## I Gede Agus Kurniawan

## Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Perspektif Hukum Progresif

## I Gede Agus Kurniawan
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia E-mail : gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

## Abstract
Exoneration clause using progressive law. This research is normative legal research  with  a  doctrinal  approach,  while  the  legal  materials  used  are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The  discussion  show  that  the  essence  of  the  exoneration  clause  is  the unilateral desire of one of the parties in the business process, therefore it is necessary to implement the principle of proportionality to achieve balance in the agreement. In addition, from a progressive legal perspective, the dignity of  the  parties  in  a  business  relationship  is  important  for  assessing  an exoneration clause.
Keywords : Exoneration Clause, Progressive Law, Proportionality Principle .

## Abstrak
Klausula  eksonerasi  merupakan  Klausula  Pernjanjian  yang  sejatinya berupaya  untuk  membuat  proses  bisnis  menjadi  efektif,  meskipun  di dalamnya  terdapat  indikasi  mengalihkan  tanggung  jawab  hukum  dalam proses  bisnis.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memaknai  hakikat  dari  klausula eksonerasi  menggunakan  hukum  progresif.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  doktriner,  adapun  bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  bahan  non-hukum.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  hakikat  dari klausula  eksonerasi  adalah  keinginan  sepihak  dari  salah  satu  pihak  dalam proses  binsis,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  pengimplementasian  Asas Proposionalitas  agar  dapat  mewujudkan  keseimbangan  dalam  perjanjian. Selain  itu,  dalam  perspektif  hukum  progresif,  martabat  para  pihak  dalam hubungan bisnis menjadi hal penting untuk menilai suatu klausula eksonerasi.
Kata kunci : Klausula Eksonerasi, Hukum Progresif, Prinsip Proporsionalitas.
Volume 19  Nomor 2, Halaman 182-204 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## Pendahuluan
Hukum sebagai sarana pengatur dan pelindung berbagai hak masyarakat sejatinya hadir  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  manusia. 1 Hukum  harus  hadir  supaya  upaya pengaturan  dan  perlindungan  atas  hak-hak  warga  masyarakat  dapat  secara  optimal diterapkan di masyarakat. Hal ini tak terkecuali dalam hukum bisnis yang mana hukum juga  menduduki  posisi  penting  dalam  hukum  bisnis. 2 Posisi  hukum  menjadi  penting dalam proses bisnis. Proses bisnis tidak hanya didasarkan pada “ deal to deal ” antarpihak yang  melakukan  bisnis. 3 Bisnis  juga  harus  didasarkan  pada  aturan  main  yang  sesuai, relevan,  dan  proporsional.  Hal  inilah  yang  sejatinya  memberikan  penegasan  tentang pentingnya  kedudukan  hukum  dalam  suatu  praktik  bisnis.  Selain  sebagai  aturan  main bisnis, hukum dalam hubungan bisnis juga memainkan peran penting berupa terjaminnya keadilan  bisnis  dalam  setiap  proses  dan  transaksi  bisnis  ( business  justice ). 4 Keadilan bisnis dalam setiap proses, transaksi, serta pembagian keuntungan dalam bisnis menjadi tujuan esensial hukum. Hal ini menegaskan bahwa, hukum hadir sebagai “bingkai” dalam kegiatan bisnis. 5
1 Carlo  Maria  Colombo,  “State  Aid  Contr ol  in  the  Modernisation  Era:  Moving  towards  a Differentiated  Administrative  Integration?,” European  Law  Journal 25,  no.  3  (2019):  292 – 316, https://doi.org/10.1111/eulj.12324.
2 Lubna  Tabassum,  “The  Importance  of  Negotiation  and  Conflict  Management,” Journal  of Management and Science 10, no. 2 (2020): 15 – 19, https://doi.org/10.26524/jms.2020.2.4.
3 Yapiter  Marpi  et  al.,  “Legal  Effective  of  Putting  ‘Business  as  Usual’  Clause  in  Agreements,” International Journal of Criminology and Sociology 10, no. 1 (2021): 58 – 70, https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2021.10.09.
4 Harpani Matnuh, “Law as a Tool of Social Engineering,” in 1st International Conference on Social Sciences Education "Multicultural , vol. 147, 2018, 118 – 20, https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28.
5 Said  Syaripuddin,  “Maslahat  as  Considerations  of  Islamic  Law  in  View  Imam  Malik,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 4, no. 1 (2020): 1 – 23.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-05-16| Published : 20201-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Sebagai  bingkai  dalam  kegiatan  bisnis  hukum  harus  bisa  bersifat  elastis  dan tegas. 6 Sifat elastis maksudnya bahwa hukum harus memberikan ruang, kebebasan, serta kreativitas  bagi  pelaku bisnis  agar mampu  menuangkan kreativitas  serta  kebebasannya dalam setiap proses bisnis. Hal ini dapat dilihat dengan masifnya perkembangan bisnis yang  bahkan  “terkadang”  hukum  harus  tertatih-tatih  dalam  mengikuti  perkembangan bisnis.  Dengan  demikian,  sifat  elastis  hukum  terkait  proses  bisnis  harus  menjadi  salah satu  orientasi  hukum supaya  hukum tidak bersifat  “kaku” dan  cenderung menghambat proses bisnis. Sifat tegas hukum dalam proses bisnis diorientasikan bahwa hukum harus menjadi sarana penyelesai sengketa yang efektif dan efisien dalam proses bisnis. Sanksi atau-pun risiko yang telah menjadi hasil kompromi antara pihak satu dengan yang lain sebelum  memulai  bisnis  harus  dipegang  dan  dijadikan  rujukan  oleh  hukum.  Bahkan, bilamana terdapat pihak yang mencederai ketentuan yang telah disepakati dalam bisnis, maka  hukum  dengan  ketegasannya  harus  hadir  untuk  menyelesaikan  sengketa  dan permasalahan yang terjadi supaya proses dan iklim bisnis dapat berlangsung secara cepat dan  efektif;  maka,  hukum  menempati  hal  penting  dalam  bisnis  terutama  sifatnya  yang elastis dan tegas dalam penerapannya.
Salah satu praktik dalam hukum bisnis adalah dibuatkannya klausul kontrak yang mengikat para pihak dalam suatu proses bisnis. Hal ini dapat dipahami karena kontrak merupakan  dokumen  kesesuaian  kehendak  para  pihak. 7 Dalam  hal  ini,  hukum termanifestasi dalam klausul kontrak yang disusun, disepakati, dan dijalankan oleh para pihak.  Meski  begitu,  tak  jarang  dalam  praktik  bisnis  terdapat  klausul  kontrak  yang merupakan  klausula  eksonerasi. 8 Secara  prinsip,  lausula  eksonerasi  ialah  klasifikasi Klausa yang bertujuan untuk melepas suatu bentuk pertanggungjawaban dari satu pihak atas  pihak  lainnya.  Klausula  eksonerasi  biasanya  memanfaatkan  hubungan  relasional yang tidak seimbang dalam hukum bisnis, seperti hubungan antara penjual dan pembeli
6 Sebastian  Teupe  Louis  Pahlow,  “Introduction:  Business  and  the  Law,” Management  & Organizational History 14, no. 4 (2019): 312.
7 Jason Pratama Ong, “The Enforceability Of Digital Contract: A Comparative Analysis O n Indonesia And New Zealand Law,” The Lawpreneurship Journal 1, no. 1 (2021): 33.
8 Dimas  Pratama  Putra  Satya,  Ahmad  Yani  Kosali,  “Clause  of  Unlawful  Ac tion  That  May  Void Arbitration Rules,” Journal of Sustainable Development Science 3, no. 1 (2021): 27.
yang mana seringkali hak-hak pembeli diabaikan oleh penjual bahkan terdapat klausula eksonerasi yang semakin melemahkan kedudukan hukum pembeli atas penjual. 9
Penelitian ini berorientasi untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis klausula eksonerasi  dalam  hukum  bisnis  terutama  dalam  relasi  antara  penjual  dan  pembeli. Penelitian  ini  juga  berbasis  atas  teori  hukum  progresif  sebagaimana  curah  gagas  dari Satjipto Rahardjo sebagai bahan analisis teoretik-filosofis terkait adanya praktik klausula eksonerasi dalam hukum bisnis terutama dalam relasi antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di  atas, penelitian ini mengemukakan dua rumusan  masalah,  yaitu:  (1)  Apakah  hakikat  klausula  eksonerasi  dalam  hukum  bisnis dalam relasi  antara penjual  dan pembeli?;  dan (2) Bagaimana tinjuan hukum  progresif atas klausula ekonerasi dalam hukum bisnis terhadap relasi antara penjual dan pembeli?

## Metodelogi Penelitian
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif ialah  penelitian  hukum  dengan  karakter  doktriner  yang  berorientasi  untuk  menjawab suatu  isu  hukum. 10 Isu  hukum  tersebut  dijawab  secara  preskriptif  menggunakan  bahan hukum  yang  tersedia.  Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  meliputi:  (i)  bahan  hukum primer yang terdiri atas: Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen), (ii) bahan hukum sekunder meliputi: artikel jurnal, buku, serta website yang relevan, serta (iii) bahan non-hukum yang terdiri dari kamus bahasa dan kamus hukum. Pendekatan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ).

## Pembahasan

## Hakikat Klausula Eksonerasi dalam Hukum Bisnis
Hukum  bisnis  merupakan  bidang  hukum  yang  berkaitan  dengan  aspek  privat. Aspek  privat  ini  menekankan  eksistensi  pribadi  atau  tiap  individu  sebagai  subjek
9 Gunawan  Djajaputra  Fenny  Octavia,  HK  Martono,  Tundjung  Herning  Sitabuana,  “The  Use  of Exoneration Clausules as a Legal Protection for Notar y,” Journal of Environmental Treatment Techniques 8, no. 4 (2020): 1452.
10 Nurul Qamar et al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) , ed. Abd. Kahar Muzakir (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017).
hukum. 11 Oleh karena, kehendak pribadi menjadi hal terpenting dalam hubungan privat, maka kesepahaman serta kehendak para pihak menjadi hal penting dalam hukum bisnis. Instrumen hukum yang mewadahi kesepahaman serta kehendak para pihak inilah yang lazim  disebut  kontrak. 12 Kontrak  ialah  elemen  vital  yang  berperan  guna  membingkai sekaligus  melindungi  berbagai  proses  bisnis.  Setiap  kepentingan  para  pihak  selalu diusahakan untuk dituangkan dalam kontrak. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh D.G. Cracknell, yang menegaskan bahwa, “ contract is one of the few areas of law with which almost  everyone  comes  into  day-to-day  contact ”. 13 Pemahaman  D.G.  Cracknell tersebutlah yang membuat suatu ‘paradigma’ dalam hukum bisnis, bahwa setiap langkah bisnis  adalah  langkah  hukum;  dan  kontrak  adalah  instrumen  hukum  yang  melindungi kegiatan bisnis.
J.H.  Niewenhuis  memberikan  penjelasan  bahwa  kontrak  bertujuan  untuk mewujudkan pertukaran harta kekayaan secara adil ( ruilrechtvaardigheid ). 14 Dalam hal ini,  pertukaran  yang  adil  ( fair  exchange )  akan  terwujud  ketika  prestasi  dalam  suatu kontrak  diimbangi  dengan  terwujudnya  kontraprestasi.  Terkait  tujuan  kontrak,  P.S. Atiyah mengemukakan tiga tujuan kontrak 15 , yaitu: (a) Mencegah terjadinga penambahan kekayaan secara tidak adil dalam suatu proses bisnis; (b) Mencegah kerugian dalam suatu proses  bisnis;  (c)  Memiliki  sifat  imperatif  (memaksa)  bagi  para  pihak  yang  terkait. Pemahaman mengenai tiga tujuan kontrak sejatinya relevan dengan pandangan J. Beatson yang berkaitan dengan fungsi kontrak komersial yang meliputi: 16 (a) Jaminan terhadap hal-hal  yang  disepakati  dalam  kontrak  termasuk  pengaturan  mengenai  kompensasi bilamana  terdapat  wanprestasi  yang  dilakukan  satu  sama  lain;  (b)  Kontrak  menjadi standar,  dasar,  serta  hal  yang  menentukan  dalam  tanggung  jawab  antara  kedua  belah pihak; (c) Kontrak memberikan perlindungan atas risiko bisnis, khususnya terkait pryeksi bisnis  jangka  panjang;  (d)  Kontrak  memungkinkan  pengalokasian  risiko  bisnis  secara
11 Shawn Bayern, “Business Law Beyond Business,” Journal of Corporation Law 46, no. 1 (2016): 6.
12 Kishanthi Parella, “Protecting Third Parties in Contracts,” American Business Law Journal 58, no. 2 (2021): 328.
13 Utiyafina  Mardhati  Hazhin,  “P enyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van  Omstadigheden)  Dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing,” Kertha Patrika 41, no. 2 (2019): 2581.
14 Arihta Esther Tarigan Endang Suprapti, “Itikad Baik  Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan,” Salam 8, no. 1 (2021): 149.
15 Sarah Field, Introduction To The Law of Contract , 1st ed. (Bookboon Learning, 2016).
16 Jan  Halber da,  “The  Principle  of  Good  Faith  and  Fair  Dealingin  English  Contract  Law,” Pravovedenie 64, no. 3 (2020): 313.
lebih tepat (meminimalisasi risiko bisnis para pihak) secara porporsional; dan (e) Sebagai sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak.
Berbagai perspektif di atas semakin menegaskan bahwa kontrak merupakan hal yang esensial dalam suatu proses bisnis. Pada pengalaman bisnis, atau dalam hubungan penjual-pembeli dalam hubungan yang sifatnya konsumtif, terdapat klausula eksonerasi yang  pada  intinya  merupakan  klausul  kontrak  yang  memiliki  sifat  khusus. 17 Klausula eksonerasi  sebagaimana  dipertegas  oleh  I.P.M.  Ranuhandoko  B.A  merupakan  sebuah kontrak  yang  berorientasi  pada  “membebaskan  seseorang  atau  badan  usaha  dari  suatu tuntutan  atau  tanggung  jawab.” 18 Pemahaman  tersebut,  sejatinya  relevan  dalam Cambridge Dictionary yang menegaskan bahwa klausula eksonerasi, yaitu: “ The act of showing or stating that someone or something is not guilty of something ”. 19 Berdasarkan pemahaman tersebut, maka klausula eksonerasi dapat dipahami sebagai klausula dalam hubungan yang memiliki orientasi utama pada penghindaran kewajiban untuk memenuhi suatu kerugian sebagaimana wujud dari penggantian oleh sebab adanya pengingkaran..
Pada perspektif Rikjen, klausula eksonerasi memiliki beberapa ciri , diantaranya: (i)  Dibuat  oleh  satu  pihak  yang  bertujuan  menghindari    pemenuhan  Pembayaran  ganti rugi bilamana terdapat suatu peristiwa yang mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum  dan  atau  Ingkar  janji  sebagaimana  ganti  rugi  tersebut  dilakukan  secara keseluruhan  maupun  terbatas;  (ii)  satu  di  antara  dua  pihak  telah  menyiapkan  format persyaratan  sebagaimana  menjadi  bentuk  klausa  eksonerasi;  (iii)  Pihak  yang  lainnya tinggal  menyetujui.  Berdasarkan  pandangan  Rikjen  tersebut,  klausula  eksonerasi  dapat dikategorisasikan  sebagai  perjanjian  baku.  Perjanjian  baku  ialah  perjanjian  memiliki klausul yang telah dibakukan atau diatur terlebih dahulu oleh satu diantara kedua belah pihak agar dapat digunakan dengan pihak yang lain; sebagaimana pihak lain tersebut tidak memiliki  kans  guna  melakukan  perubahan  maupun  mendiskusikannya.  Bahkan,  salah satu  pandangan  yang  cukup  ‘keras’  terkait  klausula  eksonerasi  ini  disampaikan  oleh Sluijter menegaskan bahwa  perjanjian  baku tidak mencerminkan  esensi  dari perjanjian itu sendiri,  mengingat  kedudukan salah satu  pihak memiliki otorita yang  kuat  , seperti
17 P. N. H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , Cetajkan k (Jakarta: Kencana, 2015).
18 Rismawati  Rismawati  Tia  Rizky,  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa - Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh,” Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan 1, no. 2 (2017): 159.
19 Cambridge Dictionary, “Exoneration,” n.d.
halnya  membentuk  produk  hukum  swasta.  ( legio  particuliere  wetgever ). 20 Selaras perspektif tersebut, hanya saja melalui reaksi yang lain, Pitlo memberikan paradigma bila mana  keberadaan  perjanjian  baku  merupakan  upaya  pemaksaan  oleh  salah  satu  pihak kepada  pihak  lain  agar  mentaati  perjanjian  tersebut,  dalam  kata  lain  dapat  dikatakan sebagai perjanjian paksa.
Mengacu  pada  pendapat  beberapa  ahli  tersebut,  sejatinya  klausula  eksonerasi menempatkan salah satu pihak sebagai pengontrol (subjek) dan pihak lain sebagai objek. Kedudukan  konsumen  cenderung  lebih  rentan  daripada  dengan  para  pengusaha  atau pelaku  usaha;  oleh  sebab,  beban  sebagaimana  seharusnya  menjadi  ranah  bagi  pelaku usaha dalam klausul eksonerasi jutru menjadi ranah dan kewajiban konsumen konsumen. Pada  berbagai  praktik  di  masyarakat,  klausula  eksonerasi  lazim  diterapkan  dalam beberapa  hal,  diantaranya:  pencantuman  klausula  seperti  “Bank  sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu”, praktik dalam karcis parkir yang mencantumkan “tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan/barang di area parkir”  atau  “segala  kehilangan  dan  kerugian  menjadi  tanggung  jawab  pemilik kendaraan”, atau dalam praktik jual-beli misalnya, menyatakan “barang yang sudah dibeli tidak  dapat  dikembalikan”,  serta  dalam  praktik  perjanjian  sewa  beli.  Pada  praktiknya, kesepakatan  melalui  suatu  perjanjian  dalam  hal  sewa  beli  melahirka  berbagai  potensi adanya  resiko  dari  suatu  objek  yang  digunakan  sebagai  unsur  utama  dalam  suatu perjanjian sebagaimana akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang menyewa-belikan. Oleh  sebab,  bilamana  harga  suatu  objek  tersebut  belum  terbayarkan  secara  lunas  oleh penyewa,  maka  objek  yang  menjadi  unsur  utama  dalam  perjanjian  belum  benar-benar menjadi kepemilikan yang sah bagi pihak penyewa-beli.
Klausula  eksonerasi  dalam  praktik  jual-beli  pada  umumnya  memiliki  ciri-ciri diantaranya: 21 (a)  Substansinya  ditentukan  oleh  salah  satu  pihak  yang nota  bene mempunyai  kedudukan  cenderung  lebih  kuat,  misalnya  dibuat  oleh  kreditur  dalam hubungannya  dengan  debitur;  (b)  Debitur  tidak  memliki  kesempatan  menilai  hingga memprotes  substansi  klausula  tersebut;  (c)  Dalam  praktiknya  dimungkinkan  debitur
20 Indra Afrita Krismat Hutagalung, Hasnati, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen,” Mizan 10, no. 2 (2021): 209.
21 Zhixiong  Liao,  “The  Validity  of  Exemption  Clauses  in  Contract  Law:  Cases,  Rules,  Legislation Intervention and Implications,” SISU Law Review 1, no. 1 (2021): 2.
menerima perjanjian dengan keterpaksaan; (e) Berbentuk tertulis; dan (f) Dipersiapkan terkebih  dahulu  (terencana).  Ciri  tersebut  sejatinya  sesuai  dan  relevan  dengan karakteristik perjanjian baku, diantaranya: 22 (a) Berbentuk tertulis; (b) Terdapat format yang  baku  (sudah  ditentukan  sebelumnya);  (c)  Berbagai  ketentuan  telah  diatur  dan didominasi  oleh  pemilik  usaha;  (d)  Konsumen  hanya  diberikan  dua  pilihan,  antara menerima  atau  menolak;  (e)  Penyelesaian  sengketa  telah  ditentukan  apakah  melalui musyawarah,  arbitrase,  atau  melalui  jalur  litigasi;  (f)  Lazimnya  dalam  perjanjian  baku pengusaha lebih diuntungkan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  sejatinya  dapat  diambil  suatu  konklusi  bilamana klausula  eksonerasi  identik  dengan  perjanjian  baku.  Meski  seolah-olah  menimbulkan ketimpangan antara satu pihak dengan pihak lain, namun adanya klausula eksonerasi atau perjanjian baku memiliki beberapa aspek positif 23 , diantaranya:  (i) Tenaga, waktu, dan biaya  lebih  efektif;  (ii)  Lebih  praktis  karena  naskah  sudah  ditentukan  sehingga  hanya perlu  dicetak  k  emudian  diisi  dan  ditandatangani;  (iii)  Perjanjian  dilaksanakan  secara cepat,  hal  ini  karena  konsumen  hanya  memilih  setuju  atau  menolak.  Pada  umumnya, konsumen  lebih  memilik  untuk  menyetujuinya  dan  (iv)  Perjanjian  dapat  dibuat  dalam jumlah  yang  banyak  serta  waktu  yang  singkat  sehingga  memudahkan  proses  bisnis. Terkait  dengan  berbagai  problem  maupun  dampak  positif  adanya  klausula  eksonerasi tersebut,  sejatinya  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  klausula  eksonerasi  telah mendapatkan perhatian khusus dalam Undang-Undang. Salah satu Undang-Undang yang memberi perhatian kepada klausula eksonerasi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK). Pasal 18 UU PK sejatinya telah menegaskan adanya larangan terhadap klausula atau hal-hal tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen, yaitu sebagai berikut:
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
22 Ni  Nyoman  Diah  Widiasih,  Ni  Luh  Mahendrawati,  and  Desak  Gde  Dwi  Arini,  “Perlindungan Konsumen Laundry Dalam Perjanjian Baku Pada Usaha Cha Cha Laundry,” Analogi Hukum 3, no. 1 (2021): 97.
23 David M.L. Tobing, Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen , 1st ed. (Jakarta: Gramedia, 2019).
b. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali barang yang dibeli konsumen;
c. menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali uang  yang  dibayarkan  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen  memanfaatkan  jasa yang dibelinya;
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”
Mengacu pada ketentuan hukum positif sebagaimana dalam Pasal 18 UU PK Konsumen tersebut, sejatinya sekalipun tidak secara expressive verbis klausula eksonerasi dilarang, namun  adanya  beberapa    ketentuan  yang  melarang  substansi  tertentu  dalam  klausula maka beberapa praktik terkait klausula eksonerasi sejatinya terlarang untuk dipraktikkan terutama  terkait  dengan  upaya  untuk  mengalihkan  tanggung  jawab.  Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa secara argumentum a contrario maka klausula eksonerasi tetap diperbolehkan selama substansinya bukan sesuatu yang dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UU PK.
Lahirnya UU PK tersebut menjadi salah satu “titik balik” pentingnya upaya agar mampu memberikan jaminan kepastian serta perlindungan terhadap para konsumen yang cenderung  meningkat  jumlahnya  seiring  dinamika  kehidupan.  Terlebih,  klausula eksonerasi  merupakan  ranah  hukum  perdata,  namun  dalam  perkembangannya  terdapat pergeseran pemahaman hukum perdata kedalam proses pemasyarakatan yang berorientasi pada kepentingan umum ( vermaatschappelijking ). Adanya ketentuan dalam Pasal 18 UU PK  sejatinya  menegaskan  bahwa  bila  klausula  yang  terlarang  masih  digunakan  dalam praktik; maka, akibat hukum yang muncul ialah klausula baku akan batal demi hukum. Lebih lanjut, UU PK juga mengatur mengenai pelaku usaha yang melanggar ketentuan larangan klausula baku diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda
paling  banyak  dua  miliar  rupiah.  Meski  telah  mendapatkan  perlindungan  sebagaimana dalam Pasal 18 UUPK, namun masih terdapat kekaburan aturan dalam Pasal 18 UU PK yaitu  mengenai  “menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha”.  Hal  yang menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  larangan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha bersifat mutlak atau pelaku usaha diperkenankan mengalihkan sebagian tanggung jawab yang  secara  proporsional  juga  disetujui  oleh  konsumen.  Hal  ini  masih  luput  dalam pengaturan yang terdapat dalam Pasal 18 UU PK.
Bahkan, dalam penjelasan Pasal 18 UU PK terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “Cukup Jelas”. Hal ini tentu berdampak pada praktik yang mana dapat saja pelaku usaha mengalihkan sebagian tanggung jawabnya dengan dalih bahwa secara proporsional hal ini disetujui oleh konsumen. Hal ini tentu saja dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah  yang  terdapat  dalam  Pasal  18  UU  PK.  Dalam  hal  ini,  sekalipun  sudah  ada perlindungan hukum melalui UU PK, adanya kekaburan aturan dalam Pasal 18 UU PK tentu tetap saja masih membuat kedudukan konsumen tetap lebih rendah dibandingkan dengan  pelaku  usaha.  Moch.  Isnaeni  berpendapat  bahwa  pada  dasarnya  klausula ekonerasi  yang  merupakan  perjanjian  baku  memberikan  kedudukan  yang  lebih  rendah dari  satu  pihak  sebagaimana  pihak  tersebut  berpotensi  menyalahgunakan  momentum untuk merugikan pihak lainnya. 24 Apalagi, jika konsumen misalnya memiliki kebutuhan yang  mendesak;  sehingga,  konsumen  cenderung  tidak  memperdulikan  adanya kesederajatan  hak  dan  kewajiban.  Dengan  demikian,  ketika  hak  dan  kewajiban  tidak diperhatikan oleh konsumen, maka berpotensi memunculkan adanya relasi kesederajatan sebagaimana  justru  dapat  memberikan  dampak  negatif  seperti  halnya  kerugian  bagi pihak-pihak  yang  tidak  memiliki  posisi  kuat  untuk  berdiskusi  atau  memperbaiki ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian.  Bahkan,  mereka  tidak  mempunyai  kesempatan untuk  memberikan  tawaran  ketentuan  agar  dapat  merubah  isi  dari  perjanjian  tersebut. Dengan demikian, konsumen dapat dikatakan 'secara paksa' wajib memenuhi ketentuan- ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut
Klausula  eksonerasi  maupun  perjanjian  baku  pada  umumnya  Diatur  terlebih dahulu  secara  sistematis  dan  terinci  tanpa  mempertimbangkan  perspektif  dari  debitur; sehingga,  perjanjian  ini  telah  diatur  secara  sepihak  oleh  kreditur.  Lumrahnya,  terdapat
24 Suyanto  Subekti,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Jual  Beli  Rumah  Deret  Dengan Sistem Pre Pro ject Selling Berdasarkan Ppjb,” Lex Journal 4, no. 1 (2020): 3.
berbagai  pembatasan  atas  hal-hal  yang  mampu  atau  dapat  dilakukan  oleh  kreditur. Fenomena tersebut  lah yang menggambarkan adanya suatu  bentuk  klausula eksonerasi atau exemption clause . 25 Pada hal ini, konsumen atau debitur hanya memiliki satu pilihan yaitu take it tanpa ada upaya untuk melakukan leave it. Bahkan ketika konsumen berada dalam posisi yang membutuhkan suatu barang, maka mau tidak mau dia harus menyetujui klausula tersebut. Hal inilah yang dalam klausula eksonerasi ini berpotensi menimbulkan adanya  penylahgunaan  keadaan.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer) sejatinya tidak mengenal istilah serta perkembangan penyalahgunaan keadaan dijadikan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak. 26 Akan tetapi, dalam praktik yurisprudensi di Mahkamah  Agung,  sebagaimana  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1904K/Sip/1982  tanggal  28  Januari  1984  dan  putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal  4 Maret  1987.10 terdapat  upaya melakukan penemuan hukum sehingga penyalahgunaan keadaan sekalipun tidak diatur dalam hukum positif tetapi mengalami perkembangan dalam praktik berupa yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.
Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3431K/Pdt/1985  tanggal  4 Maret 1987.10 beberapa faktor-faktor yang merupakan ciri dari penyalahgunaan keadaan yaitu pada waktu menutup perjanjian salah satu pihak ada dalam keadaan yang terjepit, yang  disebabkan  oleh:  (a)  Adanya  keadaan  ekonomis  yang  menekan  seperti  keadaan kesulitan  keuangan  yang  mendesak;  (b)  Adanya  hubungan  atasan-bawahan;  (c) Keunggulan ekonomis  pada salah satu  pihak, hubungan buruh-majikan,  orang tua/wali anak  yang  belum  dewasa,  dan  penjual-pembeli;  (d)  Adanya  keadaan  yang  tidak menguntungkan,  seperti  pasien  yang  membutuhkan  pertolongan  dokter  ahli;  (e) Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara  para  pihak  (prestasi  tidak  seimbang),  seperti  pembebasan  majikan  dari menanggung  resiko  dan  menggesernya  menjadi  tanggung  jawab  si  buruh  (klausula eksonerasi); dan (f) Adanya kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.
25 Ram Mohan and Jain M. P., “Exclusion Clauses Under the Indian Contract Law: A Need to Account for Unreasonableness,” NUJS Law Review 13, no. 4 (2020): 5.
26 I  Nyoman  Putu  Budiarth  I  Ketut  Widia,  “Cacat  Kehendak  Sebagai  Dasar  Batalnya  Perjanjia,” Kertha Wicaksana 16, no. 1 (2022): 3.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka,  sekalipun  sudah  terdapat  pengaturan  dalam Pasal  18  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  namun  tetap  saja potensi penyalahgunaan keadaan tetap ada bahkan untuk konsumen yang dalam kondisi dan  keadaan  tertentu  dipaksa  harus  mematuhi  klausula  eksonerasi  itu.  Pada  aspek  ini, maka perlu peran pengadilan untuk melakukan penemuan hukum sekaligus menerapkan parameter asas proporsionalitas dalam adanya praktik klausula eksonerasi. Gagasan asas proporsionalitas memang tidak menjadi hal yang selalu didengungkan oleh pengemban hukum  bisnis  dan  perdata  terutama  jika  dikaitkan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak. Bahkan  identitas  asas  kebebasan  berkontrak  telah  melekat  pada  hukum  bisnis  maupun hukum perdata. Meski begitu, dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak perlu diimbangi  dengan  asas  proporsionalitas  sehingga  dalam  mewujudkan  keseimbangan kedudukan.  Istilah  proporsionalitas  sendiri  sejatinya  berasal  dari  kata  “proporsi” ( proportion -  Inggris; proportie -  Belanda)  yang  berarti  perbandingan,  perimbangan, sedang  “proporsional” (proportional –Inggris, proportioneel -Belanda)  berarti  sesuai dengan  proporsi,  sebanding,  seimbang,  berimbang.  Pada  pandangan  Agus  Yudha Hernoko, asas proporsionalitas lebih tepat dipergunakan sebagai landasan pertukaran hak dan  kewajiban  dalam  berkontrak  dibanding  asas  keseimbangan  yang  terkesan  lebih abstrak. 27
Perspektif  di  atas  sejatinya  selaras  dengan  pandangan    P.S.  Atijah  yang menyatakan  bahwa  asas  proporsionalitas  berkaitan  dengan  peran  kontrak  sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis. 28 Hal ini berupaya memastikan kehendak para pihak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak ( proportion in what they want )  sehingga  dapat  disebut  sebagai  pertukaran  yang  adil  ( fair  exchange ).  Basis moralitas dari asas proporsionalitas adalah sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses  kontraktual.  Pembagian  hak  dan  kewajiban  diwujudkan  dalam  seluruh  proses hubungan  kontraktual,  baik  pada  fase  pra  kontraktual,  pembentukan  kontrak  maupun pelaksanaan  kontrak  ( pre-contractual , contractual, postcontractual ). 29 Dengan terjaminna asas proporsionalitas, maka diharapkan dapat terjalin kelangsungan hubungan
27 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2014).
28 Ibid .
29 Ibid.
bisnis yang kondusif dan fair.  Parameter dari asas proporsionalitas didasarkan pada nilai- nilai  kesetaraan  ( equitability ),  kebebasan,  distribusi-proporsional,  tentunya  juga  tidak dapatdilepaskan  dari  asas  atau  prinsip  kecermatan  ( zorgvuldigheid ),  kelayakan ( redelijkheid; reasonableness ) dan kepatutan ( billijkheid; equity ). 30
Skema  menemukan  asas  proporsionalitas  dalam  kontrak  dengan  menggunakan kriteria  atau  ukuran  nilai-nilai  tersebut  yang  berarti  proporsionalitas  tidak  dapat diidentikkan  dengan  manifestasi  berupa  angka-angka  matematis.  Asas  proporsionalitas tidak  mempermasalahkan  hasil  secara  matematis,  namun  lebih  menekankan  proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut  ( fair  and  reasonable )  yang  didasarkan  atas  nilai-nilai  yang  berkembang  dan  ada dalam praktik bisnis. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari  klausula  eksonerasi  adalah  keinginan  sepihak  dari  salah  satu  pihak  dalam  proses binsis.  Oleh  karena  itu,  dalam  penerapannya  sekalipun  telah  diatur  secara  tegas  dalam Pasal  18  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  namun  perlu  juga diaplikasikannya  asas  proporsionalitas  dalam  menilai  serta  melaksanakan  klausula eksonerasi. Hal ini terutama didasarkan pada adanya kekaburan pada Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentu tetap saja masih membuat kedudukan konsumen  tetap  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  sehingga  berpotensi adanya keterpaksaan dari  konsumen untuk  menaati klausula eksonerasi  yang berakibat pada cacat kehendak. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas serta parameternya berfungsi untuk menjadikan relasi bisnis yang layak dan patut ( fair and reasonable ).

## Perspektif Hukum Progresif terhadap Klausula Eksonerasi
Gagasan  hukum  progresif  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Satjipto  Rahardjo sejatinya  berorientasi  pada  upaya  untuk  mendobrak  serta  membongkar  norma  serta praktik hukum yang ada. 31 Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa “ law is not finitive scheme,  but  a  social  and  human  scheme ”. 32 Hal  ini  menegaskan  bahwa  hukum  bukan
30 Saparyanto Saparyanto Abdul Rahman, Annisa Khusnur Rosyida, Nur Afifah Aminudin, “Principle of Proportionality as a Reflection of the Theory of Justice and Its Application by Judges in the Resolution of Business Contract Disputes,” De Lega Lata 7, no. 1 (2022): 164.
31 Noor  Rahmad  Wildan  Nafis,  “Hukum  Progresif  Dan  Relevansinya  Pada  Penalaran  Hukum  Di Indonesia,” El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020): 1 – 16.
32 Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif , 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
skema  yang  mutlak  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  hukum  positif  yang  bersifat tertulis.  Hukum  adalah  koherensi  antara  ide,  kultur,  serta  cita-cita  di  masyarakat. 33 Gagasan  hukum  progresif  Satjipto  Rahardjo  sejatinya  merupakan  upaya  reaktif  atas kondisi berhukum di Indonesia. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, Indonesia memiliki nilai, kearifan lokal, serta tradisi berhukum yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan serta menjadi manifestasi dari sukma keadilan. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Indonesia justru terjadi cara berhukum yang jauh dari sukma keadilan. Cara berhukum di Indonesia menjadi “kering” dan terjebak pada dikotomi pemahaman hukum antara benar dan salah. Berhukum sejatinya tidak hanya berbicara benar dan salah, tetapi lebih pada upaya untuk menghadirkan nilai keadilan yang abstrak dalam praktik hukum yang konkret.
Hukum progresif sebagaimana gagasan Satjipto Rahardjo sejatinya menekankan pada terwujudnya nilai keadilan yang abstrak dalam praktik hukum yang konkret. Dalam hal ini, hukum progresif bukan hanya sekadar mencita-citakan hukum, tetapi merupaya mewujudkan  cita-cita  hukum  dalam  praktik  hukum  konkret.  Selain  itu,  upaya mewujudkan cita-cita hukum dalam praktik hukum konkret dalam hukum progresif juga lazim melakukan “pembedahan dan pendobrakan” atas teks hukum. Dalam pandangan hukum progresif, teks hukum adalah teks mati yang tak bernurani, manusia yang memiliki nuranilah  yang  akan  mencari,  menggali,  serta  menerapkan  nilai  hukum  yang  terdapat dalam  teks  tersebut.  Dengan  demikian,  hukum  progresif  berupaya  untuk  mewujudkan nilai hukum yang terdapat dalam suatu produk hukum sekaligus menekankan hubungan yang  patutu  dalam  berbagai  aspek  hukum  di  masyarakat.    Pada  prinsipnya,  hukum progresif  menekankan  pada  tiga  aspek. Pertama ,  hukum  sebagai  skema  yang  terus berlangsung sehingga tidak terbelenggu oleh kepastian hukum sebagai identitas hukum positif.  Dalam  hal  ini,  hukum  positif  menjadi  “ a  great  anthropological  and  legal document ”  sehingga  manusia  bukanlah  untuk  hukum,  melainkan  hukum  seyogyanya hadir untuk melayani kebutuhan manusia. 34
Kedua , hukum progresif berorientasi pada nilai dan pemuliaan martabat manusia. Dalam  hal  ini,  nilai  dan  pemuliaan  martabat  manusia  menjadi  hal  terpenting  dalam pengembanan  hukum  teoretis  maupun  pengembanan  hukum  teoretis. Ketiga ,  hukum
33 Achmad Rifai, Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan , 1st ed. (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020).
34 M.  Zulfa  Aulia,  “Friedrich  Carl  von  Savigny  Tentang  Hukum:  Hukum  Sebagai  Manifestasi  Jiwa Bangs a,” Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 201 – 36, https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236.
sebagai  bagian  subsistem  sosial  kemasyarakatan  harus  berkolaborasi  serta  saling melengkapi dengan bidang ilmu lainnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus bersifat interdisipliner dan multidisipliner. Hukum harus  mengalir  bersama  dengan  perkembangan  manusia.  Berkaitan  dengan  tiga  nilai dasar  hukum  progresif  tersebut,  pada  aspek  pertama  yaitu  hukum  sebagai  skema  yang terus  berlangsung  sehingga  tidak  terbelenggu  oleh  kepastian  hukum  sebagai  identitas hukum positif. Dalam hal ini, kepastian hukum sebagaimana Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus dibaca dengan spirit asas proporsionalitas. Dalam hal ini, klausula eksonerasi selain yang tercantum dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah diperbolehkan selama sesuai dengan asas proporsionalitas. Kedua ,  terkait  aspek  hukum  progresif  berorientasi  pada  nilai  dan pemuliaan martabat manusia, maka klausula eksonerasi baik yang tercantum dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun yang tidak tercantum selama menciderai nilai dan tidak menunjukkan upaya pemuliaan martabat manusia maka klausula  eksonerasi  tersebut  harus  batal  demi  hukum. Ketiga ,  hukum  sebagai  bagian subsistem  sosial  kemasyarakatan  harus  berkolaborasi  serta  saling  melengkapi  dengan bidang.
Pada  hal  ini,  tentu  hukum  tidak  boleh  kaku  dan  cenderung  konservatif  dalam melihat perkembangan bisnis. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum bisnis harus lentur dalam menghadapi perkembangan bisnis. Meski begitu, hukum bisnis harus tetap tegas dan menjunjung tinggi asas-asas hukum bisnis dalam menghadapi berbagai permasalahan dan  sengketa  bisnis.  Berdasarkan  uraian  di  atas  tinjuan  hukum  progresif  atas  klausula ekonerasi  dalam  hukum  bisnis  terutama dalam relasi antara penjual dan pembeli  harus diperhatikan terkait kesesuaiaannya klausula ekonerasi dengan asas proporsionalitas serta bukan hal yang terlarang sebagaimana dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga perlu dipertegas bahwa sekalipun terdapat klausula eksonerasi  yang  tidak  tercantum  dalam  Pasal  18  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  harus  diuji  terlebih  dahulu  berdasarkan  asas  proporsionalitas serta  hukum  progresif  yang  menekankan  pemuliaan  martabat  para  pihak  dalam  proses bisnis.

## Kesimpulan
Hakikat dari klausula eksonerasi adalah keinginan sepihak dari salah satu pihak dalam proses binsis.  Oleh karena itu, dalam penerapannya sekalipun telah diatur secara tegas dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen, namun perlu juga diaplikasikannya asas proporsionalitas dalam menilai serta melaksanakan klausula eksonerasi. Hal ini terutama didasarkan pada adanya kekaburan pada Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentu tetap saja masih membuat kedudukan konsumen  tetap  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  sehingga  berpotensi adanya keterpaksaan dari  konsumen untuk  menaati klausula eksonerasi  yang berakibat pada  cacat  kehendak.  Tinjuan  hukum  progresif  atas  klausula  ekonerasi  dalam  hukum bisnis  terutama  dalam  relasi  antara  penjual  dan  pembeli  harus  diperhatikan  terkait kesesuaiaannya  klausula  ekonerasi  dengan  asas  proporsionalitas  serta  bukan  hal  yang terlarang  sebagaimana  dalam  Pasal  18  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.

## Daftar Pustaka
Abdul Rahman, Annisa Khusnur Rosyida, Nur Afifah Aminudin, Saparyanto Saparyanto. “Principle  of  Proportionality  as  a  Reflection  of  the  Theory  of  Justice  and  Its Application  by Judges  in  the  Resolution  of  Business  Contract  Disputes.” De  Lega Lata 7, no. 1 (2022): 164.
Aulia, M. Zulfa. “Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa  Bangsa.” Undang:  Jurnal  Hukum 3,  no.  1  (2020):  201 – 36. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236.
Bayern, Shawn. “Business Law Beyond Business.” Journal of Corporation Law 46, no. 1 (2016): 6.
Colombo, Carlo Maria. “State Aid Control in the Modernisation Era: Moving towards a Differentiated Administrative Integration?” European Law Journal 25, no. 3 (2019): 292 – 316. https://doi.org/10.1111/eulj.12324.
Dictionary, Cambridge. “Exoneration,” n.d.
Endang Suprapti, Arihta Esther Tarigan. “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan.” Salam 8, no. 1 (2021): 149.
Fe nny  Octavia,  HK  Martono,  Tundjung  Herning  Sitabuana,  Gunawan  Djajaputra.  “The Use  of  Exoneration  Clausules  as  a  Legal  Protection  for  Notary.” Journal  of Environmental Treatment Techniques 8, no. 4 (2020): 1452.
Field, Sarah. Introduction To The Law of Contract . 1st ed. Bookboon Learning, 2016.
Halberda,  Jan.  “The  Principle  of  Good  Faith  and Fair  Dealingin English  Contract  Law.” Pravovedenie 64, no. 3 (2020): 313.
Hazhin, Utiyafina Mardhati. “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden)
Dalam Perj anjian Asuransi Melalui Telemarketing.” Kertha Patrika 41, no. 2 (2019):
2581.
Hernoko,  Agus  Yudha. Hukum  Perjanjian:  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial . 4th ed. Jakarta: Kencana, 2014.
I  Ketut  Widia,  I  Nyoman  Putu  Budiarth.  “Cacat  Kehendak  Sebagai  Dasar  Batalnya Perjanjia.” Kertha Wicaksana 16, no. 1 (2022): 3.
Krismat Hutagalung, Hasnati, Indra Afrita. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen.” Mizan 10, no. 2 (2021): 209.
Liao,  Zhixiong.  “The  Validity  of  Exemption  Clauses  in  Contract  Law:  Cases,  Rules, Legislation Intervention and Implications.” SISU Law Review 1, no. 1 (2021): 2.
Louis Pahlow, Sebastian Teupe. “Introduction: Business and the Law.” Management & Organizational History 14, no. 4 (2019): 312.
M. P., Ram Mohan and Jain. “Exclusion Clauses Under the Indian Contract Law: A Need to Account for Unreasonableness.” NUJS Law Review 13, no. 4 (2020): 5.
Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endary ono, and Krismayu Noviani. “Legal Effective of  Putting  ‘Business  as  Usual’  Clause  in  Agreements.” International  Journal  of Criminology and Sociology 10, no. 1 (2021): 58 – 70. https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2021.10.09.
Matnuh, Harpani. “Law as a Tool of Social Engineering.” In 1st International Conference on Social Sciences Education
"Multicultural , 147:118 – 20, 2018. https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28.
Ong, Jason Pratama. “The Enforceability Of Digital Contract: A Comparative Analysis On Indonesia An d New Zealand Law.” The Lawpreneurship Journal 1, no. 1 (2021): 33.
Parella,  Kishanthi.  “Protecting  Third  Parties  in  Contracts.” American  Business  Law Journal 58, no. 2 (2021): 328.
Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto  Djanggih,  and  Farah  Syah  Rezah. Metode  Penelitian  Hukum  (Legal Research  Methods) .  Edited  by  Abd.  Kahar  Muzakir.  Makassar:  CV.  Social  Politic
Genius, 2017.
https://books.google.co.id/books?id=hfacDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq= Metode+Penelitian+Hukum+Nurul+Qamar&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwicnc6p9K PmAhXCbX0KHQqrBNYQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Metode  Penelitian  Hukum Nurul Qamar&f=false.
Rifai,  Achmad. Menggapai  Keadilan  Dengan  Hukum  Progresif:  Sebuah  Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan . 1st ed. Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020.
Satya, Ahmad Yani Kosali, Dimas Pratama Putra. “Clause of Unlawful Action That May Void Arbitration Rules.” Journal of Sustainable Development Science 3, no. 1 (2021):
27.
Simanjuntak, P. N. H. Hukum Perdata Indonesia . Cetajkan k. Jakarta: Kencana, 2015.
Subekti,  Suyanto.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pada  Jual  Beli  Rumah  Deret Dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan Ppjb.” Lex Journal 4, no. 1 (2020): 3. Syamsudin. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif . 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
Syaripuddin,  Said.  “Maslahat  as  Considerations  of  Islamic  Law  in  View  Imam  Malik.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 4, no. 1 (2020): 1 – 23.
Tabassum, Lubna. “The Importance of Negotiation and Conflict Management.” Journal of Management and Science 10, no.
2 (2020): 15 – 19. https://doi.org/10.26524/jms.2020.2.4.
Tia Rizky, Rismawati Rismawati. “Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam  Perjanjian  Sewa  -  Menyewa  Safe  Deposit  Box  Pada  Bank  Mandiri  Cabang Banda Aceh.” Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan 1, no. 2 (2017): 159.
Tobing,  David  M.L. Klausula  Baku:  Paradoks  Dalam  Penegakan  Hukum  Perlindungan Konsumen . 1st ed. Jakarta: Gramedia, 2019.
Widiasih,  Ni  Nyoman  Diah,  Ni  Luh  Mahendrawati,  and  Desak  Gde  Dwi  Arini. “Perlindungan  Konsumen  Laundry  Dalam  Perjanjian  Baku  Pada  Usaha  Cha  Cha Laundry.” Analogi Hukum 3, no. 1 (2021): 97.
Wildan Nafis, Noor Rahmad. “Hukum Progresif Dan Relevansin ya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia.” El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020): 1 – 16.