## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4117/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan Dalam Pencegahan Stunting Di Kota Padang
Muhammad Ikhsan 1 , Rahmadani Yusran 2*
1, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
*2 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Article Info Abstract Article history: Received : 13 November 2022 Publish : 6 Januari 2023 This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors of Policy Communication in stunting prevention in the city of Padang based on Indonesian Presidential Regulation No. 72 of 2021 Regarding the acceleration of stunting reduction, policy communication in stunting  prevention  is  based  on  5  pillars  which  contain  the  acceleration  of  stunting reduction in order to achieve sustainable development. measured when children are under 5  years  old,  in  stunting  prevention,  the  increase  in  the  convergence  of  sensitive interventions in Ministries/Institutions, Provincial and Regency or City Governments and Village  Governments,  The  method  in  this  study  is  descriptive  qualitative,  this  research chooses the research location in regional organization organizations who are involved in stunting prevention who are within the scope of the Padang City government and at the same time become research informants. The results in this study indicate that the Padang City Government implements Policy Communication in stunting prevention, carried out in several  forms,  namely  coordinating  with  relevant  local  government  organizations, providing  socialization  to  the  community,  and  using  the  media  as  a  means  of communication,  in  the  implementation  it  has  not  been  carried  out  as  expected  due  to limited budget availability, differences in mindset and different views that stunting is only an  implementation  in  the  health  sector,  there  is  no  special  program  and  the  limited availability of data.
Keywords:
Komunikasi,  Kebijakan  Stunting, Kota Padang

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Received : 13 November 2022 Publish : 6 Januari 2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor  pendukung  dan  penghambat Komunikasi  Kebijakan  dalam  cegah  stunting  di  Kota  Padang  berdasarkan    Peraturan Presiden    Indonesia  Nomor  72  Tahun  2021  Mengenai  percepatan  penurunan  Stunting, Komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting berdasarkan atas 5 pilar yang berisikan percepatan penurunan stunting dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan di ukur pada saat anak berusia dibwah 5 tahun, dalam pencegahan stunting peningkatan pada konvergensi intervensi sensitive  pada Kementerian/Lembaga,  Pemerintah  provinsi dan  Kabupaten  atau  Kota  serta  pemerintahan  Desa,  Metode  pada  penelitian  ini  yaitu Kualitatif deskriptif, penelitian ini memilih lokasi penelitian pada Organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pencegahan stunting yang berada dalam lingkup pemerintahan Kota  Padang  dan  sekeligus  penjadi  informan  Penelitian,  Hasil  dalam  penelitian  ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Padang melaksanakan Komunikasi Kebijakan dalam pencegahan  stunting,  dilaksanakan  dalam  beberapa  bentuk  yaitu  melakukan  koordinasi dengan organisasi pemerintahan  derah terkait, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan  pemanfaatan  media  sebagai  sarana  komunikasi,  di dalam  pelaksanaan  belum  dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan karena keterbatasan ketersediaan anggaran, perbedaan pola fikir dan perbedaan pandangan bahwa stunting hanya menjadi pelaksanaan pada bidang kesehatan saja, belum adanya program khusus serta keterbatasan ketersediaan data yang dimiliki.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rahmadani Yusran Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Padang Email: Yusranrdy@fis.unp.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Stunting  merupakan  suatu  keadaan  Kondisi  pada  tumbuh  anak  atau  balitayang    berusia dibawah lima tahun,akibat  terjadinya stunting tidak cukupnya  nutrisi  kronis dan infeksi berulang khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang terjadi pada bayi dalam kandungan sampai anak berusia 23 bulan (TNP2K, 2017). Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang tidak berimbang antara berat badan, tinggi badan, dan usia, Indonesia masih berada
pada  angka  prevalensi  stunting  yang  dapat  dikatan  cukup  tinggi,  yaitu  24,4  persen  pada tahun 2021 dan masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20%,, di Kota Padang paada  tahun  2017  yaitu  20,04%  terdiri  dari  22  pusat  kesehatan  masyarakat  yang  ada  di  Kota Padang  Kepala  Dinas  DP3AP2KB  mencatat  Pada  awal  tahun  2022  Kota  Padang  kasus  angka Stunting berada pada 18,9%.
Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan data angka prevalensi stunting sebesar 29,9  persen.  Meskipun  jumlah  ini  di  bawah  rata-rata  nasional,  tetapi  termasuk  tinggi  jika dibandingkan dengan standar WHO  20%. Adapun jumlah beberapa daerah yang telah menjadi lokus pencegahan stunting  9 kabupaten/kota dengan angka Stunting tertinggi di wilayah  Provinsi Sumatera  Barat  yang  meliputi  Kabupaten  Pasaman,  Pasaman  Barat,  Solok,  Pesisir  Selatan, Sijunjung,  50  Kota,  Padang  Pariaman  dan  juga  Kota  Padang.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting, namun belum ini belum berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan. Misalnya, di Kota Padang, pelaksanaan koordinasi dan konvergensi kebijakan belum  berdampak  signifikan  dalam  penvegahan  stunting  (Febrian  &  Yusran,  2021);  (Iqbal  & Yusran, 2021).  Saat ini Kabupaten Solok menejadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar  40  persen  (Media  &  Elfemi,  2021);  Demikian  juga,  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  di Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat belum berhasil menurunkan prevalesi stunting (Sari, D. P., & Yusran, R., 2022); Gusmiyati, G. (2022). Contohnya Di   Kota   Padang, koordinasi yang dilakukan dalam upaya pencegahan stunting masih bersifat sektoral. Belum bersifat lintas sektoral sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Febrian & Yusran, 2021). Hal yang sama dalam upaya aksi konvergensi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang belum banyak diikuti  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  lainnya  (Iqbal  &  Yusran,  2021).  Berbeda  kajian tersebut, penelitian   ini beranggapan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting masih terbatas dan belum    komprehensif. Hal ini, karena belum tercipta komunikasi kebijakan multisektoral antar  OPD.  Akibatnya,  banyak  OPD  yang  belum  menjadikan  prioritas  program  pencegahan stunting dalam program-program yang akan dilaksanakan. Inilah yang menyebabkan upaya untuk pencegahan stunting belum berhasil dilakukan di Kota Padang.
Komunikasi  kebijakan  dalam  pencegahan  stunting  pada  hakekatnya  sebagai  intervensi komunikasi  perubahan  perilaku  di  kabupaten/kota.  Tujuannya  dilaksanakanya    untuk menyampaikan suatu  informasi melalui percakapan secara  tatap muka antara individu atau antara individu dan kelompok orang untuk mencapai tujuan mengubah perilaku individu atau kelompok orang  tertentu.  (Kemenkes  RI,  2021).  Sesuai  dengan  konsep  yang  dikemukakan  (  Rogers  & Kincaid 1981 ) dalam ( La mani & Guntoro 2020 ) Komunikasi merupakan  uatu proses yang dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainya, yang pada giliranya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.
Namun  demikian,  Komunikasi  kebijakan  pencegahan  stunting  di  Kota  Padang,  belum berhasil  dilaksanakan,    Hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  dalam  pelaksanaan Komunikasi  kebijakan  dalam  pencegahan  stunting  di  Kota  Padang  belum  dapat  dilaksanakan karena perbedaan pola fikir dan berbedaan pandangan bahwa pelaksanaan komunikasi kebijakan dalam  penbcegahan  stunting  itu  dilaksanakan  oleh  instansi  yang  berada  pada  Dinas  kesehatan saja,  tidak  menjadi  focus  utama,  di  dalam  pelaksanaanya  OPD-OPD  yang  ada  di  lingkup pemerintahan  Kota  Padang  melakukan  pelaksanaan  pencegahan  stunting  hanya  bersifat menyesuaikan misal dari Dinas Sosial Kota padang melakukan kegiatan Bantuan Langsung tunai (BLT) dengan tujuan salah satunya yaitu perbaikan gizi melalui perbaikan ekonomi, karen awal dari terjadinya stunting kurangnya kemampuan  ekonomi keluarga untuk memenuhi gizi,  dalam pelaksanaan  komunikasi  kebijakan  dalam  pencgahan  stunting  di  kota  padang  keterseddiaan anggaran  akibat  2  tahun  pandemi  Covid-19  yang  membuat  pelaksanaan  kegitan  pencegahan stunting melalui komunikasi dalam bentuk sosialisasi tidak dapat dilakuakan, terbatasnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  Ini  mengunakan  Pendekatan  Kualitatif  dengan  Metode  Deskriptif,  lokasi penelitian  dilaksanakan  pada  instansi  terkait  yaitu  Bappeda  Kota  Padang,  Dinas  Sosial  Kota Padang, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas D3AP2KB Kota Padang, BKKBN Sumatera Barat, Puskesmas  pembantu  Tanjung  aur  balai  Gadang  Kota  Padang,  Pengumpulan  data  dilakukan dengan melkukan teknik Wawancara dan juga  Studi Dokumentasi, Dalam penelitian ini, dalam teknik  pengujian  keabsahan  data  yang  digunakan  yaitu  teknik  triangulasi.  Teknik  triangulasi berdasarkan  menurut  Moleong  (2009)  adalah  teknik  pada  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar  data  itu  untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai pembanding  terhadap  data  yang  ada.  Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah teknik yang membandingkan derajat balik kepercayaan suatu  informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu,  orang  dan  alat  yang  berbeda  (Patton  dalam Moelong  (2009).  Sementara  itu  teknik  analisis  data  Menurut  Sugiyono  (2019)  aktivitas  dalam menganalisis  data  dapat  meliputi  sebagai  berikut  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penerikan kesimpulan/Verifikasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyebab  utama  yang  mengakibatkatkan  meningkatnya  angka  anak  yang  mengalami Stunting di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kesadaran pencegahan stunting, kebijakan yang tidak  harmonis  dalam  mendukung  pencegahan  stunting,  dan  masalah  komunikasi  dengan perubahan perilaku pada tingkat individu, masyarakat dan pelayanan kesehatan. (Kemenkes RI, 2021). Selama ini, Pemerintah Kota Padang telah melakukan komunikasi kebijakan pencegahan stunting dalam bentuk.
Pertama,terlaksananya  koordinasi  antar  lintas  sektor,  pelaksanaan  komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting Kota Padang  dilaksanakan melalui rembuk stunting yang dilakukan  secara  rutin,  dan  Bapedda  Kota  Padang  sebagai  leading  sektor,  koordinasi  tersebut membahas bagaimana pengarahan, perancanaan serta bagaimana kesiapan masing-masing OPD di dalam pencegahan stunting.
Kedua,Komunikasi  Kebijakan melalui  Sosialisasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat, pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing –masing OPD dilaksanakan sesuai dengan  pelaksanaan  tugas  pokok  serta  fungsinya(Tupoksi),  Dinas  Kesehatan  Kota  Padang melaksanakan kepada unit pelaksana teknis seperti Puskesmas dan Posyandu dan mengedukasi kader pembangunan manusia  agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan stunting, serta kepada masyarakat, tidak hanya dari Dinas Kesehatan Kota Padang komunikasi kebijakan dalam  bentuk  sosialisasi  dilakukan  oleh  Dinas  perikanan  dan  Pangan  Kota  Padang  melalui pemanfaatan  pekarangan  melalui  kegiatan,kawasan  rumah  pangan  lestari  (KRPL),  Dinas D3AP2KB Kota Padang melaksanakan komunikasi melalui sosialisasi dengan membentuk tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari 3 unsur yaitu Bidan, Kader KB dan Kader stunting yang  memiliki  tugas  memfasilitasi    pemberian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  dan  survey kepada sasaran keluarga yang berisiko stunting.
Ketiga,Komunikasi Kebijakan melalui Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh masing –masing OPD dilaksanakan sesuai dengan tugas serta fungsi pada OPD yang ada di Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang melaksanakan kepada unit pelaksana teknis seperti Puskesmas dan Posyandu dan mengedukasi kader pembangunan manusia  agar dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan stunting, serta kepada masyarakat, tidak hanya dari Dinas Kesehatan Kota Padang komunikasi kebijakan dalam  bentuk  sosialisasi  dilakukan  oleh  Dinas  perikanan  dan  Pangan  Kota  Padang  melalui program  memanfaatkan  kawasan  lingkungan  pada  sekitar  pekarangan  rumah  masyarakat (KRPL), Dinas D3AP2KB  Kota Padang melaksanakan komunikasi melalui sosialisasi dengan membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari 3 unsur yaitu Bidan, Kader KB dan Kader stunting yang memiliki tugas memfasilitasi  pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan survey kepada sasaran keluarga yang berisiko stunting.
Keempat,memanfaatkan  media  sebagai  sarana  Komunikasi,  pada  pelaksanaan komunikasi  kebijakan  mengunakan  media  sebagai  sarana  komunikasi.  agar  informasi pencegahan  stunting  mendapatkan  cakupan  yang  lebih  luas  dalam  penerimaanya, media  yang digunakan  yaitu  cetak  atau  digital,  contoh  Organisasi  perangkat  daerah    yang  memanfaatkan media  sebagai  sarana  komunikasi  yaitu  Dinas  Kesehatan  kota  Padang  melalui  sosial  media Instaqram @promkesdkk.padang.
Kelima,  Adanya  Kader  Pembangunan  Manusia.  Komunikasi  kebijakan  dilaksanakan oleh  unit  terkecil  yaitu  Kader  pembangunan  Manusia  yang  merupkan  pengerak  manajemen partisipatif  pembeberdayaan  masyarakat  pada  tingkat  Desa  atau  Keluarahan  dibentuk berlandasakan kepada ( Permen ) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2001, KPM dipilih  melalui  musyawarah  bersama  dengan  pimpinan  kelurahan,  Dinas  Kesehatan,  KPM memiliki kewajiban untuk melalakukan komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi serta pendaataan serta melaksanakan koordinasi dengan tenaga kesehatan di lingkungan sekitarnya.
Namun demikian, komunikasi kebijakan yang dilaksankan Pemerintah kota Padang belum berhasil  melakukan  perubahan  perilaku.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Pertama Keterbatasan  ketersediaan  data  Stunting  Oleh  OPD  lain,  di  dalam  komunikasi  kebojakan pencegahan  stunting  di  Kota  Padang  yang  peling  utama  adalah  data,  apapun  yang  dilakukan berdasarkan  dengan  data  agar  terlaksananya  komunikasi  yang  baik  antar  stakeholder,  data merupkan pedoman dalam menentukan arah kebijakan yang diharapkan, jika tidak adanaya data maka komunikasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena  jika tidak terdapatnya data maka  tidak  adanya  informasi  yang  akan  disampaikan  kepada  masyarakat,  sean  MacBride (Cangara,2011) dalam (Mani & Guntoro) bahwa pada dalam dilaksanakanya komunikasi tidak harus diartikan sebagai tempat bertukar berita maupun pesan, akan tetapi sebagai perencanaan individiu  dan  juga  kelompok  tentang  pertukaran  data,  fakta  dan  ide,  jadi  dalam  pelaksanaan pencegahan  stunting  yang  dilaksanakan  di  kota  padang  pemanfaatandata  dengan  tujuan  OPD memanfaatkan dasar sesuai dengan perencanaanya yang akan disampaikan kepada masyarakat nantinya. Kedua  kurangnya  ketersediaan anggaran, dalam 2 tahun kegiatan komunikasi dalam pencegahan  Stunting  mengalami  hambatan  karena  pandemi  Covid  19  yang  membuat  seluruh anggaran dari Pusat dan daerah di alihkan untuk penanganan Covid 19 oleh karena itu belum stabilnya aggaran menjadi terhambatanya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh masing masing OPD, Ketiga Pola fikir dan perbedaan pandangan serta OPD belum mejadikan stunting sebagai program khusus, pelaksanaan Komunikasi kebijakan dalam pencegahan Stunting di Kota Padang pada OPD yang terlibat masih adanya adanya pemikiran yang selektif yang menyatakan bahwa  pelaksanaan  pencegahan  stunting    dilakukan  pada  OPD  yang  bergerak  pada  bidang kesehatan  saja  akan  tetapi  OPD  masih  belum  memahami  arti  penting  pencegahan  stunting sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dari  pemikiran  tersebut  pelaksanaan  komunikasi  kebijakan pencegahan stunting tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pencegahan stunting ini masing-masing OPD tidak terdapatnya program karena terdapatnya tumpah tindih pelaksanaan pencegahan stunting, inilah yang menyebabkan belum tercapainya Komunikasi Kebijakan dalam pencegahan Stunting Di Kota Padang.

## 4. KESIMPULAN
Berlandaskan    pada  Hasil  penelitian  yang  sudah  dilaksanakan  mengenai  Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan dalam Pencegahan stunting di Kota Padang dapat di ambik kesimpulan bahwa  pelaksanaan  Komunikasi  Kebijakan  pencegahan  stunting  di  Kota  Padang  dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi yang diberi nama rembuk stunting, dilaksanakanya Sosialisasi Kepada masyarakat  yang  dilakukan  Oleh  masing  –  masing  OPD  serta  di  dalam  pelaksanaanya  juga memanfaatkan Media sebagai sarana Komunikasi, di dalam pelaksanaanya Komunikasi kebijakan dalam pencegahan stunting di Kota Padang Belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena Keterbatasan OPD terkait dengan ketersediaan Data stunting, Keterbatasan ketersediaan anggaran serta  pola  fikir  dan  perbedaan  pandangan  serta  OPD  tidak  memasukanya  Stunting  sebagai program  khusus  dengan  berbagai  faktor  tersebut  yang  membuat  pelaksanaan  Komunikasi
Kebijakan dalam pencegahan stunting yang dilaksanakan di Kota Padang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Febrian, F., & Yusran, R. 2021. Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 11-21.
Gusmiyati,  G.  (2022).  Evaluasi  Kebijakan  Pencegahan  Stunting  di  Pasaman  Barat.  Journal  Of Policy, Governance, Development and Empowerment, 2(3), 299-304.
Indah,  S.,  &  Yusran,  R.  (2022).  Upaya  Pencegahan  Stunting  Di  Nagari  Inderapura  Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2), 16511-16516.
Kementerian  Kesehatan  RI.  2021.  Petunjuk  Teknis  Penyusunan  dan  Pelaksanaan  Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
La mani, G. (2020). Budaya dan Kesain Komunikasi Kebijakan Publik Teori dan contoh Kasus Aplikasinya . Bandung : Rosda.
Moleong, L. J. (2009). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Peraturan Presiden  Indonesia Nomor 72 Tahun 2021
Sari, D.  P., & Yusran.  R.  2022.  Evaluasi kebijakan Pencegahan Stuntingdi Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu kabupaten Solok Selatan. Journal od Civic Education, 5(1), 90-100.
Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan) A. Nuryanto. Alfabeta.
TNP2K,  P.  U.  (2017). Program  Keluarga  Harapan  meraih  Keluarga  Sejahtera .  Jakarta: Kementrian Sosial RI.