Tanggal masuk naskah : 8 Agustus 2012 Tanggal disetujui : 6 Desember 2012
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Gedung R.M.Notohamiprodjo Lantai 1 Jl. Dr.Wahidin 1, Jakarta Pusat Telp; 021-3451804 / 0852335242479 Email: abidinmsz@gmail.com
M.Zainul Abidin : Tinjauan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Pada Tas Plastik

## TINJAUAN EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI PADA TAS PLASTIK

## Mohammad Zainul Abidin

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemungkinan  pengenaan  cukai  tas  plastik berdasarkan  UU  39/2007  dan  upaya  Pemerintah  untuk  melindungi  lingkungan  melalui  cukai  tas plastik.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi  literatur.  Data  dikumpulkan  melalui  penelitian kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  topik  kajian  untuk  mendapatkan  data  sekunder.  Sifat penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  karena  berusaha  memberikan  deskripsi  tentang  obyek  yang diteliti  dan  menganalisisnya  dengan  teori  ekonomi  dan  perundangan-undangan  yang  berlaku. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  tas  plastik  memenuhi syarat  dikenakan  cukai  atau  dikategorikan  sebagai  Barang  Kena  Cukai  karena  memiliki  sifat  dan karakteristik  sebagai  Barang  Kena  Cukai  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UU 39/2007  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  1995  Tentang  Cukai. Pengenaan  cukai  pada  tas  plastik  didasarkan  pada  upaya  menjaga/memberikan  perlindungan terhadap  keselamatan  masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan  melalui  pengendalian/pembatasan peredarannya. Upaya Pemerintah untuk mengurangi dampak negatif penggunaan tas plastik dapat dilakukan  melalui  pengenaan  cukai  tas  plastik  dengan  jalan  mengusulkan  tas  plastik  sebagai Barang Kena Cukai (BKC) dalam pembahasan RAPBN dan melakukan sosialisasi cukai tas plastik kepada pihak internal dan eksternal pemerintah .

## Kata Kunci: Tas Plastik – Cukai – Fiskal – Lingkungan – Kesehatan

## ABSTRACT
The  aims  of  this  research  was  first,  examining  the  possibility  imposition  of  excise  plastic bags  under  Law  39/2007  and  second,  observing  of  the  Government  efforts  to  protect  the environment  through  the  plastic  bag  excise.  This  research  used  method  focused  on  the  research literature to obtain the literature data or secondary data. The specification of this research used was analytical descriptive as it strives to provide descriptions and to analyze of the object by utilizing the economic theories and laws. Pursuant to the research result, the conclusion can be said that based on Article 2 paragraph (1) of Law 39/2007 on Amendment to Law Number 11 Year 1995 regarding Customs,  plastic  bags  are  eligible  to  be  categorized  as  goods  subject  to  excise  because  it  has natures and characteristics of the goods subject to excise. Imposition of excise tax on plastic bags is  based  on  an  effort  to  protect  the  public  safety  and  environmental  through  controlling  its circulation. To reduce the negative impact of the use of plastic bags, Government might impose of excise  duty  plastic  bag  by  proposes  plastic  bag  as  excisable  goods  in  the  Budget  Law  and disseminating information about excise of plastic bags to other parties/society.
Keywords: Plastic Bags– Excise – Fiscal – Environment – Health

## PENDAHULUAN
Indonesia mengalami kenaikan pendapatan penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat  terus  tumbuh  sehingga meningkatkan volume dan nilai transaksi perdagangan. Guna memberikan kemudahan  dalam  membawa  barang, para  pedagang  lazim  menyediakan  tas plastik untuk konsumen.
Penggunaan  tas  plastik  (kresek) sangat populer di masyarakat.
Masyarakat menggunakannya untuk berbagai keperluan, mengemas makanan siap konsumsi hingga membungkus sampah/kotoran atau pestisida.  Tas  plastik  memiliki  berbagai keunggulan,  antara  lain  ringan,  praktis dan murah. Oleh karena itu, penggunaan tas  plastik  semakin  lazim  di  tengah masyarakat.
Kemudahan  dalam  mendapatkan tas plastik menyebabkan jumlah sampah plastik  semakin  meningkat.  Selain  itu, sebagian besar masyarakat belum menyadari  dampak  negatif  penggunaan tas  plastik  bagi  lingkungan  sehingga tumpukan  sampah  plastik  dapat  dengan mudah  dijumpai  di  sepanjang  jalan umum, sungai, dan tempat pembuangan akhir  sampah  dengan  volume  yang semakin  meningkat.  Pada  tahun  2001, sampah tas plastik menyebabkan terjadinya  banjir  besar  dan  banyak memakan  korban  jiwa  di  Bangladesh. Sementara  itu,  sampah  tas  plastik  yang
terbuang  di  pantai  dan  laut  termakan oleh  ikan, penyu  dan burung.  Degradasi ekosistem/lingkungan  yang  ditimbulkan oleh sampah tas plastik telah mengancam makhluk hidup di sekitarnya.
Menyadari  bahaya  tas  plastik  bagi lingkungan  dan  kesehatan,  sejumlah negara  telah  berusaha  mengurangi peredarannya melalui penyuluhan/himbauan,  pengenaan  pajak sampai  dengan  pelarangan  secara  total. Negara-negara  yang  telah  membatasi peredaran  tas  plastik  antara  lain:  Afrika Selatan,  Australia,  Bangladesh,  China, Hongkong,  India,  Rwanda,  Bostwana, Irlandia, Kanada, Somaliland, dan Eritrea .(1)
Munculnya permasalahan di masyarakat
(lingkungan) menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya.  Sementara  itu,  upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan  lingkungan  membutuhkan dukungan
pendanaan APBN. Sebagaimana  tercantum  di  dalam  Pasal 24  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008  tentang  Pengelolaan  Sampah, Pemerintah perlu menyediakan pendanaan  untuk  mengatasi  ekses  tas plastik.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah dapat  mempertimbangkan  pengenaan cukai  pada  tas  plastik  seiring  dengan semakin besarnya tanggung jawab Pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya.
Kebijakan  yang  dapat  ditempuh
pemerintah untuk meningkatkan
penerimaan  negara  dilakukan  melalui ekstensifikasi cukai. Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai
(UU39/2007)  membuka  kemungkinan untuk menambah jenis-jenis barang kena cukai. Pengenaan cukai pada tas plastik dapat  menambah  penerimaan  negara sekaligus melindungi masyarakat.
Namun, penetapan kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut perlu mempertimbangkan  kondisi  masyarakat karena pungutan tersebut akan menambah beban/pengeluaran publik.
Kebijakan  ektensifikasi  cukai  pada tas plastik akan menimbulkan dilema. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap bermanfaat  bagi  APBN,  masyarakat umum  dan  lingkungan,  tetapi  di  sisi  lain menimbulkan  kerugian  bagi  produsen dan pengguna tas plastik. Adanya dilema tersebut menjadi daya tarik penulis untuk melakukan  kajian  mengenai  kebijakan ekstensifikasi  cukai  pada  tas  plastik. Adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan ekstensifikasi
cukai berdasarkan UU 39/2007
dan manfaatnya bagi masyarakat akan meningkatkan keyakinan akan
pencapaian tujuan negara, yakni tercapainya situasi dan kondisi masyarakat  yang  adil  dan  makmur (sejahtera).
Tujuan  yang  penulis  harapkan  dari
kajian ini untuk: 1) Mengetahui kemungkinan pengenaan cukai tas plastik  berdasarkan  UU  39/2007.  2) Mengetahui  upaya  Pemerintah  untuk melindungi  lingkungan  melalui  cukai  tas plastik.
Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dengan mengidentifikasikannya  sebagai  berikut  : 1)  Apakah  tas  plastik  memenuhi  syarat untuk dapat dikenakan cukai berdasarkan UU 39/2007; 2)  Bagaimana upaya  Pemerintah  untuk  melindungi lingkungan melalui cukai tas plastik?

## Kerangka Teoritis
Cukai adalah  salah  satu  instrumen fiskal  yang  cukup  penting  bagi  otoritas negara. (2) Pungutan  cukai  adalah  salah satu  jenis  pajak  tidak  langsung,  yaitu pajak  yang  bebannya  dapat  dikenakan kepada  pengguna  produk  dan  secara berulang-ulang .(3)
Barata  dan  Zul  menentukan  cara mengkategorikan  suatu  pajak,  apakah termasuk jenis pajak langsung atau tidak langsung,  yaitu  dengan  memperhatikan tiga  unsur  pajak  sebagai  berikut: (4) 1) Penanggung  jawab  pajak  (wajib  pajak), yaitu  orang-orang  yang  secara  formal yuridis  harus  membayar  pajak.  2) Penanggung  pajak,  yaitu  orang  yang secara riil (nyata) memikul dahulu beban pajak  yang  harus  dibayar.  3)  Pemikul pajak,  yaitu  orang-orang  yang  menurut
undang-undang harus dibebani pajak.
Apabila  ketiga  unsur  tersebut  ada pada  diri  seseorang,  maka  pajak  yang dibayarkan tersebut dikategorikan sebagai  pajak  langsung,  namun  bila salah satu unsur tadi terpisah pada lebih satu orang, maka pajak yang dibayarkan dikategorikan sebagai pajak tidak langsung.
Pungutan cukai yang dipungut oleh pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai termasuk  dalam  kategori pajak  tidak  langsung,  karena  unsur subyek pajak sebagaimana uraian pengkategorian di atas berada lebih dari satu  orang.  Posisi  penanggung  jawab pajak  dan  penanggung  pajak  riil  adalah pengusaha  yang  memproduksi  barang- barang  kena  cukai,  sedangkan  pemikul pajak  akhir  adalah  konsumen  sebagai end  user dari  barang-barang  kena  cukai tersebut. (5)
UU 39/2007 menyebutkan
pengertian  cukai  sebagai  pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang  tertentu  dan  mempunyai sifat  dan  karakteristik  seperti  ditetapkan dalam  undang-undang.  Adapun  sifat barang-barang tersebut adalah destruktif dan  adiktif.  Maksud  karakteristik  barang kena  cukai  adalah  mempunyai  ciri khusus  dibandingkan  dengan  produk lainnya  yang  dikonsumsi  masyarakat. Ciri  khusus  pada  barang  kena  cukai tersebut  karena  mengancam  terhadap tubuh manusia sehingga perlu
dikendalikan  agar  penggunaannya  tidak berkembang luas. (6)
Terdapat  tiga  konsep  dasar  cukai yang  bersifat  universal,  sebagaimana diutarakan  oleh  Cnossen  dan  Agung, yaitu; (7)

## Selectivity in coverage
Pemilihan  obyek  cukai  bersifat terbatas  ( selectivity )  dan  penentuan tingkat  tarif  cukai  untuk  masing-masing produk  yang  dipungut  cukai  dilakukan secara  terpisah  sesuai  dengan  tujuan dasar pengenaan cukai.

## Discrimination in intens
Pungutan cukai ditujukan untuk maksud- maksud  tertentu  yang  diinginkan  oleh otoritas  pemerintah  agar  suatu  produk tidak leluasa dikonsumsi masyarakat.

## Some form of quantitative measurement
Desain pengutan cukai biasanya berimplikasi  terhadap  beberapa  bentuk pengawasan  fisik.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  menentukan tax  liability serta menyakinkan  agar  para  subyek  cukai compliance with the law .
UU  39/2007  menyebutkan  bahwa penerimaan  negara  yang  berasal  dari cukai,  ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.
Sementara  bagi  pengusaha,  BKP  lebih ditujukan  untuk  memberi  kesempatan guna  menyesuaikan  produksinya,  dalam arti  membatasi  atau  mengurangi  kadar
dalam  produk  yang  dihasilkan  dan dianggap membahayakan kesehatan. (8)
Pasal  2  UU  39/2007  menyebutkan barang-barang yang kena cukai mempunyai sifat atau karakteristik sebagai  berikut: (9) 1)  Konsumsinya  perlu dikendalikan  :  Pengendalian  ini  diartikan sebagai  pembatasan  konsumsi  barang kena  cukai  untuk  menghindari  dampak negatif bagi masyarakat. 2) Peredarannya perlu diawasi :
Pengawasan  terhadap  barang  kena cukai untuk menghindari terjadinya keresahan masyarakat terhadap peredaran  barang  kena  cukai  dimaksud. Pengawasan peredaran dilakukan dengan cara pembatasan dengan memperketat  pengawasan  produksi  / perizinan.  3)  Menimbulkan  dampak negatif : Pembebanan cukai atas barang kena  cukai  didasarkan  kepada  ukuran akan  dampak  pemakaian  dari  barang kena  cukai  bagi  masyarakat  atau lingkungan  hidup.  4)  Pemakaiannya perlu  pembebanan  pungutan  negara demi keadilan dan keseimbangan.
Kewajiban cukai hanya dibebankan kepada  orang-orang  yang  memang seharusnya  diwajibkan  dan  diterapkan secara sama dalam hal dan kondisi yang sama. (10)
Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai menetapkan tiga jenis barang kena cukai yang  terdiri  dari:  1)  Etil  alkohol  atau etanol,  dengan  tidak  mengindahkan
bahan  yang  digunakan  dan  proses pembuatannya. 2) Minuman yang mengandung  etil  alkohol  dalam  kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan  yang  digunakan  dan  proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang  mengandung  etil  alkohol.  3)  Hasil tembakau  yang  meliputi  sigaret,  cerutu, rokok  daun,  tembakau  iris,  dan  hasil pengolahan  tembakau  lainnya,  dengan tidak  mengindahkan  digunakan  atau tidak  bahan  pengganti  atau  bahan pembantu dalam pembuatannya.
Pertimbangan  hanya  mengenakan obyek cukai hanya atas tiga jenis barang bersifat untuk sementara waktu. Undang- undang  cukai  memberikan  kemungkinan bagi  penemuan  barang  yang  berpotensi menjadi  obyek  cukai.  Pengenaan  cukai pada  obyek  barang  yang  baru  dapat ditempuh melalui beberapa pertimbangan  sebagai  berikut: (11) 1)
Mengendalikan, mengawasi, dan membatasi  beredarnya  barang-barang yang dianggap tidak baik/tidak sehat dan berdampak negatif jika dikonsumsi masyarakat.  2)  Menghindari  terjadinya pengaruh  atau  ancaman  terhadap  pihak lain  ( diseconomies ).  3)  Potensi  cukai dapat dikenakan terhadap barang- barang konsumsi dianggap mewah/nonesensial.  4)  Cukai  sebagai sarana untuk mengurangi pengangguran dan  menambah  tersedianya  lapangan kerja. ( employment creation ).
Cnossen mengidentifikasikan
beberapa tujuan mendasar dari pemungutan  cukai  oleh  otoritas  negara, antara  lain  : (12) 1)  Untuk  meningkatkan pendapatan ( to raise revenue ).
Instrumen cukai memiliki fungsi budgetair ,  yaitu  sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  negara  yang  cukup penting.  2)  Untuk  mengkompensasikan biaya  eksternalitas  ( to  reflect  external costs ). Eksternalitas didefinisikan sebagai biaya atau manfaat dari transaksi  pasar  yang  tidak  tercermin dalam  harga. (13) Eksternalitas  terjadi pada saat seseorang melakukan tindakan yang mempunyai dampak terhadap  orang  lain  atau  segolongan orang  lain  tanpa  adanya  kompensasi apapun  juga  sehingga  timbul  inefisiensi dalam  alokasi  faktor  produksi. (14) Dalam konteks pungutan cukai, biaya eksternalitas  yang  dimaksudkan  adalah beban yang harus ditanggung pemerintah  sebagai  akibat  konsumsi terhadap  produk-produk  yang  dikenakan cukai, seperti untuk biaya pengobatan/kesehatan  masyarakat  dan pelestarian lingkungan.
3)
Untuk mengendalikan  konsumsi  ( to  discourage consumption ).  Cukai  adalah  instrumen efektif yang dapat menghalangi
konsumsi  terhadap  produk-produk  yang berdampak negatif,
dengan meningkatkan  beban  cukai  setinggi- tingginya.
Pungutan  cukai  cocok  digunakan sebagai  instrumen  pengendali  konsumsi
terutama  di  negara-negara  berkembang oleh  karena  pola behaviour konsumsi masyarakatnya cenderung price sensitively . Apabila beban cukai diterapkan  dalam  besaran  yang  tepat maka pola konsumsi masyarakat cenderung akan menurun. (15)
Berdasarkan  pasal  5  UU  39/2007,
Indonesia menganut sistem pembebanan tarif cukai sebagai berikut. (16)

## Tarif cukai advalorum atau persentase
Dalam  sistem  tarif  advalorum, pungutan  cukai  dihitung  berdasarkan besaran persentase tertentu yang dikalikan dengan harga dasar tertentu.
Cukai = Tarif % x Harga Dasar Keuntungan dalam sistem tarif advalorum adalah mudah dalam mengikuti  perkembangan  harga  pasar. Hal  ini  karena  komponen  tarif  cukai bersifat  variabel  terhadap  harga  jual barang kena cukai. Dari sisi pemahaman maupun  cara  perhitungan  cukainya, maka  sistem  tarif  cukai  advalorum  juga lebih  simpel  dan  mudah.  kesulitan  yang dihadapi pemerintah terhadap penerapan  sistem  tarif  cukai  advalorum adalah  dalam  hal  pengawasan  di lapangan.

## Tarif Cukai Spesifik
Dalam  sistem  tarif  cukai  spesifik, pungutan  cukai  dihitung  dengan  cara mengalikan  antara  Tarif  cukai  dalam satuan  Rupiah  dengan  jumlah  satuan
spesifik tertentu.
Cukai = Tarif Rp x Jumlah Satuan Spesifik (liter atau batang) Dari sisi keuntungan, sistem tarif spesifik relatif akan memudahkan aparatur Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  dalam pengawasan terhadap peredaran Barang Kena  Cukai  di  pasaran.  Kerugian  yang dihadapi  dalam  penerapan  sistem  tarif spesifik  lebih  kepada  sifattarif  spesifik yang tidak dapat mengikuti perkembangan harga pasar. Ekstremnya dapat dikatakan bahwa berapapun peningkatan  harga  yang  terjadi  di  pasar tidak  akan  mempengaruhi  besarnya pungutan cukai.
Sistem perpajakan yang baik adalah sistem  perpajakan  yang  memberikan pengaruh terbaik terhadap perekonomian negara. (17)
Fajar mengatakan  bahwa  upaya  pemerintah melalui  berbagai  kebijakannya  untuk menggenjot  penerimaan  negara  dari sektor perpajakan harus ditimbang secara proporsional agar setiap kebijakan  pajak tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian nasional. (18)
Pajak
dapat menyebabkan pergeseran  penggunaan  faktor-faktor produksi.  Pergeseran  yang  dimaksud adalah dengan  mengubah  pola  produksi sehingga  menghasilkan  barang-barang yang  lebih  rendah  biaya  produksinya akibat  tarif  pajak  yang  lebih  kecil  atau beralih produksi. (19)
Seberapa  jauh  pengaruh  pajak
terhadap penggunaan faktor-faktor produksi dipengaruhi elastisitas
permintaan terhadap barang-barang yang  dihasilkan.  Barang-barang  yang tingkat permintaannya in-elastis sempurna tidak akan terpengaruh dengan adanya pengenaan pajak. Konsumen  akan  membayar  seluruh beban  pajak  yang  ditambahkan  pada harga barang. Sebaliknya, jika elastisitas permintaan  barang  adalah  sempurna, perusahaan  tidak  dapat  mengalihkan beban  pajaknya  pada  harga  barang sehingga  disarankan  untuk  barang- barang  yang  memiliki  elastisitas  tinggi, dikenakan pajak yang ringan. (20)
Reaksi individu terhadap pengenaan pajak  lebih  banyak  ditentukan  oleh elastisitas penawaran usaha. Bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan
rendah, biasanya permintaannya  terhadap  penghasilan adalah tinggi. Sehingga elastisitas penawaran  usahanya adalah tinggi dimana  dengan  turunnya  pendapatan, justru  akan  mendorong  kemauan  kerja yang  lebih  besar.  Sedangkan  bagi mereka yang kurang peduli dengan gaya hidup  mewah,  permintaannya  terhadap penghasilan  rendah  sehingga  elastisitas penawaran  usaha  dalam  hubungannya dengan  penghasilan  adalah  rendah juga. (21)
Kebijakan perpajakan akan memberi dampak  yang  signifikan  jika  disusun secara komprehensif, dengan
mempertimbangkan seluruh dampak yang  dapat  ditimbulkan  pada  level ekonomi  makro.  Seperti  dikutip  dari Musgrave, kriteria yang bisa menentukan
baik tidaknya sebuah kebijakan perpajakan dapat dilihat sebagai berikut: (22) 1)  Penerimaan/pendapatan harus  ditentukan  dengan  tepat.  2) Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang  harus  dikenakan  pajak  sesuai dengan kemampuannya. 3) Penanggung akhir  beban  pajak  harus  menjadi  pokok perhatian. 4) Peraturan perpajakan harus mendukung kebijakan perekonomian dan mendorong  pasar  yang  efisien.  5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai  stabilisasi  dan  pertumbuhan ekonomi. 6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan mudah  dipahami  oleh  wajib  pajak.  7) Biaya administrasi dan biaya-biaya pembayaran  pajak  lainnya  harus  dibuat serendah mungkin.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualitatif karena bertujuan memberikan  gambaran  dan  penjelasan secara tertulis terhadap obyek penelitian, yaitu  upaya  ekstensifikasi  barang  kena cukai  pada  tas  plastik.  Proses  analisis dilakukan  menggunakan  norma-norma hukum  (undang-undang),  teori  keuangan publik serta penelitian-penelitian terdahulu yang  berkaitan  dengan  pembatasan  tas
plastik. Penelitian ini memfokuskan pada upaya pengenaan cukai untuk mengurangi  dampak  negatif  peredaran tas plastik.
Pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik studi  literatur.  Data  dikumpulkan  melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan  dengan  topik  kajian  untuk mendapatkan data sekunder. Data kualitatif  yang  telah dikumpulkan  disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan.

## ANALISIS DATA

## Hasil Penelitian
Tas  plastik  termasuk  ke dalam  jenis plastik Low Density Polyethylene (LDPE) yang  berasal  dari  minyak  bumi.  Sifat LDPE  ini  kuat,  tembus  cahaya,  fleksibel dan  daya  proteksi  terhadap  uap  air tergolong baik. LDPE dapat didaur ulang tetapi  sulit  dihancurkan  oleh  alam sehingga  dalam  jangka  panjang  dapat menimbulkan pencemaran bagi
lingkungan. (23)
Tas plastik yang beredar di Indonesia memiliki nomor Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  06-6312-2000. Tas plastik dapat dibuat dari jenis plastik High  Density  Polyethylene (HDPE).
HDPE  memiliki  bentuk  fisik  lebih  kaku, sementara bentuk LDPE lebih lembut. (24)
Tas  plastik  yang  menggunakan  bahan HDPE umumnya berwarna hitam, memiliki  ciri  fisik  relatif  lebih  tebal,  kuat
dan awet.
Tas plastik yang beredar di masyarakat  memiliki  berbagai  ukuran mulai  15  cm,  17  cm,  24  cm,  28  cm,  40 cm hingga 50 cm dengan ketebalan 0,01 mm  dan  0,03  mm.  Tas  plastik  pun memiliki  berbagai  warna  yaitu  hitam, putih,  biru,  merah,  kuning,  merah  putih dan hitam putih. (25)
Dalam satu tahun penduduk seluruh dunia  dapat  menggunakan  tas  plastik sebanyak  500  juta  hingga  1  miliar  dan setiap  orang  menggunakan  150  tas plastik tiap tahun. Untuk membuat plastik sebanyak  itu  dibutuhkan  12  juta  barel minyak  dan  14  juta  batang  pohon sebagai bahan baku dasarnya. (26)
Data Kementerian Perindustrian menyebutkan  bahwa  saat  ini  terdapat sekitar  925  produsen  plastik  dari  hulu sampai  hilir.  Produsen  plastik  sebanyak itu  berhasil  menyerap  lebih  dari  37.000 tenaga kerja. (27) Adapun jumlah produsen tas plastik,  yang  merupakan  industri  hilir plastik, tercatat sebanyak 180 perusahaan.
Penggunaan tas plastik telah dikenal luas.  Tingkat  produksinya  diperkirakan akan  terus  meningkat  seiring  dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat.
Data Kementerian
Perindustrian
menyebutkan  angka  konsumsi  plastik nasional per kapita mencapai 10 kg pada tahun  2011. (28) Sementara  itu,  Data Asosiasi  Pengusaha  Ritel  Indonesia (Aprindo)  menyebutkan  terdapat  1,8  juta
pengguna  tas  plastik  di  Indonesia  dan dalam satu tahun satu orang menggunakan 350 tas plastik. (29)
Berdasarkan  produksi  sampah  per orang  yaitu  800  gram  per  hari  dan dengan 220  juta  jumlah  penduduk  maka diperkirakan  jumlah  timbulan  sampah nasional mencapai 176 ribu ton per hari. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan  Hidup  tahun  2007,  volume timbulan  sampah  di  194  kabupaten  dan kota di Indonesia mencapai 666 juta liter atau  setara  42  juta  kilogram,  sementara komposisi  sampah  plastik  mencapai  14 persen  atau  6  juta  ton. (30) Jumlah sampah plastik yang terbuang diperkirakan  terus  meningkat  hingga mencapai 26.500 ton per hari. (31)
Di  balik  keunggulannya,  tas  plastik menimbulkan masalah lingkungan karena  sulit  didaur  ulang  sehingga mengganggu  ekosistem.  Hal  ini  terjadi karena  plastik  termasuk  bahan  yang sangat  sukar  diurai  oleh  alam.  Plastik membutuhkan  waktu  1000  tahun  agar dapat  terurai  secara  alamiah  di  tanah dan  sekitar  450  tahun  untuk  dapat diuraikan di air. Tas plastik yang dibuang di  air  membahayakan  makhluk  hidup yang  ada  di  air  serta  dapat  merusak ekosistem yang berada dibawah permukaan  laut.  Menurut  para  pakar lingkungan, diperkirakan terdapat 100.000  hewan  mamalia  air  yang  mati setiap  tahun  karena  menelan  sampah plastik  di  Samudra  Pasifik  Utara. Di
samping  itu,  sampah  tas  plastik  tidak diambil  oleh  pemulung  karena  tidak memiliki nilai jual, meskipun dapat didaur ulang, sehingga keberadaan sampah tas plastik semakin menumpuk.
Keberadaan  sampah  plastik  dapat mengganggu  kesehatan.  Hal  ini  dipicu oleh  perilaku  sebagian  masyarakat  yang memusnahkan  limbah  plastik  dengan cara dibakar. Proses pembakaran tersebut akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan yaitu  apabila  proses  pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara  sebagai  dioksin.  Senyawa  ini sangat berbahaya bila  terhirup  manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker,  hepatitis,  pembengkakan  hati, gangguan sistem saraf dan depresi.
Ide  pembatasan  tas  plastik  telah dilaksanakan di sejumlah negara.
Sebagian  negara  menerapkan  larangan penggunaan  tas  plastik,  dan  sejumlah negara  lain  menggunakan  instrumen ekonomi  (harga  atau  pajak).  Adapun negara-negara maju yang telah menerapkan  pembatasan  peredaran  tas plastik antara lain: Australia, Irlandia, dan Kanada.  Sementara  itu,  di  jajaran negara-negara  berkembang  yang  telah menerapkan kebijakan pembatasan antara  lain:  Bangladesh,  Bostwana,  dan India.
Berbagai  kajian  telah  melaporkan hasil  penerapan  kebijakan  pembatasan tas plastik sebagai berikut:
1)
Bangladesh. Tas plastik telah menyumbat  saluran  air  menyebabkan banjir  besar  yang  banyak  memakan korban jiwa. Mulai Maret 2002,
Pemerintah Bangladesh melarang produksi  dan  peredaran  tas  plastik. Sebelum  pelarangan  tersebut,  konsumsi tas  plastik  mencapai  9  juta  per  hari  dan sekitar 85% dari jumlah tersebut menjadi sampah  di  aliran  sungai.  Pelarangan peredaran  tas  plastik  tersebut  awalnya hanya berlaku di ibukota dan selanjutnya berlaku  secara  nasional.  2)  Bostwana. Dikgang  dan  Visser  meneliti  pengenaan cukai tas plastik di Bostwana. Pemerintah  Bostwana  memberlakukan pungutan  cukai  tas  plastik  pada  Juli 2007. Pengenaan cukai tersebut menurunkan  penggunaan  tas  plastik secara  signifikan.  Dalam  rentang  waktu 18 bulan sejak kebijakan cukai diterbitkan,  harga  tas  plastik  secara keseluruhan meningkat 31% dan penggunaan tas plastik secara keseluruhan turun hingga 50%.
Keberhasilan tersebut disebabkan Pemerintah  Bostwana  konsisten  dalam menetapkan  tarif  cukai  yang  tinggi.  3)
Denmark. Pada Januari 1994,
Pemerintah  Denmark  menerbitkan  pajak kemasan  ( packaging  tax ),  termasuk pada  tas  plastik  dan  tas  kertas. Kebijakan tersebut mengurangi penggunaan  tas  plastik  dan  tas  kertas hingga  66%.  Pajak  ini  termasuk  dalam harga dari produsen/distributor tas
plastik kepada pedagang eceran ( retailer )  sehingga  pajak  tersebut  tidak langsung  dibayar  oleh  konsumen.  4) Hongkong. Pemerintah Hongkong
melarang  pedagang  eceran  ( retailer )
memberikan fasilitas tas plastik tambahan secara cuma-cuma. Di samping itu, Terdapat fasilitas penukaran tas plastik di supermarket. 5) India. Pada Januari 2009,
Pemerintah India melarang  penggunaan  tas  plastik  di seluruh  area  pasar.  Namun  penelitian yang dilakukan oleh Gupta menunjukkan bahwa  kebijakan  tersebut  tidak  efektif. Selanjutnya,  Gupta  mangajukan  saran- saran sebagai berikut ;
Untuk mengefektifkan  larangan,  Pemerintah harus  melakukan  sosialisasi  mengenai adanya sanksi yang tegas atas penggunaan  tas  plastik  kepada  para pedagang  dan  konsumen.  Peraturan tersebut  harus  disertai  dengan  adanya institusi yang berwenang untuk menindak tegas para pelanggar.
Sosialisasi  mengenai  dampak  negatif bagi  lingkungan  dapat  mempengaruhi perilaku  konsumen  untuk  mengurangi penggunaan tas plastik. Instrumen ekonomi  melalui  subsidi  dan  pengenaan harga  tas  plastik  lebih  efektif  dalam mengurangi penggunaan tas plastik.    6)
Irlandia.
Tas plastik menjadi permasalahan besar di lingkungan pedesaan. Pada 4 Maret 2002, Pemerintah  memberlakukan  cukai  tas plastik  sebesar  0,15  euros.  Semua  tas
plastik  dikenakan  cukai,  termasuk  yang berbahan  biodegradable,  kecuali  tas plastik  berbahan  alami  dan  tas  plastik yang  didisain  untuk  digunakan  berulang kali,  dan  harganya  di  atas  0,70  euros. Cukai  ini  ditujukan  kepada  konsumen, sementara pedagang ( retailer ) diwajibkan untuk membebankan langsung kepada konsumen dan memasukkannya ke dalam bukti transaksi. Selanjutnya, cukai yang dipungut  pedagang  disetorkan  kepada Environment  Fund untuk  mendanai pengelolaan sampah dan berbagai program kelestarian lingkungan.
Pengenaan  cukai  berhasil  menurunkan penggunaan  tas  plastik  sebanyak  90  – 95%  dibandingkan  sebelum  adanya kebijakan  tersebut. 7)  Kanada.  Tas plastik  dikumpulkan  dalam  suatu  wadah khusus  yang  disediakan  di  berbagai tempat. Laporan yang diterbitkan menyebutkan  bahwa  program  tersebut berhasil mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi tidak dilaporkan mengenai  program  daur  ulang.  8) Negara  Eropa  lainnya.  Sejumlah  negara Eropa  membebankan  tanggung  jawab penanganan  sampah  tas  plastik  kepada produsen  untuk  mendaur  ulang  dan mengolah  sampah  tas  plastik.  Industri kemasan membayar kepada suatu lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan, memilah, mendaur ulang dan mengolah sampah tas plastik. Biaya  pengolahan  atas  sampah  tas
plastik ditanggung oleh industri kemasan tanpa mengalihkan beban tersebut kepada  konsumen.  9)  Republik  Rakyat Cina (RRC). Sebagaimana dikemukakan oleh Haoran, wacana kebijakan pembatasan  peredaran  tas  plastik  di RRC  telah  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Namun  dalam  pelaksanaannya, upaya tersebut kurang berhasil sehingga pada  1  Juni  2008  pemerintah  pusat menerbitkan  kebijakan  pembatasan  tas plastik  secara  nasional.  Pemerintah melarang  supermarket,  toko,  dan  para pedagang  ( retailer )  memberikan  fasilitas tas plastik kepada pembeli secara cuma- cuma. Harga tas plastik kepada konsumen ditetapkan  oleh masing- masing  pedagang  dengan  ketentuan  di atas  harga  perolehannya.  Kebijakan tersebut berhasil mengurangi penggunaan  tas  plastik  sebesar  49%. Selanjutnya,  Haoran  mengajukan  saran- saran  untuk  meningkatkan  keberhasilan kebijakan tersebut dalam jangka panjang, diperlukan upaya-upaya sebagai  berikut:  a)  Menambahkan  biaya eksternalitas  negatif  ke  dalam  harga  tas plastik. b) Melakukan diseminasi informasi berkaitan pelestarian lingkungan  secara  terus  menerus.  c) Meningkatkan kepatuhan (pengawasan).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh  Gusmayanti,  Ramadhani  dan  Iqbal di  Depok,  Jawa  Barat,  diketahui  bahwa berdasarkan  hasil  survei  kepada  171 responden, konsumen bersedia
mengurangi  penggunaan  tas  plastik melalui  pengenaan  biaya  per  satuan dengan  nilai  nominal  Rp50,  Rp100, Rp300,  Rp500  dan  Rp1000.  Hasil penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa mayoritas konsumen bersedia membayar  sebesar  Rp50  untuk  setiap tas  plastik.  Semakin  tinggi  tingkat  harga yang ditetapkan, semakin banyak konsumen yang tidak bersedia membayar sehingga mereka akan memilih  untuk  menggunakan  alternatif lain.  Dengan  demikian,  apabila  tas plastik  dikenakan  tarif  cukai  yang  tinggi maka  jumlah  penggunaan  tas  plastik akan  berkurang  sehingga  mengurangi total volume sampah, polusi dan pemanasan global.

## Pembahasan
Pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-4 menyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan negara  Indonesia  adalah  memajukan kesejahteraan  umum.  Sementara  itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional. Pada intinya, kebijakan  ekonomi  diarahkan  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.
Situasi  dan  kondisi  Indonesia  telah menarik minat investor. Berbagai produk industri dengan mudah diperoleh dengan harga  terjangkau.  Namun  di  balik  itu, terkandung ancaman ekses/dampak negatif  dari  produk-produk  industri.  Di antara  produk  yang  dipandang  dapat membahayakan  kesehatan  manusia  dan mencemari lingkungan adalah tas plastik.  Penggunaan  tas  plastik  sangat populer di masyarakat, tetapi
penggunaannya
menimbulkan eksternalitas negatif.
Dampak  negatif  yang  ditimbulkan oleh tas plastik, baik pada saat produksi maupun penggunaan, berpotensi mengancam  kesejahteraan  masyarakat. Hal ini terjadi karena proses produksinya menghasilkan polusi udara serta limbahnya mencemari lingkungan sehingga  menurunkan  kualitas  hidup masyarakat.  Di  sisi  lain,  pencemaran lingkungan  semakin  membebani  APBN, khususnya  untuk  bidang  kesehatan  dan perbaikan  kualitas  lingkungan.  Apabila semakin  besar  beban  APBN  untuk menanggulangi  dampak  kesehatan  dan lingkungan,  dikhawatirkan  kemampuan APBN untuk membiayai berbagai prioritas  program  pembangunan  lainnya menjadi berkurang.

## Legalitas  Pengenaan  Barang  Kena Cukai (BKC)  Pada Tas Plastik
Pemerintah  dituntut  untuk  menggali berbagai  potensi  yang  dapat  dihimpun
sebagai  alternatif  penerimaan  negara. Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan adalah melalui ekstensifikasi cukai.
Pada  dasarnya,  kebijakan  cukai diterapkan  untuk  melindungi  masyarakat dan  lingkungannya.  Hal  ini  sesuai dengan  pernyataan  tujuan  negara  di dalam  pembukaan  UUD  1945  yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menyejahterakan warga negaranya.
Kesejahteraan tersebut bermakna bahwa Negara bertugas menjamin keamanan/keselamatan dan menghadirkan kenyamanan bagi seluruh rakyat,  baik  secara  materiil  maupun spiritual.  Perlindungan  Negara  melalui penerapan  cukai  secara  ekonomi  akan meningkatkan harga jual produk sehingga  diharapkan  dapat  mengurangi tingkat  konsumsi  terhadap  barang  yang dipandang dapat membahayakan kesehatan  masyarakat  dan  mencemari lingkungan.
Permasalahan  ekses  tas  plastik  di masyarakat  menjadi  kewajiban/tanggung jawab  pemerintah  untuk  mengatasinya. Namun,  penggunaan  tas  plastik  tidak dapat  serta  merta  dilarang  karena berkaitan dengan pola kebiasaan masyarakat.  Di  samping  itu,  sejumlah penelitian telah melaporkan bahwa larangan  penggunaan  tas  plastik  tidak efektif  dalam  mengurangi  penggunaan tas plastik.
Kebutuhan
dana untuk
pembangunan  dari  tahun  ke  tahun
semakin  meningkat.  Kebutuhan  dana tersebut akan semakin bertambah dengan  adanya  kewajiban  Pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi pengelolaan sampah. Pada APBN 2012, dana  yang  dialokasikan  untuk  sektor kesehatan, melalui Kementerian Kesehatan,  sebesar  Rp29.915,8  miliar, sementara  untuk  bidang  lingkungan hidup sebesar Rp885,4 miliar. Jumlah ini diperkirakan  akan  terus  bertambah, mengingat  semakin  tingginya  aktivitas perdagangan.
Pengenaan  pungutan  pajak  pada suatu barang  untuk  melindungi terhadap suatu dampak eksternalitas negatif dapat menggunakan  mekanisme  penetapan cukai.  Pada  dasarnya,  kebijakan  cukai diterapkan  untuk  melindungi  masyarakat dan  lingkungannya.  Hal  ini  sesuai dengan  pernyataan  tujuan  negara  di dalam  pembukaan  UUD  1945  yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menyejahterakan warga negaranya.
Kesejahteraan tersebut bermakna bahwa Negara bertugas menjamin keamanan/keselamatan
dan menghadirkan kenyamanan bagi seluruh rakyat,  baik  secara  materiil  maupun spiritual.  Perlindungan  Negara  melalui penerapan  cukai  secara  ekonomi  akan meningkatkan harga jual produk sehingga  diharapkan  dapat  mengurangi tingkat  konsumsi  terhadap  barang  yang dipandang dapat membahayakan kesehatan  masyarakat  dan  mencemari
lingkungan.
Undang-undang  Nomor  39  Tahun 2007  tentang  Perubahan  atas  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang
Cukai
(UU39/2007) membuka kemungkinan  untuk  menambah  jenis- jenis barang kena cukai. Pasal 1 ayat (1) UU  39/2007  yang  menyatakan  bahwa cukai  adalah  pungutan  negara  yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu  yang  mempunyai  sifat  atau karakteristik  yang  ditetapkan  dalam undang-undang.  Perlindungan  Negara melalui penerapan cukai secara ekonomi akan  meningkatkan  harga  jual  produk sehingga  diharapkan  dapat  mengurangi tingkat  konsumsi  terhadap  barang  yang dipandang dapat membahayakan kesehatan  masyarakat  dan  mencemari lingkungan. Pentingnya memberikan perlindungan terhadap kualitas
lingkungan  tercermin  di  dalam  Misi Pembangunan
Nasional. Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menyatakan bahwa Pemerintah berupaya  mewujudkan  Indonesia  asri dan lestari. Pembangunan yang dijalankan harus memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  dengan  tetap  menjaga fungsi,  daya  dukung,  dan  kenyamanan dalam  kehidupan  pada  masa  kini  dan
masa depan.
Upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan tercermin di dalam  Penjelasan  UU  18/2008.  Pasal  3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan  pemerintah  daerah  mempunyai tanggung  jawab  pengelolaan  sampah dalam  mewujudkan  hak  masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Adapun  tanggung  jawab  terhadap upaya mewujudkan kelestarian lingkungan  tersebut  berada  di  pundak Pemerintah.  Pasal  5  UU  18/2008 menyebutkan  bahwa  Pemerintah  dan pemerintah  daerah  bertugas  menjamin terselenggaranya  pengelolaan  sampah yang  baik  dan  berwawasan  lingkungan. Sementara itu, Pasal 6 huruf d menyatakan  bahwa  tugas  Pemerintah dan pemerintahan daerah melaksanakan pengelolaan  sampah  dan  memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
UU  18/2008  secara  tegas  mengatur pembiayaan  pengelolaan  sampah.  pasal 24 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah  daerah  wajib  membiayai penyelenggaraan  pengelolaan  sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Ketentuan  sebagaimana  tercantum
di dalam pasal 24 UU 18/2008
menimbulkan kebutuhan pendanaan bagi  pengelolaan  sampah  dari  APBN. Selama ini, pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam  membiayai  pengelolaan  sampah, pemerintah daerah mengenakan retribusi kepada masyarakat. Namun, pengenaan retribusi  ini  bersifat  umum  dan  belum menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola sampah tas plastik.
UU 39/2007 membuka kemungkinan untuk menambah jenis-jenis barang kena cukai sesuai dengan sifat atau karakteristik barang. Hal ini sebagaimana  dinyatakan  dalam  pasal  1 ayat  (1)  UU  39/2007  yang  menyatakan bahwa  cukai  adalah  pungutan  negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu  yang  mempunyai  sifat  atau karakteristik  yang  ditetapkan  dalam undang-undang.  Perlindungan  Negara melalui penerapan cukai secara ekonomi akan  meningkatkan  harga  jual  produk sehingga  diharapkan  dapat  mengurangi tingkat  konsumsi  terhadap  barang  yang dipandang dapat membahayakan kesehatan  masyarakat  dan  mencemari lingkungan.
Dengan  penerapan  cukai  akan mendorong  masyarakat  memaksimalkan manfaat ekonomi penggunaan tas plastik sehingga pemanfaatannya menghasilkan nilai  tambah,  seperti  menjadikannya bahan kerajinan, pengolahan lebih lanjut
menjadi  bahan  bakar  minyak  atau setidaknya akan  mendorong  masyarakat lebih hemat dalam penggunaan plastik.
Sebagaimana  dinyatakan  di  dalam APBN 2012, fokus anggaran pemerintah diarahkan  kepada  program-program pro poor,  pro  job,  pro  growth,  dan  pro environment .  Artinya,  kebijakan  cukai yang  akan  diambil  pemerintah  harus diarahkan (mempertimbangkan pengaruhnya) pada pengurangan jumlah kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi serta melindungi lingkungan.
Dari sisi fiskal, kebijakan cukai yang ditempuh pemerintah untuk mengarahkan  penggunaan  tas  plastik secara  lebih  efisien.  Di  samping  itu, kebijakan  cukai  tersebut  diterbitkan untuk melindungi masyarakat dan lingkungannya.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  tujuan  negara  di  dalam pembukaan
UUD
1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban menyejahterakan warga negaranya.
Kesejahteraan tersebut bermakna bahwa Negara bertugas
menjamin
keamanan/keselamatan
dan
menghadirkan kenyamanan bagi seluruh rakyat,  baik  secara  materiil  maupun spiritual.
Upaya
Pemerintah

## Mengurangi
Dampak Negatif Peredaran Tas Plastik
Penggolongan  tas  plastik  sebagai barang  kena  cukai  harus  mendapatkan
persetujuan  dari  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR).  Sebagaimana dinyatakan di  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UU39/2007, penambahan  atau  pengurangan  jenis Barang  Kena  Cukai  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sementara  di  dalam  penjelasan  pasal tersebut dinyatakan bahwa penambahan atau  pengurangan  jenis  barang  kena cukai  disampaikan  oleh  pemerintah kepada  alat  kelengkapan  DPR  RI  yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan  dalam  Rancangan  Undang- Undang  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara.
Apabila  pembatasan  penggunaan tas  plastik  menggunakan  mekanisme peraturan daerah, maka kebijakan tersebut kurang efektif. Hal ini sebagaimana  pernah  diterapkan  Cina sebelum  tahun  2008.  Sementara  itu, sampah  tas  plastik  tidak  dapat  hanya dikompensasi  dengan  pungutan  pajak daerah  karena  potensi  eksternalitas negatifnya  sangat  luas,  seperti  banjir, polusi  air  dan  udara  yang  dampaknya melewati  batas-batas  wilayah.  Sebagai contoh,  timbunan  sampah  plastik  yang berasal dari daerah hulu dapat mengakibatkan banjir di wilayah hilir atau pembakaran  limbah  plastik  yang  dapat menyebar ke wilayah sekitarnya. Demikian  pula  dengan  pencemaran  air atau  turunnya  kemampuan  air  tanah dalam  menyimpan  air  karena  terhalang
oleh sampah plastik di permukaan tanah.
Pengenaan cukai pada  produk plastik  dipandang  lebih  efektif  dalam mengurangi penggunaan kemasan plastik  daripada  dilakukan  pelarangan penggunaan  kemasan  plastik  secara umum. Kebijakan cukai dapat diterapkan untuk  menambah  penerimaan  negara yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai berbagai program kesejahteraan masyarakat.  Di  samping  itu,  terdapat tujuan  lain  yang  dapat  dicapai  yaitu sebagai  sarana  memberikan  kesadaran masyarakat untuk mengurangi pemakaian  tas  plastik  yang  dapat merugikan kesehatan dan lingkungan.
Perkiraan  jumlah  penerimaan  dari ekstensifikasi  cukai  tas  plastik  dapat menggunakan  tarif  spesifik  dan  dihitung berdasarkan  jumlah  tas  plastik  yang digunakan  oleh  masyarakat.  Pemilihan jenis tarif tersebut
berdasarkan
pertimbangan dalam hal kemudahan dan
efektivitas pelaksanaan serta pengawasannya di lapangan.
Apabila  pemerintah  mengenakan tarif  spesifik  sebesar  Rp1000/tas  plastik dan  terdapat  1,8  juta  pengguna  tas plastik  di  Indonesia  dan  dalam  satu tahun  satu  orang  menggunakan  350  tas plastik, (46) maka Pemerintah akan mendapatkan tambahan penerimaan sebesar  Rp  630  miliar  per  tahun. Penerimaan  tersebut  sekitar  8  persen dari  realisasi  penerimaan  cukai  tahun 2011.  Jumlah  tersebut  lebih  besar daripada  jumlah  penerimaan  cukai  ethyl alkohol (EA) dan cukai minuman mengandung  ethyl  alkohol  (MMEA) masing-masing sebesar 0,2% dan 3,6%. Adapun  jumlah  realisasi  penerimaan cukai  tahun  2007-2011  sebagaimana tercantum di Tabel 1.
Tabel 1

## Perkembangan Realisasi Penerimaan Cukai, 2007-2011
(triliun rupiah) Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Real. % thd Total Real. % thd Total Real. % thd Total Real. % thd Total Real. % thd Total Cukai hasil tembakau 43,5 97,4 49,9 97,4 55,4 97,6 63,3 95,7 73,3 95,1 Cukai ethyl alkohol (EA) 0,4 1 0,4 0,8 0,4 0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 Cukai minuman mengandung ethyl alkohol (MMEA) 0,7 1,5 0,9 1,7 0,9 1,6 2,7 4,1 3,6 4,7 Denda administrasi cukai 0,005 0,01 0,012 0,02 0,016 0,03 0,013 0,02 0,011 0,01 Cukai lainnya 0,028 0,1 0,015 0 0,01 0 0,015 0 0,011 0 Jumlah 44,7 100 51,3 100 56,7 100 66,2 100 77 100
Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2013
Cukai pada tas plastik dapat dikenakan  pada  saat  pedagang/retailer memberikan  tas  plastik  kepada  pembeli. Sedangkan  label  cukai  dapat  dilekatkan pada  kemasan  tas  plastik.  Nilai  cukai pada suatu kemasan  tas plastik sebesar Rp1000  dikali  jumlah  lembaran  tas plastik di dalam kemasan.
Bagi  masyarakat,  pengenaan  cukai akan menaikkan pengeluaran masyarakat  untuk  mendapatkan  tas plastik.  Hal  ini  sebagaimana  sifat  cukai sebagai  pajak  tidak  langsung  sehingga pengenaan  tarif  cukai  akan  dialihkan bebannya dari produsen kepada konsumen.  Mengingat  penggunaan  tas plastik bukan termasuk bahan kebutuhan pokok,  masyarakat  dapat  mengurangi penggunaan tas plastik tanpa mengurangi  tingkat  kesejahteraannya. Kemungkinan  yang  perlu  dipersiapkan adalah mengubah budaya/kebiasaan masyarakat  yang  selama  ini  terbiasa menggunakan  tas  plastik.  Oleh  karena itu  diperlukan  sosialisasi  secara  intensif kepada seluruh masyarakat.
Bagi produsen tas plastik,  kebijakan pengenaan cukai akan menaikkan harga jual  produk  tas  plastik.  Kenaikan  harga tas plastik akan mengakibatkan penurunan tingkat permintaan tas plastik sehingga  pendapatan  produsen  menjadi menurun sehingga kemampuan perusahaan  untuk  menggaji  karyawan mengecil. Namun demikian, pembatasan penggunaan  tas  plastik  tidak  akan
membahayakan  kelangsungan  usaha produsen  plastik.  Hal  ini  sebagaimana terjadi  di  berbagai  negara  lain  yang menerapkan larangan/pembatasan penggunaan plastik, tetapi tidak terdapat laporan yang menyatakan adanya penutupan usaha atau gejolak lainnya.
Pengenaan  ekstensifikasi  Barang Kena  Cukai  pada  Tas  plastik  dapat mencerminkan harga  wajar  dari  dampak eksternalitas  negatif  yang  ditimbulkan pada saat produksi, penggunaan maupun  pembuangannya.  Pengenaan cukai tersebut diharapkan mampu mengurangi eksternalitas negatif penggunaan tas plastik.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa: 1.  Tas plastik memenuhi syarat dikenakan  cukai  atau  dikategorikan sebagai  Barang  Kena  Cukai  karena memiliki sifat dan karakteristik sebagai Barang Kena Cukai sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 2  ayat  (1)  UU  39/2007  tentang Perubahan  Atas  Undang  Undang Nomor  11  Tahun  1995  Tentang Cukai yaitu mempunyai sifat pemakaiannya  dapat  menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan  hidup.  Pengenaan  cukai pada  tas  plastik  dapat  dipandang sebagai  upaya  untuk  melindungi
masyarakat  dan  lingkungan  hidup
melalui pengendalian/pembatasan peredarannya.  Pasal  4  ayat  (2)  UU
39/2007 membuka peluang
ekstensifikasi cukai tas plastik melalui pembahasan Rancangan
Undang-Undang  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2.  Guna  mengurangi  dampak  negatif penggunaan  tas  plastik  terhadap lingkungan dan masyarakat, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk
mengenakan  cukai  pada  tas  plastik. Adapun  langkah-langkah  menjadikan tas plastik sebagai barang kena cukai sebagai berikut:
a.  Mengusulkan  pengenaan  cukai tas  plastik  untuk  dimasukkan  di dalam  pembahasan  Rancangan Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara dan pelaksanaannya perlu diatur  di  dalam  suatu  Peraturan Pemerintah. b.  Melakukan  kajian  komprehensif meliputi aspek ekonomi dan sosial mengenai  dampak  pengenaan cukai pada tas plastik.
c.  Melakukan  diskusi  dan  sosialisasi untuk  mendapatkan  dukungan terhadap  kebijakan  cukai  tas plastik  kepada  pihak  internal maupun eksternal pemerintah.
Saran
Berdasarkan simpulan di atas, penulis  memberikan  beberapa  saran
sebagai berikut:
1.  Guna  mengurangi  potensi  kerugian produsen  tas  plastik,  Pemerintah dapat  mempertimbangkan  pemberian insentif pajak bagi penggunaan bahan pengganti (substitusi) tas plastik yang ramah lingkungan.
2.  Masyarakat senantiasa dilibatkan dalam upaya menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan melalui penyuluhan  dan  penyediaan  barang- barang ramah lingkungan.
3.  Pemerintah  dapat  mengalokasikan dana  yang  terkumpul  dari  cukai  tas plastik  untuk  dialokasikan  sebagai insentif pengembangan industri pengolahan  sampah  plastik,  baik sebagai  produk  baru  (rumah  tangga), pembuatan  Bahan  Bakar  Minyak sintesis,  atau  sebagai  pembangkit listrik tenaga sampah.
4.  Produsen tas plastik sebaiknya melakukan inovasi produk-produk pengganti  tas  plastik  konvensional kepada  pembuatan  produk  kemasan baru  sehingga  dapat  memanfaatkan peluang  dari  kebijakan  Pemerintah terhadap produk ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Bahri,  Girum.  2005.  Sustainable Management  of  Plastic  Bag  Waste: The Case of Nairobi, Kenya. International  Institute  for  Industrial
Environmental Economics. Lund
University-Swedia.
2.  Chandra,  Esther  Maria  dan  Rini Gufraeni. 2009. Kajian Ekstensifikasi Barang  Kena  Cukai  pada  Minuman Ringan Berkabonasi. Jurnal Bisnis &
Birokrasi,  Jurnal  Ilmu  Administrasi dan Organisasi. Jakarta.
3.  Dikgang, Johane dan Martine Visser. 2010. Behavioral Response to Plastic Bag Legislation in Bostwana.
Environment for Development. Cape Town, South Africa. 4.  Fuad,  Noor,  dkk.  2004.  Dasar-dasar Keuangan Publik. BPPK Kementerian Keuangan. Jakarta 5.  ------------.  2006.  Keuangan  Publik.
BPPK Kementerian
Keuangan. Jakarta. 6.  Gupta,  Kanupriya.  2011.  Consumer
Responses  to  Incentives  to  Reduce
Plastic  Bag  Use:  Evidence  from  a Field  Experiment  in  Urban  India. South Asian Network for Development and  Environmental Economics  (SANDEE).  Kathmandu-
Nepal.
7.  Gusmayanti,  Irma,  Selvy  Anissa Ramadhani,  dan  Muhammad  Iqbal. 2011.  Pengenaan  Harga  Kantong Plastik  Sebagai  Upaya  Mereduksi
Penggunaan  Kantong  Plastik  di Depok, Jawa Barat. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
8.  Haoran  He.  2010.  The Effects of an Environmental Policy on Consumers: Lessons  from  the  Chinese  Plastic Bag  Regulation.  Working  Paper  in Economics. Department of Economics-School of Business,
Economics  and  Law.  University  of
Gothenburg, Swedia.
9.  M.,  Ali  Purwito.  2009.  Kepabeanan dan  Cukai  (Pajak  Lalu  Lintas Barang)  Teori  dan  Aplikasi-Edisi Revisi.  Kajian  Hukum  Fiskal  FHUI
bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 10.  Noveriana, Yustia. 2011. Perancangan Media Kampanye Mengurangi  Penggunaan  Kantong Plastik.  Fakultas  Desain  Universitas Komputer Indonesia. Bandung. 11.  Surono.  2007.  Pengaruh  Kebijakan Cukai,  Fasilitas  Penundaan  dan Tingkat Produksi Terhadap Pungutan Cukai pada Industri Rokok Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Medan. 12.  ---------. 2011. Mengenal Lebih Dalam Pungutan Cukai dalam Koleksi  Artikel.  Pusdiklat  Bea  & Cukai. Jakarta. 13.  Smith,  Stewart.  2004.  Plastic  Bags. NSW Parliamentary Library Research Service. New South Wales, Australia. 14.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1995 tentang Cukai.
16.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 17.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1995 Tentang Cukai.
18.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
19.  Surono.  2010.  Modul  Teknis  Cukai, 2010.  Pusdiklat  Bea  &  Cukai. Jakarta.
20.  http://blog.ub.ac.id/deanprastya/201 2/05/03/bahan-pengemas/.  Tanggal akses 14 Juni 2012.
21.  http://digilib.its.ac.id/public/ITS- Undergraduate-16335-2506100099- chapter1pdf.pdf.  tanggal  akses  14 Juni 2012.
22.  http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2
009/12/bahaya-sampah-plastik-bagi- lingkungan-dan-kesehatan/.  Tanggal akses 14 Juni 2012
23.  Antara http://www.dml.or.id/dml5/con tent/view/155/1/.  Tanggal  akses  9
Juni 2012.
24.  http://www.djarumbeasiswaplus.org/ artikel/content/30/Pembuatan- Kemasan-Ramah-Lingkungan-dari- Polylactic-Acid-Berbasis-Ubi-Kayu- %28Manihot-esculenta%29/, Tanggal akses 29 Mei 2012.
25.  http://finance.detik.com/read/2011/0
8/03/172358/1695847/1036/industri- plastik-tolak-rencana-kewajiban- olah-sampah.  tanggal  akses  9  Juni
2012.
26.  http://www.kemenperin.go.id/artikel/2 924/Bisnis-Makanan-dan-Otomotif- Dongkrak-Bisnis-Industri-Plastik. tanggal akses 14 Juni 2012.
27.  http://nasional.jurnas.com/halaman/1 5/2011-06-28/174574. Tanggal
akses 14 Juni 2012.
28.  http://www.businessnews.co.id/ekon omi-bisnis/tingkat-konsumsi-plastik- indonesia-masih-rendah.php. tanggal akses 14 Juni 2012.
29.  http://www.medanbisnisdaily.com/ne ws/read/2011/02/21/20548/aprindo_ minta_insentif_program_ramah_ling kungan/#.T9KsRIFdCgc. Tanggal akses 9 juni 2012.
30.  http://www.medanbisnisdaily.com/ne ws/read/2011/02/21/20548/aprindo_ minta_insentif_program_ramah_ling kungan/#.T9gtLVKT_IM. Tanggal akses 13 Juni 2012.
31.  Badan  Standardisasi  Nasional.  SNI Perkuat Daya Saing Bangsa. Diunduh www.bsn.go.id/files/1704711 genapsnibuku/BAB_8 . Tanggal akses 2 November 2012.