Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development Volume 1 Nomor 2: 122-133 (2019)

## KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERGURUAN TINGGI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKTOR PETERNAKAN
( Concept of Univrsity Social Responsibility for Community Empowerment in the Livestock Sector )
D. Acita Irawati 1 dan Kordiyana K. Rangga 2
1 Akademi Peternakan Karanganyar, Jl. Lawa No. 115 Karanganyar Jawa Tengah 57716
2 Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145 E-mail korespondensi: diwiatjitta@gmail.com
Received: 28 September 2018; Revised: 14 February 2019; Accepted: 17 March 2019

## Abstrak
Isu  tentang tanggung  jawab  sosial  perguruan  tinggi  atau  University  Social  Responsibility  (USR)  dewasa ini  semakin  berkembang.  Adanya  kebijakan  otonomi  perguruan  tinggi  berdampak  pada  peningkatan  biaya pendidikan  tinggi,  semakin  membatasi  peluang  akses  bagi  keluarga  kurang  mampu.  Sementara  lulusan perguruan tinggi masih menempati posisi tertinggi sebagai pengangguran terdidik. Namun anehnya kebutuhan penyuluh  di  sektor  peternakan  masih  sangat  besar  dan  tidak  kunjung  terpenuhi.  Fakta  demikian  menuntut kepekaan  perguruan  tinggi  untuk  bertanggung  jawab  sehingga  ketiga  permasalahan  sosial  tersebut  dapat terpecahkan.  Telah  dilakukan  kajian  pustaka  untuk  menemukan  konsep  USR  yang  membuka  peluang  bagi keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi dengan mudah. Kemudian, ada jaminan baginya untuk  lulus  sebagai  penyuluh  peternakan  mandiri  dengan  memiliki  jejaring  komunitas    yang  siap mengembangkan sektor peternakan sebagai kekuatan pemberdayaan masyarakat di wilayah jejaringnya.
Kata kunci: USR, pemberdayaan masyarakat, sektor peternakan

## Abstract
The issue of college social responsibility or University Social Responsibility (USR) is currently growing. The  existence  of  higher  education  autonomy  policies  has  an  impact  on  increasing  the  cost  of  higher education, further limiting opportunities for access to underprivileged families. While college graduates still occupy  the  highest  position  as  educated  unemployed.  But  strangely  the  need  for  extension  workers  in  the livestock  sector  is  still  very  large and  not  being  met.  Such facts  require  the  sensitivity  of  universities  to  be responsible so that the three social problems can be solved. A literature review has been conducted to find the concept of USR which opens opportunities for underprivileged families to study higher education easily. Then, there is a guarantee for him to graduate as an independent farmer counselor by having a community network that is ready to develop the livestock sector as a force for community empowerment in his network area.
Keywords : USR, community empowerment, livestock sector

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan

## PENDAHULUAN
Dewasa ini tengah berkembang issu tentang tanggung  jawab  sosial  bukan  saja  perusahaan profit  tetapi  juga  organisasi  non  profit  seperti perguruan  tinggi.  Topik  tanggung  jawab  sosial perguruan  tinggi  atau Corporate  Social Responsibility  in  Higher  Education  Institutions sangat  menarik  dan  menjadi  tuntutan    banyak kalangan,  ketika  angka  partisipasi  pendidikan tinggi  masih  sangat  rendah  (18,36%)  sedang tingkat  pengangguran  lulusan  perguruan  tinggi justru  tertinggi  diantara  pengangguran  terdidik lainnya (12,78%) (Nizam, 2013 dan Kemenpora, 2013).
Khusus  pada  perguruan  tinggi  pengelola program  studi  peternakan,  tuntutan  tanggung jawab  sosial  ini  harus  mampu  berkontribusi pada  peningkatan  partisipasi  pendidikan  tinggi dan  pembukaan  lapangan  kerja  di  bidang peternakan.    Tanggung  jawab  sosial  perguruan tinggi ini juga harus diarahkan pada ketersediaan  4  sumber  daya  minimal  dalam penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat di sector peternakan yang meliputi : 1)
Pengembangan kemampuan penyuluh peternakan;  2).  Penyediaan  dan  pengembangan materi  penyuluhan  peternakan;  3).  Fasilitasi ketersediaan  sarana  penyuluhan  peternakan, dan    4)  Kontribusi  pembiayaan  untuk pelaksanaan  penyuluhan  peternakan.  Hal  ini dapat menjadi peluang pemecahan permasalahan  adanya  sistem  penyuluhan  yang belum efektif (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).
Tony  (2005)  dan  Mutolib,  Sumaryo  dan Viantimala  (2013)  menyatakan  bahwa  sebuah tanggung jawab dimulai dari keinginan perusahaan atau organisasi untuk dapat berkelanjutan  ( sustainable ),  beroperasi  lebih lama,  mengikuti  kemajuan  yang  ada  dan  dapat terus  bertahan  dalam  bisnis  selama  beberapa dekade. Keberlanjutan organisasi dapat diupayakan  melalui  dua  hal,  yaitu  :  pertama, menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga  mampu  berinvestasi  dan  kedua,  harus dipercaya  serta  didukung  oleh  semua  pihak
yang  berhubungan  secara  internal  maupun eksternal  yang  meliputi  pelanggan,  pemasok, pemerintah,  masyarakat,  pengamat,  media  dan kalangan    tertentu  seperti  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM).
Mengacu  pada  pendapat  Tony  (2005) tersebut, keberlanjutan penyelenggaraan perguruan  tinggi  pengelola  program  studi peternakan yang diselenggarakan oleh masyarakat  atau  Perguruan  Tinggi  Swasta (PTS)  sangat  tergantung  pada  partisipasi masyarakat  yang  tercermin  pada  jumlah mahasiswa  yang  dimiliki  atau student  body serta besarnya dukungan stakeholder khususnya di  sektor  peternakan.  Kedua  hal  tersebut menjadi  kunci  utama  dalam  menyusun  strategi tanggung  jawab  sosial PTS    ini.  Angka partisipasi  pendidikan  tinggi  yang  sangat rendah,  tingginya  pengangguran  terdidik  serta rendahnya ketersediaan SDM penyuluh peternakan merupakan peluang sekaligus tantangan  bagi  PTS  pengelola  program  studi peternakan  untuk  menunjukkan  peran  dan tanggung  jawab  sosialnya    dalam    mendorong partisipasi masyarakat.
Mencermati  hal  tersebut  maka  tujuan penelitian  ini  adalah  menemukan  konsep tanggung  jawab  sosial  perguruan  tinggi  untuk pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan yang  mensinergikan  ketiga  peluang  di  atas. Konsep temuan ini harus dapat diimplementasikan  melalui  integrasi  program Tri  Dharma  Perguruan  tinggi  baik  pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi terhadap indikator  IPM  ke  dalam  manajemen  tata  kelola PTS yang sehat.

## METODE PENELITIAN
Studi  literatur  telah  dilakukan  untuk menemukan  konsep  tanggung  jawab  sosial perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan.

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  dan  Konsep  Tanggung  Jawab Sosial
Tanggung jawab sosial dewasa ini merupakan  topik  yang  menarik  dan  menjadi pusat  perhatian  banyak  kalangan,  tidak  saja pada  perusahaan  sebagai  organisasi    profit tetapi juga pada organisasi-organisasi non profit seperti  sekolah,  rumah  sakit,  organisasi  sosial termasuk  juga  perguruan  tinggi.  Menurut Sulistyaningtyas  (2006),  ada  berbagai  macam faktor  yang  membuat  topik  tanggung  jawab sosial  ini  menjadi  penting  dalam  perjalanan sebuah  organisasi,  yaitu  :  (1)  Adanya  arus globalisasi, yang memberikan gambaran tentang  hilangnya  garis  pembatas  teritorial sehingga  menghadirkan  universalitas.  Dengan demikian  menjadi  sangat  mungkin  perusahaan multinasional  dapat  berkembang  dimana  saja sebagai  mata  rantai  globalisasi.;  (2)  Konsumen dan  investor  sebagai  publik  primer  organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung  jawab  organisasi  terhadap  isu  sosial dan  lingkungannya;  (3)  Sebagai  bagian  dalam etika  berorganisasi,  maka  dibutuhkan  tanggung jawab  organisasi  untuk  dapat  mengelola organisasi  dengan  baik  (lebih  layak  dikenal dengan good  corporate  governance );  (4) Masyarakat  pada  beberapa  negara  menganggap bahwa  organisasi  sudah  memenuhi  standard etika  berorganisasi,  ketika  organisasi  tersebut peduli  pada  lingkungan  dan  masalah  sosial kemanusiaan;  (5)  Tanggung  jawab  sosial setidaknya  dapat  mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada organisasi; (6) Tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi.Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil  tanggung  jawab  untuk  kepentingan bersama  dan  setiap  keputusan  yang  dibuat, setiap  tindakan  yang  diambil  haruslah  dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.
Pemahaman  akan  tanggung  jawab  social sebenarnya  telah  ada  pada  setiap  diri  manusia sejak  dilahirkan.  Manusia  adalah  makhluk
social  yang  tidak  bisa  hidup  tanpa  manusia yang  lain.  Menurut  Dr.  Ali  Shariati  yang dikutip  oleh  Agustian  (2001)  menyatakan bahwa  manusia  adalah  makhluk  dua  dimensi yang  membutuhkan  penyelarasan  kebutuhan akan  kepentingan  jasmani  dan  rohani.  Setiap manusia  mempunyai  prinsip  pertanggung- jawaban  yang  seimbang  dalam  segala  bentuk dan  ruang  lingkupnya.  Antara  jiwa  dan  raga, antara  individu  dan  keluarga,  antara  individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat  yang  lain.  Oleh  karena  itu  setiap tindakan  yang  dilakukan  manusia  harus  tidak berdampak buruk terhadap orang lain dan inilah tanggung jawab social.
Wood  (1991)  menyatakan  ada  tiga  prinsip tanggung  jawab  sosial,  yaitu  :  1)  perusahaan adalah  institusi  social  karenanya  wajib  untuk menggunakan  kekuatannya  secara  bertanggung jawab,  2)  perusahaan  bertanggung  jawab terhadap  keluaran  yang  berhubungan  dengan keterlibatan  masyarakat, dan 3) individu dalam perusahaan adalah agen moral yang berkewajiban
untuk menggunakan kebijaksanaan dalam membuat keputusan.
Ajaran  agama  Islam  menjelaskan  bahwa tanggung  jawab  sosial  yang  merujuk  pada kewajiban-kewajiban  sebuah  organisasi  atau perusahaan  untuk  melindungi  dan    memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan  itu  beradameliputi  tiga  domain, yaitu : 1) Pelaku-Pelaku Organisasi yang terdiri dari hubungan perusahaan dengan pekerja (QS. An-nisa  ayat  149;  hubungan pekerja dengan perusahaan  dan  hubungan  perusahaan  dan pelaku usaha lain(distributor, konsumen, pesaing);  2)  Lingkungan  Alam  (QS.  Al-A’raf ayat 56) dan 3) Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Meutia, 2010).
Meutia  (2010)  berpendapat  bahwa  teori yang  paling  tepat  untukmengungkapkan  CSR adalah shariah enterprise theory. Hal ini karena dalam shariah  enterprise  theory, Allah  adalah sumber amanah utama.Sedangkan sumber  daya yang  dimiliki  para stakeholders adalah  amanah dari  Allahyang  di  dalamnya  melekat  sebuah

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan
tanggung  jawab  untuk  menggunakan  dengan caradan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.
Di  Indonesia,  tanggung  jawab  sosial perusahaan atau
Corporate Social
Responsibility merupakan  salah  satu  amanah undang-undang  yang  harus  dilaksanakan  oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang- undang  Perseroan  Terbatas  yang  baru.  Dengan adanya  undang-undang  ini,  industri  atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya,  tetapi  kewajiban  ini  bukan merupakan  suatu  beban  yang  memberatkan. Perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara bukan  hanya  tanggung  jawab  pemerintah  dan industri  saja,  melainkan  setiap  insan  manusia berperan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.  Industri  dan  korporasi  berperan mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan  hidup.  Kini  dunia  usaha  tidak  lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan    semata  ( single  line ),  melainkan sudah  meliputi  keuangan,  sosial  dan  aspek lingkungan  yang  biasa  disebut  ( triple  botton line )  sinergi  tiga  elemen  ini  merupakan  kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2007).
Ada  banyak  definisi  yang  diberikan  untuk konsep  CSR.  Dari  kata-kata  ‘ corporate ’, ‘ social’  dan‘responsibility ’  yang  terkandung dalam istilah ini  maka CSR dapat didefinisikan sebagai  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh suatu  perusahaan  terhadap  masyarakat  di  mana perusahaan  tersebut  berdiri  atau  menjalankan usahanya  (www.6.miami.edu.)  Kamus online Wikipedia  mendefinisikan  CSR  sebagai  suatu konsep bahwa suatu organisasi (khususnya, tapi tidak  terbatas  pada,  perusahaan)  memiliki kewajiban  untuk  memperhatikan  kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas  dan  pertimbangan  ekologis  dalam segala aspek dari usahanya.
The
International Organization of Employers (IOE)  mendefinisikan  CSR  sebagai
“ Initiatives by companies voluntarily integrating  social  and  environmental  concerns in  their  business  operations  and  in  their interaction  with  their  business  operations  and in  their  interaction  with  their  stakeholders ”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama,  CSR  merupakan  tindakan  perusahaan yang bersifat sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan  negara.  Kedua,  definisi tersebut  memandang  CSR  sebagai  aspek  inti dari  aktifitas  bisnis  di  suatu  perusahaan  dan melihatnya  sebagai  suatu  alat  untuk  terlibat dengan para pemangku kepentingan (http://library.findlaw.com/2005/Juli/11/246322 . html).
Menurut  Kalangit  (2009)  definisi  yang diterima luas oleh para praktisi dan aktivis CSR adalah  definisi  menurut The  World  Business Council  for  Sustainable  Development yaitu bahwa  CSR  merupakan  suatu  komitmen  terus- menerus  dari  pelaku  bisnis  untuk  berlaku  etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan  ekonomi  sambil  meningkatkan kualitas  hidup  para  pekerja  dan  keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. Sedang dalam Pedoman CSR bidang Lingkungan  Hidup  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Kehutanan  CSR  adalah  tindakan yang  melampaui  kepatuhan  kepada  segala hukum  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan bidang usaha perusahaan, untuk: 1). Berkomitmen  pada  perilaku  bisnis  yang  etis untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dari  para pemangku  kepentingan  dan    2).  Berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.
Siregar  (2007)  menyatakan  bahwa  masih banyak  perusahaan  tidak  mau  menjalankan program-program  CSR  karena  melihat  hal tersebut  hanya  sebagai  pengeluaran  biaya  ( cost center ).  CSR  tidak  memberikan  hasil  secara keuangan  jangka  pendek.  Namun  CSR  akan memberikan  hasil  baik  langsung  maupun  tidak langsung  pada  keuangan  perusahaan  di  masa

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan
mendatang.  Investor  juga  ingin  investasinya dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya memiliki citra yang baik di mata masyarakat  umum.  Dengan  demikian apabila perusahaan melakukan  program-program  CSR diharapkan keberlanjutnannya, sehingga perusahaan  tetap  akan  berjalan  dengan  baik. Oleh  karena  itu,  program  CSR  lebih  tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.
Prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik ( Good Corporate Governance / GCG)
Prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang dimaksud adalah: 1) Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan  keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai  perusahaan.  2)  Akuntabilitas,  yaitu prinsip  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban organisasi yang memungkinkan  pengelolaan  perusahaan  dapat terlaksana secara efektif. 3)
Pertanggungjawaban,  yaitu  prinsip  kesesuaian di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan  prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat.  4) Kemandirian, yaitu prinsip pengelolaan perusahaan  secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan  prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat.  5) Kewajaran,  yaitu  prinsip  perlakuan  yang  adil dan sama dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Good  corporate  governance  (GCG) adalah salah  satu  pilar  dari  sistem  ekonomi  pasar. Iaberkaitan  erat  dengan  kepercayaan  baik terhadap  perusahaan  yang  melaksanakannya maupun  terhadap  iklim  usaha  di  suatu  negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan  yang  sehat  dan  iklim  usaha  yang kondusif.  Oleh  karena  itu  diterapkannya  GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia
sangat  penting  untuk  menunjang  pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.
Penerapan GCG jugadiharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good  governance pada  umumnya di  Indonesia.  Saat  ini  Pemerintah  sedang berupaya  untuk  menerapkan good  governance dalam  birokrasinya  dalam  rangka  menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

## Lingkup Tanggung jawab sosial
Wibisono (2007) menyatakan bahwa implementasi  CSR  di  Indonesia  belum  ada acuan yang jelas. Selama ini implementasi CSR hanya  mengandalkan  hati  para  CEO  korporasi yang bersangkutan. Artinya, jika CEO memiliki hati  yang  bermoral  dan  kesadaran  bisnis  yang manusiawi, besar kemungkinan akan menerapkan  kebijakan  CSR  yang  layak. Sebaliknya,  jika  orientasi  CEO  hanya  pada profit semata maka hanya akan berfikir tentang kepuasan  pemegang  saham  saja  dengan mengejar  produktivitas  tinggi,  profit  tinggi  dan nilai saham tinggi.
Menyadari  akan  hal  tersebut  yang  tidak hanya berlaku di Indonesia,  maka International Standard  Organization (ISO)  sebagai  induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang  berbagai  pihak  untuk  membentuk tim  yang  membidani  lahirnya  panduan  dan standarisasi  tanggung  jawab  sosial  yang  diberi nama ISO 26000.
Lingkup  tanggung  jawab  sosial  meliputi  7 aspek  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  isu utama  ISO 26000 sebagaimana dijelaskan oleh Rachman et al.(2011) yaitu :
1) Tata  kelola  organisasi  yang  ditunjukkan dengan kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi, kode etik, pengenalan profil dan minat stakeholder.
2) Hak  asasi  manusia  yang  meliputi  hak  sipil dan  politik,  hak  sosial,  ekonomi,  budaya dan kelompok rentan, serta hak dasar dalam kerja.
3) Aktivitas  tenaga  kerja,  dilihat  dari  pekerja dan  hubungan  antar  pekerja,  kondisi  kerja

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan
dan  perlindungan  sosial,  dialog  sosial, kesehatan  dan  keamanan  kerja,  serta sumber daya manusia)
4) Lingkungan,  ditandai  dengan  preventif polusi,  konsumsi  berkelanjutan,  adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta proteksi dan restorasi lingkungan alam.
5) Aktivitas  operasi  yang  fair,  seperti  anti korupsi  dan  anti  suap,  pelibatan tanggung jawab  politik,  kompetisi  yang  fair, promosi  tanggung  jawab  sosial  melalui rantai  pasok,  serta  perhatian  pada HAKI.
6) Isu  konsumen  yang  meliputi  marketing yang  fair,  praktik  perjanjian,  perlindungan keamananan  dan  kesehatan  konsumen, provisi dan pengembangan produk dan jasa yang memberi manfaat sosial dan lingkungan, layanan konsumen, penyelesaian  perselisihan,  privasi  dan perlindungan  data  konsumen,  akses  pada produk  dan  servis  utama,  konsumsi berkelanjutan, serta pendidikan dan kepedulian.
7) Kontribusi pada komunitas dan  masyarakat seperti  pelibatan  komunitas,  kontribusi pada pengembangan ekonomi dan kontribusi pada pengembangan sosial.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  CECT  di Indonesia  menunjukkan  bahwa  CSR  memiliki beberapa  tingkatan  berdasarkan  ruang  lingkup dan kompleksitasnya, yaitu :
1. Kepatuhan terhadap semua hukum yang ada
2. CSR dalam bentuk Filantropi
3. CSR dalam bentuk Community Development 4. CSR dimana perusahaan mengandung dampak    negatif  yang  timbul  dari  bisnisnya dan meningkatkan dampak positif bisnisnya.
5. CSR  sebagai  suatu  sistem  yang  terintegrasi dalam perencanaan bisnis perusahaan (Radyati,
2010 dalam Kementerian
Kehutanan, 2011).
Aktivitas  yang  bisa  dilakukan  untuk mewujudkan  tanggung  jawab  sosial  dapat
berupa  santunan  atau  bantuan  langsung  yang sifatnya  hanya  charity  dan  filantropi.  Namun terkait  dengan  permasalahan  dan  kebutuhan bangsa  Indonesia  diharapkan  lingkup  tanggung jawab  sosial  ini  mampu  menyentuh  upaya- upaya pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi  pada  permasalahan  kemiskinan, keterbelakangan  dan  pengangguran.  Tuntutan pembangunan  yang  berpusat  pada  manusia terhadap  praktek  CSR  di  Indonesia  adalah tercapainya peningkatan IPM yang lebih baik.

## Strategi Tanggung jawab sosial
Berbicara  soal  strategi  tanggung  jawab sosial  maka  perlu  melihat  terlebih  dahulu adanya tantangan dan  peluang dalam tanggung jawab  sosial  tersebut.  Jalal  (2012)  telah mengidentifikasi tantangan dan peluang CSR di Indonesia  dimana  ada  7  tantangan  yang  harus dipecahkan dan 8 peluang yaitu :
1. Pemahaman  tentang  CSR  yang  masih beragam.  Sebagian  besar  perusahaandan pemangku  kepentingan  di  Indonesia  belum memiliki pemahaman atas CSR yang sesuai dengan  definisi  CSR  arus  utama  atau sebagaimana yang dipahami di level global.
2. Transisi  menuju  CSR  yang  strategik.  Para manajer  dan  direktur  CSR  di  Indonesia menghadapi  tantangan  untuk  membuktikan bahwa  CSR  bukanlah  sekadar  biaya, melainkan adalah investasi yang menguntungkan  pemangku  kepentingan dan perusahaan.
3. Kepentingan politisi atas “dana CSR”mengakibatkan banyak regulasi tentang CSR tidakditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melainkan untuk kepentingan diri dan golongannya.
4. Terlampau sedikit jumlah kelompok masyarakat  sipil,  terutama  LSM,  yang memiliki ideologi, pengetahuan dan keterampilan  untuk  membantu  perusahaan. Kebanyakan  LSM  enggan  berhubungan dengan perusahaan, memilih untuk

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan
bersikap  anti,  serta  menerapkan  cara-cara kuno untuk berinteraksi: demonstrasi.
5. Kelompok-kelompok masyarakat yang memandang  CSR  sekadar  sebagai  donasi memiliki ekspektasi yang sangat tinggi atas “dana  CSR”perusahaan,  terutama  di tempat-tempat  dimana  pemerintah  pusat dan daerah gagal menjangkau mereka.
6. CSR-washing atau  penunggangan  CSR untuk kepentingan  pengelabuan  citra.
Banyak  perusahaan  yang  menonjolkan aktivitas social tertentunya, tanpa melakukan  perbaikan  substansial  dalam manajemen dampak.
7. Sebagian  besar  media  massa  belum memiliki pemahaman yang benar atas CSR. Di  satu  sisi  mau  tampil  kritis  terhadap perusahaan,  disisi  lain mengharapkan
perusahaan  mengiklankan  “CSR”  mereka, tanpa peduli apakah kandungan informasinya benar dan berimbang. Adapun 8 peluang yang berhasil diidentifikasi oleh Jalal (2012) adalah :
1. Minat  akademisi  atas  CSR  meningkat dengan  pesat.  Banyak  sekali  mahasiswa tingkat sarjana, magister dan  doktoral yang meminati  CSR.  Sekolah  pasca  sarjana dalam  konsentrasi  CSR  sudah  didirikan, dan  ada  kedudukan  profesor  dalam  bidang CSR.
2. Pertukaran  informasi  mengenai  CSR  yang semakin banyak terjadi dan mudah diakses. Ada  banyak  seminar,  pelatihan,  dan  loka karya  CSR  di  tingkat  nasional  dan regional,dengan peminat yang terus meningkat  jumlahnya.  Buku  dan  artikel CSR semakin mudah didapat.
3. Tercapainya  kesepakatan  global  dalam petunjuk  CSR,  yaitu  ISO  26000.  Mulai  1 November  2010,  dunia  sudah  menyepakat idefinisi,  prinsip,  subjek  inti,  dan  tata  cara CSR  diintegrasikan  ke  dalam  organisasi. Perusahaan-perusahaan progresif telah mulai melakukan gap analysis dan membuat roadmap pemenuhannya.
4. Telah diidentifikasikannya berbagai
perusahaan progresif, dari berbagai industri. Banyak penghargaan yang diberikan terlepas dari mutu penyelenggaraannya telah membuat perusahaan-perusahaan bisa saling belajardari perusahaan-perusahaan “model”
itu.
5. Telah mulai bersemi LSM-LSMyang bekerja bersama perusahaan, tanpa kehilangan independensi dan tetap mempertahankan visi-misinya. Bahkan,berbagai LSM asing sudah memiliki  direktur  untuk  fungsi corporate engagement ,  yang  bukan  sekadar  dikaitkan dengan fund raising .
6. UU  PPLH  yang  sangat  progresif,yang semakin  mendorong  perusahaan  untuk mengelola  dampak  lingkungannya  dengan baik. Peringkat PROPER semakin dianggap serius  sebagai  pertanda  kinerja  lingkungan dan sebagian kinerja sosial.
7. Berkembangnya  pelaporan  berkelanjutan yang  didorong  oleh  NCSR.  Walaupun belum cukup banyak jumlahnya (sekitar 40 di  tahun  2012),  perusahaan-perusahaan yang  CSR  dianggap  progresif  biasanya ditandai dengan keterbukaan yang komprehensif dengan menggunakan standar GRI.
8. Tumbuhnya wacana dan praktik kewirausahaan  dan  bisnis  sosial,  yang semakin  mendorong  inovasi  dalam  CSR (berlomba  dalam  kebajikan)  dan  membuka lebih  banyak  peluang  kemitraan  dalam penyelesaian masalah sosial dan lingkungan.
Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan  atau  CSR  menurut  Kreitner  et  al. (1992)  bisa  dikategorikan  ke  dalam  lima kelompok  yaitu  :  1)  Reaktif,  perusahaan  yang tergolong  reaktif  akan  cenderung  menolak tanggung  jawab  sosial;  2)  Defensif,  yaitu perusahaan  yang  cenderung  membela  diri dalam  menghindari  tanggung  jawab  sosial;  3)

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan
Akomodatif,  yaitu  perusahaan  yang  melakukan tanggung  jawab  sosial  untuk  menghindari tekanan  dari  masyarakat,  dan  4)  Proaktif,  yaitu perusahaan  yang  mengambil  inisiatif  dalam tanggung  jawab  sosial  dan  membentuk  model industri  yang  bertanggung  jawab  sosial.  Lebih jelas digambarkan dalam ilustrasi 1.
Gambar 1. Strategi Pengelolaan CSR
Melihat tantangan, peluang dan memperhatikan  strategi  pengelolaan  CSR  oleh perusahaan tersebut maka pemberdayaan peternakan  berbasis  pendidikan  karakter  dapat menjadi  pilihan  strategi  bagi  perusahaan  untuk mengembangkan model industri yang bertanggung jawab sosial.
Strategi  tanggung  jawab  sosial  melalui pemberdayaan  masyarakat  di  sector  peternakan adalah untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan ketidak-berdayaan yang disebabkan  oleh  dua  faktor  utama  yang  saling mengkait  satu  sama  lain,  yaitu  :  faktor  internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut  permasalahan  dan  kendala  yang berasal  dari  dalam  individu  atau  masyarakat miskin  yang  bersangkutan,  seperti  :  rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan  aspek  manajemen  dan  teknologi. Sementara faktor eksternal penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah belum kondusifnya  aspek  kelembagaan  yang  ada. Disamping  masih  minimnya  infrastruktur  dan daya  dukung  lainnya  sehingga  potensi-potensi yang  dimiliki  oleh  masyarakat  tidak  dapat ditumbuhkembangkan  (Sumodiningrat,  2001). Berpijak pada logika penyebab kemiskinan dan
ketidakberdayaan  masyarakat  itu  maka  strategi tanggung  jawab  sosial  melalui  pemberdayaan masyarakat  di  sector  peternakan    yang diterapkan  harus  menyentuh  permasalahan- permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat, baik  pada  sisi  internal  maupun  eksternal.  Para pelaku  pembangunan  dituntut  untuk  secara konsisten  dan  berkesinambungan  menciptakan dan membina kebersamaan sehingga
dampaknya  bukanhanya  pada  pemberdayaan posisi  masyarakat  lapisan  bawah  namun  lebih jauh juga pada penguatan sendi-sendi perekonomian negara secara keseluruhan.

## Pengertian  dan  Konsep  Tanggung  Jawab Sosial Perguruan Tinggi
UUD  1945  mengamanatkan  bahwa  salah satu tugas negara  adalah mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Di  sinilah  perguruan  tinggi memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam mempengaruhiperubahan-perubahan suatu masyarakat.  Peran  dan  fungsi  perguruan  tinggi dapatdiwujudkan  dalam  bentuk  membangun gerakan  pembelajaran  masyarakat  ( learning society )    untukmendorong  segera  terciptanya transformasi sosial.
Perguruan  tinggi  mampu  melintasi  dunia karena  memiliki  peran  kepemimpinan  sosial melalui penelitian dan pengajaran sehingga bisa mengubah  dunia  dengan  praktek  CSR  yang inovatif  dengan  menciptakan  pemimpin  masa depan.  Oleh  karena  itu  keterlibatan  perguruan tinggi  turut  menentukan  keberhasilan  CSR (Idowu,  2008).  Dima  et  al.  (2013)  menyatakan bahwa  ada  beberapa  alasan  yang  dapat menjelaskan  terkait  konsep  tanggung  jawab sosial  di  perguruan  tinggi  yaitu  :  1)  perguruan tinggi  mencetak  calon  tenaga  kerja  bagi perusahaan negeri maupun swasta; 2) perguruan  tinggi  memiliki  peran  edukasional dan  riset  yang  penting  dalam  suatu  masyarakat di  mana  terdapat  berbagai  perusahaan  yang bergerak  di  dalamnya;  3)  perguruan  tinggi membantu orang-orang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan pribadi dan sosialnya; 4)  seiring  pasar  pendidikan  tinggi  berubah,
Rendah ----------------Tingkat Tanggung Jawab Sosial-------------- Tinggi
Reaktif Cenderung Menolak tanggung Jawab Sosial Akomodatif
Melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat Defensif Cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial
Proaktif
Mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial; Membentuk model industri
yang bertanggung jawab sosial
Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan
perguruan  tinggi  perlu  membentuk  hubungan yang kuat dengan para stakeholder-nya (contoh: mahasiswa,  petinggi  universitas,  negara,  dan masyarakat) agar tetap kompetitif; 5) perguruan tinggi  berkontribusi  besar  dalam  pembelajaran seumur  hidup  dan  daya  kerja/ employabilities regional;  6)  keterlibatan  perusahaan  dalam lingkungan  universitas  telah  meningkat  karena adanya marketisasi pelayanan pendidikan tinggi yang  meluas;  7)  timbulnya  kesadaran  kolektif para mahasiswa dan professor telah menciptakan suatu kebutuhan untuk mengimplementasikan  tindakan  inisiatif  yang berkaitan  dengan  tanggung  jawab  social;  8  ) perguruan  tinggi  didesak  untuk  memainkan peran  pentingnya  dalam  menghadapi  tantangan lingkungan  dengan  cara    mengintegrasikan konsep yang berkesinambungandalam kurikulum mereka.
Kini,  masih  saja  terjadi  jarak  yang  lebar antara perguruan tinggi dengan basis- basisperubahan  masyarakat  yang  ada.  Tidaklah berlebihan sekiranya perguruan tinggidiharapkan dapat berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan
masyarakatsecara lebih sistematis dan berdampak  luas  di  masa-masa  mendatang. Untuk  itukedekatan  perguruan  tinggi  dan masyarakat harus diusahakan melalui programkemitraan kelompok-kelompok masyarakat  dengan  perguruan  tinggi  (Karsidi, 2005).  Salah  satu  bentuk  kedekatan  yang  bisa dibangun  oleh  perguruan  tinggi  adalah  sinergi dengan  perusahaan  untuk  penyerapan  alumni sebagai  tanggung  jawab  sosial  perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi tidak dipandang  sebagai  institusi  yang  melahirkan pengangguran-pengangguran terdidik yang pada gilirannya melemahkan semangat masyarakat  untuk  melanjutkan  studi.  Hal  ini merupakan  ancaman  bagi  upaya  pencapaian angka  partisipasi  pendidikan  tinggi  dan  akan berpengaruh  terhadap  tolok  ukur  lama  belajar pada Indeks Pembangunan Manusia.
Renstra Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2010-2014  menyatakan  bahwa  modal  insani
menjadi  kunci  utama  kemajuan  bangsa.  Oleh karena  itu  peran  pendidikan  tinggi  menjadi sangat  sentral  dalam    membangun  daya  saing bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karsidi (2005) menjelaskan bahwa peran  Perguruan  Tinggi  (selain  melakukan pengajaran reguler  konvensional )  dalam  era otonomi  daerah  harus  mampu  melakukan upaya-upaya  strategis  yang  bermanfaat  dalam bentuk yang lebih operasional dalam pengembangan  UMKM  antaralain  melalui:1. Mengembangkan model pembangunan (khususnya untuk pengembangan UMKM)yang benar-benar  berbasis  pada  keilmuan  dan sumberdaya  lokal.  2.  Membangun  basis-basis pengembangan  keilmuan  yang  benar-benar relevan  bagi  kebutuhan  masyarakat  UMKM dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis. 3. Mengembangkan pusat-pusat pengembangan  masyarakat  UMKM  dengan memanfaatkan  sumberdaya  lokal  yang  ada.4. Membantu  pengembangan  kebijakan  strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol  implementasi  kebijakan-kebijakan tentang UMKM tersebut.
Penelitian  di  Afrika  menunjukkan  bahwa persepsi  karyawan  atau  pegawai  di  institusi pendidikan tinggi belum menunjukkan kecenderungan positif terhadap CSR dan belum memahami  konsep  CSR  (Mcdonald  dan Liebenberg, 2006). Sedang di Indonesia saat ini pemahaman  terhadap  CSR  semakin  kuat  di kalangan  perguruan  tinggi,  terbukti  secara empiris  semakin  banyak  perguruan  tinggi  di Indonesia yang melakukan kajian-kajian seputar  CSR,    menjalin  kerjasama  dalam implementasi  CSR,  memasukkan  CSR  dalam kurikulum,  GBPP,  membuka  program  studi CSR dan sebagainya (Majalah Bisnis dan CSR, Edisi Juli 2008).

## Strategi  Tanggung  Jawab  social  Perguruan Tinggi
Strategi  tanggung  jawab  social  perguruan tinggidapat dilakukan dengan membuat program  yang  terintegrasi  dengan  tridharma

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan
perguruan  tinggi.  Menurut  Zulkarnain  (2009), perguruan  tinggi  sebagai  lembaga  pendidikan yang  mandiri  sudah  melakukan  program- program  tanggung  jawab  social  melalui  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi,  yakni  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat,  seperti  Kuliah kerja Nyata atau KKN, pendampingan, pemberdayaan,  pelatihan  dan  kegiatan  lainnya. Namun  menurutnya  belum  ada  audit  social yang  dilakukan  terhadap  dampak  program tanggung jawab social perguruan tinggi tersebut kepada  masyarakat  internal  maupun  eksternal kampus.
Perencanaan  program  tanggung  jawab social  di  perguruan  tinggi  tentunya  perlu  ada keterpaduan  kerjasama  antara  Humas  dan lembaga pengabdian kepada masyarakat (Zulkarnain,  2009).  Konsep  IMC  menjadi sangat  penting  bagi  perguruan  tinggi  karena harus  dipahami  bahwa  komunikasi  yang terencana,terintegrasi  dan  diterapkan  dalam berbagai  bentuk  akan  memberikan  penyadaran, pemahaman  dan  dampak  yang  maksimal  bagi para  penerima  manfaat  perguruan  tinggi.  Diah (2008)  menyatakan  bahwa  ada  6  (enam)  peran perguruan  tinggi  yang  bisa  dilakukan  sebagai implemetasi  CSR  yaitu  :  1)  Sebagai  pelaku CSR  itu  sendiri;  2)  Sebagai  Informan;  3) Sebagai  Pendamping;  4)  Sebagai  Mediator;  5) Sebagai Motivator dan 6) Sebagai pencetak ahli CSR.
Model  Tanggung  Jawab  Sosial  Perguruan Tinggi  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  di Sektor Peternakan
Peternakan  sebagai  bagian  dari  pertanian memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan kedaulatan  pangan  di  era  global.    Yunastiti (2008)  dalam  Prawoto  (2012)  menyatakan bahwa  pemenuhan  kebutuhan  pangan  ini menjadi  sangat  penting  dan  strategis  dalam rangka  mempertahankan  kedaulatan  negara, melalui  tidak  tergantung  pada  impor  pangan dari  negara  maju.  Menurutnya  ketergantungan suatu  negara  akan  impor  pangan  (apalagi  dari negara maju), akan mengakibatkan
pengambilan  keputusan  atas  segala  aspek kehidupan  menjadi  tidak  bebas  atau  tidak merdeka,  dan  karenanya  negara  menjadi  tidak berdaulat secara penuh.
Kesadaran  akan  hal  tersebut  harus  menjadi pola  pikir  bagi  para  akademisi  dan  lulusan perguruan  tinggi.  Perguruan  tinggi  merupakan salah satu pilar utama kemajuan dan daya saing bangsa  harus  memiliki  tanggung  jawab  social ke  arah  itu.  Perguruan  tinggi  khususnya  yang membidangi peternakan, dituntut dapat berkontribusi nyata dalam menghadapi tantangan  tersebut  dengan  mengembangkan model tanggung jawab social untuk pemberdayaan  masyarakat  di  sector  peternakan sehingga mampu
meningkatkan produktivitasnya  menuju  kedaualatan  pangan dan  negara  (Sumardjo,  2012;  Zulkarnain,  2009 dan Karsidi, 2005).
Model  tanggung  jawab  social  perguruan tinggi  untuk  pemberdayaan  masyarakat  di sektor  peternakan  yang  harus  dikonstruksi hendaknya  merupakan  pengembangan  hasil pembelajaran melebihi pengetahuan dari disiplin  ilmu  tertentu  dan  membentuk  warga negara  yang  baik  dengan  daya  saing  dan karakter  yang  terlatih  serta unggul.  Perguruan tinggi  bukan  hanya  sebagai  penyedia  layanan pendidikan,  tetapi  juga  pembentuk  identitas pribadi  dengan  tanggung  jawab  besar  terhadap masyarakat,  bangsa  dan  dunia  (Burcea  and Marinescu, 2011).
Gambar 2.
Keterkaitan logis antara kesejahteraan, kapital manusia, kapital sosial  dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Sumardjo, 2012)

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan
Tanggung jawab besar ini dapat dilihat dari
kontribusi perguruan tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Sumardjo  (2012) menggambarkan hubungan antara kesejahteraan,  modal  SDM,  modal  sosial  dan lingkungan sebagaimana dalam Gambar 2.
Memperhatikan  konsep  keterkaitan  antara kesejahteraan,  kapital  manusia,  kapital sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana  dijelaskan  oleh  Sumardjo  (2012) dalam  Gambar  2,  maka  perguruan  tinggi  dapat melakukan revitalisasi peran penyuluh. Revitalisasi dilakukan dengan mengubah paradigma from extention worker to communication  worker. Peran  penyuluh  harus diubah dari hanya sekedar penyampai informasi atau  juru  transfer  teknologi  menjadi  seorang intervensionist di dalam inovasi dan komunikasi  pertanian  (Lewoema  dan  Fauzan, 2008). Perguruan tinggi harus mampu melahirkan  penyuluh  yang  tidak  hanya  sebagai penyampai  metode dan teknik budidaya semata tetapi  harus  mampu  menjadi  inovator-inovator yang berkarakter dan bermoral dalam melakukan  komunikasi  pertanian.    Sebuah perguruan tinggi dapat melakukan pengembangan  penelitian,  menciptakan  suatu produk   kemudian  membentuk  UKM  baru untuk  menjual  produk  tersebut.  UKM  yang dibentuk berbasis teknologi yang dikembangkan oleh dosen dari perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru  dan  pada  akhirnya  dapat  mensejahterakan masyarakat (http://fapet.ugm.ac.id) diakses pada tanggal 15 Agustus 2014).

## KESIMPULAN
Tanggung  jawab  sosial  perguruan  tinggi untuk  pemberdayaan  masyarakat  di  sektor peternakan  harus  merupakan  integrasi  solusi atas  tiga  permasalahan  pokok  di  sektor peternakan  yaitu  keterbatasan  SDM  penyuluh, keterbatasan  sumberdaya  penyuluhan  dan penjaminan keberlanjutan program.

## DAFTAR PUSTAKA
Burcea,  M  and  P.  Marinescu.  2011.  Students’
Perceptions on Corporate Social Responsibilility  at  The  Academic  Level Case Study : The Faculty of Administration  and  Business,  University of  Bucharest. Journal of Corporate  Social Responsibility .  Volume  VIII.  Nomor  29. Hal : 207 – 220
Diah,  N.  2008.  Peran  Perguruan  Tinggi  dalam
Implementasi CSR. Makalah. Dipresentasi-kan  pada  Lomba  Karya Ilmiah  di  STIE  Perbanas,  tahun  2006. Diakses dari http://dyahnirmalawati.blogspot.com/2008 / 09
Dima,  A.M.,  S.  Vasilache,  V.  Ghinea  and  S. Agoston.  2013.  A  Model  of  Academic
Social Responsibility. Transylvanian Review of Administrative Sciences , No. 38
E/2013. PP : 23 - 43
Idowu, S.O. 2008. An Empirical Study of What Institutions  of  Higher  Education  in  UK Consider  to  be  Their  Corporate  Social Responsibility. Transactions  on  Ecology and  Environment ,  Vol.  108.  Hal  :  263  – 273.
Kalangit,  H.K.M.  2009.  Konsep  Corporate Social  Responsibility  dan  Pelaksanaannya di Indonesia. www.csrindonesia.com diakses tanggal 8 Agustus 2010 jam 16.24 wib.
Karsidi,  2005.  Peran  Perguruan  Tinggi  dalam
Pengembangan Sumberdaya Manusia Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  di  Era Otonomi  Daerah. Orasi  Ilmiah  dalam Rangka  Dies  Natalis  ke  22  Unversitas Batik  Surakarta  (UNIBA) ,  Surakarta,  20 Agustus 2005 Lewoema,  Z.K.  dan  R.  Fauzan.  2008.
Pembangunan  Pertanian  Rakyat  Menuju
Ketahanan  dan  Swasembada.  Sebuah Analisis Hubungan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional. Makalah .
Dipresentasikan  pada  Konferensi  Pelajar Indonesia  di  Den  Haag,  tanggal  28 September 2008.
McDonald,  F  and  J.  Liebenberg.  2006.  The Perceptions of Employees a Private Higher Education  Institution  Towards  Corporate Social  Reponsibility. Journal  of  Human

## Irawati dan Rangga (2019): Konsep tanggung jawab sosial Perguruan tinggi untuk pemberdayaan
Resource  Management .  Volume  4  Nomor 1. Hal : 27 – 35.
Mehta, S. R.  2011. Corporate  Social  Responsi- bility (CSR) and Universities : Towards an Integrative Approach. International
Journal  of  Social  Science  and  Humanity. Volume 1 Nomor 4 Edisi Nopember 2011. Hal : 300 - 304 Meutia,  I.  2010.  “ Shariah  Enterprise  Theory sebagai  Dasar  Pengungkapan  Tanggung Jawab  Sosial  untuk  Bank  Syariah”.
Disertasi. Doktor Ilmu Akuntansi Program
Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang. Mutolib,  A.  Sumaryo,  S.  dan  Viantimala,  B. 2013.    Kebutuhan  Masyarakat  Sekitar
Perusahaan  untuk  Program  Corporate Social  Responsibility  PT  Pln  (Persero) Sektor  Pembangkitan  Tarahan:  Kasus  di Desa  Rangai  Tri  Tunggal  Kecamatan Katibung  Kabupaten  Lampung  Selatan. Jurnal  Ilmu-Ilmu  Agribisnis ,  1(2):  126- 133.
Nizam.  2013.  Keterangan  Mengenai  Pasal- pasal  dalam  Undang-undang  Pendidikan Tinggi. luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UU12- 2012 /Nizam. pdf. Diakses  pada  tanggal  16 September 2013 jam 10.28.
Prawoto,  N.  2012.  Model  Pengembangan  dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis
Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan  (Strategi  Pemberdayaan  Ekonomi pada  Masyarakat  Dieng  di  propinsi  Jawa tengah).
Jurnal Organisasi dan
Managemen , Volume 8, Nomor 2, September 2012. Hal : 135 – 154
Sulistyaningtyas,  I.  D.  2006.  Tanggung  Jawab
Sosial Perusahaan dalam program Kampanye Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi . Volume 3 Nomor 1 Juni 2006
: 63 – 67.
Sumaryo. 2009. Implementasi Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan  ( Corporate  Social Responsibility) dalam  Pemberdayaan  dan Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  : Kasus  di  Propinsi  Lampung. Disertasi.
Sekolah  Pasca  Sarjana,  Istitut  Pertanian Bogor. Sumardjo. 2012. Kelembagaan dan Kompetensi Penyuluh dalam Pemberdayaan Masyarakat. Makalah . Disampaikan  dalam  Forum  Pertemuan Kelembagaan  Pembangunan  di  Daerah,  di Padang  sumatera  Barat,  tanggal  17    April 2012.
Tony  H.  2005. Corporate  Responsibility-The Key to Corporate Sustainability.
Exploration  &  Production  BP.  Moscow: Mendeleyev University.