## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4088/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan Spin Off Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah

## Imara Mahally Anadya
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 08 November 2022 Publish : 06 Januari 2023 The growth of Islamic banking in Indonesia can increase as it is influenced by one of the factors, the factor is the existence of spin off policy. Spin off policy is regulated in the Acts concerning the Islamic Banking, which is the Conventional Commercial Bank that has Sharia Business Units with the asset value that reach at least 50% from the total value of its parent bank or 15 years after this regulation being applied, that is in 2023. Spin off policy regarding Sharia Business Unit to be a sharia commercial bank applies for all Sharia Business Unit in Indonesia, including the Sharia Business Unit of Bank
Pembangunan Daerah (BPD). Seeing the potential that the Sharia Business Unit of Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  has,  when  a  spin-off  is  done,  it  is  expected  that  it  can strengthen  the  Islamic  banking  in  Indonesia.  This  was  a  normative  study  with  an implementation of a qualitative approach that produced descriptive data analysis. This study discussed the history of the growth of Islamic banking in Indonesia, the mechanism of the spin off implementation in the Sharia Business Unit of Bank Pembangunan Daerah (BPD), as well as the obstacles that it faced. In its practice, the efforts in developing sharia banking through spin off still encountered hindrances or obstacles in its capital aspect,  constraints  in  the  funding  structure,  and  the  absence  of  adequate  human resources. Keywords: Spin Off Unit Usaha Syariah
Bank Umum Syariah Bank Pembangunan Daerah Perbankan Syariah
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 08 November 2022 Publish : 06 Januari 2023
Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat mengalami peningkatan dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu adanya kebijakan spin off . Kebijakan Spin off diatur dalam Undang-Undang  tentang  Perbankan  Syariah  yaitu  Bank  Umum  Konvensional  (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan nilai asetnya mencapai paling sedikit 50%  dari  total  nilai  aset  bank  induknya  atau  15  (lima  belas)  tahun  sejak  berlakunya peraturan ini, yaitu pada tahun 2023. Kebijakan spin-off Unit Usaha syariah menjadi bank umum  syariah  berlaku  untuk  semua  Unit  Usaha  Syariah  di  Indonesia,  termasuk  di dalamnya Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Melihat potensi yang dimiliki oleh UUS BPD apabila melakukan spin off diharapkan dapat memperkuat perbankan  syariah  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bersifat  normatif,  dengan  pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriftif analisis. Penelitian ini membahas mengenai sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mekanisme pelaksanaan spin off Unit  Usaha  Syariah  pada  Bank  Pembangunan  Daerah  dan  kendala  yang  dihadapinya. Dalam  prakteknya  upaya  pengembangkan  perbankan  syariah  melalui spin  off masih menemui hambatan pada aspek permodalan, kendala pada struktur dana hingga belum adanya sumber daya manusia yang memadai.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Imara Mahally Anadya Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Emai: imara.mahally@ui.ac.id / anadyaimaramahally@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  salah  satu  kegiatan  usaha  yang  paling  dominan  dan  sangat  dibutuhkan keberadaanya  di  dunia  ekonomi  adalah  kegiatan  usaha  lembaga  keuangan  perbankan.  Bank adalah  lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi  orang  perorangan,  badan-badan  usaha swasta,  badan-badan  usaha  milik  negara  bahkan  lembaga-lembaga  pemerintahan  menyimpan dana-dana  yang  dimilikinya  dalam  bentuk  simpanan,  yang  dapat  berupa  giro,  tabungan,  atau deposito.  Melalui  kegiatan  perkreditan  dan  berbagai  jasa  yang  diberikan,  bank  juga  melayani kebutuhan  pembiayaan  serta  melancarkan  mekanisme  sistem  pembayaran  bagi  semua  sektor prekonomian.  Sistem  perbankan  di  Indonesia  disebut  dengan dual  banking  system ,  yang
dimaksud dari dual banking system adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan  syariah)  secara  berdampingan  yang  pelaksanaanya  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Bank  konvensional  dan  bank  syariah  dalam  menjalankan usahanya menggunakan sistem yang berbeda, sistem bank konvensional adalah sistem bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Sedangkan sistem bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
Pengertian Bank Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  atau  hukum  islam yang  diatur  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  memiliki  prinsip  seperti,  prinsip  keadilan  dan keseimbangan (‘adl  wa  tawazun) ,  kemashlahatan (maslahah) ,  serta  universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung unsur yang haram di dalamnya. Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.
Manfaat produk-produk perbankan syariah secara ideal adalah: (a) dapat memelihara aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi, (b) lebih menguntungkan dibandingkan perbankan konvensional, (c) dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena selalu terkait dengan transaksi  rill  bukan  sebaliknya,  (d)  transparansi  menjadi  sifat  yang melekat (inherent) ,  dan  (e) memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan muslim.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi landasan  yang  lebih  kuat  dan  menjadi  tonggak  bagi  perkembangan  perbankan  syariah  di Indonesia.  Dengan  adanya  undang-undang  tersebut  memberikan  kesempatan  bagi  bank  umum konvensional untuk memberikan layanan syariah dengan melalui pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS)  dan  Kantor  Cabang  Syariah  (KCS),  serta  kesempatan  untuk  membuka  layanan  syariah pada  cabang  bank  konvensional  ( office  channeling ).  Selain  itu  keseriusan  pemerintah  dalam mengembangkan  perbankan  syariah  yaitu  dengan  lahirnya  Undang-Undang  tentang  Perbankan Syariah  yaitu  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  dan  disusul  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Bank  Indonesia  No.  11/3/PBI/2009  tentang  Bank  Umum  Syariah,  serta  PBI  No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Dengan diterbitkannya berbagai regulasi mengenai perbankan  syariah,  baik  secara  kelembagaan  maupun  terkait  dengan  kegiatan  usahanya, diharapkan masyarakat dapat mempercayai perbankan syariah tanpa takut untuk mengenal atau tidak menggunakan layanan perbankan, khususnya dari sisi agama.
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun dinilai cukup berkembang baik, dari data statistik yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 tercatat jumlah Bank Umum Syariah adalah 12, Unit Usaha Syariah adalah 21, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah 164. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat mengalami peningkatan dipengaruhi  oleh  salah  satu  faktornya  adalah  dengan  adanya  kebijakan spin  off . Spin  off merupakan salah satu cara restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan tetap dapat beroperasi secara  efisien  dan  efektif. Spin  off atau  pemisahan  Unit  Usaha  Syariah  ditinjau  dari  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  dijelaskan  pada  Pasal  1  angka  12  menyebutkan  bahwa  Pemisahan adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Perseroan  untuk  memisahkan  usaha  yang mengakibatkan  seluruh  aktiva  dan  pasiva  perseroan  beralih  hukum  kepada  dua  Perseroan  atau lebih atau Sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada suatu Perseroan atau  lebih.  Perusahaaan  pada  tahap-tahap  tertentu  memerlukan  suatu  restrukturisasi  atau reorganisasi agar dapat bersaing dengan perusahan-perusahaan lain.
Kebijakan untuk melakukan spin off (pemisahan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dijelaskan lebh lanjut pada pasal 68 ayat (1) yaitu Bank  Umum  Konvensional  (BUK)  yang  memiliki  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dengan  nilai asetnya mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya peraturan ini, maka Bank Umum Konvensional tersebut wajib memisahkan Unit
Usaha  Syariahnya  menjadi  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  bila  tidak  melakukan spin  off (pemisahan)  maka bank induknya wajib menutup layanan syariah yang mereka miliki. Bentuk spin off (pemisahan) yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah yaitu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
a) Spin Off (pemisahan) Unit Usaha Syariah dengan cara pendirian Bank Umum Syariah baru. Pemisahan ini dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah baru, yakni Unit Usaha Syariah  Bank  Umum  Konvensional  memisahkan  diri  dari  bank  induk  untuk  menjadi  Bank Umum Syariah. Yang mana pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan dapat dilakukan oleh satu atau lebih Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
b) Spin  Off (pemisahan)  dengan  cara  pengalihan  hak  serta  kewajiban  kepada  Bank  Umum Syariah yang telah ada sebelumnya.
Pemisahan Unit Usaha Syariah ini dilakukan dengan mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada. Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan  cara  pengalihan  kepada  Bank  Umum  Syariah  hanya  dapat  dilakukan  kepada  Bank Umum Syariah yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
Kebijakan  pemerintah  dalam  mewajibkan spin-off (pemisahan)  bagi  Unit  Usaha  Syariah menjadi  Bank  Umum  Syariah  bertujuan  untuk  mendorong  pertumbuhan  industri  perbankan syariah  yang  telah  ditargetkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Walaupun  pertumbuhan perbankan  syariah  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan  namun  jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Malaysia industri ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia  masih  tertinggal  jauh.  Potensi  adanya  kenaikan  minat  masyarakat  pada  perbankan syariah seharusnya dapat lebih berkembang lagi mengingat, di Indonesia seperti yang diketahui memiliki  mayoritas  masyarakat  yang  beragama  Muslim,  dengan  mayoritas  masyakarat  yang beragama Muslim ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi para pelaku perbankan syariah.
Pertumbuhan  industri  perbankan  yang  ditargetkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) hingga 15% pada tahun 2023, sejak diberlakukannya kewajiban spin-off (pemisahan) Unit Usaha syariah  menjadi  bank  umum  syariah.  Aturan  ini  berlaku  untuk  semua  Unit  Usaha  Syariah, termasuk Unit Usaha Syariah pada PT Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah (BPD)  adalah  salah  satu  jenis  perbankan  yang  ada  di  Indonesia.  Kebutuhan  akan  Bank Pembangunan Daerah oleh daerah-daerah di Indonesia khususnya bagi masyarakat daerah sangat dibutuhkan  sekali.  Saat  ini  tercatat  ada  13  Unit  Usaha  Syariah  pada  PT  Bank  Pembangunan Daerah.  Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  (KNEKS)  mendorong  Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk turut serta memajukan prekonomian syariah, mengingat saat ini  hamper  disetiap  Bank  Pembangunan Daerah  di  setiap  provinsi  di  Indonesia memiliki  Unit Usaha Syariah. Selain itu upaya spin off (pemisahan) dilakukan karena jika dilihat dari kinerja Bank Umum Syariah secara umum lebih baik dari pada Unit Usaha Syariah, terutama dari sisi pertumbuhan kegiatan usaha dan aspek operasionalnya.
Dari  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  menulis  penelitian  mengenai  “Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan Spin Off Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah”

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  merumuskan  pokok  permasalahan  sebagai berikut:
1. Bagaimana sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan spin off Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan spin off Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi peneliti tentang tata cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

## a. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahwa  untuk  menunjang  penelitian  yang  akan  dilakukan,  maka  setelah  menemukan  pokok permasalahan  dan  objek  yang  akan  diteliti,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  rumusan masalah  dan  tujuan  peneliti,  penulis  akan  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  terkait permasalahan.
b. Jenis Bahan Hukum
Jenis Bahan Hukum yang digunakan antara lain:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mencari landasan hukum, yaitu:
a) Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
d) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  59/POJK.03/2020  tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.
2) Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  sifatnya  tidak  mengikat,  tetapi menjelaskan  mengenai  bahan  hukum  primer,  diantaranya  diperoleh  dengan  mempelajari buku-buku,  literatur  hukum,  jurnal  hasil  penelitian,dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  tertier  adalah  bahan  hukum  yang  akan  digunakan  penulis  dalam mendukung  bahan  hukum  sekunder,  yakni:  Kamus  Hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia
c. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriftif analisis. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dikomparasikan dengan kenyataan  yang  ada  pada  praktiknya,  selain  itu  penulis  akan  melakukan  analisis  konseptual dengan memaparkan pandangan-pandangan ahli, dalam mendukung argumentasi-argumentasi yang dikostruksikan di dalam tulisan ini. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, penulis akan mengambil
2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 2.1. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia
Awal  mula  pemikiran  mengenai  Bank  Syariah  telah  muncul  sejak  lama,  hal  ini ditandai  dengan  banyaknya  para  ahli  muslim  yang  menuliskan  tentang  keberadaan  Bank Islam.  Beberapa  ahli  tersebut  adalah  Anwar  Qureshi  (1946),  Naeim  Siddiqi  (1948),  dan Mahmud Ahmad (1952). Di Indonesia sendiri, keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang perbankan sangat tinggi, dengan mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim membuat keinginan adanya jasa perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sangat diharapkan oleh masyarakat banyak.
Di  Indonesia  gagasan  untuk  mendirikan  bank  syariah  sudah  ada  sejak  pertengahan tahun 1970-an. Gagasan untuk mendirikan bank syariah ini dikemukan pada seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974 dan tahun 1976 dalam seminar internasional  yang  dilaksanakan  Lembaga  Studi  Ilmu-Ilmu  Kemasyarakatan  (LSIK)  dan
Yayasan Bhineka Tunggal Ika, namun hal tersebut belum dapat terealisasikan dalam waktu cepat  karena  masih  banyaknya  penghambatnya.  Hingga  pada  tahun  1988  dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober (Pakto 88). Dalam kebijakan ini mengatur:
1. Pemberian kemudahan-kemudahan dalam membuka kantor lembaga keuangan bank dan non bank beserta kantor cabannya;
2. Memperkenankan pendirian bank-bank swasta baru antara lain dengan penetapan syarat modal disetor minimal 10 milyar, juga kesempatan untuk mendirikan Bank Perkereditan Rakyat (BPR) dengan modal minimum 50 juta;
3. Mendorong perbankan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk tabungan menarik;
4. Memperkenankan pendirian bank campuran.
kebijakan  ini  mengatur  tentang  liberalisasi  perbankan  yang  memungkinkan  untuk dilakukannya  pendirian  bank-bank  baru.  Dengan  dikeluarkannya  kebijakan  ini memperbolehkan berdirinya bank baru salah satunya adalah bank syariah.
Bank  syariah  pertama  yang  pertama  kali  berdiri  di  Indonesia  adalah  PT  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  yang  didirikan  pada  tahun  1991  dan  dan  memulai  kegiatan usahanya pada Mei 1992. Setelah berdirinya Bank Muamalat tersebut baru menyusul bank- bank  lain  yang  menjalankan  usahanya  dengan  menambahkan  unsur  syariah  atau Islamic Windows. Dengan  adanya Islamic  Windows tersebut  memberikan  kesempatan  untuk  bank- bank konvensional dapat memberikan jasa yang memiliki unsur syariah di dalamnya. Unsur syariah yang dimaksud yaitu jasa perbankan yang tidak mengandung riba, ghahar dan maysir , dengan cara membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha syariah adalah unit kerja di kantor  pusat  bank  umum  konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor cabang syariah dan atau unit usaha syariah.
Untuk  mendukung  perkembangan  industri  jasa  perbankan  syariah  pemerintah Indonesia  mengaturnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan. Dalam  Undang-Undang  ini  mengatur  secara  langsung  mengenai  Bank  Umum  atau  Bank Perkereditan Rakyat yang menjalankan usahanya dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah . Hingga pada tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam peraturan ini secara tegas membedakan antara bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dengan adanya Undang-Undang Perbankan akhirnya menghapus Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang melarang adanya dual banking system. Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat setelah diberlakukannya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang ditandai dengan banyak berdirinya bank syariah baru dengan sistem dual banking system. Hal ini merupakan jawaban dari permintaan masyarakat di Indonesia yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif selain menyediakan jasa perbankan yang sehat tetapi juga memberikan prinsip-prinsip syariah pada jasa layanannya. Adapun  Bank  Indonesia  sebagai  pemegang  otoritas  perbankan  pada  saat  itu  telah mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  yang  menjadi  dasar  operasional  perbankan syariah.
Pada tahun 2008 akhirnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan kembali regulasi yang menunjang usaha perbankan syariah, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah.  Dalam  Pasal  2  undang.-undang  dimaksud disebutkan  bahwa  perbankan  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  berdasarkan prinsip  syariah,  demokrasi  konomi,  dan  prinsip  kehati-hatian.  Kemudian  dalam  Pasal  3 disebutkan  bahwa  perbankan  syariah  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.  Diharapkan  dengan  adanya  Undang-Undang  Tentang  Perbankan  Syariah perkembangan bank syariah di Indonesia berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik lagi.
2.2. Mekanisme pelaksanaan spin off Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah Pada pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya
telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau  15  (lima  belas)  tahun  sejak  berlakunya  undang-undang  ini,  maka  Bank  Umum Konvensional (BUK) wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS).  Jika melihat kondisi saat ini maka kewajiban untuk melakukan spin off Unit Usaha Syariah tersebut harus dilaksanakan paling lambat yaitu tahun 2023.
Istilah spin off atau pemisahan adalah suatu Tindakan hukum (corporate action) yang bertujuan  untuk  memisahkan  diri  yang  terjadi  sebelumnya  dalam  suatu  badan  hukum kemudian ia “memekarkan” atau membelah diri” dengan pengakuan hukum atas pemekaran atau pembelahan dirinya tersebut. Adapun beberapa mekanisme yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan spin off yaitu :
1. Spin  Off  (pemisahan)  Unit  Usaha  Syariah  dengan  cara  pendirian  Bank  Umum Syariah (BUS)
Mekanisme spin off (pemisahan) ini dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan  ketentuan  pendirian  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dilakukan  oleh  Bank  Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Pemberian izin pendirian BUS hasil pemisahan oleh OJK dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu:
a) Permohonan Persetujuan Prinsip
1) Penyusunan rancangan pemisahan:
Direksi BUK membuat rancangan pemisahan UUS, dalam penyusunan rancangan ini harus  mencakup  informasi  mengenai  keterangan  mengenai  BUK  yang  akan melakukan  pemisahan,  keterangan  mengenai  rencana  pemisahan  dan  keterangan BUS  hasil  pemisahan,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  10  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2020 tentang Pemisahan UUS.
2) Selain rancangan pemisahan, terdapadat dokumen lain yang juga perlu disampaikan dalam  permohonan  persetujuan  prinsip.  Dalam  mengajukan  permohonan  tersebut, BUK  yang  memiliki  UUS  menyampaikan  dokumen  yang  memuat  dokumen permohonan  persetujuan  prinsip  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan mengenai bank umum syariah, rancangan Pemisahan yang telah disetujui oleh  Dewan  Komisaris,  konsep  akta  Pemisahan,  rancangan  perubahan  anggaran dasar BUK yang memiliki UUS, laporan posisi keuangan intern UUS posisi bulan terkahir sebelum izin prinsip pendirian menunjukkan terpenuhinya modal minimum pendirian  BUS  dan  rencana  tindak  penyelesaian  pelampauan  batas  maksimum penyaluran dana, jika ada.
3) Mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan: Dalam proses pendirian BUS dalam rangka Pemisahan terdapat kewajiban bagi BUK yang memiliki UUS untuk melakukan pengumuman terkait dengan informasi atau fakta material dan aksi korporasi Pemisahan.
4) Pengajuan keberatan oleh debitur: Dalam  tahap  ini  dilakukan  pengumuman  kepada  masyarakat  selain  dimaksudkan sebagai transparansi, juga untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait  dengan  BUK  yang  memiliki  UUS  atas  rencana  Pemisahan  yang  akan dilaksanakan.
5) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dilakukan  untuk  pengambilan  keputusan  untuk melakukan pemisahan.
6) Pengesahan badan hukum BUS hasil pemisahan: Direksi  BUS  yang  memiliki  UUS  mengajukan  permohonan  pengesahan  badan hukum  BUS  hasil  pemisahan  kepada  Menteri  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari sejak  tanggal  akta  pendirian  BUS  hasil  pemisahan  disertai  dengan  salinan  akta pemisahan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi secara lengkap, Menteri menerbitkan  keputusan  tentang  pengesahan  badan  hukum  Perseroan  yang ditandatangani secara elektronik paling lambat 14 (empat belas) hari
b) Izin Usaha
1) Pengajuan permohonan izin usaha:
Setelah RUPS menyetujui pemisahan, langkah selanjutnya BUK yang memiliki UUS mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK. persetujuan prinsip hanya berlaku selama  6  (enam)  bulan  sejak  persetujuan  prinsip  diberikan,  termasuk  didalamnya proses RUPS. Pengajuan permohonan izin usaha tersebut disertai dengan dokumen permohonan  izin  usaha  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai bank umum syariah, bukti pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, rancangan  pemisahan  yang  telah  disetujui  RUPS,  fotokopi  akta  Pemisahan  yang dibuat  oleh  notaris  dan  bukti  penyelesaian  atau  penetapan  skema  penyelesaian keberatan yang disepakati BUK yang memiliki UUS dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris.
2) Pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil pemisahan:
BUS  hasil  pemisahan  yang  telah  memperoleh  izin  usaha  dari  OJK,  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada  Bank  Indonesia  untuk  memperoleh  perizinan. BUS  hasil  Pemisahan  melaksanakan  kegiatan  usaha  paling  lambat  20  (dua  puluh) hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  diperolehnya  izin  usaha  BUS  hasil  pemisahan. Pelaksanaan  kegiatan  usaha  BUS  hasil  pemisahan  dilaporkan  kepada  OJK  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dengan melampirkan laporan keuangan BUS hasil pemisahan.
3) Pencabutan izin usaha UUS:
Setelah BUS hasil pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari BUK, maka  izin  usaha  UUS  yang  dimiliki  oleh  BUK  dicabut.  BUK  mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS.
2. Spin Off (pemisahan) Unit Usaha Syaiah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah (BUS)
Mekanisme spin  off (pemisahan)  ini  dilakukan  dengan  cara  mengalihkan  hak  dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada. Pengalihan tersebut dapat dilakukan baik terhadap BUS dalam 1 (satu) kelompok usaha maupun diluat kelompok usaha. Adapun cara yang dilakukan yaitu:
a) Rencana Pemisahan
1) Penyusunan rancangan pemisahan:
Pada  tahap  ini  direksi  BUK  yang  memiliki  UUS  dan  BUS  penerima  pemisahan secara bersama-sama menyusun rancangan pemisahan. Dalam rancangan pemisahan harus memberikan informasi yang mencakup keterangan mengenai BUK yang akan melakukan pemisahan, keterangan mengenai BUS yang akan menerima pemisahan, keterangan mengenai  BUS pasca pemisahan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK/59/POJK.03/2020.
2) Penyampaian rencana pemisahan:
BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan menyampaikan dokumen rencana  Pemisahan  kepada  OJK  dengan  melampirkan  rancangan  pemisahan  yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan,  konsep  akta  Pemisahan,  dokumen  persyaratan  administratif  untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, jika ada perubahan, dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, jika Pemisahan disertai dengan penggantian atau perubahan Pemegang Saham Pengendali, dokumen persyaratan  administratif  untuk  wawancara  bagi  calon  anggota  dewan  pengawas syariah,  jika  ada  perubahan,  rancangan  perubahan  anggaran  dasar  BUK  yang memiliki  UUS,  rancangan  perubahan  anggaran  dasar  BUS  penerima  Pemisahan,
rencana tindak penyelesaian pelampauan batas maksimum penyaluran dana, jika ada, dan  rancangan  perjanjian  kerja  sama  pelaksanaan  sinergi  perbankan  antara  BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan, jika ada. Penyampaian rencana Pemisahan  tersebut  dilakukan  paling  lambat  bersamaan  dengan  pengumuman ringkasan  rancangan  Pemisahan  dalam  1  (satu)  surat  kabar  harian  berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
3) Pengumuman ringkasan rancangan pemisahan:
Dalam proses pemisahan dengan mekanisme pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS  penerima  Pemisahan  terdapat  kewajiban  bagi  BUK  yang  memiliki  UUS  dan BUS penerima Pemisahan untuk melakukan pengumuman terkait dengan informasi atau  fakta  material  dan  aksi  korporasi  pemisahan.  Selanjutnya  akan  dilakukan pengumanan  ringkasan  rancangan  pemisahan  juga  memuat  pemberitahuan  bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pemisahan di kantor BUK yang  memiliki  UUS  terhitung  sejak  tanggal  diumumkan  sampai  dengan  tanggal RUPS diselenggarakan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. BUK  yang  memiliki  UUS  dan  BUS  penerima  pemisahan  menyampaikan  rencana pemisahan  sebagai  informasi  atau  fakta  material  kepada  pengawas  OJK  paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rancangan Pemisahan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima pemisahan
4) Pengajuan keberatan oleh kreditur:
Dilakukannya  pengumuman  kepada  masyarakat,  selain  dimaksudkan  sebagai transparansi, juga  untuk memberikan  kesempatan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait dengan  BUK  yang  memiliki  UUS  dan  BUS  penerima  Pemisahan  atas  rencana Pemisahan  yang  akan  dilaksanakan.  Kreditur  dapat  mengajukan  keberatan  kepada BUK yang memiliki UUS dan BUS penerima Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan kepada masyarakat.
5) Pelaksanaan rapat umum pemengan saham (RUPS). Rapat  Umum  Pemegang  Saham  merupakan  salah  satu  proses  penting  dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemisahan.
b) Persetujuan pemisahan
1) Pengajuan permohonan permisahan:
Setelah  rencana  pemisahan  mendapatkan  persetujuan  dari  RUPS  BUK  yang memiliki  UUS  dan  BUS  penerima  pemisahan,  hasil  RUPS  tersebut  disampaikan kepada  OJK  sebagai  permohonan  persetujuan  Pemisahan.  OJK  memberikan persetujuan  pemisahan  kepada  BUK  yang  memiliki  UUS  dan  BUS  penerima Pemisahan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dokumen permohonan persetujuan  diterima  secara  lengkap  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  25  ayat  (2) POJK Pemisahan UUS.
2) Persetujuan atau Pemberitahuan Menteri: Setelah  memperoleh  persetujuan  Pemisahan  dari  OJK,  BUS  penerima  Pemisahan mengajukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari  terhitung  sejak  tanggal  akta  notaris  yang  memuat  perubahan  anggaran  dasar, untuk  memperoleh  persetujuan  atau  sebagai  pemberitahuan  kepada  Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (7) UU Perseroan Terbatas.
3) Pelaksanaan pemisahan:
Persetujuan pemisahan dari OJK berlaku sejak: 1) tanggal persetujuan Menteri atau tanggal  kemudian  yang  ditetapkan  dalam  persetujuan  Menteri;  atau  2)   tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta pemisahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) POJK pemisahan UUS. BUS hasil  pemisahan  melaporkan pelaksanaan Pemisahan
kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) POJK pemisahan UUS.
4) Pecabutan izin usaha UUS:
Setelah BUS penerima pemisahan memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari BUK, maka izin usaha UUS yang dimiliki oleh BUK dicabut. Pencabutan izin usaha UUS dilakukan sebagai berikut. a) BUK mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hak dan kewajiban UUS  dialihkan  kepada  BUS  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  POJK Pemisahan UUS. Dan b. Permohonan pencabutan izin usaha UUS dilampiri dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) POJK Pemisahan UUS.
2.3. Kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  spin  off  (pemisahan)  Unit  Usaha  Syariah Bank Pembangunan Daerah
Adapun  tujuan  dari  kewajiban spin-off (pemisahan)  dilakukan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  syariah  yang  dilakukan  oleh  perbankan  syariah  sebagai  penggerak utama.  Otoritas  Jasa  Keuangan  menargetkan  pertumbuhan  industri  perbankan  syariah  pada tahun 2023. Aturan mengenai kebijakan spin off (pemisahan) ini berlaku untuk semua Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah. Saat ini tercatat ada 13 Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah, UUS tersebut adalah:
a) UUS PT Bank Pembangunan Daerah DKI
b) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
c) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
d) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
e) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
f) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
g) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
h) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau
i) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
j) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
k) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
l) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
m) UUS PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Dengan banyaknya Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang  akan  melakukan spin  off (pemisahan) , memberikan  peluang  untuk  lebih  memaju perbankan syariah. Maka kedepannya akan banyak bertambah jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia hasil dari adanya spin off (pemisahan) yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah  di  atas.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya  masih  banyak  kendala  yang  dihadapi  dalam melaksanakan kewajiban spin off (pemisahan) ini. Adapun kendala yang dihadapi UUS Bank Pembangunan daerah dalam melaksankan spin off (pemisahan) yaitu:
1) Kendala pada permodalan
Permodalan  merupakan  hal  penting  dalam  suatu  bank.  Modal  merupakan  aset  dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai  nilai  ekonomis.  Modal  pada  unit  usaha  syariah  bank  pembangunan  daerah berasal dari pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten daerah. Unit Usaha Syariah pada Bank  Pembangunan  Daerah  yang  melakukan spin  off dari  induknya  akan  kesulitan menghadapi  permasalahan  modal  karena  harus  menyesuaikan  dengan  jumlah  modal sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  regulator.  UUS  yang  nilai  asetnya belum mencapai 50% dari nilai aset bank induknya dapat juga melakukan spin-off dengan memenuhi  kriteria  nilai  aset  minimal  saat  ini  adalah  Rp.  3.000.000.000.000,00  (Tiga Triliun Rupiah) dan modal setor minimal yang disyaratkan adalah Rp.5.000.000.000,00 (Lima  Miliar  Rupiah)  sampai  dengan  Rp.  1.000.000.000.000,00  (Satu  Triliun  Rupiah). Dengan  ketentuan  modal  dan  aset  tersebut,  masih  banyak  Unit  Usaha  Syariah  Bank Pembangunan  Daerah  yang  belum  mencapainya.  Terdapat  8  UUS  yang  nilai  asetnya
dibawah Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah), yaitu PT BPD DIY, PT BPD Jawa Timur Tbk, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Kalimantan Selatan, PT BPD Kalimantan Barat, PT BPD Kalimantan Timur, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi  Barat.  Permodalan  yang  ditetapkan  oleh  regulasi  dapat  saja  terpenuhi apabila digabung, misalnya adanya pengabungan beberapa UUS BPD hingga mencapai ketentuan permodalan  yang  ditetapkan.  Namun  jika  tidak,  maka  UUS  BPD  tersebut  belum  dapat memenuhinya.
2) Kendala pada struktur dana
Akan muncul kendala struktur dana pada Unit Usaha Syariah yang selama ini didukung oleh bank induknya. Kendala tersebut muncul karena Unit Usaha Syariah yang selama ini menawarkan  jasa  ataupun  produk pricing pembiayaan  yang  kompetitif,  tidak  lagi mendapatkan bantuan dari induknya. Dengan adanya spin-off , Unit Usaha Syariah yang menjadi  Bank  Umum  Syariah  dituntut  untuk  mandiri  sehingga  struktur  dananya kemungkinan besar akan memburuk.
3) Kendala belum adanya sumber daya manusia yang memadai Sumber daya manusia merupakan hal penting bagi bank, perlu adanya kesiapan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, hal ini juga akan memerlukan biaya yang mahal. Pembentukan suatu badan hukum tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan cakap. Tanpa kehadiran sumber daya yang baik maka operasional Bank  Umum  Syariah  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Perlu  adanya  dana pembiayaan  untuk  memberikan  pelatihan-pelatihan  bagi  sumber  daya  manusia  yang berperan penting  sebagai penggerak perbankan. Hal ini juga yang menjadi penghambat proses spin off (pemisahan).

## 3. KESIMPULAN
1. Pembentukan  perbankan  syariah  di  Indonesia  diawali  dengan  adanya  Paket  Kebijakan Pemerintah bulan Oktober (Pakto 88). Kebijakan ini mengatur tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan untuk dilakukannya pendirian bank-bank baru. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini memperkenankan berdirinya bank baru salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah pertama yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991 dan dan memulai kegiatan usahanya pada Mei 1992. Sampai  saat  ini  di  Indonesia  masih  berjalan  regulasi  yang  memperbolehkan  bank konvensional dapat memberikan jasa yang memiliki unsur syariah di dalamnya. Unsur syariah yang dimaksud yaitu jasa perbankan yang tidak mengandung riba, ghahar dan maysir , dengan cara membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur pada pasal 68 ayat (1) bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima  belas)  tahun  sejak  berlakunya  undang-undang  ini,  maka  Bank  Umum  Konvensional (BUK)  wajib  melakukan  pemisahan  Unit  Usaha  Syariah  tersebut  menjadi  Bank  Umum Syariah  (BUS).   Regulasi  ini  tidak  terkecuali  untuk  Unit  Usaha  Syariah  pada  Bank Pembangunan Daerah. Unit Usaha Syariah di Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia wajib melakukan spin off paling lambat Juli 2023. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan cara yaitu  dengan  mendirikan  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  baru  atau  mengalokasikan  hak  dan kewajiban  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  kepada  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  yang  telah  ada sebelumnya.
3. Kewajiban  spin-off  dilakukan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  syariah  yang dilakukan oleh perbankan syariah sebagai penggerak utamanya. Akan tetapi dalam prakteknya masih  banyak  kendala  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  kewajiban spin  off ini.  Kendala yang dihadapi tersebut berupa permasalahan di permodalan, kendala pada struktur dana dan belum adanya sumber daya manusia yang memadai.

## 4. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  saya  berikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  saya  dalam menyelesaikan penulisan artikel/jurnal ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Peraturan:
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN RI Nomor 63 Tahun 1963, TLN RI Nomor 2865.
________,  Undang-Undang  tentang  Perseroan  Terbatas,  UU  No.  40  tahun  2007,  LN  No.  106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
________,  Undang-Undang  Penanaman  Modal,  UU  No.  25  Tahun  2007,  sebagaimana  telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, LN.2020/No.245, TLN No.6573.
________, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, LN RI Nomor 31 Tahun 1992, TLN RI Nomor 4357.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJKNo.59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.
Buku:
Ali, Zainudin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Arifin, Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah , (Jakarta: Alvanet, 2006). Dewi, Gemala, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006.
HS,  Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat , Jakarta: Gramedia, 1990.
Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi , Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Otoritas  Jasa  Keuangan, Panduan  Pemisahan  Unit  Usaha  Syariah ,  (Jakarta:  Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2020.
Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan Edisi Revisi , Cet 3, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey , Jakarta: LP3ES 1982.
Sudarsono,  Heri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Deskripsi  dan  Ilustrasi, Cet.1, (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2003).
Umam,  Khotibul,  dan  Veri  Antoni, Corporate  Action  Pembentukan  Bank  Syariah (Akusisi, Konversi, dan Spin Off ), Jakarta: Grasindo, 2017. Umam, Khotibul, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
Usanti, Trisadini Prasastinah, Buku Ajar Pengantar Perbankan Syariah , Surabaya: Petra Media, 2015.
Jurnal:
Frastiawan,  Devid,  Amir  Sup  dan  Selamet  Hartanto,  “Sejarah  Perbankan  Syariah  (Dari Konseptual  Hingga  Institusional)”, Journal  of  Islamic  Banking ,  Volume  I,  Nomor  2, Desember 2020.
Hilman,  Lim,  “Strategi  Spin-Off  Untuk  mengingkatkan  Kinerja  Bisnis  Bank  Syariah  Di Indonesia,” Jurnal Banking and Management Review ; Volume 8, No. 1, (Mei 2019). Itang,  “Peluang  Dan  Tantangan Spin  Off Unit  Usaha  Syariah  Menjadi  Bank  Umum  Syariah”, Alqalam , Vol. 33, No. 1 (Januari - Juni 2016). Jufri, Achmad, “Siapkah Uus Untuk Spin-Off? Analisis Kinerja Keuangan Uus Di Indonesia”, Muslimpreneur : Vol. 2 Nomor 1 Januari 2022.
Nesneri,  Yessi,  Fitri  Hidayati  dan  Ulfiah  Novita,  “Strategi  Unit  Usaha  Syariah  Bank  Umum Konvensional  Dalam  Menghadapi Spin  Off 2023  (Studi  Pada  PT.  BPD  Riau  dan
Kepulauan  Riau),“ Jurnal  Tabarru’:  Islamic  Banking  and  Finance ,  Volume  3,  No  2, (November 2020).
Rambe, Laila Afni, Muhammad Saddam Jamaluddin dan Uswantu Khasanah, “Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah Di Indonesia,” Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas , Volume 6, No 1, (Juni 2021).