## ASURANSI SYARIAH DAN GAGASAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PERASURANSIAN
Hidayatulloh
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah E-mail: dayatfsh@yahoo.co.id

## abstract
Saria  Insurance  has  been  present  since  1994  with  the  birth  of  PT  Syarikat Takaful Indonesia, which then established PT Asuransi Takaful Family (Life Insurance)  and  PT  Asuransi  Takaful  Umum  (General  Insurance).  That  is, already  18  years  Saria  Insurance  live,  thrive  and  exist  in  the  midst  of  the people  of  Indonesia.  In  contrast  to  his siblings,  Islamic  banking,  which  has had  legal  certainty  with  the  Law  Number  21  of  2008  concerning  Islamic Banking,  Islamic  insurance  not specifically  regulated  in  the  rule  of  law. Though  true,  Islamic  principles  should  be  applied,  and  Law  Number  2  of 1992 on the Insurance have not been able to accommodate all the principles of sharia Islamic insurance industry in Indonesia. The presence of legislation on Islamic insurance, either by making special laws or amendments to laws existing  insurance,  are  great  expectations  in  order  to  ensure  legal  certainty for stakeholders and provide confidence to the public in using the products and services of Islamic insurance.
Keywords: Islamic Insurance, Insurance Act, Amendment, Rule of Law.

## abstrak
Asuransi  syariah  telah  hadir  sejak  tahun  1994  dengan  lahirnya  PT  Syarikat Takaful  Indonesia,  yang  kemudian  mendirikan  PT  Asuransi  Takaful Keluarga  (Life Insurance)  dan  PT  Asuransi  Takaful  Umum  (General Insurance).  Artinya,  sudah  18  tahun  asuransi  syariah  hidup,  berkembang, dan  eksis  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia.  Berbeda  dengan  saudara kandungnya,  perbankan  syariah,  yang  telah  memiliki  kepastian  hukum dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah,  asuransi  syariah  belum  diatur  secara  khusus  dalam  aturan perundang-undangan.  Padahal  sejatinya,  prinsip-prinsip  syariah  harus diaplikasikan,  dan  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  1992 tentang Perasuransian  belum  mampu  mengakomodir  seluruh prinsip-prinsip  syariah bagi  industri  asuransi  syariah  di  Indonesia.  Hadirnya  peraturan  perundang- undangan tentang asuransi  syariah,  baik  dengan  membuat  undang-undang khusus ataupun amandemen undang-undang perasuransian yang ada, adalah harapan  besar  guna  menjamin  kepastian  hukum  bagi stakeholders dan
sekaligus  memberikan  keyakinan  kepada  masyarakat  dalam  menggunakan produk dan jasa asuransi syariah.
Kata kunci: Asuransi Syariah, Undang-Undang Perasuransian, Amandemen,
Kepastian Hukum.

## A. Pendahuluan
Perkembangan ekonomi, dalam kaitannya dengan industri dan bisnis, berjalan  dengan  cepat  seiring  dengan  perkembangan  kehidupan  manusia yang  terbantu  oleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Setiap individu  atau  pun  kelompok  manusia,  baik  kelompok  kecil  hingga  dalam ikatan  sebuah  bangsa,  ingin  meningkatkan  taraf  kehidupan  dengan meningkatkan kualitas perekonomiannya.
Islam, sebagai agama rahmatan lil ‘alamin , tentunya sangat merespon akan  kebutuhan manusia  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupannya  dengan menjalankan  bisnis  dan  mengembangkan  industri  kreatif  dalam  menggapai kesejahteraan  dan  kemakmuran.  Syariat  Islam  memberikan  celah  yang sangat  luas  dalam  aspek  kegiatan  ekonomi,  atau  disebut muamalat.  Dalam kaidah  fikih  disebutkan  bahwa  “Pada  dasarnya,  semua  bentuk  muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 1
Salah  satu  aspek muamalat yang  berkembang  di  tengah-tengah masyarakat  modern  saat  ini,  dalam  hal  ini  di  Indonesia,  adalah  asuransi syariah.  Asuransi  syariah  ( ta’min , takaful,  dan tadhamun)  adalah  usaha saling  melindungi  dan  tolong-menolong  di  antara  sejumlah  orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian  untuk  menghadapi  risiko tertentu  melalui  akad  (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 2
Akan  tetapi  cukup  disayangkan,  keberadaan  industri  asuransi  syariah belum  disentuh  oleh  aturan  hukum  yang  akomodatif  terhadap  kepastian hukumnya. Tulisan ini akan memaparkan asuransi syariah, dari mulai sejarah dan  perkembangannya,  prinsip-prinsipnya,  akad  dan  produk  yang ditawarkan, dan landasan hukumnya. Kemudian dari tulisan ini akan terlihat bahwa  kebutuhan  akan  aturan  hukum,  dengan  amandemen  undang-undang perasuransian  yang  berlaku  saat  ini,  adalah  sebuah  kebutuhan  yang
1 Kaidah  ini  merupakan  kaidah  dasar  dalam muamalat dan  menunjukan  keluwesan  syariat Islam  dalam  hubungan  antar  manusia.  Kaidah  ini  banyak  dibahas  dalam  literatur  kaidah fikih,  antara  lain  oleh  Abu  ‘Abd  al - Rahman  ‘Abd  al -Majid  al-Jazairi, al-Qawaid  al- Fiqhiyyah: al- Mustakhrajat min Kitab I’lam al - Muwaqqi’i n. (Beirut: Dar Ibnu Qayyim dan Dar Ibnu ‘Affan, t.t.), h lm. 542.
2 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman  Umum Asuransi Syariah.
mendesak  (emergency  need)  yang  sebaiknya  segera  untuk  dilakukan  oleh para pembuat undang-undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B. Pembahasan

## 1. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia
Asuransi, sebagai salah satu  lembaga  keuangan  yang  bergerak  dalam bidang pertanggungan, merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia  Barat, yang  lahir  bersamaan  dengan  adanya  semangat  pencerahan (reinaissance).  Institusi  ini,  bersama  dengan  lembaga  keuangan  bank, menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang.  Dasar  yang  menjadikan  semangat  operasional  asuransi  modern adalah  berorientasikan  pada  sistem  kapitalis  yang  intinya  hanya  bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu. 3
Lain halnya dengan asuransi syariah. Asuransi yang lahir dari literatur keislaman, lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit  oriented (keuntungan  bisnis).  Hal  ini  dikarenakan  oleh  aspek  tolong- menolong  yang  menjadi  dasar  utama  dalam  menegakan  praktek  asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi  perusahaan  yang  berorientasi  kepada profit,  akan  berakibat  pada penggabungan  dua  visi  yang  berbeda,  yaitu  visi  sosial,  sebagai  landasan utama,  dan  visi  ekonomi,  sebagai  landasan  periferal. 4 Oleh  karena  itu, penggabungan  kedua  visi  tersebut  merupakan  salah  satu  keunggulan  dari asuransi yang bersumber dari ajaran Islam.
Asuransi  syariah  di  Indonesia  lahir  pertama kali  dengan  berdirinya Asuransi  Takaful  Indonesia  pada  tanggal  25  Agustus  1994  melalui  Surat Keputusan  Menteri  Keuangan No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi  Takaful  Indonesia  diprakarsai  oleh  Tim  Pembentuk  Asuransi Takaful  Indonesia  (TEPATI)  yang  dipelopori  oleh  Ikatan  Cendekiawan Muslim  Indonesia  (ICMI)  melalui  Yayasan  Abdi  Bangsa,  Bank  Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia. 5
Cikal  bakal  berdirinya  Asuransi  Takaful  Indonesia  adalah  hasil berbagai  seminar  nasional  dan  setelah  mengadakan  studi  banding  dengan Takaful Malaysia. Setelah itu berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (PT
3 Sistem  kapitalis  memiliki  karakteristik  antara  lain:  kepemilikan  pribadi  dalam  produksi, pasar  bebas,  mencari  keuntungan  sebagai  tujuan  utama  dalam  kegiatan  ekonomi,  dan seterusnya.  Lihat  Maxime  Rodinson, Islam  and  Capitalism.  (Austin:  University  of  Texas Press, 1978), hlm. 4.
4 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 25.
5 Training & Development Department PT Asuransi Takaful Keluarga, Modul Basic Training 2002. (Jakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga, 2002), hlm. 2.
STI)  sebagai Holding  Company pada  tanggal  24  Februari  1994.  Kemudian PT  STI  mendirikan  dua  anak  perusahaan,  yakni  PT  Asuransi  Takaful Keluarga  (Life  Insurance)  dan  PT  Asuransi  Takaful  Umum  (General Insurance).  PT  Asuransi  Takaful  Keluarga  diresmikan  lebih  awal  pada tanggal  24  Agustus  1994  oleh  Bapak  Mar ’ie  Muhammad  selaku  Menteri Keuangan  saat  itu  setelah  mendapatkan  izin  operasional  pada  tanggal  4 Agustus 1994. 6
Setelah itu,  beberapa  perusahaan asuransi syariah  yang  lain  mencoba untuk  bersaing.  Menurut  survei  dari Karim  Business  Consulting (KBC), potensi  pasar  asuransi  syariah  di  Indonesia,  setidak-tidaknya  dapat digolongkan  menjadi  tiga  kelompok  potensial. Pertama,  mereka  yang menghendaki  agar  transaksi  asuransinya  benar-benar  memiliki  orientasi syariah. Jumlahnya tidak  terlau  besar,  mengingat  kesadaran terhadap produk-produk  asuransi  bernilai  syariah  masih  belum  signifikan. Kedua, mereka  yang  potensial  untuk  melakukan  perpindahan  (switching)  dari  satu model asuransi ke model lainnya. Mereka ini lebih menginginkan profit dan benefit ketimbang  nilai  syariahnya.  Jumlahnya  sangat  dominan  dan umumnya berasal dari kelas menengah. Ketiga, mereka yang selama ini setia kepada  suatu  model  asuransi  konvensional  dan  sukar  untuk  berpindah  ke model  lain,  karena  sudah  merasa comfort dan  percaya.  Satu-satunya persyaratan mereka untuk melakukan perpindahan (switching) adalah apabila kualitas model asuransi tersebut sama atau lebih dari model yang selama ini mereka preferensikan. 7
Perkembangan  industri  asuransi  syariah  berkembang  pesat.  Jumlah lembaga  asuransi  syariah,  baik  yang  murni  menjalankan  prinsip  syariah maupun  yang  menjadikan  asuransi  syariah  sebagai  alternatif  produk  yang ditawarkan,  berjumlah  49  perusahaan,  3  reasuransi,  dan  7  broker  asuransi dan reasuransi. Data ini berdasarkan sumber Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. 8 (Lihat tabel 1)
6 Ibid, hlm. 20.
7 Adiwarman  Karim, 12  Perusahaan  Asuransi  Syariah  akan  Beroperasi.  Republika  edisi Jumat, 07 Maret 2003.
8 M.  Ichwan  Sam,  dk.  (ed.), Tanya  Jawab  Seputar  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama
Indonesia. (Jakarta: Sekretariat DSN-MUI, 2011), hlm. 36.
Table 1

## Daftar Asuransi, Reasuransi, dan Broker Syariah
I. Asuransi Syariah
1. PT Asuransi Takaful Umum
2. PT Asuransi Takaful Keluarga
3. PT Asuransi Syariah Mubarakah
4. PT MAA Life Assurance
5. PT MAA General Assurance
6. PT Great Eastern Life Indonesia
7. PT Asuransi Tri Pakarta
8. PT AJB Bumiputera 1912
9. PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera
10. PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur
11. PT Asuransi Jasindo Takaful
12. PT Asuransi Central Asia
13. PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967
14. PT Asuransi Astra Buana
15. PT BNI Life Insurance
16. PT Asuransi Adira Dinamika
17. PT Staco Jasapratama
18. PT Asuransi Sinar Mas
19. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
20. PT Asuransi Jiwa Sinar Mas
21. PT Tugu Pratama Indonesia
22. PT Avrist Assurance
23. PT Asuransi Allianz Life Indonesia
24. PT Panin Life
25. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
26. PT Asuransi Ramayana, Tbk
27. PT Asuransi Jiwa Mega Life
28. PT AJ Central Asia Raya
29. PT Asuransi Parolamas
30. PT Asuransi Umum Mega
31. PT Asuransi Jiwa Askrida
32. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
33. PT Equity Life Indonesia
34. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)
35. PT Asuransi Bintang, Tbk
36. PT Asuransi Bangun Askrida
37. PT Prudential Life Assurance
38. PT Jasaraharja Putera
39. PT AIA Financial
40. PT Asuransi Jiwa Sequis Life
41. PT Sun Life Financial Indonesia
42. PT AXA Services Indonesia
43. PT Chartis Insurance Indonesia
44. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
45. PT Anugrah Life
46. PT Asuransi Syariah Duta Future International
47. PT Jaya Proteksi Takaful
48. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
49. PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)

## II. Reasuransi Syariah
1. PT Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo)
2. PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre)
3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein)
III. Broker Asuransi dan Reasuransi
1. PT Fresnel Perdana Mandiri
2. PT Asiare Binajasa
3. PT Amanah Jamin Indonesia
4. PT Asrinda Re-Brokers dan AA Pialang Asuransi
5. PT Madani Karsa Mandiri
6. PT Aon Indonesia
7. PT Visi Bersama Serantau

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah
Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas pondasi  dan  dasar  yang  kuat.  Ibarat  sebuah  rumah,  jika  dibangun  dengan pondasi  yang  rapuh,  cepat  atau  lambat  rumah  itu  akan  mengalami kehancuran  dan  roboh  diterpa  badai.  Sebaliknya,  bangunan  rumah  yang didasari  dengan  pondasi  yang  kuat  akan  menghasilkan  sebuah  rumah  yang kokoh dan tahan terhadap badai.
Prinsip  dasar  yang  ada dalam  asuransi  syariah  tidak jauh  berbeda dengan  prinsip  dasar  yang  berlaku  pada  konsep  ekonomi  Islam  secara komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah  merupakan  turunan  (minor)  dari  konsep  ekonomi  Islam.  Menurut AM.  Hasan  Ali,  prinsip-prinsip  dasar  asuransi  syariah  ada  sepuluh,  yaitu:
tauhid,  keadilan,  tolong-menolong,  kerja  sama,  amanah,  kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar. 9
Tidak jauh berbeda, Muhammad Syakir Sula mengemukakan prinsip- prinsip  muamalah  yang  melandasi  asuransi  syariah  adalah  tauhid (ketakwaan), al- ‘adl (sikap adil), menjauhi al-zulm (kezaliman), al- ta’awun (tolong-menolong),  al-amanah (terpercaya/jujur), ridha (suka  sama  suka), menghindari riswah (sogok/suap), al-maslahah (kemaslahatan), al-khidmah (pelayanan),  larangan  berbuat al-tathfif (kecurangan),  dan  mengeliminir unsur gharar, maisir, dan riba. 10
Sedangkan  para  pakar  ekonomi  Islam,  sebagaimana  dikutip  oleh Gemala  Dewi,  mengemukakan  bahwa  asuransi  syariah  ditegakan  atas  tiga prinsip utama, yaitu 11 :
a. saling  bertanggung jawab,  yang  berarti  para  peserta  asuransi  memiliki rasa tanggung jawab bersama membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas;
b. saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong  dalam  mengatasi  kesulitan  yang  dialami  karena  sebab musibah yang diderita; dan
c. saling  melindungi  penderitaan  satu  sama  lain,  yang  berarti  bahwa  para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang  mengalami  gangguan  keselamatan  berupa  musibah  yang dideritanya.
Dari  ketiga  prinsip  utama di  atas,  Karnaen  A.  Perwataatmadja menambahkan satu prinsip lagi sebagai tambahan, yakni menghindari unsur gharar, maisir,  dan riba.  Menurutnya  ketiga  unsur  tersebut  harus  dihindari dari transaksi ekonomi Islam. 12
Muhammad Syafi’i Antonio memberikan ilustrasi yang sederhana tapi jelas  dalam  menjelaskan  masalah gharar.  Dalam  konsep  syariah,  masalah gharar dapat  dieliminir  karena  akad  yang  dipakai  bukanlah aqd  tabaduli,
9 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam …, h lm. 125.
10 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah  (Life  and  General):  Konsep  dan  Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 722.
11 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan Perasuransian  Syariah  di Indonesia.  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media,  2007),  hlm.  146.  Lihat  pula  Gemala  Dewi, dk., Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia.  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media,  2007),  hlm. 166.
12 Gharar adalah ketidakpastian (uncertainty), baik dalam bentuk akad maupun sumber dana pembayaran klaim. Maisir (gambling, pertaruhan) artinya ada salah satu pihak yang untung namun  di  lain  pihak  justru  mengalami  kerugian.  Unsur  riba  tercermin  dalam  melakukan usaha  dan  investasi  di  mana  meminjamkan  dana  premi yang  terkumpul  atas  dasar  bunga. Lihat  Karnaen  A.  Perwataatmadja, Membumikan  Ekonomi  Islam  di  Indonesia.  (Depok: Usaha  Kami,  1996),  hlm.  234.  Lihat  juga  Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia …, h lm. 149.
tetapi aqd  takafuli atau  tolong-menolong  dan  saling  menjamin.  Adapun masalah maisir,  asuransi  syariah  telah  mengubah  akadnya  dan  membagi dana  peserta  ke  dalam  dua  rekening  (pada  produk life yang  mengandung unsur  tabungan).  Karena  rekening  khusus  yang  menampung  dana tabarru’ yang  ada  tidak  bercampur  dengan  rekening  peserta,  maka reversing  period diasuransi  syariah  terjadi  sejak  awal.  Kapan  saja  peserta  dapat  mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai  sudah  ada  sejak  awal  tahun  pertama  ia  masuk.  Karena  itu,  tidak  ada maisir,  tidak  ada gambling,  karena  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan. Sedangkan  masalah riba dieliminir  dengan  konsep mudharabah (bagi hasil). 13

## 3. Akad dan Produk Asuransi Syariah
Akad secara bahasa berarti al-ribthu atau ikatan yang menggabungkan antara  dua  pihak.  Yang  dimaksud  ikatan  di sini  adalah  ikatan  secara hissi (nyata)  atau  pun  secara ma’nawi (makna)  saja.  Adapun  pengertian  akad secara  istilah  terbagi  menjadi  dua, ‘amm (general)  dan khash (specific). Makna ‘a mm adalah lebih  dekat  kepada  pengertian  secara  bahasa,  yaitu segala sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang untuk melakukan perbuatan, baik  secara  individu  seperti  wakaf,  dan  sebagainya,  dan  secara  bersama seperti jual  beli,  sewa-menyewa,  dan  sebagainya.  Sedangkan  makna khash, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syanhuri dan dikutip oleh Wahbah al- Zuhaili,  adalah  “kesepakatan  antara  dua  kehendak  untuk  membangun kewajiban  atau  memindahkan  kewajiban  atau  dengan  mengakhiri kewajiban”. 14 Adapun akad yang berkaitan dengan transaksi dalam asuransi syariah adalah akad yang bermakna khash.
Adapun  akad  yang  ada  dalam  praktek  asuransi  syariah  adalah  akad tabarru’ dan  akad mudharabah. Pertama,  akad tabarru’ dalam  konteks asuransi  syariah  bertujuan  memberikan  dana  kebajikan  dengan  niat  ikhlas untuk  tujuan  saling  membantu  di  antara  sesama  peserta,  apabila  ada diantaranya  yang  dapat  musibah.  Dana  klaim  yang  diberikan,  diambil  dari rekening dana tabarru’ yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi  peserta  asuransi  syariah,  digunakan  untuk  kepentingan  dana kebajikan  atau  dana  tolong-menolong. 15 Akad tabarru’ terkumpul  dalam rekening  dana  sosial  yang  tujuan  utamanya  digunakan  untuk  saling menanggung (takaful) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. 16
13 Mu hammad  Syafi’i  Antonio, Asuransi  dalam  Perspektif  Islam.  (Jakarta:  Syarikat  Takaful Indonesia, 1994), hlm. 2.
14 Selengkapnya lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), juz 4, hlm. 80.
15 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) …, h lm. 36.
16 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam …, h lm. 141.
Kedua,  akad mudharabah.  Akad  ini  terwujud  tatkala  dana  yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang  diproyeksikan  menghasilkan  keuntungan  (profit).  Karena  landasan dasar awal dari akad mudharabah ini adalah prinsip profit and loss sharing, jika  dalam  investasinya  mendapat  keuntungan,  maka  keuntungan  tersebut dibagi  bersama  sesuai  dengan  porsi  (nisbah)  yang  disepakati.  Sebaliknya, jika  dalam  investasinya  mengalami  kerugian  (loss atau negative  return), maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama antara peserta asuransi dan perusahaan. 17
Asuransi  syariah,  berkaitan  dengan  produk-produknya,  tidak  jauh berbeda dengan asuransi konvensional dalam mendesain produk-produknya. Meskipun  demikian,  perbedaan  yang  ada  di  antara  keduanya  adalah berkaitan  dengan  akad,  prinsip  dalam  investasi  dana,  kepemilikan  dana, pembayaran klaim, dan keuntungan investasi. 18
Produk-produk asuransi syariah, secara garis besar, terbagi dua, yaitu: takaful  keluarga  (asuransi  jiwa)  dan  takaful  umum  (asuransi  kerugian). Takaful  keluarga  adalah  bentuk  asuransi  syariah  yang  memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta  asuransi  takaful.  Produk  takaful  keluarga  meliputi:  takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka,  tabungan  kecelakaan  siswa,  takaful  kecelakaan  diri,  dan takaful khairat keluarga. 19
Sedangkan  takaful  umum  adalah  bentuk  asuransi  syariah  yang memberikan  perlindungan  finansial  dalam  menghadapi  bencana  atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah, bangunan, dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi: takaful kendaraan bermotor, takaful kebakaran, takaful kecelakaan diri, takaful pengangkutan laut, takaful rekayasa/engineering, dan lain-lain. 20

## 4. Landasan Hukum Asuransi Syariah
Landasan  hukum  asuransi syariah  adalah  berdasarkan  sumber  hukum yang  bersifat  otoritatif.  Dalam  hal  ini,  kami  membagi  landasan  hukumnya
17 AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam …, h lm. 141. Bandingkan dengan konsep profit and loss sharing dalam perbankan syariah. lihat Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 210.
18 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia …, h lm. 152.
19 Muhammad  Sy afi’i  Antonio, Prinsip  Dasar  Operasi  Asuransi  Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia. (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), hlm. 150.
20 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Prinsip  Dasar  Operasi  Asuransi  Takaful …,  h lm.  151. Bandingkan dengan Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) …, h lm. 636.
menjadi  dua  bagian,  yaitu:  landasan  hukum  yang  bersumber dari  sumber hukum  Islam dan  landasan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Berkaitan  dengan  landasan  hukum  Islam  mengenai  asuransi  syariah, kita dapat merujuk kepada dalil-dalil syariat, baik yang disepakati, yakni al- Quran  dan  al-Hadits,  maupun  yang  tidak  disepakati,  yakni syar’u  man qablana, 21 dan istihsan. 22 Selain  daripada  yang  telah  disebutkan,  ada  pula landasan  asuransi  syariah  yang  bersumber  dari  piagam  Madinah 23 dan praktek sahabat. 24
Al-Quran,  secara  tegas,  tidak  menyebutkan  dalam  ayat-ayatnya tentang asuransi.  Namun,  prinsip-prinsip  yang  menjadi  dasar  keberadaan asuransi  ada  dalam  al-Quran,  antara  lain  tolong-menolong  dalam  kebaikan dan  ketakwaan  (QS  al-Maidah  [5]:  2),  prinsip  kemudahan  dan  menjauhkan kesukaran (QS al-Baqarah [2]: 185), anjuran melakukan kegiatan sosial dan menafkahkan  harta  di  jalan  Allah  (QS  al-Baqarah  [2]:  261),  proteksi terhadap  bencana,  musibah,  dan  kecelakaan  (QS  Yusuf  [12]:  46-49), mengindari  kerugian  dan  manajemen  resiko  (QS  al-Taghabun  [64]:  11), kekuasaan Allah terhadap segala makhluk (QS Luqman [31]: 34), kematian adalah  kepastian  (QS  Ali  Imran  [3]:  145  dan  185),  harta  peninggalan  bagi ahli waris (QS al-Nisa [4]: 7), dan penanggungan atau penjaminan (QS Ali Imran [3]: 37).
Al-Hadits,  seia  sekata  dengan  al-Quran,  juga  tidak  menyebutkan secara  eksplisit  akan  lembaga  asuransi  dalam  Islam.  Namun,  ada  konsep aqilah dalam  sebuah  hadist  riwayat  al-Bukhari.  Praktek aqilah adalah sebuah  tradisi  di  masyarakat  Arab,  di  mana  kerabat  dari  orang  tua  laki-laki (aqilah atau ashabah)  mempunyai  kewajiban  menanggung  denda  (diyat), jika  ada  salah  satu  anggota  sukunya  melakukan  pembunuhan  terhadap
21 Yang dimaksud dalil berdasarkan syar’u man qablana adalah praktek aqilah yang terjadi di kalangan  masyarakat  Arab  pra  Islam.  Pada  masa  nabi,  praktek  ini  pun  tetap  diakui  dan diakomodir oleh Islam. Lihat penjelasan selanjutnya berkaitan dengan hadist tentang aqilah.
22 Asuransi  syariah  mengandung  unsur  kemaslahatan  dan  kebaikan.  Lihat  Muhammad Muslehuddin, Insurance  and  Islamic  Law.  Penerjemah:  Burhan  Wirasubrata, Menggugat Asuransi  Modern:  Mengajukan  Suatu  Alternatif  Baru  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. (Jakarta: Lentera, 1999), hlm.31.
23 Dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa keselamatan hidup tawanan dijamin dan adanya lembaga  tebusan  (diyat)  bagi  tawanan  dari  para aqilah sukunya.  Lihat  Ahmad  Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 47.
24 Praktek sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, khalifah kedua. Umar memerintahkan agar diwan (daftar) saudara- saudara  muslim  disusun  perdistrik.  Orang-orang  yang  namanya  tercantum  dalam diwan, berhak  menerima  bantuan  dari  satu  sama  lain  dan  harus  menyumbang  untuk  pembayaran hukuman  (ganti  rugi)  atas  pembunuhan  (tidak  sengaja)  yang  dilakukan  oleh  salah  satu anggota  masyarakat  mereka.  Praktek  ini  dianalogikan  sebagai  asuransi  (takaful)  dalam masyarakat. Lihat Muhammad Muslehuddin, Insurance and Islamic Law …, h lm. 31.
anggota  suku  lain. 25 Penanggungan  bersama  oleh aqilah-nya  adalah  suatu kegiatan  yang  mempunyai  unsur  seperti  yang  berlaku  dalam  asuransi. 26 Dalam  praktek aqilah ini,  ada  prinsip  saling  menanggung  (takaful)  antar anggota suku di dalam kehidupan masyarakat Arab dan hal ini tidak dilarang oleh nabi.
Hadits lain  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  asuransi  syariah antara  lain: hadits tentang anjuran  menghilangkan  kesulitan  seseorang, 27 hadits tentang anjuran mempersiapkan bekal bagi keturunan, 28 hadits tentang pertanggungan anak yatim, 29 dan hadists tentang menghindari resiko. 30
Dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  asuransi  syariah  mengacu  pada fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman  Umum  Asuransi  Syariah.  Namun, fatwa  bukanlah  undang-undang,  keberadaannya tidak  mempunyai  kekuatan hukum  dalam  hukum  nasional.  Agar  ketentuan  fatwa  memiliki  kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah. 31
Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dikeluarkan mengenai penyelenggaraan asuransi syariah antara lain 32 :
a. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep-3607/LK/2004 tentang Pedoman  Penghitungan  Batas  Tingkat  Solvabilitas  Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
b. Peraturan  Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Atas  Keputusan  Menteri  Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
c. Keputusan  Ketua  Bapepam  dan  LK No. Kep-104/BL/2006 tentang Produk  Unit  Link.  Salah satu  strategi  investasi  untuk  unit  link  adalah strategi  investasi  syariah  apabila  perusahaan  asuransi  jiwa  melakukan investasi aset subdana seluruhnya pada surat berharga syariah;
25 Lihat selengkapnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. (Kairo: Dar al- Hadist, 2000), juz 4, kitab al-diyat, nomor hadist 2910, hlm. 446.
26 Lihat AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam …, h lm. 115.
27 Lihat Muslim bin al-Hajjaj, Shahih al-Muslim. (Kairo: Dar al-Hadist, 1997), juz 4, kitab al- birr wa al-shilah wa al-adab, nomor hadist 2580, hlm. 302.
28 Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari …, juz 4, kitab al-faraid, nomor hadist 6833, hlm. 384.
29 Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari …, juz 4, kitab al-adab, nomor hadist 6005, hlm. 146.
30 Lihat  Abu  Isa  Muhammad  bin  Isa  al-Tirmizi, Sunan  al-Tirmizi.  (Kairo:  Dar  al-Hadist, 2005), juz 4, kitab sifat al-qiyamah wa al-raqaiq wa al- wara’ , nomor hadist 2517, hlm. 382.
31 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia …, h lm. 142.
32 Lihat  Yeni  Salam  Barlinti, Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Dalam  Sistem Hukum Nasional di Indonesia. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 314.
d. Peraturan  Ketua  Bapepam  dan  LK No. PER-02/BL/2008 tentang Pedoman  Perhitungan  Batas  Tingkat  Solvabilitas  Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
e. Peraturan Menteri Keuangan No. 124/KMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan  Lini  Usaha  Asuransi  Kredit  dan Suretyship.  Peraturan ini  menegaskan  bahwa  bagi  perusahaan  asuransi  umum  syariah  dilarang menyelenggarakan lini usaha asuransi kredit dan suretyship, kecuali telah terbit Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai hal ini untuk perusahaan asuransi umum syariah;
f. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah No. 73  Tahun  2002 tentang Penyelenggaraan Usaha  Perasuransian.  Pengaturan  ini  mengenai  penyelenggaraan  usaha perasuransian berdasarkan prinsip syariah untuk perusahaan asuransi dan perusahaan  reasuransi,  serta  unit  usaha  syariah  dari  perusahaan  asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional;
g. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Pemerintah No. 73  Tahun  1992 tentang Penyelenggaraan Usaha  Perasuransian.  Bagi  perusahaan  asuransi  dan  perusahaan reasuransi  konvensional  yang  memiliki  izin  pembukaan  kantor  cabang syariah,  dinyatakan  telah  memiliki  izin  pembukaan  untuk  unit  syariah. Penyesuaian  terhadap  besar  modal  dalam  penghitungan  dana  jaminan; dan h. Peraturan  Ketua  Bapepam  dan  LK No. PER-02/BL/2009 tentang Pedoman  Perhitungan  Batas  Tingkat  Solvabilitas  Minimum  Bagi Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan  Reasuransi.  Mengubah  ketentuan jenis  kekayaan  investasi  dan  bukan  investasi  serta  penilaian  kekayaan investasi  dan  bukan investasi  untuk  perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah.

## C. Penutup
Sejak  hadirnya  asuransi  syariah  di  Indonesia  18  tahun  lalu, perkembangannya  cukup  pesat.  Banyak  perusahaan  asuransi  yang menjalankan  prinsip-prinsip  syariah.  Hal  ini membuktikan  bahwa  asuransi syariah  diminati  oleh  masyarakat  luas  di  Indonesia.  Artinya,  telah  terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang awalnya hanya memanfaatkan jasa asuransi  konvensional,  kemudian  sebagian  beralih  ke  perusahaan  asuransi syariah.  Apalagi  Indonesia  adalah  negara  yang  mayoritas  penduduknya memeluk  agama  Islam.  Sehingga,  peluang  asuransi  syariah  untuk  terus berkembang sangat besar.
Di  Indonesia,  perkembangan  asuransi  syariah  cukup  pesat  di  tengah masyarakat,  namun  hal  ini  tidak  diimbangi  dengan  perkembangan  hukum. Dalam  teori  sosiologi  hukum  dikatakan  bahwa  perubahan-perubahan  sosial
dan  perubahan-perubahan  hukum  (atau  sebaliknya,  perubahan-perubahan hukum  dan  perubahan-perubahan  sosial)  tidak  selalu  berlangsung  bersama- sama.  Artinya,  pada  keadaan-keadaan  tertentu,  perkembangan  hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta  kebudayaannya  atau  mungkin  hal  sebaliknya  yang  terjadi.  Apabila terjadi  hal  yang  demikian,  maka  terjadilah  suatu social  lag,  yaitu  suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga- lembaga  kemayarakatan  yang  mengakibatkan  terjadinya  kepincangan- kepincangan. 33
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  asuransi  syariah  belum diakomodir  dalam  Undang-Undang  Nomor  02  Tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian.  Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  kami sebutkan sebelumnya antara lain Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep-3607/LK/2004, PP No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Pemerintah No. 73 Tahun  1992 tentang Penyelenggaraan  Usaha Perasuransian, dan sebagainya, belum dapat mengakomodir asuransi syariah, aturan-aturan  yang  ada  cenderung  hanya  mengatur  hal-hal  teknis  dalam industri  asuransi  syariah.  Artinya  ada  “lubang  kosong”  yang  belum  diatur oleh undang-undang. Apalagi fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman tidak termasuk  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, sehingga tidak mengikat secara hukum.
Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang  berlaku  saat ini  baik  bagi  asuransi  konvensional  dan  asuransi  syariah, perlu diamandemen isinya. Menurut Gemala Dewi, perlu adanya pengaturan lebih lanjut yang harus disesuaikan dengan kondisi dan keberadaan asuransi syariah di Indonesia terutama yang berhubungan dengan pembuatan kontrak baku  dalam  aktivitas  perasuransian  syariah.  Adapun  alasan-alasan pentingnya pembuatan kontrak baku antara lain:
1. Istilah-istilah  yang  berkaitan  dengan  perasuransian  pada  umumnya memiliki  konotasi  langsung  yang  bersifat  khusus  bagi  praktek perasuransian  secara  konvensional  saja.  Hal  ini  membutuhkan  upaya yang  cukup  berat  untuk  menyesuaikannya  dengan  makna  yang dimaksud dalam konsep asuransi syariah.
2. Ketentuan  mengenai  kontrak  yang  digunakan  dalam  operasional asuransi  konvensional  selalu  bertumpu  pada  ketentuan  kontrak menurut  hukum  perdata  barat  (KUH  Perdata).  Di  lain  pihak,  akad yang  dipakai  dalam  asuransi  syariah  harus  berdasarkan  pada  Hukum Perikatan  Islam  yang  tentunya  memiliki  perbedaan  dengan persyaratan  kontrak  menurut  asuransi  konvensional.  Misalnya  saja
33 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1980), hlm. 115.
perlu  ditekankan  bahwa  kontrak  asuransi  syariah  harus  terbebas  dari unsur gharar, maisir, dan riba.
3. Fatwa-fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  yang  mengacu  pada penerapan  prinsip  asuransi  syariah  dalam  pembuatan  kontrak  pada aktivitas asuransi  syariah  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  yang memadai,  mengingat  kedudukan  DSN  yang  belum  memiliki kedudukan formal di negara kita.
4. Ketentuan  lain  yang  berkaitan  dengan  konsep  dasar  asuransi  syariah yang belum terakomodir oleh Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha  Perasuransian,  sehingga  payung  hukum  bagi  aktivitas asuransi syariah yang berkaitan dengan penerapan akad secara syariah belum ada. 34
Gagasan  untuk  melakukan  amandemen  Undang-Undang  Nomor  02 Tahun  1992 tentang Usaha  Perasuransian adalah  mendesak  dan  sangat diperlukan.  Hal  ini  untuk  menghindari  terjadinya social  lag di  dalam masyarakat,  yakni  dengan  adanya  ketimpangan  antara  perkembangan asuransi  syariah  yang  tidak  diimbangi  perkembangan  hukum.  Hal  tersebut hanya  dapat  dicegah  dengan  hadirnya  undang-undang  yang  mengakomodir perkembangan tersebut.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 2000. Shahih al-Bukhari, Kairo: Dar al- Hadist.
Ali,  AM,  Hasan, 2004. Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam:  Suatu Tinjauan  Analisis Historis,  Teoritis,  dan  Praktis,  Jakarta:  Kencana Prenada Media.
Al-Hajjaj, Muslim bin, 1997. Shahih al-Muslim, Kairo: Dar al-Hadist. Al- Jazairi,  Abu  ‘Abd  al - Rahman  ‘Abd  al -Majid, al-Qawaid  al-Fiqhiyyah: al- Mustakhrajat  min  Kitab  I’lam  al - Muwaqqi’in,  Beiru t:  Dar  Ibnu Qayyim dan Dar Ibnu ‘Affan, t .t. Al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa, 2005. Sunan al-Tirmizi, Kairo: Dar al-Hadist.
Al-Zuhaili,  Wahbah, 1985. al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh,  Beirut:  Dar  al-
Fikr.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i, 1994. Asuransi  dalam Perspektif  Islam, Jakarta: Syarikat Takaful Indonesia.
34 Gemala  Dewi, Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di
Indonesia …, h lm. 210.
, 1994. Prinsip  Dasar  Operasi  Asuransi Takaful dalam Arbitrase  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:  Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
Barlinti,  Yeni  Salam, 2010. Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Dewi,  Gemala, 2007. Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan Perasuransian  Syariah  di  Indonesia,  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media.
, dkk., 2007. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Karim, Adiwarman  A., 2011. Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
, 12  Perusahaan  Asuransi  Syariah  akan  Beroperasi, Republika edisi Jumat, 07 Maret 2003.
Muslehuddin,  Muhammad, 1999. Insurance  and  Islamic  Law,  Penerjemah:
Burhan  Wirasubrata, Menggugat  Asuransi  Modern:  Mengajukan Suatu  Alternatif  Baru  Dalam  Perspektif  Hukum Islam,Jakarta:
Lentera.
Perwataatmadja,  Karnaen  A., 1996. Membumikan  Ekonomi  Islam  di Indonesia, Depok: Usaha Kami.
Rodinson, Maxime, 1978. Islam and Capitalism, Austin: University of Texas Press.
Sam,  M. Ichwan, dkk,  (ed.),  2011. Tanya  Jawab  Seputar Dewan  Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat DSN-MUI.
Soekanto,  Soerjono, 1980. Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Sukardja, Ahmad, 1995. Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar 1945, Jakarta: UI-Press.
Sula,  Muhammad  Syakir, 2004. Asuransi  Syariah  (Life  and  General):
Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani Press. Training & Development Department PT Asuransi Takaful Keluarga, 2002,
Modul Basic Training 2002, Jakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
Peraturan  Pemerintah No. 81  Tahun  2008 tentang Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Pemerintah No. 73  Tahun  1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.