## Wajah Hukum

## Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Nurhasan 1 , Fitri Yani 2
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi, Broni, Kota Jambi (0741) 65351 Email : fitriyaniasmari@gmail.com
Abstrak. Perkawinan  merupakan  bagian  hidup  yang  sakral,  karena  harus  memperhatikan  norma  dan  kaidah  dalam bermasyarakat.  Namun  karena  berbagai macam alasan, perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model Pernikahan. Seperti  Perkawinan  di  bawah  tangan.  Perkawinan  di  bawah  tangan  adalah  perkawinan  yang  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan  akan  tetapi  belum  mencatatakan  perkawinan  tersebut  pada  instansi  yang  berwenang  sebagaimana  yang  telah  di tetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengungkapkan  akibat  hukum  hasil  perkawinan dibawah tangan terhadap  istri, anak dan  harta kekayaan dari Hukum Islam  dan  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dengan harapan agar timbul kesadaran setiap warga negara  indonesia untuk  melakukan pencatatan perkawinan agar hak-hak  anak  dapat  terjamin  dengan  baik.  Metodelogi  yang  di  gunakan  adalah  yuridis  normatif,  hasil  penelitian  yaitu  masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami ketentuan umum tentang keharusan pencatatan dan juga belum memahami akibat hukum yang akan terjadi pada pihak yang melakukan perkawinan di bawah tangan tersebut.
Kata kunci : Perkawinan Di Bawah Tangan, Akibat Hukum
Abstract. Marriage is a sacred part of life, because it must pay attention to norms and rules in society. But for various reasons, marriage is often done in a variety of models of marriage. Like an underhand marriage. An underhand marriage is a marriage that  has  fulfilled  the  harmony  and  conditions  of  the  marriage  but  has  not  stated  the  marriage  to  the  competent  authority  as stipulated in the legislation. The purpose of this study is to reveal the legal consequences of the marriage results under the hand of his wife, children and property from Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the hope that awareness of every Indonesian  citizen arises to  register marriages  so that children's  rights can  well guaranteed. The methodology used  is normative juridical, the results of research are that  there are still many Indonesian people  who do not  understand  the general provisions regarding the recording requirements and also do not understand the legal consequences that will occur to those who do the marriage under the hand.

## Keywords: Marriage Under the Hand, Legal Effects

## PENDAHULUAN
Allah  telah  menciptakan  manusia  pertama  terdiri  dari  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami  istri yaitu  Adam  dan  Hawa.  Dari  hasil  perkawinan      antara  Adam  dan  Hawa  inilah  melahirkan  manusia  yang berkembang secara turun menurun dari generasi ke generasi melalui suatu perkawinan. Istilah kawin tidak hanya  berlaku  pada  manusia,  tetapi  juga  terjadi  pada  hewan  dan  bahkan  juga  terjadi  pada  tumbuh  - tumbuhan.  Untuk  membedakan  perkawinan  antara  hewan  dan  manusia  terletak  pada  adanya    tujuan  dan aturan  pelaksanaan  perkawinan.  Pasal  1  Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan mengatur  bahwa;  Perkawinan    ialah  ikatan      lahir      bathin      antara      seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Didalam  ketentuan  pasal-pasal  yang  tedapat  didalam  KUHPdt,  tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan Menurut kompilasi hukum Islam Pasal 2 diatur perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.
Disamping pengertian tersebut diatas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut Para Ahli, yaitu: a. Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  perkawinan  adalah  hidup  bersama antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
b. Menurut  Subekti,  S.H.  perkawinan  adalah  pertalian  yang  sah  antara  seorang  lelaki  dan  seorang perempuan untuk waktu yang lama.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Nurhasan  dan  Fitri  Yani,  Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
c. Menurut  Paul  Scholten,  perkawinan  adalah  hubungan  hukum  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita untuk hidup bahagia dan kekal dan diakui oleh negara. 3
Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang- pasangan. 4 Dan  ia  menjadi  sebuah  pertemuan  antara  dua  individu  dan  dua  keperibadian  yang  berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT :
ٍ   مٍ  وآقِلٍ   تاآي آلٍَ  آكِل َٰآذٍ يِفٍ  َّنِإٍ ٍۚ ًةٍ آم  ح آر آوٍ ًةَّد آو آمٍ   مُكآن يآبٍ  آلآع آج آوٍ اآه يآلِإٍ اوُنُك سآتِلٍ ا ًجا آو  زآأٍ   مُك ِسُف نآأٍ   ن ِمٍ  مُكآلٍ  آقآل آخٍ   نآأٍ ِهِتاآيآٍ   ن ِم آو ٍ آنو ُرَّكآفآتآي “ Dan  di  antara  tanda-tanda  Kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir . ( Surat Ar-Rum Ayat 21)”. 5
Pengetian Perkawinan dalam Islam adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. 6 Perkawinan  juga  merupakan bagian  hidup  yang  sakral,  karena  harus memperhatikan  norma kaidah  dalam  bermasyarakat.  Namun  karena  berbagai  macam    alasan,    perkawinan    sering    dilakukan dalam  berbagai  macam  model Pernikahan.  Seperti Perkawinan  di  bawah  tangan.
Menurut  Fatwa  MUI  Nomor  10  Tahun    2008  Pernikahan  dibawah  tangan  adalah  Pernikahan  yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang di tetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. 7
Dari aspek penikahannya, menurut  hukum  Islam  jika  perkawinan  itu telah  memenuhi  syarat  sah dan rukun  pernikahan,  maka  pernikahan  adalah sah.  Namun  jika  menurut  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di Indonesia,  selain  sah  menurut  agama  dan kepercayaanya,  suatu  penikahan  akan ada kekuatan  hukum  bila dicatat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan   yaitu  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA) bagi warga muslim dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi warga non muslim.
Mengenai   syarat   sah   perkawinan   diatur   dalam   Pasal   2   ayat   (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya   dan   kepercayaannya.
Perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan    harus  dicatat  oleh petugas  pencatat  dengan  maksud  agar  terjadi  tertib  administrasi  pemerintahan  dan  kependudukan. Terciptanya  tertib  administrasi  kependudukan  berarti  menghindarkan  kekacauan  administrasi  yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum  seseorang.
Pekawinan  di  bawah  tangan  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  masih  terjadi  bukan  saja  dilakukan  oleh kalangan  masyarakat  bawah,  tapi  juga  oleh  lapisan  masyarakat  menengah  keatas.  Sebut  saja  kasus  nikah dibawah tangan penyanyi dangdut Aisyah Mochtar Alias Machica Mochtar.
Menurut  H.  M.  Anshary,  faktor  penyebab  seseorang  yang  melakukan  perkawinan  tetapi  tidak mencatatkan  perkawinannya  dilembaga  pencatat  formal  yaitu  karena  faktor  biaya  alias  tidak mampu membayar  administrasi  pencatatan  yang  di  nilai  terlalu  tinggi;  ada  pula  yang  disebabkan  karena  takut ketahuan melanggar aturan disiplin pegawai bagi pegawai negeri karena ada aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; ada yang karena takut ketahuan istrinya dan lain sebagainya. 8
Dalam  fatwa  MUI  tentang  pernikahan  dibawah  tangan  juga  mengesahkan  pernikahan  ini.  Dalam ketentuan  hukumnya  Fatwa  MUI  No  10  Tahun  2008  Tentang  Nikah  Dibawah  Tangan memutuskan bahwa “ Pernikahan dibawah tangan   hukumnya  sah  karena  terpenuhi  syarat  &  rukun  nikah,  tetapi  haram  jika  terdapat
3 A.Thalib,SH,MH., 2016, Diktat Hukum Perkawinan , Halaman - 03
4 Surat An-Najm Ayat 45
5 Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  2 0 1 3 , Alqur‟an  dan  Terjemahannya ,  Penerbit  PT  Insan  Media  Pustaka  : Jakarta hal - 406
6 Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Pekawinan Islam Di Indonesia, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta,  Hal  43
7 Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pernikahan di Bawah Tangan halaman - 531
8 H.M.Anshary, MK, SH., MH., 2014, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Penerbit Cv Mandar Maju : Palangkaraya,  halaman 127-128
Nurhasan  dan  Fitri  Yani,  Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
madharrat”. Selain itu MUI juga menekankan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrat. 9
Perkawinan di   bawah   tangan   biasanya   dilakukan di hadapan tokoh masyarakat, ulama, atau ustadt sebagai  penghulu,  atau  ada juga  yang   dilakukan   secara   adat-istiadat   saja  kemudian   tidak   dilaporkan kepada  pihak  yang berwewenang  untuk  dicatatkan  sesuai  dengan  amanat pasal 2 ayat 2  Undang-  Undang Nomor  1  tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Sebagai  masyarakat  yang  taat  akan  aturan  harus  dapat  dipahami  bahwa  pentingnya  pencatatan perkawinan dan akta nikahnya  merupakan  ketentuan  yang perlu  diterima  dan dilaksanakan oleh penduduk yang  mendiami  wilayah  Negara  Republik  Indonesia.
Menurut Achmad Nurseha bahwa alasan pentingnya pencatatan perkawinan adalah:
1. Mentaati    perintah      agama      dan      mentaati      perintah  negara/pemerintah,  adalah  wajib  d a l a m   Al- Qur'an  surat  An-Nisaa‟  ayat  59    Perintah  al-Qur'an  ini  sangat  positif,  karena  mendidik  manusia  untuk menciptakan  masyarakat  yang  sadar  dan  taat  hukum  agama  dan  hukum  negara,  demi  terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.
2. Akta  nikah  sebagai  bukti  otentik  sahnya  perkawinan  seseorang    adalah    sangat    bermanfaat    dan maslahah  bagi  dirinya  dan  keluarganya  (isteri  dan  anaknya)  untuk  menolak  kemungkinan  di  kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya  itu (harta bersama dalam  perkawinan  dan  kewarisannya),  serta  juga  untuk  melindunginya  dari  fitnah  dan  tuhmah/qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta itu penting untuk maslahah mursalah. 10 Pemikiran  itu didasari oleh  metodologis  asas  yang  kuat,  Allah Berfirman dalam Al –Qur’an yang berkaitan  dengan  mursalah dan  maslahah (Surah  Al-Baqarah  (2)  ayat  282).
ٍ   نآأٍ  ٌبِتاآكٍ ٍ آب أآيٍ  آلَ آوٍ ٍۚ  ِل دآع لاِبٍ  ٌبِتاآكٍ  مُكآن يآبٍ   بُت كآي ل آوٍ ٍۚ ُهوُبُت كاآفٍ ى ًّمآس ُمٍ   ل آجآأٍ  َٰىآلِإٍ   ن يآدِبٍ   مُت نآياآدآتٍ اآذِإٍ اوُن آمآٍ  آني ِذَّلاٍ اآهُّيآأٍ اآي ٍ ٍ  بُت  كآي لآفٍ ٍۚ ُ َّاللٍَّ ُه آمَّلآعٍ ا آمآكٍ  آبُت كآي
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  Dan  janganlah  penulis  enggan  menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis ”. 11
Salah  satu  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  memperoleh  keturunan  berupa  anak  sebagaimana  dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatur  tentang  hak  asasi  manusia  dalam Pasal  28  B  ayat  1  dan  2  mengatur  Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melaui  perkawinan  yang  sah  dan  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Berdasarkan    Undang  –  Undang  Dasar  Tahun  1945  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  di  atas  dapat dijelaskan bahwa setiap anak juga memiliki hak dalam keluarga  yaitu hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan warisan.
Dari  beberapa  contoh  kasus  diatas  dapat  diambil  analisis  sementara  penulis  bahwa  sampai  saat  ini masih terjadi perkawinan dibawah tangan, hal ini terjadi karena belum memahami ketentuan hukum tentang keharusan perkawinan di catat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Perkawinan.  Juga belum memahami akibat hukum yang akan terjadi oleh para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut baik bagi istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan dibawah tangan tersebut.
Oleh  karena  itu  peneliti  akan  mengungkapkan  akibat  hukum  hasil  perkawinan  dibawah  tangan terhadap  istri,  anak  dan  harta  kekayaan  dari  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
9 Fatwa MUI op-cit Halaman 531
10 Achmad Nurseha, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen  Kabupaten  Blora  Jurusan  Ahwal  Al-Syakhshiyyah Fakultas  Syari’ah  Universitas  Islam  Negeri  Walisongo,  Semarang, Halaman 78-79
11 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Alqur‟an  dan  Terjemahannya , op-cit hal 48
Nurhasan  dan  Fitri  Yani,  Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Tentang Perkawinan dengan harapan agar timbul kesadaran setiap warga negara indonesia untuk melakukan pencatatan perkawinan agar hak-hak anak dapat terjamin dengan baik.
Berdasarkan latar belakang yang uraikan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Akibat  Hukum  Perkawinan  Di  Bawah  Tangan  Terhadap  Istri  Dalam  Perspektif  Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bagaimanakah  Akibat  Hukum  Perkawinan  Di  Bawah  Tangan  Terhadap  Harta  Kekayaan  Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat  Hukum  Perkawinan  Di  Bawah  Tangan  Terhadap  Istri  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Dalam  hukum  Islam,  perkawinan  di  bawah  tangan  menurut  hukum  Islam  adalah  sah  karena  telah tepenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan, walaupun tidak di daftarkan atau di catatkan pada kepala kantor urusan agama (KUA). Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, sehingga perkawinan yang tidak di catat oleh petugas pencatatan nikah, perkawinan yang di maksud tetap sah. Perkawinan di bawah tangan sah menurut hukum Islam, maka semua akibat hukum dari perkawinan yang sah menjadi sah.
Sebagai  mana  kita  ketahui  MUI  telah  mengeluarkan  fatwa  tentang  nikah  di  bawah  tangan,  bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi menjadi haram jika terdapat kemudhratan di dalamnya. Mengingat dalam firman Allah telah di jelaskan dalam Q.S Al-Rum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi  kaum  yang  berfikir  Perkawinan  di  bawah  tangan  yang  terjadi  di  Indonesia  ini  tetap  di  pandang  sah dalam  perspektif  hukum  Islam  apabila  telah  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya,  tetapi  akad  ini  dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang sangat merugikan bagi istri dan anak-anaknya.
Dampak yang terlihat yaitu Secara sosial, isteri  akan sulit bersosialisasi  dengan masyaakat setempat dan  berakibat  akan  mengurangi  hak-hak  sipil  mereka  sebagai  warga  negara.  Mereka  rentan  untuk dipermainkan  oleh  laki-laki  yang  tidak  bertanggung  jawab  karena  mereka  tidak memiliki  kekuatan  hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah sirri tidak diakui oleh hukum. Dampak sosial  lainnya, biasanya sebuah perkawinan di bawah  tangan  akan  dinilai  masyarakat  sebagai  sebuah  perkawinan  yang  tidak  ideal  dan  tidak  membuat suasana rumah tangga harmonis. 12
Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akibat yang akan di timbul kan dari perkawinan di bawah tangan terhadap istri yaitu:
1. Istri  tidak  mempunyai    kekuatan  hukum  yang  tetap  terhadap  legalitas  perkawinan  tersebut,  sehingga apabila  adanya  hak-hak  istri  yang  dilanggar  oleh  suami,  istri  tidak  dapat  menuntut  hak-hak  tersebut secara hukum ke pengadilan;
2. Istri  tidak  mendapatkan  perlindugan  hukum  dari  negara  di  karenakan  tidak  adanya  pencatatan  yang  di lakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah
3. Istri tidak memiliki akta nikah yang menyatakan bawha istri telah melakukan perkawinan.
12 Abdullah Wasian, 2010, Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri Dan Anak Dan  Harta Kekayaannya Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan, Tesis  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Program  Pascasarjana Universitas Di Ponegoro, Semarang : Halaman 161
Nurhasan  dan  Fitri  Yani,  Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Istri tidak bisa mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau  Kartu Keluarga (KK) Di karena kan tidak adanya bukti yang autentik berupa akta nikah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  kita  simpulkan  beberapa  akibat  dari  perkawinan  di  bawah  tangan, walaupun akad nikah di bawah tangan  dalam agama Islam dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi  rukun  dan  syaratnya,  tetapi  akibat  yang  timbul  dari  perkawinan  di  bawah  tangan,  lebih  besar kemudaratannya  daripada  kemaslahatannya. maka  perkawinan  di  bawah    tangan    hanya  menguntungkan suami/laki-laki  dan  akan  merugikan  kaum  perempuan  dan  anak-anak.  Pencatatan  pernikahan  atau pembuatan  akta  pernikahan,  secara  syariat,  bukanlah  rukun  atau  syarat  yang  menentukan  sahnya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang  dibangun  oleh  pasangan  tersebut.  Walaupun  memperkuat    komitmen    tidak  terbatas  pada  aktanya, karena  akta  sendiri  bisa  dibatalkan  melalui  gugatan  perceraian.  Adapun  penyelesaian  permasalahan  yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah tangan dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan ( Isbat Nikah ) di Pengadilan Agama.

## Akibat  Hukum  Perkawinan  Di  Bawah  Tangan  Terhadap  Anak  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dalam hukum Islam anak yang di lahirkan dari perkawinan di bawah tangan adalah anak sah. Seorang anak  sah  ialah  anak  yang  di  anggap  lahir  di  antara  perkawinan  yang  sah  antara  ayah  dan  ibunya.  karena perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat  yang telah di tentukan dalam Islam dan perkawinan tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kedudukan Anak yang lahir dari perkawinan ini dalam Islam berhak mendapat kan pengakuan dari ayahnya dan keluarga ayahnya serta  mendapat  hak  waris  dan  nafkah  dari  prang  tuanya.  Selain  itu  anak  juga  berhak  mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, penjagaan, dan perlindungan dari orang tuanya, sebagaimana firman Allah  dalam  Al-Quran  dalam  surah  Al-Baqaroh  ayat  233  yang  artinya:    Para  ibu  hendaklah  menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu  ingin  anakmu  disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Namun  dalam  peraturan  perundang-undangan  Perkawinan  di  bawah  tangan  banyak  sekali mendatangkan  kerugian  dari  pada  kebaikan  terutama  terhadap  anak  yang  akan  di  lahirkan.  Sebab  apabila anak itu di lahirkan dari perkawinan yang tidak di catatkan pada kantor pencatatan perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus akta kelahiran si anak.  Karena dalam  perkembangan  dewasa  ini  banyak  lembaga  pendidikan  dari  taman  kanak-kanak  sampai  perguruan tinggi,  telah  menetapkan  adanya  akta  kelahiran  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  di  terima  di  lembaga pendidikan yang bersangkutan. Contoh problem hukum dari perkawinan di bawah tangan adalah mengenai bentuk  perlindungan  Negara  kepada  pasangan  suami  istri  bila  terjadi  sengketa  perkawinan  tersebut. Sebagaimana kita ketahui anak yang di lahirkan dari perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang memenuhi  norma  Agama  akan  tetapi  tidak  memenuhi  norma  hukum.  Mengapa  demikian  di  karenakan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama Islam yang di anut oleh orang tua si anak, hanya saja perkawinan tersebut tidak di lakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah dan tidak di catatkan.
Anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan hanya memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang di  tentukan  oleh  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  (syarat  materil  dalam  Pasal  2  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974).  Akan  tetapi  tidak  di  catatkan  pada  instansi  yang  berwenang  untuk  itu sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur, bahwa tiap-tiap perkawinan mesti di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (syarat formal).  Dan dalam kompilasi  hukum  Islam  Pasal  6  ayat  2  juga  mengatur  bahwa    perkawinan  yang  di  lakukan  di  luar pengawasan pegawai pencatatan  nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

## Nurhasan  dan  Fitri  Yani,  Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  dalam
Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dalam  perlindungan  hukum  yang  di  berikan  negara  kepada  anak  tersebut,  seperti  hak  menuntut warisan dari peninggalan bapaknya, oleh karena hubungan antara anak dengan bapak kandungnya tidak di dukung  oleh  bukti  yang  otentik  berupa  akta  nikah  orang  tuanya,  maka  secara  formil  ia  tidak  dapat mengajukan gugatan waris melalaui lembaga formal negara yakni lembaga Peradilan.
Ketidakjelasan  status  anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan  antara  ayah  dan  anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya  menyangkal  bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang    jelas  merugikan  adalah    anak  tidak  berhak  atas  biaya  kehidupan    dan    pendidikan,    nafkah  dan warisan dari ayahnya.
Seorang  anak  yang  sah  menurut  undang-undang  yaitu  hasil  perkawinan  yang  sah.  Ini  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  Perkawinan,  pasal  42  ayat  1  :  anak  yang  sah  adalah  anak-anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun  status anak hasil perkawinan di bawah  tangan  karena  tidak  di  catatkan  oleh  negara  maka  status  anak  di  katakan  di  luar  nikah. 13 Secara agama status anak hasil dari perkawinan ini mendapatkan hak sama dengan anak hasil perkawinan yang di catatkan  berdasarkan  agama  yang  tidak  selaras  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini bertentangan  dengan  perundang-undangan  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Pasal  43  ayat  1  yaitu  anak  yang  di  lahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena  adanya  ikatan  perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian  adanya  hubungan darah  antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak.  Dengan  demikian,  terlepas  dari  soal prosedur/administrasi  perkawinannya,  anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan  status  ayah  seringkali  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan stigma di  tengah-tengah masyarakat.  Hukum  harus  memberi  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang anak  yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

## Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah  Tangan Terhadap Harta Kekayaan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam sebenarnya bermuara kepada ibadah untuk menciptakan keluarga  bahagia  sakinah,  mawaddah,  warahmah  yang  diridoi  Allah  SWT  di  dunia  dan  akherat.  Bahkan perkawinan  harus  dipertahankan  hingga  ajal  kematian  menjemputnya.  Namun  demikian  manusia  hanya merencanakan,  Tuhan  yang  menentukan  dalam  setiap  perjalanan  hidup  setiap  makhluk-Nya  termasuk mahligai  dan  liku-liku  rumah  tangga  hamba-Nya.  Dalam  perkawinan  putusnya  perkawinan  di  akibatkan adanya kematian, perceraian atau putusan pengadilan.
Perkawinan  mempunyai  akibat  hukum  tidak  hanya  terhadap  diri  pribadi  mereka-mereka  yang melangsungkan  pernikahan,  hak  dan  kewajiban  yang  mengikat  pribadi  suami  isteri,  tetapi  lebih  dari  itu mempunyai  akibat  hukum  pula  terhadap  harta  suami  isteri  tersebut.  Hubungan  hukum  kekeluargaan  dan hubungan  hukum  kekayaannya  terjalin  sedemikian  eratnya,  sehingga  keduanya  memang  dapat  dibedakan tetapi  tidak  dapat  dipisahkan.  Hubungan  hukum  kekeluargaan  menentukan  hubungan  hukum  kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.
Setiap  perkawinan,  masing-masing  pihak  dari  suami  atau  isteri  mempunyai  harta  yang  dibawa  dan diperoleh  sebelum  melakukan  akad  perkawinan.  Suami  atau  isteri  yang  telah  melakukan  perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. 14
Dalam Islam tidak di kenal harta bersama kecuali dengan syirqah (kerja sama) karena harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum di sentuh atau terpikirkan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena
13 Www.Https://Jabar.Tribunnews.Com Di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 17 Januari 2019 Pukul 15: 29 Wib
14 Mohd. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam , Penerbit PT Bumi Aksara : Jakarta hal. 231-232.
Nurhasan  dan  Fitri  Yani,  Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
masalah  harta  bersama    baru  muncul  dan  banyak  di  bicarakan  dalam  masa  modern  ini.  Hukum  Islam mengatur  sistem  terpisahnya  harta  suami  dan  harta  istri  sepanjang  yang  bersangkutan  tidak  menentukan dalam  perjanjian  perkawinan.  Hukum  Islam  juga  memberikan  kelonggaran  kepada  mereka  berdua  untuk membuat  perjanjian  perkawinan  sesuai  dengan  keinginan  mereka  berdua,  dan  perjanjian  tersebut  akhirnya mengikat mereka secara hukum.
Harta  bersama  antara  suami  isteri  baru  dapat  dibagi  apabila  hubungan  perkawinan    itu  sudah terputus.  Hubungan  perkawinan    itu  dapat  terputus  karena  kematian,  perceraian  dan  dapat  pula  oleh keputusan  Pengadilan.  Apabila  terjadi  putus    hubungan    perkawinan    baik    karena    cerai    atas    gugatan pihak  isteri,  atau karena  talak atas permohonan  suami  maka harta bersama  itu harus dibagi  50:50  antara suami isteri itu.
Dalam  pembahasan  ini  yang  menjadi  permasalahan  adalah  akibat  hukum  yang  di  timbulkan  apabila perkawinan di bawah tangan terjadi perceraian dalam hukum Islam perkawinan dibawah tangan di anggap sah  karena  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  maka  jika  terjadi  perceraian  maka  harta  yang  di peroleh dalam perkawinan itu tetap di bagi ½ untuk suami dan ½  untuk istri dan anak adalah tanggungan dari  kedua  orang  tuannya,  namun  jika  suami  meninggal  dunia  dan  dalam  perkawinan  mereka  tidak  di karunia  seorang  anak  istri  mendapatkan  ½  harta  peninggalan  suami,  namun  jika  mereka  memilki  seorang anak maka istri mendapatkan 1/8 dari harta yang di tinggalkan suaminya.
Jika  kita  lihat  dalam  hukum  negara  akibat  dari  perkawinan  di  bawah  tangan  yang  tidak  di  catatkan pada Kantor Urusan Agama, maka perkawinan ini sangat berdampak bagi istri apabila terjadi percekcokan di  dalam  rumah  tangga  baik  dari  segi  hak  asuh  anak,  warisan  dan  harta  bersama.  Perkawinan  yang  tidak dianggap sah didalam pemerintahan, apabila terjadi sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak sehingga ingin  bercerai,  maka  pengadilan  tidak  dapat  mengabulkan  gugatan  cerai  tersebut,  di  karenakan perkawinannya tidak di catatkan di awal. Dari sisi lain, apabila di lihat dari penyelesaian masalahnya, maka semua  permasalahan  yang  terjadi  di  dalam  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  di  selesaikan  melalui  jalur peradilan di karenakan mereka tidak dapat memenuhi syarat administrasi seperti buku nikah, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Wanita yang menikah akan tetapi perkawinan nya tidak di catatkan, maka dia tidak bisa memiliki  separuh  dari  harta  bersama  yang  di  peroleh  selama  melakukan  perkawinan.  Hal  ini  di  sebabkan perkawinan  tersebut  tidak  tercatat  secara  resmi  oleh  Negara  dan  permasalahan  tersebut  tidak  dapat  di selesaikan  di  dalam  peradilan.  Sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  5  ayat  1  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketrtiban perkawinan.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  yang  tidak  tercatat  tidak  memliki  kekuatan  hukum  sehingga keabsahannya di ragukan.
Menghadapi  permasalahan  perkawinan  di  bawah  tangan,  Hal  ini  untuk  menghindarkan  terjadinya ketidakadilan  dalam  masalah  pembagian  harta.  Sehingga  bagi  Perkawinan  di  bawah  tangan,  dalam melakukan  perceraian  hendaknya  mengajukan  permohonan  Itsbat  Nikahnya  terlebih  dahulu  kepada Pengadilan    Agama,  baru  kemudian    melakukan    proses  cerai  secara  hukum  yang  berlaku.  Pengaturan mengenai   Itsbat  Nikah  telah  ditegaskan   dalam  Kompilasi   Hukum Islam Pasal 7, khususnya pada Ayat (3)  sub  (a)  yang  menyatakan  :  Itsbat  Nikah  dapat  diajukan  dalam  hal  adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian perceraian.
Begitu juga halnya apabila suami meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan nya maka akibat yang di dapatkan oleh istri dari hasil perkawinan di bawah tangan tidak dapat mengajukan tuntutan tentang adanya  harta  bersama  ke  pengadilan  karena  tidak  memenuhi  syarat  formil  yang  telah  di  tentukan  ataupun perkawinan  tersebut  tidak  di  catatkan  di  KUA.  Sebab  di  dalam  hukum  negara  perkawinan  tersebut  tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga harta suami tersebut akan di bagikan kepada keluarga sahnya menurut  garis  keturunan  yang  sah,  Di  zaman  sekarang  ini  jika  seseorang    menuntut  ia  harus  mempunyai bukti dan bukti itu harus tertulis, tercatat, terdaftar. 15 Penyebab ini sangat berdampak merugikan bagi pihak istri dan anaknya di kemudian hari.
Lalu bagaimana istri mendapatkan hak jika suami meninggal dunia  dan meninggalkan banyak harta maka    jawabannya  adalah  istri  mendapatkan  harta  warisan  1/2  bagian  dari  harta  suami  yang  menikahinya karena dalam Islam sah apabila perkawinan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun  istri tidak
15 Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta : Halaman 271
Nurhasan  dan  Fitri  Yani,  Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
mendapatkan  harta  warisan  jika  harta  tersebut  di  peroleh  dari  hasil  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan salah satunya hasil pensiun suami atau pun harta yang terdaftar dalam pajak negara.
Jika seandainya suatu hari setelah perceraian dan istri yang sudah di cerai (talaq) atau cerai mati oleh suami dari perkawinan di bawah tangan, lalu istri akan menikah lagi dan perkawinan itu di catat di Kantor Urusan  Agama maka mantan suami tidak dapat mempersengketakan lagi harta yang ada pada mantan istri tersebut di karenakan mereka telah bercerai dan mereka juga telah memiliki masing-masing bagiannya.
Dan  bagaimanakah  akibat  harta  kekayaan  terhadap  anak  yang  di  hasilkan  dari  perkawinan  di  bawah tangan apabila ayah dan ibunya bercerai atau pun ayahnya meninggal dunia, jawabannya adalah  perkawinan yang tanpa adanya pencatatan tersebut, anak bisa saja menerima hak waris apabila mendapat pengakuan dari ayah  kandungnya. Secara agama kedudukan anak di dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama  dengan  perkawinan  yang  di  catatkan,  namun  karena  anak  adalah  anak  yang  di  lahir  kan  dari perkawinan di bawah tangan yang di lakukan orang tuanya sebelum di sahkan oleh pengadilan agama, maka status  anak  tetap  di  anggap  sebagai  anak  di  luar  perkawinan. 16 maka  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  di bawah  tangan  hanya  memiliki  hubungan  hukum    mewarisi  dengan  ibu  kandungnya  sebagaimana  di  atur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam.
Merujuk pada kasus Perkawinan yang di lakukan oleh Aisyah Mochtar alias Machicha binti Mochtar Ibrahim  dan  mantan  suaminya  Moerdiono    adalah  perkawinan  yang  hanya  memenuhi  pasal  2  ayat  1  UU Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus di laksanakan dengan prosedur sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika perkawinan di lakukan hanya mengikuti pasal 2 ayat 1 saja, maka perkawinan itu di sebut “luar perkawinan” oleh karena itu pasal 43 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan  dengan  adanya  perkawinan  sebagaimana  di  atur  oleh  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Dengan  itu  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU-VIII/2010  tanggal  27  Pebruari  2012 memutuskan  Bahwa  Pasal  43  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor.  3019)  yang  mengatur,  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  bertentangan  dengan  UUD  Negara  Republik Indonesia 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki- laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai  ayahnya.  Ayat  tersebut  harus  dibaca:
“ Anak yang dilahirkan  di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  dengan  laki-  laki  sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan  keluarga  ayahnya”.
Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  biasanya  dengan melakukan tes golongan darah atau DNA ( Deoksiribo Nuklead Acid ). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku sacara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak  yang tidak diakui oleh  ayahnya ( li’an ), anak  yang tertukar,  ataupun  anak  yang tidak  diketahui  asal-usul  orang  tuanya
Ketua  Mahkamah  Konstitusi    ketika  itu,  Mahfud  M.D.,  telah  mengklarifikasi  dengan    menyatakan: “bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan  anak  hasil  zina,  melainkan anak  hasil  perkawinan  tidak  dicatatkan . 17
16 Https://Economy.Okezone.Com Di Akses Pada Hari Sabtu 19 Januari 2018 Pukul 18:57 Wib
17 Achmad  Irwan  Hamzani, 2015, Nasab  Anak  Luar  Kawin Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU- VIII/2010 , Jurnal  Konstitusi,   Volume  12,  Nomor  1,  Maret  , jawa tengah :  halaman 64
Nurhasan  dan  Fitri  Yani,  Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa  harta  kekayaan  yang  di  hasilkan  dari    perkawinan yang tidak di catatkan secara resmi pada kantor pencatatan sipil akan berakibat buruk bagi istri ataupun anak yang  di  tinggalkan  di  karenakan  istri  tidak  bisa  menuntut  haknya  untuk  memperoleh  harta  yang  mereka miliki selama perkawinan tersebut. Dan istri juga tidak bisa membuktikan bahwa harta yang di tinggalkan suaminya  adalah  harta  bersama  yang  di  hasilkan  dari  perkawinan  mereka  di  karenakan  tidak adanya  bukti yang  otentik  yang  di  miliki  istri  untuk  dapat  membuktikan  semua  itu.  Untuk  anak  yang  di  lahirkan  dari perkawinan di bawah tangan dengan adanya putusan MK maka anak mempunyai hubungan darah bukan saja dengan ibu dan keluarga ibunya melainkan dengan ayah dan juga keluarga ayahnya  yang di dasari dengan bukti tes darah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Akibat  hukum  perkawinan  di  bawah  tangan  menurut  hukum  Islam  terhadap  istri  ia  tetap  mendapatkan hak-haknya secara penuh dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat hukum  terhadap  istri  ia  tidak  mendapatkan  hak-haknya  secara  penuh  dan  juga  tidak  mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan tidak memiliki bukti yang autentik berupa akta nikah dan menjadikan istri sangat lemah dalam melakukan tindakan hukum yang berupa tuntutan dalam pengadilan.
2. Akibat  hukum  perkawinan  di  bawah  tangan  terhadap  anak  menurut  hukum  Islam  ia  tetap  mendapatkan hak  dan  kewaiban  dari  orang  tuanya  dan  tetap  mendapat  pengakuan  dari  orang  tua  biologisnya.  Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat hukum terhadap anak yaitu anak  tidak  dapat  memperoleh  akta  kelahiran  dari  ayah  yang  berwenang  karena  untuk  memperoleh  akta kelahiran itu di perlunya akta nikah dari orang tuanya dan anak tidak dapat memperoleh hak-hak dalam pelaksanaan  administrasi negara yang mesti harus di penuhi sebagai bukti diri seperti KTP dan SIM . 3. Akibat  hukum  perkawinan  di  bawah  tangan  terhadap  harta  kekayaan  menurut  Islam  yaitu  istri  tetap mendapatkan hak dan kedudukannya yakni berupa harta yang di peroleh dalam perkawinan atau pun hak mewarisi dari suaminya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akibat hukum terhadap harta kekayaan yaitu istri tidak mendapatkan hak dan kedudukannya dalam memperoleh harta  kekayaan  selama  perkawinan  dan  tidak  mendapatkan  hak  untuk  mendapatkan  warisan  dari  suami yang di tinggalkan kecuali suami mempunyai itikad baik untuk memberikan harta tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Pekawinan Islam Di Indonesia, Penerbit Prenada Media Group : Jakarta.
A.Thalib, 2016, Diktat Hukum Perkawinan, Jambi. Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  1976, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Cet.V,  Balai  Pustaka, Jakarta Mardani,  2010, Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Penerbit  Pustaka  Pelajar: Yogyakarta M.Anshary, MK, 2014, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional , Penerbit Cv. Mandar Maju : Bandung.
Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta Mohd. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam , Penerbit PT Bumi Aksara : Jakarta. Soerjono Soekanto 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika : Jakarta.

## Jurnal-Jurnal lainnya
Abdullah Wasian, 2010, Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri Dan Anak Dan  Harta Kekayaannya  Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan, Tesis  Program  Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Di Ponegoro, Semarang
Nurhasan  dan  Fitri  Yani,  Akibat  Hukum  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  terhadap  Istri,  Anak,  dan  Harta  Kekayaan  dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Achmad Nurseha : 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan  Ngawen  Kabupaten  Blora  Jurusan  Ahwal  Al-Syakhshiyyah)  Skripsi  Fakultas  Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
Achmad  Irwan  Hamzani,  2015, Nasab  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010 , Jurnal  Konstitusi,   Volume  12,  Nomor  1,  Maret  , jawa tengah

## Peraturan Perundang-Undangan
UUD 1945 Hasil Amandemen
Republik  Indonesia  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan   (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1974 No 1 )
Republik Indonesia Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan

## Website
Https://Economy.Okezone.Com Www.Https://Jabar.Tribunnews.Com