## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
Beni Kharisma Arrasuli 1* , Khairul Fahmi 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
*Corresponding Author: beniarrasuli.fhua@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 11/05/2023 Artikel  ini  membahas  mengenai  eksistensi  dan  kemampuan  hukum  positif  di Indonesia  dalam  melindungi  pengguna  dari  kejahatan  terkait  penyalahgunaan terhadap  data  pribadi  dan  melihat  pelaksanaan  penegakan  hukum  serta pertanggungjawaban  hukum  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  jika  terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi pengguna. Hal ini terkait dengan semakin meningkatnya kejahatan dengan menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin dari pemilik data, bahkan pemilik data dapat mengalami kerugian secara materiil dan  mendapat  intimidasi  atau  pengancaman.  Sebelum  disahkannya  Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan hukum positif di Indonesia selama ini yang mengatur terkait data pribadi masih tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan bersifat sektoral. Artikel ini membahas setiap peraturan tersebut yang berfungsi melindungi data pribadi pengguna selama ini, serta mendalami sejauh mana pengaturan tersebut berfungsi.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah pendekatan  normatif-empiris,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang  mengkaji hukum tertulis dan kepustakaan atau penelitian hukum dari beragam perspektif, serta  menghubungkannya  dengan  realitas  yang  terjadi  di  masyarakat.  Analisis dilakukan  secara  deskriptif  yaitu  mengumpulkan  semua  data  dan menghubungkan  permasalahan  dengan  analisis  berdasarkan  teori  hukum  yang disusun  sistematis.  Sehingga  dalam  artikel  ini  dapat  dilihat  dan  disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi yang bersifat sektoral di Indonesia selama ini belum efektif dan tidak mampu menanggulangi kejahatan yang terjadi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh dengan peraturan yang ada selama  ini  juga  sangat  minim.  Hadirnya  Undang-Undang  Perlindungan  Data Pribadi  yang  secara  fokus  mengatur  masalah  data  pribadi,  diharapkan  mampu kedepannya menjadi solusi dalam mencegah terjadinya kejahatan menggunakan data  pribadi  dan  menjadi  payung  hukum  yang  kuat  dalam  melakukan  upaya penegakan hukum.
Direvisi, 12/06/2023
Dipublikasi, 01/07/2023
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perlindungan Data Pribadi

## Abstract
Keywords: Legal Protection, Personal Data Protection This  article  discusses  the  existence  and  ability  of  positive  law  in  Indonesia  to protect  users  from  crimes  related  to  misuse  of  personal  data  and  looks  at  the implementation of law enforcement and the legal responsibilities of controllers and processors of personal data in the event of misuse of users' personal data.
This is related to the increasing crime by using someone's personal data without the permission of the data owner, even the data owner can suffer material losses and receive intimidation or threats. Prior to the enactment of Law Number 27 of 2022  concerning  Protection  of  Personal  Data,  positive  legal  arrangements  in Indonesia  so  far  that  regulated  personal  data  were  still  mentioned  in  several statutory regulations with a sectoral nature. This article looks at each of these rules that have served to protect users' personal data so far, and explores how far these settings work. The approach used in writing this article is a normative- empirical approach, namely a legal research method that examines written law
and literature or legal research from various perspectives, and relates it to the reality that occurs in society. The analysis was carried out descriptively, namely collecting all data and linking the problems with analysis based on legal theory arranged systematically. So that in this article it can be seen and concluded that regulations regarding sectoral misuse of personal data in Indonesia have so far been ineffective and unable to deal with crimes that have occurred, as well as legal remedies that can be taken with existing regulations so far are also very minimal.  The  presence  of  the  Personal  Data  Protection  Act  which  focuses  on regulating personal data issues, is expected to be able to become a solution in the future in preventing crimes using personal data and become a strong legal umbrella in carrying out law enforcement efforts

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  telah  mengubah  banyak  hal  tentang  kehidupan manusia.  Teknologi  bukan  hanya  saja  memoles  gaya  hidup,  tetapi  juga  telah  menempatkan pola interaksi antar-manusia. Berbagai aktifitas dan interaksi yang sebelumnya dilaksanakan dalam ruang dan waktu yang nyata, kini dilaksanakan secara digital. Ruang dan waktu nyata digantikan oleh tempat elektronik (telepon, whatsapp , televisi) atau ruang virtual (internet). 1 Teknologi semakin terus dikembangkan untuk semakin mempermudah manusia dalam melakukan  suatu  aktivitas  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Internet  menjadi  salah  satu  produk teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  perkembangan  kecanggihannya  sangat  cepat  dan pesat  sehingga  sudah  menguasai  hampir  diseluruh  aspek  kehidupan  manusia.  Saat  ini  dunia sudah masuk pada suatu zona dan peradaban baru, dimana kehidupan manusia sudah berada dalam basis lingkungan yang serba digital. 2 Akses terhadap media digital telah menjadi salah satu  kebutuhan  primer  setiap  orang.  Hal  itu  disebabkan  adanya  kebutuhan  akan  informasi, hiburan,  pendidikan,  dan  akses  pengetahuan  dari  belahan  bumi  yang  berbeda.  Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri  seperti  menghadirkan  dunia  dalam  genggaman. 3 Istilah  ini  sejajar  dengan  apa  yang diutarakan oleh Thomas L. Friedman sebagai the world is flat bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun dari sumber manapun.
Indonesia dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar menjadikannya sebagai tempat perkembangan dunia digital yang sangat pesat. Pada Tahun 2021 Wearesosial Hootsuite merilis hasil risetnya, bahwa pengguna internet di indonesia mencapai 202,6 juta atau sebesar 73,7%  dari  total  populasi  masyarakat  Indonesia  yang  berjumlah  274,9  juta  orang. 4 Jumlah tersebut  terus  naik  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  Sedangkan  170  juta  orang  merupakan pengguna yang aktif berselancar di sosial media di Indonesia. 5 Dengan tinggi jumlah pengguna, media digital akhirnya memegang peranan penting dalam komunikasi antar-manusia, sehingga media digital dan internet pun telah menjadi entitas baru dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia kejahatan.
Media  digital  dapat  berpotensi  menjadi  alternatif  sarana  kejahatan.  Kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  informasi  yang  didasari  serba  digital  dengan  mudah  akan
1 Yasraf Amir Piliang, Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan, (Bandung: Jalasutra, 2004), hlm. 475
2 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31
3 Rulli  Nasrullah, Media  Sosial  Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  dan  Sosioteknologi, (Bandung:  Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 1
4 Hootsuite WeareSocial, Indonesian Digital Report 2021
5 Ibid
menimbulkan dan menciptakan suatu perubahan yang mendasar dan sangat luas dalam suatu arus informasi. Media digital menjadi suatu ruang publik, menjadi ruang terbuka, dan ruang alternatif. 6 Salah satunya tindak kejahatan siber atau kejahatan dalam dunia digital. Pembicaraan  mengenai  teknologi  informasi  dan  ruang  siber  ( cyberspace) selama  ini banyak  melihat  kepada  pemanfataan  teknologi  digital  tersebut  dalam  konteks  yang memudahkan, seperti perdagangan online dan komunikasi jarak jauh, dan sering juga pada sisi penyalahgunaanya dalam bentuk kejahatan siber ( cybercrime ). 7 Pembicaraan yang ada belum kepada  isu  yang  tentang  bagaimana  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  sistem.  Oleh karenanya  juga  diperlukan  suatu  aturan  hukum  untuk  memperkecil  kemungkinan  jahat  itu terjadi.  Salah  satu  kejahatan  yang  sering  terjadi  dalam  dunia  digital  saat  ini  adalah penyalahgunaan data pribadi.
Data privasi merupakan salah satu topik bahasan yang saat ini sedang menjadi perhatian, hal ini juga disebabkan karena kita sedang menuju “ web of the world ” pada saat komunikasi antar manusia menggunakan komunikasi bergerak khususnya pengguna smartphone , komputer tablet yang terkoneksi dengan internet yang dapat menghubungkan dunia fisik ke dalam satu jaringan. 8 Kemajuan  tersebut  memiliki  dampak  lain  yang  lebih  besar  juga,  yaitu  berupa ancaman terhadap privasi dengan memberikan peluang besar bagi pihak yang memiliki akses terhadap data pribadi seseorang.
Modus  operandi  yang  menyerang  data  pribadi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  suatu akses  yang  tidak  sah.  Akses  tidak  sah  atau illegal  access tersebut  dalam  bentuk  memasuki sistem  komputer,  seperti  data  penyimpanan  rahasia  tanpa  seizin  pemilik  atau  adanya  upaya menggunakan akses  komputer tersebut  untuk  melakukan perbuatan yang  melanggar hukum. Beberapa jenis kejahatan ini antara lain: 9
1. Penyadapan  tidak  sah,  yaitu  aktifitas  memasang  alat  bantu  teknis,  baik  perangkat  keras maupun perangkat lunak untuk menyalin informasi atau identitas yang ada di internet.
2. Penipuan melalui bank,  yaitu tindakan mengambil uang dengan  cara yang tidak sah, dan didapat dengan cara yang illegal maupun meretas program.
3. Pencucian uang, merupakan upaya menggunakan dunia siber untuk memindahkan uang atau melakukan transfer melalui atau antar akun rekening bank.
4. Penggunaan jaringan milik pihak lain secara ilegal.
Melihat  kepada  kasus  dan  modus  yang  ada,  perlindungan  hukum    mengenai  terhadap upaya penyalahgunaan data pribadi untuk melakukan suatu kejahatan ini mutlak diperlukan. Data pribadi merupakan suatu elemen dan bagian kunci bagi suatu kebebasan dan harga diri individu.  Perlindungan  data  menjadi  dorongan  kuat  untuk  terciptanya  kebebasan  politik, spritual, keagamaan, bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi, dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. 10 Di  Indonesia,  kebocoran  data  pribadi  dan  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan sudah  banyak    terjadi.  Maraknya skimming atau  penyalinan  data  dan  informasi  kartu  ATM,
6 Gomgom T.P Siregar, Suatu analisis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 3
7 Edmon Makarim, “Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem  Elektronik  (Good  Electronic  Governance)”,  (Disertasi  Doktor  Universitas  Indonesia,  Depok,  2009), hlm.9
8 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 1
9 Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, hlm. 192
10 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law, hlm. 9
pinjaman online dengan menggunakan identitas pribadi orang lain yang sering berakhir dengan ancaman atau intimidasi, bahkan penyebarluasan  informasi pribadi  kepada publik atau yang dikenal  dengan doxing ,  merupakan  contoh  kejahatan  dan  pelanggaran  terhadap    hak  privasi seseorang.
Pengaturan  tentang  data  pribadi  sangat  diperlukan  karena  mengatur  mengenai mekanisme  pengumpulan,  penggunaan,  pengungkapan,  pengiriman,  dan  keamanan  data privasi, serta secara umum pengaturan data privasi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan  terhadap  perlindungan  data  pribadi  individu  dengan  kebutuhan  pemerintah  dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data privasi untuk keperluan yang wajar dan sah. 11
Ketiadaan hukum yang melindungi data pribadi di Indonesia selama ini juga merupakan suatu  kelemahan.  Padahal,  perkembangan  pengaturan  data  privasi  akan  mendukung pembangunan  masa  depan  Indonesia  sebagai  pusat  data  global. 12 Hingga  akhirnya  pada Oktober  2022,  DPR  menyepakati  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  menjadi  undang-undang, yang kemudian ditandatangani oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP).  UU  PDP  ini  setidaknya  mengatur  mengenai bermacam jenis data pribadi, subjek data pribadi, pengendali dan prosesor data pribadi, sampai mengenai sanksi yang dapat dikenakan. Namun, masih terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi  dalam  menjalankan  undang-undang  ini  kedepannya,  salah  satunya  yang  menjadi persoalan  adalah  mengenai  kelembagaannya.  Dalam  undang-undang  ini  disebutkan  bahwa penyelenggara perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada presiden, meskipun sampai saat ini belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini.
Diundangankannya  RUU  PDP  menjadi  angin  segar  dalam  ketidakkaruannya  proses perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Namun, selain dengan adanya UU PDP yang beru  diundangkan,  perlu  juga  untuk  melihat  lebihb  dalam  beberapa  pengaturan  lain  yang berkaitan  dengan  perlindungan  data  pribadi  ini.  Maka  dalam  artikel  ini,  difokuskan  kepada pembahasan isu hukum yang dapat digambarkan dalam pertanyaan, bagaimana hukum positif Indonesia saat ini melindungi pengguna media digital terhadap penyalahgunaan data pribadi? Bagaimana  penegakan  hukum  dan  pertanggungjawaban  pihak  penyelenggara  sistem  data pribadi yang disalahgunakan?
Maka untuk menjawab itu semua, sangat penting untuk membahas dan mendalami UU PDP ini termasuk juga undang-undang lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia, agar dapat ditemukan suatu kesimpulan yang komprehensif perihal perlindungan terhadap data pribadi masyarakat di dunia digital, serta dapat ditemui suatu konsep yang tepat dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan data pribadi kedepannya.

## KERANGKA TEORI

## 1. Teori Perlindungan Hukum
Negara Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, sebagaimana yang termaktub  di  dalam  rumusan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
11 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law, hlm. 15
12 Ibid
Indonesia, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum sebagaimana dipahami dengan r echstaat menurut Eropa Kontinental dan rule of law menurut Anglo Saxon, mempunyai beberapa ciri utama yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl (ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist ), diantaranya: 13
a) Perlindungan  konstitusional,  artinya  selain  menjamin  hak-hak  individu  konstitusi  harus pula  menentukan  cara  prosedural  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  hak-hak  yang dijamin;
b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
c) Pemilihan umum yang bebas;
d) Kebebasan menyatakan pendapat;
e) Kebebasan berserikat;
f) Pendidikan kewarganegaraan.
Dari uraian tersebut, secara implisit dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum adalah hal yang mutlak diperlukan dalam konsep negara hukum. Hal ini dikarenakan lahirnya konsep negara hukum memiliki tujuan utama dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep negara hukum akan terlaksana secara utuh dan konsekuen apabila  diikuti  oleh  upaya-upaya  yang  dilakukan  negara  dalam  memberikan  perlindungan kepada  warga  negaranya.  Di  dalam  suatu  negara  akan  terjadi  hubungan  timbal  balik  antara warga negaranya, kemudian hubungan ini yang akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama  lain.  Perlindungan  hukum  akan  menjadi  hak  bagi  warga  negara,  sedangkan  disisi  lain perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara terhadap warga negaranya.
Satjipto Rahardjo menyatakan perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  supaya  tidak  terjadi  tubrukan antar-kepentingan  dan  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 14 Pengorganisasian  dilakukan  dengan  cara  membatasi  suatu  kepentingan  tertentu  dan memberikan kekuasaan pada yang lainnya secara terukur dan terstruktur.
Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat  Fitzgerald  tentang  tujuan  hukum,  yaitu  untuk  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat  dengan  cara  mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Artinya, perlindungan hukum adalah hukum itu sendiri dalam mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat secara luas.
Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia.  Lahirnya konsep-konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  di arahkan  kepada  pembatasan  dan  peletakan  kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah.  Prinsip kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  adalah  prinsip negara hukum. Apabila dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  mendapat  tempat  utama yang dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 15
13 Fakhurohman, Memahami  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004) hlm.1
14 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm, 53-54
15 Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) hlm. 30

## 2. Konsep Mengenai Data Pribadi
Data pribadi sering disamakan dengan istilah personal data (berkembang di Eropa) atau personal  information (Amerika  Serikat).  Malaysia  menggunakan  Istilah data  peribadi , Singapura  menggunakan  istilah personal  data ,  sementara  Philipina  menggunakan  istilah Personal  Information ,  seperti  halnya  Jepang  dan  Korea  Selatan.  Berbagai  istilah  yang digunakan  tersebut  secara  substansial  bermakna  sama.  Sementara  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Data pribadi berarti data yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. 16 Sedangkan negara-negara Uni Eropa dalam EU General Personal Data Regulation (EU GDPR) mendefinisikan  personal  data  adalah  berkaitan  erat  dengan  berbagai  informasi  yang berkaitan dengan orang individu yang 'diidentifikasi' atau dapat diidentifikasi. Gagasan tentang 'data  pribadi'  memang  sengaja  didefinisikan  secara  luas,  sehingga  memungkinkan  badan legislatif  negara-negara  Eropa  dapat  memasukkan  semua  data  yang  mungkin  terkait  dengan seorang individu. 17
Pada akhirnya, seseorang dapat membatasi ruang lingkup informasi pribadi hanya untuk yang berhubungan dengan individu. Richard Murphy mendefinisikan ruang lingkup informasi pribadi sebagai terdiri dari setiap data tentang seorang individu yang dapat diidentifikasi oleh individu  tersebut.  Namun demikian, definisi  Murphy terlalu luas karena ada sejumlah besar informasi  yang  dapat  diidentifikasi  kepada  kita  dan  yang  kita  lakukan. 18 Perlindungan  Data pribadi  merupakan  hak  asasi  manusia  sebagai  bagian  dari hak  privacy yang  mendapatkan jaminan perlindungan baik instrument hukum internasional dan konstitusi negara.
Perlindungan akan hak privasi  ini sejalan dengan konstitusi  Indonesia yang tercantum pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Sementara itu dalam instrumen internasional lainnya, hak privasi  juga diatur di  dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) Pasal 12 dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 yaitu dalam Pasal 17.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian ini akan menggunakan penelitian normatif-empiris.  Penelitian  normatif  mengkaji  hukum  tertulis  dari  beragam  perspektif,  dan library research atau penelitian hukum kepustakaan untuk mendekati pokok masalah atau isu hukum  berdasarkan  berbagai  kajian  yang  dapat  ditelusuri, 19 karena  penelitian  ini mendiskripsikan mengenai eksistensi hukum pidana Indonesia saat ini terhadap kejahatan siber yang berkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan penelitian empiris melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia.
16 Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, 2019, Perlidnungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 7
17 Orla Lynskey, “ Deconstructing Data Protection: the 'Added-Value' of a Right to Data Protection in the EU Legal Order” . International and Comparative Law Quarterly, (2014) 63 (3). pp. 569-597
18 Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, Perlidnungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipny, hlm. 7
19 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2004), hlm 7.
Pendekatan  empiris  dilakukan  untuk  melihat  dan  mengkaji  bagaimana  ketentuan  normatif diwujudkan dalam kenyataannya pada masyarakat. 20
Maka dalam penelitian ini merupakan penelitian yang akan mengkaji kemampuan hukum positif di Indonesia dalam melindungi masyarakat dari kejahatan penyalahgunaan data pribadi, serta melihat penegakan hukum dan pertanggungjawaban pengendali dan prosesor data pribadi dalam kasus penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  Positif  Indonesia  Terhadap  Kejahatan  Penyalahgunaan  Data Pribadi
Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal  seseorang  yang  bersifat  pribadi  dan  rahasia. 21 Pengertian  lain  menyebutkan  data pribadi  merupakan  data  yang  berkenaan  dengan  ciri  seseorang,  nama,  umur,  jenis  kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. 22
Perlindungan  data  atau  informasi  secara  khusus  dijelaskan  oleh  Alan  Wastin  yang mendefiniskan  pertama  kali  data  privasi  atau  “ information  privacy” sebagai  hak  individu, keluarga ataupun kelompok sejauh mana mereka dapat menentukan hal-hal yang dibatasi atas data  privasinya.  Kemudian  dikembangkan  oleh  pakar  hukum  lainnya,  salah  satunya  Arthur Miller  yang  menjelaskan  data  privasi  sebagai  kemampuan  seseorang  dapat  mengontrol informasi yang berkaitan pada dirinya dapat diketahui. Begitu juga dalam hal perkembangan teknologi  tentang  informasi  seseorang  yang  dapat  diakses,  diproses,  dikumpulkan  dan dimanupulasi secara umum. Pandangan Westen juga atas hak privasi tidaklah absolut, sebab memiliki konseksuensi sosial sebagai tanggungjawab yang perlu diperhatikan atas informasi privasi individu. 23
Dalam sejarahnya, istilah privasi dan data pribadi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Meskipun International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  tidak  secara  tegas menyebutkan istilah  dengan penggunaan kalimat data pribadi, akan tetapi secara substansial pelindungan atas data pribadi adalah bagian dari privasi atau kehidupan pribadi setiap orang. Pelindungan atas data pribadi tidak hanya diatur di konvensi regional Uni Eropa ( General Data Protection Regulation /GDPR), melainkan juga regional lainnya seperti Afrika ( African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection ) dan juga Asia. Di dalam ASEAN Declaration of Human Rights (2012) secara tegas dinyatakan bahwa data pribadi adalah bagian dari privasi meski tidak diuraikan lebih detail. 24
Beberapa  negara  mengatur  privasi  dalam  konstitusinya,  seperti  Afrika  Selatan  dan Hungaria termasuk hak  khusus  untuk  mengakses dan mengontrol  data privasi  seseorang. Di banyak negara juga perjanjian internasional yang mengakui hak-hak privasi seperti Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik atau Konvensi Eropa Tentang Hak Asasi Manusia
20 Soerjono  soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat,  (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 13
21 Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, sebagaimana dikutip oleh Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 2, (Agustus, 2018), hlm. 372
22 https://kbbi.kemdikbud.go.id/
23 Wahyudi  Djafar,  Bernhard  Ruben  Fritz,  dan  Blandina  Lintang,  “Perlindungan  Data  Pribadi;  Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif HAM”, (Jakarta: ELSAM, 2016), hlm 5.
24 Edmon Makarim, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi, Kolom Hukumonline.com
diadopsi kedalam hukum  nasionalnya, termasuk  Indonesia, yaitu ratifikasi ICCPR ke dalam UU No. 12 Tahun 2009. 25
Pada  awal  1970-an  negara-negara  mulai  mengadopsi  undang-undang  yang  luas  yang dimaksudkan untuk melindungi privasi individu. Diberbagai belahan dunia telah berkembang kecendrungan  untuk  mengadopsi  undang-undang  data  privasi  yang  komprehensif  yang mengatur baik  sektor publik maupun sektor privat  yang dipengaruhi oleh model pengaturan Uni Eropa. 26
Konsep hak privasi dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia berbunyi: “Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah  tangga  atau  hubungan  suratmenyurat,  juga  tak  diperkenankan  pelanggaran  atas kehormatan  dan  nama  baiknya.  Setiap  orang  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”
Kemudian  dipertegas  dipertegas  dengan  adanya  Pasal  17  ICCPR  yang  diuraikan  ke dalam beberapa ayat:
1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewewangwenang atau secara tidak sah mencampuri  masalah-masalah  pribadinya,  kelaurganya,  rumah  atau  hubungan surat-menyurat, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya
2) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hukum  terhadap  campur  tangan  atau serangan sepertu tersebut diatas.
Tujuan  adanya  perlindungan  hak  privasi  hanyalah  untuk  melindungi  individu  atas gangguan  yang  dianggap  melanggar  hukum  dan  tindakan  lainnya  yang  sewenang-wenang terhadap  informasi  privasi,  tetapi  gambaran  yang  diberikan  juga  tidaklah  cukup  detail mengenai  pengertian  gangguan  yang  sewenang-wenang  atau  melawan  hukum  ( unlawfull interference) terhadap  privasi.  Unsur-usnur  yang  dapat  dilakukan  tentunya  telah  ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai gangguan yang telah memenuhi prasyarat yang ditentukan. 27 Data  pribadi  sebagai  bagian  dari  privasi  individu  meupakan  hak  asasi  manusia  yang fundamental.  Sebelum  disahkannya  undang-undang  tentang  perlindungan  data  pribadi, Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai  privasi  dalam  berbagai  bidang.  Untuk  dapat  mengetahui  bagaimana  Indonesia mengatur  mengenai  perlindungan  data  pribadi  ini,  lebih  lanjut  akan  dibahas  dan  dilihat pengaturan  data  pribadi  di  Indonesia,  mulai  dari  yang  terbaru  yaitu  disahkannya  undang- undang tentang perlindungan data pribadi dan juga undang-undang lainnya sebelum undang- undang perlindungan data pribadi ini disahkan dan diundangkan.
1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Kegiatan  telekomunikasi  erat  kaitannya  dengan  proses  transmisi,  interkoneksi, perpindahan data dan informasi dengan cepat. Perpindahan data dan informasi ini dapat terjadi dengan sangat cepat, oleh karenanya, untuk menjaga lalu lintas informasi dari penyelenggara telekomunikasi,  pada  Pasal  18  ayat  (1)  dan  (2)  diatur  mengenai  kewajiban  penyelenggara
25 David Banisar and Simon Davis, 1999 sebagaimana dikutip Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law, hlm. 3
26 Ibid
27 Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci, (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 6
telekomunikasi  untuk  mencatat  atau  merekam  secara  rinci  pemakaian  dari  jasa telekomunikasi. 28 Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut berbunyi: 29
Pasal 18 ayat (1):
Penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib  mencatat/merekam  secara  rinci  pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Pasal 18 ayat (2):
Apabila  pengguna  memerlukan  catatan/rekaman  pemakaian  jasa  telekomunikasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelenggara  telekomunikasi  wajib memberikannya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  40  juga  diatur,  bahwasanya  penyadapan  atas  informasi  yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dilarang dalam bentuk apapun. Ini memperlihatkan bahwa perlindungan pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi atas data pribadi miliknya yang ditransmisikan melalui penyelenggaraan telekomunikasi.  Prinsipnya informasi yang dimiliki seseorang  adalah  hal  pribadi  yang  wajib  dilindungi  sehingga  pada  dasarnya  penyadapan merupakan hal yang dilarang. 30
Dalam  Pasal  42  ayat  (1)  UU  Telekomunikasi,  mewajibkan  penyelenggara  jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi. Pengecualian terhadap kerahasiaan itu antara lain untuk kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa agung atau kepala kepolisian serta atas permintaan penyidik. 31 Pengaturan mengenai sanksi-sanksi pidana terkait dengan  perlindungan  data  pribadi  pengguna  jasa  telekomunikasi  diatur  dalam  Pasal  56  dan Pasal 57 UU Telekomunikasi, dengan diancam berupa sanksi pidana, baik pidana denda dan pidana penjara.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya menjamin data dan informasi mengenai barang dan jasa, bukan berupa informasi mengenai data pribadi konsumen. 32 Pasal 1  ayat  (6)  UU  Perlindungan  Konsumen  mengatur  mengenai  promosi,  dalam  undang- undangnya dijelaskan mengenai pengertian promosi tersebut adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 33 Permasalah terjadi saat kegitan promosi ini dilakukan oleh penyedia jasa untuk mempromosikan produknya menggunakan data pribadi orang lain tanpa persetujuan dari konsumen yang memiliki data.
UU  perlindungan  Konsumen  tidak  melarang  promosi  yang  menggunakan  data-data pribadi  seseorang  yang  didapatkan  tanpa  persetujuannya.  Dalam  Pasal  9  hanya  melarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan beberapa cara lain yang diatur dalam Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen ini. Kemudian berdasarkan Pasal 9 ayat (3) mengatur pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hal-
28 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law…, hlm. 96
29 Undang-Undang Tentang Telekomunikasi , UU Nomor 36 Tahun 1999, selanjutnya disebut UU Telekomunikasi, Pasal 18 ayat (1) dan (2).
30 Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Tentang Telekomunikasi , UU Nomor 36 Tahun 1999, selanjutnya disebut UU Telekomunikasi.
31 Pasal 42 ayat (2) dan  Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Tentang Telekomunikasi , UU Nomor 36 Tahun 1999, selanjutnya disebut UU Telekomunikasi.
32 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law…, hlm. 97
33 Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  selanjutnya  disebut  UU Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat  (6).
hal tersebut dilarang untuk melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan jasa tersebut. 34 Berdasarkan Pasal 62 diatur ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak dua milyar rupiah. 35
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
Undang-Undang tentang HAM dalam Pasal 29 disebutkan:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.
Kemudian  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  UU  HAM  disebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan  segala  jenis  sarana  yang  tersedia. 36 Selanjutnya  Pasal  31  disebutkan kemerdekaan  dan  rahasia  dalam  hubungan  surat-menyurat  termasuk  hubungan  komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu,  kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 37
Sesuatu  yang  diatur  dalam  Pasal  14  dan  Pasal  32  UU  HAM  ini  menjelaskan  bahwa adanya  keseimbangan  yang  diatur  dalam  hal  memperoleh  hak  yaitu  mencari,  memperoleh, memiliki, menyimpan dan menyampaikan informasi, dengan hak atas diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk didalamnya mengenai data pribadi seseorang. Pasal 32 ini dapat dilihat bahwa ketentuannya merupakan jaminan dalam perlindungan terhadap informasi serta data pribadi seseorang. 38
4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  KIP disebutkan  bahwa  informasi  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda-tanda  yang mengandung  nilai,  makna,  dan  pesan,  baik  data,  fakta  maupun  penjelasannya  yang  dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 39 Sedangkan  informasi  publik  adalah  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim, dan/atau  diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan penyelenggaraan  negara  dan/atau  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan  publik  lainnya yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini  serta  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan kepentingan publik. 40
Dalam UU KIP ini disebutkan bahwa pengumpulan data informasi dilakukan oleh suatu badan  publik.  Perlindungan  terhadap  data  dan  informasi  publik  yang  dihimpun  oleh  badan
34 Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  selanjutnya  disebut  UU Perlindungan Konsumen, Pasal 9 ayat (3).
35 Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  UU  Nomor  8  Tahun  1999,  selanjutnya  disebut  UU Perlindungan Konsumen, Pasal 62.
36 Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia , UU Nomor 39 Tahun 1999, selanjutnya disebut UU HAM, Pasal 14 ayat (2).
37 Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia , UU Nomor 39 Tahun 1999, selanjutnya disebut UU HAM, Pasal 32.
38 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law…, hlm. 100
39 Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik , UU Nomor 14 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU KIP, Pasal 1 ayat (1).
40 Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik , UU Nomor 14 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU KIP, Pasal 1 ayat (2).
publik  tersebut  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (3),  salah  satu  informasi  yang  tidak  dapat  di informasikan  oleh  badan  publik  merupakan  informasi  yang  berkaitan  dengan  hak-hak pribadi. 41 Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  badan  publik  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 yaitu: 42
“Badan Publik yang dengan sengaja  tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap  saat,  dan/atau  Informasi  Publik  yang  harus  diberikan  atas  dasar  permintaan sesuai  dengan  Undang-Undang  ini,  dan  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)
Mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah dalam lembaga perbankan salah satu kegiatan  perekonomian  yang  penting  adalah  kegiatan  perbankan. 43 Di  Indonesia  pengaturan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan, perlindungan terhadap data pribadi nasabah diatur sebagai rahasia bank. Rahasia  bank  merupakan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan  mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. 44 Kemudian dalam Pasal 40 disebutkan bahwa bank wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  Nasabah  Penyimpan  dan  simpanannya,  kecuali dalam hal tertentu yang diperbolehkan. 45
Pasal 47 ayat (2) juga menyebutkan bahwa yang memegang teguh rahasia bank adalah anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya, dan jika mereka sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana  penjara  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp 4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  8.000.000.000,00  (delapan miliar rupiah). 46
6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  mengatur  mengenai perlindungan terhadap riwayat kesehatan pasien dalam Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan hak seseorang  atas  rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang  telah  dikemukakan  kepada
41 Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik , UU Nomor 14 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU KIP, Pasal 6 ayat (3).
42 Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik , UU Nomor 14 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU KIP, Pasal 52.
43 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 8
44 Undang-Undang Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut UU UU Perbankan, Pasal 1 ayat (28).
45 Undang-Undang Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut UU UU Perbankan, Pasal 40.
46 Undang-Undang Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut UU UU Perbankan, Pasal 47.
penyelenggara pelayanan kesehatan. 47 Sedangkan dalam ayat (2) diatur mengenai pengecualian atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang tidak berlaku dalam hal: 48
a. perintah undang-undang;
b. perintah pengadilan;
c. izin yang bersangkutan;
d. kepentingan masyarakat;
e. kepentingan orang tersebut.
Meski ada pengakuan mengenai hak pasien untuk mendapatkan perlindungan atas data privasinya berupa riwayat kesehatan, akan tetapi perlindungan data pribadi pasien tidak secara penuh  diatur  dalam  UU  Kesehatan.  Di  dalam  UU  Kesehatan  tidak  ditemukan  pengaturan mengenai  sanksi  bagi  pelanggaran  mengenai  privasi  seseorang  baik  secara  administratif maupun sanksi pidana, baik itu atas akses yang tidak sah maupun penyalahgunaan dari data pribadi pasien oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. 49
7) Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Perubahaan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23

## Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)
Pasal  1  UU  Adminduk  menyebutkan  bahwa  data  kependudukan  merupakan  data perseorangan  dan/atau  data  agregat  yang  terstruktur  sebagai  hasil  dari  kegiatan  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 50 Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat (22) perihal data pribadi, bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 51 Berkaca kepada ketentuan dalam beberapa angka  di  Pasal  1  ini  dapat  kita  simpulkan  bahwa  UU  Adminduk  sebenarnya  telah  terdapat upaya dalam perlindungan data pribadi warga negara.
Kemudian  dalam  pasal  8  ayat  (1)  huruf  (e)  disebutkan  juga  bahwa  instansi  pelaksana melaksanakan  urusan  administrasi  kependudukan  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin kerahasiaan  dan  keamanan  data  atas  peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa  penting. 52 kerahasiaan dan keamanan data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah menjadi tanggungjawab dari ninstansi pelaksana administrasi kependudukan.
Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumuskan  kebijakan  kependudukan,  menganalisa  dan  merumuskan  perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengan demikian baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbatas waktu dan peruntukkannya. 53
47 Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU UU Kesehatan, Pasal 57 ayat (1).
48 Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU UU Kesehatan, Pasal 57 ayat (2).
49 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law…, hlm. 106
50 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, selanjutnya disebut UU UU Adminduk, Pasal 1 ayat (9).
51 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependuduakn, UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, selanjutnya disebut UU UU Adminduk, Pasal 1 ayat (22).
52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, selanjutnya disebut UU UU Adminduk, Pasal 8 ayat (1).
53 Penjelasan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, selanjutnya disebut UU UU Adminduk,
Mengenai  larangan  terhadap  akses  yang  ilegal  dalam  bentuk  manipulasi  data  dan penyalahgunaan  data  pribadi  atau  dokumen  kependudukan  diatur  dalam  Pasal  77  dengan ancaman  bagi  pelanggarnya  berupa  ancaman  pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah). 54 Selanjutnya  ancaman  pidana  juga  terhadap  orang  yang  mengakses  database  kependudukan, orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan blanko dokumen kependudukan.
8) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
UU ITE mengatur mengenai data pribadi seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) yang  menyatakan  bahwa  penggunaan  setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan  orang  yang bersangkutan. 55 Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  juga  dimuat  makna  data  pribadi  tersebut sebagai bagian  dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi ( privacy rights ). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: 56
a. Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari segala macam gangguan.
b. Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  Orang  lain  tanpa tindakan memata-matai.
c. Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  mengawasi  akses  informasi  tentang  kehidupan pribadi dan data seseorang.
UU  ITE  juga  mengatur  tentang  perbuatan  yang  dilarang  berkaitan  dengan  bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Secara garis besar pasal-pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.
Dapat  dilihat  pada  Pasal  26  angka  1  UU  ITE,  yang  menyebutkan  bahwa  penggunaan setiap  informasi  melaui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selanjutnya disebutkan bahwa jika terjadi pelanggaran  perihal  data  pribadi  tersebut  maka  dapat  ditembuh  dengan  gugatan  ganti  rugi. Disini  UU ITE hanya menyediakan mekanisme  penyelesaian dengan menggunakan gugatan perdata. Proses hukum dan mekanisme yang ditawarkan oleh UU ITE tidak dapat menjamin kepastian hukum terhadap data pribadi bagi setiap pengguna di ruang digital. Aturan yang ada dalam UU ITE membuat negara sebagai penjamin terlindunginya hak privasi seseorang hanya mampu bersifat pasif.
9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
54 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukn, UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, selanjutnya disebut UU UU Aadminduk, Pasal 93.
55 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE, Pasal 26 ayat (1).
56 Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE
Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mejadi  suatu  harapan  perlindungan  hukum  dari  banyaknya  kasus  kejahatan  dari penyalahgunaan data pribadi  di  Indonesia yang berasal  dari kebocoran-kebocoran data serta pencurian  data  pribadi.  Hadirnya  UU  PDP  memebri  kewenangan  kepada  pemerintah  dalam mengawasi tata kelola data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.
Dalam  UU  PDP  dinyatakan  mengenai  data  pribadi  sebagai  data  tentang  orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan  informasi  lainnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  sistem elektronik atau nonelektronik. 57 Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi adalah  keseluruhan  upaya  untuk  melindungi  data  pribadi  dalam  rangkaian  pemrosesan  data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. 58
Agar perlindungan data pribadi dapat dilakukan dengan tepat memenuhi semua kriteria dalam  pengaturannya,  UU  PDP  membagi  data  pribadi  kedalam  dua  jenis  data,  yaitu  data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Sebagaimana yang tercantu didalam Pasal 4 ayat (2), jenis data pribadi yang bersifat spesifik tersebut meliputi: 59
1. data dan informasi kesehatan;
2. data biometrik;
3. data genetika;
4. catatan kejahatan;
5. data anak;
6. data keuangan pribadi;
7. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam data yang bersifat spesifik ini posisi catatan kejahatan termasuk dalam jenis data pribadi kategori spesifik, menurut hemat penulis pengaturan mengenai catatan kejahatan dalam kriteria  data  yang  spesifik  di  mana  catatan  kejahatan  seseorang  mendapat  perlakuan  yang berbeda  dibandingkan  data  bersifat  umum,  seperti  pada  Pasal  34  yang  menyatakan  bahwa pengendali  data  pribadi  wajib  melakukan  penilaian  dampak  pelindungan  data  dalam  hal pemrosesan  data  pribadi  memiliki  potensi  risiko  tinggi  terhadap  subjek  data  pribadi. Pemrosesan data pribadi memiliki potensi risiko tinggi sebagaimana dimaksud salah satunya adalah  pemrosesan  atas  data  pribadi  yang  bersifat  spesifik.  Hal  dianggap  semakin mempermudah  posisi  koruptor  setelah  menjalani  masa  tahanannya  kembali  lagi  menjadi pejabat publik dan mencalon dalam proses pemilihan umum, karena masyarakat tidak dapat mengetahui rekam catatan kejahatannya.
Sedangkan data pribadi yang bersifat umum termuat dalam ayat (3) yang jenis-jenisnya meliputi: 60
1. Nama lengkap;
2. Jenis kelamin;
3. Kewarganegaraan
4. Agama;
57 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 1 ayat (1).
58 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 1 ayat (2).
59 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 4 ayat (2).
60 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 4 ayat (3).
5. Status perkawinan;
6. Data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.
Selama ini pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral, yang diatur dalam berbagai bidang yang terkait denga penyelenggaraan sistem elektronik. Namun, dalam UU PDP ini mulai diidentifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi yaitu pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Sedangkan  prosesor  data  pribadi  adalah  setiap  orang,  badan  publik,  dan  organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.
Sebagai bagian dan upaya dalam perlindungan data pribadi, UU PDP mengatur setiap hal yang  wajib  dipenuhi  oleh  pengendali  dat  pribadi  tersebut.  Diantaranya  seperti  yang  diatur dalam Pasal 20, bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Pengendali  juga  wajib  melakukan  pemrosesan  data  pribadi  secara  terbatas  dan  spesifik,  sah secara hukum, dan transparan seperti yang diatur dalam Pasal 27. Pasal 36 menagtur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan dan Pasal 37 melakukan   pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali pengendali data pribadi.
Pengendali data pribadi juga wajib untuk mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Kemudian  bertanggung  jawab  atas  pemrosesan  data  pribadi  dan  menunjukkan pertanggungjawaban  dalam  pemenuhan  kewajiban  pelaksanaan  prinsip  pelindungan  data pribadi. Kewajiban-kewajiban tersebut tersebar dalam beberapa pasal dalam uu pdp. sedangkan untuk  prosesor  data  pribadi,  pemrosesan  data  pribadi  yang  dilakukan  olehnya  melakukan dilakukan atas nama dan berdasarkan perintah pengendali data pribadi.  sehingga, kewajiban perlindungan data pribadi yang berlaku kepada pengendali data pribadi juga berlaku kepada prosesor data pribadi.
Berbagai larangan dan ancaman sanksi juga diatur dalam UU PDP, larangan dan sanksi tersebut diantaranya:
1. Larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  dapat mengakibatkan  kerugian  subjek  data  pribadi  dengan  sanksi  yang  dapat  diberikan berupa  dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. 61
2. Larangan untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan ancaman bagi  yang  pelanggarnya  dikenai  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. 62
3. Larangan  untuk  menggunakan  data  pribadi  yang  bukan  miliknya,  dengan ancaman  pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. 63
4. Larangan  untuk  membuat  data  pribadi  palsu  atau  memalsukan  data  pribadi  dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan
61 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 67 ayat (1).
62 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 67 ayat (2).
63 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 67 ayat (3).
kerugian  bagi  orang  lain,  bagi  pelanggran  terhadap  ketentuan  ini  dikenai  pidana penjara  paling  lama  enam  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp6  miliar rupiah. 64
Dalam  rangka  mengoptimalkan  upaya  perlindungan  data  pribadi,  UU  PDP mengamanatkan  bahwa  melahirkan  suatu  lembaga  yang  berperan  sebagai  ujung  tombak pelaksanaan  pelindungan  data  pribadi  di  Indonesia.  Lembaga  tersebut  ditetapkan  dan bertanggungjawab secara langsung kepada presiden. 65 Lembaga ini memiliki tugas antara lain untuk:
1. Perumusan  dan  penetapan  kebijakan  dan  strategi  pelindungan  data  pribadi  yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan data pribadi;
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini;
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pada prinsipnya, UU PDP mencoba untuk memberikan harapan baru bagi keamanan data pribadi  di  Indonesia.  UU  PDP  memiliki  posisi  yang  lebih  kuat  jika  dibandingkan  dengan peraturan-peraturan yang ada selama ini yang mengatur perlindungan data pribadi yang masih bersifat sektoral dan peraturan yang memiliki tingkat di bawah undang-undang. UU PDP juga memberikan dasar hukum untuk perlindungan data pribadi yang lebih luas.

## Proses  Penegakan  Hukum dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Pengendali dan  Prosesor Data Pribadi Dalam Hal Terjadi Penyalahgunaan Data Pribadi
Kasus kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi merupakan realita yang sudah sering terjadi  di  Indonesia.  Berdasarkan  laporan  data  trafik  BSSN  2021,  sepanjang  tahun  2020, Indonesia mengalami serangan terhadap siber sampai pada angka 495,3 juta dan meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 290,3 juta. Dalam periode tersebut, sektor pemerintah  merupakan  sektor  tertinggi  yang  mengalami  kebocoran  data  akibat  pencuri informasi yakni dengan sebaran 45,5%, yang kemudian disusul oleh sektor keuangan (21,8%), telekomunikasi (10,4%), penegakan hukum (10,1%), transportasi (10,1%), dan BUMN lainnya (2,1%). 66
Sedangkan pada Tahun 2022 Menurut data BSSN, total 714.170.967 anomali trafik atau serangan  siber  yang  terjadi  di  sepanjang  2022,  dengan  angka  serangan  paling  tinggi  terjadi pada  Januari  dengan  angka  serangan  272.962.734. 67 Lebih  lanjut  lagi,  berdasarkan  laporan konten  kasus  kejahatan  siber  di  Indonesia  pada  periode  Januari  hingga  September  2021, laporan paling banyak merupakan tentang kejahatan penipuan di dunia siber yaitu sebanayak 4.601 kasus. Selain itu masyarakat juga melaporkan pengancaman dan penghinaan serta tindak
64 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 68.
65 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 58.
66 Pusat  Kajian  Anggaran  Badan  Keahlian  DPR  RI,  Tantangan  Penguatan  Keamanan  Siber  dalam  Menjaga Stabilitas Keamanan, (Jakarta: Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021) hlm. 4
67 RI  Dihantam  700  Juta  Serangan  Siber  di  2022,  Modus  Pemerasan  Dominan,  diakses  dalam https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam-700-juta-serangan-siber- di-2022-modus-pemerasan-dominan
pemerasan.  Bahkan  total  kerugian  yang  ditimbulkan  berdasarkan  laporan  kejatan  tersebut mencapai 3,88 triliun. 68
Pencurian  data  pribadi  seringkali  diperjualbelikan  dengan  tujuan  untuk  melakukan pinjaman  secara online ,  maraknya  kasus  ini  terjadi  dikarenakan, pertama ,  mudahnya pendaftaran  dan  pengajuan  peminjaman  dana,  yang  hanya  membutuhkan  e-KTP,  rekening bank,  dan  nomor  telepon. Kedua ,  data-data  pribadi  masyarakat  Indonesia  sangat  mudah tersebar, diakses, hingga dipalsukan. Contohnya, e-KTP bisa saja tersebar saat kita melakukan fotokopi atau registrasi. Bahkan ada masyarakat  yang secara terang-terangan mengunggah e- KTP  miliknya  di  media  sosial.  Padahal  hal  ini  sangat  berbahaya  karena  berpotensi disalahgunakan untuk pinjaman online.
Beberapa  contoh  kasus  yang  berkaitan  dengan  data  pribadi  di  Indonesia  berupa kebocoran data dan jual beli data, diantaranya adalah:
a. Kasus Kebocoran Data Nasabah BRI Life
Tahun  2021  dua  juta  dari  nasabah  BRI  Life  mengalami  kebocoran  dan  dijual  secara online . Informasi bocornya data nasabah BRI Life diunggah sebuah akun Twitter pada Selasa, 27  Juli  2021.  Dalam  unggahannya,  tertulis  bahwa  pelaku  mengancam  menjual  data  sensitif milik  BRI  Life.  Peretas  disinyalir  mencuri  250 gigabyte data  nasabah  perusahaan  asuransi tersebut dan dijual seharga US$ 7.000 atau Rp 101,5 juta. 69 Data-data tersebut berisi sejumlah informasi  seperti  foto  KTP,  rekening,  nomor  wajib  pajak,  akte  kelahiran,  hingga  drekam medis. 70
b. Kasus Kebocoran Data Pengguna Tokopedia
Tahun 2020, sebanyak 91 Juta data pengguna dan 7 juta data merchan aplikasi Tokopedia bocor  dan  dikabarkan  dijual  di  situs  gelap  atau dark web . 71 Berdasarkan  kasus  ini,  pihak Tokopedia bahkan mengkonfirmasi bahwa kebocoran data pengguna ini memang terjadi dan mengklaim  dilakukan  oleh  pihak  ketiga. 72 Pengelola  dalam  hal  ini  pihak  Tokopedia mengkonfirmasi bahwa kejadian pencurian data pengguna ini sudah dilakukan investigasi  dan bekerjasama  dengam  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 73
c. Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan
Tahun 2021 juga terjadi kebocoran data warga Indonesia yang merupakan data dari BPJS Kesehatan.    Data-data  tersebut  memuat  diantaranya  20  Juta  foto  pribadi,  kemuadian  data tersebut  juga  berisi  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK),  nomer  telepon,  e-mail,  alamat  dan
68 Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai Rp 3,88 Triliun, Apa Saja Bentuknya?, databoks.katadata.co.id
69 Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi dan Regulasi, Focus.tempo.co, diakses  dalam https://fokus.tempo.co/read/1488710/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi- dan-regulasi#:~:text=Data%20dua%20juta%20nasabah%20BRI,data%20sensitif%20milik%20BRI%20Life .
70 Data Nasabah Asuransi BRI Life Diduga Bocor dan Dijual Online, Kompas.com, diakses dalam https://tekno.kompas.com/read/2021/07/27/19234397/data-nasabah-asuransi-bri-life-diduga- bocor-dan-dijual-online?page=all
71 Data 91 Juta Pengguna Tokopedia dan 7 Juta Merchant Dilaporkan Dijual di Dark Web , Kompas.com diakses dalam https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data-91-juta-pengguna-tokopedia-dan-7-juta- merchant-dilaporkan-dijual-di-dark?page=all
72 Surati  Pengguna,  CEO  Tokopedia  Akui  Pihak  Ketiga  Mencuri  Data,  Katadata.co.id,  diakses  dalam https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5eba4c2354ace/surati-pengguna-ceo-tokopedia-akui-pihak-ketiga- mencuri-data
73 Ibid
gaji. Bahkan data tersebut juga termasuk data penduduk yang  sudah meninggal. 74 Data-data pribadi tersebut dijual dengan harga 0,15 bitcoin yang jika dikonversi ke nilai rupiah saat itu, yaitu senilai Rp 81,6 juta.
d. Kasus Kebocoran Data Bank Indonesia
Bank Indonesia mengalami kebocoran data pada 16 komputer di  Kantor Cabang Bank Indonesia Bengkulu dan 20 kota lainnya dan hal ini dikonformasi kebenarannya oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kebocoran data tersebut sebanyak 52 Ribu dokumen yang berasal dari 200 komputer bank Indonesia. 75
e. Kasus Kebocoran Data PLN
Pada  Agustus  2022  terjadi  kebocoran  data  17  Juta  pelanggan  PLN  dan  data  tersebut diperjualbelikan di sebuah situs online. Data-data tersebut terdiri atas informasi pribadi milik pelanggan PLN, seperti ID pelanggan, nama konsumen, alamat, informasi tagihan listrik dan tipe energi yang digunakan. 76
Beberapa  contoh  kasus  diatas  merupakan  sebagian  dari  jumlah  kasus  kebocoran  data pribadi  di  Indonesia,  beberapa  data  yang  mengalami  kebocoran  dan  diperjualbelikan  secara ilegal  tersebut  berasal  dari  data-data  pemerintahan,  BUMN,  dan  perusahaan-perusahaan swasta.  Kasus  tersebut  memperlihatkan  bukti  rentannya  Indonesia  perihal  keamanan  data pribadi.
Data  dari Surfshark ,  sebuah  perusahaan  keamanan  siber,  menempatkan  Indonesia sebagai  urutan  ketiga  negara  dengan  jumlah  kasus  kebocoran  data  terbanyak  di  dunia.  Data Surfshark tersebut  mencatat  12,74  juta  akun  yang  mengalami  kebocoran  data  di  Indonesia selama kuartal 3 di Tahun 2022. 77 Kebocoran data paling banyak terjadi di  Rusia kemudian diikuti oleh Prancis. 78
Sebelum disahkan dan diundangkannya UU PDP, penegak hukum belum mampu secara optimal dalam hal menangani persoalan kejahatan penyalahgunaan data pribadi, hal ini terbukti dari banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Indonesia belum ada yang mampu menjerat pelaku secara spesifik dikaitkan dengan kejahatan penyalahgunaan data pribadi.  Selama  ini  penegak  hukum  menggunakan  instrumen  dalam  undang-undang  yang tersebar  secara  sektoral  dengan  spesifikasinya  masing-masing.  Seperti  penyalahgunaan  data untuk pinjaman online dan korban mendapat ancaman pemerasan, maka penegak hukum akan bertindak terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana Pasal 368 KUHP.
74 Kronologi Kasus Kebocoran Data WNI, Dijual 0,15 Bitcoin hingga Pemanggilan Direksi BPJS, Kompas.com diakses  dalam https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data-wni- dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan
75 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022, Tempo.co diakses dalam https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022
76 Kasus  Kebocoran  Data  di  Indonesia  dalam  Sebulan,  dari  PLN,  IndiHome,  hingga  Nomor  SIM  Card, Kompas.com diakses dalam https://tekno.kompas.com/read/2022/09/02/10260777/3-kasus-kebocoran-data-di- indonesia-dalam-sebulan-dari-pln-indihome- hingga?page=all#:~:text=Dugaan%20kebocoran%20data%20pelanggan%20PLN&text=Kasus%20ini%20men cuat%20pada%2019%20Agustus%202022.&text=Data%20yang%20diperjualbelikan%20terdiri%20atas,hing ga%20tipe%20energi%20yang%20digunakan .
77 Indonesia  Masuk  3  Besar  Negara  dengan  Kasus  Kebocoran  Data  Terbanyak  Dunia,  Katadata.co.id  diakses  dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data- terbanyak- dunia#:~:text=Menurut%20data%20perusahaan%20keamanan%20siber,tercatat%20hingga%2013%20September%2020 22 .
78 Ibid
Hal ini juga dapat dilihat dari penanganan aparat penegak hukum pada kasus yang terjadi terhadap ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang mengalami kasus penipuan dengan dalih atau modus pinjaman online. 79 Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian menjerat pelaku dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHP perihal perbuatan curang.
Belum  optimalnya  penegakan  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum  terhadap  kejatan penyalahgunaan data pribadi selama ini karena memang belum ada payung hukum yang kuat untuk  menyelesaikannya.  Lahirnya  UU  PDP  saat  ini  yang  sudag  mengatur  berbagai  bentuk larangan  dan  sanksi  terhadap  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  data  pribadi  dapat  menjadi landasan yang kuat untuk aparat penegak hukum kedepannya untuk menindak dan melakukan penegakan hukum secara maksimal.
UU  PDP  telah  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketaserta  hukum  acara  yang digunakan oleh penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang berkaitan dengan data  pribadi  ini.  Didalam  Pasal  64  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  data pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya  pada  ayat  2 disebutkan  bahwa  hukum  acara  yang  berlaku  dalam  penyelesaian  sengketa  dan  proses peradilan pelindungan data pribadi sebagaimana dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam hal ini tetap merujuk kepada KUHAP.
UU PDP juga menyatakan alat bukti yang sah dalam UU PDP ini meliputi:
1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara
2. Alat  bukti  lain  berupa  informasi  elelrtronik  dan/  atau  dokumen  elektronik  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian  dalam  hal  diperlukan  untuk  melindungi  data  pribadi,  proses  persidangan dalam  rangka  penegakan  hukum  kasus  yang  berkaitan  dengan  data  pribadi  dapat  dilakukan secara tertutup.
Pada prinsipnya upaya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem yang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi dalam upaya penegakan hukum, para penegak hukum harus dapat memiliki spirit dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang diakibatkan dalam penyalahgunaan data pribadi. Peran penegak hukum selain berperan aktif dalam menerapkan hukuman  juga  wajib  mengetahui  faktor-faktor  penyebabnya  serta  alternatif  pencegahannya. Oleh  karena  itu,  sekiranya  sangat  penting  untuk  mengetahui  adanya  kelemahan-kelemahan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Disahkan  dan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang Pelindungan  Data  Pribadi  (UU  PDP)  diharapkan  mampu  menjadi  awal  yang  baik  dalam menyelesaikan  permasalahan  kebocoran  data  pribadi  di  Indonesia,  serta  menjadi  payung hukum  yang  optimal  dalam  melakukan  penindakan  dan  penegakan  hukum  terhadap  segala bentuk penyalahgunaan data pribadi. Kehadiran UU PDP menjadikan perlindungan terhadap data pribadi dan pengelolaannya diatur dalam suatu ketentuan yang khusus.
79 Kronologi Ratusan Mahasiswa IPB Terlibat Pinjol, Berawal dari Tawaran Bisnis Online, Dijanjikan Keuntungan 10 Persen, Kompas.com diakses dalam https://regional.kompas.com/read/2022/11/16/081100378/kronologi-ratusan-mahasiswa-ipb-terlibat-pinjol- berawal-dari-tawaran-bisnis?page=all
Berdasarkan undang-undang yang ada, penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban  secara  hukum  atas  segala  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan hukum  yang  berlaku.  Atas  ketidakpatuhan  terhadap  aturan  tersebut,  penyelenggara  dapat dimintai pertanggungjawaban baik itu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana.

## 1) Pertanggungjawaban Administratif
Berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang telah ada sebelumnya, setidaknya ada kewajiban  administratif  dari  kementerian  atau  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  yang terkait pelindungan data pribadi yaitu antara lain Kementerian Kominfo terkait penyelenggara sistem  elektronik,  Kementerian  Perdagangan  serta  Badan  Pelindungan  Konsumen  Nasional dalam  hal  perlindungan  konsumen,  karena  tentunya  pemilik  data  pribadi  adalah  pengguna sistem sebagai konsumen. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan, tugas pokok dan  fungsi  sesuai  sektornya  masing-masing  untuk  melakukan  pembinaan,  pengawasan, pencegahan dan penindakan.
Sebelum hadirnya UU PDP, korporasi seharusnya dapat diberikan sanksi administratif oleh  Kominfo  sesuai  dengan  PP  No.  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi  Elektronik.  Kominfo  juga  dapat  melakukan blocking terhadap  sistem  korporasi tersebut  guna  mencegah  terjadinya  hal  yang  serupa  kepada  pengguna  yang  lain.  Kondisi pemulihan  ataynormalisasi  untuk  keluar  dari  daftar  hitam,  selayaknya  hanya  dapat diperkenankan jika semua permasalahan kebocoran data telah jelas fakta sesungguhnya berikut penyelesaian  atau  penanganan  insidennya,  serta  telah  memulihkan  kembali  hak-hak  dari pengguna/konsumen yang dirugikan. 80
Sedangkan  dalam  UU  PDP  saat  ini,  sudah  diatur  dengan  jelas  mengenai  sanksi administratif  tersebut  didalam  bab  8.  Pengendali  dan  prosesor  data  pribadi  dapat  dikenakan sanksi  administratif  terhadap  pelanggaran  ketentuan  beberapa  pasal  dalam  UU  PDP.  Dalam Pasal 57 ayat (2) disebutkan bahwa sanksi administratif tersebut dapat diberikan oleh lembaga yang  berwenang  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  data  pribadi  yang  telah  diamanatkan oleh UU PDP, sanksi-sanksi administratif tersebut dapat berupa:
1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
3. Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
4. Denda administratif.

## 2) Pertanggungjawaban Perdata
Mengenai  pertanggungjawaban  perdata,  UU  PDP  tidak  secara  spesifik  mengatur  hal tersebut, perihal gugatan UU PDP dalam Pasal 12 memberikan legitimasi kepada subjek data pribadi  untuk  dapat  dan  berhak  menggugat  dan  menerima  ganti  rugi  atas  pelanggaran pemrosesan  data  pribadi  tentang  dirinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  UU  PDP  tidak  mengatur  bagaimana  proses  gugatan  ini  dapat  dilakukan,  namun memberi delegasi kepada peraturan pemerintah untuk mengaturnya.
80 Edmon Makarim, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi, Hukumonline.com diakses dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi- lt5f067836b37ef?page=2
Dalam Pasal 26 UU ITE sebelumnya juga telah mengatur dan memberi jaminan untuk bisa dilakukannya gugatan secara keperdataan oleh orang yang dilanggar haknya  dalam hal penggunaan  setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi seseorang dilakukan tanpa adanya persetujuan orang yang bersangkutan. Setidaknya terhadap pelanggaran  terhadap  perlindungan  data  pribadi  dapat  digugat  sebagai  perbuatan  melawan hukum atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan undang-undang dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdata,  maupun  atas  dasar  ketidakpatutan  atau  ketidakhati-hatian  sebagaimana Pasal1366 KUHPerdata. Pasal 3 UU ITE telah menyatakan adanya prinsip kehati-hatian dan juga  memberikan  tanggung  jawab  kepada  setiap  penyelenggara  sistem  elektronik  baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik, yakni harus andal, aman dan bertanggung jawab. 81
Di  dalam  Pasal  15  UU  ITE  terdapat  prinsip presumed-liability, artinya  setiap penyelenggara  sistem  elektronik  senantiasa  bertanggung  jawab  secara  hukum,  kecuali  pada saat  kesalahan  bukan  terjadi  karena  mereka  melainkan  karena  kesalahan  konsumen  atau pengguna  sistem  elektronik  atau  karena  kejadian  alam  ( force  majeure ).  Beban  pembuktian tentunya  diemban  oleh  penyelenggara  tersebut,  sekiranya  ternyata  penyelenggara  tidak berbicara  yang  sebenarnya  terhadap  insiden  kebocoran  data  pribadi,  maka  justru  akan berpotensi  timbul  masalah  berikutnya  yaitu  kebohongan  publik  dan  melanggar  hak  atas kejelasan  informasi  kepada  pengguna/konsumen  selaku  pemilik  data  pribadi  yang bersangkutan. 82 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pengguna sistem elektronik dapat menggugat ganti kerugian kepada korporasi dan/atau instansi pemerintah sebagai pengendai dan prosesor data pribadi yang membocorkan data tersebut. Hanya saja untuk membuktikan kerugian immaterial relatif bukanlah sesuatu yang mudah didalam peradilannya.

## 3) Pertanggungjawaban Pidana
Kebocoran data bisa saja terjadi karena kegiatan intrusi dari luar ( illegal access ) ke dalam sistem atau di luar sistem ( interception ataupun man in the middle attack ). Kebocoran mungkin juga terjadi dari tindakan pembocoran dari pihak orang dalam yang mengirimkan data tersebut ke luar sistem yang seharusnya menjaga kerahasiaan data penggunanya. Sebagai pengendali dan proseor data, maka korporasi harus bertanggung jawab atas sistem keamanan baik secara fisik maupun logis.
Kehadiran  UU  PDP  setidaknya  juga  mempertegas  payung  hukum  dalam  penegakan hukum  pidana  pada  penyalahgunaan  data  pribadi.  UU  PDP  dalam  ketentuan  pidananya, mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan UU PDP, begitu juga sanksi bagi korporasi yang menjadi pengendali dan prosesor data pribadi. Sanksi pidana yang  dapat  dikenakan  tersebut  dapat  berupa  pidana  penjara,  pidana  denda  serta  juga  dapat dijatuhi  pidana  tambahan  berupa  perampasan  keuntungan  dan/  atau  harta  kekayaan  yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.
Terkhusus  jika  tindak  pidana  dilakukan  oleh  korporasi,  maka  pidana  dapat  dljatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau korporasi
81 Edmon Makarim, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi…
82 Ibid
tersebut. 83 Pidana  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  korporasinya  hanyalah  pidana  denda. Namun, Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan seperti pembubaran korporasi.
Berdasarkan pengaturan sanksi yang ada dalam UU PDP, dapat dilihat bahwa  negara memiliki  landasan  hukum  untuk  memaksa  kepada  penyelenggara  sistem  elektronik  baik  itu pengendali data dan prosesor data agar mampu mengamankan data dan sistem yang mereka kelola secara optimal. Hal ini dikarenakan selama ini data pribadi masyarakat tidak terjamin karena  adanya  potensi  kebocoran  data  dan  penyalahgunaannya  untuk  melakukan  suatu kejahatan.

## KESIMPULAN
Kajian dalam artikel ini menyimpulkan dua hal. Pertama , kejahatan penyalahgunaan data pribadi sebagai kejahatan siber telah mulai dan berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia digital teknologi dan informasi. Hukum positif di Indonesia selama ini yang berkaitan dengan  upaya  perlindungan  terhadap  kejahatan  penyalahgunaan  data  pribadi  masih  tersebar dengan karakteristik sektoral. Hingga akhirnya Oktober 2022 ini disahkan dan diundangkannya Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  suatu undang-undang khusus yang mengatur persoalan data pribadi di  Indonesia. Sebelum adanya UU  PDP  ini,  pengaturan  hukum  di  Indonesia  belum  ada  yang  secara  spesifik  mengatur persoalan  perlindungan  hukum  mengenai  kejahatan  penyalahgunaan  data  pribadi  tersebut. Sehingga  korban-korban  kejahatan  seringkali  tidak  dapat  keadilan  dan  tidak  ada  kepastian hukum. Terlebih produk hukum yang ada sangat minim pengaturannya dalam melindungi data pribadi seseorang, seperti minimnya jalur hukum yang dapat ditempuh oleh korban kejahatan tersebut. Hingga hadirnya UU PDP ini diharapkan menjadi angin segar bagi perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan kompleksitas substansi yang sudah diatur didalamnya, diharapkan dapat  menjadi  acuan  dalam  proses  pencegahan  dan  penegakan  hukum  kejahatan penyalahgunaan data pribadi.
Kedua , proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengendali dan prosesor data pribadi selama ini jika terjadi kejahatan penyalahgunaan data pribadi masih sangat  jauh  dari  yang  seharusnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  selama  ini  belum  adanya pengaturan yang spesifik mengatur kejahatan ini sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.  Lahirnya UU PDP  telah mengatur berbagai kewajiban  pengendali  dan  prosesor  data  pribadi,  serta  larangan  dan  sanksi  jika  tidak  patuh terhadap aturan tersebut. UU PDP mengamanatkan lahirnya suatu lembaga yang fokus dalam penyelenggaraan sistem data pribadi ini dengan kewenangan penetapan kebijakan, pengawasan dan perlindungan, serta penegakan hukum administratif. Hal ini juga dapat membantu aparat penegak hukum dimasa mendatang dalam melaksanakan penegakan hukum lainnya, di mana UU  PDP  dan  undang-undang  sebelumnya  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi, setidaknya mengatur pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintai kepada pengendali dan prosesor tersebut berupa pertanggungjawaban administratif, perdata dan pidana.
83 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 70.

## DAFTAR PUSTAKA

## Afitrahim,  “Yurisdiksi  Dan  Transfer  of  Proceeding  Dalam  Kasusu  Cybercrime”,  (Tesis
Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2012)
Data  91  Juta  Pengguna  Tokopedia  dan  7  Juta  Merchant  Dilaporkan  Dijual  di  Dark  Web,
Kompas.com diakses dalam https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data- 91-juta-pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark?page=all Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
Edmon Makarim, “Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance)”, (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2009)
ELSAM,  Perlindungan  Data  Pribadi  Konsep,  Instrumen,  Dan  Prinsipnya  (Jakarta:  Elsam, 2019)
Fakhurohman, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum , (Yogyakarta: CV. Ganda, 2007)
Gomgom T.P Siregar, Suatu analisis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, (Bandung: Refika Aditama, 2020)
Josua  Sitompul, Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012)
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2004)
Orla  Lynskey,“ Deconstructing  Data  Protection:  the  'Added-Value'  of  a  Right  to  Data Protection  in  the  EU  Legal  Order” .  (International  and  Comparative  Law  Quarterly, 2014)
Philipus M  Hadjon,  1987, Perlindungan Bagi Rakyat  Indonesia, (Surabaya: PT Bina  Ilmu, 1987)
Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017)
Satjipto, Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2006) Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat,
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001)
Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz, dan Blandina Lintang, “Perlindungan Data Pribadi;
Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif HAM”, (Jakarta: ELSAM, 2016)
Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci, (Jakarta: ELSAM, 2014)
Wahyudi Djafar dan M. Jodi Santoso, 2019, Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya, (Jakarta: ELSAM, 2019) Yasraf  Amir  Piliang, Dunia  yang  Dilipat,  Tamasya  Melampaui  Batas-batas  Kebudayaan, (Bandung: Jalasutra, 2004)
Lia  Sautunnida,  “Urgensi  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Indonesia;  Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum  2, (Agustus, 2018)
Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan,  Naskah  Akademis  Kejahatan  Internet  ( cyber  crimes ),
(Mahkamah Agung, 2004)
Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hak Privasi atas Data  Diri  di  Era  Ekonomi  Digital,  (Jakarta:  Kepaniteraan  Dan  Sekretariat  Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019)
Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Tantangan Penguatan Keamanan Siber dalam Menjaga Stabilitas Keamanan, (Jakarta: Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021)

## Hootsuite WeareSocial, Indonesian Digital Report 2021
Undang-Undang Tentang Telekomunikasi , UU Nomor 36 Tahun 1999. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen , UU Nomor 8 Tahun 1999. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia , UU Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik , UU Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009.
Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006.
Undang-Undang  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, UU  Nomor  19  Tahun  2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008.
Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022
Edmon  Makarim,  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Kebocoran  Data  Pribadi,  Kolom Hukumonline.com
Tribun  News.com,  “Dituding  Akan  Salah  Gunakan  Data  Peserta  Tryout  Tes  Cpns  2019, Klarifikasi Akun Cpns Indonesia.Id,” Tribun News .Com
Kerugian  Akibat  Kejahatan  Siber  Capai  Rp  3,88  Triliun,  Apa  Saja  Bentuknya?, databoks.katadata.co.id
Cindy  Mutiara  Annur,  Pencurian  Data  Pribadi  dalam  Pusaran  Bisnis  Fintech  Ilegal,  diakses dalam katadata.co.id
Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia, Katadata.co.id Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi dan Regulasi, Focus.tempo.co. Data  Nasabah  Asuransi  BRI  Life  Diduga  Bocor  dan  Dijual  Online,  Kompas.com,  diakses dalam  https://tekno.kompas.com/read/2021/07/27/19234397/data-nasabah-asuransi-bri- life-diduga-bocor-dan-dijual-online?page=all
Office of Privacy and Civil Liberties, Privasi Act of 1974, (U.S Department of Justice). Diakses dalam
https://www.justice.gov/opcl/privacy-act- 1974#:~:text=The%20Privacy%20Act%20of%201974%2C%20as%20amended%2C% 205%20U.S.C.,of%20records%20by%20federal%20agencies.
Kasus Kebocoran Data di Indonesia dalam Sebulan, dari PLN, IndiHome, hingga Nomor SIM
Card, Kompas.com
RI  Dihantam  700  Juta  Serangan  Siber  di  2022,  Modus  Pemerasan  Dominan,  diakses  dalam https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220701164212-192-816150/ri-dihantam- 700-juta-serangan-siber-di-2022-modus-pemerasan-dominan
Surati Pengguna, CEO Tokopedia Akui Pihak Ketiga Mencuri Data, Katadata.co.id, diakses dalam  https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5eba4c2354ace/surati-pengguna-ceo- tokopedia-akui-pihak-ketiga-mencuri-data
Kronologi  Kasus  Kebocoran  Data  WNI,  Dijual  0,15  Bitcoin  hingga  Pemanggilan  Direksi BPJS, kompas.com
diakses
dalam https://tekno.kompas.com/read/2021/05/22/09450057/kronologi-kasus-kebocoran-data- wni-dijual-0-15-bitcoin-hingga-pemanggilan
Kasus  Dugaan  Kebocoran  Data  Pribadi  Sepanjang  2022,  Tempo.co  diakses  dalam https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi- sepanjang-2022
Kronologi  Ratusan  Mahasiswa  IPB  Terlibat  Pinjol,  Berawal  dari  Tawaran  Bisnis  Online,
Dijanjikan Keuntungan 10 Persen, Kompas.com diakses dalam https://regional.kompas.com/read/2022/11/16/081100378/kronologi-ratusan- mahasiswa-ipb-terlibat-pinjol-berawal-dari-tawaran-bisnis?page=all https://kbbi.kemdikbud.go.id/