Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.486-495                                                              Novita Sari. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## BAITUL MAL ACEH DALAM PERSPEKTIF KONSEP WELFARE STATE
Novita Sari 1 , Nurul Fajri 2 , Muliawati 3 , Maghfira Faraidiany 4
1,2,4 Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala 3 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Correspondent author : novitasari028@usk.ac.id

## Aceh, Indonesia

## Abstract
This study aims to test and find out whether the concept of Baitul Mal management in Aceh has similarities or not with the concept of the welfare state.
the  researcher  used  the  literature  study  method  by  reading  and  doing  various  things, especially  existing  literature,  and  carrying  out  a  content  analysis  approach.  The  literature  in question  is  that  which  has  a  relationship with  the  research  problem.  The  results  of  the  study show  that  the  management  of  the  Baitul  Mal in  Aceh  has  similarities with  the  concept of  a welfare state, which means that the state has a great responsibility towards its citizens to be prosperous  and  prosperous,  both  in  the  education,  health  and  social  sectors  through guarantees  such  as  insurance  or  others.  The  concept  of  the  welfare  state  aims  to  reduce poverty through government policies and anticipate criminal acts, which of course, make the country unstable.

## Keywords: Baitul Mal Aceh; Concept; Welfare State

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  mengetahui  apakah  Konsep  pengelolaan  Baitul Mal di Aceh memiliki kesamaan atau tidak dengan konsep welfare state. peneliti  menggunakan  metode  studi  pustaka,  dimana  dalam  penelitian  yang  dilakukan  ini dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama berbagai literatur-literatur yang ada  serta  melakukan  pedekatan  content  analisis.  Literature  yang  dimaksud  adalah  yang memiliki  hubungan  dengan  permasalahan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengelolaan  Baitul  Mal  di  Aceh  memiliki  kesamaan  dengan  konsep welfare  state yang artinya negara memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negaranya untuk sejahtera dan  makmur,  baik  pada  sektor  pendidikan,  kesehatan  dan  sosial  melaui  jaminan  seperti asurasi  ataupun  lainnya.  Konsep welfare  state ini  tujuannya  untuk  menekan  angka kemiskinan  melalui  dengan  kebijakan  pemerintah  serta mengantisipasi  tindakan  kriminalitas yang tentunya membuat negara tidak stabil.
Kata Kunci: Baitul Mal Aceh; Konsep; Welfare State
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.486-495 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  adalah  persoalan  yang  saagat  problematik  dalam  negara  maupun daerah.  Karena  dengan  adanya  kemiskinan  instabilitas  keamanan  yang  dihadapi  negara berupa meningkatnya kriminalitas berupa pecurian, perampokan, dan pembunuhan. Definisi kemiskinan  sangat  beragam,  mulai  dari  ketidak  mampuan  memenuhi  kebutuhan  konsumsi dasar  dan  memperbaiki  keadaan,  kurangnya  kesempatan  berusaha,  hingga  pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial  dan moral (Sholeh 2010).  Dalam  arti sempit kemiskinan  dipahami  sebagai  keadaan  kekurangan  uang  untuk  menjamin  kelangsungan hidup.  Sedangkan  dalam  arti  yang  luas,  kemiskinan  merupakan  suatu  fenomena multidemensional (Hamudy, 2008)
Menurut Kurniawan (2004), kemiskinan adalah apabala pendapatan suatu komunitas berada  dibawah  satu  garis  kemiskinan  tertentu.  Kemiskinan  juga  berarti  kekurangan kebutuhan  sosial,    termasuk  keterkucilan  sosial,  ketergantungan  dan  ketidak  mampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak (Khomsan, et.al 2015 :2).  Sedangkan Chambers  dalam  Nasikun  (2001),  mengatakan  bahwa  kemiskinan  adalah  suatu  integrated cocept yang memiliki lima dimensi yaitu : kemiskinan tidak berdaya, rentan terhadap situasi darurat, ketergantungan dan keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.
Dalam hal ini negara memiliki peran maupun tanggung jawab hal ini sesuai dengan UUD 945 pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang  layak bagi  kemanusiaan ”,  pasal  28  A  “Setiap  orang  berhak  u ntuk hidup serta  berhak mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya.  Dalam  hal  ini  jelas  negara  kita  sangat memperhatikan  konsep  welfare  state  sebagaimana  negara-negara  maju  yang  sudah diterapkan.  Isu  kemiskinan  maupun  kelaparan  merupakan  isu  global  yang  dapat  dipahami bahwa tugas utamanya pemimpin adalah menekan angka kemsiskinan maupun desparitas yang terjadi dalam masyarakat.
Melihat  konteks  Aceh  kemiskinan  belum  pulih  begitu  cepat  hal  ini  dibuktikan  Aceh masih  tertinggi  Sumatera  daerah  termiskin.  Melihat  data  tersebut  ini  merupakan  catatan bagi pemerinntah Aceh, Sumber Daya Alam  yang cukup tinggi serta APBD nya pun cukup besar ditambah dengan dana Otsus dan Migas, tentunya ini menjadi tanda tanya bagi kita.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  Aceh  (BPS)  mencatat  Jumlah  penduduk miskin  di  Aceh  meningkat  806.82  ribu  menjadi    818,47  ribu  orang.  Dari  presetase  peduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan dari 14,64 persen pada Maret 2022 menjadi 14,75 persen pada  September  2022  kata  Dadan  Supriadi,  Statistis  Ahli  Madya  BPS  Provinsi  Aceh  dalam releas  yang  diterima  kompas.com,  Selasa  17  Januari  2023.  Selanjutnnya  Dadan menyebutkan, kenaikan penduduk miskin pedesaan dari 16,87 persen menjadi 17,06 persen,
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.486-495                                                              Novita Sari. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sedangkan  di  daerah  perkotaan  mengalami  kenaikan  dari  10,31  persen  menjadi  10,35 persen.
Baitul  Mal  Aceh  memiliki  peranan  penting  terhadap  penanggulangan  kemiskinan  serta memiliki  grand  desain  konsep  welfare  state  dalam  penguatan  ekonomi  keumatan  serta kebijakan  empowerment  terhadap  masayarakat.  Untuk  menekan  angka  kemsikinan tentunya baitul mal Aceh harus bersinergis dengan BPS dalam hal base data yang dimiliki jumlah  orang  miskin  di  Aceh  tentunya  ini  bisa  memudahkan  baitul  Mal  Aceh  dalam memetakan daerah maupun lokasi kantong-kantong kemiskinan di Aceh. Pada penelitian ingi  penulis  ingin  melihat  Baitul  Mal  Aceh  dalam  perspektif  konsep  welfare  state  ( negarasejahtera).

## Review Teoritis

## Teori Baitul Mal
Menurut  Ensiklopedia  Hukum  Islam,  Baitul  Mal  adalah  lembaga  keuangan  negara bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.  Sedangkan  menurut  Harun  Nasution,  Baitul  Mal  bisa  diartikan  sebagai pembendaharaan  (umum  atau  negara).  Secara  harfiah,  Baitul  Mal  berarti  rumah  dana. Baitul  mal  ini  sudah  ada  sejak  zaman  rasulullah,  berkembang  pesata  pada  abad pertengahan.  Baitul  Mal  berfunsgi  sebagai  pengumpulan  dan  men-tasyaruf-kan  utuk kepentingan sosial. (Sakti, 2007)

## Welfare State
Konsep welfare  state  (negara  sejahtera)  menurut  Myles  dan Quadaqno  (2002 :34),    pada dekade  tahun  1970-an  studi  kontemporer  negara  kesejahteraan  modern  menndapatkan banyak  perhatian,  baik  dari  kalangan  sejarawan  (historians),  ilmuan  politik  (political scientists),  dan  ilmuan-ilmuan  sosial  lainnya.  Membangun  kesejahteranan,  mejadi  obsesi banyak  negara  baru  terutama  Asia  yang  merdeka  setelah  Perang  Dunia  II.  Beberapa negara  seperti  Korea  Selatan,  Taiwan  dan  Singapura,  telah  cukup  berhasil  membangun kesejahteraannya  (Triwibowo  dan  Bahagio,  2006).  Demikian  pula,  negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945, didesain  sebagai  Negara  Kesejahteraan  (welfare  State).  Menurut  Pierson  (2007:9),  kata kesejahteraan (welfare) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasfikasi, yakni : (1) Social  Welfare,  yag  mengacu  kepada  penerimaan  kolektif  kesejahteraan  ;  (2)  Econ;omic welfare, yanng mengacu kepada  jaminan keamanan melalui pasar atau ekoomi formal ; dan  (3)  state  welfare,  yag  mengacu  kepada  jaminnan  pelayanann  kesejahteraan  sosial melalui agen negara. Negara Kesejateraan (welfare satate) secara  sinngkat didefenisikan sebagai  suatu  negara  dimana  pemerintahan  negara  dianggap  bertaggug  jawab  dalam menjaminn standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.486-495 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138

## METODOLOGI
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, dimana dalam penelitian yang  dilakukan  ini  dengan  membaca  serta  melakukan  berbagai  hal  terutama  berbagai literatur-literatur  yang  ada  serta  melakukan  content  analisis.  Literature  yang  dimaksud adalah  yang  memiliki  hubungan  dengan  permasalahan  penelitian.  Penelitian  dengan menggunakan  metode  deskriptif  merupakan  akumulasi  data  dasar  dalam  cara  deskriptif semata-mata  dan  membuat  deskripsi  terkait  situasi  atau  fenomena  yang  terjadi.  Tipe penelitian  yang  menggunakan  metode  deskriptif  bertujuan  untuk  membuat  gambaran secara  sistemati,  faktual,  dan  juga  akurat  mengenai  fakta-fakta  tertentu  (Syahza,  2021). Dalam melakukan sebuah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, masalah yang dirumuskan tidak bersifat terlalu luas dan mengandung nilai-nilai ilmiah serta menggunakan data yang bersifat fakta, dalam artian bukan opini (Ramdhan, 2021). Peneliti menggunakan metode  kualitatif  dikarenakan  penelitian  ini  berfokus  terhadap  pengamatan  suatu fenomena.  Metode  kualitatif  merupakan  suatu  cara  untuk  melakukan  penelitian  dari  data non-numerik, yang diartikan bahwa data-data yang diambil tidak berasal dari data angka, tabel,  atau  semacamnya.  Dalam  mengumpulkan  data  kualitatif,  terdiri  dari  2  cara  yaitu penelitian berbasis dokumen, pengamatan dan literatur (Lamont, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lembaga Baitul Mal Aceh

## Sejarah Lahirnya Baitul Mal Aceh
Baitul Mal merupakan sebuah lembaga yang mengatur urusan ekonomi keumatan. Menurut Huda  (2010)  Baitul  Mal  merupakan  lembaga  keuangan  pertama  yang  ada  pada  zaman Rasulullah  walaupun  keberadaan  lembaga  ini  lebih  populer  saat  era  Khulafaur  Rasyidin. Sedangkan  Karim  menyebutkan  (2010),  Baitul  Mal  (rumah  harta)  atau  bendahara  negara. Lembaga  ini  pertama  kalinya  hanya  berfungsi  untuk  menyimpan  harta  kekayaan  negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Secara historis lahirnya Baitul Mal di Aceh tidak terlepas Aceh yang identik dengan penerapan Syariat Islam. Hal tersebut berbeda dengan daerah lain atau di pusat disebut dengan Badan Zakat Nasional (Baznas). Kehadiran  Baitul  Mal  Aceh  adalah  upaya  mengelola  harta  orang  Aceh  yang  membayar zakat  dikelola  untuk  menanggulangi  berbagai  persoalan  keumatan  yaitu  upaya mengentaskan kemiskinan dan menyantuni yatim piatu.
Secara  historis  lembaga  ini  dibentuk  yang  merupakan  lembaga  agama  Islam  di Nanggro  Aceh  Darussalam  yang  berwenang  mengurus  dan  mengelola  harta  agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat seta menjadi wali  pengawas berdasarkan syariat Islam.  Lembaga  Baitul  Mal  Aceh  tersebut  berkedudukan  di  Jln.  T.  Nyak  arief  komplek
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.486-495                                                              Novita Sari. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
keistimewaan  Aceh.  Baitul  Mal  Aceh  dibentuk  berdasarkan  keputusan  Gubernur  nomor  18 tahun 2003, tanggal 16 Juli2023 dan operasionalnya baru dimulai 13 Januari 2004. Badan ini merupakan  badan  non  struktural,  yang bersifat  independen,  berada  pada  tingkat  Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong/Kelurahann  diseluruh  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam. Cikal  bakal  Badan  Baitul  Mal  berawal  dari  badan  Penerbitan  Harta  Agama  (BPHA),  yang terbentuk  berdasarkan  surat  keputusan  Gubernur  kepala  daerah  istimewa  Aceh  Nomor  05 tahun  1973,  tanggal  4  April  1973.  (Hendra  Saputra,  2009  :  56).  Tugas  lembaga  ini  megelola zakat  dan  harta  Agama.  Dua  tahun  kemudian,  BPHA  berubah  nama menjadi  BHA  (Badan Harta  Agama).  Pada  tanggal  10  Februari  1993  BHA  dilikuidasi  menjadi  BAZIS  (Badan  Amal Zakat  Infak  dan  Sadaqah),  melalui  surat  keputusan  Gubernur  Nanggroe  Aceh  Darussalam No 02 tahun 1993 pada saat itu.

## Sistem Baitul Mal Aceh
Pada dasarnya secara konseptual sistem pegelolaan Zakat Baitul Mal Aceh dilakukan dengan  ditetapkan  sebagai  amil  zakat  adalah  mereka  yang  ditugaskan  oleh  pemeritah daerah  untuk  :  1.  Mengumpulkan  Zakat.  2.  Pendayagunaan  Zakat  3.  Mengadministrasikan zakat.    Tujuan  dari  penggunaan  zakat  adalah  meningkat  kesadaran  masyarakat  atas  hak dan kewajibannya, meningkatkan fungsi dan peranan Badan Baitul Mal Aceh dalam upaya mewujudkan  kesejahteraan  umat  dan  keadilan  sosial  serta  meningkatkan  daya  guna  dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya (Arif Mufraini, 2006 : 160).
Pengelolaan  Zakat  adalah  serangkaian  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap  penetapan,  pengumpulan,  pendistribusian  dan pendayagunaan  zakat  oleh Badan  Baitul  Mal  provinsi  Aceh  terbentuk independen,  artinya dalam  pengelolaan  zakat  harus  berdasarkan  syariat  Islam  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak manapun  atau  dengan  alasan  apapun.  Secara  konsep  sosial  ini  tentunya  sitem  yang memberikan  resolusi  dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  sosial  seperti  kesenjangan dan  kemiskinan,  selain  itu  juga  sistem  Baitul  Mal  Aceh  ini  memastikan  lembaga  tersebut terbuka,  artiya  bersifat  independen  tidak  ada  campur  tangan  pihak  manapun  dalam  hal mengintervensi ataupun  ada yang mencoba untuk melakukan korupsi ini sangat kecil sekali peluangnya.

## Kebijakan  Baitul Mal Aceh dalam Konsep Welfare State
Pada dasarnya impian manusia di dunia ini hidup sejahtera dan makmur. Akan tetapi harapan  tersebut    tidak  semua  bisa  dicapai  dengan  sempurna,  karena  berbagai  macam persoalan maupun dinamika pada setiap negara. Untuk hidup sejahtera dan makmur pada dasaryna  di  negara  kita  sudah  dijamin  oleh  negara  melalui  undang-undang  1945  pada pasal  27  ayat  (2)  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan ”,  pasal  28  A  “Setiap  orang  berhak  u ntuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya : demikian pula pada pasal 28 B, 28C, 28H, 31,33

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.486-495 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138
dan pasal 34. Secara substansial dapat dilihat bahwa negara telah menjamin warga negara nya  untuk  hidup  yang  layak  dan  sejahtera,  kendatipun  dalam  pelaksanaan  masih  banyak yang belum terealisasi. (Oman Sukmana, 2016:104)
Secara  kontekstual  di  Indonesia  memiliki  political  will  dalam  memerangi  kemiskinan melalui  zakat,  zakat  ini  dikelola  mampu  menanggulangi  kemiskinan  dan  kesenjangan apalagi  jumlah  penduduk  Indonesia  mayoritas  muslim  dengan  adannya  perintah  agama untuk membayar zakat oleh masyarakatnya tentunya ini pasti dilaksanakan karena memiliki nilai sakral. Adanya keyakinan tersebut tentunya ini menjadi modalitas sebagai negara yang berprinsip welfare state .
Jika dilihat konteks Aceh dalam pengelolaan zakat melalui  Baitul Mal Provinsi Aceh dalam pelaksanaan penyaluran yang dilakukan 1. Dana Zakat yang diperoleh dari muzakki dapat  disetorkan  keapada  Badan  Baitul  Mal  atau  Bank  kemudian  untuk  penyaluran  dana zakat  didasarkan  pada  hasil  kebutuhan  hidup  para  mustahiq  (penerima),  terutama  kaum miskin.  2  Penyaluran  dana  berupa  beasiswa  yang  diberikan  kepada  siswa  dan  mahasiswa dari  keluarga  yang  kurang  mampu.  3  Penyaluran  dana  dalam  bentuk  pinjaman  kebajikan yang  disalurkan  dengan  sistem  dana  bergulir (revolving  fund) dana  sebagian  porsi  zakat konsumsi dialih fungsikan menjadi usaha yang diberikan dalam bentuk pijaman tanpa bunga (  Arif  Murfaini,  2006  :  160).  Penyaluran  zakat  pada  Bada  Baitul  Mal  Aceh  ini  menunjukkan konsep welfare  state (  Negara  Kesejahteraan).  Pada  dasarnya  konsep  gagasan  Negara Sejahtera  buka  narasi  yang  baru.  Ide  tentag  Negara  Kesejahteraan (welfare  State) sudah lahir sejak sekitar abad 18.
Menurut  Bessant,  Watts,  Dalton  dan  Smith  (2006),  ide  dasar  negara  kesejahteraan beranjak  dari  abad  ke  18  ketika  Jeremy  Betham  (1784-1832)  mempromosikan  gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare)  of  the  gereatest  number  of  their  citizens .  Betham  menggunakan  istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk  menjelaskan  konsep  kebahagian  atau  kesejahteraan.  Berdasarkan  prisip utilitarianisme  yang  ia  kembangkan,  Bentham  berpendapat  bahwa  sesuatu  yang  dapat menimbulkan  kebahagiaan  ekstra  adalah  sesuatu  yang  baik.  Sebalikya,  sesuatu  yang menimbulkan  sakit  adalah  buruk.  Menurutnya,  aksi-aksi  pemerintah  harus  selalu  diarahkan untuk  meningkatkan  kebahagiaan  sebanyak  mugkin  orang.  Thoenes  menyatakan  bahwa welfare state adalah bentuk suatu masyarakat yang ditandai oleh sebuah system demokrasi yang  mendorong  kesejahteraan  dalam  bentuk  jaminan  perlindungan  sosial  bagi  warga negara dengan yang dipelihara oleh sistem produksi kapitalis (Spicker, 1988 :77). Selanjutnya Spicker  menyatakan  bahwa  welfare  sate  adalah  peran  negara  membuat  standar  yang memungkinkan tingkat kesejahteraan yang ideal dan komprehensip (Suharto, 2007 : 5).
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.486-495                                                              Novita Sari. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Sedangkan  menurut  Goodin  (1994  :4)  negara  kesejahteraan (welfare  state) bukan hanya  satu  bentuk  saja,  tetapi  memiliki  ragam  program  dan  kebijakan  (Programmes  and policies)  dan  kombinasi  yang  berbeda.  Secara  detail,  ada  beragam  model  negara kesejahteraan  yang  sudah  berkembang,  khususnya  di  negara-negara  maju  di  Eropa  dan Amerika.
Negara-negara  Eropa  Barat  dan  Amerika  Utara  dimana  rakyatnya  hidup  dengan sejahtera. Negara tersebut bisa menikmati pelayanan dari negara di bidang kesehatan dan jamian  hari  tua  dengan  program  asuransi  kesehatan  dan  pensiun,  sekolah  gratis  dan sebagainya  (  Arif  Murfaini,  2006  :  160).    Selain  itu  juga  negara welfare  state menurut  Barr,
(1998) pembangunan ekonomi dilakukan negara kesejahteraan haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan  dan  kemakmuran  rakyat.  Prinsip  ini  menjadi  tugas  utama  yang  harus diwujudkan  dalam  negara  kesejahteraan.  Menurutnya,  ada  dua  hal  yang  terkait  langsung dengan  upaya  pembangunan  ekonomi. Pertama, perwujudan  negara  kesejahteraan bukanlah  sesuatu  yang  terpisah  dari  upaya  pembangunan  ekonomi.  Seperti  telah dinyatakan, pembangunan ekonomi harus membuat masyarakat semakin sejahtera, bukan sebaliknya. Kedua, tujuan perwujudan negara kesejahateraan bukan hanya karena alasan kesamaan (equality), tetapi  juga  demi  efesiensi  dalam  proses  ekonomi.  Idealnya,  alasan kesamaan  atau  pemerataan  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  efesiensi  dalam  ekonomi. Dua hal ini menjadi bagian dari tujuan-tujuan kesejahteraan.

## Kebijakan Baitul Mal Aceh Solusi Gejolak Sosial.
Gejolak  sosial  merupakan  persoalan  yang  dihadapi  bukan  dihindari.  Setiap  negara maupun  daerah,  gejolak  sosial  selalu  saja  terjadi  dan  ini  merupakan  tanggung  jawab negara  maupun  daerah.  Gejolak  sosial  dinamakan collective  behavior adalah  mobilisasi atas dasar suatu belief, keyakinan yang mendefinisikan gerakan sosial. Gejolak sosial dapat terjadi apabila sejumlah determinan atau necessary conditions yang berlarut-larut. (Smelser, 1962)
Seperti  persoalan  kemiskinan,  anak  putus  sekolah  dan  persoalan  lainnya  lagi. Kemiskinan  adalah  persoalan  yang  saagat  krusial,  karena  dengan  kemiskinan  bisa menyebabkan  situasi  menjadi  tidak  stabil  misalnya  adanya  kriminalitas  meningkat  seperti pencurian,  perampokan,  maupun  persoalan  kriminalitas  lainnya.  Hal  tersebut  seperti diugkapkan  oleh  Teori  Oscar  Lewis  tokoh  dari  aliran  marginal,  konsepnya  yang  terkenal mengenai  culture  of  poverty.  Masyarakat  di  dunia  menjadi  miskin  karena  adanya  budaya kemiskinan  dengan  karakter  apatis,  menyerah  pada  nasib,  sistem  keluarga  yang  tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi untuk membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan  banyak  sekali    yang  terjadi  (Huda,  2010).  Lewis  (1959)  juga  menambahkan kemiskinan masalah kelumpuhan ekonomi disorganisasi dan kelangkaan sumber daya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.486-495 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138
Sebenarnya  penanggulangan  kemiskinan  harus  memiliki  sistem  yang  kuat  dan independensi, misalnya seperti lembaga Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan besar dalam melakukan pengelolaan .uang umat melalui zakat yang diambil dari yang membayar zakat dan  dibagikan  kepada  mustahik  (penerima  zakat).  Dengan  adaya  penyaluran  distribsui zakat kepada yang berhak menerima zakat tentunya mereka yang fakir miskin tidak terjebak dengan perbuatan yang menimbulkann gejolak sosial seperti mencuri, mengemis dijalanan, prostitusi  serta    tidak  adanya  lagi  anak  yang  putus  sekolah.  Berdasarkan  data  zakat  Baitul Mal  Aceh  yang  telah  disalurkan  pada  semester  pertama  telah  menyalurkan  zakat  Rp  39,8 Miliar unntuk 28.250 mustahik (penerima manfaat zakat) diseluruh kabupaten/kota di Aceh. Diantarannya untuk sektor sosial sebanyak Rp 25,24 Miliar, sektor pendidikan  Rp 3,86 Miliar, sektor  kesehatan  Rp  1,55  Miliar  dan  sektor  dakawah  Syiar  Islam  Rp  580  juta.  Selain  itu  juga telah  disalurkann  8,37  Miliar  zakat  gurus  SMA  yang  dialokasikan  secara  proporsional  untuk kabupaten/kota dimana para guru tersebut berdomisili. (www//serambinews.com diakses 12 April 2023).
Berdasarkan pejelasan diatas menunjukkan bahwa zakat mampu memberikan solusi terhadap kemiskinan maupun persolan desparitas yang terjadi di dalam masyarakat. Secara ilmiah dengan penerimaan zakat Baitul Mal Aceh ini jika dikelola dengan baik Aceh sangat memiliki  pengaruh  terhadap  penguatan  ekonomi  keumatan  dan  pemberdayaan  umat maupun empowerment yang diterapkan.

## Dampak  Baitul Mal Aceh Terhadap Masyarakat
Kehadiran Baitul Mal Aceh sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Aceh misalnya  seperti  orang  kurang  mampu  yang  tidak  memiliki  rumah,  Baitul  Mal  Aceh membantu  bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  rumah  dengan  mekanisme  dan  sistem  yang berlaku. Ini sangat memberikan sikap positif bagi masyarakat terhadap kebijakan Baitul Mal Aceh.  Selain  itu  juga  Baitul  Mal  Aceh  juga  memiliki  tanggung  jawab terhadap masyarakat yang dalam proses pendidikan misalnya mahasiswa  diberikan bantuan penyelesaian tugas akhir  kuliah  yang  membutuhkan  biaya.  Adanya  bantuan  penyelesaian  akhir  pada pendidikan  perguruan  tinggi  pada  baitul  Mal  Aceh,  secara  tidak  langsung  telah  memiliki kotribusi  dalam  membangun  ivestasi  manusia  dalam  pembagunan.  Pe  jelasan  diatas menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh meerupakan lembaga yang memiliki harapan sebagai lembaga  keuangan  umat  atau  lembaga  keumatan  yang  memberikan  soslusi  setiap berbagai persoalan sosial atau keumatan di Aceh.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.486-495                                                              Novita Sari. et al.
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Baitul  Mal  Aceh  dalam  mengentaskan kemiskinan  melalui  pengelolaan  zakat  yang  nantinya  akan  disalurkan  juga  kepada penerimanya.  Tujuan  penyaluran  zakat  ini  adalah  untuk  menekan  angka  kemiskinan maupun  fakir  di  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  data  lapangan  zakat  yang  sudah tersalurkan  oleh  Baitul  Mal  Aceh    pada  semester  pertama    Rp.  39,  8  Miliar  untuk  28.250 mustahik  (penerima  zakat)  diseluruh  kabupaten/kota  di  Aceh.  Diantaranya  sektor  yang disalurkan diantaranya sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dakwah Syiar Islam, Guruu SMA yang  dialokasikan  secara  proporsional  untuk  kabupaten/kota.  Selain  itu  juga/konsep  Baitul Mal  Aceh  memiliki  kesamaan  yaitu  bertujuan  masyarakatnya  atau  warga  negaranya sejahtera disebut dengan konsep welfare state.

## REFERENSI
Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2000).
Barr, Nicolas, The Economics of The Welfare State. (California: Stanford University Press, 1998) Bessannt, Judith, etc, Talking Policy: How Social Policy in Made, (Crows Nest: Allen ad Unwin, 2006)
Goodin, Robert E. The Real Worlds of Welfare Capitalism, (Cambridge: Cambridge University, 1999)
Hendra  Saputra ,  Pengeloalaan  Zakat  Produktif  (Suatu  analisis  Terhadap  Mekanisme Pengelolaan zakat di  Baitul Mal Aceh) ,  (Banda Aceh, Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2009).
Huda,  Nurul  dan  Muhammad  Haykal,  Lembaga  Keuangan  Islam,  Edisi  1  (cet.1  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
Hamudy, Moh. Ilham , Pemukiman Kumuh Di Banadung, (Bandung : Fisip Unnpad, 2008)
Karim,  Adi  Warman  Azhar, Sejarah  Perekonnomian  Islam,  Edisi  3,  Cet  4 ,  (Raja  Grafindo Persada)
Khomsan, Ali dkk, Indikator Kemiskinan dan Misklafikasi Orang Miskin, Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia bekrjasama dengan Yayasan Obor Indonesia Lamont, C. (2015). Research Methods in International Relations . SAGE Publications: London.
Lewis, O A Stud of Slum Culture: Backgrounds for La Vida . (Newyork: Random House, 1959)
Myles, John & Quadaqno, Political Theories of The Welfare State. Social Service Review , (Vol 76, No 1, 75th Anniversary, 2002)
Oman Sukmana, Konsep dan Desa Negara Kesejahteraan (welfare State) (Jurnal Sospol, Vol 2 No 1 Juli-Desember 2016)
Pierson, Christoper, Welfare  Sate:  The  New  Political  Economy  of  Welfare, (Pennsylvania:  The Pennsylvania State University Press, 2007).
Ramdhan, M. (2021). Metodologi Penelitian. Cipta Media Nusantara: Wonocolo.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.486-495 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.138
Sakti ,Ali., Ekonomi Islam, (Jakarta : Paradigma &Aqsa Publishing, 2007).
Spicker, Paul, Principles of Social Welfare, (Routledge. London, 1988)
Sholeh,  Ahmad. Pertumbuhann  Ekonomi  dan  Kemiskinan  di  Indonesia, (Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis, Vol  2. No 2. 2015)
Suhartono, Edi, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, (Bandung : Alfabeta, 2009).
Smelser Neil J., Theory of Collective Behaviour, (Newyork: The Free Press, 1962)
Syahza, A. (2021). Metodologi Penelitian Edisi Revisi UR Press: Riau.
Triwibowo,  Dramawan, Bahagijo  dan  Sugeng  Mimpi  Negara  Kesejahteraa n  Jakarta,  LP3ES, 2006
WWW. serambinenews.com diakses 12 April 2023