KEDUDUKAN  PERATURAN  DEWAN  KOMISARIS DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN  DENGAN  TANGGUNG  JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN PERUSAHAAN
COMPANY  ORGANS,  COMPANY  MANAGEME  THE REGULATORY  POSITION  OF  THE  BOARD  OF COMMISSIONERS  IN  MANAGING  THE COMPANY  IS RELATED TO THE RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS  BASED  ON  THE  PRINCIPLES  OF

## CORPORATE MANAGEMENT
Pamonaran a , Isis Ikhwansyah b , R. Kartikasari c

## ABSTRAK
Direksi  dan  dewan  komisaris  merupakan  organ  perseroan  yang diberikan  wewenang  oleh  UUPT  bertindak  untuk  dan  atas  nama perseroan,  serta  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengelolaan perusahaan.  Di  dalam  UUPT  diatur  bahwa  anggaran  dasar  dapat menetapkan  pemberian  kewenangan  kepada  dewan  komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan. Di dalam perkembanganya terhadap  permintaan  persetujuan  sering  terjadi  keterlambatan dikarenakan  dewan  komisaris  tidak  berada  di  perusahan.  Sebagai bentuk  mengatasinya  dewan  komisaris  membuat  peraturan  dewan komisaris  tentang  persetujuan  dewan  komisaris  yang  menjadi permasalahan apabila terjadi kerugian akibat dari peraturan tersebut siapa  yang  bertanggung  jawab.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kedudukan  peraturan  dewan  komisaris  terhadap pelaksanaan  pengelolaan  perusahaan  serta  tanggung  jawab  direksi dan  dewan  komisaris  dalam  pengelolaan  perusahaan  berdasarkan peraturan dewan komisaris yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang didapat melalui studi kepustakaan  kemudian  dilengkapi  dengan  data  yang  didapat  dari hasil wawancara dengan menggali informasi yang didapatkan. Metode analisis  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Berdasarkan  kajian diperoleh  hasil  pertama  bahwa  keberadaan  Peraturan  dewan komisaris  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  kedua  terhadap  organ  yang  harus bertanggungjawab,  kedua  organ  tidak  harus  bertanggungjawab dikarenakan tindakan yang dilakukan telah sesuai UUPT dan prinsip- prinsip pengelolaan perusahaan.
Kata  kunci: organ  perseroan;  pengelolaan  perusahaan;  pertanggung jawaban.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: pamonaran@gmail.com
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: isis.ikhwansyah@unpad.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: kartikasari@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 06 Juli 2021
Artikel diterbitkan:
30 November 2021
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v3i1.552 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
The  board  of  directors  and  the  board  of  commissioners  are  corporate  organs  that  are  authorized  by  the company law to act for and on behalf of the company, and are fully responsible for the management of the company. The company law stipulates that the articles of association may stipulate the granting of authority to the company's board of commissioners to give approval.  In its development, there are often delays in requesting approval because the board of commissioners is not at the company. As a form of overcoming it, the board of commissioners makes a board of commissioners regulation regarding the approval of the board of commissioners which becomes a problem if there is a loss as a result of the regulation who is responsible. This study aims to determine the position of the board of commissioners' regulations on the implementation of company management and the responsibilities of the board of directors and the board of commissioners in managing the company based on the board of commissioners' regulations associated with the principles of company management. This writing uses the normative juridical method with data collection techniques obtained through library research and then equipped with data obtained from interviews by digging up the information  obtained.  The  analytical  method  used  is  qualitative.  Based  on  the  study,  the  first  results obtained  that  the  existence of  the  board  of  commissioners  regulations  has  a  very  important  position  in accordance with the legislation, second to the organs that must be responsible, the two organs do not have to  be  responsible  because  the  actions  taken  are  in  accordance  with  the  company  law  and  the  company management principles.
Keywords: company organs; company management; accountability.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagai aspek antara lain politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan. Diantara berbagai aspek tersebut  pembangunan  ekonomi  secara  konkret  sangat  erat  kaitannya  dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Tumbuh pesatnya pembangunan perekonomian di  Indonesia  didesain  agar  mampu  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  agar mewujudkan  keseimbangan  antara  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional  yang berimbas pada kestabilan perekonomian nasional.
Kestabilan  perekonomian  nasional  ditunjang  oleh  keberadaan  berbagai perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  usahanya  di  Indonesia.  Dalam  melakukan kegiatan usaha terdapat 2 (dua) jenis badan usaha yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum misalnya Persekutuan Perdata, Persekutuan  Firma  (Fa),  Persekutuan  Komanditer commanditaire  vennootschap /CV, Usaha  Perorangan  dan  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  misalnya  Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), Koperasi. Dari berbagai jenis badan usaha tersebut para  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  lebih  cenderung  memilih badan usaha berbadan hukum dalam bentuk PT karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut: 1
1. PT memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas ( eternal live ).
2. PT dapat dipakai sebagai sarana untuk membagi resiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha dengan menyebar kepemilikan sahamnya pada beberapa PT.
1 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, Salatiga: Griya Media, hlm. v.
3. PT  memiliki  sistem  tanggung  gugat  terbatas,  dimana  batas  tanggung  jawab seorang pemegang saham pada dasarnya hanya dibatasi sampai dengan jumlah saham  yang  dimilikinya,  kecuali  memang  ada  alasan  untuk  mengubahnya menjadi tanggung jawab pribadi berdasarkan doktrin piercing the corporate veil .
4. PT  memiliki  pemusatan  manajemen,  yang  memungkinkan  segala  urusan pengelolaan perusahaan diserahkan kepada sekelompok orang dinilai profesional (direksi)  dan  pengawasannya  juga  diserahkan  kepada  sekelompok  orang  yang memiliki kompentensi (dewan komisaris).
5. Pemilik  saham  memiliki  fleksibilitas  yang  tinggi  untuk  mempertahankan  atau mengalihkan saham yang dimilikinya, tanpa mengakibatkan kinerja perusahaan mengalami perubahan yang berarti.
Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala  hak  dan  kewajiban  yang  sama  seperti  dimiliki  oleh  setiap  orang  perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, dan hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan sebagian dari buku kedua KUH Perdata tentang kebendaan. 2 Dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas merupakan subjek hukum dalam badan hukum yakni pendukung hak dan kewajiban, sehingga tanggung jawab perseroan berbeda dengan pertanggung jawaban dari orang-orang yang ada dibelakang badan hukum tersebut. 3
Di  dalam  Perseroan  Terbatas  setiap  organ-organ  sudah  memiliki  tugas  dan wewenang masing-masing, wewenang tersebut memiliki keterkaitan dengan dampak terhadap pertanggung jawaban setiap organ. Sedangkan yang dimaksud dengan organ dalam perseroan menurut Pasal 1 ayat 2 UUPT menyatakan bahwa:
“Organ  Perseroan  adalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (yang  selanjutnya dalam artikel ini disebut RUPS), Direksi dan Dewan komisaris ”.
Pasal  92  ayat  (1)  UUPT  yang  menyatakan  bahwa  direksi  menjalankan  pengurusan perseroan  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan perseroan.  Pengurusan  tersebut  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh direksi  yaitu  melakukan  pengurusan  perusahaan (daden  van  beheren) yaitu  tindakan pengurusan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan-perbuatan yang rutin yang terdapat dalam anggaran dasar: 4
1. Mengurus segala urusan.
2. Menguasai harta kekayaan perseroan.
2 G. Rai Widjaya, (2003) Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas , Jakarta: Megapoint, hlm. 56.
3 Agus Budiarto, (2002). Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas , Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13.
4 Rudhy Prasetya, (2004). Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.
3. Melakukan  perbuatan  seperti  dimaksud  dalam  Pasal  1796  KUH  Perdata,  yaitu memindahkantangankan  hipotik  barang-barang  tetap,  membebankan  hipotik pada  barang-barang  tetap,  melakukan  perbuatan  lain  mengenai  hak  milik, mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Dalam  hal  berhubungan  dengan  pihak  ke-3,  baik  secara  bersama-sama  atau masing-masing mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan.
Dalam  kaitannya  dengan  kepentingan  pengurusan,  UUPT  dengan  tegas menyebutkan untuk  kepentingan  perseroan  perbuatan  pengurusan  ( beheer  van  daden ) Direksi itu hanya ditujukan untuk kepentingan perseroan yang mana kepentingan suatu perseroan  hanyalah untuk mendapatkan keuntungan (to provide  product or services for profit) . 5
Di dalam UUPT selain adanya organ RUPS dan direksi terdapat satu lagi organ perseroan  yaitu  dewan komisaris adapun pada Pasal 1 ayat 6 UUPT yang dimaksud dengan  dewan  komisaris  adalah  organ  perseroan  yang  bertugas  melakukan pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai  dengan  anggaran  dasar  serta memberi nasihat kepada direksi. 6
Diantara berbagai organ tersebut antara organ yang satu dengan organ yang lain memiliki keterkaitan terhadap tugas dan wewenang satu dengan yang lain, misalnya dewan  komisaris  yang  diberikan  wewenang  oleh  RUPS  untuk  melaksanakan  tugas pengawasan terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh direksi yang tindakan pengawasan tersebut diatur dalam undang-undang.
“Pasal  108  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUPT  menyatakan  bahwa dewan  komisaris melakukan  pengawasan  atas  kebijakan  pengurusan,  jalannya  pengurusan  pada umumnya,  baik  mengenai  perseroan  maupun  usaha  perseroan  dan  memberi nasihat  kepada  direksi  dan  dalam  pengawasan  dan  pemberian  nasihat sebagaimana  pada  ayat  (1)  dilakukan  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”
Dalam  UUPT  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  108  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dewan komisaris diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atau bantuan terhadap kegiatan kepengurusan yang dilakukan oleh direksi, Selain itu dewan komisaris dapat melakukan  tindakan  penggurusan  PT  dalam  keadaan  tertentu,  tindakan  dewan komisaris dalam keadaan dan waktu tertentu, itu berlaku terhadap semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap PT dan pihak ketiga.
5 Teddy Anggoro, (2009). “Akibat Hukum yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas P engangkatan Dirinya Sendiri”, Jakarta: Tesis, hlm. 32.
6 Ibid , hlm. 73.
Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UUPT dapat diketahui bahwa dewan komisaris pada  umumnya  bertugas  untuk  mengawasi  kebijakan  pengurus  perseroan  serta memberikan  nasihat-nasihat  kepada  direksi,  direksi  perseoan  terbatas  dalam menjalankan tugasnya, diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap  tindakan  dan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  direksi  akan  dianggap  dan diperlakukan  sebagai  tindakan  dan  perbuatan  perseroan  terbatas,  sepanjang  mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan terbatas.
Dewan komisaris selain sebagai organ yang memiliki kewajiban untuk mengawasi direksi,  yang  bertindak  sebagai  pengurus  perseroan  dewan  komisaris  juga  memiliki wewenang dan hak untuk memberikan persetujuan terhadap kepemilikan perusahaan yang  telah  di  delegasikan  oleh  RUPS  kepada  dewan  komisaris  yang  mana terhadap persetujuan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dimintakan oleh direksi yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah tangga yang berlaku yaitu UUPT menyatakan pada Pasal 117 ayat (1) bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk  memberikan  persetujuan  atau  bantuan  kepada  direksi  dalam  melakukan perbuatan hukum tertentu.
Dalam  UUPT  jelas  dinyatakan  bahwa  dewan  komisaris  dapat  diberikan wewenang  yaitu  pemberian  persetujuan  kepada  direksi  terhadap  tindakan  hukum perseroan, terhadap tindakan hukum tersebut antara direksi sebagai organ perseroan yang  bertugas  melakukan  pengurusan  jalannya  perseroan  dengan  dewan  komisaris yang  diberikan  wewenang  oleh  undang-undang  dan  anggaran  dasar  dan  anggaran rumah  tangga  yang  berlaku  memiliki  tugas  dan  wewenang  yang  keterkaitan,  yaitu didalam  UUPT  menyebutkan  bahwa  direksi  harus  mendapatkan  persetujuan  dewan komisaris.
Seperti perusahaan yang diteliti oleh peneliti (yang selanjutnya dalam artikel ini oleh  peneliti  disebut  PT  A)  terdapat  suatu  praktek  perbuatan  hukum  antara  dewan komisaris  sebagai  pihak  yang  memiliki  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan  anggaran  dasar  untuk  memberikan  persetujuan  terhadap direksi  sebagai  organ  yang  memiliki  tugas  untuk  melakukan  pengurusan  dan pengelolaan di PT A.
Dalam  PT  A  yang  diteli  oleh  penulis  praktik  perbuatan  hukum  tersebut  ialah terdapat  suatu  peraturan  yang  dibuat  oleh  dewan  komisaris  yang  merupakan penjabaran  yang  dibuat  sendiri  oleh  dewan  komisaris  berkaitan  dengan  wewenang persetujuan  yang  dimiliki,  berkaitan  dengan  permintaan  persetujuan  terhadap peminjaman  sejumlah  uang  baik  peminjaman  ke  bank  atau  pihak  lain,  yang  apabila dilihat  dalam  peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  terdapat  2  (dua)  bentuk persetujuan  yang  dikeluarkan  oleh  dewan  komisaris  yaitu  memberikan  persetujuan
tertulis  secara  langsung  kepada  direksi  dan  memberikan  persetujuan  tertulis  yang disamakan.
Di  dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan persetujuan  tertulis  adalah  persetujuan  yang  diberikan  secara  langsung  oleh  dewan komisaris  kepada  direksi  terhadap  permintaaan  persetujuan  yang  dimintakan  oleh direksi  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  permintaan  tertulis  yang  disamakan merupakan pemberian persetujuan kepada direksi terhadap kewajiban direksi meminta persetujuaan  kepada  dewan  Komisaris,  yang  pemberian  tersebut  dijelaskan  dalam peraturan dewan komisaris batasan-batasan yang dapat diberikan persetujuan tertulis yang disamakan.
Adapun  latar  belakang  dibuatnya  peraturan  tersebut  dikarenakan  adanya permintaan  dari  direksi  sebagai  organ  yang  memiliki  kewajiban  melakukan penggurusan perseroan ( daden van beheren ) maupun kewajiban direksi yaitu meminta persetujuan  atau  keputusan  dari  dewan  komisaris  ( daden  van  beschikking )  terhadap tindakan-tindakan  tertentu  yang  telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. 7
Terhadap pengurusan PT A tersebut  direksi meminta kepada dewan komisaris memberikan solusi tentang wewenang pemberian persetujuan yang dimiliki pada saat anggota atau seluruh dewan komisaris tidak berada diperusahaan yang menyebabkan tidak dapatnya memberikan persetujuan secara cepat agar kepengurusan perusahaan tidak terganggu.
Dalam artikel ini terdapat hubungan hukum antara direksi dan dewan komisaris yang  mempengaruhi  terhadap  proses  pengelolaan  perusahaan  dimana  apabila wewenang  persetujuan  yang  dimiliki  oleh  dewan  komisaris  tidak  diberikan  maka terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi akan terhambat karena persetujuan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dimintakan oleh direksi kepada dewan komisaris.
Dengan  adanya  tindakan  hukum  dewan  komisaris  tersebut  yaitu  membuat  2 bentuk  kebijakan  dalam  bentuk  peraturan  dewan  komisaris,  perlu  melakukan pengkajian yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang akan terjadi kepada perseroan terhadap peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris yang dasar pembuatan dari peraturan tersebut berasal dari wewenang persetujuan yang diberikan oleh RUPS untuk tindakan hukum penggurusan yang dilakukan oleh direksi.
Berdasarkan hal tersebut penulisan ini penulis mengkaji bagaimana kedudukan peraturan  dewan  komisaris  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  perusahaan?  dan
7 Siti Hapsah Isfardiyana, (2019) “ Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan ”, Jurnal Panorama Hukum , Vol. 2 No. 1, hlm. 5.
bagaimana  tanggung  jawab  direksi  dan  dewan  komisaris  dalam  pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan dewan komisaris yang dihubungkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan?

## METODE PENELITIAN
Dalam  artikel  ini  penulis  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Metode penulisan  yuridis  normatif  yang  memfokuskan  pada  pengkajian  penerapan  kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif  digunakan  untuk  menemukan kebenaran  dalam  suatu  penulisan  hukum  yang  dilakukan  melalui  cara  berpikir deduktif. 8
Pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur, 9 yang  berkaitan  dengan  kedudukan  peraturan  dewan  komisaris dalam  pengelolaan  perusahaan  dihubungkan  dengan  tanggung  jawab  direksi  dan dewan komisaris berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

## PEMBAHASAN
Kedudukan  Peraturan  Dewan  Komisaris  terhadap  Pelaksanaan  Pengelolaan Perusahaan .
Menurut  UU  No  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  Dewan  Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus  sesuai  dengan  anggaran  dasar  serta  memberi  nasihat  kepada  direksi.  Dewan komisaris  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  tugas-tugas  manajemen.  Dengan demikian, dewan direksi  juga  harus memberikan informasi kepada  dewan komisaris dan  menjawab  hal-hal  yang  diajukan  oleh  dewan  komisaris.  Dalam  hal  ini  dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi- transaksi dengan pihak ketiga 10 .
Dalam  kaitannya  terhadap  proses  pengelolaan  perusahaan  organ  dewan komisaris memiliki peranan yang sangat penting. Peranan tersebut ialah memastikan proses kepengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi berjalan sesuai dengan tugas  dan  tanggung  jawabnya,  sebagai  salah  satu  organ  yang  terdapat  di  dalam perusahaan,  dewan  komisaris  harus  diberikan  tanggung  jawab  dan  wewenang  yang sangat besar untuk mengawasi tugas dan wewenang yang dimiliki oleh direksi, selain
8 Johnny Ibrahim, (2005). Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, hlm.295.
9 Ibid , hlm.302.
10 Forum for Corporate Governance in Indonesia. Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) , hlm. 4.
itu  juga  dalam  pelaksanaan  tugasnya  dewan  komisaris  harus  bertindak  secara independen  dan  kritis,  yaitu  dengan  cara  memberikan  suatu  pertimbangan  ( review ) terhadap segala kebijakan strategis yang dilakukan oleh direksi.
Sebagai organ yang memiliki peran penting dalam perusahaan dewan komisaris memiliki tugas-tugas yang diatur dalam UUPT pasal 108 yaitu sebagai berikut: 11
1. Dewan  komisaris  melakukan  pengawasan  atas  kebijakan  pengurusan,  jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.
2. Pengawasan  dan  pemberian  nasihat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 dilakukan  untuk  kepentingan  perseroan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan perseroan.”
Selain tugas-tugas yang diberikan dalam UUPT dewan komisaris juga diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan, didalam UUPT menyatakan pada Pasal 117 ayat  (1)  bahwa  anggaran  dasar  dapat  menetapkan  pemberian  kewenangan  kepada Dewan  Komisaris  perseroan  untuk  memberikan  persetujuan  atau  bantuan  kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Sesuai ketentuan yang telah diatur dalam  UUPT  jelas  bahwa  terhadap  dewan  komisaris  memiliki  tugas  dan  wewenang yaitu  melakukan  pengawasan  kepada  direksi  terhadap  pengurusan  perusahaan  dan juga memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan kepada direksi, sama halnya dengan  kajian  yang  dikaji  oleh  penulis  terhadap  PT  A  terdapat  praktek  perbuatan hukum  yang  terjadi  yang  bersumber  dari  penjabaran  pemberian  persetujuan  yang diatur dalam UUPT dan anggaran dasar.
Dalam  PT  tersebut  dewan  komisaris  membuat  suatu  kebijakan  berupa membentuk suatu peraturan dewan komisaris tentang pemberian persetujuan kepada direksi, peraturan tersebut sesuai dengan yang dikaji oleh penulis lahirnya peraturan ini disebabkan  karena  adanya  permintaan  yang  dilakukan  oleh  direksi  kepada  dewan Komisaris yang dilatarbelakangi terhadap proses pengelolaan perusahaan yang kadang menjadi  terhambat  dikarena  dewan  komisaris  tidak  berada  diperusahaan  sedangkan persetujuan tersebut harus dimintakan kepada dewan komisaris.
PT  A  yang  dikaji  oleh  penulis  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dibidang pengembangan  perumahan,  yang  menjalankan  setiap  kegiatan  usahanya  dibeberapa lokasi  salah  satunya  terdapat  di  Kabupaten  Purwakarta,  dalam  pelaksanaan  proses kegiatan  bisnis  yang  dijalankan  PT  A  memerlukan  dana  yang  cukup  banyak  untuk dalam setiap kegiatan bisnis yang dilaksanakan.
Dari penelitian yang penulis dapatkan didalam PT A, direksi diharuskan meminta persetujuan  kepada  dewan  komisaris  berkaitan  dengan  penambahan  sejumlah  uang
11 Sentosa Sembiring, ( 2006). Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm 111.
yang  bertujuan  untuk  keberlangsungan  kegiatan  bisnis,  pada  prakteknya  terhadap permintaan persetujuan didalam PT tersebut dewan komisaris mengeluarkan Peraturan dewan komisaris tentang Pemberian Persetujuan terhadap direksi yang bertujuan untuk memberikan suatu persetujuan kepada direksi berkaitan dengan pelaksanaan bisnis.
Peraturan  tersebut  mengatur  mengenai  permintaan  persetujuan  yang  akan dilakukan oleh direksi kepada dewan komisaris, yaitu permintaan persetujuan dibagi atas 2 (dua) bentuk:
1. Permintaan persetujuan tertulis secara langsung
2. Permintaan persetujuan tertulis yang disamakan.
Bentuk permintaan persetujuan yang telah dibuat oleh dewan komisaris terhadap direksi adalah sebagai berikut:
Di dalam Pasal 3 peraturan dewan komisaris diatur bahwa:
1) Persetujuan dewan komisaris dibagi atas:
a) Persetujuan Tertulis;
b) Persetujuan Tertulis yang disamakan
2) Yang  dimaksud  dengan  persetujuan  tertulis  yang  disamakan  berdasarkan Pasal  1  huruf  a  yaitu  suatu  Ketentuan  yang  dibuat  oleh  dewan  komisaris terhadap pemberian persetujuan kepada direksi.
Adapun didalam Pasal 4 dijabarkan bahwa peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris  yang  dibuat  terhadap  permintaan  persetujuan  tertulis  yang  disamakan dijelaskan sebagai berikut:
1) Pemberian  persetujuan  tertulis  yang  disamakan diberikan  terhadap  direksi dengan ketentuan sebagai berikut;
a. Apabila dewan komisaris sedang berhalangan;
b. Apabila  direksi  membutuhkan  persetujuan  secara  cepat  untuk kepentingan perusahaan;
2) Yang dimaksud dengan  dewan komisaris sedang berhalangan berdasarkan pasal 4 huruf a yaitu suatu keadaan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
3) Yang  dimaksud  dengan  direksi  membutuhkan  persetujuan  secara  cepat berdasarkan pasal 4 huruf b yaitu suatu keadaan yang dianggap mendesak oleh direksi.
4) Terhadap  pemberian  persetujuan  tertulis  yang  disamakan  sesuai  dengan pasal 4 ayat (1) wajib dilaporkan kepada dewan komisaris.
Peraturan yang telah dibuat tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap pengelolaan perusahaan, sesuai dengan UUPT dan anggaran dasar dan rumah tangga perusahaan dalam pengelolaan perusahaan setiap organ memiliki kedudukan, wewenang dan tanggung jawab satu sama lain, bahwa antara organ direksi dan dewan
komisaris  memiliki  hubungan  hukum  yang  mengikat  satu  sama  lain  yang  tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 12
1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Anggaran dasar perseroan
3. Doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.
Dalam PT A peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris terbentuk berdasarkan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan UUPT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu dalam UUPT dinyatakan bahwa pada Pasal 117 ayat (1) bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk  memberikan  persetujuan  atau  bantuan  kepada  direksi  dalam  melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang  berlaku  diatur  mengenai  persetujuan  yang  dikeluarkan  oleh  dewan  komisaris kepada  direksi.  Hubungan  tersebut  melahirkan  adanya  tugas  dan  tanggung  jawab setiap organ dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan satu sama lain.
Dalam PT A peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris terbentuk berdasarkan hubungan hukum yang terjadi berdasarkan UUPT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu dalam UUPT dinyatakan bahwa pada Pasal 117 ayat (1) bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian kewenangan kepada dewan komisaris perseroan untuk  memberikan  persetujuan  atau  bantuan  kepada  direksi  dalam  melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang  berlaku  diatur  mengenai  persetujuan  yang  dikeluarkan  oleh  dewan  komisaris kepada  direksi.  Hubungan  tersebut  melahirkan  adanya  tugas  dan  tanggung  jawab setiap organ dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan satu sama lain.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kedudukan peraturan yang dibuat oleh  dewan komisaris  telah memenuhi  tujuan utama pengelolaan perusahaan yang  baik  yang  dalam  literatur  dijelaskan  dalam  pengelolan  perusahaan  yang  baik memiliki 5 (lima) macam tujuan yaitu sebagai berikut: 13
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
2. Melindungi  hak  dan  kepentingan  para  anggota  the stakeholders  non pemegang saham;
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;
4. Meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja  dewan  pengurus  atau Board  of Directors dan manajemen perusahaan;
5. Meningkatkan  mutu  hubungan Board  of  Directors dengan  manajemen  senior perusahaan.
12 Ibid. hlm 29
13 Ibid. hlm 29.
Sesuai  dengan  5  (lima)  macam  tujuan  tersebut  praktek  yang  dilakukan  oleh dewan komisaris dalam PT A, yaitu membuat suatu peraturan yang telah dikeluarkan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, kepentingan tersebut tercermin dengan tidak  terhambatnya proses pengelolaan  perusahaan  dikarenakan  terhadap  permintaan  persetujuan  yang  harus diberikan oleh dewan komisaris dapat cepat diberikan kepada direksi dengan ketentuan bahwa  ia  harus  mengikuti  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  dewan komisaris.
Kedudukan peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris memiliki persamaan kedudukan  terhadap  wewenang  persetujuan  yang  diatur  oleh  undang-undang  dan anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  perusahaan  dikarena  dengan  adanya peraturan  yang  dibuat  oleh  dewan  komisaris  wewenang  persetujuan  yang  dimiliki berpindah kepada ketentuan peraturan yang dibuat, didalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa terhadap wewenang persetujuan yang dimiliki oleh dewan komisaris dibagi  atas  2  (dua)  bentuk  yaitu  persetujuan  secara  tertulis  secara  langsung  dan Persetujuan tertulis yang disamakan.
Peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  dewan  komisaris  kepada  direksi  tersebut memiliki  keterkaitan  dengan  prinsip-prinsip  dalam  pengelolaan  perusahaan  yaitu berkaitan dengan prinsip Good Corporate Governance : 14
(1) Transparansi/keterbukaan
Dalam  prinsip  ini,  informasi  harus  diungkapkan  secara  tepat  waktu  dan akurat.  Informasi  yang  diungkapkan  antara  lain  keadaan  keuangan,  kinerja keuangan,  kepemilikan dan  pengelolaan  perusahaan.  Audit  yang  dilakukan  atas informasi  dilakukan  secara  independen.  Keterbukaan  dilakukan  agar  pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.
Berdasarkan  prinsip  tersebut  dalam  pengelolaan  perusahaan  diharuskan selalu  berpegang  teguh  pada  transparansi  terhadap  kegiatan  proses  pengelolaan perusahaan apabila dikaitkan dengan PT A kedudukan peraturan yang telah dibuat oleh dewan komisaris memiliki ketransparansian/keterbukaan kepada pemengang saham bahwa setiap persetujuan yang telah dimintakan oleh direksi kepada dewan komisaris  dapat  diketahui  karena  setiap  permintaan  yang  dimintakan  secara langsung  maupun  permintaan  yang  disamakan  terhadap  permintaan  tersebut harus  dilaporkan  kepada  dewan  komisaris  dan  selanjutnya  dewan  komisaris memberitahukan kepada RUPS sebagai pertanggung jawaban terhadap wewenang yang telah diberikan oleh RUPS.
14 Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia , hlm. 5-7.

## (2) Kewajaran (fairness) .
Seluruh  pemangku  kepentingan  harus  memiliki  kesempatan  untuk mendapatkan  perlakuan yang adil dari  perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini  di perusahaan  akan  melarang  praktek-praktek  tercela  yang  dilakukan  oleh  orang dalam  yang  merugikan  pihak  lain.  Setiap  anggota  direksi  harus  melakukan keterbukaan  jika  menemukan  transaksi-transaksi  yang  mengandung  benturan kepentingan.
Selain itu juga perlu menyajikan informasi kepada berbagai pihak pemegang kepentingan  mengenai  berbagai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  kinerja operasional,  keuangan  dan  risiko usaha  perusahaan. Pada  tahap  awal  menerima tugas pekerjaannya, dewan komisaris dan dewan direksi perlu memastikan bahwa eksternal  auditor,  internal  auditor  dan  komite  audit  mempunyai  akses  terhadap informasi  yang  dimiliki  perusahaan,  dengan  syarat  kerahasiaan  informasi perusahaan ini tetap dijaga.
Kemudian,  pada  tahap  berikutnya,  dewan  direksi  perlu  menyampaikan laporan  keuangan  audited  dan  kinerja  usaha  kepada  publik  secara  rutin  (RUPS, lembaga  bursa, public  expose ,  berita  surat  kabar).  Dewan  komisaris  dan  dewan direksi  perlu  memberikan  laporan corporate  governance kepada  pihak  pemerintah atau badan pengawas eksternal (Bank Indonesia, Bapepam, Kantor Meneg BUMN). Perusahaan perlu juga menyampaikan pada publik sejauh mana tingkat kepatuhan telah mereka jalankan, yang meliputi ketaatan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku, arahan pemerintah, peraturan perpajakan, prosedur standar akuntasi serta standar operasional lainnya.
Dalam prinsip ini keterkaitan dengan praktek yang terjadi pada PT A yang diteliti  oleh  peneliti  peraturan  yang  dibuat  oleh  dewan  komisaris  memberikan suatu  perlindungan  kepada  perusahaan  bahwa  setiap  tindakan  yang  harus dilakukan  baik  itu  persetujuan  yang  dibuat  oleh  dewan  komisaris  maupun permintaan persetujuan yang dimintakan oleh direksi antara setiap organ memiliki kedudukan yang sama dan adil dalam proses pengelolaan perusahaan.
(3) Akuntanbilitas.
Prinsip  ini  memuat  kewenangan-kewenangan  yang  harus  dimiliki  oleh dewan komisaris dan direksi  beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham  dan  stakeholders  lainnya.  Dewan  direksi  bertanggung  jawab  atas keberhasilan  pengelolaan  perusahaan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan  dan  wajib  memberikan  nasehat  kepada  direksi  atas  pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
Pertanggungan  jawab  dewan  komisaris  dan  dewan  direksi  atas  keputusan manajerial  dan  hasil  kinerja  usaha  yang  dicapai,  sesuai  dengan  wewenang  yang dilimpahkan  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  dalam  mengelola  perusahaan. dewan  komisaris  dan  dewan  direksi  perlu  menyampaikan  laporan  realisasi pencapaian  kinerja  usahanya  dikaitkan  dengan  pencapaian  target-target  usaha yang ditetapkan dalam business plan dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin dan tepat waktu kepada publik.
Bahkan  untuk  beberapa  perusahaan  laporan  keuangan  dan  kegiatan operasional disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris secara rutin dalam laporan semesteran, triwulanan, atau bulanan.
Berdasarkan  prinsip  ini  dijelaskan  bahwa  setiap  organ  perusahaan  telah diatur berkaitan dengan tugas dan wewenang setiap organnya sama halnya dengan praktek  yang  diterjadi  terhadap  PT  A  yang  diteliti  oleh  peneliti  bahwa  dengan adanya  Peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  dewan  komisaris  menjelaskan  bahwa antara direksi dan komisaris memiliki hubungan hukum keterkaitan antara kedua organ yang terlahir dari tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ yang pada intinya untuk kepentingan pengelolaan perusahaan.
(4) Kemandirian
Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  sistem  operasional  perusahaan  yang berlaku.  Tersirat  dengan  prinsip  ini  bahwa  pengelola  perusahaan  harus  tetap memberikan  pengakuan  terhadap  hak-hak  stakeholders  yang  ditentukan  dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.
Dalam  praktiknya,  prinsip-prinsip corporate  governance yang  baik  ini  perlu dibangun  dan  dikembangkan  secara  bertahap.  Perusahaan  harus  membangun sistem  dan  pedoman  tata  kelola  perusahaan  yang  akan  dikembangkannya. Demikian  juga  dengan  para  karyawan,  mereka  perlu  memahami  dan  diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan.
Dalam prinsip ini kedudukan peraturan yang dibuat oleh dewan komisaris yang  terdapat  di  PT  A  sebagai  bentuk  pembagian  tugas  dalam  pengelolaan perusahaan,  yang  dimana  bahwa  setiap  organ  perusahaan  memiliki  kewajiban terhadap  proses  pengelolaan  perusahaan,  kewajiban  tersebut  diharapkan  jangan sampai menganggu proses pelaksanaan bisnis, seperti dalam PT A yang dikaji oleh peneliti  bahwa  dengan  adanya  peraturan  yang  dibuat  oleh  dewan  komisaris memberikan suatu kemudahaan kepada direksi terhadap permintaan persetujuan
yang  akan  dimintakan  kepada  dewan  komisaris  yang  pada  akhirnya  memiliki dampak yang sangat penting agar proses kegiatan bisnis tetap berjalan.
(5) Pertanggungjawaban ( responsibility ).
Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya  dihindari  segala  biaya  transaksi  yang  berpotensi  merugikan  pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada  undang-undang,  regulasi,  kontrak  maupun  pedoman  operasional  bisnis perusahaan.
Dalam prinsip ini bila dikaitkan dengan kedudukan peraturan yang dibuat pada  PT  A  yang  di  kaji  oleh  peneliti,  bahwa  peraturan  tersebut  ingin mengambarkan  bahwa  setiap  organ  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  segala tindakan organ perseroan yang telah dilakukan.
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dijabarkan  oleh  peneliti  di  atas  bahwa kedudukan  peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  dewan  komisaris  yang  ditujukan kepada  direksi  berkaitan  dengan  permintaan  persetujuan  yang  dimintakan  oleh direksi kepada dewan komisaris terhadap proses pengelolaan perusahaan memiliki kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  proses  pengelolaan  perusahaan,  hal  ini tergambarkan  dengan  adanya  peraturan  yang  dibuat  oleh  dewan  komisaris menjadi  mempermudah  proses  permintaan  persetujuan  yang  dilakukan  oleh direksi  kepada  dewan  komisaris  yang  pada  akhirnya  memberikan  dampak terhadap proses pelaksanaan bisnis yang terjadi di PT A.
Tanggung  Jawab  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  dalam  Pengelolaan  Perusahaan berdasarkan Peraturan Dewan Komisaris dihubungkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan .
Perseroan terbatas sebagai subyek hukum pada hakekatnya adalah personifikasi dari “subyek hukum” berupa orang. Namun pada dasarnya pengendali pada perseroan terbatas  adalah  para  pribadi  (orang)  yang  berada  di  belakangnya. 15 Kata  “terbatas” dalam  perseroan  terbatas  tersebut  telah  memberikan  gambaran  mengenai  salah  satu karakteristik  dari  perseroan  terbatas  adalah  terbatasnya  tanggung  jawab  pemegang saham sebesar saham yang ditempatkan, kecuali pemegang saham melakukan kelalaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPT yang akan diuraikan tersendiri.
Ciri  demikian  akan  cocok  bagi  orang-orang  yang  mempunyai  modal,  tetapi merasa dirinya tidak mampu untuk mengendalikan suatu usaha tertentu, mereka dapat
15 Sandra  Dewi,  (2018) “ Mengenal  Doktrin  dan  Prinsip  Piercing  The Corporate  Veil  Dalam  Hukum  Perusahaan”, Soumatera Law Review Volume 1 , Nomor 2, hlm. 383.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
hanya  memiliki  saham  dan  sekaligus  mempunyai  tanggung  jawab  yang  terbatas. 16 Selanjutnya operasional usaha tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih profesional yang akan bertindak sebagai direksi perseroan, di bawah pengawasan dewan komisaris. Sebagaimana  yang  telah  diketahui,  direksi  dan  jajaran  yang  ada  di  bawahnya merupakan ujung tombak perusahaan. 17
Kedudukan direksi adalah sebagai pengambil kebijakan dalam hal menjalankan perusahaan.  Dalam  menjalankan  perusahaan  tersebut,  keputusan-keputusan  yang diambil  direksi  harus  dilakukan  oleh  jajaran  yang  berada  di  bawahnya.  Keputusan- keputusan yang dibuat oleh direksi mempunyai 2 (dua) dampak terhadap perusahaan, yaitu keuntungan dan kerugian. 18
Dalam  hal  direksi  akan  melaksanakan  pengambilan  keputusan,  direksi  harus memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham.  Apakah  keputusan  yang  dibuat menguntungkan pemegang saham, ataukah merugikan pemegang saham.
Sama halnya dengan PT A yang dikaji oleh penulis setiap tindakan hukum yang dilakukan  oleh  direksi  maupun  dewan  komisaris  wajib  berpedoman  kepada  aturan perundang-undangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku, bahwa  berdasarkan  kajian  yang  telah  dikaji  oleh  penulis  terhadap  PT  A  didalamya adanya  praktek  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  dewan  komisaris  yaitu membuat  suatu  Peraturan  Dewan  Komisaris  tentang  Persetujuan  Tertulis  kepada Direksi, perbuatan hukum tersebut yang pada akhirnya akan memiliki akibat hukum yang harus yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap kedua organ.
Pertanggung jawaban oleh kedua organ itu terjadi dikarenakan adanya hubungan hukum  yang  terlahir  dari  ketentuan  perundang-undangan  dan  anggaran  dasar  dan anggaran rumah tangga yang berlaku, hubungan hukum tersebut terjadi dikarenakan diatur dalam UUPT pada Pasal 117 ayat (1) bahwa anggaran dasar dapat menetapkan pemberian  kewenangan  kepada  dewan  Komisaris  perseroan  untuk  memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu selain itu pula dalam anggaran dasar PT A diatur seperti yang diatur dalam UUPT, atas dasar  kewenangan  tersebut  dewan  komisaris  membuat  peraturan  dewan  komisaris tentang pemberian persetujuan kepada direksi, didalam PT tersebut dijelaskan bahwa peraturan  yang  dibuat  oleh  dewan  komisaris  dibuat  bertujuan  untuk  memberikan kemudahan kepada direksi terhadap permintaan persetujuan kepada dewan komisaris dalam menjalakan bisnis, bentuk kemudahan yang terjadi dalam PT A tersebut yaitu berupa pemberian persetujuan secara langsung tanpa menunggu kehadiran dari dewan
16 Ibid
17 Martono Anggust, (2019) Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja , Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, hlm. 333.
18 Ibid
komisaris  berada  didalam  perusahaan  tetapi  harus  mengikuti  pedoman  yang  telah dibuat yaitu berupa peraturan dewan komisaris dengan ketentuan bahwa persetujuan tersebut harus dilaporkan juga kepada dewan komisaris.
Di  dalam  PT  A  yang  dikaji  oleh  penulis  antara  direksi  dan  dewan  komisaris memiliki tugas dan wewenang yang saling keterkaitan, bahwa direksi memiliki tugas dan  tanggung  jawab  yaitu  melakukan  pengurusan  perusahaan  dengan  berpedoman kepada UUPT dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku, tugas dan tanggung  jawab  pengurusan  yang  dilakukan  di  PT  A  merupakan  salah  satu  bentuk penerapan  prinsip fiduciary  duty, penerapan  prinsip ini  dimana  dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  Direksi  PT  A  wajib  beritikat  baik  dan  bertanggung  jawab sesuai  dengan  UUPT  dan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  perusahaan, tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam UUPT yang menyatakan bahwa direksi  harus  memintakan  persetujuan  kepada  dewan  komisaris  terhadap  suatu tindakan hukum tertentu yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan disana jelas bahwa  antara  direksi  dan  dewan  komisaris  memiliki  memiliki  prinsip fiduciary  duty yang  dalam  tindakan  pengelolaan  perusahaan  telah  diatur  secara  jelas  tugas  dan wewenang yang dimiliki dan wajib bertindak dalam melaksanakan tugasnya beritikat baik.
Berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki pada dasarnya dewan komisaris tidak  mempunyai  fungsi  eksekutif  untuk  melakukan  pengurusan  perusahaan  secara langsung terhadap perusahaan, dewan komisaris hanya mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam pasal 108 ayat 1 UUPT yaitu tugas dan fungsi pengawasan atas kebijakan  pengurusan,  jalannya  pengurusan  pada  umumnya  mengenai  perseroan maupun usaha  perseroan  dan  pemberian  nasihat  kepada  direksi,  walaupun  didalam ketentuan  lain  yang  diatur  pada  Pasal  117  aya t  1  UUPT  dikatakan  bahwa  “Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan  persetujuan  atau  bantuan  kepada  direksi  dalam  melakukan  perbuatan hukum tertentu”.
Berdasarkan penjelasan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa jelas direksi tidak dapat terlepas dari tanggung jawabnya sebagai organ yang diberikan wewenang oleh UUPT dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk melakukan pengurusan, walaupun  dia  mendalilkan  bahwa  terhadap  perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukan tersebut telah diperoleh persetujuan dari dewan komisaris sehingga tanggung jawabnya beralih kepada dewan komisaris. Direksi tidak pernah dapat bersembunyi di belakang “persetujuan” yang diberikan dewan komisaris. Pemberian persetujuan tersebut tidak dapat membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya atas pengurusan perseroan. yang menjadi  pertanyaan  ialah  apakah  dewan  komisaris  atau  direksi  bertanggung  jawab terhadap  suatu  praktek  perbuatan  hukum  yang  terjadi  di  PT  A  yang  mana  terdapat
peraturan  dewan  komisaris  yang  mengatur  mengenai  pemberian  persetujuan  oleh dewan komisaris kepada direksi.
Menurut  hemat  peneliti,  berdasarkan  kajian  dan  penjelasan  yang  telah  penulis sampaikan  bahwa  terhadap  organ  mana  yang  harus  bertanggung  jawab  berkaitan dengan  praktek  perbuatan  hukum  yang  terjadi  dalam  PT  A,  terhadap  kedua  organ tersebut  memiliki  konsekuensi  hukum  yaitu  bertanggung  jawab  terhadap  segala tindakan hukum pengelolaan perusahaan sesuai dengan wewenang dan tugas masing- masing yang telah diatur dalam UUPT dan anggaran dasar.
Pertanggung jawaban tersebut berdasarkan kajian dari penulis bahwa terhadap kerugian yang terjadi dikarenakan tindakan hukum yang dilakukan setiap organ dalam proses pengelolaan perusahaan dilindungi prinsip hukum yaitu business judgement rule yang  dalam  prinsis  ini  mengatur  bahwa  suatu  tindakan  yang  telah  dilakukan  oleh direksi  maupun  dewan  komisaris  memiliki  dampak  tanggung  jawab  kepada  setiap organ tetapi terhadap setiap organ yang berada di perusahaan dapat dilepaskan dari kewajiban  melakukan  pertanggung jawaban  secara  pribadi  dengan  ketentuan bahwa tindakan  hukum  yang  telah  dilakukan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku dan prinsip pengelolaan Perusahaan.

## PENUTUP
Kedudukan  peraturan  dewan  komisaris  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan perusahaan  sesuai  dengan  hasil  kajian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis,  peraturan yang  telah  dibuat  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  terhadap  proses pengelolaan  perusahaan  hal ini tergambarkan dengan adanya peraturan yang dibuat memberikan kemudahan kepada direksi terhadap proses permintaan persetujuan yang harus diberikan oleh dewan komisaris. Sedangkan terhadap tanggung jawab direksi dan dewan komisaris sebagai organ yang memiliki wewenang terhadap proses pengelolaan perusahaan,  diantara  kedua  organ  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya terikat dengan prinsip fiduciary duty dan business judgement rule, dalam jurnal ini tidakan hukum yang telah dilakukan oleh dewan komisaris yaitu membuat peraturan dewan komisaris telah sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus Budiarto, (2002). Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas , Jakarta: Ghalia Indonesia.
G. Rai Widjaya, (2003). Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas , Jakarta: Megapoint.
Johnny  Ibrahim,  (2005). Teori  dan  Metodologi  Penulisan  Hukum  Normatif ,  Malang:
Bayumedia Publishing.
Martono Anggust, (2019). Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja , Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
Rudhy Prasetya, (2004). Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Sentosa Sembiring, (2006). Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
Tri Budiyono, Hukum Perusahaan , Salatiga: Griya Media, hlm. v.

## Jurnal
Edi Wibowo, (2010) “Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, Oktober.
Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia. Seri  Tata  Kelola  Perusahaan  (Corporate Governance)  Jilid  II:  Peranan  Dewan  Komisaris  dan  Komite  Audit  dalam  Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) .
Mochamad Fajar Ramadhan, “Kepastian Hukum P embebasan Tanggungjawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge) Terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmu Hukum. Sandra Dewi, (2018). “Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan”, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2.
Sandra Dewi,(2018). “ Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan”, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2.
Siti Hapsah Isfardiyana, (2019). “ Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan ”, Jurnal Panorama Hukum , Vol. 2 No. 1.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

## Sumber Lain
Teddy  Anggoro,  (2009). “Akibat  Hukum yang  Timbul  Karena  Tidak  Dilakukannya Pemberitahuan  Kepada  Menteri  Oleh  Direksi  Baru  Atas  Pengangkatan  Dirinya Sendiri”, Jakarta: Tesis.