## Wajah Hukum

## Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (Bumdes) di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangung
Kemas Abdul Somad 1 , H. Zikri 2
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: kemassomad5@gmail.com
Abstrak .  Tujuan  penulisan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Pelaksanaan  Program  Badan  Usahan Milik Desa (BUMDes) di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu program Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) di Desa Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  tidak  terlaksana  dengan  efektif  dimana  program  usaha  yang  dijalankan tidak  berkembang  dan  tidak  dapat  membantu  masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  untuk meningkatkan  perekonomiannya.  Kendala  pelaksanaan  program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun terdiri dari beberapa faktor yaitu tidak adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki inovasi  dan  kreatifitas  pada  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun serta tidak adanya peran serta masyarakat untuk mengembangkan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun Kecamatan Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  pelaksanaan  program  Badan  Usahan  Milik Desa (BUMDes) di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun yaitu melakukan pengembangan unit usaha serta menjalain kerjasama dengan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Lainnya.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Program, Badan Usahan Milik Desa
Abstract.  The  purpose of  writing  in  this study is to determine and analyze the implementation  of the Village Owned Enterprise Program (BUMDes) in Penarun Village, Batin VIII District, Sarolangun Regency. In this study the author uses empirical juridical research methods. The results of this research are that the Village Owned Enterprises (BUMDes)  program in  Penarun  Village, Batin  VIII  District,  Sarolangun  Regency  is  not  implemented  effectively  where  the  business  program  that  is  being  run  is  not developing and cannot  help  the people of Penarun Village, Batin VIII District, Sarolangun  Regency to  improve their  economy. The  obstacles  to  implementing  the  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  program  in  Penarun  Village,  Batin  VIII  District, Sarolangun  Regency consist  of several  factors, namely the absence of Human Resources  who have innovation  and creativity in Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  Penarun  Village,  Batin  VIII  District,  Sarolangun  Regency  and  not  the  existence  of community  participation  to  develop  Village  Owned  Enterprises  (BUMDes)  Penarun  Village,  Batin  VIII  District,  Sarolangun Regency.  Efforts  were  made  to  overcome  obstacles  to  implementing  the  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  program  in Penarun Village, Batin VIII District, Sarolangun  Regency, namely developing business units and establishing  cooperation  with other Village-Owned Enterprises (BUMDes).

## Keywords: Implementation, Program, Village Owned Enterprises

## PENDAHULUAN
Sumberdaya  ekonomi  yang  tumbuh  di  kawasan  Desa  diambil  oleh  kekuatan  yang  lebih  besar,  sehingga  Desa kehabisan  sumberdaya  dan  menimbulkan  arus  urbanisasi  penduduk  Desa  ke  kota.  Kondisi  ini  yang  menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa.
Sebagai  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  pemerataan  pembangunan  hingga  ke  Desa,  maka dibentuklah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  yang  menjadi  dasar  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur bahwa:
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan  Usaha  Milik  Desa  berdasarkan  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan: “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Kemas Abdul Somad  dan  H. Zikri,  Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (Bumdes) di  Desa Penarun Kecamatan

## Batin Viii Kabupaten Sarolangung
Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disepakati melalui musyawarah, Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa, dimanfaatkan  untuk p engembangan usaha dan Pembangunan  desa,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  pemberian  bantuan  untuk masyarakat  miskin  melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan  kegiatan  dana  bergulir  yang  ditetapkan  dalam  anggaran pendapatan dan belanja desa.
Selanjutnya di dalam Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diatur bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  dan  Pemerintah  Desa mendorong  perkembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  dengan  memberikan  hibah  dan/atau  akses  permodalan, Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan badan usaha milik desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  dapat  menjadi  wadah percepatan  pembangunan  desa  apabila  program-program  yang  telah  dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.
Badan  Usaha  Milik  Desa  diharapkan  mampu  menjadi  motor  penggerak  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  juga berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  dan  komersial.  Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  lembaga  sosial  berpihak  kepada kepentingan  masyarakat  melalui  kontribusinya  dalam  penyediaan  pelayanan  sosial,  sedangkan  sebagai  lembaga komersial Badan Usaha Milik Desa bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.
Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu bentuk Badan Usaha yang berperan dalam pembangunan nasional. Pemerintah  dapat  menciptakan  sebuah  usaha  yang  mendorong  perkembangan  perekonomian  secara  baik  dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya. Bila dilihat melalui peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat  selama  ini,  maka  melalui  model  Badan  Usaha  Milik  Desa  ini diharapkan  terjadi  perubahan  peran  Pemerintah  Desa  dalam  pengembangan  ekonomi  lokal  dan  pemberdayaan masyarakat.
Badan  Usaha  Milik  Desa  diatur  pula  dalam  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan  Dan  Pengelolaan,  Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, di dalam Pasal 3 peraturan ini diatur bahwa:
Pendirian BUM Desa bertujuan:
1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang  mendukung  kebutuhan  layanan  umum  warga;  Membuka  lapangan kerja.
6. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi Desa, dan
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten  Sarolangun, di wilayah ini pembentukan  Badan Usahan Milik Desa diatur melalui Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Tujuan  pendirian  Badan  Usahan  Milik  Desa  di  dalam  Peraturan  Bupati tersebut  tidak  berbeda  dari  tujuan  pembentukan  Badan  Usahan  Milik  Desa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Berdasarkan  data  awal  yang  penulis  peroleh  diketahui  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Penarun Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  terdapat  Badan  Usaha  Milik  Desa  yang  telah  dibentuk  satu  tahun terakhir  dengan  wacana  kedepan  adalah  program  unit  usaha  di  bidang  pertanian  yaitu  sebagai  penyalur  pupuk bersubsidi,  bibit  karet  unggul  dan  bibit  sawit  unggul.  Akan  tetapi  program  Program  Badan  Usahan  Milik  Desa (BUMDes) di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun tersebut  tidak terlaksana  karena  sebagian besar  masyarakat  justru  masih  menuplai  pupuk  bersubsidi,  bibit  karet  unggul  dan  bibit  sawit  unggul  dari  luar  desa, selain itu persepsi masyarakat desa yang kurang memberikan respon positif terhadap program ini juga mengakibatkan fakumnya program Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) tersebut.
Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  tersebut  seharusnya dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  tersebut khususnya  di  bidang  pertanian  mengingat  bahwa  kebutuhan  masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII Kabupaten Sarolangun tersebut khususnya terhadap pupuk bersubsidi sangat tinggi.
Kemas Abdul Somad  dan  H. Zikri,  Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (Bumdes) di  Desa Penarun Kecamatan

## Batin Viii Kabupaten Sarolangung
Tidak  berjalannya  program  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten Sarolangun  tersebut  tentu  harus  di  atasi  dengan  segera  mengingat  tujuan  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa adalah  untuk  meningkatkan  usaha  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi  Desa  maka  sudah  seharusnya Badan  Usaha  Milik  Desa  menjadi  lembaga  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  masarakat,  oleh  karena  itu  maka penulis  tertarik  mengangkat  permasalahan  tersebut  dalam  sebuah  proposal  skripsi  dengan  judul:  “Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun”.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  permasalahan  pokok  yang  akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :
1. Bagaimana  Pelaksanaan  Program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII Kabupaten Sarolangun?
2. Apakah  yang  menjadi  kendala  Pelaksanaan  Program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun?
Tujuan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) di Desa Penarun Kecamatan  Batin VIII Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk  menjelaskan  kendala  Pelaksanaan  Program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun.

## METODE
Metode penelitian digunakan  untuk mempermudah peneliti dalam melakukan suatu penelitian, dimana metode penelitian  ini  berkaitan  dengan  prosedur  atau  cara  yang  harus  dilakukan  peneliti  sehingga  dengan  adanya  metode penelitian  ini peneliti  harus menggunakan langkah-langkah  yang teratur dan sistematis di dalam mencari bahan atau sumber data yang diperlukan untuk disajikan dalam suatu penelitian.
Hal  yang  demikian  juga  senada  dengan  pendapat  Sukandarrumidi  yang  menyatakan  bahwa  metode  penelitian merupakan  cara  utama  yang  digunakan  peneliti  untuk  mencapai  tujuan  dan  menentukan  jawaban  atas  masalah  yang diajukan. 3 Jadi,  metode  penelitian  itu  merupakan  suatu  cara  cara  yang  digunakan  para  peneliti  dalam  memecahkan masalah  yang sedang diteliti atau yang sedang dihadapi. Adapun metode penelitian  yang  dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Tipe penelitian
Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam pendekatan penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  sejauhmana  bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat,  sehingga  dapat dikatakan  untuk  mengetahui  kesenjangan  antara  das  sollen  dengan  das  sein.  Karena  itulah  penulis  melakukan pengamatan  terhadap  Pelaksanaan  Program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun  Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  Penelitian  dalam  proposal  skripsi  ini  adalah  bersifat  deskriptif  dan  analisis,  dengan  maksud memberikan  data,  menggambarkan  dan  menganalisis  tentang  keadaan  dan  gejala-gejala  yang  berkaitan  dengan Pelaksanaan  Program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten Sarolangun.
3. Sampel Penelitian
Sampel  penelitian  dalam  penulisan  proposal  skripsi  ini  diambil  dengan  menggunakan  teknik purposive sample ,  yaitu Memilih  sampel  berdasarkan  penilaian  tertentu  karena  unsur-unsur  atau  unit-unit  yang  dipilih dianggap  mewakili  populasi.  Penelitian  terhadap  unsur-unsur  atau  unit-unit  yang  dijadikan  sampel  harus berdasarkan pada alasan  yang logis artinya dalam pengambilan  sampel diambil  unit-unit  sampel sedemikian  rupa sehingga  sampel  tersebut  benar-benar  mencerminkan  ciri-ciri  dari  populasi  yang  ditentukan.  Ciri  atau  karakter tersebut  diperoleh  berdasarkan  pengetahuan  atau  informasi  yang  telah  dicermati  sebelumnya.  Ciri-ciri  ini  dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.
4. Teknik Analisis
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara  data  yang  dikumpulkan  baik  data  primer  maupun  data  sekunder diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah:  “analisis  data  yang  tidak  menggunakan  angka  melainkan  memberikan  gambaran-gambaran  (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data”.
3 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula , (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), hal 111.
Kemas Abdul Somad  dan  H. Zikri,  Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (Bumdes) di  Desa Penarun Kecamatan

## Batin Viii Kabupaten Sarolangung

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII Kabupaten Sarolangun
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diketahui  bahwa  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  dibentuk  pada  bulan  Maret  tahun  2019  program  unit usaha di bidang pertanian yaitu sebagai penyalur pupuk bersubsidi, bibit karet unggul dan bibit sawit unggul.
Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  dibentuk berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan berdasarkan inisiatif dari Kepala Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten  Sarolangun  yang  memperoleh  arahan  untuk  membentuk  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  setiap desa di Kabupaten Sarolangun.
Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.Pembentukan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes)  Desa Penarun Kecamatan Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  dipertimbangkan  dengan  potensi  desa  yaitu  sebagian  besar  masyarakat  Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun mengandalkan perekonomian dari sektor perkebunan karet dan kelapa sawit, sehingga dalam musyawarah desa disepakati bahwa Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  diharapkan  dapat  membantu  masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun untuk memperoleh pupuk bersubsidi, bibit karet unggul dan bibit sawit unggul.
Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun dibentuk dengan modal awal dari Anggaran Pendapat dan Belanja  Desa  yang  dipergunakan  untuk  mendirikan  bangunan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun dan  kas  awal.  Musyawarah  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  menyepakati  bahwa  Badan Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  ditujukan  untuk  mengelola  bantuan-bantuan  baik  dari  pihak  swasta maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun berupa kebutuhan masyarakat di bidang perkebunan.
Selama  ini  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  cukup  banyak  mendapat  bantuan  di sektor  perkebunan,  baik  itu  dari  pihak  swasta  maupun  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sarolangun,  dari kesepakatan desa maka bantuan tersebut diserahkan pada Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun untuk dikelola  dan  didistribusikan  pada  masyarakat  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten Sarolangun.
Bantuan-bantuan yang diperoleh dari pihak swasta maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun tersebut berupa  pupuk  bersubsidi,  bibit  karet  unggul  dan  bibit  sawit  unggul.  Jefri  (Kepala  Badan  Usahan  Milik  Desa (BUMDes)  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun)  mengatakan  bahwa  pupuk  bersubsidi,  bibit karet unggul dan bibit sawit unggul tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat Desa Penarun Kecamatan Batin VIII  Kabupaten  Sarolangun  yang  menjadi  anggota  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  dengan ketentuan  menyertakan  modal  pada  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  untuk  kemudian  dikelola oleh Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun.
Keberadaan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  seharusnya  mampu  memberikan  dampak positif dalam peningkatan penghasilan masyarakat Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun karena Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangung  sebagian  besar  berprofesi  sebagai  petani  yang memanfaatkan hasil perkebunan karet dan kelapa sawit.
Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  hingga  saat  ini  masih  bergantung  pada  bantuan  swasta maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun karena tidak mampu untuk mengelola aset yang berasal dari dana masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas.
Saat  pembentukan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  disepakati  bahwa  penyertaan  modal masyarakat  tidak  memiliki  nilai  ketetapan  sehingga  dengan  demikian  masyarakat  bebas  untuk  menyertakan  modal pada Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun dan menjadi anggota Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun.
Hal  tersebut  mengakibatkan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  memiliki  keterbatasan kemampuan  untuk  mengembangkan  usaha,  seharusnya  dalam  pembentukan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes) Desa  Penarun,  baik  perangkat  desa  maupun  seluruh  lapisan  masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII Kabupaten  Sarolangun  telah  memiliki  rencana  yang  matang  mengenai  pengelolaan  Badan  Usahan  Milik  Desa (BUMDes) Desa Penarun  sehingga Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun  dapat bertahan dan mampu menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun.
Konsep  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  seharusnya  dibentuk  secara  mandiri  tanpa  mengandalkan bantuan dari pihak lain sehingga mampu berkembang dengan baik, akan tetapi Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa  Penarun  selama  ini  hanya  mengharapkan  bantuan  dari  pihak  swasta  maupun  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sarolangun,  sehingga  apabila  tidak  terdapat  bantuan  dari  pihak  lain  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa Penarun tidak dapat beroperasi.
Kemas Abdul Somad  dan  H. Zikri,  Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (Bumdes) di  Desa Penarun Kecamatan

## Batin Viii Kabupaten Sarolangung
Masyarakat  merupakan  organ  terpenting  dalam  upaya  mensukseskan  program  Badan  Usahan  Milik  Desa (BUMDes)  Desa  Penarun  serta  menumbuhkembangkan  unit-unit  usaha  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa Penarun,  tanpa  adanya  kontribusi  dari  masyarakat  tentu  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  tidak dapat bertahan.
Program utama Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun merupakan usaha yang menjadi komoditi utama di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun sehingga seharusnya dapat memancing niat dari masyarakat untuk memanfaatkan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan program Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun  tidak dikelola dengan baik oleh pengurus Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun.
Sebagian  besar  masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  lebih  memilih  untuk menggunakan  pupuk  non  subsidi  untuk  memperoleh  hasil  panen  yang  lebih  maksimal,  sedangkan  pupuk  yang disediakan  di  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  merupakan  pupuk  subsidi  yang  apabila diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit tidak secara signifikan meningkatkan hasil panen sehingga masyarakat Desa Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  lebih  memilih  untuk  membeli  pupuk  non  subsidi.  Pengurus Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  seharusnya  menyesuaikan  kebutuhan  masyarakat  desa  dengan unit usaha yang disediakan.
Selain minat masyarakat yang masih kurang untuk memanfaatkan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun,  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diketahui  bahwa  pengurus  Badan  Usahan  Milik  Desa (BUMDes)  Desa  Penarun  tidak  memiliki  inovasi  dan  kreatifitas  dalam  mengembangkan  Badan  Usahan  Milik  Desa (BUMDes)  Desa  Penarun,  hal  tersebut  diketahui  dari  pengelolaan  modal  swadaya  masyarakat  yang  tidak dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa dalam bentuk unit usaha lain.
Seharusnya  pengurus  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  mampu  melihat  peluang  usaha  di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun salah satunya yaitu tingginya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan bahan-bahan pokok rumah tangga.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  program  Badan  Usahan  Milik Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  tidak  terlaksana  dengan  efektif dimana  program  usaha  yang  dijalankan  tidak  berkembang  dan  tidak  dapat  membantu  masyarakat  Desa  Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan perekonomiannya.

## Kendala Pelaksanaan Program Badan  Usahan  Milik  Desa  (Bumdes)  Di  Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun hingga saat ini tidak mengalami perkembangan dan justru mengalami penurunan disebabkan karena Sumber Daya  Manusia  pada  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  tidak  memiliki  inovasi  untuk mengembangkan unit usahan pada Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun dengan melihat peluang usaha yang lebih diminati oleh masyarakat Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun.
Selain  itu  Sumber  Daya  Manusia  pada  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  tidak  memiliki kreatifitas untuk memanfaatkan sumber daya alam ataupun potensi desa untuk dikembangkan sehingga memiliki nilai jual yang dapat dipasarkan baik di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun maupun di luar Desa Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  yang  dipengaruhi  pula  tingkat  pendidikan  pengurus  Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun.
Selain  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  diketahui  bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam pengembangan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) merupakan faktor utama berkembangnya Badan Usahan Milik Desa  (BUMDes). Tanpa adanya peran  serta  dari masyarakat suatu Badan Usahan Milik  Desa  (BUMDes) tidak  akan mampu bertahan seperti yang terjadi pada Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun.
Masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  selama  ini  tidak  memanfaatkan keberadaan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  padahal  program  usaha  yang  ditawarkan  Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun merupakan unit usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Sebagian  besar  masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  lebih  memilih  untuk membeli kebutuhan pertanian seperti pupuk, bibit karet dan bibit kelapa sawit dari luar desa padahal jika masyarakat ikut  berkontribusi  pada  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  diyakini  Badan  Usahan  Milik  Desa (BUMDes) Desa Penarun dapat berkembang dengan baik.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diketahui  bahwa  masyarakat  tidak  memiliki  kontribusi  besar  dalam pengembangan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  padahal  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes) dibentuk  untuk  mempercepat  perekonomian  masyarakat  dengan  memberdayakan  unit  usaha  yang  dikelola  oleh masyarakat melalui Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun.
Kemas Abdul Somad  dan  H. Zikri,  Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (Bumdes) di  Desa Penarun Kecamatan

## Batin Viii Kabupaten Sarolangung

## Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (Bumdes) Di Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun
Kedepannya  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  akan  menjadi  wadah  pemasaran  industri kreatif rumah tangga masyarakat Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun karena masyarakat Desa Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  belakangan  ini  sering  memperoleh  pelatihan  dari  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun terutama dalam bentuk industry pangan perumahan.
Masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  kedepannya  diharapkan  dapat memproduksi  makanan  ringan  yang  berasal  dari  umbi-umbian  yang  diolah  menjadi  makanan  ringan  dan  telah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk dapat mengolah makanan ringan tersebut.
Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  diharapkan  dapat  menjadi  wadah  penyalur  hasil  industri rumahan masyarakat Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun sehingga unit usaha Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun menjadi lebih beragam dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Selain  sebagai  pemasar  produk  industri  rumahan  masarakat  Desa  Penarun,  Badan  Usahan  Milik  Desa (BUMDes) Desa Penarun juga akan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat desa dan kebutuhan produksi industri rumahan masyarakat Desa Penarun. Dengan demikian diharapkan kedepannya Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa  Penarun  dapat  menjadi  salah  satu  penopang  perekonomian  masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII Kabupaten Sarolangun.
Pengembangan unit usaha tersebut sekaligus mampu menarik keterlibatan masyarakat Desa Penarun Kecamatan Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  untuk  mengembangkan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun sehingga  masyarakat  turut  merasa  bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes) Desa  Penarun.  Dengan  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengembangan  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes) Desa  Penarun  diharapkan  kedepannya  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  Desa  Penarun  dapat  lebih  maju  dan memiliki kontribusi atas kemajuan Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun.

## SIMPULAN
Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka dalam hal ini Penulis menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini yaitu :
1. Program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun tidak  terlaksana  dengan  efektif  dimana  program  usaha  yang  dijalankan  tidak  berkembang  dan  tidak  dapat membantu  masyarakat  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  untuk  meningkatkan perekonomiannya.
2. Kendala  pelaksanaan  program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII Kabupaten  Sarolangun  terdiri  dari  beberapa  faktor  yaitu  tidak  adanya  Sumber  Daya  Manusia  yang  memiliki inovasi dan kreatifitas pada Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun  serta  tidak  adanya  peran  serta  masyarakat  untuk  mengembangkan  Badan  Usahan  Milik  Desa (BUMDes) Desa Penarun Kecamatan Batin VIII Kabupaten Sarolangun.
3. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  pelaksanaan  program  Badan  Usahan  Milik  Desa  (BUMDes)  di Desa  Penarun  Kecamatan  Batin  VIII  Kabupaten  Sarolangun  yaitu  melakukan  pengembangan  unit  usaha  serta menjalain kerjasama dengan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) Lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008. CST. Kansil, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Bitra Indonesia, Medan, 2013.
Nurcholis Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Salim  HS,  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Sayogya, Sosiologi Pedesaan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Pers, Jakarta, 2009. Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, Desa , Sumur, Bandung, 2000. Talizihudu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa , Bina Aksara, Jakarta, 1981.
_______________, Pembangunan  Masyarakat:  Mempersiapkan  Masyarakat  Tinggal  Landas ,  Bina  Aksara,  Jakarta, 1987.
Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita MediaPress, 2014.
Kemas Abdul Somad  dan  H. Zikri,  Pelaksanaan Program Badan Usahan Milik Desa (Bumdes) di  Desa Penarun Kecamatan Batin Viii Kabupaten Sarolangung

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Republik  Indonesia,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sarolangun  Nomor  39  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan Kecamatan Batin VIII
Republik  Indonesia,  Peraturan  Bupati  Sarolangun  Nomor  56  Tahun  2018  Tentang  Pendirian,  Pengurusan  Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

## Jurnal
Ahmad  Nur  Ihsan,  Analisis  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Gerbang  Lentera  Sebagai  Penggerak Desa Wisata Lerep, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2015.
Didik  Sukriono,  Politik  Hukum  Pemerintahan  Desa  di  Indonesia,  Jurnal  Konstitusi  Volume  1,  PKK  Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2008.
Jefri  S.Pakaya,  Pemberian  Kewenangan  Pada  Desa  Dalam  Konteks  Otonomi  Daerah,  Jurnal  Legislasi  Indonesia, Volume 13 Nomor 01, 2016.
M.  Muslih,  Masriyani  dan  Ryanda  Putra  Pratama,  Pelaksanaan  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Wajah Hukum, Universitas  Batanghari, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020.