## Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya
( Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018)
Kristian Widya Wicaksono 1

## ABSTRACT
The decentralization policy in Indonesia puts the local government as the main actor to bring their community to achieve their common purpose and goal. Thus, the local government needs to  be  empowered  so  they  will  have  a  capacity  to  make  a  significant  breakthrough  in  their decisions and actions. In line with that need, the Indonesia central government issues a law called local innovation  to  develop  the performance of  government  operation  and enable the acceleration  of  people  wealth  improvement.  The  purpose  of  local  innovation  law  is  also  to protect local government innovation and increase in number of local government innovations. Besides the law instrument, the attention from central government by recognizing the innovative program that has been done by local government is also very important. Therefore, the Ministry of Administrative Reform provides an award for local government innovation as an incentive for local government creative efforts.
This study is conducted to explore the valid concept of public sector innovation. Furthermore, this paper will provide a reflective analysis of the three innovative programs initiated by the local  government  in  Surabaya  City  based  on  the  perspective  of  typologies  of  public  sector innovation. An exploratory approach is utilized in this paper to gain valid understanding about the concept of public sector innovation and its typologies in the local level.
The result of this study shows that innovation and public sector innovation is a set of academic concepts  which  related  with  newness  and  change  and  it  has  a  serious  intent  to  improve  the quality of input, product and its impact on the customer needs. Moreover, the three innovative programs  of  Surabaya  City  local  government  are  fulfilled  four  criteria  of  the  typologies  of public  sector  innovation,  which  are  the  creation  of  new  service,  process  innovation, administrative innovation, and conceptual innovation.
Keywords : Innovation, newness, breakthrough, and change
1 Dosen pada Program Studi Administrasi Publik FISIP Unpar dan Mahasiswa Program Doktor pada Departemen Ilmu Politik, Universitas Tunghai, Taiwan. e-mail: kristian.widya@unpar.ac.id

## 1. Latar Belakang
Kebijakan  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia  setelah  terjadi  reformasi  tahun  1998 terus  mengalami  penyempurnaan.  Dimulai dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  No.  22 Tahun 1999, kemudian diubah menjadi Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 dan disempurnakan lebih  jauh  di  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2014.  Undang-Undang  yang  disebutkan terakhir pun sudah memasuki Perubahan Kedua yang diundangkan di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa bangsa Indonesia  terus  berproses  ke  arah  hasil pelaksanaan  kebijakan  Pemerintahan  Daerah yang  diharapkan  akan  membawa  dampak signifikan  bagi peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Meskipun  masih  terdapat  sejumlah perdebatan  yang  tidak  terhindarkan  mengenai kebijakan  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia, namun  setidaknya  dari  waktu  ke  waktu,  para pengambil  keputusan  bisa  mempelajari  dan membenahi  kelemahan-kelemahan  yang  perlu diperbaiki  dari  Undang-Undang  yang  mengatur tentang  Pemerintahan  Daerah  agar  semakin memenuhi  harapan  pada  proses  implementasi dan  dampak  yang  dihasilkannya  bagi  masya- rakat.
Lebih  lanjut,  salah  satu  hal  yang  cukup mendasar dalam kebijakan Pemerintahan Daerah di  Indonesia adalah desentralisasi.  Pada Pasal  1 Ayat  8  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 disebutkan  bahwa  desentralisasi  adalah  penye- rahan  Urusan  Pemerintahan  oleh  Pemerintah Pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan  Asas Otonomi.  Berdasarkan  definisi  tersebut  maka dapat  dinyatakan  bahwa  salah  satu  aktor kebijakan yang berperan penting untuk mengantarkan  masyarakat  di  daerah  dapat merasakan  dampak  kesejahteraan  dari  pelak- sanaan  kebijakan  Pemerintahan  Daerah  adalah Pemerintah Daerah itu sendiri.
Sebagai  salah  satu  aktor  penting,  Pe- merintah  Daerah  sesuai  kewenangan  yang dimilikinya  diharapkan  mampu  menghasilkan keputusan  dan  tindakan  yang  tepat  untuk mengatasi  masalah  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat  di  daerahnya.  Sejalan  dengan  hal
tersebut,  kita  menyadari  bahwa  dibutuhkan upaya  yang  serius  untuk  mengangkat  kualitas keputusan dan tindakan Pemerintah Daerah agar lebih  efektif  dan  efisien  melalui  terobosan- terobosan  inovatif.  Secara  lebih  tegas  dapat dinyatakan  bahwa  inovasi  dibutuhkan  oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas keputusan dan tindakan yang dihasilkannya agar dampaknya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat lokal.
Pada  mulanya  kajian  mengenai  inovasi lebih  cenderung  dibahas  oleh  akademisi  dan praktisi  di  sektor  bisnis.  Hal  ini  dikarenakan organisasi  sektor  bisnis  memiliki  tingkat formalisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan  organisasi  publik  sehingga  banyaknya aturan  menyebabkan  organisasi  sektor  publik tidak  terlampau  leluasa  untuk  berinovasi (Suwarno,  2011).  Selain  itu,  organisasi  bisnis dihadapkan  dengan  permasalahan  keterbatasan sumberdaya yang mendesak sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.  Maka  sebagai  konsekuensinya  diupa- yakanlah  agar  terjadi  inovasi  untuk  mening- katkan efisiensi.
Namun,  jika  ditelusuri  lebih  lanjut inovasi  tidak  bisa  selalu  dikaitkan  dengan bagaimana sumberdaya diolah dan dimanfaatkan untuk  menghasilkan  sebuah  produk.  Sebab, inovasi  juga  juga  dapat  terjadi  pada  kebaruan produk yang dihasilkan bahkan pada bagaimana cara  untuk  mendapatkan  sumberdaya  sebagai masukan  ( input ) bagi  organisasi.  Apabila  kita memetakan  skema  sebuah  sistem  yang  terdiri dari  tiga  bagian  yaitu:  masukan,  proses  dan keluaran,  maka  inovasi  dapat  dilakukan  pada ketiga  bagian  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan yang dikemukakan oleh Freeman bahwa inovasi terkait  dengan  produk  baru,  proses  dan  sistem yang  dikembangkan  dalam  sebuah  organisasi (Freeman, 1997).
Selain itu, belakangan inovasi juga tidak hanya  terjadi  pada  sektor  bisnis  saja  sebab sebagaimana yang sudah ditegaskan sebelumnya bahwa pada sektor publik, inovasi juga ternyata dibutuhkan.  Bahkan  inovasi  sektor  publik diyakini bukan lagi hal yang baru lagi (Mulyono, 2008).  Konsep  kewirausahaan  ( entrepreneur-
ship )  yang  diperkenalkan  oleh  Osborne  & Gaebler  (1992)  merupakan  salah  satu  indikasi bahwa  semangat  kewirausahaan  yang  menjadi pendorong  inovasi  sudah  memiliki  rekam  jejak yang  cukup  lama  pada  kajian  sektor  publik. Lebih jauh lagi, bahwa meskipun kedua penulis tersebut  tidak  menyatakannya  secara  implisit mengenai  hubungan  semangat  kewirausahaan dan inovasi, namun pada bagian index buku yang ditulis  oleh  Osborne  &  Gaebler,  kata  inovasi disebutkan  sebanyak  sebelas  kali.  Hal  ini menandakan  bahwa  secara  eksplisit  Osborne  & Gaebler  melihat  adanya  hubungan  antara semangat kewirausahaan dan inovasi.
Dalam  tulisan  yang  lain,  ada  pula  ahli yang berpendapat bahwa konsep kewirausahaan dapat  dinyatakan  sebagai  landasan  ideal  bagi operasionalisasi kosep inovasi (Land & Jarman, 1992).  Baik  kewirausahaan  maupun  inovasi mengarah  pada  pengembangan  kebaruan-ke- baruan terutama dalam hal manajerial pemerintahan  serta  penyediaan  barang  dan  jasa di  sektor publik. Dari sisi  praktek, pada dekade 1980an  banyak  diulas  mengenai  kepemimpinan Perdana Menteri Inggris, Margareth Tatcher dan Presiden  Amerika,  Ronald  Reagan  yang dianggap sukses melakukan sejumlah terobosan dalam  praktek  pemerintahan  yakni  meng- efisiensikan  anggaran  dan  merubah  cara  kerja organisasi  publik  menjadi  lebih  produktif (Hughes, 2003).
Meskipun demikian tetap perlu dipahami bahwa  kewirausahaan  dan  inovasi  adalah  dua konsep  yang  berbeda.  Dalam  pemahaman penulis jika kita merujuk pada pendapat Osbrone dan  Gaebler  bahwa  kewirausahaan  adalah semangat  ( spirit )  yang  melandasi  inovasi. Sedangkan  inovasi  sendiri  merupakan  bentuk operasional  dari  konsep  kewirausahaan  yang mengarah  pada  menciptakan  gagasan  dan melaksanakan tindakan nyata untuk mewujudkan perubahan yang berorientasi pada kebaruan.
Di Indonesia, Pemerintah berupaya untuk menyediakan  dukungan  regulasi  yang  optimal bagi  berkembangnya  inovasi  khususnya  inovasi pada tingkat local. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun  2014  yang  mengatur  Pemerintahan Daerah  terdapat  bab  yang  secara  khusus  meng-
atur  mengenai  Inovasi  Daerah  yaitu  Bab  XXI. Kemudian sesuai dengan amanat Bab XXI pasal 390  pada  Undang-Undang  tersebut,  maka Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Peraturan Pemerintah  No.  38  Tahun  2017  yang  secara spesifik  mengatur  mengenai  inovasi  daerah. Adapun yang dimaksud sebagai inovasi daerah di dalam  peraturan  tersebut  adalah  semua  bentuk pembaharuan  dalam  penyelenggaraan  Peme- rintahan  Daerah.  Hal  ini  menandakan  bahwa pada prinsipnya regulasi yang mewadahi inovasi di  Indonesia  sudah  tersedia  dan  pemaknaan inovasi secara formal di dalam regulasi tersebut sudah  sejalan  dengan  konsep  inovasi  secara akademis.  Tentunya  hal  ini  merupakan  sebuah langkah  yang  cukup  baik  dan  diharapkan  dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya inovasi pada penyelenggaraan pemerintah daerah.
Selain  itu,  perhatian  Pemerintah  Pusat terhadap inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  perlu  untuk  diapresiasi.  Selain  keter- sediaan regulasi, Pemerintah Pusat juga memberikan  pengakuan  terhadap  pelayanan publik yang inovatif. Pada bulan Juni tahun 2018 yang  lalu,  Tim  Panel  Independen  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengumumkan Top 99  Sistem  Inovasi  Pelayanan  Publik  (Sivonik). Berdasarkan Pengumuman Nomor : 001/TPI.06/ 2018  tentang  Top  99  Inovasi  Pelayanan  Publik Tahun 2018 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di  Lingkungan  Kementerian/Lembaga,  Peme- rintah  Daerah,  Badan  Usaha  Miik  Negara  dan Badan  Usaha  Miik  Daerah,  terdapat  16  kemen- terian, 20 lembaga, 18 provinsi, 16 kota, dan 39 kabupaten  yang  masuk  dalam  Top  99  Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.
Salah  satu  Pemerintah  Daerah  yang cukup banyak mendapatkan penghargaan adalah Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya  (Pemkot Surabaya).  Pemkot  Surabaya  berhasil  menem- patkan  tiga  buah  program  publiknya  sebagai bagian dari 99 Sivonik tersebut. Ketiga program tersebut diantaranya adalah:
1. Pelayanan  publik 6  in  1 yang  meliputi pengurusan akte lahir, kematian, perkawinan,
perceraian,  surat  pindah  datang,  dan  pindah keluar secara online.
2. Tahu  Panas  (tak  takut  kehujanan  dan  tak takut  kepanasan).  Program  ini  merupakan kegiatan  perbaikan  rumah  tidak  layak  huni melalui  program  rehabilitasi  sosial  daerah kumuh.
3. Pahlawan  Ekonomi  dan  Pejuang  Muda. Program  ini  merupakan  program  pember- dayaan ekonomi bagi Ibu Rumah Tangga dan para Pemuda yang putus sekolah.
Tentunya  program  yang  diputuskan  dan dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Surabaya ini perlu untuk mendapatkan apresiasi secara  akademis  sebagai  bagian  dari  Inovasi Daerah. Oleh karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi pendapat akademis mengenai inovasi sektor publik serta menyedia- kan  tinjauan  reflektif  terhadap  tiga  program inovatif yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya dilihat dari perspektif konseptual tipologi inovasi sektor publik.

## 2. Identifikasi Pembahasan
Tulisan  mengulas  konsep  dan  teori tentang  inovasi  pada  sektor  publik,  dengan mengangkat pembahasan mengenai:
1. Apakah  yang  dimaksud  dengan  inovasi  dan inovasi sektor publik?
2. Apa  saja  tipologi  inovasi  sektor  publik  dan bagaimanakah tinjauan reflektif terhadap tiga program  Inovasi  Pelayanan  Publik  Peme- rintah  Daerah  Kota  Surbaya  berdasarkan tipologi inovasi sektor publik?

## 3. Tujuan Penulisan
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengeks- plorasi  konsep  dan  teori  mengenai  inovasi, inovasi sektor publik dan tipologi inovasi sektor publik  serta  tiga  inovasi  pelayanan  publik  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Surbaya.

## 4. Metode Penulisan
Berdasarkan  pertanyaan  yang  akan dibahas,  maka  tulisan  ini  disusun  dengan menggunakan  desain  eksplorasi.  Gabrielian menjelaskan  bahwa  maksud  dari  metode eksplorasi  adalah:  “ the  central  purpose  of exploratory design is to develop valid definitions of  a  concept,  describe  a  process,  or  yield beginning theories that explain the phenomenon under study ” (Gabrielian, 1999). Dengan desain ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang valid mengenai inovasi, inovasi sektor publik dan tipologi  inovasi  sektor  publik  serta  dihasilkan tinjauan  reflektif  terhadap  tiga  program  inovasi pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Daerah  Kota  Surbaya  dengan menggunakan  kacamata  tipologi  inovasi  sektor publik.
Sedangkan  data  dan  informasi  yang ditampilkan di dalam tulisan ini merupakan data sekunder  yang  kemudian  dianalisis  secara heuristik berdasarkan apa yang terungkap secara implisit pada data dan informasi dimaksud.

## 5. Kerangka Konseptual

## 5.1 Konsep Dasar Inovasi
Pertanyaan  yang  tentu  perlu  dijawab di bagai awal pembahasan ini adalah: Apakah yang dimaksud dengan inovasi? Hingga saat ini,  beberapa  ahli  mencoba  untuk  men- jelaskan  konsep  dasar  inovasi.  Salah  satu penjelasan mengenai konsep inovasi tersebut disampaikan  oleh  Ackoff  yang  menyatakan bahwa  inovasi  merupakan  antitesis  dari perilaku  seperti  mesin  (Ackoff,  1981). Pernyataan  Ackoff  tersebut  mengisyaratkan bahwa  inovasi  adalah  keberanian  untuk menunjukkan  perilaku  yang  keluar  dari kebiasaan yang itu-itu saja. Dengan kata lain inovasi  dapat  dipahami  sebagai  sebuah perilaku  yang  berorientasi  pada  kebaruan. Dalam konteks ini yang perlu kita perhatikan bahwa  Ackoff  menekankan  inovasi  sebagai sebuah tampilan perilaku.
Dalam  tulisan  lainnya,  konsep  inovasi dipahami  secara  lebih  kompleks  seba-
gaimana  yang  disampaikan  oleh  Kline  & Rosenberg  (1986).  Kedua  penulis  tersebut menyatakan bahwa:
Innovation is complex, uncertain, somewhat disorderly, and  subject  to changes  of  many sorts. Innovation is also difficult to measure and demands close coordination of adequate technical  knowledge  and  excellent  market judgment  in  order  to  satisfy  economic, technological, and other types of constraints -  all  simultaneously.  The  process  of innovation  must  be  viewed  as  a  series  of changes  in  a  complex  system  not  only  of hardware, but also of the market environment,  production  facilities  and knowledge  and  the  social  contexts  of  the innovation organization.
Dari  uraian  Kline  &  Rosenberg,  hal pertama  yang  perlu  kita  pahami  mengenai inovasi adalah sesuatu yang kompeks, tidak pasti,  tidak  terlalu  tertata  dan  tunduk terhadap berbagai macam perubahan. Dengan kata lain, inovasi merupakan sebuah proses  yang  sifatnya  acak,  dinamis  dan berorientasi pada perubahan.
Kemudian,  hal  kedua  yang  perlu  juga diperhatikan  bahwa  inovasi  sulit  untuk diukur  dan  membutuhkan  koordinasi  yang melekat  terkait  pengetahuan  yang  sifatnya teknis  dan  penilaian  yang  baik  dari pengguna  produk  organisasi  dengan  tujuan memuaskan atau memenuhi berbagai tuntutan  termasuk  ekonomi,  teknologi  dan tuntutan  yang  lainnya  secara  bersamaan. Pernyataan ini menjelaskan bahwa membutuhkan  sebuah  upaya  yang  intensif dan berkelanjutan untuk memastikan sebuah perilaku  termasuk  dalam  kategori  inovasi. Selain  itu  ditegaskan  pula  bahwa  inovasi terkait  dengan  upaya  untuk  mengatasi berbagai keterbatasan sumberdaya.
Hal  terakhir  yang  perlu  dicatat  bahwa inovasi  harus  dipahami  sebagai  rangkaian perubahan  dalam  sebuah  sistem  yang kompleks,  tidak  saja  menyangkut  hal-hal yang  sifatnya  terlihat  seperti  fasilitas  fisik yang  digunakan  di  dalam  organisasi  tetapi
juga  lingkungan  pasar,  pengetahuan  dan fasilitas  produksi  dan  konteks  sosial  dari inovasi  organisasi.  Pernyataan  ini  kembali menegaskan bahwa inovasi adalah perubahan sistemik yang komprehensif.
Dalam  tulisan  yang  lain  Fuglsang  & Pedersen  menyatakan  bahwa  setidaknya inovasi  berhubungan  dengan  dua  hal  yaitu: (1)  melakukan  sesuatu  yang  baru  dan  (2) mengembangkan sesuatu yang baru tersebut dapat    berjalan  sesuai  dengan  konteksnya (Fugslang  &  Pedersen,  2011).  Pengertian yang  disampaikan  Fugslang  &  Pedersen menekankan pada penciptaan kebaruan dan bagaimana kebaruan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan sejumlah
pengertian tersebut  maka kita  dapat melihat pola  yang cukup  umum  dalam  konsep  inovasi  bahwa inovasi  berhubungan  dengan  kebaruan  atau berorientasi pada kebaruan. Sehingga inovasi  dalam  tulisan  ini  dipahami  sebagai penciptaan  kebaruan  baik  dari  aspek masukan,  proses  maupun  keluaran  dari organisasi serta  hasilnya  memberikan implikasi  (dalam  jangka  pendek)  dan dampak (dalam jangka panjang) yang positif bagi pemangku kepentingan.

## 5.2 Inovasi Sektor Publik
Setelah  kita  memahami  konsep  inovasi, selanjutnya kita akan mengelaborasi konsep Inovasi Sektor Publik. Sudah cukup banyak ahli  yang  menulis  konsep  dasar  inovasi sektor  publik.  Salah  satunya  adalah  Lynn yang  menjelaskan  bahwa  inovasi  (dalam organisasi  pemerintah)  merupakan  trans- formasi  dari  fungsi  utama  organisasi  dan perubahan  yang  permanen  dan  mendasar dalam  struktur  organisasi  (Lynn,  1997). Selain  itu,  penulis  lainnya  yaitu  Albury menjelaskan  bahwa  inovasi  sektor  publik merupakan  kreasi  dan  implementasi  baru pada  aspek  proses,  produk,  pelayanan  dan metode penyampaian yang memiliki implikasi  dampak  yang  signifikan  pada
efektivitas,  efisiensi  dan  kualitas  (Albury, 2005).
Dalam  tulisan  yang  berbeda,  Mulgan menyatakan  bahwa  inovasi  sektor  publik merupakan ide atau gagasan baru yang dapat diterapkan  di  sektor  publik  dan  ide-ide tersebut hendaklah merupakan ide yang baru minimum  sebagiannya  baru  dan  berguna (Mulgan, 2007).
Berdasarkan  sejumlah  konsep  ino- vasi sektor publik  yang telah disinggung di atas,  maka  terdapat  pola  yang  umum  yang dapat  kita  lihat  yaitu  membicarakan perubahan  yang  dapat  diterapkan  secara efektif dalam proses, produk, pelayanan dan metode  penyampaian  pelayanan  kepada masyarakat.

## 5.3 Tipologi Inovasi Sektor Publik
Hal  lain  yang  dapat  kita  elaborasi  lebih lanjut  adalah  mengenai  tipologi  inovasi sektor  publik.  Setidaknya  terdapat  6  buah tipologi  inovasi  sektor  publik  (Halvorsen, Hauknes, Miles, & Roste, 2005), yaitu:
1. Penciptaan  pelayanan  yang  baru  atau pengembangan  sebuah  pelayanan.  Mi- salnya  pengembangan  layanan  kese- hatan reproduksi remaja di Puskesmas.
2. Inovasi  proses  yang  menekankan  pada perubahan  cara  dalam  menghasilkan sebuah  pelayanan  atau  produk  tertentu. Misalnya  menggunakan  mesin  yang mencetak  nomor  antrian  bagi  pasien yang hendak mengambil obat di apotik.
3. Inovasi  administratif  yang  memfokus- kan pada perubahan kebijakan. Misalnya merubah  kebijakan  agar  lebih  ber- orientasi  pada  pertumbuhan  investasi melalui tax holiday .
4. Inovasi  sistem  yaitu  perubahan  pada struktur  organisasi  atau  merubah  cara kerjasama  dan  interaksi  di  dalam organisasi. Misalnya merampingkan struktur organisasi atau pimpinan organisasi  mendelegasikan  kewenangan kepada unit tertentu di dalam organisasi.
5. Inovasi konseptual yakni perubahan pada cara  pandang  dari  aktor  yang  terlibat sehingga  lebih  komprehensif  dalam menyelesaikan  masalah.  Misalnya  pena- taan  pemukiman  kumuh  yang  tidak  saja memperhatikan aspek peningkatan kualitas  kesehatan,  tetapi  juga  pember- dayaan ekonomi bagi warganya.
6. Perubahan radikal pada rasionalitas yaitu merubah  cara  pandang  dari  pemberi pelayanan.  Misalnya  dengan  memberi penyadaran  kepada  aparatur  pemerintah bahwa  mereka  hidup  dari  gaji  yang bersumber  pada  pajak  yang  dibayarkan warganegara  sehingga  mereka  diharus- kan memberikan pelayanan yang terbaik.
Berdasarkan penjelasan mengenai tipologi inovasi sektor publik tersebut, maka kita dapat  mengabstrasikannya  ke  dalam  model berikut ini:

## Gambar 1
Model Tipologi Inovasi Sektor Publik
Sumber: diintepretasikan dari tulisan Halvorsen, Hauknes, Miles, & Roste (2005)
6. Deskripsi  Singkat  Tiga  Program  Inovasi Pemkot Surabaya
Pada  bagian  ini  akan  diuraikan  bagai- mana bentuk operasional dari tiga buah program Pemkot Surabaya yang masuk ke dalam kategori Top 99 Sisvonik. Pertama adalah program 6 in 1 . Dalam  program  ini  masyarakat  kota  Surabaya bisa  mengurus  enam  hal  sekaligus  dalam program  ini  secara online ,  yaitu  akte  lahir, kematian, per-kawinan, perceraian, surat pindah datang,  dan  pindah  keluar.  Melalui  inovasi  ini, masyarakat  Kota  Surabaya  diuntungkan  karena mereka  bisa  menghemat  waktu,  tenaga,  dan biaya  karena  tidak  perlu  lagi  datang  ke  kantor Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Surabaya  untuk  mengurus  keperluan  6  jenis layanan  administratif  tersebut.  Meski  demikian, peran  serta  RT/RW  tetap  tidak  ditinggalkan. Lebih  lanjut  dapat  diketahui  bahwa  untuk mengurus  akte  perceraian  dan  pernikahan,  jika sudah tersedia surat dan doku-mentasinya maka masyarakat  bisa  meng-gandakan  dokumen tersebut  lalu  mengung-gahnya  kedalam  aplikasi yang  telah  disediakan  Pemkot  Surabaya. Aplikasi  tersebut  sudah  bisa  diakses  melalui aplikasi  telpon  pintar  mulai  dari  tahun  2017. Perlu  untuk  diketahui  bahwa  pada  dasarnya aplikasi  ini  sebenarnya  sudah  lama  dikem- bangkan secara online dengan menggunakan alat semacam  kartu  Anjuang-an  Tunai  Mandiri (ATM). Tetapi untuk saat ini sudah dapat diakses dengan meng-gunakan handphone .
Kedua  adalah  inovasi  Tahu  Panas  (tak takut  kehujanan  dan  tak  takut  kepanasan). Program ini merupakan program yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Bentuknya  merupakan  perbaikan  rumah  tidak layak  huni  dan  pembangunan  jamban  sehat melalui  program  rehabilitasi  sosial  daerah kumuh.  Penanganan  program  ini  dilakukan secara  terpadu,  baik  dalam  hal  perbaikan  fisik, lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat di  lingkungan  perkampungan.  Program  Tahu Panas pada prinsipnya sudah berjalan sejak tahun 2003  dan  tiap  tahunnya  terus  mengalami peningkatakan.
Ketiga adalah inovasi Pahlawan Ekonomi dan  Pejuang  Muda  yang  berfokus  pada pemberdayaan  ibu  rumah  tangga  dari  keluarga miskin dan pejuang muda. Tujuan dari program
ini adalah mengakselerasi pengentasan kemiskinan.  Secara  operasional,  tindakan  yang diambil oleh Pemkot Surabaya adalah menghidupkan mesin kedua, yaitu para istri atau ibu-ibu  rumah  tangga  pada  keluarga  miskin manakala  penghasilan  suami  mereka  belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.  Sedangkan  untuk  anak  muda  yang putus  sekolah  atau  tidak  melanjutkan  ke perguruan  tinggi,  tapi  masih  punya  keinginan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonominya ke taraf yang lebih baik, maka Pemkot Surabaya memfasilitasinya dengan program yang dinamakan Pejuang Muda. Para peserta Pahlawan  Ekonomi  dan  Pejuang  Muda  akan diarahkan  untuk  mengembangkan  bisnis  Usaha Kecil  dan  Menengah  (UKM),  mulai  dari pelatihan, hingga pendampingan sampai ke tahap pengemasan,  promosi  dan  pemasaran  produk. Program  ini  sudah  terbukti  dapat  mengangkat taraf  perekonomian  warga  Kota  Surabaya. Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh Walikota  Surabaya  bahwa  untuk  saat  ini pendapatan paling rendah warga Surabaya yang dulunya  mencapai  angka  34%  sudah  berhasil ditekan  menjadi  tinggal  8  %  saja.  Sedangkan pendapatan menengah yang dahulunya 40% dan pendapatan  tinggi  14%,  saat  ini  sudah  berubah komposisinya. Untuk kategori pendapatan tinggi sudah  mencapai  41%  dan  sisanya  yakni  51% adalah pendapatan menengah (Surabaya, 2018).

## 7. Tinjauan  Reflektif  Tiga  Program  Inovasi Pemkot  Surabaya  dari  Sudut  Pandang Tipologi Inovasi Sektor Publik
Pada bagian ini, kita akan mencoba untuk melakukan  tinjauan  reflektif  terhadap  tiga program inovatif yang dilaksanakan oleh Pemda Kota  Surabaya  dengan  menggunaan  kacamata tipologi  inovasi sektor publik.  Program  inovatif yang  pertama  adalah  program 6  in  1 .  Seba- gaimana  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya program  ini  merupakan  program  di  bidang pelayanan  administrasi  kependudukan.  Kita dapat melihat bahwa Pemerintah Kota Surabaya mencoba untuk meningkatkan kapasitas aplikasi teknologi  informasi  yang  dimilikinya  ke
tingkatan  yang  lebih  mutakhir  menyesuaikan dengan  perkembangan  teknologi  yang  ada  di dalam  masyarakat.  Hal  ini  ternyata  sangat membantu peningkatan pelayanan yang diberikan  kepada  masyarakat  karena  semakin mudah  diakses.  Apabila  kita  merujuk  pada karakteristik  inovasi,  maka  program 6  in  1 termasuk  pada  tipologi    inovasi  proses.  Hal  ini dikarenakan  yang  terjadi  dalam  Program 6  in  1 adalah  perubahan  pada  cara  Pemkot  Surabaya dalam menyampaikan pelayanan kepada masyarakatnya.  Sebelumnya,  pelayanan 6  in  1 dapat  diakses  oleh  warga  Kota  Surabya  dengan cara  menggunakan  kartu  ATM  atau  harus berkunjung  secara  langsung  ke  Dispendukcapil Kota  Surabaya.  Namun,  sekarang  dengan peningkatan  kapasitas  aplikasi  teknologi  infor- masi,  maka  warga  cukup  mengurus  keperluan pelayanan administratifnya dengan mengunggah dokumen  yang  dibutuhkan  melalui  aplikasi berbasis  telpon  pintar  ( smartphone )  sehingga menjadi  lebih  praktis  dan  mudah  cari  sisi  cara menggunakan layanan.
Program  inovatif  kedua  yang  akan dibahas  adalah  program  Tahu  Panas  yang merupakan  singkatan  dari  tak  takut  kehujanan dan tak takut kepanasan. Program ini dilaksanakan  dengan  cara  melakukan  perbaikan rumah  tidak  layak  huni  dan  pembangunan jamban sehat melalui program rehabilitasi sosial daerah  kumuh  yang  diintegrasikan  dengan pemberdayaan  ekonomi.  Berdasarkan  hal  ter- sebut, maka inovasi yang terdapat pada program Tahu Panas termasuk  ke dalam tipologi  inovasi konseptual.  Hal  ini  disebabkan  inovasi  yang dilakukan  pada  program  Tahu  Panas  ditujukan untuk  melakukan perubahan pada cara pandang dari  aktor  yang  terlibat  sehingga  lebih komprehensif  dalam  menyelesaikan  masalah. Sebagaimana yang diketahui bahwa program ini tidak semata-mata merubah pemukiman penduduk agar lebih sehat dan layak huni, tetapi juga  merubah  cara  pandang  pemerintah  bahwa setelah  pemukiman  kumuh  diubah  menjadi pemukiman  yang  sehat  dan  layak  huni, masyarakat  yang  ada  di  dalamnya  juga  perlu diperhatikan  tingkat  kesejahteraan  ekonominya. Oleh  karenanya,  kemudian  Pemerintah  Daerah
Kota Surabaya melaksanakan program pemberdayaan  ekonomi  agar  penyelesaian masalah  yang  dihadapi  oleh  Penduduk  di pemukiman  kumuh  dapat  diselesaikan  secara lebih komprehensif.
Program  inovatif  terakhir  yang  akan didiskusikan  pada  bagian  ini  adalah  Program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda. Program ini  dilaksanakan  dengan  cara  melaksanakan pemberdayaan ekonomi bagi Ibu Rumah Tangga dari  keluarga  miskin  dan  para  pemuda  putus sekolah  guna  mengembangkan  bisnis  UKM, mulai  dari  pelatihan,  hingga  pendampingan sampai  ke  tahap  pengemasan,  promosi  dan pemasaran  produk.  Inovasi  ini  dapat  dikate- gorikan sebagai bentuk tipologi inovasi penciptaan  layanan  baru  sebab  Pemerintah Daerah Kota Surabaya membuat sebuah program pelayanan  baru  berupa  pemberdayaan  ekonomi yang  secara  spesifik  ditujukan  bagi  kelompok sasaran  tertentu  yakni  Ibu  Rumah  Tangga  dari keluarga miskin dan para pemuda putus sekolah. Secara  simultan  program  ini  juga  memenuhi tipologi inovasi administratif karena jika ditinjau dari  sisi  dampaknya,  Pemerintah  Surabaya mencoba mengalihkan konsentrasi kebijakannya dari kelompok masyarakat ekonomi dengan daya beli menengah ke arah masyarakat dengan daya beli  rendah.  Penurunan  angka  kemiskinan  yang cepat  selama  program  ini  berlangsung  dari angkat  34%  menjadi  8%  adalah  bukti  bahwa program  ini  memiliki  daya  perubahan  yang akseleratif dengan fokus yang jelas.

## 8. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang sudah diulas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Konsep  inovasi  berelasi  dengan  kebaruan atau  berorientasi  pada  kebaruan.  Sehingga inovasi  dapat  dipahami  sebagai  kreasi kebaruan baik pada masukan, proses maupun keluaran  organisasi  serta  hasilnya  mem- berikan implikasi dan dampak yang positif.
2. Inovasi  sektor  publik  merupakan  gagasan perubahan  yang  berorientasi  pada  kebaruan serta  diimplementasikan  dalam  merubah,
membenahi  dan  meningkatkan  kualitas masukan,  proses,  penyampaian  dan  produk barang  dan  jasa  di  sektor  publik  sehingga memiliki  dampak  yang  positif  bagi  pening- katan  kualitas  kehidupan  dan  kesejahteraan masyarakat.
3. Karakter tipologi inovasi sektor publik terdiri dari  inovasi  penciptaan  dan  pengembangan pelayanan,  inovasi  proses,  inovasi  adminis- trasi,  inovasi  konseptual  dan  perubahan radikal pada rasionalitas.
4. Pemerintah Daerah Kota Surabaya memiliki tiga program  inovatif  yang masuk ke dalam kategori  99  Top  Sistem  Inovasi  Pelayanan Publik  yang  digagas  oleh  Kemen  PANRB. Berdasarkan  tinjauan  reflektif  diketahui bahwa  ketiga  program  tersebut  menenuhi beberapa bagian dari tipologi  inovasi sektor publik.
a. Program 6  in  1 memenuhi  kategori tipologi  inovasi  proses  karena  terjadi perubahan  pada  cara  Pemkot  Surabaya dalam  menyampaikan  pelayanan  kepada masyarakatnya  yakni  dari  kunjungan langsung dan Kartu ATM untuk mengurus  6  layanan  administratif  men- jadi  cukup  mengunggahnya  di  dalam aplikasi berbasis smartphone .
b. Program Tahu Panas termasuk ke dalam tipologi inovasi konseptual karena program  ini  tidak  semata-mata  merubah pemukiman  penduduk  agar  lebih  sehat dan layak huni, tetapi juga merubah cara pandang  pemerintah  daerah  bahwa setelah pemukiman kumuh diubah menjadi  pemukiman  yang  sehat  dan layak huni maka perlu perlu diperhatikan tingkat  kesejahteraan  ekonominya  mela- lui  program  lanjutan  berupa  pember- dayaan  ekonomi  sehingga  masalah  di- atasi secara komprehensif.
c. Program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda  yang  termasuk  ke  dalam  tipologi inovasi  penciptaan  layanan  baru  sebab Pemerintah  Daerah  Kota  Surabaya menerbitkan  pelayanan  baru  berupa pemberdayaan  ekonomi  yang  ditujukan bagi  Ibu  Rumah  Tangga  dari  keluarga
miskin  dan  para  pemuda  putus  sekolah. Secara  bersamaan  program  ini  juga memenuhi  tipologi  inovasi  administratif karena  dampaknya  mampu  menekan angka  penduduk  dengan  penghasilan rendah dari 34% menjadi 8%.***

## Bibliografi
Ackoff,  R.  (1981). Creating  The  Corporate Future:  Plan  or  Be  Planned  For. John Willey and Sons.
Albury,  D.  (2005).  Fostering  Innovation  in Public  Services. Public  Money  and Management , 51-56.
Freeman, C. (1997). The Economic of Industrial Innovation. London: Routledge.
Fugslang,  L.,  &  Pedersen,  J.  S.  (2011).  How Common is Public Sector Innovation and How  Similiar  is  It  to  Private  Sector Innovation?  Dalam  V.  Bekkers,  J. Edelenbos, & B. Steijn, Innovation In the Public  Sector:  Linking  Capacity  and Leadership (hal.  44-60).  New  York:
Palgrave MAcmillan.
Gabrielian,  V.  (1999).  Qualitative  Research Methods:  An  Overview.  Dalam  G.  J. Miller,  &  L.  M.  Whicker, Handbook  of Research Method in Public
Administration (hal.  184).  New  York: Marcel Dekker, Inc.
Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., & Roste, R.
(2005). Innovation  in  the  Public  Sector: on  the  Differences  between  Public  and Private Sector Innovation. Oslo: Publin.
Hughes,  O.  E.  (2003). Public  Management  and Administration:  An  Introduction. New York: Palgrave Macmillan.
Kline, S., & Rosenberg, G. (1986). An Overview of  Innovation:  The  Possitive  Sum Strategy. Washington,  DC:  National Academy Press.
Land, G., & Jarman, B. (1992). Breakpoint and Beyond:  Mastering  The  Future  Today. Harper Collins Publisher.
Lynn,  L.  (1997).  Innovation  and  the  public interest:  Insight  form  the Private Sector. Dalam  A.  A.  Altshuler,  &  R.  D.  Behn, Innovation  in  American  Government: Challenges, Opportunities, and
Dilemmas (hal.  83-103).  Washington, DC: The Brookings Instituions.
Mulgan.  (2007).  Ready  or  Not?  Taking Innovation in the Public Sector Seriously.
Dalam NESTA Provocation.
Mulyono,  F.  (2008).  Inovasi  di  Sektor  Publik. Jurnal Administrasi Publik , 130-144.
Osborne, D., & Geabler, T. (1992). Reinventing Government:  How  the  Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector.
Reading, MA: Addison-Wesley.
Surabaya,  A.  B.  (2018,  Juli  19). Humas  Sura- baya .  Diambil  kembali  dari  Bangga Surabaya: https://humas.surabaya.go.id/2018/07/19 /3-terobosan-surabaya-masuk-top-99- sistem-inovasi-pelayanan-publik- kemenpan-rb/
Suwarno,  Y.  (2008). Inovasi  di  Sektor  Publik. Jakarta: STIAN-LAN Press.
Suwarno,  Y.  (2011). Inovasi  di  Sektor  Publik. Diambil  kembali  dari  zerosugar.files. wordpress.com: https://zerosugar.files.wordpress.com/20 11/03/inovasi-sektor-publik.pdf

## PEDOMAN PENULISAN
1. Naskah berupa hasil kajian hasil penelitian dalam bidang administrasi publik.
2. Naskah belum pernah diterbitkan oleh media lain baik  dalam maupun luar negeri, panjang tulisan antara 15-20 halaman kuarto (A4) dengan font times new romans.
3. Naskah harus disertai dengan abstraksi. Jika menggunakan bahasa Indonesia maka abstraksi dalam bahasa inggris sedangkan jika bahasa inggris abstraksi dalam bahasa Indonesia
4. Naskah sebaiknya mencantumkan kata kunci ( keywords ) sebanyak 3-5 kata.
5. Sistematika penulisan yang dapat digunakan untuk hasil penelitian adalah sebagai berikut:
a. Judul
b. Abstraksi disertai kata kunci
c. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian
d. Kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
e. Metode penelitian
f. Hasil dan pembahasan
g. Simpulan dan saran
h. Daftar pustaka
6. Garis  besar  penulisan  untuk  artikel  berupa  hasil  pemikiran  maupun  review  teori  adalah sebagai berikut:
a Judul
b Abstraksi disertai kata kunci
c Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian
d Kajian literatur
e Pembahasan
f Hasil dan pembahasan
g Simpulan dan saran
h Daftar pustaka
7. Pustaka  acuan  disajikan  mengikuti  urutan  alphabet,  tahun  terbit  ditempatkan  setelah  nama pengarang;
o Michael  Hill  &  Peter  Hupe.  2008. Implementing  Public  Policy .    London.  Sage Publication.
o Robert  B.  Denhardt  and  Janet  Vinzant  Denhardt.  2006.  The  New  Public  Service: Serving  Rather  Than  Steering. Public  Administration  Review ,  Vol.  60,  No.  6  (Nov.  - Dec., 2000), Hal. 549-559.
8. Redaksi  berhak  mengedit  tata  bahasa  dan  ejaan  naskah  yang  dimuat  tanpa  bermaksud mengurangi tulisan.