## PENGAKUAN ASET WAKAF OLEH WAKIF PERUSAHAAN
DALAM PRODUK CASH WAKAF LINKED SUKUK (SINKRONISASI LAPORAN KEUANGAN NADZHIR DAN WAKIF DALAM PSAK 112)

## Wildan Rahmansyah
Universitas Padjadjaran Bandung wildan19001@mail.unpad.ac.id
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membandingkan  model pengakuan  aset  wakaf  oleh  Nadzhir  dan  wakif  dalam  PSAK  112  tentang Akuntansi  Wakaf.  Kedua,  menemukan  solusi  atas  problem  administratif pencatatan  wakif  perusahaan  atas  aset  wakaf  ketika  ingin  berinvestasi dalam  produk  cash  waqf  linked  sukuk.  Dalam  artikel  ini  penulis menggunakan metode library research dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan  ketentuan  aset  wakaf  dalam  PSAK  112  tentang  Akuntansi Wakaf  dan  pendekatan  korelatif  untuk  menemukan  jawaban  atas  problem administratif  yang  terjadi.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  hasil penelitian menujukkan bahwa berdasarkan PSAK 112 aset wakaf diakui oleh Nadzhir  sebagai  liabilitas  jangka  pendek  dan/atau  jangka  panjang. Sedangkan  oleh  wakif  di  akui  sebagai  aset  yang  dibatasi  penggunaannya. Selanjutnya,  dalam  mengatasi  problem  administratif  pencatatan  aset  wakaf oleh  perusahaan  dalam  produk  cash  waqf  linked  sukuk,  perusahaan  dapat menggabungkan  dua  model  pengakuan  yaitu  pengakuan  aset  wakaf  oleh wakif berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dan pengakuan dana sosial berdasarkan model pencatatan Corporate Social Responsibility.
Kata  kunci: Akuntansi  Wakaf,  Cash  Waqf  Linked  Sukuk,  Wakif Perusahaan.
Abstract: The aim of this study is to compare Nadzhir's model of waqf asset recognition and wakif in PSAK 112 concerning Waqf Accounting. Second, to find a solution to the administrative problems of recording company waqf on waqf  assets  when  investing  in  cash  waqf  linked  sukuk  products.  In  this article,  the  authors  use  the  library  research  method  with  a  comparative approach to compare the provisions of waqf assets in PSAK 112 concerning Waqf  Accounting  and  a  correlative  approach  to  find  answers  to administrative  problems  that  occur.  Based  on  the  analysis  conducted,  the research  results  show  that  based  on  PSAK  112  waqf  assets  are  recognized by  Nadzhir  as  short-term  and  /  or  long-term  liabilities.  Meanwhile,  Wakif recognized  it  as  an  asset  which  is  restricted  in  its  use.  Furthermore,  in overcoming  the  administrative  problem  of  recording  waqf  assets  by companies in cash waqf linked sukuk products, companies can combine two
recognition  models,  namely  recognition  of  waqf  assets  by  wakif  based  on PSAK 112 concerning Accounting for  Waqf and recognition of social funds based on the recording model of Corporate Social Responsibility.
Keywords: Accounting for Waqf, Cash Waqf Linked Sukuk, Company Wakif.

## Pendahuluan
Cash  Wakaf  Linked  Sukuk selanjutnya  disebut  CLWS  merupakan model  inovasi  terbaru  wakaf  uang.  CLWS  sendiri  adalah  salah  satu  produk investasi  sosial  dalam  bentuk  wakaf  uang  yang  dapat  ditempatkan  sebagai instrumen  sukuk  negara  atau  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN). Instrumen ini nantinya dapat memberikan sumbangsih terhadap pembiayaan fiskal,  khususnya  di  bidang  kesehatan,  edukasi,  dan  pembangunan. 1
Kemudian, Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat  disebut  Sukuk  Negara  adalah  surat  berharga  Negara  diterbitkan berdasarkan prinsip syari’ah, sebagai bukti atas bagian penyetaraan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Asset SBSN adalah  objek  pembiayaan  SBSN  dan  atau  Barang  Milik  Negara  yang memiliki  nilai  ekonomis,  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  yang  dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. 2
Pemerintah  untuk  pertama  kalinya  telah  melaksanakan  penerbitan Sukuk Wakaf (CWLS) dengan cara Private Placement pada tanggal 10 Maret 2020  dengan  nilai  nominal  sebesar  Rp.  50.849.000.000,00  (lima  puluh milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah). 3 Selanjutnya, pada 09  Oktober  2020  Pemerintah  kembali  menerbitkan  CWLS  Ritel  seri SWR001. 4
Secara  definit  CLWS  Ritel  adalah  investasi  wakaf  uang  pada  sukuk negara  yang  imbalan  nya  disalurkan  oleh  Nadzhir  (pengelola  dana  dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan umat. 5 CWLS Ritel  seri SWR001 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon  tetap  sebesar  5,5%  per  tahun,  yang  imbalannya  akan
1 Wakaf  Hasanah  BNI  Syariah,  “Cach  Waqf  Linked  Sukuk  -  Wakaf  Uang  Abadi,” www.wakafhasanah.bnisyariah.co.id,
2019,
https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/project/98.
2 Presiden  Republik  Indonesia,  “Undang  -  Undang  No.  19  Tahun  2008  Tentang SBSN” (2008).
3 DJPPR  Kemenkeu,  “Cash  Waqf  Linked  Sukuk  (CWLS)  Seri  SWR001,” www.djppr.kemenkeu.go.id,
2020,
https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2942/cash-waqf-linked-sukuk--cwls-- seri-swr001-wakafku-investasiku.
4 DJPPR Kemenkeu.
5 DJPPR Kemenkeu.
disalurkan  untuk  program/kegiatan  sosial  yang  memiliki  dampak  sosial  dan ekonomi untuk masyarakat. Penyaluran imbalan akan dilakukan oleh Nazhir yang  kredibel  yang  ditunjuk  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan disetujui  oleh Badan Wakaf  Indonesia (BWI) sebagai  regulator  dan  pengawas  Nazhir    Untuk  menjaga  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan  dan  penyaluran  dana  imbakan  CWLS,  maka Nazhir  wajib  membuat  laporan  kepada  BWI,  Kementerian  Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif (pembeli CWLS). 6
Salah  satu  Keunikan  program  Cash  Wakaf  Linked  Sukuk  adalah penyetor  wakaf  atau  wakif  bisa  perorangan  atau  komunitas  atau  lembaga dapat  berwakaf  secara  temporer  dengan  minimal  nominal  Rp  3  juta  dan minimum  jangka  waktu  5  tahun. 7 Untuk  memudahkan  perorangan  atau komunitas atau lembaga berwakaf (wakif), Badan Wakaf Indonesia bersama dengan  Kementerian  Keuangan,  dan  Bank  Indonesia  telah  menyusun  dan menandatangani  MoU  yang  mengatur  mengenai  tatacara  pelaksanaannya, aspek-aspek  kebijakan,  dan  operasional  dalam  pengembangan  wakaf  linked sukuk  tersebut. 8 Adapun,  untuk  menjaga  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  dan  penyaluran  dana  imbalan  CWLS,  maka  Nazhir  wajib membuat  laporan  kepada  BWI,  Kementerian  Agama,  Kementerian Keuangan, dan wakif. 9
Berkaitan  dengan  CLWS  ini,  ketua  BWI,  Mohammad  Nuh mengungkapkan  bahwa  optimalisasi  pengembangan  wakaf  menjadi  aset produktif  memberikan  banyak  manfaat  dalam  perekonomian.  Salah  satu bentuk  implementasi  pengelolaan  wakaf  produktif  dari  wakaf  linked  Sukuk senilai Rp 51 miliar adalah pengembangan retina dan glaucoma center. BWI dan sejumlah pemangku kepentingan termasuk Kementerian Keuangan telah berkeliling  ke  sejumlah  perusahaan,  termasuk  BUMN  dan  Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan komitmen ini, Wakil Ketua BWI  Imam Teguh Saptono  menyatakan  bahwa  jumlah  dana  komitmen  yang  sudah  terkumpul sekitar Rp 25 miliar. Berdasarkan hal ini dapat dinyatakan bahwa komitmen
6 DJPPR Kemenkeu.
7 Badan  Wakaf  Indonesia,  “Lewat  Sukuk  Wakaf  Ritel  001,  Setiap  Orang  Bisa
Investasi Sambil Ibadah,” https://www.bwi.go.id/, 2020,
https://www.bwi.go.id/5670/2020/11/16/lewat-sukuk-wakaf-ritel-001-setiap- orang-bisa-investasi-sambil-ibadah/.
8 Badan Wakaf Indonesia.
9 Dhiany  Nadya  Utami,  “Pemerintah  Tawarkan  Instrumen  Cash  Waqf  Linked
Sukuk (CWLS) Ritel, Apa Itu?,” https://finansial.bisnis.com/,
2020,
https://finansial.bisnis.com/read/20201012/231/1303799/pemerintah-tawarkan- instrumen-cash-waqf-linked-sukuk-cwls-ritel-apa-itu.
pihak  korporasi  dalam  rangka  mensukseskan  CLWS  di  Indonesia  tidaklah main-main. 10
Hanya  saja,  keikutsertaan  mereka  terganjal  oleh  sistem  pembukuan. Sebagai contoh, CWLS ini dasarnya adalah wakaf temporer yang pada akhir periode  wakaf  pokoknya  akan  kembali.  Dalam  sistem  akuntansi  skema  ini tidak  bisa  disamakan  dengan  investasi  atau  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  biasa.  Apabila  dianggap  sebagai  CSR,  maka  uang  yang  keluar  dari lembaga tidak bisa kembali. Sementara, jika investasi maka harus dicatatkan dalam  neraca  lembaga.  Namun  demikian,  berwakaf  artinya  kepemilikan harus  dilepaskan  dari  wakif.  Sehingga  dana  tersebut  juga  tidak  boleh dicatatkan dalam  neraca. Meski di kemudian hari saat  jatuh tempo uang itu tetap kembali seakan-akan perusahaan memperoleh pendapatan. Ketidaksesuaian  skema  CWLS  dengan  sistem  di  akuntansi  biasa  ini membuat sejumlah perusahaan kebingungan untuk pencatatannya. 11
Berkaitan  dengan  laporan  keuangan,  Dewan  Standar  Akuntansi Syariah  (DSAS)  IAI  bekerja  sama  dengan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI), lembaga-lembaga wakaf, dan masyarakat untuk mengkaji, mengembangkan, dan  menyusun  standar  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  syariah  di Indonesia  untuk  mewujudkan  lembaga  wakaf  yang  terbuka,  transparan  dan akuntabel  yaitu  PSAK  112  tentang  lembaga  wakaf.  Artinya,  ketika  pihak Nazdhir  telah  melakukan  pencatatan  sesuai  dengan  pedoman  PSAK  112, maka  Nadzhir  CLWS  dapat  dianggap  telah  akuntabel.  Hanya  saja,  masalah yang  mengganjal  produk  CLWS  ini  bukanlah  berkaitan  dengan  Nadzhir melainkan berkaitan dengan pelaporan keuangan dari wakif  yang berbentuk perusahaan.
Berkaitan dengan keberadaan standar PSAK 112 yang menjadi dasar bagi  Nazhir  CLWS  dalam  membuat  laporan  keuangannya  dan  berkaitan dengan  perlunya  sinkronisasi  pihak  perusahaan  selaku  wakif  untuk melakukan  penyesuaian  dan  adopsi  konsep  wakaf  dalam  lembaga  terkait. Oleh karena itu, untuk melakukan kompatibelitas dengan sistem pembukuan yang  umumnya  digunakan  masing-masing  lembaga  atau  perusahaan, melakukan  perbandingan  dan  sinkronisasi  PSAK  112  dengan  standar Akuntansi perusahaan menjadi langkah awal yang dapat ditempuh.
Berdasarkan alasan tersebutlah, kemudian artikel ini akan membahas dua  pokok  permasalahan. Pertama, bagaimana  perbandingan  model pelaporan  keuangan  Nadhzir  berdasarkan  PSAK  112  dengan  standar
10 Harry, “Lelang Wakaf Catat Komitmen Rp 30,32 Miliar,”
https://pasardana.id/,  2020,  https://pasardana.id/news/2020/10/9/lelang-wakaf- catat-komitmen-rp-30-32-miliar/.
11 Nidia Zuraya, “Produk CWLS Terkendala Administrasi,” https://republika.co.id/,  2019,  https://republika.co.id/berita/pz5gmf383/produk- cwls-terkendala-administrasi.

## Wildan Rahmansyah
Akuntansi  Perusahaan? Kedua, melakukan  sinkronisasi  ketentuan  terkait pencatatan  dana  CLWS  pada  perusahaan  berdasarkan  hasil  analisa  yang dilakukan sebelumnya?
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  berkaitan  dengan  sistem pembukuan  wakaf  ini  diantaranya  adalah  Windu  Mulyasari 12 yang membahas mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan wakaf dari aspek akuntansi. Selanjutnya, penelitian senada juga dilakukan oleh Intan Wijaya 13 yang  mengekplorasi  sistem  akuntansi  yang  paling  tepat  untuk  digunakan sebagai  dasar  pelaporan  dan  pencatatan  aset  wakaf.  Selanjutnya,  penelitian lain  yang  berfokus  pada  akuntabilitas  dilakukan  oleh  Achmad  Arief Budiman, 14 ia  mengekplorasi  efektivitas  wakaf  dari  dua  segi  pertama  dari sisi  SDM  dan  kedua  dari  sisi  akuntabilitas.  Penelitian  tersebut  secara keseluruhan mengulas mengenai bagaimana Nadzhir selaku pengelola wakaf melakukan pembukuan.
Fokus kajian pada artikel ini lebih mengarah pada aspek perusahaan selaku  pihak  wakif.  Berdasarkan  temuan-temuan  tentang  sistem  akuntansi ideal  yang  diusulkan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Artikel  ini  akan mengkrompromikan  asumsi-asumsi  ideal  sistem  akuntansi  pihak  nadzhir dengan pihak wakif perusahaan pada produk cash waqf linked sukuk ini.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan  pendekatan  komparatif  dan  korelatif.  Pendekatan  komparatif digunakan  untuk  membandingkan  bentuk  laporan  keuangan  pihak  Nadzhir dan  pihak  wakif.  Sedangkan  pendekatan  korelatif  digunakan  untuk melakukan  sinkronisasi  terhadap  dua  bentuk  laporan  tersebut  sehingga diperoleh sistem pencatatan yang tepat bagi perusahaan.

## Teori Stakeholder dan Akuntabilitas Dalam Akuntansi
Untuk  mengukur  sistem  akuntansi  yang  selama  ini  diterapkan  oleh Nadzhir  dan  wakif  diperlukan  adanya  tolak  ukur  teoritis  yang  dapat menjembatani  di  antara  keduanya.  Sehubungan  dengan  masalah  yang dikemukakan di atas, teori stakeholder dan akuntabilitas merupakan dua teori yang paling relevan untuk digunakan.
12 Windu  Mulyasari,  “Sistem  Akuntansi  Wakaf  Sebagai  Bentuk  Pertanggungjawaban Harta  Wakaf  Ke  Publik,” Jurnal  Riset  Akuntansi  Terpadu 10,  no.  1  (2017):  16–29, https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4152.
13 Intan  Wijaya,  “Pengelolaan  Dan  Pelaporan  Aset  Wakaf  Pada  Lembaga  Wakaf  Di Indonesia: Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung,” Diponegoro Journal of Accounting 4, no. 2 (2015): 825–35.
14 Achmad Arief Budiman, “Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf,” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 19, no. 1 (2011): 75,
https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213.
Stakeholder  theory  secara  teknis  merupakan  teori  yang  digunakan untuk menguraikan bagaimana seharusnya hubungan korporasi dengan dunia luar.  Teori  ini  merupakan  bagian  dari  konsep  manajemen  strategis,  yang berusaha  menjelaskan  bagaimana  idealnya  korporasi  berhubungan  dengan kelompok eksternal. 15
Selanjutnya,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Gray,  Kouhy  dan Adams bahwa hidup tidaknya perusahaan sangat dipengaruhi oleh peran dari stakeholdernya.  Oleh  karenanya,  perusahaan  harus  berusaha  untuk  mencari dukungan dari para stakeholdernya. Artinya, semakin powerfull stakeholder mereka,  semakin  besar  pula  peluang  perusahaan  untuk  dapat  berkembang dan eksis. 16 Menariknya, ketika diajukan pertanyaan “apa cara efektif untuk membangun  hubungan  dengan  stakeholder  ini?”  jawabannya  tidak  lain adalah  dengan  pengungkapan  sosial.  Teknik  yang  paling  banyak  digunakan dewasa  ini  adalah  Corporate  Social  Responsibility. 17 Adapun  yang merupakan  premis  dari  teori  ini  adalah  bahwa  jika  hubungan  korporasi dengan  stakeholder  kuat,  maka  semakin  baik  bisnis  dari  korporasi. Sebaliknya,  jika  hubungan  yang  dibangun  buruk,  maka  perkembangan korporasi akan sulit dicapai. 18
Teori  kedua  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  teori akuntabilitas.  Akuntabilitas  adalah  sebuah  konsep  etika  yang  dekat  dengan administrasi  publik  pemerintahan  (lembaga  eksekutif  pemerintah,  lembaga legislatif  parlemen  dan  lembaga  yudikatif  kehakiman)  yang  mempunyai beberapa  arti  antara  lain,  hal  ini  sering  digunakan  secara  sinonim  dengan konsep-kosnep  seperti  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  (responsibility), kemampuan  memberikan  jawaban  (answeraility),  yang  dapat  dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah  lain  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  harapan  dapat menerangkannya.
Akuntabilitas  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  permintaan pertanggungjawaban  atas  pemenuhan  tanggung  jawab  yang  diserahkan
15 Totok  Mardikanto, CSR  (Corporate  Social  Responsibility)  (Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan) (Bandung: Alfabeta, 2014)., h. 68 16 Intan  Marsela,  Mediaty  Mediaty,  and  Darwis  Said,  “Analysis  of  Environmental Accounting Reporting as Social Responsibility for Company Performance in Companies Listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange,” JBMI  (Jurnal  Bisnis,  Manajemen,  Dan
Informatika)
17, no. 2 (October 24, 2020): 186–208,
https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i2.10017.
17 Marsela, Mediaty, and Said.
18 Marzully  Nur  and  Denies  Priantinah,  “ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPANCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA  (STUDI  EMPIRIS  PADA  PERUSAHAAN  BERKATEGORI  HIGH  PROFILE YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA),” Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen 1, no. 2 (September 1, 2012), https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.996.
kepadanya.  Dalam  tugasnya  mengaudit  laporan  keuangan,  auditor  dituntut bekerja  dengan  akuntabilitas  yang  tinggi  dan  secara  profesional.  Hal  ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi.
Menurut Budi Setiyono, accountability adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti answerability , rensponsibility ,  dan terminology lain  yang  berkaitan dengan “ the expectation of account-giving ” (harapan pemberi mandat dengan pelaksana  mandat).  Dengan  demikian accountaility mencakup  dengan harapan  atau  asumsi  perilaku  hubungan  antara  pemberi  dan  penerima mandat. 19
Berdasarkan  teori  akuntabilitas  ini  kemudian  Dwi  Martani menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  haruslah  andal,  relevan  dan  mudah dipahami. 20 Laporan  keuangan  sebagai  hasil  akhir  dari  proses  akuntansi digunakan  untuk  mengkomunikasikan  data  keuangan  dan  aktivitas  yang dijalankan  perusahaan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Dengan kata  lain,  laporan  keuangan  ini  berfungsi  sebagai  alat  informasi  yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan  kondisi  kesehatan  keuangan  perusahaan  dan  kinerja perusahaan. 21 Untuk  mendapatkan  laporan  keuangan  yang  memenuhi  unsur akuntabilitas  ini  diperlukan  adanya  standar  khusus.  Standar  atau  pedoman laporan  keuangan  ini  harus  mencangkup  beberapa  unsur.  Menurut  PABU, pedoman  akuntansi  wakaf  harus  mencangkup  beberapa  komponen  yaitu konsep  wakaf  itu  sendiri,  pengukuran,  pengakuan,  penyajian  laporan keuangan, penyajian dan pengungkapan. 22
Sampai  di  sini  terlihat  bahwa  untuk  mengidentifikasi  sistem akuntansi  wakaf,  baik  dari  sisi  nadzhir  ataupun  sisi  wakif  harus  dilakukan tinjauan  pada  pedoman  akuntansi  wakaf  dan  praktik  pelaporan  keuangan yang  dilakukan.  Untuk  mendapatkan  sinkronisasi  yang  tepat,  kedua  bentuk laporan keuangan wakaf tersebut akan ditinjau berdasarkan teori stakeholder dan teori akuntabilitas di atas.

## Sistem Akuntansi Pengelolaan Wakaf di Indonesia
Sistem  akuntansi  sendiri  merupakan  metode  dan  prosedur  mengenai pencatatan  hingga  pelaporan  detail  informasi  finansial  yang  mencerminkan kondisi  keuangan  perusahaan  atau  entitas  tertentu.  Sehubungan  dengan
19 Budi Setiyono, Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik, 1st ed. (Yogyakarta: Caps, 2014)., h. 81 20 Dwi Martani., dkk, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Jakarta: Salemba Empat, 2014)., h. 54
21 Hery, Analisis Laporan Keuangan , 2nd ed. (Jakarta: Grasindo, 2017)., h. 3
22 Mevita Yollanda and Muhammad Akhyar Adnan, “Menuju Terbentuknya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf Di Indonesia,” Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia 2, no. 2 (2018): 116–28, https://doi.org/10.18196/rab.020226.
sistem  akuntansi  pengelolaan  wakaf,  khususnya  di  Indonesia  dari  aspek Nadzhir  telah  terdapat  standar  khusus  yang  harus  dipedomani  dalam  proses melakukan  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  sebagai  bentuk  transparansi dan akuntabilitas pengelola dana wakaf. Standar  tersebut  adalah PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Ikatan Akuntan Indonesia sendiri selaku penyusun dari  PSAK  112  menyatakan  bahwa  standar  ini  berlaku  bagi  kedua  belah pihak  yakni  pihak  Nazhir  selaku  pengelola  dan  pihak  wakif,  baik  yang berbadan hukum maupun perorangan. 23 Masih menurut IAI, dasar pengakuan pencatatan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf. Sedangkan berkaitan dengan wakaf temporer di anggap sebagai liabilitas yang wajib dikembalikan kepada wakif  di  kemudian  hari. 24 Adapun  yang  menjadi  dasar  pengakuan  atas penerimaan manfaat wakaf adalah saat diterimanya manfaat atas aset wakaf kepada  pihak  yang  berhak  menerima.  Selain  itu,  dalam  kaitan  fee  Nadzhir adalah  hasil  neto  pengelolaan  dan  pengembangan  dari  aset  wakaf  dalam wujud  kas  (cash  basis). 25 Sehubungan  dengan  wakif  dalam  PSAK  112 dijelaskan sebagai berikut:
1. Wakif  mengakui  asset  wakaf  yang  diserahkan  secara  permanen kepada nazhir sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari asset wakaf.
2. Wakif  mengetahui  asset  wakaf  yang  diserahkan  secara  temporer kepada nazhir sebagai asset yang dibatasi penggunaannya.
3. Wakif  tidak  menghentikan  pengakuan  atas  penyerahan  asset  wakaf temporer. Sampai  di  sini  terlihat  bahwa  dalam  kaitan  cash  waqf  linked  sukuk merupakan  jenis  wakaf  temporer  oleh  karena  itu  dari  sisi  nadzhir  akan dicatat  sebagai  liabilitas  yang  menjadi  tanggungan  mereka  untuk dikembalikan  kepada  wakif  di  kemudian  hari.  Sedangkan  dari  sisi  wakif, cash  waqf  linked  sukuk  ini  akan  dicatat  sebagai  aset  yang  dibatasi penggunaannya.

## Pengakuan  Aset  Wakaf  Temporer  Oleh  Nadzhir  dan  Wakif  Perspektif PSAK 112
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  bahwa  pedoman  akuntansi  wakaf pada  PSAK  112  menjadi  dasar  bagi  nadzhir  dalam  melakukan  pelaporan keuangan.  Dalam  permasalahan  penelitian  difokuskan  bahwa  problem  yang terjadi  adalah  berkaitan  dengan  pengakuan  pihak  wakif  perusahaan  atas pencatatan  pada  laporan  keuangan  mereka.  Dalam  menganalisis  problem yang  terjadi,  agar  memperoleh  gambaran  yang  jelas,  berikut  adalah
23 Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI),  “PSAK  112:  Akutansi  Wakaf  Telah  Disahkan,” www.iai.global.or.id, 2018.
24 (IAI).
25 (IAI).
perbandingan  pengakuan  aset  wakaf  dari  sisi  nadzhir  dan  wakif,  baik menurut standar PSAK 112 dan menurut praktik di lapangan.

## 1. Pola Pengakuan Aset Wakaf Temporer Oleh Nadzhir
Dari  sisi  Nadzhir,  pengakuan  terhadap  aset  wakaf  dapat  dilakukan ketika secara hukum dan fisik telah memiliki kendali. Secara hukum artinya telah  dialihkannya  aset  wakaf  yang  sah  secara  hukum.  Secara  fisik mengandung makna bahwa manfaat ekonomis wakaf telah di bawah kendali si  Nadzhir.  Hal  ini  biasanya  ditandai  dengan  ikrar  wakaf.  Ketentuan semacam ini berlaku pada aset wakaf permanen. Sedangkan pada aset wakaf yang sifatnya temporer, Nadzhir harus mengakuinya dalam sebagai liabilitas, yakni aset wakaf yang harus dikembalikan kepada wakaf dalam kurun waktu tertentu. 26 Aset  wakaf  temporer  yang  dimaksud  adalah  aset  berbentuk  kas atau tunai yang diserahkan kepada Nazhir oleh wakif untuk di kelola dalam jangka  waktu  tertentu.  Hasil  pengembangan  dan  pengelolaan  di  berikan kepada mauquf  alaih .  Selanjutnya,  setelah  jangka  waktu  tertentu  terpenuhi aset wakaf akan dikembalikan kepada wakif. 27
Sebagai  contoh,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ucik Nadliyatul  Islamiyah  terhadap  Nadzhir  wakaf  di  Universitas  Airlangga dinyatakan  bahwa  pihak  Nadzhir  hanya  mengakui  aset  wakaf  yang  benar- benar  terealisasi,  mereka  tidak  mengakui  wakaf  yang  masih  dalam  bentuk wasiat.  Dalam  hal  wakaf  temporer  yakni  wakaf  dalam  bentuk  uang  juga diakui  berdasarkan  realisasinya.  Sedangkan  bentuk  pengakuan  atas  wakaf temporer  di  Nadzhir  Universitas  Airlangga  di  akui  sebagai  liabilitas.  Untuk wakaf  temporer  jangka  pendek  di  akui  sebagai  liabilitas  jangka  pendek  dan untuk  yang  wakaf  temporer  jangka  panjang  juga  di  akui  sebagai  liabilitas jangka  panjang. 28 Sebagai  contoh  lembaga  wakaf  XYZ  menerima  wakaf sebesar  Rp.  2.500.000  dari  wakif  pada  tanggal  6  Februari  2018,  maka pencatatannya adalah sebagai berikut:
Tanggal Nama Akun dan keterangan Ref Debit Kredit 6 Februari 2018 Kas 2.500.000 Wakaf 2.500.000 Jurnal untuk pencatatan penerimaan wakaf tunai
Selanjutnya,  lembaga  wakaf  XYZ  akan  melakukan  konversi  dana  tersebut pada akun aset wakaf sosial dengan jurnal sebagai berikut:
Tanggal Nama Akun dan Ref Debit Kredit
26 IAI, “De Psak 112 Akuntansi Wakaf,” 2018, 1–19.
27 Nyata Nugraha, Pengantar Wakaf; Akuntansi Dan Manajemen Wakaf (Jakarta: Penerbit Salemba, n.d.)., h.146
28 Ucik Nadiyatul Islamiyah et al., “Implementasi Psak 112 Pada Nazhir Universitas Airlangga Skripsi,” 2020., h. 82-83

## Wildan Rahmansyah
keterangan 8 Februari 2018 Aset wakaf sosial 2.500.000 Kas 2.500.000 Jurnal  untuk  mencatat  konversi  dana  yang  diterima  untuk aset wakaf sosial, yakni pembangunan gedung
Kemudian, pihak Nadzhir wakaf XYZ akan mencacat akumulasi penyusutan misalnya sebesar Rp. 100.000 selama 10 tahun sebagai berikut:
Tanggal Nama Akun dan keterangan Ref Debit Kredit 31 Desember 2018 Beban Penyusutan 100.000 Akumulasi Penyusutan 100.000 Jurnal  untuk  mencatat  akumulasi  penyusutan  selama  10 tahun
Terakhir, pihak Nadzhir wakaf XYZ akan melakukan pencatatan untuk biaya operasional pada tanggal 28 Februari sebesar Rp. 500.000, sebagai berikut:
Tanggal Nama Akun dan keterangan Ref Debit Kredit 28 Februari 2018 Beban Operasional 500.000 Kas 500.000 Jurnal untuk mencatat beban operasional misalnya listrik

## 2. Pola Pengakuan Aset Wakaf Temporer oleh Wakif
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sesuai standar PSAK 112 dalam  pengakuan  aset  wakaf  oleh  wakif,  jika  bentuk  wakaf-nya  adalah permanen  maka  harus  diakui  sebagai  beban.  Sedangkan  jika  bentuknya adalah  wakaf  temporer,  maka  wakif  harus  mengakuinya  sebagai  aset  yang penggunaannya  dibatasi.  Serta  wakif  tidak  menghentikan  pengakuan  atas penyerahan  aset  wakaf  temporer.  Hal  terakhir  inilah  yang  kemudian dikatakan  sebagai  problem  administratif  pencatatan  aset  wakaf  oleh  wakif perusahaan  dalam  bentuk cash  waqf  linked  sukuk .  Alasannya  tidak  lain adalah  karena  tidak  bisa  disamakan  dengan  CSR  dan  investasi,  selain  itu dalam  wakaf  kepemilikan  harta  harus  dilepas  untuk  sementara.  Artinya, perusahaan  akan  kehilangan  harta  yang  di  wakafkan  sementara  waktu  dan kemudian mendapatkan kembali pokok harta wakaf temporer tersebut setelah jangka waktu tertentu. Masalahnya kemudian, bagaimana cara mencatatnya?
Sampai  saat  ini  belum  ditemukan  secara  spesifik  format  pengakuan oleh  wakif  perusahaan.  Untuk  itulah  kemudian  dasar  yang  dapat  dijadikan pijakan  dalam  pola  pengakuan  aset  wakaf  oleh  wakif  ini  adalah  laporan keuangan secara umum.  Jika kita hubungkan dengan PSAK 112 tersebut  di
atas, dapat diilustrasikan bahwa pencatatan wakif atas wakaf temporer adalah sebagai berikut:
Sebagai contoh lembaga wakaf XYZ menerima wakaf sebesar Rp. 2.500.000 dari wakif pada tanggal 6 Februari 2018, maka pencatatannya adalah sebagai berikut:
Tanggal Nama Akun dan keterangan Ref Debit Kredit 6 Februari 2018 Kas 2.500.000 Piutang Wakaf Temporer 2.500.000 Jurnal untuk pencatatan penyaluran wakaf tunai oleh wakif
Sebagai  pihak  wakif,  berkaitan  dengan  berkurangnya  aset  wakaf (piutang  wakaf  temporer)  yang  dimilikinya  harus  di  catat  selaras  dengan pencatatan beban oleh pihak Nadzhir sebagaimana di ilustrasikan di atas.

## Pengakuan  Aset  Wakaf  oleh  Wakif  Perusahaan  Dalam  Produk  Cash Wakaf Linked Sukuk
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  pola  pengakuan  oleh Nadzhir  terhadap  aset  wakaf  temporer  adalah  pengakuan  dalam  bentuk liabilitas.  Sedangkan  oleh  Wakif  di  akui  sebagai  aset  yang  dibatasi penggunaannya.  Dalam  hal  pengakuan  oleh  Nadhzir  hal  ini  bukan merupakan  masalah,  sebab  sudah  banyak  praktek  dan  contoh  yang  dapat dipedomani oleh Nadzhir wakaf. Masalah muncul ketika dalam produk cash waqf  linked  sukuk sebagai  aset  temporer  ini  harus  dicatat  oleh  perusahaan. Dalam hal ini secara praktis belum ditemukan contoh yang real.
Dalam  menjawab  rumusan  masalah  yang  kedua  maka  teori stakeholder yang kemudian di wujudkan oleh perusahaan dalam bentuk CSR dan  teori  akuntabilitas  yang  kemudian  diwujudkan  oleh  perusahaan  dalam bentuk  pencatatan  laporan  keuangan  menjadi  revelan  untuk  digunakan. Berdasarkan teori stakeholder perusahaan menjadikan labanya dalam wujud dana sosial, dana sosial ini dari segi pencatatan dipisahkan dari aset maupun pendapatan.
Dalam  kaitan  ini,  dalam  produk cash  waqf  linked  sukuk ada  dua aspek  yang  perlu  di  identifikasi  yaitu  aset  wakaf  yang  tetap  menjadi  milik perusahaan  dan  manfaat  atas  aset  wakaf  tersebut.  Sehubungan  dengan  ini, manfaat  atas  aset  wakaf  lah  yang  dapat  disamakan  kedudukannya  sebagai CSR  dalam  perusahaan.  Sedangkan  berkaitan  dengan  aset  wakaf  tetap menjadi  milik  perusahaan  yang  diakui  sebagai  piutang  jangka  panjang maupun pendek.
Masalahnya,  bagaimana  kemudian  secara  administratif  pencatatan tersebut  dilakukan.  Untuk  lebih  memudahkan,  berdasarkan  hasil  analisa penulis  ilustrasi  dari  model  pencatatan cash  waqf  linked  sukuk sebagai berikut:

## Wildan Rahmansyah
Pertama, ketika  wakif  perusahaan  menginvestasikan  asetnya  dalam produk cash  waqf  linked  sukuk mereka  akan  mengakuinya  sebagai  piutang terhadap  Nadzhir  wakaf,  dengan  pola  pengakuan  sebagaimana  tercantum dalam PSAK 112 di atas.
Kedua, kemudian  perusahaan  akan  melakukan  pencatatan  terhadap manfaat  atas  hasil  pengelolaan  aset  wakaf  di  akui  oleh  perusahaan  secara terpisah sama dengan pola pengakuannya dengan dana sosial CSR. Artinya, dalam  hal  ini  pihak  wakif  perusahaan  harus  meminta  data  jumlah  hasil pengelolaan oleh Nadzhir. Jika merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Utami Asih, dkk pencatatan dana sosial CSR adalah sebagai berikut 29 :
Dana  CSR  pertama  kali  akan  dicatat  oleh  perusahaan  dalam  BKK (bukti  kas  keluar),  kemudian  dana  akan  masuk  pada  rekening  dana  sosial yakni sebesar 5% dari laba akhir tahun. Pada akhir tahun dana tersebut akan dicatat  pada  daftar  pembagian  laba. 30 Pola  semacam  ini  tentu  tidak  dapat diterapkan  secara  menyeluruh  oleh  wakif  perusahaan  dalam  produk cash waqf  linked  sukuk .  Pola  pencatatan  yang  dapat  diterapkan  adalah  dengan pertama  aset  yang  diwakafkan  terlebih  dahulu  dicatat  pada  BKK  (bukti  kas keluar),  selanjutnya  data  pengembangan  dan  pengelolaan  aset  wakaf dimasukan pada rekening dana sosial oleh wakif perusahaan.
Dengan  pola  semacam  ini,  menjadi  logis  apabila  pola  pencatatan wakif  pada  PSAK  112  atas  asetnya  sebagai  aset  yang  dibatasi penggunaannya  kemudian  di  integrasikan  pencatatan  CSR  perusahaan sehingga diperoleh laporan yang akuntabel.
Penutup
29 Ni Kadek and Utami Asih, “( Studi Pada LPD Desa Adat Padangbulia , Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali ),” 2019, 38–48.
30 Kadek and Asih.

## Bukti Kas Keluar

## Rekening Dana Sosial
Distribusi Pembagian Laba
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan,  pertama  bahwa pola pengakuan lembaga wakaf terhadap aset wakaf temporer adalah dalam bentuk  liabilitas  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Sedangkan pola  pengakuan  aset  wakaf  oleh  wakif  adalah  dalam  bentuk  aset  yang dibatasi  penggunaannya.  Kedua,  untuk  mengatasi  problem  administratif sebaiknya  wakif  perusahaan  mengadopsi  dua  model  pengakuan  yaitu pengakuan  aset  wakaf  berdasarkan  PSAK  112  dan  pengakuan  dana  sosial dalam  pencatatan  dana  Corporate  Sosial  Responsibility  dalam  hal  manfaat atas aset wakaf.
Sebagai  saran,  pihak  pemegang  kebijakan  sebaik  mengidentifikasi ulang  PSAK  112  khususnya  berkaitan  dengan  wakif  perusahaan  dalam produk cash  waqf  linked  sukuk agar  problem  administratif  tidak  menjadi kendala bagi perusahaan yang hendak mewakafkan hartanya.
Referensi
(IAI),  Ikatan  Akuntan  Indonesia.  “PSAK  112:  Akutansi  Wakaf  Telah
Disahkan.” www.iai.global.or.id, 2018. Badan Wakaf Indonesia. “Lewat Sukuk Wakaf Ritel 001, Setiap Orang Bisa Investasi Sambil Ibadah.” https://www.bwi.go.id/, 2020.
https://www.bwi.go.id/5670/2020/11/16/lewat-sukuk-wakaf-ritel-001- setiap-orang-bisa-investasi-sambil-ibadah/.
Budi  Setiyono. Pemerintahan  Dan  Manajemen  Sektor  Publik, .  1st  ed. Yogyakarta: Caps, 2014.
Budiman,  Achmad  Arief.  “Akuntabilitas  Lembaga  Pengelola  Wakaf.” Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan 19,  no.  1  (2011):  75.
https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213. Dhiany Nadya Utami. “Pemerintah Tawarkan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk  (CWLS)  Ritel,  Apa  Itu?”  https://finansial.bisnis.com/,  2020. https://finansial.bisnis.com/read/20201012/231/1303799/pemerintah- tawarkan-instrumen-cash-waqf-linked-sukuk-cwls-ritel-apa-itu. DJPPR  Kemenkeu.  “Cash  Waqf  Linked  Sukuk  (CWLS)  Seri  SWR001.” www.djppr.kemenkeu.go.id, 2020. https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2942/cash-waqf-linked- sukuk--cwls--seri-swr001-wakafku-investasiku.
Dwi Martani., dkk. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK . Jakarta: Salemba Empat, 2014.
Harry. “Lelang Wakaf  Catat Komitmen Rp 30,32 Miliar.”
https://pasardana.id/,  2020.  https://pasardana.id/news/2020/10/9/lelang- wakaf-catat-komitmen-rp-30-32-miliar/.
Hery. Analisis Laporan Keuangan . 2nd ed. Jakarta: Grasindo, 2017.
IAI. “De Psak 112 Akuntansi Wakaf,” 2018, 1–19.
Islamiyah,  Ucik  Nadiyatul,  Universitas  Islam,  Negeri  Sunan,  Ampel Surabaya,  Fakultas  Ekonomi,  D  A  N  Bisnis,  and  Prodi  Akuntansi.
“Implementasi  Psak  112  Pada  Nazhir  Universitas  Airlangga  Skripsi,” 2020.
Kadek,  Ni,  and  Utami  Asih.  “(  Studi  Pada  LPD  Desa  Adat  Padangbulia  , Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali ),” 2019, 38– 48.
Marsela,  Intan,  Mediaty  Mediaty,  and  Darwis  Said.  “Analysis  of Environmental  Accounting  Reporting  as  Social  Responsibility  for Company  Performance  in  Companies  Listed  on  the  Indonesia  Stock Exchange.” JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika) 17, no. 2 (October 24, 2020): 186–208. https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i2.10017.
Mulyasari,  Windu.  “Sistem  Akuntansi  Wakaf  Sebagai  Bentuk
Pertanggungjawaban  Harta  Wakaf  Ke  Publik.” Jurnal  Riset  Akuntansi Terpadu 10, no. 1 (2017): 16–29. https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4152. Nidia Zuraya. “Produk CWLS Terkendala Administrasi.” https://republika.co.id/, 2019. https://republika.co.id/berita/pz5gmf383/produk-cwls-terkendala- administrasi.
Nur,  Marzully,  and  Denies  Priantinah.  “ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPANCORPORATE
SOCIAL  RESPONSIBILITY  DI  INDONESIA  (STUDI  EMPIRIS PADA  PERUSAHAAN  BERKATEGORI  HIGH  PROFILE  YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA).” Nominal, Barometer Riset Akuntansi  Dan  Manajemen 1,  no.  2  (September  1,  2012). https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.996.
Nyata  Nugraha. Pengantar  Wakaf;  Akuntansi  Dan  Manajemen  Wakaf .
Jakarta: Penerbit Salemba, n.d.
Presiden Republik Indonesia. Undang - Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang
SBSN (2008).
Totok Mardikanto. CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) . Bandung: Alfabeta, 2014.
Wakaf  Hasanah  BNI  Syariah.  “Cach  Waqf  Linked  Sukuk  -  Wakaf  Uang
Abadi.” www.wakafhasanah.bnisyariah.co.id,
2019.
https://wakafhasanah.bnisyariah.co.id/project/98. Wijaya,  Intan.  “Pengelolaan  Dan  Pelaporan  Aset  Wakaf  Pada  Lembaga Wakaf  Di  Indonesia:  Studi  Kasus  Pada  Yayasan  Badan  Wakaf  Sultan Agung.” Diponegoro Journal of Accounting 4, no. 2 (2015): 825–35. Yollanda,  Mevita,  and  Muhammad  Akhyar  Adnan.  “Menuju  Terbentuknya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf Di Indonesia.”
Reviu  Akuntansi  Dan  Bisnis  Indonesia 2,  no.  2  (2018):  116–28. https://doi.org/10.18196/rab.020226.