TINJAUAN YURIDIS TERPENUHINYA PRINSIP KEADILAN TERHADAP PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK ( TAX AMNESTY )
Siska Johan Achmad Ruslan Ruslan Hambali
Email : Siskajohan@yahoo.com

## Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  (1)  terpenuhinya  prinsip  keadilan terhadap  penghapusan  sanksi  pajak  dalam  Undang-Undang  nomor  11  tahun  2016 tentang  pengampunan  pajak  ( tax  amnesty );  (2)  pengampunan  yang  menhapuskan sanksi pajak dilihat dari perspektif keadilan.Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan  doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  prinsip  keadilan  terhadap  penghapusan  pajak  dalam Undang-Undang  nomor  11  tahun  2016  tentang  pengampunan  pajak (tax  amnesty) tidak  terpenuhi  karena  salah  satu  tolak  ukur  prinsip  keadilan  menurut  Adam  Smith tidak  terpenuhi.  Menurut  Adam  Smith  terdapat  3  prinsip  keadilan  yaitu  1)  Asas kesamaan (equality) dan  keadilan (equity) .  Asas  equality  mengandung  arti  orang yang  berada  dalam  keadaan  yang  sama  harus  dikenakan  pajak  yang  sama  2)  Asas kepastian  hukum (certainty) .  Asas  ini  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum terhadap  Wajib  pajak  rupakan  tujuan  dari  setiap  undang-undang.  3)  Kepatuhan dalam  Membayar  Pajak  setelah  berlakunya  Undang-Undang  nomor  11  tahun  2016 tentang pengampunan pajak (tax amnesty).
Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Asas, Keadilan.

## Abstract
The  objectives  of  this  research  are  to  know:  (1)  the  fulfillment  of  the  principle  of justice for the elimination of tax sanctions in Law number 11 of 2016 concerning tax amnesty;  (2)  forgiveness  which  eliminates  tax  sanctions  from  a  justice  perspective. This  research is  a type  of  normative research, namely a process  to  find  the rule of law,  legal  principles  and  legal  doctrines  to  answer  legal  problems.  The  results  of this study indicate that the principle of fairness towards the elimination of tax in Law number 11 of 2016 concerning tax amnesty has not been fulfilled because one of the principle  of  fairness  has  not  fulfilled.  The  principle  of  justice  according  to  Adam Smith: 1) Principle of equality and justice (equity). The principle of equality means that  people  who  are  in  the  same  condition  must  be  subject  to  the  same  tax,  2) Principle  of  certainty.  This  principle  provides  a  guarantee  of  legal  protection against  taxpayers  is  the  purpose  of  each  law.  3)  Compliance  with  Tax  Payments after the enactment of Law number 11 of 2016 concerning tax amnesty.
Keywords : Tax Amnesty, Principle, Justice.

## A. Latar Belakang Masalah
Salah satu usaha untuk mewujudkan  peningkatan  penerimaan untuk  pembangunan  nasional  adalah dengan  menggali  sumber  dana  yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara  ekonomi,  pemungutan  pajak merupakan  penerimaan  negara  yang digunakan  untuk  meningkatkan  taraf kehidupan  masyarakat.  Pajak  yang begitu penting sebagai sumber pembiayaan negara, dalam pemungutannya tidak lepas dari beberapa hambatan. Salah satu hambatan  serius  dalam  pemungutan pajak  adalah  adanya  perlawanan  dari Wajib Pajak. Mardiasmo
mengelompokkan perlawanan tersebut dalam bentuk  “Perlawanan Pasif” dan “Perlawanan Aktif”. 1 Termasuk dalam perlawanan  pasif  adalah  keengganan masyarakat  untuk  membayar  pajak yang disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat akan sistem perpajakan yang ada sedangkan perlawanan  aktif  meliputi  semua usaha  dan  perbuatan  yang  secara langsung ditujukan untuk menghindari
1 Mardiasmo,  2009, Perpajakan  Edisi  Revisi 2009 , Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 8.
kewajiban  dalam  membayar  pajak. Bentuk  perlawanan  aktif  ini  dapat berupa  usaha  meringankan  beban pajak dengan tidak melanggar undang- undang (tax  avoidence) serta  usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau
penggelapan pajak. 2 Bentuk-bentuk perlawanan pajak tersebut tentunya mengakibatkan adanya kerugian negara  atau  berkurangnya  penerimaan negara  dari  sektor  pajak.  Berkaitan dengan  hal  ini  Zainal  Muttaqin merinci  penyebab  kerugian  negara dari  sektor  pajak  disebabkan  antara lain;  Pertama,  wajib  pajak  tidak membayar  pajak  dengan  benar  atau dengan  kata  lain  tidak  melaporkan semua  penghasilan  yang  diterimanya dengan  benar.  Kedua,  wajib  pajak melakukan  kegiatan  ekonomi  dengan dengan maksud menghindari kewajiban perpajakan. Ketiga, banyaknya  wajib  pajak  menanamkan modalnya  di  luar  negeri,  dengan pertimbangan  lebih  menguntungkan
2 Ibid ., hlm 9.
dibanding  di  dalam  negeri. 3 Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  Indonesia dalam  kenyataannya  dikatakan  masih tergolong rendah, hal demikian terlihat dari  rendahnya tax  ratio Indonesia, serta  masih  rendahnya  jumlah  wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal Pajak.  Kenyataan  juga  menunjukkan bahwa banyak warga negara Indonesia yang  menyimpan  dan  menanamkan modalnya  di  luar  negeri.  Harta  warga negara  Indonesia  yang  tersimpan  di luar  negeri  berdasarkan  kajian  Bank Indonesia nilainya mencapai Rp.3.147 triliun. 4 Banyaknya uang warga negara Indonesia  yang  tersimpan  di  luar negeri  tentunya  menimbulkan  potensi kerugian penerimaan negara.
Berdasarkan beberapa kenyataan di  atas  maka  melalui  instrumen perpajakan pemerintah berupaya meningkatkan  penerimaan  dari  sektor pajak  serta  menarik  kembali  minat orang  Indonesia  untuk  mengalihkan dananya  yang  selama  ini  tersimpan  di negara  asing  untuk  masuk  ke  dalam
3 Zainal  Muttaqin,  2013, Tax  Amnesty  di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.
4 Chandra  Fajrin  Ananda,  2016, Zigzag Penerimaan Pajak, SINDO, 26 Juni 2016.
negeri  melalui  instrumen  perpajakan. Pemerintah  berusaha  mengoptimalkan pajak dalam fungsinya yang lain yaitu fungsi  mengatur.  Pajak  dalam  fungsi ini  diarahkan  sebagai  alat  untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah  baik  dalam  melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. 5
Kebijakan pemberian pengampunan  pajak (tax  amnesty) dianggap  pemerintah  sebagai  upaya yang paling tepat untuk meningkatkan penerimaan  negara  dari  sektor  pajak serta  mampu  menarik  kembali  dana warga negara Indonesia yang tersimpan  di  luar  negeri.  Kebijakan penghapusan  pajak  (tax  amnesty) sendiri sudah pernah dua kali diberikan  yaitu  pada  tahun  1964  yang didasarkan Penetapan Presiden Nomor 5  tahun  1964  dan  tahun  1984  yang didasarkan  pada  Keputusan  Presiden No.26  tahun  1984.  Kebijakan  tax amnesty  yang  diberikan  pada  tahun 1964  dan  tahun  1984  untuk  mengejar penerimaan  pajak,  perlu  didukung situasi  sosial  ekonomi  politik  yang stabil,  sehingga  masyarakat  juga  bisa dengan sukarela membayar pajaknya.
5 Op. Cit ., Mardiasmo, hlm. 1.
Pemerintah  tentu  diharapkan dapat  mempertimbangkan  kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik  minat  masyarakat  menjadi wajib pajak. Salah satu kebijakan yang sedang menjadi perbincangan ditengah masyarakat  Indonesia  tahun  2016  ini adalah penerapan kebijakan tax amnesty  (pengampunan  pajak) setelah pengesahan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2016  tentang  Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan  penerimaan  pajak  yang selama  ini  belum  atau  kurang  bayar, disamping  meningkatkan  kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai  daftar  kekayaan  wajib pajak.
Kebijakan  pengampunan  pajak (tax  amnesty) yang  diberikan  pada tahun  1964  dan  tahun  1984  dalam kenyataannya  tidak  mampu  memberi peningkatan penerimaan negara secara signifikan dan dianggap gagal. Hal ini disebabkan karena, pertama, tax amnesty  tidak  dibarengi  perbaikan administrasi perpajakan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menurunkan  kepatuhan  Wajib  Pajak
karena  masyarakat  yang  merasa  taat membayar  pajak  merasa  diperlakukan tidak  adil  oleh  pemerintah,  kedua, tax amnesty tidak disertai dengan penegakan  hukum  perpajakan.  Oleh karena itu, pada masa lalu tax amnesty justru menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat yang merasa telah taat  membayar  pajak.  Paradigma masyarakat  akan  berpikir  bahwa pemerintah  sangat  lemah  dan  tidak memiliki  ketegasan  terhadap  mereka yang tidak membayar pajak.
Kebijakan tax amnesty meskipun  telah  dua  kali  mengalami kegagalan pemerintah tetap mengambil  kembali  kebijakan  tax amnesty  ini  sebagai  upaya  untuk mengoptimalkan  penerimaan  negara dengan mengeluarkan Undang- Undang  No.  11  tahun  2016  tentang Pengampunan
Pajak.
Program pengampunan pajak ini banyak menimbulkan  kontroversi  di  kalangan masyarakat. Kebijakan ini dikhawatirkan  hanya  dimanfaatkan lagi  wajib  pajak  nakal  dan  oleh  para pengemplang  pajak  setelah  mendapat pengampunan pajak  akan melenggang kembali ke  luar  negeri  setelah mendapat  keuntungan  dari  program
ini.  Hal  ini  juga  dianggap  justru  akan menimbulkan  ketidakadilan  terhadap wajib  pajak  patuh.  Kebijakan tax amnesty memang dianggap menimbulkan  ketidak  adilan  terhadap wajib  pajak  patuh,  mengingat  bahwa fasilitas perpajakan tax amnesty justru diperuntukkan untuk wajib pajak yang tidak patuh.
Setelah terbitnya Undang- Undang Pengampunan Pajak, Mahkamah Konstitusi sudah mencatat beberapa gugatan yaitu Perkara Nomor 57/PUU-XIV/2016 yang
dimohonkan  oleh  Serikat  Perjuangan Rakyat Indonesia dan beberapa pemohon  perseorangan  dan  Perkara Nomor 58/PUU-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Yayasan Satu Keadilan,Perkara  Nomor  59/PUU-
XIV/2016 yang dimohonkan oleh Leni Indrawati dkk, Perkara Nomor 63/PUU-XIV/2016,  yang  diajukan oleh  Dewan  Pengurus  Pusat  Serikat Buruh  Sejahtera  Indonesia  (DPP SBSI),  Konfederasi  Serikat  Pekerja Indonesia  (KSPI),  dan  Konfederasi
Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia (KSPSI). 6
Terkait hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat  mengenai  justifikasi  dari pengampunan pajak yang memberikan perlakuan berbeda berupa pembebasan sanksi  dan  pidana  pajak  bagi  para Wajib  Pajak  yang  tidak  melaporkan hartanya  dengan  benar (tax  evaders) agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman yang berkepanjangan sedangkan kondisi  saat  ini  diduga  kuat  banyak orang  pribadi  atau  badan  yang mempunyai  kekayaan  yang  berasal dari  penghindaran  atau  penggelapan pajak  akan  melakukan  segala  upaya untuk menyembunyikan atau menyimpan kekayaannya tersebut baik di dalam dan/atau luar negeri.
Dari  uraian-uraian  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  maka  adapun fokus penelitian ini adalah:
1. Apakah  prinsip  keadilan  terhadap penghapusan  sanksi  pajak  dalam Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2016  tentang  Pengampunan  Pajak
(tax amnesty) sudah terpenuhi?
6 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index. php?page=web.Berita&id=13270#.V diakses pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017.
2. Bagaimana  pengampunan  pajak (tax amnesty) yang menghapuskan sanksi pajak dilihat dari perspektif keadilan?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  ( normative  legal research ), yaitu penelitian yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji peraturan  perundang-undangan  dan doktrin yang  diterapkan  terhadap suatu  permasalahan  hukum  terkait dengan Notaris sebagai  subjek hukum dalam  sebuah  tuntutan  keperdataan. Sehubungan  dengan  jenis  penelitian yang  digunakan,  yaitu  penelitian hukum  normatif,  maka  pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
C. Hasil
Penelitian dan Pembahasan 1. Terpenuhinya Prinsip Keadilan dalam Pengampunan Pajak Keadilan  merupakan  asas  yang menjadi substansi utama dalam
pemungutan pajak           di samping hukum  itu  sendiri.  Sebagai  dasar berpijak, sudah seharusnya asas keadilan  tersebut dipegang teguh agar tercapai  sistem  perpajakan  yang  baik. Akan  tetapi  prinsip  keadilan  adalah sesuatu  yang  sangat  abstrak  dan subjektif.  Meskipun    demikian  di dalam Hukum Pajak, keadilan dikemukakan sebagai berikut : 7 “Asas keadilan  mengatakan  bahwa  pajak  itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding  dengan  kemampuannya untuk  membayar  pajak  tersebut  dan juga  sesuai  dengan  manfaat  yang diterimanya  dari  negara”.  Jadi  asas keadilan dalam Hukum Pajak merupakan  kondisi  yang  sama  antara wajib  pajak  yang  satu  dengan  yang lain  harus  dikenakan  pajak  dalam jumlah  yang  sama  (diperlakukan sama). 8
Asas  Keadilan  ini  juga  menjadi salah satu asas yang menjadi substansi utama  dalam  penyusunan  Undang- Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan  pajak.  Dalam  Pasal  2
7 Rosdiana,  Haula  dan  Rasin  Tarigan,  2005, Perpajakan,  Teori  dan  Aplikasi ,  Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 119.
8 Ibid., hlm. 121.
ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan:  “Pengampunan  Pajak dilaksanakan
berdasarkan asas
kepastian  hukum,  asas  keadilan,  asas kemanfaatan dan kepentingan nasional. Yang dimaksud Pengampunan  Pajak  itu  sendiri  yaitu penghapusan  pajak  yang  seharusnya
terutang, tidak dikenai sanksi
administrasi  perpajakan  dan  sanksi pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan
cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1
Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. 9
Dalam  Pasal  3  Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa :
1) Setiap  Wajib  Pajak  berhak mendapatkan Pengampunan
Pajak. 2) Pengampunan Pajak sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diberikan  kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
3) Dikecualikan  dari  ketentuan
9 Undang-Undang  nomor  11  tahun  2016 tentang pengampunan pajak.
sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1, yaitu Wajib Pajak yang sedang:
a. dilakukan  penyidikan  dan berkas penyidikannya telah dinyatakan  lengkap  oleh Kejaksaan;
b. Dalam  proses  peradilan; atau
c. Menjalani hukuman pidana atas  Tindak  Pidana  di Bidang Perpajakan.
4) Pengampunan Pajak
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai  dengan  akhir  Tahun Pajak  Terakhir,  yang  belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
5) Kewajiban perpajakan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
a. Pajak Penghasilan; dan
b. Pajak  Pertambahan  Nilai atau  Pajak  Pertambahan Nilai  dan  Pajak  Penjualan atas Barang Mewah.
Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  diatas yang  menjadi  Subyek  Pengampunan Pajak  adalah  Setiap  Wajib  Pajak
melalui  pengungkapan  Harta  yang dimilikinya  dalam  Surat  Pernyataan berhak  mendapatkan  Pengampunan Pajak  kecuali  Wajib  Pajak  yang sedang :
1) Dilakukan penyidikan dan berkas  penyidikannya  telah dinyatakan lengkap oleh
Kejaksaan;
2) Dalam proses peradilan; atau
3) Menjalani hukuman pidana.
Dari  uraiaan  diatas  walaupun pengampunan  pajak  adalah  hak  yang diberikan  kepada  setiap  Wajib  Pajak dan bukan merupakan suatu kewajiban tetapi  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  diatas diatur  tentang  pengecualian  terhadap Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak. Hal inilah yang menjadi persoalan keadilan dalam Undang-Undang pengampunan  pajak  ini  yang  hanya diberikan  kepada  Wajib  Pajak  yang telah  melakukan  pelanggaran  atau tidak  patuh  melaksanakan  kewajiban perpajakan.  Dengan  pengampunan pajak  ini  maka  utang  pajak  yang tadinya  harus  dibayar  menjadi  hapus, dengan kata lain pengampunan mengakibatkan  hapusnya  kewajiban untuk membayar pajak yang terhutang
sebelumnya.
Apabila hal ini dikaitkan dengan salah  satu  tolak  ukur  dalam  prinsip keadilan yaitu adanya pemerataan dan perlakuan  yang  sama  maka  terdapat  2 (dua) hal yang menyangkut perbedaan perlakuan atas pemberlakuan pengampunan  pajak  yang  berkenaan dengan  keadilan  di  bidang  hukum yaitu : 10
Pertama  pengampunan  hanya diberikan bagi wajib pajak yang jelas- jelas  sudah  melakukan  pelanggaran yaitu  :  Wajib  Pajak  yang  selama  ini belum  jujur  melaporkan  Harta  yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
Kedua, pengampunan pajak tidak  berlaku  bagi  Wajib  Pajak  yang telah  melakukan  pelanggaran  yang pada  saat  berlakunya  Keputusan Presiden  Nomor  26  Tahun  1984 sedang  dilakukan  pemeriksaan  atau penyidikan.  Jumlah  utang  pajak  dan dendanya  yang  sudah  pasti  sebagal hasil  pemeriksaan  dan  penuntutan tetap  harus  dibayar  tanpa  adanya keringanan.
Walaupun  dari  hasil  penelitian peneliti  dimana  banyaknya  Wajib Pajak  yang  mengikuti  program  tax
10 Zainal Muttaqin, Op.Cit , hlm 91
amnesty ini merasakan bahwa Undang-Undang  Tax  amnesty  ini sudah  memberikan  kesempatan  yang sama  bagi  semua  Wajib  Pajak  untuk melaporkan  Harta  miliknya  dalam Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT) yang  sebelumya  lalai  atau  lupa  untuk melaporkan hartanya.
Dalam perkembangannya akomodasi  prinsip  keadilan  dalam pemungutan  pajak  adalah  adanya jaminan  perlindungan  kepada  rakyat dari tindakan pemerintah dalam pemungutan  pajak  tersebut.  Menurut Mar’ie Muhammad : 11
“…Tetapi  yang  lebih  penting apakah pembayar pajak dilindungi  hak-haknya,  jadi harus ada keseimbangan antara  kewajiban  dan  hak sebagai pembayar pajak. Melalui Undang-Undang, harus  ada  garansi  objektif bahwa  petugas  pajak  tidak boleh berlaku sewenang- wenang  terhadap  pembayar pajak  yang  telah  menyetorkan sebagian penghasilannya kepada Pemerintah tanpa diberikan imbalan apapun secara langsung”.
Dari  apa  yang  dikemukakan sebelumnya  dapat  dipahami  bahwa selain pemerataan dan perlakuan  yang
11 Miyasto, 1997, Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global , Pidato Pengukuhan  Guru  Besar ,  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.
sama,  parameter  terpenuhinya  prinsip keadilan  dalam  Undang-Undang  juga terlihat pada adanya jaminan perlindungan  terhadap  Warga  Negara. Undang-Undang  Pajak  yang  baik senantiasa dapat memberikan kepastian  hukum  kepada  wajib  pajak, kapan  ia  harus  membayar,  apa  hak- hak  dan  kewajiban  mereka,  siapa subjek  dan  objek  pajak  dan  berapa besarnya pajak.
Jaminan  perlindungan  terhadap Wajib  Pajak  dalam  Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan  Pajak  sendiri  dapat dilihat  dalam  Pasal  11  Undang- Undang ini  yang menyatakan bahwa : 12
1) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat
(1) dan lampirannya sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  9,  diberi  tanda  terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan.
2) Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana  dimaksud  pada
12 Undang-Undang nomor 11 tahun 2016.
ayat (1) tidak dilakukan:
a. pemeriksaan;
b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
c. penyidikan  Tindak  Pidana di Bidang Perpajakan,
untuk  masa  pajak,  bagian Tahun  Pajak,  atau  Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.
3) Dalam  hal  Wajib  Pajak  yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) sedang dilakukan: a.  pemeriksaan;
b. pemeriksaan bukti
permulaan; dan/atau
c.    penyidikan  Tindak  Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa  pajak,  bagian  Tahun Pajak,  atau  Tahun  Pajak sampai  dengan  akhir  Tahun Pajak  Terakhir,  terhadap pemeriksaan,  pemeriksaan bukti  permulaan,  dan/atau penyidikan  Tindak  Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan. 4) Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dihentikan  dalam  hal Menteri  atau  pejabat  yang ditunjuk  atas  nama  Menteri menerbitkan Surat Keterangan. 5) Wajib Pajak yang telah diterbitkan  Surat  Keterangan, memperoleh fasilitas
Pengampunan Pajak berupa: a. Penghapusan
pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak,
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan  tidak  dikenai  sanksi pidana di bidang perpajakan,
untuk
kewajiban perpajakan dalam  masa  pajak,  bagian Tahun  Pajak,  dan  Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
b. Penghapusan sanksi
administrasi perpajakan berupa  bunga,  atau  denda, untuk kewajiban perpajakan  dalam  masa
pajak, bagian Tahun Pajak, dan  Tahun  Pajak,  sampai dengan  akhir  Tahun  Pajak
Terakhir; c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan,  dan  penyidikan
Tindak  Pidana  di  Bidang Perpajakan,  atas  kewajiban perpajakan  dalam  masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan  Tahun  Pajak,  sampai dengan  akhir  Tahun  Pajak Terakhir; dan d. Penghentian  pemeriksaan pajak,  pemeriksaan  bukti permulaan,  dan  penyidikan Tindak  Pidana  di  Bidang
Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan
pajak,  pemeriksaan  bukti permulaan,  dan  penyidikan Tindak  Pidana  di  Bidang Perpajakan  atas  kewajiban
perpajakan,  sampai  dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,  yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana
dimaksud
dalam  Pasal  11  ayat  (3), yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
e. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (5)  huruf  d dilakukan  oleh  pejabat  di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak yang melaksanakan  tugas  dan fungsi  penyidikan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Dari  uraian  pasal  diatas  maka Wajib  Pajak  yang  mengikuti  program pengampunan pajak ini akan memperoleh  jaminan  perlindungan dalam bentuk :
1) Tidak dilakukan suatu pemeriksaan  pajak,  pemeriksaan bukti  permulaan,  dan  penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
2) Penghentian  suatu  pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana  di  Bidang  Perpajakan, dalam  hal  Wajib  Pajak  yang
sedang  dilakukan  pemeriksaan
pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Program  Pengampunan  Pajak ( tax  amnesty )  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2016  telah berakhir  pada  tanggal  31  Maret  2017. Realisasi  penerimaan  tax  amnesty mencapai  Rp134,99  Triliun  berupa uang  tebusan  sebesar  Rp  114,23 Triliun,  pembayaran  tunggakan  pajak sebesar Rp 19,02 Triliun dan pembayaran  bukti  permulaan  sebesar Rp1,75  Triliun.  Adapun  komposisi harta yang diungkapkan adalah deklarasi  dalam  negeri  sebesar  Rp 3.697,94  Triliun,  deklarasi  luar  negeri sebesar  Rp  1.036,37  Triliun,  dan repatriasi  sebesar  Rp  146,69  T. 13
Jumlah  peserta  tax  amnesty  mencapai 972.530  wajib  pajak  dengan  wajib pajak tambahan baru terdaftar sebanyak 52.757. 14
Self  assement  system  yang diterapkan  di  Indonesia  menuntut peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.    Hal  ini  menjadikan
13 http://www.pemeriksaanpajak.com
14 pajak@pemeriksaanpajak.com
kepatuhan  pajak  sebagai  hal  yang sangat  penting  dalam  mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rahayu istilah kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh pada  ajaran  atau  aturan. 15 Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.
Setelah  program  pengampunan atau  amnesti  pajak,  tingkat  kepatuhan masyarakat  untuk  membayar  pajak semakin meningkat dimana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan bulan Oktober 2018 tingkat kepatuhan pajak mencapai  94,65%,  jika  dibandingkan dengan  tahun  2016  kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  membayar  pajak  hanya sebesar  89%.  Peningkatan  kepatuhan pajak  terjadi  setelah  program  amnesti artinya Warga Negara yang merupakan Wajib Pajak sudah mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP) dan sudah memasukkan  Surat  Pemberitahuan
15 Op.  Cit .,  Rosdiana,  Haula  dan  Rasin Tarigan, 2005, hlm. 34.
Tahunan (SPT) dengan benar.
Ada  dua  macam  kepatuhan pajak,  yaitu  kepatuhan  formal  dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib pajak  dapat  memenuhi  kewajiban perpajakan  secara  formal  dengan ketentuan  yang ada di dalam Undang- Undang perpajakan.
Misalnya
ketentuan  batas  waktu  penyampaian Surat  Pemberitahuan.  Apabila  wajib pajak telah melaporkan surat
Pemberitahuan Pajak Penghasilan
(SPT  PPh)  Tahunan  sebelum  batas waktu  maka  dapat  dikatakan  bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal.  Akan  tetapi  isinya  belum memenuhi ketentuan material.
Kepatuhan  material  adalah  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  secara substantif  sudah  memenuhi  semua ketentuan  material  perpajakan,  yakni sesuai  isi  dan  jiwa  undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi  kepatuhan  material  adalah wajib  pajak  yang  mengisi  dengan jujur,  lengkap,  dan  benar  Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan  menyampaikan  ke  KPP  sebelum batas waktu berakhir.
Berdasarkan  data  diatas  terlihat
bahwa  dengan  adanya  program  Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan  dalam  membayar  pajak disebabkan  adanya  keringanan  denda perpajakan  sehingga  meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

## 2. Pengampunan  Pajak  dalam Perspektif Keadilan
Keadilan  merupakan  salah  satu kebutuhan hidup manusia yang bersifat  mutlak  pada  tempat  dan situasi  apapun  di  dunia,  meskipun konsep  dan  isinya  akan  berbeda-beda sesuai dengan niiai-nilai yang diyakini pada  kelompok  masyarakat  tertentu. Oleh  karena  itu,  konsep  dan  definisi keadilan  sangat  beraneka  ragam. 16
Menurut  Soetjipto  Rahardjo  telah menginventarisir  9  rumusan  tentang keadilan sebagai berikut: 17
a. Memberikan  kepada  setiap orang apa  yang seharusnya diterima;
b. Memberikan  kepada  setiap orang yang menurut hukum menjadi haknya;
16 Op.Cit. , Zainal Muttaqin,  hlm. 88.
17 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 163.
c. Kebijakan untuk memberikan  hasil  kepada setiap orang untuk mendapat bagiannya; d. Kebebasan untuk melakukan apapun sepanjang  tidak  melanggar kebebasan orang lain;
e. memberikan pemuasan kebutuhan semua orang;
f. persamaan  pribadi  semua orang;
g. kemerdekaan  setiap  orang untuk mengejar
kemakmuran;
h. pemberian  peluang  kepada setiap orang mencari
kebenaran;
i. kebebasan untuk mengembangkan kepentingan dalam kedudukan yang sama. Begitu ragamnya pengertian
keadilan, analisis terhadap pengampunan pajak akan lebih difokuskan  kepada  aspek  hukum, karena  keadilan  merupakan  salah  satu nilai  hukum  disamping  kegunaan  dan kepastian.  Dengan  demikian  keadilan dalam hukum tidak hanya sekedar hak dan  kewajiban  sebagaimana  yang
ditentukan  atau  diperintahkan  dalam Undang-Undang, keadilan yang berdiri  sendiri  terlepas  dan  nilai-  nilai dasar yang Iainnya.
Demikian  pula  tidak  dapat diukur  dalam  konsep  keadiIan  yang dikenal  dalam  literatur  pajak,  yaitu keadilan vertikal dan keadiIan horizontal,  yang  menghasilkan  tarif progresif  semata-mata  sebagal  wujud dan prinsip semakin besar kemampuan atau  daya  pikul  seseorang  semakin besar pajak yang harus di bayar. lniah konsep  daya  dikemukakan  Adam Smith  yang  berasal  dan  prinsip “ability to pay. 18
Di  awal  telah  dikemukakan bahwa  teori  pemungutan  pajak  hanya mungkin  dapat  sesuai  dan  berlaku dalam  suatu  konsep  kenegaraan, konsepsi  masyarakat  dan  konsepsi filsafat  hukum  tertentu,  OIeh  karena itu,  pertimbangan  mengenai  teori pajak pada akhirnya merupakan masalah  hukum  yang  mempunyai dimensi  nilai.  Berdasarkan  pada  nilai dasar hukum di atas, maka pengampunan  pajak  dalam  perspektif keadilan  harus  pula  memperhatikan nilai-nilai kepastian dan kemanfaatan.
18 Op.Cit. , Zainal Muttaqin, hlm 89.
Mengingat utang pajak merupakan  perikatan  (yang  timbul karena undang-undang), maka hapusnya  kewajiban  untuk  membayar utang  (pajak)  harus  ditinjau  dari konsep  hukum  perdata.  Hapusnya kewajiban  atau  utang  yang  timbul karena  perikatan  diatur  dalam  Pasal 1381  KUHPerdata.  Pasal  tersebut menentukan 10 (sepuluh) cara hapusnya perikatan  yaitu pembayaran, penawaran  pembayaran  tunal  dengan dilkuti  Penyimpanan  atau  penitipan, pembaharuan utang (novasi),
perjumpaan utang (konpensasi), percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang,  kebatalan  atau  pembatalan, berlakukanya  suatu  syarat  batal  dan daluwarsa.
Ketentuan  semacam  itu  dapat dibenarkan  sepanjang  hal  tersebut ditetapkan  undang-undang,  mengenai adil  tidaknya  materi  pengampunan pajak akan ditentukan oleh sikap yang kita  ambil  terhadap  hubungan  antara hukum  dan  keadilan,  karena  hukum bukanlah  keadilan  demikian  pula sebaliknya  keadilan  tidak  identik dengan  hukum.  Hal  ini  diakui  oleh Kelsen,  yang  menyatakan  bahwa
pengertian  hukum  harus  dibedakan dari  pengertian  keadilan.  Hukum merupakan peraturan perundang- undangan  yang  merupakan  alat  untuk memperoleh keadilan.
Persoalan  tentang  keadilan,  apa yang adil dan tidak adil semakin lama semakin kompleks. Hal ini disebabkan semakain kompleksnya  kebutuhan manusia  seiring  dengan  terbatasnya sumber  daya  yang  tersedia  untuk memenuhi kehidupan manusia. Keadilan ini akan berpengaruh kepada negara  sebagai  penyedia  kebutuhan hidup  masyarakat,  berlandaskan  pada keadilan. Dalam konteks pajak, keadilan lebih ditekankan pada pembagian beban yang harus ditanggung masyarakat untuk membiayai kebutuhan bersama, sehingga  sulit  untuk  memberikan dasar pembernaran pengampunan pajak  dari  sudut  keadilan  pembayar pajak  yang  jujur,  kecuali  apabila didasarkan  pada  asumsi  bahwa  semua orang  tidak  suka  membayar  pajak. Denga rasa tidak suka ini.
Maka orang tidak akan membayar pajak sesuai dengan jumlah utang  pajak  menurut  undang-undang. Dengan demikian pemngampunan
pajak  lebih  menekankan  pada  aspek manfaat  yang  diperoleh  negara  dan kepastian  hukum.  Keadilan  dalam pengampunan  pajak  hanya  ditemukan pada  wajib  pajak  yang  melakukan pelanggaran, dalam bentuk pembebanan  uang  tebusan  sebagai kompensasi  dari  sanksi  berdasarkan berat  ringannya  pelanggaran  yang dilakukan.
Sanksi  Administrasi  merupakan sanksi yang dikenakan oleh administrasi negara berdasarkan
wewenang  yang  dimilikinya  dengan tujuan  agar  warga  mentaati  kaidah-
kaidah hukum
administrasi.
Penjatuhan  sanksi  administrasi  yang bersumber dari
wewenang pemeritahan  dapat  dibedakan  ke dalam wewenang bebas dan wewenang  terikat.  Wewenang  terikat merupakan  wewenang  yang  diberikan kepada  administrasi  negara  tertentu yang  normanya  sudah  ditentukan dengan tegas dalam norma dasarnya.
Administrasi  negara  tidak  dapat melakukan  perbuatan  hukum  lain, selain  tindakan  hukum  yang  sudah ditentukan, Sebaliknya dalam wewénang  yang  bebas,  administrasi memiliki  kebebasan  untuk  memilih
perbuatan  hukum  apa  yang  dapat dilakukan  berdasarkan  kewenangan yang  dimikinya.  Dalam  hal  ini administrasi  negara  memiliki  ruang gerak  kebebasan  untuk  melaksanakan kewenangannya.
Kebebasan penilaiaan yang subyektif  misalnya  apabila  dalam peraturan dasarnya dirumuskan dengan  “dapat”.  Perkataan  dapat menunjukkan adanya wewenang bebas yang  dimiliki  administrasi  negara untuk  melakukan  suatu  perbuatan tertentu berdasarkan penilaiannya sendiri.
Dalam konteks pengenaan sanksi  administrasi  dalam  pajak, diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  1983  sebagaimana  telah diubah  terakhir  dengan  Undang- Undang  No.  28  Tahun  2007  Tentang KUP.  Dalam  semua  pasal  yang mengatur  sanksi  administrasi,  baik berupa  denda,  kenaikan  maupun bunga  tidak  ditemukan  perkataan “dapat”,  sebagaimana  dimaksudkan dalam  pengertian  wewenang  bebas sehingga penjatuhan sanksi administrasi  dalam  Undang-Undang pajak dikategorikan sebagai wewenang  terikat,  akan  tetapi  dalam
Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 memberikan pula wewenang  bebas  kepada  Direktur Jendral  Pajak  untuk  mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi, apabila sanksi
administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak.
Pasal ini mengatur bahwa “Direktur Jendral Pajak dapat
mengurangkan  atau  menghapuskan sanksi  administrasi  berupa  bunga, denda  dan  kenaikan  yang  terutang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
dalam  hal  mana  sanksi  tersebut dikenakan  karena  kekhilafan  wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.”
Hal ini juga diatur dalam Pasal 36 ayat (1)  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2007  yang  menyatakan  pengurangan atau  penghapusan  sanksi  administrasi hanya  dapat  dilakukan  apabila  sanksi administrasi  yang  dikenakan  bukan diakibatkan  oleh  perbuatan  wajib pajak yang dilakukan secara sengaja”.
Berdasarkan  ketentuan  dalam pasal-pasal tersebut diatas maka wewenang menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam
Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang tersebut  diatas,  selain  mengandung wewenang  bebas,  juga  mengandung wewenang  terikat.  yang  ditunjukkan dengan adanya syarat bukan dilakukan dengan sengaja (kekhiIafai).
Sampai sejauh mana administrasi negara (fiskus) mempunyai wewenang untuk membebaskan sanksi adminisirasi. Hal ini  terkait  dengan  masalah  diskresi yang  dimiliki  administrasi  Negara yaitu  suatu  kebijakan  berdasarkan kebebasan untuk bertindak atau mengambil  keputusan  atas  inisiatif sendiri  dalam  rangka  menyelesaikan berbagai permasaahan  yang sulit  yang membutuhkan penanganan secara tepat.
Pengenaan  denda  administrasi terhadap  pajak-pajak  yang  tidak  atau kurang  dibayar  pada  tahun-tahun sebelumnya akan menyebabkan hutang  pajak  yang  harus  dibayar semakin besar sehingga akan menimbulkan  penolakan  dan  pihak wajib  pajak.  Dengan  menggunakan batas  waktu  daluwarsa  penagihan selama  5  (lima)  tahun  sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang nomor  6  tahun  1983  dimana  Wajib
Pajak harus membayar sanksi administrasi selama waktu tersebut.
Hal ini akan memberatkan wajib pajak.  Oleh  karena  itu,  kumulasi pengenaan  sanksi  administrasi  untuk beberapa  tahun  merupakan  tindakan yang kurang berdayaguna dan berhasilguna  bagi  penerimaan  negara. Penjelasan  pasal  diatas  menyatakan bahwa penghapusan atau pengurangan dimaksud  berlandaskan  pada  unsur keadilan.
Dalam pengampunan pajak, Keadilan  lebih  menekankan  pada keadilan  hukum  dalam  arti  keadilan menurut Undang-Undang, dengan melepaskan  wewenang  administrasi negara  (fiskus)  untuk  mengenakan sanksi administrasi. 19 Keadilan membebaskan sanksi administrasi lebih  menekankan  pada  kepentingan yang  lebih  besar  daripada  sekedar bersifat  invidual.  Wewenang  untuk memungut pajak termasuk membebaskan,  mengecualikan  atau melepaskan  hak  untuk  mernungut pajak  merupakan  kekuasaan  yang  ada pada  negara  sebagai  wujud  dan kedaulatan  yang  dimiliki  Negara. Demikian  besarnya  kekuasaan  yang
19 Op.Cit ., Dr. Zainal Muttaqin, hlm. 94.
ada pada Negara, hukumnya pun dapat diciptakan oleh Negara, melalui administrasi Negara.
Dalam negara hukum Indonesia, wewenang  ini  harus  disertai  dengan pengabdian  kepada  masyarakat  dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum  sehingga  menjelma  menjadi keadilan. Dalam hubungannya dengan fungsi pajak, maka pembebasan sanksi adminstrasi  merupakan  wujud  dan fungsi pajak untuk mengatur (regulerenci) . Pembebasan sanksi administrasi dalam pengampunan pajak sebagal implementasi dari fungsi  mengatur,  bertujuan  untuk memberikan  motivasi  atau  dorongan kepada wajib pajak agar di masa-masa mendatang  melaksanakan  hak  dan kewajiban  perpajakan  sesual  dengan Undang-Undang.. Hak memungut pajak oleh negara membawa kewajiban kepada negara untuk memajukan kesejahteraan umum.
Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntutan pidana merupakan tindak Ianjut setelah dilakukan  penyidikan  oleh  pihak penyidik (PoIisi),  yang sudah menjadi wewenang kejaksaan. Baik penyidikan
maupun  penuntutan  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  wajib  pajak,  oleh  karena  itu eksistensi wewenang penyidik maupun  penuntut  (jaksa)  ditentukan oleh  perbuatan  yang  dikiasifikasikan sebagai tindak pidana.
Secara  sederhana  tindak  pidana diartikan sebagai perbuatan yang yang diancam dengan sanksi pidana. Sanksi pidana  dalam  dalam  pajak  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, mulai  Pasal  38  sampai  dengan  Pasal 43  A  dalam  Bab  VIII  di  bawah  judul Ketentuan Pidana. Sanksi pidana yang diancamkan  berupa  penjara,  kurungan dan  denda.  Dengan  diberikannya sanksl  pidana,  maka  muncul  istilah tindak  pidana  atau  tindak  pidana fiskal.
Menurut Sudarto, Hukum pidana  fiskal  bukanlah  hukum  pidana khusus
melainkan Hukum Administrasi,  dan  apabila  ada  segi hukum  pidananya,  itupun  bersifat khas,  ialah  bersifat  administratif, sehingga  tindak  pidana  pajak  (fiskal) disebut  delik  administratif.  Pemberian
sanksi  pidana  dalam  pajak  dianggap sebagai  wujud  keadilan  retributif,
sebagal imbalan atas kejahatan/pelanggaran
yang
diIakukannya. 20
Pengenaan  atau  ancaman  sanksi pidana  terhadap  pelanggaran  norma- norma  hukum  adminjstratif  dapat  saja dilakukan  sebagaimana  yang  sering terjadi  selama  ini  (kriminalisasi), sepanjang  instrumen  yang  ada  dalam hukurri  administrasi  tidak  cukup efektif  untuk  mempertahankan  kaidah hukum administratif tersebut. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan  tertentu  menurut Sudarto antara lain harus memperhatikan  prinsip-prinsip  “biaya dan  hasil” (cost-benefitprinciple) dan kapasitas  atau  kemampuan  daya  kerja dari  badan-badan  penegak  hukum, jangan sampai melampaui beban tugas penegak hukum (overbelasting) 21 .
Dengan kesadaran dan pengetahuan  masyarakat  Indonesia terhadap  kewajiban  perpajakan  dapat dibayangkan berapa banyak masyarakat Indonesia dipenjara karena
20 Sudarto,  2003,  Kapita  Selekta  Hukum Pidana, Alumni Bandung,  cetakan ke-3, hlm. 26.
21 Op.Cit., Sudarto, hlm. 62.
kurang  atau  tidak  membayar  pajak dengan benar sesual  dengan peraturan perundang-undangan.
Pembebasan terhadap penyidikan  dan  penuntutan  pidana hanya semata-mata menghentikan proses pemeriksaan di depan pengadilan  dengan  konsekuensi  tidak dikenakannya sanksi pidana,
sementara  perbuatan  wajib  pajak masih  tetap  dikualifikasikan  sebagai tindak
pidana. Penghapusan penyidikan  dan  penuntutan  pidana dalam pengampunan pajak akan cukup memberi  dorongan  bagi  wajib  pajak untuk  ikut  serta  dalam  program pengampunan  pajak,  tidak  sekedar penghapusan sanksi administrasi saja.
Pengenaan sanksi pidana kepada
wajib pajak tidak Iebih menguntungkan  daripada  pengenaan sanksi administrasi (denda, bunga atau kenaikan)  karena  pengenaan  sanksi pidana baik penjara maupun kurungan tidak  akan  menghasilkan  penerimaan Negara, tetapi sebaliknya akan menambah beban negara untuk mengurusi wajib pajak yang dipenjara. Dalam  sistem  hukum  yang  dianut, pengenaan  sanksi  pidanapun  tidak mengakibatkan  utang  pajak  menjadi
hapus.

## D. Kesimpulan
Prinsip Keadilan terhadap penghapusan  sanksi  Pajak  dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 sudah  terpenuhi.    Untuk  menentukan terpenuhinya  prinsip  keadilan  dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 maka harus dilihat dari:
1) Pemerataan dan Perlakuan yang sama.;
2) Jaminan Perlindungan terhadap Wajib Pajak;
3) Kepatuhan  dalam  membayar  Pajak setelah  berlakunya  Undang-Undang nomor  11  tahun  2016.    Setelah program  pengampunan  atau  amnesti pajak,  tingkat  kepatuhan  masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat dimana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan bulan Oktober 2018 tingkat kepatuhan pajak mencapai  94,65%,  jika  dibandingkan dengan  tahun  2016  kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  membayar  pajak  hanya sebesar 89%.
4) Pengampunan  Pajak  apabila  ditinjau dari  Perspektif  Keadilan  maka  dapat dilihat dari:
a. Keadilan  dalam  Pembebasan  Utang
Pajak.  Dalam  Undang-Undang  nomor 11  tahun  2016  mengatur  adanya penghapusan  sanksi  bagi  Wajib  Pajak
yang mengikuti program pengampunan pajak dengan membayar  uang  tebusan.  Keadilan
dalam hal ini dalam bentuk pembebanan  uang  tebusan  sebagai
bentuk kompensasi dari Utang Pajak;
b. Keadilan  dalam  Pembebasan  Sanksi
Administrasi.  Dalam  pengampunan pajak,  Keadilan  lebih  menekankan pada  keadilan  hukum  dalam  arti keadilan  menurut  Undang-Undang,
dengan melepaskan wewenang administrasi negara untuk mengenakan sanksi administrasi; c. Keadilan dalam Pembebasan Penuntutan Pidana. Pembebasan terhadap  penyidikan  dan  penuntutan pidana hanya semata-mata menghentikan  proses  pemeriksaan di depan
pengadilan dengan
konsekuensi tidak
dikenakannya
sanksi  pidana,  sementara  perbuatan
wajib pajak masih tetap dikualifikasikan
sebagai tindak
pidana.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Mardiasmo.  2009. Perpajakan  Edisi Revisi  2009 .  Andi  Yogyakarta:
Yogyakarta.
Miyasto.  1997. Sistem  Perpajakan Nasional  dalam  Era  Ekonomi
Global, Pidato Pengukuhan Guru
Besar . Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang.
Rosdiana,  Haula  dan  Rasin  Tarigan.
2005. Perpajakan,  Teori  dan Aplikasi . PT.  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti: Bandung.
Sudarto.  2003. Kapita  Selekta  Hukum Pidana . Alumni Bandung.
Zainal  Muttaqin.  2013. Tax  Amnesty di  Indonesia .  Refika  Aditama: Bandung.