## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor…..

## Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.1, Mei 2021

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: KEWAJIBAN MORAL DAN SANKSI PERPAJAKAN
Stephanie Kurniawati Yulius Kurnia Susanto yulius@tsm.ac.id Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti

## ABSTRACT
The objective of the research is to get empirically evidence of the influence of the awareness, moral obligations, service quality, sanctions, knowledge, and drive thru samsat sytems  on  taxpayer  compliance. Population  used in  this research is  vehicle’s taxpayer  in Special Capital Region of Jakarta. Data collecting using questionnaires distributed through google  forms  to  the  respondents.  The  number  of  the  sample  consists  of  119  respondents. Sampling  method  used  in  this  research  is  convenience  sampling  and  the  data  analysis method  used  is  multiple  linear  regression.  The  result  showed  that  moral  obligations  and sanctions  have  influenced  on  taxpayer  compliance.  While  awareness,  service  quality, knowledge,  and  drive  thru  samsat  sytems  have  not  influenced  on  taxpayer  compliance  in Special Capital Region of Jakarta. The higher of moral obligations and sanctions, the higher of taxpayer compliance in Special Capital Region of Jakarta in paying motor vehicle taxes. Keywords: moral obligations, service quality, sanctions, knowledge, taxpayer compliance

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  pengaruh  kesadaran wajib  pajak,  kewajiban  moral,  kualitas  pelayanan,  sanksi  perpajakan,  pengetahuan  wajib pajak  dan  sistem  samsat  drive  thru  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di  DKI  Jakarta.  Pengumpulan  data  menggunakan  kuisioner  melalui  google  form.  Jumlah sampel  dalam  penelitian  ini  sebesar  119  responden.  Metode  penentuan  sampel  adalah convenience  sampling  dan  metode  analisis  data  adalah  regresi  linear  berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Sedangkan  kesadaran  wajib  pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sistem samsat drive thru tidak memiliki pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  DKI  Jakarta.  Semakin tinggi tingkat kewajiban moral dan sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Kata  kunci:  kewajiban  moral,  kualitas  pelayanan,  sanksi,  pengetahuan,  kepatuhan  wajib pajak
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor….. Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 4, No.1, Mei 2021

## PENDAHULUAN
Setiap  tahunnya,  perkembangan  jumlah  kendaraan  bermotor  di  DKI  Jakarta  kian meningkat lantaran sarana transportasi ini sudah menjadi kebutuhan yang penting dan utama dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan  tidak  sedikit  di  dalam  1  rumah  yang  sama  memiliki  lebih  dari  1  unit  kendaraan bermotor baik itu mobil ataupun motor. Dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor maka kemungkinan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor akan semakin besar. Data mengenai jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan belum daftar ulang (BDU), dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2017-2019
Tahun Wilayah Jumlah Pusat Utara Barat Timur Selatan 2017 1.532.46 0 2.473.92 1 1.131.58 1 2.111.14 4 2.214.97 1 9.464.077 2018 1.618.50 6 2.628.94 9 1.164.84 5 2.145.90 7 2.318.33 9 9.876.546 2019 1.207.15 2 1.684.40 6 2.388.87 5 2.749.43 7 2.232.55 4 10.262.42 4
Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 2020
Tabel 2. Jumlah Kendaraan BDU di DKI Jakarta Tahun 2017-2019 Tahun Wilayah Jumlah Pusat Utara Barat Timur Selatan 2017 559.799 737.537 1.067.11 4 1.235.26 9 1.061.54 6 4.661.265 2018 570.023 789.240 1.127.40 8 1.326.07 8 1.052.53 6 4.865.285 2019 604.991 843.875 1.197.55 3 1.414.79 2 1.119.86 0 5.181.071
Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, 2020
Berdasarkan  data  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  setiap  tahunnya  dari  tahun  2017 sampai dengan 2019, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan  dan  diikuti  pula,  yakni  jumlah  kendaraan  BDU  (belum  daftar  ulang)  juga mengalami  peningkatan  secara terus menerus. BDU sendiri memiliki arti yang sama dengan kendaraan yang menunggak pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang menunggak  dan  belum  mematuhi  kewajibannya,  sehingga  pemerintah  belum  dapat memaksimalkan pendapatan pada sektor ini, dimana hal ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak  kendaraan  bermotor  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Dengan  begitu, diharapkan  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  terus  meningkat  sehingga  kedepannya  mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan secara lancar serta peningkatan moda dan sarana transportasi.
Menurut Ilhamsyah et al. (2016), kepatuhan merupakan keadaan atau situasi di mana wajib  pajak  memenuhi  seluruh  kewajiban  perpajakannya  dan  melaksanakan  hak  perpajakan

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor…..

## Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.1, Mei 2021
yang ia peroleh. Kepatuhan ini merupakan dasar dari sistem pemungutan pajak self-assessment , di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  penerimaan  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta.
Kepatuhan menjadi pokok masalah yang dialami oleh pemerintah dalam memperoleh pemasukan  di  sektor  pajak  kendaraan  bermotor.  Berikut  terdapat  faktor-faktor  yang  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan  sistem  samsat drive  thru .  Mengutip  dari  Nilasari  (2018)  melalui  situs http://www.pajak.go.id/20-karya-terbaik-lomba-menulis-artikel-2018,  kesadaran  seseorang dapat dilihat dari kesungguhannya untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pengetahuan dan  pemahaman  seseorang  tentang  suatu  hal,  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  fungsi  pajak. Kesadaran merupakan perilaku atau keinginan seseorang yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya  paksaan  dari  pihak  manapun,  layaknya  yang  dianut  oleh  warga  negara  Jepang  serta menjadi  rasa  tanggung  jawab  untuk  berkontribusi  mewujudkan  kesejahteraan  seperti  yang dianut oleh warga negara Australia yang harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia untuk memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud cinta masyarakat sebagai rakyat terhadap tanah air.
Kewajiban Moral merupakan moral individu yang dimiliki oleh seseorang seperti etika, prinsip  hidup,  dan  perasaan  bersalah.  Dalam  hal  ini,  dengan  melaksanakan  kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sukarela dan benar sesuai aturan, dimana belum tentu orang lain  dapat  melakukan  hal  yang  sama  karena  orang  yang  satu  dengan  yang  lainnya  bisa  saja berbeda, karena itulah apabila wajib pajak menyadari atau memiliki kewajiban moral yang baik diharapkan dapat diikuti dengan pembayaran pajak yang baik pula (Ruky et al. , 2018). Wajib pajak merupakan pelanggan akan mempengaruhi bagaimana perlakuan kepada wajib pajak itu sendiri (Kotler dan Keller, 2016). Kualitas pelayanan yang baik serta mampu memberikan fasilitas yang mumpuni akan membuat wajib pajak tidak segan dan ragu dalam melakukan pembayaran pajak secara tertib. Faktor lainnya ialah sanksi perpajakan.
Sanksi perpajakan dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mengatur para wajib pajak secara tegas, hal ini dilakukan agar dapat mengatasi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak (Dewi  dan  Jati,  2018).  Sanksi  diterapkan  dengan  harapan  bahwa  wajib  pajak  tidak  lagi melakukan  penunggakan  sehingga  bisa  membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan  sarana publik dan pembangunan daerah.
Pengetahuan tentang perpajakan akan membantu wajib pajak dalam memahami hal-hal mendasar mengenai perpajakan, mulai dari fungsi, prosedur pembayaran hingga manfaat dari membayar pajak kendaraan bermotor (Virgiawati et  al. , 2019). Kurangnya pengetahuan dari wajib pajak dapat menyulitkan diri sendiri dalam pendaftaran, pengisian formulir, pembayaran hingga pelaporan kewajiban perpajakan.
Dalam  upaya  mengoptimalkan  tingkat  kepatuhan,  pihak  Samsat  melakukan  inovasi terhadap pelayanan mereka, yakni berupa Unit Pelayanan Sistem Samsat Drive Thru . Sistem samsat drive  thru merupakan  salah  satu  terobosan  baru  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan, sehingga  memudahkan  masyarakat  dalam  proses  perpanjangan  STNK,  pembayaran  pajak maupun hal lainnya sehingga wajib pajak tidak perlu mengantre lagi di depan loket dan dapat
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor….. Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 4, No.1, Mei 2021
meminimalkan  waktu  dalam  pengurusan  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB),  sehingga  dapat diurus dengan cepat dan praktis. Layanan drive thru ini menjadi inovasi dari Kantor Samsat sebagai transparansi pengelolaan pajak kendaraan bermotor (Puteri et al., 2019).
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  Febriyanti  dan  Setiawan  (2017)  mengenai Analisis  Aspek-Aspek  Wajib  Pajak  sebagai  Anteseden  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  di  Gianyar.  Namun,  penelitian  ini  memiliki  perbedaan,  yakni  variabel  independen yang diteliti ditambah dengan pengetahuan wajib pajak dan sistem samsat drive thru (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Theory of Planned Behavior
Hal yang mendasari penerimaan pajak belum dapat diperoleh secara maksimal karena masih banyak terjadi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak (Noermansyah dan Aslamadin, 2019).  Kepatuhan  kerap  dikaitkan  dengan  niat  dan  perilaku  dari  wajib  pajak  tersebut  untuk menaati aturan dalam membayar pajak dan akan terjadi sebaliknya apabila wajib pajak tidak memiliki niat untuk taat dan tertib dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga yang terjadi wajib pajak akan cenderung menghindar, mengelak dan menunggak pembayaran pajak.
Niat  dan  perilaku  yang  dimiliki  oleh  seorang  individu  untuk  taat  dan  patuh  terhadap suatu  aturan,  dalam  hal  ini  merupakan  aturan  perpajakan  berkaitan  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Ajzen  (1991)  yang  dikutip  oleh  Nugraheni  dan  Purwanto  (2015)  yaitu Theory of Planned Behavior , dimana teori ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku  dari  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  perpajakan  yang  dilihat  dari  sisi  psikologis seseorang.

## Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Seseorang  yang  memiliki  sikap  untuk  mau  dan  menjalankan  kewajibannya  dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak mana pun serta mengikuti aturan yang berlaku berarti memiliki tingkat kesadaran yang baik (Nurlaela, 2018). Kesadaran seorang wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Bantul (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Hal ini diperkuat oleh Rizal (2019) yang menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Agustin dan Putra (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Gianyar  (Febriyanti  dan  Setiawan,  2017).  Hal  ini  diperkuat  dengan  Ruky et  al. (2018)  yang menyatakan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat  Kota  Jambi  dan  juga  Putra  dan  Jati  (2017)  menunjukkan  bahwa  kewajiban  moral berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan.  Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor…..

## Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.1, Mei 2021
H 2 : Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Kualitas  pelayanan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor di Gianyar (Febriyanti dan Setiawan, 2017). Dalam penelitian lainnya Agustin dan Putra (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tresnalyani dan Jati (2018) juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Kantor  Bersama  Samsat Denpasar.  Selain  itu,  Dewi  dan  Jati  (2018)  juga  membuktikan  bahwa  kualitas  pelayanan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor di Kantor Samsat Klungkung. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H 3 :  Kualitas  pelayanan  bermotor  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.

## Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor di Samsat Bantul (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Hal ini diperkuat oleh Rizal  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  sanksi  tidak  memiliki  pengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Sedangkan  Dewi  dan  Jati  (2018) menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor
Pengetahuan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  di  Samsat  Bantul  (Wardani  dan  Rumiyatun,  2017).  Pengetahuan  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Widajantie et al. , 2019).  Pengetahuan  wajib  pajak  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  (Aswati et  al. ,  2018).  Pengetahuan  berpengaruh positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  Samsat Tabanan (Putra dan Jati, 2017). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 5 Pengetahuan wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Sistem Samsat Drive thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di  Samsat  Bantul (Wardani  dan Rumiyatun,  2017). Sedangkan  Puteri et  al . (2019) menyatakan  bahwa  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 6 : Sistem samsat drive thru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN Pemilihan Sampel dan pengumpulan Data
Proses  pengambilan  sampel  menggunakan convenience  sampling, yaitu  teknik pengambilan  sampel  non  probabilitas  dimana  subjek  dipilih  karena  kemudahan  akses  dalam mendapatkannya,  namun  dengan  tetap  memperhatikan  kecocokan  responden  sebagai  objek
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor….. Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 4, No.1, Mei 2021
penelitian. Untuk responden dari objek penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki dan/ menguasai kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  data  primer  yaitu  penyebaran  kuisioner  yang  dibagikan  melalui google  form kepada responden

## Pengukuran Variabel
Dalam  penelitian  ini,  persepsi  responden  dalam  variabel  dependen  dan  variabel independen akan diukur dengan 4 poin skala likert yang digunakan dalam susunan pertanyaan untuk kuisioner. Skor dalam skala likert memiliki tingkatan mulai dari sangat negatif hingga sampai  sangat  positif  yang  berupa  kata-kata  berikut  skor  1  sangat  tidak  setuju,  skor  2  tidak setuju, skor 3 setuju,  dan skor 4 sangat setuju.
Kepatuhan  wajib  pajak  berkaitan  dengan  bagaimana  seorang  wajib  pajak  dapat melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  secara  patuh  dan  tertib  untuk  membayarkan  pajak yang  terutang,  demi  kepentingan  pembangunan  maupun  peningkatan  pendapatan  daerah (Wardani dan Rumiyatun 2017). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini  menggunakan  indikator  yang  berasal  dari  Wardani  dan  Rumiyatun  (2017),  dengan  4 indikator  yaitu  (1)  memenuhi  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  (2) membayar  pajak  tepat  pada  waktunya,  (3)  wajib  pajak  memenuhi  persyaratan  dalam membayarkan  pajaknya,  (4)  wajib  pajak  dapat  mengetahui  jatuh  tempo  pembayaran.  Nilai korelasi  antara  item  dan  total  antara  0,593  sampai  0,798  dan  signifikan  di  bawah  0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,666 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.
Kesadaran  seorang  wajib  pajak  bisa  terlihat  dari  niat  dan  kesungguhannya  dalam memenuhi  kewajiban  dalam  hal  ini  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  (Rizal,  2019). Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Wardani dan Rumiyatun (2017), dengan 3 indikator yaitu (1) kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak untuk  memenuhi  kewajiban  membayar  pajak,  (2)  kepercayaan  masyarakat  dalam  membayar pajak  untuk  pembiayaan  negara  dan  daerah,  (3)  dorongan  dari  diri  sendiri  untuk  membayar pajak  secara  sukarela.  Nilai  korelasi  antara  item  dan  total  antara  0,550  sampai  0,784  dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,612 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.
Kewajiban moral yang baik akan cenderung membuat seseorang berperilaku jujur dan taat terhadap aturan (Ruky et al ., 2018).  Kewajiban moral dalam penelitian ini menggunakan indikator  yang  berasal  dari  Febriyanti  dan  Setiawan  (2017),  dengan  4  indikator  yaitu  (1) kewajiban  moral  menjadi  tanggung  jawab  wajib  pajak  kepada  negara,  (2)  kewajiban  moral harus disadari dan dipahami dengan baik,  (3) kewajiban moral  berasal  dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, (4) kewajiban moral dilandasi secara sukarela. Nilai korelasi antara item dan total antara 0,694 sampai 0,825 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,763 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.
Kualitas pelayanan sering diartikan sebagai tingkat kepuasan dari wajib pajak, dimana rasa puas ini dapat terpenuhi bila petugas pajak mampu memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan dari wajib pajak (Agustin dan Putra, 2019). Kualitas pelayanan dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Febriyanti dan Setiawan (2017), dengan 5 indikator yaitu (1) sarana dan prasarana yang memadai di Kantor Samsat DKI Jakarta, (2) kemampuan  petugas  dalam  melayani  wajib  pajak,  (3)  kesigapan  dan  respon  petugas  kepada wajib  pajak,  (4)  memberikan  jaminan  rasa  aman  dalam  pelayanannya,  (5)  melayani  dan

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor…..

## Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.1, Mei 2021
memperhatikan  wajib  pajak  dengan  tulus.  Nilai  korelasi  antara  item  dan  total  antara  0,434 sampai 0,673 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,884 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.
Sanksi  perpajakan  diharapkan  dapat  membuat  wajib  pajak  lebih  patuh  dan  tidak mengulangi kelalaiannya dalam menunggak pembayaran pajak (Rizal, 2019). Diharapkan wajib pajak  dapat  mematuhi  dan  menghindari  kehadiran  sanksi,  supaya  dapat  meningkatkan kepatuhan dan proses pembayaran pajak dapat berjalan dengan lancar, tanpa perlu dikenakan sanksi  terlebih  dahulu.  Sanksi  perpajakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  indikator  yang berasal  dari  Wardani  dan  Rumiyatun  (2017),  dengan  3  indikator  yaitu  (1)  wajib  pajak mengetahui  mengenai  tujuan  sanksi  pajak  kendaraan  bermotor,  (2)  pengenaan  sanksi  yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak, (3) sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang  melanggar tanpa toleransi.  Nilai korelasi antara item  dan total  antara 0,645 sampai 0,732 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,627 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.
Pengetahuan  merupakan  segala  sesuatu  dan  segala  perbuatan  yang  diketahui  oleh manusia dan dipahaminya, baik yang memiliki bentuk ataupun tidak berbentuk (Aswati et al ., 2018). Pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Wardani dan Rumiyatun (2017), dengan 4 indikator yaitu (1) memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (2) membayar pajaknya tepat pada waktunya, (3) wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya, (4) wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo  pembayaran.  Nilai  korelasi  antara  item  dan  total  antara  0,612  sampai  0,799  dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,648 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.
Samsat drive  thru merupakan  layanan  pengesahan  STNK,  pembayaran  PKB  mapun SWDKLLJ,  di  mana  lokasinya  bertempat  di  luar  Gedung  Kantor  Samsat  yang  dapat meminimalisir kehadiran calo dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor (Puteri et al. , 2019). Sanksi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berasal dari Wardani  dan  Rumiyatun  (2017),  dengan  6  indikator  yaitu  (1)  samsat drive  thru dapat  lebih terkontrol  dalam  hal  pendataan  kendaraan  bermotor,  (2)  wajib  pajak  dapat  dengan  mudah membayar  pajak  dengan  menggunakan  Samsat drive  thru ,  (3)  minat  wajib  pajak  makin meningkat,  (4)  menghemat  waktu,  (5)  kualitas  pelayanan,  (6)  letak  wilayah.  Nilai  korelasi antara item dan total antara 0,457 sampai 0,821 dan signifikan di bawah 0,05 sedangkan nilai Cronbach Alpha 0,776 di atas 0,6, artinya pertanyaan yang digunakan valid dan reliabel.

## Metoda Analisis Data
Pengujian  hipotesis  menggunakan  model  analisis  regresi  berganda,  di  mana  hasilnya berupa  koefisien  untuk  masing-masing  variabel  independen.  Dalam  penelitian  ini  uji  regresi linear berganda berikut:
Y = b 0 +b 1 X 1 + b 2 X 2 +b 3 X 3 + b 4 X 4 +b 5 X 5 + b 6 X 6 + e (1)
Dimana Y kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, b 0 konstanta, b 1-6 koefisien regresi, X 1 kesadaran wajib pajak, X 2 kewajiban moral, X 3 kualitas pelayanan, X 4 sanksi perpajakan, X 5 pengetahuan wajib pajak, X 6 sistem samsat drive thru , e eror.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor….. Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 4, No.1,

## Mei 2021
Peneliti menggunakan 119 responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berada di wilayah DKI Jakarta sebagai sampel karakteristik yang dilihat dari responden pada penelitian ini, yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis kendaraan, wilayah kendaraan, pemilik  kendaraan  bermotor,  memiliki  penghasilan  dan  pernah  menggunakan  sistem  samsat drive thru . Hasil dari uji statistik deskriptif responden adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Data Deskriptif Responden Karakteristik Keterangan Frequency Percent (%) Jenis Kelamin Laki-Laki 77 64,7% Perempuan 42 35,3% Total 119 100% Usia 20-30 76 63,9% 31-40 14 11,8% 41-50 15 12,6% ≥50 14 11,8% Total 119 100% Pendidikan Terakhir S2 1 0,8% S1 36 30,3% Diploma 6 5% SMA 73 61,3% SMP 2 1,7% SD 1 0,8% Total 119 100% Jenis Kendaraan Motor 108 90,8% Mobil 11 9,2% Total 119 100% Wilayah Kendaraan Pusat 40 33,6% Utara 25 21% Barat 27 22,7% Timur 17 14,3% Selatan 10 8,4% Total 119 100% Pemilik Kendaraan Bermotor Ya 119 100% Tidak 0 0% Total 119 100% Memiliki Penghasilan Ya 119 100% Tidak 0 0% Total 119 100% Pernah Menggunakan Sistem Samsat Drive Thru Ya 119 100% Tidak 0 0% Total 119 100%
Sumber: data primer yang diolah, 2020

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor…..

## Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.1,

## Mei 2021
Statistik  deskriptif variabel  memberikan gambaran mengenai  sampel yang digunakan dalam  penelitian,  meliputi  nilai  minimum,  nilai  maksimum,  rata-rata (mean) dan  standar deviasi. Berikut hasil perhitungan dari statistik deskriptif variabel penelitian ini:
Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel
Variabel N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation Kesadaran Wajib Pajak 119 6 16 13,55 1,835 Kewajiban Moral 119 9 16 13,71 1,820 Kualitas Pelayanan 119 37 72 61,81 5,916 Sanksi Perpajakan 119 10 16 14,34 1,416 Pengetahuan Wajib Pajak 119 8 16 14,15 1,716 Sistem Samsat Drive Thru 119 12 24 19,71 2,555 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 119 10 16 14,34 1,559
Sumber: data primer yang diolah, 2020
Uji  t  digunakan  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  variabel  independen berpengaruh  secara  individual  terhadap  variabel  dependen.  Uji  t  dalam  penelitian  ini menggunakan nilai alpha sebesar 0,05 sehingga jika nilai Sig . kurang dari nilai alpha 0,05 maka Hipotesis diterima. Berikut hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini:
Tabel 5. Hasil Uji t Variabel B Sig. Konstanta 5,232 0,006 Kesadaran Wajib Pajak 0,034 0,656 Kewajiban Moral 0,247 0,002 Kualitas Pelayanan - 0,033 0,157 Sanksi Perpajakan 0,356 0,000 Pengetahuan Wajib Pajak 0,075 0,343 Sistem Samsat Drive Thru 0,057 0,267 Varaibel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sumber: output statistik, 2020
Kesadaran wajib pajak memiliki nilai Sig. sebesar 0,656 lebih besar dari 0,05 dengan nilai  koefisien  (B)  sebesar  0,034.  Berdasarkan  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  H 1 tidak diterima  yang  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan Agustin dan Putra (2019). Namun tidak sejalan dengan Wardani dan Rumiyatun (2017) serta Rizal (2019).
Kewajiban moral  memiliki nilai Sig. sebesar 0,002  lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien  (B)  sebesar  0,247.  Berdasarkan  hasil  ini  dapat  disimpulkan  H 2 diterima  yang menunjukkan  bahwa  kewajiban  moral  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan Febriyanti dan Setiawan (2017), Ruky
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor….. Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 4, No.1, Mei 2021
et al. (2018) serta Putra dan Jati (2017). Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan  cenderung  jujur  dan  taat  terhadap  aturan  yang  diberikan  sehingga  akan  patuh  terhadap kewajibannya  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  juga  mengartikan  bahwa wajib  pajak  memiliki  norma  individu  yang  kuat  sehingga  mereka  akan  merasa  cemas  dan merasa bersalah apabila tidak melakukan kewajiban pajak sebagaimana mestinya dan dengan melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan merasa tenang karena telah mematuhi aturan yang berlaku.
Kualitas pelayanan memiliki nilai Sig. sebesar 0,157 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien (B) sebesar -0,033. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan H 3 tidak diterima yang menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  Febriyanti  dan  Setiawan  (2017), Agustin dan Putra (2019), Tresnalyani dan Jati (2018) serta Dewi dan Jati (2018).
Sanksi perpajakan memiliki nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,356. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa H 4 diterima yang menunjukkan bahwa perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan Dewi dan Jati (2018). Namun tidak sejalan dengan Wardani dan Rumiyatun (2017) serta Rizal (2019). Dalam penelitian ini, adanya sanksi perpajakan dapat membuat  wajib pajak patuh  dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat  waktu, karena apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi perpajakan yang dapat menyulitkan dan merugikan  diri  dari  wajib  pajak  tersebut.  Sanksi  pajak  baik  itu  berupa  sanksi  administrasi maupun sanksi pidana mampu memberikan efek jera bagi para wajib pajak ketika melakukan suatu  pelanggaran,  sehingga  dengan  adanya  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Pengetahuan wajib pajak memiliki nilai Sig. sebesar 0,343 lebih besar dari 0,05 dengan nilai  koefisien  (B)  sebesar  0,075.  Berdasarkan  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  H 5 tidak diterima  yang  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.  Hal  ini sejalan dengan  Wardani  dan Rumiyatun (2017) serta Widajantie et al. (2019). Namun tidak sejalan dengan Aswati et al. (2018) serta penelitian dari Putra dan Jati (2017).
Sistem samsat drive thru memiliki nilai Sig. sebesar 0,267 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,057. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan Ha 6 tidak diterima yang  menunjukkan  bahwa  sistem  samsat drive  thru tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  sejalan  dengan  Puteri et  al. (2019).  Namun  tidak sejalan dengan Wardani dan Rumiyatun (2017).

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh  kesimpulan bahwa kewajiban moral dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Sedangkan  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  pengetahuan  wajib  pajak,  dan  sistem samsat  drive  thru  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Keterbatasan penelitian adalah (1) Jumlah sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini  hanya  119  responden,  dikarenakan  keterbatasan  dalam  melakukan  penyebaran  kuisioner yang tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan hanya menggunakan google form; (2) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan enam variabel independen; (3) Penyebaran kuisioner penelitian hanya dilakukan di DKI Jakarta.

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor…..

## Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.1,

## Mei 2021
Berdasarkan  beberapa  keterbatasan  yang  dijelaskan  di  atas,  maka  terdapat  beberapa rekomendasi  yang  dapat  digunakan  untuk  penelitian  selanjutnya  antara  lain:  (1)  untuk penelitian  selanjutnya,  diharapkan  dapat  menambah  jumlah  responden  sehingga  data  yang diperoleh bisa semakin banyak dengan melakukan survei secara langsung; (2) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen lainnya yang belum ada dalam penelitian ini, seperti sosialisasi perpajakan; (3) melakukan perbandingan dengan samsat selain  DKI  Jakarta  yang  sudah  melakukan  sistem  drive  thru.  Samsat  lebih  meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan banyak informasi ke wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, N.S., & Putra, R.E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas  Pelayanan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Measurement Jurnal Akuntansi , 13(1), 57-64.
Aswati,  W.O.,  Mas’ud,  A.,  &  Nudi,  T.N.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor….. Stephanie Kurniawati, Yulius Kurnia Susanto
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 4, No.1, Mei 2021
Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  UPTB  SAMSAT  Kabupaten  Muna). Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 3(1), 27-39.
Dewi,  N.K.A.P.,  &  Jati,  I.K.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  dan Biaya  Kepatuhan  pada  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 25(01), 1-30.
Febriyanti,  A.A.I.I.,  &  Setiawan,  P.E.  (2017).  Analisis  Aspek-Aspek  Wajib  Pajak  sebagai Anteseden  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Gianyar. Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 21(2), 996-1025.
Ilhamsyah,  R.,  Endang,  M.G.W.,  &  Dewantara,  R.Y.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 8(1), 1-9. Kotler,  P.,  &  Keller,  K.L.  (2016). Marketing  Management .  Pearson  Education  Limited. England.
Noermansyah, A.L., & Aslamdin, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Tegal. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) , 11(2), 329-339.
Nugraheni, A.D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  di  Kota  Magelang). Diponegoro Journal of Accounting , 4(3), 1-14.
Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  Kantor  Samsat  Kabupaten  Garut. Jurnal Wacana Ekonomi , 17(02), 46-55.
Puteri,  P.O.,  Syofyan,  E.,  &  Mulyani,  E.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Sanksi  Administrasi, Tingkat  Pendapatan  dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  Samsat  Kota  Padang). Jurnal  Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1569-1588.
Putra,  I.M.A.D., &  Jati,  I.K. (2017).  Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(1), 557-587.
Rizal, A.S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor . Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang , 7(1), 76-90. Ruky, N.E., Putra, W.E., & Mansur, F.  (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  dan  Kewajiban  Moral  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  pada  Kantor  Bersama  SAMSAT  Kota  Jambi). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan , 6(3), 405-418.
Tresnalyani,  N.K.M.,  &  Jati,  I.K.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Pengetahuan Perpajakan  dan  Biaya  Kepatuhan  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 24(1), 578-605.
Virgiawati,  P.A.,  Samin,  &  Kirana,  D.J.  (2019).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan) . Jurnal Monex , 8(2), 19-33.
Wardani, D.K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor…..
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.1, Mei 2021
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). Jurnal Akuntansi , 5(1), 15-24.
Widajantie,  T.D.,  Ratnawati,  D.,  Thamrin,  T.,  &  Arifin,  M.H.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  Bersama  SAMSAT  Surabaya  Selatan). Behavioral Accounting Journal , 2(1), 41-53.