https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp
MANAJEMEN DIKLAT UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU PPPK DI KOTA TASIKMALAYA
Tedi Setiadi 1 , Dodo Murtado 2 , Hendri Hendarsah 3 1,2,3 Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia Email: tedi_set@yahoo.co.id , dodomurtado772@gmail.com , hendrihendarsah58@gmail.com
,

## ABSTRACT
Based on the source from SIMPEG BPSDM data, the existing City of Tasikmalaya on 18 October 2022 had a shortage of 1,616 teachers. The number of teachers who have passed the PPPK selection in 2020 and 2021 is 776 people.  The study's objective was to describe and examine: 1) management of education and training to improve the competence of first-grade  teachers  in  Tasikmalaya  City;  2)  constraints  and  difficulties  in  management  of  education  and  training  to improve competence of first-grade teachers in Tasikmalaya City This research focuses on: 1) management of education and training to boost the competence of PPPK teachers in Tasikmalaya City; 2) management of education and training constraints  and  challenges  to  boost  the  competence  of  PPPK  teachers  in  Tasikmalaya  City  A  case  study  research design  and  descriptive  qualitative  methods  were  utilized  by  the  researchers  in  this  study.  In-depth  interviews, observation, and documentation study were the methods used to collect data for this study. According to the findings of this study, the role of education and training for PPPK teachers is urgently required in order to improve competence, produce professional teachers, and support the execution of their duties. Government employees with Work Agreements (PPPK)  that  are  implemented  systematically  and  integrated  must  develop  competence  through  training  as  a  form  of knowledge enrichment.
Keywords: Education and Training Management, PPPK Teacher Competence.

## ABSTRAK
Berdasarkan sumber dari data SIMPEG BPSDM Kota Tasikmalaya eksisting tanggal 18 Oktober 2022 kekurangan guru sebanyak  1.616  orang.  Jumlah  guru  yang  lolos  seleksi  PPPK  tahun  2020  dan  2021  sebanyak  776  orang.  Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji: 1) pengelolaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi  guru  kelas  I  di  Kota  Tasikmalaya;  2)  kendala  dan  kesulitan  pengelolaan  diklat  untuk  meningkatkan kompetensi guru kelas satu di Kota Tasikmalaya Penelitian ini berfokus pada: 1) pengelolaan diklat untuk meningkatkan kompetensi  guru  PPPK  di  Kota  Tasikmalaya;  2)  Pengelolaan  Diklat  Kendala  dan  Tantangan  untuk  Meningkatkan Kompetensi Guru PPPK di Kota Tasikmalaya Desain penelitian studi kasus dan metode kualitatif deskriptif digunakan peneliti  dalam  penelitian  ini.  Wawancara  mendalam,  observasi,  dan  studi  dokumentasi  merupakan  metode  yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, peran diklat  bagi guru PPPK  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi,  menghasilkan  guru  yang  profesional,  dan mendukung  pelaksanaan  tugasnya.  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  yang  dilaksanakan  secara sistematis  dan  terintegrasi  harus  mengembangkan  kompetensinya  melalui  pelatihan  sebagai  bentuk  pengayaan pengetahuan.
Kata Kunci: Manajemen Diklat, Kompetensi Guru PPPK
Cara sitasi:
Setiadi, T, Murtado, D., & Hendarsah, H. (2023). Manajemen Diklat untuk Meningkatkan Kompetensi Guru PPPK di Kota Tasikmalaya . Jurnal Wahana Pendidikan. 10 (1), 191-198
Sejarah Artikel: Dikirim 17-12-2022, Direvisi 20-01-2023, Diterima 28-01-2023

## PENDAHULUAN
Pendidik profesional, guru harus memiliki empat kompetensi utama; pedagogik, kepribadian, sosial,  dan  profesional.  Ketrampilan  keempat  yang  merupakan  bagian  dari  kinerja  guru.  Hal  ini sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  16  Tahun  2007  tentang  standar kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  guru,  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  pedagogik, kepribadian,  sosial,  dan  profesional  merupakan  kompetensi  utama  yang  harus  dimiliki  guru.  Guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Guru.
Oleh  karena  itu  guru  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan  pendidikan  dan  pengajaran  di sekolah sangatlah perlu untuk ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Tuntutan ini semakin meningkat  tak  kala  perkembangan  jaman  diera  globaisasi  ini  semakin  tak  terelakan  lagi  dan menuntut kita untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga berdampak pada perlunya penyesuaian kurikulum. Oleh karena itu kegiatan diklat terhadap guru harus terus dilakukan dan  ditingkatkan  hal  ini  agar  setiap  guru  menjadi  semakin  mahir,  meningkat  pengetahuan  dan keterampilannya sehingga akhirnya menjadi guru yang profesional.
Tetapi kondisi rill di Kota Tasikmalaya pada saat ini banyak guru yang berhenti karena sudah memasuki  masa  pensiun  atau  karena  faktor  lain  seperti  yang  terlihat  pada  tabel  data  rekapitulasi guru yang pensiun dan penjajagan guru pensiun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Hal ini bisa dilihat dari data berikut :
Tabel 1 Data Rekapitulasi Pensiun dan Penjajagan Pensiun Jabatan Fungsional Guru di Kota Tasikmalaya No.  Jenis Pemberhentian TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1. Mencapai Batas Usia Pensiun 210 232 260 269 233 187 2. Atas Permintaan Sendiri 4 2 2 0 0 0 3. Meninggal Dunia 20 30 7 0 0 0 4. Pindah Ke Luar Instansi 2 2 2 0 0 0 JUMLAH 236 266 271 269 223 187
Sumber : Data EIS Simpeg Kota Tasikmalaya Desember 2022
Dari  tabel  1,  diperoleh  data  bahwa  setiap  tahun  selalu  ada  guru  yang  berhenti  karena memasuki masa pensiun, meninggal dunia  atau karena pindah ke luar instansi, jumlahnya sangat banyak. Sedangkan pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sesuai dengan yang diharapkan artinya formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat sangat kecil. Berdasarkan sumber dari data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SIMPEG BPSDM) Kota Tasikmalaya eksisting tanggal 18 Oktober 2022 kekurangan guru sebanyak 1.616  orang.  Jumlah  guru  yang  lolos  seleksi  PPPK  tahun  2020  dan  2021  sebanyak  776  orang. Walaupun  demikian  proses  pembelajaran  tetap  harus  berjalan  dengan  baik  dan  tetap mempertahankan kualitas pembelajarannya.
Akibatnya,  mempekerjakan  instruktur  PPPK  baru  adalah  pilihan  yang  sangat  baik.  Oleh karena  itu,  sangat  penting  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugasnya  dengan  mengembangkan kompetensi sebagai bentuk pengayaan pengetahuan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi guru PPPK melalui manajemen pendidikan dan pelatihan yang baik sangat diperlukan.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Negeri  dengan  Perjanjian  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Dengan Perjanjian Kerja (Bab VI Pasal 39  Pengembangan  Kompetensi)  menambahkannya.  dengan  harapan  memastikan  pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  penulis  membuat  penelitian  ini  dengan  tujuan untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  kegiatan  manajemen  diklat,  serta  menganalisis  tentang masalah  dan  tantangan  manajemen  diklat  dalam  upaya  meningkatkan  kompetensi  Guru  PPPK  di Kota Tasikmalaya. Fokus penelitian ini yaitu (1) manajemen diklat untuk meningkatkan kompetensi guru  PPPK  di  Kota  Tasikmalaya,  (2)  kendala  dan  tantangan  dalam  manajemen  diklat  untuk meningkatkan kompetensi guru PPPK di Kota Tasikmalaya.

## METODE PENELITIAN
Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pendidikan dan pelatihan  dalam  rangka  peningkatan  kompetensi  guru  PPPK,  perlu  digunakan  baik  metode penelitian  inkuiri  naturalistik  maupun  metode  penelitian  inkuiri  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini sejalan dengan kutipan Moleong dari Bodgan dan Taylor (2017:3) yang menyatakan bahwa metode penelitian fundamental yang  dikenal dengan pendekatan kualitatif menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan  dari individu dan perilaku yang diamati.
Studi  dokumenter,  observasi,  dan  wawancara  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini.  “Keberhasilan  suatu  studi  naturalistik  sangat  tergantung pada ketelitian dan kelengkapan catatan (field notes) yang disusun oleh peneliti melalui observasi, wawancara,  dan  studi  dokumenter,”  bantah  Bogdan  dan  Biklen  (1982:73).  Hasil  observasi (observasi),  wawancara  mendalam  (deep  interview),  dan  studi  dokumentasi  digunakan  untuk menyusun catatan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Manajemen Diklat
Pelatihan merupakan salah satu bentuk pengembangan karyawan yang pada akhirnya dapat berdampak  pada  perluasan  organisasi  dan  peningkatan  kesejahteraan  karyawan.  Sudah  menjadi rahasia  umum bahwa ada  beberapa faktor yang menyebabkan  desakan  untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, antara lain Kemampuan pekerja kantoran untuk menghadapi situasi saat ini, menanggapi perubahan eksternal, meningkatkan layanan, dan hal-hal lain yang kurang. Berikut tujuan  pelatihan  dan  pengembangan  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Simamora  (1996):  a) meningkatkan  kinerja;  b)  membantu  penyelesaian  masalah  operasional;  c)  mempersiapkan karyawan untuk kemajuan dan memenuhi persyaratan pribadi.
Menurut Sulistiyani & Rosidah (2005), Russel, tahapan pelatihan meliputi: Langkah pertama adalah  penilaian  kebutuhan  pelatihan  (disebut  juga  asesmen  kebutuhan),  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan data untuk memastikan diperlukan atau tidaknya suatu program pelatihan. Langkah kedua  adalah  pengembangan  program  pelatihan  (disebut  juga  pengembangan),  yang  bertujuan untuk  merancang  lingkungan  pelatihan  dan  metode  pelatihan  yang  diperlukan  untuk  mencapai tujuan  pelatihan.  Langkah  ketiga  adalah  evaluasi  program  pelatihan  (disebut  juga  evaluasi),  yang bertujuan untuk menentukan apakah pelatihan telah mencapai tujuan yang diharapkan atau belum.
Selain  itu,  memperoleh  pendidikan  dapat  membantu  seseorang  menjadi  dewasa, mengembangkan kepribadiannya, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya. Sementara itu, diantisipasi bahwa pelatihan akan meningkatkan kemampuan atau keterampilan. Hal ini sejalan dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003,  yang  menyebutkan  bahwa  pendidikan  adalah usaha sengaja mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. , dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, dan negara.
Pasal  39  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa  PPPK  diberi kesempatan  untuk  memperluas  pengetahuan  dalam  rangka  pengembangan  kompetensi  yang
membantu  mereka  dalam  melaksanakan  tugas.  Selain  itu,  menurut  pasal  (4),  prioritas  diberikan berdasarkan  hasil  evaluasi  kinerja  PPPK  jika  peluang  pengembangan  kompetensi  terbatas. Pelaksanaan pengembangan kompetensi paling lama adalah satu tahun perjanjian kerja dan 24 jam pelajaran.
Pengembangan  Kompetensi  PPPK  yang  selanjutnya  disebut  Pengembangan  Kompetensi adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pengayaan ilmu PPPK sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan LAN RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil  Dengan  Perjanjian  Kerja  .  Pengetahuan, kemampuan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik terkait dengan bidang teknis jabatan disebut sebagai kompetensi teknis. Standar Kompetensi Kerja PPPK  yang  dalam  dokumen  ini  disebut  sebagai  Standar  Kompetensi  Kerja  adalah  penjabaran pengetahuan,  kemampuan,  dan  perilaku  yang  dibutuhkan  PPPK  dalam  melaksanakan  tanggung jawab pekerjaannya.
Kompetensi  diartikan  sebagai  seperangkat  pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku  yang harus  dimiliki,  dihayati,  dan  dikuasai  guru  dan  dosen  dalam  rangka  melaksanakan  tugas keprofesiannya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini menunjukkan  bahwa  kompetensi  merupakan  kombinasi  dari  keterampilan,  pengetahuan,  dan aplikasi praktis di tempat kerja.
Kompetensi  guru  terkait  dengan  kewenangan  untuk  melaksanakan  tugasnya,  dalam  hal  ini menggunakan  materi  pelajaran  sebagai  sumber  belajar  dan  alat  pendidikan,  dan  kompetensi pedagogik terkait dengan tanggung jawab guru untuk memperhatikan bagaimana cara siswa belajar (Djohar,  2006:  130).  ).  Kompetensi  yang  harus  dimiliki  seorang  guru  tercantum  dalam  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Keterampila pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang diperoleh melalui pelatihan di lapangan. Ketrampilan keempat yang merupakan bagian dari kinerja guru.  1)  Kompetensi  Pedagogik  Kompetensi  pedagogik  adalah  pemahaman  guru  terhadap  siswa, kemampuan  merancang  dan  melaksanakan  pembelajaran,  kemampuan  mengevaluasi  hasil pembelajaran,  dan  kemampuan  membantu  siswa  mewujudkan  berbagai  potensi  dirinya.  Berikut penjabaran  secara  rinci  dari  masing-masing  subkompetensi  menjadi  indikator  esensial:  2) Kompetensi  Personal  Kompetensi  personal  adalah  kemampuan  pribadi  yang  menunjukkan kepribadian yang kokoh, stabil, dewasa, cerdas, dan berwibawa yang menjadi teladan bagi peserta didik  dan  mencontohkan  akhlak  mulia.  .  3)  Keterampilan  Sosial;  Kemampuan  sosial  adalah kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan bergaul secara nyata dengan peserta didik, individu guru,  tenaga  kependidikan,  wali/penjaga  peserta  didik,  dan  lingkungan  sekitar.  4)  Keahlian  di bidangnya;  Penguasaan  materi  pembelajaran  yang  luas  dan  mendalam  merupakan  kompetensi profesional.  Ini  termasuk  penguasaan  mata  pelajaran  kurikulum  sekolah  dan  konten  ilmiah  yang mencakupnya, serta penguasaan struktur dan metodologi ilmiah.

## 2. Manajemen Diklat Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru PPPK di Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 56 Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Wali  Kota  dalam  merumuskan  sasaran, mengarahkan,  menyelenggarakan,  membina,  mengkoordinasikan,  mengendalikan,  mengevaluasi dan melaporkan kerja Dinas dalam bidang pendidikan. Tahap satu 326 TMT pengangkatan 1 April 2022 dan 343 orang TMT 1 Mei 2022. Sisa formasi tahun 2021 diusulkan pada formasi tahun 2022 sebanyak 366 orang. Sampai saat ini belum ada dilakukan Diklat kompetensi bagi PPPK guru.
Sesuai  dengan  Kebijakan  Publik  (PP)  No.  Pengembangan  kompetensi  setiap  PNS  diatur dalam UU No. 11 Tahun 2017 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Setiap pegawai PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama
untuk  mengikuti  pengembangan  kompetensi,  sesuai  dengan  Pasal  203.  Padahal,  setiap  PNS mendapatkan minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran per tahun untuk pengembangan kompetensi.
Pendidikan  dan  pelatihan  dimaksudkan  untuk  menumbuhkan  kompetensi.  Pendidikan  dan pelatihan  diintegrasikan  ke  dalam  orientasi  atau  masa  percobaan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk memperkuat  profesionalisme  dan  kompetensi  bidang,  semangat  dan  motivasi  kebangsaan  dan kebangsaan,  kepribadian  unggul  dan  bertanggung  jawab,  serta  integritas  moral  dan  kejujuran. Menurut  Perwalkot  nomor  75  Tahun  2021,  tanggung  jawab  utama  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  adalah  membantu  Walikota  dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kepegawaian dan  pembinaan  sumber  daya  manusia.  Fungsi  tersebut  antara  lain  memberikan  pelayanan kesekretariatan  bagi  Pengurus  Korps  Pegawai  Negeri  Republik  Indonesia.  Melalui  Surat  Edaran Walikota Tasikmalaya nomor 810/1722/BKPSDM tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  Jabatan  Fungsional  Guru  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota Tasikmalaya  Tahun  2022,  BKPSDM  telah  melaksanakan  proses  Seleksi  Pengadaan  PPPK  untuk Jabatan Fungsional Guru dalam rangka memenuhi kebutuhan guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Alokasi 366 formasi sudah ada kesepakatan kerjanya.
Berdasarkan  informasi  dari  SIMPEG  (Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian)  Data Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja Kepegawaian (PPPK) yang ada tanggal 18 Oktober 2022 sebagai  berikut:  819  orang  dengan  rincian:  Berdasarkan  SIMPEG,  terdapat  2.152  guru  PNS, sehingga terjadi kekurangan 1.616 guru, menurut Analisis Beban Kerja dari 3.768 guru.
Sebanyak 776 guru PPPK bekerja di Lingkungan Pemkot Tasikmalaya karena baru diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada 1 April 2022 resmi dilantik 326 orang, dan pada 1 Mei 2022 resmi dilantik 343 orang, sehingga total menjadi 669 orang. Per 1 April 2021 TMT, 1.035 orang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi PNS. Pada TMT 1 Mei 2022, telah lolos  seleksi  sebanyak  1.043  orang,  dengan  total  669  guru.  Hal  ini  berdasarkan  hasil  usulan kebutuhan pelatihan bagi guru PPPK tahun 2021. Karena keterbatasan dana, guru di PPPK belum melaksanakan Diklat Pengembangan Kompetensi.
Sebagai  pelaksana  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang pengembangan kompetensi setiap PNS.  Setiap  PNS  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  mengikuti  pengembangan kompetensi, sesuai dengan Pasal 203. Setiap PNS mengikuti pelatihan paling sedikit 20 (dua puluh) jam per tahun untuk meningkatkan keterampilannya.
Peraturan  Daerah,  Perwalkot,  dan  Surat  Edaran  Walikota  yang  mengatur  tentang  upaya peningkatan kompetensi PPPK belum diterbitkan oleh Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, Pegawai Negeri  Sipil  Dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  harus  mengembangkan  kompetensi  sebagai  bentuk pengayaan pengetahuan yang sistematis dan terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawabnya.
Sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri  Sipil  (ASN)  diklasifikasikan  sebagai  berikut:  a)  Pegawai  Keselamatan  Masyarakat;  dan  b) pegawai pemerintah yang memiliki perjanjian kerja (PPPK). PNS adalah Warga Negara Indonesia yang  memenuhi  persyaratan  tertentu,  memiliki  nomor  induk  kepegawaian  nasional,  dan  diangkat secara  tetap  sebagai  pegawai  ASN  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan pemerintahan.  Sedangkan  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  adalah  Warga Negara  Indonesia  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu  dan  diangkat  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian  Negara  berdasarkan  perjanjian  kerja  sesuai  dengan  kebutuhan  Instansi  Pemerintah dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan pemerintahan. tugas.
Dengan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kepengurusan ASN,  jelas  bahwa  tidak  semua  pegawai  negeri  harus  PNS;  sebaliknya,  mereka  bisa  menjadi
karyawan kontrak untuk jangka waktu tertentu. Dalam rangka menumbuhkan suasana kompetensi dalam birokrasi berbasis kinerja, hal ini bertujuan untuk membentuk budaya kerja baru.
Berdasarkan  wawancara  mengenai  kebijakan  diklat  untuk  meningkatkan  kompetensi  guru PPPK, berikut petikan Bab VI Pengembangan Kompetensi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil Dengan Perjanjian Kerja:
a) PPPK  diberi  kesempatan  untuk  memperluas  pengetahuan  dalam  rangka  mengembangkan kompetensi yang akan membantu dalam pelaksanaan tugas.
b) Sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  setiap  PPPK  mempunyai  kesempatan  yang  sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
c) Pada Instansi Pemerintah, pengembangan kompetensi dilakukan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
d) Prioritas  diberikan  berdasarkan  hasil  penilaian  kinerja  PPPK  yang  relevan  jika  peluang pengembangan kompetensi hanya sedikit.
Sedangkan  Pasal  40  disebutkan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  guru PPPK: 1) Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1), pengembangan kompetensi dilakukan paling banyak 24 (24)  jam  pelajaran  per  tahun  perjanjian  kerja.  .  Peraturan  Badan  Tata  Usaha  Negara  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Pengembangan  Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil Dengan Perjanjian Kerja memberikan informasi tambahan. Sementara itu, tidak ada peraturan Surat Edaran, Perda, atau Perwalkot.
Sehubungan  keterbatasan  anggaran,  pelaksanaan  diklat  saat  ini  lebih  diupayakan  melalui zoom meeting/secara online yang dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga penyelenggara atau instansi pemerintah lainnya seperti yang sudah dilaksanakan yaitu : “Pelatihan Literasi Digital pada ASN  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah”  pada  tanggal  12  Agustus  2022  bekerja  sama  dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

## 3. Kendala dan Tantangan Manajemen Diklat untuk Meningkatkan Kompetensi Guru PPPK di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
Selain itu, Peraturan Badan Tata Usaha Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil Dengan  Perjanjian  Kerja  (Bab  VI  Pasal  39  Kompetensi  Pembinaan)  dikeluarkan  oleh  pemerintah dalam  rangka  peningkatan  kompetensi  ASN,  khususnya  Pegawai  Negeri  Sipil  Dengan  Perjanjian Kerja  (PPPK).  dengan  harapan  memastikan  pelaksanaan  tugas  yang  efektif  dan  efisien.  Namun, berbagai  kendala  yang  harus  diatasi  karyawan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  menjadi  semakin sulit. dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Di antara banyak kesulitan adalah:
a. Untuk  PPK  yang  latar  belakangnya  bukan  guru  SD  harus  ada  pendidikan  dan  pelatihan misalnya  untuk  perkembangan  peserta  didik  anak  SD  dan  analisis  tugas  anak  SD.  Karena Kota Tasikmalaya lebih banyak formasi guru SD dan banyak guru SMP dan SMA yang masuk ke SD jadi pelatihan seperti ini diperlukan.
b. Pelatihan  mengenai  kurikulum  baru  yaitu  kurikulum  merdeka.  Belum  ada  secara  keilmuan yang  mampu  menjelaskan  secara  rinci  dan  detail  serta  memberi  arahan  bagaimana  cara menerapkan  kurikulum  merdeka.  Ini  terbukti  banyaknya  workshop  dan  diklat  mengenai kurikulum  merdeka  tetapi  sekolah  masih  belum  menggunakannya,  alasannya  karena  masih kebingungan  dengan  bagaimana  menerapkan  kurikulum  merdeka  yang  dianggap  kompleks oleh guru-guru.
c. Melihat  latar  belakang  guru  PPPK  kebanyakan  guru-guru  lama  atau  bukan fresh  graduate , sangat  dibutuhkan  diklat  atau  pelatihan  mengenai  media  pembelajaran  yang  berbasis  IT. Mengingat  guru-guru  khusus  di  Kota  Tasikmalaya  kebanyakan  guru-guru  lama  dan  masih belum menguasai mengenai IT.
d. Semua guru PPPK yang lulus semua sudah memiliki kualifikasi S1, tetapi belum bersertifikat pendidik. Dari 669 guru hanya 55 orang guru yang bersertifikat pendidik.

## KESIMPULAN
Peneliti dapat membuat kesimpulan berikut berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas:
1. Pelatihan  adalah  salah  satu  bentuk  pengembangan  pegawai  yang  pada  akhirnya  dapat berdampak pada perluasan organisasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Sudah menjadi rahasia  umum  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  desakan  untuk menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan,  antara  lain  Kemampuan  pekerja  kantoran  untuk menghadapi situasi saat ini, menanggapi perubahan eksternal, meningkatkan layanan, dan hal- hal lain yang kurang.
2. Pendidikan  dapat  membantu  seseorang  menjadi  dewasa,  mengembangkan  kepribadiannya, belajar  lebih  banyak,  dan  meningkatkan  keterampilannya.  Sementara  itu,  diantisipasi  bahwa pelatihan  akan  meningkatkan  kemampuan  atau  keterampilan.  Hal  ini  sesuai  dengan  No.  20 Tahun  2003  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  sengaja  dan  terencana  untuk  mewujudkan lingkungan  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan potensi dirinya dalam kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, dan negara.
3. Adanya  kepengurusan  ASN  termasuk  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK) menunjukkan  bahwa  tidak  semua  PNS  harus  menyandang  status  PNS;  sebaliknya,  mereka dapat  memegang  status  karyawan  kontrak  untuk  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan sebelumnya. Dalam rangka menumbuhkan suasana kompetensi dalam birokrasi berbasis kinerja, hal  ini  bertujuan  untuk  membentuk  budaya  kerja  baru.  Salah  satu  cara  untuk  membantu  guru PPPK  agar  berprestasi  adalah  dengan  mewajibkan  mereka  mengikuti  pelatihan  agar  lebih kompeten dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
Bogdan, R., C & Biklen K., S. 1982. Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Method. Allyn and Bacon, Inc : Boston London. Djohar, A. 2007. Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jurnal Ilmu dan Aplikasi Pendidikan . Bandung : Pedagogiana Press.
Moleong, R., J. 2017. Metode Penelitian Kualititatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Pengumuman  Walikota  Tasikmalaya  Nomor  810/1722/BKPSDM  tentang  Seleksi  Pengadaan Pegawai  Pemerintah  Dengan  Perjanjian  kerja  (PPPK)  Jabatan  Fungsional  Guru  di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2022.
Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru
Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi setiap PNS Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  49  tahun  2018  tentang  manajemen  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Peraturan  Wali  Kota  Tasikmalaya  nomor  56  Tahun  2021  tentang  Dinas  Pendidikan  Kota Tasikmalaya
Peraturan  Wali  Kota  Tasikmalaya  nomor  75  Tahun  2021  tentang  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  mempunyai  tugas  pokok  membantu Walikota
Rossady, S. 1999. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi . Jakarta: Grafindo Persada.
Simamora, H. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: STIE YKPN.
Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (SIMPEG BPSDM) Kota Tasikmalaya eksisting tanggal 18 Oktober 2022 Sulistiyani, A., T & Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (ASN).