## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP PEMBATASAN  HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM  PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR
Redin

## BEPEKAT  /  PEKAT  SEBAGAI  DASAR  PEMBERIAN  SANKSI    HUKUM  ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU Kartika Agus Salim
PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG)

## Rini Safarianingsih

## MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia

## Diterbitkan oleh : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
PERAHU Volume 8 Nomor 2 Halaman 1 - 75 Sintang September 2020 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU

## ISSN 2338 – 333X

## Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75
Jurnal  Perahu  merupakan  jurnal  ilmiah  yang  terrbit  dua  kali  dalam  satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan  ide  teoritis  maupun  praktis  dalam  pengembangan  ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, SH. MH
Managing Editor : Michell Eko Hardian, SH. MH
Editors : Kartika Agus Salim, SH. MH Tri Minarti, SH.,MH Stefanus Ngebi, SH.,MH
Reviewers :
Dr. Redin, SH. MH Dr. Genopepa Sedia, SH. MH Michell Eko Hardian, SH. MH
English Language Advisors : Agustinus Marjun, S.Pd.,M.Pd
Techinal Editor :
Florensius Tijan, S. Kom Rosalia Tri Supranti, S. E Jenny Novelia, S. Sos Wulansari, A. Md
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

## Dicetak di Percetakan Kurnia

## PERAHU
Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan.
Jurnal  PERAHU  terbit  enam  bulan  sekali  berisikan  karya-karya  tulisan  yang  diangkat  dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  9  Nomor  2,  September  2020 kali  ini  menyajikan  topik-topik mengenai  : Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sintang  Terhadap  Pembatasan  Hak Petani  Ladang  Tradisional  Dalam  Pembukaan  Lahan  Dengan  Membakar, Bepekat/Pekat Sebagai  Dasar  Pemberian  Sanksi    Hukum  Adat  Pada  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak Mualang    dan    Dayak  Desa,  Implementasi  Hasil  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Di Desa  Landau  Apin  Kecamatan  Nanga  Nahap  Kabupaten  Sekadau,  Penerapan  Hukum Terhadap  Perlindungan  Pekerja  Kontrak  Di  Indomaret  (Studi  Di  Kecamatan  Sintang Kabupaten  Sintang),  Mengenal  Adat  Kematian/Adat  Pati  Nyawa  Dayak  Taman  Di  Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
Akhir  kata,  semoga  penerbitan  PERAHU,  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum  ini  dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat Membaca.

## PERAHU

## ISSN 2338 – 333X

## Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## DAFTAR ISI
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP  PEMBATASAN HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM    PEMBUKAAN  LAHAN  DENGAN MEMBAKAR
Redin …………………………………………………………………………………………. 1-12

## BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI  HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian ............................................................................................................... 13-31

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA  LANDAU  APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU
Kartika Agus Salim .................................................................................................................. 32-47

## PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Rini Safarianingsih .................................................................................................................. 48-61

## MENGENAL  ADAT  KEMATIAN/ADAT  PATI  NYAWA  DAYAK  TAMAN  DI  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia ....................................................................................................................... 62-75

## IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

## Kartika Agus Salim

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevaang Oeray 92 Sintang
Email: agussalimkartika401@gmail.com

## ABSTRACT
The  people  of  Landau  Apin  village  are attend and also give a big contribute consistently to  proffer  in  terms  of  what  is  the  priority  of manufacturers in their village. It is consider at every occasion, firstly regarding with the conference of development planning at hamlet, village, and until sub-district stages. Based on the proposals results of  development  planning  consultative  meeting, which conveyed by the people from the Village to District  stages  are  frequently  discommodated  in the  implementation  of  development.  Therefore, the people at hamlet stages are disappointed with the development of proposals submitted. At fact, it  is  not  implemented  as  expected,  especially  to deal with Sekadau District Budget (APBD).
The method of this researh is a sociological juridical  views  law,  which  means  as  a  social institution  associated  in  real  terms  toward  other social causes. There are 7 (seven) characteristics are influenced in sociological legal research. The data collection technique uses a primary data legal resources,  namely  by  making  indirect  contact  to the  data  source  by  using  a  questionnaire  that  is distributed  to  respondents.  Data  processing  and analysis basically depends on the type of data. For sociological legal research, it views law as a
social phenomenon with a structural and generally quantifiable  approach.  Processing  and  data analysis in sociological legal  research,  subject to the  means  of  social  science  data  analysis.  To analyze data, it actually depends on the nature   of the  data  collected  by  the  researcher  (the  data collection stage).
The results of this study indicate that there are  131  (one  hundred  and  thirty-one)  proposed activities at the Landau Pain Village Musrenbang in  2015,  48  (forty-eight)  activities  had  been realized  while  73  (seventy-three)  activities  had not  been  realized.  These  means,  there  are  23 (twenty  three)  activities  realized  in  the  field  of Infrastructure, 18 (eighteen) activities in the socio- cultural  sector  and  7  (seven)  activities  for  the Creative  Economy  Business  sector.  The  factors influencing  the  unfulfilled  proposal  toward  the Musrenbang Desa Landau Api are due to a lack of funds and also the activity was not approved by the DPRD  with  the  reason  it  is  not  included  in  the Work Plan for Regional Apparatus.
The proposals of Landau Apin villagers are not  realized  in  the  Musrenbang  due  to  budget constraints, it is not included in the  SKPD  Work Plan and the main thoughts of members   of the Sekadau District Regional  People’s
Representative  Council,  2.  The  proposals  of
Landau Apin Village residents must be adjusted to the Plan. SKPD’s work has been contained in  the  Regional    Medium-Term  Long-Term Plan (RPJMD) of BAPEDA Sekadau District and  the Central Government Program that has made  development  in  the  Village are  not  on target.
The  SKPD  work  plan  that  already accomodate in the RPJMD Sekadau Regency, it should be conveyed for all Village Governments in Sekadau Regency. Furthermore, what must be  done  and  what  cannot  be  done  can  be properly understood, and the main ideas of the Sekadau Regency DPRD Members be able to accommodate  people’s  suggestions  who  has been  proposed  in  the  Musrenbang  Desa  and Musrenbang  Kecamatan.  It  is  consider  with where  being  a  local  election  of  the  DPRD member from, it is not for the main points    as personal  wishes  of  the  DPRD  members themselves.

## Keywords: Implementation, MUSRENBANG,

## Village.

## ABSTRAK
Masyarakat  Desa  Landau  Apin  dalam setiap  kesempatan  baik  dari  Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Dusun, Desa, bahkan  tingkat  Kecamatan  selalu  mengikuti dan  berpartisipasi  untuk  mengusulkan  apa yang  menjadi  prioritas  pembangun  di  Desa mereka. Usulan yang mereka sampaikan dari Musyarawarah Rencana Pembangunan tingkat
Desa  sampai  Kabupaten  sering  kali  tidak
diakomodir  dalam  pelaksanaan  pembangunan. Dengan demikian masyarakat merasa kecewa atas usulan pembangunan yang mereka sampaikan pada tingkat  dusun  tetapi  tidak  dilaksanakan  dalam Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Sekadau.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis memandang hukum sebagaai pranata  sosial  yang  secara  riil  dikaitkan dengan sebab – sebab sosial yang lain. Dimana ada 7 (tujuh) karakteristik yang  dimiliki  pada penelitian hukum sosiologis. Teknik
Pengumpulan  Data  ini  menggunakan  Bahan Hukum Data Primer Yakni dengan mengadakan kontak  tidak  langsung  pada  sumber  data dengan menggunakan angket (quisioner) yang disebarluaskan  pada  responden.  Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum sosiologis, memandang  hukum  sebagai  fenomena  sosial dengan  pendekatan  structural  dan  umumnya terkuantifikasi.  Pengolahan  dan  analisis  data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara  analisis  data  ilmu  –  ilmu  sosial.  Untuk menganalisis  data,  tergantung  sungguh  pada sifat  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti (tahap pengumpulan data). Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  dari  131  (Seratus  Tiga Puluh  Satu)  kegiatan  usulan  di  Musrenbang Desa Landau Apin tahun 2015 sudah  di
realisasikan  48  (  empat  puluh  delapan) kegiatan sedangkan yang belum direalisasikan 73  (tujuh  puluh tiga) kegiatan. Dari kegiatan tersebut yang direalisasikan dari bidang bidang Prasarana 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan, bidang sosial budaya 18 (delapan belas) kegiatan dan untuk  bidang  Usaha  Ekonomi  Kreatif  sudah direalisasikan 7 (tujuh) kegiatan. Faktor tidak terealisasinya usulan Musrenbang Desa Landau
Api  disebaban  oleh  kekurangan  biaya  dan kegiatan  tersebut  tidak  disetujui  oleh  DPRD serta  tidak  termuat  dalam  Rencana  Kerja Perangkat  Daerah.  Bahwa  tidak  terealisasi sebagian dari usulan warga Desa Landau Apin dalam  Musrenbang  karena  Keterbatasan Anggaran,  tidak  termasuk  dalam  Rencana Kerja SKPD dan tidak termuat dalam pokok – pokok  pikiran  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau,
2. Bahwa  usulan  warga  Desa  Landau  Apin harus disesuaikan dengan Rencana Kerja SKPD yang  telah  tertuang  dalam  Rencana  Panjang Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  dari BAPEDA  Kabupaten  Sekadau  dan  Program Pemerintah Pusat yang membuat pembangunan di Desa menjadi tidak tepat sasaran. Seharusnya rencana  kerja  SKPD  yang  telah  tertuang dalam  RPJMD  Kabupaten  Sekadau  dapat disampaikan kepada seluruh Pemerintah Desa se-  Kabupaten  Sekadau  agar  apa  yang  harus dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan dapat dipahami dengan semestinya dan pokok –  pokok  pikiran  Anggota  DPRD  Kabupaten sekadau mengakomodir usulan dari warga yang
telah diusulkan dalam Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dimana menjadi Dapil dari anggota DPRD tersebut bukan menjadikan pokok – pokok pikiran dari keinginan pribadi anggota DPRD itu sendiri.
Kata Kunci : Implementasi, MUSRENBANG,
Desa.

## PENDAHULUAN
Masyarakat di Desa Landau Apin hanya mengikuti  setiap  tahapan  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  dalam  setiap  tahapan musyawarah perencanaan pembangunan  baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota, pdan  provinsi.  Seringkali  aspirasi  yang diusulkan  pada  tingkat  desa  Landau  Apin tidak  diakomodir  oleh  pemerintah  kabupaten khususnya  kabuptaen  sekadau  yang  pada akhirnya  banyak  sekali  pembangunan  yang diberikan  di  Desa  Landau  Apin  tidak  sesuia dengan harapan dari masyarakat setempat, oleh sebab  itu  penuli  berpikir  bahwa  masyarakat tidak  mempunyai  pedoman  ataupun  tempat yang  resmi  untuk  melakukan  pengawasan usulan  pembangunan  pada  saat  musrenbang desa.  Dengan  tidak  adanya  penjelasan  yang cukup kepada masyarakat tentang tidak jelasnya aspirasi mereka dapat mengakibatkan hal-hal yang  kontra  produktif  di  dalam  pelaksanaan pembangunan  selajutnya.  Gejala  tersebut dapat  dilihat  dengan  banyaknya  gejolak  di lingkungan masyarakat ketika saluran-saluran komunikasi baik dengan pemerintah  maupun
politisi  tersumbat.  Aspirasi  masyarakat  Dari tiga dusun sering kali tidak terakomdir dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan pada tahap musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. Aspirasi – aspirasi dari masyarakat desa landau apin  dalam  mengikuti  rapat  dan pertemuan  musrenbang  desa  yang  tidak dilaksanakan  bahkan  banyak  pembangunan yang berada di desa landau apin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan  yang  tidak  tepat  pada sasaran bagi masyarakat di Desa Landau Apin yaitu pembangunan Toilet dan PUSTU (Pusat
Kesehatan  Masyarakat  Pembantu).  Toilet umum dan  PUSTU  (Pusat Kesehatan
Masyarakat  Pembantu)  tersebut  sebenarnya sudah ada dan berdiri sangat kokoh dan bagus di  Dusun Landau Apin sebaiknya masih ada ada  tiga  dusun yang belum memiliki toliet umum  seperti  Dusun  Landau  Meserai,
Enturah, dan Dusun  Tanjung  Selasih.
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik dengan judul   “
Implementasi  Hasil  Musyawarah  Rencana
Pembangunan  di  Desa Landau Apin Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau . Gagasan otonomi desa
sebenarrnya mempunyai relevansi (tujuan dan
manfaat) sebagai berikut: 51
a. Memperkuat  kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI;
b. Memperkuat posisi desa  sebagai
51 Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerin
- tahan Desa dan Kelurahan Direktorat JendralPemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.
subyek pembangunan;
c. Mendekatkan perencanaan
pembangunan kemasyarakat;
d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
e. Menciptakan  efisiensi  pembiayaan pembangunan  yang  sesuai  dengan kebutuhan lokal;
f. Menggairakkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
g. Memperbaiki kepercayaan,
tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
h. Menempa  kapasitas  desa  dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
i. Membuka arena pembelajaran yang sangat  berharga  bagi  pemrintah desa,  lembaga  lembaga  desa  dan masyarakat;
j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat.
Implementasi  berasal  dari  bahasa Inggris  yaitu to  implement yang  berarti
mengimplementasikan. Implementasi merupakan
penyediaan sarana untuk
melaksanakan  sesuatu  yang  menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan  untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang- undang, peraturan pemerintah,  keputusan
peradilan  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh
lembaga-lembaga
pemerintah dalam
kehidupan  kenegaraan. Cleaves yang dikutip 52
yang  secara  tegas  menyebutkan  bahwa:
Implementasi itu  mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif  dan  politik”.  Keberhasilan  atau kegagalan implementasi  sebagai  demikian dapat  dievaluasi  dari  sudut  kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau
mengoperasionalkan program- program yang telah dirancang sebelumya .
Keberhasilan  implementasi  kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan  masing-masing  variabel  tersebut  saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan,
melaksanakan kepemimpinan untuk
melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan  kepemimpinan  dan  pengendalian akan  berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan yang diinginkan.
1. Pertama adalah Implementasi strategi
yaitu  kebijakan  dapat  langsung dilaksanakan  atau  memerlukan
kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanan. Adapun konsep-
konsepnya sebagai berikut :
a. Menyesuaikan struktur  dengan strategi.
45 Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar  Anali- sis
Kebijakan  Publik.  Malang:  Universitas  Muhammadiyah Malang Press,hlman 27.
b. Melembagakan srategi.
c. Mengoperasionalkan strategi.
d. Menggunakan  prosedur  untuk memudahkan implementasi.
2. Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan  prosedur  implementasi, yang  diatur  dalam  model  dasar mengorganisasi,  memimpin  dan mengendalikan dengan konsep- konsepnya:
a. Desain  organisasi  dan  struktur organisasi.
b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.
c. Integrasi dan koordinasi.
d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia.
e. Hak, wewenang dan kewajiban.
f. Pendelegasian.
g. Pengembangan kapasitas organisasi  dan kapasitas sumber daya manusia.
h. Budaya organisasi.
3. Faktor yang ketiga yaitu penggerakan dan kepemimpinan adalahmelakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber  daya  yang  digunakan,  saat kebijakan  pada  fase  ini  sekaligus diberikan  pedoman  diskresi  atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang
apabila  menghadapi  situasi  khusus dan menerapkan prinsip-prinsi dasar good governance. Dengan konsep- konsepnya:
a. Efektivitas kepemimpinan.
b. Motivasi.
c. Etika.
d. Mutu.
e. Kerja sama tim.
f. Komunikasi organisasi.
g. Negoisasi
4. Faktor yang keempat adalah
pengendalian  yaitu  mengendalikan pelaksanaan  dengan  melakukan proses  monitoring  secara  berkala dan konsep-konsepnya:
a. Desain pengendalian.
b. Sistem informasi manajemen.
c. Monitoring.
d. Pengendalian anggaran atau
keuangan. e. Audit. 53
Musrenbang  desa  sebagai  salah  satu tugas dan kewengan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang desa jangan  sampai  dipersempit  artinya  menjadi kegiatan  rutin  hanya  untuk  mengisi  formulir daftar  usulan  kegiatan  yang  akan  dibawa  ke musrenbang kecamatan. Musrenban desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalanya 46 Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2004, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, hlman 163.
otonomi desa 54 Pada tingkat kecamatan, peran dan  implementasi  Musrenbang  ialah  untuk mencapai consensus dan kesepakatan mengenai:
1. Prioritas  program  dan  kegiatan  SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD;
2. Penentuan  perwakilan  dari  kecamatan yang  akan  menghadiri  Musrenbang kabupaten.
Pada tingkat kabupaten/kota, Musrenbang bertujuan  untuk  mencapai  konsensus  dan kesepakatan tentang draft final RKPD (Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah).  Dokumen  ini berisikan:
1. Arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Renja
(Rencana Kerja) SKPD;
3. Kerangka ekonomi makro dan keuangan;
4. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya;
5. Rekomendasi  dukungan  peraturan  dari
Pemerintah Provinsi dan Pusat;
6. Alokasi  anggaran  untuk  Alokasi  Dana Desa (ADD).
Tujuan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan  yaitu:
1. Menyepakati  Prioritas  kebutuhan/masalah dan  kegiatan  yang  akan  menjadi  bahan penyusunan  Rencana  Kerja  Pembangunan desa dengan pemilahan sebagai berikut:
(1) Prioritas kegiatan tiyuh yang akan
47 Rianingsih  Djohani, Paduan  Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa, (Bandung: FPPM, 2008), hlm. 87-89
dilaksanakan  oleh  desa  sendiri  dan dibiayai  melalui  biaya  swadaya  desa/
masyarakat;
(2) Prioritas  kegiatan  desa  yang  akan
dilaksanakan  oleh  desa  sendiri  yang dibiayai melalu ADD yang berasal  dari
APBD kabupaten/kota atau sumber dana
lain;
(3) Prioritas masalah daerah  yang  ada  di
desa  yang  akan  diusulkan  melalui
Musrenbang  kecamatan  untuk  menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui  APBD  kabupaten/kota  atau APBD provinsi. 55
Menurut Soerjono Soekanto faktor - faktornya adalah :
1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri Dapat dilihat dari adannya peraturan undang - undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang
akan  didapatkan  dari  penegakan  hukum.
Dijalankan berdasarkan peraturan undang - undang tersebut , sehingga mencapai tujuan yang efektif.
Didalam undang - undang itu sendiri masih terdapat permasalahan - permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni
:
a. Tidak  diikuti  asas  -  asas  berlakunya undang - undang.
b. Belum adanya peraturan -  pelaksanaan
yang sangat dibutuhkan untuk
48 Rianingsih  Djohani, Paduan  Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa, (Bandung: FPPM, 2008), hlm. 87-89
menerapkan undang - undang.
c. Ketidakjelasan  arti  kata  kata  di  dalam undang  -  undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran  di  dalam  penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak  - pihak yang  membentuk  dan  menerapkan  hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  berkecimpung  dibidang  penegakan hukum,  seperti  :  dibidang  kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan danpermasyarakatan.
Penegak hukum
merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai  kemampuan  -  kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat.  Penegak  hukum  harus  peka terhadap masalah - masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Kepastian  penanganan  suatu  perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya  yang  diberikan  di  dalam  program  - program  pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana.  Didalam  pencegahan  dan penanganan  tindak  pidana  prostitusi  yang terjadi  melalui  alat  komunikasi,  maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi  kepastian
dan  kecepatan  dalam  penanganan  pelaku prostitusi.
Maka  menurut  Purbacaraka  dan  Soerjono
Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan  fasilitas  dalam  penegakan  hukum  perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :
1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan
yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang  mundur  atau  merosot,  harus dimajukan dan ditingkatkan.
4. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan
dimana  hukum  tersebut  berlaku  dan
diterapkan
Faktor  -  faktor  yang  memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah 56 :
1. Pengalaman  dari  warga  masyarakat yang  pernah  berhubungan  dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensiterhadap kepentingan - kepentingan pribadinya yang dianggap
sebagai  gangguan  terhadap  ketentraman
(pribadi).
2. Peristiwa - peristiwa yang terjadi yang melibatkan  penegak  hukum  dalam tindakan kekerasan dan paksaan  yang
menimbulkan rasa takut.
49 Soerjono Soekanto. Faktor - faktor Yang Mempen- garuhi Penegakan Hukum .Jakarta : Rajawali Press. 2010. hlm. 70.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang  negatif  pada  warga  masyarakat yang  pernah  berhubungan  dengan penegak hukum.
4. Adanya  haluan  tertentu  dari  atasan penegak hukum agar membatasi hubungan  dengan  warga  masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.
5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Hukum  yuridis  sosiologis memandang  hukum  sebagaai  pranata  sosial yang  secara  riil  dikaitkan  dengan  sebab  – sebab sosial yang lain. Dimana ada 7 (tujuh) karakteristik  yang  dimiliki  pada  penelitian hukum sosiologis: 57
1. Penelitian  hukum  yang  sosiologis,
menggunakan data sekunder sebagai data  awalnya,  yang  kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil dari  peraturan  undang  –  undang  , khususnya terhadap penelitian yang hendak  meneliti  efektivitas  suatu undang – undang.
H., S.U,Pengantar metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 2004 hlm 133.
3. Hipotesis kadang – kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin  mencari  hubungan  (korelasi) antara berbagai gejala atau variable.
4. Akibat  dari  jenis  datanya  (data sekunder dan data primer), maka alat
pengumpul  datanya  terdiri  dari  stdi dokumen  :  pengamatan  (observasi), dan  wawancara  (interviu).  Pada penelitian  hukum  sosiologis  selalu diawali  dengan  studi  dokumen, sedangkan  pengamatan  (observasi) digunakan  pada  penelitian  yang hendak mencatat atau mendeskrifsikan
perilaku (hukum)
masyarakat.
Wawancara  (interviu)  digunakan
pada  peneleitian  yang  mengetahui misalnya,  persepsi,  kepercayaan, motivasi,  informasi  yang  sangat pribadi sifatnya.
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama  jika  hendak  meneliti
perilaku (hukum) warga masyarakat,
dalam penarikan sampel, hendaknya
diperhatikan  sifat  atau  cirri  –  ciri
populasi.
6. Pengolahan data dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.
Populasi adalah keseluruhan  dari  unit atau manusia  (dapat  juga  berbentuk  gejala,  atau peristiwa)  yang  mempunyai  cirri  –  ciri  yang sama. Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti oleh Penelitiadalah pejabat
yang  berkaitan  dengan  musyawarah  rencana pembangunan  di  Kabupaten  Sekadau.  1. Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten  Sekadau,  2.  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau,
3. Camat Nanga Mahap, 4. Kepala Desa Landau
Apin, 5. Masyarakat

## Pembahasan
A. I mplementasi Pembangunan Di

## Desa Landau Apin Berdasarkan Hasil

## Musyawarah Rencana  Pembangunan
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan Kaur Pemerintahan tahap selanjutnya setelah dilaksanakan Musrenbang tingkat Dusun akan  dilaksanakan  musrenbang  tingkat  Desa dimana akan diundang seluruh masyarakat desa Landau Apin dan pihak kecamatan. Selanjutnya menurut Kaur Pemerintahan pada musrenbang tahun  2016  terdapat  183  usulan  masyarakat yang  ditetapkan  menjadi  jenis  kegiatan  yang akan  dilaksanakan  tahun  depan  adapun  jenis kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

## Hasil Musrenbang Desa Landau Apin 2015
No Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Keterangan BIDANG SARANA/PRASARANA/FISIK No Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Ket. 1 Pembangunan Gedung MA/SMK Dusun Landau Apin
APBN
Belum 2 Pembangunan menara  Tower Telkomsel Dusun Landau Apin APBN Belum 3 Pembangunan gedung TK/PAUD Dusun Landau Apin APBD Kab. Belum 5 Pengadaan Pralon Dusun Enturah ADD Belum Kojang Tengah ADD Belum 7 Peningkatan Badan Jalan Ld. Apin ke  perbatasan Kab.Ketapang APBD Prov
Belum Landau
Apin  ke Tembaga APBD Kab. Belum
11 Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Seadau 2/ Dusun Landau Apin APBD Kab. Belum 1 Pengadaan Guru Umum SDN 08 Landau Apin
APBN
Belum
Sungai Sekadau/
Dusun Tanjung Selasih.
APBD
Kab. Belum 2 Pengadaan Tenaga Guru TU SDN 08 Landau Apin
APBN
Belum 3 Pengadaan
Komputer/ Laptop SDN 08 Landau Apin APBD Kab. Belum 14 Rehap lantai Pustu
Dusun Enturah APBD Kab. 15 Pembuatan Gorong- Gorong Rt 04 / Dusun Landau Apin APBD
Kab.
Belum 4 Pengadaan Meja Kursi Guru SDN 08 Landau Apin APBD Kab. Belum Suak Lubang / Dusun Landau Apin
APBD Kab.
Belum 5 Rehap Gedung Sekolah SDN 08 Landau Apin APBD Kab. Belum Suak Sakoyuh / Dusun Landau Apin
APBD Kab.
Belum
6
Pengadaan Lonceng/ Bel S ekolah
SDN 26 Enturah APBD Kab. Belum Suak Ruit / Dusun Landau Apin APBD Prov. Belum 7 Pengadaan Tape Recorder SDN 26 Enturah APBD Kab. Belum Suak Soruk / Dusun Landau Apin APBD Prov. Belum 11 Pengadaan Guru umum SDN 26 Enturah APBN Belum Dusun Enturah APBD Kab Belum
12 Pengadaan Guru Penjaskes SDN 26 Enturah APBN Belum Suak Teluk Kanunguk / Dusun Landau Menserai
ADD
Belum 13
Pengadaan Guru Agama Katolik
SDN 26 Enturah APBN Belum Suak Sentibang / Dusun Landau Menserai ADD Belum 19 Pengadaan Guru Umum SDN 28 Kojang Tengah APBN Belum 16 Pengadaan Tanah Kas Desa Dusun Landau
Apin
ADD Belum
20 Pengadaan Guru Penjaskes SDN 28 Kojang Tengah APBN Belum Dusun Landau Menserai ADD Belum 21 Pengadaan Lonceng/ Bel
Sekolah
SDN 28 Kojang Tengah APBD Kab. Belum Dusun Tanjung Selasih ADD Belum Kojang Tengah ADD Belum 22 Pengadaan Mebulair Kantor SMPN 04 Nanga Mahap APBD Kab. Belum 17 Pengadaan Pos Kamling Dusun Landau Apin ADD Belum Dusun Enturah ADD Belum 23 Pengadaan Pagar Keliling
Sekolah
SMPN 04 Nanga Mahap APBD Kab. Terealisasi Dusun Landau Menserai ADD Belum Dusun Tanjung Selasih ADD Belum 24
Renovasi
Kantor UKS, OSIS, dan
Pramuka SMPN 04 Nanga Mahap APBD Kab. Belum Kojang Tengah ADD 19 Pengadaan Pentas Umum Dusun Landau Apin ADD Belum Dusun Enturah ADD Belum 25 Penambahan Lokal Aula SMPN 04 Nanga Mahap APBD Kab. Belum Dusun Landau Menserai ADD Belum Kojang Tengah ADD Belum 27 Pengadaan Alat-Alat Musik Tradisional SMPN 04 Nanga Mahap APBD Kab. Belum 28 Pengadaan Tralis Kantor Desa Landau Apin ADD Belum 32 Pengadaan Pakaian P askibra Kantor Desa Landau Apin
ADD
Belum 29 Pengadaan Guru TU SMPN 04 Nanga Mahap
APBD Kab.
Belum
30
Pengadaan Pagar Keliling Gereja Gereja Katolik / Dusun Landau Apin Bansos Belum 34 Pengadaan Rumah Layak Huni Desa Landau Apin Bansos Belum
37
Pengadaan Bak
Penampung Air Desa Landau
Apin ADD
Belum 31
Rehap
Lantai Gereja
Gereja
Katolik / Dusun Landau Apin Bansos Belum 39 Pengadaan Mesin Jahit Desa Landau Apin
APBD
Kab. Belum
32
Pengadaan Lonceng Gereja Gereja Katolik / Dusun Enturah Bansos Belum 40 Pengadaan Mesin Genset Kantor Desa Landau Apin APBD Kab. Belum
BIDANG SOSIAL BUDAYA
33 Pengadaan Pagar Keliling Gereja Gereja Katolik /
Dusun Enturah Bansos Belum Dusun Tanjung Selasih /
Poktan GOTONG ROYONG DISHUTBUN Belum 11 Pengadaan Alat P ertanian
Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU Bansos Belum 15 Pengadaan Bibit Kopi Dusun Landau Apin / Poktan USAHA KITA DISHUTBUN Belum
Dusun Landau
Apin / Poktan DOA
BERSAMA Bansos Belum Dusun Landau
Apin / Poktan DOA BERSAMA DISHUTBUN Belum Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU
Bansos Belum Dusun Enturah /
Poktan
MUNGGUK CEMPEDAK
DISHUTBUN Belum Dusun Landau Menserai
/ RUAB BAGANO Bansos Belum Dusun Tanjung Selasih /
Poktan
GOTONG ROYONG
DISHUTBUN
Belum
Dusun Enturah / Poktan MUNGGUK CEMPEDAK
Bansos Belum
12 Pengadaan
Bibit Sawit Dusun Landau Apin / USAHA
KITA DISHUTBUN Belum
16 Pengadaan Bibit Kakao
Dusun
Landau Apin / Poktan NOKENDAU Pertanian Belum Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU DISHUTBUN Belum Dusun Landau Menserai / RUAB BAGANO Pertanian Belum Dusun Landau Apin / Poktan DOA
BERSAMA DISHUTBUN
Belum Dusun
Tanjung Selasih /
Poktan GOTONG ROYONG Pertanian Belum Dusun Landau Menserai / RUAB BAGANO
DISHUTBUN Belum
18 Pengadaan
Bibit Kambing Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU Peternakan Belum Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU DISHUTBUN Belum 19 Pengadaan Bibit Babi Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU Peternakan Belum Dusun Tanjung Selasih / Poktan PASAKO DISHUTBUN Belum Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU Peternakan Belum 13 Pengadaan Bibit  Karet Unggul
Dusun Landau
Apin / Poktan
SOLIDARITAS DISHUTBUN Belum
Dusun T anjung Selasih /
Poktan GOTONG ROYONG Peternakan Belum Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU
DISHUTBUN Belum 21 Pengadaan
Bibit Ikan Lele
Dusun
Landau Apin / Poktan USAHA KITA Perikanan Belum
Dusun Enturah /
Poktan
CEMARA INDAH DISHUTBUN Belum Dusun Landau Apin /
Poktan
GOMING JAYA
Perikanan
Belum
Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU DISHUTBUN Belum Dusun Landau Menserai / RUAB BAGANO
DISHUTBUN
Belum Dusun
Landau Apin /
Poktan
DOA
BERSAMA Perikanan Belum
Dusun T anjung
Selasih / Poktan
USAHA BERSAMA DISHUTBUN Belum
Dusun Landau Apin /
Poktan HARAPAN BARU Perikanan Belum 14 Pengadaan Bibit Durian Dusun Enturah / Poktan MUNGGUK CEMPEDAK DISHUTBUN Belum
Dusun
Landau Apin / Poktan NOKENDAU
Perikanan Belum
Dusun Tanjung
Selasih / Poktan GOTONG
ROYONG PPL Belum Dusun Tanjung
Selasih / Poktan USAHA BERSAMA PPL Belum 23 Pengadaan Bibit Ikan Nila Dusun Landau Apin / Poktan
SOLIDARITAS
Perikanan Belum 26 Optimalisasi Lahan Dusun Landau Apin / Poktan USAHA KITA PPL Belum Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU Perikanan Belum Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU PPL Belum Dusun Landau Apin / Poktan SUAK BONTANG Perikanan Belum Dusun Landau Apin / Poktan SOLIDARITAS PPL Belum Dusun Landau Apin / Poktan BATU NYAMORANG Perikanan Belum
Dusun Landau
Menserai / RUAB BAGANO PPL Belum Dusun Landau Menserai
/ Poktan GOTONG ROYONG
PERMAI
Perikanan Belum
Dusun Enturah
/ Poktan MUNGGUK
CEMPEDAK
PPL Belum
Dusun Tanjung
Selasih / Poktan GOTONG ROYONG PPL Belum Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU Perikanan
Belum
Dusun Tanjung
Selasih / Poktan USAHA BERSAMA PPL Belum 24 Sekolah Lapangan Pengendalian Hama
Terpadu (SLPPT) Dusun Landau Apin / Poktan
USAHA KITA
PPL Belum 27 Pengadaan Pupuk (Urea) Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU Pertanian Belum Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU
PPL
Belum
Dusun
Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA Pertanaian Belum Dusun Landau Apin / Poktan SOLIDARITAS PPL Belum Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU Pertanaian Belum Dusun Landau Menserai / RUAB
BAGANO
PPL Belum
Dusun Landau
Menserai / RUAB BAGANO .Pertanaian Belum Dusun Enturah / Poktan MUNGGUK CEMPEDAK PPL Belum Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG Pertanaian Belum Dusun Tanjung Selasih / Poktan USAHA BERSAMA PPL Belum 28 Pengadaan Pupuk (KCL) Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU Pertanaian Belum Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG PPL Belum
Dusun
Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA .Pertanaian Belum 25 Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT) Dusun Landau Apin / Poktan
USAHA KITA
PPL
Belum
Dusun Landau
Apin / Poktan HARAPAN
BARU
Pertanaian Belum
Dusun Landau
Menserai / RUAB BAGANO Pertanaian Belum
Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU
PPL Belum
Dusun Tanjung
Selasih / Poktan GOTONG ROYONG .Pertanaian Belum Dusun Landau Apin / Poktan SOLIDARITAS PPL Belum
29 Pengadaan
Pupuk (MPK) Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU Pertanaian Belum
Dusun Enturah
/ Poktan
MUNGGUK CEMPEDAK PPL
Belum
Dusun
Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA Pertanaian Belum Dusun Landau Menserai / RUAB BAGANO PPL Belum
Dusun Landau Apin / Poktan HARAPAN BARU .Pertanaian Belum Dusun Landau Menserai / RUAB BAGANO Pertanaian Belum Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG Pertanaian Belum 30 Pengadaan Pupuk (Organik) Dusun Landau Apin / Poktan NOKENDAU .Pertanaian Belum Dusun Landau Apin / Poktan DOA BERSAMA Pertanaian Belum
Dusun Landau
Apin / Poktan HARAPAN BARU Pertanaian Belum Dusun Landau Menserai / RUAB BAGANO
.Pertanaian
Belum Dusun Tanjung Selasih / Poktan GOTONG ROYONG D.Pertanian Belum
31 Pemekaran
Dusun Kojang Tengah APBD Kab. Belum 32 Penambahan Tenaga Medis Polindes Dusun Landau Apin APBN Belum Postu Dusun Enturah APBN Belum 33 Penambahan Ruang Bersalin Polindes Landau Apin APBD Kab. Belum 34 Pengadaan WC Polindes Polindes Landau Apin APBD Kab. Belum 35 Rehap Lantai Postu Postu Dusun Enturah APBD Kab. Belum

## Sumber : Hasil MUSRENBANG Desa Landau

## Apin Tahun 2015.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan Sekretaris Desa Landau Apin mengatakan bahwa  jumlah  usulan  yang  ditetapkan  pada MUSRENBANG tahun 2015 dari 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) kegiatan sudah di realisasikan 48( empat puluh delapan) kegiatan sedangkan yang belum direalisasikan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan.
Dari kegiatan tersebut yang direalisasikan dari bidang bidang Prasarana 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan,  bidang  sosial  budaya  18  (delapan belas)  kegiatan  dan  untuk  bidang  Usaha Ekonomi Kreatif sudah direalisasikan 7 (tujuh)
kegiatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan  Ibu  Rustiana  yang  merupakan  warga Dusun Enturah 58 bahwa warga di Dusun enturah pada saat  Musrenbang baik  di  tingkat  Dusun dan  Desa  telah  mengusulkan  rehap  lantai pustu di  Dusun Enturah  di  tahun 2017 tetapi kenyataannya  tidak  dilakukan  rehap  karena kekurangan dana dan tidak disetujui. Berdasarkan hasil wawancara Penelitidengan Bapak Teodorus Kiting 59 masyarakat Dusun Landau Apin, bahwa pada Musrenbang tahun 2016 lalu mereka telah mengusulkan agar pembangunan pagar SMPN 04 Nanga Mahap diselesaikan, tetapi pada tahun 2017 pembangunan pagar tidak laksanakan karena tidak ada biaya demikian jawaban dari pihak pemerintah desa Landau Apin.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan Bapak Yohanes warga Dusun Tanjung Selasih 60 , sewaktu mengikuti Musrenbang Desa tahun 2016 di Balai Desa Landau Apin sebagian besar masyarakat mengusulkan untuk dibangun WC umum di Dusun Tanjung Selasih tetapi pada pelaksanaannya di tahun 2017 WC umumnya tidak dibangun dengan alasan dari pihak pemerintah desa hanya mampu membangun 2 (dua) buah padahal warga Dusun Tanjung Selasih meminta sekitar 50 (lima puluh) buah untuk seluruh Dusun Tanjung  Selasih.  Berdasarkan  hasil  wawancara Penelitidengan   Ibu   Ariesta   warga   Dusun Landau   Menserai 61 ,   sebagian   besar  warga
51 Hasil Wawancara tanggal 17 November 2019 di Dusun Enturah 52 Hasil Wawancara tanggal 21 November 2019 di Dusun Landau Apin 53 Hasil Wawancara tanggal 18 November 2019 di Dusun Tanjung Selasih
mengusulkan  pembangunan  Jembatan  Gantung Sungai Kepayang, tetapi pada pelaksanaannya tidak  bangun  dengan  alasan  dari  pemerintah desa  karena  tidak  termasuk  dalam  Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan  Bapak  Aris  warga  Dusun  Tamang 62 , bahwa ada usulan warga dusun Tamang yang tidak  terealisasi  pada  tahun  2017  yaitu  Jalan Rabat  beton  antara  Dusun  Enturah  dengan Dusun Tamang, alasan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten karena keterbatasan anggaran. Dari hasil wawancara Penelitidengan masyarakat dari empat dusun di Desa Landau Apin  bahwa  tidak  semua  usulan  sewaktu mengikuti  Musrenbang  Desa  tidak  dapat dikerjakan semua oleh Pemerintah Desa Landau Apin  karena  kekurangan  biaya  dan  kegiatan tersebut tidak disetujui oleh DPRD serta tidak termuat  dalam  Rencana  Kerja  Perangkat Daerah.
B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi terhambatnya Pembangunan berdasarkan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan
di Desa Landau Apin Berdasarkan hasil wawancara
Penelitidengan  Sekretaris BAPEDA  Kabupaten
Sekadau 63 ,  bahwa  tidak  semua  usulan  dalam

## Musrenbang Desa diakomodir oleh Pemerintah

## Daerah Kabupaten Sekadau karena keterbatasan
Menserai 55 Hasil wawancara tanggal 17 November 2019 Dusun Tamang 56
Hasil Wawancara tanggal 19 November 2019 Kan- tor Bapeda Kab. Sekadau
Anggaran  dan  usulan  warga  tidak  termasuk dalam Rencana Kerja SKPD yang didasarkan pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan  Nanga  Mahap 64 ,  bahwa  pihak kecamatan hanya menyelenggarakan
Musrenbang  tingkat  Kecamatan  dan  tidak berhak memilih dan mencoret apa saja usulan warga  karena  pihak  kecamatan  hanya  tugas administrasi bukan eksekusi.
Berdasarkan hasil wawancara
Penelitidengan  Anggota  DPRD  Kabupaten Sekadau dapil Nanga Mahap 65 , bahwa usulan warga  dalam  Musrenbang  baik  dari  tingkat Desa,  Kecamatan  sampai  Kabupaten  tidak dapat  semuanya  di  setujui  menjadi  kegiatan tahun berikutnya tetapi itu semua disesuaikan dengan Pokok Pikiran kawan – kawan anggota DPRD  Kabupaten  Sekadau  dimana  pokok pikiran didasarkan pada kegiatan reses angota
57 Hasil wawancara tanggal 19 November 2019 Keca- matan Nanga Mahap.
58 Hasil Wawancara tanggal 19 November 2019 di Kantor DPRD Kabupaten Sekadau
dewan turun ke dapilnya.
Berdasarkan hasil
wawancara
Penelitidengan  Kepala  Desa  Landau  Apin 66 , bahwa terdapat usulan warga desa yang tidak dapat laksanakan semuanya karena keterbatasan anggaran  desa.  Selanjutnya  menurut  Kepala Desa  bahwa  seringkali  tidak  diusulkan  oleh warga dalam Musrenbang Desa tetapi dibangun oleh  Pemerintah  Pusat  melalu  program Pemerintah  Pusat,  sehingga  menurut  Kepala Desa program pusat tidak tepat sasaran dengan manfaat yang diharapkan oleh warga.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan  Ariesta  warga  Dusun  Landau Menserai 67 bahwa masyarakat tidak mengetahui mekanisme  bagaimana  agar  usulan  mereka dapat  laksanakan  agar  mampu  membantu pembangunan  di  dusunnya.  Selanjutnya menurut Ibu Ariesta bahwa tidak semua usulan warga  yang  ditolak  oleh  pemerintah  baik  di desa maupun ditingkat kabupaten tetapi masih ada juga terdapat usulan warga yang terealisasi misalnya pada musrenbang tahun 2016 warga mengusulkan Jalan Rabat Beton, Pembangunan Rumah Layak huni dan lain – lainya.
Dari  usulan  warga  dalam  mengikuti
Musrenbang  Desa  sebagian  besar  usulannya di setujui dan dilaksanakan pembangunannya baik dari dana desa maupun  dari  dana APBD
kabupaten Sekadau. Bahkan terdapa
pembangunan di Desa Landau Apin yang tidak
59 Hasil Wawancara tanggal 17 November 2019 Kan- tor Desa Landau Apin
Hasil Wawancara tanggal 17 November 2019 di
Dusun Landau Menserai
tepat sasaran akibat dari program pemerintah pusat yang tidak didasarkan pada usulan warga desa Landau Apin.

## KESIMPULAN
Bahwa tidak terealisasi sebagian dari usulan warga Desa Landau Apin dalam Musrenbang karena keterbatasan Anggaran, tidak termasuk dalam Rencana Kerja SKPD dan tidak termuat dalam pokok – pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau. Bahwa usulan warga Desa Landau Apin harus disesuaikan dengan Rencana Kerja SKPD yang telah tertuang dalam Rencana Panjang Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  dari  BAPEDA Kabupaten Sekadau dan Program Pemerintah Pusat  yang  membuat  pembangunan  di  Desa menjadi tidak tepat sasaran.
Daftar Pustaka
Sumber Buku – Buku:
Abdul  Wahab,  Solichin.,  Pengantar
Analisis
Kebijakan Publik, Universitas
Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008.
Amirudin, S. H,. M. Hum & H. Zainal Asikin, S. H., S.U,Pengantar metode Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta, 2004
Dwidjowijoto, Riant Nugroho,
Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi, dan Evaluasi, : PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, Refor- masi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa,
2001.
Mudrajat   Kuncoro,    Otonomi  dan
Pembangunan Daerah, Jakarta:  Erlangga, 2004.
Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah,UNILA Pres, Bandar Lampung, 2009
Peter  Mahmud  Marzuki,   Penelitian
Hukum,: Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
Rianingsih
Djohani,       Paduan
Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan
Desa, Bandung:, 2008.
Ronny  Hanitjo  Soemitro,  Metode
Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum
Normatif, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013.
Suharso, dan Retnoningsih. Ana,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Semarang:Widya Karya,2006.
Surasih, Maria Eni, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, Jakarta: Erlangga, 2006.
Peraturan – Perundang – Undangan :
Undang –  undang  R  epublik
IndonesiaNomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang  No. 6 Tahun 2014, Tentang
Desa
Undang - undang No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66
Tahun 2007 Tentang Perencanaan Desa.
Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Departemen Dalam Negeri 2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah