Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Faktor-Faktor Berhentinya Kerja Sama Antara Pemerintah Indonesia dengan World Wildlife Fund
Wildan Faisol 1* , Yuherina Gusman 2 , Sahda Nabilah Agusta 3
*Corresponding Author: wildan.faisol@uai.ac.id 1,2 Universitas Al Azhar Indonesia
3 National Chengchi University DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.30321

## Abstract
This article aims to explain the factors underlying the Indonesian government's stance  in  ending  its  collaboration  with  the  World  Wildlife  Funds  (WWF) Indonesia foundation in 2020. Civil society organisastions (CSO) especially non- government  organisastion  (NGO’s)  has  been  s een  mostyl  as  a  catalyst  for democracy.  However,  the  Indonesian  government  through  the  Ministry  of Environment  and  Forestry  actually  showed  the  opposite  by  cutting  off  its collaboration with the World Wildlife Fund (WWF) in 2020. The Ministry of Environment and Forestry has indirectly limited the space for WWF, which is also  part  of  a  civil  society  organization  that  is  active  in  raising  its  voices. protection  of  the  environment.  By  using  the  concept  of  state  building  from Francis Fukuyama and new developmentalism from Eve Warburton, the author finds a correlation between Indonesia's new political-economic paradigm under Joko  Widodo's  government  which  shows  steps  to  prioritize  economic development at the expense of law enforcement or human rights. This research uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of literature  study.  In  this  article  the  author  believes  that  the  Indonesian government's  attitude  towards  stopping  its  collaboration  with  WWF  can  be interpreted as a mistake in interpreting the meaning of strengthening the role of the state  by ignoring democratic values  for the sake of  legitimizing economic development as was done with the New Order regime.

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  faktor-faktor  yang  melandasi  sikap pemerintah Indonesia dalam menghentikan kerjasamanya dengan yayasan World Wildlife Funds (WWF) Indonesia pada tahun 2020. Organisasi masyarakat sipil dalam bentuk non-government organisation (NGO) sering diposisikan menjadi salah satu  penggerak  dalam  demokrasi.  Namun  pemerintahan  Indonesia  melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru menunjukkan hal sebalikknya dengan memutus kerjasamanya terhadap WWF pada tahun 2020. KLHK  secara  tidak  langsung  telah  membatasi  ruang  gerak  WWF  yang  juga merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang aktif menyuarakan suara- suara  perlindungan  terhadap  lingkungan.  Dengan  menggunakan  konsep state building dari  Francis  Fukuyama  dan new  developmentalism dari  Eve  Warburton penulis menemukan korelasi paradigma ekonomi-politik baru Indonesia dibawah pemerintahan  Joko  Widodo  yang  menunjukkan  langkah  mempriotaskan pembangunan  ekonomi  dengan  mengorbankan  penegakkan  hukum  atau  hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  pustaka.  Dalam  artikel  ini  penulis meyakini  bahwa  pemerintah  Indonesia  dalam  sikapnya  menghentikan kerjasamanya  dengan  WWF  dapat  dimaknai  sebagai  kesalahan  dalam mengartikan  makna  penguatan  peran  negara  dengan  mengabaikan  nilai-nilai demokrasi demi legitimasi pembangunan ekonomi seperti yang dilakukan dengan rezim pemerintahan Orde Baru.

## Keywords
Developmentalisme Baru, Indonesia, INGO, Isu Lingkungan, WWF

## Article History
Received November, 25 Revised December, 25 Accepted December, 26 Published December, 27
Corresponding Author Wildan Faisol, Jl. Sisingamangaraja, RT.2, RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, 12110
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Pendahuluan
Tingginya keanekaragaman hayati yang Indonesia miliki juga setara dengan tingginya angka kejahatan  terhadap  satwa  liar yang  terjadi  setiap  tahunnya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan Indonesia  yang  menduduki  urutan  ke  9  dari  banyaknya  80  negara  yang  memiliki  tingkat perdagangan ilegal satwa yang tinggi dengan 7,7 juta satwa yang diperdagangkan secara ilegal sejak tahun 1975 (Gokkon, 2021). Isu tersebut menjadi perhatian khusus bagi organisasi-organisasi yang bergerak  di  bidang  lingkungan.  Salah  satunya  adalah  World  Wild  Fund  for  Nature  atau  WWF sebagai salah satu lembaga konservasi yang telah berdiri sejak tahun 1961.
Di Indonesia, WWF berdiri sebagai salah satu organisasi berbadan hukum pada tahun 1996 dengan  nama  Yayasan  WWF  Indonesia  dan  secara  resmi  bekerja  sama  dengan  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia pada tahun 1998. Hal tersebut tertulis  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  nomor  188/DJ-VI/Binprog/1998  dan  Nomor CR/026/III/1998. Dalam kiprahnya, Yayasan WWF Indonesia telah banyak bekerja sama dengan pemerintah  Indonesia.  Diantaranya,  dilansir  melalui  website  resmi  WWF  Indonesia,  Yayasan WWF Indonesia berkontribusi dalam mendirikan pusat edukasi Orang utan di Gunung Leuser Aceh dan juga penyusunan rencana lima tahun edukasi konservasi oleh Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam pada tahun 1971-1980. Yayasan WWF Indonesia juga mengadakan program survei Badak Sumatera di Gunung Leuser dan menginisiasikan kampanye hutan hujan tropis sejak tahun  1980-an  (Harahap,  2023) . Salah  satu  langkah  WWF  Indonesia  dalam  mengampanyekan hutan  hujan  tropis  melalui  program Heart  of  Borneo yang  dirancang  dengan  melibatkan  WWF Malaysia  pada  tahun  2004(Putra  Nugraha,  2016) . Pada  langkah  selanjutnya  WWF  Indonesia berhasil meyakinkan pemerintahan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam supaya bersedia menandatangani deklarasi Heart of Borneo pada tahun 2008. Tujuan utama dari Heart of Borneo untuk mempertahankan  area  hutan  tropis  yang  masih  tersisa  di  pulau  Borneo.  WWF  Dalam  hal  ini, Yayasan WWF Indonesia telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam hal mengurani penebangan liar di kawasan Heart of Borneo termasuk yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia serta berhasil mendirikan beberapa fasilitas pariwisata berbasis nilai-nilai lingkungan (Putra Nugraha, 2016) .
Namun  demikian,  perjuangan  Yayasan  WWF  Indonesia  dalam  bidang  konservasi lingkungan dan satwa harus terhenti pada awal tahun 2020 dimana KLHK secara sepihak telah memutus perjanjian kerjasama melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 32/Menlhk/Setjen/Kum.I/I/2020  (WWF Indonesia, 2020). Berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut menjadi perhatian publik khususnya para pegiat dan aktivis lingkungan yang menyayangkan tindakan KLHK tersebut. Dalam hal ini, pada poin kedua nomor 4 menggambarkan bagaimana KLHK secara tidak langsung telah membatasi ruang gerak WWF yang juga merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil dalam bentuk organisasi non  pemerintah  ( Non  Govermental  Organization ,  NGO)  dalam  melakukan  misi  advokasinya (Permana, 2020). Temuan sementara terkait pemutusan kerja sama tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan  KLHK  terhadap  Yayasan  WWF  Indonesia  yang  dianggap  gagal  dalam  perannya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berulang di Bukit Tigapuluh Jambi (PT Alam Bukit Tiga puluh).
Dalam  aspek  kerusakan  atau  deforestasi  hutan  di  Indonesia,  faktor  utama  penyebab kerusakan ialah alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit (Aisya, 2019). Sekitar satu hektar hutan  hujan  tropis  di  Indonesia  jika  kemudian  dialihfungsikan  menjadi  lahan  kelapa  sawit  dapat berpotensi untuk mengurangi emisi karbon hingga 174 ton. Peningkatan produksi minyak sawit di Indonesia  dalam  kurun  waktu  selama  10  tahun  (2008-2018)  mengindikasikan  semakin  tingginya tingkat  deforestasi  Indonesia  yang  disebabkan  alih  fungsi  perkebunan  kelapa  sawit  dan  hutan tanaman  industri.  Dalam  riset  World  Research  Institute  (WRI)  dan  Global  Forest  watch memperlihatkan data bahwa sekitar 55 persen bencana deforestasi terjadi di wilayah konsesi yang
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
legal dan sekitar 45 % dilakukan di wilayah yang tidak termasuk area konsesi legal (Aisya, 2019). Dalam aspek kepemilikan lahan perkebunan sawit, 50 persen lahan perkebunan sawit dimiliki oleh pihak swasta baik nasional atau asing. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya sebatas 6-7 persen, untuk  sisanya  perkebunan  sawit  dikelola  oleh  mandiri  dalam  bentuk  para  petani  dan  pengusaha tingkat lokal (Aisya, 2019). Secara data, Indonesia masuk pada 10 besar negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia (Ministry of Environment and Forestry et al., 2021). Dengan luas hutan yang sangat besar ini idealnya Indonesia dapat mengambil peran menjadi role model sebagai negara yang memimpin dan memberikan contoh pada dunia terkait penanganan pencegahan deforestasi hutan serta dalam upaya-upaya penting lainnya untuk menanggulangi efek kerusakan bencana emisi gas rumah kaca. Berkaitan dengan hal tersebut hal ini justru kontradiktif dengan keputusan Indonesia melalui KLHK untuk memutus hubungan secara sepihak dengan WWF Indonesia (WWF Indonesia, 2020).  Oleh  karena  itu  kami  tim  penulis  mengajukan  pertanyaan  penelitian  untuk  membahas mengenai  apa  saja  faktor-faktor  yang  melandasi  sikap  Indonesia  melalui  KLHK  untuk  memutus perjanjian kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia pada tahun 2020.
Dalam dimensi hubungan negara dengan NGO serta dalam konteks aktivisme NGO bidang isu  lingkungan  terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan  secara  substansi dengan tema besar penelitian ini. Pertama yang ditulis oleh Suharko dengan judul Urban Environmental Justice Movements in Yogyakarta, Indonesia . Suharko dalam penelitiannya memfokuskan pada gerakan- gerakan aktivisme berbasis isu lingkungan yang telah menyebar di banyak kota di Indonesia dan salah satunya  dari  kota  Yogyakarta.  Gerakan-gerakan  aktivisme  berbasis  isu  lingkungan  umumnya menekankan  isu  keadilan dalam  lingkungan  seperti isu  polusi  udara,  pencemaran  air,  pengolahan limbah beracun, masyarakat adat, kelompok minoritas dan resistensi masyarakat ekonomi kebawah terhadap ancaman kerusakan lingkungan. Isu ketidakadilan dalam isu lingkungan merupakan hasil dari ketimpangan yang disebabkan oleh globalisasi sekaligus urbanisasi sebagai wujud dari segregasi sosial di masyarakat (Suharko, 2020) .
Globalisasi  yang  muncul  seiring  dengan  urbanisasi  menciptakan  kesenjangan  sosial  di masyarakat sehingga memberikan fakta bahwa sekelompok masyarakat memiliki kemampuan untuk menjauhi diri dari ancaman isu lingkungan sedangkan terdapat kelompok masyarakat lainnya yang tidak  mampu  memiliki  akses  untuk  terhindar  dari  ancaman  isu  lingkungan.  Dalam  praktiknya, pembangunan  pada  tatanan  masyarakat  urban  di  Yogyakarta  pada  satu  dekade  terakhir  semakin memperlihatkan  ketidakadilan  dalam  isu  lingkungan  (Suharko,  2020) . Dalam  rangka  merespon ketidakadilan tersebut, elemen-elemen masyarakat sipil mengembangkan taktik-taktik gerakan sosial baru  dengan  pengorganisasian  komunitas,  pembentukan  aliansi  dan  menciptakan  taktik  langsung berhadapan dengan publik. Elemen-elemen masyarakat sipil menjadi representasi masyarakat urban yang menjadi korban dari ketidakadilan lingkungan. Dalam hal ini, aliansi antar aktor masyarakat sipil sebagai salah satu pilar penting demokrasi pada hakikatnya perlu diperkuat untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga negara yang dibentuk secara demokratis benar-benar bekerja demi kepentingan publik.
Penelitian  terdahulu  yang  kedua  ditulis  oleh  Dirk  Tomsa  dan  Narissa  Bax  berjudul Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia. Pada penelitian ini menitikberatkan pada tiga elemen utama yang melemahkan demokrasi Indonesia terutama dalma isu lingkungan (Tomsa &  Bax,  2023) . Pertama,  meningkatnya  nilai-nilai  nasionalisme  dalam  rangka  memaksimalkan sumber  penerimaan  negara  daripada  memperhatikan  aspek  lingkungan.  Kedua,  kerangka institusional dalam hal konservasi dan lingkungan hidup telah dilemahkan secara sistematis melalui seperangkat produk hukum yang bermasalah, tidak transparan dan tidak akuntabel. Ketiga, aktivis- aktivis  lingkungan  selalu  menjadi  subjek  ancaman  dan  intimidasi  karena  agenda-agenda  isu lingkungan  hidup  yang  diadvokasikan  dianggap  menghambat  agenda  besar  negara  dalam pembangunan ekonomi.
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Dalam  konteks  abad  21  sudah  menjadi  keniscayaan  bahwa  aktor  negara  tidak  dapat sanggup  merespon  secara  aktif  segala  bentuk  isu  ancaman  keamanan  non  tradisional  seperti kejahatan  satwa  liar  tanpa  adanya  kolaborasi  dengan  aktor-aktor  non  negara.  Oleh  karena  itu menurut  penulis  penting  untuk  memahami  faktor-faktor  apa  saja  yang  melandasi  sikap pemerintahan Indonesia melalui KLHK dalam keputusannya untuk memutus kerjasama dengan non state actor seperti Yayasan WWF Indonesia.
Kerangka Teoritis

## State Building
Fukuyama  (2017)  dalam  mengkaji  pembangunan  negara  menitikberatkan  konsep state building sebagai  proses  pembentukan  institusi  pemerintahan  baik  yang  baru  berdiri  atau memperkuat institusi pemerintahan yang sudah ada sebelumnya. Bagi Fukuyama, negara memilih untuk menciptakan pemerintahan yang berasaskan nilai-nilai demokrasi Liberal tidak terjadi secara alamiah.  Namun  membutuhkan  kehadiran  institusi  pemerintahan  yang  ditunjang  dengan konsolidasi demokrasi dalam bingkai state building . Dalam arena politik internasional, negara yang cenderung  gagal  dalam  proses state  building menciptakan  banyak  permasalahan-permasalahan sehingga dikategorikan sebagai weak states . Dalam aspek politik domestik, Fukuyama menekankan weak states memiliki sistem dan mekanisme administrasi publik yang lemah sehingga menghambat proses capacity  building .  Administrasi  pemerintahan  dalam  rangka  melayani  kepentingan  publik cenderung dipengaruhi oleh karakter individu yang sedang berkuasa. Strategi capacity building yang ideal dapat menghilangkan praktik-praktik patron-client.
Dalam mengukur kapasitas dan fungsi negara, Fukuyama memberikan argumentasi bahwa sejatinya perdebatan terkait negara kuat dan negara lemah dapat ditambahkan dengan pengukuran sejauh  mana  kualitas  fungsi  dan  kapasitas  sebuah negara  dalam  mengelola posisi  dan  perannya dalam masyarakat. Fukuyama menekankan argumentasinya dalam lingkup kajian ekonomi politik untuk memahami fungsi dan kapasitas sebuah negara (Fukuyama, 2017).
Dalam karyanya, Fukuyama (2017) berargumen bahwa ahli ekonomi akan bersikap optimis pada posisi Kuadran I dikarenakan terdapat kombinasi yang efektif antara fungsi negara dengan kelembagaan yang kuat. Kuadran I memberikan gambaran akan kelembagaan negara yang kuat dalam terbatasnya lingkup fungsi negara tersebut. Kuadran I ditunjukkan kemampuan penegakan hukum dan peraturan, pelayanan dan perlindungan secara penuh bagi masyarakat. Cakupan fungsi negara dibatasai pada hal-hala dasar seperti penegakan hukum serta pertahanan dan keamanan.
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Untuk fungsi lainnya dapat diserahkan ke masyarakat atau mekanisme pasar. Contoh mutlak negara yang dikategorikan kuadran I adalah Amerika Serikat.  Sedangkan pada Kuadran IV akan menjadi permasalahan  serius  bagi  ahli  ekonomi  karena  negara  tidak  berhasil  dalam  membangun ekonominya  serta  menjadi  tidak  efektif  dengan  segala  kebijakan-kebijakannya.  Serta  cenderung lemah  dalam  penegakan  hukumnya  dengan  tingkat  korupsi  yang  cukup  tinggi. Dalam  contoh- contohnya negara yang terdapat di Kuadran IV ini mayoritas berisi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Pada  kuadran  IV  ini  Fukuyama  menjelaskan  fenomena  patrimonialisme  yang  berubah bentuk menjadi neo-patrimonialisme  pada negara-negara seperti Nigeria, Meksiko dan Indonesia. Dalam  praktiknya,  neo-patrimonialisme  ditunjukkan  oleh  pemimpin-pemimpin  politik  yang terkesan  menjalankan  segala  sendi-sendi  kehidupan  negara  yang  demokratis  namun  terkesan banyak hal yang dijalankan hanya untuk meraih keuntungan salah satu golongan saja ( patron client ). Ciri  khas  lainnya  dengan  masifnya  praktik  politik  uang  yang  diberikan  kepada  elemen-elemen masyarakat  dengan  imbal  balik  berupa  suara  dalam  prosedur  demokratisnya  seperti  dalam pemilihan umum (pemilu) (Aspinall & Sukmajati, 2015) . Indonesia sepanjang orde lama hingga orde baru menjalankan praktik-praktik neo-patrimonialisme untuk memperjuangkan kepentingan elit politik. Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan mengendalikan seluruh elemen politik dan ekonomi yang dapat menguntungkan negara sekaligus menguntungkan tingkat individu atau golongan.
Developmentalisme Baru Istilah  pembangunan  ( development )  merupakan  istilah  yang  secara  definisinya  dapat mencakup  pada  level  kebijakan  dan  tahapan-tahapan  yang  membawa  suatu  masyarakat  untuk menuju  peradaban  yang  lebih  modern.  Pasca  perang  dunia  II,  dengan  pengaruh  dunia  barat menekankan makna pembangunan sebagai kewajiban moral bagi seluruh negara untuk diraih demi mencapai peradaban yang lebih modern. Pembangunan dimaknai sebagai pendorong tumbuhnya kesejahteraan  sekaligus  membebaskan  masyarakat  dari  kemiskinan.  Gagasan  pembangunan dipengaruhi oleh teori modernisasi. Teori modernisasi yang diilhami dari teori Rostow menjadi indikator  penting  bagi  negara  berkembang  seperti  Indonesia  dalam  mengukur  pertumbuhan ekonomi.  Meskipun  teori  pembangunan  tersebut  mendapatkan  banyak  kritik  tetapi  dalam penerapannya masih menjadi cara praktis dan populer bagi para politisi negara berkembang untuk meraih dukungan masyarakat. Terutama ketika Indonesia pada era Orde Baru dalam mendapatkan legitimasi kemampuan rezim dalam menciptakan pembangunan ekonomi.
Dalam tulisan Warburton (2018), Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo saat ini telah  memasuki  fase new  developmentalism .  Menurut  Bresser-Pereira  (2020)  , new  developmentalism dalam  kerangka  teoritisnya  merupakan  paham  ekonomi  politik  yang  mendukung  kelas pembangunan  dengan  mengasosiasikan  kelompok  pebisnis  swasta,  kelompok  pekerja  dengan birokrasi  pemerintahan untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Dalam new developmentalism, peningkatan  tingkat  investasi  swasta  dengan  mengedapkan  nilai  tukar  yang  kompetitif  diiringi dengan tingkat bunga yang rendah. New developmentalism di Indonesia pada era ini tidak jauh-jauh dari bagaimana politik yang dikelola oleh sekelompok oligarki dengan melakukan berbagai represi kepada masyarakat sipil yang berujung pada perampasan ruang hidup masyarakat. Umam (2019) menambahkan bahwa paradigma pembangunan new developmentalism ala pemerintahan Joko Widodo mencari  justifikasinya  dengan  menjalankan  pembangunan  ekonomi  disamping  menjaga  iklim demokrasi yang terus menurun secara kualitasnya. Lemahnya usaha pemerintah dalam melindungi kebebasan  sipil serta  penegakan  hukum  yang  tidak  berjalan  maksimal  akibat  politisasi  berbagai pihak (Umam, 2019).
Pembangunan ekonomi yang dituju diharapkan dapat dimulai dari pembangunan politik atau  lebih  tepatnya  stabilisasi  politik.  Seperti  yang  diutarakan  oleh  Huntington  bahwa  institusi
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
negara  dalam  usahanya  menjaga  stabilitas  dan  ketertiban  sosial  akan  berpengaruh  terhadap pembangunan  ekonomi  suatu  negara  meskipun  dalam  praktiknya  dijalankan  dengan  melanggar nilai-nilai  demokrasi  dan  penegakan  hukum.  Menurut  peneliti  salah  satu  bentuk  sikap pemerintahan  Joko  Widodo  melalui  KLHK  ketika  memutus  hubungan  resmi  dengan  WWF Indonesia  sebagai  langkah  untuk  meminimalisir  keterlibatan  elemen  masyarakat  sipil  dalam demokratisasi isu-isu lingkungan hidup.

## Metode
Metode  Penelitian  Kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  lazim  dipakai  dalam penelitian  ilmu  sosial  seperti  sosiologi,  politik,  hubungan  internasional.  Menurut  Bakry  (2016) penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bersifat  eksplorasi  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  pemahaman  tentang  alasan,  opini  dan  motivasi  yang  mendasari  suatu  bentuk perilaku. Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memperoleh wawasan dalam suatu masalah serta  membantu  untuk  mematangkan  hipotesis.  Dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti  menjadi bagian  dalam  instrumen  penelitian.  Menurut  Bakry,  peneliti  sejatinya  turut  perlu  menceburkan dirinya dalam objek penelitian yang sedang berupaya diamati dan diwaktu yang sama juga perlu untuk bertindak seperti subjek penelitian yang akan diteliti (Bakry, 2016).
Dalam studi hubungan internasional banyak sekali isu yang dapat diangkat sebagai topik penelitian diantaranya isu-isu yang tergolong sebagai high politics dan low politics . Isu high politics berkutat dengan  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  keamanan,  konflik  bersenjata,  intervensi  militer  dan sebagainya.  Sedangkan  isu low  politics berkutat  pada  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  isu  kesehatan, lingkungan, ekonomi, Hak Asasi Manusia, teknologi dan sering melibatkan peran aktor non negara. Sedangkan dalam perumusan pertanyaan penelitian berkaitan dengan jenis penelitian. De Vaus dalam Bakry  berasumsi  bahwa peneliti-peneliti  di  ilmu  sosial      memiliki  dua  jenis  pertanyaan  penelitian diantaranya mempertanyakan apa yang terjadi ( what ) dan mempertanyakan mengapa hal itu terjadi ( why ) (Bakry, 2016). Dalam Bakry juga menegaskan bahwa  pertanyaan penelitian memiliki hubungan yang dekat dengan jenis penelitian yang akan digunakan peneliti.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa tersebut terjadi. Jika jenis penelitian eksplanatif pertanyaan penelitiannya umumnya diawali dengan kata “Mengapa”. Studi hubungan internasional memiliki aspek pluralitas dalam menggunakan pendekatan unutuk menjelaskan dan memahami fenomena politik internasional di dunia. Oleh karena itu dalam studi hubungan internasional tidak terdapat kesepakatan tunggal dalam  merumuskan  pertanyaan  penelitian  (Bakry,  2016) . Karena  setiap  pertanyaan  penelitian memberikan jenis pengetahuan untuk tujuan yang berbeda. Dalam hal ini peneliti menggunakan kata ”mengapa” sikap pemerintah Indonesia melalui KLHK memutus k erjasama dengan yayasan WWF Indonesia pada tahun 2020. Dengan harapan peneliti menemukan faktor-faktor yang melandasi sikap pemerintah  Indonesia  tersebut  sehingga  muncul  pemahaman  yang  lebih  dalam  untuk  bagaimana pemerintah Indonesia memaknai aspek pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.
Dalam  menjalankan  penelitian  ini,  peneliti  mengumpulkan  data-data  yang  berasal  dari sumber kepustakaan ( library research ) dengan sumber data berupa data sekunder (Bakry, 2016). Data sekunder dalam hal ini berupa buku, jurnal serta dokumen ilmiah lainnya seperti dari media massa dan  laporan  resmi  beberapa  lembaga  nasional  dan  internasional.  Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  teknik  analisis  data  kualitatif  dikarenakan  data  sekunder  yang  dihimpun  berupa kumpulan narasi-narasi dan bukan berupa data-data bersifat statistik.
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Hubungan Indonesia dan WWF
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  meratifikasi  konvensi  PBB  tentang perlindungan terhadap flora dan fauna Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES ) pada tahun 1978. Dalam perjalanannya meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES, namun masih banyak terajadi peristiwa-peristiwa yang mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia. Permasalahan utamanya berkutat pada lemahnya pengawasan dan penegakan  hukum  berujung  pada  kepunahan,  perdagangan  satwa  ilegal  dan  deforestasi  oleh beberapa pihak. Dalam hal ini kehadiran NGO seperti WWF berperan besar dalam  membantu melakukan  pengawasan,  advokasi  hingga  intervensi  kebijakan  pemerintah  dalam  lingkup perlindungan fauna.
Sejak  tahun  1962,  WWF  Indonesia    melakukan  pengabdiannya  terhadap  perlindungan fauna di Indonesia dimulai dengan penelitian terhadap populasi badak jawa di Ujung Kulon dengan dukungan  beberapa  ahli.  Pada  tahun  1998,  WWF  Indonesia  mengubah  statusnya  dari  kantor program menjadi organisasi berbadan hukum yayasan yang diakui oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia (Kemkumham) dan resmi masuk dalam jejaring WWF Internasional yang ke 27. WWF Indonesia secara aktif berkolaborasi dengan kementerian kelautan dan perikanan (KKP) untuk menciptakan sektor perikanan yang berkelanjutan. Selain itu WWF Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat pada kurun waktu 2011 hingga 2014.
Dalam  strateginya  melakukan  konservasi  pada  spesies-spesies  fauna  yang  langka  dan terancam dari kepunahan, WWF Indonesia juga melakukan kerjasama dengan korporasi-korporasi yang memiliki konsesi lahan langsung dengan habitat fauna tersebut. WWF Indonesia memberikan pendekatan kepada korporasi-korporasi tersebut supaya dapat mempraktikkan pengelolaan lahan yang baik dan berkelanjutan. Diantaranya mendirikan taman nasional Tesso Nilo di Indragiri Hulu, Riau tahun 2004. Selain itu WWF Indonesia juga bekerja sama dengan KLHK serta pemerintah Provinsi  Riu  untuk  membuat  Tim  Patroli  Gajah  Flying  Squad  yang  berada  di  kawasan  taman nasional Tesso Nilo.
Pada  tahun  2020,  pemerintahan  Indonesia  melalui  KLHK  memutus  kerjasama  dengan Yayasan WWF Indonesia dengan beberapa alasan diantaranya pertama, kegiatan WWF Indonesia dalam bidang perubahan iklim, penegakan hukum lingkungan hidup, serta pengolahan sampah di lapangan tak memiliki dasar hukum kerja sama yang sah . Kedua, adanya pelanggaran prinsip kerja sama serta melakukan klaim sepihak yang menurut  KLHK tidak sesuai fakta di lapangan pada tingkat sangat serius oleh Yayasan WWF Indonesia. KLHK berasumsi terdapat pelanggaran secara substansi yang dilakukan oleh Yayasan WWF Indonesia dengan  melalui kampanye media sosial dan publikasi laporan yang tak sesuai fakta di lapangan (Arumingtyas & Saturi, 2000).

## Demokrasi dan Non-Governmental Organization
Organisasi masyarakat sipil atau civil society organisation (CSO’s) belum memiliki kesepakatan bersama  atau  tunggal  tentang  definisi  CSO’s  serta indikator-indikatornya.  Menurut  Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), secara terminologis CSO’s merupakan nama lain dari NGO atau Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM).  CSO’s  diartikan  sebagai  entitas  sekumpulan  warga  negara  yang berorientasi non-profit dengan dior ganisir baik di level lokal, nasional, internasional. CSO’s dinilai memiliki  peran  dalam  menyuarakan  dan  menuntut  negara  dalam  melahirkan  kebijakan  yang memanusiakan masyarakatnya. CSO’s berperan besar dalam memantau kebijakan suatu negara serta menjadi  corong  tambahan  bagi  masyarakat  untuk  bersuara  kepada  pemerintah.
Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan merupakan gambaran dari  proses  berjalannya  sistem  demokrasi.  Oleh  karena  itu  negara  demokratis  perlu  memberikan jaminan  akan  kebebasan  sipil  untuk  berkumpul,  berserikat,  mengeluarkan  pendapat  hingga
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Vol 9 No 2 (2023), pp.220-234
keterbukaan  secara  jurnalistik  dalam  rangka  untuk  menjaga  kualitas  demokrasi  secara  substansif. CSO’s sebagai elemen penting yang berperan menentukan kualitas demokrasi di suatu negara. Dalam pola relasi negara dengan masyarakat, CSO’s menempatkan diri sebagai kelompok kepentingan yang merepresentasikan kepentingan publik dan di sisi lain CSO’s juga berper an sebagai pihak yang aktif melalukan check  and  balances dalam  mengawasi  jalannya  agenda  demokrasi  dan  pembangunan. Berdasarkan laporan Civil Society Engagement Framework , NGO merupakan salah satu produk dari CSO dengan fungsi sebagai entitas non-pemerintah dan non-profit yang scara mandiri dapat melibatkan masyarakat untuk mencapai tujuan dalam peningkatan kualitas hidup.
Fenomena gelombang demokratisasi ketiga menurut Huntington di negara-negara Amerika Latin dan Eropa Timur berkontribusi besar terhadap diskursus masyarakat sipil dan demokrasi yang meningkat  pesat  (Huntington,  1991).  Dalam  hal  ini  salah  satu  aspek  yang  ditekankan  ialah keberadaan NGO dianggap berkontribusi secara besar terhadap proses demokratisasi melalui jalan pemberdayaan koalisi masyarakat sipil. Argumentasi Mercer meyakini bahwa masyarakat sipil yang kuat  akan  berperan  besar  dalam  proses  demokratisasi  dan  konsolidasi  demokrasi  melalui  NGO (Mercer,  2002).  Oleh  karena  itu  NGO  merupakan  bagian  dari  masyarakat  sipil  yang  semakin diperkuat melalui berbagai aktivitasnya dalam rangka menjalankan proses demokratisasi.
Kemudian dalam diskursus hubungan NGO dan negara menarik untuk dikaji semenjak pasca pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru runtuh. NGO baik dalam dan luar negeri berperan untuk membantu  negara  dalam  menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  demokratis.  Umumnya NGO muncul akibat kesadaran dari masyarakat internasional akan berbagai macam permasalahan seperti kerusakan lingkungan, diskriminasi, pelanggaran Hak Asasi Manusia, penegakan hukum yang tidak  adil  dan  kemiskinan.  Dalam  kajian  hubungan  internasional  terdapat  pemahaman  bahwa semakin meningkatnya peran NGO maka semakin terjadi pergeseran fungsi-fungsi aktor negara yang bergeser ke NGO akibat kegagalan aktor negara menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Suharko, 2011). Melalui NGO, masyarakat memiliki platform untuk melakukan gerakan advokasi  untuk  menyuarakan  isu-isu  tertentu.  Umumnya  di  negara-negara  berkembang  dimana berbagai persoalan terutama yang berkaitan dengan  instabilitas demokrasi maka banyak NGO di negara-negara  tersebut  tumbuh.  NGO  diyakini  memiliki  kemampuan  untuk  memobilisasi masyarakat  dalam  membangun  aksi,  memberikan  tekanan  dan  melakukan framing sehingga masyarakat sipil memiliki kesempatan politik yang besar dalam pengambilan keputusan di tingkat negara.  NGO  melalui  pemanfaatan  jejaring  advokasinya  dapat  memobilisasi  persepsi  masyarakat sehingga memberikan perspektif alternatif kepada pemerintah suatu negara.
Pada  penelitian  ini  penulis  menemukan  terdapat  kecenderungan  dimana  Indonesia membatasi ruang-ruang partisipasi organisasi masyarakat sipil seperti NGO. Faktor utamanya karena terdapat fenomena resesi demokrasi. Sejak tahun 2013, data dari Freedom House yang dikutip oleh Kristal  (2021)  menunjukkan  Indonesia  mengalami  penurunan  level  demokrasi  yang  semula free democracy menjadi partly free democracy . Lebih spesifiknya ditujukan pada tahun 2016 hingga 2020. Resesi demokrasi ini salah satunya diperihatkan dengan pemerintah Indonesia yang memutus secara sepihak kerjasamanya  dengan  WWF  pada  tahun  2020.  Menurut  Ivalerina  (2014)  efektifitas  pelaksanaan demokrasi dalam merespon isu-isu lingkungan bergantu pada bentuk demokrasi yang dipilih dan dijalankan.  Begitupun  juga  konsesus  politik  internasional  seperti  deklarasi  Rio  tahun  1992  juga meyakini pengambilan keputusan terkait isu lingkungan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme pemerintahan yang demokratis (Ivalerina, 2014).
Indonesia, Non-Governmental Organization, dan Isu Lingkungan
NGO secara perannya menurut Lewis (2006) dapat dijelaskan dalam tiga aspek. Pertama dalam aspek moral culpability dengan bentuk menyuarakan kegelisahan terhadap kebijakan-kebijakan yang  tidak  efektif  berdasarkan  nilai-nilai  moral.  Kedua,  mengadvokasi  suatu  isu  secara  terus menerus  dengan  tujuan  mendapatkan  perhatian  pemerintah  baik  eksekutif  atau  legislatif  demi
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
dapat  mendorong  lahirnya  suatu  kebijakan  negara  yang  mengakomodir  isu  tersebut.  Ketiga, memperjuangkan hak fauna untuk dapat tetap hidup dan berkembang biak tanpa terancam segala bentuk eksploitasi atau aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Keterlibatan NGO dalam isu lingkungan merupakan bagian dari proses demokratisasi isu politik lingkungan hidup. Dalam Konferensi Bumi yang diselenggarakan di Rio De Jeaneiro tahun 1992, partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam isu lingkungan menunjukkan pertumbuhan yang tinggi  dalam  keterlibatannya  untuk  mengadvokasi  dan  menjadi  mitra  negara  dalam  mengatasi permasalahan isu lingkungan. NGO dalam isu lingkungan ini diharapkan dapat memainkan peran signifikan  dalam  merespon  segala  problem  isu  lingkungan  kontemporer.  Dalam  kajian  gerakan sosial, kemunculan NGO yang berfokus pada isu lingkungan merupakan bentuk gerakan sosial baru  di  tingkat  global.  Berbeda  dengan  gerakan  sosial  lama  yang  didominasi  oleh  isu-isu kepentingan dan ketimpangan kelas ekonomi. Gerakan sosial baru membawa berbagai aspek yang lebih  luas seperti  isu  gender,  hak  asasi  manusia,  pangan,  energi  dan  lingkungan.   Potter  (1996) menambahkan  bahwa  di  negara  dengan  pemerintahan  demokratis  memberikan  kemungkinan bahwa  NGO  di  bidang  lingkungan  menunjukkan  sikap  kritis  secara  aktif  terhadap  kebijakan- kebijakan  negara  yang  terkait  dengan  bidang  lingkungan.  NGO  di  bidang  lingkungan  di pemerintahan  demokratis  memiliki  pengaruh  lebih  besar  dalam  mempengaruhi  perumusan kebijakan suatu negara daripada NGO di negara yang cenderung tidak terlalu demokratis.
Untuk di Indonesia sendiri, kemunculan NGO sebagai respon atas kebijakan ekonomi  , politik dan lingkungan era pemerintah rezim Orde Baru yang mengedepankan praktik eskploitatif terhadap  sumber  daya  alam  (Siahaan,  2020).  Pada  era  Orde  Baru,  konsesi  lahan  perhutanan merupakan objek politik yang dikuasai dan diperebutkan oleh mitra politik pemerintahan Orde Baru.  Salah  satu  diantaranya  merupakan  Bob  Hasan  yang  juga  turut  menjadi  ketua  Asosiasi Pengusaha Kayu Indonesia (APKINDO) yang memiliki izin kepemilikan satu juta hektar hutan dan izin ekspor kayu ke luar negeri (Gellert, 2005). Selain juga terdapat mitra politik lainnya ialah Probosutedjo yang dituduh menggelapkan dana reboisasi sebesar Rp 4,9 Miliar untuk rencana kerja tahunan dari tahun 1994/1995 ke 1996/1997. Dana reboisasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan rezim Orde Baru untuk kelestarian hutan disalahgunakan dan dikorupsi. Segala bentuk pelanggaran dalam  hal  kebakaran  hutan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  terafiliasi  dengan pemerintahan  Orde  Baru  lolos  dari  pengadilan  karena  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari kepolisian.
Indonesia  pada  era  reformasi  ini  masih  terdapat  berbagai  bentuk  penyalahgunaan kekuasaan  politik  yang  dilakukan  baik  pemerintahan  pusat,  daerah  atau  lingkaran  bisnis  pro pemerintah.  Praktik-praktik  suap  yang  dilakukan  kepala  daerah  dengan  menerima  suap  dari perusahaan-perusahaan  yang  berusaha  mendapatkan  konsesi  lahan  hutan  untuk  keperluan bisnisnya.  Lemahnya  birokrasi  negara  beserta  pemerintahan  daerah  dari  segi  akuntabilitasnya memunculkan  bencana  kebakaran  hutan  dan  pencemaran  udara  yang  lebih  masif.  Menurut Winters (2013), aktor-aktor oligarki pasca reformasi yang terus menikmati bantuan dari pemerintah memiliki  imunitas.  Aktor-aktor  tersebut  dapat  berubah  atau  bertambah  karena  efek  dari desentralisasi serta pola rent seeking pasca reformasi.
Fukuyama  (2017)  mengambil  contoh  Indonesia  sebagai  salah  satu  contoh  negara  yang masuk kategori sebagai negara demokrasi baru dan berhasil menyelenggarakan demokrasi secara prosedural  tapi  kemudian  gagal  dalam  melahirkan  pemerintahan  yang  berkualitas.  Tingginya praktik  klientelisme  dan  korupsi  berimbas  pada  tidak  efektifnya  pemberian  layanan  terhadap publik. Momen reformasi menjadi momen kemunculan fungsi otonomi daerah sebagai fitur yang dimaknai  untuk  pendelegasian  otoritas  yang  lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah  justru memberikan jalan untuk praktik koruptif yang lebih besar.
Hubungan antara birokrasi dan politik di negara-negara berkembang telah menjadi kajian khusus.  Salah  satunya  dalam  Peter  (2000)  yang  menjelaskan  praktik  hubungan  antara  politik
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
birokrasi dan hubungan antara birokrasi, publik dan pemerintah terpilih sebagai bagian dari proses pemerintahan.  Dalam  teorinya  birokrasinya  melakukan  pekerjaan  yang  bersifat  administratif, dengan  mengdokumentasikan  proses  pengambilan  kebijakan  serta  luaran  kebijakannya  dalam bentuk  produk  administratif.  Dalam  birokrasi  politik  seringkali  melihat  birokrasi  sebagai  aktor politik  yang  secara  empiris  dan  praktiknya  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Jadi birokrasi  tidak  berposisi  sebagai  objek  kekuatan  politik  melainkan  sebagai  aktor  politik  yang memainkan peran penting dalam tarik menarik dengan pihak internal dan eksternal pemerintahan untuk proses pengambilan suatu keputusan. Dalam konteks Indonesia, problem terkait birokrasi dengan tata kelola lingkungan memasuki babak baru ketika dikenalkan kebijakan desentralisasi dan pemilihan secara langsung. Kedua terobosan ini memberikan kekuatan pada terlibatnya oligarki lokal yang memiliki hubungan kepentingan bisnis terutama dalam bisnis pengolahan sumber daya alam.

## Pelemahan Demokrasi dan Tata Kelola Lingkungan Hidup Indonesia
Dalam salah satu artikelnya, Fukuyama (2004) mengangkat perdebatan terkait peran negara perlu  diperkuat  atau  justru  diperlemah  demi  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  dan pemerintahan yang akuntabel. Pada kesimpulannya Fukuyama tidak mengeneralisir bahwa negara demokratis dengan peran negara minimal lebih berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan negara otoriter yang memaksimalkan peran negara. Sebagai contoh Taiwan dengan  pemerintahan  demokratis  serta  peran  negara  yang  minimal  dengan  Korea  Utara  yang memiliki  peran  negara  maksimal  justru  sama-sama  dapat  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi yang tinggi diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (Fukuyama, 2004). Kemudian dalam karyanya yang lain, Fukuyama menekankan bahwa negara yang telah menerapkan demokrasi dan peran negara yang minimal namun masih tidak berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik disebabkan karena salah memahami dalam rangka meminimalisir peran negara. Dalam karya  lainnya,  Fukuyama  menekankan  bahwa  suatu  negara  jika  meminimalisir  perannya  dalam bagian tertentu harus diseimbangkan dengan peran suatu negara tersebut dalam bagian yang lain terutama seperti penegakan hukum, transparansi informasi, peningkatan mutu kualitas pelayanan publik.
Dalam  artikel  ini  penulis  meyakini  bahwa  pemerintah  Indonesia  dalam  sikapnya menghentikan  kerjasamanya  dengan  WWF  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  kesalahan  dalam mengartikan  makna  penguatan  peran  negara  dengan  mengabaikan  nilai-nilai  demokrasi  dan reformasi  birokrasi.  Lembaga  Freedom  House  melakukan  penilaian  terkait  aspek  kebebasan  di Indonesia sejak tahun 2013 dengan hasil yang terus menurun dan dikategorikan menjadi negara yang “bebas sebagian” . Berbagai momentum politik Indonesia pada tahun 2014 dan 2019 seperti surveillance terhadap setiap masyarakat dalam menggunakan media sosial, pembungkaman terhadap organisasi  masyarakat  sipil  termasuk  NGO,  kriminalisasi  terhadap  pegiat  aktivis-aktivis kemanusiaan melalui berbagai pasal-pasal multitafsir yang kemudian menjadi variabel-variabel kuat dalam menurunnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Indonesia semenjak  memasuki  era  reformasi  melanjutkan  catatan  buruk  era  Orde  Baru dalam  hal  reformasi  birokrasi.  Menurut  Fukuyama  (2004)  Indonesia  pasca  Orde  Baru  dengan lahirnya  otonomi  daerah  justru  menciptakan  terjadinya  praktik  korupsi  yang  masif  di  berbagai lembaga-lembaga nasional dan daerah.  Dalam karyanya berjudul Political Order and Political Decay : From Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, Fukuyama menemukan terdapat pola yang serupa pada negara-negara berkembang ketika sedang menyusun pembangunan politkinya. Titik problem yang Fukuyama coba ungkap adalah peran negara yang cenderung lemah serta elit politik yang  lebih  memanfaatkan  kekuasaan  despotik  untuk  menekan  oposisi  dalam  bentuk  politisi, jurnalis  dan  organisasi  masyarakat  sipil  seperti  NGO.  Kemudian  diperparah  dengan  tidak mampuan  negara  untuk menciptakan  penegakan hukum  yang  adil  serta  menjamin  ketersediaan
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
barang  publik  seperti  sistem  dan  infrastruktur  kesehatan,  lingkungan  yang  tidak  tercemar,  rasa keamanan serta infrastruktur pendidikan.
Indonesia  dalam  tahun  2020  diperlihatkan  dengan  dinamika  ekonomi  politik  yang memberikan  efek  secara  sosial  dan  ekologis.  Diantaranya  hasil  pemilihan  umum  2019  untuk legislatif menghasilkan 262 anggota legislatif terpilih atau sekitar 45% dari total anggota DPR 2019- 2024  memiliki  keterkaitan  dengan  1016  perusahaan.  Fakta  ini  memberikan  gambaran  negatif bahwa  tata  kelola  pemerintahan  masih  dikuasai  oleh  kelompok-kelompok oligarki  khusus  yang memanfaatkan  posisinya  demi  kepentingan  ekonomi  dan  politiknya.  Kemudian  capaian  tahun 2020 dimana munculnya produk kebijakan yang cukup kontroversial yaitu Omnibus Law UU Cipta Kerja. UU ini muncul dengan jargon untuk menyederhanakan proses birokrasi di Indonesia dengan harapan sehingga investasi luar negeri dapat masuk menanamkan modalnya. Permasalahan dalam UU Cipta Kerja dapat dilihat dari susunan tim satuan tugas rancangan undang-undang Cipta Kerja yang tidak melibatkan unsur dari organisasi masyarakat sipil atau NGO di bidang Lingkungan. Padahal salah satu pokok permasalahan utama dalam RUU Omnibus Law untuk isu lingkungan terkait penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Amdal. Disisi lain UU ini memberikan ancaman  besar  terhadap  isu  lingkungan  hidup,  perlindungan  masyarakat  adat,  kebebasan berekspresi,  kebebasan  meraih  informasi  dan  kebebasan  dalam  berpartisipasi  yang  semuanya merupakan bagian dari hak dasar warga negara.
Menurut  laporan  dari  Walhi  (WALHI,  2021),  Pemerintah  Indonesia  terus  semakin menunjukkan  sikap  reaktif  terhadap  kritik  seperti  yang  ditunjukkan  ketika  terjadi  penangkapan terhadap tokoh aktivis NGO lingungan dari Mongabay yaitu Phillip Jacobson. Meskipun Jacobson ditangkap  dengan  tuduhan  melanggar  undang  undang  imigrasi  tetapi  secara  momentum  waktu bertepatan setelah Jacobson memperjuangan nasib masyarakat adat Kalimantan Tengah pada isu kebakaran  hutan  di  depan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kalimantan Tengah. Selain itu Jacobson dengan Mongabay juga pernah membuat investigasi mendalam terkait dugaan korupsi sumber daya alam di Kalimantan Tengah yang diindikasikan merupakan isu sensitif oleh pihak pemerintah dan perusahaan. Selain itu pada kasus lainnya, Aktivis lingkungan dari NGO Walhi Sumatera Utara Golfrid Siregar ditemukan tidak bernyawa dan pembakaran rumah direktur Walhi Nusa Tenggara Barat menambah catatan buruk terhadap kriminalisasi aktivis lingkungan pada  tahun  2019.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Laporan  Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI)  Indonesia bahwa  juga  terdapat  kriminalisasi  terhadap  jurnalis  sebanyak  53  kasus  sepanjang  tahun  2019 (Nufus, 2019). Kemudian laporan dari The Economist Intelligence Unit’s merilis indeks demokrasi dunia  tahun  2019  melalui  lima  indikator  diantaranya  fungsi  pemerintah,  partisipasi  politik, kebebasan sipil, proses pemilu dan budaya politik (Bisara, 2020). Dalam laporan tersebut Indonesia menempati peringkat 64 dari total 167 negara di dunia dengan rentang nilai 6.48 dari skala 10 yang masuk  pada  kategori flawed democracy. Dengan  segala  perisitwa-peristiwa  yang  terjadi  terhadap aktivits-aktivis lingkungan beserta NGO berimbas kepada penurunan tingkat indeks demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia.

## Indonesia, Developmentalisme Baru dan Isu Lingkungan
Meskipun pemerintahan Joko Widodo tidak mewarisi secara penuh gaya politik represif ala pemerintahan orde baru, namun Warburton melihat dengan paradigma new developmentalism terjadi peningkatan sikap-sikap pengabaian terhadap elemen-elemen HAM (Warburton, 2018). Hal  ini terjadi karena elemen-elemen HAM tidak lebih penting daripada tujuan pembangunan itu sendiri. Pelemahan kekuatan masyarakat sipil sebagai oposisi publik berimbas pada bentuk represi yang semakin  bervariatif  dari  pemerintahan  yang  sedang  berkuasa.  Akibatnya  berbagai  kebijakan- kebijakan  dilahirkan  melalui  prosedur  yang  tidak  demokratis.  Dalam  tujuannya  mengejar pembangunan dibawah paradigma new developmentalism, pemerintahan Indonesia era Joko Widodo terkesan hanya dapat berjalan dalam iklim politik yang stabil melalui cara konsolidasi kekuasaan.
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Menurut Nugroho bentuk konsolidasi kekuasaan yang cenderung berbeda dengan era Orde Baru, tidak menggunakan represi militer tapi lebih kepada penggemukan kekuatan politik baik di esekutif dan  legislatif.  Titik  utama  perbedaan  ideologi  pembangunan  era  Orde  Baru  dengan  era pemerintahan Joko Widodo terletak pada ideologi statis-nasionalis.  Dimana pemerintah melihat pembangunan negara harus didukung oleh pemerintahan yang kuat, stabil dan berdaulat sehingga tidak terikat pada pasar internasional atau penanaman modal asing. Oleh karena itu pada rezim Joko  Widodo  terlihat  entitas-entitas  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dimanjakan  dengan mendapatkan  akses  kapital  dan  strategis  sehingga  dapat  mendominasi  jalannya  proyek pembangunan negara.
Degradasi  demokrasi  pada  pemerintahan  Joko  Widodo  dalam  bingkai  paradigma neo developmentalism juga dapat dilihat melalui cara pandang Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani. Pada tahun  2019,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  memberikan  argumen  bahwa  tingkat  penanaman modal  asing  tumbuh  pesat  ketika  pemerintahan  Indonesia  dibawah  rezim  Orde  Baru  (Pinter Politik,  2019).  Dengan  kestabilan  politik  yang  dibangun  oleh  rezim  Orde  Baru,  investor mendapatkan  kepastian  usaha  yang  dapat  dijamin  oleh  pemerintah.  Kemudian  Sri  Mulyani memberikan  pandangan  yang  cukup  pesimis  dengan  mengkorelasikan  bahwa  menuntut pemerintahan  yang  demokratis  tetapi  disisi  lain  ingin  dapat  menarik  investasi  sebagai  hal  yang cukup susah untuk dihubungkan. Argumen Sri Mulyani tersebut memang tidak secara lugas untuk menolak terhadap praktik demokrasi atau mendukung sistem otoriter untuk kembali diterapkan di Indonesia. Tetapi dalam tulisan Robert (2019) mencoba merespon untuk memberikan sanggahan terkait negara dengan pemerintahan otoriter yang lebih berdampak positif pada tingkat penanaman modal  asing.  Penelitian  dari  Acemoglu  dalam  Robert  (Robert,  2019)  menunjukkan  bahwa pertumbuhan demokrasi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, dimana selama periode tahun 1960 hingga 2010, terdapat 122 dari 184 negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi 20 % lebih tinggi setelah meninggalkan bentuk pemerintahan otoriter. Argumen Sri Mulyani justru semakin tidak  tepat  karena  sebagai  pengambil  kebijakan  di  Indonesia  era  reformasi  justru  memberikan argumen  simpatik  pada  pencapaian  rezim  Orde  Baru  dan  secara  momentum  waktu  diucapkan ketika ditengah-tengah penurunan kualitas demokrasi pada era pemerintahan Joko Widodo.
Warburton  menekankan bahwa new  delopmentalism mengakar  kuat  dalam  pola  perencaan ekonomi  dan  politik  Indonesia  dibawah  rezim  pemerintahan  Joko  Widodo  (Warburton,  2018). Terlebih  new  developmentalism  sangat  terkait  dengan  fenomena rent  seeking yang  melahirkan pemburu  rente  dalam  bentuk  pelaku  bisnis  dalam  mempengaruhi  otoritas  negara  dalam merumuskan suatu kebijakan. Hal ini yang akhirnya menggambarkan bentuk politik oligarki yang berujung pada melemahkan demokrasi deliberatif. Idealnya dengan peran LSM atau NGO hadir sebagai  oposisi  publik  representasi  masyarakat  menjadi  sangat  penting.  Kehadiran  NGO  salah satunya  seperti  WWF  yang  aktif  menyuarakan  penegakan  serius  pada  isu  lingkungan  turut diposisikan menjadi salah satu obstacle dalam kerangka besar paradigma new developmentalism pada era pemerintahan  Joko  Widodo.  Sehingga  melemahnya  peran  masyarakat  sipil  seperti  dengan pemutusan  kerja  sama  KLHK  dengan  WWF  sebagai  bentuk  pembungkaman  oposisi  publik. Penurunan tingkat demokrasi Indonesia merupakan proses yang berlapis. Menurut Tomsa (2023) kebangkitan  nasionalisme  disalurkan  dengan  menghidupkan  kembali gagasan  bahwa  eksploitasi lingkungan alam merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindaridemi kebutuhan untuk pembangunan ekonomi.  Paket  kebijakan  omnibus  law  dan  pemutusan  hubungan  kerjasama  dengan  WWF memberikan gambalan jelas penurunan tingkat demokrasi Indonesia serta berbagai praktik represif kepada pada aktivis-aktivis lingkungan di Indonesia.
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Kesimpulan
Sikap  pemerintah  Indonesia  melalui  KLHK  dalam  memutus  kerjasama  dengan  yayasan WWF  Indonesia  pada  tahun  2020  didasari  karena  yayasan  WWF  Indonesia  tidak  sepenuhnya menjalankan  fungsinya  sebagai  organisasi  masyarakat  sipil.  Namun  hal  ini  tidak  dapat  menjadi pembenaran bagi negara untuk memberhentikan keterlibatan elemen organisasi masyarakat sipil seperti  NGO  yayasan  WWF  Indonesia  untuk  hadir  sebagai  bagian  dari  oposisi  publik  untuk memonitoring  dan  mempengaruhi  kerja  pemerintahan  demi  dapat  terus  melayani  kepentingan publik  terutama  dalam  isu  lingkungan  hidup.  Keberadaan  NGO  seperti  WWF  yang  aktif menyuarakan  advokasi  isu  lingkungan  diposisikan  menjadi  hambatan dalam  kerangka  besar paradigma new developmentalism pada era pemerintahan Joko Widodo. Sehingga melemahnya peran masyarakat  sipil  seperti  dengan  pemutusan  kerja  sama  KLHK  dengan  WWF  sebagai  bentuk pembungkaman oposisi publik. Hal ini berkorelasi dengan argumen Fukuyama bahwa Indonesia sebagai salah satu  dikategorikan sebagai negara demokrasi baru dan berhasil menyelenggarakan demokrasi secara prosedural tapi kemudian gagal dalam melahirkan pemerintahan yang berkualitas. Tingginya  praktik  klientelisme  dan  korupsi  berimbas  pada  tidak  efektifnya  pemberian  layanan terhadap  publik.  Sehingga  tidak  susah  untuk  menebak  bahwa  faktor  klientilisme  memberikan pengaruh  signifikan  dalam  berbagai  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kehadiran  ORNOP  salah satunya  pembungkaman  kepentingan  publik  melalui  pemutusan  hubungan  kerjasama  antara KLHK dan WWF.
Penelitian ini terbatas dalam bentuk hubungan negara dengan organisasi masyarakat sipil atau  NGO.  Sedangkan  dalam  tema  besar  agenda  demokratisasi  sebaiknya  terdapat  penelitian- penelitian lain terkait bentuk hubungan negara tidak hanya terhadap NGO, tetapi juga bisa kepada dunia jurnalistik, akademik, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil berbasis Agama atau etnis. Peneliti  menyadari  bahwa  dalam  penelitian  belum  memiliki  seperangkat  data  kuantitatif  dalam rangka  menjustifikasi  penurunan  nilai-nilai  demokratisasi  oleh  pemerintahan  Indonesia.  Oleh karena  itu  peneliti  memberikan  saran  demi  terdapat  penelitian  selanjutnya  yang  lebih memaksimalkan  data-data  kuantitatif  supaya  dapat  memiliki  gambaran  yang  utuh  akan  kondisi demokrasi di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena penelitian ini dapat berjalan melalui pendanaan Program Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek).

## Referensi
Aisya, N. S. (2019). Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim. Indonesian Perspective , 4 (2), 118 – 132.
Arumingtyas, L., & Saturi, S. (2000, January 31). Kala Kementerian Lingkungan Putus Kerja Sama dengan  WWF  Indonesia.  Retrieved  26  December  2023,  from  Mongabay  website: https://www.mongabay.co.id/2020/01/31/kala-kementerian-lingkungan-putus-kerja-sama- dengan-wwf-indonesia/
Aspinall, Edward., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 . Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government (PolGov) UGM. Bakry,  U.  Suryadi.  (2016). Metode  Penelitian  Hubungan  Internasional .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. Retrieved from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=953087
Bisara,  D.  (2020,  January).  Indonesia’s  Flawed  Democracy  Improves  as  Civil  Liberty,  Political Culture Stagnate.
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Bresser-Pereira, L. C. (2020). A New Theoretical Framework: New Developmentalism. Challenge , 63 (3), 114 – 132. https://doi.org/10.1080/05775132.2019.1705006 Fukuyama, F. (2004a). State Building - Governance and World Order in The 21st Century . Itacha, New York: Cornell University Press.
Fukuyama,  F.  (2004b).  The  imperative  of  state-building. Journal  of  Democracy , 15 (2),  17 – 31. https://doi.org/10.1353/jod.2004.0026 Fukuyama, F. (2017). State Building : Governance and World Order in the 21st Century . Profile Books. Gellert, P. K. (2005). Oligarchy in the timber markets of Indonesia: From Apkindo to IBRA to the future of the forests. In The Politics and Economics of Indonesia’s Natural Resources (pp. 145 – 161). Institute of Southeast Asian Studies. https://doi.org/10.1355/9789812305497-015 Gokkon, B. (2021, December 3). Indonesia ranks high on legal wildlife trade, but experts warn it masks illegal trade. Mongabay .
Harahap, D. A. (2023, October 5). Sejarah WWF Indonesia: Dari Ujung Kulon Bergiat Lindungi Hewan  Langka.  Retrieved  23  December  2023,  from  Tempo.co  website: https://tekno.tempo.co/read/1780308/sejarah-wwf-indonesia-dari-ujung-kulon-bergiat- lindungi-hewan-langka
Huntington, S. P. (1991). The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century . University of Oklahoma Press. Ivalerina,  F.  (2014).  Demokrasi  dan  Lingkungan. Jurnal  Hukum  Lingkungan  Indonesia , 1 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.165
Jeffrey  A.  Winters.  (2013).  Oligarchy  and  Democracy  in  Indonesia. Indonesia ,  (96),  11. https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099 Kristal,  D.  (2021).  PERBANDINGAN  (DE)KONSOLIDASI  DEMOKRASI:  STUDI PENURUNAN  KUALTIAS  DEMOKRASI  DI  INDONESIA  DAN  FILIPINA  PADA PERIODE  2016-2020. Jurnal  Penelitian  Politik , 18 (2),  122 – 140.  Retrieved  from https://ejournal.politik.lipi.go.id/
Lewis,  D.  (2006). The  Management  of  Non-Governmental  Development  Organizations:  An  Introduction . London: Routledge.
Mercer, C. (2002). NGOs, civil society and democratization: A critical review of the literature.
Progress in Development Studies , 2 (1), 5 – 22. https://doi.org/10.1191/1464993402ps027ra Ministry  of  Environment  and  Forestry,  R.  of  I.,  S,  Vesty  Hartono,  A.,  Mukmin,  H.,  Ikha Retnaningrum, N., Reliantoro, S., … Djuwahir, H. (2021). The State of Indonesia’s Forests 2020 : Executive Summary .
Nufus, W. H. (2019, December). AJI: Ada 53 Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Sepanjang 2019. Permana, R. H. (2020, January 29). Alasan KLHK Putus Kerja Sama WWF Indonesia: Ada Klaim Sepihak Fakta Lapangan. Detiknews .
Pinter Politik. (2019, December). Sri Mulyani Dorong Jokowi Otoriter ? Potter, D. (1996). NGOs and Environmental Policies: Asia and Africa . London: FRANK CASS.
Putra  Nugraha,  R.  (2016).  Strategi  World  Wildlife  Fund  (WWF)  Dalam  Upaya  Mendorong Penandatanganan Deklarasi Heart of Borneo. Global and Policy Journal of International Relations . Rauch, J. E., & Evans, P. B. (2000). Bureaucratic structure and bureaucratic performance in less developed countries. Journal of Public Economics , 75 (1), 49 – 71. https://doi.org/10.1016/S0047- 2727(99)00044-4
Robert, R. (2019, November). The danger of rejecting democracy for the sake of economic growth. Siahaan, V. R. (2020). Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus . UKI Press. Suharko. (2011). The Limits of Indonesian CSOs in Promoting Democratic Governance. Limits of Good Governance in Developing Countries , (August 2010), 463 – 493. Suharko. (2020). Urban environmental justice movements in Yogyakarta, Indonesia. Environmental Sociology , 6 (3), 231 – 241. https://doi.org/10.1080/23251042.2020.1778263
Copyright © 2 023 , Wildan Faisol, Yuherina Gusman,
Sahda Nabilah Agusta This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Tomsa, D., & Bax, N. (2023). Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia. Asian Studies Review . https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2189690 Umam,  A.  K.  (2019).  Lemahnya  Komitmen  Antikorupsi  Presiden  di  Antara  Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS , 5 (2), 1 – 17. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.477 WALHI.  (2021). Tinjauan  Lingkungan  Hidup  2021 :  Negara  Gagal  Atas  Krisis ? Retrieved  from https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TLH_2021_edited_2.pdf Warburton, E. (2018). A New Developmentalism in Indonesia? Journal of Southeast Asian Economies , 35 (3), 355 – 368. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/26545318 WWF Indonesia. (2020, January 28). Pernyataan Yayasan WWF Indonesia Perihal Pengakhiran Kerja Sama oleh KLHK.