Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution

## Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan
54/PUU-XXI/2023

## Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia bima13guswara@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilik  perbaikan  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja terdahulu  dengan  menerbitan  Perppu  No.  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  dan  dinamika konstitusionalitas UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pasca Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020  dan  54/PUU-XXI/2023.  Putusan  MK  No.  91/PUU-XVIII/2020  memutus  UU  No.  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan mengamanatkan pemerintah untuk memperbaikinya  dengan  partisipasi  masyarakat  secara  bermakna.  Pemerintah  melaksanakan putusan tersebut dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibandingkan dengan membentuk undang-undang. Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 menyatakan penerbitan Perppu  No.  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  tidak  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945. Meskipun  Putusan  MK bersifat final and  binding tetapi dinilai  mencederai  keadilan  substantif  di tengah-tengah masyarakat. Metode penelitian yang diaplikasikan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) yang  didukung  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  kemudian  dikelola  secara  kualitatif. Perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  menganalisis  konstitusionalitas  Undang-Undang Cipta  Kerja  berdasarkan  Putusan  MK  No.  91/PUU-XVIII/2020,  sedangkan  penelitian  ini menganalisis  dinamika  konstitusionalitas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  berdasarkan  Putusan  MK No.  91/PUU-XVIII/2020  dan  54/PUU-XXI/2023.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  yakni, penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No.  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja,  tidak  sejalan  dengan  amar  Putusan  MK  No.  91/PUU- XVIII/2020,  yang  mensyaratkan  keberadaan  partisipasi  masyarakat  secara  bermakna,  dan ditetapkan menjadi undang-undang saat sudah tidak memiliki daya laku.
Kata kunci: Cipta Kerja; Inkonstitusional Bersyarat; Konstitusionalitas

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  repairing  Law  no  11  of  2020  concerning  Job  Creation  by issuance of Perppu No. 2 of 2022 concerning Job Creation and Questioning the constitutionality of  Law  no.  6  of  2023  after  Constitutional  Court  Decision  no.  54/2023.  Constitutional  Court Decision  No.  91/2020  decides  Law  no.  11  of  2020  concerning  Job  Creation  as  Conditionally Unconstitutional  and  mandates  law  makers  to  improve  it  with  meaningful  community participation.  The  government  took  action  to  the  decision  by  issuing  Perppu  no.  2  of  2022 concerning  Job  Creation.  Constitutional  Court  Decision  No.  54/2023  states  the  issuance  of Perppu  no.  2  of  2022  concerning  Job  Creation  fits  on  UUD  NRI  1945.  Even  though  the Constitutional Court's decision is final and binding, it is considered to harm substantive justice in society.  The  research  method  applied  is  normative  juridical  research  with  a  statutory  approach and  a  case  approach  supported  by  primary  and  secondary  legal  materials  which  are  then managed  qualitatively.  Previous  research  analyzed  the  constitutionality  of  the  job  copyright  law based  on  Constitutional  Court  Decision  no.  91/PUU-XVIII/2020,  but  this  research  analyzes  the dynamics of the constitutionality of the job copyright law based on Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 and 54/PUU-XXI/2023. The results obtained from this research are, the issuance of  Perppu no. 2 of 2022 concerning Job Creation which was  subsequently enacted into Law  no.  6  of  2023,  againts  Counstitutional  Court  Decision  No.  91/2020,  had  requirement  to provide meaningful participation, and was enacted into law when it no longer had any operational power.
Keywords: Constitutionality; Job Creation; Unconstitutional Conditions
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution

## 1. PENDAHULUAN
Tata cara pembentukan undang-undang merupakan perintah konstitusi Pasal 22A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI 1945).  Ketentuan  tersebut  mendelegasikan  pembentukan  undang-undang  diatur dengan  undang-undang.  Saat  ini,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3)  menjadi dasar  dan  pedoman  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Setiap peraturan  perundang-undangan  harus  mewujudkan  kepastian,  keadilan,  dan kemanfaatan  sebagai  implementasi  prinsip  negara  hukum.  Faktanya,  seringkali regulasi  yang  dibentuk  justru  cacat  secara  formil  dan/atau  materil. 1 UUD  NRI 1945  melalui  Pasal  24C  ayat  (1)  mendelegasikan  Mahkamah  Konstitusi  untuk memutus  apakah  suatu  undang-undang  konstitusional  bersyarat,  konstitusional, inkonstitusional, atau inkonstitusional bersyarat. 2
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 (Putusan MK No. 54/2023)  menyatakan  bahwa  proses  pembentukan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2022  tentang  (Perppu  Ciptaker)  tidak bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945.  Dimana  putusan  tersebut  memiliki keterkaitan  erat  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  (Putusan  MK  No.  91/2020)  yang  memberikan  dinamika  validasi keberlakuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU Ciptaker  terdahulu). 3 Pembentukan  UU  Ciptaker  terdahulu  diproyeksikan pemerintah  guna  menciptakan  lapangan  kerja  yang  seluas-luasnya  dan menyederhanakan  birokrasi  investasi  bagi  pengusaha  guna  mengoptimalisasi ekonomi negara. 4 Pada Tahun 2020 Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  mengesahkan  dan  mengundangkan  UU  Ciptaker  terdahulu  yang berhasil  menyita  atensi  publik  secara  masif  karena  dibentuk  melalui  metode omnibus law , yaitu suatu regulasi yang menjadikan beberapa regulasi sebagai sub- regulasi. 5 Kala  itu, omnibus  law belum  dikenal  sebagai  metode  pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
1 Airlangga Gama Shakti, Maharani Wicahyaning Tyas, dan M. Lutfi Rizal Farid, “The Integration of Judicial  Review  in  Indonesia,” Syiah Kuala Law Journal 6, no. 3 (2023): 212–27, https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940.
2 Hidayat,  Muhammad  Faris,  and  Maulana  Mahrus  Alam  Pamungkas.  "Ragam  Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia." Jurnal Legisia 15, no. 1 (2023): 25- 35.
3 Arya  Setya  Novanto  dan  Ratna  Herawati,  “Efektivitas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dalam Pembangunan Hukum  Indonesia,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 401, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084.
4 Moza Dela Fudika, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur, “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang- Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 2 (2022): 185–97, https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/4.
5 Tomy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 159–76, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
Meskipun  UU  Ciptaker  terdahulu  mengusung  semangat  progresivitas pembaruan  untuk  kesejahteraan  ekonomi  yang  lebih  baik,  tetapi  proses pembentukannya  dinilai  tidak  sesuai  dengan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  baik  dan  benar  hingga  menciptakan  perdebatan  di  berbagai kalangan, baik itu akademisi maupun masyarakat umum. 6 Akhirnya, Putusan MK No.  91/2020  memutuskan  bahwa  pembentukan  UU  Ciptaker  terdahulu inkonstitusional  tetapi  tetap  berlaku  dengan  syarat  dalam  kurun  waktu  2  tahun harus  diperbaiki  oleh  pembentuk  undang-undang  dengan  partisipasi  masyarakat yang bermakna.
Tepat  pada  21  Maret  2023,  pembentuk  undang-undang  menyiasati  Putusan MK  No.  91/2020  dengan  menerbitkan  Perppu  Ciptaker  yang  kemudian diundangkan  menjadi  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta  Kerja  menjadi  undang-undang  (UU  Ciptaker  terbaru).  Penerbitan  Perppu Ciptaker dinilai jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat khususnya perihal partisipasi  bermakna  sebagaimana  perintah  Putusan  MK  No.  91/2020. 7 Setelahnya, per 2 Oktober 2023 Perppu tersebut telah diuji sebanyak 5 (lima) kali oleh  Mahkamah  Konstitusi  yakni  pada  Putusan  MK  No.  40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI  /2023,  46/PUU-XXI/2023,  50/PUU-XXI/2023,  dan  54/PUU- XXI/2023  tetapi  kelimanya  menyatakan  bahwa  UU  Ciptaker  terbaru  tidak bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945. 8 hal  tersebut  meninggalkan  lebih  banyak pertanyaan daripada jawaban. Khususnya pada Putusan MK No. 54/2023 yang di dalamnya  terdapat  4  (empat) dissenting  opinion (pendapat  berbeda)  hakim  yang menyatakan  bahwa  UU  Ciptaker  terbaru  seharusnya  dinyatakan  bertentangan dengan UUD NRI 1945.
Sementara  itu,  penelitian  yang  bertemakan  tentang  prosedur  pembentukan regulasi Cipta Kerja telah dikaji berkali-kali, yakni penelitian yang dilakukan oleh Zufar  (2022).  Penelitian  ini  memiliki  pembahasan  mengenai  prosedur pembentukan  UU  Ciptaker  terdahulu  dimulai  dari  tahapan  perencanaan  hingga pada  tahapan  pengundangan.  Menyimpangnya  tata  cara  pembentukan  UU Ciptaker  terdahulu  dari  UU  P3  tercerminkan  dengan  jelas  dari  metode omnibus law yang diadopsi oleh pemerintah. Padahal, omnibus law bukanlah metode yang dikenali berdasarkan UU P3. Pengabaian pemerintah terhadap kaidah hukum yang berlaku  dalam  membentuk  suatu  regulasi  menciptakan  narasi  baru,  yakni  selama Mahkamah  Konstitusi  hadir  sebagai negative  legislator (membatalkan  norma),
6 Sigit Riyanto et al., “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Edition 2/5 November 2020,” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 21, no. 1 (2020).
7 Helmi  Chandra  SY  dan  Shelvin  Putri  Irawan,  “Perluasan  Makna  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pembentukan  Undang-Undang  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal  Konstitusi 19,  no.  4  (2022): 766–93, https://doi.org/10.31078/jk1942.
8 Andi  Saputra,  “Tolak  Gugatan  Buruh,  MK  Kukuhkan  Perppu  Ciptaker!,”  2023, https://news.detik.com/berita/d-6961088/tolak-gugatan-buruh-mk-kukuhkan-perppu-ciptaker.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
maka ketidakpatuhan terhadap prosedur pembentukan perundang-undangan dapat diwajarkan. 9
Selanjutnya,  kajian  penelitian  oleh  Fahri  (2023)  menilai  bahwasanya diterbitkannya  Perppu  Ciptaker  bukanlah  bentuk  dari  kepatuhan,  melainkan bertolak  belakang  dengan  apa  yang  diperintahkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi berdasarkan  Putusan  MK  91/2020.  Pernyataan  kegentingan  memaksa  yang diutarakan pemerintah merupakan asumtif belaka, tidak berdasarkan perhitungan, tidak  berkenaan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  kedaruratan,  dan  tidak  bertumpu pada  nilai  prinsip  serta  moralitas  konstitusional  yang  dikandung  oleh  UUD  NRI 1945. 10
Adapun penelitian yang dikaji oleh Yohanes (2023) yang menjurus kepada tereduksinya  eksistensi  dari  Putusan  MK  No.  91/2020  yang  disebabkan  oleh pemerintah  dengan  cara  menerbitkan  Perppu  Ciptaker.  Selain  merupakan gambaran nyata ingkarnya eksekutif dan legislatif secara terang-terangan terhadap muatan  substansi  putusan  tersebut  juga  sebagai  preseden  buruk  bagi  kekuasaan Presiden yang mengindikasikan adanya kediktatoran yang dibiaskan dengan aspek konstitusionalitas.  Kedepannya,  diperlukan  adanya  sebuah  formulasi  gagasan yang  membentuk  suatu  konsep  penjatuhan  sanksi  atas  pengabaian  terhadap konstitusi. 11
Berdasarkan  runtunan  eksposisi  diatas,  terdapat  persamaan  juga  perbedaan antara  penelitian  ini  terhadap  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Kajian  yang berpusat  kepada  tata  cara  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tentang Cipta  Kerja  menjadi  persamaan  antara  penelitian  ini  dan  penelitian  terdahulu. Perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  menganalisis  konstitusionalitas Undang-Undang  Cipta  Kerja berdasarkan Putusan MK  No. 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan  penelitian  ini  menganalisis  dinamika  konstitusionalitas  Undang- Undang  Cipta  Kerja  berdasarkan  Putusan  MK  No.  91/PUU-XVIII/2020  dan 54/PUU-XXI/2023. Mencermati dinamika yang terjadi terhadap konstitusionalitas UU Ciptaker terbaru. Tujuanpenelitian ini untuk menganalisis perbaikan Undang- Undang  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dengan  menerbitan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan  menguraikan  dinamika  konstitusionalitas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pasca Putusan MK No. 91/2020 dan 54/2023.
9 Rahayu  Subekti  Zufar  Maulana  Ar-Razaq,  “Analisis  Yuridis  Undang-Undang  Cipta  Kerja Berdasarkan  Perspektif  Teori  Perundang-Undangan  dengan  Kenyataan,” Jurnal  Demokrasi  dan  Ketahanan Nasional 1, no. 1 (2022): 23–36.
10 Fahri  Bachmid,  “Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,” Jurnal  Reformasi 13,  no.  2  (2023):  195–203, https://doi.org/10.33366/rfr.v13i2.4479.
11 Henny  Saida  Flora  Yohanes  Suhardin,  “Eksistensi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 320– 331, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution

## 2. METODE
Berdasarkan  kepada  permasalahan  yang  akan  dikaji,  penelitian  ini mengaplikasikan  metode  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  sejatinya suatu  rangkaian  konsep  guna  menemukan  suatu  regulasi  aturan  terhadap  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  dengan  inti  tujuan menjawab  dan  menanggulangi  isu  hukum  yang  terjadi. 12 Bersumber  dari  bahan hukum primer dan sekunder, pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini ialah pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  yaitu  regulasi  terkait pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ) melalui pengusutan kepada langkah yang dijalankan pemerintah pasca Putusan MK No. 91/2020 dan dinamika konstitusionalitas pasca Putusan MK No. 54/2023.
Mekanisme  penelitian  berbasis  kepustakaan  ( library  research ) dianut sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menjadikan regulasi- regulasi  terkait  yaitu  UUD  NRI  1945,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 138/PUU-VII/2009  (Putusan  MK  No.  138/2009),  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  43/PUU-XVIII/2020  (Putusan  MK  No.  43/2020),  Putusan  MK  No. 91/2020  dan  UU  P3,  UU  Ciptaker  terdahulu,  Perppu  Ciptaker,  UU  Ciptaker terbaru,  dan  Putusan  MK  No.  40/PUU-XXI/2023,  41/PUU-XXI  /2023,  46/PUU- XXI/2023, 50/PUU-XXI/2023, dan 54/PUU-XXI/2023 sebagai bahan primer dan dissenting  opinion , jurnal  nasional/internasional,  artikel,  dan buku sebagai  bahan sekunder.  Data  yang  telah  didapatkan  dikaji  secara  kualitatif  yakni  pemahaman yang  bertumpu  kepada  bahan  bersifat general yang  selanjutnya  dikaji  hingga menciptakan kesimpulan bersifat khusus.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perbaikan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja dilakukan  dengan  penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang
Hukum tata negara darurat  tak luput dari konsep syarat  kegentingan yang memaksa dalam pelaksanaanya. Hal ini menjurus kepada kebutuhan hukum yang dibutuhkan  segera  dan  genting  pada  waktu  khusus. 13 Konsep  tersebutlah  yang dijadikan  tumpuan  mendasar  dari  diterbitkannya  sebuah  Perppu.  Setidaknya terdapat  3  (tiga)  parameter  standar  yang  dijadikan  acuan  untuk  mengisyaratkan bahwa  kondisi  kegentingan  memaksa  telah  terpenuhi,  yakni  ancaman  yang berbahaya,  kebutuhan  yang  layak,  serta  dependensi  waktu  yang  tersedia terbatas. 14 Putusan  MK  No.  138/2009  telah  mengkualifikasikan  indikasi ketentuan  dan  syarat  yang  harus  terpenuhi  dari  kegentingan  memaksa  terhadap diperlukannya  suatu  regulasi  hukum  yang  dapat  mengatasi  permasalahan
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).
13 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
14 Achmad Alif Nurbani dan Qurrata Ayuni, “Konstitusi Ris 1949 Dan Uuds 1950 Status Hukum Tata Negara  Darurat  Yang  Di  Utamakan  Tentang  Pemerintahan,” Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum 7,  no.  2 (2022): 341–62, https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1965.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
mendesak  dengan  cepat,  ketiadaan  dan/atau  ketidakmampuan  regulasi  hukum dan  kepastian  hukum  yang  tidak  mungkin  segera  diundangkan  untuk menanggulangi kegentingan yang terjadi.
Meskipun  substansi  yang  terkandung  dalam  Perppu  diniatkan  untuk mengatasi  kegentingan  memaksa  di  masyarakat  luas.  Kebijakan  strategis  ini memiliki  dampak  yang  tidak  terbatas,  dimana  penafsiran  terhadap  kondisi kegentingan  memaksa  berdasarkan  subjektivitas  dari  Presiden.  Berkenaan dengan hal tersebut, sejatinya Presiden perlu secara seksama dalam menerbitkan Perppu.  Setiap  kebijakan  dengan  tingkat  ketelitian  rendah  dan  tanpa  partisipasi bermakna  dari  masyarakat,  berpotensi  menuai  perlawanan  dalam  praktiknya. 15 Hukum  Tata  Negara  Darurat  beserta  dengan  kewenangan  khususnya,  berlaku secara  terbatas  yakni  habis  keabsahannya  ketika  situasi  darurat  sudah  tidak relevan.  Tindakan  luar  biasa  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  diwajibkan  hanya dipergunakan untuk permasalahan yang genting dan mendesak. 16 Secara historis, latar belakang diterbitkannya  Perppu  lazimnya tak selalu sama. Hal ini didasari oleh  penafsiran  tentatif  Presiden  yang  dilandaskan  pada  penilaian  subjektif terhadap keadaan yang memaksa. 17
Tidak  adanya  batasan  yang  jelas  dalam  memaknai  istilah  kegentingan, dapat  menciptakan  ruang  untuk  mendefinisikan  kegentingan  secara  sebebas- bebasnya  yang  memungkinkan  Presiden  melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan dan menghadirkan pemerintahan berpaham otoritarian. 18 Fenomena penyalahgunaan  kewenangan  dalam  penerbitan  Perppu  terjadi  ketika  Presiden ke-32  Brazil  yaitu  Fernando  Affonso  Collor  De  Mello.  Dimana  De  Mello menerbitkan  sebanyak  160  Perppu  sepanjang  berkuasa  sebagai  Presiden  tanpa adanya  diskusi  terlebih  dahulu  dengan  kongres  negara.  Meskipun  Perppu  yang diterbitkan oleh De Mello ditolak oleh legislatif sehingga dicabut daya lakunya, maka  ia akan mengeluarkan  Perppu lagi  secara terus-menerus.  Lebih lanjut, De Mello  menilai  bahwa  kewenangan  dan  otonominya  dalam  membuat  kebijakan akan  terbatas  apabila  harus  melewati  proses-proses  legislatif.  Pada  akhirnya, pemerintah  Brazil  mengambil  keputusan impeachment (pemakzulan)  terhadap De  Mello  berdasarkan  penyalahgunaan  kewenangannya  dalam  menerbitkan Perppu sebagai Presiden Brazil. 19
15 Sari  Febriyanti  dan  Kosariza  Kosariza,  “Analisis  Yuridis  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  Oleh  Presiden  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,” Limbago: Journal of Constitutional Law 2, no. 1 (2022), https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.16896.
16 Hartati Hartati, “Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Sistem Hukum Indonesia,” Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 15, no. 02 (2018): 257–66, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.368.
17 Ali  Marwan  Hsb,  “Kegentingan  Yang  Memaksa  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law),” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0 (2017): 114.
18 Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian ‘Ihwal Kegentingan Yang Memaksa,’” Mimbar Hukum 22, no. 1 (2010): 58–70.
19 Fitra  Arsil,  “Politik  Perppu,”  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  (Humas  FHUI,  2017), https://law.ui.ac.id/politik-perppu-fitra-arsil-republika/.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Secara  umum,  terdapat  2  (dua)  jenis  Perppu  yang  merupakan  praktik regulasi  kedaruratan  suatu  negara  dalam  jangka  waktu  keberlakuannya  yakni, secara otomatis berlaku sebagai hukum positif tanpa memerlukan proses legislasi (permanen)  dan  berlaku  untuk  sementara  waktu  (temporer).  Perppu  jenis permanen dianut oleh Rusia. Pada Artikel  90 Konstitusi Rusia mengatur bahwa Presiden dapat mengeluarkan dekrit dan regulasi hukum yang berlaku di wilayah Federal  Rusia  secara  menyeluruh.  Selain  Rusia,  Perppu  jenis  permanen  juga diterapkan di Peru. Hal tersebut diatur pada Artikel 118 angka 19 Konstitusi Peru yang  menyebutkan  bahwa  Presiden  memiliki  kewajiban  untuk  mengambil tindakan  khusus  di  bidang-bidang  strategis  melalui  keputusan  darurat  untuk menegakkan  hukum  dan  kepentingan  nasional  dengan  dipertanggungjawabkan terhadap Kongres.
Sedangkan, Perppu temporer di anut oleh Brazil dan Kolombia. Artikel 62 Konstitusi  Brazil  mengatur  bahwa  apabila  negara  memasuki  kondisi  yang memiliki  urgensi  genting,  Presiden  Brazil  diizinkan  untuk  mengambil  langkah darurat dengan menerbitkan regulasi khusus dan wajib disampaikan ke Kongres Nasional.  Implementasi  tersebut  juga diatur pada  Artikel  62 angka 3 Konstitusi Brazil  yakni,  bahwa  validitas  langkah  kedaruratan  hanya  berlaku  selama  60 (enam  puluh)  hari  jika  tidak  diundangkan.  Sementara  itu,  Kolombia  memiliki pengaturan tentang peraturan kedaruratan yang lebih  komprehensif. Artikel  215 Konstitusi  Kolombia  mengatur  bahwa  apabila  negara  dinilai  memiliki  ancaman dan gangguan serius, maka Presiden dapat  mengeluarkan regulasi khusus  untuk menangani krisis yang terjadi. Regulasi khusus tersebut akan dicabut pada tahun berikutnya, kecuali ditetapkan menjadi permanen oleh Kongres.
Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Indonesia  sendiri  menerapkan  metode  pemberlakukan  Perppu  secara  temporer. Keberlakuan Perpu di Indonesia terbatas sampai dengan masa sidang DPR pasca ditetapkannya  Perpu  yang  dimaksud.  Pasal  22  UUD  NRI  1945  yang  mengatur bahwa  “Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang.  Peraturan pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam persidangan  yang  berikut.  Jika  tidak  mendapat  persetujuan,  maka  peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Artinya, suatu  Perppu  yang telah melewati batas masa  persetujuan  tidak  lagi  dapat  untuk  disahkan  karena  harus  dicabut keberlakuannya.  Terbitnya  Perppu  Ciptaker  menjadi  langkah  terpilih  oleh pemerintah  dalam  menjalankan  perintah  Putusan  MK  No.  91/2020.  Meskipun, Putusan  MK  No.  91/2020  mengharuskan  pembentuk  undang-undang  untuk memperbaiki  UU  Ciptaker  terdahulu  yang  diiringi  dengan  partisipasi  bermakna masyarakat. 20 Pemerintah  mendalilkan  bahwa  penerbitan  Perppu  Ciptaker
20 Achmad  Hariri  Nazdirulloh,  “Perppu  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Justitia 6, no. 2 (2023): 438–449, https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
merupakan bentuk kepatuhan pemerintah dalam  melaksanakan perintah Putusan MK  No  90/2020  serta  mencegah  resesi  ekonomi  global  yang  disebabkan  oleh dampak  covid-19  dan  perang  antara  ukraina  dan  rusia  yang  berpotensi  dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian nasional.
Yusril  Ihza  Mahendra  selaku  Pakar  Hukum  Tata  Negara  menilai bahwasanya  Penerbitan  Perppu  tidak  melanggar  kaidah  Hukum  Tata  Negara  di Indonesia. Perppu tersebut merupakan hak Presiden yang dijamin oleh konstitusi pada  Pasal  22  Ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang  berbunyi  “Dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah sebagai  pengganti  undang-undang”.  Lebih  lanjut,  Yusril  menilai  bahwa penerbitan  Perppu  tersebut  merupakan  langkah  visioner  dari  pemerintah  dalam mencegah  dan  meminimalisir  dampak  gejolak  ekonomi  global  terhadap perekonomian negara. 21 Sedangkan, Denny Indrayana selaku Pakar Hukum Tata Negara  menolak  penerbitan  Perppu  Ciptaker.  Secara  tata  negara,  koreksi konstitusional  harusnya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Artinya, penerbitan Perppu Ciptaker merupakan langkah yang keliru dalam melaksanakan perintah  Putusan  MK  No.  91/2020.  Terlebih,  Perppu  Ciptaker  tidak  memenuhi syarat  diterbitkannya  suatu  Perppu  yakni  syarat  kondisi  kegentingan  yang memaksa,  syarat  waktu  harus  disetujui  DPR  pada  masa  sidang  berikutnya  dan syarat harus dicabut jika tidak mendapat persetujuan DPR tersebut. 22
Perlu  dipahami,  makna  dari  ketidaksesuaian  antara  penerbitan  Perppu Ciptaker  terhadap  perintah  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  suatu  tindakan yang tidak bertanggungjawab. Mengingat keberadaan dari Mahkamah Konstitusi sebagai constitutional  organ (unsur  penting  konstitusional)  yang  kewenangan serta  fungsinya  dijamin  oleh  konstitusi  negara.  Artinya,  pelanggaran  konstitusi adalah  sebuah  tindak  pengkhianatan  terhadap  negara  serta  berpotensi  menjadi panggung permulaan dari sebab-akibat dilaksanakannya pemakzulan Presiden. 23 Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 7A UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa  jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila  terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden dan/atau Wakil Presiden”.
Satria Unggul Wicaksana selaku Pakar Hukum Universitas
Muhammadiyah  Surabaya  menilai  bahwa  Perppu  Ciptaker  sebagai copy-paste
21 Emir Yanwardhana, “Yusril Dukung Perpu Cipta Kerja Jokowi, Ini Alasannya,” CNBC Indonesia,
2023, https://www.cnbcindonesia.com/news/20230112054343-4-404821/yusril-dukung-perpu-cipta-kerja- jokowi-ini-alasannya.
22 Denny  Indrayana,  “Perppu  Ciptaker,  Pelanggaran  Konstitusi  Berjamaah,  dan  Ancaman  Pemilu 2024,”  Intergrity  Law  Firm,  2023,  https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/03/21/perppu-ciptaker- pelanggaran-konstitusi-berjamaah-dan-ancaman-pemilu-2024/.
23 Nazdirulloh,  “Perppu  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Bertentangan  Dengan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja.”
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
dari  UU  Ciptaker  terdahulu. 24 Konsideran  (pertimbangan)  huruf  f  Perppu Ciptaker  menjelaskan  “bahwa  untuk  melaksanakan  Putusan  MK  No.  91/2020, perlu  dilakukan  perbaikan  melalui  penggantian  terhadap  UU  Ciptaker terdahulu”,  serta  konsiderans  huruf  a,  b,  c,  d,  e,  g,  h,  dan  i  yang  pada  intinya menjelaskan bahwa permasalahan resesi ekonomi global yang menjadi pemenuh syarat  parameter  “ihwal  kegentingan  yang  memaksa”  sebagai  latar  belakang menerbitkan  Perppu  tersebut.  Alih-alih  menolak,  Putusan  MK  No.  54/2023 justru  menyepakati  parameter  kegentingan  memaksa  yang  didalilkan  oleh pemerintah.
Padahal,  jika  bercermin  kepada  konsep  ketatanegaraan,  tolok  ukur pertanggungjawaban standar kegentingan memaksa harus bertumpu pada logika dan akal sehat. Artinya, perkiraan dan dugaan semata bukanlah dasar pemikiran yang  relevan  untuk  mengatakan  bahwa  suatu  kondisi  dalam  genting  dan memaksa. 25 Sebelum  menyatakan  negara  mengalami  masa  darurat  harus memenuhi  3  (tiga)  unsur,  yakni necessity (kebutuhan) ,  concreteness (kekonkretan) , dan urgency (urgensi) . Concreteness mengartikan bahwa di suatu peristiwa  kedaruratan  harus  diketahui  dengan  jelas  kapan  awal  mulai  dan berakhirnya. 26 Ancaman  akan  selalu  ada,  tetapi  hanya  kejadian  secara  konkret yang  dapat  dijadikan  tumpuan  status  kedaruratan  negara.  Ketakutan  dampak ekonomi  global  terhadap  perekonomian  Indonesia  hanya  berdasarkan  dugaan asumtif  belaka  yang  dimana  hal  tersebut  gagal  menghadirkan  unsur urgency . Kealpaan  “ihwal  kegentingan  yang  memaksa”  mengartikan  bahwa  seharusnya, sedari kelahirannya Perppu Ciptaker cacat syarat hingga pada diterbitkan, dalam kata lain seharusnya dibatalkan keberlakuannya. 27
Permasalahan  ekonomi  yang  dimaknai  oleh  Presiden  sebagai  “hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa”  seperti  kepentingan  yang  memaksa. 28 Faktanya, kecemasan Presiden terhadap perekonomian nasional  justru kontradiktif dengan pernyataan  Menteri  Keuangan  Negara  dan  Lembaga  Negara  yang  berpandang positif  terhadap  perekonomian  negara.  Pada  21  Desember  2022,  9  (sembilan) hari sebelum Perppu Ciptaker diterbitkan, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan  Negara  memberikan  pernyataan  pada  diskusi  Outlook  Perekonomian Indonesia  2023,  bahwa  perekonomian  Indonesia  prima  secara  konsisten  di
24 Uswah,  “Pakar  Hukum  UM  Surabaya  Nilai  Perppu  Cipta  Kerja  Tidak  Tepat,  Ini  5  Alasannya,” UM-surabaya, 2023, https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um- surabaya-nilai-perppu-cipta-kerja-tidak-tepat-ini-5-alasannya.
25 Zainatul  Ilmiyah,  Mega  Ayu  Ningtyas,  dan  Elva  Imeldatur  Rohmah,  “Menimbang  Kegentingan Memaksa sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU),” Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum 2, no. 6 (2021): 647–70, https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120.
26 Andrej Zwitter, “The Rule of Law in Times of Crisis: A Legal Theory on the State of Emergency in the Liberal Democracy,” Franz Steiner Verlag 98, no. 1 (2012): 95–111, https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/24769102.
27 Ilmiyah,  Ningtyas,  dan  Rohmah,  “Menimbang  Kegentingan  Memaksa  sebagai  Syarat  Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).”
28 Aprilian  Sumodiningrat,  “Constitutional  Disobedience  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja,” Constitution Journal 2, no. 1 (2023): 59–84, https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
berbagai  sektor  keuangan  secara  umum. 29 Bertepatan  dengan  Penetapan  Perppu Ciptaker,  Konklusi  dari  analisis  yang  dilakukan  oleh  Tim  Catatan  Kajian Ekonomi  Badan  Ristek  dan  Inovasi  Nasional  pada  31  Desember  2022 menyatakan  bahwa  Perekonomian  Indonesia  di  2023  positif  secara  umum. 30 Bahkan  Bank  Indonesia  pada  2  Januari  menyatakan  bahwa  tekanan  inflasi  di tahun  2022  tidak  melampaui  prediksi  dari  prakiraan  pada  potensi  terjadinya inflasi  pada  tahun  2023  yang  diamati  akan  kembali  ke  targetnya  sebesar 3,0±1%. 31
Alih-alih  menutupi  kelemahan  fondasi  ihwal  kegentingan  memaksa pembentukan  Perppu  Ciptaker,  pejabat  negara  justru  kembali  mengungkapkan optimisme  dan  menjelaskan  tidak  adanya  dampak  signifikan  krisis  ekonomi global  terhadap  perekonomian  Indonesia.  Pernyataan  ini  tetap  dikeluarkan meskipun  telah  terdapat  4  (empat)  pengujian  formil  di  Mahkamah  Konstitusi yang sama-sama mempermasalahkan kegentingan memaksa di dalam penerbitan Perppu Ciptaker. Fakta menunjukan bahwa ketiadaan eksistensi dari kegentingan memaksa dalam pembentukan  Perppu Ciptaker.  Secara  praktis, tak ada dampak besar yang signifikan dari adanya krisis ekonomi secara global terhadap kondisi perekonomian  nasional. 32 Artinya,  kekhawatiran  serta  kecemasan  berlebih  dari Presiden  hingga  berujung  pada  pernyataan  bahwa  krisis  ekonomi  secara  global sebagai  landasan  utama  kedaruratan  lahirnya  Perppu  Ciptaker  merupakan tindakan berdasarkan asumsi belaka.
Berdasarkan eksposisi  yang diuraikan  di atas,  Penerbitan Perppu Ciptaker melenceng  jauh  dari  diktum  Putusan  MK  No.  91/2020  yang  memprioritaskan meaningful  participation (partisipasi  masyarakat  yang  bermakna)  dalam perbaikannya, hal tersebut berdasarkan sifat Perppu yang mendesak serta segera harus  diberlakukan  tanpa  adanya  aspirasi  masyarakat  dalam  penerbitannya. 33 Kegelisahan  pemerintah  atas  krisis  ekonomi  secara  global  yang  diduga  akan berimplikasi  masif  terhadap  perekonomian  nasional  didalilkan  sebagai  latar belakang kegentingan memaksa diterbitkannya Perppu Ciptaker tidaklah relevan. Hal  tersebut  dapat  dicermati  dari  hasil  riset  serta  lembaga  pemerintah  yang berpandangan  secara  diametral  terhadap  kekhawatiran  yang  digaungkan  oleh Presiden  dengan  pernyataan  bahwa  kondisi  ekonomi  secara  nasional  akan persisten terlepas dari keadaan ekonomi secara global pada tahun 2023. Artinya,
29 Sri  Mulyani  Indrawati,  “Perekonomian  Indonesia  Stabil,  Modal  Bagus  Menuju  2023,”  2022, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,- Modal-Bagus-2023.
30 BRIN,  “Perekonomian  Indonesia  2023  Diprediksi  Masih  Positif,  Begini  Catatan  Tim  Kajian Ekonomi  BRIN,”  2022,  https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi- masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin.
31 Erwin  Haryono,  “Inflasi  Desember  2022 Terkendali dan  Diprakirakan  Kembali ke dalam  Sasaran pada 2023,” Bank Indonesia, 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_250123.aspx.
32 Muhammad Habib et al., “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (5 April 2023): 125–40, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569.
33 Ani  Triwati,  “Pengesampingan  Perkara  Demi  Kepentingan  Umum  Pascaputusan  Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2020): 32–54, https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
pernyataan  darurat  yang  berlandas  kepada  peristiwa  ekonomi  secara  global merupakan tindakan asumtif tak mendasar serta bukanlah dasar kebutuhan serta kegentingan  yang  benar.  “Hal  ihwal  kegentingan  memaksa”  selaku  indikasi syarat  pemenuh  lahirnya  Perppu  tidaklah  tercapai.  Dengan  demikian,  Perppu Ciptaker  yang  selanjutnya  diundangkan  menjadi  UU  Ciptaker  Terbaru seharusnya  dinyatakan  bertentangan  UUD  NRI  1945  alih-alih  dilanggengkan keberlakuannya.
3.2 Dinamika  Konstitusionalitas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023 tentang  Cipta  Kerja  pasca  Putusan  MK  No.  91/PUU-XVIII/2020  dan 54/PUU-XXI/2023
Pengaturan  dalam  UUD  NRI  1945  tidak  mencakup  segala  regulasi  yang berlaku, termasuk pedoman dan tata cara pembentukan hukum. Namun, regulasi tersebut  didelegasikan  kepada  undang-undang  tepatnya  pada  UU  P3. 34 Legitimasi  pendelegasian  tersebut  dapat  dilihat  di  Pasal  22A  UUD  NRI  1945, berbunyi  “Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  cara  pembentukan  undang-undang diatur  dengan  undang-undang”.  Artinya,  prosedur  serta  tata  cara  pembentukan suatu  regulasi  hukum  atau  undang-undang  harus  menaati  tata  cara pembentukanya yang telah diatur di UU P3 dan merujuk kepada UUD NRI 1945 sebagai batu uji tak terkecuali UU dan Perppu Ciptaker.
UU  Ciptaker  terdahulu,  Perppu  Ciptaker,  dan  UU  Ciptaker  terbaru merupakan  regulasi  “satu  tarikan  napas”  yang  tercipta  dari  dinamika konstitusionalitas  dalam  pembentukannya.  Diktum  Putusan  MK  No.  91/2020 terhadap  objek  permohonan  UU  Ciptaker  terdahulu  berstatus  inkonstitusional bersyarat  yakni,  memerintahkan pembentuk undang-undang untuk  memperbaiki UU Ciptaker terdahulu serta menyertakan partisipasi masyarakat yang bermakna di dalam perbaikannya dengan kurun waktu selama 2 tahun. Sebagaimana yang telah  diuraikan  pada  pembahasan  pertama,  perintah  tersebut  dilaksanakan  oleh pembentuk  undang-undang  yakni  pemerintah  dengan  menerbitkan  Perppu  dan ditetapkan  kembali  menjadi  UU  Ciptaker  terbaru.  Sedangkan,  diktum  Putusan MK No. 54/2023 justru memperkuat konstitusionalitas dari UU Ciptaker terbaru dengan  amar  putusan  menolak  pokok  permohonan  para  pemohon  secara menyeluruh.
Ketidaksamaan  putusan  tersebut  menandakan  independensi  Mahkamah Konstitusi  tidak  lagi  mampu  untuk  membendung political  will (komitmen politik)  dan political  interest (kepentingan  politik)  pemerintah  atas  proses judicial review (pengujian yudisial) di Mahkamah Konstitusi.
Pemberhentian/pemecatan  mantan  Hakim  Konstitusi  Aswanto  merupakan  salah
34 Didik Suhariyanto, “Problematika Penetapan Perpu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 190, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3371.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
satu  cara  untuk  menjaga  UU  Ciptaker  terbaru  dari  proses judicial  review . 35 Sebelumnya,  Aswanto  merupakan  salah  satu  hakim  pada  Putusan  MK  No. 91/2020  yang  menyatakan  bahwa  UU  Ciptaker  terdahulu  inkonstitusional bersyarat  dengan  komposisi  pendapat  5  banding  4. 36 Mengingat  akan keberpihakan  Aswanto  atas  suara  rakyat,  tak  menutup  kemungkinan  bahwa Putusan  MK  No  54/2023  dapat  memiliki  hasil  yang  berbeda  dari  apa  yang ditetapkan per 2 Oktober 2023 jika ia masih menjabat.
Nilai  konstitusionalitas  kedua  hasil  putusan  tersebut  menunjukan, bahwasanya Mahkamah Konstitusi saat ini seolah mengamini tindakan Presiden dan  DPR  dalam  melakukan  pembangkangan  terhadap  konstitusi  dengan menyatakan bahwasanya UU Ciptaker terdahulu inkonstitusional bersyarat tetapi UU  Ciptaker  terbaru  konstitusional.  Dalam  pertimbangan  Putusan  MK  No. 54/2023,  Mahkamah  Konstitusi  menoleransi  pelanggaran  berupa  keterlambatan pemerintah  dalam  mengesahkan  Perppu,  menilai  partisipasi  masyarakat  yang bermakna  tidak  termasuk  dalam  pembentukan  Perppu,  serta  membenarkan “ihwal  kegentingan  yang  memaksa”  yang  tak  bersesuaian  dengan  parameter objektivitas  penerbitan  suatu  Perppu.  Alih-alih  menegakkan  keadilan, Mahkamah  Konstitusi  justru  terbawa  arus  merevitalisasi  UU  Ciptaker  terbaru yang sarat akan konflik kepentingan. 37
Meskipun  demikian,  Prof.  Nindyo  Pramono  dalam  kesaksiannya  pada Putusan MK No. 54/2023, penerbitan Perppu Ciptaker merupakan suatu urgensi penting yang antisipatif atas iklim ekonomi dan investasi di Indonesia yang pasti terdampak  dari  stagflasi  global.  Berkenaan  dengan  kondisi  tersebut,  apabila pemerintah menanggulangi masalah perkonomian melalui perbaikan terhadap 78 undang-undang yang mencakup sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, tata ruang,  perijinan  dan  lingkungan  hidup,  maka  dampaknya  tidak  dapat  dicegah dengan  baik.  Lebih  lanjut,  terlepas  dari  tafsir  kegentingan  memaksa,  sejatinya harus  diakui  bahwa  hal  tersebut  merupakan  diskresi  dari  lingkup  kewenangan Presiden yang dijamin oleh konstitusi.
Diketahui,  permohonan  Putusan  MK  No.  54/2023  yang  pada  intinya ditujukan  mencabut  UU  Ciptaker  terbaru  beserta  dengan  daya  lakunya.  Hal tersebut  berdasarkan  atas  Perppu  Ciptaker  yang  selanjutnya  diundangkan menjadi UU Ciptaker terbaru sarat akan cacat formil dalam proses penetapannya.
35 Agung  Tri  Wicaksono  et  al.,  “Praktik  Inkonstitusional  Pemberhentian  Hakim  Konstitusi  pada Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,” Verfassung:  Jurnal  Hukum  Tata  Negara 2,  no.  1  (2023), https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217.
36 Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya, “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh  Lembaga  Pengusul:  Tinjauan  Kasus  Pemecatan  Hakim  Aswanto  dan  Implikasinya  Terhadap Kemandirian  Kekuasaan  Kehakiman,” Jurnal  Hukum  dan  HAM  Wara  Sains 2,  no.  04  (2023), https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.291.
37 Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, “Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden di  Tengah Oversized Coalition,” Jurnal Kertha Semaya 11, no. 4 (2023): 714–28, https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p01.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
Gambar 1. Ilustrasi keberlakuan dan kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan Perppu.
Merujuk  pada  Gambar  1,  secara  kronologis  Perppu  Ciptaker  diterbitkan pada  30  Desember  2022,  bertepatan  dengan  masa  reses  DPR.  Setelahnya,  pada tanggal  10  Januari  2023  sampai  dengan  16  Februari  2023  diketahui  periode dilaksanakannya  Masa Sidang  III Tahun 2022/2023 DPR. Sebagaimana amanat konstitusi,  Perppu  Ciptaker  seharusnya  mendapatkan  persetujuan  DPR  pada masa  sidang  tersebut.  Merujuk  pada  norma  yang  berlaku,  masa  hidup  dari Perppu Ciptaker terbatas dari 30 Desember 2022 hingga pada 16 Februari 2023. Apabila  melewati  periode  tersebut,  Perppu  Ciptaker  hanya  bisa  diperpanjang apabila  mendapatkan  restu  persetujuan  DPR  pada  Rapat  Paripurna  yang setidaknya dijalankan pada 16 Februari 2023.
Apabila  melewatkan  periode  waktu  tersebut,  maka  Perppu  Ciptaker  telah hilang validitas keberlakuannya dan harus dicabut sebagaimana Pasal 52 ayat (5) UU  P3  menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  tidak  mendapat  persetujuan  DPR  dalam  Rapat  Paripurna, Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  tersebut  harus  dicabut  dan harus dinyatakan tidak berlaku”. Putusan MK No. 43/2020 terhadap fakta hukum yang  diatur  oleh  Pasal  22  UUD  NRI  1945  dan  Pasal  52  ayat  1  UU  P3, menyatakan  bahwa  “frasa  persidangan  yang  berikut  haruslah  dimaknai  apabila Perppu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga, ketika  Perppu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR yang sedang berjalan (bukan masa  reses),  maka  DPR  haruslah  memberikan  penilaian  terhadap  Rancangan Undang-Undang  Penetapan  Perppu  pada  saat  keberlangsungan  sidang pengambilan keputusan. Hal ini berdasarkan esensi diterbitkannya Perppu karena adanya  keadaan  kegentingan  yang  memaksa  sebagai  syarat  absolut.  Semakin panjang  jangka  waktu  DPR  memberikan  persetujuan  terhadap  Perppu  yang diajukan  Presiden,  maka  semakin  tereduksi  esensi  diterbitkannya  Perppu  yang dimaksud”. Artinya, persidangan yang berikut merupakan persidangan yang akan dilaksanakan  setelah  masa  reses  DPR  dan/atau  persidangan  yang  sedang berlangsung ketika Perppu diajukan oleh Presiden.
Sayangnya,  terjadi  inkonsistensi  penafsiran  gramatikal  frasa  “persidangan yang  berikut”  oleh  Mahkamah  Konstitusi  pada  Putusan  MK  No.  54/2023.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
Dimana  dalam  pertimbangan  Putusan  MK  No.  54.2023  Mahkamah  Konstitusi menilai, bahwa dibutuhkannya waktu tambahan oleh pembentuk undang-undang dalam  menyetujui  atau  menolak  Perppu  Ciptaker  merupakan  hal  yang  dapat diwajarkan  mengingat  bahwa  Perppu  tersebut  mencakup  78  Undang-Undang. Padahal Putusan MK No. 43/2020 dalam pertimbangannya menilai bahwasanya frasa “persidangan yang berikut” haruslah dimaknai sebagai sidang setelah masa reses,  apabila  melewati  masa  tersebut  tanpa  mendapatkan  persetujuan  maka menghilangkan  esensi  kegentingan  memaksa  yang  mendesak  dan  Perppu tersebut harus dicabut.
Lebih  dalam,  Putusan  MK  No.  54/2023  tidak  selaras  Putusan  MK  No. 91/2020  yang  memutus  UU  Ciptaker  terdahulu  Inkonstitusional  Bersyarat. Meskipun objek permohonan antara Putusan MK No. 54/2023 dan Putusan MK No.  91/2020  berbeda  tetapi  norma  yang  terkandung  didalam  UU  Ciptaker terdahulu dan UU Ciptaker terbaru tidak berbeda dan memiliki konstitusionalitas pararel  terhadap  satu  sama  lain.  Ketiadaan  sinergi  antar  putusan  Mahkamah Konstitusi  sejatinya  dapat  merusak  kepastian  hukum  dan  mencederai  rasa keadilan  ditengah-tengah  masyarakat. 38 Padahal,  jika  merujuk  pada  teori validitas  norma  yang  digagas  oleh  Hans  Kelsen,  bahwa  validitas  suatu  norma dapat  digambarkan  sebagai  rantai  daya  laku  norma  itu  sendiri  hingga  pada konstitusi. 39 Sehingga,  jika  norma  tersebut  mengingkari  keadilan  yang  dianut oleh masyarakat maka validitasnya dapat tereduksi keabsahannya.
Meskipun  terdapat  faktor  filosifis  yang  dapat  mempengaruhi  konsistensi putusan Mahkamah Konsitusi sebagaimana yang digagaskan oleh Monstesquieu dimana  konstitusi  merupakan  dasar  utama  perundang-undangan  suatu  negara karena  normanya  hidup  dan  berjiwa.  Maka  tindakan  Mahkamah  Konstitusi dalam  mengadili  undang-undang  guna  memiliki  kesinambungan  dengan  nilai keadilan  yang  hidup  ditengah-tengah  masyarakat,  alangkah  baiknya  Mahkamah Konstitusi  tidak  lupa  terhadap  gagasan  awal  yang  telah  diputuskan  dalam putusan  sebelumnya.  Sehingga,  hal  tersebut  dapat  mereduksi  terjadinya ketidakpastian hukum. 40
Perppu  Ciptaker  sendiri  disetujui  DPR  pada  tanggal  21  Maret  2023  saat pembahasan tingkat pertama yang merupakan partial function (fungsi sebagian) dari pembentukan regulasi hukum di Badan Legislasi (Baleg) DPR. UU P3 telah mengkualifikasikan  konvensi  untuk  kewenangan  DPR  memberikan  persetujuan atau  penolakan  terhadap  penetapan  sebuah  Perppu.  Dimana  pelaksanaan kewenangan tersebut hanya terbatas di Rapat Paripurna DPR sebagaimana yang
38 Kukuh  Sudarmanto,  “Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia  Yang  Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 408–24, https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
39 A.  D.  Woozley,  Hans  Kelsen,  dan  Max  Knight,  “The  Pure  Theory  of  Law.,” The  Philosophical Quarterly 18, no. 73 (1968), https://doi.org/10.2307/2217815.
40 Siti Khozanah, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
diatur Pasal 52 ayat (4). Artinya, Pembicaraan Tingkat I bukanlah konvensi yang bersesuaian  dengan  UU  P3  bagi  DPR  melakukan  persetujuan  terhadap  Perppu Ciptaker. Prof. Susi  Dwi  Harjanti mengemukakan bahwa pembentukan regulasi hukum  harus menyelesaikan proses fungsi  penuh  yang terdapat  fungsi sebagian di dalamnya. 41 Hal ini senada dengan Pasal 109 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Undang-Undang  yakni  “Hasil  Pembicaraan Tingkat  I  atas  pembahasan  rancangan  undang-undang  yang  dilakukan  oleh Komisi,  gabungan  Komisi,  Badan  Legislasi,  Badan  Anggaran,  atau  panitia khusus  dengan  Pemerintah  yang  diwakili  oleh  Menteri  dilanjutkan  pada Pembicaraan  Tingkat  II untuk  mengambil  keputusan  dalam  Rapat  Paripurna DPR”.  Artinya,  persetujuan  pada  Pembicaraan  Tingkat  I  di  Baleg  sejatinya  tak dapat  merepresentasikan  hasil  keputusan  akhir  DPR  secara  kelembagaan  yang menyeluruh.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  tahun  2017,  dimana  Perppu  No.  2  Tahun 2017 tentang Organisasi hanya disetujui pada Pembicaraan Tingkat I, tetapi tidak berlanjut hingga Pembicaraan Tingkat II di tahun 2019. 42
Wahiduddin  Adams,  Saldi  Isra,  Suhartoyo  dan  Enny  Nurbaningsih mengamini  pernyataan  tersebut  melalui dissenting  opinion Putusan  MK  No. 54/2023  yang  meyakini  bahwasanya  frasa  “persetujuan  DPR”  dalam  Pasal  22 ayat (2) UUD NRI 1945 dimaknai sebagai persetujuan DPR secara kelembagaan yang  menyeluruh  dan  diperoleh  dalam  Pembicaraan  Tingkat  II  bukan Pembicaraan  Tingkat  I.  Sedangkan  dalam  pertimbangannya,  Putusan  MK  No. 54/2023  menoleransi  tersebut  berdasarkan  alasan  tidak  terdapat  waktu  yang cukup  untuk  menjadwalkan  agenda  Pengambilan  Keputusan  Tingkat  II Rancangan  Undang-Undang  Penetapan  Perppu  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang- Undang  dalam  Rapat  Paripurna  tanggal  16  Februari  2023.  Sehingga,  Perppu tersebut  yang  disahkan  setelah  masa  sidang  sesudah  masa  reses  dinilai  tidak berindikasi  untuk wasting  time (membuang-buang  waktu)  yang  dimiliki  oleh DPR  untuk  mengambil  keputusan,  melainkan  atas  keadaan  yang  tidak memungkinkan.
Secara  praktis,  DPR  tidak  mengambil  keputusan  terang-terangan  dalam periode  keberwenangannya  untuk  menyetujui  ataupun  tidak  terhadap  Perppu Ciptaker. Berlandaskan kejadian tersebut, merujuk kepada pendapat Mahfud MD pada dissenting  opinion Putusan  MK  Nomor  138/2009,  mengatakan  apabila ditinjau  dari  secara  gramatikal,  sebagaimana  pasal  22  UUD  NRI  1945 menyatakan bahwa Perppu yang tidak memperoleh persetujuan dari DPR secara tidak  tegas,  maka  sudah  menjadi  kemestian  Perppu  tersebut  tidak  dapat diundangkan  dan  keberlakuannya  harus  dicabut.    Artinya,  tidak  ada  keharusan bahwa  Perppu  tersebut  tetap  berlaku  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  sampai
41 Hadyan  Iman  Prasetya,  “The  Law  of  Lawmaking  as  Quasi  Constitutional  Legislation,” Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (2023): 36–57, https://doi.org/10.31078/jk2013.
42 Syawaluddin  Hanafi,  “Problematika  Hukum  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Organisasi  Masyarakat,” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 6, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10461.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
dipersoalkan  keabsahan  dari  validitasnya.  Lebih  dari  itu,  pembentuk  undang- undang  yang  ditunjuk  tak  melihat  bahwa  inti  dari  setiap  pertimbangan  Putusan MK  No.  91/2020  ialah  menekankan  kepada  partisipasi  secara  bermakna  dari masyarakat. 43 Sejatinya  terdapat  3  (tiga)  kriteria  yang  harus  terpenuhi  guna mencapai  partisipasi  masyarakat  secara  bermakna,  yakni  pemenuhan  hak  untuk didengarkan  pendapatnya,  hak  untuk  dipertimbangkan,  hak  untuk  mendapatkan penjelasan.  Setidaknya,  kriteria  tersebut  harus  dilaksanakan  di  tiap  proses tahapan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dari  pengajuan  rancangan hingga pada tahapan persetujuan. 44
Alih-alih  menjalankan  tugas  dari  Putusan  MK  No.  91/2020  mengenai partisipasi  secara  bermakna,  Presiden  justru  menutup  ruang  dialog  bersama masyarakat dengan menerbitkan Perppu Ciptaker. Berdasarkan sifat dari Perppu, tentu saja hal ini menggugurkan hak-hak masyarakat untuk mengambil peran di pembentukan  peraturan  perundang-undangan. 45 Perlu  dipahami  seperti  yang diatur  oleh  Pasal  52  ayat  (3)  UU  P3  bahwa  pada  tahapan  pengesahan  Perppu menjadi  undang-undang  maka  hanya  mencakup  proses  persetujuan  semata. Artinya,  punah  sudah  upaya  pemerintah  dalam  mengakomodir  partisipasi masyarakat yang bermakna yang berkonsekuensi logis berupa keadilan substantif ditengah-tengah masyarakat tak dipenuhi oleh Presiden dan DPR.
Diketahui, Perppu Ciptaker merupakan implikasi faktual dari adanya Putusan MK No. 91/2020 terhadap UU Ciptaker terdahulu. Jika merujuk pada ketentuan penutup, tepatnya pada Pasal 185 Perppu Ciptaker menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini,  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.  Artinya,  Pasal  dari  Perppu  mencabut  keberlakuan  UU  Ciptaker terdahulu. Namun, hampir seluruh isi Perppu tersebut justru mengambil kembali norma-norma  yang  ada  di  dalam  UU  Ciptaker  terdahulu.  Sehingga,  Perppu Ciptaker merupakan produk hukum daur ulang dari UU Ciptaker terdahulu tanpa perlu  menjalankan  tahapan-tahapan  proses  legislasi  secara  normal  serta  acuh untuk mengadakan keterlibatan dari partisipasi masyarakat yang bermakna. 46
Bercermin  pada  fakta  hukum  di  atas,  Perppu  Ciptaker  dapat  dikatakan sebagai sarana penyelundupan hukum. Tepatnya, pada bagian yang menyatakan “Bahwa Perppu ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah
43 I  Gede  Agus  Kurniawan,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja Dalam  Perspektif  Filsafat  Utilitarianisme,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  282–98, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941.
44 Fiqih  Rizki  Artioko,  “Pengadopsian  Partisipasi  Masyarakat  Yang  Bermakna  (Meaningful Participation)  Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Kedua  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” Al-Qisth Law Review 6, no. 1 (2022): 52–81, https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83.
45 Angga  Prastyo,  “Limitation  of  Meaningful  Participation  Requirements  in  the  Indonesian  Law-
Making Process,” Jurnal Hukum dan Peradilan 11, no. 3 (2022): 405–36, https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436.
46 Muten  Nuna  dan  Roy  Marthen  Moonti,  “Kebebasan  Hak  Sosial-Politik  Dan  Partisipasi  Warga Negara  Dalam  Sistem  Demokrasi  Di  Indonesia,” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2  (2019):  110–27, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVII/2020”.  Padahal,  esensi  utama  dari  putusan tersebut  ialah  memperbaiki  UU  Ciptaker  terdahulu  dengan  menyertakan partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  di  dalamnya.  Hal  tersebut  mustahil terlaksana  dalam  bentuk  Perppu  yang  disusun  dan  diundangkan  dalam  nuansa kegentingan  dan  keterdesakan.  Dalam  kondisi  tersebut,  maka  partisipasi  publik pasti  dihilangkan.  Lebih  lanjut,  menukil  pendapat  Saldi  Isra  dan  Enny Nurbaningsih  melalui dissenting  opinion pada  Putusan  MK  No.  54/2023  yang menyatakan  bahwa  penerbitan  Perppu  Ciptaker  secara  praktis  bukan  atas  dasar kegentingan  yang  memaksa  jika  didalilkan  untuk  mempercepat  perbaikan undang-undang berdasarkan Putusan MK No. 91/2023.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  telah  diuraikan  diatas,  Putusan  MK No.  91/2020  memutus  UU  Ciptaker  terdahulu  inkonstitusional  bersyarat, meskipun setelahnya Putusan MK No. 54/2023 tetap menyatakan bahwa Perppu Ciptaker  (sekaligus  UU  Ciptaker  terbaru)  tidak  bertentangan  dengan  UUD  NRI 1945.  Kedua  putusan  tersebut  harus  dihormati  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat mengingat  sifatnya  yang final  and  binding (final  dan  mengikat) dan  wajib dipatuhi  oleh  setiap  lembaga  negara  serta  seluruh  warga  negara  Indonesia. 47
Namun,  tidak  dapat  ditepikan  bahwa  hasil  tersebut  tidak  sejalan  dengan  nilai keadilan substantif dan kepastian hukum yang di tengah-tengah masyarakat.

## 4. PENUTUP
Bahwa  ketiadaan  peristiwa  konkret  yang  terjadi  secara  absolut  terhadap perekonomian negara menandakan bahwasanya Perppu Ciptaker yang ditetapkan untuk  mentaati  UU  Ciptaker  terdahulu  serta  dampak  resesi  global  yang  akan datang  sejatinya  tidak  memenuhi  syarat  “ihwal  kegentingan  yang  memaksa” sebagaimana syarat  penerbitan  Perppu  pada hakikatnya,  serta  bertolak belakang dengan  amar  Putusan  MK  No.  91/2020  khususnya  untuk  mengakomodir  ruang partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  di  dalamnya.  Putusan  MK  No.  54/2023 menyatakan bahwa Perppu Ciptaker tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun,  tidak  dapat  dinafikan  bahwa  penerbitan  penetapan  Perppu  tersebut melanggar Pasal  52 ayat (1) UU P3, Pasal  22  ayat  (1),  (2),  serta  (3)  UUD NRI 1945  berdasarkan  fakta  yakni  ketidaktepatan  waktu  dan  tempat  persetujuan penetapan,  berlatar  belakang  yang  tidak  beralasan  dan  logis.  Inkonsistensi penafsiran  gramatikal  frasa  “persidangan  berikutnya”  antara  Putusan  MK  No. 43/2020  dan  Putusan  MK  No.  54/2020  merupakan  isu  ketidakpastian  hukum yang  sejatinya  dapat  merusak  nilai  keadilan  substantif  ditengah-tengah masyarakat.  Alih-alih  dilanggengkan,  Mahkamah  Konstitusi  selaku  lembaga yang  berwenang  dalam  mengadili  peraturan  perundang-undangan  seharusnya menyatakan bahwa Perppu Ciptaker tidak tunduk kepada konstitusi dan dicabut
47 Tohadi  Tohadi  dan  Dian  Eka  Prastiwi,  “Rekonstruksi  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Kepatuhan Pembentuk  Undang-Undang  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Mekanisme  Checks  And Balances,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 11,  no.  1  (2022), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
keberlakuannya.  Meskipun  demikian,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat final  and  binding ,  berlaku  setelah  diputuskan  dan  wajib  dipatuhi  oleh  setiap lembaga negara serta seluruh warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsil,  Fitra.  “Politik  Perppu.”  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia.  Humas FHUI, 2017. https://law.ui.ac.id/politik-perppu-fitra-arsil-republika/.
Artioko,  Fiqih  Rizki.  “Pengadopsian  Partisipasi  Masyarakat  Yang  Bermakna (Meaningful  Participation)  Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Al-Qisth Law Review 6, no. 1 (2022): 52–81. https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat . Jakarta: Rajawali Pers, 2008. BRIN.  “Perekonomian  Indonesia  2023  Diprediksi  Masih  Positif,  Begini  Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN,” 2022. https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023- diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin. Chandra  SY,  Helmi,  dan  Shelvin  Putri  Irawan.  “Perluasan  Makna  Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 19, no. 4 (2022): 766–93.
https://doi.org/10.31078/jk1942. Emir  Yanwardhana.  “Yusril  Dukung  Perpu  Cipta  Kerja  Jokowi,  Ini  Alasannya.” CNBC Indonesia, 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230112054343-4-404821/yusril- dukung-perpu-cipta-kerja-jokowi-ini-alasannya. Fahri  Bachmid.  “Pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020.” Jurnal Reformasi 13, no. 2 (2023): 195–203. https://doi.org/10.33366/rfr.v13i2.4479. Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan, dan Tanaya.  “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim  Konstitusi  oleh  Lembaga  Pengusul:  Tinjauan  Kasus  Pemecatan Hakim  Aswanto  dan  Implikasinya  Terhadap  Kemandirian  Kekuasaan Kehakiman.” Jurnal  Hukum  dan  HAM  Wara  Sains 2,  no.  04  (2023). https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.291.
Febriyanti,  Sari,  dan  Kosariza  Kosariza.  “Analisis  Yuridis  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Limbago: Journal of Constitutional Law 2, no. 1 (2022).
https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.16896.
Fudika, Moza Dela, Ellydar Chaidir, dan Saifuddin Syukur. “Konfigurasi  Politik
Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Legislasi  Indonesia 19, no. 2 (2022): 185–97. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/4.
Habib, Muhammad, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, dan Wery Chesar. “Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (5 April 2023): 125– 40. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569.
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
Hanafi,  Syawaluddin.  “Problematika  Hukum  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Organisasi Masyarakat.” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan Hukum 6, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10461. Hartati, Hartati. “Kewenangan Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam  Keadaan  Darurat  Menurut  Sistem  Hukum  Indonesia.” Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 15, no. 02 (2018): 257– 66. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.368.
Haryono,  Erwin.  “Inflasi  Desember  2022  Terkendali  dan  Diprakirakan  Kembali ke dalam Sasaran pada 2023.” Bank Indonesia, 2023. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_250123.aspx.
Hsb,  Ali  Marwan.  “Kegentingan  Yang  Memaksa  Dalam  Pembentukan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (  Compelling  Circumstances  of  the Enactment  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law).” Jurnal  Legislasi Indonesia Vol. 14 N0 (2017): 114.
Ilmiyah,  Zainatul,  Mega  Ayu  Ningtyas,  dan  Elva  Imeldatur  Rohmah. “Menimbang  Kegentingan  Memaksa  sebagai  Syarat  Penerbitan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPPU).” Ma’mal:  Jurnal Laboratorium  Syariah  dan  Hukum 2,  no.  6  (2021):  647–70.
https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.120. Indrawati,  Sri  Mulyani.  “Perekonomian  Indonesia  Stabil,  Modal  Bagus  Menuju 2023,” 2022. https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal- Bagus-2023. Indrayana,  Denny.  “Perppu  Ciptaker,  Pelanggaran  Konstitusi  Berjamaah,  dan Ancaman Pemilu 2024.” Intergrity Law Firm, 2023. https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/03/21/perppu-ciptaker- pelanggaran-konstitusi-berjamaah-dan-ancaman-pemilu-2024/.
Khozanah,  Siti.  “Inkonsistensi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Terkait Pergeseran  Delik  Korupsi.”  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah, 2018.
Kurniawan,  I  Gede  Agus.  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-
Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 282–98. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941. Michael,  Tomy.  “Bentuk  Pemerintahan  Perspektif  Omnibus  Law.” Jurnal  Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 159–76. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222. Nazdirulloh, Achmad Hariri. “Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan  Dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  Tentang Cipta Kerja.” Jurnal Justitia 6, no. 2 (2023): 438–49. https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.
Novanto,  Arya  Setya,  dan  Ratna  Herawati.  “Efektivitas  Undang-Undang  Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 401. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084.
Nuna,  Muten,  dan  Roy  Marthen  Moonti.  “Kebebasan  Hak  Sosial-Politik  Dan Partisipasi  Warga  Negara  Dalam  Sistem  Demokrasi  Di  Indonesia.” Jurnal
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 110–27. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652.
Nurbani, Achmad Alif, dan Qurrata Ayuni. “Konstitusi Ris 1949 Dan Uuds 1950 Status  Hukum  Tata  Negara  Darurat  Yang  Di  Utamakan  Tentang Pemerintahan.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 341–62. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1965.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media, 2005.
Prasetya,  Hadyan  Iman.  “The  Law  of  Lawmaking  as  Quasi  Constitutional Legislation.” Jurnal Konstitusi
20, no. 1 (2023): 36–57. https://doi.org/10.31078/jk2013.
Prastyo,  Angga.  “Limitation  of  Meaningful  Participation  Requirements  in  the Indonesian  Law-Making  Process.” Jurnal  Hukum  dan  Peradilan 11,  no.  3 (2022): 405–36. https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436.
Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Sulistiowati, dan Eddy OS Hiariej. “Kertas Kebijakan  Catatan  Kritis  Dan  Rekomendasi  Terhadap  UU  No  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja,  Edition  2/5  November  2020.” Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 21, no. 1 (2020). Saputra,  Andi.  “Tolak  Gugatan  Buruh,  MK  Kukuhkan  Perppu  Ciptaker!,”  2023. https://news.detik.com/berita/d-6961088/tolak-gugatan-buruh-mk- kukuhkan-perppu-ciptaker.
Shakti, Airlangga Gama, Maharani Wicahyaning Tyas, dan M. Lutfi Rizal Farid.
“The  Integration  of  Judicial  Review  in  Indonesia.” Syiah  Kuala  Law Journal 6, no. 3 (2023): 212–27. https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940. Simamora,  Janpatar.  “Multitafsir  Pengertian  ‘Ihwal  Kegentingan  Yang Memaksa.’” Mimbar Hukum 22, no. 1 (2010): 58–70.
Sudarmanto,  Kukuh.  “Hukum  Administrasi  Dan  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia Yang  Berkeadilan  Sesuai  Asas-Asas  Pancasila.” Jurnal  Ius  Constituendum 6, no. 2 (2021): 408–24. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.
Suhardin,  Yohanes,  dan  Henny  Saida  Flora.  “Eksistensi  Putusan  Mahkamah
Konstitusi  Pasca  Disahkannya  Undang-Undang  Penetapan  Perpu  Cipta Kerja.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 320. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307.
Suhariyanto,  Didik.  “Problematika  Penetapan  Perpu  Kondisi  Negara  Dalam Keadaan  Darurat  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia.” Jurnal  USM  Law Review 4, no. 1 (2021): 190. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3371. Sumodiningrat,  Aprilian.  “Constitutional  Disobedience  Putusan  Mahkamah Konstitusi:  Kajian  Terhadap  Perppu  Cipta  Kerja.” Constitution  Journal 2, no. 1 (2023): 59–84. https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50.
Tohadi,  Tohadi,  dan  Dian  Eka  Prastiwi.  “Rekonstruksi  Hukum  Dalam Mewujudkan  Kepatuhan  Pembentuk  Undang-Undang  Terhadap  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Mekanisme  Checks  And  Balances.” Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 11,  no.  1  (2022). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.849.
Triwati, Ani.  “Pengesampingan  Perkara Demi Kepentingan Umum  Pascaputusan Mahkamah  Konstitusi.” Jurnal  Ius  Constituendum 6,  no.  1  (2020):  32–54. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092.
Undari,  Ni  Kadek  Ayu  Sri,  dan  Kadek  Agus  Sudiarawan.  “Legalitas  Formil
Revised: 9-10-2023 Accepted: 7-11-2023
Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023
Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution
Penerbitan  Perppu  Cipta  Kerja:  Kajian  Atas  Subjektivitas  Presiden  di Tengah Oversized Coalition.” Jurnal Kertha Semaya 11, no. 4 (2023): 714–
28. https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p01. Uswah. “Pakar Hukum UM Surabaya Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Tepat, Ini 5 Alasannya.” UM-surabaya, 2023. https://www.um- surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um-surabaya- nilai-perppu-cipta-kerja-tidak-tepat-ini-5-alasannya.
Wicaksono,  Agung  Tri,  Achmad  Arby  Nur,  Sayidatul  Mar’ah,  dan  Ernawati Huroiroh.  “Praktik  Inkonstitusional  Pemberhentian  Hakim  Konstitusi  pada Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.” Verfassung:  Jurnal  Hukum Tata Negara 2, no. 1 (2023). https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.217. Woozley, A. D., Hans Kelsen, dan Max Knight. “The Pure Theory of Law.” The Philosophical Quarterly 18, no. 73 (1968). https://doi.org/10.2307/2217815. Zufar  Maulana  Ar-Razaq,  Rahayu  Subekti.  “Analisis  Yuridis  Undang-Undang Cipta  Kerja  Berdasarkan  Perspektif  Teori  Perundang-Undangan  dengan Kenyataan.” Jurnal  Demokrasi  dan  Ketahanan  Nasional 1,  no.  1  (2022): 23–36.
Zwitter,  Andrej.  “The  Rule  of  Law  in  Times  of  Crisis:  A  Legal  Theory  on  the State  of  Emergency  in  the  Liberal  Democracy.” Franz  Steiner  Verlag 98, no. 1 (2012): 95–111. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/24769102.