## HUKUM KELUARGA DI MESIR

## Nurinayah
Dosen Fakultas Syariah IAIN Palu Email: inayahbahry@gmail.com

## Abstract
The application of family law in Muslim-majority countries, especially the Middle East and its surroundings, has different practices, we do not find uniformity in family law practices in these countries. This is influenced by differences in government systems, cultures, situations and conditions of society of each country. Egypt is one of the predominantly Muslim countries which has established Islam as the state religion. Therefore, the principles of Islamic law are the main source of law in the making and formulation of laws, including family law. The practice of Islamic law in Egypt does not fully apply only to areas of family law in a limited scope including the distribution of inheritance and marriage. However, the application of family law in Egypt continues to undergo reforms and reforms. Family law reform took place in Egypt in 1920. This was marked by the promulgation of Law no. 25/1920 regarding family law and care (Law of Maintenance and Personal Status / Qanun al-Ahwal al- Syakhsiyyah wa al-Siyanah). Family law reform in the 1970s was marked by the issuance of laws regarding the authority to the judiciary to force parties (husbands) to pay maintenance fees to wives, widows, children, or parents in 1976. the current era of family law in Egypt continues to experience development.
Keywords: Renewal, Family Law, Egypt

## Abstrak
Penerapan  hukum  keluarga  di  negara-negara  yang  berpenduduk mayoritas  Muslim  khususnya  kawasan  Timur  Tengah  dan  sekitarnya memiliki praktik yang berbeda-beda, kita tidak menemukan keseragaman praktik  hukum  keluarga  di  negara-negara  tersebut.  Hal  ini  dipengaruhi oleh  perbedaan  sistem  pemerintahan,  kultur,  situasi  dan  kondisi masyarakat  setiap  negara.  Mesir  merupakan  salah  satu  negara  yang berpenduduk  mayoritas  Muslim  yang  menetapkan  Islam  sebagai  agama negara.  Karena  itu,  prinsip-prinsip  hukum  Islam  menjadi  sumber  hukum utama  dalam  pembuatan  dan  perumusan  undang-undang  termasuk hukum  keluarga.  Praktik  hukum  Islam  di  Mesir  tidak  berlaku  secara  utuh hanya bidang-bidang hukum keluarga dalam ruang lingkup yang terbatas meliputi pembagian warisan dan perkawinan.  Namun, penerapan hukum keluarga di Mesir terus mengalami reformasi dan pembaruan. Pembaruan
hukum  keluarga  terjadi  di  Mesir  pada  tahun  1920.  Ini  ditandai  dengan diundangkannya  UU  No.  25/1920  mengenai  hukum  keluarga  dan penjagaan ( Law of Maintenance and Personal Status/Qanun al-Ahwal al- Syakhsiyyah wa al-Siyanah ).  Reformasi  hukum  keluarga  pada  tahun 1970an ditandai dengan dikeluarkannya aturan undang-undang mengenai kewenangan  kepada  lembaga  peradilan  memaksa  pihak-pihak  (suami) untuk  membayar  uang  pemeliharaan  kepada  isteri-isteri,  janda-janda, anak-anak,  ataupun  orang  tua  pada  tahun  1976.  Hingga  era  sekarang hukum keluarga di Mesir terus mengalami perkembangan.
Kata Kunci: Pembaruan, Hukum Keluarga, Mesir

## A. Pendahuluan
Jika  berbicara  hukum  Islam  dan  pelaksanaannya  di  beberapa kawasan  Timur  Tengah  dewasa  ini,  khususnya  Mesir,  maka  akan  kita dapati  fakta  adanya  keberagaman  aturan  hukum,  praktik  hukum,  dan perundang-undangan  yang  dianut  oleh  setiap  Negara  yang  menyatakan diri  sebagai  Negara  Islam  atau  Negara  yang  mayoritas  penduduknya muslim,  hal  ini  disebabkan  oleh  perbedaan  situasi,  kondisi,  dan  kultur masyarakat  Negara-negara  tersebut,  demikian  halnya  dengan  sistem pemerintahan yang dianutnya.
Untuk  melaksanakan  hukum  keluarga  yang  telah  ditetapkan  di Mesir, maka diadakan reorganisasi dan penyempurnaan peradilan agama dengan  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan.  Hukum  keluarga yang  dimaksudkan  dalam  pembahasan  ini  ialah  hukum  keluarga  yang berlaku  di  Mesir  yakni  peraturan-peraturan  yang  oleh  kalangan  hukum diharapkan  agar  diterapkan  dan  dirujuk  oleh  pengadilan  dalam menyelesaikan  berbagai  sengketa  terkait  keluarga  di  Mesir.  Isi  hukum keluarga yang diberlakukan pada masyarakat Mesir dalam kodifikasi, baik parsial  maupun  total;  adalah  merupakan  pengembangan  dari  hukum keluarga Islam tradisional.

## B. Pembahasan

## a. Profil Negara Mesir
Secara  geografis,  Mesir  ( Jumhuriyah Misr al-Arabiyah ,  Republik Arab Mesir) berada di pantai timur laut benua Afrika. Sisi utara berbatasan dengan laut tengah, timur dengan laut merah, selatan dengan Sudan, dan barat  dengan  Libya.  Luas  daerahnya  sekitar  997.739  km².  Mesir,  Badui, dan  Nubia adalah merupakan  kelompok  etnik  terpentingnya.  Ibu  kotanya Kairo  dengan  bahasa  resminya  bahasa  Arab.  Sumber  kehidupan  Mesir adalah  sungai  Nil  yang  lembahnya  merupakan  dataran  subur  yang memanjang  (17.000  km²)  dengan  kedua  sisinya  memiliki  dinding  karang setinggi 200-400 m. 1
Mesir  telah  mempunyai  peradaban  yang  tinggi  semenjak  zaman kuno  (4.000  tahun  SM),  sehingga  dengan  potensi  geografis  dan budayanya  itu,  ketika  menjadi  bagian  dari  wilayah  Islam,  Mesir  dengan cepat  menjadi  daerah  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  sejarah perkembangan Islam, baik di zaman pramodern maupun zaman modern. Peranan yang dilakukan Mesir dalam sejarah perkembangan Islam dapat dilihat  dalam  berbagai  aspek,  antara  lain  aspek  politik  dan  perluasan daerah Islam, aspek ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan dan aspek ekonomi perdagangan. 2
Di  tangan  Amr  ibn  Ash,  Islam  masuk  ke  Mesir  yang  kala  itu  di bawah  kepemimpinan  Khalifah  Umar ibn Khattab.  Amr  ibn  Ash  langsung menjadi amir di sana (632-660). Pemerintahan Mesir selanjutnya dipegang oleh  Dinasti  Umaiyah  dan  Abbasiyah  secara  berturut-turut,  lalu  Thulun (868-905),  Ikhsyidiyah  (935-969),  Fathimiyah  (909-1171),  Ayyubiyah (1174-1250)  dengan  peristiwa  perang  salib  sebagai  tandanya,  serta dinasti Mamluk (1250-1517), lalu menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Usmani.  Kemudian  secara  bergantian,  Mesir  pernah  dijadikan  wilayah
1 Ensiklopedi Islam, vol. 3, (Cet. III; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 227
2 Ibid., 227
kekuasaan  oleh  Perancis,  selanjutnya  Inggris  datang  menggantikannya. Hingga pada tahun 1922, Mesir akhirnya merdeka. 3
Agama memiliki peran besar di Mesir dewasa ini. Hampir 90 % dari krang  lebih  61  juta  penduduk  Mesir  modern  adalah  muslim  sunni.  Ada beberapa penduduk beragama minoritas, yang terbesar adalah  minoritas Kristen  pribumi  yang  merupakan  Gereja  Kopti.  Pada  1990,  perkiraan jumlah penduduk Kopti yaitu antara 3 sampai 7 juta, sedangkan pemeluk Kristen  lainnya  mencakup  kira-kira  350  ribu  pengikut  Gereja  Ortodoks Yunani, 175 ribu  Katolik Ritus Latin dan Timur, serta 200 ribu  Protestan. Selain  itu,  diperkirakan  pada  1990  sekitar  1  ribu  orang  Yahudi  masih mendiami Mesir. Populasi Yahudi ini memberi gambaran sebuah fragmen komunitas yang berjumlah 80 ribu orang Yahudi yang hidup sebelum 1948 di  Mesir.  Ciri  budaya  Mesir  tradisional  adalah  toleransi  keagamaan  yang tinggi,  dimana  kebebasan  beragama  dijamin  oleh  Konstitusi  Mesir  1971 meskipun ketegangan sekitar agama sejak 1970-an meningkat tajam. 4
Mesir  secara  historis  memosisikan  agama  sebagai  pusat  segala sesuatu. Pada saat kekuasaan imperium Muslim awal lemah dan dinasti- dinasti  lokal  bermunculan  di  Mesir,  pemimpin  agama  tetap  berperan penting  sebagai  kekuatan  sosial  dan  spiritual.  Berdiri  tegaknya  Al-Azhar sebagai  masjid  dan  universitas  pada  970,  telah  menjamin  Kairo  sebagai tempat  yang  kondusif  dalam  cakrawala  intelektual  dan  spiritual  Islam. Abad ke 18, di Kairo lahirlah para ulama yang jumlahnya sekitar 4 ribu dari sekitar 50 ribu populasi laki-laki dewasa. Dari pusat mereka di Al-Azhar – basis pengorganisasian jaringan pendidikan keagamaan secara nasional– ulama Mesir menjaga budaya Islam yang menghasilkan mata rantai sosial dan moral yang kokoh antara Kairo dan berbagai provinsi yang ada. 5
3 Ibid,. 227
4 Ensiklopedi  Oxford  Dunia  Islam  Modern  (terj.  The  axford  Encyclopedia  of  The  Modern  Islamic World), vol. 4,  (Cet. I; Bandung: Mizan, 2001), 49
5 Ibid., 51

## b. Konstitusi, Sistem Peradilan Modern dan Mazhab Negara
Republic Arab Mesir sebagaimana dinyatakan oleh Konstitusi 1980 adalah  Negara  demokrasi  dan  sosialis.  Kedaulatan  terletak  di  tangan rakyat  dan  rakyat  merupakan  sumber  kekuasaan  Negara.  Semua  warga Negara  mendapatkan  status  persamaan  di  depan  hukum. Islam dinyatakan  sebagai  agama  Negara  dengan    sumber  hukum  utamanya berupa  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam  membuatan  dan  merumuskan undang-undang.  Namun  dalam  praktiknya,  hukum  Islam  secara  utuh hanya  berlaku  dalam  bidang-bidang  perkawinan  dan  wakaf,  pembagian warisan, sedangkan bidang-bidang perdata lainnya demikian juga pidana, hukum Islam tidaklah sebagai rujukan utama. Ia hanya menjadi salah satu sumber hukum Republik Arab Mesir. 6
Adapun  system  peradilan  yang  berlaku  di  Mesir  secara  historis terbagi  ke  dalam  dua  fase. Pertama ,  fase  pembaruan  qadha.  Fase  ini menghasilkan lembaga-lembaga hukum yang menggarap beberapa kasus hukum,  yaitu:  (1)  Mahkamah Mukhalitah (campuran)  yaitu  untuk  orang- orang  asing  yang  memiliki  hak  istimewa  menurut  peradilan  Mesir  (2) Mahkamah Ahliyah yaitu  untuk  Mesir  dan  asing  yang  tidak  mempunyai hak  istimewa  (3)  Mahkamah Syar’iyah ,  menyangkut  ahwal  syakhsiyah hanya  sebatas  berlaku  pada  orang  Mesir  yang  beragama  Islam, sedangkan  bagi  non-muslim  diambil  alih  oleh  majelis Milly . Kedua ,  fase penghapusan hak-hak istimewa. Adapun yang menjadi sumber qanun dan kedudukan  syariat  Islam  di  Mesir  sebagaimana  telah  ditetapkan  pada 1948  adalah:  (1)  Undang-undang al-Mukhalitah dan al-ahli yang sebenarnya  berasal  dari  undang-undang  Perancis.  (2)  Undang-undang perdata modern yang juga diambil dari Perancis. (3) Hukum Mesir sebagai hukum yang dibutuhkan negara (4) Syariat Islam sebagai sebuah sumber resmi. 7
6 Alaiddin Koto et. al, Sejarah Peradilan Islam, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 167
7 Ibid,. 174
Sedang  pada  persoalan  mazhab  yang  diberlakukan,  penduduk Mesir di awal sejarahnya merupakan penganut mazhab Syafi’i, kemudian ketika masuk dalam imperium Ottoman, Mesir menganut mazhab Hanafi. Meskipun  begitu,  Mesir  adalah  salah  satu  contoh  Negara  berpenduduk muslim terbesar yang di satu sisi menyuruh masyarakat muslimnya untuk bermazhab Hanafi, namun di saat yang sama mereka juga diperkenankan untuk  memilih  salah  satu  dari  empat  mazhab  fikih  yang  secara  umum dianut oleh mayoritas muslim di seluruh penjuru dunia. 8

## c. Reformasi Hukum Keluarga Mesir
Pada pertengahan dasawarsa  kedua abad  ke duapuluh, reformasi hukum  keluarga  baru  terjadi  tepatnya  tahun  1915.  Reformasi  hukum keluarga  ini  dimulai  dari  Turki.  Setelah  Turki  Usmani,  pada  tahun  1920 Mesir  melakukan  kodifikasi  dan  pembaruan  hukum  keluarga.  Hal  ni ditandai  dengan  dibuat  dan  diberlakukannya  UU  No.  25/1920  mengenai hukum  keluarga  dan  penjagaan  ( Law of Maintenance and Personal Status/Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah wa al-Siyanah ). Reformasi hukum di Mesir terus dilakukan secara berkelanjutan hingga awal tahun 1950an. Lembaga hukum di Mesir secara bertahap mengadakan reformasi hukum yang  memiliki  pengaruh  penting  terhadap  hukum  keluarga  (perkawinan dan  waris).  UU  No.  25  Tahun  1920  ini  kemudian  diikuti  oleh  undang- undang  lainnya  seperti  UU  No.  56/1923  mengenai  batasan  usia  untuk melangsungkan  perkawinan,  UU  No.  25/1929  mengenai  aturan pertengkaran  dan  perceraian  di  dalam  rumah  tangga,  lalu  disusul  oleh kitab  undang-undang  sipil/perdata  (civil  code)  tahun  1931,  UU  No. 77/1943  berkenaan  dengan  hukum  waris,  dan  UU  No.  71/1946  dalam hukum  wasiat.  Setelah  itu,  dalam  kurun  waktu  1960an  hingga  1970an, berbagai  peristiwa  politik  juga  ikut  menjadi  penentu  dilakukannya reformasi hukum keluarga. Pada tahun 1970an, reformasi hukum keluarga
8 Muhammad  Amin  Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam ,  (Cet.  I;  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2004), 183
ditandai  dengan  aturan  undang-undang  yang  dikeluarkan  mengenai pemberian  kewenangan  terhadap  lembaga  peradilan  untuk  memaksa pihak-pihak  (suami)  membayar  uang  pemeliharaan  kepada  isteri-isteri, janda-janda,  anak-anak,  ataupun  orang  tua.  Pada  tahun  1976,  secara sepihak  Presiden  Anwar  Sadat  mengeluarkan  dekrit  darurat  yang diundangkan  menjadi  UU  no  44/1979,  setelah  gagal  memperoleh persetujuan untuk mengeluarkan undang-undang dalam hukum keluarga. Undang-undang ini dikenal dengan nama undang-undang Jihan (Jehan’s Law  atau  Jiji’s  Law),  karena  Jehan  Sadat  atau  Jiji  Sadat  sebagai  Isteri Anwar  Sadat  yang  telah  mengusulkannya.  Undang-undang  ini  banyak melakukan  revisi  terhadap  undang  undang  hukum  keluarga  mesir  yang dihasilkan pada tahun 1920 dan 1929, utamanya mengenai peranan dan hak perempuan di dalam keluarga. 9
Namun  pada  bulan  Mei  1985,  UU  no  44/1979  ini  digugat  dengan adanya  pengajuan  judicial  review  ke  Mahkamah  Tinggi  Konstitusi  ( High Constitutional Court ).  Pengajuan  judicial  review  tersebut  untuk  menilai status  undang-undang  Jehan  ini.  Hasilnya,  Mahkamah  konsitiusi  Mesir menerangkan  bahwa  undang-undang  tersebut  bertentangan  ( ultra vires ) dengan  Konstitusi  Mesir.  Mahkamah  menolak  status  dekrit  darurat undang-undang  ini  dengan  alasan  bahwa  dekrit  darurat  yang  telah dikeluarkan oleh Presiden Anwar Sadat untuk memberlakukan UU no 44 tahun 1979 sesungguhnya dikeluarkan tidak dalam keadaan darurat. Oleh karenanya dekrit tersebut mesti dianggap tidak valid. 10
Setelah  pembatalan  undang-undang  Jehan  tersebut  setelah beberapa  bulan,  pemerintah  Mesir  mengundangkan  UU  no.  100/1985, sebuah amandemen hukum untuk melakukan revisi hukum keluarga tahun 1920 dan 1929. Sejumlah perubahan yang telah diundangkan sebelumnya dalam  UU  tahun  1979,  diundangkan  ulang  dalam  undang-undang  tahun
9 Ahmad Bunyan Wahib, Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim , Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan vol. 14 no. I, Juni 2014, 8
10 Ibid., 8
1985,  serta  ditambahkan  dengan  beberapa  aturan  baru.  Hingga  pada tahun  2005,  Mesir  mengeluarkan  UU  no  4/2005  yang  isinya mengamandemen  Dekrit  Hukum  No  25  Tahun  1920  (yang  melakukan perubahan terhadap usia perwalian). 11

## d. Analisis Perubahan Hukum
Jika  Turki  melakukan  pembaharuan  hukum  keluarga  dengan mengadopsi hukum Code Civil Switzerland , maka Mesir
memperbaharuinya  dengan  melakukan  reformasi  hukum  pada  hukum- hukum  fikih  yang  telah  berlaku.  Mesir  adalah  Negara  yang  pertama  di Arab  dan  kedua  setelah  Turki  yang  mengadakan  pembaharuan  hukum keluarga.  Pembaharuan  ini  sebagai  respon  terhadap  perkembangan zaman dan keberanjakan dari fikih konvensional menuju pada konfigurasi hukum  keluarga  modern.  Terutama  dalam  hal  penyetaraan  dan pengangkatan  status  wanita  dalam  perkawinan  yang  dipandang  menjadi objek marjinalisasi.
Usaha  pembaharuan  Hukum  Kelurga  Mesir  juga  disokong  oleh adanya  tuntutan  Gerakan  Wanita  di  Mesir.  Misalnya  tuntutan  dari The Egyptian Feminist Union yang diprakarsai pendiriannya pada tahun 1923 oleh  Huda  Sya‘rawi.  Kelompok  ini  mengusulkan  sebanyak  32  butir tuntutan kepada Parlemen dan  Pemerintah  Mesir.  Di  antara  tuntutan itu    adalah:    1.    Pendidikan  kepada  wanita,  2.  Pembaharuan  hukum keluarga,  3.  Batas  minimal  perkawinan,  4.  Pembatasan  poligami,  5. Pembatasan hak cerai laki-laki. 12
Meskipun ide-ide dari Muhammad Abduh, Qasim Amin, Safwat dan pemikir Mesir lainnya tentang teori pembaharuan hukum keluarga di Mesir benar-benar  ditentang,  namun  pada  kenyataannya  ide-ide  mereka  telah banyak  memginspirasi  usaha  pembaharuan  tersebut.  Tambahan  pula,
11 Ibid., 9 12 Ulya Hikmah Sitorus Pane dan Muhammad Rozali, Analisis Fatwa Ali Jum’ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab “Al-Kalim Al-Thayyib” Fatawa Ashriyyah ,  Jurnal  Al-Mizan  vol.  12  no.  1,  Juni 2016, 51
bahwa Malik Hifni Nasif mengusulkan sepuluh butir pembaharuan hukum yang  berkaitan  dengan  wanita,  yang  diberikan  kepada  Badan  Legislatif Mesir tahun 1911. Empat diantaranya adalah pendidikan wanita, poligami, umur nikah, dan masalah jilbab. 13
Reformasi  hukum  berkaitan  erat  dengan  sejauh  mana negara/pemerintah  mengatur  rakyat  atau  masyarakat  secara  efektif  dan efisien.  Ada  banyak  factor  yang  mempengaruhi  perubahan  itu, diantaranya  disebabkan  oleh  alasan  sosial,  hukum,  dan    politik.  Negara- negara  muslim  telah  melaksanakan  pembaharuan-pembaharuan  hukum dengan  alasan  sosiologis,  yaitu  masyarakat  membutuhkan  adanya perubahan. Hukum yang baik semestinya dapat menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat yang selalu menanggung perkembangan dan kemajuan.
Sedangkan  dari  segi  pemerintahan,  alasan  pembaharuan  itu adalah  efisiensi  birokrasi  hukum  dalam  tata  negara  bangsa.  Tuntutan  ini telah mendesak negara-negara muslim untuk melakukan modifikasi aturan hukum  materiil  dan  melengkapi  prosedur  administrasi  peradilan  agama modern dengan melahirkan hukum acara Islam. Demi hukum, dibutuhkan adanya  aturan  hukum  (legislasi  hukum)  yang  sesuai  dengan  sistem hukum  modern.  Kepentingan  ini  bukan  hanya  berimplikasi  kepada prosedur  dan  administrasi  hukum,  tetapi  juga  kepada  substansi  hukum. Contohnya  adalah  bukti  tertulis  untuk  kasus  hukum  tertentu,  seperti pembuktian  suatu  perkawinan  dan  perceraian  dengan  akta  (peraturan tahun 1931 bahwa mesti ada bukti resmi atau akta dari pemerintah ( official certificate ).  Kesaksian  lisan  tidak  memadai  untuk  kasus  hukum  yang memerlukan bukti yang terperinci.
13 Khoiruddin  Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia dalam Ulya Hikmah Sitorus Pane dan Muhammad Rozali, Analisis Fatwa Ali Jum’ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab “Al-Kalim Al-Tayyib” Fatawa Ashriyyah , 51
Adapun  dari  sisi  politik,  apa  yang  dialami  oleh  dengan  Undang- Undang  Jehan (Jehan’s  Law)  tahun 1979 di Mesir  dapat  menjadi  contoh yang  sangat  baik.  Undang-undang  Jehan  ini  dikeluarkan  ketika Pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Anwar Sadat sangat kuat. Para pengamat  menyebutkan  bahwa  Undang-Undang  lahir  ketika  parlemen tidak  ada  pilihan  lain  untuk  menyepakati  draft  yang  diajukan  oleh pemerintah.  Empat  tahun  setelah  Anwar  Sadat  terbunuh,  yakni  pada tahun  1985  Mahkamah  Tinggi  Konstitusi  Mesir  membatalkan  undang- undang  Jehan  karena  dinilai  tidak  konstitusional.  Undang-undang  Jehan direvisi dengan Undang-undang No. 100 tahun 1985. Yang paling penting dari revisi tersebut adalah revisi hak cerai secara otomatis bagi isteri yang dipoligami. Hak otomatis isteri untuk bercerai diubah dengan hak bercerai setelah  pengadilan  mengeluarkan  keputusan.  Isi  amandemen  tersebut merupakan  buah  kompromi  dari  kalangan  Muslim  konservatif  dan kelompok  liberal. 14 Arah  kebijakan  negara  dalam  bidang  sosial  politik memberikan  pengaruh  yang  sangat  penting  dalam  proses  reformasi hukum di sejumlah negara Islam, Teradinya pembunuhan terhadap Anwar Sadat  di  Mesir;  ketidakpuasan  masyarakat  akan  hasil  reformasi  hukum, juga pengadopsian aturan baru yang dinilai terlalu radikal dan tidak sesuai dengan aturan hukum syariah. Oleh sebab itu, saat pergantian kekuasaan terjadi, perubahan aturan hukum keluarga pun dilakuan. 15

## e. Penerapan Hukum Keluarga
Berikut  ini  beberapa  hal  yang  perlu  diketengahkan  dalam  hukum keluarga Negara Mesir: 16

## 1. Batas minimum usia perkawinan 17
14 Wahib, Reformasi Hukum , 17 15 J.N.D.  Anderson, Change in the Islamic Law of Personal Status in Iraq, The International and Comparative Law Quarterly, Vol.  12,  No.  3  (Juli,  1963):  1026-1031,  dalam  Ahmad  Bunyan  Wahib, Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim , 17
16 Kurniati, “Hukum Keluarga di Mesir”, Al-Daulah 3, no. 1 (Juni 2014), Lihat Muhammad Siraj “Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan” dalam  Johannes  Den  Heijer  dan  Syamsul  Anwar,  [ed], Islam, Negara dan Hukum (Jakarta: INIS, 1993), 99-114, 17 Ibid., 27
Alquran  dan  hadis  sebagai  sumber  primer  syariat  Islam  memang tidak  pernah  menetapkan  usia  minimum  untuk  diberlangsungkannya perkawinan,  namun  demi  terwujudnya  kerukunan  yang  abadi  dalam sebuah rumah tangga, maka pakar hukum Islam Mesir telah menetapkan undang-undang tentang usia minimum perkawinan dalam Pasal 99 ayat 5 Tahun  1931.  Bahwa  usia  pria  minimal  18  tahun  dan  wanita  minimal  16 tahun.
Dalam  Pasal  99  ayat  5  undang-undang  susunan  Pengadilan Agama Tahun 1931, menyatakan: “Tidak akan didengar gugatan perkara keluarga apabila usia isteri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari  18  tahun.”  Hal  tersebut  bertujuan  agar  keharmonisan  rumah  tangga tetap terjaga.

## 2. Pencatatan pernikahan 18
Dalam perkawinan, pencatatan nikah adalah masalah yang sangat pentin, melihat betapa banyak masalah yang timbul akibat tidak dicatatnya secara resmmi sebuah perkawinan. Di antaranya, masalah asal usul anak, kewarisan  dan  nafkah.  Masalah-masalah  ini  pulalah  yang  menyebabkan negara Mesir melakukan usaha pencatatan ini. Terbitlah ordonansi tahun 1880  tentang  pegawai-pegawai  pencatat  nikah,  pengangkatannya  serta tata  cara  pelaksanaannya.  Lalu  diikuti  oleh  ordonansi  tahun  1897  dalam Pasal  31  yang  menyebutkan  bahwa  pengadilan  tidak  akan  melayani gugatan  perkara  nikah  atau  pengakuan  adanya  hubungan  perkawinan setelah  salah  satu  pihak  meninggal,  apabila  tidak  adanya  bukti perkawinan  melalui  surat  nikah  yang  sah  dari  pemerintah.  Demikian halnya  ordonansi  tahun  1921  yang  mengandung  ketentuan  bahwa  surat nikah  haruslah  bersifat  resmi  yang  mana  dibuat  oleh  pegawai  yang mempunyai wewenang.
18 Ibid., 27
Lahirnya  penertiban  administrasi  modern  di  Mesir  telah memberikan kemudahan dalam hal pencatatan akad. Dari sini jelas bahwa pihak yang membuat UU di Mesir mengambil prinsip “tidak mendengarkan sesuatu  gugatan”  dalam  kasus-kasus  perkawinan  dan  akibat-akibat hukumnya,  jika  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  lewat  suatu dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  berwenang,  seperti  hakim dan  pegawai  pencatat  nikah  untuk  pernikahan  di  dalam  negeri,  atau konsul (untuk pernikahan di luar negeri).

## 3. Perceraian di depan pengadilan 19
Mesir tidak memberlakukan mazhab Hanafi pada masalah jatuhnya perceraian  di  depan  pengadilan,  namun  Mesir  memberlakukan  mazhab Maliki.  Hal  itu  ditandai  dengan  adanya  undang-undang  Tahun  1920  dan UU  tahun  1929;  isteri  boleh  meminta  pemutusan  perkawinan.  Dua Undang-undang  ini  mengakomodasi  hak  wanita  untuk  meminta  cerai karena  suami  tidak  memberikan  nafkah,  suami  menghilang  selama  1 tahun,  atau  dipenjara  selama  3  tahun  dengan  berkekuatan  hukum  tetap dan  tidak  bisa  lagi  melayani  nafkah  batin.  Dalam  hal  ini,  Mesir  sengaja mengambil mazhab Maliki agar kepentingan sosial kemasyarakatan dapat teratasi dengan baik.

## 4. Poligami 20
Adapun  masalah  poligami  yang  terdapat  dalam  QS.  An-Nisa menyatakan  bahwa  syarat  kebolehan  poligami  bisa  berlaku  adil,  kalau tidak  bisa,  poligami  haram,  karena  menimbulkan  kesakitan.  Maka  isteri terdahulu  diberikan  hak  minta  pemutusan  perkawinan  kepada  hakim sesuai dengan mazhab Maliki.
19 Ibid., 27 20 Ibid., 28
Setelah beberapa waktu sesudah dibukanya perdebatan mengenai problematika  poligami,  pemikiran  fikih  di  Mesir  sampai  pada  suatu ketegasan di antaranya bahwa: wanita yang suaminya menikah lagi, maka penyelesaian  hukum  yang  dibenarkan  baginya  adalah  memberikan kepadanya hak untuk meminta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat bahwa sang wanita dapat memberikan bukti adanya kerugian yang dialaminya, seperti karena tidak menerima nafkah dari suami, diperlakuan secara kejam, tidak ditiduri atau kerugian lainnya semacam itu.
Jadi  dalam  Undang-undang  Tahun  1929;  isteri  memiliki  hak  minta cerai jika perkawinan kedua sang suami dengan wanita lain menyebabkan baginya  penderitaan  dan  UU  tahun  1979;  perkawinan  lebih  dari  sekali hanya  dibenarkan  jika  masing-masing  isteri  dan  calon  isteri  telah  diberi tahu tentang perkawinan yang lain dan mereka menyetujuinya, jika suami tidak  melakukan  lakukan  hal  demikian,  maka  dianggap  perkawinan tersebut membuat isteri menderita dan karena itu berhak minta pemutusan perkawinan.
5. Putusnya perkawinan 21
a. Pemutusan  perkawinan  tidak  berlaku  (tidak  sah)  pada  seorang  suami yang  mabuk  dan  mengucapkan  ucapan  perceraian,  berada  di  bawah paksaan,  atau  melakukan  perceraian  bersyarat.  Perceraian  baru dianggap  sah  jika  suami  bersungguh-sungguh  bermaksud  untuk memutuskan perkawinan.
b. Ucapan talak tiga sekaligus dari suami hanya berlaku satu talak.
c.  Dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak menjatuhkan talak, perceraian harus didaftarkan oleh suami yang telah menceraikan isterinya.
6. Ketentuan kewarisan
21 Hukum Keluarga Islam di Negara Mesir; Sebuah Resume, http://ciani-sri- hidayati.blogspot.co.id/2012/03/hukum-keluarga-islam-di-negara-mesir.,  (diakses  pada  hari  Kamis,  3  Agustus 2020)
Kewarisan  dalam  Undang-undang  no.  77  tahun  1943,  sebagian besar  diambil  dari  mazhab  Hanafi  dan  dalam  beberapa  kasus  terdapat hukum  yang  berbeda  dari  mazhab  tersebut.  Berikut  ketentuan  hukum waris yang diberlakukan di Mesir:
a. Sesuai  pendapat  mazhab  Hanafi  bahwa  sebelum  hutang  dibayarkan, maka biaya pemakaman mesti diutamakan untuk dikeluarkan.
b. Seorang  ahli  waris  yang  membunuh  pewaris  akan  terhalang  dari menerima warisan. Hal ini sesuai ketentuan hukum syariah. Sedangkan tentang  jenis  pembunuhan  sengaja  atau  tidak  sengaja  yang  dapat menghalangi  diterimanya  warisan  terdapat  perbedaan  pendapat.
Mazhab  Hanafi  menetapkan  bahwa  semua  jenis  pembunuhan  dapat menghalangi ahli waris mendapatkan hak warisan. Sedangkan mazhab Maliki menetapkan hanya ahli waris yang sengaja membunuh saja yang dapat  menghalangi  dari  mewarisi.  Undang-undang  (1943)  Mesir mengadopsi  pendapat  mazhab  Imam  Malik  tersebut.  Pasal  5 menyatakan bahwa “salah satu hambatan ahli waris menerima warisan adalah ahli waris yang sengaja telah menyebabkan kematian pewaris, baik  oleh  dirinya  sendiri,  atau  membantu  membunuh,  atau  sebagai saksi  yang  kesaksiannya  tersebut  pewaris  dieksekusi,  sedangkan  ahli waris dalam keadaan waras dan telah berusia 15 tahun.
f.  Indonesia dan Mesir dalam Hukum Keluarga 22
Dari sejumlah besar negara yang telah mempunyai undang-undang hukum  keluarga  Islam  khususnya  undang-undang  perkawinan  Islam, Republik  Arab  Mesir  adalah  yang  paling  memiliki  sisi  kemiripan  dalam kondisi hukum dan system peradilannya dengan Indonesia. Rifyal Ka’bah menyimpulkan bahwa memang ada beberapa kemiripan antara Indonesia dan Mesir dalam sejarah hukum dan peradilannya:
22 Muhammad Amin, Hukum Keluarga, 185. Lihat Rifyal Ka’bah, “Beberapa Permasalahan Dalam al- Ahwal asy-Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Mesir”, Makalah, 19 September 2002 (Jakarta: Departemen Agama RI), 1
Pertama ,  dalam  bidang  peradlan,  Pengadilan  Agama  atau Mahkamah  Syar’iyah  adalah  lembaga  peradilan  yang  dominan  di  kedua negara tersebut sebelum penjajah Barat datang.
Kedua, dualisme  pendidikan  hukum  dan  peradilan  yang  sama- sama  dirasakan  oleh  kedua  negara.  Di  satu  pihak  terdapat  pendidikan syariah untuk hukum Islam yang bermuara ke Pengadilan Agama, sedang di  satu  sisi  terdapat  pendidikan  hukum  untuk  hukum    warisan  kolonial yang bermuara ke Pengadilan Umum.
Ketiga, dasar tradisi civil law kedua negara sama, di mana asal-usul hukum materiil dan hukum acaranya berasal dari Negara Perancis.
Keempat, kedua negara berupaya untuk menyatukan kedua system hukum dan peradilan dalam kerangka hukum nasional masing-masing.

## C. Penutup
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal berikut terkait hukum keluarga Islam di Mesir, yaitu:
1. Islam sebagai agama negara menjadikan sumber hukum utama dalam pembuatan  dan  perumusan  undang-undang  di  negara  Mesir  adalah prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Sedang  mazhab  yang  dianut  oleh mayoritas penduduknya adalah mazhab Hanafi.
2. Hukum privat Islam di Mesir sudah menjadi satu dengan hukum privat umum.  Demikian  halnya  dengan  Peradilan  Agama  (Mahkamah Syar’iyyah) yang sudah menjadi satu dengan Peradilan Umum.
3. Isi hukum keluarga yang diberlakukan kepada masyarakat Mesir dalam kodifikasi,  baik  parsial  maupun  total;  adalah  merupakan  bentuk pengembangan dari hukum keluarga Islam tradisional.
4. Sebagai respon terhadap zaman yang terus berkembang, dilakukanlah pembaharuan-pembaharuan  dalam  hukum  keluarga  di  Mesir  dan dimulailah  perpindahan  dari  fikih  konvensional  kepada  konfigurasi hukum  keluarga  modern.  Hal  demikian  terjadi  sebagai  upaya penyetaraan dan pengangkatan status wanita.
5. Dalam aspek prosedur perkawinan, Mesir memberikan perhatian pada masalah persyaratan perkawinan, pencatatan dan tatacara perkawinan.
Adapun dalam perceraian, Mesir memberikan persyaratan yang cukup ketat.  Sedang  pada  aspek  poligami,  mesir  memperbolehkan  dengan syarat tertentu.

## Daftar Pustaka
Ensiklopedi  Islam,  vol.  3,  Cet.  III;  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  van  Hoeve, 1994.
Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (terj. The axford Encyclopedia of The Modern Islamic World), vol. 4,  (Cet. I; Bandung: Mizan, 2001) Koto,  Alaiddin  et.  al, Sejarah Peradilan Islam ,  Cet.  I;  Jakarta:  PT
Rajagrafindo Persada, 2011.
Kurniati, “Hukum Keluarga di Mesir”, Al-Daulah 3, no. 1, Juni 2014.
Suma,  Muhammad  Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam ,  (Cet.  I;
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
Hukum  Keluarga  Islam  di  Negara  Mesir;  Sebuah  Resume, http://www.ciani-sri-hidayati.blogspot.co.id/2012/03/hukum- keluarga-islam-di-negara-mesir.,
Pane,  Ulya  Hikmah  Sitorus  dan  Muhammad  Rozali, Analisis Fatwa Ali Jum’ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab “Al- Kalim Al-Thayyib” Fatawa Ashriyyah , Jurnal Al-Mizan vol. 12 no. 1,
Juni 2016.
Wahib,  Ahmad  Bunyan, Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim , Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan vol. 14 no. I, Juni 2014.