Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan
Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang (Studi kasus Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang)
Desi Jayanti 1 , Mohammad Aryo Arifin 2 , Panca Satria Putra 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, djayanti150@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, aryoarifin@univpgri-palembang.ac.id 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, ppancasatria@gmail.com

## ABSTRACT
This study means to break down the administration of Rural and Urban Land and Building Tax receivables at the Palembang City Regional Tax Management Agency and to examine the endeavors made by the Palembang City Regional Tax Management Agency in dispensing Rural and Urban Land and Building Tax receivables to increment Regional Original Income. This exploration was led utilizing subjective elucidating examination technique and information were gathered through perception, meetings and documentation. Provincial and Urban Land and Building Tax report information (PBB-P2) in light of the nature of receivables, in particular: current quality, unacceptable quality, and far fetched quality in 2019,2020, 2021 with realities and conditions at the Palembang City Regional Tax Management Agency. The outcomes showed that the administration of Rural and Urban Land and Building Tax receivables at the Regional Tax Management Agency of Palembang City had been completed well, however for endeavors to dispense Rural and Urban Land and Building Tax receivables (PBB-P2) which were arranged in view of the nature of the receivables, in particular current quality, inadequate quality, and dicey quality has not been done ideally by the Palembang City Regional Tax Management Agency.
Keywords: Receivable Management, Receivable Disbursement Efforts, Rural and Urban Land and Building Taxes

## ABSTRAK
Riset ini bertujuan buat mengkaji administrasi Piutang Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan pada Tubuh Pengelola Pajak Wilayah Kota Palembang serta buat menjabarkan upaya- upaya yang dicoba oleh Tubuh Pengelola Pajak Wilayah Kota Palembang dalam pencairan piutang Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan kepada tingkatkan Pemasukan Asli Wilayah. Eksplorasi ini ditunjukan memakai strategi investigasi pencerahan subjektif serta data dikumpulkan lewat anggapan, pertemuan serta dokumentasi. Data Laporan Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB- P2) bersumber pada watak piutang, spesialnya: mutu dikala ini, mutu tidak bisa diterima, serta mutu jauh di 2019, 2020, 2021 dengan realitas serta keadaan di Pajak Wilayah Kota Palembang Tubuh Pengelola. Hasil riset menampilkan kalau penatausahaan piutang Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan pada Tubuh Pengelola Pajak Wilayah Kota Palembang sudah dicoba dengan baik, tetapi buat upaya pencairan piutang Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB- P2) yang diisyarati mengingat watak piutang, spesialnya mutu mudah, mutu yang tidak mencukupi, serta mutu yang dibuat-buat belum dituntaskan secara sempurna oleh Tubuh Pengelola Pajak Wilayah Kota Palembang.
Kata kunci: Pengelolaan Piutang, Upaya Pencairan Piutang, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## A. PENDAHULUAN
Pengesahan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pemerintah Pusat memindahkan sebagian Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah. Ini adalah jenis tindak lanjut dari kemandirian provinsi dan strategi desentralisasi keuangan. Alasan pertukaran dewan sebagai biaya fokus ke lokal
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi
adalah untuk meningkatkan pendapatan teritorial. Dengan cara ini, legislatif terdekat dapat meningkatkan pendapatan lokal dengan menyelidiki kemampuan daerah. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Zona Perkotaan serta Perdesaan yang berikutnya disingkat PBB- P2, seluruhnya jadi hak wilayah/ wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Wilayah serta Retribusi Wilayah. Piutang Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Kota yang terdapat (PBB- P2) bisa dipulihkan secara maksimal. metode yang bisa jadi. dalam memperluas pemungutan Pajak Bumi serta Bangunan Negeri serta Kota (PBB- P2) ke kota Palembang. Oleh sebab itu, tujuan dari riset ini merupakan buat menganalisis pengelolaan pencairan Pesan Pemberitahuan Pajak Bumi serta Bangunan. (PBB- P2) perdesaan serta perkotaan dalam bagian sumber pemasukan wilayah (PAD) pada Kantor Pelayanan Pajak Kota. oleh Palembang.

## B. KAJIAN TEORI
Pajak Pajak adalah komitmen individu terhadap penyimpanan negara secara hukum (yang dapat dikuasakan) dengan tidak mendapatkan administrasi yang sesuai (kontra-prestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk memberikan angsuran umum. (Mardiasmo, PERPAJAKAN Edisi Terbaru, 2019).
Pajak Daerah Pajak Wilayah merupakan komitmen harus terhadap pesan statment yang terutang oleh seorang ataupun sesuatu zat yang bertabiat memforsir bagi hukum, dengan tidak lekas diberi imbalan serta dipergunakan buat keperluan negeri untuk kesejahteraan orang yang sebaik- baiknya. (Formal, PERPAJAKAN Teori&amp; Permasalahan, 2019).
Objek Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan Objek pungutan bumi serta bangunan provinsi serta metropolitan (PBB- P2) dalam Undang- Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 merupakan tanah serta bangunan bonus yang dipunyai, dipahami, ataupun berpotensi digunakan oleh orang ataupun faktor rahasia, kecuali areal yang digunakan buat peternakan, dinas jagawana, serta latihan usaha pertambangan.

## Subjek Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan
Peraturan Walikota Palembang No 49 Tahun 2019, subjek Pajak Bumi serta Bangunan Perkotaan merupakan orang individu ataupun faktor yang betul- betul mempunyai keistimewaan atas Bumi, ataupun berpotensi mempunyai, memahami, dan mendapatkan khasiat atas Bangunan Gedung.
Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan a. Organisasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) Organisasi piutang tugas adalah metode yang terlibat dengan pencatatan dan pengungkapan berapa banyak uang tunai yang menjadi hak otoritas publik atau komitmen berbagai pertemuan kepada otoritas publik karena pengiriman uang tunai, tenaga kerja dan produk oleh otoritas publik atau hasil yang berbeda. mengingat peraturan dan pedoman penilaian.
Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan
b. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Negara dan Perkotaan (PBB- P2) Alasan diskon piutang PBB-P2 adalah untuk mendapatkan informasi tentang piutang PBB-P2 yang mencerminkan ukuran yang tepat dari piutang tugas dan dapat benar-benar dibebankan atau dikeluarkan. Dengan cara ini, piutang PBB- P2 yang saat ini tidak dapat ditagih atau tidak dapat ditagih lagi dapat didiskon dari organisasi piutang PBB-P2, sehingga dipercaya bahwa informasi pembayaran kembali saat ini adalah informasi kewajiban yang belum terpenuhi yang dapat di kasus dibebankan.

## Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Diperlukan upaya dalam pengeluaran piutang tagihan (utang yang telah jatuh tempo) salah satunya melalui kegiatan pemilahan tagihan.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar Kerangka Berfikir

## C. METODE PENELITIAN
Riset dicoba di Pemerintahan Kota Palembang ialah Tubuh Pengelola Pajak Wilayah (BPPD) Kota Palembang Jalan. Merdeka Nomor. 21 19 Ilir Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Strategi dalam eksplorasi ini merupakan metode subjektif ekspresif dengan strategi pengumpulan data wawancara, anggapan, dokumentasi. Tipe data yang digunakan merupakan data subjektif yang diperoleh dari data esensial serta bonus. Populasi dalam riset ini merupakan administrasi serta pengeluaran Piutang Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan( PBB- P2) Kota Palembang, sebaliknya contoh yang digunakan dalam riset ini merupakan pengecekan administrasi serta pembayaran Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan. Piutang (PBB- P2) Kota Palembang tahun 2019- 2021. Prosedur pengecekan data yang digunakan dalam eksplorasi ini merupakan model penyelidikan data yang intuitif serta tidak universal, spesialnya mengumpulkan data yang diperoleh dari rapat, dokumentasi serta data bonus. Setelah itu, pada dikala itu,
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

## Pengelolaan Piutang PBB- P2
- Penatausahaan Piutang
- Penghapusan piutang
Pencairan Piutang PBB-P2 - Penagihan Piutang
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
data ditangani lewat perekaman serta penyusunan saat sebelum diperkenalkan dalam pembahasan ini. Data tersebut setelah itu diselidiki.
Pengecekan data dalam jajak terdiri dari 4 (4) rangkaian latihan yang terjalin secara bertepatan, spesialnya pengumpulan data (information sorting), pengurangan data (information reduction), pertunjukan data( information show), serta penarikan/ konfirmasi akhir (membuat keputusan/ pengecekan). (Sugiyono, 2021).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Realisasipenerimaan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun (2012-2016). Penerimaan pajak reklame terdiri dari target dan realisasi penerimaan, sedangkan pendapatan asli daerah berupa realisasi total penerimaan. Berikut hasil berdasarkan penerimaan pajak reklame selama 5 tahun.

## Tabel
Perkembangan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Kualitas Piutang
Tahun 2019-2021 (dalam satuan Rupiah) Tah- un Kualitas Piutang Jumlah Piutang PBB-P2 Kualitas Lancar Kualitas Kurang Lancar Kualitas Diragukan Kualitas Macet <1 tahun 1-2 tahun 2-5 tahun >5 tahun 2019 109.887.509.967 22.142.796.640 78.158.350.157 139.322.428.157 349.511.084.921 2020 111.922.187.926 118.163.027.673 75.196.737.543 134.935.558.212 440.217.511.354 2021 63.381.695.478 192.819.343.286 38.160.737.805 184.094.932.176 478.456.708.745
Sumber : Laporan Piutang PBB-P2 Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang, 2022
Tabel
Persentase Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Berdasarkan Kualitas Piutang Tahun 2019-2021 N o Kualitas Piutang JumlahBagian X100% Jumlah Keseluruhan Tahun Ket 2019 2020 2021 1 Kualitas Lancar 32% 25% 13% Lancar 2 Kualitas Kurang Lancar 6% 27% 40% Kurang Lancar 3 Kualitas Diragukan 22% 17% 8% Lancar 4 Kualitas Macet 40% 31% 39% - Jumlah 100% 100% 100%
Sumber : Laporan Piutang PBB-P2 Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang, 2022
Dari kedua tabel di atas diketahui bahwa sifat piutang yang seharusnya menjadi kekhawatiran luar biasa bagi Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang dan penting untuk dikemukakan upaya pembayaran, khususnya sifat piutang lancar, sifat
Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan
piutang piutang yang tidak memuaskan, dan sifat piutang yang tidak pasti. Untuk sementara, sifat kewajiban yang mengerikan ini tentu tidak menjadi kekhawatiran yang luar biasa bagi Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang mengingat penatausahaan piutang tersebut akan diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang).

## Pembahasan
1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
a. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Penyelenggaraan Piutang Pajak Bumi serta Bangunan (PBB- P2) Perdesaan serta Perkotaan yang dituntaskan oleh Tubuh Pengelola Pajak Wilayah Kota Palembang telah berjalan dengan baik cocok pedoman modul. Walaupun demikian, masih terdapat sebagian perihal terpaut penyelenggaraan Pajak Bumi serta spesialnya penyusunan Piutang Pajak Bumi serta Bangunan (PBB- P2) Perdesaan serta Perkotaan semenjak dipindahkan selaku biaya daerah masih wajib berdasarkan persetujuan informasi. dan menyegarkan.
b. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Pelepasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan yang seharusnya didiskontokan oleh sumber penelitian adalah piutang yang tidak dapat ditagih dan objek biayanya kabur. Pengurangan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan yang selama ini dilakukan hanya sebatas pencabutan/penurunan persetujuan regulasi atas piutang PBB-P2. Meskipun pengurangan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan hanya terbantu melalui pelepasan/pengurangan surat kuasa atas piutang PBB-P2, pada dasarnya diskonto piutang sangat penting karena tetap jauh dari penagihan piutang, dan memberikan data yang benar tentang keadaan sebenarnya dari piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan. Sebelum piutang dapat didiskontokan, semua tahapan pemilahan mungkin telah dilakukan terlebih dahulu. Kebutuhan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan dapat didiskon, khususnya:
a. Warga serta pembawa tugas tidak dapat ditemukan atau menggigit debu tanpa meninggalkan warisan dan tidak memiliki penerima manfaat utama atau penerima manfaat utama tidak dapat ditemukan.
b. Warga serta konveyor tugas tidak memiliki sumber daya lagi.
c. Lokasi pemilik tidak dapat ditemukan dengan alasan objek penilaian telah ditutup dan telah dipindahkan ke eksekutif.
2. Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang Dalam Mencairkan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Negara dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum dibayar setelah tanggal perkiraan akan menimbulkan tagihan atau tidak terpenuhinya komitmen, yang pada umumnya terhambat karena membuat gaji individu menurun. Jika dilihat dari data peningkatan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan dilihat dari gambaran piutang tahun 2019-2021,
menunjukkan bahwa besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) piutang yang disebut kualitas saat ini andal berkurang dimana pada tahun 2019 berapa banyak catatan piutang bertambah hingga Rp. 109.887.509.967,- dengan level 32% dari all out piutang tahun 2019, tahun 2020 bertambah menjadi Rp. 111.922.187.926,- dengan level 25% dari all out piutang tahun 2020, dan tahun 2021 berapa piutang sebesar Rp. 63.381.695.478,- dengan level 13% dari total piutang tahun 2021.
Dari hasil tersebut, sangat terlihat bahwa upaya untuk mengeluarkan piutang dengan kualitas lancar Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang telah bekerja dengan baik mengingat Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang telah bekerja sama dengan kelurahan/kelurahan dan kelurahan untuk melakukan upaya dispensasi dan hasil ini menunjukkan bahwa Warga sangat membantu, lancar dan tidak memunculkan kritik atau daya pikat dan sesuai hipotesis mengenai pengelompokan sifat piutang biaya yang tidak seluruhnya ditetapkan oleh kepala daerah dimana kualitas yang berlaku sudah baku, untuk lebih spesifiknya, warga negara itu setuju, cair, atau berpotensi tidak mendokumentasikan protes/klaim. Pengurusan klaim tanah dan real estate perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) dilakukan oleh Kantor Pajak Daerah Kota Palembang termasuk penatausahaan dan pembatalan klaim. P2).
Dari hasil tersebut cenderung terlihat bahwa upaya pencairan piutang dengan kualitas yang kurang memuaskan belum dilakukan secara ideal oleh Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang dengan tepat dengan alasan Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang dalam pekerjaan ini menghadirkan Surat Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak melalui pengisian pejabat (charging staff). Hal ini akhirnya berdampak besar pada pengeluaran piutang oleh kualitas kurang lancar Bagaimanapun, menurut Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang, dalam melaksanakan pekerjaan ini, masih ada warga yang kurang setuju dan ada juga yang mencatat keluhan atau permintaan berapa besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-Perdesaan dan Perkotaan) P2) yang terutang dan itu sesuai dengan hipotesis pengelompokan sifat piutang biaya yang tidak seluruhnya diselesaikan oleh Kepala Daerah yang kualitasnya tidak dapat diterima memiliki model bahwa Wajib Pajak kurang membantu, dan juga mengajukan protes/penawaran.
Informasi jumlah keseluruhan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019-2021 mengalami perubahan setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 90.706.426.433,- dengan level 0.26%, sedangkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 38.239.197.391,- dengan level 0,08%.
Upaya pemilahan semacam itu jelas harus dijunjung dengan pengaturan atau pedoman yang jelas, lengkap dengan aturan-aturan khusus.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dimana pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,26% sedangkan tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,08%.
2. Setelah itu buat upaya pencairan piutang PBB- P2 bersumber pada mutu piutang ialah mutu mudah pada tiap tahunnya hadapi penyusutan dimana pada tahun 2019 sebesar 32%, tahun 2020 sebesar 25% serta tahun 2021 sebesar
Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan
13%. Mutu kurang mudah pada tiap tahunnya hadapi kenaikan/ naik dimana pada tahun 2019 sebesar 6%, tahun 2020 sebesar 27%, serta tahun 2021 sebesar 40%. Mutu diragukan pada tiap tahunnya hadapi Penyusutan dimana pada tahun 2019 sebesar 22%, tahun 2020 sebesar 17%, tahun 2021 sebesar 8%. Serta mutu macet pada tiap tahunnya hadapi naik turun dimana pada tahun 2019 sebesar 40%, tahun 2020 sebesar 31%, tahun 2021 sebesar 39%.
3. Terakhir, hasil riset bisa disimpulkan kalau penatausahaan Piutang Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB- P2) pada Tubuh Pengelola Pajak Wilayah Kota Palembang sudah berakhir dengan baik, tetapi buat upaya pencairan Piutang Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB- P2) yang dikelompokkan bersumber pada watak piutang, spesialnya mutu Mudah, mutu kurang baik, serta mutu meragukan masih belum sempurna dicoba oleh Tubuh Pengelola Pajak Wilayah Kota Palembang.
Saran
1. Kesalahan data Pajak Bumi serta Bangunan Provinsi serta Perkotaan (PBB- P2) yang ditemui dalam penerapan organisasi, misalnya data semu wajib ditilik serta disetujui sehingga pengakuan pengenalan piutang Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) Perdesaan serta Perkotaan-P2) jelas serta benar.
2. Dalam rangka tingkatkan keakraban dengan Harus Pajak Bumi serta Bangunan (PBB- P2) Perdesaan serta Perkotaan supaya mempunyai opsi buat mengurus pengeluarannya yang belum penuhi kewajibannya, hendaknya Tubuh Pengelola Pajak Wilayah Kota Palembang membagikan sosialisasi evaluasi biasa tentang berartinya membayar Pajak Bumi serta Bangunan Perdesaan serta Perkotaan. (UN- P2) lebih kilat daripada nanti.

## DAFTAR PUSTAKA
Jasa Keuangan, R.I. (2014). Prinsip Dasar Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Kurniawan, I. A., Ratnadi, N. D., dan Dwirandra, A. (2017). Kebenaran Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan X. E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
Mardiasmo. (2019). Ketetapan Pajak Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
Mou, G.E. (2018). Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bermacam-macam. Diary of BOLREV (Borneo Law Review) Vol. 2 Masalah. 2.
Natipulu, L. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Bagi Pencatatan Akuntansi di Pemerintah Kota Manado. Buku Harian EMBA Vol.3 No.4, 273-394.
Ratuela, G. J., Nangoi, G., dan Sabijono, H. (2015). Penilaian Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan dan Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pengeluaran terdekat di Kota Bitung. Buku Harian Efisiensi Ilmiah Volume 15 No.05.
Resmi, S. (2019). Teori dan Kasus Muatan. Jakarta: Empat Salemba.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Subyektif. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, v.W. (2015). Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pers Perpustakaan Baru