## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman
Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty, Erwin Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s email correspondence: wildaaulia050998@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  dan  menganalisis dasar pertimbangan hukum dari Hakim dalam menjatuhkan Pasal 131  dalam  Putusan  Nomor  52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif.  Ada tiga  dasar  pertimbangan  yaitu  Pertimbangan  fakta  yuridis  bahwa terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Pelaku bukan hanya tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana,  melainkan  pelaku  yang menyimpan  shabu  dan  juga  sebagai  perantara  pengantaran shabu.  Hal  yang  memberatkan  terdakwa  yaitu  terdakwa  tidak mendukung  program  pemerintah,  terdakwa  tidak  menyesali perbuatannya.  Hal  yang  meringankan  terdakwa  yaitu  terdakwa tidak  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan,  terdakwa mengaku  terus  terang,  dan  terdakwa  belum  pernah  dihukum. Mengenai penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Nakotika  di  Pengadilan  Negeri  Sarolangun,  sudah diterapkan  di  beberapa  kasus  yang  diadili  di  Pengadilan  Negeri Sarolangun,  dan  telah  diterapkan  dengan  baik,  namun  terdapat beberapa  kasus  yang  menurut  penulis  penerapan  pasal  pada perkara tersebut kurang tepat.
Kata Kunci: Melaporkan; narkotika; tindak pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-04-22
Accepted: 2021-04-25 Publish: 2021-04-26
KEYWORDS: criminal act; narcotics; report.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out  and  analyze  the  basis  for  legal considerations of the Judge Decision Number 52 / Pid.Sus / 2019 / Pn. The research method used is a normative juridical. The results of the research show that the basis for the judge's consideration in  imposing  a  sentence,  the  defendant  was  proven  guilty.  There are  three  basic  considerations,  namely  consideration  of  juridical facts that the defendant is found guilty of committing a criminal act  of  not  reporting  the  existence  of  a  narcotics  crime.  The defendant  was  not  the  perpetrator  who  simply  did  not  report  a crime, but the perpetrator who kept methamphetamine and also acted  as  an  intermediary  for  delivering  methamphetamine  as well. Whereas there were things that incriminated and lightened the  defendant.  The  things  that  incriminated  the  defendant  were that the defendant did not support the government program and what relieved the defendant, namely that the defendant was not convoluted  in  giving  testimony,  the  defendant  did  not  regret  his actions,  the  defendant  admitted  frankly,  and  the  defendant  had never been convicted. Regarding the application of Article 131 of Law  Number  35  of  2009  concerning  Nakotika  at  the  Sarolangun District Court, it has been applied in several cases that were tried at  the  Sarolangun  District  Court,  and  have  been  implemented properly,  but  there  are  several  cases  which  according  to  the author the application of the article to the case is not right .

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab Xiii Pasal 104 sampai  dengan  Pasal  108  telah  diatur  tentang  peran  serta  masyarakat,  artinya masyarakat  diberi  wewenang  untuk  melaporkan  adanya  dugaan  telah  terjadi  tindak pidana narkotika kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini merupakan  salah  satu  bentuk  wujud  tanggungjawabnegara  atas  perlindungan terhadap  warga  negaranya  adalah  dengan  memberi  jaminan  hukum  dan  tindakan nyata yang melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan 1 .
Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh hukum dalamUndang-Undang ini memberikan  legitimasi  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  pencegahan  dan pemberantasanTindak  Pidana  Narkotika  yang  sifatnya  tidak  diwajibkan.Sedangkan didalam  Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotikadiatur tentang  kewajiban  masyarakat  melaporkantindak  pidana  narkotika.Maka  perlu diketahuiapa  yang  dimaksud  dengan  masyarakat.Masyarakat  merupakan  manusia yang hidup bersama dalam ukuran sosial,  bercampur dalam waktu yang cukup lama, dan merupakan suatu sistem yang setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lain.“Masyarakat adalah laksana organisme hidup” 2 .
Mengenai  peran  serta  masyarakat  untuk  melaporkan  adanya  tindak  pidana narkotika,  di  kabupaten  Sarolangun  dalam  kurun  waktu  3  tahun  terakhir  terdapat  2 kasus yang terungkap, yakni:
NO  TAHUN  NOMOR PUTUSAN DAKWAAN PUTUSAN PASAL YANG TERBUKTI 1 2017 27/Pid.Sus/2017 /Pn.Srl Dikenakan pasal 131 1 tahun Pasal 131 2 2018 - - - - 3 2019 52/Pid.Sus/2019 /Pn.Srl Dakwaan Aternatif: 1.pasal  114 2.pasal  112 3.pasal 131 1 tahun 131
Mengenai  upaya  penegakan  hukum  pemberantasan  tindak  pidana  tidak melaporkan tindak pidana Narkotika, di Kabupaten Sarolangun terdapat kasus orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam kurun waktu  3  tahun  terakhir  yakni  pada  perkara  nomor  52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl  dengan terdakwa  atas  nama  Leni  Marlina  Binti  Arifin  yang  didakwakan  dengan  3  dakwaan yaitu  Pasal  114  Ayat  (2),  Pasal  112  Ayat  (2)  dan  Pasal  131  dan  Pasal  yang  terbukti adalah Pasal 131.
Berawal  pada  bulan  Agustus  2018  saudara  Iwan  menelepon  terdakwa  Leni Marlina binti Arifin untuk mengambil barang dan ketika terdakwa pergi menuju Pauh
1 Dheny  Wahyudi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatancyber  Crime  Di  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  hlm.  99.  http://scholar.google.com/citations,  diakses  pada  tanggal  22 desember 2019, jam 20:40.
2 Sultan dan Akilah Mahmud, “Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Mathahhari”, Jurnal Sebuah Kajian  Filsafat  Social ,    Vol.  Iv.  No.  2  Tahun.2018,  hlm.  270.  http://www.google.com/search, diakses pada tanggal 22 desember 2019, jam 20:55.
untuk  bertemu  dengan  seseorang  yang  menanyakan  apakah  terdakwa  Leni  orang rumah,Iwan  dan  terdakwa  menjawab “Iya”, selanjutnya  orang  tersebut menyerahkan satu  (1)  kantong  kain  kepada  terdakwa  Leni  Marlina  Binti  Arifin  dan  terdakwa membawa  pulang  kantong  tersebut  tanpa  mengetahui  isi  didalam  kantong  tersebut dan menyimpannya di dalam lemari.
Pada  Januari  2019  sekitar  jam  08:00  saudara  Iwan  kembali  menelepon terdakwa  Leni  untuk  menanyakan  barang  yang  lama  itu  masih  ada  atau  tidak  dan saudara Leni menjawab “Masih ada” setelah itu saudara Iwan mengatakan bahwa nanti ada  orang  kebun  akan  datang  mengambil  tetapi  terdakwa  Leni  disuruh  untuk  tidak memberikannya di rumah, kemudian terdakwa mengambil kantong dan membukanya. Di  dalam  kantong  terdapat  2  klip  plastik  dan  terdakwa  mengambil  klip  plstik  yang lebih kecil dan membungkusnya kedalam tisu lalu memasukkan kedalam dompet yang akan dibawa ke Polongan Lubuk Kepayang.
Sesampainya disana, saksi  Anwar sudah menunggu  didekat sepeda motornya, kemudian  terdakwa  langsung  menghampiri  saksi  Anwar  dan  membuka  dompet kemudian  memberikan  satu  klip  plastik  kepada  saksi  Anwar.Setelah  menerima  klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, terdakwa mengatakan “Kalau tidak ada ini legak saksi” dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.
Bahwa  sekitar  pukul  13:30  wib,  terdakwa  sedang  menuju  Pauh,  selanjutnya ditengah perjalanan datang saksi Fry Bob dan Saksi Harry menangkap dan membawa Terdakwa  kedalam  mobil  yang  didalamnya  terdapat  saksi  Anwar.  Dan  saksi  Fry  Bob menanyakan  apakah  masih  ada  shabu  disimpan  lalu  terdakwa  mengatakan  ada  di rumah.Kemudian  Terdakwa,  saksi  Anwar  dibawa  menuju  rumah  Terdakwa    yang berada  di  Rt.  06  Desa  Lubuk  Kepayang  Kec.  Air  Hitam  Kab.  Sarolangun,  dan sesampainya  dirumah  Terdakwa  tersebut,  Saksi  Fry  Bob  dan  Saksi  Hary  melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi H. Muhammad Yadi dan Saksi Sarmawi, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) kotak warna coklat merk  Louis  Vuiton,  terdakwa  buka  kotak  tersebut  dan  terdapat  1  (satu)  klip  plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1(satu) klip plastik yang berisikan 3 (tiga) klip plastik kosong, selanjutnya Terdakwa membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Sarolangun.
Berdasarkan  uraian  unsur-unsur  tersebut,Leni  Marlina  binti  Arifin  ini  didakwakan dengan dakwaan alternative yakniPasal 114 Ayat (2), Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 131 dan Pasal yang diputus oleh hakim Adalah Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.Berdasarkan  kasus  tersebut,  apa  yang  menjadi  dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Dan bagaimana penerapan pasal.  Karena  yang  penulis  tangkap  dari  kronologi  kasus  tersebut  terdakwa memenuhui  semua  unsur  dalam  3  pasal  yang  didakwakan,  tetapi  mengapa  Hakim menjatuhkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotia

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  Penelitian  Hukum,  yang  diperoleh  dari  studi perundang-undangan  ( statute  approach ),  studi  konsep  ( conceptual  approach ),  studi kasus  ( case  approach ),  dengan  mempelajari  perundang-undangan  yang  berkaitan
dengan artikel ini, maka bisa dianalisa dari berbagai sudut pandang atas kasus yang di bahas 3 .

## C. PEMBAHASAN
1. Dasar  Pertimbangan  Hukum  Dari  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pasal  131
Dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl.
a. Pertimbangan Fakta Yuridis
Pertimbangan fakta yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  pidana.  Di  dalam  perkara  Nomor 52/Pid.Sus/1019/Pn.Srl ini tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana tidak melaporkan  adanya  tindak  pidana  narkotika  sebagaimana  yang  telah  didakwakan terhadap terdakwa pada Pasal 131 Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun unsur-unsur Pasal 131 sebagai berikut:
a. Unsur  setiap  orang  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang  dalam  pasal  ini adalah  menunjukkan  tentang  subyek/pelaku/siapa  yang  didakwakan melakukan  tindak  pidana  dimaksud.Dan  didalam  perkara  ini  yang dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah  terdakwa  yang  bernama  Leni Marlina  binti  Arifin.Terdakwa  merupakan  orang  yang  sehat  jasmani  dan rohani  oleh  karena  itu  terdakwa  dapat  bertanggungjawab  secara  hukum atas perbuatannya.
b. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan kepemilikan narkotika golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman jenis shabu-shabu..
b. Pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan Fakta  yang  terungkap  dipersidangan  adalah  suatu  pertimbangan  penting bagi hakim dan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan dalm perkara  pidana.Dan  pertimbangan  ini  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap selama  di  persidangan  yaitu  dilihat  dari  alat-alat  bukti.  Macam-macam  alat-alat bukti terdapat pada Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan aksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanagn, berikut adalah alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut
a. Keterangan Saksi
1) Saksi Fry Bob Sihombing anak dari H. Sihombing
2) Saksi Harry Novrianto bin Samsul Hadi
3) Saksi Sarmawi Als Mawi bin Abdul Azis
4) Saksi Anwar bin Anang
b. Keteranagan Surat
Keterangan surat dalam hal ini berupa keterangan laboratoris nomor PM.01.05.881.01.19.136.  Berdasarkan  keterangan  surat  ini  bahwa  satu bungkus klip plastik yang disimpan dan diantara terdakwa kepada saksi Anwar termasuk narkotika golongan 1 berupa methamphetamine (bukan taman).
3 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15.
c. Keterangan Terdakwa
Terdakwa  telah  ditangkap  pihak  Kepolisian  Sat  Narkoba  Polres Sarolangun,  pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira  pukul  13.30 Wib, di Jalan Pauh-Air Hitam tepatnya di Jembatan Pauh Jalan ke Air Hitam Kec. Pauh Kab. Sarolangun, setelah Terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan di rumah  Terdakwa  dan  ditemukan  1  klip  plastik  berisikan  serbukkristal narkotika jenis shabu.
c. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan  sosiologis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  bersifat  non yuridis,  artinya  pertimbangan  tidak  diatur  dalam  suatu  undang-undang.Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl telah mempertimbangkan  secara  sosiologis  bagi  terdakwa.Dalam  putusan  tersebut diterangkan  bahwa  hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.Yakni hal-hal yang dapat menghilangkan sifat  yang  melawan  hukum  dari  perbuatannya  itu,  baik  secara  alasan  pembenar maupun sebagai alasan pemaaf.Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1)  KUHAP  terdakwa  haruslah  tetap  dijatuhi  pidana  yang  setimpal  dengan kesalahannya.
Untuk  membahas  mengenai  penerapan  Pasal  dalam  Undang-Undang Narkotika,  terlebih  dahulu  penulis  mencoba  menguraikan  secara  teoretis  teori kausalitas tindak pidana. Teori kausalitas ini dimaksudkan untuk mencari:
1. Sebab akibat perbuatan pidana.
2. Menentukan pertanggungjawaban pelaku. 4
Berdasarkan  teori  kausalitas  tersebut,  menurut  penulis  sebelum  menerapkan suatu  pasal  terhadap  pelaku  tindak  pidana,  terlebih  dahulu  dilihat  dari  perbuatan terdakwa.Apa penyebab pelaku melakukan tindak pidana, dan bagaimana akibat dari perbuatan  terdakwa.Sehingga  barulah  dapat  ditentukan  bentuk  pertanggungjawaban pelaku.
Pasal  131  dalam  Undang-Undang  Narkotika  tersebut,  mengatur  mengenai tindak  pidana  orang  yang  sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana narkotika.Salah  satu  terdakwa  yang  Diterapkan  Pasal  131  Undang-Undang  Nomr  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  yaitu  terdakwa  dalam  putusan  nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl.
Terdakwa  dalam  perkara  ini  didakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum  dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 114 Ayat (2), atau Pasal 112 Ayat (2), atau Pasal 131. Dan oleh jaksa penuntut umum terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 131 Undang-Undang Narkotika.
Mengacu  kepada  teori  kausalitas  yang  telah  penulis  jelaskan  sebelumnya, bahwa  sebelum  menerapkan  suatu  pasal,  terlebih  dahulu  melihat  sebab  akibat  dari tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dan  barulah  menentukan pertanggungjawaban.
Dalam  perkara  ini,  penyebab  terdakwa  tidak  melaporkan  tindak  pidana narkotika yaitu, terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang telah terdakwa simpan
4 Bastianto Nugroho, Dkk, “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika”. Jurnal  Media  Hukum  Dan  Peradilan, Issn:2654-9178, http;//ww.google.com/search,  Hlm. 309. Diakses pada 5 juli 2020, jam. 20:00.
selama  5  bulan  di  rumahnya  tersebut  adalah  narkotika,  kemudian  pelaku mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi (Anwar) dengan berat 9,82 gram.
Akibat  dari  perbuatan  terdakwa  tersebut,  artinya terdakwa  tidak mendukung program  pemerintah  dalam  memberantas  peredaran  narkotika  di  Indonesia,  yang mana  Penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  sudah  sampai  ke  tingkat  yang  sangat mengkhawatirkan,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  50%  penghuni  LAPAS (Lembaga  Pemasyarakatan)  disebabkan  oleh  kasus  narkoba. 5 Dan  terdakwa  harus dikenakan  pasal  yang  sesuai  dengan  perbuatan  pelaku.  Terdakwa  dalam  perkara  ini bukan  hanya  sebagai  pelaku  yang  tidak melaporkan  adanya  tindak  pidana  narkotika, namun  juga  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  menyimpan  sekaligus  menjadi perantara memberi narkotika.
Dengan  sebab  akibat  tersebut,  bentuk  pertanggungjawaban  terdakwa seharusnya terdakwa putus denganPasal 112 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang  Narkotika.Karena  terdakwa  ini  memang  sebagai  orang  yang  menyimpan narkotika, lalu juga sebagai orang yang menjadi perantara jual beli narkotika.Dan tidak tepat jika terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak  pidana  narkotika,  karena  dia  juga  sebagai  pelaku  aktif  dalam  tindak  pidana tersebut.Menimbang juga berat narkotika yang di simpan dan diantar oleh pelaku tidak sedikit yaitu melebihi 5 gram.
Berdasarkan  pada  kronologi  kasus  yang  dipaparkan  sebelumnya,  terdakwa Leni Marlina diminta oleh saudara Iwan untuk mengambil narkotika pada seseorang, dan menyimpannya di lemari selama 5 bulan, setelah itu memberikan lagi narkotika itu kepada  orang  kebun  yang  disuruh  oleh  saudara  Iwan.  Berdasarkan  hal  tersebut terdakwa LeniMarlina telah memenuhi 3 unsur pasal yakni sebagai berikut:
Pasal  112  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  sebagai berikut:
1. Unsur setiap orang Yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah menujukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwakan melakukan tindak pidana yakni terdakwa yang bernama Leni Marlina binti Arifin
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan  narkotika  golongan  1  dalam  bentuk  bukan  tanaman.Yang dimaksud  dengan  tanpa  hak  yaitu  sipelakuLeni  Marlina  dalam  melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan  yakni  menyimpan  narkotika.  Sedangkanyang  dimaksud  dengan melawan  hukum  yaitu  perbuatan  sipelaku  telah melanggar/menyimpang  dari ketentuan perundang-undangan.Yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang  narkotika.Dan  unsur  ini  bersifat  alternatif,  oleh  karenanya  apabila salah satu hal yang berada dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  dipersidangan,
5 Fransiska  Novita  Eleanora,  “Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba  Serta  Usaha  Pencegahan  Dan Penanggulangan  (Suatu  Tinjauan  Teoritis)”, Jurnal  Hukum ,  Vol.  Xxv,  No.  1,  Tahun 2011,Http://Www.Google.Com/Search,  hlm.  440.
maka  Hakim  anggota  1  berpendapat  unsur  “menyimpan  dan  menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.
3. Unsur  yang  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram  Bahwa  setelah  dilakukannya penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang diserahkan oleh terdakwa Leni Marlina kepada saksi Anwar (terdakwa dalam berkas terpisah) dan barang bukti  yang  disimpan  terdakwa  dalam  lemari  pakaiannya  melebihi  5  gram berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti.Menimbang  berdasarkan  uraian  tersebut  maka  Hakim  anggota  1 berpendapat unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi.
Dalam  Pasal  114  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, sebagai berikut:
1. Unsur setiap orang yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah menujukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwakan melakukan tindak pidana yang dimaksud didalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama Leni Marlina binti Arifin.
2. Unsur tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  menjadi  operantara  dalam  jual  beli  ,  menukar,  atau  menyerahkan narkotika golongan 1. Yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu sipelaku  dalam melakukan  perbuatannya  tidak  memiliki  hak  sama  sekali  untuk  melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu  perbuatan  sipelaku  telah  melanggar/menyimpang  dari  ketentuan perundang-undangan.  Menimbang  bawaberdasarkan  fakta  dipersidangan terdakwa Leni Marlina di telepon oleh saudara Iwan untuk mengambil barang (yang  diduga  narkotika)  dan  setelah  itu  terdakwa  Leni  Marlina  simpan dilemarinya selama  5  bulan  dan setelah itu  terdakwa  Leni  Marlina  di  telepon kembali  oleh  saudara  Iwan,  bahwa  akan  ada  orang  yang  mengambil  barang tersebut dan memberikan barang tersebut kepada orang kebun yang dimaksud saudara  Iwan.  Berdasarkan  fakta  tersebut  menurut  penulis  unsur  “menjadi perantara dalam jual beli” terpenuhi.
3. Unsur  yang  beratnya  melebihi  5  gram.  Bahwa  setelah  dilakukannya penimbangan terhadap barang bukti narkotika yang diserahkan oleh terdakwa Leni Marlina kepada saksi Anwar (terdakwa dalam berkas terpisah) dan barang bukti  yang  disimpan  terdakwa  dalam  lemari  pakaiannya  berdasarkan  berita acara  penimbangan  dan  penyisihan  barang  bukti  bahwa  narkotika  tersebut seberat  9,82  (sembilan  koma  delapan  puluh  dua)  gram.  Menimbang berdasarkan uraian tersebut maka Hakim anggota 1 berpendapat unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi.
Bahwa  penulis  telah  melakukan  wawancara  terhadap  salah  satu  hakim  yang memutus  perkara  nomor  52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl  ini,  yang  kesimpulannya  sebagai berikut:
1. Seharunya dakwaan pada putusan nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl seharusnya bersifat komulatif bukan alternatif.
2. Seharusnya jaksa penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotila, karena berdasarkan keterangan  saksi-saksi,  alat  bukti  dan  fakta-fakta  dipersidangan.  Terdakwa
terbukti melakukan tindak pidana menyimpan dan menjadi perantara memberi narkotika melebihi lima gram yang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 112 ayat (2)
Berdasarkan  fakta-fakta  dipersidangan  terdakwa  Leni  Marlina  tidak  patut menjadi  orang  yang  hanya  tidak  mengetahui  saja  adanya  tindak  pidana  narkotika, karena  barang  tersebut  berasal  dari  terdakwa  dan  terdakwa  menyimpan  barang tersebut selama 5 bulan.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dan
fakta-fakta dipersidangan.Penerapan  pasal  131  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika  tidak  tepat.  Dikarenakan  salahnya  jaksa  penuntut  umum  dalam  menyusun dakwaan  terhadap  terdakwa,  serta  jaksa  keliru  dalam  menuntut  terdakwa  dengan Pasal 131 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Jaksa dalam perkara ini menyusu dakwaan secara alternatif.Dakwaan alternatif itu  sendiri  merupakan  bentuk  dakwaan  yang  digunakan  jika  belum  didapat  tindak pidana  mana  yang  pantas  dibuktikan.Dakwaan  alternatif  ini  terdiri  dari  beberapa lapisan,  dan  hanya  satu  dakwaan  yang  dibuktikan  tanpa  harus  memperhatikan urutannya.  Menurut  penulis  dan  bapak  hakim  anggota  satu  berpendapat  bahwa Seharusnya  jaksa  penuntut  umum  menyusun  dakwaan  secara  komulatif  terhadap perkara  ini.
Penulis  telah  melakukan  wawancara  juga  terhadap  salah  satu  jaksa  penuntut umum yang membuat dakwaan pada perkara Nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl ini, yang kesimpulannya sebagai berikut :
1. Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  membuat  surat  dakwaan  terhadap pelaku  tindak  pidana  adalah  harus  melalui  syarat-syarat  formil  dan  materil (Pasal  143  KUHAP)  yakni  dicantumkannya  tanggal,  tanda  tangan  penuntut umum,  dan  identitas  lengkap  terdakwa.  Serta  urain  secara  cermat,  jelas  dan lengkap  mengenai  tindak  pidana  yang  didakwaakan  dengan  menyebut  waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
2. Terdakwa dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl didakwakan dengan dakwaan  alternatif  karena  di  bab  15  pasal  yang  sama,  penuntut  umum  wajib disertai  dengan  Surat  Dakwaan  Jaksa  Agung  Nomor  Se-004/J.A/11/1993 tentang  format  dakwaan  dan  dalam  hal  tersebut  dijelaskan  terkait  dakwaan. Dan  pada  perkara  Nomor  52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl  terdakwa  atas  namaLeni Marlina  binti  Arifinterdakwa  melakukan  satu  tindak  pidana  dalam  Undang- Undang narkotika dan belum dapat dijelaskan tentang klasifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, maka dipergunakan dakwaan alternatif.
3. Dasar  pertimbangan  jaksa  penuntut  umum  dalam  perkara  Nomor 52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl,  jaksa  penuntut  umum  menuntut  terdakwa  dengan Pasal 131 bukan Pasal 114 Ayat (2) ataupun Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:
a. Sebagai  perantara:  Berdasarkan  keterangan  terdakwa  dan  bukti-bukti dipersidangan kurang terbukti (tipis)
b. Sebagai penyimpan: Kurang terbukti, tipis (karena terdakwa tidak tau kalo barang yg disimpan adalah narkotika) (tipis)
c. Tidak melaporkan: terbukti karena dia mengakuinya.
Berdasarkan hal tersebut jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal  131  yang  menurut  jaksa  penuntut  umum,  pasal  tersebut  yang  pasti  dan terdakwa mengakuinya.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  penulis  berkesimpulan bahwa  dasar  pertimbangan  hakim  pada  putusan  Nomor  52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl, sebagai berikut:
1. Pertimbangan Fakta Yuridis
Putusan  ini  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  tidak  melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternative yang ketiga Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika  mengenai  Tindak  Pidana  Tidak  Melaporkan  Adanya  Tindak Pidana  Narkotika.  Dan  pasal  ini  telah  terbukti  maka  dakwaan  selanjutnya  tidak perlu dibuktikan lagi.
Unsur-unsur Pasal dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang  Narkotika  telah  terpenuhi  terhadap  diri  terdakwa,  makadari  itu  hakim menjatuhkan  putusan  1  tahun  penjara  terhaadap  terdakwa.  Namun  menurut penulis  Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  ini tidaklah tepat. Karena secara yuridis terdakwa ini lebih memenuhi unsur Pasal 112 Ayat  (2)  dan  Pasal  114  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.Karena  terdakwa  menyimpan  barang  yang  diduga  narkotika  selam  5 bulan  dan  setelah  itu  menjadi  perantara  menyerahkan  barang  yang  diduga narkotika kepada saudara saksi maka dengan putusan hakim yang hanya satu tahun itu sangatlah tidak tepat.
2. Fakta-Fakta di Persidangan.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  ini  mulai  dari barang  bukti,  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  surat  dan  keterangan  terdakwa sendiri terdakwa dijatuhkan putusan satu tahun penjara oleh majelis hakim karena tebukti melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Namun  menurut  penulis  putusan  yang  diputuskan  oleh  hakim  tidak  tepat karena  berdasarkan  kronologi  pada  putusan  nomor  52/Pid.Sus/2019/Pn.Srl. Berawal  pada  bulan  Agustus  2018  terdakwa  ditelepon  oleh  sdr.Iwan  untuk mengambil  barang  dari  seseorang  tersebut  dan  menyimpan  barang  tersebut dilemarinya  selama  5  bulan  dan  setelah  penimbangan  berita  acara  bahwa  barang tersebut beratnya melebihi 5 gram..
3. Pertimbangan fakta sosiologis
Fakta  sosiologis  merupakan  fakta  yang  wajib  dimuat  oleh  hakim  dalam suatu putusan, yakni sebagai berikut:
a. Fakta yang memberatkan
Keaadan  yang  memberatkan  pidana  ada  2  yaitu legal  aggravating circumstances dan judicial  aggravating  circumstances. 6 .Dalam  putusan  ini  hal yang memberaratkan pada diri terdakwa sebagai berikut:
6 Dwi  Hanata,  “Pertimbangan  Keadaan-Keadaan  Meringankan  Dan  Memberatkan  Dalam Penjatuhan  Pidana”, Jurnal  Aggravating  And  Mitigating  Circumstances  Consideration  On Sentence .  Vol.  7,  No.1,  Tahun  2018,  hlm.92.http:www.Jurnal  hokum  dan  peradilan.Org/ Index.Php  /Jurnal  hukumperadilan  /Article/Download/185/15.Diakses  pada  29  juli  2020,  jam 21:00.
Perbuatan  terdakwa  tidak  sejalan  dengan  program  pemerintah  yang saat  ini  tengah  giat-giatnya  memberantas  segala  bentuk  penyalahgunaan narkotika  dan  obat-obat  terlarang  lainnya.Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang  ini  dibentuk  karena  tindak  pidana  narkotika  ini  sangat merugikan  merupakan  bahaya  sangat  besar  bagi  kehidupan  masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.
b. Fakta yang meringankan
Keadaan  yang  meringankan  yang  termasuk
Judicialmitigating circumstances dapat dilihat dalam hukum pidana Romania, sebagai berikut:
1) Upaya  pelaku  untuk  menghilangkan  atau  mengurangi  tingkat keseriusan dari tindak pidana
2) Keadaan-keadaan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya 7 .
Keadaan yang meringankan dalam putusan ini sebagai berikut:
- Terdakwa  tidak  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan, berarti  terdakwa  kooperatif  dalam  mendukung  proses  hukum, sehingga  membantu  proses  kelancaran  sehingga  efisiensi  dalam menggunakan waktu.
- Terdakwa menyesali perbuatannya. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan  Indonesia  yaitu  menggunakan  teori  gabungan, bahwa  pidana  bukan  hanya  suatu  pembalasan  melainkan  ada tujuan yang ingin dicapai.
- Terdakwa  mengaku  terus  terang.  Selama  pernyataan  yang diajukan  didalam  persidangan  terdakwa  menjawab  secara  terus terang  dan  tidak  berbelit,  maka  hal  tersebut  dapat  dijadikan hakim sebagai alsan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan 8 .
- Terdakwa  belum  pernah  dihukum.  Terdakwa  belum  pernah dihukum  karena  melakukan  tindak  pidana  sebelumya,  hal  ini menjadi  catatan  pertimbangan  tersendiri  bagi  hakim  untuk menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  sebagai  dasar  yang meringankan sanksi pidana 9 .
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  berkesimpulan  bahwa  terdakwa  bukan sebagai  pelaku  tindak  pidana  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana  narkotika, melainkan  pelaku  tindak  pidanna  menyimpan  narkotika  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tindak pidana menjadi  perantara  dalam  jual  beli  narkotika  sabagaimana  diatur  dalam  Pasal  114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7 Ibid . hlm. 97.
8 Suci Kurnia Ramadhani, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pengadilan Negeri Siduarjo”, Jurnal  Fakultas  Hukum  Brawijaya ,  hlm.  4,  Http://Www.Google.Chrome.Com,  Diakses  Pada  1 September 2020, Jam 10:00.
9 Ibid.
Dan  menurut  penulis  hakim  keliru  telah  memutuskan  terdakwa  terbukti  atas Pasal 131 Undang-Undang narkotika, karena berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP  maka  hakim  bermusyawarah  dalam  membuat  suatu  putusan,  dengan memperhatikan 2 hal sebagai berikut:
1. Surat dakwaan dari jaksa penuntut umum
2. Segala  yang  terbukti  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  (apabila  ada  sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  yang  meyakinkan  hakim  atas  suatu  tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, pasal 183 KUHAP. 10
Dari  penjabaran  di  atas,  menurut  penulis  hakim  dalam  perkara  ini  tetap  bisa menerapkan  Pasal  112  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang Narkotika terhadap terdakwa walaupun dakwaan bersifat alternatif dan yang dituntut oleh  jaksa  penuntut  umum  adalah  Pasal  131  Undang-Undang  Narkotika  saja.Karena Hakim  mempunyai  kebebasan  mandiri  dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan  tidak  dicampuri  oleh  pihak  lain. 11 Karena  hakim  memutuskan  perkara  harus berdasarkan  surat  dakwaan,  dan  terdakwa  dalam  perkara  ini  telah  didakwaakan dengan  Pasal  112  ayat  (2)  undang-undang  narkotika,  namun  hakim  malah  telah menjatuhkan terdakwa terbukti atas pasal 131 undang-undang narkotika.
Setiap  masyarakat  tidak  dapat  menghindari  terjadinya  suatu  konflik,  baik  itu konflik  antar  pribadi,  antar  dan  kelompok,  antar  kelompok,  dan  antara  pribadi, kelompok  dengan  Negara.Oleh  karena  itu  dalam  sistem  hukum  dari  suatu  Negara, dalamnya mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa.Di Indonesia penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). 12
Dan  menurut  penulis,  dengan  dijatuhkannya  Pasal  131  Undang-Undang Narkotika terhadap terdakwa,  dan bukan  Pasal  112  Ayat (2) menjadikan putusan ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni dimana salah-satu  tujuan pemidanaan ini agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika dilihat  pula melaui teori-teori  keadilan,  bahwa  berdasarkan  keadilan  retrbutif  bahwa  orientasi  keadilan itu  mengacu  kepada  si  pelanggar  dan  menjatuhkan  pidana  sebagai  rasionalisasi  dari pembalasan atas pelanggaran hukum pidana. Sedangkan berdasarkan  teori Restoratif bahwa  orientasi  keadilan  itu    mengacu  kepada  kepentingan  korban  dan  pemidanaan dijatuhkan sebagai pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat perbuatannya 13 . Menurut  teori  keadilan  korektif,  bahwa    jika  suatu  kejahatan  telah  dilakukan maka  hukuman  yang  sepantasnya  perlu  diberikan  kepada  si  pelaku.  Bagaimanapun ketidakadilan akan  mengakibatkan  terganggunya kesetaraan  yang  sudah mapan  atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut 14 . Jeremi  Bebtham  dan  sebagian  besar  penulis  modern  yang  lain  selalu  menyatakan
10 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14315, diakses pada 09 jully 2020, pada jam 20:00.
11 Suci Kurnia Ramadhani, Op.Cit , hlm. 4.
12 Usman,  Andi  Najemi, Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian Hukumnya, Undang-undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018. https://ujh.unja.ac.id/ index.php/ home/article/view/17/4, Diakses pada tanggal 03 maret 2020.
13 Usman dan Andi Najemi, Op.Cit , hlm 77 14 Ibid .
bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. 15
Dari  teori-teori  keadilan  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  menurut  penulis penerapan  Pasal  131  terhadap  terdakwa  dalam  perkara  ini  tidaklah  mencerminkan nilai-nilai  keadilan.  Karena  berdasarkan  teori  keadilan  yang  ada,  bahwa  seharusnya agar tercapai suatu keadilan maka teorinya harus menimpakan suatu pidana sesuai apa yang  telah  dilanggar  oleh  si  pelanggar  sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang  telah dilakukan.

## D. SIMPULAN
Dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, tindak pidana menyimpan narkotika dan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli  narkotika.  Tetapi  yang  diputuskan  hanya  Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  dikarenakan  dakwaan  yang  bersifat  alternatif.  Maka hakim memutuskan berdasarkan tuntutan dakwaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik      Indonesia. Undang-Undang      Tentang      Narkotika .    Undang-Undang Nomor    35    Tahun      2009.      Lembaran  Negara      Republik    Indonesia  Tahun 2009  Nomor  143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi .  UU  Nomor  20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.
Buku:
Priyatno,  Dwidja. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia ,  Cet.3,  Pt.  Refika Aditama,  Bandung, 2013.
Soeroso,  Moerti  Hadiati.  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## Jurnal
Eleanora, Fransiska Novita. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, Jurnal Hukum , Vol. Xxv, No. 1,
2011. http://scholar.google.com/citations.
15 Dwidja  Prianto,  System  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia,  Cet  3,  Pt.Refika  Aditama, Bandung, 2013,  hlm. 23.
Hanata, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan  Pidana”,  Jurnal  Aggravating  And  Mitigating  Circumstances Consideration On Sentence. Vol. 7, No.1, 2018 http:www.Jurnalhukumdanperadilan.Org/Index.Php/,/Jurnalhukumperadilan/A rticle/Download/185/165.
Nugroho, Bastianto, Dkk. “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika”. Jurnal  Media  Hukum  Dan  Peradilan, Issn:2654-9178. http;//ww.google.com.
Ramadani, Suci Kurnia.“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Kekerasan”. Skripsi . Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya.2013.
http:www.Jurnalhukumdanperadilan.Org/Index.Php/,/Jurnalhukumperadilan/A rticle/Download/185/165.
Sultan  dan  Mahmud,  Akilah.  “Konsep  Masyarakat  Menurut  Murtadha Muthahhari(Sebuah Kajian Filsafat Sosial)”. Jurnal Aqidah-Ta . Vol. IV. No. 2. 2018. http://www.google.com/search.
Usman,. Najemi, Andi. Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, Undang-undang:  Jurnal  Hukum,  Vol.  1,  No.  1,  2018. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/17/4,
Wahyudi,  Dheny  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  Cyber  Crime  Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum .