Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (2): 380-393. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.380-393 E-ISSN: 2460-5824
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl
Jejaring kekuasaan aktor dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Provinsi Aceh
Networking Powers of Actors in Community-Based Mangrove Management in  Aceh  Province
OK Hasnanda Syahputra a , Bramasto Nugroho b , Hariadi Kartodihardjo b , Nyoto Santoso c a Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
b Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
c Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia

## Article Info:
Received: 09 - 07 - 2018 Accepted: 17 - 08 - 2018
Keywords: actor, ACP, mangrove, network, power, SNA

## Corresponding Author:
OK Hasnanda Syahputra Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Email: okhasnanda2013@gmail.com
Abstract : The  research  of  actor’s  power  network  in  community-based mangrove  management  aims  to  analyze  the  interaction  and  dynamics  of actors in forest management networks by local communities through a power approach. This research  was conducted by survey method. The selection of villages  and  respondents  was  conducted  purposively,  namely  villages  that implemented community-based mangrove management such as the residents of  Pusong  Kapal  Village,  the  villagers  of  Pusong  Telaga  Tujuh,  and  the Community Forestry. While respondents selected with consideration must be representative  in  providing  the  information  needed  in  accordance  with  the research objectives. The actor's analytical approach refers to the framework of  centralized  power  actors  (ACP),  which  is  an  analytical  approach  for understanding  the  empirical  resources  of  actors  in  socio-political relationships  and  contributing  to  strongly  empirically  identified  groups  of powerful actors. Thus ACP can serve as a tool for the assessment of power networks, useful as preliminary information in forest policy practice. While to  know  the  relationship  between  network  with  social  network  analysis approach  (SNA). The  results  showed  that  the  Forest  Management  Unit, village head, maritime affairs, fisheries and agricultural services in the city of Langsa, the provincial forestry service were information broker. However, the relationship that occurs in the network is still weak. However, the Forest Management Unit has demonstrated its authority as a site-level manager in building relationships, connectivity and collaboration with other actors in the network.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Syahputra OKH, Nugroho B, Kartodihardjo H, Santoso N. 2019. Jejaring kekuasaan actor dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di Provinsi Aceh. JPSL 9 (2): 380-393. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.380-393.

## PENDAHULUAN
Hutan mangrove yang terletak di dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah 3 Provinsi  Aceh, adalah  kawasan  hutan mangrove terbesar  di  Provinsi  Aceh.  Penyebarannya  meluas  dari  Kabupaten  Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur dengan perkiraan luas ± 20 481 ha. Sejauh ini, pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove dilakukan oleh masyarakat setempat, dalam bentuk mengambil kayu untuk arang, bahan bangunan dan sebagainya. Pemanfaatan tegakan mangrove oleh masyarakat, bukan di lakukan
dengan menebang seluruh batang pohonnya, namun dilakukan dengan mengambil batang atau cabang dengan ukuran tertentu dan meninggalkan batang utama sehingga memungkinkan terjadinya sistem permudaan hutan dengan terubusan ( coppice system ) sehingga dapat melestarikan mangrove . Dengan demikian berbagai fungsi hutan mangrove antara lain untuk mencegah intrusi air laut, sebagai habitat biota perikanan dan keseimbangan lingkungan  di  samping  sebagai  penghasil  kayu  dan  non-kayu  dapat  dipertahankan.  Penggunaan  tradisional terutama pemanfaatan langsung dari produk seperti kayu bakar, arang, dan bahan konstruksi (bahan rumah dan alat tangkap) biasanya dalam skala kecil (Kusmana 2012; 2016).
Beberapa temuan penelitian telah menunjukkan bahwa kondisi hutan telah meningkat sejak masyarakat lokal  mengambil  tanggung  jawab  pengelolaan  (Agrawal  dan  Chhatre  2006).  Pengelolaan  hutan  berbasis masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  standar  hidup  masyarakat  dan  kondisi  sumber  daya  alam  di mana mereka bergantung (Agrawal et al . 2008), dan sekaligus meningkatkan kondisi ekologi hutan mangrove (Sudtongkong dan Webb 2008). Inti dari pengelolaan mangrove berbasis masyarakat terletak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disertai oleh manajemen sumber daya yang berkelanjutan.
Pengelolaan mangrove akan berhasil jika ada keterlibatan langsung  para pengguna dalam pengambilan keputusan  dan  pembagian  keuntungan.  Dalam  praktiknya,  para  pengguna  hutan  yang  memiliki  peran  baik langsung maupun tidak langsung dapat ikut berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya hutan tersebut. Namun peran dan partisipasi para aktor sangat ditentukan oleh posisi aktor dalam hubungan sosial baik sebagai penguasa atau bawahan. Kekuasaan seorang aktor adalah hubungan sosial di mana aktor A mengubah perilaku aktor B tanpa mengakui kehendak aktor B (Weber 2000; Krott et al . 2014). Kekuasaan secara langsung berkaitan dengan aktor tertentu, dan kekuatan itu adalah kemampuan aktor untuk mempengaruhi  aktor  lain  (Krott et  al .  2014).  Dalam  banyak  penelitian,  aktor  dilihat  sebagai  entitas  yang cenderung mempengaruhi proses untuk mencapai tujuan mereka. Kepentingan aktor terkait dengan program dan cara ia berperilaku. Karenanya, aktor sebagai entitas dapat mempengaruhi hasil berdasarkan kepentingan dan kekuasaan (Maryudi 2011).
Kekuatan  yang  dimiliki  seorang  aktor,  akan  menentukan  seberapa  besar  kemampuannya  untuk mempengaruhi aktor lain. Dalam pengelolaan sumber daya mangrove , semakin banyak kekuatan yang dimiliki para  aktor,  semakin  besar  pula  akses  mereka  terhadap  sumber  daya  tersebut.  Konflik  yang  dihasilkan  dari hubungan sosial para aktor dalam pemanfaatan mangrove tidak selalu dimenangkan oleh aktor yang memiliki kekuatan besar. Namun, oleh aktor yang memiliki peran sebagai penguasa dan pengaruh. Ini dapat dilakukan dengan  membangun  jaringan  kekuasaan,  yang  akan  membedakan  antara  kelompok  aktor  yang  kuat  dengan kelompok yang lemah (Maryudi 2011).
Analisis jejaring sosial menekankan dua hal, entitas fungsional (peran) dan bagaimana entitas terhubung (Stanton et al . 2012). Hubungan antara entitas seperti organisasi atau orang dengan unit entitas lain (Tsvetovat dan  Kouznetsov  2011),  menekankan  hubungan  struktural  yang  secara  substansial  menunjukkan  hubungan antara  aktor  (Knoke dan Yang 2008), dan sebagai alat  untuk mengidentifikasi mekanisme perubahan sosial (Brekke 2012).
Menggunakan kasus pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di KPH 3 Provinsi Aceh, adalah untuk menemukan bukti empiris tentang jaringan kekuasaan aktor di lapangan. Penilaian kekuasaan aktor sebagai kekuatan  pendorong  di  masyarakat  yang  mempengaruhi  aktor  lain  dan  bagaimana  aktor-aktor  ini  memiliki jaringan dan berapa banyak jaringan yang terhubung ke aktor lain. Hal ini akan memberikan gambaran tentang interaksi aktor dalam jaringan melalui jaringan kekuasaan dan dinamika kekuasaan yang berkontribusi pada identifikasi kelompok aktor dalam pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

## METODE

## Kerangka Teori

## Konsep jaringan
Analisis  jejaring  sosial  ( Social  Network  Analysis /SNA)  adalah  suatu  teknik  untuk  mempelajari hubungan/relasi sosial antar anggota dari suatu kelompok orang atau organisasi (Waryanto dan Insani 2012). Jejaring sosial memiliki konsep menunjukkan suatu hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan, dan kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial  yang terdiri dari individu  (atau organisasi) yang disebut “node”, yang terhubung oleh satu  atau  lebih relasi.  Jejaring  sosial  merupakan  kumpulan  dari  individu,  relasi  antar  individu  tersebut  dan  juga  informasi relasional  (Scott  2011).  Pada  dasarnya  jaringan  sosial  terbentuk  karena  adanya  rasa  saling  tahu,  saling menginformasikan,  saling  mengingatkan,  dan  saling  membantu  dalam  melaksanakan  ataupun  mengatasi sesuatu.
Hubungan  sosial bisa dipandang  sebagai  sebuah interaksi yang saling berhubungan satu  sama lain dan membentuk satu kesatuan utuh yang terikat melalui suatu jaringan sosial. Perspektif mendasar dalam jaringan sosial  adalah  bahwa  melalui  ikatan  sosial,  individu  mendapatkan  akses  ke  informasi,  dukungan  sosial,  dan sumber daya lainnya (Agneessens et al . 2017). Interaksi dalam SNA akan menjawab berbagai persoalan antara lain  mengukur  bagaimana  individu  terkoneksi  dengan  yang  lain,  bagaimana  seseorang  akan  mempengaruhi relasi antar individu dan juga mengukur bagaimana individu-individu dalam satu grup saling terhubung dan berinteraksi. Pola hubungan antar individu ini mempengaruhi posisi mereka dalam struktur jaringan yang lebih besar (Borgatti et al. 2009). Metode ini dapat memberikan gambaran atau visualisasi sampai pada hubungan terkecil yang terjadi hanya pada satu individu dengan individu lainnya di dalam jaringan (Bohn et al . 2011). Secara garis besar analisis jaringan sosial berkaitan dengan bentuk struktur dan pola interaksi entitas di dalamnya.  Pada  tingkatan  struktur  memperlihatkan  bahwa  pola  atau  struktur  hubungan  sosial  dapat meningkatkan  dan/atau  menghambat  perilaku  aktor  untuk  terlibat  dalam  bermacam  arena  dari  kehidupan sosial. Sementara pada tingkatan antar individu, jaringan sosial dapat dilihat melalui rangkaian hubungan yang khas  di  antara  sejumlah  aktor  untuk  menginterpretasikan  tingkah  laku  sosial  dari  aktor-aktor  yang  terlibat. Dengan  demikian  perhatian  kepada  para  aktor  juga  diperlukan  untuk  menilai  dan  meningkatkan  kelayakan politik (Horn et al. 2001).

## Kekuasaan aktor
Konsep Actor  Centered  Power (ACP)  memandang  kekuasaan  sebagai  upaya  untuk  melaksanakan kehendak satu aktor terhadap aktor lain untuk menegakkan posisi dalam hubungan sosial di mana aktor lain harus beradaptasi pada hubungan yang spesifik. Konsep ini memandang kekuasaan pada tingkat kekuatan aktor tertentu. Dengan kata lain bagaimana aktor dengan sumberdaya yang dimilikinya (aspek kekuasaan struktural seperti  aturan,  argumen  dalam  wacana,  dan  ideologi)  digunakan  dalam  rangka  memperkuat  kekuasaannya. Sekutu dalam jaringan kekuasaan merupakan sumber daya tetapi tidak secara langsung sebagai kekuatan aktor. Kekuasaan sebagai kemampuan seorang aktor mempengaruhi aktor lain untuk melaksanakan arahannya atau norma-norma  lain  yang  mendukungnya  (Weber  2000).  Hubungan  sosial  di  mana  kekuasaan  dilaksanakan merupakan bagian dari proses politik. Dengan melibatkan aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan serta sebagai  pelaksanaannya.  Dalam  hal  ini  ACP  dikembangkan  sebagai  alat  analisis  untuk  mengidentifikasi sumber daya atau instrumen yang digunakan oleh aktor untuk mengakumulasi kekuatan mereka.
Dalam banyak penelitian, aktor dilihat sebagai entitas yang memiliki kemungkinan mempengaruhi proses untuk mencapai tujuan mereka. Kepentingan aktor terkait dengan program dan cara dia berprilaku. Seorang aktor  sebagai  entitas  dapat  mempengaruhi  hasil  berdasarkan  kepentingan  dan  kekuasaan  (Maryudi  2011). Menganalisis  kekuatan  aktor  akan  memberikan  pengetahuan  ilmiah  dan  penelitian  politik  dapat  membantu mengidentifikasi kemampuan aktor tertentu yang pada akhirnya membentuk isu kebijakan hutan (Krott et al. 2014).
Pendekatan ACP bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang siapa aktor yang secara politis paling kuat dalam praktik kehutanan (Krott et al. 2014). Dalam kerangka ini ada tiga elemen inti, yaitu: paksaan, (dis) insentif, dan informasi yang dominan. Secara teoritis, ACP dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian  kekuatan  jaringan  dalam  merancang  praktek  kebijakan  hutan.  Dalam  konsep  ACP  kekuasaan langsung  terkait  dengan  aktor  tertentu.  Aktor  dapat  menggunakan  aturan,  argumen  dalam  wacana,  ideologi atau struktur lainnya untuk memperkuat kekuasaannya. Aktor juga dapat menemukan sekutu dalam jaringan kekuasaannya.  Dukungan  tersebut  merupakan  sumber  kekuatan  atau  sumber  daya  sebagai  kekuatan  aktor (Krott et al . 2014).

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah kawasan hutan mangrove di KPH wilayah 3 Provinsi Aceh, secara administrasi pemerintahan terletak di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur. Pengumpulan data di lapangan dilakukan selama tiga bulan, yaitu Desember 2015 sampai dengan Februari 2016.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  wawancara  mendalam  untuk mengidentifikasi  sumber  kekuatan  empiris  mereka.  Responden  yang  dipilih  dengan  pertimbangan  harus representatif  dalam  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Di  mana responden  mampu  memberikan  informasi  tentang  situasi  dan  kondisi  di  arena  penelitian  dan  memiliki pengalaman atau pemahaman tentang topik penelitian (Creswell 2012).
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  survei  dari  sejumlah  variabel  dari  kelompok  masyarakat melalui  wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pemilihan desa dan  responden dilakukan secara purposif, yaitu  desa  yang  menerapkan  pengelolaan mangrove berbasis  masyarakat.  Ada  tiga  kelompok  pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Desa Pusong Kapal (DPK), di Kota Langsa, yaitu Kuala Pusong Telaga Tujuh (DPTT), dan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu Koperasi Hutan Masyarakat (HKm KSU)  Bina  Mufakat.  Pemilihan  responden  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  mereka  adalah  individu  atau kelompok yang dapat memberikan informasi tentang siapa aktor yang paling berpengaruh, memiliki informasi, dan berapa banyak jaringan yang terbentuk dalam pengelolaan mangrove . Aktor adalah individu, kelompok atau  institusi  yang  dipengaruhi  atau  mempengaruhi  kebijakan.  Setiap  aktor  diminta  untuk  mengevaluasi kekuatan  aktor  lain  sesuai  dengan  sumber  kekuatan  masing-masing  (paksaan,  (dis)  insentif,  informasi). Paksaan dibangun di atas sumber kekuatan yang mengubah perilaku bawahan dengan kekuatan dalam bentuk aturan,  kekuatan  fisik  dan  psikologis.  Insentif  keuntungan  dan  kerugian  (dis)  dipandang  sebagai  sumber kekuatan karena mereka dapat mengubah perilaku aktor lain. Informasi dipandang sebagai sumber kekuatan jika tidak diverifikasi oleh aktor lain, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan (Krott et al. 2014).
Untuk mengetahui pola keterhubungan dalam jaringan yang akan diselidiki adalah derajat keberadaan dan posisi  aktor  dalam  sebuah  jaringan  sosial  ( degree  centrality ),  merupakan  jumlah  relasi  yang  diterima ( indegree ) atau yang keluar ( outdegree ) dari sebuah node atau aktor. Jarak terpendek antara aktor-aktor yang terjangkau  dalam  jaringan  dan  sejauh  apa  informasi  bisa  tersebar  dalam  jaringan  ( Closeness  centrality ). Seberapa jauh aktor dapat mengendalikan informasi di antara aktor-aktor yang lain serta seberapa kuat aktor sebagai  fasilitator  atau  penghubung  bagi  aktor-aktor  lain  dalam  jaringan  ( betweeness  centrality ). Data mengenai interaksi yang terjadi kemudian dipetakan dalam bentuk visual yang menggambarkan pola interaksi tersebut. Analisis pola interaksi menggunakan perangkat lunak SNA (Borgatti et al . 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Jaringan Kekuasaan Aktor
Dari  tiga  wilayah  pengelolaan mangrove berbasis  masyarakat  yang  diamati  yaitu  Kabupaten  Aceh Tamiang di Desa Pusong Kapal, Kota Langsa di Desa Pusong Telaga Tujoh, dan Kabupaten Aceh Timur di Hutan  Kemasyarakatan  Bina  Mufakat,  ditemukan  para  aktor  yang  terlibat  dalam  berinteraksi  dan mempengaruhi satu sama lain di dalam pengelolaan mangrove . Pentingnya posisi aktor di dalam jaringan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak seorang aktor terhubung oleh banyak aktor, akan tetapi juga ditentukan oleh kemampuannya menjadi penghubung dari aktor-aktor lain yang memiliki banyak jaringan. Hasil analisis SNA menunjukkan nilai centrality hubungan jaringan kekuasaan antar aktor seperti pada Tabel 1.
Tabel 1 Nilai centrality hubungan jaringan kekuasaan antar aktor No Aktor ( Actor ) Indegree  Outdegree  Incloseness  Outcloseness  Betweeness
A.  Kabupaten Atam ( Aceh Tamiang District)
1 Kepala Desa ( Village head ) 58.000 50.000 90.000 75.000 19.000 2 KPH Wilayah 3 Regional ( forest management  unit ) 32.000 43.000 90.000 60.000 18.333 3 Perguruan Tinggi (PT) ( College ) 5.000 40.000 81.818 64.286 8.833 4 Dishut Prov ( Provincial forestry service ) 47.000 39.000 81.818 60.000 3.833 5 LSM ( NGOs ) 3.000 27.000 75.000 75.000 0.000 6 Tokoh Masyarakat ( Community leader ) 44.000 24.000 75.000 47.368 3.167 7 Masyarakat DPK  ( Community of Aceh Tamiang ) 43.000 23.000 52.941 50.000 2.333 8 BPHM  ( Mangrove forest management center ) 5.000 14.000 50.000 52.941 0.000 9 DKP Atam ( M arine  and fishery services of Aceh Tamiang ) 10.000 13.000 45.000 90.000 0.000 10  Dshutbun Atam ( Forestry and plantation service of Aceh Tamiang ) 33.000 7.000 34.615 60.000 1.500

## B. Kota Langsa ( Langsa of City )
11  KPH Wilayah 3 ( forest management  unit ) 14.000 24.000 14.286 42.105 4.000 12  DKPP Langsa ( Marine, Plantation, and Agricultural service of Langsa ) 23.000 17.000 47.059 20.000 12.000 13  Perguruan Tinggi (PT) ( College ) 5.000 15.000 14.035 40.000 0.400 14  Kepala Desa ( Village head ) 20.000 14.000 42.105 19.512 0.400 15  Masyarakat DPTT ( Community of Langsa ) 17.000 13.000 42.105 19.512 0.400 16  Tokoh Masyarakat ( Community leader ) 16.000 13.000 42.105 19.512 0.400 17  Dishut Prov ( Provincial forestry service ) 14.000 12.000 14.286 38.095 0.400 18  LSM ( NGOs ) 4.000 5.000 34.783 18.605 0.000 19  BPHM ( Mangrove forest management centre ) 0.000 0.000 11.111 11.111 0.000 C.  Kabupaten Atim ( Regency of
Aceh East ) 20  Perguruan Tinggi (PT) ( College ) 5.000 35.000 12.329 47.368 0.726
No Aktor ( Actor )
Indegree  Outdegree  Incloseness  Outcloseness  Betweeness
21  KPH Wilayah 3 ( forest management  unit ) 14.000 31.000 12.500 42.857 2.095 22  Dishut Prov ( Provincial forestry service ) 14.000 25.000 12.500 47.368 0.726 23  Kepala Desa ( Village head ) 30.000 19.000 47.368 16.667 4.512 24  Tokoh Masyarakat ( Community leader ) 30.000 14.000 47.368 16.667 4.512 25  Dishutbun Atim ( Forestry and plantation service of East Aceh ) 19.000 12.000 40.409 16.364 0.952 26  Masyarakat HKm ( Community forest of East Aceh ) 27.000 9.000 47.368 16.071 0.952 27  DKP Atim ( M arine  and fishery services of East Aceh ) 11.000 6.000 37.500 16.364 0.952 28  LSM ( NGOs ) 0.000 5.000 10.000 18.750 0.000 29  BPHM ( Mangrove forest management center ) 6.000 0.000 13.846 10.000 0.000
Sumber: Data primer diolah (2016)
Hasil  analisis  jaringan  mengungkapkan  siapa  dan  bagaimana  aktor  memainkan  peran  dalam  suatu jaringan.  Peran  aktor,  terutama  dalam  hal  kemampuan  untuk  menghubungkan  atau  berkomunikasi  dengan aktor lain dalam menerima atau menyerap informasi dan menyebarkannya ke aktor lain. Di sini akan terlihat aktor yang mampu mengembangkan hubungan satu sama lain, memungkinkan mengakses dan menggunakan sumber  daya  aktor  lain,  dan  meningkatkan  posisi  mereka  dalam  jaringan  (Hakansson  dan  Snehota  2006). Hubungan antara aktor pada sentralitas jaringan sosial berdasarkan posisi masing-masing aktor yang terlibat dalam struktur jaringan. Derajat sentralitas adalah ukuran jumlah ikatan dalam jaringan ke node tertentu (Otte dan Rousseau 2002). Sentralitas berguna untuk menilai keunggulan/kekuatan  aktor tertentu dalam jaringan. Gambar 1, 2, dan 3 menunjukkan hubungan antara aktor pada masing-masing wilayah studi.
Gambar 1 Representasi interaksi para aktor dalam jaringan di Kabupaten Aceh Tamiang
Gambar 2 Representasi interaksi para aktor dalam jaringan di Kota Langsa
Gambar 3 Representasi interaksi para aktor dalam jaringan di Kabupaten Aceh Timur
Interaksi  dan  dinamika  hubungan  antara  para  pelaku  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang  adalah  dalam  kasus kelompok masyarakat Pusong Kapal (DPK), secara empiris bahwa hubungan kepercayaan dibentuk melalui proses konfirmasi pada substansi kegiatan dan sumber daya yang dipertukarkan, yaitu menyangkut komunikasi dan informasi, pelaksanaan kegiatan operasional bersama pengamanan hutan mangrove , kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove . Hubungan kooperatif ini dikembangkan karena tujuan bersama, keselarasan visi aktor,  keterbukaan  dan  ketersediaan  masing-masing  pihak  untuk  menyelesaikan  masalah  kolektif.  Pada dasarnya  tidak  ada  aktor  yang  memiliki  semua  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  memberikan  layanan mereka,  maka  kebutuhan  untuk  menciptakan  hubungan  dengan  membangun  jaringan  sumber  daya  dan kegiatan (Hakansson dan Ford 2002).
Kasus pengelolaan mangrove Kota Langsa di Desa Pusong Telaga Tujoh (DPTT) menunjukkan bahwa kerjasama  antar  aktor  belum  sepenuhnya  terbangun.  Hal  ini  berakibat  pada  pelaksanaan  kegiatan  secara kolektif  melalui  kombinasi  berbagai  sumber  daya  dan  pencapaian  tujuan  bersama  yang  terkait  dengan  nilai hubungan dan  kekuatan jaringan tidak cukup memadai.  Ini ditandai oleh rendahnya tingkat hubungan  antar aktor,  interdependensi,  kerjasama,  kepercayaan  dan  mobilisasi  aktor  dalam  jaringan  belum  sepenuhnya dilaksanakan di lapangan. Antar aktor mempunyai kontribusi atau peran yang sama jika aktor satu dihilangkan maka tidak akan terjadi relasi (Kadushin 2012). BPHM adalah aktor terlemah, yang tidak memiliki hubungan sama  sekali  dengan  aktor  lain.  Hal  ini  terjadi  karena  BPHM  tidak  memiliki  program  strategis  dalam pengelolaan mangrove yang akan dilaksanakan di masyarakat DPTT sehingga tidak mencerminkan hubungan konektivitas yang saling ketergantungan dengan aktor lain dalam jaringan. Jadi tingkat interdepedensi di antara para  aktor  dalam  jaringan,  kebutuhan  untuk  koordinasi,  dan  aturan-aturan  yang  memberi  stabilitas  pada hubungan belum sepenuhnya dilaksanakan. Keberadaan program yang mengikutsertakan masyarakat terlibat secara langsung dalam memfasilitasi kerjasama, resolusi konflik, dan koordinasi kegiatan akan meningkatkan interaksi para aktor dalam jaringan.
Interaksi  dan  hubungan  antar  aktor  dalam  jaringan,  menunjukkan  karakteristik  organisasi  dan  aktor  di jaringan  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  dan  perkembangan  jaringan.  Penting  untuk  mempertimbangkan prosedur pengambilan keputusan terpusat, rantai komando pendek, dan akses yang tinggi terhadap informasi organisasi  untuk  memfasilitasi  kerjasama  dan  kepercayaan  dalam  organisasi.  Mempercayai  seorang  aktor adalah  memberinya  kekuasaan  atas  dirinya  sendiri,  dalam  hal  ini  kepercayaan  akan  menciptakan  proses kekuasaan (Hasanagas 2004).
Dalam kasus Kabupaten Aceh Timur di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bina Mufakat, hubungan antara aktor  dalam  komunikasi  masih  rendah,  sehingga  mengurangi  tingkat  kerjasama  dan  kepercayaan  dalam jaringan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi dan  hubungan yang lebih kuat dengan  aktor- aktor lain dalam jaringan, misalnya melalui perencanaan dan penyelesaian masalah secara bersama-sama dari program kegiatan dengan semua aktor yang terlibat. Pertukaran informasi berkelanjutan dari waktu ke waktu sangat  penting  untuk  menciptakan  dan  mengembangkan  hubungan  dan  mengurangi  ketidakpastian  dengan kerjasama dan kepercayaan (Hakansson dan Ford 2002).
Ada  tujuan  bersama,  menyelaraskan  visi,  keterbukaan  dan  kemauan  dari  masing-masing  aktor  untuk memecahkan masalah bersama. Ini akan memiliki dampak positif pada persepsi aktor tentang nilai hubungan, kekuatan  jaringan,  mobilisasi  aktor  dalam  jaringan.  Jika  aktor  gagal  memenuhi  komitmennya  akan mempengaruhi organisasi dan hasil kolektif, hal ini menunjukkan tingkat interdependensi aktor yang tinggi. Dengan  pemahaman  ini  akan  meminimalkan  keberadaan  ego  sektoral  dan  aktivitas  yang  tumpang  tindih, karena ada kesepakatan dari semua aktor akan program kegiatan yang dilaksanakan kedepannya.
Dalam  analisis  sebuah  jejaring,  ada  beberapa  ukuran  dasar  yang  digunakan  untuk  mengetahui  pola keterhubungan dalam jejaring tersebut terkait pengelolaan mangrove berbasis masyarakat, di antaranya yaitu:

## Sentralitas Derajat (Degree Centrality)
Analisis degree centrality menunjukkan bahwa para aktor yang terhubung dalam jaringan mencoba untuk berkomunikasi  dengan  aktor  lain  sehingga  ada  hubungan  timbal  balik  yang  mencerminkan  tingkat interdependensi yang lebih besar di antara para aktor. Aktor dengan banyak ikatan (sentralitas tingkat tinggi) baik  keluar  ( outdegree )  maupun  ( indegree )  memiliki  pengaruh  karena  aktor  berbagi  pengetahuan  dan informasi dengan banyak aktor lain (Hanneman dan Riddle 2011).
Kabupaten Aceh Tamiang . Hasil analisis SNA sebagaimana disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kepala desaK, PH Wilayah 3, PT, dan Provinsi Dishut adalah aktor yang memiliki tingkat konektivitas tertinggi dalam membangun interaksi dalam jaringan. Ini menunjukkan bahwa para aktor dapat berkomunikasi dengan aktor lain dalam jaringan ( outdegree ). Berdasarkan nilai indegree dapat dilihat bahwa aktor-aktor lain dalam jaringan mencoba berkomunikasi dan berhubungan dengan kepala desa, Dishut Provinsi, tokoh masyarakat, komunitas DPK, dan KPH Wilayah 3.
Kota Langsa . Nilai outdegree pada Tabel 1 memberikan informasi bahwa KPH Wilayah 3, DKPP Langsa, PT, dan Kepala Desa adalah aktor yang sering berinteraksi dalam jaringan dalam melakukan kegiatannya, yaitu komunikasi  yang  dilakukan  kepada  aktor  lain  dalam  jaringan.  Dari  nilai indegree dapat  dilihat  bahwa  para aktor  seperti  DKPP,  Kepala  Desa,  DPTT  masyarakat,  dan  Tokoh  Masyarakat  adalah  aktor  yang  selalu melakukan kontak dengan aktor, dan dengan komunikasi paling banyak. Secara umum hubungan dengan aktor lain dalam jaringan masih lemah.
Kabupaten Aceh Timur . Nilai outdegree pada Tabel 1, menunjukkan PT, KPH Wilayah 3, Dishut Provinsi, dan Kepala Desa adalah aktor yang sering berkomunikasi dan memiliki kemudahan dalam menghubungkan dengan aktor lain. Berdasarkan nilai indegree tersebut dapat dilihat bahwa Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat  HKm,  dan  Dishutbun  Atim  adalah  aktor  yang  selalu  dikaitkan  dengan  aktor  yang  banyak melakukan komunikasi dalam jaringan. Secara keseluruhan, nilai sentralitas koneksi antar aktor di kabupaten Aceh Timur masih rendah.

## Sentralitas Kedekatan (Closeness Centrality)
Analisis  sentralitas  kedekatan  dapat  diukur  dari  kedekatan  antar  aktor,  jika  aktor  sebagai  pusat  suatu jaringan akan dapat berinteraksi lebih cepat dan mudah dengan aktor lain. Karena aktor utama yang terhubung dalam jaringan cenderung memiliki kedekatan dengan aktor lain dan memiliki akses ke beberapa  informasi, aktor tersebut juga memiliki jalur komunikasi yang lebih pendek sehingga proses pemecahan masalah akan lebih efisien. Karena aktor sentral ini memiliki visibilitas terbaik untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam jaringan.
Kabupaten  Aceh  Tamiang .  Berdasarkan  hasil  pengukuran Closeness  Centrality tertinggi  seperti  yang ditunjukkan pada Tabel 1, PT, Kepala Desa, KPH Wilayah 3 dan Provinsi Dishut adalah aktor sentral dengan hubungan  dekat  dengan  aktor  lain.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  para  aktor  ini  memiliki  kemampuan  untuk menyebarluaskan  informasi  kepada  para  aktor  lain.  Sementara  itu,  berdasarkan Incloseness, Kepala  Desa, Tokoh Masyarakat, Dishut Provinsi, dan komunitas DPK adalah aktor yang memiliki hubungan erat dengan aktor lain, sehingga mudah untuk menerima informasi dari para pelaku dalam jaringan. Ini berarti kedekatan para aktor dalam berkomunikasi dan menerima serta memberi informasi di dalam jaringan sudah berjalan baik.
Kota  Langsa .  Hasil  pengukuran Closeness  Centrality tertinggi  dapat  dilihat  pada  Tabel  1,  yang menunjukkan  bahwa  KPH  Wilayah  3,  PT,  Dishut  Provinsi,  dan  DKPP  adalah  aktor  sentral  yang  memiliki hubungan  dekat  dengan  aktor  lain  dalam  menyebarkan  informasi  kepada  aktor  lain.  Berdasarkan  nilai Incloseness dapat diketahui DKPP Langsa, DPTT masyarakat, kepala desa, dan tokoh masyarakat adalah aktor yang memiliki hubungan erat dengan aktor lain dan selalu menerima informasi dari aktor lain dalam jaringan. Secara umum, sentralitas kedekatan aktor dalam jaringan masih rendah.
Kabupaten Aceh Timur. Hasil pengukuran Closeness Centrality tertinggi pada Tabel 1 menunjukkan PT, KPH Wilayah 3, Dishut Provinsi, dan LSM BJ adalah aktor yang memiliki hubungan dekat dengan aktor lain dalam  jaringan  sehingga  memberikan  kemudahan  untuk  menyampaikan  informasi  dan  komunikasi  dalam jaringan  dengan  aktor  lain.  Sementara  berdasarkan  nilai Incloseness ,  komunitas  HKm,  tokoh  masyarakat, kepala desa, dan Dishutbun Atim adalah aktor sentral yang memiliki hubungan dekat dengan aktor lain dan selalu berkomunikasi dalam hal menerima informasi dari aktor lain ke aktor sentral.

## Sentralitas Perantara (Betweenness Centrality)
Aktor  dengan  skor Betweenness centrality tertinggi  dianggap  sebagai  aktor  yang  paling  penting  atau paling  kuat  dalam  mengendalikan  aliran  informasi  dalam  jaringan.  Ini  berarti  bahwa  aktor  memiliki kemudahan memfasilitasi interaksi dengan aktor lain dan kemungkinan besar berada dalam hubungan antara dua  aktor  lain  atau  paling  banyak  menjadi  penghubung  antara  dua  aktor  lainnya.  Sebuah  simpul  dengan Betweenness tinggi memiliki pengaruh yang besar atas apa yang mengalir dan tidak di dalam suatu jaringan. Jika  salah  satu  aktor  dikeluarkan  dari  jejaring,  maka  komunikasi  di  jejaring  tersebut  akan  menjadi  kacau. Secara umum, untuk semua wilayah studi, nilai aktor dengan posisi sebagai penghubung dalam jaringan masih
rendah (lemah). Hal ini kemungkinan disebabkan  karena belum efektifnya jalinan komunikasi sesama aktor dalam jaringan dan masih adanya ego sektoral dari para aktor.
Hasil  analisis  nilai Betweenness tertinggi  secara  berurutan,  seperti  disajikan  pada  Tabel  1. Kabupaten Aceh Tamiang , yaitu kepala desa, KPH Wilayah 3, PT, dan Dishut Provinsi. Kota Langsa , yaitu DKPP Langsa, KPH  Wilayah  3,  kepala  desa,  dan  Dishut  Provinsi. Kabupaten  Aceh  Timur, yaitu  kepala  desa,  tokoh masyarakat, Dishut Provinsi, dan KPH Wilayah 3.
Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pentingnya posisi aktor di dalam jaringan tidak hanya ditentukan oleh  seberapa  banyak  ia  terhubung  oleh  banyak  aktor,  akan  tetapi  apakah  aktor  tersebut  yang  menjadi penghubung dari aktor-aktor yang memiliki banyak jaringan. Jadi faktor sentralitas bukanlah merupakan faktor utama  untuk  aktor  yang  dianggap  penting,  melainkan information broker yang  memegang  peranan  penting dalam  suatu  jaringan. Information  broker adalah  aktor  yang  bukan  merupakan  pusat  dari  keterhubungan banyak aktor lain, namun ia memiliki hubungan dengan para aktor penting atau hubungan dengan para aktor yang memiliki banyak pengikut.

## Elemen Kekuasaan Dalam Pengelolaan Mangrove
Sejak  pembentukan  KPH  Wilayah  3  di  Provinsi  Aceh,  organisasi  ini  telah  diidentifikasi  sebagai  aktor yang  memiliki  keunggulan  yang  dapat  diandalkan,  karena  dapat  mempengaruhi  keputusan  yang  memiliki akses  ke  sumber  daya  (kekuasaan,  pengetahuan,  informasi,  teknologi,  dan  pembiayaan).  Demikian  pula  di desa-desa  wilayah  studi,  ada  beberapa  elit  lokal  yang  menggunakan  kekuasaan  mereka  untuk  membuat keputusan  di  tingkat  lokal.  Tabel  2  menunjukkan  perbandingan  penggunaan  elemen  kekuasaan  pada  tiga wilayah studi dalam pengelolaan mangrove .
Tabel 2 Perbandingan penggunaan elemen kekuasaan di tiga wilayah studi
Elemen
( Elements ) Definisi ( Definition ) DPK ( Village Pusong Kapal) DPTT ( Village  Pusong Telaga Tujoh) HKm ( Community forest )
Paksaan
( Coercions ) Mengubah perilaku dengan kekuatan  Adanya MOU kerja sama dengan KPH  Ada peraturan desa untuk perlindungan
mangrove  Ada aturan tak tertulis Norma aturan tak tertulis Adanya izin usaha pemanfaatan dan rencana operasional (Dis) Insentif ( Dis - Incentive ) Mengubah perilaku dengan keuntungan /kerugian  Aspek legalitas,
pemanfaatan hutan, HHBK, dan jasa lingkungan  Adanya sanksi dan denda
 Perlindungan kawasan hutan  Adanya sanksi dan denda Pemanfaatan kawasan, penanaman, pemanfatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHBK,
pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Adanya sanksi administrasi Informasi yang dominan ( Dominant
Information ) Mengubah perilaku dengan informasi unverified Adanya kepercayaan, Tidak memverifikasi informasi Adanya kepercayaan, Tidak memverifikasi informasi Adanya kepercayaan dan kewajiban, Tidak memverifikasi informasi
Sumber: hasil wawancara dengan informan dan pengamatan lapangan (2016)
Kasus di Kabupaten Aceh  Tamiang pada tahun 2015 yaitu masyarakat DPK melalui tokoh masyarakat dan kepala desa telah membuat komitmen bersama dengan Dinas Kehutanan Aceh di KPH wilayah 3 Aceh
dalam pengelolaan mangrove dengan Kampung Kuala Pusong Kapal seluas ± 361 ha, sesuai dengan nomor perjanjian kerjasama: 050/1149-V (Dishut Aceh) dan nomor: 470/76/2020 (Kampung Kuala Pusong Kapal). Komunikasi  dan  informasi  yang  intens  dan  kuat  dari  KPH  telah  meyakinkan  masyarakat  DPK,  tokoh masyarakat dan kepala desa untuk bekerja sama sebagai mitra koalisi dalam pengelolaan mangrove . Informasi adalah  alat  yang  ampuh  untuk  dapat  mendorong  dan  mengurangi  bias  pengguna  (Krott  2005; Wibowo dan Giessen 2015). Melalui informasi ini, KPH telah mengelola informasi dan menyebarluaskan pengetahuannya tentang  hutan  yang  digunakan  untuk  menghambat  kepentingan  bias  berbagai  kepentingan  para  aktor. Selanjutnya, Krott et al. (2014) berpendapat bahwa informasi dilihat sebagai sumber kekuatan ketika belum diverifikasi oleh aktor lain, yang akhirnya membuat keputusan berdasarkan hal itu. Ketika aktor menggunakan informasi  dari  aktor  lain  dan  tidak  memverifikasi  informasi  tersebut  dengan  sepenuhnya,  aktor  ini  telah memberikan kepercayaan buta yang mewakili hubungan kekuasaan.
Dari sudut komunikasi dan pengetahuan, Winkel (2012) menyebutkan bahwa dua elemen tersebut adalah aspek  kekuatan  yang  perlu  ditangani  dalam  tindakan.  Komunikasi  dan  pengetahuan  telah  dimanifestasikan oleh  KPH  sebagai  unsur  kekuasaan  yang  mempengaruhi  keputusan.  Munculnya  komitmen  ini  adalah  hasil musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa bersama dengan tokoh masyarakat yang merupakan anggota Majelis  Duduk  Setikar  Kampung  (MDSK).  Narasi  berikut  menjelaskan  pernyataan  kepala  desa  (Datuk Penghulu) Pusong Kapal.
“Ini  adalah  hasil  musyawarah  MDSK  dengan  datuk  penghulu  untuk  membuat  kerjasama  dengan  KPH Wilayah 3 dan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga kelestarian mangrove karena di kampung yang lama sebelum relokasi, kami sudah pernah merasakan pahit getirnya hidup akibat  pasang naik dan banjir yang melanda perkampungan kami hampir setiap tahun.” (B, Januari 2016).
Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat DPTT yang juga merupakan mantan kepala desa (Y, Maret 2016).
“Karena kami hidup di pulau dan di depan kami ini ada pulau telaga tujuh yang ditumbuhi oleh pohon – pohon bakau yang melindungi pulau kami dari terpaan angin, abrasi, air pasang dan lain-lain. Karenanya kami patut menjaganya dan di situ ada tumbuh pohon cemara laut (bak aron) yang merupakan penunjuk arah bagi para nelayan kami”.
Masyarakat  kedua  desa  (DPK  dan  DPTT)  dalam  mempertahankan  keberadaan  hutan mangrove telah memberlakukan  peraturan  tidak  tertulis  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  masyarakat  lokal  dalam perlindungan hutan mangrove . Namun untuk DPK selain aturan tidak tertulis, mereka telah membuat peraturan desa (Reusam Gampong) secara tertulis yaitu, Reusam Gampong nomor 02 tahun 2016 tentang perlindungan mangrove .  Jelas  bahwa  peran  kepala  desa  dan  tokoh  masyarakat  merupakan  faktor  penting  sebagai  bentuk kekuatan  aktor.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  menilai  kekuatan  aktor  sebagai  pendorong  dalam masyarakat (Maryudi et al. 2012).
Aktor  yang  paling  kuat  dapat  diidentifikasi  dengan  mengumpulkan  peran  mereka  sebagai  penguasa. Kekuatan  koersif  KPH  wilayah  3  meningkat  setelah  bermitra  dengan  masyarakat  DPK  dan  perangkatnya, khususnya  dalam  mempengaruhi  dinamika  kekuasaan  di  lapangan,  terutama  kemampuannya  untuk mempertahankan  kekuatan  koersifnya.  Perubahan  peta  lanskap  politik  ini  dilihat  dari  intensifikasi  patroli perlindungan  dan  pengamanan  hutan mangrove baik  oleh  masyarakat  DPK,  KPH  Wilayah  3,  atau  patroli bersama  yang  melibatkan  kedua  unsur  tersebut  ditambah  personil  dari  kepolisian.  Terkait  dengan  kegiatan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  DPK  dan  perangkat  desa  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  sama,  petikan wawancara dengan kepala desa (datuk penghulu) menjelaskan hal tersebut.
“Patroli bersama pernah beberapa kali kami lakukan dengan personil pengamanan hutan (pamhut) dari KPH dan kami berhasil menangkap 17 boat yang bermuatan kayu bakau. Kami telah bermusyawarah dengan bapak kapolres, apabila didapati ada masyarakat melakukan penebangan bakau akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan desa. Karenanya kami ingin membuat peraturan tersebut tertulis. Setiap melakukan patroli seminggu sekali kami melibatkan 5 orang dari desa. Kami juga bekerjasama dengan BPHM melakukan penanaman mangrove seluas 25 ha dan pembuatan bibit bakau sebanyak 15 000 batang” (B, Januari 2016).
Dari ketiga wilayah yang diamati, hanya DPTT yang tidak sepenuhnya terhubung dengan KPH Wilayah 3 dengan baik. Ini karena KPH masih mempersiapkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPH-JP) dan  memperkuat  struktur  organisasinya  di  tingkat  paling  rendah.  Hal  ini  dipertegas  oleh  kepala  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KKPH) Wilayah 3 (AM, Februari 2016).
“Kemitraan dengan DPK muncul setelah KPH dibentuk, di wilayah tertentu di blok pemanfaatan sesuai dengan  Permenhut  No  P.47/Menhut-II/2013. Kedepannya  kemitraan dengan DPK,  ada hak  dan  kewajiban yang  harus  dilaksanaan  oleh  kedua  belah  pihak  dan  kami  sangat  terbantu  dalam  hal  pengamanan  hutan dengan adanya kerjasama ini. Sedangkan, dengan HKm Bina Mufakat merupakan perizinan, di mana semua kegiatan menjadi tanggung jawab pemegang izin. Sementara dengan DPTT, direncanakan menjadi wilayah binaan KPH  yang nantinya dalam bentuk kemitraan yang sama seperti DPK. Ketiga wilayah ini masuk ke dalam  blok  pemberdayaan  masyarakat  sesuai  dengan  RPH-JP  KPH  Wilayah  3  untuk  priode  2015  sampai dengan 2024”.
Berdasarkan pernyataan di atas, jelas digambarkan bahwa KPH Wilayah 3 telah menunjukkan kekuasaan dengan  mengambil  panggung  politik  dan  memainkan  peran  sebagai  aktor  penting  yang  bertanggung  jawab atas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Di sisi lain, keuntungan (insentif) dari kerja sama ini adalah pengakuan legalitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, informasi dan bimbingan teknis yang diterima oleh masyarakat DPK.
Dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan mangrove dengan  skema  hutan  kemasyarakatan  oleh  HKm  Bina Mufakat  dalam  pelaksanaannya  banyak  aturan  tidak  dijalankan  sebagaimana  ditentukan.  Berikut  ini  adalah pernyataan kepala unit pengelolaan hutan (KKPH) Wilayah 3 yang memperkuat hal itu.
“Selama ini operasional HKm tidak berjalan dengan baik, tentu ada persoalan di situ. Secara konsep  HKm bagus  tetapi  di  lapangan  belum  menyelesaikan  masalah.  Karena  ada  konflik  tenurial  antara  masyarakat dengan pihak HKm. Kemudian pemegang izin punya kewajiban harus menanam dulu baru menebang ternyata penanaman tidak dilakukan kalaupun ada hanya sekedarnya karena lebih mengutamakan penebangan , di lain pihak pengamanan hutan juga belum maksimal dilakukan.”(AM, Februari 2016).
Beberapa masalah mempengaruhi kinerja KPH sebagai pengelola di tingkat tapak. Hal ini menunjukkan bahwa  masih  banyak  hal  secara  politik  yang  belum  dimaksimalkan  oleh  KPH  terutama  berkaitan  dengan kondisi sosial yang kompleks di lapangan. Kasus HKm merupakan salah salah satu dari banyak contoh konflik tenurial  antara  negara,  perusahaan,  dan  masyarakat.  Faktor  pendorongnya  mungkin  bervariasi.  Hal  ini menunjukkan adanya  tantangan  sosial yang harus dihadapi KPH.  Salah satu penyebab kegagalan kebijakan adalah hasil dari pengambil keputusan yang kurang memahami kondisi sosial yang kompleks (Diamond 2005). Bukti  tidak  adanya  kemampuan  HKm  dalam  mengamankan  area  di  bawah  pengelolaannya  adalah  dengan ditemukan banyak arang kayu yang berasal dari dalam wilayah kerja HKm. Walaupun mereka berdalih bahwa arang  tersebut adalah milik masyarakat di  luar kelompok petani HKm.  Namun hal  ini menunjukkan bahwa pengawasan terbatas pada laporan administratif tanpa makna sebagai instrumen pengendalian izin. Ketika hal ini  dikonfirmasikan  kepada  pengurus  HKm  untuk  mengklarifikasi  masalah  ini  diperoleh  jawaban  sebagai berikut.
“Kewajiban kami adalah melakukan penanaman dan pengamanan kawasan hutan. Kami akui memang ada penebangan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam areal kami untuk dijadikan arang bakau”. (S, Januari 2016).
Dengan demikian keberhasilan aktor dalam mempengaruhi aktor lain sebagaimana yang mereka inginkan dalam pengelolaan hutan, tergantung pada bagaimana aktor dapat menggunakan sumber daya dalam jaringan untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan KPH sebagai penguasa di tingkat tapak dicapai dengan pendekatan kepada masyarakat lokal melalui pengelolaan bersama dan pembagian peran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan kehutanan. Selain itu, masyarakat lokal diberi akses ke pengelolaan dan pemanfaatan hutan  (produk  hutan  non-kayu  dan  jasa  lingkungan).  Melalui  perjanjian  ini,  masyarakat  dituntut  untuk mematuhi  aturan  yang  disepakati.  Kepala  desa  sebagai  elit  lokal  sangat  berpengaruh  dalam  menentukan kebijakan desa  yang mendorong kerjasama dengan KPH sehingga warga desa diberi hak  untuk mengakses,
menggunakan  dan  mengelola  hutan  mereka.  Pengelolaan  hutan  dalam  praktek  hanya  mungkin  dilakukan dengan kerjasama semua pihak dan melaksanakan instrumen berbagai peraturan (Krott 2005).

## SIMPULAN
Hasil pemetaan pola hubungan para aktor dalam pengelolaan mangrove di KPH wilayah 3 Provinsi Aceh menggunakan  SNA  menunjukkan  hubungan  yang  lemah.  Meskipun  demikian  dari  hasil  analisis  ini  dapat diketahui  peranan  setiap  aktor  dalam  jaringan  sosial  yang  dihasilkan,  sehingga  dapat  diketahui  aktor  mana yang  memiliki  kemampuan  untuk  bertukar  informasi  seputar  pengelolaan mangrove .  Di  samping  itu,  aktor mana saja yang cenderung mudah untuk mengakses informasi dalam jaringan dapat diidentifikasi, demikian pula  aktor  yang  memiliki  peran  yang  penting  dalam  jaringan  karena  berperan  sebagai  penghubung  untuk pertukaran  informasi.  Penilaian  kekuasaan  aktor  sebagai  kekuatan  pendorong  di  masyarakat  yang mempengaruhi aktor-aktor lain di tiga wilayah studi menempatkan KPH sebagai aktor kuat dan berpengaruh yang  telah  memainkan  peran  yang  besar  dalam  menjalankan  kebijakannya  untuk  membangun  hubungan, keterhubungan, kolaborasi, aksi kolektif, kepercayaan, dan kerjasama dengan masyarakat dan elit lokal sebagai sekutu dalam membangun jaringan yang bukan hanya untuk tujuan organisasi mereka sendiri tetapi juga tujuan kolektif. Interaksi yang terus menerus  untuk  memotivasi kegiatan  kolektif akan membuat  jarak  komunikasi lebih pendek dalam membangun kepercayaan antar aktor dari waktu ke waktu sehingga akan memungkinkan hubungan ini menjadi dilembagakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agneessens F, Borgatti SP, Everett MG. 2017. Geodesic based centrality: Unifying the local and the global. Social Network . 49:12-26. http://dx.doi.org /10.1016/ j.socnet. 2016.09.005.
Agrawal A, Chhatre A. 2006. Explaining success on the commons: community forest governance in the Indian himalayas. World Deveplovment . 34:49-166.
Agrawal  A,  Chhatre  A,  Hardin  RR.  2008.  Changing  governance  of  the  world's  forests. Science .  320:1460– 1462. doi: 10.1126/science.1155369.
Bohn A, Feinerer  I, Hornik K, Mair P. 2011. Content based social network analysis of mailing lists. The R Journal . 3(1):11-18.
Borgatti SP, Everett MG, Freeman LC. 2002. Ucinet 6 for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.
Borgatti SP, Mehra A, Brass DJ, Labianca G. 2009. Network on social analysis in the social sciences. Science . 323:892-895. http://dx.doi.org/10.1126/science.1165821.
Brekke  JS.  2012.  Shaping  a  science  of  social  work. Research  on  social  work  practice .  22:455-464. http://dx.doi.org/10.1177/1049731512441263.
Creswell  JW.  2012. Research  Design.  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed.  “Edisi  ke-3” . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Diamond. 2005. Collapse: how societies choose to fail or service . London (UK): Penguin Books.
Hakansson  H,  Ford  D.  2002.  How  should  companies  interact  in  business  networks?. Journal  of  Business Research . 55(2):133–139. doi: 10.1016/S0148-2963(00)00148-X.
Hakansson  H,  Snehota  I.  2006.  No  business  is  an  island:  The  network  concept  of  business  strategy. Scandinavian Journal of  Management . 22(3):256–270. doi: 10.1016/j. scaman.2006.10.005.
Hanneman RA, Riddle M. 2011. A brief introduction to analyzing social network data. In the Sage Handbook of Social Network Analysis; Scott J., Carrington, PJ, Eds. SAGE: Thousand Oaks, CA, USA. 40-54.
Hasanagas N. 2004. Power Factor Typology Through Organizational and Network Analysis . Stuttgart: Ibidem.
Kadushin  C.  2012. Understanding  social  networks:  Theories,  concept  and  finding .  New  York:  Oxford University Press.
Knoke D, Yang S. 2008. Social Network Analysis . Los Angeles: Sage Publications.
Krott, M.,  2005. Forest Policy Analysis. Springer.
Krott  M,  Bader  A,  Schusser  C,  Devkota  R,  Maryudi  A,  Giessen  L,  Aurenhammer  H.  2014.  Actor-  centred power:  The  driving  force  in  decentralized  community  based  forest  governance. Forest  Policy  and Economics. 49:34-42.
Kusmana  C.  2012. Management  mangrove  ecosystem  in  Indonesia.  Paper  Presented  in  Workshop  on Mangrove Re-Plantation and Coastal System Rehabilitation. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Kusmana C. 2016. Mangrove resource uses by local community in Indonesia. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 6(2):217-224. doi: 10.19081 /jpsl. 2016. 6.2.217.
Maryudi A. 2011. The contesting aspirations in the forest. Actors Interests and Power in Community Forestry in Java, Indonesia [dissertation]. Jerman: Universitatsverlag Goettingen.
Maryudi A, Devkota R, Schusser S, Yufanyi C, Salla M, Aurenhammer H, Rotchanaphatharawit R, Krott M.
2012. Back to basics: considerations in evaluating the outcomes of community forestry. Forest Policy and Economics . 14(1):1-5.
Otte E, Rousseau R. 2002. Social network analysis:  a Powerful Strategy, also for the  information sciences. Journal of Information Science . 28:443-455. doi: 10.1177/ 016555150202800601.
Scott J. 2011. Social Network Analysis. Theory and Application.
Stanton  NA,  Walker  GH,  Sorensen  LJ.  2012.  It's  a  small  world  after  all:  contrasting  hierarchical  and  edge networks in a simulated intelligence analysis task. Ergonomics . 55:265-281.
Sudtongkong C, Webb EL. 2008. Outcomes of state vs community based mangrove management in Southern Thailand. Ecology and Society . 13(2):27-50.
Tsvetovat M, Kouznetsov A.  2011. Social network analysis for startup . California: O’Reilly Media.
Horn  CV,  Baumer  D,  Gormley  W.  2001.  Politics  a  public  policy  (3rd  ed),  washington  DC:  Congressional Quarterly Press.
Waryanto NH, Insani N. 2012. Aplikasi teori pada graf pada analisis jejaring sosial dan penerapannya pada suatu struktur organisasi. Jurnal Sains Dasar .
Weber M. 2000. Basic concepts in Sociology. New York: Citadel Press.
Wibowo A, Giessen L. 2015. Absolute and relative power gains among state agencies in forest-related land use politics: the Ministry of Forestry and its competitors in the REDD+ programme and the One Map Policy in Indonesia. Land Use Policy. 49:131-141. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.
Winkel  G.  2012.  Foucault  in  the  forests—A  review  of  the  use  of  ‘Foucauldian’  concepts  in  forest  policy analysis. J. Forest Policy and Economics . 16(5):81–92. doi: 10.1016/j.forpol. 2010.11.009.