## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692 E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx
PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DEMI MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
(Beraucracy Simplification And Institutional
Transformastion To Achieve Primary Public Services In West Java Province Government)
Harky Ristala 1
Muhammad Aldi Rahmandika 2
Universitas Jenderal Achmad Yani 1 Universitas Jenderal Achmad Yani 2
Email: harky.1401@gmail.com

## Abstrak
Penyederhanaan  Birokrasi  dan  Transformasi  Kelembagaan  menjadi  urgensi Pemerintahan  saat  ini.  Hal  tersebut  bukan  hanya  karena  Amanah  dari  Peraturan  dari Pemerintah Pusat melainkan tuntutan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan Publik yang cepat dan akurat. Hadirnya Pelayanan Publik yang prima dapat diwujudkan dengan  hadirnya agile  organizations yang  memanfaatkan  kondisi  kolaborasi  antara bidang  melalui  jabatan  fungsionalnya.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  menjawab Amanah serta Tuntutan dari masyarakat dengan mewujudkan Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaannya demi terciptanya pelayanan Publik yang Prima dan cepat serta akurat.
Kata  Kunci  : Birokrasi,  Kelembagaan,  Pelayanan  Publik,  Transformasi,

## Penyederhanaan

## Abstract
Bureaucracy  simplification  and  institutional  transformation  are  the  urgency  of  the current government. This is not only because of the mandate of the Central Government Regulations,  but  also  the  demands  of  the  people  who  expect  fast  and  accurate  public services.  The  presence  of  excellent  public  services  can  be  realized  by  the  presence  of agile organizations that take advantage of the conditions of collaboration between fields through  their  functional  positions.  The  West  Java  Provincial  Government  responds  to

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx
the  mandate  and  demands  of  the  community  by  realizing  Bureaucracy  Simplification and Institutional Transformation in order to create excellent and fast and accurate public services.
Keyword : Bureaucracy, Institutional, Public Services, Transformation,
Simplification

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pelayanan  publik  merupakan  amanat  konstitusi,  sebagaimana dijelaskan  bahwa  negara  memiliki  kewajiban  atas  penyelenggaran  pelayanan  publik yang  baik  untuk  melengkapi  kebutuhan  dasar  dan  hak  sipil  warga  negara  atas  barang publik,  jasa  publik  dan  pelayanan  adminsitratif.  Pelayanan  publik  dapat  dikatakan pelayanan  prima  apabila  dalam  pelaksanaannya  tidak  menyulitkan,  prosedur/tata  cara pelayanan  diselenggarakan  secara  mudah,  lancar,  cepat,  tidak  berbelit-belit,  mudah dipahami  dan  mudah  dilaksanakan  oleh  masyarakat  yang  meminta  pelayanan.  Hal tersebut  memberikan  konsekuensi  terhadap  pelaksanaan  pemerintahan  yang exist saat ini dimana dalam segi birokrasi dan kelembagaan mewujudkan pelayanan publik  yang cepat  dan  akurat  masih  dianggap  inefisiensi.  Terjadinya  inefisiensi  birokrasi  dalam melaksanakan pelayanan publik dapat terlihat dari aspek kelembagaan yang cenderung “gemuk”  yang  berdampak  pada  lamanya  pengambilan  keputusan  sehingga  pelayanan publik  yang  diharapkan  berjalan  cepat  dan  akurat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat akan sulit terwujud.
Secara  operasional  sejumlah  aturan  perlu  ditetapkan  sebagai  landasan  yuridis yang penting bagi pembenahan birokrasi saat ini, hal tersebut terbukti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun  2021,  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Reformasi  dan Birokrasi  Nomor  25  Tahun  2021,  dan  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 800/3484/OTDA.  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  menindaklanjuti  beberapa  peraturan yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  terkait  penyederhanaan  birokrasi  dalam  aspek kelembagaan  melalui  pembenahan  struktur  organisasi,  transformasi  kelembagaan,  dan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx
penyederhanaan  birokrasi  sehingga  diharapkan  pelayanan  publik  yang  prima  dapat diwujudkan.
Case study yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi menarik  untuk  penulis  lakukan  penelitian  menggunakan  metode  kajian  pustaka  atau studi  kepustakaan.  Yaitu,  metode  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan mempelajari  data  yang  dikumpulkan  dari  buku,  majalah,  dan  artikel-artikel  yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah (Wiratna, 2014). Selain itu dijelaskan pula oleh  M.  Nazir  didalam  bukunya  yang  berjudul  ‘metode  Penelitian’  dijelaskan  bahwa studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,  laporan-laporan,  dan  catatan-catatan  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang  dipecahkan  (Nazir,  1988).  Dalam  melakukan analisa penelitiannya penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam menyajikan data  untuk  mendapatkan  jawaban  dari  suatu  permasalahan  yang  sedang  penulis  bahas. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu dimana analisa yang digunakan  untuk  memenuhi  aspek-aspek  normatif  (yuridis)  melalui  metode  yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan gambaran dari data yang  diperoleh  lalu  menghubungkannya  satu  sama  lain  hingga  mendapatkan  suatu kejelasan atas suatu gambaran yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya.

## PEMBAHASAN

## Pelayanan Publik
Di  era  globalisasi,  paradigma  penyelenggaraan  pemerintah  telah  terjadi pergeseran dari paradigma rule goverment menjadi good governance pemerintah dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  publik.  Adanya pergeseran paradigma instansi pemerintah yang mendasar di berbagai bidang kehidupan manusia  menjadi  tantangan  bagi  administrasi  publik,  sejalan  dengan  meningkatnya kebutuhan  terhadap  pelayanan  masyarakat  yang  efesien  dan  responsif.  Dimana pemerintah  menjadi  tumpuan  masyarakat  terhadap  urusan  administratif  yang  bersifat kewajiban  sebagai  sipil.  Sehingga  pelayanan  terhadapa  masyarakat  diharapkan  dapat memainkan  peranan  penting  dalam  upaya  peningkatan  daya  saing  dan  pembangunan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx
nasional,  bukan  sebagai  sumber  infesien  dan  hal  –  hal  yang  bersifat  maladministrasi (Jimmy Arief Saud Parsaoran, 2017).
Peran  pemerintah  dalam  sektor  publik  lebih  dominan  daripada  sektor  swasta. Oleh  karena  itu  itu  fungsi-fungsi  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  itu  sebagai  besar diantaranya  secara  langsung  atau  tidak  menyangkut  pelayanan  publik,  maka  dengan sendirinya  distribusi  atas  paket-paket  pelayanan  yang  disediakan  pemerintah  itu  pada umumnya  akan  dilakukan  melaui  struktur  dan  mesin  birokrasi  pemerintah.  Untuk  itu pemerintah  kini  sudah  berbenah  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  publik yang dimana hal ini sudah Undang-Undang yang mengatur pelayanan publik. Aturan ini tertuang  di  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik. Dalam Bab  II  Pasal  3b  disebutkan  tujuan  peraturan  perundang-undangan ini  adalah terwujudnya  sistem  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan  asas-asas umum  pemerintahan  dan  korporasi  yang  baik.  Dengan  demikian  jelas  bahwa pemerintahan harus memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

## Birokrasi Pemerintahan
Pemerintah  dengan  seluruh  jajarannya  biasa  dikenal  sebagai  abdi  negara  dan abdi  masyarakat.  Dalam  bahasa  yang  sederhana  peranan  tersebut  diharapkan  terwujud dalam  pemberian  berbagai  jenis  pelayanan  yang  diperlukan  oleh  seluruh  warga masyarakat.
Pemerintahan  suatu  negara  di  tingkat  pusat  terdiri  atas  berbagai  satuan  kerja yang dikenal dengan berbagai nomenklatur seperti kementerian, departemen, direktorat jenderal,  badan,  biro  dan  sebagainya,  sebagian  di  antaranya  mempunyai  satuan-satuan kerja di seluruh wilayah kekuasaan negara, juga  dikenal aparatur pemerintahan daerah dengan  berbagai  macam  nomenklatur  pula  seperti  yang  ada  di  tingkat  provinsi, kabupaten/kota,  kecamatan,  kelurahan  dan  desa.  Keseluruhan  jajaran  pemerintahan negara  tersebut  merupakan  satuan  birokrasi  pemerintahan  yang  juga  dikenal  dengan istilah civil service. Di antaranya berbagai satuan kerja yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan,  terdapat  pembagian  tugas  yang  pada  umumnya  didasarkan  pada  prinsip fungsionalisasi.  Disoroti  dari  segi  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat, fungsionalisasi  berarti  bahwa  setiap  instansi  Pemerintah  berperan  selaku  penanggung

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx
jawab  utama  atas  terselenggaranya  fungsi  tertentu,  dan  perlu  bekerja  secara terkoordinasi  dengan  instansi  lain.  Setiap  instansi  Pemerintah  mempunyai  “kelompok pelanggan” (clientele groups). Kepuasan kelompok pelanggan inilah yang harus dijamin oleh  birokrasi  pemerintahan,  antara  lain:  kelompok  masyarakat  yang  memerlukan pelayanan  di  bidang  pendidikan  dan  pengajaran  dilayani  oleh  instansi  yang  secara fungsional  menangani  bidang  pendidikan  dan  pengajaran,  kelompok  masyarakat  yang termasuk kelompok produktif dan mencari nafkah dengan bekerja bagi organisasi atau perusahaan  menjadi  “pelanggan”  bagi  instansi  yang  mengurus  ketenagakerjaan,  warga masyarakat  yang  ingin  meningkatkan  kesehatan  atau  pengobatan  menjadi  pelanggan dari  instansi  yang  menangani  kesehatan  rakyat  secara  nasional,  yaitu  Departemen Kesehatan,  para  industriawan  dan  usahawan  baik  di  sektor  riil  atau  formal  maupun informal menjadi pelanggan dari instansi yang menangani industri dan perdagangan dan sebagainya. Jadi, pada dasarnya masyarakat ingin mendapatkan pelayanan  yang sesuai dengan harapannya, yaitu mengharapkan pelayanan yang cepat, bersahabat, dan mudah tanpa prosedur yang berbelit-belit.
Pada  dasarnya  Pemerintah  beserta  seluruh  jajaran  aparatur  birokrasi  bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan nasional, tetapi merupakan kenyataan bahwa peranan Pemerintah dengan seluruh  jajarannya  bersifat  dominan.  Pemerintah  berfungsi  antara  lain  untuk menjabarkan strategi pembangunan nasional menjadi rencana pembangunan, baik untuk kepentingan  jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan  jangka  pendek.  Aparat  birokrasi Pemerintah  pulalah  yang  harus  menciptakan  iklim  yang  kondusif  untuk  meningkatkan kepedulian  dan  partisipasi  berbagai  kelompok  di  masyarakat,  bahkan  juga  dalam mengalokasikan  sumber  daya  dan  dana  tertentu,  untuk  menyelenggarakan  fungsi tersebut,  birokrasi  Pemerintah  harus  menjadi  instrumen  yang  andal,  tangguh,  dan profesional,  ciri-ciri  tersebut  berlaku  bagi  seluruh  jajaran  birokrasi.  Akan  tetapi merupakan  tuntutan  kuat  bagi  mereka  yang  tergolong  sebagai  elite  birokrasi  atau  elite administrasi,  artinya  mereka  mendapat  kepercayaan  menduduki  jabatan  manajerial publik tingkat tinggi dan mengemban misi pengabdian kepada kepentingan negara dan bangsa.  Oleh  karena  itu,  elite  administrasi  atau  elite  birokrasi  harus  mampu  berperan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx
selaku administratif policy  makers dan sebagai pelaksana keputusan politik  yang telah dirumuskan  dan  ditentukan  oleh  elite  politik.  Agar  mampu  menampilkan  kinerja  yang memuaskan,  elite  administratif  harus  memelihara  hubungan  kerja  yang  bersifat kooperatif  dengan  elite  politik.  Hubungan  kerja  yang  serasi  dan  kerja  sama  yang harmonis dikatakan mutlak

## Kelembagaan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan  pemerintahan  daerah  tidak  akan  lepas  dari  adanya  urusan pemerintahan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  daerah.  Urusan  pemerintahan  itu selanjutnya diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah. Fungsi utama yang  harus  dijalankan  saat  ini  oleh  pemerintah  daerah  adalah  fungsi  pelayanan masyarakat;  fungsi  pembangunan;  dan  fungsi  perlindungan.  Pembentukan  organisasi perangkat  daerah  ini  berkaitan  dengan  tuntutan  perubahan  dalam  upaya  mewujudkan tata pemerintahan  yang baik (Good Governance). Organisasi perangkat daerah bersifat flexibel dan adaptif, Untuk itu dibutuhkan struktur organisasi untuk mengatur hubungan bagian-bagian  dari  komponen  dan  posisi  dalam  suatu  organisasi.  Dengan  struktur organisasi yang jelas, maka komponen dan posisi pendukung organisasi dapat diuraikan secara  jelas.  Selain  itu,  struktur  juga  menggambarkan  kegiatan  koordinasi  dan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  unit  organisasi.  Organisasi  perangkat  daerah  ini diharapkan  dapat  mengakomodasi  kebutuhan  perubahan  dalam  masyarakat  dan memungkinkan  administrasi  publik  menata  kembali  kehidupan  masyarakat.  Apalagi sampai  saat  ini  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam prakteknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (spanning of interest) Terlebih lagi dalam Negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk memegang kendali atas  berbagai  urusan  pemerintahan  sangat  jelas  Perubahan  kelembagaan  daerah semestinya tidak hanya ditumpukan pada dimensi yuridis-formal, akan tetapi harus juga secara  kuat  memperhatikan  kebutuhan  pemerintahan  daerah.  Hal  ini  karena  tujuan pembentukan  organisasi  pemerintahan  tentu  saja  bukan  sekedar  untuk  tertib administrasi,  namun  juga  merupakan  instrumen  yang  akan  bekerja  Oleh  karena  itu diperlukan  administrasi  yang  baik,  organisasi  yang  efisien,  aparatur  yang  memiliki kompetensi, serta budaya administrasi  yang melayani dan memberdayakan masyarakat

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx
untuk  memastikan  misi  dasar  pemerintahan  lokal  berlangsung.  Diperlukan  organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas  serta  memudahkan  bagi  penerima  layanan.  Kondisi  ini  menjadikan kelembagaan  yang  tidak  berbelitbelit  serta  prosedur  pelayanan  yang  mudah  dipahami oleh  masyarakat  serta  memberikan  kejelasan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat. Sebagai bagian dari reformasi administrasi publik pada era otonomi daerah.

## Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Dengan berbagai dinamika  yang terjadi terkait kondisi birokrasi  yang terjadi di Indonesia  maka  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Reformasi  dan  Birokrasi  mengeluarkan  Peraturan  Nomor  17  Tahun  2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun  2021,  dan  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  800/3484/OTDA.  Peraturan tersebut  dikeluarkan  dalam  rangka  transformasi  jabatan  fungsional  guna  mendukung mekanisme  kerja  organisasi  yang  dinamis,  lincah,  dan  profesional  dalam  pelaksanaan tugas  pejabat  fungsional  maka  diperlukan  penghentian  sementara  pengusulan  jabatan fungsional baru.  Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB 17/2021, pejabat administrasi yang  terdampak  penyederhanaan  birokrasi  pemerintah  diberikan  kesempatan  untuk beralih ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan.
Adapun  pengusulan  jabatan  fungsional  yang  telah  masuk  dan  dalam  poses penetapan  dapat  tetap  dilanjutkan  dengan  mempertimbangkan  pola  baru  yang  sedang dipersiapkan  oleh  Kementerian  PANRB  guna  mendukung  mekanisme  kerja  yang  baru dengan  pembinaan  dan  pengelolaan  yang  lebih agile dan  dinamis  sesuai  dengan kebutuhan organisasi.
Dalam  hal  pemerataan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional  dalam masa moratorium pengusulan jabatan fungsional adalah sebagai berikut:
1. Pejabat  administrasi  dapat  diangkat  dalam  jabatan  fungsional  yang  serumpun dan  mendekati  tugas  dan  fungsi  jabatan  administrasi  sebelumnya  dengan pelaksanaan  tugas  yang  dapat  disetarakan  dengan  butir-butir  kegiatan  jabatan fungsional yang baru berdasarkan tugas dan fungsi pada unit organisasinya.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692 E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx
2. Penyetaraan  kegiatan  dengan  butir  kegiatan  dalam  jabatan  fungsional  dapat diajukan  dengan  mempertimbangkan  persetujuan  atasan  langsung  yang bersangkutan  sebelum  disampaikan/diusulkan  kepada  tim  penilai  angka  kredit jabatan fungsional.
3. Penghasilan  pejabat  fungsional  diberikan  sesuai  dengan  penghasilan  dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil  penyetaraan  pejabat  karena  adanya  perpindahan  jabatan  atau  kenaikan jenjang jabatan.
4. Kenaikan  pangkat  pejabat  fungsional  hasil  penyetaraan  yang  diangkat  sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat  April  2022  dan  Oktober  2022  dapat  dipertimbangkan  untuk  diberikan kenaikan  pangkat  reguler  pada  pangkat  puncak  dalam  jabatan  administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan.
Adapun  informasi  di  atas  hanya  berlaku  bagi  pejabat  fungsional  hasil penyetaraan  yang  terdampak  penyederhanaan  birokrasi  pemerintah,  sehingga  apabila terdapat  pengangkatan  dalam  jabatan  fungsional  di  luar  penyetaraan  namun mendapatkan  perlakuan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  dibatalkan  dan  dinyatakan tidak berlaku.
Menindaklanjuti  hadirnya  peraturan  tersebut  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat menyiapkan  suatu  skema  yang  tertata  melalui  Penyederhanaan  Birokrasi  dan Transformasi Kelembagaan di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Setiawan  Wangsaatmaja  dalam  paparannya  pada  Forum Perangkat Daerah DP3AKB Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa:
“Indikator  penyederhanaan  birokrasi  tidak  akan  berhasil  jika  tata  caranya  tidak benar.  Oleh  karena  itu  tata  cara  yang  benar  adalah  dengan  memangkas  sistem birokrasi dari yang asalnya sangat Panjang kita hilangkan itu semua.”
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  memang  mempersiapkan  pelaksanaan kepemerintahan  dengan  cara  yang  baru,  dalam  paparannya  Sekda  Provinsi  Jawa  Barat menjelaskan  bahwa  saat  ini  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  melakukan  Transformasi Kelembagaan  melalui  pemangkasan  birokrasi.  Salah  satunya  dengan  memangkas

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx
jabatan structural Eselon 4 yaitu menjadi jabatan fungsional. Dalam paparannya beliau menyebutkan bahwa:
“Kondisi  sebelum  adanya  pemangkasan  biasanya  antar  kepala  seksi  itu  tidak saling  bantu,  bahkan  antar  kepala  seksi  ada  yang  setiap  kegiatannya  tidak diketahui oleh antar kepala seksi. Padahal permasalahan ini sudah sangat banyak sekali dan jika ditangani secara birokratis tentu akan  sangat sulit.”
Dengan  pemangkasan  jabatan  tersebut  maka  diharapkan  Pemerintah  Provinsi Jawa Barat menjadi Agile Organizations. Konsep Agile Organizations setidaknya dalam satu  bidang,  seluruh  jabatan  fungsionalnya  dapat  membantu  antar  bidang  yang  lain. Karena memang saat ini fungsi pemerintah dalam pelayanan publik maupun menjawab permasalahan  masyarakat  yang  ada  tentu  sifatnya  merupakan  lintas  bidang,  sehingga permasalahan  tersebut  tidak  dapat  hanya  diselesaikan  oleh  satu  bidang  saja.  Perlu adanya Konsep Kolaborasi antar bidang memanfaatkan adanya jabatan fungsional.

## KESIMPULAN
Transformasi  Kelembagaan  serta  Penyederhanaan  Birokrasi  yang  diaplikasikan oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  bentuk  tindak  lanjut  hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun  2021,  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Reformasi  dan Birokrasi  Nomor  25  Tahun  2021,  dan  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 800/3484/OTDA.  Selain  karena  hadirnya  Peraturan  tersebut  memang  kondisi  saat  ini terkait  pelayanan  publik  maupun  permasalahan  masyarakat  memerlukan agile organizations yang  menerapkan  Kerjasama  lintas  bidang  memanfaatkan  jabatan fungsional.  Sehingga  dalam  menjawab  permasalahan  masyarakat  maupun  memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat dapat terlaksana secara cepat dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Wiratna, S. (2014). Metodologi Penelitian. Kabupaten Bantul: Pustaka Baru Press.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692 E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## B. Jurnal
Situmorang, C. H. (2019). Studi Analisis Undang-undang Aparatur Sipil
Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi. Jurnal Sosial dan
Humaniora , 317-336.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021

## D. Website
Jimmy Arief Saud Parsaoran, S. (2017, November 14). Dasar – Dasar Pelayanan
Publik Dalam Rangka Memenuhi Pelayanan Prima Di Sektor Pemerintahan .
Retrieved from Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/dasar- %E2%80%93-dasar-pelayanan-publik-dalam-rangka-memenuhi-pelayanan- prima-di-sektor-pemerintahan