## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2

## ANALISIS KINERJA PENDAMPING DESA DALAM UPAYA MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA
(Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)
` Oleh: Deni Triyanto 
Email : dtriyanto992@gmail.com

## ABSTRAK
Kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian desa sangat penting untuk dikaji, karena berdasarkan nawa cita presiden Joko Widodo desa diharapkan dapat membangun perekonomian masyarakat   dengan   cara   membangun   usaha-usaha   desa,   oleh   karena   itu   dengan   adanya pendamping desa diharapkan dapat mensukseskan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian desa di Desa Taba Jambu  Kecamatan  Pondok  Kubang  Kabupaten   Bengkulu  Tengah,  dengan  pendekan  deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa belum maksimal, dapat dilihat   dari     kerjasama     yang   dibangun   oleh   pendamping   desa     Taba   Jambu   belum   optimal, kerjasama   yang   baru   di   lakukan   yaitu     baru   sebatas   kerjasama   dengan   masyarakat   desa   dan pemerintah   desa,   belum   melakukan   kerjasama   dengan   pihak   luar   desa   untuk   meningkatkan ekonomi desa, karena terkendala  menganai rumitnya regulasi dari pemerintah daerah, manajerial desa yang lemah dan belum tersedianya kader-kader yang berkualitas di Desa Taba Jambu.
Kata Kunci : Kinerja Pendamping Desa, Kemandirian Desa, Bengkulu Tengah

## A. Pendahuluan
Desa  merupakan  unit  terkecil   disuatu negara namun memiiki peran penting  untuk mencapai  cita-cita   suatu  berbangsa   dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat   dari   kemajuan   sebuah   desa,   tidak hanya itu saja harus adanya  dorongan yang terus   menerus   bagi   tumbuh   kembangnya potensi   alamiah   dan   potensi   dinamik pedesaan.
Dengan   berlakunya   Undang-Undang Nomor   6   Tahun   2014   menjadi   awal   dari sebuah   desa   untuk   menentukan   peran   dan kewenangannya.   Harapannya   pemerintahan desa   dapat   memabangun   perekonomian masyarakat desa menju desa yang mandiri.
Terbentuknya Pendampingan Desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan   desa supaya   dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat terwujud.  Perlunya   pembinaan   masyarakat untuk   meningkatan    kesadaran   dan
partisipasi masyarakat  dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk kemajuan desa. Adanya   pendampingan   desa   diharapkan dapat   tercipta   pembangunan   yang partisipatif   dari   pemerintah   desa   dan masyarakat. Pembangunan   fasilitas   dan meningkatkan   perekonomian   masyarakat desa  menjadi   bagian   dari   pembangunan nasional, sebagai   langkah   kongkrit pemerintah   pusat    untuk   meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pedesaan (Maria, 2017:21).
Peraturan   Menteri   PDTT   Nomor   3 Tahun   2015   tentang   program   pendamping desa, menjelaskan bahwa pendamping desa memiliki   tugas   mendampingi   desa   dalam penyelenggaraan   pembangunan   desa   dan pemberdayaan Masyarakat. kemudian dalam pasal   12   Poin   (a)   juga   dijelaskan   bahwa pendmping   desa   memiliki   tugas   sebagai mendampingi   pemerintah   Desa   dalam perencanaan,   implementasi,   dan   Evaluasi pada pembangunan desa dan memerdayakan
 Dosen  Administrasi Negara Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2 masyarakat desa. Peraturan Meteri   PDTT No.5   Pasal 2
Tahun 2015 juga menjelaskan tentang tujuan dari   Pendamping   Desa   yaitu: a) meningkatkan efektivitas, akuntanbilitas dan kapasitas pemerintah desa dan pembangunan desa,   b)  meningkatkan   partisipasi   dan prakarsa  kesadaran  masyarakat  desa  dalam pembangunan   desa   yang   partisipatif,   c) meningkatkan   sinergitas   atau   kerjasama pembangunan   desa   antar   sektor  dan   d) mengoptimalkan   aset   yang   dimiliki     desa secara emansipatoris (Silahudin, 2015: 83).
Menurut   Madhafie   (2015),  Tugas   dari Pendampingan Desa yaitu sebagai  fasilitator dan   pendamping  pemerintah   desa   dan masyarakat   desa  dalam   penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan   desa, membina   dan memberdayakan masyarakat desa.
Memfasilitasi   dan   mendampingingi masyarakat   desa   dengan   cara   yang   kreatif dan inovatif mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa   di   berikan   fasilitas   belajar   untuk mengelolah   kegiatan   perekonomian   desa secara   mandiri.  Memberikan workshops untuk peningkatan   kapasitas   aparatur pemerintah   desa   dan   masyarakat   dalam pembangunan desa.
Berdasarkan  Nawa   Cita   ketiga   dari Presiden  Ke 7  Republik Indonesia Ir. Joko Widodo,  yaitu :  “Indonesia dapat dibangun dari   daerah   pinggiran   yaitu   dengan memperkuat   daerah   dan   desa”.  Untuk mewujudkan   program   tersebut,   pemerintah membuat dan mengimplementasikan UU No 6   Tahun   2014  secara   konsisten,  dan continue dengan   cara   pendampingan, supervisi   dan   fasilitasi.   Terdapat   beberapa permasalahan pendamping desa yang ada di beberapa kabupaten di Indonesia, yaitu : 1. Kinerja   Pendamping   Desa   tidak maksimal pada laporan keuangan Desa.
2. Peran Pendamping Desa Sangat lemah dalam mengawasi jalannya Dana Desa terkhusus untuk penggunaan fisik yang bersumber dari Dana Desa.
3. Kinerja   Pendamping   Desa   tidak maksimal   dan   terfokus   dikarenakan kurang   idealnya     antara   jumlah masyarakat dengan pendamping desa.
4. Jarang   turun   kelapangan   dan melakukan musyawarah.
5. Perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Pendamping Desa.
6. Pendamping   Desa   jarang   datang   ke kantor Desa.
7. Aparatur   desa   bekerja   sendiri dikarenakan kinerja Pendamping Desa yang belum memenuhi standar.
Permasalahan  kinerja Pendamping Desa yang  kurang  maksimal   menjadi   kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh   Pendamping  Desa   harus   dilaksanakan secara maksimal, karena Pendamping Desa merupakan agen dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan desa.(Bambang, 2015)
Sesuai   dengan   fenomena   yang   telah   di uraikan,   bahwa   penelitian   memiliki   tujuan untuk mendeskripsikan  kinerja pendamping desa  dalam upaya membangun kemandirian desa di Desa Taba Jambu.

## B. Metode Penelitian
Metode     Penelitian   yang   digunakan yaitu   metode   kualitatif   dengan  pendekatan deskriptif   kualitatif.(Sugiyono,   2010), dengan  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan   metode   observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  (Sugiyono, 2010) Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu pada kinerja pendamping desa  dalam upaya membangun kemandirian desa di Desa Taba Jambu   Kecamatan   Pondok   Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan teknik analisis   data   dilakukan   melalui   tiga   tahap yaitu :  pengumpulan data ( data collection ), penyajian data ( data display ), verifikasi data ( data   verification ),   dan   penarikan kesimpulan ( drawing conclusion ).  (Sugiyon o, 2010).
Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian   ini   akan   lebih   mudah   untuk menemukan titik ungkit permasalahan yang ada   pada   penelitian   dan   hasilnya   akan   di deskripskan   sesuai   dengan   permasalahan yang ditemukan.

## C. Hasil Penelitian
Kinerja  pendamping desa  dalam upaya membangun kemandirian desa (studi di Desa Taba   Jambu   Kecamatan   Pondok   Kubang Kabupaten   Bengkulu   Tengah) akan maksimal apabila aparaturnya menenamkan profesionalisme kerja   dalam   dirinya sebagai   pelayan   masyarakat   dengan demikian   kepuasan   masyarakat   menjadi

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2 fokus utamanya, berikut ini hasil penelitian tersebut :
1. Kerjasama Berdasarkan   Undang-undang   No.   6 Tahun 2016,   desa diberikan kesempatan untuk   mengembangkan   ekonomi   dan politik   di   pedesaan,   serta   diberikan kewenangan   yang   seluas-luasnya   bagi pemerintah   desa   untuk   membangun   dan memberdayakan masyarakat desa, dengan demikian   kesempatan   pihak   luar   untuk berpartisipasi  dalam proses pembangunan desa   cukup   tinggi.   Oleh   sebab   itu pemerintah   desa   dapat   meningkatkan kerjasama   dengan   pihak   ketiga   untuk untuk kepentingan pembangunan desa.
Selain   itu,   menurut   Idham   Arsyad (2015) “Pendampin Desa dalam meberikan fasilitias berupa proses kerjasama dengan pihak   ketiga   dan   atau   dengan   desa   lain merupakan peran terpenting sebagai upaya mewujudkan   kemandirian   desa.   Secara normatif kerjasama dengan desa lain atau dengan pihak ketiga untuk mengembangkan   dan   mempangun   desa telah   diatur   dalam   Undang-undang   Desa Nomor   6   Tahun   2014,   yaitu   desa   dapat mengembangkan   kerjasama   berupa   :   1)
Pengembangan   usaha   bersama   yang dimiliki desa, 2) Kegiatan Kemasyarakatan,   3,   Pembangunan   dan pemberdayaan   masyarakat   desa,   4) Pelayanan   publik,   5)   Keamanan   dan ketertiban desa.
Desa   Taba   Jambu   sendiri   belum terdapat   kerjasama   seperti   yang   sudah dijelaskan di atas, karena terdapat potensi wisata di Desa Taba Jambu seperti potensi belum   bisa   dikembangkan   dengan   baik, padahal   potensi   semacam   ini   bisa dikembangkan   oleh   BUMDes   untuk meningkatkan   perekonomian   masyarakat desa.   Terkait   hal   tersebut   menurut informan (kode 01) menyatakan bahwa :
“ Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan   masyarakat   sudah   baik,   dengan bawahan  kami yakni PLD juga baik dan terkendali, kalau kerjasama dengan pihak ketiga belum ada, karena disini belum ada potensi   yang   harus   dikembangkan   dari desa,   BUMDes   sudah   ada   tapi   bukan bergerak di wisata.  ”(Wawancara tanggal 10 sepetember 2018).
Diperkuat   oleh   informan   (kode   02), yaitu sebagai berikut :
“ Kerjasama  dengan   pemerintah  desa sudah   lancar,   kalau   dengan   pihak   ketiga belum   ada,   karena   belum   ada   proses kerjasama   antar   desa   yang   ada   di   Desa Taba   Jambu,   kami   ya   sebatas   kerjasama dengan   pemerintahan   desa   saja   dalam memfasilitasi   dan   mendampingi   mereka” (Wawancara tanggal 12 Sepetember 2018).
Hal   serupa   juga   diungkapkan   oleh informan (kode 03), sebagai berikut :
“ Kalau   kerjasama   selama   ini   sudah baik,   tidak   ada   kendala,   baik   dari   tim Pendamping   Desa,   maupun   supervisi   ke PLD nya, berikut pula dengan Pemerintah Desanya,  tapi  memang untuk kerja  sama melalui BUMDes dan lainnya, belum ada dek karena kita belum ada potensi ya, jadi mau buat  kerjasama  apa kita kalau tidak ada   potensinya”   (Wawancara   tanggal   15 September 2018).
Maksud   dari   kerjasama   pendamping desa tidak hanya sebatas kerjasama dengan Pemerintah   desa   dan   masyarakat   desa Desa,   namun   lebih   luas   lagi   yaitu kerjasama dengan pihak ketiga diluar desa dampingannya.   Desa   Taba   Jambu kerjasama   tersebut   baru   sebatas   di lingkungan desa, belum terbentuk jaringan sosial   antar   desa   yang   bertujuan   untuk meningkatkan   perekonomian   masyarakat desa, salah satunya melalui pengembangan BUMDes. Secara garis besar disimpulkan bahwa kerjasama Pendamping Desa Taba Jambu masih belum maksimal.

## 2. Komunikasi
Komunikasi   merupakan   hal   penting yang   harus   dimiliki   seorang  pendamping desa,   karena   mereka   memiliki   tugas   dan fungsi   untuk mendampingi   dan memberdayakan   masyarakat dalam meningkatkan   kreativitas   dan   inovasi masyarakat   desa   dalam   membanguna ekonominya,   apabila   komunikasi dterapkan dengan baik maka akan tercipta kerjasama   antar   pendampng   desa, masyarakat dan pemerintahan desa dengan baik.
Menurut Idham Arsyad (2015), bahwa komunikasi   yang   baik   dari   Pendamping Desa adalah sebagai berikut :
a. Dalam berkomunikasi, Pendamping Desa   harus   menerapkan   sikap menghargai   hak-hak   dari   lawan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2
komunikasi.   Karena   komunikasi yang   tidak   saling   menghargai lawannya   maka   sebenarnya   tidak terjadi   komunikasi,   melainkan hanya   pembicaraan   yang   verbalis. Dengan   begitu   tujuan   dari komunikasi tidak akan tercapai.
b. Yang   harus   dimiliki   oleh Pendamping   Desa   yaitu   kepekaan terhadap   fenomena   yang   dihadapi oleh   masyarakat,   dengan   kepekan dapat  membantu pendamping desa mengetahui   kemampuan   setiap kelompok sosial yang ada di desa.
c. Pendamping   Desa   harus   memiliki kerendahan hati ketika berkomunikasi   dengan   lawan bicara.   Kerendahan   hati   dapat melakukan orang dengan setara dan memberi   keyakinan   bahwa   setiap orang   memiliki   kesetaraan   dalam belajar.
Seperti   yang   diungkapkan   oleh informan (kode 01)  sebagai berikut :
“ Kalau   komunikasi   Pendamping   Desa selama   ini   dengan   kami   sudah   diterapkan dengan   baik,   misalkan   dalam   musyawarah desa  mereka juga aktif dalam  memberikan pengarahan, sejauh ini komunikasinya baik dan   lancar   dalam   memberikan   informasi terkait regulasi yang ada,” (Wawancara  12 September 2018). kemudian     diperkuat   hasil   wawancara dengan   informan   (kode   05)   yang menuturkan bahwa :
“ Iya, tentu saja kami sudah menerapkan komunikasi   dengan   baik,   baik   itu   dengan masyarakat   maupun   dengan   pemerintah desa,   kalau   tidak   diterapkan   dengan   baik bagaimana tujuan kami dalam mendampingi dan memfasilitasi desa bisa tercapai, selain itu   komunikasi   dengan   PLD   juga   baik, karena   mereka   itu   kami   supervisi   dan evaluasi   terus   kinerjanya”   (Wawancara tanggal 15 September 2018).
Hal   tersebut   juga   diungkapkan   oleh informan (kode 04) sebagai berikut :
“ Komunikasi   merupakan   hal   penting dalam   suatu   tim   kerja,   karena   dari   tim Pendamping   Desa   inilah   nantinya   akan terjun   langsung   ke   desa,   sehingga   bisa mendampingi dan memfasilitasi masyarakat desa,   dengan   PLD   juga   harus   memiliki komunikasi   yang   lancar   agar   kami   bisa mendapatkan   laporan   dan   progres
pembangunan di desa.” (Wawancara tanggal 11 September 2018).
Berdasarkan   hasil   wawancara   dengan beberapa   informan   di   atas   dapat   ditarik kesimpulan bahwa komunikasi Pendamping Desa   sudah   maksimal,   terlihat   bagaimana komunikasi   yang   dilakukan   Pendamping Desa   dengan   masyarakat   ataupun pemerintan desa dapat mengalir begitu saja, sehingga   pesan   yang   terkandung   dari informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh unsur yang ada di Desa Taba Jambu.

## 3. Akuntanbilitas
Dalam   melaksanakan   tugas   dan fungsinya, seorang Pendamping Desa tentu saja   harus   memililik   rasa  tanggung   jawab yang   ditanamkan   didalam   dirinya.  Berikut pula jika mereka keluar dari tanggung jawab yang   sudah   ditetapkan   maka   ada   sanksi tegas   yang   akan   diberikan,  Pertanggung jawaban   kinerja   dapat   berupa   laporan akuntanbilitas kinerja. (Triyanto, 2017) Berikut   hasil   wawancara   dengan informan (kode 07),  menjelaskan bahwa :
“ Mereka bertanggung jawab penuh atas tupoksinya,   program   program   ataupun kegiatan   yang   ada   mereka   selalu   lakukan dengan bertanggung jawab dan profesional, mereka   kan   juga   memiliki   SPK   (Surat Perjanjian Kerja) serta peraturan yang sudah ditetapkan,   baik   regulasi   yang   ada  di Undang-undang   Nomor   3   Tahun   2015 tentang Pendamping Desa, dan Tugas pokok dan fungsi Pendamping Desa yang diatur di dalam Standar Oprasional Prosedur.  Sejauh ini   mereka   bertanggung   jawab   atas pekerjaan mereka” (Wawancara tanggal 12 September 2018).
Hasil wawancara di atas diperkuat oleh informan (kode 02)  menjelaskan bahwa : “Pendamping Desa memiliki tanggung jawab   untuk   pendampingan   terhadap pembangunan   dan   pemberdayaan   di   desa. Jika   semua   itu   tidak   dijalankan   sesuai dengan   regulasi   yang   ada,   saya   rasa   ada tindakan   dan   sanksi   tegas   dari   atasan mereka. Tanggung jawab mereka sejauh ini cukup baik, walaupun terkadang masih ada yang belum maksimal, mereka itukan bukan hanya   mengawasi   saja,   tetapi   membantu dalam   memfasilitasi   kami   sebagai   aparatur desa. Selain itu memberdayakan kader-kader desa   agar   lebih   maju   dalam   hal   SDM.” (Wawancara tanggal 15 September 2018).

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2 Berdasarkan   hasil wawancara dengan informan   dapat   disimpulkan   bahwa Pendamping   Desa   Taba   Jambu   sudah bertanggungjawab   sesuai   dengan   tugas, pokok   dan   fungsinya   sebagai   pendamping desa.   Sehingga   untuk   indikator   ini   sudah diterapkan   dengan   baik   oleh   pendamping desa   Taba   Jambu   Kecamatan   Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

## B. Pembahasan
Kerjasama   pendamping   desa   disini tidak   hanya   sebatas   kerjasama   antara pendamping   desa   dan   pemerintah   desa/ masyarakat   saja,  namun  lebih  luasnya   lagi yaitu mengenai kerjasama antara masyarakat maupun antar desa dan pihak ketiga sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Desa   dapat   melakukan   kerjasama antara   lain   ;   Desa   dapat   mengembangkan usaha   dibidang   ekonomi,   bidang kemasyarakatan,   pelayanan   publik, pembangunan   dan   pemberdayaan   desa, dibidang   keamanan   desa.   Prinsipnya kerjasama dikembangkan untuk
memanfaatkan   potensi   desa   dan   mngatasi kekurangan sumber daya alam dan sumber daya   manusia   di   desa   untuk   mewujudkan kesejahteraan   masyarakat   desa.   Kerjasama dapat   dilaksanakan   dengan   prinsip   saling menguntungkan   antar   pihak   untuk memajukkan kemandirian desa.
Dalam   konteks   ini   pendamping   desa bekerjasama   dengan   pemerintah   desa   dan masyarakat   desa   saja,   namun   belum   ada kerjasama   antar   desa   dan   pihak   ketiga, seharusnya   pendamping   desa   dapat membangun   kerjasama   dan   jaringan   sosial ( social networks ) karena  selama ini proses pembangunan dan pola pemeberdayaan desa umumnya   menciptakan   desa   yang   tidak mandiri.   Sehingga   desa   tidak   dapat berkembang   menjadi   desa   yang   mandiri. Kerjasama yang dilakukan oleh Pendamping desa   Desa   Taba   Jambu   baru   sebatas   di lingkungan   desa,   belum   terbentuk   jaringan sosial   antar   desa   yang   bertujuan   untuk meningkatkan   pendampatan   desa   dengan mengembangan BUMDES.
Komunikasi ,   Pendamping   Desa   harus dapat   berkomunikasi   dengan   baik   supaya informasi   yang   disampaikan   pada   saat pendampingan   dapat   dipahami   dan dimengerti   dengan   baik   oleh   masyarakat desa, sehingga terwujud kesamaan persepsi
dalam   membangun   desa   sesuai   dengan amanah Undang-undangan Nomor 6 Tahun 2014.   Komunikasi   akan   efektif   apabila lawan bicara dapat menerima dan memahimi lawan   bicara   sehingga   akan   terjadi   timbal balik   antar   pendamping   desa   dengan masyarakat.
Komunikasi   yang   dibentuk   oleh pendamping   desa   Taba   Jambu   sudah menunjukkan   komunikasi   yang   baik   dapat dilihat   bagaimana   informasi   yang   diterima masyarakat sudah jelas dan mudah dipahami oleh   masyarakat   yang   rata-rata   masih lulusan   pendidikan   dasar.   Berdasarkan penjelasan   diatas   Pendamping   Desa   tentu saja dapat memahami keterlibatan masyarkat Desa dan bisa memberdayakan masyarakat Desa   untuk   ikut   berpeluang   dalam pembangunan yang ada di Desa.
Tanggung   jawab ,   Pendamping   desa tentu harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan   tugas   dan   fungsinya   dengan mendampingi dan memfasilitasi masyarakat desa   agar   terwujudnya   implementasi Undang   Undang   Desa   No.   6   Tahun   2014. Karena didalam SOP dijelaskan bahwa ada sanksi   atas   pelanggaran   terkait   ketidak tanggungjawaban   seorang   Pendamping Desa.
Dalam   melaksanakan   pembangunan desa, tingkat disiplin kerja pendamping desa merupakan   penentu   kinerja   pendamping desa dalam mendampingi dan memfasilitasi masyarakat desa supaya dapat meningkatkan prekonomian   keluarga.   Disiplin   memiliki arti   yang   luas,   baik   itu   disiplin   waktu, disiplin   peraturan   dan   memiliki tanggungjawab   atas   pekerjaan.   Disiplin menjadi   kunci   sukses   pendamping   desa dalam melaksanakan pendampingan, disiplin akan   terlihat   apabila   pendamping   desa benar-benar   terjun   secara   langsung   dan mengaplikasikan   apa   yang   sudah   menjadi tugas,   pokok   dan   fungsinya   sebagai pendamping desa di di Desa Taba Jambu.
Pendamping desa di Desa Taba Jambu Kecamatan   Pondok   Kubang   Kabupaten Bengkulu  Tengah  sudah   bertanggungjawab sesuai   dengan   tugas,   pokok   dan   fungsinya sebagai   pendamping   desa,   dengan menerapkan disiplin waktu, disiplin dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab   atas   pekerjaan   yang menjadi tanggungjawabnya.

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2

## 4. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil  pembahasan  yang  di atas  dapat   disimpulkan  bahwa   Kinerja Pendamping   Desa   Dalam   Upaya Membangun   Kemandirian   Desa   Studi   di Desa  Taba Jambu  Kecamatan  Taba  Jambu Kabupaten   Bengkulu  Tengah  sebagai berikut :
1) Kerjasama     yang   dibangun   oleh pendamping   desa   masih   sebatas kerjasama  dengan   masyarakat  desa   dan pemerintah   saja   belum   melakukan kerjasama dengan pihak luar desa untuk meningkatkan   ekonomi   desa,   karena masih terkendala rumitnya regulasi dari pemerintah daerah, manajerial desa yang lemah   dan   belum   tersedianya   kader- kader   yang   berkualitas   di   Desa   Taba Jambu.
2) komunikasi   Pendamping   Desa   sudah maksimal,   dilihat   dari   hasil   observasi menunjukkan   bahwa   komunikasi Pendamping   Desa   dengan   masyarakat ataupun pemerintan desa mengalir begitu saja,   sehingga   pesan   yang   terkandung dari   informasi   yang   disampaikan   dapat dipahami oleh seluruh unsur yang ada di Desa Taba Jambu
3) Pendamping   Desa   Taba   Jambu   telah bertanggungjawab   sesuai   dengan   tugas, pokok   dan   fungsinya   sebagai pendamping desa.
2. Rekomendasi Rekomendasi yang dapat diberikan atas permasalahan kinerja   pendamping   desa dalam upaya membangun kemandirian desa (studi   di   Desa   Taba   Jambu   Kecamatan Pondok   Kubang   Kabupaten   Bengkulu Tengah) sebagai berikut :
1) Meningkatkan   kerjasama   dengan   pihak luar   desa   untuk   mengembangkan BUMDES Desa Taba Jambu.
2) Meningkatkan   pendampingan   dengan mengajak masyarakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengmbangkan usaha desa.
3) Meningkatkan   partisipasi   masyarakat dalam membangung perekonomian desa dengan   cara   membentuk   kelompok- kelompok usaha ibu-ibu.
DAFTAR PUSTAKA Sumber dari Buku :
Agusta, I. (ed). 2014. Indeks Kemandirian Desa   :   Metode,   Hasil,   dan   Alokasi Program   Pembangunan .   Jakarta   : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ghozali,   A.   D.   2015. Buku   IV “Kader Desa :Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa” . Jakarta Pusat : Kementrian Desa Pembangunan   Daerah   Tertinggal   dan Transmigrasi. Irawan, N. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa   Era   Undang-Undang   Desa . Jakarta   :   Yayasan   Pustaka   Obor Indonesia.
Jafar,   M.   2015. Himpunan   Peraturan Mengenai   Dana  Desa .  Jakarta   Pusat   : Direktorat   Jenderal   Perimbangan Keuangan   Kementrian   Keuangan Republik Indonesia. Keban,   Yeremias   T.   2008. Enam   Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori,   dan   Isu .   Yogyakarta   : Gavamedia. Mahsun,   M.   2014. Pengukuran   Kinerja Sektor   Publik .   Yogyakarta   :   BPFE- Yogyakarta Robbins,   Stephen   P.   2000. Essentialsof Organizational  Behavior . Printice Hall International Inc : New Jersey. Roucek   and   Warren.   1962. Sociology,   An Introduction .   London   :   Patterson Littlefield & Adams. Sedarmayanti.   2007. Manajemen   Sumber Daya   Manusia,   Reformasi   Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil . Bandung : Retika Aditama. Silahudin, M. 2015. Buku 1 : Kewenangan dan   Regulasi   Desa .   Jakarta   Pusat   : Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja . Jakarta: FE UI. Sinambela,   Poltak.   Lijan.   2012. Kinerja Pegawai   Teori   Pengukuran   dan Implikasi . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono.   2014. Metode   Penelitian Kuantitatif   Kualitatif   dan   R&D . Alfabeta : Bandung.
Wasistiono, Sado & M. Irwan Tahir. 2006.
Prospek Pengembangan Desa . Bandung : CV Fokusmedia.
Wibowo, W. L. 2015. Konsep Desa Mandiri : Desa Membangun Indonesia . Jakarta Selatan   :   Direktorat   Jenderal Pembangunan   dan   Pemberdayaan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2 Masyarakat Desa.
Jurnal-Jurnal : Christina,   M.   2017.  Kinerja   Pendamping Lokal   Desa   dalam   Peningkatan Pembangunan Desa Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.18-19, 21. Pangestu,   I.   A.   2016.   Analisis   Pengaruh Pendapatan   Asli   Desa,   Dana   Desa Alokasi   Dana   Desa,   dan   Retribusi Terhadap   Belanja   Desa   di   Bidang Infrastruktur   (Studi   Empiris   diseluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). Prabawa,   A.   2015.   Pengelolaan   Alokasi Dana   Desa   dalam   Pembangunan   di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Selatan   Kabupaten   Kutai   Kertanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 229-230, 233 Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kualita tif Kualitatif Dan R & D. Bandung: A LFABETA. Triyanto, D. (2017). ANALISIS KINERJA ORGANISASI  DALAM MEWUJUD KAN PELAYANAN PRIMA KEPAD A MASYARAKAT (Studi Pada Kanto r Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang). MIMBAR : Jurnal P enelitian Sosial Dan Politik , 6 (4). Retr ieved  from  https://journals.unihaz.ac.i d/index.php/mimbar
Web : http://kemendesa.go.id diakses pada Senin 3 desember 2018 pukul 19:15 http://bpmpd.jabarprov.go.id diakses   pada Mingu 2 Desember 2018 pukul 20:00 http://www.cifdes.web.id/2016/12/tugas- dan-fungsi-pendamping-lokal-desa diakses pada Minggu 2 Desember 2018 pukul 21:00 http://www.kemlagi.desa.id/2017/04/tugas- dan-fungsi-pendamping-lokal-desa diakses pada senin 12 Desember 2018 pukul 23:00 https://www.slideshare.net/aregoes/ membangun-jaringan-dan-kemitraan diakses pada Minggu 7 Desember 2018 pukul 21:00 http://docplayer.info/62204568-Analisis- kinerja-pendamping-desa-dalam-upaya- membangun-kemandirian-desa-studi-di- desa-notoharjo-kecamatan-trimurjo- kabupaten-lampung-tengah.html diakses Minggu 7 Desember 2018