Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak
Paskalis A. Panjalusman 1 , Erik Nugraha 2 , Audita Setiawan 3
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia 1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia 2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia ,3

## Abstract
This study aims to examine the effect of transfer pricing on tax avoidance. The independent variable used in this study is transfer pricing. While the dependent variable used in this study is tax avoidance, which is measured  using  the  effective  tax  rate  (GAAP-ETR).  The  population  in  this  study  amounted  to  15 multinational manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2014-2017 period. Determination of research samples using purposive sampling method and obtained a sample of 9 multinational manufacturing companies based on certain criteria. The results of the study show that transfer pricing has an effect but not significantly on tax avoidance.
Key Word. transfer pricing; tax avodiance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  transfer  pricing  terhadap  penghindaran  pajak  (tax avoidance). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah transfer pricing. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (tax avoidance) yang diukur  menggunakan  effective  tax  rate  (GAAP-ETR).  Populasi  dalam  penelitian  ini  berjumlah  15 perusahaan sektor manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017.  Penentuan  sampel  penelitian  menggunakan  metode  purposive  sampling  dan  memperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan manufaktur multinasional berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa transfer pricing berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).
Kata Kunci. transfer pricing; penghindaran pajak
Corresponding author. Email. pascalpajalausman@gmail.com, erik.nugraha@usbypkp.ac.id, audita.setiawan@usbypkp.ac.id
How to cite this article. Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran  Pajak. Jurnal  Pendidikan  Akuntansi  Dan  Keuangan , 6 (2),  105–114.  Retrieved  from http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15916
History of article. Received: Februari 2018, Revision: Mei 2018, Published: Juli 2018

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  negara  terbesar  disamping  sektor migas  dan  non  migas.  Sebagai  salah  satu sumber penerimaan negara, pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama  dalam  meningkatkan  kas  negara.  Hal tersebut tergambar dalam postur APBN 2018, bahwa  penerimaan  pajak  ditargetkan  sebesar
Rp.  1.618,1  Triliun  dari  total  Anggaran Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.894,7 Triliun (www.kemenkeu.go.id/apbn2018).
Dari informasi  diatas,  sudah  sangat  jelas  bahwa pajak  memiliki  arti  penting  bagi  negara. Dengan  begitu,  pemerintah  Indonesia  selalu menaikan  target  penerimaan  pajak  dari  tahun ke tahun.
106 | Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan DOI. 10.17509/jpak.v6i2.15916 | http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK
Namun  demikian  usaha  pemerintah  untuk menaikan  dan  mengoptimalkan  penerimaan pajak  terkendala  oleh  beberapa  hal,  salah satunya adalah adanya penghindaran pajak (tax avoidance).  Penghindaran  pajak  dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam  jumlah  yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan  beberapa  resiko  yang  buruk bagi  perusahaan,  di  antaranya  adalah  denda dan  buruknya  reputasi  perusahaan  di  mata masyarakat  luas.  Namun  resiko  ini  biasanya dinilai  tidak  sebanding  dengan  apa  yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak  terutang  yang  berpengaruh  terhadap besarnya  laba  perusahaan.  Hal  inilah  yang kemudian  mendorong  perusahaan  untuk melakukan  praktek  penghindaran  pajak. Kegiatan  penghindaran  pajak  ini  sebenarnya dilakukan  oleh  perusahaan  bukan  untuk menggelapkan  pajak,  melainkan  hanya  untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak.
Penghindaran pajak perusahaan (corporate tax  avoidance)  dapat  berawal  dari  kekayaan investor individu dan dari perusahaan berskala besar  yang  dapat  melakukan  tindakan  legal maupun  illegal.  Penghindaran  pajak  (tax avoidance)  kadangkala  dilakukan  untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan cara  legal,  sedangkan  pengelakkan  (tax evasion) digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara illegal.
Penghindaran  pajak  dilakukan  dengan memanfaatkan gap dan celah dalam peraturan perpajakan  untuk  mengurangi  jumlah  pajak perusahaan  dengan  cukup  signifikan.  Di Indonesia sendiri, praktek penghindaran pajak telah  banyak  dilakukan  dan  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  berkembang dengan kerugian paling besar yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Tercatat bahwa pada periode  2001-2009,  Indonesia  mengalami kerugian  yang  mencapai  $109  miliar.  Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia  adalah  PT.  Asian  Agri  yang
beroperasi di bidang pertanian dan perkebunan.  PT.  Asian  Agri  menggelapkan pajak  perusahaan  sebesar  2,6  triliun  rupiah (Veronica Ria Mayangsari, 2015).
Kasus lain terkait penghindaan pajak yang terjadi  di  Indonesia,  yaitu  dua  orang  petugas pajak,  Parada  Toga  Fransriano  Siahan  dan Sozanolo  Lase  dibunuh  oleh  Agusman Lahagu,  direktur  sebuah  perusahaan  karet  di Sibolga.  Kedua  petugas  pajak  tersebut dibunuh,  lantaran hendak mengantarkan surat penagihan  pajak  kepada  Agusman  Lahagu yang mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp. 14  Miliar  yang  ditunggak  selama  2  tahun (www.bbc.com).
Penghindaran  pajak  di  banyak  negara  ini dipicu oleh berbagai hal. Salah satu factor yang mendorong  terjadinya  tax  avoidance  adalah adanya  negara-negara  tax  haven,  dimana negara  tersebut  menerapkan  tarif  pajak  yang sangat  rendah,  sehingga  memicu  perusahaan- perusahaan multinasional melakukan investasi ke  negara  tax  haven.  Faktor  lain  yang  juga gencar dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk  menghindari  pajak  adalah  praktek transfer  pricing.  Penelitian  yang  dilakukan (Swenson  et  al:  1993)  dalam    Veronica  Ria Mayangsari (2015) menyatakan bahwa transfer  pricing  adalah  salah  satu  mekanisme dalam  melakukan  income  shifting.  Teori agensi juga dianggap memiliki peranan dalam praktek penghindaran pajak. Menurut anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, transfer pricing digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan  jumlah  pajak    yang  dibayar melalui  rekayasa  harga  yang  ditransfer  antar divisi. Pembicaraan lainnya, Direktur Eksekutif  Center  For  Indonesian  Taxation mengatakan,  praktik  transfer  pricing  lebih banyak  dilakukan  perusahaan  multinasional dalam meminimalisir setoran pajak ke negara. Akibatnya,  Indonesia  berpotensi  kehilangan penerimaan  pajak  hingga  Rp.  100  Triliun setiap tahunnya (www.cita.or.id).
Pengukuran  penghindaran  pajak  sulit dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT- PPh)  sulit  diperoleh  di  lapangan  karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan  tidak  langsung,  yaitu  menghitung perbedaan  antara  laba  sebelum  pajak  dengan laba  kena  pajak  (gap  between  financial  and taxable income). Laba sebelum pajak merupakan laba yang dilaporkan ke pemegang saham  (investor)  yang  menggunakan  Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

## KAJIAN PUSTAKA

## Tax Planning
Menurut  Chairil  Anwar  Pohan  (2013), Tax  Planning  adalah  proses  mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha  sedemikan  rupa  dengan  memanfaatkan berbagai  celah  kemungkinan  yang  dapat ditempuh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan  dapat  membayar  pajak  dalam jumlah minimum. (Achmad Tjahyono dan Muhammad  F  Husein:  1997)  dalam  Aisha Zuesty (2016), mengemukakan: “Perencanaan pajak  adalah  proses  mengorganisasi  usaha wajib  pajak  atau  kelompok  wajib  pajak sedemikian  rupa  sehingga  utang  pajaknya, baik  pajak  penghasilan,  maupun  pajak-pajak lainnya,  berada  dalam  posisi  yang  minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang- undang”.  (Suandy:  2008)  dalam  Khalidah Azizah  (2016)  mendefinisikan  perencanaan pajak (tax planning) sebagai proses mengorganisasi  usaha  wajib  pajak  atau sekelompok  wajib  pajak  sedemikian  rupa, sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak  lainnya  berada  pada  posisi  yang seminimal mungkin.
Tujuan  perencanaan  pajak  adalah  untuk merekayasa  usaha  wajib  pajak  agar  beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan  yang  ada  untuk  memaksimalkan
jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba.

## Transfer Pricing
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jendral Pajak  Nomor:  PER-32/PJ/2011,  transfer pricing  adalah  penentuan  harga  dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan  istimewa.    Menurut  (Simamora dalam  Mangoting  (2000:70))  dalam  Ita Salsalina  Lingga  (2012),  transfer  pricing didefinisikan  sebagai  nilai  atau  harga  jual khusus  yang  dipakai  dalam  pertukaran  antar divisional  untuk  mencatat  pendapatan  divisi penjual (selling  division) dan  biaya  divisi pembeli (buying  division) .  Transfer  pricing juga  disebut  dengan  intracompany  pricing, intercorporate  pricing,  interdivisional  atau internal  pricing  yang  merupakan  harga  yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. Organization  for  Economic  Co- operation and Development (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup  dalam  sebuah  perusahaan  multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat  menyimpang  dari  harga  pasar  wajar sepanjang  cocok  bagi  grupnya.  Mereka  dapat menyimpang  dari  harga  pasar  wajar  karena posisi  mereka  yang  berada  dalam  keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat  bagi  korporasinya.  “.. In  a  multinational enterprise (MNE) many  transaction  normaly take place between members of the group. The price  charged    for  such  transfer  do  not necessarily represent a result of the free play of  market    forces,  but  may,  for  a  number  of reasons and because the MNE is in a position toadopt whatever piciple is  convenient  to  its  as  a  group (OECD,1979) dalam  Ita  Salsalina  Lingga  (2012)”.  Transfer pricing  adalah  tindakan  pengalokasian  laba dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan negara lain, dalam grup perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir  bukan  menghindari  pajak
108 | Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan DOI. 10.17509/jpak.v6i2.15916 | http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK
(Suandy, 2006) dalam Tri
Marta Chandraningrum. (Jerry M. Rosenburg dalam Santoso (2004:126) dalam Ita Salsalina Lingga (2012)  mengungkapkan  bahwa “transfer pricing is the price charged by one segment of an  organization  for  a  product  or  service  it supplies  to  another  part  of  the  same  firm transfer    pricing“ atau  harga  transfer  adalah harga  yang  ditentukan  oleh  satu  bagian  dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dari organisasi  yang  sama.  (Garrison,  Noreen  and Brewer (2007:278)) dalam Ita Salsalina Lingga (2012),  mendefinisikan transfer  pricing sebagai  harga  yang  dibebankan  jika  satu segmen perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan yang sama.
Ditinjau dari aspek perpajakan, Susan M. Lyons mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas  barang,  jasa,  harta  tak  berwujud  kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (International Tax Glossary, Amsterdam, 1996:312)  dalam  Ita  Salsalina Lingga  (2012).  Pengertian  lain  dari  transfer pricing  menurut  Suryana  (2012)  adalah transaksi  barang  dan  jasa  antara  beberapa divisi  pada  suatu  kelompok  usaha  dengan harga  yang  tidak  wajar,  bisa  dengan menaikkan (mark up) atau menurunkan harga (mark  down) ,  kebanyakan  dilakukan  oleh perusahaan  global (multinational  enterprise) . Dimana  yang  dimaksud  dengan  perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi  di  lebih  dari  satu  negara  di  bawah pengendalian satu pihak tertentu.
Dalam tranfer pricing terdapat tiga tujuan penting dari penentuan harga transfer internasional  yaitu,  mengelola  beban  pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan  operasional  penentuan  harga transfer  seperti  mempertahankan  posisi  daya saing  perusahaan,  mempromosikan  evaluasi kinerja yang setara, dan memberikan motivasi kepada karyawan juga penting.
Menurut Hongren (2006) dalam Tri Marta Chandraningrum sebagai alasan untuk pengambilan  keputusan  secara  sama.  Sebagai contoh transfer pricing akan menjadi pedoman bagi  manajer  dalam  pembuatan  keputusan yang  berhubungan  dengan  penjualan  dan pembelian barang atau jasa kepada divisi lain dalam  satu  perusahaan  atau  dari  pihak  luar. Pada akhirnya perusahaan multinasional akan menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan  pajak  perusahaan secara global.
Menurut  Suryana  (2012))  dalam  Ita Salsalina  Lingga (2012), tujuan dilakukannya transfer  pricing,  pertama  untuk  mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian  dividen  menjadi  rendah.  Kedua, menggelembungkan  profit  untuk  memoles (window-dressing)  laporan  keuangan.  Negara dirugikan  triliunan  rupiah  karena  praktik transfer pricing perusahaan asing di Indonesia (Kontan, 20 Juni 2012).
Beberapa  metode  yang  umum  digunakan dalam  penentuan  harga  transfer.  Menurut Yenni (2000) dalam
Tri Marta
Chandraningrum,  terdapat  tiga  cara  yaitu penentuan harga transfer atas dasar biaya ( cost based-transfer  pricing ),  penentuan  harga transfer atas dasar harga pasar ( market based- transfer  pricing )  dan  negosiasi  ( negotiated transfer  pricing ).  Hongren  (2006)  dalam  Tri Marta  Chandraningrum  menjelaskan  maksud dari ketiga metode diatas, yaitu: (1) Penentuan harga  transfer  atas  dasar  biaya  ( Cost  Based- Transfer  pricing ),  banyak  perusahaan  yang menggunakan  metode  dengan  dasar  biaya dalam penentuan harga transfer ( Cost Based ). Karena  banyaknya  definisi  tentang  biaya, sehingga  perusahaan  mungkin  menggunakan biaya variabel, biaya penuh, atau biaya standar dan lainnya menggunakan biaya aktual dalam menentukan  harga  transfer.  Standar Cost merupakan dasar yang sering digunakan dalam penentuan harga transfer, karena jika pendekatan actual cost yang digunakan maka ketidakefisienan  dalam  produksi  yang  terjadi
dalam  devisi  penjual  yang  nantinya  terbawa dalam  devisi  pembeli  sehingga  nilainya  tidak sesuai  dengan  keadaan;  (2)  Penentuan  harga transfer atas dasar harga pasar ( Market Based- Transfer  pricing ),  harga  pasar  didapat  dari daftar harga yang dipublikasikan untuk barang atau jasa yang sejenis dengan produk atau jasa yang  ditransfer  dari  harga  yang  dibebankan dari  devisi  yang  memproduksi  jika  devisi tersebut menjual kepada pihak luar (Hongren: 2006)  dalam  Tri  Marta  Chandraningrum. Dalam grup perusahaan multinasional mempunyai  harga  pasar,  apabila  jasa  atau barang  yang  ditansfer  antar  divisi  atau  antar perusahaan,  maka  harga  pasar  ini  merupakan bentuk  dasar  yang  adil  dari  sudut  pandang pengukuran  kinerja.  Kendala  yang  sering terjadi  dalam  penggunaan  harga  pasar  adalah keterbatasan  informasi  mengenai  pasar;  (3) Negosiasi  ( Negotiated  Transfer  pricing ), metode negosiasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional terutama pada setiap divisi yang memiliki perjanjian atau komitmen dalam  penentuan  harga  transfer,  sebab  akan mencerminkan prospektif kontrolabilitas yang interen  dalam  pusat  pertanggung  jawaban karena nantinya para divisi akan mempertanggung jawabkan atas harga transfer yang dinegosiasikannya.
Menurut ilmu manajemen transfer pricing dapat  memberikan  hasil  yang  maksimal  jika prerequisite condition dapat dipenuhi. Menurut Robert Anthony dan Vijay Givindarajan (2006) dalam Tri Marta Chandraningrum, kondisi yang harus terpenuhi  adalah:  (a) Competent  people , seseorang  yang kualifikasi adalah orang  yang mampu  dalam  melaksanakan  dan  membuat kebijakan transfer pricing ; (b) Good Atmosphere , sebagai pertimbangan dan tujuan yang  penting  harus  dalam  kondisi  yang  baik intern  maupun  ekstern  perusahaan  yang mendukung kebijakan transfer pricing dengan tetap memperhitungkan faktor profitability ; (c) A Market Price , mengenai adanya harga pasar yang mapan sebagai pembanding dan referensi
dalam  penentuan  harga;  (d) Freedom  of Source ,  menyangkut  tersedianya  banyak pilihan  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam membuat  suatu  putusan;  (e) Full  Flow  of Imformation ,  mengenai  tidak  adanya  batasan dalam pengambilan informasi baik dari intern maupun ekstern perusahaan dan menghasilkan pertimbangan  yang  matang;  (f) Negotiation , menyangkut  adanya  suatu  acuan  dalam melakukan negosiasi sehingga tidak menomorsatukan  kepentingan  masing-masing divisi atau perusahaan.

## Penghindaran Pajak
Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran  pajak  yang  kecil,  karena  itulah tidak  sedikit  wajib  pajak  yang  melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut tax avoidance , sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan  pajak  ( tax  evasion ).  Menurut (Zain:  2003)  dalam  Khalidah  Azizah  (2016), penyelundupan  pajak  ( tax  evasion )  adalah penyelundupan  yang  melanggar  undang- undang  pajak,  sedangkan  penghindaran  pajak ( tax avoidance ) adalah cara mengurangi pajak yang  masih  dalam  batas  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  dan  dapat dibenarkan,  terutama  melalui  perencanaan pajak.
Menurut (Dyreng: 2008) dalam Khalidah    Azizah  (2016), tax  avoidance merupakan  segala  bentuk  kegiatan  yang memberikan  efek  terhadap  kewajiban  pajak, baik  kegiatan  diperbolehkan  oleh  pajak  atau kegiatan  khusus  untuk  mengurangi  pajak. Praktek tax avoidance biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Menurut komite  fiskal  OECD  (Spitz:  1983)  dalam Khalidah    Azizah  (2016),  terdapat  tiga karakter  tax  avoidance  yaitu:  (1) Artificial Arrangement  yaitu adanya  unsur  artifisial, dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat  didalamnya  padahal  tidak,  dan dilakukan  karena  ketiadaan  faktor  pajak;  (2)
Celah  undang-undang  merupakan  karakter semacam  ini  sering  memanfaatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan- ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan  itu  yang  sebetulnya  dimaksudkan  oleh pembuat  undang-undang;  (3)  Terdapat  unsur kerahasiaan  yaitu  kerahasiaan  juga  sebagai bentuk  karakter  ini,  dimana  umumnya  para konsultan  menunjukan  alat  atau  cara  untuk melakukan tax avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.
Menurut  (Septriadi et  al :  2009)  dalam Khalidah    Azizah  (2016),  dibanyak  negara penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan ( acceptable tax avoidance ) dan yang  tidak  diperbolehkan  ( unacceptable  tax avoidance ).  Antara  suatu  negara  dengan negara lain bisa saling berbeda pandangannya tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan acceptable dan unacceptable tax avoidance .
Menurut  Hanlon  dan  Heitzman  (2010), secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi individu  dalam  mematuhi  pajak  adalah  tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda dan tidak mau  menanggung  resiko.  Alasan-alasan tersebut  berlaku  juga  untuk  perusahaan. Menurut  Slemrod  (2004)  dalam  Hanlon  dan Heitzman  (2010),  tambahan  faktor  untuk perusahaan  dalam  mematuhi  pajak  yaitu terpisahnya  kepemilikan  dan  kontrol  dalam perusahaan.  Adanya  pemisahan  kepemilikan dan  kontrol  dapat  menyebabkan  keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan kepentingan  manajemen.  Hal  inilah  yang mengakibatkan  adanya  penghindaran  pajak perusahaan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada
penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur multinasional  yang  tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia  pada  periode  2014  –  2017  yaitu sebanyak  15  peruahaan.  Teknik  pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  dilakukan dengan  pendekatan  nonprobability  sampling dengan  menggunakan  metode  purposive sampling  yaitu  teknik  penentuan  sampel dengan  pertimbangan  tertentu.  Pemilihan sampel atas dasar kesesuaian antara karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan tertentu.  Adapun  karakteristik  dan  kriteria yang  ditetapkan  adalah  sebagai  berikut:  (a) Perusahaan  manufaktur  multinasional  yang masih terdaftar di  Bursa Efek  Indonesia pada Januari 2014 sampai dengan Desember 2017; (b)  Perusahaan  multinasional  yang  tidak mengalami kerugian; (c) Perusahaan multinasional  yang  menggunakan  mata  uang rupiah. Berikut adalah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah :
Tabel 1. Sampel Penelitian No Kriteria Total 1 Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017 15 2 Perusahaan multinasional yang mengalami kerugian (2) 3 Perusahaan multinasional yang tidak menggunakan mata uang rupiah (mata uang asing) (4) Perusahaan yang memenuhi kriteria 9 Operasionalisasi variabel menyajikan konsep variabel secara umum serta keterangan-keterangan lain mengenai indikator,  ukuran  dan  skala  pengukuran variabel. Untuk memperjelas  operasionalisasi variabel maka kita dapat melihat ke Tabel 3.2 sebagai berikut ini:
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel
Variabel Konsep Variabel Indikator Skala Transfer Pricing (X) Transfer Pricing adalah penentuan
harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (PER- 32/PJ/2011) TP = 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑤𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 x100 (Evan Maxentia Tiwa,
David P.E. Saerang, Victorina Z. Tirayoh
2017: 2670) . Rasio Penghindaran Pajak (Y) Penghindaran Pajak ( tax avoidance ) suatu perusahaan
ditunjukan dengan cara membandingkan beban pajak dengan penghasilan kena pajak. (Mardiasmo 2003: 87) GAAP-ETR ETR = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 (Indra Kurniawan 2018: 46) Rasio
Adapun  teknik  analisi  data  yang  digunakan menggunakan model analisis regresi data panel yang  memfokuskan  pada  analisis  regresi dengan  kombinasi  data time  series dan cross section ,  yang  populer  disebut  dengan pooled time series . Ciri  khusus pada data time series adalah berupa urutan numerik dimana interval antar observasi atas sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap sedangkan data cross section adalah  suatu  unit  analisis  pada  suatu  titik tertentu  dengan  observasi  atas  sejumlah variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui kegiatan  praktik Transfer pricing, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:
Transfer Pricing = 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑤𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 x100%
Hasil perhitungan praktik transfer pricing dari  total  piutang  usaha  kepada  pihak  yang memiliki  hubungan  istimewa  dibagi  dengan
total  piutang  usaha.  Praktik transfer  pricing yang  dilakukan  oleh  perusahaan  manufaktur multinasional  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  (BEI)  untuk  periode  2014  –  2017 yaitu rata-rata sebesar 0,2895 atau 28,95%.
Untuk  menghitung  penghindaran  pajak (tax  avoidance)  menggunakan  cash  effective tax rate dengan rumusan sebagai berikut:
Cash ETR = 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
Hasil  perhitungan cash  effective  tax  rate menunjukan,  bahwa cash  effective  taxrate ( cash  ETR )  tertinggi  adalah  0,32  atau  32% yang  terjadi  pada  PT.  Indofood  CBP  Sukses Makmur  Tbk  (ICBP)  tahun  2017,  yaitu  pada saat  jumlah  pajak  yang  dibayarkan  adalah sebesar  Rp.  1.663.388.000.000,-  dengan  laba sebelum  pajak  yang  diperoleh  sebesar  Rp. 5.206.561.000.000,-.  Sedangkan  untuk  nilai perencanaan pajaknya sebesar Rp.
1.427.860.000.000,-. Berdasarkan nilai perencanaan  pajak  yang  dibuat  dengan  nilai realisasinya,  terdapat  selisih  sebesar  Rp. 235.528.000.000,-  yang  disebabkan  oleh meningkatnya penjulan ditahun tersebut tetapi beban  pokok  penjualannya  cukup  hemat, sehingga laba pun meningkat.
Untuk  nilai cash  effective  tax  rate ( cash ETR ) terendah yaitu 0,07 atau 7% yang terjadi pada  PT.  Mandom  Indonesia  Tbk  (TCID) ditahun  2015  pada  saat  jumlah  pajak  yang dibayarkan  sebesar  Rp.  38.647.669.480,- dengan  laba  sebelum  pajak  sebesar  Rp. 583.121.947.494,-.  Sedangkan  untuk  nilai perencanaan pajaknya sebesar Rp. 65.303.056.132,-. Berdasarkan nilai
perencanaan  pajak  yang  dibuat  dengan  nilai realisasinya,  terdapat  selisih  sebesar  Rp. 26.655.386.652,- yang disebabkan oleh kurang signifikannya tingkat penjualan ditahun tersebut,  tetapi  beban  pokok  penjualan  yang dikeluarkannya cukup meningkat. Hal tersebut mengakibatkan  laba  perusahaan  menjadi menurun.
Berdasarkan  nilai  rata-rata cash  effective tax  rate ( Cash  ETR )  sebesar  0,24  atau  24% dapat dikatakan bahwa perusahaan manufaktur multinasional  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI) melakukan pembayaran pajak melebihi  tarif  pajak  yang  telah  ditetntukan pemerintah  yaitu  tarif  tunggal  sebesar  25% dari  tahun  2014  –  2017  hal  ini  disebabkan karena  kurang  efektifnya  perencanaan  pajak yang  dilakukan  oleh  perusahaan  serta meningkatnya  aset  pajak  tangguhan  dan liabilitas lainnya.
Gambar 1. Uji Normalitas
Keputusan  terdistribusi  normal  tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai signifikansi atau probabilitas  > 0,05. Apabila nilai  signifikansi atau  probabilitas  >  0,05  maka  data  tersebut terdistribusi  normal.  Sebaliknya,  jika  nilai signifikansi atau probabilitas < 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.
Hasil  Kolmogorov-Smirnov  menunjukan angka 1,199 dengan tingkat signifikansi 0,113 >  0,05.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  variabel  telah  terdistribusi  secara normal.
Analisis regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang mempertimbangkan keragaman-keragaman yang terjadi dalam unit cross section dan time series . Berikut hasil pengolahan data panel:
Gambar 2. Hasil Regresi Data Panel Untuk  hasil  uji  t  maka  apabila  nilai probabilitas  t  hitung  (ditunjukan  pada  Prob.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa  variabel  bebas  berpengaruh  signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila  nilai  probabilitas  t  hitung  lebih  besar dari  tingkat  kesalahan  0,05  maka  dapat dikatakan  bahwa  variabel bebas  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel terikatnya.
Nilai  t  hitung  dari  variabel  bebas  X ( transfer  pricing )  sebesar  1,027795  <  t tabel 1,697 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,3135 >  0,05.  Sehingga  variabel  bebas  X  ( transfer pricing ) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel  terikat  Y  (penghindaran  pajak)  pada alpha  0,05  atau  dengan  kata  lain, transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  diperoleh  hasil  uji  signifikansi individual  (uji  t  statistik)  yang  menunjukan bahwa transfer  pricing memiliki  pengaruh yang  tidak  signifikan  (sebesar  42%)  terhadap penghindaran  pajak    ( tax  avoidance ).  Hal  ini disebabkan  karena  adanya  beberapa  faktor, seperti adanya pergantian sistem pemrintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan  baru,  seperti  adanya Tax Amnesty dan lain sebagainya.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suprihatin (2016),  Novi  Dwi  Anggraini  (2017)  dan
Veronica Mayangsari (2015) yang menyimpulkan bahwa
trasfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ).
Dalam penelitian ini, nilai rata-rata praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan  manufaktur  multinasional  periode 2014  sampai  2017  sebesar  0,2895  atau 28,95%. Sedangkan cash ETR atau tarif pajak yang  dibayarkan  perusahaan  manufaktur multinasional  periode  2014  sampai  2017 sebesar 0,24 atau 24%.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  sub  bab sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyediakan bukti  secara  empiris  atas  pengaruh transfer pricing perusahaan  manufaktur  multinasional yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia terhadap  penghindaran  pajak (tax  avoidance) untuk  periode  2014  sampai  dengan  2017. Aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui  skema transfer  pricing dan control foreign  corporation (CFC)  yang  termuat dalam  batang  tubuh  dan  memori  penjelasan Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  masih sangat  sederhana.  Oleh  sebab  itu  maka perusahaan manufaktur multinasional melakukan  praktik transfer  pricing dalam rangka  untuk  mengakali  jumlah  laba  ( profit ) sehingga  pembayaran  pajak  kepada  negara menjadi rendah.  Dari hasil analisis mengenai pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran  pajak (tax  avoidance) ,  maka dapat disimpulkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan (sebesar 42%) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur  multinasional  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  periode  2014  – 2017,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya beberapa  faktor,  seperti  adanya  pergantian sistem  pemrintahan  yang  mengakibatkan
timbulnya  banyak  kebijakan-kebijakan  baru, seperti  adanya Tax  Amnesty dan  lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonacopoulou, E. P. (2007). Actionable knowledge. In S. Clegg, & J. Bailey (Eds.), International encyclopedia of organization studies (pp. 14–17).
London: SAGE.
Argote,  L.  (2011).  Organizational  learning research:  Past,  present,  and  future. ManagementLearning, 42(4), 439–446.
Argote,  L.  (2012).  Organizational  learning: Creating,  retaining  and  transferring knowledge.Springer Science & Business Media.
Argyris,  C.,  &  Schön,  D.  A.  (1978).
Organizational  learning:  A  theory  of action  perspective,  Vol.  173.  Reading, MA: Addison-Wesley.
Argyris, C. (2009). On organizational learning (2nd ed.). USA: Blackwell Publishing.
Baron, R. A. (2006). Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs  connect  the  dots  to identify new business opportunities. The Academy  of  Management  Perspectives, 20(1), 104–119.
Biggs,  J.,  &  Tang,  C.  (2009).  Teaching  for quality learning at university society for research into higher education (5th ed.). England: McGraw Hill.
Brady,  T.,  &  Davies,  A.  (2004).  Building project capabilities: From exploratory to exploitative learning. Organization
Studies, 25(9), 1601–1621.
Colquitt, J. A., & Zapata-Phelan, C. P. (2007).
Trends  in  theory  building  and  theory testing:  A  five-decade  study  of  the Academy of Management Journal. Academy of Management Journal, 50(6),
1281–1303.
Corley,  K.  G.,  &  Gioia,  D.  A.  (2011). Building  theory  about  theory  building: What constitutes theoretical contribution? Academy of Management Review, 36(1), 12–32.
Crossan,  M.  M.,  &  Apaydin,  M.  (2010).  A multi-dimensional framework of
organizational innovation: A systematic
BakerH  Kent,  E  Theodore,  G.  E.  P.  (2009). Dividend Policy, Creditor Rights, and the
Agency  Costs  of  Debt. Journal  of
Financial Economics , 38 , 276–299.
review of the literature. Journal of
Management Studies, 47(6), 1154–1191.
Condie,  J.  (2012).  Qualitative  Research  in Accounting  &  Management  Article information : Qualitative  Research  in
Accounting  &  Management , 9 (2),  168–
193.
Baxter,  J.,  Chua,  W.  F.,  Elharidy,  A.  M., Nicholson,  B.,  Scapens,  R.  W.,  &  Gurd, B.  (2008).  Qualitative  Research  in
Accounting  &  Management"Remaining
consistent  with  method?  An  analysis  of grounded theory
research
in
accounting. Qualitative  Research  in Accounting  &  Management  Qualitative Research  in  Accounting  &  Management Qualitative  Research  in  Accounting  &
Management , 5 (7), 101–121.
https://doi.org/10.1108/11766090810888 917