## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1311-1324 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272

## KONTESTASI WACANA POLITIK IDENTITAS DALAM RUANG DIGITAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Iriyani Astuti Arief 1 , Indra Lestari 2 , Yunita Simatupang 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kendari Correspondet author : iriyani.arief@uho.ac.id Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This research aims to identify and analyze the contestation of identity political discourse has developed in society digital space ahead of the election for Governor of Southeast Sulawesi. In  this  research  theory  that  used  are  framing  theory,  the  concept  of  public  space,  and the identity politics concept to find out why the community selects Governor. Identity politics can arise  based  on  a  society’s  ethnicity,  religion,  and  culture.  This  is  significant  since  the  rise  in community political participation in Southeast Sulawesi is heavily influenced by tribal factors. Meanwhile, the data collection technique used literature study with data analysis techniques that  include  three  stages  Data  reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions.  The research  findings  that  the  constestation  of  identity  political  discourse  in  the  digital  space ahead of the election for Governor of Southeast Sulawesi showed that there dynamics in the use  of  digital  space,  especially  on  social  media  facebook  and  instagram.  The  tribal phenomenon has become a hot topic of discussion in the digital space, as showed by the comments of supporters of the three gubernatorial candidates, namely Andi Sumangerukka (ASR), a Bugis tribe, Kery Saiful Konggoasa (KSK), and Lukman Abunawas (LA) a tolaki tribe. The  tribal  public  mindset  of Kendari city people  can  determine  the  map  of  political  power, making them to select who is most ideal to be a leader in Southeast Sulawesi.
Keywords: Contestation; Digital Space ; Identity Political; Governor election

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kontestasi  wacana  politik identitas  yang  berkembang  pada  masyarakat  melalui  ruang  digital  menjelang  pemilihan Gubernur  Sulawesi  Tenggara  pada  2024.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori framing , konsep ruang publik dan konsep politik identitas untuk melihat apa yang melatar belakangi masyarakat  dalam  memilih  Gubernur.  Politik  Identitas  disini  bisa  timbul  berdasarkan  suku, agama,  dan  budaya  dari  sebuah  masyarakat.  Hal  ini  menarik  untuk  diketahui  mengingat meningkatnya  partisipasi  politik  masyarakat  di  Sulawesi  Tenggara  banyak  dipengaruhi  oleh faktor  kesukuan.  Sementara  itu,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi literatur  dengan  teknik  analisis  data  yang  terdiri  dari  tiga  tahapan  yaitu  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  kontestasi wacana  politik  identitas  dalam  ruang  digital  menjelang  pemilihan  Gubernur  Sulawesi Tenggara,  menunjukkan  adanya  dinamika  dalam  penggunaan  ruang  digital  khususnya media  sosial Facebook dan Instagram .  Fenomena  kesukuan  menjadi  perbincangan  panas dalam  ruang  digital,yang  terlihat  dalam  komentar-komentar  pendukung  dari  tiga  bakal calon  gubernur yakni  Andi  Sumangerukka  (ASR)  yang  bersuku  Bugis,  Kery  Saiful Konggoasa (KSK), dan Lukman Abu Nawas (LA) yang berasal dari suku asli Sulawesi Tenggara yakni Suku Tolaki. Public mindset kesukuan masyarakat kota Kendari dapat menentukan peta kekuatan politik, sehingga bisa menentukan siapa yang dianggap paling cocok menjadi pemimpin di Provinsi Sulawesi Tenggara .
Kata Kunci: Kontestasi; Pemilihan Gubenur; Politik Identitas; Ruang Digital
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## KONTESTASI WACANA POLITIK IDENTITAS DALAM RUANG DIGITAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1311-1324                                                Iriyani Astuti Arief. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Negara  dengan  pluralisme  cenderung  menunjukkan  perbedaan-perbedaan  dalam berbagai  bidang,  seperti  agama,  suku,  etnis,  dan  budaya.  Keseluruhan  perbedaan  ini  bisa menimbulkan  perbedaan  pilihan  politik  bagi  setiap  individu.  Negara  dengan  sistem demokrasi  yang  baik  bisa  mengakomodir  perbedaan-perbedaan  tersebut,  karena  dalam sistem  demokrasi  terdapat  Hak  dan  kebebasan  dalam  memilih  tidak  peduli  seseorang tersebut  berasal  dari  suku,  agama,  atau  etnis  tertentu.  Dalam  demokratisasi  mendorong timbulnya  strategi  politik  bagi  golongan  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan dukungan dari suku atau agama tertentu, yang biasa dikenal dengan istilah politik identitas.
Menurut  Lukmantoro  (2008)  politik  identitas  adalah  politik  yang  bertujuan  untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki  kesamaan  identitas  atau  karakteristik,  baik  berbasiskan  pada  ras,  etnisitas,  jender, atau  keagamaan.  Politik  identitas  dimaknai  sebagai  sebuah  konstruksi  yang  menentukan posisi  kepentingan  subyek  dalam  ikatan  sebuah  komunitas  politik  (Haboddin,  2012).  Politik identitas    juga    dapat    dipahami  sebagai  sebuah  perjuangan  untuk  menemukan  bentuk hukum, politik, dan konstitusional yang tepat untuk mengakui dan mengakomodasi identitas atau  kebangsaan  sebuah  individu,  imigran  dan  pengungsi,  perempuan,  gay,  lesbian, bahasa, etnis, budaya, daerah, dan  agama  minoritas.  Dalam  konteks  politik di Indonesia, politik    identitas  lebih    terikat    dengan    etnisitas,  agama,  ideologi,  dan  kepentingan  lokal yang  diwakili  pada  umumnya  oleh  para  elit  dengan  artikulasinya  masing-masing  (Maarif, 2010).
Dalam  ranah  politik  praktis,  identitas  sering  diterapkan  sangat  jauh  dari  nilai-nilai persatuan  dan  kesatuan,  dan  hanya  digunakan  sebagai  alat  politik  saja.  Seperti  untuk meraup  suara  sebanyak-banyaknya  dalam  Pemilu,  dan  mendapatkan  dukungan  massa, ataupun  dengan  tujuan-tujuan  politis  lainnya,  seperti  keinginan  untuk  memisahkan  diri  dari NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia).  Politik  identitas  merupakan  fenomena  politik yang  fokus  terhadap  perbedaan  identitas.  Dimana  dalam  perbedaan  identitas  tersebut dapat  dijadikan  strategi  politik  bagi  para  elit  politik  dalam  mendapatkan  dukungan. Misalnya dalam pemilihan Kepala Daerah, Walikota dan Gubernur.
Wilayah  Indonesia  terdiri  dari  38  Provinsi  dengan  suku,  agama,  dan  budaya  yang beraneka ragam. Kemajemukan ini menimbulkan politik identitas yang sekaligus digunakan sebagai  strategi  politik  bagi  bakal  calon Gubernur dalam  meraup suara  terbanyak.  Seperti yang  terjadi  di  wilayah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dalam  menghadapi  Pemilu  Gubernur tahun  2024  mendatang,  dimana  provinsi  ini  memiliki  fondasi  kesukuan  yang  sangat  kuat dalam  bidang  politik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pemilihan  calon  Gubernur,  masyarakat sangat  mengutamakan  dan  melihat  suku  dari  Bakal  Calon  (Balon)  Gubernur  yang  akan dipilih.  Berdasarkan  hasil  survei  lembaga Script  Survei Indonesia  (SSI)  menyebutkan  ada  3

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1311-1324 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272
nama  yang  memiliki  tingkat  elektabilitas  tinggi  dalam  Pemilihan  Gubernur  di  Sulawesi Tenggara, yakni Kery Saiful Konggoasa, Lukman Abunawas, dan Andi Sumangerukka.
Ketiga  bakal  calon  gubernur  tersebut  memiliki  identitas  yang  berbeda-beda.  Dua calon  Gubernur  tersebut  merupakan  putra  daerah  Sulawesi  Tenggara  yakni  Kery  Saiful Konggoasa dan Lukman Abunawas. Keduanya juga berasal dari suku yang sama, yakni suku Tolaki  yang  merupakan  suku  asli  dari  Sulawesi  Tenggara.  Adapun  Andi  Sumangerukka berasal  dari  Makassar  dan  bersuku  Bugis.  Jika  dilihat    dari  ketiga  calon  Gubernur  tersebut dengan latar belakang identitas yang berbeda, tidak mungkin seseorang yang berasal dari luar  Sulawesi  Tenggara  mampu  bersaing  dengan  Putra  asli  Daerah.  Namun  dengan munculnya  nama  Andi  Sumangerukka  menunjukkan  peran  dari  politik  identitas  itu  sendiri, yang  dijadikan  strategi  politik  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat,  khususnya yang berasal dari suku Bugis.
Strategi  politik  yang  digunakan  Andi  Sumangerukka  (ASM)  dengan  memanfaatkan politik  identitas,  dimana  ASM  yang  berasal  dari  ‘Selatan’  dan  bersuku  Bugis yang  banyak ditemukan  di  beberapa  Kabupaten  di  Sulawesi  Tenggara.  Hal  inilah  yang  menyebabkan ASM mendapatkan banyak pendukung dari warga masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara, Konawe Selatan, dan juga di Kota Kendari (Abeli, Nambo, dan Poasia). Antusias masyarakat dalam  mendukung  ASM  sebagai  calon  Gubernur  Sulawesi  Tenggara,  dilakukan  dengan berbagai  macam  cara,  ada  yang  secara  langsung  datang  pada  saat  ASM  mengadakan kunjungan,  ataupun  dengan  cara  menggunakan  ruang  digital  yakni  Media  Sosial ( Facebook,  Instagram ),  kemudian  memberikan  komentar-komentar  ataupun  menuliskan status  dukungan  terhadap  pencalonan  Andi  Sumangerukka  sebagai  calon  Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang.
Pemanfaatan  ruang  digital sebagai  alat  kampanye  untuk mendapatkan  dukungan sebanyak-banyaknya  tidak  hanya  dilakukan  oleh  ASM,  namun  juga  digunakan  oleh  dua bakal  calon  lainnya  yakni  Lukman  Abunawas  dan  Kery  Saiful  Konggoasa.  Konsep  ruang publik  sendiri  merupakan  hasil  pemikiran  Jurgen  Habermas  (1989)  dalam  karyanya “Perubahan  Struktural  ruang  publik;  Sebuah  kajian  tentang  Masyarakat  Borjouis”.  Ruang publik  baginya  adalah  suatu  ruang  yang  menjembatani  interaksi  negara  dengan masyarakat  sipil.  Ruang  ini  merupakan  merupakan  ruang  universal,  dimana  orang-orang berkumpul  untuk  mendiskusikan  apa  yang  perlu  di  diskusikan.  Berangkat  dari  pemikiran tersebut,  munculah  istilah  ruang  digital  yang  berfungsi  sebagai  lokasi  dalam  jagat  maya pertemuan tanpa tatap muka.
Penelitian  ini  menggunakan  konsep  politik  identitas,  konsep  ruang  publik,  dan  teori  analisis Framing untuk  menganalisis  kontestasi  wacana  politik  identitas  dalam  ruang  digital menjelang  pemilihan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  tahun  2024.  Mengenai  konsep framing

## KONTESTASI WACANA POLITIK IDENTITAS DALAM RUANG DIGITAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1311-1324                                                Iriyani Astuti Arief. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sendiri  ditulis  Robert  N.  Eintmen  (1993)  dalam  sebuah  artikel  dalam Journal  of  Political Communication dan  di  tulisan  lainya  yang  menerapkan  konsep  itu  dalam  studi  kasus pemberitaan media. Framing concept oleh Entman, dipergunakan untuk menggambarkan proses  seleksi  dan  memperlihatkan  aspek  tertentu  dari  realitas  oleh  media  masa  termasuk dalam ruang digital atau dunia maya. Framing dapat dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks khusus sehingga isu tertentu mendapatkan perhatian lebih daripada isu yang lainya. Framing sendiri  merupakan  kegiatan  mengemas  suatu  peristiwa  dengan  misi pembentukan  opini  atau  menggiring  persepsi  publik  terhadap  suatu  peristiwa. Framing bukan  mengarang  cerita,  tetapi  lebih  kepada  menekankan  sebuah  aspek  melalui penyeleksian  informasi,  penonjolan  aspek  ekslusif,  pemilihan  istilah,  gambar  serta meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Framing sendiri bertujuan membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra, kesan, makna ekslusif yang diinginkan, atau wacana yang akan di tangkap khalayak.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  pengumpulan  data menggunakan  kajian  literatur.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  riset pustaka  ( library  research )  dan  dokumentasi.  Riset  pustaka  dimana  peneliti  mengumpulkan data  dengan  menggunakan  buku-buku,  jurnal online yang  mendukung  analisis  penelitian, sehingga  diperoleh  hasil  yang  valid.  Adapun  dokumentasi  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  data  melalui  berita  resmi  berupa  dokumen  resmi,  dan  media  digital ( facebook,  instagram )  berupa  hasil  tangkapan  gambar  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  konsep  dan  teori  yang  terkait  dengan  kontestasi  wacana  politik  identitas dalam ruang digital menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara.
Analisis data yang menggunakan konsep politik identitas, ruang publik (digital),  dan teori framing dilakukan setelah keseluruhan daya lengkap dikumpulkan. Teknik analisis  data yang dimaksud akan diagregasi, diorganisir lalu diklarifikasikan menjadi bagian-bagian yang dapat  dianalisis.  Adapun  perbaikan  data  dilakukan  untuk  menyempurnakan  dan menguatkan  data  yang  telah  dikumpulkan.  Setelah  itu,  informasi  dan  data  yang  telah dikumpulkan  kemudian  dianalisis  secara  rinci  dan  mendalam  dengan  menggunakan kerangka  teori  yang  telah  dijabarkan  pada  tinjauan  pustaka.  Analisis  data  dan  informasi pada  penelitian  ini  dilakukan  melalui  3  tahapan  yakni  ;  reduksi  informasi,  penyajian,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  analisis  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  serta  temuan baru  yang  bermanfaat  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  terutama  mengenai wacana politik identitas.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1311-1324 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  memaparkan  hasil  penelitian  sekaligus  pembahasan  yang  dianalisis menggunakan konsep ruang publik (digital), politik identitas, dan teori framing dalam ruang digital. Dari hasil analisis ditemukan bahwa media sosial kini merupakan tempat untuk orang berinteraksi  tentang  banyak hal,  seperti halnya  ruang  publik  dimana  orang-orang  bertemu dan berinteraksi, media sosial seperti facebook dan instagram juga merupakan ruang publik yang beralih ke ranah digital atau ruang digital.

## Pemanfaatan Ruang Digital sebagai Ruang Publik
Ruang publik digital lahir dari perkembangan teknologi. Seiring dengan itu lahir pula apa  yang  disebut  identitas  digital.    Setiap  individu  memiliki    banyak  identitas  dan  bisa memilih  identitas  seperti  apa  yang  ingin  ditampilkan  dalam  ruang  digital.  Contohnya seseorang  yang  memiliki  akun facebook yang  berbeda  nama.  Perbedaan  tersebut  di ibaratkan,  seorang  yang  memiliki  banyak  topeng  atau  persona  identitas  digital.  Beberapa Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara yakni Kery Saiful Konggoasa, Andi Sumangerukka, dan Lukman Abunawas juga memiliki akun facebook dan Instagram yang digunakan untuk berbagi informasi seputar kegiatan mereka. Selain sebagai identitas dalam dunia virtual atau digital, facebook dan Instagram juga  merupakan  wadah  untuk  berkomunikasi  antar  para pendukung  bakal  calon  Gubernur  Sulawesi  Tenggara.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  puluhan bahkan  sampai  ratusan  komentar  dari  partisan  dan  simpatisan  dalam  setiap  setiap postingan facebook maupun instagram para calon.
Ruang  digital  seperti facebook dan Instagram kini  banyak  digunakan  oleh masyarakat  selain  sebagai  tempat  membangun  identitas  virtual  juga  dijadikan  sebagai sarana menyampaikan pendapat atau berdikusi tentang suatu topik. Demikian juga dengan Bakal  calon  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  yang  memanfaatkan  kedua Platform tersebut untuk  membangun  Indentitas  Virtual,  menginformasikan  setiap  kegiatan  yang  mereka lakukan, bahkan menjadi wadah diskusi para pendukung mereka. Hal tersebut dapat di lihat dari  postingan Facebook maupun Instagram mereka  yang  ramai  mendapatkan  komentar dari para simpatisan, seperti gambar 1.

## KONTESTASI WACANA POLITIK IDENTITAS DALAM RUANG DIGITAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1311-1324                                                Iriyani Astuti Arief. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Gambar 1. Postingan Instagram Akun Andi Sumagerukka
Sumber : Instagram.com (2023)
Melihat  akun Instagram salah  satu  Bakal  Calon  Gubernur  Sultra  yakin  Andi Sumangerukka  (ASR),  dalam  akun official nya  cukup  aktif  memposting  kegiatan  yang dilakukan  dan  selalu  ramai  di  beri  komentar  oleh  para  pendukung.  Fitur  komentar  selalu ramai dengan  dukungan,  pendapat  atau  pemikiran  masyarakat  tentang  ASR,  tidak jarang juga ada yang menyuarakan tentang hal-hal yang tidak disukai dari ASR. Melihat hal ini, jika Kembali kepada konsep Habermas, yang menyebutkan ruang publik sebagai sarana untuk berdiksusi maka platform seperti Facebook maupun Instagram juga merupakan ruang publik yang terjadi secara virtual atau lebih dikenal dengan ruang digital.
Framing dalam Ruang Digital
Framing atau  media framing menjadi  topik  hangat  terkait  isu  sosial  politik akhir-akhir ini. Framing sendiri  merupakan  kegiatan  mengemas  suatu  peristiwa  dengan  misi pembentukan  opini  atau  menggiring  persepsi  publik  terhadap  suatu  peristiwa. Framing bukan  mengarang  cerita,  tetapi  lebih  kepada  menekankan  sebuah  aspek  melalui penyeleksian  informasi,  penonjolan  aspek  eksklusif,  pemilihan  istilah,  gambar  serta meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Framing sendiri bertujuan membingkai sebuah  informasi  agar  melahirkan  citra,  kesan,  makna  eksklusif  yang  diinginkan,  atau wacana  yang  akan  di  tangkap khalayak.  Jika  melihat  lebih  dalam  media  sosial  tiga  Bakal calon  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  yakni  Kery  Saiful  Konggoasa  (KSK),  Andi  Sumangerukka (ASR), dan Lukman Abunawas (LA), setiap  postingan  baik di Facebook maupun Instagram selalu  ada  informasi  tertentu  yang  ingin  di  tonjolkan  atau  di  bingkai  ( framing ).  Sebagai contohnya  dapat  dilihat  dalam  salah  satu  postingan  akun Instagram Andi  Sumangerukka berikut.
Tidak jauh berbeda dengan postigan Instagram ASR, bakal calon Gubernur lainnya juga  ada  yang  memasukkan  unsur-unsur  kedaerahan  meskipun  tidak  secara  langsung dalam  postingannya,  tetapi  dapat  dilihat  dari  komentar-komentar  simpatisan.  Beberapa

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1311-1324 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272
komentar  mereka  secara  tersirat  menekankan  yang  mereka  dukung  merupakan  putra daerah  asli  Sulawesi  Tenggara,  dan  siap  menjadi  pemimpin  Sulawesi  Tenggara  di  masa depan.  Seperti  yang  dapat  kita  lihat  dalam postingan facebook salah  satu  bakal  calon Gubernur Sulawesi Tenggara.
Gambar 2. Postingan Akun Facebook Kery Saiful Konggoasa
Sumber: facebook.com (2023)
Dari  postingan  diatas,  meskipun  tidak  secara  langsung  mengatakan  bahwa  yang bersangkutan  sebagai  putra  daerah  asli  Sulawesi  Tenggara,  tetapi  gambar  diatas  secara tersirat  ingin  menunjukan  bahwa  beliau  putra  daerah.  Dari  foto  mereka  mencoba membingkai  ( framing )  KSK  sebagai  putra  daerah  Konawe.  Seperti  yang  diketahui  bahwa Kabupaten Konawe merupakan daerah yang penduduknya mayoritas suku Tolaki, dan juga dikenal sebagai salah satu suku asli Sulawesi Tenggara.  Dengan melakukan framing tersebut, harapannya  adalah  semua  wajib  pilih  yang  merupakan  putra-putri  asli  Sulawesi  Tenggara ikut  mendukung KSK.  Hal  ini  juga  di  dukung  dengan  komentar-komentar  para  partisan  dan simpatisan  yang  menggunakan  Bahasa  daerah  tolaki.  Penggunaan  Bahasa  daerah  tolaki dalam  komentar-komentar  postingan facebook KSK  semakin  mempertegas framing -nya sebagai  putra  daerah  dan  bersuku  Tolaki,  dengan  harapan  bahwa  para  wajib  pilih  yang bersuku Tolaki bisa saling mendukung sesama putra asli daerah.

## Kontestasi  Wacana  Politik  Identitas  dalam  Ruang  Digital  Menjelang  Pemilihan  Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024
Politik identitas berbeda dengan identitas politik maupun politisasi identitas. Identitas politik  lebih  diartikan  sebagai  sebuah  konstruksi  yang  menentukan    posisi    kepentingan

## KONTESTASI WACANA POLITIK IDENTITAS DALAM RUANG DIGITAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1311-1324                                                Iriyani Astuti Arief. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
subyek    di    dalam    ikatan    suatu    komunitas  politik  (Haboddin,  2012).  Sedangkan,  politisasi identitas dapat didefinisikan sebagai  upaya  untuk  menggunakan,  mengeksploitasi,  atau memanipulasi  identitas,  baik  berdasarkan  agama,  etnis,  atau  ketaatan  pada  ideologi tertentu, untuk menciptakan opini atau menstigmatisasi masyarakat demi keuntungan politik (Herdiansah,  2017).  Politik    identitas    juga    dapat    dipahami  sebagai  sebuah  perjuangan untuk menemukan bentuk hukum, politik, dan  konstitusional yang tepat untuk mengakui dan mengakomodasi  identitas  atau  kebangsaan  sebuah  individu,  imigran  dan  pengungsi, perempuan,  gay,  lesbian,  bahasa,  etnis,  budaya,  daerah,  dan    agama    minoritas.    Dalam konteks  politik di Indonesia, politik  identitas lebih  terikat  dengan  etnisitas, agama, ideologi, dan  kepentingan  lokal  yang  diwakili  pada  umumnya  oleh  para  elit  dengan  artikulasinya masing-masing (Maarif, 2010).
Tidak  kalah  menarik  adalah  fenomena  politik  identitas  yang  semakin  mendominasi percakapan  di  media  sosial  menjelang  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (PILKADA),  yang menurut  rilis  dari  KPU  RI  jadwal  pemilihan  kepala  daerah  akan  dilakukan  secara  serentak pada  tahun  2024.  Para  kandidat  bakal  calon  yang  akan  mengikuti  pesta  demokrasi  lima tahunan  ini  sudah  mulai  mempersiapkan  dirinya  untuk  menarik  simpati  dari  kelompok masyarakat  dengan  berbagai  macam  pendekatan  politik.  Tidak  ketinggalan  bakal  calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mulai memanaskan mesin politik untuk bertarung pada  pemilihan  kepala  daerah  yang  dilakukan  secara  serentak  tahun  2024  mendatang. Berdasarkan pengamatan dari penulis di media sosial Facebook dan Instagram , setidaknya ada  tiga  bakal  calon  yang  aktif  melakukan  sosialisasi  di  media  sosial  untuk  menunjukan keseriusan  mereka  dalam  meraih  simpati  publik,  guna  memperebutkan  kursi  Gubernur  di daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia ini. Ketiga figur tersebut  berasal dari suku yang berbeda. Figur pertama yang sering diperbincangkan oleh publik di media sosial ( Facebook dan Instagram ) adalah Andi Sumangeruka dengan Akronim (ASR).
Gambar 3. Tangkapan layar dari Media Sosial milik ASR

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1311-1324 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272
Dari  tangkapan  layar  akun  media  sosial  milik  Andi  Sumangerukka  terlihat  betapa masifnya  sosialisasi  yang  dilakukan,  dengan  tujuan  untuk  memperkenalkan  diri,  maupun menarik  simpati    masyarakat  Sulawesi  Tenggara.  Fenomena  yang  menarik  adalah  Andi Sumangerukka merupakan figur pendatang atau bukan orang asli dari Sulawesi Tenggara. Di bandingkan  dengan  kompetitornya  yang  merupakan  putra  asli  daerah  Sulawesi Tenggara, yaitu  Lukman  Abunawas  (LA)  dan  Kerry  Saiful  Konggoasa  (KSK).  Setidaknya  dua  nama  ini adalah yang sering disebut oleh masyarakat yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah  Sulawesi  Tenggara  yang  akan  datang.  Melihat  dari  hasil  tangkapan  layar  media
Sumber : Facebook dan Instagram 2023

## KONTESTASI WACANA POLITIK IDENTITAS DALAM RUANG DIGITAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1311-1324                                                Iriyani Astuti Arief. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sosial milik ASR terjadi percakapan secara simplifikasi memberikan semangat bangkitnya rasa kesukuan  bagi  orang  Bugis  yang  menetap  dan  hidup  di  daerah  Sulawesi  Tenggara. Sehingga  mereka  merasa  bangga  jika  ada  perwakilan  dari  orang  bugis  yang  bertarung memperebutkan kursi Gubernur Sulawesi Tenggara, dan tentunya mereka akan memberikan dukungan  penuh.  Fenomena  kesukuan  dalam  kontetstasi  pemilihan  Gubernur  Sulawesi Tenggara bukan hal baru, praktik ini sudah mulai terlihat sejak masa pemerintahan La Ode Kaimuddin  (alm)  sebagai  Gubernur  Sultra  ke-VII,  belau  sebagai  masyarakat  kepulauan (Muna) mencari kolega politik melewati pertimbangan kualitas dan kapasitas individu yang memiliki status sebagai masyarakat daratan (Kota Kendari/Tolaki).
Praktik  politik  identitas  Muna/Buton,  Tolaki-Bugis,  atau  masyarakat  sering menyebutnya  sebagai  pertarungan  Figur  Daratan – Kepulauan.  Hal  ini  juga  terlihat  pada perhelatan pemilu tahun 2018 saat calon Gubernur dan wakil Gubernur adalah perpaduan figur  kepulaun  (Muna/Buton)  dan  daratan  (Tolaki).  Pasangan  Ali  Mazi  (Kepulauan/Buton- Muna)  dan  Lukman  Abunawas  (Daratan/Tolaki),  pasangan  Asrun  (Daratan/Tolaki)  dan Hugua  (Buton),  serta  pasangan  Rusda  Mahmud  (Daratan/Bugis)  dan  Syafei  Kahar (Kepulauan/Buton),  dan  perpaduan  unsur  suku  Muna/Buton  dan  Tolaki  dianggap  sebagai kekuatan  yang  ideal  untuk  memenangkan  pertarungan  pada  pemilihan  kepada  daerah tingkat provinsi. Public Mindset tentang kesukuan dalam melihat peta kekuatan bakal calon Gubernur  sudah  terpatri  dialam  bawah  sadar  pemilih  dalam  menentukan  kandidat  yang akan  dipilih  di  bilik  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS).  Pemilih  yang  berasal  dari  Suku  Tolaki kecil kemungkinan akan memilih figur yang tidak ada perwakilan suku Tolaki dikertas Suara. Begitupun suku Bugis, kecil kemungkinan untuk menjatuhkan pilihan kepada pasangan yang bukan  berasal  dari  perwakilan  suku  Bugis,  dan  rantai  kesukuan  ini  menjadi  budaya  yang susah untuk di kikis dengan pendekatan Rasional.
Isu  kesukuan  ini  bukan  saja  menjadi  perbincangan  yang  menarik  di  darat,  tetapi dengan  perkembangan  teknologi  arus  informasi  yang  berkembang  sangat  cepat,  para relawan,  pengusung,  maupun  simpatisan  figur  Bakal  Calon  memanfaatkan  media  sosial seperti facebook dan instagram untuk  memperkuat  isu  kesukuan  tersebut.  Fenomena kesukuan  ini  menjadi  perbincangan  menarik  di  media  sosial,  hal  ini  terlihat  di  akun  media sosial  milik  Andi  Sumangerukka  (ASR).  Mereka  menyambut  dengan  hangat  kehadiran  ASR yang  dikenal  sebagai  perwakilan  dari  suku  Bugis  untuk  bertarung  dalam  pemilihan  kepala daerah Sulawesi Tenggara tahun 2024. Politik kesukuan merupakan varian politik identitas ini, sering digunakan untuk memperkuat persepsi diri dan kelompok, dan memiliki dampak besar pada  dinamika  politik.  Salah  satu  dampak  politik  identitas  di  media  sosial  adalah pembentukan  kelompok-kelompok  yang  kuat  dan  saling  mendukung.  Individu  dengan identitas politik yang serupa cenderung berkumpul dan membentuk komunitas online yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1311-1324 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272
kuat. Hal ini memungkinkan mereka untuk berbagi pandangan politik, strategi, dan bahkan menggerakkan  aksi  politik  bersama.  Di  sisi  lain,  politik  identitas  di  media  sosial  juga  dapat memperdalam  polarisasi  politik.  Ketika  individu  terlalu  fokus  pada  identitas  politik,  maka mereka  cenderung  mengabaikan  argumen  dari pihak lain  dan  menjadi  lebih  keras  kepala dalam  keyakinan  mereka  sendiri.  Ini  dapat  menghambat  dialog  yang  konstruktif  dan merusak kemungkinan untuk mencapai kesepakatan politik.
Begitupun  dari  Figur  yang  berasal  dari  Daratan  yang  di  simplifikasikan  sebagai perwakilan  suku  Tolaki,  yang  juga  perbincangan  kesukuaan  menjadi  menu  menarik.  Hal  ini dapat di lihat secara jelas di akun Facebook dan Instagram milik Kery Saiful Konggoasa (KSK) sebagai berikut.
Gambar 4. Tangkapan layar akun media sosial milik Kery Saiful Konggoasa (KSK)
Sumber : Facebook , 2023
Dari hasil tangkapan layar akun media sosial milik Kery Saiful Konggoasa (KSK), terlihat perbincangan  simpatisan  dengan  semangat  primordial  kesukuan  yang  kental  dalam menyambut figur kandidat dari perwakilan suku Tolaki ini, untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur yang akan datang. Komentar salah satu  simpatisan Udin Ugi, kurang lebih dapat diartikan  :  “Pokoknya  tolaki,  harus  kita  bersatu.  Supaya  menjadi  no  1  pak  KSK.  Menjadi pemerintah di Kampung atau di daerah kita,  Kendari. Salam Bersatu”
Dari  percakapan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  media  sosial  memberikan  individu platform untuk  mengekspresikan  identitas  politik  mereka  dengan  lebih  mudah  dan  cepat, daripada dalam kehidupan nyata. Mereka dapat menggunakan tagar, gambar profil, dan postingan untuk menyampaikan dukungan terhadap kandidat atau isu tertentu yang sesuai dengan  identitas  politik  mereka.  Hal  ini  juga  sering  dimanfaatkan  oleh  politisi  yang  akan bertarung  dalam  pemilihan  kepala  daerah.  Mereka  dapat  menargetkan  pesan-pesan khusus  kepada  kelompok-kelompok  dengan  identitas  politik  tertentu,  dengan  tujuan

## KONTESTASI WACANA POLITIK IDENTITAS DALAM RUANG DIGITAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1311-1324                                                Iriyani Astuti Arief. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
memenangkan  dukungan  dan  suara  dalam  pemilihan.  Fenomena  ini  tidak  terlepas  dari peran  algoritma  media  sosial  yang  cenderung  menampilkan  konten  yang  sesuai  dengan preferensi  dan  identitas  politik  pengguna.  Ini  dapat  menciptakan  gelembung  informasi,  di mana  individu  hanya  terpapar  pada  pandangan  yang  sejalan  dengan  identitas  mereka sendiri.
Politik  identitas  di  media  sosial  juga  memainkan  peran  penting  dalam  pergerakan sosial  dan  advokasi.  Kelompok-kelompok  dengan  identitas  politik  yang  kuat  sering menggunakan platform ini untuk menggalang dukungan dan menyebarkan pesan mereka, baik untuk perubahan sosial atau politik. Dengan berkembangnya isu politik identitas secara massive dalam  ruang  publik  melalui  media  sosial,  dapat  memunculkan  berbagai  kritikan diantaranya  adalah  penyalahgunaan  informasi  dan  penyebaran  berita  palsu  yang merugikan kelompok tertentu. Identitas politik dapat memicu persepsi bias dalam penilaian terhadap berita dan informasi.
Penting  untuk  diingat  bahwa  identitas  politik  bukanlah  satu-satunya  aspek  yang memengaruhi  pandangan  seseorang.  Individu  memiliki  latar  belakang  dan  pengalaman yang  beragam,  yang  juga  memainkan  peran  dalam  pembentukan  pandangan  politik mereka. Politik identitas  di  media  sosial  adalah  fenomena  kompleks  yang  memiliki  dampak besar pada  dinamika politik. Sementara itu dapat memperkuat komunitas dan pergerakan sosial,  juga  perlu  diwaspadai  potensi  polarisasi  dan  pembentukan  gelembung  informasi. Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  cara  politik  identitas  beroperasi  di  media sosial,  kita  dapat  mengembangkan  pendekatan  yang  lebih  seimbang  dalam  berpartisipasi dalam percakapan politik di dunia digital.
Gambar 5 .  Tangkapan layar akun Media Sosial Milik LA
Sumber : Facebook, 2023
Figur  selanjutnya  yang  menjadi  bakal  calon  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  dalam pemilu  2024  mendatang,  adalah  Lukman  Abunawas  yang  dikenal  dengan  akronim  LA.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1311-1324 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272
Beliau  merupakan  putra  asli  daerah  Sulawesi  Tenggara  dan  ber  suku  Tolaki.  Sama  halnya dengan  KSK  yang  popular  di  kalangan  Daratan,  karena  bersuku  tolaki.  LA  bukan  pemain baru  dalam  dunia  perpolitikan.  Beliau  juga  pernah  menjadi  Wakil  Gubernur  pada  masa pemerintahan  Ali  Mazi  (2018-2023).  Sehingga  LA  sudah  cukup  dikenal  oleh  masyarakat, karena berasal dari suku Tolaki yang notabene adalah suku mayoritas di Sulawesi Tenggara. Hal  ini  dapat  terlihat  dalam  beberapa  komentar  pendukung  Kpas  Boondo,  dengan menggunakan  bahasa  Tolaki,    di  akun  resmi Facebook milik  LA,  kurang  lebih  memiliki  arti  : “ Waktunyami semua anak-anak turun, semua orang mari bergandengan tangan,bersatu,mendukung orang tua kita dng keluarga dorang bapaknya Arni,supaya dia jadi Gubernur tahun 2024 nanti”.
Melihat komentar-komentar para simpatisan di akun media sosial Facebook milik LA, menunjukkan bahwa LA mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat yang berasal dari suku  Tolaki.  Sesuai  dengan  pemahaman  dari  politik  identitas  itu  sendiri,  bahwa  politik identitas  lebih  fokus    pada    aktivitas    seseorang    dalam  berpartisipasi  untuk  memobilisasi pengalaman,  masalah  politik,  dan  tujuan  mereka    berdasarkan    nilai-nilai    identitas kelompok. Sama halnya dengan komentar-komentar yang muncul ini menampilkan nilai-nilai identitas  dari  beberapa  orang  yang  bersuku  Tolaki.  Dan  hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa penggunaan  ruang  digital,  dapat  digunakan  sebagai  wadah  untuk  mendukung  dan menjatuhkan  bakal  calon  tertentu  dalam  pemilihan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara mendatang. Hal ini dapat dilihat dari satu postingan dengan menggunakan bahasa tolaki : “ auto  lowo  keu  onggo  pewiso  me ndua” yang  artinya  :  “ kamu  akan  hancur  jika  masuk kembali ” .
Dari komentar  ini,  dapat  dipahami  bahwa  penggunaan  ruang  digital dalam  hal  ini facebook ,  bukan  hanya  digunakan  untuk  mendukung  pasangan  calon  tertentu  dengan menggunakan  kalimat-kalimat  positif,  tetapi bisa  juga  berupa  kalimat-kalimat negatif  yang bertujuan  untuk  menjatuhkan  pasangan  calon  tertentu.  Hal  ini  terjadi  jika  pendukung memiliki perbedaaan pilihan meskipun berasal dari suku yang sama, tetapi bisa saja terjadi perbedaan  pilihan.  Ada  yang  mendukung  KSK  sebagai  perwakilan  putra  daerah  Sulawesi Tenggara, namun tidak sedikit pula yang menganggap LA sebagai calon yang cocok untuk memimpin  Sulawesi  Tenggara,  karena  sudah  memiliki  pengalaman  sebagai  wakil gubernur pada  masa  pemerintahan  Ali  Mazi.  Kedua  sosok  ini  merupakan  putra  asli  daerah  Sulawesi Tenggara  (bersuku  Tolaki),  namun  terdapat  perbedaan  pilihan  dari  para  pendukungnya, sehingga menimbulkan kontestasi atau persaingan politik dalam memenangkan perolehan suara  pada  pemilu  2024  mendatang.  Fenomena    ini  merupakan  hal  yang  wajar  untuk menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat.

## KONTESTASI WACANA POLITIK IDENTITAS DALAM RUANG DIGITAL MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1311-1324                                                Iriyani Astuti Arief. et.al
DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.272 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## KESIMPULAN
Dalam  kontestasi  wacana  politik  identitas  di  ruang  digital  menjelang  pemilihan  Gubernur Sulawesi Tenggara, terlihat dinamika yang signifikan di media sosial, terutama Facebook dan Instagram. Fenomena kesukuan menjadi sorotan utama, menciptakan perdebatan sengit di komentar-komentar postingan yang mendukung calon gubernur berdasarkan suku. Dengan tiga calon gubernur dari latar belakang suku yang berbeda, yaitu Andi Sumangerukka, Kery Saiful Konggoasa, dan Lukman Abunawas, pemilihan gubernur tahun 2024 tampaknya akan dipengaruhi  oleh  persepsi  masyarakat  terhadap  kesukuan.  Public  mindset  mengenai kesukuan di Kota Kendari menjadi faktor kunci dalam menentukan peta kekuatan politik dan calon gubernur yang dianggap paling cocok untuk memimpin Sulawesi Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryojati Ardipandanto (2017). Pemilihan Gubernur Dki Jakarta 2017 : Strategi Politik Kandidat The Election Of Governor Of Dki Jakarta 2017 : Candidate Politics Strategy ‟ , 1.2
Indah  Sari  (2020).  Politik  Identitas  Komunitas  Bali  Di  Desa  Mukti  Jaya  Kecamatan  Muara Telang Kabupaten Banyuasin ‟ , 1.1
I Putu Sastra Wingarta, dkk (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Vol. 9 No. 4.
Hasil Survei Terbaru Calon Gubernur Sulawesi Tenggara di Pilgub Sultra 2024, 21 Nama Figur Teratas,  dalam https://sultra.tribunnews.com/2023/02/15/hasil-survei-terbaru-calon- gubernur-sulawesi-tenggara-di-pilgub-sultra-2024-21-nama-figur-teratas, Diakses 03
Oktober 2023.
Luik Jandi (2020), Media Baru, Sebuah Pengantar . Jakarta : Prenadamedia.
Muhtadi,  B.  (2019 ).  Populisme  Politik  Identitas  dan  Dinamika  Elektoral  :  Mengurai  Jalan Panjang Demokrasi Prosedural . Malang : Intrans Publishing.
Nasrullah, Rulli (ed). (2017), Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Pendukung  Andi  Sumangerukka  di  Pilgub  Sultra  2024  Semakin  Meluas,  dalam https://www.beritarakyat.id/pendukung-andi-sumangerukka-di-pilgub-sultra-2024- semakin-meluas/ , Diakses 05 Oktober 2023.
Rozi, S & Noer, F (2019), Politik Identitas : Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua . Jakarta : Bumi Aksara.
Tabroni, R (2022), Komunikasi Politik pada Era Digital . Bandung : Simbiosa Rekatama Media.
Sutrisno (2016). Pilkada DKI JAKARTA 2017 ‟ , Journal Information, volume 10.7 Simpatisan dan Relawan ASR Antusias Hadiri Silaturahmi dengan Andi Sumangerukka, dalam https://zonasultra.id/simpatisan-dan-relawan-asr-antusias-hadiri-silaturahmi-dengan- andi-sumangerukka.html , Diakses 09 Oktober 2023.
Xenia  Angelica  and  Lestari  Nurhajati  (2019).Framing  Media  Online  Atas  Pemberitaan  Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia ‟ , 3.1 https://sultrakini.com/andi-sumangerukka-dapat-dukungan-dari-masyarakat-abeli-nambo- dan-poasia/