## KAJIAN FILSAFAT HUKUM ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM
Serlika Aprita a, Hasanal Mulkan b
a Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, email:5312lika@gmail.com,
b Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, email: hasanal_mulkan@yahoo.co.id
Naskah diterima: 7 Desember; revisi: 3 April 2024; disetujui: 31 Mei 2024 DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3421

## Abstrak:
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  akibat  hukum  terhadap penjatuhan pailit pada perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta menjadi  berhenti  beroperasi  dan  bubar  melainkan  masih  dapat  eksis  sebagai  badan  hukum.  Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif.  Namun  demikian,  keputusan  untuk  melanjutkan  perseroan  pailit  mengakibatkan  kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit  terhitung  sejak  hari  putusan  pernyataan  pailit  tersebut  Hak  asasi  manusia  dalam  perspektif moralitas  filosofis  adalah  dipercaya  untuk  menemukan  argumen  yang  benar  atau  setidaknya memperdalam  untuk  memahami  kebenaran  hak  asasi  manusia.    Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian  doktrinal.  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ,Untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri dapat tercapai, yaitu keadilan bagi para pihak Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia.
Kata Kunci: Kepailitan; Perseroan Terbatas; Hukum dan HAM

## Abstract:
This research aims to find out what the legal consequences are for a limited liability company being declared bankrupt. A limited company that is declared bankrupt does not immediately stop and dissolve but still exists as a legal entity. In certain circumstances, it can still operate as a normal limited liability company  without  going  bankrupt  and  can  still  carry  out  its  business  activities.  This  is  because  the company declared bankrupt has an economic value that is much higher than the value of the company's assets. Because bankruptcy is intended for companies that have negative assets. However, the decision to continue the company in bankruptcy results in the power of directors in a limited company. However, with the declaration of bankruptcy, the debtor by law loses the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy assets starting from the day of the decision on the declaration of bankruptcy. From the perspective of philosophical morality, it is believed to find the correct arguments or at least deepen understanding of the truth of human rights. The research method used is normative juridical research or doctrinal research. The Indonesian government issued Law Number 4 of 1998,
for this reason, a solution is needed to overcome it so that the aim of making the bankruptcy law itself can be achieved, namely justice for the parties in 2007 concerning the Indonesian Limited Liability Company Law.
Keywords: Bankruptcy; Limited Liability Companies; Law and Human Rights

## LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, sangat ingin melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian akan tetapi sering tidak di dukung oleh kecukupan sumber pembiayaan dalam negeri. 1 Pembicaraan tentang hak asasi manusia tidak terlepas dari adanya pengakuan terhadap hukum alam (natural law) yang merupakan munculnya hukum Hak Asasi Manusia.  Undang-undang  persoraan  terbatas  membawa  semangat  baru  dan  norma  baru. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  1  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Imbalan  Bagi Kurator dan Pengurus. Berbagai pihak menuntut perubahan Undang- Undang Kepailitan yang lebih melindungi kepentingan dunia usaha serta untuk mempercepat pemulihan krisis ekonomi yang  dialami  Indonesia. 2 Perkembangan  di  bidang  ekonomi  dan  dunia  usaha,  menjadikan pengaturan  Perseroan  terbatas  (PT)  dalam  Pasal  36  sampai  dengan  Pasal  56  Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) dipandang tidak sesuai lagi, dan karenanya lahir Undang- Undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Perseroan Terbatas ialah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai dikala ini, di samping sebab pertanggung jawabannya yang sifatnya terbatas. 3 Perseroan Terbatas ialah wujud usaha aktivitas ekonomi yang sangat disukai dikala ini, di samping sebab pertanggungjawabannya yang sifatnya terbatas. Melalui konsep Omnibus law, Pemerintah memiliki tujuan menyelesaikan masalah investasi  sebagai imbas tumpang tindihnya regulasi. 4

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yaitu  yuridis  normatif  atau  metode  penelitian doctrinal.  Metode  penelitian  ini  digunakan  untuk  memahami  teori  di  balik  undang-undang kepailitan,  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif. 5 Ini  dalam  penyelesaian permasalahan  menggunakan  norma-norma  yang  diatur  pada  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Semula pengaturan PT dalam KUHD hanya terdiri Semula pengaturan PT dalam KUHD  hanya  terdiri  dari  21  pasal  saja  (Pasal  36  sampai  dengan  56).  Tetapi  UUPT menyediakan lebih dari enam kali lipat, yaitu berjumlah semuanya 129 pasal. Namun demikian, pasal-pasal dari UUPT lebih dari 6 kali lipat dari yang terdapat dalam KUHD. 6 Pemeriksaan PT  berdasarkan  UU  No.  40  Tahun  2007  dalam  spirit  menjamin  kepastian  hukum,  sehingga seharusnya  tidak  ada  norma-norma  hukumnya  yang  inkonsisten. 7 Pemeriksaan  Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam spirit penjamin kepastian hukum, sehingga seharusnya tidak ada norma-norma hukumnya yang inkonsisten.
1 Maya S. Karundeng, “Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas,” Lex Et Societas 3, no. 4 (2015).
2 Reko Dwi Salfutra, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” Hukum Progresif 12, no. 2 (2018).
3 Johari Santoso, “Perseroan Terbatas Sebagai Industri Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis,” Jurnal Hukum 7, no. 15 (2000).
4 Bambang Pratama, “Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil Dan Materil,” Jurnal Yudisial 7, no. 2 (2014): 157–72.
5 Pangestu M. Teguh and Aulia Nurul, “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia,” Business Law Review 1, no. 3 (2017).
6 Budiono Herlien, “Arah Pengaturan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global,” Jurnal Rechtsvinding 1, no. 2 (2012).
7 Ridwan Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 1 (2013).

## ANALISIS DAN DISKUSI
Filosofi  Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Sehubungan  Dengan  Adanya Kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia
Di negara yang menganut paham Negara Hukum seperti Negara Indonesia, seluruh kegiatan bernegara termasuk dalam bidang perekonomian harus berdasarkan hukum terutama yang bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan.  Tidak  terkecuali  kepailitan  juga  harus berdasarkan  hukum.  Selain  itu,  perlindungan  terhadap  warga  negara,  termasuk  dalam kedudukannya sebagai debitor Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan, merupakan unsur  esensial  dari  suatu  negara  hukum,  baik  dalam  paham rechtsstaat di  negara  Eropa Kontinental  maupun  paham rule  of  law di  negara  Anglo  Saxon.  Membahas  perlindungan hukum hak asasi manusia dalam hal ini debitor Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari  konsep  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia.  Apabila  dicermati  nilai- nilai  dalam  Pancasila  yang  merupakan  dasar  filsafat  ( core  philosophy atau philosofische grondslag )  bagi  negara  Indonesia,  perlindungan  terhadap  manusia  tercermin  dalam  sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menghargai harkat dan martabat  manusia  sebagai  mahluk  ciptaan  Tuhan.  Menurut  Notonagoro,  inti-isi  dari  sila kedua Pancasila tersebut adalah: “Hakekat manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak, berdasarkan atas putusan akal, selaras dengan rasa dan kebutuhan- ketubuhan manusia serta sifat dari manusia sebagai individu dan mahluk sosial, yang berujud penghati-hati  (kebijaksanaan),  keadilan,  kesederhanaan  dna  keteguhan,  untuk  mencapai tujuan  hidup  manusia,  ialah  kebahagiaan  sempurna.” 8 Darji  Darmodiharjo  mengatakan dalam  sila  kedua  Pancasila  terkandung  nilai-nilai  kemanusiaan,  antara  lain:  a.  pengakuan terhadap  adanya  martabat  manusia;  b.  perlakuan  yang  adil  terhadap  sesama  manusia;  c. pengertian  manusia  yang  beradab  yang  memiliki  daya  cipta,  rasa,  karsa,  dan  keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dana hewan; d. nilai sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila kesatu, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima
Philipus  M.  Hadjon  mengatakan  bahwa  nilai  dalam  sila  kedua  Pancasila  adalah pengakuan harkat dan martabat manusia yang mengalir dari Pancasila secara bersamasama menyangkut eksistensi manusia sebagai mahluk sosial dan sebagai mahluk pribadi. Sebagai mahluk sosial individu warga negara tidak hanya menuntut haknya terhadap negara tetapi juga  menyadari  apa  kewajibannya  terhadap  negara  yang  telah  dibangun  atas  kehendak bersama sebagai dorongan kodrat untuk hidup bermasyarakat. Ini yang membedakan dengan hak-hak  asasi  manusia  menurut  konsep  Barat  yang  pada  dasarnya  adalah  pembatasan terhadap tindak tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan kewajiban negara terhadap warganya  sehingga  prinsip  yang  terkandung  dalam  konsep  hak-hak  asasi  manusia  adalah tuntutan (claim) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan negara.
Nilai sila kedua Pancasila ditegaskan sebagai salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  alinea  keempat,  yang  berbunyi:  Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Landasan  filosofis  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabak  konsumen  juga digunakan dalam pembentukan UU Perlindungan Konsumen yang tercermin dalam bagian konsiderans,  huruf  b,  yang  berbunyi:  “bahwa  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen  perlu  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan  dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta  menumbuh-kembangkan  sikap perilaku  usaha  yang  bertanggung  jawab”.  Perlindungan  terhadap  warga  negara  dalam kapasitas sebagai konsumen, termasuk di dalamnya nasabah penyimpan di sektor perbankan, merupakan masalah besar yang harus menjadi perhatian negara, terlebih pada masa dimana
8 Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974).
tingkat persaingan pelaku usaha yang ketat dan banyaknya produk dan jasa yang ditawarkan oleh  pelaku  usaha  kepada  konsumen.  Perlindungan  konsumen  menekankan  pada perlindungan hak-hak konsumen. Sebagaimana termaktub dalam Guidelines for Consumer Protection of 1985 yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), konsumen di manapun  mereka  berada,  dari  segala  bangsa,  mempunyai  hak-hak  dasar  sosialnya.  Untuk menjamin  hak-hak  warga  negara,  negara  harus  hadir  untuk  memberikan  perlindungan melalui perangkat  hukum.  Sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Jenderal  PBB Boutros- Boutros Ghali pada pidato pembukaan Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Juni 1993 di Vienna, hanya demokrasi, dalam negara dan masyarakat negara-negara, yang dapat  benar-benar  menjamin  HAM. 9 Berkaitan  dengan  pertanyaan  apakah  hak  konsumen memang  merupakan  HAM,  Sinai  Deutch  menyatakan  terdapat  dua  pendekatan  untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, pendekatan yang mendasarkan pada premis bahwa suatu  hak  akan  menjadi  hak  asasi  internasional  apabila  dideklarasikan  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB).  Pendekatan  ini  didukung  oleh  beberapa  ahli  namun  terdapat kelemahan  karena  PBB  tidak  pernah  diakui  sebagai  legislator  tertinggi  ( the  supreme legislator )  hukum  internasional  dan  belum  terdapat  pemahaman  yang  sama  bahwa  setiap resolusi  PBB  dapat  menyebabkan  suatu  hak  menjadi  HAM.  Kedua,  pendekatan  dengan membuat  pedoman  ( guidelines )  yang  akan  mengidentifikasi  karakteristik  HAM,  yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis hak-hak konsumen. Pada kesimpulannya, Sinai Deutch mengatakan bahwa hak-hak konsumen merupakan HAM karena hak-hak konsumen memenuhi  substansi  HAM. 10 Senada  dengan  pendapat  Sinai  Deutch  di  atas,  Inosentius Samsul menyatakan paling tidak terdapat dua pemikiran yang berkembang untuk menjawab pertanyaan  apakah  hak-hak  konsumen  merupakan  HAM.  Pertama,  hak-hak  konsumen merupakan  perkembangan  HAM.  Kedua,  pemikiran  yang  masih  terus  menguji  validitas pengakuan hak-hak konsumen sebagai HAM melalui formulasi HAM dengan dua kategori. Kategori pertama suatu hak dapat diakui sebagai HAM apabila secara formil sudah diakui oleh PBB melalui konvensi yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Perkembangan dalam persyaratan  ini  baru  sampai  pada  tahap  pedoman  tentang  hak-hak  konsumen  yang dituangkan dalam United Nation Guidelines on Consumer Protection (UNGCP). Kategori kedua  adalah  berkaitan  dengan  karakteristik  dari  hak  itu  sendiri  apakah  hak  tersebut berkaitan  dengan  harga  dan  martabat  manusia  dan  bersifat  individual.  Untuk  hal  ini  ada pengakuan  yang  cukup  kuat  bahwa  hak-hak  konsumen  merupakan  hak  yang  bersifat individual. 11 Menurut  Bagir  Manan,  secara  teori  terdapat  dua  jenis  HAM,  yaitu  hak-hak substantif ( substantive rights ) dan hak-hak prosedural ( procedural rights ). Pengaturan HAM yang ada dalam UUD 1945 sebagian besar berkaitan dengan hak-hak substantif. Sedangkan hak-hak prosedural belum terlihat padahal pengaturan hak-hak prosedural dipandang perlu karena  pemenuhan  hak-hak  substantif  sangat  tergantung  pada  pemenuhan  hak-hak prosedural. Mengutip Roy Gregory dan Philip Giddings, dijelaskan oleh Bagir Manan bahwa hak-hak  prosedural  meliputi  hak  atas  administrasi  yang  baik  ( the  right  to  good administration ), hak untuk menyampaikan keluhan atau keberatan ( the right to complain ), hak untuk didengar ( the right to be heard ) dan hak mendapatkan tindakan pemulihan atau ganti rugi ( the right to have corrective action ). 12 Menurut pandangan penulis, HAM berupa
9 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia: Deklarasi Viena Dan Program Aksi Juni 1993 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997).
10 Sinai Deutch, “Are Consumer Rights Human Rights?,” Osgoode Hall Law Journal 32, no. 3 (1994): 537–78.
11 Inosentius Samsul, “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan,” Jurnal Negara Hukum 4, no. 2 (2013): 153–54.
12 Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
hak prosedural tersebut identik dengan hak-hak konsumen. 13 Dalam konteks perekonomian, Muladi  mengatakan  bahwa  menjalankan  bisnis,  bekerja,  meningkatkan  standar  hidup termasuk  di  dalamnya  penggunaan  dan  peningkatan  penggunaan  teknologi  canggih merupakan  HAM  setiap  orang  di  bidang  ekonomi  dan  sosial.  Namun  demikian  pada  saat yang sama pelaksanaan HAM harus pula mempertimbangkan atau tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain, seperti ketertiban umum, rasa aman, moral, dan sebagainya. 14 Menurut  Mulyana  W.  Kusumah,  diterbitkannya  sejumlah  perundang-undangan  di  bidang ekonomi  pasca  pemerintahan  Presiden  Soeharto,  antara  lain  UU  Perlindungan  Konsumen dan  amandemen  UU  Perbankan,  merupakan  landasan  legal  strategis  dalam  proses institusionalisme serta proteksi HAM. 15 Berkaitan dengan perkembangan konsep HAM di atas  yang  tidak  hanya  bersifat  hubungan  vertikal  tetapi  juga  hubungan  horizontal,  maka menimbulkan konsekuensi menjadi tugas negara melalui pemerintahnya untuk memberikan perlindungan dan pemajuan HAM. 16 Dalam Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 (pasca perubahan kedua tahun 2000) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
Perlindungan  hukum  bagi  debitor  Perseroan  Terbatas  dalam  hukum  kepailitan berkaitan erat dengan asas-asas yang berlaku pada hukum kepailitan. Di dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU dijelaskan asas kelangsungan usaha mengandung pengertian bahwa ketentuan  mengenai  kepailitan  dapat  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  para  pihak  yang berkepentingan. Asas kelangsungan usaha ini memberikan  kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi terhadap  perusahaannya  yang  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  kesewenang-wenangan  pihak  penagih  yang  mengusahakan  pembayaran  atas tagihan  masing-masing  terhadap  debitor,  dengan  tidak  memperdulikan  kreditor  lainnya dengan  jalan  menyatakan  debitor solven pailit.  Menurut  pendapat  Soetandyo Wignjosoebroto  dalam  bukunya  Hukum  Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika  Masalahnya, mengemukakan  mengenai  asas  hukum  dalam  pembahasannya  tentang  Metode  Kajian Hukum  dengan  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  Asas  Keadilan  dalam  Sistem  Moral Doktrin  Hukum  Alam  menyatakan  bahwa  asas  keadilan  yang  berada  pada  ranah  moral umumnya terumus amat umum dan seringkali tidak tertulis serta terbuka untuk sembarang tafsir oleh siapapun ketika akan diperlukan, walaupun dirumuskan secara umum sebagai asas belaka, namun norma abstrak ini dalam praktik kehidupan berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan berperilaku pada  kehidupan sehari-hari. 17
Hukum  kepailitan  Indonesia  yang  berdasarkan  kepada  asas  keadilan  sangat  relevan dengan  konsep  pengertian  keadilan  yang  diajarkan  oleh  Aristoteles  dan  John  Rawls. Aristoteles dalam konsepnya menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding dan semestinya. Kreditor dikatakan berlaku tidak adil apabila ia mengambil lebih dari bagian yang semestinya. 18
Sedangkan konsep keadilan yang diajarkan oleh  John Rawls yang mengembangkan konsep justice  of  fairness (keadilan  sebagai  kesetaraan),  dapat  diwujudkan  dengan mendistribusikan kebebasan dan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus
13 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).
14 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia (Jakarta: The Habibie Center, 2012).
15 Mulyana W. Kusumah, Tegaknya Supremasi Hukum: Terjebak Antara Memilih Hukum Dan Demokrasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
16 Kusumah.
17 Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008).
18 Andriani Nurdin, Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Bandung: Alumni, 2012).
kepailitan  debitor  secara fair dan  setara. 19 berdasarkan  konsep  pengertian  keadilan  yang diajarkan  oleh  Aristoteles  dan  John  Rawls  dalam  hubungannya  untuk  terwujudnya  asas kelangsungan usaha sebagai landasan filosofis perlindungan hukum bagi debitor pailit dalam penyelesaian  sengketa  kepailitan  berorientasi  nilai  keadilan  restrukturitatif  di  pengadilan niaga menunjukkan bahwa suatu aturan hukum positif  dalam hal ini UUK dan PKPU harus mencerminkan asas-asas hukum sebab asas hukum merupakan fundamen dari sistem hukum.
Kelangsungan  usaha  sebagai  asas  hukum  apabila  ditinjau  dari  faktor  idiil  dapat diterapkan  apabila  telah  tertuang  dalam  aturan  hukum  positif,  hal  ini  dikarenakan  aturan hukum Peraturan Perundang-undangan mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan. Faktor idiil  dalam  setiap  bangsa  atau  masyarakat  tidak  mungkin  seragam,  pasti  ada  perbedaan pandangan tentang ini karena setiap orang memiliki perasaan, kehendak dan cara pikir yang berbeda-beda.  Demikian  juga  faktor  riil  yang  ditemukan  dalam  setiap  masyarakat  akan menunjukkan perbedaan. Setiap tertib hukum harus memperhatikan kedua faktor ini, baik faktor riil maupun faktor idiil sangat berpengaruh terhadap pembentukkan dan ruang lingkup asas hukum.
Keseluruhan  uraian  diatas  menunjukkan  bahwa  asas  kelangsungan  usaha menghendaki  adanya  keadilan  bagi  debitor  Perseroan  Terbatas  sebagai  perwujudan  untuk memenuhi kedudukan yang sama dalam hukum ( equality before the law ) sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Konsep pengertian asas kelangsungan usaha dijadikan sebagai asas yang melandasi pembentukan UUK dan PKPU. Walaupun asas kelangsungan usaha telah menjadi asas yang melandasi pembentukan UUK dan PKPU agar memiliki dasar filosofis yang jelas hendaknya konsep pengertian asas kelangsungan usaha dicantumkan dalam pasal Peraturan Perundang-undangan kepailitan di masa depan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk mengupayakan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. 20
Perlindungan  hukum  yang  tidak  seimbang  bagi  debitor  berkaitan  erat  pula  dengan hubungan antara hak  asasi  manusia dan demokrasi  merupakan konsepsi  kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi dapat juga dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan  dan  mencapai  harkat  kemanusiaannya  sebab  hingga  saat  ini  hanya konsepsi Hak asasi manusia  dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie. 21
Asas kelangsungan usaha ini memberikan  kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi  terhadap  perusahaannya  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing- masing  terhadap  debitor,  dengan  tidak  memperdulikan  kreditor  lainnya  dengan  jalan menyatakan  debitor  yang  memiliki  kemampuan  membayar  utang  ( solven) pailit. 22 Asas kelangsungan usaha yang merupakan penerapan asas kelangsungan usaha menggunakan Uji Insolvensi: upaya mewujudkan perlindungan hukum  berbasis  keadilan restrukturitatif bagi debitor  pailit  dalam  penyelesaian  sengketa  kepailitan  dalam  kaitannya  pula  dengan memberikan  perlindungan  hukum  yang  seimbang  bagi  debitor    dalam  penerapan  perkara pailit  masih  sering  terabaikan  mengingat  UUK  dan  PKPU  menitikberatkan  asas  tersebut pada proses pemberesan harta debitor setelah pernyataan pailit diucapkan, kondisi tersebut
19 Ahmad Yani and Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
20 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rectsstaat ) (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
21 Victorianus M.H. Randa Puang, Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit (Jakarta: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011).
22 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010).
menimbulkan  keniscayaan  bahwa  Hakim  dalam  perkara  Niaga  tidak  pernah mempertimbangan  asas  kelangsungan  usaha  dalam  pertimbangan  untuk  menjatuhkan putusan pailit ketika syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi,  padahal  nyata-nyata  menempatkan  sebuah  perusaahaan  yang  memiliki  prospek bisnis dan solvabilitas yang baik dalam keadaan pailit akan banyak menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan masyarakat pada umumnya. Selain itu pula, padahal dalam teori Hukum Kepailitan Modern, teori kepailitan sebenarnya dimulai dengan mengakui sistem kepailitan yang diperlukan untuk mencari pemecahan masalah berkaitan dengan pengembalian utang dari  suatu  perusahaan  yang  mengalami  kesulitan  likuiditas ( Insolvensi)  untuk  membayar utang-utangnya.
Dalam filsafat hukum, hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang berujung kepada  kesejahteraan. 23 Berdasarkan  konsep  ini  menunjukkan  bahwa  suatu  negara  dapat dikatakan telah memberikan kesejahteraan bagi  warga negaranya apabila konsep keadilan telah diperoleh. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara kesejahteraan ( walfare state ) selalu berhubungan dengan perlindungan hukum yang mempunyai ciri utama yaitu  menempatkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Berdasarkan  konsep negara  kesejahteraan  ( walfare  state )  yang  dianut  Indonesia  menunjukkan  bahwa  setiap warga  negara  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  kehidupan  yang  layak  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan,  oleh  karena  itu  negara  mempunyai  kewajiban  untuk memberikankan perlindungan hukum sehingga tujuan negara kesejahteraan ( walfare state ) dapat  tercapai.    Konsep  perlindungan  hukum  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  peranan pemerintah melalui pembentukkan hukum untuk melindungi kepentingan debitor.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  di  dalam  konsep  pengertian  perlindungan  hukum  menurut  Satjipto Rahardjo adanya pengakuan terhadap hak asasi  manusia. Dalam ketentuan Pasal  1 ayat  1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:
“ Hak  asasi  manusia  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  mahluk  tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ”.
Berdasarkan ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa debitor mempunyai hak asasi manusia  dimana  hak  ini  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Atas dasar ini maka, Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan seimbang bagi debitor sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan suatu Undang-Undang  Kepailitan  yang  baik  haruslah  dilandaskan  pada  asas  perlindungan  yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan.
Hubungan  hukum  antara  debitor  dengan  teori  perlindungan  hukum  yaitu  debitor mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  oleh  negara  sesuai  dengan  tugas negara  sebagaimana  diatur  dalam  alinea  ke  4  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  satu diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsep  perlindungan  hukum  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  peranan  pemerintah  melalui pembentukan  hukum  untuk  melindungi  kepentingan  debitor.  Konsep  dari  perlindungan kepentingan  yang  seimbang  itu  adalah  sejalan  dengan  dasar  Negara  RI  yaitu  Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak
23 Rato.
atau  masyarakat.  Pancasila  bukan  saja  harus  memperhatikan  hak  asasi,  tetapi  harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

## Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Berbadan Hukum Dalam    Hal Dijatuhi Putusan Pailit
Akibat  hukum  bagi  perseroan  terbatas  dalam hal  telah  dijatuhi  putusan  pailit,  maka  akan terlebih  dahulu  membahas  mengenai  pengertian  Perseroan  Terbatas  sebagai  suatu  badan hukum. 24 Statusnya  sebagai  subjek  hukum  yang  mampu  mendukung  hak  dan kewajibannya.Sehubungan Dengan HAM, Maka terdapat beberapa alasan khusus dilakukan kegiatan  filsafat  terhadap  HAM.dengan  HAM,  maka  terdapat beberapa  alas  an  khusus dilakukan  kegiatan  filsafat  terhadap  HAM. 25 pertama, pembenaran  terhadap  prinsip  moral. kedua,  diketahui  kekuatan  moral  dari  prinsip  HAM. ketiga,  memahami  dasar-dasar  filsafat. keempat, memahami filsafat moral. Perseroan Terbatas terdiri dari dua  kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari      sero- sero atau saham- saham.  Sedangkan  kata  Terbatas  merujuk  kepada  tanggung jawab  pemegang  saham  yang luasnya  hanya  terbatas  pada  nilai  nominal  saham  yang  dimilikinya.  Berdasarkan  kepada pengertian yang dijabarkan daiam Pasal 1 UUPT, maka unsur- unsur PT meliputi; PT adalah, badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, niodalnya terdiri dari saham- saham. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 7 ayat UUPT. 26 suatu PT didirikan oleh 2 (dua) orang tau  lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia melakukan kegiatan usaha,  niodalnya  terdiri  dari  saham-  saham.  Sesuai  dengan  Melakukan  kegiatan  usaha, niodalnya terdiri dari saham- saham. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 7 ayat UUPT. suatu PT  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  tau  lebih  dengan  akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia. Diperjelas oleh Pasal 1 angka 1 UUPT, Bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Menurut Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara  yang  dipisahkan.  Berikutnya,  Pasal  138  ayat  (2)  UU  No.  40  Tahun  2007 mengharuskan permohonan pemeriksaan PT diajukan secara tertulis (verzoekschrift), bukan secara  lisan  (mondeling,  verbal).  Penerapan  Filsafat  Hukum  dalam  kehidupan  bernegara mempunyai  variasi  yang  beraneka  ragam  tergantung  pada  filsafat  hidup  bangsa (Wealtanchauung) masing-masing. Indonesia  sebagai  negara  hukum  (Rechtsstaat)  pada prinsipnya  bertujuan  untuk  menegakkan  perlindungan  hukum  (iustitia  protectiva).  Hukum dan cita hukum (Rechtidee) sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia Tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum dan cita hukum (Rechtidee). 27
Ditegakkan  dalam  keadilan  yang  menampilkan  citra  moral  dan  kebajikan adalah fenomena budaya dan peradaban. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak disukai dan dipilih oleh pelaku bisnis dibandingkan dengan badan hukum  lainnya. 28 Selain  itu,  secara  fungsional  PT  dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk menunjang dan melakukan kegiatan roda ekonomi nasional, tanpa terbatas kepada pra pelaku usaha  apakah  itu  kontraktor,  bankir,  agen, pialang  dan  sebagainya.  Di  samping  itu,  PT  juga
24 Siti Nurhasanah, “Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas,” Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2007).
25 Nurhasanah.
26 Muhammad Syarifuddin, “Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia,” Jurnal Dinamika 2, no. 1 (2010).
27 Yudhi Setiawan and Boedi Djatmiko Hadiatmojo, “Cacat Yuridis Dalam Proedur Sebagai Alasan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pradilan Tata Usaha Negara,” NOTARIUS 13, no. 1 (2008).
28 Syarifuddin, “Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia.”
tidak mungkin  dapat  dipisahkan dengan kebutuhan kelembagaan suatu usaha. 29

## KESIMPULAN
Filosofi  perlindungan  hukum  dan  hak  asasi  manusia  sehubungan  dengan  adanya  kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia yaitu berkaitan dengan tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata  dan  isi  dari  pada  hukum  ditentukan  oleh  kesadaran  etis  mengenai  apa  yang dikatakan adil dan tidak adil dimana dalam hal ini keadilan bagi debitor sehubungan dengan pengaturan  asas  kelangsungan  usaha  dalam  rangka  melindungi  debitor.  hukum  mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang dalam hal ini debitor mengenai apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap- tiap kasus. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi motivasi untuk selalu menilai apakah  adil  atau  tidak  adil  tata  hukum  yang  berlaku.  Tidak  hanya  itu,  nilai  keadilan  juga menjadi dasar dari aturan hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum khususnya apabila terjadi tindakan yang tidak adil terhadap debitor Perseroan Terbatas.
Akibat  hukum  bagi  Perseroan Terbatas  berbadan hukum  dalam hal  dijatuhi putusan pailit  dimana  kepailitan  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  adalah  kepailitan  dirinya  sendiri bukan  kepailitan  para  pengurusnya,  walaupun  kepailitan  itu  terjadi  karena  adanya  kelalaian dari  para  pengurusnya,  Sehingga  seharusnya  pengurus-pengurus  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawabannya Secara tanggung renteng atas adanya Kerugian karena Kelalaiannya dan  hanya  dapat  dimintai  pertangung  jawaban  Kelalaiannya  dan  hanya  dapat  dimintai pertangungjawaban
Kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertangungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan (Pasal 90 ayat (2) UUPT). Kelanjutan usaha dari perseroan terbatas pailit tergantung  dari cara pandang Kurator serta kreditur atas prospek usaha debitur pailit di masa datang, kepailitan perseroan terbatas demi hukum tidak membubarkan perseroan terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Deutch, Sinai. “Are Consumer Rights Human Rights?” Osgoode Hall Law Journal 32, no. 3 (1994): 537–78.
Djumhana,  Muhammad. Asas-Asas  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia .  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2008.
Herlien,  Budiono.  “Arah  Pengaturan  Undang  –  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global.” Jurnal Rechtsvinding 1, no. 2 (2012). Karundeng, Maya S. “Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas.”
Lex Et Societas 3, no. 4 (2015).
Khairandy, Ridwan. “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, no. 1 (2013). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia: Deklarasi Viena Dan Program Aksi Juni 1993 . Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997. Kusumah, Mulyana W. Tegaknya Supremasi Hukum: Terjebak Antara Memilih Hukum Dan Demokrasi . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi . Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Muladi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia . Jakarta: The
29 Sigit Riyanto et al., Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja, Pedirian Perseroan Terbatas Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan UU Cipta Kerja , ed. Sri Wiyanti Eddyono, 2nd ed. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020).
Habibie Center, 2012. Notonagoro. Pancasila Dasar Falsafah Negara . Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974. Nurdin, Andriani. Kepailitan Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum . Bandung: Alumni, 2012.
Nurhasanah,  Siti.  “Interaksi  Fungsi  Organ  Perseroan  Terbatas  Dan  Perlindungan  Hukum Pemegang Saham Minoritas.” Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2007). Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  8  tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).
Pratama, Bambang. “Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Formil Dan Materil.” Jurnal Yudisial 7, no. 2 (2014): 157–72. Puang, Victorianus M.H. Randa. Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit . Jakarta: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011.
Qamar,  Nurul. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Negara  Hukum  Demokrasi  (Human  Rights  in Democratiche Rectsstaat ) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
Riyanto,  Sigit,  maria  S  W  Sumardjono,  Sulistiowati,  Eddy  O  S  Hiariej,  Ari  Hernawan, Dahliana  Hasan,  Mailinda  Eka  Yuniza,  et  al. Kertas  Kebijakan:  Catatan  Kritis  Dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja, Pedirian Perseroan Terbatas Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan UU Cipta Kerja . Edited by Sri Wiyanti Eddyono. 2nd ed. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
Salfutra, Reko Dwi. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” Hukum Progresif 12, no. 2 (2018).
Samsul,  Inosentius.  “Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan  Pasca  Pembentukan  Otoritas Jasa Keuangan.” Jurnal Negara Hukum 4, no. 2 (2013): 153–54.
Santoso, Johari. “Perseroan Terbatas Sebagai Industri Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis.”
Jurnal Hukum 7, no. 15 (2000).
Setiawan, Yudhi, and Boedi  Djatmiko  Hadiatmojo. “Cacat  Yuridis  Dalam  Proedur Sebagai Alasan  Pembatalan  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Oleh  Pradilan  Tata  Usaha  Negara.” NOTARIUS 13, no. 1 (2008).
Syarifuddin, Muhammad. “Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi Di Indonesia.” Jurnal Dinamika 2, no. 1 (2010).
Teguh, Pangestu M., and Aulia Nurul. “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia.” Business Law Review 1, no. 3 (2017).
Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis Kepailitan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.