## Relasi Kuasa Nelayan Pemilik Kapal dengan ABK di Pelabuhan Karangantu, Serang Banten
Sabrina Mustika Putri 1 , Haryono 2 , Rizki Setiawan 3
Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kota Serang, Banten 42117, Indonesia
Email Coresponden: 2290210042@untirta.ac.id

## Abstrak
Studi  ini  meneliti  struktur  sosial  dan  hubungan  kekuasaan  yang  kompleks  di  antara nelayan  di  Pelabuhan  Karangantu.  Fokus  penelitian  ini  menyoroti  interaksi  antara  pemilik kapal  mandiri  dan  Anak  Buah  Kapal  (ABK).  Struktur  sosial  ditandai  oleh  tiga  strata  yang berbeda:  investor  darat,  nelayan  pemilik  kapal,  dan  ABK,  dengan  ABK  sangat  bergantung pada yang lain untuk nafkah mereka. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif,  penelitian  ini  meneliti  bagaimana  kepemilikan  aset  seperti  kapal  dan  peralatan penangkapan  ikan  tidak  hanya  memfasilitasi  produksi  tetapi  juga  menetapkan  status  sosial dan  pengaruh  ekonomi  dalam  komunitas.  Temuan  mengungkapkan  jaringan  ketergantungan ekonomi  dan  kekuatan  tawar  yang  berkurang  bagi  ABK,  menekankan  dinamika  kuasa  yang tidak  seimbang  yang  lazim  dalam  industri.  Kerangka  teoretis  dari  Peter  Blau  menyediakan lensa  untuk  menafsirkan  hubungan  ini,  menyoroti  interaksi  yang  halus  dari  kuasa  dan pertukaran sosial dalam konteks sosial ekonomi maritim . Kata Kunci: Struktur Sosial, Relasi Kuasa, Nelayan

## Abstract
This  study  examines  the  complex  social  structure  and  power  relationships among  fishermen  in  Karangantu  Harbor.  The  focus  of  this  research  highlights  the interaction  between  independent  ship  owners  and  ship  crew  members  (ABK).  The social  structure  is  characterized  by  three  distinct  strata:  land-based  investors,  boat- owning  fishermen,  and  crew  members,  with  crew  members  heavily  dependent  on others  for  their  livelihood.  Using  a  descriptive  qualitative  case  study  approach,  this research examines  how  ownership of  assets such as boats and fishing equipment  not only  facilitates  production  but  also  establishes  social  status  and  economic  influence within  a  community.  Findings  reveal  a  network  of  economic  dependencies  and reduced  bargaining  power  for  crew  members,  emphasizing  the  unequal  power dynamics prevalent in the industry. Peter Blau's theoretical framework provides a lens for  interpreting  these  relationships,  highlighting  the  subtle  interplay  of  power  and social exchange in maritime socioeconomic contexts.
Keywords : Social Structure, Power Relations, Fishermen

## PENDAHULUAN
Masyarakat pesisir
adalah kelompok  sosial  yang  hidup  di  daerah peralihan  antara  darat  dan  laut  serta kehidupan  ekonominya  bergantung  pada pemanfaatan  sumber  daya  laut  dan pesisir  (Alwan,  2020).  Bagi  masyarakat
pesisir,  profesi  nelayan  sering  kali merupakan warisan budaya dan keahlian yang  diwariskan  dari  generasi  ke generasi.  Pilihan  untuk  menjadi  nelayan tidak  hanya  didasarkan  pada  kedekatan mereka  dengan  laut,  tetapi  juga  karena pekerjaan ini tidak memerlukan
persyaratan  formal  yang  kompleks,  hal tersebut  memungkinkan  mereka  untuk langsung  memanfaatkan  sumber  daya laut yang tersedia.
Masyarakat pesisir memiliki dinamika  sosial  yang  unik,  sering  kali ditandai oleh interaksi yang intens antara anggotanya  dan  dengan  kelompok  lain. Interaksi ini tidak hanya sebatas pertukaran  barang  atau  jasa,  tetapi  juga mencakup  pertukaran  nilai,  norma,  dan pengaruh. Dari interaksi tersebut,
terbentuklah relasi kuasa, yang merupakan  hasil  dari  proses  negosiasi, konflik, dan kolaborasi dalam memperebutkan  sumber  daya  alam, akses  ke  pasar,  dan  pengambilan keputusan  dalam  pengelolaan  sumber daya  pesisir.  Relasi  kuasa  ini  dapat mempengaruhi  struktur  sosial  dalam komunitas  pesisir  dan  sering  kali mencerminkan  tingkat  keterlibatan  serta pengaruh  yang  dimiliki  oleh  berbagai aktor  dalam  komunitas  tersebut.  Relasi kuasa  adalah  hubungan  yang  dibentuk oleh  berbagai  pola  interaksi  antar individu  yang  berkaitan  dengan  tingkat kekuasaan  tertentu  (Fitri,  2020).  Relasi kuasa  ini  pada  akhirnya  membentuk struktur  sosial  masyarakat  nelayan. Struktur  sosial  dalam  masyarakat nelayan  biasanya  terdiri  dari  beberapa strata  yang  berbeda,  tergantung  pada
pola  kepemilikan  modal  dan  mode produksi.  Berikut  adalah  struktur  sosial masyarakat  nelayan  menurut  (Saleha, 2013):
1. Juragan  darat  atau  Investor  nelayan: merupakan  stratum  tertinggi  dalam masyarakat  nelayan.  Juragan  darat adalah  pemilik  modal  atau  keuangan dan  menyediakan  peralatan  produksi. Mereka tidak terlibat langsung dalam aktivitas penangkapan ikan dan sering disebut  sebagai  investor  nelayan. Juragan  darat  juga  berperan  sebagai pedagang  perantara  untuk  hasil tangkapan ikan.
2. Nelayan  Pemilik  Kapal:  Mereka memiliki  status  sosial  menengah.
Nelayan  pemilik  kapal  memiliki peralatan  produksi  seperti  kapal  dan alat  tangkap  ikan,  tetapi  biasanya tidak  memiliki  modal  finansial  untuk mengoperasikan aktivitas penangkapan  ikan.  Mereka  masih terlibat  langsung  dalam  operasi penangkapan ikan di laut.
3. Nelayan  Buruh/ABK  (Anak  Buah Kapal):  Ini  adalah  stratum  terendah dalam  masyarakat  nelayan.  Nelayan buruh  hanya  memiliki  tenaga  kerja sebagai  input  produksi  dan  tidak memiliki modal finansial atau peralatan produksi.
Relasi  kuasa  antara  ABK  dengan pemilik  kapal  dan  juragan  darat mencerminkan  dinamika  sosial  yang kompleks dan seringkali tidak seimbang. Pemilik  kapal  terkadang  bergantung pada  bos  darat  dalam  modal  untuk berlayar,  namun  tidak  semua  pemilik kapal  bergantung  pada  bos  darat  atau investor.  Ada  sebagian  pemilik  kapal yang  mampu  menggunakan  modal sendiri  untuk  berlayar.  ABK,  yang berada  di  dasar  hierarki  sosial  dalam komunitas  nelayan,  sangat  bergantung pada pemilik kapal  untuk pekerjaan dan pendapatan  mereka.  Pembagian  hasil tangkapan  yang  ditentukan  oleh  pemilik kapal  dapat  sangat  mempengaruhi pendapatan ABK, menciptakan ketergantungan ekonomi dan mengurangi kekuatan tawar mereka.
Dilihat dari penelitian sebelumnya yang  dilakukan  oleh  (Utama  & Hikmawan,  2023) dalam  penelitiannya yang  berjudul  Relasi  Kuasa  dalam Politisasi  Laut  di  Pelabuhan Karangantu Serang,  Banten  yang  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif,  didapatkan bahwa strata sosial nelayan di pelabuhan karangantu  sama  dengan  strata  sosial yang disampaikan oleh Qoriah Saleha.
Dari  struktur  sosial  masyarakat nelayan tersebut, penulis tertarik mengetahui  lebih  dalam  terkait  relasi
kuasa  antara  nelayan  pemilik  kapal (mandiri) dengan ABK. Nelayan pemilik kapal mandiri ialah nelayan  yang segala kebutuhan  untuk  melaut  menggunakan permodalan sendiri dan tidak bergantung pada  bos  darat.  Maka  dari  itu,  penulis tidak  akan  melibatkan  bos  darat  dalam penelitian  ini.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi dinamika hubungan kerja antara pemilik kapal  dan  ABK,  serta  untuk  dapat memahami  proses  dimana  kekuasaan diperoleh  dan  dipertahankan  dalam struktur sosial industri perikanan.
METODE Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan studi  kasus  di  Pelabuhan  Karangantu, Serang,  Banten.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  memahami  secara  mendalam tentang relasi kuasa antara pemilik kapal dan ABK (Chairina, 2022) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses untuk memahami fenomena  manusia  atau  sosial  dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan  kompleks,  yang  dapat  disajikan dengan  kata-kata  dan  dilaporkan  dari pandangan  terinci  yang  diperoleh  dari sumber  informan.  Data  dikumpulkan melalui  wawancara  mendalam  dan
observasi langsung di lapangan.
Wawancara dilakukan terhadap berbagai pihak  yang  terlibat  langsung  dalam dinamika sosial dan ekonomi pelabuhan, termasuk  pemilik  kapal,  ABK,  dan pihak-pihak  terkait  lainnya.  Observasi dilakukan  untuk  menangkap  interaksi sehari-hari,  praktik  kerja,  serta  konteks sosial  yang  mempengaruhi  relasi  kuasa tersebut.  Pendekatan  ini  memungkinkan peneliti  untuk  menggali  perspektif subjektif dari para partisipan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Geografi  dan  Sejarah  Pelabuhan Karangantu
Pelabuhan  Karangantu  memiliki sejarah  dan  geografi  yang  kaya.  Secara geografis,  pelabuhan  ini  terletak  di Kecamatan  Kasemen,  sekitar  10  KM dari  pusat  Kota  Serang,  Banten. Pelabuhan  ini  berbatasan  langsung dengan  Laut  Jawa  dan  termasuk  dalam daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 500-700 M dari permukaan (Tjandrasasmita,  Ambary,  &  Michrob, 2011). Namun, seiring waktu, pelabuhan ini mengalami penurunan status dan kini lebih dikenal sebagai pelabuhan nelayan lokal,  dengan  aktivitas  yang  lebih terfokus  pada  penangkapan  ikan  dan kegiatan  perikanan  yang  memasok kebutuhan  ikan  di  wilayah  Provinsi Banten  (Tjandrasasmita,  Ambary,  &
Michrob,
2011). Komunitas di Pelabuhan  Karangantu  sebagian  besar terdiri  dari  individu  yang  berkecimpung dalam  bidang  perikanan,  yang  telah mendiami  area  ini  selama  berbagai generasi  sebagai  pengguna  aktif  dari kekayaan laut yang terletak di sepanjang pantai  utara  Serang.  Pada  tahun  2022, tercatat  ada  sekitar  2.390  orang  yang menggantungkan  hidupnya  dari  laut, termasuk  berbagai  kelompok  seperti mereka yang menangkap ikan, rajungan, serta  cumi-cumi  (Utama  &  Hikmawan, 2023).
Kekuasaan  dan  Pengaruhnya  dalam Hubungan Kerja Maritim
Dalam konteks masyarakat perikanan  di  Indonesia,  relasi  kuasa tidak hanya termanifestasi dalam bentuk otoritas  formal,  tetapi  juga  melalui praktik  sehari-hari  yang  mempengaruhi akses  dan  kontrol  atas  sumber  daya. Pemilik  kapal  kecil  seringkali  memiliki kekuasaan  atas  ABK  karena  mereka mengontrol  aspek-aspek  penting  seperti kapal,  alat  tangkap,  dan  pengetahuan navigasi.  Namun,  ABK  juga  memiliki kekuasaan  tersendiri  yang  bersumber dari  keahlian,  pengalaman,  dan  jaringan sosial  mereka.  Relasi  kuasa  ini  bersifat dinamis  dan  dapat  berubah  tergantung pada  kondisi  ekonomi,  regulasi,  dan
interaksi sosial antara pemilik kapal dan ABK ( Irwansyah dkk, 2023) .
Kepemilikan  aset  dalam  konteks sosial  ekonomi  maritim,  khususnya  di kalangan  nelayan,  merupakan  sebuah konsep  yang  memiliki  banyak  dimensi. Aset,  dalam  hal  ini  ialah  kapal  dan peralatan penangkapan ikan, tidak hanya berfungsi  sebagai  alat  produksi,  tetapi juga  sebagai  penentu  status  sosial  dan kekuatan  ekonomi  dalam  masyarakat nelayan.  Nelayan  yang  memiliki  kapal cenderung  memiliki  akses  yang  lebih baik ke sumber daya, pasar, dan jaringan sosial  yang  lebih  luas,  yang  pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mengambil keputusan dan mempengaruhi  hasil  ekonomi  mereka sendiri  serta  komunitas  mereka.  Dalam konteks  ini,  kepemilikan  aset  menjadi sangat  penting  karena  memberikan
pemilik kapal kekuatan untuk mempengaruhi  relasi  kerja,  menentukan kondisi kerja, dan bahkan mempengaruhi dinamika  sosial  dalam  komunitas nelayan (Setyowati, 2020).
Kapal  yang banyak dimiliki  oleh masyarakat  asli  pelabuhan  Karangantu ialah  kapal  yang  berukuran  kecil,  yaitu kapal  dengan  ukuran  3-5  GT  dan biasanya hanya memuat 3-4 orang dalam berlayar.  Dengan  kepemilikan  kapal tersebut, nelayan lokal memiliki
fleksibilitas untuk beroperasi di perairan yang  lebih  dangkal  dan  lebih  dekat dengan pantai, hal itu dapat memungkinkan  mereka  untuk  menjaga tradisi penangkapan ikan yang berkelanjutan  dan  mengadaptasi  teknik mereka sesuai dengan kondisi lingkungan  yang  berubah-ubah.  Selain itu, kapal-kapal kecil ini sering kali lebih ekonomis  dalam  hal  biaya  operasional dan  perawatan,  membuatnya  menjadi pilihan  yang  lebih  terjangkau  bagi nelayan tradisional yang ingin mempertahankan  cara  hidup  mereka sambil  memberikan  kontribusi  pada
ekonomi lokal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan  Indonesia  telah  menetapkan regulasi  yang  mendukung  keselamatan nelayan kecil, seperti pembatasan ukuran kapal  yang  boleh  beroperasi  di  jalur penangkapan  ikan  tertentu.  Nelayan dengan  kapal  berukuran  5  GT  diizinkan melaut di jalur 1, yang meliputi perairan hingga  4  mil  laut  dari  garis  pantai (Laraspati, 2021).
Sistem pembagian hasil tangkapan  yang  banyak  dilakukan  oleh para  pemilik  kapal  di  pelabuhan karangantu  ialah  dengan  sistem  tidak tertulis,  pertama-tama  hasil  dikurangi dengan biaya solar dan modal operasional.  Kemudian,  sisa  hasil
tangkapan tersebut dibagi dua, membagi keuntungan  antara  pemilik  kapal  dan para  ABK.  Pemilik  kapal,  sebagai penyedia kapal dan peralatan, menerima setengah dari keuntungan bersih, sementara  setengah  lainnya  adalah  hak para  ABK  yang  telah  bekerja  keras  di lautan.  Para  ABK  ini  kemudian  akan membagi  bagian  mereka  secara  adil  di antara sesama, memastikan bahwa setiap tetes  keringat  yang  jatuh  ke  lautan mendapatkan  balasannya.  Pembagian hasil  tersebut  dirasa  adil  bagi  ABK, seperti  yang  di  katakan  oleh  bapak  SP selakuk ABK di kapal Sritunggal
“ Disini,  alhamdulillah  ngga  pernah ada  yang  sampe  ribut  gara-gara  bagi hasil.  Ya  karna  memang  yang  lain  juga sistem  pembagiannya  kaya  gitu.  Jadi saya rasa adil-adil saja, toh saya hanya ikut  pemilik  kapal  tanpa  modal  apapun. Kalo  misalkan  rugi  karna  hasil tangkapannya  sedikit,  pasti  yang  lebih rugi ya yang punya kapal ini.”
Sistem bagi hasil ini mencerminkan  nilai  kebersamaan  dan kerja  keras  dalam  budaya  maritim, sekaligus menegaskan
pentingnya keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil kerja keras di laut.
Pemilik  kapal  yang  seringkali memberikan  bantuan  peminjaman  uang kepada Anak Buah Kapal (ABK) sebagai bentuk  dukungan dalam  situasi  finansial yang mendesak. Peminjaman ini
biasanya  tidak  dikenakan  bunga  dan memiliki  syarat  pengembalian  yang fleksibel.  Namun,  terdapat  dinamika relasi  kuasa  yang  terlibat  dalam kesepakatan  ini.  Ketika  ABK  ingin pindah ke kapal lain, mereka dihadapkan pada  syarat  bahwa  hutang  peminjaman harus  dilunasi  terlebih  dahulu.  Kondisi ini  mencerminkan  relasi  kuasa  di  mana pemilik  kapal  memiliki  pengaruh  atas keputusan karir ABK, menegaskan posisi mereka  sebagai  pemberi  pinjaman  yang dapat membatasi mobilitas ABK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peminjaman  uang  dapat  dianggap sebagai  tindakan  bantuan,  tetapi  juga berfungsi  sebagai  mekanisme  kontrol sosial dan ekonomi yang mempertahankan  struktur  hierarki  dan ketergantungan dalam industri perikanan.
Pemilik  Kapal  Dalam  Membangun dan Mempertahankan Kekuasaan
Relasi  kuasa  Pemilik  Kapal dengan  ABK  adalah  sebuah  interaksi sosial  yang  kompleks,  dimana  terdapat struktur  hierarki  yang  menentukan distribusi  kekuasaan.  Pemilak  kapal dengan  kontrol  atas  aset  dan  sumber daya, cenderung mendominasi, sedangkan  ABK  seringkali  berada  pada posisi  yang lebih subordinat. Kekuasaan bukanlah  sesuatu  yang  diperoleh  secara
instan. Hal tersebut merupakan hasil dari proses  panjang  yang  melibatkan  kerja keras,  dedikasi,  dan  sering  kali, pengorbanan.  Kekuasaan  yang  sejati dibangun  atas  dasar  kepercayaan  dan pengaruh yang diperoleh melalui pengalaman,
pengetahuan, dan
kemampuan  untuk  memimpin  serta menginspirasi orang lain (Situmeang dan
Kusworo, 2020).
Perjalanan seorang pemilik kapal seringkali  berawal  dari  hari-hari  awal mereka  sebagai  Anak  Buah  Kapal (ABK),  di  mana  mereka  mempelajari dasar-dasar  kehidupan  maritim  dan mengembangkan  keterampilan  yang esensial.  Dengan  berjalannya  waktu, ABK  tersebut  membangun  relasi  yang kuat  dengan  pemilik  kapal.  Relasi tersebut  dapat  mempermudah  ia  untuk dapat  menjalin  relasi  dengan  pemilik kapal  dan  juragan  darat.  Ketika  seorang Anak  Buah  Kapal  (ABK)  memutuskan untuk mengambil langkah berani menuju kemandirian  dengan  membeli  kapalnya sendiri,  ia  menghadapi  tantangan  modal yang  tidak  kecil.  Dengan  tekad  yang kuat  untuk  maju,  ABK  tersebut mendekati  pemilik  kapal  tempat  ia bekerja, mengungkapkan aspirasinya dan kebutuhan  akan  dukungan  finansial (Simanjuntak, 2020).
Ketika  juragan  darat  menyetujui pemberian  pinjaman  kepada  ABK, terdapat  sebuah  kesepakatan  yang  tidak tertulis  namun  jelas.  Pinjaman  tersebut tidak  akan  menjadi  beban  jika  tidak dapat  dilunasi,  namun  sebagai  gantinya, hasil  tangkapan  ikan  harus  dijual kembali  kepada  juragan  darat  dengan harga  yang  lebih  murah  dari  pasar.  Ini menciptakan sebuah hubungan simbiosis antara  ABK  dan  juragan  darat;  di  satu sisi,  ABK  mendapatkan  kesempatan untuk  memulai  usahanya  sendiri  tanpa tekanan  hutang  yang  harus  segera dibayar,  sementara  di  sisi  lain,  juragan darat memperoleh akses ke sumber daya laut dengan harga yang menguntungkan.
Seiring  waktu,  pemilik  kapal berhasil melunasi hutangnya sepenuhnya,  membebaskan  diri  dari ketergantungan  pada  juragan  darat.  Ini memungkinkan  dia  untuk  menjual  hasil tangkapan di pasar terbuka, mendapatkan harga yang lebih baik, dan meningkatkan  keuntungan  usahanya. Berikut  adalah  elemenelemen  yang membantu menganalisis pertukaran sosial  dalam  teori  Peter  M.  Blau  dalam bukunya  yang  berjudul Exchange  & power in social life , [1986]:
1) Pertukaran ( Exchange)
Pertukaran  adalah  fondasi  dari interaksi  sosial  menurut  Blau.  Ini
melibatkan proses di mana individu atau kelompok  saling  memberikan  dan menerima  sumber  daya,  baik  material maupun non-material. Pemilik kapal dan ABK  terlibat  dalam  pertukaran  yang melampaui  transaksi  finansial.  Pemilik kapal  menyediakan  pekerjaan  dan kesempatan  untuk  mencari  nafkah, sementara  ABK  memberikan  tenaga kerja dan keterampilan mereka.
Pertukaran  ini  mencakup  aspek  material seperti  upah,  dan  non-material  seperti pengalaman dan pelatihan.
2) Timbal Balik ( Reciprocity)
Timbal  balik  adalah  ekspektasi bahwa setiap tindakan atau sumber daya yang  diberikan  akan  mendapatkan respons  atau  imbalan  yang  setara.  Ini menciptakan ikatan sosial dan memperkuat  hubungan  antar  individu atau  kelompok.  Timbal  balik  terjadi ketika  kedua  belah  pihak  mendapatkan manfaat  dari  hubungan  mereka.  Pemilik kapal  mendapatkan  keuntungan  dari kerja keras dan dedikasi ABK, sementara ABK  mendapatkan  keamanan  finansial dan kesempatan untuk  berkembang.   Ini menciptakan  ikatan  sosial  yang  kuat,  di mana ABK merasa dihargai dan pemilik kapal menghargai dedikasi mereka.
3) Ketidakseimbangan ( Imbalance) Blau mengakui bahwa tidak semua transaksi sosial bersifat simetris.
Ketidakseimbangan  sering  kali  terjadi karena  pemilik  kapal  memiliki  kontrol atas  aset  utama,  yaitu  kapal  dan peralatan. Ini memberi mereka kekuasaan untuk menentukan siapa yang bekerja,  kapan,  dan  di  bawah  kondisi apa. ABK, yang mungkin tidak memiliki banyak  aset  atau  peluang  kerja  lain, dapat  merasa  bergantung  pada  pemilik kapal, yang meningkatkan ketidakseimbangan kekuasaan.
4) Kekuasaan (Power)
Kekuasaan dari ketidakseimbangan
dalam pertukaran. Pemilik kapal mungkin  memiliki  kekuasaan  untuk mempengaruhi  kehidupan  ABK,  tetapi ABK  juga  memiliki  kekuasaan  kolektif. Jika  sekelompok  ABK  memutuskan untuk  pindah  atau  menuntut  kondisi yang lebih baik, ini dapat mempengaruhi keputusan  pemilik  kapal.  Selain  itu, reputasi  pemilik  kapal  di  komunitas nelayan juga dapat dipengaruhi oleh cara mereka  memperlakukan  ABK,  yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk merekrut atau mempertahankan kru di masa depan.

## KESIMPULAN
Relasi kuasa antara pemilik kapal dan  ABK  dalam  industri  perikanan  di Pelabuhan  Karangantu,  Serang,  Banten, memiliki  dampak  signifikan  terhadap hubungan  kerja  dan  sosial  dalam
komunitas  nelayan.  Pemilik  kapal memiliki  kekuatan  ekonomi  dan  sosial yang  lebih  tinggi  daripada  ABK,  yang bergantung pada mereka untuk pekerjaan dan  pendapatan.  Relasi  sosial  dan ekonomi  antara  pemilik  kapal  kecil dengan  ABK  atau  buruh  nelayan  di pelabuhan Karangantu
memiliki beberapa  dimensi  yaitu  mengenai  relasi sosial dan relasi ekonomi. Relasi Sosial: (1).  Rekrutmen  Berbasis  Komunitas. Pemilik  kapal  seringkali  merekrut ABK berdasarkan  sistem  pertemanan  atau kekerabatan,  yang  memperkuat  ikatan sosial dan kepercayaan dalam komunitas.  (2).  Ketergantungan.  ABK bergantung  pada  pemilik  kapal  untuk pekerjaan dan
penghidupan,
menciptakan  hubungan  ketergantungan yang  bisa  mempengaruhi  dinamika sosial  dalam  komunitas  nelayan.  (3). Keselamatan dan Kesejahteraan. Pemilik
kapal bertanggung jawab atas keselamatan  ABK  selama  berlayar, namun  keterbatasan  ekonomi  dapat mempengaruhi  ketersediaan  peralatan keselamatan  yang  memadai.  Relasi Ekonomi:  (1.)  Pembagian  Hasil.  Sistem bagi  hasil  tidak  tertulis  antara  pemilik kapal  dan  ABK  mencerminkan  nilai kebersamaan  dan  kerja  keras,  di  mana
keuntungan dibagi secara adil berdasarkan  kontribusi  masing-masing.
(2).  Kontrol  Operasional.  Pemilik  kapal memiliki  kekuasaan  dalam  pengambilan keputusan  operasional,  termasuk  rute pelayaran  dan  jenis  tangkapan,  yang mempengaruhi  pendapatan  ABK.  (3). Bantuan  Finansial.  Pemilik  kapal kadang-kadang  memberikan  pinjaman uang  kepada  ABK,  yang  meskipun membantu  dalam  situasi  finansial mendesak, juga menciptakan relasi kuasa yang  membatasi  mobilitas  ABK.  Relasi ini menunjukkan interaksi yang kompleks antara kebutuhan ekonomi dan struktur  sosial,  di  mana  pemilik  kapal memiliki peran penting dalam menentukan kondisi kerja dan kesejahteraan  ABK,  sementara  ABK berusaha untuk mempertahankan kehidupan  dan  tradisi  mereka  dalam industri  perikanan.  Penting  bagi  kedua pihak  untuk  bekerja  sama  demi mencapai keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan
kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwan,  M.  L.  (2020).  Pola  Hubungan
Patron-Klien Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Pelabuhan
Pasuruan  Kota  Pasuruan  Jawa Timur.  Universitas  islam  negeri sunan ampel.
Adiatama,  D.  W.  (2020,  juli  21). Memahami  Pemikiran  Michel Foucault  :  Teori  Relasi  Kuasa . Diambil kembali dari sosiologi.
Chairina,  A.  (2022).  Relasi  Kuasa  Dan Keterlibatan  Nelayan Tradisional Dalam  Program  Konservasi  Di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano  Nusa  Tenggara  Barat (Doctoral dissertation, Universitas Nasional). Fitri,  A.  2020.  Pelaksanaan  Akad Mudharabah  Antara  Pemilik Kapal  Dan  Nelayan  Di  Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara (Doctoral dissertation,  UIN  Fatmawati Sukarno Bengkulu). Hadizan,  R.  (2022,  november  1). Memahami  Pemikiran  Michel Foucault  :  Teori  Relasi  Kuasa . Diambil kembali dari sosiologiku. Irwansyah, I., Tamrin, S., & Damayanti, R. (2023). Mekanisme Ketergantungan Dalam Reproduksi Relasi Kuasa Punggawa Terhadap Sawi. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS) , 1 (2),
290-295.
Laraspati , A.  (2021,  Juli  27). KKP  Atur Jalur  Tangkap  Nelayan  Sesuai Ukuran Kapal, Ini Detailnya .
Maarif ,  S.  D.  (2023,  september  23). Teori  Relasi  Kuasa  Dalam Masyarakat .  Diambil  kembali dari tirto. Setyowati,  I.  S.,  Satria, A.,  Sumarti,  T., & Kinseng, R. A. (2020). Proses Mobilitas Sosial Nelayan Kecamatan  Paciran  (Studi  Kasus Komunitas Nelayan di
Kecamatan  Paciran,  Kabupaten Lamongan). Jurnal Kebijakan
Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan, 10(2), 169-180 . Situmeang ,  M.  K.,  &  Kusworo,  H.  A. (2020).  Inovasi  kebijakan  sosial di  tingkat  lokal:  kapasitas kelembagaan panglima laot dalam pelaksanaan program bantuan asuransi bagi nelayan. Journal of
Social Development  Studies , 1 (1),  27- 39.
Simanjuntak ,  A.  P. 2020. Relasi  dan
Praktik  Kekuasaan  Pada  Kaum Nelayan (Studi Kasus di Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja Kota
Tegal) (Doctoral dissertation, IPB University).
publik,  l.  (2017,  september  25).
Pelabuhan  Karangantu  Sisa Kejayaan Banten Lama . Diambil kembali dari literasipublik.
Utama,  A.  P.,  &  Hikmawan,  M.  D. (2023).  Utama,  A.  P.,  &Relasi Kuasa  Dalam  Politisasi  Laut  di Pelabuhan  Karangantu  Serang, Banten. ijd-demos, 5(1).
Walidin,  W.,  Saifullah,  &  Tabrani. (2015).  Metodologi  Penelitian Kualitatif  &  Grounded  Theory. Aceh : FTK Ar-Raniry Press. Utama,  A.  P.,  &  Hikmawan,  M.  D. (2023).  Utama,  A.  P.,  &Relasi Kuasa  Dalam  Politisasi  Laut  di Pelabuhan  Karangantu  Serang, Banten. ijd-demos , 5(1).