JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## ABSTRAK
Perjalanan sistem demokrasi di Indonesia sudah terbilang lama sejak tahun 1959. Na mun tugas pemberantasan korupsi di Indonesia masih harus berlangsung bebera­ pa generasi lagi ke depan. Sistem demokrasi di Indonesia terbukti tidak mampu me­ ngurangi jumlah dan besaran korupsi. Ironinya, korupsi itu justru dilakukan oleh pa ra penyelenggara negara yang dipilih rakyat dan juga anggota­anggota DPR yang notabene berfungsi mengawasi pemerintahan atas nama rakyat. Mengapa sistem de­ mokrasi di Indonesia tidak mampu menurunkan korupsi? Bagaimana mengatasinya di masa depan? Tulisan ini memaparkan pelbagai kendala dalam pemberantasan ko­ rupsi di Indonesia dan menawarkan beberapa solusi penting secara komprehensif.

## KATA KUNCI
Demokrasi, Korupsi, Penyelenggara Negara

## ABSTRACT
The performance of democratization system in Indonesia was surrounded long time ago since 1959. Nevertheless, the corruption eradication in Indonesia must be performed few generati­ on later. The democratization system in Indonesia has proven that it could not reduce the num ber and the amount of corruption. Ironically, the corruption is done by government appa­ ratus that were selected by Indonesian people and it is also done by the legislative members at state level that function to supervise the government tasks on behalf of Indonesian people. Why the democratization system in Indonesia could not reduce the corruption? How to solve it in the future? This paper focuses on the obstacles of corruption eradication in Indonesia and of­fers­significant­solutions­in­comprehensive­ways.­­

## KEY WORDS
Democracy, Corruption, Government Apparatus

## Korupsi Dalam Ranah Demokrasi di Indonesia
1
The Corruption in the Domain Democracy in Indonesia

## SAID ZAINAL ABIDIN
PENASEHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI INDONESIA Email: sdabidin@yahoo.com
1 Naskah diterima 09 April 2013. Direvisi 22 April 2013.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## A. PENDAHULUAN
S ejak sesudah Dekrit Presiden Soe karno tanggal 5 Juli 1959 sistem demokrasi di Indonesia ti dak pernah muncul lagi seca­ ra utuh sampai dengan leng­ sernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Selama Era Orde Lama an­ tara tahun 1959 sampai 1967 yang ber­ laku adalah sistem Demokrasi Terpim­ pin, istilah lain dari sistem diktator di ba wah pimpinan Presiden Soekarno yang berkuasa penuh. Selama masa itu tidak ada Pemilihan Umum, tidak ada ke merdekaan pers, tidak ada otonomi daerah dan tidak ada lagi segala ciri de­ mokrasi lainnya, kecuali istilah musya­ warah untuk mufakat. Apa yang dimak­ sudkan dengan musyawarah untuk mu­ fakat itupun tidak jelas, karena semua orang dan lembaga tunduk patuh pada Bung Karno. Kata­katanya menjadi Un­ dang­undang yang harus dipatuhi se­ cara mutlak.
Setelah Bung Karno jatuh, tampil Presiden Suharto, seorang militer tulen ( the Smiling General ). Dalam Era Orde Baru, nasib demokrasi juga setali tiga uang dengan nasibnya   dalam era se­ belumnya. Pada awal masa pemerin­ tahannya, beliau berjanji akan melaksa­ nakan UU Dasar ‘45 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain dia akan tunduk pada UUD sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tapi pada bagian tengah dan akhir masa jabatan­ nya beliau telah menjadi seorang pe­ nguasa otoriter yang segala pendapat dan perkataannya tak boleh dibantah. Akhirnya karena korupsi yang meraja­ lela yang dilakukan oleh keluarga dan kroni­kroninya, kondisi perekonomian yang semula sudah berjalan baik de­ ngan ditopang oleh para teknokrat lu­
lusan Amerika Serikat, runtuh kembali.
Setelah terjadi demonstrasi besar­ besaran, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser digantikan oleh B.J.Habibie. Pergantian ini kemudian dikenal sebagai detik­detik awal Era
Reformasi. Ini ditandai dengan langkah­ langkah baru ke arah perwujudan sis­ tem pemerintahan yang berbeda dengan sistem sebelumnya. Meskipun B.J. Habi­ bie dikenal sangat dekat dengan Soehar­ to dan bahkan sering menyatakan diri sebagai murid dari “Prof Soeharto”, na mun langkah dan arah pemerintahan yang hanya berlangsung kurang dari dua tahun itu, sangat berbeda. Habibie melakukan perombakan Kabinet dan menyusun pemerintahan reformasi de­ ngan tujuan yang jelas untuk mengatasi krisis ekonomi, memberantas korupsi dan mewujudkan sistem demokrasi. Buah pertama yang dirasakan rakyat adalah keberhasilan menurunkan ting­ kat inflasi yang pada akhir kekuasaan Soeharto sudah mencapai tiga digit, da­ lam waktu singkat mampu diturunkan menjadi sekitar 13 ­ 14 %.
Meski Kabinet Habibie berlangsung sangat singkat, namun telah mampu me letakkan landasan demokrasi dan prin sip anti korupsi yang selanjutnya dapat diterus­kembangkan oleh para penerusnya. Beberapa Undang­Undang penting yang berhubungan dengan de­ mokrasi dan pemberantasan korupsi yang berhasil dikeluarkan antara lain adalah:
- UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers - UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pe­ me rintahan Daerah
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang Per­ imbangan Keuangan antara Peme­ rintah Pusat dan Daerah
- UU No.28 Tahun 1998 tentang Pe­
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
l KORUPSI DALAM RANAH DEMOKRASI DI INDONESIA l
nyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Ne­ potisme - UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pem berantasan Tindak Pidana Ko­
rupsi
Untuk mengimplementasikan ga­ gas an pemberantasan korupsi dan pe­ ngendalian pembangunan, ditunjuk se   orang menteri senior yang sangat ber­ pengalaman selama Era Orde Baru, Ir. Har tarto, menjadi Menteri Koordina­ tor Pengawasan Pembangunan dan Pen­ dayagunaan Aparatur Negara (Menko Wasbangpan). Sebagai langkah awal un tuk merealisasikan tugas yang dibe­ bankan kepadanya, Menko Wasbang­ pan meminta kepada tiap Kementerian menyampaikan laporan tentang upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Kementriannya pada setiap semester. Ke simpulannya disampaikan kepada publik melalui konperensi pers secara berkala di Bina Graha. Bersamaan de­ ngan itu diadakan diskusi antarinstansi membahas masalah strategis yang diha­ dapi negara pada saat itu. Hasil pemba­ hasan itu selanjutnya dituangkan dalam berbagai bentuk  rumusan undang­ undang tersebut di atas. Untuk selanjut­ nya sebagai realisasi dari pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999, pada tahun 2002 di bentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui UU No. 30 tahun 2002 di bawah pemerintahan Presiden Mega­ wati Soekarnoputri. Sejalan dengan sis tem demokrasi yang dilaksanakan me lalui sistem otonomi daerah, Kepala Daerah tingkat Provinsi dan tingkat
Ka bupaten/Kota dipilih langsung oleh rakyat dengan titik berat otonomi diuta­ makan di  tingkat Kabupaten/Kota. Setelah sistem demokrasi berjalan
selama satu dekade, ternyata pemberan­ tasan korupsi telah menjadi topic of the day di Indonesia. Dukungan masyarakat terhadap program antikorupsi yang di­ laksanakan oleh KPK menjadi cukup tinggi. Ini terbukti dengan dukungan dan  pembelaan rakyat ketika terjadi berbagai hantaman terhadap KPK. Na­ mun, bersamaan dengan itu, jumlah korupsi yang harus ditangani oleh KPK bukannya berkurang, tetapi semakin bertambah. Karena yang ditangani oleh KPK itu adalah korupsi yang terkait dengan pejabat negara, maka yang pertama­tama menjadi “korban” KPK adalah mereka yang terdiri dari kalang­ an politisi dan pejabat tinggi negara, yaitu para menteri, duta besar, dan pimpinan­pimpinan daerah. Uniknya, para penegak hukum yang notabene adalah subjek dalam pemberantasan ko­ rupsi, ternyata juga terlibat menjadi ob­ jek. Mereka terdiri dari oknum­oknum pejabat  kejaksaan, kehakiman, petinggi kepolisian dan anggota DPR. Di sam­ ping itu, dengan berlakunya sistem oto ­ nomi daerah, di mana pimpin an  dae rah memegang kekuasaan besar da lam pe­ ngelolaan keuangan daerah, sejumlah gubernur, bupati dan walikota ter libat dalam tindak pidana korupsi dan men­ dekam dalam tahanan. Lebih mengenas­ kan lagi adalah keterlibatan para pu­ cuk pimpinan partai politik yang we­ wenangnya menentukan calon­calon anggota legislatif dan anggota ka binet. Ini menunjukkan bahwa tugas pembe­ rantasan korupsi di Indonesia ma sih harus berlangsung beberapa ge nerasi lagi ke depan. Yang perlu dipertanya­ kan di sini adalah mengapa sistem de mokrasi di Indonesia tidak mampu menurunkan korupsi? Bagaimana me­ ngatasinya di masa depan?
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## B. PEMBAHASAN Sistem Demokrasi
Berdasarkan pengalaman di berba­ gai negara, sistem demokrasi cenderung menjadi penangkal terhadap korupsi
(Fukuyama, Gjalt De Graaf dan Hirschi, 1969). Dalam sistem demokrasi, kekua­ saan ada di tangan orang banyak dan proses penyelenggaraan pemerintahan negara berlangsung secara terbuka. Pe­ merintahannya didasarkan pada prinsip kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat (Lincoln, 1863). Sebagian ahli menyebut­ kan bahwa sistem ini sudah dikenal se­ jak zaman Yunani kuno   sekitar 4 abad Sebelum Masehi. Tetapi dalam kenyata­ an ide itu baru muncul secara umum se telah John Lock (1832 – 1704) menga­ takan bahwa rakyat (demos) adalah yang berkuasa dalam sebuah negara. Se bagai sistem bernegara baru diwujud­ kan sejak revolusi Perancis tahun 1789, ketimbang hanya sebagai konsepsi yang bersifat individual. Uniknya, sistem de mokrasi sesungguhnya juga sudah mu lai diterapkan pada permulaan tum buhnya Islam, namun dikalangan ilmuan Barat, Islam dewasa ini masih dipandang sebagai sebuah antithesis terhadap demokrasi. Ini agaknya terjadi karena praktek pemerintahan demokra­ tis dan pluralis (masyarakat madani) yang diajarkan dan diterapkan pada ma sa Rasulullah SAW dan Khulafaur­ rasyidin (Empat Shahabat Pengganti), sistem pemerintahan Islam itu  berubah menjadi sistem diktator monarchi abso­ lut (Shahrough Akhavi). Sistem demokrasi itu dikenal de­ ngan  beberapa prinsip. Pertama, kedau­ latan negara ada di tangan rakyat yang direalisasikan melalui Pemilihan Umum yang bebas, fair dan langsung untuk me­
milih kepala pemerintahan (kepala lem­ baga eksekutif) dan wakil­wakil rakyat.
Karena itu, pemerintah dalam tugasnya bertanggungjawab kepada rakyat, baik secara langsung ataupun melalui wakil­ wakil mereka dalam Parlemen. Kedua, perlindungan HAM (Hak Azasi  Manu­ sia) bagi seluruh warga negara. Ketiga, kedaulatan/supremasi hukum. Artinya semua orang sama di depan hukum, ka rena itu lembaga peradilan bersifat independen. Keempat, terdapat kebe­ basan berpolitik bagi seluruh rakyat.
Ru musan praktis dari demokrasi itu disampaikan Abraham Lincoln dalam
Pidato Gettysburg di Taman Makam Pahlawan Soldiers National Cemetery tanggal 19 Nopember 1863, yaitu ” ..... and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth”.
Dalam praktek penyelenggaraan pe merintahan terdapat prinsip akunta­ bilitas. Artinya, segala kegiatan dan ha­ sil akhir dari kegiatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Fukuyama dalam artikelnya Democracy and Corruption , menyebutkan bahwa, akuntabilitas, kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi merupakan pe­ nangkal terhadap korupsi dan pendong­ krak kinerja. Semakin terbuka informasi kepada publik, makin mendorong rak­ yat untuk menekan pemerintah yang bu ruk untuk tidak melakukan korupsi.
Dukungan rakyat dalam pemberan­ tasan korupsi merupakan modal yang amat berharga bagi setiap lembaga an tikorupsi. Terutama bagi lembaga­ lembaga antikorupsi yang berada dalam negara­negara demokrasi liberal yang pemerintahnya tidak secara terang­ terangan berdiri di belakang lembaga
443
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
itu. Memang disadari, di samping seba­ gai modal yang amat berharga dan do­ rongan yang sangat penting, dukungan rakyat kadang­kadang menjadi beban tambahan terhadap lembaga itu. Teruta­ ma bagi mereka yang bekerja dilapang­ an, karena rakyat umumnya kurang pa ham bahwa pemberantasan korupsi memerlukan ketelitian dan kesabaran yang luar biasa. Rakyat awam tidak pa­ ham kalau setiap kasus memerlukan waktu untuk menuntaskannya. Karena itu bersama dengan rakyat yang men­ dukung KPK dalam penuntasan korupsi ikut juga para penunggang yang kepen­ tingannya berbeda dengan kepentingan rakyat.
Hal lain yang perlu diketahui, bah­ wa keterbukaan, kebebasan pers dan akuntabilitas adalah sebagian dari sya­ rat­syarat yang diperlukan, namun tan pa kompetensi yang memadai dan integritas dari aparatur sendiri sulit di­ harapkan akan terjadi peningkatan kin­ erjanya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai refleksi dari kekuasaan yang ada di tangan rakyat adalah:
a)  Demokrasi sebagai arena perlomba­
an. Dalam sistem demokrasi, terbu­ ka arena kompetisi antar parapoliti­ si dan antar partai politik untuk men dapatkan dukungan rakyat se bagai syarat untuk menduduki ja batan atau menguasai lembaga pemerintahan dan lembaga legisla­ tif. Karena itu dalam demokrasi, pe merintah itu tergantung kepada dukungan rakyat. Kekuasaan men­ galir dari rakyat kepada pemimpin yang dipercayai untuk sementara. Ka rena itu kedudukan pemimpin yang dipilih dan juga para wakil rak yat adalah sebagai pelaksana tu­ gas atau pelayan terhadap rakyat.
b)  Pemilihan umum sebagai penilaian amanah rakyat. Pemilihan Umum di lakukan secara berkala agar ter­ da pat tenggang waktu kerja yang je las bagi pejabat yang dipilih da­ lam mewujudkan aspirasi rakyat. Bagi pemimpin yang sudah menja­ bat, pemilihan umum juga merupa­ kan saat pemberian nilai atas hasil kerja yang telah dipercayakan rak­ yat  selama masa kerja yang telah di percayakan. Sementara bagi pen­ datang baru merupakan saat mene­ rima kepercayaan yang menurut pe nilaian rakyat pantas diberikan ke pada mereka. c)  Penilaian kepantasan dilakukan oleh rakyat, bukan pesanan. Untuk menjadi dasar penilaian, semua kan didat mendapat kesempatan yang sama untuk mengemukakan vi si, misi dan strateginya kepada rak yat. Rakyat mencocokkan visi, mi si dan strategi yang diajukan itu. Bagi peserta ulang diberi penilaian berdasarkan pelaksanaan dari apa yang dijanjikan dahulu pada saat kampanye awal. d) Pemilihan umum bersifat  bebas, lang sung dan rahasia. Pemilihan itu adalah hak mutlak warga nega­ ra. Di samping itu juga terdapat ke wajiban sosial bagi mereka untuk mengikuti pemilihan umum. Parti­ sipasi rakyat dalam pemilihan umum  menandakan kesadaran dan de ra jat demokrasi suatu negara.
Keikutsertaan rakyat dalam pemi­ lihan umum itu termasuk hak un tuk melakukan kampanye, men­ calonkan diri dan melakukan peni­ laian terhadap proses pemilihan umum itu sendiri.
e)  Dalam sistem demokrasi, setiap
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
war ga negara dituntut untuk patuh pada aturan hukum. Karena itu ke­ bebasan warga negara dibatasi oleh ketentuan hukum itu. Kebebasan bu kan berarti bebas untuk berbuat apa saja, sekalipun mengganggu hak orang lain.
Dalam negara demokrasi maju, pe­ milihan umum merupakan pesta rakyat yang menuntut keberlangsungan secara damai. Tetapi di negara­negara baru ber kembang, pada umumnya pemilihan itu berubah menjadi arena permusuhan. Setiap peserta hanya tahu kemenangan, tidak mau menerima kekalahan. Mereka menganggap kekalahan adalah sesuatu yang memalukan. Karena itu harus dito­ lak dengan segala cara. Akibatnya, pada setiap akhir pemilihan umum selalu ada protes. Sehingga tidak jelas mana protes yang benar­benar berdasarkan alasan yang objektif dan mana yang hanya ka­ rena tidak mau menerima kekalahan. Pa dahal seperti telah disebutkan terda­ hulu, kemungkinan kekalahan berban­ ding lurus dengan jumlah pasangan pe serta. Makin banyak peserta makin besar kemungkinan kekalahan. Sikap tidak dapat menerima keka­ lahan dapat mengakibatkan terjadinya money politics yang dewasa ini dikenal luas di berbagai daerah dan negara. Mo­ ney politics ini merupakan jenis korupsi yang sangat berbahaya, di samping se­ bagai pelanggaran hukum, sekaligus juga menyebarluaskan kecurangan umum dalam masyarakat dan menghi­ langkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, membuka peluang muncul­ nya pemimpin curang yang kaya dan pa da gilirannya mendorong munculnya diktator.
Dalam proses penyelenggaraan pe merintahan dalam negeri, sistem de mokrasi diwujudkan dalam bentuk sistem kepartaian dan otonomi daerah.
Yakni suatu sistem pemerintahan yang mengasumsikan, bahwa yang paling ta hu kondisi daerah adalah daerah itu sendiri. Karena itu keberadaan otonomi daerah sesunguhnya bukan karena di­ berikan oleh pemerintah pusat tapi ka­ rena memang demikian seharusnya.
Sistem Otonomi Daerah Sistem otonomi daerah merupakan sa lah satu syarat penting bagi negara­ negara besar yang penduduknya ba­ nyak dan tersebar di seluruh wilayah.
Tanpa otonomi daerah, pelayanan pu blik sulit dilakukan. Masalahnya, pe merintah pusat sulit untuk mengeta­ hui kondisi dan kebutuhan rakyat di tempat­tempat yang jauh. Karena itu pe merintah pusat perlu untuk melim­ pahkan wewenang kepada pemerintah­ an daerah untuk mengurus sendiri urus an pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan per aturan perundang­undangan yang berlaku. Wewenang penyelenggaraan urusan khusus itu di daerah ditangani oleh masing­masing kantor perwakilan. Urusan­urusan tersebut menurut Pasal 10 UU No.32 Tahun 2004  tersebut ada­ lah:
a)  politik luar negeri b)  pertahanan c)  keamanan d) yustisi/peradilan e) moneter dan fiscal nasional f)  agama
Ada dua alasan yang dipakai de­ ngan  diterapkannya otonomi daerah.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
Pertama alasan kemudahan dalam pe­ layanan, kedua memungkinkan rak yat secara langsung pula mengawasi pe­ lak sanaan urusan pemerintah termasuk pelayanan. Pengertian pengawasan di sini tidak hanya berarti dalam melihat dan memahami saja, tetapi juga untuk dapat berpartisipasi dalam perbaikan. Kelemahan­kelemahan yang ada di la­ pangan segera dapat diperbaiki.
Perlu dicatat bahwa dalam pelayan­ an itu, terlebih dahulu perlu ada peng­ katagorian penduduk daerah atas da sar perbedaan kekayaan dan tempat ting ­ gal.  Mereka perlu dilihat dalam ke  lom ­ pok ekonomi dan daerah. Ada kelom­ pok kaya dan ada kelompok miskin. Ada yang tinggal di kota besar, ada yang tinggal di kota kecil. Ada yang hi dup di desa kaya, ada yang hidup di desa miskin. Orang miskin yang hidup di kota besar berbeda dengan orang mis   kin yang tinggal di desa kaya, begitu juga antara orang kaya yang tinggal di kota kecil dengan orang kaya yang ting­ gal di desa miskin. Secara umum kondi­ si penyebaran penduduk digambarkan sebagaimana tabel di bawah.
Dalam gambaran ini diperlihatkan bahwa kondisi penduduk itu berbeda­ beda, yang hanya dapat dipahami oleh daerah itu sendiri. Sekali lagi, yang pa­ ling tahu kondisi suatu daerah adalah
daerah itu sendiri. Kesulitan yang sering dialami da­ lam kaitan dengan korupsi di daerah­ daerah adalah tentang bantuan. Sulit di bedakan antara bantuan dengan suap. Rakyat disuap untuk memilih seseo­ rang calon tertentu, tapi itu dikatakan bantu an. Penyuapan ini menjadi efektif ka rena rakyat di kantong­kantong wi­ la yah tertentu masih sangat miskin, bu tuh bantuan dan buta politik. Bentuk penyuapan itu disesuaikan dengan ke­ adaan daerah dan kebutuhan. Money po  litic terhadap kelompok miskin yang tinggal di kota besar lebih banyak ter­ ja   di dalam bentuk pemberian uang.
Te   ta pi di desa miskin lebih banyak be­ rupa bantuan sembako atau bantuan ba    han makanan. Sedangkan terhadap penduduk berpendapatan tinggi yang ada di kota­kota kecil, lebih merupakan uang. Satu­satunya gejala yang dapat di    lacak adanya indikasi korupsi, kalau bantuan itu diberikan kepada pejabat atau tokoh daerah untuk disalurkan ke pa da rakyat miskin, tetapi dalam ke­ nyataan tidak disalurkan, atau prosedur penyaluran tidak melalui institusi yang relevan.
Otonomi daerah di Indonesia yang sekarang lebih ditekankan di daerah ka bupaten/kota  mempunyai beberapa kelemahan. Pertama , wawasan nasional
Penduduk, tempat tinggal dan kondisi ekonomi Kelompok pendapatan Kota besar (Kb) Kota kecil (Kk) Desa Miskin (Dm) Desa Kaya (Dk) Tinggi (T) Rendah (R) TKb RKb TKk RKk
TDm
RDm
Enj
mTDk
RDk
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
di tingkat kabupaten/kota itu relatif ma sih rendah. Mereka belum mampu untuk merasakan penduduk dari kabu­ paten lain apalagi provinsi lain sebagai saudara setanah air. “Peta dunia” mere­ ka masih sangat sempit. Bagi mereka ka bupaten lain masih dipandang seba­ gai dunia luar, tak berbeda dengan negara­negara lain seperti Malaysia, Ame  rika, Inggeris dan Jepang. Mereka masih belum mengira bahwa masalah yang menimpa daerah tetangga mem­ punyai pengaruh terhadap mereka.
Karena pandangannya yang demi­ ki an, sulit dibangun jaringan hubungan ekonomi antardarerah. Karena itu pa­ sar  domestik di wilayah pedalaman tidak menyatu (fragmented market) . Arti­ nya masing­masing daerah itu berdiri sendiri­ sendiri. Ini terutama dipenga­ ruhi oleh kurangnya transportasi antara kota dan antardaerah. Akibatnya skala ekonomi atau besarnya investasi dilaku­ kan secara kecil­kecilan. Daerah­daerah itu lebih banyak berhubungan dengan kota besar yang jauh di daerah lain yang dilakukan oleh orang­orang kaya dari daerah lain. Akibatnya, posisi peta ni dan pedagang lokal berada dalam ke­ adaan tidak menguntungkan. Pada gi  ­ lirannya ini merupakan hambatan da­ lam pembangunan daerah. Kedua , ke­ mampuan aparatur pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota relatif masih rendah. Para sarjana lulusan perguruan tinggi yang baik tidak tertarik untuk be ­ kerja di daerah­daerah. Mereka lebih ingin mengembangkan karirnya di ibu kota. Ibu kota lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi mereka, ke­ timbang didaerah. Ini merupakan akibat dari adanya sistem sentralisasi pada ma sa lampau. Dalam sistem sentralisasi, semua urusan diselesaikan di tingkat
pusat. Artinya, biarpun kegiatan usaha swasta atau BUMN dilakukan di daerah tetapi kantor pusatnya berada di Jakarta dan membayar pajak di Jakarta juga.
Singkatnya kondisi daerah sampai seka­ rang tertinggal hampir dalam segala bi dang. Keadaan ini pada gilirannya me rupakan lahan yang subur terjadinya penyalahgunaan wewenang dan money politics.
Ketika wewenang yang tadinya ter­ pusat di Jakarta itu disebarkan ke dae­ rah­daerah kabupaten/kota dalam era reformasi, banyak aparat daerah yang belum siap menerimanya. Otonomi yang besar di tingkat kabupaten/kota dengan kesadaran politik rakyat yang masih rendah dan miskin, ditambah lagi dengan pejabat yang tidak dedikatif dan belum siap, menimbulkan berbagai penyimpangan. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi di daerah­daerah terpen­ cil di luar jawa, tetapi juga terjadi di daerah­daerah kabupaten/kota yang ter letak di pulau Jawa.  Sebagian dari pe jabat di tingkat kabupaten/kota itu masih ada yang merasakan bahwa uang negara yang dipercayakan kepadanya sebagai APBD boleh dipergunakan se­ su kanya. Kewenangan otonomi dipan­ dangnya sebagai kekuasaan mutlak. Ti dak perlu tunduk lagi pada gubernur atau bahkan kepada siapa saja. Akibat­ nya, wewenang koordinasi  pada guber­ nur hilang. Wewenang  pengayoman di tingkat pusat juga menjadi tidak jelas.
Dengan jumlah kabupaten/kota yang mencapai 500­an buah, tidak mung kin dapat diayomi oleh pemerin­ tah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, tanpa ada wewenang koordinasi pada tingkat Provinsi. Inilah pangkal pertama terjadinya kerancuan adminis­ trasi di Indonesia dalam era reformasi.
447
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
Bersamaan dengan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan nega­ ra, akhir­akhir ini berkembang kolusi dan nepotisme secara meluas. Sebagai contoh dapat disebutkan adanya bupati dan wakil bupati yang masing­masing digantikan oleh anak bupati dan anak wakil bupati. Ayah menjabat sebagai Ke tua Umum Partai, sementara anaknya menjabat sebagai Sekjen Partai. Ayah ter pilih sebagai gubernur, anaknya men jadi bupati. Perbuatan seperti itu ti  dak dirasakan lagi sebagai sebuah ne potisme. Apakah itu terjadi melalui pemilihan yang  fair atau tidak, tidak per nah menjadi persoalan.
Beberapa bupati dan walikota di beberapa daerah ada yang mampu me­ nunjukkan kinerja yang sangat baik. Se­ but saja kota Solo di bawah pimpin an Walikota Joko Widodo dan Kabupa ten Solok dibawah pimpinan Bupati Gama­ wan Fauzi. Tingkat kemimpinan mereka memang jauh diatas rata­rata bupati/ wa likota lain. Keberhasilan seperti itu tidak dapat dipakai sebagai tolok ukur terhadap keberhasilan suatu sistem se­ cara umum.
Dewasa`ini rakyat menghendaki pemimpin yang dekat dengan mereka, yaitu pemimpin yang mau mendengar­ kan keluhan mereka. Mau memahami aspirasi dan masalah yang mereka ha­ dapi sehari­hari. Sebagai contoh konkrit dapat ditunjukkan pada kemenangan yang diperoleh Jokowi dalam pemilihan Gubernur DKI di Jakarta. Jokowi adalah orang baru untuk rakyat Jakarta. Dia ti dak dikenal secara luas oleh masyara­ kat Jakarta. Kelebihan yang dipunyai Jo kowi yang tak ada pada para kandi­ dat lain adalah kebersahajaannya. Di ma ta rakyat, Jokowi adalah bagian dari mereka. Dia tampil tak berbeda dengan
rakyat biasa dan berbicara sepolos rak­ yat biasa pula. Sementara kandidat lain  tampil seperti layaknya pemimpin selama ini yang melihat rakyat lebih ren dah, yang harus tahu berterima ka­ sih dan berbalas budi kalau menerima hadiah yang dianugerahkan berupa uang atau supermi dengan memberikan suara kepada kandidat itu. Karena itu di antara para kandidat yang demikian terjadi jor­joran hadiah berupa “money politic” . Mereka tidak tahu, dewasa ini rakyat melihat hadiah­hadiah itu bagai buah  hanyut di sungai. Tak berkesan dan tak berbekas. Diambil dan dima­ kannya, kemudian biji atau kulitnya di lemparkan kembali ke sungai dan ha­ nyut ke muara.
Pemimpin rakyat tidak banyak ber­ janji, karena dia tidak punya sesuatu un tuk dibagi. Yang ditunjukkan adalah keikhlasan dan perhatian pada masalah rakyat. Bukan mendadak di saat pemilu, tapi dalam keseharian hidup sehari­hari. Rakyat tahu itu semua. Bagi rakyat mis­ kin, matanya tidak sekedar yang terle­ tak di kepala, tapi juga yang tersimpan jauh di dalam hati. Rakyat tidak melihat hanya dengan mata kepala, tapi juga de­ ngan mata hati. Mata hatinya jauh lebih terang dari pada mata kepala. Rakyat ti dak sanggup membaca koran, tidak mampu menonton TV, tapi mendengar dan memperhatikan dari apa yang dibi­ carakan sesama mereka.
Sistem otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian wewenang ke­ pada daerah untuk mengelola urusan rakyat di daerah. Bukan untuk urusan pribadi walikota/bupati. Wewenang yang disertai dengan berbagai fasilitas ditujukan sebagai perlengkapan untuk melaksanakan tugas, bukan untuk di­ nikmati. Dia harus bekerja untuk rakyat,
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
menjadi pelayan rakyat, bukan untuk menjadi daulat yang berkuasa terhadap rakyat. Rakyat sudah cukup menderita selama berabad­abad. Kini dalam era kemerdekaan dan era reformasi rakyat ingin berdaulat. Dia membutuhkan pe layan yang mau bekerja secara sung­ guh­sungguh dan jujur. Anda adalah orang­orang yang melamar dan berlom­ ba untuk menjadi pelayan  mereka. Ka­ rena itu pemimpin harus tahu diri seba­ gai pelayan rakyat, bukan sebaliknya. Bagi mereka yang tahu hakekat ke­ pemimpinan dalam era kemerdekaan dan reformasi, mereka  akan berhasil dan akan dicintai rakyatnya. Ketidak­ mampuan para pemimpin memahami hakekat kepemimpinan itulah yang men jadi sebab dari berbagai kegaduhan di daerah­daerah.
Sistem Kepartaian, Pemilihan Umum dan Keuangan Partai 1.  Keberadaan Partai Politik Hakekat keberadaan partai dalam satu negara adalah mempersiapkan orang­orang yang  pantas menjadi wakil rakyat, yakni mereka mau dan mempu menjadi penyalur aspirasi dan kepenti­ ngan rakyat dan ikut serta mengolahnya menjadi kebijakan negara. Partai poli­ tik  juga mempersiapkan orang­orang yang  amanah untuk merealisasikan kebijak an­kebijakan tersebut menjadi kenyataan.
Bagi negara­negara yang daerahnya relatif kecil dan penduduknya sedikit, keperluan adanya partai politik lebih kecil dibandingkan dengan keperluan itu dari negara­negara yang wilyahnya besar dan penduduknya banyak. Meski­ pun klasifikasi resmi tentang perbedaan luas dan jumlah penduduk itu tidak ada, namun secara mudah dapat dibe­
dakan antara negara yang wilayahnya besar dan penduduknya banyak seperti Indonesia dengan negara yang wilayah kecil dan penduduknya sedikit, seperti
Singapore.
Bagi negara­negara yang wilayah­ nya kecil, aspirasi rakyat dan kondisi sosial ekonomi rakyat dengan mudah dapat diamati secara langsung oleh pimpinan pemerintahan yang berkedu­ dukan di Ibu kota negara itu. Sementara bagi negara­negara besar terlalu sulit untuk mengikuti perkembangan situasi dan aspirasi rakyat di tempat­tempat yang jauh dari ibukota negara. Untuk mengamatinya diperlukan adanya ber­ bagai sarana, diantaranya adalah partai politik. Karena fungsinya sebagai pe­ nyalur aspirasi rakyat itu, setiap partai politik dalam satu negara, selain memi­ liki kantor pusat di ibu kota negara, ju­ ga harus mempunyai cabang­cabang di daerah. Karena itu terdapat ketentuan minimal jumlah kantor perwakilan di daerah­daerah di seluruh wilayah ne­ gara.
Selain sebagai penyalur aspirasi rak yat partai politik juga harus mampu menampung dan mendorong partisipsi rakyat dalam politik dan dalam pem­ bangunan. Partisipasi rakyat secara politik antara lain ditunjukkan oleh par­ tisipasinya dalam pemilihan umum un­ tuk memilih wakil­wakilnya dalam lem­ baga legislatif dan memilih pimpinan pemerintahan secara periodik. Adalah suatu keharusan bagi partai politik un­ tuk menyaring calon­calon yang baik yang akan diajukan kepada rakyat un­ tuk dipilih. Rakyat yang sehari­harinya tidak terlibat secara aktif dalam politik tentu tidak tahu siapa orang­orang yang paling baik untuk dipilih. Penyaringan itu harus dilakukan melalui suatu me­
449
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
kanisme penyaringan yang objektif da lam partai politik. Untuk itu dalam partai harus ada suatu lembaga penya­ ringan agar calon­calon yang diajukan kepada rakyat tidak asal­asalan. Karena itu, jika ada wakil rakyat yang korup atau yang bertindak bertentangan de­ ngan aspirasi dan kepentingan rakyat, pimpinan partai harus bertanggungja­ wab atas penunjukan orang itu sebagai calon. Dialah yang terlebih dahulu ha­ rus memeriksa dan bila perlu menge­ luarkan dari partainya. Apakah harus diberhentikan atau pimpinan sendiri yang harus mengundurkan diri. Bersamaan dengan itu partai politik juga harus terus menerus melakukan pendidikan  dan penyadaran rakyat se­ bagai warga negara,  meliputi kesadar­ an politik rakyat, perekonomian dan hukum. Antara lain termasuk hak dan kewajiban rakyat sebagai warga negara dalam bidang politik, pemeliharaan ling kungan hidup, kegiatan ekonomi, ke rukunan hidup dan kewajiban bela ne gara.
Partai politik berkewajiban menjaga kestabilan politik ( political stability ) dan kepastian kebijakan ( policy certainty ). Dalam suatu negara, kestabilan politik adalah perimbangan dari kebebasan berpolitik ( political freedom ). Artinya, kebebasan berpolitik dapat berlangsung sejauh dapat menjamin adanya kestabil­ an politik. Kebebasan itu merupakan hak semua rakyat dan lembaga dalam masyarakat. Sebaliknya, kestabilan po­ litik juga harus berjalan sejauh dapat menjamin adanya kebebasan berpolitik. Sebagai resultan dari  kedua aspek itu, kebebasan dan kestabilan politik, harus terwujud kepastian kebijakan. Maksud­ nya setiap kebijakan yang dibuat harus terjamin pelaksanaannya sampai tuntas.
Tidak terjadi pergantian  kebijakan di tengan jalan karena adanya pergantian menteri atau pergantian pemerintahan. Pergantian kebijakan hanya boleh terja­ di dengan alasan yang sangat kuat kare­ na kesalahan atau kelemahan kebijakan itu sendiri, yakni jika ditemukan indika­ si yang jelas, bahwa jika diteruskan ke­ bijakan itu dapat menimbulkan dampak yang merugikan rakyat.
2. Keuangan Partai
Dalam UU No. 2 Tahun 2008 ten­ tang Partai Politik sebagaimana diubah dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008, dise­ butkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari:
a)  Iuran anggota; b)  Sumbangan yan sah menurut hu­ kum. Ini dapat berupa uang, ba­ rang dan/atau jasa.  Sumbangan yang berasal dari anggota diatur sendiri dalam AD dan ART. Kalau sumbangan tersebut berasal dari perseorangan bukan anggota, pa­ ling besar hanya dapat diterima senilai Rp.1.000.000.000, (satu mil­ liar rupiah) per orang dalam waktu satu tahun. Kalau berasal dari peru­ sahaan dan/atau badan usaha, pa­ ling banyak dapat diterima senilai Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam wak­ tu 1 (satu) tahun anggaran. c)  Bantuan keuangan dari APBN/ AP BD diberikan secara proporsio­ nal kepada partai politik yang men dapat kursi di DPR dan DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Sistem ke uangan partai politik ini tidak sa ma pada berbagai negara. Satu
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
hal yang hampir serupa adalah ten tang iuran yang harus dibayar­ kan anggota. Di beberapa negara maju, iuran ini dapat dikatakan berjalan baik. Tapi di banyak ne­ ga ra berkembang termasuk di In­ donesia,  iuran ini hampir boleh dikatakan mustahil.
Umumnya, banyak dari mereka yang masuk menjadi anggota partai bu­ kan karena kesadaran atau kecocokan dengan ideologi dari partai tersebut. Mereka masuk karena kebetulan ada hubungan dengan anggota partai yang bersangkutan atau karena diajak teman, atau karena kebetulan. Mereka tidak mungkin dimintakan sesuatu sumbang­ an. Rata­rata kelompok ini tidak terma­ suk golongan berada.
Mereka yang termasuk golongan kaya, biasanya masuk partai atas dasar kesadaran. Baik ideologi atau karena tujuan politik ekonomi. Mereka umum­ nya menjadi penyumbang besar dengan harapan  mendapat kompensasi yang seimbang dari partai. Kalau harapan itu tidak dapat terpenuhi, baik karena kalah bersaing secara internal atau karena partai mengalami kemunduran sehingga tidak dapat diharapkan akan memperoleh sesuatu melalui partai tersebut, mereka tidak segan­segan untuk meninggalkan partai, mencari partai baru yang punya potensi akan berkembang. Kecenderungan pindah partai yang demikian mengakibatkan, terjadi pengerusan terhadap partai yang sedang turun dan penambahan anggota pada partai yang menaik atau mempu­ nyai harapan untuk naik. Dengan kata lain, partai yang sedang mengecil bertam­ bah kecil, partai yang sedang membesar ber­ tambah besar .
Cairnya kesetiaan terhadap partai menjadi lebih meningkat, ketika pim­ pinan tidak memahami latar belakang atau ideologi partai sendiri dan bahkan menganggap ideologi itu tidak penting. Karena pimpinan partai rata­rata terdiri dari kelompok yang berada, mereka ju  ga pada umumnya berpikir serupa de  ngan kelompok kaya lain, yakni avon  turir. Sikap itu seringkali mereka tunjukkan secara terang­terangan kepa­ da anggota dan masyarakat. Akibat nya, partai menjadi sekelompok massa yang tidak permanen. Mereka menjadi  se­ kumpulan orang­orang yang saling me­ ngincar kesempatan untuk mendapat­ kan untung. Sebab itu tidak heran kalau kumpulan orang­orang ini satu persatu terlibat dalam kasus korupsi dalam ben­ tuk suap. Bahkan sebagian dari mereka menganggap suap itu tidak berbeda de ­ ngan sumbangan biasa seperti yang di­ sebutkan dalam pasal 34 UU N0. 2  Ta­ hun 2011.
Pendanaan politik memang berbeda di berbagai negara. Di beberapa negara maju seperti Perancis, Jerman dan Ame­ rika sudah ada pengaturan­pengaturan tentang sumbangan dan sistem penga­ wasan terhadap pengeluaran partai. Ini ditujukan untuk mencegah terjadinya suap dan penyimpangan keuangan. Sampai sekarang, dalam sistem de­ mokrasi jumlah uang yang dimiliki/ di peroleh masih sangat menentukan kemenangan seseorang atau sesuatu partai dalam pemilihan umum. Akibat­ nya, biarpun calon yang diajukan terdiri dari orang­orang yang brilian, tanpa me miliki dana yang cukup masih sulit untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum. Bahkan secara inter­ nal sulit untuk mendapat restu dari pim pinan partai. Karena itu, sampai se­
451
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
karang sistem demokrasi masih belum mampu untuk menjamin terpilihnya orang­orang terbaik untuk maju dan men duduki jabatan politik tertinggi. Salah satu cara yang mungkin perlu dipikirkan adalah peningkatan kontri­ busi khusus untuk kampanye masing­ masing partai dari sumber APBN atau APBD. Dalam hal ini, khusus biaya pen­ calonan ditanggung negara dan tidak boleh dibiayai dengan biayai pribadi ataupun biayai partai. Dana yang di­ tanggung negara memang cukup besar, tetapi dapat dihindarkan masuknya orang­orang yang hanya bermodalkan kekayaan. Perkataan yang menyebut­ kan, bahwa kalau urusan publik dise­ rahkan kepada orang­orang kaya,  akan terjadi pemanfaatan urusan publik un­ tuk lebih memperkaya diri, barangkali ada benarnya. Sebuah pepatah Aceh menyebutkan nyang le meuret cit leumo teumbon = lembu gemuk cenderung le bih banyak makan, dibandingkan de­ ngan lembu kurus. Artinya kira­ki ra: orang kaya lebih tahu nikmatnya keka­ yaan dibandingkan dengan orang mis­ kin.

## 3. Pemilihan Umum
Korupsi yang terkait dengan pemi­ lihan umum, umumnya terjadi pada saat proses pencalonan dalam partai, pada waktu kampanye dan pada saat penentuan pemenang. Proses penentu­ an calon terjadi secara internal dapat me nimbulkan suap antara bakal calon dengan pengambil keputusan calon yang akan diajukan oleh partai. Di satu pihak suap, pemberian suap dilakukan oleh calon sendiri atau dilakukan pihak lain dari luar partai. Pemberian suap yang dilakukan oleh orang lain dari luar partai jelas bermotif memperalat partai
tersebut melalui calon yang dimaksud. Bila ini terjadi maka partai telah menja­ di alat politik dari orang kaya dan ini berarti pengkhianatan kepada pemilih. Pada saat kampanye, setiap partai membutuhkan pengeluaran yang sangat besar. Tidak sebuah partaipun mampu menanggung biaya kampanye tanpa ada sumbangan pihak lain, baik dari pe merintah maupun pihak lain di luar partai. Sumbangan pihak luar biasanya datang dari pihak yang bersimpati ke­ pada partai itu secara ikhlas, atau kare­ na ada kepentingan yang terkait dengan partai. Karena itu perlu ada wewenang pengawasan yang dilimpahkan kepada lembaga lembaga pengawasan untuk menilai proses pemasukan dan penge­ luaran yang terjadi pada semua partai. Agar dalam pengawasan dana kampa­ nye, di satu pihak tidak terjadi genera­ lisasi bahwa semua dana sumbangan adalah suap, atau di lain pihak semua dana yang masuk ke partai dianggap se ba gai sumbangan sukarela. Maka itu diperlukan pengawasan yang sistematis dan terbuka. Beberapa hal yang biasa dilakukan di beberapa negara maju ada­ lah: a)  Pembatasan jumlah maksimal penge luaran dengan pembatasan kampanye via tv dan radio. b)  Publikasi secara terus menerus se­ tiap penenerimaan sumbangan dan pengeluaran biaya melalui tv dan radio. Dengan demikian masyara­ kat dapat mengikuti perkemba­ ngannya. Sekedar sebagai contoh dapat disebutkan apa yang pernah dilakukan oleh Surya Paloh dalam pengumuman sumbangan/bantu­ an untuk pendanaan pembangunan sekolah oleh Yayasan Sukma pasca tsunami di Aceh.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
c)  Disamping pengumuman itu, se­ tiap pihak terbuka untuk mengak­ ses informasi keuangan dana kam­ panye dari semua partai peserta pe milihan umum. Dengan cara de mikian, partisipasi publik dapat dikembangkan dan mereka dapat melakukan penilaian mana partai yang jujur dan mana partai yang curang. Bersamaan dengan itu ada ikatan tanggungjawab publik terha­ dap pemilihan umum. d) Tindakan tegas dan hukuman yang keras terhadap pelaku penyim­ pangan keuangan dan tindakan­ tindakan curang lainnya dalam pe­ milihan umum.
Yang perlu diingat adalah bahwa ke curangan pada saat pemilihan umum merupakan pangkal dari kecurangan lain yang akan terjadi berikutnya dalam ke seluruhan perpolitikan. Keracunan di hulu akan mengakibatkan keracunan sampai kemuara yang berdampak pada keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Jenis Korupsi Dalam Sistem Demokrasi
Meskipun sistem demokrasi dikenal sebagai penangkal terjadinya korupsi, tetapi sampai sekarang masih ada be­ berapa jenis korupsi yang tetap dapat terjadi dalam sistem demokrasi. Antara lain dapat disebutkan:
1.  State Cuptured Corruption (korupsi dengan menguasai/membeli para politisi) Korupsi jenis ini lebih cende­ rung berupa suap yang dilakukan terhadap pimpinan partai untuk me nguasai atau membeli wewe­ nang yang ada pada institusi pu­
blik. Karena itu maka korupsi je nis ini terjadi dalam hubungan in teraksi antara pengusaha dengan penguasa. Pengusaha mengeluar­ kan uang  untuk membeli pejabat negara terkait dengan:
a)  Wewenang dalam perumusan kebijakan publik (policy making process) ;
b)  Wewenang implementasi kebi­ jakan (policy implementation) ; c)  Wewenang evaluasi kebijakan publik (policy evaluation).
Melalui penyuapan, wewenang wewenang itu dibeli. Sehingga ke­ bijakan yang dirumuskan dan yang dilaksanakan/dimplementasikan itu berubah arah dari yang berpi­ hak pada kepentingan rakyat men­ jadi berpihak pada kepentingan pembeli kebijakan. Selanjutnya, un­ tuk mengamankan, diarahkan pula kebijakan evaluasi. Kalau ketiga ta hap kebijakan itu sudah dikuasai, negara sudah berada dalam kendali pengusaha curang ( the state has been captured ).
Nilai kerugian negara yang di ­ tim bulkan dengan korupsi kebijak­ an itu sangat besar. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya sekali, ta­ pi kerugian itu berkelanjutan setiap kebijakan itu diterapkan. Kerugian itu tidak saja berupa jumlah uang yang diberikan berupa suap kepa­ da penguasa, tetapi juga arah kebi­ jakan politik dan ekonomi tidak la­ gi untuk kepentingan rakyat seba­ gai pemegang kedaulatan negara. Dalam konteks internasional, ko­ rupsi jenis ini juga terlihat pada ter jadinya bermacam protes terha­ dap globalisasi di berbagai belahan dunia (lihat Stiglitz, Globalizationitu
453
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
and Its Discountent ). Masalahnya ter ungkap ketika negara­negara ma ju dengan mudah mendikte negara­negara berkembang untuk melakukan deproteksi, sementara mereka sendiri melakukan proteksi. Wujud lain dari korupsi jenis ini ter lihat, ketika terjadi kelainan­ kelainan tertentu dalam proses pe­ nyelenggaraan pemerintahan atau dalam pembangunan. Pemerintah negara­negara berkembang mem­ buat kebijakan, sementara pengusa­ ha­pengusaha tertentu secara mu­ dah melanggarnya. Pemerintah me larang ekspor bahan baku yang dipakai industri dalam negeri, teta­ pi beberapa pengusaha  melanggar­ nya dengan mudah.
Beberapa indikasi menunjuk­
kan adanya upaya membatasi ma suknya produk dalam negeri kepasaran dengan menimbun  atau dengan cara­cara lain, sehingga har ga naik. Kenaikan harga dari barang­barang tersebut dijadikan alasan untuk mendorong pemerin­ tah membuka impor atau merevisi peraturan­peraturan yang bersifat protektif terhadap produksi dalam negeri. Seterusnya, impor tersebut berkelanjutan terus menerus dan pro duksi dalam negeri menjadi ma ti. Inilah yang terjadi dengan ba­ wang, kedele, garam, daging dan be ras di Indonesia. Importir mem­ beli proses perumusan kebijakan impor dan implementasi kebijakan itu dari tangan pemerintah dan po­ litisi melalui suap.
2. Influence Corruption atau Korupsi Beli Pengaruh Seorang tokoh yang disegani
ma syarakat atau Ketua Partai yang mempunyai pengaruh terhadap pi hak pengambil keputusan (men­ teri, gubernur, bupati, walikota dan hakim) disuap untuk mereko­ mendasikan atau membujuk untuk membuat keputusan yang mengun­ tungkan si penyuap. Korupsi jenis ini antara lain dapat diikuti pada kasus­kasus impor daging, impor hasil pertanian dan lain­lain. . Kasus dari korupsi ini berbeda dengan jenis korupsi yang di atas, karena pelaku bukan  pejabat pe­ lak sana tugasnya sendiri, tetapi mem punyai pengaruh terhadap pelaksana tugas. Sifatnya tidak lang sung, sehingga lebih sulit di­ ban dingkan dengan yang pertama. Yang dijual di sini adalah penga­ ruhnya kepada importir. Karena itu, korupsi seperti ini sulit didetek­ si, kecuali oleh lembaga yang seca­ ra khusus hanya bertugas untuk pemberantasan korupsi (KPK) dan diberi wewenang penyadapan.
Oleh sebab itu, para koruptor mela­ lui para politisi di parlemen selalu berusaha untuk mengamputasi we­ wenang­wewenang tertentu dari lem baga pemberantasan korupsi ter sebut.
3. Administrative Corruption (Ko- rupsi Administrasi)
Korupsi ini biasanya tidak be­ sar, tetapi terjadi dalam jumlah yang banyak dan tersebar mulai dari pusat ibukota negara sampai ke pelosok­pelosok desa. Contoh­ nya tips atau uang terima kasih, pem bayaran parkir tidak resmi dan sebagainya.
Korupsi administratif terjadi
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013
l SAID ZAINAL ABIDIN l
karena kemiskinan yang bersumber dari rendahnya tingkat upah dan adanya sifat ingin mudah dan ce­ pat. Upah dan gaji yang dibayar ti­ dak pernah cukup untuk menutupi biaya hidup. Dengan perkataan lain gaji atau upah yang dibayarkan ti ­ dak mungkin dapat menjamin orang jujur hidup layak. Hal lain yang melatarbelaka­ nginya juga karena pelayanan pu ­ blik secara umum tidak jelas, pan­ jang (lama), mahal dan  tidak per­ nah tuntas. Untuk mempercepat pelayanan timbul upaya men  do­ rong melalui pemberian tips yang relatif besar. Hal ini pada giliran­ nya merusak mental pelayanan yang baik dari pegawai atau petu­ gas lapangan.

## C. PENUTUP
Untuk memperbaiki kondisi­kondi­ si di atas di masa depan, harus diupaya­ kan hal­hal sebagai berikut:
1.  Proses penyelenggaraan pemerin­ tahan secara demokratis, dilaksana­ kan dengan kedaulatan negara di tangan rakyat, dipergunakan un tuk kesejahteraan rakyat dan dila kukan oleh atau atas nama rakyat. Dalam negara demokrasi terdapat kebe­ basan berpolitik. Rakyat berpartisi­ pasi secara aktif dalam seluruh pro­ ses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pemberian wewenang penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan dan evaluasi kegiatan dan kinerja yang dilaksanakan se­ cara terbuka melalui pemilihan umum untuk memilih pimpinan pemerintahan dan wakil­wakil rak­ yat dalam parlemen/Dewan Per­ wakilan Rakyat.
2.  Dalam sistem demokrasi terdapat keterbukaan dan adanya penga­ wasan dari rakyat, maka itu sistem ini  dipandang sebagai salah satu sistem pemerintahan paling ampuh untuk mencegah timbulnya korup­ si. Namun dalam kenyataan di ne­ gara­negara berkembang (seperti Indonesia), menunjukkan bahwa sistem demokrasi tidak mampu me ngurangi jumlah dan besaran korupsi. Malah korupsi itu justru dilakukan oleh para penyelenggara negara yang dipilih rakyat dan oleh anggota­anggota DPR yang notabe­ ne berfungsi mengawasi pemerin­ tahan atas nama rakyat. 3.  Adanya keterbukaan dan kesempa­ tan pengawasan dari rakyat nam­ paknya belum cukup. Masih diper­ lukan adanya kematangan politik dari rakyat, kompetensi aparatur pe merintahan yang mumpuni, pe­ limpahan wewenang dan prasarana dan sarana yang lebih baik bagi lem baga pemberantasan korupsi (KPK), penyaringan pejabat berda­ sarkan integritas, pemihakan kepa­ da rakyat dan kompetensi yang tinggi. 4.  Perbaikan aparatur penyelenggara negara juga harus disertai dengan pemberian gaji yang dapat menja­ min orang jujur hidup layak. Artin­ ya, setiap pejabat negara tidak per ­ lu mencari pendapatan tam bahan di luar pekerjaannya untuk menja­ min kehidupan keluarga yang layak serta pendidikan anak­anaknya.
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI l VOLUME 03 l NOMOR 01 l TAHUN 2013

## KEPUSTAKAAN
Graaf, de Gjalt, Cause of Corruption: To wards A Contextual Theory of Corruption, Vrije Universiteit Ams­ terdam, PAQ Spring 2007 Hellman, Joel S., Geraint Jones and Da­ niel Kaufmann, “Seize the State, Se­ ize the Day, State Capture, Corrup­ tion, and Influence, Policy Research Paper,  September  2000 Huntington, Samuel P., Modernization and Corruption”, Arnold J. Heiden­ heeimer (Ed.) Political Corruption: Reading in Comperative Analysis, New York: Holt Reinehart, 492­500, 1964 Kolstad, Ivr, and  Arne Wiig, Does de­ mocracy reduce corrupton?, CMI, Cha Michelsen Institute, WP 2011.