www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 3, Juli 2022

## Tersedia Online di
http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/in dex.php/Riset_Konseptual
Sejarah Artikel Diterima pada : 01-07-2022 Disetuji pada : 16-07-2022 Dipublikasikan pada : 31-07-2022
Kata Kunci: Pengawasan, Kepala Sekolah, Manajemen Pembiayaan.
DOI:
http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v6i3.520

## Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Ma’arif Wadaslintang
Eka Ariskawanti (1) , Erni Munastiwi (2)
1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Email: 1 20204092017@student.uin-suka.ac.id , 2 erni.munastiwi@uin-suka.ac.id
Abstrak: Sistem  manajemen  pembiayaan pendidikan  harus  diimplentasikan  sesuai  dengan kebijakan  yang  ditetapkan.  Perihal  tersebut penting  di  perhatikan  oleh  masing-masing sekolah  untuk  memperoleh  keaktifan  alokasi dana  pendidikan.  Untuk  memperoleh  data, kegiatan penelitian menggunakan metode kualitatif  yang  diuraikan  secara  deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sehingga  memperoleh  informasi  yang  relevan sejalan  dengan  lingkup  dan  tujuan  penelitian. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengawasan manajemen  pembiayaan  pendidikan  oleh  kepala sekolah di SMA Ma'arif Wadaslintang sudah berjalan efektif dan akuntabel, searah dengan prinsip-prinsip yang  tertuang  dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan.  Hal  tersebut  dibuktikan  pada  pengarahan  dan pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah.  Pengarahan  yang  dilaksanakan  yaitu  dengan  tiga cara diantaranya: 1) kepala sekolah tentu mengusahakan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan administrasi sekolah , 2) melaksanakan pengawasan/evaluasi kinerja bendahara, 3) memberikan motivasi kinerja.  Bendahara  menyatakan  dalam  mengadakan  kelengkapan  failitas  tersebut  kepala  sekolah  tidak hanya  memberikan  fasilitas  berupa  alat  kinerja  tetapi  juga  terkait  kemajuan  pengelolaan  data-data. Kemudian  pada  upaya  pengawasan,  kepala  sekolah  melaksanakan  pemeriksaan  (auditing)  keuangan. Pemeriksanaan  tersebut  terdiri,  pemeriksaan  sistem  pencatatan  (accounting)  dalam  pengeluaran  dan pemasukan dana pendidikan serta melakukan pengukuran kinerja tim keuangan sekolah. Jadi pengawasan kepala sekolah terhadap manajemen pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk memeriksa, memantau, dan membimbing organisasi.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  mempunyai  peran  yang  luas  dalam  memajukan  kesejahteraan kehidupan. Aksi dan cita-cita berpondasi terhadap kemajuan kecerdasan bangsa. Aksi pendidikan  tidak  hanya  ditargetkan  melalui  bentuk  pembelajaran  yang  diberikan kepada  peserta  didik,  namun  pendidikan  memiliki  agenda-agenda  yang  luas  untuk menwujudkan  mutu  yang  lebih  baik.  Perbaikan  mutu  dalam  lembaga  pendidikan memberikan  tanggapan  baik  bagi  kehidupan  sosial  masyarakat,  pemerintah,  institusi penggerak  pendidikan  dan  seluruh  kompenen  pendidikan.(Amrullah  Aziz,2015). Terciptanya  iklim  yang  baik  dalam  kondisi  sosial,  pendidikan  dengan  mutu  yang  baik tentu  memiliki  target  ekonomi  yang  diupayakan  untuk  memperbaiki  aspek  pendidikan yang  belum  terpenuhi.  Apriyanti  Widiansyah  (2017)  menyebutkan  bahwa  pendidikan adalah sumber yang mempengaruhi seluruh divisi pembangunan, hasil yang diperoleh adalah  perkembangan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Sumber  daya  manusia merupakan  output  yang  menuai  tujuan  pendidikan.  Kualitas  sumber  daya  manusia adalah hasil dari investasi pendidikan.
Maka  dari  hal  tersebut  mengarahkan  bahwa  pendidikan  merupakan  senjata untuk  mensejahterakan  kehidupan  disuatu  negara.  Upaya  pengadaan  sumber  dana dalam  pendidikan  terus  di  wujudkan  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan  harapan masyarakat. Faktor pendukung melalui program-program yang telah diimplementasikan  oleh  pemerintah,  dari  waktu  ke  waktu  terus  mengalir  dan  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  yang  menyekolahkan  anakya  dengan  keterbatasan  biaya
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 3, Juli 2022
(ekonomi). Senada dengan kutipan dari Nanang Nuryatna (2005) yang mengemukakan bahwa  aktivitas  pengadaan  sumber  pembiayaan  pendidikan  adalah  menjadi  modal yang  menunjang  pembangunan  pendidikan.  Pembangunan  tersebut  tentu  ditargetkan untuk  mempengaruhi  kemajuan  yang  lebih  baik  dalam  infrastruktur  dan  pola  sistem yang  diterapkan  didalam  suatu  sekolah/madrasah.  Melalui  penyaluran  dana  yang  di selenggarakan  tersebut  tentu  seharusnnya  sekolah  harus  mengaktifkan  pelaksanaan penggunaan dana hingga sampai laporan yang jelas, memilih pemanfaatan dana yang lebih  minimalis  dan  mengusahakan  pengadaan  dana  dari  sumber  lainnya  agar  lebih memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses pendidikan.
Pelaksanaan  penggalian  dana  pendidikan  seharusnya  diadakan  melalui konsep/prosedur  yang  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah.  Dari  peraturan  terkait pendanaan  pendidikan  dalam  UU.  No.20  Tahun  2003  Pasal  46  ayat  1  dinyatakan bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  Bersama  antara  pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.(Akdon,  Dedy  Kurniady,  &  Deni  Darmawan, 2015). Kebijakan tersebut mengarahkan suatu sekolah untuk mengadakan penggalian dana  dari  batasan-batasan  yang  tentu  tidak ada  tujuan  untuk  merugikan  masyarakat. Jadi  dukungan  pelaksanaan  juga  didorong  dari  motivasi  serta  inovasi  dari  organisasi dan  khususnya  oleh  seorang  pemimpin  (kepala  sekolah).  Dari  penyelenggaraan pengadaan dana dari sumber lain atau selain dari pemerintah membutuhkan strategi- strategi yang khusus untuk memperoleh harapan yang telah direncanakan.
Melalui pernyataan-pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa dana (pembiyaan)  dalam  pendidikan  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  mendasarkan untuk  mempertahankan  dan  menjalankan  sistem  dalam  lembaga  pendidikan . Sistem pendidikan memiliki ruang lingkup yang memberikan perhatian terhadap kegiatan yang aktif  dilaksanakan.  Pengawasan (Controlling) merupakan  aktivitas  manajemen  yang termasuk  kedalam (management  control  siystem). Sistem  pengawasan/pengendalian adalah  cara  untuk  mengetahui  adanya  masalah  yang  muncul  dalam  suatu institusi/organisasi.  (Akdon,2011).  Adapun  kesimpulan  oleh  Hani  Handoko  (2018), dijelaskan bahwa  pengawasan dalam fungsi manajemen adalah suatu aktivitas yang terstruktur,  yang  ditentukan  melalui  pengukuran-pengukuran  kegiatan  (dalam  wujud pemeriksaan,  mengoreksi,  menemukan  berbagai  kesenjangan)  proses  kegiatan, kemudian  digunakan  sebagai  sarana  untuk  menentukan  kegiatan  yang  sesuai  dan yang  terbaik  dari  segi  nilai  efektivitas  dan  efiesiensi.  Jadi  dengan  demikian pengawasan  merupakan  peran  yang  sangat  dibutuhkan  untuk  memperoleh  harapan yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  direncanakan.  Proses  pengawasan menghubungkan  aktivitas  yang  memunculkan  notifikasi-notifikasi  penting  yang  tidak sesuai/  kurang  layak  digunakan.  Manajemen  pembiayaan  pendidikan  secara  tidak langsung  didalamnya  mempunyai  fungsi  pengawasan.  Fungsi  pengawasan  dengan kaitan pendanaan/pembiayaan pendidikan harus diselenggarakan secara khusus guna meningkatkan sistem prinsip-prinsip pengelolaan dan penggunaan  dana dengan jelas dan benar-benar memenuhi kebutuhan dalam pendidikan.
Maka  dari  perihal  diatas,  peran  pemimpin  menjadi  sorotan  dalam mempengaruhi  aktivitas  pembiayaan  dalam  pendidikan.  Pengawasan  manajemen tentu  tidak  hanya  ditargetkan  pada  bagian  keuangan  saja,  tetapi  upaya  manajemen juga diandalkan pada seluruh kompenen aktivitas didalam suatu lembaga pendidikan. Terlebih lagi pada sistem kinerja sumber daya manusia didalamnya. Aktivitas sumber daya  manusia  mendorong  untuk  menwujudkan  tujuan  organisasi.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Scuhler  bahwa  manajemen  sumber  daya  manusia  (MSDM)  adalah pemberi  konstribusi  dalam  memberikan  efektivitas  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan melalui  beberapa  fungsi  dan  aktivitas  yang  bersifat  manajerial.(Priyono,2007).  Untuk mengatur  (mengendalikan)  suatu  organisasi  tentu  membutuhkan  seorang  sosok pemimpin dalam memberikan motivasi-motivasi yang senada dengan tujuan yang akan dicapai.
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Gibson  bahwa  kepemimpinan  adalah  cara  untuk mempengaruhi  para  karyawan  tanpa  menggunakan  paksaan  dalam  memberikan
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 3, Juli 2022
motivasi  melalui  ungkapan  komunikasi  yang  memunculkan  semangat  bagi  karyawan atau  anggota  organisasi.  Jadi  pada  kesimpulannya  seorang  pemimpin  atau  kepala sekolah berwenang untuk melakukan berbagai motivasi dan pengawasan pada kinerja SDM  (organisasi).  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  guna  mencapai  tujuan  yang  telah direncanakan  dalam  memajukan  kualitas  lembaga  pendidikan.  Sejalan  dengan ungkapan  Abdul  &  Saiful  (2017)  dalam  kutipannya  membahas  bahwa  dalam  suatu organisasi kepala sekolah merupakan pemegang kekuasaan yang paling berhak dalam mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas seluruh tenaga pendidik atau kependidikan didalam  sekolah.  Setiap  kepala  sekolah  (pemimpin)  tentu  mempunyai  gaya kepemimpin dengan khas berbeda dalam mengatur organisasinya.
Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang diimplementasikan  dengan  berlandaskan  pada  kedisplinan.  Kedisiplinan  yang dimaksud tersebut harus terstruktur dan teliti dalam mengelola dana didalam lembaga pendidikan. Berdasarkan riset dana merupakan pengelolaan yang bersifat sensitif, jadi model  dalam  pengelolaan  pembiayaan    pendidikan  tentu  harus  diselenggarakan secara  detail  dan  akuntabilitas.  Akuntabilitas  salah  satu  cara  untuk  mempertahankan kondisi  organisasi  dalam  melaksanakan  kinerjanya.  Jadi  pertanggung  jawaban  juga berunsur  dari  kode  etik  (kebijakan)  yang  ditentukan  dari  pemimpin  organisasi  atau pemerintah  pusat.  Jadi  akuntabilitas  bertujuan  untuk  meningkatkan  kredibilitas (kejujuran)  atas  tanggung  jawab  kinerja  pada  masing-masing  bidang  yang  dikelola dalam  pembiyaan  pendidikan  yang  mencakup  penerimaan,  penyimpanan,  dan pengeluaran  keuangan.(Nor  Mubin,2018).  Adanya  kedisiplinan  dalam  manajemen pembiayaan  pendidikan  tentu  membimbing  organisasi  dalam  menaati  kebijakan  dan memperkuat pertanggung jawabannya terhadap sistem keuangan yang dikelola.
Jadi  dari  pernyataan  diatas  manajemen  pembiayaan  pendidikan  adalah pengelolaan  keuangan  dan  membentuk  instrumen  administrasi  yang  diperoleh lembaga pendidikan dengan integrasi (pemanfaatan) sumber keuangan secara efektif sehingga  memaksimalkan  kegiatan  pendidikan.  Jadi  sistem  manajemen  ini dilaksanakan  oleh  pemimpin  yang  nantinya  akan  menggerakan  seluruh  organisasi dalam  mengimplementasikan  fungsi  manajemen  dalam  pengelolaan  keuangan  yang terdiri  dari:  1)  perencanaan  keuangan  (penganggaran),  pengelolaan  dalam  aktivitas pengeluaran  dana  (pencairan),  3)  penggunaan,  4)  pencatatan,  5)  pengendalian  ,  6) penyimpanan, dan 7) pertanggungjawaban dalam pelaporan (auditing) keuangan.(Arwildayanto,  Nina  Lamatenggo,  &  Warni ,2017).  Kegiatan  tersebut  tentu juga harus aktif memilah kegiatan yang lebih penting, dan melaksanakan penghematan untuk mengantisipasi pembiayaan yang mendesak dan yang tidak terduga.
Jadi  melalui  rancangan  aktivitas  dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan yang  telah  disebutkan  ,  tentu  kepala  sekolah  harus  mempunyai  kebijakan  dalam memperkuat  petanggungjawaban  dari  setiap  anggota  organisasi  dalam  pengelolaan keuangan.  Dengan  penjelasan  yang  telah  diutarakan  maka  penulis  tertarik  untuk mengadakan penelitian pengawasan kepala  sekolah terhadap manajemen pembiayaan  pendidikan.  Untuk  mengetahui  unsur  apa  saja  yang  ditindak  lanjuti  oleh kepala  sekolah  dalam  melaksanakan  pengawasan  dalam  pembiayaan  pendidikan, sehingga  keaktifan  organisasi  berjalan  dengan  profesional  dan  memiliki  akuntabilitas yang tinggi dalam kinerjanya.

## METODE
Penelitian  yang  dijalankan  yaitu  dengan  melalui  metode  penelitian  kualitatif, yang  selanjutnya  akan  dijelaskan  secara  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  deskriptif merupakan  peneltian  yang  menjelaskan  berbagai  fakta  sosial.  Tujuan  dari  metode penelitian ini juga membangun adanya inovasi peneliti , pola pikir dan rancangan yang diperoleh dari spesifikasi-spesifikasi nilai fenomena pada fakta sosial.(Sugiyono,2020). Penelitian  dekriptif  menurut  Hidayat  Syah  disebutkan  bahwa  peneltian  ini  mempunyai aturan  tanpa  terbatas  untuk  menemukan  berbagai  fakta,  fenomena  yang  terjadi dilapangan,  dalam  artian  penelitian  dekriptif  merupakan  penelitian  yang  berusaha
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 3, Juli 2022
mencari secara dalam dari berbagai dimensi dari masalah yang terjadi.(Samsu,2017). Dengan  demikian  peneliti  melaksanakan  peneltian  dengan  metode  wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Metode  penelitian  tersebut  merupakan  alat  untuk  mendukung  pelaksanaan penelitian dalam kualitatif. Metode wawancara merupakan metode untuk memperoleh fakta  dari  narasumber/respoden.  Selanjutnya  pada  tahap  observasi,  dimana  dalam tahap ini penting bagi peneliti mengetahui fenomena yang sebenarnya terjadi di objek penelitian.  Kemudian  metode  yang  terahir  yaitu  metode  dokumentasi,  metode  ini mendukung  untuk  membuktikan  fakta  dan  fenomena  yang  diperoleh  dari  responden dan  kondisi,  aktivitas  yang  sebenarnya  terjadi  dilapangan.  Jadi  dengan  metode pengumpulan data yang telah dijelaskan tujuannya yaitu utnuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilaksanakan.
Subyek  penelitian  yang  menjadi  tujuan  utama  memperoleh  informasi  yaitu Kepala Sekolah, Staff Tata Usaha Sekolah, Bendahara Sekolah dan Guru SMA Ma’arif Wadaslintang. Analisis data yang dilaksanakan dalam peneltian yaitu melalui prosedur dalam peneltian kualitatif. Tujuan analisis data yaitu untuk mengorganisasikan bagian- bagian  yang  dianggap  penting  untuk  memperoleh  hasil  yang  relevan  dalam  kriteria penelitian.  Umar  Shidiq  &  Moh.Miftachul  Choiri  (2019)  menjelaskan  bahwa  analisis data  melalui  reduksi  data,  penyajian  data  dan    kesimpulan  data.  Upaya  metode penelitian yang dilaksanakan yaitu untuk memperoleh berbagai opini, nilai positif, dan perkembangan  hasil  penelitian  yang  harapannya  dijadikan  inovasi  bagi  pengembang pendidikan.

## HASIL dan PEMBAHASAN
A.  Manajemen  Pembiayaan  dan  Sumber  Pembiayaan  Pendidikan  Pendidikan  di SMA Ma ’arif Wadaslintang
Pengadaan  sumber  dana  bagi  lembaga  pendidikan  merupakan  pelaksanaan yang  sangat  penting  untuk  melengkapi  berbagai  peraga  dalam  wilayah  akademik pendidikan.  Untuk  membangun  mutu  pendidikan  tentu  sangat  membutuhkan dukungan  jasa  dan  pendanaan  dalam  mengusahakannya.  Maka  dengan  demikian setiap  lembaga  pendidikan  berperan  wajib  untuk  mengadakan  pendanaan,  dan tentu  cara  dan  skill  dari  masing-masing  sekolah  tidak  sama  antara  cara  dan perolehan yang dimiliki. Kepala sekolah sebagai pemimpin tentu menjadi seseorang yang mengarahkan dalam perihal tersebut. Dengan adanya keterlibatan masyarakat terhadap  keaktifan  pembiayaan  pendidikan  tentu  belum  memenuhi  kebutuhan pendidikan  secara  menyeluruh,  hal  tersebut  menyangkut  dengan  tingkat kesejahteraan  masyarakat  yang  berbeda-beda  dalam  mengusahakan  pendidikan bagi putra dan putrinya.
Inovasi  kepala  sekolah  dalam  menggali  sumber  dana  pendidikan  yaitu  dapat bersumber  dari  kompentensi  kepala  sekolah.  Marlina  Siregar    dkk  (2020)  dalam kutipannya menjelaskan lima kompetensi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah yaitu:  1)  kompetensi  kepribadian,  2)  kompetensi  manajerial,  3)  kompetensi kewirausahaan,  4)  kompetensi  supervisi  dan  5)  kompetensi  sosial.    Kebijakan tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  13  Tahun 2007.  Kompetensi-kompetensi  tersebut  mempunyai  tujuan  untuk  membawa kemajuan  sekolah  agar  berdayaguna  secara  efektif,  kepala  sekolah  sudah sewajarnya  harus  siyap  menerima  suatu  kondisi  yang  menuai  masalah  di lingkungan lembaganya , dan hubungan kompetensi kewirausahaan kepala sekolah sangat tepat untuk menumbuhkan perekonomian dalam suatu lembaga pendidikan.
Nur  Komariah  (2017)  juga  menegaskan  bahwa  jiwa  kewirausahaan (entrepeneur) kepala sekolah diwujudkan melalui visi dan misi, tujuan, dan rencana strategis sekolah secara realistik, sesuai dengan kemampuan, kondisi dan mampu memanfaatkan  seumber  daya  atau  organisasi  dibawahnya  untuk  mendukung tercapainya  visi  sekolah.  Jadi  peran  kepala  sekolah  dalam  membangun kewirausahaan  sekolah  menurut  penulis  dapat  dipelajari  sebagai  alat  untuk
membimbing  seluruh  warga  sekolah.  Upaya  yang  dilaksanakan  tentu  harus  dapat dibudidayakan  dengan  melihat  karakteristik  kondisi  sosial  dilingkungan  sekolah. Jadi  selain  memberikan  tambahan  nilai  sumber  dana  pendidikan,  peran kewirausahaan  didalam  lingkungan  pendidikan  dapat  menjadi  media  membimbing kemandirian sekolah dan pelajaran sosial bagi warga sekolah.
Lingkungan  wilayah  lembaga  pendidikan    SMA  Ma'arif  Wadaslintang merupakan  Madrasah  Aliyah  swasta  di  kecamatan  Wadaslintang  kabupaten Wonosobo.  Madrasah  ini  berdiri  dari  yayasan  LP  Ma'arif.  Dalam  sistem penggalian/pengadaan  sumber  dana  pendidikan  kepala  sekolah  mengungkapkan bahwa  penarikan  sumbangan  operasional  pendidikan  dari  masyarakat  atau  orang tua  siswa  mulai  tahun  2021  tidak  diberlakukan.  Kebijakan  tersebut  di  agendakan oleh  kepala  sekolah  untuk  meringankan  wali  murid.  Pasalnya  adanya  pandemi memberikan  kendala  dalam  segi  ekonomi  masyarakat.  Pelaksanaan  kebijakan tersebut  diberlakukan  melalui  sosialisasi  dengan  wali  murid  terlebih  dahulu,  dan sejauh  impleemntasi  tersebut  diterapkan  sistem  pendidikan  masih  berjalan  efektif. Sebelum adanya perubahan tersebut dana yang ditetapkan untuk SOP yaitu senilai Rp 75.000,00. Penarikan biaya lain hanya melalui infaq dari siswa yang dijalankan dengan keikhlasan.
Kepala  sekolah  menjelaskan  sumber  dana  diperoleh  melalui  BOS  (Bantuan Operasional  Sekolah),  BOSDA  (Bantuan  Operasional  Sekolah  Daerah),  dan sumbangan dari donatur pendidikan atau kerjasama mitra yayasan. Di SMA Ma'arif Wadaslintang  BOS  turun  dengan  4  kali  periode  yaitu  3  bulan  sekali  dalam  kurun waktu satu tahun. Kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa upaya pengawasan BOS  dilaksanakan  dengan  upaya  perancangan  RKAS  (Rencana  Kegiatan  dan Anggaran  Sekolah)  yang  kemudian  realisasi  dana  tersebut  sesuai  dengan kebutuhan keuangan sekolah.  Realisasi lebih ditargetkan pada skala prioritas yang harus  lebih  terkondisikan.  Laporan  rancangan  tersebut  juga  teratur  dilaksanakan oleh  bendahara,yang  kemudian  juga  memudahkan  kepala  sekolah  untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan sekolah.
Jadi  dari  hasil  penelitian  di  SMA  Ma ’arif  Wadaslintang  menunjukan  bahwa pengadaan sumber biaya pendidikan  belum di generasikan melalui kewirausahaan sekolah.  Penggalian  dana  masih  berunsur  secara  umum  yaitu  melalui  pemerintah dan  masyarakat.  Bendahara  memaparkan  bahwa  perencanaan  pengelolaan pembiayaan pendidikan  di  SMA  Ma ’arif Wadaslintang  diantaranya sebagai berikut:
1)  diawali  dengan  menyusun  planning  anggaran,  2)  menyusun  rencana  prioritas kerja/penetapan  program,  3)  membuat  analisis  biaya  dan  sumber  dana,  dan  4) membuat rencana implementasi keuangan.
Pengorganisasian  kinerja  atau  penugasan  dalam  menjalankan  manajemen pembiayaan  pendidikan  di  SMA  Ma ’arif  Wadaslintang  dilaksanakan  secara struktural.  Pengorganisasian  tersebut  terdiri  dari  :  1)  penanggung  jawab  berperan untuk  mengawasi  dan  memonitoring  implementasi  pembiayaan  pendidikan,  2) ketua,  melaksanakan  koordinasi  pengelolaan  keuangan,  3)  Bendahara  dalam pengeluaran  biaya  dilaksanakan  sesuai  dengan  petunjuk  teknis,  4)  sekretaris, membantu  pengolahan  adminitrasi  yaitu  dalam  laporan  pengeluaran  dana  dan pencatatan  pendapatan  dana  sekolah,  dan  5)  anggota  membantuimplementasi sistem keuangan.
Pada  tahap  pelaksanaan  tim  penyusun  program  keuangan  SMA  Ma ’arif Wadaslintang  melaksanakan  perencanaan  pada  4  model  yang  sudah  ditetapkan diatas.  Dalam  pelaksanaan  yaitu  menindaklanjuti  rencana  anggaran  yang  sudah mempunyai  program  pada  penetapan  rencana.    Kemudian  tahap  yang  dilakukan untuk  mengevaluasi  dana  yang  telah  tetap  sasaran  yaitu  dilaksanakan perbandingan  antara  perencanaan  dan  kondisi  keuangan  melalui  rapat  komite. Sehingga dari kegiatan tersebut akan memperoleh tindak lanjut dan hasil yang lebih relatif untuk pemanfaatan dana yang lebih fleksibel.
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 3, Juli 2022

## B.  Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Ma'arif Wadaslintang
Penyelanggaraan  penggunaan  dana  pendidikan  harus  mengikuti  prinsip  - prinsip  yang  tepat,  karena  prinsip  yang  tepat  dapat  mengefektifkan  dan mengarahkan  sistem  manajemen  keuangan  pendidikan.  Upaya  peningkatan  mutu pendidikan  dan  implementasi  proses  kegiatan  belajar  bagi  peserta  didik    sangat membutuhkan  andil  pendanaan  didalamnya,  senada  dengan  yang  diungkapkan oleh  Tria  Zuliatul  (2020)  yang  menerangkan  bahwa  indikator  pengelolaan pembiayaan pendidikan yang profesional yaitu memiliki sistem penggalian dana dan penyaluran dan penggunaan dana secara terukur, termanaj, dan tentunya terpantau dengan  baik.  Selanjutnya  dalam  kutipannya  juga  menjelaskan  bahwa  pengelolaan keuangan pendidikan merupakan tanggung jawab bendahara madrasah. Dan dalam evaluasi pelaksanaannya yaitu si awasi oleh kepala madrasah.
Memantau atau mengevaluasi pembiayaan pendidikan merupakan satu  upaya mengukur    sejauh  mana  untuk  menemukan  titik  operasional  yang  terkendala  atau kurang maksimal dalam realisasi pembiayaan pendidikan. Mengevaluasi merupakan bagian  fungsi  manajemen  yang  sering  disebut  juga  dengan  controlling.  Jadi mengontrol  pengeluaran  biaya  dan  pemasukan  biaya  pendidikan  yang  diperoleh oleh suatu sekolah/madrasah.
Pengawasan  keuangan  yang  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  merupakan salah  satu  agenda  supervisi  untuk  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  sekaligus motivasi  kinerja  tenaga  kependidikan  didalam  madrasah.  Kepala  sekolah  sebagai penanggung  jawab  sekaligus  seorang  manajer  dalam  merancang  aktivitas keuangan pendidikan harus melandaskan jiwa-jiwa profesional kepada bawahannya. Jamaludin Iskandar (2019) memaparkan, pengawasan yang dberikan oleh  kepala  sekolah  secara  internal  didalam  suatu  sekolah,  dengan  didalamnya terdapat  upaya  mengevaluasi  dan  memeberikan  pemahaman  terhadap  setiap penanggung  jawab  tentang  pengeluaran  dan  kebutuhan  sekolah  dalam  lingkup pembiayaan.  Dalam  langkahnya  kepala  sekolah  memonitoring  serta  membimbing organsasi  didalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan.  Tentu  dari  pernyataan tersebut  kepala  sekolah  menjadi  pemegang  tanggung  jawab  yang  harus  kuat memanjukan pertahanan dalam pencapaian sasaran yang tepat, terlebih lagi pada pelaksanaan  pemanfaatan  keuangan  pendidikan.  Sasaran  yang  akan  diperoleh tentu akan mengefetifkan gerakan kemajuan pembaga pendidikan.
Suyati  (2020)  menyatakan  bahwa  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  lembaga wajib mengetahui dengan jelas berapa pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh sekolah  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Karena  kepala  sekolah  sebagai  otorisator (pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk  menentukan  tindakan  sebagai  penerimaan dan  pengeluaran  anggaran)  dan  diamanati  sebagai  koordinator  (penjabat    yang berwenang  melakukan  pengujian  dan  memerintahkan  pembayaran  atas  segala tindakan  dilakukan  berdasarkan  kebijakan  yang  berlaku).  Jadi  dari  pernyataan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kepala  sekolah  merupakan  pejabat  yang  diberi wewenang  untuk  menentukan  tindakan  realisasi  keuangan  dan  mendelegasikan aktivitas  kuangan  pendidikan  kepada  tenaga  kependidikan  dengan  memberikan pada  batas-batas  aturan  yang  didtetapkan  oleh  pemerintah.  Dalam  setiap pengadaan dari sumber pendanaan yang diperoleh lembaga pendidikan mempunyai kebijakan masing-masing yang harus dipenuhi sekolah atau madrasah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilaksanakan  di  SMA  Ma'arif Wadaslintang  menunjukan  berbagai  pola  pengawasan  kepala  sekolah  dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Bendahara sekolah menyatakan bahwa upaya kepala  sekolah  untuk  mengarahkan  setiap  tenaga  pengelola  adminitrasi  atau bendahara  yaitu  dilakukakan  dengan  beberapa  cara  yaitu  diantaranya  :  1)  kepala sekolah  tentu  mengusahakan  kelengkapan  fasilitas  yang  berhubungan  dengan adminitrasi sekolah , 2) melaksanakan pengawasan/evaluasi kinerja bendahara, 3) memberikan  motivasi  kinerja.  Bendahara  menyatakan  dalam  mengadakan
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 3, Juli 2022
kelengkapan  failitas  tersebut  kepala  sekolah  tidak  hanya  memberikan  fasilitas berupa  alat  kinerja  teteapi  juga  terkait  kemajuan  pengelolaan  data-data.  Misalnya kemajuan pengolahan data online sesuai dengan peraturan dari pusat.
Kepala  menerangkan  pada  tahap  pengawasan  pengelolaan  keuangan  kepala sekolah  melaksanakan  pemeriksaan  (auditing)  keuangan.  Pemeriksanaan  tersebut terdiri,  pemeriksaan  sistem  pencatatan  (accounting)  dalam  pengeluaran  dan pemasukan  dana  pendidikan  serta  melakukan  pengukuran  kinerja  tim  keuangan sekolah. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Miftahol Arifin (2016), menjelaskan bahwa  seorang  ketua  pengurus/kepala  sekolah  harus  melaksanakan  pemantauan dan  menilai  hasil  melalui  pelaksanaan  auditing.  Auditing  terdiri  dari  tiga  jenis, diantaranya  yaitu:  1)  audit  pada  laporan  keuangan,  audit  laporan  keuangan  yaitu diperankan  untuk  menentukan  apakah  laporan  keuangan  secara  integral  dari nformasi  yang  terukur  melalui  verifikasi  dari  kriteria-kriteria  tertentu,  2)  audit operasional,  yaitu  dilaksanakan  untuk  menelaah  bagian  prosedur  dan  metode operasi  organisasi  untuk  menilai  efisiensi  dan  efektifitas  kegiatan,  dan    3)  auditing ketaatan,  yaitu  cara  pemeriksaan  dengan  memastikan  apakah  sistem  keuangan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.
Dari  hal  diatas  kepala  sekolah  tentu  tidak  hanya  sendiri  dalam  memberikan sosialisasi  kemajuan  yang  dilakukan.  Dalam  pengawasan  tentu  hal  pokok  yang dilakukan  untuk  mengetahui  masalah  yang  ada  dalam  pelaksanaan  realisasi  dan pendidikan.  Kepala  sekolah  mengungkapkan  dalam  motivasi  kinerja  masih dilakukan  dengan  cara  yang  sederhana.  Sebagai  sekolah  swasta  sumber pendapatan  di  SMA  Ma'arif  Wadaslintang  belum  sepenuhnya  memberikan kesejahteraan  bagi  tenaga  pendidik.  Hal  tersebut  diungkapkan  karena  insentif merupakan  fasilitas  yang  pokok  yang  mempengaruhi  nilai  motivasi  bagi  guru  dan tenaga  kependidikan.  Insentif  yang  diberikan  tidak  hanya  berupa  materi,  insentif yang lain dalam perihal penghargaan bagi pola kinerja bendahara.
Kepala  sekolah  juga  menyatakan  dalam  motivasi  kinerja  yang  dilaksanakan memberikan  kemajuan  dedikasi  tenaga  pendidik  di  SMA  Ma'arif  Wadaslintang. Motivasi  selanjutnya  yang  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  yaitu  dengan mempertahankan  nilai  kekompakan  organisasi.  Kekompokan  organisasi  sangat membantu  menfektifkan  suasana  kinerja  didalam  suatu  lembaga  atau  instansi. Suminah,  Nurkholis  &  Fenny  (2020:80)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa suatu  kinerja  (perfomancy)  merupakan  indikator  yang  mendorong  munculnya budaya  organisasi.  Indikator  tersebut  memberikan  pengaruh  terhadap  nilai kekompakan dalam  suatu organisasi.    Di  dalam budaya organisasi  membawa  nilai kedisiplinan bagi organisasi. Jadi pendapatan finansial yang diperoleh oleh pegawai atau  bendahara  tidak  mempengaruhi  sistem  motivasi  yang  diperoleh  dari  sekolah. Motivasi  tentu  diperlukan  dalam  proses  pengawasan  dalam  pengelolaan pembiayaan  pendidikan.  Kepala  sekolah  dituntun  untuk  lebih  aktif  dalam memberikan  suatu  kebijakan.  Bendahara  mengungkapkan  seluruh  pengelolaan biaya pendidikan di SMA ma'arif Wadaslintang diatas kewenangan kepala sekolah.
Dalam  pengelolaan  tata  tertib  bagi  bendahara,  kepala  sekolah  memberikan penjelasan  bahwa  sistem  kedisiplinan  pembiayaan  pendidikan  sesuai  dengan petunjuk  teknis  dari  dinas  provinsi.  Sistem  tersebut  diadakan  untuk  menciptakan kinerja  yang  efektif  dan  akuntabel  terhadap  pengelolaan  keuangan.  Jadi  setiap kebijakan  yang  diberlakukan  pasti  terdapat  sanksi  apabila  terjadi  pelanggaran  dari bendahara. Kemudian pengukuran kinerja pada tenaga administrasi atau bendahara diukur melalui job description dengan petunjuk sistem informasi keuangan provinsi.

## KESIMPULAN
Pengawasan  manajemen  keuangan  pendidikan  merupakan  upaya  mengukur kinerja  dan  memperoleh  stabilitas  proses  pengelolaan  keuangan.  Kepala  sekolah sebagai  tumpuan  tanggung  jawab  terbesar  dalam  aktivitas  pemanfaatan  dana dalam  pendidikan  seharusnya  lebih  bijak  dan  tegas  dalam  membimbing
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 3, Juli 2022
tim/organisasinya.  Dalam  menjalankan  manajemen  pembiayaan  pendidikan,  SMA ma'arif  Wadaslintang  mengimplementasikan  nilai  manajemen  dari  perencanaan sambai monitoring evaluasi). Sumber dana pendidikan yang diperoleh yaitu melalui pemerintah  dan  masyarakat.  Adapun  upaya  sekolah  dalam  mengarahkan    setiap tenaga pengelola adminitrasi atau bendahara yaitu dilakukan dengan beberapa cara yaitu diantaranya : kepala sekolah tentu mengusahakan kelengkapan fasilitas yang berhubungan  dengan  adminitrasi  sekolah  ,melaksanakan  pengawasan/evaluasi kinerja  bendahara,  memberikan  motivasi  kinerja.  Kemudian  dari  segi  pengawasan kepala  sekolah  dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan  ditargetkan  melalui pemeriksaan  (auditing)  keuangan.  Pemeriksanaan  tersebut  terdiri,  pemeriksaan sistem  pencatatan  (accounting)  dalam  pengeluaran  dan  pemasukan  dana pendidikan  serta  melakukan  pengukuran  kinerja  tim  keuangan  sekolah.  Jadi pengadaan  dana  di  SMA  Ma'  arif  Wadaslintang  masih  diselenggarakan  secara umum dan belum di wujudkan melalui target yang lebih strategis. Pengarahan dan pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan didalam pendidikan yang dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  di  SMA  Ma'arif  Wadaslintang  mampu meningkatkan  nilai  efektifitas  dan  akuntabilitas  searah  dengan  prinsip  manajemen pembiayaan pendidikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul Rahmat dan Syaiful Kadir. 2017. Kepemimpinan Pendidikan dan Budaya Mutu , (Yogyakarta:Zahir Publishing).
Akdon.  (2015).  Dedy  Kurniady,  dan  Deni  Darmawan,  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan, (Bandung:Remaja Rosdakarya)
Akdon. 2011 . Strategic Management For Eduvation Mangement, (Bandung:Alfabeta) . Amrullah  Aziz.  (2015). Peningkatan  Mutu  Pendidikan ,  Jurnal  Panca  Wahana  (Jurnal Studi Islam), Vol.10. No.2.
Apriyanti Widiansyah. 2017. Peran Ekonomi Dalam Pendidikan dan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi, Jurnal Cakrawala, Vol.17. No.2.
Arwildayanto,  Nina  Lamatenggo,  dan  Warni.  2017.  Manajemen  Keuangan  dan
Pembiayaan Pendidikan.(Bandung:WidyaPadjadjaran Anggota IKAPIJABAR) Besse Marhawati. 2018. Pengantar Pengawasan Pendidikan , (Deepublish).
Jamaludin  Iskandar.  2019.  Implementasi  Sistem  Manajemen  Keuangan  Pendidikan. Jurnal Idaarah. Vol.3. No.1.
Marlina Sregar dkk. 2020. Pengaruh Perilaku Inovatif terhadap Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Labuhan Batu, Vol4. No.2.
Miftahol Arifin. 2016. Manajemen Keuangan Pondok Pesantren. Jurnal Penddikan dan Manajemen Islam.Vol.4 No.2.
Nanang  Nuryatna.  2005. Alternatif  dan  Strategi  Penggalian  Dana  Pendidikan  di Indonesia  (Kajian  Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan), Jurnal  El  Tarbawi  , Vol.7 No.8.
Nor  Mubin.  2018. Integritas  dan  Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Sekolah/Madrasah , Jurnal Attaqwa, Vol.14, No.2.
Nur  Komariah.  2017.  Kepemimpinan  Entrepreneurship  Kepala  Sekolah  Dalam Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Sekolah.Vol.5. No.1
Priyono. 2007. Pengantar Manajemen , (Sidoarjo:Zofatama Publisher). Samsu . 2017. Metode  Peneltian:  (Teori  dan  Aplikasi  Peneltitan  Kualitatif,  Kuantitatif,
Mixed Methods, serta Research &Development ), (Jambi:Pusaka). Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung:Alfa Beta). Suminah,  Nurkholis  &  Fenny.  (2020).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  Sekolah  Dan Supervisi  Akademik  Terhadap  Kinerja  Guru  Sd  Negeri  Se-Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Jurnal Manajemen Pendidikan.Vol.9 No.1 Suyati.    2020.  Tata  Kelola  Keuangan  Sekolah.  Jurnal  Kependidikan  Islam.  Vol.  10. No.1.
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 3, Juli 2022
Tria  Zuliatul  Faizah.  2020.  Implementasi  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  Di Lembaga Pendidikan Mi Raudlatu l Muta’allimin.
Http://Eprints.Umsida.Ac.Id/6620/ . Di akses 18 Mei 2022. Umar  Shidiq  &  Moh.Miftachul  Choiri . 2019. Metode  Penelitian  Kualitatif  di  Bidang Pendidikan , (Ponorogo:Nata Karya).