P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Restrukturisasi Kredit Bermasalah selama Pandemi Covid-19 di Bank Mandiri Mikro Pontianak
Restructurisation for Impaired Credit during Pandemic Covid-19 at Mandiri Micro Bank

## Pontianak
Anistya Fitri Larasati 1 , Marsela Diaz 2 , Syarifah Novieyana 3
1,2,3 Politeknik Negeri Pontianak – Kalimantan Barat Email: anistya.fl@gmail.com

## ABSTRAK
Bank Mandiri Mikro Pontianak melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit yang dilakukan merupakan upaya perwujudan stabilitas  sistem  keuangan  perbankan  yang  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  dalam  ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019.    Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  faktor  yang  mengakibatkan  kredit  bermasalah  serta  bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah tersebut pada masa pandemi covid-19 di Bank Mandiri Mikro Pontianak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kredit bermasalah pada masa pandemi covid-19 disebabkan oleh faktor eksternal  bank  yang  berasal  dari  unsur  ketidaksengajaan  oleh  debitur,  serta  penyelesaian  kredit bermasalah  dengan  restrukturisasi  kredit  dilakukan  dengan  perpanjangan  jangka  waktu  dan pengurangan  tunggakan  bunga.  Adapun luaran yang dihasilkan  dalam  penelitian  ini  adalah  publikasi ilmiah di jurnal nasional.
Kata Kunci : bank, kredit bermasalah, restrukturisasi kredit

## ABSTRACT
Bank Mandiri Mikro Pontianak rescued non-performing loans by improving credit quality through credit restructuring. The credit restructuring carried out is an effort to realize the stability of the banking financial system  as  regulated  in  government  regulations  in  the  provisions  of  the  Otoritas  Jasa  Keuangan Regulation  Number  11/POJK.03/2020  concerning  National  Economic  Stimulus  as  a  Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread. The purpose of this study is to find out the factors that lead to non-performing loans and how to resolve these non-performing loans during the COVID-19 pandemic at Bank Mandiri Mikro Pontianak. Data collection techniques used are interviews and documentation studies. The data analysis technique is qualitative with data collection, data reduction, data presentation and conclusions. The research findings have revealed that non-performing loans during the covid-19 pandemic were caused by external bank factors originating from unintentional elements by the  debtor,  and  the  settlement  of  non-performing  loans  with  credit  restructuring  was  carried  out  by extending the term and reducing interest arrears. The outputs produced in this research are scientific publications in national journals.
Keywords  : bank, non-performing loans, debt restructuring

## PENDAHULUAN
Virus  covid-19  resmi  dinyatakan  masuk  di  Indonesia  pada  Februari  tahun  2020.  Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dalam rangka menekan penyebaran covid-19 dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut memberikan dampak pada perekonomian pada hampir seluruh bagian wilayah Indonesia. Dilihat dari aspek perekonomian dampak covid-19  meluas  kepada  sektor  perbankan.  Bank  merupakan  salah  satu  agen  pembangunan  yang sangat  penting  bagi  kelangsungan  perekonomian  suatu  negara.  Pada  masa  pandemi  covid-19 pelaksanaan penyaluran kredit tidak selalu berjalan dengan lancar, masalah yang akan timbul  adalah bank  akan  dihadapkan  pada  resiko  kredit  bermasalah.  Menurut  (Anggraini  &  Yunanda,  2021)  kredit bermasalah sering disebut juga dengan kredit macet, merupakan suatu keadaan yang dijadikan indikator bahwa sebuah bank sedang dalam kategori sehat ataupun tidak yaitu dilihat dari kualitas kredit yang diberikan nasabah pada suatu bank. Dari hal ini Bank melakukan penyelamatan kredit dengan perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi kredit. Menurut (Kasmir, 2014) restrukturisasi adalah tindakan bank kepada  nasabah  dengan  cara  menambah  modal  nasabah  dengan  mempertimbangkan  nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi penambahan jumlah kredit dan penambahan equity (dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik).
Dalam  melakukan  penyaluran  kredit  tidak  terlepas  dari  sebuah  resiko  yaitu  resiko  kredit bermasalah. Menurut (Ismail, 2013) kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan debitur  tidak dapat  melakukan pembayaran  atau angsuran  sesuai dengan  perjanjian  yang telah disepakati. Debitur yang semulanya mampu membayar kewajiban kreditnya tanpa ada masalah namum pada  masa  pandemi  ini  akan  berbeda  kasusnya  dikarenakan  omset  mereka  akan  menurun  dan mengakibatkan ada beberapa debitur yang tidak mampu melakukan kewajiban pelunasan kreditnya. Hal ini didukung dengan data yang diperoleh dari Bank Mandiri Mikro Ponianak dimana terjadi kenaikan angka  kredit  bermasalah  dari  tahun  2020  ke  tahun  2021.  Berikut  merupakan  Jumlah  Kredit  yang disalurkan berdasarkan kolektibilitas kredit tahun 2020 dan 2021:
Tabel 1 Jumlah Kredit Berdasarkan Kolektibilitas 4 dan 5 Tahun Kolektabilitas 4 (Diragukan) Kolektabilitas 5 (Macet) 2020 21.120.645 254.848.185 2021 525.559.780 546.621.215
Sumber: Bank Mandiri Mikro Pontianak, diolah oleh peneliti, 2022
Berdasarkan data pada  tabel jumlah kredit berdasarkan  kolektibilitas 4 dan 5  tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kualitas kredit dalam kategori kolektabilitas 4 (diragukan) dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan dari jumlah Rp 21.120.645 naik pada angka Rp 525.559.780 yaitu sejumlah Rp 504.439.135. Hal yang serupa juga terjadi pada jumlah kualitas kredit dalam kategori kolektabilitas 5 (macet) dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu mengalami kenaikan dari jumlah Rp 254.848.185 naik pada angka Rp 546.621.215 yaitu sejumlah Rp 291.773.030.

## LANDASAN TEORI

## Faktor Penyebab Kredit Bermasalah
Menurut (Ismail, 2013). Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank:
1. Faktor Intern Bank: a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam  kurun  waktu  selama  jangka  waktu  kredit.  Misalnya,  kredit  diberikan  tidak  sesuai  dengan
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
kebutuhan,  sehingga  nasabah  tidak  mampu  membayar  angsuran  yang  melebihi  kemampuan.  b) Adanya  kolusi  antara  pejabat  bank  yang  menangani  kredit  dan  nasabah,  sehingga  bank memutuskan  kredit  yang  tidak  seharusnya  diberikan.  Misalnya,  bank  melakukan  over  taksasi terhadap nilai agunan. c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. d) Campur tangan terlalu besar dari  pihak  terkait,  misalnya  komisaris,  direktur  bank  sehingga  petugas  tidak  independen  dalam memutuskan kredit. e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur
2. Faktor Ekstern Bank,
(1) Unsur kesengajaan nasabah ; a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya b) Debitur melakukan  ekspansi  terlalu  besar,  sehingga  dana  yang  dibutuhkan  terlalu  besar.  Hal  ini  akan memiliki  dampak  terhadap  keuangan  perusahaan  dalam  memenuhi  kebutuhan  modal  kerja  c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja (2) Unsur ketidaksengajaan; a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan  perusahaan  sangat  terbatas,  sehingga  tidak  dapat  membayar  angsuran  b) Perusahaannya  tidak  dapat  bersaing  dengan  pasar,  sehingga  volume  penjualan  menurun  dan perusahaan rugi c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur d) Bencana yang dapat menyebabkan kerugian debitur

## Penyelesaian Kredit Bermasalah
Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit dapat ditempuh oleh bank dan diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  jasa  Keuangan  (OJK)  Republik  Indonesia  Nomor  11/POJK.03/2020 Tentang  Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease  2019  dapat  diselamatkan  dengan  berbagai  cara.  Beberapa  metode  dapat ditempuh oleh bank dalam penyelamatan kredit bermasalah sebagai berikut: (a) penurunan suku bunga; (b) perpanjangan jangka waktu; (c) pengurangan tunggakan pokok; (d) pengurangan tunggakan bunga; dan (e) penambahan fasilitas kredit. Terdapat juga beberapa tahapan yang berbeda yang dimiliki oleh masing  masing  bank  mengenai  tata  cara  restrukturisasi  kredit  yang  harus  disesuaikan  dengan ketentuannya. Berikut tahapan lain mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit, Melisa Ivana (2013) :(1) Prakarsa  Restrukturisasi  kredit,  Pemanggilan  terhadap  debitur  dengan  memberikan  peringatan  dan penagihan baik melalui lisan ataupun melalui tulisan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila terdapat analisis mengenai kondisi keuangan debitur yang menurun, bank dapat menawarkan dan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur. (2) Melakukan negosiasi, Bank melakukan negosiasi dengan debitur dan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank dan adanya persetujuan dari debitur mengenai penawaran. (3) Putusan restrukturisasi kredit, Putusan restrukturisasi kredit  diatur  oleh  pihak  manajemen  melalui  diskusi  mengenai  penyelamatan  kredit  macet  terhadap debitur untuk mendapatkan solusi. (4) Dokumentasi restrukturisasi kredit,  Dokumen dan berkas yang harus dipenuhi untuk melakukan restrukturisasi kredit. (5) Monitoring, Melakukan kunjugan ke debitur untuk melihat perkembangan usaha debitur.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Menurut (Anggito & Setiawan, 2018), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi,
analisis data bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013) . Pengambilan  sampel  sumber  data  dilakukan  secara purposive sampling ,  Menurut  (Sugiyono, 2014) purposive  sampling adalah  metode  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu.  Pada  penelitian  ini  hal  utama  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  menentukan  responden penelitiana adalah informan  yang merupakan pihak yang paling memahami mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit karena secara langsung ikut mengerjakan pelaksanaan restrukturisasi kredit. Lokasi penelitian di Bank Mandiri Mikro Pontianak.
Terdapat  dua  tahapan  proses  dalam  mengumpulkan  data,  pertama  dengan  wawancara mendalam. Pada penelitian ini yang menjadi responden yang selanjutnya akan menjadi subjek penelitian adalah bagian koordinator mitra mikro yang memiliki tugas pokok melakukan kontrol dan pengecekan kualitas kredit seluruh nasabah aktif dan melakukan penagihan kredit kepada nasabah, kemudian bagian cluster administration yang bertugas melakukan rekapitulasi laporan booking kredit nasabah dan yang terakhir  adalah  bagian  credit  administration  officer  yang  memiliki  tugas  melakukan  rekapitulasi  dan verivikasi kelengkapan berkas restrukturisasi nasabah serta melakukan pencairan kredit. Tahapan kedua dengan  studi  dokumentasi  yaitu  data  memorandum  prosedur  restrukturisasi,  data  dashboard  KUR- quality NPL dan berkas restrukturisasi debitur serta daftar kolektabilitas kredit debitur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisi Data Penelitian
Berdasarkan table analisis jumlah debitur berdasarkan kolektabilitas kredit tahun 2020 dan 2021 itu  adalah  hasil  wawancara  oleh  bagian koordinator  mitra  mikro  mengenai  pertanyaan  berapakah peningkatan jumlah debitur yang mengalami masalah kredit dilihat dari golongan kolektabilitasnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data oleh peneliti dijelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah debitur dengan permasalahan penunggakan kredit. Pada kategori kolektabilitas kredit masa tunggakan 31 sampai dengan 90 hari yaitu kategori dalam perhatian khusus terjadi kenaikan, yaitu pada tahun 2020 terdapat 46 debitur dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu  sebanyak  63  debitur.  Analisis  kenaikan  jumlah  debitur  yang  menunggak  angsuran  meningkat, kenaikan tersebut sebesar 17 debitur. Selanjutnya pada kategori kolektabilitas kredit masa tunggakan 91 sampai dengan 270 hari yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet pada tahun 2020 terdapat 15 debitur kemudian naik menjadi 39 debitur di tahun 2021. Kenaikan tersebut melebihi setengah angka pada tahun 2020 yaitu naik sebanyak 24 debitur. dapat dilihay pada tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah Debitur Berdasarkan Kolektibilitas Kredit Tahun 2020 dan 2021 Kolektibilitas Golongan TAHUN 2020 2021 0-30 hari Lancar 1946 Orang 2347 Orang 31-90 hari DPK 46 Orang 63 Orang 91-180 hari 181-270 hari > 270 hari KL Diragukan Macet (NPL) 15 Orang 39 Orang

## Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022
Hasil  analisis  dilakuakn  berdasarkan  hasil  jawaban  dari  pertanyaan  apakah  faktor  yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan bagaimana langkah penyelesaian  yang  dapat  dilakukan.  Pertanyaan  tersebut  diajukan  kepada  ketiga  narasumber  maka diperoleh  jawaban  pertama  dari  pihak koordinator  mitra  mikro  beliau  mengatakan  bahwa  debitur menunggak angsuran untuk kasus yang akan dilakukan restrukturisasi alasannya karena pendapatannya
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
turun.  Biasanya  KUR  ini  ditujukan  untuk  bentuk  UMKM  saat  pandemi  usaha  debitur  tidak  berjalan. Kesimpulannya  debitur  mau  melaksanakan  kewajiban  sesuai  perjanjianakan  tetapi  kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran. Langkah yang dapat dilakukan bank adalah melihat terlebih dahulu debitur berada pada posisi kolektabilitas berapa jika masih pada kategori  kol  2  masih  dapat  dilakukan  restrukturisasi  agar  kembali  pada  kategori  lancar.  Dilihat  juga prospek  usahanya  jika  masih  bisa  dilanjutkan  maka  akan  menjadi  pertimbangan  pihak  bank  untuk ditindaklanjuti diberikan restrukturisasi kredit.
Jawaban selanjutnya dikemukakan oleh bagian cluster administration beliau menerangkan atas pertanyaan yang sama bahwa debitur terlambat membayar dikarenakan ushanya tidak mampu bersaing dengan  kompetitor  yang  semakin  dipersulit  dengan  kondisi  ekonomi  yang  turun  karena  covid-19. Menurut bagian cluster administration karena usaha tidak mampu bersaing bahkan hingga sampai pada usaha yang terpaksa tutup karena mengalami kerugian. Kesimpulannya adalah perusahaannya tidak dapat  bersaing  dengan  pasar  sehingga  volume  penjualan  menurun  dan  perusahaan  rugi.  Langkah penyelamatannya adalah  pendekatan  lagi  kepada debitur  bisa  dengan  cara  negoisasi  untuk  kembali melanjutkan usahanya dengan bantuan perpanjangan masa kredit.
Jawaban  terakhir  dikemukakakan  oleh  bagian  credit  administration  officer  atas  pertanyaan serupa  bahwa  faktor  yang  mengakibatkan  kredit  bermasalah  atau  debitur  menunggak  adalah  usaha debitur sepi pengunjung. Alasan hal ini terjadi karena dampak dari covid-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan. Usaha debitur ada yang bergerak dibidang pariwisata, seperti yang diketahui bahwa  selama  covid-19  kebijakan  berpergian  dibatasi  oleh  karena  itu  sangat  berpengaruh  pada pemasukan usaha mereka yang semakin menurun. Kesimpulannya yang mengakibatkan kredit menjadi tidak lancar adalah dikarenakan perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha  debitur.  Jika  sudah  seperti  ini  maka  yang  dapat  dilakukan  pihak  bank  melakukan  penawaran perbaikan  kredit,  jika  pandemi  seperti  ini  akan  ada  diberikan  kebijakan  pengurangan  bunga  oleh pemerintah yang tentunya disesuaikan kembali pada peraturan yang berlaku.
Berdasarkan hasil wawancara jawaban dari ketiga narasumber diperoleh informasi yang dapat dianalisa  yaitu  faktor  yang  mengakibatkan  kredit  bermasalah  pada  masa  pandemic  covid-19  adalah disebabkan  oleh debitur  mau  melaksanakan  kewajiban  sesuai  perjanjianakan  tetapi  kemampuan perusahaan  sangat  terbatas  sehingga  tidak  dapat  membayar  angsuran,  perusahaannya  tidak  dapat bersaing  dengan  pasar  sehingga  volume  penjualan  menurun  dan  perusahaan  rugi  dan  perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur. Kesimpulannya bahwa ketiga faktor  tersebut  berasal  dari  faktor  eksternal  bank  yaitu  faktor  yang  berasal  dari  debitur  dan  hamper keseluruhannya disebabkan oleh menurunnya usaha debitur. Kemudian langkah yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermaslaah adalah dengan melakukan restrukturisasi dengan melakukan perpanjangan waktu kredit serta kebijakan subsidi bunga.

## Pembahasan
1. Faktor  Penyebab  Kredit  Bermasalah  selama  pandemi  covid-19  di  Bank  Mandiri  Mikro Pontianak
Data  dari  hasil  wawancara  bagian  cluster  administration  diolah  oleh  peneliti  dan  diambil kesimpulan  bahwa  penyaluran  kredit  yang  dilakukan  sudah  melewati  prosedur  dan  analisa  sesuai dengan ketentuan. Bank sudah melakukan analisa sebelum debitur dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, informasi mengenai identitas debitur hingga kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit juga akan dianalisa sebelum dinyatakan layak untuk diberikan kredit. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko  kredit  bermasalah,  namun  hal  ini  tidak  bisa  menjadi  kepastian  tidak  akan  terjadi  masalah kedepannya.  Hasil  dari  penelitian  menunjukan  bahwa  masih  terdapat  debitur  yang  tidak  mampu melakukan pembayaran angsuran kredit yang disebabkan oleh berbagai faktor, peneliti menjabarkan dalam tiga poin utama diantaranya:
a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjianakan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  bentuk usaha  yang  mengalami  penurunan kemampuann ekonomi yang dilakukan restrukturisasi kredit adalah UMKM yaitu pada produk KUR. Factor yang mengakibatkan sektor UMKM mengalami efek penurunan kemampuan ekonomi adalah penurunan omset usaha yang terjadi dalam waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan tidak beroperasinya kegiatan  jual-beli  secara  normal.  Kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  pada  dasarnya  debitur memiliki keinginan untuk tetap melangsungkan usahanya dan membayar kewajiban angsuran kredit namum karena penurunan omset, debitur menunggak angsuran. Hal ini berdasarkan berdasakan wawancara yang dilakukan kepada credit administration officer mengatakan bahwa sebagian besar debitur KUR pada restrukturisasi kredit ini adalah pelaku UMKM yang bentuk usahanya adalah usaha kecil seperti usaha rumah makan, usaha penjualan ayam potong, usaha toko sembako serta usaha penyedia air minum kemasan. Ketika dilakukan penagihan debitur mengatakan bahwa penyebab mereka tidak dapat melakukan pembayaran adalah dikarenakan usaha sepi akibatnya omset turun hingga  harus  tutup.  Terdapat  fenomena  menurunnya  kapasitas  kemampuan  debitur  dalam  sisi kemampuan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya omset usaha. Hal yang dapat dilakukan oleh  pihak  manajemen  bank  adalah  berupaya  melakukan  perbaikan  kualitas  kredit  debitur  agar resiko yang lebih jauh seperti hutang tak tertagih dapat dihindari namun tetap harus berpegang pada ketentuan  yang  ditetapkan.  Sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  (Sutojo,  2009)  mengenai penanganan kredit bermasalah Bank harus tetap berpegang pada prosedural pokok  penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal.
b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  faktor  kredit  bermasalah  terjadi  adalah  dikarenakan ketidakmampuan debitur untuk bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun yang berdampak pada kerugian. Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh koordinator mitra mikro, dari informasi yang diperoleh peneliti mendapatkan penjelasan salah satu kasus yaitu terjadi pada debitur yang memiliki usaha karet, dikatakan bahwa banyak pesaing pengepul yang membeli karet dengan harga  yang  lebih  tinggi  sehingga  sulit  untuk  bersaing  dengan  usaha  sejenis.  Hal  ini  menjadi hambatan bagi debitur yaitu menurunnya volume penjualan sehingga pengusaha menjadi rugi.
Faktor ketidak mampuan debitur dalam bersaing di pasar adalah factor yang berasal dari factor eksternal bank dimana ini merupakan kelemahan yang dimiliki oleh debitur itu sendiri. Selain upaya yang dilakukan oleh UMKM itu sendiri pemerintah yang menjadi naungan bagi UMKM harus ikut serta  dalam  meningkatkan  daya  saing  UMKM  diantaranya  dengan  menciptakan  kondisi  yang kondusif di lingkungan bisnis, sehingga posisi pelaku bisnis lokal mampu bersaing dengan pelaku usaha asing. Penciptaan kondisi yang kondusif diantaranya dapat diupayakan dengan memudahkan pengurusan  dokumen  perizinan  usaha,  mempermudah  dalam  biaya  logistik  serta  memberikan keringanan  insentif  pajak  bagi  pelaku  UMKM.  Pada  dasarnya  agar  UMKM  mampu  untuk meningkatkan daya saing dengan pasar agar usaha tidak menurun dan rugi diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari perbankan.
c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perubahan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah dapat berdampak pada kelangsungan usaha. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara kepada bagian cluster administration. Hal yang mengakibatkan debitur tidak mampu membayar angsuran kredit disebabkan oleh usaha mereka yang sepi sejak pandemi, hal ini adalah dampak dari kebijakan pemerintah  yang  mengeluarkan  peraturan  pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  dengan menutup tempat usaha untuk beroprasi dan membatasi jam operasional tempat usaha. Salah satu usaha yang dimiliki oleh debitur yang usahanya menurun adalah usaha rumah makan dan warung
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
kopi, informasi didapatkan bahwa dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan atas peraturan tidak  memperbolehkan  masyarakat  makan  dan  minum  di  tempat  sehingga  konsumen  menjadi terbatas.  Omset  mereka  menurun  usaha  mereka  tergaanggu  dan  sampai  pada  usaha  tutup permanen.  Adapula  yang  bentuk  usahanya  adalah  usaha  penyewaan  gazebo  di  tempat  wisata pantai, dikarenakan kebijakan pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas dikeramaian dan kebijakan penutupan sementara untuk tempat umum maka tempat wisata menjadi sepi pengunjung yang berdampak pada menurunnya usaha debitur.
Perubahan kebijakan adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran penularan virus covid-19 yang tentunya pada hakikatnya hal ini merupakan upaya yang sudah dipertimbangkan demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak. Namun  pada pelaksanaanya  banyak  efek  samping  yang  ditimbulkan  salah  satunya  adalah pada bidang perekonomian yang menjadi lesu, terhambatnya proses produksi, bahkan sampai kepada berhenti beroperasinya sebuah industri sektor hiburan, hotel dan pariwisata serta penerbangan. Dari hasil analisis peneliti dalam kondisi seperti ini debitur mengalami kondisi force majeure yaitu kondisi dan  situasi  yang  terjadi  diluar  dari  kendalinya,  debitur  tidak  dapat  melakukan  apapun  kecuali mengikuti kebijakan dari pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  restrukturisasi  selama  pandemi  covid-19  di  Bank Mandiri Mikro Pontianak
Hasil  penelitian yang  diperoleh  dari  pengolahan  data  berdasarkan  isi  dalam  dokumentasi memorandum prosedur oleh Bank Mandiri Mikro Pontianak bahwa penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan  berlandaskan  ketentuan  yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  kondisi  yang  dihadapi.  Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Pada ditetapkan kriteria debitur KUR perlakuan khusus restrukturisasi terdampak pandemi covid-19 yaitu debitur harus bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik, debitur masih memiliki keberlangsungan usaha dan prospek usaha yang baik, debitur KUR Mikro dan KUR Kecil yang terdampak pandemi covid-19 merupakan debitur KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait pandemi covid-19 dan atau mengalami gangguan proses produksi karena dampak pandemi covid- 19. Sektor usaha debitur KUR terdampak pandemi covid-19 yang dapat diberikan restrukturisasi dengan kriteria sektor usaha pariwisata (termasuk agen biro perjalanan), transportasi, penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan/perikanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa kemasyarakatan sosial budaya, hiburan & perorangan lainnya, jasa perorangan yang melayani rumah tangga, industri kreatif, pertambangan. Secara umum mekanisme restrukturisasi kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  Nomor  11/POJK.03/2020.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  langkah  yang  yang  dilakukan Bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan upaya restrukturisasi dilakukan dengan dua cara yaitu:

## a. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perpanjangan  waktu  yang  dilakuakn  adalah  dengan memberikan grace period atau penundaan angsuran (pokok dan bunga) dan perpanjanganjangka waktu  diantaranya  Penundaan  sebagian  angsuran  (pokok  dan  bunga)  selamamaksimal  6 bulandengan  akhir  masa  penundaan  paling  lambat  31  Maret  2023,  dan  dapat  dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit maksimal 2 (dua) kali dariperiode penundaan sebagian angsuran ataupaling  lama  sesuai  ketentuan  jangkawaktu  KUR  (mana  yang  lebih  kecil)  dengan  skema pembayaran sebagian angsuran selama masa penundaan sebagai berikut:
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
Tabel 3. Skema Pembayaran Sebagian Angsuran Selama Grace Periode % Penurunan Omset Pembayaran Angsuran Selama masa Penundaan Porsi  Bunga  selama Penundaan >50% sd 75% Lancar 25%  dari  bunga  sebelum Restru Covid >25% sd 50% DPK 10% sd 25% KL Diragukan Macet (NPL)
Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022
Hal  ini  berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  yang  didapatkan  dari  memorandum  prosedur restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri yang telah diolah dan dianalisa oleh peneliti serta hasil wawancara bagian cluster administration yang mengatakan bahwa ketentuan pemberian perpanjangan  waktu  penundaan  angsuran  pokok  dan  bunga  diberikan  kepada  debitur  yang mengalami persentase penurunan omset usaha yang pertama kurang dari 50% sampai dengan 75% ketentuan pembayaran angsuran selama grace periode adalah selama minimal 25% dari angsuran normal.  Ketentuan  kedua  penurunan  omset  kurang  dari  25%  sampai  dengan  50%  ketentuan pembayaran angsuran selama grace periode adalah selama minimal 50% dari angsuran normal. Ketentuan ketiga penurunan omset kurang dari 10% sampai dengan 25% ketentuan pembayaran angsuran selama grace periode adalah selama minimal 75% dari angsuran normal. Dimana ketiga poin tersebut diberikan porsi bunga selama penundaan yang sama yaitu sebesar 25% dari bunga sebelum restru covid.

## b. Pengurangan Tunggakan Bunga
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pengurangan  tunggakan  bunga  dilakukan  dalam restrukturisasi kredit. Pengurangan tunggakan bunga dilakukan dengan ketentuan yaitu tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada penerima KUR dengan kategori kolektibilitas 1 atau 2. Adapun subsidi  bunga  dibayarkan  oleh  pemerintah  dengan  mengurangi  biaya  bunga  atau  biaya  denda, administrasi,  provisi,  atau  pokok  pinjaman  yang  dibebankan  kepada  penerima  KUR.  Bank memberikan tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada debitur KUR sebesar 6%. Ketentuan pembayaran  bunga  selama  masa  penundaan  pokok  dapat  dibayarkan  sesuai  dengan  jadwal angsuran baru setelah penundaan pokok. Bank melakukan distribusi tambahan subsidi bunga KUR dari kas negara. Apabila debitur telah melakukan pembayaran atas biaya bunga yang seharusnya diberikan subsidi bunga oleh pemerintah, maka akan dilakukan pengembalian pembayaran tersebut kepada debitur. Pengembalian kepada debitur tersebut dilakukan dengan cara mencairkan subsidi bunga dari pemerintah ke rekening tabungan debitur.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  restrukturisasi  kredit dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Memorandum Prosedur No.108/MPK/MNR.PCP/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Pelaksanaan Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  covid-19  dan Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi covid-19 tentang Restrukturisasi  Kredit,  maka  berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  langkah-langkah restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh Bank sebagai berikut:

## a) Prakasa Restrukturisasi Kredit
Dalam melakukan penilaian berkas restrukturisasi kredit, Bank memberikan syarat umum kolektibilitas  pada  tingkatan  kolektibilitas  1  atau  2  tidak  sedang  dalam  masa  restrukturisasi. Selanjutnya  kolektibilitas  pada  tingkatan  kolektibilitas  1  atau  2  sedang  dalam  masa restrukturisasi  dapat  diberikan  stimulus  dengan  syarat  restrukturisasi  berjalan  lancar  sesuai perjanjian kredit restrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan bunga ataupun angsuran pokok. Selanjutnya setelah diketahui debitur masuk dalam kategori kolektabilitas berapa maka pihak bank akan  memberikan  debitur  surat  teguran.  Berdasarkan hasil  wawancara  yang  dilakukan
P-ISSN : 2598-5035;  E-ISSN : 2684-8244
peneliti kepada bagian cluster administration bahwa pihak bank akan memberikan surat teguran berdasarkan  tingkatan  kolektabilitas,  restrukturisasi  diperbolehkan  diberikan  kepada  debitur yang masuk dalam kategori koletabilitas 2 atau golongan dalam perhtian khusus, artinya debitur yang terlambat membayar angsuran sampai kurun waktu 31 hari sampai dengan 90 hari. Maka perlakukan yang diterapkan yaitu bank menghubungi debitur terkait keterlambatan pembayaran angsuran dan selanjutnya dilakukan penagihan secara intens, apabila debitur tidak memenuhi pembayaran  angsuran  setelah  dilakukan  penagihan  langkah  selanjutnya  pihak  mitra  mikro melaporkan kepada kepala unit untuk mengeluarkan surat peringatan berdasarkan klasifikasi tunggakan kredit dilanjutkan dengan bagian kepala unit akan memberikan surat tagihan dalam bentuk laporan kunjungan yang isinya adalah data mengenai kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur. Apabila setelah penagihan masih belum mampu untuk melunasi tagihannya maka selanjutnya pihak mitra mikro bank akan melakukan kunjungan kepada debitur, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan debitur menunggak angsuran kredit.

## b) Melakukan Negosiasi
Setelah  melewati  tahapan  penangihan  apabila  setelah  penagihan  debitur  masih  belum mampu untuk melunasi tagihannya maka selanjutnya pihak mitra mikro bank akan melakukan kunjungan debitur, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan penunggakan angsuran  kredit.  Setelah  diketahui  penyebabnya  pihak  mitra  mikro  akan  negiosasi  dengan menawarkan  restrukturisasi  kredit  yang  sesuai  dengan  kebijakan  bank  yaitu  permohonan pengajuan restrukturisasi yang diajukan debitur mencantumkan alasan minimal salah satu dari syarat khusus dan permintaan tersebut disampaikan secara tertulis. Permintaan debitur tersebut dapat dikonfirmasi melalui on desk call atau kunjungan langsung ke debitur. Konfirmasi melalui on  desk  call  dilakukan  oleh  Mikro  Kredit  Analis/Mikro  Banking  Manajer/Branch  Manajer dan dituangkan pada Lembar Call Report dengan persetujuan Pejabat satu tingkat di atas petugas yang  melakukan  konfirmasi.  Konfirmasi  melalui  kunjungan  langsung  dilakukan  oleh  Mitra Mikro/Mikro  Kredit  Sales/Mikro  Kredit  Analis  dan  dituangkan  pada  lembar  kunjungan  debitur dengan persetujuan pejabat satu tingkat di atas petugas yang melakukan kunjungan. Debitur diharuskan mengirim Screen Capture atas informasi histori kolektibilitas 1 atau 2.

## c) Putusan Restrukturisasi
Putusan  restrukturisasi  kredit  diatur  oleh  pihak  manajemen  Bank,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  credit  administration  officer  putusan  restrukturisasi  kredit  dilakukan  oleh Mikro Banking Head. Pemutusan restrukturisasi kredit untuk debitur terkena dampak covid-19 dilakukan dengan ketentuan pemutusan restrukturisasi kredit untuk debitur kategori kolektibilitas 1  dan  2  yang  belum  pernah  direstrukturisasi  dalam  dua  tahun  terakhir,  dimana  Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKMK) di Business Unit sesuai limit kewenangan, dimana PKMK tersebut belum pernah terlibat dalam pemberian kredit tersebut atau PKMK di Business Unit satu tingkat lebih tinggi dari PKMK yang memutus pemberian kredit terakhir. Ketentuan untuk debitur yang sebelumnya pernah direstrukturisasi non covid-19, kewenangan memutus restrukturisasi tetap  dilakukan  sesuai  ketentuan  restrukturisasi  sebelumnya,  yaitu  diputus  oleh  PKMK  di Business  Unit  satu  tingkat  lebih  tinggi  dari  PKMK  yang  memutus  pemberian  kredit  terakhir dimana PKMK belum pernah terlibat dalam pemberian kredit tersebut.
d) Dokumentasi Restrukturisasi/ Addendum Perjanjian Kredit
Berdasarkan Memorandum Prosedur No.108/MPK/MNR.PCP/2020 tanggal 18 Desember 2020, dokumen arsip yang harus dipenuhi dalam restrukturisasi kredit meliputi:
1. Form permohonan restrukturisasi dampak covid-19.
2. Call report dan lembar kunjungan debitur KUR terdampak covid-19.
3. Addendum Perjanjian Kredit.

## e) Monitoring
Pengawasan  restrukturisasi  dilakukan  oleh Branch  Business  Countrol (BBC)  yang melakukan pemantauan secara berkala mengenai perkembangan usaha debitur dan diwajibkan kepada debitur untuk melaporkan keuangannya.

## REKOMENDASI  KEBIJAKAN

## Rekomendasi
1. Faktor  yang  menyebabkan  kredit  bermaslah  selama  pandemi  covid-19  di  Bank  Mandiri  Mikro Pontianak adalah disebabkan oleh faktor eksternal bank yaitu dari unsur ketidaksengajaan debitur.
2. Adapun langkah dalam restrukturisasi kredit yang dilakukan yaitu dengan penilaian berkas kredit, mengirim  surat  teguran,  melakukan  negosiasi,  putusan  restrukturisasi,  dokumentasi restrukturisasi/addendum perjanjian kredit dan monitoring.
Kebijakan
1. Pelaksanaan  restrukturisasi  dilakukan  dengan  pemeriksaan  yang  ketat,  untuk  mengantisispasi terjadinya tunggakan kredit kembali seperti yang terjadi pada awal permohonan kredit.
2. Pada  saat  pengajuan  restrukturisasi  kredit hendaknya  pihak  Bank  petugas  kredit  dengan  jumlah yang  disesuaikan  dengan  pengajuan  restrukturisasi  dikarenakan  berkas  pengajuan  banyak  dan menumpuk yang membuat pelayanan dirasa kurang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. Anggraini, T., & Yunanda, D. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19. JRAMB Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Volume7 No 1, Mei 2021 ISSN: 2460- 1233 . BPK, R. (1998, November 10). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Retrieved from Data Base Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/
BPK, R. (2020, Maret 21). Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Retrieved from Data Base Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/
Ismail. (2013). Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group. Ivana, M. (2012). Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang. Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya , 6-13.
Kasmir. (2014). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kuncoro. (2002). Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia. Mandiri, B. (2020). Memorandum Prosedur. Jakarta: Bank Mandiri. Mukhtar. (2013). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif . Jakarta: GP Press Group. OJK. (2020, Desember 3). Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Retrieved from Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: https://www.ojk.go.id/ Rivai, V. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori. Bandung: Raja Grafindo Persada.
Sanjaya, P. K., & Nuratama, I. P. (2021). Tata Kelola Manajemen & Kauangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Sungguminasa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Siswanto, S (2009). Manajemen Pemasaran . Jakarta: Damar Mulia Pustaka.