## Volume 1, Nomor 1, Februari 2021
DOI: https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v1i1.170
Program Pengabdian Masyarakat Dalam Bentuk Penyuluhan Hukum Perkawinan Sirri Online dan Regulasi Menag Tentang Pencegahan Covid-19 di Lingkungan KUA Pada Masyarakat Tanjungpinang
Zulfa Hudiyani 1* , Rizki Pradana Hidayatullah 2 , Ahmad Jalili 3 , Amrul Lutfi 4 , M. Arbisora Angkat 5 1, 2, 3, 4, 5 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Kepulauan Riau, 29123, Indonesia * zulfa_hudiyani@stainkepri.ac.id

## Abstrak
Pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  dilakukan sebagai sosialisasi atas surat edaran Dirjen Bimas Islam No. P-003 Perubahan SE Dirjen Bimas Islam No. P-002 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 pada area  publik di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam. Diantara  salah  satu  ketentuannya  mengatakan  bahwa  permohonan  pelaksanaan akad  nikah  di  masa  darurat  Covid-19  untuk  pendaftaran  baru  tidak  dilayani  serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya. Regulasi ini berdampak pada kondisi  calon  pasangan  pengantin  yang  mengalami  kekecewaan.  Diantaranya adalah kerugian materi karena banyak calon pengantin yang sudah mempersiapkan segala  persiapan  pernikahan  secara  maksimal.  Mulai  dari  pemesanan  gedung pernikahan,  catering,  dan  tenda  serta  baju  pengantin.  Akibat  dari  regulasi  ini, banyak  juga  calon  pengantin  yang  tetap  ingin  melangsungkan  pernikahan  via online .  Penyuluhan  hukum  ini  bermanfaat  untuk memberikan  pemahaman  kepada masyarakat tentang dampak hukum nikah sirri online. Oleh karena itu, penyuluhan ini  tetap  dipilih  dan  dilaksanakan  di  Tanjungpinang,  khususnya  pada  jamaah mushalla Nurul Mubin Jl. Adi Sucipto  Batu 10 Perumahan  Mutiara Bintan RT.08/ RW  01,  Kelurahan  Pinang  Kencana,  Kecamatan  Tanjung  Pinang  Timur,  Kota Tanjungpinang  dengan  metode  pretest  tentang  SE  Dirjen  Bimas  Islam  No.  P-003 dan  akibat  dari  perkawinan  sirri  online,  ceramah  keagamaan  mengenai  hukum perkawinan  sirri  online  dalam  perspektif  hukum    Islam  dan  hukum  positif  serta dampaknya, post  test ,  diskusi  dan  konsultasi  hukum  yang  dilakukan  melalui  via daring.  Sehingga  kesimpulan  dari  penyuluhan  ini  adalah  semakin  tinggi  tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dampak hukum nikah sirri online maka semakin berkurang hasrat dan keinginan seseorang untuk melakukannya.
Kata kunci: Nikah sirri online; Hukum Islam; Covid-19.

## Abstract
Community service in the form of legal counseling is carried out as a socialization of the circular of the Director General of Islamic Community Guidance No. P-003 Change  of  Circular  Letter  of  Director  General  of  Islamic  Community  Guidance No. P-002 regarding the implementation of the protocol for handling Covid-19 in public areas within the Directorate General of Islamic Community Guidance. One of the provisions states that the application for the implementation of the marriage contract during the Covid-19 emergency period for new registration is not served and asks the public to postpone its implementation. This regulation has an impact on  the  condition  of  the  prospective  bride  and  groom  who  experiences disappointment. Among them are material losses because many prospective brides have prepared all their wedding preparations to the fullest. Starting from ordering the  wedding  hall,  catering,  and  tents  and  wedding  clothes.  As  a  result  of  this regulation, many prospective brides still want to get married via online This legal counseling  is  useful  to  provide  an  understanding  to  the  public  about  the  legal impact  of  online  sirri  marriage.  Therefore,  this  counseling  was  still  selected  and carried  out  in  Tanjungpinang,  especially  at  the  congregation  mushalla  Nurul Mubin  Jl.  Adi  Sucipto  Batu  10  Mutiara  Bintan  Housing  RT.08  /  RW  01,  Pinang Kencana  Village,  Tanjung  Pinang  Timur  District,  Tanjungpinang  City  using  the pretest  method  regarding  SE  Director  General  of  Islamic  Community  Guidance No.  P-003  and  the  consequences  of  online  sirri  marriage,  religious  lectures  on online sirri marriage law in the perspective of Islamic law and positive law and its impact, post tests, discussions and legal consultations conducted online. So that the conclusion of this counseling is that the higher the level  of  public knowledge and understanding  of  the  legal  impact  of  online  sirri  marriage,  the  less  desire  and desire a person has to do it.
Keywords: online marriage sirri; Islamic law; Covid-19.

## Pendahuluan
Pernikahan  adalah  syariat  baginda  nabi  Muhammad  SAW.  Dalam  keyakinan  agama  samawi pernikahan manusia telah dipraktekkan sejak zaman nabi Adam. Sedangkan dalam disiplin ilmu Ushul Fikih, hal ini dikenal dengan istilah “ syar‟u man qablana ”, syariat nabi-nabi terdahulu yang masih berlaku sampai pada  umat  nabi  Muhammad  SAW.  Setiap  nabi  membawa  syariatnya  masing-masing  yang  semuanya bersumber  dari  Allah  SWT.  Hanya  saja,  setiap  syariat  yang  berlaku  dan  sesuai  pada  masa  tertentu  belum tentu selamanya sesuai dan berlaku pada masa setelahnya. Hukum selalu berubah mengikuti perubahan pola pikir  dan  kebutuhan  manusia.  Hukum  boleh  berubah  tetapi  tujuannya  tetap  sama  yaitu  kemaslahatan manusia. 1
Selain  dalam  Islam,  tradisi  pernikahan  dikenal  dalam  agama  dan  bangsa-bangsa  di  dunia  ini. Praktiknya  pun  tergantung  pada  tradisi  dan  budaya  masing-masing.  Namun  intinya  adalah  menjaga keberlangsungan reproduksi biologis dan melegalkan secara hukum aktivitas seks dan seksualitas manusia. Hanya  dengan  melalui  lembaga  perkawinan,  kelahiran  manusia  baru  akan  mendapat  perlindungan  dan kepastian  hukum.  Lembaga  perkawinan  juga  merupakan  salah  satu  cara  agama  mengatur  hubungan
1 Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh , (Beirut: Daar al-Fikr, tt), 305.
seksualitas  manusia.  Tanpa  pernikahan,  seperti  yang  berlaku  di  masyarakat  pra-Islam,  perempuan  tak  ada harganya sama sekali. Perempuan dianggap sebagai komoditas yang layak diperjual belikan.
Islam  juga  memiliki  aturan  dan  mekanisme  tertentu  sebagai  syarat  sah  sebuah  ikatan  pernikahan. Syarat-syarat  tersebut  harus  dipenuhi  ketika  akad. Pertama ;  wali:  harus  laki-laki,  merdeka,  sudah  baligh ( mukallaf ), beragama Islam, adil, dan tidak cacat mental ( tamm al-nazhar ). 2 Dimaksud dan termasuk dalam katagori  “wali”  disini  adalah  mereka  yang  memiliki  kekuasaan  atas  anak  dari  garis  keturunan  bapak kandung. Dalam pernikahan, kekuasaan itu hanya dimiliki laki-laki, seperti orang tua laki-laki, kakek, paman (baik dari bapak/ibu), anak paman (sepupu), dan seterusnya. 3 Seorang anak gadis perempuan, budak, orang gila,  atau fasik tidak  bisa menikahkan  dirinya  sendiri  dan  orang lain.  Ia  harus mendapat  persetujuan  orang tuanya  (wali). Kedua ,  dihadiri  dua  orang  saksi.  Syarat-syarat  saksi  haruslah  muslim.  Di  samping  muslim, seorang  saksi  harus  sehat  mentalnya,  sudah  baligh,  merdeka,  adil,  dan  laki-laki.  Perempuan  tidak  boleh menjadi  saksi  atau  wali.  Imam  Malik  tidak  mensyaratkan  adanya  saksi  dalam  pernikahan.  Kecuali  untuk pernikahan  diam-diam  atau  rahasia  atau  nikah  sirri  (tidak  dihadiri  banyak  orang),  maka  tetap  dibutuhkan saksi.  Selain  Imam  Malik,  ulama  lain  membolehkan  pernikahan  sirri  asalakan  dihadiri  saksi. 4 Ketiga , terdapatnya  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  itu  sendiri. Keempat ,  ijab  qobul  (serah  terima).  Ijab  qobul harus menggunakan kata-kata “ al-inkah ” (menikahkan) atau “ al-tazwij ” (menjodohkan) atau terjemahan dari keduanya.
Hampir semua agama, terutama agama samawi menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral. Sakralitas pernikahan terlihat dari syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika upacara pernikahan, seperti wali,  saksi,  mahar,  ijab  qobul.  Hukum  asal  pernikahan  adalah  jawaz/  mubah  (dibolehkan).  Namun,  pada perkembangan  selanjutnya  tergantung  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi,  nikah  bisa  wajib,  sunah, makruh bahkan haram.
Saat ini, dunia sedang dilanda kekhawatiran dan bencana yang parah akibat situasi pandemi covid-19 yang  sedang  melanda  umat  di  dunia,  tradisi-tradisi  kegamaan  mencoba  untuk  beradabtasi  dan  mengubah tradisi.  Termasuk  halnya  perkawinan.  Baru-baru  ini  terbitnya  edaran  Menag  tentang  himbauan  larangan resepsi  pernikahan.  Bahkan  Dirjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementerian  Agama,  Kamaruddin  Amin mengatakan,  pihaknya  sementara  waktu  tak  melayani  pelaksanaan  akad  nikah  bagi  calon  pengantin  yang mendaftarkan diri setelah tanggal 1 April 2020. Hal ini merespon pandemi Covid-19 yang belakangan kian meluas. 5
Grand  Syaikh  Al-Azhar  pun  menegaskan  pada  dunia  dalam fanpage resmi  Al-Azhar  bahwa  sudah menjadi  kewajiban  bagi  semua  orang  untuk  mengambil  peran  dalam  mengatasi  penyebaran  covid-19  ini demi melindungi umat manusia dari bahaya. Di antaranya ialah Pertama , dalam kondisi yang sulit tersebut wajib bagi kita pihak negara, bangsa, individu, lembaga, hingga institusi untuk memikul bersama tanggung jawab ini dan mengambil perannya untuk melawan virus ini demi melindungi umat dari marabahaya. Kedua , kita  wajib  untuk  mengenang  dengan  rasa  bangga  apresiatif  dan  menghargai  dedikasi  mereka  yang  berada dalam  garda  terdepan  saat  ini.  Yaitu  dokter,  perawat,  semua  petugas  tenaga  medis.  Karena  mereka  yang menerjang bahaya ini dengan segenap jiwa dan raga demi menolong umat manusia. Ketiga , usaha-usaha luar biasa  yang  dilakukan  pihak  terkait  untuk  menghalau  virus,  membangkitkan  harapan  bahwa  kita  mampu
2 Muhammad  al-Zuhri  al-Ghamrawi, Anwar  al-Masalik,  Syarh  „Umdah  al-Salik  wa  „Uddah  al-Nasik ,  (Beirut:  Dar  al- Kutub al-Islamiyyah, 2012), Cet.1, 215.
3 Taqiyuddin  Abu  Bakr  ibn  Muhammad  al-Husayni, Kifayah  al-Akhyar  fi  Halli  Ghayah  al-Ikhtishar (Vol.  II),(  Kediri: Ma’had al-Islami al-Salafy,tt), 51.
4 Abu al-Mawahib Abdul Wahab ibn Ahmad ibn Ali-al-Anshari, al-Mizan al-Kubra , (Kediri: Ma’had al-Islami al-Salafy, tt), 33 .
5 Fitria  Chusna  Farissa,  “Wabah  Covid-19,  Kemenag  Hanya  Layani  Akad  Nikah  yang  Daftar  Sebelum  1  April”  dikuti dalam  https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/14002231/wabah-covid-19-kemenag-hanya-layani-akad-  nikah-yang-daftar- sebelum-1-april.  Hari Selasa, 7 April 2020 jam 16.00 WIB.
terbebas dari Covid-19. Keempat , berdasarkan sejumlah kaidah fikih “ Dar‟u al-Mafasid Muqaddamun „ala Jalbi  al-Mashalih” (menolak  kerusakan  lebih  didahukukan  dibandingkan  mengejar  kemaslahatan),  dan “ Yuzaalu ad-Dhoror al-Akbar min ad-Dhoror al-Ashghor ” (mudarat yang lebih besar hilang bersama dengan mudarat  yang  lebih  kecil).  Berangkat  dari  kaidah  tersebut,  Grand  Syech  menegaskan  bahwa  menuruti panduan  kesehatan  dan  pemerintah  yang  dikeluarkan  pihak  otoritatif  dan  resmi,  diantaranya  adalah  setiap orang  terus  menjaga  kebersihan,  melakukan social  distancing ,  serta  melaksanakan  shalat  lima  waktu  tepat waktu di rumah masing-masing tanpa berjamaah. 6
Seiring  dengan  itu,  meskipun  Kementerian  Agama  juga  ikut  mengeluarkan  aturan  terbaru  soal menikah selama wabah penyakit Covid-19, tetap saja begitu banyak calon pasangan pengantin yang merasa kecewa  dengan  keputusan  ini.  Contoh  kasus  calon  pasangan  pengantin  Steffy  Eks  Cherrybelle  dengan Temmy  Ferdiawan  yang  akan  melangsungkan  pernikahan  pada  18  April  2020  mendatang  di  Bali.  Segala persiapan pernikahan sudah selesai 100 persen. 7 Ada juga Uti dan calon suaminya yang memilih untuk nikah siri  dari  pada  menunda  pernikahannya. 8 Bahkan  banyak  juga  yang  tetap  bersikeras  melangsungkan  resepsi pernikahan walau ternyata harus di cut oleh polisi.
Dari dampak Covid-19, banyak juga calon pengantin yang tetap ingin melangsungkan pernikahan via online. Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab qobulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet, jadi antara mempelai lelaki  dengan  mempelai  perempuan,  wali  dan  saksi  itu  tidak  saling  bertemu  dan  berkumpul  dalam  satu tempat,  yang  ada  dan  ditampilkan  hanya  berbentuk  visualisasi. 9 Ironisnya,  saat  ini  ada  pula  website  yang memfasilitasi  orang  buat  nikah  siri. 10 Padahal  dalam  situasi  pandemi  saat  ini  hakikatnya  nikah  sirri  online belum  bisa  untuk  diterapkan  karena  Kementerian  Agama  masih  membuka  pendaftaran  walaupun pelaksanaanya  ditunda  sampai  situasi membaik.  Perkawinan  sirri  online  belum  termasuk  katagori rukhsah , sebab rukhsah harus ditetapkan berdasarkan dalil. 11
Dari  berbagai  penelusuran  yang  telah  dilakukan,  belum  ada  pengabdian  yang  mengkaji  khusus tentang  penyuluhan  hukum  nikah  sirri  online  dalam  tinjauan  hukum  Islam  dan  regulasi  Menag  tentang pencegahan Covid-19 di lingkungan KUA masyarakat TanjungPinang sekarang. Tentu hal ini merupakan hal yang  baru  sehingga  tim  pengabdi  memberanikan  diri  untuk  mengangkat  masalah  ini  untuk  dijadikan  suatu pengabdian pada masyarakat.
Berdasarkan  uraian  diatas,  tim  pengabdi  menganggap  permasalahan  ini  sangat  layak  dikaji  guna mencoba untuk memaparkan kepada masyarakat “Hukum Nikah Sirri Online dalam Tinjauan Hukum Islam dan Regulasi Menag tentang Pencegahan Covid-19 di Lingkungan KUA Masyarakat Tanjungpinang”.

## Metode
6 Muhammad  Masrur,  “Pesan  dan  Doa  Grand  Syaikh  Al-Azhar  terkait  Virus  Corona”  dikutip  dalam https://bincangsyariah.com/zikir-dan-doa/pesan-dan-doa-grand-syaikh-al-azhar-terkait-virus-corona/.  Hari  selasa,  7  April  2020,  jam 18.00 WIB.
7 Sapto  Purnomo,  “Steffy  eks  Cherrybelle  Batal  Nikah  karena  Corona  Covid-19  meski  Persiapan  Sudah  100  Persen” dikutip  dalam  https://www.liputan6.com/showbiz/read/4211362/steffy-eks-cherrybelle-batal-nikah-  karena-corona-covid-19-meski- persiapan-sudah-100-persen. Hari selasa, 7 April 2020, jam 18.00 WIB.
8 Wawancara dengan Uti calon pasangan pengantin di Batam. Hari senin, 6 April 2020, jam 18.00.
9 Miftah Farid, “Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Yurisprudentie, Vol. 5, No. 1 Juni 2018, 178.
10 Ardi Mandiri, “Khofifah: Perempuan Jangan Mau Nikah Siri Online”, dikutip dalam https://www.suara.com/lifestyle/2015/03/23/044000/khofifah-perempuan-jangan-mau-nikah-siri-online,  Hari  selasa,  7  April  2020, jam 18.00.
11 Ahmad  Jalili,  “Konsep  Rukhsah  dan  Implementasinya”, Perada:  Jurnal  Studi  Islam  Kawasan  Melayu ,  Vol.1,  No.  2, Desember 2018, hal, 114.
Metode  yang  digunakan  dalam  pengabdian  masyarakat  di  perumahan  mutiara  bintan  ini menggunakan  metode  penyuluhan  kepada  masyarakat.  Penyuluhan  ini  disesuaikan  dengan  kondisi  dan situasi  dalam keadaan pandemi  Covid-19  dimana  dilarang  untuk melakukan perkumpulan  secara  langsung. Oleh  sebab  itu,  penyuluhan  pada  pengabdian  masyarakat  ini  menggunakan  sistem  online  dengan memanfaatkan media grup Watsapp masyarakat.
Target  sasaran  kegiatan  ini  adalah  pada  jama’ah  mushalla  Nurul  Mubin  Jl.  Adi  Sucipto  Batu  10 Perumahan Mutiara Bintan RT.08/ RW 01, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjungpinang. Hal tersebut dikarenakan Jama’ah musholla Nurul Mubin terdiri dari keluarga-keluarga yang aktif menghidupkan musholla tersebut dalam kesehariannya. Tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan formal,  namun  juga  dalam  berbagai  kegiatan  kemasyarakatan  lainnya  juga  bertumpa  pada  musholla  ini. Kegiatan-kegiatan  tersebut  seperti  pendidikan,  musyawarah  warga,  kajian-kajian  keagamaan  dan  lain sebagainya. Artinya, kegiatan-kegiatan masyarakat bertumpu pada musholla ini.
Pemilihan  lokasi  ini  adalah  dikarenakan  pada  umumnya,  masyarakat  Tanjungpinang  secara mayoritas  telah  melek  tekhnologi  online.  Dari  mulai  usia  muda  hingga  dewasa,  sudah  mampu mengoperasikan  tekhnologi  online.  Sehingga  dengan  terpahaminya  teknologi  online  tersebut,  akan memungkinkan untuk pelaksanaan pernikahan secara online di tengah kondisi pandemi Corona seperti saat ini.  Hal  tersebut  senada  dengan  data  awal  yang  telah  tim  dapatkan,  bahwa  mayoritas  masyarakat  di Kelurahan  pinang  kencana  tersebut  secara  faktor  ekonomi  dapat  dikatakan  mapan.  Dari  segi  pekerjaan, mayoritas  masyarakat  disana  adalah  PNS  baik  sipil  maupun  militer,  BUMN,  wiraswasta,  nelayan  dan sebagainya. Artinya, mayoritas masyarakat disana sudah memiliki perkerjaan yang mapan dan sangat sedikit yang  pengangguran.  Dari  data  awal  yang  didapatkan,  bahwa  mayoritas  masyarakat  di  kelurahan  pinang kencana  adalah  beragama  Islam.  Umumnya  masyarakat  disana  taat  beribadah  di  masjid  maupun  musholla sebagai sarana ibadah wajibnya, yang salah satunya adalah musholla Nurul Iman. Di Musholla Nurul Iman inilah, selain tempat  beribadah  masyarakat, juga  dilaksanakan  sarana  pendidikan-pendidikan  al-Quran  bagi anak-anak, tempat berkumpulnya para pemuda-pemuda dalam mendengarkan kajian-kajian keagamaan.
Namun,  dari  data  awal  yang  didapatkan,  ada  juga  beberapa  orang  dari  jamaah  musholla  tersebut yang  melaksanakan  perkawinan  sirri.  Dengan  demikian,  menjadi  tepat  kiranya  memilih  jamaah  musholla Nurul  Iman  kelurahan  Tanjungpinang  Timur  ini  dalam  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat.  Pertimbangan tersebut  dijatuhkan  berdasarkan  pertimbangan  tingkat  perekonomian  masyarakat,  meleknya  penggunaan tekhnologi,  aktifnya  masyarakat  dalam  meramaikan  tempat  ibadah  (sebelum  pandemi  corona),  ramainya kalangan  muda  yang  akan  melangsungkan  pernikahan,  dan  ada  beberapa  jamaah  yang  telah  melaksanakan pernikahan  secara  sirri.  Pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat yang  rinci  terkait  Hukum  pernikahan  sirri  secara  online  baik  dari  segi  Hukum  Islam  maupun  positifnya. Yang mana, pada masa saat ini sudah mulai maraknya pernikahan sirri secara online di berbagai kalangan. Sehingga,  merasa  perlu  kiranya  untuk  memberikan informasi  yang mendalam  kepada  sebanyak-banyaknya masyarakat  dan  dalam  rangka  pembinaan  untuk  membendung  perkawinan  sirri  secara  online.  Dan  dalam pengabdian  ini  pula  disampaikan  terkait  pelaksanaan  perkawinan  dalam  pencegahan  wabah  Covid  19 sebagaimana edaran Kementerian Agama.
Tim pengabdi berpartisipasi secara langsung dalam pemecahan permasalahan terkait isu perkawinan sirri  online  yang  semakin  merebak  di  tengah  masyarakat.  Sehingga  hal  tersebut  dapat  berfungsi  dalam optimalisasi  fungsi-fungsi  keluarga  dikarenakan  sudah  terpahaminya  dampak-dampak  negatif  dalam perkawinan sirri secara online yang salah satunya adalah dapat terjadinya ketidakpastian hukum.
Kegiatan ini juga terlaksana berkat kerjasama yang baik dengan para tokoh masyarakat yang berada di  perumahan  mutiara  bintan  tersebut.  Berkat  para  tokoh  masyarakat  yang  bersedia  mempersilahkan
musholla  nurul  mubin  sebagai  tempat  bagi  tim  pengabdian  masyarakat  untuk  membuat  sebuah  video penyuluhan  hukum.  Sehingga,  proses  pembuatan  video  penyuluhan  hukum  tersebut  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya.  Tidak  sampai  disitu,  para  tokoh  masyarakat  tersebut  juga  mempersilahkan  tim pengabdian masyarakat untuk bergabung kedalam grup watsapp masyarakat Perumahan Mutiara Bintan yang menjadi  jamaah  dari  mushalla  nurul  mubin.  Dengan  demikian,  kegiatan  dari  mulai  penyiapan  video penyuluhan hukum, share video di grup watsapp masyarakat, hingga dialog interaktif antara tim pengabdian masyarakat dengan masyarakat setempat dapat berjalan dengan baik.
Tahapan  awal  yang  dilakukan  tim  penyusun  adalah  melakukan  pendataan  secara  lebih  mendalam kepada pemuda dan masyarakat setempat yang notabenenya adalah jamaah musholla Nurul Iman. Pendataan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi kepada pengurus musholla maupun tokoh masyarakat setempat seperti  RT  dan  RW.  Pengumpulan  data ini  bertujuan untuk  mendapatkan  informasi  yang mendalam  terkait jamaah  masjid  Nurul  Iman  agar  tim  pengabdi  dapat  mengidentifikasi  permasalahan  mitra  pengabdian. Setelah  smua  data  terkumpul,  tim  pengabdi  mempersiapkan  bahan  penyuluhan  terkait  perkawinan  sirri secara online dan dampak negatifnya yang berupa file video. Setelah data-data penyuluhan tersebut selesai, maka  data-data  tersebut  segera  disampaikan  kepada  masyarakat  melewati  pengurus  musholla  dan  tokoh masyarakat tingkat RT dan RW.
Dengan  adanya  penyuluhan  tersebut,  diharapkan  dapat  meningkatkan  pemahaman  masyarakat sehingga  dapat  membendung  terjadinya  perkawinan  sirri  secara  online  dan  agar  masyarakat  luas  dapat memahami langkah dan prosedur perkawinan dalam pencegahan covid 19 di KUA. Tercapainya keberhasilan dalam  pelaksanaan  pengabdian  ini  akan  mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat  akan  terpahamkannya dampak  negatif  dari  perkawinan  sirri  secara  online.  Disamping  itu  juga  masyarakat  akan  tahu  bagaimana langkah-langkah perkawinan dalam situasi dan kondisi saat ini.
Dari  pemaparan  diatas  tersebut,  model  pada  pengabdian  masyarakat  ini  menggunakan  metode Posdaya  (pos  pemberdayaan  keluarga).  Metode  ini  merupakan  wadah  antar  keluarga  yang  kondisi  sosial ekonomi  dan  budayanya  bervariasi,  mulai  dari  keluarga  yang  lemah  (fakir  miskin)  sampai  pada  keluarga dengan  posisi  tinggi  (kaya  raya).  Posdaya  sebagai  forum  silaturahmi,  komunikasi,  dan  advokasi  antar keluarga  mempunyai  peran  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  membangun  keluarga  dan  masyarakat  untuk mendapatkan  kesejahteraan  lahir  bathin.  Posdaya  sebagai  salah  satu  model  pemberdayaan  keluarga  dan masyarakat  mengutamakan  partisipasi  dalam  memecahkan  masalah  yang  ada  di  masyarakat  sesuai  dengan potensi  dan  kebutuhannya.  Posdaya  sebagai  wadah  silaturahmi  antar  keluarga  dan  antar  anggota  keluarga juga  berperan  untuk  mendorong  penyegaran  dan  optimalisasi  fungsi-fungsi  keluarga  tersebut.  Dalam  hal tersebut, tim pengabdi mengembangkan sebuah posdaya  khususnya pada jama’ah mushalla  Nurul Mubin Jl. Adi  Sucipto  Batu  10  Perumahan  Mutiara  Bintan  RT.08/  RW  01,  Kelurahan  Pinang  Kencana,  Kecamatan Tanjung  Pinang  Timur,  Kota  Tanjungpinang.  Posdaya  yang  dibentuk  ini  sebuah  posdaya  yang  berbasis musholla.

## Hasil dan Pembahasan
Pengabdian ini  dilakukan untuk memberikan penyuluhan  hukum  kepada masyarakat  terkait larangan pelaksanaan  perkawinan  sirri  secara  online  baik  dari  perspektif  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  dan memberikan  pemahaman  yang  jelas  terkait  pencegahan  penyebaran  Covid-19  pada  layanan  KUA sebagaimana  yang  terdapat  dalam  surat  edaran  Kementerian  Agama  No.  P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang  pelaksanaan  protokol  penanganan  Covid  19  pada  area  publik  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam.  Sasaran  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  di  kota  Tanjungpinang,  khususnya pada  jama’ah  mushalla  Nurul  Mubin  Jl.  Adi  Sucipto  Batu  10  Perumahan  Mutiara  Bintan  RT.08/  RW  01,
Kelurahan  Pinang  Kencana,  Kecamatan  Tanjung  Pinang  Timur,  Kota  Tanjungpinang.  Pemilihan  lokasi  ini adalah  dikarenakan  pada  umumnya,  masyarakat  Tanjungpinang  secara  mayoritas  telah  melek  tekhnologi online.  Dari  mulai  usia  muda  hingga  dewasa,  sudah  mampu  mengoperasikan  teknologi  online.  Sehingga dengan  terpahaminya  teknologi  online  tersebut,  akan  memungkinkan  untuk  pelaksanaan  pernikahan  secara online di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hal tersebut senada dengan data awal yang telah tim  dapatkan,  bahwa  mayoritas  masyarakat  di  kelurahan  Pinang  Kencana  tersebut  secara  faktor  ekonomi dapat dikatakan berada diatas rata-rata. 12 Dari segi pekerjaan, mayoritas masyarakat disana adalah PNS baik sipil  maupun  militer,  BUMN,  wiraswasta,  nelayan  dan  sebagainya.  Artinya,  mayoritas  masyarakat  disana sudah  memiliki  perkerjaan  yang  mapan  dan  sangat  sedikit  yang  pengangguran.  Dari  data  awal  yang didapatkan,  bahwa mayoritas  masyarakat  di  kelurahan  Pinang  Kencana  adalah  beragama  Islam.  Umumnya masyarakat  disana  taat  beribadah  di  masjid  maupun  musholla  sebagai  sarana  ibadah  wajibnya,  yang  salah satunya adalah musholla Nurul Iman. Di Musholla Nurul Iman inilah, selain tempat beribadah masyarakat, juga  dilaksanakan  sarana  pendidikan-pendidikan  al-Quran  bagi  anak-anak,  tempat  berkumpulnya  para pemuda-pemuda dalam mendengarkan kajian-kajian keagamaan.
Namun, dari data awal yang didapatkan, ada juga beberapa orang dari jamaah musholla tersebut  yang melaksanakan  perkawinan  sirri.  Dengan  demikian,  menjadi  tepat  kiranya  memilih  jamaah  musholla  Nurul Iman kelurahan Tanjungpinang timur ini dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Pertimbangan tersebut dijatuhkan  berdasarkan  pertimbangan  tingkat  perekonomian  masyarakat,  meleknya  penggunaan  teknologi, aktifnya  masyarakat  dalam  meramaikan  tempat  ibadah  (sebelum  pandemi  Covid-19),  ramainya  kalangan muda yang akan melangsungkan pernikahan, dan ada beberapa jamaah yang telah melaksanakan pernikahan secara  sirri.  Pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  yang  rinci terkait  hukum  pernikahan  sirri  secara  online  baik  dari  segi  hukum  Islam  maupun  positifnya.  Yang  mana, pada  masa  saat  ini  sudah  mulai  maraknya  pernikahan  sirri  secara  online  di  berbagai  kalangan.  Sehingga, merasa perlu kiranya untuk memberikan informasi yang mendalam kepada sebanyak-banyaknya masyarakat dan dalam rangka pembinaan untuk membendung perkawinan sirri secara online. Dan dalam pengabdian ini pula disampaikan terkait pelaksanaan perkawinan dalam pencegahan wabah Covid- 19 sebagaimana edaran Kementerian Agama.
Rencana  dan  tahapan  awal  yang  dilakukan  tim  pengabdi  adalah  melakukan  pendataan  secara  lebih mendalam kepada pemuda dan masyarakat setempat yang notabenenya adalah jamaah musholla Nurul Iman. Pendataan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi kepada pengurus musholla maupun tokoh masyarakat setempat seperti RT dan RW. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait  jamaah  masjid  Nurul  Mubin  agar  tim  pengabdi  dapat  mengidentifikasi  permasalahan  mitra pengabdian.  Setelah  semua  data  terkumpul,  tim  pengabdi  mempersiapkan  bahan  penyuluhan  terkait perkawinan sirri secara online dan dampak negatifnya yang berupa ceramah keagamaan dalam bentuk video. Selain  itu  tim  pengabdi  juga  akan  menggunakan  metode  pre  test,  post  test,  diskusi  dan  konsultasi  hukum yang dilakukan melalui via daring.
Dengan  adanya  penyuluhan  tersebut,  diharapkan  dapat  membendung  terjadinya  perkawinan  sirri secara  online  dan  agar  masyarakat  luas  dapat  memahami  langkah  dan  prosedur  perkawinan  dalam pencegahan  Covid-19  di  KUA.  Tercapainya  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  pengabdian  ini  akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat akan terpahamkannya dampak negatif dari perkawinan sirri secara online.  Disamping  itu  juga  masyarakat  akan  tahu  bagaimana  langkah-langkah  perkawinan  dalam  situasi pandemi  Covid-19  saat  ini.  Lebih  dari  itu,  tim juga  akan  memberikan  penyuluhan  tentang  begitu  besarnya peran keluarga dalam mendukung regulasi Menag terhadap calon pengantin. Karena secara psikis, kondisi ini
12 M.  Arbisora  Angkat,  “Urgensi  Kalender  Hijriyah  Sebagai  Haul  Zakat  Maal  Di  Baznas  Provinsi  Kepulauan  Riau”, TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 2, No. 1, 2020, h. 23
sangat  berdampak  kepada  psikologi  catin.  Karena  mereka  yang  tengah  berbahagia  menyambut  hari bersejarah  dalam  hidupnya  meski  ditunda  karena  pandemi  ini.  Belum  lagi,  catin  yang  mesti  mengalami kerugian materi maupun non materi. Semisal, undangan pernikahan yang sudah disebar, catering yang sudah di DP, dan lain-lain.
Adapun  rencana  kegiatan  akan  dilaksanakan  selama  3  bulan  terhitung  mulai  bulan  April  s/d  Juni 2020. Dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

## Tabel 1
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan No Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Bulan April Mei Juni M.1 M.2 M.3 M.4 M.1 M.2 M.3 M.4 M.1 M.2 1 Persiapan dan pengumpulan data √ √ √ 2 Pelaksanaan sosialisasi √ √ √ 3 Penyusunan Laporan progres √ √ 4 Pengadaan dan Penyerahan Laporan serta penerbitan jurnal √ √
Adapun uraian dari kolom diatas adalah sebagai berikut:

## 1. Persiapan
Tim  Pengabdi  melakukan  rapat  dan  melukakan  kegiatan  surat  menyurat  yang  ditujukan  pada mushalla Nurul Mubin Jl. Adi Sucipto Batu 10 Perumahan Mutiara Bintan RT.08/ RW 01, Kelurahan Pinang  Kencana,  Kecamatan  Tanjung  Pinang  Timur,  Kota  Tanjungpinang.  Pada  tahap  ini  juga  tim pengabdi  melakukan  penjajakan  pada  lokasi  serta  mempersiapkan  bahan/materi  yang  akan  disajikan dalam  penyuluhan/ceramah.  Kegiatan  ini  dilakukan  selama  3  minggu,  yaitu  :  Minggu  pertama  hingga minggu ketiga bulan April.
Gambar 2 .  Dosen Pengabdi menyiapkan surat menyurat
Gambar 3 . Dosen Pengabdi melakukan survey lapangan dan koordinasi dengan ketua RT

## 2. Pelaksanaan
Tim Pengabdi Prodi Hukum Keluarga Islam melakukan kegiatan pretest tentang SE Dirjen Bimas Islam  No.  P-003  dan  akibat  dari  perkawinan  sirri  online,  ceramah  keagamaan  mengenai  hukum perkawinan  sirri  online  dalam  perspektif  hukum  Islam  dan  hukum  positif  serta  dampaknya,  post  test, diskusi  dan  konsultasi  hukum  yang  dilakukan  melalui  via  daring.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  selama  3 minggu, yaitu: Minggu keempat dibulan April hingga Minggu kedua di bulan Mei.
Gambar 4 . pretest penyuluhan hukum nikah sirri online terhadap warga jamaah Nurul Mubin
Melakukan Pre-test kepada masyarakat perumahan mutiara bintan dengan menyebarkan angket secara online berisi 10 pertanyaan yang menjadi indikator dari  pemahaman masyarakat perumahan mutiara bintan terkait  dampak  negatif  dari  pernikahan  sirri  online  dan  terkait  aturan  regulasi  dari  kementerian  agama tentang pencegahan Covid-19 di lingkungan KUA. 10 Pertanyaan tersebut adalah:
a. Apakah saudara sudah mengetahui surat edaran kemenag tentang pencegahan penyebaran Covid- 19 pada pelayanan akad nikah di KUA?
b. Apakah saudara setuju dengan surat edaran tersebut?
c. Menurut saudara, apakah nikah sirri online sudah sesuai dengan syariat Islam?
d. Menurut saudara, apakah nikah sirri online menentang memunculkan tindakan melawan hukum?
e. Apakah saudara setuju bahwa nikah sirri online dapat memunculkan perselingkuhan?
f. Apakah saudara setuju bahwa nikah sirri online mengancam status anak?
g. Apakah nikah sirri online melanggar undang-undang tentang pencatatan pernikahan?
h. Apakah saudara setuju bahwa nikah sirri online dapat melegalkan perzinahan?
i. Apakah saudara setuju bahwa nikah sirri online dapat melegalkan poligami?
j. Menurut saudara, apakah nikah sirri online menjadikan wanita sebagai komoditas?
Tujuan  dari  melakukan  pre-test  dengan  menyebarkan  angket  secara  online  tersebut  adalah  untuk mengukur  tingkat  pemahaman  masyarakat  terhadap  permasalahan  nikah  sirri  online  dan  surat  edaran kemenag  tentang  pencegahan  penyebaran  Covid-19  pada  pelayanan  akad  nikah  di  lingkungan  KUA.  Dan juga bertujuan untuk sebagai masukan bagi tim pengabdian masyarakat dalam menyusun materi penyuluhan hukum agar sesuai dengan fokus materi yang belum dipahami masyarakat sehingga penyuluhan lebih efektif.
Membuat  video  penyuluhan  hukum  dengan  tema  terkait  oleh  Kyai  Ustad  Jalili  dan  Amrul  Lutfi sebagai  moderator  yang  dilaksanakan  pada  musholla  nurul  mubin  yang  terletak  pada  perumahan  mutiara bintan.  Pembuatan  video  ini  bertujuan  sebagai  penyuluhan  hukum  secara  online  tentang  tema  terkait  yang nantinya akan dishare di grup watsapp masyarakat mutiara bintan. Dalam teknis video tersebut berisi paparan materi penyuluhan yang disampaikan tim pengabdian.
Pengabdian yang akan dilakukan adalah terkait perkawinan sirri online. Perkawinan adalah persoalan madaniyyah  bukan  diniyyah,  persoalan  muamalah  bukan  ibadah.  Hal  ini  dibukti  kan  dengan:  1.  Persoalan hukum  perkawinan  yang  dinamis  dan tidak mengenal  hukum tunggal; 2.  Perkawinan sangat  erat  kaitannya dengan kebijakan pemerintah disuatu negara; dan 3. Perkawinan dalah bentuk negosiasi dan interaksi egalitar antara  anak  dan  orangtua  serta  antara  lelaki  dan  perempuan  dalam  menentukan  masa  depan  rumah  tangga yang  memenuhi  dan  mencapai  tujuan  mulia  sebuah  perkawinan. 13 Prof.  Dr.  Wahbah  Zuhaili  menyatakan bahwa  hukum  perkawinan  menurut  para  ahli  fikih  sangat  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi  seseorang. 14 Dari sekian banyak hukum perkawinan yang tidak tunggal, kita melihat secara lebih jelas bahwa perkawinan sirri  online  termasuk  kedalam  jenis  hukum  yang  ada.  Katagori  hukum  ditentukan  pada  illah  (sebab)  yang terdapat  pada  persoalan  perkawinan  sirri  online.  Pernikahan  semacam  ini  ternyata  membawa  mudharat menimbulkan  mafsadah,  sudah  barang  tentu  hukumnya  haram.  Sebab,  adanya  hukum  disebabkan  adanya illah. Mudhorot dan mafsadat itulah sebagai kausa bagi dimasukkannya nikah sirri online kedalam katagori haram. Perkawinan sirri online sudah tentu tidak tercatat di KUA. Padahal pencatatan perkawinan ialah salah satu  bentuk  pembaharuan  hukum  Islam  yang  mana  kandungan  didalamnya  sangat  besar  sekali. 15 Yaitu sejalan dengan ketentuan syara’ mewujudkan kemashlahatan dan mencegah kemudhorotan.
Kemudian,  perkawinan  adalah  salah  satu  persoalan  dalam  Islam  yang  sejak  lama  berkolerasi  atau berelasi dengan negara, kepemerintahan. Perkawinan diatur oleh sebuah pemerintah. Secara historis, negara- negara  Islam  mengatur  perkawinan  sebagai  bagian  dari  kebijakan  politik  kependudukan  ketika  Islam  telah menyebar ke wilayah-wilayah lain dan berhubungan dengan budaya hukum warisan Yunani dan Romawi.
Dalam  konteks  nikah  online,  hal  ini  bersebrangan  oleh  kesepakatan  para  ulama  yang  ditegaskan Wahbah  Zuhaili  dalam  bukunya al-Fiqh  wa  Adillatuhu  bahwa  dalam  shigat  akad (ijab  dan  qabul) disyaratkan empat hal:1. Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan qabul, 2. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya, 3. Diselesaikan pada waktu akad, 4. Dilakukan dalam satu majelis (ittihād al-majlis). 16 Hal ini yang membedakan nikah online dan nikah biasa adalah pada esensi ittihād al- majlis yang erat kaitannya dengan tempat ( makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, meskipun selebihnya semuanya sama.
Selain berupa pemaparan tentang tema terkait, dalam video tersebut juga ada dialog interaktif seputar pernikahan  sirri  online  dalam  pandangan  hukum  positif  dan  hukum  Islam.  Sehingga  video  tersebut  tidak berjalan secara monoton. Share video ke dalam grup watsapp masyarakat perumahan mutiara bintan. Share video ini bertujuan agar materi penyuluhan yang sudah disiapkan, dapat tersajikan kepada masyarakat secara online.  Saat share video  ke  dalam  grup  watsapp  ini  juga  dibuka  sesi  tanya  jawab  antara  tim  pengabdian masyarakat  dengan  masyarakat  perumahan  mutiara  bintan.  Dengan  adanya  sesi  tanya  jawab  ini  adalah sebagai  bentuk  dialog  interaktif  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  secara langsung.
13 Mukti Ali, Roland Gunawan, dkk, Fikih Kawin Anak: Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak , (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 25.
14 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy waAdillatuhu , 46
15 Zulfa Hudiyani, “Kontribus Mashlahah At-Thufi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer”, Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 01, No. 2, September 2019, hal 57
16 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy waAdillatuhu, 98
Gambar 6 . Post test penyuluhan hukum nikah sirri online
Melakukan  evaluasi  dengan  melakukan  post-test  yang  dilaksanakan  dengan  menyebarkan  angket. Pelaksanaan  post-test  ini  bertujuan  untuk  melihat  tingkat  pemahaman  masyarakat  setelah  dilaksanakannya penyuluhan dan dialog interaktif secara online.

## 3. Penyusunan Laporan
Tim  Pengabdi  menyusun  laporan  Selama  2  Minggu,  yaitu:  Minggu  ketiga  dan  Keempat  bulan Mei.
Gambar 7 . Dosen Pengabdi menyusun laporan hasil akhir

## 4. Pengadaan dan Penyerahan Laporan
Tim  Pengabdi  mencetak  laporan,  menyerahkan  dan  Menyampaikan  Laporan.  Kegiatan  ini dilakukan selama 2 Minggu, yaitu: Minggu kesatu dan kedua bulan Juni.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  oleh  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat  (PPPM)  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Sultan  Abdurrahman  Kepulauan  Riau  yang  dilakukan oleh  dosen-dosen  Program  Studi  Hukum  Keluarga  Islam  yang  mengusung  tema  “Berbasis  Program  Studi pada  Kondisi  Covid-19”  berjalan  dengan  lancar  dan  mendapat  sambutan  baik  dari  tempat  pelaksanaan kegiatan  penyuluhan  yakni  khususnya  pada  jama’ah  mushalla  Nurul  Mubin  Jl.  Adi  Sucipto  Batu  10 Perumahan Mutiara Bintan RT.08/ RW 01, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjungpinang.
Dengan  dilaksanakannya  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  terkait  hukum  perkawinan  sirri  online  baik  dalam  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  serta dampak  negatif  yang  timbulkan  dimasa  yang  akan  datang,  membuka  wawasan  masyarakat  yang  ada  di lingkungan  mushalla  Nurul  Mubin  Jl.  Adi  Sucipto  Batu  10  Perumahan  Mutiara  Bintan  RT.08/  RW  01, Kelurahan  Pinang  Kencana,  Kecamatan  Tanjung  Pinang  Timur,  Kota  Tanjungpinang  tentang  SE  Dirjen Bimas  Islam  No.  P-003  serta  regulasi terkait  pentingnya  untuk mengikuti  himbauan pemerintah  agar calon pengantin dapat menunggu dan bersabar hingga pelaksanaan pernikahan dibuka kembali. Dan menyadarkan masyarakat  bahwa  perkawinan  sirri  sangat  merugikan  kaum  perempuan  beserta  masa  depan  anak  yang terlahir dari perkawinan tersebut.
Karena  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  sirri  online  sangatlah  banyak  selain  merendahkan  kaum perempuan  karena  nikah  sirri  dijadikan  komoditas  yang  terang-terangan  menyebutkan  lelang  keperawanan yang  dipromosikan  secara  online,  juga  berpotensi  memunculkan  perbuatan  melawan  hukum  seperti melegalkan perzinaan, perselingkuhan, hingga poligami. Selain perkawinan sirri online juga tidak tercatat di KUA,  perkawinan  tersebut  juga  mengancam  status  anak  seperti  wali,  akte  kelahiran,  juga  hak  warisnya, melemahnya  ketahanan  keluarga,  serta  berdampak  negatif  bagi  administrasi  kependudukan.  Selain  itu diadakannya  kegiatan  ini  juga  diharapkan  diimplementasikan  dalam  kehidupan  masyarakat  setempat khususnya  sehingga  menjadi  masyarakat  yang  sadar  hukum  dan  berperilaku  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku.
Perkawinan sirri online dan dampaknya sangat merugikan kaum perempuan dan anak yang terlahir dari  perkawinan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  himbauan  kepada  pemerintah  khususnya  Kementerian  Agama untuk  melakukan  serangkaian  kegiatan  dengan  melibatkan  agamawan  untuk  mencegah  maraknya  praktik nikah  online.  Peran  penting  lembaga  hukum  dapat  memberikan  hukuman  yang  tegas  kepada  pelaku  nikah sirri online.
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  harusnya  bersinergi  dalam  upaya  melakukan  tindakan preventif  terhadap  praktik  ini.  Kementerian  Pendidikan  dan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  bisa  bekerja  sama  dalam  memberikan  edukasi  terkait  hal  tersebut  sehingga  dapat  memproteksi  diri mereka.  Kemenristekdikti  juga  perlu  mendorong  aktif  Perguruan  Tinggi  agar  memiliki  program  yang memiliki konsen terhadap perempuan dan anak.

## Ucapan Terimakasih
Suksesnya  acara  penyuluhan  ini  tidak  terlepas  dari  peran  dan  dukungan  pihak-pihak  yang  terlibat yang  telah  memberikan  dukungan  baik  dalam  bentuk  materil  maupun  moril.  Terimakasih  kepada  Pusat Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (PPPM)  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Sultan  Abdurrahman Kepulauan  Riau,  Ketua  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Sultan  Abdurrahman  Kepulauan  Riau,  Ketua  prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Muhammad Faisal dan Bapak Aris Bintania selaku reviewer yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran demi meningkatkan kualitas pengabdian ini baik secara teoritis maupun emperik, jama’ah mushalla Nurul Mubin Jl. Adi Sucipto Batu 10 Perumahan Mutiara Bintan RT.08/ RW  01,  Kelurahan  Pinang  Kencana,  Kecamatan  Tanjung  Pinang  Timur,  Kota  Tanjungpinang  khususnya bapak Suherman selaku ketua RT, serta para dosen pengabdi.

## Referensi
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademika Presindo, 1992
Faruk,  Nanang  Husni,  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pasal  29  Ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang diwakilkan, Skripsi Fakultas syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2008 Harahap,  M.  Yahya, Pengadilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1993
Kuzairi, Achmad, Nikah Sabagai Perikatan, Raja Grafindo Persada, Cet. 1, Jakarta. 1995 Mughniyah,  Muhammad  Jamal, Fiqih  lima  mazhab:  Ja'fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi'I,  Hambali ,  penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk. Jakarta: Lentera, 2010
Nuruddin,  Amir,  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia  (Studi  KritisPerkembangan Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  Sampai  KHI). Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2004.
Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial , Jakarta; Rajawali Pres, 1993.
Shomad,  Abd, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Indonesia. Jakarta:    Kencana, 2010
Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Fokus Media, 2007. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Winarno, Ifan Tri, Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara
Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Skripsi Fakultas syari’ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Zahrah, Abu, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah . Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
Zaidan, Abdul Karim, Al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil-Islamiyyati , Jakarta: Robbani Press, 2008.