A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 06 N O . 01 (2020) 8-18
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Aktualisasi Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
(Actualization of Apparatus Behavior in Building Construction Permit Services)
Junaidi*
Universitas Syiah Kuala, Aceh, 23111

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: December 29, 2019 Revised: February 12, 2020 Accepted: February 26, 2020
Available online: April 00, 00
The  results  of  the  study  discovered  that  the  actualization  of personnel  in  building  construction  permit  services  in Lhokseumawe  city,  Aceh,  Indonesia,  is  manifested  through fair  behavior,  work  quality  behavior,  competency  behavior, initiative  behavior,  communication  behavior,  and  work standard behavior. This research concludes that although the behavior  of  the  officials  has  been  manifested  in  the aforementioned  behavior,  it  has  not  been  fully  actualized  in the building construction permit service, because there are still many internal and external obstacles. Internal obstacles such as  limited  personnel  resources,  services  that  are  not  yet transparent and not accountable. Besides, there is no certainty of  time,  no  operational  standard  work,  and  complicated bureaucratic  path.  The  external  obstacle  is  the  lack  of  public legal  awareness,  and  most  of  them  have  not  fulfilled  the completeness of administrative documents. It is suggested that the  apparatus  can  actualize  their  behavior  in  IMB  services optimally.  This  study  suggests  that  the  stakeholder  should provide  particular  and  extra  training  and  education  for  the personnel, including character building, as well as forming a special team to supervise and evaluate the IMB.
K EYWORDS
Apparatus Behavior, Construction Permit Services, Public Services, IMB, Good Governance
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Junaidi, J. (2020). Aktualisasi Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Asia-Pacific Journal of Public Policy , 6 (1), 8-18.

## PENDAHULUAN
Berhasil suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja yang optimal sesuai dengan ditetapkan sangat ditentukan oleh perilaku aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan  publik (Christensen, 2019). Oleh karena itu perilaku aparatur harus diaktualisasikan secara maksimal dalam memberikan pelayanan  yang  terbaik  bagi  masyarakat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  amanah  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dinyatakan bahwa ASN adalah abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat, yang bertugas dan berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baik  kepada  masyarakat.  Hal  tersebut  mengandung  makna  bahwa  perilaku  aparatur  dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik tercermin pada kinerja yang dicapai sehari-hari, sebagai
prestasi  kerja,  pelaksanaan  kerja,  pencapaian  kerja,  hasil  kerja  untuk  kerja  dan  penampilan  kerja (Flink, 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka perilaku aparatur dalam pelayanan publik mempunyai keterkaitan dengan kinerja. Perilaku dalam pelayanan publik didukung oleh kedisiplinan yang dapat memperlancar  proses  pelaksanaan  pelayanan  publik,  karena  dilaksanakan  oleh  aparatur  pegawai yang  khusus  bekerja  sesuai  dengan  bidangnya,  sehingga  mereka  mengerjakan  tugas  yang  menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Aktualisasi merupakan proses menjadikan diri sendiri dengan mengembangkan seluruh sifat-sifat dan potensi-potensi yang dimiliki dengan melakukan yang terbaik dari individu yang lain (Wang, Xiong, Wu, & Zhu, 2018).
Aktualisasi  adalah  ketepatan  seseorang  di  dalam  menempatkan  dirinya  sesuai  dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Adapun untuk mencapai aktualisasi diri, seseorang harus memiliki  kesadaran  untuk  mengenali  dirinya  sendiri,  menggali  potensipotensi  yang  dimiliki, memperbaiki diri jika dirasa apa yang dilakukan selama ini kurang mendukung untuk mencapai apa yang  dicita-citakannya,  adanya  keinginan  untuk  mengubah  kondisi  kehidupan  menjadi  lebih  baik (Christensen, 2019). Melalui aktualisasi diri seseorang mampu mencapai puncak kesuksesan sesuai yang dia harapkan, yang menurut Bertens, (2000) ditempuh melalui perilaku adil, perilaku kualitas kinerja,  perilaku  berinisiatif,  perlikau  berkomunikasi,  perilaku  adil  dapat  meningkatkan  kinerja aparatur karena semua pekerjaan dilakukan tanpa pandang bulu dan status sosial orangorang yang dilayani,  semua  dan  cara  kerjanya  tidak  mengenal  pilih  kasih,  sehingga  pelaksanaan  kerja  dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai hasil kerja yang efektif  dan  efisien.  Kinerja  pegawai  dalam  menjalankan  pelayanan  pubik  meliputi  beberapa  aspek antara  lain,  adil,  berkualitas,  berkemampuan,  berinisiatif  dan  berkomunikasi  (Andrews,  2019). Kualitas kerja yaitu mutu yang dihasilkan berhubungan dengan baik tidaknya hasil pekerjaan yang telah dicapai (Flink, 2017).
Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu atau hasil pekerjaan. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan (Battaglio, Belardinelli, Bellé, & Cantarelli, 2019). Ketepatan, berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang telah direncanakan dan pemanfaatan waktu yang seefisien mungkin. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan lain.
Perilaku  berinisiatif,  adalah  berupa  wujud  pengambilan  keputusan  yang  dimiliki  aparatur dalam  menyelesaikan  pekerjaan.  Seorang  pimpinan  harus  memberikan  dorongan  dan  kesempatan kepada  bawahannya  untuk  berinisiatif,  dengan  memberikan  kebebasan  agar  bawahannya  aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya (Fitriyah & Suliyadi, 2018).). Maksudnya agar bawahan menjadi aktif berusaha tidak tergantung pada atasannya. Sikap dan perilaku kemampuan, yaitu  kecakapan,  sikap  mental  dan  unsur  fisik  yang  dimiliki  pegawai  dalam  menyelesaikan pekerjaannya.  Setiap  ingin  mengetahui  pegawai  harus  benar-benar  mengetahui  bidang  pekerjaan yang  ditekuninya,  serta  mengetahui  arah  yang  diambil  organisasi,  sehingga  jika  telah  menjadi keputusan, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya dalam mencapai tujuan organisasi.
Perilaku  berkomunikasi  menyangkut  kelancaran  berinteraksi  dalam  organisasi  baik  secara vinternal  dan  eksternal.  Secara  internal  hubungan-hubungan  diciptakan  dalam  kantor  sendiri  baik sesama pegawai maupun dengan atasan (Shaleh & Firman, 2018). Oleh karena itu, seorang pimpinan dalam  mengambil  keputusan  terlebih  dahulu  memberikan  kesempatan  kepada  bawahannya mengemukakan  saran  dan  pendapatnya.  Berdasarkan  hasil  observasi  yang  penulis  lakukan menunjukkan bahwa pada dua tahun terakhir ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Lhokseumawe telah memproduksi 115 IMB yaitu pada tahun 2014 telah menghasilkan 61 IMB dan pada tahun 2015 telah menghasilkan 54 IMB yang dilayani oleh 6 petugas pelayanan. Berdasarkan data  dimaksud  menunjukkan  bahwa  Produk  IMB  yang  dihasilkan  tersebut  lebih  didominasi  oleh warga Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua dan satu penduduk Blang Mangat. Sedang di Kecamatan Muara Satu tidak ada saru pun yang mengajukan permohonan IMB. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pelayanan IMB di Kota Lhokseumawe semakin menurun (Badan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Lhokseumawe, 2016).

## KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Andrews  (2019),  manusia  yang  berkompeten,  secara  teliti  dan  handal  berperilaku dengan cara yang etis dan dapat dipercaya dalam hubungan mereka dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pihak luar merupakan sasaran dari konsep integritas. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik pegawai negeri ditegaskan bahwa aparatur pegawai negeri berkewajiban beraktualisasi yang didukung oleh disiplin dan integritas yang memiliki  komitmen  dan  loyalitas.  Integritas  adalah  memiliki  suatu  janji  pada  diri  sendiri  ataupun orang  lain  yang  tercermin  dalam  tindakan-tindakan  aparatur  pegawai  sehari-hari  (Lumiu,  Pio,  & Tatimu,  2019).  Seseorang  aparatur  yang  berkomitmen  adalah  mereka  yang  dapat  menepati  sebuah janji  dan  mempertahankan  janji  itu  sampai  akhir,  walaupun  harus  berkorban.  Banyak  orang  gagal dalam  komitmen,  karena  faktor  pemicu  mulai  dari  keyakinan  yang  goyah,  gaya  hidup  yang  tidak benar,  pengaruh  lingkungan,  hingga  ketidakmampuan  mengatasi  berbagai  persoalan  kehidupan. Selanjutnya  (Huberts,  2018)  menyatakan  bahwa  gagal  dalam  komitmen  menujukkan  lemahnya integritas diri. Integritas memiliki tanggung jawab, sebagai tanda dari kedewasaan pribadi.
Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah mereka yang bersedia mengambil resiko, memperbaiki keadaan, dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Peluang menuju sukses terbuka bagi mereka. Sementara orang yang melarikan diri dari tanggung jawab merasa seperti sedang melepaskan diri dari sebuah beban. Semakin lari dari tanggung jawab, semakin kehilangan tujuan  dan  makna  hidup  dan  akan  semakin  merosot,  merasa  tidak  berarti  dan  akhirnya  menjadi pecundang (penghasut). Integritas memiliki nilai yang dapat dipercaya, jujur dan setia (Cox, La Caze, &  Levine,  2018).  Dalam  Kehidupan  akan  dipercaya,  apabila  perkataan  sejalan  dengan  perbuatan, tentunya dalam hal ini yang dipandang baik atau positif. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga penegakan hukum di semakin merosot,  karena  pelayanan  publik  aparatur  pegawai  negeri  yang  semakin  buruk.  Membangun integritas aparatur yang kuat tidak bisa dilakukan dengan cara instan melainkan melalui proses yang panjang, konsisten, dan perlu didukung semua elemen masyarakat yang selama ini dikenal sebagai
negara  yang  mempunyai  kualitas  pelayanan  publik  yang  semakin  mengecewakanya  (Baunsele  & Hardianto, 2019).

## Pelayanan Publik Pemerintah
Flink  (2017)  menyatakan  bahwa  tuntutan  pelayanan  yang  baik  membawa  suatu  konsekuensi bagi  pemerintah  untuk  memberikan  perubahan-perubahan  terhadap  pola  budaya  kerja  aparatur pemerintah.  Sebagai  upaya  melakukan  perubahan  tesebut  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  telah mengeluarkan  kebijakan  Surat  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan  yang  baik  yaitu  kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian  waktu,  akurasi,  keamanan  dan tanggung  jawab  serta  kedisiplinan.  Mewujudkan  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  sebagaimana diatas, memerlukan suatu dukungan pembuatan kebijakan. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah dengan  melaksanakan  pengawasan  melekat  di  seluruh  unit  kerja  pemerintah.  Melalui  Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang pedoman pengawasan melekat yang terus-menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Fungsi Pelayanan Publik
Menurut  Thijs,  Hammerschmid,  dan  Palaric  (2017),  berhasilnya  pelayananan  publik  menjadi pencerminan  keberhasilan good  governance .  Oleh  karena  pelayanan  publik  menjadi  bagian  tak terpisahkan dari good governace. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa alasan yang menjadi latar  belakang  bahwa  implementasi  pelayanan  publik  dapat  mendorong  penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance ) yaitu: 1. Perbaikan kinerja pelayanan umum dinilai penting oleh semua unsur (pemerintah, masyarakat dan swasta). 2. Membaiknya pelayanan umum akan dapat memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan efisiensi.  3.  Pelayanan  umum  adalah  ranah  dari  ketiga  unsur  yaitu  pemerintah,  masyarakat  dan swasta, melalui interaksi yang intensif. 4. Melalui pelaksanaan pelayanan publik maka pemerintah, masyarakat  dan  swasta  melakukan  hubungan  (interaksi)  yang  positif.  5.  Nilai  efisiensi,  keadilan, transparansi,  partisipasi  dan  akuntabilitas  dapat  diukur  secara  mudah  dalam  praktek  pelaksanaan pelayanan  publik.  Berbagai  aturan  hukum  yang  mengatur  pelayann  publik  menyatakan  bahwa aparatur  pemerintah  (penyelenggara)  berkewajiban  menerapkan  prinsip-prinsip  penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi, kesederhanaan, kejelasan, kepastian dan tepat waktu, akurasi, tidak diskriminatif, bertanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kejujuran, kecermatan,  kedisiplinan,  kesopanan,  keramahan,  kemanan  dan  kenyamanan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  penyelenggaraan  pelayanan  umum  perlu  disusun  dan  menetapkan  standar pelayanan  sesuai  dengan  sifat,  jenis  dan  karakteristik  layanan  yang  diselenggarakan  dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari masyarakat menyatakan bahwa standar pelayanan publik meliputi, dasar hukum, persyaratan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya
pelayanan,  produk  pelayanan,  sarana  dan  prasarana,  kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan jaminan pelayanan.

## Kriteria Pelayanan Publik
Menurut Addink (2019), terdapat sepuluh kriteria yang bisa digunakan dalam menilai kualitas pelayanan  yaitu reliability (kemampuan  melaksnakan),  responsivenes  (kesediaan  membantu  sesuai dengan  yang  diinginkan  publik,  kompetensi  (memiliki  keterampilan,  kemampuan),  akses (kemudahan),  sopan  dan  menghargai  orang  lain,  komunikasi  (memberikan  informasi  yang  tepat), dapat  dipercayai,  aman  dari  berbagai  resiko,  memahami  akan  kebutuhan  publik,  dan  penampilan fasilitas fisik, personal dan peralatan yang digunakan. Indikator Pelayanan Publik menurut Wang et al.  (2018)  bahwa  produk  organisasi  adalah  pelayanan,  dan  produk  pelayanan  publik  memiliki  tiga indikator, yaitu responsiveness, responsibility dan accountability yaitu: 1. Responsivenes. Daya tanggap dari  aparatur  pemerintah  terhadap  harapan,  keinginan,  aspirasi  maupun  tuntutan  masyarakat (publik). 2.  Responsibility .  Menunjukkan  seberapa  jauh  proses  pemberian  pelayanan  publik  itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan organisasi yang benar yang telah ditetapkan. 3. Accountability . Menunjukkan seberapa besar proses peneyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

## Hakekat, Asas dan Tujuan Pelayanan Publik
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakekat pelayanan publik adalah pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  yang  merupakan  perwujudan  kewajiban  aparatur pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat.  Asas  Pelayanan  public  adalah  dapat  memberikan  pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa penyelenggaraan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut: 1.  Trasparansi. Bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  di  akses  oleh  semua  pihak  yang membutuhkan  dan  dapat  di  sediakan  dengan  secara  memadai  serta  mudah  di  mengerti. 2. Akuntabilitas. Dapat  di  pertanggung  jawabkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan .  3. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan  efektifitas. 4.  Partisipatif. Mendorong  peran  serta  mayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 5.  Kesamaan  Hak. Tidak  diskriminasi  dalam  arti  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama, golongan,  gender  dan  status  ekonomi. 6.  Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban .  Pemberi  dan  penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara teoritis, tujuan pelayanan  masyarakat  pada  dasarnya  adalah  memuaskan  masyarakat  (Klimach,  Dawidowicz,  & Ź róbek,  2018).  Untuk  mencapai  kepuasan  itu  dituntut  kualitas  pelayanan  prima  (pelayanan  yang sistematis  dan  komprehensif).  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  Raszkowski  dan  Bartniczak (2018) menyatakan bahwa, pada awalnya konsep pelayanan prima timbul dari kreatifitas para pelaku bisnis, yang kemudian diikutip oleh organisasi-organisasi nirlaba dan instansi pemerintah, sehingga dewasa  ini  budaya  pelayanan  prima  tidak lagi hanya  milik  dunia bisnis  tetapi  milik  semua  orang. Budaya pelayanan prima dapat dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain, untuk menjamin  hubungan  dalam  kehidupan  berumah  tangga,  bertetangga,  berbangsa,  bernegara  dan sebagainya.

## Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dijelaskan bahwa aparatur pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa aparatur pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## Etika Aparatur Sipil Negara
Menurut Amalia (2018), etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk t unggal kata “etika” yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu: tempat tinggal yang  biasa,  padang  rumput,  kandang,  kebiasaan  atau  adat,  akhlak,  watak,  perasaan,  sikap,  cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu  adat kebiasaan. Jadi, secara etimologis, etika mempunyai arti yaitu  ilmu  tentang  apa  yang  biasa  dilakukan  atau  ilmu  tentang  adat  kebiasaan.  Sejalan  dengan pemikiran tersebut maka norma, moral dan etika diperlukan dalam organisasi, karena etika berkaitan dengan  perilaku  manusia,  agar  bisa  mengikuti  kehidupan  sosial  yang  tertib  manusia  memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku (Lumiu et al., 2019). Karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat norma, moral maupun etika perlu dianalisa dan dikaji ulang. Karena etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup dan sosial. Nurhajati dan Bachri (2018) menyatakan  bahwa  intinya seorang  aparatur PNS,  harus  memiliki  persyaratan  seorang  profesional yang mendapat kepercayaan publik atau masyarakat yang dilayani.
Aparatur  dipercayai  dan  diandalkan  memiliki  keahlian  dan  keterampilan  yang  dibutuhkan masyarakat. Selain itu seorang aparatur yang profesional dipercayai masyarakat karena mempunyai komitmen moral, etika, serta bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya kepada publik. Lebih lanjut (Huberts, 2018) mengemukakan konsep dasar etika adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia serta azas-azas akhlak (moral) serta kesusilaan hati seseorang untuk berbuat baik dan juga untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain Secara spesifik nilai-nilai dasar dan etika aparatur PNS sebagai elemen utama organisasi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode  Etik  PNS.  Nilainilai  dasar  tersebut  yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh  setiap  PNS,  yaitu:  1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- undang  Dasar  1945;  3.  Semangat  nasionalisme;  4.  Mengutamakan  kepentingan  Negara  di  atas kepentingan  pribadi  atau  golongan;  5.  Ketaatan  terhadap  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan; 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia; 7. Tidak diskriminatif; 8. Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi. 9. Semangat jiwa korps.
Etika  Aparatur  PNS  dalam  bernegara  meliputi:  1.  Melaksanakan  sepenuhnya  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  1945;  2.  Mengangkat  harkat  dan  martabat  bangsa  dan  negara;  3.  Menjadi perekat  dan  pemersatu  bangsa  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  4.  Menaati  semua peraturan  perundang-undang  yang  berlaku  dalam  melaksanakan  tugas;  5.  Akuntabel  dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 6. Tanggap, terbuka, jujur, dan  akurat,  serta  tepat  waktu  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan  program  pemerintah;  7. Menggunakan  atau  memanfaatkan  semua  sumber  daya  Negara  secara  efisien  dan  efektif;  8.  Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

## Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengatakan bahwa dari 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 95% PNS tidak berkompeten, dan hanya 5% memiliki kompetensi dalam  pekerjaannya  (Fathoni,  2013).  Pernyataan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  ini  mungkin  mendapat  tanggapan  yang  beragam  dari  berbagai  kalangan,  baik kalangan PNS itu sendiri maupun yang bekerja di sektor swasta. Mungkin ada yang kaget seolah-olah tidak  percaya  apakah  betul  PNS  ini  tidak  berkompeten,  ada  juga  yang  biasabiasa  saja  tidak memberikan  komentar,  dan  mungkin  ada  yang  berpendapat,  kalau  tidak  memiliki  kompetensi bagaimana bisa melaksanakan pelayanan kepada publik atau masyarakat, dan mungkin ada komentar yang  radikal,  apabila  tidak  memiliki  kompetensi  lebih  baik  PNS  ini  mengundurkan  diri  saja. Pernyataan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  bagi  kalangan  PNS merupakan  salah  satu  bahan  intropeksi  diri  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kompetensi, karena PNS adalah berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  secara  profesional,  jujur,  adil,  dan  merata  dalam  penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan (Nurhajati & Bachri, 2018).

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Metode yang digunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian pada  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (BPMP)  Kota  Lhokseumawe dengan informan 12 (dua belas) orang. Hasil dari penelitian sederhana ini dapat dilaporkan sebagai berikut.

## Aktualisasi Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Lhokseumawe
Aktualisasi  perilaku  aparatur  dalam  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Kota Lhokseumawe diwujudkan melalui perilaku adil, perilaku berkualitas, perilaku berinisiatif, perilaku berkompetensi, perilaku berkomunikasi dan perilaku kepastian waktu dalam pelayanan: 1. Berperilaku Adil. Bersikap adil dapat meningkatkan kinerja, karena semua pekerjaan dilakukan tanpa pandang bulu dan status sosial orang-orang yang dilayani, semua dan cara kerjanya tidak mengenal pilih kasih, sehingga  pelaksanaan  kerja  dapat  memperoleh  hasil  yang  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan  dan  mencapai  hasil  kerja  yang  efektif  dan  efisien.  Kinerja  pegawai  dalam  menjalankan pelayanan pubik meliputi beberapa aspek antara lain, kualitas kerja, ketepatan, inisiatif, kemampuan dan komunikasi.
Sikap dan perilaku adil tersebut di atas belum diaktulisasikan secara oleh aparatur PNS dalam memberikan  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Kota  Lhokseumawe. 2.  Berperilaku Kualitas Kerja. Mutu yang dihasilkan berhubungan dengan baik tidaknya hasil pekerjaan yang telah dicapai. Kualitas  terdiri dari  sejumlah  keistimewaan  produk  yang  memenuhi  keinginan  pelanggan
dan  dengan  demikian  memberikan  kepuasan  atas  penggunaan  produk  itu  atau  hasil  pekerjaan. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Ketepatan, berkaitan dengan  sesuai  atau  tidaknya  waktu  penyelesaian  pekerjaan  dengan  target  waktu  yang  telah direncanakan dan pemanfaatan waktu yang seefisien mungkin.
Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan lain. Sikap dan perilaku berkualitas tersebut belum diaktualisasikan secara maksimal oleh aparatur PNS dalam memberikan pelayanan IMB. 3. Berperilaku Inisiatif. Berperilaku inisiatif adalah berupa  wujud  pengambilan  keputusan  yang  dimiliki  pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan. Seorang  pimpinan  harus  memberikan  dorongan  dan  kesempatan  kepada  bawahannya  untuk berinisiatif, dengan memberikan kebebasan agar bawahannya aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri  tugas-tugasnya.  Maksudnya  agar  bawahan  menjadi  aktif  berusaha  tidak  tergantung  pada atasannya. Sikap dan perilaku inisiaatif tersebut dapat diaktualisasikan oleh sebagian kecil aparatur dalam  memberikan  pelayanan  IMB 4.  Perilaku  Kompetensi. Perilaku  berkompetensi  adalah berkemampuan  yaitu  kecakapan,  sikap  mental  dan  unsur  fisik  yang  dimiliki  pegawai  dalam menyelesaikan pekerjaannya. Setiap pegawai harus benar-benar mengetahui bidang pekerjaan yang ditekuninya, serta mengetahui arah yang diambil organisasi, sehingga jika telah menjadi keputusan, mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya dalam mencapai tujuan organisasi.
Perilaku  berkompetensi  tersebut  menurut  pengamatan  penulis  belum  diaktualisasikan  secara maksimal. 5.  Perilaku  Berkomunikasi. Perilaku  berkomunikasi  adalah  menyangkut  kelancaran berinteraksi  dalam  organisasi  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Komunikasi  internal  yaitu aparatur  petugas  pelayanan  berkomunikasi  dengan  pimpinan  atau  sesame  teman.  Oleh  karena  itu seorang  pimpinan  dalam  mengambil  keputusan  terlebih  dahulu  memberikan  kesempatan  kepada bawahannya mengemukakan saran dan pendapatnya. Pimpinan mengajak para bawahannya untuk ikut  berpartisipasi  dalam  memecahkan  masalah  yang  dihadapi,  keputusan  terakhir  tetap  berada ditangan  pimpinan.  Komunikasi  secara  eksternal  yaitu  petugas  mampu  berkomunikasi  dengan masyarakat  pada  saat  memberikan  pelayanan.  Oleh  karena  itu  petugas  harus  bersikap  sopan, responsive, ramah dan senyum.
Hal ini akan menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan hubunganhubungan yang semakin harmonis,  juga  menimbulkan  perasaan-perasaan  senasib  sepenanggungan.  Sikap  dan  perilaku Komunikasi  tersebut  di  atas  belum  diaktualisasikan  secara  maksimal  oleh  aparatur  PNS  dalam memberikan  pelayanan  IMB. 6.  Perilaku  Standar  Kerja. Standar  kerja  maksudnya  bahwa  aparatur petugas pelayanan bekerja sesuai dengan standar kerja (SOP) dan petunjuk pimpinan. Oleh karena SOP dan petnjuk pimpinan merupakan pedoman kerja bagi pegawai dalam memberikan pelayanan. Pelayanan  yang  diberikan  adalah  pelayanan  yang  memuaskan,  respek,  menyenangkan  dan  tepat waktu. Sikap dan perilaku standar kerja hanya sebagian kecil sudah diaktualisasikan oleh aparatur PNS dalam memberikan pelayanan IMB.

## Hambatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Lhokseumawe

## 1. Hambatan Internal
Hambatan  internal  adalah  hambatan  dari  dalam  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Lhokseumawe  itu  sendiri,  antara  lain:  -  Terbatas  Sumber  Daya  Manusia.
Sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  terbatas  menjadi  suatu  hambatan  dalam  pelayanan  izin mendirikan  bangunan  (IMB).  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  tersebut  secara  kualitas  dan kuantitas.  Secara  Kualitas  aparatur  Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap sudah melakanakan pelayanan IMB walaupun belum mampu menghasilkan produk pelayanan IMB dengan kualitas yang tinggi. Secara Kuantitas, bahwa aparatur pelayanan pada KP2T hanya 6 orang, jauh  tidak  sebanding  dengan  kapasitas  pelayanan  yang  semakin  banyak  dan  semakin  komplek.  - Belum  Transparan.  Hambatan  lain  adalah  pelayanan  belum  dilaksanakan  secara  transparansi (terbuka). Dengan demikian masyarakat tidak dapat mengikuti informasi tentang pengurusan IMB, bagaimana  persyaratannya,  prosedurnya,  biaya  pelayanan,  dan  kepastian  waktu  pelayanan. Transparan  menunjukkan  kejujuran  dan  keikhlasan  aparatur  dalam  memberikan  pelayanan  IMB.  - Belum  Akuntabel.  Hambatan  internal  lainnya  bahwa  pelayanan  IMB  belum  terlaksanakan  secara akuntabel.  Maksudnya  bahwa  pelayanan  yang  belum  dapat  dipertanggung  jawabkan  baik  kepada pemerintah maupun kepada publik.
Trasnparansi  dan  akuntabel  adalah  azas  tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik.  -  Belum  Ada Kepastian Waktu. Hambatan lain dalam pelayanan IMB adalah belum ada kepastian waktu. Sesuai dengan pengakuan informan bahwa proses  pelayanan IMB mencapai hampir dua minggu. Sedang pemerintah  mengharapkan  agar  pelayanan  dapat  diberikan  dengan  cepat,  tepat  waktu,  dan memuaskan. - Birokrasi Berbelit. Hambatan lain adalah bahwa pelayanan IMB mengalami birokrasi yang  berbelit-belit  dan  panjang,  sehingga  memakan  waktu  yang  lama.  Pemerintah  mengharapkan agar pelayanan publik hendaknya dapat diberikan tanpa melalui birokrasi yang berbelit dan panjang, sehingga pelayanan dapat diberikan dengan baik, cepat dan memuaskan. - Lemah Penegakan Hukum. Hambatan lain adalah lemah penegakan hukum. Peraturan hukum harus ditegakkan secara tegas dan konsekuen,  kepada  siapa  warga  masyarakat  yang  melanggar  hukum  tentang  pelaksanaan  Izin Mendirikan  Bangunan.Idealnya  adaah  bagi  masyarakat  yang  peaturan  hukum  tentang  IMB  harus diberikan sanksi yang berat dan tegas tanpa pandang bulu, pilih kasih, memandang status dan jabatan.

## 2. Hambatan Eksternal
Rendah  Kesadaran.  Hambatan  dipihak  masyarakat  adalah  rendahnya  kesadaran  terhadap pentingnya  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Idealnya  adalah  setiap  warga  masyarakat  yang membangunan rumah, toko, gedung dan sebagainya sebelumnya wajib mengurus IMB pada Badan Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Lhokseumawe.  Akibat  rendahnya kesadaran,  maka  menurunnya  keinginan  masyarakat  untuk  mengurus  IMB.  -  Kelengkapan Persyaratan  Administrasi.  Hambatan  lain  dipihak  masyarakat  adalah  membuat  surat  permohonan tanpa  melengkapi  persyaratan  yang  diperlukan  atau  sebagian  persyaratan  tidak  mencukupi.  Ada beberapa pemohon IMB yang tidak melengkapi PBB dan ada yang tidak melenkapi sertifikat dan tidak melengkapi  KTP  tetangga.  Sehingga  proses  IMB  terpaksa  dihentikan  dan  menunggu  kelengkapan ssyarat-syarat tadi.

## Upaya yang Dilakukan Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Lhokseumawe
1. Pendidikan dan Diklat. Dalam meningkatkan sumber daya aparatur pelayanan IMB dapat diberi peluang menikuti Diklat (pendidikan dan Pelatihan). Peluang mengikuti pendidikan formal S.1 dan
S2  dan  pelatihan  khusus  tentang  pelayanan  IMB.  Dengan  demikian  dapat  meningkatkan  ilmu pengetahuan aparatur serta memperoleh keahlian dan keterampilan (skill) dalam pelayanan IMB. 2. Sosialisasi. Upaya  yang  perlu  dilakukan  adalah  program  Sosialisasi  bagi  masyarakat,  sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3. Penegakan Hukum. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum yang tegas dan konsekuen bagi warga masyarakat yang melanggar aturan hukum tentang IMB. 4 . Membentuk Tim Khusus. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan, evaluasi IMB ditengah-tengah masyarakat. Tim ini melaksanakan tugas secara intensif dan berkesinambungan. 5.  Memangkas  Birokrasi. Upaya  lain  yang  perlu  dilaksanakan  adalah  memangkas  dan menyederhanakan  birokrasi  yang  ditempuh  masyarakat  agar  tidak  berbelit  dan  panjang.  Sehingga masyarakat tidak menimbulkan sikap kejenuhan dan bosan dalam pelayanan IMB.

## KESIMPULAN
Aktualisasi  Perilaku  Aparatur  dalam  pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  sudah diwujudkan  melalui  perilaku  adil,  perilaku  kualitas  kerja,  perilaku  berkompetensi,  perilaku berinisiatif,  perilaku  berkomunikasi  dan  perilaku  standar  kerja. Walaupun  perilaku  tersebut  sudah dilaksanakan  namun  belum  sepenuhnya  diaktualisasikan  dalam  memberikan  pelayanan  Izin Mendirikan  Bangunan  di  Kota  Lhokseumawe.  Hambatan  dalam  pelayanan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Kota Lhokseumawe adalah hambatan internal yaitu terbatas sumber daya manusia (SDM), belum transparan dan belum akuntabel, belum ada kapasitas standar kerja (SOP), belum  ada  kepastian  waktu  pelayanan,  lemah  penegakan  hukum  dan  menempuh  birokrasi  yang panjang dan berbelit. Hambatan eksternal adalah, minimnya kesadaran hukum bagi masyarakat, dan kurang lengkap persyaratan administrasi permohonan IMB. Upaya yang dilakukan adalah diberikan peluang  mengikuti  pendidikan  dan  Diklat,  melaksanakan  program  sosialisasi,  penegakan  hukum, membentuk tim khusus serta memangkas birokrasi pelayanan.
Seyogianya,  dalam  pelayanan  publik,  pihak  berwenang  harus  dapat  memberikan  pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa penyelenggaraan harus memenuhi asas-asas pelayanan seperti trasparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan dapat di sediakan dengan secara memadai serta mudah di mengerti (Michel, 2019). Di samping itu, harus akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisional juga merupakan nilai yang sangat penting, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi  dan  penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan  efektifitas (Christensen, Paarlberg, & Perry, 2017. Selain itu, nilai partisipatif, mendorong peran serta mayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat (Agustina, 2019). Juga prinsip kesamaan hak, Pemberi dan penerima pelayanan  publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Ulumuddin, 2017).

## REFERENSI
Addink, H. (2019). Good governance: Concept and context . Oxford University Press.
Agustina,  E.  (2019).  Pelaksanaan  Pelayanan  Publik  Berkualitas  Bagi  Masyarakat. Jurnal  Literasi Hukum , 3 (2), 10.
Amalia, M. (2018). Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab. Jurnal hukum mimbar justitia , 2 (2),
861-880.
Andrews, L. (2019). Public administration, public leadership and the construction of public value in the age of the algorithm and ‘big data’. Public Administration , 97 (2), 296-310.
Battaglio Jr, R. P., Belardinelli, P., Bellé, N., & Cantarelli, P. (2019). Behavioral public administration ad fontes: A synthesis of research on bounded rationality, cognitive biases, and nudging in public organizations. Public Administration Review , 79 (3), 304-320.
Baunsele, D. A., & Hardianto, W. T. (2019). PROSES PELAYANAN E-KTP DALAM USAHA TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 8 (1), 112-115. Bertens, K. (2000). Pengantar etika bisnis . Kanisius.
Christensen, R. K., Paarlberg, L., & Perry, J. L. (2017). Public service motivation research: Lessons for practice. Public Administration Review , 77 (4), 529-542.
Christensen, T. (2019). Organization theory and public administration. In Oxford Research Encyclopedia of Politics .
Cox, D., La Caze, M., & Levine, M. P. (2018). Integrity and the fragile self . Routledge.
Fathoni, A. (2013). Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Publika , 1 (2).
Fitriyah, N., & Suliyadi, A. (2018). Membangun Kompetensi Pemimpin Dalam Mengelola Organisasi Publik: Strategi Dan Aplikasi. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 10 (1), 79-91.
Flink, C. M. (2017). Rethinking punctuated equilibrium theory: A public administration approach to budgetary changes. Policy Studies Journal , 45 (1), 101-120.
Huberts, L. W. J. C. (2018). Integrity: What it is and Why it is Important. Public Integrity , 20 (sup1), S18- S32.
Klimach, A., Dawidowicz, A., & Źróbek, R. (2018). The Polish land administration system supporting good governance. Land Use Policy , 79 , 547-555.
Lumiu, C. A., Pio, R. J., & Tatimu, V. (2019). Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Pengembangan Karir Dan Kompensasi Terhadap Loyalitas karyawan. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , 9 (3), 93-100. Michel, J. (2019). Serving the State: The Values and the Etique of the Public Service-from Good Behavior to Good Governance. Zb. Radova , 56 , 35.
Nurhajati, W. A., & Bachri, B. S. (2018). Pengembangan Kurikulum Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)
Berbasis Kompetensi dalam Membangun Profesionalisme dan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS). JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik , 2 (2), 156-164.
Raszkowski, A., & Bartniczak, B. (2018). Towards sustainable regional development: economy, society, environment,  good  governance  based  on  the  example  of  Polish  regions. Transformations  in Business & Economics , 17 (2 (44).
Shaleh,  M.,  &  Firman,  S.  P.  (2018). Komitmen  Organisasi  Terhadap  Kinerja  Pegawai .  Penerbit  Aksara Timur.
Thijs, N., Hammerschmid, G., & Palaric, E. (2017). A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28. European Commission, Brussels .
Ulumudin, A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat  dii  Kecamatan  Bayongbong  Kabupaten  Garut. Jurnal  Pembangunan  Dan  Kebijakan Publik , 5 (1), 1-4.
Wang, H., Xiong, W., Wu, G., & Zhu, D. (2018). Public – private partnership in public administration discipline: A literature review. Public management review , 20 (2), 293-316.