## ANALISIS MENGENAI BENTUK-BENTUK PENERAPAN KAIDAH HUKUM TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS TERKAIT PERTAMBANGANEMAS RAKYAT DI GUNONG UJEUN KABUPATEN ACEH JAYA

## Aminah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar aminahaneukpanga@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the forms of application of the rules of mining law written and the rules of mining law is not written related gold mining people in Aceh Jaya district. The research method used in this research is empirical law research method. The data in this research was obtained  through  literature  (library  research)  and  field  research.  The  research  literature  is done  by  reading  textbooks,  legislation,  and  other  reading  materials  related  to  this  research. While  the  field  research  conducted  by  interviewing  informants.  The  results  showed  that  the process of gold mining of people in Gunong Ujeun Aceh Jaya District has occurred since 2006. There are various laws that have been established for the governance of gold mining in Gunong Ujeun people among which the rules of mining law written and the rules of mining law is not written. The rules of mining law include: (1) Aceh Jaya Regent's Decree Number 21 of 2011 on the  Arrangement  of  People's  Mining  (2)  Designing  Qanun  Related  Mining  by  the  Acehnese House  of  Representatives  (DPRK)  Aceh  Jaya  (3)  Appeal  from  the  Aceh  Regency  Government Jaya  (4)  Rules  (Qanun)  Gampong  (Village).  While  the  rules  of  mining  law  are  not  written consisting  of  (1)  Women  should  not  participate  Mine  (2)  Thursday  afternoon  until  Friday afternoon  should  not  be  active  in  gunong  ujeun  area  (3)  Giving  alms  for  the  construction  of mosques every bring down the golden stone (4) Perform peusijuek process (flour) in the event of an accident or Conflict (5) Mutual help with one another.
Keywords : Law, Mining and Mining People.

## 1. PENDAHULUAN
Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian, pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  rneliputi  penyelidikan  umum, eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (UU Nomor  4 Tahun 2009).Istilah hukum  pertambangan  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Inggris,  yaitu mining  law .  Hukum pertambangan  adalah  aturan  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  manusia  dan subyek  hukum  lain  dengan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dan  sangkut  paut  dengan pertambangan.  Ini  berarti  mencakup  masalah  pengusahaan  izin  pengelolaan  dan  tindakan  lain yang  berhubungan  dengan  pertambangan,  penindakan  jika  terjadi  dalam  kontrak  yang dilakukan.
Kaidah  hukum  dalam  hukum  pertambangan  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu hukum  pertambangan  tertulis  dan  hukum  pertambangan  tidak  tertulis.  Hukum  pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan  hukum  pertambangan  tidak  tertulis  merupakan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Bentuknya  tidak  tertulis  dan  bersifat  lokal,  artinya hanya berlaku dalam masyarkat setempat (Salim HS, 2006:7-9).
Kabupaten  Aceh  Jaya  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  wilayah pertambangan emas rakyat di provinsi Aceh.Pertambangan emas rakyat ini terletak di wilayah Gunong Ujeun yang diapit oleh dua kecamatan yaitu kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Panga.Wilayah pertambangan emas rakyat tersebut ditemukan oleh masyarakat pada tahun 2006 dan  mulai  diekploitasi  secara  besar-besaran  pada  tahun  2008.Wilayah  pertambangan  emas rakyat  tersebut  baru  mendapatkan  rekomendasi  dari  pihak  gubernur  untuk  dijadikan  sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 1.000 Ha pada tahun 2014(Aminah, 2014:37).
Ada  berbagai  aturan  yang  telah  ditetapkan  terkait  pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong Ujeun baik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya maupun aturan-aturan adat yang dikeluarkan oleh pihak masyarakat lokal yang telah disepakati bersama antara masyarakat menambang dengan masyarakat yang tidak menambang.Pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun  telah  lama  dilakukan.Namun  masyarakat  penambang  kurang  memperhatikan  terhadap kaidah-kaidah hukum pertambangan emas rakyat yang berlaku di wilayah Gunong Ujeun.
Miris  memang,  jika  dilihat  dari  satu  sisi,  berbagai  aturan  telah  dibentuk  terkait pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun  kabupaten  Aceh  Jaya,  baik  oleh  pemerintah kabupaten  Aceh  Jaya  maupun  oleh  pihak  penambang  dan  masyarakat  lokal.Seharusnya  para penambang  dapat  disenergikan  dan  dipatuhi  semua  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  setiap orang  yang  melakukan  penambangan  emas  rakyat  di  wilayah  Gunong  Ujeun.  Namun  pada kenyataannya  masyarakat  yang  menambang  kurang  mengindahkan  terkait  aturan-aturan  yang telah  ditetapkan  baik  aturan  atau  kaidah  hukum  pertambangan  tertulis  maupun  kaidah  hukum pertambangan tidak tertulis.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  tulisan  ini  mencoba  untuk  menganalisis  mengenai bentuk-bentuk penerapan kaidah hukum pertambangan tertulis dan kaidah hukum pertambangan tidak tertulis terkait pertambangan emas rakyat di Kabupaten Aceh Jaya.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Untuk  mengkaji  permasalahan  yang  terjadi  diwilayah  Gunong  Ujeun,  penulis menggunakan  konsep  hukum  pertambangan.Istilah  hukum  pertambangan  merupakan terjemahan  dari bahasa  Inggris,  yaitu mining  law .  Hukum  pertambangan  adalah aturan  hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan subyek hukum lain dengan segala sesuatu yang  berkaitan  dan  sangkut  paut  dengan  pertambangan.  Ini  berarti  mencakup  masalah pengusahaan  izin  pengelolaan  dan  tindakan  lain  yang  berhubungan  dengan  pertambangan, penindakan  jika  terjadi  dalam  kontrak  yang  dilakukan.  Di  dalam  definisi  ini  tidak  terlihat
bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang  diperlukan  perusahaan  atau  badan  hukum  yang  mengelolanya.  Definisi  lain  dalam Blacklaw Dictionary sesuai yang dikutip dalam buku Salim HS (2006: 7) . Mining law adalah: “the act appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal its  soil  or  rock)  according  to  certain  established  rule”  (Blacklaw  Dictionary, 1982:847).
Artinya,  hukum pertambangan  adalah  ketentuan  yang  khusus  yang  mengatur  hak menambang  (bagian  tanah  yang  mengandung  logam  berharga  didalam  tanah  atau  bebatuan) menurut  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan.  Definisi  ini  difokuskan  kepada  hak  masyarakat semata-mata  untuk  melakukan  penambangan  pada  sebidang  tanah  atau  bebatuan  yang  telah ditentukan.  Sementara  itu,  hak  menambang  adalah  hak  untuk  melakukan  kegiatan  kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan exploitasi.
Kaidah  hukum  dalam  hukum  pertambangan  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  hukum pertambangan  tertulis  dan  hukum  pertambangan  tidak  tertulis.  Hukum  pertambangan  tertulis merupakan  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat  didalam  peraturan  perundang-undangan. Sedangkan  hukum  pertambangan  tidak  tertulis  merupakan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Bentuknya  tidak  tertulis  dan  bersifat  lokal,  artinya hanya berlaku dalam masyarkat setempat (Salim HS, 2006:7-9).
Dalam  hukum  pertambangan  tidak  terlepas  dari  azas-azas  hukum  pertambangan,  adapun azas-azas  hukum  pertambangan  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967 yaitu azas manfaat, azas pengusahaan, azas keselarasan, azas partisipatif dan azaz musyawarah dan  mufakat.  Dalam  Undang-Undang  itu  tidak  ditemukan  pengertian  yang  terkandung  dalam azas-azas hukum tersebut. Untuk itu berikut ini diberikan penjelasan tentang pengertian kelima azas hukum sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
1) Azas manfaat
Azas  manfaat  merupakan  azas,  dimana  didalam  pengusahaan  bahan  galian  dapat dimanfaatkan/digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
2) Azas pengusahaan Azas  pengusahaan  merupakan  azas,  dimana  dalam  penyelenggaraan  usaha pertambangan  atau  bahan  galian  yang  terdapat  didalam  hukum  pertambangan Indonesia dapat diusahakan secara optimal.
3) Azas keselarasan Azas keselarasan  merupakan  azas,  dimana  ketentuan  Undang-Undang  Pokok Pertambangan  harus  selaras  atau  sesuai  dengan  cita-cita  dasar  negara  Republik Indonesia.
4) Azas partisipatif Azas partisipatif merupakan azas, dimana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat diwilyah hukum pertambangan Indonesia.
5) Azas musyawarah dan mufakat. Azas  musyawarah  dan  mufakat  merupakan  azas,  dimana  pemegang  kuasa pertambangan  yang  menggunakan  hak  atas  tanah  hak  milik  harus  membayar  ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu    metode  penelitian  hukum empiris.Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum dilingkungan  masyarakat.dikarenakan  dalam  penelitian  ini  meneliti  orang  dalam  hubungan
hidup  dimasyarakat  maka  dapat  dikatakan  bahwa  bpenelitian  ini  penelian  yang  diambil  dari fakta-fakta  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Adapun  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini  adalah Wilayah  Gunong  Ujeun  Kecamatan  Krueng  Sabee  Kabupaten  Aceh  Jaya,  Provinsi  Aceh, dengan  pertimbangan  bahwa,  lokasi  tersebut  merupakan  salah  satu  wilayah  pertambangan emasrakyat yang memiliki kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kepustakaan  dan  lapangan.  Kepustakaan dengan  membaca  buku  teks  dan  bahan  bacaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian sedangkan lapangan dengan mewawancarai para informan yang menjadi sumber informasi bagi penulis  untuk  menganalisis  dengan  menggunakan  teori  yang  digunakan.  Sedangkan  teknik analisis data yaitu Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah menelaah langkah berikutnya yaitu mereduksi data dengan melakukan abstraksi atau membuat rangkuman inti. Tahap ketiga yaitu menyusun data-data tersebut dalam satuan-satuan  dan  tahap  akhir  dari  analisis  data  ialah  melakukan  pemeriksaan  keabsahan  data (Moleong, 2002: 247).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian dilapangan mengungkapkan bahwa proses penambangan emas rakyat di  wilayah  Gunong  Ujeun  Kabupaten  Aceh  Jaya  telah  terjadi  sejak  tahun  2006.  Hal  ini menyebabkan  pengekploitasi  tambang  emas  tersebut  secara  besar-besaran  semakin  lama semakin  marak  terjadi  (Aminah,  2016:  138).Pertambangan  emas  rakyat  ini  hingga  tahun  2017 masih  dilakukan  penambangan.Berbagai  aturan  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kabupaten Aceh  Jaya  dan  hukum  adat  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat.  wilayah  Gunong  Ujeun  masih dianggap sebagai pertambangan Tanpa Izin (PETI), hal ini disebabkan karena masyarakat yang menambang  di  Gunong  Ujeun  melakukan  penambangan  secara  illegal  dan  belum  melengkapi syarat-syarat  untuk  melegalkan  pertambangan  yang  dilakukannya,  baik  dari  pihak  koperasi maupun  dari  pihak  masyarakat  yang  menambang  secara  perorangan.Berikut  merupakan  peta wilayah Gunong Ujeun yang mendapat rekomendasi dari Gubernur Aceh sejak tahun 2010 yang lalu seluas 1.000 Ha. Tanah seluas 1.000 Ha tersebut dicadangkan sebagai tempat pertambangan emas  rakyat.  Hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  taraf  ekonomi  serta pendapatan masyarakat.

## Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral Aceh
Gambar 1. Peta Lokasi Pertambangan Emas Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya
Berdasarkan  Peta  diatas  dapat  dilihat  bahwa  sejak  pengekploitasian  pertambangan  emas rakyat tersebut hingga saat ini, para penambang ini masih melakukan penambangan tanpa izin dari  pihak  yang  berhak  mengeluarkan  izin  seperti  dari  Dinas  Pertambangan,  dari  Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  dan  dari  pihak  yang  bersangkutan  lainnya.  Pertambangan  emas rakyat  ini  beresiko  tinggi  terhadap  keselamatan  kerja  para  penambang.  Hal  ini  disebabkan karena  jika  para  pekerja  tidak  dengan  hati-hati  melakukan  penambang  atau  tetap  menambang disaat musim hujan, maka besar kemungkinan akan terjadi longsor diarea pertambangan.
Untuk melegalkan pertambangan emas rakyat di wilayah Gunong Ujeun, pihak pemerintah kabupaten  Aceh  Jaya  dan  masyarakat  lokal  telah  mengeluarkan  kaidah  hukum.Kaidah  hukum dalam  hukum  pertambangan  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  hukum  pertambangan  tertulis  dan hukum  pertambangan  tidak  tertulis.  Berikut  adalah  penjelasan  mengenai  bentuk-bentuk penerapan kaidah hukum  pertambangan tertulis dan kaidah hukum pertambangan tidak tertulis yang sudah berlaku dan terbentuk:

## 4.1. Kaidah Hukum Tertulis
Hukum  pertambangan  tertulis  merupakan  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat  didalam peraturan  perundang-undangan,  peraturan  Bupati,  Instruksi  Bupati,  Peraturan  Daerah  (Qanun) dan Peraturan Desa. Adapun kaidah hukum pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun yaitu sebagai berikut:

## Peraturan  Bupati  (Perbup)  Aceh  Jaya  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Penataan Pertambangan Rakyat
Pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  telah  membentuk  aturan  atau  kaidah  hukum  tertulis terkait penataan tambang emas rakyat yang selama ini marak dilakukan oleh masyarakat.aturan tersebut  yaitu  berupa  peraturan  bupati  Aceh  Jaya  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Penataan Pertambangan  Rakyat.  Dalam  perbup  tersebut  telah  disebutkan  berbagai  aturan  yang  harus ditaati  oleh  para  penambang  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun.Namun,  pada  kenyataannya, meskipun  pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  telah  mengeluarkan  Perbup  terkait  penataan pertambangan  rakyat,  namun  pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  kurang  melakukan  sosialisasi terhadap  perbup  tersebut  kepada  masyarakat  sehingga  sebagian  masyarakat  yang  melakukan penambangan  emas  tidak  mengetahui    akan  adanya  perbup  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah kabupaten Aceh Jaya.
Dalam  Perbup  Aceh  Jaya  Nomor  21  Tahun  2011  pasal  16  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa salah  satu  pensyaratan  administratif  untuk  bekerja  sebagai  para  penambang  dipertambangan emas  rakyat  baik  yang  melakukan  penambangan  orang  perseorangan,  kelompok  masyarakat, maupun  koperasi  setempat  harus  mendapatkan  rekomendasi  dari  geuchik  gampong  di  areal lokasi  penambangan  dan  rekomendasi  Camat  setempat.  Peran  serta  ikut  campur  dari  aparatur kecamatan  dalam  pengelolaan  pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun  sangat  minim dilakukan.Kurangnya  sosialisasi  dan  implementasi  terhadap  aturan  yang  telah  dibentuk menyebabkan  kurang  tahunya  masyarakat  penambang  terkait  aturan  yang  telah  ditetapkan.Hal ini menyebabkan terjadinya penambangan emas secara illegal terus menerus terjadi.

## Merancang  Qanun  terkait  Tambang  oleh  pihak  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Aceh  Jaya  dalam  pengelolaan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun kecamatan Krueng Sabee terus mencari solusi dan sedang menunggu pengesahan  Qanun provinsi tentang pertambangan energi dan sumber daya mineral    sehingga  dapat  merancang  Qanun  kabupaten  yang  berkaitan  dengan  pertambangan emas  rakyat.  Namun  sampai  saat  ini  DPRK  Aceh Jaya  belum  bisa  merancang  Qanun  tersebut disebabkan  belum  adanya  Qanun  Provinsi.  Karena  jika  Qanun  Provinsi  belum  disahkan  maka Qanun  kabupaten  tidak  dapat  dirancang  karena  ditakutkan  akan  bertentangan  dengan  aturan yang ditetapkan oleh provinsi. Seperti yang dijelaskan oleh Hasan Ahmad yaitu:
“Saat  ini  kami  dari  pihak  DPRK  Aceh  Jaya  sedang  mencari  solusi  terkait pertambangan  emas  rakyat  tersebut. Kami  sedang  menunggu  pengesahan  Qanun  di tingkat  provinsi  jadi  Qanun  kabupaten  belum  bisa  kami  rancang”  (Hasan  Ahmad, Ketua DPRK Aceh Jaya, wawancara , 03 Juli 2017)
DPRK  Aceh  Jaya  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  seharusnya  dapat  mengupayakan terbentuknya  suatu  peraturan  atau  Qanun  yang  tegas  dan  mengikat  bagi  setiap  individu  atau kelompok koperasi penambangan emas yang akan bekerja di wilayah Gunong Ujeun, dalam hal ini peraturan tersebut dapat memuat ketentuan yang tegas dan mengikat mengenai persyaratan, larangan  dan  sanksi  bagi  setiap  individu  atau  koperasi  yang  hendak  melakukan  penambangan emas,  sehingga  kegiatan  penambangan  emas  di  wilayah  pertambangan  tersebut dapat  berjalan sesuai  dengan  prosedur  dan  adanya  payung  hukum  yang  mengikat  terhadap  masyarakat  yang melakukan penambangan emas rakyat.

## Himbauan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat penambang  emas  Gunong  Ujeun  agar  segera  bergabung  dengan  koperasi-koperasi  baik masyarakat  lokal  kabupaten  Aceh  Jaya  maupun  masyarakat  yang  datang  dari  kabupaten/kota lain atau tenaga kerja luar.Melalui himbauan ini, pemerintah mengharapkan agar pertambangan
emas rakyat yang ada di wilayah Gunong Ujeun tertata dan terkelola dengan baik. Karena jika masyarakat  yang  melakukan  penambangan  emas  di  Gunong  Ujeun  mengikuti  himbauan  ini, maka masyarakat menambang akan bergabung dengan pihak koperasi.
Terdapat  sebanyak  19  unit  Koperasi  yang  telah  terbentuk  di  dua  kecamatan  yaitu  11 koperasi  di  kecamatan  Krueng  Sabee  dan  8  Koperasi  di  Kecamatan  Panga.  Dengan  adanya koperasi  pertambangan  rakyat,  masyarakat  dapat  bekerja  secara  legal  tanpa  adanya  gangguan dan  dapat  memudahkan  transportasi  masyarakat  jika  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. Namun,  meskipun  bupati  Aceh  Jaya  telah  mengeluarkan  himbauan  dan  aturan  lainnya  terkait pertambangan emas rakyat namun kondisi dilapangan sampai saat ini masih sangat bertentangan dengan  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan.hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan dari pihak pemerintah kabupaten Aceh Jaya.

## Qanun Gampong (Desa)
Aturan  Gampong  (Desa)  adalah  peraturan  (qanun)  yang  ditetapkan  oleh  suatu  Gampong terkait  suatu  hal.  Aturan  gampong  terkait  pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun  telah dikeluarkan oleh pihak aparatur Gampong Panggong yang merupakan gampong terdekat dengan wilayah pertambangan emas rakyat tersebut.Pihak aparatur Gampong Panggong telah membuat peraturan Gampong terkait pengambilan retribusi bagi setiap kendaraan yang melintasi wilayah Gampong  Panggong.  Peraturan  ini  berjalan  dengan  baik  selama  maraknya  dilakukan pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun.Namun  setelah  peraturan  tersebut  ditetapkan, aturannya hanya berjalan sekitar dua tahun yaitu pada tahun 2008 hingga 2010.
Salah  satu  point  penting  yang  dibuat  oleh  aparatur  dan  masyarakat  Gampong  Panggong terkait  retribusi  adalah  bagi  setiap  para  penambang  yang  membawa  turun  batu  galian  emas wajib  memberikan  kepada  pihak  gampong  Panggong  sebanyak  1  tempurung  ( bruek )  bebatuan yang mengandung emas di dalamnya.Pendapatan dari bebatuan emas tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Gampong tersebut.Namun saat ini peraturan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi karena wilayah tersebut dinyatakan ilegal oleh pemerintah.

## 4.2. Kaidah Hukum Pertambangan Tidak Tertulis
Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.Hukum pertambangan tidak tertulis biasanya berupa aturan yang harus  diikuti  oleh  masyarakat  yang  telah  disepakati  bersama.Hal  ini  berupa  seruan  dan  juga larangan bagi masyarakat yang hendak memasuki wilayah pertambangan emas rakyat tersebut. Adapun  kaidah  hukum  tidak  tertulis  yang  beredar  di  masyarakat  penambangan  emas  rakyat Gunong Ujeun adalah sebagai berikut:

## Perempuan Tidak Boleh Ikut Menambang
Dalam  melakukan  pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun  para  perempuan  baik masyarakat  dari  kabupaten  Aceh  Jaya  maupun  masyarakat  dari  kabupaten  lainnya  tidak diperbolehkan  melakukan  penambangan  di  Gunong  Ujeun.  Penambangan  di  Gunong  Ujeun hanya  diperbolehkan  kepada  para  laki-laki  yang  mau  bekerja  sebagai  penambang.  Ini merupakan  salah  satu  larangan  atau  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  penambang  dan masyarakat adat di wilayah pertambangan emas rakyat.
Perempuan  akan  menyebabkan  pamali  bagi  pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun jika mereka ikut melakukan penambangan emas rakyat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Jullasmi, berikut adalah pernyataannya:
“Jika  kita  ikut  mempekerjakan  perempuan  di  wilayah  pertambangan  akan menyebabkan emas kita di Gunong Ujeun menghilang.Ini kata orang tua kita.Jadi kami  tidak  mengizinkan  perempuan  ikut  menambang  diwilayah  Gunong  Ujeun” (Jullasmi, Masyarakat Penambangan emas di Gunong Ujeun).
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  mitos-mitos  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat membuat  masyarakat  tetap  berhati-hati  dalam  melakukan  penambangan  emas  di  Gunong Ujeun.Hal  ini  disebabkan  karena  masyarakat  masih  tetap  percaya  terhadap  mitos-mitos  yang berkembang.

## Kamis Sore hingga Jumat Sore tidak Boleh Beraktivitas di wilayah Gunong Ujeun
Aturan  lain  yang  ditetapkan  oleh  pihak  masyarakat  penambang  dan  non-penambang  di Gunong Ujeun adalah setiap hari kamis sore hingga hari jumat sore tidak boleh ada masyarakat yang  menambang  di  lokasi  pertambangan  ini.  Para  penambang  diharuskan  untuk  kembali kekampung  halamannya  atau  ketempat  saudaranya  untuk  beristirahat  selama  satu  hari  penuh dirumah. Lokasipenambangan Gunong Ujeun harus dikosongkan di malam dan hari jumat.
Aturan ini ditetapkan dan dilakukan untuk menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi keagungan hari jumat sebagai hari besar yang mewajibkan umat Islam untuk melakukan sholat Jumat.Selain itu, dengan adanya libur dihari jumat, para penambang juga bisa berkumpul dengan  keluarganya  dikampung  halaman  atau  saudara-saudaranya  bagi  masyarakat  pendatang. Hal  ini  akan  meningkatkan  tali  silaturrahmi  antara  masyarakat  pendatang  dengan  saudaranya yang  tinggal  disikitar  wilayah  pertambangan.  Selain  itu,  berhentinya  aktivitas  di  wilayah pertambangan di malam dan hari jumat membuat para penambang untuk memiliki kesempatan untuk  beristirahat  selama  satu  hari  penuh  bersama  keluarga.Sehingga  para  penambang  dalam melakukan tambang emas tidak terlalu membosankan.

## Memberikan Sedekah Untuk Pembangunan Masjid Setiap Membawa Turun Batu Emas
Agama  merupakan  bentuk  keyakinan  terhadap Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  dimiliki  oleh setiap  warga  negara  Indonesia  yang  wajib dihormati.  Setiap  warga  negara  berhak  menentukan agama apa yang dipercayainya dan menjalankan keyakinannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang yang beragama akan memberikan sebagian atau sedikit hartanya untuk pembangunan rumah ibadah yang dipercayainya. Agama yang dipercayai oleh  warga  yang  menambang  di  Gunong  Ujeun  adalah  agama  Islam.  Sebagai  umat  Islam mereka  melaksanakan  shalat  dan  berpuasa  jika  di  bulan  Ramadhan  serta  memberikan sumbangan kepada pembangunan Mesjid dari hasil pertambangan yang dilakukan setiap harinya di area Gunong Ujeun.
Setiap  membawa  turun  dari  wilayah  pertambangan  Gunong  Ujeun  tersebut  mereka memberikan  sumbangan  setidaknya  satu  tempurung  ( Bruek) dari  hasil  penambangan.  Masjid yang dibangun oleh pihak gampong (desa) untuk kegiatan beribadah dari hasil tambang emas di Gunong  Ujeun  telah  menjadikan  masyarakat  lebih  tenang  dalam  melakukan  ibadah.  Tidak hanya dari hasil Gunong Ujeun masjid yang terletak di Gampong Panggong juga mendapatkan bantuan  dari  pihak  Kabupaten  Aceh  Jaya  melalui  APBK  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Kabupaten) Aceh Jaya.
Selain  pembangunan  masjid  di  Gampong  Panggong,  Dari  hasil  tambang  Gunong  Ujeun, juga  diambil  untuk  melakukan  pembangun  masjid  Kecamatan  Kreueng  Sabee.  Dalam mendirikan  bangunan  masjid,  para  penambang  tidak  tanggung-tanggung  memberikan sebahagian  dari  penghasilannya  untuk  pembangunan  masjid.  Dalam  memberikan sumbangannya  kepada  panitia  masjid,  para  penambang  dibebaskan  untuk  memberikan seikhlasnya  (secara  sukarela)  berapa  jumlah  yang  ingin  disumbangkan  kepada  para  panitia pembangunan masjid.
Melakukan Proses Peusijuek (Tepung Tawar) Jika terjadi Kecelakaan atau Konflik Pada  dasarnya peusijuek (Prosesi  acara  Tepung  Tawar)  sangat  sering  dilakukan  disetiap daerah Aceh. Prosesi acara Tepung Tawar dilambangkan sebagai bentuk kedamaian, keberkatan dan  mendinginkan.  Proses  tepung  tawar  tersebut  dilakukan  disetiap  acara  pesta  atau  acara
lainnya  (seperti  memulai  anak-anak  mengaji,  dan  lain-lain)  yang  ada  di  Aceh.  Proses  tepung tawar  juga  dilakukan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Jaya,  jika  terjadi  konflik  antara masyarakat  penambang,  apabila  jatuh  korban  karena  longsor  dan  terjadi  pertumpahan  darah terutama  dibagian  kepala.  Apabila  ada  tindak  kekerasan,  maka  yang  melakukan  tindak kekerasan  tersebut  harus  memberikan  seekor  kambing  dan  melakukan  Prosesi  acara  Tepung Tawar  kepada  pihak  korban.  Acara  ini  biasanya  dilakukan  di  Balai  Desa  atau  masjid  tempat kejadian perkara tersebut terjadi.
Pada  konflik  yang  terjadi  di  Gunong  Ujeun  pernah  terjadi  pertumpahan  darah  antara masyarakat  penambang  yang  merebut  wilayah  yang  dijadikan  sebagai  tempat  melakukan pertambangan emas rakyat. Konflik tersebut dapat diatasi dengan hadirnya koperasi serta kepala adat setempat  yang  menjadi  sebagai  alat  mediasinya dan  membuat  perdamaian diantara  kedua kelompok  yang  bertikai.  Pertumpahan  darah  yang  terjadi  di  Gunong  Ujeun  selama  aktivitas pertambangan  dilaksanakan  sebanyak  dua  kali  kejadian  hal  yang  sama.  Kedua  kasus  ini  tidak dibawakan kepada pihak yang berwajib (Kepolisian). Namun yang melakukan tindak kekerasan terhadap korban harus mengikuti Prosesi acara Tepung Tawar dan pemotongan kambing kepada pihak korban.

## Saling Membantu antara satu dengan Yang Lainnya
Dari  tingkat  sosial  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Jaya  merupakan  masyarakat  yang  suka membantu  (bekerja  sama),  saling  tolong  menolong  dan  azas  bergotongroyong  sangat  tinggi  di dalam masyarakat. Pada saat melakukan penambangan emas di Gunong Ujeun, masyarakat ini juga saling membantu terutama  mereka yang bekerja dalam satu Tim (toke). Disaat salah satu kawan kerja mereka terjangkit penyakit, mereka saling membantu dan memberitahukan kepada tokenya  untuk  segera  dikembalikan  ke  kampung  halaman  atau  berhenti  bekerja  sementara selama masa penyembuhan.
Para  penambang  Gunong  Ujeun  sekitar  ±  98%  masyarakat  yang  menambang  baik pendatang  maupun  penambang  lokal  mengalami  atau  terjangkit  penyakit  Malaria.  Karena banyaknya  penambang  dari  Gunong  Ujeun  yang  terjangkit  malaria,  pihak  pemerintah Kabupaten Aceh Jaya khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya mendatangi langsung ke  lokasi  pertambangan  untuk  memberikan  obat  antimalaria  kepada  masyarakat  penambang. Penyakit dari pertambangan Gunong Ujeun.

## 5. SIMPULAN

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  data  diatas  menunjukkan  bahwadalam  penerapan kaidah hukum pertambangan tertulis dan kaidah hukum pertambangan tidak tertulis di Gunong Ujeun  belum  berjalan  secara  efektifterhadap  aturan  hukum  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini disebabkan  karena  kurangnya  sosialisasi  terhadap  aturan  yang  telah  ditetapkan.Terutama terhadap  aturan  tertulis  seperti  Perbup  Aceh  Jaya  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Penataan Pertambangan  Rakyat.  Jika  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  terus  berdiam  diri  terhadap pengelolaan pertambangan emas rakyat, maka kemungkinan terburuk akan terjadi di kehidupan masyarakat tambang seperti kerusakan lingkungan, konflik dan bahkan kehilangan sumberdaya alamnya.
5.2. Saran Pertama, Pihak  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  harus  bertindak  sebelum  kehilangan akan  sumberdaya  alam  serta  melakukan  sosialisasi  terhadap  peraturan-peraturan  yang  telah ditetapkan guna untuk melegalkan pertambangan emas rakyat di Gunong Ujeun. Kedua, Pihak masyarakat  penambang  baik  pendatang  maupun  masyarakat  lokal  untuk  senantiasa  mengikuti aturan-aturan yang teah ditetapkan baik secara tertulis maupun aturan hukum yang tidak tertulis. Hal  ini  untuk  menjaga  agar  keselamatan  kerja  para  penambang  tetap  terkendali. Ketiga, pihak
Koperasi, pihak koperasi harus secara rutin untuk mengontrol para pekerjanya yang bernaungan dibawah  koperasi  yang  telah  dibentuk  untuk  senantiasa  mengikuti  berbagai  aturan  yang  telah dibuat  oleh  pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  dan  pihak  masyarakat  lokal  serta  aturan-aturan lainnya yang mengikat sebagai payung hukum terhadap legalitas yang akan diperoleh.

## 6. REFERENSI

## Buku
Aminah, 2016. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Tambang Emas Rakyat Di Gunong Ujeun. Jurnal Public Policy. 2 (2): 137 Aminah.  2014.  Kebijakan  Pemerintah  Aceh  Jaya  dalam  Pengelolaan  Tambang  Emas  Rakyat (Studi  Kasus  Pertambangan  Emas  di  Kecamatan  Krueng  Sabee). Skripsi. Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Moleong  Y,  2002, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi ,  Bandung;  PT.  Remaja Rosdakarya.
Salim HS, 2006, Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta; PT Raja GrafindoPersada.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan UU Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Miniral dan Batu Bara Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam.
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Rakyat