Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dalam  wadah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia  yang merdeka, bersatu, dan  berkedaulatan  rakyat  dalam  suasana kehidupan  bangsa  yang  aman,  tertib,  dan dinamis  dalam  lingkungan  yang  merdeka, bersahabat,  dan  damai.  Pembangunan nasional  yang  mencakup  seluruh  aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban  mengarahkan,  membimbing, melindungi,  serta  menumbuhkan  suasana
dan iklim yang menunjang (Irham  Fahmi, 2019).
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM)  merupakan  kegiatan usaha  yang  mampu  memperluas  lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara  luas  kepada  masyarakat,  serta dapat  berperan  dalam  proses  pemerataan dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat, mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas nasional.  Selain  itu,  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar  utama  ekonomi  nasional  yang  harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan  seluas-luasnya  sebagai wujud  keberpihakan  yang  tegas  kepada kelompok  usaha  ekonomi  rakyat,  tanpa
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
HASNATI 1 ; SANDRA DEWI 2 ; ANDREW SHANDY UTAMA 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : hasnati@unilak.ac.id
Abstract :  The  problem  with  partners  in  this  community  service  activity  is  the  lack  of understanding  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  Limbungan  Village, Rumbai  Timur  District,  Pekanbaru  City  regarding  forms  of  MSME  empowerment  based  on Law  Number  20  of  2008  concerning  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises.  and Intermediate.  The  solution  offered  in  this  community  service  activity  is  to  increase  the understanding  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in  Limbungan  Village, Rumbai  Timur  District,  Pekanbaru  City  regarding  forms  of  empowering  MSMEs  based  on Law  Number  20 of  2008  concerning  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises.  ,  and  Medium. The  implementation  method  used  in  this  community  service  activity  is  to  use  the  lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling. Partners' participation in this community service activity is by providing time, providing a place and its supporting facilities,  and  presenting  the  community  as  activity  participants.  The  output  target  of  this community  service  activity  is  scientific  articles  published  in  the  Sinta-5  accredited  national journal.  The  conclusion  is  that  this  activity  has  been  successfully  implemented  and  the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 17 participants,  only  43.5%  answered  that  they  knew  about  the  material  to  be  delivered. Meanwhile, after the activity was carried out, 84.7% of participants answered that they knew the material presented.
Keywords: SMEs, Empowerment
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
178
mengabaikan  peranan  usaha  besar  dan Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) (Andrew  Shandy  Utama  dan  Dewi  Sartika, 2017).
Meskipun  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  telah  menunjukkan peranannya  dalam  perekonomian  nasional, namun  ternyata  masih  terdapat  berbagai hambatan dan kendala. Pemerintah mengidentifikasi  permasalahan  utama  yang dihadapi  oleh  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) yaitu masalah permodalan.  Oleh  karena  itu,  masalah permodalan  merupakan  permasalahan  yang menghambat  perkembangan  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah menjelaskan bahwa pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  adalah  upaya  yang dilakukan  pemerintah  dan  pemerintah daerah  secara  sinergis  dalam  bentuk penumbuhan  iklim  dan  pengembangan usaha  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  sehingga  mampu tumbuh  dan  berkembang  menjadi  usaha yang tangguh dan mandiri.
Prinsip-prinsip pemberdayaan Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  di  Indonesia  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut: Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel,  dan  berkeadilan;  Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro; Peningkatan daya saing usaha mikro; Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro,  Kecil, dan  Menengah (UMKM)  di Indonesia sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yaitu sebagai  berikut:  Mewujudkan  struktur perekonomian  nasional  yang  seimbang, berkembang, dan berkeadilan; Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan  usaha  mikro  menjadi  usaha yang  tangguh  dan  mandiri;  Meningkatkan peran  usaha  mikro  dalam  pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi,  dan  pengentasan  rakyat  dari kemiskinan.
Berdasarkan  Pasal  7  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  disebutkan  bahwa  dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, bentuk-bentuk pemberdayaan Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) yang  dilakukan  oleh  pemerintah  meliputi: Pendanaan; Sarana dan prasarana; Informasi  usaha;  Kemitraan;  Perizinan usaha;  Kesempatan  berusaha;  Promosi dagang; Dukungan kelembagaan.
Kelurahan  Limbungan  merupakan salah  satu  kelurahan  yang  ada  di Kecamatan
Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kelurahan Limbungan awalnya
merupakan sebuah perkampungan  masyarakat  yang  terletak di  pinggir  Kota  Pekanbaru.  Seiring dengan  perkembangan  Kota  Pekanbaru sebagai  ibukota  Provinsi  Riau  yang ditandai  dengan  diresmikannya  Jembatan Siak  IV  sebagai  penghubung  antara  pusat kota  dan  Kecamatan  Rumbai,  Kelurahan Limbungan  kemudian  menjadi  salah  satu perlintasan utama dari Kecamatan Rumbai Timur,  khususnya  dari  PT  Chevron, menuju  ke  pusat  kota.  Oleh  karena  itu, masyarakat Kelurahan Limbungan banyak yang  berdagang  di  sepanjang  Jalan
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
Sembilang  karena  tersambung  langsung dengan Jalan Jend. Sudirman.
Dalam  penelitian  yang  berjudul “Manajemen  Pemerintah  Kota  Pekanbaru dalam  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru  Tahun  2015”,  Egi  Syahyudi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyusun rencana strategis dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil,  dan  menengah  di  Kota  Pekanbaru melalui  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota Pekanbaru, yang terdiri atas (Egi Syahyudi, 2018):  Legalitas  izin  usaha  mikro,  kecil, dan  menengah;  Penguatan  pemasaran  bagi usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah;  Akses permodalan  bagi  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah;  Pendampingan  dan  pengawasan terhadap  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah.
Khalayak  sasaran  pada  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  di  Kelurahan  Limbungan.  Dari kunjungan awal yang dilakukan di Kelurahan  Limbungan,  diperoleh  informasi bahwa  pada  masa  pandemi  Covid-19 sebagian  besar  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdagang di sepanjang  Jalan  Sembilang  di  Kelurahan Limbungan  mengalami  penurunan  omset usaha  dan  kesulitan  dalam  permodalan usaha. Selain itu, perhatian pemerintah juga sangat  minim  terhadap  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) yang berdagang di sepanjang Jalan Sembilang  di  Kelurahan  Limbungan.  Oleh karena  itu,  penting  kiranya  diberikan penyuluhan  hukum  mengenai bentuk- bentuk  pemberdayaan  UMKM  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan  mitra dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini yaitu  minimnya  pemahaman  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di
Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai  Timur  Kota  Pekanbaru  mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah.  Oleh  karena  itu,  penting untuk diadakan penyuluhan hukum mengenai  bentuk-bentuk  pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## METODE
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah dengan  menggunakan  metode  ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan  hukum  tentang  peningkatan pemahaman  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  di  Kelurahan Limbungan  Kecamatan  Rumbai  Timur Kota  Pekanbaru  mengenai  bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah dengan  melakukan  diskusi  dengan  Lurah Limbungan guna menggali beberapa informasi  mengenai  permasalahan  hukum yang  sering  dihadapi  oleh  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di Kelurahan Limbungan.
Evaluasi pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur  tingkat  pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  diukur dari  antusias  peserta  yang  mengikuti kegiatan  dan  banyaknya  pertanyaan  yang diajukan oleh para peserta.

## HASIL
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  hari
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
180
Minggu  tanggal  30  Mei  2021  dimulai  pukul 14.00  WIB  sampai  dengan  selesai  bertempat di  Musholla  Al-Hidayah  yang  beralamat  di Jalan  Sembilang  Gang  Pinang  Kelurahan Limbungan  Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.  Kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  dihadiri  sebanyak  17  (tujuh belas)  orang  peserta  sebagaimana  terlampir dalam  daftar  hadir.  Pelaksanaan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berjalan dengan  lancar  karena  judul  yang  diangkat sesuai  dengan  permasalahan  mitra  dan kebutuhan para peserta.
Sikap khalayak sasaran selama pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini  adalah  baik  dan  antusias dalam memperhatikan materi yang dipaparkan  oleh  tim  pelaksana.  Hal  ini didukung  oleh  Lurah  Limbungan  yang memfasilitasi  kegiatan  dengan  menyediakan waktu,  tempat,  dan  fasilitas  pendukung lainnya.
Gambar 1 Kata sambutan dari Tokoh Masyarakat Kelurahan Limbungan
Selain  meningkatkan  pemahaman pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan  Rumbai  Timur  Kota  Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah,  hasil  fisik  yang  bermanfaat bagi  para  peserta  adalah  memperoleh  materi yang  diberikan  oleh  tim  pelaksana  dalam bentuk  fotokopi hand  out materi,  serta bantuan  dana  untuk  UMKM  dan  bantuan sembako.
Untuk  mengetahui  sejauh  mana tingkat  pengetahuan  para  peserta  mengenai materi  yang  akan  disampaikan,  maka sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana  membagikan  kuisioner  untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, untuk mengatahui
keberhasilan  dari  pelaksanaan  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  maka tim pelaksana kembali membagikan kuisioner  kepada  para  peserta  setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1  Pengetahuan Khalayak Sasaran
No . Daftar Pertanyaan Kuisioner Jawaban Sebelum Pelaksanaan (orang) Jawaban Setelah Pelaksanaan (orang) BENA R SALA H BENA R SALA H 1 Kepanjanga n dari UMKM adalah? 13 4 17 - 2 Undang- Undang Nomor 20 Tahun  2008 mengatur tentang? 7 10 15 2 3 Pemberdaya an  UMKM adalah? 5 12 13 4 4 Kriteria usaha  mikro yaitu? 10 7 17 - 5 Bentuk- bentuk pemberdaya an  UMKM yaitu sebagai berikut, kecuali? 2 15 10 7 Jumlah 37 48 72 13 Persentase 43,5% 84,7%
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan  langsung  oleh  para  peserta,  yaitu meningkatkan  pemahaman  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di Kelurahan  Limbungan  Kecamatan  Rumbai
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
Timur  Kota  Pekanbaru  mengenai  bentuk- bentuk  pemberdayaan  UMKM  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jawaban  para peserta  pada  kuisioner  yang  diberikan sebelum  dan  setelah  kegiatan  dilaksanakan. Sebelum  kegiatan  dilaksanakan,  dari  17 orang  peserta,  hanya  43,5%  yang  menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan.  Sedangkan,  setelah  kegiatan dilaksanakan,  84,7%  peserta menjawab  telah mengetahui materi yang disampaikan.
Gambar 2 Pemaparan materi oleh Andrew Shandy Utama
Pada  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  ini,  tim  pelaksana  memaparkan materi mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Asas-asas pemberdayaan UMKM di Indonesia  sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah yaitu sebagai berikut:
1. Asas  Kekeluargaan.  Yang  dimaksud dengan  „Asas  Kekeluargaan‟  adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil, dan  menengah  sebagai  bagian  dari perekonomian nasional
yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian,
keseimbangan kemajuan, dan kesatuan  ekonomi  nasional  untuk kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia.
2. Asas  Demokrasi  Ekonomi.  Yang dimaksud  dengan  „Asas  Demokrasi Ekonomi‟  adalah  pemberdayaan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah diselenggarakan  sebagai  kesatuan dari  pembangunan  perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas  Kebersamaan.  Yang  dimaksud dengan  „Asas  Kebersamaan‟  adalah asas  yang  mendorong  peran  seluruh usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah dan  dunia  usaha  secara  bersama- sama  dalam  kegiatannya  untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas  Efisiensi  Berkeadilan.  Yang dimaksud  dengan  „Asas  Efisiensi Berkeadilan‟  adalah  asas  yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil, dan menengah dengan mengedepankan efisiensi
berkeadilan  dalam  usaha  untuk mewujudkan  iklim  usaha  yang  adil, kondusif, dan berdaya saing.
5. Asas Berkelanjutan. Yang dimaksud dengan „Asas Berkelanjutan‟ adalah asas yang secara terencana mengupayakan  berjalannya  proses pembangungan
melalui
pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil, dan  menengah  yang  dilakukan secara  berkesinambungan  sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas Berwawasan Lingkungan. Yang  dimaksud  dengan  „Asas Berwawasan  Lingkungan‟  adalah asas  pemberdayaan  usaha  mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan  tetap  memperhatikan  dan mengutamakan  perlindungan  dan pemeliharaan lingkungan hidup.
7. Asas  Kemandirian.  Yang  dimaksud
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
182
dengan  „Asas  Kemandirian‟  adalah asas  pemberdayaan  usaha  mikro, kecil,  dan  menengah  yang  dilakukan dengan
tetap menjaga dan
mengedepankan potensi, kemampuan, dan  kemandirian  usaha  mikro,  kecil,
dan menengah.
8. Asas Keseimbangan Kemajuan. Yang dimaksud
dengan „Asas Keseimbangan  Kemajuan‟  adalah asas  pemberdayaan  usaha  mikro,
kecil,  dan  menengah  yang  berupaya menjaga  keseimbangan  kemajuan ekonomi  wilayah  dalam  kesatuan ekonomi nasional.
9. Asas  Kesatuan  Ekonomi  Nasional. Yang dimaksud dengan „Asas
Kesatuan  Ekonomi  Nasional‟  adalah asas  pemberdayaan  usaha  mikro, kecil, dan menengah yang merupakan bagian  dari  pembangunan  kesatuan ekonomi nasional.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,  dan  Menengah  menyebutkan  bahwa pemberdayaan UMKM di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan  usahanya  dalam  rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Gambar 3 Para peserta kegiatan sedang memperhatikan materi yang disampaikan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para  peserta.  Tanggapan  positif  itu  dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari  salah  seorang  peserta  setelah  tim pelaksana  memaparkan  materi,  yaitu  peserta
yang bernama Yuliarti mengajukan pertanyaan “Apa saja kriteria usaha mikro?

## Gambar 4 Pertanyaan dari peserta yang
bernama Yuliarti

## PEMBAHASAN
Usaha mikro adalah usaha produktif milik  orang  perorangan  dan/atau  badan usaha  perorangan  dengan  kriteria  memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah) tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha  serta  memiliki  hasil  penjualan tahunan  paling  banyak  Rp300.000.000,- (tiga  ratus  juta  rupiah).  Dasar  hukum  yang mengatur  mengenai  usaha  mikro  di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  ditanggapi  secara  positif oleh  para  peserta.  Tanggapan  positif  itu dapat  dilihat  dari  adanya  respon  berupa pertanyaan kedua dari salah seorang peserta setelah  tim  pelaksana  memaparkan  materi, yaitu  peserta  yang  bernama  Herman mengajukan  pertanyaan  “Apa  saja  bentuk- bentuk  pemberdayaan  UMKM  yang  bias kami dapatkan?”
Berdasarkan Pasal 7 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  disebutkan  bahwa  dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, bentuk- bentuk  pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  yang  dilakukan oleh  pemerintah  meliputi:  Pendanaan; Sarana  dan  prasarana;  Informasi  usaha; Kemitraan;  Perizinan  usaha;  Kesempatan
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)
183
berusaha; Promosi dagang; Dukungan kelembagaan.
Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan  Hukum  terhadap  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)” , Nabella  Puspa  Rani  menjelaskan  bahwa belum  ada  peraturan  daerah  di  Kota Pekanbaru  yang  mengatur  mengenai  usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN, Pemerintah Kota Pekanbaru
perlu mengadakan  (Nabella  Puspa  Rani,  2015): Pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;  Sosialisasi  mengenai  Masyarakat Ekonomi  ASEAN;  Pembinaan  manajemen bagi  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah;  Membuka  posko  konsultasi bisnis.
Dalam  penelitian  yang  berjudul “Peran  Strategis  Bank  Syariah  sebagai Sumber  Pembiayaan  Alternatif  bagi  Usaha Mikro  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008” ,  Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika
menjelaskan bahwa
Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  menegaskan bahwa bank syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  bagi  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  beragama  Islam,  bank  syariah merupakan  sumber  pembiayaan  alternatif dalam  mengembangkan  usahanya  sebagai pelaku  usaha  mikro  agar  sesuai  dengan syari‟at  Islam  (Andrew  Shandy  Utama  dan Dewi Sartika, 2017).
Dalam  penelitian  yang  berjudul “Strategi Komunikasi  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kota  Pekanbaru  dalam  Memberdayakan Kelompok  UMKM  Melalui  Program  Klinik Konsultasi Bisnis di Kota Pekanbaru” , Diana Putri menjelaskan bahwa untuk memberdayakan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah, Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Pekanbaru  membentuk  Klinik  Konsultasi Bisnis  yang  dikelola  oleh  Bidang  Promosi dan  Pengembangan  Usaha  serta  dibantu akademisi  dan  praktisi.  Selanjutnya,  Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kota  Pekanbaru menjalin  kerja  sama  dengan  media  cetak maupun  media  elektronik  sebagai  ajang promosi  program  Klinik  Konsultasi  Bisnis kepada  masyarakat,  khususnya  kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru (Diana Putri, 2018).

## SIMPULAN
Permasalahan  mitra  dalam  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah minimnya pemahaman pelaku Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di Kelurahan  Limbungan  Kecamatan  Rumbai Timur  Kota  Pekanbaru  mengenai  bentuk- bentuk  pemberdayaan  UMKM  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dapat dikatakan  telah  berhasil  dilaksanakan  dan manfaatnya  dapat  dirasakan  langsung  oleh para peserta, yaitu meningkatkan pemahaman  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  di  Kelurahan Limbungan  Kecamatan  Rumbai  Timur Kota  Pekanbaru  mengenai  bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari jawaban  para  peserta  pada  kuisioner  yang diberikan  sebelum  dan  setelah  kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan,  dari  17  orang  peserta,  hanya 43,5%  yang  menjawab  telah  mengetahui mengenai  materi  yang  akan  disampaikan. Sedangkan,  setelah  kegiatan  dilaksanakan, 84,7%  peserta  menjawab  telah  mengetahui materi yang disampaikan.
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama)

## DAFTAR RUJUKAN
Akhmad  Mujahidin,  2013, Ekonomi  Islam , Jakarta: Rajawali Pers.
Irham Fahmi, 2019, Dasar-dasar Perekonomian  Indonesia ,  Jakarta: Rajawali Pers.
Murtir Jeddawi, 2008, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah , Yogyakarta: Total Media.
Tulus  T.H.  Tambunan,  2009, UMKM  di
Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia.
Zainal  Asikin,  2016, Hukum  Dagang , Jakarta: Rajawali Pers.
Andrew  Shandy  Utama  dan  Dewi  Sartika.
2017. “Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif  bagi  Usaha  Mikro  di Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  21  Tahun  2008”.
Jurnal Al-Amwal , Vol. 6 No. 2, Hal. 58-72.
Diana  Putri.  2018.  “Strategi  Komunikasi Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota Pekanbaru  dalam  Memberdayakan Kelompok UMKM Melalui Program Klinik  Konsultasi  Bisnis  di  Kota Pekanbaru”. JOM FISIP Universitas Riau , Vol. 5 Ed. II, Hal. 1-14.
Egi Syahyudi. 2018. “Manajemen Pemerinttah  Kota  Pekanbaru  dalam Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  di  Kota
Pekanbaru  Tahun  2015”. JOM
FISIP  Universitas  Riau ,  Vol.  5  No.
1, Hal. 1-21.
Nabella  Puspa  Rani.  2015.  “Perlindungan Hukum  terhadap  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di
Kota  Pekanbaru  dalam  Menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN
(MEA). Jurnal Yuridis , Vol. 2 No.
2, Hal. 178-187. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  93,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866.