## Jurnal Simki Economic, Volume 5 Issue 2, 2022, Pages 106-118
Available online at: https://jiped.org/index.php/JSE ISSN (Online) 2599-0748

## Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi
Dewi Kusuma Wardani 1* , Luthfia Dita Nistiana 2 d3wikusuma@gmail.com 1* , luthfia469@gmail.com 2
1,2 Program Studi Akuntansi
1,2 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Received: 28 12 2021. Revised: 28 01 2022. Accepted: 10 02 2022.
Abstract : This study was conducted to test whether taxpayer compliance can be  influenced  by  understanding  tax  regulations.  This  study  was  also conducted to determine whether there is a relationship between understanding of  tax  regulations  and  taxpayer  compliance  moderated  by  risk  preferences. The method used in this study was conducted using the convenience sampling method  using  a  sample  of  100  respondents  from  individual  taxpayers registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul. The data used in this study is primary data through a questionnaire containing the respondents' answers.  The  data  analysis  technique  is  path  analysis/path  analysis  with understanding of tax regulations being the independent/independent variable and  taxpayer  compliance  being  the  dependent/dependent  variable,  and  risk preferences being the moderating variable. The results of the analysis show that  taxpayer  compliance  is  influenced  by  the  understanding  of  tax regulations. In addition, risk preferences also affect the relationship between understanding of tax regulations and taxpayer compliance. The implications of this study prove that understanding tax regulations is one element that has an  important  role  in  increasing  individual  taxpayer  compliance  at  the  Tax Service Office (KPP) Pratama Bantul.
Keywords : Understanding taxation regulation, Taxpayer compliance, Risk preferences, Tax service office
Abstrak  : Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  apakah  kepatuhan  wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui apakah ada hubungan diantara pemahaman peraturan  perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  dimoderasi  oleh preferensi risiko. Metode yang dipergunakan didalam penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan  metode convenience  sampling dengan  menggunakan sampel sebanyak 100 responden dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. Data yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  melalui  kuesioner  yang  berisi jawaban-jawaban  responden.  Teknik  analisis  datanya  ialah path analysis /analisis  jalur  dengan  pemahaman  peraturan  perpajakan  menjadi variabel  bebas/independen  dan  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  variabel terikat/dependen,  serta  preferensi  risiko  menjadi  variabel  moderasi.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh pemahaman  peraturan  perpajakan.  Selain  itu,  preferensi  risiko  juga berpengaruh  terhadap  hubungan  antara  pemahaman  peraturan  perpajakan
dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Implikasi  pada  penelitian  ini  membuktikan bahwasannya pemahaman peraturan perpajakan merupakan salah satu unsur yang  memiliki  peran  penting  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.
Kata  Kunci  : Pemahaman  peraturan  perpajakan,  Kepatuhan  wajib  pajak, Preferensi risiko, Kantor pelayanan pajak

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan negara. Pajak juga dijadikan sebagai  kunci  keberhasilan  bagi  pemerintah  untuk  pembangunan  pada  masa  mendatang.
Masyarakat  sebagai  wajib  pajak  memiliki  peran  penting  untuk  meningkatkan  program pemerintah. Wajib pajak dituntut agar berperan aktif dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya  seperti  melaporkan  sampai  dengan  mengumpulkan  Surat  Pemberitahuan Tahunan (Rusli, 2014).
Sumber  peendapatan  negara  yang  paling  utama  dan  tinggi  berasal  dari  pajak,  seperti yang  tertuang  dalam  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dimana  pajak merupakan  penerimaan  negara  yang  paling  besar  dan  tinggi.  Semakin  besar  pengeluaran pemerintah  untuk  pembiayaan  negara,  semakin  besar  pula  tuntutan  dalam  meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.425,4 triliun. Penerimaan pajak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus mencapai Rp. 774,6 triliun yang terdiri dari penerimaan PPH Migas sebesar Rp. 655,3 triliun, PPH Non-Migas sebesar Rp. 97,7 triliun, dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 21,6 triliun.
Kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  salah  satu  faktor  yang  sangat  berperan  penting  pada tingkat tinggi rendahnya penerimaan pajak, selain itu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak juga termasuk faktor yang berpengaruh. Rendahnya tingkat pengendalian yang ada  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  yang  melakukan  kasus  penyelewengan pajak (Asrianti, 2017). Mengubah sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dari offical assessment system menjadi self assessment system merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk  dapat  meningkatkan penerimaan pajak. Self assessment  system sudah ada  dan  diterapkan  sejak  reformasi  sistem  perpajakan  pada  tahun  1983  yang  memberikan kepercayaan langsung kepada wajib pajak untuk  menghitung pajaknya, membayar pajaknya, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang.
Keadaan  dimana  wajib  pajak  dapat  memenuhi  hak  dan  kewajiban  perpajakannya merupakan  definisi  dari  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Nurmantu  (2010).  Di  Kabupaten
Bantul tingkat kepatuhan wajib pajaknya pada tahun 2018 mencapai 60%, beberapa desa yang ada di Kabupaten Bantul capaian pembayarannya masih dibawah 5%. Kurangnya sosialisasi, penagihan  pajak  yang  belum  maksimal,  dan  surat  pemberitahuan  pajak  terutang  (SPPT) menjadi  beberapa faktor  yang menyebabkan  capaian pembayaran pajak masih dibawah rata- rata,  tetapi  kesadaran  untuk  membayar  pajak  menjadi  faktor  utama  yang  menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul (Hasanudin, 2018). Indonesia yang  menganut self  assessment  system dimana  secara  mutlak  wajib  pajak  diberikan kepercayaan  untuk  menghitung  sendiri  pajaknya,  membayar  pajak  terutangnya,  dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai aspek yang paling penting.
Cara seorang wajib pajak dalam hal memahami peraturan pajak yang ada merupakan definisi  dari  pemahaman  peraturan  perpajakan  (Hardiningsih  &  Yulianawati,  2011). Masyarakat  yang  belum  paham  mengenai  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dapat menyebabkan  rendahnya  tingkat  kepatuhan  seorang  wajib  pajak.  Hal  tersebut  dikarenakan masyarakat  belum  yakin  dengan  undang-undang  perpajakan  (Agustiantono,  2012).  Banyak wajib pajak yang masih tidak paham mengenai peraturan perpajakan menjadi fenomena yang masih terjadi saat ini. Memahami secara penuh mengenai peraturan perundang-undangan pajak, cara  mengisi  formulir  pajak,  menghitung  pajak,  cara  melaporkan  SPT,  serta  tidak  terlambat dalam membayar pajak merupakan faktor yang dapat membuat wajib pajak dikatakan patuh. Dalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Wajib pajak yang tidak taat  cenderung belum paham  mengenai  peraturan perpajakan yang  berlaku.  Semakin  tinggi  pemahaman  peraturan  pajak,  maka  semakin  tinggi  juga pemahaman  seorang  wajib  pajak  terhadap  sanksi-sanksi  yang  akan  diterima  apabila  tidak mematuhi kewajibannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi  wajib  pajak  didalam  memahami  peraturan  perpajakan.  Sebaliknya,  semakin  rendah pemahaman  wajib  pajak  mengenai  peraturan  perpajakan  maka  akan  semakin  rendah  tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh  preferensi  risiko  sebagai  variabel  moderasi.  Pemahaman  seorang  wajib  pajak  tentang peraturan  perpajakan  bisa  disebut  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  jika dimoderasi  oleh  preferensi  risiko  yang  tinggi.  Apabila  tingkat  preferensi  risiko  wajib  pajak tinggi  maka  dapat  dikatakan  berpengaruh  terhadap  pemahamn  waib  pajak  tentang  peraturan
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang cenderung berani menghadapi risiko yang ada merupakan seorang wajib pajak yang memiliki preferensi risiko yang tinggi. Semakin tinggi tingkat preferensi risiko maka akan semakin tinggi juga dalam mempengaruhi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat  preferensi  risiko  maka  akan  semakin  rendah  juga  dalam  mempengaruhi  pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak..
Dari  uraian  yang  sudah  dipaparkan  di  atas,  masih  terdapat  perbedaan  dari  masing- masing penelitian sebelumnya, sehingga kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik menarik untuk  diteliti  kembali.  Kepatuhan  wajib  pajak  di  kota  Bantul  yang  sampai  saat  ini  masih menjadi  masalah  yang  belum  terselesaikan  membuat  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  ini.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya,  yaitu  peneliti menggunakan  preferensi  risiko  sebagai  variabel  moderasi  untuk  mengetahui  apakah  dapat memperkuat  moderasi  hubungan  yang  ada  antara  pemahaman  peraturan  perpajakan  dengan kepatuhan  wajib.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  meneliti  apakah  pemahaman  peraturan perpajakan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga variabel yaitu, pemahaman peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi risiko.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Bantul.  Teknik convenience  sampling adalah  metode  yang  digunakan oleh  peneliti.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  100  wajib  pajak  di  kota Bantul.
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  variabel  yaitu  pemahaman  peraturan  perpajakan sebagai variabel bebas (X), kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (Y), dan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (Z). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010).  Definisi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  hubungannya  dengan  wajib  pajak  yang  patuh adalah  taat  dalam  melakukan  segala  ketentuan  yang  terkait  dengan  aturan  perpajakan  yang harus atau wajib dilaksanakan (Aryobimo, 2012). Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak untuk memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang, serta tata cara perpajakan dan kemudian menerapkannya dalam kegiatan perpajakannya seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya.
Hardiningsih  &  Yulianawati  (2011)  menyatakan  bahwa  meningkatnya  pengetahuan perpajakan  baik  formal  maupun  non  formal  akan  berdampak  positif  terhadap  kesadaran  dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib yang pajak paham mengenai tata cara perpajakan cenderung paham mengenai peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan pajak. Kumpulan dari beberapa teori merupakan salah  satu  komponen  dari  preferensi  risiko  seseorang  yang  memiliki  hubungan  dalam pengambilan  keputusan  seseorang  tersebut.  Jadi  kepatuhan  seorang  wajib  pajak  dapat dipengaruhi oleh preferensi risiko, jika tingkat preferensi risiko wajib pajak tersebut tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data pada  penelitian ini diolah menggunakan Statistical  Program  for Social  Sciences (SPSS) versi 20. Berikut merupakan hasil olah data dari 100 responden. Hasil Analisis Statistik Deskriptif. Analisis  statistik  deskriptif  digunakan  utnuk  memberikan  gambaran  mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata ( mean ), nilai minimun, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif ini digunakan untuk  memberikan  gambaran  mengenai  demografi  responden  penelitian  dan  deskripsi  setiap pertanyaan kuesioner. Berikut tabel analisis deskriptif:
Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif N Statistik Min Statistik Max Statistik Mean Statistik Std. Deviation Statistik Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) 100 32 52 42.22 4.066 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 100 29 36 35.91 3.701 Preferensi Risiko (Z) 100 17 44 27.29 4.176 Valid N (listwise) 100
Berdasarkan  tabel  1  diketahui  bahwa  jumlah  data  (N)  adalah  sebesar  100.  Variabel Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  (X)  memiliki  rata-rata  sebesar  42.22  dengan  standar deviasinya sebesar 4.066. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki rata-rata sebesar 35.91 dan standar deviasinya sebesar 3.701 dan Preferensi Risiko (Z) memiliki rata-rata sebesar 27.29 dan standar deviasinya sebesar 4.176.
Model pengujian data yang digunakan adalah Uji validitas ini dipakai untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mencari korelasi antara  skor  masing-masing  butir  pertanyaan  dan  total  skor  masing-masing  variabel  dan korelasinya dibandingkan dengan nilai signifikan > 0.05 (r hitung > r tabel), maka data tersebut valid begitupun sebaliknya. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100
responden. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dalam pengujian uji validitas dengan 100 responden:
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Item Pertanyaan r hitung r tabel Ket. 1 0.591 0.1966 Valid 2 0.634 0.1966 Valid 3 0.606 0.1966 Valid 4 0.495 0.1966 Valid 5 0.512 0.1966 Valid 6 0.576 0.1966 Valid 7 0.426 0.1966 Valid 8 0.388 0.1966 Valid 9 0.547 0.1966 Valid 10 0.639 0.1966 Valid 11 0.524 0.1966 Valid Pemahaman Peraturan Perpajakan (X) Item Pertanyaan r hitung r tabel Ket. 12 0.552 0.1966 Valid 13 0.551 0.1966 Valid 14 0.435 0.1966 Valid 15 0.580 0.1966 Valid 16 0.583 0.1966 Valid 17 0.434 0.1966 Valid 18 0.258 0.1966 Valid 19 0.495 0.1966 Valid 20 0.490 0.1966 Valid 21 0.525 0.1966 Valid 22 0.557 0.1966 Valid 23 0.483 0.1966 Valid 24 0.437 0.1966 Valid Preferensi Risiko (Z) Item Pertanyaan r hitung r tabel Ket. 41 0.638 0.1966 Valid 42 0.647 0.1966 Valid 43 0.529 0.1966 Valid 44 0.615 0.1966 Valid 45 0.719 0.1966 Valid 46 0.668 0.1966 Valid 47 0.691 0.1966 Valid 48 0.732 0.1966 Valid 49 0.526 0.1966 Valid
Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai pearson correlation > r-tabel diatas 0.50.
Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Apabila jawaban seorang individu terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau handal. Suatu kuesioner juga dikatakan reliabel apabila jawaban dalam kuesioner tersebut stabil dari awal sampai akhir serta memberikan nilai alpha > 0,60.
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha N of Items .875 33
Berdasarkan  hasil  dari  tabel  3,  menunjukkan  bahwa Croanbach  Alpha atau  nilai koefisien alpa reliabilitas sebesar 0.875, hal ini menunjukkan bahwa Croanbach Alpha > 0.60. kesimpulannya adalah data yang digunakan dinyatakan reliabel  sehingga  data tersebut  dapat dilakukan uji selanjutnya.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  uji  asumsi  klasik  yang  meliputi  Uji nomalitas ini digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel apakah berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 atau  5%.  Pengujian  normalitas  data  menggunakan  uji Kolmogrov-Smirnov (K-S)  dengan bantuan program  IBM  SPSS versi 20. Hasil pengujian normalitas memperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation 2.80620256 Most Extreme Differences Absolute .065 Positive .057 Negative -.065 Kolmogorov-Smirnov Z .653 Asymp. Sig. (2-tailed) .787 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 0.653 dan nilai signifikansinya sebesar 0.787 > nilai
alpha yaitu  0.05  yang  berarti  residual  terdistribusi  secara  normal  sehingga  memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.
Uji  multikolinieritas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  pada  model  regresi  terdapat korelasi antar variabel bebas ( independent ). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation  factor (VIF). Nilai cut  off umum dipakai  dalam menunjukkan adanya multikolinieritas,  yaitu  nilai toler ance  <  0.10  atau  sama  dengan  nilai  VIF  <  10.  Hasil  yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pemahaman Peraturan Perpajakan .507 1.971 Dependent variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 5 dapat dilihat bahwa tolerance pemahaman peraturan  perpajakan,  modernisasi  sistem  adminstrasi  perpajakan,  dan  sanksi  perpajakan mempunyai hasil nilai VIF berada dibawah 10, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak ada korelasi sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.
Uji  Heteroskedasitas.  Salah  satu  cara  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya heteroskedasitas  adalah  dengan  menguji Glejser .  Hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada  Tabel  6 dibawah ini.
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedasitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.538 1.941 .793 .430 PPP .070 .060 .164 1.157 .250
Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan program IBM SPSS versi 20, disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedasitas. Hal ini didukung dengan nilai  signifikansi  dari  masing-masing  variabel  yang  didapat  diatas  0.05. Berdasarkan  tabel  6 diatas, nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 0.250.
Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  asumsi  klasik  yang  meliputi  Uji  F dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  variabel  independen  yang  secara  bersama-sama (simultan)  terhadap  variabel  terikat/dependen  secara  signifikan  atau  positif.  Nilai  yang
dihasilkan signifikan atau positif apabila nilai probabilitas < 0.05. hasil dari penelitian ini dalam menguji uji F sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 541.991 1 541.991 65.236  .000 b Residual 814.199 98 8.308 Total 1356.190 99 a. Dependent Variable: Total Y b. Predictors: (Constant), Total X
Tabel 7 di atas menjelaskan pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen  (Y).  Secara  simultan  atau  bersama-sama  variabel  independen  (X)  dan  variabel dependen (Y) berpengaruh dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai F hitung sebesar 65.236. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka model dinyatakan berpengaruh signifikan. F hitung 65.236 >F tabel 2.70 sehingga dengan kata lain model dalam penelitian ini fit.
Uji  determinasi  digunakan  sebagai  uji  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Presentase yang dinilai berkisar 0 < R 2 < 1. Hasil yang dilakukan penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Uji R 2 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .632 a .400 .384 2.88239 a. Predictors : ( Constant ), Total X
Tabel  8  menunjukkan  seberapa  besar  presentase  variabel  independen  (X)  dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai R square adalah 0.400.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  40%  variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  untuk  60  %  lainnya  dipengaruhi  oleh  faktor  lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Uji  statistik  t  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  pengaruh  satu  variabel independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Apabila  nilai statistik t > nilai t tabel, maka hal ini hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara  individual  mempengaruhi  variabel  dependen  diterima.  Berikut  hasil  uji  t  dalam penelitian ini:

## Tabel 9. Hasil Uji T
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11.618 3.021 3.845 .000 X1 .575 .071 .632  8.077 .000 a. Dependant Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  tabel  9  di  atas  dapat  diketahui  nilai  signifikansi  Pemahaman  Peraturan Perpajakan sebsar 0.000  < 0.05 dengan t  hitung 8.077 > t  tabel  1.984. Hal ini menunjukkan bahwa  variabel  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  diterima  dan  memiliki  pengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak. Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel preferensi risiko atas pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  penelitian  ini  untuk  menguji  hipotesis  dua.  Analisis  regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Pengujian Regresi Dengan Nilai Selisih Mutlak. Koefisien Determinasi (R 2 ).
Pada tabel 10 merupakan hasil uji koefisien determinasi (R 2 ) yang menunjukkan bahwa nilai Adjusted  R  Square adalah  0.456.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  pemahaman peraturan perpajakan, preferensi risiko, dan moderasi1 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  sebesar  45.6%  sedangkan  sisanya  sebesar  54.4%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  di  luar penelitian.
Tabel 11. Hasil Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 641.038 3  213.679  28.684 .000 b Residual 715.152 96 7.449 Total 1356.190 99 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), Moderasi1, Zscore:  X1, Zscore:  Z Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .688 a .473 .456 2.72938 a. Predictors: (Constant), Moderasi1, Zscore:  X1, Zscore:  Z
Tabel 11 merupakan hasil uji fit model yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 28.684 dengan  tingkat  signifikansi  0.000  lebih  kecil  dari  0.05.  hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel pemahaman  peraturan  perpajakan,  preferensi  risiko,  dan  moderasi1  secara  bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Tabel 12. Hasil Uji T Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 34.738 .427 81.410 .000 Zscore:  X1 1.366 .401 .369 3.404 .001 Zscore:  Z .705 .343 .191 2.056 .043 Moderasi1 1.404 .497 .256 2.827 .006 a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  tabel  12  menunjukkan  bahwa  secara  individu  variabel  pemahaman  peraturan perpajakan nilai koefisiennya sebesar 1.366 dengan nilai sig sebesar 0.001. Variabel preferensi risiko  nilai  koefisiennya  sebesar  0.705  dengan  nilai  sig  sebesar  0.100.  Variabel  moderasi1 memiliki  nilai  sig  0.06  lebih  kecil  dari  0.05,  sehingga  hipotesis  2  yang  menyatakan  bahwa preferensi  risiko  dapat  memperkuat  moderasi  hubungan  antara  pemahaman  peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

## SIMPULAN
Didasarkan  pada  hasil  dan  pembahasan  tersebut  diatas,  akhirnya  bisa  ditemukan  dan ditarik  kesimpulan  yaitu  meliputi: pertama ,  pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Karena  apabila  wajib  pajak  memahami  peraturan perpajakan  dengan  baik,  maka  kepatuhan  wajib  pajak  tersebut  akan  meningkat. Kedua , pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi risiko. Dimana jika tingkat preferensi risiko seorang wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Kemudian Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas  pengumpulan  data  yaitu  berupa  pengumpulan  data  dengan  wawancara.  Hal tersebut agar peneliti dapat memperoleh data yang lebih nyata dan dapat keluar dari pertanyaan- pertanyaan  kuesioner  yang  mungkin  terlalu  sempit/kurang  menggambarkan  keadaan  yang sesungguhnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. Selain itu disarankan  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  mengembangkan  penelitian  ini  dengan  meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustiantono, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati) . 1–72.
Aryobimo,  P.  T.  (2012).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  tentang  Kualitas  Pelayanan  Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko  sebagai  Variabel  Moderating. Skripsi  Fakultas  Ekonomika  Dan  Bisnis
Universitas Diponegoro Semarang .
Asrianti. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan) . 53 (9), 1689–1699.
Aziz, M. A. A., Ask, N. S., & Affifudin. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko  Sebagai  Variabel Moderating . 66 , 37–39.
Hardiningsih,  P.,  &  Yulianawati,  N.  (2011).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan , 3 (1), 126–142. Hasanudin, U. (2018). Tagihan PBB-P2 Jadi Temuan BPK . https://yogyakarta.bpk.go.id/tagihan-pbb-p2-jadi-temuan-bpk/#:~:text=Piutang  PBB- P2 tersebut menjadi,setiap tahun sejak 2013 lalu.&text=Ediastuti mengatakan piutang PBB-P2,Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.
Ismawati,  E.  (2017). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan
Fiskus,  Sanksi  Pajak,  Dan  Tax  Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan
Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi . 5 (1), 1–8.
https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositor io.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0A http://www.biomedcentral.com/1471-
2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P
Julianti, M.  (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi
Untuk  Membayar  Pajak  Dengan  Kondisi  Keuangan  Dan  Preferensi  Risiko  Sebagai Variabel Moderating. Semarang , Universitas Diponogoro .
Kartika,  A.  (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Dan  Pelayanan  Aparat  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan , 4 (1).
Liana. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .
Lubab, M. A., & Ghozali, I. (2016). Sikap Dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang: Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating . http://eprints.undip.ac.id/48962/
Nurmantu,  safri. (2010). Pengantar perpajakan. Pengantar Perpajakan .
Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .
Sulistiyani,  A.  (2017). Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Pelayanan  Aparat  Pajak,  Dan  Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  Kasus  Pada  UMKM  yang  Terdaftar  di  Kpp  Pratama Semarang Barat) . UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG.
Suntono,  S.  (2015). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Dan  Pelayanan  Aparat  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko  Sebagai  Variabel Moderasi  (Studi  Kasus  pada  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Demak) .
UNIVERSITAS STIKUBANK.
Susanti,  Y.  N.  (2017). Determinan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Ukm  Dengan  Preferensi  Risiko
Sebagai  Variabel  Pemoderasi  (Studi  Kasus  UKM  di  Kecamatan  Semarang  Selatan) . UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG.