## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## ANALISIS KELANGKAAN BBM PREMIUM DI PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Nasruddin Khalil Harahap
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nasruddinhrp@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
Fuel (BBM) is a product or element that is vital in supporting the activities of  community  life.  The  scarcity  of  premium  fuel  (gasoline)  is  an  obstacle  in  these activities.  The  majority  of  petrol  stations  in  Padangsidimpuan  have  switched premium / gasoline to pertalite so that it has resulted in more expensive costs. This is  very  burdensome  and  detrimental  to  society.  The  approach  method  is  juridical normative and nonprobability sampling design in the form of incidental sampling. The  result  of  the  research  obtained  is  that  it  is  necessary  to  form  a  regional regulation that regulates the rights and obligations of the parties, then if there is an act  that  violates  the  law  by  the  SPBU  (as  a  producer)  that  harms  the  public (consumers),  administrative  sanctions  can  be  given  in  the  form  of  temporary business license revocation and sanctions civil  form of compensation.
Keywords : Fuel, Sanction , The Scarcity

## A. Pendahuluan
Kota  Padangsidimpuan  adalah  salah  satu Kota  Madya  di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Kota Padangsidimpuan  merupakan  hasil  pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dimekarkan  pada  tanggal  17  Okteober  2001 berdasarkan  UU  No.4  Tahun  2001  Tentang Pembentukan  Kota  Padangsidimpuan.  Awalnya kota  Padangsidimpuan  memiliki  luas  wilayah 11.456,66  Ha  dengan  jumlah  5  (lima) kecamatan.  Kemudian melalui Perda Nomor 45 Tahun  2003  dan  Perda  Nomor  46  Tahun  2003,
maka luas wilayah bertambah menjadi
14,684,68  Ha.  adapun  keenam  kecamatan  di kota Padangsidimpuan, yakni : Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan  Batunadua,  Padangsidimpuan Angkola Julu dan Padangsidimpuan
Hutaimbaru. 1
1 https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/w s_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1501490783Bab_2_ PROFIL_RPIJM_PSP_Rev02.pdf dilihat  pada  Tgl  27 April 2021, Pukul 08.43 WIB
Kota  Padangsidimpuan  dikelilingi  oleh bukit  serta  dilalui  oleh  beberapa  sungai  dan anak  sungai.  Kota  Padangsidimpuan  terletak dekat dengan garis khatulistiwa sehingga daerah Padangsidimpuan  ini  beriklim  tropis.    Jumlah penduduk  Kota  Padangsidimpuan  pada  tahun 2020 mencapai 225.105 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai  1413 jiwa/km². Kecamatan yang  paling  padat  penduduknya  terletak  di Padangsidimpuan Utara dengan populasi penduduk  sebanyak  4.401  jiwa/km²,  yang kemudian disusul oleh Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan 3.588
jiwa/km².  Penduduk  Kota  Padangsidimpuan mayoritas  menganut  agama  Islam,  Kristen Protestan  dan  Kristen  Katolik,  budha,  dan hindu.    Kota  Padangsidimpuan  ini  dikenal dengan  Kota  Salak,  yang  dimana  tersebar  di masing masing kecamatan. 2 (berikut bagan luas Kota Padangsidimpuan).
Bahan  Bakar Minyak (BBM) adalah hal yang  sangat  penting  dalam  menopang  dan mendukung  aktifitas  kehidupan  sehari-hari manusia,  baik  masyarakat  perkotaan  maupun masyarakat pedesaan. Hampir semua sektor lini kehidupan  ditopang  oleh  ketersediaan  dari
2 https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/w s_file/dokumen_usulan/rispam/RISPAM_0af5435b72d96 71098c22d2cc0aaf737e31c86d6.pdf dilihat  pada  Tgl  27 April 2021, Pukul 08.45 WIB
BBM,  yakni  industri,  pertanian,  perikanan, pertambangan,  dan  lainnya.  Oleh  karenanya pemerintah  melalui  Pertamina  harus  menjamin dan  menyediakan  BBM,  sehingga  masyarakat umum  dapat  melaksanakan  kehidupan  sehari harinya.  Pertamina  menyediakan  BBM  yang bersubsidi  dan  BBM  Non  bersubsidi.  Pada kajian  ini,  peneliti  akan  berfokus  pada penyediaan BBM yang bersubsidi.
Menurut  Todaro  dan  Smith,  subsidi merupakan  wujud  dari  bantuan  dalam  bentuk keuangan  yang  diberikan  dalam  salah  satu bisnis atau sektor perekonomian. 3 Handako dan Patriadi menyatakan bahwa subsidi adalah salah satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kepada seluruh masyarakat dengan tujuan untuk membantu  masyarakat  dalam  hal  konsumsi maupun  produksi  dengan  daya  beli  yang  lebih banyak  (besar)  dan  harga  yang  relative  lebih terjangkau  oleh  masyarakat  umum. 4 Nugroho menjelaskan terkait dengan subsidi  BBM,  yaitu pembayaran  oleh  pemerintah  kepada  pertamina selaku  distributor  tunggal,  dengan  tujuan menekan  harga  agar  lebih  murah  dibanding
3 Todaro, M. P. and S. C. Smith. 2009.Economic Development (ed. 10th). Addison Wesley
4 Handoko,  R.  dan  P.  Patriadi.  2005.  Evaluasi Kebijakan  Subsidi  Non  BBM.  Kajian  Ekonomi  dan Keuangan. Vol 9 No. 4. Jakarta.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
harga  menyediakan  dan  didistribusikannya BBM. 5
Berdasarkan  uraian  dari  di  atas,  subsidi BBM  merupakan  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dalam  rangka  memberikan  bantuan dan  membayarkan  biaya  kepada  pertamina dengan  tujuan  untuk  membantu  masyarakat dalam  membeli  BBM  dengan  harga  yang  lebih murah.  Hal  ini  diwujudkan  oleh  pemerintah dengan  melahirkan  (membentuk)  peraturan perundang-undangan  sebagai  dasar  hukumnya, yakni  Undang-undang  Migas  dan  Peraturan Presiden  No.  191/2014    Tentang  Penyediaan, Pendistribusian,  dan  Harga  Jual  Eceran  Bahan Bakar  Minyak.  Peraturan  ini  dibentuk  dengan tujuan untuk menjamin dan menjaga ketersediaan  BBM  di  setiap  wilayah  baik  itu  di perkotaan maupun dipedesaan.
Prakteknya  bahwa  adanya  pembatasan bahkan  ketidaktersediaan  BBM  di  SPBU menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat  selaku konsumen.  BBM  bersubsidi  diberikan  untuk membantu perekonomian masyarakat yang daya belinya rendah agar terbantu dalam melaksanakan  aktifitasnya  sehari  hari.  Namun,
5 Nugroho,  H.  2005.  Apakah  Persoalannya  pada Subsidi  BBM?Tinjauan  terhadap  Masalah  Subsidi  BBM, Ketergantungan  pada  Minyak  Bumi,  Manajemen  Energi Nasional,  dan  Pembangunan  Infrastruktur  Energi. Majalah Perencanaan Pembangunan, 10(2): 2-18.
seperti di Padangsidimpuan dari 7 (tujuh) SPBU yang ada, hanya 2 (dua)SPBU yang menyediakan  BBM  Premium  (bensin)  dengan melakukan sistem pembatasan waktu penjualan. Mayoritas  SPBU  Kota  Padangsidimpuan  telah mengalihkan  penjualan  BBM  dari  BBM Bersubsidi  (Premium)  ke  BBM  Pertalite  yang harganya  lebih  mahal  daripada  BBM  Premium (bensin). Peralihan yang dilakukan mengakibatkan  kerugian  bagi  masyarakat,  yang mesti  mengeluarkan  biaya  ( cost )  yang  lebih mahal dibanding dengan BBM bersubsidi.
SPBU yang menyediakan BBM Premium  (Bensin)  yaitu  SPBU  Batunadua  dan SPBU  Manunggang.  kedua  pihak  SPBU  ini, tidak mampu menyediakan premium/bensin ada sepanjang  hari  kerja  SPBU  tersebut.  SPBU Batunadua  melakukan  pembatasan  penjualan BBM  ini  dengan  2  fase  waktu,  yakni  Pagi dimulai  dari  jam  07.00-10.00  WIB  dan  Malam dimulai  dari  jam  19.00-22.30  WIB  dengan sistem  antrian  kisaran  15  s/d  20  kenderaan perfase pengisian  BBM.  Demikian pula dengan SPBU  Manunggang  menggunakan  pembatasan waktu  penjualan  BBM  sesuai  dengan  jadwal pendistribusian  dari  Pertamina  ke  SPBU. Bahkan ada insiden/tindakan lain yang dilakukan  oleh  konsumen  yang  berlaku  curang, dimana  ada  langkah  yang  dilakukan  untuk
memodifikasi  tangki  pengisian  BBM  nya diperbesar,  sehingga  muatan  BBM  yang diisipun  akan  menjadi  lebih  banyak  dibanding jika  tangki  pengisiannya  normal.  Hal  ini merupakan  tindakan  yang  akan  merugikan konsumen  lain  yang  tetap  melakukan  pengisian BBM  dengan  menggunakan  tangki  pengisian normal. Pihak  SPBU  tidak  memberikan tindakan tegas terhadap insiden ini, dan terkesan pihak  SPBU  melakukan  pembiaran  atas  hal tersebut, sepanjang tidak ada yang menuntut/komplain  maka  hal  tersebut  dianggap tindakan biasa. Oleh karenanya sangat diharapkan  tindakan/langkah  dari  pemerintah agar kelangkaan dan tindakan tidak terjadi.
Ketidak  tersediaan  premium  (bensin)  di kebanyakan  SPBU  Kota  Padangsidimpuan, telah  kontradiktif  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, dimana Kota Padangsidimpuan  termasuk  wilayah  penugasan yang  seharusnya  Premium  (bensin)  mesti tersedia.  Oleh  karenanya  peneliti  tertarik meneliti  terkait  dengan  perlindungan  hukum terhadap  masyarakat  (selaku  konsumen)  yang sulit mendapatkan BBM jenis Premium (Bensin),  dikarenakan  hanya  2  (dua)  SPBU yang  menyediakannya  dengan  menggunakan sistem pembatasan waktu penjualan. Kemudian, peneliti  ingin  menggali  terkait  apa  saja  akibat
hukum yang  timbul    akibat  fenomena kelangkaan  dan  peralihan  premium  (bensin)  ke Pertalite.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif, dilakukan terhadap norma-norma  yang  terwujud  dalam  peraturan perundang-undangan
yang berkaitan, diantaranya  Undang-Undang  Minyak  dan  Gas (Migas), Undang-undang
Perlindungan Konsumen  dan  PP  191/2014  Pasal  3  ayat  (2) dengan  didukung  informasi-informasi  yang diperoleh  dari  buku  literatur,  surat  kabar  dan media online ,  maupun  hasil  karya  para  sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  analitis.  Tahap  penelitiaan yang  dilakukan  dalam  lingkup  penelitian  ini adalah  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.
Penelitian terhadap data sekunder berupa bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  adalah buku  literatur,  ajaran  para  ahli,  hasil  karya ilmiah para  ahli, berita-berita dari media online yang berkaitan dengan Tanggungjawab Pertamina  dalam  fenomena  kelangkaan  bahan bakar  minyak  di  Padangsidimpuan,  dan  bahan hukum tersier serta penelitian lapangan. Penulis

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
melakukan  wawancara  kepada  pihak  SPBU  di seluruh  Padangsidimpuan  dan  masyarakat Padangsidimpuan  (Sumatera  Utara).    teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah menggunakan
rancangan sampel nonprobabilitas (nonprobability sampling design)  yang  berbentuk  Incidental  Sampling. 6
Incidental  Sampling  adalah  teknik  penentuan sampel  berdasarkan  kebetulan,  yaitu  siapa  saja nasabah/konsumen yang secara kebetulan/insidental  bertemu  dengan  peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel. 7

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Kajian Teoritis
Islam  adalah  agama  yang  sempurna yang  mengatur  aspek  kehidupan  dan keberlangsungan  dari  manusia.  Islam selain  berbicara  tentang  Aqidah  dan Ibadah,  islam  pula  mengatur  terkait akhlak  maupun muamalah .  Hal  ini  sering kita kenal dengan sebutan fiqih Muamalah .  Istilah fiqh secara  etimologis, berakar pada kata kerja yaitu: yang artinya
6 Ihdi  Aini.  2020.  Analisis  Perilaku  Konsumen Syariah Card. Vol 6 No. 2. Padangsidimpuan.
7 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).
paham, pintar, dan kepintaran. 8
Sedangkan  secara  terminologis  adalah hukum-hukum syara ’  yang  bersifat praktis  ( amaliah )  yang  diperoleh  dalil yang terperinci. Menurut Husein Shahhathah bahwa Fiqh Muamalah memiliki  posisi  yang  sangat  dalam  Islam, karena  tidak  ada  manusia  yang  tidak terlibat dalam kegiatan muamalah . 9 Selain itu muamalah dapat  dilihat  dari  dua segi,yaitu ;
a. segi  bahasa, muamalah berasal  dari kata: “ aamala-yuaamilu- mu’amalatan sama  dengan wazan faa’la-yufa’ilu- mua’falatan ”,
artinya  saling  berbuat,  dan  saling mengamalkan.
b. segi istilah, muamalah ialah kegiatan  yang  mengatur  hal-hal yang  berhubungan  dengan  tata  cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 10
8 Luis  Ma’luf, Al-Munjid  Fillughat ,  (Beirut: Darul Masyrik, 1973), Hal. 591
9 Zainuddin  Ali, Hukum  Ekonomi  Syariah , Cetakan ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal. . 122 10 Sohari  Sahrani  dan.Ru’fah  Abdullah, Fiqh muamalah , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. . 4
Menurut Abidin bahwa Fikih
Muamalah dikelompokkan  menjadi  lima
bagian, yaitu: 11 a. Mu’awadlah maliyah (hukum
kebendaan)
b. Munakahat (hukum perkawinan)
c. Muhasanat (hukum acara)
d. Amanat dan arayah (pinjaman)
e. Tirah (harta peninggalan). Al-Fikri dalam kitabnya
menyatakan,  bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:
a. Al-muamalah al-madiyah : yaitu muamalah yang  mengkaji  dari dimensi  objeknya.  Sebagian  ulama berpendapat, bahwa muamalah almadiyah adalah  muamalah  yang bersifat  kebendaan,  karena  objek fikih muamalah meliputi benda yang halal,  haram,  dan  syubhat  untuk diperjualbelikan.  Benda-benda  yang tidak  membahayakan  dan  benda yang  mendatangkan  kemaslahatan bagi manusia.
b. Al-muamalah  al-adabiyah :  yaitu muamalah yang  ditinjau  dari  segi
11 Hendi Suhendi, fiqh muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.18
tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia Unsur  penegaknya  aalah  hak-hak dan  kewajiban,  misalnya  jujur, hasud, dengki, dan dendam.
Jual  Beli  berarti Al-Mubadalah (saling  tukar  menukar  barang  yang dikehendaki) 12 ,  dalam  arti  lain  adalah proses  tukar  menukar  harta  dengan kehendak  bersama  ( an-taradhin )  dengan prinsip tidak bertentangan dengan syariah. Hukum  asal  dari  jual  beli  ialah mubah (boleh),  akan  tetapi  pada  situasi  tertentu, menurut  Imam  Asy-Syatibi  hukumnya boleh  berubah  menjadi  wajib.  misalnya ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang)  sehingga  stok  hilang  dari  pasar dan  harga  melonjak  naik. 13 Menurut Jumhur  Ulama  rukun  jual  beli  ada  empat yaitu:
a. Orang  yang  berakad  (penjual  dan pembeli)  Penjual,  yaitu  pemilik harta  yang  menjual  barangnya, Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli
12 Sayid  Sabiq, Fikih  sunnah, cetakan  ke-3 (Bairut : Dar Al-fik, 1983), hal. . 126
13 Nasrun  Haroen, Fiqh  Muaamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.114

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
( mukallaf ).Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). b. Shighat ( ijab dan qabul )  yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak  pembeli  untuk  melakukan transaksi jual beli.
c. Ada  barang  yang  di  beli  untuk menjadi  sahnya  jual  beli  harus  ada ma’qud  alaih  yaitu  barang  yang menjadi objek jual beli atau menjadi sebab  teradinya  perjanjian  jual beli. 14
d. Ada nilai tukar penganti barang nilai tukar  penganti  barang  sesuatu  yang memenuhi tiga syarat;
1) bisa menyimpan maka ( store of value ),
2) bisa menilai atau menghargakan suatu  barang  ( unit  of  account ),
dan
3) bisa dijadikan alat tukar ( medium of exchange ).
Pemerintah  mengatur  perlindungan konsumen  dalam  Undang-undang  nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan
14 Shobirin, “Jual  Beli  Dalam  Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), Hal.249.
Konsumen. Adapun asas-asas yang termaktub  dalam  peraturan  tersebut  ialah kemanfaatan,  keseimbangan,  keadilan, keselamatan  dan  keamanan  konsumen, serta asas terkait dengan kepastian hukum. Pembentukan  dari  Undang-undang  ini bertujuan untuk, yaitu: 15
a. Melahirkan  kesadaran  pelaku  usaha agar bersikap jujur dan bertanggung jawab  dalam  melakukan  proses kegiatan ekonominya.
b. Meningkatkan  kualitas  barang/jasa serta menjamin kesehatan,
keamanan,  dan  keselamatan  dari konsumen.
Lahirnya peraturan perundang- undangan  perlindungan  konsumen  ini, maka melahirkan hak dan kewajiban pada para  pelaku  usaha  baik  itu  konsumen maupun  produsen  (pelaku  usaha), 16 untuk memberikan batasan batasan yang diperbolehkan  agar  kegiatan/  aktivitas dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  ada
15 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis  Prinsip  dan Pelaksanaannya  di  Indonesia ,  Cetakan  ke-  10  (Jakarta  : RajaGrafindo Persada, 2017) hal. , 192.
16 Undang-undang Perlindungan Konsumen
pihak  yang merasa dirugikan,  diantaranya yakni : 17
Hak Konsumen : a. Hak untuk memilih dan mendapatkan  barang  dan/jasa  yang sesuai  kesanggupan  serta  jaminan yang diperjanjikan;
b. Hak  atas  informasi  yang  benar, jujur,  dan  jelas  atas  barang  yang disepakati;
c. Hak  untk  dilayani  tanpa  adanya diskriminasi.
Kewajiban Konsumen:
a. Beritikad  baik  dalam  melakukan transaksi
b. Membayar  sesuai  nominal  yang disepakati
Hak Produsen:
a. Hak  menerima  Pembayaran  dari
Proses transaksi yang dilakukan
b. Hak merehabilitasi nama baik
c. Hak perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik
Kewajiban Produsen :
a. Beritikad baik dalam proses jual beli
17 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis , Cetakan ke-2 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015), hal. . 75.
b. Memberikan  informasi  yang  benar dan  jujur  atas  barang  dan/atau  jasa yang ditransaksikan.
c. Memberikan konsumen untuk
mencoba  dan  menguji  barang  yang akan diperjualbelikan, serta memberikan  jaminan  atau  garansi terhadap barang tersebut.
Peraturan  perundang-undangan  ini, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah  untuk  menunjukkan  bahwa hukum  dapat  menjamin  dan  melindungi para  pihak  dalam  proses  perekonomian serta  hukum  dapat  mendukung  tumbuh dan  berkembangnya  dunia  usaha  yang nantinya akan menambah indeks kesejahteraan masyarakat banyak. Hukum memberikan kepastian dari proses perdagangan  yang  dilakukan  tanpa  ada pihak  yang  merasa  dirugikan  dari  proses yang  telah  dilakukan. 18 Pelaku  usaha harus  bertanggungjawab  penuh  terhadap barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan  dan  harus  sesuai  dengan
18 Adrian Sutedi, Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen , Cetakan ke-1 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), hal. . 32.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
prinsip pertanggungjawaban produk,
yakni : 19 a. Prinsip  Praduga  untuk  senantiasa bertangggungjawab merupakan prinsip  dimana  tergugat  dianggap
bertanggungjawab,  sampai  ia  dapat membuktikan  ia  tidak  bersalah.
Dengan kata lain, beban pembuktiannya  berfokus  kepada Tergugat. Kewajiban untuk
membuktikan  kesalahan  ada  di pihak  pelaku  usaha  yang  di  gugat, namun  demikian  konsumen  tidak serta  dapat  melakukan/mengajukan gugatan sekehendaknya dikarenakan harus  memiliki  bukti-bukti  yang kuat.  Jika  tidak  Tergugat  dapat menggugat  balik  konsumen  dengan maksud  untuk  merehabilitasi  nama dari pelaku usaha (tergugat).
b. Prinsip  Praduga  untuk  senantiasa tidak bertanggungjawab, ruang lingkup sangat terbatas hanya dalam transaksi konsumen, misal
kerusakan  pada kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawah  pengawasan
19 Celina  T.S.  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan Konsumen , Cetakan ke -6 (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hal. . 92
penumpang (konsumen) dan bertanggungjawab atas barang bawaannya. Pelaku usaha (Pengangkut) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. c. Prinsip Tanggung jawab dikarenakan kesalahan ( fault liability ),  prinsip  ini  baru  berlaku apabila  ada  unsur  kesalahan  yang dilakukan, yang bertentangan dengan aturan peraturan  perundang- undangan, kepatutan, dan kesusilaan dalam  masyarakat.    Prinsip  ini berlaku  adil  kepada  orang  bersalah untuk  mengganti rugi  dan tidak adil bila orang/pihak yang tidak bersalah mengganti ganti rugi.
d. Prinsip Tanggungjawab Mutlak ( strict  liability) merupakan  prinsip tanggungjawab  yang  menetapkan kesalahan tidak hanya sebagai faktor yang menentukan. Adapula pengecualian  yang  memungkinkan untuk membebaskan dari tanggungjawab, seperti force majeur .  Berbanding  terbalik  dengan Absolut Liability,
pertanggungjawaban wajib
hukumnya tanpa ada pengecualiaan.
Disamping,  pertanggung  jawaban dari produsen, maka hak-hak dari konsumen perlu diperhatikan, salah satunya dengan upaya memberikan kesadaran  hukum  kepada  konsumen  agar mampu menjadi konsumen yang
bertanggungjawab  (paham  dan  mengerti atas  hak  haknya  selaku  konsumen). Namun apabila dalam prosesnya, konsumen mendapat tindakan pelanggaran hukum/itidak tidak baik dari produsen/pelaku usaha
yang
mengakibatkan kerugian, maka konsumen berhak  untuk  melayangkan  upaya  ganti rugi  kepada  pihak  produsen.  Hak  atas ganti  rugi  ini  bersipat  universal  dan  hak ganti rugi berfungsi sebagai:
a. Pemulihan hak hak dari konsumen
b. Pemulihan  terkait  materiil  dan immaterial yang telah diderita
1) Kerugian materiil berupa kerugian  terkait  dengan  objek yang diperjanjikan atau disepakati 2) Kerugian  immaterial  berupa kerugian  yang  membahayakan
keamanan dan keselamatan
konsumen atas penggunaan barang/jasa yang terkait. Adanya Undang-undang ini, diharapkan  menjadi  penyeimbang  daya tawar konsumen dengan pelaku usaha dan mendorong  pelaku  usaha  untuk  bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatannya, serta konsumen dan pelaku usaha agar memiliki itikad  baik  dalam  melaksanakan  proses perdagangannya hingga dapat
meminimalisir  perbuatan  curang  antara konsumen maupun produsen/pelaku usaha.
Berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  Migas disebutkan  bahwa  Negara  (Pemerintah) wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran  dari  pengiriman  BBM  yang merupakan  unsure  vital  dan  menguasai hajat  hidup  halayak  banyak  di  seluruh wilayah  Indonesia. 20 Sejalan  dengan  hal tersebut  maka  Pemerintah  membentuk Peraturan Presiden nomor 43 Tahun 2018 tentang  perubahan  Peraturan  Presiden nomor 191 Tahun 2014 Tentang
Mekanisme  penyediaan,  pendistribusian,
20 Pasal 8 angka 2 UU MIGAS

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
dan  harga  jual  eceran  BBM    disebutkan yakni, Jenis BBM khusus penugasan ialah premium (bensin) RON 88 untuk disediakan  di  wilayah  penugasan  yaitu seluruh wilayah Indonesia , kecuali daerah Jawa dan Bali.
Berdasarkan  hal  di  atas,  bahwa pemerintah wajib menjamin dan
menyediakan BBM Premium (bensin) ini, karena  merupakan  unsure  yang  sangat vital  dan  sangat  membantu  masyarakat dalam  melaksanakan  kegiatan.  Sehingga ketidak  tersediaan  dari  BBM  tersebut, akan  mengganggu  kelancaran  kegiatan dari  kehidupan  sehari-hari  masyarakat tersebut.

## 2. Analisis  Deskriptif.
Pada subbagian ini  menggambarkan terkait  keadaan  responden  sebanyak  50 orang,  45  orang  yang  mengisi  quisioner dan  5  orang  dengan  metode  wawancara, dimana keseluruhan responden merupakan warga  masyarakat  yang  berdomisili  di Kota Padangsidimpuan.
Seluruh
responden  tersebut  dalam  kesehariannya, selalu  menggunakan  moda  transportasi baik  berupa  sepeda  motor,  mobil  dan  alat moda  transportasi  lainnya.  Berdasarkan hasil dari pengolahan data quisioner  yang diisi  dan  wawancara  yang  dilakukan, maka diperoleh data sebagai berikut ini:
a. Penghasilan Bulanan
No Total Penghasilan Frequency  Percent 1 Rp.  1.000.000
– 2.500.000
15 30 2 Rp.  2.500.000
– 5.000.000 15 30
3 Rp.  5.000.000
– 10.000.000 10 20 4 Diatas Rp.10.000.000 10 20
b. Kenderaan yang dimiliki
No  Jenis Kenderaan
Frequency Percent 1 Sepeda Motor 10 20 2 Mobil 15 30 3 Becak bermotor 15 30 4 Angkutan Umum 10 20 c. SPBU pengisian BBM No  SPBU Frequency  Percent 1 Sadabuan 5 10 2 Pusat Kota 10 20 3 Sitamiang - - 4 Batunadua 20 40 5 Padangmatinggi - - 6 Manunggang 15 30 7 Jalan baru - -
d. Jenis BBM yang diisi
No  Jenis BBM Frequency  Percent 1 Bensin 35 70 2 Pertalite 10 20 3 pertamax 5 10
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
e. Intensitas pengisian BBM
No  Total Penghasilan Frequency  Percent 1 Dua kali 10 20 2 Tiga kali 15 30 3 Lebih dari tiga kali 25 50 Dari data di atas  dapat kita lihat kebutuhan responden
terhadap  BBM  bersubsidi,  bahwa dari  50  responden  yang  menjadi sampel  data  penggunaan  BBM Premium (bensin) sangat dominan, terdapat  35  dari  50  responden. Penggunaan BBM Premium
(bensin)  masih  sangat  banyak dipergunakan  oleh  masyarakat yang berdomisili di Kota Padangsidimpuan  khususnya  dan daerah  sekitarnya.  Pihak  yang menggunakan  bensin  ini  ialah mobil  angkutan  umum,  mobil pribadi,  dan  becak  bermotor.
Berikat  adalah  uraian  dari table, yaitu:
Terlihat bahwa terdapat  30 responden  atau  60%  memiliki penghasilan di bawah Rp.5.000.000/bulan, dan 20 reponden  atau  40%  memiliki penghasilan di atas Rp. 5.000.000/bulan.  Lokasi  pengisian BBM  yang sering digunakan ialah di  SPBU  Batunadua  ada  20 responden atau 40%, SPBU
Manunggang  ada  15  responden atau  30%,  SPBU  Pusat  Kota  ada
10  responden  atau  20,  SPBU Sadabuan  ada  5  Responden  atau 10 %. Kemudian jenis BBM  yang sering  digunakan  oleh  responden adalah  Premium/Bensin  sebanyak 35  responden  atau  70%,  Pertelite sebanyak  10  responden  atau  20%, dan pertamax sebanyak 5 responden  atau  10%.  Terakhir terkait dengan intensitas pengisian BBM  selama  sebulan,  yaitu  25 responden  atau  50%  lebih  dari  3 kali pengisian, terdapat 15 responden  atau  30%  sebanyak  3
kali  pengisian,  dan  ada  10 responden atau 20% kurang dari 3 kali  pengisian.  Hasil  wawancara langsung dengan 5 responden dari 50 responden menyatakan beberapa  pendapat  yakni  sebagai berikut : Ahmad Rijal (28)
wiraswasta  menyatakan  bahwa: “kelangkaan  dari  BBM  premium (bensin)  ini  sangat  memberatkan bagi  kami  yang  bekerja  sebagai kuli  bangunan,  dikarenakan  biaya membeli  BBM  diluar  Premium (bensin) lumayan mahal. Sehingga sangat  berdampak  kepada  kondisi keuangan.  Royhan  Matondang (30) supir angkutan umum, menyampaikan  “peralihan  bensin ke  pertalite  sangat  memberatkan bagi  kami,  diluar  untuk  mengisi BBM  kamipun  harus  memikirkan biaya  setor  ke  pemilik  angkutan. Damhuri  Damanik  (56)  supir becak bermotor, menyatakan “tidak  adanya  ketersediaan  di beberapa  SPBU  membuat  biaya operasional  semakin  meningkat dan  waktu  yang  semakin  sibuk
(karena mengantri sesuai pendistribusian ke SPBU Batunadua dan SPBU Manunggang)  dan  penumpang yang semakin menurun dan harapannya  agar  SPBU  yang menyediakan premium ini semakin di perbanyak di kota ini.
Adi  Gunawan  Harahap (Mahasiswa)  menyatakan  bahwa, kelangkaan  premium/bensin  ini perlu dibenahi, dikarenakan sangat mengganggu  dalam  operasional pelaksanaan kegiatan dari masyarakat.  Perlu  adanya  upaya dari  pemda  untuk  memantau  dan menginstruksikan  minimal  50%
SPBU
menyediakan premium/bensin. Hal untuk memperlancar  dari  pelaksanaan kegiatan  dari  seluruh  masyarakat selaku konsumen di Padangsidimpuan. Serta
memberikan  sanksi  yang  tegas apabila  ada  niatan  SPBU  yang mengambil kesempatan untuk mengambil  keuntungan  semata. Parmohonan  Rangkuti  (pelaku usaha),  keperluan  kami  untuk
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
ketersedian  premium/bensin  di SPBU sangatlah penting, dikarenakan untuk mengoperasikan  aktivitas  dalam operasional  angkutan  umum  (baik
Betor  ataupun  Angkot)  sangat memerlukan ketersedian premium/bensin  yang  memadai. Apabila  hal  ini  terjadi  secara berkelanjutan,  maka  akan  sangat merugikan bagi penumpang (konsumen  moda  Transportasi). Oleh  karenanya,  sangat  perlu diadakan  pertemuan  dengan  para pihak  yang  terkait  baik  pemda, SPBU,  maupun  pengusaha  moda transportasi.  Karena  yang  sangat dirugikan  dengan  kelangkaan  dan peralihan BBM ini adalah khalayak umum (masyarakat
Padangsidimpuan). 3. Analisis Perlindungan Konsumen  dan  akibat hukum terkait Kelangkaan BBM Premium (bensin) Padangsidimpuan Kelangkaan BBM Premium/bensin di Kota Padangsidimpuan menjadi hal
umum  di  tengah  masyarakat. Sedikitnya  SPBU  yang  menjual atau mendistribusikan BBM premium/bensin  ini  menjadi  hal yang  menarik  untuk  dikaji  karena hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan Peraturan  Presiden  nomor  43 tahun  2018  yang  menyatakan kewajiban Pertamina untuk menyalurkan/mendistribusikan BBM  premium/bensin  ini  ke wilayah/ daerah penugasan (selain Jawa  dan  Bali).  Akan  tetapi, prakteknya dilapangan bahwa masih  banyaknya  SPBU  yang hanya menyediakan Pertalite, Pertamax, Solar/Dexlite. Mayoritas SPBU tidak menyediakan BBM premium/bensin. Oleh karenanya,
masyarakat  (selaku  konsumen) sangat  merasa  dirugikan  dengan fenomena  ketidak  tersediaannya
BBM premium/bensin ini.
Masyarakt merasa biaya/ cost pengeluarannya akan semakin meningkat. Hal ini sangat berdampak  bagi  kenderaan  mobil
dan  angkutan  moda  transportasi (betor  maupun  angkot)  yang volume  atau  intensitas  pembelian BBM  ini  untuk  perbulannya  di atas  10  kali  pembelian/bulan.  Hal tersebut  berdampak  pula  kepada tariff/ongkos  penumpang  yang semakin mahal. Mahal nya ongkus angkutan  umum  mengakibatkan menurunnya  jumlah  penumpang dan  beralihnya  masyarakat  untuk menggunakan sepeda motor dalam menopang aktivitas kesehariannya. Masyarakat selaku konsumen memiliki hak perlindungan  hukum  yang  diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hak Konsumen  tersebut  adalah  Hak untuk  memilih  dan  memperoleh barang  dan/atau  jasa  yang  sesuai kesanggupan  serta  jaminan  yang diperjanjikan,   Hak  atas  informasi yang  benar,  jujur,  dan  jelas  atas barang  yang  disepakati  dan  hak untuk dilayani  tanpa  adanya diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut,  maka  konsumen  berhak
untuk memperoleh informasi terkait  kejelasan  kelangkaan  dari BBM  bersubsidi  baik  oleh  SPBU sendiri  maupun  dari  Pertamina. Hal ini dikarenakan BBM merupakan  barang  yang  sangat vital  untuk  masyarakat,  sehingga perlu  tindakan  yang  jelas  dalam mengatasi  hal  tersebut.  Kemudian konsumen  berhak  juga  untuk dilayani tanpa adanya diskriminasi.  Prakteknya,  banyak
SPBU yang mendahulukan mengisi  kenderaan  sepeda  motor dibanding  dengan  mobil  yang sudah  antri  sebelumnya.  Oleh karenanya,
Pihak SPBU
semestinya menjaga trus
(kepercayaan)  dalam  melayani dan memberikan kenyamanan bagi  konsumen  dalam  proses  jual beli,  sehingga  hak  dan  kewajiban dari masing masing pihak terpenuhi tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.
Para pihak dalam melakukan transaksi jual beli baik dalam bentuk barang maupun jasa seharusnya melaksanakan
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
prosesnya  dengan  Prinsip  Itikad Baik dan Bertanggungjawab. Kewajiban produsen menyampaikan  informasi  secara jujur  dan  benar,  kemudian  hak dari konsumen memperoleh informasi  secara  jelas,  jujur,  dan benar. Prakteknya di Kota Padangsidimpuan, pihak Produsen (pelaku Usaha) tidak melaksanakan  dan  memenuhi  hal ini,  kebanyakan  pihak  penyedia barang  (SPBU)  secara  sepihak mengurangi atau bahkan mengalihfungsikan pemakaian BBM Premium ke BBM Pertalite. Ketidak jujuran dan ketidakjelasan pihak penyedia BBM
mengakibatkan  menurunnya  daya beli  dari  masyarakat  yang  tingkat ekonominya  menengah  ke  bawah. Hal  ini  sangatlah  memberatkan bagi para masyarakat yang
kesehariannya adalah, supir
angkutan  umum,  penarik  becak bermotor,  dan  bagi  masyarakat lainnya yang menggunakan
Premium  sebagai  bahan  bakar kenderaan yang dimilikinya.
SPBU di Padangsidimpuan hanya  2  (dua)  yang  menyediakan premium/bensin. Metode penjualannya  pun  dibatasi  dengan 2  sistem  waktu,  pagi  (07.00-
10.00)  dan  malam  (19.00-22.30) dilaksanakan oleh SPBU
Batunadua, sementara SPBU Manunggang  hanya  melakukan penjualan BBM Bensin ini apabila barang tersebut telah didistribusikan  ke  SPBU  terkait. Semestinya BBM ini dapat digunakan  oleh  konsumen  dan penjualannya mesti tersedia selama  jam  buka  SPBU.  Dengan metode yang dipergunakan menimbul  antrian  panjang  dan memakan waktu yang lama konsumen dalam melakukan pengisian  BBM,  sehingga  hal tersebut tidak efektif dan efisien. 21
Panjangnya  antrian  dan lamanya  waktu  yang  dibutuhkan untuk  melakukan  pengisian  BBM premium/bensin
membuat
21 Wawancara  dengan  Adi  Gunawan Harahap,  pada  tanggal  29  April  2021,  pukul 12.15 WIB
sebagaian  masyarakat  melakukan tindakan curang seperti memodifikasi tangki yang
ukarannya  diubah  menjadi  lebih besar,  bahkan  pihak  tersebut melakukan  pengisian  di  SPBU lebih  dari  3  kali.  Kenderaan  yang digunakan untuk melakukan
manifulasi biasanya dengan sepeda  motor  dengan  type  besar, mis  RX  King,  Vixion,  MegaPro, dll.  Hal  ini  menjadi  kerugian  lain yang  dialami  oleh  masyarakat yang  sedang  mengantri. 22 Insiden lainnya  masih  diisinya  pelaku usaha  kecil  yang  menjual  BBM secara  ecer  dengan  menggunakan derigen.  Hal  tersebut  menjadi  hal lumrah yang dilakukan oleh pihak SPBU dengan Pihak terkait
dengan  mengabaikan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah mengantri  lama,  karena  dengan hal tersebut pihak SPBU memperoleh keuntungan yang lebih banyak.
22 Wawancara dengan Royhan Matondang,  pada  tanggal  28    April  2021, pukul 10.30 WIB
Berdasarkan hal tersebut di atas perlu adanya upaya pemerintah  (pemda  khususnya) untuk  melakukan  evaluasi  terkait fenomena  BBM    bensin  yang terjadi di Padangsidimpuan. Pemda seharusnya melakukan pengawasan dan pengaturan (berupa  perda)  untuk  memberi rule /aturan yang mesti dilaksanakan  oleh  pihak  SPBU dalam menyediakan BBM bensin/premium  agar  masyarakat dapat menggunakannya dan membantu dalam melakukan kegiatan  rutinnya  sehari  hari. Pemda,  DPRD,  pihak  SPBU, Organda perlu melakukan kesepakatan bersama, dimana penyediaan  BBM premium/bensin ini  jumlah  SPBU  nya  seharusnya diperbanyak  agar  tidak  adanya lagi antrian yang panjang, modifikasi  tangki  minyak,  dan prioritas  pengisian  BBM  dengan menggunakan derigen. 23
23 Wawancara  dengan  parmohonan rangkuti,  pada  tanggal  02  Mei  2021,  pukul 12.15 WIB
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Kemudian pemda harus
memberikan  sanksi  bagi  SPBU yang ingin mengambil keuntungan yang  lebih  besar  dari  peralihan premium  ke  pertalite  ini.  Sanksi yang dilakukan bisa berupa sanksi administratif maupun sanksi perdata, yaitu pencabutan sementara izin usaha dan memintakan  pihak  SPBU  untuk memberikan  ganti  rugi  kepada masyarakat  yang  telah  dirugikan karena  ketidakjujuran  dari  pihak SPBU sendiri.

## D. Kesimpulan
Fenomena kelangkaan BBM
bersubsidi  ini  sangat  mengganggu  dan merugikan  bagi  masyarakat  (selaku konsumen).  Perlu  adanya  ketegasan dari  pemda  dalam  melakukan  upaya untuk  menjaga  ketersediaan  BBM bersubsidi  ini  dengan  membentuk perda.  Kelangkaan    menimbulkan kerugian  materiil  dan  immaterial  bagi masyarakat  selaku  konsumen.  Pihak SPBU seharusnya melaksanakan kewajibannya tanpa mengesampingkan
hak  hak  dari  konsumen.  Apabila  ada kecurangan yang dilakukan oleh SPBU dengan  maksud  untuk  memperoleh yang lebih banyak, maka pemda dapat memberikan  sanksi  berupa  sanksi administrasi  dan  sanksi  perdata.  Saran dalam  penelitian  ini  yaitu,  pemda seharusnya lebih tegas dalam menindak  SPBU  yang  melakukan tindakan melanggar hukum, menambah jumlah SPBU yang menyediakan  BBM  premium/bensin untuk  mengurangi  antrian  panjang dalam melakukan pengisian BBM.

## REFERENCE
A. Buku
Hendi  Suhendi, fiqh  muamalah ,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
Zainuddin  Ali, Hukum  Ekonomi  Syariah , Cetakan  ke-2  (Jakarta  :  Sinar
Grafika, 2009)
Celina T.S. Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Cetakan  ke  -6  (Jakarta  :  Sinar
Grafika, 2017)
Luis  Ma’luf, Al-Munjid  Fillughat ,  (Beirut:
Darul Masyrik, 1973).
Sohari Sahrani  dan.Ru’fah Abdullah, Fiqh
muamalah , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
Sayid  Sabiq, Fikih  sunnah, cetakan  ke-3 (Bairut : Dar Al-fik, 1983).
Nasrun  Haroen, Fiqh  Muaamalah (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2007).
Adrian  Sutedi, Tanggungjawab  Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen , Cetakan ke-1 (Jakarta  :  Ghalia  Indonesia,
2008).
Endang  Purwaningsih, Hukum  Bisnis ,
Cetakan  ke-2  (Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 2015).
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya  di  Indonesia , Cetakan  ke-  10  (Jakarta  : RajaGrafindo Persada, 2017).
Todaro,  M.  P.  and  S.  C.  Smith.
2009.Economic Development (ed. 10th). Addison Wesley
Handoko, R. dan P. Patriadi. 2005. Evaluasi Kebijakan  Subsidi  Non  BBM. Kajian  Ekonomi  dan  Keuangan.
Vol 9 No. 4. Jakarta. Shobirin, “Jual  Beli  Dalam  Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen  Islam,  Vol.  3  No.2 (Desember 2015), Ihdi Aini. 2020. Analisis Perilaku Konsumen  Syariah  Card.  Vol  6 No. 2. Padangsidimpuan.
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D  (Bandung: Alfabeta, 2013

## B. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas). Undang-Undang Perlindungan Konsumen Peraturan  Presiden  nomor  43  Tahun  2018 Tentang  Perubahan  Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

## C. Sumber Lainnnya
Nugroho,  H.  2005.  Apakah  Persoalannya pada  Subsidi  BBM?Tinjauan terhadap  Masalah  Subsidi  BBM,
Ketergantungan  pada  Minyak Bumi, Manajemen Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur  Energi.  Majalah Perencanaan Pembangunan, 10(2): 2-18.
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_onli ne/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1 501490783Bab_2_PROFIL_RPIJM_PSP_R ev02.pdf dilihat pada Tgl 27 April 2021.
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_onli ne/ws_file/dokumen_usulan/rispam/RISPA M_0af5435b72d9671098c22d2cc0aaf737e3 1c86d6.pdf dilihat pada Tgl 27 April 2021.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Wawancara  dengan  parmohonan  rangkuti, pada tanggal 02 Mei 2021.
Wawancara dengan Adi Gunawan Harahap, pada tanggal 29 April 2021
Wawancara  dengan  Royhan  Matondang, pada tanggal 28  April 2021.