti  orang.  Syarat  agar  suatu  badan  dapat dikategorikan  sebagai  badan  hukum,  antara lain;  adanya  harta  kekayaan  dengan  tujuan tertentu  yang  terpisah  dengan  kekayaan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pribadi  para  sekutu  atau  pendiri,  kepentingan yang  menjadi  tujuan  adalah  kepentingan bersama,  adanya  beberapa  orang  sebagai pengurus badan. Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan  hukum  yang  diakui  oleh  kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan  yang  didirikan  dengan  tujuan  tertentu, yang  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang atau kesusilaan.
Posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai  Badan  Hukum  Entitas  Baru  yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional  dan  BUMD  pada  level  daerah sebagaimana  dijelaskan  dalam  Penjelasan Pasal  117  UU  Cipta  Kerja  yang  mengubah Pasal  787  UU  Desa  bahwa  Posisi  BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status  BUMDes  sebagai  badan  Hukum meliputi:
1. Mempermudah kemitraan desa
2. Mempermudah  mempromosikan  potensi daerah
3. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah
4. Mempercepat keberhasilan
SGDs Nasional

## KESIMPULAN
1. Status BUMDes Sebelum UU Cipta Kerja secara karakteristik, BUMDes telah dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan  hukum  karena  telah  memenuhi karakteristik  adanya  harta  kekayaan terpisah,  mempunyai  tujuan  tertentu, mempunyai  kepentingan  sendiri  dan adanya organisasi yang teratur.
2. BUMDes berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja diharapkan  menjadi  jalan  keluar  bagi status  BUMDes  selama  ini,  sehingga diharapkan berdampak positif bagi perekonomian desa. Selaku badan hukum maka  BUMDes  juga  akan  memiliki  sifat seperti badan hukum lain pada umumnya
yaitu  dapat  memiliki  kekayaan  terpisah dan dapat bertindak sebagai rechtpersoon .

## SARAN
1. Adapun saran yang penulis berikan yakni Peraturan  Pelaksana  terkait  BUMDes diharapkan  dapat  disosialisasikan  dengan baik  dan  merata  agar  tujuan  dari penegasan  status  badan  hukum  BUMDes dapat tercapai.
2. BUMDes  dapat  kemudahan  dalam  hal melakukan  pengesahan  sebagai  badan hukum  agar  dapat  bertindak  sebagai rechtpersoon .

## DAFTAR PUSTAKA
Haw, Widjaja.
(2002) Pemerintahan Desa/Marga  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemeritahann Daerah .
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ismaidar,  Agus  Adhari.  (2017).  Analisis Hukum  Pembentukan  Badan  Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di  Kecamatan  Babalan  Kabupaten Langkat.  “Dialogia  Iuridica”.  Vol.  9
No. 1.
Kusuma, Amelia Sri. (2010). Alternatif Bentuk Badan  Hukum  yang  Tepat  dalam Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), “Pamator”, Vol. 3 No. 1.
Mahmud  Marzuki,  Peter. Penelitian  Hukum .
Jakarta: Prenadamedia.
Maryunani, Pembangunan Bumdes dan
Pemerdayaan Pemerintah Desa.
Bandung: CV Pustaka Setia.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
Sugiayanto. (2017). Urgensi dan Kemandirian
Desa  dalam  Presfektif  Undang- Undang No 6 Tahun 2014. Deepublish. Suparji.  (2014). Transformasi  Badan  Hukum Di Indonesia . Suparji. Jakarta:
Fakultas  Hukum  Universitas  Al Azhar Indonesia.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
T, Kumolo. Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah .
Jakarta: PT. Gramedia. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.