## ANALISIS YURIDIS AKIBAT PERUBAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK DAERAH TERHADAP DAERAH TERTINGGAL (STUDI DI KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR)
Aprilianita Khusnul A’in * , Budi Ispriyarso **
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro budiispriyarso@ymail.com

## ABSTRAK
PBB merupakan  pajak  pusat  yang  hasil  penerimaannya 90%  untuk  daerah,  10%  untuk  pusat kemudian dibagi ke daerah secara merata. Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka PBB  P2 menjadi  pajak  daerah  dengan  hasil  penerimaan  PBB  P2  100%  sebagai  penerimaan  daerah, dimana  semua  daerah  diharuskan  mandiri. Perubahan  PBB  P2  memudarkan  semangat  gotong-royong sebagai falsafah negara Indonesia sehingga terjadi kesenjangan antar daerah.Kemudian, perubahan PBB P2 pada Kabupaten Situbondo sebagai daerah tertinggal mengakibatkan meningkatnya penerimaan PBB P2, namun pemerintah Kabupaten Situbondo perlu merevisi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah agar klausul PBB P2 dimasukan dalam jenis pajak daerah.
Kata Kunci : Daerah Tertinggal; Pajak Daerah; PBB
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki cita-cita untuk membentuk masyarakat adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila.  Tujuan tersebut  tertuang  dalam  alinea  ke-IV  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  1945,  yang menyebutkan  bahwa  melindungi  segenap  bangsa dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan  sosial.  Dalam  mencapai  tujuan  tersebut, tentunya  diperlukan  suatu  pembangunan  nasional yang berideologikan Pancasila dan UUD 1945.
Pembangunan nasional harus dilaksanakan  secara  merata  di  seluruh  Indonesia, bukan  hanya  untuk  satu  golongan  saja  melainkan untuk  seluruh  masyarakat  Indonesia  guna peningkatan  taraf  hidup  yang  berkeadilan  sosial. Dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional, tentunya  memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit. Biaya  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam menjalankan  pembangunan  nasional  di  ambil  dari kas negara.
Pendapatan  negara  yang  masuk  ke  kas negara terdiri dari unsur pajak maupun unsur non pajak.  Berdasarkan  data  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Negara  (APBN)  tahun  2010 menyebutkan  bahwa  pajak  merupakan  sumber pendapatan  negara  terbesar  di  Indonesia,  karena pajak  menopang  80%  dari  APBN. 1 Dengan demikian  pajak  memiliki  peranan  yang  penting dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional.
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  (UU) Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  menyebutkan  bahwa pengertian  pajak  yaitu  “kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapat  timbal balik  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Salah  satu  pajak  yang  memiliki  faktor pemasukan bagi negara  yang  cukup  potensiil  dan kontributif  terhadap  pendapatan  negara  jika dibandingkan  dengan  sektor  pajak  lainnya  yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak  bumi  dan  bangunan  yang  dikenakan  atas objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan yang dimiliki  atau  dimanfaatkan oleh  orang  pribadi  atau badan.  Dasar  hukum  berlakunya  PBB  yaitu  UU Nomor  12  Tahun  1985  tentang  PBB,  yang  dalam
1 Gusfahmi,  2011, Pajak  Menurut  Syariah,  Jakarta:  Rajawali Pers, hlm. 1.
perkembangannya  dirubah  dengan  UU  Nomor  12 Tahun 1994 tentang PBB.
Berdasarkan  dasar  hukum  berlakunya PBB,  maka  PBB  merupakan  pajak  pusat,  dimana hasil  penerimaan  PBB  dibagi antara  pemerintah pusat  (10%) dengan  pemerintah  daerah  (90%). 10%  yang  diterima  oleh  pemerintah  pusat kemudian  dibagi  secara  merata  kepada kabupaten/kota. Dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah (PDRD), maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah,  dimana  hasil  penerimaan  PBB  P2  100% menjadi penerimaan daerah kabupaten/kota.
Perubahan  PBB  P2  dari  pajak  pusat menjadi  pajak  daerah  tersebut,  tentunya  akan menambah penerimaan bagi daerah, karena 100% penerimaan PBB diberikan kepada daerah. Namun demikian,  bagaimana  akibat  perubahan  tersebut terhadap  daerah  tertinggal  misalnya  di  Kabupaten Situbondo  yang  selama  ini  mendapat  bagian 10% dari pemerintah pusat. Disamping itu, banyak akibat hukum  setelah  perubahan  PBB  dari  pajak  pusat menjadi  pajak  daerah,  antara  lain  adalah  tentang kewenangan  pemungutan,  perhitungan  dan  lain sebagainya.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  (metodologi  research) merupakan ilmu yang membahas tentang metode-
metode  ilmiah  dalam  menggali  kebenaran pengetahuan. 2 Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini yaitu kualitatif  dengan  jenis penelitian  dokumen  (library  research). 3 Kemudian, pendekatan  yang  digunakan  yaitu Yuridis  Empiris, artinya  penulis  melakukan  penelitian  dengan mengkaji  korelasi  antara  kaidah  hukum  dengan lingkungan hukum yang berlaku.
3. Kerangka Teori
a. Pajak dan Dasar Hukumnya
Pajak  merupakan  suatu  pungutan  paksa yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  wajib pajak,  dan  tidak  ada  kontrapretasi  langsung  atas wajib  pajak. 4 Dalam  Pasal  23  A  UUD  1945 menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur dengan  UU.  Dengan demikian,  pemungutan  pajak harus didasarkan pada UU.
b. Jenis Pajak dan Fungsi Pajak
Beberapa  jenis  pajak  berdasarkan pengelompokannya, terbagi menjadi: 5
a) Menurut  Golongan,  terdiri  dari  pajak  langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu
2 Hadari Nawawi,  1991, Metode  Penelitian  Bidang  Sosial Cetakan Ke-5,  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press, hlm. 24.
3 Masyhuri  dan  M.  Zainuddin,  2008, Metodologi  Penelitian, Bandung: Refika Aditama, hlm. 50.
4 Bohari,  2004, Pengantar  Hukum  Pajak Cetakan  Ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 19.
5 http://www.kajianpustaka.com
pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan tidak  dapat dilimpahkan  kepada  orang  lain, sedangkan  pajak  tidak  langsung,  yaitu  pajak yang  dapat  dibebankan  maupun  dilimpahkan kepada orang lain.
b) Menurut  Sifat,  terdiri  dari  pajak  subjektif  dan pajak  objektif. Pajak  subjektif  yaitu  pajak  yang didasarkan pada subjeknya, dengan memperhatikan keadaan wajib pajak,
sedangkan  pajak  objektif,  yaitu  pajak  yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.
c) Menurut  Lembaga  Pemungut,  terdiri  dari  pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut  oleh  pemerintah  pusat, sedangkan  pajak  daerah,  yaitu  pajak  yang dipungut oleh pemerintah daerah.
Mengingat  pajak  merupakan  suatu pungutan  paksa,  maka  diperlukan  adanya  fungsi pajak.  Secara  umum  fungsi  utama  pajak,  terbagi atas: 6
a) Fungsi  Anggaran  (Budgeter),  yaitu  instrumen untuk  memasukan  uang  sebanyak-banyaknya kedalam kas negara (sumber dana pemerintah) yang  digunakan  sebagai  penopang  dalam penyelenggaraan maupun aktivitas pemerintahan.
6 Tony Marsyahrul, 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 2-3.
b) Fungsi  Mengatur  (Regulerend),  yaitu  fungsi tambahan  yang  digunakan  sebagai  instrumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
c. PBB sebagai Pajak Pusat
PBB sebagai pajak pusat diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, sebagaimana telah  dirubah  dengan  UU  Nomor  12  Tahun  1994 tentang PBB. Dalam Pasal  18 ayat (1) UU Nomor 12  Tahun  1994  tentang  PBB  menentukan  bahwa hasil  penerimaan  PBB  merupakan  penerimaan negara  yang di  bagi  antara  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah.
Mengenai mekanisme  pembagian  hasil penerimaan  PBB  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor 16  Tahun  2000  tentang Pembagian  Hasil  Penerimaan  Pajak  yang menyebutkan  bahwa  10%  hasil  penerimaan  PBB untuk  pemerintah  pusat  yang  kemudian  dibagikan keseluruh  kabupaten/kota  secara  merata,  90% untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
d. PBB  sebagai  Pajak  Daerah  setelah dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 Berlakunya  UU  Nomor  28  Tahun  2009 tentang PDRD,  tentunya memberikan konsekuensi yaitu berubahnya PBB P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Dengan adanya perubahan PBB P2 menjadi pajak daerah, maka hasil penerimaan PBB P2 100% diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.
e. Otonomi Daerah
Otonomi berasal dari kata auto yang berarti sendiri, dan nomes yang berarti pemerintahan. Jadi otonomi  berarti  pemerintahan  sendiri.  Menurut Bagir  Manan,  otonomi  memiliki arti  “kemandirian” dalam  mengatur  dan  mengurus  urusan  rumah tangganya  sendiri.  Bagir  Manan  menjelaskan bahwa  otonomi  sebagai  kebebasan  dan kemandirian suatu pemerintahan yang lebih rendah dalam  mengatur  dan  mengurus  sebagian  urusan pemerintahan.  Kebebasan dan  kemandirian tersebut merupakan hakekat otonomi. 7
f. Teori Perpajakan
Beberapa  teori  dalam  pemungutan  pajak, diantaranya yaitu: 8
a) Teori  Asuransi,  yaitu pembayaran  pajak  yang disamakan dengan  pembayaran  premi,  dimana negara bertugas untuk melindunginya.
b) Teori  Kepentingan,  yaitu  negara  berhak memungut  pajak  karena  penduduk  tersebut mempunyai kepentingan pada negara.
c) Teori Bakti, yaitu pembayaran pajak dalam arti berbakti pada negara.
d) Teori  Gaya  Pikul,  yaitu  tekanan  pajak  harus sama  beratnya  untuk  setiap  orang,  dimana
7 Amin  Suprihartini, 2008, Otonomi  Daerah  dari  Masa  ke Masa, Klaten: Cempaka Putih, hlm. 3.
8 Adrian Sutedi,  2011, Hukum  Pajak,  Jakarta:  Sinar  Grafika, hlm. 23.
pembayaran  pajak  harus  dipikul  menurut  gaya pikulnya.
e) Teori Gaya Beli, yaitu teori yang menitikberatkan pada  fungsi  mengatur,  dimana  yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat.
f) Teori Pembangunan, yaitu yustifikasi pemungutan pajak terletak pada pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.
g) Teori  Pembenaran  Pajak  menurut  Pancasila 9 , yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada falsafah  negara  (Pancasila).  Pancasila mengandung  sifat  kekeluargaan  (gotong- royong)  yang  merupakan  kepribadian  bangsa Indonesia.
h) Teori  Kewajiban  Pajak  Mutlak,  yaitu pemungutan  pajak  yang  merupakan  kewajiban mutlak.
Adam  Smith  (1723-1790)  dalam  bukunya An Inquiri Into the Nature and Causes of the Wealth of  Nation menyebutkan  empat  asas  dalam pemungutan  pajak  yang  dikenal  dengan the  four maxims. Beberapa asas pemungutan pajak dalam Smith’s Canon, diantaranya yaitu: 10
a) Equity (Keadilan),  yaitu  suatu  prinsip nondiscrimination yang  menjadi  pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan negara.
9 Rochmat Soemitro,  1990, Asas  dan  Dasar  Perpajakan  1, Bandung: Eresco, hlm. 31.
10 Karmila,  2008, Mengenal  Perpajakan,  Klaten:  Cempaka Putih, hlm. 16.
b) Certainty (Kepastian), yaitu  suatu  prinsip  yang menekankan  bahwa  pemungutan  pajak  harus berdasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan  sehingga  memberikan  kepastian hukum.
c) Convenience (Kemudahan),  yaitu  suatu  yang mengharuskan  pemungutan  pajak  dilakukan dengan cara praktis dan mudah.
d) Efficiency (Efisiensi),  yaitu  suatu  prinsip  yang menghendaki  biaya  pemungutan  pajak  lebih kecil  dibandingkan  dengan  pemasukan pajaknya.

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perubahan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Setelah
Menjadi Pajak Daerah
Berlakunya UU Nomor  28  Tahun  2009 tentang  PDRD,  memberikan  konsekuensi  bahwa PBB  P2  menjadi  pajak  daerah.  Berubahnya  PBB P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah, tentunya memiliki beberapa perubahan, diantaranya yaitu:
a. Kewenangan,  yaitu  berubahnya  kewenangan pemungutan PBB  P2  dari  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah.
b. Pembagian  Hasil  PBB,  yaitu  hasil  penerimaan PBB dibagi antara pemerintah pusat (10%) dan pemerintah  daerah  (90%),  akan  tetapi  dengan berlakunya  UU  Nomor  28  Tahun  2009  tentang
PDRD  maka  hasil  penerimaan  PBB  P2  100% menjadi penerimaan daerah kabupaten/kota.
c. Cara  perhitungan,  yaitu  berubahnya  tarif  pajak dari  0,5%  menjadi  maksimal  0,3%,  dan  juga terdapat perubahan pada Nilai Jual Objek Pajak Tidak  Kena  Pajak  (NJOPTKP)  dari  8  juta menjadi 10 juta.
Berdasarkan Teori  Pembenaran  Pajak menurut  Pancasila,  maka  dengan  adanya perubahan  PBB  P2  menjadi  pajak  daerah,  sifat kekeluargaan  (gotong-royong)  yang  terkandung dalam falsafah negara Indonesia tidak sepenuhnya diterapkan.  Pudarnya  semangat  kekeluargaan (gotong-royong) mengakibatkan penerimaan antara daerah  tertinggal  dengan  daerah  maju  sangat berbeda,  sehingga  terdapat  kesenjangan  antar daerah. Padahal penerapan dan pemungutan PBB P2 diharuskan menerapkan asas gotong-royong. 2. Akibat  Perubahan  PBB  Menjadi  Pajak  Daerah Terhadap  Daerah  Tertinggal  di  Kabupaten Situbondo
Perubahan  PBB  P2  dari  pajak  pusat menjadi  pajak  daerah,  memiliki  akibat  terhadap Kabupaten Situbondo Jawa Timur sebagai daerah tertinggal.  Akibat  perubahan  PBB  P2  tersebut terdapat  pada  fungsi utama  pajak  yaitu  fungsi anggaran  dan  fungsi  mengatur.  Beberapa  analisis fungsi utama pajak dalam pengalihan kewenangan PBB  P2  menjadi  pajak  daerah  bagi  Kabupaten
Situbondo  sebagai  daerah  tertinggal,  diantaranya yaitu:
a. Fungsi Anggaran
Kebijakan  negara  dalam  UU  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  PDRD  yang  mengatur pengalihan  PBB  P2  menjadi  pajak  daerah, memenuhi  asas equity (keadilan).  Keadilan  ini dapat  dilihat  dengan  adanya  peningkatan penerimaan  PBB  P2  pada  Kabupaten  Situbondo sebagai  daerah  tertinggal  yaitu  dari  3,5  miliyar menjadi 4 miliyar.
Dengan  demikian  fungsi  anggaran  dalam pengalihan  PBB  P2  menjadi  pajak  daerah  bagi Kabupaten  Situbondo  berjalan  dengan  baik, sehingga  Kabupaten  Situbondo  sebagai  daerah tertinggal dapat meningkatkan kemandirian daerah (otonomi daerah) sesuai dengan pertimbangan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD.
b. Fungsi Mengatur
Pelaksanaan  fungsi  mengatur  pemerintah Kabupaten  Situbondo  sebagai  daerah  tertinggal, terdapat  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda) Kabupaten  Situbondo  Nomor  19  Tahun 2011 tentang  PBB  P2  yang  berlaku  mulai  Tahun  2014. Dengan  demikian  fungsi  mengatur  akibat perubahan  PBB  P2  pada  Kabupaten  Situbondo sebagai  daerah  tertinggal  berjalan  dengan  baik. Namun, dalam Pasal 2 Perda Kabupaten Situbondo Nomor  4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, klausa
PBB P2 tidak dimasukan dalam jenis pajak daerah. Padahal  pada  tahun  2014,  pengalihan  PBB  P2 Kabupaten  Situbondo  sudah  mulai  dilaksanakan, akan  tetapi  pemerintah  Kabupaten  Situbondo belum merevisi perda tersebut.

## C. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:
a. Berdasarkan  teori  pembenaran  pajak menurut Pancasila, Pengalihan PBB P2 dari pajak pusat  menjadi  pajak  daerah  yang  meliputi kewenangan,  pembagian  PBB,  dan  cara perhitungan  memudarkan  falsafah  negara Indonesia yaitu sifat kekeluargaan (gotong-royong), sehingga  mengakibatkan  penerimaan  antara daerah  tertinggal  dengan  daerah  maju  sangat berbeda,    yang  pada  akhirnya  terdapat kesenjangan antar daerah.
b. Perubahan  PBB  P2  dari  pajak  pusat menjadi  pajak  daerah  memiliki  akibat  terhadap Kabupaten Situbondo Jawa Timur sebagai daerah tertinggal,  akibat  tersebut  terdapat  pada  fungsi utama  pajak  yaitu  fungsi  anggaran  dan  fungsi mengatur.  Pada fungsi  anggaran,  memenuhi asas equity (keadilan), dimana keadilan ini dapat dilihat dari  meningkatnya  penerimaan  PBB  P2  daerah Kabupaten  Situbondo  sebagai  daerah  tertinggal.
Kemudian,  pada  fungsi  mengatur  pemerintah Kabupaten Situbondo sudah memberlakukan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang PBB P2 pada tahun 2014.  Namun,  pemerintah  Kabupaten  Situbondo tidak  menyebutkan  PBB  P2  sebagai pajak  daerah dalam  Perda  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Pajak Daerah.
2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka
terdapat beberapa saran diantaranya yaitu:
a. Pemerintah pusat diharapkan untuk memperhatikan  daerah  tertinggal,  karena dengan  adanya  perubahan  PBB  P2  dari  pajak pusat  menjadi  pajak  daerah,  mengakibatkan penerimaan  antara  daerah  tertinggal  dengan daerah  maju  cukup  berbeda.  Oleh  kerana  itu, dengan  memperhatikan  daerah  tertinggal diharapkan  dapat  meminimalisir  kesenjangan antar daerah.
b. Pemerintah  daerah,  khususnya  pemerintah daerah  Kabupaten  Situbondo  sebagai  daerah tertinggal  sebaiknya  merevisi  Perda  Nomor  4
Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah,  agar  PBB P2 dimasukan dalam klausul jenis pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ahmad,  Mukti  Fajar  Yulianto,  2000, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Arikunto,  Suharsimi,  1996, Prosedur  Penelitian
Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta.
Asikin,  Amirudin  Zaenal,  2006, Pengantar  Metode
Penelitian
Hukum, Jakarta:
PT.
RadjaGrafindo Persada.
Azwar,  Saifuddin,  1998, Metode  Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Badjrie,  Nazib  (ed),  1993, Filosofi  PBB  dalam Konteks  Keadilan  dan  Pembiayaan Pembangunan,  Jakarta:  Center  for  Fiscal and Monetary Studies.
Bohari,  2004, Pengantar  Hukum  Pajak,  Cetakan Ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Darwin,  2014, Pengelolaan  Praktis  PBB  P2, Jakarta: Mitra Wacana Media.
Diana,  Anastasia  dan  Lilis  Setiawati,  2010,
Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis, Yogyakarta: ANDI.
Gusfahmi,  2011, Pajak  Menurut  Syariah,  Jakarta: Rajawali Pers.
Karmila,  2008, Mengenal  Perpajakan,  Klaten:
Cempaka Putih.
Lutfi, Achmad, dkk, 2013, Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan  Tantangan  dan  Peluang Penguatan  Taxing  Capacity  untuk Mendorong  Daya  Saing  Daerah, Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia.
Mardiasmo,  2004, Perpajakan  (Edisi  Revisi),  Edisi ke-XII, Yogyakarta: Andi Offset.
Mardiasmo,  2011, Perpajakan,  Yogyakarta:  Andi Offset.

## Markus, Muda, 2005, Perpajakan Indonesia Suatu
Pengantar, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Marsyahrul,  Tony,  2005, Pengantar  Perpajakan,
Jakarta: PT Grasindo.
Marzuki,  Peter    Ahmad,  2008, Penelitian  Hukum,
Jakarta: Kencana Prenada Group.

## Masyhuri,  dan  M.  Zainuddin,  2008, Metodologi
Penelitian, Bandung: Refika Aditama.
Moleong,  Lexy  J.,  1990, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  Hadari,  1991, Metode  Penelitian  Bidang Sosial Cet. Ke-5, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Nurmantu, Safri, 2003 Pengantar Perpajakan Edisi ke-II, Jakarta: Granit.
Pudyatmoko, Y Sri, 2002, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: Andi.
Resmi,  Siti,  2008,Perpajakan:  Teori dan  Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
Saidi,  Muhammad  Djafar,2007,Pembaharuan Hukum  Pajak,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.

## Siahaan,  Marihot  Pahala,  2009, Pajak  Bumi  dan
Bangunan di Indonesia Teori dan Praktek, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Smith,  B.C.,  1985, Decentralization:  the  Territorial
Dimension  of  the  State,  London:  George
Allen & Unwin.
Soebechi,  Imam,  2012, Judicial  Review  Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
Soemitro,  Rochmat,    1990, Asas  dan  Dasar Perpajakan 1, Bandung: Eresco.

## Soemitro,  Rochmat,  1994, Pengantar  Singkat
Hukum Pajak, Bandung: Eresco.
Suprihartini, Amin, 2008,Otonomi Daerah dari Masa ke Masa, Klaten: Cempaka Putih.
Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji, 2012, Pajak di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika.
Utomo, St. Dwiarso, dkk, 2011, Perpajakan Aplikasi dan Terapan, Yogyakarta: ANDI.
Widodo, Widi dan Dedy Djefris, 2008, Tax Payer’s Rights  Apa  Yang  Perlu  Kita  Ketahui Tentang  Hak-Hak  Wajib  Pajak, Bandung: Alfabeta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  4 tahun 2011 tentang Pajak Derah.
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2000 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994  tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.

## WAWANCARA
Wawancara dengan Anton Sujarwo sebagai Kepala bagian  PBB  P2  Dinas  Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah
(DPPKAD) Pemerintah Kabupaten
Situbondo Jawa Timur, 2 Maret 2015.
INTERNET
https://bptsitubondo.wordpress.com.
http://kawasan.bappenas.go.id.
http://situbondokab.go.id/.
http://www.kajianpustaka.com.
http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/wp- content/uploads/2014/06/DAFTAR- DAERAH-TERTINGGAL-2014.pdf.