## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1960 - 1970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6807

## Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Himpun Bah Pemekonan Sebelum Pelaksanaan Perkawinan dalam Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat
Indah Widiyansari, Zuhraini , Liky Faizal UIN Raden Intan Lampung indahyanuar88@gmail.com, zuhraini@radenintan.ac.id, likyfaizal@gmail.com

## ABSTRACT
This collection of pemekonan is done one week before the wedding day. This research aims  to  analyze  the  practice  of  gathering  bah  pemekonan  before  marriage  in  the  Lampung Saibatin tradition in Pesisir Barat Regency and to analyze the Islamic law review of gathering bah  pemekonan  before  carrying  out  marriage  in  the  Lampung  Saibatin  tradition  in  Pesisir Barat Regency. The results of the research show that the practice of gathering bah pemekonan before  the  implementation  of  the  first  marriage  in  Pesisir  Barat  Regency,  there  was  an agreement/consensus after the gathering of muaghi was carried out. Second, notification to the entire community, traditional leaders, religious and government leaders door to door. Kegita, the implementation of the himpun bah pemekonan is carried out in the evening, before starting, a prayer  is first made for  the smooth  running of the wedding event. Fourth, ask the King for permission to carry out the collection of bah pemekonan. Fifth, notification of the hajat to all people  that  the  host  will  have  a  hajat.  Sixth,  consensus  by  traditional  leaders.  Seventh, bookkeeping regarding the contents of the Pemekonan bah collection. If it has been agreed by traditional  leaders,  then  all  the  results  of  the  Pemekonan  bah  collection  are  recorded  in  the book. Eighth, report to the King. Ninth, closing, then the collection of the pemekonan is closed by the host. Review of Islamic law, the practice of gathering bah pemekonan before marriage in the Lampung Saibatin custom in Pesisir Barat Regency is in accordance with Islamic law and is regulated  in  the  Al-Qur'an  and  Hadith.  In  Islamic  law,  this  is  known  as  Sahih  Urf  because  it fulfills the applicable rules. Himpun bah pemekonan is included in the category of maslahah al- Ammah, because it concerns the public interest/many people.
Keywords: Islamic Law, Himpun Bah Pemekonan, Marriage

## ABSTRAK
Himpun bah pemekonan ini dilakukan ketika satu minggu sebelum hari pernikahan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  praktik himpun  bah  pemekonan sebelum pelaksanaan  perkawinan  dalam  adat  Lampung  Saibatin  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  dan untuk  menganalisis  tinjauan  hukum  Islam  terhadap himpun  bah  pemekonan sebelum pelaksanaan  perkawinan  dalam  adat  Lampung  Saibatin  di  Kabupaten  Pesisir  Barat.  Hasil penelitian menunjukkan  praktik himpun bah  pemekonan sebelum  pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Pesisir Barat pertama, adanya kesepakatan/kemufakatan setelah dilaksanakan himpun muaghi . Kedua, pemberitahuan kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan  kepemerintahan  secara door  to  door .  Kegita,  pelaksanaan  himpun  bah  pemekonan dilakukan  pada  malam  hari,  sebelum  dimulai  terlebih  dahulu  dilakukan  berdo’a  untuk kelancaran acara pernikahan. Keempat, meminta izin kepada Raja untuk melakukan himpun bah pemekonan . Kelima, pemberitahuan hajat kepada semua masyarakat bahwa tuan rumah akan  mempunyai  hajat.  Keenam,  kemufakatan  oleh  para  tokoh  adat.  Ketujuh,  pembukuan tentang isi himpun bah pemekonan jika sudah disepakati oleh tokoh adat maka seluruh hasil

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1960 - 1970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6807
himpun bah pemekonan dibubukukan. Kedelapan, laporan kepada Raja. Kesembilan, penutup maka himpun  bah  pemekonan ditutup  oleh  tuan  rumah.  Tinjauan  hukum  Islam  praktik himpun bah pemekonan sebelum pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Kabupaten  Pesisir  Barat  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam  dan  diatur  dalam  Al-Qur’an maupun  Hadis.  Hal  ini  dalam  hukum  Islam  dikenal  dalam Urf yang Shahih karena  sudah memenuhi aturan yang berlaku. Himpun bah pemekonan termasuk dalam kategori maslahah al-Ammah , karena menyangkut kepentingan umum/orang banyak Kata kunci: Hukum Islam, Himpun Bah Pemekonan, Perkawinan

## PENDAHULUAN
Tradisi himpun  bah  pemekonan yang  terjadi  pada  masyarakat  Kabupaten Pesisir  Barat  masih  terjadi  pada  saat  ini  dan  karena  sudah  menjadi  tradisi  dalam adat Lampung Saibatin apabila belum melaksanakan akad nikah akan terjadi himpun bah pemekonan yang dilakukan oleh tetuha adat (tokoh adat). Menurut kepercayaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tradisi himpun bah  pemekonan merupakan tradisi turun temurun dalam rangka membantu masyarakat yang mempunyai hajat untuk  melancarkan  rangkaian  acara  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  para  tokoh adat.
Tradisi himpun  bah  pemekonan sudah  ada  sejak  zaman  dahulu  dibuat  oleh para tetuha adat (tokoh adat) Marga Belimbing. Namun pada zaman dahulu tradisi ini  hanya  dilakukan  oleh  beberapa  orang  saja  dengan  alasan  ekonomi  dan menganggap tradisi himpun bah pemekonan hanya sekedar budaya biasa yang jika dilakukan tidaklah masalah.
Himpun bah  pemekonan adalah salah  satu  tradisi yang dilaksanakan dalam perkawinan dengan dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh adat dan  tokoh  pemuda.  Adapun  hal  yang  harus  dilakukan  sebelum  melaksanakan himpun bah pemekonan yaitu himpun muaghi . Himpun muaghi adalah suatu kegiatan atau musyawarah yang dihadiri keluarga yang sedarah, (sepupu, sekandung). Isinya memberitahukan  bahwa  ada  hajat  yang  akan  dilaksanakan. Himpun  muaghi dilakukan  ketika  2  minggu  sebelum  hari  pernikahan.  Setelah  disepakati  oleh  para keluarga  perempuan  mengenai  acara  pernikahan  barulah  terjadi himpun  bah pemekonan.  Himpun  bah  pemekonan ini  dilakukan  ketika  1  minggu  sebelum  hari pernikahan. Himpun bah pemekonan dihadiri oleh seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh  agama,  tokoh  pemuda.  Isinya  pembentukan  kepanitiaan,  dilaksanakan  pada malam hari. 1 Setelah itu H-1 pelaksanaan nikah maka ada himpun adat yang hanya dihadiri  oleh  tokoh  adat  atau  bisa  disebut khani  penikolan (hari  penyembelihan hewan  ternak,  seperti  ayam,  sapi  dan  kambing)  dan peghanini  ngelemang (hari ngelemang). Himpun adat untuk mengkoordinir jalannya pelaksanaan pernikahan. Tokoh  adat  akan  mengatur  rangkaian  prosesi  pelaksanaan  pernikahan,  mulai  dari menentukan  tempat  mulai  arak-arakan,  pergantian  baju  adat  penganten  hingga selesai.
1 Purwanto,  (Tokoh  Adat  Gelar  Batin),  ‘Himpun  Bah  Pemekonan,’  Wawancara,  10  Februari 2024.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitiatif  dengan  pendekatan normatif. 2 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  praktik himpun  bah pemekonan sebelum  pelaksanaan  perkawinan  dalam  adat  Lampung  Saibatin  di Kabupaten  Pesisir  Barat dan  menganalisis  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  praktik himpun  bah  pemekonan sebelum  pelaksanaan  perkawinan  dalam  adat  Lampung Saibatin  di  Kabupaten  Pesisir  Barat.  Lebih  lanjut,  pendekatan  sosiologi    untuk mengemukakan  sifat  atau  kebiasaan  manusia  dalam  kelompok,  dengan  segala kegiatan dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia, karena pengaturan yang  mendasar  tentang  hubungan  manusia  secara  timbal  balik  dan  juga  karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial berikutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkawinan Dalam Hukum Islam
Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan  perbuatan  manusia  yang  terpuji  dalam  rangka  menyalurkan  nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. 3 Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan  perempuan  agar  diantara  mereka  mendapatkan  kesejukan  jiwa  dan  raga mereka,  juga  merupakan  ikatan    suci  antara    laki-laki      sebagai      suami      dan perempuan    sebagai  istrinya. 4 Perkawinan    itu    juga    merupakan    sunnah    Rasul yang  pernah dilakukannya  selama  hidupnya  dan  menghendaki  umatnya  berbuat yang sama.
Pada  dasarnya  pernikahan  merupakan  suatu  hal  yang  diperintahkan    dan dianjurkan  oleh  Syara'.  Berdasarkan  firman  Allah  dalam  surat  Yasin  ayat  36  yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:
V ىُت اَّمِم اَهَّلُك َج ََٰو ۡزَ ۡلۡٱ َقَلَخ يِذَّلٱ َه ََٰحۡبُس
َنىُمَلۡعَي  َلَ اَّمِم َو  ۡمِهِسُفوَأ  ۡهِم َو  ُض ۡرَ ۡلۡٱ  ُتِب
٦٣
“Maha  Suci  Tuhan  yang  telah  menciptakan  pasangan-pasangan  semuanya, baik  dari  apa  yang  ditumbuhkan  oleh  bumi  dan  dari  diri  mereka  maupun  dari  apa yang tidak mereka ketahui,” (QS. Yasin [36]: 36) 5
Allah  SWT., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan  manusia  yang  oleh  Allah  diberikan  pasangan  hidup,  bagi  suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu  bukanlah suatu  kejadian  kebetulan  saja  namun  merupakan  bahan  renungan  agar  manusia saling  menyadari  bahwa  pertemuan  suami  dan  isteri  mengandung  tuntutan  agar
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 80.
3 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 32.
4 Dewani Romli, Fiqih Munakahat (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), 10.
5 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya  (Semarang:  PT  Karya  Toha  Putra, 2018), 179.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1960 - 1970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6807
kehidupan  keduanya  dapat  melangsungkan  kehidupan  serta  mengembangkan keturunannya. 6
Praktik Himpun  Bah  Pemekonan Sebelum  Pelaksanaan  Perkawinan  Dalam Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat
Tradisi himpun bah pemekonan di Kabupaten Pesisir Barat merupakan suatu tradisi  yang  dilangsungkan  dalam  rangkaian  acara  sebelum  pernikahan  namun  di masyarakat Lampung Saibatin pada dasarnya tradisi ini muncul karena i’tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu, mempererat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan pada sesama.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  yang  sudah  dipaparkan  pada  bab sebelumnya bahwa himpun bah pemekonan yaitu musyawarah sebelum pelaksanaan pernikahan. Himpun ini  dilakukan  pada  malam  hari  ketika  1  minggu  mau  nikah. Pelaksanaan  himpun  dilakukan  pada  malam  hari  karena  lebih  banyak  waktunya lebih  kondusif  suasananya  sebab  yang  hadir  pada  saat  himpun  ini  adalah  seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama bahkan tokoh pemudanya harus hadir. Karena isi dari himpun bah pemekonan ini pembentukan kepanitiaan.
Himpun  bah  pemekonan yaitu  sebuah  tradisi  sebelum  pernikahan  karena himpun ini musyawarah yang dilakukan pada malam hari. Pelaksanaan himpun bah pemekonan 1 minggu sebelum pernikahan karena adat Lampung biasanya kalau ada yang  mau  nikah  7  hari  itu  sudah  ramai  masyarakat  membantu,  maka  sebelum pernikahan  himpun  dulu. Himpun  bah  pemekonan membahas  tentang  pembagian panitia maka yang hadir pada himpun ini seluruh masyarakat di Desa itu termasuk tokoh adat dan tokoh agama.
Hasil  data  yang  diperoleh  bahwa  sebelum himpun  bah  pemekonan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan himpun muaghi atau musyawarah keluarga. Himpun  muaghi ini  dilakukan  pada  malam  hari  juga  sama  seperti himpun  bah pemekonan bedanya  orang  yang  menghadiri himpun ini.  Kalau himpun  bah pemekonan dihadiri oleh seluruh masyarakat termasuk tokoh adat dan tokoh agama, maka himpun  muaghi ini  hanya  dihadiri  oleh  keluarga  saja,  keluarga  dalam  artian yang sedarah.
Himpun  muaghi yaitu  musyawarah  keluarga  yang  dilakukan  2  minggu sebelum  pernikahan  yang  dihadiri  oleh  keluarga  yang  sedarah,  (sepupu, sekandung). Isinya memberitahukan kepada seluruh keluarga bahwa ada hajat yang akan  dilaksanakan.  Setelah himpun  muaghi dan  sudah  disepakati  oleh  keluarga perempuan  tentang  pelaksanaan  nikah  barulah  melaksanakan himpun  bah pemekonan.
Masyarakat  adat  Lampung  Saibatin  Kabupaten  Pesisir  Barat  sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan himpun muaghi . Setelah 2 minggu melaksanakan himpun muaghi maka dilaksanakan himpun bah pemekonan. Himpun  bah  pemekonann dilaksanan  ketika  1  minggu  sebelum  pelaksanaan perkawinan,  kemudian  barulah  dilaksanakan himpun adat ketika  H-1  pelaksanaan
6 Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal Istiqra 5, no. 1 (2017): 74, https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1960 - 1970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6807
perkawinan. Berikut penulis paparkan praktik himpun bah pemekonan di Kabupaten Pesisir Barat:
1. Ada kesepakatan/kemufakatan
Himpun  bah  pemekonan dilakukan  setelah  adanya  kesepakatan  atau kemufakatan  pelaksanaan himpun  muaghi .  Isi himpun  muaghi sudah menentukan  hari  pernikahan.  Kemufakatan  ini  dilakukan  oleh  keluarga perempuan saat himpun muaghi telah selesai dilaksanakan.
2. Pemberitahuan Pemberitahuan kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan keperintahan (rt/rw). Himpun bah pemekonan perlu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Adapun cara pemberitahuan akan diadakan himpun bah pemekonan yaitu dengan cara door to door , supaya jelas himpun bah pemekonan akan dilaksanakan pada saat kapan dan siapa yang melaksanakan.
3. Pelaksanaan
a. Himpun bah pemekonan dilakukan pada malam hari karena pada saat siang hari  masyarakat  melakukan  aktivitasnya  masing-masing  karena masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat mayoritas penduduk sebagai petani sehingga masyarakat memiliki waktu yang banyak pada saat malam hari.
b. Bedu’a (berdo’a)
Sebelum himpun bah pemekonan dimulai lebih dulu dilakukan bedu’a
(berd’oa).  Tujuan  dari  berdo’a/tahlilan  ini  untuk  meminta  kelancaran prosesi  sebelum  pernikahan  hingga  selesainya  acara  dan  mendoakan  ahli kubur tuan rumah yang sudah meninggal.
c. Meminta Izin kepada Raja Ketika himpun bah pemekonan akan dimulai tokoh adat/tuan rumah meminta  izin  kepada  Raja  untuk  memulai  himpun  bah  pemekonan.  Jika Raja  sudah  memberikan  izin  maka himpun  bah  pemekonan bisa  dimulai namun jika Raja belum bisa memberikan izin maka himpun bah pemekonan belum bisa dimulai.
Adapun alasan apabila Raja memberikan izin dan tidak memberikan
izin  memulai himpun  bah  pemekonan .  Jika  Raja  belum  memberikan  izin biasanya  biasanya  tokoh  adat  belum  datang  semua  ( makung  cukup kigangni )  belum  cukup  tokoh  adat  yg  diperlukan.  Adapun  jika  dizinkan oleh Raja maka tokoh adat yg ada hubungan dengan tuan rumah membuka tangguh (memulai proses himpun bah pemekonan )
d. Pemberitahuan hajat
Tokoh adat memberitahukan kepada semua masyarakat bahwa tuan rumah akan mempunyai hajat. Tokoh adat yang berhubungan dengan tuan rumah  memulai  pembicaraan  bahwa  tuan  rumah  akan  mempunyai  hajat ( ngedok guai ).  Sehingga  pada  proses  ini  pelaksanaan  hajatan  diserahkan kepada tokoh adat yang lain.
e. Kemufakatan Pada proses ini apabila semua hal-hal yang penting atau yang sudah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1960 - 1970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6807
kemukakan tokoh adat yang berhubungan dengan tuan rumah maka proses himpun bah pemekonan selanjutnya dibicarakan oleh tokoh adat yang lain secara bergantian untuk menemukan kata mufakat.  Jika tokoh adat ada 8 orang  maka  hal  yang  disampaikan  oleh  tuan  rumah    bisa  menjadi  8  kali putaran dibicarakan. Pembicaraan ini sampai menemukan kata mufakat.
4. Isi Himpun Bah Pemekonan
a. Harapan tuan rumah  untuk berkumpulnya masyarakat, tokoh  adat,  tokoh agama  dan  tokoh  pemuda  di  rumah sahibul  hajat lebih  dini  ( mususogh ). Masyarakat  adat  Lampung  Saibatin  ketika  melaksanakan  perkawinan tentunya  setelah himpun  bah  pemekonan masyarakat  sudah  bergotong royong untuk membantu berbagai hal yang harus disiapkan.
b. Mengumpulkan  seluruh  perabotan  yang  akan  digunakan  dalam  prosesi pernikahan dan perlengkapan adat istiadat.
c. Masalah  permintaan  tuan  rumah  untuk  kelancaran  berjalannya  acara tersebut  ( buseghah  bujukogh ).  Artinya  lancar  atau  tidaknya  prosesinya tuan rumah menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat.
5. Pembukuan
Isi himpun  bah  pemekonan jika  sudah  disepakati  oleh  tokoh  adat  maka seluruh  hasil himpun  bah  pemekonan dibubukukan.  Kemudian  buku  tersebut diserahkan  kepada  tuan  rumah.  Pembukuan  ini  merupakan  suatu  hal  yang harus  dilakukan  agar  Raja  bisa  mengetahui  tugas  masing-masing  para  tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang sudah ditulis. Tujuan dibukukan ini untuk  melancarkan  proses  pelaksanaan  sebelum  perkawinan  sampai  acara selesai.
6. Laporan
Setelah  buku  diterima  oleh  tuan  rumah  maka  tokoh  adat  yang berhubungan  dengan  tuan  rumah  melaporkan  kepada  Raja.  Jika  buku  sudah diterima oleh Raja, himpun bah pemekonan belum dikatakan selesai apabila ada kekurangan  atau  masukkan,  maka  kekurangan  tersebut  dibicarakan  kembali oleh tokoh adat yang lain. Namun apabila isi himpun bah pemekonan yang sudah dibukukan diterima oleh Raja mengatakan cukup maka himpun bah pemekonan sudah selesai.
7. Penutup Setelah  buku  hasil himpun  bah  pemekonan diterima  oleh  Raja  maka himpun bah pemekonan ditutup oleh tuan rumah.
Berdasarkan praktik himpun bah pemekonan di atas masyarakat Kabupaten Pesisir  Barat  melaksanakan himpun  bah  pemekonan sesuai  dengan  hukum  adat, sepakat  bahwa himpun  bah  pemekonan adalah  tradisi  yang  harus  dilakukan  bagi masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat dan diperbolehkan dalam sistem hukum adat.
Urf diterima  oleh  banyak  orang  karena  tidak  mengandung  unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian namun secara  jelaas  belum  terserap  ke  dalam  syara’  baik  secara  langsung  maupun  tidak

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1960 - 1970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6807
langsung  sama  halnya  dengan himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan  adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat.
Himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan  adat  Lampung  Saibatin dikelompokkan  kepada  adat  atau urf yang shahih yaitu  adat  yang  berulang-ulang dilakukan,  diterima  oleh  banyak  orang,  tidak  bertentangan  dengan  Agama  dan Sopan  santun.  Adat  dalam  bentuk  ini  dapat  berlanjut  dengan  terus  dilaksanakan berdampingan  dengan  hukum  syara’  yang  ditetapkan  kemudian  dengan  cara mengutamakan kepada hukum Islam. Himpun bah pemekonan ini dilakukan sebelum acara pernikahan.
Himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan  adat  Lampung  Saibatin  di Kabupaten Pesisir Barat adalah sah menurut Adat, dan tradisi ini bisa dilakukan dan dijalankan  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  ini  untuk  menambah  rasa  persaudaraan, kekerabatan dan kekeluargaan yang erat.
Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, himpun bah pemekonan masuk dalam  kategori  ‘ urf  fi’li yaitu  kebiasaan  dalam  bentuk  perbuatan.  Dilihat  dari  segi ruang  lingkup  penggunaannya, himpun  bah  pemekonan masuk  dalam  kategori ‘urf khas ,  yaitu  kebiasaan  yang  dilakukan  sekelompok  orang  di  tempat  tertentu  yang tidak berlaku di semua tempat. Sedangkan jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya,  responden  mempercayai  dengan  adanya himpun  bah  pemekonan dapat mempererat  persaudaraan,  masuk  dalam  kategori  ‘ urf  fasid karena  melakukan himpun  bah  pemekonan dengan  maksud  agar  bisa  mempererat  persaudaraan  dan kekerabatan.
Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Himpun  Bah  Pemekonan  Sebelum Pelaksanaan Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir
Barat
Masyarakat  yang  mayoritas  beragamakan  muslim,  tak  terkecuali  dengan perkawinan.  Perkawian  merupakan  suatu  ibadah  yang  mulia  dan  peristiwa  yang sakral  dan  penting  dalam  kehidupan.  Perkawian  tidak  hanya  tentang  perempuan dan laki-laki saja, tetapi menyangkut orang tua, keluarga, dan seluruh saudara dari pihak  masing-masing.  Ketika  agama  Islam  melihat  praktik  tradisi tetapol ini  tidak pernah dijelaskan dalam nash (al-Qur’an dan Hadits).
Tradisi Lampung merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting  karena  termasuk  etnis  besar  di  Indonesia.  Nilai-nilai  Islam  memiliki  arti penting  bagi  budaya  Lampung  karena  mayoritas  masyarakat  Lampung  memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya Lampung yang  cukup  dominan  pada  bangsa  Indonesia.  Akomodasi  Islam  dengan  sistem budaya  lokal  lewat  interaksi  simbol-simbol  adatnya  yang  berlaku  di  masyarakat Lampung Saibatin merupakan sebuah keniscayaan, jika ingin mengakar kuat dalam masyarakat.
Tata cara atau sistem yang dilakukan dalam himpun bah pemekonan dalam perkawinan  adat  Lampung  Saibatin ini    tidak  bertentangan  dengan  norma  agama Islam  dan  hukum  adat  yaitu  di  Kabupaten  Pesisir  Barat,  harus  tetap  mengikuti aturan  dalam  hukum  Islam  juga  dalam  hukum  adat,  karena  jika himpun  bah pemekonan dalam perkawinan adat Lampung Saibatin tidak diikuti dengan hukum

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1960 - 1970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6807
Islam dan hukum adat yang benar akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaianya.
Apabila himpun  bah  pemekonan tersebut  dilaksanakan  dengan menggunakan  tata  tertib  dan  aturan  yang  ada  maka  adat  tersebut  tidak mengandung nilai kemaslahatan, bila kedua unsur tersebut terdapat dalam sebuah perbuatan, maka yang menjadi standar adalah nilai mana yang  banyak manfaatnya dan sedikit mudharatnya.
Tradisi himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan  masyarakat  Lampung Saibatin yang berada di Kabupaten Pesisir Barat merupakan adat istiadat yang dapat dijadikan  sebagai  pedoman  hukum  dan  dapat  diakui  oleh  syara’.  Hal  ini  dapat berlaku demikian disebabkan oleh beberapa sebab yaitu:
1. Tradisi himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan  masyarakat  Lampung Saibatin  yang  berlangsung  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  sejak  lama  dan dilaksanakan  secara  turun  temurun.  Sehingga  adat  istiadat  ini  merupakan peninggalan  nenek  moyang  mereka  yang  kemudian  mereka  warisi  da dilaksanakan sampai sekarang.
2. Tradisi himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan  masyarakat  Lampung Saibatin yang berlangsung di Kabupaten Peisir Barrat merupakan tradisi yang baik  dan  perlu  dilestarikan. Himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan masyarakat  Lampung  Saibatin  terkandung  makna  dan  filosofi  yang  bertujuan untuk  memberikan  rasa  tentram  dan  bahagia  serta  harapan  yang  baik  bagi kehidupan  calon  mempelai. himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan masyarakat  Lampung  Saibatin  juga  memberikan  pendidikan  yang  baik  bagi para generasi masyarakat dalam mewarisi tradisi pemberian nenek moyang.
3. Pelaksanaan himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan masyarakat  Lampung Saibatin  di  Kabuaten  Pesisir  Barrat  di  dalamnya  tidak  terdapat  yang bertentangan  dengan  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Bahkan  pelaksanaan himpun  bah pemekonan masyarakat Lampung Saibatin merupakan sebuah acara yang sesuai dengan  tujuan  dari  sebuah  walimah  dalam  Islam,  yaitu  memberikan  rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai.
Melihat  pada  praktik himpun  bah  pemekonan dalam  perkawinan  adat Lampung  Saibatin  di  Kabupaten  Pesisir  Barat  menunjukkan  pemahaman masyarakat  Kabupaten  Pesisir  Barat  akan  makna himpun  bah  pemekonan sebagai pekerjaan  yang  mulia  yang  disyariatkan  oleh  agama.  Adapun  tujuan  dari  adanya himpun bah pemekonan adalah untuk melancarkan pelaksanaan perkawinan.
Istilah himpun  bah  pemekonan memang  tidak  ada  diatur  dalam  Al-Qur’an maupun Hadis. Namun Hukum Islam, melalui sumber hukum yang lain memberikan kebolehan  terhadap  tradisi-tradisi  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam termasuk tradisi tetapol . Hal ini dalam Hukum Islam dikenal dalam Urf yang Shahih . Hukum tradisi himpun bah pemekonan adalah Mubah.
Menganalisis  sebuah  masalah  yang  ada,  khususnya  pembahasan  mengenai pernikahan  dini  ini.  Al-Ghazali  mempunyai  sebuah  teori  yang  dapat  dijadikan analisis dalam menyimpulkan pembahasan yang sedang peneliti teliti ini. Al-Ghazali

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1960 - 1970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6807
mempunyai  teori maslahah  mursalah dan  menyebutkan  macam-macam  maslahat yang dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara, maslahat yang dibatalkan oleh syara, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).
Maslahah adalah  upaya  dalam  memelihara  tujuan  hukum  Islam,  yaitu memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  benda.  Setiap  suatu  hal  atau perbuatan  yang  dimaksudkan  untuk  memelihara  tujuan  hukum  Islam  yang berjumlah  lima  tersebut  disebut  maslahat.  Dan  begitu  juga  sebaliknya,  setiap  hal yang  merusak  atau  menafikan  tujuan  hukum  Islam  yang  lima  tersebut  disebut mafsadat, oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat. Jika  dilihat  dari  kandungannya  melakukan himpun  bah  pemekonan untuk kepentingan  dalam  mendukung  komunikasi  pada  keluarga  di  Kabupaten  Pesisir Barat  termasuk  dalam  kategori maslahah  al-Ammah ,  karena  menyangkut kepentingan  umum/orang  banyak.  Selain  itu, himpun  bah  pemekonan ini  telah dilakukan  hampir  seluruh  masyarakat  di  Kabupaten  Pesisir  Barat.  Secara  umum, tradisi himpun  bah  pemekonan telah  merubah  pola  komunikasi  pada  keluarga dengan segala dampak dari fungsinya.
Himpun  bah  pemekonan jika  dilihat  dari  segi  berubah  tidaknya  termasuk dalam kategori maslahah al-Mutaghayyirah , karena bersifat dinamis dan perubahan yang  terjadi  seiring  perkembangan  zaman.  Misalnya  pada  saat  ini  himpun  bah pemekonan  diberitahukan  secara door  to  door sedangkan  pada  zaman  dahulu dilakukan dengan cara memberikan surat.
Himpun bah pemekonan jika dilihat dari segi keberadaannya menurut syara’ termasuk  dalam  kategori maslahah  al-Mursalah ,  karena  tidak  ada  dalil  yang mendukung  serta  mengatur  mengenai himpun  bah  pemekonan dalam  indiktor komunikasi keluarga.

## KESIMPULAN
Praktik himpun  bah  pemekonan sebelum  pelaksanaan  perkawinan  di Kabupaten  Pesisir  Barat  pertama,  adanya  kesepakatan/kemufakatan  setelah dilaksanakan himpun  muaghi .  Kedua,  pemberitahuan  kepada  seluruh  masyarakat, tokoh  adat,  tokoh  agama  dan  kepemerintahan  secara door  to  door .  Kegita, pelaksanaan himpun bah pemekonan dilakukan pada malam hari, sebelum dimulai terlebih  dahulu  dilakukan  berdo’a  untuk  kelancaran  acara  pernikahan.  Keempat, meminta  izin  kepada  Raja  untuk  melakukan himpun  bah  pemekonan .  Kelima, pemberitahuan  hajat  kepada  semua  masyarakat  bahwa  tuan  rumah  akan mempunyai hajat. Keenam, kemufakatan oleh para tokoh adat. Ketujuh, pembukuan tentang  isi himpun  bah  pemekonan jika  sudah  disepakati  oleh  tokoh  adat  maka seluruh hasil himpun bah pemekonan dibubukukan. Kedelapan, laporan kepada Raja. Kesembilan, penutup maka himpun bah pemekonan ditutup oleh tuan rumah. Tinjauan hukum Islam praktik himpun bah pemekonan sebelum pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan  hukum  Islam  dan  diatur  dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadis.  Hal  ini  dalam

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1960 - 1970 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6807
hukum Islam dikenal dalam Urf yang Shahih karena sudah memenuhi aturan yang berlaku. Himpun  bah  pemekonan termasuk  dalam  kategori maslahah  al-Ammah , karena menyangkut kepentingan umum/orang banyak.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahnya . Semarang: PT Karya Toha Putra, 2018.
Purwanto,  (Tokoh  Adat  Gelar  Batin),  ‘Himpun  Bah  Pemekonan,’  Wawancara,  10 Februari 2024,” n.d.
Romli,  Dewani. Fiqih  Munakahat .  Lampung:  Fakultas  Syariah  IAIN  Raden  Intan, 2009.
Samad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” Jurnal Istiqra 5, no. 1 (2017): 74. https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2018. Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2006.