Implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi Sumatera  Selatan  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
Zulkani Effendi 1 , Dhita Safitri 1 zulkani.effendi20@gmail.com 1 STIA SATYA NEGARA

## ABSTRAK
Adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dengan lonjakan kasus setiap hari membuat kewaspadaan  akan  disiplin  dalam  protokol  kesehatan  harus  ditingkatkan.  Sebagai  tindak lanjut atas hal ini maka diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19. Namun belum setiap individu disiplin dan konsisten dalam penerapan protokol kesehatan ini. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021  Tentang  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  dalam  Pencegahan  dan Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  Pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Provinsi  Sumatera  Selatan  serta  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang menjadi  penghambat  dalam  implementasi  kebijakan  ini.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini terbagi menjadi observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisa data dalam  penelitian  ini  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi  data  dan pengambilan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan  Hukum  Dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  Sumatera Selatan sudah dilaksanakan  dan  sesuai  dengan  teori  implementasi  kebijakan  Van  Meter  dan  Van  Horn. Meskipun begitu masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya, dengan adanya indikator yang  belum  terpenuhi  yaitu  sumber  daya  manusia  dan  karakteristik  agen  pelaksana  dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang belum sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn, contohnya masih terdapat pegawai yang membuka masker dan belum menjaga jarak sesuai ketentuan. Sehingga dapat dikatakan belum konsistennya kedisiplinan yang diterapkan oleh sebagian pegawai.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pandemi COVID-19, Protokol Kesehatan.

## ABSTRACT
COVID-19 pandemic with daily spikes in cases, awareness of discipline in health protocols must be increased. As a follow-up to this, the South Sumatra Provincial Regulation Number 1  of  2021  was  issued  which  regulates  increasing  discipline  and  law  enforcement  in  the prevention  and  control  of  the  COVID-19  pandemic.  However,  not  every  individual  is disciplined and consistent in implementing this health protocol. So that the purpose of this research is to find out the implementation of the South Sumatra Province Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Improving Discipline and Law Enforcement in the Prevention and  Control  of  Infectious  Disease  Outbreaks  at  the  Office  of  Women's  Empowerment  and Child Protection in South Sumatra Province and to find out the factors that cause obstacles in  the  implementation  of  this  policy.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive qualitative. Data collection techniques in this study were divided into observation, interviews, documentation,  and  literature  study.  Data  analysis  techniques  in  this  study  used  data reduction, data presentation, and data verification and conclusion. The results showed that the implementation of the South Sumatra Province Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning  Increasing  Discipline  and  Law  Enforcement  in  the  Prevention  and  Control  of Infectious Disease Outbreaks at the Women's Empowerment and Child Protection Office of South Sumatra Province had been implemented and by the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . Even so, there are still obstacles in its implementation, with indicators that have not been met, namely human resources and the characteristics of implementing agents in the implementation of health protocols that are not by the Van Meter and Van Horn theory, for example, there are still employees who open masks and do not keep their distance according to  the provisions. So it  can be said  that the discipline applied by some employees has not been consistent.

## Keywords: Policy Implementation, COVID-19 Pandemic, Health Protocol

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal merdeka tata cara pelaksanaan dalam menjalankan  pemerintahan  diatur  dalam  berbagai  peraturan  yang  dimaksudkan  untuk mengatur urusan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Di Indonesia ada berbagai jenis peraturan  yang  berlaku  salah  satunya  adalah  Peraturan  Daerah  Provinsi.  Seperti  halnya dengan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan  Hukum  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  yang disahkan pada 25 Januari 2021. Peraturan Daerah ini merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka  pelaksanaan  peningkatan  disiplin  dan  penegakan  hukum  dalam  pencegahan  dan pengendalian  wabah  penyakit  menular  saat  ini  COVID-19.  Dunia  saat  ini  dilanda  wabah COVID-19  yang  menyerang  ratusan  juta  orang  di  seluruh  dunia  bahkan  mengakibatkan
banyaknya  manusia  kehilangan  nyawa.  WHO  (Organisasi  Kesehatan  Dunia)  menetapkan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  sebagai  pandemi  pada  11  maret  2020  karena penyakit ini telah melewati fase wabah dan epidemi.Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret  2020.  WHO  menyatakan  Virus  Corona  atau  Severe  Acute  Respiratory  Syndrome Coronavirus  2  (SARS-CoV-2)  adalah  virus  yang  menyerang  sistem  pernapasan.  Penyakit karena  infeksi  virus  ini  disebut  COVID-19  dan  pertama  kali  ditemukan  di  Kota  Wuhan, Provinsi Hubei, China dimana penduduknya diketahui terjangkit virus COVID-19 pada akhir Desember 2019. Kementerian Kesehatan Indonesia juga menyatakan bahwa virus COVID- 19  menyebar  di  antara  orang-orang  terutama  melalui  percikan  pernapasan  (droplet)  yang dihasilkan  selama  batuk.  Percikan  ini  juga  dapat  dihasilkan  dari  bersin  dan  pernapasan normal.  Selain  itu,  penularan  tidak  langsung  dari  virus  dapat  menyebar  akibat  menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan juga karena melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan seperti gejala flu, demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit  kepala,  atau  gejala  penyakit  infeksi  pernapasan  berat,  seperti  demam  tinggi,  batuk berdahak  bahkan  berdarah,  sesak  napas,  dan  nyeri  dada,  hingga  yang  paling  parah menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyerang berbagai kalangan mulai dari bayi, anak- anak,  remaja  orang  dewasa,  termasuk  ibu  hamil  dan  ibu  menyusui  hingga  lansia. (Kementerian Kesehatan RI, 2020).
Dalam  hal  implementasi  kebijakan  publik,  tentunya  setiap  warga  Negara  Indonesia harus mendukung penuh kebijakan pemerintah ini dan turut ambil bagian secara aktif agar terselenggaranya  kebijakan  dengan  baik  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan  demi kepentingan bersama. Demikian pula bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari warga  Negara  Indonesia, juga memiliki tanggung jawab untuk  menjadi  contoh  masyarakat dalam  upaya  memutus  mata  rantai  penyebaran  COVID-19.  Dalam  hal  ini  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Provinsi  Sumatera  Selatan  merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tugas pokok untuk  melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan dalam lingkup manajemen pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular. Adanya berbagai kebijakan tentu untuk dipedomani
dan  dilaksanakan.  Tetapi  pada  kenyataan  dilapangan,  seringkali  implementasi  atau pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan  yang  belum  terlaksana  dengan  maksimal.  Kebijakan- kebijakan  yang  telah  ditetapkan  hanya  menjadi  peraturan  belaka  tanpa  kejelasan  dalam penerapannya,  sedangkan  implementasi  dari  kebijakan  itulah  yang  menentukan  apakah kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil dengan mencapai sasaran atau hasil seperti yang diinginkan dan direncanakan sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor  1  Tahun  2021  pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  telah  peneliti  lakukan,  menemukan  fakta  bahwa Peraturan Daerah Provinsi  Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 ini sudah diterapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, tetapi belum secara maksimal. Berdasarkan data pegawai, dari total 44 (empat puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Provinsi Sumatera  Selatan  masih  ada  beberapa  pegawai  yang  belum  mentaati  dan  konsisten  dalam pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor  1  Tahun  2021,  terutama penerapan  protokol  kesehatan  yang  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (2).  Adapun  fenomena  yang mendominasi terkait dengan hal ini adalah masih kurangnya tingkat kedisiplinan dan ketaatan PNS dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa PNS yang  masih  melanggar  peraturan  dan  belum  membudayakan  perilaku  disiplin  protokol kesehatan  sesuai  ketentuan  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  wabah  penyakit  menular, seperti  dalam  hal  tidak  memakai  masker  dengan  benar,  jarang  mencuci  tangan,  kurang menjaga jarak aman yang minimal 1,5 meter hingga terkadang masih dijumpai kerumunan di lingkungan kantor.
Dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian    dengan  judul  “Implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan  dan  Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  Pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan”.
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian  ini  adalah:  Bagaimanakah  Implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan  dan  Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  Pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan? Apa saja faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit  Menular  Pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Provinsi
Sumatera Selatan?
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  ada,  maka  tujuan  penelitian  yang  dikehendaki dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  Implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak Provinsi Sumatera Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan  publik  ialah  suatu  ketetapan  yang  dibuat  oleh  negara,  terkhusus pemerintahan, sebagai suatu cara untuk mewujudkan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik ialah suatu proses atau cara yang berguna mengantar warga negara di masa awal,  memasuki  masa  transisi,  dan  mengarah  pada  masyarakat  yang  diimpikan  (Haudi, 2021:2). Sementara itu, istilah implementasi dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia berarti pelaksanaan  atau  penerapan.  Sedangkan  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Maulana  2019:97) menyatakan  bahwa  “Implementasi  kebijakan  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dan  swasta  baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok  yang  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan”.Selanjutnya  Suparno  dalam  bukunya  menyatakan  implementasi kebijakan  sebagai  suatu  kemampuan  untuk  membentuk  hubungan-hubungan  lebih  lanjut dalam  rangkaian  sebab-akibat  yang  menghubungkan  tindakan  dengan  tujuan  (Suparno, 2017:15).Berdasarkan pendapat para ahli tersebut makaimplementasi kebijakan publik dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada pedoman pelaksanaan yang telah disiapkan  sebelumnya  sehingga  dari  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  tersebut  dapat memberikan  manfaat  dan  pengaruh  positif  bagi  masyarakat  dan  dapat    menanggulangi masalah yang menjadi sasaran kebijakan.

## Model Implementasi Kebijakan
Model  implementasi  kebijakan  yang  dirumuskan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn (Abdoellah,  2016:64)  disebut  juga  sebagai  a  model  of  the  policy  implementation  process. Kedua  ahli  kebijakan  57ocial  tersebut  mengemukakan  teorinya  beranjak  dari  sebuah 57ocial57e  bahwa  perbedaan-perbedaan  dalam  proses  implementasi  akan  dipengaruhi  oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu pendekatannya adalah dengan cara menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang
mengaitkan kebijakan dengan prestasi kerja atau kinerja (performance). Perubahan, 58ocial58 dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan    memanfaatkankonsep-konsep tersebut, maka yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah  hambatan-hambatan  apakah  yang  terjadi  dalam  mengenalkan  perubahan  dalam organisasi. Seberapa jauh tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme 58ocial58 setiap jenjang struktur serta seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi. Van Meter dan Van Horn (Mulyadi, 2016:72) memformulasikan adanya 6 (enam) 58ocial58e yang  mempengaruhi  hasil  implementasi  kebijakan,  yaitu  ukuran  dan  tujuan  kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, karakteristik agen pelaksana, dan  kondisi 58ocial, ekonomi dan politik.

## Peningkatan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengendalian Wabah Penyakit Menular.
Pengertian  disiplin  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti  ketaatan  atau kepatuhan  terhadap  peraturan  atautata  tertib  yang  ada.  Sementara  itu,  penegakan  hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata,  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu-lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  di kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Pencegahan  dan  pengendalian  wabah  penyakit menular dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan sebagai  segala  bentuk  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan/atau  masyarakat  untuk menghindari dan mengurangi akibat, masalah, resiko, dan menanggulangi dampak buruk dari penularan wabah penyakit tersebut. Sedangkan wabah penyakit menular dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 adalah suatu kejadian berjangkitnya  sebuah  penyakit  yang  menular  dalam  masyarakat  yang  jumlah  penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat  menimbulkan  malapetaka  termasuk  dalam  situasi  endemi,  pandemi,  yang  ditetapkan oleh pejabat berwenang seperti pandemi COVID-19 saat ini.
Dalam pasal  9 ayat  (2)  ditetapkan pelaksanaan  protokol kesehatan pada saat  terjadi wabah penyakit menular yang wajib diterapkan oleh setiap orang yaitu:
a. Membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas diluar rumah
b. Melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :
1. Melakukan  cuci  tangan  menggunakan  air  dan  sabun  atau  pencuci  tangan  berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
2. Menjaga daya tahan tubuh;
3. Menggunakan  masker  diluar  rumah  atau  berinteraksi  dengan  orang  lain  yang  tidak
89
diketahui status kesehatannya;
4. Selalu  menghindari  menyentuh  mata,  hidung  dan  mulut  dengan  tangan  yang  tidak bersih;
5. Menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat minimal dalam 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) meter;
6. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
7. Mengikuti  tata  cara  pengurusan  dan  penguburan  jenazah  pasien  wabah  penyakit menular; dan/atau
8. Melaksanakan  protokol  kesehatan  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegawai artinya orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan negeri artinya negara atau  pemerintah.  Menurut  Undang-undang  Nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  menyebutkan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat  pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan.  Dalam  pasal  6  UU Nomor 5 tahun 2014, kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai Aparatur Sipil Negara. Sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat  secara profesional, jujur, dan  adil dalam penyelenggaraan tugas negara dan pemerintahan.

## METODE
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu  pengetahuan  tertentu  sehingga  pada  gilirannya  dapat  digunakan  untuk  memahami, memecahkan,  dan  mengantisipasi  masalah  (Sugiyono,  2015:2).  Metode  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pertimbangan  metode  ini memaparkan masalah yang jelas terjadi pada kenyataannya melalui data yang valid berupa hasil  observasi,  wawancara,  dokumentasi  serta  buku/jurnal  terdahulu,  dimana  kegiatan diawali dengan mengkaji satu permasalahanya itu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  yang  didapat  dan  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara observasi, dokumentasi, studi pustaka serta wawancara dimana peneliti mengamati, mencatat, mencari dan menulis data yang didapat berupa data-data yang valid dan layak memberikan informasi  untukpenelitian  ini.  Data  kemudian  diolah  dan  dianalisis  dengan  direduksi, disajikan dan diverifikasi sehingga dapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.  Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan memaparkan hasil penelitian ini dengan memaparkan hasil penelitian sesuai informasi dilapangan.
Berikut hasil penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel kebijakan yaitu:

## 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan diharuskan para implementor  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  sasaran  dan  tujuan  kebijakan  sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara  terhadap  lima  informan  penelitian  didapat  hasil  bahwa  indikator  ukuran  dan tujuan  kebijakan  yang  terdapat  dalam  implementasi  peraturan  daerah  Provinsi  Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular terukur dan jelas sehingga mudah dipahami dan menjadi acuan bagi Pegawai Negeri SipilDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Provinsi  Sumatera  Selatan  untuk  melaksanakannya  sebagaimana mestinya yaitu mencegah dan mengendalikan penyebaran wabah penyakit menular saat ini COVID-19.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  implementasi  kebijakan  Van  Meter  dan  Van  Horn mengenai ukuran dan tujuan kebijakan.

## 2. Sumber Daya
Van  Meter  dan  Van  Horn  menyatakan  faktor  sumber  daya  dalam  mencapai keberhasilan implementasi kebijakan sangat penting, dalam hal ini pemanfaatan sumber daya yang  tersedia.  Manusia  merupakan  sumber  daya  utama  dalam  menentukan  keberhasilan proses implementasi, dimana menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia terdapat  juga  sumber  daya  non  manusia  seperti  finansial  dan  fasilitas.  Berdasarkan  hasil
penelitian tersebut peneliti menemukan indikator sumber daya manusia yang belum konsisten kedisiplinannya dalam menerapkan peraturan ini. Sehingga belum terpenuhi indikator sumber daya manusia seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn.  Sementara itu, sumber daya non manusia seperti  finansial dan fasilitas sudah tersedia dengan cukup lengkap untuk mendukung Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana
Agen  pelaksana  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  meliputi  organisasi  formal  dan informal yang akan terlibat dalam penerapan kebijakan itu. Faktor ini harus diperhitungkan karena  kinerja  implementasi  kebijakan  akan  dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat  serta  cocok dengan  para  agen  pelaksananya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  konteks  kebijakan  yang  akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Dari  hasil  penelitian,  peneliti  menemukan  bahwa  indikator  karakteristik  agen  pelaksana dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah  Penyakit  Menular  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Provinsi Sumatera Selatan belum memenuhi teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dimana diperlukan karakteristik agen pelaksana yang ketat dan disiplin dalam pelaksanaan kebijakan.

## 4. Disposisi/Sikap Kecenderungan Para Pelaksana
Sikap kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah para implementor akan  disaring  terlebih  dahulu  melalui  pemahaman  dan  persepsi  masing-masing  mengenai kebijakan  tersebut.  Sehingga  akan  menimbulkan  respon  yaitu  menerima  atau  menolak kebijakan  yang  dapat  mempengaruhi  kemampuan  dan  kemauan  para  implementor  untuk melaksanakan  kebijakan  dan  menghasilkan  kinerja  implementasi  kebijakan.  Berdasarkan hasil  penelitian,  peneliti  menemukan  bahwa  indikator  disposisi/sikap  kecenderungan  para pelaksana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menularyaitu Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah memahami dan menerima dengan baik
akan pelaksanaan kebijakan ini demi mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Dan hal ini telah memenuhi indikator disposisi/sikap kecenderungan para pelaksana dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

## 5. Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi  sangat  diperlukan  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Terlebih  jika terjalin  dengan  baik  koordinasi  komunikasi  antar  organisasi  dan  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  proses  implementasi  akan  mengesampingkan  kesalahan  sehingga  keberhasilan implementasi  dari  kebijakan  tersebut  dapat  tercapai.  Komunikasi  dalam  hal  ini  termasuk dalam  aspek  koordinasi  dan  sosialisasi  kebijakan.Berdasarkan    hasil  penelitian  mengenai komunikasi antar organisasi dalam koordinasi dan sosialisasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menularpeneliti menemukan bahwa koordinasi dan sosialisasi sudah dilakukan dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn mengenai indikator komunikasi antar organisasi.

## 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Kinerja  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  lingkungan  sosial  ekonomi  serta politik  dari  tempat  kebijakan  tersebut  dilaksanakan.  Faktor  lingkungan  eksternal  tersebut menjadi penentu dalam keberhasilan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 ini. Sehingga berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menularpada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah mendukung terlaksananya kebijakan ini demi  mencegah  dan  mengendalikan  penyebaran  COVID-19.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn mengenai lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
Adapun  pembahasan  yang  dapat  penulis  paparkan  berdasarkan  hasil  penelitian terhadap  keseluruhan  data  yang  telah  diperoleh  selama  penelitian  ini  yaitu  faktor-faktor penghambat  dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor  1 Tahun  2021  tentang  Peningkatan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  dalam  Pencegahan  dan Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah 1. Sumber daya manusia.
Dalam  hal  ini,  indikator  sumber  daya  manusia  belum  memenuhi  teori  yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn. Dimana sumber daya manusia harus mendukung dalam  pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  temuan  indikator  sumber  daya manusia  belum  sepenuhnya  mendukung  dalam  pelaksanaan  peraturan  ini,  dimana  sumber daya  manusia  yang  masih  lalai  akan  penerapan  peraturan  ini  terutama  poin-poin  protokol kesehatan.
2. Karakteristik Agen Pelaksana.
Berdasarkan  hasil  temuan,  karakteristik  agen  pelaksana  yaitu  PNS  belum  sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn. Dimana dibutuhkan karakteritik agen pelaksana yang menerima  dan  mendorong  pelaksanaan  kebijakan,  karena  kinerja  implementasi  kebijakan akan  sangat  dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan  para  agen  pelaksananya. Dalam hal ini karakteristik agen pelaksana masih ada yang belum disiplin atau dapat penulis katakan  kedisiplinan  dalam  menerapkan  kebijakan  ini  belum  konsisten.  Sehingga  belum semua poin dalam protokol kesehatan diterapkan seperti pegawai yang melepas masker ketika sedang bekerja di ruang kerjanya, tidak memakai masker dengan benar yaitu tidak menutup hidung,  dan  tidak  menjaga  jarak  aman  ketika  berinteraksi  dengan  pegawai  lainnya  sesuai dengan ketentuan yaitu kurang dari 1,5 meteratau 2 meter. Sehingga dapat dikatakan sikap disiplin yang diterapkan belum konsisten dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Dengan  demikian  terdapat  dua  faktor  penghambat  dalam  implementasi    Peraturan Daerah Provinsi  Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan  Hukum  dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  pada Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Provinsi  Sumatera  Selatan  yaitu sumber  daya  manusia  dan  karakteristik  agen  pelaksana  yang  belum  memenuhi  teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Implementasi  Peraturan  Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum  dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  pada  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  Sumatera Selatan disimpulkan bahwa  Implementasi  Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Wabah  Penyakit
Menular  telah  dilaksanakan  oleh  para  pegawai  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini dibuktikan dengan terdapat kesesuaian antara indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya non manusia, disposis, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan yang terdapat dalam teori Van Meter dan Van Horn. Dan telah dilaksanakannya indikator aturan protokol kesehatan yang terdapat dalam pasal 9 ayat (2) seperti sudah membudayakan perilaku disiplin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci  tangan  dengan  air  dan  sabun,  menjaga  jarak  aman,  menghindari  penggunaan  alat pribadi  secara bersamaan dan menjaga daya tahan tubuh  masing-masing dan poin lainnya. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang  Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian  Wabah  Penyakit  Menular  Pada  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah belum terpenuhinya indikator sumber daya  manusia  dan  karakteristik  agen  pelaksana  dalam  hal  ini  Pegawai  Negeri  Sipil  yang kedisiplinan  yang  diterapkan  belum  secara  konsisten  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini. Dimana disiplin dalam diri individu terkadang menurun dan belum stabil. Hal ini terlihat dari masih terdapat beberapa pegawai yang melepas masker, tidak memakai masker dengan benar dan kurang menjaga jarak  aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu hendaknya masing-masing agen pelaksana yaitu Pegawai Negeri Sipil mempunyai kedisiplinan yang diterapkan secara konsisten dalam pelaksanakan aturan yang ada pada masa pandemi COVID-19 khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.Serta sebaiknya para pegawai agar selalu mengingatkan satu sama  lain  akan  penerapan  peraturan  ini  agar  tidak  ada  yang  lalai  maupun  abai  dalam implementasi  peraturan  ini  sehingga  dapat  mencapai  keberhasilan  kinerja  implementasi kebijakan publik dari peraturan ini.

## DAFTAR PUSTAKA:
- Abdoellah, Awan dkk. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik.  Bandung:Alfabeta
- Haudi. 2021. KebijakanPublik. Solok: Insan Cendikia Mandiri
- Maulana, Delly dkk. 2019. Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Banten: CV AA Rizky
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta Sugiyono.  2015.  Metode  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Penelitian  yang  Bersifat  Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta
- Suparno,  2017.  Implementasi  Kebijakan  Publik  dalam  Praktek.  Sidoarjo:  Dwiputra Pustaka Jaya
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular.