## Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan

## Dwi Siska Susanti, Nadia Sarah, Nurindah Hilimi
Sustain (Mitra Juang Mandiri)
Dwi.siska@sustain.id
Nadia.Sarah@sustain.id
Nurindah.hilimi@sustain.id
p-ISSN 2477-118X e-ISSN 2615-7977

## A B S T R A K
Berdasarkan data penanganan kasus tindak pidana korupsi maupun berbagai survei dan penelitian terkini menunjukkan bahwa pihak swasta atau korporasi di Indonesia tidak hanya sebagai korban dari sistem yang korup, namun juga menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Oleh karenanya, korporasi merupakan salah satu pihak yang seharusnya turut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Penerapan praktik pencegahan korupsi oleh internal korporasi telah jamak dilakukan di beberapa negara, hal ini memungkinkan untuk dapat diterapkan pula di Indonesia dengan penyesuaian lebih lanjut dalam konteks Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memperkaya kajian dan studi mengenai strategi pencegahan korupsi di sektor swasta/korporasi yang dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi secara nasional. Pembahasan dilakukan dalam tiga bagian. Pertama , membahas kebijakan dan
regulasi antikorupsi di Indonesia yang terkait dengan korporasi. Kedua , membahas program antikorupsi yang dapat diterapkan oleh korporasi. Ketiga , membahas efektivitas program antikorupsi oleh korporasi.
Kata Kunci: Bisnis, Pencegahan Korupsi, Program Antikorupsi, Kepatuhan, Korporasi.

## A B S T R A C T
According to the corruption cases reports, survey and research has shown that private sector or corporation is not only a victim of corrupted system in Indonesia, but also itself as an actor who commited to corruption. Therefore, a corporation shall actively contribute in preventing corruption. The anti-corruption preventing practices has commonly impelemented in several countries which potentially to be implemented as well in Indonesia with adjustment in Indonesia’s context. This paper is aims to enrich research and study on corruption prevention strategy by private sector/corporation that could contribute to the national corruption prevention strategy. This paper discussion is fall into three parts. First, to examine the anticorruption policy and regulation in relevant for corporation. Second, to identify how a corporation implement an anti-corruption program. Third, to identify how a corporation could maintain the
effectiveness of its anti-corruption program.
Keywords: Anti-Corruption Program, Business, Compliance, Corporation, Corruption Prevention.

## A .   P E N D A H U L U A N
Tidak dimungkiri lagi, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam sendi-sendi kehidupan negara dan bangsa, menghambat pembangunan, perekonomian berbiaya tinggi dan dampak buruk lainnya. Korupsi yang selama ini dianggap hanya terjadi di sektor pelayanan publik dan melibatkan aparatur negara, nyatanya juga terjadi dalam dunia bisnis dan melibatkan pelaku dari unsur mereka (individu maupun korporasi). The Global
Competitiveness Report 2017-2018 menunjukkan fakta bahwa korupsi masih menjadi faktor utama permasalahan dalam berbisnis di Indonesia dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia (World Economic Forum, 2017). Survei Indeks Persepsi Korupsi
(IPK) yang dilakukan oleh Transparency International (TI) mencatat skor IPK Indonesia pada tahun 2017 sebesaar 36 dari 100, skor yang sama dengan tahun sebelumnya (TI, 2017). Lebih lanjut, berdasarkan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK sejak tahun 2004 sampai dengan 31 Mei 2018 tercatat bahwa pelaku dari sektor swasta menduduki jumlah pelaku korupsi kedua terbesar (198 orang) setelah pelaku dari Anggota Legislatif (205 orang) (KPK, 2018). Data ini menunjukkan bahwa pihak swasta/korporasi selain menjadi korban dari sistem yang korup, juga menjadi pelaku korupsi.
Lebih lanjut, hasil survei yang dilakukan oleh TI Indonesia (TII) tahun 2017 terhadap pelaku usaha di 12 kota menunjukkan 51% pelaku usaha menganggap korupsi bukan masalah penting dan bahkan hanya 5 dari 10 pelaku usaha yang mengetahui adanya UU Tindak Pidana Korupsi (TII, 2017a). Dalam Transparency in Corporate Reporting 2017, TII juga mencatat rendahnya transparansi dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia dengan skor 3.5 dari 10, yang mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan besar di Indonesia kurang transparan dan berpotensi gagal membuktikan keberadaan program antikorupsi, gagal mengungkapkan struktur kepemilikan perusahaan yang transparan, dan gagal untuk melaporkan laporan keuangan antarnegara secara transparan (TII, 2017b).
Sejak tahun 2003, masyarakat dunia melalui Konvensi PBB tentang Antikorupsi (United Nation Convention Against Corruption-UNCAC) telah menyepakati bahwa pihak swasta/korporasi merupakan salah satu pilar penting dalam upaya pencegahan korupsi. 1 Namun, jika melihat data keterlibatan pelaku korupsi dari pihak swasta/ korporasi dan rendahnya upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia, maka perlu dilakukan analisis atas kebijakan dan regulasi terkait yang berlaku di Indonesia serta upaya- upaya pencegahan korupsi yang dapat dilakukan korporasi untuk meningkatkan peran sertanya dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memperkaya studi mengenai strategi pencegahan korupsi di sektor swasta/korporasi yang dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi secara nasional.
Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan tiga pokok permasalahan yang akan dibahas yakni: Pertama , bagaimana
1   Konvensi PBB tentang Antikorupsi telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against
Corruption
kebijakan dan regulasi Indonesia terkait penegakan dan pencegahan korupsi oleh korporasi? Kedua, bagaimana program antikorupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi? dan ketiga , bagaimana korporasi menjaga efektivitas program antikorupsi?
Metode kajian dalam tulisan ini menggunakan metode analisis kualitatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan studi literatur, analisa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan. Pembahasan memfokuskan pada ruang lingkup kebijakan dan regulasi yang terkait dengan korporasi serta praktik terbaik ( best practices ) upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh korporasi.

## B .   P E M B A H A S A N
1. Kebijakan dan Regulasi Antikorupsi terkait Korporasi Korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipidana jika melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 26 UNCAC yang telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  menegaskan  pentingnya  setiap negara peserta konvensi untuk memiliki regulasi yang mengatur pertanggungjawaban korporasi jika melakukan tindak pidana korupsi baik berupa sanksi pidana, perdata maupun administrasi yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan ( monetary sanction ). UNCAC menegaskan tindakan-tindakan yang seharusnya  dilarang  dan  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana korupsi termasuk jika perbuatan ini dilakukan oleh korporasi yakni:
(1) Bribery of national public official atau penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (Pasal 15); (2) Bribery  of  foreign  public  officials and  official  of  public  international  organizations atau penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik (Pasal 16); (3) Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by public official atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik (Pasal 17); (4) Trading in influence atau memperdagangkan pengaruh (Pasal 18); (5) Abuse of function atau penyalahgunaan fungsi (Pasal 19); (6) Illicit enrichment atau memperkaya diri secara tidak sah (Pasal 20); (7) Bribery in the private sector atau penyuapan pada sektor swasta (Pasal 21); (8) Embezzlement of property in the private sector atau penggelapan kekayaan dalam sektor swasta; (9) Laundering of proceeds of crime atau pencucian hasil kejahatan; (10)
Concealment atau penyembunyian; (11) Obstruction of justice atau perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (UNCAC, 2003).
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Korupsi) telah mengkualifikasikan  korporasi  sebagai  pelaku  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan hal ini yakni: (1) Pasal 1 angka 3: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”; Pasal 1 angka 1: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”; Pasal 20 ayat (1): “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”; Pasal 20 ayat (2): “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”; Pasal 20 ayat (7): “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”
Walaupun UU Tindak Pidana Korupsi telah mengatur larangan dan ancaman pidana bagi korporasi jika melakukan tindak pidana korupsi, namun jumlah korporasi yang diproses secara hukum dan diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi masih sangat terbatas. 2 Kondisi ini yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma No. 13 Tahun 2016). Perma ini memberikan pedoman hukum acara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Salah satu pasal yang cukup penting dalam penilaian hakim atas kesalahan korporasi termuat pada Pasal 4 Ayat (2) yakni:
a.  Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan
2  Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan Perma No.13 Tahun 2016 adalah bahwa penyebab perkara dengan subjek hukum korporasi masih sangat terbatas oleh karena prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas. Lihat Perma No.13 Tahun 2016.
untuk kepentingan korporasi; b.  Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3.  Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Berdasarkan uraian di atas, dari sisi kebijakan dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia telah secara tegas mengatur bahwa korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, dilarang untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Namun, regulasi tersebut belum mengatur bahwa korporasi diwajibkan untuk melakukan pencegahan korupsi. Kondisi ini dapat menjadi salah satu alasan rendahnya inisiatif korporasi untuk melakukan program pencegahan korupsi.
Hal ini juga terlihat dari data kasus korupsi sampai dengan bulan Juli 2018 sebagaimana Tabel 1 , setidaknya ada lima kasus tindak pi- dana korupsi yang melibatkan korporasi sebagai tersangka/terdakwa/ terpidana yakni: PT. Giri Jaladhi Wana; PT. Duta Graha Indah/PT. Nusa Konstruksi Enjiniring; PT. Offistarindo Adhiprima; PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati; dan PT. Putra Ramadhan. Namun, han- ya dua dari tujuh korporasi ini, yakni PT. Nindya Karya (perusahaan BUMN) dan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (perusahaan terbuka) yang tercatat memiliki program good corporate governance (selan- jutnya disebut GCG). Walaupun ketujuh korporasi tersebut berupa badan hukum perseroan terbatas yang seharusnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan untuk menaati prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan perseroan (Pasal 4 ayat (2), namun kewajiban ini secara spesifik hanya diatur dalam ket - entuan teknis yang diterbitkan oleh regulator untuk jenis perusahaan BUMN dan jenis perusahaan terbuka yakni melalui Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Per- men BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good Corporate Governance ) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 ten- tang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan 3 .
3  Pasal 2 Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 mengatur kewajiban perusahaan terbuka untuk menerapkan Pedoman Tata Kelola dan menjelaskan alasannya
Tabel 1. Hubungan Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dan Program
Antikorupsi 4
NO RINGKASAN KASUS
PROGRAM ANTIKORUPSI YANG DIINFORMASIKAN SECARA
TERBUKA 1 PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW) PT GJW diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Putusan Nomor 04/ PID.SUS/2011/PT. BJM) terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto . Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi dalam proyek pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin dan dikenakan pidana denda sebesar Rp1.317.782,129 dan pidana tambahan berupa penutupan sementara selama 6 bulan. (Mahkamah Agung, 2018)
Laman resmi PT. GJW tidak ditemukan.
Data ini menunjukkan bahwa PT.
GJW belum memiliki program antikorupsi yang dapat diakses publik.
2 PT Duta Graha Indah (PT. DGI) / PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT. NKE) PT. DGI yang saat penyidikan telah berganti menjadi PT. NKE diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Putusan No. 94/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Jkt.Pst) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.487.659.605 atas tindak pidana korupsi yang dilakukan Terpidana Dudung Purwadi (Direktur Utama PT. DGI) dalam kasus pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009/2010. (Mahkamah Agung, 2018)
Dalam laman resmi PT. NKE tercatat bahwa salah satu Misinya adalah: Promote Good Corporate Governance and maximum shareholder value creation. Penerapan GCG termuat dalam Laporan Tahunan. (Nusa Konstruksi Enjiniring, 2016:114) PT. NKE juga menyatakan kebijakan antikorupsi yakni: “Berdasarkan UU No 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perseroan terus berkomitmen dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kebijakan antikorupsi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai profesionalisme, sportivitas dan prinsip prinsip GCG. Selain itu juga selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.”  (Nusa Konstruksi Enjiniring, 2016:162) Data ini menunjukkan walaupun PT NKE memiliki GCG dan telah diumumkan dalam laman resminya, namun kebijakan ini belum efektif mencegah korupsi, sehingga PT NKE terlibat dalam kasus korupsi. jika pedoman tersebut tidak diterapkan. 4  Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber dan laman ( website ) resmi korporasi yang terkait.
NO RINGKASAN KASUS
PROGRAM ANTIKORUPSI YANG DIINFORMASIKAN SECARA TERBUKA
3 PT. Offistarindo Adhiprima (PT.
OA) PT. OA ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka korupsi yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi. dalam kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) bagi sekolah-sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2014 dengan kerugian negara senilai Rp130 miliar, dimana sebesar Rp61 miliar masuk ke PT. OA (Salim H.J, 2017)
Laman resmi PT. OA tidak
ditemukan.
Data ini menunjukkan bahwa PT. OA belum memiliki program antikorupsi yang dapat diakses publik. 4 PT. Nindya Karya (PT. NK) dan PT. Tuah Sejati (PT. TS) PT. NK dan PT. TS ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi karena diduga secara melawan hukum melalui Heru Sulaksono (Kepala Cabang PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation ) memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam pengerjaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, senilai Rp793 miliar dari APBN tahun 2006- 2011 dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar (Agus, F., 2018) Dalam laman resmi PT. NK tercatat PT. NK sebagai salah satu Perusahaan BUMN, menerapkan prinsip-prinsip GCG  yakni: Transparan, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness. PT. NK menetapkan 5 tujuan penerapan GCG dan memiliki pedoman GCG, diantaranya: Pedoman Tata Kelola Perusahaan ( Code of Corporate Governance ) Panduan Bagi Komisaris dan Direksi
( Board Manual ) Kode Etik/Pedoman Perilaku ( Code of Conduct ) Berita Acara Hasil Penilaian GCG PT Nindya Karya
Sistem Pelaporan Pelanggaran ( Whistle
Blowing System ) Pedoman Benturan Kepentingan Pedoman Penanganan Gratifikasi
(Nindya Karya, 2018)
Laman resmi PT. TS tidak ditemukan. Data ini menunjukkan walaupun PT NK memiliki GCG dan telah diumumkan dalam laman resminya, namun kebijakan ini belum efektif mencegah korupsi, sehingga PT NK terlibat dalam kasus korupsi.
NO RINGKASAN KASUS PROGRAM ANTIKORUPSI YANG DIINFORMASIKAN SECARA TERBUKA
5 PT. Putra Ramadhan (PT. PR) PT. PR ditetapkan oleh KPK sebagai Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dengan dugaan bahwa pada tahun 2016-2017, PT. PR yang diduga dikendalikan oleh Bupati Kebumen periode 2016- 2021 (M Yahya Fuad), memenangkan sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen dan menerima sejumlah dana dari para kontraktor. Uang yang diterima diduga telah dicampur dengan sumber uang lainnya dalam pencatatan keuangan perusahaan dan memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi M Yahya Fuad yang juga telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Selain diancam hukuman denda dan uang pengganti, PT. PR juga terancam untuk ditutup sementara atau selamanya atau pengambilalihan perusahaan oleh negara. (Fatmawati, N.I, 2018).
Laman resmi PT. PR tidak ditemukan.
Data ini menunjukkan walaupun PT PR  memiliki GCG, namun kebijakan ini belum efektif mencegah korupsi, sehingga PT PR terlibat dalam kasus korupsi/ pencucian uang.
Berdasarkan Tabel 1, pada seluruh kasus korupsi yang melibatkan korporasi menunjukkan bahwa korporasi tidak memiliki kebijakan dan/atau program antikorupsi (termasuk GCG) yang dimiliknya belum efektif dalam mencegah korupsi. Ketiadaan program antikorupsi yang efektif dapat menjadi salah satu penyebab korporasi terlibat korupsi. Hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang mewajibkan korporasi untuk memiliki program antikorupsi.
Regulator tampaknya mulai menyadari bahwa pihak swasta/kor- porasi harus diikutsertakan dalam upaya pencegahan korupsi. Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyebutkan bahwa salah satu tantangan dalam perizinan dan tata niaga adalah rendahnya pelibatan pelaku usaha dalam pencegahan korupsi dan belum berkembangnya budaya pencegahan korupsi pada sektor swasta. Oleh karena itu, berdasarkan Perpres ini, sasaran upaya penguatan pencegahan korupsi di dunia usaha meliputi: (1) Penguatan pengelolaan basis data pelaku usaha pada berbagai sektor strategis di tingkat pusat maupun daerah; (2) Penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan; (3) Pengembangan strategi komunikasi dan advokasi manajemen pencegahan korupsi di dunia usa ha; dan (4) Pengembangan budaya integritas bagi pelaku usaha 5 .
5   Perpres No.54 Tahun 2018 belum merumuskan rencana aksi program dan
2.    Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Korporasi
a.    Program Antikorupsi Korporasi: Ikhtiar Internal Pencegahan Korupsi
Program antikorupsi korporasi saat ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk: Program Antikorupsi, Program Kepatuhan GCG, Sistem Manajemen Antipenyuapan, Sistem Integritas dan lain sebagainya. Pada intinya salah satu tujuannya untuk menjaga korporasi terhindar dari perbuatan dan permasalahan korupsi. John Sandage
(2014:31) menyatakan pentingnya peran sektor swasta dalam perang melawan korupsi dengan situasi menang-menang yakni: mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah antikorupsi internal yang kuat dan mendukung negara dalam mengembangkan dan memperkuat infrastruktur antikorupsi publik.
Program antikorupsi memberikan manfaat kepada korporasi. Secara global, tren penerapan antikorupsi di korporasi meningkat untuk memitigasi risiko hukum, risiko komersial dan risiko reputasi. Program antikorupsi bermanfaat dalam menunjukkan respons korporasi terkait kewajiban hukum dan tanggung jawab mengurangi risiko korupsi serta menunjukkan komitmen perusahaan untuk berbisnis secara bersih. Jika hal ini dilakukan secara terbuka dan transparan maka dapat memberikan manfaat: (1) Pertumbuhan yang berkelanjutan; (2) Penghematan biaya; dan (3) Mengurangi risiko hukuman atau kejadian yang membahayakan (TI, 2016).
Langkah ini menjadi perhatian para pelaku bisnis sebagai upaya pertahanan diri. Di beberapa negara, program antikorupsi dijalankan melalui program kepatuhan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara untuk meringankan hukuman atau pengurangan denda terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran khususnya terkait penyuapan. Sebagai contoh, Kementerian Kehakiman
Amerika Serikat (DOJ) dan Komisi Sekuritas Amerika (SEC) kegiatan serta indikator keberhasilan upaya pencegahan korupsi oleh pelaku usaha/korporasi. Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (PK) akan dirumuskan oleh Tim Nasional PK setiap 2 tahun sekali dan untuk pertama kalinya paling lama 3 bulan sejak diterbitkannya Perpres (20 Juli 2018). Lihat Pasal 4, Pasal 5 dan
Pasal 13 Perpres No.54 Tahun 2018.
mengeluarkan surat pembatalan penerapan hukuman atas pelanggaran aturan UU Larangan Korupsi (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 1977 atau disingkat FCPA) kepada 15 korporasi yang telah berupaya melakukan program kepatuhan (White Collar Watch, 2017).
Terdapat beberapa panduan dan standar internasional yang dapat digunakan korporasi dalam membangun program anti korupsi antara lain sebagaimana pada Tabel 2 . Sementara, di Indonesia, walaupun tidak ada keterangan secara detail, KPK (2017:29) menetapkan terdapat 9 inisiatif antikorupsi yang harus dijalankan bagi pelaku usaha dalam pembangunan bisnis berintegritas,  yaitu:  (1)  Identifikasi  terjadinya  korupsi;  (2) Kode etik; (3) Internalisasi nilai antikorupsi, (4) Pelatihan dan sosialisasi; (5) Corporate Social Responsibility ; mekanisme pelaporan pelanggaran; (6) Kepemimpinan; (7) Kebijakan konflik  kepentingan;  (8)  Pelaporan  yang  akuntabel  dan transparan; dan (9) Sistem kepatuhan. Khususnya pada sektor UMKM, KPK (2018b) juga telah menyusun tiga pendekatan untuk membangun “UKM Berintegritas” yaitu melalui: (1) Paham, terdiri dari pemahaman korupsi dan pencucian uang, komitmen manajemen tertinggi, peraturan tertulis, sosialisasi dan pelatihan, formulir pernyataan transaksi tidak terkait tindak  pidana;  (2)  Deteksi,  yakni  identifikasi  titik  rawan, verifikasi  internal  dan  eksternal,  pengelolaan  keuangan berbasis digital laporan keuangan sederhana dan pengawasan keuangan; dan (3) Respons, dengan melakukan tindakan responsif, penghargaan dan hukuman.
Lebih fokus pada penyuapan, Internasional Standarisation Organisation (ISO) telah menyusun standar internasional ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System yang telah diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional menjadi SNI 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini mensyaratkan pemenuhan klausul antipenyuapan terkait konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan. Standar ini dapat pula diterapkan dan menjadi bagian dalam program kepatuhan antikorupsi korporasi.
Pendekatan program antikorupsi yang tepat perlu dipilih korporasi karena tidak ada satu program antikorupsi yang
cocok untuk segala bentuk dan kondisi korporasi ( no one size  fits  all ), mengingat masing-masing korporasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Namun demikian, dengan mengambil sari dari petunjuk sistem antikorupsi internasional dan yang telah ada di Indonesia, dalam membangun program antikorupsi setidaknya ada lima hal penting yang perlu diperhatikan harus dimiliki oleh korporasi dalam membangun program kepatuhan:
1.  Memahami peraturan, karakteristik bisnis dan pihak terkait;
2.  Komitmen dan dukungan dari pimpinan dan manajemen untuk melaksanakan program antikorupsi;
3.  Penilaian risiko dilakukan untuk menyusun program antikorupsi yang tepat;
4.  Implementasi prosedur dan program kepatuhan, termasuk di dalamnya pelatihan dan komunikasi, uji kelayakan, pelaporan pelanggaran dan monitoring pelaksanaan;
5.  Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Namun, apakah langkah-langkah tersebut dapat dianggap cukup dan dapat membantu korporasi jika terkait risiko hukum? Di beberapa negara terdapat ketentuan khusus untuk menilai standar kecukupan bagi korporasi yang dapat dianggap telah melakukan program kepatuhan sebagaimana Tabel 3. Sedangkan di Indonesia, sampai tulisan ini disusun belum diatur secara khusus.
b.   Program Antikorupsi Korporasi: Aksi Kolaborasi dan Kerja Sama
Program antikorupsi yang telah dikembangkan oleh internal korporasi belum cukup untuk mengurangi risiko korupsi. Worldbank (2008) menyebutkan terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam membangun program antikorupsi sehingga lingkungan bisnis dengan tingkat risiko yang rendah dapat terwujud yaitu melalui: (1) pendekatan internal melalui penilaian risiko, pelaksanaan kebijakan antikorupsi dan program kepatuhan serta penyediaan aturan antikorupsi, (2) pendekatan eksternal, yakni berbagi kebijakan, pengalaman,
best practices dengan pemangku kepentingan dan (3) pendekatan aksi kolektif, dengan menjangkau rekan bisnis lain di industri yang sama dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan bersama. Aksi kolektif diperlukan karena program internal yang dilaksanakan korporasi dihadapi oleh  lingkungan  yang  kompetitif,  berisiko  secara  finansial, yang tidak dapat memengaruhi lingkungan bisnis, sehingga aksi kolektif diperlukan untuk membantu mencipatakan pemahaman yang sama dalam mencipakan lingkungan bisnis dengan risiko korupsi yang rendah.
Mantovani, M. (2014:35) menyatakan aksi kolektif memberikan manfaat bagi korporasi dengan menggabungkan kekuatan satu sama lain (termasuk dengan kompetitor) bersama dengan pemerintah (pihak yang berwenang) dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan tujuan yang sama untuk terciptanya pasar yang adil dan setara dan untuk meminimalkan peluang dan risiko korupsi. Dengan beraliansi, berbagai perspektif dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang spesifik dan dapat memaksimalkan dampak dari aksi-aksi individu korporasi.
Tabel 2. Contoh Panduan Program Kepatuhan dari Lembaga Internasional
UNODC TRANSPAR- ENCY INTER- NATIONAL UN GLOBAL COMPACT ICGN
Pembangunan dan Implementasi Program Antikorupsi dan Etika, terdiri dari: 1.  Dukungan dan komitmen dari manajemen senior untuk mencegah korupsi 2.  Membangun Program Antikorupsi 3.  Pemantauan terhadap program antikorupsi 4.  Kebijakan yang melarang korupsi jelas, dapat terlihat dan dapat diakses 5.  Kebijakan detail pada area-area yang berisiko 6.  Aplikasi program antikorupsi pada partner bisnis 7.  Kontrol internal dan dokumentasi 8.  Komunikasi dan Pelatihan 9.  Promosi dan insentif etika dan kepatuhan 10.  Petunjuk dalam mencari, mendeteksi dan melaporkan pelanggaran 11.  Menyatakan pelanggaran 12.  Reviu dan evaluasi secara periodic program antikorupsi Kerangka Integ- ritas bisnis yang terdiri dari: 1.  Komitmen antiko- rupsi dari pimpinan puncak 2.  Penilaian risiko lingkungan saat ini 3.  Peren- canaan Program Antiko- rupsi 4.  Pelaksan- aan Peren- canaan 5.  Monitoring pengawa- san dan kemajuan pelak- sanaan program 6.  Laporan inter- nal dan eksternal program (Transpar- ency Inter- national, 2018) Melalui UN Global Compact Management Model , pendekatan langkah melawan korupsi dapat dilakukan melalui: 1.  Komitmen 2.  Komitmen pimpinan untuk menerapakan prinsip Global Compact ke dalam strategi dan operasional dengan cara yang transparan 3.  Asesmen 4.  Menilai risiko, kesempatan, dan dampak terkait 5. Definisikan 6.  Tentukan tujuan, strategi dan kebijakan 7.  Implementasi 8.  Terapkan strategi, dan kebijakan pada perusahaan dan juga ke dalam nilai-nilai perusahaan
9.  Ukur dan monitor dampak dan kemajuan pelaksanaan terhadap tujuan yang telah ditetapkan 10.  Komunikasikan kemajuan program dan strategi serta melibatkan pemangku kepentingan untuk perbaikan berkelanjutan (UN Global Compact, 2011)
ICGN Anti-Corruption Practices Working  Group mengidentifikasi 4 area yang perlu diperhatikan investor terkait antikorupsi korporasi:
Kebijakan, antara lain memuat: 1. Apakah korporasi mem- pertimbangkan korupsi sebagai risiko?, seberapa besar risikonya?
•  Apakah memiliki kebijakan formal yang dipublikasi?
•  Apakah kebijakan juga mengatur pemberian kepada pelayan publik?
•  Apakah mengatur facilitation payment, konflik kepentingan?
2. Prosedur dan Penindakan, antara lain memuat:
•  Apakah memiki sistem yang komprehensif dan memastikan kebijakan diimplementasikan secara efektif?
•  Apakah termasuk pegawai yang jauh, pemasok, kontraktor, pihak penghubung, agenm, konsultan?
•  Apakah terdapat pelatihan dan kebijakan di jelaskan kepada seluruh pegawai?
3. Tranparansi, mencakup:
•  Apakah korporasi mengkomunikasikan kebihakan dan prosedur kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan? •  Apakah ada mekanisme pelaporan?
4. Inisiatif Sukarela Apakah korporasi secara aktif berpartisipasi dalam upaya kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang bebas korupsi? (ICGN, 2012)
(UNODC, 2013)
Tabel 3. Contoh Prosedur Kelayakan Program Kepatuhan di Beberapa Negara
INGGRIS AMERIKA SERIKAT ITALIA Prosedur kecukupan yang terdiri dari 6 prinsip berdasarkan petunjuk dari Menteri Kehakiman Inggris: 1. Prosedur yang proporsional; Proporsional terkait risiko, ukuran dan kompleksitas bisnis; Jelas, praktis, dapat diakses, dapat diimplementasikan dan didorong pelaksanaannya 2. Komitmen manajemen puncak; Manajemen puncak mengambil tanggungjawab dalam level pimpinan untuk pencegahan suap; Mendorong budaya zero-tolerance terhadap penyuapan 3. Penilaian risiko; Mempertimbangkan risiko internal dan eksternal; Dilakukan periodik dan terdokumentasi 4. Uji Kelayakan; Dilakukan terhadap seluruh pihak yang melakukan atau atas nama bisnis terkait; Proporsional dan berdasarkan risiko 5. Komunikasi dan Pelatihan; Memastikan kebijakan dan prosedur pencegahan suap menjadi bagian dan dipahami oleh di lingkungan bisnis; termasuk komunikasi esternal dan procedur
“ speak-up ” yang aman, rahasia dan dapat diakses 6. Monitoring dan reviu, secara regular: Evaluasi efektifitas prosedur pencegahan suap yang telah ada; identifikasi dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan (UK Ministry of Justice, 2010) Berdasarkan Evaluasi Program Kepatuhan Korporasi Departemen Kehakiman 2017, terdapat 11 topik yang direviu dalam menilai program kepatuhan: 1.  Analisis dan remediasi dari pelanggaran Dalam hal ini menilai sejauh mana korporasi mengidentifikasi sejak awal pelanggaran dan upaya yang dilakukan perusahaan setelah menemukan pelanggaran 2.  Manajemen senior dan menengah Menilai bagaimana pihak manajemen bertindak dan menunjukkan upaya kepemimpinan dalam melaksanakan kepatuhan
3.  Otonomi dan Sumber daya Sebaik apa independensi, pengalaman, kualifikasi dan pendanaan fungsi kepatuhan korporasi 4.  Kebijakan dan Prosedur Menerapkan kebijakan kepatuhan yang efektif dan terintegrasi dalam kerjangka operasional 5.  Penilaian Risiko Menilai bagaimana perusahaan mengidentifikasikan risiko dan memitigasinya 6.  Pelatihan dan Komunikasi Sejauhmana pelatihan dan komunikasi antar pegawai dilakukan dalam merespon pelanggaran dan sejaumana pegawai dapat memperoleh arahat terkait kepatuhan 7.  Pelaporan secara rahasia dan Investigasi Bagaimana mekanisme pelaporan dalam korporasi dan merespon hasil investigasi 8.  Insentif dan Penilaian disiplin Kebijakan korporasi terhadap insentif pegawai yang patuh dan tindakan sanksi disiplin bagi yang melanggarnya 9.  Perbaikan berkelanjutan dan Uji dan reviu secara periodik Menilai frekuensi dan jenis internal audit, dan monitoring pelaksanaan program kepatuhan 10.  Manajemen pihak ketiga Prosedur korporasi dalam melibatkan, menyeleksi dan mengatur pihak ketiga berdasarkan profil risiko dan kerawanan. 11.  Merger dan Akuisisi | Kebijakan terkait transaksi merger dan akuisisi termasuk pelibatan fungsi kepatujan dalam proses due diligence dan integrasi program kepatuhan (US Departement of Justice, 2017)
Berdasarkan Italian Legislative Decre e No. 231/2001ter- dapat syarat minimal program kepatuhan dapat diterima, yaitu program kepatu- han yang dapat:
1. Mengidentifikasi aktifitas yang terkait pelanggaran dapat terjadi 2. Penyediakan spesifik
protokol langsung terkait pelatihan dan pelaksanaan keputusan yang di adopsi di internal organisasi 3. Identifikasi prosedur bagi managemen keuangan yang memenuhi upaya pencegahan pelanggaran 4. menyediakan kewajiban untuk memberikan informasi kepada lembaga pengawas 5. Mengenalkan sistem disiplin untuk menghukum ketidakpatuhan dengan aturan yang telah ditetapkan (Paludi A dan Zecca M, 2014)
Aksi kolektif dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu membuat perangkat atau alat untuk menangani dan atau mengurangi risiko korupsi, membuat dan menjaga pendekatan yang sama dalam program kepatuhan antara para pelaku bisnis (termasuk pesaing dan mitra bisnis) dan merespons titik rawan korupsi, serta meningkatkan kerangka peraturan dan langkah-langkah terbaik terkait pencegahan korupsi
(Mantovani, 2014). Hal ini berarti secara bersama korporasi yang terlibat mengubah lingkungan bisnis.
Sebagaimana dijelaskan Worldbank (2018) aksi kolektif dapat menjadi suplemen terhadap aturan hukum dan praktik antikorupsi yang lemah. Terkait hal ini, aksi kolektif dapat dilakukan berbasis proyek ataupun insentif jangka panjang, baik dengan atau tanpa dorongan pihak eksternal dalam menjalankan inisiasi aksi kolektif. Berdasarkan jenis dan metode pelaksanaannya aksi kolektif dapat dilakukan melalui deklarasi antikorupsi, pakta integritas, prakarsa prinsip dan sertifikasi koalisi bisnis, yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 Kerangka Aksi Kolaboratif (Worldbank, 2008)
Secara global, pada tahun 2015 UN Global Compact mencatat terdapat 80 perjanjian aksi kolektif inisiasi antikorupsi yang tercatat di database , termasuk di antaranya B20 Collective Action , Siemens Integrity Initiative, Alliance for Integrity, Ethics Management System of the Bavarian Construction
Industry dan lainnya (UNGC, 2015). Di Indonesia, aksi-aksi kolaborasi sektor swasta yang dapat diikuti korporasi meliputi antara lain: gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT), Anti- Corruption Working Group , Komite Advokasi Nasional dan Daerah di beberapa sektor strategis, dan Indonesia Global Compact Network Indonesia.
Selain aksi kolektif, aspek lain yang dapat dilakukan korporasi dalam mencegah korupsi adalah melakukan pelaporan sendiri ( self-reporting ) dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang, khususnya terkait investigasi. Hal ini sangat penting, Mantovani (2014) menjelaskan dengan self reporting khususnya terkait investigasi, akan memberikan manfaat kepada korporasi sebagai bagian dari internal kontrol untuk memberikan pesan kepada seluruh pegawai bahwa korupsi tidak dapat ditoleransi dan menunjukkan komitmen pimpinan. Hal ini juga dapat berdampak pengurangan sanksi (tergantung peraturan yang ditetapkan), mengurangi dampak risiko pada bisnis yang lebih besar, dan memberikan kesempatan bagi korporasi melakukan investigasi bersama dengan pihak berwenang. Sedangkan manfaat lainnya di sisi  pihak  berwenang  adalah  dapat  mengidentifikasi  dan memperbaiki pelanggaran yang mungkin sulit ditemukan oleh pemerintah serta dapat menghemat sumber daya pemerintah dalam melakukan investigasi. Terkait hal ini tentunya perlu diatur lebih lanjut secara khusus untuk dapat diterapkan di Indonesia, termasuk mengurangi risiko hasil investigasi internal digunakan korporasi untuk melindungi diri.

## 3. Meningkatkan Efektivitas Program Antikorupsi Korporasi di Indonesia
Upaya pembangunan program antikorupsi korporasi di Indonesia masih tergolong rendah. Hasil survei TII dalam Transparency in Corporate Reporting 2017, mengungkapkan dari 100 perusahaan besar ( fortune top 100 ) di Indonesia, 68% pimpinan perusahaan tidak memiliki komitmen antikorupsi, 73% tidak memiliki peraturan yang tegas melarang praktik uang pelicin, 39% tidak memiliki kebijakan mengenai manajemen pemberian (gratifikasi, hadiah, menjamu tamu, dan pengeluaran), 60% tidak memiliki kebijakan tentang kontribusi politik, 71% tidak memberlakukan program antikorupsi kepada
pihak lain ( supplier , agen, penghubung, dll.), 67% tidak ada program antikorupsi pada pemasok, 74% tidak memiliki pelatihan antikorupsi. Hanya 57% yang memiliki sistem pengaduan yang menjamin kerahasiaan pelapor dan 40% korporasi yang memungkinkan pelapor tanpa risiko retaliasi. Mayoritas perusahaan tidak melakukan upaya untuk membuat pelaporan program antikorupsi yang menilai efektivitas program antikorupsi (TII, 2017b). Hal ini menunjukkan penerapan program antikorupsi pada perusahaan besar di Indonesia yang ideal masih menjadi tantangan besar bagi korporasi di Indonesia. Sejak tahun 1960 saat program kepatuhan mulai berkembang, James R. Withraw Jr (1962) menyebutkan bahwa membuat program kepatuhan bekerja adalah masalah yang menantang dan mengasyikkan, walau sebagian juga menemukan bahwa hal ini bisa sangat membuat frustasi, tugas yang tidak akan pernah mudah dan tidak akan pernah selesai. Hal ini memerlukan komitmen berkesinambungan dan energi untuk menerapkan kepatuhan antikorupsi dalam praktik bisnis. CREATE (2015) menjelaskan setidaknya terdapat sepuluh alasan yang menyebabkan program antikorupsi mengalami kegagalan yaitu: kegagalan menilai dan memahami risiko, kurangnya kepemimpinan, ketidaktersediaan sumber  daya,  ketidakcukupkan  profil  fungsi  kepatuhan,  tidak  ada prosedur yang jelas untuk bagaimana kebijakan dilaksanakan, pilihan antara prioritas dan insentif, kurangnya pelatihan dan komunikasi, ketidakcukupan manajemen pihak ketiga, tidak adanya monitoring dan ketidakkonsistenan penegakan peraturan dan tindakan korektif. Program antikorupsi yang telah dibangun perlu terus dilakukan peningkatan efektivitasnya. Terkait program kepatuhan, Giavazzi, S
(2014:116) menjelaskan program kepatuhan (antipenyuapan) dapat menjadi efektif apabila pelaksanaannya dimonitor secara regular, dan jika sebuah mekanisme yang kredibel diterapkan untuk menerima, menindaklanjuti dan menentukan keaslian laporan pengaduan yang ada, perlu mudah diadaptasi terhadap karakteristik perusahaan dan aktivitas bisnisnya, terus berkembang, dinamis dan terbuka untuk diubah setiap kali pelanggaran ditemukan dan ditemukannya celah atau kekurangan. Hal ini termasuk apabila terdapat perubahan dalam bisnis dan struktur organisasi. Oleh karenanya, segala risiko perusahaan harus terus dievaluasi agar dapat disesuaikan dengan perbaikan program kepatuhan. Program yang ada juga perlu dibangun secara memadai, spesifik dan efisien dilaksanakan, serta bagaimana
kebijakan dikomunikasikan, misalnya penggunaan bahasa lokal yang mudah diakses dan dimengerti oleh para karyawan.
Secara gamblang, Chen dan Soltes (2018) menyatakan bahwa para eksekutif frustasi akan biaya yang harus dikeluarkan terkait program kepatuhan yang sangat besar dan terus tumbuh tanpa melihat manfaat yang jelas. Mereka tetap berinvestasi bukan karena alasan produktif tapi lebih kepada ketakutan organisasi mereka terekspos kepada tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, jawaban dari permasalahan ini menurut Chen dan Soltes adalah sistem pengukuran yang lebih baik. Perusahaan tidak dapat merancang program kepatuhan yang efektif tanpa alat pengukuran yang efektif, sehingga program kepatuhan dapat disesuaikan dan lebih efektif dan efisien.
Dalam proses menentukan sistem pengukuran ini, peran pemerintah dan regulator sangat penting. Budaya dan program antikorupsi di korporasi perlu terus didorong. TII (2017) menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan regulator antara lain untuk mengimplementasikan regulasi antikorupsi yang lebih kuat dan mengadopsi program antikorupsi bersifat mandatory . Regulasi diperlukan untuk meningkatkan standar program antikorupsi bagi korporasi dan menjadi stimulan bagi korporasi untuk melakukan perbaikan regulasi internal.
Perlawanan terhadap korupsi akan lebih efektif apabila korporasi bertindak bersama untuk lebih dapat meningkatkan dampak program kepatuhan yang telah dibuat termasuk pelaksanaan kode etik, kebijakan dan proses di dalam operasional dan dalam rantai pemasok. Menimbang natura korporasi yang bertujuan mencari keuntungan bisnis, korporasi perlu tetap disadarkan dan dilibatkan untuk terus berperan aktif dalam aksi kolektif. Jika pada akhirnya aksi kolektif ini dirasakan tidak memberikan keuntungan apapun (baik secara  finansial  dan  nonfinansial)  bagi  korporasi,  maka  korporasi dapat menjadi enggan untuk terlibat. Mengutip Mantovani (2014):
“Perusahaan memang ingin mengambil peran aktif dalam perang melawan korupsi, dan jika diberi insentif, mereka dapat berbuat lebih banyak. Untuk jelasnya, memberi insentif kepada korporasi bukan berarti memberikan penghindaran penerapan sanksi jika memungkinkan. Sanksi akan tetap menjadi alat yang paling kuat dalam perang melawan korupsi. Namun, alat seperti itu belum terbukti cukup. Jika kita ingin sukses
dalam pertarungan ini kita juga harus meningkatkan upaya sektor swasta dalam perang melawan korupsi dan khususnya meningkatkan jumlah perusahaan yang siap melakukannya. Sistem insentif yang seimbang dan jelas dapat mencapai hal ini.”
Implementasi aksi kolektif memerlukan persiapan dan fasilitasi yang cermat, harus mengatasi masalah yang relevan secara lokal dan harus dikembangkan dalam kerangka standar yang dapat diterima. Sangat penting bahwa inisiatif ini berfokus pada hasil yang dapat dicapai dan perbaikan untuk menyediakan fondasi yang dapat digunakan untuk membangun inisiatif yang lebih menantang (Brew
P and Moberg, J, 2006).
Pemerintah dan regulator perlu mengambil peran untuk mendorong upaya-upaya kolektif, sehingga kemudian upaya kolektif dapat dilakukan secara mandiri oleh para pelaku bisnis. Adanya insentif dari pemerintah atas upaya-upaya korporasi perlu dipertimbangkan oleh para regulator dan pemerintah, sehingga para korporasi dapat merasakan dengan langsung manfaat dari pelaksanaan program antikorupsi, terhindar dari dilema bisnis:
target pencapaian bisnis atau risiko terkena hukum. Hal ini tak terlepas dari diperlukannya strategi komunikasi yang efektif dari para regulator untuk dapat mengajak korporasi turut berperan dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

## C .   P E N U T U P
Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:
a.   Regulasi terkait larangan tindak pidana korporasi bagi korporasi telah secara tegas diatur dan korporasi yang melakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, kebijakan dan regulasi di Indonesia belum mewajibkan dan memberikan insentif bagi korporasi untuk melakukan pencegahan korupsi. Dari beberapa korporasi yang terlibat kasus tindak pidana korupsi tercatat tidak adanya kebijakan dan program antikorupsi, dan/atau kebijakan yang ada tidak efektif untuk mencegah korupsi. Walaupun Perma No.13 Tahun 2016 dalam penilaian kesalahan korporasi
memberikan kesempatan bagi korporasi untuk membuktikan upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukannya, namun tidak diatur lebih lanjut program antikorupsi seperti apa yang dapat diterima sebagai program pencegahan yang cukup/ memadai. Kepada pihak regulator disarankan adanya regulasi yang mengharuskan korporasi untuk memiliki program antikorupsi ( mandatory ), khususnya pada sektor-sektor yang rawan korupsi. Program antikorupsi yang diatur memuat standar/kriteria yang jelas dan terukur untuk menilai program itu telah memadai dalam mencegah korupsi.
b.   Korporasi dapat melakukan program antikorupsi dengan berbagai cara. Pertama , membangun program antikorupsi di internal korporasi melalui pendekatan terbaik sesuai karakteristik dan risiko yang dinilai korporasi, memahami regulasi dengan komitmen dan dukungan pimpinan maupun manajemen, serta mengimplementasikan berbagai prosedur dan program kepatuhan (termasuk pelatihan sampai dengan komunikasi) serta evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan termasuk melaporkan dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Kedua , korporasi dapat terlibat langsung dengan melakukan aksi kolaborasi dan kerja sama dengan metode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan korporasi seperti: deklarasi antikorupsi, pakta integritas, prakarsa prinsip serta sertifikasi koalisi bisnis. Kepada pihak regulator disarankan untuk menerbitkan pedoman atau penetapan pilihan program standar yang dapat menjadi acuan bagi korporasi dalam membangun program antikorupsi. Salah satu standar program antikorupsi yang dikeluarkan oleh BSN dan KAN terkait hal ini adalah SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang merupakan standar internasional. Namun, sampai saat ini pemberlakuannya di Indonesia masih bersifat sukarela ( voluntary ).
c.   Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi oleh korporasi, program antikorupsi korporasi perlu dilakukan berbasis risiko, komunikatif, dinamis, dievaluasi secara berkesinambungan dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang tepat baik dalam langkah internal maupun kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Kepada pihak regulator disarankan untuk menetapkan pengukuran keberhasilan program antikorupsi
oleh korporasi yang efektif dan memberikan insentif bagi korporasi yang berhasil menerapkannya.

## D .   R E F E R E N S I
Agus, F. 2018. KPK Tetapkan PT Nindya Karya Tersangka Korupsi Proyek Dermaga. CNN Indonesia, 13 April 2018 (17:55). https:// www.cnnindonesia.com/nasional/20180413174857-12-290643/ kpk-tetapkan-pt-nindya-karya-tersangka-korupsi-proyek- dermaga.  20 Juli 2018 (15:01)
Brew, P. dan Moberg, J. 2006. “The Power of Joining Forces – The Case for Collective Action in Fighting Corruption” dalam The Global Compact. (2006). Business Against Corruption: Case
Stories and Examples. https://www.unglobalcompact.org/docs/ issues_doc/7.7/-BACbookFINAL.pdf. 25 Juli 2018 (15:22)
CREATE. 2015. Why Anti-Corruption Programs Fails L Turning Policies into Practices. https://create.org/wp-content/
uploads/2015/10/CREATe-Whitepaper_Why-Anti-Corruption-
Programs-Fail_102815.pdf . 21 Juli 2018 (10:55) Chen, H and Soltes, E. 2018.  Why Compliance Programs Fail and How to Fix Them. Harvard Business Review. https://hbr.org/2018/03/ why-compliance-programs-fail#comment-section. 27 Juli 2018
(08:23)
Fatmawati, N.I. 2018. Tersangka Pencucian Uang di KPK, PT. Tradha terancam ditutup. Detiknews, 18 Mei 2018 (15:58) https://news. detik.com/berita/4027127/tersangka-pencucian-uang-di-kpk-pt-
tradha-terancam-ditutup . 20 Juli 2018 (20:02)
Giavazzi, S. 2014. “Chapter 7: The ABC Model: The General Framework for an Anti-Bribery Compliance Program” dalam Manacorda, S., Centonze, F., Forti, G. (Ed.). 2014. Preventing
Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model. Springer International Publishing. Switzerland.
ICGN. 2012. ICGN Guidance on Anti-Corruption Practices.
London.  https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGN_Anti-
Corruption_2015_0.pdf
James R. Withrow Jr. 1962. “Making Compliance Programs Work for the American Bar Association’s The Business Lawyer”. Dikutip dari: Create. 2015. Why Anti-Corruption Programs Fails
L Turning Policies into Practices. https://create.org/wp-content/ uploads/2015/10/CREATe-Whitepaper_Why-Anti-Corruption- Programs-Fail_102815.pdf  . 21 Juli 2018 (10:55)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2017. Buku Saku Panduan Kegiatan Komite Advokasi Nasional & Daerah: Pencegahan Korupsi Sektor Swasta. Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2018a. TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan. Update 31 Mei 2018. https://acch.kpk.go.id/id/ statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan
. 26 Juli 2018 (10:05)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2018b. Membangun UKM
Berintegritas. Cetakan 1: Jakarta 2018. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. ISBN:978-602-52387-0-3
Mantovani, M. 2014. “Chapter 3: The Private Sector Role in the Fight Against Corruption”, dalam Manacorda, S., Centonze, F., Forti, G. (Ed.). 2014. Preventing Corporate Corruption: The Anti- Bribery Compliance Model. Springer International Publishing.
Switzerland.
Nusa Konstruksi Enjiniring. 2018. Strategy, Vision, & Mission. http://nusakonstruksi.com/public/about_us/strategy . 25 Juli 2018 (15:00)
Nusa Konstruksi Enjiniring. 2016. Laporan Tahunan 2016. https://www.nusakonstruksi.com/public/ download/5f5aa34b7f0d60b78b3986767651e3946fdb4388.pdf . 25 Juli 2018 (15:00)
Nindya Karya (Persero). 2018. Good Corporate Governance. http://www.nindyakarya.co.id/?q=id/content/good-corporate- governance-0. 25 Juli 2018 (13:05)
Salim, H.J. (2017). Di Kasus UPS, Pertama Kali Polisi Gunakan Pidana Korporasi. Liputan 6.https://www.liputan6.com/news/ read/3029762/di-kasus-ups-pertama-kali-polisi-gunakan- pidana-korporasi. 25 Juli 2018 (14:00)
Sandage, J. 2014.  “Chapter 2: The Universal Approach of the United
Nations Convention Against Corruption”, dalam Manacorda, S., Centonze, F., Forti, G. (Ed.). 2014. Preventing Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model. Springer International Publishing. Switzerland.
Transparency  International  (TI).  2016.  Policy  Paper:  The  Benefits of Anti Corruption and Corporate Transparency. Working Paper #01/2016
Transparency International (TI). 2017. Corruption Perception Index 2017. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_ perceptions_index_2017 . 20 Juli 2018 (15:00)
Transparency International Indonesia (TII). 2017a. Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia 2017: Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia. http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/03/ IPK-2017_Report.pdf.10 Juli 2018 (09:05)
Transparency International Indonesia (TII). 2017b. Transparency in Corporate Reporting: Seberapa siap Perusahaan Terbesar
Indonesia Mencegah Korupsi. http://ti.or.id/transparency-in- corporate-reporting/ . 10 Juli 2018 (09:05)
Transperancy International (TI). 2018. Business Integrity Toolkit.
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_
integrity_toolkit/0 UK Ministry of Justice. 2010. Guidance About Procedures Which Relevant Commercial Organization can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010). https://www.justice.gov.uk/downloads/-legislation/
bribery-act-2010-guidance.pdf . 22 Juli 2018 (20:03) UN Global Compact. 2011. Business Against Corruption: A Framework for Action. USA. UN Global Compact. 2015. A Practical Guide for Collective Action against Corruption. New York.https://www.unglobalcompact.org/docs/ issues_doc/AntiCorruption/CollectiveActionExperiencesGlobal. pdf
UNODC. 2013. An Anti Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide. Vienna.
US Departement of Justice. 2017. Evaluation of Corporate
Compliance Program. https://www.justice.gov/criminal-fraud/
page/file/937501/download
World Economic Forum. 2017. The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva.
Worldbank. 2008. Fighting Corruption through Collective Action: A Guide for business, version 1.0.
White Collar Watch. 2017. The Benefits of Corporate Anti Corruption Programs: No charge . Vol 1. Issue 3. Desember 2017. https:// www.blankrome.com/publications/benefits-corporate-anti- corruption-programs-no-charges

## Peraturan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. 29 Desember 2016. Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 21 Nopember 2001. Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003. Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 20 Juli 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108. Jakarta.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276. Jakarta.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
09/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

## Putusan
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm Putusan PT BANJARMASIN Nomor 04/PID.SUS/2011/PT. BJM Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Jkt.Pst