DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1 Received: 28 Desember 2020 ,   Revised: 17 Januari 2021, Publish: 3 Februari 2021

## ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEWUJUDKAN PELAJAR PANCASILA DI SEKOLAH
Shalahudin Ismail 1 , Suhana Suhana 2 , Qiqi Yuliati Zakiah 3
1) UIN  Bandung, Program Doktoral Pendidikan Islam, Indonesia, Shalahudinismail75@gmail.com 2) UIN Bandung, Program Doktoral Pendidikan Islam, Indonesia, abisuhana23@gmail.com
3) UIN Bandung, Program Doktoral Pendidikan Islam, Indonesia, qqzaqiah67@gmail.com

## Corresponding Author: Shalahudin Ismail
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  kebijakan  penguatan  pendidikan  karakter  untuk mewujudkan  Pelajar  Pancasila.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kepustakaan,  metode  pengumpulan  datanya  berupa  dokumen-dokumen  dalam bentuk  buku,  literatur  maupun  jurnal-jurnal  ilmiah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penguatan  pendidikan  karakter  dalam  mewujudkan  Pelajar  Pancasila  pada  dasarnya  adalah mendorong lahirnya manusia yang baik, yang memiliki enam ciri utama, yaitu bernalar kritis, kreatif,  mandiri,  beriman,  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, bergotong  royong,  dan  berkebinekaan  global  dengan  harapan  agar  peserta  didik  memiliki kemampuan  secara  mandiri  dalam  meningkatkan,  menggunakan  pengetahuannya,  mengkaji, dan meninternalisasi  serta memersonalisasi  nilai-nilai  karakter dan akhlak mulia yang dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
Kata Kunci: Analsis Kebijakan, Pendidikan Karakter, Pelajar Pancasila

## PENDAHULUAN
Salah satu usaha perbaikan kualitas pendidikan adalah munculnya gagasan mengenai pentingnya  pendidikan  karakter  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia.  Pendidikan  karakter adalah  sebuah  usaha  untuk  mendidik  anak-anak  agar  dapat  mengambil  keputusan  dengan bijak  dan  mempraktikkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari,  sehingga  mereka  dapat memberikan pengaruh positif kepada lingkungannya (Asnani, Mislia, n.d.).
Namun,    pencanangan  ini  dinilai  kurang  berhasil  dalam  mengantarkan  generasi bangsa menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat. Dunia pendidikan Indonesia hanya mampu melahirkan  lulusan  manusia  dengan  tingkat  intelektualitas  yang  memadai.  Banyak  dari lulusan sekolah yang memiliki nilai tinggi, cerdas, brilian, serta mampu menyelesaikan soal mata  pelajaran  dengan  sangat  cepat,  tetapi  sayangnya  tidak  sedikit  mereka  tidak  memiliki perilaku  cerdas  serta  kurang  mempunyai  mental  kepribadian  yang  baik.  Padahal  tujuan pendidikan  adalah  menjadikan  manusia  berkarakter,  manusia  yang  mulia,  manusia  yang manusiawi.  Keadaan  demikian  terjadi  disebabkan  oleh  tidak  sempurnanya  pelaksanaan pendidikan  karakter  di  sekolah.  Seperti  halnya  dipahami  oleh  para  ahli  bahwa  secara  mikro pengembangan karakter dibagi dalam empat pilar, yakni kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan  keseharian  dalam  bentuk  pengembangan  budaya  satuan  pendidikan  formal  dan
nonformal; kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat (Dahliyana, 2017).
Usaha  terhadap  penguatan  pendidikan  karakter  sudah  lama  dilakukan  pemerintah, melalui  Gerakan  Nasional  Pendidikan  Karakter  Bangsa  Tahun  2010  yang  kemudian diteruskan dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada tahun 2016 (Firdaos, 2017).  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK)  merupakan  amanat  Nawa  Cita  yang dicanangkan  Presiden  yang  tertuang  pada  butir  kedelapan,  yaitu  mengadakan  revolusi karakter.  PPK  juga  menyangkut  kepribadian  atau  akhlak  siswa.  Bisa  dipahami  bagaimana Presiden  memiliki  perhatian  dengan  PPK  karena  generasi  sekarang  adalah  generasi  emas yang  30  tahun  mendatang  akan  menjadi  pemimpin.  Jadi,  dengan  karakter  yang  kuat  dan bagus, dapat dipastikan kepemimpinan mendatang akan dipastikan hebat. Peraturan Presiden No.  87  tahun  2017  tentang  PPK  merupakan  pembuka  ruang  untuk  sinergi  antara  antara sekolah  dan  komunitas  yang  bergerak  dalam  pengembangan  nilai-nilai  luhur  (Khotimah, 2019).
Terdapat beberapa alasan mendasar yang melatari pentingnya pembangunan karakter bangsa,  baik  secara  filosofis,  ideologis,  normatif,  maupun  sosiokultural.  Secara  filosofis, pembangunan  karakter  bangsa  merupakan  suatu  kebutuhan  asasi  dalam  proses  berbangsa dikarenakan hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan survive sebagai  suatu  bangsa.  Secara  ideologis,    pembangunan  karakter  merupakan  upaya mengejawantahkan  ideologi  Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Adapun secara  normatif,  pembangunan  karakter  bangsa  merupakan  wujud  nyata  langkah  mencapai tujuan  bangsa  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial. Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan  yang  terjadi  tanpa  henti  dalam  kurung  sejarah,  baik  pada  zaman  penjajahan maupun  di  zaman  kemerdekaan.  Sedangkan  secara  kultural,  pembangunan  karakter  bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multicultural (Ariandy, 2019).
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  Nadiem  Anwar  Makarim mengatakan  bahwa  penguatan  pendidikan  karakter  peserta  didik  dapat  diwujudkan  melalui berbagai  kebijakan Kemendikbud  yang berpusat  pada upaya mewujudkan Pelajar Pancasila. Mulai  dari  jenjang  Pendidikan  dasar  hingga  pendidikan  tinggi.  Dimana  Pelajar  Pancasila memiliki  enam  ciri  utama,  yaitu  bernalar  kritis,  kreatif,  mandiri,  beriman,  bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Lebih lanjut  dikatakan  bahwa  selain  melalui  berbagai  kebijakan  yang  mengarah  kepada pembentukan  profil  Pelajar  Pancasila,  mekanisme  penyebarluasan  penumbuhan  karakter dilakukan  dengan  konten  kepada  satuan  pendidikan,  keluarga,  dan  masyarakat  yang dikoordinasikan  oleh  Pusat  Penguatan  Karakter  Kemendikbud  (PPKK)  (Kemendikbud, 2020).
Bambang  Dalyono,  (2017)  dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  penumbuhan pendidikan  karakter  dalam  konteks  pendidikan  di  Indonesia  adalah  pendidikan  nilai,  yakni pendidikan  nilai-  nilai  luhur  yang  bersumber  dari  budaya  bangsa  Indonesia  sendiri  dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Putri Rachmadyanti (2017) menyebutkan bahwa pendidikan karakter memiliki misi penting dalam menciptakan siswa yang tidak hanya pandai secara  kognitif,  namun  juga  berbudi  pekerti  yang  luhur.  Sedangkan  Widodo,  (2019)  dalam penelitiannya  menjelaskan  bahwa  penguatan  pendidikan  karakter  harus  terintegrasi  dengan beberapa  mata  pelajaran  lainnya,  dengan  melibatkan  pengetahuan  yang  baik  ( moral knowing ), perasaan yang baik atau loving good ( moral feeling ) dan perilaku yang baik ( moral action ) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.
Bersumber  dari  pernyataan  di  atas,  sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  memiliki tanggung  jawab  dalam  mengembangkan  dan  menguatkan  karakter  tersebut  untuk menghasilkan  peserta  didik  yang  berkarakter.  Maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan bagaimana konsep kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan Pelajar Pancasila.

## KAJIAN PUSTAKA

## Analisis Kebijakan
E.S  Quade  (1982)  mengemukakan  mengenai  analisis  kebijakan  sebagai  “ In  a  Broad sense,  policy  analysis  is  a  form  of  appilied  research  carried  out  to  acquire  deeper understanding  of  sociotechnical  issues  and  to  bring  about  better  solution ”  dengan  makna sebagai  suatu  bentuk  riset  terapan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  pengertian  mengenai masalah-masalah  sosioteknis  yang  lebih  dalam  dan  untuk  menghasilkan  pemecahan- pemecahan  yang  lebih  baik  (Rusfiana,  2016).  Menurut  Duncan  MacRae  (1976),  analisis kebijakan  adalah  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  sosial  terapan  yang  menggunakan  argumentasi rasional  dengan  menggunakan  fakta-fakta  untuk  menjelaskan,  menilai,  dan  membuahkan pemikiran  dalam  rangka  upaya  memecahkan  masalah  publik  (Rokim,  2019).  Hal  senada dijelaskan  analisis  kebijakan  sebagai  penerapan  dari  disiplin  ilmu  untuk  menyelesaikan masalah  publik  yang  menekankan  pada  instrumen  pemahaman  kebijakan  yakni  aplikasi penalaran (Arwildayanto, 2018).
Dari  definisi  di  atas  kiranya  dapat  dirumuskan  karakteristik  dasar  analisis  kebijakan. Pertama ,  analisis  kebijakan  merupakan  suatu  proses  atau  kegiatan  "sintesa"  informasi  yang berarti  pemaduan  berbagai  informasi,  termasuk  hasil  penelitian,  sehingga  diperoleh  suatu kesimpulan  yang  selaras.  Hal  ini  berarti  obyek  analisis  kebijakan  ialah  proses  penyusunan dan paket kebijakan. Kegiatan utama analisis kebijakan ialah pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan  berdasarkan  pada  kaidah  ilmiah. Kedua ,  salah  satu  sumber  utama  informasi  yang menjadi  bahan  analisis  kebijakan  ialah  hasil-hasil  penelitian.  Hal  ini  berarti  bahwa  analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan  dalam  pengambilan  keputusan  dan  desain  kebijakan  publik.  Oleh  karena  itu, analisis  kebijakan  merupakan  salah  satu  bentuk  diseminasi  hasil-hasil  penelitian. Ketiga , output analisis kebijakan ialah rekomendasi opsi keputusan atau desain kebijakan publik. Hal ini  berarti  bahwa output kebijakan  adalah  berupa  nasehat  atau  petunjuk  operasional  tentang bahan pengambilan keputusan publik bagi spesifik klien. Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan secara jelas, singkat, padat, lengkap dan seksama. Keempat , klien analisis kebijakan  ialah  para  pengambil  keputusan  kebijakan  publik  (pemerintah  dan  DPR)  dan kelompok  yang  berkepentingan  ( interest  groups )  atas  kebijakan  pemerintah  tersebut.  Klien pengguna  analisis  kebijakan  bersifat  spesifik.  Hal  ini  berkaitan  langsung  dengan  output analisis kebijakan yang  berupa nasehat  tentang kebijakan publik. Kelima , analisis kebijakan berorientasi klien ( client oriented ). Hal ini merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan nasehat keputusan siap-guna bagi klien spesifik. Tanpa berorientasi klien analisis  kebijakan  tak  akan  mungkin  siap  guna.  Hal  ini  berarti  analisis  kebijakan  haruslah didasarkan pada "dari, oleh dan untuk klien". Analisis kebijakan hanya dilakukan apabila ada permintaan  atau  "patut  diduga"  benar-benar  dibutuhkan  kliennya.  Analisis  kebijakan didorong oleh kebutuhan mendesak kliennya ( client's need push ) (Simatupang, 2003). Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter dapat dimaknai dengan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan  moral,  pendidikan  watak.  Dengan  kata  lain  pendidikan  karakter  dapat  dimaknai sebagai sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Demikian juga, seseorang pendidik dikatakan berkarakter jika ia memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai  kekuatan  moral  dalam  menjalakan  tugasnya  sebagai  pendidik.  Pendidikan  karakter sering juga disebut dengan pendidikan nilai karena karakter adalah value in action nilai yang diwujudkan dalam tindakan. Karakter juga sering disebut operative value atau nilai-nilai yang dioperasionalkan dalam tindakan (perilaku) (Zulkarnain, 2019).
Pendidikan  karakter  memiliki  makna  yang  luas  daripada  pendidikan  moral,  karena bukan  sekedar  mengajarkan  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah,  tetapi  lebih  dari  itu. Pendidikan  karakter  menanamkan  kebiasaan  tentang  hal  yang  baik,  sehingga  peserta  didik menjadi  paham  (domain  kognitif)  tentang  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk,  mampu merasakan  dan  menghayati  (domain  afektif)  nilai  baik,  dan  biasa  melakukannya  (domain psikomotorik)  (Gunawan,  2012).  Pendidikan  karakter  membutuhkan  proses  atau  tahapan secara sitematis dan gradual, sesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Menurut  Ary  Ginanjar  Agustian,  pembangunan  karakter  tidaklah  cukup  hanya  dimulai  dan diakhiri  dengan  penetapan  misi.  Akan  tetapi,  hal  ini  perlu  dilanjutkan  dengan  proses  yang dilakukan secara terus menerus sepanjang hidup (Rochmawati, 2019).
Pendidikan  karakter  sendiri  pada  dasarnya  bertujuan  mendorong  lahirnya  manusia yang baik, yang memiliki kepribadian menarik, beretika, bersahaja, jujur, cerdas, peduli, dan tangguh.  Tumbuh  dan  berkembangnya  karakter  yang  baik  akan  mendorong  peserta  didik tumbuh  dengan  kapasitas  dan  komitmen  untuk  melakukan  berbagai  hal  yang  terbaik  dan melakukan  segalanya  dengan  benar  dan  memiliki  tujuan  hidup  (Hasanah,  2013).  Sehingga Individu yang berkarakter baik dan tangguh adalah seseorang yang berusaha melakukan hal- hal  yang  terbaik  terhadap  Tuhan  YME,  dirinya,  sesama,  lingkungan,  bangsa,  negara,  serta dunia  internasional  pada  umumnya  dengan  mengoptimalkan  potensi  dirinya  dan  disertai dengan  kesadaran,  emosi,  dan  motivasi.  Pendidikan  tidak  hanya  sebatas  menransfer  ilmu pengetahuan  saja,  namun  lebih  dari  itu,  yakni  bagaimana  dapat  mengubah  atau  membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, mempunyai skill yang mumpuni, lebih sopan  dalam  tataran  etika  dan  estetika,  serta  yang  lebih  penting  adalah  perilaku  dalam kehidupan sehari-hari.

## Pelajar Pancasila
Pelajar  Pancasila    adalah  perwujudan  pelajar  Indonesia  sebagai  pelajar  sepanjang hayat  yang  memiliki  kompetensi  global  dan  berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila, dengan  enam  ciri  utama:  beriman,  bertakwa  kepada  Tuhan  YME,  dan  berakhlak  mulia, berkebinekaan  global,  bergotong  royong,  mandiri,  bernalar  kritis,  dan  kreatif  (Direktorat Sekolah  Dasar,  2020).  Dengan  identitas  budaya  Indonesia  dan  nilai-nilai  Pancasila  yang berakar  dalam,  masyarakat  Indonesia  pada  masa  mendatang  menjadi  masyarakat  terbuka yang  berkewarganegaraan  global,  dapat  menerima  dan  memanfaatkan  keragaman  sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri  dan  identitas  khasnya.  Harapannya  adalah  agar  peserta  didik  mampu  secara  mandiri meningkatkan  dan  menggunakan  pengetahuannya,  mengkaji,  dan  menginternalisasi  serta memersonalisasi  nilai-nilai  karakter  dan  akhlak  mulia  yang  diwujudkan  dalam  kehidupan sehari-hari (Kemendikbud, 2020).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kepustakaan, dengan  metode  pengumpulan  data  berupa  dokumen-dokumen  dalam  bentuk  buku,  literatur maupun  jurnal-jurnal  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  ditulis  dalam  artikel  ini. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  teknik  analisis  interaktif  terdiri  dari  tiga  langkah yaitu reduksi data, display dat adan verifikasi data (Suyahman, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahun 2010 kebijakan pendidikan karakter tersirat dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disebutkan bahwa substansi  inti  program  aksi  bidang  pendidikan  antara  lain  adalah  penerapan  metodologi pendidikan  yang  tidak  lagi  berupa  pengajaran  demi  kelulusan  ( teaching  to  the  test ),  namun pendidikan  menyeluruh  yang  memperhatikan  kemampuan  sosial,  watak,  budi  pekerti, kecintaan  terhadap  budaya,  bahasa  Indonesia  dengan  memasukkan  pula  pendidikan kewirausahaan  sehingga  sekolah  dapat  mendorong  penciptaan  hasil  didik  yang  mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia (Sumaryati, 2016).
Dalam  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  Pasal  3  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa fungsi pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) Pasal 1 menjelaskan bahwa  penumbuhan  budi  pekerti  adalah  kegiatan  pembiasaan  sikap  dan  perilaku  positif  di sekolah yang dimulai sejak hari pertama di sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk menjelang  sekolah  menengah  pertama,  sekolah  menengah  atas,  dan  sekolah  menengah kejuruhan sampai dengan kelulusan sekolah (Imron, 2018).
Sistem Pendidikan Nasional tersebut meyakini bahwa untuk mebentuk manusia yang memiliki  nilai-nilai  karakter  yang  agung  seperti  dirumuskan  dalam  tujuan  pendidikan nasional tersebut di atas, dibutuhkan sistem pendidikan bermateri komprehensif ( kaffah ), dari pendidikan formal terendah sampai pada pendidikan tinggi, yaitu pendidikan karakter. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan  yang  diterima  dari  lingkungan,  misalnya  keluarga  pada  masa  kecil  dan bawaan sejak lahir (Fhauziah, 2015). Sebab keberhasilan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter  dalam  sebuah  lembaga  pendidikan  sangat  dipengaruhi  oleh  ada  atau  tidak  adanya kesadaran,  pemahaman,  kepedulian,  dan  komitmen  yang  dibangun  seluruh  warga  sekolah. Kilpatrik mengemukakan bahwa ketidak mampuan seseorang untuk melakukan karakter yang baik  disebabkan  oleh  seseorang  tersebut  tidak  mampu  mempraktikannya  dalam  kehidupan sehari-hari. Perlu ada pembiasaan dan komitmen atas karakter yang telah dipelajari (Sudibyo, 2015).
Upaya  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  karakter  tersebut,  pemerintah  melalui penerapan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  Nadiem  Anwar  Makarim  mengatakan  bahwa  penguatan pendidikan  karakter  peserta  didik  dapat  diwujudkan  melalui  berbagai  kebijakan Kemendikbud  yang  berpusat  pada  upaya  mewujudkan  Pelajar  Pancasila.  Sebagaimana  visi dan  misi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  22  Tahun  2020  mengenai  Rencana  Strategis Kemendikbud  Tahun  2020-2024  bahwa  yang  dimakud  dengan  Pelajar  Pancasila    adalah
perwujudan  pelajar  Indonesia  sebagai  pelajar  sepanjang  hayat  yang  memiliki  kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa  kepada  Tuhan  YME,  dan  berakhlak  mulia,  berkebinekaan  global,  bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut:
Gambar 1. Ciri-ciri Pelajar Pancasila (Direktorat Sekolah Dasar, 2020)
Tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud Tahun 2020-2024 ditetapkan ke dalam empat proses utama kementerian, yakni pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi  pendidikan, perlindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra, serta pelestarian  dan  pemajuan  kebudayaan.  Dimana  setiap  proses  utama  tersebut  mengandung penguatan  karakter  bagi  peserta  didik  (Kemendikbud,  2020).  Adapun  ciri-ciri  Pelajar Pancasila tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

## Beriman, Bertaqwa Kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia
Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak dalam hubungannya  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Ia  memahami  ajaran  agama  dan kepercayaannya  serta  menerapkan  pemahamannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Terdapat lima elemen kunci beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, antara lain: a) akhlak beragama, b) akhlak pribadi, c) akhlak kepada manusia, d) akhlak kepada alam, dan e) akhlak bernegara.

## Berkebinekaan Global
Pelajar Indonesia harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling  menghargai  dan  kemungkinan  terbentuknya  dengan  budaya  luhur  yang  positif  dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen dan kunci kebinekaan global meliputi  mengenal  dan  menghargai  budaya,  kemampuan  komunikasi  interkultural  dalam berinteraksi  dengan  sesama,  dan  refleksi  dan  tanggung  jawab  terhadap  pengalaman kebinekaan.

## Bergotong Royong
Pelajar  Pancasila  memiliki  kemampuan  bergotong-royong,  yaitu  kemampuan  untuk melakukan  kegiatan  secara  bersama-sama  dengan  suka  rela  agar  kegiatan  yang  dikerjakan dapat  berjalan  lancar,  mudah  dan  ringan.  Elemen-elemen  dari  bergotong  royong  adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

## Mandiri
Pelajar  Indonesia  merupakan  pelajar  mandiri,  yaitu  pelajar  yang  bertanggung  jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sedangkan elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

## Bernalar Kritis
Pelajar  Pancasila  merupakan  pelajar  yang  bernalar  kritis  mampu  secara  objektif memproses  informasi  baik  kualitatif  maupun  kuantitatif,  membangun  keterkaitan  antara berbagai  informasi,  menganalisis  informasi,  mengevaluasi  dan  menyimpulkannya.  Elemen- elemen  dari  bernalar  kritis  adalah  memperoleh  dan  memproses  informasi  dan  gagasan, menganalisis  dan  mengevaluasi  penalaran,  merefleksi  pemikiran  dan  proses  berpikir,  dan mengambil keputusan.

## Kreatif
Pelajar  pancasila  merupakan  pelajar  yang  kreatif  mampu  memodifikasi  dan menghasilkan  sesuatu  yang  orisinal,  bermakna,  bermanfaat,  dan  berdampak.  Elemen  kunci dari  kreatif  terdiri  dari  menghasilkan  gagasan  yang  orisinal  serta  menghasilkan  karya  dan tindakan yang orisinal(Direktorat Sekolah Dasar, 2020).
Dengan  identitas  budaya  Indonesia  dan  nilai-nilai  Pancasila  yang  berakar  dalam, masyarakat  Indonesia  pada  masa  yang  akan  datang  menjadi  masyarakat  yang  terbuka  yang berkewargaan  global,  dapat  menerima  dan  memanfaatkan  keragaman  sumber,  pengalaman, serta nilai-nilai  ari beragam budaya dunia yang sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Juga melalui penguatan pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri  meningkatkan, menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan meninternalisasi  serta memersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia yang dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari(Kemendikbud, 2020).
Penguatan  pendidikan  karakter  di  atas  dapat  diimplementasikan  pada  tiga  pusat pendidikan,  yaitu  keluarga,  sekolah,  dan  masyarakat  untuk  mewujudkan  Pelajar  Pancasila. Untuk itu dibutuhkan suatu mekanisme atau gerakan penguatan karakter diantaranya melalui sosialisasi,  penyempurnaan  pembelajaran,  dan  aneka  kompetisi  sehingga  profil  Pelajar Pancasila  dapat  terwujud.  Sehingga  kebijakan  Kemendikbud  tersebut  dalam  penguatan pendidikan karakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila sejak dini melalui jalur pendidikan merupakan  langkah  yang  tepat.  Pendidikan  karakter  menjadi  semakin  penting  dan  strategis, terutama  jika  dikaitkan  dengan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  menyiapkan generasi  masa  depan  yang  akan  menghadapi  persoalan  yang  lebih  berat,  kompleks  dan menantang, menuju tercapainya cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia.
Penguatan  Pendidikan  Karakter  yang  selanjutnya  disingkat  PPK  adalah  gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pen- didikan, keluarga, danmasyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional  Revolusi  Mental  (GNRM).  Dengan  demikian  sekolah  sebagai  lembaga  formal memiliki  tugas  dan  menjadi  tumpuan  yang  sangat  besar  dalam  menguatkan  pendidikan karakter  untuk  mewujudkan  Pelajar  Pancasila  melalui  berbagai  macam  strategi,  termasuk diantaranya  adalah  kurikulum,  penegakan  disiplin,  manajemen  kelas,  serta  melalui  progam- progam sekolah yang sudah dicanangkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  bahwa  tujuan  penguatan  pendidikan  karakter  dalam mewujudkan Pelajar Pancasila pada dasarnya adalah mendorong lahirnya manusia yang baik,
yang  memiliki  enam  ciri  utama,  yaitu  bernalar  kritis,  kreatif,  mandiri,  beriman,  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  bergotong  royong,  dan  berkebinekaan global.  Harapannya  adalah  agar  peserta  didik  mampu  secara  mandiri  meningkatkan, menggunakan  pengetahuannya,  mengkaji,  dan  meninternalisasi  serta  memersonalisasi  nilai- nilai karakter dan akhlak mulia yang dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

## DAFTAR RUJUKAN
Ariandy, M. (2019). Kebijakan Kurikulum dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia. SUKMA: Jurnal Pendidikan , 3 (2), 137–168. Arwildayanto,  dkk. (2018). Analisis kebijakan Pendidikan (Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif) . Cendekia Press.
Asnani,  Mislia,  S.  (n.d.).  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Karakter  Dalam Meminimalisasi Kenakalan Remaja. Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Carigading .
Bambang  Dalyono,  E.  D.  L.  (2017).  Implementasi  Penguatan  Pendidikan  Karakter  di Sekolah. Jurnal Bangun Rekaprima , 03 (2), 33–42.
Dahliyana,  A.  (2017).  Penguatan  Pendidikan  Karakter  Melalui  Kegiatan  Ekstrakurikuler  di Sekolah. JURNAL SOSIORELIGI , 15 (1), 54–64. Direktorat Sekolah Dasar. (2020). Profil Pelajar Pancasila . Https://Ditpsd.Kemdikbud.Go.Id/Hal/Profil-Pelajar-Pancasila.
Fhauziah, H. (2015). Hubungan Konsep Manusia Dengan Konsep Pendidikan Islam Menurut Haji  Abdul  Malik  Karim  Amrullah .  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan  UIN  Syarif Hidayatullah.
Firdaos,  Y.  dan  R.  (2017).  Penguatan  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Masyarakat  pada Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  (SMPN)  di  Kabupaten  Tulang  Bawang  Provinsi Lampung. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam , 8 (Ii), 267–279.
Gunawan,  I.  (2012).  Pendidikan  Karakter  di  Tingkat  Sekolah  Dasar  Meretas  Sekolah Humanis  Untuk  Mendesain  Siswa  Sekolah  Dasar  (SD)  yang  Cerdas  dan  Berkarakter. Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers .
Hasanah,  H.  (2013).  Implementasi  Nilai-Nilai  Karakter  Inti  Di  Perguruan  Tinggi. Jurnal Pendidikan Karaker , III (2), 186–195.
Ida  Rochmawati.  (2019).  Pendidikan  Karakter  Dalam  Kajian  Filsafat  Nilai. Jurnal Pendidikan Islam , 3 (1), 1–12. https://doi.org/10.37286/ojs.v3i1.40
Imron,  A.  (2018).  Manajemen  Pendidikan  Karakter  Peserta  Didik  Melalui  Kegiatan Ekstrakurikuler  Pramuka. Jurnal  Administrasi  Dan  Manajemen  Pendidikan , 1 (September), 284–292.
Kemendikbud. (2020). Pendidikan Karakter Wujudkan Pelajar Pancasila . Https://M.Antaranews.Com/Berita/1824776/Mendikbud-Pendidikan-Karakter- Wujudkan-Pelajar-Pancasila.
Khotimah,  D.  N.  (2019).  Implementasi  Program  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (  PPK  ) Melalui  Kegiatan  5s  Di  Sekolah  Dasar. Inopendas  Jurnal  Ilmiah  Kependidikan , 2 (1), 28–31.
Putri  Rachmadyanti.  (2017).  Penguatan  Pendidikan  Karakter  bagi  Siswa  Sekolah  Dasar Melalui Kearifan Lokal. Jurnal JPSD , 3 (2), 201–214.
Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam , 14 (2), 60–69. Rusfiana, A. Y. A. dan Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik . Alfabeta. Simatupang, P. (2003). Analisis Kebijakan : Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian , 6 (3), 1–23.
Sudibyo,  P.  (2015).  Manajemen  Pendidikan  Karakter  di  Taman  Kanak-Kanak  Bias  Palagan Yogyakarta. Jurnal El-Tarbawi , VIII (2), 195–206.
Sumaryati. (2016). Manajemen Pendidikan Karakter. Jurnal Tarbawiyah , 13 (2), 205–220. Suyahman.  (2016).  Analsis  Kebijakan  Pendidikan  Gratis  di  Sekolah  Menengah. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 6 (2), 1047–1054.
Widodo, H. (2019). Penguatan Pendidikan Karakter di SD Muhammadiyah Macanan Sleman Yogyakarta. Jurnal:LENTERA PENDIDIKAN , 22 (1), 40–51.
Zulkarnain,  D.  (2019).  Peran  Guru  Dalam  Pelaksanaan  Pendidikan  Karakter  Pada  Siswa Kelas X di  Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangkaraya.  In Jurnal Civic Education (Vol. 3, Issue 1).