IMPLEMENTASI KADASTER LAUT DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI (RAPERMEN) TENTANG IZIN LOKASI PEMANFAATAN RUANG

## LAUT BERBASIS WEBGIS
(STUDI KASUS: PULAU MARATUA, BERAU, KALIMANTAN TIMUR)
Yanto Budisusanto 1 dan Aulia Rachmawati 2
1,2 Departemen Teknik Geomatika, FTSLK-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia e-mail: 1 yanto_b@geodesy.its.ac.id

## Abstrak
Penerapan  konsep  kadaster kelautan  diharapkan  dapat  menghasilkan  data  dan  informasi  yang  lengkap,  akurat,  dan seragam  sehingga  data  daninformasi  dapat  digunakan  untuk  saling  berbagi  pakai  dan  dirubah  secara  cepat  (Syarif 2012).  Adagium  abad  ketujuhbelas  yang  menyatakan  ruang  laut  adalah  kepunyaan  bersama,  tersedia  untuk  semua tetapi  tidak  untuk  dimiliki.  Negara  mengatur  penguasaannya  kepada  pihak  lain  (baik  itu  perseorangan  atau  swasta) dalam  bentuk  izin.  Saat  ini  proses  pendaftaran  izin  lokasi  oleh  KKP  dilaksanakan  secara offline .  Penelitian  ini  akan merancang sebuah Website Sistem Informasi Geografis (SIG) pendaftaran izin lokasi pemanfaatan ruang laut. Lokasi penelitian  berada  pada  Pulau  Maratua,  Kecamatan  Maratua,  Kabupaten  Berau,  Kalimantan  Timur  yaitu  pada koordinat 2˚04’11,38” - 2˚20’11,10”LU dan 118˚31’48,93” - 118˚45’29,56”BT . Data spasial yang digunakan adalah peta dasar kadaster laut, rencana zonasi dan eksisting pemanfaatan ruang laut. RPP dan RAPERMEN izin  lokasi digunakan untuk membangun sistem pendaftaran berbasis WebGIS. Implementasi basis data menggunakan PostgreSQL 9.0 dan Google  Maps  API  sebagai  penampil  peta. Website dapat  diakses secara online pada  http:// www.kadasterlautmaratua.com sehingga proses pendaftaran izin lokasi dapat dilaksanakan secara online. Dari hasil uji kebergunaan beerdasarkan 30 responden menunjukkan persentase 86.00 %. Berdasarkan hasil tersebut maka website termasuk kategori sangat layak sesuai dengan tabel Kategori Penilaian Usability dengan rentang nilai 81%-100%.
Kata kunci : Kadaster Laut, Izin Lokasi, WebGIS, PostgreSQL. Google Maps API, Uji Kebergunaan

## Abstract
Goal  from  Implementation  of  marine  cadastre  concept  is  to  produce  complete,  accurate,  and  equal  data  and information, so that data and information can be used to share and change quickly (Sharif 2012). Seventeenth century adage that states sea space belongs to everyone, available for all, but not for own. The State regulates its control to other parties (whether private or private) in the form of a permit. Currently the location  permit registration process by KKP in offline. This research will design a Geographic Information System (GIS) Website registration permit location of sea space utilization. The research are located on Maratua Island, Maratua District, Berau District, East Kalimantan at coordinates 2˚ 04'11,38 "- 2˚20'11,10" LU and 118˚31'48,93 " - 118˚45 ' 29.56 "BT. Spatial data used in this research is sea cadastre basemap, zoning plan and existing sea space utilization. RPP and RAPERMEN location permits are used to build WebGIS-based enrollment systems. Implementation of database using PostgreSQL 9.0 and Google Maps API as map viewer. The website can be accessed online at http: // www.kadasterlautmaratua.com so the registration location permit process can be online. From the results of usability test based on 30 respondents get 86.00%. Based on these results, the website is categorized as very feasible according to  Category Usability Test table with a range of values 81% -100%.
Keywords : Marine Cadastre, Location Permit, WebGIS, PostgreSQL, Google Maps API. Usability Test

## PENDAHULUAN
Kadaster  Kelautan  di  Indonesia  merupakan kelanjutan  dari  penerapan  prinsip-prinsip kadaster  darat  (Rais  2003). Prinsip-prinsip Kadaster  yang  diterapkan  meliputi  hak,  batas dan tanggung jawab terhadap persil-persil ruang laut.  Penerapan  konsep  kadaster  kelautan diharapkan dapat menghasilkan data/ informasi yang  lengkap,  akurat,  dan  seragam  sehingga data/informasi  dapat  digunakan  untuk  saling berbagi  pakai  dan  dirubah  secara  cepat  (Syarif 2012).  Adagium  abad  ketujuhbelas  yang menyatakan  ruang  laut  adalah  kepunyaan bersama,  tersedia  untuk  semua  tetapi  tidak untuk dimiliki. Negara mengatur penguasaannya kepada  pihak  lain  (baik  itu  perseorangan  atau swasta)  dalam  bentuk  izin.  Setiap  orang yang melakukan pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir  dan  sebagian  pulau-pulau  kecil  secara menetap  diwajibkan  memiliki  izin  lokasi  sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil  (RZWP3K)  (Pasal  17  UU  RI  No.1  tahun 2014).
Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan merancang  regulasi  tentang  izin  lokasi  dalam bentuk  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP) Izin  Lokasi  Perairan  dan  Izin  Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)  dan  Rancangan  Peraturan  Menteri (RAPERMEN)  Kelautan  dan  Perikanan  tahun 2017  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah tahun 2017 Tentang Izin Lokasi dan Izin  Pengelolaan  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil (WP3K). Saat ini proses pendaftaran izin lokasi oleh KKP dilaksanakan secara offline .
Kemajuan  teknologi  dan  perilaku  masyarakat yang  telah  berganti  ke  digital  mengharuskan semua  sistem  berganti  ke  sistem  digital  dan dapat  diakses  secara online sehingga  dapat diakses oleh masyarkat  luas.  Penelitian ini akan merancang  sebuah Website Sistem  Informasi Geografis (SIG) pendaftaran izin lokasi pemanfaatan  ruang  laut.  Sistem  ini  akan menampilkan  data  dan  peta  kadaster  laut  yang terdiri  dari  data  peta  dasar  kadaster  laut, rencana  zonasi  dan  eksisting  pemanfaatan ruang  laut.  Data  tersebut  telah  terpenuhi  pada wilayah  Pulau  Maratua,  Berau,  Kalimantan Timur.  Oleh  karena  itu  Pulau  Maratua  menjadi studi kasus dalam penelitian ini.
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  menggantikan  proses pendaftaran  izin  secara offline menjadi online. Perubahan  sistem  ini  akan  memudahkan    pihak pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai  data  izin  lokasi  dan  data  kadaster  laut wilayah  Pulau  Maratua.  Peta  yang  akan ditampilkan  pada website dapat  digunakan  oleh pemohon  untuk  mendefinisikan  wilayah  yang akan  diajukan  dengan  menggambar  langsung pada  peta  dan  menampalkannya  dengan  data peta  yang  tersedia.  Proses  penampalan  tersebut bertujuan agar pemohon dapat mengetahui lokasi yang  akan  memiliki  potensi  masalah  ketika diajukan  izin  lokasi.  Data  yang  masuk  akan tersimpan  ke  dalam  sistem  dan  akan  dilakukan verifikasi berkas oleh pihak KKP.

## METODE

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  berada  pada  Pulau  Maratua, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur  yaitu  pada  koordinat 2˚04’11,38” - 2˚20’11,10”LU dan 118˚31’48,93” -
118˚45’29,56” BT.
Gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber: Peta Laut Kalimantan Timur DISHIDROS-AL, 2013)

## Tahap Pengolahan Data
Tahapan setelah convert data kemudian melakukan perancangan dan implementasi database pada PostgreSQL, membuat layer Google Maps,  merancang  sistem  pendaftaran,  merancang webGIS. Setelah website dirancang  dan  dapat tampil localhost kemudian  dilakukan import script dan  basis  data  ke  hosting yang  telah  dibeli.  Tahap terakhir  pada  penelitian  yaitu  analisa  berdasarkan nilai  uji  kebergunaan website yang  diberikan  oleh responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Basis Data
Implementasi  basis  data  pada  penelitian  ini dilakukan  di  PostgreSQL  dengan  menggunakan software pengelola  basis  data  PostgreSQL  9.0 adalah  PgAdmin  III.  Hasil  pembuatan  tabel  pada PgAdmin III terdiri dari 17 entitas. Entitas-entitas tersebut terdiri dari:
1. Peta_pendaftaran, entitas yang akan menyimpan informasi peta yang didaftarkan.
2. Lampiran,  entitas  yang  akan  menyimpan informasi lampiran identitas peta.
3. Lampiran,  entitas  yang  akan  menyimpan informasi lampiran kondisi lokasi.
4. Persil,  entitas  yang  akan  menyimpan informasi persil pemohon.
5. Koordinat,  entitas  yang  akan  menyimpan informasi  koordinat  yang  dimiliki  setiap persil.
6. Kondisi_lokasi, entitas yang akan menyimpan informasi lokasi yang didaftarkan.
7. Registrasi_izin,  entitas  yang  yang  akan menyimpan detail registrasi pemohonan izin.
8. Users ,  entitas  yang  akan  menyimpan pengguna yang mendaftar ke sistem.
9. Role_user , entitas yang akan menyimpan role pengguna.
10. Roles ,  entitas  yang  mencatat  data  referensi role.
11. Password_resets , entitas yang akan
menyimpan  setiap  perubahan password pengguna.
12. Maps ,  entitas  yang  akan  menyimpan informasi peta Google Maps.
13. Pemanfaatan,  entitas  yang  akan  menyimpan informasi pemanfaatan ruang laut
14. Villages ,  entitas  yang  berisi  informasi  nama- nama kelurahan se-Indonesia.
15. Districts ,  entitas  yang  berisi  informasi  nama- nama kecamatan se-Indonesia.
16. Regencies ,  entitas  yang  berisi  informasi nama-nama  kotamadya  /  kabupaten  se- Indonesia.
17. Provincies ,  entitas  yang  berisi  informasi nama-nama provinsi se-Indonesia.
- Prosedur Pendaftaran pada Website
RAPERMEN  izin  lokasi  yang  berisi  peraturan pelaksanaan  peraturan  pemerintah  tentang izin  lokasi  kemudian  diterjemahkan  kedalam
alur  pengajuan  pendaftaran  izin.  Secara sederhana  proses  pengajuan  hingga  mendapat file persetujuan/penolakan  adalah  sebagai berikut:
Gambar 2. Activity Diagram Prosedur Pengajuan Izin Lokasi

## Keterangan:
1) Pemohon  melakukan  pendaftaran  ke website dengan menginput data diri.
2) Admin mengirim  link  verifikasi  ke  email pemohon.
3) Pemohon    melakukan  login  dari  link verifikasi.
4) Pemohon menggambar polygon pada peta /  input  koordinat  pada  menu  import koordinat
5) Pemohon mendownload data json
6) Pemohon melengkapi form dan
mengunggah  dokumen  yang  diperlukan untuk  memenuhi  persyaratan  administrasi dan teknis.
7) Admin akan meneruskan kepada tim teknis semua dokumen pemohon untuk dilakukan penilaian dan verifikasi.
8) Pemohon menerima dokumen persetujuan  atau  penolakan  pendaftaran izin  lokasi  dengan  waktu  maksimal  30 hari  kerja  sejak  pemohon  mengajukan permohonan secara lengkap.
Template Google Maps API
Template  Google  Maps  API  yang  menunjukkan Pulau  Maratua  sebagai center yaitu  pada koordinat (2.2375078,  118.5371442).  berikut adalah script Google  Maps  API  yang  telah dimodifikasi.
<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> /* Set the size of the div element that contains the map */ #map { width: 100%; height: 100%; padding: 0px } </style> </head> <body> <h3>layouts.appwelcome</h3> <!--The div element for the map --> <div id="map"></div> <script> // Initialize and add the map function initialize () { var map = new google.maps.Map(document.getElementByI d('map'), { zoom: 12, center: new google.maps.LatLng(2.2375078, 118.5371442), disableDefaultUI: false, zoomControl: true }); <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/j query/2.1.1/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js? key=AIzaSyDYxcj9zQErZ6KkleQahg_vuY2cRg 5yfEU&sensor=false&libraries=drawing"></ script> </script>
</body> </html>

## Aplikasi dan UI website
WebGIS  dapat  diakses  secara online pada http://kadasterlautmaratua.com.  Halaman  yang ditampilkan  adalah  halaman  Login,  Home,  Maps (berisi  sub  halaman  My  Maps,  Maps  Registrasi, Peta  Dasar  (.mpk)  dan  Import  Koordinat),  Info Registrasi,  FAQ,  Manual,  Kuisioner,  Administrator dan Sign  Out .  Website  dapat  diakses  pada  mobile karena website telah  dirancang  agar  responsif terhadap platform yang digunakan oleh pengguna. Gambar  Berikut  adalah  tampilan website pada komputer dan smartphone.
Gambar 3. Tampilan Halaman Pada Komputer
Gambar 4. Tampilan Halaman Pada Platform Android

## Uji Kebergunaan
Pertanyaan  yang  terdapat  dalam  kuisioner mewakili  5  aspek  uji  kebergunaan  yaitu kemudahan  untuk  dipelajari,  efisiensi,  mudah diingat,  kesalahan,  dan kepuasan  website.  Detail pertanyaan  uji  kebergunaan  pada  website  ini dapat dilihat di lampiran 4 pada laporan ini. Hasil uji kebergunaan  diperoleh berdasarkan 30 orang responden/ pengguna semenjak WebGIS Pendaftaran  Izin  Lokasi  (www.kadasterlautmara tua.com) dipublikasikan pada tanggal dari tanggal 8  Juli  2018.  Responden  yang  mengunjungi halaman  ini  dengan  jenis  kelamin  laki-laki sebanyak  14  orang,  dan  perempuan  16  orang yang  berasal  dari  institusi  perguruan  tinggi  13 orang,  pegawai  dinas  2  orang  dan  hasil  sisanya adalah  masyarakat  umum.  Hasil  persentase penilaian  dari  30  pengguna  yaitu  sebesar  86.00 %.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka website termasuk  kategori  sangat  layak  sesuai  dengan tabel Kategori Penilaian Usability dengan rentang nilai 81%-100%.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembuatan  WebGIS  Pendaftaran  Izin Lokasi  Pemanfaatan  Ruang  Laut  Pulau  Maratua dapat disimpulkan bahwa:
1. Pendaftaran izin lokasi dapat dilaksanakan secara
online pada http://kadasterlautmaratua.com.
2. Pengguna  dapat  mengakses  semua informasi  mengenai  izin  lokasi  baik berupa  data  spasial  berupa  peta  Google Maps dan data non spasial berupa syarat dan  prosedur  pengajuan  permohonan izin lokasi.
3. Pengguna  dapat  melakukan  analisa  awal terhadap  lokasi  yang  akan  diajukan  izin lokasi  dengan  melakukan  penampalan lokasi yang telah digambar dengan layer- layer peta yang telah tersedia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  yang telah  bersedia  memberikan  bantuan  data  serta Kemenristekdikti yang telah memberi kesempatan  kepada  penulis  untuk  melakukan
penelitian  dan  memberikan  bantuan  berupa  dana melalui Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM).

## DAFTAR PUSTAKA
KKP  RI,  2017,  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP) Republik  Indonesia  Tahun  2017  Tentang  Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau  Kecil  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan. Sekretariat KKP RI, Jakarta KKP RI, 2017, Rancangan Peraturan Menteri (RAPERMEN)  Kelautan  dan  Perikanan  Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Tentang  Izin  Lokasi  dan  Izin Pengelolaan  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Sekretariat KKP RI, Jakarta.
Republik  Indonesia,  2014,  Undang-Undang  No.1  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Sekretariat Kabinet R,. Jakarta
Rais,  J,  2003,  Pedoman  Penentuan  Batas  Wilayah  Laut Kewenangan  Daerah  Menurut  UU  No.22/1999 dalam  Koleksi  Dokumen  Proyek  Pesisir  1997- 2003, Jakarta : USAID
Syarif, P. 2012. Kajian Aspek Hukum dan Teknis tentang Pendaftaran  untuk  Bangunan  Atas  Air.  Tugas Akhir.  Program  Studi  Sarjana  Teknik  Geodesi dan Geomatika, ITB. Bandung.