## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH, PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALIATAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jember)

## THE EFFECT OF IMPLEMENTING LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS, INTERNAL CONTROL AND THE USE OF INFORMATION
TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORT (Study On Regional Financial and Asset Management Bodies in Jember District)
April Dwi Wulandari 1 , Anik Yuliati 2
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2
19013010058@student.upnjatim.ac.id 1 , anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine and test emprirically the effect of the application of  Regional  Government  Information  Systems,  Internal  Control  and  Utilization  of Information Technology on the quality of financial reports of the Regional Financial and Asset  Management  Agency  (BPKAD)  of  Jember  Regency.  This  research  uses  a quantitative approach, using primary data through questionnaires. The subjects of this study are employees who carry out accounting or financial administration functions who have worked for 2 years with a minimum of high school education in all majors. The sample in this study used no-probability sampling with a purposive sampling technique with a total of 45 samples that met the criteria. The analysis technique in this study used multiple linear regression analysis with assistance sofware IBM SPSS Statistics 26. The results  of  this  study  indicated  that  (1)  the  application  of  the  Regional  Government Information System has a significant positive effect on the quality of financial reports at the BPKAD of Jember Regency. (2) Internal control has a significant positive effect on the quality of financial reports at BPKAD Jember Regency. (3) Utilization of information technology has a significant positive effect on the quality of financial reports at BPKAD Jember Regency.
Keywords: Regional  Government  Information  System,  Internal  Control,  Utilization  of Information Technology, Quality of Financial Reports

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menguji  secara  empiris  pengaruh penerapan  Sistem  Informasi  pemerintahan  Daerah,  Pengendalian  Internal  dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif,  dengan  menggunakan  data  primer  melalui  kuesioner.  Subjek penelitian  ini  yaitu  pegawai  yang  melaksanakan  fungsi  akuntansi  atau  tata  usaha keuangan yang telah bekerja selama 2 tahun dengan pendidikan terakhir minimal SMA semua jurusan. Sampel pada penelitian ini menggunakan noprobability sampling dengan teknik  purposive  sampling  dengan  total  45  sampel  yang  memenuhi  kriteria.  Teknik
analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dengan bantuan  sofware  IBM  SPSS  Statistics  26.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1) penerapan Sistem Informasi Peerintahan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember. (2) Pengendalian Internal berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  BPKAD Kabupaten Jember. (3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Jember.
Kata  Kunci: Sistem  Informasi  Pemerintahan  daerah,  Pengendalian  Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  tiga  sektor penting  dalam  perekonomian,  yaitu sektor  publik,  swasta,  dan  koperasi. Perkembangan dalam sektor publik tidak bisa  dilepaskan  dari  peran  pemerintah dimana  pemerintah  merupakan  entitas sektor  publik  yang  besar  dan  dominan. Perkembangan  akuntansi  sektor  publik di  Indonesia  saat  ini  semakin  pesat seiring  dengan  adanya  era  revolusi industry  4.0.  Peran  Akuntansi  sektor publik  di  Indonesia  sangat  berpengaruh dalam menunjang keberhasilan operasional  pemerintah,  maka  dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah terus  melakukan  berbagai  perbaikan untuk meningkatkan pelaporan pengelolaan  keuangan.  Memasuki  era Revolusi  Industry  4.0  saat  ini, akuntabilitas dalam segi kinerja maupun penyajian pelaporan keuangan merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.  Akuntabilitas  merupakan  salah satu  elemen  dari  manajemen  keuangan daerah  yang  dibutuhkan  dalam  rangka mengontrol  kebijakan  keuangan  daerah (Oktaviani & Sari, 2020).
Menurut  (Mulia,  2019)  Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas  pada  suatu  periode  akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Dalam  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah  harus  menyajikan  suatu entitas pelaporan yang  bermanfaat  bagi
para  pengguna  dalam  membuat  dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah daerah wajib  menyusun  laporan  keuangan sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban pelaksanaan  APBD  keuangan  daerah, pemerintah  wajib  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan  yang memuat  informasi  keuangan  yang berkualitas.
Dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah  memerlukan  adanya suatu  sistem  yang  dapat  memberikan kemudahan,  yaitu  sistem  yang  dapat mengolah  data-data  dan  menghasilkan informasi  secara  tepat,  jelas,  dan terstruktur. Pemerintah mengembangkan sistem informasi keuangan yang mempunyai  kekuatan  fitur  yang  handal dari sisi kelengkapan fungsionalitas dan juga  mempunyai  integrasi  yang  tinggi dengan  sistem-sistem  lainnya  yang terkait.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka mengimplementasikan perundang- undangan  di  bidang  keuangan  negara terutama  pada  instansi  pemerintah  di daerah  telah  mengeluarkan  aturan pelaksanaan salah satunya dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah  merupakan  sistem  informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta  pembinaan  dan  pengawasan pemerintahan daerah (Nasution & M.Si,
2021).  SIPD  berfungsi  juga  sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata  dan  cepat  dengan  menggunakan teknologi  informasi,  sebagai  dukungan dalam  perencanaan  program  dan kegiatan  serta  evaluasi  pembangunan daerah  secara  rasional,  efektif  dan efisien.  Penerapan  Sistem  Informasi Pemerintah  Daerah  merupakan  salah satu  bentuk  pemanfaatan  teknologi Informasi  diimplementasikan  sebagai alat manajemen keuangan berupa sistem informasi  yang  terkomputerisasi  bagi pemerintah daerah.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  yang  memadai  juga sangat  diperlukan  untuk  memperoleh kualitas  laporan  keuangan  yang  baik. Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  60 tahun 2008 menjelaskan definisi Sistem Pengendalian  Internal  adalah  proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai untuk  memberikan  keyakinan  memadai atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.  Pengendalian  Intern  sangat penting  guna  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan,  oleh  karena  itu Pemerintah meningkatkan lagi penerapan  sistem  pengendalian  intern dan sebaiknya pemerintah juga
melakukan  pengkajian  ulang  mengenai sistem pengendalian intern   pemerintah yang   diterapkan tersebut   karena   akan berdampak      pada      kualitas  informasi dalam  laporan  keuangan,  penerapan sistem pengendalian intern ini juga akan berdampak  pada  kualitas  laporan keuangan.

## Tabel 1. Kelompok Temuan SPI
No. Sub Kelompok Temuan Jumlah kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Internal 1. Kelemahan sitem pengendalian akuntansi dan pelaporan 1.637 (31%) 2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 2.791 (52%) 3. Kelemahan struktur pengendalian intern 938 (17%) Jumlah 5.366 Sumber: Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun (2022)
Berdasarkan  tabel  1  disajikan jumlah  kasus  tiap-tiap  sub  kelompok temuan. Kelemahan sistem pengendalian intern  pemerintah  dapat  menyebabkan kesalahan pencatatan dan penyimpangan dalam  pelaporan  keuangan.  Masih ditemukannya  penyimpangan  dalam pemeriksaan laporan keuangan
menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan pemerintah  daerah  belum  memenuhi karakteristik  yang  disyaratkan  yaitu, keterandalan.  Berdasarkan  fakta  terjadi dilapangan  menunjukkan  bahwa  hasil pemeriksaan  audit  Badan  Pemeriksaan Kauangan (BPK) atas 541 LKPD tahun 2021  yang  dilaporkan  dalam  IHPS  1 Tahun  2022  menemukan  adanya  5.366 kasus  tentang  kelemahan  Sistem Pengendalian  Internal  (SPI)  pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah.  Dari  hasil  evaluasi  yang  telah dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksaan keuangan  republik  Indonesia  (BPKRI) atas  sistem  pengendalian  internal  (SPI) kementrian/lembaga pemerintahan daerah  yang  dinilai  masih  lemah sehingga terungkap adanya kasus-kasus kelemahan  pengendalian  internal  yang meliputi kelemahan sistem pengendalian pada akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian internal yang  digunakan  untuk  pelaksanaan anggaran  pendapatan  dan  belanja,  dan kelemahan  pada  struktur  pengendalian intern.
Tabel 2. Perkembangan Kualitas Laporan keuangan Kabuaten Jember 2017-2021 No. LKPD (Tahun) Kualitas Laporan Keuangan 1. 2017 Laporan  keuangan  telah  disajikan secara  wajar  dalam  semua  hal  yang material, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, penyajiannya sudah konsisten  dan  bebas  dari  salah  saji material. 2. 2018 BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian  dan  ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPD. Sembilan  kelemahan  itu  adalah: Penatausahaan  aset  tetap  belum tertib;  Pengakuan  konstruksi  dalam pengerjaan  (KDP)  tidak  tepat;
Penyajian saldo aset tidak berwujud dan  aset  lain-lain  belum  memadai; Pemanfaatan  aset  tanah  tanpa pengenaan  sewa;  Realisasi  belanja daerah atas kegiatan penyelenggaraan  pendidikan  gratis (PPG)  tidak  dilakukan  secara memadai. 3. 2019 Dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)  BPK  RI  menilai  ada penganggaran dan realisasi belanja di 13  OPD  (organisasi  perangkat daerah)  sebesar  Rp  70  miliar  lebih yang  dianggap  tidak  tepat  dan melanggar  ketentuan  perundangan.
Ke-13  OPD  tersebut,  yakni  belanja pegawai  di  Bagian  Bina  Mental, Bagian  Humas,  Dinas  PU  Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,  BKPSDM,  Dispora, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata,  Dinas  Cipta  Karya,  dan Satpol  PP;  LHP  BPK  disampaikan secara  virtual,  sehingga  tidak  ada penjelasan  rinci.  Misalnya,  ada temuan  di  kas  bendahara  bos,  tapi tidak dijelaskan secara detail. 4. 2020 Terdapat  utang  jangka  pendek lainnya  sebesar  Rp31,57  miliar  dari jumlah sebesar Rp111,94 miliar yang tidak  didukung  dokumen  sumber yang memadai; Manajemen Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  Gratis (PPG)  tidak  melakukan  rekapitulasi realisasi  belanja  sebesar  Rp66,59
miliar  atas  mutasi  persediaan  dan saldo akhir persediaan yang bersumber  dari  belanja  barang  dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak  diperoleh  bukti  pemeriksaan yang  cukup  dan  tepat  untuk  dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian  terhadap  nilai  beban persediaan. 5. 2021 Bupati menegaskan bahwa masih ada persoalan yang belum selesai. Salah satunya,  terkait  dengan  anggaran pengadaan  wastafel  Covid-19  yang mencapai Rp 107 miliar dan saat ini masih  menggantung;  Penatausahaan
dan  pencatatan  aset  tetap  dinilai belum memadai, kekurangan volume dan  mutu  pekerjaan  belanja  modal, serta realisasi belanja tak terduga TA 2020 belum diakui bukti pertanggungjawabannya.

## Sumber: BPK Jatim, 2023
Berdasarkan  tabel  2  pelaporan keuangan  pemerintah  di  Kabupaten Jember  merupakan  suatu  hal  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Dari laporan  keuangan  yang  disusun  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Jember terkait dengan transparasi dan akuntabilitas sangat buruk sekali. Hal ini bisa  dlihat  dari  data  Perkembangan Kualitas  Laporan  Keuangan  Kabupaten Jember  selama  lima  tahun,  dari  tahun 2017-2021. Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan kasus yang ada  di  Laporan  keuangan  Pemerintah
Daerah  (LKPD)  Kabupaten  Jember selama lima tahun dari tahun 2017-2021, terlihat  bahwa  laporan  keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Jember secara  umum  menunjukkan  bahwa kulaitas  laporan  keuangan  Kabupaten Jember masih perlu ditingkatkan lagi. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah  Daerah  merupakan  salah satu  bentuk  pemanfaatan  teknologi
Informasi  diimplementasikan  sebagai alat manajemen keuangan berupa sistem informasi  yang  terkomputerisasi  bagi pemerintah  daerah.  Masuk  Di  era Revolusi  Industry  4.0  peran  teknologi informasi dalam mendukung operasional dan manajerial pemerintah berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pemerintah.  Dalam  Peraturan  Presiden Nomor  95  tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi  informasi  perlu  diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada publik. Pemerintah diwajibkan mengembangkan  dan  memanfaatkan adanya  kemajuan  teknologi  informasi
untuk melakukan pengelolaan keuangan serta  mempertanggungjawabkan  hasil pengelolaan keuangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan terselenggaranya  proses  pembangunan yang  maju  dan  baik.  Beberapa  kendala yang  dapat  mempengaruhi  penerapan teknologi  informasi  dalam  penyusunan laporan  keuangan  yaitu  berhubungan dengan kondisi perangkat keras,
perangkat  lunak  yang  digunakan  dan pemutakhiran data.
Isu  ini  menarik  untuk  diteliti karena  adanya  fenomena  menguatkan tuntutan  keterbukaan  dan  akuntabilitas publik  dalam  proses  meningkatkan kinerja  dan  reformasi  manajemen keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah yang  lebih  baik.  Selain  itu,  peneliti memfokuskan  pada  Badan  Pengelolaan keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) karena  sebagai  pejabat  Pengelolaan pemerintah  keuangan  daerah  (PPKD) yang  menghasilkan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  sehingga  kualitas laporan  keuangan  daerah  bergantung pada  kualitas  laporan  keuangan  satuan kerja  pengelolaan  keuangan  daerah (SKPKD) di dalamnya. Peneliti memilih kabupaten  Jember  sebagai  tempat penelitian  karena  Kualitas  laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah  Kabupaten  Jember  selama  lima tahun,  dari  tahun  2017-2021  terkait dengan  transparasi  dan  akuntabilitas sangat buruk sekali.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut  (Dewi  et  al.,  2022)  Teori keagenan  di  definisikan  sebagai  suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana  satu  pihak (agent) setuju  untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (principal). Hubungan  keagenan juga terjadi antara pemerintah, masyarakat sebagai agen, dan pemerintah sebagai prinsipal.
Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang hanya mementingkan pada pemerintah  dan  penguasa  dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan warganya. Keterkaitan adanya agency theory dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keungan, yang di mana pemerintah  disini  bertindak  sebagai pihak yang diberi amanah ( agent) maka berkewajiban  untuk  mengungkapkan segala  informasi  yang  dibutuhkan  oleh para  pemangku  kepentingan  sebagai pengguna informasi yang diana bertindak sebagai pricipal untuk menilai akuntabilitas  dan  memitiskan  kebijakan sosial,  politik,  maupun  ekonomi  baik terlibat  secara  langsung  maupun  tidak langsung melalui wakil-wakilnya.
Sistem Informasi Pemerintahan daerah Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  12  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah bahwa  yang  dimaksud  dengan  Sistem Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung  untuk  dimanfaatkan  dalam penyelenggaraan  pembangunan  daerah. Sementara itu, tujuannya untuk mengoptimalkan  pemanfaatan  data  dan informasi pembangunan daerah.
Menurut  (Widayanti,  2019) Penerapan  Sistem  Informasi  berbasis teknologi  dapat  diukur  menggunakan indikator berikut: 1) Keamanan Data, 2) Kecepatan  dan  Ketepatan  Waktu,  3) Ketelitian, 4) Variasi laporan atau output, 5) Relevansi sistem.

## Pengendalian Internal
Menurut  (Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun  2008  tentang  Sistem
pengendalian Intern Pemerintah) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan (Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang  sistem  pengendalian  internal pemerintah)  Indikator  Pengendalian internal yaitu: 1) Lingkungan
pengendalian,  2)  Penilaian  risiko manajemen,  3)  Aktivitas  pengendalian,
4) Sistem Informasi dan komunikasi, 5)
Pemantauan.
Pemanfaatan Teknologi Informasi Menurut (Purnama, 2020) Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada  pengelolaan  keuangan  perusahaan atau  badan.  Pemanfaatan  teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal  komputer,  perangkat  lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan  jenis  lainnya  yang  berhubungan dengan teknologi informasi.

## Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Kasmir (2019:7) Laporan  keuangan  adalah  laporan  yang menunjukkan kondisi keuangan
perusahaan  pada  saat  ini  atau  dalam suatu  periode  tertentu.  Menurut  Ikatan Akuntan  Indonesia  pengguna  laporan keuangan  ini  meliputi:  Inverstor, karyawan, pemeberi pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyrarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif . Objek  penelitian  ini  adalah Penerapan Sistem Informasi
Pemerintahan  Daerah,  Pengendalian Internal,  dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi.  Sedangkan  subjek  penelitian ini  adalah  pegawai  yang  melaksanakan fungsi  akuntansi/  tata  usaha  keuangan yang  telah  bekerja  selama  2  tahun dengan  pendidikan  terakhir  minimal SMA semua jurusan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pegawai  BPKAD Kabupaten Jember. pengambilan sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah nonprobability  sampling dengan menggunakan metode purpovise sampling yakni  metode  penentuan sampel  dengan  menggunakan  kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  sebagai  berikut:  Pria/Wanita pejabat  struktural  dan  pegawai  yang melaksanakan  fungsi  akuntansi/tata usaha  keuangan  yang  terlibat  secara langsung dalamm penyusunan anggaran dan  penyusunan  laporan  keuangan, kemudian  turut  serta  secara  langsung dalam  penyusunan  anggaran  dan penyusunan  laporan  keuangan  dengan minimal pendidikan terakhir SMA untuk semua  jurusan;  Memiliki  masa  kerja minimal  dua  tahun  dalam  periode penyusunan laporan keuangan.
Tabel 3. Data responden berdasrakan
kriteria Tingkat Jenjang Pendidikan Jumlah S2 5 S1 22 D3 7 SMA 11 Jumlah Responden 45
Sumber:  Data  Pegawai  BPKAD  kabupaten Jember, 2023
Berdasarkan  tabel  3  maka peneliti  menetapkan  besarnya  julah sampel sebanyak 45 responden.

## Jenis Data dan Sumber Data
Data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer. Data  primer  dalam  penelitian  ini diperoleh  peneliti  secara  langsung  dari narasumber  yang  berupa  jawaban kuesioner dari responden.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kuesioner.  kuesioner  merupakan  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  memberi  seperangkat pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis kepada  responden  untuk  dijawab. Responden  akan  menerima  kuosioner yang berisi pertanyaan untuk mendapatkan  informasi  tentang  Sistem informasi Pemerintantahan Daerah (SIPD), Pemanfaatan teknoligi, pengendalian  internal  dan  kualitas laporan  keuangan.  Teknik  kuosioner yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah kuosioner tertutup yang dibagikan  secara  langsung.  Pertanyaan- pertanyaan dalam kuosioner menggunakan skala likert dengan skor 1 sampai  dengan  5  untuk  mendapatkann rentang  jawaban  sangat  tidak  setuju sampai  dengan  jawaban  sangat  setuju dengan memberi tanda cek (√) atau tanda silang  (x)  pada  kolom  yang  dipilih. Kuosioner  yang  kembali  akan  diseleksi
terlebih dahulu untuk melihat kelengkapan  dari  pengisian  kuosioner, sebagaimana  keharusan  sebagai  syarat dijadikan data informasi untuk
melakukan analisis.
Definisi  Operasioanal  dan  pengukuran Variabel
Dalam  penelitian  ini  menggunakan variabel  independen  (variabel  bebas)  yaitu sistem  informasi  peerintahan  daerah  (X 1 ), Pengendalian internal (X 2 ), dan Pemanfaatan  teknologi  informasi  (X 3 ). Untuk  variabel  dependennya  (variabel terikat)  adalah  Kualitas  laporan  keuangan
(Y).  berikut  ini  merupakan  definisi operasional dari masing-asing variabel:
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X 1 )
Sistem  Informasi  Pemerintahan Daerah  (SIPD)  adalah  suatu  sistem pengelolaan  informasi  pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi  pemerintahan  daerah  lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan  dalam  penyelenggaraan pembangunan  daerah.  Sistem  berbasis web  ini  juga  merupakan  suatu  support system dalam pengembangan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik  (SPBE)  yang terpadu secara nasional dan terintregrasi dalam  suatu  kesatuan  yang  utuh  dalam rangka  mendukung  pencapaian Good Governance. Pengukuran  pada  variabel ini  menggunakan  indikator  pertanyaan yang  dikembangkan  oleh  (Wower  & Widhiyani, 2016) dan skala pengukuran untuk variabel ini adalah ordinal dan tipe skala yang digunakan adalah skala Likert 1-5,  dimana  (1)  sangat  tidak  setuju sampai  (5)  Sangat  Setuju.  Indikator pengukuran  variabel  penerapan  sistem informasi  peerintahan  daerah  meliputi:
Keamanan data, Kecepatan dan ketepatan  waktu,  ketelitian,  variasi laporan atau output dan relevansi.
Pengendalian Internal (X 2 ) Pengendalian  internal  adalah proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan. Pengukuran pada variabel ini menggunakan indikator pertanyaan yang didasarkan  pada  (Peraturan  pemerintah
Nomor  60  Tahun  2008)  dan  skala pengukuran  untuk  variabel  ini  adalah ordinal  dan  tipe  skala  yang  digunakan adalah  skala  Likert  1-5,  dimana  (1) sangat  tidak  setuju  sampai  (5)  Sangat Setuju.  Indikator  pengukuran  variabel Pengendalian internal
meliputi:
Lingkungan  pengedalian,  penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 3 ) Pemanfaatan teknologi informasi adalah  suatu  teknologi  yang  digunakan untuk  membantu  mempercepat  proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen, jurnal,
buku besar hingga menjadi suatu laporan keuangan,  sehingga  laporan  keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi laporan  keuangan.  Pengukuran  pada variabel  ini  menggunakan  indikator pertanyaan  yang  dikembangkan  oleh (Desmiyawati, 2014) dan skala pengukuran  untuk  variabel  ini  adalah ordinal  dan  tipe  skala  yang  digunakan adalah  skala  Likert  1-5,  dimana  (1) sangat  tidak  setuju  sampai  (5)  Sangat
Setuju.  Indikator  pengukuran  variabel pemanfaatan teknologi
informasi meliputi:  Komputer  dan  jaringan internet,  pengelolaan  dan  keuangan,
perawatan.
Kualitas Laporan keuangan (Y) Kualitas laporan keuangan merupakan kesesuaian informasi keuangan  yang  disajikan  oleh  suatu entitas  dengan  standar  akuntansi pemerintahan yang memebrikan manfaat dann memenuhi kebutuhan para pemakai selama  periode  tertentu.  Pengukuran pada variabel ini menggunakan indikator pertanyaan  yang  didasarkan  pada (Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)  dan  skala  pengukuran  untuk
variabel ini adalah ordinal dan tipe skala yang digunakan adalah skala Likert 1-5, dimana (1) sangat tidak setuju sampai (5) Sangat  Setuju.  Indikator  pengukuran variabel  dependen  Kualitas  laporan keuangan  ini  meliputi:  Relevan,  Andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi linier berganda, dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 26.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Kualitas Data
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel No. r hitung r Tabel Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 1 0,563 0,2940 2 0,657 0,2940 3 0,670 0,2940 4 0,621 0,2940 5 0,670 0,2940 6 0,564 0,2940 7 0,556 0,2940 8 0,631 0,2940 9 0,574 0,2940 10 0,556 0,2940 Pengendalian Internal 1 0,565 0,2940 2 0,521 0,2940 3 0,578 0,2940 4 0,715 0,2940 5 0,793 0,2940 6 0,582 0,2940 7 0,645 0,2940 8 0,502 0,2940 9 0,574 0,2940 10 0,729 0,2940 Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 0,757 0,2940 2 0,602 0,2940 3 0,568 0,2940 4 0,603 0,2940 5 0,631 0,2940 6 0,661 0,2940 7 0,645 0,2940 8 0,581 0,2940 Kualitas Laporan Keuangan 1 0,687 0,2940 2 0,626 0,2940 3 0,357 0,2940 4 0,542 0,2940 5 0,698 0,2940 6 0,593 0,2940 7 0,717 0,2940 8 0,654 0,2940 9 0,578 0,2940 10 0,759 0,2940
11 0,661 0,2940 12 0,557 0,2940 13 0,578 0,2940 14 0,749 0,2940 Sumber: Data diolah (2023) Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa  hasil  uji  validitas  dari  setiap variabel memiliki nilai r hitung > r tabel, sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa kuesioner dari penelitian ini adalah valid.
Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Ketentuan Keterangan (X1) 0,804 0,70 Reliabel (X2) 0,823 0,70 Reliabel (X3) 0,776 0,70 Reliabel (Y) 0,873 0,70 Reliabel Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan  Tabel  5  diketahui bahwa  nilai  setiap  variabel Cronbach's Alpha yang  diperoleh  lebih  besar  dari 0,70 maka diperoleh kesimpulan bahwa data pada penelitian ini reliable.

## Tabel 6. Hasil Uji Normalis
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Keterangan Unstandardized Residual N 45 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan  Tabel  6  diketahui bahwa nilai Signifikansi yang diperoleh sebesar  0,200  lebih  besar  nilai  nilai  α sama  dengan  0,05,  maka  diperoleh kesimpulan  bahwa  data  penelitian  ini berdistribusi normal.

## Uji Asumsi Klasik
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah .678  1.475 Pengendalian Internal .568  1.761 Teknologi Informasi .647  1.545
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

## Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  7,  maka  dapat dilihat  bahwa  nilai  VIF  masing-masing variabel independen lebih kecil daripada 10,  dan  nilai  tolerance  masing-masing
variabel  independen  lebih  besar  dari 0,10.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi adanya multikolinearitas.

## Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data diolah (2023) Berdasarkan  Gambar  1  hasil  uji heteroskedastisitas  diatas  menunjukkan bahwa data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas pada  penyebaran  data  tersebut.  Hal  ini berarti  tidak  terjadi  heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

## Hasil Uji Hipotesis
Tabel 8. Analisis regresi linear berganda
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standar dized Coeffic ients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 4.887 7.764 .629  .533 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah .434 .166 .326  2.615  .012 Pengendalian Internal .370 .180 .280  2.057  .046 Teknologi Informasi .610 .250 .310  2.436  .019
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  diatas  maka persamaan  regresi  linear  berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y= 4,887+0,434X1+0,370X2 + 0,610X3
Tabel 9. Uji Kecocokan Model ( Uji F)
ANOVA a
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 790.477 3 263.492 18.042 .000 b Residual 598.767  41 14.604 Total 1389.244  44
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
b. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Penerapan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal

## Sumber: Data dilolah (2023)
Berdasarkan  tabel  9,  hasil menunjukkan  bahwa  nilai  signiifikasi sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut <  0,05.  Karena  0,000  <  0,05  maka persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini layak digunakan.
Tabel 10. Uji Koefisien deteriminasi (R 2 )
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .754 a .569 .537 3.822 a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Penerapan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pengendalian Internal
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Sumber: Data diolah (2023)
Berdasarkan  tabel  10  diperoleh nilai  koefisien  determinasi (R-Square)
sebesar  0,537.  Nilai  tersebut  dapat diartikan  variabel  penerapan  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian  Internal  dan  Pemanfaatan teknologi Informasi mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 53,7% sisanya sebesar
46,3%  dijelaskan  oleh  variabel  atau faktor lainnya.
Tabel 11. Uji t Variabel t Sig. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 2,615  0,012 Pengendalian Internal 2,057  0,046 Pemanfaatan Teknologi Informasi 2,436  0,019 Sumber: Data diolah (2023) Berdasarkan tabel 11, menjelaskan  Ha  diterima  apabila  nilai sig < 0,05 dn H0 ditolak apabila nilai sig > 0,05. Jadi, seluruh variabel independen memiliki  pengaruh  terhadap  variabel dependen.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa hipotesis pertama (H1) diterima sehingga  menunjukkan  bahwa  variabel Sistem  Informasi  Pemerintahan  daerah memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan. Jadi, Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Didukung dengan agency theory dimana  untuk  pemerintahan  daerah sebagai  agen  yang  bertanggung  jawab kepada  principal  dalam  hal  ini  bentuk pertanggungjawaban yaitu dalam bentuk laporan keuangan daerah, untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah  daerah  harus  mampu menyajikan  laporan  keuangan  yang berkualitas,  dengan  adanya  Penerapn Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah dapat  mengurangi  kesalahan  maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan  daerah,  sehingga  mampu
menghasilkan laporan keuangan berkualitas serta bisa menjadi informasi yang  berguna  bagi  para  pengguna laporan keuangan tersebut.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Sudianing  &  Saputra,  2019)  yang membuktikan  bahwa  pentingnya  tata kelola  Sistem  Informasi  Pemerintahan daerah (SIPD) secara berkualitas dalam menunjang  perencanaan  pembangunan di  daerah  yang  berkualitas  dan  SIPD menjadi  bagian  e-government  memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan  daerah  untuk  mendorong transparansi  dan  keterbukaan  publik yang  dapat  mempengaruhi  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh Pengendalian Internal (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa hipotesis  kedua  (H2)  diterima  sehingga menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal memiliki hubungan  yang  searah  dengan  kualitas laporan  keuangan.  Jadi,  Pengendalian
Internal  berkontribusi  positif  terhadap kualitas laporan keuangan.
Didukung dengan agency theory dimana peran pemerintah daerah sebagai pihak  yang  bertanggung  jawab  kepada stakeholder  harus  menyajikan  sebuah informasi  yang  akurat  dan  tepat  waktu. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pihak agen  adalah  dengan  menerapkan pengendalian  internal  akan  mampu meningkatkan  reabilitas,  objektivitas informasi  dan  mencegah  inkonsistensi. Dengan  demikian,  dengan  melakukan pengendalian  internal  yang  baik  maka akan dapat membant menyusun laporan keuangan yang berkualitas.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Fatimah  &  Indrawati,  2019)  yang
membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian
(Suyudha,  2021)  juga  membuktikan bahwa  sistem  pengendalian  intern berpengaruh  positif  terhadap  kualitas laporan  keuangan  daerah  sehingga semakin tinggi SPI, maka semakin tinggi pula  pengaruhnya  terhadap  kualitas laporan keuangan.

## Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi
Informasi  (X3)  terhadap  Kualitas Laporan Kuangan (Y)
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa hipotesis Ketiga (H3) diterima sehingga menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki hubungan yang searah dengan kualitas laporan keuangan. Jadi, Pemanfaatan Teknologi Informasi berkontribusi  positif  terhadap  kualitas laporan keuangan.
Didukung dengan agency theory dimana peran pemerintah daerah sebagai pihak  yang  bertanggung  jawab  kepada stakeholder  harus  menyajikan  sebuah informasi  yang  akurat  dan  tepat  waktu. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pihak agen  adalah  dengan  pemanfaatan teknologi  informasi,  dengan  sistem informasi  yang  terkoputerisasi  dengan baik  dan  terintegrasi  dengan  jaringan internet  yang  baik  akan  mampu menghasilkan informasi keuangan yang baik  dan  memenuhi  karakteristik kualitatif  sehingga  informasi  yang disajikan  oleh  peerintah  daerah  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  pihak pengguna laporan keuangan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Ridzal et al., 2022) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kualitas  laporan  keuangan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buton
Selatan. Penelitian (Priatiningsih & sari, 2022)  yang  membuktikan  bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah. Sehingga  semakin  tinggi  pemanfaatan teknologi  informasi,  maka  semakin tinggi  pengaruhnya  terhadap  kualitas laporan keuangan. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Gasperz,  2019)  yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi  informasi  tidak  berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  di  Maluku.  Hal  ini dikarenakan  kurangnya  SDM  yang berkompeten dalam
pemanfaatan teknologi  informasi  dan  terbatasnya anggaran bagi pengembangan teknologi itu sendiri.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  simulasi  dan  analisis yang  telah  dilakukan  maka  dapat dirangkum  beberapa  simpulan  sebagai berikut: 1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan  Daerah  berkontribusi positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
2. Pengendalian  internal  berkontribusi positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
3. Pemanfaatan  Teknologi  Informasi berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian sebagaimana  diuraikan  sebelumnya, peneliti  mengajukan  saran  sebagai berikut:
1. Bagi  kantor  BPKAD  kabupaten Jember sebaiknya lebih meningkatkan  penerapan  Sistem Informasi Peerintahan Daerah,
Pengendalian Internal dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi sehingga laporan keuangan pemerintah  daerah  yang  dihasikan akan terus meningkat pada BPKAD kabupaten Jember. 2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh SKPD di Kabupaten Jember. 3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, Fernanda, N. P. R., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi informasi,  sistem  pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten  Badung. Kumpulan
Hasil  Riset  Mahasiswa  Akuntansi , 4 (1), 387–399.
Desmiyawati. (2014). Faktor faktor yang Mempengaruhi  Keandalan  dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Jurnal  Akuntansi , 2 ,
163–178. Fatimah,  S.,  &  Indrawati,  L.  (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  (Studi  pada SKPD Kabupaten Bandung). Indonesian  Accounting  Literacy Journal , 02 (03), 539–553.
Kasmir.  (2019). Analisis  Laporan
Keuangan .  Edisi  Pertama.Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada. Mulia,  R.  A.  (2019).  Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada
Pemerintah  Kabupaten  Pasaman Barat). Jurnal  EL-RIYASAH , 9 (1),
7. Nasution,  M.  I.,  &  M.Si,  N.  (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd)  Pada  Badan  Pengelola Keuangan  Dan  Aset  Daerah (Bpkad)  Kota  Medan. Jurnal
Akuntansi  Dan  Keuangan , 9 (2), 109.
Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengendalian  Intern  Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan.
Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (1), 186–193. Purnama, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi,  Standar  Akuntansi Keuangan Dan Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wajib Pajak  Badan. Akmenika:  Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 17 (2), 403–417. Priatiningsih, D., & Sari, F. M. (2022). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan  Sistem  Keuangan Pemerintah  Daerah  (  Studi  Kasus Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah di  Kabupaten  Batang  ). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 2 , 101–111. Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E.
(2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Dan  Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Buton  Selatan.
Akuntansi , 6 (3), 2944–2954. https://doi.org/10.33395/owner.v6i 3.882 Suyudha,  A.  D.  (2021).  Penerapan
Sistem  Pengendalian  Intern  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi , 10 (3), 1–19. http://eprints.polsri.ac.id/6613/ Widayanti, Y. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Pemanfaatan Teknologi Dan Pengendalian  Internal  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah (Pada  Dinas Ketahanan  Pangan  Kabupaten Tulungagung). 15–35. Wower, S. D. D. U., & Widhiyani, N. L. S.  (2016).  Penilaian  Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer pada SKPD  Pemkab  Tabanan. E-Jurnal
Akuntansi  Universitas  Udayana , 15 (2), 1–20.