## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 04, Nomor 01, Juli 2022

## STUDI KOMPARASI REGULASI TELEKONSULTASI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA
Rani Tiyas Budiyanti* 1 , Antono Suryoputro 2 , Murni 3 , Penggalih Mahardika Herlambang 4 1,2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 3 Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Indonesia
4 Fakultas Kedokteran, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia ranitiyas@lecturer.undip.ac.id

## Abstract
Teleconsultation  has  developed  in  Indonesia,  especially  during  the  pandemic  Coronavirus Disease -19 (COVID-19). This technology is a long-distance health consultation service that is part of telemedicine. Indonesia has regulated the implementation of telemedicine in Minister of Health Regulation No. 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine. Nevertheless, the  regulation  had  not  specifically  regulated  teleconsultation,  especially  concerning teleconsultation  startups  that  are  currently  many  appear.  This  study  aims  to  determine  the comparison of regulations concerning teleconsultation in Indonesia with other countries, namely Singapore.  This  research  was  a  normative study  with  a  statutory  approach  (statute approach) and  a  comparative  approach  (comparative  approach).  Primary  legal  materials  were  obtained from statutory regulations and jurisprudence. While the secondary legal material was obtained from journals,  books, and  proceedings regarding  regulations related to  consultation. Based on research, teleconsultation conducted in Indonesia is only allowed if it is integrated with certain health service facilities. In addition, regulations concerning monitoring, accountability, and data security are still not detailed and specific. Sanctions for startups that provide independent health consultation services are not clear and firm. Singapore has teleconsultation regulations listed in the regulatory sandbox so that they can bridge the online health consultation services organized by  existing  startups  with  certain  conditions.  Regulations  concerning  teleconsultation  in Indonesia need to be arranged in more detail, specific, and clear so that the public can obtain safe and accountable health consultation services.
Keywords: Telemedicine; Teleconsultation; Comparative Approach

## Abstrak
Telekonsultasi telah berkembang di Indonesia terlebih di masa pandemi Coronavirus Disease - 19  (COVID-19).  Teknologi  ini  merupakan  layanan  konsultasi  kesehatan  jarak  jauh  yang merupakan bagian dari telemedisin. Indonesia telah mengatur pelaksanaan telemedisin melalui Permenkes  Nomor  20  tahun  2019  mengenai  Penyelenggaraan  Telemedisin.  Meskipun demikian,  regulasi tersebut belum spesifik mengatur tentang telekonsultasi, terutama mengenai startup  telekonsultasi  yang  saat  ini  banyak  bermunculan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  perbandingan  regulasi  mengenai  telekonsultasi  yang  ada  di  Indonesia  dengan negara  lain  yaitu  Singapura.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  (statue  approach)  dan  pendekatan  komparatif  (comparative  approach). Bahan  hukum  primer  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan  maupun  yurisprudensi. Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  jurnal,  buku,  maupun  prosiding  mengenai regulasi  terkait  konsultasi.  Berdasarkan  penelitian,  telekonsultasi  yang  dilakukan  di  Indonesia hanya diperbolehkan jika terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu, regulasi  mengenai  monitoring,  pertanggung  jawaban  dan  keamanan  data  masih  belum  detail
dan  spesifik.  Sanksi  bagi  startup  yang  menyelenggarakan  layanan  konsultasi  kesehatan mandiri pun belum jelas dan tegas. Singapura memiliki regulasi telekonsultasi yang tercantum dalam regulatory  sandbox  sehingga dapat  menjembatani  layanan  konsultasi  kesehatan  online yang  diselenggarakan  oleh  startup  yang  ada  dengan  syarat  tertentu.  Regulasi  mengenai telekonsultasi  di  Indonesia  perlu  disusun  lebih  detail,  spesifik,  dan  jelas  sehingga  masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi kesehatan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kata Kunci: Telemedisin; Telekonsultasi; Pendekatan Komparatif

## A. Pendahuluan
Telemedisin merupakan  pelayanan  kesehatan  jarak  jauh  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Layanan  ini  meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan,  pencegahan penyakit  dan  cedera,  penelitian  dan evaluasi,  dan  pendidikan  berkelanjutan  penyedia  layanan  kesehatan  untuk  kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. 1 Telekonsultasi merupakan salah satu bagian dari telemedisin yang merupakan layanan konsultasi kesehatan jarak jauh. Beberapa penelitian menunjukan,  telemedisin  termasuk  telekonsultasi  menjadi  salah  satu  sarana  untuk penghematan  biaya  kesehatan  melalui  pengurangan  penggunaan  layanan  perawatan kesehatan tambahan (kunjungan kantor atau rawat inap) terutama untuk penyakit kronis seperti jantung,  penyakit  paru  kronis,  dan  sebagainya. 2 Teknologi  ini  dapat  menjadi  penghubung dokter  dan  pasien  dalam  sistem  perawatan  kesehatan  regional  dan  pedesaan  atau    wilayah geografis  tertentu  dengan  intensitas  penggunaan  klinik  perawatan  darurat    yang  tinggi. 3 Telemedisin  memiliki  dampak  positif  penting  lainnya,  yaitu  pengurangan  waktu  perjalanan, peningkatan  akses  ke  layanan  kesehatan  khususnya  untuk  populasi  pedesaan,  serta
1 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan , 2019.
2 R.  Kleinpell  and  B.  Avitall,  “Telemanagement  in  Chronic  Heart  Failure:  A  Review,” Disease Management & Health Outcomes 13, no. 1 (2005): 43–52; Z. Gellis et al., “Outcomes of a Telehealth Intervention  for  Homebound  Older  Adults  with  Heart  or  Chronic  Respiratory  Failure:  A  Randomized Controlled  Trial,” Gerontologist 52,  no.  4  (2012):  541–552;  G.  H.  Crossley  et  al.,  “The  CONNECT (Clinical  Evaluation  of  Remote  Notification  to  Reduce  Time  to  Clinical  Decision)  Trial:  The  Value  of Wireless  Remote  Monitoring  with  Automatic  Clinician  Alerts,” Journal  of  the  American  College  of Cardiology 57,  no.  10  (2011):  1181–1189;  R.  L.  Bashshur,  G.  W.  Shannon,  and  B.  R.  Smith,  “The Empirical  Foundations  of  Telemedisin  Interventions  for  Chronic  Disease  Management,” Telemedisin Journal and e-Health 20, no. 9 (2014): 769–780; F. Whittaker and V. Wade, “The Costs and Benefits of  Technology-Enabled  Home-Based  Cardiac  Rehabilitation  Measured  in  a  Randomized  Controlled Trial,” Journal of Telemedisin and Telecare 20, no. 7 (2014): 419–422.
3 V.  A.  Wade  et  al.,  “A  Systematic  Review  of  Economic  Analysis  of  Telehealth  Services  Using  Real Time Video Communication,” BioMed Central Health Services Research 10 (2010): 233; N. Armfield et al.,  “The  Costs  and  Potential  Savings  of  Telemedisin  for  Acute  Care  Neonatal  Consultation: Preliminary Findings,” Journal of Telemedisin  and Telecare 18, no.  8 (2012): 429–433; D. Thaker et al., “Cost Savings from a Telemedisin Model of Care in Northern Queensland, Australia,” The Medical Journal of Australia 199, no. 6 (2013): 414–417.
mengurangi disparitas pelayanan kesehatan di antara populasi yang sulit dijangkau. 4 Meskipun memiliki  dampak  positif,  telekonsutasi  juga  memerlukan  analisis  tambahan  terkait  intervensi dimana  penyedia  layanan  menghadapi  pasien  dengan  banyak  diagnosis  dan  membutuhkan pemeriksaan  fisik,  uji  diagnostik,  atau  keduanya.  Kualitas  perawatan,  seperti  tingkat  resep antibiotik  juga  perlu  diperhatikan  mengingat resep  yang  berlebihan  mungkin  terjadi. 5 Terlebih lagi,  pada  masa  pandemi  Coronavirus  Disease-19  (COVID-19)  penggunaan  telekonsultasi meningkat pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia.
Di  Indonesia,  Penyelenggaraan  Pelayanan  Telemedisin Antar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019.  Meskipun demikian, regulasi tersebut belum spesifik mengatur tentang telekonsultasi, terutama mengenai startup telekonsultasi  yang  saat  ini  banyak  bermunculan.  Pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  20  Tahun  2019  Pasal  9  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  sumber  daya  manusia  pada Fasyankes  Pemberi  Konsultasi  pada  telemedisin  terdiri  atas:  dokter;  dokter  spesialis/dokter subspesialis;  tenaga  kesehatan  lain;  dan  tenaga  lainnya  yang  kompeten  di  bidang  teknologi informatika.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  2052  Tahun  2011    Pasal  2  ayat  (1) tentang  Izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran,  setiap  dokter  dan  dokter  gigi  yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun  2011  Pasal  4  ayat  (1)  juga  menyatakan  bahwa  SIP  Dokter  dan  Dokter  Gigi  diberikan paling  banyak  untuk  3  (tiga)  tempat  praktik,  baik  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 juga  menjelaskan  telemedisin  tidak  termasuk  dalam  fasilitas  kesehatan.  Hal  ini  tentunya menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  penyedia  layanan  telekonsultasi  online  ( startup telekonsultasi)  dalam  penyelenggaraan  telekonsultasi  terkait masa  berlaku  SIP  dan  ketentuan tempat praktik penyedia layanan yang tidak memiliki regulasi yag spesifik.
Dalam  pemberian  layanan  telekonsultasi,  penyedia  layanan  juga  harus  melaksanakan standar profesi kedokteran. Kode Etik Kedokteran Pasal 2 menyatakan bahwa seorang dokter wajib  selalu  melakukan  pengambilan  keputusan  profesional  secara  independen  dan mempertahankan  keputusan  profesional  dalam  ukuran  tertinggi.  Dimana  dalam  tahap pelayanan kedokteran harus sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter, KKI 2012, anamnesa dan  juga  pemeriksaan  fisik.  Berpedoman  pada  Pedoman  Nasional  Pelayanan  Kedokteran
4 S. Nazareth et al., “Successful  Treatment  of Patients  with Hepatitis C in Rural and Remote Western Australia via Telehealth,” Journal of Telemedisin and Telecare 19, no. 2 (2013): 101–106; R. Wootton, K.  Bahaadingbeigy,  and  Haily  D.,  “Estimating  Travel  Reduction  Associated  with  the  Use  of Telemedisin  by  Patients  and  Healthcare  Professionals;  Proposal  for  Quantitative  Synthesis  in  a Systematic Review,” BioMed Central Health Services Research 11 (2011): 185.
5 A.  Mehrotra  et  al.,  “A  Comparison  of  Care  at  Evisits  and  Physician  Office  Visits  for  Sinusitis  and Urinary Tract Infections,” JAMA Internal Medicine 173, no. 1 (2013).
(PNPK),  Panduan  Praktik  Klinis  (PPK),  Standar  Operasional  Prosedure  (SOP),  serta clinical pathway (CP).  Hal  ini  dapat  menjadi  dasar  bahwa  dalam  penyelenggaraan  telekonsultasi terutama  pada startup telekonsultasi  dimana  perlu  diakukan  pembatasan  yang  jelas  terkait pelayanan  konsultasi/diagnosis,  karena  beberapa  pelayanan  tersebut  membutuhkan  tahapan pemeriksaan fisik.
Pada  pelaksanaan  telekonsultasi  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20 Tahun  2019  Pasal  3  ayat  6  dan  ayat  7,  telekonsultasi  dapat  dilakukan  secara  tertulis,  suara , dan/atau  video  dan harus  terekam dan  tercatat  dalam  rekam medis  sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.  Pada  telekonsultasi,  rekam  medis  menjadi  hal  yang  penting  karena  dokter  dan pasien tidak bertemu secara langsung, sehingga hal ini kemudian dapat memunculkan potensi resiko miss interpretasi  akibat  data  klinis  berupa  rekam  medis  pasien  yang  tidak  lengkap. Dalam diktum ketujuh angka 1 Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/409/2016 tentang Rumah Sakit  Uji  Coba Program  Pelayanan Telemedisin Berbasis Video-Conference dan  Teleradiologi menyebutkan “ tugas rumah sakit yang diampu salah satunya yaitu memberikan informasi medis (rekam  medis)  pasien  kepada  rumah  sakit  pengampu  untuk  kepentingan  proses  konsultasi, pendidikan dan penelitian ”.
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Pasal  47  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  rekam medis  harus  disimpan  dan  dijaga  kerahasiaannya  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  dan  pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai juga dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36  Tahun  2012  Pasal  4  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pelayanan  kedokteran  dan/atau  menggunakan  data  dan  informasi  tentang  pasien  wajib menyimpan  rahasia  kedokteran.  Hal  ini mutlak  bahwa rekam  medis  setiap  orang  harus  dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan termasuk pada startup telekonsultasi .
Dalam  pelayanan  kesehatan  pasien  berhak  memperoleh  keamanan  dan  keselamatan dirinya  selama  masa  perawatan  “ agroti  salus  lex  suprema ”  atau  keselamatan  pasien  adalah hukum  yang  tertinggi.  Masalah  keselamatan  pasien  berhubungan  dengan  efektifitas pelaksanaan telemedisin  sebagai  bagian  dari  penunjang  medik yang sangat  bergantung  pada adanya  standar  prosedur  operasional,  standar  praktik  dan  standar  kompetensi  praktik telemedisin  di  rumah  sakit  untuk  meminimalisasi  risiko  ( risk  management )  atau  potensi  risiko sehingga rumah sakit mampu memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada publik secara aman  dan  berkualitas.  Pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Keselamatan  Pasien,  salah  satu  langkah  menuju  keselamatan  pasien  adalah  melibatkan  dan berkomunikasi dengan pasien. Pasien memainkan peranan kunci dalam membantu penegakan
diagnosa  yang  akurat,  dalam  memutuskan  tindakan  pengobatan  yang  tepat,  dalam  memilih fasilitas  yang  aman  dan  berpengalaman,  dan  dalam  mengidentifikasi  Kejadian  Tidak Diharapkan  (KTD)  serta  mengambil  tindakan  yang  tepat.  Komunikasi  yang  aktif  pada  pasien untuk  menegakkan  diagnosa  menjadi  salah  satu  tantangan  bagi  telekonsultasi  mengingat banyak dari startup telekomunikasi di Indonesia yang belum memiliki fitur panggilan video atau fitur  yang  mendukung  penegakkan  diagnosa.  Selain  itu  pelayanan  kesehatan  berbasis telekonsultasi  atau  telemedicine  menyebabkan  penggunaan  aplikasi  dan platform menjadi terkomputerisasi  dan  secara  langsung  meletakkan  tanggungjawab  hukum  pada  tenaga kesehatan apabila terjadi tindak pidana cyber . 6
Telekonsultasi  perlu  memiliki  regulasi  yang  spesifik  untuk  mengoptimalkan  kenyamanan dan keamanan penggunaan layanan telekonsultasi. Di Indonesia pelaksanaan telemedisin telah diatur melalui Permenkes Nomor 20 tahun 2019. Meskipun demikian,  regulasi tersebut belum spesifik mengatur tentang telekonsultasi, terutama mengenai startup telekonsultasi. Singapura merupakan  negara  yang  memiliki  regulasi  khusus  dalam  pelaksanaan  telemedisin  termasuk telekonsutasi.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  penelitian  perbandingan  regulasi  mengenai telekonsultasi  yang  ada  di  Indonesia  dengan  Singapura  agar  dapat  dilakukan  pengembangan regulasi yang spesifik mengenai telekonsultasi di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statue  approach )  dan  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach ).  Bahan  hukum  primer diperoleh  dari peraturan  perundang-undangan maupun  yurisprudensi yaitu   Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran,  Peraturan  Pemerintah  No  47  Tahun  2016  tentang  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan,  Kepmenkes  Nomor  HK.02.02/Menkes/409/2016  tentang  Rumah  Sakit Uji  Coba  Program  Pelayanan Telemedisin Berbasis Video-Conference dan  Teleradiologi,
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Keselamatan  Pasien,  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269  Tahun  2008  tentang  Rekam  Medis.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari jurnal, buku, maupun prosiding mengenai regulasi terkait konsultasi.
6 Antonius  Maria  Laot  Kian,  “Telemedisin  Dan  Selfie-Medis:  Anatomi  Tanggungjawab  Hukum  Pidana Tenaga Kesehatan Dalam Tindak Pidana Cyber,” in Cyber Law Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Implikasinya Bagi Tenaga Kesehatan (Semarang, 2017).

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Telekonsultasi di Indonesia
Di  Indonesia  pelaksanaan  telemedisin  telah  diatur  melalui  Permenkes  Nomor  20  tahun 2019.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  Pasal  3  ayat    (1) dijelaskan  bahwa  telekonsultasi  klinis  merupakan  salah  satu  jenis  pelayanan telemedicine . Telekonsultasi  klinis  merupakan  pelayanan  konsultasi  klinis  jarak  jauh  untuk  membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana. Telekonsultasi klinis  dapat  dilakukan  secara  tertulis,  suara , dan/atau  video  dilaksanakan  oleh  tenaga kesehatan yang memiliki  surat  izin  praktik  di  Fasyankes  penyelenggara .  Fasyankes penyelenggara  tersebut  meliputi fasyankes  pemberi  konsultasi  dan  fasyankes  peminta konsultasi . Fasyankes  pemberi  konsultasi  adalah  fasyankes  yang  menerima  permintaan  dan memberikan  pelayanan  konsultasi telemedicine ,  yaitu  rumah  sakit  milik  pemerintah  pusat, daerah,  dan  swasta.  Sedangkan,  fasyankes  peminta  konsultasi  adalah  fasyankes  yang mengirim  permintaan  konsultasi telemedicine ,  berupa  rumah  sakit,  fasyankes  tingkat pertama, dan fasyankes lain. Jenis-jenis fasyankes tersebut jika merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan yang  terdiri  atas: tempat  praktik  mandiri  tenaga  kesehatan;  pusat  kesehatan  masyarakat;klinik;  rumah  sakit; apotek;  unit  transfusi  darah;  laboratorium  kesehatan;  optikal;  fasilitas  pelayanan  kedokteran untuk kepentingan hukum; dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  Pasal  13  menjelaskan  bahwa Fasyankes  pemberi  maupun  peminta  konsultasi  wajib  melakukan  registrasi  yang  diajukan kepada Menteri Kesehatan  melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Pada Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019    Pasal  12  ayat  (2)  menyebutkan aplikasi telemedicine disediakan  oleh  Kementerian  Kesehatan. Hal  ini  menjelaskan  bahwa telekonsultasi  di  Indonesia  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  terintegrasi  dengan  Fasyankes penyelenggara telekonsultasi yang teregistrasi dengan Kementerian Kesehatan.
Pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  telekonsultasi  tentunya  berada  pada  pihak penyedia  layanan.  Pelayanan  kesehatan  berbasis  telekonsultasi  atau  telemedisin menyebabkan  penggunaan  aplikasi  dan platform menjadi  terkomputerisasi  dan  secara langsung  meletakkan  tanggungjawab  hukum  pada  tenaga  kesehatan  apabila  terjadi  tindak pidana cyber . 13 Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  dokter  dikualifikasikan  sebagai  pelaku  usaha  jasa  profesional  sedangkan  pasien dikualifikasikan  sebagai  konsumen  akhir.  Perbuatan  dokter  menegakkan  diagnosa    tanpa melakukan  pemeriksaan  fisik  pada  telekonsultasi  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  melanggar  Pasal  8
ayat  (1)  UUPK.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  deskripsi  atau  batasan  sejauh  mana telekonsultasi  dapat  dilakukan  tanpa  melibatkan  pemeriksaan  fisik.  Di  Indonesia pertanggungjawaban tekait pelaksanaan telekonsultasi belum spesifik dimana dalam Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  hanya  mengatur  hak  dan  kewajiban  fasyankes pemberi  maupun  peminta  konsultasi,  bukan  sanksi  atau  pertanggungjawaban  pelaksanaan telekonsultasi.
Pada  telekonsultasi,  rekam  medis  menjadi  hal  yang  penting  karena  dokter  dan  pasien tidak bertemu secara langsung, sehingga hal ini kemudian dapat memunculkan potensi resiko miss interpretasi akibat data klinis berupa rekam medis pasien yang tidak lengkap. Berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  269  Tahun  2008  Pasal  2  ayat  (1),  rekam  medis  harus dibuat  secara  tertulis,  lengkap  dan  jelas  atau  secara  elektronik.  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  Pasal  47  ayat  (2),  disebutkan  bahwa  rekam  medis  harus  disimpan  dan  dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai juga dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pelayanan  kedokteran  dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. Hal ini mutlak  bahwa  rekam  medis  setiap  orang  harus  dijaga  kerahasiaannya  oleh  klinisi,  petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan termasuk pada startup telekonsultasi.
Pada  masa  pandemi Corona  Virus  Disease 2019  ( COVID-19) ,  pelaksanaan  praktik kedokteran  dapat  dilakukan  oleh  dokter  melalui  aplikasi  /sistem  elektronik  berupa  telemedisin dengan  memperhatikan  komunikasi  efektif.    Hal  ini  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020  dimana  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  melalui telemedisin dapat  dilakukan  selama  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  dan/atau  Bencana Nasional Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19),  dalam  rangka  pencegahan  penyebaran Corona Virus  Disease (COVID-19).  Perkonsil  Nomor  47  Tahun  2020  Pasal 3  ayat  (2)  dan (4) menjelaskan  bahwa telemedisin merupakan  pelayanan  konsultasi  atau  telekonsultasi  yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien dan yang melakukan  praktik  kedokteran  melalui  telemedisin  harus  mempunyai  Surat  Tanda  Registrasi dan Surat Izin Praktik di Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Merujuk pasal 7 Perkonsil Nomor 47 Tahun 2020 tentang  Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran  Melalui  Telemedisin  Pada  Masa  Pandemi Corona  Virus  Disease  (COVID-19) di Indonesia,  praktik  kedokteran  melalui  telemedisin  wajib  membuat  rekam  medis    yang  dapat berupa rekam medis manual atau elektronik untuk setiap pasien dan disimpan di Fasyankes.
Pada Perkonsil Nomor 47 Tahun 2020 Pasal 9 juga dijelaskan bahwa praktik kedokteran melalui  telemedisin  dilarang  melakukan  telekonsultasi  antara  tenaga  medis  dengan  pasien secara  langsung  tanpa  melalui  Fasyankes.  Peraturan  ini  menegaskan  kembali  Peraturan
Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  bahwa  telekonsultasi  di  Indonesia  hanya  dapat dilaksanakan apabila terintegrasi atau bekerjasama dengan Fasyankes.

## 2. Telekonsultasi di Singapura
Singapura  memastikan  layanan  telemedisin  yang  ada  aman  dan  sesuai  dengan  standar kesehatan di Singapura. Kementerian Kesehatan Singapura pada tahun 2018 telah membentuk regulatory sandbox terkait Licensing Experimentation and Adaptation Programme (LEAP) untuk meninjau  praktik  telemedis,  serta  layanan  inovatif  baru  lainnya,  sehingga  untuk  membuat peraturan bersama dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan. 7
Di  Singapura,  praktik  tersebut  diizinkan  jika  dilaksanakan  oleh  Dokter  yang  terdaftar  di Singapore  Medical  Council (SMC).  Dokter  yang  melakukan  layanan  ini  harus  mengambil referensi  dari SMC  Ethical  Code  and  Ethical  Guidelines, untuk  telemedisin ,  the National Telemedicine  Guidelines  (NTG) dalam  merencanakan  dan  memberikan  perawatan. 8 Hal  ini dilaksanakan  sebagai  upaya  pengoptimalan  kenyamanan  dan  keamanan  penggunaan telemedisin atau telekonsultasi yang ada di Singapura.
Licensing  Experimentation  and  Adaptation  Programme  (LEAP) menjamin  pengguna/ pasien yang menggunakan layanan di bawah LEAP akan mendapat model layanan kesehatan yang terjamin keamanan dan mitigasi risiko yang sesuai peraturan Penyedia yang berpartisipasi dalam regulatory sandbox dapat memperkenalkan/ mengembangkan model layanan kesehatan secara  aman,  dengan  visibilitas  sesuai  regulasi  dan  memenuhi  persyaratan  keselamatan  dan kesejahteraan pasien.
Sebagai  penyedia  layanan  kesehatan  yang  berpartisipasi  dalam regulatory  sandbox, penyedia layanan harus mengidentifikasi dan berkomitmen terhadap standar keselamatan yang kuat  terkait  dengan  proses  klinis,  pemberian  obat,  kebijakan  perlindungan  data,  dan  praktik terbaik  lainnya.  Penyedia  layanan  kesehatan  yang  berpartisipasi  dalam regulatory  sandbox harus  memastikan  layanannya memenuhi  standar  peraturan  yang  tepat,  dengan  keselamatan dan  kesejahteraan  pasien  menjadi  pertimbangan  utama.  Hal  ini  bertujuan  agar  masyarakat dapat  yakin  bahwa  proses  klinis  dan  operasional  penyedia  layanan  telah  ditinjau  secara
7 Victor  Loh,  “Amid  Debate  about  Telemedicine,  4  More  Providers  Join  MOH  Regulatory  Initiative,” Today , last modified 218AD, https://www.todayonline.com/singapore/amid-debate-about-telemedicine- 4-more-providers-join-moh-sandbox.
8 Ministry  of  Health  Singapore,  “Licensing  Experimentation  and  Adaptation  Programme  (LEAP)  -  A MOH  Regulatory  Sandbox,” Ministry  of  Health  Singapore ,  https://www.moh.gov.sg/home/our- healthcare-system/licensing-experimentation-and-adaptation-programme-(leap)---a-moh-regulatory- sandbox.
menyeluruh  dan  terus  dipantau  oleh  Departemen  Kesehatan  sehingga  layanan  telemedisin yang disediakan aman dan dapat diandalkan. 9
Dalam  pelaksanaan  layanan  telekonsultasi  di  Indonesia,  regulasi  yang  ada  hanya mengatur terakait penyelenggaraan pelayanan telemedisin antar fasilitas pelayanan kesehatan. Telekonsultasi  hanya  diperbolehkan  atau  dapat  dilaksanakan  jika  terintegrasi  dengan  fasilitas pelayanan  kesehatan  tertentu  yang  sudah  terregistrasi  di  Kementerian  Kesehatan.  Selain  itu, regulasi  mengenai  monitoring,  pertanggung  jawaban  dan  keamanan  data  masih  belum  detail dan  spesifik.  Sanksi  bagi startup yang  menyelenggarakan  layanan  konsultasi  kesehatan mandiri pun belum jelas dan tegas. Singapura memiliki regulasi telekonsultasi yang tercantum dalam regulatory  sandbox . Regulatory  sandbox dapat  menjembatani  layanan  konsultasi kesehatan  online  yang  diselenggarakan  oleh startup telekonsultasi  melalui Licensing Experimentation and Adaptation Programme (LEAP) . Startup telekonsultasi di Singapura  diatur langsung  oleh  Kementerian  Kesehatan  melalui regulatory  sandbox, dimana  baik  dalam pelaksana  telekonsultasi  (dokter),  layanan  telemedisin  hingga  rencana  pemberian  pelayanan wajib terdaftar dan  sesuai dengan Singapore Medical Council (SMC), SMC Ethical Code and Ethical Guidelines, dan the National Telemedicine Guidelines (NTG).

## D. Simpulan
Dari  pembahasan  yang  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  regulasi mengenai  telekonsultasi  di  Indonesia  perlu  disusun  lebih  detail,  spesifik,  dan  jelas  sehingga masyarakat  dapat  memperoleh  layanan  konsultasi  kesehatan  yang  aman  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Regulasi  ini  diharapkan  mampu  menyediakan  layanan  telekonsutasi yang terjamin  keamananannya  bagi  penggunanya.  Keamanan  ini meliputi  adanya  terjaminnya perlindungan atas kerahasian data pasien, penyelenggaraan telekonsultasi yang terstandar dan sesuai kode etik serta perlindungan dan pengawasan layanan telekonsultasi oleh lembaga yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Prosiding:
Kian,  Antonius  Maria  Laot.  “Telemedisin  Dan  Selfie-Medis:  Anatomi  Tanggungjawab  Hukum Pidana  Tenaga  Kesehatan  Dalam  Tindak  Pidana  Cyber.”  In Cyber  Law  Dalam  Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Implikasinya Bagi Tenaga Kesehatan . Semarang, 2017.
9 Ministry of Health  Singapore, “MOH Launches First Regulatory Sandbox to Support Development  of Telemedicine,” Ministry  of  Health  Singapore ,  last  modified  2018,  https://www.moh.gov.sg/news- highlights/details/moh-launches-first-regulatory-sandbox-to-support-development-of-telemedicine.

## Jurnal:
Armfield,  N.,  T.  Donovan,  M.  Bensink,  and  A.  Smith.  “The  Costs  and  Potential  Savings  of Telemedisin  for  Acute  Care  Neonatal  Consultation:  Preliminary  Findings.” Journal  of Telemedisin and Telecare 18, no. 8 (2012): 429–433.
Bashshur, R. L., G. W. Shannon, and B. R. Smith. “The Empirical Foundations of Telemedisin Interventions for Chronic Disease Management.” Telemedisin Journal and e-Health 20, no. 9 (2014): 769–780.
Crossley,  G.  H.,  A.  Boyls,  H.  VItense,  Y.  Chang,  and  R.  H.  Mead.  “The  CONNECT  (Clinical Evaluation of Remote Notification to Reduce Time to Clinical Decision) Trial: The Value of Wireless  Remote  Monitoring  with  Automatic  Clinician  Alerts.” Journal  of  the  American College of Cardiology 57, no. 10 (2011): 1181–1189.
Gellis,  Z.,  B.  Kenaley,  J.  McGinty,  E.  Bardelli,  and  J.  Davitt.  “Outcomes  of  a  Telehealth Intervention  for  Homebound  Older  Adults  with  Heart  or  Chronic  Respiratory  Failure:  A Randomized Controlled Trial.” Gerontologist 52, no. 4 (2012): 541–552.
Kleinpell,  R.,  and  B.  Avitall.  “Telemanagement  in  Chronic  Heart  Failure:  A  Review.” Disease Management & Health Outcomes 13, no. 1 (2005): 43–52.
Mehrotra, A., S. Paone, G. D. Martich, S. M. Albert, and G. J. Shevchik. “A Comparison of Care at  Evisits  and  Physician  Office  Visits  for  Sinusitis  and  Urinary  Tract  Infections.” JAMA Internal Medicine 173, no. 1 (2013).
Nazareth,  S.,  N.  Kontorinis,  N.  Muwanwella,  A.  Hamilton,  N.  Leembruggen,  and  W.  Cheng. “Successful Treatment of Patients with Hepatitis C in Rural and Remote Western Australia via Telehealth.” Journal of Telemedisin and Telecare 19, no. 2 (2013): 101–106.
Thaker, D., R. Monypenny, I. Olver, and S. Sabesan. “Cost Savings from a Telemedisin Model of  Care  in  Northern  Queensland, Australia.” The  Medical  Journal  of  Australia 199,  no.  6 (2013): 414–417.
Wade,  V.  A.,  J.  Karnon,  E.  G.  Elshaug,  and  J.  E.  Hiller.  “A  Systematic  Review  of  Economic Analysis of Telehealth Services Using Real Time Video Communication.” BioMed Central Health Services Research 10 (2010): 233.
Whittaker,  F.,  and  V.  Wade.  “The  Costs  and  Benefits  of  Technology-Enabled  Home-Based Cardiac  Rehabilitation  Measured  in  a  Randomized  Controlled  Trial.” Journal  of Telemedisin and Telecare 20, no. 7 (2014): 419–422.
Wootton, R., K. Bahaadingbeigy, and Haily D. “Estimating Travel Reduction Associated with the Use  of  Telemedisin  by  Patients  and  Healthcare  Professionals;  Proposal  for  Quantitative Synthesis in a Systematic Review.” BioMed Central Health Services Research 11 (2011): 185.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  20  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan , 2019.

## Website:
Loh,  Victor.  “Amid  Debate  about  Telemedicine,  4  More  Providers  Join  MOH  Regulatory Initiative.” Today .  Last  modified  218AD.  https://www.todayonline.com/singapore/amid- debate-about-telemedicine-4-more-providers-join-moh-sandbox.
Ministry of Health Singapore. “Licensing Experimentation and Adaptation Programme (LEAP) - A MOH Regulatory Sandbox.” Ministry of Health Singapore . https://www.moh.gov.sg/home/our-healthcare-system/licensing-experimentation-and- adaptation-programme-(leap)---a-moh-regulatory-sandbox.
———.  “MOH  Launches  First  Regulatory  Sandbox  to  Support  Development of  Telemedicine.” Ministry  of  Health  Singapore .  Last  modified  2018.  https://www.moh.gov.sg/news- highlights/details/moh-launches-first-regulatory-sandbox-to-support-development-of- telemedicine.