## Amanna Gappa

## Menggagas  Sistem  Penyitaan  Aset  Kripto  Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Jefferson Hakim * , Rizal F, Nurwinardi
Kejaksaan Republik Indonesia.
* E-mail Korespondensi: jeffersonmanurung@gmail.com

## Abstract:
Perpetrators of criminal acts use crypto assets as instruments to hide assets obtained from criminal acts and/or related  to  criminal  acts.  This  is  because  crypto  assets  are  considered  to  provide  better  transaction  security, anonymity, and are free from government intervention and financial institutions. For the purposes of proving criminal  cases,  law  enforcement  needs  to  confiscate  crypto  assets  as  evidence  in  the  criminal  case  thereof. However, there are no technical provisions governing the confiscation of crypto assets and crypto assets have certain uniqueness, one of which is their fluctuating value which can affect the confiscation steps carried out by investigators. The research method in this article is normative legal research. The results of the research in this article are that crypto assets are movable-intangible digital commodities. Confiscation of crypto assets could be carried  out  by  coordinating  with  Physical  Crypto  Asset  Traders,  banks  that  provide  virtual  accounts,  and related  parties  and  requesting  permission  for  confiscation  from  the  chairman  of  the  local  district  court.  In addition, the determination of the value of crypto assets in connection with confiscation can be carried out with certain mechanism.
Keywords: Confiscation; Crypto; Evidence; Money Laundering

## Abstrak:
Pelaku  tindak  pidana  memanfaatkan  aset  kripto  sebagai  instrumen  untuk  menyembunyikan  harta  kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena aset kripto dinilai memberikan keamanan transaksi yang lebih baik, anonimitas, serta terbebas dari intervensi pihak pemerintah  dan  institusi  keuangan.  Untuk  kepentingan  pembuktian  perkara  pidana,  penegak  hukum  perlu untuk melakukan penyitaan aset kri5pto sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Namun, belum ada ketentuan teknis yang mengatur penyitaan aset kripto serta aset kripto memiliki keunikan tertentu, salah satunya nilainya yang fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi langkah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah aset kripto merupakan komoditi digital yang bergerak namun tidak berwujud. Penyitaan terhadap aset  kripto  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  koordinasi  terhadap  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto,  bank  yang menyediakan akun virtual, dan pihak terkait serta meminta izin penyitaan terhadap ketua pengadilan negeri setempat.  Selain  itu,  penentuan  nilai  aset  kripto  sehubungan  dengan  penyitaan  dapat  dilakukan  dengan mekanisme tertentu.
Kata Kunci: Barang Bukti; Kripto; Pencucian Uang; Penyitaan

## 1. Pendahuluan
Mata uang digital kripto ( Cryptocurrency ) merupakan terobosan dalam sektor finansial yang  dikenal  sejak  tahun  2009,  khususnya  saat  mata  uang  tersebut  dapat diperdagangkan.  Mata  uang  digital  kripto  menggunakan  sistem  kriptografi  dalam
pengoperasiannya  serta  dapat  dipindahtangankan  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain. 1 Keberadaan  mata  uang  digital  kripto  tidak  bisa  dilepaskan  dari  desakan  masyarakat yang  memerlukan  transaksi  yang  efektif,  efisien,  dan  tidak  ada  intervensi  dari  pihak pemerintah maupun institusi finansial seperti perbankan. 2 Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran  bahwa  pihak  pemerintah  bisa  menyalahgunakan  kewenangannya  atas transaksi  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  bertransaksi,  sedangkan  institusi  finansial mengenakan  biaya  admin  ( fee )  terhadap  setiap  transaksi  yang  dilakukan  serta maraknya kejahatan yang dilakukan oleh oknum institusi keuangan.
Di Indonesia, mata uang digital kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal  2  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/3/PBI/2015  tentang  Kewajiban Penggunaan  Rupiah  di  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dimana  mata uang  Rupiah  wajib  digunakan  atas  transaksi  yang  mempunyai  tujuan  sebagai pembayaran. Hal ini ditegaskan kembali oleh Bank Indonesia melalui Siaran Pers No. 20/5/Dkom  tanggal  12  Januari  2018  yang  menyatakan  kripto  sebagai  mata  uang digital  ( digital  currency ),  termasuk  aset  kripto  Bitcoin,  tidak  diakui  sebagai  alat pembayaran  dalam  Negara  Indonesia,  sehingga  penggunaannya  sebagai  alat pembayaran dilarang di Indonesia. 3
Setelah  melalui  pembahasan  yang  kompleks,  Menteri  Koordinator  Perekonomian Republik Indonesia melalui Surat Nomor: S-302/M.EKON/09/2018, hal Tindak Lanjut Pelaksanaan  Rakor  Pengaturan  Aset  Kripto  ( Crypto  Asset )  Sebagai  Komoditi  Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, tanggal 24 September 2018, didapati kesimpulan berupa  pelarangan  asset  kripto  sebagai  alat  pembayaran.  Dalam  hal  ini,  aset  kripto diperbolehkan sebagai instrumen investasi berupa komoditi yang diperdagangkan di bursa  berjangka.  Aset  kripto  dinilai  mempunyai  potensi  investasi  yang  signifikan dilihat  dari  sudut  pandang  ekonomi  serta  apabila  dilarang  akan  mengurangi  nilai investasi di dalam negeri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kripto dalam artikel ini  adalah  kripto  sebagai  instrumen  investasi  (selanjutnya  disebut  dengan  “aset kripto”).
Sebagai  instrumen  investasi  yang  menawarkan  keamanan  serta  bebas  dari  intervensi pihak  pemerintah  dan  institusi  keuangan,  aset  kripto  mulai  diminati  oleh  sebagian kelompok  masyarakat  untuk  dimiliki  serta  diperdagangkan  untuk  jangka  waktu tertentu.  Aset  kripto  dinilai  sebagai  instrumen  investasi  yang  memiliki  risiko  tinggi dengan  imbal  hasil  tinggi  ( high  risk-high  return ).  Oleh  karena  itu,  pihak-pihak  yang
1 Unggul  Dwi  Pamungkas  dan  Amrie  Firmansyah,  “Bagaimana  Pengaturan  Kepemilikan Cryptocurrency  Oleh  Perusahaan  Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan?,” Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Kesatuan 9, No. 3 (April 2021): 489–510, https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.895.
2 Anak  Agung  Ngurah  Wisnu  dan  Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan,  “Legalitas  Investasi  Aset  Kripto  Di Indonesia  Sebagai  Komoditas  Digital  Dan  Alat  Pembayaran,” Jurnal  Kertha  Wicara 11,  No.  1  (Februari 2021): 67, https://doi.org/10.24843/KW.2021.v11.i01.p07.
3 Departemen  Komunikasi  Bank  Indonesia,  "Bank  Indonesia  Memperingatkan  Kepada  Seluruh  Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, atau Memperdagangkan Virtual Currency”, bi.go.id., https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_200418.aspx#:~:text=12%20Januari%202018-
,Bank%20Indonesia%20Memperingatkan%20Kepada%20Seluruh%20Pihak%20Agar%20Tidak%20Menjual %2C%20Membeli,%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B&text=Bank%20Indone sia%20menegaskan%20bahwa%20virtual,sebagai%20alat%20pembayaran%20di%20Indonesia (diakses pada tanggal 14 Januari 2023).
memperdagangkan  aset  kripto,  baik  dalam  jangka  waktu  pendek  maupun  jangka waktu  panjang,  memiliki  ekspetasi  untuk  mendapatkan  imbal  hasil  sebesar-besarnya atas aset kripto tersebut.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  aset  kripto  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku  tindak pidana untuk menyembunyikan harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil tindak  pidana  dan/atau  berkaitan  dengan  tindak  pidana.  Hal  ini  disebabkan anonimitas  dalam  bertransaksi  serta  hambatan  yang  dihadapi  oleh  penegak  hukum dalam melacak transaksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 4
Di Indonesia, dugaan tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan aset kripto terekspos dalam perkara penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang atas nama Indra Kesuma  alias  ‘Indra  Kenz’  dan  perkara  tindak  pidana  korupsi  PT.  Asabri  atas  nama Benny Tjokrosaputro. Dalam hal ini, aset kripto yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau berkaitan dengan tindak  pidana,  sehingga  aset  kripto  tersebut  merupakan  benda  yang  dapat  disita sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana.
Namun demikian, belum ada peraturan, pedoman, atau ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai penyitaan terhadap aset kripto dalam perkara tindak pidana. Hal ini  penting  untuk  ditelaah  lebih  lanjut  karena  potensi  kripto  sebagai  instrumen pencucian  uang  yang  cukup  tinggi  dan  sulitnya  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan  penetrasi  terhadap  informasi  dan  transaksi  aset  kripto,  aset  kripto  yang tidak berwujud/tidak memiliki bentuk fisik, serta harganya yang fluktuatif.
Rumusan  masalah  dalam  artikel  ini  adalah  ketentuan  mengenai  penyitaan  barang bukti  dalam  hukum  acara  pidana  Indonesia,  konsep  dan  ketentuan  mengenai  aset kripto  dan  transaksi  aset  kripto  di  Indonesia,  serta  mekanisme  dan  ketentuan penyitaan  aset  kripto  sebagai  barang  bukti  dalam  hukum  acara  pidana  di  Indonesia. Hal  yang  menarik  dalam  artikel  ini  adalah  ide  serta  opsi  yang  diberikan  dalam melaksanakan  penyitaan  aset  kripto  sebagai  barang  bukti  serta  metode  dalam menentukan  nilai  aset  kripto  sehubungan  dengan  penyitaan  tersebut  dalam  perkara tindak  pidana  dengan  mengelaborasikan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dengan praktik penegakan hukum di Indonesia.
Berkaitan dengan topik penelitian penyitaan aset kripto dalam hukum acara pidana di Indonesia,  Peneliti  tidak  menemukan  penelitian  serupa  yang  telah  dipublikasikan secara  umum.  Namun,  terdapat  beberapa  penelitian  lain  yang  membahas  mengenai aset  kripto,  yaitu  “Analisis  Yuridis  Penggunaan  Cryptocurrency  (Bitcoin)  Sebagai Sarana  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang” yang  ditulis  oleh  Gayung  Utami  dan  Pudji Astuti  pada  tahun  2012.  Penelitian  tersebut  mengulas  tentang  mekanisme  tindak pidana  pencucian  uang  kartal  dan  uang  virtual  serta  pertanggungjawaban  tindak pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  melalui  mata  uang  virtual  Bitcoin.  Pokok pembeda  antara  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti adalah penelitian peneliti memiliki pokok pembahasan berupa penyitaan terhadap aset kripto secara luas dalam hukum acara pidana di Indonesia.
4 Muh Afdal Yanuar, “Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang,” Majalah Hukum Nasional 52, No. 2 (Desember 2022): 174, https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170.
Selain  itu,  penelitian  berjudul  “Risiko  dan  Posibilitas  Penyalahgunaan  Aset  Kripto Dalam  Kejahatan  Pencucian  Uang”  yang  ditulis  oleh  Muf  Afdal  Yanuar  pada  tahun 2022  membahas  risiko  penyalahgunaan  aset  kripto  dalam  kejahatan  pencucian  uang dan  posibilitas  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  menyalahgunakan aset  kripto.  Pokok  pembeda  antara  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian peneliti membahas mengenai penyitaan aset kripto dalam hukum acara pidana di Indonesia serta menyampaikan opsi eksekusi aset kripto yang memiliki nilai fluktuatif.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang menggunakan  asas  hukum,  teori  hukum,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang dikaitkan dengan suatu peristiwa yang dijadikan sebagai objek penelitian. 5 Penelitian ini  mengoperasikan  asas,  teori,  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait  untuk menjawab  permasalahan  dan  gagasan  penyitaan  aset  kripto  dalam  hukum  acara pidana di Indonesia.

## 3. Analisis dan Pembahasan

## 3.1. Penyitaan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana
Penyitaan  dalam  hukum  acara  pidana  berpangkal  dari  istilah  “sita”  yang  berarti mengambil  atau  menahan  barang  bergerak  dan/atau  tidak  bergerak  milik  seseorang atau  entitas  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  bukti  dalam  perkara  pidana. 6 Penyitaan atau seizure dalam Bahasa Inggris merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik  untuk  mengambil  barang  bukti  dan/atau  benda-benda  yang  diduga berkaitan  dengan  suatu  tindak  pidana.  Tindakan  penyitaan  lazim  digunakan  oleh aparat penegak hukum di berbagai negara yang menggunakan sistem hukum civil law maupun common law .
Penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana memiliki peran yang penting dalam pembuktian perkara pidana. Sebagaimana diketahui, penanganan perkara pidana dalam hukum acara pidana dimulai sejak tahap penyidikan dilakukan oleh  penyidik,  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum,  pemeriksaan  di persidangan oleh hakim, serta eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap  oleh  penuntut  umum.  Dalam  rangka  pembuktian  dalam  penanganan  perkara pidana  tersebut,  maka  bukti  memiliki  peran  utama  dalam  membuktikan  sangkaan, dakwaan, atau dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara. 7
Sebelum membahas lebih jauh mengenai penyitaan, penting untuk mengetahui frasa- frasa  yang  berkaitan  dengan  pembuktian,  antara  lain  bukti,  membuktikan,  dan pembuktian. Pertama, bukti ( evidence dalam Bahasa Inggris atau bewijs dalam Bahasa Belanda)  merupakan  segala  sesuatu  untuk  menerangkan  fakta,  peristiwa,  atau
5 Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201– 207.
6 Elias Z. Leasa, “Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas” 21, No. 2 (Desember 2015): 2, https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.181.
7 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31.
kejadian  tertentu  oleh  pihak  yang  berperkara  sebagai  penilaian  oleh  hakim  di persidangan. 8 Selain itu, Eddy. O.S. Hiariej menghubungkan pengertian bukti dengan alat  bukti,  dimana  barang  bukti  bertujuan  untuk  menerangkan  kebenaran  suatu kejadian. 9
Kedua, membuktikan berarti menunjukkan, menyampaikan, ataupun memperlihatkan suatu  bukti  oleh  pihak  yang  berperkara  kepada  hakim  sebagai  penilaiannya  dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Ketiga, pembuktian merupakan ketentuan yang memuat  prosedur  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  untuk membuktikan  kesalahan  terdakwa  sebagaimana  dalam  surat  dakwaan  yang  dibuat oleh penuntut umum. Lebih lanjut, ketentuan yang menjelaskan tentang alat-alat bukti yang  diakui  dalam  membuktikan  kesalahan  terdakwa  dalam  peraturan  perundang- undangan juga didefinisikan sebagai pembuktian. 10
Menanggapi  pengertian  pembuktian  di  atas,  Eddy  O.S.  Hiariej  menegaskan  makna penting  dalam  pembuktian  sebagai  ‘jalan’  untuk  mencari  kebenaran  atas  peristiwa hukum  yang  memiliki  akibat  hukum.  Oleh  karena  itu,  pembuktian  dalam  hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan dimulai dari pengumpulan bukti hingga penyajian bukti di persidangan. 11 Berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil, pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materill, yaitu kebenaran atas suatu peristiwa, hal yang terjadi sebenarnya, kebenaran yang selengkap-lengkapnya, atau setidaknya yang mendekati kebenaran atas suatu peristiwa. 12
Layaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan sebagai ‘upaya paksa’ yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyitaan dianggap bertentangan dengan hak asasi serta prinsip hukum universal karena penegak hukum menyita atau mengambil alih  benda-benda  yang  dimiliki  ataupun  dibawah  penguasaan  tersangka  maupun pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  yang berlaku di masing-masing negara. 13
Dalam hukum acara pidana di Indonesia, ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya disebut dengan “KUHAP”) serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara  khusus  ketentuan  mengenai  penyitaan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana. Penyitaan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  mengambil, menyimpan,  atau  menahan  benda  bergerak  dan/atau  benda  tidak  bergerak,  benda berwujud  dan/atau  benda  tidak  berwujud,  di  bawah  penguasaan  penyidik  yang berwenang, untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP.
8 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 83.
9 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), 4.
10 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.
11 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, 7.
12 Novaldy Franklin Makapuas, “Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia,” Lex Crimen 8, No. 8 (Desember 2019): 106.
13 Vinni Alvio Warni, “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 3, No. 2 (Mei 2019): 323.
Salah  satu  tujuan  penyitaan  untuk  membuktikan  kebenaran  terhadap  suatu  tindak pidana  sehingga  akan  mempengaruhi  putusan  hakim  mengenai  salah  atau  tidaknya terdakwa. Penjatuhan hukuman oleh hakim dalam hukum acara pidana di Indonesia menggunakan  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif  ( negatief wettelijk  bewijstheorie )  atau  sistem  pembuktian  negatif  ( negatief  wettelijk ) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa tanpa didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim mendapat  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  dimaksud  benar  terjadi,  serta  terdakwa yang bersalah melakukannya. 14 Oleh karena itu, penyitaan barang bukti oleh penyidik bertujuan  untuk  memenuhi  ketentuan  “minimal  2  (dua)  alat  bukti  yang  sah” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, baik barang bukti sebagai alat bukti surat maupun barang bukti dalam rangka mendukung kekuatan alat bukti lain yang digariskan dalam KUHAP.
Menanggapi  pengertian  penyitaan  dalam  Pasal  1  angka  16  KUHAP,  Andi  Hamzah menegaskan  bahwa  tujuan  penyitaan  tidak  terbatas  pada  pembuktian  pada  tahap penanganan  perkara  pidana  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  namun  meliputi perampasan benda-benda dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 94 Ned. Sv (Hukum  Acara  Pidana  Negara  Belanda).  Lebih  lanjut,  Andi  Hamzah  menambahkan bahwa  benda  yang  dapat  disita  sebagai  barang  bukti  merupakan  benda  yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, meliputi: 15
a. benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ( instrumental delicti );
b. benda yang didapat atau hasil suatu tindak pidana ( corpora delicti );
c. benda  lain  yang  tidak  memiliki  kaitan  langsung  dengan  tindak  pidana,  namun diperlukan sebagai bahan pembuktian; dan
d. benda pengganti, dalam hal benda dimaksud sudah tidak dalam bentuk semula. Misalkan  seseorang  mencuri  uang,  kemudian  uang  hasil  curian  tersebut digunakan  untuk  membeli  sebuah  televisi,  maka  televisi  tersebut  dapat  disita sebagai benda pengganti.
Lebih lanjut, Ali Imron dan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa benda yang dapat disita sebagai barang bukti, meliputi: 16
a. benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
b. benda yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tindak pidana;
c. benda sebagai tujuan terlaksananya tindak pidana;
d. benda yang dihasilkan dari tindak pidana;
e. benda  yang  dapat  memberikan  penjelasan  pada  penanganan  perkara  pidana, dapat berupa gambar maupun rekaman suara;
f. benda  sebagai  penunjang  alat  bukti  yang  memiliki  peran  signifikan  dalam perkara pidana.
14 Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra, “Penerapan Dan Kecenderungan Sistem  Pembuktian  Yang  Dianut  Dalam  KUHAP,” Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Nonformal 8,  No.  1 (Januari 2022): 588, https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022.
15 Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986), 121.
16 Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), 112.
KUHAP  tidak  secara  tegas  memberikan  pengertian  maupun  pengelompokan  barang bukti.  Namun,  Pasal  39  KUHAP  menyebutkan  benda-benda  mana  yang  dapat dilakukan penyitaan, antara lain:
a. benda  atau  tagihan  yang  dimiliki  tersangka  atau  terdakwa,  baik  sebagian  atau seluruhnya,  yang  disangka  berasal  dari  tindak  pidana  atau  sebagian  dari  hasil tindak pidana dimaksud;
b. benda yang digunakan secara nyata untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda  yang  digunakan  untuk  menghalangi  penyidikan  pada  perkara  tindak pidana;
d. benda yang khusus diadakan atau ditujukkan melakukan tindak pidana;
e. benda lain yang mempunyai hubungan nyata dengan tindak pidana dimaksud.
Merujuk pada Pasal 38 KUHAP, penyitaan dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat izin  ketua  pengadilan  negeri  setempat  atau  dengan  mendapatkan  persetujuan  dari ketua  pengadilan  negeri  setempat  setelah  melakukan  tindakan  penyitaan  yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Lalu, siapakah penyidik yang dapat melakukan penyitaan barang bukti?
Sejak diberlakukannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1982, penyidik merupakan Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  6  KUHAP.  Namun untuk  tindak  pidana  tertentu,  seperti  tindak  pidana  korupsi,  Jaksa  diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini berbeda dengan yang diatur sebelumnya dalam Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR)/Reglemen  Indonesia  Yang  Diperbaharui (RIB) dimana Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Kejaksaan Republik  Indonesia  dapat  bertindak  sebagai  penyidik  untuk  melakukan  penyitaan. Hal  ini  dikarenakan  KUHAP  memperkenalkan  prinsip  diferensiasi  (perbedaan)  dan spesialisasi  fungsional  (yang  berwenang)  secara  institusional  (lembaga)  dalam pelaksanaan hukum acara pidana.
Selain  sebagai  cara  untuk  mendapatkan  dan  menyajikan  barang  bukti  untuk kepentingan  pembuktian  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  persidangan, tindakan penyitaan oleh penyidik memerlukan penanganan yang cermat, bertanggung jawab,  serta  memastikan  keadaan  dan  kualitas  dari  barang  bukti  yang  disita. 17 Oleh karena  itu,  KUHAP  mengamanatkan  untuk  menyimpan  benda  sitaan  dalam  Rumah Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  atau  Rupbasan  di  bawah  naungan  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 44 KUHAP. Namun dalam praktiknya, penyimpanan barang bukti disimpan di tempat/ruangan  penyimpanan  barang  bukti  yang  terdapat  di  Kantor  Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  filosofi  penyitaan  adalah  untuk  memastikan  benda yang disita tidak mengalami perubahan bentuk, nilai, maupun kualitas sejak tindakan penyitaan dilakukan. Selain itu, penyitaan terhadap barang bukti juga bertujuan untuk
17 Aulia Mariska Madjid, “Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan Dalam Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian,” Pakuan Law Review
4, No. 2 (Desember 2018): 408, https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.888.
meminimalisir potensi pemindahtanganan, perusakan, maupun penghancuran barang bukti oleh tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap benda tersebut. Maka dari itu, pada akhirnya barang bukti yang disita oleh penyidik harus tetap terjaga kualitasnya sehingga digunakan untuk pembuktian di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, terlebih lagi barang sitaan perlu dijaga nilainya apabila barang sitaan tersebut dirampas untuk negara berdasarkan kekuatan hukum tetap.

## 3.2. Aset Kripto dan Transaksi Kripto di Indonesia
Aset  kripto  merupakan  salah  satu  jenis  aset  digital  disamping  Token  Yang  Tidak Dapat  Ditukar ( Non-Fungible  Token ) , Aset  Yang  Dijamin  Token  ( Asset-Backed  Token) , dan  aset  digital  lainnya.  Secara  khusus  membahas  kripto,  aset  digital  ini  merupakan aset digital yang dibentuk sebagai media penukaran dengan menggunakan kriptografi untuk  mengamankan  transaksi  keuangan,  mengontrol  pembuatan  unit  tambahan, serta memverifikasi pemindahan aset. 18 Aset kripto merupakan pseudoanonymous, yaitu transaksi yang dilakukan dapat dilihat dan tercatat untuk publik secara daring dalam teknologi  rantai  blok  (selanjutnya  disebut  dengan  “blockchain”),  namun  tidak  dapat diketahui  identitas  asli  dari  penggunanya. 19 Kripto  dapat  digunakan  sebagai  alat pembayaran  dan  alat  investasi.  Saat  ini,  negara  yang  melegalkan  penggunaan  kripto (dalam hal ini kripto Bitcoin) sebagai alat pembayaran adalah negara El-Savador dan Republik  Afrika  Tengah,  sedangkan  di  negara  lain  terdapat  aturan  yang  melarang kripto  sebagai  alat  pembayaran.  Namun  demikian,  kripto  masih  diperbolehkan sebagai instrumen investasi di beberapa negara.
Pembahasan  tentang  kripto  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  blockchain.  Kripto menggunakan  teknologi  blockchain  untuk  mendapatkan  desentralisasi,  transparansi, dan  kekekalan  dalam  melakukan  transaksi  keuangan  dari  pihak  otoritas  setempat. 20 Keberadaan  teknologi  blockchain  merupakan  konsekuensi  dari  desentralisasi  dan distribusi paradigma komputer yang dapat dimanfaatkan pada berbagai aspek, mulai dari  keuangan,  kesehatan,  hukum,  dan  sebagainya.  Dalam  aspek  keuangan, desentralisasi  dan  distribusi  dimaksud  berarti  tidak  memerlukan  lembaga/institusi keuangan (seperti bank) sebagai perantara ( intermediary ) atas transaksi keuangan yang dilakukan  oleh  2  (dua)  pihak  atau  lebih. 21 Teknologi  blockchain  memanfaatkan desentralisasi  dimana  buku  besar  ( ledgers )  didistribusi  secara  digital  yang  bertujuan untuk mencatat secara tepat, cepat dan terbuka setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan transaksi dengan melakukan verifikasi atas transaksi tersebut. 22
18 Maria Widyastuti and Y Budi Hermanto, “Cryptocurrency Analysis of Indonesian Market Education Facilities,” International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research (IJEBAR) 5, No. 2 (2021): 534, http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2321.
19 Noor  Rachmad,  Yunus  Husein,  dan  Juwita  Patty  Pasaribu, Virtual  Currency  Dalam  Tindak  Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia , (Jakarta : Gaung Persada, 2018), hlm. 39.
20 Febri Noor Hediati, “Perkembangan Mata Uang Kripto Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto Di Indonesia’,”
Pawiyatan 29, No. 2 (Juni 2022): 57, https://doi.org/https://doi.org/10.31331/pawiyatan.v29i02.2162.
21 Puttithorn  Jirayus  Worakamol  Wisetsri,  Kasidit  C.  Vijai,  Chueinwittaya,  “Cryptocurrency-An Overview’,” Journal of Positive School Psychology 6, No. 2 (2022):
2964,
https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/1987.
22 Afrizal,  Marliyah  Marliyah,  and  Fuadi  Fuadi,  “Analisis  Terhadap  Cryptocurrency  (Perspektif  Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis 22, No. 2 (2021): 20, https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689.
Sederhananya, teknologi blockchain dapat ditampilkan sebagai rantai ( chain ) dan blok ( block )  yang  memuat  transaksi  digital  yang  ditampilkan  dan  diverifikasi  oleh  pihak- pihak terkait serta dapat dilacak ( traceable ). 23
Buku  besar  ( ledgers )  dalam  teknologi  blockchain  didesain  untuk  desentralisasi  data atau  informasi  melalui  jaringan  komputer  yang  besar,  sehingga  setiap  pencatatan data/informasi  tersebut  akan  diverifikasi  oleh  banyak  pihak  melalui  jaringan komputer  yang  besar.  Keunikan  yang  dapat  diperoleh  dari  teknologi  blockchain adalah  menciptakan  kepercayaan  terhadap  data  atau  informasi  yang  tercatat, meminimalisir  kesalahan,  kejahatan  pembajakan  ( hacking ) maupun  penyalahgunaan oleh  pihak  otoritas  maupun  pihak  tertentu,  menghemat  biaya  serta  menghilangkan pihak  perantara  ( middle  man )  dalam  transaksi  konvensional  seperti  perbankan  dalam transaksi keuangan, advokat dalam inventarisasi data hukum, dan sebagainya. 24
Teknologi  blockchain  mendukung  transaksi  kripto  antara  para  pihak  yang bertransaksi, dimana setiap transaksi aset kripto antara penjual dan pembeli dilakukan verifikasi  oleh  jaringan  komputer  yang  besar  serta  dicatat  dalam  buku  besar  dalam teknologi  blockchain.  Untuk  menjual  (mengeluarkan)  maupun  membeli  (menerima) aset kripto, para pihak yang bertransaksi kripto perlu memiliki dompet kripto ( crypto wallet ) yang berfungsi sebagai wadah untuk mengeluarkan dan menerima aset kripto dari pihak lain. Oleh karena setiap pengguna ( user ) mempunyai dompet kripto, maka pengguna  dapat  melakukan  transaksi  maupun  pemindahan  aset  kripto  setiap  waktu dan di mana saja tanpa ada batasan tertentu. 25
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan artikel ini, aset kripto dilarang digunakan sebagai alat pembayaran, namun diakui sebagai instrumen investasi karena dinilai mempunyai potensi investasi yang tinggi. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia  mengakui  dan  menetapkan  aset  kripto  sebagai  subjek  kontrak  berjangka yang  dapat  diperdagangkan  di  Bursa  Berjangka  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto Asset ).
Lebih  lanjut,  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Republik  Indonesia (selanjutnya  disebut  dengan  “Bappebti”)  menguraikan  aset  kripto  sebagai  komoditi digital  yang  tidak  berwujud  dengan  memanfaatkan  kriptografi,  jaringan  informasi teknologi, dan buku besar ( ledgers ) yang didistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru,  melakukan  verifikasi  transaksi,  dan  mengamankan  transaksi  tanpa  adanya intervensi  dari  pihak  lain,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  7  Peraturan Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Perdagangan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  ( Crypto  Asset )  di  Bursa Berjangka (selanjutnya disebut dengan “Perbappebti 8/2021”).
23 Yenny Permata Liegestu and David Tan, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital NFT (Non - Fungible
Token),” Maleo Law Journal
6, No. 2 (Oktober 2021): 128,
https://doi.org/https://doi.org/10.31934/mlj.v6i2.2269.
24 Centre  of  International  Governance  Inovation,  “What  Is  Blockchain?,”Cigionline.org, https://www.cigionline.org/multimedia/what-blockchain (diakses pada tanggal 14 Januari 2023).
25 Zaer  Qaroush,  Shadi  Zakarneh,  and  Ammar  Dawabsheh,  “Cryptocurrencies  Advantages  and Disadvantages: A Review,” International Journal of Applied Sciences and Smart Technologies 4, No. 1 (2022): 14, https://doi.org/10.24071/ijasst.v4i1.4610.
Di Indonesia, transaksi kripto diselenggarakan pada Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka  (selanjutnya  disebut  dengan  “Pasar  Fisik  Aset  Kripto”)  dengan menggunakan  sarana  elektronik  yang  dimiliki  oleh  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  dan diawasi  oleh  Bursa  Berjangka  yang  mendapatkan  persetujuan  dari  Kepala  Bapebbti. Pedagang Fisik Aset Kripto dalam beleid ini merupakan pihak yang telah mendapatkan persetujuan  dari  Kepala  Bapebbti  untuk  melakukan  transaksi  aset  kripto  baik  atas nama  diri  sendiri  dan/atau  memfasilitasi  pengguna/pelanggan  aset  kripto. Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (2)  Perbappebti  8/2021,  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto memiliki  lingkup  kegiatan  berupa  jual-beli  aset  kripto  dengan  mata  uang  Rupiah, penyimpanan aset kripto milik pengguna, serta transfer atau pemindahan aset kripto antar  dompet  kripto.  Di  Indonesia,  sudah  terdapat  beberapa  Pedagang  Fisik  Aset Kripto,  antara  lain  PT.  Aset  Digital  Berkat  (Tokocrypto),  PT.  Indodax  Nasional Indonesia,  Pt.  Cipta  Koin  Digitalku  (Koinku),  PT.  Pintu  Kemana  Saja  (PINTU),  dan sebagainya.
Untuk  melakukan  transaksi  kripto,  pengguna  atau  Pelanggan  Aset  Kripto 26 harus menempatkan  dana  untuk  melakukan  transaksi  kripto  pada  rekening  yang  dibuat secara  terpisah  atas  nama  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto.  Penempatan  dana  tersebut dilaksanakan dengan pemindahbukuan antar rekening bank melalui rekening virtual ( virtual  account )  yang  dibuka  oleh  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  atas  nama  Pelanggan Aset  Kripto  atau  melalui  elektronik  dengan  memanfaatkan  layanan  gerbang pembayaran  ( payment  gateway )  sesuai  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  a  dan  Pasal  31 Perbappebti 8/2021.
Selain  itu,  Pelanggan  Aset  Kripto  perlu  menempatkan  aset  kripto  yang  akan digunakan  dalam  transaksi  kripto  kepada  dompet  milik  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto dengan menerapkan prinsip travel rule sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Perbappebti 8/2021. Pada dasarnya, prinsip travel rule merupakan upaya dari Bapebbti bersama dengan Pedagang Fisik Aset Kripto untuk mencegah dan meminimalisir  kemungkinan  aktivitas  ilegal  berkaitan  dengan  transaksi  aset  kripto. Dalam hal ini, Pedagang Fisik Aset Kripto berperan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pelanggan Aset Kripto yang mengirim maupun menjual aset kripto tersebut.
Secara normatif, aset kripto yang dimiliki oleh Pelanggan Aset Kripto akan disimpan oleh  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  serta  Pengelola  Tempat  Penyimpanan  Aset  Kripto dengan proporsi paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) oleh Pedagang Fisik Aset Kripto  dan  sisanya  oleh  Pengelola  Tempat  Penyimpanan  Aset  Kripto  berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Perbappebti 8/2021. Namun sampai saat ini belum ada entitas yang ditunjuk  serta  memperoleh  izin  sebagai  Pengelola  Tempat  Penyimpanan  Aset  Kripto di Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa terhadap penyimpanan aset kripto oleh Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  dengan  proporsi  paling  banyak  30%  (tiga  puluh perseratus)  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  maka  paling  sedikit  70%  (tujuh puluh perseratus) dari nilai tersebut disimpan secara offline atau cold storage dan paling banyak  30%  (tiga  puluh  perseratus)  disimpan  secara online atau hot  storage sesuai dengan Pasal 33 ayat (3), (4), dan (5) Perbappebti 8/2021.
26 Pelanggan  Aset  Kripto  merupakan  pihak  yang  menggunakan  jasa  yang  disediakan  Pedagang  Fisik Aset Kripto untuk melakukan transaksi jual-beli aset kripto yang diperdagangkan dalam Pasar Fisik Aset Kripto.
Terkait  bukti  kepemilikan  aset  kripto,  Pengelola  Tempat  Penyimpanan  Aset  Kripto menerbitkan  bukti  simpan  dan  serah  aset  kripto,  yaitu  dokumen  dalam  bentuk hardcopy atau softcopy sebagai  bukti  kepemilikan  atau  pemindahan  atas  aset  kripto yang  disimpan  oleh  Pelanggan  Aset  Kripto  sesuai  Pasal  1  angka  11  jo.  Pasal  19 Perbappebti 8/2021. Namun sampai saat ini, belum ada pihak yang bertindak sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh  dari  salah  satu  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto,  PT.  Aset  Digital  Berkat (Tokocrypto)  maupun  Bapebbti,  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  tidak  menerbitkan dokumen kepemilikan terkait aset kripto. Informasi mengenai kepemilikan aset kripto dapat ditampilkan melalui dompet kripto milik Pelanggan Aset Kripto.
Dalam hal ini, cara mudah untuk melihat kepemilikan aset kripto seorang Pelanggan Aset Kripto adalah dengan melihat kepemilikan aset kripto yang tercatat pada dompet kripto milik Pelanggan Aset Kripto tersebut serta menelusuri catatan transaksi dalam bentuk digital yang tercatat dalam buku besar ( ledgers ) dalam jaringan komputer.
Berdasarkan ketentuan di atas, aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dengan alasan berikut:
a. Aset kripto sebagai benda tidak berwujud
Hal  ini  secara  tegas  dinyatakan  dalam  definisi  aset  kripto  dalam  Perbappebti 8/2021.  Dikaji  dalam  perspektif  hukum  perdata,  aset  kripto  dikategorikan sebagai  benda  tidak  berwujud  yang  diatur  dalam  Pasal  503  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata/ Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie (selanjutnya  disebut dengan  “KUHPER”).  Menurut  Soeroso,  benda  tidak  berwujud  hanya  dapat dirasakan  oleh  pancaindera,  namun  tidak  dapat  dilihat  secara  kasat  mata. 27 Sedangkan, J. Satrio menyatakan benda tidak berwujud merupakan benda yang tidak dapat dipegang serta dilihat dengan mata, dimana penyerahan benda tidak berwujud  dilaksanakan  berdasarkan  suatu  akta  otentik  maupun  surat  yang disertai endorsement . 28

## b. Aset kripto sebagai benda bergerak
Meskipun  tidak  dinyatakan  secara  tegas  dalam  definisi  aset  kripto  dalam Perbappebti  8/2021,  aset  kripto  dapat  dikategorikan  sebagai  benda  bergerak yang tidak berwujud. Mengingat aset kripto dapat berpindah dari satu dompet kripto  ke  dompet  kripto  lain  sehubungan  dengan  transaksi  jual-beli  di  Bursa Berjangka  yang  dilakukan  oleh  Pelanggan  Aset  Kripto,  maka  hal  tersebut memenuhi kualifikasi benda bergerak dalam Pasal 509 KUHPER.
Namun  sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (selanjutnya  disebut  dengan  “UU PPSK”)  yang  merubah  sebagian  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  dengan  “UU  OJK”),  yang mana dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan  mengawasi  kegiatan  di  sektor  Inovasi  Teknologi  Sektor  Keuangan  (ITSK),  aset
27 Soeroso, Hukum Acara Perdata: Lengkap & Praktis HIR, RBG Dan Yurisprudensi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 246.
28 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 106.
keuangan, dan aset kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e UU OJK.  Selain  itu,  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  berkoordinasi  dengan kementerian/lembaga,  dan  otoritas  terkait  sehubungan  dengan  tugas  di  bidang pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto.
Meskipun  UU  PPSK  yang  merubah  sebagian  ketentuan  UU  OJK  telah  diundangkan, namun  peraturan  pelaksana  atas  ketentuan  tersebut  ditetapkan  paling  lama  2  (dua) tahun  terhitung  sejak  tanggal  UU  PPSK  diundangkan  yaitu  tanggal  12  Januari  2023. Oleh  karena  itu,  Bappebti  akan  terus  berkoordinasi  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam mengatur dan mengawasi aktivitas aset kripto pada masa transisi pemindahan kewenangan  dari  Bapebbti  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  sampai  peraturan pelaksana atas UU PPSK ditetapkan.

## 3.3. Penyitaan  Aset  Kripto  sebagai  Barang  Bukti  dalam  Hukum  Acara Pidana Indonesia
Di Indonesia, penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana belum begitu populer. Hal ini terjadi karena aset kripto baru berkembang sejak tahun 2010,  namun  populer  di  masyarakat  Indonesia  pada  tahun  2016.  Selain  itu,  transaksi aset  kripto  memerlukan  teknologi  canggih,  ketidakpahaman  tentang  cara  kerja  dan kegunaan  aset  kripto,  serta  nilai  aset  kripto  yang  fluktuatif  menjadi  faktor  yang menurunkan minat seseorang untuk membeli aset kripto.
Transaksi  aset  kripto  menjadi  alternatif  bagi  pelaku  tindak  pidana  untuk menyembunyikan  hasil  tindak  pidana  pokoknya.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam artikel  ini,  transaksi  kripto  tidak  memerlukan  perantara  ( intermediary )  dan  informasi transaksi  kripto  disajikan  dalam  bentuk  kode  tertentu  yang  disimpan  dalam blockchain sehingga tidak dapat diubah. Pencucian uang ( money laundry ) melalui aset kripto oleh pelaku tindak pidana menjadi populer karena kerahasiaan data transaksi kripto, tidak mudah untuk dilacak, serta tidak mudah untuk diretas oleh pihak otoritas maupun pihak lain. 29
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan “UU TPPU”), hasil tindak pidana  pada  tindak  pidana  pencucian  uang  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi, penyuapan,  narkotika,  penipuan,  perjudian,  di  bidang  lembaga  keuangan  dan  masih banyak  lainnya,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  UU  TPPU.  Pelacakan  aset dalam perkara tindak pidana pencucian uang memanfaatkan strategi ‘mengikuti arus uang’  atau follow  the  money .  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  dengan  “PPATK”)  menjelaskan  bahwa tantangan  pelacakan  aset  kripto  adalah  kerahasiaan  informasi  pengguna  (anonim) serta  perlindungan  atas  transaksi  kripto  yang  diberikan  oleh  teknologi  blockchain. Oleh  karena  itu,  PPATK  melakukan  analisa  atas  setiap  arus  dan  nilai  transaksi  aset
29 Yolanda Adelia Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, and Suyudi Setiawan, “Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang,” Jurnal Ilmu Hukum 18, No. 1 (Februari 2022): 113, https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/6043/4662.
kripto  serta  menghubungkan  pihak-pihak  yang  terlibat,  baik  dengan  nama  asli maupun nama samaran. 30
Meskipun terlihat sulit untuk melacak aset kripto pelaku tindak pidana, 2 (dua) kasus penyitaan aset kripto sebagai barang bukti di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Perkara tindak pidana korupsi PT. Asabri (Persero)
Pada  kasus  tersebut,  PT.  Asabri  (Persero)  mengalami  kerugian  sebesar  Rp. 22.780.000.000.000,- ( dua puluh dua trilian tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah ). Para tersangka menyembunyikan hasil korupsinya dengan melakukan transaksi aset kripto berupa Bitcoin. 31
b. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang (kasus binary option Binomo) Terpidana  Indra  Kesuma  atau  ‘Indra  Kenz’  dinyatakan  bersalah  melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  Tangerang  Nomor:  1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.  Sebelumnya,  Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menyita aset kripto milik Indra Kenz senilai Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ). 32
Pada  pokoknya,  hukum  positif  Indonesia  belum  mengatur  secara  khusus  mengenai persyaratan serta prosedur penyitaan terhadap aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  penyitaan  aset  kripto  sebagai  barang  bukti memedomani ketentuan penyitaan dalam KUHAP serta ketentuan acara pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu.
Dikaitkan dengan kualifikasi benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 KUHAP, aset kripto sebagai benda yang diperoleh dari atau hasil dari tindak pidana. Kualifikasi pertama  menunjukkan  aset  kripto  sebagai  perolehan  atau  hasil  dari  tindak  pidana, misalkan  seorang  pelaku  tindak  pidana  melakukan  penipuan  terhadap  pihak  lain sehingga pihak yang ditipu memberikan sejumlah uang kepada pelaku tindak pidana dimaksud. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana menggunakan uang hasil penipuannya untuk membeli aset kripto. Terhadap hal tersebut, aset kripto sebagai benda hasil dari tindak  pidana  dapat  dilakukan  penyitaan  oleh  penyidik  karena  telah  memenuhi kualifikasi dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP.
Kualifikasi kedua menunjukkan aset kripto sebagai benda yang dipergunakan secara nyata untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP. Aset kripto mulai populer digunakan sebagai media pencucian  uang  oleh  pelaku  tindak  pidana  atas  hasil  dari  tindak  pidana  pokoknya
30 PPATK,  “Urgensi  Regulasi  Bitcoin  Dalam  Meminimalisir  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” PPATK.GO.ID, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam- meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html (diakses pada tanggal Januari 15, 2023).
31 Bagus  Nur  Jakfar,  “Perbandingan  Hukum  Tentang  Pengaturan  Mata  Uang  Virtual  Sebagai  Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Negara China’,” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, No. 7 (2022): 9907, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i7.8814.
32 Liputan6.com,  “Polri  Sita  Aset  Kripto  Milik  Indra  Kenz,  Nilainya  Mencapai  Rp  200  Juta,” Liputan6.com,  ,  https://www.liputan6.com/news/read/4921387/polri-sita-aset-kripto-milik-indra-kenz- nilainya-mencapai-rp200-juta, (diakses pada tanggal 15 Januari 2023).
sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Umumnya,  tahap  pencucian  uang  secara  sempurna terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 33
a. Penempatan  ( placement ),  merupakan  tahap  pertama  untuk  memisahkan  harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana menempatkan uang yang diperoleh dari tindak pidana ke dalam rekening virtual untuk membeli aset kripto;
b. Pelapisan  ( layering ),  merupakan  tahap  kedua  untuk  menyamarkan  asal-usul harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  dengan  melakukan serangkaian  transaksi  yang  kompleks.  Dalam  hal  ini,  pelaku  tindak  pidana melakukan transaksi aset kripto yang bertujuan untuk menghilangkan jejak asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana;
c. Penggabungan  ( integration ),  merupakan  tahap  ketiga  untuk  memasukkan kembali  harta  kekayaan/kegiatan  ekonomi  yang  sah.  Dalam  hal  ini,  pelaku tindak pidana menjual aset kripto serta memasukkan uang hasil penjualan aset tersebut ke dalam rekening maupun tempat lain yang disediakan.
Selanjutnya,  penyitaan  aset  kripto  sebagai  barang  bukti  perlu  memperhatikan  sifat kebendaan  dari  aset  tersebut.  Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  aset  kripto merupakan  komoditi  digital  yang  bersifat  bergerak  namun  tidak  berwujud.  Lalu bagaimana langkah yang dapat ditempuh oleh penyidik?
Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  dan Bappebti,  kepemilikan  atas  aset  kripto  tidak  diikuti  dengan  penerbitan  sebuah dokumen  kepemilikan  layaknya  surat  berharga,  saham,  dan  sebagainya.  Salah  satu cara paling mudah untuk mengetahui kepemilikan aset kripto adalah dengan melihat isi dompet kripto milik Pelanggan Aset Kripto yang tersedia melalui aplikasi transaksi kripto  yang  disediakan  oleh  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto. 34 Dengan  demikian, penyitaan terhadap aset kripto dilakukan terhadap dompet kripto milik pelaku tindak pidana.  Oleh  karena  itu,  tindakan  penyitaan  dapat  ditempuh  melalui  cara  sebagai berikut:
a. Koordinasi antara Penyidik dengan instansi/pihak terkait
1) Koordinasi  antara  Penyidik  dengan  Bapebbti  dan  Pedang  Fisik  Aset  Kripto. Berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Perbapebbti  8/2021,  Pedagang  Fisik Aset  Kripto  memiliki  kewajiban  untuk  berkoordinasi  dan  memberikan bantuan  kepada  Bapebbti  serta  kementerian/lembaga  lain.  Oleh  karena  itu, penyidik  melakukan  koordinasi  dengan  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  dan Bapebbti  terkait  proses  penegakan  hukum  yang  sedang  berjalan.  Dalam  hal ini,  penyidik  meminta  informasi,  keterangan,  dan/atau  dokumen  yang dimiliki  oleh  pelaku  tindak  pidana  sebagai  Pelanggan  Aset  Kripto,  meliputi dokumen laporan transaksi harian dan bulanan, informasi registrasi, dompet kripto,  dan  informasi  lain  terkait  transaksi  Pelanggan  Aset  Kripto  yang diduga  menyimpan  aset  kripto  yang  berasal  dari  tindak  pidana.  Selain meminta  dokumen  dan/atau  informasi  di  atas,  koordinasi  antara  Penyidik, Bapebbti,  dan  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  bertujuan  untuk  mencocokan
33 PPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengagilan Pencucian Uang Tahun 2017 (Indonesia: PPATK, 2018), 6.
34 Penulis melakukan wawancara dengan Bappebti secara daring melalui aplikasi Zoom pada tanggal 28 April 2023.
waktu tindak pidana terjadi ( tempus delicti ) dengan transaksi aset kripto yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
2) Koordinasi  antara  penyidik  dan  bank  yang  menyediakan virtual  account . Pelanggan Aset Kripto menyimpan ( deposit ) uang untuk membeli aset kripto yang  disediakan  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  melalui  berbagai  cara,  salah satunya virtual  account yang  disediakan  oleh  bank.  Penyidik  berkoordinasi dengan  pihak  bank  yang  menyediakan  layanan virtual  account untuk melakukan  penundaan  transaksi  dan  pemblokiran  rekening virtual  account milik  Pelanggan  Aset  Kripto  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana pencucian  uang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  70  dan  Pasal  71  UU TPPU.  Untuk  melakukan  hal  tersebut,  penyidik  mengajukan  permintaan secara  tertulis  serta  menyebutkan  secara  jelas  informasi  yang  diperlukan kepada  pihak  bank  yang  menyediakan virtual  account sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  tersebut  di  atas.  Selain  itu,  penyidik  dapat  meminta  pihak bank  yang  menyediakan virtual  account untuk  memberikan  informasi  secara tertulis  mengenai  harta  kekayaan  dari  Pelanggan  Aset  Kripto  yang menggunakan virtual account tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU  TPPU.  Dalam  hal  ini,  penyidik  mengajukan  permintaan  secara  tertulis kepada  pihak  bank  yang  menyediakan virtual  account dengan  menyebutkan secara jelas informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. Penting untuk diketahui bahwa ketentuan rahasia bank dan transaksi keuangan dari pelaku  tindak  pidana  dikesampingkan,  sehingga  pihak  bank  wajib  untuk memberikan keterangan tertulis mengenai harta kekayaan dari pelaku tindak pidana.  Pada  praktiknya,  penyidik  berkoordinasi  dengan  Otoritas  Jasa Keuangan  Republik  Indonesia  (OJK)  untuk  menerbitkan  surat  kepada  bank tersebut untuk memberikan data dari virtual account Pelanggan Aset Kripto.
3) Koordinasi dengan PPATK. PPATK memiliki fungsi untuk melakukan analisa laporan  dan  informasi  terkait  transaksi  keuangan  yang  terindikasi  terjadi pencucian  uang  dan/atau  tindak  pidana  lain  terkait  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  40  huruf  d  UU  TPPU.  Dalam  hal  diperlukan,  penyidik  dapat melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan analisa atas transaksi keuangan  pelaku  tindak  pidana,  termasuk  didalamnya  transaksi  aset  kripto. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PPATK, PPATK dapat menelusuri aset kripto Pelanggan Aset Kripto yang tersimpan pada dompet kripto yang disediakan  oleh  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  ( hosted  wallet ).  Setelah mendapatkan  informasi  dari  penyidik  terkait  pelaku  tindak  pidana,  PPATK menelusuri aset kripto yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dengan cara  mengirimkan  surat  resmi  ke  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  maupun penyelenggara  perdagangan  aset  kripto  internasional  yang  berisi  informasi pelaku tindak pidana yang bertransaksi aset kripto. 35 Setelah itu, hasil analisa atas  transaksi  keuangan  pelaku  tindak  pidana  akan  diteruskan  kepada penyidik sebagai pihak yang meminta analisa kepada PPATK.
35 Penulis melakukan wawancara dengan PPATK secara daring melalui aplikasi Zoom pada tanggal 08 Mei 2023
b. Penyitaan
Setelah penyidik mengetahui aset kripto yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana serta informasi lainnya, penyidik meminta izin kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk melakukan penyitaan terhadap aset kripto tersebut berdasarkan Pasal  38  ayat  (1)  KUHAP.  Namun  dalam  keadaan  mendesak,  penyidik  dapat melakukan  penyitaan  aset  kripto  yang  dikategorikan  sebagai  benda  bergerak kemudian  melaporkan  penyitaan  tersebut  kepada  ketua  pengadilan  negeri setempat  untuk  memperoleh  persetujuannya  berdasarkan  Pasal  38  ayat  (2) KUHAP.  Setelah  itu,  penyidik  perlu  mendapatkan  penetapan  dari  ketua pengadilan  negeri  atas  aset  kripto  serta  benda  terkait  lainnya  yang  disita  oleh penyidik.
Mengingat  nilai  kripto  yang  fluktuatif,  penyitaan  terhadap  aset  kripto  menimbulkan pertanyaan mengenai berapa nilai aset kripto yang ditetapkan untuk diajukan sebagai barang  bukti  dan  dilampirkan  dalam  berkas  perkara.  Hal  ini  penting  untuk  ditelaah lebih  lanjut  karena  penyitaan  barang  bukti  berupa  aset  kripto  berpotensi  dijadikan sebagai barang rampasan negara dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,  khususnya  dalam  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dalam  perkara tindak pidana korupsi.
Mengingat  belum  ada  peraturan  teknis  maupun  pedoman  yang  mengatur  secara khusus  mengenai  penyitaan  terhadap  aset  kripto,  maka  perlu  diadakan  peraturan yang  mengatur  hal  tersebut.  Dalam  teori  hukum  modern,  hukum  memiliki  tujuan berupa  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum,  dan  keadilan.  Menurut  teori  hukum progresif  yang  disampaikan  Satjipto  Rahardjo,  hukum  perlu  kembali  kepada  filosofi awalnya  yaitu  hukum  untuk  manusia.  Oleh  karena  itu,  hukum  progresif menempatkan  kepentingan  dan  kebutuhan  manusia  sebagai  titik  beratnya,  sehingga hukum harus memiliki kepekaan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam hubungan  antar  manusia. 36 Dalam  penelitian  ini,  salah  satu  persoalan  yang  timbul adalah mekanisme untuk menentukan nilai atas benda sitaan berupa aset kripto.
Peneliti  menyampaikan  3  (tiga)  opsi  yang  dapat  ditempuh  oleh  penyidik  atau penuntut umum untuk menentukan nilai atas benda sitaan berupa aset kripto, sebagai berikut:
a. Nilai aset kripto pada saat dilelang di KPKNL
Mengingat  nilai  aset  kripto  yang  fluktuatif,  aset  kripto  dapat  dikategorikan sebagai  benda  yang  lekas  rusak  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  KUHAP,  sehingga penyidik  atau  penuntut  umum  dapat  menjual  melalui  lelang  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebelum  melakukan  lelang  atas aset  kripto  tersebut,  penyidik  atau  penuntut  umum  harus  mendapatkan persetujuan tersangka atau kuasanya terlebih dahulu.
Ketentuan mengenai lelang eksekusi benda sitaan dalam Pasal 45 KUHAP diatur dalam  Pasal  3  huruf  f  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.06/2020
36 Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), 190-192.
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  (selanjutnya  disebut  dengan  “PMK Pedoman  Lelang”).  Dalam  hal  ini,  Pasal  6  PMK  Pedoman  Lelang  membuka kemungkinan bagi aset kripto sebagai objek lelang, yaitu benda tidak berwujud, bergerak,  dapat  diperdagangkan  serta  mempunyai  nilai  ekonomis.  Atas  hal tersebut,  penyidik  atau  penuntut  umum  mengajukan  permohonan  lelang  atas aset kripto kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut  dengan  “KPKNL”)  serta  menentukan  nilai  limit  atas  aset  kripto  yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 26, Pasal 47 dan Pasal 48 PMK Pedoman Lelang. Dalam hal ini, penyidik atau penuntut umum dapat menggunakan nilai aset kripto pada hari penyitaan atau nilai rata-rata selama 30 (tiga  puluh)  hari  terakhir  untuk  menentukan  nilai  limit  pelelangan  aset  kripto. Oleh karena itu, hasil pelelangan aset kripto digunakan sebagai barang bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara.
b. Nilai aset kripto pada saat dijual di Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Berbeda dengan opsi pertama di atas, ada kemungkinan aset kripto tidak dapat dilelang  melalui  KPKNL  sebagaimana  dimaksud  dalam  PMK  Pedoman  Lelang karena nilai aset kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka  terus  bergerak  setiap  waktu,  sehingga  nilai  aset  kripto  tidak  dapat ditetapkan oleh hasil lelang KPKNL melainkan melalui nilai di Pasar Fisik Aset Kripto.  Merujuk  pada  salah  satu  pengalaman  Pusat  Pemulihan  Aset  (PPA) Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  PPA  Kejaksaan  Agung  pernah  menjual saham  perusahaan  terbuka  yang  diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Indonesia. Dalam  hal  ini,  PPA  Kejaksaan  Agung  membuat  rekening  efek  pada  salah  satu perusahaan sekuritas untuk menampung saham perusahaan terbuka yang telah disita  dan  akan  dieksekusi  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Setelah  itu,  PPA  Kejaksaan  Agung  selaku  pemilik rekening  efek  menjual  yang  pernah  menjual  aset  perusahaan  terbuka  tersebut melalui bursa efek sesuai dengan harga pasar pada saat itu. 37
Penjualan  aset  kripto  dan  saham  perusahaan  terbuka  dimaksud  memiliki kesamaan karena aset kripto diperdagangkan pada Pasar Fisik Aset Kripto pada Bursa Berjangka. Oleh karena itu, penyidik atau penuntut umum dapat menjual aset  kripto  berdasarkan  Pasal  45  ayat  (1)  KUHAP  dengan  cara  membuka rekening dan dompet pada Pedagang Fisik Aset Kripto, lalu menjual aset kripto yang disita pada Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka sesuai dengan harga pasar pada saat itu.
37 Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Pemulihan Aset pada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Silvia Desty Rosalina beserta jajaran secara luring di Kejaksaan Agung pada tanggal 05 Mei 2023
c. Nilai  aset  kripto  pada  saat  putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum tetap
Dalam  hal  nilai  aset  kripto  tidak  ditentukan  pada  waktu  penyitaan  serta  tidak dijual lelang sebagaimana dimaksud dalam opsi 1 dan 2 di atas, maka penyidik atau  penuntut  umum  hanya  menyebutkan  nama  dan  jumlah  aset  kripto  dalam berkas  perkara  setelah  melakukan  penyitaan.  Apabila  amar  dalam  putusan pengadilan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  menyatakan  merampas aset  kripto  untuk  negara,  maka  penuntut  umum  melakukan  eksekusi  terhadap putusan  tersebut  dengan  segera  melelang  atau  menjual  aset  kripto  yang dijadikan  barang  rampasan  negara.  Mengacu  pada  mekanisme  lelang  eksekusi barang  rampasan,  penuntut  umum  mengajukan  permohonan  lelang  atas  aset kripto  sebagai  barang  rampasan  kepada  KPKNL  serta  menentukan  nilai  limit atas aset kripto yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 26, Pasal 47 dan Pasal 48 PMK Pedoman Lelang. Dalam hal ini, nilai limit yang digunakan  oleh  penuntut  umum  selaku  penjual  lelang  eksekusi  barang rampasan aset kripto dapat berupa harga aset kripto pada hari itu atau nilai rata- rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir untuk dijadikan rujukan.

## 4. Penutup
Pelaku  tindak  pidana  memanfaatkan  aset  kripto  untuk  menyembunyikan  harta kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  dan/atau  berkaitan  dengan  tindak pidana.  Oleh  karena  itu,  aset  kripto  tersebut  merupakan  barang  bukti  yang  dapat disita  oleh  penyidik  untuk  digunakan  dalam  proses  pembuktian  dalam  perkara pidana.  Aset  kripto  merupakan  komoditi  digital  yang  memiliki  sifat  kebendaan bergerak  dan  tidak  berwujud  ( movable-intangible ),  sehingga  aset  kripto  dapat  disita oleh  penyidik  dengan  mekanisme  tertentu.  Dalam  melakukan  penyitaan  aset  kripto, penyidik  dapat  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait  seperti  Bapebbti,  Pedagang  Fisik Aset  Kripto,  bank  yang  menyediakan  virtual  account,  PPATK,  serta  meminta  izin penyitaan terhadap ketua pengadilan negeri setempat. Selain itu, penentuan nilai aset kripto  sebagai  barang  bukti  dapat  ditentukan  pada  saat  aset  kripto  dilelang  di KPKNL,  nilai  aset  kripto  pada  saat  dijual  di  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  di  Bursa Berjangka,  maupun  nilai  aset  kripto  pada  saat  putusan  pengadilan  memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Referensi
Afrizal,  Marliyah  Marliyah,  and  Fuadi  Fuadi.  “Analisis  Terhadap  Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).” E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen  Dan  Bisnis 22,  No.  2  (2021):  13-41.  https://doi.org/10.29103/e- mabis.v22i2.689.
Ali Imron dan Muhammad Iqbal. Hukum Pembuktian . Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
Andi  Hamzah. Pengusutan  Perkara  Melalui  Sarana  Teknik  Dan  Sarana  Hukum .  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
Bagus  Nur  Jakfar.  “Perbandingan  Hukum  Tentang  Pengaturan  Mata  Uang  Virtual Sebagai  Aset  Terpidana  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia  Dan  Negara China’.” Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia 7,  No.  7  (2022):  9898-9911. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i7.8814.
Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N  Simanjuntak,  Markus  Y  Hage, Teori  Hukum  Strategi  Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).
Eddy O.S. Hiariej. Teori & Hukum Pembuktian . Jakarta: Erlangga, 2012.
Febri  Noor  Hediati.  “Perkembangan  Mata  Uang  Kripto  Dan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Investasi  Mata  Uang  Kripto  Di  Indonesia’.” Pawiyatan 29,  No.  2  (Juni 2022): 48-60.  https://doi.org/https://doi.org/10.31331/pawiyatan.v29i02.2162.
Hawasara, Wika, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra. “Penerapan Dan
Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP.” Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 8, No. 1 (Januari 2022): 587-594.
https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022.
Inovation,  Centre  of  International  Governance.  “What  Is  Blockchain?”  Accessed January 14, 2023. https://www.cigionline.org/multimedia/what-blockchain.
J. Satrio. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek voor Indonesie
Leasa,  Elias  Z.  “Penyitaan  Barang  Bukti  Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas”  21,  No.  2 (Desember 2015): 1-9. https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.181.
Liegestu,  Yenny  Permata,  and  David  Tan.  “Perlindungan  Hak  Cipta  Terhadap  Aset Digital NFT (Non -Fungible Token).” Maleo Law Journal 6, No. 2 (Oktober 2021):
127-141. https://doi.org/https://doi.org/10.31934/mlj.v6i2.2269. Liputan6.com.  “Polri  Sita  Aset  Kripto  Milik  Indra  Kenz,  Nilainya  Mencapai  Rp  200 Juta.” Liputan6.com. Accessed January 15, 2023. https://www.liputan6.com/news/read/4921387/polri-sita-aset-kripto-milik- indra-kenz-nilainya-mencapai-rp200-juta.
M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Madjid,  Aulia  Mariska.  “Tanggung  Jawab  Atas  Benda  Sitaan  Dalam  Perkara  Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian.” Pakuan Law Review 4, No. 2 (Desember 2018): 405-438. https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.888.
Makapuas,  Novaldy  Franklin.  “Pencarian  Kebenaran  Material  Dalam  Perkara  Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.” Lex Crimen 8, no. 8 (Desember 2019): 106–15.
Moch.  Faisal  Salam. Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  Dan  Praktek .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2001.
Noor  Rachmad,  Yunus  Husein,  dan  Juwita  Patty  Pasaribu, Virtual  Currency  Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia , Jakarta : Gaung Persada, 2018.
Pamungkas,  Unggul  Dwi,  and  Amrie  Firmansyah.  “Bagaimana  Pengaturan Kepemilikan  Cryptocurrency  Oleh  Perusahaan  Berdasarkan  Standar  Akuntansi Keuangan?” Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Kesatuan 9,  No.  3  (April  2021):  489–510. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.895.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17/3/PBI/2015  tentang  Kewajiban  Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) di Bursa Berjangka
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto Asset )
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  Nomor:  1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng,  perihal perkara  pidana  an.  Terdakwa  INDRA  KESUMA  als  INDRA  KENZ,  tanggal  10 November 2022
PPATK. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengagilan Pencucian Uang Tahun 2017 . Indonesia: PPATK, 2018.
PPATK.  “Urgensi  Regulasi  Bitcoin  Dalam  Meminimalisir  Tindak  Pidana  Pencucian Uang’.” PPATK.GO.ID. Accessed January 15, 2023. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin- dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang.html. Qaroush,  Zaer,  Shadi  Zakarneh,  and  Ammar  Dawabsheh.  “Cryptocurrencies Advantages  and  Disadvantages:  A  Review.” International  Journal  of  Applied Sciences and Smart Technologies 4, No. 1 (2022): 1-20. https://doi.org/10.24071/ijasst.v4i1.4610.
Sam,  Yolanda  Adelia  Bella  Lestari,  Messy  Rachel  Mariana  Hutapea,  and  Suyudi Setiawan. “Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang.” Jurnal Ilmu Hukum 18, No. 1 (Februari 2022): 108-120. https://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/dih/article/view/6043/4662.
Soeroso. Hukum Acara Perdata: Lengkap & Praktis HIR, RBG Dan Yurisprudensi . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Surat  Menteri  Koordinator  Perekonomian  Nomor:  S-302/M.EKON/09/2018,  hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto ( Crypto Asset ) Sebagai Komoditi Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, tanggal 24 September 2018
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Warni, Vinni Alvio. “Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 3, No. 2 (Mei 2019): 320-328.
Widyastuti,  Maria,  and  Y  Budi  Hermanto.  “Cryptocurrency  Analysis  of  Indonesian Market  Education  Facilities.” International  Journal  of  Economics,  Bussiness  and Accounting  Research  (IJEBAR) 5,  No.  2  (2021):  534-546.  http://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2321.
Wisnu, Anak Agung Ngurah, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Legalitas Investasi Aset  Kripto  Di  Indonesia  Sebagai  Komoditas  Digital  Dan  Alat  Pembayaran.”
Jurnal Kertha Wicara 11, No. 1 (Februari 2021): 66–80.
Worakamol  Wisetsri,  Kasidit  C.  Vijai,  Chueinwittaya,  Puttithorn  Jirayus. “Cryptocurrency-An  Overview’.” Journal  of  Positive  School  Psychology 6,  No.  2
(2022): 2964-2704. https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/1987.
Yanuar,  Muh  Afdal.  “Risiko  Dan  Posibilitas  Penyalahgunaan  Aset  Kripto  Dalam Kejahatan Pencucian Uang” 52 (2022): 169-88. https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.170