## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 379 – 386

## Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan
Vina Dwiana Putri 1) , Soni Fajar Surya Gumilang 2) , Ryan Adhitya Nugraha 3)
1, 2, 3) Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom Jl. Telekomunikasi No 1, Bandung e-mail: vinadwianap@gmail.com 1) , mustonie@telkomuniversity.ac.id 2) , ranugraha@telkomuniversity.ac.id 3)

## ABSTRAK
Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan salah kabupaten di Jawa Barat yang menerapkan Sistem Pemerintahan Ber- basis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Mengenai  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menggunakan  TIK  untuk  memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kuningan men- catat bahwa nilai  indeks SPBE Kabupaten Kuningan masih  belum mencapai  target  yang dikarenakan penerapan SPBE di Kementerian atau Lembaga atau Daerah yang belum terintegrasi dan masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri.Oleh karena itu agar nilai indeks SPBE mencapai target perlu adanya sebuah aplikasi yang mampu mengintegrasi data serta informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dalam penelitian ini akan membahas perancangan Arsitektur Enterprise domain aplikasi sebagai solusi dari permasalahan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Perancangan Arsitektur Enterprise  pada  penelitian  ini  mengacu  pada  penggunaan  framework  TOGAF  ADM.  Penelitian  ini  menghasilkan  artefak berupa  katalog  aplikasi,  yaitu  berupa  rancangan  blueprint  Arsitektur  Enterprise  pada  domain  aplikasi  yang  menjelaskan mengenai  gambaran  umum  usulan  proyek  dalam  mendukung  proses  bisnis  dan  layanan  pada  Pemerintah  Kabupaten Kuningan. Usulan aplikasi berupa aplikasi Eksisting dan Targeting yang saling terintegrasi dalam menjalankan suatu layanan fungsional yang bersifat spesifik pada instansi pusat atau pemerintah daerah dan sektor strategis lainnya dengan membuat pengembangan suatu aplikasi yang sudah ada serta melakukan pembuatan aplikasi baru.
Kata Kunci: Arsitektur Enterprise; Domain Aplikasi; SPBE;

## ABSTRACT
The Kuningan Regency Government is one of the regencies in West Java that implements the Electronic-Based Government System, hereinafter abbreviated as SPBE, based on Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic- Based  Government  System  (SPBE)  for  administering  a  government  that  uses  ICT  to  provide  services  to  SPBE  users.  The Evaluation  of  the Electronic-Based  Government  System  (SPBE)  in  Kuningan  Regency  noted  that  the  SPBE  index  value  of Kuningan Regency had not yet reached the target due to the implementation of SPBE in Ministries or Institutions or Regions that had not been integrated and were still being  implemented separately. To achieve the target, it is necessary to have an application that is able to integrate data and information available to the Kuningan Regency Government. In this study, we will  discuss  the  design  of  the  application  domain  Enterprise  Architecture  as  a  solution  to  the  problems  that  exist  in  the Kuningan Regency Government. Enterprise Architecture design in this study refers to the use of the TOGAF ADM framework. This  research  produces  an  artifact  in  the  form  of  an  application  catalog,  in  the  form  of  a  blueprint  design  for  Enterprise Architecture in the application domain, which explains the general description of the proposed project in supporting business processes  and  services  at  the  Kuningan  Regency  Government.  Proposed  applications  in  the  form  of  existing  and  targeted applications that are integrated with each other in carrying out functional services that are specific to central or local gov- ernment agencies and other strategic sectors by developing an existing application and making new applications.
Keywords: A pplication domain; Enterprise Architecture; SPBE;

## I. P ENDAHULUAN
ada saat ini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sedang mengalami perkembangan yang mencakup proses  penggunaan  sebagai tools dalam    pengelolaan  sebuah  informasi  [1].  Berkembangnya  teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik dalam mencari sebuah informasi ataupun dalam mendapatkan  sebuah  informasi,  yang  efektif  kapanpun  dan  dimanapun    [2].  Teknologi  informasi  dan teknologi komunikasi adalah suatu teknologi yang tidak terpisahkan dengan segala kegiatan yang ada pada proses binis  dimana  di  dalamnya  terdapat  pemrosesan,  pengelolaan,  dan  transfer  data  dan  informasi  antar  media  [3]. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kini masyarakat memiliki keinginan yang lebih tinggi terkait pelayanan  pemerintah  yang  memudahkan  masyarakat  untuk  melakukan  pelayanan  publik  secara  mandiri  dan mudah. Tingginya keinginan masyarakat mewajibkan pemerintah untuk lebih lagi terbuka dalam memberi akses P

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 379 – 386
informasi  terkait  pemerintahan  [4].  Dalam  meningkatkan pelayanan  publik    pemerintah  harus  memberikan  per- hatian  utama,  karena pelayanan  publik  merupakan  suatu  layanan  yang manjadi  kebutuhan  serta  hak  masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan informasi  dari pemerintah  [5]. Tidak dapat dibantahkan, bahwa infrastruktur TIK dan aplikasi diciptakan dengan maksud untuk mewujudkan sutau cara kerja yang efektif, efisien dan akurat [6].
Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-govern- ment yaitu penggunaan TIK untuk mendukung layanan yang ada pada instansi pemerintah, ASN, pelaku bisnis, dan  masyarakat  [7].  Arsitektur  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  adalah  suatu  landasan  yang menggambarkan tentang integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan sebuah layanan SPBE yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.
Agar tercapainya sebuah tujuan bersama, maka pemerintah perlu adanya penggunaan Sistem Pemerintahan Ber- basis Elektronik (SPBE) untuk mengembangkan kerja sama antar instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan  tanggung  jawab,  dalam  penggunaan  SPBE  diperlukan  penggunaan  Aplikasi  untuk  mendukung  kinerja  atau operasional  pemerintah  dalam  pertukaran  data  dan  informasi.  Oleh  karena  itu  seluruh  instansi  pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPBE atau e-government .
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  meliputi  cakupan  yang  lebih  luas  dibandingkan  dengan e- government , pada SPBE terdapat layanan, tata kelola dan kebijakan. Bahasan literatur mengenai SPBE masih san- gat sedikit, atau masih menggunakan nama e-government [8]. Berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 menjadi  awalan  pelaksanaan e-government di  Indonsia,  Instruksi  Presiden  menekankan  bahwa  pengaruh  dari pemanfaatan TIK dalam pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien [9]. Dengan adanya e-government memungkinkan suatu hubungan interaksi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian antara pemerintah dengan dunia usaha. Peneraparn e-government dalam  sektor  pemerintahan  sangat  berperan  dalam  mewujudkan  suatu  harapan pemerintah daerah untuk mencitpakan kualitas pelayanan publik  [10]. Selain itu, dengan menerapkan e-govern- ment diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat kehidupan serta mempercepat akselarasi pembangunan ICT antara daerah, regional, dan nasional [11].
SPBE  bertujuan  untuk  menyelaraskan  semua  infrastruktur  yang  ada  di  kementerian  atau  lembaga  dan pemerintah  daerah  agar  saling  terintegrasi.  Selain  itu,  SPBE  juga  memberikan  perbaikan  dalam  meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE dan menjaga kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah [12]. Dengan dilaksanakannya Evaluasi SPBE diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas proses yang ada serta kapabilitas fungsi penggunaan (TIK) dalam birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah  [13].  Agar  pelaksanaan  SPBE  di  setiap  daerah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tujuan,  maka  diperlukan penilaian atau evaluasi secara teratur untuk mengetahui dan memastikan kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan juga di setiap Pemerintah Daerah [14].
T ABEL I P REDIKAT I NDEKS SPBE
No Nilai Indeks Predikat 1 4,2 – 5,0 Memuaskan 2 3,5 - < 4,2 Sangat Baik 3 2,6 - < 3,5 Baik 4 1,8 - < 2,6 Cukup 5 < 1,8
Kurang
Berdasarkan  data  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesi  [15] nilai indeks SPBE di Kabupaten Kuningan hanya sebesar 2,11, yang berarti hanya mendapat predikat cukup.
Untuk  mewujudkan  suatu  mutu  pelayanan  yang  akuntabilitas  dan  transparansi  berdasarkan  tujuan  RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023 perlu adanya penerapan e-budgeting, e-data, e- Sakip , e- planning, e- Report, e- procurement, e-monev , Simpeg, pajak online dalam satuan aplikasi, perijinan online, dimana perlu adanya aplikasi yang saling terintegrasi agar tujuan serta nilai indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat tercapai.
Berdasarkan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE domain Aplikasi, Aplikasi terdiri atas dua bagian yaitu Aplikasi  Umum  dan  Aplikasi  Khusus,  dengan  demikian  penelitian  ini  berfokus  kepada  Perancangan  Arsitektur

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 379 – 386
Enterprise  pada  domain  Aplikasi  Umum  yang  ada  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kuningan.  Sebagai  solusi penggunaan  SPBE  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Kuningan  agar  tercapainya  visi  dan  misi  serta  tujuan yang ada pada RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023,  penelitian ini menggunkan best practice model implementatif  berdasarkan  Perpres  No.  95  tahun  2018  tentang  SPBE  untuk  membangun  Arsitekture  Enterprise. Dengan  menerapkan  Arsitekture  Enterprise  untuk  mendukung  SPBE  guna  pelayanan  publik  yang  efektif  dan efisien. Arsitekture Enterprise merupakan dasar untuk menjadi solusi terkait permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi dengan memanfaatkan inovasi TIK.

## II. M ETODE PENELITIAN

## A. Model Konseptual
Model  Konseptual  adalah  suatu  penggambaran  atau  model  yang  berisi  elemen-elemen  yang berfungsi  untuk mengidentifikasi  data  dalam  proses  penelitian.  Model  konseptual  ini  diharapkan  dapat  memetakan  arahan  yang jelas dan terperinci terkait bagian-bagian yang akan menjadi poin penelitian.
Adapun model konseptual dalam perancangan Enterprise Architecture Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada domain Aplikasi dibagi menjadi tiga elemen yaitu lingkungan, penelitian sistem informasi, dan dasar ilmu.
Gambar. 1.  Adaptasi Framework Penelitian SI
Elemen pertama yang menjadi awalan dari model konseptual ini adalah lingkungan. Pada elemen ini terdapat dua bagian yaitu people dan organisasi. People disini menggambarkan menguraikan stakeholder terkait penelitian yang berperan sebagai narasumber data dan informasi penelitian seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten  Kuningan  dan  Koordinator  SPBE.  Sedangkan  organisasi  memuat  objek  penelitian  yaitu  Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Elemen kedua pada model ini setelah lingkungan adalah penelitian sistem informasi. Elemen ini juga terdiri atas 2 bagian yaitu artefak arsitektur SPBE dan juga evaluasi. Artefak arsitektur SPBE menggambarkan artefak-artefak berdasarkan kerangka kerja TOGAF, namun tidak semua artefak digambarkan, pada penelitian ini hanya berfokus pada dua fase yaitu Fase Preliminary Phase, Architecture Vision dan Application Architecture . Bagian selanjutnya yaitu evaluasi yang berfungsi untuk memastikan kesesuaian penelitian dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kuningan  itu  sendiri.  Untuk  dapat  mengevaluasi  rancangan  EA  dalam  penelitian  ini  dibutuhkan  yaitu  validasi stakeholder. Validasi merupakan tahap untuk pengesahan serta suatu tindakan pembuktian kebenaran data, laporan, pernyataan,  dan  lain  sebagainya  yang  telah  ditulis  dalam  penelitian.  Pada  tahap  ini,  penulis  melakukan  validasi hasil penelitian kepada stakeholder terkait. Stakeholder terkait yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Kuningan dan Koordinator SPBE.
Elemen  terakhir  dalam  model  konseptual  ini  yaitu  dasar  ilmu.  Dasar  ilmu  memuat  dasar  teori  dan  metode penelitian. Adapun dasar teori yang digunakan yaitu Enterprise Architecture , SPBE , SPBE domain aplikasi, Per- pres No. 95 Tahun 2018, RPJMD Kabupaten Kuningan, dan Renduk SPBE Kabupaten Kuningan. Adapun dalam pelaksanaannya penelitian ini memerlukan dua metode penelitian yaitu studi literatur dan wawancara. Untuk ketiga elemen pada metode konseptual ini seperti pada Gambar. 1.  Adaptasi Framework Penelitian SI.

## E-ISSN : 2540 - 8984

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 379 – 386

## B. Sistematika Penelitian
Sistematika  penelitian  merupakan  suatu  penggambaran  dari  sebuah  alur  atau  tahapan  yang  dilakukan  untuk melakukan sebuah perancangan Enterprise Arhitecture Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kab. Kuningan di dalam alur penelitian bidang sistem informasi. Sistematika penelitian ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap inisiasi, analisis dan perancangan, dan yang terakhir kesimpulan.

## Gambar. 2.  Sistematika Penelitian
Tahap Inisiasi. Pada tahap inisiasi terdapat beberapa proses yang dilakukan. Dimana proses pertama yang dil- akukan  sebagai  bentuk  perencanaan  dalam  melakukan  sebuah  penelitian.  Pada  proses  ini  diawali  dengan pengenalan SPBE dengan melakukan wawancara stakeholder terkait dan studi literatur yang mengacu pada Pera- turan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  dan  melakukan  identifikasi  dokumen  terkait  seperti  RPJMD  Kabupaten Kuningan,  Rencana Strategi  SKPD, PermenPANRB  No. 32 Tahun 2020,  dan Aplikasi Eksisting yang  ada pada pemerintahan Kabupaten Kuningan.
Tahap Analisis dan Perancangan. Tahap selanjutnya merupakan tahap pengidentifikasian kondisi arsitektur saat ini dan perancangan target arsitektur untuk fungsi yang telah dipilih berdasarkan pada fase yang ada pada TOGAF ADM sebagai kerangka kerja yang dipilih untuk merancang Arsitektur Enterprise pada Pemerintahan Kabupaten Kuningan. Preliminary Phase menggambarkan inisiasi aktivitas-aktivitas dan persiapan perancangan EA SPBE di Pemerintah  Kabupaten  Kuningan,  dengan  melakukan  pendefinisian  kerangka  kerja  arsitektur  aplikasi  sesuai dengan kebutuhan proses bisnis yang ada pada pemerintah Kabupaten Kuningan dan pendefinisian prinsip-prinsip aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kuningan. Architecture Vision tahapan awal dalam perancangan EA SPBE di Pemerintahan Kabupaten Kuningan. Termasuk didalamnya penentuan ruang lingkup arsitektur yang akan dibangun, pada fase ini terdapat Stakeholder yang ada di Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Value Chain Dia- gram berdasarkan proses bisnis maupun kegiatan yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

## E-ISSN : 2540 - 8984

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 379 – 386
Arsitektur Aplikasi. Arsitektur ini merupakan fase dimana dilakukan identifikasi terhadap aplikasi yang digunakan dan yang dibutuhkan kedepannya oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pada fase ini menghasilkan sebuah arte- fak,  yaitu  Katalog  Aplikasi  yang  menjabarkan  mengenai  aplikasi  apa  saja  yang  ada  di  Pemerintah  Kabupaten Kuningan.
Tahap Kesimpulan. Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari seluruh tahap penelitian. Dimana pada tahap ini akan dihasilkan dokumen berupa model perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintahan Kabupaten Kuningan berdasarkan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian ada penyusunan kesimpulan dibuat untuk menjawab permasalahan yang diangkat melalui penelitian ini dan saran yang ditulis penulis untuk kelanjutan penelitian dari perancangan Enterprise Architecture . Untuk ketiga tahap pada sistematika penelitian ini seperti pada Gambar. 2.  Sistematika Penelitian.

## III. H ASIL DAN PEMBAHASAN
A. Preliminary Phase Preliminary Phase merupakan salah satu fase dalam perancangan Enterprise Architecture dimana pada fase ini menjelaskan tentang rancangan Enterprise Architecture dalam fungsi Pengelolaan Informasi yang akan dibuat se- bagai dasar kebutuhan penunjang berlangsungnya penelitian.
1. Principle Catalog
Principle Catalog ini menjelaskan prinsip aplikasi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menjalankan proses bisnisnya Berikut merupakan susunan Principle Catalog pada Pemerintah Kabupaten Kuningan.
T ABEL II P RINCIPLE CATALOG
No Prinsip Deskripsi 1 Technology Independent Aplikasi tidak bergantung pada pilihan teknologi tertentu se- hingga dapat dioperasikan pada berbagai platform. 2 Ease-of-Use Aplikasi mudah digunakan. Teknologi yang mendasarinya transparan bagi pengguna, sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada tugas yang dihadapi
B. Architecture Vision Architecture  Vision adalah  fase  awal  pada  perancangan  Arsitektur  Enterprise  dengan menggunakan  TOGAF ADM. Pada fase ini menjelaskan mengenai batasan arsitektur dalam perancangan EA seperti identifkasi kebutuhan manajemen, ruang lingkup, struktur organisasi, pengidentifikasian stakeholder yang mendukung perancangan EA pada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Artefak yang dihasilkan pada fase ini yaitu Stakeholder Map Matrix dan Value Chain Diagram .

## 1. Stakeholder map matrix
Stakeholder map matrix menjelaskan deskripsi dari setiap stakeholder dalam proses bisnis yang berjalan. Setiap stakeholder menjelaskan tugas-tugasnya dan dampak keputusannya dalam jalannya bisnis di perus- ahaan. Dibawah ini menjelaskan keterlibatan dari setiap stakeholder dengan concern-nya pada penelitian.
JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 379 – 386
T ABEL III T IM K OORDINASI SPBE No Perangkat Daerah Deskripsi 1 Bupati Aplikasi tidak bergantung pada pilihan teknologi tertentu se- hingga dapat dioperasikan pada berbagai platform. 2 Sekretaris Daerah Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemda lain 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Mengelola aristektur SPBE, mengoordinasikan infrastruktur TIK dan pembangunan aplikasi, serta melaksanakan manajemen aset Layanan dan Teknologi In- formasi dan Komunikasi 4 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Mengoordinasikan integrasi proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 5 BAPPEDA Bertugas untuk mengatur dalam perencanaan SPBE serta men- goordinasikan manajemen data dan tata kelola data 6 BPKAD Mengoordinasikan pengang- garan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

## 2. Value Chain Diagram
Value Chain Diagram menggambarkan value yang dimiliki oleh suatu organisasi berdasarkan proses bisnis maupun kegiatan yang ada pada suatu organisasi. Value Chain Diagram terdapat dua aktivitas yaitu, ak- tivitas utama (primary activities), aktivitas utama tersebut berdasarkan Perda Kabupaten Kuningan No.10 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuningan  Nomor  5  Tahun  2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan dan juga aktivitas pendukung (sup- port  activities)  yaitu  aktivitas  pendukung  manajerial  yang  ada  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kuningan.  Gambar  3 dibawah ini merupakan gambar value chain diagram yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Gambar. 3. Value Chain Diagram
C. Arsitektur Aplikasi
Katalog Aplikasi merupakan suatu pengelompokan aplikasi yang digunakan pada Pemerintah Kab. Kuningan yang digambarkan melalui diagram pemetaan. Aplikasi Umum dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aplikasi

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 379 – 386
umum layanan administrasi pemerintahan dan aplikasi umum layanan publik serta Aplikasi Khusus dikelompokan berdasarkan unit kerja/perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Kab. Kuningan.
Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 [7] tentang SPBE Aplikasi Umum yang terdiri dari Aplikasi Umum Layanan Publik  dan  Administrasi  Pemerintahan  pada  Kabupaten  Kuningan,  Layanan publik  berbasis  elektronik adalah  sebuah  Layanan  SPBE  yang  menunjang  perwujudan  pelayanan  publik  di  Instansi  Pusat  dan  Pemerintah Daerah,  sedangkan  Layanan  administrasi  pemerintahan  berbasis  elektronik  meliputi  layanan  yang  mendukung kegiatan di bidang yang sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerinta- han  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  dan  Pasal  37  diterapkan  dengan  pembangunan  dan  pengembangan Aplikasi Umum.
Gambar  4.  Pemetaan Aplikasi Umum Kabupaten Kuningan
: Aplikasi Targeting : Aplikasi Eksisting
: Apliasi yang saling terintegrasi
Gambar Pemetaan di atas merupakan gambaran kondisi eksisting dan aplikasi targeting pada aplikasi umum di Kabupaten Kuningan. Dimana pada aplikasi targeting penulis mengusulkan  untuk Aplikasi Umum Target Kabu- paten Kuningan diarahkan untuk penggunaan aplikasi umum berbagi pakai SPBE Nasional. Keseluruhan aplikasi umum target ini digunakan untuk seluruh unit kerja di lingkungan Kabupaten Kuningan. Dilakukan penyeragaman aplikasi yang mengelola fungsi yang sama, sehingga tidak terjadi duplikasi aplikasi umum di unit kerja pengguna.
Dengan  melakukan  analisa  kebutuhan  Pemerintah  Kabupaten  Kuningan  dari  domain  aplikasi  berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023 yang bertujuan terwujudnya  suatu  aplikasi Eksisting dan Targeting yang  saling  terintegrasi  dalam  menjalankan  suatu  layanan fungsional yang bersifat spesifik pada instansi pusat atau pemerintah daerah dan sektor strategis lainnya dengan membuat pengembangan suatu aplikasi yang sudah ada serta melakukan pembuatan aplikasi baru. Aplikasi Tar- geting yang dihasilkan yaitu Aplikasi Targeting Baru dan Aplikasi Targeting Pengembangan. Aplikasi Targeting penelitian ini yaitu, Aplikasi E-WBS kuningan, Portal Website LayananKami, dan Aplikasi Mobile Kuda SiWindu. Portal Website LayananKami dan Aplikasi Mobile Kuda SiWindu merupakan layanan satu pintu yang ada pada Pemda  Kabupaten  Kuningan,  dimana pada  aplikasi  tersebut  dapat  menjadi  solusi  permasalahan  yang  ada, yaitu
*

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 379 – 386
terwujudnya  suatu  aplikasi  yang  mampu  mengintegrasikan  aplikasi  layanan  publik  pada  Pemda  Kabupaten Kuningan.

## IV. KESIMPULAN
Perancangan  Arsitektur  Enterprise  SPBE  penelitian  ini  menggunakan  referensi  TOGAF  ADM  yang menekankan pada Preliminary Phase , Architecture Vision , dan Arsitektur Aplikasi. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa output arsitektur aplikasi yang menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pada Pemerintah Kabupaten Kuningan
Pada  perancangan Preliminary  Phase menentukan  sebuah  prinsip  yang  harus  diimplementasikan  dalam perancangan EA pada domain aplikasi. Pada Architecture Vision mendefinisikan Stakeholder yang terlibat pada SPBE Kabupaten Kuningan dan Value Chain Diagram dimana suatu value yang dimiliki oleh Pemerintah Kabu- paten  Kuningan.  Pada  Arsitektur  Aplikasi  terdapat  tahapan  yang  di  dalamnya  berupa  penggambaran  domain aplikasi yang berdasarkan hasil dari artefak Architecture Vision dan Preliminary Phase . Berdasarkan analisis dan perancangan  artefak  yang  telah  dibuat  maka  dapat  disimpulkan  betapa  pentingnya  suatu  aplikasi  dalam  sebuah pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendukung layanan publik di penilitian ini.

## D AFTAR P USTAKA
[1] S. Tentang, W. E. B. E. Di, and K. Kota, “Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (studi tentang web e-government di kominfo kota manado),” vol. VI, no. 3, 2017.
[2] A. Shafira and A. Kurniasiwi, “IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA,” vol. 5, no. 1, pp. 52–68, 2021.
[3] A. Aziz, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Bisnis Pos information technology utilization in business post,” vol. 10, no. 1, pp. 35–50, 2012.
[4] A. Widiyarta, C. E. Windiastuti, and H. I. Robbani, “Evaluasi Kebjiakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pelayanan Administrasi (SIOLA) Di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” Public Adm. J. Res. , vol. 2, no. 5, 2020.
[5] E. S. Holle, “Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service,” vol. 17, no. 3, pp. 21–30, 2011.
[6] G. Maturity, M. Kasus, K. Gorontalo, A. A. Bouty, M. H. Koniyo, and D. Novian, “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E- EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK MENGGUNAKAN E-GOVERNMENT MATURITY MODEL ( KASUS DI PEMERINTAH KOTA GORONTALO ) THE EVALUATION OF ELECTRONIC BASED GOVERNMENT SYSTEM USING E-GO,” no. November, 2019, doi: 10.33299/jpkop.23.1.1758.
[7] P. R. Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,” 2018.
[8] Y. Hanum, P. Pascasarjana, S. Budaya, and U. Gunadarma, “Keterkaitan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan pendapatan asli daerah,” vol. 25, no. 2, pp. 136–142, 2019.
[9] M. P. Damanik and E. H. Purwaningsih, “E-Government dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau),” J. Stud. Komun. dan Media , vol. 21, no. 2, p. 151, 2017.
[10] Z. Fahlefi, A. Mahasiswa, P. Magister, I. Administrasi, and F. U. Mulawarman, “Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada BP2TSP Kota Samarinda) Zul Fahlefi,” pp. 155–166, 2007.
[11] A. Habibullah, “Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government,” vol. 23, no. c, pp. 187–195, 2010.
[12] H. D. Pratiwi, W. Hayuhardhika, N. Putra, and A. D. Herlambang, “Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ),” vol. 4, no. 11, pp. 4116–4124, 2020.
[13] P. Dipa, P. Pratiwi, G. Agung, A. Putri, G. Made, and A. Sasmita, “Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan Salah Satu Kabupaten di Bali,” vol. 1, no. 2, 2020.
[14] M. R. Y. Saputra, W. W. Winarno, and Henderi, “Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE Di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMII Dev. Versi 1.3,” vol. 3, no. 1, pp. 3–9, 2020.
[15] D. A. N. Reformasi and B. Republik, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,” 2020.