E-ISSN    : 2460 – 190X
ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.2 (146 - 160)

## ANALISA PELAKSANAAN PENYALURAN  DANA BERGULIR SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PROGRAM PNPM-MP DI KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

## Yulihardi
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia dan Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi  STKIP- PGRI Sumbar Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat Email: yulihardibahar@yahoo.com
submited: 2015.01.26 reviewed:2015.02.27 accepted: 2015.04.26 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2015.v3.i2.252

## Abstract
V  Koto  Timur  sub-district  of  Padang  Pariaman,  revolving  funds  by  the  women's  savings  and  loans  to  Group Activity  Management  Unit  and  analyzing  the  effect  of  channeling  funds  to  changes  in  income.  The  research method  with  a  descriptive  approach  to  the  analysis  based  on  the  technical  guidance  of  the  PNPM-MP  by  the Directorate  General  of  Community  and  Village  Year  2008  and  regression.  The  population  in  this  study  is  the whole group SPP in District V East Koto with 74 members on 3 Nagari, with a sample of 30 people. Results of socialization that understanding of the goals and objectives of the PNPM-MP as much as 63.33%, while 36.67% of  them  do  not  understand,  from  the  aspect  of  the  use  of  funds  70%  of  the  group  is  the  recipient  of  poor households  (RTM)  and  30%  are  not  poor  households  (non-RTM).  66.67%  of  the  group  receiving  states  can increase  revenues  increased  33.33%  said  no.  Refunds  showed  83.33%  and  16.67%  current  substandard. Members who obtained a loan (SPP), 80% stated that their efforts receive guidance / assistance of the technical team  and  the  facilitator.  There  was  no  significant  effect  of  the  amount  of  lending  revolving  fund  SPP  in increased  revenues  members  of  the  group.  Suggested  improvements  in  the  implementation  of  programs  in  the field, especially in the dissemination to the public, especially to members of the group and that the board is more selective and better yet in selecting loan recipients in assessing the feasibility of the business.

## Abstrak
Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, penyaluran dana bergulir simpan pinjam perempuan oleh  Unit  Pengelola  Kegiatan  kepada    Kelompok      dan  menganlisa  pengaruh  penyaluran  dana  terhadap perubahan pendapatan. Metode  penelitian dengan Pendekatan deskriptif dengan analisa berdasarkan petunjuk teknis  program  PNPM-MP  oleh  Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Tahun,  2008  serta regresi.  Populasi    dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh    kelompok  SPP  di  Kecamatan  V  Koto  Timur    dengan anggota  74  orang  pada  3  Nagari,  dengan  sampel  sebanyak  30  orang.  Hasil  Penelitian  dari  sosialisasi  yang memahami tentang maksud dan tujuan program PNPM-MP  sebanyak 63,33% sedangkan 36,67%  diantaranya tidak memahami, dari aspek penggunaan dana 70 % anggota kelompok  penerima adalah rumah tangga miskin (RTM)  dan  30%  nya  adalah  bukan  rumah  tangga  miskin  (Non  RTM).  66,67  %  anggota  kelompok    penerima menyatakan  dapat  meningkatkan  pendapatan  33,33%  menyatakan  tidak  meningkat.  Pengembalian  dana memperlihatkan 83,33 % lancar dan 16,67% kurang lancar. Anggota yang memperoleh pinjaman (SPP), 80 % menyatakan  usaha  mereka  mendapat  pembinaan/  bimbingan  dari  tim  teknis  dan  fasilitator.  Tidak  terdapat pengaruh  yang  signifikan  besarnya  pemberian  pinjaman  dana  bergulir  SPP  dalam  peningkatan  pendapatan anggota kelompok. Disarankan perbaikan dalam pelaksanaan dilapangan terutama dalam sosialisasi program kepada  masyarakat,    terutama  kepada  anggota  kelompok dan  agar  pengurus  lebih  selektif  dan  lebih  baik  lagi dalam menyeleksi penerima pinjaman dalam menilai kelayakan usaha.
Keywords: National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM-MP), Women's Savings and Loans, use of funds/SPP, income

## PENDAHULUAN
Pemerintah  melalui  dana  Anggaran Pembangunan  Belanja  Negara  (APBN), bantuan  dari  pihak  lembaga  swasta, maupun dari Lembaga Swadaya
Masyarakat    berusaha  untuk  menyusun berbagai  program  dan  kebijakan  yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat  seluruh  Indonesia.  Demikian seriusnya  permasalahan  kemiskinan    yang segera  ditangani,    membuat  pemerintah berkonsentrasi  penuh  dalam  membuat serta    melaksanakan  aturan  kebijakan. Banyak upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk
mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi sampai saat sekarang ini.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun  1998  tentang  Gerakan  Terpadu Pengentasan  Kemiskinan  dimulai  Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di  mana jangkauan programnya berakhir pada tahun 2006.  Pada  tahun  2006  Pemerintah menyepakati Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai instrumen dalam percepatan penanggulanggan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja sebagai lanjutan  dari  PPK  dan  pada  tahun  2007 Presiden  menyempurnakan    nama  PNPM menjadi PNPM Mandiri  terdiri dari PNPM Mandiri  Perdesaan  untuk  masyarakat daerah Kabupaten, PNPM Mandiri Perkotaan  untuk  masyarakat  daerah  Kota, PNPM  Mandiri  Daerah  Tertinggal  dan Khusus,  PNPM  Mandiri  Infrastruktur Perdesaan dan PNPM Mandiri
Infrastruktur  Sosial  Ekonomi  Wilayah. PNPM  Mandiri  diharapkan  dapat  menjadi suatu  program  pembangunan  yang  dapat diakses secara  adil dan  merata oleh semua komponen masyarakat, karena program ini mempunyai prinsip bertumpu pada pembangunan  manusia.  (Petunjuk    Teknis Operasional PNPM, 2008) Program PNPM-MP dirancang sebagai  bagian  dari  proses  percepatan penanggulangan
kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparatur, dengan memberikan
modal usaha untuk
pengembangan  usaha  ekonomi  produktif dan  pembangunan  prasarana  dan  sarana yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan.  Program  ini  juga  dirancang sebagai proses  bagi masyarakat dan aparat melalui  proses  pengambilan  keputusan yang demokratis, baik  dalam perencanaan, pelaksanaan  dan  pelestarian  kegiatan. Pengelolaan  program  ini  diberikan  secara langsung  kepada  masyarakat  dan  dengan pengelolaan seperti ini diharapkan masyarakat dapat melaksanakannya dengan optimal. Artinya masyarakat diikutsertakan  dalam  setiap  kegiatan.
(Petunjuk    Teknis  Operasional  PNPM  : 2008) Melalui PNPM-MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang
melibatkan  unsur  masyarakat,  mulai  dari tahap  perencanaan,  pelaksanaan  hingga pemantauan dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari  proses  pembangunan    sehingga masyarakat  merasa  memiliki  hasil-  hasil pembangunan,  karena  dari  awal  sampai akhir  pelaksanaan  program,  masyarakat dilibatkan  secara  langsung    sehingga masyarakat mengetahui proses pembangunan  tersebut.    Dengan  adanya program PNPM–MP di pedesaan, diharapkan  masyarakat    menjadi  mandiri dan  mengetahui    betapa  pentingnya pembangunan  wilayah  di  pedesaan  yang berkelanjutan.
Program  pemberantasan  kemiskinan melalui  pemberian  pinjaman  modal  telah banyak dilakukan. Program tersebut mempunyai berbagai resiko, karena pembayaran  kembali  modal  tidak  dapat dijamin (Adams,1984, Yaron,1994) Kegagalan  dalam  pengembalian  pinjaman disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat  mengelola  dana  pinjaman. Disamping  itu  pemberian  bantuan  pada masyarakat  miskin  di  pedesaan  yang diperlukan  adalah  inovasi  (pembaharuan) sistem institusional dengan mengkombinasikan prinsip- prinsip finansial yang
hati-hati, strategi penyaringan  dan  pemantauan  yang  efektif
tidak  didasarkan  pada  jaminan  fisik (Sharma  dan  Zeller,1996).  Salah  satu kegiatan  pada  program  PNPM-MP  adalah kegiatan kelompok simpan pinjam perempuan  yang  belum  pernah  dievaluasi dimana penulis melihat tingkat perkembangan  modalnya      14,39  %  dan tingkat pengembalian pinjamannya sebesar 97,5  %  ,  ini  kondisi  Desember  2012. Dananya  berkembang  sedangkan  ada program  yang  lain  ternyata  bertolak belakang. Sehubungan dengan latar belakang  yang  demikian  ,  penelitian tentang  kebijakan  pengelolaan  PNPM-MP perlu dianalisa pelaksanaan penerapan dari program tersebut.
Program  PNPM-MP  dilaksanakan  di Kabupaten  Padang  Pariaman    sejak  tahun 2007  pada    5    Kecamatan  (Pilot  Project) dengan  jumlah  dana    Rp.5.000.000.000.  ( lima  milyar  rupiah).  Pada  tahun  2008 berganti menjadi PNPM Mandiri
Perdesaan  (PNPM-MP)  yang  pada  awal Kabupaten  Padang  Pariaman  mendapat alokasi  untuk  7  Kecamatan  berubah menjadi 16 Kecamatan dengan pola khusus pasca  bencana.  Total  alokasi  pada  tahun 2008  sebesar  Rp.  44.500.000.000.-    Pada tahun  2009  Kabupaten    Padang  Pariaman kembali  ke  pola  Normal  dengan  alokasi sebesar Rp 17.700.000.000.- Terkait
dengan  bencana  Gempa  30  September 2009 di Kabupaten Padang Pariaman maka tahun 2010 kembali diterapkan pola khusus dengan alokasi sebesar Rp.61.000.000.000.- Tahun 2011 pelaksanaan  PNPM-MP  di  Kabupaten Padang  Pariaman  mendapatkan  alokasi sebesar Rp.13.350.000.000 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 17.650.000.000.-
Pelaksanaan  program  PNPM-MP  sudah berjalan selama 5 tahun dari tahun 2007 s/d
2012  dan  telah  menyalurkan  dana  BLM  ( Bantuan  Langsung    Masyarakat)    kepada masyarakat miskin. sebanyak Rp.159.200.000.000.- ( Seratus lima puluh sembilan  milyar  dua  ratus  juta  rupiah  ), seperti  lampiran  I.      Kegiatan  program PNPM-MP  antara  lain      adalah  kegiatan Simpan  pinjam  perempuan  dimana  dana yang  bergulir  sampai    akhir  Desember 2012 modal awal berjumlah
Rp.27.437.664.500.-    (dua  puluh  tujuh milyar  empat  ratus  tiga  puluh  tujuh  juta enam  ratus  enam  puluh  empat  ribu  lima ratus rupiah) dan modal saat ini berjumlah Rp.33.166.604.852.-  dengan  total  dana yang telah diberikan berjumlah Rp.94.896.863.700,- dengan tingkat pengembalian  pinjamannya  96,5  %  yang tersebar  pada  16  Kecamatan  dan    56 Nagari    dengan  jumlah  Kelompok    977 kelompok  .  Salah  satu  Kecamatan  dimana program PNPM dilaksanakan adalah Kecamatan V Koto Timur. Program PNPM di Kecamatan V Koto Timur  dilaksanakan pada  tahun  2008  s/d  2012  dengan  jumlah dana bergulir SPP sebesar
Rp.1.554.050.000,  (satu  milyar  lima  ratus lima  puluh  empat  juta  lima  puluh  ribu rupiah),  persentase peningkatan modalnya 14,39 %  dengan tingkat pengembaliannya 97,5%  dan  jumlah  kelompoknya  54 Kelompok.  Sedangkan  di  Kecamatan  lain pada  Kabupaten  Padang  Pariaman  dengan petunjuk  teknis  operasional  (PTO)  yang sama  contohnya  di  Kecamatan  Batang Gasan  dengan  jumlah  dana  bergulirnya Rp.925.000.000.-  (  Sembilan  ratus  dua puluh lima juta rupiah) , dengan persentase peningkatan  modalnya  hanya  12.32  % dengan  tingkat  pengembalian  nya  86.9  % dan  jumlah  kelompok  sebanyak  30 kelompok. Artinya  kenapa terjadi keadaan yang  demikian  ,  dengan  Petunjuk  yang sama  ,prosedur  yang  sama  ,program  yang sama  ,tetapi  terjadi  penunggakan  dan kemacetan    pengembalian  dana  sehingga berakibat pada persentase tingkat perkembangan modalnya. Keberhasilan  program  PNPM    simpan pinjam khusus perempuan tersebut, dibandingkan  dengan    program-program sebelumnya yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintah  seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT).  Kredit  Usaha  Tani  (KUT),  PUAP, Kredit  Mikro  Nagari  (KMN)  dan  program lainnya serta belum adanya yang menganalisa pelaksanaan program
tersebut.
Pembangunan  desa  dalam  pelaksanaan dikenal  dengan  konsep  pembangunan masyarakat  desa  (PMD).  Tujuan  dari pembangunan  desa  adalah  membantu
masyarakat desa dalam berbagai permasalahaan  yang  dihadapi  terutama dalam  masalah  perekonomian..  Dari  sudut modernisasi  desa  dapat  dikemukakan  lima tujuan  pembangunan  desa  yaitu  :  (Bintoro dalam Sartono, 2002:35)
1. Memberi  gairah  dan  semangat  hidup baru  dalam  kehidupan masyarakat desa sehingga warga desa tidak merasa jemu dengan lingkungannya.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi  warga  desa  sehingga  dapat menahan arus urbanisasi.
3. Meningkatkan pelayanan bidang pendidikan  secara  merata  sehingga dapat  mengurangi  arus  para  pelajar  ke kota  dan  tenaga  terdidik  akan  tetap tinggal  di  desa  membimbing    warga desa lain yang belum maju.
4. Modernisasi  di  bidang  pengangkutan akan secara berangsur angsur menghilangkan sifat isolasi desa.
5. Modernisasi  merupakan  tumpuan  bagi pengembangan  teknologi  pedesaan  dan dalam  proses  pengembangannya  warga desa  dapat diikutsertakan.
Berdasarkan  Louis  Helling,  dkk (2005),  bahwa  elemen  dari  rencana pembangunan lokal adalah :
1. Empowerment (pemberdayaan) yaitu  meningkatkan  kesempatan dan  kemampuan  masyarakat  dalam membuat dan memutuskan langkah yang akan di ambil dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan personil dan masalah yang ada.
2. Local Goverment ( pemerintah
lokal ) ,    sebagai  pemilik  otoritas yang mempunyai kewenangan
dalam merencanakan, pembuat keputusan dan pelaksanaan peraturan.  Pemerintah  lokal  di  sini bukan  hanya  pemerintah  lokal secara  struktur  kenegaraan,  tetapi juga  institusi  yang  tumbuh  dari masyarakat itu sendiri.
3. Local  Service  Provision  System ( peraturan  lokal ) ,  yang  mengatur sumber  daya  hasil  dan  jasa  serta fasilitas  publik  sebagai  sumber dana  pembiayaan  pembangunan yang berkelanjutan
4. Enabling  Local  Private  Sector ( dukungan bagi pertumbuhan sektorswasta ) di  mana  terdapat kesempatan  bagi  pihak  swasta untuk berperan aktif dalam perekonomian. Pemberdayaan  masyarakat  (PM) merupakan komponen pokok dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional  untuk  mencapai  peningkatan kapasitas dan sumber daya. Agar kebijakan yang  diambil  sesuai  dengan  kondisi  riil yang  terjadi,  diperlukan  masyarakat  yang mengerti  akan  potensi  dan  masalah lingkungannya.  Di  samping  itu  juga diperlukan unsur lainnya untuk menentukan  arah  kebijakan  pembangunan lokal.
Menurut  Hall  dan  Midgley  (2004  : 14) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi  depriasi    materi  dan  sosial  yang menyebabkan  individu  hidup  dibawah standar kehidupan  yang layak atau kondisi dimana individu mengalami depriasi relatif dibandingkan    dengan  individu  yang lainnya dalam masyarakat.
BPS  dan  Departemen    Sosial    yang dikutip Suharto (2005 : 13) mendefinisikan kemiskinan yaitu Kemiskinan  merupakan  kondisi  yang berada  dibawah  garis  nilai  standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan  dan non makanan  yang disebut garis kemiskinan ( poverty line) atau batas kemiskinan  ( poverty  thresshold). Garis kemiskinan  adalah  sejumlah  rupiah  yang diperlukan  oleh  setiap  individu  untuk dapat  membayar  kebutuhan  makanan setara  2100  kilo  kalori  per  orang  per  hari dan  kebutuhan  non  makanan  yang  terdiri dari  perumahan,  pakaian,  kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di atas  menurut  Ancok  (1995),  ada  tiga pendekatan  yang  cukup  populer  dalam memahami  kemiskinan  yaitu  ; Pertama , pendekatan cultural dengan konsep cultural poverty yang memandang kemiskinan  sebagai  suatu  budaya  yang terjadi  karena  penderitaan  ekonomi  yang berlangsung  lama, Kedua ,  pendekatan
situasional  yang  dibidangi  oleh  Valentine (1968) yang mengasumsikan bahwa masyarakat  miskin  timbul  karena  adanya struktur  total  dari  sistem  sosial  yang  ada didalam  masyarakat    yang  menekan mereka  (kemiskinan  struktural), Ketiga , pendekatan  interaksional  dengan  suatu asumsi  bahwa  sebagian  orang  miskin diakibatkan oleh warisan generasi sebelumnya  dan  sebagian  yang  lainnya hanya miskin secara priodik.
Pelekatan  program/proyek  dengan kondisi masyarakat memungkinkan
penduduk  miskin  dan  perempuan  untuk memaksimalkan manfaat yang bisa mereka peroleh . Program/proyek
semacam ini turut menggerakkan pemberdayaan masyarakat sehingga disebut  sebagai  program  pemberdayaan (Chamber, 1988).
Ada  beberapa  faktor  penting  yang menyebabkan  kesulitan  dalam  menilai dampak  dari  kebijakan  yang  dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dan kebanyakan  negara  berkembang.  Faktor tersebut antara lain adalah : tidak tepatnya dalam menetapkan sasaran, tidak sequence waktu  program,  kurang  pahamnya  tenaga pemerintah dalam melaksanakan, termasuk  korupsi,  kurangnya  persiapan tenaga  dalam  mendampingi  program, kecilnya  bentuk  bantuan  dan  kurangnya informasi.  Faktor-faktor  tersebut  masih belum ditemukenali untuk konteks Sumatera  Barat,  manakah  diantara  faktor tersebut yang dominan menjelaskan persoalan  dari  efektivitas  pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
(Elfindri,1995). Sudah banyak dana yang dikeluarkan  untuk  penduduk  miskin  agar keluar dari kemiskinannya. Namun seberapa  besar  manfaat  yang  diberikan oleh  kebijakan  program  tersebut  dalam menurunkan penduduk miskin dan apakah program-program  kemiskinan  tersebut sudah  mencapai  sasaran  yang  diharapkan yaitu  penduduk  yang  benar-benar  miskin atau  sebaliknya  program  tersebut  banyak dimanfaatkan  oleh  orang  yang  tidak miskin, belum banyak terungkap.
Pemberdayaan  yang  diadaptasikan  dari istilah  empowerment  berkembang  di Eropah    mulai  abad  pertengahan,  terus berkembang  hingga  diakhir  70-an,  dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut  kemudian  mempengaruhi  teori- teori yang berkembang belakangan. Berkenaan  dengan  pemaknaan  konsep pemberdayaan  masyarakat.  Ife  (1995) menyatakan bahwa :
“  Empowerment  is  a  process  of helping  disadvantaged  groups  and individual to compete more effectively  with  other  interests,  by helping  them  to  learn  and  use  in lobbying,  using  the  media,  angaging in  political  action,  understanding how to “work the system,” and so on (Ife, 1995). Definisi tersebut diatas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan  otonomi,  wewenang,  dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi,  serta mendorong mereka untuk  kreatif  agar  dapat  menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Disisi lain Paul (1987)  dalam  Prijono  dan  Pranaka  (1996) mengatakan  bahwa  pemberdayaan  berarti pembagian  kekuasaan  yang  adil  sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan  pada  kelompok  yang  lemah serta  memperbesar  pengaruh  mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan konsep pemberdayaan  menurut  Friedman  (1992) dalam  hal  ini  pembangunan  alternatif menekankan  keutamaan  politik  melalui otonomi  pengambilan  keputusan  untuk melindungi  kepentingan  rakyat  yang berlandaskan  pada  sumberdaya  pribadi, langsung  melalui  partisipasi,  demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.
Menurut  Hadi  (2011),  pendekatan  utama dalam  konsep  pemberdayaan  adalah bahwa  masyarakat  tidak  dijadikan  objek dari  berbagai  proyek  pembangunan  tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya  sendiri.  Berdasarkan konsep demikian, menurut Sumodiningrat,( cit.Hadi,2011)
pemberdayaan masyarakat harus
mengikuti  pendekatan  sebagai  berikut  : pertama, upaya itu harus terarah. Ini  yang secara  populer  disebut  pemihakan.  Upaya ini  ditujukan  langsung  kepada  yang  yang memerlukan, dengan program yang dirancang  untuk  mengatasi  masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini  harus  langsung  mengikutsertakan  atau bahkan  dilaksanakan  oleh  masyarakat yang  menjadi  sasaran.  Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa  tujuan,  yakni  agar  bantuan tersebut  efektif  karena  sesuai  dengan kehendak  dan  mengenali  kemampuan serta  kebutuhan  mereka.  Selain  itu  , sekaligus meningkatkan kemampuan
masyarakat  dengan  pengalaman  dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok,
karena  secara  sendiri-sendiri  masyarakat miskin  sulit  dapat  memecahkan  masalah- masalah  yang  dihadapinya.  Juga  lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan  kelompok  ini  paling  efektif dan  dilihat  dari  penggunaan  sumber  daya juga lebih efisien.
Indikator keberhasilan yang dipakai untuk  mengukur  pelaksanaan  program pemberdayaan  masyarakat  mencakup  :  (1) berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkembangnya usaha peningkatan
pendapatan  yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan kapasitas masyarakat  dan  pemerataan  pendapatan ditandai  oleh  peningkatan  keluarga  miskin yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (2) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap  upaya  peningkatan  kesejahteraan keluarga  miskin  dilingkungannya  serta meningkatkan kemandirian kelompok, makin  kuatnya  permodalan  kelompok, makin rapinya sistim administrasi kelompok (Gunawan.1999).
Setiap  upaya  ekonomi  masyarakat perlu  dilakukan  secara  terpadu  dan meliputi  berbagai  program  pemberdayaan
baik  sektoral  maupun  regional.    Dalam tataran mikro model pemberdayaan sebagai  dasar  penanggulangan  kemiskinan telah  dikembangkan  oleh  LSM,  perguruan Tinggi  dan  organisasi  kemasyarakatan ternyata  sangat  efektif  untuk  mengatasi upaya  yanag  dilakukan  melalui  berbagai program pembangunan (Topan,2002).
Secara umum dana bergulir (revolving  fund)  diartikan  sebagi  dana yang  disediakan  oleh  pemerintah  atau pihak  tertentu  untuk  dipinjamkan  kepada masyarakat  melalui  ikatan  perjanjian  yang digunakan sebagai penguatan modal dalam rangka  meningkatkan  usaha  masyarakat  . Dana  tersebut  wajib  dikembalikan  selama jangka waktu  yang ditentukan, selanjutnya akan  dipinjamkan  /digulirkan  kepada kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan  modal  usaha  (  Pedoman Umum P2KP,2005)
Kegiatan  pengelolaan  dana  bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi rumah tangga  miskin  (RTM)  untuk  mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam  Perempuan/SPP.  Disini  pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program dan  bersifat  pinjaman  dari  unit  pengelola kegiatan  yang  digunakan  oleh  masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.(PTO
PNPM-MP, Departemen Dalam Negeri RI,
2008).
Pada  program  PNPM-MP    bantuan modal  yang  diberikan  melalui  Unit Pengelola  Kegiatan  (UPK)    kepada masing-masing    kelompok  simpan  pinjam setelah  diverifikasi  oleh  Tim  Verifikasi Kecamatan.  Artinya  dana  yang diberikan oleh    UPK  langsung  diterima  oleh  ketua kelompok  dan  seterusnya  diserahkan kepada anggota kelompok yang   diketahui dan  disaksikan  oleh  Tim  Pengelola Kegiatan    yang  ada  pada  masing-masing Korong. Anggota kelompok yang meminjam dana bergulir
harus mengembalikan  ke    UPK  dengan  cara mencicil/kredit.  Dari  hasil  pencicilan tersebut  dapat  digulirkan  lagi    kepada kelompok  lain  yang  membutuhkan.  Bila
hal  ini  berjalan  dengan  baik  maka  tujuan program  PNPM-MP  khususnya  simpan pinjam  perempuan/SPP  untuk  mengurangi kemiskinan  dan  pengangguran    melalui pengembangan  usaha  dipedesaan  akan tercapai.
Dana  bergulir  adalah  Dana  yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan
Layanan  Umum  untuk  kegiatan  perkuatan modal  usaha  bagi  koperasi,  usaha  mikro, kecil,  menengah,  dan  usaha  lainnya  yang berada  dibawah  pembinaan  Kementerian Negara/Lembaga. (Permenkeu Nomor 218/PMK.5/2009). Dana bergulir Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok  masyarakat,  ditagih kembali  dengan  atau  tanpa  nilai  tambah,
dan digulirkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat (revolving fund) Begulir/berputar
mengandung  dua  makna  yaitu  a)  dana tersebut  harus  selalu  berputar  (tidak berhenti)  dalam  aktivitas  individu  atau kelompok  yang  dapat  memanfaatkan melalui  kegiatan  yang  bersifaf  produktif; b) Pengertian yang lebih luas dana tersebut harus selalu berputar untuk dapat dimanfaatkan  secara  bergulir  dari  individu atau  kelompok  yang  lain  (Suprapto,  1999: 23).
Mengukur dampak pelaksanaan program  harus  memperhatikan  beberapa ukuran sesuai dengan tujuan dari penetapan program. Untuk konteks program  PNPM-MP  ,  maka  evaluasi program  dapat  dilihat  dari  :  a)  komponen tujuan b) komponen outcome dari masing- masing  kegiatan.    Selain  itu    komponen yang  akan  dianalisa  dapat  berupa  antara konsep  dengan  pelaksanaan  dalam  kaitan ini yang dinilai adalah manajemen program. Untuk mengukur manfaat program  dapat  dilihat  dari  beberapa dimensi  diantaranya  adalah  a)  perubahan penghasilan  b)  perubahan  pemakaian tenaga  kerja  c)  peningkatan  investasi  d) peningkatan skala usaha (Elfindri, 2008).

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini bersifat kualitatif,
Pendekatan    ini  diarahkan  pada  latar
belakang  program  dan  individu  tersebut secara  holistik  (utuh).  salah  satu  ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif  yaitu  data  yang  dihasilkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  sistem pemikiran    ataupun  kelas  peristiwa  masa sekarang ( Nazir, 2003).
Analisa rogram PNPM-MP khususnya Dana Simpan pinjam perempuan  oleh  Dinas  Instansi  terkait, hanya  berupa  laporan  tiap  bulan    dan daerahnya  terisolir.  Penelitian    ini  dilatar belakangi karena kelompok Simpan Pinjam  Perempuan  merupakan  salah  satu yang maju dan berkembang pada program PNPM-MP  ,  dapat  dilihat  pada  tingkat perkembangan kembalian aset dan tingkat kembalian ekuitas , pada lampiran 1 dan 2 (Tim  Koordinasi  PNPM-MP  Kabupaten Padang Pariaman).
Fokus evaluasi terhadap pelaksanaan program  dan  penyaluran  dana  bergulir simpan pinjam perempuan program PNPM-MP  ditetapkan  berdasarkan  buku petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM- MP  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen Dalam  Negeri  Tim  Koordinasi  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM  (TK  PNPM  Mandiri Pedesaan, Jakarta, 2008). Ketentuan  yang  dipedoman  dalam menganalisa  berdasarkan  petunjuk  teknis program  PNPM-MP  yang  diterbitkan  oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Desa  Departemen  Dalam Negeri, 2008.
Berdasarkan  pedoman  PNPM-MP, maka  kriteria  yang  digunakan  untuk menganalisa  pelaksanaan  program  PNPM- MP  yang  salah  satu  kegiatannya  adalah dana  bergulir  simpan  pinjam  perempuan /SPP adalah :
1 Sosialisasi
2 Penggunaan dana bergulir
3 Manfaat dana
4 Pembinaan
5 Monitoring
6 Sasaran/penerima dana
7 Pengembalian dana bergulir
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini mencakup  data  primer  dan  data  skunder. Data  skunder  diperoleh  dari  survey  awal pada  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat dan  KB  Kabupaten  Padang  Pariaman  dan data  dari  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK), Data  Unit  Pengelola  Kegiatan    yang dikumpulkan  adalah  data  unit  pengelola kegiatan mulai  berdiri   tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2012.
Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh    kelompok  SPP  di  Kecamatan  V Koto Timur  pada tahun 2012  berjumlah 5 Kelompok  dengan  anggota  74  orang  yang tersebar  pada  3  nagari  di  Kecamatan  V Koto Timur.
Pengambilan  sampel    mengunakan teknik  cluster  sampling,  Dalam  cluster sampling satuan-satuan sampel tidak terdiri dari  individu-individu  melainkan  dari kelompok-kelompok  individu  atau  cluster. Pada  penelitian  ini  cluster  yang  dimaksud adalah  Nagari.  Populasi  pada  masing  – masing  nagari  terdistribusi  tidak  merata, maka  pada  masing-masing  nagari  diambil sampel secara proporsional. Pada penelitian  ini  sampel  penelitian  sebanyak 20-40  %  (Arikunto    Suharsini,  1989) dengan jumlah sampel  30 orang.
Menganalisa penyaluran dan pengembalian  dana  pada  masing-masing kelompok  dengan melihat keterkaitan nilai penyaluran dan tingkat perubahan pendapatan, jenis usaha yang dikelola serta rumah  tangga  penerima  maka  dapat disimpulkan
keterkaitan masing- masingnya  dan  pencapaian  pengelolaan terhadap  pelaksanaan  program  PNPM-MP dan penyaluran dana bergulir  (SPP).
Sementara  untuk  melihat  pengaruh besarnya  pemberian  pinjaman  terhadap peningkatan  pendapatan  digunakan  analisa regresi dan korelasi.

## PEMBAHASAN

## 1. Sosialisasi
Sosialisasi  PNPM-MP  kepada  masyarakat pada  masing-masing  Korong  di  Nagari dalam Kecamatan V Koto Timur, dilakukan  oleh  Tim  Teknis  Kecamatan (PJOK,  Fasilitator,  Camat  dan  lembaga lembaga  yang  dibentuk  dalam  program
PNPM-MP) serta dihadiri oleh Tim Teknis Kabupaten.  Sosialisasi  dilakukan  pada musyawarah  desa  pada  masing-masing Korong  di  Nagari  dalam  Kecamatan  V Koto Timur, di fasilitasi oleh kepala desa , aparat  desa  dengan  mengundang  Toko masyarakat  kampung,  Ketua  LPM,  Alim ulama,  cadiak  pandai  dan  Ketua  pemuda, wakil  perempuan  dan  wakil  RTM  desa, yang  dihadiri  oleh  Camat,  Fasilitator  dan PJOK.
Responden , yang memahami tentang maksud  dan  tujuan  program  PNPM-MP sebanyak  63,33%  sedangkan  36,67% diantaranya  tidak  memahami.  Indikator responden yang memahami adalah responden  yang  mampu  menjelaskan dengan  baik  maksud  dan  tujuan  adanya program  PNPM-MP  dimana  di  dalam program PNPM-MP itu salah satu kegiatannya adalah simpan pinjam perempuan/SPP.
Pemahaman anggota kelompok terhadap maksud dan tujuan program dana SPP  juga belum maksimal, namun sedikit lebih baik dari PNPM-MP dimana mencapai  76,66%  dan  sisanya  23,34% yang tidak memahami.
Belum  maksimalnya  pemahaman terhadap  program  PNPM-MP  dan  dana SPP  disebabkan  masih  terdapat  anggota kelompok tidak pernah menghadiri sosialisasi, sebesar 13,33%. Ketidak hadiran  tersebut  dikarenakan    anggota masing-masing kelompok tidak mau meninggalkan  pekerjaan  rutinnya  sebagai petani, jualan, pedagang dan menjahit. Hal ini  disebabkan  para  anggota  cendrung tidak mengikuti karena takut rugi, sehingga kalau    dianggap  sosialisasi  tersebut  tidak menguntung/  menghasilkan  baginya  maka tidak menghadiri undangan tersebut.
Sementara jawaban lainnya adalah dikarenakan  sakit,  rumah  tidak  ada  yang menunggui,  sementara  informasi  dapat ditanyakan dengan anggota lainnya. Selain hal tersebut tingkat pendidikan juga mempengaruhi
tingkat pemahaman anggota  kelompok    terhadap  masud  dan tujuan  Program  PNPM-MP  dan    SPP.40% dari  anggota  kelompok    PNPM-MP  dan SPP  dengan  tingkat  pendidikan  SMA.
Tingkat  pendidikan  SMP  dan  SD  masing-
masingnya 23,3% dan 33,34%.
Tabel 1. Data Persentase Jumlah Responden  yang Memahami Program PNPM-MP dan Dana SPP
Sampel Kelompok Maksud  &  Tujuan PNPM-MP (org) Dana SPP (org) Lima Purut Kr.Padang Kajai 6 4 2 5 Kudu Ganting Kr. Kp. Pili 6 4 2 5 Kr. Kampung. Parit 6 3 3 5 Korong Pasa Kudu 6 4 2 4 Padang Alai Kr. Koto Tinggi 6 4 2 4 Jumlah 30 19 11 23 Prosentase 100% 63,33% 36,67% 76,66% Selain hal tersebut tingkat umur juga mempengaruhi tingkat pemahaman
anggota  kelompok    terhadap  masud  dan tujuan Program PNPM-MP dan  SPP. 40% dari  anggota  kelompok    PNPM-MP  dan SPP  dengan  tingkat  umur  sampai  dengan 40  tahun.  Umur  diatas  40  tahun  sebanyak 60%.
Belum  maksimalnya  pengetahuan anggota  kelompok    terhadap  PNPM-MP dan SPP  karena sosialisasi yang dilakukan fasilitator  PJOK  (Tim  Teknis  Kecamatan) relative sulit melakukan pendekatan kepada  anggota  yang  disibukan  kegiatan rutin sebagai pedagang, berjualan, menjahit dan bertani, begitu juga UPK  dan Dinas terkait.

## 2. Penggunaan Dana
Penggunaan dana  untuk membangun atau mengembangkan usaha yang produktif.  Penggunaan  dana  harus  sesuai dengan proposal yang telah diajukan. 70 % anggota  kelompok    penerima  PNPM-MP dan  SPP  adalah  rumah  tangga  miskin (RTM)  dan  30%  nya  adalah  bukan  rumah tangga  miskin  (Non  RTM).  Pada  tiga Korong,  yaitu korong Koto Tinggi Padang Alai,  Korong  Pasa  Padang  Alai    dan  Kp. Parit Kudu ganting.
Dilihat dari kesesuai dengan penggunaannya secara keseluruhan (100%)
sesuai  dengan  proposal  yang  diajukan, dengan  kata  lain  sesuai  dengan  ketentuan yang  ditetapkan,  sehingga  hal  tersebut menggambarkan bahwa pengurus melakukan  seleksi  terhadap  proposal  yang
akan disetujui agar sesuai dengan pelaksanaannya.

## 3. Manfaat Penggunaan Dana
Penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan  (SPP)  untuk  membangun  atau mengembangkan usaha yang produktif 66,67 % anggota kelompok penerima  dana  bergulir  SPP  program PNPM-MP menyatakan dapat meningkatkan  pendapatan    dan  selebihnya 33,33%  menyatakan  pendapatan  tidak meningkat. Peningkatan pendapatan responden karena mereka dapat menambah persediaan barang dalam usaha dagangnya sehingga dapat menurunkan harga pembelian  saat  membeli  dengan  jumlah yang  lebih  banyak,  Sehingga  fluktuasi kenaikan  harga    barang  dapat  disesuaikan ketika  melakukan  penjualan.  Begitu  juga pada  beberapa  petani  dapat  meningkatkan bibitnya  sehingga  dapat  meningkatkan hasil panennya.
Dilihat  pengelompokkan  perubahan pendapatan    66,67%,  hanya  1  orang dengan  perubahan  Rp.  750.000/  bulan, sementara  yang  lainnya  relative  rendah yaitu  dengan  rank  Rp.  135.000  – Rp.450.000  sebanyak  19  orang  sementara tidak  terjadi  peningkatan  pendapatan sebanyak  33,33%.  Sementara  responden tersebut yang menyatakan usahanya berkembang  43,33%  dan  56,67%  tidak berkembang.  Rendahnya  prosentase  usaha anggota  kelompok  berkembang  karena diantara  petani  terdapat  petani  yang memiliki luas lahan yang terbatas sehingga
tidak dapat meningkatkan hasil
produksinya.
Sementara  terdapat  anggota  yang usaha  dagang  dan  jualan  juga  mengalami kendala  dalam  mengembangkan  usahanya dikarenakan  ada  yang  menggunakan  dana bergulir untuk perbaikan tempat usaha dan ada  yang  menggunakan  untuk  sarana penunjang  yang  kurang  produktif  dalam jangka  pendek,  begitu  juga  terdapat anggota  dengan  usaha  menjahit,  kurang dapat  meningkatkan  kreativitas  dalam melakukan  diversifikasi  terhadap  hasil jahitanya    dan  juga  dalam  memperluas pasarnya.
Namun  walaupun  adanya  usaha anggota  yang  tidak  berkembang,  mereka sangat  merasakan  manfaat  pinjaman  dana bergulir tersebut, karena selama ini petani, pedagang yang dengan usaha relative kecil dan  bordir  serta  menjahit  dapat  bebas  dari pinjaman rentenir/tengkulak.

## 4. Pengembalian  Dana
Dana bergulir SPP yang dipinjamkan wajib  dikembalikan  agar  dapat  digulirkan lagi  kepada  anggota  yang  lain  yang membutuhkan.    Pengembalian  sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Dari pengembalian dana memperlihatkan 83,33 % anggota
kelompok    penerima  dana  bergulir  SPP program  PNPM-MP  dalam  pengembalian lancar  sementara  16,67%  kurang  lancar. Pengembalian  dana  pinjaman.  Bila  dilihat dari  jenis  usahanya  dimana  jualan  dari 92,86%  lancar  dan  7,14%  yang  tidak lancar.  Jenis  usaha  pedagang  sebanyak 26,66%,  lancar  sisanya  73,34%  yang kurang  lancar  dalam  pengembaliannya. Jenis usaha tani 13,34%, yang mengembalikan pinjaman lancar. sedangkan jenis usaha border dan menjahit masing-masingnya  kesemuanya  (100%) lancar dalam pengembalian. Kurang lancarnya anggota kelompok pengembalian tersebut
dantaranya:  Usaha  mengalami  penurunan penerimaan,  terpengaruh  dengan  teman yang  tidak  membayar,  menganggap  dana tersebut    adalah  bantuan  lepas.  Ada  juga yang  tidak  membayar    karena  dipakai
untuk keperluan sekolah anak ( Wawancara  dengan  Ketua  Kelompok, Januari,2014).
5. Pembinaan Pembinaan dilakukan oleh
Fasilitator  PJOK,  UPK  Camat  terhadap anggota  kelompok.  Yang  mendapatkan pinjaman  modal  (SPP).  Pembinaan  ini rutin dilakukan selama kegiatan melakukan usahanya.
Kegiatan bimbingan yang
dilakukan  tim  teknis  dalam  melakukan kunjungan serta bimbingan yang dilakukan oleh  fasilitator  kepada  anggota  yang memperoleh  pinjaman  (SPP),  80  % menyatakan usaha mereka mendapat pembinaan/  bimbingan  dari  tim  teknis  dan fasilitator.  Sebesar  20,0%  menyatakan tidak memperoleh bimbingan kendala  bimbingan  terjadi  tidak  sesuainya pendapat  yang  disampaikan  tim  teknis ataupun fasilitator dengan pemikiran anggota  sehingga  hanya  didengarkan  saja oleh  anggota  tetapi  tidak  dilaksanakan, disamping  itu  fasilitator  juga  kadang  kala dianggap  anggota  tidak  memahami  bidang perdagang, atau pun bidang usaha mereka, yang  kadangkala  dianggap  hanya  sebagai teori saja.
Analisa Penyaluran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Analisa terhadap Penyaluran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan, terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM)  dab  Non  Rumah  Tangga  Miskin (Non  RTM),  berdasarkan  jenis  usaha besarnya  pinjaman  yang  diterima  dengan kenaikan  terhadap  pendapatan  perbulan dari sampel pada masing-masing kelompok pada  masing-masing  Korong  di  Nagari dalam Kecamatan V Koto Timur
Dominan  pinjaman  dilakukan  oleh Rumah  Tangga  Miskin  (RTM)    sebanyak 70%  sementara  Non  RTM  sebanyak  30%, dari  70%    tersebut  terdapat  38,09  %  yang tidak  dapat  meningkatkan  pendapatannya sedangkan  61,91%  dapat  meningkatkan pendapatannya,  sedangkan  dari  Non  RTM
tersebut  terdapat  22,22%,  dan    77,78% dapat meningkatkan pendapatannya. secara umum  program  tersebut  dapat  dinyatakan berhasil  meningkatkan  pendapatan  Rumah Tangga    miskin  dan  Rumah  Tangga miskin non miskin.
Dilihat  dari  dari  alokasi  pinjaman yang  disalurkan  pada  KSSP  pada  PNPM- MP pada Korong Koto Tinggi Padang Alai (Teluk  Bayur)  sebesar  Rp.  12.500.000. dengan  rank  pinjaman  Rp.  1.000.000  – Rp.1.500.000 dapat meningkatkan pendapatan 66,67% anggota  perbulan Rp. 750.000    dan  Rp.  375.000  pada  usaha bordir  sedangkan  untuk  usaha  jual  kelapa Rp.300.000  dan  tani  Rp.  135.000.  Pada Korong  Kp.  Pili  Kudu  ganting  (Semoga Jaya)  alokasi  pinjaman  sebesar  Rp. 20.000.000.  dengan  rank  pinjaman  Rp. 1.000.000  –  Rp.2.000.000  Pada    Kp.  Parit Kudu  ganting  (Anggrek)  alokasi  pinjaman sebesar  Rp.  15.000.000.  dengan  rank pinjaman  Rp.  1.000.000  –  Rp.2.000.000 dapat  meningkatkan  pendapatan  anggota perbulan  (50  %)    masing-masing  Rp. 450.000  dan  Rp.  150.000    pada  usaha perdagang.
Pada  Pasa  Balai  Kudu  ganting  (Kudu Bersama)  alokasi  pinjaman  sebesar  Rp. 56.500.000.  dengan  rank  pinjaman  Rp. 4.000.000  –  Rp.5.000.000  sampel    dapat meningkatkan pendapatan anggota perbulan  (50  %)    masing-masing  Rp.
450.000  dan  Rp.  150.000    pada  usaha perdagang. Meningkat pendapatan
anggota  perbulan  (50  %)    masing-masing Rp. 450.000  pada usaha jualan, pedagang dan menjahit.
Pada  Korong  Padang  Kajai  Limau Purut  (Melati)  alokasi  pinjaman  sebesar Rp. 58.000.000. dengan rank pinjaman Rp. 2.000.000  –  Rp.3.000.000  pada  masing- masing  anggota.  sampel    yang  dapat
meningkatkan pendapatan anggota perbulan masing-masing Rp. 1500.000 dan Rp.  300.000    pada  usaha  jualan.  Dari gambaran tersebut peningkatan pendapatan anggota  pada  masing-masing  Korong  di Nagari  dalam  Kecamatan  V  Koto  Timur tidak  tergantung  dengan  besarnya  nilai pinjaman,  jenis  usaha  ataupun  Rumah Tangga Miskin (RTM) ataupun Non RTM.
Analisa terhadap Penyaluran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan,  terhadap  jumlah  pinjaman  dan pengembalian dana.
pada  saat  jatuh  tempo  dari  pinjaman  yang diberikan  tingkat  pengembalian  dengan rank  98,4  %  -  100,0  %,  walaupun  pada awalnya  terdapat  5  orang  (16,67%)  dari sampel yang kurang lancar, namun relative kecil  dana  yang  belum  di  lunasi  pada masing-masing  kelompok.  Pengembalian yang  kurang  lancar  terjadi  dikarenakan tahap awal pengurus juga belum mengenal watak/kharakter  peminjam,  namun  dengan sikap  bila  salah  satu  anggota  kelompok bernasalah  atau  dianggap  kurang  lancar dalam pengembalian maka dianggap semua  anggota  kelompok  bermasalah, sampai adanya penyelesaian pengembalian dari  yang  bersangkutan.  Hal  ini  bertujuan agar anggota lain mendorong anggota yang kurang lancar untuk segera menyelesaikannya Belum secara keseluruhannya
(100%)    pada  akhir  periode  jatuh  tempo semua kelompok melunasinya dikarenakan pengurus  masih  belum  secara  tegas menindak  namun  masih  memberikan toleransi  terhadap  anggota  yang  belum melunasinya.
Pengaruh  Pinjaman  Terhadap  Peningkatan Pendapatan

## Tabel 2. Korelasi & Determinasi
Dari tabel diatas terlihat rendahnya hubungan antara besarnya pinjaman dengan peningkatan  pendapatan anggota kelompok yang menerima pinjaman sebesar 0,278 dengan kontribusi pengaruh sangat kecil hanya sebesar( adjusted R 2)
sebesar 0,044 atau 4,4%. Dari Nilai Koefisien Regresi dapat dilihat nilai pengaruh seperti tabe dibawah ini: Tabel  3.  Regresi  Besar  Pinjaman  Terdap Peningkatan Pendapatan
Dari tabel diatas persamaan regresi yang dihasilkan :
Y= 24,968 + 0,425X.  Dengan koefisien regresi sebesar 0,425 nilai sig. 0,137 > 0,05 yang berarti tidak signifikan. Sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan besarnya pemberian pinjaman dana bergulir SPP dalam peningkatan pendapatan  anggota kelompok SPP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
Mencermati kuota lokasi
Kecamatan  V  Koto  Timur  dengan  alokasi dana  1.554,050.000    dengan  jumlah kelompok  SPP  sebanyak  62  kelompok  , dimana  Total  modal  yang  dimilki  sampai dengan  tahun  2012  sudah  mencapai 1.777.730.728 dengan tingkat perkembangan  14,39%  menggambarkan perkembangan yang baik, namun dari hasil penelitian memperlihatkan 70,0%
reponden  menyatakan  tidak  terjadinya perkembangan usaha responden dan begitu juga  33,33%  menyatakan  tidak  terjadi peningkatan  pendapatan,  sementara  tujuan program
adalah
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  sehingga  perlu
meningkatkan  metoda  penyaluran  dana denga  cara  peningkatan  nilai  pinjaman dengan mengukur nilai kebutuhan/ volume usaha  dalam  meningkatkan  usaha  anggota kelompok  yang  sebanding  dan  kembali memepertimbangkan  verivikasi  kelayakan kelompok  sehingga  Rumah  tangga  miskin (RTM) yang melakukan peminjaman dapat keluar dari kemiskinan tersebut.
Perlunya Keberpihakan kepada Rumah  Tangga  Miskin  (RTM)  dalam melakukan  pinjaman  sebagaimana  prinsip- prinsip PNPM, dengan mempertimbangkan kemendesakkan, kemanfaatan dalam membantu untuk mengeluarkan dari kemiskinan melalui kebijakan hanya pengembalian cicilan pokok dengan pembebasan biaya  yang ditimbulkan (jasa) dalam  jangka  waktu  tertentu,  dengan monitoring yang reltif ketat.
Kebijakan selanjutnya adalah pengembangan  kemampuan  sumberdaya manusia  yakni  menikatkan  pengetahuan anggota  kelompok  dan  pengurus  dalam mengelola, dan juga meningkatkan pengetahuan tim teknis maupun fasilitator.
Model  Summary ,278 a ,077 ,044 218,448 ,077 2,3 1 28 ,137 Model 1 R R Squa re Adjust ed R
Squar e
St d. Error of the Estima te R Squar e Chan ge F Ch an ge df 1 df 2 Sig. F Change Change  Statistics Predictors:  (Const ant ), Besar Pinjam an a. Coeffi ci ents a,b 124,968 74,925
1,668 ,106 ,425 ,278 ,278 1,530 ,137 (Constant) Besar Pinjaman Model 1 B St d. Error Unstandardized Coef f icients Beta St andardized Coef f icients t Sig. Dependent  Variable: Peningkatan Pendapatan a.
Footnote b.

## PENUTUP
Kesimpulan
1. Sosialisasi  Program  PNPM-MP  dana bergulir SPP belum sepenuhnya dipahami  oleh  masyarakat  umumnya dan  khususnya  anggota  kelompok, terbukti  dari  jawaban  responden  hanya 63,33%  yang  mengetahui  tujuan  dan maksud  PNPM-MP  sedangkan  untuk dana begulir SPP sebesar 76,66%.
2. Pelaksanaan  Program  PNPM-MP  dana bergulir  SPP  belum  sepenuhnya  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rendahnya  implementasi  program  ini terlihat  dari  data  bahwa  hanya  30,0% usaha  responden  yang  berkembang walaupun  ada  peningkatan  pendapatan sebesara  66,67%.  Hal  ini  terjadi karenakan pedagang/ jualan tidak menggunakan kepada peningkatan barang  atau    hal  yang  produktif  tetapi kepada  perbaikan  tempat  usaha  dan pembelian  asset,  sementara  bagi  petani tidak  adanya  perubahan  lahan  begitu juga  usaha  menjahit  tidak  terjadi penambahan  tenaga  kerja  dan  mesin ketika  mendapatkan  dana  bergulir  SPP pada program PNPM-MP.
3. Pelaksanaan  penyaluran  dana  bergulir yang dapat membantu untuk mengeluarkan masyarakat dari
kemiskinan ternyata tidak tecapai secara maksimal terlihat dari peminjaman oleh responden  yang  merupakan  rumah tangga  miskin  (RTM)  hanya  70,0%, sementara  non  RTM  30,0%.  Walaupun dari  aspek  kelancaran  pengembalian tercapai 83,33%  dengan kondisi kurang lancar  16,73%,  namun  bila  dicermati kemacetan  yang  terjadi  pada  jenis  usah jualan,  pedagang  dan  tani  sementara bordir  dan  menjahit  tidak  mengalami kemacetan.
4. Berdasarkan  jenis  usaha  besarnya pinjaman yang diterima dengan kenaikan terhadap pendapatan perbulan dari sampel pada masing-masing kelompok pada masing-masing Korong di  Nagari  dalam  Kecamatan  V  Koto Timur.  Terlihat  dominan  pinjaman dilakukan  oleh  Rumah  Tangga  Miskin (RTM)    sebesar  70%  sementara  Non
RTM  sebesar  30%,    dari  peningkatan pendapatannya  38,09  %  yang  tidak dapat  meningkatkan  pendapatannya sedangkan 61,91% dapat meningkatkan pendapatannya.  secara  umum  program tersebut  dapat  dinyatakan  berhasil meningkatkan pendapatan Rumah Tangga    miskin  dan  Rumah  Tangga miskin non miskin.
5. Penyaluran    Pelaksanaan  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri  Pedesaan,  terhadap  jumlah pinjaman  dan  pengembalian  dana, relative  kecil  dana  yang  belum  di lunasi  pada  masing-masing  kelompok. Pengembalian  yang  kurang  lancar terjadi dikarenakan tahap awal pengurus juga belum mengenal watak/kharakter peminjam. Belum secara  keseluruhannya  (100%)    pada akhir  periode  jatuh  tempo  semua kelompok  melunasinya  dikarenakan pengurus  masih  belum  secara  tegas menindak  namun  masih  memberikan toleransi  terhadap  anggota  yang  belum melunasinya.
6. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan besarnya pemberian pinjaman  dana  bergulir  SPP  Terhadap peningkatan  pendapatan    anggota kelompok  SPP  di  Kecamatan  V  Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

## Saran-saran
Untuk  terlaksananya program PNPM- MP  dana  bergulir  SPP  di  Kecamatan V  Koto  Timur  Kabupaten  Padang Pariaman,  perlu  diadakan  perbaikan dalam pelaksanaan dilapangan terutama  dalam  sosialisasi  program kepada  masyarakat  terutama  kepada anggota  kelompok.  Disamping  itu perlu  meningkatkan    pembinaan  , pembimbingan  dan  pengawasan  oleh tim teknis dan fasilitator.
2.    Perlu  peningkatan  pengetahuan tenaga teknis maupun fasilitator dibidang  marketing,  dan  pertanian sehubungan dengan dominannya anggota  kelompok  dengan  kegiatan usaha dibidang perdagangan.
3. Dalam penyaluran dan bergulir SPP,
disarankan agar pengurus lebih selektif  dan  lebih  baik  lagi  dalam menyeleksi  penerima  pinjaman  dalam menilai kelayakan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
10.22202/economica.2015.v3.i2.252
Agusta,I.2002.Metode  Evaluasi  Program Pemberdayaan.
Abidin,Said Zainal. 2004.  Kebijakan
Publik.  Jakarta  :  Penerbit  Pancur Siwah.
Arikunto,  Suharsini,  (1989)  Manajemen Penelitian,  Departemen  P  dan  K,
Jakarta
Badan Pusat Statistik. 1999.Perkembangan Tingkat  Kemiskinan  dan  Beberapa Dimensi  Sosial  Ekonominya  1996- 1999. Jakarta
Baker,  Judy  L,  2000.  Evaluating  the Impact  of  Development  Project  on Poverty A Hand Book for Practitions dalam  Davy  Hendri,  Studi  Evaluasi Program Penanggulangan Kasus KEP balita (JPS-BK) di Kota Padang . (Unand : Tesis PPn) Badan  Pusat  Statistik,  2007.  Statistik Indonesia 2007, Jakarta
Bappenas,  2004.  Strategi  Penanggulangan
Kemiskinan. Penerbit Ekonesia. Yogyakarta. Caslay,  Dennis  J  dan  Khrisna  Kumar (1991).  Pemanfaatan  dan  evaluasi Proyek Pertanian, Terjemahan
Jakarta UI. Chambers,  R.  1998.  Pembangunan  Desa Mulai  dari  Belakang.  Terjemahan. Jakarta LP3ES. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Departemen dalam Negeri. 2008 Esmara  ,Hendra,  1996.  Perencanaan  dan Pembangunan Indonesia. PT .Gramedia Jakarta. Elfindri, 2005, Kajian Tingkat Kemiskinan di  Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat,  Pemerintah propinsi  Sumatera barat,  Lembaga  pengkajian  Ekonomi Pembangunan (LPEP), fakultas
ekonomi
Universitas Andalas, Padang. Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research. Penerbit Andi Yogyakarta Helling, Louis, Serrano, Rodrigor, Warren, David, 2005,Governance  and Public Service  Provision  Trought    a  Local Development Franework, Community  Driven  Development, World B ank  Discussionpaper  0535 Idris, Syafrizal (2006) Implementasi kebijakan dana bergulir dalam upaya pemberdayaan  ekonomi  masyarakat kota solok, Tesis pascasarjana
Universitas  Andalas  padang.  Tidak diterbitkan Irwan.  1992  .Ekonomi  Pembangunan. Edisi V.BPEE. Yogyakarta Jamasy, Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan  dan  Penanggulangan Kemiskinan. Balantika. Jakarta. K,Ginanjar  (1996)  .  Pembangunan  untuk Rakyat  Memadukan  Pertumbuhan dan Pemerataan. PT. Pustaka Gresindo. Jakarta. Lincolin Arsyad ,(2008), Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, & Sustanabilitas,Jakarta Nawawi.Hadari  (2003).  Metode  Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Nasha,Ressy  E.1998.  Evaluasi  program
Zakat  di  Kota  Padang  terhadap Pemberdayaan  masyarakat,  Tesis pascasarjana Unand, tidak diterbitkan Pedoman Umum Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan tahun 2005. Petunjuk  Teknis  Operasional  PNPM-MP  . tahun 2008.
Prijono  dan  Pranata,  1996.  Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan  Implementasi CSIS Jakarta
Riduwan.  2010.  Metode  dan  Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta bandung
Sirait,  Martin  dan  Aji  Firman.1990.
Perencanaan  dan  Evaluasi  Suatu Sistem    untuk  perencanaan.  Jakarta :Bumi Aksara.
Sartono,  2002  .  Analisis  Penentuan Prioritas  Program  Pembangunan  di Kota Surakartatahun 2001
(Penerapan Metode Analisis Hierarchy  Proses)  ,  Skripsi  Fakultas Ekonomi  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta, Singarimbun,masri dan Effendi, Syofyan.1989.Metode Penelitian Survey.LP3ES.Jakarta. Syahrial,(2008).  Efektifitas  Modal  dana bergulir dalam program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Studi Kasus Program PenanggulanganKemiskinan  di  kota padang,Tesis Pascasarjana Universitas  Andalas  Padang.Tidak diterbitkan. Sharma, Z. 1996. Growth Income
Distribution  and  Equitty  Oriented, Development Strategies, World Development  ,  Vol.  3  no  2    dan  3 February dan Maret Suharto, E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan  Rakyat,  PT.  Refika Aditama, Bandung, Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitaf,Kualitatif  dan  R  &  D. Penerbit : Alfabeta Bandung
Topan  E.P  Muhammad  (2002).  Analisis Program  Dana  Bergulir  (revolving fund) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat    di  kabupaten  Solok (Tesis PWD Unand 2002) Wrihatnolo,  Randy  R  dan  Riant  Nugroho Dwijoto, 2007. Manajemen pemberdayaan  :Sebuah  pengantar dan panduan untuuk pemberdayaanmasyarakat.Jakarta  PT
Gramedia.