## DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PERLINDUNGAN   HAK MASYARAKAT ATAS PANGAN STUDI DI KABUPATEN BANJAR
Noor Hafidah 1 , Mulyani Zulaeha 2 , Lies Ariyani 3
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat E-mail: hafidahnoorfhunlam@gmail.com

## Abstract :
Along with the increasing of development activity and the increase of population of course on the other side need land and space as place to accommodate the development activity take place. Land use by any development  activity  will  at  least  change  the  initial  environmental  tone  to  a  new  environmental  tone, resulting  in  a  change  in  environmental  sustainability.  With  the  occurrence  of  changes  in environmental tone  let  alone  to happen  over  the  agricultural  land  functions  then  this  is  a  threat  to  the  achievement  of food  security  and  sovereignty.  Land  use  transfer  has  serious  implications  for  food  production,  physical environment,  and  the  welfare  of  agricultural  and  rural  communities  whose  livelihood  depends  on  their land.  The  conversion  of  fertile  agricultural  land  has  been  less  balanced  by  the  integrated  efforts  to develop agricultural land through the printing of potential new agricultural land. On the other hand, the conversion of agricultural land causes the narrowness of cultivated land and often leads to a decrease in the  welfare  of  farmers.  Therefore,  the  control  of  the  conversion  of  agricultural  land  through  the protection  of  agricultural  land  is  one of  the efforts  to  realize  food  security  and  sovereignty,  in  order  to improve the prosperity and welfare of farmers and society in general. Moreover, it is realized that food is the main basic need for human beings that must be fulfilled at all times and the right to obtain food is one of human rights. As a basic need and one of human rights, food has a meaning and a very important role for  the  life  of  a  nation.  The  availability  of  food  that  is  smaller  than  the  level  of  community  needs  will create  economic  instability.  Various  social  and  political  upheavals  can  also  occur  if  food  security  is disrupted. This critical food condition can even endanger economic stability and national stability.
Keywords: Land use transfer, Environment, Right to Food

## Abstrak :
Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk tentu di  sisi  lain  memerlukan  lahan  dan  ruang  sebagai  tempat  untuk  menampung    kegiatan  pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas  pembangunan sedikitnya akan mengubah rona  lingkungan  awal  menjadi  rona  lingkungan  baru,  sehingga  terjadi  perubahan  kesinambungan lingkungan.  Dengann  terjadinya  perubahan  rona  lingkungan  apalagi  sampai  terjadi  alih  fungsi  lahan pertanian  maka  hal  ini  merupakan  ancaman  terhadap  pencapaian  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan. Alih  fungsi  lahan  mempunyai  implikasi  yang  serius  terhadap  produksi  pangan,  lingkungan  fisik,  serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi  lahan-lahan  pertanian  subur  selama  ini  kurang  diimbangi  oleh  upaya-upaya  terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan  menyebabkan  makin  sempitnya  luas  lahan  yang  diusahakan  dan sering  berdampak  pada  menurunnya  tingkat  kesejahteraan  petani.  Oleh  karena  itu,  pengendalian  alih fungsi  lahan  pertanian  pangan  melalui  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  merupakan  salah  satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan  kesejahteraan  petani  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Apalagi  disadari  bahwa  pangan  merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat dan hak untuk memperoleh pangan tersebut  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia.  Sebagai  kebutuhan  dasar  dan  salah  satu  hak  asasi manusia,  pangan  mempunyai  arti  dan  peran  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  suatu  bangsa. Ketersediaan  pangan  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  tingkat  kebutuhan  masyarakat  akan  dapat menciptakan  ketidak-stabilan  ekonomi.  Berbagai  gejolak  sosial  dan  politik  dapat  juga  terjadi  jika
ketahanan  pangan  terganggu.  Kondisi  pangan  yang  kritis  ini  bahkan  dapat  membahayakan  stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.
Kata kunci: Alih Fungsi Lahan, Lingkungan, Hak Atas Pangan

## PENDAHULUAN
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah  “melindungi  segenap  bangsa  Indo- nesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  ber- dasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlin- dungan  segenap  bangsa  dan  peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  ter- sebut  adalah  terjaminnya  hak  atas  pangan bagi  segenap  rakyat  yang  merupakan  hak asasi  manusia  yang  sangat  fundamental sehingga  menjadi  tanggung  jawab  negara untuk memenuhinya.  Hal ini sejalan dengan ketentuan  dalam  Pasal  28A  dan  Pasal  28C Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  juga  sesuai dengan Article  25  Universal  Declaration  of
Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR). Sejalan  dengan  itu,  upaya  membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk me- wujudkan  kesejahteraan  rakyat  adalah  hal
yang  sangat  penting  untuk  direalisasikan. Dalam  rangka  mewujudkan  ketahanan  dan kedaulatan  pangan  perlu  diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Lahan  pertanian  memiliki  peran  dan  fungsi strategis  bagi  masyarakat  Indonesia  yang bercorak  agraris  karena  terdapat  sejumlah besar  penduduk  Indonesia  yang  menggan- tungkan  hidup  pada  sektor  pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai  ekonomis,  tetapi  juga  sosial,  bahkan memiliki  nilai  religius.  Dalam  rangka pembangunan  pertanian  yang  berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian  besar  bidang  usahanya  masih bergantung  pada  pola  pertanian  berbasis lahan.  Lahan  merupakan  sumber  daya  alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah,  tetapi  kebutuhan  terhadap  lahan selalu meningkat.
Di  dalam  perkembangannya,  sektor pertanian ini juga didukung oleh penyerapan pasar  terhadap  produk-produk  hasil  pertani- an yang sangat tinggi. Hingga era reformasi, tampaknya  sektor  pertanian masih  dan  akan merupakan sektor penting dalam pertumbuh- an ekonomi nasional. Sebagian besar pendu- duk  Indonesia  (>60%)  tinggal  di  pedesaan dan  lebih  dari  separo  penduduk  tersebut
menggantungkan  hidupnya  pada  sektor pertanian.  Sementara  itu  kontribusi  utama sektor  pertanian  terhadap  pembangunan nasional  selama  Pembangunan  Jangka  Pan- jang  I  telah  berhasil  secara  nyata  mening- katkan penyediaan bahan pangan khususnya beras, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, serta  menunjang  sektor  pertanian  melalui penyediaan  bahan  baku  untuk  industri pengolahan. 1
Seiring  dengan  semakin  meningkatnya aktivitas  pembangunan  dan  bertambahnya jumlah  penduduk  tentu  di  sisi  lain memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk  menampung    kegiatan  pembangunan tersebut  berlangsung.  Penggunaan  lahan oleh  setiap  aktivitas    pembangunan  sedikit- nya  akan  mengubah  rona  lingkungan  awal menjadi  rona  lingkungan  baru,  sehingga terjadi  perubahan  kesinambungan  lingkung- an, yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara  cermat  dan  bijaksana,  akan  terjadi kemerosotan  kualitas  lingkungan,  merusak dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan. 2
Namun  sayangnya,  dewasa  ini  telah terjadi  alih  fungsi  lahan  pertanian  merupa- kan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan  kedaulatan  pangan.  Alih  fungsi  lahan
1 Moehar  Daniel.  2002. Pengantar  Ekonomi Pertanian . Jakarta: Bumi Aksara., hlm. 161.
2 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik,  2008. Hukum  Tata  Ruang  Dalam  Konsep  Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit NUANSA, hlm. 20.
mempunyai  implikasi  yang  serius  terhadap produksi  pangan,  lingkungan  fisik,  serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan per- desaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.  Alih  fungsi  lahan-lahan  pertanian subur  selama  ini  kurang  diimbangi  oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian  melalui  pencetakan  lahan  pertani- an  baru  yang  potensial.  Di  sisi  lain,  alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin  sempitnya  luas  lahan  yang  diusaha- kan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat  kesejahteraan  petani.  Oleh  karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan  melalui  perlindungan  lahan  pertani- an  pangan  merupakan  salah  satu  upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulat- an  pangan,  dalam  rangka  meningkatkan kemakmuran  dan  kesejahteraan  petani  dan masyarakat pada umumnya.
Terkait  dengan  pengalihan  lahan pertanian,  hasil  penelitian  terhadap  alih fungsi  lahan  pertanian  terhadap  perlindung- an  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan dalam  aspek  penataan  ruang  adalah  bahwa pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan untuk  membuat  kebijakan  terkait  penataan ruang  dan  kebijakan  pemerintah  daerah terkait  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi wilayah  pemukiman  merupakan  jawaban dari  permasalahan  adanya  pertumbuhan masyarakat  dan  perkembangan  pembangun- an.
Kewenangan yang dimiliki oleh peme- rintah  daerah  dalam  hal  membuat  kebijakan tentang  alih  fungsi  lahan  pertanian,  setidak- nya  membawa  masalah  baru  yang  berhu- bungan dengan hak masyarakat atas terpenu- hinya kebutuhan pangan.
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar utama  bagi  manusia  yang  harus  dipenuhi setiap  saat  dan  hak  untuk  memperoleh pangan  tersebut  merupakan  salah  satu  hak asasi manusia. Sebagai kebutuhan dasar dan salah  satu  hak  asasi  manusia,  pangan  mem- punyai  arti  dan  peran  yang  sangat  penting bagi  kehidupan  suatu  bangsa.  Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan deng- an tingkat kebutuhan masyarakat akan dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Ber- bagai  gejolak  sosial  dan  politik  dapat  juga terjadi  jika  ketahanan  pangan  terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan  stabilitas  ekonomi  dan stabilitas Nasional.
Undang  Undang  No.  18  Tahun  2012 tentang  Pangan,  mendefinisikan  ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi  negara  sampai  dengan  perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,  bergizi,  merata,  dan  terjangkau serta  tidak  bertentangan  dengan  agama, keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,  untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Tiga  pilar  dalam  ketahanan  pangan yang  terdapat  dalam  definisi  UU  No.  18 Tahun  2012  meliputi    adalah  ketersediaan ( availability ),  keterjangkauan  ( accessibility ) baik  secara  fisik  maupun  ekonomi,  dan stabilitas  ( stability )  yang  harus  tersedia  dan terjangkau  setiap  saat  dan  setiap  tempat. Apabila  ketiga  pilar  ketahanan  pangan terpenuhi,  maka  masyarakat  atau  rumah tangga  tersebut  mampu  memenuhi  ketahan- an pangannya masing-masing.
Terkait  dengan  pilar  ketersediaan  atas lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan  perumahan  terdapat  sebuah  permasa- lahan  apakah  kebijakan  pemerintah  yang mengalihfungsikan  lahan  pertanian  tersebut dapat  sepenuhnya  menjamin  ketercukupan pangan  bagi  masyarakat  sebagaimana  ter- cantum  dalam  UU  No.  8  Tahun  2012 tentang Pangan dan apakah masyarakat telah mendapatkan perlindungan hukum atas kebi- jakan  pemerintah  terkait  alihfungsi  lahan pertanian.

## PEMBAHASAN

## ALIH FUNGSI LAHAN
Lahan  bagi  penduduk  Indonesia  ada- lah  sumber  daya  yang  paling  penting. Seiring  dengan  meningkatnya  kepadatan penduduk,  keberadaan  lahan  terutama  lahan pertanian menjadi semakin terancam dikare- nakan  kebutuhan  yang  lebih  penting  yaitu untuk tempat tinggal. Fenomena ini memacu terjadinya  konversi  lahan  pertanian  menjadi
lahan nonpertanian baik  itu untuk kompleks perumahan,  kawasan  industri,  kawasan  per- dagangan, bahkan sarana publik. alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konver- si  lahan  didefinisikan  sebagai  perubahan fungsi  sebagian  atau  seluruh  kawasan  lahan dari fungsinya semula (seperti yang direnca- nakan) menjadi  fungsi lain yang membawa dampak  negatif  (masalah)  terhadap  ling- kungan dan potensi lahan itu sendiri. 3
Permasalahan  Alih  fungsi  lahan  perta- nian  menjadi  lahan  non  pertanian  saat  ini terus mengalami peningkatan dan telah men- jadi  ancaman  serius  terhadap  swasembada pangan.  Seiring  dengan  adanya  peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara  di  sisi  lain  ketersediaan  akan lahan  relatif  tetap  sehingga  hal  inilah  yang menyebabkan    selama  ini  intensitas  alih fungsi  lahan  pertanian  masih  sulit  untuk dikendalikan.  Jika  hal  ini  dibiarkan  maka dalam  jangka  panjang  dapat  menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang tentu saja sangan merugikan masyarakat itu sendiri.
Sesungguhnya  dalam  melaksanakan atau melakukan alih fungsi lahan, perlu pula kiranya  memperhatikan  tata  ruang  .  hal  ini karena  tata  ruang  itu  sendiri  digunakan sebagai  pedoman  dalam  pemanfaatan  ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, renca-
3 Misbahul  Munir,  2008. Pengaruh  Konversi  Lahan Pertanian  Terhadap  Tingkat  Kesejahteraan  Rumah Tangga  Petani  (kasus  Desa  Candimulyo,  Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo,Provinsi Jawa Tengah), Bogor: Skripsi  Program  Studi  Komunikasi  dan Pengembangan  Masyarakat  Fakultas  Pertanian  IPB, hlm.1.
na  tata  ruang  memiliki  fungsi  yang  sangat vital  dalam  upaya  pelestarian  lingkungan hidup.  Oleh  karena  itu  rencana  tata  ruang harus  disusun  dengan  mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara proporsional, di  samping  mempertimbangkan  aspek  fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan-keamanan., perencanaan  tata  ruang  harus  memperhati- kan hal-hal sebagai berikut:
a. Unit analisis mencakup satu kesatuan eco- region .
b.  Perhitungan  neraca  lingkungan  sebagai dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya.
c. Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
d.  Alokasi  ruang  yang  sesuai  antara  jenis kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi.
e.  Penyusunan  rencana  detail  tata  ruang untuk operasionalisasi rencana umum.
f.   Konsistensi antar-tingkatan rencana g.  Keterlibatan  pemangku  kepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang.
Penataan  ruang  sebagai  suatu  sistem perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  ruang dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  meru- pakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara  yang  satu  dan  yang  lain  dan  harus dilakukan  sesuai  dengan  kaidah  penataan ruang  sehingga  diharapkan  (i)  dapat  mewu- judkan  pemanfaatan  ruang  yang  berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendu- kung  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang berkelanjutan;  (ii)  tidak  terjadi  pemborosan
pemanfaatan  ruang;  dan  (iii)  tidak  menye- babkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
Penataan  ruang  perlu  untuk  menganti- sipasi  terjadinya  dampak  negatif  dari  alih fungsi  lahan.  Jika  lebih  diperinci  maka dampak negatif dari adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut adalah: 4
1. Berkurangnya lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan;
2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan  bergesernya  lapangan kerja  dari  sector  pertanian  ke  non pertanian,  yang  apabila  tenaga  kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru  akan  meninggikan  angka  pe- ngangguran,  dampak  social  ini  akan berkembang  dengan  meningkatnya  ke- cemburuan  social  masyarakat  setempat terhadap  pendatang  yang  pada  giliran- nya  berpotensi  mengkatkan  konflik social;
3. Investasi  pemerintah  dalam  pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya;
4. Kegagalan  investor  dalam  melaksana- kan  pembangunan  perumahan  maupun industri  sebagai  dampak  krisis ekonomi atau  karena  kesalahan  perhitungan
4 Anneke  Puspasari,  2012, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  dan Dampaknya  Terhadap  Pendapatan  Petani  (Studi Kasus  Desa  Kondang  Jaya,  Kecamatan  Karawang Timur,  Kabupaten  Karawang), Bogor:    Skripsi Departemen  Ekonomi  Sumberdaya  dan  Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, hlm. 15-16.
mengakibatkan  tidak  termanfaatkannya tanah  yang  telah  diperoleh  sehingga meningkatkan  luas  lahan  tidur  yang pada  gilirannya  akan  menimbulkan konflik social sperti penjarahan tanah; Berkurangnya ekosistem sawah.

## PEMENUHAN  HAK  MASYARAKAT ATAS  PANGAN  OLEH  PEMERINTAH
DAERAH BERDASARKAN
UU

## NOMOR  8  TAHUN  2012  TENTANG PANGAN
Isu  ketahanan  pangan  menjadi  salah satu  isu  krusial  bagi  Indonesia,  karena pangan merupakan kebutuhan paling hakiki yang  menentukan  kualitas  sumber  daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat  untuk  melaksanakan  pembangun- an.  Disamping  itu  pangan  juga  merupakan pilar  bagi  eksistensi  dan  kedaulatan  suatu bangsa.  Ketahanan  pangan  ini  menjadi semakin penting karena pangan bukan hanya merupakan  kebutuhan  dasar  ( basic  need ) tetapi  juga  merupakan  hak  dasar  ( basic right )  bagi  setiap  umat  manusia  yang  wajib dipenuhi.  Oleh  karena  pangan  merupakan hak  dasar  itulah,  maka  negara  berkewajiban untuk  memastikan  bahwa  setiap  individu warga  negara  telah  mendapatkan  haknya atas  panganKetahanan  pangan  diartikan sebagai  kemampuan  suatu  bangsa  untuk menjamin  seluruh  penduduknya  mempero- leh  pangan  yang  cukup,  mutu  yang  layak, dan aman. Sebagai kebutuhan dasar manusia yang  utama,  maka  pemenuhannya  merupa-
kan  bagian  dari  hak  asasi  setiap  rakyat Indonesia.
Perlindungan  hak  atas  pangan  bagi segenap  rakyat  yang  merupakan  hak  asasi manusia  yang  sangat  fundamental  sehingga menjadi  tanggung  jawab  negara  untuk memenuhinya.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan  dalam  Pasal  28A  dan  Pasal  28C Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  juga  sesuai dengan Article  25  Universal  Declaration  of Human
Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic,
Social, and Cultural Right (ICESCR).
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan  bahwa    tujuan  bernegara adalah  “melindungi  segenap  bangsa  Indo- nesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berda- sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan  sosial”.  Oleh  karena  itu,  per- lindungan  segenap  bangsa  dan  peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara.
Jika  dicermati  sesungguhnya  kebutuh- an  pangan  bagaikan  deret  hitung  dan pertumbuhan  penduduk  bagai  deret  ukur, nampaknya  mendapat  momentumnya  seka- rang.  Jika  pertumbuhan  penduduk  yang tinggi  tidak  disertai  dengan  kenaikan produksi  pangan,  maka  akan  berpeluang
menghadapi  persoalan  pemenuhan  kebutuh- an  pangan  penduduknya  di  masa  datang. Kebutuhan  pangan  senantiasa  meningkat seiring  dengan  peningkatan  jumlah  pendu- duk.  Di  sisi  pemenuhannya,  tidak  semua kebutuhan  pangan  dapat  dipenuhi,  karena kapasitas  produksi  dan  distribusi  pangan semakin  terbatas,  salah  satu  penyebabnya adalah berkurangnya lahan pertanian karena terjadinya  peralihan  fungsi  lahan  pertanian menjadi  lahan  pemukiman  sebagai  akibat dari  meningkatnya  pertumbuhan  penduduk yang  berbanding  lurus  dengan  kebutuhan pemukiman. 5
Karakteristik Wilayah Kecamatan Kertak  Hanyar  merupakan  daerah  dataran, sehingga  banyak  terdapat  lahan  pertanian tanaman pangan berupa padi sawah. Hal  ini menjadikan  Kecamatan  Kertak  Hanyar sebagai  salah  satu  daerah  penghasil  padi lokal yang ada di Kabupaten Banjar. Namun saat  ini  kebanyakan  lahan  pertanian  di Kertak  Hanyar  sebagian  sudah  terkonversi menjadi  lahan  pemukiman  dan  industri sehingga kontribusinya relatif kecil terhadap produksi  Kabupaten.  Apabila  dilihat  dari ukuran jumlah penduduk, Kecamatan Kertak Hanyar  merupakan  kecamatan  terbesar ketiga se Kabupaten Banjar setelah
5 Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan bahwa Kabupaten Banjar, menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan  penduduk  sangat  tinggi  terutama  di wilayah  penyangga  perkotaan  seperti  Kecamatan Kertak  Hanyar,  Kecamatan  Gambut  dan  Kecamatan Sungai  Tabuk.  Ketiga  kecamatan  ini  adalah  daerah yang  berdekatan  dengan  Kota  Banjarmasin  sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Selatan.
Martapura dan Sungai Tabuk dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 43.022 jiwa.  Demikian  pula  halnya  dengan  kepa- datan penduduk per kecamatan, dengan luas wilayah hanya sebesar 45,83 Km2,
Kecamatan  Kertak  Hanyar  menempati urutan  ketiga  terpadat  penduduknya  dengan tingkat  kepadatan  penduduk  sebesar  939 jiwa/km2, yang artinya terdapat kurang lebih 939  jiwa  yang  menempati  tiap  1  Km2  di wilayah  Kecamatan  Kertak  Hanyar.  Di urutan  pertama  ditempati  oleh  Kecamatan Martapura  dengan  2.657  jiwa/km2  kemudi- an  Kecamatan  Martapura  Timur  dengan kepadatan penduduk sebesar 1.044 jiwa/km2. 6
Kecamatan  Gambut  dilihat  menurut tingkat  kepadatannya,  Kecamatan  Gambut mempunyai  tingkat  kepadatan  sebesar  302 jiwa/km2.  Tingkat  kepadatan  tertinggi berada di Kelurahan Gambut (740 jiwa/km2)  sedangkan  terendah  di  Desa Guntung  Ujung  (90  jiwa/km2). 7 Sebagian besar  lahan  pertanian  tanaman  pangan  di Kecamatan  Gambut  ditanami  padi  sawah. Pada  tahun  2015,  luas  tanam  di  kecamatan Gambut  sebesar  8.998  ha  terjadi  kerusakan tanaman padi sawah seluas 129 ha, sehingga luas  panennya  menjadi  8.869  ha  dengan produksi  sebanyak  35.476  ton  atau  dengan
6 Statistik Daerah Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2016
7 Statistik Daerah Kecamatan Gambut Tahun
rata-rata  produksi  39,42  kw/ha. 8 Karena terdapat  banyak  kerusakan  lahan  pertanian, yang menyebabkan lahan pertanian itu tidak lagi  digaeap  oleh  petani,  maka  kemudian lahan  ini  dialih  fungsikan  menjadi  lahan untuk pemukiman.
Apabila  dilihat  dari  ukuran  jumlah penduduk,  Kecamatan  Gambut  merupakan kecamatan  terbesar  keempat  se  Kabupaten Banjar  setelah  Martapura,  Sungai  Tabuk, dan Kertak Hanyar dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 39.414 jiwa. Dari sisi  luas  wilayahnya,  kecamatan  Gambut menempati  urutan  ketiga  belas,  dengan  luas wilayah  sebesar  129,30  Km2.  Dengan  Luas wilayah tersebut, membuat tingkat Kepadat- an  Penduduk  Kecamatan  Gambut  pada tahun 2015 sebesar 305 jiwa/km2 menempa- ti  urutan  ke  tujuh  dibandingkan  kecamatan lainnya  se  Kabupaten  Banjar  yang  paling padat penduduknya. 9
Pemerintah Kabupaten Banjar melihat  kondisi  saat  ini,  di  mana  laju pertumbuhan  penduduk  yang  sangat  tinggi menjadi  salah  satu  tantangan  utama  dalam permasalahan pangan. Dengan jumlah penduduk yang bertambah maka permintaan pangan pun terus meningkat. Untuk menga- tasi  terjadinya  permasalahan  pangan,  maka Pemerintah  kabupaten  Banjar  telah  menge- luarkan  kebijakan  berupa  pencetakan  sawah baru,  diversifikasi  pangan,  memberikan
8 Ibid
9 Statistik Daerah Kecamatan Gambut Tahun 2016
program  padat  karya  berupa  pelatihan keterampilan  sasirangan,  penggunaan  alat- alat  pertanian  modern,  dan  perbaikan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian. 10
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang  Pangan,    menjadi  acuan  normatif utama  bagi  pemerintah  dalam  mewujudkan ketersediaan  dan  kecukupan  pangan.  Secara substansi  maka  undang-undang  pangan menjelaskan  konsep  ketahanan  pangan, komponen  serta  para  pihak  yang  berperan dalam  mewujudkan  ketahanan  pangan. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,  terdapat  tiga  pilar  dalam  ketahanan pangan  meliputi  ketersediaan  ( availability ), keterjangkauan  ( accessibility )  baik  secara fisik  maupun  ekonomi,  dan  stabilitas ( stability ) yang harus tersedia dan terjangkau  setiap  saat  dan  setiap  tempat. Apabila  ketiga  pilar  ketahanan  pangan terpenuhi,  maka  masyarakat  atau  rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHA- DAP HAK MASYARAKAT
ATAS PANGAN DENGAN ADANYA

## KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH TERKAIT  ALIH  FUNGSI  LAHAN PERTANIAN
10 Data  diolah  dari  hasil  wawancara  ke  Dinas Pertanian,  Dinas  Ketahanan  Pangan,  Kecamatan Gambut,  Kelurahan  Gambut,  Kecamatan  Sungai Tabuk,  Kelurahan  Sungai  Lulut,  Kecamatan  Kertak Hanyar,  Kelurahan  Kertak  Hanyar  I,  Kelurahan Manarap Lama di  Kabupaten Banjar.
Berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap hak masyarakat atas pangan, Indonesia telah  memiliki  empat  undang-undang  yang mengatur  kewajiban  dan  tanggung  jawab pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah. Ketiga  UU  itu  adalah  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,  UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan  Pemberdayaan  Petani,  serta  UU  Nomor 41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah  daerah  (Pemda)  dalam  melaksa- nakan kewajiban dan tanggung jawab dalam tiga  undang-undang  adalah,  Pertama  terkait pangan,  bagaimana  pemerintah  daerah menjamin  ketersedian  pangan,  cadangan pangan,  distribusi  pangan,  harga  pangan, konsumsi  pangan,  melindungi  produsen pangan,  keamanan  pangan  dan  lain-lain. Kedua,  terkait  perlindungan  dan  pemberda- yaan  petani.  Pemda  harus  memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dengan memberikan  kemudahan  bagi  petani  kecil dan  petani  tak  bertanah  untuk  mendapatkan akses  tanah  negara.  Dalam  hal  ini  UU mengharuskan  Pemda  untuk  terlebih  dahulu menetapkan dan melindungi kawasan pertanian  pangan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  dan  UU  Nomor  41
Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Pertanian Pangan Berkelanjutan. 11
Untuk mengukur indikator hak masya- rakat  atas  pangan,  menurut  Gunawan 12 menegaskan bahwa kedaulatan pangan lebih luas konsepnya dari pada ketahanan pangan. Kedaulatan pangan harus dipandang sebagai unsur  yang  mandiri  dan  inheren  dalam harkat  martabat  manusia.  Sedangkan  keta- hanan  pangan  hanya  sebagai  jalan  untuk mewujudkan  kemandirian  pangan.  Lebih lanjut,  Gunawan  mengemukakaan  bahwa  di negara-negara  maju  seperti Eropa,  kesinam- bungan  pangan  dapat  diukur  berdasarkan kekuatan pendapatan negara. Dalam konteks Indonesia,  kedaulatan  pangan  hanya  dapat dicapai  melalui  agenda  reforma  agraria. Adapun  standar  yang  dapat  dijadikan indikator  dalam  mengukur  hak  atas  pangan tersebut  haruslah  sesuai  dengan  prinsip- prinsip HAM yang mengacu pada Komentar Umum  Kovenan  Internasional  tentang  Hak EKOSOB,  seperti: State  of  Obligation (obligation  of  conduct,  obligation  of  resort) yang  mengatur  kewajiban  negara  untuk: melakukan realisasi secara berkala (realisasi progresif), maximum of available recources, core  minimum  obligations,  Maastricht Guidelines dan Linberg Principle. 11 Negara Masih Abaikan Kewajiban Penuhi Hak Masyarakat Atas Pangan.
http://www.gresnews.com/berita/sosial/170272- negara-masih-abaikan-kewajiban-penuhi-hak- masyakarat-atas-pangan/0/#sthash.19hSBQRo.dpuf .
12 Indonesian  Human  Rights  Comitte  for  Social Justice ,  Mengukur  Indikator  Hak  Atas  Pangan, http://en.ihcs.or.id/?p=502 .
Disamping  itu,  Gunawan  juga  menambah- kan  bahwa  yang  paling  penting  dalam mengukur  indikator  pemenuhan  hak  atas pangan  antara  lain:  adanya  ketersediaan pangan  yang  mencakup  retribusi  produksi, kecukupan nutrisi, keamanan pangan, jamin- an  ketersediaan,  keberterimaan  berdasarkan kebudayaan,  dan  keterjangkauan  pangan. Karena  itu,  pemerintah  dalam  membangun kedaulatan pangan yang berkelanjutan dapat melakukan  beberapa  hal,  diantaranya  yaitu: menjamin  ketersediaan  lahan,  kecukupan produksi  dalam  negeri,  menjamin  cadangan pangan,  mengatur  impor  pangan,  dan mengatur pemerataan akses distribusi pangan.  Menurut National  Rapporteur  on the  right  to  food ,    dalam  menilai  realisasi hak atas pangan terhadap masyarakat, paling tidak,  terdapat  empat  indikator  utama yang   bisa  digunakan,  yaitu  ketersediaan (a vailability), akses (accessibility), peneri- maan (acceptability ) , dan kualitas (quality) . 13

## 1. Ketersediaan (a vailability)
Ketersediaan  mengacu  pada  kemungkinan untuk  memberi  makan  diri  sendiri  langsung dari  lahan  produktif  atau  sumberdaya  alam lainnya,  atau  pada  distribusi,  pemrosesan dan  sistem  pemasaran  yang  berjalan  baik, yang  bisa  memindahkan  makanan  dari tempat produksi ke tempat di mana makanan itu  dibutuhkan  sesuai  dengan  permintaan.
13 Taufiqul  Mujib, Hak  Atas  Pangan  Sebagai Hak  Konstitusiona ,  Jurnal  AGRICOLA,  volume 2/Agustus 2011. hlm 145
Ketersediaan  itu  misalnya  sarana  dan  pela- yanan  kesehatan  publik,  program  kompre- hensif  untuk  pemenuhan  hak  atas  pangan, sarana  pertanian,  khususnya  lahan  pertanian bagi masyarakat. Selanjutnya, pengklasifika- sian  ketersediaan  ini  bisa  berupa  bahan  dan kebijakan/ aturan hukum.
2. Akses (accessibility)
Akses  dapat  didefinisikan  sebagai  kemam- puan  untuk  memperoleh  manfaat  dari sesuatu.  Sumber-sumber  material  dan  akses kepada  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan ekonomi  dan  sosial  bersifat  terbatas, sehingga  diperlukan  peran  negara  untuk aktif  meningkatkan  pencapaian  hak-hak setiap  orang  dalam  bidang  ekonomi,  sosial dan  budaya.  Persoalan  akses  mencakup akses  ekonomi  maupun  fisik.  Akses  fisik berarti  bahwa  bahan  pangan  yang  layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk  individu-individu  yang  rentan secara  fisik,  seperti  bayi  dan  anak-anak, orang lanjut usia, cacat fisik, sakit parah dan orang  yang  sakit  tak  kunjung  sembuh, termasuk sakit jiwa.
Akses ekonomi berarti bahwa biaya finansial  personal  dan  rumah  tangga  yang berkaitan  dengan  pembelian  bahan  pangan untuk  suatu  menu  yang  layak  harus  berada pada  tingkatan  tertentu  di  mana  tidak mengganggu atau membahayakan perolehan dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  lainnya. Akses  ekonomi  berlaku  pada  semua  pola pembelian atau perolehan di mana
masyarakat  mengadakan  bahan  makanan dan  merupakan  suatu  ukuran  kepuasan  bagi pemenuhan  hak  atas  pangan  yang  layak. Kelompok-kelompok  yang  rentan  secara sosial  seperti  orang  yang  tidak  mempunyai lahan  dan  kelompok-kelompok  miskin tertentu  di  masyarakat  mungkin  membutuh- kan  perhatian  melalui  program-program khusus.  Rakyat  harus  mempunyai  akses untuk  membebaskan  dirinya  dari  kebodoh- an,  ketertinggalan,  ketertindasan,  sempitnya ruang gerak kehidupan, ketergantungan, dan rasa  takut.  Untuk  itu,  rakyat  harus  punya aset  yang  bisa  dikelola  dan  punya  akses untuk  memberdayakannya.  Petani  harus punya  tanah  dan  punya  akses  terhadap modal,  teknologi,  pasar,  manajemen  dan seterusnya.  Petani  harus  punya  alat-alat produksi,  punya  kapasitas  dan  kemampuan untuk menyuarakan kepentingan– kepentingannya. Punya akses untuk melahirkan  inovasi-inovasi  sosial  yang menjadi  prasyarat  lahirnya  perubahan  sosial di pedesaan.
Sekjend PBB menyatakan, Special Rappoteur  on  the  right  to  food ,  percaya bahwa  akses  ke  tanah  adalah  elemen  kunci yang penting untuk menghapus kelaparan di dunia.  Hal  ini  berarti  bahwa  pilihan kebijakan  seperti  reforma  agraria  harus memainkan  peranan  penting  dalam  suatu strategi  suatu  negara  dalam  hal  keamanan pangan,  di  mana  akses  atas  tanah  adalah mendasar.
3. Penerimaan ( acceptability )
Seluruh  sarana  produksi  pangan  harus menghormati  nilai  dan  budaya  setempat. Penerimaan  budaya  dan  konsumen  berarti bahwa  juga  harus  dipertimbangkan,  sebisa mungkin,  unsur-unsur  yang  non  nutrien yang  terkandung  dalam  makanan.  Juga menginformasikan pendapat konsumen tentang  sifat  dari  suplai  bahan  makanan yang bisa diakses
4. Kualitas ( quality )
Selain ketiadaan akses seperti telah disebutkan  di  atas,  persoalan  pangan  juga tidak terlepas dari fenomena banjir makanan yang tidak sehat. Sebagian besar masyarakat acapkali  dihadapkan  pada  pilihan  pangan murah  tidak  sehat,  di  mana  di  dalamnya mengandung  bahan  tambahan  makanan (BTM)  dan  bahan  pengawet  seperti  boraks, formalin,  sulfit,  berbagai  pewarna,  yang disebarkan bukan hanya oleh pedagang kecil melainkan juga oleh pabrik-pabrik besar.
Ke empat prinsip dasar dalam upaya pemenuhan  hak  pangan  itu  jelas  harus dijadikan sebagai pegangan dalam menyelesaikan permasalahan hak atas pangan.  Tanggungjawab  Pemerintah   tidak hanya  berkisar  antara  ketersediaan  pangan tapi  mencakup  ketersediaan  air  bersih  dan makanan  yang  bebas  dari  campuran  zat kimia sangat berbahaya. Negara bertanggungjawab dalam mencegah
makanan  dan  air  yang  beredar  agar  tidak terkandung  zat  kimia  berbahaya.  Presiden
sudah  menegaskan  bahwa  tujuan  utama kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat  cukup  pangan.  “Sekali  lagi  saya ulang, untuk membuat rakyat cukup pangan. Ini  yang  harus  digarisbawahi,  membuat rakyat  cukup  pangan,”  ucap  Presiden  Joko Widodo.  Tujuan  berikut  kebijakan  pangan, seperti  dikatakan  Presiden,  adalah  untuk menurunkan  kemiskinan  karena  masalah pangan  ini  memberikan  kontribusi  yang besar  terhadap  angka  kemiskinan.  Setelah dua  tujuan  ini,  tujuan  lainnya  adalah membuat  petani  lebih  sejahtera,  membuat produsen  pangan  dalam  negeri  makin  besar andilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan.  Dan  juga  untuk  membuat  APBN kita semakin efektif menjangkau rakyat. 14
Konstitusi  telah    mengamanatkan kepada  pemerintah  sebagai  penyelenggara negara  untuk  bertanggung  jawab  memenuhi hak-hak sipil-politik dan Ekosob warganegaranya.
Kaitannya dengan upaya pemenuhan hak atas pangan, konstitusi mengaturnya dalam beberapa Pasal, antara lain:
1. Pasal  27   ayat  (2), ”Tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal  28A, ” Setiap  orang  berhak  untuk hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
14 Kebijakan  untuk  memenuhi  hak  atas  pangan. http://presidenri.go.id/pangan/kebijakan-untuk- memenuhi-hak-atas-pangan.html .
3. Pasal 28C  ayat  (1), ”Setiap  orang berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat  pendidikan  dan  memperoleh manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  seni  dan  budaya,  demi meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan demi kesejahteraan umat manusia”.
4. Pasal 28H  ayat  (1), “Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”.
5. Pasal  28H  ayat  (2), “Setiap  orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
6. Pasal  28H   (3), ”Setiap  orang  berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan  dirinya  secara  utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

## PENUTUP
Seiring  dengan  laju  konversi  lahan pertanian ke non pertanian, maka sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian    terutama  lahan  pertanian  pangan. Konversi  lahan  pertanian  ke  non  pertanian bersifat irreversible , dalam arti bahwa lahan pertanian  yang  telah  berubah  fungsi  untuk
kepentingan  non  pertanian  sangat  kecil kemungkinannya  untuk  dapat  dikembalikan menjadi  lahan  pertanian.  Sifat  dari  konversi lahan  yang irreversible ini  dapat    berakibat lebih  lanjut  pada  perlindungan  lahan pertanian  berkelanjutan  dan  lebih  lanjut akan  berdampak  pula  pada  pemenuhan  hak masyarakat    atas  pangan  yang  lebih  buruk. Pengendalian  konversi  lahan  pertanian merupakan  sebuah  sistem  yang  melibatkan peraturan  dan  pelakunya,  serta  keterikatan misi  antar  instansi    terkait    agar  dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam rangka pengendalian lahan pertanian.
Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar  telah  melakukan  beberapa  kebijakan untuk  menjamin  ketersedian  pangan  dan cadangan  pangan  masyarakat    sebagai program  antisipasi  dari  alih  fungsi  lahan pertanian  kepada  non  pertanian  yaitu menjadi wilayah pemukiman, dengan melakukan  beberapa  terobosan  kebijakan berupa pencetakan sawah baru, diversifikasi pangan,  memberikan  program  padat  karya berupa  pelatihan  keterampilan  sasirangan, penggunaan  alat-alat  pertanian  modern,  dan perbaikan  pemenuhan  kebutuhan  air  bagi pertanian.
Perlindungan  lahan  pertanian  dipan- dang  penting  karena  berkaitan  dengan kewajiban  pemerintah  daerah  menjamin ketersediaan  hak  atas  pangan  masyarakat. Perencanaan khususnya dalam hal tata ruang mengenai  penempatan  lokasi  terbangun
untuk kegiatan perekonomian dan pemukiman. Perencanaan penataan ruang ini perlu  memperhatikan  kajian  lingkungan hidup agar terjadi keseimbangan, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.
Penetapan lahan  pertanian  abadi  merupakan salah  satu  opsi  kebijakan  paling  tepat  untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian akan  berdampak  sistemik  pada  pemenuhan hak  masyarakat  atas  pangan  di  kemudian hari.  Melalui  penetapan  suatu  kawasan sebagai  lahan  pertanian  abadi    maka pemerintah daerah telah memberikan perlindungan  terhadap  lahan  pertanian berkelanjutan  dalam  rangka  memenuhi  hak masyarakat atas pangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anneke  Puspasari,  2012, Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Alih  Fungsi
Lahan  Pertanian  dan  Dampaknya Terhadap  Pendapatan  Petani  (Studi
Kasus Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang), Bogor: Skripsi Departemen Ekonomi Sumberdaya dan  Lingkungan  Fakultas
Ekonomi dan Manajemen IPB.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik,  2008.
Hukum  Tata  Ruang  Dalam  Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung:
Penerbit NUANSA.
Kebijakan untuk memenuhi hak atas pangan. http://presidenri.go.id/pangan/kebijaka n-untuk-memenuhi-hak-atas- pangan.html .
Indonesian  Human  Rights  Comitte  for Social  Justice ,  Mengukur  Indikator
Hak Atas Pangan, http://en.ihcs.or.id/?p=502 .
Misbahul  Munir,  2008. Pengaruh  Konversi Lahan  Pertanian  Terhadap  Tingkat Kesejahteraan  Rumah  Tangga  Petani (kasus  Desa  Candimulyo,  Kecamatan
Kertek,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah), Bogor: Skripsi  Program  Studi  Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian IPB.
Moehar  Daniel.  2002. Pengantar  Ekonomi Pertanian . Jakarta: Bumi Aksara.
Negara  Masih  Abaikan  Kewajiban  Penuhi
Hak Masyarakat Atas Pangan. http://www.gresnews.com/berita/sos ial/170272-negara-masih-abaikan- kewajiban-penuhi-hak-masyakarat- atas- pangan/0/#sthash.19hSBQRo.dpuf .
Taufiqul  Mujib, Hak  Atas  Pangan  Sebagai Hak
Konstitusiona , Jurnal
AGRICOLA, volume 2/Agustus 2011.