P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA DAN MEKANISME PELAKSANAANYA MENURUT PERARTURAN
PEMERINTAH NO 99 / 2012
Risyal Hardiyanto Hidayat 1 , Padmono Wibowo 2
Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, email: risyalhardiyanto@gmail.com Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Tindak pidana kejahatan narkotika di Indonesia sangat sering di  bicarakan karena dampaknya dapat secara fisik, kesehatan mental, emosi, sikap dalam masyarakat  dan dapat merusak generasi muda, selain itu juga jenis pidana narkotika  menjadi  suatu  problematika  yang  terus  meneres  di  berbagai negara.Republik  Indonesia  sebagai  negara  berdasarkan  hukum keberadaanya  untuk  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik  di  masyarakat. Jika  seseorang  melakukan  sesuatu  yang  merupakan  kejahatan,  maka seseorang  akan  dihukum.  Namun  dalam  masa  penghukuman  tersebut terdapat  pengurangan  masa  pidana  atau  remisi.  Pada  lembaga pemasyarakatan remisi diatur pada UU Pemasyarakatan Tahun 1995 Pasal 14  Ayat  1  mengenai  hak – hak  narapidana  pada  butir  (i).  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mekanisme pemberian  hak  remisi  terhadap  narapidana  narkotika.Metode  yang digunakan  yaitu  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  jenis penelitian  hukum  normatif.  Teknik  pengumpulan  data  Dengan  studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pelaksanaan pemberian hak remisi  masih  terdapat  masalah  yaitu  mengenai  pemberian  Justice Collaborator  sebagai  syarat  dan  ketentuan  Perarturan  Perundangan  No 99
Tahun 2012.
Kata Kunci:
Remisi; Justice Collaborator; Narkotika
Cite this paper: Risyal Hardiyanto Hidayat, P. W., 2020. Implementasi
Pemberian Remisi Narapidana Narkotika Dan Mekanisme Pelaksanaanya
Menurut Perarturan Pemerintah No 99 / 2012. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  artinya  menjunjung tinggi  kaedah-kaedah  hukum  yang  berlaku.  Hal  tersebut  ditegaskan  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum  adalah  keseluruhan  atau  kaedah-kaedah  dalam  suatu  kehidupan  bersama, keseluruhan  peraturan  tentang  tingkah  laku  yang  berlaku  dalam  suatu  kehidupan bersama yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan sanksi. 1
Pada  dasarnya  penjatuhan  pidana  (hukuman)  bukan   semata  mata  pemberian derita agar jera, tetapi unsur bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dikenal sebagai pembinaan
1 Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogjakarta, 2002, hlm. 10-11
dalam  lembaga,  dengan  tujuan  agar  para  pelanggar  hukum  dapat  menyadari kesalahannya  dan  tidak  mengulangi  perbuatannya  kembali,  serta  dapat  kembali kemasyarakat  dan  menjalani  fungsi  sosialnya  dengan  baik.  Seseorang  (si  pelanggar) yang  diputus  pidana  penjara  berkedudukan  sebagai  narapidana.  Dalam  hal  ini  pidana penjara  seseorang  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  guna  mendapatkan pembinaan.
Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas memiliki gejala atau karakteristik  yang  sama  dengan  penghuni  yang  lain,  yakni  mereka  mengalami penderitaan - penderitaan sebagai dampak dari hilangnya kemerdekaan yang dirampas. Di dalam lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal  14  ayat  (1)  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  bahwa  salah  satu  hak  narapidana  adalah  mendapatkan  pengurangan masa  pidana  (remisi) 2 .  Remisi  yang  berarti  pengurangan  masa  pidana  yang  diberikan kepada  narapidana  dan  anak  pidana  yang  telah  berkelakuan  baik  selama  menjalani pidana  yang  dihitung  pada  saat  menjalani  masa  pidana  dan  tidak  dihitung  dengan mengakumulasi  masa  penahanan  pemotongan  atas  masa  pidana 3 .Dengan  pemberian remisi  narapidana  tidak  sepenuhnya  menjalani  masa  hukuman  pidananya.  Remisi merupakan  salah  satu  sarana  hukum  yang  penting  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan sistem pemasyarakatan
Pengurangan  menjalani  pidana  (remisi)  di  Indonesia  ini  adalah  masalah  yang perlu  diperhatikan,  karena  pengurangan  menjalani  masa  hukuman  tersebut  pada  satu sisi  menyangkut  hak  manusia  yang  semestinya  dijunjung  tinggi  agar  tercipta  keadilan bagi  masyarakat.  Karena  walaupun  status  dari  mereka  itu  adalah  sebagai  narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan tetap saja mereka masih  merupakan  warga  negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  asasi  manusia  yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  perubahan  kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  disahkan  pada  tanggal  12  November  2012, telah  memberikan  batasan-batasan  diberikannya  remisi  khusus  untuk  tindak  pidana tertentu. Batasanbatasan tersebut  dapat dilihat  di dalam Pasal 34A ayat (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan:  Pemberian  Remisi  bagi  narapidana  yang  dipidana karena  melakukan  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  precursor  narkotika, psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  terhadap  hak asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  34  juga  harus memenuhi  persyaratan  :  a.  Bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. Telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan. pengadilan untuk narapidana yang dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  korupsi;  dan  c.  Telah  mengikuti  program deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh  LAPAS  dan/badan  nasional  penanggulangan terorisme,  serta  menyatakan  ikrar:  1)  Kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia secara tetulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau 2) Tidak akan
2 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
3 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Dalam Dinamika, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 134.
mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi  narapidana  Warga negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan permasalahan dalam pemberian remisi  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang Syarat  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yaitu  mengenai justice collaborator (bersedia  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya) yang perlu diperbaiki lantaran harus  dikembalikan  kepada  penegak  hukum  yang  menangani  perkara  narapidana. Dalam  konsepnya  pemberian justice  collaborator disertakan  pada  saat  putusan  atau inkrah dari hakim sehingga pemasyrakatan hanya menjalankan tugas pembinaanya saja. Karena hal tersebut  dapat dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan jual beli justice collaborator  di  lembaga  penegak  hukum.  Dan  juga  seakan-akan  lembaga pemasyarakatan  yang  dititikberatkan dalam  pemberian  JC.  Seharusnya  pihak  penahan atau  pengadilan  sudah  menebitkan  JC  pada  saat  narapidana  tersebut  ditempatkan dilapas  sehingga  kesannya  lembaga  pemasyaraktan  yang  mengemis  untuk  diberikan justice collaborator.
Dari  penjelasan  yang  sudah  diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk mengambil  judul  “Implementasi  Pemberian  Remisi  Narapidana  Narkotika  dan Mekanisme Pelaksanaanya Menurut Perarturan Pemerintah No 99 Tahun 2012”.
Adapaun  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  dan  menggambarkan pengaturan pemberian hak remisi tindak pidana narkotika berdasarkan sistem hukum dan mekanisme pemberian Hak Remisi narapidana narkotika terhadap PP No 99 Tahun 2012
Sedangkan pada penilitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan studi pustaka (library research), dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas- asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum  dengan  membandingkan pada praktek dilapangan dalam penerapan UU No 99 Tahun 2012. Penelitian terhadap asas-asas  hukum  dilakukan  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  yang  merupakan  patokan- patokan  berprilaku  atau  bersikap  tidak  pantas.  Penelitian  tersebut  dapat  dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 4
Sumber  data  yang  digunakan  Sumber  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun data sekunder di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2, yakni:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia 7 Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
b.Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:
1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan remisi.
2) Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan pemberian remisi.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 62.

## 3) Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Hak Remisi Narapidana
Kementrian Hukum dan Ham sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan  sistem  pemasyarakatan  agar  narapidana  dapat  memperbaiki  diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan  masyarakatnya,  kembali  aktif  berperan  dalam  pembangunan  serta  hidup secara  wajar  sebagai  seorang  warga  negara.  Peran  serta  pembinaan  narapidana  tidak lepas  dari  Lapas.  Pelaksanaan  remisi  di  Indonesia  berdasarkan:  1.  Keppres  No.  120 Tahun  1995  tentang  Ampunan  Istimewa;  2.  Keppres  No.  174  Tahun  1999  tentang Remisi;  3.  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  PerundangUndangan  No.  M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999; 4.
Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; 5. Keputusan Menteri Kehakiman  No.  04.HN.02.01  Tahun  1988  tentang  Tambahan  Remisi  bagi  Narapidana yang  menjadi  Donor  Organ  Tubuh  dan  Donor  Darah;  dan  6.  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (“PP  32/1999”)  serta  yang terbaru  yaitu  Perarturan  Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  3  Keppres  No.  174  Tahun  1999 tentang Remisi, ada beberapa jenis Remisi, yaitu: Pertama, Remisi Umum, adalah remisi yang  diberikan  pada  hari  peringatan  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia tanggal 17 Agustus. Kedua, Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan  yang  dianut  oleh  narapidana  dan  anak  pidana  yang  bersangkutan  dengan ketentuan  jika  suatu  agama  mempunyai  lebih  dari  satu  hari  besar  keagamaan  dalam setahun,  maka  yang  dipilih  adalah  hari  besar  yang  paling  dimuliakan  oleh  penganut agama  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Perundang- undangan No. M.09. HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada: setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, dan setiap hari raya Nyepi  bagi  narapidana  dan  anak  pidana  yang  beragama  Hindu,  serta  setiap  hari  raya Waisak  bagi  narapidana  dan  anak  pidana  yang  beragama  Budha.  Ketiga,  Remisi Tambahan  diberikan  apabila  narapidana  atau  anak  pidana  yang  selama  menjalani pidana telah: berbuat jasa kepada negara; dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi  negara  atau  kemanusiaan;  serta  melakukan  perbuatan  yang  membantu  kegiatan pembinaan di Lapas.
Dengan banyaknya macam-macam remisi, hal ini merupakan kelonggaran yang cukup  banyak  oleh  pemerintah  kepada  narapidana  untuk  selalu  memperbaiki  sikap tingkah laku dan perbuatannya khususnya di dalam Lapas, sehingga akan memperoleh kemudahan  untuk  diberikannya  remisi.  berbagai  kesempatan  diperoleh  narapidana yang berkeinginan sungguh-sungguh akan berbuat baik di dalam kehidupan masyarakat nanti.  Namun  apabila  keinginan  untuk  mendapatkan  remisi  hanya  sekedar  untuk  bisa semakin  cepat  keluar  dari  Lapas  tanpa  hasrat  untuk  memperbaiki  perbuatannya  di
masyarakat  nanti  maka,  tentu  ini  bukan  merupakan  cita-cita  dari  sistem pemasyarakatan  yang  diterapkan  di  dalam  pembinaan  narapidana,  sehingga kesempatan yang diberikan itu menjadi sia-sia saja. Remisi diberikan oleh Menkumham berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 174 Tahun 1999 menegaskan bahwa Menteri dapat  mendelegasikannya  kepada  Kantor  Wilayah.  Penetapan  pemberian  remisi tersebut  dilaksanakan  dengan  keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  atas  nama  Menteri; sedangkan  pada  Pasal  2  ayat  (2)  menegaskan  bahwa,  segera  setelah  mengeluarkan penetapan tentang remisi, Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan  pengurangan  masa  pidana  kepada  Menteri  melalui  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan.  Pemberian  remisi  khusus  hari  raya  keagamaan  dapat  dilimpahkan kepada  Lapas,  Kepala  Rumah  Tahana  Negara,  dan  Kepala  Cabang  Rumah  Tahanan Negara.

## B.  Sistem Hukum Pengaturan Tindak Pidana Narkotika
Ruang  lingkup  hukum  pidana  mencakup  tiga  ketentuan  yaitu  tindak  pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana  yang terdapat  dalam UU No. 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dirumuskan  dalam  Bab  XV  Ketentuan  Pidana  Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat  empat  kategorisasi  tindakan  melawan  hukum  yang  dilarang  oleh undangundang dan dapat diancam dengan sanksi pidana 5 , yakni:
1.  Kategori  pertama,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  memiliki,  menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal  111  dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor,  atau  menyalurkan  narkotika  dan  precursor  narkotika  (Pasal  113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3.  Kategori  ketiga,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4.  Kategori  keempat,  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  membawa,  mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:
1.  Tindak  Pidana  bagi  penyalah  guna  atau  sebagai  korban  penyalahgunaan narkotika,  penyalah  guna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.
5 Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3.  Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  oleh  Korporasi  (Pasal  130)  Dipidana  dengan pidana  penjara  dan  pidana  denda  dengan  pemberatan  3  (tiga)  kali.  Korporasi dapat  dijatuhi  korporasi  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa:  a.  pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4.  Tindak  pidana  bagi  Orang  yang  Tidak  Melaporkan  Adanya  Tindak  Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana  Narkotika  dan  Prekursor  (Pasal  132)  Ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal  tersebut.  Ayat  (2),  dipidana  pidana  penjara  dan  pidana denda.maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6.  Tindak  Pidana  bagi  Menyuruh,  Memberi,  Membujuk,  Memaksa  dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
8.  Tindak  Pidana  bagi  Pengurus  Industri  Farmasi  yang  Tidak  Melaksanakan Kewajiban  (Pasal  135).  Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
9.  Tindak  Pidana  terhadap  Hasil-Hasil  Tindak  Pidana  Narkotika  dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10.Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
11.Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan  Pasal  27  dan  Pasal  28  (Pasal  139)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana denda  paling  sedikit  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12.Tindak  Pidana  bagi  PPNS,  Penyidik  Polri,  Penyidik  BNN  yang  Tidak Melaksanakan  Ketentuan  tentang  Barang  Bukti  (Pasal  140)  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13.Tindak  Pidana  bagi  Kepala  Kejaksaan  Negeri  yang  Tidak  Melaksanakan Ketentuan  Pasal  91  Ayat(1)  (Pasal  141)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda paling  sedikit  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14.Tindak  Pidana  bagi  Petugas  Laboratorium  yang  Memalsukan  Hasil  Pengujian (Pasal  142)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15.Tindak  Pidana  bagi  Saksi  yang  Memberikan  Keterangan  Tidak  Benar  (Pasal 143)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16.Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal  144)  dipidana  dengan  pidana  maksimumnya  ditambah  dengan  1/3 (sepertiga).
17.Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal  136  UU  No.  35  Tahun  2009  memberikan  sanksi  berupa  narkotika  dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu  aset  bergerak  atau  tidak  bergerak  maupun  berwujud  atau  tidak  berwujud  serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk  negara.  Pasal  146  juga  memberikan  sanksi  terhadap  warga  negara  asing  yang telah  melakukan  tindak  pidana  narkotika  ataupun  menjalani  pidana  narkotika  yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Sedangkan  pada  Pasal  148  bila  putusan  denda yang  diatur  dalam  undangundang  ini  tidak  dibayarkan  oleh  pelaku  tindak  pidana
narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

## C. Telaah Hak Remisi bagi Narapidana Narkotika
Sebelum membahas remisi bagi narapidana narkotika, bahwa remisi adalah hak narapidana. Hal itu diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”) yaitu:
Narapidana  (terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan) 6 berhak:
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Remisi adalah  pengurangan  masa  menjalani  pidana  yang  diberikan  kepada narapidana  dan  Anak  Pidana  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan. 7 Secara spesifik hak remisi disebutkan dalam Pasal 34 ayat  (1)  PP  99/2012 yakni  yang  berhak  mendapatkan  remisi  adalah  narapidana  dan anak pidana.
Syarat  Pemberian  Remisi,  Untuk  diberikan  remisi,  seorang  narapidana  harus memenuhi syarat-syarat berikut 8 :
a. Narapidana berkelakukan baik
b. Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan:
c. tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
d. telah  mengikuti  program  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dengan predikat baik.
e. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Remisi  ini  diberikan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (“Menteri”) yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Untuk narapidana yang dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  terorisme, narkotika dan  prekursor
6 Pasal 1 angka 7 UU 12/1995
7 Pasal 1 angka PP 32/1999 dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyara t (“Permenkumham 3/2018” )
8 Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012 dan Pasal 5 Permenkumham 3/2018
narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara, kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta  kejahatan  transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu 9 :
a. bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan  untuk  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana korupsi; dan
c. telah  mengikuti  program  deradikalisasi  yang  diselenggarakan  oleh  Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
1. kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2. tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
Yang  memberikan  remisi  untuk  narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan tindak  pidana  terorisme, narkotika dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara,  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  serta kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya  ini  adalah  Menteri  setelah  mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dan ditetapkan dengan keputusan menteri 10 .

## D. Mekanisme Pelaksanaan Hak Remisi Narapidana Narkotika
Kementrian Hukum dan HAM mengkaji revisi Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini  dilakukan  Kemenkumham  dengan  mengumpulkan  para  pakar  hukum  Indonesia mengenai Pembuatan Cetak Biru Pembangunan Hukum Indonesia di Bidang hukum dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pada pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2012 banyak mengalami kendala dan permasalahan  dalam  praktiknya  tentang  mengenai  pemeberian  remisi,  pb,  cb  pada penyertaan Justice collaborator bagi narapidana koruptor, teroris dan narkoba atau jenis tindak pidana High Risk. Secara spesifik hak remisi disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) PP  99/2012  yakni  yang  berhak  mendapatkan  remisi  adalah  Narapidana  berkelakukan baik. Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan 11 :
1. tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
2. telah  mengikuti  program  pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dengan predikat baik.
3. Telah  menjalani  masa  pidana  lebih  dari  6  (enam)  bulan  narapidana  dan  anak pidana
Sedangkan  khusus  untuk  pemberian  remisi  bagi  narapidana  yang  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  terorisme,  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta  kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya,  selain  syarat  di  atas,  ada  syarat tambahan, yaitu :
9 Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 dan Pasal 8 – Pasal 11 Permenkumham 3/2018
10 Pasal 34B ayat (2) dan ayat (4) PP 99/2012
11 Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 dan Pasal 8 – Pasal 11 Permenkumham 3/2018
1. bersedia  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membantu  membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan pengadilan  untuk  Narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana korupsi; dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas  dan/atau  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  serta  menyatakan ikrar:
• kesetiaan  kepada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara  tertulis  bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
• tidak  akan  mengulangi  perbuatan  tindak  pidana  terorisme  secara  tertulis  bagi Narapidana Warga Negara Asing.
Pemberian  remisi  pada  narapidana  yang  dipidana  karena  melakukan  tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika yang disebutkan di atas hanya berlaku  terhadap  narapidana  yang  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun.  Artinya  tindak  pidana  tersebut  jika  diberikan  Remisi  hanya  masa pidananya  5  dan  diatas  lima  tahun  dan  jika  masa  pidananya  dibawah  5  tahun  tidak menggunakan perarturan ini.
Hal  ini  PP  N0  99  Tahun  2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  mengatur  pengetatan  pemberian  remisi  dan pembebasan  bersyarat  kepada  napi  korupsi,  narkoba,  dan  terorisme,  dengan persyaratan pada PP N0 99 Tahun 2012 yang dianggap lebih ribet dengan kenyataanya yang  tidak  sesuai  dilapangan.  Selain  itu  seharusnya  lebih  baik  mengatur  pada  kasus narkoba  karena  kasus  narkoba  sebagian  besar  merupakan  kejahatan  dilapas.  hal  ini disebabkan lantaran konsep penghukumannya tidak jelas antara pengedar dan pemakai.
Justice  Collaborator  adalah  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  dengan  penyidik atau  jaksa  penuntut  umum  dalam  mengungkap  kasus  tertentu,  seseorang  dapat dinyatakan sebagai Justice Collaborator apabila mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama,  bersedia  membantu  membongkar  kasus,  serta  bersedia  mengembalikan  aset- aset  hasil  dari  korupsi  yang  dilakukannya.  Dan  dalam  prosesnya  menyatakan  bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana terkait secara efektif,  mengungkap  pelaku-pelaku  lain  yang  memiliki  peran  lebih  besar,  serta  untuk kasus korupsi harus mengembalikan aset yang telah dikorupsinya.
Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan permasalahan dalam pemberian justice collaborator yang perlu diperbaiki lantaran harus dikembalikan kepada penegak hukum  yang  menangani  perkara  narapidana.  Dalam  konsepnya  pemberian justice collaborator disertakan  pada  saat  putusan  atau  inkrah  dari  hakim  sehingga pemasyrakatan hanya menjalankan tugas pembinaanya saja. Karena hal tersebut dapat dimanfaatkan  oleh  sebagian  oknum  dengan  jual  beli  justice  collaborator  di  lembaga penegak  hukum.  Dan  juga  seakan-akan  lembaga  pemasyarakatan  yang  dititikberatkan dalam pemberian JC. Seharusnya pihak penahan atau pengadilan sudah menebitkan JC pada  saat  narapidana  tersebut  ditempatkan  dilapas  sehingga  kesannya  lembaga pemasyaraktan yang mengemis untuk diberikan justice collaborator .

## PENUTUP
Pelaksanaan remisi terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Perarturan  Perundangan  No  99  Tahun  2012  yang  mengacu  pada  Undang-Undang Pemasyarakatan  pada  pasal  14  yang  mengenai  hak  narapidana  salah  satunya  yaitu
pemberian remisi. Pada narapidana narkotika termasuk dalam tindak pidana kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, sehingga dalam pemberian remisinya berdasarkan PP No 99 Tahun 2012 yang memiliki syarat dan ketentuan khusus dari kasus lainya. Namun  dalam  pelaksanaanya  berdasarkan  PP  No  99  Tahun  2012  masih mengalami  kendala  atau  permaslahan  bahwa  dalam  syarat  tersebut  harus  diberikan Justice  Collaborator,  tetapi  hal  tersebut  menjadi  hambatan  dan  permasalahan  yaitu tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan jual beli justice collaborator di  lembaga  penegak  hukum.  Seharusnya  pada  pemberian  JC  tersebut  dilakukan  oleh penegak hukum pengadilan sebelum incrach sudah di lampirkan JC atau tidak sehingga pemasyarakatan  tidak  dibebankan  dengan  hal  tersebut  karena  dalam  tugas  dan fungsinya pemasyarakatan untuk pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Asshiddiqie,  Jimly,  2006, Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang ,  Konstitusi Pres:Jakarta.
Siswanto Sunarso,2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika .Jakarta:Rineka Cipta
Fuady, Munir, 2007, Dinamika Teori Hukum . Ghalia Indonesia: Bogor.
Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum Dan Negara Bee,Media Indonesia: Jakarta Perarturan-Perundangan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan ,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor  77,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembara  Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak
Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

## Website
Hukum
Online. 2020. Syarat Pemberian Remisi Untuk Narapidana Narkotika .(Online)( https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d0a 55c58343b/syarat-pemberian-remisi-untuk-narapidana-narkotika/ diakses pada Tanggal 10 Mei 2020)