Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, dan KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Dhea Tiara 1 , Yana Indawati 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: dheaatiaraa@gmail.com , yana.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
Legal protection is a legal effort that must be provided by law enforcement officials to provide a sense of security, various threats from any party. The crime of prostitution is very widespread in society. This study aims to examine how legal protection is carried out by the East Java P3AK Service for child victims of online prostitution. This research is a juridical empirical type which collects data by observation, interviews and literature studies and is also analyzed using descriptive analysis methods. The data used are primary and secondary data. This research shows that there are two kinds of protection, namely preventive protection and repressive protection. The protection carried out by the East Java DP3AK Service for child victims of online prostitution is guided by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.
Keywords : Legal Protection, Crime, Online Prostitution

## ABSTRAK
Perlindungan  Hukum  adalah  upaya  hukum  yang  harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun. Tindak pidana prostitusi sangat marak dilakukan  di  lingkungan  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti  bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas P3AK Jawa Timur terhadap anak korban prostitusi online. Penelitian ini berjenis yuridis empiris yang mana mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan dan juga di analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan ialah data  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  ada  dua  macam  yakni perlindungan secara preventif dan perlindungan represif. Perlindungan yang dilakukan oleh Dinas DP3AK Jawa  Timur  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  prostitusi  online  berpedoman  pada  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Prostitusi Online

## PENDAHULUAN
Pada saat ini dunia telah memasuki era modernisasi yang mana semua hampir semua kegiatan masyarakat  dilakukan  di  dalam  telepon  genggam.  Dari  lingkup  pekerjaan,  pendidikan,  bahkan transaksi  jual  beli pun  dapat  dilakukan  melalui  telepon  genggam. Dengan  adanya  kecanggihan seperti itu, tidak menutup kemungkinan bahwa praktik kegiatan jual beli pekerja seks komersil bisa dilakukan secara online. Secara umum, prostitusi atau yang dikenal dengan pelacuran adalah sebuah usaha memperjualbelikan kegiatan seks diluar nikah dengan imbalan materi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pada perkembangan permintaan pasar seks global pun didukung oleh efek kecanggihan teknologi karena dunia seakan tidak ada batasnya, untuk mengunduh atau melihat video porno pun dapat dilakukan dengan mudah. Transaksi prostitusi online dulunya dilakukan di rumah bordil ataupun jalanan. Dengan mudahnya internet zaman sekarang di Indonesia baik daerah maupun di tengah perkotaan mendapatkan kemudahan dalam berbagai cara, yaitu internet. Kejahatan yang biasa disebut dengan istilah cybercrime .
Terjadinya  prostitusi  online  terhadap  anak  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  adanya kemiskinan,  lingkungan  keluarga  yang  tidak  harmonis,  lingkungan  pertemanan  yang  tidak kondusif, dan kurang adanya keterikatan antara orang tua dan anak. Tempat – tempat prostitusi online bisa dilakukan di hotel, apartemen, kos – kosan yang mana para korban dipesan melalui aplikasi online atau melalui mucikari yang bekerja sebagai ibu suri anak korban protitusi online. Di  Indonesia,  kasus  prostitusi  online  yang  menjadikan  anak  sebagai  korban  pekerja  seksual sangatlah  banyak.  Pada  tahun  2019,  Komisi  Perlindungan  Anak  mendata  jumlah  kasus  anak korban  prostitusi  online  di  seluruh  Indonesia  mencapai  73  kasus.  Tahun  2020  mengalami penurunan yang mencapai 23 kasus. Namun, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 147 kasus. Yang mana angka dalam kasus-kasus tersebut tidak dibilang sedikit dan banyak anak-anak yang telah menajdi korban prostitusi online.
Dalam perlindungan hukum, pengaturan melindungi anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  72  ayat  (2) “Peran  Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak,  lembaga  kesejahteraan  sosial,  organisasi  kemasyarakatan,  lembaga  pendidikan,  media massa,  dan  dunia  usaha.” Yang  mana  berarti  semua  orang  bahkan  lembaga-lembaga  yang dibentuk untuk melindungi anak.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak  dan  Kependudukan  Provinsi  Jawa  Timur memiliki  tugas  yang  termuat  dalam  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  93  Tahun  2021 Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak dan  Kependudukan  Provinsi  Jawa  Timur  dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
membantu  Gubernur  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan”. Tugas  Dinas  dalam  perlindungan  anak  korban  ada  pada  Pasal  8  ayat  (1)  yaitu “Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program dan kegiatan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak”.
Dari  uraian  semua  di  atas,  penulis  akan  melakukan  penelitian  mengenai  apakah  perlindungan yang dijalankan oleh Dinas P3AK sudah sesuai di kenyataannya yang mana tugasnya ada dalam Peraturan Gubernur dalam menangani anak korban prostitusi online. Maka penulis tertarik untuk membuat  penelitian  skripsi  dengan  mengambil  judul “IMPLEMENTASI  PERLINDUNGAN  ANAK KORBAN  TINDAK  PIDANA  PROSTITUSI  OLEH  DINAS  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  hukum yuridis  empiris  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  hukum  sosiologis,  dapat  digambarkan sebagai penelitian lapangan yang menyelidiki peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan apa yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dengan  kata  lain  penelitian  yang  dilakukan  pada situasi nyata atau nyata yang pernah terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan.Lalu penelitian ini menggunakan data primer yakni di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan  oleh  peneliti.  Data  sekunder  juga  Data  ini  digunakan  untuk  mendukung  informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, literatur,  penelitian  terdahulu,  buku,  dan  lain  sebagainya.  Dan  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara  dan  studi  kepustakaan  yakni  literatur-literatur,  buku,  jurnal  dan peraturan perundang-undangan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Anak Menjadi Prostitusi Online
Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Galih Pambuko, S.H. selaku  Sub  Koordinator  Perlindungan  Anak  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, faktor-faktor yang dapat membuat terjadinya anak korban prostitusi online di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
1. Faktor Kemiskinan
Secara umum, kemiskinan adalah dimana kondisi sekelompok orang atau seseorang tidak dapat memenuhi  hak  dasarnya  atau  kebutuhan  hidupnya  dalam  mengembangkan  kehidupan  yang bermartabat. Dalam faktor ini, anak yang tumbuh di dalam keluarga yang kurang mampu atau miskin  dapat  mendorong  mereka  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  yang  dapat  memenuhi kebutuhan mereka. Di era globalisasi ini, mencari pekerjaan sangat lah susah karena sumber daya manusia lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang ada.
2. Faktor Keluarga Tidak Harmonis ( Broken Home )
Anak  -anak  yang  sedang  dibahas  di  sini  berkisar  dari  anak  -anak  kecil  hingga  usia  18  tahun. Seorang anak muda akan mengalami kebahagiaan penuh ketika hubungan mereka dengan orang tua mereka harmonis.  Ketika  tidak  ada  lagi harmoni  yang  diinginkan  banyak  orang,  rumah  itu dikatakan  "rusak."  Karena  gangguan  yang  ditimbulkan  oleh  masalah  yang  tidak  dapat diselesaikan oleh suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan secara damai, damai, harmonis. 3. Faktor Lingkungan Pertemanan
Lingkungan pertemanan yang tidak sehat dapat membuat anak menjadi korban prostitusi online. Dengan  modus  bisa  mendapatkan uang  banyak  dengan  cepat,  banyak anak-anak  yang  tergiur dengan hal tersebut. Biasanya mereka dari teman ke teman menawarkan untuk bekerja seperti itu melalui online agar bisa membeli barang yang mereka mau tanpa meminta uang dan tidak ketahuan dari orang tua mereka. Maka dari itu, peran keluarga sangat lah penting di rumah untuk memberi pengetahuan kepada anak agar memilih lingkungan pertemanan yang positif karena di lingkungan luar tidak tahu seperti apa perbuatan mereka.
4. Faktor Gaya Hidup Konsumtif
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Dalam  faktor  ini  beberapa  anak  pada  zaman  sekarang  banyak  yang  bergaya  hidup  konsumtif dikarenakan ingin tampil berbeda dari yang lain atau dikatakan tidak mau kalah. Anak-anak yang merasa  kurang  mendapatkan  uang  saku  mereka  akan  mencari  cara  untuk  mendapatkan  uang dengan  cepat  dan  terbantulah  dengan  kecanggihan  teknologi  zaman  sekarang,  mereka  bisa melakukan prostitusi online melalui aplikasi-aplikasi booking online.
2.2 Implementasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Dinas Pemberdayaan Perempaun, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Perlindungan terhadap anak korban sangatlah harus dilakukan oleh siapapun termasuk lembaga- lembaga yang ada di tiap daerah. Perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan secara preventif  dan  represif.  Perlindungan  preventif  digunakan  untuk  melindungi  secara  mencegah atau pencegahan terjadinya suatu pelanggaran norma sosial, sedangkan perlindungan represif digunakan untuk melindungi secara memulihkan keaadan suatu konflik sosial yang telah terjadi. Dengan maraknya kasus anak sebagai korban prostitusi online, maka perlu adanya perlindungan hukum yang dapat diberikan terutama dalam mendapatkan kembali hak-hak korban. Untuk itu semua korban membutuhkan suatu lembaga yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah tersebut  dan  memberinya  perlindungan  secara aman.  Di  Jawa  Timur  ada  suatu  lembaga  yang mempunyai  fungsi  dan  tugas  untuk  menangani  kasus  yang  berkaitan  dengan  anak  korban prostitusi online yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur atau bisa disebut dengan (DP3AK).
Implementasi  perlindungan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  dan Kependudukan  Provinsi  Jawa  Timur  secara  preventif  yang  diberikan  kepada  anak  korban prostitusi  online  yang  telah  peneliti  teliti  di  DP3AK  dan  melakukan  wawancara  dengan Narasumber yaitu Bapak Galih Pambuko, S.H. yaitu antara lain :
1. Bekerja Sama Dengan Guru BK Tiap SMP/SMA
DP3AK melakukan  sosialisasi  ke  SMP  ataupun  SMA  dan  bekerja  sama dengan  Guru  BK untuk  mencegah  adanya  siswi-siswi  sekolahan  tersebut  terlibat  prostitusi  online.  Yang  mana Guru BK menjadi pendeteksi dini tiap siswa dan siswi yang mungkin dilihat dari latar belakangnya adalah keluarga yang kurang mampu namun di sekolah mereka berdandan berlagak seperti orang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mampu dan memakai barang-barang mahal. Karena untuk seusia mereka dengan bekerja tidak mungkin karena mereka harus bersekolah sampai sore.

## 2. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Maksud  dari  kabupaten/kota  layak  anak  ini  adalah  di  mana  suatu  daerah mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan program dan kegiatan mulai dari memenuhi hak anak dalam advokasi, sosialisasi, sarana dan prasarana yang layak anak. Lalu melembagakan  dan  membudayakan  sikap  dan  perilaku  ramah  terhadap  anak  dari  lingkungan keluarga  inti  dan  keluarga  besar  untuk  menjamin  adanya  interaksi  antar  generasi  yaitu  anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia.. dimaksudkan untuk nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.
3. Bekerja Sama Dengan Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, dan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Timur
Dalam menangani kasus anak korban tindak pidana prostitusi online
Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan Anak  dan  Kependudukan  Provinsi  Jawa  Timur bekerja  sama  dengan  beberapa  instansi  tersebut  untuk  melindungi  anak  dan  mencegah maraknya kasus prostitusi online terhadap anak. Yang mana polda ataupun polres yang dapat menjangkau pertama kali atau menggerebek tempat oknum yang menjalankan prostitusi online anak. Lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan berdiskusi dengan Dinas Sosial untuk membahas apakah anak-anak korban tersebut dibawa ke Panti Asuhan bila mereka tidak mempunyai keluarga ataupun kerabat dekat.
4. Forum Anak
Forum anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah
Republik  Indonesia  melalui  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia  dalam  rangka  pemenuhan  hak  anak  yang  mana  tersebar  mulai  dari  jenjang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
Untuk melakukan perlindungan secara represif, Dinas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Kependudukan  Provinsi  Jawa  Timur  tidak secara langsung melakukan tersebut, karena Dinas membuat satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang  langsung dibawahi oleh  Dinas  yakni  Unit  Pelaksana  Teknis  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (UPT  PPA)  Provinsi  Jawa  Timur.  Peneliti  melakukan  wawancara  dan  hasilnya  bahwa mekanisme perlindungan secara represif sebagai berikut :

## 1. Pengaduan Masyarakat
Pengaduan masyarakat yang dimaksud dalam hal ini dibagi menjadi
tiga  yakni  yang  pertama  adalah  pengaduan  masyarakat  dan  media  artinya  pengaduan  dari masyarakat ataupun media meyebarkan berita yang mana di tempat tinggal sekitar mereka ada tempat mencurigakan diduga menjadi tempat prostitusi baik offline maupun online.

## 2. Penjangkauan Korban
Penjangkauan korban adalah layanan untuk mencapai anak korban
yang tidak dan/atau belum mendapatkan aksesn layanan atau dilaporkan oleh pihak lain. Bila ada korban yang jauh dari daerah lain, maka UPT PPA akan menjangkau ke daerah tersebut apakah korban tersebut aman secara fisik dan mental.

## 3. Pengelolaan Kasus
Pengelolaan kasus adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan dan hak  seluruh  anak  korban  yang  dilayani  oleh  UPT  PPA  dengan  menyediakan,  merujuk,  atau melimpahkan. UPT PPA melakukan asesmen terhadap korban, yakni mendapatkan data dan/atau informasi dari korban secara langsung bagaimana kronologi kasus tersebut. Ataupun termasuk pemulangan  korban  bila  korban  mempunyai  keluarga  atau  kerabat  dekat.  Bila  korban  tidak mempunyai kedua hal tersebut UPT PPA akan mendata dan menawarkan pendampingan apa saja yang korban butuhkan secara psikologis, medis, maupun bantuan hukum.

## 4. Penampungan Sementara
Penampungan sementara adalah layanan yang diberikan Pendamping PPA kepada setiap anak korban secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan anak korban. Tempat  penampungan  sementara  sendiri  ada  di  UPT  PPA  yang  jika  suatu  kasus  anak  korban prostitusi online belum selesai maka UPT PPA akan berkordinasi terhadap Dinas P3AK Jakarta dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
UPT PPA yang akan mengantar ke Jakarta atau Pihak Dinas P3AK Jakarta yang menjemput anak korban ke Jawa Timur. Selagi menunggu pihak sana dan pemberkasan selesai maka anak korban akan  ditampung  sementara  di  UPT  PPA  selagi  dibutuhi  kepenuhan  sandang  dan  pangan  anak korban tersebut.

## 5. Mediasi
Fungsi  layanan  dengan  cara  menyelesaikan  permasalahan  melalui  proses  perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

## 6. Pendampingan Korban
Pendampingan korban adalah layanan yang diberikan oleh
Pendamping  PPA  kepada  setiap  anak  korban  yang  secara  langsung  untuk  memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan anak korban. Pendamping PPA sendiri adalah tenaga layanan yang  memiliki  kompetensi,  terlatih  maupun  kualifikasi  mendampingi  anak  korban  di  UPT  PPA. Dalam pendampingan korban ini, ada 3 macam pendampingan psikologis, medis, dan bantuan hukum dan juga rumah aman.
Dinas  P3AK  Jawa  Timur  melakukan  implementasi  perlindungan  preventif  sesuai  dengan pelaksanaan yang telah teratur di peraturan tersebut, sebagaimana Dinas mempunyai fungsi dan tugas  dalam  perlindungan  anak  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Peraturan  Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur. Dalam implementasi perlindungan yang berbentuk represif ini Dinas yang secara tidak langsung melakukan  namun  melalui  UPT  PPA  yang  dibentuk  di  bawahi  langsung  oleh  Dinas  P3AK  Jawa Timur sudah baik dan sesuai Standar Opersional Prosedur atau (SOP) yang diatur di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 3 ayat (1).

## 3.1 Kendala-Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana
Prostitusi Online
Pengertian kendala sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
diartikan  yakni  rintangan  atau  halangan  yang  mana  keadaannya  mencegah,  menghalang, membatasi untuk mencapai suatu sasaran. Dalam implementasi perlindungan ini, ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas P3AK Jawa Timur, yakni antara lain :

## 1. Korban Susah Melapor
Pada kendala ini, korban susah untuk memisahkan diri dan melapor
ke  pihak wajib  dikarenakan  adanya  kuasa  dari  sang  mucikari.  Mucikari tersebut  yang  awalnya merekrut  mereka  dengan  modus  memberikan  beberapa  fasilitas  yang  menunjang  pekerjaan mereka dan pada akhirnya para anak korban pun termakan omongan tersebut.
2. Korban Sulit Untuk Memberikan Informasi
Dalam salah satu proses pengelolaan kasus dalam implementasi
perlindungan  yang  secara  represif  dilakukan  ada  suatu  kegiatan  asesemen.  Tujuan  asesmen sendiri  adalah  untuk  mendapatkan  data  dan/atau  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mengerti keaadan anak korban dan pendampingan apa saja yang dibutuhkan oleh anak korban.
3. Lingkungan Sekitar Yang Kurang Mendukung
Saat pemulangan korban kepada pihak keluarga, maka kendala yang
muncul  ada  beberapa  lingkungan  sekitar  yang  kurang  mendukung.  Maksudnya  ialah  ada masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di daerah rumah sang anak korban mengetahui bila anak korban tersebut pernah bekerja sebagai pekerja seks komersil secara online , ada beberapa masyarakat yang memberi penilaian buruk terhadap anak korban.
4. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melindungi Anak
Kurangnya kesadaran masyarakat akan upaya membela hak-hak
Atau  melindungi  anak    menjadi  kendala  lain  bagi  anak  korban  prostitusi  online  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum.  Ketika  prostitusi  online  terhadap  anak  di  bawah  umur terjadi,  masyarakat,  penegak  hukum,  dan  layanan  sosial  harus  menyadari  posisi  korban  dan menggunakan  keadilan  restoratif,  sebuah  teori  yang  menghargai  kompensasi  korban  atas kerugian mereka, untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## 3.2 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Prostitusi Online
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya memiliki
pengertian  usaha  dan/atau  ikhtiar  dalam  mencapai  suatu  maksud,  memecahkan  persoalan, mencari jalan keluar. Terlepas dari beberapa kendala yang ada dalam implementasi perlindungan bagi  anak  korban  tindak  pidana  prostitusi  online  ada  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Beberapa upaya tersebut antara lain :

## 1. Melakukan Pendekatan Ekstra Terhadap Anak Korban
Dalam kendala anak korban kurang terbuka saat tenaga ahli melakukan  asesmen,  maka  tenaga  ahli  melakukan pendekatan ekstra  agar  anak  korban dapat terbuka dan memberikan info bagamana kronologi kejadian yang mereka alami. Bila masih belum bisa  maka  akan  melakukan  pemanggilan  psikolog  untuk  membantu  dalam  berjalanan  proses asesmen  terbut.  Karena  anak  korban  akan  lebih  terbuka  bila  psikolog  melakukan  pendekatan karena psikolog melakukan pemeriksaan berdasarkan pola pikir yang memengaruhi kerja otak dan kesehatan emosional.
2. Melakukan Pendekatan Kepada Keluarga dan Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal Melakukan pendekatan ini bertujuan untuk keluarga dan lingkungan sekitar  dapat  menerima  anak  korban  lagi  seperti  semula.  Yang  mana  terkadang  masyarakat mengetahui ada seorang pekerja seks komersil apalagi ini anak di bawah umur maka pandangan mereka menjadi negative terhadap anak korban. Maka dari itu dengan adanya pendekatan ini agar membuat keluarga dan lingkungan sekitar membantu dalam proses pemulihan mental anak korban menjadi lebih baik.
3. Bekerja Sama Dengan Aparat Kepolisian
Dalam upaya ini maka Dinas P3AK Jawa Timur dan UPT PPA Jawa
Timur bekerja sama dengan kepolisian dalam penjangkauan anak korban karena relasi kuasa yang terdiri dari orang-orang suruhan yakni preman-preman dapat melakukan kekerasan terhadap tim penjangkauan anak korban yang akan mengambil anak korban untuk di evakuasi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## 4. Melakukan Sosialisasi Terhadap Masyarakat
Dilakukan bertujuan untuk mencegah dan/atau mengurangi angka terjadinya kasus anak di bawah umur sebagai korban prostitusi online. Dinas P3AK Jawa Timur melakukan sosialisasi berbentuk webinar yang bertema perlindungan anak. Karena masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendampingan, pemulihan, pemantauan, pencegahan terhadap hal perlindungan anak.

## KESIMPULAN
1. Implementasi perlindungan bagi anak korban tindak pidana prostitusi online yang mana ada  dua  bentuk  yakni  perlindungan  secara  preventif  dan  perlindungan  secara  represif.  Untuk perlindungan preventif Dinas melakukan kerja sama dengan guru bk sekolah, lalu menciptakan daerah kabupaten/kota yang layak anak. Lalu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, bekerja  sama  dengan  Kepolisian  dan  Dinas  Sosial,  dan  bentuk  terakhir  implementasi  yang dilakukan  adalah  forum  anak  berguna  untuk  menjalin  komunikasi  dan  interaksi  dalam pemenuhan hak anak. Untuk perlindungan represif Dinas secara tidak langsung melakukannya dan melewati UPT PPA Jawa Timur. Adapun mekanisme yang dilakukan oleh UPT PPA Jawa Timur antara  lain  adalah  pengaduan  masyarakat,  penjangkauan  korban,  pengelolaan  kasus, penampungan sementara, mediasi, dan terakhir adalah pendampingan korban yang terdiri dari pendampingan psikologis, medis, hukum, dan rumah aman. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur sudah melakukan implementasi perlindungan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Sruktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak,  dan  Kependudukan  Jawa  Timur.  Selain  peraturan  tersebut, mekanisme  perlindungan  represif  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022.
2. Kendala yang terjadi dalam implementasi perlindungan yang dilakukan oleh Dinas antara lain adalah korban susah melapor yang dikarenakan adanya kuasa dari mucikari dan juga anak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
korban  terjerat  hutang  bila  mereka  ingin  keluar  dari  pekerjaan  tersebut.  Pihak  kuasa  pun mempunyai relasi yang mana adalah preman-preman yang ada untuk melindungi mereka. Maka upaya yang Dinas lakukan adalah bekerja sama dengan Aparat Kepolisian karena relasi dari kuasa tersebut  melakukan  kekerasan  saat  melakukan  penjangkauan  korban.  Kendala  kedua  adalah korban  sulit  memberikan  informasi  dikarenakan  masih  dalam  keadaan  trauma  dan  masih memikirkan  apakah  pihak  mucikari  dapat  menemukan  mereka  lagi.  Dengan  adanya  kendala tersebut,  upaya  yang  dilakukan  adalah  melakukan  pendekatan  ekstra  terhadap  korban  dan secara pelan-pelan untuk mendapatkan informasi dari korban. Kendala ketiga adalah lingkungan sekitar tempat tinggal korban yang kurang mendukung karena masyarakat sekitar akan melihat secara  negatif  karena  tahu  bila  korban  pernah  menjadi  pekerja  seks  komersial  secara  online. Maka  upaya  yang  dilakukan  atas  kendala  tersebut  adalah  UPT  PPA  Jawa  Timur  melakukan pendekatan  terhadap  lingkungan  sekitar  dan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat sekitar  agar  mental  anak  korban  pulih  secara  perlahan  dan  aman.  Kendala  terakhir  dalam implementasi  perlindungan  ini  adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam hal  melindungi anak,  dan  upaya  yang  dilakukan  adalah  Dinas  melakukan  sosialisasi  terhadap  masyarakat berbentuk  webinar  yang  bertema  perlindungan  anak.  Karena  masyarakat  dapat  berpartisipasi dalam pendampingan, pemulihan, pemantauan, pencegahan terhadap hal perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Fadjar, Muktie. (2005). Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing. Basrowi dan Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Chazawi, Adam. (2002). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
D,  Soerjono.  (1997). Pelacuran  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  dan  Kenyataan  Dalam  Masyarakat. Bandung: PT. Karya Nusantara.
Dellyana, Santy. (1988). Wanita dan Anak Di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty. Dewi,  Heriana  Eka.  (2012). Memahami  Perkembangan  Fisik  Remaja. Yogyakarta:  Gosyen Publishing.
Djamil, M.Nasir, (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika. Gosita, Arif. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Presindo. Gultom, Maidin. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak . Bandung: PT. Refika Aditama. Hasan,  M.  Iqbal.  (2002). Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Ilyas, Amir. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education dan Pu-KAP Indonesia. Ishaq. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Kartonegoro. Diktat Kuliah Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Kartono, Kartini. (1981). Patologi Sosial Jilid 1. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada. Khairul Fadli. (2016). Pengertian Pelacuran. Jurnal Hasil Riset, Vol. 1 Diakses pada 17 September 2022 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Koesnan, R.A. (2005). Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur. M. Hadjon, Philipus. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. Moeljatno, (1987). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Mufidatul Ma’sumah, ‘Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak’, Legal Spirit , 2.1 (2018)
Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Prints, Darwan. (1997). Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahardjo, Soetjipto. (1983). Permasalahan Hukum Di Indonesia. Bandung: Alumni. Ristia Ika Asnia, ‘JASA PROSTITUSI ANAK’ ( Child Prostitution Users Criminal Accountability ) Siregar. (1986). Bisma. Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Waluyadi, (2006). Hukum Perlindungan Anak . Bandung: CV.Mandar Manju. Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.