Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 7 No. 01, Juni 2023, Hal 15-23 E-ISSN : 2549-7367 https://doi.org/ 10.29408/goldenage.v7i01.18972
Analisis Tingkat Kesiapan Lembaga (Juhad; Azizurrahman) Submitted :01-06-2023                    Accepted : 25-06-2023                              Published: 25-06-2023 15

## Analisis Tingkat Kesiapan Lembaga Pendidikan Swasta Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Di  Kabupaten Lombok Timur
Moh. Juhad 1 , Abdul Azizurrahman 2 ITSKes Muhammadiyah Selong 1,2 Email : Moh.juhad@gmail.com © , abdulazizurrahmana@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan,  menganalisis  dan menginterpretasikan  kesiapan  pelayanan  pendidikan  yang  diberikan  oleh  Lembaga Pendidikan  Swasta,  Strategi  yang  dikembangkan  oleh  Lembaga  Pendidikan  Swasta  dalam memberi  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  Lembaga Pendidikan  Swasta  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  pendidikan  kepada  masyarakat. Keseluruhan  data  dan  bahan  hukum  yang  telah  diperoleh  tersebut  kemudian  akan  diolah secara sistematis menggunakan Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan tata cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analitis  yaitu  apa  yang  dinyatakan  oleh sasaran  penelitian  yang  bersangkutan  secara  tertulis  atau  lisan  dan  perilaku  nyata.  Hasil penelitian  menunjukkan  lembaga  pendidikan  swasta  memiliki  kesiapan  dalam  memberikan pelayanan  pendidikan  kepada stakeholders ,  khususnya  siswa,  tenaga  kependidikan,  serta masyarakat  luas.  Mereka  telah  merancang  strategi-strategi  dalam  memberikan  pelayanan pendidikan.  Penerapan  strategi-strategi  tersebut  ditempuh  dalam  tiga  tahapan,  yaitu penyusunan  rencana-rencana  kegiatan,  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  dalam  satu  tahun pelajaran,  dan  evaluasi  realisasi  dan  kendala  kegiatan  oleh  semua  komponen  yang  ada  di lembaga  pendidikan  swasta.  Terdapat  kendala  internal  antara  lain,  masih  minimnya  sarana dan  prasarana,  sedikitnya  jumlah  buku-buku  penunjang,  keterbatasan  tenaga  laboran  dan perpustakaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak Yayasan Penyelenggara.

## Kata kunci: kesiapan, pendidikan swasta, pelayanan pendidikan Abstract :
The research objective of this research is to describe, analyze and interpret the readiness of educational services provided by private educational institutions, the strategies developed by private  educational  institutions  in  providing  services  to  the  community,  and  the  obstacles faced  by  private  educational  institutions  in  providing  educational  services.  to  society.  All data and legal materials that have been obtained will then be processed systematically using a qualitative approach. A qualitative approach is a research method that produces analytical descriptive data, namely what is stated by the research target concerned in writing or orally and  real  behavior.  The  results  of  the  study  show  that  private  educational  institutions  are ready to provide educational services to stakeholders, particularly students, education staff, and the wider community. They have devised strategies in providing education services. The implementation of these strategies is carried out in three stages, namely the preparation of activity plans, the  implementation of activities in one academic year,  and evaluation of the realization and constraints of activities by all components in private educational institutions. There  are  internal  constraints,  among  others,  the  lack  of  facilities  and  infrastructure,  the small  number  of  supporting  books,  limited  laboratory  and  library  staff,  and  the  lack  of concern from the Organizing Foundation.
Keywords: readiness, private education, educational services
Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 7 No. 01, Juni 2023, Hal 15-23 E-ISSN : 2549-7367 https://doi.org/ 10.29408/goldenage.v7i01.18972

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  rangka  mewujudkan  sumber daya  manusia yang berkualitas. Karena dengan sumberdaya  manusia yang  berkualitas  akan mampu untuk mempercepat proses pembangunan. Siagian (2019: 109) menyatakan, “bahwa usaha  yang  paling  efektif  untuk  menyelenggarakan  pembangunan  sosial  budaya  adalah melalui  pendidikan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya”.Terdapat  empat  isu  kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  yang  perlu  direkonstruksi  dalam  rangka  otonomi  daerah.  Sidi dalam  Mulyasa  (2012:6)  menyebutkan  hal  tersebut  berkaitan  dengan  peningkatan  mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemerataan pelayanan pendidikan.
Survey Political and Economic Risk Consultant (PERC) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia ini masih jauh di bawah Cina. The World Economic Forum yang diselenggarakan di Swedia pun melaporkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu menduduki urutan ke- 37 dari 57 negara yang disurvei di dunia (Ardhie Raditya, 2017: 1).  Masih menurut survei dari lembaga yang sama, Indonesia hingga saat ini hanya berpredikat sebagai follower , bukan leader of teknologi dari 53 negara di dunia, meskipun belakangan banyak siswanya menjuarai lomba-lomba bertaraf internasional. Kondisi demikian, tentu menjadi bagian faktor penyebab mengapa Human  Developmental  Indeks (HDI)  Indonesia  sulit  merangkak  naik.  HDI Indonesia  sejak  tahun 1975  tidak  pernah  mencapai  posisi  seratus  besar.  Bahkan  kini  hanya menempati  rangking  111  dari  175  negara.  HDI  Indonesia  tertinggal  jauh  dengan  Negara tetangga,  seperti  Singapura  (25),  Brunei  Darusalam  (33),  Malaysia  (58),  Thailand  (76). Termasuk juga dengan Negara yang notabene “terbelakang” seperti Kirgistan (110), Guenia- Katulistiwa (109) dan Aljazair (108) (Inovasi Online, 2017).
Menengok kondisi pendidikan di Kabupaten Lombok Timur. Data dari UNDP, BPS dan  BAPPENAS  dalam  Laporan  Pembangunan  Manusia  Indonesia  2011,  menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) penduduk di kabupaten Lombok Timur meningkat dari 66,50 % pada tahun 1996, menjadi 68,6 % pada tahun 1999 dan menjadi 76,33 % pada tahun 2002. Demikian juga dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah meningkat dari 4,3 tahun pada tahun  1996  menjadi  4,8  tahun  pada  tahun  1999  dan  menjadi  6,21  tahun  pada  tahun  2002 (Dachlan, dkk, 2005: 10).
Menyimak  itu  semua,  penyelenggaraan  pendidikan  sebagai  salah  satu  wujud  dari kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dalam bidang pendidikan, namun dalam  kenyataannya  pemerintah  belum  mampu  memberikan  pelayanan  pendidikan  kepada masyarakat  secara  penuh  dikarenakan  kemampuan  pemerintah  dalam  menyiapkan  fasilitas pendidikan,  khususnya  ketersediaan  sarana  dan  prasarana.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun sektor swasta untuk menyelenggarakan pendidikan.
Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 7 No. 01, Juni 2023, Hal 15-23 E-ISSN : 2549-7367 https://doi.org/ 10.29408/goldenage.v7i01.18972
Pelayanan  adalah  kunci  keberhasilan  dalam  berbagai  usaha  atau  kegiatan  yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan apabila dalam kegiatan- kegiatan  jasa  di  masyarakat  berlangsung  kompetisi  dalam  rangka  berusaha  merebut pelanggan.  Dengan  adanya  persaingan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik menimbulkan  pengaruh  yang  positif  bagi  suatu  organisasi  dalam  hal  ini  adalah  lembaga pendidikan.  Persaingan  dalam  memberikan  pelayanan,  melalui  berbagai  cara,  teknik  dan metode yang dapat menarik lebih banyak orang yang menggunakan atau memakai jasa yang dihasilkan oleh sekolah. Untuk itu sekolah harus mampu menghasilkan produk dalam hal ini persentase kelulusan siswa yang tinggi dengan nilai ujian diatas standar yang ditetapkan oleh pemerintah.  Dengan  demikian  tidaklah  mengherankan  apabila  masalah  layanan  mendapat perhatian,  baik  dari  masyarakat  maupun  manajemen  itu  sendiri  khususnya  maupun  dalam hubungannya dengan organisasi.
Widodo (2000: 271) menyatakan pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan  (melayani) keperluan orang  atau masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada organisasi itu sesuai  dengan aturan pokok dan tata cara yang  telah ditetapkan.  Lebih  lanjut dalam  Keputusan  Menteri  Pandayagunaan  Aparatur  Negara  No.  1  tahun  1993,  pelayanan umum  diartikan  sebagai  segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum  yang  dilaksanakan  oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam  bentuk  barang  atau  jasa  publik  dalam  rangka  upaya  pemenuhan  kebutuhan  maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Purwanto (2003:84) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka sumber daya manusianya  pun  harus  berkualitas,  oleh  karena  itu  perlu  diambil  langkah-langkah  sebagai berikut:  a)  Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh  pendidikan yang  bermutu  tinggi;  b)  Meningkatkan  kemampuan  akademik  dan  profesionalitas,  serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal; c) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan, d) Memberdayakan lembaga  pendidikan  baik  sekolah  maupun  luar  sekolah;  e)  Melakukan  pembaharuan  dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi otonomi keilmuan dan  manajeman;  f)  Meningkatkan  kualitas  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  efektif  dan efisien;  dan  g)  Mengembangkan  kualitas  sumber  daya  manusia  sedini  mungkin  secara terarah,  terpadu,  dan  menyeluruh  melalui  berbagai  upaya  proaktif  dan  reaktif  oleh  seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Definisi pendekatan  penelitian  kualitatif  menurut  Bogda  dan  Taylor  adalah  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  atau  prilaku  yang  dapat  diamati  sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  ialah kata-kata, dan tindakan dari informan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi:  Informan,  sebagai
Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 7 No. 01, Juni 2023, Hal 15-23 E-ISSN : 2549-7367 https://doi.org/ 10.29408/goldenage.v7i01.18972
sumber  data  utama  dipilih  secara  purposif  ( purposive  sampling )  dan  seleksi  melalui “ snowball sampling ” yang didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan,  memiliki data  dan  bersedia  memberikan  data  yang  benar-benar  relevan,  kompeten  dengan  masalah yang diteliti berupa data keterangan, cerita atau kata-kata yang bermakna, sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk membangun teori.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Model  Analisis Interaktif  (interaktive  model  of  analysis)  yang  dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman (1992:121).  Model  ini  menganjurkan  peneliti  untuk  tetap  selalu  mempertimbangkan  tiga komponen  analisis  dengan  kegiatan  pengumpulan  data,  selama  proses  pengumpulan  data berlangsung dan sesudah pengumpulan data selesai dengan menggunakan waktu yang ada agi penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kesiapan Lembaga Pendidikan Swasta Dalam Memberi Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat
Lembaga Pendidikan Swasta telah memiliki  upaya-upaya dalam memberi pelayanan pendidikan. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/V/2001 tanggal 19 April  2001  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Pelayanan  Nasional  Penyelenggaraan Persekolahan  Bidang  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  khususnya  standar  pelayanan nasional  penyelenggaraan  Sekolah  Menengah  Umum,  telah  ditetapkan  susunan  program Kurikulum yang diterapkan, antara lain ada program umum dan program khusus.
Lembaga  Pendidikan  Swasta  sudah  menerapkan  susunan  program  Kurikulum tersebut,  baik  program  umum  dan  program  khusus.  Saat  ini  Lembaga  Pendidikan  Swasta masih  menggunakan  dua  Kurikulum  yaitu  Kurikulum  2006  dan  Kurikulum  Merdeka. Mencermati  bentuk-bentuk  pelayanan  bidang  kurikulum  dan  hingga  pada  kendala-kendala yang dihadapi, dapat dinyatakan bahwa pelayanan bidang kurikulum sudah terjadwal secara baik dan didukung oleh kesadaran untuk memberikan pelayanan yang baik. Kepemimpinan kepala sekolah terlihat tampil secara dominan dalam menggerakkan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dalam rangka terselenggaranya kurikulum yang baik.
Berdasarkan  data-data  yang  ada  dapat  dipaparkan  kendala-kendala  eksternal organisasi yang dialami oleh Lembaga Pendidikan Swasta, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat  /  Komite  Sekolah,  yaitu  :  (a).  Kurang  pedulinya  orang  tua  siswa  terhadap pendidikan; (b). Kurang perhatiannya orang tua siswa terhadap pendidikan anaknya; dan (c). Ekonomi  orang  tua  siswa  yang  relatif  rendah.  Penghasilan  orang  tua  siswa  80  %  dibawah UMR. Adapun kendala-kendala berkaitan dengan dukungan pemerintah, sebagai berikut : (a). Dana pemerintah yang diberikan sebesar  ± 1,25 % dari kebutuhan sekolah (menurut RAB), (b).  Guru  Negeri  dan  guru  Bantu  hanya  14,28  %  dari  jumlah  guru  yang  dibutuhkan,  (c). Pegawai 0 %.
Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 7 No. 01, Juni 2023, Hal 15-23 E-ISSN : 2549-7367 https://doi.org/ 10.29408/goldenage.v7i01.18972

## Strategi-Strategi  Yang  Dikembangkan  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Pendidikan Kepada Masyarakat
Berdasarkan  data-data  yang  ada,  terlihat  Lembaga  Pendidikan  Swasta  di  Lombok Timur  memiliki  strategi-strategi  yang  dikembangkan  dalam  rangka  memberi  pelayanan pendidikan. Strategi-strategi tersebut terbagi ke dalam dua bagian, adalah : Pelayanan Tenaga Kependidikan dan Pelayanan yang diberikan oleh tenaga administrasi. Pelayanan itu yaitu : (1).  Inventarisasi  data  /  identitas  siswa,  (2).  Menyiapkan  jurnal  kelas,  (3).  Melayani pembayaran  iuran  bulanan  /  insidental  siswa,  (4).  Menyiapkan  alat-alat  pendukung  / penunjang  KBM, (5).  Mengatur jam  belajar,  dan  (6). Memberi pinjaman  buku-buku  /  LKS pada  siswa.  Berkaitan  dengan  representatif  (keterwakilan),  bahwa    strategi-strategi  yang dikembangkan yaitu : (a). Pada setiap rapat saya pasti hadir. Rapat pada Lembaga Pendidikan Swasta  terencana/  terprogram,  kekeluargaan.  Isi  rapat  sangat  esensial,  (b).  Pengambilan kebijakan  pada  Lembaga  Pendidikan  Swasta  melalui  musyawarah  /  rapat    dewan  guru  / pegawai. Rapat komite / wali murid, (c). Sosialisasi, penetapan, pelaksanaan.
Strategi-strategi  yang  dikembangkan  dalam  rangka  melakukan  perbaikan, diformulasikan  menjadi  langkah-langkah  perbaikan  dengan  melibatkan  Komite  sekolah sebagai  berikut  yaitu  :  (a).  Merencanakan,  (b).  Musyawarah,  (c).  Memutuskan,  (d). Sosialisasi,  dan  (d).  Menetapkan  dan  melaksanakan.  Mengacu  pada  Jenny  Patter  (1998) dalam  Teori  Konsumerismenya  yang  menekankan  posisi  seimbang  antara provider dan customer , Lembaga Pendidikan Swasta telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara baik dan benar, hanya saja terkendala oleh sumberdaya manusia dan sumber daya finansial.
Di  dalam  SPM  ditegaskan  untuk  mengetahui  tingkat  kemajuan  dan  keberhasilan belajar  siswa  dilakukan  penilaian  hasil  belajar  secara  berkelanjutan  melalui  ulangan/ujian harian  dan  tugas-tugas  mingguan,  bulanan,  maupun  penilaian  akhir  tahun  pelajaran  serta penilaian  akhir  pada  satuan  pendidikan.  Penilaian  dengan  menggunakan  standar  nasional dapat  dilakukan  dalam  rangka  mengetahui  gambaran  mutu  hasil  belajar  siswa.    embaga Pendidikan  Swasta  secara  terjadwal  menyelenggarakan  kegiatan  penilaian.  Kegiatan  ini dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan  pendidikan, pelaksanaan  kurikulum  dan  penilaian  kinerja  sekolah  sebagai  satu  kesatuan.  Penilaian sekolah  dapat  bersifat  nasional  (pemerintah  pusat),  lokal  (pemerintah  daerah),  sekolah (penilaian diri sendiri sesuai dengan tujuan dan lingkupnya).
Mengacu  juga  pada  pendapat  Lovelock  (1992)  sebagaimana  dikutif  oleh  Widodo (2001:  272)  tentang  lima  prinsip  pelayanan  publik  agar  kualitas  layanannya  dapat  dicapai antara  lain  :  (a). Tangible (terjamah),  seperti  kemampuan  fisik,  peralatan,  personil  dan kondisi material; (b). Reliable (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat  dan  memiliki  keajegan; (c). Responsiveness (pertanggungjawaban), yakni  rasa tanggung  jawab  terhadap  mutu  pelayanan;  (d). Assurance (jaminan),  pengetahuan,  perilaku dan kemampuan pegawai; dan (e). Empathy (empati), perhatian perorangan pada pelanggan.
Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 7 No. 01, Juni 2023, Hal 15-23 E-ISSN : 2549-7367 https://doi.org/ 10.29408/goldenage.v7i01.18972
Dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Swasta dapat dinyatakan sudah baik, di mana Lembaga Pendidikan Swasta telah tangible (terjamah) baik organisasi  sekolah,  sarana  dan  prasarana,  ketepatan  waktu,  rasa  tanggungjawab,  dan  rasa empati.
Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat (siswa dan orang tua siswa) oleh Lembaga Pendidikan Swasta
Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam rangka pemberian pelayanan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Swasta terpusat pada faktor internal organisasi, yaitu faktor-faktor kendala  yang timbul dari  dalam  Lembaga Pendidikan  Swasta.  Faktor-faktor  tersebut  antara lain,  yaitu:  Ketenagaan  (guru  dan  pegawai  sekolah),  siswa,  dan  sarana/  prasarana  sekolah. Pada  aspek  ketenagaan  (guru  dan  pegawai  sekolah)  masih  menjadi  kendala  tersendiri  di dalam pemberian pelayanan pendidikan. Lembaga Pendidikan Swasta baru sebatas memenuhi Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM),  belum  bisa  memberikan  pelayanan  maksimal.  Bahkan masih terjadi rangkap jabatan, di mana guru merangkap menjadi tenaga administrasi.
Dikaitkan  dengan  data-data  yang  ada  di  Lembaga  Pendidikan  Swasta  dapat dinyatakan  semuanya  ada,  dan  telah  berfungsi  sesuai  dengan  mekanisme  yang  berlaku. Bahkan Lembaga Pendidikan Swasta telah memiliki agenda pengembangan.  Penyelenggara Lembaga Pendidikan Swasta berusaha untuk meningkatkan kemampuan tenaga guru maupun pegawainya.  Untuk  tenaga  guru;  banyak  dikirim  mengikuti  pelatihan-pelatihan,  serta sebagian dari guru-guru tersebut mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian juga  dengan  pegawai  sekolah;  mereka  difasilitasi  mengikuti  kursus-kursus  keterampilan seperti komputer dan kepustakaan.  Berkaitan dengan kendala siswa. Dilihat dari segi in put siswa  yang  rata-rata  memiliki  Nilai  Ujian  Akhir  Nasional  rendah  dan  tidak  diterima  di sekolah  negeri,  sehingga  Lembaga  Pendidikan  Swasta  hanya  menjadi  pilihan  terakhir. Ditambah lagi dengan kemampuan ekonomi siswa yang rata-rata rendah. Sehingga sulit bagi Lembaga  Pendidikan  Swasta  untuk  mencapai  prestasi  yang  tinggi,  baik  pada  bidang akademik maupun non akademik.
Bilamana  mengacu  pada  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM),  dapat  dinyatakan Lembaga Pendidikan Swasta telah memenuhi  pelayanan minimal terhadap peserta didiknya (siswa).  Kegiatan  belajar  mengajar  terselenggara  secara  baik,  dukungan  guru  dan  pegawai, serta  terdapat  adanya  sarana  dan  prasarana  pendukung.  Sehingga  rata-rata  siswa  Lembaga Pendidikan  Swasta  menyatakan  puas  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Lembaga Pendidikan Swasta.
Mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkaitan dengan pelayanan kepada siswa. Di mana di dalam SPM siswa tamatan Sekolah Menengah Umum diharapkan: (a). Memiliki akhlak  dan budi pekerti luhur, (b). Menguasai materi pelajaran sebagai mana yang  tercantum  dalam  susunan  program  pengajaran  SMA,  (c).  Memiliki  pengetahuan  dan keterampilan  dasar  untuk  hidup  dalam  masyarakat,  dan  (d).  Memiliki  kemampuan  untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 7 No. 01, Juni 2023, Hal 15-23 E-ISSN : 2549-7367 https://doi.org/ 10.29408/goldenage.v7i01.18972
Terhadap  ketentuan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  tentang  peserta  didik,  di mana  jumlah  siswa  dalam  satu  kelas/rombongan  belajar  di  SMA  maksimal  48  anak,  dan persyaratan  sebagai  siswa  adalah:  (a).  Memiliki  STTB  atau  Surat  Keterangan  yang berpenghargaan sama dengan STTB SMTP/Mts atau yang sederajad, (b). Berusia tidak lebih dari  21  tahun  pada  saat  pendaftaran,  dan  (c).  Harus  lulus  seleksi  apabila  daya  tampung sekolah  terbatas.  Serta  dalam  mengikuti  kegiatan  belajar  siswa  pada  prinsipnya  memakai seragam.  Pakaian  seragam  siswa  SMA  secara  nasional  abu  putih  tetap  berlaku.  Namun sekolah  dapat  menetapkan  pakaian  seragam  lainnya  sesuai  dengan  agama,  budaya  dan aspirasi  sekolah  masing-masing  setelah  musyawarah  dengan  Badan  peranserta masyarakat/Komite Sekolah/BP3.
Lembaga  Pendidikan  Swasta  sepenuhnya  telah  mengikuti  Standar  Pelayanan Minimal (SPM) tersebut. Hanya saja terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pendidikan Swasta dalam bidang kesiswaan adalah sebagai berikut : Pembinaan Ketaqwaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  khusus  kegiatan  pesantren  jum’at  hanya  dilaksanakan selama 40 menit sementara pembacaan ayat-ayat suci  Al-Qur’an pada setiap harinya hanya berlangsung  ±  15  menit  dan  kegiatan  agama  lainnya  dapat  dilaksanakan  walaupun  dengan fasilitas / sarana dan prasarana serta tenaga seadanya. Kegiatan OSIS sudah sesuai program, walaupun  masih  perlu  bimbingan  dan  pembinaan  sementara  Pembina  OSIS  masih  sering sibuk mengajar di tempat tugas yang lain.

## KESIMPULAN
Secara  umum  Lembaga  Pendidikan  Swasta  telah  memiliki  kesiapan  dalam memberikan  pelayanan  pendidikan  kepada stakeholders ,  khususnya  siswa,  tenaga kependidikan,  serta  masyarakat  luas.    Jika  mengacu  pada  Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor: 053/V/2001 tanggal 19  April 2001 tentang  Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Nasional Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya  standar  pelayanan  nasional  penyelenggaraan  Sekolah  Menengah  Umum,  dari paparan  data-data  terbukti  Lembaga  Pendidikan  Swasta  telah  mampu  memenuhi  standar pelayanan  tersebut.    Penyelenggara  Lembaga  Pendidikan  Swasta  menyadari  betul  kualitas pelayanan  yang  diberikan. Jika pelayanan  yang  diberikan  memuaskan konsumen  dalam  hal ini pengguna layanan, niscaya keberadaan  Lembaga Pendidikan Swasta akan selalu menjadi pilihan khususnya bagi calon siswa, namun demikian juga sebaliknya, pelayanan yang tidak memuaskan membuat konsumen meninggalkan mereka. Karena itu, penyelenggara Lembaga Pendidikan  Swasta  telah  merancang  strategi-strategi  dalam  memberikan  pelayanan pendidikan.  Penerapan  strategi-strategi  tersebut  ditempuh  dalam  tiga  tahapan,  yaitu penyusunan  rencana-rencana  kegiatan,  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  dalam  satu  tahun pelajaran,  dan  evaluasi  realisasi  dan  kendala  kegiatan  oleh  semua  komponen  yang  ada  di Lembaga  Pendidikan  Swasta.  Terdapat  kendala  internal  dan  eksternal  yang  menjadi penghambat  dalam  memberikan  pelayanan  pendidikan  oleh  Lembaga  Pendidikan  Swasta. Kendala internal antara lain, masih minimnya sarana dan prasarana, sedikitnya jumlah buku-
Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 7 No. 01, Juni 2023, Hal 15-23 E-ISSN : 2549-7367 https://doi.org/ 10.29408/goldenage.v7i01.18972
buku  penunjang,  keterbatasan  tenaga  laboran  dan  perpustakaan,  dan  kurangnya  kepedulian dari  pihak  Yayasan.  Sebagian  besar  kendala-kendala  tersebut  bermuara  pada  terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan Swasta. Adapun kendala eksternalnya, kurangnya dukungan masyarakat dan pemerintah dalam bentuk material.

## DAFTAR PUSTAKA
Depdikbud.  1996.  Petunjuk  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Di  Sekolah  Menengah.  Jakarta:
Dirjen Dikdas dan Menum, Direktorat Dikdas. Depdikbud: Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Ketentuan Umum Kurikulum Berbasis Kompetensi. Depdiknas: Jakarta.
Hakim, Abdul, 2001. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya: Malang.
……………..., 2001. Konflik Dalam Organisasi dan Kaitannya Dengan Kualitas Pelayanan Publik .  Jurnal  Administrasi  Negara.  Volume  1  Nomor  2,  Universitas Brawijaya: Malang.
Irawan,  Ade,  dkk,  2014.  Mendagangkan  Sekolah:  Studi  Kebijakan  Manajemen  Berbasis Sekolah di DKI Jakarta. Penerbit ICW: Jakarta.
Ismani, 2003. Manajemen dan Kepuasan Pelanggan Kiat Mencapai Keberhasilan . Hand Out Makalah Seminar Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya: Malang.
……..., 2003. Strategi dan Tantangan Manajemen Publik . Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Kinerja Pelayanan RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda.
Kartasasmita, Ginanjar, 1995. Administrasi Pembangunan. Bahan Kuliah Bagian I. Fakultas
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Moleong, Lexy, J, 2000. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remadja Rosdakarya: Bandung.
Mulyasa,  Encho.  2002.  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi;  Konsep  Karakteristik,  dan Implementasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Nazir, Moh. 1983. Metodelogi Penelitian, Antara Teori dan Praktek, Bina Ilmu: Surabaya. Nursisto. 2003. Peningkatan Prestasi Sekolah Menengah. Insan Cendikia Sufyarma, 2004. Manajemen Pendidikan. Kapita Selekta. Alfabeta: Bandung. Supriyono,  Bambang,  2001. Responsivitas  dan  Akuntabilitas  Sektor  Publik .  Jurnal Administrasi Negara, Volume 1 Nomor 2. Universitas Brawijaya: Malang.
Singarimbun, Masri, 1995. Metode Penelitian Survey. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta. Thoha, Miftah, 1992. Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi.  Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.