Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8033 (print) Vol. 1 No. 2 (2020): 224-242
Pengaturan Aspek Lingkugan Hidup dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan GATT- WTO
Zevia Gustira*& Retno Kusniati Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: evgustira2020@gmail.com
Submission :   19 Oktober Revision :   31 Oktober Publication :   20 November 2020 DOI :   doi.org/10.36565/up.v1i2.10717

## Abstract
International trade, in the era of globalization, is a  method taken  by state leaders to fulfill their domestic needs. The inability of a country to meet this need, interests often friction. It is not uncommon for the State to take action that can harm other countries. Excessive exploitation of domestic  natural  resources,  international  awareness  in  the sustainability  of  natural  resources,  about  protecting  resources  and even  creating  sustainability  to  enjoy  these  natural  resources.  The seriousness of the international world can also be seen from the steps taken by world leaders, the format of changing GATT which only pays attention  to  the  protection  of  its  member  countries  in  conducting international  trade  with  other  countries  can  be  protected,  as  well  as members  of  developing  countries  and  poor  countries.  The  next development  of  awareness  that  the  environment  could  be  threatened by exploitation, it was the WTO that was formed to perfect GATT Keywords: Environment; International Trade; GATT and WTO
Abstrak Perdagangan  internasional,  pada  era  globalisasi  merupakan  suatu cara  yang  diambil  para  pemimpin  Negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  negerinya.  Ketidakmampuan  suatu  Negara  dalam pemenuhan  kebutuhan  ini,  kerap  kali  terjadi  gesekan  kepentingan.
Tidak  jarang  Negara  melakukan  sesuatu  tindakan  yang  dapat merugikan  Negara  lain.  Mengeksploitasi  SDA  dalam  negeri  secara berlebihan,  kesadaran  Dunia  Internasional  dalam  keberlangsungan SDA,  tentang  perlindungan  sumber  daya  bahkan  keberlansungan generasi  selanjutnya  untuk  menikmati  SDA  tersebut.  Keseriusan Dunia internasional pun terlihat dari langkah-langkah  yang diambil para  pemimpin  dunia,  perubahan  format  GATT  yang  hanya memperhatikan  perlindungan  Negara-negara  anggotanya  dalam melakukan  Perdagangan  internasional  dengan  Negara  lain  dapat terlindungi,  begitu  pula  para  anggota  Negara  Berkembang  dan Negara  Miskin.  Perkembangan  berikutnya  kesadaran  atas lingkungan hidup dapat terancam atas eksploitasi, maka dibentuklah WTO yang menyempurnakan GATT Kata  Kunci:  Lingkungan  Hidup;  Perdagangan  Internasional; GATT dan WTO

## A. Pendahuluan
Persoalan  lingkungan  hidup  bukanlah  persoalan  yang  berdiri sendiri,  tetapi  selalu  terkait  dengan  berbagai  persoalan kehidupan  bahkan  kehidupan  antar  Negara  atau  persoalan hubungan  antar  Negara.Diantaranya  aspek  lingkungan  hidup terlihat  juga  di  dalam  hubungan  perdagangan  internasional. Oleh  karena  itu  ketentuan-ketentuan  hukum  perdagangan internasional sebagaimana  GATT ( General Agreement on Tariff and  Trade )  selalu  memperhatikan  aspek  lingkungan  dalam perdagangan internasional.
Dalam era globaliasi saat ini perdagangan  internasional menjadi  persoalan  yang  sangat  penting,  selain  berpotensi meningkatkan  kemakmuran  nasional  dan  internasional,  juga merupakan  kekuatan  yang  dapat  dipergunakan  sebagai senjata melebihi kekuatan militer sekalipun. Munculnya blok- blok perdagangan internasional merupakan bentuk kerjasama internasional yang manfaatnya melampaui persaingan militer dan persaingan wilayah.
The  Bretton  World  Institution,  langkah  yang  diambil Negara-negara  dalam  pembentukan  GATT.  Dimana  dalam
pembentukannya  melalui  putaran  Jenewa  ini  bersepakat bersama-sama  untuk  menghapuskan  dan  mengurangi hambatan-hambatan  perdagangan  internasional,  baik  dalam bentuk  hambatan  tariff  dan  hambatan  non-tarif.  Ini  sejalan dengan  tujuan  hokum  perdagangan  internasional.  Kesadaran masyarakat internasional atas setiap kegiatan yang dilakukan Negara  kerap  kali  menyampingkan  dampak  lingkungan  yang berdampak  besar  pada  Negara  berkembang  dan  miskin  yang sebagian  wilayahnya  masih  banyak  SDA  namun  perlakukan eksploitasi  ini  sangat  berdampak  besar  pada  generasi  yang akan datang.
Pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan    setiap  Negara dalam    perkembangannya,  hanya  memperhatikan  kebutuhan umat  manusia  itu  sendiri,  manusia  yang  merupakan  subjek utama  pembangunan  sedangkan  sumber  daya  alam  dan lingkungan serta ekosistemnya dijadikan objek pembangunan manusia.  Alhasil,  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan terjadi hampir dibelahan dunia. 1
Kesadaran  masyarakat  internasional  akan  lingkungan melahirkan rasa tanggung jawab ( acceptance of responsibility ), dimana dengan bersama-sama berkerjasama untuk melindungi  dan  memperbaiki  lingkungan  ( common-effort ). 2
Dalam  upaya  memperbaiki  lingkungan  akibat  perdagangan internasional,  berdasarkan  Deklarasi  Stockholm  1972. Deklarasi ini berisikan 26 prinsip pembangunan, yang dimana setiap Negara diharapkan melaksanakan  pembangunan demi meningkatkan taraf hidup generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Konsep ini disebut Sustainable Development atau Pembangunan  Berkelanjutan  yang  kemudian  menjadi  prinsip
1 Sukanda  Husin. Hukum  Lingkungan  Internasional .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. 2016.hlm. 5.
2 Ida  Bagus  Wyasa  Putra. Hukum  Lingkungan  Internasional  Perspektif Bisnis Internasional. Refika Aditama. 2003.hlm. 4.
hukum dalam Deklarasi Rio 1992. 3 Bertitik tolak dari uraian di atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan  menulis permasalahan  tersebut  menjadi  sebuah  karya  ilmiah  dengan judul  Pengaturan  Aspek  Lingkungan  Hidup  dalam Perdagangan internasional berdasarkan GATT-WTO.

## B. Pembahasan dan Analisis
Pembahasan  dan  analisis  dalam  artikel  bertujuan  untuk menjawab  rumusan  masalah  dan  pertanyaan-pertanyaan penelitian,  menunjukkan  bagaimana  temuan-temuan  itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian  dapat  memecahkan  masalah  serta  kemungkinan pengembangannya.Pembahasan  dan  analisis  harus  menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

## 1. Pengaturan Hukum Lingkungan Internasional
Hukum  lingkungan  internasional  klasik  tumbuh  dan berkembang  melalui  kebiasaan  internasional  yang  aturan hukumnya tersebar diberbagai perjanjian-perjanjian bilateral. Disepakatinya  Deklarasi  Stockholm  1972  dianggap  sebagai kerangka  kebijakan  hukum  lingkungan  internasional  yang meletakkan pondasi dan dasar-dasar pengaturan pengelolaan lingkungan  hidup.  Dua  puluh  tahun  kemudian  konsep pengelolaan  berwawasan lingkungan dipaduserasikan dengan kegiatan  pembangunan  yang  prinsip-prinsip  hukumnya menjadi  dasar  dan/atau  tema  daripada  Deklarasi  Rio  de Jeneiro 1992.
Disepakatinya  dua  Deklarasi  Internasional  tersebut membawa  pengaruh/implikasi  terhadap  berbagai  peraturan hukum,  baik  hukum  nasional  maupun  hukum  internasional, termasuk  hukum  perdagangan  internasional  yang  diatur  di dalam  GATT/WTO  sebagai  norma  hukum  yang  mengatur
3 Sukanda Husin.Op.Cit. hlm. 5.
berbagai persoalan dan permasalahan di bidang perdagangan internasional sebagai salah  komponen  penting  pembangunan nasional  Negara-negara.  Dua  deklarasi  ini  pun  menghasilkan prinsip-prinsip hokum lingkungan internasional.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional

## a. Prinsip Tanggung Jawab Negara
Secara  hukum,  Negara  mempunyai  “kedaulatan”  atas sumber  kekayaan  alam  yang  berada  di  wilayah yurisdiksinya.Kedaulatan ini membawa konsekuensi logis dan yuridis  bagi  Negara  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi terhadap  setiap  kegiatan  dan/atau  aktivitas  pengelolaan lingkungan  hidup. 4 Sebagaimana  diatur  di  dalam  Prinsip  2 Deklarasi Rio de Jeneiro dijelaskan, bahwa :
States  have,  in  accordance  with  the  Charter  of  United Nations  and  the  principles  of  International  law,  sovereign right  to  exploit  their  own  resources  pursuant  to  their  own environmental  and  developmental  policies,  and  the responsibility  to  ensure  that  activities  within  their jurisdiction  or  control  do  not  cause  damage  to  the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”
(Negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip- prinsip hukum internasional, kedaultan mengekploitasi/mengelola  kekayaan  alamnya  sesuai dengan  kebijakan  lingkungan  dan  pembangunan,  dan bertanggung untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan di dalam  yurisdiksinya  atau  mengawasi  agar  tidak menyebabkan  kerusakan  lingkungan  wilayah  Negara  lain atau melewati batas-batas yurisdiksi nasionalnya).
Kebijakan  lingkungan  dan  pembangunan  Indonesia sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 hasil  amandemen  dan  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup
4 Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992.
Nomor 23 Tahun 1997 menggariskan tentang kedaulatan dan prinsip tanggung jawab Negara ini.
Tanggung  jawab  Negara  ini  bertujuan  menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Di  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 prinsip ini diatur di dalam Pasal  33 ayat (3)  :  “Bumi,  air  dan  kekay aan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai Negara untuk kemakmuran rakyat sebesar- besarya.”  Sebagaimana  juga  diatur  di  dalam  Pasal  8  Undang - Undang  No.  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup khususnya ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Sumber daya alam dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat,  serta  pengaturanya ditentukan oleh Pemerintah.” Tanggung jawab Negara sebagai penguasa  terhadap  lingkungan  dan  sumber  daya  alam  tidak berarti  bahwa  Negara  sebagai  pemilik,  melainkan  hanya sebagai pengatur yang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang lingkungan hidup mengartikan sebagai :
a.  Mengatur  dan  mengembangkan  kebijaksanaan  dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
b.  Mengatur  penyediaan,  peruntukan,  penggunaan, pengelolaan  lingkungan  hidup,  dan  pemanfaatan  kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika; c.  Mengatur  perbuatan  hukum  dan  hubungan  hukum antara  orang  dan/atau  sumbek  hukum  lainnya  serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika; d.  Mengendalikan  kegiatan  yang  mempunyai  dampak social;
e.  Mengembangkan  pendanaan  bagi  upaya  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Uraian di atas yang berpijak pada ketentuan Pasal 8 ayat (2)  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  tersebut,  sudah semakin  jelas  bahwa  Negara  dalam  hal  ini  tidak  pernah memiliki potensi-potensi lingkungan hidup, kecuali kewenangan mengatur.
b. Prinsip Keadilan Antar Generasi ( Intergenerational Equity ). Terdapat  alasan  penting  tentang  mengapa  prinsip keadilan  antar  generasi  perlu  diatur.Keberlanjutan  dalam lingkungan  hidup  bukan  hanya  keberlanjutan  dalam pembangunan,  tetapi  juga  keberlanjutan  dalam  pemenuhan kebutuhan.Terbatasnya  potensi  dan  komponen  sumber  daya alam  menjadi  skala  prioritas  dan  sekaligus  untuk  mengukur nilai- nilai dan rasa “keadilan” setiap generasi.
Keadilan dalam suatu generasi ( intergenerational equity ) secara teoretis atau praktis terkait erat dengan isu lingkungan dan  subtainability,  hal  didasarkan  pada  beberapa  persoalan sebagaimana diungkapkan oleh Syamsuharya Bethan: 5
a.  Beban dari permasalahan lingkungan hidup dipikul oleh masyarakat yang lemah secara social dan ekonomi;
b.  Kemiskinan menyebabkan timbulnya degradasi
lingkungan.  Masyarakat  yang  berjuang  memenuhi kebutuhan  dasar  pada  umumnya  tidak  memiliki  serta memikirkan kepedulian lingkungan dengan pelestarian sumber daya dan daya dukung lingkungan;
c.  Tidak  semua  anggota  masyarakat  memiliki  akses  yang sama  dalam  mempengaruhi  proses  pengambilan keputusan  yang  berdampak  pada  lingkungan. Pengetahuan  ,  keterampilan  serta  pengambilan keputusan  pada  satu  sisi  menguntungkan  anggota masyarakat  tertentu,  tetapi  pada  sisi  lain  merugikan kelompok masyarakat yang lain;
5 Syamsuharya Bethan. Op. Cit.. hlm. 95-96.
d.  Upaya-upaya perlindungan lingkungan dapat berakibatkan  berdampak  pada  sektor-sektor  tertntu dalam  masyarakat,  tetapi  dapat  pula  menguntungkan sektor tertentu yang lain; e.  Tidak  sedikit  praktik-praktik  pembangunan  dan produksi yang tidak berkelanjutan
sehingga mengakibatkan  kerusakan  lingkungan,  sumber  daya alam serta daya dukung lingkungan yang dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak, seperti sungai.
Prinsip  keadilan  dalam  satu  generasi  yang  terkait  erat dengan permasalahan
lingkungan hidup
tersebut, menghendaki kebersamaan masyarakat secara totalitas dalam satu  generasi  untuk  menerima  beban  dan  tanggung  jawab tanpa  membeda-bedakan  antara  satu  elemen  dengan  elemen lainnya  dalam  kehidupan  masyarakat.Adanya  aspek  keadilan dalam  masyarakat  dalam  satu  generasi  sesungguhnya mendeskripsikan kondisi objektif pembangunan berkelanjutan yang mengkedepankan pula perthatian terhadap perlindungan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  dari  ancaman kerusakan.
Kebijakan  lingkungan  hidup  nasional  sebenarnya  telah memikirkan  dan  menampung  ide-ide  keadilan  antar  generasi sebagaimana  dijelaskan  di  atas.Namun  kuatkan  kepentingan politik ( political interest ) menyebabkan kebijakan yang sudah baik tersebut tidak jalan.Akibatnya keuntungan dan kepuasan yang  dinikmati  generasi  sekarang  tidak  diwariskan  kepada generasi  mendatang,  kecuali  kerusakan  lingkungan.  Adilkah apabila generasi yang akan datang hanya mewarisi kerusakan lingkungan  akibat  kesembronohan  generasi  kini  beserta kebijakan  yang  dibuat  dalam  memanfaatkan  lingkungan  dan sumber-sumber daya alam yang ada. Padahal, prinsip keadilan satu generasi bermakna bahwa setiap manusia yang ada pada generasi  kini  berhak  untuk  menikmati  secara  adil
pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  berhak  untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. 6
Adanya  liberalisasi  melalui  pasar  bebas  akan  membuat batasan dan hambatan perdagangan berkurang bahkan hapus. Artinya  negara-negara  di  dunia  akan  dapat  mengakses pengusahaan sumber daya alam di manapun, di belahan bumi ini, termasuk Indonesia. 7
Keadilan  antar  generasi  berarti  cerminan  daripada keadilan  yang  sewajarnya  pada  setiap  generasi  untuk mendapat  akses  sumber  daya  alam  dalam  pengelolaannya, termasuk  di  dalamnya  masyarakat  adat  dalam  rangka  untuk memenuhi  kebutuhan  minimal  bagi  setiap  orang  untuk menikmati  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  mengelola sumber  daya  alam  yang  ada,  seperti  hutan,  tambang  dan bahan-bahan  galian  lain.  Bilamana  kerusakan  lingkungan hidup  yang  hanya  tertinggal  dan  tersisa,  maka  dapat dipastikan  bahwa  generasi  yang  akan  datang  akan  sulit memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Sebagaimana  dijelaskan  di atas  bahwa  manusia  termasuk  generasi  yang  akan  datang memiliki  “kepekaan”  terhadap  setiap  perubahan  lingkungan hidup.  Untuk  mengatasi  persoalan  ini,  maka  pembenahan sebuah  sistem  hukum  yang  mencakup  institusi,  budaya  dan substansi hukumnya perlu difikirkan.
c. Prinsip Dasar Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.
Prinsip  ini  merupakan  prinsip  penting  yang  mendasari kebijakan hukum lingkungan internasional modern sebagaimana  diatur  di  dalam  Deklarasi  Stockholm  1972  dan Deklarasi  Rio  1992.    Prinsip  1  Deklarasi  Rio  menyatakan bahwa :
6 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.
7 Ahmad Redi. Darurat Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Hasil Sumber Daya Alam di Pasar dalam Negeri. Jurnal Rechtsvinding , Vol. 4, Nomor 2. Agustus 2015.hlm. 215.
“ Human  beings  are  at  the  centre  of  concerns  for sustainable  development.  They  are  entitled  to  a  healthy and productive life in harmony . ” (Manusia  adalah pusat bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.  Mereka  (masyarakat  berhak  atas kesehatan dan hidup productive secara haromoni).
Kehidupan harmoni  yang dimaksud  dengan pernyataan di  atas  adalah  harmoni  antara  manusia  dengan  alam.Dengan dasar pertimbangan bahwa manusia bagian dari alam sebagai sub  ekosistem  yang  hidup  dengan  sub  ekosistem  lainnya, maka  sudah  seharusnya  manusia  dapat  hidup  berdampingan dengan  alam.Oleh  karena  itu  manusia  memiliki  tanggung jawab  untuk  menjaga  dan  melestarikan  alam,  sehingga  alam mampu  secara  berkelanjutan  menyediakan  sumber-sumber kehidupan bagi manusia.
Prinsip dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini sebenarnya telah menjadi bagian dari kebijakan lingkungan nasional  Indonesia  yang  diatur  melalui  Undang-Undang Lingkungan  Hidup  (UULH)  No.  32  Tahun  2009,  khususnya Pasal 5 yang menyatakan :
(1) Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
(2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup;
(3) Setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  berperan  dalam rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan  tersebut  menjamin  bahwa  setiap  orang  baik secara individu maupun berkelompok untuk tetap menikmati lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Untuk  menjamin  dan menciptakan  kondisi  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat bukan  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  saja,  tetapi
menjadi  tanggung  jawab  bersama  seluruh  komponen masyarakat ( stakeholders ).Makna lingkungan hidup yang baik dan  sehat  ini  bukan  semata-mata  mengacu  kepada  alam  dan sumber  dayanya  saja,  melainkan  juga  barang-barang  hasil ekspor-import  dari  Negara-negara  lain  sebagai  hasil perdagangan antar Negara (internasional)
d. Prinsip Kerjasama Internasional.
Hukum  Lingkungan  Internasional  menggariskan  dan menegaskan  perlunya  kerjasama  internasional  dalam mengelola  lingkungan  baik  secara  preventif  maupun  refresif. Penegasan  ini  diungkapkan  melalui  pernyataan  bersama, yaitu:
Negara-negara  seharusnya  bekerjasama  berdasarkan semangat  kemitraan  global  untuk  melestarikan, melindungi dan memperbaiki kesehatan dan kesatuan ekosistem dunia.Berdasarkan kontribusi yang berbeda terhadap  kerusakan  lingkungan  global.Negara-negara memliki  kebersamaan  tetapi  berbeda  tanggung  jawab Negara-negara  maju  memiliki  tanggung  jawab  bahwa mereka  menanggung  tuntutan  internasional  tentang pembangunan berkelanjutan menurut pandangan dari tekanan  masyarakat  tentang  lingkungan  global  dan tentang teknologi dan sumber keuangan. 8
Kerjasama  ini  ini  juga  menuntut  agar  Negara-negara memajukan  semangat  dan  menjalankan  sistem  ekonomi terbuka  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  berkelanjutan  semua  Negara. 9 Kebijakan perdagangan Negara-negara agar tetap memperhatikan aspek lingkungan
8 Prinsip 7 Deklarasi Rio 1992.
9 Prinsip 12 Deklarasi Rio 1992.
UULH meskipun diperuntukan secara nasional, namun dalam  rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup  juga memperhatikan  aspek-aspek  kerjasama  internasional  dalam pengelolaannya. Sebagai Pasal 4 huruf (f) menegaskan :
“…terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap  dampak  usaha  dan/atau  kegiatan    di  luar Negara  yang  menyebabkan  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan.”
Kerjasama  internasional  diperlukan  mengingat dampak lingkungan  yang bersifat lintas batas ( transboundary effect )  yang  tidak  dapat  dihindari  dan  dicegah  tanpa  adanya kerjasama  internasional.Dilihat  dari  sudut  ekologi,  bumi  ini tidaklah  terbagi-bagi  secara  terpisah  melainkan  hanya  dari segi pengelolaan saja yang secara  administratif harus tunduk dibawah kedaulatan masing-masing Negara.
Kerjasama  internasional  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  melalui  kesepakatan-kesepakatan  internasional, baik antar Negara maupun organisasi internasional yang lebih merupakan tekanan masyarakat internasional yang diwujudkan  dalam  bentuk  bantuan-bantuan  keuangan  dan bantuan teknis.Misalnya kerjasama antara Indonesia-Malaysia dimana  pihak  Malaysia  memberikan  bantuan  teknis  dengan mengirim  peralatan  dan  sukarelawan  untuk  turut  serta memadamkan  kebakaran  hutan  untuk  mencegah  meluasnya pencemaran asap.
e. Prinsip Pencemar Membayar ( Pay Polluter Principle ).
Prinsip  16  Deklarasi  Rio  mengatur  prinsip  pencemar membayar  yang  terjalin  melalui  kata-katanya  yang  secara tegas menyatakan : …that polluter should, in principle, bear the cost  of  pollution. ”(Bahwa  pencemar  harus  pada  prinsipnya menanggung biaya pencemaran).Dalam kerangka pengelolaan lingkungan termasuk aspek lingkungan di dalam perdagangan
internasional  sebagaimana  diatur  di  dalam  GATT-WTO, seharusnya  berpegang  pada  prinsip  ini.  Prinsip  ini  sangat penting  untuk  melindungi  masyarakat  dari  bahaya pencemaran  yang  mungkin  bias  terjadi  dari  perdagangan antar Negara (internasional) untuk
mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  mengancam kerusakan lingkungan dan merugikan pihak-pihak lain.
Prinsip  pencemar  membayar  sudah  menjadi  bagian dari norma hukum nasional sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 UULH yang menegaskan, bahwa :
1. Penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang menimbulkan  dampak  besar  dan  penting  terhadap lingkungan  hidup  yang  menggunakan  bahan-bahan berbahaya  dan  beracun,  bertanggung  jawab  secara mutlak  atas  kerugian  yang  ditimbulkannya,  dengan kewajiban  membayar  ganti  rugi  secara  langsung  dan seketika  pada  saat  terjadinya  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan.
2. Penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dapat dibebaskan  dari  kewajiban  membayar  ganti  rugi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  jika  yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  disebabkan salah  satu  factor  di  bawah  ini  :  (a)  adanya  bencana alam atau peperangan; (b) adanya keadaan terpaksa di luar  kemampuan  manusia;  (c)  adanya  tindakan  pihak ketiga  yang  menyebabkan  terjadinya  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3. Dalam  hal  terjadinya  kerugian  yang  disebabkan peperangan  oleh  pihak  ketiga  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.
Pengaturan  prinsip  pencemaran  membayar  sudah  jelas dasar  dan  aturan  hukumnya,  namun  dalam  praktek  terhadap
kasus-kasus  lingkungan  hidup  di  pengadilan  seringkali  tidak diindahkan  hakim  sebagai  bagian  dari  proses  peradilan, dengan  alas  an  belum  ada  peraturan  pelaksanaannya. Seharusnya  dibutuhkan  pengetahuan  dan  kearifan  yang  luas, karena  hakim  dapat  menentukan  sukses  tidaknya  perjalanan penegakan  hukum  lingkungan.  Menurut  Yayasan  Wahana Lingkungan  Hidup  (WALHI)  tujuan  penerapan  prinsip pencemar membayar adalah : 10
a. Memenuhi rasa keadilan;
b. Mensejalankan  dengan  kompleksnya  perkembangan teknologi;
c. Kompleksnya  konflik  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup; dan
d. Mendorong  badan  usaha  yang  dalam  kegiatannya mengandung  resiko  tinggi  menyisihkan  biaya  social yang dapat timbul dari kegiatannya.
Menurut  Penjelasan  Pasal  35  UULH  bahwa  unsure kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran  ganti  rugi.  Besarnya  ganti  rugi  yang  dapat dibebankan  terhadap  pencemar  atau  perusak  lingkungan hidup  dapat  ditetapkan  sampai  batas  waktu  tertentu  yang dilakukan dengan alas an adanya keharusan asuransi sebagai usaha  dan/atau  kerugian  yang  bersangkutan  atau  telah tersedianya dana lingkungan hidup. Untuk mencegah dan/atau mengendalikan dampak yang timbul dari suatu kegiatan, perlu adanya  persyaratan  administratif  berupa  izin  dan  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). UULH Pasal 15 ayat (1) menyatakan :
“Setiap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang kemungkinan  dapat  menimbulkan  dampak  besar  dan
10 WALHI. Tanggung  Jawab  Mutlak,  Sebuah  Peluang  Pembuktian.
Majalah Tanah Air.Edisi I. No. 7/THVII/1999.hlm.4-6.
penting  terhadap  lingkungan  hidup  wajib  memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.”
Usaha  atau  kegiatan  yang  diperkirakan  mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51
tahun 1993 tentang AMDAL yaitu :
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Eksploitasi  sumber  daya  alam  baik  yang diperbaharui maupun tidak;
3. Proses  dan  kegiatan  yang  secara  potensial  dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan pemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;
4. Proses  dan  kegiatan  yang  hasilnya  dapat mempengaruhi lingkungan social dan budaya;
5. Proses  dan  kegiatan  yang  hasilnya  dapat mempengaruhi  kelestarian  kawasan  konservasi sumber  daya  alam  dan/atau  perlindungan  cagar budaya;
6. Introduksi  jenis  tumbuh-tumbuhan,  hewan  dan jasad renik;
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati; dan
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai  potensi  besar  untuk  mempengaruhi lingkungan;
9. Kegiatan  yang  mempunyai  resiko  tinggi  dan mempengaruhi pertahanan Negara.
Dikaitkan  dengan  kegiatan-kegiatan  perdagangan internasional  terhadap  produk-produk  suatu  industri  yang menggunakan  bahan  material  organic  atau  non  organic kemungkinan  besar  dapat  mengganggu  lingkungan  hidup berupa gangguan kesehatan terhadap masyarakat dari Negara penerima.
Beberapa  prinsip  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang menjadi  kerangka  kebijakan  hukum  lingkungan  internasional sebagaimana  diatur  di  dalam  Deklarasi  Rio  1992,  dapat diterapkan  dan  telah  mempengaruhi  sendi-sendi  kehidupan internasional  termasuk  bidang  perdagangan  yang  menjadi kekuatan  sektor  ekonomi  sebuah  Negara.Prinsip-prinsip lingkungan  hidup  ini  dapat  dijadikan  asas  dalam  pengaturan hukum  perdagangan  internasional.Mengingat  perdagangan internasional  merupakan  sebuah  usaha  dan/atau  kegiatan yang  dapat  menimbulkan  dampak  besar  dan  gangguan kesehatan yang menerima produk barang import.

## C. Penutup
Kebutuhan setiap Negara dalam kewajibanya memenuhi semua  kebutuhan  warga  negaranya  membuat  Negara berperan  aktif  dalam  pemenuhan  tersebut  dan  melakukan segala  upaya  agar  kesejahteraan  rakyatnya  dapat  terpernuhi. Didalam proses pemenuhan kesejahteraan inilah Negara akan melakukan  Hubungan  Diplomatik    untuk  terbukannya Perdagangan  Internasional,  yang  mana  aktivitas  ini menjadikan  Lingkungan  Hidup  sebagai  Objek  eksploitasi. Sehinga  Manusia  dalam  hal  ini  Negara  mengabaikan  unsur penting  dalam  Lingkungan  Hidup,  dimana  pemenuhan kebutuhan  tersebut  harus  sejalan  dengan  Konsep Pembanggunan  Berkelanjutan,  dimana  setiap  Negara  harus memperhitungkan  kembali  dampak  eksploitasi  yang  mereka lakukan  dapat  menganggu    setiap  element  yang  ada  dalam Lingkungan Hidup itu sendiri.
World  Trade  Organization  (WTO)  merupakan  satu- satunya  badan  internasional  yang  secara  khususmengatur masalah  perdagangan  antar  negara. 11 Keberadaan  WTO
11 Akbar  Kurnia  Putra.  Agreement  on  Agriculture  dalam  World  Trade Organization. Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No 1. 2016. hlm. 92
sebagai  Organisasi  internasional  yang  menanggani  persoalan perdagangan internasional  itu  sendiri,  memberikan  beberapa pedoman yang harus di patuhi setiap Negara.Namun kembali lagi  kepada  Prinsip  Kedaulatan  setiap  Negara  dimana  setiap Negara  harus  menghormati  setiap  peraturan  yang  dibentuk oleh  masing-masing  Negara.  Oleh  karena  itu  WTO menyerahkan  kembali  ke  pada  setiap  Negara-negara  untuk mengatur  Lingkungan  Hidup  pada  Negaranya  asalkan  tidak melanggar  konsep  pembanggunan  Berkelanjutan,  agar generasi yang akan datang dapat menikmatinya kembali.
Permasalahan  Lingkungan  hidup  bukan  hanya  menjadi masalah satu Negara saja, tetapi setiap kerusakan Lingkungan Hidup  yang  terjadi  saat  ini  saling  berkaitan  dan  dampaknya sendiri  dirasakan  oleh  setiap  Negara,  seperti  halnya permasalah iklim yang tak hanya satu Negara yang merasakan akan  tetapi  seluruh  Negara  merasakan  Perubahan  ekstrim cuaca saat ini yang tak lain karena kesalahan Manusia dalam eksploitasi  Lingkungan  Hidup  tanpa  memberhatikan Pembangunan  berkelanjutan  yang  menjadi  Konsep  Hukum Lingkungan  Internasional.  Perlunya  aturan  yang  berkaitan dengan  masalah  ini  bukan  hanya  berbentuk Soft  Low tetapi juga  berbentuk Hard  Low yang  pengaturannya  dapat  benar- benar  menyeret  setiap  Negara  yang  melakukan  pelanggaran walaupun  WTO  memberikan  kembali  kepada  Negara-negara pada peraturan Lingkungan Hidup pada negaranya.
Referensi

## Instrumen Hukum
Deklarasi Stockholm, 1972 Deklarasi Rio, 1992. Undang-Undang No. 23 Tentang Lingkungan Hidup

## Buku
Adolf,  Huala.Penyelesaian  Sengketa  Dagang  Dalam  World Trade  Organization  (WTO).    Bandung:  Mandar  Madju. 2005.
Black, Hendry Campbell. Black’s Law Dictionary.Ninth Edition.
ST. Paul Minn. West Publihing. 1991. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.Kamus Besar Bahasa Indonesia.    Cetakan  Ketiga.  Jakarta:  Balai  Pustaka.
1990. Dirdjosisworo, Soejono.Pengantar Hukum Dagang Internasional.Bandung : Refika Aditama. 2006. Hatta.  Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT-WTO :
Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum.Bandung: Refika
Aditama. 2006.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani.  Seri  Hukum  Bisnis:
Transaksi  Bisnis  Internasional  (Eksport-Import). Jakarta: Rajawali Pers. 2000.
Marzuji, Peter Mahmud. Penelitian Hukum.  Jakarta: Prenada. 2005.
Sudarsono.Kamus  Hukum.    Edisi  Baru.  Jakarta:  Rineka  Cipta. 2005.

## Artikel/Jurnal
Aan-Chandrawulan. Sengketa Mengenai Lingkungan Dihadapan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  WTO.  Jurnal
Hukum  Internasional  Vol.  1  No  3.    Fakultas  Hukum Univeristas Padjadjaran. Bandung. 2002. Idris.WTO  :  Perspective  of  Sustainable  Development  and Ecolabelling.    Jurnal  Hukum  Internasional  Universitas Padjadjaran Bandung, Vol 1, No. 3.Desember 2002. John  H.  Jackson.  Legal  Problems  of  International  Economic Relations  :  Cases,  Materials  and  Text  on  the  National and  International  Regulation  of  Transnational Economic Relation.Third Edition. United  States  : West Publishing Co. 1990.
Putra,  Akbar Kurnia. Agreement on Agriculture dalam World Trade  Organization. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  46 No 1. 2016.
Redi, Ahmad. Darurat Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Hasil Sumber  Daya  Alam  di  Pasar  dalam  Negeri.  Jurnal Rechtsvinding. Vol. 4, Nomor 2.Agustus 2015.