## A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 10 N O . 01 (2024), 74-88
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911
Tantangan  dan  Adaptasi  Aparatur  Gampong  Buket  Teukuh  dalam  Pelayanan Publik di Era Industri 4.0
Nadia Zella 1 , Risna Dewi 2 , Asrul Fahmi 3 , Syamsuddin 4 , Dicky Armanda 5
1,2,3,4 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, 24351, Indonesia
5 Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh, 24351, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: 30 April, 2024 Revised: 25 June, 2024
Accepted: 28 June, 2024 Available online: 2 July, 2024
The Industrial Revolution 4.0 presents both opportunities and challenges for Gampong officials. At Gampong Buket Teukuh, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, many  officials  lack  the  necessary  digital  skills  and training,  hindering  effective  information  transactions. This  study  explores  the  reasons  behind  the  inability  of Gampong Buket Teukuh officials to adapt to Industry 4.0 and identifies the obstacles they face. Using a descriptive qualitative  method  with  interviews  and  documentation, the findings reveal that the main reasons for the officials' lack  of  readiness  include  insufficient  knowledge,  skills, and  technological  training.  Additionally,  the  challenges they  face  are  attributed  to  low  human  resource  capacity and inadequate technological infrastructure. In conclusion,  the  primary  barriers  to  Gampong  officials' adaptation  to  Industry  4.0  are  a  lack  of  technological proficiency and insufficient supportive infrastructure.

## K EYWORDS
Tantangan dan Adaptasi, Aparatur Gampong, Pelayanan Publik, Era Industri 4.0

## T O CITE THIS ARTICLE :
Zella, N., Dewi, R., Fahmi, A.,Syamsuddin,  &  Armanda,  D.  (2024). Tantangan  dan  Adaptasi  Aparatur Gampong Buket Teukuh dalam Pelayanan Publik di Era Industri 4.0. Asia
Pacifiq Journal of Public Policy , 10 (1), 74-88. DOI : 10.52137/apjpp.v10i1.215

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat  pusat  maupun  daerah,  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kegiatan  ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keamanan, dan administrasi  kependudukan.  Pelayanan  publik  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  penyediaan  layanan  yang  efektif,  efisien,  dan  berkeadilan.  Pelayanan  adalah bentuk  pengabdian  dan  perlindungan.  Seorang  administrator  diharapkan  menunjukkan  sifat-sifat yang  mencerminkan  pemberian  pelayanan  publik,  dedikasi  terhadap  kepentingan  umum,  serta perlindungan terhadap masyarakat yang lemah dan kecil. Administrator harus lebih mengutamakan

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
kepentingan  masyarakat  dan  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  daripada  mengejar kepentingan pribadi, (Ahyar & Safrida, 2020). Pelayanan publik adalah proses membantu orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal untuk mencapai kepuasan dan keberhasilan (Futum Hubaib, Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, 2021).
Publik  selalu  menuntut  pelayanan  berkualitas  dari  birokrat,  meskipun  kenyataannya pelayanan  publik  seringkali  masih  berbelit-belit,  lambat,  mahal,  dan  tidak  pasti.  Hal  ini  terjadi karena  masyarakat  masih  dianggap  sebagai  pihak  yang  "melayani"  bukan  yang  dilayani.  Masalah utama dalam pelayanan publik di Indonesia saat ini terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri (Mahsyar, 2011).  Pelayanan publik adalah salah satu bentuk layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana pelayanan menjadi elemen terpenting dalam memberikan layanan kepada siapa saja. Pelayanan publik selalu terkait kebutuhan dan kehidupan masyarakat, ( 184-Article Text-470-1-10- 20231128 , n.d.)
Pemerintah  berupaya  meningkatkan  pelayanan  publik  dengan  memfokuskan  pembenahan pada lini terbawah, yaitu pemerintah desa/kelurahan. Desa/kelurahan adalah garda terdepan dalam pelayanan  yang  paling  dekat  dan  mudah  dijangkau  masyarakat,  (Samsudin,  2021).  Pemerintah memiliki  peran  penting  dalam  menyediakan  pelayanan  publik  yang  prima  bagi  masyarakat  untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi kehidupan masyarakat, pemerintah semakin menjadi sorotan publik, terutama dalam hal pelayanan. Publik  menuntut  agar  aparatur  negara,  sebagai  pelayan  masyarakat,  dapat  memberikan  pelayanan sebaik-baiknya  dalam  rangka  mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance), (Sutriana, 2022).
Berhasilnya  pelayananan  publik  menjadi  pencerminan  keberhasilan  good  governance.  Oleh karena  pelayanan  publik  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  good  governace,  (Junaidi,  2020). Pelayanan publik yang baik tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa layanan  tersebut diberikan  dengan standar kualitas  yang tinggi. Ini mencakup keterjangkauan,  kecepatan,  ketepatan,  dan  kepuasan  pengguna  layanan.  Tujuannya  juga  meluas tidak hanya untuk mempermudah akses, tetapi juga untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik yang  sesuai  dengan  kebutuhan,  kapasitas,  dan  kearifan  lokal  masing-masing  daerah  guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan public (Haryani & Puryatama, 2020).
Aparatur  pemerintah  harus  mampu  merespons  kebutuhan  masyarakat  dengan  cara  yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Pelayanan publik  yang  baik  tidak  hanya  sekadar  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat,  tetapi  juga memastikan bahwa layanan  tersebut diberikan  dengan standar kualitas  yang tinggi. Ini mencakup keterjangkauan, kecepatan, ketepatan, dan kepuasan pengguna layanan. Aparatur pemerintah harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, mencerminkan  prinsip-prinsip  good  governance.  Pelayanan  tersebut  bermanfaat  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  secara  baik  dan  berkualitas  sebagai  konsekuensi  dari  tugas  dan  fungsi pelayanan  yang  diembannya,  berdasarkan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dalam  rangka mencapai tujuan  pemerintahan  dan pembangunan,  (Keumala  &  Zanzibar,  2020).  Penyelenggaraan pelayanan  publik  adalah  usaha  pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil setiap warga negara terhadap barang, jasa, dan layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik. (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022)

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
Era  Industri  4.0  membawa  perubahan  signifikan  dalam  cara  pelayanan  publik diselenggarakan.  Teknologi  digital  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  efisiensi, transparansi,  dan  aksesibilitas  pelayanan  publik.  Beberapa  contoh  pemanfaatan  teknologi  dalam pelayanan  public.  Pemerintah  menggunakan  platform  digital  untuk  menyediakan  layanan  publik secara  online,  seperti  pengurusan  dokumen  kependudukan,  pembayaran  pajak,  dan  pengajuan perizinan.  Ini  mempermudah  masyarakat  untuk  mengakses  layanan  tanpa  harus  datang  ke  kantor pemerintah.  Dalam  era  Industri  4.0,  penggunaan  platform  digital  oleh  pemerintah  untuk menyediakan  layanan  publik  secara  online  merupakan  langkah  strategis  yang  bertujuan  untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan publik.
Penggunaan  platform  digital  memungkinkan  proses  administrasi  berjalan  lebih  cepat  dan dengan  biaya  yang  lebih  rendah.  Sistem  online  mengurangi  kebutuhan  akan  interaksi  tatap  muka yang seringkali memakan waktu dan sumber daya. Platform digital membuat  layanan publik lebih mudah  diakses  oleh  masyarakat  luas,  termasuk  mereka  yang  berada  di  daerah  terpencil.  Layanan online dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, selama ada koneksi internet, (Andy Putra Bali & Sri  Darma,  2019). Era  revolusi  industri 4.0  yang  seperti sekarang  ini,  terjadi perkembangan  secara pesat dalam bidang teknologi diberbagai negara termasuk di Indonesia sendiri. Revolusi industri 4.0 ini  merupakan  suatu  era  perubahan  dari  berbagai  sektor  kehidupan  yang  ditandai  oleh  adanya perkembangan secara pesat dalam bidang teknologi yang mempercepat tersebarnya suatu informasi atau lebih dikenal dengan istilah era digitalisasi.
Sekarang  ini  banyak  kecanggihan  teknologi  yang  mendukung  perkembangan  dunia informasi. Perkembangan teknologi pada jaringan komputer menyebabkan peningkatan pesat  pada bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  baik  dalam  manajemen  maupun  administrasi  pelayan publik. Oleh  sebab  itu  Revolusi  Industri  4.0  memberikan  peluang  sekaligus  ancaman  bagi pemerintah  desa  jika  tidak  dikelola  dengan  benar.  Peluang  tersebut  dapat  kita  manfaatkan  untuk memberikan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah penggunaan big data dalam pengambilan keputusan. Big data adalah sebuah teknologi informasi baru yang ditandai dengan  4  (empat)  karakteristik  unik,  yakni  memungkinkan  proses  pengolahan,  penyimpanan dan analisis  data  dalam  beragam  bentuk/format  (variety),  berjumlah  besar  (volume),  dengan pertambahan  data  yang  ngat  cepat  (velocity), dan perlu analisis dalam penggunaannya (veracity), (Nuradhawati, 2020).
Syarat  utama  dalam  industri  4.0  yaitu  keterampilan  teknologi  informasi  yang  akan membantu  untuk  terlibat  dalam  otomatisasi,  dalam  Big  Data  Analytics,  dalam  menghubungkan rantai nilai global, dalam menciptakan transparansi pada administrasi publik, dan dalam memahami bagaimana ruang dunia maya akan  menjadi  dimensi  baru,  di  mana  pendekatan  tradisional  akan mencapai  batas  mereka.  Dengan teknologi digital, potensi desa menjadi lebih berkembang dengan baik  dan  membantu  produktivitas  serta  memperluas  jangkauan  pasarnya.  Pemanfaatan  teknologi juga  menghadirkan  kebaikan  dan  manfaat  bagi  masyarakat  secara  luas  dan  memaksimalkan  peran desa  sebagai  pemasok  sumber  daya  untuk  meningkatkan  pembangunan  desa  dalam  menghadapi industri  4.0.  Pasal  86  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  disebutkan  bahwa;  ayat  (1)  Desa berhak  mendapatkan  akses  informasi  melalui  sistem  informasi  Desa  yang  dikembangkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.  Ayat  (2)  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan; dan ayat (3) Sistem informasi  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  meliputi  fasilitas  perangkat  keras  dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia”.

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
Dalam era industri 4.0, semua informasi lebih banyak diperoleh melalui teknologi digitalisasi. Revolusi  industri  4.0  tidak  hanya   menyediakan  peluang,   tetapi  juga   tantangan  bagi  aparatur gampong.  Tantangan-tantangan  tersebut  seperti  aparatur  gampong  harus  memiliki  kemampuan dalam digitalisasi, harus memiliki keterampilan di bidang komputer baik dari segi software maupun hardware, internet, email, dan lain-lain. Oleh karena  itu, Sumber daya  yang kompeten adalah salah satu  faktor  utama  penentu  keberhasilan  transformasi  era  4.0  tersebut,  karena  itu  peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diprioritaskan.
Keberadaan  Aparatur  Gampong  menduduki  posisi  yang  sangat  penting  dalam  menghadapi industry 4.0 karena sebagai organ pemerintahan yang paling  bawah mengetahui sacara pasti segala kondisi  dan  permasalahan  yang  ada  di  wilayahnya,  maka  input  pada  pemerintah  kecamatan  yang menyangkut  berbagai  keterangan  dan  informasi  sangatlah  dibutuhkan  dalam  pengambilan kebijaksanaan  daerah  maupun  nasional  untuk  kebutuhan  pembangunan  secara  menyeluruh. Aparatur  Gampong  merupakan  alat  pemerintah  sebagai  pelaksana  pemerintah  terendah.  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu  menunjukkan kapasitas yang optimal sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.  Aparatur adalah keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya menurut Widjaja dalam (Zainal et al., 2023).
Aparatur  Gampong  dalam  menghadapi  industri  4.0  semakin  dituntut  untuk  benar-benar mengarah  pada  praktik  pemerintahan  gampong  yang  baik.  Karena  itu,  diperlukan  peningkatan kapasitas Aparatur Gampong yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang  diperoleh  melalui  pendidikan,  latihan,  belajar  dan  pengalaman.  Baik  atau  tidaknya  kapasitas sumber daya Aparatur Gampong sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan kerja yang dimiliki. berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin baik kapasitas  sumber  daya  Aparatur  Gampong,    maka  semakin  profesional  pula  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  gampong  sesuai  dengan  tujuan  otonomi  gampong  yaitu  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  guna  mempercepat  perwujudan  kesejahteraan umum. Dalam menghadapi industri 4.0 kapasitas aparatur gampong diharapkan dapat mewujudkan atau  menciptakan  aparatur  yang  propesional  yang  mencakup  peningkatan  pengetahuan, peningkatan  keahlian dan keterampilan,  serta  perubahan  sikap  dan perilaku.  Hal  ini  sebagaimana yang terjadi pada Aparatur Gampong Buket Teukuh Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukkan gampong menurut  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  gampong,  kepastian  tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM  yang  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  Gampong  Buket  Teukuh Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.
Revolusi  industri  4.0  tidak  hanya  menyediakan  peluang  besar,  tetapi  juga  menghadirkan berbagai  tantangan  bagi  aparatur  gampong.  Dalam  menghadapi  era  digital  ini,  aparatur  gampong dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  dalam  digitalisasi  dan  keterampilan  di  bidang  teknologi informasi,  termasuk  perangkat  lunak,  perangkat  keras,  internet,  dan  email.  Oleh  karena  itu, kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang  menentukan keberhasilan  transformasi  di  era  4.0.  Maka,  peningkatan  kapasitas  SDM  harus  menjadi  prioritas utama. Keberadaan aparatur gampong sangat penting dalam menghadapi industri 4.0.

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
Sebagai  organ  pemerintahan  yang  berada  di  lapisan  terbawah,  aparatur  gampong  memiliki pengetahuan  mendalam  tentang  kondisi  dan  permasalahan  yang  ada  di  wilayahnya.  Informasi  dan keterangan  dari  aparatur  gampong  sangat  dibutuhkan  oleh  pemerintah  kecamatan  dalam  proses pengambilan  kebijakan  baik  di  tingkat  daerah  maupun  nasional  untuk  pembangunan  yang menyeluruh. Sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat terendah, aparatur gampong memiliki peran penting  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Mereka  harus  mampu  menunjukkan  kapasitas yang  optimal  sebagai  abdi  masyarakat  dan  abdi  negara.  Kesiapan  aparatur  gampong  dalam menguasai  teknologi  dan  informasi  di  era  industri  4.0  akan  menentukan  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan  publik  serta  keberhasilan  pembangunan  di  gampong.  Dengan  demikian,  peningkatan kompetensi  dan  kapasitas  aparatur  gampong  menjadi  kebutuhan  mendesak  dalam  menghadapi tantangan  dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0,  (Aridhayandi et al., 2020).
Masalah  kapasitas    Aparatur    Gampong    dalam  penelitian    ini    lebih  difokuskan  kepada sekretaris  gampong,  operator  gampong,  dan  bendahara  gampong  yang  lebih  dominan  berhadapan dengan  data-data  kependudukan  masyarakat.  Namun  dalam  era  industri  4.0  yang  masih  ditemui adalah  kurangnya  kemampuan  dalam  hal  pemanfaatan  teknologi  informasi,  misalnya  pemanfaatan internet untuk pengiriman email dan mengakses berbagai informasi penting.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  di  Gampong  Buket  Teukuh  Kecamatan  Idi  Tunong Kabupaten Aceh  Timur,  terdapat  beberapa  fenomena  yaitu;  (a)  Masih  lemahnya  sumber  daya manusia  Aparatur  Gampong;  (b)  Banyak  Aparatur  Gampong  yang  kurang  memiliki  kemampuan dan  keterampilan  dalam  penguasaan    teknologi    digitalisasi;    dan    (c)    Kurangnya    pelatihan tentang   teknolo gi   digital   sehingga mengalami banyak hambatan dalam transaksi informasi kepada pihak-  pihak  terkait.  Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  kapasitas  Pemerintah  Desa menjadi  faktor  utama dalam  pembangunan  desa  yang  sesuai  dengan  peradaban  terkini  (digital). SDM  yang  kompeten  akan mampu mengelola sumberdaya unggulan dan asset  desa menjadi lebih profitable untuk dikembangkan. Perbedaan visi dan karakter antara pendahulu dan generasi muda (millennial)  menjadi  kendala  terutama  dalam  penguasaan  teknologi  informasi  sebagai  basis  dari kesiapan desa memasuki industri 4.0, sehingga dikhawatirkan akan menghambat tujuan desa untuk bertransformasi  menuju  industri  4.0.  Era  Revolusi  Industri  4.0  menggabungkan  teknologi otomatisasi dan pertukaran data dalam sektor manufaktur.menurut Hariyanto dalam (Suhela Putri Nasution & Abdurrozzaq Hasibuan, 2023).
Zaman  revolusi  industri  adalah  masa  ketika  keyakinan  bahwa  perkembangan  manusia melalui  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menjadi  lebih  dominan  di  kalangan  pengambil  kebijakan dan  penasihat  mereka.  (Rushananto,  2014).  Di  era  Revolusi  Industri  4.0,  perkembangan  teknologi terjadi sangat pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Revolusi ini ditandai dengan digitalisasi yang  mempercepat  penyebaran  informasi  dan  mendorong  inovasi  teknologi  dalam  berbagai  sektor kehidupan.  Perkembangan  teknologi,  terutama  pada  jaringan  komputer,  telah  meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam manajemen dan administrasi pelayanan publik. Namun, kehadiran  Revolusi  Industri  4.0  juga  membawa  ancaman  bagi  pemerintah  desa  jika  tidak  dikelola dengan baik. Salah satu tantangan utama adalah keterampilan teknologi informasi yang diperlukan untuk  mengotomatisasi  proses,  menganalisis  big  data,  dan  menciptakan  transparansi  dalam administrasi  publik.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  akan  fokus  pada:  1.  Analisis  kurangnya pengetahuan,  keterampilan,  dan pelatihan  teknologi  di  kalangan  aparatur  gampong.  2.  Identifikasi hambatan-hambatan  utama,  seperti  rendahnya  sumber  daya  manusia  dan  kurangnya  infrastruktur

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
teknologi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menjelaskan:  1.  Mengapa  aparatur Gampong  Buket  Teukuh,  Kecamatan  Idi  Tunong,  Kabupaten  Aceh  Timur  belum  mampu menghadapi  Industri  4.0.  2.  Kendala  yang  dihadapi  aparatur  Gampong  Buket  Teukuh  dalam menghadapi  Industri  4.0.  Revolusi  industri  4.0  merupakan  suatu  istilah  yang  dipakai  dalam  era dimana era tersebut memiliki ciri khusus berupa terjadinya pemanfaatan teknologi digitalisasi dan juga kecerdasan buatan secara kuat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk juga dengan aspek pendidikan, (Prasetyo & Sutopo, 2018).
Aparatur  Gampong  Buket  Teukuh,  Kecamatan  Idi  Tunong,  Kabupaten  Aceh  Timur,  masih belum  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  memadai  dalam  teknologi  digital.  Hal  ini mencakup  pemanfaatan  internet  untuk  pengiriman  email  dan  mengakses  informasi  penting. Keterampilan ini sangat penting untuk mendukung tugas-tugas administrasi dan pelayanan publik di  era  Industri  4.0.  Kualitas  SDM  di  Gampong  Buket  Teukuh  masih  lemah,  terutama  di  kalangan sekretaris gampong, operator gampong, dan bendahara gampong yang berurusan dengan data-data kependudukan.  Tingkat  pendidikan,  pengalaman  kerja,  dan  keterampilan  kerja  mereka  perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih profesional dan efisien. Pelatihan mengenai teknologi digital dan pemanfaatannya dalam tugas-tugas pemerintahan desa masih kurang. Aparatur gampong  memerlukan  lebih  banyak  pelatihan  untuk  meningkatkan  kapasitas  mereka  dalam menghadapi tantangan Industri 4.0. Terdapat perbedaan visi dan karakter antara generasi pendahulu dan  generasi  muda  (millennial),  yang  menjadi  kendala  dalam  penguasaan  teknologi  informasi. Perbedaan ini bisa menghambat tujuan desa untuk bertransformasi menuju Industri 4.0.ditemukan beberapa fenomena signifikan seperti lemahnya sumber daya manusia, kurangnya kemampuan dan keterampilan dalam teknologi digital, serta minimnya pelatihan teknologi digital yang menyebabkan hambatan dalam transaksi informasi.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  aparatur  gampong sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan,  pengalaman  kerja,  dan  keterampilan  kerja  yang dimiliki.  Semakin  baik  kapasitas  aparatur,  semakin  profesional  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat.  Data  lapangan  menunjukkan  bahwa  aparatur  gampong  masih  menghadapi  banyak hambatan  dalam  memanfaatkan  teknologi  digital  untuk  administrasi  dan  pelayanan  publik,  yang mengindikasikan perlunya intervensi dan pelatihan lebih lanjut.

## METODE
Penelitian kualitatif adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang apa  yang  dipahami  oleh  subyek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang  alamiah  dan  dengan  memamfaatkan  berbagai  metode  yang  ada.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data deskriptif, sesuai dengan masalah penelitian yang diajukan  menurut  Moleong,  1998  (Dewi  et  al.,  2021).  Pendekatan  kualitatif  memandang  realitas sebagai hasil rekonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi social, (Somantri, 2005). Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif  karena  peneliti  tidak  menggunakan rancangan  penelitian  yang  baku  dan  rancangan  penelitian  berkembang  selama  proses  penelitian, peneliti bertujuan untuk memahami, mencari makna dan kebenaran dibalik data tentang kapasitas Aparatur  Gampong  dalam  era  Industri  4.0  di  Gampong  Buket  Teukuh  Kecamatan  Idi Tunong Kabupaten  Aceh  Timur.  Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memahami  secara  mendalam  gejala

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
atau  fenomena  yang  dihadapi  dan  dalam  hal  ini  peneliti  berfungsi  sebagai  alat  pengumpul  data sehingga keberadaan peneliti tidak terpisahkan dengan permasalahan yang diteliti.
Pada  penelitian  ini,    peneliti    menggunakan    pendekatan    deskriptif. Deskriptif  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  bertujuan  mendeskripsikan  seluruh  gejala  atau  keadaan  yang  ada sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya  pada  saat  penelitian  dilakukan,  (Haryani  &  Puryatama,  2020). Deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek  yang  diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya,  tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. S umber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  sumber  asli  tanpa  perantara,  sedangkan  data sekunder  berupa  bukti,  catatan,  atau  laporan  historis  yang  telah  tersusun  dalam  arsip,  baik  yang dipublikasikan  maupun  tidak  dipublikasikan.  Data  sekunder  digunakan  untuk  mendukung  dan menginterpretasi data primer guna memahami masalah dan solusinya.(Nasution et al., 2024). Dalam penelitian  ini,  mengenai Penyebab  Kapasitas  Aparatur  Gampong  di  Buket  Teukuh  Kecamatan  Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur Belum Mampu Menghadapi Industri 4.0 .
Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive  sampling. purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penggunaan teknik purposive sampling dalam penelitian ini untuk menentukan informan- informan karena ciri-ciri khusus yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Adapun informan yaitu: Geuchik Gampong 1 orang Purposive Informan kunci, Tuha Peut 1 orang Purposive Informan kunci,  Sekretaris  Gampong  1  orang  Purposive  Informan  kunci,  Kepala  Urusan  Keuangan  1  orang Purposive Informan kunci, Operator komputer 1 orang Purposive Informan kunci, Imum Menasah 1 orang  Purposive  Informan  biasa,  Kepala  Urusan  Pemerintahan  1  orang  Purposive  Informan  biasa, Kepala  Duson  1  orang  Purposive  Informan  biasa,  Tokoh  masyarakat  2  orang  Purposive  Informan Tambahan, Masyarakat 2 orang Purposive Informan Tambahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gampong Buket Teukuh merupakan salah satu gampong yang terletak di wilayah Kecamatan Idi  Tunong,  dengan  jarak  tempuh  sekitar  2  kilometer  ke  pusat  kecamatan.  Menurut  data  statistik hasil  pemetaan  tahun  2011  menggunakan  alat  ukur  GPS,  Gampong  Buket  Teukuh  terletak  pada koordinat  04°09'21,08"  -  04°44,48,65"  Lintang  Utara  dan  97°15,22,07"  -  97°46,24,32"  Bujur  Timur. Batas-batas wilayah gampong ini adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Seunebok  Buloh,  Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Gampong  Seunebok  Merdu,  Sebelah  timur berbatasan  dengan  Gampong  Abeuk  Rayeuk,  Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Gampong  Keude Kumuneng.  Berdasarkan  topografi,  luas  Gampong  Buket  Teukuh  di  Kecamatan  Idi  Tunong, Kabupaten Aceh Timur adalah 142,52 hektar.
Wilayah  ini  terdiri  dari  berbagai  jenis  lahan:  pekarangan  dan  bangunan  seluas  78  hektar, sawah  seluas  30  hektar,  tanah  ladang  seluas  15  hektar,  dan  perkebunan  seluas  21  hektar. Karakteristik wilayah gampong ini cukup beragam. Gampong Buket Teukuh memiliki iklim basah dengan  curah  hujan  rata-rata  berkisar  antara  1.850  hingga  4.013  mm  per  tahun.  Suhu  udara  di gampong  ini  berkisar  antara  28ºC  hingga  30ºC.  Kondisi  iklim  dan  topografi  ini  mempengaruhi berbagai  aspek  kehidupan  dan  aktivitas  di  Gampong  Buket  Teukuh,  termasuk  pertanian  dan perkebunan yang menjadi bagian penting dari ekonomi lokal. Gampong  Buket  Teukuh  Kecamatan Idi  Tunong  Kabupaten  Aceh  Timur  mempunyai  sarana  1  (satu)  unit  Poskesdes,  1  (satu)  unit

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
Menasah,  1 (satu) unit  Kantor  Geuchik  Gampong,  1 (satu) unit Pendidikan  PAUD   dan  1   (satu) unit    Sekolah    Dasar.    Dibidang    kesehatan    (satu)    Gampong    Buket  Teukuh    memiliki  1    (satu) orang  bidan  dan  2  (dua)  orang  dukun  bersalin.  Di  bidang  pendid ikan Gampong Buket Teukuh memiliki 12 (dua belas) orang guru.
Penduduk Gampong Buket Teukuh Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur menurut data  100%  beragama  Islam.  Sedangkan  tingkat  pendidikan  penduduk  untuk  usia  (lima)  tahun keatas sebagai berikut:
Tabel 4.1 Jenjang Pendidikan Penduduk No. Pendidikan Terakhir Jumlah 1.   Taman Kanak-kanak 71 2.   Sekolah Dasar 163 3.   Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 98 4.   Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 315 5.   Sarjana (S-1) 207 6.   Magister (S-2) 39 7.   S-3 2 Jumlah 895
Sumber: Arsip Gampong Buket Teukuh, 2023
Gampong  Buket  Teukuh,  yang  terletak  di  Kecamatan  Idi  Tunong,  Kabupaten  Aceh  Timur, memiliki  berbagai  sistem  peringatan  dini  untuk  bencana  alam  dan  tsunami,  serta  perlengkapan keselamatan yang telah dipersiapkan. Terdapat dua sistem peringatan dini untuk bencana alam dan dua sistem  peringatan  dini  untuk  tsunami,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesiapsiagaan dan keselamatan  masyarakat  dalam  menghadapi  ancaman  bencana  alam  di  wilayah  mereka.  Secara ekonomi, sebagian besar kepala keluarga di Gampong Buket Teukuh menggunakan listrik dari PLN, mencapai 93%, sementara 7% sisanya menggunakan sumber listrik lain. Namun demikian, gampong ini juga menghadapi tantangan sosial yang signifikan. Sebanyak 40,52% dari jumlah kepala keluarga di gampong tersebut dikategorikan sebagai keluarga prasejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak  warga  yang  berada  dalam  kondisi  ekonomi  yang  rentan  dan  memerlukan  perhatian  lebih untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka.  Fakta  ini  mencerminkan  pentingnya  untuk  terus meningkatkan upaya pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di Gampong Buket Teukuh.
Dibutuhkan  pendekatan  yang  holistik  dan  berkelanjutan  untuk  mengatasi  tantangan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan perlunya akses yang lebih baik terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, dalam menghadapi ancaman bencana alam yang sering terjadi di wilayah Aceh, sistem peringatan dini yang  efektif  dan  perlengkapan  keselamatan  yang  memadai  sangat  penting  untuk  meminimalkan dampak bencana dan melindungi nyawa serta harta benda masyarakat. Ini menunjukkan komitmen yang  baik  dari  pemerintah  setempat  dalam  melindungi  dan  meningkatkan  keselamatan  penduduk, meskipun tetap perlu adanya evaluasi dan peningkatan terus menerus dalam upaya mitigasi bencana. Dengan  memperkuat  infrastruktur  peringatan  dini  dan  mendukung  upaya  pemberdayaan  ekonomi, Gampong  Buket  Teukuh  dapat  lebih  siap  menghadapi  tantangan  masa  depan,  baik  dari  segi pengelolaan bencana maupun pembangunan ekonomi yang inklusif.

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88

## Urgensi Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Menghadapi Industri 4.0
Masalah    kapasitas    Aparatur    Gampong    yang    masih    ditemui  adalah    kurangnya kemampuan  dalam  hal  pemanfaatan  teknologi  informasi,  misalnya  pemanfaatan  internet  untuk pengiriman  email dan  mengakses  berbagai  informasi  penting.  Hal  ini  berimbas  pada  kurangnya kapasitas  Aparatur  Gampong  dalam  membuat  surat  keterangan  dengan  format-format  baru  atau untuk  keperluan  khusus.  Adapun  indikator  pengetahuan  terdiri  dari  tahu,  memahami,  dan berpengalaman.  Tahu  maksudnya  adalah  seseorang  mengetahui  dengan  baik  tentang  aplikasi- aplikasi komputer dan fungsinnya, cara membuat dan mengirim email, dan teknologi digital lainnya. Memahami  artinya  seseorang  memahami  dengan  baik  tentang  aplikasi-aplikasi  komputer  dan fungsinnya,  cara  membuat  dan  mengirim  email,  dan  teknologi  digital  lainnya.  Sedangkan berpengalaman  artinya  seseorang  mempunyai  pengalaman  tentang  berbagai  aplikasi-aplikasi komputer dan fungsinnya, cara membuat dan mengirim email, dan teknologi digital lainnya.
Terkait  dengan  penyebab  aparatur  Gampong  Buket  Teukuh,  Kecamatan  Idi  Tunong, Kabupaten  Aceh  Timur,  belum  mampu  menghadapi  tantangan  industri  4.0,  Bapak  Muzakir  selaku Geuchik  Gampong  Buket  Teukuh  memberikan  penjelasan.  Menurut  beliau,  salah  satu  penyebab utama adalah kurangnya pengetahuan teknologi di kalangan aparatur gampong. Hal ini disebabkan oleh  jarangnya  pelatihan  dan  kursus-kursus  teknologi  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Timur.  Pelatihan  yang  dimaksud  mencakup  berbagai  keterampilan  seperti  belajar komputer,  menjalankan  aplikasi  komputer,  dan  mengirimkan  informasi  secara  online  melalui  email maupun media sosial lainnya. Dari total aparatur gampong yang ada, hanya tujuh orang yang memiliki pengetahuan  dasar  tentang  aplikasi  komputer,  lima  orang  yang  benar-benar  memahami penggunaannya,  dan  hanya  dua  orang  yang  sudah  berpengalaman  dalam  bidang  ini.  Situasi  ini menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  aparatur  gampong  masih  memerlukan  peningkatan  kapasitas dan pelatihan intensif untuk bisa beradaptasi dan memanfaatkan teknologi di era industri 4.0 dengan optimal.  Peningkatan  kompetensi  ini  sangat  penting  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan publik di Gampong Buket Teukuh.
Menghadapi  industri  4.0,  diperlukan  kapasitas  aparatur  yang  kompeten,  khususnya  yang tahu, memahami, dan berpengalaman tentang aplikasi-aplikasi komputer. Salahuddin, selaku Ketua Tuha  Peut  Gampong  Buket  Teukuh,  Kecamatan  Idi  Tunong,  Kabupaten  Aceh  Timur,  menjelaskan bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  sangat  penting  untuk  membantu  aparatur  gampong  dalam memahami  kemajuan  teknologi  yang  diperlukan  dalam  menjalankan  tugas  sehari-hari.  Namun, menurut  Salahuddin,  pelatihan  teknologi  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Timur masih jarang dilaksanakan dan bahkan tidak mencakup seluruh aparatur. Akibatnya, banyak aparatur  gampong  yang  masih  kurang  pengetahuan  teknologi  sehingga  belum  mampu  menghadapi tantangan  industri  4.0  dengan  baik.  Dari  total  17  orang  aparatur  gampong,  hanya  2  orang  yang memiliki  pendidikan  S-1,  6  orang  lulusan  SMU,  4  orang  lulusan  SMP,  dan  5  orang  lainnya menggunakan  ijazah  paket  C.  Hasil  penelitian  ini    menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  dan pelatihan  teknologi  yang  terbatas  menjadi  kendala  signifikan  dalam  meningkatkan  kapasitas aparatur  gampong  untuk  beradaptasi  dengan  era  digital.  Peningkatan  frekuensi  dan  cakupan pelatihan  teknologi  menjadi  kebutuhan  mendesak  untuk  memastikan  semua  aparatur  gampong memiliki kompetensi yang memadai dalam menghadapi industri 4.0.
Selama  ini,  pendidikan  dan  pelatihan  mengenai  pembuatan  laporan  keuangan  secara  online jarang  diadakan,  sehingga  aparatur  gampong  mengalami  kesulitan  dalam  mengirim  laporan  secara

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
online  baik  melalui  email  maupun  media  online  lainnya.  Kurangnya  pemahaman  ini  menunjukkan bahwa  kapasitas  aparatur  gampong  belum  mampu  menghadapi  tantangan  industri  4.0.  Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur gampong menekankan pentingnya  memperoleh  pengetahuan  dan  penguasaan  yang  memadai  dalam  menjalankan  aplikasi- aplikasi  komputer  yang  diperlukan  untuk  tugas  sehari-hari.  Namun,  kenyataan  di  lapangan menunjukkan  bahwa  kapasitas  aparatur  gampong  masih  rendah.  Minimnya  pelatihan  dan pendidikan yang memadai mengakibatkan aparatur gampong kesulitan dalam mengadopsi teknologi yang  diperlukan  untuk  mendukung  pekerjaan  mereka  di  era  digital.  Oleh  karena  itu,  diperlukan peningkatan frekuensi dan cakupan pelatihan teknologi agar aparatur gampong dapat meningkatkan kemampuan  mereka  dalam  menggunakan  teknologi  informasi,  sehingga  mereka  lebih  siap menghadapi industri 4.0 dan dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien.
Di Gampong Buket Teukuh, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, banyak aparatur gampong  mengalami  kesulitan  dalam  mengadopsi  teknologi  baru.  Ini  terlihat  dari  rendahnya kemampuan  mereka  dalam  menggunakan  aplikasi  komputer,  mengirim  laporan  keuangan  secara online,  serta  memanfaatkan  media  online  lainnya  untuk  menjalankan  tugas  sehari-hari.  Salah  satu penyebab utama dari kurangnya pengetahuan teknologi ini adalah jarangnya pelatihan dan kursus- kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Pelatihan yang tersedia tidak mencakup  seluruh  aparatur,  sehingga  banyak  dari  mereka  yang  masih  belum  familiar  dengan keterampilan dasar teknologi. Selain itu, tingkat pendidikan formal yang bervariasi di antara aparatur juga  mempengaruhi  kemampuan  mereka  dalam  menguasai  teknologi.  Dari  17  orang  aparatur gampong, hanya 2 orang yang memiliki pendidikan S-1, 6 orang lulusan SMU, 4 orang lulusan SMP, dan 5 orang menggunakan ijazah paket C.
Keterbatasan  ini  menimbulkan  tantangan  besar  bagi  aparatur  gampong  dalam  menjalankan tugas  dengan  efektif  di  era  digital.  Minimnya  pelatihan  teknologi  menyebabkan  mereka  tidak  siap menghadapi  tuntutan  pekerjaan  yang  semakin  mengandalkan  teknologi.  Akibatnya,  proses administrasi dan pelayanan publik menjadi kurang efisien. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan frekuensi dan cakupan pelatihan teknologi agar aparatur gampong dapat meningkatkan kemampuan  mereka.  Pelatihan  harus  mencakup  pengetahuan  dasar  hingga  lanjutan  tentang penggunaan  komputer,  aplikasi  perangkat  lunak,  internet,  dan  media  sosial.  Dengan  demikian, aparatur gampong akan lebih  siap menghadapi industri 4.0  dan mampu  menjalankan tugas  dengan lebih  efektif  dan  efisien,  mendukung  pembangunan  dan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  di Gampong Buket Teukuh. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas aparatur gampong, tetapi  juga  akan  memberikan  dampak  positif  pada  masyarakat  setempat  yang  pada  akhirnya  akan merasakan manfaat dari pelayanan yang lebih baik dan efisien. Peningkatan kompetensi teknologi di kalangan  aparatur  gampong  menjadi  kunci  penting  dalam  mewujudkan  transformasi  digital  yang sukses di tingkat gampong.
Pengembangan  sumber  daya  manusia  aparatur  gampong  masih  menghadapi  banyak kekurangan,  yang  menyebabkan  mereka  belum  mampu  menghadapi  tantangan  industri  4.0. Pemerintah  seharusnya  lebih  memfokuskan  pada  pembinaan  aparatur  gampong  melalui  pelatihan- pelatihan  yang  dirancang  untuk  meningkatkan  pengetahuan  mereka  mengenai  teknologi  modern. Aparatur  gampong  memiliki  peran  penting  dalam  pelayanan  publik  di  tingkat  paling  dasar pemerintahan. Mereka adalah garda terdepan dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan pemerintah  serta  dalam  memberikan  layanan  langsung  kepada  masyarakat.  Dalam  era  industri  4.0 yang  ditandai  dengan  kemajuan  pesat  di  bidang  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  kemampuan

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
untuk  mengoperasikan  teknologi  modern  menjadi  sangat  krusial.  Namun,  kenyataannya,  banyak aparatur gampong yang masih kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi. Hal  ini  disebabkan  oleh  minimnya  program  pelatihan  dan  kursus  yang  diberikan  oleh  pemerintah daerah. Pelatihan yang ada seringkali tidak mencakup seluruh aparatur gampong dan tidak dilakukan secara  rutin.  Akibatnya,  banyak  aparatur  yang  gagap  teknologi,  kesulitan  dalam  menggunakan aplikasi komputer, dan kurang mampu mengirimkan laporan secara online.
Kondisi  ini  berdampak  langsung  pada  kualitas  pelayanan  publik  yang  diberikan.  Ketika aparatur gampong tidak mahir dalam teknologi, proses administrasi menjadi lambat dan tidak efisien. Misalnya,  pengiriman  laporan  keuangan  secara  online  menjadi  tertunda,  dan  komunikasi  dengan pihak lain melalui email atau media sosial tidak berjalan lancar. Semua ini menghambat efisiensi dan efektivitas  pelayanan  publik  yang  seharusnya  dapat  dioptimalkan  dengan  pemanfaatan  teknologi. Untuk  mengatasi  masalah  ini,  pemerintah  perlu  mengambil  langkah  strategis  dalam  meningkatkan kapasitas aparatur gampong. Program pelatihan teknologi harus menjadi prioritas, dengan fokus pada keterampilan  praktis  seperti  penggunaan  komputer,  pengoperasian  aplikasi  perangkat  lunak,  dan pemanfaatan internet serta media sosial untuk tugas-tugas administrasi dan komunikasi.
Selain  itu,  pelatihan-pelatihan  ini  harus  dirancang  untuk  mencakup  seluruh  aparatur gampong dan dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan dan lembaga pelatihan profesional untuk memastikan kualitas pelatihan yang diberikan. Dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  teknologi  yang  memadai,  aparatur  gampong  akan  lebih mampu  menjalankan  tugas  mereka  dengan  lebih  efektif  dan  efisien,  memberikan  pelayanan  publik yang  lebih  baik  dan responsif  terhadap kebutuhan masyarakat.  Peningkatan  kapasitas  teknologi  di kalangan aparatur gampong tidak hanya akan mendukung mereka dalam menjalankan tugas sehari- hari,  tetapi  juga  akan  memperkuat  dasar  pembangunan  yang  berkelanjutan  di  wilayah  gampong. Masyarakat  akan  merasakan  manfaat  dari  pelayanan  yang  lebih  cepat,  transparan,  dan  akuntabel. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia aparatur gampong menjadi investasi penting untuk masa depan yang lebih baik, selaras dengan kemajuan teknologi di era industri 4.0.

## Langkah – Langkah Strategis Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong
Keterampilan  teknis  aparatur  gampong  tentang  teknologi  sangat  diperlukan  untuk mewujudkan  pelayanan  bagi  masyarakat  dimasa  revolusi  industri  4.0.  Keterampilan  teknis  yang dimaksud  adalah  kterampilan  teknis  dalam  menjalankan  tentang  aplikasi  komputer.  Keterampilan administratif  yang  dimaksud    merupakan    kemampuan    untuk    mengurus    dan    mengatur    segala tugas  terkait penyelenggaraaan  pemerintahan  gampong.  Keterampilan  hubungan  manusia;  Yakni kemampuan  untuk    saling    memahami    dan    memotivasi    antar    aparatur    gampong    dalam memberikan    pelayanan  kepada  masyarakat.  Keterampilan  konseptual  yaitu  memahami  bagaimana hubungan  antar  unit  dan  mengantisipasi  bagaimana  suatu  perubahan  dalam  tiap  bagian  akan mempengaruhi keseluruhan kemampuan dalam organisasi.
Keterampilan  teknis  aparatur  gampong  dalam  mengoperasikan  aplikasi  komputer  menjadi sangat  penting  dalam  era  revolusi  industri  4.0  untuk  mewujudkan  pelayanan  yang  optimal  bagi masyarakat. Selain itu, keterampilan administratif untuk mengurus dan mengatur tugas-tugas terkait penyelenggaraan pemerintahan gampong juga krusial. Kemampuan dalam hubungan manusia, yaitu memahami  dan  memotivasi  sesama  aparatur  gampong  dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  masyarakat,  juga  menjadi  faktor  penting.  Selanjutnya,  keterampilan  konseptual  untuk memahami  hubungan  antar  unit  dan  mengantisipasi  dampak  perubahan  dalam  organisasi  turut

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
mendukung  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik.    Mirza  Aulia  Putra,  selaku  Kepala  Urusan Pemerintahan  Gampong  Buket  Teukuh,  Kecamatan  Idi  Tunong,  Kabupaten  Aceh  Timur, mengemukakan  bahwa  selama  ini  jarang  dilaksanakan  pelatihan  bagi  aparatur  gampong  dalam mengirim  pesan-pesan  secara  online,  khususnya  dalam  konteks  mengirimkan  laporan  keuangan kepada  pemerintah  kabupaten.  Hal  ini  mengakibatkan  keterampilan  teknis  aparatur  gampong  di Gampong  Buket  Teukuh  masih  tertinggal  jauh  dibandingkan  dengan  gampong-gampong  lain, terutama  dalam  menghadapi  tantangan  industri  4.0  yang  semakin  mengandalkan  teknologi  digital. Keterlambatan  dalam  mengadopsi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  proses  administrasi, termasuk  pengiriman  laporan  keuangan  secara  online,  menunjukkan  perlunya  peningkatan  dalam pelatihan  dan  pembinaan  sumber  daya  manusia  di  tingkat  gampong.  meningkatkan  keterampilan teknis  aparatur  gampong,  mereka  dapat  lebih  efektif  dalam  menggunakan  teknologi  untuk mendukung  tugas-tugas  administratif  dan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  efisien  kepada masyarakat.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memfasilitasi pelatihan yang mencakup penggunaan teknologi modern bagi para aparatur gampong. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam  menghadapi  revolusi  industri  4.0,  tetapi  juga  akan memperkuat  daya  saing  dan  kapasitas  pelayanan  publik  di  tingkat  lokal,  termasuk  di  Gampong Buket Teukuh. Dengan demikian, pemerataan kemajuan teknologi di seluruh wilayah akan membawa manfaat  besar  bagi  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Langkah- langkah  strategis  perlu  diambil  oleh  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  kompetensi  teknis aparatur gampong melalui pelatihan yang terarah dan berkelanjutan. Pelatihan ini harus mencakup pengenalan  teknologi  terbaru,  praktik  terbaik  dalam  penggunaan  perangkat  lunak  dan  aplikasi komputer, serta integrasi teknologi untuk meningkatkan layanan publik. Dengan demikian, aparatur gampong  akan  dapat  mengatasi  tantangan  menghadapi  zaman  teknologi  yang  terus  berkembang merupakan  tantangan  utama  bagi  aparatur  gampong,  terutama  bagi  operator  komputer,  kepala urusan keuangan, dan sekretaris gampong. Mereka adalah bagian dari tim yang setiap hari berurusan langsung dengan komputer dan bertanggung jawab atas berbagai macam laporan yang harus dikelola dan  dikirim  secara  online.  Namun,  keterampilan  teknis  mereka  masih  dinilai  rendah.  Aparatur gampong  memiliki  peran  krusial  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  gampong,  yang merupakan  unit  terkecil  dalam  struktur  pemerintahan  nasional.  Mereka  berperan  dalam mengintegrasikan  usaha-usaha  masyarakat  dengan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  setempat.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  kapasitas  aparatur  gampong  dalam menghadapi  revolusi  industri  4.0  sangat  penting.  Industri  4.0  ditandai  dengan  integrasi  teknologi digital  yang  mendalam  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  administrasi  pemerintahan  di tingkat lokal.
Peningkatan  keterampilan  teknis,  seperti  penggunaan  aplikasi  komputer,  pengelolaan  dan pengiriman laporan secara online, serta penguasaan teknologi informasi lainnya, menjadi kunci dalam meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kinerja  administratif  aparatur  gampong.  zaman  teknologi dengan lebih baik dan memberikan pelayanan yang lebih baik pula kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas  aparatur  gampong  dalam  menghadapi  era  industri  4.0  bukan  hanya  akan  meningkatkan efisiensi  administrasi  pemerintahan  di  tingkat  lokal,  tetapi  juga  akan  berkontribusi  besar  terhadap pembangunan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu, investasi dalam pengembangan sumber daya  manusia aparatur gampong menjadi investasi strategis untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  di  tingkat  lokal.  Faktor  kemampuan

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
mempermudah  berlangsungnya  proses  koordinasi,  pelaporan,  dan  pengendalian.  Kekuatan  utama dari  birokrasi  terletak  dalam  kemampuannya  menjalankan  kegiatan  terbakukan    secara    efisien. Dimensi  birokrasi  mempunyai  dampak  terhadap  penerapan  sebuah kebijakan, dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut.
Aparatur  Gampong  merupakan  alat  pemerintah  sebagai  pelaksana  pemerintah  terendah. Aparatur  harus  mampu  menunjukkan  kapasitas  yang  optimal  sebagai  abdi  masyarakat  dan  abdi negara.  Indikator  kemampuan  terdiri  dari;  (a)  Loyalitas  yang  merupakan  komponen  penting  dari dalam  organisasi,  kelompok,  atau  hubungan  antar  individu  yang  mengkedepankan  kesetiaan  dan dedikasi dalam  bekerja;  (b)  Kedisiplinan  yaitu  perilaku  yang  menunjukkan  nilai-nilai  ketaatan, kepatuhan,  kesetiaan,  keteraturan  dan  ketertiban;  (c)  Kerjasama  adalah  sebuah  sikap  mau melakukan suatu pekerjaan secara  bersama-sama; dan  (d)  Tanggung  Jawab adalah kewajiban  yang ditanggung seorang individu atas tugasnya termasuk menanggung akibatnya.
Indikator  kemampuan  yang  meliputi  loyalitas,  kedisiplinan,  kerjasama,  dan  tanggung  jawab sangat penting dalam konteks menghadapi era industri 4.0 di Gampong Buket Teukuh, Kecamatan Idi  Tunong,  Kabupaten  Aceh  Timur.  Meskipun  operator  komputer,  kepala  urusan  keuangan,  dan sekretaris  gampong  memiliki  keterampilan  yang  sebanding  dalam  penggunaan  komputer,  namun mereka  masih  belum  memadai  untuk  menghadapi  tantangan  industri  4.0  yang  mengedepankan komputerisasi dan digitalisasi. Menurut Bapak Muzakir, Geuchik Gampong Buket Teukuh, struktur birokrasi  di  gampong  tersebut  belum  tertata  dengan  baik  baik  dari  segi  mekanisme  maupun organisasi pelaksanaannya.
Situasi inilah menjadi hambatan utama yang menyebabkan aparatur gampong belum mampu secara  optimal  menghadapi  era  industri  4.0  yang  semakin  terkomputerisasi  dan  terdigitalisasi. Loyalitas merupakan aspek penting  dalam membangun kesetiaan  dan dedikasi dalam bekerja, yang perlu  diterapkan  dalam  konteks  transformasi  digital.  Kedisiplinan  juga  krusial  untuk  menjaga ketertiban dan keteraturan dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Kemampuan untuk bekerja  sama  (kerjasama)  antar-aparatur  gampong  diperlukan  untuk  mengoptimalkan  penggunaan teknologi  baru,  sedangkan  tanggung  jawab  individu  terhadap  tugasnya  memastikan  akuntabilitas dan keberlanjutan dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya  untuk  menyempurnakan  struktur  birokrasi  dan  organisasi  pelaksana  di  Gampong  Buket Teukuh.  Langkah-langkah  perbaikan  ini  termasuk  peningkatan  pelatihan  dalam  penggunaan teknologi,  reformasi  dalam  manajemen  dan  koordinasi  antar-aparatur,  serta  penerapan  prinsip- prinsip loyalitas, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pelayanan publik. Dengan  demikian,  gampong  ini  dapat  lebih  siap  menghadapi  perubahan  era  industri  4.0  dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

## KESIMPULAN
Kurangnya pengetahuan merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kapasitas aparatur gampong  di  Buket Teukuh, Kecamatan  Idi  Tunong,  Kabupaten  Aceh  Timur dalam  menghadapi  era Industri 4.0. Hal ini menyebabkan mereka belum memadai dalam menggunakan teknologi modern, seperti  aplikasi  komputer  dan  pengiriman  laporan  secara  online,  yang  sangat  dibutuhkan  dalam pelayanan  publik  yang  efektif  dan efisien di  zaman  digital  ini.  Oleh  sebab  itu, diperlukan langkah- langkah  perbaikan  termasuk  peningkatan  pelatihan  dalam  penggunaan  teknologi,  reformasi  dalam manajemen  dan  koordinasi  antar-aparatur,  serta  penerapan  prinsip-prinsip  loyalitas,  kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pelayanan publik. Dengan demikian, gampong ini

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
dapat lebih siap menghadapi perubahan era industri 4.0 dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

## REFERENS I
184-Article Text-470-1-10-20231128 . (n.d.).
Ahyar, J., & Safrida, S. (2020). Optimalisasi Pelayanan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 6 (2), 69–89. https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.20
Andy  Putra  Bali,  I.  N.,  &  Sri  Darma,  G.  (2019).  Menguji  Kesiapan  Pengelolaan  Desa  Berbasis Manajemen Modern Guna Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Manajemen Bisnis , 16 (2), 1. https://doi.org/10.38043/jmb.v16i2.2037
Aridhayandi,  M.  R.,  Fari,  A.  R.  N.,  Habiburrachman,  U.,  &  Jajang,  J.  (2020).  Optimalisasi  Fungsi Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) , 8 (1), 28–38. https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1176
Dewi,  R.,  Adista,  T.,  &  Safrida,  S.  (2021).  Implementasi  Program  Bantuan  Dana  Desa  di  Tengah Pandemi Covid 19. Jurnal Public Policy , 7 (1), 36. https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.2632 Futum  Hubaib,  Jamil  Bazarah,  Ahmad  Jubaidi,  D.  (2021).  KONSEP  PELAYANAN  PUBLIK  DI
INDONESIA (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). Dedikasi , 22 (2),
105. https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860
Haryani, T. N., & Puryatama, A. F. (2020). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik Di Indonesia. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 3 (1), 40–54. https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.580
Junaidi,  J.  (2020).  Aktualisasi  Perilaku  Aparatur  dalam  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan.
HUMANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 6 (1), 8–18. https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.10 Keumala,  C.  M.,  &  Zanzibar,  Z.  (2020).  Pelayanan  Pihak  Rumah  Sakit  Swasta  Terhadap  Pasien Miskin  di  Kota  Lhokseumawe. HUMANIS:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara , 6 (1),  37–51. https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.12
Mahsyar,  A.  (2011).  Masalah  Pelayanan  Publik  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Administrasi  Publik.
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22
Nasution, C., Masitho, B., & Hidayat, B. (2024). Pelaksanaan Mekanisme Program Keluarga Harapan ( PKH ) di Kota Medan . 01 , 25–35. https://doi.org/10.52137/apjpp.v10i1.219
Nuradhawati,  R.  (2020).  peningkatan  kapasitas  SDM  di  desa  nanjung  kecamatan  margaasih kabupaten bandung dalam perspektif era 4.0. Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma , 1 (2), 104–117. https://doi.org/10.26874/jakw.v1i2.70
Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset. J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri , 13 (1), 17. https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26 Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Media Administrasi , 7 (1), 78–90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67
Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik , 1993 , 15.
Samsudin,  M.  (2021).  Analisis  Kinerja  Pelayanan  Publik  tentang  Sumber  Daya  Manusia  dan Responsivitas  Pegawai  di  Kantor  Kelurahan  Kecandran  Kecamatan  Sidomukti  Kota  Salatiga.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 4 (2), 1028–1034. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 10 NO. 01 (2024), 74-88
Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Makara Human Behavior Studies in Asia , 9 (2), 57. https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122
Suhela  Putri  Nasution,  &  Abdurrozzaq  Hasibuan.  (2023).  Strategi  Inovasi  Pembangunan  Desa Tertinggal  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Akademisi , 1 (3),  5–23. https://doi.org/10.59024/jpma.v1i3.204
Sutriana,  L.  (2022).  Sistem  Informasi  Buku  Pelaut  Dalam  Pelayanan  Publik  di  Bidang  Kepelautan.
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY , 8 (2), 96–107.
https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i2.139
Zainal,  Riauan,  M.  A.  I.,  Welasari,  &  Wardana,  D.  (2023).  Capacity  Development  Of  Government Apparatus In IncreasingPad Kepenhuluan Darussalam Rokan Hilir District. ARSY :Aplikasi Riset Kepada Masyarakat , 3 (2), 159–168.