Abstrak :  Artikel  ini  membahas  tentang  bagaimana  aktifitas  diplomasi  terdemokratisasi  oleh meningkatnya  partisipasi  publik  di  dalamnya.    Konsep citizen  diplomacy berkembang  seiring meningkatnya  partisipasi  warga  biasa  dalam  aktifitas  diplomasi.  Dalam  kenyataannya,  aktivitas citizen diplomacy sulit dipisahkan dari aktivitas diplomasi publik dimana negara memang dengan sengaja  melibatkan  aktor  non-negara  untuk  meningkatkan  kredibilitas  diplomasi pemerintah.Sebagian  besar  definisi citizen  diplomacy juga  masih  melihat  partisipasi  warga  biasa memang  dilakukan  dalam  rangka  mendukung  diplomasi  negaranya.  Artikel  ini  secara  khusus membahas tipologi citizen diplomat dari Paul Sharp yang sangat membantu dalam mengidentifikasi aktor-aktor dalam citizen diplomacy dan berbagai bentuk partisipasinya. Melalui tipologi tersebut Sharp menawarkan pengertian yang lebih luas dimana citizen diplomacy dilihat sebagai partisipasi warga  biasa  dalam  interaksi  global  baik  yang  bersifat  internasional  maupun  transnasional. Kesimpulannya,  secara  umum citizen  diplomacy sebagai  metode  penyelenggaraan  hubungan internasional  memiliki  tiga  karakteristik:  adanya  partisipasi  warga  biasa  dalam  interaksi  global; bersifat  komplementer  terhadap  diplomasi  berbasis-negara;  dan  mensyaratkan  adanya  kesadaran global pada para pelakunya.
Kata kunci : Diplomasi, Citizen Diplomacy , Demokratisasi dalam Diplomasi, Partisipasi Warga.
Abstract : This article discuss how diplomacy has been democratized by the increasing participation of the public in diplomatic activities.   The idea of citizen diplomacy is developed in line with the increasing participation of the layman in the diplomatic activities.  In practice, the so-called activities of  citizen  diplomacy  cannot  be  easily  differentiated  from  public  diplomacy,  where  deliberate involvement of non-state actors is used to increase the credibility of state's diplomacy.   Thus, most definitions on citizen diplomacy still sees the participation of the layman are conducted in order to support their country's diplomacy.  This article specifically discusses Paul Sharp's typology of citizen diplomats  which  is  very  helpful  in  identifying  actors  in  citizen  diplomacy  and  their  forms  of participation.  By this typology, Sharp offered a broader definition where citizen diplomacy is viewed as the paticipation of the layman in global interactions either internationally or transnationally. To sum up, citizen diplomacy as a method in conducting international relations can be identified through three criteria: focusing on the participation of the layman in global interactions; complementary to state- based diplomacy; and requires actors' posession of global awareness.
Keywords :  Diplomacy,  Citizen  Diplomacy,  Democratization  in  Diplomacy,  Participation  of  The Layman

## Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
Dian Mutmainah
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya E-mail: dianmutmainah@gmail.com

## Pendahuluan
P e n g g u n a a n   i s t i l a h   d e m o k r a t i s a s i   u n t u k menggambarkan  partisipasi  warga  biasa  dalam aktivitas  diplomasi  bukan  hal  baru.    Istilah “democratization  of  foreign  affairs,''  “democratic
30
Diplomasi  pada  dasarnya  tidak identik dengan demokratisasi karena pelaksanaannya  memang  tidak  didasarkan pada  prosedur  yang  demokratis  dimana partisipasi  publik  menjadi  bagian  yang penting. 30 Aktivitas diplomasi
dikenal
sebagai kegiatan yang prosesnya cenderung
elitis dan state-centris. Hal ini bisa dimaklumi  mengingat  sejarah  diplomasi
procedure,''  “democratized  foreign  affairs''  dan beberapa  istilah  serupa  digunakan  oleh  James Marshal untuk menjelaskan segala aspek demokrasi yang  ditemui  dalam  aktivitas  citizen  diplomacy. Lihat James Marshall.   1949.   “International Affairs:
Citizen  Diplomacy”.    American  Political  Science Review.43(1).p.83, 84, 85, 86, 89, 90.
memang  berawal  dari  hubungan  antar pimpinan entitas politik yang menjadi lebih prosedural dan protokoler ketika dikenalnya negara  bangsa  atau nation-state sehingga
31
32 Lihat  Jonsson,  Christer  dan  Martin  Hall.    2005. “Introduction.  ”Essence  of  Diplomacy.    New York: Palgrave. p.11 Cullen,  Anne.  2005.  “Diplomatic  Adventurism  in Indonesia?”  The Culture Mandala.,5, no. 1.  Tersedia di  http://www.international-relations.com/wbcm5- 1/wbcullen.htm  (  Diakses  22  Maret  2013);  Sharp, Paul.   2001.   “Making Sense of Citizen Diplomats: The  People  of  Duluth  Minnesota,  as  International Actors”.  International Studies Perspectives.  2: 131- 150.  p.  137.;  Marshall  dalam  Brent  M.  Eastwood.
2007.    “A  Note  on  the  New  Face  of  Citizen Diplomacy:  Educational  City  and  American Universities in the Middle East”.   American Foreign Policy Interests.  29: 443-449. p. 443.
mengharuskan pelakunya memahami standar  prosedural  dan  perilaku  tertentu 31
Konsekuensinya, hanya aktor yang menempati  posisi  strategis  dalam  proses pembuatan  kebijakan luar negeri atau  yang secara  profesional  memiliki  keterampilan diplomatik  yang terlibat  di  dalamnya. 32 Oleh
dalam     penerapan    diplomasi    modern.
karena  itu,  munculnya  gagasan  tentang citizen  diplomacy yang  menekankan  pada partisipasi  warga  biasa  dalam  aktivitas diplomasi  memicu  banyak  pertanyaan terkait keabsahannya untuk disebut sebagai aktivitas diplomasi.
Penekanan citizen diplomacy pada peran citizen atau warga  negara  biasa  yang nota  bene adalah  orang  awam  ( layman ) dalam  aktivitas diplomasi mengindikasikan seolah-olah  siapapun  bisa  menjalankan fungsi diplomatik. Munculnya gagasan tersebut  memang  tidak  terlepas  dari kenyataan bahwa  semakin  banyak  aktivitas diplomasi  yang  melibatkan  warga  negara biasa atau aktor non-negara lainnya. Namun demikian,  kapasitas  orang  awam  untuk menjalankan  peran  diplomatik  memang
layak  dipertanyakan  mengingat  aktivitas diplomasi  sendiri  identik  dengan  prosedur dan  alur  protokoler  yang  perlu  dipelajari secara khusus.
Artikel ini akan mengulas perkembangan citizen  diplomacy sebagai kajian  dan  fenomena  dalam  hubungan internasional.    Pembahasan  tersebut  akan terbagi  dalam  tiga  bagian.    Pada  bagian pertama  penulis  akan  meninjau  bagaimana aspek  demokratis  atau  bentuk  partisipasi warga biasa dalam beberapa konsep citizen diplomacy yang  dikemukakan  oleh  para pakar  dalam  kajian  diplomasi.    Bagian kedua akan secara khusus digunakan untuk membahas  tipologi citizen  diplomats Paul Sharp  untuk  membantu  mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi citizen diplomats dalam citizen  diplomacy .    Pada bagian  terakhir,  penulis  akan  meninjau karakteristik  utama citizen  diplomacy sebagai  sebuah  metode  penyelenggaraan hubungan internasional yang demokratis.
Aspek Demokrasi dalam Konsep ‘Citizen Diplomacy’
Konsep citizen diplomacy berkembang sebagai bentuk respon terhadap  meningkatnya  keterlibatan  warga biasa dalam  aktivitas diplomasi.  Aspek demokrasi  dalam  konsep citizen  diplomacy mengacu  pada  bentuk  kontribusi  atau partisipasi  warga  biasa  dalam  aktivitas diplomasi  yang nota  bene merupakan domain  pejabat  resmi  negara.    Namun
Mueller dalam Eastwood.  2007. p. 443. Mueller dalam Eastwood.  2007. p. 443.
Mueller dalam Bellamy, Carol, dan Adam Weinberg.
2008.    “Educational  and  Cultural  Exchanges  to
Restore  America's  Image”.    The  Washington
Quarterly.  31 (3): p. 60.
33
35
demikian, citizen  diplomacy tidak  bisa dilepaskan  sama  sekali  dari  keterlibatan negara.    Beberapa  penjelasan  tentang citizen  diplomacy menunjukkan  bahwa negara juga masih memainkan peran dalam aktivitas citizen diplomacy .
Definisi  Sherry  Mueller  tentang citizen diplomacy misalnya, melihat  bahwa peran individu adalah komplementer terhadap  diplomasi  negaranya.    Sherry Mueller melihat “ citizen diplomacy ” sebagai  sebuah  konsep  yang  menyatakan bahwa  individu  memiliki  hak,  bahkan
33 34 ”
kewajiban,  untuk   membantu pembentukan
Keterlibatan   warga   dalam  hubungan luar
hubungan     luar    negeri,   terutama    yang tidak  dapat  dilakukan  oleh pemerintahnya. Melalui     interkasi    antar   warga    negara secara  langsung ( face-to-face interactions ), para    peserta    program   pertukaran    bisa membuktikan      sendiri      seberapa     jauh kebebasan,     keterbukaan,    dan     institusi dihargai  di AS.   Yang  perlu digaris bawahi disini,  walaupun  definisi Mueller termasuk yang paling    longgar    dalam  menjelaskan
at a  time karena  dalam aktivitas tersebut digambarkan   sebagai   proses “ one hand-
yang     berlangsung     adalah   komunikasi hubungan    luar negeri   negaranya   (AS).
34
interpersonal  warga  Negara  dengan  orang yang  berasal  dari  Negara  yang  berbeda. Maka  secara  optimis,  interaksi  seorang warga  Negara  dengan  orang  asing  yang diistilahkan dengan  “jabat  tangan”  dilihat sebagai bentuk nyata terbangunnya hubungan  baik  dengan  warga  dari  Negara lainnya.    Semakin  banyak  warga  Negara yang melakukannya, akan semakin mendukung  terjalinnya  hubungan  baik antara  warga  negara  tersebut  secara keseluruhan  dengan  warga  dunia  lainnya yang  pada  akhirnya  diharapkan  akan berdampak pada terbangunnya hubungan di
tingkat  negara.    Artinya,  melalui citizen diplomacy warga  negara  mempermudah pekerjaan      suatu     pemerintah      dengan mengkondisikan  situasi  di  level grassroots agar kondusif bagi penyelenggaraan hubungan  luar  negeri.    Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  warga  negara  juga dipandang  mampu  melakukan  hal-hal  yang diperlukan dalam penyelenggaraan
35
bentuk    partisipasi   warga   negara   karena terkesan    bisa   dilakukan   secara  sporadis, aktivitas citizen diplomacy tetap   melihat partisipasi    warga   biasa    sebagai   bentuk bantuan   bagi  pencapaian  kepentingan luar negeri negaranya.
Sementara,
James Marshall
menggarisbawahi  pentingnya  otonomi  bagi keterlibatan  publik  dalam  penanganan urusan luar negeri. Dalam praktiknya, keterlibatan publik dalam aktivitas diplomasi masih sangat diragukan.
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
Marshall.  1949. p.9. Pandangan  Marshall  mengacu  pada  pengertian konvensional  yang  melihat  diplomasi  sebagai tindakan  alternatif  dari  perang  atau  tindakan  yang dilakukan sebagai bagian dari proses resolusi konflik. Marshall dalam Eastwood.  2007. p. 443.
Marshall.  1949. p.9.
37 36 38
Menurut Marshall, walaupun banyak publikasi tentang keterlibatan publik dalam aktivitas  diplomasi,  urusan  luar  negeri belum benar-benar terdemokratisasi.
Keterlibatan publik dalam banyak kesempatan  tidak  lepas  dari  pengawasan negara  karena  aktor-aktor  yang  terlibat  di dalamnya  adalah  mereka  yang  memang diperkenankan  terlibat  oleh  negaranya
36 37 ( hand-picked ). Padahal   persoalan kemanu- siaan   tidak  bisa    ditangani   teknisi   atau teknokrat  dengan   kualitas  sebaik  apapun mengingat    pemikiran    manusialah   yang memicu persoalan tersebut. Disinilah terjadi kontradiksi  antara   “apa  yang diperlukan” dalam    menyelesaikan persoalan  kemanu- siaan   dengan   “apa  yang  berlaku” dalam proses penyelesaiannya.
Menurut Marshall,
citizen diplomacy bukanlah  hal yang  bisa diterima sebagai  kewajaran  bagi  kalangan  praktisi tradisional dalam ranah diplomasi. Diplomat  profesional  cenderung  melihat bahwa tidaklah mungkin membiarkan orang awam  memutuskan  dan  mengeksekusi sebuah  keputusan  terkait  kebijakan  luar negeri. 38
39 Artinya proses pembuatan kebijakan  luar  negeri  tidak  menempatkan publik  sebagai  elemen  yang  penting  atau wajib  ada.    Padahal,  Marshall  melihat
bahwa  pemikiran  dan  energi  orang  biasa adalah  kunci  dari  perdamaian.  Hal  ini berangkat  dari  gagasan  bahwa  jika  perang muncul  dari  pemikiran  manusia,  maka manusia  jugalah  yang  harus  dilibatkan untuk  menghentikannya.    Hal  tersebut disimpulkan  dari  pernyataan  Marshall berikut ini:
“wars begin in the minds of men, and it is in the minds of men that the defenses of peace  must  be  constructed,  the  great resource of the minds of laymen must be tapped  and  conduits  prepared  through which  their  energies  may  flow  to  the maintenanceof an affirmative peace.”
Jadi, menurut Marshall keterlibatan publik adalah sebuah keniscayaan  dalam  upaya  menciptakan perdamaian.    Keterlibatan  publik  ini menurut  Marshall  merupakan  wujud  dari demokratisasi dalam urusan luar negeri.
Dalam pandangan Marshall, proses  pembuatan  kebijakan  luar  negeri yang  tidak  demokratis  akan  memiliki kelemahan  serius  dalam  memahami  esensi permasalahan. Marshall berpendapat bahwa citizen diplomacy tidak sepenuhnya terlepas dari  koordinasi negara,  namun  publik yang terlibat seharusnya memiliki otonomi dalam penanganan  sebuah  isu.    Artinya,  warga yang terlibat dalam citizen diplomacy tidak ditunjuk  oleh  negara  melainkan  mereka yang  dinilai  representatif  oleh  masyarakat dalam penanganan isu tertentu.
126 Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
Paul  Sharp.    2001.    “Making  Sense  of  Citizen Diplomats:  The  People  of  Duluth  Minnesota,  as International  Actors”.    International  Studies Perspectives.Vol. 2. 131-150. p. 137.
40
41
Penjelasan yang lebih
komprehensif  mengenai citizen  diplomacy justru  muncul  dari  Paul  Sharp. Ini  menarik, karena  Sharp  pada  dasarnya  sangat  skeptis dengan citizen diplomacy Didalam artikelnya yang berjudul “ Making Sense of Citizen  Diplomats:  The  People  of  Duluth Minnesota  as  International  Actors ,”  Sharp menyatakan  bahwa  gagasan  tentang citizen diplomats sangatlah  tidak  jelas.    Sharp meragukan klaim The British Foreign Policy Centre yang  menyatakan  bahwa  seluruh warga  negara  Inggris  yang  disebut  dengan istilah “6o  million  budding  ambassadors” adalah citizen  diplomats . 40 Pernyataan  ini dipandang terlalu optimis dalam
mempromosikan  gagasan  bahwa  warga biasa  atau  orang-orang  awam  itu  akan selalu  siap  dimobilisasi  setiap  saat  untuk mendukung kegiatan-kegiatan British Foreign Office .  Sharp sangat antipati pada gagasan  bahwa  warga  biasa  mampu menjalankan  aktivitas diplomatik. Namun demikian, Sharp mengakui bahwa  memang semakin  banyak  aktor  non-negara  yang terlibat  dalam  aktivitas diplomatik. Dan kenyataan  tersebut  mau  tidak  mau  harus direspon  oleh  kajian  diplomasi  sebagai bagian dari perkembangan fenomena hubungan  antar-negara. Tantangan  tersebut dijawab  oleh  Sharp  dengan  menawarkan
tipologi citizen  diplomats yang  sebagian besar merupakan hasil pengamatannya pada aktivitas  internasional  dan  transnasional yang  dilakukan  masyarakat  Duluth  di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat.
Dalam  membuat  Tipologi citizen diplomats , Paul Sharp berangkat dari aspek paling  mendasar  dalam  aktivitas  diplomasi yaitu  representasi.  Sharp  membuat  tipologi citizen  diplomats berdasarkan  dua dimensi:
“siapa  atau  apa  yang  diwakili  oleh citizen diplomats ” dan “kepada siapa diplomasi itu ditujukan.”  Kriteria pertama mengacu pada pihak yang diwakili oleh citizen diplomats yang bisa  mengacu  pada  aktor (“siapa”)  maupun  gagasan  (“apa”).    Pihak- pihak  tersebut  antara  lain:  dirinya  sendiri; institusi  kolektif  seperti  sub-state,  supra- state,  dan  komunitas  trans-state;  mungkin juga Negara berdaulat pada saat tertentu ( on occasion );  beberapa  bidang  urusanyang memiliki tujuan yang sama ( single purpose );  atau  bisa  jadi citizen  diplomats bertindak mewakili gagasan maupun kebijakan tertentu.  Sementara aspek kedua mengacu  pada  perwakilan  dari  komunitas internasional yang menjadi target diplomasinya,  bisa  aktor  Negara  atau  non- negara. 41 Dari  penjelasan  tersebut  bisa dilihat  bahwa  Sharp  memberikan  definisi yang  lebih  luas  terhadap  konsep citizen diplomacy dibanding  Mueller  ataupun Marshall. Sharp  tidak  hanya  melihat citizen
127
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
Thompson,  Drew:  “China's  Soft  Power  in Africa:  From  the  “Beijing  Consensus”  to Health Diplomacy”, China Brief: a Journal of Analysis and Information, V (21), (2005), 1-3. Meskipun  artikel  ini  terutama  membahas tentang  diplomasi  publik,  penjelasan  tentang soft  power  membantu  menjelaskan  tentang elemen-elemen  yang  juga  penting  dalam
42
diplomacy sebagai bentuk partisipasi warga biasa  dalam  diplomasi  negaranya,  tetapi juga melihat keterlibatan warga biasa dalam berbagai interaksi global baik yang bersifat internasional maupun transnasional.
Dari keseluruhan penjelasan konseptual  diatas,  kita  bisa  melihat bahwa citizen  diplomacy pada  dasarnya tidak  bisa  dilepaskan  dari  diplomasi negara . Ini bisa  dimaklumi mengingat hampir  seluruh  penjelasan  tentang citizen diplomacy pada  intinya  masih  melihat aktivitas  tersebut  sebagai  bagian  dari diplomasi publik.
Menurut Drew
Thompson, keterkaitan tersebut bisa dipahami  mengingat citizen  diplomacy sebenarnya  bisa  dilihat  sebagai  bagian dari formulasi Joseph Nye tentang “ soft power ” yang  mencakup  budaya,  norma  politik, kebijakan  luar  negeri  dan  daya  tarik ekonomi sebuah Negara sebagai komponen esensial  dari  kekuatan  nasional  yang sekaligus  menyediakan  kapasitas  untuk mempersuasi  Negara  lain  agar  secara sukarela mengadopsi tujuan yang sama. 42 Konsepsi  Nye  tentang soft  power memang dalam rangka menjelaskan tentang tujuan dari diplomasi publik.  Namun demikian, elemen-elemen di dalamnya juga
merupakan  elemen  yang  ada  dalam citizen diplomacy . Perbedaannya terletak pada peran aktor non-negara yang terlibat. Dalam diplomasi  publik,  peran  aktor  non-negara tergantung  pada  seberapa  jauh  negara sebagai  inisiator  memberi  ruang  partisipasi bagi  mereka. Sementara citizen  diplomacy fokus  pada  peran  warga  biasa  dalam interaksi  internasional,  baik  di  dalam maupun diluar kerangka diplomasi negara. Hal tersebut membuat citizen diplomacy tidak  selalu  berfokus  pada kapasitas  nasional  tetapi  justru  memberi porsi  lebih  pada  bentuk  kontribusi  yang mampu  diberikan  oleh  warga  biasa  dalam interaksi  internasional.  Selanjutnya, dalam Tipologi citizen  diplomats dari  Paul  Sharp akan dibahas secara khusus untuk membantu  memahami  lebih  lanjut  tentang aktor-aktor  dalam citizen  diplomacy dan berbagai bentuk partisipasinya.
citizen  diplomacy.Lihat  juga  Bellamy  dan Weinberg.  2008. p. 63.  Bellamy dan Weinberg secara tegas melihat  citizen diplomacy sebagai salah  satu  elemen  penting  yang  menentukan efektivitas  program  pertukaran  sebagai  alat diplomasi publik.
Tipologi  Paul  Sharp: Aktor  dan  Bentuk Partisipasinya dalam Citizen Diplomacy
Tipologi citizen  diplomats yang dibuat  oleh  Paul  Sharp  mempermudah identifikasi aktor-aktor dalam citizen diplomacy karena  berangkat  dari  dua dimensi  perwakilan:  “pihak  yang  diwakili” dan  “siapa  targetnya.”    Dari  dua  dimensi
128

## Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap
Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
inilah  Paul  Sharp  menjelaskan  bentuk partisipasi aktor non-negara dalam aktivitas citizen  diplomacy. Berikut  tabel  berisi ringkasan  dari  Tipologi citizen  diplomats menurut Paul Sharp.
Tabel 1. Tipologi Citizen Diplomats Paul Sharp Tipe “pihak yang diwakili” Target Tipe 1: “ citizen diplomat  as  a  go- between messenger” Negara Negara Tipe  2:  “ the  citizen diplomats as a representative for a sectoral,  regional, or  local  economic interest ” Aktor  sub- negara Non- negara Tipe  3:  “ the  citizen diplomat as a lobbyist or advocate for a particular cause ” Gagasan Negara Tipe  4:  “ the  citizen diplomat as a subverter of transformer of existing policies and/or political arrangements, domestic and/or international ” Gagasan Non- negara Tipe  5:  “ the  citizen diplomat as an Individu (diri Negara dan autonomous  agent in international relations ” sendiri) Non- negara
Sumber: Diolah  penulis  dari  Paul  Sharp (2001).
Tipe  pertama  dalam  tipologi tersebut  masih  mewakili  cara  pandang konvensional  yang  melihat  diplomasi
sebagai  metode  komunikasi  antar-negara dimana citizen  diplomat berperan  menjadi perantara    untuk     negara - negara     yang mengalami  kesulitan  dalam  melakukan komunikasi  secara  langsung  dan  terbuka dengan  aktor  internasional  lainnya.    Sharp menyebutnya “ citizen  diplomat  as  a  go- between messenger . ” 43 Ini berlaku misalnya untuk dua Negara yang sedang berada pada situasi  konflik  seperti  ketika  terjadi gangguan  hubungan diplomatik atau  dalam situasi pasca  konflik. Dengan  menggunakan warga  Negara  biasa  untuk  menjalankan aktivitas  diplomasi,  pemerintah  dapat menghindarkan  diri  dari  dipermalukan (menjaga prestige sebuah  Negara)  dan dapat menggunakan keahlian personal yang dimiliki  warga  negara  untuk  menjalankan misi  tertentu  dalam  situasi  tersebut. Namun demikian, Sharp tidak menampilkan contoh terkait  masyarakat  Duluth.    Contoh  yang dikemukakan  Sharp  adalah  peran  warga Norwegia dalam membangun “ back channel” antara  warga  Israel  dan  Palestina pada  tahun  1990-an  yang menjadi  embrio
Sharp. 2001. p.137-38. Contoh  ini  juga  digunakan  oleh  Reena  Bernards untuk  menunjukkan  bagaimana  warga  biasa (terutama  perempuan)  bisa  memainkan  peran penting  dalam  proses  resolusi  konflik  yang berkesinambungan.    Bernards,  Reena.    1998. “Women as Citizen-Diplomats.”   Women's Studies
43 44
dari  negosiasi  resmi  perdamaian  Timur Tengah yang disponsori  AS. 44
Tipe  kedua  mengacu  pada  peran aktor  sub-negara  sebagai  inisiator  yang menggagas kerjasama dengan aktor
129
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap
Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
46
Quarterly.    Vol.  26.No.  3/4  (Internationalizing  the Curriculum, Fall-Winter-1998).  p.52. Sharp. 2001. p.138.
Sharp.    2001.  p.138.    Contoh  yang  dikemukakan Sharp ini sebenarnya mengaburkan garis tegas dalam tabel  terkait  “pihak  yang  diwakili”  dan  “siapa targetnya.”  Sharp memang memberi catatan khusus bahwa baik pelaku maupun target dalam tipe ini sulit dilihat  sebagai  bagian  dari  diplomasi  karena keduanya  sulit  dipisahkan  dari  kepentingan kelompok  ekonomi  tertentu  yang  mewakili kepentingan    yang  sempit.   Targetnya  adalah  non- state  karena  Sharp  melihat  bahwa  target sesungguhnya bukanlah komunitas politik itu sendiri melainkan hanya mitra bisnis komersial yang berada di  dalamnya.    Namun  demikian,  Sharp  juga menjelaskan bahwa keberatan semacam itu tidaklah baru.Keterlibatan  aktor  ekonomi  dalam  aktivitas diplomasi sudah berlangsung sejak lama.   Menurut Sharp,  hal  ini  perlu  penelitian  lebih  lanjut  untuk memperjelas  identitas  para  aktor.  Dalam  kajian diplomasi,  diplomasi  antar  aktor  sub-negara semacam itu disebut sebagai “paradiplomasi.” Jose M.  Magone  ,  “Paradiplomacy  Revisited  :  The Structure of Opportunities of Global Governance & Regional  Actors”,  Working  Paper,  Departmen  of
internasional untuk memperjuangkan tercapainya kepentingan di tingkat lokal. Sharp  menyebutnya  sebagai “ the citizen  diplomats  as  a  representative  for  a sectoral,  regional,  or  local  economic interest .” 45 Para citizen  diplomats dalam tipe ini bisa mewakili kepentingan ekonomi dalam berbagai tingkatan (teritorial)
maupun ruang lingkup (sektoral).
Konsultan profesional dan anggota komunitas  merupakan  aktor-aktor  yang memiliki  kemampuan  untuk  menjalankan peran  tersebut. Yang dimaksud  dengan konsultan  profesional  disini  adalah  para ahli  yang  kompeten  dalam  memfasilitasi tercapainya kepentingan ekonomi
kelompok lokal maupun sektoral tersebut. Aktor- aktor  ini  menjadi peserta aktif  dalam  misi  luar  negeri  yang  dibuat pada  tingkat  Negara. Keterlibatan aktor- aktor  tersebut  menjadi  semacam  jalan pintas  bagi  terbangunnya  relasi  ekonomi lintas  negara  secara  pragmatis. Maksudnya, transaksi  berlangsung  dengan  perhitungan kompromi dalam lingkup yang lebih sempit (secara  teritorial  maupun  sektoral)  karena tidak dalam upaya mengakomodir kepentingan  di  tingkat  nasional.    Hasilnya, aktor sub-state bisa  melakukan  kerjasama internasional  dengan  atau  tanpa  inisiasi pemerintah  pusat  berkat  peran citizen diplomats tipe kedua ini.
Contoh  yang  dikemukakan  Sharp adalah  terbangunnya  pusat  pengembangan
software di Duluth sebagai bukti keberhasilan  diplomasi  delegasi  Duluth  ke Vaxjo,     di    Swedia.     Delegasi     Duluth mengunjungi Vaxjo, Swedia atas undangan Vaxjo  Chamber  of  Commerce yang merupakan  partner  dalam  kerjasama Sister City .    Dalam  kunjungan  tersebut  delegasi Duluth  berkesempatan  mengunjungi  dua kota tetangga Vaxjo, Ronneby dan Karlskrona, yang sukses  membangun pusat pengembangan software untuk  mengganti industri logamnya yang menurun.
Pemerintah  kedua  kota  tersebut  setuju untuk  memberi franchise dan mentoring bagi  Duluth  untuk  mengembangkan  hal yang sama. 46
Sementara, tipe citizen diplomats yang ketiga mengacu pada individu-individu  yang  memperjuangkan
130 Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap
Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
47 48 49
Politics and International Studies University of Hull, UK.  2006, Hal: 1-18 Sharp.  2001. p.139.
Berikut  beberapa  hal  yang  telah  dilakukan masyarakat  Duluth:  membuat  beberapa  Program Sister Cities yang memfasilitasi pertukaran budaya, komersial,  dan  pendidikan,  dengan  beberapa komunitas  di  Jepang,  Rusia,  Kanada,  dan  negara- negara  Skandinavia;  memiliki  banyak  kelompok kemanusiaan  yang  mendatangkan  anak-anak  dari daerah  konflik  seperti  Balkan  dan  Irlandia  Utara untuk  liburan  atau  untuk  dididik  dalam  komunitas yang ada di Duluth; melakukan kunjungan ke negara- negara  yang  berseberangan  dengan  pemerintah AS
membuat sekelompok masyarakat mendorong  institusi  kenegaraan  di  tingkat nasional maupun internasional untuk merubah  kebijakannya. Sharp  menyebutnya sebagai “ the  citizen  diplomat  as  a lobbyist or  advocate  for  a  particular  cause .” 47 Apa yang  khas  pada citizen  diplomats tipe ketiga ini  adalah  pemihakan  terhadap isu. Isu-isunya  memiliki  sifat  universal  dan berkaitan  dengan  kebutuhan lobbying atau kampanye  baik di tingkat nasional  maupun internasional.    Isu  lingkungan  seperti penyelamatan  anjing  laut  atau  penutupan pertambangan yang membahayakan lingkungan  adalah  contoh  isu-isu  yang menghasilkan  solidaritas  pada  tipe  ketiga ini.    Dan  menurut  Sharp,  masyarakat Duluth  sangat  identik  dengan  tipologi  ini karena  mereka  secara  mandiri  melakukan berbagai  aktivitas  yang  berorientasi  pada penyelesaian masalah secara global. 48 Sharp juga  mencontohkan  Kanada  yang  menjadi penghubung  ( hub )  bagi jaringan  kampanye dan lobbying transnasional  untuk  isu-isu
yang masuk dalam kategori “ new agenda .” gagasan  tertentu.    Gagasan  yang  dimaksud disini  sudah  berbentuk  isu  yang  telah
Sasaran  atau  target  para  pelobi atau citizen  diplomats tipe  ketiga  ini  adalah pihak  pemerintah  atau  institusi  diplomasi profesional  yang  dinilai  menghasilkan kebijakan yang dinilai tidak populer terkait isu  tertentu.    Sasaran lobbying bisa pemerintah tertentu atau institusi internasional. 49 Tujuannya adalah agar
(Kuba,  Uni  Soviet  saat  itu,  Nikaragua,  Irak,  dan Serbia)  untuk  menunjukkan  kepada  warga  negara- negara tersebut bahwa tidak semua warga AS setuju dengan sikap tersebut; terlibat secara intensif dengan negara-negara  eks-Yugoslavia  karena  sebagian masyarakat  Duluth  adalah  imigran  dari  negara- negara tersebut (bahkan pensiunan polisi di Duluth ikut memberi pelatihan kepada aparat kepolisian di Sarajevo);  banyak  warga  Duluth  yang  sangat  kaya dan antusias dengan urusan internasional kemudian melibatkan diri melalui organisasi-organisasi donasi kemanusiaan,  badan-badan  PBB,  atau  kelompok- kelompok  pendukung  isu  seperti  mereka  yang mendorong  keterlibatan  AS  dalam  International Criminal Court misalnya; warga-warga atau keluarga yang kaya dengan antusiasme semacam itu juga ikut membiayai  badan-badan  riset  dan  kajian  akademis tentang  isu  internaisonal  yang  pada  gilirannya menciptakan  atmosfer  internasional  pada masyarakat  Duluth  secara  umum  karena  mereka terbiasa mendiskusikan hal tersebut dengan berbagai narasumber dari luar Duluth.  Sharp.  2001. p.135-36 Sharp. 2001. p.139-40
pemerintah  atau  institusi  internasional tersebut  merubah  kebijakannya  sesuai tuntutan  mereka. Warga  sebuah  negara  bisa mendorong  pemerintahnya  sendiri  untuk merubah  kebijakan  internasional  yang  bisa jadi  tidak  ada  hubungannya  dengan kehidupan mereka sehari-hari demi mendorong lahirnya kebijakan internasional yang  mereka  inginkan  dalam  isu  tertentu. Oleh  karena  itu,  tipe  ketiga  ini  identik dengan  penggunaan  jaringan  transnasional, media  massa,  serta  mobilisasi  massa  dan opini  publik  untuk  merubah  kebijakan
131
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
Sharp. 2001: 140-41 Tipe  ini  memang  agak  sulit  dibedakan  dari  tipe ketiga.Sharp  menjelaskan  bahwa  tindakan  dalam contoh  tipe  ketiga  telah  secara  otomatis menempatkan  aktor  tersebut  juga  berada  dalam kategori  Tipe  keempat.    Dari  uraian  Sharp,  bisa disimpulkan  bahwa  perbedaannya  ada  pada  target. Jika  tipe  ketiga  berorientasi  merubah  kebijakan, maka  tipe  keempat  berorientasi  membangun solidaritas transnasional untuk tidak mengakui atau bahkan  menawarkan  alternatif  atas  tatanan  yang
50
51 52
53
berbasis-negara terkait isu tertentu.  Contoh yang  dimunculkan  Sharp  adalah  upaya seorang  warga  negara AS  untuk  mendesak negaranya menandatangani perjanjian internasional  dan  memberikan  pendanaan untuk  proyek  pembersihan  ranjau  di Kamboja  yang  disponsori  oleh  PBB. Dalam orasi di depan publik, dia menyebarkan  nomor  telepon dan  e-mail Gedung Putih agar masyarakat dapat secara langsung  melobi  pemerintah  AS  untuk mendukung  gagasan  tersebut. 50 Sayangnya,
Sharp tidak menjelaskan bagaimana hasilnya.    Intinya,  individu  bisa  menjadi diplomat  bagi  gagasan  yang  didukungnya dengan cara mendorong pemerintah nasional atau internasional merubah kebijakannya sesuai dengan yang diinginkannya.
Citizen diplomats tipe keempat menyerupai  tipe  yang  ketiga.    Yang membedakannya  adalah  sasarannya.    Jika tipe  ketiga  bertujuan  merubah  kebijakan pemerintah,  maka citizen  diplomats tipe keempat mendukung sebuah gagasan dengan  cara  mendorong  lahirnya  tatanan baru yang dinilai lebih akomodatif terhadap apa  yang  mereka  inginkan.    Sharp menyebutnya sebagai “ the citizen diplomat as  a  subverter  of  transformer  of  existing policies  and/or  political  arrangements, domestic  and/or  international .” 51 Dalam kategori  ini, citizen  diplomat memainkan
peran sebagai pendukung pihak-pihak yang memiliki orientasi untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan atau perencanaan politik baik di tingkat domestik maupun  internasional.  Aktifitas semacam  ini  dilakukan  dalam  rangka menunjukkan  oposisi  atau  protes  kepada pemerintah  atau  tatanan  internasional  yang ada dengan membentuk jaringan transnasional.    Gerakan     anti - globalisasi lintas  negara  bisa  dimasukkan  sebagai contoh  dalam  kategori  ini  seperti  protes anti-WTO di Seattle (AS), anti- World Bank di  Washington  (AS),  dan  anti -OAS  di Windsor  (Inggris).    Contoh  lainnya  adalah tindakan  individu  atau  kelompok  individu yang  mendukung  gerakan  atau  kebijakan anti-pemerintah seperti kunjungan masyarakat Duluth ke negara-negara “musuh”  AS  seperti  Irak, Serbia,  Kuba, USSR,  dan  Nikaragua. 52 Dari  contoh- contoh  tersebut  bisa  dilihat  bahwa  tujuan citizen  diplomats tipe  keempat  adalah membangun  kesadaran  transnasional  (non- negara), bukan internasional. 53
Terakhir, berbeda dari tipe lainnya, dalam Tipe kelima citizen diplomat bertindak  tidak  mewakili  siapapun  kecuali
132
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
Sharp. 2001.p.140. Sharp. 2001.p.141. Sharp. 2001.p.141.
54 56 57 58
55
sudah ada.Dengan demikian, target atau sasaran dari tipe keempat adalah masyarakat transnasional. Meski  Tipe  kelima  menekankan  pada  kapasitas individu –dirinya sendiri–, jika dilihat pada tindakan- tindakan yang dilakukan bisa dikatakan tidak ada isu yang  sifatnya  personal  atau  terkait  hanya  pada kepentingan  individu  itu  sendiri.Semua  isunya terkait  dengan  nilai-nilai  universal  seperti perdamaian,  kesehatan,  dan  pendidikan  yang pengelolaannya  dijalankan  oleh  otoritas  politik seperti negara.Jadi, bisa disimpulkan bahwa reputasi yang  dimiliki  tokoh-tokoh  tersebut  tidak  mungkin d i d a p a t k a n   j i k a   m e r e k a   s e m a t a - m a t a memperjuangkan  kepentingan  diri  mereka sendiri.Kapasitas  individu  semacam  ini  rupanya dinilai extraordinary oleh Sharp sehingga dimasukan dalam  kategori  tersendiri  karena  sebenarnya aktivitasnya tidak berbeda dengan Tipe Ketiga atau Keempat. Sharp. 2001.p.140.
dirinya sendiri. 54 Sharp menyebutnya sebagai “ the  citizen  diplomat  as  an autonomous agent in international relations. ” 55 Tipe  kelima  mengacu  pada individu yang dengan segenap sumber daya dan  kapasitas  pribadinya  diterima  dan bahkan sangat diperhitungkan dalam lingkungan  internasional,  termasuk  oleh negara. Menurut  Sharp,  ada  beberapa alasan  mengapa  individu  mampu  bertindak otonom sebagai seorang diplomat.
Pertama,  mereka  kaya.  Contohnya  adalah figur-figur  seperti  George  Soros,  Ted Turner,  and  Bill  gates  yang  dengan kekayaannya mampu mempengaruhi
interaksi politik, ekonomi, dan kemanusiaan internasional.  Kedua, mereka memiliki kapasitas moral. Contohnya adalah individu  seperti  Nelson  Mandela  dan Jimmy  Carter  yang  karir  publiknya membuktikan  bahwa  kapasitas  moral  yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut pada gilirannya  mampu  mendukung  keberadaan mereka sebagai figur politik yang
berpengaruh. 56 Disamping dua  tipe tersebut,
diplomat profesional juga bisa dikategorikan sebagai seorang agen otonom dalam citizen  diplomacy jika  mereka bertindak diluar kerangka kebijakan pemerintah  yang  diwakilinya  dan  juga kepentingan  personalnya. Hal ini  biasanya terlihat  jelas  dalam  situasi  krisis  ketika langkah-langkah strategis bukan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah mereka. 57 Sharp  menyebutkan  praktik  “ re- branding ”  yang  ditampilkan  oleh  diplomat Irlandia  adalah  sebuah  contoh  yang  bagus tentang  agen  semacam  itu.    Untuk mendorong  kemajuan  proses  perdamaian Irlandia Utara, mereka mempersuasi orang- orang  Irlandia  di  AS  agar  tidak  lagi menyediakan  senjata  atau  uang  untuk mereka  yang  mendukung  unifikasi  Irlandia melalui  cara-cara  kekerasan. 58 Pada  tingkat pemahaman  ini,  kita  dapat  melihat  bahwa perluasan  peran  seperti  yang  ditunjukkan oleh  para citizen  diplomat ,  termasuk  para warga  yang  profesional  (termasuk  para diplomat  sekalipun),  telah  menempatkan identitas  dan  batasan  kedaulatan  dalam posisi  yang  dinamis  atau  bisa  berubah- ubah.
Secara keseluruhan, tipologi Sharp  memang  sama-sama  bertumpu  pada partispasi    warga    negara   tersebut.  Yang membedakan  adalah  derajat  independensi
133
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
Disini  independensi  menjadi  tolok  ukur  demokrasi setelah partisipasi.
59
warga  yang  terlibat  dalam  aktivitas citizen diplomacy . Jika independensi dipahami sebagai seberapa orisinil inisiatif keterlibatan  warga,  maka  tipe  keempat memiliki  independensi  tertinggi  dan  tipe pertama  adalah  yang terendah. 59 Dalam  tipe keempat, warga  negara yang terlibat dalam citizen  diplomacy sangat  “berjarak”  dari negara  atau  pemegang  kekuasaan  karena posisinya  berseberangan  dengan  pusat kekuasaan. Di satu  sisi  posisi  ini  bisa menguntungkan karena menunjukkan adanya  kebebasan  berpendapat  di  sebuah negara.    Tipe  ini  juga  akan  mereduksi ekstrimitas  kebijakan  pemerintah  suatu negara  karena  ada  bagian  dari  warganya yang menunjukkan oposisi terhadap kebijakan  tersebut.    Disisi  lain,  secara fungsional  tipe  ini  yang  paling  tidak sinergis dengan kepentingan nasional dalam diplomasi    di    sebuah    negara.     Namun demikian,  perlu  diingat  bahwa citizen diplomat untuk  tipe  keempat  ini  memiliki kedekatan dengan kelompok anti- pemerintah  yang  bisa  jadi  sebenarnya  juga pro-kekuasaan (Negara).  Hal ini yang membedakannya  dengan tipe  ketiga. Sikap oposisi  dalam  tipe  ketiga  tidak  muncul semata-mata  karena  menentang  kebijakan pemerintah,  tetapi  lebih  dipengaruhi  oleh pemihakan citizen  diplomat dalam  suatu isu.  Secara fungsional tipe  ketiga  ini  bisa berperan  positif  maupun  negatif.    Positif
jika kebijakan pemerintahnya belum meliputi  norma  tersebut  namun  tidak  ada penolakan  terhadapnya.    Namun  perannya menjadi  negatif  seperti  tipe  keempat  jika kebijakan     pada     pemerintah     memang bertentangan   dengan  norma - norma  yang universal. Sementara itu, tipe kedua menunjukkan  keterlibatan  warga  negara yang tingkat kedekatannya dengan kekuasaan relatif lebih tinggi dibanding dua tipe sebelumnya mengingat aktivitas komersial memiliki kaitan yang erat dengan dunia    politik.   Kegiatan    ekonomi   yang membutuhkan  dukungan  kebijakan  yang dapat  menjamin  kelangsungan  transaksi seperti yang  diinginkan.  Partisipasi warga biasa  yang  paling  tidak  otonom  ada  pada tipe  pertama  yang  memang  diadakan sebagai  instrumen  diplomasi  dalam  rangka mengatasi  disfungsi  diplomatik  sebuah negara dengan negara lainnya.
Catatan  khusus  diperlukan  untuk memahami  Tipe  Kelima.  Sekilas Tipe Kelima  terlihat  sebagai  contoh  ideal  dari citizen  diplomacy karena  aktornya  otonom dari negara.  Namun demikian, layak dipertanyakan  aspek  representasinya  atau “siapa  yang  diwakili”  agar  dapat  dilihat sebagai aktivitas diplomasi.  Diplomasi bagaimanapun  terkait  dengan  persoalan “melakukan sesuatu atas nama sesuatu atau pihak  lainnya  (“ standing  for  others ”  atau “ acting  for others ”).” 60 Tipe  kelima  tidak
Lihat  Jonsson  dan  Hall.    2005.    “Diplomatic Representation.''  Essence of Diplomacy.  p.98-118
60

## 134 Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
memenuhi aspek ini.  Jika individu tersebut mewakili nilai-nilai universal, maka tipe ini sebenarnya  tidak  berbeda  dengan  Tipe Ketiga  atau  Keempat  kecuali  Sharp memang membedakan kualitas warga biasa dalam  tipe-tipe  tersebut  dengan  individu dalam  Tipe  Kelima.    Selanjutnya,  akan dibahas  tentang  bagaimana  perkembangan citizen  diplomacy sebagai  sebuah  metode interaksi dalam lingkungan internasional.
Citizen Diplomacy sebagai Metode Penyelenggaraan  Hubungan Internasional Citizen diplomacy seolah menjadi
terobosan  dalam  pelaksanaan  hubungan internasional yang pada dasarnya cenderung state-centris .   Namun  demikian, ini  bukanlah  fenomena  yang  sama  sekali baru. Dalam sejarah diplomasi, keterlibatan  pelaku  bisnis  dalam  negosiasi antar-entitas  politik  adalah  hal  yang biasa.  Sebagai sebuah  kajian  pun, citizen diplomacy berkembang sebagai respon atas adanya  partisipasi  warga  dalam  merespon urusan  luar  negeri  negaranya  yang  juga bukan  merupakan hal  baru.  Artikel James Marshall  tentang citizen  diplomacy yang terbit  pada  tahun  1949  mengulas  tentang keterlibatan  warga  AS  dalam  pelaksanaan kebijakan luar negeri AS tahun 1940-an. Begitu juga  artikel  Sharp tentang citizen  diplomacy, yang  terbit  pada  tahun 2001,  ternyata  mengulas  fenomena citizen diplomacy yang dilakukan oleh masyarakat Duluth di AS pada tahun 1940-an.
Pada  dasarnya, citizen  diplomacy sebagai  sebuah  metode untuk menjalankan aktifitas    dalam    hubungan   internasional memiliki tiga kriteria:
1. Adanya  Partisipasi  Warga  Biasa:
facilitated atau voluntary
Dalam citizen diplomacy, partisi- pasi warga biasa adalah mutlak. Namun demikian,  sifat  partisipasinya  bisa dilakukan  melalui  fasilitasi  oleh  pihak lain  (negara  misalnya)  atau  sukarela. Partisipasi  warga  melalui  fasilitasi pihak  lain  ( facilitated )  merupakan karakteristik umum dari citizen diplomacy yang  masih  terkait  dengan state-based diplomacy. Dalam  bentuk partisipasi semacam inilah yang membuat citizen diplomacy sulit dipisahkan    dari     diplomasi   publik. Seperti   halnya  diplomasi  publik,  AS juga   dominan   dalam   kajian citizen diplomacy karena sebagian besar contoh membahas    tentang   aktifitas citizen diplomacy yang dilakukan warga AS.
Berikut  beberapa  contoh citizen diplomacy yang  menggambarkan ada- nya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi warga.
Pertama,    partisipasi    beberapa organisasi  sukarela  dibawah  undangan Kementerian  Luar  Negeri  AS  untuk mengirimkan perwakilannya ke konfe- rensi   Chapultepec  yang  diadakan  di Mexico   City  pada   tahun  1945   oleh
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
pemerintah   ini   diambil    pemerintah AS untuk mereduksi tingginya sentimen anti-AS   di   Mexico.   Contoh   kedua terkait   upaya   AS   untuk  melibatkan warga  negaranya   dalam    pembuatan kebijakan luar negeri adalah ketika AS mengundang   42   organisasi  nasional untuk     mengirimkan    konsultan    ke Konferensi tersebut untuk berpartisipa- si  dalam   penggodokan  UN Charter. 61
Marshall    menyebut   contoh - contoh tersebut  sebagai  bentuk implementasi nyata  dari demokratisasi dalam urusan luar negeri.
Contoh lainnya adalah bagaima- na warga biasa dilibatkan dalam proses resolusi  konflik  yang  dilakukan  oleh institusi  resmi  negara.  Dalam artikel, Renee   Bernards  mengatakan   bahwa warga biasa  memainkan peran penting dalam  mentransformasi  persepsi,   pe-
Marshall.  1949. p.90 Bernards.  1998. p.51
61 62
mahaman,   dan    solusi    yang   dapat diterima  oleh  semua  pihak  yang berkonflik. 62 Artikel   menyoroti   peran perempuan   dalam    resolusi   konflik. Bernards   melihat  bahwa   perempuan memainkan peran penting dalam proses resolusi     konflik   ( Palestina -  Israel, Singhala  -  Tamil,  Perang  Teluk, eks- Yugoslavia,  Somalia -  Sudan,   Afrika Selatan ).   Dengan   bantuan   berbagai
organisasi  dan  badan kemanusiaan in- ternasional, perempuan - perempuan di daerah    konflik   mampu   mendorong inisiasi perdamaian, memiliki keteram- pilan   resolusi   konflik,   dan   mampu melakukan kampanye perdamaian untuk  membangun  solidaritas  lintas- kelompok. Dengan kemampuan resolu- si  konflik,  perempuan mampu mendo- rong  perilaku  yang  dibutuhkan untuk menciptakan  perdamaian  yang  berke- sinambungan ( sustainable ).
Selanjutnya, partisipasi dikatakan sukarela ( voluntary ) jika inisiasi muncul  secara  otonom  dari  warga masyarakat. Aktifitas citizen diplomacy dilakukan   masyarakat  Duluth  di  AS misalnya,  bisa menggambarkan bagai- mana  warga   memiliki  gagasan  yang berbeda, bahkan terkadang berlawanan dengan  pemerintahnya. Warga  Duluth pernah berinisiatif melakukan kunjung- an   ke   negara - negara  yang  menjadi
melibatkan organisasi - organisasi non- Western    Hemisphere. Inisiatif  untuk
“musuh”    politik    pemerintah    AS. Mereka mengunjungi   negara - negara yang merupakan seteru pemerintah AS pada   masa   itu   seperti   Kuba, Rusia Nikaragua,  Irak, dan Serbia.  Mereka melakukannya   untuk   memprotes pe- merintah  AS  sendiri. 63 Yang  menarik, oposisi  terhadap  sikap pemerintah AS tersebut  tidak dilakukan warga Duluth

## 136
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap

## Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
memusuhi negara-negara tersebut seperti  halnya  Pemerintah  AS  dalam kebijakannya.Dalam  kasus  ini  warga sangat  independen,  namun  secara fungsional justru kontraproduktif
terhadap kebijakan luar negeri
Pemerintah AS.
Pola   serupa   ada  pada  praktik citizen  diplomacy AS   pasca  Tragedi 9/11 sebagai respon terhadap kebutuhan
AS untuk menghadapi gelombang anti-
Amerika  yang  marak  pasca  insiden
runtuhnya Gedung WTC tahun
2001. Sentimen  anti-Amerika tersebut merupakan  sebuah  bentuk  reaksi terhadap  kebijakan  anti-terorisme  AS yang  dinilai  sangat  mendiskreditkan masyarakat Muslim. Ternyata besarnya sentimen  negatif  terhadap AS tersebut tidak  hanya  kontraproduktif  bagi  di- plomasi  AS  secara  umum, tetapi juga
Diakses  dari    http:  //uscenterforcitizendiplomacy. org/pages/what-is-citizen-diplomacy/  (22  March 2013).
Bernards.  1998. p.52.
64
65
berdampak buruk pada sektor ekonomi yang    menyentuh    secara    langsung kehidupan masyarakat AS.  Secara for- mal, Pemerintah AS berusaha memper- baiki citranya melalui diplomasi publik dengan    mengangkat    Staf     Khusus langsung dibawah Menteri Luar Negeri untuk mengawalnya. Namun demikian, diluar kerangka formal tersebut muncul aktivitas-aktivitas citizen diplomacy dari  level grassroots yang memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu
mengurangi  sentimen  anti-AS.    Tahun 2006  berdirilah US  Center  for  Citizen Diplomacy di  Des  Moines,  Iowa, sebuah  organisasi  non-profit  yang melakukan  berbagai  kegiatan citizen diplomacy yang  diinisiasi  oleh  para akademisi  dan  pelaku  bisnis  AS dengan  melibatkan  lebih  dari  120 organisasi. 64 Hal ini sekali lagi membuktikan  bahwa  dalam  konteks demokrasi  AS,  partisipasi  warga  bisa muncul  baik  atas  inisiatif  pemerintah maupun  atas  kesadaran  warganya sendiri.
yang   berkuasa.  Melainkan  ingin me- nunjukkan    bahwa   warga   AS   tidak
2. Bersifat  Komplementer  terhadap
Diplomasi  Berbasis based diplomacy
Artinya, Citizen Diplomacy ber- peran    untuk   mendorong   suksesnya diplomasi antar negara. Citizen Diplo - macy bisa   menjadi  instrumen  untuk mengawali    diplomasi   antar negara. Perjanjian Damai Palestina-Israel tahun 1993  misalnya,  merupakan  hasil  dari pertemuan  “ Isra Norwegia. citizen  diplomacy dari diplomasi antar negara.  Dari contoh bisa  dilihat  bahwa  inisiasi  yang
-negara  ( state- ) .
track-two ”  antara  warga el dan Palestina di Oslo, 65 Yang  perlu  digarisbawahi,
bukanlah  substitusi
-contoh  yang  telah  diberikan,
137
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
internasional.
Dalam    konteks state - based diplomacy Eastwood menyoroti  bagai- mana mendorong keterlibatan warganya dalam  aktifitas  diplomasi bertransfor- masi   dari  sekedar  partisipasi   dalam bentuk pagelaran seni sampai pemberi- an  akses  kepada dokumen diplomatik melalui internet.   Eastwood  mengutip 66

## Mueller    yang    berpendapat    bahwa
Eastwood.  2007. p. 443.
Eastwood.  2007. p. 443.
Eastwood.  2009. p. 447-8.
66
68
67
nilai terpenting bagi keterlibatan warga biasa dalam diplomasi adalah independensinya dari negara.  Warga biasa  diharapkan  mewakili kesunggu- han   atau   kondisi   yang  sebenarnya. Mueller   menggunakan   istilah  “ The power  of  example ” barkan bahwa  perilaku  dan  tindakan untuk  menggam-
warga  biasa  akan jauh dipercaya oleh pihak  lain  dibanding   perkataan  ahli manapun.      Intinya   diplomasi    oleh 67
warga  biasa  dimaksudkan untuk men- dukung keberhasilan diplomasi negara.
Salah   satu   contohnya   adalah pembukaan kompleks pendidikan Amerika  di  Qatar  tahun  1995.    Disini akademisi  asal  AS  diharapkan  akan menjadi citizen  ambassadors yang memainkan  peran  penting  dalam
pembentukan karakter calon-calon pemimpin Qatar, termasuk para wanitanya,  melalui  dunia  pendidikan. Melalui  proses  pendidikan  diharapkan nilai-nilai  demokrasi  dan  keterbukaan akan  menjadi  norma  yang  bisa diterima di Qatar. Penyebaran demokrasi  di  seluruh  dunia  telah menjadi  bagian  penting  dalam  politik global AS. Berbagai program diplomasi publik juga telah dibuat oleh pemerintah  AS  sebelum  program  ini
citizen  diplomacy
pada  akhirnya
dilakukan  melalui berorientasi  untuk mempengaruhi  kebijakan  negara  baik ditingkat nasional maupun internasional
berjalan. 68
Hal  yang  sama  berlaku  untuk value- based  diplomacy .  Meski  tidak dida- sarkan   pada    kepentingan     nasional suatu  negara, citizen  diplomacy dalam rangka memperjuangkan gagasan tertentu  juga  pada  akhirnya  memiliki orientasi  untuk  merubah  kebijakan yang  sifatnya state-based baik  pada tingkat nasional maupun internasional. Kampanye  dan  lobi  transnasional, seperti  gerakan  anti-globalisasi  atau gerakan  pelestarian  lingkungan,  pada akhirnya  diharapkan  dapat  mengubah tindakan  negara-negara  agar  sesuai dengan  norma  universal.   Keterlibatan warga  biasa  dalam  proses  resolusi konflik  juga  bisa  dikatakan  sebagai bentuk  upaya  ekstra  ketika  upaya rekonsiliasi  di  tingkat  negara  belum berhasil  menghasilkan  kesepakatan damai antar-pihak yang berkonflik.
138 Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
Keilson dalam Bellamy dan Weinberg. 2008.   p. 64 menyatakan bahwa peran potensi warga biasa sebagai citizen  diplomats  seringkali  tidak  termanfaatkan karena  individu-individu  tersebut  tidak  memiliki kesadaran  bahwa  mereka  terlibat  dalam  interaksi global  dan  mempengaruhinya.    Contoh  yang diberikan  adalah  bagaimana  staf-staf  USAID  hanya berfokus  pada  manajemen  dan  teknis  pelaksanaan program diplomasi publikya.   Mereka tidak melihat keberadaan  diri  mereka  sebagai  representasi  dari institusinya  sehingga  dalam  tataran  individu kontraproduktif terhadap agenda diplomasi publiknya untuk  membangun  citra  positif  pada  publik  negara lain.   Menurut Keilson, keterampilan sebagai citizen
3. Mensyaratkan  Adanya  Kesadaran Global ( global awareness )
Jika    diplomat  profesional   atau pejabat  negara dituntut memiliki ke- sadaran internasional atau global ketika menjalankan  fungsinya, kondisi  seba- liknya  ada  dalam citizen  diplomacy.
Fungsi citizen   diplomacy baru   ada ketika aktor memiliki kesadaran global. Individu tidak cukup hanya memahami sebuah permasalahan di tingkat global, tetapi  juga melakukan tindakan strate- gis   untuk   meresponnya.    Kesadaran semacam  inilah  yang  mendorong partisipasi warga biasa dalam interaksi global  dalam  rangka  menciptakan lingkungan global seperti yang mereka inginkan.    Kesadaran  global  bisa terbentuk  baik  dari  pembelajaran internal masing-masing individu maupun  melalui  proses  pelatihan secara  khusus  yang  difasilitasi  pihak lain  (mis.:  pelatihan  resolusi  konflik).
Kesadaran global inilah yang membedakan  warga  biasa  dengan individu citizen diplomats. 69
Secara  umum,  bisa  dikatakan  bahwa masyarakat  di  negara-negara  Barat memiliki  kesadaran  internasional  dan global  yang  lebih  baik  dibanding
diplomats perlu dilatihkan secara khusus kepada staf- staf yang terlibat dalam diplomasi publik.  Jika tidak, maka mereka bisa jadi justru menunjukkan stereotype negatif  tentang  AS.Bellamy  dan  Weinberg menggarisbawahi  bahwa  keterampilan  semacam  itu terutama  sangat  penting  untuk  aparat  pemerintah yang berinteraksi dengan sesama aparat dari negara lain (Bellamy dan Weinberg.2008. p. 66).
Kesadaran global masyarakat Duluth terbangun baik melalui  society  maupun  institusi.    Sharp.    2005.  p. 135-36
masyarakat dibagian dunia lainnya. Ini bisa  dipahami  jika  melihat  bahwa dalam  beberapa  abad  belakangan aktivitas  ekspansi  militer,  ekonomi, maupun budaya  didominasi  oleh negara-negara Barat.  Logika ekspansi dalam konotasi positif maupun negatif berkembang  pesat  di  negara-negara Barat  dibanding  negara-negara  di kawasan  lainnya.  Jika diamati dari contoh-contoh  yang  telah  diberikan, partisipasi  yang  bersifat  sukarela banyak  dilakukan  oleh  warga  negara- negara Barat.   Contoh yang ada memang  relatif  kurang  representatif karena didominasi oleh aktivitas citizen diplomacy AS.
Masyarakat Duluth memberikan
contoh bagaimana mereka telah berpikir  diluar  kerangka  nasionalisme dan  melakukan  tindakan  strategis untuk  menunjukkan  dukungan  kepada pemerintah maupun masyarakat negara lain. 70 Selain masyarakat AS, masyara-
69
139
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
bagaimana  kesadaran  global  yang mereka  miliki  menghasilkan  pengaruh nyata   dalam   interaksi   internasional. Keterlibatan   mereka   dalam  berbagai aktivitas  internasional membuat mere- ka  sangat   disegani   dalam  pergaulan internasional.  Lepas  dari kepentingan personal yang mereka miliki, ketiganya menunjukkan   bahwa  mereka  mampu bertindak  strategis   karena  memiliki kesadaran   bertindak   dalam   lingkup global.
Dengan    demikian,   bisa   disimpulkan bahwa citizen   diplomacy sebagai  metode penyelenggaraan  hubungan  internasional berkembang  seiring  dengan  menurunnya kredibilitas  diplomasi  pemerintah.Secara singkat  bisa  dikatakan  bahwa  partisipasi warga  biasa  dalam  urusan  luar  negeri meningkat karena relasi antar-negara dinilai tidak  mampu  memfasilitasi  dengan  baik semua kebutuhan warganya.  Bahkan keterlibatan publik kemudian menjadi salah satu  tolok  ukur  bagi  diplomasi  pemerintah untuk bisa dikatakan kredibel.  Hal tersebut mengkonfirmasi  bahwa citizen  diplomacy pada  dasarnya  bersifat  komplementer
terhadap diplomasi negara karena sebenarnya  bermaksud  mencapai  tujuan yang sama dengan mengkomunikasikan apa yang  tidak  mampu  dikomunikasikan  oleh aktor  negara.    Walaupun  beberapa  bentuk aktivitas  diplomasi  yang  dilakukan  warga biasa berorientasi melawan pemerintah dan
rakat  negara-negara di kawasan Eropa juga mendukung aktifitas kemanusiaan yang  dilakukan   oleh   PBB  di daerah yang  memiliki   masalah   kemiskinan maupun  kemanusiaan.  Figur-figur se- perti  Bill  Gates,  George  Soros,  atau Nelson  Mandela  juga  menjadi contoh
tatanan  global  yang  dibuatnya,  pada dasarnya  itu  dilakukan  karena  diplomasi negara  tidak  berhasil  mewujudkan  kondisi yang diinginkan masyarakatnya.  Namun demikian,  hanya  individu  yang  memiliki kesadaran  global  yang  mampu  memainkan peran sebagai citizen diplomats. Individu yang  memahami  persoalan  global  dan mampu  bertindak  strategis  sesuai  dengan kapasitas yang dimilikinya.

## Kesimpulan
Citizen diplomacy sebagai sebuah konsep berkembang seiring dengan meningkatnya  peran  warga  biasa  dalam aktivitas  diplomasi,  baik  secara  sukarela maupun  melalui  fasilitasi  pihak  lain. Secara  umum,  konsep citizen  diplomacy mengacu  pada  partisipasi  warga  biasa dalam diplomasi sebuah  negara.  Namun demikian, Tipologi yang dibuat Paul Sharp menawarkan  definisi  dengan cakupan yang lebih luas.Sharp tidak hanya mengacu pada state-based  diplomacy ,  tetapi  juga value- based diplomacy yang  mendasarkan  pada solidaritas  transnasional.  Keluasan penger- tian  ini  membuka peluang bagi pengemba-
140

## Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap
Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”
demokrasi dalam citizen diplomacy memang  tidak  hanya  terbatas  pada  aspek partisipasi  tetapi  juga  independensi  aktor dari negara.
Keleluasan yang diberikan  Sharp  me- mang beresiko membuat citizen  diplomacy menjadi overlap dengan  bentuk diplomasi lainnya seperti para diplomasi dan diploma- si publik.  Seperti  kajian  berbasis masyara- rakat   lainnya,   relatif  sulit  memberi  label yang pakem untuk  sebuah aktivitas.  Yang terpenting bagaimana menerjemahkan sebu- ah   aktivitas   sebagai   representasi  konsep tertentu.  Kriteria-kriteria citizen diplomacy yang  diuraikan  diatas  dapat  menjadi  acuan umum  untuk  mengidentifikasi  aktivitas citizen  diplomacy dalam  pengertian  yang luas tersebut.  Penelitian lebih lanjut, terutama  terkait  contoh-contoh  di  negara berkembang, kiranya perlu dilakukan untuk memperbaiki pemahaman konseptual tentang citizen diplomacy.
ngan kajian diplomasi yang berbasis masya- rakat atau society .  Ini sejalan dengan kajian hubungan   internasional  tidak  lagi   hanya menekankan  pada  kajian  berbasis   negara tetapi juga mengembangkan kajian berbasis masyarakat.  Dengan demikian, aspek
Bellamy, Carol, and Adam Weinberg.2008. “ E d u c a t i o n a l   a n d   C u l t u r a l Exchanges  to  Restore  America's Image”. The Washington Quarterly. 31 (3):pp.55-68.
Bernards,  Reena.    1998.    “Women  as
Citizen-Diplomats.” Women's Studies Quarterly .   Vol. 26.No. 3/4 ( Internationalizing the Curriculum , Fall-Winter-1998).p.48-56.
Cullen,  Anne.    2005.    “Diplomatic Adventurism  in  Indonesia?”. The Culture Mandala.,5, no. 1.  Tersedia d i   h t t p : / / w w w. i n t e r n a t i o n a l - r e l a t i o n s . c o m / w b c m 5 - 1/wbcullen.htm ( Diakses 22 Maret 2013).
Eastwood, Brent M.   2007.   “A Note on the New  Face  of  Citizen  Diplomacy: Educational  City  and  American Universities  in  the  Middle  East”. American  Foreign  Policy  Interests . 29: 443-449.
Jonsson,  Christer  dan  Martin  Hall.2005. Essence of Diplomacy .   New York: Palgrave.
Magone,  Jose  M.    “ Paradiplomacy Revisited  :  The  Structure  of O p p o r t u n i t i e s   o f   G l o b a l Governance  &  Regional  Actors .” Working  Paper.Departmen  of Politics  and  International  Studies University of Hull, UK.   2006, Hal: 1-36.
Marshall,  James.    1949.    “International Affairs:  Citizen  Diplomacy”. American Political Science Review . 43(1):pp.83-90.
Sharp,  Paul.    2001.    “Making  Sense  of Citizen  Diplomats:  The  People  of Duluth  Minnesota,  as  International Actors”.    International  Studies Perspectives. 2: 131-150.
Thompson,  Drew.    2005.    “China's  Soft Power in Africa: From the “Beijing Consensus”  to  Health  Diplomacy”, China  Brief:  a  Journal  of  Analysis and Information , V (21):1-3.
Website US Center for Citizen Diplomacy. Link:  http  ://  uscenterforcitizen diplomacy  .  org/  pages/  what-is- citizen-diplomacy.
Bibliografi
141
Dian Mutmainah Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “Citizen Diplomacy”