## IMPLEMENTASI SMK3 STANDARD ILO 2001 PADA SALAH SATU PERUSAHAAN GALANGAN KAPAL

## Syafira Bella Maudica*, Hanifa M. Denny*, Bina Kurniawan
Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH. Semarang 50275
(Received: June 18, 2020/ Accepted: September 28, 2020)

## Abstrak
Sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (SMK3)  adalah  bagian  dari  sistem  manajemen perusahaan  yang  mengelola pekerja  sebagai  sumber  daya  manusia  dan  sarana  produksi  sebagai  sumber daya  fisik  sebagai  upaya  untuk  mencegah  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja.  Adanya  beberapa kecelakaan kerja di galangan kapal, membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan SMK3 di  industri  galangan  kapal.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di industri galangan kapal dan untuk mengetahui pencapaian lima elemen SMK3 di PT. X yang merupakan salah satu galangan kapal berdasarkan  ILO 2001.  Metode penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  instrument  evaluasi  audit  berdasarkan ILO OSHMS 2001 . Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner menggunakan "googleform" serta mereview dokumen  K3  dan  lingkungan  kerja  perusahaan  melalui  pesan  online.  Kuesioner  dibagikan  kepada  34 responden  yang  merupakan  karyawan  PT.  X  menggunakan  teknik  sampling  proporsional  representatif. Teknik  analisis  menggunakan  tabulasi  audit untuk  mengetahui  pemenuhan  kriteria  SMK3.  Hasil  evaluasi audit menunjukkan bahwa PT. X telah mencapai 87,5%. Angka ini berasal dari pemenuhan kriteria 140 dari 160  kriteria.  Tingkat  pencapaian  elemen  kebijakan 93,75%,  pengorganisasian  74,75%, perencanaan  dan implementasi  87,5%,  evaluasi  97,5%  dan  tindakan  perbaikan  87,5%.  PT.  X  sebaiknya  segera  melakukan pelatihan K3 dan menyediakan sumber daya yang cukup dalam penerapan SMK3.
Kata kunci: ILO OSH 2001; audit SMK3; SMK3 Galangan Kapal

## Abstract
[Implementation of OSHMS Based On ILO 2001 in Shipyard Company] Occupational safety and health management system (OSHMS) is part of company management systems, intended to prevent accident, illness and  property  damage.  This  research  objective  was  to  determine  the  achievement  of  five  elements  of  ILO OSHMS 2001 in a n shipyard company of PT. X. The researchers used a quantitative method utilizing the audit evaluation instruments based on the ILO OSHMS 2001. The data collection used the Google Forms to substitute the interview process. Furthermore, the investigators reviewed the company's OSH documents and environmental work place by online massage. The selection of 34 respondents from PT. X utilized a purposive sampling technique. Finally, the researchers tabulated the data into the ILO OSHMS 2001 audit tabulation form to determine the fulfilment of ILO OSHMS 2001 criteria. The audit results showed PT. X reached 87.5% or  the  fulfilment  of  the  140  criteria  out  of  160  standards. The  level  of  achievement  of  policy  elements  is 93.75%, organizing 74.75%, planning and implementation 87.5%, evaluation 97.5% and corrective action 87.5%.  PT.  X  should  better  conduct  OSH  training  immediately  and  provide  sufficient  resources  in  the application of ILO OSHMS 2001.

## Keyword: ILO OSHMS 2001; OSHMS audit; shipyard

## 1. Pendahuluan
SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang mengelola pekerja sebagai sumber daya manusia dan alat-alat produksi sebagai sumber daya fisik (Sucipto,  2014).  SMK3  digunakan  sebagai  upaya perlindungan  pekerja  dari  kejadian  kecelakaan  dan
*Penulis Korespondensi. E-mail: syafirabellam@students.undip.ac.id dan hanifadenny@live.undip.ac.id
penyakit  akibat  kerja  (UU  No.13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, n.d.). Selain itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman (PP. 50 Tahun 2012  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja,  n.d.).    Dengan  terpeliharanya  sumber  daya  yang baik, dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Di Indonesia, ketentuan SMK3 tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2012. Dilingkup International, ketentuan SMK3 dapat ditemukan di ISO 45001, OSHAS 18001 atau kebijakan ILO terkait K3.
Ketentuan  mengenai  K3  telah  diatur  dengan jelas,  namun  pada  kenyataannya  sebagian  besar perusahaan  masih  belum  memenuhi  standar  K3.  BPJS ketenagakerjaan melaporkan sudah terjadi 147.000 kasus kecelakaan kerja atau 40.273 kasus kecelakaan kerja per hari pada tahun 2018. Dari total kasus tersebut, sebanyak 4.678  kasus  (3,18%)  berakibat  kecacatan  dan  2.515 (1,75%) berakhir dengan kematian (Yusuf, 2020).
Salah satu perusahaan yang menyumbang angka kecelakaan adalah perusahaan galangan kapal. Perusahaan  galangan  kapal  memiliki  resiko  bahaya tinggi pada proses produksinya yang meliputi pekerjaan di  ketinggian,  pekerjaan  di  ruang  terbatas,  pekerjaan panas,  pekerjaan  pengecatan,  pekerjaan  pengangkatan, penggunaan listrik hingga bekerja di atas permukaan air (Mahendar    Pujutomo,  2014).  Pada  perusahaan galangan kapal seperti di negara Turki telah terjadi lebih dari  115  kasus  kecelakaan  fatal  yang  paling  banyak disebabkan  oleh  pekerjaan  panas  (Celebi  et  al.,  n.d.). Potensi  bahaya  tinggi  pada  perusahaan  galangan  kapal mengharuskan  penerapan  SMK3  ataupun  standar  K3 yang telah ditentukan.
Organisasi  ILO  telah  membuat  kebijakan mengenai  SMK3  yang  tertuang  pada  pada  ILO (International Labour Organization) OSH 2001
Guidelines  on  Occupational  Health  and  Safety Management System (OSH-MS) . Standar ILO prinsipnya sama dengan semua perundangan yang terkait dengan K3 seperti pada ISO 45001 dan PP No. 50 Tahun 2012 yaitu memuat plan-do-check-action terhadap  SMK3,  namun standar ILO tidak terikat secara hukum serta tidak untuk menggantikan hukum nasional. Penggunaan standar ILO dapat  digunakan  tanpa  melakukan  sertifikasi  dan diperbolehkan  bagi  perusahaan  yang  berkeinginan mengintegrasikan  SMK3  dengan  sistem  manajemen perusahaan.  Selain  itu  penggunaan  standar  ILO  dapat dilakukan  secara  khusus  pada  tempat  kerja,  sebagai contoh  ILO (International  Labour  Organization)  OSH 2001  Guidelines  on  Occupational  Health  and  Safety Management  System  (OSH-MS) in  Shipyard  Industry. Standar ILO tersebut mengatur terkait SMK3 di industri galangan kapal.
PT. X merupakan salah satu perusahaan galangan kapal  yang  terletak  di  Semarang.  Berdasarkan data kecelakaan yang diambil dari hasil studi pendahuluan,  pada  tahun  2011-2019  telah  terjadi kecelakaan  kerja  di  PT.  X.  Grafik  jumlah  kasus kecelakaan kerja pada setiap bagian di PT. X pada tahun 2011-2019  ditunjukkan  pada  Gambar  1.  Dari  grafik Gambar  1 dapat  diketahui  bahwa  kecelakaan  paling banyak  terjadi  di  pekerjaan  bagian  lambung,  yaitu sebanyak 24 kasus. Kecelakaan kedua pada bagian listrik sebanyak 5 kasus, pada bagian pembersihan badan kapal, pengecatan badan kapal, pemeriksaan las-lasan sebanyak 4  kasus,  pada  bagian  pemeriksaan  pipa  1  kasus.  Kasus kecelakaan   kerja   yang   fenomenal   terjadi   di  PT.  X
Gambar 1. Grafik Kasus Kecelakaan Kerja pada Setiap Bagian di PT. X pada Tahun 2011-2019
0 5 10 15 20 25 30 Bagian Kerja Grafik Kasus Kecelakaan Kerja pada Setiap Bagian di PT. X pada tahun 2011-2019 Lambung Listrik
Pembersihan, pengecatan dan pengelasan Pemeriksaan pipa
diantaranya kebakaran kapal yang sedang dilakukan pada Juli  2019  (Purbaya,  2019).  Berdasarkan  survei pendahuluan  di  PT.  X  telah  menerapkan  SMK3 berdasarkan ISO 45001 namun masalah K3 secara umum di  PT.  X  masih  muncul  sehingga  berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Penelitian  terdahulu  mengenai  SMK3    yang dilakukan  oleh  M.  Ansyar  Bora  pada  perusahaan  PT. Industri Kapal Indonesia, Makassar menerangkan bahwa tingkat pencapaiannya hanya sebesar 65% (Bora, 2009). Penelitian  tersebut  mengacu  pada  pemenuhan  kriteria SMK3 pada PP 50 tahun 2012. Penelitian terkait SMK3 di galangan kapal juga telah dilakukan oleh Siska Maya Ahmadi, yang menghasilkan kesimpulan  bahwa pelaksanaan  sistem  manajemen  keselamatan  dan kesehatan  kerja  (SMK3)  di  galangan  kapal  PT.  PAL Indonesia  masih  perlu  peningkatan  yang  lebih  besar (Siska Maya Ahmadi, 2007).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  melihat penerapan SMK3 dengan menggunakan instrumen audit ILO  OSHMS  2001 yang  terfokus  pada  SMK3  pada industri galangan kapal dan tentu berbeda dari penelitian sebelumnya  Ahmadi,  2007  dan  Bora,  2009  yang menggunakan pemenuhan kriteria SMK3 pada PP No. 50 tahun 2012. Selain itu pelaksanaan Audit SMK3 di masa COVID-19 yang memaksa bahwa sistem komunikasi dan observasi secara online masih tetap dapat dilaksanakan. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat pencapaian penerapan elemen SMK3 dengan menggunakan perbedaan instrumen,  yaitu: ILO  OSHMS  2001 .  Dimana  prinsip dalam International  Labour  Organization OSH:2001 Guidelines  on  Occupational  Health  and  Safety Management  System (OSHMS)  adalah  sifatnya  yang sukarela dan partisipatif. Dalam melakukan penelitian ini peneliti  telah  melakukan ethical  clearance yang  di peroleh dari Komisi Etik Penelitian pada Manusia FKM Undip dengan nomor: 103/EA/KEPK-FKM/2020

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif  dengan  metode  evaluasi  audit  SMK3 berdasarkan  instrument ILO  OSHMS  2001 .  Subjek penelitian  adalah  pekerja  galangan  kapal  PT.  X. Pengambilan sampel dalam penelitian teknik propotional representative sampling . Pengambilan sampel ini artinya mengambil  sebagian  pekerja  atau  beberapa  prosen  dari masing-masing bagian yang yang dinilai sudah mewakili masing-masing bagian. Masing-masing bagian kemudian diambil  sampel  30%  dari  total  populasi  perbagian. Metode  pengambilan  sampel 30%  akan  diambil  dengan metode purposive  sampling ,  dengan  kriteria  inklusinya yaitu  pengawas  lapangan,  aktif  bekerja  dan  bersedia diwawancara. Jumlah sampel yang diambil berjumlah 34 pekerja.  Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara  penyebaran  kuisioner  menggunakan googleform
serta  melihat  ketersediaan  dokumen  K3  dan  kondisi lingkungan kerjanya.  Variabel  penelitian  ini  merupakan elemen  yang  terdapat  dalam  SMK3  berdasarkan ILO OSHMS  2001 ,  yaitu  kebijakan,  pengorganisasian, perencanaan  dan  pelaksanaan,  evaluasi  serta  tindakan perbaikan.  Data yang dikumpulkan kemudian ditabulasi sesuai  tabel  hasil  audit.  Hasil  tabulasi  dihitung berdasarkan  jumlah  pemenuhan  kriteria  yang  tertera dalam instrumen ILO OSHMS 2001 . a = (b : c) x 100% a = tingkat pemenuhan K3 b = jumlah kriteria yang terpenuhi
c = jumlah semua kriteria

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dari  hasil  evaluasi  audit  didapatkan  PT.  X  telah memenuhi  140  dari  160  kriteria  berdasarkan  instrumen ILO  OSHMS  2001 .  Atau  dapat  diketahui  tingkat penerapan  SMK3  di  PT.  X  adalah  87,5%,  persentase tersebut  masuk  dalam  kategori  memuaskan.  Rincian tingkat pencapaian per elemen SMK3 dapat dilhat pada Tabel 1 .
Tabel 1 . Rincian Tingkat Pencapaian p er Elemen SMK3 No. Elemen Tingkat pencapaian (%) 1.  Kebijakan 93,75 2.  Pengorganisasian 74,75 3. Perencanaan dan pelaksanaan 87,50 4.  Evaluasi 97,50 5.  Tindakan perbaikan 87,50

## Analisis Kebijakan K3
Tabel 2. Tingkat Pencapaian Elemen Kebijakan K3 Elemen Indikator JK JPK TP (%) Kebijakan Kebijakan K3 9 9 100 Partisipasi pekerja 8 7 87,5 Jumlah 17 16 93,75
JK :  Jumlah  kriteria,  JPK:  Jumlah  Pemenuhan  Kriteria, TP : Tingkat Pencapaian
Kebijakan  K3 didefinisikan  sebagai  arah  dari suatu  organisasi  yang  berkenaan  dengan  K3  yang secara  resmi  ditetapkan  oleh  pimpinan  perusahaan (ILO,  2001).  PT.  X  telah  memiliki  kebijakan  dan komitmen  K3  tertulis,  bertanggal  dan  ditanda  tangani oleh pimpinan tertinggi di PT. X. Penyusunan kebijakan K3  disusun  bersama  dengan  perwakilan  pekerja  yang didasarkan pada hasil identifikasi bahaya yang dilakukan sebelumnya.  Kebijakan  K3  memuat  komitmen  pekerja dan   perusahaan   untuk  melakukan  upaya  pencegahan
kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja.  Kebijakan kemudian  dikomunikasikan  kepada  setiap  pekerja, pengunjung  sampai  pihak  kontraktor.  Kebijakan  K3 ditinjau  secara  berkala  setiap  1  tahun  sekali.  Tingkat pencapaian elemen K3 dapat dilihat pada Tabel 2 . Dalam  melaksanakan  SMK3  perlu  adanya partisipasi aktif yang dilakukan oleh pekerja (ILO, 2001). PT.  X  telah  melakukan  upaya  komunikasi  agar  pekerja ikut terlibat dan merasa dipentingkan dalam setiap aspek SMK3  ( plan-do-check-action ).  Manajemen  PT.  X  telah membagi tugas dan wewenang yang jelas kepada pekerja. Manajemen berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan pekerja dalam mengidentifikasi hazard dan menilai resiko serta melakukan upaya pengkomunikasian apabila terjadi perubahan sistem. Namun manajemen PT. X tidak memastikan pekerja telah dilatih mengenai aspek K3. Sehingga pekerja kurang memiliki kompetensi untuk berpartisipasi aktif melaksanakan K3 yang sesuai dengan kebijakan  perusahaan.  Sebaiknya  PT.  X  memberikan pelatihan  mengenai  aspek  K3  untuk  meningkatkan kompetensinya  agar  mereka  dapat  berpartisipasi  aktif dalam melaksanakan K3.

## Analisis Pengorganisasian
Tabel 3. Tingkat Pencapaian Elemen Pengorganisasian
Elemen Indikator JK JPK TP (%) Pengor- ganisa- sian Tanggung jawab dan fungsi 9 8 88 Kompetensi dan pelatihan 9 1 11 Komunikasi 8 8 100 Dokumen- tasi 10 10 100 Jumlah 36 27 74,75
JK  :  Jumlah  kriteria,  JPK:  Jumlah  Pemenuhan  Kriteria, TP : Tingkat Pencapaian
PT.X  telah  membentuk  organisasi  khusus  yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja  dibuktikan  dengan  adanya  dokumen  struktur  dan tanggung  jawab  P2K3  (Panitia  Pembina  Pelaksanaan K3).  Pengawas  bertanggung  jawab  dalam  melindungi tenaga kerja, sedangkan senior management bertanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan SMK3. PT. X telah memiliki Sistem Manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Walaupun sudah terintegrasi  dengan  baik,  namun  sumber  daya  yang dimiliki oleh organisasi K3 masih kurang memadai untuk mendukung  setiap  kegiatan  dan  kebutuhan  K3.  Hal  ini dibuktikan  dengan  peralatan  K3  yang  kurang  memadai akibat kurangnya pendanaan yang dilakukan manajemen.
Komunikasi  dilakukan  oleh  organisasi  K3  PT.X guna  memberikan  pengetahuan  mengenai  K3  kepada seluruh  karyawan.  Komunikasi  yang  dilakukan  berupa komunikasi  verbal  dan  non-  verbal.  Komunikasi  verbal dilakukan  melalui safety  talk serta  rapat  P2K3. Sedangkan  komunikasi  non-verbal  dapat  dilihat  dari adanya  pemasangan  poster,  banner  K3  serta  rambu keselamatan.  Dalam  proses  komunikasi  yang  dilakukan selalu  dilakukan  pendokumentasian  dan  pemberian respon.    Tingkat  pencapaian  elemen  pengorganisasian PT. X dapat dilihat pada Tabel 3 .
Pelatihan  K3  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kompetensi  terkait  K3  agar  pekerja  dapat  melakukan pekerjaan  dengan  selamat  (Shabira  Noviandini,  2015). Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner, diketahui PT. X tidak  melakukan  pelatihan  K3  kepada  pekerja.  PT.  X hanya  melakukan  pemberian  informasi  K3  mengenai resiko dan pengendalian bahaya melalui safety breefing / safety  talk.  PT.  X  memiliki  ahli  K3  yang  telah mendapatkan  pelatihan  terkait  ahli  K3  umum  yang diharapkan  dapat  memberikan  arahan  kepada  pekerja untuk  bersikap  secara  aman  sesuai  dengan  peraturan. Walaupun demikian, pelatihan K3 harus tetap diberikan agar  pekerja  dapat  terlatih  bukan  hanya  sekedar  arahan secara  sekilas.  Pelatihan  K3  sangat  penting  dilakukan karena berhubungan dengan perilaku kerja aman (Murti, 2015). Kecelakaan banyak terjadi karena pekerja kurang memiliki  pengalaman  pelatihan  sehingga  kurang memiliki  wawasan  terhadap  metode  kerja  yang  aman. Pekerja  menjadi  kurang  mampu  bertanggung  jawab dalam  melakukan  pekerjaannya  dan  kurang  mampu mengkoordinir  pekerjaanya  (Aryanto    Kurniawan, 2016; Tusmowati, n.d.). Dalam melaksanakan pelatihan K3  perlu  memperhatikan  metode,  materi  dan  fasilitas agar  pelatihan  berjalan  efektif  (Hamid,  2015).  Contoh pelatihan  K3  yang  dapat  dilakukan  perusahaan diantaranya  pelatihan  mengenai  JSA  ( Job  Safety Analysis ),  prosedur kerja  aman,  SMK3,  respon keadaan darurat,  bahan  kimia  berbahaya  dan  penanganannya, bekerja  di  ketinggian,  bekerja  di  ruang  terbatas  dan sebagainya.  Perusahaan  harus  membuat  program pelatihan  setiap  3  bulan  hingga  setiap  tahunnya  yang meliputi  pemberian  topik-topik  baru  maupun  lama sebagai penyegaran ( re-fresh training ) ( National Council of Australia , 1985).
Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan  untuk mendokumentasikan prosedur dan tanggung jawab, serta menunjukan bahwa unsur-unsur SMK3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan dalam organisasi (Yuliani et al., 2015). PT. X telah melakukan pembuatan dokumen- dokumen penting terkait penerapan SMK3 secara efektif. Dokumen  K3  tersebut  diantaranya  form  Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko (IBPR), dokumen SOP dan  sistem  kerja,  serta  dokumentasi  laporan  kasus kecelakaan  dan  kejadian  penyakit  akibat  kerja  yang menjelaskan secara jelas gambaran kinerja SMK3 selalu
dilakukan  tinjauan  secara  berkala  tiap  tahunnya.  PT.  X memberikan  izin  akses  kepada  pekerja  dalam  melihat dokumen-dokumen tersebut. Apabila diperlukan dilakukan revisi, dokumen terlebih dahulu disetujui oleh personil  yang  berwenang  sebelum  dilakukan  revisi. Semua  dokumen  yang  tidak  terpakai  atau  kadaluarsa harus segera dimusnahkan dari penggunaannya agar tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan (Ali, 2013).

## Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Tabel 4. Tingkat Pencapaian Elemen Perencanaan dan
Pelaksanaan Elemen Indikator JK JPK TP (%) Peren- canaan dan Pelak- sanaan Tinjauan awal 8 7 87,5 Perencanaan 10 9 90 Indikator program 8 8 100 Pencegahan dan pengendali- an bahaya 30 25 83 Jumlah 56 49 87,5
JK  :  Jumlah  kriteria,  JPK:  Jumlah  Pemenuhan  Kriteria, TP: Tingkat Pencapaian
Tinjauan  awal  dilakukan  untuk  mengetahui tingkat kepatuhan K3 di galangan kapal serta gap dengan peraturan  yang  berlaku  (PP.  50  Tahun  2012  Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  n.d.). Tinjauan awal PT. X dilakukan oleh ahli K3 perusahaan yang dibantu oleh konsultan dalam bentuk tinjauan awal yang  dilakukan  yaitu  tinjauan  terhadap  kepatuhan peraturan,  identifikasi  bahaya  dan  penilaian  resiko, memastikan  pengendalian  yang  dilakukan  sudah  sesuai, serta  melakukan  survailens  Kesehatan  pekerja.  Namun dalam  proses  tinjauan  awal  PT.  X  tidak  melakukan konsultasi dengan perwakilan pekerja. Perusahaan harus melakukan  tinjauan  awal  yang  melibatkan  perwakilan pekerja  agar  terciptanya  pengintegrasian  seluruh pencegahan  kecelakaan  kerja  serta  pertimbangan  dalam analisis potensi bahaya dan proses kerja yang terdapat di tempat tersebut (Setiawan et al., 2015).   Bekerja berperan ikut  memberikan  saran  dan  masukan  terhadap  kondisi bahaya yang perlu dikendalikan ditempat kerja.  Tingkat pencapaian  elemen  perencanaan  dan  pelaksanaan  dapat dilihat pada Tabel 4 .
Data-data  hasil  tinjauan  awal  dikumpulkan  dan dijadikan  dasar  perencanaan  K3.  Perencanaan  yang dibuat  harus  memuat  indikator  pengukuran  kinerja  K3. Perencanaan yang dibuat juga harus memiliki dukungan sumber daya yang memadai agar dapat terlaksana dengan baik  diantaranya man, money, material, method, machine (Setiawan  et  al.,  2015).  PT.  X  telah  memiliki  dokumen
perencanaan yang memuat indikator bagi setiap program kerja yang akan dilaksanakan. Namun dalam melakukan perencanaan  K3  yang  dilakukan  oleh  PT.  X  kurang adanya  dukungan  sumber  daya  organisasi.  Dibuktikan dengan  kurangnya  SDM  yang  memiliki  kompetensi  K3 dan hanya 1 orang yang memiliki lisensi ahli K3. Selain itu peralatan K3 yang kurang memadai karena kurangnya dana  dari  pihak  manajemen.  Hal  inilah  yang  dapat menjadi penghambat pelaksanaan K3. Perusahaan harus menyediakan  sumber  daya  yang  memadai  agar  rencana K3 dapat terlaksana.
Tujuan atau sasaran K3 didefinisikan sebagai cita- cita  organisasi  terhadap  kinerja  K3  yang  ingin  dicapai (Pangkey  et  al.,  2012).  PT.  X  telah  memiliki  tujuan  K3 yang dibuktikan dengan adanya dokumen tujuan/ sasaran K3  yang  berisi  tujuan,  rencana  program  jadwal  serta penanggung  jawab  rencana  program.  Pengawasan dilakukan  agar  tujuan  K3  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan. Terdapat pula pengkomunikasian tujuan K3 kepada pekerja dan tinjauan berkala terhadap tujuan K3.
Sebagai upaya pencegahan bahaya di lingkungan galangan kapal, PT. X telah memiliki pedoman program pengendalian  bahaya  serta  telah  diterapkan  di  setiap tempat  kerja.  Hal  ini  dapat  diilihat  dari  adanya  IBPR (Identifikasi  bahaya  dan  pengendalian  risiko)  yang ditinjau  secara  berkala.  Dalam  IBPR  terdapat  upaya pengendalian yang harus dipertimbangkan dan dilakukan oleh  perusahaan  galangan  kapal.  Hirarki  pengendalian yang  terdapat  di  dalam  IBPR  diantaranya  eliminasi, substitusi, engineering  control ,  administrasi  dan penggunaan  APD.  PT.  X  telah  menggunakan  perancah, lantai  kerja  (platform),  papan  tepi,  tangga  kerja,  pagar pelindung  tepi,  serta  alat  pelindung  diri  (APD)  yang sesuai  antara  lain  helm, safety  shoes dan  sabuk keselamatan  agar  pekerja  terlindung  dari  bahaya  jatuh sebagai  salah  contoh  upaya  pengendalian  bahaya. Terdapat  pula  sistem  izin  kerja  yang  digunakan  pada pekerjaan yang beresiko tinggi.
Perubahan sistem dalam pelaksanaan K3 bisa saja terjadi.  Sehingga  PT.  X  telah  memiliki  prosedur perubahan  sistem  yang  berjalan  secara  efektif  hal  ini dapat  dilihat  dari  adanya  dokumen  sistem  perubahan manajemen  baik  itu  perubahan  internal  maupun eksternal.  Jika  terdapat  perubahan  mengenai  IBPR, sistem  kerja,  petugas,  ataupun  peraturan  dilakukan pengkomunikasian  kepada  pekerja  ataupun  manajemen representative dengan segera.
Sistem  tanggap  darurat  diterapkan  agar  semua pekerja  memahami  dan  terlatih  dalam  menghadapi keadaan  darurat  serta  untuk  memastikan  semua sarana/peralatan darurat selalu dalam keadaan siap pakai dan  berfungsi  dengan  baik  (Handayana  et  al.,  2016). Perusahaan harus membuat rencana tanggap darurat yang didalamnya  terdapat  informasi  kontak  saat  terjadi keadaan darurat. Perusahaan harus memberikan pelatihan terkait tanggap darurat dan  P3K  agar  pekerja  memiliki
kompetensi  dalam  melakukan  upaya  tanggap  darurat. Dalam  pelaksanaan  manajemen  tanggap  darurat,  PT.  X telah  memiliki  prosedur  rencana  tanggap  darurat  serta dikomunikasikan  kepada  seluruh  pekerja.  Pelatihan tanggap darurat dan pertolongan pertama dilakukan PT.X setiap setahun sekali kepada seluruh pekerja. PT. X juga melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  seperti  rumah sakit,  pemadam  kebakaran  dan  polisi  dalam  menangani keadaan darurat.
Sistem pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang termasuk di dalamnya prosedur pemeliharaan harus berintegrasi  dalam  upaya  pencegahan  kecelakaan  dan penyakit  akibat  kerja.  Pada  Instrumen ILO  OSH  2001 mengharuskan  perusahaan  memiliki  prosedur  terkait pembelian  yang  mengandung  kriteria  keselamatan  dan keamanan agar produk barang dan jasa yang digunakan dalam kondisi aman dan tidak menimbulkan permasalahan  K3.  Namun  berdasarkan  hasil  evaluasi audit, PT. X belum memiliki prosedur terkait pembelian. Sehingga  tidak  adanya  sistem  yang  menjamin  barang, jasa  dan  mitra  kerja  memenuhi  persyaratan  K3  saat diterima  di  tempat  kerja.  PT.  X  sebaiknya  membuat prosedur  pembelian  peralatan  dan  bahan  yang  sesuai standar K3. Penggunaan peralatan dan bahan yang tidak sesuai  standar  K3  akan  menjadi  potensi  bahaya  yang dapat  menyebabkan  kecelakaan  kerja.  Biaya  yang  akan dikeluarkan  akibat  dampak  kecelakan  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  baiaya  pembelian  peralatan  dan bahan yang lebih aman. (Deisy Rawis Jermias Tjakra et al.,  2016).  Perusahaan  juga  harus  menjelaskan  kepada semua  pihak  yang  akan  menggunakan  barang  dan  jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PP. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, n.d.).
Pada  instrument ILO  OSHMS  2001 ,  disebutkan bahwa perusahaan harus memiliki prosedur kontrak yang didalamnya  berhubungan  dengan  K3.  Perusahaan galangan  kapal  melakukan  seleksi  pemilihan  kontraktor sehingga dapat bekerja sesuai kemampuannya. Terdapat pengkomunikasian  bahaya  dan  pengendaliannya  antara perusahaan  dengan  kontraktor.  Pekerja  kontraktor diberikan  pelatihan  K3  secara  berkala  dan  dilakukan pengawasan  atas  kinerja  K3nya.  Berdasarkan  hasil evaluasi  audit  yang  dilakukan,  PT.  X  telah  memiliki prosedur  kontrak  kerja  yang  didalamnya  terdapat pedoman  K3.  Selain  itu  PT.  X  telah  melakukan pengkomunikasian  bahaya  dan  resiko  serta  koordinasi sebelum  kontraktor  bekerja.  Terdapat  pengawasan kinerja K3 yang dilakukan kepala sub kontraktor kepada pekerjanya.  Namun  PT.  X  tidak  melakukan  pemilihan kontraktor  yang  memiliki kompetensi  K3  sesuai  bidang kerjanya. Pelatihan juga tidak dilakukan kepada pekerja kontraktor  karena  keterbatasan  dana.  Kompetensi  dan pelatihan sangat penting dimiliki oleh pekerja kontraktor agar  mereka  dapat  melakukan  pekerjaan  dengan  aman.
PT.  X  sebaiknya  memberikan  pelatihan  K3  kepada kontraktor serta melakukan identifikasi kompetensi kerja. Hasil  identifikasi  kompetensi  kerja  digunakan  sebagai dasar  perencanaan  pelatihan  yang  harus  dilakukan,  dan menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  penerimaan,  seleksi dan  penilaian  kinerja  (PP.  50  Tahun  2012  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, n.d.).

## Analisis Evaluasi
Tabel 5. Tingkat Pencapaian Elemen Evaluasi
Elemen Indikator JK JPK TP (%) Evaluasi Pemantauan dan pengukuran kinerja 12 12 100 Investigasi kecelakaan 8 8 100 Audit 10 9 90 Tinjauan manajemen 7 7 100 Jumlah 37 36 97,5
JK  :  Jumlah  kriteria,  JPK:  Jumlah  Pemenuhan  Kriteria, TP: Tingkat Pencapaian
PT. X  telah  melakukan evaluasi terhadap kinerja SMK3 yang telah berjalan untuk mengetahui keberhasilan  penerapan  SMK3.  Kegiatan  evaluasi  yang dilakukan diantaranya yaitu pemantauan dan pengukuran kinerja,  analisis  investigasi  kecelakaan,  audit  serta peninjauan oleh manajemen. Pemantauan dan pengukuran  kinerja  digunakan  sebagai  sarana  untuk menentukan  sejauh  mana  kebijakan  dan  sasaran  K3 sedang dilaksanakan dan sejauh mana risiko dikendalikan (Pangkey  et  al.,  2012).    Pengukuran  kinerja  K3  harus memiliki indikator kinerja yang dapat diukur serta dapat digunakan  untuk  melakukan  penilaian  kinerja  (ILO, 2001).  Bentuk  pengukuran,  pemantauan,  dan  evaluasi kinerja  K3  yang  dilakukan  PT.  X  berupa  kegiatan inspeksi ke seluruh area perusahaan dengan menggunakan  lembar  inspeksi  yang  berfokus  pada pemantauan unsafe ac t ataupun unsafe condition . Selain itu  PT.  X  telah  melakukan survailens kesehatan  untuk memantau  kondisi  kesehatan  para  pekerja  tiap  1  bulan sekali  kepada  beberapa  pekerja  secara  bergilir.  Tingkat pencapaian elemen evaluasi dapat dilihat pada Tabel 5 . Investigasi kecelakaan dilakukan untuk menentukan penyebab utama kecelakaan serta mencegah kejadian  yang  sama  berulang  (Hindarto,  2012).    Dalam pelaksanaanya, PT. X telah memiliki prosedur investigasi kecelakaan  dan  telah  melakukan  investigasi  kecelakaan termasuk penyakit akibat oleh orang yang berkompeten. Hasil  investigasi  kecelakaan  didokumentasikan  serta dilaporkan kepada P2K3 dan Depnaker. Bagian K3 PT. X memberikan solusi upaya perbaikan yang selanjutnya
disetujui  manajemen  untuk  segera  dilakukan  upaya perbaikan.
Audit dilaksanakan untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3 di tempat kerja khususnya di galangan kapal.  PT.  X  telah  melaksanakan  audit  internal  dan eksternal  minimal  1  tahun  sekali.  Pelaksanaan  audit internal dilakukan oleh kepala bagian K3 sedangkan audit eksternal  dilakukan  oleh  auditor  dari  luar  (OSHAS  dan LR).  Hasil  audit  dilaporkan  dan  digunakan  dalam melakukan pengembangan dan perbaikan berkelanjutan. Kekurangan  dalam  pelaksanaanya  audit  di  PT.  X  yaitu tidak  melaksanakan  pemilihan  auditor  secara  khusus. Kegiatan  audit  sebaiknya  dilaksanakan  oleh  tim  yang independen  terhadap  bagian  yang  diaudit  dan  tidak memiliki  hubungan  langsung  terhadap  bagian  yang diaudit,  menghasilkan  hasil  yang  obyektif  (ILO,  2001). Tim  yang  melaksanakan  audit  juga  harus  terlatih, berpengalaman  dan  memiliki  komitmen.  Auditor  yang memiliki  komitmen  profesional  yang  lebih  rendah cenderung  menghasilkan  audit  yang  kurang  berkualitas dibandingkan auditor yang memiliki komitmen profesional yang kuat (Sudirjo, 2018).
Tinjauan manajemen merupakan upaya peninjauan  yang  dilakukan  oleh    manajemen  terhadap kesuaian pelaksanaan SMK3 dan pemenuhan kepatuhan pada peraturan yang berlaku (Pangkey et al., 2012). PT. X  telah  melakukan  tinjauan  manajemen  setahun  sekali. Tinjauan  manajemen  menjadi  sarana  untuk  melakukan evaluasi  SMK3  serta  melakukan  perubahan  terhadap kebijakan  dan  tujuan  K3  dengan  mempertimbangkan data-data  K3  yang  diperoleh  dalam  melakukan peninjauan.  Hasil  temuan  dari  tinjauan  manajemen didokumentasikan dan dilaporkan pada rapat P2K3 serta diharapkan  dapat  memberikan  umpan  balik  berupa perencanaan pelaksanaan perbaikan.

## Analisis Tindakan Perbaikan
Tabel 6. Tingkat Pencapaian Elemen Tindakan Perbaikan Elemen Indikator JK JPK TP (%) Tindakan Perbai- kan Tindakan pencegahan dan perbaikan 6 6 100 Perbaikan berkelanjutan 8 6 75 Jumlah 14 12 87,5
JK  :  Jumlah  kriteria,  JPK:  Jumlah  Pemenuhan  Kriteria, TP: Tingkat Pencapaian
Hasil  temuan,  kesimpulan  serta  masukan- masukan yang diperoleh dari hasil pemantauan, audit dan tinjauan  manajemen  tentang  SMK3  dijadikan  dasar perencanaan tindakan perbaikan dan pencegahan (Pesa Taufik,  2017).  PT.  X  telah  melakukan  upaya  tindak
perbaikan  yang  dibuktikan  dengan  adanya  dokumen perbaikan SMK3. Tindakan perbaikan ini sangat penting dilakukan. Apabila tindakan perbaikan dilakukan secara serius  maka  pekerja  akan  melihat  bahwa  perusahaan memiliki  komitmen  yang  serius  dalam  melakukan pencegahan.  Tingkat  pencapaian  elemen  tindakan perbaikan dapat dilihat pada Tabel 6 .
Tindakan  perbaikan  berkelanjutan  adalah  usaha berkelanjutan  untuk  memperbaiki  dan  mengembangkan pelaksanaan  SMK3  sehingga  dapat  menghasilkan  hasil yang terbaik (Simanjuntak, 2016). PT. X telah melakukan perbaikan  yang  dilakukan  secara  terus-menerus  yang sebelumnya  telah  dilakukan  perencanaan.  Namun kegiatan  perbaikannya  tidak  secara  cepat  dilakukan keseluruhannya.  Serta  saran  dan  komplain  dari  pekerja yang  di  dalamnya  terdapat  kekurangan  pelaksanaan  K3 tidak  secara  cepat  dipertimbangkan  untuk  dilakukan upaya  perbaikan  seperti  perbaikan  terhadap  kerapihan alat, kelayakan APD dan fasilitas air minum. Hanya hal- hal yang bersifat urgensi saja yang dilakukan perbaikan secara berlanjut seperti hasil investigasi kecelakaan. Hal ini  dikarenakan  adanya  pertimbangan  dana  dalam melakukan  setiap  tindakan  perbaikan.  Perbaikan  SMK3 perlu    diberlakukan  secara  segera  pada  seluruh  elemen perusahaan  seperti  pekerja,  material  dan  lingkungan sehingga  dapat  meraih  penghargaan zero  accident (Susihono  Rini, 2013).

## 4. Kesimpulan
Penerapan  sistem  manajemen  K3  di  PT.  X  telah memenuhi  140  dari  160  kriteria  SMK3  atau  memiliki prosentase  sebesar  87,5%  berdasarkan  instrumen ILO OSHMS 2001 . Artinya tingkat penerapan SMK3 di PT. X sudah  termasuk  dalam  kategori  memuaskan.  Tingkat pencapaian  kebijakan  di  PT.  X  sebesar  93,75%, pengorganisasian  sebesar  74,75%,  perencanaan  dan pelaksanaan di  sebesar  93,25%,  evaluasi  sebesar  97,5% dan  tindakan  perbaikan  sebesar  87,5%.  Terdapat beberapa  kriteria  yang  membuat  elemen  SMK3  belum sepenuhnya terpenuhi diantaranya tidak dilaksanakaanya pelatihan  K3  secara  rutin  kepada  pekerja,  tidak  adanya prosedur  pembelian  barang  dan  jasa,  tidak  diadakannya pemilihan auditor secara khusus, kurangnya sumber daya yang  memadai  seperti  peralatan  kerja  yang  mendukung perencanaan K3, serta kurang cepatnya dalam melakukan tindakan perbaikan.
Saran  bagi  perusahaan  yaitu  pertama  PT.  X sebaiknya  melaksanakan  kegiatan  pelatihan  K3  seperti pelatihan JSA, prosedur kerja aman, dan lainnya kepada pekerja, kontraktor serta manajemen setiap 3 bulan secara berkala  agar  pekerja  mengerti  terkait  pelaksanaan  K3 sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat  kerja.  Kedua,  PT.  X  perlu  melibatkan  pekerja untuk melakukan tinjauan awal sebagai pemberi masukan terhadap kondisi bahaya yang perlu dikendalikan. Ketiga, PT.  X perlu  menyediakan sumber daya yang aman  dan
memadai seperti penyediaan APD yang layak pakai, serta peralatan kerja yang aman untuk mendukung pelaksanaan SMK3  dan  menurunkan  resiko  terjadinya  bahaya. Keempat,  PT.  X  perlu  membuat  prosedur  pembelian/ pengadaan  barang  dan  jasa  yang  sesuai  dengan  kriteria K3 serta diinformasikan cara penggunaannya kepada para pekerja untuk mencegah resiko yang ada pada peralatan maupun  bahan  yang  dibeli.  Kelima,  PT.  X  perlu melakukan kegiatan pemilihan auditor yang berkompeten dan  tidak  terdapat  hubungan  dengan  bagian  yang  akan diaudit  agar  hasil  Audit  bisa menjadi  optimal.  Keenam, PT.  X  perlu  melakukan  tindakan  perbaikan  secara keseluruhan dengan segera, serta melakukan pertimbangkan  saran  dan  komplain  dari  pekerja  secara cepat  seperti  penggantian  peralatan  kerja  yang  rusak secara  segera  atau  perencanaan  pengisian  air  minum secara berkala untuk memenuhi kebutuhan gizi pekerja. Saran  bagi  peneliti  lain  yaitu  dapat  mengembangkan metode penelitian SMK3 secara efektif dan efisien agar dapat mengetahui kekurangan pada kriteria SMK3.

## 5. Daftar Pustaka
Ali, S. (2013). Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif. Dian Rakyat.
Aryanto,  L.,    Kurniawan,  B.  (2016).  Hubungan Pelatihan , Status Kerja , Latar Kerja Pada Total E    P  Indonesia.  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat (e-Journal) UNDIP, 4(3), 457–467.
Bora,  M.  A.  (2009).  Analisis  Sistem  Manajemen Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  pada  Bagian Produksi PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar.
Celebi,  U.  B.,  Ünsalan,  D.,  Ekinci,  S.,    Alarcin,  F. (n.d.). The Risk of Occupational Safety and Health in  Shipbuilding  Industry  in  Turkey  Enhancement of Creative Cooperation of Actors in Entrepreneurship  Ecosystem  and  Strengthening with  Workshop  Substructure  View  project  The Risk of Occupational Safety and Health.
Deisy  Rawis  Jermias  Tjakra,  T.,  Tj  Arsjad,  T., Perencanaan Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja  pada  Proyek  Konstruksi  Bangunan  Pada penelitian ini akan diteliti mengenai Perencanaan Biaya  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  D. (2016).  Perencanaan  Biaya  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada  Proyek  Konstruksi Bangunan  (Studi  Kasus:  Sekolah  St.Ursula Kotamobagu). Jurnal Sipil Statik, 4(4), 241–252. Hamid,  D.  (2015).  Pengaruh  Pelatihan  terhadap Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (  Studi  pada Karyawan Bagian Produksi CV . Bangkit Sukses Makmur ). 26(2), 1–6.
Handayana, M. S., Kurniawan, B., Masyarakat, F. K., Diponegoro, U. (2016). Analisis Manajemen pada Kesiapsiagaan  dan  Tanggap Darurat  di  Gedung Perkantoran X. 4.
Hindarto,  C.  (2012).  Analisis  Laporan  Investigasi Kecelakaan  pada  Karyawan  Musiman  atau Kontrak di PT X Tahun 2009.
ILO.  (2001).  Guidelines  on  occupational  safety Guidelines  on  occupational  safety  and  health management  systems  and  health  management systems.
ILO code practice- Shipyard Industry. (2019). ILO. Mahendar,  F.,    Pujutomo,  D.  (2014).  Identifikasi Bahaya,  Pengendalian  Resiko  dan  Keselamatan Kerja  pada  Bagian  Bengkel  Repair  Galangan Kapal Menggunakan Metode Job Safety Analysis (JSA) di PT. Janata Marina Indah, Semarang. 3. Murti,  A.  K.  (2015).  Analisis  Antara  Pelatihan Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  Dengan Perilaku  Aman  Pada  Pekerja  Konstruksi. Program  Studi  Magister  Teknik  Sipil  Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1–9.
National Council of Australia. (1985).
Pangkey, F., Malingkas, G.,  Walangitan, D. (2012). Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamtan  dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Konstruksi (Studi  Kasus:  Pembangunan  Jembatan  Dr.  Ir. Soekarno-Manado). Jurnal Ilmiah Media Engineering, 2(2), 97452.
Pesa,  F.  A.,    Taufik,  H.  (2017).  Tinjauan  Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 ). 4(1), 1–11.
PP.  50  Tahun  2012  Sistem  Manajemen  Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Purbaya, A. A. (2019). Kapal “Panorama Nusantara” Terbakar  di  Pelabuhan  Tanjung  Emas.  Detic News.
Setiawan,  A.,  Widjasena  Bagian  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja, B.,  Kesehatan Masyarakat, F. (2015).  Analisis  Perencanaan  Pengendalian Bahaya  pada  Sistem  Manajemen  Keselamatan dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  berdasarkan  PP NO.50 Tahun 2012 di PT.X Arif. 3(3), 2356–3346. Shabira  Noviandini.  (2015).  Analisis  Komitmen
Pimpinan Terhadap Penerapan Sistem Manajemen  K3  (Smk3)  Di  Pt  Krakatau  Steel (Persero)Tbk.  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  (e- Journal), 3(3), 639–650.
Simanjuntak, H. (2016). 8 Langkah Mudah Melakukan Continuous Improvement.
Siska Maya Ahmadi. (2007). Analisa Sistem Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di  Galangan Kapal PT. PAL Indonesia.
Sucipto,  C.  D.  (2014).  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja. Gosyen Publishing.
Sudirjo, F. (2018). Perilaku Auditor dalam Pelaksanaan Program  Audit  (  Studi  Empiris  pada  Kantor Akuntan Publik di Semarang ).
Susihono, W.,  Rini, F.  A.  (2013).  Penerapan  Sistem
Manajemen Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan  Identifikasi  Potensi  Bahaya  Kerja  (Studi kasus  di  PT.  LTX  Kota  Cilegon-  Banten). Spektrum Industri, 11(2), 209. https://doi.org/10.12928/si.v11i2.1663 Tusmowati,  I.  (n.d.).  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan Tingkat Supervisor di PT. Indocement
Tunggal  Prakarsa  (p.  2004).  Institut  Pertanian Bogor.
UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Yuliani,  N.,  Kurniawan,  B.,  Keselamatan,  B., Kesehatan, F. (2015). Analisis Pendokumentasian Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan  Kesehatan Kerja Berdasarkan Pp No. 50 Tahun 2012 Di PT Angkasa  Pura  Ii  (Persero)  Bandung.  Jurnal Kesehatan  Masyarakat  (e-Journal),  3(3),  545– 554.
Yusuf,  M.  (2020).  Data  BPJS  Ketenagakerjaan,  Setiap Hari  Terjadi  40.273  Kasus  Kecelakaan  Kerja. Tribunnews.Com.