https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.02.6 E-ISSN 2655-8769 Judul : Praktik Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis Penulis : Bambang Purwanto Penerbit : Ombak Tebal : xii + 108 hlm; 14,5 x 21 cm Tahun Terbit : 2019 ISBN : 978-602-258-525-1

## RUANG BARU KAJIAN KEWARGANEGARAAN
Daya Negri Wijaya
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Daya.negri.fis@um.ac.id Karya-karya dari Bambang
Purwanto  tergolong  sebagai  buku-buku yang  wajib  dibaca  oleh  para  peminat  dan peneliti  sejarah.  Mulai  dari  “Menggugat Historiografi Indonesia” (2005); “Gagalnya Historiografi  Indonesiasentris”  (2006); hingga “Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia”  (2013)  selalu  membuka  ruang- ruang baru dalam penulisan sejarah.
Prof.  Bambang  (sapaan  akrab beliau) menerbitkan karya terbarunya yang berjudul  “Praktik  Kewarganegaraan  di Indonesia dalam Perspektif Historiografis” (2019).  Kadir  (2019)  menjadi  pengulas pertama buku itu, setidaknya sejauh penulis ketahui. Dia melihat esensi buku itu terkait dengan  siapa  orang  Indonesia  asli  dan bagaimana  dualisme  antara  pribumi  dan pendatang  digunakan  untuk  memperoleh kekuasaan.
Dengan melihat secara sinkronis,  Kadir  (2019)  juga  mengambil beberapa  contoh  kasus  seperti  penindasan atas  etnis  Tioghoa  yang  dianggap  sebagai
representasi  pendatang.  Sayangnya,  dia belum mengulas kewarganegaraan Indonesia  dalam  konteks  historis  seperti yang dilukiskan Prof. Bambang.
Dalam  ulasan  ini,  akan  dipaparkan secara ringkas keempat bab dari buku Prof. Bambang,  yakni  Akar  Persoalan  Warga Negara;  Mencari  Akar  Eksklusivisme Kewarganegaraan;  Nasionalisme  Inklusif dan  Nasionalisme  Ekslusif;  dan    Sebuah Konsep  Yang  Lama  (Sengaja)  Dilupakan. Buku  Prof.  Bambang  dapat  dijadikan sebagai  panduan  baik  bagi  sejarawan maupun  ilmuwan  sosial  untuk  membuka ruang  baru  kajian  kewarganegaraan,  baik secara diakronis maupun sinkronis.
Prof.  Bambang  memulai  bagian pertama  bukunya  dengan  memahami  apa persoalan warga negara dan apa sebenarnya akar  dari  persoalan  itu.  Persoalan  yang dimaksud tentu persoalan warga negara asli atau pendatang. Pada prakteknya, dikotomi absolut  antara  pribumi  dan  non-pribumi
sering  terjadi  dalam  pemilihan  kepala daerah,  sebagai  contoh  kasus  Basuka Tjahaja  Purnama  atau  Ahok  pada  Pilkada Jakarta  2017  (hal.3).  Baik  istilah  pribumi, bumiputera,  atau  putera  daerah  seringkali digunakan  sebagai  senjata  rahasia  dalam menarik simpati rakyat untuk berpihak pada mereka.  Proses  komodifikasi  konsep  itu terkesan menjauhkan praktek kewarganegaraan  dari  cita-cita  luhur kesadaran  dan  kemerdekaan  bangsa  ini (hal.4).
Prof.  Bambang  melihat  praktek kewarganegaraan  yang  eksklusif  dengan penggunaan  dikotomi  pribumi  dan  non- pribumi dimulai ketika bangsa asing datang dan  menjajah  Indonesia.  Pemerintah kolonial  memberlakukan politik segregasi, diskriminasi, dan rasisme untuk melanggengkan  kekuasaan  mereka.  Kaum tempatan  diletakkan  pada  strata  sosial terendah  dan  tidak  memiliki  hak, kekuasaan, dan partisipasi politik (hal.4-5).
Masyarakat  yang  terjajah  berjuang untuk  mendapatkan  haknya  sebagai  warga negara  dan  tidak  ingin  menjadi  hamba jajahan. Mereka berupaya untuk
mendapatkan  kemerdekaan  politik  dan menyusun  kembali  masyarakat  Indonesia yang  merdeka  (hal.5-6).  Sayangnya, praktek  eksklusivisme  telah  membuat kesadaran  para  warga  negara  kini terbelenggu  dan  seolah  melupakan  prinsip dan  tujuan  utama  bangsa  yang  merdeka yakni menjadi warga negara yang inklusif.
Pada bagian kedua, Prof. Bambang mencoba  untuk  mencari  apa  sebenarnya akar  dari  eksklusivisme  warga  negara. Secara  historis,  praktek  itu  muncul  karena para pendiri bangsa yang tidak mengonsep warga  negara  dengan  tegas  dan  sangat sedikit  meninggalkan  produk  kewarga- negaraan yang eksplisit (hal.19).
Pada  bagian  ini,  pengulas  seolah tercerahkan  bahwa  penghambat  laju demokratisasi  bangsa  ini  bukan  egoisme sektoral  tetapi  ketidaktahuan  kita  pada prinsip  warga  negara.  Ketidaktahuan  kita telah mendorong kita untuk menjadi warga yang eksklusif. Sifat eksklusif itu terwujud dalam pernyataan, tindakan, dan kebijakan yang  meminggirkan  esensi  kesetaraan sebagai  warga  negara.  Hasilnya,  sebagai reaksi  ketidakadilan  maka  sering  terjadi “pameran anarki” dan “dominasi kelompok tertentu”.
Karakter  ekslusif  dan  inklusif  itu sebenarnya  dibangun  sejak  kita  berjuang untuk  memperoleh  kemerdekaan.  Oleh karena  itu,  Prof.  Bambang  memakai  dua konsep nasionalisme inklusif dan eksklusif untuk  menjelaskan  kondisi  kebangsaan kini. Kedua konsep nasionalisme itu harus dipahami  secara  historis.  Dalam  proses historis,  setiap  warga  berjuang  dan memperebutkan  siapa  yang  berhak  untuk merepresentasikan nasionalisme Indonesia.
Sebagai anti-tesis dari kolonialisme, nasionalisme Indonesia terbentuk dari rasa senasib  sepenanggungan  sebagai  korban
eksploitasi  asing  yang  dibingkai  dengan identitas  primordial  seperti  etnisitas  (Budi Utomo,  Partai  Tionghoa,  Komunitas  Arab Hadramaut)  dan  agama  (Sarekat  Islam) (hal.30-1).
Titik  balik  perjuangan  parsial  itu terjadi  ketika  berbagai  bangsa  tempatan (Jawa, Melayu, dan Arab) menyatukan diri sebagai  kaum  bumiputera  selanjutkan sebagai  bangsa  Hindia  dan  berakhir  pada penyebutan  bangsa  Indonesia.  Indonesia sebagai  bangsa  yang  bersatu  terus membayangi dominasi Belanda (hal.32).
Sayangnya, setelah tujuan kemerdekaan  tergapai,  berbagai  bangsa yang bersatu menunjukkan sifat
eksklusifnya.  Orang  Tionghoa  tidak  bisa hidup  berbaur  dengan  kaum  bumiputera lainnya  (hal.33).  Warga  negara  yang eksklusif  terus  terbentuk  dengan  adanya perbedaan etnis dan agama.
Sifat  eksklusif  itu  tentu  akan merongrong  kedaulatan  bangsa  ini.  Prof. Bambang  memperingatkan  penggunaan istilah asli-pendatang; pribumi-nonpribumi; bumiputera-nonbumiputera;  atau  putra daerah  -  non  putra  daerah  harus  berhenti digunakan.  Sejak  merdeka,  bangsa  ini masih  terjebak  pada  cara  berpikir  yang diskriminatif.  Oleh  karena  itu,  banyak kebijakan publik yang masih dilaksanakan seperti cara berpikir kolonial yang bersifat diskriminatif (hal.53).
Berbagai  upaya  integratif  dan penciptaan  masyarakat  inklusif  telah
dilakukan  sejak  Indonesia  merdeka. Masyarakat  Tionghoa,  misalnya,  telah diupayakan  untuk  menggunakan  bahasa nasional,  membagi  adat  istiadat,  dan melangsungkan  pernikahan  lintas  etnis. Akan  tetapi,  perbedaan  identitas  lainnya membuat mereka tetap tereksklusi (hal.59). Pada  konteks  inilah,  prinsip  nasionalisme inklusif diperlukan. Menghargai dan toleran akan  perbedaan  dapat  menjadi  kendaraan utama  untuk  melewati  jembatan  emas sekaligus  menggapai  tujuan  utama  bangsa yang  merdeka  yakni  kesetaraan  warga negara.

## Daftar Rujukan
Nordholt, H.S., B. Purwanto, & R. Saptari (Ed).  Perspektif  Baru  Penulisan Sejarah  Indonesia.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia
Purwanto,  B.  &  A.W.  Adam.  2015.
Menggugat  Historiografi  Indonesia. Yogyakarta: Ombak Purwanto, B. 2006. Gagalnya Historiografi
Indonesiasentris. Yogyakarta: Ombak Purwanto,  B.  2019.  Praktik  Kewarga- negaraan di Indonesia dalam Perspektif Historiografis. Yogyakarta: Ombak
Kadir,  H.A.  2019.  Polemik Praktik  Warga Negara. Harian Jawa Pos. 13 Oktober 2019