## MANAJEMEN SISTEM NASKAH DINAS ELEKTRONIK (SINDE) PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Winda Sinta Dewi*, Slamet Winaryo, Sumarnie Universitas Palangka Raya, Palangka Raya
Info Artikel Abstrak RiwayatArtikel: Diterima: 11 Juli 2021
Direvisi: 4 Agustus 2021 Disetujui: 9 Agustus 2021
Kata Kunci: Manajemen, SINDE,
Administrasi Persuratan dan Kearsipan, LPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tentang  Manajemen  SINDE  pada LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.
Sumber data meliputi: Kasubbag.  TU, Koordinator Persuratan, dan Operator  SINDE.
Pengumpulan  data  menggunakan:  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis data  melalui  tahapan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Pengabsahan  data  melalui  teknik  triangulasi  sumber  dan  teknik.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Perencanaan dilakukan  dengan  dari  mengatur susunan  SOP,  melakukan  rapat  koordinasi  menyusun  SOP  yang  memperhatikan persiapan,  penilaian  kebutuhan  SOP,  pengembangan  SOP,  penerapan  SOP,  serta Monev  SOP;  (2)  Pengorganisasian  dilakukan  dengan  membentuk  struktur  organisasi serta  tugas  dan  tanggungjawab  personil  pengelola  SINDE;  (3)  Pengawasan  dan Evaluasi melalui penilaian terhadap pegawai yang aktif dalam menggunakan SINDE; dan  (4)  Faktor  penghambat:  keterbatasan  jumlah  operator  SINDE,  dan  minimnya kecakapan  operator  SINDE,  serta  kendala  tekniks  lainnya.  Solusi  untuk  mengatasi kendala  tersebut  melalui  bimbingan  dan  pelatihan  intensif  serta  kerjasama  dengan pihak terkait. Korespondensi: Abstract Winda Sinta Dewi* Universitas Palangka Raya
Email:
windasdewi27@gmail.com
This  study  aims  to  describe  the  SINDE  Management  at  LPMP  Central  Kalimantan Province.  This  research  is  a  qualitative  research.  Sources  of  data  include:  Head  of Subsection.  TU,  Mailing  Coordinator,  and  SINDE  Operator.  Collecting  data  using: observation, interviews,  and  documentation.  Data analysis  through  the  stages  of  data collection,  data  reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  Validation  of data  through  source  and  technique  triangulation  techniques.  The  results  of  the  study indicate  that:  (1)  Planning  is  carried  out  by  arranging  the  composition  of  SOP, conducting  coordination  meetings  to  prepare  SOPs  that  pay  attention  to  preparation, assessment of SOP needs, SOP development, SOP implementation, and SOP Monev; (2) Organizing is done by establishing an organizational structure as well as the duties and responsibilities of SINDE management personnel; (3) Supervision and Evaluation through assessment  of  employees  who  are active  in  using  SINDE;  and  (4)  inhibiting factors:  the  limited  number  of  SINDE  operators,  and  the  lack  of  skills  of  SINDE operators,  as  well  as  other  technical  obstacles.  The  solution  to  overcome  these obstacles  is  through  intensive  guidance  and  training  as  well  as  collaboration  with related parties.

## PENDAHULUAN
Tata  naskah  dinas  dapat  diartikan  dengan  tata  persuratan  dinas.  Dalam  pelaksanaanya digunakan untuk  mengatur proses kegiatan surat menyurat,  meliputi: surat masuk, surat  keluar, dan  pengarsipan.  Tata  persuratan  berperan  penting  dalam  lembaga/instansi  karena  persuratan

## Equity in Education Journal (EEJ)
EEJ 2021 Open Access
Volume 3, Nomor 2, 155-162
Online Available: https://e-journal.upr.ac.id/index.php/eej
ISSN: 2686-0031 (Print ) 2723-5904 (Online) EQUITY IN EDUCATION JOURNAL EEJ Vol.2 No.1 Halaman Palangka Raya Maret 2020 P-ISSN: 2686-0031 Diterbitkan Oleh: Program Studi Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Palangka Raya
merupakan  media  komunikasi  untuk  memperoleh  berbagai  informasi.  Dalam  Permendikbud Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa tata naskah adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan  jenis,  format,  penyiapan,  pengamanan,  pengesahan,  distribusi,  dan  penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. Dapat dipahami bahwa tata naskah dinas  adalah  proses  pengelolaan  persuratan  dari  menginput  surat,  memproses  surat,  hingga mendistribusikan surat dan peyimpanan surat.
Proses  persuratan  di  berbagai  lembaga  maupun  instansi  secara  umum  masih  banyak menggunakan  sistem  manual,  dimana  pengelolaan  persuratan  masih  dilakukan  pengetikan melalui microsoft  word . Hal tersebut  belum cukup memadai dengan keperluan persuratan  yang makin  tinggi  dan  menuntut  kecepatan  waktu.  Disamping  itu  seiring  berjalannya  waktu perkembangan  teknologi  informasi  terus  meningkat  pesat,  menuntut  adanya  pemanfaatan teknologi  dalam  sistem  naskah  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu  untuk  menjalankan  tugas pemerintahan  dengan  baik  dan  akuntabel,  perlu  dibuat  sistem  administrasi  yang  berguna mempercepat  arus  data  dan  informasi  antara  pemerintahan  dengan  yang  bersangkutan.  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengembangkan Tata Naskah Dinas  Elektronik  untuk  menunjang  pelaksanaan  administrasi  tata  naskah  dinas  dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  semaksimal  mungkin.  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Permenpan-RB)  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Pedoman  Umum  Tata  Naskah  Dinas  Elektronik  (TNDE)  pada  bagian  pengertian  umum menyatakan:  “Tata  Naskah  Dinas  Elektronik  adalah  pengelolaan  Nasakah  Dinas  secara elektronik  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  kecepatan  dan kemudahan  dalam  proses  pengambilan  keputusan”.  Hal  ini  telah  ditetapkan  kebijakan pengelolaan  tata  naskah  dinas  secara  elektronik  melalui  Permenpan-RB  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Umum  Tata  Naskah  Dinas  Elektronik  (TNDE).  Pada  tahun  2013,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi  mengeluarkan Surat  Edaran Nomor 6 tentang  Aplikasi  Tata  Naskah  Dinas  Elektronik  pada  Instansi  Pemerintah.  Tata  naskah  dinas elektronik  ini  dikembangkan  pada  setiap  lembaga  pemerintahan,  sehingga  terwujudnya keterpaduan  dan  kebersinambungan  pengelolaan  naskah  dinas  elektronik  di  lingkungan  pusat, satuan kerja, dan unit pelaksanaan teknis di daerah.
Pengembangan  sistem  ini  salah  satu  program  reformasi  birokrasi  di  lingkungan kementerian memudahkan dan membantu mendorong aparatur negara untuk terwujudnya sistem tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Pengembangan  sistem  naskah  dinas  elektronik  dibuat  agar pengelolaan  naskah  dinas  berjalan  efektif,  efisien,  terencana,  dan  akuntabel.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sadar dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini bisa memudahkan dan membantu mendorong aparatur negara untuk terwujudnya sistem tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  salah  satunya  dengan  sistem  persuratan  secara  digital  yang dikenal dengan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE).
SINDE  merupakan  sistem  yang  berbasis  TIK.  Sistem  ini  dibuat  untuk  membantu tatalaksana surat menyurat di lingkungan Kemendikbud, sehingga dapat memudahkan dan cepat dalam  penanganan  persuratan.  SINDE  dibuat  berdasarkan  konsep  surat  menyurat  digital  dari platform yang  telah  tersedia,  mengaksesnya  dapat  menggunakan  semacam email ataupun  akun yang  sudah  terdaftar.  Aplikasi  SINDE  telah  mengalami  banyak  pengembangan,  baik  itu  fitur- fiturnya  maupun  pengembangan  dari  segi  aplikasinya,  yang  dulu  hanya  berbasis  web  saja, sekarang dapat diakses melalui aplikasi mobile yang sudah dapat diinstal di smartphone masing- masing  penggunanya.  Aplikasi  SINDE  ini  hanya  dapat  digunakan  dalam  lingkungan Kemendikbud  atau  bersifat tertutup  yang  dapat  mengakses  menggunakan  aplikasi  ini  hanyalah pengguna  yang  telah  terdaftar  dari  kedinasan,  hal  tersebut  karena  untuk  membantu  kelancaran proses  mengelola  administrasi  persuratan  dan  disposisinya  di  setiap  satuan  kerja  di  lingkungan Kemendikbud.  LPMP  yang  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  pusat  di  daerah  dalam lingkungan  Kemendikbud  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  penjaminan  mutu  pendidikan
dasar  dan  menengah  di  daerah.  LPMP  adalah  salah  satu  lembaga  yang  menggunakan  layanan persuratan secara digital dengan menggunakan  SINDE. Layanan persuratan ini dapat dilakukan dengan  cepat  dan  tidak  terbatas  waktu  dan  tempat.  Mengingat  tuntutan  akan  ketersediaan  dan aksebilitas terhadap informasi  juga  makin  meningkat. Begitu juga  halnya  yang diterapkan pada LPMP Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan  observasi  awal  di  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah  pada  Sub  Bagian Umum  dan  Kepegawaian  secara  khusus  ada  bagian  yang  mengurusi  kegiatan  administrasi. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan persuratan termasuk mengurusi jalannya surat masuk dan surat  keluar.  Dalam  menangani  administrasi  persuratan  ada  3  orang  staf  yang  bertugas  untuk menangani  kegiatan  dari  penerimaan,  pencatatan,  penyimpanan  surat.  Namun  hak  untuk mengakses  aplikasi  SINDE,  yaitu:  admin,  staf,  operator  surat,  pimpinan,  dan  sekretaris,  yang dapat  menggunakan  aplikasi  tersebut.  Proses  administrasi  persuratan  pada  awalnya  masih menggunakan sistem  manual. Sistem  ini  membutuhkan persediaan alat tulis kantor yang cukup banyak,  terutama  penggunaan  kertas,  sehingga  banyak  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  membeli alat  tulis  kantor.  Sistem  manual  ini  juga  membutuhkan  waktu  dan  tenaga  dalam  proses pendistribusian dokumen. Masalah lainnya dari sistem manual ini adalah sering terjadinya surat yang  hilang  dikarenakan  keterlambatan  proses  disposisi  sehingga  menumpuk  yang  terkadang menyebabkan  surat  tersebut  tercecer,  dan  juga  dalam  pencarian  dokumen  membutuhkan  waktu lama.  Proses  pencarian  dimulai  dari  melihat  buku  agenda  dilanjutkan  dengan  mencari  di  rak penyimpanan untuk bisa mendapatkan informasi surat yang dibutuhkan.
Proses secara manual ini dilakukan sampai dengan tahun 2017. Seiring dengan kebutuhan maka  pada  tahun  berikutnya  pencatatan  agenda  surat  sudah  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu dicatat dalam buku agenda dan juga dilakukan pencatatan di dalam aplikasi  SINDE. Pada tahun 2018 LPMP Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengimplementasikan aplikasi SINDE. Namun pada  penerapan  penggunaan  aplikasi  SINDE  masih  terdapat  kendala,  yaitu  terkait  data  yang diinput  pada  SINDE  dapat  hilang  ketika  tidak  ada  aktivitas  pada  SINDE  hal  itu  disebabkan SINDE  dapat logout secara  otomatis  jika  tidak  adanya  aktifitas  selama  lebih  dari  30  menit. Kendala  lainnya  juga  terdapat  pada  sumber  daya  manusia  masih  ada  yang  belum  bisa menggunakan  aplikasi  SINDE,  belum  dapat  memahami  tata  cara  penggunaan  SINDE,  ataupun cara  menginput  surat  pada  SINDE.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  aplikasi  SINDE  yang  terdapat penilaian skor aktivitas pengguna yaitu pengukuran keaktifan dalam menginput surat masuk dan pengambilan  nomor  surat  keluar.  Dilihat  dari  penilaian  skor  aktivitas  penggunaan  aplikasi SINDE  pada  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Tahun  2020  tercatat  kurang  lebih  80% pengguna yang kurang aktif; sehingga dalam upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengelolan  SINDE  kepada  seluruh  pegawai  agar  dapat  memahami  dan  menggunakan  SINDE secara efektif.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  Manajemen  SINDE  pada  LPMP  Provinsi Kalimantan Tenggah.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  menghasilkan  kesimpulan  berupa data yang  mengambarkan  dengan rinci,  bukan data  yang  berupa angka-angka. Menurut Strauss & Corbin (1990) penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan  tidak  menggunakan  prosedur  statistik  atau  kuantifikasi.  Bogdan  &  Tylor  (dalam Margono,  2009)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang berprilaku yang dapat diamati. Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif  yang bertujuan  menggali fakta  kemudian  diuraikan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  mengenai  manajemen  SINDE dalam membantu pekerjaan administrasi persuratan dan kearsipan di LPMP Provinsi Kalimantan Tengah.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  selaku
penanggung  jawab  Staf  bidang  pengadministrasi  umum,  Koordinator  Persuratan,  dan  Operator SINDE.
Prosedur  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  merupakan  kegiatan  mengubah  data  hasil  penelitian menjadi  salah  satu  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  mengambil  keputusan.  Menurut Sugiyono (2010) proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi  dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri  dan  orang  lain”.  Miles  &  Huberman  (dalam  Margono,  2009)  mengatakan  analisis  data dapat  dilakukan  dengan  menyajikan  dua  model  pokok  proses  analisis,  yaitu:  Pertama,  model analisis  mengalir  dimana  tiga  komponen  analisis  (reduksi  data,  sajian  data,  penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan, dan  Kedua  model analisis  interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah salah satu terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan)  berinteraksi.  Analisis data dalam  penelitian  kualitatif  terdiri  dari:  (1)  Pengumpulan  data,  (2)  Reduksi  data,  (3)  Penyajian Data,  (4)  Penarikan  Kesimpulan  dan  Verifikasi.  Uji  keabsahan  penelitian  kualitatif  hanya ditekankan  pada  validitas  dan  reabilitas,  karena  dalam  penelitian  kualitatif  tingkat  keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh.  Uji  keabsahan data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian  kualitatif  antara  lain  dilakukan  pada  perpanjangan  pengamatan,  peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check . Sugiyono (2010) menyatakan salah satu cara untuk memperolah keabsahan data yaitu dengan meningkatkan kredibilitas data. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kredibilitas data terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member chek”. Triangulasi  adalah  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber  dengan  berbagai  cara,  dan  berbagai waktu.  Triangulasi  dalam  pengujian  kredibilitas  ini  diartikan  sebagai  pengecekan  data  dari berbagai sumber, dengan cara dan berbagai waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Persuratan dan Kearsipan Berbasis SINDE
Dasar dilakukannya kegiatan perencanaan persuratan dan kearsiapan berbasis SINDE yang dilakukan  LPMP  adalah  menunjang  keberhasilan  perencanaan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  mulai  dari  adanya  surat  edaran  yang  didapatkan, menyiapkan  infastruktur  serta  fasilitas  lainnya  yang  dibutuhkan,  mesosialisasikan  terhadap pegawai  dibidang  administrasi  persuratan.  Dasar  perencanaan  kegiataan  implementasi  ini mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2019  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Tata  Naskah  Dinas  Elektronik,  yang  menyebutkan “untuk melaksanakan Tata Naskah Dinas Elektronik Kemeneterian Pendidikan dan Kebudayaan membuat  petunjuk  pelaksanaan  SINDE  merupakan  acuan  yang  harus  ditetapkan  oleh  seluruh satuan  kerja  yang  ada  di  lingkungan  Kementerian”.  Dalam  kegiatan  perencanaan  ini  yang terlibat  merupakan  pihak  yang  berperan  penting  dalam  pelaksanaan  SINDE  di  LPMP  Provinsi Kalimantan  Tengah  dengan  adanya  koordinasi  kepada  setiap  pihak  yang  terlibat  guna mempersiapkan  perencanaan  yang  baik  hingga  pelaksanaan  yang  tepat  sesuai  dengan  tujuan yang  diharapkan.  Pihak  yang  terlibat  dalam  perencanaan  implementasi  SINDE  ini,  terdiri  dari: Kepala LPMP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai penanggung jawab kegiatan, Pegawai Tata  Laksana,  Pegawai  Pelaksana  Standar  operasional  Prosedur,  Pegawai  Pengadministrasi Persuratan, serta Koordinator unit pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pihak  yang terlibat  ini  mempunyai  perannya  masing-masing  dalam  kegiatan  perencanaan  SINDE.  Temuan penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  Sawitri  (2004)  bahwa  peranan  perencanaan  adalah
sebagai  fasilitator  untuk  menampung  pembicaraan  yang  terjadi  dan  menjamin  bahwa  pihak pihak  yang  ikut  serta  mendapatkan  kesempatan  untuk  didengar  suaranya,  konsep  ini mengidentifikasi  bahwa  proses  dijalankan  dalam  konteks  tatap  muka  dengan  saling  menukar pengetahuan  yang  dimiliki  perencana  dengan  pendapat  pribadi  setiap  pihak  yang  ikut  serta dalam perencanaan. Handoko (2014) mengungkapkan bahwa di dalam tahap perencanaan terdiri dari:  (1)  pemilihan  atau  penetapan  tujuan-tujuan  organisasi,  dan  (2)  penentuan  strategi, kebijaksanaan,  proyek,  program,  prosedur,  metode,  sistem,  anggaran,  dan  standar,  yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selain itu, perencanaan diibaratkan sebagai inti manajemen, karena  perencanaan  membantu  untuk  mengurangi  ketidakpastian  di  waktu  yang  akan  datang, dan oleh karena itu memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumberdaya- sumberdaya mereka yang terbatas secara paling efisien dan efektif.
Sistem  kerja  yang  berkaitan  dengan  SOP  sangat  diperhatikan  dalam  penerapan  SINDE dibuat  secara  detail  untuk  mengetahui  pembagian  tugas  agar  tersedianya  aturan  yang  tersusun dengan  tepat.  LPMP  dalam  hal  ini  telah  mengatur  susunan  standar  operasional  prosedur  agar tersedianya prosedur yang terancang dengan baik  dan dapat berjalan sesuai dengan  yang sudah ditetapkan  dengan  melakukan  rapat  koordinasi  menyusun  standar  operasional  prosedur  yang memperhatikan persiapan, penilaian kebutuhan SOP, pengembangan SOP, penerapan SOP, serta monitoring  dan  evaluasi  SOP.  Hal  itu  dilakukan  agar  pelaksanaan  kegiatan  implementasi mendapat  pemahaman  tentang  pengelolaan  SINDE  di  seluruh  unit  kerja,  terselenggaranya pengelolaan  SINDE  yang  efektif  dan  efisien.  Hal  tersebut  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  74  Pasal  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Naskah  Dinas  di Lingkungan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  yang  menyatakan:  “Prosedur Operasional  Standar  administrasi  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (2) huruf  c  merupakan  Naskah  Dinas  yang  memuat  serangkaian  instruksi  tertulis  yang  dibakukan mengenai  berbagai  proses  penyelenggaraan  aktivitas  organisasi,  bagaimana,  dan  kapan  harus dilakukan,  dimana  dan  oleh  siapa  dilakukan”.  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah merencanakan sarana dan juga sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan  cara  memberdayakan  pegawai  sebaik-baiknya,  dan  adanya  standarisasi  sarana  dan prasarana  seperti hardware , software ,  maupun  infrastruktur jaringan pendukung. Hal  ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  2 Tahun 2019  tentang Petunjuk Pelaksanaan  Tata  Naskah  Dinas  Elektronik  bahwa  dalam  menerapkan  sistem  pengelolaan Naskah Dinas Elektronik dibutuhkan persyaratan Infrastruktur dan Suprastruktur.

## Pengorganisasian Persuratan dan Kearsipan Berbasis SINDE
Pengorganisasian  persuratan  dan  kearsiapn  berbasis  SINDE  dilakukan  dengan  penetapan struktur  organisasi  pengelola  SINDE  serta  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  masing- masing  bagian  unit  pelaksanaan,  diantaranya  pengadministrasi  persuratan  yang  berperan  dalam penanganan SINDE ini. Pengorganisasian dalam kegiatan ini terdiri dari Kepala LPMP, Kepala Sub  Bagian  Tata  Usaha  sebagai  penanggung  jawab  kegiatan,  dan  kelompok  jabatan  fungsional yang  terfokuskan  pada  pengadministrasi  persuratan  ini  yang  berberan  penting  dalam pengimplementasian  SINDE  ini,  mengingat  SINDE  berkaitan  dengan  urusan  persuratan,  maka dari itu sejalan dengan pendapat Supriyatna (dalam Arumsari, 2017) menyatakan pada dasarnya pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan sasaran, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi  manajemen  merupakan sitem kerja sama beberapa orang yang dilaksanakan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas, dengan membentuk sejumlah satuan kerja yang menghimpun pekerjaan dalam satu unit kerja
Tugas  dan  tanggung  jawab  penanggung  jawab  kegiatan  implementasi  SINDE  adalah mengawasi  dan  mengarahkan  setiap  pegawai  agar  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab dengan  baik  dan  sesuai  dengan  pedoman  pelaksanaan  SINDE  sehingga  pelaksanaan  kegiataan ini  berjalan  dengan  baik.  Selanjutnya  tugas  dan  tanggung  jawab  pengadministrasi  persuratan
adalah  mengatasi  permasalahan  persuratan  yang  sering  terjadi  sebelum  penggunaan  SINDE, menerima  surat  dan  menginput  surat  ke  dalam  SINDE.  Tugas  dan  tanggung  jawab  setiap pegawai  LPMP  aktif  dalam  mengakses  dokumen  menggunakan  SINDE.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Sedarmayanti  (2012)  yang  menyatakan  dalam  pengorganisasian  keseluruhan  proses pengelompokkan tugas yang meliputi fungsi, pengukuran bobot kerja, penetapan wewenang dan tanggung  jawab,  penempatan  orang,  penetapan  alat  hubungan  sehingga  terbentuk  organisasi sebagai suatu kesatuan mekanistik dan siap digerakan untuk mencapai tujuan”. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Tata  Naskah  Dinas  Elektronik  Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  yang menyebutkan  pemberian  wewenang  mengatur  kewenangan  setiap  pengguna,  antara  lain  berupa masukan/input  agenda  surat,  pemindaian  dokumen,  pembuatan  disposisi,  dan  pembuatan  surat keluar.  Dalam  Sistem  Naskah  Dinas  Elektronik,  seorang  pengguna  dimungkinkan  memperoleh beberapa  wewenang  sekaligus  dalam  suatu  waktu.  Kewenangan  ini  diatur  oleh  administrator sesuai dengan penugasan yang diberikan.

## Pengawasan dan Evaluasi Persuratan dan Kearsipan Berbasis SINDE
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  diketahui  bahwa  pengawasan  dilakukan  oleh penanggung  jawab  kegiatan  dengan  memonitoring  langsung  setiap  kegiatan  mulai  dari perencanaan  sampai  dengan  pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan  terus  menerus.  Penanggung jawab  melakukan  pengawsan  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  perkembangan  pengguna aplikasi  SINDE  dengan  memantau  skor  keaktifan  setiap  pegawai  melalui  aplikasi  SINDE  dan juga kegiatan pengawasan dilakukannya pembinaan dalam  menilai  suatu kegiatan. Pengawasan dan evaluasi dalam  implementasi SINDE agar dapat melihat perkembangan dalam pelaksanaan SINDE  tersebut  dengan  mengamati  skor  evaluasi  setiap  harinya  yang  dilakukan  oleh penanggung jawab, dalam skor evaluasi akan otomatis terlihat statistik tingkat keaktifan pegawai dalam menggunakan aplikasi SINDE, apabila terdapat pegawai yang mendapat nilai dibawah 60 akan  mendapatkan  teguran  langsung  oleh  pimpinan,  hal  itu  dilakukan  agar  mendapatkan bimbingan lebih dan dapat memotivasi pegawai agar dapat lebih aktif lagi. Tujuan dilakukannya pengawasan  yaitu  untuk  mengukur  sejauh  mana  pencapaian  dalam  kegiatan  pelaksanaan  yang dilakukan,  adapun  kegiatan  pengawasan  juga  dilakukannya  evaluasi  dalam  menilai  suatu kegiatan.  Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  Sedarmayanti  (2012)  bahwa pengawasan  adalah  aktivitas  tindakan  untuk  melihat  apakah  pelaksanaan  sesuai  dengan perencanaan  sebelumnya.  Fungsi  pengawasan  merupakan  fungsi  terakhir  dalam  proses manajemen.  Keseluruhan  fungsi  di  awal  tidak  akan  berjalan  efektif  tanpa  fungsi  pengawasan. Arikunto & Yuliana (2012)  mengatakan pengawasan adalah usaha pimpinan untuk  mengetahui semua  hal  yang  menyangkut  pelaksanaan  kerja,  khususnya  untuk  mengetahui  kelancaran  kerja para  pegawai  dalam  melakukan  tugas  mencapai  tujuan.  Lebih  lanjut,  Barnawi  &  Arifin  (2014) mendefinisikan pengawasan  sebagai kegiatan untuk  menjamin kegiatan-kegiatan atau program- program  telah  berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  untuk  mencapai  tujuan.  Sutisna  (1989) mengatakan pengawasan ialah fungsi administratif dalam mana setiap administrator memastikan bahwa  apa  yang  dikerjakan  sesuai  dengan  yang  dikehendak.  Sementara  itu,  Kurniadin  & Machali  (2014)  mengatakan  pengawasan  dilakukan  dalam  usaha  menjamin  bahwa  semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang  telah  dianalisis,  dirumuskan,  dan  ditetapkan  sebelumnya.  Sedangkan  evaluasi  dalam persuratan  dan  kearsipan  berbasis  SINDE  sesuai  dengan  pendapat  Musfah  (2012)  yang menyatakan  evaluasi  adalah  proses  untuk  menilai  sesuatu  baik  itu  sebuah  kegiatan  ataupun pencapaian  aspek  kognitif,  keterampilan,  dan  afektif  seseorang  atau  kelompok,  yang  bertujuan untuk  peningkatan  mutu  kegiatan  atau  orang  dimasa  mendatang.  Tujuannya  ialah  untuk mengetahui  secara  pasti  pencapaian  hasil,  kemajuan  dan  kendala  yang  dijumpai  dalam pelaksanaan  program/  kegiatan,  selanjutnya  dipelajari  guna  perbaikan  pelaksanaan  program/ kegiatan  di  masa  yang  akan  datang.  Akdon  (2006)  menyatakan  fokus  evaluasi  kinerja  ini
meliputi:  (1)  evaluasi  masukan (input  evaluation), (2)  evaluasi  proses (process  evaluation), (3) evaluasi keluaran (output evaluation), (4) evaluasi hasil (outcome evaluation) , serta (5) evaluasi dampak (impact  evaluation). Lebih  lanjut,  dijelaskan  bahwa  fungsi  dari  evaluasi  adalah  untuk mengetahui  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  suatu  organisasi  dan  memberikan  masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Keuntungan dari evaluasi bermanfaat untuk perbaikan perencanaan,  strategi,  kebijakan;  untuk  pengambilan  keputusan;  untuk  tujuan  pengendalian program/  kegiatan;  untuk  perbaikan  input,  proses,  dan  output,  perbaikan  tatanan  atau  sistem prosedur.

## Faktor Penghambat dalam Manajemen Persuratan dan Kearsipan Berbasis SINDE
Faktor  penghambat  dalam  manajemen  SINDE  pada  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah meliputi: infrastruktur yang kurang memadai, serta sumber daya manusia yang masih sering lalai dalam  penggunaan  aplikasi  SINDE.  Kendala  infrastruktur  disebabkan  keterbatasan  server  yang menyebabkan  terjadinya  gangguan  jaringan  saat  menggunakan  SINDE,  disamping  faktor gangguan  lainnya  seperti  pemadaman  listrik  atau  cuaca  yang  kurang  baik  yang  dapat menyebabkan  gangguan  internet  yang  membuat  terhentinya  sistem  administrasi  persuratan berbasis  jaringan  internet.    Sedangkan  kendala  terkait  sumber  daya  manusia  masih  ditemukan kelalaian  dalam  menjalankan  tugasnya  serta  kurang  keaktifannya  dalam  menggunakan  SINDE. Upaya  yang  dilakukan  LPMP  Provinsi  Kalimantan  Tengah  untuk  mengatasi  kendala  dalam implementasi  SINDE  adalah  dengan  meningkatkan  kemampuan  SDM  melalui  pembinaan  dan pelatihan, melakukan kerjasama pihak lembaga dengan instansi PLN dan Telkom.

## SIMPULAN
Manajemen  SINDE  pada  Lembaga  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (LPMP)  Provinsi Kalimantan  Tengah  sudah  berjalan  dengan  baik,  yang  dibuktikan  dengan:  (1)  Perencanaan dilakukan dengan dari mengatur susunan SOP, melakukan rapat koordinasi menyusun SOP yang memperhatikan persiapan, penilaian kebutuhan SOP, pengembangan SOP, penerapan SOP, serta Monev SOP; (2) Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawab  personil pengelola SINDE; (3) Pengawasan dan Evaluasi  melalui penilaian terhadap  pegawai  yang  aktif  dalam  menggunakan  SINDE;  dan  (4)  Faktor  penghambat: keterbatasan  jumlah  operator  SINDE,  dan  minimnya  kecakapan  operator  SINDE  serta  kendala teknis  lainnya.  Upaya  untuk  mengatasi  kendala  melalui  bimbingan  dan  pelatihan  intensif  bagi SDM, serta melakukan kerjasama pihak lembaga dengan instansi PLN dan Telkom.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih penulis  sampaikan  kepada pihak LPMP Provinsi  Kalimantan Tengah yang telah  memberikan  izin dan kemudahan proses selama berlangsungnya  kegiatan penelitian, serta  Redaksi Equity  in  Education  Journal (EEJ)  yang  telah  memberikan  kesempatan  artikel penulis dapat dimuat dalam jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akdon.  (2006). Strategic  Management  for  Educational  Management  (Manajemen  Strategik untuk Manajemen Pendidikan). Bandung: Alfabeta. Arikunto,  S.,  &  Yuliana,  L.  (2012). Manajemen  Pendidikan. Yogyakarta:  Aditya  Media Yogyakarta.
Arumsari, N. R. (2017).  Penerapan Planning, Organizing,  Actuating, dan Controlling di UPTD DIKPORA Kecamatan Jepara . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer , 3(2). Barnaw., & Arifin, M. (2014). Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
Handoko, T. H. (2014). Manajemen (Edisi 2). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Kurniadin,  D.,  &  Machali,  I.  (2014). Manajemen  Pendidikan  Konsep  &  Prinsip  Pengelolaan Pendidikan. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA. Margono, S. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media. Margono. (2009). Kumpulan
Pendapat menurut Para Ahli . Diterima dari https://www.cryptowi.com/pengertian-penelitian/.
Musfah, J. (2012). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan-RB) Nomor  5 Tahun  2017  tentang  Pedoman  Tata  Naskah  Dinas  Di  Lingkungan  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permengpan-RB) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik . Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbu)  Nomor  2  Tahun  2019  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Tata  Naskah  Dinas  Elektronik  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  (Permendikbud) Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata naskah dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Sawitri, D.  (2006). Profesi  Perencana dalam Perencanaan Partisipatif Suatu Kajian Teori  dan Praktek Perencanaan . Vol 22 (No.1):22 Sedarmayanti. (2012). Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya . Bandung: Refika Aditama Strauss,  A.,  &  Corbin,  J.  (1990). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. (Cetakan  ke-5).  BandungL Citapustaka Media.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabet, Bandung
Sutisna,  O.  (1989). Administrasi  Pendidikan  Dasar  Teoritis  untuk  Praktek  Profesional. Bandung: ANGKASA.