Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2652

## PERAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF CHILDREN’S BEST INTEREST : STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA WONOSARI

## Hernawan
Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam UMY hernawan.psc21@mail.umy.ac.id Mohammad Syifa Amin Widigdo Program Magister Ilmu Agama Islam UMY syifaamin@umy.ac.id

## Abstrak
Dispensasi  nikah  pada  dasarnya  merupakan  penyimpangan  dari  batas  minimal  usia  menikah,  yakni  19 tahun  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan.  Paradigma  penanganan  perkara  permohonan  dispensasi nikah di pengadilan agama berubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor  5  Tahun  2019.  Peraturan  tersebut  mengedepankan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dalam rangka melindungi hak-hak anak. dengan membatasi alasan pengajuan dispensasi nikah. Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  mengatur  tentang  pengajuan  dispensasi  nikah  karena  alasan  mendesak  disertai bukti  yang  cukup.  Namun  fenomena  pernikahan  dini  masih  menunjukkan  angka  yang  tinggi.  Untuk  itu, diperlukan peran aktif hakim dalam mengadili  perkara ini, termasuk mengedepankan kepentingan  terbaik bagi anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan agama, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan artikel. Tulisan ini menggunakan pendekatan  studi  kasus,  data  dianalisis  dengan  analisis  deskriptif.  Temuan  dalam  penelitian  ini  adalah tidak  seluruh  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan Agama  Wonosari  jelas  mencerminkan  asas  kepentingan  anak  dalam  memutus  perkara  permohonan dispensasi  nikah.  Hal  ini  terlihat  dari  (1)  Dispensasi  nikah  yang  dikabulkan  masih  tinggi  yaitu  90%  (2) Penafsiran hakim karena alasan mendesak masih bersifat antisipatif dan (3) Pendampingan psikis terhadap anak yang dikabulkan dispensasi  nikah tidak  semuanya diperintahkan oleh hakim dalam suatu keputusan pengadilan.
Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Kepentingan Terbaik Anak

## Abstract
The marriage dispensation is basically a  deviation from the minimum age limit for marriage,  which is 19 years for both men and women. The paradigm for handling cases of requests for marriage dispensation in the  religious  court  has  changed  with  the  issuance  of  Law  Number  16  of  2019  and  PERMA  Number  5  of 2019.  These  regulations  prioritize  the  principle  of  the  best  interests  of  the  child  in  order  to  protect children's rights by limiting the reasons for applying for a marriage dispensation. Law Number 16 of 2019 regulates  filing  a  marriage  dispensation  for  urgent  reasons  accompanied  by  sufficient  evidence.  But  the phenomenon  of  early  marriage  still  shows  a  high  number.  For  this  reason,  the  active  role  of  judges  is needed  in  adjudicating  this  case,  including  prioritizing  the  children’s  best  interests.  This  research  is qualitative research, namely normative-empirical legal research. The data sources in this study are primary legal materials including laws and regulations and decisions of religious courts, while the secondary legal materials  are  journals  and  articles.  This  paper  uses  a  case  study  approach,  the  data  is  analyzed  by descriptive  analysis.  The  findings  in  this  study  are  that  not  all  of  the  judges'  considerations  in  deciding cases  of  marriage  dispensation  at  the  Wonosari  Religious  Court  clearly  reflect  the  principle  of  the children’s interests in deciding cases on applications for marriage dispensation. This can be seen from (1)
The  marriage  dispensation  granted  is  still  high,  namely  90%  (2)  The  judge's  interpretation  for  urgent reasons is  still anticipatory and (3)  Psychological  assistance to  the child  whose marriage dispensation is granted is not all ordered by the judge in a court decision.
Keywords : Marriage Dispensation, Judge’s Considerations, Children’s Best Interest

## PENDAHULUAN
Fenomena  pernikahan  dini  masih  banyak  terjadi  di  Indonesia  hingga  pada  awal  tahun 2023  menjadi  perhatian  publik,  banyak  diberitakan  media  masa  dan  viral  di  media  sosial. Tingginya angka pernikahan dini ditandai dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah  yang diajukan  ke  pengadilan  agama.  Menurut  data  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  pada tahun  2022  terdapat  52.094  permohonan  dispensasi  nikah  yang  diajukan  ke  peradilan  agama seluruh  Indonesia.  Jumlah  tertinggi  permohonan  dispensasi  nikah  dari  provinsi  Jawa  Timur dengan 15.337 kasus atau 29,4 % dari kasus nasional. 1
Masih  tingginya  jumlah  permohonan  dispensasi  nikah  di  Indonesia  disebabkan  oleh banyak  faktor  yang  melatarbelakanginya  diantaranya  kehamilan  di  luar  nikah,  khawatir  berbuat zina,  seks  pranikah,  rendahnya  ekonomi  keluarga,  rendahnya  pendidikan,  dan  perjodohan.  Dari sekian  sebab  pengajuan  dispensasi  nikah  faktor  kehamilan  di  luar  nikah  menjadi  faktor  yang dominan.  Sebagai  contoh  dari  15.337  dispensasi  nikah  yang  diajukan  ke  peradilan  agama  di wilayah jawa timur sejumlah 80% karena faktor hamil di luar nikah. 2
Secara  garis  besar  alasan  pengajuan  dispensasi  nikah  dapat  dibagi  menjadi  dua  faktor yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  merupakan  yang  berasal  dari  diri  anak sendiri  biasanya  berupa  perzinahan,  hamil  di  luar  nikah  dan  putus  sekolah.  Sedangkan  faktor eksternal  berupa  kekhawatiran  akan  melanggar  syariat  agama,  adat  istiadat  setempat,  dan  faktor ekonomi  keluarga.  Memperhatikan  latar  belakang  pengajuan  dispensasi  nikah  tersebut sesungguhnya persoalan pernikahan anak bersifat kompleks. 3
Penanganan  perkara  dispensasi  nikah  di  Indonesia  sudah  mengalami  perubahan  regulasi dengan keluarnya UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili  Perkara  Dispensasi  Kawin.  Regulasi  tersebut  membawa  perspektif  baru  dalam penanganan perkara dispensasi nikah, yakni dengan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak.  Bagi  peradilan  agama  regulasi  tersebut  menjadi  standar  penanganan  perkara  permohonan
1 “Rekap  Data  Jenis  Perkara  Dispensasi  Kawin  Peradilan  Agama  Tahun  2022,”  2023, http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022.
2 “15  Ribu  Pengajuan  Dispensasi  Nikah  Di  Jawa  Timur  Dalam  Satu  Tahun,”  JawaPos,  2023, https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01431212/15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur- dalam-satu-tahun.
3 Muhamad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan,” Syari‟ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari‟ah Law 5, no. 1 (2022): 1–14.
dispensasi  nikah  sekaligus  melimitasi  alasan  dispensasi  nikah  yang  sebelumnya  tidak  ada. 4 Sebelum  adanya  regulasi  tersebut  proses  judikasi  perkara  permohonan  dispensasi  nikah tergantung sepenuhnya pada hakim yang menangani perkara.
Dispensasi  nikah  sendiri  merupakan  pengecualian  hukum  dari  adanya  ketentuan  usia minimum seseorang untuk menikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  dan  perubahannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019.  Undang- Undang tersebut menentukan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi pria atau Wanita yang telah  berumur  19  tahun,  apabila  belum  mencapai  usia  tersebut  harus  mendapatkan  dispensasi nikah dari pengadilan agama. Permohonan dispensasi diajukan ke pengadilan oleh orang tua/wali dari calon pengantin. Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: “Dalam hal terjadi penyimpangan  terhadap  ketentuan umur  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  orang  tua  pihak pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” . 5
Kajian tentang dispensasi nikah khususnya pasca PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan UU Nomor  16  Tahun  2019  sudah  banyak  dilakukan  diantaranya  Sonny  Dewi  Judiasih,  dkk  yang mengungkap adanya lonjakan dispensasi nikah setelah adanya revisi peraturan tentang dispensasi nikah  dan  hakim  masih  dengan  mudah  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah. 6 Temuan serupa  juga  disampaikan  Mughniatul  Ilma  yang  mengungkapkan  bahwa  setelah  berlakunya Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  belum  sepenuhnya  membatasi  alasan  pengajuan dispensasi nikah sehingga peluang diterimanya dispensasi nikah oleh hakim masih besar terjadi. 7 Sedangkan  Zulaiha  dan  Mutaqin  mengungkapkan  bahwa  perubahan  batasan  minimal  usia  nikah masih  mempunyai  problematika  yaitu:  hukum    Islam    tidak    menetapkan    batasan  minimal  usia nikah  sehingga    sebagian    orang    masih  tidak  peduli  dengan  ketentuan    tersebut,  keberadaan lembaga dispensasi nikah membuka peluang nikah pada usia anak dan kenyataannya masyarakat belum bisa mencegah perkawinan anak secara maksimal. 8 Penelitian lain mengungkapkan bahwa peradilan  agama  sudah  punya  regulasi  yang  lebih  menjamin  hak  anak  dalam  perkara  dispensasi
4 Hasan et al., 2021
5 “Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (2019).
6 Sonny  Dewi  Judiasih,  Susilowati  S  Dajaan,  and  Bambang  Daru  Nugroho,  “Kontradiksi  Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3, no. 2 (2020): 203–22.
7 Mughniatul  Ilma,  “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan  Aturan Batas Usia  Kawin Bagi  Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020): 133–66, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478.
8 Eni  Zulaiha  and  Ayi  Zaenal  Mutaqin,  “The  Problems  of  The  Marriage  Age  Changing  in Indonesia  in  the  Perspectives  of  Muslim  Jurists  and  Gender  Equality,” Hanifiya:  Jurnal  Studi  Agama- Agama 4, no. 2 (2021): 99–108, https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538.
nikah  tetapi  implementasinya  masih  belum    maksimal. 9 Sedangkan  Chusnida  dan  Angriawan mengungkapkan  bahwa  klausul alasan  mendesak  disertai  bukti yang  cukup dalam  PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih bisa ditafsirkan secara lebih luas belum menunjukkan limitasi alasan dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah  sesuai  dengan  asas  kepentingan  terbaik  bagi anak. 10 Hasil kajian serupa juga diungkapkan oleh Ahmad Muqaffi dkk. 11
Sedangkan penelitian yang secara spefisik mengkaji alasan pengajuan dispensai nikah dan pertimbangan  hakim  dalam  dispensasi  nikah  diantaranya  penelitian  Fadli  dan  Warman  yang mengemukakan  bahwa  alasan  khawatir  merupakan  alasan  dominan  dalam  penetapan  dispensasi nikah  sebelum  adanya  perubahan  regulasi.  Setelah  perubahan  regulasi  alasan  pengajuan dispensasi nikah menjdai lebih spesifik, seperti telah hamil, perzinaan dan alasan cinta. 12
Yuni  yang  meneliti  tentang  alasan  mendesak  sebagai  pertimbangan  hakim  menemukan bahwa menurut hakim, alasan mendesak dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah antara lain sudah lama berpacaran, kehamilan tidak diinginkan, sudah satu rumah dengan calon suami. 13 Hasil kajin Syafi‟i dan Ramadhani yang meneliti pertimbangan hakim dalam menangani perkara  dispensasi  nikah  mengungkapkan  hakim  sudah  sesuai  pedoman  kekuasaan  kehakiman serta mempertimbangkan banyak aspek seperti kesehatan, kedewasaan, ekonomi dan ada tidaknya unsur keterpaksaan. 14 Sedangkan penelitian tentang pertimbangan yuridis hakim dalam penetapan dispensasi nikah diantaranya permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua/wali, tidak ada halangan untuk menikah sesuai syariat Islam dan kemampuan keuangan dari calon mempelai. 15
Dari  perspektif  perlindungan  anak  dispensasi  nikah  seakan  menjadi  paradoks  dengan upaya  negara  dalam  melindungi  hak-hak  anak.  Apalagi  menurut  kajian Institute  for  Criminal Justice  Reform berdasarkan  risetnya  pada  tahun  2013-2015  jumlah  dispensasi  nikah  yang dikabulkan  oleh  pengadilan  agama  sebanyak  97,34  %. 16 Begitu  juga  setelah  perubahan  regulasi
9 Allika  Fadia  Tasya  and  Atik  Winanti,  “Dispensasi  Perkawinan  Anak  Setelah  Adanya  Perma Nomor 5 Tahun 2019,” Wajah Hukum 5, no. 1 (2021): 241, https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333.
10 Nabilah  Luthfiyah  Chusnida  and  Teddy  Prima  Anggriawan,  “Dispensation  of  Marriage  in  The Perspective of Children‟s Rights: Best Interest of The Children,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22, no.
3 (2022): 295, https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.295-310.
11 Ahmad  Muqaffi,  Rusdiyah  Rusdiyah,  and  Diana  Rahmi,  “Menilik  Problematika  Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” Journal of Islamic and Law Studies 5, no. 3 (2022): 361–77, https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914. 12 Ashabul  Fadhli  and  Arifki  Budia  Warman,  “„Alasan  Khawatir‟  pada  Penetapan  Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 14, no. 2 (December 31, 2021): 146–58, https://doi.org/10.14421/AHWAL.2021.14203. 13 Lilik  Andar  Yuni,  “Analysis  of  The  Emergency  Reasons  in  The  Application  of  Marriage Dispensation  at  The  Tenggarong  Religious  Court,” Samarah 5,  no.  2  (2021):  976–1002, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135.
14 Syafi‟i & Ramadhany, 2021
15 Mansari Mansari et al., “Concretization Of Urgent Reason And Sufficient Evidence In Providing Marriage Dispensation For Children  By The Judge,” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 20, no. 2 (December 31, 2020): 195–206, https://doi.org/10.19109/NURANI.V20I2.5898.
16 Muqaffi,  Rusdiyah,  and  Rahmi,  “Menilik  Problematika  Dispensasi  Nikah  Dalam  Upaya
juga  belum  efektif  dalam  menekan  angka  pernikahan  anak.maksimal. 17 Melihat  fakta  tersebut hakim  yang  diberi  otoritas  dalam  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  pernikahan  usia  di bawah umur seakan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 18 Beranjak dari  karya-karya  tersebut  di  atas,  artikel  ini  mencoba  mendiskusikan  lebih  lanjut  tentang pertimbangan  hakim  dalam  menangani  perkara  permohonan  dispensasi  nikah  baik  perkara dikabulkan  atau  ditolak.  Perspektif  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  yakni  kepentingan  terbaik bagi  anak  ( the  best  interest  of  the  child )  yang  saat  ini  menjadi  asas  utama  dalam  pedoman penanganan perkara dispensasi nikah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yakni  jenis  penelitan  hukum  normatif- empiris.  Sumber  data  berupa  bahan  hukum  primer  peraturan  perundangn-undangan  yang  terkait dengan  penelitan  dan  putusan  pengadilan  agama  sedangkan  bahan  hukum  skundernya  adalah jurnal-jurnal dan artikel. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi  kasus, data dianalisis secara deskriptif  analitis.  Adapun  objek  penelitian  adalah  putusan  dispensasi  nikah  pada  Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Menjaga Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Dispensasi Nikah
Sejak  tahun  1990  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  Hak-Hak  Anak  ( UN  Convention  on  The  Rights  of  The  Child/UNCROC 989  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990.  Dengan  meratifikasi  konvensi  PBB  tersebut  maka Indonesia  wajib  memastikan  bahwa  semua  peraturan-peraturan  yang  ada  Indonesia  memuat subtansi  dari  konvensi  tersebut.  Secara  garis  besar  terdapat  empat  prinsip  utama  yang  dapat diambil  dari  konvensi  tersebut,  yaitu  prinsip  non-diskriminasi  (Pasal  2),  prinsip  kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child ) (Pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan  hak  untuk  berkembang  (Pasal  6),  serta  prinsip  penghargaan  atas  pendapat  anak  (Pasal  12). Dari keempat prinsip tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip terpenting yang melandasi seluruh hak-hak anak. 19
Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” 17 Ahmad  Bastomi  Valeriel  Margarettha  Susanto,  Moh.  Muhibbin,  “Efektifitas  Batas  Usia Perkawinan  Dan  Dispensasi  Perkawinan  (Pasal  7)  UU  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  UU  No.  1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum 44, no. 16 (2021): 671–75.
18 Winsherly  Tan,  “Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Dan  Tantangan  Dalam  Mencapai  Sustainable Development Goals,” Justisi 7, no. 2 (2021): 76–88, https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342. 19 Musthofa dan  Ahmad Dzul  Farhan Taujan,  “Dispensasi  Kawin Dan  Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” 2021,
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-
Prinsip tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 3 UNCROC yang menegaskan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan  sosial  pemerintah  atau  swasta,  pengadilan,  penguasa  pemerintahan  atau  badan- badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.‟‟ 20 Oleh karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  harus  dijadikan  sebagai  orientasi  dan  pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut seorang anak.
Peradilan di Indonesia juga telah mengadopsi prinsip utama dalam UNCROC 989 dengan menyatakan  bahwa  setiap  perkara  hukum  yang  melibatkan  anak  harus  mempertimbangkan kepentingan  terbaik  bagi  anak,  baik  perkara  perdata  maupun  pidana.  Perkara  permohonan dispensasi  nikah  merupakan  salah  satu  perkara  perdata  yang  sering  bersinggungan  dengan kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Perkara  dispensasi  nikah  sering  kali  melibatkan  banyak kepentingan salah satunya ada kepentingan orang tua yang ingin anaknya segera menikah dengan berbagai alasan. Paksaan oleh orang tua sangat mencederai hak-hak anak dan tidak mengindahkan kepentingan terbaik bagi anak. 21
Asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  menjadi  salah  satu  asas  penting  dalam  menangani perkara permohonan dispensasi nikah di samping asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  yang  terdiri  dari:kepentingan  terbaik  bagi  anak;  hak  hidup  dan tumbuh  kembang  anak,  penghargaan  atas  pendapat  anak;  persamaan  di  depan  hukum; keadilan;kemanfaatan dan kepastian hukum. 22
Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa  paradigma  baru  dalam  menangani  perkara  dispensasi  nikah  yang  harapannya  lebih melindungi hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan  akan mengidentifikasi ada atau tidaknya unsur paksaan yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi nikah anak. Selain  itu  proses  sistem  pengadilan  dalam  menangani  permohonan  dispensasi  nikah  akan menuntut  dan  meningkatkan  tanggung  jawab  orang  tua  ikut  berpartisipasi  mencegah  terjadinya pernikahan anak. 23
Secara  teknis  yuridis  hakim  dalam  menangani  perkara  permohonan  dispensasi  nikah seyogyanya tidak sekedar mempertimbangkan alasan mendesak yang dikemukakan oleh pemohon
kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2.
20 “Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989. 21 Mushtofa dan Ahmad Taujan, “Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak” 1 (2021):
5, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan- terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2.
Masyarakat 20, no. 2 (December 31, 2020): 195–206,
https://doi.org/10.19109/NURANI.V20I2.5898.
22 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan Dispensasi Kawin” (n.d.)
23 Tasya  and  Winanti,  “Dispensasi  Perkawinan  Anak  Setelah  Adanya  Perma  Nomor  5  Tahun 2019.”
tetapi  juga  wajib  memperhatikan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Hakim  harus  mencermati apakah  anak  telah  siap  berumah  tangga  dari  aspek  fisik,  psikis,  dan  ekonomi  dengan menggunakan  paradigma  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Peran  hakim  dalam rechtsvinding diperlukan  untuk  dapat  menetapkan  permohonan  dispenasi  nikah  dengan  landasan  kepentingan terbaik bagi anak.

## B. Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Wonosari
Sepanjang  tahun  2022  permohonan  dispensasi  nikah  yang  diajukan  pada  Pengadilan Agama  Wonosari  sejumlah  171  perkara.  Dari  171  perkara  pengajuan  dispensasi  yang  ditangani oleh  Pengadilan  Agama  Wonosari  sejumlah  161  perkara  yang  dikabulkan  oleh  hakim  sisanya sejumlah 10 perkara ada yang ditolak, dicabut dan gugur. Sedangkan pada tahun 2021 Pengadilan Agama  Wonosari  menerima  218  pengajuan  dispensasi  nikah,  sedangkan  pengajuan  dispensasi nikah yang dikabulkan sejumlah 205 perkara. 24
Data Dispensasi  Nikah PA Wonosari Tahun 2022 25 No Status Pekara Jumlah Prosentase 1 Dikabulkan 161 94,15% 2 Ditolak 2 1,18% 3 Dicabut 5 2.92% 4 Gugur 3 1,75%
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat  perkara  permohonan  dispensasi  nikah  yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wonosari masih tinggi, berada pada kisaran 90% dari jumlah yang  diajukan.  Tingginya  angka  permohonan  dispensasi  nikah  yang  dikabulkan  oleh  pengadilan agama  juga  pernah  dipublikasikan  dari Australia  Indonesia  Partnership  for  Justice (AIPJ)  yang dikutip  oleh  Cate  Sumner  yakni  sejumlah  99%. 26 Temuan  AIPJ  tersebut  sepertinya  bersumber pada perkara dispensasi nikah sebelum adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun  2019.  Tetapi  kajian  dispensasi  nikah  pasca  kedua  regulasi  tersebut  juga  masih mempertanyakan efektifitasnya dalam mencegah pernikahan dini. 27
24 “Perkawinan  Usia  Dini  Di  Kabupaten  Gunungkidul  Alami  Penurunan,”  https://www.pa- wonosari.go.id, 2023, https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/505-perkawinan-usia-dini-di- kabupaten-gunungkidul-alami-penurunan-18-januari-2023.
25 Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Gunungkidul Alami Penurunan.
26 Cate  Sumner,  “Mengakhiri  Pernikahan  Anak  Di  Indonesia:  Peran  Pengadilan,” Center  for Indonesian  Law,  Islam  and  Society ,  2020,  https://www.aipj.or.id/pages/publication/cilis-policy-paper- mengakhiri-pernikahan-anak-di-indonesia-peran-pengadilan.
27 Valeriel  Margarettha  Susanto,  Moh.  Muhibbin,  “Efektifitas  Batas  Usia  Perkawinan  Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi
Secara  normatif  pengajuan  dispensasi  nikah  karena  calon  pengantin  belum  berusia  19 tahun sedangkan latarbelakangnya karena berbagai faktor antara lain sudah berhubungan layaknya suami  istri,  hamil  terlebih  dahulu,  khawatir  melanggar  syariat  Islam  karena  sudah  sangat  dekat dengan  calon  suami/istrinya,  bahkan  ada  yang  sudah  melahirkan.  Dari  sekian  faktor  yang melatarbelakangi  alasan  pengajuan  dispensasi  nikah  faktor  kehamilan  di  luar  nikah  merupakan faktor paling dominan yakni sejumlah 54%. 28 Latar belakang tersebut berbeda dengan yang terjadi pada  Provinsi  Jawa  Timur  yang  sempat  menjadi  perhatian  dimana  faktor  kehamilan  sebelum nikah mencapai angka 80%. 29
Apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan  dalam  pasal  7  ayat  2  UU  Nomor  16  Tahun  2019 tentang kondisi mendesak maka latarbelakang pengajuan dispensasi nikah yang diajukan pada PA Wonosari  yang  sejumlah  54%  bisa  dikatakan  secara  pasti  telah  memenuhi  ketentuan  tersebut. Sedangkan  latarbelakang  lain  yang  sejumlah  46  %  masih  perlu  didiskusikan  dan  diklasifikasi apakah  sudah  sepenuhnya  memenuhi  unsur  alasan  mendesak.  Pengertian  alasan  mendesak dimaknai  sebagai  keadaan  di  mana  hubungan  pasangan  calon  mempelai  tidak  dapat  ditunda  lagi perkawinannya  dengan  alasan  belum  cukup  batas  minimal  usia  perkawinan,  mengingat  dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya. 30
Dari  aspek  usia  anak  yang  dimohonkan  dispensasinya  ke  Pengadilan  Agama  Wonosari selama tahun 2022 berada pada rentang usia 13-18 tahun. Usia terendah yakni 13 tahun 10 bulan terdapat pada nomor register perkara 243/Pdt.P/2022/PA.Wno,yang mana permohonan dispensasi nikah  tersebut  ditolak  oleh  hakim.  Klasifikasi  usia  anak  yang  dimohonkan  dispensasinya berdasarkan  tahapan  perkembangan  remaja  versi  Kementerian  Kesehatan  maka  akan  tergambar sebagaimana tabel di bawah.

## Data Usia Anak yang Dimohonkan Dispensasi Nikah
No Rentang Usia Jumlah Prosentase 1 13 1 0,58% 2 14-16 36 21,05% 3 17-18 134 78,36%
Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” 28 “Perkawinan  Usia  Dini  Di  Kabupaten  Gunungkidul  Alami  Penurunan,”  https://www.pa- wonosari.go.id, 2023, https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/505-perkawinan-usia-dini-di- kabupaten-gunungkidul-alami-penurunan-18-januari-2023.
29 Humas  Pemprov  Jawa  Timur,  “80%  Diskan  Di  Sebabkan  Hamil  Duluan,” https://kominfo.jatimprov.go.id,  2023,  https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/80-diskan-di-sebabkan-hamil- duluan.
30 Mansari  et  al,  “Concretizationof  Urgent  Reason  and  Sufficientevidence  In  Providing  Marriage Dispensation For Children By The Judge” 1, no. 1 (1974): 303–35.
Kriteria  usia  anak  ada  beberapa  versi,  UU  Nomor  23  Tahun  2002  yang  diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan UU  Nomor  4  tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  menyatakan  anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  21  tahun. 31 UU  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  diperbaharui dengan  UU  Nomor  16  Tahun  2019  membatasi  usia  minimal  kawin  usia  19  tahun.  Apabila merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka anak yang dimohonkan dispensasinya berusia minimal 18 tahun sudah tidak masuk kategori anak. Adanya variasi tersebut bisa membuat persepsi tentang dispensasi nikah dan pernikahan dini.
Perkembangan  psikologis  anak  pada  usia  10-19  tahun  merujuk  pada  Kementerian Kesehatan  dibagi  dalam  tiga  tahap.  Tahap  pertama  awal  remaja  yakni  usia  10-13  tahun,  tahap kedua remaja tengah usia 14-16 tahun dan remaja akhir usia 17-19 tahun. Menurut WHO remaja adalah  periode  dari  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  terjadi  setelah  masa  anak-anak  dan sebelum  dewasa,  dari  usia  10-19  tahun.  Dengan  demikian  rentang  usia  anak  yang  dimohonkan dispensasi nikah dalam perspektif psikologi berada pada usia remaja. 32

## C. Perspektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pertimbangan Hakim
Konstitusi  telah  menjamin  bahwa  hakim  dalam  menyelenggarakan  peradilan  bersifat merdeka sebagaimana yang dituangkan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa: “Kekuasaan Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan”.  Kemerdekaan  hakim  bisa  dimaknai  mempunyai  keleluasaan dalam penemuan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Terlebih dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewajiban untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun  ketentuan hukumnya  kurang  jelas  atau bahkan belum ada. 33
Dalam konteks penanganan perkara dispensasi nikah yang secara eksplisit mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka melalui  kekuasaan  kehakiman yang telah dijamin konstitusi hakim  wajib  mempertimbangkan  dan  memastikan  perlindungan,  pengasuhan,  kesejahteraan,
31 Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia Saadatul Maghfira,” Jurnal Ilmiah Syari’ah 15, no. 2 (2016): 213–21.
32 Muhammad  Zainuddin  Sunarto  and  Fathor  Rozy,  “Pembatasan  Pernikahan  Ditinjau  Dari Psikologi,” Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora 8, no. 4 (2022): 616–24, https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.167.
33 Lili  Hidayati,  “Rechtsvinding  Dan  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Mengabulkan  Dan  Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,” Khuluqiyya, Vol 3 No 1 Januari 2021 3, no. 1 (2021): 71–87.
kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak.  Dengan  adanya  ketentuan  ini,  hakim  sebagai penentu  perkara  mempunyai  peran  signifikan  guna  mewujudkan  perlindungan  terhadap  hak-hak anak  dalam  setiap  putusannya.  Setiap  keputusan  hakim  dalam  menyidangkan  perkara  dispensasi nikah hingga menetapkan diharapkan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. 34
Setelah  mencermati  penetapan  dispensasi  PA  Wonosari  selama  tahun  2022  hakim  PA Wonosari  secara  umum  telah  mengimplementasikan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang menjadi  perintah  dalam  PERMA  Nomor  5  Tahun  2019.  Pada  setiap  penetapan  permohonan dispensasi  nikah baik yang dikabulkan, ditolak dan dicabut telah menggambarkan adanya  proses persidangan  yang  mencerminkan  implementasi  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Hal  tersebut terlihat  dari  adanya  proses  mendengarkan  pendapat  anak,  memperhatikan  hasil  konseling  dari psikolog anak, menasihati anak supaya menunda rencana nikahnya sampai berusia 19 tahun, dan memahamkan  resiko  pernikahan  usia  anak  kepada  para  pemohon  dan  anak  yang  dimohonkan dispensasi nikahnya.
Sekalipun  secara  umum  hakim  PA  Wonosari  sudah  memperhatikan  kepentingan  terbaik bagi  anak  tetapi  ada  beberapa  variasi  putusan  dispensasi  nikah  yang  mencerminkan  bobot pertimbangan  hakim  dalam  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Menggunakan  model pendekatan  kasus,  beberapa  variasi  penetapan  dispensasi  nikah  tersebut  tersaji  dalam  paparan  di bawah.

## 1. Kasus Pertama
Penetapan  dispensasi  nikah  Nomor:243/Pdt.P/2022/PA.Wno  alasan  orang  tua mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  anaknya  ke  PA  Wonosari  dengan  latar  belakang anak perempuannya yang berusia 13 tahun 10 bulan sudah tunangan dan sangat dekat dengan calon  suaminya  bahkan  sudah  berhubungan  layaknya  suami  istri.  Setelah  melalui  proses konseling  dengan  psikolog  anak  yang  disediakan  oleh  UPT  Perlindungan  Anak  dan Perempuan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gunungkidul  hakim  akhirnya  menolak  permohonan dispensasi  nikah  tersebut  karena  bertentangan  dengan  asas  kepentingan  terbaik  untuk anak. Dalam putusannya hakim menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  maka meskipun  antara  anak  Pemohon  dengan  calon  suaminya  tersebut  telah  melakukan hubungan biologis, namun  dengan memberikan dispensasi kepada anak  di  bawah  umur yang belum siap  secara psikologis dan  minim pengetahuan dasar rumah tangga, untuk menikah dan membangun rumah tangga, maka akan menimbulkan madharat yang besar
34 Ahmad Rizza Habibi, “Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Nikah Dan Korelasinya Terhadap
Kepentingan Terbaik Bagi Anak” (Jakarta, 2022),
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak- dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi- s-hi-26-4.
dan  secara  nyata bertentangan  dengan  asas  kepentingan  terbaik  untuk  anak sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019, dan fakta-fakta  hukum  sebagaimana  diuraikan  di  atas  belum  memenuhi  kriteria sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, maka  permohonan  Para  Pemohon  dinyatakan tidak  cukup  beralasan  dan  patut  untuk ditolak . 35
Pada  pekara  di  atas  secara  jelas  hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa kepentingan  terbaik  bagi  anak  diutamakan  daripada  alasan  mendesak  yang  dijadikan  alasan mengajukan  dispensasi  nikah.  Keputusan  hakim  tersebut  tampaknya  didasari  atas  hasil konseling dari psikolog anak dan hasil persidangan yang mengindikasikan bahwa anak yang dimohonkan dispensasinya belum siap berumah tangga dari berbagai aspek. Hasil konseling yang masuk dalam pemeriksaan persidangan tersebut berbunyi:
Bahwa Para Pemohon telah melampirkan form konseling Nomor: 463/087/VII/CT.2022 tanggal  22  Juli  2022  yang  pada  pokoknya  menyimpulkan  bahwa  anak  Pemohon  secara psikologis  belum  siap dan  belum mempunyai  pandangan  mengenai  kehidupan  pasca  nikah, dan  belum  terbiasa  mengerjakan  pekerjaan  rumah,  dan  merekomendasikan  agar  anak Pemohon  menunggu  cukup  umur  untuk  menikah  supaya  lebih  siap  secara  psikologis, spiritual,  mental,  reproduksi  dan  ekonomi,  serta  adanya  pendampingan  dari  UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul. 36

## 2. Kasus Kedua
Pada  perkara  Nomor:  2/Pdt.P/2022/PA.Wno  permohonan  dispensasi  nikah  dikabulkan oleh hakim karena alasan mendesak terpenuhi yakni sudah hamil di luar nikah. Namun hakim mempertimbangkan  perlunya  pendampingan  psikologis  bagi  anak  yang  dikabulkan dispensasinya  oleh  ahli  psikolog  anak,  bahkan  diperintahkan  dalam  putusannya. Terpenuhinya alasan mendesak bukan berarti kepentingan terbaik bagi anak diabaikan begitu saja. Pada penetapan perkara tersebut hakim menyatakan :
Menimbang,  bahwa  dalam  form  konseling  disimpulkan  yang  pada  pokoknya  anak Para Pemohon belum siap secara psikologis dan sosial, serta merekomendasikan bahwa adanya  dukungan  orang  tua  membuat  anak  Para  Pemohon  semakin  mantap  dalam melangkah  menuju  perkawinan,  serta  tetap  diperlukannya  pendampingan  secara psikologis  oleh  UPT  PPA  Kabupaten  Gunungkidul,  maka  Hakim  memandang  perlu
35 “Penetapan PA Wonosari Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno,” 2022.
36 “Penetapan PA Wonosari Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno.”
mengambil alih rekomendasi UPT PPA tersebut sebagai pertimbangan dalam penetapan ini,  dan  memerintahkan  Pemohon  untuk  tetap  melakukan  pendampingan  secara psikologis  terhadap  anak  Pemohon  melalui  UPT  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Kabupaten Gunungkidul. 37
Pada  dua  penetapan  di  atas  sekalipun  keputusan  hakim  berbeda  tetapi  hakim  sangat memperhatikan  aspek  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dalam  pertimbangannya.  Dengan  kata lain  hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi  nikah berperspektif kepentingan terbaik  bagi  anak.  Terbuktinya  alasan  mendesak  yang  diajukan  pemohon  seperti  hamil sebelum  nikah  tidak  berarti  mengabaikan  hak-hak  anak.  Pertimbangan  hakim  dan  putusan hakim dengan memerintahkan melanjutkan pendampingan dengan psikolog anak juga terlihat pada  penetapan  dispensasi  dengan  nomor  162/Pdt.P/2022/PA.Wno.  Pada  nomor  perkara tersebut, latar belakang anak yang diajukan dispensasi nikahnya sudah melahirkan anak hasil hubungan biologis dengan pacarnya.

## 3. Kasus Ketiga
Penetapan  dispensasi  nikah  Nomor  192/Pdt.P/2022/PA.Wno  tidak  secara  konkrit mengambarkan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak  selain  aspek  penanganan  perkara  yang sudah  ditentukan  oleh  PERMA  Nomor  5  Tahun  2019.  Anak  yang  diajukan  dispensasinya pada  perkara  tersebut  di  atas,  perempuan  berusia  16  tahun  11  bulan.  Alasan  pengajuan dispensasi  nikah  karena  anak  sudah  bertunangan  dan  sangat  dekat  dengan  calon  suaminya, orang tua khawatir anaknya melanggar hukum Islam kalau tidak segera dinikahkan.
Hakim  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah  tersebut  dengan  menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  syarat  usia  minimal  untuk  menikah  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang  adalah  demi  mencegah  potensi  mudharat  diantaranya  berupa  masih labilnya  psikis  calon  mempelai,  minimnya  tingkat  pendidikan,  faktor  kesehatan,  dan kurang  mapannya  perekonomian  calon  mempelai  sehingga  dikhawatirkan  akan menimbulkan  masalah  sosial  baru  dalam  masyarakat.  Sedangkan  di  satu  sisi,  tidak memberi  dispensasi  dalam  kasus-  kasus  tertentu  akan  pula  menimbulkan  mudharat berupa  terbukanya  pintu  perzinahan,  hamil  di  luar  nikah,  meningkatnya  angka pernikahan  bawah  tangan,  yang  justru  bisa  memporak  poranda  tatanan  sosial masyarakat  sehingga  menimbulkan  mudharat  yang  lebih  besar  dan  lebih  asasi.  Oleh karenanya,  sebagaimana  kasus  posisi  dalam  perkara  ini,  menghindari  mudharat  yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai
37 “Penetapan PA Wonosari Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wno,” 2022.
mana  kaidah  fikih  dalam  al-Asybah  wa  an-Nazha’ir  oleh  Imam  Jalaluddin  As-Suyuthi (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyyah,  1983,  hal.  87)  yang  diambil  alih  sebagai  pendapat Hakim berbunyi:

## امهفخأ باكتربا اًررض امهُمظعأ يعوُر نتادسفم ضراعت اذإ .
Artinya:  “Apabila  ada  dua  hal  yang  sama-sama  mengandung  madharat,  maka harus  dihilangkan  madharat  yang  lebih  besar  meskipun  harus  mengerjakan madharat yang lebih kecil”. 38
Hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah  di  atas  seakan mengilustrasikan  adanya  dialektika  antara  menjaga  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dengan pembuktian  alasan  mendesak  sehingga  dispensasi  nikahnya  dikabulkan.  Hakim  tidak menafikan  adanya  mahdharat  akibat  pernikahan  usia  anak  tetapi  apabila  tidak  menikahkan lebih  besar  mahdharatnya.  Untuk  memperkuat  pertimbangannya  hakim  dalam  mengabulkan permohonan  dispensasi  nikah,  hakim  menggunakan  kaidah  fikiah akhafu  dhararain. Sejauh bacaan  penulis  kaidah  fikiah  tersebut  sebelum  adanya  PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  tidak pernah dikutip hakim.
Apabila  ditelusuri  lebih  dalam  sebenarnya  alasan  mendesak  berupa  kekhawatiran  pada penetapan  di  atas  masih  bersifat  prediktif,  menikahkan  juga  bukan  satu-satunya  solusi. Hakim  juga  memerintahkan  kepada  pemohon  untuk  melanjutkan  pendampingan  psikologis kepada anaknya melalui psikolog anak.
Sedangkan pada perkara permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil di luar nikah semua  diputuskan  dikabulkan  oleh  hakim  kecuali  yang  bersedia  mencabut  perkara  karena menunggu  umur  19  tahun  yang  tinggal  beberapa  bulan  lagi  yakni  sejumlah  5  permohonan. Penanganan  perkara  dengan  faktor  hamil  sebelum  nikah  hakim  seakan  tidak  membuka peluang lain selain dikabulkan atau pemohon mencabut permohonannya.
Hanya  saja  dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah  tidak  semua  hakim memerintahkan anak pemohon melanjutkan pendampingan dengan psikolog anak. Sepanjang bacaan  penulis  hanya  ada  satu  hakim  pada  PA  Wonosari  yang  senantiasa  memerintahkan melanjutkan  pendampingan  dengan  psikolog  anak  yang  disediakan  oleh  UPT  Perlindungan Anak  dan  Perempuan  Kabupaten  Gunungkidul  seperti  dalam  penetapan  Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Wno.
38 “Penetapan PA Wonosari Nomor: 192/Pdt.P/2022/PA.Wno,” 2022.

## KESIMPULAN
Hakim  pada  Pengadilan  Agama  Wonosari  dalam  menangani  perkara  dispensasi  nikah secara umum sudah berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Secara yuridis pertimbangannya hakim sudah mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengutamakan asas kepentingan terbaik  bagi  anak.  Hanya  saja  dengan  perspektif  kepentingan  terbaik  anak  penetapan  dispensasi nikah  selama  tahun  2022  tidak  semua  putusan  mempunyai  indikasi  yang  sama  dalam  menjaga kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Perbedaan rechtsvinding hakim  dalam  pembuktian  alasan mendesak  menjadi  sebab  adanya  perbedaan  tersebut.  Begitu  juga  dengan  cara  pandang  antara hakim  yang  menangani  perkara  dispensasi  nikah  juga  menyebabkan  perbedaan  dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
Pemberian  dispensasi  nikah  merupakan  keputusan  yang  dilematis  bagi  hakim  karena adanya  dialektika  antara  menjaga  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dengan  alasan  mendesak  yang dijadikan  dalil  permohonan.  Akan  tetapi  hakim  mempunyai  otoritas  untuk  berijtihad  dengan menggali  fakta-fakta  hukum  yang  muncul  di  persidangan  dengan  tetap  berorientasi  pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak pada penetapan dispensasi  nikah  dapat  diterapkan  secara  gradual  sesuai  dengan  kondisi  dan  latarbelakang permohonan dispensasi nikah. Dengan begitu sekalipun dispensasi nikah harus dikabulkan karena bukti  alasan  mendesak  dianggap  cukup  bukan  berarti  menafikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak. Selain  itu  dalam  hal  pembuktian  alasan  mendesak  seyogyanya  lebih  bersifat  konkrit,  bukan bersifat prediktif-antisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA
“15  Ribu  Pengajuan  Dispensasi  Nikah  Di  Jawa  Timur  Dalam  Satu  Tahun.”  JawaPos,  2023. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01431212/15-ribu-pengajuan-dispensasi- nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun.
Chusnida,  Nabilah  Luthfiyah,  and  Teddy  Prima  Anggriawan.  “Dispensation  of  Marriage  in The  Perspective  of  Children‟s  Rights:  Best  Interest  of  The  Children.” Jurnal  Penelitian Hukum De Jure 22, no. 3 (2022): 295.
https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.295-310.
Fadhli,  Ashabul,  and  Arifki  Budia  Warman.  “„Alasan  Khawatir‟  pada  Penetapan  Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama  Batusangkar.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 14, no. 2 (December 31, 2021): 146–58.
https://doi.org/10.14421/AHWAL.2021.14203.
Habibi,  Ahmad  Rizza.  “Dialektika  Pembuktian  Alasan  Mendesak  Dalam  Dispensasi  Nikah Dan  Korelasinya  Terhadap  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak.”  Jakarta,  2022. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian- alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan- terbaik- bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4.
Hidayati,  Lili.  “Rechtsvinding  Dan  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Mengabulkan  Dan
Menolak  Permohonan  Dispensasi  Nikah.” Khuluqiyya,  Vol  3  No  1  Januari  2021 3,  no. 1 (2021): 71–87.
Ilma,  Mughniatul.  “Regulasi  Dispensasi  Dalam  Penguatan  Aturan  Batas  Usia  Kawin  Bagi Anak  Pasca  Lahirnya  UU  No.  16  Tahun  2019.” AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  Dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2020): 133–66. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478.
Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi   Antara
Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3, no.2(2020):203– 22.
Kepentingan  Terbaik  Anak  melalui  Putusan  Hakim,  Menjamin,  Fahadil  Amin  Al  Hasan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, and Deni Kamaluddin Yusup. “Dispensasi   Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui
Putusan Hakim.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 14, no. 1 (June  8,  2021): 86–98. https://doi.org/10.14421/AHWAL.2021.14107.
“Konvensi Hak-Hak Anak,” 1989.
Maghfira,  Saadatul.  “Kedudukan  Anak  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia” Jurnal  Ilmiah Syari’ah 15, no. 2 (2016): 213–21.
Mansari  et  all.  “Concretizationof  Urgent  Reason  And  Sufficientevidence  In  Providing  Marriage Dispensation For Children By The Judge” 1, no. 1 (1974): 303–35.
Mansari,  Mansari,  Zahrul  Fatahillah,  Muzakir  Muzakir,  Ahmad  Fikri  Oslami,  and  Muslim Zainuddin.  “Concretizationof  Urgent  Reason  And  Sufficientevidence  In  Providing
Marriage Dispensation For Children    By  The  Judge.” Nurani:  Jurnal  Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 20,   no. 2 (December 31, 2020): 195–206.
https://doi.org/10.19109/NURANI.V20I2.5898.
Muqaffi,  Ahmad,  Rusdiyah  Rusdiyah,  and  Diana  Rahmi.  “Menilik  Problematika  Dispensasi
Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” Journal of Islamic and Law Studies 5, no. 3 (2022): 361–77. https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914.
“Penetapan PA Wonosari Nomor: 192/Pdt.P/2022/PA.Wno,” 2022.
“Penetapan PA Wonosari Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Wno,” 2022.
“Penetapan PA Wonosari Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno,” 2022.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili  Permohonan Dispensasi Kawin (n.d.).
“Perkawinan  Usia  Dini  Di  Kabupaten  Gunungkidul  Alami  Penurunan.”  https://www.pa- wonosari.go.id, 2023. https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/505- perkawinan-usia-dini-di-kabupaten-gunungkidul-alami-penurunan-18-januari-2023.
“Rekap  Data  Jenis  Perkara  Dispensasi  Kawin  Peradilan  Agama  Tahun  2022,”  2023. http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022.Sebyar, Muhamad Hasan.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Permohonan  Dispensasi  Kawin  Di  Pengadilan  Agama Panyabungan.” Syari’ah:  Journal  of  Indonesian  Comparative  of  Syari’ah  Law 5,  no.  1 (2022): 1–14.
Sumner,  Cate.  “Mengakhiri  Pernikahan  Anak  Di  Indonesia:  Peran  Pengadilan.” Center  for Indonesian Law, Islam and Society , 2020.
https://www.aipj.or.id/pages/publication/cilis-policy-paper-mengakhiri-pernikahan-anak- di-indonesia-peran-pengadilan.
Sunarto,  Muhammad  Zainuddin,  and  Fathor  Rozy.  “Pembatasan  Pernikahan  Ditinjau  Dari Psikologi.” Jurnal  Sosial  Ekonomi  Dan  Humaniora 8,  no.  4  (2022):  616–24. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.167.
Syafi‟i,  Imam;,  and  Maulida  Ramadhany.  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan  Dispensasi Nikah  Di  Pengadilan  Agama  Kraksaan  Imam  Syafi  ‟  i  Universitas  Islam  Zainul  Hasan  , Indonesia Maulida Ramadhany Universitas Islam Zainul Hasan , Indonesia,” no. 2 (n.d.).
Tan,  Winsherly.  “Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Dan  Tantangan  Dalam  Mencapai  Sustainable
Development Goals.” Justisi 7, no. 2 (2021): 76–88. https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1342.
Tasya,  Allika  Fadia,  and  Atik  Winanti.  “Dispensasi  Perkawinan  Anak  Setelah  Adanya  Perma
Nomor 5 Tahun 2019.” Wajah Hukum 5, no. 1 (2021): 241. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.333.
Taujan,  Mushtofa  dan  Ahmad.  “Dispensasi  Kawin  Dan  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak”  1
(2021): 5. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi- kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan- dzul-farhan-s-h-4-2.
Taujan,  Musthofa  dan  Ahmad  Dzul  Farhan.  “Dispensasi  Kawin  Dan  Kepentingan  Terbaik  Bagi Anak,”  2021.  https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi- kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan- dzul-farhan-s-h-4-2.
Timur,  Humas  Pemprov  Jawa.  “80%  Diskan  Di  Sebabkan  Hamil  Duluan.” https://kominfo.jatimprov.go.id,  2023.  https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/80-diskan- di-sebabkan-hamil-duluan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 (2019).
Valeriel  Margarettha  Susanto,  Moh.  Muhibbin,  Ahmad  Bastomi.  “Efektifitas  Batas  Usia Perkawinan  Dan  Dispensasi  Perkawinan  (Pasal  7)  UU  No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  UU  No.  1  Tahun  1974  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang).” Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum 44, no. 16 (2021): 671–75.
Yuni,  Lilik  Andar.  “Analysis  of  The  Emergency  Reasons  in  The  Application  of  Marriage Dispensation  at The  Tenggarong Religious Court.” Samarah 5,  no.  2  (2021):  976–1002. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135.
Zulaiha,  Eni,  and  Ayi  Zaenal  Mutaqin.  “The  Problems  of  The  Marriage  Age  Changing  in Indonesia  in  the  Perspectives  of  Muslim  Jurists  and  Gender  Equality.” Hanifiya:  Jurnal Studi Agama-Agama 4, no. 2 (2021): 99–108. https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i2.13538.