## ANALISIS PEMBIAYAAN PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT KOPERMAS TUAH MEUSAPAT MELALUI DANA SKIM HIBAH BPDP SAWIT INDONESIA DI KABUPATEN ACEH BARAT
Aswin Nasution Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar nasution_aswin@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The Indonesian  government  established  PP. Number 24  Year  2015 about Plantation  Funds Funding and Prepres No. 61 Year 2015 about the Collection and Use its funds from the collection of  export  of  CPO  and  its  derivatives.  The  collection  and  management  funds  conducted  by Indonesian Oil Palm BPDP. Results of research conducted that Tuah Meusapat Kopermas that will do  the  rejuvenation  of  oil  palm  plantation  using  BPDP oil palm grant  shows  that rejuvenation farmers oil palm plantation 400 hectare are use oil palm BPDP Rp. 25,000,000,- and sharing of farmers funds Rp. 35,000,000, - per hectare with total rejuvenation fund of Rp. 24,000,000,000, - per  400 hectare. Three  alternative  funding  schemes  show : 1)  Skim-I  100%  farmer’s funds Rp. 35,000,000, - per hectare, requirement of Rp. 60,000,000, - per hectare; 2) Skim-II 50% farmer's fund  Rp.  17,500,000, - and  50%    bank  credit  Rp.  17,500,000, - interest  annuity  bank  during construction  12%  Rp.  6,917,656, -,  l  requirement  Rp.  66,917,656, - per hectare; and  3)  Skim-III farmers fund 100% of banking credit Rp. 35,000,000, - interest annuity bank during construction 12% Rp. 13,835,311, -, the total requirement of Rp. 73,835,311, - per hectare. The three funding schemes have equal opportunities to be implemented, but depends on the financial capacity of farmers. The baseb of project feasibility on NPV, IRR, B /  C Ratio, Payback Period and  BEP the products creterias the three schemes are feasible.
Keyword: BPDP Oil Palm, Grants, Sharing and Project Feasibility
PENDAHULUAN Bagi Indonesia CPO  merupakan salah satu produk unggulan perkonomian sektor perkebunan, karena  CPO  merupakan  salah  satu produk  tanaman  kelapa  sawit  yang memenuhi  persayaratan  sumber  daya alam tangguh  dan  berkelanjutan. Ketangguhan  ini  dicirikan  dengan keberadaannnya  yang  cukup  melimpah serta  dapat  dieksploitasi  dengan mengandalkan tekhnologi setempat dan merupakan  sumberdaya  alam  yang dapat diperbaharui ( renewable resources )  karena  kecocokan  dengan lahan,  lingkungan  dan  iklim  setempat.
Keberadaan sumberdaya alam tersebut tidak  dapat  digantikan  dengan  produk lain  yang  lebih  murah  dan  produk turunannya mudah  habis sehingga harus terus diproduksi untuk mencukupi permintaan. Pada  tahun  2014  dengan luas 10  juta  Ha  kebun  kelapa  sawit,
Indonesia memproduksi 29 juta ton CPO dan menguasai 53 % produk CPO dunia, dengan  volume  ekspor  20,43  juta  ton CPO dan turunannya yang memberikan devisa negara sebesar 21,1 milyar US$.
Cerahnya  prospek  komoditi  minyak kelapa  sawit  dalam  perdagangan minyak  nabati  dunia  telah  mendorong pemerintah Indonesia memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawitnya (Anonymous a, 2016). Dalam  mengatur  perkelapa sawitan  di  dalam  negeri  pemerintah menetapkan beberapa regulasi diantaranya  adalah  PP  No.  24  Tahun 2015  tentang  Penghimpunan  Dana Perkebunan  dan  Perpres  No.  61  Tahun 2015  tentang  Penghimpunan  dan Penggunaan  Dana  Perkebunan  Kelapa Sawit.  Regulasi    yang  diberlakukan tanggal  25  Mei  2015  ini  mengatur
penghimpunan  dan  penggunaan  dana perkebunan  kelapa  sawit  dari  pelaku usaha.    Dengan  terbitnya  regulasi  ini pemerintah  melakukan  pemungutan dana kelapa sawit, CPO dan turunannya yang  diekspor  dengan  besaran  antara US$  10 – 50  per  ton.  Adapun mekanisme pungutan dana perkebunan dan Bea Keluar (BK) sesuai ketentuannya  adalah  jika  harga  CPO tidak  lebih  dari  US$  750  per  ton  maka hanya    dipungut  dana  perkebunan sedangkan jika harga CPO lebih dari US$ 750  per  ton  maka  dipungut  dana perkebunan dan bea keluar. Selanjutnya  kutipan  dana  perkebunan ini  dikelola  oleh  suatu  Badan  Layanan Umum  yang  bernama  Badan  Pengelola Dana  Perkebunan  Kelapa  Sawit  atau BPDP Sawit (Prawita, 2015). Pengelolaan  dana  perkebunan oleh  lembaga  ini  prinsipnya  akan digunakan untuk kepentingan kemajuan perkebunan  kelapa  sawit  dengan konsep dari sawit untuk sawit. Kegiatan tersebut antara lain untuk stabilitas dan pengembangan pasar sawit, peremajaan  tanaman,  sarana  dan prasarana,  pengembangan  sumberdaya manusia dan pendidikan, penelitian dan pengembangan  serta  promosi  dan advokasi.    Dari  berbagai  kegiatan tersebut program utama dari penggunaan dana sawit adalah peremajaan  perkebunan  rakyat  serta pembangunan  sarana  dan  prasarana untuk  pemberdayaan  petani kecil (Anonymous b, 2016) Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sebagai salah satu program BPDP Sawit dilakukan dengan memberikan  hibah  dana  peremajaan kepada petani kelapa sawit sebesar Rp. 25.000.000,- per  Ha.  Namun  dana  ini tidak cukup untuk total kebutuhan dana peremajaan sampai tanaman menghasilkan yang jumlahnya mencapai  Rp.  60.000.000,-.    Untuk  itu petani  harus  menyiapkan  dana  lain sebesar  Rp.  35.000.000,- dalam mencukupi kebutuhan dana peremajaan,  baik  seluruhnya  dari  dana sendiri, 50 % dari dana sendiri dan 50 % dari kredit perbankan atau 100 % dana sharing berasal kredit perbankan (Anonymous b, 2016).
Melakukan  perhitungan  biaya peremajaan kelapa sawit dari beberapa skim hibah sangatlah penting, karena ini menyakut dengan perencanaan keuangan  yang  akan  digunakan. Menurut  Fahmi  (2014)  perencanaan keuangan  merupakan  kajian  tentang penempatan uang yang akan digunakan sehingga  memberikan  panduan  bagi perubahan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan. Selain  itu  perencanaan  keuangan  juga akan  memberikan  gambaran  kondisi – kondisi  yang  mungkin  akan  terjadi sehingga  pelaku  bisnis  dapat  memilih kondisi  mana  yang  layak  untuk dilaksanakan  dan  memberikan  arahan pada  perjalanan  bisnis  yang  baik  atau bisnis yang tumbuh berkembang. Sumber  sharing  dana  petani dan  skim  hibah  yang  ditetapkan  BPDP Sawit tentunya memerlukan perhitungan  yang  tepat.    Dimana perhitungan ini nantinya akan berhubungan dengan permohonan dana  hibah  pada  BPDP  Sawit, kredit pada perbankan dengan mengkalkulasikan  biaya  penanaman dan  perawatan  kelapa  sawit  serta beban  bunga  kredit  pada  skim  hibah yang berbeda dalam suatu perencanaan keuangan yang komperhensif. Perhitungan  perencanaan  keuangan berhubungan  dengan  skim  hibah  yang akan  dipilih  petani  tentu  menjadi masalah, karena minimnya pengetahuan    untuk  melakukan perhitungan  tersebut.    Maka  di  sinilah peran  penelitian  untuk  menghitung
perencanaan  hibah  dengan  beberapa skim yang akan dipilih nantinya Kabupaten Aceh Barat memiliki luas  tanaman  kelapa  sawit  rakyat dengan posisi tanaman belum menghasilkan  2.305  Ha,  tanaman menghasilkan  4.361  Ha  dan  tanaman rusak  394  Ha.    Dari  tanaman menghasilkan  20  %  diantaranya  sudah layak untuk diremajakan sehingga total luas  kebun  kelapa  sawit  rakyat  layak diremajakan  1.266  Ha  (Dishutbun  Aceh Barat, 2015). Koperasi Peran Serta Masyarakat  atau  Kopermas  Tuah Meusapat  adalah  salah  satu  koperasi aktif yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
Koperasi ini beranggotakan petani yang memiliki lahan kelapa sawit sudah layak di remajakan.  Melihat peluang program revitalisasi  perkebunan  kelapa sawit melalui  bantuan  peremajaan  yang disiapkan pada BPDP sawit, maka petani Kopermas  Tuah  Meusapat berencana memanfaatkan dana bantuan tersebut. Akan tetapi sebagaimana petani pada  umumnya,  petani  kelapa  sawit Kopermas  Tuah  Meusapat adalah kelompok  masyarakat  yang  memiliki keterbatasan dalam melakukan perhitungan  perencanaan  keuangan secara  detail  apalagi  dengan  beberapa pola skim yang berbeda.  Namun di sisi lain  perhitungan  ini  diperlukan  untuk mendapatkan  hibah  dana  peremajaan yang tersedia.  Oleh karena itu perlunya penelitian ini dilakukan untuk menghitung skim hibah Badan Pengelolan  Dana  Perkebunan  Kelapa Sawit  (  BPDP  Sawit  )  dalam  beberapa pola skim yang berbeda tersebut. Berdasarkan  latar  belakang yang  dikemukakan  maka  yang  menjadi rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah : a. Bagaimanakah perhitungan beberapa  skim  hibah  BPDP  Sawit
untuk  peremajaan  kelapa  sawit  di Kabupaten Aceh Barat. b. Pola  skim  manakah  yang  lebih memungkinkan untuk dilaksanakan.
c. Layakkah  peremajaan  perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan. Berdasarkan  rumusan  masalah yang  dikemukakan  maka  yang  menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
a. Melakukan  perhitungan  beberapa skim  hibah  BPDP  Sawit  untuk peremajaan  kelapa  sawit  di Kabupaten Aceh Barat.
b. Mendapatkan  pola  skim  yang  lebih memungkinkan untuk dilaksanakan.
c. Mengetahui  kelayakan  peremajaan perkebunan  kelapa  sawit  tersebut dilakukan

## METODOLOGI PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan  Desember  2016  di  Kabupaten Aceh  Barat  tepatnya pada  Kopermas Tuah  Meusapat.    Pemilihan lokasi penelitian  dilakukan  dengan  sengaja sehubungan  dengan  Kopermas  Tuah Meusapat sedang  mengajukan  dana peremajaan  kelapa  sawit  dari  BPDP Sawit untuk  lahan  seluas  400  Ha  di Kecamatan  Woyla  Timur  Kabupaten Aceh Barat.

## Metoda  Pengumpulan dan  Analisa Data
Metoda pengambilan data yang digunakan  adalah  metoda  survey dengan  jenis  data  primer  dan  data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dilakukan  melalui  pendekatan  sebagai berikut:
a. Penelitian  terhadap  izin  dan legalitas koperasi, kesesuaian lahan berdasarkan  pada  kondisi  sifat  dan spesifikasi  tanah,  iklim,  topografi, land  scape,  sumber  air,  akses sarana dan lain – lain.
b. Tingkat produksi tandan buah segar
(TBS) pada  berbagai  kelas  lahan (tingkat  produksi  lahan,  berbagai harga masukan yang harus dikeluarkan  untuk  peremajaan tanaman,  pemeliharaan  tanaman, pemanenan,  berbagai  dampak eksternal (negatif) terhadap lingkungan, dan nilai-nilai yang tidak dapat dihitung ( intangible values )
c. Penelitian  terhadap  perencanaan peremajaan dan  sumberdaya  yang tersedia serta kondisi  Pabrik Kelapa Sawit  (PKS)  di  sekitar  proyek sebagai penampungan dan penentu harga produksi Tandan Buah Kelapa Sawit ( TBS ) yang dihasilkan.
Metoda Analisa Data a. Mengidentifikasikan faktor perizinan  dan  kelayakan  lahan untuk peremajaan kelapa sawit. b. Mengembangkan perhitungan dalam  suatu  lembaran  kerja ( spreadsheet dengan  menggunakan Excel )  sehingga  memungkinkan untuk  melakukan  penyesuaian variabel secara  fleksibel.  Semua perhitungan nilai variabel biaya dan manfaat  proyek  dilakukan  dalam satuan per unit (per hektar). c. Melakukan analisis perkiraan terhadap  biaya  potensial  yang mungkin  dapat  terjadi  sebagai akibat  beberapa  pola  skim  hibah yang ditawarkan.
d. Melakukan model analisis kelayakan investasi yang antara lain :
Net Present Value (NPV) NPV  suatu  proyek  adalah manfaat  bersih  yang  diperoleh  selama umur  proyek.  Kriteria  dan  keputusan dalam analisis  ini  adalah  layak jika NPV>0  sedangkan  bila  NPV<0,  usaha tersebut  tidak  layak  untuk  di  usahakan (Jumingan,2011). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: = − (1 + ) Dimana : NPV = Nilai Net Present Value Bt = Manfaat pada tahun t Ct = Biaya pada tahun t i = Tingkat suku bunga n = Umur ekonomis proyek t = Waktu IRR (Internal Rate of Return) IRR adalah tingkat pengembalian  internal  selama  umur proyek.  IRR  merupakan discount  rate yang  menjadikan  manfaat  bersih sekarang  sama  dengan  nol.  Nilai IRR yang  lebih  besar  atau  sama  dengan discount  rate yang  telah  ditentukan, maka usaha  layak  dilaksanakan sedangkan  jika  IRR  lebih kecil  dari discount  rate yang  telah  ditentukan, maka  usaha  tidak  layak  untuk dilaksanakan (Jumingan,  2011). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
= + − ( − )
Dimana : IRR = Nilai IRR i1 = Discountrate yang menghasilkan NPV positif I2 = Discountrate yang menghasilkan NPV negatif NPV1 = NPV yang bernilai positif NPV2 = NPV yang bernilai negatif
Net B/C (Net Benefit Cost Ratio ) Net B/C merupakan perbandingan  antara  NPV  total  dari manfaat  bersih terhadap total dari biaya bersih.  Metode  ini  digunakan untuk  melihat  berapa  besar  manfaat bersih yang  dapat  diterima  suatu proyek  untuk setiap investasi  yang dikeluarkan.  Bila  Net  B/C  lebih  besar
sama  dengan  1  usaha dianggap  layak untuk dilaksanakan dan jika B/C kurang dari  1  maka  usaha  tidak layak  untuk dilaksanakan (Jumingan,  2011).  Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
/ = − (1 + ) ( − > 0) − 1 + ( − < 0) Di mana, Net B/C= Nilai B/C Ratio Bt = Total penerimaan pada tahun ke-t Ct = Total biaya pada tahun ke-t i = Tingkat diskonto yang berlaku n = Umur ekonomi proyek Payback Period Payback  Period merupakan salah  satu  metode  dalam  menilai kelayakan  suatu investasi,  yang digunakan  untuk  mengukur  periode pengembalian  modal.  Dasar yang digunakan  untuk  perhitungan  adalah aliran kas ( Net Cashflow ). Semakin kecil angka  yang  dihasilkan  mempunyai  arti semakin  cepat  tingkat pengembalian investasinya,  maka  usaha  tersebut semakin  baik  untuk dilaksanakan (Kasmir,  2010). Payback  period dapat dirumuskan sebagai berikut: = ℎ − HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Kopermas Tuah Meusapat Kopermas  Tuah  Meusapat merupakan koperasi aktif di Kabupaten Aceh  Barat  yang  beralamat  di  jalan Singgah  Mata  II  Jurung  VI  Gampoeng Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan  Mulaboh  Kabupaten  Aceh
Barat.    Sebagai  pengelola  kegiatan peremajaan  perkebunan  koperasi  ini memiliki  anggota  koperasi  pemilik kebun  yang  akan  diremajakan  seluas 400  Ha  yang  berada  di  kecamatan Woyla  Timur  Kabupaten  Aceh  Barat. Kebun  kelapa  sawit  petani  ini  layak diremajakan  karena  rata – rata  sudah berumur  di  atas  20  tahun  atau  tahun tanam 1996 – 1997.
Menurut  Pahan  (2010)  dan Sunarko  (2013)  tanaman  kelapa  sawit sudah layak diremajakan pada umur 20 tahun  dan jika sudah berumur diatas 25 tahun  tanaman  sudah  tidak  layak diusahakan  secara  ekonomis,    hal  ini karena  selain  produksinya  sudah  jauh menurun  proses  panen  yang  dilakukan juga sudah sulit karena tanaman sudah tinggi.
Sebagai  sebuah  badan  usaha Kopermas  Tuah  Musapat  memiliki legalitas  perizinan  antara  lain  :  a) Pengesahan  Akta  Pendirian  Kopermas Tuah Meusapat Nomor: No. 62/BH/KDK. 1.6/V/1999 tanggal 12 Mei 1999;  b)  Akta Perubahan Pendirian Kopermas  Tuah  Meusapat No. 05 tanggal 09  Oktober  2012  pada  Notaris Tueswandi  Second  Putra,  SH;  c) Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Kopermas  Tuah  Musapat  Nomor: 17/BH/PAD/1.1/X/Tahun  2012  tanggal 10 Oktober 2012; d) Situ : No. 497/503/  02-KPPT/XI/2015  tanggal  06 Nopember  2015;  e)  TDP:  No. 01062600068  tanggal  06  Nopember 2015;  f)  S  I  U  P  :  No.  418/01- 06/PK/X/2012    tanggal  31  Oktober 2012; g) NPWP :  01.533.366.9-103.000; h) Ketua koperasi Amran Chandra. Pada kegiatan program  peremajaan  kelapa sawit  ini  Kopermas  Tuah  Meusapat telah  mendapatkan  r ekomendasi  dari DPW  Apkasindo  Aceh  dan  DPD Apkasindo  Kabupaten  Nagan  Raya dan Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Aceh Barat.
Secara geografis areal peremajaan perkebunan  kelapa  sawit Kopermas  Tuah  Meusapat seluas  400 Ha  ini  berada  di kecamatan  Woyla Timur kabupaten Aceh Barat pada posisi antara 96º03´30´´ dan 96º04´00´´ Bujur Timur  serta  4º28´00´´  dan    4º28´30´´
Lintang Utara.  Selanjutnya jika ditinjau dari  kesesuaian  lahan  untuk  tanaman kelapa  sawit  lokasi  ini  memiliki kesesuaian  lahan  kelas  S1  (Sangat sesuai), S2 (cukup sesuai) dan sedikit S2
(sesuai terbatas), sehingga perencanaan produksi  akan  mengikuti  rata-rata produksi  pada  tiga  kesesuaian  lahan tersebut.
Menurut Sutarta dan Rahutomo
(2010) dan  Pahan  (2010) produksi tanaman kelapa  sawit  akan  mengikuti kelas  kesesuaian  lahan  penanaman kelapa  sawit.  Semakin  sangat  sesuai kelas  lahannya  maka  akan  semakin tinggi  produksi  kelapa  sawit  yang dihasilkan  dan  semakin  rendah  input produksi  yang  harus  diberikan  pada lahan dan tanaman, akibatnya keuntungan  yang  diperoleh  akan semakin tinggi. Untuk menjangkau lokasi perkebunan  dapat  dilalui  dengan  jalan darat yang kondisinya cukup baik sejauh ± 25  Km  dari  kota  Meulaboh  ibukota kabupaten  Aceh  Barat dan lokasi berada  ditepi  jalan  kabupaten yang kodisinya  sudah  diaspal. Menurut Pardamean  (2008)  salah  satu  faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan  kebun  kelapa  sawit adalah ketersediaan infrastrukur terutama  jalan,  baik  menuju  lokasi maupun  di  dalam  lokasi.    Jalan  yang baik  menuju  dan  di  dalam  lokasi  akan memudahkan transportasi keluar masuknya  orang  dan  barang  menuju lokasi termasuk  memudahkan  dalam transportasi  produksi  kelapa  sawit  dari kebun  ketika  panen  kelapa  sawit berlangsung.
Biaya Peremajaan Peremajaan perkebunan kelapa sawit  yang  akan  dilaksananakan  seluas 400  Ha dimana  pelaksanaannya dilakukan  sekaligus. Kondisi  ini menungkinkan  untuk  dilaksanakan karena  lahan  berada  pada  satu hamparan  dan  infrastruktur  jalan menuju  lokasi  merupakan  jalan kabupaten  yang  sudah  di  aspal. Mudahnya  mobilisasi  alat,  orang  dan barang  untuk  mendukung  pelaksanaan pekerjaan  akan  sangat  membantu pelaksanaan  peremajaan  kebun  kelapa sawit. Secara  keseluruhan  total  biaya peremajaan  kebun  kelapa  sawit Kopermas  Tuah  Meusapat  400  Ha  dan per Ha dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan  Tabel  1  biaya Investasi  peremajaan  tanaman  kelapa sawit  Kopermas Tuan  Meusapat  secara keseluruhan atau 400 Ha berjumlah Rp. 24.000.000.000,- atau  Rp.  60.000.000,- per  Ha.    Porsi  pendanaan  yang digunakan  Rp.  10.000.000.000,- atau Rp. 25.000.000,- per Ha  dari dana hibah BPDP  Sawit  (41,67  %)  dan  Rp.
15.000.000.000,- atau  Rp.  35.000.000,- per  Ha  dari  dana  sharing  petani  (58,33 %).  Perhitungan porsi seperti ini sesuai petunjuk  untuk  mendapatkan  dana hibah  peremajaan  perkebunan  kelapa sawit dari BPDP Sawit Indonesia. Rata – rata  kebutuhan  biaya  peremajaan perkebunan  kelapa  sawit  sampai dengan  siap  panen  atau  TM1 berdasarkan standar biaya Departemen Perkebunan Republik Indonesia sebesar Rp.  60.000.000,-.    BPDP  Sawit  hanya membiaya  peremajaan  sebesar  Rp. 25.000.000,- per  Ha  (41,67  %)  karena menganggap petani sudah memiliki aset atau  tabungan  dari  kebun  yang  sudah ada  sehingga  Rp.  35.000.000,- per  Ha dari  biaya  peremajaan  (58,33  %)  harus disediakan oleh petani.
Tabel 1. Biaya Peremajaan, Porsi Pendanan Hibah BPDP Sawit dan Dana sharing Petani Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Petani Kopermas Tuah Meusapat Per 400 Ha dan Per Ha.
Sumber : Data Penelitian (diolah, 2016)
Tujuan  lain  dari  pembiayaan 58,33  %  yang  harus  disediakan  petani ini  adalah  untuk  membangun  rasa tanggung  jawab  dan  jiwa  memiliki kebun  serta  mendidik  petani  kelapa sawit  menjadi  petani  mandiri  dan profesional    (Anonymous  b,  2016), selanjutnya  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh Warnaningsing  (2011) menunjukkan  bahwa  rasa  tanggung jawab  dan  jiwa  memiliki  yang  tinggi seseorang  terhadap suatu  usaha  akan mempengaruhi keberhasilan usaha kecil di  kota Semarang. Dengan  demikian tujuan  proyek  membebankan  dana sharing pada petani kelapa sawit adalah untuk  menciptakan  rasa  tanggung jawab petani yang akhirnya diharapkan akan mendorong keberhasilan peremajaan kelapa sawit yang direncanakan. Jadwal penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.  Penarikan  pertama  dilakukan pada  tahun  2018  oleh  karena  rencana kegiatan  dimulai  pada  tahun  2018 sampai  dengan  tahun  2021  atau tanaman  berumur  3  tahun  menuju umur  mulai  berbuah.    Selanjutnya dalam tahun kegiatan berjalan penarikan disesuaikan dengan kebutuhan  dan  kemajuan  pekerjaan. Proses  penjadwalan  penarikan  dana  ini dilakukan  dalam  rangka  kontrol keuangan  yang  perlu  dilakukan  baik untuk  kepentingan  BPDP  Sawit sebagai penyedia  dana  hibah, pihak perbankan sebagai  penyalur  kredit  dan penyalur dana  hibah.    Penjadwalan  ini  juga penting    bagi  manajemen  kebun  untuk pengawasan  per  periode  kegiatan,
2018 2019 2020 2021 I. PRA INVESTASI 109,918,190 109,918,190 274,795.48 II. INVESTASI TANAMAN 1. TBM - 0 10,524,114,349 10,524,114,349 26,310,286 2. TBM - 1 2,069,897,460 2,069,897,460 5,174,744 3. TBM - 2 2,437,620,000 2,437,620,000 6,094,050 4. TBM - 3 2,460,780,000 2,460,780,000 6,151,950 III. INVESTASI NON TANAMAN - Pekerjaan Sipil 4,655,270,000 4,655,270,000 11,638,175 - Gaji 435,600,000 435,600,000 435,600,000 435,600,000 1,742,400,000 4,356,000 JUMLAH INVESTASI PEREMAJAAN 15,724,902,539 2,505,497,460 2,873,220,000 2,896,380,000 24,000,000,000 60,000,000 SUMBER DANA HIBAH BPDP SAWIT 10,000,000,000 25,000,000 DANA SHARING PETANI 14,000,000,000 35,000,000 1 Skim - I Dana Hibah BPDP Sawit (1) 6,552,042,725 1,043,957,275 1,197,175,000 1,206,825,000 10,000,000,000 25,000,000 Sahring 100%  Dana Petani (2) 9,172,859,814 1,461,540,185 1,676,045,000 1,689,555,000 14,000,000,000 35,000,000 Jumlah Skim -I (1+2) 15,724,902,539 2,505,497,460 2,873,220,000 2,896,380,000 24,000,000,000 60,000,000 2 Skim - II Dana Hibah BPDP Sawit (1) 6,552,042,725 1,043,957,275 1,197,175,000 1,206,825,000 10,000,000,000 25,000,000 Sharing 50 % Dana Petani (2) 4,586,429,907 730,770,093 838,022,500 844,777,500 7,000,000,000 17,500,000 Sharing 50 % Kredit Bank (3) 4,586,429,907 730,770,093 838,022,500 844,777,500 7,000,000,000 17,500,000 Bunga Bank 12 %/tahun (Anuitas) (4) 2,201,486,355 263,077,233 201,125,400 101,373,300 2,767,062,289 6,917,656 Pokok Kredit + Bunga Bank (5=3+4) 6,787,916,263 993,847,326 1,039,147,900 946,150,800 9,767,062,289 24,417,656 Beban Petani (6=5+2) 11,374,346,170 1,724,617,418 1,877,170,400 1,790,928,300 16,767,062,288 41,917,656 Jumlah Skim - II (6+1) 17,926,388,895 2,768,574,694 3,074,345,400 2,997,753,300 26,767,062,288 66,917,656 3 Skim - III Dana Hibah BPDP Sawit (1) 6,552,042,725 1,043,957,275 1,197,175,000 1,206,825,000 10,000,000,000 25,000,000 Sharing 100 % Dana Kredit Bank (2) 9,172,859,814 1,461,540,185 1,676,045,000 1,689,555,000 14,000,000,000 35,000,000 Bunga Bank 12 %/tahun (Anuitas)(3) 4,402,972,711 526,154,467 402,250,800 202,746,600 5,534,124,578 13,835,311 Pokok Kredit + Bunga Bank (4=2+3) 13,575,832,525 1,987,694,652 2,078,295,800 1,892,301,600 19,534,124,577 48,835,311 Beban Petani (5=4) 13,575,832,525 1,987,694,652 2,078,295,800 1,892,301,600 19,534,124,577 48,835,311 Jumlah Skim - III (5+1) 20,127,875,250 3,031,651,927 3,275,470,800 3,099,126,600 29,534,124,577 73,835,311 U R A I A N T A H U N JUMLAH PER 400 HA (Rp) JUMLAH PER HA (Rp)
pertanggung  jawaban  keuangan  dan kemajuan kerja fisik kegiatan.
Menurut Sholeh (2014) ada tiga hal  yang  sangat  penting  dalam menentukan  keberhasilan suatu proyek yaitu  perencanaan,  penjadwalan  dan pengendalian  proyek. Ketiga  hal tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara berurutan. Selanjutnya Tampubolon (2005) dan  Barry(  2006)  menyatakan  bahwa penjadwalan merupakan  kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi  yang  berkaitan  dengan  urutan kerja yang dilakukan untuk mengurutkan  dan  membagi  waktu untuk seluruh kegiatan proyek sehingga pekerjaan  proyek  lebih  mudah  dan tertata untuk dilaksanakan. Pada penjadwalan  penggunaan dana,  baik  yang  bersumber  dari  hibah BPDP  sawit  maupun  dari  dana  sharing petani  berdasarkan  skim  pola  yang ditawarkan tetap mengikuti penjadwalan  yang  disepakati  dalam perencanaan  proyek. Sebelum  dana hibah diberikan dari BPDP sawit, petani harus  menyediakan  dana  sharingnya pada  bank  negara  yang  ditunjuk. Sumber  dana  boleh murni  atau  100  % dari dana petani, 50 % dana petani dan 50  %  pinjaman  bank  atau  100  % pinjaman bank. Pada  perhitungannya  dana hibah  BPDP  Sawit  dalam  4  tahun  atau selama masa peremajaan akan disalurkan Rp. 10.000.000.000, - per 400 Ha  atau  Rp. 25.000.000,- per  Ha. Sedangkan  untuk dana  sharing dari petani Rp. 14.000.000.000,- per 400 Ha atau  Rp.  35.000.000,- per  Ha dengan pola skim penyediaan sebagai berikut : a. Skim-I  100  %  dana langsung  dari petani  Rp.  35.000.000,- per  Ha, maka  total  kebutuhan  dana peremajaan Rp. 60.000,000,-; b. Skim-II  50  %  dana langsung  dari petani  Rp.  17.500.000,- dan  50  % dari  kredit  bank  Rp.  17.500.000,- bunga  bank anuitas  selama  masa konstruksi 12  %  Rp.  6.917.656,-, maka  total  kebutuhan  dana peremajaan Rp. 66.917.656,-. c. Skim-III dana  petani 100 % dari kredit  perbankan  Rp.  35.000.000,- bunga  bank  anuitas  selama  masa konstruksi  12  %  Rp.  13.835.311,-, maka  total  kebutuhan  dana peremajaan Rp. 73.835.311,-.
Jika  dilihat  dari  total biaya peremajaan  yang  harus  ditanggung petani  dari  ke  tiga Skim  yang direncanakan  menunjukkan  bahwa semakin  petani  tidak  memiliki dana sendiri  maka  akan  semakin  besar jumlah  biaya  yang  ditanggungnya.
Perincian  biaya  peremajaan  yang direncanakan  untuk  peremajaan  kebun kelapa  sawit  baik  dana  hibah  BPDP maupun dana petani sendiri sebagaimana Tabel 2. Tabel 2. Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Per Ha yang Menjadi Beban Petani NO URAIAN JUMLAH DANA (Rp) % BERDASA RKAN DANA HIBAH BDPD 1 Dana Hibah BPDDP Sawit 25.000.000 0,00% 2 Skim-I Dana Petani (100%) 35.000.000 140,00% 3 Skim-II Dana Petani (50%) Pinjaman Bank (50%) 41.917.656 167,67% Skim-III Pinjaman Bank (100%) 48.835.311 195,34% Sumber : Data Penelitian (diolah, 2016)
Tabel 2.  Menunjukkan  bahwa jika  porsi  dana  hibah  BPDP  Sawit  yang dijadikan sebagai tolak ukur maka pada skim – I  petani  100  %  menggunakan
dana  sendiri  maka  petani  harus mengeluarkan  dana  Rp.  35.000.000,- atau  140,00  %,  jika  pada  skim –II  Rp. 41.917.656,- atau  167,67  %  dan  pada skim-III Rp. 48.835.311,- atau 195,34 %. Semakin  besar  pinjaman petani  pada perbankan  maka akan  semakin  besar beban  biaya peremajaan  kebun  kelapa sawit  yang  harus  ditanggung  petani. Menurut Fitri (2016)  bunga  kredit merupakan pendapatan  perbankan yang menjadi  komponen biaya bagi penerima  pinjaman,  semakin  besar pinjaman  maka  akan  semakin  besar bunganya yang akhirnya akan memperbesar total  biaya  yang  harus dikeluarkan. Dari Segi Pemasaran . Asumsi harga jual TBS ke Pabrik yang  digunakan  dalam  perhitungan sebesar  Rp. 1.900,- yang  merupakan rata – rata harga TBS dalam satu tahun terakhir,  dengan  trend  harga  5  tahun terakhir  ini  dan  perkiraan  kebutuhan minyak sawit domestik dan internasional akan meningkat. Penetapan  harga  TBS  di  pabrik  akan mengikuti  harga  CPO  di  pasar Internasional  sehingga diperkirakan harga TBS akan tembus Rp. 2.000,- pada tahun  2021-2011 ketika  kebun yang diremajakan mulai panen. Menurut Mulyana (2007) penetapan  harga  CPO  di  dalam  negeri sangat    ditentukan  oleh  harganya  di Kuala  Lumpur  dan Rotterdam  dimana harga  CPO  di  Rotterdam  sangat  terkait dengan  situasi  permintaargan  dan penawaran  minyak    kedelai  sebagai bahan substitusi penting minyak goreng asal  kelapa  sawit.    Produk  akhir  yang paling menentukan gejolak harga dalam indutri  kelapa  sawit  adalah  harga minyak  goreng.    Harga  minyak  goreng merupakan  acuan  utama  bagi  harga CPO, selanjutnya harga CPO merupakan acuan  utama  bagi  harga  TBS  petani. Selain  itu  harga  pembelian  TBS  juga diatur  berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan No.  627/Kpts.II/1998,  dan  Peraturan
Menteri  Pertanian  No.  395//Kpts/OT.
140/11/2005 dalam  rumus  harga  TBS. Berdasarkan  rumus  harga  pembelian tersebut  yang  menjadi  komponen tertimbang adalah harga CPO lokal.
Analisa Keuangan . Analisa  keuangan dilakukan untuk menentukan  apakah  suatu proyek akan layak  untuk dilaksanakan atau dibiayai secara finansial atau tidak. Adapun  parameter  yang  dianalisa  dan hasil  analisanya  adalah  sebagaimana Tabel 3.
Tabel 3. Perkiraan NPV, B/C ratio, IRR, Payback Period dan BEP Peremajaan Kebun Kelapa Sawit
Kopermas Tuah Meusapat 400 Ha. NO URAIAN NPV (Rp) B/C RATIO IRR (%) Pay Back Period BEP Produksi TBS (Kg) 1 Skim-I Dana Petani (100%) 31.667.790.000 2,42 23,26 8 Tahun 3 Bulan 12.631.579 2 Skim-II Dana Petani (50%) Pinjaman Bank (50%) 28.998.922.000 2,16 22,33 8 Tahun 9 Bulan 14.087.928 3 Skim-III Pinjaman Bank (100%) 15.547.978 1,56 18,33 10 Tahun 3 Bulan 15.544.278 Sumber : Data Penelitian (diolah, 2016) Net Present Value ( NPV ). Perhitungan  nilai Net  Present Value atau NPV  dengan  discont  faktor 12 % sesuai perkiraan inflasi maksimum diperoleh nilai  yang  terbalik  dimana semakin  besar  biaya  proyek  akan
semakin kecil NPV nya.  Pada skim-I NPV Rp.  31.667.790.000,-;  skim-II  Rp. 28.998.992.000,-;    dan  skim-III  Rp. 15.547.978.000,-. Keseluruhan angka ini menunjukkan  nilai  positif,  dengan demikian  jika ditinjau  dari  analisa  NPV maka  proyek  layak  untuk  dilaksanakan karena pada df 12% jumlah pendapatan yang  dihasilkan  lebih  besar  dari  jumlah pengeluaran. Net Benefit Cost Ratio ( Net BCR ).
Perhitungan nilai Net B/C Ratio proyek yang diperoleh mengikuti kebalikan  dari  biaya  investasi yang dikeluarkan,  semakin  besar  investasi maka akan semakin kecil nilai B/C ratio. Pada skim-I B/C Ratio 2,41; skim-II 2,16; dan skim-III 1,56. Keseluruhan nilai B/C Ratio pada ke tiga skim lebih besar dari 1 maka proyek yang direncanakan  layak untuk  dilaksanakan  karena  proyek dapat memberikan  output  yang  lebih besar dari input yang dimasukkan, atau proyek  akan  memberikan nilai benefit sejumlah nilai B/C Ratio dari tiap rupiah biaya yang dikeluarkan. Internal Rate of Ratio ( IRR ). Perhitungan  nilai  IRR  proyek yang diperoleh juga mengikuti kebalikan dari  biaya  investasi  yang  dikeluarkan, semakin  besar  investasi  maka  akan semakin kecil nilai IRR  nya.  Pada skim-I IRR 23,26 %; skim-II 22,33 %;  dan skim- III 18,33 %.  Keseluruhan nilai IRR pada ke tiga skim lebih besar dari nilai df 12 % maka  proyek  direncanakan    layak untuk dilaksanakan karena proyek akan memberikan keuntungan  lebih  besar dari  bunga  bank  atau  inflasi  yang diperkirakan.
Pay Bac kof Period. Berdasarkan  perhitungan Pay Back    Of    Period atau  masa  pulang pokok dapat diketahui bahwa masa Pay Back    Of    Period proyek mengikuti biaya  investasi  yang  dikeluarkan, semakin  besar  investasi  maka  akan semakin  lama  masa  pulang  pokoknya.
Pada skim-I PBOP 8 tahun 3 bulan; skim- II 8 tahun 9 bulan;  dan skim-III 10 tahun 3  bulan.    Keseluruhan  nilai  PBOP  pada ke  tiga  skim  masih  di  bawah  umur ekonomis  proyek  atau  umur  produktif tanaman,  dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  proyek  layak  untuk dilaksanakan.
Break Evant Point Perhitungan Break  Evant  Point atau  titik  pulang  pokok yang  dihitung adalah untuk produksi TBS. Berdasarkan perhitungan  BEP produksi diketahui  bahwa  nilai  BEP  produksi mengikuti biaya investasi yang dikeluarkan,  semakin  besar  investasi maka  akan  semakin  besar  BEP produksinya.    Pada  skim-I  BEP 12.631.579  Kg  TBS;  skim-II  14.087.928
Kg TBS;  dan skim-III 15.544.276 Kg TBS. Nilai BEP produksi pada masing-masing skim masih  di  bawah total  produksi selama  umur  produktif  tanaman, dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Peremajaan kebun  kelapa  sawit petani  Kopermas  Tuah  Meusapat seluas  400  Ha  direncanakan menggunakan  bantuan  dana  Hibah BPDP  Sawit  dan  sharing  dana petani,  nilai  hibah  BPDP  Sawit sebesar  Rp.  25.000.000,- dan sharing dana petani Rp. 35.000.000,- per  Ha dengan total kebutuhan  fisik  peremajaan  kebun Rp.  60.000.000,- per  Ha atau  Rp. 25.000.000.000,-per 400 Ha. 2. Skim  pendanaan  menganut  3  pola antara lain : a. Skim-I  100  %  dana  langsung dari petani Rp. 35.000.000,- per Ha, maka total kebutuhan dana peremajaan  Rp.  60.000,000,- per Ha;
b. Skim-II 50 % dana langsung dari petani  Rp.  17.500.000,- dan  50 %  dari  kredit  bank  Rp. 17.500.000,- bunga bank anuitas selama masa konstruksi 12 % Rp. 6.917.656,-, maka total kebutuhan  dana  peremajaan Rp. 66.917.656,- per Ha. c. Skim-III dana petani 100 % dari kredit perbankan Rp. 35.000.000,- bunga bank anuitas selama masa konstruksi 12  %  Rp.  13.835.311,-,  maka total kebutuhan dana peremajaan  Rp.  73.835.311,- per Ha. 3. Ketiga  pola  skim  pendanaan memiliki  peluang  yang  sama  untuk dilaksanakan  tergantung  pada kemampuan  keuangan  petani, namun  pola  skim-III  yang  paling besar biayanya. 4. Secara kelayakan proyek berdasarkan  kreteria  NPV,  IRR,  B/C Ratio,  Payback  Period  dan  BEP Produk ke  tiga  skim layak dilaksanakan  karena nilai – nilai perhitungannya berada di  dalam pada kreteria kelayakan proyek. Saran 1. Agar  program  peremajaan  kebun kelapa  sawit  Kopermas  Tuah Meusapat  dapat  terrealisasi  maka pihak  Koperasi  perlu  lebih  aktif dan intensif dalam pengurusan pendanaan  baik  pada  BPDP  Sawit maupun  pihak  perbankan  yang ditunjuk sebagai bank pelasana. 2. Meskipun secara perhitungan kelayakan proyek layak dilaksanakan namun  agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik maka perlu perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan  yang  sesuai  dengan standar  peremajaan  kebun  yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous  a,  2016, Mitos  VS  Fakta
Industri Minyak Sawit Indonesia Dalam  Isu  Sosial,  Ekonomi  dan Lingkungan Global, Bogor, Palm Oil  Agribusiness  Stategic  Policy Institute (PASPI). Anonymous b, 2016, Petunjuk Mendapatkan  Dana Hibah Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit  Rakyat,  Jakarta,  Badan Pengelola  Dana  Perkebunan Kelapa  Sawit  (BPDP  Sawit) – Indonesia  Estate  Corp  Fund  for Palm Oil / IECF Palm Oil Dishutbun  Aceh  Barat,  2015, Data Pokok  Tanaman  Perkebunan Kabupaten Aceh Barat, Meulaboh,  Dishutbun  Aceh Barat. Fahmi,  Irham,  2014, Manajemen Keuangan  Perusahaan  dan Pasar  Modal,  Jakarta,  Mitra Wacana Media. Fitri,  M,  2016, Peranan  Dana  Pihak Ketiga  dalam Kinerja  Lembaga Pembiayaan  Syariah  dan  Faktor – faktor yang Mempengaruhinya, Jurnal Economica  Volume  VII  Edisi 1/Mei  2016, Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang Jumingan, 2011. Studi Kelayakan Bisnis .
Bumi Aksara. Jakarta
Kashmir  dan Jakfar.  2010. Studi Kelayakan  Bisnis.  Kencana Prenada Media. Grup. Jakarta Mulyana,  A,  2007, Penetapan  Harga Tandan  Buah  Segar  Kelapa Sawit  di  Sumatera  Selatan  dari Prespektif  Pasar  Monopoli Bilateral, Jurusan Sosial Ekonomi  Pertanian  Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.
Sholeh,  MN,  2014, Peran  Penjadwalan, dan Pengendalian dalam Kesuksesan  Proyek  Konstruksi, Studi Kasus: Proyek Pembangunan  Gedung  Kuliah Utama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Manajemen Konstruksi Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang Sutarta,  E.S  dan  Rahutomo,  S.  2010. New  Standart  for  FFB  Yield  of
IOPRI’S  Planting  Materials Based  on  Land  Suaitability Class. Medan.  Indonesian  Oil
Palm  Research  Institute  ( IOPRI). Tampubolon, M, 2005, Manajemen Keuangan, Edisi Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia Prawita,  Desi,  2015, Bea  Keluar  dan Pungutan  Dana  Perkebunan atas  Ekspor  Kelapa  Sawit,  CPO dan  Produk  Turunannya,  Warta
Bea Cukai, Volume 47, Nomor 9 September 2015. Warnaningsih, MK,  2011, Analisis Modernitas Sikap Kewirausahaan dan Hubungannya dengan Keberhasilan  Unit  Usaha  Kecil Tahu Serasi Bandungan, Departemen  Agribisnis  IPB, Bogor.