## ASPEK-ASPEK TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## Oleh: EKA YULIASTUTI, M.H
Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  echayoelia@gmail.com

## ENNY PUJI LESTARI, M.Esy
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
ennyaminudin@gmail.com
Diterima :  Januari 2019 Direvisi :  Mei 2019 Diterbitkan :  Juni 2019
ABSTRACK : The aim of the study is to find out what are the aspects of criminal acts in domestic  violence  that  occur  around  us.  The  emergence  of  various  forms  of  domestic violence  during  this  time  is  one  of  the  causes  is  the  cultural  factor  of  the  community which  generally  adheres  to  the  patriarchal  system  and  Javanese  culture,  especially where  men  are  dominant,  whereas  women  are  portrayed  as  submissive,  accepting, losing, gentle, devoted to parents and husband. This research used qualitative method, with  the  type  of  research  is  descriptive.  Data  sources  used  are  interviews, documentation, and library research.
ABSTRAK :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  saja  aspek-aspek  tindak pidana  dalam  kekerasan  rumah  tangga  yang  terjadi  disekitar  kita.  Munculnya berbagai  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  selama  ini  salah  satu  penyebabnya adalah  faktor  budaya  masyarakat    yang  pada  umumnya  menganut  sistem  patriakat dan  budaya  Jawa  khususnya    yang  menempatkan  pria  sebagai  pihak  yang  dominan, sedangkan  perempuan  digambarkan  sebagai  sosok  yang  penurut,  nrimo,  ngalah, lembut,  bekti  pada  orang  tua  dan  suami.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif,  dengan  jenis  penelitian  adalah  deskriftif.  Sumber  data  yang  digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan library reseach.

## A. LATAR BELAKANG MASALAH
Munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga selama ini salah satu  penyebabnya  adalah  faktor  budaya  masyarakat    yang  pada  umumnya menganut sistem patriakat dan budaya Jawa khususnya  yang menempatkan pria sebagai pihak yang dominan, sedangkan perempuan digambarkan sebagai sosok yang penurut, nrimo, ngalah, lembut, bekti pada orang tua dan suami.
Perempuan  ditempatkan  pada  posisi  yang  lemah,  perempuan  hanya dianggap  sebagai  (konco  wingking;  suarga  nunut  neraka  katut).  Seorang  istri harus  mengabdi  dan  berbakti  serta  melayani  suami  apapun  resikonya,  seorang istri  wajib  menjaga  kehormatan  suami  sehingga  saat  terjadi  kekerasan  rumah tangga seorang istri tabu untuk mengungkapkan pada pihak lain, apabila hal itu dilanggar  maka  sang  istri  cenderung  disalahkan  karena  telah  menyebar  aib keluarga.
Konsep  perempuan  dimata  masyarakat  jawa  juga  dimuat  dalam  serat Candra Rini yang terbagi dalam 9 butir:(1) setia pada lelaki, (2) rela dimadu, (3) mencintai sesama, (4) terampil pada pekerjaan wanita, (5) pandai berdandan dan merawat  diri,  (6)  sederhana,  (7)  pandai  melayani  kehendak  lelaki,  (8)  menaruh perhatian pada mertua, (9) gemar membaca buku-buku yang berisi nasihat. 1
Ajaran  tersebut  yang  selama  bertahun-tahun  tersosialisasi  dan terenkulturasi dalam masyarakat, termasuk pada perempuan, yang pada akhirnya berpengaruh luas terhadap pemikiran masyarakat tentang bagaimana pemosisian kaum  perempuan.  Butir-butir  ajaran  tersebut  memanjakan  dan  menikmatkan laki-laki.  Apa  yang  pantas  dan  tidak  pantas  untuk  perempuan  dan  laki-laki menurut  anggapan  masyarakat  akhirnya  dilestarikan  melalui  praktik-praktik
1 Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, Merkid Press, Tahun 2008, Hal. 40
sosial  dan  diterjemahkan  menjadi  kodrat  perempuan  yang  seolah-olah  tidak dapat diubah.
Di  pihak  lain  posisi  perempuan  sebagai  istri  sulit  untuk  memperoleh perhatian  sama  besar  atas  kepentingannya.  Laki-laki  adalah  pemimpin  yang mempunyai  hak  untuk  mengatur,  menentukan  apa  yang  baik  dan  pantas  bagi perempuan  yang  adalah  inferior,  penyokong,  pelayanannya,  miliknya.  Sebagian laki-laki  akan  merasa  mempunyai  hak  untuk  mengatur  dengan  siapa  istri  boleh bergaul,  apa  yang  harus  dilakukannya,  dan  dengan  cara  bagaimana,  kapan  ia boleh  pergi  atau  tidak  dan  seterusnya.  Hal  itu  juga  berkenaan  dengan  aspek seksual  adalah  kebutuhan  dan  keinginannya  yang  harus  diutamakan,  bila perempuan  menolak  apa  yang  dikehendakinya    ia  berhak  melakukan  langkah- langkah untuk memaksakan kehendaknya.
Konsep  yang  sudah  tertanam  dalam  sanubari  masyarakat  sebagaimana diuraikan  diatas  telah  memicu  terjadinya  berbagai  bentuk  kekerasan  yang dilakukan terhadap perempuan. Sebagai contoh, di Bogor Jawa Barat seorang ibu bernama  fatonah  meninggal  dunia  sebagai  akibat  kekerasan  yang  dilakukan suaminya Muhamad Ali dengan membenturkan kepala sang istri ketembok, hanya masalah  sepele  karna  tidak  mau  membuatkan  nasi  goreng  untuk  suaminya.  Di Cilegon seorang suami tega membunuh istri dan anaknya kemudian memasukan dalam  drum  dan  menguburkan  di  rumahnya.  Di  kebon  jeruk,  seorang  ibu  tega membunuh  seorang  anak  kandungnya  yang  masíh  kecil  berusia  2,5th  dengan mencekokinya air galon, serta seorang ibu di Jakarta tega menjual anak gadisnya selama  4  (empat)  tahun  karena  ingin  hidup  mewah.  Kasus-kasus  tersebut hanyalah sebagian kecil dari realita yang sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es, artinya data yang tercatat itu jauh lebih  sedikit  dari  yang  seharusnya  dilaporkan  karena  tidak  semua  perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.
Dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang yang ada dan  tersedia sudah baik. Dengan UU No. 7 Tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/ Convention  On The Elimination Of All Forms  Of  Discrimination  Against  Women. Dalam  KUHP  sudah  diatur  mengenai tindak  pidana  penganiayaan  pada  umumnya  maupun  penganiayaan  yang dilakukan  oleh  suami/istri  (Pasal  351-356  KUHP),  UU  No.  23  Tahun    2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  dan  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Namun  yang  menjadi  masalah  adalah bagaimana  penegakannya,  ini  merupakan  tugas  negara,  aparat  penegak  hukum dan peranserta masyarakat secara aktif.
Dengan  diundangkannya  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan kemajuan yang luar biasa dalam hal perlindungan  terhadap  perempuan.  Oleh  karena  selama  ini  masalah    rumah tangga  merupakan  persoalan  yang  dianggap  privat  sehingga  negara  dan  hukum dianggap  tidak  perlu  campur  tangan.  Pengaturan  oleh  hukum  hanya  berhenti sampai  didepan  pintu,  selebihnya  hukum  tidak  boleh  campur  tangan  karena dianggap  masalah  privat,  demikian  juga  apabila  terjadi  kekerasan  dalam  rumah tangga  maka  tidak  perlu  diselesaiakn  oleh  pihak  luar  termasuk  negara  dan masyarakat.  Hal ini Sangat merugikan bagi pihak perempuan, dan mereka yang termasuk  dalam  ruang  lingkup  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  karena  pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus diselesaikan secara hukum dan korban harus mendapat jaminan perlindungan. 2
2 Neny Utami Adiningsih, Perempuan : Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Kompas 3-10-2007, www.google.id.co.
Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik suatu perumusan masalah yaitu Apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
Adapun  tujuannya  adalah  Untuk  mengetahui  apa  saja  aspek-aspek  yang terjadi  dalam  tidak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  ada  pada masyarakat dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.

## B. KAJIAN TEORI

## Pengertian KDRT
Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT) menyebutkan  bahwa  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1). 3
Yang  termasuk  cakupan  rumah  tangga  adalah  :  (1)  suami,  istri  dan  anak- anak  (termasuk  anak  angkat  dan  anak  tiri),  (2)  orang-orang  yang  mmepunyai hubungan keluarga termasukhubungan darah perkawinan (misalnya, merua, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.  (3)  orang  yang  bekerja  membantu  runag  tangga  dan  menetap  dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
Ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah bentuk kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga yang didalamnya terdapat
3 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
hubungan antara pelaku dan korban dalamikatan rumah tangga atau perkawinan dan tidak dalam hubungan pekerjaan.
Dari  dua  definisi  tersebut,  dapa  dilihat  bahwa  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  dalam  keadaan  hubungan  ketidakadilan  gender,  bukan  karena perbedaan biologis antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dijelaskan  dalam  UU  No  23  Tahun  2004 pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang,
Beragam  argumentasi  yang  berkembang  pada  para  ahli  berkaitan  dengan terjadnya sumber kekerasan terhadap istri. Menurut Achmad Chusairi 4 (1997:54), kekerasan  terhadap  istri  pada  rumah  tangga  disebabkan  oleh  berapa  hal. Pertama,  adanya  dominasi  sumber  ekonomi  keluarga,  memiliki  pesoalan  psikis berkaitan dengan trauma masa kecil, dan tinggal dalam lingkungan dengan penuh kekerasan.
Kedua,  suami  yang  memiliki  persoalan  psikis,  baik  tekanan  pekerjaan maupun  persoalan  pribadi  di  luar  rumah.  Persoalan  psikis  itu  mengakibatkan stres  yang  berujung  pada  tindakan  kekerasan  terhadap  istri.  Suami  yang melakukan  kekerasan  terhadap  istri  umumnya  pernah  menerima  perlakuan kekerasan  pada  masa  kecilnya,  baik  oleh  orang  tuanya  maupun  lingkungannya. Trauma  masa  kecil  itu  diulang  kepada  istrinya  sebagai  semacam  dendam  atas pengalaman yang menyakitkan.
Kekerasan terhadap perempuan maupun masalah universal yang melewati batas-batas  negara  dan  budaya.  Studi  yang  dilakukan  pada  90  komunitas  yang berada  di  dunia  menunjukkan  pola  tertentu  dalam  insiden  kekerasan  terhadap
4 Achmad Chusairi,
perempuan,  khususnya  istri.  Menurut  studi  tersebut  terdapat  empat  faktor terjadinya kekerasan, diantaranya:
1.    Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki
2.    Penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu konflik
3.    Otoritas (kekuasaan) dan kontrol lai-laki dalam pengambilan keputusan
4.    Hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga
Saparinah Sadli 5 menggolongkan  fakto-faktor  yang  menimbulkan  dominasi suami terhadap istri menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kedua  faktot  tersebut  apat  disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  terdapat faktor yang menyebabkan dominasi suami terhadap istri, yaitu:
1.  Fakta  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  tidak  diposisikan  setara  dalam masyarakat.
2.  Masyarakat masih membenarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpu pada  kekuatan  fisik  untuk  menumbuhkan  keyakinan  mereka  harus  kuat, berani, dan tidak toleran.
3.  Budaya  yang  mengondisikan  perempuan  atau  istri  bergantung  pada  laki-laki atau suami, khusunya secara ekonomi.
4.  Persepsi  tentang  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  yag  dianggap harus  ditutup  karena  termasuk  privasi  suami  istri,  bukan  merupakan permasalahan sosial.
5.  Pemahaman  yang  keliru  terhadap  ajaran  agama  tentang  penghormatan  pada posisi suami, aturan mendidik istri, dan ajaran kepatuhan istri terhadap suami.
6.  Kondisi kepribadian dan psikologs suami yang tidak stabil (labil).
Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan
5 Saparinah Sadli, Suara Hak-Hak Perempuan di radio Jurnal Perempuan,  Yayasan Jurnal Perempuan Bekerjasama dengan Ford Fondation , 2002,  Hal. 4
menjadi  2  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal menyangkut  kepribadian  dari  pelaku  kekerasan  yang  menyebabkan  ia  mudah melakukan  tindak  kekerasan  saat  menghadapi  situasi  yang  menimbulkan kemarahan  atau  frustasi.  Kepribadian  yang  agresif  umumnya  dibentuk  melalui interaksi dalam keluarga atau lingukungan sosial pada masa kanak-kanak. 6 Faktor internal dalam rumah tangga disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak terbuka, dan lain-lain  yang  mengakibatkan  timbulnya  rasa  sakit  hati,  emosi,  dendam  yang berakhir  dengan  kekerasan.  Disinilah  pentingnya  komunikasi  antara  suami  dan istri  sebagai   jalan  dalam  menyatukan  perbedaan  persepsi  antara  keduanya. Dengan  komunikasi,  suami  dan  istri  dapat  berbagi  harapan,  keinginan,  dan tuntutan  masing-masing.  Iklim  komunikasi  yang  baik  memungkinkan  suami menjadi tempat terbaik bagi istrinya.
Adapun  faktor  eksternal  adalah  faktor-faktor  diluar  diri  pelaku  kekerasan. Orang-orang yang tidak memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindakan kekerasan  apabila  berhadapan  dengan  situasi  yang  menimbulkan  frustasi, misalnya  kesulitan  ekonomi  yang  berkepanjangan,  penyelewengan  suami  atau istri,  keterlibatan  anak  dalam  kenakalan  remaja  atau  penyalahgunaan  obat terlarang, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini, seperti stereotif bahwa laki-laki adalah  tokoh  yang  dominan,  tegar,  dan  agresif,  sedangkan  perempuan  harus bertindak  pasif,  lembah  lembut,  dan  mengalah.  Hal  ini  yang  menyebabkan banyaknya  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami.  Kebanyakan  istri berusaha  menyembunyikan  masalah  kekerasan  dalam  keluarganya  karena
6 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif  Yuridis Victimologis, Sinar Grafika,  Jakarta, 2010, Hal. 76
merasa  malu  pada  lingkungan  sosial  dan  tidak  ingin  dianggap  gagal  dalam berumah tangga.

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualititaif  dengan  jenis penelitian  adalah  penelitian  deskriptif,  yaitu  menggambarkan  secara  tepat sifat-sifat  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lain dalam  suatu  masyarakat.  Metode  Deskriptif  adalah  pencarian  fakta  dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam  masyarakat,  serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam  msayarakat  serta situasi-situasi  tertentu  termasuk  tentang  hubungan  kegiatan-kegiatan,  sikap- sikap,  pandangan-pandangan,  serta  proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh-pengaruh dari fenomena. 7

## 2. Tehnik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  primer  dan  data  sekunder  sebagaimana dikemukakan diatas, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : a. Wawancara
Dalam  penelitian  non  doktrinal  yang  menggunakan  paradigma  fakta sosial  menurut  George  Ritzer  digunakan  teknik  wawancara  dan  kuesioner sebagai cara utama untuk mengumpulkan data/informasi. Alasannya karena sebagian besar dari fakta sosial merupakan sesuatu yang dianggap sebagai barang  sesuatu  ( a  thing )  yang  nyata  yang  tidak  dapat  diamati  secara langsung.  Hanya  dapat  dipelajari  melalui  pemahaman  ( interpretative
7 Sunrdi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2005, Hal. 75
understanding ). 8 Hal  ini  dimaksudkan  agar  peneliti  dapat  menggali  opini yang  hanya  dapat  dinyatakan  sebagai  barang  sesuatu,  tidak  dapat  diraba, adanya hanya dalam kesadaran manusia, seperti bagaimana Selanjutnya apa yang  ditanyakan  kepada  informan  bisa  mencakup  hal-hal  yang  bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang
b. Studi Kepustakaan
Pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dilakukan  dengan menelaah  isi  dari  Undang-Undang  Pengahapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga,  buku-buku  tentang  KDRT,  hasil  penelitian  yang  relevan  dengan permasalahan, dokumen, tulisan, artikel, buku literatur.

## 3. Teknik Analisa Data
Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisa. Model analisis yang digunakan  adalah  model  analisis  interaktif  (interaktif  model  of  analisis)  dari Miles  dan  Huberman  dalam  HB  Seotopo 9 meyebutkan  bahwa  suatu  proses analisis  yang  diawali  sejak  dilakukannya  pengumpulan  data,  dengan  cara membuat  tiga  komponen  (reduksi  data,  sajian  data,  kesimpulan)  pokok analisis,  yang  meliputi  reduksi  data  yang  disesuaikan    dengan  tujuan  dari penelitian,  selanjutnya  membuat  sajian  data  yang  lebih  sistematis  dan pengambilan simpulan,  dalam proses analisa tersebut terjadi interaksi antara penyusunan  tiga  komponen  pokok  analisis  dengan  proses  pengumpulan  data sebagai suatu siklus. Dalam bentuk ini ketika proses pengumpulan data sedang berlangsung,  maka  peneliti  tetap  akan  bergerak  diantara  ketiga  komponen analisis  tersebut  dengan  tetap  melakukakan  komponen  pengumpulan  data- data  yang  sesuai.  Setelah  pengumpulan  data  maka  peneliti  akan  bergerak
8 Ibid. Hal. 35
9 HB Soetopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Puslit UNS  Surakarta Hal 37
diantara  reduksi  data,  sajian  data  dan  kesimpulan.  Apabila  kesimpulan  yang diambil kurang tepat, maka dilakukan verifikasi. 10

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Aspek Tindak Pidana dan Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 aspek-aspek tindak pidana dan ruang lingkup tindak pidana meliputi (Pasal 2 ayat 1): 11
a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
b.  Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  karena  hubungan  darah,  perkawinan, persusuan,  pengasuhan,  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah  tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
c.  Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).
Bentuk-bentuk KDRT adalah (Pasal 5):
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga
Kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh sakit  atau  luka  berat  (Pasal  6).  Seperti  menampar,  memukul,  menjambak rambut,  menendang,  menyundut  dengan  rokok,  melukai  dengan  senjata  dsb. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang  (Pasal  7).  Seperti penghinaan,  komentar-komentar  yang  merendahkan,  melarang  istri
10 Ibid, hal 39
11 Ibid
mengunjungi  suadara  maupun  teman,  mengancam  akan  dikembalikan  pada orang tuanya dsb.
Kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  yang  berupa  pemaksaan hubungan  seksual,  pemaksaan  hubungan  seksual  dengan  cara  tidak  wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8):
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial  dan/atau  tujuan tertentu.
Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam  lingkup  rumah  tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada  orang  tersebut.  Selain  itu, penelantaran  juga  berlaku  bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan/atau  melarang  untuk bekerja  yang  layak  di  dalam  atau  di  luar  rumah  sehingga  korban  berada  di bawah  kendali  orang  tersebut  (Pasal  9),  seperti  tidak  memberi  nafkah  istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi. Berdasarkan UU ini, korban berhak mendapatkan (Pasal 10):
a.  Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan  oleh pekerja  sosial dan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat proses  pemeriksaan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani
Selain  itu,  korban  juga  berhak  untuk  mendapatkan  pelayanan  demi pemulihan korban dari (Pasal 39):
a. Tenaga kesehatan;
b. Pekerja sosial;
c. Relawan pendamping; dan/atau d. Pembimbing rohani.
Melalui  Undang-Undang  ini  pemerintah  bertanggung  jawab  dalam upaya  pencegahan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Untuk  itu  pemerintah harus (pasal 12):
a.  Merumuskan  kebijakan  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga;
b.  Menyelenggarakan  komunikasi  informasi,  dan  edukasi  tentang  kekerasan dalam rumah tangga;
c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
d.  Menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  sensitif  jender  dan  isu kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta  menetapkan  standar  dan  akreditasi pelayanan yang sensitif jender.
Selain  itu,  untuk  penyelenggaraan  pelayanan  terhadap  korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:
a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian;
b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
c.  Pembuatan  dan  pengembangan  sistem  dan  mekanisme  kerjasama  program pelayanan yang mudah diakses korban;
d.  Memberikan  perlindungan  bagi  pendamping,  saksi,  keluarga  dan  teman korban.
Undang-Undang  ini  juga  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang mendengar,  melihat,  atau  mengetahui  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga  wajib  melakukan  upaya-upaya  sesuai  dengan  batas  kemampuannya untuk (Pasal 15):
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. Memberikan perlindungan kepada korban;
c. Memberikan pertolongan darurat; dan
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Namun  untuk  kejahatan  kekerasan  psikis  dan  fisik  ringan  serta kekerasan  seksual  yang  terjadi  dalam  relasi  antar  suami  istri,  maka  yang berlaku  adalah  delik  aduan.  Maksudnya  adalah  korban  sendiri  yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (Pasal  26  ayat  1).  Namun  korban  dapat  memberikan  kuasa  kepada  keluarga atau  orang  lain  untuk  melaporkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada pihak kepolisian (Pasal 26 ayat 2).
Dalam  hal  korban  adalah  seorang  anak,  laporan  dapat  dilakukan  oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27).
Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari Pasal  44  sampai  Pasal  53.  Lama  waktu  penjara  dan  juga  besarnya  denda berbeda-beda  sesuai  dengan  tindak  kekerasan  yang  dilakukan.  Dalam  proses pengesahan UU ini, bab mengenai ketentuan pidana sempat dipermasalahkan karena tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur
batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja.
Meskipun  demikian,  ada  dua  pasal  yang  mengatur  mengenai  hukuman minimal  dan  maksimal  yakni  Pasal  47  dan  Pasal  48.  Kedua  pasal  tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual.
Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf  b  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  tahun  dan  pidana penjara  paling  lama  15  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp  12.000.000  atau denda paling banyak Rp 300.000.000”
Pasal  48:  “Dalam  hal  perbuatan  kekerasan  seksual  yang  mengakibatkan korban  mendapatkan  luka  yang  tidak  memberi  harapan  akan  sembuh  sama sekali,  mengalami  gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan  sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya  janin  dalam kandungan,  atau  mengakibatkan  tidak berfungsinya  alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara  paling  lama  20  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp  25.000.000  dan denda paling banyak Rp 500.000.000”
Dalam  UU  ini  dikatakan  bahwa  sebagai  salah  satu  alat  bukti  yang  sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa  bersalah,  apabila  disertai  dengan  suatu  alat  bukti  yang  sah  lainnya (pasal 55). 12
Alat bukti yang sah lainnya itu adalah:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
12 Ibid
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Akhirnya  diharapkan  bahwa  keberadaan  UU  Penghapusan  KDRT  akan membantu  upaya  perlindungan  perempuan,  terutama  para  istri,  dari  aneka bentuk kekerasan.
Pertama ,  karena  akan  membuat  suami  tidak  bisa  lagi  berbuat  semena- mena terhadap perempuan. Sebab tindakan kekerasan yang dilakukan seorang suami  tidak  lagi  menjadi  urusan  pribadi,  tetapi  telah  menjadi  urusan  publik. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7.
Kedua , karena ancaman hukumannya cukup tinggi. Pelaku kekerasan fisik diancam dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp 15 juta (Pasal 29 (1) Bila mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dikenai  pidana  penjara  maksimal  10  tahun  atau  denda  maksimal  Rp  30  juta (Pasal 29 (2). Sementara bila mengakibatkan kematian korban dikenai pidana penjara  maksimal  15  tahun  atau  denda  maksimal  Rp  45  juta  (Pasal  29  (3). Sedangkan pada pelaku kekerasan psikis dikenakan pidana penjara maksimal tiga  tahun  atau  denda  Rp  9  juta  (Pasal  30).  Pada  pelaku  kekerasan  seksual dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda Rp 36 juta (Pasal 31).
Bahkan  bila  mengakibatkan  korban  luka  tak  bisa  sembuh,  mengalami gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan,  atau  gugur  atau  matinya  janin  dalam kandungan  atau  tak  berfungsinya  alat  reproduksi  dikenakan  pidana  penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal Rp 25 juta dan maksimal Rp 500 juta (Pasal 33).
Ketiga , karena kini dengan hanya keterangan saksi korban ditambah satu alat  bukti  yang  sah  (keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  petunjuk,  surat  dan keterangan terdakwa) sudah bisa membuktikan terdakwa pelaku KDRT. Selain
itu telah disepakati pula saksi pidana tambahan atau sanksi alternatif berupa pembatasan gerak pelaku dari korban serta penetapan pelaku untuk mengikuti program  konseling  di  bawah  pengawasan  lembaga  tertentu.  Memang  RUU Penghapusan  KDRT  ini  masih  mengandung  kelemahan  seperti  masih diterapkannya  delik  aduan  bila  kekerasan  tersebut  terjadi  antara  suami-istri, dengan  alasan  dalam  relasi  suami-istri,  tak  akan  diketahui  adanya  tindak kekerasan jika korban tidak melaporkan diri.
Selain  itu  juga  hanya  ada  satu  pasal  (Pasal  32  tentang  pemaksaan hubungan  seksual  untuk  tujuan  komersial  dan  atau  tujuan  tertentu)  yang mengatur  hukuman  minimal  bagi  pelaku  kekerasan,  yaitu  pidana  minimal empat tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 12 juta dan mak- simal Rp 300 juta. Hal ini membuka peluang, pelaku menerima hukuman yang sangat ringan.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Penyebab  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga antara lain meliputi faktor ekonomi, emosi yang tak terkendali, Kekerasan fisik, Kekerasan  psikis,  Kekerasan  seksual,  atau  Penelantaran  rumah  tangga. Kekerasa dalam rumah tangga bisa terjadi kepada seluruh lapisan masyarakat, bisa dialami oleh siapa saja dan dimana saja. Kekerasan dalam rumah tangga dapat  dialami  oleh  yang  berpendidikan  tinggi  maupun  rendah,  baik  yang ekonominya mampu maupun tidak.

## 2. Saran
Keberadaan  UU  Penghapusan  KDRT  ini  memberikan  sebersit  harapan bagi  para  istri  atas  upaya  perlindungan  bagi  dirinya.  Terlebih  bila  diiringi dengan  upaya  mensosialisasikan  kepada  seluruh  masyarakat,  birokrat  juga
aparat  akan  konsep  kesetaraan  dalam  relasi  laki-laki-perempuan,  termasuk juga kesetaraan (dan apresiasi) atas kerja perempuan di ruang domestik.

## Daftar Pustaka
Lamintang, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia , Armico, Bandung 1984
Soesilo,R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap , Politea, Bogor, 1976
Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A dan I B , Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, 1990
Guse  Prayudi, Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ,  Merkid  Press, Yogyakarta, 2008
Siti Musdah Mulia, Perempuan : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Perspektif Islam , Tempo Interaktif Minggu 13 -5 -2007, www. google.co.id
LBH Apik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Tahun 2007, Media Indonesia 10- 8-2004, www.google.co.id
Neny  Utami  Adiningsih, Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga ,  Kompas,  3  - 10- 2007, www. google.co.id
Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.