Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 208-212| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4684.208-212

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL
Putu Diah Premana Putri, I Nyoman Gede Sugiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia diahpremana1@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan teknologi semakin mengambi alih ruang dibidang kehidupan manusia untuk mempermudah aktivitas manusia. Dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan, semakin gampang pula manusia melakukan hal yang tidak  sesuai  dengan  semestinya  dilakukan  seperti  melakukan  kejahatan  pengancaman  kekerasan  da n pembunuhan  melalui  media  sosial  yang  marak  terjadi  di  dalam  masyarakat  saat  ini.  Dengan  ini  pemerintah Indonesia  telah  menerbitkan  beberapa  aturan  untuk  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan  melalui  media  sosial  diatur  dalam  pasal  335  ayat  (1)  369  ayat  (1) KUHP  serta  pasal  45B  Undang-Undang  ITE.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  mengkaji  ulang  penyebab  pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial dan  menelaah penegakan hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan  melalui  media  sosial.  Penelitian  ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi dasar dalam mengkaji permasalahan yang  diteliti,  selanjutnya  didukung  dengan  bahan  sekunder.  Untuk  memperoleh  data  yang  valid  peneliti menggunakan  teknik  studi  kepustakaan.  Selanjutnya  data  penelitian  diolah  dan  dianalisis  secara  interpretasi hukum  berdasarkan  logika  deduktif  dan  induktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyebab  pelaku melakukan tindak pidana tersebut  karena  faktor internal  yaitu psikologi dan emosi  yang kurang terkontrol dan faktor ekonomi. Kemudian mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan KUHP maupun Undang-undang ITE yang akan diputuskan dalam proses persidangan.
Kata Kunci: Kekerasan, Media Sosial, Penegakan Hukum, Pengancaman, Pembunuhan

## Abstract
Advances  in  technology  are  increasingly  taking  over  space  in  the  field  of  human  life  to  facilitate  human activities. With the many facilities offered, it is easier for humans to do things that are not in accordance with what should be done, such as committing crimes of threats of violence and murder through social media that are rife  in  today's  society.  With  this  phenomenon,  the  Indonesian  government  has  issued  several  rules  for  law enforcement  against  perpetrators  of  criminal  acts  of  threats  of  violence  and  murder  through  social  media  as regulated in Article 335 paragraph (1) 369 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 45B of the ITE Law. Therefore,  this  study  examines  the  causes  of  criminal  acts  of  threats  of  violence  and  murder  through  social media  and  examines  law  enforcement  against  perpetrators  of  criminal  acts  of  threats  of  violence  and  murder through social media. This study uses a normative legal research type with a statutory approach. The material used  is  primary  legal  material,  which  is  the  main  legal  material  that  is  the  basis  for  reviewing  the  problems under  study,  then  supported  by  secondary  materials.  To  obtain  valid  data,  researchers  used  library  research techniques. Furthermore, the research data is processed and analyzed by means of legal interpretation based on deductive and inductive logic. The results showed that the cause of the perpetrators committing the crime was due to internal factors, namely uncontrolled psychology and emotions and economic factors. Then regarding the sanctions  that  will  be  imposed  on  the  perpetrators  in  accordance  with  the  Criminal  Code  and  the  ITE  Law which will be decided in the trial process.
Keywords: Violence, Social Media, Law Enforcement, Threats, Murder

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  semakin  mempermudah  aktivitas  manusia  khususnya  dibidang  teknologi informasi  (Herawati,  2011).  Saat  ini  tidak  perlu  menunggu  waktu  lama,  setiap  orang  dapat  berkirim kabar  baik  dengan  pesan  singkat  atau short  message  service (SMS)  maupun  jejaring  sosial  karena adanya kemajuan teknologi  yang disebut internet yang  sudah membarui corak hubungan  masyarakat dan  telah  mempersembahkan  andil  yang  dominan  bagi  masyarakat,  perusahaan,  kongsi  ataupun negara.  Internet  sudah  banyak  berkontribusi  yang  sedemikian  besar  bagi  masyarakat  karena  dengan
munculnya  internet  telah  membantu  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  kontribusinya  sebagai  media komunikasi, publikasi, serta media untuk memperoleh berbagai informasi atau kabar yang diperlukan bagi seluruh masyarakat (Yuliana, 2000).
Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun  1945  yakni  Indonesia  merupakan  Negara  Hukum.  Hukum  yang  dimaksud  memiliki  tujuan yang  berkenaan  dengan  kesentosaan  dan  keseimbangan  masyarakat (Harsono,  2002) .  Hukum  juga mengendalikan  hubungan  manusia  supaya  tidak  timbul  kegaduhan.  Maksud  untuk  diadakannya pidana  dan  kelanjutannya  di  Indonesia,  diartikan  sebagai  salah  satu  ikhtiar  untuk  menghambat  atau menanggulangi kejahatan (Yahman, 2015).
Perubahan  zaman  semakin  terasa  dan  akrab  dengan  seluruh  golongan  masyarakat  mulai  dari yang kecil, menengah hingga golongan atas memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi. Akan tetapi,  akibat  yang  ditimbulkan  dari  kemajuan  tersebut  tidak  semata-mata  hal  bermanfaat  saja. Ketidakmampuan  mengendalikan  perasaan  serta  penguasaan  pribadi  yang  lemah  akan  dapat  terseret pada  hal-hal  negatif  yang  dapat  memunculkan  kerugian.  Baik  kerugian  secara  materiil  maupun inmaterial, serta tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan dapat pula merugikan orang lain. Seperti, mengirim  pesan  singkat  atau short  message  service (SMS)  untuk  seseorang  dimana  pesan  tersebut mengandung  hal  yang  tidak  layak  untuk  dikirimkan.  Kejadian  tersebut  mampu  berlangsung  ketika tidak mengantongi akal yang panjang. Perubahan masa sekarang ini mendatangkan dampak besar bagi kelanjutan  integritas,  maupun  perubahan  budaya  dalam  masyarakat  umum.  Sesudah  masa  reformasi situasi  bangsa  ini  semakin  terperosok  tidak  hanya  mengalami  darurat  ekonomi  tetapi  juga  berimbas pada krisis moral. Salah satunya adalah tingginya angka kemiskinan mengakibatkan seseorang dapat melakukan tindak kejahatan (Fadri, 2010) .
Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan banyaknya masyarakat  yang  tidak memiliki mata pencaharian  dan  menjadi  pengangguran  sehingga  menimbulkan  tindak  kriminal  karena  adanya tekanan  psikologis  yang  dirasakan  oleh  para  pengangguran  tersebut.  Tekanan  ini  menyebabkan  para pengangguran  tidak  dapat  berpikir  lurus  hingga  menghalalkan  semua  cara  termasuk  melakukan  aksi kriminal  untuk  mendapatkan  uang.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  marak  berlangsung  dalam masyarakat  saat  ini  adalah  aksi  pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan.  Kejahatan  tersebut  tidak hanya  dilakukan  secara  konvensional  saja  tapi  juga  dapat  dilakukan  memakai  dukungan  teknologi yang  sudah  berkembang  seperti  melalui  media  sosial,  pesan  singkat  maupun  teknologi  lainnya.  P engancaman  kekerasan  adalah  perilaku  secara  melawan  hukum  dapat  berbentuk  ujaran,  tulisan, ilustrasi,  tanda,  atau  gerakan  tubuh  dengan  maupun  tidak  menggunakan  media  dalam  bentuk elektronik atau secara langsung yang mampu memicu perasaan cemas terhadap orang atau masyarakat secara  luas  atau  membatasi  kemerdekaan  seseorang  serta  mengancam  untuk  membunuh (Erlina, 2014).
Peneliti  sebelumnya  juga  pernah  mengungkapkan  bahwa  desakan  ekonomi  menjadi  alasan sejumlah  orang  memilih  jalan  pintas  dengan  membenarkan  seluruh  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya (Djadjuli,  2018) .  Persoalan  serta  kerasnya  kehidupan  menimbulkan  semakin  tingginya angka  kejahatan  terutama  di  area  padat  penduduk (Maskun,  2011) . Penelitian  lain (Wahid  &  Labib, 2005) mengungkapkan semakin padat penduduk maka akan menyusutkan PDRB perkapita, sehingga penyerapan  tenaga kerja akan semakin menyusut dan menyebabkan banyak masyarakat menganggur yang  berkemungkinan  melakukan  tindakan  kriminal.  Banyak  kejahatan  pengancaman  melalui  pesan singkat  yang  sering  kali  terjadi.  Beberapa  orang  melakukannya  karena  adanya  tuntutan  untuk memenuhi  hajat  hidup  dan  ada  juga  yang  menjadikan  dendam  dan  amarah  sebagai  alasan  seseorang melakukan  ancaman  khususnya  ancaman  kekerasan  dan  pembunuhan  kepada  orang  yang  menerima pesan  singkat  tersebut.  berdasarka  fenomena  tersebu,  peneliti  ingin  melakukan  penelitian  untuk mengkaji  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan melalui  media  sosial  dan  untuk  mengungkapkan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam mengkaji permasalahan  yang timbul dalam penelitian ini,  peneliti menerapkan tipe  penelitian hukum  normatif,  yakni  sebuah  mekanisme  penelitian  ilmiah  guna  mendapatkan  kebenaran berlandaskan  logika  keilmuan  dari  segi  normatifnya (Hartono,  1994) .  Penyusunan  penelitian  ini menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  merupakan
bahan  hukum  utama  yang  menjadi  dasar  dalam  mengkaji  permasalahan  yang  diangkat  dalam  kajian ini.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  utama  yang  menjadi  dasar  dalam  mengkaji permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  penunjang  untuk mendukung  bahan  hukum  primer,  tujuannya  memberikan  pemahaman-pemahaman,  penjelasan- penjelasan, serta teori-teori hukum yang diperoleh melalui penjelasan dari literatur-literatur, pendapat ahli  maupun  sarjana  yang  digunakan  mengkaji  permasalahan-permasalahan  yang  hendak  dikaji didalam  kajian  ini.  Bahan  Hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  sebagai  panduan  dan  penafsiran tambahan  terhadap  bahan  hukum  lainnya.  Teknik  yang  gunakan  untuk  pengumpulan  bahan  hukum adalah  teknik  studi  kepustakaan,  dengan  melakukan  pendataan  atau  penjajakan  bahan  hukum  yang berkaitan  lalu  mengklasifikasikan,  mencatat,  mengutip,  meringkas  sesuai  kepentingan  dengan memakai  metode  kualitatif.  Begitu  bahan  hukum  terkumpul,  maka  akan  diproses  dan  diulas  dengan teknik interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif dari penulis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Pengancaman  Kekerasan  dan  Pembunuhan Melalui Media Sosial
Tindak  pidana  merupakan  parafrasa  versi  dari strafbaar  feit yang  memiliki  pengertian  bahwa perbuatan  pantangan  yang  diatur  oleh  aturan  hukum  yang  diancam  dengan  hukuman  pidana  dan pelaku dapat disebut sebagai  subjek tindak pidana (Kanter E. Y., 2000) . Berdasarkan pengertian  itu, perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana  kepada  subjek  tindak  pidana  yang  melakukannya,  serta  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang mengatakan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu adanya subjek, adanya unsur kesalahan,  merupakan  tindakan  yang  bersifat  melawan  hukum,  suatu  perbuatan  yang  dilarang  dan diancam pidana terhadap orang yang melanggar, serta dalam satu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Seluruh  tindakan  maupun  perbuatan  yang  dilakukan  pasti  mempunyai  sebab  dan  akibat,  serta  motif atau  alasan  untuk  melakukannya.  Sama  halnya  seperti  tindak  pidana  pengancaman  kekerasan  dan pembunuhan yang dilakukan melalui media sosial.
Beberapa  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  pengancaman  kekerasan  melalui  media sosial, yaitu karena faktor internal individu yang memegang peranan penting terjadinya pengancaman kekerasan  dan  pembunuhan  melalui  media  sosial  terutama  keadaan  psikologis  individu  yaitu  daya emosi yang tidak terkontrol akibat situasi tertekan dalam lingkungan keluarga dan pula rasa kecewa, sentimen  serta  didorong  beserta  lemahnya  iman.  Faktor  ekonomi  juga  merupakan  salah  satu  urusan penting di dalam aktivitas manusia, desakan ekonomi yang menghimpit dan meningkatnya kebutuhan manusia  yang  harus  dipenuhi  sehingga  menuntut  pengeluaran  yang  tinggi  kerap  kali  menjadi  alasan seseorang melakukan tindak pidana tersebut.
Terdapat  juga  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  pengaruh  besar  yakni  faktor  lingkungan. Lingkungan  dapat  memberikan  contoh  dan  teladan  yang  kurang  baik  untuk  sebagian  orang  dalam kebiasaan  hidupnya  dan  mengikuti  keadaan  lingkungan  dimana  mereka  hidup.  Selanjutnya perselisihan  dalam  hubungan  asmara  yang  terjadi  di  antara  sepasang  kekasih  dapat  menyebabkan terjadinya  pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan.  Ancaman  itu  sendiri  dapat  berupa  kekerasan verbal  dimana  pelaku  kekerasan  ini  mengeluarkan  nada  ancaman  yang  dapat  menjadi  awal  mula kekerasan  fisik  bahkan  pembunuhan.  Tidak  kalah  pentingnya,  faktor  ketidaktahuan  masyarakat perihal  pemakaian  media  sosial  yang  baik  dan  benar  merupakan  penyebab  terjadinya  pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.
Masyarakat  tidak  akan  terlepas  dari  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  walaupun pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan  dilakukan  melalui  media  sosial.  Pengaturan  mengenai tindak  pidana  pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan  melalui  media  sosial  merupakan  kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, dan Undang- undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pengancaman  dan  Kekerasan  Melalui Media Sosial
Penegakan  hukum  merupakan  proses  untuk  ide-ide  badan  pembuat  undang-undang  yang diformulasikan  dalam  kaidah  hukum  menjadi  kebenaran  yang  hendak  ikut  memutuskan  bagaimana penegakan  hukum  itu  diupayakan (Raharjo,  2009) .  Penegakan  hukum  memiliki  fungsi  sebagai pertahanan  kepentingan  manusia  supaya  terlindungi  dimana  hukum  itu  harus  diselenggarakan. Penerapan  hukum  dapat  berlangsung  secara  lumrah  dan  aman  namun  dapat  timbul  juga  adanya pelanggaran hukum. Maka dari itu dalam hal ini hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan.
Perlunya  peranan  yang  ideal  dalam  penegakan  hukum  yang  tidak  hanya  bermula  dari  diri sendiri  namun  juga  datang  dari  pihak-pihak  lain  seperti  aparat  penegak  hukum.  Ruang  lingkup penegak  hukum  yaitu  meliputi  mereka  yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung  menekuni  aspek penegakan  hukum  seperti  kehakiman,  kejaksaan,  kepolisian,  kepengacaraan,  dan  pemasyarakatan (Soerjono & Mamudji, 2015) & (Soekanto, 1984) .
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  dalam  menindaklanjuti  tindak  pidana  pengancaman kekerasan  dan  pembunuhan  melalui  media  sosial  dapat  ditempuh  menggunakan  dua  cara  yaitu penegakan  secara  represif  dan  penegakan  secara  preventif.  Penegakan  secara  represif  yaitu  melalui penerapan  hukum  pidana  yang  dititikberatkan  atas  sifat  pemberantasan  setelah  kejahatan  itu berlangsung  dengan  cara  melakukan  penyelidikan  kemudian  melakukan  penindakan  terhadap  pelaku serta  melakukan  penyidikan  dan  membuat  laporan  hasil  berkas  perkara.  Penegakan  secara  preventif yaitu  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  sosialisasi/penyuluhan  kepada  masyarakat  mengenai dampak dari penyalahgunaan media sosial.
Dalam ketetapan hukum positif di Indonesia dari beberapa macam sanksi yang ada, sanksi yang paling  sering  digunakan  adalah  sanksi  pidana,  dalam  memutuskan  putusan  terhadap  seseorang  yang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana maupun tindakan melawan hukum (Chazawi, 2013) . Sanksi  pidana  adalah  suatu  hukuman  sebab  akibat,  dimana  sebab  merupakan  kasus  dan  akibat  tentu mendapat  sanksi  baik  kurungan  atau  sanksi  berbeda  dari  pihak  yang  berwenang.  Sanksi  pidana diancam  atau  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  berdampak  negatif  bagi  kepentingan hukum (Suhariyono  AR,  2009) .  Lumrahnya  sanksi  pidana  digunakan  sebagai  alat  pengikat  agar seseorang  mematuhi  norma-norma  yang  berlaku.  Banyak  orang  menganggap  bahwa  seseorang  yang dikenakan  sanksi  pidana  akan  merasa  kapok  karena  sanksi  dalam  hukum  pidana  jauh  lebih  kejam daripada sanksi hukum lain. Maka dalam hal ini sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa sanksi pidana mempunyai  tujuan  retributif  atau  dapat  disebutkan  sebagai  suatu  langkah  pencegahan  terhadap perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang sah. Namun ada pula beberapa ahli yang berpandangan  berbeda,  bahwa  hukum  pidana  tidak  membentuk  norma  baru  melainkan  mempertegas sanksi semata-mata sebagai ancaman pidana (Marlina, 2009)
Sanksi  merupakan  suatu  akibat  yang  timbul  karena  akibat  dari  adanya  pengingkaran  kepada suatu  ketentuan  hukum  dimana  pelanggaran  ini  dapat  dibuat  oleh  setiap  orang.  Berkaitan  dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial dapat dilihat dari beberapa peraturan yang mengatur diantaranya yang tertuang dalam Pasal 335 ayat (1) apabila terpenuhinya unsur paksaan dan ancaman dapat diancam dengan pidana penjara maksimal satu  tahun  atau  denda  maksimal  empat  ribu  lima  ratus  rupiah  serta  dapat  dihukum  karena  melawan hak  memaksa  orang  lain  dengan  ancaman  kekerasan  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri dengan hukuman penjara maksimal empat tahun menurut Pasal 369 ayat (1) KUHP.
Dalam  hal  kasus  pengancaman  melalui  media  sosial  pelaku  juga  dapat  dijatuhkan  sanksi berdasarkan  Pasal  45B  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik,  karena  atas  perbuatannya yang secara  sadar mengirimkan informasi  yang bermuatan  ancaman kekerasan  yang bertujuan untuk mengintimidasi  seseorang  secara  pribadi  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah).  Penetapan sanksi  tersebut  akan  diputuskan  dalam  proses  persidangan  dengan  mengikuti  ketentuan  dan  aturan yang  berlaku  baik  dalam  KUHP  maupun  dalam  ketentuan  Undang-undang  ITE  seperti  yang  sudah dipaparkan sebelumnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa terdapat beberapa penyebab pelaku melaksanakan  tindak  pidana  pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan  melalui  media  sosial
diantaranya yaitu dari faktor internal dari individu itu sendiri terutama mengenai keadaan psikologis, faktor  ekonomi,  faktor  eksternal  lingkungan  sekitar  dapat  memberikan  contoh  dan  teladan  yang kurang  baik  bagi  sebagian  orang  dalam  kebiasaan  hidupnya  karena  mengikuti  keadaan  lingkungan dimana mereka hidup, serta faktor hubungan asmara. Penegakan hukum dalam menindaklanjuti tindak pidana  pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan  melalui  media  sosial  dilakukan  dengan  penegakan represif dan penegakan preventif. Penjatuhan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana pengancaman  kekerasan  dan  pembunuhan  melalui  media  sosial  dapat  dijatuhkan  sanksi  berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan yang sah baik sanksi dalam Pasal 335 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP  maupun  sanksi  dalam  ketentuan  Pasal  45B  Undang-undang  No.  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan diputuskan dalam proses persidangan.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  yang  dipaparkan  sebelumnya,  maka  peneliti  memberikan  saran  yaitu mengingat kasus pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial marak terjadi, maka masyarakat  umum harus lebih bijak dalam bertindak dan waspada dalam menggunakan media sosial agar  dapat  memperkecil  angka  terjadinya  kasus  tersebut.  Bagi  aparat  penegak  hukum  diharapkan untuk  lebih  peduli  dan  tegas  dalam  menindaklanjuti  sehingga  upaya  penegakan  hukum  dapat dilakukan  sesuai  apa  yang  sudah  ditentukan  serta  sanksi  bagi  pelaku  dapat  dijalankan  berdasarkan dengan hukum yang sah dalam undang-undang Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, A. (2013). Hukum Pidana Positif Penghinaan . Malang. Media Nusa Creative. Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 5 (2), 8–21 .
Erlina.  (2014).  Analisa  Kriminologi  terhadap  Kekerasan  dalam  Kejahatan. Jurnal  Al-Daulah , 3 (2), 217–228.
Fadri, I. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. Jurnal Hukum , 3 (17),
430–455.
Harsono, B. (2002). Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional . Universitas Trisakti. Hartono, S. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 . Alumni: Bandung . Herawati,  E.  (2011).  Komunikasi  dalam  Era  Teknologi  Komunikasi  Informasi. Humaniora , 2 (1), 100–109.
Kanter  E.  Y.,  S.  R.  S.  (2000). Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya .  Storia Grafika: Jakarta.
Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Maskun. (2011). Kejahatan Siber Cyber Crime, . Media Pustaka. Raharjo, S. (2009). Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis . Genta Publishing: Yogyakarta . Soekanto, S. (1984). PengantarPenelitianHukum . UI Press. Soerjono,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2015). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Grafindo Persada.
Suhariyono  AR.  (2009).  Penentuan  Sanksi  Pidana  dalam  Satu  Undang-undang. Legislasi  Indonesia , 6 (4), 7–8.
Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), . Bandung. PT.Rafika Aditama. Yahman.  (2015). Karakteristik  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana  Penipuan,  Jakarta .  Prenada  Media Group: Jakarta.
Yuliana,  O.  Y.  (2000).  Penggunaan  Teknologi  Internet  dalam  Bisnis. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 2 (1), 36–52.