## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)

## STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENEKAN PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME AGAMA DI LINGKUP PENDIDIKAN MADRASAH ‘ALIYAH KABUPATEN BANDUNG
Rendy Adiwilaga 1 , Nia Tresnawati Muchtar 2 , Mustabsyirotul Ummah
Mustofa 3
Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Bale Bandung, Baleendah Kabupaten Bandung, Indonesia 1 Kantor Kementrian Agama, Kabupaten Bandung, Indonesia 2 Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Indonesia 3
E-mail: rendyadiwilaga@gmail.com 1 ; niatresniati@gmail.com 2 ; mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id 3

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya fenomena Gerakan radikalisme agama di Lembaga  Pendidikan,  khususnya  Lembaga  Pendidikan  agama  sebagai  ranah Pendidikan  yang  paling  rentan  disusupi  Gerakan  radikalisme  agama.  Ekspresi tersebut  terlihat  dari  adanya  pelarangan  hormat  bendera,  upacara  sebagai Tindakan  bid’ah  dan  lain  sebagainya  yang  muncul  dari  dinamika  organisasi ekstrakurikuler.  Penelitian  ini  memotret  strategi  Kementerian  Agama  dalam menangani  penyebaran  radikalisme  di  Sekolah  Madrasah  Aliyah  di  Kabupaten Bandung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam aspek penentuan tujuan dan sasaran, Kankemenag Kabupaten Bandung termaktub dalam visinya, memiliki tujuan  menekan  penyebaran  radikalisme  dan  menyebarkan  pemikiran  moderasi dalam  beragama,  baik  kepada  peserta  didik  maupun  masyarakat.  Terkait perumusan kebijakan, atau dalam kata lain program, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung berkolaborasi bersama madrasa-madrasah setingkat ‘Aliyah di  wilayah  lingkungan  kerjanya,  pada  prosesnya  kemudian  menetapkan  tiga strategi  utama  dalam  menekan  penyebaran  radikalisme.  Pertama,  yakni penanaman  nilai  moderasi  agama.  Selanjutnya,  pembentukan  tim  cyber  anti radikalisme  bersama  dengan  tim  cyber  anti  narkoba.  Terakhir,  konsolidasi menyeluruh  dengan  melibatkan  ormas  keagamaan  besar,  tokoh  agama,  serta pihak-pihak  terkait  dalam  upaya  menekan  gerakan  radikalisme  agama  di lingkungan  pendidikan.  Dalam  hal  operasionalisasi,  sayangnya  baru  program moderasi  beragama  yang  berjalan  intens.  Bentuknya  yakni  berupa  bimbingan teknis  kepada  para  guru  serta  seminar-seminar  yang  dilakukan  kepada  peserta didik. Selain itu, terdapat pelatihan perumusan kurikulum bagi para guru melalui materi sisipan.
Kata Kunci: Strategi, Radikalisme Agama, Madrasah Aliyah, Kabupaten Bandung

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  the  rampant  phenomenon  of  religious  radicalism movements in educational institutions, especially religious educational institutions as the realm of education that is most vulnerable to being infiltrated by religious radicalism movements.  These  expressions  can  be  seen  from  the  prohibition  of  flag  salute, ceremonies as acts that rest and so on that arise from the dynamics of extracurricular organisations.  This  research  captures  the  Ministry  of  Religious  Affairs'  strategy  in dealing with the spread of radicalism in the Madrasah Aliyah schools in the Bandung Regency. The results show that in the aspect of determining goals and objectives, the Bandung Regency Ministry of Religious Affairs, as stated in its vision, has the aim of suppressing  the  spread  of  radicalism  and  spreading  moderation  in  religion,  both  to students and the community. In terms of policy formulation, or other words, programmes, the Ministry of Religious Affairs of Bandung Regency, together with madrasahs such as Aliyah in its working area, set three important strategies for suppressing the spread of radicalism.  The  first  is  the  cultivation  of  the  value  of  religious  moderation,  then  the formation of an anti-radicalism cyber team coupled with an anti-drug cyber team, and finally  a  comprehensive  consolidation  by  involving  various  religious  organizations, religious  leaders, and related parties  in its  efforts  to suppress the Islamic  radicalism movement  in  the  education  environment;  Finally,  related  to  operationalisation, unfortunately only the religious moderation program is intensely implemented, namely through technical guidance to teachers and seminars conducted for students. In addition, there  is  training  in  curriculum  formulation  through  insertion  material  to  counteract radicalism.
Keywords : Strategy, Faith-Based radicalism, Madrasah Aliyah, Kabupaten Bandung

## PENDAHULUAN
Pada  prinsipnya,  pemikiran  serta ideologi  politik  lahir  sebagai  respon  atas keresahan  seorang  individu  ataupun kelompok terhadap
pemerintahan,
Lembaga,  ataupun  kelompok  lain  yang memiliki  relasi  kuasa  yang  lebih  kuat dalam hubungan yang diperintah dan yang memerintah.  Dari  masa  ke  masa, pemikiran-pemikiran  baru  lahir  sebagai formula sekaligus solusi dalam menengahi fenomena  sosial.  Sehingga  cukup  jelas, bahwa  pemikiran  dan  ideologi  politik, sejatinya mengikuti perkembangan
zaman.
Hal  ini  pula  yang  terjadi  dalam tubuh  radikalisme.  Radikalisme,  yang cenderung  oleh  para  sarjana  dan  pakar terdahulu,  disepakati  sebagai  “Gerakan pemurnian” atau “Kembali ke akar”, pada prosesnya  disematkan  pada  kelompok- kelompok  yang  berusaha  menggugat penguasa. Ada yang bangga, ada pula yang di citra kan sebagai kelompok pemberontak sekaligus pengganggu. Namun untuk citra ke dua, sampai saat ini nampaknya  belum  bisa  luntur  dari kelompok-kelompok  yang  diklaim  (atau bahkan mengklaim) diri sebagai kelompok radikalis.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
Dewasa ini, radikalisme cenderung  disematkan  kepada  kelompok kanan atau kelompok keagamaan, khususnya Islam pasca peristiwa penabrakan Menara WTC pada tanggal 11 September  2001.  Namun  perlu  diketahui bahwa terminologi radikalisme, khususnya dalam konteks historis Indonesia, cenderung berganti-ganti subjeknya.  Sebut  saja  di  masa  pra- kemerdekaan. Kelompok radikal, cenderung disematkan kepada para tokoh yang kita kenal sebagai pejuang. Bahkan, tidak  tanggung-tanggung,  para founding fathers, khususnya yang berjuang langsung  di  tataran  akar  rumput,  dengan bangga  mengklaim  diri  sebagai  seorang “radikalis”.
Seiring  perkembangan  dinamika politik,  khususnya  pasca  kemerdekaan, kelompok  “radikal”  berpindah  subjek, kelompok  radikal  berpindah  kepada kelompok  komunis,  atau  secara  spesifik kepada  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI) pada  kuartal  tahun  1959-1965,  tahun dimana  PKI  mengalami peak  level kejayaannya  sebagai  partai  komunis terbesar di Asia Tenggara sekaligus partai Komunis  terbesar  ketiga  di  dunia.  PKI
dianggap radikal karena berusaha menghadirkan  upaya-upaya  merangkak maupun total tentang penegakan komunisme di Indonesia.
Sampai  terakhir,  pasca  peristiwa WTC  di  tahun  2001,  seiring  dengan propaganda  perdana  Amerika  Serikat terhadap kelompok terror yang mengatasnamakan  Islam  seperti  halnya Al-Qaeda,  pada  prosesnya  kemudian
radikalisme  menjadi  identik  dengan agama,  khususnya  Islam.  Islam  menjadi identitas  tunggal,  dikarenakan  kelompok terror  yang  marak  beroperasi  cenderung membawa identitas tersebut seperti halnya Al-Qaeda  maupun  ISIS  dewasa  ini. Memang,  adapula  Gerakan  radikal  atas nama  agama  di  berbagai  belahan  dunia lainnya  seperti  halnya  Ku  Klux  Klan  di AS,  serta  Gerakan  pembantai  etnis Rohingya  di  Myanmar  yang  dilakukan oleh Biksu Ashin Wirantu dan kelompoknya. Namun untuk  kasus kelompok Islamisme, penyebaran Gerakan nyata dan pemikirannya cenderung global walaupun juga memiliki faksi yang berbeda-beda. Disematkannya kata “radikalisme”  dalam  Islam,  lebih  kepada penegasan  terhadap  kelompok  atau gerakan pemurnian atas nama agama yang perlahan mulai terang-terangan membagikan pemikirannya. Gerakan pemurnian  tersebut  dapat  ditemui  pada Gerakan-gerakan khilafatisme dan Wahabbisme yang cenderung menginginkan  sistem  syariat  Islam  total dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sosial masyarakat, termasuk
sistem pemerintahannya.  Kelompok  tersebut, meyakini  bahwa  Islam  merupakan  solusi atas  segala  permasalahan  sosial,  bahkan secara  eksplisit,  kelompok  tersebut menganggap  bahwa  Pancasila  usang  dan pemerintahan yang mengadopsinya sebagai pemerintahan thogut.
Penyebaran  pemikiran-pemikiran tersebut  ditunjang  pula  oleh  kebebasan berekspresi  dan  akses  pada  penggunaan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
sosial media. kebebasan berekspresi lebih dilegalkan sehingga muncul peluang bagi gerakan radikal untuk semakin menunjukan  eksistensinya  (Asrori,  2017: 256). Mengacu pada survey dari lembaga Alvara  Research  Center  dan  Mata  Air Foundation  ditemukan  bahwa  adanya fenomena peningkatan pemahaman ideologi  yang  tidak  selaras  dengan ideologi  Pancasila  di  dalam  masyarakat dimana data tersebut menunjukkan bahwa upaya  dari  pihak  kelompok  yang menginginkan adanya perubahan pembaruan sosial dan politik dengan cara apapun  merupakan  fenomena  ancaman nyata  yang  terjadi  saat  ini  di  Indonesia.
Data  tersebut  menunjukkan  terdapat 23,4% pendapat yang menyatakan mahasiswa setuju dengan tegaknya negara
Islam  atau  khilafah,  23,1%  pelajar  SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam  khilafah,  18,1%  pegawai  swasta menyatakan  tidak  setuju  dengan  ideologi Pancasila, 19,4% PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 6,7% Pegawai BUMN tidak  setuju  dengan  ideologi  Pancasila, serta 0,1% berindikasi tidak setuju dengan Pancasila (Wiji et al., 2019).
Salah  satu  penyebab  peningkatan pemahaman  yang  tidak  selaras  dengan ideologi Pancasila tersebut disinyalir tidak terlepas  dari  berbagai  usaha  propaganda kelompok radikal untuk membentuk suatu jaringan  baru  dan  mengarah  secara langsung kepada masyarakat menggunakan  berbagai  media  yang  ada termasuk  salah  satunya  adalah  media sosial  secara  online.  Menurut  data  yang dihimpun  oleh  Kementerian  Komunikasi
dan Informatika (Kemenkominfo) sampai dengan  26  Juni  2018  telah  ditemukan sebanyak  5526  konten  propaganda  yang mengarah  kepada  paham  radikal  di beberapa  media  sosial.  Temuan  tersebut diantaranya  melalui  Situs/  Forum/  File sharing  sebesar  614,  Facebook  dan Instagram  sebanyak  2986,  Youtube  dan Google  Drive  552,  Telegram  502,  dan yang  terakhir  adalah  Twitter  sebanyak 872.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengguna  media  sosial  saat  ini  menjadi kelompok yang rentan untuk terprovokasi oleh  berbagai  konten  propaganda  yang muncul  di  laman  tersebut  (Wiji  et  al., 2019).
Berdasarkan data hasil survei yang dipublikasikan Wahid Foundation bekerjasama dengan LSI, tentang
intoleransi dan radikalisme yang dilakukan pada  34  provinsi  (pada  saat  itu) menunjukkan  bahwa  potensi  intoleransi dan  radikalisme  di  Indonesia  sangat terbuka.  Dari  1520  responden  (beragama Islam berumur 17 tahun ke atas), sebanyak 59,9 % dari mereka menyatakan memiliki kelompok  yang  dibenci.  Terdapat  7,7% responden  yang  bersedia  melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 % justru pernah melakukan tindakan radikal. Meskipun hanya sebesar 7,7% yang menyatakan bersedia
melakukan aksi, namun persentase tersebut  tetap  mengkhawatirkan.  Sebab, 7,7% jika proyeksinya dari 150 juta umat Islam Indonesia berarti terdapat sekitar 11 juta orang yang bersedia bertindak radikal (Imam Solichun, 2018: 3).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
Dalam menekan munculnya Gerakan  gerakan  tersebut  pemerintah Indonesia  telah  mengeluarkan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-undang
(PERPU)  Nomor  1  Tahun  2002  tentang pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme dan  Perpu  Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tersebut. Kemudian diperbaharui  dengan  UU  No.  5  Tahun 2018 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undang.  Kemudian pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang  pembentukan  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi  Pemberantasan  Terorisme
(DKPT)  yang  dibentuk  pada  tahun  2002 (Sadarusalam & Hasan, 2019).
Salah  satu  wilayah  yang  menjadi lokus rawan penyebaran radikalisme ialah
Kabupaten  Bandung.  Secara  historis, kabupaten Bandung pernah menjadi basis kelompok Darul Islam pimpinan Kartosoewirjo,  khususnya  di  wilayah- wilayah  perbatasan  langsung  dengan Kabupaten Garut seperti halnya Kecamatan  Paseh,  Kecamatan  Kertasari, Kecamatan  Pacet,  dan  Pangalengan.
Dalam  penelitiannya,  Adiwilaga  dan Kurniawan  (2021).  Berdasarkan  rilis  ayo Bandung.com  (dalam  Adiwilaga  & Kurniawan, 2021: 2-3), terdapat beberapa
kasus menarik perihal radikalisme agama yang  terjadi  di  wilayah  Kabupaten Bandung. Dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten  Bandung,  11  Kecamatan diantaranya teridentifikasi, terdapat jaringan  radikal  Islam  yang  berpotensi menjadi  teroris.  Sebelas  Kecamatan tersebut  adalah  Cimenyan,  Baleendah, Bojongsoang, Ciwidey, Nagreg, Rancaekek, Pangalengan, Cimaung,
Baleendah,  Pasirjambu  dan  Soreang, bukan berarti di Kecamatan lain tidak ada tapi bisa jadi belum terdeteksi. Kabupaten Bandung sendiri bukan merupakan target operasi  sasaran  teroris,  hanya  saja Kabupaten Bandung menjadi
penyumbang  pelaku  aksi  teroris  yang cukup massif. Sebut saja, terdapat kasus 3 orang warga di tangkap Densus 88 karena terlibat peledakan bom pada tahun baru di kota Bandung (Adiwilaga, Rendy, Kurniawan, 2021).
Tidak menutup kemungkinan pula jika  kemudian,  penyebaran  radikalisme masuk  dalam  dunia  Pendidikan,  terlebih lagi Pendidikan Islam di tingkat Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah. Kedua tingkatan Pendidikan ini menjadi sasaran yang patut dikhawatirkan mengingat usia-usia peserta didik  di  tingkat  Pendidikan  tersebut berusia  12-17  tahun,  usia  dimana  remaja tengah  labil  sekaligus  agresif  dalam mengadopsi  suatu  nilai  dan  pemikiran. Ditambah  lagi,  Pendidikan  dengan  asas Islam memudahkan penyebaran pemikiran radikalisme  atas  nama  agama  massif berkembang.  Afirmasi  atas  nama  agama yang cenderung mengikat, memaksa, dan dogmatis, ditambah budaya pesantren dan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
madrasah  yang  cenderung  rigid  dan  satu arah  dari  segi  komunikasi,  menjadikan peserta  didik  tidak  banyak  memiliki pilihan dalam mencari pemikiran alternatif.  Plus,  penggunaan  sosial  media sebagai alternatif referensi pun cenderung dibatasi.
Aksi  terorisme  pemikiran  yang bersumber  dari  pemahaman  yang  radikal tidak  dapat  diatasi  hanya  dengan  tindak represif  aparat  keamanan.  Meskipun hukum  ditegakkan  melalui  penangkapan pelaku,  memasukannya  kedalam  penjara hingga memberikan vonis hukuman mati, namun  ideologi  mereka  tidak  serta menghilang.  Ideologi  mereka  akan  terus berkembang ditengah masyarakat
manakala  umat  tak  dibekali  kemampuan menolak  melalui  ilmu  agama  dan pemahaman  tentang  hidup  di  tengah penduduk yang beragam. Hal ini pula yang selaras dengan misi  Kementerian  Agama Kabupaten Bandung yaitu “Meningkatkan pemahaman  dan  pengamalan  ajaran agama dan Memantapkan kerukunan intra dan  antar  umat  beragama”.  Oleh  karena itu, fokus penelitian ini mencoba mengkaji mengenai  strategi  Kementerian  Agama Kabupaten  Bandung  dalam  menekan penyebaran  radikalisme,  khususnya  di bidang  pendidikan.  Penelitian  ini  akan mengkaji  langkah-langkah  strategis  yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten  Bandung  dalam  menangkal radikalisme.  Di  lingkup  Kementerian Agama  Kabupaten  Bandung  sendiri,
terdapat  5  pendidikan  negeri  di  bawah naungan  Kementerian  Agama,  Yakni MAN 1 Bandung dan MAN 2 Bandung,
Mengacu  kepada  observasi  awal, peneliti  menemui  alumni  dari  MAN  1 Bandung  yang  berlokasi  di  Ciparay. Sebagai  alumni  yang  lulus  tahun  2020, yang  bersangkutan  menjelaskan  bahwa terdapat sebaran pemikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran- pemikiran radikalisme Islam. Menurutnya:
“Kisaran tahun 2014 sampai tahun 2019  itu  sempat  ada  kelompok  yang mengajarkan  tentang  haram  melakukan penghormatan  terhadap  bendera  karena bentuk kemusyrikan, menyembah kepada selain  Allah.  Ditambah,  organisasi  yang berhubungan  dengan  nasionalisme  atau bela  negara  kaya  pramuka  atau  paskibra sempat  dibuat  fatwa  di  MAN  sebagai organisasi Haram dan sebagainya.
Kebanyakan  yang  terpengaruh  itu  bukan kelas IPA atau IPS, tapi kelas IIK (Ilmu- ilmu  Keagamaan)  dan  teman-teman Rohis”  (Wawancara  dengan  Alumni MAN 1 Ciparay, RN pada 5 Juni 2022)
Dari pernyataan di atas, nyatanya praktik-praktik  pengajaran  radikalisme dalam balutan agama pernah terjadi secara empiris.  Anjuran  tentang  dogmatisme simbolik  tunggal  terhadap  Tuhan  dan unsur  lainnya  tentang  agama  seperti pelarangan  menghormati  bendera  merah putih  karena  dianggap  mentuhankan sesuatu  selain  Allah  dan  merusak  aqidah nyatanya  ada.  Jelas  hal  tersebut  akan melahirkan logical  fallacy dalam  tubuh siswa,  dan  siswa  cenderung  terjerumus dalam  pemikiran  fanatik  dan  irasional. Selanjutnya menurut RN:
“ada  juga,  anjuran  untuk  jangan bergaul dengan kafir. Terus ada salah satu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
mazhab  yang  diagung-agungkan  sama guru tersebut, yang kalau ada siswa yang tidak setuju dengan mazhab guru tersebut, dikafirkan  langsung  di  depan  kelas” (Wawancara  dengan  Alumni  MAN  1 Ciparay, RN pada 5 Juni 2022)
Fenomena di atas menjadi gambaran bahwa praktik-praktik intoleran dan  penerapan  nilai-nilai  radikalisme
Islam  secara  sadar  atau  tidak  sadar, langsung maupun tidak langsung, nyatanya terjadi dalam lingkungan Pendidikan di bawah naungan kementerian  agama.  Peneliti  pun  tidak hanya menemukan fakta serupa di MAN 1
Ciparay,  namun  juga  beberapa  madrasah Aliyah juga  kurang lebih memiliki urban story sejenis.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal yang juga dilakukan peneliti sebelumnya, dapat  dijelaskan  bahwa  sejauh  ini  peran pemerintah,  terutama  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  melalui  penyuluh  agama telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk mencegah maupun memberantas fenomena radikalisme. Salah satu tindakannya  ialah  menempatkan  satu penyuluh  agama  Islam  yang  mempunyai kompetensi  di  bidang  Radikalisme  di setiap kecamatan, Audiensi dengan pihak berwenang untuk menjadi rekanan dalam penyuluhan,  Mencari  tahu  kemudian disampaikan  kepada  masyarakat  tentang ciri-ciri dan bahayanya kelompok radikal,
Memperkuat aqidah pemahaman Ahlusunnah wal Jamaah dan menanamkan jiwa cinta tanah air. Bentuk radikalisme
dalam pendidikan  tidak  semuanya  berupa  aksi
kekerasan,  tetapi  juga  dapat  diwujudkan dalam  bentuk  ucapan  dan  sikap  yang berpotensi  melahirkan  kekerasan  yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan tersebut berimplikasi  kepada  munculnya  situasi dan kondisi sekolah yang tidak menyenangkan bagi  siswa dalam belajar. Peran atau fungsi  sekolah  yang memiliki fitrah  membimbing,  mengarahkan  siswa, tempat  bermain  dan  belajar  anak  anak sekarang  sudah  berubah  atau  bergeser menjadi  lembaga  yang  menakutkan, mencemaskan,  menegangkan,  bahkan menyiksa lahir dan batin para siswa.
Lembaga pendidikan justru kemudian  diposisikan  sebagai  “tertuduh”
utama penyebab terjadinya berbagai kasus kekerasan  atas  nama  agama  di  tengah masyarakat.  Pendidikan  Agama  Islam dituding menjadi mesin pencetak intoleransi, radikalisme dan terorisme pada peserta didik. Banyaknya pelaku terorisme dan  radikalisme  Islam  yang  melibatkan kaum  muda  terpelajar,  baik  pelajar, mahasiswa  maupun  lulusan  perguruan tinggi  menjadi  penguat  dari  berbagai tuduhan  minor  di  atas.  Indikasi  lainnya, munculnya  gerakan  sistematis  yang dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan  tertentu  untuk  mengajarkan doktrin keagamaan garis keras di kalangan pelajar  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA). Hasil  riset  tentang  politik  Ruang  Publik Sekolah  yang  dilakukan  Hairus  Salim memperkuat  sinyalemen  tersebut.  Dalam riset yang dilakukan, Salim menyimpulkan  bahwa  ada  upaya-upaya

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
menjadikan  sekolah  yang  seharusnya menjadi  ruang  publik  yang  bebas  untuk semua  golongan  siswa,  ditafsirkan  dan dibentuk berdasarkan paham dan kepentingan  satu  golongan  saja  (Sanaky, 2015: 339). Menarik kemudian untuk menyimak  hasil  survei  yang  dilakukan Lembaga  Kajian  Islam  dan  Perdamaian
(LaKIP) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menurut  survey  yang  dilakukan  tahun 2010/2011 terhadap  guru  PAI  dan murid SMP  dan  SMA  di  Jabodetabek  ini menunjukkan  sebanyak  62,4  persen  guru agama  -termasuk  dari  kalangan  NU  dan
Muhammadiyah, menolak untuk mengangkat pemimpin non-muslim. 68.6 persen guru agama menentang diangkatnya  orang  non-muslim  sebagai
kepala sekolah mereka.
Presentase  guru  agama  yang menolak  kehadiran  rumah  ibadah  non muslim  di  lingkungan  mereka  cukup besar, yakni 73, 1 persen. Sedangkan ada 85.6  persen  guru  agama  yang  melarang murid  mereka  untuk  ikut  merayakan  apa yang dipersepsikan sebagai “tradisi Barat”.
Demikian  pula  terdapat  87  persen  yang menganjurkan  muridnya  untuk  tidak mempelajari  agama-agama  lain  dan  48 persen lainnya lebih menyukai pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kelas yang berbeda. 75,4 persen dari responden yang meminta  agar  murid-murid  mereka mengajak  guru-guru  nonmuslim  untuk masuk  Islam,  sementara  61,1  persen menolak  sekte  baru  dalam  Islam. Sebanyak  67,4  persen  responden  yang lebih  merasa  sebagai  muslim  ketimbang
sebagai  orang  Indonesia.  Lebih  dari  itu, mayoritas  responden  juga  mendukung penerapan syariah Islam untuk mengurangi  angka  kriminalitas:  58,9 persen mendukung hukum rajam dan 47,5
persen mendukung hukum potong tangan untuk  pencuri  serta  21,3  persen  setuju hukuman  mati  bagi  orang  murtad  dari agama Islam
Membaca  fakta  tersebut  di  atas, sangat kecil kemungkinan mereka ini akan merujuk  pada  pedoman  kurikulum  yang tersedia.  Yang  terjadi,  mereka  akan meletakkan panduan kurikulum dalam laci meja  dan  mengajarkan  materi  pelajaran sesuai  dengan  subyektifitas  keyakinan mereka. Realitas demikian yang selama ini berlangsung dalam konteks pembelajaran agama di sekolah-sekolah.
Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang penulis kaji dalam riset ini  yaitu:  (a)  Seiring  dengan  pesatnya perkembangan  penggunaan  dan  akses sosial media, ditambah bangkitnya kelompok-kelompok politik yang mengangkat  isu  identitas  dan  populisme, khususnya  Islam  sebagai  identitas  utama perjuangan pemurnian
sistem, perkembangan  dan  penyebaran  perihal pemikiran  radikalisme  agama  semakin masif,  bahkan  tidak  hanya  melalui  sosial media,  namun  kini  juga  mulai  masuk dalam dunia Pendidikan, khususnya dalam bentuk  ajaran  verbal  yang  disampaikan guru/ustadz.  (b)  Kabupaten  Bandung sebagai  salah  satu  wilayah  yang  rawan melahirkan  kader-kader  baru  penganut Gerakan  pemurnian  Islam mengacu  pada

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
fakta  historis  dan  empiris,  perlu  disikapi secara serius dan berkelanjutan karena jika dibiarkan, penyebaran paham radikalisme Islam  di  wilayah  ini  akan  semakin menyebar. (c)  Lingkungan madrasah, khususnya  madrasah  tingkat  Aliyah, merupakan dua tingkatan Pendidikan yang rawan  disusupi  pemikiran  radikalisme
Islam  atau  Gerakan  pemurnian  agama dalam bentuk khilafatisme dan wahabbisme, dikarenakan peserta didiknya merupakan siswa yang memasuki  usia  labil  dan  rentan  terhadap adopsi pemikiran baru dan berbahaya. (d)
Terdapat  beberapa  kasus  ajaran-ajaran
yang cenderung keras dari beberapa guru di madrasah-madrasah naungan Kementerian  Agama.  Seperti  contoh  di MAN  1  Bandung,  terdapat  guru  yang melarang penghormatan terhadap bendera sebagai  bagian  dari  praktik  musyrik.Dari latar  belakang  dan  identifikasi  masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan yang  diangkat  yakni,  Bagaimana  strategi Kementerian  Agama  dalam  menekan penyebaran  paham  radikalisme  agama pada  lingkup  Pendidikan  madrasah tsanawiyah  dan  Aliyah  di  Kabupaten Bandung?

## KAJIAN PUSTAKA
Strategi Pemerintahan Terminologi strategi dalam kajian ilmu sosial humaniora pada umumnya berkutat  pada  keilmuan  manajemen serta  ilmu  Perang.  Namun  tidak menampik  kemudian  bahwa  strategi juga  kerap  digunakan  dalam  kajian- kajian pemerintahan, mengingat,
institusi pemerintah bukan cuma institusi  pasif,  namun  pula  aktif  dalam kaitannya  pada  penciptaan  inovasi kebijakan,  termasuk  sebagai problem solving dalam menyikapi suatu fenomena  sosial  yang  berada  dalam naungan tugas pemerintah itu sendiri. Bintoro Tjokroamidjojo menjelaskan  bahwa  dalam  konsepsi pemerintahan, terdapat tigas aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek
penentuan  tujuan  dan  sasaran,  aspek perumusan kebijakan, dan terakhir ialah aspek operasionalisasi. Di dalam
organisasi  pemerintahan,  penentuan tujuan  atau  sasaran  sangat  penting dalam  suatu  perencanaan  dari  strategi yang  akan  disusun  dan  ditetapkan. Sedangkan  perumusan  kebijakan  lebih kepada  dasar  hukum  yang  menyentuh pengelolaan  sumber  daya  publik.  Dan operasionalisasi  menjadi  tahap  terakhir yang  sangat  vital  dan  menentukan efektif atau tidaknya suatu strategi yang dilaksanakan.  Operasionalisasi  juga bisa  berbicara  mengenai  implementasi dari suatu strategi (Salusu, 2006:142).

## Introduksi Radikalisme
Mengacu pada penjelasan Soleh dan  Adiwilaga  (2021)  dalam  bukunya, “Narasi  Radikalisme-Fundamentalisme Islam  dalam  Politik  Identitas  di Indonesia”,
dijelaskan bahwa terminologi ‘radikal’ sendiri ialah usaha bersama  untuk  mengubah  status-quo (Collins  Dictionary  of  Sociology,
1991).  Adapun  radikalisme  ialah  suatu

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
paham atau gerakan mengambil sesuatu hingga ke akarnya (taking things by the roots) jika  mengacu  pada  pendapat Anthony Giddens (1994). Dalam kajian
Giddens, menjadi radikal berarti memiliki  wawasan  tertentu  untuk melepaskan diri dari cengkeraman masa lalu.  Beberapa  mereka  yang  radikal memang  revolusioner  meski  tidak indentik semuanya
revolusioner.
Karenanya,  dalam  Bahasa  Haedar Nashir,  pada  awalnya  tidak  ada  yang salah dengan radikal. Boleh jadi karena ingin kembali ke asli atau akar, sebagian kaum radikalis menjadi “true believers” atau kelompok fanatik buta, dari sinilah benih  radikalisme  yang  eksklusif, monolitik, dan intoleran berasal.
Senada dengan pengertian sebelumnya,  Hornby  dalam  Oxford Advanced Learner Dictionary of Current  English  mengatakan,  istilah radikalisme  berasal  dari  kata radical atau dalam Bahasa latin yakni
radix/radici yang  berarti  ‘akar’  atau ‘dasar’.  Sebagai  kata  benda,  radikal berarti  seseorang  yang  berpandangan radikal  baik  dalam  konteks  politik maupun  agama.  Radikalisme  juga berarti belief  in  radical  ideas  and principles .  Imbuhan  ‘isme’  membuat kata  ini  bermakna  paham  yang  ingin kembali  pada  akar  dan  atau  berpegang teguh  pada  hal-hal  mendasar.  Jalan dasar  menuju  pemurnian,  kembali kepada nilai-nilai awal atau bahkan nilai baru yang dicita-citakan para pendahulu.
Imbuhan -isme di belakang kata radikal  juga  semakin  menegaskan bahwa kata ini adalah suatu paham atau ideologi.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  ideologi  dimaknai  sebagai kumpulan  konsep  bersistem  yang dijadikan asas pendapat yang memberikan  arah  dan  tujuan  untuk kelangsungan  hidup;  cara  berpikir seseorang atau suatu golongan; paham, teori,  dan  tujuan  yang  merupakan program  sosial  politik.  Sederhananya, ideologi merupakan klaim-klaim
kebenaran  dan  imajinasi  tatanan  dunia masa  depan  yang  menyediakan  peta- peta  makna  yang  membentuk  pikiran dan perilaku. Radikalisme bisa dianggap sebagai pedoman atau pegangan suatu kelompok untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya  vis-a  vis  melawan  tatanan dunia yang saat ini tengah berlangsung.
Definisi  yang  paling  mendekati kondisi saat ini perihal radikalisme ialah seperti  yang  diutarakan  oleh  Dawisha. Menurutnya,  radikalisme  merupakan sikap  jiwa  yang  membawa  pada tindakan  yang  bertujuan  melemahkan dan  mengubah  tatanan  politik  mapan  - dan  biasanya  dengan  cara  kekerasan- dan  menggantinya  dengan  sistem  baru. lebih rinci lagi, istilah radikal mengacu pada gagasan ataupun tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan  tatanan  politik  mapan; negara  atau  rezim  yang  bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi  negara  dan  rezim  lain;  dan negara  yang  berusaha  menyesuaikan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
atau  mengubah  hubungan  kekuasaan yang  ada  dalam  sistem  internasional. Istilah  radikalisme  karenanya  secara intrinstik  berkaitan  dengan  konsep tentang  perubahan  politik  dan  sosial pada  berbagai  tingkatan  (Dawisha, 1986: 14).
Selain  terminologi  radikalisme, kita  juga  kerap  mengenal  radikalisasi. Dimana  menurut  Bartol  &  Bartol (2017),  radikalisasi  adalah  proses indoktrinasi terhadap individu sehingga ia menerima ideologi dan misi kelompok  radikal  tertentu.  Orang  yang terindoktrinasi  secara  bertahap  akan memaklumi  aksi-aksi  kekerasan  yang dilakukan kelompok yang mengindoktrinasinya. Sederhananya,
radikalisasi  merupakan  sebuah  proses. Tapi  perlu  dipahami  juga  bahwa  tidak semua  radikalisme  beserta  prosesnya melahirkan kekerasan, karena dinamika kehidupan  personal  dari  aktor-aktor radikalis memang berbeda-beda. Relasi individu  dan  lingkungan  di  sekitarnya, proses  pengadopsian  ideologi,  dan tingkat kepercayaan terhadap
penggunaan  kekerasan  demi  tujuan yang ingin dicapai adalah beberapa dari sekian  banyak  faktor  yang  mendorong radikalisasi maupun deradikalisasi. Tak ada  proses  yang  seratus  persen  sama untuk setiap individu. Atau dalam kata lain,  tak  semua  radikalis  juga  seorang tokoh antagonis dalam sebuah peristiwa maupun fenomena. Pada banyak gerakan  sosial  yang  bersifat  “Ratu Adil”, para tokoh radikal malah menjadi idola  rakyat  untuk  pembebasan.  Maka
kemudian  akan  sangat  keliru  ketika paham  radikal  dipatok  ke  satu  paham dan  golongan  tertentu  yang  keras  dan brutal, sambil menutup mata dari paham dan  golongan  lain  yang  nyatanya  lebih mulia  dan  berhasil  menarik  simpati rakyat.
Studi  Moskalenko  &  Cauley (2009) yang dikutip dari artikel Susetyo (2018)  dengan  cermat  menjelaskan bahwa  mayoritas  orang-orang  yang menjustifikasi  suatu  kekerasan  politik justru  tidak  akan  pernah  terlibat  dalam kekerasan  politik tersebut.  Ada  banyak orang  yang  berpikiran  radikal,  namun malah  tidak  melakukan  kekerasan. Artinya,  tidak  semua  radikalisme beserta prosesnya melahirkan kekerasan,  karena  dinamika  kehidupan personal memang berbeda-beda. Relasi individu  dan  lingkungan  di  sekitarnya, proses  pengadopsian  ideologi,  dan tingkat kepercayaan terhadap penggunaan  kekerasan  demi  tujuan yang ingin dicapai adalah beberapa dari sekian  banyak  faktor  yang  mendorong radikalisasi maupun deradikalisasi. Tak ada  proses  yang  seratus  persen  sama untuk setiap individu. Dengan kata lain, sulit  mencari  garis  penghubung  yang pasti  antara  ideologi  radikal  dan  aksi kekerasan.
Gerakan radikal dan radikalisme lebih  banyak  dijumpai  dalam  gerakan dan kelompok politik, selain kelompok sosial.  Termasuk  di  dalamnya  radikal ideologi,  yang  sangat  mengabsolutkan paham  tertentu,  tidak  kecuali  paham kebangsaan  atau  Nasionalisme.  Salah

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
satu contoh bentuk kelompok yang juga bisa  dikategorisasikan  sebagai  gerakan radikal ialah Komunisme, yang merupakan  kepanjangan  tangan  atau warisan  mulia  pemahaman  Marxisme radikal.  Komunisme  jelas  dimasukkan ke dalam kategorisasi kelompok radikal karena  upaya  nya  melakukan  revolusi total  dan  permanen  dalam  rangka merubah  tatanan  lama  yang  dianggap menghisap  rakyat  kecil.  Di  berbagai belahan  dunia,  termasuk  juga  di Indonesia,  komunisme  sempat  menjadi primadona  di  kalangan  buruh  dan  tani. Kesemuanya  runtuh  setelah  terjadi sebuah  peristiwa  pada  tahun  1965, setelah sebelumnya, PKI sebagai partai komunis  resmi  di  Indonesia,  menjadi salah satu raksasa besar politik regional yang sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan pemerintah pimpinan Soekarno. Senada dengan populisme tradisional,  radikalisme  juga  pada dasarnya bukanlah konsepsi yang secara tunggal  disematkan  kepada  kelompok kiri  saja  atau  kelompok  kanan  saja, namun  keduanya  bisa  dianggap  atau disebut sebagai radikalis jika keduanya berada pada fanatisme klaim kebenaran secara  tunggal  dan  mutlak,  bahkan termasuk  dengan  menghabisi  lawan- lawan serta konsep lain yang sejauh ini sudah berdampingan. Yang lebih buruk lagi,  yakni  terjadi  upaya  penghabisan terhadap sistem yang sedang berlangsung untuk diganti secara paksa dengan kemurnian ajaran yang diyakini oleh dua sayap kelompok tersebut baik
Kanan  maupun  Kiri.  Karena  semua pada  akhirnya  kembali  kepada  definisi radikalisme  yang  diyakini  oleh  para sarjana dan ilmuwan, bahwa radikalisme  merupakan  aliran  yang menginginkan perubahan atau
pembaruan  sosial  dan  politik  secara drastis  yang  bahkan  bisa  dilakukan dengan cara-cara kekerasan.
Pengertian-pengertian  tersebut setidaknya  mencetak  tebal  pendapat peneliti  yang  menyatakan  bahwa  tidak sepenuhnya salah menyandingkan radikal atau  radikalisme dengan agama karena radikalisme sendiri tidak eksklusif pada satu ideologi atau sebuah konsep lainnya yang hegemonik. Terlebih,  radikalisme  agama  juga memiliki  cita-cita  komunal  tentang pemurnian  agama  berskala  massif, dimana  seluruh  manusia  di  suatu wilayah,  patut  dan  wajib  mengamini segala  firman  Tuhan  nya,  termasuk dengan  cara  apapun  agar  ajaran  Tuhan yang diyakininya diterima oleh seluruh umat. Sekali lagi, dengan cara apapun.
Radikalisme dalam Dunia Pendidikan Menurut  Muchith  (2016:  122) Pendidikan  memiliki  tujuan  dan  fungsi sangat  mulia,  yaitu  memanusiakan manusia, dalam arti menjadikan manusia lebih berperan sebagai manusia, lebih mengetahui serta memahamai  nilai-nilai  dan  hakikat sebagai  manusia.  Hal  ini  menjadi penting,  karena  jika  manusia  tidak mengetahui  dan  memahamai  nilai-nilai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
kemanusiaan, maka akan jatuh ke dalam sifat-sifat  hewan  atau  binatang.  Antara manusia dan binatang hakikatnya sama, perbedaannya hanya dalam hal optimalisasi penggunaan rasio atau akal saja.
Kemudian,  Radikalisme  secara
umum  dipahami  sebagai  suatu  gerakan sosial yang mengarah pada hal-hal yang negatif.  Setidaknya  persepsi  itu  yang dikonsepkan  oleh  Lukman  Hakim, Wakil  Kepala  LIPI,  dalam  pengantar buku  Islam  dan  Radikalisme  di Indonesia.  Dari  persepsi  seperti  itu, maka muncul istilah ekstrem, anti Barat, anti  Amerika,  dan  teroris  (Turmudzi, 2005: 24).
Bentuk radikalisme dalam pendidikan tidak semuanya berupa aksi
kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam  bentuk  ucapan  dan  sikap  yang berpotensi  melahirkan  kekerasan  yang tidak  sesuai  dengan  norma-norma pendidikan.  Sikap  yang  berpotensi melahirkan kekerasan tersebut berimplikasi  kepada  munculnya  situasi dan  kondisi  sekolah  yang  tidak menyenangkan bagi siswa dalam belajar. Peran atau fungsi sekolah yang memiliki fitrah membimbing, mengarahkan  siswa,  tempat  bermain dan  belajar  anak  anak  sekarang  sudah berubah atau bergeser menjadi lembaga yang menakutkan, mencemaskan, menegangkan,  bahkan  menyiksa  lahir dan batin para siswa.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  penentuan subjek  penelitian  menggunakan  teknik purposive,  yaitu  subjek  penelitian  dipilih dengan  pertimbangan  dan  tujuan  tertentu (Sugiyono, 2014: 52). Pertimbangan yang digunakan  untuk  menentukan  subjek dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pemahaman, dan mempunyai keterlibatan langsung dalam permasalahan radikalisme di  lingkungan  kementerian  Agama  dan lingkungan Pendidikan di bawah naungan Kementerian  Agama,  informan  tersebut ialah sebagai berikut:
1.  Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan penanganan radikalisme  khususnya di  dunia  Pendidikan  di  bawah naungan kementerian Agama Kabupaten Bandung; 2.  Pelaku Pendidikan yang bertanggung jawab langsung dalam proses  kaderisasi  siswa  sekaligus penekanan  paham  radikalisme  di lingkungan Pendidikan madrasah
3.  Para  alumni  dan  siswa  sebagai konsumen Pendidikan di lingkungan madrasah naungan Kementerian Agama Berdasarkan  kriteria  tersebut, maka  subjek  penelitian  dalam  penelitian ini adalah: 1.  Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sebagai pemegang  dan  penentu  kebijakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
penuh dalam penanganan radikalisme di lingkungan Pendidikan  di  bawah  naungan Kementerian Agama;
2.  Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten  Bandung  yang  secara teknis bertanggung jawab langsung dalam pengawasan kualitas kegiatan akademis  di  Madrasah  naungan Kementerian Agama;
3.  Kepala  Seksi  Pendidikan  Agama
Islam  Kementerian  Agama  selaku penanggung jawab kurikulum
Pendidikan;
4.  Kepala  Sekolah,  Guru,  dan  siswa aktif MAN 1 Bandung;
5.  Kepala  Sekolah,  Guru,  dan  siswa aktif MAN 2 Bandung;
6.  Para  alumni  Lembaga  Pendidikan agama dibawah naungan Kankemenag,  khususnya  alumni pada  rentan  waktu  lulusan  2010- 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Radikalisme  Agama  dalam  Dunia Pendidikan
Berbicara  perihal  radikalisme,
khususnya  radikalisme  agama,  dewasa ini  tidak  hanya  berbicara  pada  tataran pemikiran saja seperti upaya penggantian sistem secara total melalui diskursus-diskursus  kecil,  melainkan juga  berbicara  mengenai  Tindakan praksis seperti bagaimana mewujudkan sistem  tersebut,  serta  tahapan-tahapan apa yang ditempuh agar sistem tersebut, dalam  hal  kajian  ini  khilafah,  dapat tegak secara paripurna.
Armanjani (2012: 21-22), menjelaskan,  bahwa  pada  prinsipnya, Islamisme atau khilafatisme itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a.  Syariat harus mengatur seluruh aspek kehidupan di negara-negara muslim;
b.  setiap  pemerintahan  harus  mampu mewujudkan muslim yang paripurna,
yaitu muslim yang patuh menjalankan  rukum  Islam  dan memiliki  keyakinan  yang  sesuai dengan rukun iman;
c.  Pemerintahan  dapat  dicapai  melalui mekanisme demokratis, atau melalui sistem  monarki  yang  dipimpin  oleh amir yang dianggap sebagai bayang- bayang Tuhan di muka bumi;
d.  Pemerintah berdasarkan Islam harus memberi  dukungan  finansial  dan politik terhadap sekolah dan perguruan tinggi Islam, di luar sistem pendidikan Islam dibumihanguskan; e.  Pemerintahan harus menjamin terjaganya basis moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya pakaian, pergaulan, minuman, kebudayaan,  sistem  ekonomi,  dan lain sebagainya.
Mengacu pada nilai-nilai di atas
lah, maka kemudian bibit-bibit radikalisme dalam beragama, khususnya dalam Islam, mulai menyeruak  ke  permukaan,  terlebih dipadu padankan dalam sistem Pendidikan  Islam  sebagai  indoktrinasi baku  yang  tidak  bisa  diperdebatkan.
Bentuknya kemudian bermacam- macam, mulai dari pengharaman terhadap  hal-hal  yang  tidak  ada  di

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
zaman  Rasul,  kemudian  ajakan  untuk memusuhi kelompok nasionalis, bahkan yang  paling  mengerikan  ialah  doktrin- doktrin  jihad  versi  kelompok  radikal yang disuntikkan untuk melawan orang- orang  yang  dianggap  zalim,  yang berasal dari luar kelompoknya.
Dalam  kaidah  penelitian  ini, maka nilai-nilai mendasar tersebut akan di  uci  cobakan  dalam  kasus  Lembaga Pendidikan  Islam  di  bawah  naungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung.  Menyadur  wawancara  dari para alumni yang lulus 10 tahun terakhir di Madrasah setingkat ‘Aliyah di bawah naungan kementerian Kabupaten Bandung, berikut:
“Untuk  pembelajaran  tidak
pernah  ada  pengajaran  terkait  untuk anti pancasila, malah kami diajarkan bagaimana  menjadi  Muslim  yang Nasionalis cinta terhadap bangsa dan tanah air. Terkait tentang pembelajaran Khilafah hanya sekedar  edukasi  terhadap  siswa  saja bentuknya seperti mempelajari sejarah kejayaan islam” (Wawancara dengan  AMT  pada  tanggal  23  Juli 2022).
Dari  pendapat  alumni  tersebut, Adapun  materi  tentang  khilafah,  lebih kepada  materi  sisipan  yang  berkaitan dengan kejayaan Islam dalam pelajaran sejarah.  Bukan  indoktrinasi  guru  yang mewajibkan para santri atau siswa untuk menegakkan  dengan  cara-cara  apapun baik  melalui  kekerasan  dan  paksaan maupun  pertumpahan  darah.  Adapun
pemaksaan hanya dalam bentuk sebagai berikut: “Kalau paksaan-paksaan begitu  ya  paling  hanya  sekedar perbedaan pendapat pandangan madzah  fiqih  yang  berbeda-beda, sekedar  diskursus  untuk  edukasi  saja, walau  kadang  penggiringan  opini untuk doktrinisasi terhadap salah satu madzhab yang dipegang oleh
pengajar”
Hal ini dikuatkan oleh pendapat alumni  MAN  1  Bandung  lainnya, menurutnya:
“Adanya  penggiringan  opini terkait  untuk  memegang  madzhab tertentu  oleh  pengajar  walaupun memang ini dalam keagamaan diskursus adanya perbedaan ilmu fiqih dari  beberapa  madzhab  ataupun beberapa  latar  belakang  ormas  yang dipegang  oleh  siswa  siswa  maupun gurunya. tapi kiranya kadang ada yang tak membuat nyaman para siswa yang ada  di  kelas”  (Wawancara  dengan FRG pada tanggal 20 Juli 2022)
Pemaksaan mahzab pada akhirnya sering terjadi, terlebih, menurut  para  informan,  kebanyakan pengajar  di  MAN  1  Bandung  saja, umumnya  berasal  dari  ormas  Nahdatul Ulama (NU) yang cenderung menggunakan mahzab Syafii, sedangkan  siswa  banyak  yang  berasal dari latar belakang berbeda-beda seperti halnya Muhammadiyah, Persis, Syarikat  Islam,  dan  lain  sebagainya. Namun,  kondisi  tersebut  hanya  pada diskusi  tataran  kelas  bahkan  kerap

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
diucapkan  dalam  nada  bercanda  oleh para  guru.  Bukan  menjadi  suatu masalah  yang  menjadi  besar  dan berkepanjangan.  Namun  bukan  berarti kasus  radikalisme  agama  di  Madrasah masuk  dalam  kategori  zero  cased. Karena menurut paparan para informan, terdapat  beberapa  peristiwa-peristiwa yang  kiranya  cukup  berbahaya  bagi eksistensi  Pancasila,  seperti  apa  yang diutarakan  oleh  Namun  bukan  berarti kasus  radikalisme  agama  di  Madrasah masuk  dalam  kategori  zero  cased. Karena menurut paparan para informan, terdapat  beberapa  peristiwa-peristiwa yang  kiranya  cukup  berbahaya  bagi eksistensi  Pancasila,  seperti  apa  yang diutarakan  oleh  alumni  MAN  1 Bandung tahun 2010, sebagai berikut: “Ada  organisasi  luar  yang masuk  bebas  ke  lingkup  sekolah pendidikan dibawa oleh beberapa siswa yang  doktrinisasi  Khilafah  di  MAN Ciparay yang kala itu nama organisasinya  diembel-embeli  “Islam Kaffah”.  Banyaknya  yang  terjerumus
siswa-siswi  terhadap  paham  tersebut,
sampai di lingkungan sekolah munculnya persepsi persepsi “Pancasila Hukum Thagut, Jangan Hormat Bendera  Merah  Putih  selembar  kain karena  sebagai  bentuk  Kemusyrikan kepada Allah Swt”. Proses kaderisasi dengan doktrinasi organisasi tersebut yaitu dari beberapa  Siswa  yang  saling  mengajak satu  sama  lain  hingga  di  bai’at mengikuti banyaknya kumpulan kajian-
kajian”  (Wawancara  dengan  RM  pada tanggal 10 Juli 2022)
Pendapat  di  atas  merupakan gambaran bahwa bibit-bibit radikalisme di  lingkungan  institusi  Pendidikan MAN  ada  dan  bukan  sama  sekali  zero cased.  Gerakan  bahkan  sudah  masuk dalam konsepsi kaderisasi dan indoktrinasi  Islam  Kaffah  termasuk kegiatan  bai’at  dan  kajian-kajian.    Hal ini  juga  dikuatkan  oleh  pendapat  dari alumni MAN 2 Bandung, menurutnya:
“Sempat  ada  Gerakan-gerakan, biasanya  berangkat  dari  anak-anak ekskul  rohis  yang  tiba-tiba  bikin selebaran.  Bahkan  ada  yang  sampai tidak  mau  upacara  karena  katanya menghormati  bender  itu  musyrik  dan bid’ah”  (wawancara  dengan  RA  pada tanggal 12 Juli 2022)
Peneliti  menemui  alumni  dari MAN  1  Bandung  yang  berlokasi  di Ciparay.  Sebagai  alumni  yang  lulus tahun 2020, yang bersangkutan menjelaskan  bahwa  terdapat  kelompok pemikiran yang berbicara mengenai hal- hal  yang  berkaitan  dengan  pemikiran- pemikiran radikalisme
Islam. Menurutnya:
“Kisaran  tahun  2014  sampai tahun  2019  itu  sempat  ada  kelompok yang  mengajarkan  tentang  haram melakukan penghormatan terhadap bendera  karena  bentuk  kemusyrikan, menyembah  kepada  selain  Allah. Ditambah, organisasi yang berhubungan dengan nasionalisme atau bela negara kaya pramuka atau paskibra sempat  dibuat  fatwa  di  MAN  sebagai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
organisasi  Haram  dan  sebagainya. Kebanyakan  yang  terpengaruh  itu bukan kelas IPA atau IPS, tapi kelas IIK (Ilmu-ilmu  Keagamaan)  dan  teman- teman  Rohis”  (Wawancara  dengan Alumni  MAN  1  Bandung,  RN  pada  5 Juni 2022)
Dari  pendapat-pendapat  di  atas,
maka dapat disimpulkan bahwa institusi Pendidikan di bawah naungan Kankemenag Kabupaten Bandung, jika dikaji  dari  sistem  pengajaran  dan kurikulum,  secara  kualitatif  peneliti nilai aman dan bersih dari ajaran-ajaran indoktrinasi  radikalisme  atas  nama agama. Adapun, Gerakan-gerakan pemikiran  yang  cukup  berbahaya, berangkat dari
jaringan-jaringan organisasi intra maupun ekstra kampus,
yang masuk pada ekstrakulikuler dakwah seperti rohis atau DKM. Bentuk ajaran  pemikirannya  pun  cukup  keras seperti  pelarangan  upacara  bendera serta anggapan bahwa Pancasila merupakan  hukum  thagut.  Walaupun kecil,  riak-riak  tersebut  perlu  disikapi secara  serius  oleh  Kankemenag  selaku Lembaga  yang  menaungi  institusi Pendidikan  di  bawahnya.  Terlebih, madrasah  ‘Aliyah  maupun  pondok pesantren  merupakan  institusi  yang rentan  disusupi  pemikiran  radikalisme terlebih atas nama agama Islam.

## 2.  Pentingnya  Proses  Diskusi  dalam Pembelajaran
Kankemenag  memiliki  sikap resmi  dan  tegas  terhadap  radikalisme. Bagi  kasi  PAIS  (Pendidikan  Agama
Islam)  yang  merepresentasikan  sikap Kankemenag  dalam  urusan  pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah,
radikalisme  tidak  memiliki  tempat bahkan  di  ajaran  manapun  serta berseberangan  dengan  dasar  hukum atau legal formal resmi kita yakni UUD 1945, Pancasila, dan perundang- undangan  lainnya.  Artinya,  secara normatif,  Kankemenag  memiliki  sikap seirama  dengan  pemerintah  saat  ini dalam penanganan radikalisme berbasis agama.
Lebih tegas lagi, berikut pernyataan  dari  Kepala  MAN  1 Bandung menyikapi sikap Kankemenag Kabupaten  Bandung  secara  kesatuan Lembaga, dalam menyikapi radikalisme dan  visi  ke  depan  dalam  menghadapi radikalisme  dalam  balutan  agama. Kankemenag  Kabupaten  Bandung  di wilayah  pendidikannya,  memahami dengan terstruktur dan sistematis bahwa radikalisme  merupakan  antithesis  dan bernegasi  dengan  pola  masyarakat  kita yang cenderung multikultural. Kankemenag  memiliki  visi  ke  depan untuk  merawat  kerukunan, menghargai keberagaman demi terwujudnya bangsa yang  kokoh,  sehingga  negara  dapat fokus  membangun  kesejahteraan  bagi masyarakat.
Pendapat-pendapat  di  atas  juga seakan  mencoba  memverifikasi  salah satu  dari  enam  misi  Kankemenag Kabupaten  Bandung  yang  mengacu pada Peraturan Menteri Agama  No. 18 tahun  2020,  yaitu  “memperkuat moderasi  beragama  dan  kerukunan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
umat beragama”. Kankemenag Kabupaten  Bandung  pada  akhirnya memiliki  komitmen  penuh  dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang  bisa  terganggu  akibat  adanya penyebaran  virus  radikalisme  agama, khususnya agama Islam.
Sasaran  sekunder  dari  unit-unit di  bawah  Kankemenag  seperti  halnya Madrasah  setingkat  ‘Aliyah  (SMA) ialah  penanaman  nilai  etika  dan  sopan santun sebagai upaya preventif deradikalisasi  atau  penangkalan  secara total  radikalisme.  Tidak  hanya  untuk siswa atau santri sebagai target sasaran program,  namun  juga  para  guru  yang diklaim  sebagai  garda  terdepan  dalam menyampaikan informasi ilmu. Sederhananya,  Madrasah  melakukan penanggulangan  penyebaran  pemikiran radikalisme, dengan menggunakan pendekatan lingkungannya yakni pendekatan Pendidikan. Kebijakan  yang  dirumuskan oleh Kankemenag menyikapi radikalisme, khususnya dalam penangkalan  di  lingkup  Pendidikan, nyatanya  memiliki  dasar  hukum  yang kuat. Program prioritas penanggulangan radikalisme  di  lingkungan  Pendidikan
Kankemenag ditargetkan terutama kepada  para  guru  yang  umumnya
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di lingkungan  Madrasah  Aliyah.  Hal  ini seperti  apa  yang  disampaikan  oleh Kepala Kankemenag Kabupaten Bandung. Bentuk  deradikalisasi  tersebut
diformulasikan  dalam  bentuk  program
pengembangan  moderasi  beragama. Artinya,  para  guru  didorong  untuk mengajarkan materi-materi ajar tentang keagamaan  yang  inklusif,  visioner, maju, serta  jauh dari nilai-nilai pengkerdilan kemanusiaan. Pendorongan  tersebut  juga  didampingi oleh  materi  wawasan  kebangsaan sebagai upaya Kankemenag menyandingkan pemikiran nasionalisme  Indonesia  dengan  Islam yang  saling  mengisi  dan  saling melengkapi satu sama lain.
Dari  pendapat  informan  di  atas yang cenderung melengkapi pernyataan sebelumnya  tentang  program  moderasi beragama, program ini sejatinya dirumuskan  sebagai  rambu  sekaligus patokan  para  guru  dalam  memberikan pengajaran  kepada  peserta  didik,  yakni agar  dapat  memberikan  materi  yang adil,  seimbang  dengan  tujuan  terhindar dari  perilaku  ekstrim  atau  berlebih- lebihan. Khususnya dalam hal implementasi  praktik  jihad,  penerapan mahzab  tertentu,  definisi  bid’ah,  dan lain  sebagainya.  Kegiatan  moderasi beragama  merupakan  program  induk yang  kiranya  berimplikasi  kepada program-program lain setelahnya.
Kankemenag  juga  berupaya mengimbangi  perkembangan  zaman dengan  membentuk  sebuah  tim  cyber dengan tema besar “anti radikalisme dan anti  narkoba”.  Tim  cyber  anti radikalisme  diwujudkan  dalam  bentuk pengawasan Kankemenag terhadap ASN  maupun  peserta  didik,  yang cenderung terlibat dalam ujaran

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
kebencian, maupun penyebaran- penyebaran  berita  hoax  yang  masif. Adapula  tim  cyber  anti  narkoba  yang menyasar  tidak  hanya  peserta  didik, namun  juga  tenaga  pengajar  yang terindikasi  terlibat  dalam  penggunakan obat-obatan terlarang dan psikotropika. Pemberdayaan Lembaga Pendidikan  agama,  juga  menjadi  salah satu  prioritas  Kankemenag  Kabupaten Bandung  dalam  menekan  penyebaran pemikiran radikalisme agama. Pertimbangannya, Lembaga Pendidikan merupakan wadah pertama tunas bangsa dalam  mencerna  fenomena  sosial  yang ada. Maka dari itu, jika tidak diberikan pembimbingan  secara  intens,  maka dikhawatirkan penyebaran akan bergerak dengan masif dan menyeluruh. Program ini cukup beralasan, pasalnya,
dapat  kita  lihat  pada  penjelasan sebelumnya bahwa di tingkatan
Pendidikan  tertentu,  seperti  Madrasah
Tsanawiyah  dan  Aliyah,  sudah  masuk pemikiran-pemikiran  radikal  seperti haram  hormat  bendera  dan  upacara, serta  Program  Program  ini  cukup beralasan,  pasalnya,  dapat  kita  lihat pada  penjelasan  sebelumnya  bahwa  di tingkatan  Pendidikan  tertentu,  seperti Madrasah  Tsanawiyah  dan  Aliyah, sudah masuk pemikiran-pemikiran
radikal  seperti  haram  hormat  bendera dan  upacara,  serta  pengkafiran  kepada nonmuslim  dimana  Gerakan  tersebut berangkat dari pergerakan ekstrakulikuler  mandiri  siswa  atau peserta didik. Grand strategy dari Kankemenag  dalam  hal  menekan penyebaran  radikalisme  agama  atau radikalisme Islam pada dasarnya terletak pada kegiatan moderasi agama. Namun  menurut  penelaahan  peneliti  di lapangan,  konsep  ini  masih  bersifat general  dan  belum  masuk  pada  tataran teknis. Program moderasi agama barulah  pada  tataran  koordinasi  antar lini  dalam  penanganan  radikalisme, khususnya  di  Lembaga  Pendidikan tingkat Madrasah Aliyah.
Implementasi
dan
operasionalisasi  nya  sendiri  sudah berjalan dengan dimasukkannya materi- materi  tentang  Islam  Moderat,  baik melalui  perspektif  Nahdhatul  Ulama, Muhammadiyah,  maupun  ormas  Islam besar lainnya yang diakui oleh pemerintah. Materi-materi tersebut kemudian  diformalisasi  dalam  bentuk kurikulum  dan  bahan  ajar  setiap  tahun baik  dari  MAN  1,  MAN  2,  maupun pondok  pesantren  swasta  setingkat Aliyah yang ada di Kabupaten
Bandung. Semua kemudian dikoordinir dan diawasi oleh Kepala Seksi
Pendidikan  Agama  Islam,  termasuk juga di dalamnya Kepala Seksi Pondok Pesantren serta Pendidikan Madrasah. Hanya saja kelemahannya, program pengembangan kurikulum berbasis  moderasi  beragama  sendiri terkendala  sumber  daya  manusia  baik dari kalangan ASN maupun dari tenaga pengajar  swasta.  Kekurangan  tersebut lebih  dari  pada  aspek  kualitas,  karena tidak mudah menemukan guru maupun

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
ustadz  yang  mampu  membahasakan fenomena  sosial  terkini  yang  mudah diterima  oleh  generasi  baru  saat  ini. Temuan  peneliti  di  lapangan,  masih banyak tenaga pengajar yang melakukan  metode  pengajaran  hanya satu  arah.  Yakni  baik  dalam  bentuk ceramah  di  mimbar  selama  berpuluh- puluh menit dengan hanya menyediakan sesi  tanya  jawab  selama  10  menit terakhir  pertemuan,  maupun  tenaga pengajar  yang  tekstual  dan  cenderung text  book  secara  literal  dalam  hal metodologi pengajaran. Ini yang membuat pesan penting dari Kankemenag tentang bahaya radikalisme Islam-Islamisme- Khilafatisme  tidak  sampai  di  benak peserta didik. Dimana, kunci menangkal pemikiran tersebut yakni melalui pembentukan akhlak serta mewujudkan masyarakat  yang  inklusif  seperti  yang diamanatkan Kankemenag maupun
Kemenag  Pusat,  jadi  kurang  maksimal untuk sampai ke benak peserta didik. Hal  ini  juga  berimbas  kepada kurikulum  yang  tidak  efektif  bekerja karena sulitnya guru dalam mengimplementasikan dan menarasikan maksud  dari  kurikulum  yang  telah dirumuskan. Kurikulum memang mendorong siswa untuk berpikir inklusif,  toleran,  dan  lain  sebagainya, namun  dibutuhkan  kreatifitas  untuk merangsang pola pikir siswa. Hal inilah yang kemudian sulit dijalankan mengingat  sudah  bertahun-tahun  para guru  dan  ustadz  memiliki  metode konvensional yang sulit dirubah karena
sudah terbiasa dan masing-masing guru- ustadz  meyakini  bahwa  metodenya sudah benar tanpa harus diperbaiki lagi.
Kankemenag berkomitmen menindak tegas siapapun oknum tenaga pengajar,  yang  terindikasi  berafiliasi dengan  Gerakan  radikal  atau  minimal menjadi  simpatisan  pemikiran  secara sukarela,  dengan  menyebarkan  ajaran berbahaya tentang eksklusifitas beragama ke kalangan siswa.  Berbicara tentang  sanksi  tingkat  sedang,  artinya berbicara  tentang  sanksi  yang  cukup berat  (dalam  perspektif  dunia  ASN), seperti  misalnya  di  mutasi  atau dipindahtugaskan, maupun dirumahkan selama  jangka  waktu  tertentu  sesuai kesepakatan atasan dan pimpinan dalam struktur birokrasi Kankemenag
Kabupaten  Bandung.  Beda  halnya dengan  sanksi  berat  yang  berbicara mengenai  pemecatan  bahkan  adanya delik pidana dan hukuman penjara bagi pelaku  tersebut.  Namun  kenyataannya di  lapangan,  sulit  menindaktegas  para guru  yang  dikategorikan  sebagai  ASN karena ASN sendiri memiliki mekanisme  yang  rumit  dalam  hal pemutusan  hubungan  sekali.  Sangat jarang  tersiar  berita  bahwa  ada  ASN dipecat,  kecuali  ASN  tersebut  terlibat penjualan  dan  penggunaan  narkoba, maupun peristiwa lainnya yang mengundang  kontroversi  dan  perhatian masyarakat.  Adanya  anggapan  bahwa PNS  atau  ASN  tidak  bisa  dipecat, menjadikan  beberapa  tenaga  pengajar tidak terlalu menggubris adanya sanksi ringan maupun sedang.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
Beragama  sejatinya  juga  perlu disosialisasikan kepada seluruh stakeholders,  khususnya  para  pelaku dunia  Pendidikan  di  bawah  naungan Kankemenag. Maka dari itu, Kankemenag Kabupaten Bandung berupaya melakukan sosialisasi melalui beberapa  kegiatan.  Bagi  para  guru, diadakan  kegiatan  Bimbingan  Teknis (Bimtek)  guna  menyatukan  visi  antara Kankemenag Kabupaten Bandung dengan para penyelenggara Pendidikan.

## KESIMPULAN
Dalam  aspek  penentuan  tujuan dan  sasaran,  Kankemenag  Kabupaten
Bandung  termaktub  dalam  visinya,
memiliki  tujuan  menekan  penyebaran radikalisme dan menyebarkan pemikiran  moderasi  dalam  beragama, baik  kepada  peserta  didik  maupun masyarakat.  Adapun  Sasaran  primer dari  Kankemenag  Kabupaten  Bandung adalah yang tadi disebutkan, sedangkan Sasaran  sekunder  dari  unit-unit  di bawah  Kankemenag  seperti  halnya Madrasah  setingkat  ‘Aliyah  (SMA) ialah  penanaman  nilai  etika  dan  sopan santun sebagai upaya preventif deradikalisasi  atau  penangkalan  secara total  radikalisme.  Tidak  hanya  untuk siswa atau santri sebagai target sasaran program,  namun  juga  para  guru  yang diklaim  sebagai  garda  terdepan  dalam menyampaikan informasi ilmu.
Terkait  perumusan  kebijakan, atau dalam kata lain program, Kankemenag Kabupaten Bandung bersama  dengan  madrasah-madrasah setingkah Aliyah di wilayah lingkungan kerjanya,  menetapkan  tiga  strategi penting  dalam  menekan  penyebaran radikalisme. Yang pertama ialah penanaman  nilai  moderasi  beragama, kemudian  pembentukan  tim  cyber  anti radikalisme  dibarengi  juga  dengan  tim cyber  anti  narkoba,  dan  terakhir  ialah konsolidasi menyeluruh dengan melibatkan berbagai ormas keagamaan, tokoh  agama,  serta  pihak-pihak  terkait dalam  upayanya  menekan  Gerakan radikalisme Islam di lingkungan Pendidikan; Terakhir, terkait operasionalisasi, sayangnya baru program  moderasi  beragama  yang intens dijalankan, yaitu melalui bimbingan teknis kepada para guru serta seminar-seminar yang dilakukan kepada para  peserta  didik.  Selain  itu,  terdapat pelatihan perumusan kurikulum melalui materi sisipan guna menangkal radikalisme. Selebihnya, terkait pengawasan terhadap penyebaran pemikiran  radikalisme,  baru  dilakukan mengacu pada laporan saja dan ditindak oleh pihak Kankemenag maupun sekolah  secara  langsung,  mengingat, tim  cyber  yang  direncanakan  belum juga berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwilaga, Rendy, and Agus Kurniawan. 2021. “Strategi  Pemerintah  Daerah terkait Pencegahan Paham Radikalisme  Agama  di  Kabupaten Bandung”. Jurnal JISIPOL  | Jurnal

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 Mei  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (351-372)
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol.  5 (1). https://ejournal.unibba.ac.id/index.p hp/jisipol/article/view/364.
Adiwilaga, Rendy. 2017. Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam Transnasional  serta  Implikasinya terhadap Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.  Journal  of  Governance.  2: 126-145. Adiwilaga,  Rendy.  2017.  Gerakan  Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme di Indonesia. Jurnal Wacana Politik. 2: 1-9. Azra, Azyumardi, “Fenomena Fundamentalisme  Dalam  Islam,
Survey  Historis  dan  Doktrinal”, Jurnal Ulumul Qur’an, No. 3, Vol.
IV, 1993. Moleong,  Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Muchith, M. Saekan. “Radikalisme dalam
Dunia Pendidikan”. Jurnal ADDIN Vol. 10 No. 1. Februari 2016. Salusu.  2008.  Pengambilan  Keputusan Strategik.  Jakarta:  Pt.  Gramedia Widia sarana Indonesia. Sanaky, Hujair AH. “Radikalisme Agama dalam  Perspektif  Pendidikan”.
Jurnal  Millah  Vol.  XIV,  No.  2,
Februari 2015. Soleh, Iman, & Adiwilaga, Rendy. 2021. Narasi Radikalisme- Fundamentalisme Islam dalam
Politik  Identitas  di  Indonesia.
Depok: Rajawali Pers.
Sugiyono,  2020.  Metode  Penelitian
Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D.
Bandung Alfabet.
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Teori dan Strategi  Pembangunan  Nasional.
Jakarta: CV. Haji Masagung
Turmudzi,  Endang,  dan  Sihbudi,  Riza (ed.), 2005. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
Adiwilaga, Rendy, Kurniawan, A.
(2021). Strategi Pemerintah
Daerah terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL , 5 (1),
1–23.
Wiji, B., Sadarusalam, A., & Hasan, K.
(2019). Strategi Kontra Propaganda BNPT Dalam
Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia. Jurnal Prodi Perang Asimetris , 4 (3), 4160.
https://journal.unsika.ac.id/index.p hp/IJPP/index