ANALISIS PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
M. Afif Zamroni
Institut Pesantren KH Abdul Chalim Email: afifzam.ikhac@gmail.com

## Mohamad Toha
Institut Pesantren KH Abdul Chalim Email: motoha013@gmail.com
Khitnah Ummul Qori’ah
Institut Pesantren KH Abdul Chalim Email: khitnahummul17@gmail.com

## Abstract
In Indonesia, there are many companies that offer guarantees to face risks in the future, one of the examples is sharia insurance, which means that efforts to protect each other and help each other to face risks, while BPJS is a guarantee institution prepared by the government for the community. But in practice The operation between sharia insurance and BPJS is very much different if Islamic insurance has used and the system is in accordance with sharia, while BPJS is still not clear that the contract and still contains elements of usury because there are fines to be paid when in arrears, which means that there is already an element of usury because the premiums paid are not equal to the premium earned. In this discussion using a qualitative method with a literature approach, from this literature method, we get a meeting point that there are still some BPJS systems that are not yet sharia, so the government should implement a syariah BPJS that has clear akd and differentiated management of funds to help help and investment funds. So that from the tabrru 'fund or help to help, it can be repeated if participants who are late paying premiums are not subject to fines. And for premiums, a premium table should be made when registering BPJS participation at the beginning so that it is clear that premiums  will be  paid and  earned.  And if  the  application  for inpatient  care,  the  system  is improved so that it is no longer difficult to apply for BPJS, because BPJS is to ensure public health, it should not be complicated when needed.
Keywords: Insurance, Sharia Insurance, BPJS.

## A. Pendahuluan
Di  Indonesia  ini  merupakan  negara  yang  memiliki  banyak  penduduk,  dan kesadaran mereka akan pentingnya jaminan masa depan atau menanggulangi risiko semakin  diperhitungkan.  Dengan  begitu  dalam  memilih  lembaga  keuangan  untuk jaminan  masa  depan/penaggulangan  risiko  sangat  selektif,  perusahaan  asuransi misalnya, yang menjadi pilihan masayarakat untuk mempercayakan penaggulangan risiko masa depan. Dalam bidang ini perusahaan asuransi juga menawarkan asuransi konvensional dan asuransi syariah yang menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam meminimalisir risiko masa depan.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  terkait  asuransi  syariah  merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui  investasi  dalam  bentuk  asset  dan  atau tabarru’ yang  meberikan  pola pengembalian untuk menghadapi  risiko tertentu melalui akad yang sesuai  dengan syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001). 1
Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi  satu  dengan  yang  lain  dengan  menyisihkan  dananya  sebagai  iuran kebajikan yang disebut tabarru’ . Jadi sistem ini tidak dapat menggunakan pengalihan risiko  (risiko  tranfer)  di  mana  tertanggung  harus  membayar  premi,  tetapi  lebih merupakan pembagian risiko (risk sharing) di mana para peserta saling menanggung. Jadi dalam asuransi syariah ada premi yang dibayarkan dinedakan menjadi dua yaitu dana tabungan da dana tabungan. 2
Dalam hal ini pemerintah juga tanggap untuk menjamin kesehatan masyarakat dengan mengeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelanggrakan jaminan sosial di Indonesia. BPJS membantuk dua  program  yaitu  BPJS  kesehatan  dan  ketenagakerjaan.  Untuk  kepesertaan  BPJS dibagi menjadi dua PBI penerima bantuan iuran) yaitu terdiri dari orang yang tidak mampu atau fakir miskin dan non-PBI (peserta  bukan penerima bantuan iuran) yaitu terdiri dari pekerja penerima upah misal PNS,TNI, Pensiunan dan lainnya. 3 BPJS  ini  merupakan  jaminan  sosial  yang  berprinsip  gotong  royong  yang pengelolahannya  untuk  kepentingan  peserta  itu  sendiri.  Keberadaan  BPJS  banyak diminati oleh masyarakat atau peserta tetapi MUI menimbang adanya prinsip gharar (ketidakjelasan) bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggaraan dalam menerima  keuntungan,  prinsip mukhatharah (untung-untungan)  yang  berdampak pada judi (maysir), ketiga riba fadhl atau kelebihan antara yang diterima dan  yang dibayarkan.
Dalam BPJS juga terdapat ketidak jelasan dalam membayar iuran setiap bulan dan  tidak  jelas  juga  biaya  yang  dapat  diterima  itu  disebut gharar .  Padahal  BPJS merupakan bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu tapi nyatanya banyak di masyarakat  yang  ingin  mengklaim  BPJS  mendapat  kesulitan  dan  prosesnya cenderung lambat. Dari sini saja sudah tidak mengandung unsur syariah karena tidak adanya kejelasan saat akan mengklaim BPJS-nya.
Badan  Penyelenggara  jaminan  sosial  merupakan  langkah  nyata  pemerintah untuk  menjamin,  memperhatikan  kesehatan  masyarakat  sebagai  hak  setiap  warga negara,  itu  sudah  diatur  dalam  uandang-undang  nomor  24  tahun  2011.  Namun prakternya BPJS, khususnya BPJS kesehatan dari segi prespektif ekonomi Islam yang merujuk pada Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2011 tentang pedoman umum asuransi  syariah  secara  umum  belum  mencerminkan  seperti  konsep  ideal  jaminan sosial  dari  segi  Islam,  jika  dilihat  lagi  dari  pembayaran  premi  yang  kurang  jelas ,antara  pembayaran  dan  nantinya  yang  diterima,  begitu  juga  dengan  denda  yang
1 Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, (Malang: Empat Dua, 2016), h. 175.
2 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syraiah , (Jakarta: Kencana, 2016), h. 249.
3 BPJS, “ Panduan Praktis Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan oleh BPJS K esehatan Berdasarkan Regulasi
yang Sudah Terbit”, dalam https://bpjs- kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/ , diakses pada 24 Januari 2020
bakal diterima jika telat membayar, dari situ saja sudah tidak mencerminkan prinsip syariah. 4
Hal ini berbeda dengan jaminan asuransi yang mana yang diterapkan dalam asuransi berdasarkan kesepaktan jual beli antara perusahaan asuransi dan pembeli produk asuransi, dan untuk besar iuran, tata kelola diatur oleh perusahaan asuransi tetapi pembeli produk asuransi masi bisa negosiasi jika ada pembayaran iuran yang dianggap  kemahalan,  tetapi  negosiasi  masi  dalam  batas  yang  sudah  diatur  oleh perusahaan asuransi.
Menurut  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  dan Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI) dalam pedoman umum asuransi syariah adalah sebuah usaha saling tolong menolong dan  melindungi diantara sejumlah orang melalui investasi  dalam bentuk aset atau dana tabarru’ yang  pengambilannya melalaui pola tertentu dan sudah ditentukan di awal sesuai akad syariah, yang mana asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana  para  peserta  mendonasikan  sebagian  dari  premi  yang  mereka  bayar  untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami peserta lainnya. 5 Dan diawal juga ditentukan premi yang harus dibayar, jangka waktu yang diinginkan.  Premi ini terdiri  dari  dana  tabungan  dan  dana tabarru’ ,  dana  tabungan  adalah  dana  yang dititipkan  oleh  peserta  asuransi  kepada  pihak  asuransi  yang  akan  dikelola  dan mendapatkan bagi hasil bersih ini menggunakan akad mudharabbah , sedangkan dana tabarru’ adalah  dana  tolong  menolong  yang  bisa  digunakan  sewaktu-waktu  untuk membayar  kaliam  peserta  asuransi  yang  bermasalah  dan  akad  yang  digunakan adalah  akad tabarr u’ . 6 Sehingga  dengan  perbedaaan  pengelolahan  dana  dalam operasionalnya ke nasabah lebih jelas dan terstruktur, dan mengetahui kenama uang premi nasabah yang dibayarkan. Dengan demikian kontrak polis asuransi syariah itu menempatkan  peserta  sebagai  pihak  yang  menanggug  risiko  yang  mana  sesama pesrta harus saling mennaggung risiko atau sharing of risk yang mana jika terjadi musibah maka semua peserta asuransi  saling menanggung risiko, dan perusahaan asuransi  hanya  mengelola  dana  premi  dari  peserta  asuransi  dengan  baik.  Dengan demikian sistem pengelolahan asuransi syariah jelas.

## B. Pembahasan
Sebagai  makhluk  sosial  manusia  hendaknya  saling  tolong  menolong  dengan sesama yang membutuhkan, di dalam asuransi syariah ini prinsip yang digunakan yaitu  sesuai dengan hukum positif prinsip syariah menurut Undang-undang No.40 tahun  2014  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perasuransian  yang berdasarkan oleh fatwa DSN-MUI. 7
4 Arie Syantoso, ” Analisis Ffiqh Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Terhadap Undang-Undang  Nomor  24  Ta hun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial)” ,  At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Vol.7, No.1, Juni 2016, h. 45. 5 Evy  Septiana  dan  Nurul  Mahmudah,  “Implementasi  Jual Beli  Dalam  Perikatan  Syari’ah  Dan Konvensional,” Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol.2, No.2, Desember 2018, h. 16
6 Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan … , h. 176.
7 Baginda Parsaulian, ” Prinsip d an Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) di Indonesia”, Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, Vol.2, No.2, Desember 2018 h. 175-176.
Sistem yang digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah risk sharing dimana para peserta asuransi  saling menanggung beban jika terjadi  musibah pada peserta asuransi lainnya, makanya dalam asuransi syariah ini terdapat tabarru’ yaitu dana yang digunakan untuk tolong menolong sesame peserta asuransi yang sedang terkena  musibah  di  tengah  jalan  yang  mana  belum  jangka  waktu  peserta  tersebut dalam mengklaim premi asuransinya.
Dalam asuransi syariah dari awal sudah jelas premi yang dibayar dialokasikan ke mana, karena akad yang digunakan yaitu akad tabarru’ yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial, tapi  semata  untuk  tolong  menolong  sesame  yang  membutuhkan.  Dan  yang  kedua yaitu akad tijarah yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk komersial, dalam asuransi ini biasanya akad yang digunakan untuk bentuk komersial adalah akad mudharabah yang mana akad ini dari premi peserta yang terkumpul diinvestasikan untuk proyek pembangunan  dan  proyek  yang  berkembang,  tetapi  dalam  hal  ini  ada  kesepaktan antara pihak perusahaan asuransi dan pihak peserta asuransi. Dari hasil investasi itu dibuat  untuk  klaim  asuransi  peserta  dikemudian  hari  dan  laba  dari  investasi  juga digunakan untuk membayar ujrah (fee) bagi yang mengelola asuransi. 8
Dalam asuransi syariah juga sudah dijelaskan dari awal bagaimana mekanisme pembayaran premi, yang mana premi ini sendiri adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada pihak perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan awal,  dalam menentukan besranya premi juga diatur diawal tetapi tetap dalam pembayran premi tidak boleh adanya unsur riba . Maka di awal digunakan dua akad tersebut yaitu akad tabarru’ untuk saling tolong menolong dan akad mudharabah untuk diinvestasikan dan dibagikan ke peserta dari hasil investasi. 9
Sedangkan  klaim  dalam  asuransi  syaraiah  yaitu  hak  peserta  yang  harus diberikan  oleh  perusahaan  asuransi  sesuai  dengan  kesepakatan  awal.  Klaim  bisa dilakukan pada saat tanggal yang telah disepakati di awal, yang mana pada saat akad ditentukan jangka waktu mereka mengikuti asuransi dan premi yang dibayar. Klaim dapat berbeda dengan jumlah premi yang dibayar, dikarenakan premi yang dibayar terdapat dua alokasi yaitu untuk tolong menolong dan untuk diinvestasikan. Tetapi klaim pada akad mudharabah ini merupakan kewajiban perusahaan perusahaan untuk membayar dan sepenuhnya milik peserta yang membayar premi, sedangkan klaim untuk akad tabarru’ itu sesuai dengan kesepaktan di awal. 10
Dalam asuransi syariah dari awal sudah dijelakan bagaimana mekanismenya. Dari pembayran premipun sudah ada keepaktan diawal yang mana pihak asuransi dan  peserta  asuransi  setuju  akan  premi  yang  dibayar  dan  tidak  mengandung riba . Akad  pun  dari  awal  sudah  dijelaskan jika  peserta  lain  mengalami  musibah    maka sesame peserta asuransi yang menanggung risiko, tapi tidak akan mengurangi klaim yang telah disepakati karena untuk menanggung risiko terdapat tabarru’ atau dana derma  yang  memang  dikhususkan  untuk  saling  tolong  menolong  sesama  peserta asuransi, dan untuk investasi juga akad  sudah disepaktai di awal yang mana premi
8 Baginda Parsaulian, ” Prinsip dan Sistem … , h. 178-179.
9 Abdur Rahman Adi Saputera, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Nizham Journal of Islamic Studies, Vol.7, No.01, Juli 2019 h. 48.
10 Ibid, h. 179.
yang dibayar untuk dinvestasikan  sesuai denga akad mudarabah, yang nantinya dari hasil  investasi  tersebut  perusahaan  asuransi  memperoleh  ujrah (fee) dari  hasil investasi  yang  diperoleh  karena  telah  mengelola  premi  dari  nasabah.  Tapi  dalam investasi  juga  diinvestasikan  secara  syariah  yang  ditak  mengandung  unsur  yang dilarang syariat.  Dan dalam asuransi syariah premi yang telah dibayar dapat diklaim sesuai  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  di  awal,  untuk  besarnya  klaim  sesuai dengan  premi  dan  kesepaktan  di  awal.  Jadi  secara  sistem  pengelolahan  asuransi syariah sudah jelas karena detail yang kita bayar dijelaskan dan terdapat akad yang berbeda untuk memolong yang terkena musibah sesama peserta asuransi.
Sama halnya dengan BPJS, pemerintah memang menyediakan program BPJS itu untuk  perlindungan  kesehatan  masyarkat.  Sistem  yang  ditawarkan  dalam  BPJS adalah  gotong  royong  prinsip  ini  adalah  prinsip  yang  dilakukan  peserta  dalam menanggung  beban  biaya  jaminan  sosial,  yang  mana  diwujudkan  dengan pembayaran  iuran  setiap  peserta  sesuai  dengan  tingkat  gaji,  upah  dan penghasilannya.  Melalui  kegotong  royongan  ingin  membuat  prinsip  peserta  yang sehat  membantu  peserta  yang  sakit.  Prinsip  nirlaba  yang  mana  prinsip  ini  untuk pengelolahan untuk menghasilkan keumtungan yang dapat untuk membantu peserta yang  sedang  terkena  musibah.  Sedangkan,  prinsip  amanat  yang  mana  prinsip  ini merupakan iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta yang digunakan untuk jaminan sosial pesertanya. 11
Untuk kepesertaan atau pendaftran peserta BPJS diatur dalam UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS Pasal 16 Ayat (1) setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada  BPJS,  sesuai  dengan  program jaminan  sosial  yang  diikuti.  Kemudian  pada pasal  18  Ayat  (2)  penerima  bantuan  iuran  wajib  memberikan  data  mengenai  diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS. 12 Dalam hal ini saja penulis tidak menemukan akad yag digunakan antara kedua belah pihak serta adanya gharar ketika mendaftarkan diri dalam BPJS.
Untuk sistem pembayaran premi dari BPJS juga sudah diatur dalam pasal 1 ayat 13  UU  No.  19  tahun  2016  menyebutkan  bahwa  iuran  jaminan  kesehatan  adalah sejumlah  uang  yang  dibayarkan  secara  teratur  oleh  peserta,  pemberi  kerja  atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. 13
Dalam pembayaran premi BPJS terdapat kelas-kelasnya, tetapi dari setiap kelas tidak ada perbedaan yang signifikan terkait pemeriksaan dan obat. Perbedaan dari setiap kelas hanya pada kamar rawat inapnya untuk obat tetap sama untuk semua kelas. Dari sini saja sudah tidak sesuai dengan prinsip Islam karena kita membeda-
11 Diyan Ayu Purnama Sari, Skripsi: “ Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolahan Dana Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Prespektif Hukum Islam Di Kota Makasar (Tahun  2016-2017), ” Jurusan  Peradilan  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makasar , Tahun 2018.
12 Ibid, h. 68. 13 Ibid, h. 74.
bedakan seseorang dari segi tingkat masyarakat meskipun perbedaan hanya tingkat fasilitas, tetapi tetap saja sama pembedaan satu sama lainnya.
Bagi peserta yang telat membayar iuran/premi maka akan dikenakan denda 2% dan statusnya akan dinonaktifkan jika menunggak bayar 3 bulan, tetapi di peraturan baru Perpes No.19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpes No.12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, yang mana aturan baru tersebut mengatur jika peserta manunggak  1  bulan  maka  akan  langsung  dinonaktifkan,  jika  ingin  menonaktifkan maka harus membayar tunggakannya dan diberaturan baru ini tidak ada denda tetapi jika dalam kurun waktu 45 hari peserta menggunakan kartu BPJS untuk rawat inap maka dikenakan denda dari 2,5% dari biaya rawat inap dan dikali lagi dengan jumlah yang ditunggaknya. 14
Dalam pembayaran iuran jika mengalami keterlambatan maka dikenakan biaya 2%  perbulan  dari  total  yang  tertunggak  paling  banyak  untuk  waktu  3  bulan. Pembayaran denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan iuran yang tertunggak, sistem  ini  dilakukan  untuk  keterlembatan  pembayaran  pekerja  penerima  upah. Sementara untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja maka dikenakan denda  keterlambatan  pembayaran  iuran  2%  per  bulan  dari  total  iuran  tertunggak paling banyak untuk 6 bulan yang dibayarkan beserta tunggakannya. Pembayran ini mengakibatkan tidak adanya unsur syariah karena terdapat riba fadl yaitu kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan. 15
Dari Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Penundaan hutang seorang yang kaya adalah kedzaliman, maka jika salah seorang kalian menjadi orang kaya maka penuhilah. ” 16
Terkait pembayaran hutang di sini dalam iuran BPJS dapat diqiyaskan dengan kewajiban  pembayaran  iuran.  BPJS  tidak  melakukan screening terhadap  siapa  saja yang mendapatkan denda. Ketika dia sebenarnya tidak mampu membayar iuran pun denda itu  tetap  berlaku walaupun  sebenarnya  sangat membutuhkan layanan  BPJS tersebut. Hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip tabarru’ .
Untuk klaim sendiri dalam BPJS tidak berdasarkan premi yang dibayarkan oleh peserta, dan untuk pengajuan klaim sangat sulit dilakukan karena pengajuan kalim bukan ke pihak BPJS, namun ke pihak rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS, jadi dalam proses klaim masyarakat tidak memperoleh harta tapi berupa pelayanan kesehatan.
Dari  segi  dipersulitnya  pengajuan  klaim  saja  sudah  termasuk  mukhatharah (untung-untungan) yang merujuk pada unsur judi (maysir) ini dalam Islam dilarang karena  jelas  sama-sama  membayar  premi  tatapi  apa  yang  didapat  setiap  peserta berdeda dan dari hal ini tidak ada unsur kejelasan (gharar) yang mana peserta yang membayar  premi  tidak  mengetahui  berapa  yang  bisa  didapat  saat  peserta  tidak mengalami risiko.
14 Diyan Ayu Purnama Sari, Skripsi: “ Sistem Pembayaran Premi … , h. 77-78.
15 Mohamad  Edris  dkk, “Analisis  Operasional  BPJS  Kesehatan  Terhadap  Prinsip  Ekonomi Syariah”, Universty Research Colloquium, Vol.3, No.1, Februari 2016, h. 87. 16 Al-Bukhari, al- Jāmi ‟ al- Shahī h, h. 139.
Jika  terdapat  peserta  yang  meninggal  pun,  mereka  tetap  tidak  dapat mengajukan klaim atas iuran yang telah dibayar selama masa hidupnya, yang mana disini  terdapat  ketidakjelasan  dalam  perjanjiannya.  Sehingga,  mereka  hanya  dapat melakukan pengajuan klaim untuk pelayanan kesehatan. Seharusnya BPJS membuat tabel  angsuran  premi  yang  diterima  agar  jelas,  jadi  bagi  peserta  BPJS  mengetahui berapa besarnya yang diterima dan dibayarkan setiap bulannya.
Dan solusi agar tidak adanya untuk judi atau untung-untungan setiap peserta, hendaknya pembayaran premi diawal itu dibuat akad yang mana preni untuk dana tabungan,  untuk  dana tabarru’ (tolong  menolong)  dan  untuk  ujrah  atau fee bagi pengelola  BPJS.  Dengan  pembagian  dana  ini  maka  BPJS  akan  jelas  pengelolahan uangnya  jadi  untuk  peserta  yang  sakit  bisa  dari  dana  tabbrr u’ ,  jadi  peserta  tidak merasa untung jika sakit begitupun sebaliknya jika sehat maka rugi. Dan untuk dana tabungan  bisa  untuk  investasi  yang  nantinya  bisa  diajuakn  klaim  sesuai  dengan kesepakatan diawal dan premi yang dibayarkan, untuk dana ujrah (fee) bagi pengelola ini juga dari premi peserta yang sudah ditentukan di awal saat akad sehingga dalam pengelolahan dana BPJS jelas tidak adanya untuk judi karena dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pihak BPJS dan peserta.
Jadi dilihat dari pembahasan tentang riba dalam BPJS ini, yang mana premi yang dibayar dan yang diterima berbeda atau termasuk riba fadl dan pembayaran denda bagi peserta yang menunggak atau termasuk riba nasi’ah ini bisa diatasi jika dari awal sudah ditentukan atau dibedakan dananya saat pembayran premi, yang mana dana tabarru’ atau  dana  tolong  menolong  bisa  digunakan  pembayaran  klaim  agar  tidak terjadi riba fadl yang mana uang yang diterima dan premi yang dibayarkan tidak sama tetapi  buakn menggunakan sembarangan premi nasabah tapi  dari  awal sudah ada akd untuk dana tolong menolong. Dan untuk denda juga bisa ditiadakan dari adanya dana tabarru’ ’  itu  untuk  sementara  waktu  menalangi  dana  dari  peserta  yang menunggak, jadi akan terhindar dari riba .
Jadi  jika  dilihat  sekilas,  asuransi  syariah  dan  BPJS  terlihat  sama  tetapi prakteknya  sangat  jauh  berbeda,  untuk  asuransi  syariah  dari  awal  sudah  jelas akadnya  yaitu  akad  tijarah  dan  akad tabarru’ ,  di  mana  dalam  pengelolahannya terdapat perbedaan dana untuk investasi dan tolong menolong. Dari awal juga sudah dijelaskan untuk pembayaran premi sudah jelas dan nanti di saat jangka waktu premi yang didapatkn juga sudah jelas. Jika terkena musibah ditengah jalan saat melakukan perawatan di asuransi syariah dapat memilih di rumah sakit yang kita inginkan dan dalam  proses  penanganannya  juga  tidak  sulit,  untuk  obat-obatan  dalam  masa perawatan juga dapat obat yang berbeda atau dapat memndapat semua obat yang dibutuhkan.  Dan  jika  jangka  waktu  pembayaran  premi  selesai  maka  premi  yang dibayar selama jangka waktu yang ditentukan dapat di klaim, dan hasil dari klaim itu sudah jelas berapa karena saat akad di awal sudah dijelaskan.
Dalam BPJS, akad dari awal itu sudah tidak jelas akad apa yang digunakan yang penting saat daftar menjadi peserta BPJS melengkapi data yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang  maka  sudah  termasuk  menjadi  peserta  BPJS.  Jadi  dalam pengelolahan  premi  atau  iuran  yang  dibayar  oleh  peserta  tidak  jelas  kemana  saja dananya itu dikelola atau dari kata lain tidak ada dana tolong menolong, sehingga jika  ada  yang  terkena  musibah  maka  beranggapan  mendapat  untung  karena  yang
didapat lebih besar dari yang dibayar, dan itu termasuk dilarang dalam Islam. Dan untuk  perawatan  dirumah  sakit,  tidak  bisa  memilih  dirawat  dirumah  sakit  yang diinginkan, hanya bisa memilih kelas dalam perawatan itupun sudah sesuai dengan premi  yang  dibayar,  tetapi  jika  kelas  yang  sama  dengan  premi  yang  dibayar  lagi penuh  maka  dapat  memilih  kelas  dibawahnya,  atau  kelas  diatasnya  dengan ketentuan harus membayar lagi karena kelas yang dipilih lebih tinggi. Untuk obat yang diperoleh dalam perawatanpun tidak semua obat diperoleh ada beberapa obat yang  harus  membeli  sendiri,  pengajuan  BPJS  pun  cenderung  dipersulit  jika  ingin melakukan perawatan.
Dan untuk premi yang dibayar di awal tidak ada kejelasan berapa yang akan diterima di akhir atau terdapat unsur ketidak jelasan yang aman unsur ini dilarang dalam dalam Islam dan bisa jadi premi yang dibayar di awal lebih besar dengan yang didapatkan. Ini termasuk riba yang mana dalam Islam sudah dijelaskan bahwa riba atau tambahan hukumnya haram. Untuk keterlambatan pembayaran premi di BPJS juga  dikenakan  denda,  yang  mana  denda  tersebut  termasuk riba nasi’ah  karena kelebihan  pembayaran.  Pada  klaim  BPJS  sendiri  misal  ada  yang  peserta  yang meninggal  maka  tidak  dapat  mengajukan  klaim  berupa  harta  yang  hanya  bisa diajukan klaim hanya pelayanan  perawatan, itupun dalam pengajuan dipersulit. Jika meninggal  tidak  dapat  mengajukan  klaim  dan  kepesertaan  sudah  hilang  atau dinonaktifkan dari sini saja sudah jelas bahwa sistem dari BPJS masih kurang jelas untuk pengajuan klaim.

## C. Simpulan
Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dalam menghadapi risiko di masa mendatang dan tolong-menolong diantara beberapa orang dengan melakukan investasi dari premi yang dibayar kan dan dana tabrru’ untuk saling tolong menolong dalam menanggung risiko sesame peserta asuransi. Sedangkan BPJS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk jaminan kesehatan rakyat Indonesia atau jaminan sosial  yang  berprinsip  gotong  royong  dalam  pengelolahannya  untuk  peserta  itu sendiri.  Dalam  asuransi  syariah  dan  BPJS  terlihat  sama  tetapi  sistem  di  dalamnya masih berbeda, yang mana jika asuransi sudah jelas dari awal terdapat akadnya dan premi  dari  peserta  pengelolahannya  terbagi,  untuk  investasi  dan  untuk  tolong menolong,  termasuk  premi  yang  didapat  nantinya  juga  sudah  ditetapkan  diawa;. Sedangkan BPJS dari awal akad tidak jelas premi yang dibayar dan yang didapat, atau mengandung unsur ketidakjelasan. Sedangkan apabila mengalami penunggakan saat pembayaran  premi  akan  dikenakan  dendan  yang  pasti  akan  memberatkan  peserta selain  itu  denda  juga  termasuk riba ,  meskipun  untuk  membuat  jera  tetapi  yang namanya  yang  dibayar  dan  yang  diterima  tidak  sesuai  sudah  termasuk riba .  Jadi seharusnya  pemerintah  membentuk  BPJS  syariah  yang  mana  dari  awal  dijelaskan akadnya sesuai syariah atau seperti akad asuransi syariah ada perbedaan akad antara dana untuk tolong menolong, dana untuk diinvestasikan atau pengembangan premi peserta dan dari pengembangan premi ini di jelaskna juga fee atau ujrah bagi pengelola BPJS,  sehingga  tidak  adanya untur  ketidak jelasan.  Dan  dari  dana tabarru’ ini  bisa digunakan untuk tolong menoong sesame peserta dan untuk menalangi premi dari peserta  yang  menunggak  pembayran  sehingga  tidak  adanya  denda  yang
mengakibatkan riba .  Dan  BPJS  harusnya  membuat  tabel  premi  agar  yang  didapat sama dengan yang diperoleh.
Referensi:
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syraiah, Jakarta: Kencana, 2016. Arie Syantoso,”Analisis Ffiqh Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Studi Terhadap  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)”, At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Vol.7, No.1, Juni 2016.
Baginda  Parsaulian,”Prinsip  Dan  Sistem  Operasional  Asuransi  Syariah  (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) di Indonesia”, Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, Vol.2, No.2, Desember 2018.
BPJS, “Panduan Praktis Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan yang Diselenggarakan oleh  BPJS  kesehatan  Berdasarkan  Regulasi  yang  Sudah  Terbit”,  dalam https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/,  diakses  pada  24  januari 2020.
Diyan Ayu Purnama Sari, Skripsi: “Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolahan Dana Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial  Kesehatan (BPJS Kesehatan) Prespektif Hukum Islam Di Kota Makasar (Tahun 2016- 2017)”, Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Tahun 2018. Jeni susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Malang: Empat Dua, 2016. Mohamad  Edris,  dkk,  “Analisis  Operasional  BPJS  Kesehatan  Terha dap  Prinsip Ekonomi Syariah”, Universty Research Colloquium, Vol.3, No.1, Februari 2016. Trisna wadada dkk, ”Peran Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial (BPJS) Kesehatan dan Imolikasi Terhadap Kesehatan Masyarakat (Studi kasus RSUD Hasanuddin Damra  Mana,  Kab upaten  Bengkulu  Selatan,  Provinsi  Bengkulu)”, Jurnal Ketahanan Sosial, Vol.23, No.2, Agustus 2017.