Sasmita, P. Y., Restiatun, and Yani, A. (2021) “Determinan Indeks Pembangunan Berkelanjutan di 34 Provinsi Indonesia”, Sebatik, 25(2).
Submitted: 2021/05/30 Accepted: 2021/10/07 Published: 2021/12/01
ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY
DOI:10.46984/sebatik.v25i2.1378

## DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI 34 PROVINSI INDONESIA
Petrus Yudha Sasmita 1) , Restiatun 2) , dan Akhmad Yani 3)
1,2,3 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura
1,2,3 Jalan Daya Nasional, Kel. Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat-78113 E-mail: tovanyuzha@yahoo.com 1) , restiatun@untan.ac.id 2) , akhmad.yani@ekonomi.untan.ac.id 3)

## ABSTRAK
Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) mengusung konsep no one left behind sebagai suksesor dari Millenium Development Goals (MDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada negara berkembang seperti Indonesia adalah pemerataan pembangunan.  Ketimpangan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia di bidang ekonomi, sosial, maupun  lingkungan. Identifikasi determinan  yang optimal  dalam  meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi penting sehingga diharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan baik dan merata. Penelitian ini  bertujuan  menguji  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  pembangunan  berkelanjutan,  baik  dari pilar  ekonomi,  sosial,  maupun  lingkungan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  regresi  data  panel.  Data  yang digunakan adalah indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) 34 provinsi di Indonesia pada periode 2016-2019 dengan bentuk data tahunan. Hasil penelitian menunjukkan Indeks PDRB,  IPM,  IKA,  IKU,  dan  IKTL  berpengaruh  terhadap  IPB.  Indeks  pembangunan  berkelanjutan  di  34  Provinsi  di Indonesia    pada  kegiatan  pembangunan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup  masyarakat  melalui  kebijakan pembangunan  yang  diambil  oleh  pemerintah.    Indeks  komposit  mampu  mengukur  pencapaian  pembangunan  manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IKA, IKU, dan IKTL  sebagai pencapaian hasil pengelolaan lingkungan hidup  secara  nasional.  Pemerintah  dan  pemegang  kebijakan  agar  dalam  meningkatkan  IPM  harus  melalui  program pembangunan ekonomi hijau.
Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Berkelanjutan,  Indeks Kualitas Air

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang  menjadi  prioritas  negara-negara  di  dunia.  Di Indonesia  sebagai  acuan  agenda  pembangunan  nasional yang terdapat dalam NAWACITA pada masa pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN)  2015-2019  dan  RPJMN  2020-2024.  Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  serta  selaras  dengan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)  atau Sustainable  Development Goals (SDGs)  (Bappenas  &  BPS,  2020;  Rassanjani, 2018).
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  bersama  dengan 194  negara, civil  society ,  dan  berbagai  pelaku  ekonomi dari  seluruh  penjuru  dunia  menyusun  SDGs.  Hal  ini sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan,  dan  perubahan  iklim  dalam  bentuk  aksi nyata  dengan  target  tercapai  pada  tahun  2030.  Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (Humas, 2016).
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya  dalam  mendukung  upaya  pembangunan berkelanjutan  untuk  mengurangi  dampak  perubahan
iklim.  Mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  sebesar  29% tanpa  syarat  (dengan  usaha  sendiri)  dan  41%  bersyarat (dengan  dukungan  internasional  yang  memadai)  pada 2030 (Hartarto, 2021).
Ide  dalam  mengurangi  dan  memberantas  kemiskinan sekaligus  masalah-masalah  terkait  ekonomi,  sosial  dan lingkungan  muncul  pada  pertengahan  abad  20,  di  mana United  Nations  General  Assembly memproklamasikan The  Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR) pada  10  Desember  1948  yang  berisi  tentang  indikator umum pencapaian pembangunan bagi seluruh negara dan masyarakat  di  dunia.  Kemudian,  pada  tahun  2000 Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mendeklarasikan Millenium  Develompent  Goals (MDGs)  yang  berisi delapan  tujuan  pembangunan  yang  ditargetkan  akan tercapai  pada  tahun  2015  yang  meliputi  pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem; pemberian pendidikan  primer  secara  universal;  meningkatkan kesetaraan gender dan  pemberdayaan  perempuan; menurunkan  tingkat  kematian  anak;  meningkatkan kesehatan  ibu  hamil;  memerangi  HIV/AIDS, malaria , dan  penyakit  lainnya;  memastikan  keberlangsungan lingkungan;  dan  kerja  sama  global  dalam  pembangunan (Bappenas, 2020).
Pencapaian  MDGs  paling  optimal  pada  wilayah kesehatan  dan  pendidikan,  di  mana  pemberantasan kelaparan menunjukkan kemajuan yang baik, menurunkan  kemiskinan  ekstrem  yang  kesulitan  dalam mengakses  air  bersih  menjadi  setengahnya,  penurunan 200  juta  jiwa  yang  tinggal  di  wilayah  kumuh, pemberantasan  penyakit  menular  seperti malaria dan HIV/AIDS serta penurunan angka kematian ibu dan bayi menunjukkan  hasil  yang  baik,  kesetaraan  gender  serta peningkatan  iklim  perdagangan  ( United  Nations ,  2013). Meskipun  demikian,  di  antara  masalah  yang  dihadapi MDGs  adalah  kesenjangan  di  mana  pencapaian  target- target  pembangunan  tersebut  tidak  merata  di  seluruh dunia  yang  menunjukkan  kesenjangan  yang  besar. Ancaman terbesar bagi pembangunan manusia merupakan  konflik,  di  mana  negara-negara  terdampak konflik memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di dunia.
Indonesia  merupakan  negara  yang  menarik  untuk dikaji  dari  sisi  pembangunan  berkelanjutan,  di  mana wilayah  Indonesia  yang  luas  cenderung  mengalami pembangunan  yang  tidak  merata  namun  cenderung terpusat  di  wilayah  sekitar  ibu  kota.  Adapun  provinsi yang mempunyai rencana aksi pembangunan berkelanjutan  hanya  sebanyak  19  provinsi  dalam  bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD), yaitu Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa  Tenggara  Timur,  Sumatera  Selatan,  Sulawesi Tengah,  Sulawesi  Utara,  Sumatera  Barat,  Riau, Bengkulu,  Lampung,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa Timur, Daerah Istimewa  Yogyakarta, Kalimantan Utara, serta  Kepulauan  Riau.  Adapun  selebihnya  belum  selesai melakukan penyusunan RAD (Salsabila, 2019).
Kendala  provinsi-provinsi  yang  belum  memiliki
RAD menurut Direktur
Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri, Suwignyo yaitu adanya perbedaan periode pemerintahan pada  tiap  daerah.  Pada  dasarnya  SDGs  perlu diimplementasikan  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun gubernur yang baru menjabat  belum  dilantik  atau  pilkada  baru  saja  usai sehingga  belum  menyelesaikan  RPJMD  (Salsabila, 2019).
Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  SDGs  di antaranya  dilakukan  oleh  Swain  &  Yang-Wallentin (2020)  yang  menemukan  pilar  sosial  dan  lingkungan adalah  faktor  paling  efektif  terhadap  pembangunan berkelanjutan bagi negara maju, sementara pilar ekonomi dan  sosial  paling  efektif  terhadap  pembangunan berkelanjutan  bagi  negara-negara  berkembang.  Adapun Pradhan  menemukan  SDG  1  (tidak  ada  kemiskinan) bersinergi  dengan  hampir  seluruh  SDGs  lainnya, sementara  SDG  12  (konsumsi  dan  produksi  yang bertanggung  jawab)  adalah  tujuan  yang  memiliki  paling banyak trade-off dengan  tujuan  lainnya  (Pradhan,  Kroll,
& Wachold, 2017).
Kroll  menemukan  terdapat  sinergi  pada  proyeksi SDGs  khususnya  pada  SDG  1,  3,  7,  8,  dan  9  yaitu penghapusan  kemiskinan  dan  penguatan  perekonomian,
yang  berakar  pada  inovasi,  tetap  menjadi  basis  dalam mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan  berkelanjutan lainnya  (Kroll,  Wachold,  &  Pradhan,  2019).  Adapun pada  SDG  11,  13,  14,  16,  dan  17  menunjukkan  adanya trade-off dan  minimnya  keterkaitan  dengan  tujuan lainnya  pada  masa  depan,  yang  menekankan  perlunya penguatan  inovasi  dan  kebijakan  yang  dapat  membuat kota dan komunitas lebih berkelanjutan, serta penguatan institusi  dan  meningkatkan  aksi  penanganan  perubahan iklim.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pilar-pilar  pembangunan  berkelanjutan  terhadap  indeks pembangunan  berkelanjutan  di  34  provinsi  di  Indonesia untuk mengevaluasi pilar-pilar pembangunan berkelanjutan  yang  perlu  diperkuat  spesifik  terhadap provinsi terkait (Beni, Manggu, & Sadewo, 2020).

## 2. RUANG LINGKUP
Batasan-batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan yang  masing-masing  diwakili  oleh  indeks  PDRB  per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Kualitas  Lingkungan  Hidup  yang  meliputi  Indeks Kualitas  Udara  (IKU),  Indeks  Kualitas  Air  (IKA),  dan Indeks Kualitas Tutupan  Lahan  (IKTL)  sebagai variabel independen  dan  Indeks  Pembangunan  Berkelanjutan (IPB)  sebagai  variabel  dependen.  Objek  yang  diteliti adalah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2019.
Berdasarkan  batasan  masalah  di  atas,  maka permasalahan  yang  hendak  diteliti  pada  penelitian  ini yaitu  apakah  indeks  PDRB  per  kapita,  IPM,  IKU,  IKA, dan  IKLH  berpengaruh  terhadap  IPB  di  34  provinsi  di Indonesia.
Terdapat  tiga  pilar  pendekatan  pembangunan berkelanjutan  yang  terdiri  dari  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan sebagaimana terlihat pada gambar 1.

## Gambar 1. Pilar-Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Tiga pilar kerangka pembangunan berkelanjutan yang terdiri  dari  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  saling mempengaruhi  satu  sama  lain  dan  memerlukan sinergisme  berbagai  pihak  untuk  diwujudkan  secara bersama-sama  untuk  kelanjutannya.  Hal  ini  menjadi
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
cukup  sulit  untuk  dianalisis  pada  negara-negara berkembang,  selain  finansial  yang  umumnya  kurang memadai, perlu kesadaran berbagai pemegang kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan dan diimplementasikan  dalam  rencana  kerja  sehingga pembangunan  berkelanjutan  dapat  diwujudkan  dengan optimal.  Terlebih  pada  negara  dengan  wilayah  yang relatif luas dengan jumlah penduduk yang tinggi, seperti Indonesia.
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan  yang  dilakukan  dengan  cara  optimalisasi utilitas  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  sumber  daya manusia  (SDM)  secara  serasi.  Selain  menitikberatkan pada  isu  lingkungan,  pembangunan  berkelanjutan  juga mencakup tiga aspek atau pilar pembangunan berkelanjutan  sebagaimana  dalam  laporan  KTT  dunia tahun  2005,  yaitu  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan. Ketiga  pilar  tersebut  saling  memperkuat  dan  saling bergantung dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Terdapat  tiga  pendekatan  yang  menjadi  indikator pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  pembangunan  yang ditujukan  untuk  menyetarakan  kesejahteraan  ekonomi, kesejahteraan  sosial,  serta  pelestarian  lingkungan  dalam sistem  pembangunan  yang  saling  terkait  (BPS,  2020). Tiga  pilar  tersebut  merupakan  acuan  dalam  interaksi pembangunan  berkelanjutan  dalam  suatu  sistem  dengan tujuan  mencapai  dampak  yang  lebih  baik  dari  tindakan atau keputusan manusia.
Pada  dasarnya  keberlanjutan  secara  umum  dipahami sebagai kondisi yang memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial  tanpa  menghabiskan  sumber  daya  alam  dan kualitas  lingkungan  yang  menjadi  dasar  bagi  kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan manusia (Beni, 2017).
Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan untuk mencapai kondisi tersebut
sehingga dapat menguntungkan  generasi  saat  ini  serta  generasi selanjutnya,  serta  proses  di  mana  alat-alat,  model,  dan pendekatan  inovatif  digunakan  untuk  mendorong kemakmuran  ekonomi  seiring  meminimalisasi  dampak terhadap  lingkungan  dunia    (Hecht  dan  Fiksel,  2014). Hubungan  antar  pilar-pilar  pembangunan  berkelanjutan dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Hubungan antar Pilar Pembangunan
Berkelanjutan
Indikator  pada  pilar  ekonomi  meliputi  pekerjaan, insentif, permintaan dan penawaran, perhitungan sumber daya  alam,  biaya,dan  harga.  Adapun  pada  pilar  sosial yaitu keadilan lingkungan, kesehatan manusia, partisipasi,  pendidikan,  keamanan  sumber  daya,  dan manajemen  berkelanjutan.  Pilar  lingkungan  meliputi pelayanan  ekosistem,  teknik  dan  bahan  kimia  yang berwawasan  lingkungan,  kualitas  udara,  kualitas  air, tekanan,  dan  integritas  sumber  daya  (Beni,  Manggu,  & Sensusiana, 2018).
Pilar-pilar  pembangunan  berkelanjutan  merupakan komponen  yang  dalam  mencapainya  memerlukan sinergitas  dalam  perumusan  dan  pengimplementasian strategi  sehingga  pilar-pilar  pembangunan  berkelanjutan dapat  didirikan  secara  seimbang.  Oleh  karena  itu komponen-komponen  yang  berada  dalam  pilar  tersebut juga  perlu  ditingkatkan  baik  dari  dimensi  ekonomi, sosial,  dan  lingkungan.  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  berdampak  pada  pelaku  ekonomi  dapat menghasilkan  komoditas  dengan  nilai  tambah  yang tinggi  sehingga  PDB  dan  pendapatan  per  kapita  akan mengalami  peningkatan  pula.  Dengan  mengakomodir dampak  terhadap  lingkungan  dalam  kegiatan  produksi serta pemanfaatan sumber daya alam, maka keberlangsungan  alam  akan  terjaga.  Hal  ini  secara kolektif  akan  meningkatkan  kualitas  manusia  yang dilihat  melalui  tingginya  indeks  pembangunan  manusia. Sumber  daya  manusia  berkualitas  dan  berwawasan lingkungan  serta  pembangunan  berkelanjutan  akan memiliki peluang semakin tinggi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara merata yang tergambar melalui indeks pembangunan berkelanjutan.
Kerangka  model  pemikiran  pada  penelitian  ini  dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3. Kerangka Model Pemikiran

## 3. BAHAN DAN METODE
Indeks PDRB merupakan indeks yang
menggambarkan  capaian  perkembangan  kesejahteraan masyarakat secara makro (Fauzi dan Oktavianus, 2014).
IPM  merupakan  indeks  komposit  dalam  mengukur capaian  pembangunan  manusia  berbasis  sejumlah komponen dasar kualitas hidup (umur panjang dan hidup
Indeks PDRB
(X )
IPM (X 2 ) IKA (X 3 ) IPB (Y)
IKU(X 4 ) IKTL(X 5 )
sehat,  pengetahuan,  dan  standar  hidup  layak)  (UNDP, 2020).
IKA,  IKU,  dan  IKTL  merupakan  indeks  yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup secara nasional (Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia, 2019).
IPB  merupakan  indeks  komposit  yang  membentuk indikator  pembangunan  berkelanjutan  yang  lebih komprehensif  baik  dari  perspektif  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan (Fauzi dan Oktavianus, 2014).
Berdasarkan  jenis  data  dan  analisis,  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk  menguji  dan menganalisis  pengaruh  Indeks  PDRB,  IPM,  IKA,  IKU dan  IKTL  terhadap  IPB  di  34  provinsi  di  Indonesia sehingga dapat diidentifikasi pilar-pilar yang memerlukan  penguatan  spesifik  terhadap  provinsi  yang memerlukannya.
Berikut merupakan hipotesis pada penelitian ini: H 1 : Indeks  PDRB  berpengaruh  terhadap  IPB  di  34 provinsi di Indonesia
H 2 : IPM  berpengaruh  terhadap  IPB  di  34  provinsi  di Indonesia
H 3 :IKA  berpengaruh  terhadap  IPB  di  34  provinsi  di Indonesia
H 4 :IKU  berpengaruh  terhadap  IPB  di  34  provinsi  di Indonesia
H 5 :IKTL  berpengaruh  terhadap  IPB  di  34  provinsi  di Indonesia
Data  sekunder  yang  digunakan  berbentuk  data  panel yang  meliputi  data  pendapatan  per  kapita,  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM),  IKA,  IKU,  dan  IKTL  34 provinsi  di  Indonesia  pada  periode  2016-2019.  Data pendapatan  per  kapita  dan  IPM  diperoleh  melalui publikasi  Badan  Pusat  Statistik,  sementara  IKLH diperoleh  melalui  publikasi  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tahapan analisis statistik pada penelitian ini meliputi pemilihan  metode  regresi  data  panel,  regresi  data  panel, dan  uji  asumsi  klasik  (Hidayat,  2014).  Berikut merupakan  persamaan  yang  digunakan  pada  penelitian ini (1).
IPB it = β 0 + β 1 IPDRB it + β 2 IPM it + β 3 IKA it + β 4 IKU it + β 5 IKTL it + ε it (1)
Dimana β 0 pada (1) merupakan konstanta/ intercept , ε merupakan error  term , i merupakan  provinsi, t adalah tahun,  dan  β (1-5) merupakan  koefisien  masing-masing variabel independen.

## 4. PEMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini  dapat uraikan sebagai berikut:

## 4.1 Hasil Pengolahan Data Penelitian
Dalam penelitian ini dapat disajikan hasil pengolahan data  berdasarkan  beberapa  uji,  antara  lain:  hasil  uji
pemilihan  model  regresi  panel  berdasarkan  Uji  Chou dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Chou
Uji Efek Koef. Prob. Cross-section F 1,247 0,203 Cross-section Chi Square 48,102 0,043
Berdasarkan  probabilitas cros-section  chi  square sebesar  0,043  yang  lebih  kecil  pada  taraf  signifikansi 5%, maka H a diterima, model yang lebih tepat digunakan adalah fixed  effect .  Hasil  uji  pemilihan  model  regresi panel  berdasarkan  Uji Hausman probabilitas  sebesar 0,077 lebih besar daripada taraf signifikansi 5% sehingga H 0 diterima,  model  yang  lebih  tepat  digunakan  adalah random effect .
Untuk  menentukan  model  yang  dipilih  antara common  effect atau common  effect ,  dilakukan  uji Lagrange  Multiplier ( LM  Test )  di  mana  hasil  uji Lagrange Multiplier dengan probabilitas sebesar 0,6688 dengan koefisien 0,183, di mana probabilitas lebih besar daripada  taraf  signifikansi  5%  sehingga  H 0 diterima, model yang lebih tepat digunakan adalah common effect . Berdasarkan  hasil  regresi  panel  pada  tabel  2 menunjukkan  hasil  estimasi  model  dengan common effect model :
Tabel 2. Regresi Panel ( Common Effect Model ) Uji Variabel Koef. t statistik Prob. C -0,344 -1,203 0,231 IPDRB 0,167 449,908 0,000 IPM 0,502 153,331 0,000 IKA 0,010 150,006 0,000 IKU 0,102 53,7965 0,000 IKTL 0,133 154,284 0,000
Berdasarkan tabel 2, persamaan yang terbentuk yaitu sebagai berikut (2):
IPB it = -0,344 + 0,167IPDRB it + 0,502IPM it + 0,010IKA it + 0,102IKU it + 0,133IKTL it + ε it (2)
Interpretasi  koefisien  persamaan  regresi  pada persamaan (2) yaitu Ketika IPDRB, IPM, IKA, IKU, dan IKTL  bernilai  nol  maka  IPB  bernilai  -0,344,  ketika IPDRB  meningkat  sebesar  1%,  maka  IPB  juga  akan meningkat  sebesar  0,167%,  ketika  IPM  meningkat sebesar  1%,  maka  IPB  juga  akan  meningkat  sebesar 0,502%  ketika  IKA  meningkat  sebesar  1%,  maka  IPB juga  akan  meningkat  sebesar  0,010%,  ketika  IKU meningkat  sebesar  1%,  maka  IPB  juga  akan  meningkat sebesar 0,102%, dan ketika IKTL meningkat sebesar 1%, maka  IPB  juga  akan  meningkat  sebesar  0,133%  dengan asumsi cateris paribus .
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
Nilai  koefisien  menunjukkan  dampak  peningkatan IPB  terbesar  terjadi  ketika  IPM  meningkat  sebesar  1%. Hal  ini  mengindikasikan  di  antara  pilar  yang  paling efisien  dalam  meningkatkan  IPB  adalah  dengan meningkatkan  IPM  sehingga  diharapkan  pembangunan manusia  yang  optimal  dapat  memanfaatkan  lingkungan dengan efisien dan berkelanjutan pula.
Nilai  probabilitas  t  statistik  pada  tabel  2  yang  lebih kecil  daripada  taraf  signifikansi  5%  menunjukkan variabel  Indeks  PDRB,  IPM,  IKA,  IKU,  dan  IKTL berpengaruh secara parsial terhadap IPB.
Uji  koefisien  determinasi  menunjukkan  kemampuan variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi dari variabel dependen  dengan nilai adjusted R 2 sebesar
0,99  menunjukkan  variabel  Indeks  PDRB,  IPM,  IKA, IKU,  dan  IKTL  mampu  menjelaskan  99%  variasi  dari IPB.  Selebihnya  (1%)  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di luar model.
Hasil  uji  kelayakan  model  nilai  probabilitas  sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H a diterima dan H 0 ditolak, Indeks PDRB,  IPM,  IKA,  IKU,  dan  IKTL  secara  simultan berpengaruh  terhadap  IPB.  Disimpulkan  model  pada penelitian ini layak diterima.
Uji  asumsi  normalisasi  dilakukan  untuk  menguji apakah  residual  data  berdistribusi  normal  atau  tidak. Hasil uji normalisasi dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3. Uji Normalisasi
Gamber  3  menunjukkan  hasil  uji  normalisasi residual,  di  mana  probabilitas  sebesar  0,000  lebih  kecil daripada  taraf  signifikansi  5%  sehingga  H a diterima, model  tidak  mengikuti  distribusi  normal.  Berdasarkan Central  Limit  Theorem ,  apabila  observasi  memadai (lebih dari 30 observasi)  maka asumsi normalisasi dapat diabaikan.
Selanjutnya,  dilakukan  uji  multikolinieritas  untuk menguji  hubungan  antar  variabel  bebas  sebagaimana terlihat pada tabel 3.

## Tabel 3. Uji Multikolinieritas
IPPK IPM IKA IKU  IKTL IPPK 1 0.357  -0.060  -0.366  -0.044 IPM 0.357 1 -0.136  -0.337  -0.481 IKA -0.060  -0.136 1 0.272  0.201 IKU -0.366  -0.337  0.272 1 0.489 IKTL -0.0435  -0.481  0.201  0.489 1
Hasil  uji  multikolinieritas  pada  tabel  3  menunjukkan tidak  terdapat  variabel  independen  yang  memiliki korelasi  tinggi  (lebih  dari  0,8)  sehingga  disimpulkan model tidak mengalami gejala multikolinieritas.
4.2 Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan
Indeks  PDRB,  IPM,  IKA,  IKU,  IKTL  berpengaruh terhadap  IPB  mengacu  pada  teori-teori  ekonomi  bahwa
tujuan utama kegiatan pembangunan adalah meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup  masyarakat melalui  kebijakan  pembangunan  yang  diambil  oleh pemerintah  sesuai  dengan  teori  Haror-Domar.  (Todaro, Michael, & Stephen C Smith, 2006).
Berdasarkan  hasil  uji  korelasi  juga  dijelaskan  bahwa semua  indeks  kualitas  lingkungan  berpengaruh  positif terhadap  pemenuhan  kebutuhan  dasar.  Hal  ini  berarti bahwa jika terjadi kenaikan kualitas udara, tutupan lahan, kualitas air, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keanekaragaman hayati maka pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkat, begitu juga sebaliknya.
Indeks  kualitas  udara  dan  tutupan  lahan  mempunyai konstanta  yang  paling  besar  di  antara  indeks  lainnya. Artinya,  kenaikan  dari  nilai  tersebut  akan  berdampak sangat  besar  pada  kenaikan  pemenuhan  dasar.  begitu juga  sebaliknya,  apabila  indeks  kualitas  udara  dan tutupan  lahan  mengalami  penurunan,  maka  pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga akan menurun.
Penduduk  suatu  negara  memiliki  hubungan  yang sangat  kuat  dengan  kesejahteraan  mengingat  penduduk adalah  subjek  dan  objek  dari  pembangunan  tersebut. Penduduk  sebagai  input  sekaligus  tujuan  pembangunan dalam proses produksi untuk ditingkatkan kesejahteraannya.  Kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  sangat  menentukan  akselerasi pembangunan ekonomi yang tentunya sangat
0 10 20 30 40 50 60 70 80 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Series: Standardized Residuals
Sample 2016 2019 Observations 136 Mean -2.17e-14 Median -0.003435 Maximum 1.074938 Minimum -0.782277 Std. Dev. 0.121688 Skewness 3.437706 Kurtosis 59.19015 Jarque-Bera 18159.42 Probability 0.000000
memberikan  dampak  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) menyadarkan  kita  akan  arti  pembangunan  dalam  arti luas,  yakni  pada  dimensi  kesehatan  dan  pendidikan yang  juga  merupakan  tujuan  pembangunan  yang fundamental.  Suatu  negara  yang  memiliki  penduduk dengan  pendapatan  tinggi,  tetapi  memiliki  tingkat pendidikan  yang  rendah,  tingkat  kesehatan  yang  rendah sehingga  berdampak  pada  angka  harapan  hidup  yang rendah dari penduduk negara yang tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan Determinan Indeks PDRB, IPM, IKA, IKU, dan  IKTL  berpengaruh  terhadap  IPB  di  34  Provinsi  di Indonesia.  Pengaruh  terbesar  terjadi  pada  variabel  IPM, di  mana  pilar  yang  paling  efisien  dalam  meningkatkan IPB  adalah  dengan  meningkatkan  IPM.  Hal  ini berdampak  pada  pembangunan  manusia  yang  optimal dapat  memanfaatkan  lingkungan  dengan  efisien  yang berkelanjutan.

## 6. SARAN
Keterbatasan  penelitian  ini  menggunakan  data kuantitatif  yang  diuji  dengan  regresi  data  panel.  Saran bagi  peneliti  selanjutnya  akan  menggunakan  data kualitatif  berupa  pembangunan  berkelanjutan  terutama melalui program pembangunan ekonomi hijau. Sehingga pembahasan  lebih  detail  dalam  analisis  ekonomi.  Bagi pemerintah  dan  pemegang  kebijakan  agar  dalam meningkatkan
IPM harus selaras serta mengimplementasikan tujuan
pembangunan berkelanjutan.  Hal  ini  bermanfaat  untuk  mewujudkan pembangunan  manusia  melalui  sinergi  pilar-pilar pembangunan berkelanjutan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Bappenas.  (2020). Pedoman  Penyusunan  Rencana  Aksi Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable  Development  Goals  (SDGs) . Jakarta. Retrieved from http://sdgs.bappenas.go.id/wp- content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-
Aksi-SDGs.pdf
Bappenas,  &  BPS.  (2020).  SDGs  Dashboard.  Retrieved from http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/#!/pages/landin gPage.html
Beni,  S.  (2017). Pembangunan  Manusia  Melalui Pendidikan  Dasar  Credit  Union .  (Herulono,  Ed.). Jakarta: Mer-C Publishing.
Beni, S., Manggu, B., & Sadewo, Y. D. (2020). Pengaruh Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Perilaku Taat Pajak. Borneo Akcaya , 6 (1), 43–57.
Beni,  S.,  Manggu,  B.,  &  Sensusiana.  (2018).  Modal
Sosial  Sebagai  Suatu  Aspek  Dalam  Rangka Pemberdayaan  Masyarakat. JURKAMI , 3 (1),  8–24.
Retrieved from http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/a rticle/view/341 BPS. (2020). Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  Indonesia  2020 .  Jakarta.  Retrieved from
https://www.bps.go.id/publication/2020/12/17/7a6c6a d8f95681d0050e7d89/indikator-tujuan- pembangunan-berkelanjutan--tpb--indonesia-
2020.html
Hartarto,  A.  (2021).  Pembangunan  Berkelanjutan Menjadi  Kunci  Pemulihan  Ekonomi  Pasca  Pandemi.
Retrieved from https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3037/menko- airlangga-pembangunan-berkelanjutan-menjadi- kunci-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi
Hidayat, A. (2014). Im 744. Retrieved from https://www.statistikian.com/2014/11/regresi-data- panel.html
Humas.  (2016).  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan. Retrieved  from  https://www.ojk.go.id/sustainable- finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan- internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-
Berkelanjutan.aspx
Kroll,  C.,  Wachold,  A.,  &  Pradhan,  P.  (2019).  Are  we Successful  in  turning  trade-offs  into  synergies? Palgrave Communications , 5 (1), 1–11.
Pradhan,  P.,  Kroll,  C.,  &  Wachold,  A.  (2017).  A Systemmatic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions. Earth’s Future , 5 (1), 69–72. Todaro,  Michael,  P.,  &  Stephen  C  Smith.  (2006). Pembangunan Ekonomi (9th ed.). Jakarta: Erlangga. Rassanjani,  S.  2018.  Sustainable  Development  Goals (SDGs)  and  Indonetian  Housing  Policy. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 8(1), hal. 44–55.
Salsabila,  P.  2019. Baru  19  Provinsi  yang  Miliki Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan , Bisnis.com . Tersedia pada:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/45/91772 9/baru-19-provinsi-yang-miliki-rencana-aksi- pembangunan-berkelanjutan  (Diakses:  21  Maret 2021).
Swain,  R.  B.  dan  Yang-Wallentin,  F.  2020,  Achieving sustainable  development  goals:  predicaments  and strategies. International  Journal  of  Sustainable Development & World Ecology , 27(2), hal. 96–106. Todaro,  Michael,  P.,  &  Stephen  C  Smith.  (2006). Pembangunan Ekonomi (9th ed.). Jakarta: Erlangga. UNDP 2020. Human Development Index (HDI) , Human
Development Reports . Tersedia pada: http://hdr.undp.org/en/content/human-development- index-hdi.
United Nations 2013. The Millenium Development Goals Report 2013 . New York.