Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal

## Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law

## Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam, Indonesia arpandi.karjono85@gmail.com

## Abstract
The study aims to analyze the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia based on local wisdom values. The urgency of this research is based on the need for a more humane and  holistic  solution  to  the  settlement  of  criminal  cases,  given  that  the  retributive  approach  that  has  so  far dominated is deemed less effective and fair. This method of research uses the normative juris with conceptual narrowing  and  comparative  approaches.  Research  findings  show  that  applying  restorative  justice  that  takes into  account  local  wisdom  can  reduce  the  burden  of  court  work,  increase  the  participation  of  victims,  and encourage  the  responsibility  of  perpetrators  in  repairing  the  damage  caused.  In  conclusion,  the  concept  of restorative  justice,  integrated  with  local  cultural  values  such  as  musyawarah,  mufakat,  and  gotong  royong, has great potential to create a fairer and more effective justice system. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that combines restorative justice with local wisdom, as well as recommendations for the development of policies and regulations that support its widespread implementation in Indonesia. Keywords: Crimes; Local wisdom; Restorative Justice

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  konsep  keadilan  restoratif  dalam  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  dengan  berbasis  pada  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Urgensi  penelitian  ini  didasarkan  pada kebutuhan  akan  solusi  yang  lebih  manusiawi  dan  holistik  dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  mengingat pendekatan  retributif  yang  selama  ini  dominan  dinilai  kurang  efektif  dan  adil.  Metode  penelitian  ini menggunakan  yuridis  normative  dengan  penedekatan  konseptual  dan  pendekatan  perbandingan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  keadilan  restoratif  yang  mempertimbangkan  kearifan  lokal  dapat mengurangi beban kerja pengadilan, meningkatkan partisipasi korban, dan mendorong tanggung jawab pelaku dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, konsep keadilan restoratif yang terintegrasi dengan  nilai-nilai  budaya  lokal  seperti  musyawarah,  mufakat,  dan  gotong  royong,  memiliki  potensi  besar untuk  menciptakan  sistem  peradilan  yang  lebih  adil  dan  efektif.  Kebaruan  penelitian  ini  terletak  pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan keadilan restoratif dengan kearifan lokal, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapannya secara luas di Indonesia.
Kata kunci: Kearifan Lokal; Keadilan Restoratif; Pidana
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  harus  didasarkan  pada  prinsip  keuntungan  dan  nilai  keadilan,    hukum  yang baik  juga  harus  mudah  dipahami  dan  diketahui  oleh  semua  orang,  konsisten  dalam pelaksanaannya, sederhana, dan mudah ditegakkan secara konsisten. 1 perkembangan zaman kian  modern  berdampak  pula  kepada  supremasi  hukum  yang  semakin  maju.  Diperlukan jalan  alternatif  yang  dapat  mengentas  permasalahan  guna  mereformasi  keadilan  dan kepastian  hukum  sebagaimana  unsur  utama  dalam  diskursus  ilmu  hukum. 2 Dalam penanggulangan kejahatan, penetapan tindak pidana dan penetapan sanksi pidana adalah hal yang paling penting. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan imbalan kepada pelaku atas  perbuatannya  yang  merugikan  korban  dan  masyarakat  sebagai  salah  satu  bentuk  nilai keadilan. 3
Konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana akan dikaj dengan menggunakan nilai kearifan  lokal.  Dalam  hukum  pidana  kontemporer,  keadilan  restoratif  semakin  populer karena  berfokus  pada  pemulihan  hubungan  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Ini berbeda  dengan  pendekatan  retributif,  yang  berfokus  pada  hukuman.  Berbeda  dengan pendekatan  yang  dipakai  pada  sistem  peradilan  pidana  konvensional,pendekatan  ini menitikberatkan  pada  adanya  partisipasi  langsung  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam proses  penyelesaian  perkara  pidana. 4 Terlepas  Mengingat  keberagaman  budaya  dan  nilai- nilai kearifan lokal yang kaya di Indonesia, metode ini sangat relevan. Kearifan lokal yang menekankan  musyawarah,  perdamaian,  dan  pemulihan  dapat  menjadi  landasan  kuat  untuk menerapkan  keadilan  restoratif  dalam  sistem  hukum  pidana.  Solusi  penyelesaian  perkara pidana yang lebih manusiawi dan holistik adalah urgensi penelitian ini.
Data  dan  contoh  menunjukkan  bahwa  penerapan  keadilan  restoratif  dalam  sistem peradilan  pidana  Indonesia  sangat  penting.  Tingkat  recidivism  di  Indonesia  masih  tinggi, menurut  statistik.  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  melaporkan  bahwa  sekitar  60% narapidana  yang  dibebaskan  kembali  melakukan  tindak  pidana.  Tingkat  recidivism  yang tinggi  menunjukkan  bahwa  sistem  peradilan  konvensional  yang  berfokus  pada  hukuman gagal  mengubah  perilaku  pelaku  kejahatan.  Selain  itu,  beban  yang  ditanggung  oleh pengadilan  di  Indonesia  terus  meningkat.  Data  Mahkamah  Agung  menunjukkan  bahwa jumlah perkara pidana yang masuk mencapai lebih dari 1,2 juta kasus pada tahun 2022. Ini menyebabkan penumpukan dan penundaan proses peradilan.
Metode hukuman penjara seringkali tidak efektif dalam memperbaiki hubungan sosial yang  rusak  dan  mengurangi  tingkat  kriminalitas.  Penerapan  prinsip-prinsip  kearifan  lokal dalam proses hukum pidana dapat membantu membangun sistem yang lebih adil dan stabil.
1 Fuzi Narin Drani, “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 605, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617.
2 Muhammad  Alvin  Nashir,  Nabila  Maharani,  and  Aisyah  Zafira,  “Urgensi  Pembentukan  Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia,” Sapientia Et Virtus 9, no. 1 (2024): 344–57, https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501.
3 Dewi Ervina Suryani et al., “Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak ( Studi Kasus  Polisi  Resor  Kota  Besar  Medan  Sumatera  Utara  ),” Jurnal  Interpretasi  Hukum 4,  no.  3  (2023):  308–15, https://nasional.sindonews.com/berita/1223442/15/indonesia-tempati-posisi-tertinggi-perundungan-di-.
4 Susana  Andi  Meyrina,  “Restorative  Justice  Dalam  Peradilan  Anak  Berdasarkan  Undang-Undang  No.11  Tahun 2012,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 1 (2017): 92, https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Fokus penelitian ini adalah tiga masalah utama: bagaimana konsep keadilan restoratif dapat diterapkan  pada  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  seberapa  baik  nilai-nilai  kearifan  lokal dapat digunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana, dan kendala dan masalah yang dihadapi  dalam  menerapkan  keadilan  restoratif  melalui  pendekatan  kearifan  lokal. Penanganan  perkara  pidana  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  menawarkan  perspektif dan  pendekatan  yang  berbeda  tentang  cara  memahami  dan  menangani  tindak  pidana. Menurut  keadilan  restoratif,  tindak  pidana  pada  dasarnya  sama  dengan  pandangan  hukum pidana umum: penyerangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan sosial. 5
Solusi  yang  ditawarkan  meliputi  pengembangan  kebijakan  dan  regulasi  yang mendukung  penerapan  keadilan  restoratif  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  kearifan lokal,  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat,  penerapan model  percontohan  keadilan  restoratif  di  beberapa  wilayah,  serta  penguatan  kerjasama antara  pemerintah,  masyarakat  adat,  LSM,  dan  akademisi.  Dengan  solusi-solusi  ini, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  dalam  mengintegrasikan konsep  keadilan  restoratif  dan  nilai  kearifan  lokal  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia, sehingga  tercipta  sistem  peradilan  yang  lebih  adil,  manusiawi,  dan  efektif  dalam memelihara harmoni sosial.
Penelitian  ini  berkaitan  dengan  penelitian  sebelumnya  dari  Faisal  yang  mengakji tentang  penerapan  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia. Konsep keadilan restoratif diusulkan sebagai alternatif terhadap sistem peradilan  pidana  tradisional  yang  dianggap  kurang  efektif  dan  adil.  Penelitian  ini mengeksplorasi  bagaimana  keadilan  restoratif  dapat  mengatasi  berbagai  permasalahan dalam  sistem  peradilan  pidana  tradisional,  seperti  pola  pemidanaan  yang  bersifat pembalasan,  penumpukan  perkara,  tidak  diperhatikannya  hak-hak  korban,  serta  proses peradilan  yang  panjang,  rumit,  dan  mahal.  Kelemahan  dari  penelitian  ini  kurang  dalam memberikan langkah-langkah praktis dan detail tentang bagaimana keadilan restoratif dapat diimplementasikan  secara  efektif  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Penelitian  ini kurang  mendalam  dalam  membahas  hambatan  budaya  dan  struktural  yang  mungkin dihadapi  dalam  mengadopsi  keadilan  restoratif  di  Indonesia,  seperti  resistensi  dari  aparat penegak hukum dan ketidakpahaman masyarakat. 6
Penelitian  selanjutnya  dari  Syaputra  yang  mengkaji  penerapan  konsep restorative justice dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang.  Konsep  ini saat  ini  telah  diimplementasikan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  melalui  Undang- undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan  penelitian  ini mengeksplorasi  mekanisme  untuk  memperluas  penerapan  konsep  tersebut  dalam  sistem peradilan  pidana  bagi  orang  dewasa.  Kelemahan  penelitian  ini  tidak  cukup  membahas
5 Meyrina.
6 Ahmad  Faizal  Azhar,  “Penerapan  Konsep  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Di Indonesia,” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2 (2019): 134–43, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
hambatan  budaya  dan  struktural  dalam  penerapan restorative  justice di  Indonesia,  seperti resistensi dari aparat penegak hukum dan masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan konsep  ini.  Selain  itu  adanya  perbedaan  dan  ketidaksamaan  dalam  penerapan restorative justice di berbagai sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung) menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang cara mengatasi disparitas ini. 7
Terakhir  penelitian  Rukman  yag  mengkaji  tentang  penerapan  keadilan  restoratif dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Keadilan  restoratif  adalah  pendekatan  yang menekankan  pada  pemulihan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana,  dengan menyeimbangkan  keadilan  bagi  korban  dan  pelaku.  Penelitian  ini  kurang  memberikan panduan  praktis  dan  langkah-langkah  operasional  yang  jelas  bagi  aparat  penegak  hukum dalam  menerapkan  konsep  keadilan  restoratif.  Terdapat  perbedaan  dan  ketidaksamaan dalam  penerapan  keadilan  restoratif  di  berbagai  tingkat  peradilan  yang  menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang cara mengatasi disparitas ini. 8
Perbedaan  penelitian  ini  denagn  penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian  berfokus pada  penerapan  keadilan  restoratif  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  dengan mempertimbangkan  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Pendekatan  ini  berusaha  untuk  memperbaiki hubungan  sosial  yang  rusak  akibat  tindak  pidana  dengan  melibatkan  partisipasi  langsung dari  pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  pengembangan kebijakan  dan  regulasi  yang  mendukung,  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  aparat  penegak hukum dan masyarakat, serta penerapan model percontohan keadilan restoratif di beberapa wilayah. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, seperti  resistensi  dari  sistem  hukum  tradisional  dan  kurangnya  pemahaman  masyarakat. Selain itu penelitian ini juga mengulas penerapan keadilan restoratif di Norwegia, Amerika, Jepang  dan  Selandia  Baru.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengakji  penerapan  keadilan restorative berbasis kearifan lokal.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  pendekatan  yang mengkaji  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diteliti. Metode  ini  melibatkan  analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  doktrin  hukum, serta putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif berbasis kearifan lokal  di  Indonesia. 9 Tujuan  dari  pendekatan  ini  adalah  untuk  memahami  kerangka  hukum yang  ada  dan  mengevaluasi  bagaimana  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif  dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  mengkaji  konsep-konsep  dasar  yang mendasari penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini mengeksplorasi definisi, prinsip, dan
7 Eko  Syaputra,  “Penerapan  Konsep  Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Masa  Yang  Akan Datang,” Lex Lata 3, no. 2 (2021): 233–47, https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209.
8 Auliah Andika Rukman, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Restorative 1, no. 1 (2023): 96–117, https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208.
9 Yulianto  Achmad  Mukti  Fajar  ND, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Belajar, 2013).
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
tujuan dari keadilan restoratif, serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana yang lebih luas. 10 Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang relevan, seperti musyawarah, mufakat, dan gotong  royong, yang dapat mendukung implementasi  keadilan restoratif. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, penelitian  ini  dapat  memberikan  landasan  teoritis  yang  kuat  untuk  penerapan  keadilan restoratif di Indonesia.
Untuk  memperkaya  analisis,  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan perbandingan dengan mengkaji penerapan keadilan restoratif di negara-negara lain, seperti Finlandia, Norwegia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh negara- negara tersebut  dalam menerapkan keadilan  restoratif. Hasil dari  analisis  perbandingan ini akan digunakan untuk menginformasikan dan merekomendasikan model implementasi yang sesuai  dengan  konteks  sosial  dan  budaya  Indonesia.  Melalui  pendekatan  ini,  penelitian dapat  mengevaluasi  keefektifan  berbagai  model  keadilan  restoratif  dan  mengusulkan adaptasi yang relevan untuk sistem hukum pidana di Indonesia
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
2.1 Penerapan Restoratif Justice di Berbagai Negara
Di  setiap  negara,  prinsip-prinsip  hukum  berubah  dan  berkembang  seiring  dengan perkembangan  masyarakat.    Kemajuan  hukum  ini  melampaui  batas-batas  hukum  perdata dan menyebar ke ranah hukum publik, yang mencakup hukum pidana. Penggunaan tindakan penghukuman  atau  hukuman  adalah  hal  yang  membedakan  hukum  pidana  dari  domain hukum  lainnya,  seperti  hukum  publik  dan  privat. 11 Penerapan  keadilan  restoratif  telah diadopsi oleh berbagai negara di dunia dengan variasi pendekatan yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sistem hukum masing-masing, dan telah memberikan sejumlah manfaat yang  signifikan.  Di  Eropa,  Finlandia  dan  Norwegia  dikenal  sebagai  pelopor  dalam penerapan keadilan restoratif. Di Finlandia, keadilan restoratif diintegrasikan dalam sistem hukum  pidana  melalui  program  mediasi  yang  memungkinkan  korban  dan  pelaku  untuk berunding  di  bawah  pengawasan  mediator  terlatih.  Hasil  mediasi  ini  seringkali  dijadikan pertimbangan  dalam  penjatuhan  hukuman  oleh  hakim,  yang  telah  membantu  mengurangi tingkat  residivisme  dan  memperbaiki  hubungan  sosial.  Sementara  itu,  Norwegia mengimplementasikan  keadilan  restoratif  dengan  fokus  pada  rehabilitasi  pelaku  dan pemulihan korban, menciptakan lingkungan penjara yang lebih terbuka dan humanis, yang bertujuan untuk reintegrasi sosial pelaku setelah masa hukuman berakhir, serta mengurangi biaya operasional penjara.
Di  Ontario  terjadi  hal  yang  sangat  monumental  pada  tahun  1974  ditandai  dengan gerakan  keadilan  restoratif  dengan  hadirnya  “ Victim  Offender  Recociliation  Program ”
10 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006).
11 Penyelesaian Perkara and Yuni Priskila Ginting, “Settlement of Criminal Cases Outside of Court Based on the Principle  of  Ultimum  Remedium  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Di  Luar  Pengadilan  Berdasarkan  Asas  Ultimum Remedium,” The Prosecutor Law Review 2, no. 1 (2024): 73–94.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
(VORP),  yang  kemudian  disusul  dengan  lahirnya  program-program  keadilan  restoratif eksperimental  baik  di  amerika  Utara  dan  Amerika  Serikat.  Kanada  dan  Amerika  Serikat memiliki pendekatan berbeda dalam penerapan keadilan restoratif. 12 Kanada mengutamakan penggunaan  konferensi  keluarga  dan  lingkaran  pemulihan,  terutama  dalam  kasus-kasus yang  melibatkan  anak-anak  dan  remaja.  Program  ini  berupaya  untuk  mengembalikan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk  bertanggung  jawab  dan  memperbaiki  kesalahan  mereka,  yang  telah  terbukti  efektif dalam  mengurangi  tingkat  kenakalan  remaja  dan  meningkatkan  keterlibatan  komunitas dalam  proses  peradilan.  Amerika  Serikat  menjadi  pionir  dalam  menerapkan restorative justice .  Di  Amerika  bagian  utara,  proses  mediasi  pelaku  pelaku  (VOM)  telah  digunakan untuk  restorasi  keadilan  di  mulai  pada  tahun  1970.  Korban  memiliki  kesempatan  dalam proses  ini  untuk  mempertanyakan  mengapa  pelaku  melakukan  kejahatan  dan  meminta pertanggungjawaban secara langsung. Proses restorative justice didasarkan pada kebijakan lembaga  peradilan  negara  bagian  di  seluruh  sistem  hukum  Amerika  Serikat. 13 Meskipun penerapan  keadilan  restoratif  masih  dalam  tahap  perkembangan,  beberapa  negara  bagian seperti  Colorado  dan  Minnesota  telah  memperkenalkan  program-program  mediasi  dan lingkaran  pemulihan  dalam  sistem  peradilan  mereka,  terutama  untuk  pelanggaran  ringan dan kasus-kasus yang melibatkan remaja. Program-program ini telah membantu mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan alternatif hukuman yang lebih konstruktif.
Penerapan restoratif  justice Jepang  dan  Selandia  Baru  menjadi  contoh  yang  ideal, Penerapan  keadilan  restoratif  di  Jepang  merupakan  refleksi  dari  nilai-nilai  budaya  yang mengutamakan  keharmonisan,  perdamaian,  dan  pemulihan  hubungan  sosial.  Meskipun sistem  hukum  pidana  di  Jepang  cenderung  konservatif  dan  berbasis  pada  prinsip-prinsip retributif, terdapat praktik yang dikenal sebagai “Chotei” atau mediasi yang dilakukan oleh pengadilan  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  pidana  ringan  secara  damai. Chotei memungkinkan  pelaku  dan  korban  untuk  berunding  di  bawah  pengawasan  mediator  yang netral,  dengan  tujuan  mencapai  kesepakatan  yang  memuaskan  kedua  belah  pihak  tanpa harus  melalui  proses  peradilan  yang  panjang  dan  mahal.  Proses  mediasi  ini  seringkali melibatkan  permintaan  maaf  dari  pelaku  kepada  korban,  kompensasi  atau  restitusi,  dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan mereka.
Keberhasilan  pendekatan  keadilan  restoratif  di  Jepang  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek.  Pertama,  praktik Chotei membantu  mengurangi  beban  pengadilan  dengan menyelesaikan  sengketa  secara  cepat  dan  efisien,  sehingga  sumber  daya  peradilan  dapat dialokasikan  untuk  kasus-kasus  yang  lebih  serius.  Kedua,  mediasi  ini  memberikan  rasa keadilan  yang  lebih  personal  dan  memuaskan  bagi  korban,  yang  seringkali  merasa  lebih didengarkan dan mendapatkan pemulihan yang lebih nyata dibandingkan dengan hasil dari
12 Muladi, “Implementasi Pendekatan ‘Restorative Justice’ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” Pembaharuan Hukum Pidana 2, no. 2 (2019): 58–85, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036.
13 Andika  Ramadhani  Wibowo  Mukti  and  Rahtami  Susanti,  “Studi  Komparatif  Penerapan  Restorative  Justice  Di Negara Indonesia Dan  Amerika  Serikat,” Wijayakusuma Law Review 5, no. 1 (2023): 71–81, https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
proses  pengadilan  konvensional.  Ketiga,  pendekatan  ini  juga  mendorong  pelaku  untuk bertanggung  jawab  atas  tindakan  mereka  dan  melakukan  perbaikan,  yang  pada  gilirannya membantu mengurangi tingkat residivisme dan mempromosikan rehabilitasi.
Selain  itu,  penerapan  keadilan  restoratif  di  Jepang  didukung  oleh  nilai-nilai  budaya yang  mengedepankan  harmoni  sosial  dan  pemulihan  hubungan.  Nilai-nilai  seperti "wa" (harmoni) dan "giri" (kewajiban sosial) memainkan peran penting dalam mendorong pelaku untuk  meminta  maaf  dan  melakukan  perbaikan  sebagai  cara  untuk  memulihkan keharmonisan  dalam  masyarakat.  Praktik-praktik  ini  juga  melibatkan  komunitas  dalam proses penyelesaian sengketa, yang membantu  memperkuat  ikatan sosial  dan menciptakan lingkungan  yang  lebih  inklusif  dan  suportif.  Penerapan  keadilan  restoratif  di  Jepang  tidak hanya menyediakan alternatif yang efektif dan manusiawi dalam penanganan kasus pidana, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya yang mendasari harmoni dan kesejahteraan sosial di masyarakat Jepang.
Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam penerapan keadilan restoratif, terutama melalui pendekatan yang disebut "Family Group Conferences" (FGC).  Diperkenalkan  pertama  kali  pada  tahun  1989  sebagai  bagian  dari  reformasi  sistem peradilan  anak,  FGC  melibatkan  keluarga  pelaku,  korban,  dan  pihak  komunitas  dalam sebuah  forum  untuk  mencari  solusi  yang  adil  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Proses  ini dimulai  dengan  pengakuan  tanggung  jawab  oleh  pelaku  dan  pemahaman  tentang  dampak tindakan  mereka  terhadap  korban  dan  komunitas.  Selama  konferensi,  semua  pihak berdiskusi  untuk  menentukan  langkah-langkah  yang  perlu  diambil  oleh  pelaku  untuk memperbaiki kesalahan mereka, yang bisa berupa permintaan maaf, kompensasi, atau kerja sosial.
Keberhasilan  FGC  di  Selandia  Baru  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek.  Pertama, pendekatan  ini  telah  terbukti  efektif  dalam  mengurangi  tingkat  residivisme  di  kalangan pelaku  anak  dan  remaja,  dengan  banyak  dari  mereka  menunjukkan  peningkatan  perilaku setelah  mengikuti  konferensi.  Kedua,  FGC  meningkatkan  keterlibatan  dan  dukungan keluarga  serta  komunitas  dalam  proses  peradilan,  yang  membantu  memperkuat  jaringan sosial  dan  memberikan  lingkungan  yang  lebih  mendukung  bagi  pelaku  untuk  berubah. Ketiga,  proses  ini  memberikan  rasa  keadilan  yang  lebih  besar  bagi  korban,  yang  sering merasa  lebih  puas  dengan  hasil  konferensi  dibandingkan  dengan  hasil  dari  proses pengadilan tradisional.
Secara  keseluruhan,  penerapan  keadilan  restoratif  di  berbagai  negara  menunjukkan keberhasilan  dalam  mengurangi  angka  kriminalitas,  memperbaiki  hubungan  sosial,  dan menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan efektif. Manfaat lain yang signifikan termasuk  pengurangan  biaya  operasional  sistem  peradilan,  peningkatan  keterlibatan komunitas dalam proses  peradilan, dan peningkatan rasa tanggung jawab di antara pelaku. Saat  ini,  proses  keadilan  restoratif  semakin  populer  di  berbagai  Negara,  bahkan  terhadap kejahatan kekerasan seperti pembunuhan. Ini termasuk di Texas, yang terkenal sangat keras
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
memberlakukan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan. 14 Namun,  implementasi keadilan  restoratif  juga  menghadapi  berbagai  tantangan,  termasuk  resistensi  dari  sistem hukum tradisional dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pendekatan ini. Melalui  studi  komparatif  ini  memberikan  wawasan  berharga  bagi  Indonesia  dalam mengembangkan model keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat.
3.2. Penerapan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal
Keadilan  restoratif  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  adalah  pendekatan  yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung  jawab  pelaku  untuk  memperbaiki  kesalahan,  dan  keterlibatan  komunitas  dalam proses  penyelesaian  konflik.  Tidak  mudah  untuk  memahami  dan  menerapkan  paradigma penegakan  hukum  keadilan  restoratif  secara  konseptual,  teoritis,  dan  praktikal.  Ini  karena banyak  hambatan  yang  menghambat  implementasinya  untuk  mewujudkan  penegakan hukum  yang  berkeadilan. 15 Pendekatan  alternatif  keadilan  restoratif  berfokus  pada pemulihan  hubungan  antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Program  mediasi  kriminal  di Yogyakarta  adalah  contoh  nyata  dari  keadilan  restoratif,  di  mana  pelaku  dan  korban bertemu untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam lima tahun terakhir, program ini telah berhasil menurunkan tingkat recidivism di wilayah tersebut sebesar 20%. Dengan data dan contoh  nyata  ini,  jelas  bahwa  penerapan  keadilan  restoratif  dapat  mengurangi  tingkat recidivism,  meringankan  beban  pengadilan,  dan  menawarkan  penyelesaian  konflik  pidana yang lebih berkelanjutan.
Keadilan  restoratif  berbeda  dengan  pendekatan  retributif  yang  menitikberatkan  pada pemberian  hukuman  sebagai  bentuk  pembalasan  terhadap  pelaku  kejahatan.  Di  Indonesia, konsep  ini  semakin  relevan  dan  penting  untuk  diterapkan  mengingat  keberagaman  budaya dan  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  sudah  lama  ada  dan  menjadi  bagian  integral  dari kehidupan masyarakat. Restorative justice sebenarnya bukan asas; itu adalah filsafat tentang keadilan  dan  proses  peradilan.  Karena restorative  justice membentuk  dasar  lembaga peradilan,  itu  disebut  sebagai  filsafat  peradilan.  Untuk  kasus  tindak  pidana  korupsi, penggunaan  pendekatan restorative  justice ditujukan  untuk  lebih  mengedepankan  kepada upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. 16
Indonesia  adalah  negara  pluralitas  hukum  dengan  tiga  hukum  yang  berlaku:  hukum barat,  hukum  agama,  dan  hukum  adat.  Pada  kenyataannya,  banyak  orang  terus menggunakan  hukum  adat  untuk  mengatur  kehidupan  sehari-hari  mereka  dan menyelesaikan masalah. Setiap wilayah Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda untuk
14 Muladi, “Implementasi Pendekatan ‘Restorative Justice’ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”
15 Zulkarnein  Koto,  “Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Guna  Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan,” Jurnal Ilmu Kepolisian 17, no. 1 (2023): 17, https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.389.
16 Arsya  Yustisia  Zahra  et  al.,  “Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana Korupsi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1250, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
mengatur kehidupan masyarakat yang berbeda, dan sebagian besar dari hukum adat tersebut tidak  ditulis. 17 Penerapan  keadilan  restoratif  di  Indonesia  dapat  ditemukan  dalam  berbagai praktik tradisional yang ada di berbagai daerah. Contohnya, dalam masyarakat adat di Bali, terdapat sistem penyelesaian sengketa yang dikenal dengan "adat sipil" yang mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mencapai perdamaian.
Sedangkan  penerapan  keadilan  restoratif  di  Yogyakarta,  terdapat  praktik  "rukun tetangga"  yang  melibatkan  tokoh  masyarakat  dalam  mediasi  konflik.  Nilai-nilai  seperti gotong  royong,  musyawarah,  dan  mufakat  yang  menjadi  dasar  keadilan  restoratif  sangat relevan dengan budaya Indonesia yang mengutamakan harmoni dan kebersamaan. Praktik- praktik  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia  memiliki  potensi  besar  untuk mengintegrasikan  keadilan  restoratif  dalam  sistem  hukum  pidana  formal.  Contoh  lain penerapan  keadilan  restoratif  di  Banjar.  Masyarakat  Banjar  dalam  penyelesaian  kasus pidana, masyarakat Banjar biasanya menggunakan kearifan lokal, yang berarti keluarga dari kedua  belah  pihak  berkumpul  dengan  tokoh  masyarakat  atau  tetua  desa,  dan  kemudian melakukan  selamatan,  bermaafan,  dan  perjanjian  untuk  mencegah  rasa  dendam  dan permusuhan  terus  berlanjut. 18 Salah  satu  contoh  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  dapat dilakukan  melalui  pendekatan restorative  justice dalam  forum  mediasi  kriminal  di  ruang mediasi  dengan  tujuan  pemulihan  bagi  pelaku,  korban,  dan  keluarga  mereka  jika  syarat- syarat/kriteria restorative  justice telah  dipenuhi,  seperti  bahwa  pelaku  telah  mengakui perbuatannya,  saksi  dan  keluarga  korban  ingin  memaafkan,  dan  pelaku  belum  pernah dihukum. 19
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  penanganan  keadilan  restoratif  bagi  anak  di  bawah  umur  di  Indonesia berfokus  pada  pendekatan  yang  lebih  humanis  dan  rehabilitatif.  Pendekatan  ini mengutamakan  penyelesaian  di  luar  jalur  pengadilan  dengan  melibatkan  berbagai  pihak, termasuk  anak,  keluarga,  korban,  masyarakat,  dan  pihak  berwenang.  Selama  proses  ini, anak  tidak  hanya  diajak  untuk  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  mereka  lakukan,  tetapi mereka  juga  diberi  kesempatan  untuk  memperbaiki  diri  tanpa  harus  menghadapi  proses hukum yang panjang yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka. Penting bagi penyuluh masyarakat, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat untuk mengutamakan kepentingan terbaik  anak saat  menangani  kasus  yang melibatkan anak. Ketika melaporkan kasus yang melibatkan anak-anak, sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, terutama bagi mereka yang menjadi saksi atau korban. 20
17 Nashir,  Maharani,  and  Zafira,  “Urgensi  Pembentukan  Undang-Undang  Restorative  Justice  Dalam  Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia.”
18 Ahmad  Syaufi,  Aurora  Fatimatuz  Zahra,  and  Mursidah,  “Existence  of  Customary  Law:  Badamai  Customary Law,” Research Horizon 1, no. 3 (2021): 94–99, https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.94-99.
19 M  Nanda  Setiawan  et  al.,  “Penyelesaian  Tindak  Pidana  Melalui  Mekanisme  Restoratif  Justice  Di  Wilayah Hukum Muara Bungo,” Rio Law Jurnal 4, no. 1 (2023): 51–65, https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1026.
20 Yosep  Tarantung  et  al.,  “Diversi  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Anak  Melalui  Restorative Justice,” Journal Juridisch 1, no. 1 (2023): 205–15, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Manfaat  penerapan  keadilan  restoratif  di  Indonesia  sangat  luas  dan  signifikan. Pertama,  pendekatan  ini  dapat  mengurangi  beban  kerja  pengadilan  dengan  menyelesaikan kasus-kasus ringan di luar proses peradilan formal. Proses peradilan yang panjang dan rumit sering  kali  tidak  hanya  menguras  sumber  daya,  tetapi  juga  memperpanjang  penderitaan korban  dan  pelaku.  Penyelesaian  kasus  melalui  mediasi  atau  musyawarah,  kedua  belah pihak  dapat  mencapai  resolusi  yang  lebih  cepat  dan  lebih  memuaskan.  Selain  itu, pendekatan  ini  juga  membantu  mengurangi  angka  penghuni  penjara  yang  berlebihan. Penjara yang penuh sesak tidak hanya menambah biaya operasional, tetapi juga sering kali tidak efektif dalam merehabilitasi pelaku.
Kedua, keadilan restoratif memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif  dalam  proses  penyelesaian  sengketa.  Dalam  sistem  peradilan  konvensional,  korban sering  kali  hanya  menjadi  saksi  dan  tidak  memiliki  peran  signifikan  dalam  menentukan hasil  akhir.  Melalui  keadilan  restoratif,  korban  dapat  menyuarakan  perasaan  mereka, mendapatkan penjelasan dari pelaku, dan menerima kompensasi  atau  restitusi yang sesuai. Hal  ini  tidak  hanya  membantu  korban  dalam  proses  pemulihan  emosional,  tetapi  juga memberikan  rasa  keadilan  yang  lebih  nyata.  Partisipasi  aktif  korban  juga  dapat meningkatkan  kepuasan  mereka  terhadap  hasil  penyelesaian  sengketa. Restorative  justice dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  tindakan  peradilan  yang  pada  dasarnya  bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. 21
Ketiga,  keadilan  restoratif  mendorong  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  dan melakukan  perbaikan  atas  tindakan  mereka.  Pelaku  diajak  untuk  memahami  dampak perbuatannya  terhadap  korban  dan  komunitas,  dan  diminta  untuk  mengambil  langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Proses ini dapat membantu pelaku  menyadari  kesalahan  mereka,  menumbuhkan  rasa  empati,  dan  meningkatkan peluang rehabilitasi. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
Selain  manfaat  tersebut,  penerapan  keadilan  restoratif  juga  memperkuat  peran komunitas  dalam  proses  penyelesaian  konflik.  Komunitas  memiliki  peran  penting  dalam mendukung  korban  dan  pelaku,  serta  memastikan  bahwa  kesepakatan  yang  dicapai  dalam proses mediasi dilaksanakan dengan baik. Dengan melibatkan komunitas, keadilan restoratif dapat  membantu  membangun  ikatan  sosial  yang  lebih  kuat  dan  menciptakan  lingkungan yang  lebih  inklusif  dan  suportif.  Peran  aktif  komunitas  juga  dapat  mencegah  terjadinya kembali kejahatan dan mempromosikan perdamaian dan keharmonisan sosial.
Namun,  implementasi  keadilan  restoratif  di  Indonesia  juga  menghadapi  berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sistem hukum tradisional yang masih  dominan.  Banyak  aparat  penegak  hukum  yang  masih  berpegang  pada  pendekatan retributif  dan  kurang  memahami  atau  menerima  konsep  keadilan  restoratif.  Perlu  upaya
21 Irvan  Maulana  and  Mario  Agusta,  “Konsep  Dan  Implementasi  Restorative  Justice  Di  Indonesia,” Datin  Law Jurnal 2, no. 2 (2021): 46–70, https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
yang  lebih  sistematis  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  manfaat pendekatan  ini.  Pendidikan  dan  pelatihan  bagi  aparat  penegak  hukum,  mediator,  dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan keadilan restoratif.
Selain itu, perlu ada pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara luas. Saat ini, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur  penerapan  keadilan  restoratif  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia. Diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pendekatan ini.  Pengembangan  pedoman  dan  standar  operasional  prosedur  untuk  proses  mediasi  dan musyawarah  juga  penting  untuk  memastikan  bahwa  proses  ini  dilakukan  dengan  adil  dan transparan.
Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung penerapan keadilan restoratif. Proses mediasi dan musyawarah memerlukan mediator yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Perlu adanya pengembangan kapasitas dan infrastruktur untuk  mendukung  implementasi  keadilan  restoratif.  Pemerintah  dan  berbagai  lembaga terkait  perlu  bekerja  sama  untuk  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan  dan memastikan bahwa proses mediasi dan musyawarah dapat dilakukan dengan efektif.
Secara  keseluruhan,  konsep  keadilan  restoratif  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia memiliki  potensi  besar  untuk  menciptakan  sistem  peradilan  yang  lebih  adil,  humanis,  dan efektif.  Pendekatan  ini  tidak  hanya  memberikan  keadilan  bagi  korban  dan  pelaku,  tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Dengan mengatasi berbagai  tantangan  yang  ada  dan  memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki,  Indonesia  dapat mengembangkan model keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan  masyarakat.  Implementasi  keadilan  restoratif  yang  berhasil  dapat  memberikan contoh  bagi  negara-negara  lain  dan  berkontribusi  pada  pengembangan  sistem  peradilan pidana  yang  lebih  baik  di  tingkat  global. Ada  beberapa  hal  penting  tentang  keadilan restoratif,  salah  satunya  adalah  bahwa  itu  menekankan  untuk  mendorong  pelaku  untuk mempertimbangkan  dan  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  mereka  lakukan  terhadap korban. 22
Penerapan  keadilan  restoratif  di  Indonesia  menghadapi  berbagai  tantangan  yang kompleks,  mencakup  aspek  hukum,  budaya,  dan  infrastruktur.  Salah  satu  tantangan  utama adalah  resistensi  dari  sistem  hukum  tradisional  yang  masih  mendominasi.  Banyak  aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, yang masih berpegang pada paradigma retributif,  yang  menitikberatkan  pada  pemberian  hukuman  sebagai  bentuk  pembalasan terhadap  pelaku  kejahatan.  Pendekatan  ini  sudah  mengakar  kuat  dalam  sistem  hukum Indonesia dan sulit untuk diubah. Kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap konsep keadilan  restoratif  di  kalangan  aparat  penegak  hukum  menghambat  implementasi pendekatan  ini.  Diperlukan  upaya  yang  sistematis  dan  berkelanjutan  untuk  meningkatkan
22 Mohamad  Mikroj  and  Adang  Djumhur,  “Restoratif  Justice  Sebagai  Perwujudan  Keadilan  Dalam  Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari’ah),”
Tahkim 19,
no. 2 (2023): 1–16, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/5164.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
kesadaran  dan  pemahaman  tentang  manfaat  keadilan  restoratif  melalui  pendidikan  dan pelatihan. Bagaimana prinsip restorative justice dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum yang  mungkin  memiliki  struktur  dan  prosedur  yang  sudah  mapan  merupakan  salah  satu tantangan utama di bidang hukum. 23
Tantangan lainnya adalah belum adanya kerangka hukum yang mendukung penerapan keadilan  restoratif  secara  formal  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Meskipun beberapa praktik keadilan restoratif sudah diterapkan secara informal di berbagai komunitas melalui  mediasi  dan  musyawarah,  belum  ada  regulasi  yang  secara  eksplisit  mengatur penerapan pendekatan ini dalam sistem hukum pidana. Tanpa kerangka hukum yang jelas, sulit  untuk  mengintegrasikan  keadilan  restoratif  ke  dalam  proses  peradilan  formal. Diperlukan  langkah-langkah  untuk  merumuskan  kebijakan  dan  regulasi  yang  mendukung penerapan  keadilan  restoratif,  termasuk  pedoman  dan  standar  operasional  prosedur  untuk proses  mediasi  dan  musyawarah.  Regulasi  yang  jelas  akan  memberikan  landasan  hukum yang  kuat  bagi  aparat  penegak  hukum  dan  mediator  untuk  menerapkan  pendekatan  ini secara efektif.
Selain  tantangan  hukum,  aspek  budaya  juga  memainkan  peran  penting  dalam penerapan  keadilan  restoratif  di  Indonesia.  Indonesia  adalah  negara  dengan  keberagaman budaya  yang  sangat  kaya,  dan  setiap  daerah  memiliki  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang berbeda-beda.  Meskipun  nilai-nilai  seperti  musyawarah  dan  mufakat  yang  mendasari keadilan  restoratif  sejalan  dengan  banyak  budaya  lokal,  penerapan  pendekatan  ini  perlu disesuaikan  dengan  konteks  budaya  masing-masing  daerah.  Tantangan  ini  memerlukan pendekatan  yang  sensitif  terhadap  budaya  lokal  dan  melibatkan  tokoh  masyarakat  serta pemimpin adat dalam proses mediasi dan musyawarah. Pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan  dengan  lebih  efektif  dan  diterima  oleh  masyarakat.  Ada  kemungkinan  bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara  berbagai  kepentingan  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini,  musyawarah  ini  berkonsentrasi pada  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dapat  diselesaikan  melalui  hukum  adat  dengan melibatkan  tokoh  adat  dan  pemuka  masyarakat  dengan  gagasan  keadilan  restoratif  atau keadilan restoratif.
Kurangnya sumber daya dan infrastruktur juga merupakan tantangan signifikan dalam penerapan  keadilan  restoratif  di  Indonesia.  Proses  mediasi  dan  musyawarah  memerlukan mediator  yang  terlatih  dan  fasilitas  yang  memadai.  Saat  ini,  masih  banyak  daerah  yang kekurangan mediator yang memiliki keterampilan  dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan  proses  mediasi  dengan  baik.  Selain  itu,  fasilitas  yang  mendukung  proses mediasi,  seperti  ruang pertemuan yang aman dan nyaman, sering kali tidak tersedia.  Perlu ada  investasi  dalam  pengembangan  kapasitas  dan  infrastruktur  untuk  mendukung implementasi  keadilan  restoratif.  Pemerintah  dan  berbagai  lembaga  terkait  perlu  bekerja
23 M. Chaerul Risal, “Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang,” Jurnal Al Tasyri’iyyah 3, no. 1 (2023): 55–70.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
sama  untuk  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan  dan  memastikan  bahwa  proses mediasi dan musyawarah dapat dilakukan dengan efektif. 24
Tantangan lainnya adalah adanya resistensi dari masyarakat  yang kurang memahami konsep  keadilan  restoratif.  Banyak  masyarakat  yang  masih  memiliki  pandangan  bahwa keadilan harus diwujudkan melalui hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan. Kurangnya pemahaman  ini  dapat  menghambat  penerimaan  terhadap  pendekatan  keadilan  restoratif. Perlu  ada  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang manfaat  pendekatan  ini  melalui  kampanye  pendidikan  dan  sosialisasi.  Keterlibatan  media massa  dan  tokoh  masyarakat  dalam  menyampaikan  informasi  tentang  keadilan  restoratif juga  sangat  penting  untuk  membangun  dukungan  publik  terhadap  penerapan  pendekatan ini. 25
Selain  tantangan-tantangan  di  atas,  terdapat  juga  tantangan  dalam  mengukur keberhasilan  penerapan  keadilan  restoratif.  Berbeda  dengan  pendekatan  retributif  yang keberhasilannya  dapat  diukur  melalui  jumlah  hukuman  yang  dijatuhkan,  keberhasilan keadilan  restoratif  lebih  sulit  diukur  karena  melibatkan  aspek-aspek  seperti  pemulihan hubungan, rehabilitasi pelaku, dan kepuasan korban. Perlu ada pengembangan indikator dan metode  evaluasi  yang  dapat  mengukur  keberhasilan  penerapan  keadilan  restoratif  secara holistik.  Indikator  ini  harus  mencakup  aspek-aspek  seperti  tingkat  residivisme,  kepuasan korban dan pelaku, serta dampak sosial dari proses mediasi dan musyawarah.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai  pihak  untuk  mengintegrasikan  keadilan  restoratif  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia.  Pemerintah  perlu  mengambil  peran  aktif  dalam  merumuskan  kebijakan  dan regulasi  yang  mendukung,  serta  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk pelaksanaan  keadilan  restoratif.  Aparat  penegak  hukum  perlu  diberikan  pelatihan  dan pendidikan  yang  memadai  untuk  memahami  dan  menerapkan  konsep  keadilan  restoratif. Masyarakat  juga  perlu  dilibatkan  dalam  proses  mediasi  dan  musyawarah,  serta  diberikan pemahaman tentang manfaat pendekatan ini.
Indonesia  dapat  mengembangkan  sistem  peradilan  pidana  yang  lebih  adil,  humanis, dan  efektif.  Keadilan  restoratif  tidak  hanya  memberikan  keadilan  bagi  korban  dan  pelaku, tetapi  juga  membantu  membangun  masyarakat  yang  lebih  harmonis  dan  damai. Implementasi  keadilan  restoratif  yang  berhasil  dapat  memberikan  contoh  bagi  negara- negara lain dan berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih baik di  tingkat  global. Di  Indonesia, restorative  justice masih  dianggap  sebagai  alat  untuk penghentian perkara. 26
24 Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana Risdiana, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik  Ketatanegaraan,” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) 6,  no.  1  (2022):  3596–3610, https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972.
25 Taqiuddin and Risdiana.
26 Zulhamsyah Putra et al., “Peluang Dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif Di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2024): 311–18, https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Meskipun  tantangan  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  di  Indonesia  cukup kompleks,  dengan komitmen dan upaya yang tepat,  pendekatan ini memiliki potensi besar untuk  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  sistem  hukum  pidana  dan  masyarakat Indonesia. Keadilan restoratif dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai keadilan yang lebih  holistik  dan  manusiawi,  serta  memperkuat  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  telah  lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Keadilan  restoratif  berbasis  kearifan  lokal  yang  ideal  di  Indonesia  harus mencerminkan  nilai-nilai  budaya  dan  tradisi  yang  sudah  mengakar  dalam  masyarakat, seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Proses penyelesaian perkara pidana harus melibatkan  partisipasi  aktif  dari  pelaku,  korban,  dan  komunitas,  dengan  tujuan  mencapai pemulihan  hubungan  sosial  yang  harmonis.  Sistem  ini  bisa  dimulai  dengan  membentuk dewan  mediasi  yang  terdiri  dari  tokoh  masyarakat,  pemimpin  adat,  dan  mediator  terlatih yang  memahami  konteks  budaya  setempat.  Setiap  kasus  harus  diperlakukan  secara individual, dengan pendekatan yang menekankan pada dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan  yang  memuaskan  semua  pihak.  Selain  itu,  regulasi  dan  kebijakan  yang mendukung  penerapan  keadilan  restoratif  harus  dikembangkan,  termasuk  pedoman  dan standar operasional prosedur yang jelas untuk proses mediasi. Meskipun masih ada kendala dalam  pelaksanaannya,  keadilan  restoratif  menawarkan  cara  yang  lebih  manusiawi  dan berkelanjutan  untuk  menangani  kasus  pidana  dengan  mengutamakan  pemulihan, rekonsiliasi,  dan  akuntabilitas.  Untuk  mencapai  keadilan  yang  lebih  menyeluruh  dan berkelanjutan, sistem hukum harus terus menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. 27 Pemerintah perlu menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta  mediator  untuk  memastikan  mereka  memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang konsep  dan  praktik  keadilan  restoratif.  Model  percontohan  keadilan  restoratif  bisa diterapkan  di  beberapa  wilayah  sebagai  studi  kasus  untuk  mengevaluasi  efektivitas pendekatan  ini  dan  melakukan  penyesuaian  yang  diperlukan.  Dengan  mengintegrasikan nilai-nilai  kearifan  lokal,  keadilan  restoratif  dapat  menjadi  solusi  yang  lebih  manusiawi, efektif,  dan  sesuai  dengan  konteks  sosial  budaya  Indonesia,  serta  mampu  memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan harmoni dalam masyarakat.

## 4. PENUTUP
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  integrasi  nilai-nilai  kearifan  lokal  seperti musyawarah,  mufakat,  dan  gotong  royong  ke  dalam  praktik  keadilan  restoratif  dapat mengurangi  beban pengadilan, meningkatkan partisipasi  korban, dan mendorong tanggung jawab  pelaku  untuk  memperbaiki  kerugian  yang  ditimbulkan.  Kesimpulannya,  penerapan keadilan  restoratif  yang  berbasis  kearifan  lokal  memiliki  potensi  besar  untuk  menciptakan sistem  peradilan  yang  lebih  adil,  humanis,  dan  sesuai  dengan  konteks  budaya  Indonesia. Kebaruan  penelitian  ini  terletak  pada  penggabungan  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif
27 Lasmin Alfies Sihombing, “Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman , Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan,” Unes Law Review 6, no. 3 (2024): 8902–9, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
dengan  nilai-nilai  budaya  lokal,  serta  rekomendasi  untuk  pengembangan  kebijakan, regulasi,  dan  model  percontohan  yang  dapat  mendukung  implementasi  pendekatan  ini secara luas dan efektif di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus  reformasi  hukum  pidana  dengan  menawarkan  solusi  yang  holistik  dan  relevan dengan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar, Ahmad Faizal. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia.” Mahkamah :  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 4, no. 2 (2019): 134–43. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936. Drani, Fuzi Narin. “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 605. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617.
Johnny Ibrahim. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia, 2006. Koto, Zulkarnein. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.” Jurnal Ilmu Kepolisian 17, no. 1 (2023): 17. https://doi.org/10.35879/jik.v17i1.389.
Maulana,  Irvan,  and  Mario  Agusta.  “Konsep  Dan  Implementasi  Restorative  Justice  Di Indonesia.” Datin Law Jurnal
2, no. 2 (2021): 46–70. https://doi.org/https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734.
Meyrina,  Susana  Andi.  “Restorative  Justice  Dalam  Peradilan  Anak  Berdasarkan  Undang- Undang No.11 Tahun 2012.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 1 (2017): 92. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107.
Mikroj,  Mohamad, and Adang Djumhur.  “Restoratif Justice Sebagai  Perwujudan Keadilan Dalam  Perspektif  Teori  Kemaslahatan  (Maqashid  Al-Syari’ah).” Tahkim 19,  no.  2 (2023): 1–16. https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/5164.
Mukti,  Andika  Ramadhani  Wibowo,  and  Rahtami  Susanti.  “Studi  Komparatif  Penerapan Restorative  Justice  Di  Negara  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat.” Wijayakusuma  Law Review 5, no. 1 (2023): 71–81. https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240. Mukti  Fajar  ND,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
Muladi.  “Implementasi  Pendekatan  ‘Restorative  Justice’  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.” Pembaharuan Hukum Pidana 2, no. 2 (2019): 58–85. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036.
Nashir,  Muhammad  Alvin,  Nabila  Maharani,  and  Aisyah  Zafira.  “Urgensi  Pembentukan Undang-Undang  Restorative  Justice  Dalam  Rangka  Reformasi  Keadilan  Dan Kepastian  Hukum  Di  Indonesia.” Sapientia  Et  Virtus 9,  no.  1  (2024):  344–57. https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501.
Perkara, Penyelesaian, and Yuni Priskila Ginting. “Settlement of Criminal Cases Outside of Court Based on the Principle of Ultimum Remedium Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar  Pengadilan  Berdasarkan  Asas  Ultimum  Remedium.” The  Prosecutor  Law Review 2, no. 1 (2024): 73–94.
Putra,  Zulhamsyah,  Liza  Aisyah  Nazrita,  Happy  Ertlys  Gita  Lestari,  and  Endri.  “Peluang Dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif Di Institusi Kepolisian Negara Republik  Indonesia.” Jurnal  Ilmu  Hukum 1,  no.  4  (2024):  311–18.
Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Arpandi Karjono, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah. Risal,  M.  Chaerul.  “Analisis  Kritis  Terhadap  Implementasi  Restorative  Justice  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana:  Tantangan  Dan  Peluang.” Jurnal  Al  Tasyri’iyyah 3,  no.  1 (2023): 55–70.
Rukman,  Auliah  Andika.  “Pembaharuan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Restorative 1, no. 1 (2023): 96–117. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208.
Setiawan,  M  Nanda,  Chindy  Oeliga,  Yansi  Afita,  and  Rasmini  Simarmata.  “Penyelesaian Tindak  Pidana  Melalui  Mekanisme  Restoratif  Justice  Di  Wilayah  Hukum  Muara Bungo.” Rio Law Jurnal
4, no. 1 (2023): 51–65. https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1026.
Sihombing,  Lasmin  Alfies.  “Restorative  Justice,  Kejahatan,  Hukuman  ,  Dan  Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan.” Unes Law Review 6, no. 3 (2024): 8902–9. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777.
Suryani,  Dewi  Ervina,  Fabian  Xavier,  Petricia  Simbolon,  Gio  Swandy  Siagian,  and Muhammad Yusuf Siregar. “Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan  Anak  (  Studi  Kasus  Polisi  Resor  Kota  Besar  Medan  Sumatera  Utara  ).” Jurnal Interpretasi Hukum 4, no. 3 (2023): 308–15.
https://nasional.sindonews.com/berita/1223442/15/indonesia-tempati-posisi-tertinggi- perundungan-di-.
Syaputra,  Eko.  “Penerapan  Konsep  Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Masa Yang Akan Datang.” Lex Lata 3, no. 2 (2021): 233–47. https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209.
Syaufi,  Ahmad,  Aurora  Fatimatuz  Zahra,  and  Mursidah.  “Existence  of  Customary  Law: Badamai  Customary  Law.” Research  Horizon 1,  no.  3  (2021):  94–99. https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.94-99.
Taqiuddin,  Habibul  Umam,  and  Risdiana  Risdiana.  “Penerapan  Keadilan  Restoratif (Restorative Justice)  Dalam  Praktik Ketatanegaraan.” JISIP (Jurnal Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan) 6, no. 1 (2022): 3596–3610. https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972. Tarantung,  Yosep,  Kukuh  Sudarmanto,  Amri  Panahatan  Sihotang,  and  Kadi  Sukarna. “Diversi  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Anak  Melalui  Restorative Justice.”
Journal Juridisch 1, no. 1 (2023): 205–15. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947.
Zahra,  Arsya  Yustisia,  Ani  Triwati,  Muhammad  Iftar  Aryaputra,  and  Feri  Abraham. “Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Tindak  Pidana Korupsi.” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1250. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758.