1. Televisi  adalah  salah  satu produk industri budaya yang sampai  sekarang  masih  memukau dan  sekaligus  bermasalah.  Kehadir -annya  pada  publik  bukan  lagi merubah  tradisi  komunitas,  misal- nya  keluarga,  tetapi  lebih  dari membentuk  karakter  orang  per orang  penontonnya.  Ada  ribuan kuasa  yang  terpecah,  terselip,
menyusup di dalam program- program  yang  disajikan  kepada penonton.  Dan  kuasa  tersebut seringkali  bisa  tidak  berhubungan dengan ideologi perusahaan bahkan bisa jadi kontraproduktif.
Ketika  televisi  dikuasai  oleh penguasa  (pemerintah)  dan  harus menjadi  corong  yang menyuarakan kebijakan-kebijakan  dan  upaya  kon trol  yang  dilakukan  oleh  negara
terbukti  kuasa  media  tidak  se- penuhnya  sejalan  dengan  ideologi penguasanya.  Kuasa  yang  laten hadir  di  dalam  citraan-citraan  bisa saja  menghasilkan  makna  yang berbeda  ketika  ditangkap  oleh publik. Publik bukan hanya merepro duksi  makna,  tetapi  memproduksi. Dan kuasa citraan tersebut hadir di antara makna yang diproduksi.
Kuasa  media  begitu  kuat bahkan  ketika  terepresi  oleh  politik kekuasaan,  apalagi  setelah  tekan- an  tersebut  hilang  dan  tergantikan dengan kebebasan berekspresi.
Fiske  mengajukan  argumen bahwa  budaya  populer  tersusun dari  makna-makna  yang  dihasilkan oleh konsumen, bukan dari makna- makna  yang  bisa  ditemukan  di dalam  teks-teks.  Meski  secara gamblang  mengakui  bahwa  se- bagian besar budaya populer diproduksi  oleh  perusahaan-per- usahaan  kapitalis,  Fiske  memilih untuk  lebih  memusatkan  perhatian pada  taktik-taktik  populer  yang digunakan  untuk  menghadapi  ke- kuatan-kekuatan  tersebut,  untuk mengelak  darinya  atau  melakukan perlawanan (Barker, 2005: 62).
Fiske  mengakui  betapa  kuat- nya  kapitalisme  menguasai  industri media,  apalagi  setelah  luruhnya
kebijakan-kebijakan  pemerintah – dari beberapa negara- yang selama ini  mencoba  untuk  membatasi kebebasan  bersuara  dan  semakin canggihnya teknologi informasi- komunikasi.  Beberapa  pemerintah- an  negara  yang  cenderung  totaliter di paruh akhir abad 20 banyak yang bubar dan digantikan dengan pemerintahan  negara  yang  lebih demokratis;  Uni  Soviet  yang  se- demikian  adi  daya  bubar  dan terpecah-pecah. Demikian pula yang  terjadi  di  Indonesia.  Setelah momentum  reformasi  tahun  1998, kebebasan bersuara yang ujungnya juga kebebasan pers terbuka.
Media  menemukan  jalan  ke- bebasannya.  Semakin  lintas  batas, mengambang di antara batas-batas teritori. Kecanggihan teknologi komunikasi  (media)  memungkinkan itu  terjadi.  Internet  menjadi  salah satu ujung tombak pembelah batas. Di  beberapa  wilayah  atau  negara yang  pernah  mengalami  masa- masa  pemerintahan  yang  represif akan  sangat  merasakan  dampak- nya.
Tetapi  yang  kemudian  men- jadi  masalah  adalah  dominasi pasar.  Kekuatan  modal  besar  dan penguasaan  jejaring  perdagangan- nya. Di Indonesia sekarang sedang
marak  bertumbuh  lembaga  industri media yang bermodal kuat. Industri media  menjadi  salah  satu  pilihan bagi para pengusaha atau pemodal untuk investasi. Sebagai salah satu bidang  usaha  yang  menjanjikan,  di wilayah  usaha  ini  akhirnya  muncul banyak  pemain  dan  persaingan yang cukup ketat di antara mereka. Di  sinilah  publik  (kuantitas)  dijadi- kan  tolok  ukur  keberhasilan,  dan diperebutkan.
Hikmat Budiman dalam
bukunya Lubang  Hitam  Kebudaya-
an mengutip  sebuah  ungkapan bahwa perubahan kebudayaan dan sosial  di  Bali  bukanlah  disebabkan oleh  arus  wisatawan  dan  pertemu- an-pertemuan  lintas  budaya  yang terjadi  tetapi  oleh  televisi.  Begitu kuatnya  televisi  membentuk  pe- nontonnya, menghegemoni dan me numbuhkan  hasrat konsumsi.  Tele- visi  dengan  intensitas  perjumpaan- nya dengan penonton men- jadikannya  alat  yang  paling  stra- tegis  bagi  produk-produk  kapital merebut  publik,  baik  lewat  iklan maupun  program-program  yang lain di televisi. Dilihat dari perspektif konsumsi,  hampir  semua  tayangan televisi  mengarahkan  publik  untuk manjadi  konsumer  pasif.  Pintu masuk  pertama  adalah  dengan
mengkondisikan  mereka  mengkon- sumsi citraan-citraan yang disuguh- kan oleh televisi.
Benar  apa  yang  dikatakan Fiske  bahwa  pada  akhirnya  pu- bliklah  yang  memilih,  tetapi  pilihan- pilihan  tersebut  terbatas  pada pilihan-pilihan  yang  dibuat  oleh media.  Ketika publik sudah dihege- moni  oleh  citraan-citraan  dalam televisi,  misalnya  dalam  hal  gaya hidup  dan  selera  konsumeristik, maka  pilihan-pilihan  itu  tidak  akan jauh  dari  apa  yang  sudah  mereka konsumsi  di  televisi.  Pun  demikian, pilihan-pilihan  yang  tersaji  adalah pilihan-pilihan  yang  sudah  disiap- kan  oleh  media.  Jadi  pada  dasa- nya tidak ada pilihan.
Sekadar  contoh,  kehadiran MTV, stasiun televisi Amerika yang berisi  program-program  musik,  be- gitu  menghegemoni.  MTV  mem- bentuk  tidak  hanya  selera  musik tetapi  lebih  dari  itu;  cara  ber- pakaian,  bahasa,  makanan,  gaya hidup  bahkan  cara  berpikir  publik penontonnya.  MTV membentuk ga- ya  hidup  remaja  perkotaan.  MTV bukan  satu-satunya  stasiun  televisi yang  bisa  diakses  oleh  penonton televisi, tetapi mengapa hanya MTV yang  paling  ditonton  oleh  remaja- remaja gaul atau  yang  ingin  dilihat
gaul ?  Di  antara  banyak  alasan, kemampuan  stasiun  ini  menghege- moni  telah  menciptakan  publik fanatiknya.
Di  sinilah  kemudian  kuasa yang  dimunculkan  oleh  televisi perlu  dilihat  secara  kritis,  termasuk kebermanfaatannya. Tentu saja, un tuk    menghilangkan  televisi  begitu saja  dari  ruang  tamu  atau  kamar- kamar  tidur  penontonnya  adalah tindakan  yang  musykil  terjadi  di negeri  ini,  setidaknya  mungkin sampai sepuluh tahun ke depan hal tersebut sulit untuk dilakukan. Maka yang  harus  ditumbuhkan  adalah kesadaran  kritis  dari  para  pe- nontonnya  untuk  bisa  memilah.  Di antara  pilihan  yang  terbatas,  mana yang harus diambil dan mana yang tidak.
Kalau  daya  kritis  penonton benar-benar  ada  maka  sebuah kondisi  pasar  ideal  pun  akan muncul;  publiklah  yang  memilih. Kalau  publik  sudah  bisa  memilih maka publik bisa menjadi kekuatan kontrol  terhadap  keberadaan  me- dia.  Kontrol  terhadap  media  tidak perlu  dilakukan  oleh  pemerintah, sebab  kalau  itu  terjadi  kecen- derungan  keterbungkaman  media sebagai  saluran  bersuara  turut terancam.  Penguasa  mempunyai
kecenderungan untuk memaksakan kebenarannya.  Pemerintah  mem- punyai  kecenderungan  demikian, begitu  juga  kuasa  modal.  Hanya saja  kuasa  modal  terasa  seakan- akan  demokratis  karena  masih memberikan  ruang  pilihan  dan terjadi  tarikan-tarikan  kuasa  di dalamnya.
Dari  pihak  pengusaha  media kesadaran  tersebut  harusnya  ter- lebih dahulu disadari, bahwa usaha yang  dijalankan  adalah  sebuah industri  budaya,  yang  ukuran- ukurannya  bukan  hanya  kapital  te- tapi juga kecenderungan kebudaya- an yang muncul sebagai tujuan dan juga  dampak.  Para  pelaku  media harus memiliki kebertanggung- jawaban,  etika  dan  moral,  agar media  tidak  seperti  melepas  kuda liar.
Tanggung jawab, etika, moral adalah  ungkapan  normatif  yang seakan-akan dengan demikian
persoalan hegemoni kapitalistik
lewat media televisi bisa di- selesaikan.  Seakan-akan  ideologi lembaga  industri  mempunyai  ke- mampuan  untuk  mengontrol  kuasa yang  terpecah,  menelisip,  laten  di antara program-program, jam tayang dan tradisi yang hadir di pu- blik  penontonnya.  Makna  diproduk-
si  oleh  penontonnya  bukan  oleh teks-teks yang disajikan saja.

## 2.
Fred  S.  Siebert,  Theodore Peterson  dan  Wilbur  Schramm melakukan pencatatan sejarah per- kembangan  pers  di  dunia.  Mereka mengklasifikasikan  dunia  pers  da- lam empat teori, yaitu: authoritarian press (pers  otoritarian), libertarian press (pers  libertarian), soviet communist  press (pers  komunis soviet),  dan social  responsibility press (pers tanggung jawab sosial).
1.Authoritarian Press (pers otoritarian)
Kekuasaaan  adalah  segala- nya. Pers otoritarian adalah sebuah situasi  ketika  kebenaran  hanyalah milik  penguasa.  Bagaimana  wajah kebenaran  itu  sangat  tergantung dari  penguasa  yang  mempunyai otoritas penuh atas pemaknaannya; rakyat tidak mempunyai kewenang- an  sama  sekali  untuk  terlibat menentukan  apa  yang  benar  dan berlaku  bagi  kehidupan  mereka. Apakah  pada  akhirnya  kebenaran yang  otoriter  ini  justru  cenderung menindas  rakyat  atau  tidak  bukan masalah utama, yang penting adalah  kekuasaan.  Pers  otorian  ini banyak  muncul  di  akhir  era  Re- naisans  Eropa  -  tidak  lama  setelah ditemukannya  mesin  cetak-  ketika
otoritarian  negara  masih  begitu kuat.
Pers  digunakan  sepenuhnya oleh  negara  untuk  menyampaikan kebijakan-kebijakan  penguasa/  pe- merintah  yang  harus  dijalankan oleh seluruh rakyatnya. Pers sangat  dekat  dengan  kekuasaan dan  sama  sekali  tidak  mempunyai kebebasan,  dia  hanya  boleh  ber- suara  atas  ijin  dan  kepentingan penguasa.  Keberadaan  pers  harus dengan ijin penguasa dengan kegiatan  penerbitan  yang  harus mengacu pada kontrak kese- pakatan  antara  penerbit  dengan penguasa:  harus  tunduk  dengan otoritas  penguasa.  Bila  penerbit (pers)  oleh  penguasa  dianggap tidak bisa bekerjasama, ijin penerbitan bisa dicabut kapan saja.
Kondisi seperti ini mengingat- kan  kita  pada  keberadaan  pers Indonesia  di  jaman  Orde  Baru, ketika  pemerintah  menjadi  peng- kuasa  yang  otoriter  dan  bisa seenaknya  saja  mengontrol  pers. Main  breidel  penerbitan  pers  yang dianggap  tidak  sejalan  dengan keinginan penguasa.
2. Libertarian Press (pers libertarian)
Pers  libertarian  memposisi- kan  pers  sebagai  lembaga  kontrol
bagi  pemerintah.  Dia  berperan sebagai  alat  untuk  melakukan  ar- gumentasi  dan  menunjukkan  bukti- bukti  bagi  publik  untuk  melakukan pengawasan  atau  kontrol  terhadap jalannya pemerintahan.
Perusahaan-perusahaan  me- dia  dalam  katagori  pers  libertarian dimiliki  oleh  swasta.  Pers  relatif independen;  terbebas  dari  tekanan dan  kendali  pemerintah/penguasa tetapi  belum  tentu  terbebas  dari kepentingan-kepentingan  di  luar idealisasinya,  misalnya  yang  mulai terasa pada saat itu adalah kepentingan kapital.
Teori  Libertarian  mulai  mun- cul dan marak pada sekitaran abad 17, bebarengan dengan tumbuhnya demokrasi politik dan paham kebebasan  sebagai  akibat  revolusi industri  dan  digunakannya  sistem ekonomi laissez-faire .
3. Soviet Communist press (pers Soviet Komunis)
Tugas  pokok  pers  Soviet  Ko- munis adalah menyokong, menyuk- seskan  dan  menjaga  kontinuitas ideologi, sistem sosialis negara dan pemerintahan  partai.  Lembaga  ini melakukan  pembimbingan  dan  te- rus  menerus  mempropagandakan cita-cita  partai  agar  rakyat  tetap
terjaga  dari  pengaruh  ideologi  dari luar.  Media  menjadi  salah  satu instrumen partai penguasa.
Teori  pers  Soviet  ini  dijiwai oleh  Marxisme  resmi  (Marxisme Leninis).  Mengabdi  kepada  kepen- tingan  partai  sebagai  alat  per- juangan  rakyat.  Pers  Soviet  harus melakukan  apa  saja  yang  terbaik bagi  partai  dan  mendukung  partai sebagai sikap dan perbuatan moral yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
4. Social Responsibility Press (pers tanggung jawab sosial)
Asumsi utama teori ini bahwa  kebebasan  pers  yang  ab- solut akan menyebabkan terjadinya dekadensi moral. Maka perlu adanya  kesadaran  etika  dan  moral dalam  sistem  jurnalistik  dan  pers; bagaimana  pers  bertanggung  ja- wab  dan  menjadikan  etika  dan moral jurnalistik dalam kerja mereka sebagai bagian dari publik.
Teori  ini  berkembang  pada abad  20,  ketika  dunia  media  se- makin  berkembang,  di  antaranya mulai  bermunculannya  media  ma- ssa elektronik, di antaranya televisi. Lalu  lintas  informasi  yang  semakin padat  dan  canggih  ini  rupanya kemudian  menumbuhkan  kesadar-
an  dari  kalangan  pers  akan  per- lunya  pertanggungjawaban  etika dan moral terhadap publik.
Pada  dasarnya  teori  pers tanggung  jawab  sosial  mempunyai kesamaan fungsi dengan teori pers libertarian,  ada enam tugas pers : a.  Melayani  sistem  politik  deng- an  menyediakan  informasi, diskusi  dan  perdebatan  ten- tang  masalah-masalah  yang dihadapi ma-syarakat. b.  Memberi  penerangan  kepada masyarakat,  sedemikian  rupa sehingga  masyarakat  dapat mengatur dirinya sendiri. c.  Menjadi penjaga hak-hak per- orangan dengan bertindak se- bagai  anjing  penjaga  ( watch dog )  yang  mengawasi  peme- rintah.
d.  Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pem beli  dan  penjual  barang  atau jasa  melalui  medium  per- iklanan e.  Menyediakan hiburan. f.  Mengusahakan  sendiri  biaya finansial, sehingga bebas dari tekanan-  tekanan  orang  yang punya kepentingan.
Perkembangan  pers  Indo- nesia  sangat  terkait  dengan  per-
ubahan politik dalam negeri dan isu demokratisasi  pers  yang  dihem- buskan  oleh  negara-negara  maju yang  lebih  dulu  mengedepankan pers  libertarian  dan  pers  yang bertanggung  jawab.  Keberadaan pers  yang  telah  berfungsi  sebagai- mana  mestinya  itulah  yang  coba diacu  oleh  pers  Indonesia  yang sedang berbenah.
Pers  adalah  sebuah  lembaga yang  sangat  penting  perannya dalam  kehidupan  berbangsa.  Bu- kan  saja  sebagai  lembaga  yang menginformasikan  berbagai  peris- tiwa  yang  terjadi,  baik  kabar  dari dalam  maupun  dari  luar  negeri, lebih  dari  itu,  pers  juga  bisa  ber- peran  sebagai  saluran  konflik,  alat kontrol  kekuasaan,  bahkan  bisa sangat  strategis  posisinya  dalam upaya  pembentukan  opini  dan wacana  publik.  Maka  tidak  heran, sebagaimana  keempat  teori  ter- sebut,  pers  diperebutkan  oleh kepentingan-kepentingan  kekuasa- an,  baik  kekuasaan  negara  (pers Soviet  Komunis  dan  pers  otori- tarian)  maupun  kuasa  kapital  (pers libertarian).
Keempat teori tersebut mung- kin  tidak  lagi  bisa  diterapkan sepenuhnya  untuk  melihat  kecen- derungan  pers  sekarang.  Kondisi
politik,  ideologi  dan  sistem  pe- merintahan  suatu  negara  memang sangat  menentukan  wajah  media yang  tumbuh  di  negara  tersebut. Namun  demikian  dengan  perkem- bangan  teknologi  informasi  yang sekarang  sangat  sulit  bagi  ke- kuasaan  negara  melakukan  peng- kontrolan  masif.  Pasti  ada  saja kebocoran-kebocoran yang diupaya kan.
Kondisi  pers  di  Indonesia jaman  Orde  Baru,  ketika  kuasa pemerintah  begitu  otoriter,  adalah sebuah contoh ketertindasan.  Akhir -nya  bukan  saja  pers  yang  sangat terbatasi  ruang  geraknya  dan  cen- derung dijadikan corong bagi kepentingan-kepentingan penguasa untuk  mengontrol  dan  mendisiplin- kan  masyarakat,  tetapi  juga  ter- bungkamnya  kebebasan  bersuara, berpendapat  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Semuanya menjadi seakan-akan  satu  arah  saja, top- down .  Wujudnya  adalah  perintah!
Namun  demikian  ada  saja  pihak- pihak yang berani melakukan perlawanan,  setidaknya  meresis- tensi kuasa rezim. Konsekuensinya adalah dibreidel. Dan sejarah membuktikan  bahwa  perjuangan melawan keterbungkaman di negeri ini  menemukan  titik  keberhasilan-
nya.  Akhirnya  jalan  menuju  demo- kratisasi  pers  terbentang.  Hanya saja  yang  kemudian  sempat  terjadi adalah  ketika  euforia  demokrasi terjadi,  setelah  sekian  puluh  tahun terbelenggu, dunia media pun tidak ketinggalan merayakan pesta poranya.
Akhirnya  apa  yang  dikha- watirkan  dalam  teori  libertarian terjadi.  Seakan-akan  modal  adalah kunci  dari  segala-galanya;  modal menjadi  bentuk  kekuasaan  berikut- nya  yang  begitu  menghegemoni dunia  media.  Benar  bahwa  realitas berita  adalah  konstruksi  yang  di- lakukan  oleh  para  pelaku  media, mereka bisa memanfaatkan kemam -puan, kemudahan mengakses sumber-sumber  berita  dan  mem- punyai  kekuatan  untuk  melakukan framing terhadap pemberitaan.
Tetapi  kemudian  yang  terjadi  ada- lah terciptanya rimba raya informasi yang  saling  tubruk,  tumpang  tindih. Seakan-akan  dunia  media  adalah ranah bebas etika dan moral.
Pembatasan-pembatasan  ter- hadap  kesewenang-wenangan  ter- sebut  perlu  dilakukan.  Tentunya tidak  dengan  cara  seperti  yang diterapkan  oleh  rezim  Orde  Baru. Kalau  industri  media  bisa  me- lakukan framing ,  pastinya  publik
juga  bisa  melakukan  produksi makna.  Begitu  juga  kalau  media terjebak  dalam  euforia  kebebasan- nya,  tentunya  publik  juga  perlu melakukan kontrol.
Kontrol  bisa  dilakukan  deng- an menumbuhkan pemahaman masyarakat  seputar  dunia  media kaitannya  dengan  moralitas  dan etika  jurnalistik  (melalui  pendidik- an);  menumbuhkan  selera  publik; dan  akhirnya  memunculkan  lem- baga-lembaga  kajian  media  yang tugasnya memberikan catatan- catatan  dan  masukan  kepada  pu- blik, pemerintah dan lembaga media  berkait  dengan  kajian  yang sudah dilakukan.
Peran  pemerintah  diminimali- sir,  kontrol  diserahkan  kepada publik dalam bermacam bentuknya. Selain itu yang lebih penting adalah perlu tumbuhnya rasa bertanggung- jawab  dan  beretika  dalam  men- jalankan  kewajiban  jurnalistik  bagi para  pelaku,  termasuk  lembaga- lembaga industrinya.
3.
Di  banyak  ruang  perbin- cangan  di  masyarakat  seringkali kita  temui  pembicaraan-pembicara- an  hangat  berkaitan  dengan  peris- tiwa-peristiwa atau berita-berita yang  dilansir  media  massa,  baik
koran,  majalah,  radio  maupun televisi.  Peristiwa-peristiwa  yang aktual diberitakan oleh media massa  mendapat  perhatian  utama; tidak  jarang  masing-masing  par- tisipan  diskusi  berlomba  untuk menjadi  yang  paling  tahu,  yang paling  menguasai  informasi  atas peristiwa  aktual  tersebut.  Yang paling  menguasai  dialah  akhirnya yang  akan  mendominasi  perbin- cangan.  Biasanya,  dalam  perbin- cangan-perbincangan tersebut, me- reka  tidak  lupa  menyampaikan  dari mana  kabar  itu  diterima.  Mengutip dari  sumber  berita  yang  diterima- nya.
Dari  peristiwa  yang  sama, yang diberitakan oleh semua media massa,  ternyata  tetap  saja  me- nimbulkan  perdebatan.  Tidak  ja- rang  perdebatan  tersebut  berkisar pada informasi yang diterima masing-masing;  sebuah  peristiwa yang  sama  ternyata  mempunyai kemungkinan  diberitakan  dengan sudut  pandang  yang  berbeda-beda oleh  masing-masing  perusahaan media  yang  berbeda  (dan  akan berbeda  lagi  ketika  dimaknai  oleh publik yang mengaksesnya). Dalam kasus-kasus  yang  diberitakan  oleh media massa, mengapa ada peristiwa  yang  diberitakan  dan  ada
yang  tidak  diberitakan?  Mengapa ada  yang  mendapat  porsi  besar dalam  pemberitaan  dan  ada  yang tidak? Mengapa muncul kesan me- dia ada kecenderungan berpihak?
Pertanyaan-pertanyaan    ter- sebut  terjawab  oleh  apa  yang disebut  analisis framing .  Dalam analisis framing ,  yang  kita  lihat adalah  bagaimana  cara  media memaknai,  memahami,  dan  mem- bingkai kasus/peristiwa yang diberi- takan.  Metode  semacam  ini  tentu saja  berusaha  mengerti  ( verste- hen ),  dan  menafsirkan  makna  dari suatu  teks  dengan  jalan  mengurai- kan  bagimana  media  membingkai isu.  Pada  dasarnya frame adalah untuk  melihat  cara  bercerita  ( story telling )  media  atas  peristiwa.  Ana- lisis framing juga  dipakai  untuk melihat  bagaimana  media  meng- konstruki realitas.
Analisis framing termasuk dalam  paradigma  konstruksionis. Sebagai  suatu  metode,  analisis teks  banyak  mendapat  pengaruh dari  teori  sosiologi  dan  psikologi. Dari sosiologi dikenal terutama dua orang  yang  berjasa  menyumbang gagasan-gagasan  yang  mempeng- aruhi  analisa  framing,  mereka adalah  Peter  L.  Berger  dan  Erving Goffman, sedangkan teori psikologi
terutama  yang  berhubungan  deng- an skema dan kognisi.
Konsep konstruksionisme    di- perkenalkan  pertama  kali  oleh Peter  L.  Berger.  Tesis  utama  Ber- ger  adalah  manusia  dan  masya- rakat  adalah  produk  yang  dialektis, dinamis,  dan  plural  secara  terus- menerus.  Masyarakat  adalah  pro- duk  manusia,  namun  secara  terus- menerus  mempunyai  aksi  kembali terhadap  penghasilnya.  Manusia adalah  hasil  atau  produk  dari masyarakat.  Seseorang  baru  men- jadi  pribadi  yang  beridentitas  se- jauh  ia  tinggal  di  tengah-tengah masyarakat.  Berger  menyebut  kon- disi  tersebut  sebagai  dialektik.  Pro- ses  dialektik  tersebut  mempunyai tiga  tahap: pertama ,  eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi  diri  manusia  ke  dalam dunia,  baik  dalam  kegiatan  mental maupun  fisik. Kedua ,  objektivasi, yaitu  hasil  yang  telah  dicapai,  baik mental  maupun  fisik  dari  kegiatan eksternalisasi  manusia  tersebut. Hasil  eksternalisasi  misalnya,  ma- nusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebuda- yaan  non  material  dalam  ’bahasa’. Benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi rea- litas  objektif. Ketiga ,  internalisasi,
yaitu  penyerapan  kembali  dunia objektif  ke  dalam  kesadaran  se- demikian  rupa  sehingga  subyektif individu  dipengaruhi  oleh  struktur dunia sosial.
Menurut  Berger  realitas  tidak dibentuk  secara  alamiah,  tetapi dikonstruksi.  Dengan  demikian  ma- ka  realitas  berwajah  plural.  Setiap orang,  dengan  lingkungan  pergaul- an,  pengalaman  dan  pendidikan tertentu bisa mempunyai konstruksi yang  berbeda-beda  atas  suatu realitas.  Sebagai  hasil  dari  kons- truksi  tersebut  maka  ada  realitas subjektif  dan  realitas  objektif.  Rea- litas  subjektif  menyangkut  makna, interpretasi  dan  hasil  relasi  antara individu  dengan  objek.  Setiap  indi- vidu  mempunyai  sejarah,  penge- tahuan  dan  lingkungan  yang  ber- beda-beda  sehingga  mempunyai tafsir  yang  berbeda  pula  ketika menemui objek. Sementara realitas objektif  adalah  sesuatu  yang  di- alami  yang  bersifat  eksternal,  di luar,  yang  tidak  bisa  dihilangkan dengan angan-angan, misalnya institusi  dan  aturan-aturan.  Dalam perspektif konstruksi sosial   kedua- nya berdialektik.
Pendekatan konstruksionis ini melihat  media  sangat  berbeda dengan  positivis.  Dalam  konstruk-
sionis  realitas  dikonstruksi  oleh subjektivitas  wartawan.  Sangat  ter- gantung dari konsep, latar belakang dan  sudut  pandang  wartawan  ke- tika ia mengkonstruksi realitas yang dimunculkan  dalam  pemberitaan. Sementara pandangan positivis percaya adanya realitas yang eksternal, objektif dan terberi.
Wartawan  tinggal  ambil  dan  mem- beritakan saja.
Dalam  positivis  media  massa adalah  saluran  pesan,  sebagai sarana  penyebaran  informasi  dari komunikator terhadap publik. Berita adalah informasi, cerminan realitas, representasi  dari  kenyataan.  Ber- beda dengan konstruksionis; media mengkonstruksi  realitas,  lengkap dengan  pandangan,  bias  dan  pe- mihakannya.  Media  bukan  saja sekedar  saluran  bebas,  ia  juga subjek  yang  mengkonstruksi  rea- litas.  Berita  ibarat  sebuah  drama, hasil sebuah konstruksi.
Pertimbangan  etika,  moral dan  keberpihakan  wartawan  ter- hadap objek harus dihindari, demikian  pandangan  positivis.    Dia harus  berpihak  pada  kondisi  riil. Dalam  pandangan  positivis  war- tawan  adalah  sekadar  pelapor. Sementara  dari  sudut  pandang konstruksionis tidak mungkin meng-
hilangkan  aspek  moral,  etika  dan keberpihakan  dalam  pemberitaan media. Biasanya keberpihakan tersebut  dilandasi  oleh  alasan tertentu.  Wartawan  menulis  berita bukan  hanya  sebagai  pelapor  tapi mengkonstruksi  peristiwa  dari  diri- nya  sendiri  dengan  realitas  yang diamati.
Dalam  pandangan  positivis
yang melihat berita sebagai
sesuatu yang ojektif akhirnya mempunyai  konsekuensi  apa  yang diterima  oleh  publik  harus  sama dengan  apa  yang  disampaikan. Pembuat  berita  dilihat  sebagai pihak  yang  aktif  sementara  publik pembaca/penonton  sebagai  pihak yang  pasif.  Padahal  makna  selalu potensial  mempunyai  banyak  arti. Setiap  orang  bisa  mempunyai pemaknaan yang berbeda atas teks yang  sama.  Pembaca  yang  mem- punyai  posisi  pembacaan  yang berbeda akan membaca teks dengan  cara  yang  berbeda  pula dibandingkan dengan pembaca lain.
Contoh  analisis framing se- benarnya  dapat  kita  lihat  pada beberapa  program  infotainment  di beberapa  stasiun  televisi.  Kisah para  selebritis  yang  dikabarkan oleh  infotainment  adalah  hasil  dari
sebuah kemasan pemberitaan, yang  diframe  sedemikian  rupa  dan disajikan  kepada  penonton  televisi. Tujuannya  bisa  bermacam-macam, di antaranya adalah untuk menjaga popularitas  selebriti  yang  bersang- kutan  yang  kemudian  ujung-ujung- nya  bisa  tetap  bertahan  di  dunia hiburan layar kaca. Bisa juga untuk memenuhi  ”keinginan”  para  fans mengetahui  kabar  idolanya.  Dan tentunya  berkaitan  langsung  deng- an  keberlangsungan  program  info- tainment  tersebut,  hubungannya dengan  rating  dan  akhirnya  me- nunjuk pada daya jualnya.
Biasanya  kisah-kisah  yang dimunculkan  adalah  kisah-kisah yang  kontroversial,  cenderung  go- sip,  dan  kabar-kabar  buruk  tentang mereka.  Infotainment  ini  lebih  mirip seperti  sinetron,  dan  lebih  terasa ”riil”  dibandingkan  sinetron-sinetron yang  beberapa  selebritis –yang  di- beritakan-  bintangi.  Berita  per- selingkuhan,  perceraian  dan  be- berapa berita seputar urusan domestik  mereka  diangkat  seakan- akan  informasi  yang  penting  untuk diketahui publik.
Kalau  tidak  ada  pemberitaan terhadap seseorang (selebritis) desainer  program  dari  program  ini bisa  saja  merancang  pemberitaan,
semacam reality  show yang  ter- selubung.  Tujuannya  adalah  me- mancing  masalah  dan  jadilah  be- rita.  Kadang  inisiatif  tidak  saja datang dari pihak pengelola
program  ini  tetapi  juga  dari  pihak
selebriti sendiri. Sekali lagi, alasannya  adalah  agar  popularitas mereka terjaga.
Keseakan-akanan tersebut di- dukung  oleh  para  penonton  yang juga  masuk  ke  dalam  desain framing tersebut. Mereka juga larut, dan  seakan-akan  para  selebriti yang dikisahkan dalam infotainment menjadi  bagian  dari  keseharian mereka.  Bukan  hanya  sekadar menonton,  emosi  mereka  pun  turut terlibat.  Tetapi  pemaknaan  ter- hadap  infotainment  tidak  tunggal. Tidak  sedikit  pula  yang  menilai negatif  terhadap  program  ini.  Tidak semuanya suka menjadikan urusan orang  lain  sebagai  urusannya, apalagi di ranah pencitraan.
*Penulis adalah Dosen Seni Rupa Murni ISI Surakarta

## DAFTAR PUSTAKA
Barker, Chris (2005) Cultural Studies;  Teori  dan  Praktik (terj.  Tim  KUNCI  Cultural
Studies  Center),  Bentang, Yogyakarta.
Eriyanto  (2002) Analisis  Framing , LkiS, Yogyakarta.
Hikmat  Budiman  (2002) Lubang Hitam  Kebudayaan ,  Pener- bit Kanisius, Yogyakarta. Siebert, F., Peterson, T., & Schramm,  W.  (1956) Four theories  of  the  press:  The authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should be and do, University of Illinois,
Urbana.
Strinati,  Dominic  (2004) Popular Culture;  Pengantar  Menuju Budaya  Populer (Terj.  Abdul Mukhid), PT Bentang Pustaka, Yogyakarta.