## Profil Pengelolaan dan Ketersediaan Obat Anti Diabetes Oral di Puskesmas
Abdul Rahem*
Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga, Surabaya
*Corresponding author: abdulrahem@ff.unair.ac.id

## Abstract
Background :  The  availability  of  medicine  at  Primary  Healthcare  Center  (puskesmas)  is  vital  in  ensuring rational  use  of  medicine  and  improving  public  trust  towards  health  services  provided  by  puskesmas.  Proper management  of medicine is therefore required to  ensure the procured medicine  will  be able to met the need of puskesmas in Kabupaten Pamekasan. Objective : To identify the profile the management and availability of oral antiabetic  drugs  at  puskesmas. Methods :  A  descriptive  observational  study  design  using  questionnaire  was conducted  at  11  puskesmas  in  Pamekasan  to  address  this  objective. Results :  Overall,  puskesmas  adopted consumption pattern for procurement to determine the type and amount of medicine with additional procurement can be requested through local Healthcare Office when the medicine is about to run out. Seventy two percent of puskesmas  were  not  in  accordance  to  the  standard  for  storage  affecting  only  23.3%  of  medicines  were categorized  as  safe  to  use. Conclusion :  In  conclusion,  puskesmas  in  Pamekasan  has  not  met  standard  for storage and safety use category is reached 23% only.
Keywords : management, primary healthcare center, medicine availability

## Abstrak
Pendahuluan :  Ketersediaan  obat  di  puskesmas  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  menjamin kerasionalan penggunaan obat oleh pasien, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.  Pengelolaan obat  di puskesmas haruslah  baik dan  benar, karena pengelolaan  yang  baik dan benar akan menjamin ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Tujuan : Untuk mengetahui profil pengelolaan dan ketersediaan obat antidiabetes oral pada Puskesmas di Kabupaten Pamekasan. Metode : Desain penelitian deskriptif observasional, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  11  puskesmas  di  Kabupaten  Pamekasan. Hasil : S emua  puskesmas melakukan  perencanaan  pada  awal  tahun  dengan  menggunakan  pola  konsumsi  sebagai  pertimbangan menentukan jenis dan jumlah kebutuhan obatnya. Pengadaan kepada Dinas Kesehatan dilakukan pada saat obat akan  habis atau sesuai kebutuhan.   Penyimpanan  obat  di puskesmas  72,72 % tidak  sesuai dengan standar  yang berlaku, ketersediaan obat antidiabetes oral dengan kategori aman hanya 23,3%. Kesimpulan : Pengelolaan obat pada  11  puskesmas  di  Kabupaten  Pamekasan  belum  sesuai  dengan  standar,  dan  ketersediaan  obat  dengan kategori aman hanya 23,3%.
Kata kunci : pengelolaan, ketersediaan obat, puskesmas

## PENDAHULUAN
Obat  merupakan  bagian  mata  rantai  antara  pasien dan  pelayanan  kesehatan,  sehingga  obat  tidak  dapat dipisahkan  dari  fasilitas  pelayanan  kesehatan  (faskes). Obat dapat menyelamatkan jiwa dan dapat meningkatkan  kesehatan  masyarakat.  Ketersediaan obat  pada  setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan, merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan  kerasionalan  penggunaan  obat  oleh pasien  dan  mendorong  kepercayaan  pasien  terhadap
fasilitas  pelayanan  kesehatan  tersebut  (Quick  dkk., 1997).  Ketersediaan  obat  di  puskesmas  menjadi  kritis mengingat  puskesmas  merupakan  faskes  yang  paling dekat dengan masyarakat dan paling banyak dikunjungi oleh  masyarakat.  Di  setiap  kecamatan  minimal  ada  1 (satu)  puskesmas.  Selain  itu  kadang  juga  dilengkapi dengan puskesmas pembantu di beberapa desa.
Ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas,  tergantung  pada  pengelolaan  dari  obat tersebut. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai
merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan  dan  evaluasi.  Tujuannya  adalah  untuk kelangsungan  ketersediaan  dan  keterjangkauan  obat dan  bahan  medis  habis  pakai  yang  efisien,  efektif  dan rasional.  Penelitian  (Salwati,  2016),  menunjukkan bahwa  beberapa  puskesmas  di  Kabupaten  dibeberapa puskesmas  Kabupaten  Barito  Kuala  Kalimantan Selatan  mengalami  kekosongan  obat,  sementara  yang lain  banyak  ditemukan  stok  obat  berlebih  dan  stok mati.  Jika  pengelolaan  obat  dan  bahan  medis  habis pakai  dilakukan  dengan  benar,  sesuai  dengan  standar yang ada,  maka kekosongan atau kelebihan obat dapat dikurangi,  sehingga  obat  akan  selalu  cukup  atau  stok aman sesuai kebutuhan.
Keberhasilan  pengelolaan  obat  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor antara lain:  latar belakang pendidikan, pelatihan  pengelolaan  obat  yang  diikuti,  kepatuhan terhadap standar yang ada, pengalaman mengelola obat dari pengelola obat tersebut. Pertimbangan perencanaan  dalam  menentukan  jenis  dan  jumlah  obat yang  sering  disebut  kuantifikasi  kebutuhan,  dan sumber  mendapatkan  obat  juga  berpengaruh  terhadap keberhasilan pengelolaan obat.
Dari  uraian  di  atas,  ingin  dilakukan  penelitian dengan  tujuan  untuk  mengetahui  profil  pengelolaan dan  ketersediaan  obat  di  puskesmas  Kabupaten Pamekasan.  Obat  antidiabetes  oral  yang  ada  di puskesmas  Kabupaten  Pamekasan  dipilih  sebagai model  karena  prevalensi  penderita  diabetes  di Pamekasan  cukup  tinggi  yaitu  pada  tahun  2016 sebanyak  1742  penderita  (Meidikayanti  &  Wahyuni, 2017). Selain itu, obat antidiabetes oral digunakan pada jangka  waktu  yang  lama.  Diabetes  yang  tidak terkontrol  akan  berisiko  terjadinya  komplikasi  kronis seperti  mikrovaskular  dan  neuropati  (Ralineba  dkk., 2015).  Salah  satu  cara  untuk  pengendalian  diabetes melitus  adalah  patuh  dalam  menggunakan  obat  secara rasional  dan  teratur  seumur  hidup.  Penggunaan  obat secara rasional tergantung dari ketersediaan obatnya.
Dari  latar  belakang  di  atas  dapat  dirumuskan masalah  penelitian  sebagai  berikut:  Bagaimanakah profil  pengelolaan  obat  antidiabetes  di  puskesmas Kabupaten Pamekasan?; Bagaimanakah profil ketersediaan obat antidiabetes di Puskesmas Kabupaten Pamekasan?

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  observasional,  yang  bersifat deskriptif.  Penelitian  ini  bertempat di  puskesmas  yang ada  di  Kabupaten  Pamekasan,  yang  diambil  11 (sebelas)  puskesmas  sebagai  sampel.  Sebagai  sumber informasi
(responden)
penelitian adalah
penangunggjawab  pengelolaan  obat  pada  masing- masing puskesmas tersebut. Pengambilan data dilakukan  dengan  observasi  pada  penyimpanan  obat dan dokumen, serta dengan kuesioner pada penanggungjawab pengelolaan obat. Pengelolaan  yang diteliti dalam penelitian ini adalah meliputi: Perencanaan, Pengadaan, dan Penyimpanan.
Observasi  tentang  Perencanaan  dalam  penelitian ini  meliputi:  waktu  perencanaan,  pertimbangan  dalam menentukan jenis dan jumlah obat yang akan diadakan (kuantifikasi),  dan    keberadaan  pedoman  atau  standar prosedur operasional (SPO) dalam melakukan perencanaan.  Selain  itu  karakteristik  pengelola  seperti latar  belakang  pendidikan,  pelatihan  yang  terkait dengan  pengelolaan  obat  yang  pernah  diikuti  oleh penanggungjawab pengelolaan obat tersebut  juga  akan diamati dalam penelitian ini.
Aspek  Pengadaan  yang  diteliti  adalah  waktu pengadaan,  sumber  pengadaan,  metode  pengadaan. Aspek  Penyimpanan    yang  menjadi  fokus  pada penelitian  ini  antara  lain;  penataan  obat,  kesesuaian dengan  suhu,  pemisahan  antara  obat  rusak  atau kadaluarsa dengan obat yang lain.
Selain  pengelolaan,  variabel  lainnya  adalah ketesediaan  obat  di  puskesmas.  Ketersediaan  terdiri dari stok berlebih, aman, kurang dan kosong.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik responden
Latar belakang pendidikan penangungjawab pengelolaan  obat  di  puskesmas  mayoritas  adalah perawat sebesar 45,4%, untuk tenaga teknis
kefarmasian (TTK) hanya 27,3% sebagaimana tercantum pada Tabel 1.
Berdasarkan  informasi  dari  petugas  di  Dinas Kesehatan,  pada  saat  dilakukan  penelitian,  hanya  ada satu  puskesmas  yang  sudah  memiliki  Apoteker walaupun  masa  kerja  kurang  lebih  satu  tahun. Puskesmas  tersebut  bukan  termasuk  dalam  sampel penelitian ini.
Pada  Tabel  1,  lulusan  SMK  Farmasi  tidak dimasukkan  sebagai  tenaga  kesehatan  berdasarkan Undang  Undang  nomor  36  tahun  2014  tentang  tenaga kesehatan.  Standar  kualifikasi  untuk  tenaga  kesehatan minimal memiliki latar belakang pendidikan diploma 3 (D3).  Sehingga  bila  ditinjau  dari  sudut  ketenagaan, kondisi ini tidak memenuhi syarat sebagai penanggungjawab  atau  tidak  layak,  baik  yang  berasal dari SMK Farmasi maupun tenaga lainnya. Keadaan ini tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang  pekerjaan  kefarmasian  pasal  20  disebutkan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh  apoteker  pendamping  dan/atau  tenaga  teknis kefarmasian. Artinya  yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian  hanya  apoteker  yang  dapat  dibantu  TTK. Undang-undang  nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan,  pada  pasal  108  dinyatakan  bahwa  praktik kefarmasian  harus  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan  perundangan.  Pada  pasal  tersebut  sudah dilakukan  yudisial review dan  diputuskan  oleh Mahkamah  konstitusi  bahwa  yang  dimaksud  tenaga kesehatan  yang  memiliki  keahlian  dan  kewenangan tersebut  adalah  tenaga  kefarmasian,  yaitu  apoteker yang dapat dibantu oleh TTK.
Tabel 1. Latar belakang pendidikan penangungjawab pengelolaan obat di Puskesmas
No. Tingkat Pendidikan pengelola obat n % 1. SMK Farmasi 3 27,3 2. S1 Keperawatan 5 45,4 3. D3 Kebidanan 2 18,2 4. SMA 1 9,1 Jumlah 11 100 No. Pengalaman pengelola obat pada pelatihan kefarmasian n % 1. Tidak Pernah 11 100 2. Pernah 0 0 Jumlah 11 100
Seluruh penanggungjawab pengelolaan obat belum pernah  mengikuti  pelatihan  yang  terkait  dengan pengelolaan  obat,  sebagaimana  tercantum  pada  Tabel 1.  Pelatihan  sangat  penting  untuk  meningkatkan kemampuan  sumberdaya  manusia  dalam  melakukan pengelolaan  obat,  mengingat  sumberdaya  manusia sangat berpengaruh terhadap ketepatan dalam pengelolaan  (Sanjaya  &  Hidayat,  2016).  Peraturan Menteri  Kesehatan  nomor  74  tahun  2016  tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas,
menyebutkan  bahwa  tenaga  kefarmasian  yang  ada  di puskesmas  harus  selalu  meningkatkan  pengetahuan, keterampilan  dan  perilaku  dalam  rangka  menjaga  dan meningkatkan  kompetensinya.  Upaya  peningkatan kompetensi  tenaga  kefarmasian  dapat  dilakukan melalui  pengembangan  profesional  berkelanjutan melalui  proses  pendidikan  dan  pelatihan.  Pendidikan dan  pelatihan  adalah  salah  suatu  proses  atau  upaya peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  di  bidang kefarmasian  atau  bidang  yang  berkaitan  dengan kefarmasian secara berkesinambungan untuk mengembangkan  potensi  dan  produktivitas  tenaga kefarmasian secara optimal.

## Perencanaan
Waktu  perencanaan  obat,  berdasarkan  data  pada Tabel 2, semua responden melakukan pada awal tahun atau  di  akhir  bulan  tahun  sebelumnya.  Kebiasaan mereka  melakukan  perencanaan  hanya  satu  kali,  dan diusulkan  ke  Dinas  kesehatan,  kemudian  dilakukan permintaan  melalui  Laporan  Pemakaian  dan  Lembar Permintaan  Obat  (LPLPO)  setiap  obat  habis,  dengan demikian tidak sama setiap tahunnya dalam melakukan  permintaan.    Perencanaan  yang  hanya dilakukan  sekali  dalam  setahun  (awal  tahun)  memiliki risiko  kekosongan  obat,  karena  pola  penyakit  dan penggunaan  obat  oleh  penderita  dari  waktu  ke  waktu senantiasa mengalami perubahan. Selain itu fleksibilitas  atau  pengadaan  yang  dilakukan  sewaktu- waktu  akan  berpengaruh  terhadap  ketersediaan  obat yang  baik  (Sanjaya  &  Hidayat,  2016).  Berdasarkan hasil  pengamatan  pada  semua  puskesmas,  dan informasi  dari  petugas,  didapatkan  informasi  bahwa belum  ada  puskesmas  yang  menggunakan software atau memanfaatan teknologi informasi, sehingga untuk pengambilan  keputusan  dalam  perencanaan  tidak  bisa cepat dan akurat. Padahal pengambilan keputusan yang cepat  merupakan  hal  yang  penting  dalam  suatu organisasi. Salah satu komponen yang dapat mendukung  adalah  sistem  informasi  (Larasati  dkk., 2013).
Menurut  Quick  dkk.  (1997),  dalam  menentukan jenis  dan  jumlah  obat  yang  dibutuhkan  atau kuantifikasi  kebutuhan  obat,  ada  beberapa  hal  yang dijadikan pertimbangan yaitu dengan penggunaan obat periode  sebelumnya  yang  dikenal  dengan  pola konsumsi,  dan  didasarkan  pola  penyakit  yang  biasa dikenal dengan pola epidemiologi. Masing-masing pola memiliki kelebihan dan kelemahan. Jika menggunakan pola  penyakit  saja  ada  kesulitan  mengestimasi,  karena prevalensi  penyakit  senantiasa  mengalami  pergeseran dari  waktu  ke  waktu.  Kalau  menggunakan  pola
konsumsi saja,  maka  sangat  mungkin  jika penggunaan obat  periode  sebelumnya  tidak  rasional,  akan  terus menjadi  tidak  rasional.  Yang  sangat  ideal  dalam kuantifikasi kebutuhan obat adalah mengkombinasikan pola konsumsi dan pola penyakit.
Tabel 2. Data waktu perencanaan obat No.   Waktu perencanaan n % 1. Awal tahun 11 100 2. Tiga bulanan 0 0 Jumlah 11 100 No.   Dasar kuantifikasi perencanaan obat n % 1. Pola penyakit 0 0 2. Konsumsi 11 100 3. Pola penyakit  + konsumsi 0 0 Ju.mlah 11 100 No.  Keberadaan SPO pengelolaan obat di Puskesmas n % 1. Ada 0 0 2. Tidak ada 11 100 Jumlah 11 100
Pada  penelitian  ini  sebagaimana  Tabel  2, responden  100%  hanya  menggunakan  pertimbangan pola  konsumsi.  Setelah  dilakukan  pengamatan  secara langsung terhadap LPLPO, ternyata mereka tidak benar dalam  menggunakan  data  pola  konsumsi.  Kadangkala mereka  tidak  melihat  data  penggunaan  obat  yang  ada, hanya  memperkirakan  sesuai  estimasi  dan  kebiasaan mereka  merencanakan.  Sebagai  contoh  dari  salah  satu puskesmas, glibenclamide tablet  5  mg,  awal  tahun 2016  merencanakan  kebutuhan  untuk  tahun  2016 sebanyak  1000  tablet,  ternyata  penggunaan  sepanjang tahun  2016  sebanyak  1.540  tablet,  sehingga  di  akhir tahun  tidak  ada  sisa  stok.  Ini  termasuk  kategori  stok kosong  pada  puskesmas  tersebut,  padahal  di  Dinas Kesehatan belum tentu obat tersebut tidak ada. Contoh di  puskesmas  lain, glibenclamide tablet  5  mg,  stok awal  1.700  tablet,  permintaan  2000  tablet,  pemakaian hanya 330 tablet, sehingga di akhir tahun masih tersisa 3.370  tablet,  yang  berarti  stok  berlebih.  Ini menunjukkan  bahwa  sebenarnya  perencanaan  yang dilakukan oleh petugas pengelolaan obat di puskesmas tersebut  tidak  mengacu  pada  pola  konsumsi  dan  juga bukan pola penyakit.
Standar  prosedur  operasional  (SPO)  dalam melakukan  pengelolaan  obat  di  semua  fasilitas pelayanan  kesehatan  termasuk  di  puskesmas,  sangat diperlukan untuk memandu pengelola supaya senantiasa sesuai dengan standar yang telah ditentukan, menjaga  kualitas  dan  keamanan  obat  (Kemenkes  RI, 2016). Pada penelitian  ini sebagaimana disajikan  pada Tabel 2, didapatkan tidak seorangpun pengelola obat di
puskesmas  yang  memiliki  SPO.  Pada  pasal  4 Permenkes no 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas disebutkan bahwa: penyelenggaraan  standar  pelayanan  kefarmasian  di puskesmas  harus  didukung  oleh  ketersediaan  sumber daya  kefarmasian,  pengorganisasian  yang  berorientasi kepada  keselamatan  pasien,  dan  standar  prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Keharusan  penggunaan  SPO  di fasilitas  pelayanan  kefarmasian  juga  disebutkan  pada pasal  23  Peraturan  Pemerintah  no  51  tahun  2009 tentang pekerjaan kefarmasian yaitu: dalam melakukan pekerjaan  kefarmasian,  Apoteker  harus  menetapkan SPO, yang harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara  terus  menerus  sesuai  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  farmasi  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan demikian  puskesmas  tersebut  belum  menjalankan standar  pelayanan  kefarmasian  sesuai  peraturan  yang berlaku.

## Pengadaan
Sumber  mendapatkan  obat  100  %  masih  berasal dari  Dinas  Kesehatan  sebagaimana  data  pada  Tabel  3. Di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebenarnya ada  dana  Kapitasi  yang  bisa  digunakan  untuk pembelian  obat  secara  langsung  oleh  puskesmas. Sebagaimana  diatur  pada  pasal  3  dalam  peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016  (Kemenkes RI, 2016), bahwa dana kapitasi  yang diterima  oleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tingkat pertama  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  kesehatan,  dimanfaatkan  seluruhnya  untuk pembayaran  jasa  pelayanan  kesehatan  dan  dukungan biaya  operasional  pelayanan  kesehatan.  Dukungan biaya  operasional  pelayanan  kesehatan  sebagaimana dimaksud  dimanfaatkan  untuk  biaya  obat,  alat kesehatan,  dan  bahan  medis  habis  pakai  serta  biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Jadi seharusnya  dana  kapitasi  sebagian  untuk  jasa  dan sebagian untuk obat. Hal  ini tidak  bisa  dilakukan oleh pihak  puskesmas  karena  belum  ada  apoteker  sebagai syarat  untuk  bisa  melakukan  pengadaan  obat  secara langsung.  Waktu  pengadaan  dilakukan  pada  saat  obat habis  atau  hampir  habis,  biasanya  setiap  3  bulan. Metode  pengadaan  biasanya  melalui  tender  terbuka, tender  tebatas  dan  pembelian  langsung.  Karena sumbernya  hanya  dari  dinas  kesehatan  kabupaten, maka  pengadaannya  dengan  metode  permintaan melalui  LPLPO  kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pamekasan.
Tabel 3. Data pengadaan obat No.   Sumber mendapatkan obat n % 1. Dinas Kesehatan 11 100 2. Sumber lain 0 0 Jumlah 11 100 No.   Waktu pengadaan atau permintaan n % 1. Setelah obat kosong 11 100 2. Berkala 0 0 Jumlah 11 100 No.   Metode pengadaan permintaan obat n % 1. Permintaan langsung melalui LPLPO 11 100 2. Pembelian langsung atau lainnya 0 0 Jumlah 11 100

## Penyimpanan
Untuk  mempertahankan  kualitas  obat  selama penyimpanan,  diperlukan  standar  penyimpanan  secara benar.  Tujuan  penyimpanan  agar  mutu  obat  yang tersedia  di  puskesmas  dapat  dipertahankan  sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Menurut Permenkes no 74 tahun 2016, penyimpanan obat harus mempertimbangkan  beberapa  hal    berikut:  bentuk  dan jenis  sediaan;  kondisi  yang  dipersyaratkan  dalam penandaan di kemasan obat, seperti suhu penyimpanan, cahaya,  dan  kelembaban;  mudah  atau  tidaknya meledak/terbakar; narkotika dan psikotropika disimpan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangan; tempat  penyimpanan  tidak  dipergunakan  untuk penyimpanan  barang  lainnya  yang  menyebabkan kontaminasi.
Dari  data  penelitian  pada  Tabel  4,  menunjukkan bahwa  hanya  18,28%  puskesmas  yang  sesuai  secara keseluruhan  dengan  standar  penyimpanan  atau  baik, yang  lain  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada dalam  Permenkes  tersebut.  Penyimpanan  obat  pada beberapa  puskesmas  tidak  dipisahkan  menurut  jenis sediaan  yang  menggunakan  prinsip  kombinasi first  In first  out (FIFO)  dan first  expired  first  out (FEFO). Penyimpanan  obat  pada  ruang  logistik  farmasi  masih terdapat  beberapa  obat  yang  tidak  disertai  label  nama obat,  Berdasarkan  Permenkes  No.  74  Tahun  2016 bahwa  komponen  yang  harus  diperhatikan  dalam penyimpanan  obat  antara  lain  obat  dan  bahan  kimia yang digunakan diberi  label  yang  secara  jelas  memuat nama, tanggal kadaluarsa dan peringatan khusus. Salah satu  tujuan  pengaturan  penyimpanan  obat  yang  baik agar  obat-obat  dapat  diperoleh  dengan  mudah  tanpa terjadi  kesalahan  pengambilan  oleh  petugas  (Siregar, 2004).
Tabel 4. Data penyimpanan obat No . Penyimpanan obat sesuai suhu n % 1. Sesuai 2 18,28 2. Tidak sesuai 8 72,72 Jumlah 11 100 No. Penyimpanan obat fifo N % 1. Sesuai 2 18,28 2. Tidak sesuai 8 72,72 Jumlah 11 100 No. Penataan obat rusak N % 1. Dipisah 3 27,3 2. Tidak dipisah 8 72,7 Jumlah 11 100
Hal  lain  yang  ditemukan  adalah    obat  yang  sama tidak  disimpan  dalam  tempat  sama,  tetapi  disimpan  di bangunan  lain  yang  terpisah.  Banyak  puskesmas  yang tidak  dilengkapi  dengan  pengendalian  suhu  ruangan seperti  AC.  Kondisi  ruang  penyimpanan  obat merupakan  hal  yang  kritis  dan  penting  diperhatikan karena  terdapat  banyak  obat  yang  mudah  rusak  jika kena panas,  sehingga sangat penting untuk  memantau suhu  ruangan  (Kagashe  &  Massawe,  2012).    Masih banyak  ditemukan  obat  yang  disimpan  di  atas  meja administrasi.  Obat  yang  sudah  kadaluarsa  dan  obat rusak  belum  dipisah  dari  obat  lainya  sebagaimana Tabel  4  sebanyak  72,7%.  Pada  hal  seharusnya  sudah dipisah  atau  dimusnahkan  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku.

## Ketersediaan obat
Ketersediaan  obat  antidiabetes  oral  (OAD)  yang disajikan pada Tabel 5, menunjukkan bahwa mayoritas tergolong kategore stok obat berlebih yaitu 36,3%.  Untuk  puskesmas yang tergolong ketersediaan obatnya  kosong  dan  kurang  jumlahnya  sama  masing- masing  18,2%,  sementara  untuk  kategori  stok  obat aman  hanya 27,3%. Kondisi  ini kurng  baik  mengingat OAD  merupakan obat yang sangat dibutuhkan, karena pengobatan  diabetes  melitus  harus  dilakukan  seumur hidup.  Seharusnya  ketersediaan  obat  memenuhi keriteria  aman  untuk  kebutuhan  puskesmas  (Salwati, 2016).  Ketidaksesuaian  ketersediaan  obat  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  antara  lain  perencanaan  yang kurang  mendekati  kebutuhan  riil,  pola  penyakit  yang berubah di wilayah puskesmas tersebut (Silvania  dkk., 2012),  keterlambatan  waktu  pengambilan  ke  dinas kesehatan setempat atau keterlambatan pengiriman dari puskesmas (Carolien dkk., 2017).
Tabel 5. Data ketersediaan obat antidiabetes oral No.   Ketersediaan obat N % 1. Berlebih 4 36,3 2. Aman 3 27,3 3. Kurang 2 18,2 4. Kosong 2 18,2 Jumlah 11 100

## KESIMPULAN
Profil  pengelolaan:  waktu  perencanaan  obat dilakukan  hanya  satu  kali  yaitu  di  awal  tahun; pertimbangan kuantifikasi menggunakan pola konsumsi  yang  tidak  sesuai;  belum  ada  puskesmas yang  memiliki  SPO;  permintaan  obat  pada  Dinas kesehatan  dilakukan  setiap  obat  habis/akan  habis dengan  jumlah  sesuai  dengan  yang  direncanakan  pada awal  tahun;  Sumber  mendapatkan  obat  100%  dari dinas kesehatan kabupaten; Penyimpanan obat mayoritas  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku; yaitu 72,72%; Profil ketersediaan obat antidiabetes oral dengan kategori aman hanya 23,3%.

## REFERENSI
Carolien, I., Fudholi, A. & Endarti, D. (2017). Evaluasi Ketersediaan  Obat  Sebelum  dan  Sesudah Implementasi JKN pada Puskesmas di Kabupaten  Keerom  Provinsi  Papua. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi; 7; 30-39. Kagashe,  G.  A.  B.  &  Massawe,  T.  (2012).  Medicine Stock Out and Inventory Management Problems in Public Hospital in Tanazia: A Case of DAR E SALAAM  Region  Hospitals. International
Journal of Pharmacy; 2; 252-259. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(Kemenkes  RI).  (2016).  Peraturan  Menteri kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  21  tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan  Nasional  untuk  jasa  pelayanan kesehatan dan dukungan  biaya operasional pada fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  milik pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
(Kemenkes  RI).  (2016).  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016  tentang  standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Puskesmas.  Jakarta:  Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia.
Larasati,  I.,  Susilo,  H.  &  Riyadi.  (2013).  Analisis Sistem  Informasi  Manajemen  Persediaan  Obat. Jurnal Administrasi Bisnis; 1; 57 – 67.
Meidikayanti, W. & Wahyuni, C. U. (2017). Hubungan
Dukungan  Keluarga  dengan  Kualitas  Hidup Diabetes  Melitus  Tipe  2  di  Puskesmas Pademawu. Jurnal  Berkala  Epidemiologi;  5; 240-252.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2009).  Peraturan Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Presiden
Republik Indonesia. Presiden  Republik  Indonesia.  (2014)  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2014  Tentang  Tenaga Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Quick,  J.,  Rankin,  J.,  Laing,  R.,  O'Connor,  R.,
Hogerzeil,  H.  &  Dukes,  M.  (1997).  Managing Drug  Supply,  2 nd Edition,  Revised  and Expanded, 2 nd ed. USA: Kumarin Press.
Ralineba,  T.,  Netshikweta,  M.  L.  &  Shilubane,  N.  H.
(2015).  Knowledge  and  Practices  Associated with  Diabetes  among  Patients  with  Chronic Diabetes  Mellitus  in  Rural  Areas  of  Vhembe District,  Limpopo  Province,  South  Africa. Journal of Human Ecology; 51; 193–201 Salwati. (2016). Analisis Hubungan Profil Ketersediaan  Obat  terhadap  Profil  Rasionalitas Peresepan  pada  Pasien  Rawat  Jalan  di Puskesmas  Kabupaten  Barito  Kuala  Provinsi Kalimantan  Selatan. Tesis; Fakultas  Farmasi Universitas Surabaya, Surabaya.
Sanjaya, G. Y. & Hidayat,  A. H. (2016).  Pemantauan
Obat  dan  Perbekalan  Kesehatan  di  Indonesia: Tantangan dan Pengembangannya. Jurnal Manajemen  dan  Pelayanan  Farmasi; 6; 169- 168.
Silvania,  A.,  Hakim,  L.  &  Satibi.  (2012).  Evaluasi Kesesuaian  antara  Perencanaan  dan  Realisasi Penerimaan Obat di Puskesmas Rawat Inap Se- Kabupaten  Sleman  Tahun  2008-2010. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi; 2; 90-94. Siregar,  C.  J.  P.  (2004).  Farmasi  Rumah  Sakit  Teori dan Terapan. Jakarta: EGC.