Syamsuddin: Upaya Membantu Kepala Madrasah Mempersiapkan Akreditasi Melalui Pemanfaatan Hasil Monitoring Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara
Jurnal Ilmiah AL-MADRASAH, Vol. 3, No. 1, Juli-Desember 2018

## UPAYA MEMBANTU KEPALA MADRASAH
MEMPERSIAPKAN AKREDITASI MELALUI PEMANFAATAN HASIL MONITORING STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MIFTAHUL ULUM AMBAHAI KECAMATAN PAMINGGIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Oleh Syamsuddin
Pengawas Madrasah, Kemenag HSU, Kalimantan Selatan, Indonesia

## Abstrak
Pendahuluan: Pengawas sekolah/madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang  diberi  tugas,  tanggung  jawab  dan  wewenang  secara  penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan  manajerial  di  sekolah. Salah  satu  diantara  dimensi  kompetensi supervisi  manajerial  adalah  memonitor  pelaksanaan  Standar  Nasional Pendidikan  (SNP)  dan  memanfaatkan  hasil-hasilnya  untuk  membantu kepala sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi.
Pencapaian  Standar  Nasional  Pendidikan  di  sekolah/madrasah  diukur melalui  akreditasi.  Dan  kepala  sekolah/madrasah  perlu  mempersiapkan lembaganya agar pelaksanaan akreditasi bermakna dan bermanfaat. Sebab dengan  akreditasi  yang  bermutu  diharapkan  tercipta  sekolah/madrasah yang berkualitas.
Sinergisitas kolaboratif antara kepala sekolah/madrasah dengan pengawas madrasah  di  MIS.  Miftahul  Ulum  Ambahai  tergambar  dari  pelaksanaan tugas  supervisi  manajerial  memonitor  pelaksanaan  Standar  Nasional Pendidikan  (SNP)  dan  memanfaatkan  hasil-hasilnya  untuk  membantu kepala sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi.
Rumusan  Masalah: 1.  Sejauhmana  pelaksanaan  standar  nasional pendidikan  pada  MIS.  Miftahul  Ulum  Ambahai  Kecamatan  Paminggir Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara?    2.  Bagaimana  upaya  agar  hasil monitoring  8  SNP  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  membantu  Kepala MIS.  Miftahul  Ulum  Ambahai  Kecamatan  Paminggir  Kabupaten  Hulu Sungai Utara dalam mempersiapkan akreditasi di madrasahnya?
Metode: Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan (Field Reseach). Untuk  menjawab  permasalahan  pertama  dengan  melakukan monitoring terhadap  pelaksanaan  8  SNP  pada  MIS.  Miftahul  Ulum Ambahai  Kecamatan  Paminggir,  metode  pengumpulan  datanya  adalah melalui  observasi  parsipaturis yakni  melihat  dan  terlibat  langsung  serta mempelajari  dokumen  instrumen-instrumen  monitoring  dan  perangkat akreditasi  yang  ada.  Sedangkan  untuk  menjawab  permasalahan  kedua adalah  dengan  metode  FGD  (Focused  Group  Discussion)  atau  Diskusi Kelompok Terfokus.
Hasil/Simpulan: Pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan  pada  MIS. Miftahul  Ulum  Ambahai  Kecamatan  Paminggir  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara  sudah  mencapai  kategore  baik.  Terbukti  dengan  hasil  akreditasi tahun 2016 status akreditasinya adalah B dengan nilai 77.
Upaya  pemanfaatan  hasil  monitoring  8  SNP  sudah  dilakukan  melalui tahapan  telaah  hasil  akreditasi  tahun  2016  disandingkan    dengan  data hasil  monitoring  8  SNP,  kemudian  dianalisis  intensif  melalui  Diskusi Kelompok  terfokus (Focused  Group  Discussion/FGD) .  Dokumen  hasil FGD  tersebut  implementatif  sehingga  kepala  madrasah  dan  lembaganya benar-benar  siap  mengikuti  akreditasi  yang  akan  datang  dan  pada gilirannya madrasah akan semakin maju dan bermutu.
Kata Kunci : akreditasi, monitoring, dan standar nasional pendidikan

## A. Pendahuluan
Pengawas  sekolah/madrasah  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang diberi  tugas,  tanggung  jawab  dan  wewenang  secara  penuh  oleh  pejabat  yang berwenang  untuk  melaksanakan  pengawasan  akademik  dan  manajerial  di sekolah. 1
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang  Standar  Pengawas  Sekolah/Madrasah  menegaskan  bahwa  seorang pengawas  harus  memiliki  6  (enam)  kompetensi  minimal,  yaitu  kompetensi kepribadian,  supervisi  manajerial,  supervisi  akademik,  evaluasi  pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. 2
Kemudian  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  21  tahun  2010  tentang  Jabatan  Fungsional Pengawas  Sekolah/Madrasah  dan  Angka  Kreditnya  menyebutkan  bahwa  tugas pokok  pengawas  sekolah/madrasah  adalah  melaksanakan  tugas  pengawasan akademik  dan  manajerial  pada  satuan  pendidikan  yang  meliputi  penyusunan program  pengawasan,  pelaksanaan  pembinaan,  pemantauan  pelaksanaan  8 Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  penilaian,  pembimbingan  dan  pelatihan
1 Permen  PAN  dan  RB  Nomor  21  tahun  2010  tentang  Jabatan  Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Bab I pasal 1 ayat 2.
2 Permendiknas No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah.
profesional  guru  dan  kepala  sekolah/madrasah,  evaluasi  hasil  pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. 3
Dari kedua regulasi diatas dapat dikatakan bahwa salah satu kompetensi pengawas sekolah/madrasah adalah kompetensi supervise manajerial (superman)  dan  diantara  dimensi  kompetensi  supervisi  manajerial  tersebut adalah memonitor pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.
Berbicara  tentang  8  SNP  (Standar  Nasional  Pendidikan),  maka  erat sekali  hubungannya  dengan  masalah  akreditasi.  Dan  pelaksanaan  akreditasi  di sekolah/madrasah  pada  semua  jenis  dan  jenjang  pendidikan  adalah  kegiatan periodek  5  tahunan  yang  rutin  dan  urgen.  Dianggap  penting  adalah  karena akreditasi  dilakukan  untuk  menjamin  serta  mengendalikan  mutu  pendidikan. 4
Dan dari hasil akreditasi tergambar tingkat kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan  berdasarkan  kreteria  atau  standar  yang  ditetapkan  yakni  8  Standar Nasional  Pendidikan.  Disamping  itu  dapat  pula  dijadikan  sebagai  acuan sekaligus  motivator  bagi  sekolah/madrasah  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetetif.
Sekolah/madrasah perlu mempersiapkan akreditasi dengan baik. Sebab dari akreditasi  yang  bermutu  tercipta  sekolah/madrasah  yang  berkualitas.  Oleh karena itu, semua stakeholder di sekolah mulai kepala madrasah, pendidik dan tenaga  kependidikan,  para  siswa,  komite  sampai  pengawas  madrasah  mesti memahami dan bergerak sinergis.
Kepala  madrasah  sebagai leading  sector sangat  menentukan  siap  atau tidaknya  lembaga  pendidikan  yang  dipimpinnya  dalam  menghadapi  akreditasi. Kemampuan  seorang  kepala  madrasah  menggerakkan  dan  memanfaatkan segenap  potensi  yang  ada  secara  bertahap,  terprogram,  dan  berkesinambungan
3 Permen PAN dan RB Nomor 21 tahun 2010, Bab II pasal 5.
4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
memenuhi  8  SNP  yang  pada  akhirnya  bermuara  pada  peningkatan  mutu pendidikan di lembaganya.
Demikian  pula  halnya  pengawas  madrasah,  dengan  kompetensi supervise  manajerial  yang  baik  dan  sanggup  memonitor  8  Standar  Nasional Pendidikan secara benar serta mampu memanfaatkan hasilnya secara maksimal, niscaya  perannya  tersebut  membantu  sekali  dan  berpengaruh  signifikan terhadap pemacu dan pemicu semangat segenap warga sekolah dan stakeholder lainnya  untuk  kompak  bersatu  bersama-sama  mewujudkan  madrasah  yang bermutu.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik mengangkatnya dalam judul  artikel  ilmiah  ini  yaitu “Upaya  Membantu  Kepala  Madrasah Mempersiapkan  Akreditasi  Melalui  Pemanfaatan  Hasil  Monitoring Standar  Nasional Pendidikan  pada Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  Miftahul Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.”
B. Kajian Teori
a. Pengertian Supervisi Manajerial
Dalam Buku Pedoman Kerja Pengawas Madrasah/Madrasah dinyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas madrasah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya.
Dalam  melaksanakan  fungsi  supervisi  manajerial,  pengawas  madrasah berperan sebagai:
1) Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen madrasah.
2) Assesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi madrasah.
3) Pusat informasi pengembangan mutu madrasah.
4) Evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. 5
b. Prinsip-Prinsip Supervisi Manajerial
Prinsip-prinsip  supervisi  manajerial  pada  hakikatnya  tidak  berbeda dengan supervisi akademik, yaitu:
1) Prinsip  yang  pertama  dan  utama  dalam  supervisi  adalah  pengawas harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala madrasah/guru sebagai bawahan
2) Supervisi  harus  mampu  menciptakan  hubungan  kemanusiaan  yang harmonis.
3) Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan
4) Supervisi  harus  demokratis.  Supervisor  tidak  boleh  mendominasi pelaksanaan  supervisi.  Titik  tekan  supervisi  yang  demokratis  adalah aktif dan kooperatif.
5) Program supervisi harus integral.
6) Supervisi  harus  komprehensif.  Program  supervisi  harus  mencakup keseluruhan  aspek,  karena  hakikatnya  suatu  aspek  pasti  terkait dengan aspek lainnya.
7) Supervisi  harus  konstruktif.  Supervisi  bukanlah  sekali-kali  untuk mencari kesalahan-kesalahan guru.
8) Supervisi  harus  obyektif.  Dalam  menyusun,  melaksanakan,  dan mengevaluasi, keberhasilan program supervisi harus obyektif. 6
c. Metode Supervisi Manajerial
Apabila  prinsip-prinsip  supervisi  manajerial  relatif  sama  dengan supervisi  akademik,  namun  dalam  metode  terdapat  perbedaan.  Hal  ini
5 Tim  Penyusun  (Nana  Sujana,  dkk), Buku  Kerja  Pengawas  Sekolah, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, (Badan PSDM dan PMP Kemendiknas, Jakarta: Cet. II, 2011), h. 14.
6 Bahan  Belajar  Mandiri  Musyawarah  Kerja  Pengawas  Sekolah, Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial, (Dirjen PMPTK Depdiknas, Jakarta: 2009), h. 14.
dikarenakan  fokus  kedua  hal  tersebut  berbeda.  Adapun  metode  supervisi manajerial,  yaitu:  monitoring  dan  evaluasi,  refleksi  dan FGD ( Focused  Group Discussion yakni Diskusi Kelompok Terfokus), metode Delphi, dan Workshop.
1. Standar Nasional Pendidikan
Penjelasan rinci mengenai Standar Nasional Pendidikan ini dapat dilihat pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor    19  Tahun  2005  yang  di  keluarkan  pada tanggal    16  Mei  tahun  2005.  Kemudian  Peraturan  Pemerintah  tersebut dijabarkan  lagi  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  (Permendiknas) sebagai berikut:
a. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi;
b. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
c. Permendikbud  Nomor  54  Tahun  2013  Tentang    Standar  Kompetensi Lulusan (SKL);
d. Permendiknas  nomor  12,  13,  dan  16  tahun  2007  tentang  Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
1) Permendiknas  nomor  12  tahun  2007  tentang  Standar  Pengawas madrasah/madrasah.
2) Permendiknas  nomor  13  tahun  2007  tentang  Standar  Kepala madrasah/madrasah.
3) Permendiknas  nomor  16  tahun  2007  tentang  Standar  Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
4) Permendiknas  nomor  tahun  2008  tentang  Standar  TAS  (Tenaga Administrasi Madrasah/Madrasah).
5) Permendiknas  nomor  tahun  2008  tentang  Standar  Tenaga Perpustakaan Madrasah/Madrasah).
6) Permendiknas  nomor    tahun  2008  tentang  Standar  Tenaga
Laboratorium Madrasah/Madrasah) 7
7 Permendiknas  nomor  12,  13,  dan  16  tahun  2007  tentang  Standar    Pendidik dan Tenaga Kependidikan
e. Permendiknas  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan Prasarana;
f. Permendiknas  nomor  19  tahun  2007  tanggal  23  Mei  2007  tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
g. Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan. 8
h. Permendikbud  nomor  66  Tahun  2013  tentang  Standar  Penilaian
Pendidikan;
2. Akreditasi Madasah
a. Pengertian Akreditasi
Pengertian  Akreditasi  menurut  PP  No.  19/2005  adalah  kegiatan penilaian  kelayakan  program  dan/atau  satuan  pendidikan  berdasarkan  kriteria yang telah ditetapkan (Pasal 1 ayat 21)
Pemerintah  melakukan  akreditasi  pada  setiap  jenjang  dan  satuan pendidikan  untuk  menentukan  kelayakan  program  dan/atau  satuan  pendidikan. (Ps 86 ayat 1)
Akreditasi  merupakan  bentuk  akuntabilitas  publik  dilakukan  secara obyektif,  adil,  transparan,  dan  komprehensif  dengan  menggunakan instrumen  dan  kriteria  yang  mengacu  kepada  Standar  Nasional Pendidikan (Pasal 86 ayat 3) 9
b. Tujuan Akreditasi S/M
Akreditasi  sekolah/madrasah  bertujuan  memberikan  informasi  tentang kelayakan S/M sebagai satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau  satuan  pendidikan  yang  diakreditasi  dan  pihak  terkait  (rekomendasi tindak lanjut).
8 Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan.
9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Manfaat Akreditasi S/M
1) Acuan  dalam  upaya  peningkatan  mutu  S/M  dan  rencana pengembangan S/M.
2) Motivator  agar  S/M  terus  meningkatkan  mutu  pendidikan  secara bertahap,  terencana,  dan  kompetitif  baik  di  tingkat  kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
3) Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga  S/M  dalam  rangka  menerapkan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran, strategi, dan program S/M.
4) Membantu  mengidentifikasi  S/M  dan  program  dalam  rangka pemberian  bantuan  pemerintah,  investasi  dana  swasta  dan  donatur atau bentuk bantuan lainnya.
5) Bahan  informasi  bagi  S/M  sebagai  masyarakat  belajar  untuk meningkatkan  dukungan  dari  pemerintah,  masyarakat,  maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
d. Fungsi Akreditasi S/M
1) Akuntabilitas,  yaitu  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  S/M kepada  publik,  apakah  layanan  yang  dilakukan  dan  diberikan  oleh madrasah/  madrasah  telah  memenuhi  harapan  atau  keinginan masyarakat.
2) Pengetahuan,  yaitu  sebagai  informasi  bagi  semua  pihak  tentang kelayakan  S/M  dilihat  dari  berbagai  unsur  terkait  yang  mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya.
3) Pembinaan  dan  pengembangan,  yaitu  sebagai  dasar  bagi  S/M, pemerintah,  dan  masyarakat  dalam  upaya  peningkatan  atau pengembangan mutu S/M.
e. Prinsip Akreditasi S/M
Adapun prinsip-prinsip akreditasi sekolah/madrasah itu adalah objektif, komprehensif, adil, transparan dan akuntabel.
f. Persyaratan Mengikuti Akreditasi Madrasah
Sekolah/madrasah  yang  hendak  mengikuti  akreditasi  harus  memenuhi persyaratan;  Memiliki  Surat  Keputusan  Pendirian/Operasional  Madrasah, memiliki  peserta  didik  pada  semua  tingkatan  kelas,    memiliki  sarana  dan prasarana  pendidikan,  memiliki  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan telah menamatkan peserta didik.
Untuk  memberikan  jaminan  kualitas  proses  pengelolaan  madrasah, diperlukan  adanya  penilaian  (audit)  oleh  pihak  luar.  Dalam  hal  ini  madrasah harus  diakreditasi.  Oleh  karena  itu  madrasah  harus  menyiapkan  bahan-bahan yang  diperlukan  dalam  rangka  mengikuti  akreditasi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu  madrasah  meningkatkan  status akreditasi,  dengan  menggunakan  lembaga  akreditasi  eksternal  yang  memiliki legitimasi.  Bahkan  madrasah/madrasah  harus  terus  meningkatkan  kualitas kelembagaannya  secara  holistik  dengan  menindaklanjuti  saran-saran  hasil akreditasi.

## C. Metodologi Penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach) dengan metodologi penelitian   sebagai berikut:
1. Menjawab  permasalahan  pertama  adalah  dengan  melakukan  monitoring terhadap pelaksanaan 8 SNP pada MTs Al Ukhuwwah Kecamatan Banjang, metode  pengumpulan  datanya  adalah  melalui  observasi  parsipaturis yakni melihat  dan  terlibat  langsung  serta  mempelajari  dokumen  instrumen- instrumen monitoring dan perangkat akreditasi yang ada.
2. Sedangkan  untuk  menjawab  permasalahan  kedua  adalah  dengan  metode
FGD (Focused Group Discussion) atau Diskusi Kelompok Terfokus. 10
10 Dirjen  PMPTK  Depdiknas, Dimensi  Kompetensi  Supervisi  Manajerial , (Depdiknas, Jakarta: 2009), h.17.
Hasil monitoring yang dilakukan pengawas disampaikan secara terbuka kepada pihak madrasah, terutama kepala madrasah, komite madrasah dan guru. Secara  bersama-sama  pihak  madrasah  dapat  melakukan  refleksi  terhadap  data yang  ada,  dan  menemukan  sendiri  faktor-faktor  penghambat  serta  pendukung yang  selama  ini  mereka  rasakan.  Forum  untuk  ini  dapat  berbentuk Focused Group Discussion (FGD) , yang  melibatkan unsur-unsur stakeholder madrasah.
Diskusi kelompok terfokus ini dilakukan dalam beberapa putaran sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari FGD adalah untuk menyatukan pandangan stakeholder mengenai  realitas  kondisi  (kekuatan  dan  kelemahan)  madrasah,  serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang diambil untuk memajukan madrasah. Peran pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan, untuk  memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.

## D. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Desa  Ambahai  pada  Tahun  1960  keadaan  penduduknya  masih  sangat terbelakang,  terutama  dibidang  pendidikan.  Salah  satu  penyebabnya  adalah tidak  adanya  lembaga  pendidikan.  Pada  saat  itu  penduduk  yang  mau  sekolah harus  mengayuh  (mengendarai)  perahu  ke  desa  tetangga  yakni  Paminggir sekitar 5 km.  Kondisi yang demikian menggugah hati Tuan Guru H. Baslan dan tokoh–tokoh masyarakat lainnya untuk berinisiatif mendirikan sebuah lembaga pendidikan.    Maka  pada  tahun  1967  di  desa  Ambahai  dibangunlah  sebuah lembaga  pendidikan  agama  yang  diberi  nama  Miftahul  Ulum.    Berdasarkan Piagam  Madrasah    Nomor:  L.o/3/295/IXa/78  Tanggal  3  Januari  1967  yang dikeluarkan  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama    Kabid  Pergurais  propinsi Kalimantan  Selatan  dinyatakan  bahwa  lembaga  pendidikan  tersebut  berbentuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum.
Meskipun  dengan  bangunan  yang  sangat  sederhana  dan  sistem pengajaran yang bercorak tradisional, namun keberadaan madrasah ini disambut
antusias  oleh  masyarakat  sebagai  satu-satunya  lembaga  pendidikan  di  desa tersebut.  Beberapa  waktu  kemudian,  mengingat  jumlah  murid  terus  bertambah banyak,  maka  direkrutlah  guru-guru  dari  luar  desa  Ambahai.  Mula-mula  pada sekitar tahun 1970 datanglah guru dari Palimbangan Amuntai yakni KH. Abdul Hamid.  HR  seorang  ulama  kharismatik  yang  lama  mengabdi  berdakwah  di daerah bawah Kecamatan Paminggir.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  Kantor  Departemen  Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara secara periodek membantu tenaga pengajar guru PNS.  Mula-mula  adalah  guru  Masrani.  P,  setelah  beliau  dimutasi  digantikan oleh  guru  H.  Asy’ari.  Beberapa  tahun  kemudian  beliau  dimutasi  dan  guru Masrani.P  kembali  ditempatkan  di  MIS.Miftahul  Ulum  Ambahai  untuk  kedua kalinya.      Demikian  pula  pihak  Panitia  Madrasah  berusaha  pula  menambah guru-guru honor dari luar seperti Guru Muhammad Akhyar, dan Guru M. A’la, dll.
Kemudian  setelah  mengabdi  puluhan  tahun,  maka  pada  tahun  1984 guru Masrani.P dimutasi dari MIS.Miftahul Ulum Ambahai  dan sejak saat itu sampai  sekarang  tidak  ada  lagi  guru  PNS  yang  ditempatkan  pada  madrasah tersebut.   Kepemimpinan dipegang oleh Guru H. Nordin seorang alumnus dari Pondok  Pesantren  Ibnul  Amin  Pamangkih.  Dan  guru-gurunya  sekarang  juga sudah  terjadi  regenerasi  yakni  beberapa  orang  putra  daerah  alumnus  MIS. Miftahul  Ulum  Ambahai  tersebut  yang  menamatkan  pendidikan  di  PGAN  dan MAN serta Pondok Pesantren.
Dalam  kurun  waktu  40  tahun  perjalanan  pasang  surut  pengelolaan lembaga pendidikan madrasah tersebut,  dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi  saat  ini  serta  menampung  berbagai  saran  dan  pemikiran  tokoh-tokoh masyarakat,  maka  pada  tahun  2006  dimulailah upaya-upaya  pembaruan  sistem pengelolaan  madrasah  tersebut.    Adalah  beberapa  alumni  dan  putra  daerah yakni H. Hasan Basri (Alumni PGAN 1991), Syamsuddin,S.Ag (Alumni IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah 1996), dan H. Arbain (Alumni PGAN 1989  dan  alumni  Ponpes  Ibnul  Amin)  berinisiatif  mengintegralkan  pendidikan
Madrasah  Ibtidaiyah  ke  dalam  Pondok  Pesantren.    Hal  ini  dimaksudkan  untuk mengambil  “nilai  lebih”  (plus)  dari  pembinaan  akhlaqul  karimah  dan  kualitas ilmu  (agama)  dan  amal  yang  sudah  diakui  lebih  berhasil  di  lembaga  pondok pesantren,  dan  tetap  mempertahankan  identitas  Madrasah  (sistem  perguruan) dengan kurikulum nasionalnya.
Dan  dengan  terbitnya  Piagam  Nomor  Kd.17.08/5/PP.00.7/462.8/2006 tanggal 22 Juni 2006 oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara,  maka  resmilah  sudah  berdirinya  Pondok  Pesantren    Miftahul  Ulum Ambahai berstatus terdaftar dengan Nomor Statistik Pesantren 512.63.0801.073    yang  mengelola  secara  integral  Madrasah    Ibtidaiyah,  dan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs-SA)  Miftahul Ulum. 11
Madrasah  Ibtidaiyah  Miftahul  Ulum  adalah  lembaga  pendidikan  yang dikelola  dibawah  Yayasan  Pondok  Pesantren  dan  berkoordinasi  dengan Kementerian  Agama.  Maka  kurikulum  yang  digunakan  adalah  Kurikulum Nasional yakni KTSP dengan tambahan muatan pondok pesantren.
Secara  ringkas  identitas  Madrasah  Ibtidaiyah  Swasta  Miftahul  Ulum Ambahai dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Nama Madrasah
: MIS. Miftahul Ulum b. Alamat : Jalan  Kali  Paminggir  RT.  04  Desa  Ambahai Kecamatan  Paminggir  Kabupaten  Hulu  Sungai Utara Kalimantan Selatan. c. Status Madrasah : Swasta/Terakreditasi B Tahun 2016 d. NSM : 111263080011 e. Tahun Berdiri : 1967 12

## 2. Penyajian Data dan Pembahasan
Sebelum  menguraikan  tentang  sajian  data  dan  analisisnya,  maka  perlu ditegaskan  bahwa  mengingat  MIS.  Miftahul  Ulum  Ambahai  ini  menyatakan
11 Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ambahai, Juli 2010, h. 1- 2.
12 Ibid, h.4.
sebagai  madrasah  yang  masih  menyelenggarakan  kurikulum  2006  atau  KTSP dan  ketika  mengikuti  akreditasi  tahun  2006  kemaren  juga  menggunakan instrumen  yang  sesuai  dengan  kurikulum  tersebut  sehingga  semua  instrumen monitoring 8 Standar Nasional Pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang sesuai dengan hal tersebut diatas.
Adapun  data  diperoleh  berdasarkan  hasil  studi  dokumentasi  dan observasi yang dilakukan Penulis terhadap kegiatan monitoring oleh pengawas madrasah wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara khusus pada lokasi penelitian yakni MIS. Miftahul Ulum Ambahai.
Kegiatan monitoring tersebut adalah kegiatan terprogram dan sistematis selama  kurun  waktu  8  bulan  sebagai  pelaksanaan  tugas  pengawas  pada  aspek pemantauan pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan di madrasah-madrasah binaannya.
Adapun  kegiatan  monitoring  dan  dokumentasi  instrumennya  dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1            Daftar Kegiatan Monitoring Standar Nasional Pendidikan Pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2017-2018
NO BULAN ASPEK YANG DIMONITOR KETERANGAN 1 Agustus 2017 Standar  Isi Instrumen terlampir 2 September 2017 Standar Proses. Sda 3 Oktober 2017 Standar Kompetensi Lulusan Sda 4 Nopember 2017 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sda 5 Pebruari 2018 Standar Sarana Prasarana Sda 6 Maret  2018 Standar Pengelolaan Sda 7 April 2018 Standar Pembiayaan Sda 8 Mei  2018 Standar Penilaian Sda
Kemudian  dibawah  ini  adalah  bukti  fisik  (administrasi)  pemantauan berupa  instrumen-instrumen  pemantauan  pelaksanaan  Standar  Nasional
Pendidikan    pada  MI.Miftahul  Ulum  Ambahai  Kecamatan  Paminggir Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  yang  disajikan  berdasarkan  kronologis  waktu pelaksanaan monitoring, yaitu:
a. Standar Isi
Pada  bulan  Agustus  2017  Pengawas  Melakukan  monitoring pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  aspek  Standar  Isi.  Kemudian Penulis  melakukan  studi  dokumentasi  terhadap  hasil  monitoring  tersebut sehingga  diperoleh  data  sebagai  berikut  bahwa  dari  27  item  instrumen monitoring aspek Standar isi, 21 item diantaranya telah memenuhi standar.
Adapun data hasil akreditasi tahun 2016 bahwa dari 18 item instrumen akreditasi bidang standar isi  yakni nomor 1 – 18   halaman 1 – 6  tercatat nilai sebagai berikut:
Tabel 6:  Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016

## Aspek Standar Isi
Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Rekapitulasi Nilai Jumlah 1 A 8 B 15 B A 7 2 A 9 A 16 B B 8 3 B 10 B 17 A C 3 4 C 11 A 18 B D - 5 B 12 A E - 6 C 13 A Jlh 18 7 B 14 C
Berdasarkan  kedua  jenis  data  diatas  nampak  terlihat  hasil/perubahan yang  signifikan  kearah  yang  lebih  baik.  Jadi  Standar  isi  sudah  memenuhi standar.    Hal  ini  ketika  dikonfirmasi  dengan  Kepala  Madrasah  dan memperhatikan dokumen Daftar Prioritas pembinaan yang telah dibuat memang standar isi termasuk yang didahulukan.
b. Standar  Proses
Berdasarkan  data  hasil  monitoring  pengawas  bulan  September  2017 terhadap pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) aspek Standar Proses
pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai, bahwa dari 36 item instrumen monitoring, 31 item  yang sudah dilaksanakan sesuai standar.  Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran  yang  dilaksanakan  madrasah  memang  sudah  baik,  misalnya mengenai  penyusunan  RPP  yang  dibuat  guru,  pelaksanaan  pembelajaran, sinkronisasi  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembelajaran  dengan dokumen  KTSP,  serta  faktor  Kepala  Madrasah  yang  juga  sudah  membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta upaya tindak lanjut terhadap proses pembelajaran.
Kemudian  penulis  juga  mencermati  hasil  akreditasi  Madrasah  tahun 2016,  dari  11  item  standar  proses  yakni  instrumen  akreditasi  nomor  19  –  29 halaman 7 – 10 tercatat nilai sebagai berikut:
Tabel 7:  Nilai Akreditasi MI. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016
Aspek Standar Proses
Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Rekapitulasi Nilai Jumlah 19 A 24 B 29 B A 5 20 A 25 B B 6 21 A 26 A C - 22 B 27 B D - 23 B 28 A E - Jumlah 11
Data  akreditasi  tahun  2016  tersebut  diatas  jelas  menggambarkan pelaksanaan standar proses di madrasah ini sudah memenuhi standar.
Kedua  jenis  data  diatas  memperlihatkan  bahwa  hampir  1  tahun  pasca akreditasi,  aspek  standar  proses  ini  tetap  bertahan  dalam  keadaan  terbaik  dari pencapaian standar lainnya.
c. Standar Kompetensi Lulusan
Setelah  mempelajari  dokumen  (bukti  fisik)  instrumen  monitoring pengawas  terhadap  pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  aspek Standar  Kompetensi  Lulusan  pada  MIS.  Miftahul  Ulum  Ambahai  yang
dilaksanakan  pada  bulan  Oktober  2017  diperoleh  data  sebagai  berikut  bahwa dari  22  item  instrumen  monitoring,  hanya  12  item  diantaranya  yang  sudah memenuhi standar.
Madrasah  tersebut  juga  telah  mengikuti  akreditasi  pada  tahun  2016, sebagai  bahan  perbandingan  dan  untuk  memantau  sejauhmana  perkembangan pelaksanaan  SNP  khusus  pada  aspek  standar  Kompetensi  Lulusan  ini,  Penulis mencermati dokumen instrumen akreditasi bidang ini yakni item nomor 30 – 46 halaman 11 – 18,  nilainya tercatat sebagai berikut:
Tabel 4:  Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016
Aspek Standar Kompetensi Lulusan
Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Rekapitulasi Nilai  Jumlah 30 B 36 B 42 A A 1 31 C 37 B 43 B B 13 32 B 38 C 44 B C 3 33 C 39 B 45 B D 34 B 40 B 46 B E 35 B 41 B Jlh 17
Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai B berjumlah 13 item berarti  mengindikasikan  pelaksanaan  standar  Kompetensi  Lulusan  pada  MIS. Miftahul  Ulum  Ambahai  saat  mengikuti  akreditasi  tahun  2016  itu  masih memenuhi standar dan tergolong baik meski dengan nilai ambang bawah skala baik.
Bila  disandingkan  kedua  jenis  data  tersebut  diatas  jelaslah  bahwa selama  kurun  waktu  lebih  kurang  1  tahun  1  bulan  pembinaan  pasca  akreditasi bidang  standar  kompetensi  lulusan  ini  belum  menunjukkan  perubahan  ke  arah kemajuan yang signifikan.
d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pada  bulan  Nopember  2017  Pengawas  melakukan  monitoring pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  aspek  Standar  Pendidik  dan
Tenaga Kependidikan.  Dari dokumen instrumen pemantauan tersebut diperoleh data  dan  informasi  sebagai  berikut    bahwa  dari  22  butir  item  yang  dimonitor, ternyata  hanya    14  item  yang  dimiliki  (sesuai  standar),  sehingga  masih  ada    8 item  yang  perlu  pembenahan.  (Lihat  lampiran  1  instrumen  monitoring  standar PTK).
Kemudian  penulis  juga  mempelajari  dokumen  hasil  akreditasi  tahun 2016 pada Madrasah tersebut, khusus pada aspek Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  yakni  item  nomor    47  –  65    halaman  19  –  25.  Sehingga  dapat diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 2:  Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016

## Aspek Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Rekapitulasi Nilai Jumlah 47 A 54 B 61 A A 4 48 B 55 B 62 D B 12 49 B 56 B 63 A C - 50 B 57 B 64 A D 2 51 B 58 E 65 D E 1 52 B 59 B Jlh 19 53 B 60 B
Dari  data  nilai  akreditasi  diatas  dapat  dipahami  bahwa  nilai  B  adalah nilai yang dominan yakni 12 dari 19 item.
Berdasarkan  kedua  jenis  data  tersebut  diatas  dan  dilengkapi  dengan observasi  penulis,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  selama  kurun  waktu  lebih kurang  1  tahun  2  bulan  pasca  akreditasi,    pelaksanaan  standar  pendidik  dan kependidikan  pada  MIS.  Miftahul  Ulum  Ambahai  belum  terjadi  perubahan  ke arah perbaikan yang signifikan.
e. Standar Sarana Prasarana
Setelah  mempelajari  dokumen  (bukti  fisik)  instrumen  monitoring pengawas  pada  bulan  Pebruari  2018  terhadap  pelaksanaan  Standar  Nasional Pendidikan  (SNP)  pada  MIS.  Miftahul  Ulum  Ambahai  aspek  Standar  Sarana
Prasarana  diketahui  bahwa  dari  30  item  istrumen  monitoring  ternyata  16 diantaranya belum memenuhi standar.
Demikian  pula  halnya  data  hasil  akreditasi  tahun  2016,  dari  25  item instrumen  akreditasi  bidang  Standar  Sarana  Prasarana  yakni  nomor  66  –  90 halaman 26 – 35 tercatat nilai sebagai berikut:
Tabel 8:  Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016

## Aspek Standar Sarana Prasarana
Item Nomor  Nilai Item Nomor Nilai  Item Nomor   Nilai Rekapitulasi Nilai Jumlah 66 B 75 E 84 B A 2 67 A 76 B 85 C B 17 68 A 77 C 86 B C 5 69 B 78 B 87 B D 70 B 79 C 88 B E 1 71 B 80 B 89 B Jlh 25 72 B 81 B 90 C 73 B 82 B 74 B 83 C
Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa nilai B berjumlah 17 item ada dalam kategore lulus akreditasi, namun terdapat nilai C  sebanyak 5 item dan 1 item  nilai  E    sehingga  secara  akumulatif  standar  sarana  prasarana  ini  nilainya paling rendah.
Kemudian  dari  kedua  jenis  data  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  sejak tahun  2016  akreditasi  madrasah  dilaksanakan    sampai  dengan  Pebruari  2018 saat  monitoring  pengawas    serta    kondisi  akhir  ketika  penulis  melakukan observasi untuk menyusun tulisan ini, aspek standar sarana prasarana ini masih dalam standar cukup.
f. Standar Pengelolaan
Studi dokumentasi bukti fisik monitoring Pengawas pada bulan   Maret 2018  terhadap  pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan  khusus  pada  aspek standar  pengelolaan  diperoleh  data  sebagai  berikut    bahwa  dari  68  item
instrumen  monitoring    hanya    52  item  yang  dimiliki  dan  dilaksanakan  sesuai standar.
Sedangkan dari studi dokumentasi hasil akreditasi  tahun 2016 hasilnya adalah  bahwa  dari  20  item  instrumen  akreditasi  bidang  standar  pengelolaan yakni item nomor  91 – 110  halaman  36 -  42  tercatat nilai sebagai berikut:
Tabel 3:  Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016
Aspek Standar Pengelolaan Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai Rekapitulasi Nilai Jumlah 91 B 98 C 105 B A - 92 C 99 B 106 B B 16 93 B 100 B 107 B C 4 94 B 101 B 108 B D - 95 B 102 B 109 B E - 96 B 103 B 110 C Jlh 20 97 B 104 C
Data  pada  tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai  B  adalah  yang mendominasi,  namun  ada  4  item  yang  nilainya  C  sehingga  jelas mengindikasikan standar pengelolaan pada MIS. Miftahul Ulum Ambahai pada tahun 2016 tersebut masih dibawah standar.
Jika  kedua  jenis  data  diatas  disandingkan  dan  dicermati  lebih  jauh, maka  nampak  terlihat  bahwa  standar  pengelolaan  pada  MIS.  Miftahul  Ulum Ambahai masih telah mengalami perubahan/kemajuan yang signifikan.
g. Standar Pembiayaan
Pada  bulan  April  2018  Pengawas  melakukan  monitoring  pelaksanaan Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  aspek  standar  pembiayaan.  Kemudian Penulis  mempelajari  dokumen  instrumen  monitoring  tersebut  sehingga diperoleh  data  bahwa  dari  27  item  instrumen  22  diantaranya  sudah  sesuai standar.  Sedangkan 4 item yang ada dalam kategore belum standar sebenarnya dapat dikatakan wajar, misalnya item 3.f Jasa PDAM wajar tidak ada sebab se-
Kecamatan  Paminggir  memang  belum  ada  PDAM.    Demikian  pula  item  4.a Sumber biaya dari DIPA wajar tidak ada karena Madrasah ini swasta.
Penulis  juga  memeriksa  data  hasil  akreditasi  tahun  2016  pada  aspek standar pembiayaan yakni item instrumen akreditasi nomor 111 – 135  halaman 43- 52 sehingga diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 9:  Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016
Aspek Standar Pembiayaan Item Nomor Nilai Item Nomor Nilai  Item Nomor  nilai Rekapitulasi Nilai Jumlah 111 A 120 B 129 B A 8 112 B 121 A 130 B B 17 113 A 122 A 131 B C - 114 A 123 B 132 B D - 115 B 124 A 133 B E - 116 B 125 B 134 B Jlh 25 117 B 126 B 135 A 118 B 127 B 119 B 128 A
Data  pada  tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  kualifikasi  nilai  A berjumlah  8  item,  sedangkan  B  sebanyak  17  item.  Jadi  Hasil  akreditasi  tahun 2016 pada aspek pembiayaan ini termasuk sudah memenuhi standar.
Kedua  jenis  data  diatas  telah  memberikan  gambaran  bahwa  MIS. Miftahul  Ulum  Ambahai  ini  dalam  aspek  standar  pembiayaan  termasuk  dalam standar  baik,  bahkan  tergolong  terbaik  ke  dua  setelah  standar  kompetensi lulusan.
h. Standar Penilaian
Monitoring  Pengawas  pada  awal  bulan  Mei  2018  sebelum  libur Ramadhan  1438  H  terhadap  pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) aspek  Standar  Penilaian  diperoleh  data  bahwa  dari  28  item  instrumen monitoring, ternyata ada 22 item telah memenuhi standar.
Adapun  hasil  akreditasi  tahun  2016  adalah  bahwa    dari  22  item instrumen  akreditasi    bidang  standar  penilaian  yakni  item  nomor  136  –  157 halaman 53 – 61  tercatat nilai sebagai berikut:
Tabel 5:  Nilai Akreditasi MIS. Miftahul Ulum Ambahai Tahun 2016
Aspek Standar Penilaian Item Nomor Nilai Item Nomor nilai Item Nomor Nilai Rekapitulasi Nilai Jumlah 136 B 144 B 152 B A 6 137 A 145 A 153 B B 12 138 B 146 C 154 B C 2 139 C 147 A 155 B D 2 140 B 148 B 156 D E - 141 B 149 B 157 D Jlh 22 142 A 150 A 143 A 151 B
Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa item yang nilainya B adalah yang dominan yakni 12 buah ditambah dengan 6 item yang nilainya amat baik, meskipun  ada  4  standar  yang  masih  dibawah  standar.    Hal  ini  berarti  bahwa ketika  mengikuti  akreditasi  madrasah  tahun  2016  yang  lalu  Standar  Penilaian pada Madrasah Miftahul Ulum ini sebagian besar sudah sesuai standar.
Dari  kedua  jenis  data  diatas  dapatlah  dikatakan  bahwa  pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada aspek Standar Penilaian pada MIS. Miftahul Ulum  Ambahai  sejak  akreditasi  tahun  2016  sampai  sekarang  sebagian  besar telah memenuhi standar.    Dan hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala  Madrasah  bahwa  pembinaan  memang  dimulai  dari  aspek  penilaian (evaluasi)  pada  segenap  aspek.    Karena  melalui  sistem  evaluasi  yang  baik tergambar  jelas  kondisi  sesungguhnya  dan  berimplikasi  pada  penyusunan perencanaan dan perbaikan proses pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
i. Pemanfaatan Data Hasil Monitoring dalam Persiapan Akreditasi
Sebagaimana  sudah  diketahui  bahwa  supervisi  manajerial  merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efesiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup
perencanaan,  koordinasi,  pelaksanaan,  penilaian,  pengembangan  kompetensi sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan.
Supervisi  manajerial  meliputi  3  kegiatan  utama  yakni  pembinaan , pemantauan (monitoring), dan penilaian.  Dalam hal pemantauan (monitoring) inilah  yang  menjadi  fokus  penulis  untuk  dibahas  secara  rinci  dan  aplikatif. Dalam  Buku  Kerja  Pengawas  sekolah:  2011  disebutkan  bahwa  “Pemantauan (monitoring)  pada  hakekatnya  adalah  mengikuti  perkembangan  pelaksanaan Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  di  sekolah  dan  memanfaatkan  hasil- hasilnya  untuk  membantu  Kepala  Sekolah  mempersiapkan  akreditasi sekolah.” 13
Setelah  menganalisis  data  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumentasi dan  observasi  terhadap  pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan  hasil monitoring pengawas dan menyandingkannya dengan data hasil akreditasi MIS. Miftahul  ulum  Ambahai  tahun  2016,  sehingga  dapat  diketahui  dan  diikuti perkembangan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di lembaga tersebut.
Berikut  ini  adalah  data  hasil  Analisis  instrumen  monitoring  dan  hasil akreditasi tahun 2016 pada MIS. Miftahul ulum Ambahai:
No Standar Nasional Pendidikan Hasil Akreditasi Tahun 2016 Hasil Monitoring/ Analisis Instrumen Ket 1 Standar  Isi Memenuhi standar 80 atau B+ Memenuhi standar Ada Kemajuan 2 Standar Proses Memenuhi standar 87 atau Amat Baik Memenuhi standar Belum ada Kemajuan 3 SKL Memenuhi Standar 72  atau  B- Memenuhi standar dengan catatan. Belum ada Kemajuan 4 Standar PTK Memenuhi Standar 76 atau B Memenuhi standar Belum ada Kemajuan 5 Standar Sarpras Belum sesuai standar 69 atau C+ Belum sesuai standar Belum ada Kemajuan
13 Tim Penyusun (Nana Sujana, dkk), Buku Kerja Pengawas Sekolah, h. 22
6 Standar Pengelolaan Memenuhi Standar 70 atau C+ Belum sesuai standar Ada Kemajuan 7 Standar Pembiayaan Memenuhi Standar 83 atau B+ Memenuhi standar Belum ada Kemajuan 8 Standar Penilaian Memenuhi Standar 76 atau B Memenuhi tandar Ada Kemajuan NILAI 8 SNP 77  atau Status Akreditasi Baik Memenuhi Standar Kemajuan Belum Signifikan
Sebagai  upaya  tindak  lanjut  yakni  pemanfaatan  hasil-hasil  monitoring Pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan  diatas,  maka  Penulis  yang  juga adalah  sebagai  Pengawas  Madrasah  Wilayah  Kecamatan  Paminggir  dimana MIS.  Miftahul  Ulum  Ambahai  termasuk  dalam  lingkup  wilayah  binaannya telah  menempuh  langkah–langkah  diantaranya  yaitu  mengadakan  Diskusi Kelompok terfokus ( Focused Group Discussion / FGD ).
Kegiatan  FGD  ini  melibatkan  Kepala  Madrasah,  Komite  Madrasah, seluruh  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  dan  stakeholder  lainnya. Dilaksanakan terjadwal secara periodek bertempat di Aula MIS. Miftahul Ulum Ambahai  Kecamatan  Paminggir  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara      (Dokumen kegiatan; Jadwal, Daftar hadir, Foto kegiatan, terlampir).
Adapun  pokok-pokok  uraian  kegiatan  FGD  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Pengawas menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan SNP, cross chek dengan data hasil akreditasi tahun 2016, dan analisisnya.
2. Secara bersama-sama pihak sekolah (seluruh peserta) melakukan refleksi terhadap data yang ada.
3. Diskusi  proses  identifikasi  realitas  kondisi  (kekuatan,  kelemahan, peluang, tantangan dan potensi) sekolah.
4. Diskusi  penentuan  langkah-langkah  strategis  maupun operasional  untuk memenuhi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.
5. Diskusi penentuan skala prioritas dan tahapan-tahapan pelaksanaan.
j. Perumusan dokumen hasil FGD.
Dari  dokumen  yang  telah  dihasilkan  tersebut  diharapkan  secara bertahap,  terprogram  dan  sistematis  Kepala  Madrasah  dan  segenap  warga madrasah  bergerak  secara  pasti  siap  menghadapi  akreditasi  yang  akan  datang. Dan  yang  terpenting  adalah  Madrasah  semakin  maju  dan  memenuhi  standar serta harapan semua pihak.

## E. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Pelaksanaan  Standar  Nasional  Pendidikan  pada  MIS.  Miftahul  Ulum Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mencapai kategore baik. Terbukti dengan hasil akreditasi tahun 2016 status akreditasinya adalah B dengan nilai 77.
Upaya  pemanfaatan  hasil  monitoring  8  SNP  sudah  dilakukan  melalui tahapan  telaah  hasil  akreditasi  tahun  2016  disandingkan    dengan  data  hasil monitoring  8  SNP,  kemudian  dianalisis  intensif  melalui  Diskusi  Kelompok terfokus (Focused  Group  Discussion/FGD) .  Dokumen  hasil  FGD  tersebut implementatif  sehingga  kepala  madrasah  dan  lembaganya  benar-benar  siap mengikuti  akreditasi  yang  akan  datang  dan  pada  gilirannya  madrasah  akan semakin maju dan bermutu.
2. Saran-Saran
Kepada  Kepala Madrasah disarankan agar  benar-benar  memperhatikan semua  catatan  dan  saran  dari  pengawas  pembinanya  terkait  pemenuhan  8 Standar  Nasional  Pendidikan.  Demikian  pula  terhadap  rekomendasi  hasil akreditasi dari asesor hendaknya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka
Dirjen  PMPTK  Depdiknas, Dimensi  Kompetensi  Supervisi  Manajerial , Depdiknas   Jakarta: 2009
Fattah,  Nanang. Landasan  Manajemen  Pendidikan .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1996
Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan
Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Permendikbud  Nomor  54  Tahun  2013  tentang  Standar  Kompetensi Lulusan (SKL)
Permendiknas  Nomor  12,  13,  dan  16  tahun  2007  tentang  Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Permendiknas  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Standar  Sarana  dan
Prasarana
Permendiknas  Nomor  19  tahun  2007  tentang  Standar  Pengelolaan Pendidikan
Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Permendikbud  Nomor  66  Tahun  2013  tentang  Standar  Penilaian Pendidikan
Permendiknas  Nomor  12  tahun  2009  tentang  Kriteria  dan  Perangkat Akreditasi SMP/MTs
Tim Penyusun (Nana Sujana, dkk), Buku Kerja Pengawas Sekolah, Pusat Pengembangan  Tenaga  Kependidikan,  Badan  PSDM  dan  PMP Kemendiknas, Jakarta: Cet. II, 2011
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional