## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA SUKABUMI: STUDI KASUS PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI
1 Rina Endah Sulistyowati, 2 Ike Rachmawati, & 3 Dine Meigawati
1 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: rinaendah90@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: ike_rachmawati1@yahoo.com 3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: dinemeigawati@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  di  Kota  Sukabumi  khususnya  pemberdayaan  wanita  rawan  sosial ekonomi.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  yang  dikemukakan  oleh van  Metter  dan  van  Horn.  Metode  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  menemukan  bahwa  implementasi  kebijakan  pemberdayaan sosial wanita rawan sosial ekonomi di Kota Sukabumi masih belum maksimal, karena ukuran dan  kebijakan  pada  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  peraturan  daerah  provinsi,  sumber daya finansial  yang kurang mencukupi seluruh kegiatan, karakter agen pelaksana  yang tidak tegas  dalam  menindak  lanjuti  kelompok  usaha  yang  kurang  berkembang,  sikap  pelaksana yang acuh terhadap keberlangsungan program kegiatan, dan komunikasi yang tidak dilakukan secara langsung antara pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, kesejahteraan sosial, wanita rawan sosial ekonomi.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  implementation  of  social  welfare implementation policies in the City of Sukabumi, especially the empowerment of women with socio-economic  vulnerability.  This  study  uses  the  theory  of  policy  implementation  proposed by  van  Metter  and  van  Horn.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative  method.  The results  of  the  study  found  that  the  implementation  of  the  social  empowerment  policy  for women with socio-economic vulnerability in Sukabumi City was still not optimal, because the size and policies in the implementation were not  in accordance with provincial regulations, insufficient financial resources for all activities, the character of the implementing agent was not  firm in taking action follow up underdeveloped business  groups,  implementing attitudes that  are  indifferent  to  the  sustainability  of  the  activity  program,  and  communication  that  is not done directly between policy makers and policy targets.
Keywords: policy implementation, social welfare, women with socioeconomic vulnerability.

## A. PENDAHULUAN
Menurut  Kemensos  RI  (2005),  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  (WRSE)  adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun dengan status menikah, belum menikah, bercerai atau janda yang ditinggal suami tanpa kejelasan, dan menjadi pencari nafkah utama keluarga yang  tidak  mempunyai  penghasilan  cukup  untuk  memehuhi  kebutuhan  sehari-hari  karena faktor  kemiskinannya,  keterbelakangan  dan  kebodohannya  mengalami  gangguan  fungsional dalam  kehidupan  sosial  dan  ekonominya  sehingga  yang  bersangkutan  mengalami  kesulitan untuk menjalankan peranan sosial.
Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  (WRSE)  kebanyakan  berasal  dari  keluarga  yang kurang  mampu  dan  seringkali  mendapatkan  pandangan  negatif  dari  masyarakat  sekitarnya. Mereka tidak  diberikan  kesempatan untuk  mendapatkan hak  yang sama  karena diskriminasi dari orang lain, dan faktor- faktor lain seperti SARA (suku agama ras antar golongan). Data WRSE  di  Kota  Sukabumi  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahunnya,  hal  ini  dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Data WRSE di Kota Sukabumi No Tahun Jumlah (Orang) 1 2013 1,184 2 2014 1,198 3 2015 2,161 4 2016 4,770 5 2017 1,491
Sumber: Dinsos Kota Sukabumi 2019
Dari  tabel  1  di  atas  dapat  di  lihat  bahwa  jumlah  data  WRSE  di  Kota  Sukabumi mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahunnya.  Namun  terjadi  penurunan  pada  tahun  2017 dari  data  awal  2016  dengan  jumlah  WRSE  4.770  orang  menjadi  1.491  orang  dikarenakan faktor  diluar  program  Dinsos  yaitu  banyaknya  WRSE  yang  tidak  menjadi  kepala  keluarga lagi  dalam  artian  wanita  tersebut  telah  menikah  lagi  yang  menjadikan  suaminyalah  yang menjadi kepala keluarga sebagai pencari nafkah dan adapun faktor lainnya  yaitu banyaknya ibu  rumah tangga  yang  berhasil berjuang  ( Survive) dengan  keadaannya mereka dengan  cara mendirikan usaha mandiri dengan modal pribadi, tetapi penurunan yang terjadi masih diatas jumlah data pada tahun 2013 yaitu 1.184 orang.
Dengan  jumlah  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  (WRSE)  pada  tahun  2017  Sebanyak 1.491  orang,  Dinas  Sosial  sendiri  dalam  melaksanakan  program  penyelenggaraan
kesejahteraan  sosial  memiliki  10  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  yang  terlahir  dari gabungan wanita-wanita yang mendapatkan pelatihan keterampilan usaha yang dijadikan satu menjadi  sebuah  kelompok  dengan  tujuan  agar  memudahkan  pencapaian  tujuan  yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial secara efektif. Namun kenyataannya dari 10 KUBE yang ada hanya  ada 2 KUBE  saja  yang masih berjalan hingga saat  ini. Serta tidak adanya tindak lanjut dari Dinas Sosial sendiri sebagai pelaksana program untuk menindak lanjuti  8 KUBE yang  tidak  berjalan  dengan  seharusnya,  dan  dalam  pelaksanaan  program  pelatihan keterampilan usahaanya pun dinas sosial hanya memiliki kuota peserta hanya 100 KK setiap tahunnya,  karena  kurangnya  dana  dari  pihak  pemerintah  sehingga  belum  bisa  mencukupi semua kegiatan didalam program.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  di  Kota  Sukabumi,  khususnya  pemberdayaan  wanita  rawan  sosial ekonomi atau WRSE.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Implementasi Kebijakan
Menurut  Mustopadidjaja  dalam  Mulyadi  (2016),  istilah  kebijakan  digunakan  dalam kegiatan pemerintah, serta prilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam  berbagai  bentuk  peraturan.  Makna  kebijakan  sebagai  serangkaian  tindakan  atau kegiatan  sebagai  upaya  yang  selalu  berhubungan  dengan  usaha  untuk  mencapai  beberapa maksud  atau  tujuan.  Menurut  Eulau  &  Prewitt  dalam  Nugroho  (2003),  kebijakan  adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan ( repetitiveness ) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputsan tersebut.
Menurut  Wahab  dalam  Arifin  (2015),  implementasi  kebijakan  merupakan pelakasanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undang-  undang,  namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan  badan  peradilan  lazimnya,  keputusan  tersebut  mengidentifikasikan masalah  yang diatasi,  menyebutkan  secara  tegas  tujuan/sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan  berbagai  cara menstruktur/ mengatur proses implementasinya.
Ini  berarti  setelah  suatu  keputusan  diambil,  langkah  berikutnya  adalah  bagaimana keputusan itu diimplementasikan.  Implementasi  bersifat  interaktif dari proses kegiatan  yang mendahuluinya.  Ini  berarti  antara  pengmbilan  kebijakan  dengan  implementasinya  memiliki

## ARTIKEL
keterikatan satu sama lain. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah action intervention itu  sendiri.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  mempunyai  kedudukan penting dalam pengambilan keputusan.
Sedangkan  menurut  Van  Meter  dan  Horn  dalam  Agustino  (2016),  implementasi adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau  pejabat-pejabat atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

## 2. Model-Model Implementasi Kebijakan
Model  pendekatan top-down yang  dirumuskan  oleh  Van  Metter  &  Van  Horn  dalam Agustino (2016), yang disebut dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi  ini  merupakan  sebuah  abtraksi  atau  performasi  dari  suatu  pelaksanaan kebijakan  yang  pada  dasarnya  secara  sengaja  dilakukan  untuk  meraih  kinerja  implementasi kebijakan  publik  yang  tinggi  yang  berlangsung  dalam  hubungan  dengan  berbagai  variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.
Ada  6  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi  kebijakan  publik,  yaitu: ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  sumber  daya,  karakteristik  agen  pelaksana,  sikap  dan kecenderungan  para  pelaksana,  komunikasi  antar-organisasi  dan  aktifitas  pelaksana,  dan lingkungan ekonomi,sosial, dan politik
Selanjutnya  model  implementasi  kebijakan  menurut  George  C.  Edward  III  dalam Agustino (2016) mengemukakan ada 4 variabel yang saling berhubungan satu sama lain yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yaitu  komunikasi  dan  disposisi.  Komunikasi  sangat menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik. Implementasi  yang  efektif  terjadi  apabila  pembuat  keputusan  sudah  mengetahui  apa  yang akan  mereka  kerjakan.  Pengetahuan  atas  apa  yang  akan  mereka  kerjakan  dapat  berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi  harus  ditransmisikan  (atau  dikomunikasikan)  pada  bagian  personalia  yang tepat. Komunikasi juga diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapakan dalam masyarakat. Disposisi  atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai

## ARTIKEL
pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  Disposisi  juga  mempengaruhi  pelaksanaan  suatu kebijakan agar berjalan efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa  yang  akan  dilakukan  tetapi  juga  harus  memeliki  kemampuan  untuk  melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.
Model  implementasi  menurut  Merilee  S.  Grindle  dalam  Agustino  (2016), pendekatannya  dikenal  dengan  nama Implementation  as  A  Political  and  Administrative Process. Menurut grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Yang mana hal ini dapat  dilihat  dari  dua  hal  yaitu  dilihat  dari  prosesnya,  dengan  mempertanyakan  apakah pelaksana kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dan apakah tujuan kebijakan tercapai.

## 3. Proses Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  lebih  mudah  dipahami  jika  dikaji  tahap  demi  tahap.  Inilah  yang menjadikan kebijakan publik menjadi  “penuh warna” dan kajian  yang amat  dinamis. Proses kebijakan publik antara lain:
a. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa  yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika  sebuah  isu  berhasil  mendapatkan  status  sebagai  masalah  publik,  dan mendapatkan  prioritas  dalam  agenda  publik,  maka  isu  tersebut  berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
b. Formulasi kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat  kebijakan.  Masalah-masalah  tadi  didefinisikan  untuk  kemudian  dicari pemecahan  masalah  yang  terbaik.  Pemecahan  masalah  tersebut  berasal  dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
Tujuan  legitimasi  adalah    untuk    memberikan    otorisasi    pada    proses    dasar pemerintahan.  Jika  tindakan  legitimasi  dalam  suatu  masyarakat  diatur  oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
d. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

## ARTIKEL
Secara  umum  evaluasi  kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai  kegiatan  yang menyangkut  estimasi  atau  penilaian  kebijakan  yang  mencakup  substansi, implementasi  dan  dampak.  Dalam  hal  ini  ,  evaluasi  dipandang  sebagai  suatu kegiatan  fungsional.  Artinya,  evaluasi  kebijakan  tidak  hanya  dilakukan  pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

## 4. Faktor Penentu Impelentasi Kebijakan
Dalam  perspektif  lain,  implementasi  kebijakan  dianggap  tidak  efektif  apabila  tujuan kebijakan  tidak  dapat  dipenuhi,  jika  orang-orang  tetap  bertindak  dengan  cara  yang  tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh  kebijakan,  ataupun  jika  subjek  kebijakan  berhenti  mengerjakan  apa  yang  ditentukan. Menurut Hamdi (2014)  Ada  beberapa hal  yang  mengakibatkan satu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak yaitu:
a. Respek Anggota Masyarakat pada Otoritas dan Kepuasan Pemerintah
b. Kesadaran untuk Menerima Kebijakan
c. Ada atau Tidaknya Sanksi Hukum
d. Kepentingan Pribadi atau Kelompok
e. Bertentangan dengan Sistem Nilai yang ada
f. Keanggotaan Seseorang atau Sekelompok Orang dalam Suatu Organisasi
g. Wujudnya Kepatuhan Selektif
h. Waktu
i. Sosialisasi
j. Koordinasi Antar-Lembaga atau Antar-Organisasi

## 5. Pemberdayaan masyarakat
Istilah pemberdayaan memiliki pengertian menurut konteks budaya dan politik. Oleh karena  itu,  makna  pemberdayaan  tidak  mudah  diterjemahkan  ke  dalam  semua  bahasa. Pengertianpemberdayaan  sebenernya  mencakup  kekuatan  sendiri,  kemandirian,  pilihan sendiri,  kedaulatan  hidup  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dianaut  seseorang  atau  masyarakat, kapasitas  untuk  memperjuangkan  hak,  kemerdekaan,  pembuatan  keputusan  sendiri,  menjadi bebas, kebangkitan, dan kapabilitas.

## ARTIKEL
Menurut  Ife  dalam  Martono  (2016),  mendefinisikan  konsep  pemberdayaan masyarakat  sebagai  proses  menyiapkan  masyarakat  dengan  berbagai  sumber  daya, kesempatan,  pengetahuan  dan  keahlian  untuk  meningkatkan  kapasitas  diri  masyarakat didalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam  komunitas  masyarakat  itu  sendiri.  Proses  pemberdayaan  pada  intinya  diajukan  guna membantu  klien  memperoleh  daya  untuk  mengambil  keputusan  dan  menentukan  tindakan yang  akan  dilakukan  yang  terkait  dengan  diri  mereka,  termasuk  mengurangi  efek  hambatan pribadi  dan  sosial  dalam  melakukan  tindakan.  Hal  ini  dilakukan  melalui  peningkatan kemampuan  dan  rasa  percaya  diri  untuk  menggunakan  daya  yang  dia  miliki,  antara  lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

## 6. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Menurut  Kemensos  RI  (2005),  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi  (WRSE)  adalah seorang  wanita  yang  karena  faktor  kemiskinannya,  keterbelakangan  dan  kebodohan mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan  mengalami  kesulitan  untuk  menjalankan  peranan  sosialnya.  Wanita  Rawan Sosial  Ekonomi  (WRSE)  kebanyakan  berasal  dari  keluarga  yang  kurang  mampu dan sering kali  mendapatkan  pandangan  negative  dari  masyarakat  sekitar.  Mereka  tidak  diberikan kesempatan  untuk  mendapatkan  hak  yang  sama  karena  diskriminasi  dari  orang  lain,  dan faktor-faktor seperti SARA (suku agama ras antar golongan) serta budaya paterilinialistik.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh van Metter dan van Horn (Agustino, 2016). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode  penelitian  kualitatif  (Sugiyono,  2016).  Data  yang  diperoleh  menggunakan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengangambilan  sampel  dilakukan  dengan menggunakan  teknik purposive  sampling .  Informan  dalam  penelitian  ini  antara  lain:  Plt. Kepala  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Sosial, Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Relawan, Anggota KUBE atau Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ukuran dan Kebijakan
Kebijakan ini tidak sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nomor  10  Tahun  2012  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan pemberdayaan  WRSE  itu  menurut  pasal  24  dilakukan  dengan  cara  pemberian  motivasi terlebih  dahulu  agar  para  WRSE  tersebut  terdorong  dan  memiliki  semangat  lebih  untuk merubah  kehidupan  mereka  menjadi  lebih  baik  lagi  selanjutnya  diberikan  pelatihan vokasional/keterampilan sebagai jalan penghubung agar tujuan tersebut dapat tercapai karena jika hanya sebuah motivasi  yang diberikan tanpa adanya pemberian caranya untuk mencapai tujuan  tersebut  akan  menjadi  sia-sia  dan  selanjutnya  pemberian  stimulan  modal  untuk mendukung  pelatihan  yang  dilakukan  agar  pelatihan  yang  telah  dilakukan  dapat  dijadikan usaha yang serius kedepannya. Seharusnya tahapan seperti itu yang disarankan oleh Peraturan Daerah  Provinsi  namun  dalam  pelaksanaanya  tidak  sesuai,  pelaksanaan  kebijakan pemberdayaan  WRSE  pada  tahun  2017  langsung  diberikan  stimulan  modal  tanpa  adanya pemberian  motivasi  dan  pelatihan  vokasioanal  yang  mengakkibatkan  KUBE  tersebut  tidak memiliki arah dan tujuan akan diapakan uang stimulan modal yang diberikan.
Dan untuk target dari kebijakan inipun tidak tepat sasaran dilihat dari anggota KUBE ada  yang  berusia  lanjut  yang  mengakibatkan  tidak  efektifnya  dalam  pelaksanna  program usaha  bersama  karena  seharusnya  jika  dilihat  dari  Peraturan  daerah  kriteria  yang  tergolong WRSE  yaitu  wanita  usia  produktif  19-45  tahun.  Jika  dari  sasarannya  tidak  tepat  seperti  ini akan mengakibatkan pada pelaksanaan usahanya pun tidak efektif, dengan usia lanjut seperti itu  pastinya  tidak  akan  bisa  berbuat  banyak  pada  pelaksanaan  produksi.  maka  tidak  salah banyak yang KUBE yang mengalami kegagalan pada 2017.

## 2. Sumber Daya
Dari segi sumberdaya manusia sudah dikatakan baik karena SDM  yang terlibat  yaitu TKSK diberikan pelatihan khusus pendampingan yang dilakukan di kementerian sosial yang berada di lembang bandung, dengan tujuan saat pelaksanaan program para SDM yang terlibat dilapangan  paham  akan  tugas  pendampingan  pada  saat  pelaksanaan  kegiatan  dalam  upaya pemberdayaan WRSE.
Adapun  permasalahnya  yang  dihadapi  yaitu  dari  segi  Sumber  daya  finansial  yang tidak mencukupi untuk  memberi pelatihan kepada seluruh penyandang masalah WRSE  yang tercatat  pada  tahun  2017  ada  sekitar  1491  orang  yang  artinya  hanya  kurang  dari  15%
pertahunnya  yang mengakibatkan tidak efektif dalam pencapaian tujuan karena keterbatasan anggaran  pelaksana  kegiatan  pelatihan  tidak  bisa  semua  WRSE  bisa  diikut  sertakan  dalam program pemberdayaan WRSE dan dalam pelaksanaan program yang dilakukan pertahunnya pun tidak bisa pastikan program yang dilakukan kepada 100 KK itu dapat dikatakan berhasil.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik  dari  para  pelaksana  kebijakan  yaitu  Dinsos  kurang  tegas  dalam  tindak lanjut  kepada  KUBE  yang  tidak  berjalan  karena  tindak  lanjut  kepada  KUBE  yang  tidak berjalan  harus  sambil  diiringi  dengan  pelaksanaan  evaluasi  namun  kenyataanya  hal  tersebut menjadi  kurang  optimal  karena  adanya  hambatan  anggaran  untuk  kegiatan  evaluasi  yang mengakibatkan  pada  pelaksana  evaluasi  yaitu  TKSK  tidak  dapat  dilakukan  yang mengakibatkan  KUBE  tersebut  tidak  berhasil.  Selain  tidak  adanya  anggaran  evaluasi  atau upah  untuk  para  petugas  yang  ditugaskan  mengevaluasi  KUBE  yang  kurang  berkembang, pengevaluasian  harus  juga  didukung  dengan  anggaran  untuk  pemberian  modal  usaha  lagi karena saat peneliti mencari informasi langsung ke lapangan ternyata uang awal yang 20 juta yang diberikan Pemerintah Provinsi sudah habis dijadikan usaha warung sembako sederhana yang  kesehariannya  tidak  banyak  yang  membeli  karena  kurang  lengkap  dan  adanya  warung sembako yang lebih lengkap lagi tidak jauh dari warung  KUBE yang mengakibatkan banyak masyarakat  lebih  memilih  belanja  ke  tempat  yang  lebih  lengkap,  yang  menjadikan  usaha warung sembako tidak banyak menghasilkan uang setiap harinya.
Adapun  masalah  lainnya  yaitu  banyaknya  KUBE  yang  ingin  menjalankan  usahanya sendiri  yang  menjadikan  modal  awal  yang  diberikan  sudah  tidak  tersisa  lagi.  Jika  dalam pemberian  tindak  lanjut  kepada  KUBE  yang  tidak  berkembang  hanya  sekedar  diberikan tambahan  pengetahuan  usaha  saja  tidak  sambil  diiringi  oleh  tambahan  anggaran  maka pelaksanaan  evaluasi  tidak  akan  menghasilkan  apapun  akan  menjadi  sia-sia.  Hal  yang menjadikan  kurang  tegasnya  agen  pelaksana  dalam  menindak  lanjuti  KUBE  yang  kurang berkembang  yaitu  tidak  ada  anggaran  khusus  untuk  pemberian  ketegasan  keberlangsungan kelompok  usaha  bersama  (KUBE),  karena  karakteristik  agen  pelaksana  mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

## 4. Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana
Sikap  pelaksanaan  sudah  cukup  baik  dalam  pelaksanaannya  selalu  berusaha semaksimal mungkin dilihat dari jawaban pada saat wawancara peneliti dengan para informan 1  sampai  4.  Dan  adanya  dukungan  yang  diberikan  Pemerintah  Kota  dengan  memberikan tambahan  stimulan  modal  KUBE  yang  berjalan  dengan  baik  agar  usahanya  biar  lebih berkembang  lagi  semua  hal  yang  dilakukan  Pemkot  itu  cukup  menjelaskan  bahwa  sikap pelaksana kebijakan di  Kota Sukabumi sudah cukup baik. Namun dari segi pengawasan dan bimbingan  tidak  berjalan  sesuai  aturan  yang  ada,  yang  seharusnya  pengawasan  dilakukan maksimal  2  tahun  lamanya  agar  KUBE  tersebut  benar-benar  berhasil  dalam  melakukan usahanya,  namun  karena  keterbatasan  anggaran  hal  itu  tidak  bisa  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan, hal ini yang mengakibatkan persentase KUBE yang berhasil itu kecil.
Pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  selama  2  tahun  lamanya  itu bertujuan agar berhasil suatu KUBE berkemungkinana berhasil itu besar sebelum kelompok usaha  bersama  dilepaskan  dari  pengawsan  dan  pembimbingan  dan  melanjutkan  usahanya sendiri.  Namun  dari  segi  pelatihannya  pun  memang  dari  awal  tidak  ada  karena  langsung pada tahap pemberian modal maka apa yang harus diawasi pada tahap pemilihan usaha yang akan  dilakukan  KUBE  pun  pihak  pelaksana  tidak  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan tersebut  KUBE  yang  telah  diberi  stimulan  modal  diberi  kebebasan  akan  melakukan  usaha apa  tanpa  adanya  arahan  yang  diberikan.  Karena  hal  tersebut  diatas  yang  menjadikan pengawasan  dan  bimbingan  KUBE  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  tidak  ada  yang  harus diawasi  karena  sejak  awal  sudah  tidak  ada  pelatihan  pangan  yang  dilanjutkan  menjadi sebuah usaha.

## 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi  tidak  dilakukan  secara  langsung  antara  Dinsos  dan  peserta pelatihan/KUBE  karena  banyaknya  tugas  lain  yang  harus  dilakukan  Dinas  Sosial  tetapi meskipun  pihak  Dinas  tidak  langsung  turun  kelapangan,  namun  tugas  monitoring  tersebut dilimpah tugaskan kepada TKSK  yang telah di  beri pelatihan sebagai  pendamping di  semua program  kebijakan  PMKS  namun  tugas  TKSK  juga  bukan  hanya  mengurusi  WRSE  saja banyak tugas  pendampingan lainnya  yang harus  dilakukan  yang menjadikan tumpang tindih pekerjaan  dan  tanggung  jawab.  Karena  hal  itulah  komunikasi  menjadi  tidak  optimal  yang mengakibatkan  persoalan  yang  cukup  serius  dilapangan  banyak  KUBE  yang  mengalami
kegagalan  dalam  pelaksanaannya  karena  mereka  tidak  bisa  mencurahkan  keluh  kesah  yang dialami selama usaha kepada pihak pelaksana kebijakan Dinas Sosial agar mendapatkan jalan keluarnya.
Adapun  TKSK  yang  bertugas  dilapangan  mereka  tidak  bisa  langsung  memberikan arahan  kepada  KUBE  karena  status  TKSK  yang  hanya  relawan  Dinas  Sosial  yang  tidak memiliki  wewenang  dalam  pengambilan  keputusan,  kalaupun  ada  masukan  atau  keinginan dari  KUBE  bisa  disampaikan  kepada  TKSK  dan  TKSK  baru  menyampaikan  ke  pihak pelaksana  kebijakan  yaitu  Dinas  Sosial  hal  itu  akan  menjadi  tidak  efektif  dalam pelaksanaannya. Jika komunikasi terjalin secara langsung dan baik maka kecil kemungkinan KUBE yang tidak berhasil pada tahun 2017.

## E. KESIMPULAN
Hasil dari penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan sosial (WRSE)  masih  belum  maksimal,  karena  ukuran  dan  kebijakan  pada  pelaksanaannya  tidak sesuai  dengan  peraturan  daerah  provinsi,  sumber  daya  finansial  yang  kurang  mencukupi seluruh kegiatan, karakter agen pelaksana yang tidak tegas dalam menindak lanjuti kelompok usaha  yang  kurang  berkembang,  sikap  pelaksana  yang  acuh  terhadap  keberlangsungan program  kegiatan,  dan  komunikasi  yang  tidak  dilakukan  secara  langsung  antara  pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan.
Dalam  implementasi  kebijakan  pemberdayaan  Wanita  Rawan  Sosial  Ekonomi (WRSE) di Kota Sukabumi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 tahun 2012. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksana  program  kebijakan  yaitu  relawan/TKSK  sudah  dikatakan  baik  karena  diberikan pelatihan training pendamping  yang dilakukan oleh kementrian sosial  di  lembang Bandung. Namun  yang  menjadi  hambatan  yaitu  dari  sumber  daya  finansial  yang  belum  mencukupi seluruh  kegiatan  pemberdayaan  WRSE  sekota  Sukabumi.  Tercatat  ada  1491  orang penyandang masalah WRSE di Kota Sukabumi tetapi yang mendapatkan pelatihan hanya 100 orang pertahunnya yang menjadikan pelaksanaanya menjadi tidak menyeluruh dan efektif.
Kurang tegasnya karakterisrtik pelaksana kebijakan dalam menindak lanjuti kelompok usaha  bersama  (KUBE)  yang  kurang  berkembang  dengan  baik  tidak  adanya  pemberian pendampingan  lanjutan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  karena  terhambat  oleh  anggaran untuk  melakukan  evaluasi  kepada  KUBE  yang  gagal.  Sikap  pelaksana  sudah  cukup  baik
dalam  pelaksananya  selalu  berusaha  semaksimal  mungkin  dalam  melaksanakan  program. Namun dari segi pengawasan tidak berjalan sesuai aturan, yang seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh pendamping maksimal 2 tahun lamanya namun tidak dapat dilakukan karena keterbatasan  anggaran.  Komunikasi  yang terjalin tidak langsung dilakukan antara pelaksana kebijakan  dengan  sasaran  kebijakan  karena  banyaknya  tugas  yang  dilakukan  Dinas  Sosial. Karena  komunikasi  tidak  berjalan  dengan  seharusnya  yang  mengakibatkan  persoalan  yang cukup  serius  dilapangan  banyak  KUBE  yang  mengalami  kesalahan  pengertian  karena kurangnya arahan yang diberikan kepada sasaran kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Arifin, T. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
Fahrudin, A. (2012). Kesejahteraan Sosial Internasional. Bandung: Alfabeta Hamdi, M. (2014). Kebijakan Publik . Bogor: Ghalia Indonesia Indrajit,  W.  (2014). Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pembanguunan. Malang:  Intrans Publishing
Komariah, A. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Martono, N. (2016). Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Mulyadi, D, dkk. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta. Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elek Media Komputindo
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Rachmawati,  I.  (2018). Pedoman  Penulisan  Ristik  dan  Skripsi. Sukabumi:  Program  Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora.
Satori, D., & Komariah, A. (2009). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Tindakan Komprehensif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sukidjo, S., Sihono, T., & Mustofa, M. (2014). Pemberdayaan Kelompok Perempuan dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Usaha Mikro. Jurnal Economia , 10 (1), 1-10.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.