## PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SDN SE KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN
Ina Agustin FKIP Universitas PGRI Ronggolawe Tuban E-mail: inaagustin88@gmail.com
Abstrak: Penerapan  pendidikan  inklusi  di  Indonesia  bertujuan  untuk memberikan  fasilitas  dan  layanan  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus (ABK).  Penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  sudah  di  terapkan  di  sekolah  dasar seluruh  Indonesia  khususnya  kota-kota  besar,  tetapi  dalam  pelaksanannya menemukan banyak permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan  permasalahan-permasalahan  yang  dialami  oleh  sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SD Negeri Se Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah:  Guru  Pembimbing  Khusus  (GPK), guru kelas, kepala Sekolah di SD Negeri inklusif se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi, dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data kualitatif yang kemudian dianalisis melalui kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  berbagai  permasalahan  yang  di temukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi,  yaitu  dari komponen  guru, siswa,  proses  pembelajaran,  manajemen  sekolah,  kurikulum,  sarana  prasarana, dan  kerjasama.  Permasalahan  utama  berkaitan  dengan  kurangnya  kompetensi guru  dalam  menghadapi  siswa  ABK,  minimnya  kemampuan  guru  dalam  proses pembelajaran, belum tersedianya ruang sumber untuk pemberian layanan khusus bagi  ABK,  belum  adanya  kurikulum  plus,  dan  berbagai  jenis  ABK  yang memiliki  keberagaman  karakteristik.  Permasalahan  lainnya  adalah  berkaitan dengan kurangnya kepedulian orang tua terhadap ABK dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat, ahli professional dan pemerintah.
Kata  kunci:  Permasalahan,  Pendidikan  Inklusi,  Anak  Berkebutuhan Khusus
Abstract: The  application  of  inclusive  education  in  Indonesia  aims  to  provide educational  facilities  and  services  for  children  with  special  needs  (ABK).  The implementation of inclusive education has been implemented in primary schools throughout  Indonesia,  especially  in  big  cities,  but  in  its  implementation  there have been many problems. This study aims to describe the problems experienced by  schools  providing  inclusion  education  in  the  Public  Elementary  Schools  in Soko Sub-District, Tuban Regency. Subjects in this study were: Special Advisors (GPK),  Class  teachers,  headmaster  all  state  Elementary  Schools  inclusive  of Soko  sub-district,  in  Tuban  Regency.  Data  was  collected  through  interview, observation,  documentation  techniques.  The  data  obtained  from  this  study  are qualitative  data  which  are  then  analyzed  through  data  reduction  activities,  data presentation and conclusion drawing. The results showed that there were various problems  found  in  the  implementation  of  inclusive  education,  namely  from  the components  of  the  teacher,  students,  the  learning  process,  school  management, curriculum, infrastructure, and collaboration. The main problem is related to the lack  of  competency  of  teachers  in  dealing  with  ABK  students,  the  lack  of teachers'  ability  in  the  learning  process,  the  unavailability  of  source  space  for providing  special  services  for  ABK,  the  absence  of  a  plus  curriculum,  and various  types  of  crews  who  have  diverse  characteristics.  Other  problems  are related to the lack of awareness of parents to ABK and the   lack of cooperation of various parties such as professional government and soceity.
Keywords: Problems, Inclution Education, Children with Special Needs

## ELSE (Elementary School Education Journal)

## PENDAHULUAN
Manusia membutuhkan pendidikan dalam menjalani kehidupanya. Pendidikan akan mampu membuat manusia bertahan dan berkembang. Mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi semua manusia tidak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya mengamanatkan tujuan dan fungsi pendidikan, termasuk sistem pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dari undang-undang ini maka hadir berbagai  peraturan  tentang  pendidikan  salah  satunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup delapan (8) standar.  Inti kebijakan  ini  adanya  sistem  pendidikan  yang  bersifat  umum  sebagai  tolak  ukur  minimal kualitas  layanan  pendidikan.  Implementasi  dari  kebijakan  tersebut  diharapakan  setiap layanan pendidikan dapat mencapai ketuntasan minimal.
Secara konseptual pendidikan inklusif merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB)  yang mempersyaratkan agar semua ABK dilayani di sekolah umum terdekat bersama  teman  seusianya.  Hal  ini  senada  dengan  penyataan  Ilahi,  (2013:  26)  bahwa pendidikan  inklusif  yaitu  sistem  layanan  pendidikan  yang  mengikutsertakan  anak berkebutuhan  khusus  belajar  bersama  dengan  anak  sebayanya  di  sekolah  reguler  yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
Dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat komponen yang saling terkait  agar  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  diharapkan.  Komponen  pertama  dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  adalah  tenaga  pendidik.  Tenaga  pendidik  yang dimaksud  adalah  guru  kelas,  guru  mata  pelajaran  dan  guru  pembimbing  khusus  (GPK). Tenaga  pendidik  tersebut  merupakan  orang  yang  sangat  berpengaruh  terhadap ketercapainya  tujuan  suatu  pendidikan.  Dengan  berbagai  tugas  dan  peran  dari  tenaga pendidik  maka  diharapkan  akan  mampu  memberikan  teladan  kepada  ABK  dan  juga mengarahkan sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki.
Komponen  kedua  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  adalah  adanya kurikulum  yang  fleksibel  atau  disesuaikan  dengan  kebutuhan  ABK  karena  hambatan  dan kemampuan  yang  dimilikinya  bervariasi.  Menurut  Kustawan,  (2012:  59)  kurikulum  yang fleksibel  adalah  kurikulum  yang  mengakomodasi  peserta  didik  dengan  berbagai  latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan substitusi.
Submitted on:  2019-07-19 Accepted on:   2019-07-29

## ELSE (Elementary School Education Journal)
Komponen  ketiga  adalah  penerapan  proses  pembelajaran  dengan  trategi  yang beragam.  Proses  pembelajaran  yang meliputi  metode, media, dan sumber  belajar harus di sesuaikan  dengan  kemampuan  dan  kebutuhan  ABK.  Guru  dalam  melaksanakan  proses pembelajaran  harus  mampu  melakukan  pengelolaan  kelas  dan    mengelola  pembelajaran serta pemahaman terhadap ABK yang mempunyai ragam perbedaan.
Komponen  pendukung  dalam  penyelenggaran  pendidikan  inklusif  yaitu aksesibilitas sarana dan prasarana sehingga dapat memudahkan penggunanya baik peserta didik  normal  ataupun  peserta  didik  berkebutuhan  khusus.  Komponen  selanjutnya  adalah kerja  sama.  Kerjasama  sekolah  dengan  orang  tua  ABK  serta  kerjasama  sekolah  dengan lembaga  lain  harus  ada  di  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif  dikarena  dengan adanya  kerja  sama,  maka  proses  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  dapat  berjalan dengan baik.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  peneliti  terkait  dengan  surat  keputusan    Dinas Pendidikan  Kabupaten  Tuban    tahun  2016  terdapat  41  SD  Inklusi  dan  57  Guru Pembimbing  Khusus  (GPK)  di  sekolah  inklusi  tersebut.  SD  Negeri  Se  Kecamatan  Soko yang  menyelenggarakan  pendidikan  inklusi  meliputi  SDN  Bangunrejo  II,  SDN  Prambon Tergayang II, SDN Sokosari I, SDN Tluwe dan SDN Jegulo III
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru, kepala sekolah dan guru pembimbing khusus di SD Negeri Se Kecamatan Soko dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif  masih  banyak  mengalami  persoalan  seperti:  Sumber  Daya  Manusia  dalam menjalankan  tugas  dan  peran  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi,  terbatasnya fasititas dan sarana prasarana, serta penanaman yang kurang kepada siswa lain untuk dapat menerima ABK.
Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan masalah-masalah apa saja yang dihadapi sekolah khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi bagi dunia pendidikan  khususnya  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusi  lainnya,  psikologi pendidikan,  pemerintah  dan  masyarakat  yang  bergerak  dan  mendalami  dunia  pendidikan inklusif  di  tingkat  SD.  Harapannya  kendala-kendala  atau  hambatan-hambatan  tersebut dapat  dipetakan  sesuai  karateristiknya  sehingga  dalam  kesempatan  berikutnya  dapat dilakukan intervensi yang sesuai agar tujuan pendidikan dapat dicapai.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskripstif  ( descriptive research ).  Menurut  Arikunto,  (2005:  234)  penelitian  deskriptif  hanya  bermaksud menggambarkan  atau  menerangkan  gejala,  tidak  dimaksudkan  untuk  menguji  hipotesis. Penelitan  ini  dipilih  oleh  peneliti  karena  peneliti  bermaksud  mendeskripsikan, menguraikan, mengidentifikasi dan menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Se Kecamatan Soko.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Guru  Pembimbing  Khusus  (GPK)  di  SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban; (2) Guru Kelas di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban; dan (3) Kepala Sekolah Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten  Tuban.  SD  Negeri  Se  Kecamatan  Soko  yang  menyelenggarakan  pendidikan inklusi  meliputi SDN Bangunrejo  II, SDN Prambon Tergayang  II, SDN Sokosari  I, SDN Tluwe dan SDN Jegulo III.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi, dokumentasi.  Oleh  karena  itu  instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa pedoman  wawancara,  pedoman  dokumentasi,  dan  pedoman  observasi.  Pedoman wawancara yaitu untuk Guru Pembimbing Khusus (GPK), Guru Kelas dan Kepala Sekolah Inklusif  di  SD  Negeri  se-Kecamatan  Soko  Kabupaten  Tuban.  Pedoman  Observasi digunakan untuk  melihat kondisi  sarana prasarana dan proses belajar mengajar. Pedoman dokumentasi  dimaksudkan  untuk  melihat  arsip  lembaga  dalam  penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kualitatif sehingga teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Reduksi  data  yang  dilakukan  yaitu  memilih  daya-data  penelitian  dari  hasil observasi  dan  wawancara  berdasarkan  tiap  sumber,  kemudian  data  tersebut  dimasukkan dalam  kategori  sesuai  fokus  permasalahan  yakni  permasalahan  dan  solusi  sekolah mengatasi permasalaah pengelolaan pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten  Tuban.  Penyajian  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua  kategori  yaitu permasalahan dan solusi dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Berikutnya terkait dengan penarikan kesimpulan merupakan deskripsi atau gambaran akhir
yang didapatkan dari proses penelitian ini yaitu mengenai permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inkluf  di  kelompokkan berdasarkan komponen di bawah ini.

## 1. Tenaga Pendidik (Guru)
Tenaga  pendidik  memiliki  peran  yang  penting  dalam  menyelenggaran  pendidikan inklusif, yaitu dengan  memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Tenaga  kependidikan  dalam  setting  inklusif  diantaranya  yaitu  kepala  sekolah,  guru,  guru pembimbing  khusus,  dan  TU.  Tenaga  kependidikan  yang  paling  berperan  yaitu  guru,  di mana  dalam  pendidikan  inklusif  di  tingkat  SD  ada  dua  guru  yaitu  guru  kelas  dan  guru pembimbing khusus. Antar guru harus saling bekerja sama dalam memberikan pendidikan agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai.
Dalam  pengelolaan  pendidikan  inklusif  di  SD  Negeri  se-Kecamatan  Soko Kabupaten  Tuban,  ada  beberapa  masalah  terkait  dengan  tenaga  kependidikan. Permasalahan tersebut diantaranya:
a. kurangnya jumlah guru pembimbing khusus di bandingkan dengan jumlah ABK dalam sekolah inklusif;
b. kurangnya kompetensi guru pembimbing khusus dalam menangani ABK yang meliputi kesulitan  dalam  Kegiatan  Belajar  Mengajar  (KBM),  kurangnya  pemahaman  guru tentang  ABK,  latar  belakang  pendidikan  guru  yang  tidak  sesuai    dengan  kualifikasi GPK, dan;
c. beban  administrasi  yang  semakin  berat  bagi  GPK,  baik  dari  kegiatan  asesmen  yang harus  dilakukan  secara  berkala  maupun  bentuk  evaluasi  yang  beragam  sesuai  dengan karakteristik ABK.
2. Peserta didik
Permasalahan yang berkaitan dengan siswa meliputi:
a. ABK  dengan  permasalahan  berbeda  dan  memerlukan  penanganan  yang  berbeda  dan terdapat  dalam  satu  kelas  akan  menjadi  kendala  dan  kesulitan  tersendiri  bagi  GPK dalam melakukan pelayanan;
Volume 3 Nomor 2 Agustus 2019 P-ISSN: 2581-1800 E-ISSN: 2597-4122 Email: else@um-surabaya.ac.id

## ELSE (Elementary School Education Journal)
b. ABK  mengalami  Kesulitan  mengikuti  materi  pelajaran,  hal  ini  dikarenakan kemampuan  akademik  bagi  ABK  yang  jauh  tertinggal  dengan  anak  reguler  sehingga perlu adanya banyak penyesuaian;
c. sikap  ABK  yang  belum  bisa  mengikuti  aturan  sehingga  dapat  mengganggu  proses KBM, dan;
d. permasalahan  siswa  regular  terhadap  ABK  terkait  dengan  kurangnya  rasa  empati  dan peduli terhadap kekurangan yang dimiliki oleh anak ABK.
3. Manajemen sekolah
Manajemen sekolah yang baik akan dapat memberikan pengaruh yang baik kepada sekolah  dan  diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  pendidikan  secara  efektif  dan  efisien. Permasalahan dalam manajemen sekolah diantaranya:
a. perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi  yang belum  sepenuhnya melibatkan guru dan personel lainnya;
b. pengorganisasian dalam pembagian tugas belum dijalankan secara maksimal oleh guru yang  menerima  tugas  dan  pengawasan  kegiatan  atau  program  belum  terjadi  secara menyeluruh;
c. belum siapnya sekolah dengan program sekolah inklusi baik dari segi administrasi dan SDM, dan;
d. proses  KBM  yang  belum  berjalan  maksimal,  selama  ini  ABK  belum  mendapatkan pelayanan khusus dan program khusus dari sekolah dalam hal pengembangan potensi.
4. Kurikulum
Pengelolaan  pendidikan  inklusif  di  SD  Negeri  se-Kecamatan  Soko  Kabupaten Tuban  menggunakan  kurikulum  nasional  yang  di  pakai  sekolah  pada  umumnya,  hal  ini karena  guru  pembimbing  khusus  masih  kesulitan  dalam  pengembangan  kurikulum  plus yang  disesuaikan  dengan  kemampuan    anak  berekbutuhan  khusus,  sehingga  dalam penyelengaraan pendidikan inklusif masih belum efektif.
5. Proses Pembelajaran
Proses  pembelajaran  di  SD  Negeri  se-Kecamatan  Soko  Kabupaten  Tuban  dalam setting  inklusif  yaitu  dengan  menggabungkan  peserta  didik  normal  dengan  anak berkebutuhan  khusus  dalam  satu  kelas  secara  bersamaan.  Dalam  proses  pembelajarannya karena belum adanya guru pembimbing khusus, guru kelas menangani peserta didik secara keseluruhan. Oleh karena itu guru kerepotan dalam menangani peserta didik. Dalam proses
pembelajaran,  proses  pembelajaran  untuk  anak  berkebutuhan  khusus  masih  belum maksimal,  pembelajaran  masih  dicampur  dengan  anak  normal  lainnya,  hal  tersebut menyebabkan  keributan  antara  anak  berkebutuhan  khusus  dan  anak  normal.  Selain  itu kemampuan.
6. Sarana prasarana
SD  Negeri  Se  Kecamatan  Soko  yang  menyelenggarakan  pendidikan  inklusi meliputi  SDN  Bangunrejo  II,  SDN  Prambon  Tergayang  II,  SDN  Sokosari  I,  SDN  Tluwe dan SDN Jegulo III merupakan sekolah inklusif yang didalamnya terdapat beragam peserta didik  dengan  masing-masing  kebutuhan  yang  berbeda  sehingga  dalam  pengelolaannya sekolah  harus  menyiapkan  sarana  prasarana  dan  aksesibilitas  yang  mendukung  untuk tercapaianya tujuan sekolah.
Beberapa  masalah  sarana  prasana  adalah  belum  tersedianya  ruangs  sumber  bagi ABK, tidak sesuainya sarana prasarana yang dimikili oleh sekolah dengan kebutuhan ABK misalnya media pembelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan.
alat pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus
7. Kerjasama
Komponen  kerjasama  yang  di  maksud  adalah  kerjasama  yang  terjalin  antara sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusi  dengan    dinas  (pemerintah)  dan  orang  tua peserta  didik.  Permasalahan  kerjasama  dengan  dinas  terkait  yaitu  belum  ada  penugasan guru  SLB  dari  dinas  untuk  dijadikan  GPK  ke  sekolah  penyelenggara  inklusif  akan  tetapi hanya  penunjukan  guru  dari  sekolah  asal  untuk  menjadi  GPK  walaupun  dengan  lulusan yang belum sesuai.
Permasalahan  dengan  orang  tua  adalah  rendahnya  kepedulian  orang  tua  terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus, bahkan orang tua terkadang tidak mau tau terkait dengan program  program  khusus  yang harus dilakukan sebagai  upaya pemberian layanan pada anak ABK.
Permasalahan  yang  muncul  dari  masing  masing  komponen  bila  dikaji  lebih  lanjut akan  saling  berhubungan  dan  memberikan  dampak  yang  berbeda-beda.  Pertama  terkait permasalahan  guru.  Kualifikasi  guru  pembimbing  khusus  yang  bukan  dari  lulusan pendidikan  luar  biasa  juga  berdampak  pada    kurangnya    kemampuan  guru  dalam memberikan  layanan  pada  ABK,  contohnya  kesulitan  guru  dalam  melakukan pengembangan  perangkat  pembelajaran  individual  dan  kegiatan  belajar  mengajar.

## ELSE (Elementary School Education Journal)
Kesulitan Pengelolaan administrasi maupun terbatasnya kemampuan dalam pengembangan media  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  ABK  juga  memberi  dampak  pada  bagaimana  guru menangani siswa di sekolah menjadi tidak maksimal.
Beban  guru  semakin  berat  dalam  memberikan  layanan  kepada  ABK,  ketika dipengaruhi  oleh  komponen  sarana  prasarana  yang  kurang  mendukung  seperti  belum tersedianya  ruang  sumber  bagi  ABK  dan  belum  adanya  kurikulum  plus  sebagai  hasil pengembangan  kurikulum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  ABK.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  Kustawan,  (2013:  130)  tugas  guru  pembimbing  khusus  (GPK),  Memberikan bantuan  dalam  pengembangan  kurikulum,  program  pendidikan  individual,  pembelajaran, penilaian,  media,  dan  sumber  belajar  serta  sarana  dan  prasarana  yang  aksesibilitas. Komponen  berikutnya  berkaitan  dengan  kerjasama  pemerintah  atau  dinas  terkait  yang belum  terjalin  dengan  baik  dan  para  orang  tua  yang  sangat  pasif  dalam  membentuk kerjasama guna memberikan layanan pada ABK.
Keberhasilan  penyelenggaraan  sekolah  inklusi  dipengaruhi  oleh  keberhasilan  dari berbagai  komponen  dan  semua  pihak  yang  terlibat.  Hal  ini    senada  dengan  yang dikemukakan  oleh  Giangreco  (2013)  sekolah  juga  harus  bekerjasama  dengan  komunitas sekolah  seperti  guru,  guru  pendamping  kelas,  orangtua,  siswa,  tim  administratif  sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru.
Budiyanto  (2009:13)  mengatakan  bahwa  guru  dituntut  melakukan  kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, harus ada kerjasama dengan komponen lain misalnya adanya manajemen  sekolah  yang  efektif  dan  efisien.  Manajemen  sekolah  dalam  setting  inklusif menurut  Marthan,  (2007:  145)  yaitu  proses  keseluruhan  kegiatan  bersama  dalam  bidang pendidikan  inklusif  yang  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian,  pengelolaan  dan evaluasi  dengan  menggunakan  dan  memanfaatkan  fasilitas  yang  tersedia,  baik  personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien
Harapan  peneliti,  bahwa  kedepan  peneliti  lain  bisa  berfokus  pada  penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan masing masing komponen secara umum. Khususnya dari  komponen  guru  yaitu  berkenaan  dengan  peningkatan  pemahaman  dan  kompetensi guru.
Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  penuh  untuk  meningkatkan  keprofesionalan guru  walaupun  terkadang  masih  tanggung  jawab  tersebut  diserahkan  kepada  lembaga
sekolah.  Pemerintah  juga  harus  mampu  mengajak  dan  membangun  kerjasama  yang  baik dengan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kepedulian  sosial  masyarakat  terhadap  adanya sekolah inklusi.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan permasalahan dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  se-Kecamatan  Soko  Kabupaten  Tuban adalah  terkait  dengan  komponen  tenaga  pendidik  yang  terdiri  dari  guru  kelas  dan  guru pembimbing  khusus  (GPK),  peserta  didik,  manajemen  sekolah,  kurikulum,  proses pembelajaran,  kerjasama,  dan  kurangnya  sarana  prasarana  yang  mendukung  pelaksanaan sekolah  inklusi.    Permasalahan  yang  muncul  juga  dikarenakan  kurang  adanya  kerjasama dari  berbagai  pihak  misalnya  dengan  pemerintah  atau  dinas  terkait  dan  dengan  orang  tua wali murid.
Komponen  utama  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  adalah  guru. Pemerintah dan lembaga terkait harus berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan guru dalam  memberikan  pelayanan  bagi  ABK,  agar  mampu  dalam  melaksanakan  proses pembelajaran  yang  efektif,  mengembangkan  media  pembelajaran  sesuai  kebutuhan  ABK, mampu  mengembangkan  kurikulum  plus  sesuai  dengan  kemampuan  ABK  dan  mampu membentuk  kerjasama  yang  baik  dengan  orang  tua.  Hal  ini  juga  di  dukung  dengan kemampuan lembaga sekolah dalam menjalin kerjasama dengan dinas terkait/ pemerintah, menyiapkan  sarana  prasarana  yang  mendukung  sehingga  mampu  memberikan  layanan yang terbaik pada ABK.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Budiyanto,  dkk  &  TIM  MCPM-AIBEO.  2009. Modul  Training  of  Trainers  Pendidikan Inklusif . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Depdiknas DIY. 2011. Monitoring Pendidikan Inklusif, belum optimal. http://www.pendidikan-diy.go.id
Giangreco,  M.F.  2013.  Teacher  Assistant  Supports  in  Inclusive  Scholls:  Research,
Practices  and  Alternatives. Australasian  Journal  of  Special  Education .Vol 37.Issue 2 : 93-106. Doi:10.1017/jse.2013.1.
Illahi,  Takdir.  2013. Pendidikan  Inklusif  konsep  dan  aplikasi .  Yogyakarta:  AR  Ruzz Media.
Kustawan, Dedy. 2012. Manajemen Pendidikan Inklusif . Jakarta timur: PT Luxima Metro Media.
Kustawan,  Dedy  dan  Yani  Meimulyani.  2013. Mengenal  pendidikan  khusus  dan pendidikan  layanan  khusus  serta  implementasinya .  Jakarta  Timur:  PT Luxima Metro Media.
Marthan,  Lay  Kekeh.  2007. Manajemen  Pendidikan  Inklusif .  Jakarta:  Departemen Pendidikan  Nasional,  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi,  Direktorat Ketengaan.