## IMPLEMENTASI  KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PADA PERKARA BIDANG EKONOMI SYARIAH
WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
(Kajian Pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang)
Insan Tajali Nur
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

## ABSTRAK
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  KonstitusiLahirnya  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Jo Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang -Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama  (selanjutnya disebut UUPAg) telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini, dimana salah satu perubahan mendasar  adalah  penambahan  wewenang  lembaga  Peradilan  Agama  antara  lain dalam bidang ekonomi syar i’ah . Ekonomi syariah  yang diselesaikan di peradilan agama  sangat  sedikit.  Dibandingkan  dengan  jumlah  perkara  keseluruhan  yang ditangani  peradilan  agama,  jumlah  perkara  ekonomi  syariah  memang  terbilang minim.Hukum Realitanya (De  Facto) perkara  bidang  sengketa  ekonomi  Syariah yang  masuk  di  pengadilan  Agama    pada  Kota  Samarinda,  Bontang  dan Balikpapan belum ada hal ini belum optimalnya Subtansi hukum yang dijalankan. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari’ah .Masih belum ada hukum materiil  ekonomi  s yari’ah  yang  terkumpul  pada  suatu  peraturan  perundang - undangan  tertentu. Bertambahnya  kewenangan  Pengadilan  Agama  tersebut  yang belum diimbangi dengan payung hukum (umbrella provision) yang memadai.Oleh karena  itu,  setiap  hakim  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  dituntut  supaya mengembangkan  kemampuan ijtihad-nya (rechtvinding) yang  bagi  penulis  tidak bertentangan dengan Alqur’an dan Sunnah Nabi Muhammad (Hadist)
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hukum Syariah Islam, Keadilan

## ABSTRACT
Section  24  sentence  (  2) Constitution  State  Republic  Of  Indonesia  Year  1945 determining  that  judicial  power  conducted  by  a  Appellate  Court  and  jurisdiction body  below  in  general  court  environment,  environmental  of  religion  court, environmental  of  military  jurisdiction,  environmental  of  civil  service  arbitration tribunal,  and  by  a  Lawcourt  Constitution.Born  of  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  Juncto  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009  second  Change  of
Undang- Undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama or religion of court  ( herein after  referred  to  as  UUPAG)  have  brought  big  change  in  exisist institute  Religion  Court  in  this  time,  where  one  of  the  elementary  change  is addition  of  authority  institute  Religion  Court  for  example  in  the  field  of economics  of  syari'ah.  Economic of  finished  Moslem  law  in  slimmest  religion court. Compared to the amount of case of[is overall of handled by  religion court, amount  of  economic  case  of  Moslem  law  it  is  true  spelled  out  members    its  not optimal.  De  Facto  type  case  of  economic  dispute  of Moslem  law  which  enter  in justice of Religion at Town of Samarinda, Bontang and of Balikpapan there is no this matter not yet is optimal of him of Subtansi run law. Newly first time handle economic case of syari'ah.Masih there is no material law of  economics of syari'ah gathered at one particular certain law and regulation. Increasing of it kewenangan Justice  of  the  Religion  which  not  yet  been  made  balance  to  provision  umbrella which  is  complete.by  consequence,  each;every  judge  in  Religion  Court environment  claimed  so  that  develop  ability  of    ijtihad  (  rechtvinding)  which  to writer  not  oppose  against  Alqur'An  and  of  Sunnah  Prophet  of  Muhammad  ( Hadist)
Keyword : Law enforcement, Islamic Law, Justice

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal 24  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan  badan  peradilan  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 1
Ekonomi  syari’ah  hadir  dalam  ranah  sistem  hukum  nasional  merupakan pengejawantahan  dari  semakin  tumbuhnya  pemikiran  dan  kesadaran  untuk mewujudkan  prinsip  hukum  sebagai agent  of  development,  agent  of  modernization dan  hukum  sebagai a tool  of  social  engineering. Hal  ini  seiring  dengan perkembangan  lembaga  ekonomi/keuangan  syariah  di  Indonesia,  maka  akan  ada perbedaan  kepentingan  (conflict  of  interest)  dengan  dunia  Peradilan  khususnya Peradilan  Agama,  titik  singgung  yang  dimaksud  adalah dalam  hal  penyelesaian sengketanya.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Jo Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang -Undang  Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPAg) telah membawa perubahan  besar  dalam  eksistensi  lembaga  Peradilan  Agama  saat  ini,  dimana  salah satu  perubahan  mendasar  adalah  penambahan  wewenang  lembaga  Peradilan  Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari’ah.
1 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Ekonomi  syariah  kini  dan  mendatang  memiliki  prospek  terang.  Geliatnya terasa  sejak  dilakukan  amandemen  terhadap  Undang- Undang No.  7 Tahun 1992 menjadi  Undang- Undang Nomor.  10 Tahun 1998 tentang  Perbankan yang memberikan  landasan  operasi  lebih  jelas  bagi  bank  syariah.  Struktur  pasar  syariah pun  bersifat  oligopoly,  sehingga  iklim  persaingan dan  daya  pacu  bank  berbasis syariah  semakin  tinggi.  Tapi  pada  saat  bersamaan  kemungkinan  terjadinya  sengketa tidak  dapat  dielakkan,  mengigat  lalulintas  persaingan  antar  bank  syariah  maupun antara bank syariah dengan bank konvensional sangat ketat. 2
Saat  ini  dikenal  dua  opsi  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah,  yakni melalui  proses  litigasi  di  pengadilan  dan  non-litigasi.  Pengadilan  Agama  sebagai lembaga  kekuasaan  kehakiman  memiliki  kewenangan  absolut  untuk  memeriksa  dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini didasarkan ketentuan Pasal 49i UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor. 50 Tahun 2009  Tentang  Peradilan  Agama.  Sedangkan  jalur  non  litigasi  meliputi  bentuk alternatif  penyelesaian  sengketa (Alternative  Dispute  Resolution) dan  arbitrase. Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  merupakan  lembaga  penyelesaian  sengketa atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 3
Ekonomi  syariah  yang  diselesaikan  di  peradilan  agama  sangat  sedikit. Dibandingkan  dengan  jumlah  perkara  keseluruhan  yang  ditangani  peradilan  agama, jumlah  perkara  ekonomi  syariah  memang  terbilang  minim.  Secara  keseluruhan, selama  tahun  2011,  pengadilan tingkat  pertama  di  lingkungan  peradilan  agama menerima 363.041 perkara. Dari jumlah itu, lebih dari 90 persen merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan. 4
Minimnya  perkara  ekonomi  syariah  itu  juga  berbanding  terbalik  dengan upaya-upaya  yang  telah  dan  sedang  dilakukan  kalangan  peradilan  agama  untuk menyongsong  kewenangan  baru  di  bidang  sengketa  ekonomi  syariah.Meski demikian, kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang  telah  tertulis  secara  eksplisit  di  Pasal  49i Undang- Undang  Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  Peradilan  Agama  diubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan  syariah  ternyata  tidak  menjamin  akan  banyak  sengketa  ekonomi  syariah yang dibawa ke peradilan agama.
Hal  ini  menggambarkan  kondisi  Peradilan  agama  di  Indonesia  belum  bisa memberikan  kontribusi  secara  optimal  dan  ditambah  belum  pahamnya  masyarakat terhadap  adanya  aturan  berkaitan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melewati jalur non litigasi maupun litigasi pada pengadilan agama.
Hal  diatas    membuat  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  kondisi  perkara bidang sengketa ekonomi syariah peradilan agama wilayah Kalimantan Timur, khususnya di
2 http://www.badilag.net/artikel/9766-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-oleh-achmad-fauzi.html Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  SyariahOleh  :  Achmad  Fauzi(Hakim  Pengadilan  Agama  Kotabaru,  Kalimantan Selatan) Artikel ini dimuat di “Koran Kontan” Hari Senin tanggal 6 Februari 2012 .
3 http://www.badilag.net/artikel/9766-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-oleh-achmad-fauzi.html Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  SyariahOleh  :  Achmad  Fauzi(Hakim  Pengadilan  Agama  Kotabaru,  Kalimantan Selatan)Artikel ini dimuat di “Koran Kontan” Hari Senin tanggal 6 Februari 2012.
4 http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/11086-masih-minim-perkara-ekonomi- syariah-yang-ditangani-peradilan-agama-215.html
3  (tiga)  Kota    yaitu  Pengadilan  Agama  Kota  Samarinda,  Kota  Bontang    dan  Kota Balikpapan.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  Implementasi  kewenangan  Pengadilan  agama  dalam menyelesaian sengketa  Perkara  bidang  Ekonomi  Syariah  di  Kota  Samarinda,  Kota  Balikpapan dan Kota Bontang ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Implementasi Perkara bidang Ekonomi Syariah  di  Pengadilan  agama  Kota  Samarinda,  Kota  Balikpapan  dan  Kota Bontang?

## PEMBAHASAN
1. Implementasi  kewenangan  Pengadilan  agama  dalam  menyelesaian sengketa  Perkara  bidang  Ekonomi  Syariah  di  Kota  Samarinda,  Kota Balikpapan dan Kota Bontang.
Hazairin  dalam  Soejono  Dirdjosisworo  dalam  karangan  (pidatonya) :” Hukum baru di Indonesia”, yakni khususnya berhubungan dengan cita-cita untuk  menyatukan  hukum  Indonesia,  beliau  mengemukakan  bahwa  hukum syariah  sebenarnya  haruslah  hanya  berdasarkan  Alquran  dan  hadist  saja, sebaliknya  fikih,  yang  telah  dibekukan  dari  abad  ketiga  hijriah,  sedapat dapatnya harus dihidupkan kembali 5 .Artinya alquran dan hadist serta sumber hukum formal yang ada dibawahnya patut dijadikan dasar bagi para penegak hukum  dalam  menyelesaian  permasalahan  hukum  Islam  khususnya  hukum privaat. Mengingat hukum Islam tumbuh kembang bersamaan dengan hukum adat.
Kaidah hukum yang ditentukan itu, mengharuskan setiap orang untuk bertingkah  laku  sedemikian  rupa,  sehingga  apabila  kaidah  hukum  tersebut dilanggar  maka  kepada  yang  bersangkutan  akan  dikenakan  sanksi  atau hukuman,  sementara  yang  dimaksud  dengan  kepentingan  disini  adalah  hak- hak  dan  kewajiban- kewajiban  perdata  yang  diatur  dalam  hukum  perdata materiil  yang  selalu  beriringan  dengan  hukum  perdata  formil  atau  lazim disebut  sebagai  hukum  acara  perdata yang  dilaksanakan  di  pengadilan perdata. 6 Dimana  salah  satu  badan  peradilan  dibawah  Mahkamah  Agung adalah  Peradilan  Agama  dengan  dasar  pasal  24  ayat  2  dan  ayat  3  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  dan  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman 7 .  Pada Pengadilan  Agama  memiliki  beberapa  tugas  dan  kewenangan  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama  antara  orang- orang
5 Soedjono Dirjosisworo,”Pengantar Ilmu Hukum”,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,1983,hal 145
6 Ahmad Mujahidin,”Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Beperkara”, Ghalia Indonesia,2012 hal 1-2
yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. 8
Ekonomi  syariah  menurut  Abdul  Ghofur  dalam  Maya  Indriani, adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip syariah antara lain meliputi :Bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi  syariah,  reasuransi  syariah,  reksadana  syariah,  sekuritas  syariah, pembiayaan  syariah,  obligasi  syariah,  surat  berharga  jangka  menengah syariah,  pegadaian  syariah,  dana  pensiaun  lembaga  keuangan  syariah  dan bisnis syariah 9
Sengketa  Ekonomi  Syariah  adalah konflik-konflik  antara  pihak- pihak  yang  saling  berhubungan  yang  mungkin  terjadi  pada  saat  pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran. 10
Soerjono  Soekanto  berpendapat 11 ,  agar  hukum  dapat  berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam hubungan empat faktor :
1. Hukum  atau  peraturan  itu  sendiri.  Kemungkinannya  adalah  bahwa  terjadi ketidak  cocokan  dalam  peraturan  Perundang- Undangan  mengenai  bidang kehidupan  tertentu.  Kemungkinan  lainnya  adalah  ketidakcocokan  antara peraturan  perundang- undangan  dengan  hukum  tertulis  atau  hukum kebiasaan.  Kadangkala  ada  ketidakserasian  antara  hukum  tercatat  dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas  petugas  yang  menegakan  hukum.  Penegak  hukum  antara  lain mencakup  hakim,  polisi,  jaksa,  pembela,  petugas  pemasyarakatan,  dan seterusnya. Apabila peraturan perundang- undangan sudah baik, akan tetapi mental  penegak  hukum  kurang  baik,  maka  akan  terjadi  ganguan  pada sistem penegak hukum.
3. Fasilitas  yang  diharapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  hukum.  Kalau peraturan  perundang- undangan  sudah  baik  dan  juga  mentalitas  penegak yang  baik,  akan  tetapi  fasilitas  kurang  memadai  (dalam  ukuran  tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan mestinya,
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.
Dengan  diundangkan  dan  berlakunyaUndang- undang  Nomor  3 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Pertama  atas  Umdang- Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  junto  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama yang  memberikan kewenangan  kepada Peradilan  Agama  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis  syari’ah  di Indonesia
8 Ibid hal 7
9 Maya  Indriani,Skripsi,”TINJAUAN  HUKUM TERHADAP  PELAKSANAAN  PENYELESAIAN  SENGKETA  EKONOMI SYARIAH  DI  PENGADILAN  AGAMA  KOTA  SAMARINDA”,FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS  MULAWARMAN  SAMARINDA 2009, HAL 10.
10 Ibid hal 18
11 Soerjono  Soekanto,  “Penegakan  Hukum”,Proyek  Penulisan  karya  Ilmiah  Badan  Pembinaan Hukum  Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bina Cipat, Jakarta, 1983, hal 15
dengan  latar  belakang  prospek  keberadaan  kewenangan  tersebut  di  Peradilan Agama Mengingat  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  adalah  beragama Islam,  maka keberadaan  lembaga  ini  sangatlah  diharapkan oleh  masyarakat pebisnis Islam itu sendiri.
Tantangan adanya kewenangan tersebut di Peradilan Agama. Dari segi sistem  hokum (de  Yure), keberadaan  Peradilan  Agama  dalam  menyelesaikan sengketa  bisnis  syari’ah  adalah  suatu  kewenangan  baru.  Artinya  akan  ada suatu sistem  hukum  baru  yang  perlu  dibangun,  diperkenalkan,  dan diterapkan. 12
Realitanya (De Facto) perkara bidang sengketa ekonomi Syariah yang masuk  di  pengadilan  Agama  mulai  tahun  2011  sampai  bulan  Oktober  2012 menurut situs resmi yang diakses oleh penulis  pada Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan belum ada. Berikut data yang diperoleh menujukkan sebagian Perkara  bidang  yang  masuk  dalam  Pengadilan  Agama  di  3  (tiga)  kota  di Wilayah Kalimantan Timur :
Tabel 1 .Perkara bidang Dalam Pengadilan Agama Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan KOTA PERKARA SAMARINDA BONTANG BALIKPAPAN Cerai Talak 321 perkara 116 Perkara 32 perkara Cerai Gugat 820 perkara 179 Perkara 51 perkara Ekonomi Syariah 0 0 0 Sumber :http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.smd http://www.pa-
bontang.net/in/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid =253 http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.bpp
Untuk mencapai  sistem  hukum  baru  dalam  hukum  formil  tersebut, maka  tantangan  yang dihadapi  adalah sumber daya manusia dengan  tanpa bermaksud  mengecilkan  kemampuan  dari  hakim-hakim  agama,  khususnya hakim- hakim pengadilan agama ddi Kota Samarinda, Bontan dan Balikpapan yang  telah  ada  saat  ini,  tugas  dan  kerja  berat  bagi  jajaran  Peradilan  Agama adalah  mempersiapkan  diri  dengan  materi  peraturan  Perundang-undangan yang sangat  banyak  berkaitan  dengan  bisnis  syari’ah  tersebut.  Mengingat masih banyaknya praktik bisnis syari’ah yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan,  maka  disini  akan  dituntut  hakim  yang  dapat
12 http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20maryulis%20SERD.pdf
menghasilkan  putusan  yang  berkualitas,  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang serupa. 13
Berdasarkan Pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang Nomor  50  Tahun 2009  tentang Perad ilan  Agama,  perkara  ekonomi  syari’ah  termasuk kewenangan  Pengadilan  Agama.  Masalah  ekonomi  syari’ah  merupakan bidang  baru  dari  kewenangan  Pengadilan  agama  yang  belum  diatur  dalam perundang-undangan,  namun  berdasarkan pasal tersebut  Pengadilan  agama memiliki  kewajiban  bahkan  sudah  merupakan  asas  peradilan  untuk  tetap menyelesaikannya. Dasar hukumnya adalah Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Tidak  ada  satupun  ketentuan  undang-undang  yang  melarang penerimaan  atas  ilmu  pengetahuan  termasuk  doktrin  fikih  muamalah  sebagai dasar  dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  perkara. Kadang-kadang  hakim merasa  pengetahuannya  di  bidang  hukum  masih  sangat  terbatas,  sehingga menganggap  perlu  mendasarkan  putusannya  pada  pendapat  para  ahli  yang dianggapnya lebih mengetahui. 14
Dari  unsur  subtansi  yaitu  Hukum  Positif  Indonesia,  kompetensi absolut  terhadap  perkara  bidang  sengketa  ekonomi  syariah  menjadi kewenangan  dari  Pengadilan  agama.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  Umum sepatutnya  menyerahkan  kewenangannya  didalam  menangani  perkara bidang ekonomi syariah kepada Pengadilan agama.
Unsur fasilitas kelembagaan peradilan agama yang ada saat ini akan memerlukan perombakan yang cukup mendasar, baik dari strukturnya, karir hakim dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan.Dalam  budaya  Hukum,  kendala  teknis  yang  dijumpai dilapangan  menurut  Maya  Indriani 15 adalah  tersendatnya  upaya  penegakan hukum  selama  ini  berupa  minimnya  tingkat  pemahaman  masyarakat terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  sehingga  banyak  timbul kesalah  pahaman  dan  kesalahan  dalam  implementasi  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah.  Minimnya  pemahaman  juga  berakibat  ketiadaan partisipatif aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Hal ini salah satunya disebabkan  kurang  intensifnya  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan. Padahal pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat mutlak diperlukan agar tercipta  masyarakat  sadar  hukum  dan  ikut  membangun  dan  kontrol  yang efektif  terhadap  aparat  pengegak  hukum.  Karena  itu,  sangat    dibutuhkan sosisalisasi  yang  intensif  dan  atas  semua  peraturan  perundang- undangan
13 http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20maryulis%20SERD.pdf
14 http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Faktor%20Pendukung%20dan%20Penghambat%20Pelaksanaan%20Kekua saan%20Pengadilan%20Agama%20Bidang%20Ekonomi%20Syariah-1.pdf
15 Ibid hal 46
yang,  termasuk  kewengangan  baru  bagi  pengadilan  agama  yaitu  ekonomi syariah.  Menurut Hermayulis 16 , Pola  yang  sudah  tertanam  dalam  diri  para pencari  keadilan  adalah  ”ke Pengadilan  untuk  menang  bukan  untuk mendapatkan keadilan”. Pola ini tidak dengan mudah dirubah.
2. Faktor-Faktor  yang  Menjadi Kendala  Dalam  Implemetasi  Perkara bidang  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  agama  Kota  Samarinda,  Kota Balikpapan dan Kota Bontang.
Hal  ini  seiring  dengan  perkembangan  lembaga  ekonomi/keuangan syariah  di  Indonesia,  maka  akan  ada  perbedaan  kepentingan  (conflict of interest)  dengan  dunia  Peradilan  khususnya  Peradilan  Agama,  titik  singgung yang  dimaksud  adalah  dalam  hal  penyelesaian  sengketanya.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  Peradilan  Agama  (selanjutnya  disebut  UUPAg)  telah  membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini, dimana salah  satu  perubahan  mendasar  adalah  penambahan  wewenang  lembaga Peradilan Agama antara lain d alam bidang ekonomi syari’ah.
Berdasarkan data yang yang diperoleh dari Ditjen Badan Peradilan Agama yang diakses melalui situs Badan Peradilan Agama, hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syari’ah mengalami sedikit kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kendala dimaksud antara lain 17 :
1. Baru  pertama  kali  menangani  perkara  ekonomi  syari’ah,  sehingga  wajar apabila  pengetahuan  dan  keterampilan  hakim  dalam  menangani  perkara tersebut belum memadai.
2. Masih  belum  ada  hukum  materiil  ekonomi  syari’ah  ya ng  terkumpul  pada suatu  peraturan  perundang-undangan  tertentu.  Akibatnya,  hakim  harus menggali hukum materiil yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya dari : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Fatwa- fatwa Dewan Syari’ah Nasional,  Kitab-kitab  Fiqih, Undang-Undang  Perbankan,  Peraturan  Bank Indonesia,  dan  rujukan  lain.  Kendala  ini  tidak  terlalu  dominan,  karena umumnya  para  hakim  Pengadilan  Agama  berlatar  belakang  Sarjana Syari’ah  yang  tentu  saja  pernah  mempelajari  hukum  ekonomi syari’ah/hukum muamalah.
3. Bertambahnya  kewenangan  Pengadilan  Agama  tersebut  yang  belum diimbangi  dengan  payung  hukum (umbrella  provision) yang  memadai, hakim  Pengadilan  Agama  dalam  menjalankan  fungsi  yudikatif  apabila tidak  menemukan  payung  hukum,  tidak  sedikit  yang  mempertimbangkan
16 http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20maryulis%20SERD.pdf
17 http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Faktor%20Pendukung%20dan%20Penghambat%20Pelaksanaan%20K ekuasaan%20Pengadilan%20Agama%20Bidang%20Ekonomi%20Syariah-1.pdf
faktor  budaya,  baik  yang  terekam  dalam  beberapa  buku  fiqih  madzhab ataupun yang hidup dalam masyarakat (the living law)/ (urf).
Hal  ini  merupakan  kewajiban  bahkan  sudah  merupakan  asas peradilan  untuk  tetap  menyelesaikannya.  Oleh  karena  itu,  setiap  hakim dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  dituntut  supaya  mengembangkan kemampuan dalam bentuk pertemuan rutin bagi kalangan penegak hukum, pelatihan – pelatihan  dengan  materi  hukum  syariah  Islam  yang  menjadi tanggung jawab negara serta membuat aturan pelaksana teknis yang terkait dengan proses peradilan agama di Indonesia Khususnya Kalimantan Timur dengan  harapan  hakim  pengadilan  agama  memiliki  kemampuan  didalam pembuatan ijtihad-nya (rechtvinding). yang  bagi  penulis  tidak bertentangan dengan Alqurqn dan Sunnah Nabi Muhammad (Hadist).

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Dengan  diundangkan  dan  berlakunya Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2009  tentang  Peradilan  Agama yang  memberikan kewenangan  kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa bisnis syari’ah di Indonesia dengan latar belakang prospek keberadaan kewenangan tersebut di Peradilan Agama Mengingat penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  adalah  beragama Islam,  maka keberadaan  lembaga  ini  sangatlah  diharapkan oleh  masyarakat pebisnis  Islam  itu sendiri. Tantangan  adanya  kewenangan  tersebut  di Peradilan  Agama. Dari  segi  sistem  hokum (de  Yure), keberadaan  Peradilan Agama  dalam  menyelesaikan sengketa  bisnis  syari’ah  adalah  suatu kewenangan  baru.  Artinya  akan  ada  suatu sistem  hukum  baru dan  atau penegakan hukum yang perlu dibangun, diperkenalkan, dan diterapkan yang ditopang  oleh  subtansi,mentalitas  penegak  hukum,  fasilitas  dan  budaya hukum .Realitanya (De  Facto) perkara  bidang  sengketa  ekonomi  Syariah yang  masuk  di  pengadilan  Agama    pada  Kota  Samarinda,  Bontang  dan Balikpapan belum ada.
2. Seiring  dengan  perkembangan  lembaga  ekonomi/ keuangan  syariah  di Indonesia,  maka  akan  ada  perbedaan  kepentingan  (conflict  of  interest) dengan  dunia  Peradilan  khususnya  Peradilan  Agama,  titik  singgung  yang dimaksud  adalah  dalam  hal  penyelesaian  sengketanyaBaru  pertama  kali menangani  perkara  ekonomi  syari’ah . Masih  belum  ada  hukum materiil ekonomi syari’ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang -undangan tertentu,Bertambahnya kewenangan Pengadilan  Agama tersebut  yang belum diimbangi dengan payung hukum (umbrella provision) yang memadai.

## B. Saran
1. Implementasi  kewenangan  Pengadilan  agama  dalam  menyelesaian  sengketa Perkara  bidang  Ekonomi  Syariah  di  Kota  Samarinda,  Kota  Balikpapan  dan Kota Bontang dapat berjalan dengan optimal dengan memperhatikan beberapa hal Hukum  atau  peraturan  itu  sendiri,mentalitas  petugas  yang  menegakan
hukum, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum,kesadaran hukum dari masyarakat yang  perlu dibina.
2. Dengan  memperhatikan  secara  seksama  terhadap  penegakan  hukum  maka faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  implemetasi  perkara  bidang ekonomi  syariah  di  pengadilan  agama  Kota  Samarinda,  Kota  Balikpapan  dan Kota Bontang dapat diatasi. setiap hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dituntut  supaya  mengembangkan  kemampuan dalam  bentuk  pertemuan  rutin bagi  kalangan  penegak  hukum,  pelatihan – pelatihan  dengan  materi  hukum syariah  Islam  yang  menjadi  tanggung  jawab  negara serta  membuat  aturan pelaksana  teknis  yang  terkait  dengan  proses  peradilan  agama  di  Indonesia Khususnya  Kalimantan  Timur    dengan  harapan  hakim  pengadilan agama memiliki kemampuan didalam pembuatan ijtihad-nya (rechtvinding)

## DAFTAR PUSTAKA
1. Daftar Literatur ;
a. Ahmad  Mujahidin,”Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama Dilengkapi Format Formulir Beperkara”, Ghalia Indonesia,2012
b. Soerjono  Soekanto,  “Penegakan Hukum”,Proyek  Penulisan  karya  Ilmiah Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  Republik Indonesia, Bina Cipat, Jakarta, 1983.
c. Soedjono  Dirjosisworo,”Pengantar  Ilmu  Hukum”,PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta,1983.
d. Maya
Indriani,Skripsi,”TINJAUAN HUK UM TERHADAP

## PELAKSANAAN
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH  DI  PENGADILAN  AGAMA  KOTA  SAMARINDA”,
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

## MULAWARMAN
SAMARINDA 2009.

## 2. Daftar Peraturan Perundang- Undangan
a. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman.
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama.
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan Agama.

## 3. Daftar Data Internet
a. http://www.badilag.net/artikel/9766-penyelesaian-sengketa-ekonomi- syariah-oleh-achmad-fauzi.html Penyelesaian Sengketa Ekonomi
SyariahOleh  :  Achmad  Fauzi(Hakim  Pengadilan  Agama  Kotabaru,
Kalimantan  Selatan) Artikel  ini  dimuat  di  “Koran  Kontan”  Hari  Senin tanggal 6 Februari 2012.
b. http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20maryulis%
20SERD.pdf
c. http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Faktor%20Pendukung%20dan%2 0Penghambat%20Pelaksanaan%20Kekuasaan%20Pengadilan%20Agama %20Bidang%20Ekonomi%20Syariah-1.pdf
d. http://www.badilag.net/artikel/9766-penyelesaian-sengketa-ekonomi- syariah-oleh-achmad-fauzi.html Penyelesaian Sengketa Ekonomi
SyariahOleh  :  Achmad  Fauzi(Hakim  Pengadilan  Agama  Kotabaru, Kalimantan  Selatan) Artikel  ini  dimuat  di  “Koran  Kontan”  Hari  Senin tanggal 6 Februari 2012.
e. http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita- kegiatan/11086-masih-minim-perkara-ekonomi-syariah-yang-ditangani- peradilan-agama-215.html.
f. http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.smd
g. http://www.pabontang.net/in/index.php?option=com_wrapper&view=wra pper&Itemid=253
h. http://perkara.net/v1/action/JenisPerkara.php?c_pa=pa.bpp