## FARABI

## POLITIK KEAGAMAAN KOLONIAL : DISKONTINUITAS DAN KONTINUITAS DI INDONESIA
Oleh: Taufik Ajuba ajubataufik@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penjajahan  Belanda  ke  Indonesia  pertama  kalinya adalah  menguasai  perdagangan  rempah-rempah  di  dunia.  Hal  seperti  ini bisa  dilihat  dari  pembentukan  VOC  untuk  mengorganisir  perdangangan rempah-rempah di Indonesia. Keterkaitan dengan gerakan keagamaan  di Indonesia,  bisa  dilihat  dari  awal  kedatangan  C.  Snouck  Hurgroje  di Indonesia.  Menurut  pengamatan  C.  Snouck    Hurgroje,  Indonesia menghasilkan  beberapa  pengumpulan  data  mengenai  pranata-pranata Muhammadan di Hindia Timur yang akan diusahaknya  akan bermanfaat bagi  Pemerintah  Pusat.  Dengan  semakin  lama  Belanda  menjajah Indonesia,  pemerintah  Hindia  Belanda  menghasilkan  kebijakan  politik etis  yang  tujuanya  adalah  untuk  menghasilkan  pegawai  yang  bisa mengabdi  kepada  Hindia  Belanda.  Kolonialisme  yang  di  gagas  oleh pemerintah  Jepang  justru  memberikan  perhatian    yang  lebih  terhadap perkembangan  Islam  di  Indonesia,  dengan  memberikan  peranan  sosial dan politik  yang penting  kepada para pemimpin Islam  melalui lembaga yang disebutnya Shummukd (Seksi Urusan Keagamaan) yang didirikan di setiap karisidenan.

## Kata Kunci: Kolonial, Politik Keagamaan, Belanda, Jepang, Indonesia

## A. Pendahuluan
Kolonialisme  dan  imprealisme  pada  dasarnya  merupakan  suatu  sistem pemarasan yang dilakukan suatu bangsa terhadap bangsa lain.   Sedangkan kolonialisme yang  terjadi  di  Indonesia  dan  bertahan  dalam  waktu  yang  tergolong  cukup  lama, memiliki    ciri-ciri  antara  lain: pertama, kekuasaan  di  bidang  politik  oleh  penguasa.
Kedua, penindasan  dan  pemarasan  yang  sempurna  tidak  dapat  dilaksanakan  jika kekuasaan  politik  tidak  dipegang  kuat.  Ini  dilakukan  oleh  Belanda    dengan  cara pengawasan  secara  ketat  dan  cermat,  untuk  menjaga  kemungkinan  agar  suatu kesempatan    tidak  dapat  dikuasai  oleh    suatu  bangsa. Ketiga, penaklukan  ekonomi. Sistem  perekonomian  dibentuk  dalam  suatu  porsi  tertentu,  agar  segala  kepentingan

## FARABI
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018
penduduk terjajah sepenuhnya tergantung pada perusahan  yang dipegang oleh penjajah. Keempat, pemisahan  sosial.  Hubungan  antara  penjajah  dengan  penduduk  asli  sangat jarang  terjadi,  karena  penduduk  asli  dianggap    tidak  memiliki  kepintaran  apapun.  Hal iniberakibat bahwa daerah-daerah terjadi pemisahan hubungan antara manusia. 1
Kata kolonialisme  pada umumnya dipahami  sebagai penguasa Barat atas Timur yang  dimulai  sejak    petualang  bangsa-bangsa  Eropa  dari  abad  ke  lima  belas  hingga kedua  puluh.  Robert  J.C.  Young  mencoba  memberikan  sebuah  pemahaman    baru  atas pandangan umum tersebut. Menurutnya,  apa yang disebut sebagai penguasa satu pihak atas  pihak  lain    terjadi  dimana-mana    dan  kapan  saja.    Dengan  demikian  bagi  Youg, wacana  kolonialisme  diperluas  tidak  hanya  pada  relasi  Timu-Barat.  Selain  itu,  wacana kolonialisme  juga  bersifat  lintas  waktu.  Akan  tetapi,  bagaimana  juga  relasi  kekuasaan Barat atas Timur beberap abad yang lalu  merupakan wacana kolonialisme yang paling inprisif dalam studi pascakolonial. 2
Tulisan  ini  mencoba  menjawab  bagaiman  politik  Keagamaan  Kolonial; diskontiunitas  dan  kontiunitas  di  Indonesia.  Untuk  menjawab  permasalahan  dalam makalah  ini,  pembahasan  dipusatkan  pada  tiga  persoalan,  yaitu;  pertama,  politik keagamaan di Indonesia pada  masa kolonial Hindia Belanda  yang terdiri dari beberapa sub  pembahasan.  Pada  sub  pembahasan  pertama,  penulis  akan  menjelaskan  politik kolonial  VOC.  Pada  sub  pembahasan  kedua,  penulis  akan  menjelaskan  nasehat  politik keagaman  C.  Snouck  Hurgroje  kepada  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Pada  sub pembahasan  ketiga,  penulis  akan  menjeaskan  Nasehat  C.  Snouck  Hurgroje  Kepada pemerintaah  Hindia  Belanda  untuk  Penaklukan  di  Aceh.  Pada  sub  pembahasan keempat,  penulis  akan  menjelaskan  kebijakan  Pemerintah  Hindia  Belanda  di  bawah politik etis. Pada pembahasan kedua, penulis akan menjelaskan produk hukum kolonial di  Indonesia.  Pada  pembahasan  bagian  ketiga,  penulis  akan  menjelaskan  kolonial  di zaman  penjajahan  Jepang.  Setelah  penulis  memaparkan  secara  keseluruhan  politik
1 Lihat  Sri Pangestri Dewi Murni. “Pergerakan Nasional “ e - USU Repostory @2005 Universitas Sumatra Utara.
2 Sunaryo,  Rasisme  dalam  Hasrat  koonialisme:  Sebuah  Studi  Pasca  Kolonial.  Dalam    Mudji Sutrisno. Hermeutika pascakolonial. (yagyakarta: Kanisius, 2004), hlm.123

## FARABI
keagamaan  di  era  Belanda  dan  Jepang,  penulis  akan  mencoba  mengambil  beberapa kesimpulan dari tipologi penjajahan Hindia Belanda dan Jepang.

## B. PEMBAHASAN
1. Politik  Keagamaan di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda

## a. Politik Kolonisasi VOC
Mulai  tahun  1602  Belanda  secara  perlahan-lahan  menjadi  penguasa  wilayah yang  kini  adalah  Indonesia,  dengan  memanfaatkan  perpecahan  di  antara  kerajaan- kerajaan    kecil  yang  telahmenggantikan  Majapahit.  Satu-satunya  yang  tidak terpengaruh adalah  Timor Portugis , yang tetapdikuasai  Portugal  hingga  1975  ketika berintegrasi  menjadi  provinsi  Indonesia  bernama    Timor  Timur  .  Belanda  menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali  untuk suatu masa pendek tahun penjajahan Belanda  bagi  sebagian  orang  adalah  mitos  belaka  karena  wilayah  Aceh    baru ditaklukkan  Pada  abad  ke-17  dan  18  Hindia-Belanda  tidak  dikuasai  secara  langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama  Perusahaan  Hindia Timur  Belanda    (  bahasa  Belanda  : Verenigde  Oostindische  Compagnie atau  VOC). VOC  telah  diberikan  hak  monopoli  terhadap  perdagangan  dan    aktivitas  kolonial  di wilayah  tersebut  oleh  Parlemen  Belanda  pada  tahun  1602.  Markasnya  berada  di Batavia,  yang kini bernama  Jakarta,  setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.
Tujuan  utama  VOC  adalah mempertahankan monopolinya  terhadap perdagangan  rempah-rempah  di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan  dan ancaman  kekerasan  terhadap  penduduk  di  kepulauan-kepulauan  penghasil  rempah- rempah , dan terhadap orang-orang  non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut.  Contohnya, ketika penduduk  Kepulauan Banda terus menjual  biji pala  kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh  populasi  dan  kemudian  mempopulasikan  pulau-pulau  tersebut    dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan  pala. VOC menjadi terlibat  dalam  politik  internal  Jawa  pada  masa  ini,  dan  bertempur  dalam  beberapa peperang
Setelah  VOC  jatuh  bangkrut  pada  akhir    abad    ke-18    dan  setelah  kekuasaan Britania  yang  pendek  di  bawah    Thomas  Stamford    Raffles,  pemerintah  Belanda

## FARABI
mengambil alih kepemilikan VOC pada  tahun  1816 .  Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam  Perang Diponegoro  pada tahun  1825 - 1830. Setelah  tahun 1830  sistem  tanam paksa  yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam  bahasa Belanda mulai  diterapkan.  Dalam  sistem  ini,  para  penduduk  dipaksa  menanam  hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti  teh,  kopi  dan lain-lain.  Hasil  tanaman  itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem  ini  membawa kekayaan  yang  besar  kepada  para  pelaksananya  baik  yang  Belanda  maupun  yang Indonesia.  Sistem  tanam  paksa  ini  adalah  monopoli  pemerintah  dan  dihapuskan  pada masa  yang  lebih  bebas  setelah  1870-an  yang  melibatkan  pemimpin  Mataram    dan Banten
Pada  1901  pihak  Belanda  mengadopsi  apa  yang  mereka  sebut    Politik    Etis (bahasa  Belanda:  Ethische  Politiek),  yang  termasuk  investasi  yang  lebih  besar  dalam pendidikan  bagiorang-orang    pribumi  ,    dan  sedikit  perubahan  politik.  Di  bawah gubernur-jendral  J.B.  van  Heutsz  pemerintah  Hindia-Belanda  memperpanjang kekuasaan  kolonial  secara  langsung  disepanjang  Hindia-Belanda,  dan  dengan  itu mendirikan  fondasi bagi negara Indonesia saat ini. 3
b. Nasehat  Politik  Keagaman  C.  Snouck  Hurgroje  Kepada  Pemerintah Hindia Belanda.
Sejak  tahun  1887  berbagai  pihak  antaralain  Bataviaasch  Genootschp  van Kunsten  en  Wetenschappen  (Perhimpunan  Betawi  Kesenian  dan  Ilmu  Pengetahuan), berusaha medatangkan Snouck ke Hindia, mula-mula dasar sementara, untuk penelitian ilmiah terhadap agama Islam yang akan membuahkan hasil  juga bagi pemerintah pusat. Snouck  sendiri  terlibat  dengan  aktif  dengan  prakarsa  ini,  lihatlah  misalnya  surat tanganya sendiri kepada  menteri  jajahan Hindia Belanda  tertangal Leiden, 2 Juli 1888 surat tersebut  hingga sekarang belum diterbitkan.
Keyakinan  yang  diperlihatkan  oleh  Snouck  ketika  meneliti  politik  keagamaan  di Indonesia,  menghasilkan  beberapa  pengumpulan  data  mengenai  pranata-pranata Muhammadan  di  Hindia  Timur  yang  akan  diusahaknya  akan  bermanfaat  bagi
3 htttp://wikipedia.com

## FARABI
Pemerintah  Pusat.  Di  lihat  dari  segi    pandangan  politik  usaha  tersebut,    terutama berdasarkan  arti  luhur  agama  Islam  bagi  pemerintah  atas  jajahan-jajahan  kita  dan  arti luhur    tuntutan  berupa  pengetahuan    yang  mendalam    yang  timbul  darinya,  juga  arti luhur  sistem  religius  politik  itu  sendiri    dan  bentuk  khas  yang  telah  timbul  dari  sistem tersebut  pada orang Islam di Hindia Timur.
Sepanjang  telaah  yang  dilakukan  oleh  Snouck  diarahkan  pada  tujuan  praktis  ini, maka  makin  jelas  baginya  bahwa  pengetahuan  masih  terlalu  banyak  terdapat kekurangannya juga dalam hal-hal yang bersifat pokok. Yang dimaksudkan oleh Snouk sendiri  yakni  pokok-pokok  ajaran tarekat  tasauf yang  tersebar  luasnya  dan  daya pengaruhnya  di antara orang-orang Muhammadan  di Hindia Timur. 4

## c. Penaklukan  di Aceh.
Pelaksanaan  pengawasan  atas  kepala-kepala  dan  penduduk    yang  sudah  takluk kepada  kekuasan  kita,  antara  lain  dengan  pengawasan  atas  surat  jalan  kampung  bagi orang  Aceh  dijumpai  perjalanan  patroli,  penangkapan  terhaap  orang-orang  tanpa  surat jalan  atau  membawa  senjata  tanpa  surat  izin  tertulis  dari  pemerintah.  Jika  orang  itu melawan atau melarikan diri maka terhadap orang bersenjata  seperti itu akan digunakan senjata pula. Pelacakan pengajaran, dan pelumpuhan terhadap kepala-kepala  yang tidak takluk,  para  pengurus  “jihad”  dan  kuasa-kuasa  mereka  kepala  gerombolan-dan gerombolan  lainya.  Terutama  hendaknya  pemerintah  siap  untuk  menyuruh  sergap kepala-kepala  rombongan  pada  waktu  malam.  Untuk  beberapa  hal  pemerintah melakukan penyusunan strategi dengan cermat sekali. 5
Di daerah taklukan, untuk  sementara, beberapa kepala  secara   terkecuali diizinkan bergerak  di  dalam  daerah  mereka  dengan  pengiring  dalam  jumlah  yang  terkecil    yang ditentukan  dengan  menyandang  senapan.  Senapan-senapan  itu  dalam  hal  tersebut didaftarkan  menurut  yang  semestinya  dengan  segera  sesudah  habis  waktu  pemberian izin tersebu dicabut.
4 E.  Van  Donzel  , Nasehat-nasehat  C.  Snouck  Hurgronje  semasa  kepegawaiannya  Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. terj. Sukarsi. (Jakarta: INISJilid I, 1990), hlm. XXII
5 E.Van  Donzel, Nasehat-nasehat  C.  Snouck  Hurgronje  semasa  kepegawaiannya  Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. terj. Sukarsi. (Jakarta: INIS Jilid II, 1990), hlm. 248

## FARABI
Pembakaran kampung, rumah ibadah atau tempat tingal penduduk di larang. Dalam perjalanan militer pun di daerah yang sedang melawan, hanya tempat tingal gerombolan dan gerombolannya yang terletak  di luar kampung , serta bangsal-bangsal  dan gedung- gedung yang terdapat di dalam kubu-kubu musuh boleh dibakar. 6
d. Kebijakan Pemerintah Belanda di Bawah Politik Etis.
Di  bawah  pengaruh  semangat  Etis,  sistem  pendidikan  dari  periode  Liberal direorganisasi dan disesuaikan untuk bisa memenuhi  tuntutan yang baru.  Terdapat dua pendekatan dalam  proyek seperti ini. Snouc Hurongje dan direktur pendidikan  politik etis yang pertama (1900-1905), yaitu J.H Abendanon, lebih menyukai  pendidikan  yang bersifat  elitis  dalam  kerangka  ambisi  mereka  untuk  mentransformasikan  priyayi tradisional  menjadi  sebuah  elit  yang  baru  yang  terdidik  secara  Barat.  Dalam pandanganya  kedua  memberikan  pendidikan  Barat    kepada  kelas  penguasa    pribumi merupakan  suatu  yang  amat  penting  untuk  melatih  elit  pribumi  yang  setia  dan kooperatif,  yang  para  anggotanya  memiliki  kesangupan  menangani  pekerjaan pemerintahan  sipil  Belanda.  Lebih  dari  itu  menurut  Yudi  Latif,  pilihan  ini  juga    bisa memangkas  biyaya-biyaya  admistratif,  menghambat  “fanatisme”  Islam,  dan  pada akhirnya  menciptakan  contoh  yang  bisa  memberi  inspirasi  bagi  kalangan    terbawa masyarakat Hindia Belanda. 7
Bagi  anak-anak  priyayi    dan  keluarga  kaya  pemerintah  begitu  berusaha  untuk memperluas  akses  mereka  terhadap  sistem  sekolah  Eropa  yang  mengunakan  bahasa Belanda  sebagai  bahasa pengantar pengajaran. Usaha-usaha  seperti  ini  didorong oleh “kebijakan asosiasi” dan oleh perkembanganya tuntutan dari para priyayi  dan keluarga- keluarga  kaya semacam itu dan penguasa atas bahasa Belanda sebagai cara baru untuk mempertahankan  atau  mengangkat  status  sosial  mereka.  Menurut  Yudi  Latif,  proses “pembalanda-an”  seperti  inilah  yang  memiliki  daya  tarik  dan  membuat    para  pelajar
6 Ibid., hlm. 250.
7 Yudi  Latif,  Intelegensia  Muslim  dan  Kuasa  :  Geneologi  Intlegensia  Muslim  Abad  ke-20. (Bandung: Mizan, 2005), hlm.94.

## FARABI
sekolah-sekolah  bergaya  Eropa.  Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  tersebut, didirikanlah sekolah-sekolah  para priyayi dan keluarga-keluarga kaya. 8
Pada  level  sekolah  dasar,  perkembanganya  paling  penting  ialah  diubahnya Eraste  Klasse School( Sekolah Pribumi  Kelas Satu) yang telah ada   yang  menjadi  apa yang disebut sekolah Holands-Inladsche School (HIS, Sekolah Belanda untuk Pribumi) pada  tahun  1914.  Bahasa  pengantar  pengajaran  di    HIS  adalah  bahasa-bahasa  daerah atau Melayu pada kelas-kelas awal dan kemudian bahasa Belanda pada kelas-kelas yang lebih  tinggi.  Secara  teori,  sekolah  ini  diperuntukan  bagi  anak-anak  dari  kalangan bangsawan dan kaum boemi poetra terpandang atau kaya lainya. 9
Pada  level  sekolah  menengah,  pemerintah  berusaha  memenuhi  kebutuhan pribumi  akan  adanya  sekolah  HBS,  dengan    mendirikan  Meer  Utgebreid  Lager Onderwijs,  (MULO)  pada  tahun  1914.  Sekolah  ini  merupakan  adaptasi  lokal  dari sekolah menengah pertama di negara Belanda yang lama studinya tiga tahun. Sepanjang periode ini beberapa sekolah kejuruan masih tetap sarana bagi anak-anak dari golongan yang lebih redahan  untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. 10
Genersi-generasi  awal dari  intelegensia Hindia Belanda  mengalami  sekularisasi yang  intens  akibat  dari  sifat  sekularisasi  yang  intens  sebagai  akibat  dari  sifat    sekular kebijakan pendidikan Liberal serta kebijakan “asosiasi” dari rezim politik  etis. Sebagai hasil  dari  proses  sekularisasi  ini,  kebanyakan  individu  dari  intelegensia  ini  memulai memisahkan diri mereka dari dunia pemikiran agama. Bahkan, untuk anak-anak priyayi Muslim  yang  taat,  terpengaruh  dari  proses  sekularisasi  yang  terlambaga  dalam pendidikan Barat ini sangat susah untuk dielakan. 11
Tiga poin utama dalam politik etis Belanda pada masa itu adalah irigasi, migrasi, dan edukasi. Dalam poin edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah gaya barat  untuk  kalangan  pribumi.    Akan  tetapi  keberadaan  sekolah-sekolah  ini  ternyata tidak  menjadi  sebuah  saran  pencerdasan  masyarakat  pribumi.  Pendidikan  yang
8 Ibid., hlm. 96 .
9 Ibid., hlm. 97. 10 Ibid., hlm. 97.
11 Ibid., hlm. 101

## FARABI
disediakan Belanda ternyata hanya sebatas mengajari para pribumi berhitung, membaca, dan menulis. Setelah lulus dari sekolah, akhirnya mereka dipekerjakan sebagai pegawai kelas  rendah untuk kantor-kantor Belanda di Indonesia.
Pada abad XX, selain pendidikan  bersifat tradisional,  pendidikan yang bercorak modern  juga    banyak  muncul  di  masyarakat.    Pendidikan  yang  bercorak  modern  ini, dikembangkan oleh  organisasi  Islam reformasi, Muhamadiyah. Selain mengajar  ilmu- ilmu agama, sekolah-sekolah Muhamadiyah juga mengajarkan ilmu-ilmu umum  seperti Aljabar, Bahasa Belanda, Ilmu Bumi, dan lain-lain.
Munculnya pendidikan  di kalangan masyarakat Bumi Putra, baik yang bercorak tradisional maupun modern, bagi pemerntah  Kolonial Belanda, merupakan penghalang sekaligus  ancaman  bagi  dirinya.  Karenanya  pemerintah  Hindia  Belanda  melakukan kontrol  dan  pengawasan    yang  ketat,  bahan  pada  tingkat  tertentu    melakukan pembatasan terhadap  pendidikan Islam. Sebagai tandingan  atas pendidikan Islam yang telah berdiri (baik tradisional maupun modern) pemerintah Hindia Belanda  mendirikan sekolah-sekolah    umum  untuk  masyarakat  bumi  putr,  sebagai  raksi  pemerintah  Hindia Belanda  terhadaop pendidikan-pendidikan Islam  yang telah ada sebelumnya. 12

## e. Produk Hukum Kolonial Hindia Belanda di Indonesia
Sebelum  tahun  1870  pengusaha-pengusaha  tidak  dapat  mendirikan  perusahaan pertanian  yang  besar  serta  tidak  ada  kesempatan  untuk  mengembangkan  sayapnya  di Indonesia yang pada waktu itu disebut Nederland Indie (Hindia Belanda). Mereka tidak dapat  bisa  mendapat tanah  dengan  hak  “eigendom”  dan  hanya  dapat  menyewa  tanah- tanah  yang  masih  merupakan  hutan  belukar  atau  tanah  kosong    (woeste  gronden). Itupun dengan waktu yang terbatas, yaitu tidak  lebih dari 20 tahun saja. Lagi pula  hak sewa  menurut  hukum  Eropa  adalah  hak  yang  bersifat  pribadi  (persoonlijk),  yaitu  hak yang  melekat  pada  orangnya,  tidak  terletak  pada  bendanya  (tanah).  Bagi  kalangan pengusaha,  hak  sewa  tersebut  dipandang  tidak  kuat  dan  tidak  dapat  dijadikan
12 M.  Mukhsin  Jamil, Agama-agama  Baru  di  Indonesia (Pustaka  Pelajar:  Yogyakarta,  2008), hlm.57.

## FARABI
tanggungan  ( hypotheek) untuk  mendapatkan  pinjaman  di  bank.  Oleh  sebab  itu, Agrarische Wet  1870 mengintroduksi hak erfpacht dengan jangka waktu maksimum 75 tahun  dan  masih  dapat  diperpanjang  bila  dibutuhkan.  Hak  erfpacht  dipandang  lebih memenuhi  kebutuhan  para  pengusaha,    karena  hak  tersebut  terlekat  pada  bendanya (tanah),  sehingga  dapat  dijadikan  tanggungan  dalam  meminjam  uang  di  Bank  untuk menambah modal.
Kendatipun  sudah  ada  jenis  hak  yang  dapat  mengakomodasi  kepentingan  para pengusaha,  belum  berarti  pemerintah  dengan  mudah  memberikan  hak  tersebut  kepada pengusaha.  Karena,  hak  pemerintah  dibatasi  oleh  hak-hak  rakyat  yang  diperoleh menurut  kebiasaan  setempat  (hak  adat).    Oleh  sebab  itu,  maka  diproklamirkanlah pernyataan  tanah  negara    (Domeinverklaring),  melalui  Agrarische  Besluit  tahun  1870 (staatblad 1870 no 118). Proklamasi tersebut pada pokoknya menyatakan, bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak eigendom seseorang, adalah tanah milik negara (Domein vanden staat ). Dengan demikian, maka semua tanah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa  pribumi  menurut  kebiasaan  setempat,  tergolong    tanah  milik  negara (tanah negara). Karena, tidak satupun jenis hak menurut hukum kebiasaan di Indonesia (hukum adat) dapat disamakan dengan hak eigendom dalam hukum Eropa.
Pernyataan  tanah  negara  sebagaimana  diatur  dalam  besluit  tersebut  hanya berlaku di Pulau Jawa Madura, khususnya didaerah-daerah yang diperintahkan langsung oleh  Belanda  (  daerah  Gubernemen),  tetapi  tidak  berlaku  didaerah-daerah  yang  tidak diperintah  langsung  oleh  Belanda/berpemerintahan  sendiri  (zelfbestuur/swapraja). Menurut    Schrieke,  sampai  menjelang  kejatuhan  pemerintahan  Hindia  Belanda  di Indonesia ada sekitar 93 % pulau Jawa Madura dan sekitar 40 %  wilayah diluar Pulau Jawa  Madura,  merupakan  daerah  Gubernemen.  Jadi,  pernyataan  tanah  negara sebagaimana  diatur  dalam  besluit  tersebut,  tidak  berlaku  untuk  sebagian  besar  daerah diluar Pulau Jawa Madura yang merupakan  daerah swapraja. Di daerah-daerah tersebut, tetaplah  berlaku  hukum  adatnya  masing-masing  yang  tentu  saja  pluralistik.  Dalam perkembangan  selanjutnya,  pemerintahan  kolonial  Belanda  memperluas  wilayah berlakunya  Domeinverklaring  melalui  sejumlah  pernyataan  khusus,  antara    lain  untuk

## FARABI
daerah-daerah gubernemen di Sumatra (staatblad 1874 no 94), Manado  (staatblad 1877 no 55), serta Kalimantan Selatan dan Timur (staatblad 1888 no 58). 13

## 2. Kolonial di zaman Penjajahan Jepang
Jepang  menduduki  dan  menguasi  Indonesia.  Masa  pendudukanya  berlangsung sangat singkat, dari Febuari 1942 hingga agustus 1945. Walaupun demikian, kekuasaan Jepang  sangat singkat  dan menimbulkan  dampak yang mendalam termasuk dalam hal kebijakan  agama.  Sangat  berbeda  dengan  politik  keagamaan  yang  diterapkan  oleh Belanda, politik keagamaan Jepang dalam banyak segi justru sangat berlawanan dengan kebijakan  agama  kolonial  Belanda.  Kalau  pemerintah  Belanda  tidak  memberikan leluasa  yang  begitu  berarti  bagi    Islam,  maka  pemerintah  Jepang  justru  memberikan perhatian  yang  lebih  terhadap  perkembangan  Islam  di  Indonesia,  dengan  memberikan peranan sosial dan politik  yang penting  kepada para pemimpin Islam  melalui lembaga yang  disebutnya Shummukd (Seksi  Urusan  Keagamaan)  yang  didirikan  di  setiap karisidenan. 14
Jepang  memang  tidak  memiliki  kemahiran  di  bidang  akademik  dan perlengkapan Ilmiah seperti pendahulunya tetapi Jepang  sangat menyadari bahwa Islam merupakan  kekuatan  sangat besar  di Indonesia. Yang menjadi pertanyaanya mengapa demikian?  Setidaknya  pada  skala  makro  Jepang  merangkul  umat  Islam  sebagai  misi dalam  politik  perang  Asia-Rayanya.  Jepang  menginginkan  adanya  oriantasi  dan komitmen Islam Indonesia  mengarah ke Matahari Terbit (jepang) 15
Pada  bulan-bulan  pertama  pendudukan  Jepang  melakukan  beberapa  aksi terhadap  Islam  Indonesia. Pertama ,  melarang  organisasi-organisasi  dan  partai-partai Islam  beroprasi; kedua, melarang  pengajaran  dan  pengunaan  tulisan  bahasa  Arab; ketiga ,  mengatur  dan  mengontrol  pendidikan  Islam    dan  permintaan  izin  untuk pertemuan-pertemuan  termasuk pertemuan keagamaan. Namun dengan tindakan represi seperti  itu,  Jepang  juga  melansir  beberapa  kegiatan  yang  tujuanya  adalah
13 Lihat Hedar Laudjeng, HUKUM KOLONIAL DI NEGARA MERDEKA. http://www.huma.or.id
14 M. Mukhsin Jamil, Agama-agama Baru di Indonesia . Ibid. , hlm. 62.
15 Ibid.,

## FARABI
“memobilisasi”  Islam  Indonesia  terutama  kegiatanya  dengan  dampak  tindakan  seperti itu pasca kemerdekaan. Tetapi dalam  benak pikiran  pemerintah   meliter Jepang  aksi- aksi  seperti  ini    tidak  akan  merusak  rencana    menarik  simpati  dari  kalangan  umat Islam. 16
Sementara  pembentukan  seksi  urusan  keagaman (Shumukd) yang  dilaksanakan di  setiap  karesdenan  pada  dasarnya  merupakan    pengembangan  atau  lanjutan  dari kebijakan  pendirian kantoor voor  het  Inlandsche  Zaken ( kantor urusan pribumi) oleh pemerintah  kolonial  Belanda.  Lembaga  ini  mengalami  perkembangan  yang  sangat siknifikan setelah dipegang oleh Jepang, tidak hanya dengan program pengembanganya hingga  merambah  kesetiap  kerisdenan,  tetapi  juga  perluasan  bidang  garapanya  hingga menyebar  ke  Depertemen  Dalam  Negeri,  Kehakiman,  Pendidikan  dan  Peribadatan Umum. Dari sinilah untuk pertama kalinya pribumi dan kalangan muslim mendapatkan kedudukan politik dalam pemerintah  tinggi  Pemerintah Militer Jepang. 17
Manfaat yang begitu besar diperoleh umat Islam  atas kedudukan Jepang adalah dengan  diadakanya  pelatihan  “alim  ulama” (Kurasawa) atau  pembentukan  Hizbullah (Boland) .  Melalui  pelatihan  alim  ulama  dan  Hizbullah  seperti  ini,  umat  Islam  terlibat dalam perang kemerdekaan dan kelak dengan pengalaman kemiliteran  ini  banyak para pemimpinyayang  menjadi  Tentara  Nasional  Indonesia.  Penting  diingat  disini,  bahwa pada  masa  sebelumnya,  tentara  zaman  Belanda  ,  KNIL,  banyak  direkrut  dari  orang- orang  Kristen  Indonesia.  Demikian  juga  kebijakan  pemerintah  Jepang    dalam  banyak hal,  sangat berbeda dalam hal kedudukan umat Islam. Apa yang dilakukan oleh  Jepang pada  dasarnya  merupakan  lanjutan  dari    yang  pernah  dilakukan  oleh  pemerintah kolonial Belanda. 18
Ketika  Angkatan  Darat  dan  Angkatan  Laut  Jepang  mulai  melakukan  gerakan ofensif  untuk  menguasai  wilayahIndonesia,  mereka  disambut  dengan  tangan  terbuka oleh  penduduk  setempat.  Bahkan,  beberapa  tokoh  pergerakan  nasional  yang  tadinya
16 Ibid. , hlm. 63. 17 Ibid. , hlm. 64 18 Ibid. , hlm.65.

## FARABI
bersikap  nonkooperatif  terhadap  Pemerintah  Hindia  Belanda  bersedia  melakukan  kerja sama  dengan  militer  Jepang.  Meskipun  demikian,  bagi  beberapa  tokoh  pergerakan nasional, terutama yang telah memahami proses pertumbuhan pan-Asianisme di Jepang tahun 1930- an seperti Mohammad Hatta, kerja sama tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati.
Selain  itu,  propaganda  yang  dilakukan  oleh  Jepang  ditujukan  pula  untuk  menarik simpati  dari  kalangan  umat  Islam  Indonesia.  Sejak  tahun  1920,  Pemerintah  Jepang mulai memperhatikan umat Islam Indonesia sebagai sumber daya manusia yang sangat potensial.  Di  antara  sekian  banyak  kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Jepang adalah  membangun  Mesjid  Kobe  pada  tahun  1935  dan  menyelenggarakan  Pameran Budaya Islam dari tanggal 5 –29 November 1939 yang dihadiri oleh utusan dari Majelis Islam  A’la  Indonesia  (MIAI).  Pada  tahun  1943,  namanya  berubah  menjadi  Majelis Sjuro  Muslimin  Indonesia  (Masjumi).  Melalui  kebijakan  ini  diharapkan  pendudukan militer Jepang di Indonesia akan diterima sebagai saudara tua yang seagama.
Propaganda  terhadap  umat  Islam  Indonesia  dapat  pula  dilihat  dari Sabda TennoHeika tentang  pernyataan  perang  terhadap  Amerika  dan  Inggris  yang  diawali dengan kalimat “Kami, TENNO dari Keradjaan Dai Nippon, jang dengan koernia Allah ta’Ala,  ada  toeroenan  dari  TENNO  JANG  PERTAMA,    bahwa  Kami  telah mengoemoemkan  perang  kepada  Amerika  dan  Inggris”.104  Pernyataan  dengan menggunakan  kalimat koernia  Allah  ta’Ala merupakan  indikasi  kuat  agar  umat  Islam Indonesia  yakin  terhadap  kebijakan  Islam  yang  dikembangkan  oleh  Jepang.Selain Selain itu, untuk menarik simpati umat Islam, Pemerintah Pendudukan Jepang memuat pengumuman  dalam  surat  kabar  yang  berisi  tentang  bujukan  agar  masyarakat memberikan sumbangan bagi fakir miskin. 19
Tujuan dari propaganda  yang dilakukan oleh  militer Jepang semata-mata untuk memperoleh dukungan dari  bangsa Indonesia dalam Perang Pasifik. Dengan perkataan
19 Lihat Miftahul Falah PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA sebagai bagian dari buku Peta;  Cikal  Bakal  TNI yang  diterbitkan  tahun  2005  oleh  Pusat  Penelitian Kemasyarakatan  dan Kebudayaan, Lembaga penelitian UniversitasPadjadjaran. hlm.81.

## FARABI
lain,  simpati  bangsa  Indonesia  terhadap  militer  Jepang  akan  sangat  membantu  mereka dalam  melaksanakan rencana sesungguhnya,  yakni  melakukan  mobilisasi rakyat dalam rangka Perang Pasifik. Mobilisasi itu sendiri dilakukan oleh pemerintah militer Jepang, baik  dalam  rangka  mengumpulkan  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia Indonesia.
Dalam  rangka  melakukan  mobilisasi  rakyat  Indonesia,  langkah  pertama  yang dilakukan  oleh Saiko  Shikikan adalah  membentuk  organisasi  Gerakan  Tiga  A  yang dijiwai  oleh  semboyan  Jepang  Cahaya  Asia,  Jepang  Pelindung  Asia,  dan  Jepang Pemimpin  Asia  pada  29  April  1942  yang  dipimpin  oleh  Mr.  Sjamsudin,  seorang nasionalis  kurang  terkenal.  Tujuannya  adalah  sebagai  upaya  menanamkan  tekad penduduk  agar  berdiri  sepenuhnya  di  belakang  pemerintah  militer  Jepang.  Untuk mencapai  tujuannya  itu,  Gerakan  Tiga  A  kemudian  menerbitkan Asia  Raja .  Meskipun demikian,  usia  dari  Gerakan  Tiga  A  tidaklah  begitu  lama.  Pemerintah  Militer  Jepang menganggap  gerakan  ini  tidak  efektif  dalam  upaya  mengerahkan  bangsa  Indonesia untuk  kepentingan  perang  Jepang  sehingga  pada  bulan  Desember  1942  gerakan  ini dibubarkan oleh Saiko Shikikan .
Seiring  dengan  pembubaran  Gerakan  Tiga  A,  Pemerintah  Militer  Jepang kemudian  mendirikan  berbagai  organisasi  yang  dipimpin  oleh  orang-orang  Indonesia. Organisasi-  organisasi tersebut adalah Poesat  Tenaga Rakyat (Poetera), Jawa Hokokai , Barisan Pelopor, dan Gerakan Hidup Baru. Tujuannya adalah untuk memusatkan segala potensi bangsa Indonesia dalam rangka membantu Jepang memenangkan Perang Pasifik Pada  tanggal  9  Maret  1943,  Pemerintah  Militer  Jepang  meresmikan  berdirinya  Poesat Tenaga  Rakjat  (Poetera)  di  bawah  pimpinan  “Empat  Serangkai”,  yakni  Ir.  Soekarno, Mohammad  Hatta,  Ki  Hajar  Dewantara,  dan  K.H.  Mas  Mansur.  Kewajiban  Poetera adalah  memimpin  rakyat  untuk  bersama-sama  menghapus  pengaruh  Amerika,  Inggris, dan Belanda; mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya; memperkuat rasa  persaudaraan  Jepang-Indonesia;  mengintensifkan  pelajaran-pelajaran  bahasa Jepang;  serta  membina  dan  memusatkan  potensi  bangsa  Indonesia  untuk  kepentingan

## FARABI
perang  Jepang.  Meskipun  di  bawah  pengawasan  yang  sangat  ketat,  para  pemimpin Poetera  dapat  memanfaatkan  gerakan  ini  untuk  mempersiapkan  bangsa  Indonesia mewujudkan kemerdekaannya.
Dalam  pandangan  Angkatan  Laut  Jepang,  alternatif  yang  paling  tepat  untuk menguasai  Indonesia  adalah  menjadikan  wilayah  tersebut  sebagai  negara  perlindungan Jepang.  Militer  Jepang  terlebih  dahulu  harus  menduduki  Indonesia  secara  militer, kemudian  menjalankan  pemerintahan  militer  untuk  mengamankan  kedaulatan  penuh Jepang  atas  wilayah  tersebut.  Apabila  situasi  telah  memenuhi  syarat,  wilayah  tersebut akan  diberi  status  setengah  merdeka  sebagai  “Negara  Kebangsaan  Hindia  Timur”. Hubungannya  dengan  Pemerintah  Jepang  akan  diikatmelalui  sebuah  perjanjian  yang menetapkan  Jepang  sebagai  negara  pelindung  bagi  negara  baru  tersebut.  Meskipun demikian, sampai  bulan Juli 1941,  belumterdapat perjanjian antara Angkatan  Laut dan AngkatanDarat Jepang mengenai pembagian daerah kekuasaan mereka di Indonesia jika militer Jepang berhasil menduduki Indonesia.
Sebelum  tahun  1930-an,  sebagian  kelompok  elite  intelektual  bangsa  Indonesia menyadari  bahwa  ekspansionisme  Jepang  di  Pasifik  Barat  akan  berbenturan  dengan negara imperialis Inggris dan Amerika Serikat. Dalam kaitan ini, masa depan Indonesia diperkirakan akan mendapat pengaruh dari persaingan negara-negara adikuasa tersebut. Soekarno  merupakan  salah  seorang  tokoh  pergerakan  Indonesia  yang  dengan  tajam mengkritik kebijakan ekspansionisme Jepang ke wilayah Selatan. Bukan saja kebijakan tersebut  bertentangan  dengan  slogan-slogan  yang  dilontarkan  oleh  Jepang,  melainkan juga bertentangan dengan keinginan negara-negara Asia untuk mencapai kemerdekaannya.
Para  pemimpin  Poetera  berusaha  menanamkan  nasionalisme  kepada  bangsa Indonesia.  Mereka  mempropagandakan  agar  rakyat  berjuang  sampai  kemenangan terakhir  tercapai.  Jepang  menafsirkan  kemenangan  akhira  dalah  hancurnya  Sekutu,

## FARABI
sedangkan  Tiga  Serangkai  menafsirkan  kemenangan  akhir  itu  adalah  terusirnya penjajah, termasuk Jepang, dari Indonesia. 20
Dalam pandangan Sjahrir, Jepang tidak lain adalah sebuah negara totaliter Asia Timur  yang  paling  menonjol  sifat  ultranasionalismenya.  Sebagai  seorang  yang mengagungkan  demokrasi,  dirinya  sangat  membenci  totaliterisme  yang  dikembangkan oleh  Jepang  karena  akan  menghancurkan  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  tidaklah berlebihan  kalau  Sjahrir  memandang  Jepang  bukan  objek  kehormatan  intelektual, terlebih lagi kebijakan ekspansi ke Selatan merupakan ancaman nyata terhadap cita-cita kemerdekaan  Indonesia.    Sikapnya  tersebut  ia  pertahankan  secara  konsisten  ketika Jepang  menduduki  Indonesia  tahun  1942.  Dirinya,  bersama-sama  dengan  dr.  Tjipto Mangunkusumo mengembangkan sikap nonkooperasi terhadap Jepang. Sikap keduanya kemudian  didukung  penuh  oleh  Gerindo  yang  menjadi  organisasi  pergerakan  paling anti-Jepang.
Pengerahan  kaum  muda  dan  kaum  pelajar  dalam  barisan  semimiliter  itu sepenuhnya  mendukung  Jepang  yang  mengalami  kekurangan man-power sejak melakukan  gerakan  ofensif  militernya.  Sejak  awal  pendudukan,  Pemerintah  Militer Jepang telah mulai memikirkan usaha untuk memberikan latihan-latihan militer kepada penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan guna mempertahankan negerinegeri yang telah  mereka  kuasai.  Kebijakan  Pemerintah  Militer  Tentara  Ke-16  di  Pulau  Jawa ternyata  tidak  diikuti  oleh  Pemerintahan  Militer  Tentara  Ke-25  dan Minseifu .  Tentara Ke-25  yang  menjalankan  pemerintahan  militer  di  Sumatra  menganggap  bahwa  di wilayah kekuasaannya tidak ditemukan sifat homogenitas penduduknya. 21
Oleh  karena  itu,  panglima  tertinggi  di  Sumatra  hanya  mengizinkan  penduduk setempat  untuk  mendirikan  organisasi-organisasi  lokal.  Baru  pada  bulan  Maret  1945, Pemerintah Militer Tentara Ke-25 memberikan konsesi politik kepada Sumatra dengan diizinkannya  membentuk Chuo  Sangi-in .  Demikian  juga  yang  terjadi  di  wilayah  yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang ( Kaigun ). Minseifu secara sengaja menutup-nutupi
20 Ibid., hlm. 83.
21 Ibid., hlm.30.

## FARABI
berbagai  peristiwa  yang  dianggapnya  bertentangan  dengan  kebijakan  pemerintah militer.  Meskipun  demikian,  didaerah  yang  dikuasai  oleh  Angkatan  Laut  Jepang didirikan gerakan Sumber Darah Rakyat (Sudara)  yang berpusat di  Makasar (Sulawesi Selatan)  yang  dipimpin  oleh  Andi  Mappanyukki.  Berbeda  dengan  Poetera,  gerakan Sudara ini tidak begitu berkembang mengingat sifat pemerintahan yang diterapkan oleh Angkatan Laut Jepang yang keras terhadap kaum pergerakan nasional. 22
Seiring dengan  mulai terdesaknya Jepang dalam  Perang Pasifik, Saiko Shikikan kemudian  membentuk  berbagai  organisasi  semimiliter  dan  organisasi  militer. Pembentukan  organisasi  semimiliter  dilaksanakan  pada  tanggal  29  April  1943,  yakni Seinendan dan Keibodan .  Para  pemuda  yang  berusia  antara  15-25  tahun  (kemudian diubah  menjadi  14-22  tahun)  berhak  masuk  menjadi  anggota Seinendan . Seinendan didirikan  dengan  tujuan  untuk  mendidik  dan  melatih  para  pemuda  agar  dapat  menjaga dan  mempertahankan  tanah  airnya  dengan  kekuatan  sendiri.  Maksud  yang disembunyikan  adalah  sebagai  upaya  Pemerintah  Militer  Jepang  memperoleh  tenaga cadangan untuk memperkut usaha memenangkan Perang Pasifik. 23

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, penulis bisa mengambil beberapa kesimpualan antara Penjajahan yang di terapkan oleh Koloniah Hindia Belanda dan Jepang. Pertama, sistem penjajahan  yang  di  lakukan  oleh  Kolonial  pada  hakikatnya  tidak  sama  sekali menguntungkan  rakyat  Indonesia.  Kedua,  politik  Etis  yang  diterapkan  oleh  Belanda sekedar  menguntungkan  kelas  tertentu  saja  dan  rakyat  Indonesia  tidak  di  perlakukan secara adil.  Keempat, dibalik kepentinga penelitian politik keagaman   yang di  lakukan oleh  C.  Snouck Hurgroje    terutama  di  Aceh  semata-mata  tidak  mempunyai  dampak positif.  Kelima,  produk  hukm  yang  diterapkan  oleh  Belanda  sekedar    menjaga kepentingan  politik  semata  dan  tidak  mempunyai  niat  yang  baik    kepada  rakyat Indonesia.
22 Ibid., hlm.50.
23 Ibid., hlm 85.

## FARABI
ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 18 No. 2, Desember 2018
Sedangkan politik keagamaan yang di terapkan Pemerintah Jepang ke Indonesia terdiri  dari  beberapa  strategi; pertama, pemerintahan  Jepang  sangat  mengistimewakan umat  Islam  dengan  dibentuknya Shummukd (Seksi  Urusan  Keagamaan)  di  beberapa karisidenan. Kedua, pemerintahan  Jepang  melakukan  pelatihan  “alim  ulama” (Kurasawa) atau  pembentukan  Hizbullah (Boland) . Ketiga, propaganda  militer  yang dibuat oleh Pemerintahan Jepang semata-mata untuk memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia  dalam  Perang  Pasifik.  Akhirnya,  metode  penjajahan  yang  dilakukan  kedua negara  antara  Belanda  dan  Jepang,  memiliki  persaaman  yang  sangat  mendasar  yakni sama-sama “mengekspolitasi” rakyat Indonesia untuk kepentingan politik.
Kemunculan  gerakan  kemerdekaan  Republik  Indonesia  yang  di  gagas  oleh Poesat  Tenaga  Rakjat  (Poetera)  di  bawah  pimpinan  “Empat  Serangkai”,  yakni  Ir. Soekarno,  Mohammad  Hatta,  Ki  Hajar  Dewantara,  dan  K.H.  Mas  Mansur,  memberian spirit  kepada  rakyat  Indonesia  untuk  memerdekan  diri  dari  penjajahan  yang  dilakukan Pemerintah  Hindia  Belanda  dan  Jepang.  Upaya  ke  arah  itu  dilakukan  dengan  jalan memberikan  latihan-latihan  militer,  baik  untuk  mempertahankan  diri  maupun  untuk penyerangan.  Dalam  rangka  Perang  Pasifik, Seinendan akan  ditempatkan  sebagai barisan cadangan yang akan mempertahankan garis belakang dari medan pertempuran.

## FARABI

## DAFTAR PUSTAKA
Donzel,  E.  Van Nasehat-nasehat  C.  Snouck  Hurgronje  semasa  kepegawaiannya Kepada  Pemerintah  Hindia  Belanda  1889-1936. terj.  Sukarsi.  Jakarta: INISJilid I, 1990
_______,Nasehat-nasehat  C.  Snouck  Hurgronje  semasa  kepegawaiannya  Kepada Pemerintah  Hindia  Belanda  1889-1936. terj.  Sukarsi.  (Jakarta:  INIS  Jilid  II, 1990), hlm. 248
Dewi  Murni.  Sri  Pangestri  “Pergerakan  Nasional  “ e - USU Repostory @2005 Universitas Sumatra Utara.
Falah  Miftahul, PENDUDUKAN  JEPANG  DI  INDONESIA sebagai  bagian  dari  buku Peta;  Cikal  Bakal  TNI yang  diterbitkan  tahun  2005  oleh  Pusat  Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga penelitian Universitas Padjadjaran
Latif  Yudi, Intelegensia  Muslim  dan  Kuasa :  Geneologi  Intlegensia  Muslim  Abad  ke- 20. Bandung: Mizan, 2005.
Mukhsin, Jamil, Agama-agama Baru di Indonesia Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008.
Sunaryo, Rasisme  dalam  Hasrat  koonialisme:  Sebuah  Studi  Pasca  Kolonial .  Dalam Mudji Sutrisno. Hermeutika pascakolonial. yagyakarta: Kanisius, 2004.
Laudjeng,
Hedar HUKUM KOLONIAL DI NEGARA MERDEKA. http://www.huma.or.id
htttp://wikipedia.com