## GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP TUNGGAKAN PEMBAYARAN BARANG FARMASI KEPADA PERUSAHAAB DISTRIBUTOR FARMASI (Studi Putusan
Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk)
Oleh: Risti Dwi Ramasari 1)
Intan Nurina 2)
Reza Uyundoya 3)
Universitas Bandar Lampung 1, 2, 3)
E-mail: risti@ubl.ac.id 1)
risti@ubl.ac.id 2)
uyundoya1407@gmail.com 3)

## ABTRACT
Default  comes  from  the  Dutch  language  "wanprestastie",  which  means  non-fulfillment  of achievements  or  obligations  that  have  been  assigned  to  certain  parties  in  an  engagement, both  agreements  born  of  an agreement  or agreements  arising  from a law. According  to  the Legal Dictionary, default means negligence, negligence, default, not fulfilling its obligations in  the  agreement.  Legal  Consequences  of  Default  Against  Arrears  in  Payment  of Pharmaceutical  Goods  to  Pharmaceutical  Distributor  Companies  in  Decision  Number 15/Pdt.Gs/2022/  PN.  Tjk  is  that  Muhamad  Sutedjo  must  pay  his  payment  obligations  to  the Plaintiff  Rp.  113,424,307.50  (one  hundred  thirteen  million  four  hundred  twenty  four thousand  three  hundred  seven  rupiah  and  fifty  cents).  And  plus  paying  interest  of  6%  (six percent)  per  year  from  IDR  113,424,307.50  (one  hundred  thirteen  million  four  hundred twenty four thousand three hundred seven rupiah fifty cents) starting from June 14, 2022 (due date of subpoena second from the Plaintiff) until this decision was read out and the Basis for consideration  of  the  Judge  in  imposing  a  decision  on  default  in  the  arrears  of  payment  for pharmaceutical  goods  to  a  Pharmaceutical  Distributor  Company  in  Decision  Number 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk  is  based  on  the  provisions  in  Article  1320  KUH  Civil  requirements for the validity of an agreement, Article 1925 of the Civil Code Jo Article 163 HIR/283 RBg because  the  Defendant  did  not  dispute,  Supreme  Court  Jurisprudence  Number  063 K/PDT/1987  concerning Addition  of interest  of  6% of  the principal amount  of  the loan and Article  18  paragraph  (1)  Perma  Number  4  of  2019  concerning  Amendments  to  Perma Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims.
Keywords: Gugatan Wanprestasi; Pembayaran; Barang Farmasi

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  hasil amandemen  ke  4  (selanjutnya  disingkat dengan  UUD  1945)  menetapkan  bahwa kesehatan  adalah  hak  asasi  manusia. Seperti bunyi Pasal 28H UUD 1945, setiap orang  berhak  hidup  dalam  keadaan  sehat
jasmani  dan  rohani,  bertempat  tinggal dalam  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan kesehatan  adalah  keadaan  sejahtera  fisik, mental,  dan  sosial  yang  memungkinkan
setiap  orang  menjalani  kehidupan  yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Pemerintah memiliki tanggung jawab  untuk  memastikan  akses  ke  semua bentuk  inisiatif  perawatan  kesehatan  yang berkualitas  tinggi,  aman,  efisien,  dan terjangkau, dengan mengendalikan, mengatur, dan memantau pasokan, pembuatan,  penyimpanan,  distribusi,  dan penggunaan  obat-obatan  (termasuk  obat- obatan  dan  alkohol),  persediaan  medis, peralatan,  dan  persediaan  medis  lainnya, institusi medis memiliki peran yang sangat strategis  dalam  mempercepat  peningkatan kondisi kesehatan masyarakat.Peran strategis  ini  dipertahankan  karena  rumah sakit  adalah  fasilitas  medis  yang  intensif teknologi dan mendasar. Peran ini menjadi semakin penting karena perubahan epidemiologi penyakit, perubahan demografi karena perkembangan teknologi, perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat setempat, dan munculnya  pelayanan  yang  lebih  tepat, ramah  dan  efisien.  Untuk  memenuhi kebutuhan ini, mereka menyerukan perubahan dalam struktur layanan Kesehatan.
Guna  menjamin  kebutuhan  dan ketersediaan  stok  barang  biasanya  para pihak akan mengadakan perjanjian pengadaan  fasilitas  kesehatan  antara  para
pihak  dimaksudkan  untuk  kenyamanan dan  ketenangan  konsumen,  dengan  tujuan untuk  menghindari  obat-obatan  yang dilarang  penggunaannya  di  apotek  dan dapat  merugikan  pihak  lain.  Keadaan  ini menunjukkan  adanya  hubungan  hukum antara  bidang  kesehatan,  yaitu  apotek  dan pengedar  obat.  Hubungan  hukum  ini dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku  dan menimbulkan  hak  dan  kewajiban  kedua belah  pihak.  Dalam  pelaksanaannya, pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  dapat mengalami  kendala  dan  permasalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak,  seperti:  Pengiriman  barang  yang rusak  atau  tertunda  ke  apotek  oleh pengedar  obat  yang  membeli  barang dengan pembayaran tunai maupun kredit/cicilan. Karena peristiwa ini menyebabkan kerugian, para pihak bertanggung  jawab  atas  kerusakan  barang dan  keterlambatan  pengiriman  ataupun masalah pembayaran.
Perjanjian kerjasama dimulai dengan berbagai kepentingan yang dikoordinasikan  oleh  perjanjian.  Suatu perjanjian  memperhitungkan  perbedaan- perbedaan tersebut dan kemudian menciptakan  suatu  dokumen  hukum  yang mengikat  para  pihak.  Dalam  kesepakatan, masalah keamanan dan keadilan sebenarnya  diselesaikan  ketika  perbedaan
di  antara  para  pihak  diselesaikan  melalui mekanisme  keterlibatan  yang  bekerja secara seimbang.
Perjanjian  kerjasama  adalah  kontrak tanpa  nama  yang  diatur  di  luar  hukum perdata, tetapi terjadi di dalam masyarakat. Lahirnya  perjanjian  kerjasama  di  dalam praktek  didasarkan  pada  Pasal  1338 KUHPerdata.  Berdasarkan  Pasal  1338 Ayat  (1)  KUH  Perdata  berbunyi  “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.” Oleh karena itu, dalam melaksanakan perjanjian, para pihak harus  mengakui  asas  itikad  baik.  Ada  dua macam  prinsip  itikad  baik:  itikad  baik subjektif  dan  itikad  baik  objektif.  Prinsip itikad  baik  dalam  arti  subyektif  adalah keyakinan  yang  harus  ada  pada  saat  para pihak  bernegosiasi.  Niat  baik  dalam pengertian  subyektif  ini  didasarkan  pada kejujuran  mitra  negosiasi,  sehingga  sering disebut  niat  baik  pra  kontrak,  artinya kejujuran. Kesengajaan dalam arti obyektif juga  dikenal  sebagai  itikad  baik  dalam pelaksanaan kontrak. Misalnya, isi kontrak harus masuk akal dan masuk akal.
Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak  atau  perjanjian  telah  berkembang dari  waktu  ke  waktu,  namun  pada kenyataannya  masih  banyak  persoalan yang harus diselesaikan. Setidaknya itikad baik  dalam  pelaksanaan  kontrak  atau
perjanjian  menimbulkan  dua  pertanyaan hukum lainnya. Yang pertama menyangkut standar  hukum  (pemeriksaan  ilegal)  yang diwajibkan oleh hukum untuk menentukan apakah  suatu  kontrak  atau  perjanjian  itu bonafid.  Kedua,  fungsi  itikad  baik  dalam pelaksanaan  perjanjian.    KUHPerdata menjelaskan suatu perjanjian pada hakikatnya  telah  terjadi  dengan  adanya kesepakatan  (consensus)  dari  kedua  belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya  layaknya  mengikat  suatu Undang-Undang. Pada Pasal 1313
KUHPerdata  dijelaskan  bahwa  “suatu persetujuan  adalah  perbuatan  dimana  satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.
Terhadap  pihak  yang  melakukan ingkar  janji  maka  dapat  ditagih  untuk memenuhi janji/prestasi yang telah disepakati. Diperlukan suatu proses terlebih  dahulu,  seperti  pernyataan  lalai. Hal  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan “penggantian  biaya,  kerugian,  dan  bunga karena  tak  dipenuhinya  suatu  perikatan mulai  diwajibkan  bila  debitur,  walaupun telah  dinyatakan  lalai,  tetap  lalai  untuk memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  suatu yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukan dalam waktu  yang melampaui waktu  yang telah ditentukan”.
Pada kejadian ingkar janji, perhitungan  ganti  rugi  dihitung  sejak  saat terjadi  kelalaian.  Atau  jika  ternyata  dalam perjanjian  tersebut  terdapat  klausul  yang mengatakan  debitur  langsung  dianggap lalai  tanpa  memerlukan  somasi  atau peringatan,  sebagaimana  contoh  kasus dalam  Putusan  Nomor  15/Pdt.GS/2022/ PN.Tjk    dimana  Muhamad  Sutedjo  selaku pemilik dari Toko Tedjo  yang bergerak di bidang  alat-alat  Farmasi    telah  melakukan cedera  janji  berupa  pelunasan  penunggak pembayaran  sebesar  Rp113.424.307,50 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh  Empat  Ribu  Tiga  Ratus  Tujuh Rupiah  Lima  Puluh  Sen)  atas  pembelian produk-produk  farmasi  dari  PT  Enseval Putera  Megatrading  Tbk.  Cabang  Bandar Lampung,  selaku  distributor  dan/atau pedagang besar farmasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif dan pendekatan empiris.
Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat  masalah  hukum  sebagai  kaidah yang  dianggap  sesuai  dengan  penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis  yaiu  suatu  pendekatan  yang dilakukan  dengan  cara  menelah  sumber
hukum,  asas-  asas  hukum  dan  pendapat sarjana serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap  objek  penelitian  dengan  cara pengamatan  observation  dan  wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Akibat Hukum Wanprestasi
Terhadap  Tunggakan  Pembayaran Barang Farmasi  Kepada Perusahaan Distributor  Farmasi  Pada  Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/ PN. Tjk.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Kelas  1  A  Tanjungkarang  di  jelaskan bahwa Putusan Nomor
15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk adalah perka wanperstasi  antara  Muhamad  Sutedjo selaku  pemilik  dari  Toko  Tedjo  yang bergerak  di  bidang  alat-alat  Farmasi  telah melakukan  cedera  janji  berupa  pelunasan penunggak pembayaran sebesar Rp113.424.307,50  (Seratus  Tiga  Belas Juta  Empat  Ratus  Dua  Puluh  Empat  Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen) atas pembelian produk-produk farmasi dari PT  Enseval  Putera  Megatrading  Tbk. Cabang Bandar Lampung, selaku
distributor dan/atau pedagang besar farmasi.
Kejadian  tersebut  bermula  pada Tanggal  31  Mie  2022  sampai  dengan  21 Juni 2021, dalam tenggang waktu tersebut Muhamad  Sutedjo  selaku  pemilik  dari Toko  Tedjo  telah  melakukan  pemesan barang  berupa  alat-alat  kesehatan  kepada PT  Enseval  Putera  Megatrading  Tbk. Cabang  Bandar  Lampung  sebanyak  5  kali dengan  system  di  cas  tempo.  Adapun jumlah  tunggakan  yang  harus  Muhamad Sutedjo  bayar  kepada  PT  Enseval  Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, sebesar Rp113.424.307,50 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh  Empat  Ribu  Tiga  Ratus  Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen).
Pada  awalnya  PT  Enseval  Putera Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, masih percaya bahwa Muhamad Sutedjo memliki itikad baik untuk melunasi  tunggakan  kewajibannya  kepada PT  Enseval  Putera  Megatrading  Tbk. Cabang  Bandar  Lampung,  namun  sampai dengan total tunggakan sebesar Rp113.424.307,50  (Seratus  Tiga  Belas Juta  Empat  Ratus  Dua  Puluh  Empat  Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen)
Muhamad  Sutedjo  tidak  juga  menunjukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan/melaksanakan kewajibannya terhadap  PT  Enseval  Putera  Megatrading Tbk.  Cabang  Bandar  Lampung,  sehingga
dikelurkanlah  kebijakan  dari  PT  Enseval Putera Megatrading Tbk untuk menghentikan  menyuplai  produk-produk farmasi ke Muhamad Sutedjo.
PT Enseval Putera Megatrading Tbk.
Cabang
Bandar Lampung, telah melakukan telah berkali–berkali melakukan penagihan dan upaya menyelesaikan masalah ini diluar pengadilan  dengan  mengirimkan  somasi sebanyak  2  (dua)  kali  kepada  Muhamad Sutedjo, namun tidak membawa hasil apa- apa karena Muhamad Sutedjo tidak pernah mengindahkannya, berdasarkan somasi ke- 2 (dua) yang PT Enseval Putera
Megatrading Tbk. Cabang Bandar Lampung, sampaikan pada tanggal 31 Mei 2022  dengan  tenggang  waktu  pelunasan kewajiban  (tunggakan)  selama  14  (empat belas)  hari  kalender  dan  jatuh  tempo  pada tanggal  14  Juni  2022,  Muhamad  Sutedjo tidak  juga  melakukan  pembayaran  atas seluruh kewajibannya terhadap PT Enseval Putera  Megatrading  Tbk.  Cabang  Bandar Lampung,  sehingga  membuktikan  bahwa Muhamad  Sutedjo  telah  lalai  dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).
Perbuatan  Wanprestasi  Muhamad Sutedjo yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap PT Enseval  Putera  Megatrading  Tbk.  Cabang Bandar Lampung, maka sudah sepantasnya
PT  Enseval  Putera  Megatrading  Tbk. Cabang Bandar Lampung, menuntut bunga yang  wajar  berdasarkan  Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu sebesar 6% (enam persen)  per  tahun  dari  Rp113.424.307,50 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh  Empat  Ribu  Tiga  Ratus  Tujuh Rupiah  Lima  Puluh  Sen)  terhitung  sejak tanggal 03 Juni 2022.
Pada  tanggal  21  Juli  2022  PT Enseval  Putera  Megatrading  Tbk.  Cabang Bandar  Lampung,  mengajukan  gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang  dengan  Register  Nomor 15/Pdt.GS/2022/PN Tjk, pada hari persidangan  yang  telah  ditentukan,  untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat  menghadap sendiri di persidangan.  Dalam  proses  persidangan Muhamad  Sutedjo  tidak  Membantah  telah menunggak  pembayaran  terhadap  PT Enseval  Putera  Megatrading  Tbk.  Cabang Bandar  Lampung,  dengan  total  sebesar Rp113.424.307,50  (seratus  tiga  belas  juta empat  ratus  dua  puluh  empat  ribu  tiga ratus  tujuh  rupiah  lima  puluh  sen)  atas pembelian  produk-produk  farmasi  dari  PT Enseval  Putera  Megatrading  Tbk.  Cabang Bandar Lampung.
Bapak  Samsumar  Hidayat,  selaku Hakim pada Pengadilan  Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang  menejalaskan  bahwanya dengan  diterimanya  serta  dikabulkan
gugatan  Nomor  15/Pdt.GS/2022/PN  Tjk untuk  seluruhnya,  yang  diajukan  PT Enseval  Putera  Megatrading  Tbk.  Cabang Bandar  Lampung,  Pada  tanggal  21  Juli 2022  serta  telah  diperiksa  serta  telah disidangkan  pada  Tanggal  29  Agustus 2022,  dengan  di  hadiri  Para  Pihak  yang bersengketa sampai dengan sidang Putusan tertanggal  04  Oktober  2022,  yang  mana pada inti amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran  (Wanprestasi)  terhadap
Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk
membayar kewajiban pembayarannya  terhadap  Penggugat Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta  empat  ratus  dua  puluh  empat ribu  tiga  ratus  tujuh  rupiah  lima puluh sen);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar  bunga  sebesar  6%  (enam persen) per tahun dari Rp113.424.307,50 (seratus tiga belas juta  empat  ratus  dua  puluh  empat ribu  tiga  ratus  tujuh  rupiah  lima puluh sen) terhitung sejak tanggal 14 Juni  2022  (tanggal  jatuh  tempo somasi kedua dari Penggugat) sampai dengan putusan ini dibacakan;
5. Menghukum  Tergugat  membayar biaya  yang timbul dalam perkara ini sejumlah  Rp245.000,00  (dua  ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Amar  Putusan  Perkara    Nomor 15/Pdt.GS/2022/PN  Tjk  telah  memiliki kekuatan hukum tetap, dikarenakan Muhamad  Sutedjo  selaku  Tergugat  dalam perkara  a  quo  tidak  mengajukan  Banding ke Pengadilan Tinggi maupun mengajukan kasasi  ke  Mahkama  Agung  sesuai  dengan ketentu  hukum  yang  belaku  yang  mana mengatakan  Pasal  199  sampai  dengan Pasal  205  Rechtsglement  Buitengewesten (RBg). Pengajuan Banding dapat dilakukan dalam rentang waktu  selama 14 (empat belas) hari kalender kerja, terhitung keesokkan  hari  dari  hari  dan  Tanggal putusan  dijatuhkan  dan  apabila  hari  ke  14 (empatbelas) tersebut jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja selanjutnya.
Dari  penjelasan  Pasal  di  atas  dapat diartikan  apabila  pihak  yang  kalah  dalam Perkara tingkat  pertama  tidak  mengajukan banding  maupun  kasasi  dalam  14  hari maka  putusan  Pengadilan  tersebut  telah inkracht  dan  mengikat  semua  pihak  yang bersengketa di dalam perkara a qou. Maka dengan  demikian  Muhamad  Sutedjo  harus membayar kewajiban pembayarannya terhadap  Penggugat  Rp113.424.307,50 (seratus  tiga  belas  juta  empat  ratus  dua puluh  empat  ribu  tiga  ratus  tujuh  rupiah
lima puluh sen) ditambah dengan membayar  bunga  sebesar  6%  (enam persen)  per  tahun  dari  Rp113.424.307,50 (seratus  tiga  belas  juta  empat  ratus  dua puluh  empat  ribu  tiga  ratus  tujuh  rupiah lima puluh sen) terhitung sejak tanggal 14 Juni  2022  (tanggal  jatuh  tempo  somasi kedua  dari  Penggugat)  sampai  dengan putusan ini dibacakan.
3.2. Pertanggungjawaban Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perbuatan  Wanprestasi  Terhadap Tunggakan  Pembayaran  Barang Farmasi
Kepada Perusahaan Distributor  Farmasi  Pada  Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsumar Hidayat, selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Kelas  1  A  Tanjungkarang  di  jelaskan bahwa Pertimbangan Hakim dalam Putusan  Nomor  15/Pdt.Gs/2022/PN.  Tjk merupakan aspek penting yang tidak kalah pentingnya  dengan  amar  putusan  hakim sesungguhnya  dibandingkan  dengan  amar putusan  hakim  dan  justru  amar  tersebut yang  menjadi  isi  dari  seluruh  materi putusan,  bahkan  jika  ada  putusan  yang tidak  memuat  pertimbangan  yang  cukup dapat menjadi suatu alasan untuk diajukan suatu  upaya  hukum  kembali  baik  itu
banding maupun kasasi yang mengakibatkan pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Dalam  pemeriksaan  perkara  hakim harus  memperhatikan  terkait  pembuktian, karena  hasil  dari  pembuktian  tersebut nantinya  akan  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  untuk  memutus  perkara. Pembuktian  adalah  tahap  yang  sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan,  Tujuan  pembuktian  adalah untuk  memperoleh kepastian Bahwa suatu peristiwa/fakta  yang  diajukan  itu  benar- benar  terjadi,  guna  mendapatkan  putusan hakim  yang  benar  dan  adil.  Hakim  tidak akan  bisa  menjatuhkan  suatu  putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/akta tersebut benar-benar terjadi, yakni  dibuktikan  kebenaranya,  sehingga nampak  adanya  hubungan  hukum  antara para pihak.
Bapak  Samsumar  Hidayat,  selaku Hakim pada Pengadilan  Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang menjelasakan bahwa Dasar Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan  Atas  Perbuatan  Wanprestasi Terhadap  Tunggakan  Pembayaran  Barang Farmasi  Kepada  Perusahaan  Distributor
Farmasi Pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk. terdiri dari beberpa poin yakni sebagai berikut:
1. Pertama  adalah  maksud  dan tujuan  gugatan  Penggugat  yang pada  pokoknya  adalah  mengenai Tergugat  sebagai  debitur  yang diharuskan untuk membayar kewajibannya  (hutang)  kepada Penggugat sejumlah Rp113.424.307,50  (seratus  tiga belas  juta  empat  ratus  dua  puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima  puluh  sen)  yang  timbul akibat kerja sama perdagangan di bidang farmasi, dengan Penggugat sebagai distributor dan/atau  pedagang  besar  farmasi dan Tergugat sebagai pemilik dari Toko  TEDJO  yang  merupakan pelanggan dari Penggugat,
dimana Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat  sebanyak  2  (dua)  kali dengan  tanggal  jatuh  tempo pembayaran hutang tersebut paling  lambat  pada  tanggal  14 Juni  2022  atau  dengan  kata  lain menurut Penggugat tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan  wanprestasi  kepada Penggugat.
2. Kedua  berdasarkan  Pasal  16 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan
Sederhana sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  4
Tahun  2019  tentang  Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana, dalam hal  perdamaian tidak  tercapai  pada  hari  sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan  dengan  pembacaan surat gugatan dan jawaban
Tergugat. Oleh karena
perdamaian  tidak  tercapai  pada hari sidang pertama, maka persidangan  dilanjutkan  dengan pembacaan  surat  gugatan  yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.
3. Ketiga  berdasarkan  Pasal  163
HIR/283 RBg oleh karena Tergugat tidak membantah sebagian  dalil  gugatan  Penggugat tersebut dan Tergugat telah menyangkal  sebagian  gugatan yang  lain,  maka  terhadap  apa yang  disangkal  oleh  Tergugat tersebut,  Penggugat  berkewajiban untuk membuktikannya,
membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil (meskipun
dalam keadaan tertentu, kebenaran  materil  perlu  untuk
digali dan dipertimbangkan dalam
proses persidangan), yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas)  pada  bukti-bukti  yang diajukan  oleh  para  pihak  yang berperkara.  Oleh  karena  itu, umumnya  suatu  bukti  tertulis (surat)  atau  dokumen  memang sengaja  dibuat  oleh  para  pihak untuk  kepentingan  pembuktian nanti  (jika  ada  sengketa).  Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUH Perdata jo  Pasal  164  HIR/284  RBg  telah mengatur  jenis  alat-alat  bukti dalam  hukum  acara  perdata, yaitu:
a.  Bukti Surat;
b.  Bukti Saksi;
c.  Persangkaan;
d.  Pengakuan;
e.  Sumpah; dan
f.  Alat Bukti Elektronik (Undang-Undang No. 11
Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  No.
19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang  No.  11  Tahun  2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Kempat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH
Perdata,  syarat  sahnya  suatu perjanjian adalah: Sepakat mereka yang  mengikatkan  diri  (Pasal 1321  KUH  Perdata),  kecakapan dalam  membuat  suatu  perjanjian (Pasal  1329-1330  KUHPerdata),a danya  suatu  hal  tertentu  (Pasal 1332-1334  KUH  Perdata)  dan adanya  suatu  sebab  yang  halal (Pasal  1335-1337  KUH  Perdata). Dengan  pelaksanaan  perjanjian adalah  realisasi  atau  pemenuhan hak  dan  kewajiban  yang  telah diperjanjikan  oleh  para  pihak yang  membuat  perjanjian,  supaya perjanjian itu dapat mencapaitujuannya.
Pada dasarnya  hal  yang  dijanjikan
untuk  dilaksanakan  dalam  suatu perjanjian  dapat  dibagi  dalam  3 (tiga)  macam:  pertama  Perjanjian
untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUHPerdata),  kedua  Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241
KUH  Perdata),  ketiga  Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal
1242 KUH Perdata).
5. Kelima Tergugat dalam jawabannya tertanggal 6
September  2022  tersebut,  tidak
dibantah  oleh  Tergugat,  atau dengan  kata  lain  Tergugat  tidak membantah telah menunggak pembayaran  terhadap  Penggugat dengan total sebesar Rp113.424.307,50  (seratus  tiga belas  juta  empat  ratus  dua  puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah lima  puluh  sen)  atas  pembelian produk-produk  dari  Penggugat. Pasal 1925 KUHPerdata, menyatakan:  “Pengakuan  yang diberikan  di  hadapan  Hakim, merupakan  suatu  bukti  yang sempurna  terhadap  orang  yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.  Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg, menyatakan: “Pengakuan  yang  diucapkan  di hadapan  Hakim,  cukup  menjadi bukti  untuk  memberatkan  orang yang  mengaku  itu,  baik  yang diucapkannya  sendiri,  maupun dengan  pertolongan  orang  lain, yang  istimewa  dikuasakan  untuk itu.”  Pasal  18  ayat  (1)  Perma Nomor  4  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Perma  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana, menyatakan:  “Dalil  gugatan  yang diakui  secara  bulat  oleh  pihak
tergugat,  tidak  perlu  pembuktian tambahan.
6. Kenam adalah berdasarkan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Nomor  063  K/PDT/1987  yang memuat  kaidah  “dalam  hal tergugat  membayar  harga  barang yang dibelinya dengan giro bilyet yang ternyata tidak ada dananya/kosong,  dapat  diartikan bahwa  tergugat  telah  melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang  atau  pinjaman  kepada penggugat  sebesar  harga  barang tersebut  dan  tentang  ganti  rugi karena  si  pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut  adalah  ganti  rugi  atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan,  yaitu  6%  setahun, sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  menjadi  yurisprudensi  tetap mahkamah  agung”,  maka  sudah tepat  agar  Tergugat  dihukum membayar bunga moratoir sejumlah  6%  (enam  per  seratus) per  tahun  dihitung  sejak  tanggal jatuh  tempo  dalam  somasi  yang disampaikan  Penggugat  kepada Tergugat.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas dapat di analisis
bahwa dasar
pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan atas perbuatan wanprestasi terhadap penunggakan pembayaran barang farmasi  kepada  Perusahaan  Distributor
Farmasi pada
Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk. adalah Pasal 1313 KUH  Perdata,  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih.  Dari  rumusan perjanjian  tersebut  dapat  disimpulkan, bahwa unsur perjanjian adalah:
1. Ada para pihak;
2.  Ada  persetujuan  antara  pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5.  Ada  bentuk  tertentu,  baik  lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu;
Selain  Pasal  1313  di  atas  hakim  juga melihat  ketentuan  Pasal  1320  KUH Perdata,
syarat sahnya suatu perjanjian adalah: 1.  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);
2.  Kecakapan  dalam  membuat  suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH
3.  Perdata);
4.  Adanya  suatu  hal  tertentu  (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);
5.  Adanya  suatu  sebab  yang  halal (Pasal 1335-1337 KUHPerdata). Setelah meperhatikan ketentuan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa wanprestasi  adalah  kelalaian,  kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya  dalam  perjanjian.  Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan  prestasi  sebagaimana  telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan  kesengajaan  atau  kelalaian debitur  sendiri  atau  adanya  keadaan memaksa  (overmacht).  Adapun  seorang debitur  yang  dapat  dikatakan  telah melakukan wanprestasi adalah apabila ia:
1.  Tidak  memenuhi  prestasi  sama sekali;
2.  Memenuhi  prestasi  tetapi  tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4.  Memenuhi  prestasi  tapi  melakukan yang dilarang dalam perjanjian.
Keyakina  hakim  dalam  memutus perkara ini bertambah kuat dengan adanya pengakuan  tergugat  yang  tidak  membatah bahwa  telah  menunggak  pembayaran terhadap  Penggugat  dengan  total  sebesar Rp113.424.307,50  (seratus  tiga  belas  juta empat  ratus  dua  puluh  empat  ribu  tiga ratus  tujuh  rupiah  lima  puluh  sen)  atas
pembelian  produk-produk  dari  Penggugat. Dengan  pengakuan  ini  maka  berdasarkan ketentuan sebagai berikut
1. Pasal 1925 KUHPerdata, menyatakan:  Pengakuan  yang diberikan  di  hadapan  Hakim, merupakan  suatu  bukti  yang sempurna terhadap orang  yang telah  memberikannya,  baik sendiri maupun dengan perantaraan  seseorang  yang diberi kuasa khusus untuk itu.
2. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg, menyatakan: “Pengakuan yang diucapkan  di  hadapan  Hakim, cukup  menjadi  bukti  untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya  sendiri,  maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.”
3. Pasal  18  ayat  (1)  Perma Nomor  4  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Perma  Nomor 2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana, menyatakan: “Dalil gugatan  yang  diakui  secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
Dengan  demikian  dasar  pertimbangan Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  atas perbuatan wanprestasi terhadap
penunggakan  pembayaran  barang  farmasi kepada  Perusahaan  Distributor  Farmasi pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk sudah sesuai dengan  Peraturan  Perundangan-Undangan yang  berlaku  di  Indonesia  sehingga memiliki  kekuatan  hukum  yang  jelas  dan mengikat semua pihak.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan  pokok  permasalahan  yang  ada, maka disimpulkan bahwa :
1. Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap  Tunggakan  Pembayaran Barang Farmasi Kepada Perusahaan  Distributor  Farmasi Pada Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/  PN.  Tjk  adalah Muhamad Sutedjo harus membayar kewajiban pembayarannya terhadap Penggugat
Rp113.424.307,50  (seratus  tiga belas  juta  empat  ratus  dua  puluh empat  ribu  tiga  ratus  tujuh  rupiah lima  puluh  sen).  Serta  ditambah dengan  membayar  bunga  sebesar 6%  (enam  persen)  per  tahun  dari Rp113.424.307,50  (seratus  tiga belas  juta  empat  ratus  dua  puluh empat  ribu  tiga  ratus  tujuh  rupiah lima  puluh  sen)  terhitung  sejak
tanggal 14 Juni 2022 (tanggal jatuh tempo somasi kedua dari Penggugat) sampai dengan putusan
ini dibacakan
2. Dasar  pertimbangan  Hakim  dalam menjatuhkan putusan atas perbuatan  wanprestasi  terhadap penunggakan  pembayaran  barang farmasi kepada Perusahaan Distributor  Farmasi  pada  Putusan Nomor  15/Pdt.Gs/2022/PN.Tjk    di dasari  oleh  kentuan  dalam  Pasal 1320  KUH  Perdata  syarat  sahnya suatu perjanjian, Pasal 1925
KUHPerdata Jo Pasal 163 HIR/283 RBg  oleh  karena  Tergugat  tidak membantah,
Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Nomor  063 K/PDT/1987  tentang  Penambahan bunga  6%  dari  jumlah  pokok pinjaman  dan  Pasal  18  ayat  (1) Perma  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Abdulkadir  Muhammad.2012. Hukum Acara  Perdata  Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ahmadi  Miru.  2007. Hukum  Kontrak  dan Perancangan  Kontrak ,  Rajawali Pers, Jakarta.
M.  Yahya  Harahap.  2007 .  Hukum  Acara Perdata Tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta.
M.  Yahya  Harahap.  2012. Segi-Segi Hukum Perjanjian . Alumni, Bandung.
A  Qirom  Syamsudin  Meliala.  2010. Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian Beserta
Perkembangannya . Liberty, Yogyakarta. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.  2009. Hukum
Acara  Perdata:  Dalam  Teori  dan
Praktik . Mandar Maju, Bandung.
Ridwan Khairandy. 2013 . Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif
Perbandingan. FH  UH  Press,
Yogyakarta.
Wirjono  Prodjodikoro.  2012. Asas-asas
Hukum Perjanjian , Sumur Pustaka,
Bandung.

## B. Undang-Undang  Dan  Peraturan

## Lainnya
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
Kitab Undang Undang Hukum Perdata Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara
Perdata

## C. Sumber Lainnya
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta. Intan Nurina Seftiniara. 2022.
Implementation  of  the  Utilization of  West  Lampung  Traditional Cultural  Expression  in  the  Legal System  Perspective  of  Intellectual Property ,  ENDLESS:  International Journal  of  Future  Studies,  Vol.  5. No. 3. Jakarta.
Risti  Dwi  Ramasari . 2022. Legal  Review of  Default  (Wanprestatie)  in  Gas Cylinder  Lease  Agreement, Activa Yuris:  Jurnal  Hukum,  Vol.  2,  No. 1. Madiun.
Yan  Pramadya  Puspa.  2008. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris . Aneka Ilmu, Semarang.