Volume 12, Issue 1, February 01, 2021, Pages. 66-77
J urnal M anajemen (E disi E lektronik )

## Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor
http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v12i1.3471
Komparasi  Penetapan  Tarif  INA_CBGs  dan  Tarif  Rumah  Sakit dengan Diagnosa Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Studi Empiris di Rumah Sakit Medika Dramaga - Bogor
Indupurnahayu 1* , Renea Shinta Aminda 2 , Renny Rahayu 3
1,2 Universitas ibn Khaldun, Indonesia
3 Rumah Sakit Medika, Indonesia * Corresponding author e-mail: indupurnahayu@uika-bogor.ac.id

## A R T I C L E I N F O
DOI: 10.32832/jm-uika.v12i1.3471
Article history: Received: 22-09-2020 Accepted: 15-01-2021 Available online: 01-02-2021
Keywords: Tariff Determination, Claim Difference, INA_CBGs, JKN, DHF

## A B S T R A C T
In its implementation, even though JKN (National Health Insurance) through  the  Health  Social  Security  Administering  Body  (BPJS Kesehatan) was carried out approximately 5-6 years ago there were still  frequent  gaps  in  tariff  differences  between  the  Indonesia  Case Based Group (INA-BCGs) and tariff setting by the Hospital that the patient referred. Based on these data and empirical conditions, this study was conducted to answer the calculation of the INA_CBGs rate for inpatients and outpatients for cases of disease caused by Dengue Fever (DHF) or better known as Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). The study was conducted to confirm the basic amount of INA_CBGs rate setting, and to calculate and analyze the formulation in settling the difference in the calculation of the INA_CBGs Tariff and the hos- pital rate that the patient referred. The results showed that there were differences  in  rates  for  inpatients.  The  formulation  of  a  short-term practical  solution:1)  is  cross subsidies  and;2) an  alternative  model for calculating the ideal difference in rates for hospitals in overcom- ing  negative  differences  is  to  accommodate  the  difference  in  rates through two-way  confirmation of BPJS Kesehatan and the Hospital Administrator.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## 1. INTRODUCTION
Satu  bentuk  usaha  nirlaba  yang  terus  berkembang  dan  telah  berinovasi  adalah  usaha  jasa dibidang  kesehatan  yaitu  rumah  sakit.  Perkembangan  jasa  Rumah  Sakit  merupakan  suatu  bukti respon  pemerintah  dan  swasta  terhadap  permintaan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan memuaskan  pelanggan,  Dalam  upaya  untuk  membangun  dan  mengembangkan  fasilitas  Rumah Sakit  sehingga  memenuhi  permintaan  masyarakat  timbul  persaingan  dalam  memberikan  jasa kesehatan.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Repubik  Indonesia  No.1204/Menkes/SK/X/2004  tentang persyaratan kesehatan dalam lingkungan rumah sakit, menyatakan bahwa Rumah Sakit merupakan sarana  pelayanan  kesehatan,  tempat  berkumpulnya  orang  sakit  maupun  orang  sehat,  atau  dapat sekumpulang  orang  sakit  mengumpul  maupun  orang  sehat  atau  dapat  menjadi  tempat  penularan penyakit  serta  memungkinkan  terjadinya  pencemaran  lingkungan  dan  gangguan  kesehatan. Permenkes ini menjadi rambu-rambu utama pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Data World Health Organization (WHO, 2010) menunjukkan, secara rata-rata setiap orang menghabiskan  5  hingga  10%  dari  pendapatan  mereka  untuk  pembiayaan  pelayanan  kesehatan. Sedangkan  bagi  orang  yang  paling  miskin,  belanja  kesehatannya  bisa  mencapai  sepertiga  dari pendapatannya. Bahkan WHO juga mensiyalir 100 juta orang berpeluang  miskin akibat membiayai pelayanan  kesehatannya,  dan  150  juta  orang  menghadapi  kesulitan  untuk  membayar  pelayanan kesehatan setiap tahun.
Menyadari  besarnya  belanja  yang  ditanggung  setiap  orang  ketika  sedang  sakit,  Pemerintah menginisiasi agar semua Rumah Sakit diseluruh Indonesia baik Rumah Sakit negeri maupun swasta terlibat  dalam  Program  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat,  keseriusan  Pemerintah  untuk menghilkangkan  beban  setiap  orang  ketika  dia  sakit  dari  pembiayaan  yang  tinggi  direalisasikan dengan membentuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bertanggung jawab menjalankan  serta  mengelola  program  jaminan  kesehatan  masyarakat.  Lembaga  yang  dibentuk pada Undang–Undang BPJS No 40 tahun 2004 dan Undang–Undang No.24 Tahun 2011.
Awal  mulai  Jamsostek  menjadi  BPJS  Kesehatan  bersama  BPJS  Ketenagakerjaan,  merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disahkan tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan  mulai  berjalan  sejak tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan awal mula bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), disesuaikan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari  2014,  dalam  implementasinya,  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  mengatur  pola pembayaran fasilitas kesehatan tingkat lanjutan melalui mekanisme tarif INA_CBGs sesuai dengan Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Jaminan  Kesehatan  telah  diubah  dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013. Tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2014, dan disesuaikan dengan tarif INA_CBGs Jamkesmas dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 yaitu  tentang  Standar  Tarif  Pelayanan  Kesehatan  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan. Pelaksanaanya, walaupun sudah dilakukan kurang lebih lima
sampai  enam  tahun  lalu  masih  sering  dijumpai  celah  perbedaan  tarif  antara  INA-BCGs  dengan penetapan  tarif  oleh  Rumah  Sakityang  dirujuk  pasien.  Berdasarkan  data  dan  kondisi  empiris tersebut  maka  penelitian  ini  dilakukan  untuk  dapat  menjawab  perhitungan  penetapan  tarif INA_CBGs pada pasien rawat inap dan rawat jalan, mengkonfirmasi besaran dasar penetapan tarif INA_CBGs, dan menghitung serta menganalisis formulasi dalam penyelesaian selisih perhitungan Tarif INA_CBGs dan BPJS.
Adapun  komparasi  penghitungan  perbedaan  tarif  INA_CBGs  dan  tarif  Rumah  Sakit  difokuskan pada penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Karena penyakit ini setiap tahunnya berjangkit pada bulan tertentu yang dibawa oleh nyamuk, dan belum bisa dipastikan obatnya sampai sekarang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, jumlah kasus demam Dengue dan Demam  Berdarah  Dengue  pada  bulan  Februari  2019  sebanyak  16.692  kasus  dengan  169  kasus meninggal dunia. Jumlah  ini  meningkat  dibandingkan bulan sebelumnya,  yaitu sebanyak 13.683 kasus  dengan  133  kasus  meninggal  dunia.  Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  mendapatkan formulasi praktis dan  model alternatif perhitungan perbedaan tarif  yang  ideal  bagi Rumah Sakit dalam mengatasi selisih negative.

## 2. LITERATURE REVIEW
Trisnantoro  (2004)  menyatakan  bahwa  tarif  adalah  nilai  suatu  jasa  pelayanan  yang  diresmikan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut Rumah Sakit  mengikhlaskan  memberikan  jasa  kepada  pasien.  Dalam  pelaksanaan  JKN,  INA_CBG's memakai metode pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Pasal 39 ayat (3) Perpres No 12 Tahun 2013. Dengan kata lain sistem pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL (fasilitas kesehatan merujuk tingkat lanjut) adalah berdasarkan tarif INA-CBGs.
Pembayaran  INA-CBGs  adalah  pembayaran  yang  didasarkan  kepada  pengelompokan  diagnosis penyakit (Pasal (1) PMK No 69 tahun 2013).  Pembayaran ini dikembangkan dari system kesatuan kasus  (casemix)  dengan  mengelompokan  diagnosis/gejala  dan  prosedur  dengan  ciri  klinis  serta biaya  yang  sama/mirip  dan  pengelompokkannya  dilakukan  dengan  menggunakan  grouper. Implementasi pembayaran INA_CBGs dilaksanakan di Rumah Sakitkelas A, B, C, D, serta Rumah Sakit umum dan rumah sakit khusus rujukan nasional (Pasal 4 PMK No 69 tahun 2013). Rumah sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA_CBGs yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tindakan diagnosis. Tarif INA-CBG’s dalam program JKN berbasis pada data costing 137 Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta serta data coding 6 juta kasus penyakit. Ada sejumlah  aspek  yang  mempengaruhi  besaran  biaya  INA_CBGs,  yaitu  diagnosa  utama,  adanya diagnosa sekunder berupa penyerta (comorbidity) atau penyulit (complication), tingkat keparahan, bentuk  intervensi,  serta  umur  pasien.  Tarif  INA_CBG’s  dibayarkan  per  episode  pelayanan kesehatan, yaitu suatu rangkaian perawatan pasien sampai selesai. Dengan pola INA_CBGs, paket pembayaran sudah termasuk:
1. konsultasi kepada dokter
2. Fasilitas pemeriksaan penunjang, seperti laboratorium, radiologi ( rontgen ), dll,
3. obat Formularium Nasional (Fornas) dan juga obat bukan Fornas,
4. bahan dan alat medis habis pakai yang baik,
5. Penunjang akomodasi atau kamar perawatan,
6. Biaya  lainnya  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  kesehatan  pasien.  Komponen  biaya yang sudah termasuk ke dalam paket INA_CBG’s, tidak dibebankan terhadap pasien.
Penerimaan Rumah Sakit dari pelayanan kesehatan terhadap pasen menjadi sumber pembiayaan utama bagi rumah sakit, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan operasional ru- mah sakit. Sebagaimana disampaikan focus penelitian adalah pada pasien rawat inap Dengue Hem- orrahagic Fever (DHF). Data admintrasi Rumah Sakit menunjukkan, rata- rata claim untuk diag- nosa DHF INA-CBGs rawat inap adalah: kelas rawat inap klas 3 sebesar Rp. 1.554.400, kelas 2 Rp.2.176.200  dan  kelas  1  Rp.1.865.300.  Sedangkan  tarif  Rumah  Sakit  berkisar  antara Rp.2.000.000 sd Rp.5.000.000 dengan lama rawat 3 sd 5 hari. Dikarenakan claim dari BPJS cukup rendah perlu di buat clinical pathway oleh dokter spesialis.
Clinical pathway merupakan tahapan prosedur yang  menunjukkan secara rinci setiap tahap dari pelayanan  kesehatan  termasuk  hasil  yang  diharapkan  pasien  sampai  sembuh.  Dengan  dapat dikatakan bahwa clinical pathway merupakan suatu proeses mulai dari penerimaan pasien, di pro- eses  dan  sampai  pasien  sembuh  dan  diperbolehkan  pulang  (Puti  Aulia  Rahma,  2013). Clinical pathway sebagai standar pelayanan minimal dan yang harus dilaksanakan dalam memberikan pe- layanan yang baik dan tepat waktu.
Penelitian Fika Edya (2017) menunjukkan bahwa pasien rawat inap BPJS tahun 2016 sebanyak 10.804 orang pasien, terdapat selisih tarif negatif artinya tarif Rumah Sakit lebih tinggi dari tarif INA_CBGs. Perbedaan ini dipengaruhi diagnosa utama, diagnosa sekunder dan severity level ka- sus pasien. Sedangkan komponen tarif Rumah Sakit seperti obat, indakan, lab. Penelitian terdahulu Yohana  Susanti  (2019)  menunjukkan  adanya  tarif  berbeda  antara  yang  ditetapkan  Rumah  Sakit dengan tarif INA-CBGs. Selisih positif pada pihak rumah sakit, sementara selisih negatif terjadi pada spesialis bedah. Faktor yang menyebabkan perbedaan tarif berdasarkan penelitian di Rumah Sakit tersebut adalah standar tarif riil Rumah Sakit dan ketepatan pengkodean. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sandra dkk (2015) yang mengungkapkan bahwa Rumah Sakit mencatat cost  recovery  rate sebesar  93%.  Artinya  Rumah  Sakit  memperoleh  keuntungan  7%  dengan menggunakan tarif INA_CBG’s.  Menurut Hanevi Djasri (2016), untuk menyusun clinical path- way, ada langkah yang harus dilaksanakan sebagai berikut:
1. Dibentuknya suatu Tim kerja yang terdiri dari staf atau tenaga medis khusus dari multidisplin dan mereka bisa bekerjasama dengan konsultan yang ditunjuk untuk melaksanakan langkah- langkah penyusunan clinical pathway .
2. Identifikasi key playe Rumah Sakit .
3. Kerjasama dan Focus group pada key player Rumah Sakit dengan pelanggan internal dan ek- sternal
4. Bagaimana pelaksanaan site visit di rumah sakit. Adapun tujuan visit ini untuk memahami, dan

## Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)
menilai system pelayanan serta dapat menjelaskan bagaimana implementasi clinical pathway.
K emudian  melakukan identifikasi dengan site visit internal maupun site visit eksternal
5. Studi literatur.mencari referensi yang sesuai atau relefan dengan permasalahan.
6. Diperlukannya Focus Group Discussion (FGD) tujuannya adalah untuk mengenal kebutuhan pasien (internal dan eksternal) harus disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit dan menilai kepuasan pelanggan dengan menggunakan kuesioner atau wawancara.
7. Menyusun pedoman klinik dengan mempertimbangkan hasil site visit , dan membuat prosedur pelayanan sesuai dengan tahapnya tujuannya agar pasien dapat dan mengetahui pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
8. Melakukan  analisis  bauran  kasus  tujuannya  untuk  menyediakan  dan  memberikan  informasi pada  saat  sebelum  dan  setelah  diterapkan clinical  pathway pada  pasien  yang  akan  di  rawat. Sebagai contoh length of stay , biaya per kasus, obat-obatan yang diberikan pada pasien, tes diagnosis, tindakan  yang dilakukan, dan praktisi klinis yang terlibat dalam pelayanan Rumah Sakit bahkan  yang komplikasi.
9. Setelah melakukan analisis seterusnya menetapkan sistem pengukuran proses rumah sakit dan outcome .
10. Mendesain dokumentasi clinical pathway . Penyusunan dokumentasi clinical pathway dalam mendesain perlu memperhatikan format clinical pathway , ukuran kertas, tepi dan perforasi un- tuk filing. Perlu diperhatikan bahwa penyusunan dokumentasi ini harus mendapatkan ratifikasi oleh Instalasi Rekam Medik untuk melihat kesesuaian dengan dokumentasi lain.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui faktor yang  mempengaruhi penetapan Tarif INA_CBGs  pada DHF, dan kemudian  memiliki  formulasi model alternative praktis perhitungan perbedaan tarif pada DHF.

## 3. RESEARCH METHODS

## A. Tempat dan Jenis Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Medika  Dramaga  yang  beralamat  di  Jalan  Raya  Dramaga KM. 73 Kelurahan Marga Jaya Bogor Barat, waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sam- pai dengan Agustus 2020, Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan desain penelitian  deskriptif  analitik.  Pengambilan  data  dilakukan  secara cross  sectional  retrospektif dengan  mencatat  hasil  rekam  medik,  pembiayaan  tarif  riil  rumah  sakit,  klaim  pembiayaan INA_CBG’s  pasien  rawat  inap  yang  menjalani  perawatan  di  instalasi  rawat  inap  Rumah  Sakit Medika Dramaga periode Januari- Desember 2019. Data yang diperoleh dianalisis sesuai metode deskriptif dan kuantitatif.

## B. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  rekam  medis  pasien  JKN  yang  dirawat  inap  dari  Januari- Desember  2019.  Dari  jumlah  penyakit  yang  ada,  penyakit  demam  berdarah  adalah  penyakit
terbesar  kedua  di  Rumah  Sakit  Medika  dan  memiliki  resiko  tinggi  dengan  kematian  bagi  yang mengalami rawat inap. Data menunjukkan terjadinya perbedaan selisih tarif yang ditetapkan Ru- mah Sakit dengan tarif JKN terhadap pasien penderita penyakit demam berdarah ini. Teknik in- vestigasi  ilmiah  yang  dilakukan  peneliti  adalah  melakukan  wawancara  dan review biaya  yang dikeluarkan  Rumah  Sakit  untuk  setiap treatment yang  diberikan  pada  pasien  dengan  tarif  yang ditetapkan JKN.
Teknik  analisis  data  telah  dilakukan  adalah  secara  observasional  dengan  memakai  instrument penelitian  berkas  rekam  medis  pasien  dan  variabelnya  adalah  Tarif riil Rumah  Sakit  dan  tarif INA_CBGs dari BPJS. Teknik pengumpulan data dengan memakai data primer dan data sekunder lalu diolah dan dianalisis semua variabel yang ada, kemudian disajikan dalam bentuk visualisasi tabel dan grafik.

## C. Analisis Data
Data yang diperoleh dari Rumah Sakit untuk pasien rawat inap pada tahun 2019 disajikan secara visual berdasrkan kronologis bulan dan jenis pentapan tariff (Lihat Tabel 1 dan Tabel 2 ). Terjadi jumlah penurunan jumlah pasien yang dirawat dalam periode bulan Januari hingga Desember  2019 serta terjadi selisih jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang dibayarkan BPJS. Tarif yang dikenakan BPJS berdasarkan standar pengobatan pada pasien demam berdarah yang di rawat inap tanpa ada indikasi penyakit lain atau penyakit dengan gejala normal, sedangkan pihak Rumah Sakit menetapkan tarif sesuai dengan unit cost perawatan inap dengan standar penyakit tanpa ada gejala lain menggunakan fasilitas penentu lain seperti laboratorium dan pengunaan obat dan fasilitas APD disesuaikan dengan gejala penyakit pasien. Maka muncul selisih kurang bayar karena jumlah yang dibayarkan BPJS dibawah tarif rumah sakit.
Tabel.1 menjelaskan  ringkasan  komprehensif  dari  total  jumlah  tagihan  untuk  pasien  pemegang system JKN untuk semua jenis penyakit, dengan jumlah pasien sebanyak 6010 orang dan fluktuatif setiap bulan dengan minus sebesar Rp. 8.696,8 M. Tercatat jumlah pasien tertinggi ditahun tersebut adalah sebanyak 544 pasien pada bulan Januari dengan selisih biaya negative yang harus dibayar Rumah Sakit Medika sebesar Rp. 764,8 juta, sementara selisih biaya negative tertinggi terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar Rp. 848,6 juta dengan jumlah pasien sebayak 513 orang. Rata rata minus per pasien sebesar 1.447.055.
Gambar 1. Grafik Jumlah Pasien Rawat Inap 2019 Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2019
Data yang diperoleh dari rumah sakit untuk diagnosa DHF rawat inap pada tahun 2019 disajikan secara visual berdasrkan kronologis bulan dan jenis pentapan tarif ( Tabel 2 ).
Table 1. Rekapitulasi Jumlah Pasen dan Biaya BPJS Tahun 2019
Sumber:   Data Rekapitulasi Jumlah Pasien dan BPJS Rumah Sakit Medika Dramaga Bogor (2019)
Sementara Tabel 2 menunjukkan  jumlah pasien rawat inap tahun 2019 di Rumah Sakit Medika untuk penderita penyakit DBD, dengan  jumla total pasien sebanyak  258 orang atau 4,29% dari total pasien BPJS. Biaya perawatan yang dibelanjakan menurut tarif BPJS adalah sebesar Rp 520,8 juta sedangkan biaya berdasarkan tarif Rumah Sakit adalah sebesar Rp 855,0 juta . Sehingga terjadi selisih  kurang  bayar  ( negative  recovery  rate )  sebesar  Rp  334,  2  juta  atau  39,  08%  dan  menjadi beban biaya Rumah Sakit.
Bulan Total Pasien Juta (rp) Total INA_CBGs Total RUMAH SAKIT Selisih JAN 544 2.052,5 2.817,3 (764,8) FEB 492 1.958,9 2.715.,5 (756,7) MAR 536 2.169,2 2.916.,4 (747,2) APR 461 1.780, 0 2.466,5 (686,5) MEI 522 2.090,4 2.773.,9 (683,5) JUN 431 1.762,8 2.388,7 (625,9) JUL 522 2.141,0 2.919,8 (778,9) AGU 513 2.113,3 2.961,9 (848,6) SEP 517 2.170,6 2.947, (776,4) OKT 474 2.015,2 2.692.,2 (677,0) NOV 476 2.021,9 2.665,3 (643,4) DES 522 2.167,6 2.875,5 (708,0) JUMLAH 6010 24.443,5 33.140,3 (8.696,8)
Sumber: data Olahan Rumah Sakit Medika Dramaga Bogor dan diolah, 2019
Selisih biaya negative yang terlalu besar sejumlah 39, 08 % harus menjadi perhatian top manage- ment rumah  sakit  yang  beresiko  mengurangi  kualitas  pelayanan  sementara  penanganan  pasien DBD rawat inap yang memerlukan pemantauan intensif dan treatment yang cepat dan akurat ka- rena beresiko kematian pasien, khususnya selama periode puncak DBD antara bulan januari sampai dengan maret 2019.
Gambar 2. Grafik Selisih Total Tarif INA_CBGs dan Tarif RUMAH SAKIT 2019 Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2019
(1,500,000,000) (1,000,000,000) (500,000,000) - 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL INA TOTAL RS SELISIH
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pasien DBD dan Biaya BPJS  Tahun 2019
Bulan Total Pasien Juta (rp) Total INA_CBGs Total RUMAH SAKIT Selisih JAN 61 138,7 226,3 (87,6) FEB 35 68,4 112,5 (44,1) MAR 39 77,8 138,7 (60,9) APR 25 50,7 74,1 (23,4) MEI 16 30,0 51,6 (21,6) JUN 27 48,0 72,8 (24,8) JUL 18 36,4 59,2 (32,8) AGU 13 25,1 41,6 (16,5) SEP 5 9,0 11,8 (2,8) OKT 4 8,7 14,9 (6,2) NOV 8 15,2 24,5 (9,3) DES 7 17,8 27,0 (14,2) JUMLAH 258 520,8 855,0 (334,2)
Gambar 3 . Grafik Selisih Diagnosa INA_CBGs dan Tarif Rumah Sakit 2019 Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2019
Gambar  2 dan Gambar  3 di  atas  menunjukan  terjadinya gap antara  pengeluaran  rawat  inap berdasarkan perhitungan Rumah Sakit (grafik garis merah ) dengan klaim yang dibayarkan oleh INA-CBGs  untuk  pasien  rawat  inap  DHF.  Garis  negatif  dengan  warna  hijau  menggambarkan besaran  kewajiban  biaya  yang  harus  ditanggung  oleh  Rumah  Sakit  ( negative  recovery  rate ). Besaran semakin lama semakin menyempit, karena secara alamiah DHF terjadi diawal awal tahun yaitu Januari-Maret setiap tahunnya

## D. RESULTS
Hasil wawancara dan data administrasi yang diperoleh menunjukkan bahwa besaran tarif berdasar- kan  INA_CBGs  pada  pasien  rawat  inap  dibandingkan  dengan tarif  rawat  inap  berdasarkan tarif Rumah Sakit terjadi selisih minus ( negative recovery rate ) artinya tarif Rumah Sakit tidak semua di cover oleh INA_CBGs.
Data  Administrasi  Keuangan    Rumah  Sakit  Medika  menunjukkan  bahwa  untuk  perawatan  inap DBD secara total pada tahun 2019 mengalami minus sebesar 334,2 juta rupiah dan jumlah ini  yang harus di cover oleh  Rumah Sakit. Perbedaan ini yang menjadi perhatian pihak manajemen Rumah Sakit Medika Dramaga. Fonemana DBD adalah penyakit yang bersifat musiman dan terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret, sehingga intensitas perawatan dan beban medis terjadi pada bulan-bulan tersebut. Karena Demam Berdarah Dengue masuk kedalam kategori ancaman/ Threat , maka diagnosis dengan volume pasien inap terbanyak  pada tahun 2019 dengan jumlah pasien 258 pasien atau 4,29% dari seluruh pasien rawat inap dan minusnya sebesar  -39,08%.
(150,000,000) (100,000,000) (50,000,000) - 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL INA TOTAL RS SELISIH
Penetapan tarif rumah sakit yang tinggi dari tarif INA-CBGs diikuti dengan besarnya biaya dalam memberikan layanan dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diraih dari pembayaran klaim sehingga  akhirnya terjadi  defisit/loss  yang  mencapai angka rata-rata  -1.29%. Dalam  hal  ini tarif INA-CBGs  sudah  menghitung  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  danlayanan  rawat  inap  di Rumah Sakit diberikan dirawat sesuai hak kelas BPJS.
Tabel 3 . Persentase Penggunaan Sumber Daya Pada Layanan Rawat Jalan INA-CBG’s 2019 Penggunaan Sumber inap Persentase Tindakan 26% Konsul/Visit 49% Obat/Alkes 10% Penunjang 17% Akomodasi 1%

## Sumber: Data Penggunaan Sumber Daya Layanan Rawat Jalan INA-CBG’s (2019)
Namun terjadinya gap tarif RS dengan tarif BPJS Kesehatan dimana Rumah Sakit menggunakan tarif berdasarkan Fee For Service yaitu merupakan metode pembayaran rumah sakit berjenis ret- rospektif, dimana pembayaran ditetapkan setelah pelayanan kesehatan diberikan, sedangkan BPJS Kesehatan  menggunakan    sistem  tarif  INA  CBGs  yaitu  metode  pembayaran  prospektif,  dimana tarif pelayanan kesehatan telah ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien.
Untuk mengurangi selisih harus dilakukan efisiensi kendali mutu dan biaya dengan cara menyusun system Panduan Praktek Klinik (PPK) dan Clinical Pathway, Folmularium Rs, setelah tersusun 3 dokumen  tersebut  dibutuhkan  tim  pengendali  yang  melakukan  kerjasama  antar  semua  pihak dilapangan  dan  monitoring  ketaatan  terhadap  aturan  yang  telah  dibuat  lalu  setiap  bulan  tim pengendali melakukan kajian dan analisa utilisasi review dengan menampilkan kasus yang sudah ditangani setiap bulan .

## 4. CONCLUSION AND SUGGESTION
Fenomena masih terjadinya gap antar pentapan tarif INA_CBGs mengaktifkan tarif yang ditetap- kan Rumah Sakit masih terus terjadi, meskipun perjalanan BPJS Kesehatan melaui system JKN sudah dilaksanakan kurang lebih 5- 6 tahun berjalan. Analisis review biaya dan hasil wawancara menunjukkan  terjadinya  perbedaan  sinergy  dimungkinkan  karena  sifat  layanan  kesehatan  yang berbeda dan unik antar individu. Perbedaan juga terjadi pada rawat inap dan karena adanya comor- bidity yang membutuhkan treatment yang tidak tercover dalam system JKN.
Pada kasus DHF angka negative recovery rate mencapai angka -39, 08 % pada tahun 2019. Angka tersebut  pada  level  stabil  sehingga  penanganan  untuk  mereduksinya  harus  menjadi  prioritas penyelesaian. Pengendalian biaya di layanan rawat inap tetap harus mempertimbangkan kewajaran secara medis dengan mengacu kepada Pedoman Praktek Klinis/PPK dan Clinical Pathway .
Berdasarkan  hasil  review  analisis  biaya  dan  wawancara  ahli,  penelitian  mengajukan  beberapa usulan penangan untuk mempersempit gap antara penentuan rawat inap tarif INA_CBGs dengan tarif rumah sakit dalam konteks penelitan adalah Rumah Sakit Medika Dramaga sebagai berikut:
76 | Indupurnahayu, Aminda, Rahayu
1. Untuk jangka pendek, melalakukan subsidi silang dari perawatan rawat jalan yang mengalami positive recovery rate dengan rawat jalan DHF.
2. Melakukan aktivitas sosial pengumpulan dana berupa charity day mengetuk pintu perusahaan dan individu dalam membantu psien rawat inap DHF.
3. Melakukan  komunikasi  dua  arah  antara  pihak  rumah  sakit  dengan  BPJS  Kesehatan  untuk memastikan dan mengkonfirmasi treatment sehingga beban pasien rawat inap dan rumah sakit dapat tertanggulangi. Langkah ini juga diyakini sebagai upaya menghilangkan moral hazards dan di sisi lain melayani pasien lebih berkualitas.

## ACKNOWLEDGEMENT.
Peneliti mengucapkan terima kasih pada RISTEKDIKTI yang memberikan Dana penelitian Hibah tahun 2020, sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik.

## R EFERENCES
1) Aryu Chandra, (2010), Demam Berdarah Dengue: Epidemiologi, Patogenesis, dan Faktor Risiko Pen- ularan. Vol 2 No 2 (2010): Jurnal Aspirator Volume 2 Nomor 2 2010
2) BPJS Kesehatan (2013), Buku Saku FAQ (Frequently Asked Question),
3) Cicilia Paat dkk, (2017), Analisis Pelaksanaan Clinical Pathway di RUMAH SAKITUP Prof Dr.R.D Kandou Manado. Jurnal Biomedik Vol 9.No.1 (2017)
4) Destanul  Aulia,  Sri  Fajar  Ayu,  Nur  Hidayah  Nasution,  (2017)  Analisis  Upaya  Rumah  Sakitdalam menutupi kekurangan biaya Klaim Indonesia Case Base Group (INA-CBGs) yang dihitung dengan metode Activities Base Costing pada Rumah Sakit Swasta kelas C di kota  Medan
5) Juliansyah Noor, (2013), Analisis data Penelitian Ekonomi dan Manajemen
6) Puti Aulia Rahma, MPH, (2013). Majalah Dental & Dental edisi Januari-Februari
7) Hanevi Djasri, (2016), Clinical path way, FK UGM
8) Evelyn,  (2000)  Anatomi  dan  fisiologi  untuk  paramedic,  cetakan  ke  23.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta
9) Fakhni Armen dan Viviyanti Azwar. (2010). Dasar – Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit
10) Fika Edya, (2017), Analisis perbandingan Tarif Ina-CBG’s dengan Tarif Rumah Sakit dan Cost Re- covery Rate pasien Rawat Inap Peserta BPJS Kesehatan. Thesis 26 Juli 2017 17:52
11) Firmanda D, Pratiwi Andayani, Nuraini Irma Susanti, Srie Enggar KD dkk. 2006. Clinical Pathways Kesehatan Anak dalam rangka implementasi Sistem DRGs Casemix di RUMAH SAKIT Fatmawati, Jakarta
12) Firmanda,  Dody.  (2007).  Implementasi  Clinical  Pathways  dalam  pengendalian  mutu  dan  biaya  di rumah sakit. Jakarta.
13) Fitria  Eka  Ressti  Wijayanti,(2016),  Analisis  Clinical  Pathway  dengan  BPJS  antara  Rumah  Sakit Negeri dengan Swasta
14) Sandra,  Supriyadi  dkk  (2015)  Cost  Recovery  Rate  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  BPJS Kesehatan, Jurnal Akuntabilitas Vol VIII No 2 Agustus 2015 P-ISSN 1979-858X
15) Trisnantoro,  L.,  (2004).  Perubahan  Sistem  Manajemen  dan  Pelayanan  Prima.Workshop  Penggun- anaan  Konsep  Farmakoekonomi  Untuk  Pelayanan  Prima  Di  Sektor  Obat.  Pusat  Manajemen  Pela- yanan Kesehatan. Rumah Sakit Univesitas Gadjahmada. Yogyakarta
16) Trisnantoro, L. (2000). Berbagai Kasus Abu-Abu Bioetika. Apakah Diperlukan Suatu Etika Bisnis Untuk  Pelayanan  Kesehatan.  Makalah  Seminar  Nasional  Bioetika  Dan  Humaniora, FK-UGM  Dan Harvard  Univesity  Rumah  Sakit.  Seminar  dan  Workshop  Etika  Klinis  Kanal  Pengetahuan  UGM (2000)
17) Pedoman  Penyusunan  Standar  Pelayanan  Kedokteran.  Jakarta:  KonsoRumah  Sakitium  Upaya Kesehatan  Direktorat  Jendral  Bina  Upaya  Kesehatan  Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia, 2014
18) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Rumah Sakit Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
19) Suparyanto, (2011) Wanita Usia Subur. Diakses pada tanggal 20 November 2016. http: //id.wikipe- dia.org/wiki/promosikesehatan.
20) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang standar tarif pela- yanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan pro- gram jaminan kesehatan
21) PERMENKES Nomor 1438/ MENKES/ PER/ IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, dok- ter dan  dokter gigi  dalam  melaksanakan praktik kedokteran termasuk  di Rumah Sakit harus sesuai dengan standar.
22) Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2019). Situasi DBD di Indo- nesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
23) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
24) Yohana Susanti (2019) Analisis Perbedaan Tarif Rumah Sakit dan Tarif INA-CBG   Pelayanan Rawat Inap di RUMAH SAKITU Panti Baktiningsih