34

## SADDU AL- DZARI’AH DALAM HUKUM ISLAM

## Oleh: Muaidi
Dosen Fakultas Syariah IAI Qamarul Huda Bagu Jl. H. Badaruddin no. 4-5 Bagu Lombok Tengah Email: muaidimhi@gmial.com

## Abstract
Sebelum  sampai  pada  perbuatan  yang  dituju,  ada  serentetan  perbuatan  yang  mendahuluinya dan  harus  dilalui.  Contoh,  bila  seseorang  ingin  menuntut  ilmu,  ia  melalui  beberapa  fase  kegiatan seperti  mencari  guru,  menyiapkan  tempat  dan  alat-alat  belajarnya.  Perbuatan  pokok  dalam  hal  ini adalah  menuntut  ilmu,  sedangkan  kegiatan  lain  yang  disebutkan  diatas  merupakan  perantara  atau pendahuluan.  perbuatan  pendahuluan  yang  tidak  ditetapkan  hukumnya  adalah  kewajiban  menuntut ilmu itu diwajibkan tetapi perbuatan perantara seperti mendirikan sekolah dan mencari guru itu tidak ada  dalil  hukumnya  secara  langsung.  Dapatkah  mendirikan  sekolah  dan  mencari  guru  itu  wajib sebagaimana  wajibnya  menuntut  ilmu.  Sehingga  yang  perlu  dijawab  dalam  penelitian  ini  adalah apakah yang menjadi landasan sehingga saddu al- zai’ah bisa menjadi salah satu istimbat hukum? Dan Bagaimanakah  proses  pengambilan  hukum  dalam  saddus  zari’ah  dalam  mengantisispasi  amoral  di tengah masyarakat?
Saddu  Zara’i  berasal  dari  kata  sadd  dan  zara’i.  Sadd  artinya  menutup  atau menyumbat, sedangkan zara’i artinya pengantara. Pengertian zara’i sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau  sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Be berapa pendapat menyatakan bahwa Dzai’ah adalah  washilah  (jalan)  yang  menyampaikan  kepada  tujuan  baik  yang  halal  ataupun  yang  haram. Dalam  hukum  takhlifi  diuraikan  tentang  sesuatu  yang  mendahului  perbuatan  wajib,  yang  disebut muqaddimah wajib. Karena muqaddimah merupakan washilah (perantara) kepada suatu yang dikenai hukum, maka ia juga disebut dzari’ah. Oleh karena itu para penulis dan ulama ushul fiqh memasukkan muqaddimah wajib kedalam pembahasan tentang dzari’ah, karena sama -sama sebagai perantara untuk melakukan sesuatu.
Setiap perbuatan mengandung dua sisi: Sisi yang mendorong untuk berbuat dan  Sasaran atau tujuan  yang  menjadi  natijah (Kesimpulan/Akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk  : Natijahnya baik,  maka segala  sesuatu yang  mengarah kepadanya adalah baik  dan oleh  karenanya dituntut untuk  mengerjakannya. Kedua Natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenannya dilarang. Untuk menetapkan hukum jalan (sarana)  yang  mengharamkan  kepada  tujuan,  dalam  saddu  al- zari’ah,  ada  tiga  hal  yang  perlu dipehatikan: Pertama Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib,  maka jalannya pun  diwajibkan. Kedua Niat (Motif). Jika niatnya untuk  mencapai yang  halal, maka  hukum  sarananya  halal,  dan  jika  niat  yang  ingin  dicapai  haram,  maka  sarananyapun  haram. Ketiga Akibat dari suatu perbuatan.

## Abstract
Prior to the act to go, there are a series of actions that preceded it, and must be passed. For example, if someone wants to study, he through several phases of activities such as looking for a teacher set up a place  and  tools  of  learning.  Principal  actions  in  this  case  are  studying,  while  the  other  activities mentioned above an intermediate or preliminary. The preliminary works are not set legal obligations required to study it but acts an intermediary such as setting up schools and find teachers that there is no  direct  legal  proposition.  Can  establish  schools  and  find  teachers  that  are  required  as  mandatory study.  So  that  needs  to  be  answered  in  this  study  is  whether  that  be  the  cornerstone  so  Saddu  Al-
Zai'ah  could  be  one istimbat law?  How  does  the  law-making  process  and  in saddus  zari'ah in  be careful immorality in society?
Saddu Zara'i comes from the word sadd and zara'i . Sadd means to cover or block, while zara'i means interstitials. Understanding wasilah zara'i as stated by Abu Zahra and Aaron Nasrun interpret it as the way to something or something that leads to something forbidden and contains illness. Some opinions state that Dzai'ah is road which deliver to destinations both kosher or unclean. Takhlifi outlined in the law  about  something  that  precedes  the  obligatory  deeds,  called Muqaddimah mandatory.  Because Muqaddimah is intermediaries which are subject to a law, then it is also called dzari'ah . Therefore the authors and scholars of usul fiqh Muqaddimah shall enter into discussions about dzari'ah, as equally as an intermediary to do something.
Every  act  contains  two  sides:  The  sides  are  pushing  to  do  and  targets  or  goals  to  be natijah (conclusion / result)  of the act. According natijah, that there are two forms  of action: natijah good, then  everything  that  leads  to  him  is  good  and  therefore  is  required  to  do.  Both natijah bad,  then everything  that  drives  him  is  too  bad,  and  it  couses  prohibited.  To  set  a  legal  way  (means)  which forbids  the  purpose,  in saddu  al-zari'ah ,  there  are  three  things  you  need  to  give  attention:  First  of Interest. If the purpose is prohibited, then the course is prohibited and if the aim is mandatory, then the  course  was  required.  Second  Intention  (Motif).  If  the  intention  is  to  achieve  a  lawful,  then  the ingredients are kosher laws, and if the intention is to achieve illegitimate, then facilities are unclean. The third consequence of an act.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Setiap pebuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseoang pasti mempunyai tujuan tertentu yang  jelas,  terkadang  tanpa  mempersoalkan  apakah  perbuatan  yang  dituju  itu  baik  atau  buruk, mendatangkan  manfaat  atau  menimbulkan  mudharat. 1 Sebelum  sampai  pada  perbuatan  yang  dituju, ada  serentetan  perbuatan  yang  mendahuluinya  dan  harus  dilalui.  Contoh,  bila  seseorang  ingin menuntut ilmu, ia melalui beberapa fase kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat- alat belajarnya. Perbuatan pokok  dalam hal  ini adalah menuntut ilmu, sedangkan kegiatan lain  yang disebutkan diatas merupakan perantara atau pendahuluan.
Contoh lain adalah berzina. Ada hal-hal yang mendahuluinya seperti rangsangan, penyediaan kesempatan untuk bisa melakukan zina. Dalam hal ini zina merupakan perrbuatan pokok, sedangkan yang  mendahuluinya disebut perantara. Perbuatan-perbuatan pokok  yang dituju oleh seseorang telah diatur syara’dan termasuk kedalam hukum ta klifi yang lima atau disebut juga Al-ahkam Al-khamsah. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok bauk yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang  mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului  pe rbuatan  pokok  tersebut  ada  yang  telah  diatur  sendiri  hukumnya  oleh  syara’  dan  ada yang tidak diatur secara langsung. 2
Contoh  pebuatan  pendahuluan  yang  sudah  diatur  hukumnya  adalah:  Wudhu.  wudhu  adalah perantara  melakukan  shalat,  namun  kewajiban  wudhu  itu  sendiri  telah  diatur  hukumnya  oleh  al- Qur’an.  Jelas  dalam  hal  ini  antara  wudhu  (perantara)  dan  shalat  yang  menjadi  perbuatan  pokok hukumnya  sama-sama  wajib.  Contoh  lain  yaitu  Berzina.  Berzina  adalah  perbuatan  yang  dilarang, sedangkan perbuatan yang mendahuluinya adalah berkhalwat yang hukumnya sudah ditentukan dalam
1 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, , (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 135.
2 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,  1997), hal. 160.
36
al- Qur’an.  Jadi  antara  zina  yang  menjadi  perbuatan  pokok  dengan  khalwat  yang  menjadi  perbuatan perantara hukumnya sama-sama haram.
Sedangkan contoh perbuatan pendahuluan yang tidak ditetapkan hukumnya adalah kewajiban menuntut ilmu itu diwajibkan tetapi perbuatan perantara seperti mendirikan sekolah dan mencari guru itu  tidak  ada  dalil  hukumnya  secara  langsung.  Dapatkah  mendirikan  sekolah  dan  oencari  guru  itu wajib  sebagaimana  wajibnya  menuntut!ilmu?.  Contoh  lain  adalah  membunuh  tanpa  hak  merupakan perbuatan haram  yang harus dijauhi, tetapi untuk  menghindar dari membunh tanpa hak umpamanya dengan tidak  memiliki senjata, dalam  hal  ini  dapatkah  memiliki senjata dikatakan  hukumnya  haram sebagaimana  haramnya  membunh  tanpa  hak  yang  menjadi  perbuatan  pokok?. 3 Berangkat  dari kegelisahan inilah maka penulis ingin membahas mengenai perbuatan pendahuluan yang belum jelas kontek hukumnya yang dalam makalah ini disebut dengan Dzari’ah. Fiqh merupakan suatu il mu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Karenanya dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan  metode-metode  tertentu,  seperti  qiyas,  istihsan,  istishab,  istislah,  dan  sadd  az-Zari'ah (az-Zari'ah). 4 Oleh karena itu zari’ah menjadi hal yang penting untuk dikaji kaitannya dengan ikhtiyat untuk menghindari kemudaratan.

## B. Rumusan Masalah
1. Apakah yang menjadi landasan sehingga saddu al- zai’ah bisa menjadi salah satu istimbat hukum?
2. Bagaimanakah proses pengambilan hukum dalam saddus zari’ah dalam mengantisispasi amoral di tengah masyarakat?

## BAB II SADDU AL- DZARI’AH
A. Pengertian Saddu Al- Ezari’ah
Saddu  Zara’i  berasal  dari  kata  sadd  dan  zara’i.  Sadd  artinya  menutup  atau  menyumbat, sedangkan zara’i artinya pengantara. Pengertian zara’i sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau  sesuatu yang membawa kepada sesuatu  yang  dilarang  dan  mengandung  kemudaratan.  Sedangkan  Ibnu  Taimiyyah  memaknai  zara’i sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikirran hukum Islam, maka saddu zara’i dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh darri seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. 5 Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzai’ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada  tujuan  baik  yang  halal  ataupun  yang  haram.  Maka  jalan/  cara  yang  menyampaikan  kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaiakan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang  menyampaikan  kepada sesuatu yang  wajib  maka hukumnyapun  wajib. 6 Sebagian ulama mengkhususkan pengetian Dzari’ah dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya,  diantaranya  Ibnul  qayyim  Aj- Jauziyah  yang  menyatakan  bahwa  Dzari’ah  tidak  hanya
3 Ibid., hal 161.
4 http://www.google.co.id/search?hl=id&q=ZARI%27AH&meta=
5 Ummu Isfaroh Tiharjanti, Penerapan Saddud Zara’I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), hal. 27-28.
6 Djaazuli. H.A, Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hal. 98
37
menyangkut  sesuatu  yang  dilarang  tetapi  ada  juga  yang  dianjurkan. 7 Secara  lughawi  (bahasa),  al- Dzari’ah itu berarti: jalan yang membawa kepada sesuatu baik ataupun buruk. Arti yang lughawi ini mengandung  konotasi  yang  netral  tanpa  memberikan  penilaian  kepada  hasil  perbuatan,  pengetian inilah  yang  diangkat  oleh  Ibnul  Qayyim  kedalam  rumusan  definisi  tentang  dzari’ah  yaitu:  apa -apa yang  menjadi  perantara  dan  jalan  kepada  sesuatu.  Pendapat  ibnu  qayyim  didukung  oleh  Wahbah Suhaili. Sedangkan Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap Dzari’ah, ia mengatakan Dzari’ah  adalah  bahwa  apa  yang  menyampaikan  kepada  sesuatu  yang  terlarang  dan  mengandung kerusakan  sedangkan  saddu  atinya  menutup,  jadi  saddu  Dzari’ah  berarti  menutup  jalan  terjadinya kerusakan. 8
Dalam  hukum  takhlifi  diuraikan  tentang  sesuatu  yang  mendahului  perbuatan  wajib,  yang disebut muqaddimah wajib. Karena muqaddimah merupakan washilah (perantara) kepada suatu yang dikenai  hukum,  maka  ia  juga  disebut  dzari’ah.  Oleh  karena  itu  para  penulis  dan  ulama  ushul  fiqh memasukka n  muqaddimah  wajib  kedalam  pembahasan  tentang  dzari’ah,  karena  sama -sama  sebagai perantara untuk melakukan sesuatu.
Badran  dan  zuhaili  membedakan  antara  muqaddimah  wajib  dengan  dzari’ah,  perbedaannya terletak  pada  ketergantungan  perbuatan  pokok  yang  dituju  dengan  perantara  atau  washilah.  Pada dzari’ah,  hukum  perbuatan  pokok  tidak  tergantung  pada  perantara.  Contohnya  adalah  zina,  khalwat adalah  perantara  dalam  melakukan  zina,  tetapi  zina  bisa  terjadi  tanpa  adanya  khalwatpun  zina  bisa terjadi,  karena  itu  khal wat  sebagai  perantara  disini  disebut  Dzari’ah.  Muqaddimah  adalah  hukum perbuatan  pokok  tergantung  pada  perantara,  contohnya  Shalat.  Wudhu  merupakan  perantara  shalat dan  kesahan  shalat  itu  tergantung  pada  pelaksanaan  wudhu  karenanya  wudhu  disebut  Muqaddimah bukan Dzari’ah menurut badran dan Zuhaili. 9
Ada juga yang membedakan antara Dzari’ah dan Muqaddimah itu tergantung pada baik dan buruknya perbuatan pokok yang dituju. Bila perbuatan pokok yang dituju merupakan perbuatan pokok yang  dianjurkan,  maka  washilahnya  disebut  Muqaddimah,  sedangkan  bila  perbuatan  pokok  yang dituju  merupakan  larangan  maka  washilahnya  adalah  Dzari’ah  karena  manusia  harus  menjauhi perbuatan  yang  dilarang  termasuk  washilahnya.  Maka  pembahasan  disini  adalah  usaha  untuk menjauhi  washilah  agar  terhindar  dari  perbuatan  pokok  yang  dilarang.    Sedangkan  menurut enssiklopedi hukum islam, dalam ilmu ushul fiqh, dikenal dua istilah yang berkaitan dengan dzari’ah, yaitu saddus zari’ah dan fath az - zai’ah. 10
Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa Dzari’ah itu ada kalanya dilarang yang disebut  Saddus  Dzari’ah,  dan  ada  kalanya  dianjurkan  bahkan  diwajibkan  yang  disebut  fath  ad - dzari’ah.  Seperti  meninggalkan  segala  aktivitas  untuk  melaksanakan  shalat  jum’at  yang  hukumnya wajib.  Tetapi  Wahbah  Al-Juhaili  berbeda  pendapat  dengan  Ibnul  qayyim.  Dia  menyatakan  bahwa meninggalkan  kegiatan  tersebut  tidak  termasuk  kedalam  dzari’ah  tetapi  dikategorikan  sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan. 11
Para  ulama  telah  sepakat  tentang  adanya  hukum  pendahuluan,  tetapi  mereka  tidak  sepakat dalam  menerimanya sebagai Dzari’ah. Ulama hanafiyah dan hanabilah dapat menerima sebagai fath Az- Dzari’ah,  sedangkan  ulama  Syafi’iyah,  Hanafiyyah  dan  sebagian  Malikiyyah  menyebutnya sebagai Muqaddimah, tidak termasuk s ebagai kaidah dzari’ah. Namun mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah. 12 Walaupun Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan sadduz dzari’ah  sebagai  salah  satu  dalil  dalam  menetapkan  hukum  syara’.  Hal  itu  sesuai  dengan  prinsip
7 Syafe’I Rahman, Ilmu Ushul fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 132
8 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I., hal. 161
9 Ibid. 10 Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve1996)
11 Syafe’I Rahman, Ilmu., hal. 139.
12 Ibid, hal. 140
38
mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.
Kesimpulannya  adalah  bahwa  Dzai’ah  merupakan  washilah  (jalan)  yang  menyampaikan kepada  tujuan  baik  yang  halal  ataupun  yang  haram.  Maka  jalan/  cara  yang  menyampaikan  kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaiakan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib. 13 Contohnya  adalah:  Zina  hukumnya  haram,  maka  melibat aurat  wanita  yang  menghantarkan kepada  perbuatan  zina  juga  merupakan  haram  atau  shalat  jum,at  merupakan  kewajiban  maka meninggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan shalat jum’at wajib pula hukumnya.
B. Kedudukan Saddu Dzari’ah
Meskipun  hampir  semu a  ulama’  dan  penulis  ushul  fiqh  menyinggung  tentang  saddu  al - dzari’ah,  namun  amat  sedikit  yang  membahasnya  dalam  pembahasan  khusus  secara!tersendiri.  Ada yang  menempatkan  bahasannya  dalam  deretan  dalil- dalil  syara’  yang  tidak  disepakati  oleh  ulama’. Ibnu H azm yang menolak untuk berhujjah dengan Saddus Dzari’ah menyatakan: “Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang  benar- benar  haram”. 14 Ditempatkannya  al- dzari’ah  sebagai  salah  satu  da lil  dalam  menetapkan hukum  meskipun  diperselisihkan  penggunaannya,  mengandung  arti  bahwa  karena  washilah  sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa washilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ tehadap perbuatan pokokn ya.
Masalah  ini  menjadi  perhatian  para  ulama’  karena  banyaknya  ayat -ayat  Al- Qur’an  yang mengisyaratkan kearah itu, umpamanya:
1. Surat Al- An’am ayat 108 yang artinya: Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti ia akan memushi tanpa pengetahuan .
Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu  boleh  memeranginya,  namun  karena  perbuatan  mencaci  dan  menghina  itu  akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghinanya menjadi dilarang.
2. Surat al-Nur ayat 31 yang artinya: Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi didalamnya.
Sebenarnya  menghentakkan  kaki  itu  bagi  perempuan  boleh  saja,  tapi  kaena  menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi doketahui orang sehingga menimbulkan angsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang. 15
Dari  dua  contoh  ayat  diatas  terlihat  adanya  larangan  bagi  perbuatan  yang  dapat  menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.
Dari ayat yang sudah dibahas diatas juga dapat diketahui bahwa Saddus Zari,ah mempunyai dasar dari al-Qur,an, sedangkan dasar- dasar saddus zari’ah dari sunnah adala h:
1. Nabi  melarang  membunuh  orang  munafik,  karena  membunuh  orang  munafik  bisa menyebabkan nabi dituduh membunuh sahabatnya.
2. Nabi  melarang  kreditor  untuk  menerima  hadiah  dari  debitor  karena  cara  demikian  bisa mengarah kepada riba, atau untuk ikhtiyat.
3. Nabi  melarang  memotong  tangan  pencuri  pada  waktu  perang  dan  ditangguhkan  sampai selesai perang, karena dikhawatikan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh.
4. Nabi  melarang  melakukan  penimbunan  karena  penimbunan  bisa  mengakibatkan  kesulitan manusia.
5. Nabi  melarang  fakir  miskin  dari  bani  hasyim  menerima  bagian  dari  zakat  agar  tidak menimbulkan fitnah bahwa nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat. 16
13 Djaazuli, H.A, Ilmu Fiqih., hal. 99.
14 Syarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal. 113.
15 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I., hal. 164.
39

## C.  Ketentuan dalam Saddu Zari’ah
Untuk  menetapkan  hukum  jalan  (sarana)  yang  mengharamkan  kepada  tujuan,  perlu diperhatikan:
1. Tujuan.  Jika  tujuannya  dilarang,  maka  jalannyapun  dilarang  dan  jika  tujuannya  wajib, maka jalannyapun diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
3. Akibat  dari  suatu  perbuatan.  Jika  akibat  suatu  perbuatan  menghasilkan  kemaslahatan seperti yang diajarkan syari’ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika  akibat  perbuatan  adalah  kerusakan,  walaupun  tujuannya  demi  kebaikan,  maka hukumnya  tidak  boleh. 17 Contohnya  seperti  yang  sedang  marak  dibicarakan  sekarang yaitu katup jantung. Pada dasarnya  membedah  orang  yang sudah  meninggal  itu dilarang seperti  hadits  Hadis  Nabi  riwayat  Abu  Daud  : "Memecah/merusak  tulang  orang  yang telah  meninggal  dunia  sama  dengan  memecahkannya/merusaknya  sewaktu  manusia  itu masih  hidup." (HR.  Abu  Daud).  tetapi  dengan  Kaidah  hukum  yang  berbunyi  : "Kehormatan  orang  masih  hidup  diutamakan  dari  pada  kehormatan  orang  yang  telah meninggal dunia " 18 Bolehnya melakukan pembedahan terhadap perut jenazah/orang yang telal:  meninggal  dunia  dengan  tujuan  untuk  menyelamatkan  harta  atau  jiwa  orang  lain, sebagaimana  dijelaskan  oleh  Kitab  Syarah  al-Muhazzab,  juz  V  hal  300  : "Apabila  ada mayit  sewaktu  masih  hidup  menelan  permata  milik  ora1iQ  lain  dan"pemilik  permata memintanya  (kepada  ahli  waris  mayit)  maka  perut  mayit  tersebut  harus  dicedah  untuk mengambil  permatanya  ". Kitab  Syarah  al-Muhazzab,  juz  V  hal  301  : "Apabila  ada seorang wanita meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat janin/bayi yang hidup,, maka perut wanita tersebut harus dibedah, karena hal itu berarti upaya menyelamatkan orang  yang  masih  hidup  dengan  merusak  bagian/organ  orang  yang  telah  meninggal. Dengan  demikian  kebolehannya  itu  sama  dengan  (kebolehan)  memakan  daging  mayit dalam keadaan darurat. maka MUI Memfatwakan :Bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain  yang  lebih  baik,  pengambilan  katup  jantung  orang  yang  telah  meninggal  untuk kepentingan  orang  yang  masih  hidup  dapat dibenarkan  oleh  hukum Islam dengan syarat ada  izin  dari  yang  bersangkutan  (lewat  wasiat  sewaktu  masih  hidup)  clan  izin keluarga/ahli warisnya. 19
Dalam  hal  ini  dasar  pemikiran  hukumnya  bagi  ulama’  adalah  bahwa  setiap  perbuatan mengandung dua sisi:
1. Sisi yang mendorong untuk berbuat.
2. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (Kesimpulan/Akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk:
a. Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
b. Natijahnya  buruk,  maka  segala  sesuatu  yang  mendorong  kepadanya  adalah  juga buruk, dan karenannya dilarang. 20
16 Syafe’I Rahman, Ilmu., hal. 132.
17 Syarmin Syukur, Sumber-sumber., hal. 112.
18 http://www.halalguide.info/content/view/103/55/
19 Ibid.
20 Nasrun Haroen, Ushul., hal. 166.

## D. Pengelompokan Saddu Dzari’ah
Dzari’ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi:
1. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari’ah menjadi 4 yaitu:
a. Dzari’ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
b. Dzari’ah  yang  ditentukan  untuk  sesuatu  yang mubah  (boleh),  namun  ditujukan  untuk pebuatan  buruk  yang  merusak  baik  yang  disengaja  seperti  nikah  muhallil,  atau  tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
c. Dzari’ah  yang  semula  ditentukan  mubah,  tidak  ditujukan  untuk  kerusakan,  namun biasanya  sampai  juga  kepada  kerusakan  dan  kerusakan  itu  lebih  besar  daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.
d. Dzari’ah  yang  semula  ditentukan  mubah,  namun  terkadang  membawa  kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang. 21
2.  Dari  segi  tingkat  kerusakan  yang  ditimbulkannya,  Abu  Ishak  al- Syatibi  membagi  dzari’ah menjadi 4 macam:
a. Dzari’ah ya ng  membawa  kerusakan secara pasti. Umpamanya  menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
b.  Dzari’ah  yang  kemungkinan  besar  mengakibatkan  kerusakan.  Umpamanya  menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.
d.  Perbuatan  yang  pada  dasarnya  mubah  karena  mengandung  kemaslahatan,  tetapi  dilihat dari  pelaksanaannya  ada  kemungkinan  membawa  kepada  sesuatu  yang  dilarang. Misalnya  semacam  jual-beli  yang  dilakukan  untuk  mengelak  dai  riba,  umpama  si  A menjual  arloji  kepada  si  B  dengan  harga  rp  1.000.000  dengan  hutang,  dan  ketika  itu arloji  tersebut  dibeli  lagi  oleh  si  A  dengan  harga  rp  800.000  tunai,  si  B  mengantongi uang p 800.000 tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan si B harus membayar rp 1000.000 pada si A.  Jual beli seperti ini dikenal dengan bai’ al - ainah atau bai’ul ajal. 22

## E. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Saddu Zari’ah
Menurut  wahbah  azzuhaili,  para  ulama  sepakat  tentang  dilarangnya  perbuatan  ini,  karena cara  seperti  ini  merupakan  praktik-praktik  riba  yang  berusaha  dijadikan  helah  oleh  para pelakunya. Bahkan  kalangan  malikiyah  dan  hambaliyah  jual  beli  ini  dilarang  karena  masalah  dilarang  atau tidaknya  suatu  perbuatan  tidak  hanya  diukur  pada  bentuk  formal  dari  suatu  perbuatan,  tetapi  juga dilihat kepada akibat dari perbuatan itu. Hal ini terkait dengan moral di tengah masyarakat, sehingga penetapan  hukum  yang  berprinsip  saddu  al- zari’ah  merupakan  antisipasi  tehadap  berbagai  kegiatan yang bersifat amoral  di  masyarakat karena  dalam prinsip saddu al- zari’ah tidak  hanya terpaku pada hukum  dasar  suatu  pebuatan,  tetapi  juga  mempertimbangkan  moti-motif  yang  melatar  belakangi perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan menurut hanafiyah jual beli seperti itu fasid  (rusak)  bukan  karena  atas  dasa  saddus  zariah,  tetapi  atas  dasar  bahwa  pihak  penjual  tidak  sah membeli barang itu kembali sebelum pihak pembeli melunasi barang tersebut. 23
21 Ibid., hal. 133.
22 Ibid., hal. 135.
23 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 174.
41
Menurut kalangan syafi’iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah, selama syarat dan rukunnya telah  dipenuhi, adanya kemungkinan tujuan tersembunyi  dibalik  yang lahiriyah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak berpengaruh pada sahnya akad jual beli. 24 Perbedaan sisi pandang ini menimbulkan perbedaan tentang penerimaan dalil saddu zara’i. Malikiyah mengukur sah / tidaknya suatu perbuatan dengan mempetimbangkan niat, tujuan dan akibat dari perbuatan itu sendiri. Sementara hanafiyah dan syafi’iyah hanya memandang akadnya, jika sesuai dengan rukun dan syarat maka itu sah, sedangkan niat tersembunyi dikembalikan kepada Allah.
Kerancauan  mengenai  batasan  maslahat  dan  mudarat  menimbulkan  berbagai  pendapat mengenai kedu dukan saddu zara’i yaitu bisa diterima dengan memenuhi dua prinsip:
1. Zara’i digunakan bila mengakibatkan kerusakan yang ditetapkan nas/hal -hal yang ada nasnya.
2. Perkara  yang  berhubungan  dengan  amanat  dalam  hukum  syara’,  bukan  berrarti  tidak memeperhitungkan kemungkinan terjadinya khianat, karena bisa jadi bahaya menutup zara’i bermudarat lebih besar dari bahaya yang dapat dihindarkan melalui meninggalkan zara’i. 25
Dalam  masyarakat  yang  majemuk,  banyak  hal  yang  bisa  dikaji  dengan  konsep  saddu  al- zari’ah sebagai antisipasi terhadap kemafsadatan yang akan ditimbulkan oleh suatu pebuatan. Contoh lain dari jenis zari’ah yaitu acara muhasabah bersama yang diadakan oleh lembaga atau yayasan, baik muhasabah  akhir  tahun,  maupun  acara-acara  Muhasabah  insidentil.  Dewan  Syariah  Yayasan  Al- khairat  mengatakan  bahwa  acara-acara  muhasabah  seperti    itu  adalah  bid'ah.  Pada  dasarnya Muhasabah  artinya  evaluasi  atas  prilaku  dan  tindak  tanduk  kita  dengan  tujuan  kita  dapat  menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan, beristighfar dan bertobat serta bertekad tidak akan melakukan lagi. Muhasabah dianjurkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat dan hadits. Dan boleh dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama (berjamaah). 26
Dasar  yang  menjadi  masalah  adalah  bila  muhasabah  yang  dilakukan  secara  berjamaah  itu secara proses  waktu  menjadi sebuah bentuk ibadah ritual baru dengan syarat, aturan, ketentuan  dan rukun  yang  baku.  Meski  maksud  dan  tujuannya  baik  dan  bahkan  tidak  ada  mata  acara  yang bertentangan  dengan  syariah,  tapi  sebagai  paket  ritual,  menjadi  hal  yang  ditakutkan  akan menimbulkan  salah  paham  di  kemudian  hari.  Orang  akan  beranggapan  bahwa  itu  adalah  sebuah bentuk ibadah mahdhah tersendiri. 27
Dalam  hal  ini,  ada  ketentuan  Saddus  Zari`ah,  yaitu  mencegah  hal-hal  yang  dikhawatirkan menimbulkan  keburukan  dan  dikhawatirkan  menjadi  ketetapan  tradisi  dan  menjadi  ibadah  yang bid`ah.  Sebenarnya  fenomena  ramainya  peserta  muhasabah  dan  menjamurnya  acara  tersebut  sangat menggembirakan apalagi digelar pada momentum malam tahun baru yang umunya digunakan untuk hura-hura. Sangat kontras dengan acara ini  dimana pada  malam yang sama puluhan bahkan ratusan masjid  dijejali  oleh  kawula  muda  yang  khusyu`  mendengarkan  siraman  rohani  dan  menangis mendengarkan imam membacakan ayat-ayat Quran yang suci. Sebuah pemandangan yang langka.
Dalam  batas  tertentu  itu  memang  menggembirakan.  Namun  para  ulama  sudah  berpikir panjang dan melihat ke depan dengan menggunakan saddus zari`ah. Maka ketika kemudian gejala ini dirasakan  semakin  meluas  sementara  tidak  ada  jaminan  bahwa  generasi  berikutnya  benar-benar memahami  konteks  di  atas,  maka  sebelum  menjadi  sebuah  keharusan  sosial,  ditetapkanlah  bahwa acara muhasabah berjamaah seperti itu tidak perlu diteruskan, apalagi menggunakan momentum tahun baru dan sejenisnya, karena mencegah yang mungkar itu lebih didahulukan dari mencari keutamaan. 28 Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:
1. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
24 Ibid., hal. 175.
25 Ummu Isfaroh Tiharjanti, Penerapan., hal. 43.
26 http://www.mail-archive.com/fupm-ejip@usahamulia.net/msg01530.html
27 Ibid. 28 Ibid.
42
3.Perbuatan yang dibolehkan syara’ mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya. 29

## KESIMPULAN
1. Banyaknya ayat-ayat Al- Qur’an yang mengisyaratkan kearah saddu al - zari’ah menarik perhatian para  ulama’  contoh: Surat  Al- An’am  ayat  108  yang  artinya: Janganlah  kamu  caci  orang  yang menyembah  selain  Allah,  karena  nanti  ia  akan  memushi  tanpa  pengetahuan .  dan  Surat  al-Nur ayat 31 yang artinya: Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan  yang  tersembunyi  didalamnya. Juga  terdapat  dalam  hadis  nabi  Muhammad  S.A.W. contohnya  yaitu  Nabi  melarang  membunuh  orang  munafik,  karena  membunuh  orang  munafik bisa  menyebabkan  nabi  dituduh  membunuh  sahabatnya  dan  Nabi  melarang  kreditor  untuk menerima  hadiah  dari  debitor  karena  cara  demikian  bisa  mengarah  kepada  riba,  atau  untuk ikhtiyat.
Dalam  hal  ini  dasar  pemikiran  hukumnya  bagi  ulama’  adalah  bahwa  setiap  perbuatan mengandung dua sisi: Sisi yang mendorong untuk berbuat dan  Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (Kesimpulan/Akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk : Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Kedua Natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenannya dilarang.
2. Untuk  menetapkan  hukum  jalan  (sarana)  yang  mengharamkan  kepada  tujuan,  dalam  saddu  al- zari’ah,  ada  tiga  hal  yang  perlu  dipehatikan: Pertama Tujuan.  Jika  tujuannya  dilarang,  maka jalannyapun  dilarang  dan          jika  tujuannya  wajib,  maka  jalannyapun  diwajibkan. Kedua Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram. Ketiga Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu  perbuatan  menghasilkan  kemaslahatan  seperti  yang  diajarkan  syari’ah,  maka  wasilah hukumnya  boleh  dikerjakan,  dan  sebaliknya  jika  akibat  perbuatan  adalah  kerusakan,  walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Djaazuli. 2005. Ilmu Fiqih. Jakarta: Kencana Media Group. Effendi, Satria. 2005. Ushul Fiqh . Jakarta: Prenada Media. Ensiklopedi Hukum Islam . 1996. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Haroen, Nasrun. 1997. Ushul Fiqh I . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Khallaf, Abdul Wahab. 1994. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama. Mukhtar, Kamal. 1995. Ushul Fiqh 1. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. Rahman,Syafe’I. 1999. Ilmu Ushul fiqh. Bandung: Pustaka Setia. Syukur,Syarmin. 1993. Sumber-Sumber Hukum Islam. Surabaya: Al-Ikhlas. Tiharjanti,  Ummu  Isfaroh.  2003. Penerapan  Saddud  Zara’I  Terhadap  Penyakit  Genetik  Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
http://www.google.co.id/search?hl=id&q=ZARI%27AH&meta= http://www.halalguide.info/content/view/103/55/ http://www.mail-archive.com/fupm-ejip@usahamulia.net/msg01530.htm .
29 Syafe’I Rahman, Ilmu., hal. 133