## Analisis Sistem Sadar Lingkungan (Sidarling) Melalui Perspektif E-Government di Kota Denpasar
I Putu Adi Permana Putra 1 *, Ni Putu Dinda Kalpika Putri 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
* Corresponding author: diegho.permana@gmail.com

## Abstract
Globalization  provides  changes  and  challenges  in  utilizing  knowledge  and  technology. Digitalization is expected to be able to be integrated into solving various public problems, one of  which  is  providing  public  services  and  realizing  smart  cities.  The  waste  problem  often becomes a public polemic in its solution; this has become the concern of the Denpasar City government by presenting an innovative waste management system. SIDARLING (Information System Awareness and Concern for the Environment) is a form of waste management effort that invites urban residents to save their household waste through a web-based system and mobile application. The focus of this study is to analyze SIDARLING as a form of public service from an e-government perspective. This study used a qualitative descriptive method with data collection  techniques  through  observation  and  literature  study,  as  well  as  conducting qualitative  data  analysis.  The  results  of  the  study  show  that  SIDARLING  is  a  form  of  e- government-based public service that focuses on waste management. Theoretically, it shows that SIDARLING has fulfilled the support, capacity, and value elements of its sustainability. This system is a form of government governance in the form of a new public service in digital-based waste management in Denpasar City.
Keywords : SIDARLING (Information systems conscious and caring environment); Smart city; Waste management; E-government

## I. Pendahuluan
Globalisasi menjadi era perubahan dunia diberbagai aspek kehidupan. Perkembangan ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  paradigma  merupakan  bentuk  perubahan  akan  nilai dan sikap  dalam  masyarakat.  Berada  di  era  globalisasi  berarti  berada  pada  kesiapan  untuk mengintegrasi  kehidupan  secara  global.  Era  ini  sejatinya  memberikan  peluang  dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi informasi secara optimal disegala lini kehidupan. Alhasil  era  globalisasi  kemudian  tanpa  disadari  akan  menciptakan  masyarakat  tanpa  batas ( borderless  society ).  Istilah  ini  menjelaskan  bahwa  masyarakat  memiliki  kebebasan  dari restriksi  dalam  kehidupannya. Borderless  society juga  biasa  dikenal  dengan age  of  ICT , electronic era , global community and information society (Lestari, 2018).
Kondisi  masyarakat  yang  bebas  di  era  globaliasasi  terbentuk,  salah  satu  faktor utamanya dikarenakan sistem digitalisasi yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Kemudahan,  kecepatan,  efisien,  dan  efektif  kerap  diperoleh  masyarakat  dalam  aktivitas kehidupan yang akhirnya membentuk borderless society . Hal ini sejatinya membuka peluang menuju perubahan sistem kehidupan. Hadirnya information and communication technology (ICT) berperan  dalam  perubahan  yang  berbasis  teknologi.  Realita  ini  kemudian  direspon dengan  munculnya  gagasan  mewujudkan  kota pintar  ( smart  city ).  Berdasarkan  hasil  kajian
yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum (2015) bahwa  pengembangan  kota  berbasis  ICT  pada  hakikatnya  adalah  integrasi  teknologi  guna mewujudkan  kota  cerdas  dan  efisien  dalam  pemanfaatan  sumber  daya.  Terdapat  5  (lima) komponen utama dalam mendukung Model smart city diantaranya: masyarakat yang cerdas ( smart  people );  pemerintahan  yang  cerdas  ( smart  government );  infrastruktur  yang  cerdas ( smart  infrastructure );  lingkungan  yang  cerdas  ( smart  environment );  dan  pergerakan  yang cerdas  ( smart  mobility ).  Model  ini  menjelaskan  bahwa  globalisasi  mendukung  sebuah perubahan  dan  memberikan  kesempatan  penyempurnaan  sistem  yang  cerdas  dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat.
Kemajuan  teknologi  dan  digitalisasi  diharapkan  mampu  diintegrasikan  guna penyelesaian  permasalah  publik.  Hal  ini  berarti  perlunya  mewujudkan  pemeritahan  yang pintar  ( smart  government )  untuk  dapat  menjawab  personal  yang  kian  berkembang  di masyarakat.  Pemerintah  telah berupaya dalam melakukan  tata  kelola  berbasis  digital  atau dikenal dengan istilah E-government . Terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan  Strategi  Nasional  Pengembangan E-government merupakan  titik  awal  digitalisasi  di Indonesia yang dimulai dengan membangun situs website pada setiap instansi pemerintahan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik  dan  meningkatkan  rasa  ingin  tahu  publik  terhadap  aktivitas  pemerintah, maka  keberadaan website menjadi perangkat  yang  strategis dalam  aktivitas pemerintahan sebagai online  public  relation .  Hal  ini  bertujuan  dalam  menyampaikan  berbagai  persoalan publik  yang  hendak  diselesaikan  seperti  halnya  permasalahan  ekonomi,  pendidikan,  sosial budaya,  kesehatan,  maupun  lingkungan (Musleh  et  al.,  2023).  Salah satu  isu pontesial dan tengah  diatasi  hingga  saat  ini  berkaitan  dengan  isu  lingkungan  mengenai  sampah.  Seiring berkembangan penduduk, aktivitas manusia, dan perubahan zaman, sampah masih menjadi isu yang terus berkembang.
Dikutip dari hasil penelitian (Sanjiwani, I.A Agung Anindia dan Subanda, 2019) komposisi sampah  dihasilkan  dari  aktivitas  manusia  adalah  sampah  organik  sebanyak  60-70%  dan sisanya adalah sampah non organik 30-40%, sementara itu dari sampah non organik tersebut komposisi  sampah  terbanyak  kedua  yaitu  sebesar  14%  adalah  sampah  plastik.  Salah  satu daerah penyumbang sampah terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Bali. Berdasarkan data Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Provinsi  Bali,  diakses  pada  website  (Databooks,  2022) menunjukkan  bahwa  Kota  Denpasar  adalah  kota  penghasil  sampah  terbanyak  di Bali  yaitu berjumlah 2.285,75 m 3 /hari. Penanganan sampah di Kota Denpasar dilakukan salah satunya melalui implementasi Perwali No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.  Ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  lingkungan  yang  memberikan dampak cukup besar terhadap ekosistem.
Melihat  potret  permasalah  sampah  khusunya  sampah  plastik  di  Kota  Denpasar, sejatinya  problem  ini  menjadi  tanggungjawab  bersama  dan  dibutuhkan  sinergitas  dalam penyelesaiannya.  Pemerintah  Kota  Denpasar  berinovasi  di  era  digital  ini  dengan mengeluarkan  sebuah  sistem  informasi  sadar  dan  peduli  lingkungan  (SIDARLING)  berbais elektronik. Sistem yang hadir dalam bentuk web dan mobile application merupakan bentuk penerapan electronic  government dalam  tata  kelola  sampah  di  Kota  Denpasar.  Hadirnya SIDARLING  menjadi  wujud  pelayanan  publik  dalam  pengelolaan  sampah  yang  menjadi prioritas dan harus didukung oleh pelibatan peran serta masyarakat (Sidarling, 2018). Upaya yang  dilakukan  pemerintah  merupakan  wujud  sadar  akan  pentingnya  menjaga  lingkungan guna mewujudkan lingkungan yang cerdas ( smart environment ), sistem dengan basis digital ini menjadi komponen keberhasilan smart city di Indonesia menuju kota berkelanjutan dalam
penangan  sampah  berbasis  aplikasi  (Sanjiwani,  I.A  Agung  Anindia  dan  Subanda,  2019). Melihat  fenomena  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  kehadiran aplikasi  SIDARLING  sebagai  wujud  pelayanan  publik  berbasis  digital  khususnya  dalam pengelolaan sampah melalui persepktif e-government.

## II. Landasan Teori

## 1. Konsep Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan (SIDARLING)
Sistem  Informasi  Sadar  dan  Peduli  Lingkungan  atau  yang  dikenal  dengan  istilah SIDARLING  merupakan  wujud  inovasi  pemerintahan  Kota  Denpasar  dalam  pengelolaan sampah.  Sistem ini hadir  sebagai  jawaban  atas permasalahan sampah dengan  berbasiskan pada  kerjasama  dan  teknologi.  Dilansir  pada  website  Pemerintahan  Kota  Denpasar menjelaskan  bahwa  pemerintah  merancang  dan  merilis  sebuah  strategi  berbasis  aplikasi sebagai wujud pelayanan bank sampah tepat pada Hari Perayaan Kota Denpasar ke-231 pada tanggal 27 Februari 2019.
Inovasi pelayanan pengelolaan sampah ini adalah bentuk pelayanan publik dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota pintar ( smart city ). Dikutip dari hasil penelitian (Sanjiwani, I.A Agung Anindia dan Subanda, 2019) salah  satu  kompenen  keberhasilan smart  city di  Indonesia  dapat  diwujudkan  melalui lingkungan yang cerdas ( smart environment ), dimana hadirnya sistem ini menjadi bukti nyata kesungguhan  pemerintahan  Kota  Denpasar  dalam  penangana  sampah  plastik  dengan pemanfaatan teknologi sebagai bentuk implementasi Denpasar sebagai smart city . SIDARLING yang  hadir  dalam  bentuk mobile  application juga  merupakan  respon  atas  Perwali  No.  36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Denpasar. Aplikasi ini dapat membantu dalam hal pengelolaan sampah plastik melalui bank sampah guna wujudkan kota  bersih  yang  bebas  akan  sampah  plastik.  Kehadiran  sistem  yang  aktualiasasikan  oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Denpasar bertujuan untuk meningkatkan minat  masyarakat  dalam  memilah  dan  menabung  sampah  di  bank  sampah.  Pelaksanaan sistem  yang  terintegrasi  melalui  aplikasi  menjadi  strategi  inovatif  dalam  peningkatan partisipasi masyarakat untuk turut menjada dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

## 2. Teori E-Government
Electronic  Government atau  yang  dikenal  dengan e-government merupakan  sebuah usaha  sadar  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  dengan memanfaatkan unsur teknologi. Menurut  (Ratnasari et al., 2022) Electronic Government (e- government)  merupakan  sebuah  agenda  reformasi  administrasi  yang  berusaha  merespon keinginan  masyarakat  dengan  mempertimbangkan  banyak  perubahan,  banyak  hal  telah terjadi  baik  dari  lingkungan  organisasi  atau  birokrasi  pemerintah  berdasarkan  dengan tuntutan  globaliasai  dan  perkembangan  teknologi.  Menurut  Mark  Forman  dalam  (Irawan, 2018) e-government secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  penerapan  TIK  untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Berdasarkan  gagasan tesebut,  dipaham  bahwa e-government menjadi  sebuah  produk  pemerintahan  berbasis teknologi.  Pelayanan  publik  berbasis  digital  ini  menjadi  wujud  dari  paradigma new  public service guna meningkatkan kualitas pelayanan. Reformasi pelayanan publik yang terintegrasi pada  sistem  teknologi  informasi  dan  komunikasi  adalah  perbaikan  tata  kelola  pemerintah menuju  pemerintahan  yang  efektif,  efisien,  akuntabel,  transparanasi,  berbudaya  dan berintegritas.
Menurut Indrajit dalam (Ratnasari et al., 2022) menjelaskan bahwa terdapat model- model penerapan e-government yang ditetapkan berdasarkan orientasi dan manfaat layanan yang dapat diperoleh, sebagai berikut.
1. Government to Citizen (G2C)
Hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Dimana  tersedianya  akses  informasi yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh masyakat untuk kepentingannya maupun memperoleh  pelayanan  publik.  Pemerintah  memberikan  penyampaian  layanan  publik dan  informasi  kepada  masyarakat  dengan  pemanfaatan  sistem  ekonologi  informasi. Hubungan  ini  memungkinkan  adanya  perbaikan  komunikasi  antara  pemrintah  dan masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan  publik  serta  dapat  memahami  kebutuhan pelayanan dari sisi masyarakat.
2. Government to Bussines (G2B)
Adanya  relasi  antara  pemerintah  dengan  sektor  swasta  atau  bisnis.  Pemerintah menyediakan  berbagai  informasi  yang  menjadi  kebutuhan  kalangan  bisnis.  Hal  ini memberikan  kemudahan  bagi  sektor  bisnis  secara  lebih  akurat  dengan  tujuan  untuk menekan biaya-biaya keperluan operasional atau kepentingan transaksi lainnya.
3. Government to Government (G2G)
Hubungan  yang  terjalin  antarara  pemerintah  dengan  pemerintah  lainnya.  Pertukaran informasi  atau  data  secara  online  antar  institusi  pemerintahan  dalam  suatu  daerah menjadi terintegrasi. G2G menjadi model pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan efiesiensi  pelayanan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  ataupun  antar  institusi pemerintah daerah
4. Government to Employee (G2E)
Relasi yang terjalin antara pemerintah dengan para pegawai atau karyawan aparatur sipil negara (ASN). Model ini bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada pegawai dalam menjalankan tugasnya. G2E biasanya dapat berupa aplikasi sistem pengembangan karir pegawai, sistem kantor virtual, ataupun sistem kepegawaian yang terintegrasi secara keseluruhan.
Disamping model-model e-government , pelayanan publik dengan konsep digitalisasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang balik atau Good Governance di Indonesia perlu memperhatikan beberapa aspek dalam pelaksanaannya. Dikutip dalam artikel (Irawan, 2018) menurut Harvard JFK School of Government mengemukakan terdapat 3 (tiga) elemen penting  dalam  penerapan  e-government.  Adapun  diantaranya  sebagai  berikut:  (1)  Elemen support , berkaitan dengan disepakatinya kerangka e-government dalam suatu wilayah serta adanya alokasi sumber daya dan sosialisasi secara merata, kontinyu, kontinyu kepada seluruh kalangan  birokrat  maupun  masyarakat;  (2)  Elemen capacity ,  berkaitan  dengan  unsur kemampuan  dan  ketersediaan  sumber  daya  dan  infrastruktur  teknologi  informasi  dalam pelaksanaan e-government ;  (3)  Elemen value ,  berkaitan  dengan  manfaaat  yang  akan diperoleh oleh berbagai aktor dengan keberadaan e-government .

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Metode  ini  dipilih  agar dapat  memotret,  menyajikan,  dan  menganalisis  objek  penelitian,  sehingga  hasilnya  dapat menggambarkan sebuah nilai. Menurut (Creswell, 2015) metode kualitatif berlandaskan pada postpositivisme, yaitu semua sebab dan akibat merupakan suatu probabilitas yang mungkin terjadi  atau  mungkin  tidak  terjadi  yang memiliki  ciri-ciri  yaitu  reduksionistis,  logis,  empiris, berorientasi  sebab  akibat . Fokus  penelitian  ini  ialah  untuk  memotret,  menganalisis,  serta
menggambarkan aplikasi Sistem Informasi Peduli dan Sadar Lingkungan (SIDARLING). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan studi pustaka diantaranya melalui artikel jurnal, buku, e- book, website , berita online, maupun kebijakan yang berkaitan dengan  topik  penelitian.  Analisis  data  yang  dilakukan  melalui  analisis  kualitatif  melalui kepustakaan dengan memberikan interpretasi melalui perspektif e-government .

## IV. Hasil dan Pembahasan Aplikasi SIDARLING Kota Denpasar
Aplikasi  Sistem  Informasi  dan  Sadar  Lingkungan  (SIDARLING)  merupakan  sebuah platform yang dirancang dan diimplementasikan oleh Pemerintahan Kota Denpasar dengan focus pada  lingkungan hidup dan  kebersihan  kota.  Sistem  yang berbasiskan  pada web dan mobile  ini  merupakan  sebuah  tata  kelola  dan  pelayanan  publik  berbasis  digital  guna mewujudkan  Denpasar  sebagai  kota  cerdas  dalam  hal  pengelolaan  sampah.  SIDARLING sebagai  sebuah  portal  kebersihan  lingkungan  telah  terintegrasi  dengan  bank  sampah  yang ada di Kota Denpasar. Tujuan hadirnya aplikasi ini sejatinya adalah untuk meningkatkan minat masyarakat  secara  mandiri  dalam  memilah,  mengelola,  dan  menabung  sampah  rumah tangganya  di  bank  sampah  melalui  aplikasi  SIDARLING.  Adapun  tampilan  aplikasi  sebagai berikut.
Gambar 1. Aplikasi Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan
(Sumber: Google Play Aplikasi Sidarling)
Aplikasi  SIDARLING  diperuntukan  tidak  hanya  untuk  masyarakat  tetapi  juga  bank sampah yang ada di Kota Denpasar untuk dapat melakukan manajemen data dan transaksi tabungan  sampah  dari  masyarakat.  Hal  ini  ditujukan  dengan  harapan  pengendalian  dan pengurangan  sampah  non-organik  di  Wilayah  Kota  Denpasar.    Dilansir  pada  website (ppid.menlhk.go.id)  menjabarkan  bahwasanya  aplikasi  SIDARLING  juga  menyediakan penghargaan ( reward ) kepada masyarakat atau nasabah yang didadarkan pada jumlah poin yang  telah  dikumpulkan  masyarakat  dalam  menabung  sampahnya.  Kategori  pemberian reward  ini dikasifikasikan berdasarkan  pada  poin  yang  dikumpulkan  yaitu: silver,  gold,  dan platinum,  dimana  reward  yang  diperoleh  berupa  pelayanan  publik  di  Kota  Denpasar. Pemberian reward tersebut disarankan sesuai dengan jumlah point yang dimiliki  (Atmadja, 2019).
Tidak  hanya  masyarakat,  keterlibatan  bank  sampah  dalam  aplikasi  SIDARLING merupakan  wujud  integrasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Denpasar  dalam mempercepat tujuan mencapai kota yang bersih dan bebas sampah plastik. Hal ini merupakan kolaborasi kelembagaan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan permasalah lingkungan. Berdasarkan data yang diakses pada web (ppid.menlhk.go.id) per tahun 2019 sudah tercatat sebanyak 54 bank sampah yang tergabung dengan jumlah nasabah terdaftar mencapai 5.111 orang.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  respon  positif  dan  dukungan  terhadap  kehadiran SIDARLING.  Sangat  diharapkan  angka  ini  dapat  terus  bertambah,  guna  mewujudkan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis digital ini.

## Analisis E-Government
SIDARLING sejatinya berupaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memilah dan  menabung  sampah  rumah  tangga,  khususnya  plastik  melalui  bank  sampah  yang  telah terintegrasi dalam aplikasi tersebut. Sistem pengelolaan sampah berbasis aplikasi ini dapat dengan mudah digunakan melalui ponsel untuk memperoleh layanan. Sejauh ini jika dipahami lebih  mendalam,  sistem  pengelolaan  sampah  di  Kota  Denpasar  melalui  SIDARLING merupakan wujud new public service . Masyarakat kini memperoleh pelayanan publik dalam hal pengelolaan sampah secara digital, sehingga memudahkan akses masyarakat dalam hal mengelola sampah hanya dengan melalui mobile application .
Sistem pengelolaan sampah berbasis digital ini merupakan bentuk penerapan electronic government ( e-government ). Hal ini terlihat sangat jelas, bahwa model-model e-government tergambar  dalam  keberlangsungan  SIDARLING.  Adapun  diantaranya  sebagai  berikut:  (1) Model Government  to  Citizens (G2C),  terdapat  hubungan  antara  sekor  pemerintah  dan masyarakat.  Sektor  pemerintah  melakukan  sosialisasi  terkait  dengan  kehadiran  sistem pengelolaan  sampah,  khususnya  sampah  plastik  di  Kota  Denpasar.  Terdapat  berbagai informasi yang diperoleh oleh masyarakat pada SIDARLING dalam menabung sampah, akses yang  dapat  ditempuh  menuju  bank  sampah,  daftar  bank  sampah  terdekat,  berbagai kemudahan  serta  apresiasi  yang  akan  diperoleh  masyarakat  dalam  mengaplikasikan SIDARLING.  (2) Model Government to Bussines (G2B), aktualisasi SIDARLING di Kota Denpasar terlaksana melalui kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta. Aplikasi ini dikelola oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK)  Kota  Denpasar,  Lembaga  Perkreditan Desa (LPD), serta PT. Djingga Media Teknokreatif.
Meninjau  SIDARLING  sebagai  bentuk  implementasi e-government di  Kota  Denpasar, terdapat  elemen-elemen  yang  menjadi  acuan  keberhasilan  pelayanan  publik  berbasisi e- government .  Adapaun  penjabaran  dan  analisis  yang  dapat  dilakukan  dalam  memahami SIDARLING melalui perspektif e-government , sebagai berikut:

## 1. Elemen Support
Berdasarkan  hasil  data  yang  telah  dikumpulkan,  dukungan  menjadi  elemen pertama  yang  harus  ada  dalam  keberlangsungan  e-government.  Hal  ini  dapat  berupa keinginan atau political will dari berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta dan partisipasi  masyarakat  dalam  menerapkan e-government .  SIDARLING  merupakan Top- down project yakni wujud inisiatif munculnya aplikasi ini digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. Sistem ini telah disepakati bersama para aktor  pemerintah  Kota  Denpasar  dengan  tujuan  meningkatkan  partisipasi  dan  minat masyarakat kota dalam memilah dan menabung sampah di bank sampah dengan sistem digital.  Dukungan  lainnya  juga  terlihat  dengan  adanya  alokasi  sumber  daya  dalam
aktualisasi  SIDARLING,  seperti  kesesuaiakan  hadirnya  aplikasi dengan  berbagai  produk kebijakan  yaitu  Peraturan  Walikota  Denpasar  Nomor  36  tahun  2018  tentang Pengurangan  Penggunaan  Kantong  Plastik;  Keputusan  Walikota  Denpasar  Nomor 188.45/703/HK/2020  tentang  Penetapan  Bank  Sampah  dalam  Rangka  Pengembangan Teknologi  Pengolahan  Persampahan.  Sebagai  upaya  untuk  mensosialisasikan  serta memperkenalkan  aplikasi  tersebut  kepada  masyarakat,  aplikasi  SIDARLING  sejatinya telah  disosialisaikan  sejak  juni  tahun  2018  oleh  Pemerintah  Kota  Denpasar.  Sosialisasi dilakukan  sejak  awal  peluncuruan  aplikasi,  melalui Focus  Group  Discussion (FGD); pameran; gathering bersama  pemerintah,  masyarakat  dan  pengelola  bank  sampah; media ceta;, media elektronik; serta media sosial Pemerintahan Kota Denpasar.

## 2. Elemen Capacity
Kapasitas yang dimaksukan dalam keberhasilan sebuah e-government berkaitan dengan unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah dalam mewujudkan sistem e-governement.  Berdasarkan  hasil  kajian  kepustakaan  yang  telah  dikumpulkan, bahwa pelaksanaan  SIDARLING  dilakukan  tidak  hanya  oleh  sektor  pemerintah  melainkan terdapat  kerjasama  aktor  di  dalamnya.  Adapun  penjabarannya  sebagai  berikut:  (1) Keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan aplikasi SIDARLING sangat diperlukan bukan hanya  sekedar  konsultasi,  tapi  juga  melakukan  monitoring  dan  evaluasi.  Peran Pemerintah Kota Denpasar yakni memonitoring atau melakukan pembekalan langsung kepada masyarakat, sekolah, instansi, maupun LSM. Untuk memastikan seluruh program berjalan dengan baik merupakan peran dari penanggung jawab aplikasi SIDARLING yaitu DLHK  Kota  Denpasar.  (2)  Kesuksesan  implementasi  aplikasi  SIDARLING  ini  sangat bergantung pada proses perencanaan. Pemerintah Kota Denpasar sangat berfokus pada membangun  konsep smartcity yang  terintegrasi  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD). Salah satunya yaitu DLHK Kota Denpasar pada awal tahun 2019. Meningkatnya volume  sampah  serta  adanya  perkembangan  teknologi  yang  mendorong  Pemerintah Kota Denpasar untuk menggunakan teknologi guna mempermudah pengelolaan sampah.
(3) Suksesnya pelaksanaan aplikasi SIDARLING ini tidak terlepas dari peran masing-masing stakeholders. Pemerintah  Kota  Denpasar  menunjuk  DLHK  Kota  Denpasar  sebagai pelaksana  utama,  kemudian  DLHK  bekerjasama  dengan  perusahaan  swasta  seperti Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  di  wilayah  Kota  Denpasar,  serta  PT  Djingga  Media Teknokreatif. (4) Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, SIDARLING terintegrasi dengan disertai QR code dan chip dalam hal pelayanan publik.

## 3. Elemen Value
Nilai  yang  dimaksudkan  pada  elemen  ini  berkaitan  dengan  manfaat  serta keuntungan  yang  diperoleh  melalui  e-government  yang  diterapkan.  SIDARLING  jika ditinjuan berdasarkan hasil kepustakaan menunjukkan bahwa terdapat berbagai manfaat yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  Kota  Denpasar.  Adapun  manfaat  yang  dapat diperoleh,  diantaranya:  (1)  Kebersihan  lingkungan,  aplikasi  ini  memberikan  manfaat dalam menjaga keberseihan lingkungan sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk  mengelola  sampah  rumah  tangganya  terutama  sampah  plastic;  (2)  Partisiatif, SIDARLING  menjadi  media  edukasi  untuk  masyarakat  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Melalui aplikasi ini, dapat meningkatakan minat  masyarakat  dalam  memilah,  memilih,  dan  mengelola  sampahnya  secara  digital. Kemudahan dan efisiensi waktu diperoleh oleh masyatakat dalam mengelola sampah; (3)
Kesejahteraan, tidak hanya prihal kebersihan dan lingkungan yang sehat saja yang akan diperoleh. SIDARLING juga memberikan berbagi reward menarik yang dapat dikumpulkan oleh  masyarakt  melalui  poin  yang  telah  dikumpulkan  selama  proses  menabung sampahnya.
Penerapan aplikasi SIDARLING di Kota Denpasar merupakan bentuk pelayanan publik berbasis e-government . Tata kelola dan pelayanan publik dalam hal pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui sistem digital merupakan sebuah langkah startegis yang diterapkan dalam memanfaatkan  perkembangan  ilmu  dan  teknologi.  Kehadiran  sistem  ini  menjadi  sebuah inovasi pemerintahan kota yang berhasil mengintegrasikan unsur teknologi guna menjawab tantangan  globalisasi.  Jika  dicermati  seksama,  SIDARLING  tidak  hanya  berbasis  digital  saja melainkan terdapat kolaborasi di dalamnya serta dukungan berbagai aktor. Selain itu gagasan ini  merupakan bentuk new  public  service yang  berorientasi pada  kualitas  pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.

## V. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan pembahasan hasil  dan analisis  data pada penelitian  ini.  Dapat  diketahui bahwasanya Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan (SIDARLING) merupakan bentuk dari e-government .  Ditinjau  melalui  perspektif  e-government  menunjukkan  bahwa SIDARLING telah memenuhi elemen-elemen yang dibutuhkan dalam sebuah e-government, diantaranya: (1) elemen support , adanya dukungan atau keinginan aktor dalam merancang sebuah  e-govrnemnt.  SIDARLING  merupakan  bentuk Top-down  project yanh  hadir  dan digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. Sistem ini telah disepakati  bersama  para  aktor  pemerintah  Kota  Denpasar  dengan  tujuan  meningkatkan partisipasi  dan  minat  masyarakat  kota  dalam  memilah  dan  menabung  sampah  di  bank sampah  dengan  sistem  digital.  (2)  elemen capacity ,  ditunjukkan  dengan  kemampuan  atau keberdayaan  dari  pemerintah  dalam  implementasi  SIDARLING.  Terdapat  kerjasama  antar aktor serta infrastruktur teknologi yang mendukung. (3) elemen value, kebermanfaatan yang diperoleh  dalam  implementasi  e-government  yang  tidak  hanya  dirasakan  oleh  sektor pemerintah melainkan masyarakat penggunakan. Manfaat yang dirasakan melalui SIDARLING yaitu  terkait  dengan  kebersihan  lingkungan,  partisipasi  masyarakat  dalam  menjaga lingkungan, serta kesejahteraan yang diperoleh melalui reward yang diberikan dalam aplikasi SIDARLING.  Maka  dapat disimpulkan  bahwasanya, SIDARLING  menjadi  inovasi  pengelolaan lingkungan dan ini wujud tata kelola pemerintahan Kota Denpasar berbasis digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja. (2019). KLHK Jadikan Bali Percontohan Nasional, Inovasi Denpasar “Sidarling” Atasi Sampah . 20 Juni.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan (Ketiga). Pustaka Pelajar. Databooks. (2022). Ini Wilayah Penghasil Sampah Terbanyak di Bali .
Lestari, T. (2018). Penguatan Praktik Pemerintahan Terbuka di Indonesia: Tantangan dan peluang di Era Masyarakat tanpa Batas (Tri Saksono (ed.); p. 125). Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara.
Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. Journal of Local Government Issues (LOGOS) , 6 (1), 75–90.
https://doi.org/https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218 Ratnasari, M. O. B., Noor, I., & Hidayati, F. (2022). Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada “SURADI” di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 008 (01), 35–44. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.4
Sanjiwani, I.A Agung Anindia dan Subanda, I. N. (2019). Strategi Komunikasi Implementasi Aplikasi Sidarling Menuju Denpasar Smart City I.a . 5 (12), 1576–1590.
Sidarling, W. D. (2018). Portal Sadar dan Peduli Lingkungan . Umum, D. J. P. R. K. P. (2015). Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kedung Sepuh (Issue 20, p. 62). Umum, Direktorat Jendral Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan.
Atmadja. (2019). KLHK Jadikan Bali Percontohan Nasional, Inovasi Denpasar “Sidarling” Atasi Sampah. 20 Juni.
Creswell,  J.  W.  (2015).  Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset  Memilih  diantara  Lima Pendekatan (Ketiga). Pustaka Pelajar.
DLKH Kota
Denpasar. (TT). Portal Sadar dan Peduli Lingkungan. https://sidarling.denpasarkota.go.id/id/Beranda . (Diakses pada 16 April 2022, Pukul 11.20 Wita).
Databooks. (2022). Ini Wilayah Penghasil Sampah Terbanyak di Bali. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/22/ini-wilayah-penghasil- sampah-terbanyak-di-bali
Intruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-government
Irawan, A. (2018). SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE. E-journal.unmus, 24-25.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  danKehutanan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi.  2019.  Siaran  Pers  SIDARLING  dari  Denpasar  untuk  Indonesia  Bersih. http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4925/sidarling-dari-denpasar-untuk-indonesia- bersih. (Diakses pada 17 April 2022, Pukul 08.19 Wita)
Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/703/HK/2020 tentang Penetapan Bank Sampah dalam Rangka Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan.
Lestari,  T.  (2018).  Penguatan  Praktik  Pemerintahan  Terbuka  di  Indonesia:  Tantangan  dan peluang di Era Masyarakat tanpa Batas (Tri Saksono (ed.); p. 125). Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara.
Perwali No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Ratnasari, M. O. B., Noor, I., & Hidayati, F. (2022). Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan  Administrasi  Pemerintahan  (Studi  pada  “SURADI”  di  Dinas  Komunikas i  dan Informasi  Kota  Malang).  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik,  008(01),  35 – 44. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.4
Sanjiwani,  I.A  Agung  Anindia  dan  Subanda,  I.  N.  (2019).  Strategi  Komunikasi  Implementasi Aplikasi Sidarling Menuju Denpasar Smart City I.a. 5(12), 1576 – 1590.
Sidarling, W.
D. (2018).
Portal Sadar dan Peduli Lingkungan. https://sidarling.denpasarkota.go.id/id/Beranda
Umum, D. J. P. R. K. P. (2015). Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Kedung Sepuh  (Issue  20,  p.  62).  Umum,  Direktorat  Jendral  Penataan  Ruang  Kementerian Pekerjaan. http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=_fullart&idart=137
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik