Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DESA PENAGA KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014

## Zubaidah, S.Sos & Kustiawan., M.Soc.Sc
Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

## ABSTRAK
Lahirnya  Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  wujud  demokratisasi dalam  Pemerintahan  Desa  dengan  fungsi  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanan  Pemerintah  Desa  yang  dijalankan oleh  Kepala  Desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  proses  demokratisasi  Desa  dan apa  saja  faktor  yang  menjadi  penghambat  atau  pendukungnya.  Pada penelitian  ini  konsep  teori  yang  digunakan  berdasarkan  kajian  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  sebagai  amanat  dari  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  dan  dengan  membandingkan  terhadap  pelaksanaan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  di  Desa  Penaga. Penelitian  ini  merupakan  kualitatif  dengan  teknik  wawancara  dan  observasi. Dalam penelitian ini dapat digambarkan peran BPD sebagai fungsi legislasi dan fungsi  pengawasan  tidak  berjalan  efektif,  sementara  fungsi  representatif sudah berjalan cukup baik. Faktor penghambat yang menjadi kendala adalah rendahnya  tunjangan  BPD  dan  status  pekerjaan  anggota  BPD,  kurang harmonisnya hubungan BPD dengan Kepala Desa, dan tidak berjalannya fungsi pengawasan BPD terhadap penyusunan dan pengelolaan APBDes.

## Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Demokratisasi

## PENDAHULUAN
Secara  historis  Desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat  politik dan  Pemerintahan  di  Indonesia  jauh  sebelum  bangsa  ini  terbentuk.  Struktur sosial sejenis Desa yang terdiri dari masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi dan peranan yang sangat penting.
Desa  merupakan  institusi  yang  otonom  dengan  tradisi,  adat  istiadat,  dan hukumnya sendiri yang sangat kuat dan kental bahkan dinilai relatif mandiri. Di Indonesia, struktur Desa adat yang kental akan budayanya dapat dicontohi seperti di Bali. Pemangku adat lebih dihormati dan hukumnya berlaku secara sah  di  mata  hukum.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Desa  merupakan  wujud bangsa yang paling konkret.
Seiring  dengan  kemajuan  teknologi dan  perkembangan zaman  yang  semakin modern,  Desa  telah  mengalami  titik  kemunduran  dengan  kemampuan masyarakat yang mulai berkurang. Kondisi ini sangat jelas terlihat pada masa Pemerintahan Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang melakukan  sistem  sentralisasi,  biroktisasi  dan  penyeragaman  Pemerintah Desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan Pemerintahan asli.
Lahirnya  reformasi  politik  dan  penggantian  Pemerintahan  yang  terjadi  pada tahun  1998,  diikuti  pula  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menggantikan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1979.  Selanjutnya  sebagaimana  yang  telah  tertera  dalam Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan  PP  Nomor  76  Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Selanjutnya  Pemerintahan  Desa  dikuatkan  dengan  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dengan pelimpahan  wewenang  yang  seluas-luasnya  kepada  Desa  dengan  disertai pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi desa. Dalam hal ini Desa diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menuju arah
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
perkembangan  dan  kemajuan  yang  tepat  dan  terarah  dalam  hal  pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  Tentang  Desa, disebutkan  bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memilki batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  hak  asal-usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Indonesia,  terbagi dalam beberapa wilayah  Pemerintahan  yang  diantaranya  wilayah  Provinsi  dan  setiap  wilayah Provinsi terdiri atas beberapa wilayah Kabupaten atau Kota. Di dalam wilayah Kabupaten dan Kota terbagi lagi menjadi Desa dan Kelurahan yang merupakan satuan  Pemerintahan  terendah  namun  berbeda  status  yang  mana  Desa merupakan  satuan  Pemerintahan  yang  diberi  hak  otonomi  adat  sehingga merupakan badan hukum sedangkan Kelurahan adalah satuan Pemerintahan administrasi  yang  hanya  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  Pemerintah Kabupaten/Kota. (Hanif, 2011: 1) Berdasarkan data statistik jumlah Desa yang ada  di  Indonesia  terhitung  tahun  2004-2013  dapat  diuraikan  dalam  tabel berikut:
Tabel 1 Jumlah Desa di Indonesia tahun 2004-2012
Tahun Jumlah Desa (1) (2) 2004 69858 2005 71535 2006 71563 2007 73408 2008 75666 2009 76983
(1) (2) 2010 77548 2011 78558 2012 79702 2013 81.253
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Berdasarkan  data  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan Desa dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan dan kedudukan Desa  di  Indonesia  sangat  penting  baik  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur Pemerintahan di Indonesia.
Dari  segi  Pemerintahan,  Desa  merupakan  ujung  tombak  Pemerintahan  di Indonesia.  Sebab  Pemerintahan  terbentuk  bermula  dari  adanya  Desa  yang pada akhirnya membentuk masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia. Namun pada kenyataannya Desa justru seringkali luput dari perhatian umum khususnya dalam bidang Pemerintahan.
Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dipandang  sebagai suatu  bagian  dari  proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Penetapan  otonomi merupakan langkah awal untuk menuju kepada negara yang demokratis dan sesuai  dengan  nilai  luhur  dan  tujuan  UUD  1945.  Dalam  UUD  1945  Pasal  18 me-nyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia terbagi atas daerah besar dan  kecil,  dengan  bentuk  dan  susunan  Pemerintahannya  ditetapkan  dengan Undang-Undang.  Dengan  demikian  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mnyatakan  secara  tegas  bahwa  Pemerintah  Daerah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemberian  otonomi  kepada  Daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  dengan  peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien,  serta  melalui  pemberdayaan dan  peran  serta  masyarakat.  Selain  itu,  hal  ini  juga  memperkuat  adanya demokrasi di Indonesia.
Dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  merupakan  perwujudan  demokrasi.  Dalam  kedua Undang-Undang tersebut telah diatur tentang Pemerintahan Desa yang terdiri dari  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Adanya  Badan Permusyawaratan  Desa merupakan  wujud demokratisasi  Pemerintahan  yang ada Desa.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Badan Permusyawaratan Desa sebelumnya  disebut  dengan  Badan  Perwakilan  Desa  yang  berfungsi mengayomi  adat  istiadat,  membuat  peraturan  desa,  menampung  aspirasi masyarakat,  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan Pemerintahan  desa.  Dengan  demikian,  Badan  Perwakilan  Desa  berfungsi sebagai pengayom adat sekaligus sebagai badan perwakilan yang mempunyai fungsi regulasi dan pengawasan.
Sementara  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebagai  revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lembaga  Pemerintahan  Desa  yang  semulanya  bernama  Badan  Perwakilan Desa  berubah  menjadi  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Pada  hakikatnya
kedudukan  kedua  lembaga  ini  sama  yakni  memilki  fungsi perwakilan dengan fungsi  regulasi,  legislasi  dan  pengawasan  terhadap  kepala  Desa  yang menjalani  Pemerintahan  Desa.  Namun  yang  membedakan  adalah  dalam  UU Nomor  32  Tahun  2004,  Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak  mempunyai fungsi  pengayoman  adat  karena  di  dalam  Undang-undang  ini  tidak menekankan pada asal-usul adat suatu desa. (Hanif, 2011: 37)
Sementara  jika  ditinjau  dari  Undang-Undang  mengenai  Pemerintahan  Desa dapat  diuraikan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  telah  dibentuk  yakni Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  yang  baru  terbentuk.  Dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1974  dikenal  sebuah Lembaga  Musyawarah  Desa  (LMD)  yang  berfungsi  menetapkan  Peraturan Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat. Pengurus LMD terdiri dari Perangkat Desa tokoh masyarakat dan ketua  yang  ketuanya  adalah  Kepala  Desa  sendiri  sehingga  Kepala  Desa memiliki peranan penting di Desa. Hal ini tentu tidak mencerminkan cita-cita demokrasi sebab Kepala Desa sebagai Pemimipin Desa juga sebagai pemimpin dalam LMD.
Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menjelaskan bagaimana  kedudukan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Anggota  Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini Kepala Desa tidak  memilki  peranan  untuk  menduduki  jabatan  sebagai  ketua  dalam  BPD, bahkan  BPD  berfungsi  untuk  mengawasi  Kepala  Desa  dalam  menjalankan Pemerintahan  Desa.  Hal  ini  mencerminkan  demokratisasi  yang  nyata  dalam Pemerintahan Desa.
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  juga  meneliti  mengenai  peran  dan  fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa  Malang  Rapat  Kecamatan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
Gunung Kijang Kabupaten Bintan oleh Kustiawan M.Pol.Sc, disebutkan bahwa BPD  memilki  fungsi  utama  yakni  fungsi  representasi  atau  fungsi  perwakilan dari  masyarakat  yaitu  sebagai  jembatan  penghubung  antara  Kepala  Desa dengan masyarakat. (Kustiawan, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu
Pemerintahan:2013).  Pada  penelitian  tersebut  telah  ditemukan  beberapa kendala  yang  dihadapi  BPD  Desa  Malang  Rapat  dalam  melaksanakan  peran dan  fungsinya  dalam  proses  demokratisasi  Pemerintahan  Desa  yaitu  sebagai berikut:
1. Masyarakat  kurang  memahami  dan  kurang  mendapatkan  informasi mengenai fungsi dan peran BPD;
2. Sulitnya BPD memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peranan BPD;
3. Adanya  pertentangan  aspirasi  antar  masyarakat karena  tidak  semua aspirasi  ditanggapi  lewat  BPD,  contohnya  keinginan  masyarakat tentang DAU, disamping itu masyarakat menyerahkan permasalahan secara langsung melalui ketua RT/RW setempat;
4. BPD kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu berupa pelatihan,  workshop,  ceramah  umum,  ataupun  kegiatan  Temu Wicara.
Selain kendala yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan adanya lima faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  fungsi  dan  peran  BPD,  yaitu:  “Faktor pertama , pemahaman masyarakat terhadap keberadaan lembaga BPD masih kurang  memadai  dan  dapat  dikatakan  informasi  mengenai  peranan  BPD sangat  minim. Kedua ,  masalah  pendapatan/insentif  yang  diterima  anggota BPD  tidak  sesuai  dengan  standar  upah  kerja.  Faktor  penghambat ketiga , hampir sebagian besar anggota BPD mempunyai kesibukan diluar aktifitasnya sebagai  anggota  BPD,  sehingga  tidak  terlalu  fokus  terhadap  tugas  dan
kewenangannya  sebagai  anggota  BPD. Keempat ,  sarana  dan  prasarana  tidak memadai  seperti  balai  pertemuan  BPD  dengan  masyarakat. Kelima ,  pola hubungan kerjasama BPD dengan Kepala Desa tidak terbuka dan professional karena  hubungan  yang  dilakukan  tidak  atas  dasar  professional  kedinasan melainkan hubungan kekeluargaan.”
Berdasarkan  kendala-kendala  dan  faktor  penghambat  yang  telah  di sampaikan,  maka  terdapat  beberapa  penyelesaian  oleh  penulis  yakni  BPD harus  secara  intens  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  melalui  forum musyawarah,  rapat  desa,  dan  rapat-rapat  guna  memperjelas  fungsi  dan peranannya  dalam  proses  demokratisasi  Pemerintahan  desa.  Selain  itu  pola hubungan  BPD  dengan  Pemerintahan  Desa  perlu  diperbaiki  secara profesional,  yaitu  pola  hubungan  yang  demokratis  dan  terbuka.  Berkaitan dengan  fungsi  dan  peran  BPD,  dalam  hal  ini  penulis  memilih  melakukan penelitian  terhadap  fungsi  dan  peran  BPD  di  Desa  Penaga  Kecamatan  Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Desa Penaga adalah salah satu Desa di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan yang telah terbentuk Badan
Permusyawaratan sesuai dengan Perundang-Undangan.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  akan  tersusun  dan  semakin  terarah lebih  baik  dan  bahkan  lebih  maju  jika  di  berbagai  lapisan  masyarakat  Desa menunjukkan kesadarannya serta turut berpartisispasi terhadap Pemerintahan  Desa  yang  didampingi  oleh  BPD  sebagai  Badan  Perwakilan sehingga  masyarakat  akan  merasa  terwakili  kepentingan  dan  aspirasinya untuk mencapai Pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsur-unsur Kolusi, Korupsi  dan  Nepotisme  (KKN).  Oleh  karena  itu  BPD  sebagai  lembaga perwakilan  dalam Pemerintahan Desa  diharapkan  benar-benar  men-jalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.
Sesuai  pengamatan  awal  dan  berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Kepala Desa, didapatkan informasi bahwa peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  di  Desa  Penaga  belum  aktif  sepenuhnya.  Hal  ini  diperkirakan disebabkan  karena  masih  minimnya  pengetahuan  anggota  BPD  terhadap fungsi  yang  dimiliki  oleh  BPD  itu  sendiri.  Selain  itu,  peran  Kepala  Desa  lebih dominan  dalam  membuat  keputusan  dan  peraturan  desa.  Sementara berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  BPD  berwenang  untuk membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala Desa.  Sehingga  dalam  proses  pembuatan  Peraturan  Desa  BPD  harus  terlibat langsung  sebagaimana  fungsinya.  Bahkan  dalam  konteks  nyaBPD  berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  BPD  memiliki peranan  penting  dalam  menjalankan  Pemerintahan  Desa  dalam  rangka mewujudkan  Pemerintahan  Desa  yang  demokratis,  maka  penulis  akan membahas jauh tentang: “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini  dianggap  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dengan  maksud  untuk menggambarkan,  mendeskripsikan  dan  bermaksud  menginterprentasi masalah  yang  berkaitan  dengan  fungsi  perwakilan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) dalam demokratisasi Pemerintahan, berdasarkan pengamatan dan fakta yang terjadi di lapangan.
Hasil  penelitian  yang  diharapkan  bukanlah  generalisasi  hasil,  melainkan pemahaman  mendalam  tentang  obyek  yang  akan  diamati  berdasarkan pengamatan dan perspektif informan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pemerintahan Desa
Pemerintahan  adalah  sebuah  sistem  multiproses  yang  bertujuan  memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan  civil,  (Taliziduhu,  2003:5).  Pemerintahan  Desa  merupakan  suatu kegiatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  dilaksanakan oleh  Pemerintah  Desa  yaitu  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa.  Pasal  18  UUD 1945 menyatakan: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan  bentuk  susunan  Pemerintahannya  ditetapkan  dengan  UU  dengan memandang  dan  mengingat  dasar  permusyawaratan  dalam  sistem Pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa”.
Pemerintah  Desa  adalah  penyelenggara  urusan  Pemerintahan  oleh Pemerintahan  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan adat istiadat setempat. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:
a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
c. Tugas pembantu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- undangan diserahkan kepada desa.(Bambang Trisantono, 2011:5)
Pada  masa  Pemerintahan  sentralistik,  Daerah  menerima  apa  saja  yang menjadi  keputusan  Pemerintah  Pusat.  Akan  tetapi,  pada  masa  desentralisasi
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
sekarang  ini  daerah  harus  memiliki  sendiri  aktifitas  perencanaan, pelaksanaan,  hingga  pengawasan.  Dengan  beban  pekerjaan  yang  semakin banyak tersebut, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah Pasal 200 Ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  ada  dua  unsur  Pemerintahan  penting  yang  berperan  di dalamnya,  yaitu  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). Kedua  elemen  tersebut  saling  berhubungan  erat  dalam  melaksanakan  unsur Pemerintahan.
Menurut  asal-usulnya,  Daerah  adalah  suatu locale  rechtsgemeenschappen maka  jadi  otonom.  Desa  secara  yuridis  menurut  UU  nomor  5  tahun  1979 bukan  merupakan  daerah  otonom  dan  bukan  pula  daerah  administrasi. (Widjaja,  2012:9).  Pasal 94  UU  No.  22/1999  menegaskan:  “Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa”.  Sedangkan  Pasal  104  menegaskan:  Badan  Perwakilan  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  berfungsi  mengayomi  adat  istiadat,  membuat Peraturan  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  Sistem  Pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  merupakan  Subsistem  dari  sistem penyelenggaraan  Pemerintah,  sehingga  Desa  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya.  Kepala  Desa
bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. (Widjaja, 2003:3).
Pemerintahan  Desa  memilki  peranan  yang  signifikan  dalam  pengelolaan proses  sosial  di  dalam  masyarakat.  Tugas  utama  yang  harus  diemban  oleh Pemerintahan  Desa  adalah  bagaimana  menciptakan  kehidupan  demokrasi, dan  memberikan  pelayanan  sosial  yang  baik,  sehingga  dapat  membawa warganya  pada  kehidupan  yang  sejahtera,  tentram,  aman,  dan  berkeadilan. (Solekhan, 2012:41)
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  dengan  pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.
Pemerintah Desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial masyarakat  dimana  tugas  utama  yang  harus  diemban  oleh  Pemerintahan Desa  adalah  bagaimana  menciptakan  kehidupan  demokratis,  memberikan pelayanan  sosial  yang  baik  sehingga  dapat  membawa  warganya  pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. (Effendy, 2009:28)
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan adanya peranan antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dengan memperhatikan tugas dan kedudukan masing-masing.

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  desa.  Dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  terdapat  dua  lembaga  yakni  Pemerintah  Desa  dan  BPD.  Pemerintah
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
berfungsi  menyelenggarakan  kebijakan  Pemerintah  atasnya  dan  Kebijakan Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Hanif, 2011:77).
Menurut  Widjaja  (2003:107)  Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  Badan Permusyawaratan yang terdiri dari Pemuka-Pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi  mengayomi  adat  istiadat,  membuat  Peraturan  Desa,  menampung aspirasi  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  serta  melakukan  pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Berdasarkan pengertian BPD dan pernyataan para tokoh mengenai fungsi BPD tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  BPD  sebagai  Badan  Perwakilan masyarakat  yang  ada  di  Desa  dan  berasal  dari  masyarakat  Desa  memiliki fungsi  utama  yakni  fungsi  legislasi  dan  fungsi  representasi  yang  dijabarkan sebagai berikut:
1. Menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Mengawasi  pelaksanaan  peraturan  Desa  dalam  rangka  pelaksanaan kinerja Pemerintah desa.
Berikut  akan  diuraikan  peran  dan  fungsi  BPD  berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya:

## 2.1. Peran  BPD  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintah Daerah
Sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintah  Daerah,  BPD  dikenal  dengan  nama  Lembaga  Musyawarah  Desa (LMD)  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979  yang  selanjutnya mendefinisikan  LMD  sebagai  lembaga  permusyawaratan  atau  permufakatan yang  keanggotaannya  terdiri  atas  Kepala-Kepala  Dusun,  pimpinan  Lembaga-
Lembaga  Kemasyarakatan,  dan  Pemuka-Pemuka  masyarakat  di  Desa  yang bersangkutan.  Meski  LMD  merupakan  hasil  pembagian  kekuasaan  dengan Kepala  Desa,  akan  tetapi  LMD  tidak  mempunyai  kekuasaan  legislatif  yang berarti.  LMD  bukanlah  wadah  representasi  dan  arena check  and  balances terhadap  kekuasaan  Kepala  Desa.  Bahkan  Kepala  Desa  menduduki  jabatan sebagai ketua LMD.
Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 LMD berubah nama menjadi  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  yang  menunjukkan  kuatnya pelembagaan demokrasi di Desa. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  menegaskan  bahwa  Badan  Perwakilan  Desa  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  berfungsi  mengayomi  adat  istiadat,  membuat  Peraturan  Desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  serta  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  94  UU  Nomor  22  Tahun  1999  yang menyebutkan  bahwa  di  Desa  dibentuk  Pemerintah  Desa  dan  Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa. Dengan kata lain BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bukan hanya sebuah  lembaga  kemasyarakatan  semata.  Dalam  hal  ini  Kepala  Desa menempatkan  posisi  sebagai  unsur  eksekutif  yang  menjalankan  roda Pemerintahan dan BPD sebagai Lembaga Legislatif yang berfungsi mengawasi jalannya  roda  Pemerintahan  tersebut.  Hal  ini  diperkuat  lagi  dengan  adanya kewenangan  BPD  untuk  memberi  usul  atas  pemberhentian  Kepala  Desa kepada Bupati atau Pejabat setingkat.
Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  sesuai  dengan  UU  Nomor  22  Tahun  1999 merupakan  sebuah  Lembaga  penyalur  aspirasi  dari  masyarakat  desa. Keanggotaannya  dipilih  dari  dan  oleh  penduduk  Desa  yang  telah  memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perundang-Undangan yang berlaku.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## 2.2. Peran  BPD  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah
Lahirnya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengganti nama  Badan  Perwakilan  Desa  menjadi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). Peran dan fungsi BPD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 difokuskan lagi dengan pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  yang  mengatur secara khusus tentang Desa.
Dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  fungsi  BPD  menjadi  dirampingkan  yang sebelumnya  terdapat  4  (empat)  fungsi  pokok  yakni  penyusunan  Peraturan Desa  bersama  Kepala  Desa,  pengawasan,  pengayom  adat  istiadat  dan penyalur aspirasi masyarakat menjadi hanya 2 (dua) fungsi utama BPD yakni (1)  menetapkan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa;  dan  (2)  menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Sama  halnya  seperti  yang  terkandung di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juga menjelaskan  kedudukan  Badan  Permusyawaratan  Desa  yakni  sebagai  salah satu  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Kedudukan  ini  adalah  untuk memperkuat Pemerintah Desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Tugas dan wewenang BPD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 35 adalah sebagai berikut:
a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan  Desa dan Peraturan Kepala Desa.
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
e. Menggali,  menampung,  menghimpun,  merumuskan  dan  me- nyalurkan aspirasi masyarakat, dan
f. Menyusun tata tertib BPD
Hak dan kewajiban BPD sebagai berikut:
a) Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
b) Mengajukan pertanyaan.
c) Menyampaikan usul dan pendapat.
d) Memperoleh tunjangan.
Peranan BPD harus dilibatkan secara nyata dalam segala penetapan kebijakan Pemerintahan  Desa.  Itulah  yang  menjadi  dasra  pemikiran  yang  menentukan perumusan  pasal-pasal  tentang  hak  dan  kewajiban  serta  wewenang  yang dimiliki  oleh  BPD.  Dalam  pasal-pasal  Peraturan  Pemerintah  maupun Kepmendagri  menegaskan  tentang  penetapan  kekuasaan  yang  begitu  besar kepada  BPD  yang  menetapkan  pengawasan  atau  kendali  terhadap kemungkinan  terjadinya  akses  atas  penggunaan  kekuasaan.  Kekuasaan  BPD menurut  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  hubungan  antara Pemerintah Desa dengan BPD adalah sejajar dan sebagai mitra kerja.

## 2.3. Peran BPD dalam Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam Pasal  1  Ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  merupakan  suatu  Lembaga  yang  menjalankan  fungsi Pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan pengertian  tersebut  dapat  dikatakan  kedudukan  BPD  mengalami  perubahan, jika  sebelumnya  BPD  merupakan  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa maka  sekarang  menjadi  Lembaga  Desa  yang  menjalankan  fungsi Pemerintahan.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
Adapun fungsi BPD yang terdapat di dalam Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:
1) Membahas dan menyepakatu Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
Selain  itu,  BPD  juga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  menjalankan fungsinya.  Berdasarkan  UU  Nomor  6  Tahun  2014  pasal  60,  BPD  mempunyai hak:
1. Mengawasi  dan  meminta  keterangan  tentang  penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan  pendapat  atas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan  biaya  operasioanal  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Sedangkan  tugas  dari  BPD  adalah  menyelenggarakan  musyawarah  Desa (musdes) dengan peserta terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, kelompok dan  tokoh  masyarakat.  Musyawarah  Desa  ini  berfungsi  sebagai  ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang Desa.
Dalam  Undang-undang  Desa  yang  baru  ini,  Desa  bukan  lagi  menjadi  bagian dari  sistem  Pemerintahan  Daerah,  tetapi  Desa  merupakan  unsur Pemerintahan  yang  mandiri  dengan  mendapatkan  otonomi  sendiri.  Oleh karena  itu  diperlukan  adanya  peningkatan  kualitas  penyelenggara  Desa  agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Berdasarkan  uraian  peran  BPD  menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka dapat disajikan perguliran peran BPD sebagai berikut:

## Tabel 2 Peran BPD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
No. Keterangan UU No.22/1999 BPD UU No.32/2004 BPD UU No.6/2014 BPD 1 2 3 4 5 1. Penentuan pemimpin  dan anggota Dengan pemilihan yang melibatkan masyarakat Dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat Dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis 2. Kedudukan dan fungsi Otonom dari kades dan kontrol terhadap Kades. Lembaga yang berdiri sendiri dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Lembaga yang menjalankan fungsi Pemerintahan 3. Kedudukan Kades Lepas dari organisasi BPD Di larang menjabat sebagai ketua BPD Lembaga eksekutif Desa yang dilarang menjabat sebagai ketua BPD 4. Pembuatan keputusan Bersifat perwakilan Perwakilan dan musyawarah Musyawarah dan mufakat berdasarkan keterwakilan wilayah 5. Keterlibatan masyarakat Masyarakat terlibat memilih tetapi kurang terlibat dalam proses Masyarakat  masih memilih secara langsung namun terlibat secara tidak langsung dalam proses Masyarakat dilibatkan  secara langsung  melalui musyawarah desa

## 3.  Demokratisasi Pemerintahan Desa
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat dan cretein yang berarti memerintah. Maka bila digabungkan mempunyai arti “Rakyat  yang  Memerintah”  atau  ”Pemerintahan  rakyat”.  Demokrasi  dapat
diartikan  sebagai  Pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. (Mukhtar,  2010:134).  Sementara  demokratisasi  mengacu  kepada  perubahan politik yang bergerak ke suatu arah demokratis dimana aturan yang mengikat dan  pembuatan  kebijakan  tidak  dibuat  oleh  seorang  pemimpin  yang  kuat tetapi  oleh  perwakilan  yang  bertanggungjawab  terhadap  komunitas. (Hadiwinata, 2010:3)
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  demokrati- sasi  merupakan  suatu  proses  perubahan  pembuatan  kebijakan  yang  tidak hanya  berpusat  pada  satu  kepemimpinan  tetapi  berlaku  adanya  perwakilan yang menampung aspirasi dari masyarakat atau rakyat sesuai dengan tujuan asas demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini ditekankan adanya proses perwakilan dalam hal pembuatan perarturan maupun penyelenggaraan Pemerintahan.
Cheema dan Rondenelli mngemukakan pendapat yang terkutip di dalam buku Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  oleh  Solekhan  bahwa democtatic decentralisasi didasarkan  pada  keyakinan  teoritis  bahwa  desentralisasi  akan membuka ruang demokratisasi. Sementara menurut Larry Diamond yang juga dikutip  Solekhan  esensi  desentralisasi  terkait  lima  hal  penting,  yaitu: (Solekhan, 2012:45)
a. Desentralisasi membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan demokrasi dikalangan warga.
b. Desentralisasi  meningkatkan  akuntabilitas  dan  responsibilitas terhadap berbagai kepentingan dan urusan lokal.
c. Desentralisasi  memberikan  bermacam-macam  saluran  akses tambahan  pada  kekuasaan  bagi  kelompok-kelompok  yang  secara historis  terpinggirkan  sehingga  akan  meningkatkan  keterwakilan dalam demokrasi.
d. Desentralisasi  akan  meningkatkan check  and  balances terhadap kekuasaan di pusat.
e. Desentralisasi  memberi  peluang  bagi  partai  politik  dan  faksi-faksi oposisi di pusat untuk mendapatkan sejumlah kekuasaan politik.
Jadi,  demokratisasi  berkaitan  erat  dengan  desentralisasi.  Dimana desentralisasi membuka peluang yang besar untuk terciptanya partisipasi oleh masyarakat  dengan  adanya  badan  perwakilan  yang  mampu  menampung aspirasi tersebut.
Dengan  adanya  desentralisasi  juga  mampu  menciptakan  kesetaraan  politik ditingkat  lokal  (Pemerintah  Desa).  Seperti  yang  disebutkan  oleh  Smith  dari kutipan  oleh  Solekhan  bahwa  kesetaraan  politik  ( Political  equality) dalam desentralisasi  merupakan  konstribusi  dari  penguatan  demokratisasi,  dimana masyarakat  memilki  kesempatan  yang  lebih  besar  untuk  memberikan suaranya dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara. (Solekhan, 2012: 46)
Dengan  demikian  desentralisasi  menguatkan  derajat  partisipasi  masyarakat yang  lebih  tinggi,  sehingga  dalam  demokratisasi  yang  mengedepankan  suara rakyat  partisipasi  masyarakat  mampu  mencapai tingkat  kontrol.  Oleh  karena itu,  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Desa,  adanya  lembaga perwakilan  yaitu  BPD  telah  menggambarkan  adanya  demokratisasi Pemerintahan desa.
Menurut  Mashuri  Maschab  (2013:143)  demokratisasi  Pemerintah  Desa terlihat  jelas  dari  fungsi  BPD  sebagai  penampung  dan  penyalur  aspirasi masyarakat  Desa  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Dengan  demikian,  Kepala  Desa  yang  sebelumnya  bisa dikatakan  sebagai  penguasa  tunggal  dalam  Pemerintahan  Desa,  kemudian
mendapatkan  partner  atau  rekan  kerja  yang  sederajat  yang  tidak  boleh dinafikan peran dan fungsinya oleh Kepala Desa.
Selanjutnya  menurut  Widjaja,  demokratisasi  memiliki  makna  bahwa penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  harus  mengakomodasikan  aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan di agregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  dan  atau  lembaga  kemasyarakatan  sebagai  mitra  Pemerintah Desa. (Widjaja, 2003:36)
Pendapat  tersebut  menunjukkan  bahwa  aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat memilki peran penting agar demokratisasi Pemerintahan Desa dapat tercapai dengan  memperhatikan  peran  dan  fungsi  yang  dimiliki  oleh  BPD.  Dalam konteks demokratisasi Pemerintahan Desa, dengan ditetapkannya UU Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Otonomi  Desa,  telah  membawa  perubahan  dalam relasi  kekuasaan  antar  kekuatan  politik  di  tingkat  desa.  Perubahan  ke  arah interaksi  yang  demokratik  tersebut  terlihat  dari  beberapa  fenomena,  yaitu: (Solekhan, 2012:51)
1) Dominasi  peran  birokrasi  mengalami  pergeseran  digantikan  dengan menguatnya  peran  institusi  adat  dalam  proses  penyelenggaraan Pemerintahan  sehari-hari.  Misalnya,  di  Bali  Desa  Adat  dilibatkan dalam  penerbitan  identitas  kependudukan,  dan  memberikan rekomendasi  pada  proses  perizinan  investasi.  Bahkan  tidak  jarang, Desa  Adat  dilibatkan  dalam  operasi  penerbitan  PKL  (Pedagang  Kaki Lima),  prostitusi  dan  kependudukan  karena  Desa  Adat  dipandang lebih “berwibawa” dibandingkan dengan dinas atau birokrasi Desa itu sendiri.
2) Semangat  mengadopsi  demokrasi  delegatif-liberatif  cukup  besar dalam  UU  yang  baru  yakni  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Otonomi  Daerah.  Misalnya,  dengan hadirnya  BPD  atau  yang disebut
dengan nama lain. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom  adat  istiadat,  membuat  Peraturan  Desa  bersama  dengan Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan  desa.  Sebagaimana  dijelaskan  Dalam  UU  nomor  32 Tahun 2004 pasal 209, bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat.
3) Semangat  partisipasi  masyarakat  sangat  ditonjolkan.  Artinya  proses politik, Pemerintahan dan pembangunan di Desa tidak lagi bermuara dari  kebijakan  Pemerintahan  pusat  secara  terpusat  (top-down), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, jelas bahwa Pemerintah Desa dan BPD merupakan institusi yang  terpisah,  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang  berbeda  pula. Pemerintah  Desa  beserta  aparatnya  menjalankan  Pemerintahan,  sedangkan BPD  menjalankan  fungsi  pengayoman,  dan  kontrol  (mengawasi),  serta meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  PP  nomor  72  Tahun  2005  pasal  14  ayat  2.g bahwa  Kepala  Desa  mempunyai  wewenang  untuk  mengkoordinasikan pembangunan  Desa  secara  partisipatif.  Selain  itu,  pada  pasal  15  ayat  2  PP nomor  72  Tahun  2005  juga  menjelaskan  bahwa  Kepala  Desa  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban  kepada  BPD,  serta  menyelenggarakan  Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  penyelenggaraan demokratisasi Pemerintahan Desa dapat dipengaruhi oleh berjalannya fungsi
BPD sebagai badan regulasi dan perwakilan yang ada di tingkat Pemerintahan Desa. Dengan memperhatikan fungsi yang berbeda oleh Kepala Desa dan BPD yang  mencerminkan  demokrasi  yakni  hubungan  Kepala  Desa  dengan  BPD yang  bersifat  Chek  Balance  dan  terpisah  sehingga  dapat  menuntun  pada tercapainya  kehidupan  demokratik,  pemberian  pelayanan  sosial  yang  baik yang akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi
Pemerintahan di Desa Penaga
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  PP  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa bahwa  salah  satu  cirri  khas  demokratisasi  dalam  pemerontahan Desa adalah terdapatnya BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat.

## a. Wadah Penyerapan Aspirasi
Tolak  ukur  kinerja  anggota  BPD  adalah  kemampuan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  dan  bagaimana  menindaklanjutinya.  Berbicara  masalah  fungsi representative dari BPD yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 72 Tahun 2007 tentang BPD pasal 2 bahwa BPD memiliki fungsi menetapkan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Peran  BPD  di  Desa  Penaga  sangat berpengaruh sebagai wadah aspirasi dari masyarakat setempat.
Aspirasi-aspirasi  yang  diserap  dari  masyarakat  oleh  BPD  dilakukan  melalui beberapa mekanisme, yaitu:
1) Penyampaian langsung kepada BPD, yakni penyampaian aspirasi yang dilakukan  baik  secara  individu  maupun  kelompok  dilakukan  dengan menyampaikan kepada anggota BPD.
2) Penyampaian  melalui  RT  atau  RW  lalu  kepada  Kepala  Dusun  dan setelah  itu  disampaikan  dalam  forum  rapat  musyawarah  oleh anggota BPD.
Beberapa  contoh  aspirasi  yang  ditampung  oleh  BPD  Desa  Penaga  pada periode tahun 2014-2020 yaitu:
1) Masalah  pukat  nelayan  Tanjungpinang  yang  merusak  alat  tangkap nelayan Desa Penaga.
2) Masalah ketersediaan air.
3) Masalah Raskin (Beras untuk rakyat miskin) dan penyalurannya.
Sementara  aspirasi  masyarakat  yang  pernah  ditampung  oleh  BPD  periode tahun 2008-2014 yaitu sebagai berikut:
1) Masalah pengelolaan Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM)
2) Masalah pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
3) Permasalahan tentang mekanisme pemilihan RT dan RW yang sering menimbulkan kericuhan
4) Masalah  pemekaran  wilayah  Desa  yang  menghasilkan  pemekaran wilayah di Desa Penaga.
Setelah  memperoleh  aspirasi  dari  masyarakat  dan  membahasnya,  BPD kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud dan harapan masyarakat  dengan  melakukan  musyawarah  yang  tentunya  melibatkan perangkat Desa dan juga Kepala Desa. Pada tahap ini Pemerintah Desa tetap diberikan  kesempatan  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  aspirasi tersebut.
Berdasarkan tolak ukur ini maka BPD di Desa Penaga dianggap cukup mampu mewakili  masyarakat  baik  dari  segi  pengurus  maupun  kemampuan  dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## b. Fungsi Legislasi
Selain memiliki peranan dan fungsi sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi  masyarakat  (representatif).  BPD  juga  memiliki  peranan  dan  fungsi legislasi  yakni  berfungsi  untuk  membentuk  peraturan  Desa  bersama  dengan Kepala Desa (Legislasi). Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Desa Penaga mengacu  kepada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan  Nomor  7  tahun  2007 pasal 2 dikatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala  Desa.  Dari  hasil  wawancara  bersama  Ketua  BPD  Periode  tahun  2008- 2014 telah dihasilkan sebanyak tiga Peraturan Desa yakni:
1) Peraturan Desa tentang Pemilihan RT dan RW
2) Peraturan Desa tentang Perbatasan Wilayah Desa
3) Peraturan  Desa  tentang  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ  pengajuan APBDes.
Sementara  untuk  BPD  yang  baru  dibentuk  pada  Juni  2014  lalu  belum menghasilkan produk  Peraturan  Desa  dengan  alasan  karena  anggota  BPD  ini baru berjalan selama 1 (satu) tahun yakni terhitung tahun 2014 lalu.
Proses demokratisasi Pemerintahan di Desa Penaga jika dipandang dari peran BPD  sebagai  actor  pembuat  Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa  (Legislasi) tidak berjalan dengan efektif. Hal ini dinilai karena power Kepala Desa sebagai elite  politik  yang  berada  di  Pemerintahan  Desa  sangat  dominan  dalam menjalankan Pemerintahan.

## c. Fungsi Pengawasan
Selanjutnya  BPD  berperan  sebagai  badan  yang  mengawasi  jalannya Pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa merupakan salah satu alasan  terpenting  mengapa  BPD  ini  perlu  dibentuk  Pengawasan  yang
dilakukan  oleh  BPD  terhadap  pelaksanaan  Pemerintahan  Desa  Penaga  yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan tugas dari anggota BPD.
Upaya  pengawasan  ini  dilakukan  dengan  maksud  agar  mengurangi  dan menghindari  adanya  penyelewengan  atas  kewenangan  dan  keuangan  Desa dalam  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa.  Sikap  Kepala  Desa  yang  dinilai sedikit  dominan  menjadikan  BPD  kurang  mampu  untuk  melaksanakan  tugas dan  kewenangannya  dalam  mengawasi  pelaksanaan  Pemerintahan  desa. Dalam  hal  ini  hubungan  kerjasama  antara  BPD  dan  Kepala  Desa  kurang harmonis. Bpd hanya dinilai sebagai pembantu Kepala Desa dalam membuat peraturan dan menampung aspirasi dari masyarakat tanpa diindahkan adnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD.

## 2. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Peran BPD

## a. Sumber Daya Manusia (SDM) BPD
Untuk  pelaksanaan  peran  BPD  sebagai  badan  penampung  dan  penyalur aspirasi  masyarakat  dengan  kata  lain  sebagai  badan  perwakilan  bagi masyarakat  desa,  maka  diperlukan  orang-orang  yang  mampu  berkomunikasi dengan  baik  serta  mampu  menganalisis  aspirasi  masyarakat  atau  apa  yang diinginkan  oleh  masyarakat  yang  selanjutnya  akan  dikoordinasikan  dengan Pemerintah Desa.
Pemasalahan  tingkat  kualifikasi  pendidikan  sangat  menunjang  pelaksanaan roda  Pemerintahan  Desa  yang  juga  dipegang  oleh  anggota  BPD.  Menurut Stoner  dalam  Soekidjo  (2009:125)  bahwa  kinerja  seorang  tenaga  kerja  atau pegawai  dipengaruhi  oleh  motivasi,  kemampuan  dan  faktor  persepsi. Kemampuan didapatkan dari pendidikan yang gunanya untuk mencapai suatu keberhasilan  yang  diharapkan.  Dalam  meningkatkan  kinerja  dan  untuk memotivasi anggota BPD dalam bekerja adalah melalui pendidikan.
Pendidikan  sering  diartikan  sebagai  usaha  manusia  untuk  membina keperibadiannya  sesuai  nilai-nilai  kebudayaan  dan  masyarakat.  (Hasbullah, 2009:1)  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  yang sengaja  dilakukan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  dijalankan seseorang untuk mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh,  tingkat pendidikan  anggota  BPD Desa Penaga  masih  tergolong  rendah,  sebab  tidak  terdapat  anggota  BPD  yang memiliki  tingkat  pendidikan  sarjana.Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  dapat diketahui  bahwa  tingkat  pendidikan  anggota  BPD  Desa  Penaga  ini  masih tergolong  rendah.  Pengalaman  berorganisasi  merupakan  salah  satu  faktor penunjang  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  BPD.  Dengan  adanya pengalaman dalam berorganisasi seseorang dapat lebih mampu menganalisa dan menyelesaikan suatu masalah.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Soekidjo  (2009:28)  yang  menyatakan  bahwa pendidikan  di  dalam  organisasi  adalah  suatu  proses  pengembangan kemampuan  ke  arah  yang  diinginkan  oleh  organisasi  yang  bersangkutan. Semakin  tinggi  pendidikan  seseorang,  maka  diharapkan  sumberdaya manusianya  semakin  tinggi.  Tanpa  bekal  pendidikan  mustahil  orang  akan mudah mempelajari hal-hal yang bersifat baru di dalam cara atau suatu sistem kerja.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman berorganisasi sangat diperlukan oleh seorang anggota BPD, karena akan dapat membawa  pengaruh  yang  baik  terhadap  dirinya  sendiri  maupun  terhadap organisasi tempat dia bekerja. Tingkat pendidikan juga akan berpengaruh kuat terhadap  kinerja  anggota  BPD  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dengan pendidikan  yang  memadai  sehingga  mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Secara  nyata  kualifikasi  tingkat  pendidikan  juga  berpengaruh  pada keberhasilan  peran  yang  dijalankan  oleh  BPD.  Dengan  tingginya  derajat keilmuan  yang  dimiliki  seseorang  maka  akan  semakin  tinggi  pula  analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Namun di Desa Penaga masih sangat minimnya kesadaran akan tingkat pendidikan bagi para anggota BPD menjadi salah satu faktor penghambat dalam merumuskan peraturan Desa maupun pada aspirasi masyarakat.

## b. Hubungan Kerjasama dengan Kepala Desa
Selain  sumber  daya  manusia,  kerjasama  antara  BPD  dan  Kepala  Desa  juga menjadi  faktor  yang  secara  besar  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  peran dan  fungsi  dari  BPD.  Sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  BPD  memiliki peranan  yang  sangat  penting  yakni  menetapkan  peraturan  Desa  bersama kepala  desa,  menampung  aspirasi  dari  masyarakat,  dan  fungsi  pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, maka untuk dapat menjalankan fungsi tersebut  antara  BPD  dan  Kepala  Desa  harus  terjadi  sinergitas  dan  hubungan yang harmonis.
Kehadiran  BPD  dalam  Pemerintah  Desa  dengan  fungsi  dan  kewenangannya diharapkan  mampu  mewujudkan  sistem check  and  balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu unsur ketidakharmonisan ini terjadi  karena  berdasarkan  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku menyatakan  bahwa  adanya  campur  tangan  BPD  dalam  proses  penyusunan dan  penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  yang menjadi dasar bagi BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja  dari  Kepala  Desa,  serta  pelaksanaan  peraturan  desa.  Namun  pada kenyataannya,  dalam  penyusunan  rancangan  Peraturan  Desa  tentang Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  BPD  sendiri tidak dilibatkan secara langsung.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017

## c. Sumber Dana Anggaran Penyelenggaran Fungsi BPD
Selanjutnya  permasalahan  yang  menghambat  pelaksanaan  peran  dan  fungsi BPD  adalah  masalah  anggaran  atau  pendanaan.  Faktor  keuangan  menjadi salah  satu  permasalahan  yang  harus  dipenuhi  sebuah  lembaga  dalam mendukung  operasionalnya.  Permasalahan  pendanaan  dirasakan  oleh  BPD Desa  Penaga  karena  sangat  minimnya  alokasi  dana  untuk  operasional  dan kesejahteraan BPD yang dirasakan sangat kurang mencukupi.
Minimnya  dana  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  Penaga  tentu  saja mengakibatkan  pembangunan  Desa  yang  tidak  dapat  sesuai  dengan  yang diharapkan  oleh  masyarakat.  Begitu  pula  pada  kinerja  BPD  dalam melaksanakan peran dan fungsi nya akan terpengaruh oleh sistem pendanaan tersebut.
Permasalahan dana Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 212 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu baik berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  Desa berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  dengan  maksud menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
Implementasi  dari  pelaksanaan  fungsi  BPD  dapat  terlaksana  dengan  baik apabila keuangan Desa dapat dikelola dengan baik. Data yang diperoleh dari pembagian  keuangan  Desa  yang  disalurkan  kepada  BPD  sebagai  dana operasional  adalah  sebesar  Rp.  5.000.000,00  (Lima  Juta  Rupiah)  setiap triwulan  yang  bersumber  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bintan  dan sebesar  Rp.  8.000.000,00  (Delapan  Juta  Rupiah)  pertahun  yang  bersumber dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Sementara  untuk  jumlah
insentif/honor  anggota  BPD  adalah  sebesar  Rp.300.000,00  (Tiga  ratus  ribu Rupiah) perbulannya.
Menurut  Mangkunegara  (2002:89)  mengemukakan  bahwa  “Insentif  adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang  tinggi  dan  juga  merupakan  rasa  pengakuan  dari  pihak  organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan ).” Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  gaji/insentif  merupakan bentuk dorongan atau motivasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi  dan  demi  tercapainya  tujuan  organisasi,  dalam  hal  ini  bagi  anggota  BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Rendahnya  jumlah  insentif  yang diberikan  kepada  para  anggota  BPD di Desa Penaga  mengakibatkan  kinerja  yang  tidak  maksimal  karena  merasa  tidak memiliki  wujud  penghargaan  dan  kepedulian  Pemerintah  terhadap keberadaannya  sehingga  lebih  memilih  untuk  mengutamakan  pekerjaan  lain yang mereka lakukan seperti melaut, berdagang dan membuka usaha rumah makan,  bekerja  sebagai  karyawan  swasta,  dan  lain  sebagainya  untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Desa.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sastro Hadiwiryo (1998) dalam Herrista  Anggie  (2012)  yang  menyatakan    bahwa  gaji  atau  insentif  berperan dalam  meningkatkan  motivasi  karyawan  untuk  bekerja  lebih  efektif, meningkatkan  kinerja,  meningkatkan  produktivitas,  serta  mengimbangi kekurangan dan keterlibatan komitmen yang menjadi ciri angkatan kerja masa kini. Dan pendapat Mathis dan Lackson (2002) bahwa gaji adalah suatu bentuk kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, kelompok ataupun kinerja organisasi.
Dalam hal ini pemberian gaji atau insentif dinilai sebagai bentuk penghargaan yang diberikan atas kinerja atau pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh  setiap  anggota  BPD.  Dengan  tingkat  jumlah  insentif  yang  memadai  dan mencukupi, maka diharapkan akan terlaksananya kinerja yang baik dan efektif oleh  anggota  BPD  sehingga  anggota  BPD  tidak  perlu  lagi  mencari  pekerjaan lain  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup  dan  dapat  melaksanakan  tugas  dan fungsinya secara lebih baik lagi.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Undang-undang  Desa  terbaru  yakni  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 belum dapat terealisasi oleh Pemerintahan Desa Penaga, maupun bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode tahun 2014-2020. Hal  ini  disebabkan  karena  belum  adanya  pengarahan  dan  sosialisasi  oleh Pemerintah  Kabupaten  mengenai  pelaksanaan  Undang-undang  baru  ini. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan  mengenai  pedoman  pelaksanaan Undang-undang ini pun belum dihasilkan.
Pembentukan  BPD Desa  Penaga  baik  periode  tahun  2008-2014  maupun  BPD yang  baru  dilakukan  dengan  musyawarah  mufakat  dengan  pemilihan  secara langsung  dan  melibatkan  warga  masyarakat  telah  menunjukkan  proses demokrasi  di  tingkat  desa.  Mekanisme  pemilihan  dilakukan  dengan musyawarah  dan  mufakat  yang  diadakan  oleh  Anggota  BPD  lama  sebagai panitianya  dan  sebagai  wujud  penyerahan  tugas.  Selanjutnya  fungsi representatif  BPD  terlihat  dari  keterwakilan  anggota  BPD  yang  mewakili dusun-dusun yang ada di Desa Penaga.
Kualitas  BPD  Desa Penaga  dianggap  cukup baik  jika  dilihat dari peranan  BPD sebagai  badan  atau  lembaga  perwakilan  yang  berfungsi  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  hal  ini  terbukti  dengan  adanya  berbagai
aspirasi  yang  ditampung  oleh  BPD  yang  selanjutnya  mampu  ditindaklanjuti sebagai pemecah masalah dari aspirasi masyarakat tersebut.
Tingkat pendidikan anggota BPD yang tergolong masih rendah menjadi salah satu penghambat terlaksananya peran dan fungsi BPD sebagai badan legislasi yang  ada  di  Desa.  Fungsi  legislasi  BPD    periode  tahun  2014-2020  di  Desa Penaga  tidak  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan  ketiadaannya peraturan Desa yang dihasilkan oleh BPD dan pembuatan APBDes yang tidak melibatkan anggota BPD, dan sebaliknya BPD hanya diminta untuk menyetujui dan  menandatangani.  Akan  tetapi  dari  kinerja  anggota  BPD  yang  lama  telah dihasilkan  sebanyak  tiga  Peraturan  Desa.  Namun  dalam  proses perancangannya  pun  tidak  didukung  dengan  baik  oleh  Pemerintah  Desa Penaga sehingga dalam pelaksaannya tidak dapat berjalan secara optimal.
Kekuasaan  Kepala  Desa  yang  terlalu  dominan  dan  lemahnya  pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan peran dari BPD merupakan salah satu faktor yang  menghambat  terlaksananya  fungsi  pengawasan  ( controlling )  yang dimiliki  BPD,  hal  ini  terlihat  dari  perancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak melibatkan BPD secara langsung. Dalam hal ini  BPD  justru  hanya  dibutuhkan  untuk  menyetujui  dan  menandatangani tanpa  adanya  kesempatan  untuk  menyampaikan  pendapat  dan  aspirasi  dari fungsi representatif yang dimilikinya.
Rendahnya  jumlah  insentif/tunjangan  yang  diterima  oleh  anggota  BPD merupakan  hal  yang  mempengaruhi  kinerja  BPD  dalam  menjalankan  tugas dan  peranannya  sebagai  lembaga  perwakilan  masyarakat  di  tingkat  desa. Dengan  jumlah  insentif  yang  hanya  sebesar  Rp  300.000,00  perbulan  sangat jauh  dari  standar  Upah  Minimum  Kerja  (UMK)  membuat  anggota  BPD  lebih memilih  untuk  fokus  pada  pekerjaan  tetap  mereka  yang  sebagian  ada  yang bekerja  sebagai  karyawan  swasta,  nelayan  dan  pedagang  sehingga  dalam
pelaksanaan  fungsi  dan  peran  BPD  tidak  terlalu  difokuskan.  Selain  itu pendanaan  dan  pengaturan  keuangan  dalam  menunjang  aktifitas  BPD  masih sangat  minim.  Anggota  BPD  sering  menggunakan  dana  pribadi  untuk kebutuhan yang berkaitan dengan aktifitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku :
Arikunto,  Suharsini.  2002.  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Effendy, Khasan. 2009. Otonomi Desa Historis dan Kontekstual. Bandung: CV.
Indra Prahasta.
Subarno,  Hari.  2008.  Memandu  Otonomi  Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa.
Jakarta: Sinar Grafika.
Gadjong,  Agussalim  Andi.  2007.  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Politik  dan
Hukum. Ghalia Indonesia : Bogor
Hadiwinata, Bob Sugeng dkk. 2010. Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik.
Graha Ilmu : Yogyakarta
Ndraha,  Taliziduhu.  2003.  Kybernologi  (Ilmu  Pemerintahan  Baru).PT  Reneka Cipta :Jakarta
Nucholis,  Hanif.  2011.  Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Desa. Erlangga : Jakarta
Maleong, J Luxy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya :
Jakarta
Maschab, Mashuri. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta:
PolGov
Pakpahan,  Muchtar.  2010.  Ilmu  Negara  dan  Ilmu  Politik.  Bumi  Intitama Sejahtera: Jakarta
Rasyid,  Ryas.  2006.  Memahami  Ilmu  Pemerintahan.  PT.  Grafindo  Persada :
Jakarta
Soemantri,  Bambang  Trisantono.  2011.  Pedoman  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokusmedia: Bandung
Solekhan,  Mochammad.  2012.  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Setara Press: Malang
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitif dan Kualitatif. Alfabeta : Bandung Suhartono.  2000.  Politik  Lokal  Parlemen  Desa:  Awal  Kemerdekaan  Sampai
Jaman Otonomi Daerah. Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta
Wasistiono,  Sadu,  dkk.  2007.  Prospek  Pengembangan  Desa.  Fokus  Media:
Bandung
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Rajawali Pers : Jakarta
. 2009. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Rajawali Pers : Jakarta

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan  Nomor  7  Tahun  2007  Tentang  Badan Permusyawaratan Desa

## Jurnal
Kustiawan,  “Peran  dan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam Demokratisasi  Pemerintahan  Desa  Malang  Rapat  Kecamatan  Gunung Bintan  Kabupaten  Bintan”,  dalam  Jurnal  Ilmu  Politik  Dan  Ilmu Pemerintah (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik), Vol. 2, No. 2, Mei 2013 Sri  Wahyuni,  “Demokratisasi  Pemerintahan  Desa  Studi  Analisis  Proses
Demokratisasi  Pemerintahan  Desa  Menurut  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah  di  Desa  Kalipang
Kecamatan Sarang  Kabupaten Rembang”. Tesis Universitas Diponegoro Semarang. 2004

## Internet
Anggie,  Herrista.  Pengaruh  Antara  Kompensasi  dan  Gaji  Terhadap  Kineja
Aparatur.
(herrista.blogspot.com/2012/06/pengaruh-antara-kom- pensasi-dan-gaji.html diakses pada tanggal 18 Agustus 2015) Kusuma, Minardi.2014. Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (http://www.forumdesa.org/?pilih=news&mod=
yes&aksi= lihat&id=81diakses pada tanggal 2 Juli 2015)
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
Pramesti,  Tri  Jata  Ayu.  2015.  Kedudukan  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa.    (http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ lt5443d096a940b/ kedudukan-kepala-desa-dan-badan-permusya- waratan-desa diakses pada tanggal 2 Juli 2015)