Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Konstruksi Participatory Rural Appraisal untuk Kesatuan Masyarakat Hukum Asli Berbasis Agama
Rifqi Ridlo Phahlevy*, Sri Budi Purwaningsih, Moh. Faizin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
* qq_levy@umsida.ac.id

## Abstract
This  study  discusses  the  renewal  of  the  Participatory  Rural  Appraisal  (PRA) concept  based  on  transcendental  values  and  its  conceptual  implications  for  empirical legal research and governance policies. PRA is a participatory rural assessment method based  on  the  assumption  that  villages  should  be  developed  from  within  through  a participatory  process.  The  objective  of  this  research  is  to  develop  an  effective  PRA concept and perspective for rural communities with a religious orientation. The research method  uses  a  qualitative  approach  through  description  and  explanation  of  legal phenomena  and  thoughts  related  to  PRA.  The  findings  indicate  that  the application  of PRA in rural assessment and empowerment requires adaptation and alignment of values to  maintain  the  existence  of  local  values  and  wisdom  that  shape  the  characteristics  of villages. The integration of the concept of syuro (an Islamic principle) into PRA will result in a concept that respects the participatory nature of PRA and the religious norms of the community. This concept ensures that village governance and development are guided by religious  and  ethical  considerations,  creating  a  more  holistic  and  culturally  sensitive approach. In conclusion, PRA adapted with transcendental values can be an effective tool in the empowerment of religious-based rural communities.

## Keywords: Participatory Rural Appraisal; Legal Pluralism; Transcendental Values

## Abstrak
Penelitian ini membahas pembaruan konsep Participatory Rural Appraisal (PRA) berbasis  nilai  transendental  dan  implikasi  konseptualnya  terhadap  penelitian  hukum empiris  serta  kebijakan  pemerintahan.  PRA  adalah  metode  pengkajian  pedesaan  yang partisipatif,  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  desa  harus  dibangun  dari  dalam  melalui proses partisipatif. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan konsep dan perspektif PRA yang efektif untuk masyarakat pedesaan dengan orientasi agama. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui deskripsi dan eksplanasi terhadap fenomena hukum dan pemikiran terkait PRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PRA dalam pengkajian dan pemberdayaan pedesaan  memerlukan adaptasi dan penyelarasan nilai  untuk  menjaga  eksistensi  nilai  lokal  dan  kearifan  yang  membentuk  karakteristik desa.  Integrasi  antara  konsep  syuro  (sebuah  prinsip  Islam)  ke  dalam  PRA,  akan menghasilkan sebuah konsep yang menghormati sifat partisipatif PRA dan norma-norma religius  komunitas.  Konsep  ini  memastikan  bahwa  tata  kelola  dan  pembangunan  desa dipandu  oleh  pertimbangan  religius  dan  etis  akan  menciptakan  pendekatan  yang  lebih holistik dan sensitif secara budaya Kesimpulannya, PRA yang diadaptasi dengan nilai- nilai  transendental  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  pemberdayaan  masyarakat pedesaan berbasis agama.
Kata  Kunci:  Participatory  Rural  Appraisal;  Pluralisme  Hukum;  Nilai Transcendental

## Pendahuluan
Perkembangan pemikiran terkait konsep demokrasi dan partisipasi bagi Indonesia, bergerak  cepat  seiring  dengan  keterbukaan  akses  informasi  yang  begitu  leluasa  pasca reformasi  (Sorik,  2019).  Hampir  keseluruhan  perkembangan  ide  demokrasi  dan partisipasi yang secara kekinian berkembang di eropa maupun belahan bumi lain, mulai pula dikembangkan di Indonesia. Dalam konteks penguatan partisipasi masyarakat sekitar ( local  communities )  dalam  proses  pembangunan  di  pedesaan,  muncullah  konsep  PRA sebagai  sebuah  pilihan  metode  dan  pendekatan  dalam  praktek  tata  pemerintahan  dan pembangunan kawasan perdesaan (Selvia et al., 2023).
PRA  dikembangkan  untuk  pertama  kalinya  di  India  pada  akhir  1980-an.  Hadir sebagai  bagian  dari  perkembangan  teknik,  pendekatan  dan  metode  dalam mengidentifikasi  dan  menghitung  potensi  lokal.  Metode  ini  menghormati  aspirasi masyarakat  setempat  dalam  membangun  diri  dan  lingkungannya.  Sebagai  teknik  dan pendekatan, PRA sejatinya telah lama dipraktikkan dan dikembangkan untuk penelitian dan  penataan  desa  di  Indonesia  (Supriatna,  2014).  PRA  digunakan  sebagai  instrumen dalam  usaha  pemberdayaan  masyarakat  perdesaan,  terutama  bagi  desa  dengan  potensi sumber daya alam hayati (pertanian dan perikanan). PRA dalam prakteknya digunakan untuk  membangun  kesadaran  masyarakat  desa  dalam  mengidentifikasi  permasalahan, menggali potensi, menemukan solusi, dan membangun langkah strategis guna mengatasi permasalahan yang ada (Sulaeman et al., 2023).
Sejak  awal  kelahiran  hingga  tahun  1990-an,  sejumlah  ilmuan  telah  banyak menelaah  dan  mengembangkan  konsep  tersebut  dalam  ranah  keilmuannya  masing- masing. Bahkan sejumlah pemerintah daerah mencoba untuk  menggunakan konsep ini sebagai  kerangka  metodikal  dan  pendekatan  bagi  beberapa  programnya.  Baik  yang bersentuhan  secara  langsung,  maupun  tidak  langsung  dengan  masyarakat  pedesaan (Departemen  Kelautan  dan  perikanan,  2006).  Terlepas  dari  kelebihan  yang  ada, kehadirannya  PRA  harus  dilihat  sebagai  produk  ilmiah  yang  lahir  dari  rahim  budaya materialism  dan  individualism.  Karenanya  karakteristik  metodologis  dan  pendekatan PRA bersifat antroposentris (Chambers, 1995b). Karakteristik tersebut berimplikasi pada parameter  nilai,  yang  secara  keseluruhan  bersandar  pada  pribadi  otonom  seseorang. Asumsi yang digunakan adalah, setiap individu memiliki otonomi atas diri dan penentuan dirinya.
Pengembangan dan penggunaan PRA di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pengkajian perlu dilakukan, mengingat perkembangannya desain PRA tidak hanya  pada  ranah  metode  dan  pendekatan.  Penggunaan  PRA  sudah  bergeser  kearah gerakan,  dengan  tujuan  akhir  adalah  perubahan  sosial  masyarakat  setempat (Agunggunanto  et  al.,  2016).  Latar  sosio-kultural  masayarakat  pedesaan  di  Indonesia merupakan  masyarakat  religius  khususnya  Islam.  Dalam  konteks  masyarakat  religius, manusia sebagai mahluk Tuhan tidak sepenuhnya otonom. Kebenaran Tuhan merupakan landasan bagi tata nilai dan kebenaran manusia. Penerapan PRA secara apa adanya tanpa proses  rekonstruksi  pada  tataran  ontologis  dan  aksiologis,  hanya  akan  mendegradasi eksistensi masyarakat desa beserta tata nilai yang ada didalamnya (Hudayana et al., 2019). Pertanyaan  mendasar  yang  menjadi  pokok  kajian  dalam  penulisan  ini  terkait  dengan harmonisasi  dan  transendensi  nilai  dalam  PRA  dengan  tata  nilai  sosial-budaya masyarakat pedesaan di Indonesia.

## Metode
Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  atau  studi  literatur  dengan  Pendekatan kualitatif  (Irwansyah, 2021) . Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang dan naskah terpublikasi yang
terkait  dengan  pengelolaan  desa  di  Indonesia  dengan  model  pendekatan  konseptual dengan analisis yang bersifat deduktif kritis. Penelitian diawali dengan inventarisasi dan paparan  permasalahan  serta  fokus  studi.  Setelah  permasalahan  didapatkan,  dilakukan telaah terhadap konsep PRA yang berkembang, serta praktek penerapannya di masyarakat tertuju. Dari deskripsi tersebut, dilakukan analisis dengan melakukan rekonstruksi konsep berbasis  konteks  sosial  budaya  dan  permasalahan  yang  hadir  pada  masyarakat  tertuju. Langkah  terakhir  adalah  menentukan  konstruksi  nilai  dan  capaian  dari  konsep  yang dikembangkan.  Penelitian  diakhiri  dengan  adanya  rekomendasi  pada  pihak  terkait  atas hasil penelitian yang dilakukan dan diperoleh kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. PRA Sebagai Metode dan Pendekatan.
Participatoric rural appraisal (PRA) dikembangkan sebagai bentuk refleksi kritis atas  pendekatan  tata  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  bersifat  Top-Down. Pendekatan itu terbukti tidak efektif dan gagal mewujudkan tujuan-tujuan pemerintahan dan  pembangunan.  Dari  aspek  paradigmatic,  juga  tidak  selaras  dengan  perkembangan konsep Hak Ecosoc (ekonomi sosial dan budaya). Konsep ini lahir sebagai bentuk sintesa atas  penerapan rural  rapid  appraisal (RRA)  dalam  berbagai  penelitian  di  berbagai Negara.  Praktek  di  India  dan  sebagian  Negara  Afrika,  memperlihatkan  efektifitas pendekatan PRA bagi kemajuan peradaban masyarakat sekitar yang diteliti.
Secara konseptual PRA dapat didefinisikan sebagai an approach and methods for learning  about  rural  life  and  conditions  from,  with  and  by  rural  people (Chambers, 1994c). Dalam pengertian luasnya dapat difahami sebagai sekumpulan pendekatan dan metode, yang mendorong masyarakat untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan  mereka,  mengenai  hidup  dan  kondisi  mereka  sendiri,  agar  mereka  dapat membuat rencana dan tindakan (Chambers, 1995a). Menilik dari dua pengertian tersebut, PRA  merupakan  metode  dan  pendekatan  partisipasi.  Lebih  tepatnya  adalah  sebuah kerangka  aksi  bagi  penyelidikan,  penggalian,  pemahaman  jati  diri,  permasalahan  dan potensi masyarakat setempat. Dalam kalimat yang sederhana PRA dapat diartikan sebagai pemahaman  kondisi  pedesaan  secara  partisipatif  (Supriatna,  2014).  Dalam  prosesnya masyarakat  diajak  berperan  serta  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di daerahnya.
Pendekatan  partisipatif  PRA  adalah  pendekatan  “kita”,  yang  menekankan kemandirian dan otonomi masyarakat desa dalam perencanaan dan aksinya. Term rural dalam  konteks  demikian  tidak  dapat  dimaknai  secara  sempit  hanya  pada  konteks masyarakat  pedesaan.  Kata  itu  harus  difahami  secara  lebih  luas,  yakni  dalam  koteks masyarakat  setempat.  Perluasan  itu  memungkinkan  penggunaan  PRA  pada  kelompok- kelompok rentan dan marginal di luar lingkup pedesaan sebagaimana yang difahami saat ini (Cavestro, 2003).
Pengembangan konsep PRA banyak dipengaruhi oleh perkembangan teori sosial kritis. Salah satunya adalah konsep pendidikan untuk  orang dewasa yang digagas oleh Paulo  Freire  (Chandra,  2010).  Perkembangan  pemikiran  dalam  bidang  antropologi terapan  pada  tahun  1980-an  juga  membawa  pengaruh  pada  pendekatan  praktikal  dan sudut  pandang  PRA.  Konstribusi  pemikiran  yang  didapatkan  dari  antropologi  terapan adalah (Chambers, 1994c) :
a. Ide  bidang  pembelajaran  dalam  PRA  bahwa  seni  yang  fleksibel  lebih  baik dibandingkan dengan pendekatan keilmuan yang ketat;
b. nilai dari tinggal di daerah adalah kesabaran dari partisipan dalam melaksanakan observasi;
c. Pentingnya tata laku, kepribadian dan pelaporan;
d. pemancara etika yang berbeda-beda; dan
e. faliditas pengetahuan teknis masyarakat adat.
Pengaruh  itu  terlihat  dari  fokus  perhatian  utama  PRA  yang  bukan  sekedar memahami, tetapi mengarah pada usaha perubahan sosial. Perubahan dilakukan melalui pengakuan atas aktifitas-aktifitas masyarakat yang bermanfaat. Pada akhirnya, kegagalan RRA dalam menghasilkan data analisis yang solid karena dimunculkan dan diekstraksi oleh  orang  luar  (peneliti  memposisikan  diri  sebagai the  outsider dari  masyarakat  yang diteliti) (Chambers, 1994a), kemudian konsep PRA dibangun dengan filosofi dan target yang berbeda (Chambers, 1994b). Beberapa prinsip yang secara substantive membentuk karakter PRA sebagai metode dan pendekatan yang bersifat tersendiri adalah: 1) Prinsip Saling  belajar  dan  berbagi  pengalaman;  2)  Keterlibatan  semua  anggota  kelompok;  3) Orang  luar  sebagai  fasilitator  dan  katalisator;  4)  Penerapan  konsep  triangulasi (multidisipliner tim PRA, variasi teknik dan keragaman narasumber); 5) Orientasi praktis dan keberlanjutan program.
Secara paradigmatic, PRA bersandar pada ide tentang otonomi individual. Setiap orang  atau  kelompok  bersifat  otonom,  berkuasa  atas  dirinya  sendiri.  Kebenaran didasarkan pada kesadaran dan nilai yang timbul pada diri kelompok, sebagai representasi dari masing-masing individu (Rosenau, 1993). Dalam hal ini, PRA meletakkan sumber kebenarannya pada sesuatu yang lahir dalam praktek kehidupan individu dan masyarakat setempat. Konsep ini menolak keberadaan nilai yang lahir diluar individu dan kelompok masyarakat.  Kebenaran  agama  diakui  jika  masuk  dan  menjadi  bagian  dalam  ruang otonomi  individu  dan  masyarakat.  Teori  dihasilkan  dan  dibangun  dari  pengalaman- pengalaman praktikal, melalui analisis dan penyimpulan induktif dari temuan di lapangan (Chambers,  1994b).  Keberadaan  agen  atau  peneliti  bukan  untuk  mencampuri  apalagi menggurui,  melainkan  belajar  dan  bekerja  bersama  sebagai  bagian  dari  mereka. Pemberdayaan  tidak  hanya  bersandar  pada  kehendak  dan  kesadaran  pribadi  dan kelompok, juga bersandar pada nilai-nilai yang dibangun oleh kelompok. Tujuan akhir yang juga berangkat dari idealitas yang hendak dicapai oleh kelompok.

## 2. Rekonstruksi Nilai: PRA sebagai kerangka kerja profetik.
Perkembangan  konsep  PRA  diatas  memperlihatkan  arah  perkembangan pemikiran sosial kontemporer, bahwa kebenaran dan ilmiah itu tidak harus obyektif dan bebas  nilai.  Dalam  konteks  keilmuan,  eksistensi  ilmu  pengetahuan  dilandasi  oleh  visi, misi  dan  kepentingan  manusia  atas  capaian  peradaban  yang  dibangunnya.  Ilmu mengiringi eksistensi berpikir setiap manusia, karena ilmu didapat melalui proses berfikir seorang  manusia.  Manusia  memegang  peran  penting  atas  eksistensi  ilmu.  Disamping sebagai pencipta ilmu, manusia lah yang menentukan nilai dan kegunaan ilmu, karenanya ilmu  tidak  pernah  bisa  bebas  nilai.  Latar  sejarah,  sosial  budaya  dan  agama  secara signifikan mempengaruhi  nilai  dalam ilmu.  Seorang dengan latar belakang keagamaan yang  memadahi  akan  melihat  ilmu  sebagai  jalan  untuk  memahami  kesejatian  dirinya, memahami dirinya dalam hubungannya dengan alam semesta. Ilmu akan menjadi jalan untuk memahami keberadaan Tuhan dan keinginanNya atas penciptaan dirinya.
Seorang ilmuan yang memahami keberadaannya secara hakiki, pasti akan dapat melihat secara jelas keberadaan Tuhan sebagai kausa prima atas diri dan alam semesta. Dalam konteks demikian, pencarian ilmu yang dilakukan oleh seorang ilmuan bukanlah dilandasi oleh keraguan atas keberadaan Tuhan dalam kehidupannya, melainkan dilandasi oleh  keyakinan  akan  keberadaan  Tuhan  dan  hasrat  untuk  mengabdikan  dirinya  pada kehendak Tuhan atas penciptaannya dan alam semesta. Seorang Ilmuan harus belajar dan merujuk pada spirit kenabian para nabi dalam membangun peradaban ummat manusia. Seorang  Nabi  adalah  contoh  sempurna  bagi  para  ilmuan  dalam  berfikir,  bersikap  dan
bekerja, bahwa seorang nabi dibekali oleh Tuhan dengan kemampuan untuk memahami memahami kehendak Tuhan dan menciptakan ilmu, dimana dengan pemahaman dan ilmu itu  Nabi  melakukan  proses  pencerdasan,  pemberdayaan  dan  pembangunan  peradaban (Asy’arie, 2016).
Seorang ilmuan atau peneliti harus meletakkan spirit kenabian dalam kerja-kerja ilmiahnya. Spirit kenabian mendorong proses ilmiah dan ilmu yang didapat untuk hadir sebagai instrumen pencerdasan dan pencerahan bagi kehidupan manusia lainnya. Kerja ilmiah  adalah  kerja  profetik.  Dari  kerja  ilmiah  seorang  ilmuan  dapat  melakukan perlawanan  atas  ketertindasan,  dan  melakukan  pencerahan  atas  kesuraman  peradaban manusia.
Latar  filosofis  PRA  sebagai  produk  pemikiran  bersifat  ethnosentris,  bersandar pada  faham  relativisme.  Kendati  demikian,  tidak  berarti  bahwa  latar  filosofis  tersebut secara simetris dan otomatis akan menghasilkan produk kebenaran yang senafas dengan latar  sosiologis  dari  PRA.  Sebagai  sebuah  metode  dan  pendekatan,  PRA  dapat  dilihat sebagai  kerangka  kerja  yang  masih  memungkinkan  untuk  direkonstruksi  sesuai  latar ideologis masing-masing ilmuan (Chambers, 1994b). Ideologi peneliti dapat dihadirkan sebagai bingkai nilai yang secara substantive akan mempengaruhi tujuan PRA (kesadaran dan  aksi).  Disamping  sebagai  fasilitator,  PRA  memungkinkan  seorang  peneliti  hadir sebagai katalisator dan bahkan pengarah forum yang menentukan tujuan akhir dari forum.
Kesadaran  bahwa  ilmu  tidak  bebas  nilai  dan  tidak  bebas  kepentingan, menempatkan nilai dan idealitas menjadi faktor yang penting dalam PRA. Penghormatan terhadap  keberagaman  individu  dan  kelompok  dapat  disikapi  sebagai  jalan  untuk menghadirkan  nilai-nilai  transendental  bagi  penentuan  diri.  Hal  itu  juga  berguna  bagi penemuan  bentuk  ideal  komunitas  melalui  PRA,  karena  pada  asalnya,  konstruksi masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  religious.  Didalamnya  sudah  terbangun kesadaran  akan  eksistensi  ketuhanan  dalam  setiap  gerak  kehidupan  mereka. Pembangunan  konsep  PRA  dalam  konteks  Indonesia  harus  mampu  merestrukrisasi pluralisme yang  menjadi  nilai  anutan  PRA  dalam  konteks  pluralitas  keberagamaan bangsa Indonesia. Karenanya dimensi ethnosentrisme yang meletakkan manusia sebagai poros yang terpisah dari eksistensi Tuhan harus dilepaskan. Pembebasan nilai pluralism dan  relatifisme  dari  bingkai  ethnosentrisme  secara  metodologis  juga  harus  dilakukan. Salah  satu  caranya  adalah  dengan  tidak  memutus  peran-peran  struktural  dan  kultural keagamaan dalam proses pelaksanaan PRA.
Paparan sebelumnya memperlihatkan bahwa masyarakat desa di Indonesia masih meyakini dan meletakkan agama sebagai landasan nilai keadabannya. Kendati demikian, nilai-nilai  agama  itu  perlahan  mulai  teralienasi  dari  tata  kelola  desa  dan  kehidupan masyarakatnya. Dalam kondisi itu, adopsi dan implementasi konsep PRA harus dimulai dari singkronisasi tata nilai yang menjadi landasan bagi bangunan konseptual pengelolaan desa.  Konsep  PRA  harus  diterjemahkan  dalam  perspektif  religiosentris,  dengan mempertimbangkan  kondisi  sosial,  politik,  dan  budaya  demokrasi  masyarakat  desa. Eksistensi Pancasila  (Rosadi, 2010), ajaran agama, serta nilai-nilai budaya yang masih hidup  ditengah-tengah  masyarakat,  harus  diletakkan  sebagai  dasar  untuk  menentukan orientasi dan kerangka kerja demokrasi partisipatoris yang akan diwujudkan untuk desa. Tidak seperti konsep partisipatoris yang saat ini lebih menekankan pada aspek prosedural, dengan  membebaskan  masyarakat  sepenuhnya  dalam  proses  itu.  Aplikasi  PRA  dalam skema  pengelolaan  desa  harus  dibingkai  dengan  spirit,  nilai  dan  ajaran  agama  sebagai panduan  implementatifnya.  Dalam  konteks  ini  Islam  sebagai  memiliki  kelengkapan konseptual  melalui  konsep  syuro,  yang  secara  esensial  memiliki  kedekatan  konseptual dengan  PRA  (Muntoha  &  Darmoko,  2017).  Terlebih,  konsep  syuro  sejatinya  sudah familier dengan tata kehidupan masyarakat desa.
Kolaborasi  antara  konsep  PRA  dan  syuro  dalam  pengelolaan  desa  dan masyarakatnya dapat  dilihat sebagai  bentuk  ideal dari konsep demokrasi  partisipatoris. Disatu sisi syuro menjadi kerangka berhukum yang meletakkan kebenaran bukan semata pada  adanya  kesepakatan  dan  kesepahaman,  melainkan  disandarkan  pada  aspek  ajaran agama (Az-Zuhaili, 2011), disisi lain PRA menjadi kerangka kerja partisipasi dan skema pemberdayaan  yang  meletakkan  masyarakat  sebagai  subyek  sekaligus  sasaran  utama pembangunan  dan  pemberdayaan  itu.  Penggunaan  agama  sebagai  landasan  nilai  dan kerangka  berhukum,  mempertimbangkan  realitas  obyektif  pedesaan  hari  ini  yang sebagian besarnya telah kehilangan identitas keasliannya, sehingga pada tataran praktis sejatinya konsep permusyawaratan dan rembug desa yang dipaksakan berjalan oleh UU No. 6 Tahun 2014, secara historis adalah sesuatu yang baru. Adapun agama (khususnya islam) dan ajarannya telah hidup dan membersamai kehidupan masyarakat desa, bahkan untuk beberapa daerah telah mentradisi.
Konsep  syuro  menghendaki  semua  urusan  ditangani  oleh  ahlinya,  sehingga konsep permusyawaratan adalah antara anggota masyarakat yang ahli atas permasalahan yang  dihadapi  saat  itu  (Az-Zuhaili,  2011).  Pola  syuro  ini  mengandaikan  komposisi perwakilan  warga  yang  terlibat  dalam  permusyawaratan  desa  berada  pada  posisi  yang dinamis  serta  fleksibel,  tidak  selamanya  tetap  pada  orang-orang  tertentu  yang  dipilih masuk kedalam BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Secara sistemik, skema tersebut juga  lebih  bisa  menjamin  kualitas  hasil  permusyawaratan,  serta  mengurangi  potensi persekongkolan antar elite yang ditunjuk. Konsep demokrasi partisipatoris yang disusun berdasarkan  elaborasi  konseptual  antara  PRA  dan  syuro,  dapat  gambarkan  sebagai berikut:
Gambar 1. Konsep PRA dan Syuro
Dari gambar 1 tersebut dapat dilihat bagaimana konstruksi demokrasi partisipatif dibangun dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa. Implementasi konsep PRA lebih banyak  diletakkan  dalam  skema  pemetaan  potensi  desa,  perencanaan  dan  penentuan pioritas  yang  nantinya  disusun  dalam  satu  draft  untuk  dimasukkan  dalam musyawarah desa. Kerja pemetaan dan perencanaan inilah yang dilakukan dengan memusatkan pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat desa. Adapun Syuro menempati porsi sebagai kerangka  kerja  bagi  berjalannya  permusyawaratan  desa  dan  pembuatan  keputusan  atas
PRA (Participative
Rural Appraisal)
Syuro Tata Kelola Desa (masyarakat, pemerintahan dan sumber daya) Kerangka kerja pemetaan,perencanaan, dan penentuan prioritas Kerangka kerja permusyawaratan dan keputusan desa Pelaksanaan dan pengelolaan Capaian dan Evaluasi
permasalahan  yang  dihadapkan  dalam  musyawarah  desa.  Mekanisme  syuro memungkinkan  adanya  koreksi  dan  pembimbingan  arah  dari  proses  perencanaan  yang telah  dilakukan  sebelumnya,  agar  senantiasa  selaras  dengan  tata  nilai  yang  diakui  dan dianut bersama.
Singkronisasi  dan harmonisasi konsep syuro dan PRA dalam pengelolaan desa, disatu sisi memungkinkan masyarakat desa leluasa mengembangkan diri dan konstruksi demokrasinya,  disisi  lain  ada  jaminan  bahwa  substansi  dan  arah  pengembangan demokrasi desa dilakukan sesuai dengan cita kebangsaan yang disepakati bersama dalam konstitusi. Cita kebangsaan indonesia sebagaimana tercantum dalam naskah pembukaan UUD RI 1945, adalah terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata berdasarkan nilai ketuhanan  dan  kemanusiaan  dalam  bingkai  persatuan  dan  kesatuan.  Demokrasi partisipatoris  yang  dibingkai  oleh  nilai-nilai  agama  dan  Pancasila  adalah  solusi  bagi problem  demokrasi  di  pedesaan  Indonesia  secara  substansial  dan  esensial  kehilangan makna  dan  arahnya.  Konsep  tersebut  memungkinkan  adanya  revitalisasi  adat-istiadat dalam tata kelola desa dan masyarakatnya.
Revitalisasi  desa  sebagai  masyarakat  hukum  asli  tidak  bisa  dilakukan  dengan mengembalikan desa pada konteks historisitas masa lalunya. Revitalisasi disatu sisi harus melihat  aspek  nilai  dan  budaya  yang  membentuk  dan  membersamainya.  Disisi  lain revitalisasi  juga  harus  mempertimbangkan  tuntutan  fungsional  dan  perubahan  relasi sosial yang terjadi dalam masyarakat (Antonius et al., 2024).

## 3. Praktek PRA dalam Tata Kelola (Pembangunan) Pedesaan Di Indonesia.
Bergulirnya reformasi di Indonesia mengemban misi utama berupa demokratisasi tata kelola pemerintahan, pengarusutamaan HAM dan perwujudan pemerintahan bersih dan bebas KKN. Reformasi secara sistemis membawa perubahan mendasar pada aspek tata kelola pemerintahan, terutama dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah (Purwaningsih et al., 2023). Demokratisasi pemerintahan diterjemahkan dalam  bentuk  pembalikan  simpul  kekuasaan  dan  manajemen  pemerintahan  dari sentralisasi dan paradigma top-down di era Orde baru, menjadi desentralisasi dan otonomi daerah  dengan  paradigma  bottom  up.  Praktek  desentralisasi  yang  selama  ini  dibatasi untuk  urusan-urusan  administrative,  dalam  perkembangannya  diperkuat  dan  diperluas pada  hampir  keseluruhan  urusan  rumah  tangga  daerah,  termasuk  manajerial pembangunan  daerah,  sumber  daya  manusia,  potensi  dan  sumber  daya  alam  serta keuangan daerah.
Demokratisasi  juga  berdampak  pada  pemaknaan  konsep  negara  kesatuan  yang lebih fleksibel. Fleksibilitas itu ditandai dengan lahirnya konsep daerah otonomi khusus, daerah istimewa berbasis nilai budaya dan agama di Indonesia, dan konsep otonomi desa berbasis  keaslian  budaya  dan  adat  istiadat.  Issue  otonomi  desa  kemudian  berkembang lebih  dinamis  dibanding  dua  issue  sebelumnya,  mengingat  basis  terbesar  masyarakat Indonesia  berada  di  wilayah  pedesaan,  sementara  tingkat  prosentase  penduduk  miskin Indonesia  berada  di  pedesaan  berdasarkan  Data  Badan  Pusat  Statistik  Tahun  2018 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 10,14 juta atau 7,02%, sedangkan  penduduk  miskin  di  pedesaan  sebesar  15,81  juta  atau  13,20%.  Selama  era reformasi  terjadi  perubahan paradigmatic dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa,  dari awalnya  bersifat  monokultural  melalui  penyeragaman  bentuk,  susunan  dan  corak  tata pemerintahan  desa  menjadi  bersifat  multikultural  dengan  membuka  ruang  bagi keberagaman desa berdasarkan identitas aslinya (Phahlevy & Multazam, 2018).
Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan desa dilakukan sebagai bagian dari usaha penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, dengan meletakkan masyarakat desa sebagai subyek
dan  fokus  utamanya.  Perubahan  paradigmatic  tersebut  terlihat  jelas  dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menggantikan substansi pengaturan desa  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004  tetang  Pemerintahan  Daerah  beserta  aturan pelaksananya.  Pembaruan  Tata  kelola  desa  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  dapat  dilihat pada  beberapa  aspek  berikut: pertama ,  pengunggahan  asas  rekognisi  dan  asas subsidiaritas  sebagai  asas  pengaturan  desa,  secara  sistemik  memberi  dasar  untuk mengembangkan  modal  sosial  dan  adat-istiadat  yang  ada  di  desa  sebagai  kerangka pengelolaan  desa  dengan  orientasi  pada  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  desa (masyarakat  sebagai  subyek). Kedua ,  perubahan  kedudukan  desa  dari organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota semata, menjadi pemerintahan  masyarakat  yang  disatu  sisi  merupakan  unsur  pemerintahan  yang berwenang  mengatur  urusan  pemerintahannya  sendiri,  di  sisi  lain  merupakan  kesatuan masyarakat hukum asli. Dalam kedudukan ini negara melihat otonomi desa tidak sekedar mandat  dan delegasi  yang diberikan struktur pemerintahan negara, tetapi  lebih  sebagai bentuk identitas politik, sosial dan budaya desa itu sendiri (Eko, 2015).
Ketiga ,  desa  tidak  lagi  hanya  difungsikan  sebagai  tempat  pelaksanaan  program pemerintah, tetapi lebih dari itu desa dinaikkan fungsinya sebagai ruang publik. Dalam konteks  ini  desa  berfungsi  sebagai  arena  bagi  masyarakat  desa  untuk  secara  mandiri menyelenggarakan urusannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Mereka tidak lagi sekedar sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai  subyek  pemilik  program  itu  sendiri. Keempat terkait  model  pembangunan, dimana pola pembangunan tidak lagi meletakkan desa sebagai pihak yang dikendalikan oleh  pembangunan  (government/community  diriven  development),  melainkan  desa sebagai pemegang kendali pembangunan, keseluruhan aspek pembangunan di desa harus didasarkan oleh kebutuhan dan kepentingan desa (Eko, 2015).
Menilik  pada  perubahan  konsep  tata  kelola  desa  yang  diusung  dalam  undang- undang desa, beberapa bagiannya, terutama yang berkaitan dengan bangunan prosedural kemasyarakatan banyak mengacu pada konsep yang dikembangkan dalam PRA. Secara garis besar PRA memiliki siklus pendekatan sebagai berikut (Supriatna, 2014):
a. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi wilayah pedesaan secara umum;
b. Perumusan masalah dan penetapan prioritas masalah;
c. Identifikasi alternatif pemecahan masalah;
d. Pemilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia;
e. Perencanaan penerapan gagasan;
f. Penyajian rencana kegiatan guna mendapatkan masukan dan penyempurnaan di tingkat yang lebih besar; 7) Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat;
g. Pemantauan dan pengarahan;  dan
h. Evaluasi dan rencana tindak lanjut
Salah  satu  yang  sangat  terlihat  adalah  skema  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan  di  desa  yang  diawali  dengan  proses  musyawarah  perencanaan pembangunan  (Musrenbang).  Penggunaan  asas  rekognisi  (penghormatan)  dan subsidiaritas  (penetapan  kewenangan  skala  local)  menuntut  masyarakat  dan  struktur sosial  yang  ada  untuk  menjalankan  rencana  aksinya  secara  mandiri  sejak  awal. Pemaknaan  terhadap  kedua  prinsip  tersebut  secara  konseptual  selaras  dan  bertalian dengan Prinsip Saling belajar dan berbagi pengalaman, serta Prinsip Keterlibatan semua anggota kelompok yang terdapat dalam PRA. Bahwa penetapan kewenangan desa harus didasarkan  pada  kapasitas  desa,  yang  disepakati  bersama  oleh  semua  stakeholder  desa melalui proses  deliberasi dalam forum  permusyawaratan desa. Ketentuan Pasal  11 UU
No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa keputusan strategis ditingkat desa, terkait dengan tata  kelola  desa  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  warga  desa  yang  ditetapkan  dalam permusyawaratan desa.
Pada  aspek  metodologis,  akomodasi  PRA  dalam  undang-undang  desa  terlihat pada  skema  pembangunan  desa  dan  kawasan  perdesaan  yang  mensyaratkan  adanya perencanaan  secara  tersistematis  untuk  jangka  menengah  dan  jangka  pendek,  dengan meletakkan masyarakat desa sebagai figure sentral didalamnya. Akomodasi PRA sebagai sebuah metode sekurangnya dapat dilihat dalam dua urusan pemerintahan desa, pertama dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa melalui pendirian Badan Usaham Milik Desa (BUM Desa), yakni terkait dengan mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUM Desa  yang  mensyaratkan  adanya  penggalian  dan  perhitungan  modal  dan  potensi  yang dimiliki oleh desa. Data yang diperoleh dari proses penggalian dan perhitungan potensi ekonomi desa dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan arah pembentukan BUM Desa.  Mekanisme  perolehan  data  dilakukan  melalui  proses  membangun  kesadaran reflektif  didalam  diri  warga  atas  potensi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dan  desanya, dimana peran pemerintah adalah sebagai fasilitator yang mengakomodasi setiap masukan dan aspirasi dari warga.
Kedua terkait permusyawaratan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Setiap proses pembangunan desa harus diawali dengan prakarsa dan dorongan  aspirasi  dari  masyarakat  atau  stakeholder  desa.  Perubahan  kedudukan  desa sebagai local self government pola pembangunan di desa bergantung pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan stake holder desa sendiri, adapun struktur pemerintahan diatas desa hanya berkedudukan sebagai fasilitator dan akomodator bagi prakarsa dan aspirasi yang ada (Eko, 2015). Materi yang dibahas dalam permusyawaratan desa bersumber dari dokumen risalah diskusi kelompok terfokus yang dilakukan oleh warga, dengan tujuan untuk menggali kebutuhan dan keinginan warga terhadap wajah desa dan lingkunganya kedepan.  dalam  permusyawaratan  desa,  seluruh  elemen  masyarakat  dilibatkan  dengan membuka  kemungkinan  bagi  adanya  kepesertaan  pribadi  warga  (yang  merasa kepentingan  dan  kebutuhannya  tidak  terwakili)  secara  langsung  dalam  forum  tersebut. Keputusan diambil secara deliberative , mengedepankan kesepakatan dan kesepahaman bersama sebagai komunitas warga terhadap apa yang seharusnya menjadi perhatian dan fokus bersama. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak merupakan pilihan terakhir yang berusaha diminimalisir.
Secara konseptual, model pengelolaan desa yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia  melalui  UU  No.  32  Tahun  2004  dan  UU  No.  6  Tahun  2014  beserta  aturan pelaksananya  sudah  mengadopsi  konsep  PRA,  bahkan  untuk  beberapa  kerangka  kerja penguatan  kapasitas  desa  baik  filosofi  maupun  tahapan  teknisnya  telah  mengacu  pada PRA.  Dari  aspek  ini,  dapat  dikatakan  kebijakan  pengelolaan  Desa  telah  memberi perspektif yang benar dalam rangka demokratisasi tata kelola desa dan masyarakatnya. Kendatipun pemerintah telah mengadopsi PRA dalam kebijakannya, namun filosofi yang dikembangkan  untuk  pelaksanaan  tata  kelola  masih  mengacu  pada  falsafah  negara kesatuan Pancasila, yang meletakkan struktur kepemerintahan desa dan produk hukum yang menjadi dasar pengelolaan desa dalam satu hierarkhi sistem pemerintahan negara dan sistem perundang-undangan negara. dalam konteks ini negara memberi keleluasaan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan desa dan masyarakatnya sendiri, namun disisi lain, negara juga memiliki kewenangan melakukan koreksi terhadap pengaturan dan pengelolaan yang dilakukan oleh desa. Dalam konteks ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kerangka filosofis untuk menilai kualitas dan progresifitas tata kelola desa yang dilakukan oleh masyarakat desa.
Di  dalam  konsep  negara  hukum,  keseluruhan  aspek  pengaturan  dalam  negara harus mengacu dan selaras dengan konstitusi dan tata nilai didalamnya. Prinsip supremasi hukum adalah kata kunci bagi tertib kehidupan bernegara yang desa berada didalamnya. Adapun  demokrasi  dan  partisipasi  adalah  kerangka  kerja  yang  digunakan  untuk memastikan  bahwa  hukum  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  dan  kehendak  bersama rakyat,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  wakil-wakilnya.  Pengelolaan  desa berdasarkan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  tidak  menjadikan  desa  berdiri  sebagai institusi  yang  independent  diahadapan  negara,  mereka  pada  posisi  otonom  terhadap urusan-urusan masyarakat desa yang secara kualitatif diserahkan pengaturannya kepada mereka, itupun selama tidak bertentangan dengan kebijakan diatasnya, ketertiban umum (kepentingan  negara  yang  lebih  luas)  dan  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  dan kesejahteraan masyarakat desa.
Penerapan  konsep  tata  kelola  desa  berbasis  otonomi  asli,  serta  tata  kerja perencanaan dan pembangunan desa berbasis PRA melalui PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa  dan  UU  No.  6  Tahun  2016,  ternyata  tidak  serta  merta  memperbaiki  kondisi masyarakat  desa  dan  kinerja  pemerintahan  desa.  Statistik  BPS  yang  memperlihatkan penurunan angka kemiskinan di pedesaan sebesar 8% di periode 2016-2018, tidak dapat dijadikan dasar keberhasilan kebijakan yang ada, karena dari data di laporan yang sama, tercatat terjadi penurunan rerata pendapatan petani dan buruh bangunan yang didominasi warga  desa  sebesar  3%.  Permasalahan  baru  juga  muncul  terkait  orientasi  dan  arah pembangunan desa yang kurang tepat sasaran, padahal sudah melalui mekanisme yang bersifat  partisipatif.  Hanya  sedikit  desa  yang  mampu  mendayagunakan  besarnya limpahan  dana  (10%  dari  APBN  dan  APBD)  untuk  penguatan  kapasitasnya. Permasalahan  ini  muncul  karena  sebagian  besar  pembangunan  di  pedesaan  dilakukan tanpa adanya prioritas, padahal ketersediaan dana yang ada setiap tahun anggaran tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan desa (Yus, 2018). Penyebab lainnya adalah karena iklim politik desa pasca reformasi yang ternyata semakin kolutif, terlihat dari tingginya tingkat korupsi di pedesaan yang dilakukan secara berjamaah (Ikhsanudin, 2019).
Mencermati  fenomena  yang  terjadi  selama  penyelenggaraan  tata  kelola  desa dengan  sistem  yang  baru  ini,  terdapat  permasalahan  konseptual  dan  kontekstual  yang secara  sistemis  dan  sistematis  berpengaruh  pada  rencahnya  capaian  pengelolaan  desa. Pertama problem konseptual, mengingat rumusan teks undang-undang dan sistem yang terbangun darinya lahir sebagai bagian dari proses pergulatan pemikiran dan kepentingan yang berkembang seiring dengan pergulatan politik menjelang Pemilu. Kondisi tersebut berbuntut pada Tarik ulur kepentingan politik dan penguasaan ekonomi dalam konstruksi tata  kelola  desa,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  kerangka  kerja  pembangunan  desa, pendaya  gunaan  asset  dan  keuangan  desa,  serta  pengelolaan  sumber  daya  potensial  di lingkup pedesaan. Tidak ada yang salah dari adopsi konsep PRA kedalam konstruksi tata kelola  desa  yang  ada  pada  undang-undang,  jika  PRA  didudukkan  sebagai  spirit  dan kerangka  kerja  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  desa,  untuk  mengurus  desa  beserta sumber dayanya secara lebih professional dan demokratis. Adopsi menjadi bermasalah ketika menyentuh aspek prosedural dan teknis penyelenggaraan, yang sejatinya menjadi arena  terbuka  bagi  masyarakat  desa  untuk  mengaturnya,  sesuai  kebutuhan  dan permasalahan faktual yang dihadapi (Sulaeman et al., 2023).
Demokratisasi  harusnya  menjadi  spirit  untuk  menghormati  keragaman  mekanis yang  ada  pada  budaya  desa,  bukan  menyeragamkannya  dengan  alasan  demokratisasi, efektifitas  dan  efisiensi.  Kasus  yang  terjadi  dengan  pengaturan  desa  dalam  UU  No.  6 Tahun 2014 adalah adanya pemaksaan model demokrasi partisipatif tertentu pada desa. Model pengelolaan melalui mekanisme partisipatoris yang dirancang oleh kedua produk
hukum tersbut dianggap yang terbaik untuk masa depan demokrasi desa, padahal untuk banyak kasus model tersebut sejatinya tidak lagi cocok dengan kondisi masyarakat desa yang  konstruksi  nilainya  sudah  benar-benar  berubah  (Phahlevy,  2016).  Perlu  difahami bahwa  pengelolaan  desa  ala  orde  baru  telah  meruntuhkan,  bahkan  menghapus karakteristik  asli  sebagian  besar  desa  yang  ada  (Antlov,  2003).  Demokrasi  di  desa bergeser begitu jauh kearah pragmatisme yang transaksionalistik, Pragmatism demokrasi desa  tumbuh  berkembang  seiring  dengan  masifnya  politik  uang  dalam  pelaksanaan demokrasi  dan  tata  kelola  pemerintahan  desa.  Penelitian  atas  fenomena  politik  uang dalam pemilihan kepala desa memberi gambaran bahwa politik uang digunakan sebagai langkah untuk memenangkan pertarungan politik guna menduduki jabatan Kepala Desa; Praktek  politik  uang  secara  procedural  meningkatkan  partisipasi  politik  warga,  namun secara  substansial  merusak  budaya  demokrasi  desa,  karena  dalam  jangka  panjang partisipasi  diukur  dengan  potensi  keuntungan  finansial  yang  secara  lansung  didapat (Halili,  2009).  Konsep  permusyawaratan  yang  mengandaikan  model  demokrasi deliberative ala Habermas, dalam prakteknya hanya berlaku untuk sebagian kecil desa, atau mungkin untuk desa yang selama ini menjadi binaan organisasi civil society (CSO). Permusyawaratan desa dalam banyak kasus di sebagian besar desa difungsikan sebagai instrument legitimasi kepentingan kelompok dominan yang ada di desa. Dalam konteks ini,  perencanaan  pembangunan  dimaknai  sebagai  proses  permufakatan  kepentingan kelompok  dominan  untuk  memanfaatkan  keuangan  desa  guna  kepentingan  dan keberlanjutan dominasi mereka  (Hardiman, 2009).
Kedua permasalahan kontekstual. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa konsepsi yang dikembangkan memiliki cacat pada tataran nilai dan asumsi dasar tentang kondisi dan orientasi masyarakat dimana konsep itu nantinya akan diterapkan. Konsep tata kelola desa dan masyarakatnya dalam UU No. 6 Tahun 2014, dibangun dengan optimisme tinggi terkait  kapasitas  dan  modal  sosial  masyarakat  desa  dalam  menjalankan  demokrasi partisipatif. Pembuat undang-undang desa ini terlalu optimis sehingga menyederhanakan permasalahan desa pada aspek keterbatasan pendanaan dan kewenangan, padahal modal sosial  masyarakat  desa  seperti  halnya  keragaman  adat,  komunikasi  berbasis  budaya (kekeluargaan  dan  kegotongroyongan),  yang  menjadi  dasar  bagi  bangunan  demokrasi desa sejatinya telah terkikis hampir habis. Demokratisasi desa harusnya bukan sekedar menghadirkan  formalitas  demokrasi  melalui  penataan  tahapan  pengelolaan  desa  yang menjamin partisipasi masyarakat. Desa sejatinya telah mengenal demokrasi semcam itu, namun  formalitas  demokrasi  itu  ternyata  tidak  mensejahterakan  dan  memanusiakan mereka,  karena  yang  terjadi  adalah  pembusukan  demokrasi  melalui  praktek  hegemoni dan dominasi oleh elite di dalam maupun di luar desa.
Dari dokumen naskah akademik dan pembahasan UU No. 6 Tahun 2014, terlihat bahwa pertimbangan bagi perubahan kedudukan desa, serta perumusan konsep tata kelola desa dan sumber daya yang ada di dalamnya lebih banyak disandarkan atas proyeksi desa ideal mengacu pada konsep keaslian desa, yang sejatinya sudah sumir dan samar untuk dicari  realitasnya.  Adopsi  PRA  harusnya  dibarengi  dengan  perspektif  yang  tepat  atas konstruksi sosial masyarakat pedesaan yang berkembang saat ini, sehingga adopsi PRA dalam  kerangka  demokratisasi  desa  dapat  seutuhnya  berjalan  sesuai  tujuan.  Fenomena tata kelola pemerintahan, pembangunan dan keuangan desa yang korup, serta demokrasi desa  yang  membusuk  dan  transaksional  terbukti  lahir  dari  skema  permufakatan  para stakeholder desa. Hal itu dapat dilihat sebagai bentuk kegagalan dari konsep demokrasi partisipatoris dalam UU No. 6 Tahun 2014, dimana PRA yang menjelma dalam konsep permusyawaratan  desa,  ternyata  lebih  dimaknai  sebagai  instrument  legitimasi  bagi dominasi dan hegemoni sebagian kelompok, yang didukung oleh pemilik modal.

## Kesimpulan
PRA  sebagai  produk  dan  metode  ilmiah  yang  secara  konseptual  hadir  sebagai bentuk perlawanan terhadap modernism, dengan mengunggah nilai-nilai postmodernisme, masih memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam  konteks  keindonesiaan,  konsep  PRA  memerlukan  rekonstruksi  pada  tataran filosofis dan nilai, mengingat latar filosofis PRA kurang sesuai dengan konstruksi sosio- cultural  masyarakat  Indonesia.  salah  satu  alternative  yang  menarik  adalah  melakukan transendensi nilai dalam PRA, yakni dengan merubah basis nilai PRA dari antroposentris ke religiosentris. Implementasi konsep PRA sebagai metode dan pendekatan terjadi pada konsep pengelolaan desa di Indonesia pasca bergulirnya reformasi. Pasca reformasi, Tata kelola desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014 mengadopsi konsep PRA, dengan menekankan pentingnya partisipasi dan inisiasi masyarakat dalam setiap  proses  pengurusan  desa.  Namun,  karena  adopsi  dilakukan  tanpa  proses singkronisasi dan harmonisasi ditingkatan nilai, maka capaian dan sasaran dari pengenaan konsep tidak maksimal.

## Daftar Pustaka
Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E.  W.,  &  Darwanto,  D.  (2016).
Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (1).
Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development In Indonesia: The New Democratic  Framework. Bulletin  Of  Indonesian  Economic  Studies , 39 (2),  193– 214.
Antonius, A., Nikodimus, N., Redin, R., Salim, K. A., Kaja, K., Mangardi, M., Paulus, P., Marjun, A., Kurnianto, A. A., & Setiawan, H. (2024). Strategi Pengembangan Desa di Daerah Perbatasan Berdasarkan Potensi Pertanian Lokal: Studi Kasus di Desa  Nanga  Bayan,  Kabupaten  Sintang  Sebagai  Daerah  Perbatasan  Indonesia- Malaysia. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 7 (2)
Asy’arie,  M.  (2016). Filsafat  Ilmu:  Integrasi  dan  Transendensi (1st  ed.).  Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu 8 (10th ed.). Jakarta: Darul Fikr. Cavestro, L. (2003). P.R.A. - Participatory Rural Appraisal Concepts Methodologies and Techniques (p. 3). Diparteminto Territorio e Sistemi Agro-Forestali. Chambers,  R.  (1994a).  Participatory  Rural  Appraisal  (PRA):  Analysis  of  Experience. World Development , 22 (9), 1253–1268.
Chambers, R. (1994b). Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm. World Development , 22 (10), 1437–1454.
Chambers, R. (1994c). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. World Development , 22 (7), 953–969. Chambers,  R.  (1995a). Participatory  Rural  Appraisal .  Brighton: IDS  University  of Sussex.
Chambers,  R.  (1995b).  Rural  Appraisal:  Rapid,  Relaxed  and  Participatory.  In  A. Mukherjee  (Ed.), Participatory  Rural  Appraisal,  Method  and  Applications  In Rural Planing (1st ed.). Uttar Prades: Vikas Publishing House PVT Ltd. Chandra,  G.  (2010,  May).  Participatory  Rural  Appraisal. Central  Inland  Fisheries Research Institute , 286–302.
Departemen Kelautan dan perikanan, D. K. dan P.-P. K. (2006). Panduan Pengambilan Data  dengan  Metode  Rapid  Rural  Appraisal  (RRA)  dan  Participatory  Rural Appraisal (PRA) (Vol. 2). Jakarta: PT. Bina Marina Nusantara.
Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa (1st ed.). Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halili.  (2009).  Praktik  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa:  Studi  di  Desa Pekandangan  Barat  Bluto  Sumenep  Madura. Jurnal  Humaniora  (Lemlit  UNY) , 14 (2), 99–112. Hardiman, F. B. (2009). Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik  dalam  Teori  Diskursus  Jurgen  Habermas (Priotomo,  Ed.;  7th  ed.). Yogyakarta: Kanisius.
Hudayana, B., Kutanegara, P. made, Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M.  D.  F.,  Sushartami,  W.,  &  Yusuf,  M.  (2019).  Participatory  Rural  Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 2 (2)
Ikhsanudin,  A.  (2019,  April  28).  ICW:  158  Perangkat  Desa  Terkena  Kasus  Korupsi. DetikNews .
Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel (Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Muntoha,  &  Darmoko,  P.  D.  (2017).  Pergeseran  Demokrasi  Pancasila  ke  Demokrasi Liberal  (Praktik  Ketatanegaraan  RI  Pasca  Reformasi). Jurnal  Madaniyah , 7 (2), 454–372.
Phahlevy,  R.  R.  (2016).  Pergeseran  Kebijakan  Tata  Pemerintahan  Desa  Di  Kabupaten Sidoarjo Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014. Kosmik Hukum , 16 (1), 42–63. Phahlevy, R. R., & Multazam, M. T. (2018). The Shifting of Village Autonomy Concept In Indonesia. Opcion , 34 (85).
Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., Mursyidah, L., Faizin, M., Fatthurahman, M. A.,
& Siswapranata, F. Z. (2023). Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 6 (4), Article 4. Rosadi, O. (2010). Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Dinamika Hukum , 10 (3), 282–290. Rosenau, P. M. (1993). Post-Modernism and the Social Sciences: Insights, Inroads, and Intrusions . New Jersey: Princeton University Press.
Selvia, S. I., Bakti, L. A. A., Farisi, H. S. A., Salsabil, H. A., Jasrodi, Dwiyanti, N. S., Shakila,  N.  A.,  &  Mukminah.  (2023).  Penerapan  Metode  Participatory  Rural Appraisal  (PRA)  dalam  Rangka  Pengembangan  Agrowisata  Desa  Kebon  Ayu. Jurnal Siar Ilmuwan Tani , 4 (2)
Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1)
Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan  Participatory  Rural  Appraisal  (PRA). Jurnal  Literasi  Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat , 2 (2)
Supriatna, A. (2014). Relevansi Metode Participatory Rural Appraisal Dalam Mendukung
Implementasi Undang-undang Pemerintahan Desa. Jurnal Lingkar Widyaisywara , 1 (1), 39–45.
Yus. (2018, April 4). Dana Desa Belum Berdampak. Suara Pembaruan , 13.