## JIUBJ

## Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci

## Abdul Hariss*, Nur Fauziah
Fakultas Hukum Universitas Batanghari *Correspondence email: abdulhariss94660@gmail.com
Abstrak. Latar  belakang  dari  penelitian  ini  adalah  adanya  sengketa  antar  pemilik  sawah  yang  masih  dalam  cangkupan keluarganya  sendiri.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah  sistem  penggarap  sawah  secara  gilir  ganti  di  Desa Tanjung  Mudo  Penawar  Kabupaten  Kerinci  masih  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  hukum  adat  dan  apa  factor-faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaan  sistem  penggarapan  sawah  secara  gilir  ganti  menurut  hukum  adat  di  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem penggarap sawah secara gilir ganti  menurut  hukum  adat  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Kabupaten  Kerinci.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis empiris,  yaitu  suatu  metode  penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sehingga ini juga merupkan efektifitas yang terjadi dilapangan terhadap pelaksanaan sistem  penggarap  sawah  secara  gilir  ganti  di  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Kabupaten  Kerinci.  Hasil  Penelitian  menunjukan  3 Kasus  sehingga  terdapat  6  yang  menjadi  responden  dalam  penelitian  ini.  Dalam  3  kasus  tersebut  terdapat  1  kasus  yang penyelesaiannya  sedikit  berbeda.  Hal  ini  permasalah terjadi  lebih rumit sehingga  mengundang  kepala adat untuk  menyelesaikan kasus ini. Kemudian 2 kasusnya lagi diselesaikan menurut ketentuan hukum adat Desa Tanjug Mudo Penawar Kabupaten Kerinci dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.  Kesimpulan permasalahan ini masih belum terlaksana  sesuai dengan ketentuan adat Desa Tanjung Mudo Penawar. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor.
Kata Kunci : Penggarapan Sawah; Sistem Gilir Ganti; Harta Pusaka
Abstract. The background of this research is the existence of disputes between rice field owners who are still within the scope of their  own  families.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  whether  the  shift-shifting  system  of  cultivating  rice  fields  in Tanjung Mudo Penawar Village, Kerinci Regency is still implemented according to the provisions of customary law and what are the factors that influence  the  implementation  of the  shift-change system of cultivating  rice fields according to customary  law  in Tanjung Mudo Penawar Village, Kerinci Regency. This study aims to determine and analyze the implementation of the system of cultivating rice fields in shifts according to the customary law of Tanjung Mudo Penawar Village, Kerinci Regency. The research method used is empirical juridical, which is a legal research method that functions to see in a real sense and examine how the law works in the community. So that this is also the effectiveness that occurs in the field for the implementation of the shifting system of cultivating rice  fields  in  Tanjung  Mudo  Penawar  Village, Kerinci  Regency.  The  results showed  3 cases  so  that  there  were  6 respondents  in  this  study.  In  these  3  cases  there  is  1  case  whose  solution  is  slightly  different.  This  makes  the  problem  more complicated, so it invites the customary head to solve this case. Then 2 more cases were resolved according to the customary law of Tanjug Mudo Penawar Village, Kerinci Regency and could be resolved amicably. The conclusion of this problem has not been implemented in accordance with the customary provisions of Tanjung Mudo Penawar Village. This is due to several factors.

## Keywords: Rice Cultivation; Shift System; Heirlooms

## PENDAHULUAN
Indonesia kaya akan suku bangsa dengan beragam adat  dan  kebudayaan  yang  berbeda  satu  sama  lainnya. Namun  perbedaan  tersebut  tetap  disatukan  dalam bingkai  ke-Indonesiaan  yang  tercermin  dari  semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi ´Bhinneka Tunggal Ika’ (berbeda-beda namun tetap  satu juga).  Adat  dan budaya bangsa  Indonesia  cenderung  berkembang  dan  tidak pernah  mati.  Koentjaraningrat  (2002)  mengartikan kebudayan  sebagai  diartikan  sebagai  seluruh  sistem gagasan, penindakan, serta hasil karyanya manusia pada rangka  kehidupan  kemasyarakatan  yang  akan  menjadi milik  diri  manusia  pada  pembelajaran.  Jika  berbicara mengenai  kebudayaan,  maka  tak  akan  terlepas  dari hukum adat dan masyarakat hukum adat.
Meskipun  Pasal  1  ayat  3  UUD  1945  menyatakan bahwa  Indonesia  ialah  Negara  Hukum,  dimana  yang
dimaksudkan  disitu  ialah  hukum  negara,  pemberlakuan hukum  adat  pada  realitanya  tetap  diakui  di  Indonesia. Hal  tersebut  sebagaimana  bunyi  Pasal  18B  UUD  1945 yang  berbunyi  sebagai  berikut:  Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang.
Hukum adat  menurut  Hadikusuma  (2003) diartikan sebagai aturan pada sebuah kebiasaan manusia pada  kehidupan  masyarakat.  Dari  manusia  diturunkan Yang Maha Esa di bumi. Jadi ia memulai kehidupannya berkeluarga,  lalu  bermasyarakat,  selanjutnya  bernegara. Layaknya  hukum  secara  umumnya,  hukum  adat  juga memiliki sanksi yang mengikat bagi anggota masyarakatnya  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan
Abdul  Hariss  dan  Nur  Fauziah,  Sistem  Penggarap  Sawah  Secara  Gilir  Ganti  Menurut  Hukum  Adat  Desa  Tanjung  Mudo

## Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci
masyarakat  hukum  adat.  Masyarakat  dalam  hukum  adat ialah  sekelompok  manusia  yang  taat  pada  aturan  dan hukum yang mengatur perilaku manusia pada hubungannya  satu  dengan  yang  lain  berbentuk menyeluruh  pada  kebiasaan  serta  kesusilaan  yang  hidup disebabkan,  diyakini,  serta  dianut,  dan  bila  dilanggar pelaku itu maka diberikan sanksi oleh penguasa adat.
Kerinci  sebagai  satu  kabupaten  di  Provinsi  Jambi menjadi  contoh  suku  bangsa  yang  masih  berpegang teguh  dengan  hukum  adat  dan  kebiasaannya.  Hukum adat  di  daerah  Kerinci  dipengaruhi  oleh  Syariat  Islam, dimana  terdapat  petuah  yang  berbunyi:  syarak  yang mengatakannya,  adat  memakainya (sah  menurut  syarak, benar  menurut  adat).  Artinya  seluruh  aturan  adat  di Kerinci  sesuai  dengan  peraturan  Agama  Islam.  Hal  ini dikarenakan  mayoritas  penduduk  Kerinci  beragama Islam.  Jadi  masyarakat  di  daerah  kerinci  mengenal adanya 3 hukum yaitu hukum negara, hukum kitabullah, dan hukum adat (Arfensa, 2003). Tiga ketentuan hukum tersebut oleh para Depati Ninik Mamak di Alam Kerinci dijadikan sebagai pedoman dalam tata kehidupan sehari- hari,  baik  tali  selampit  tiga  bak  tungku  tiga  sejarangan. Pelitih adat mengatakan, pengikat tanah  yang sebingkeh di bawah paying yang sekaki, sebagai tanda alam kerinci negeri beradat berlembago.
Hukum  adat  yang  tidak  pernah  dilepaskan  oleh masyarakat  hukum  adat  biasanya  ialah  hal-hal  dalam ranah  privat,  misalnya  saja  perkawinan,  sistem kekerabatan,  dan  waris.  Waris  adat  berisi  pokok-pokok ketentuan mengenai sistem serta azas-azas hukum waris, mencakup  harta  warisan,  pewaris  dan  waris  serta  cara bagaimana  harta  warisan  bisa  dialihkan  penguasaan ataupun  pemiliknya  dari  pewaris  pada  ahli  waris (Hadikusuma,  2015).  Pewarisan  merupakan  proses penerus harta peninggalan ataupun warisan pleh pewaris pada  warisannya.  Berikut  beberapa  sistem  pewarisan yang  dikenal  dalam  hukum  adat  Indonesia:  (1)  Sistem Pewarisan  Kolektif  merupakan  sistem  dimana  para  ahli waris  secara bersama-sama menerima  harta peninggalan sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  terbagi-bagi.  Dengan begitu,  setiap  ahli  waris  mempunyai  hak  yang  sama untuk  mengusahakan  dan  mendapatkan  hasil  dari  harta tersebut;  (2)  Sistem  Pewarisan  Mayorat  hampir  sama dengan  kolektif,  penerusan  serta  pengalihan  hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada  anak  tertua  yang  bertugas  sebagai  pemimpin dalam keluarga menggantikan kedudukan bapak atau ibu sebagai  kepala  keluarga;  dan  (3)  Sistem  Pewarisan Individual  berciri  harta  peninggalan  bisa  dibagi-bagikan di antara ahli waris seperti pada masyarakat bilateral.
Harta  peninggalan  yang  tidak  terbagi  ialah contohnya  harta  pusaka  tinggi.  Harta  biasanya merupakan  harta peninggalan turun-temurun  dari zaman leluhur  (poyang-buyut)  dan  merupakan  milik  bersama sekerabat  dan  sefamili,  dan  biasanya  berada  di  bawah kekuasaan  dan  pengawasan  tua-tua  adat.  Harta  pusaka tinggi  berbentuk  sawah,  tanah  ladangan  serta  bangunan
rumah  adat  ialah  milik  kerabat.(utomo,  2016). Disamping  harta  pusaka  tinggi,  juga  dikenal  harta pusaka  rendah.  Harta  ini  merupakan  seluruh  harta peninggalan 1 ataupun 2 angkatan kerabat, dimisalkan 1 kakak  ataupun  nenek  dari  kepala  keturunan  termasuk kesatuan anggota kerabat tidak begitu besar. Maka Harta itu  ialah  harta  pencaharian  yang  bisa  dibagi-bagikan pada  pewaris  dengan  ahli  waris.  Dalam  waris  adat Kerinci,  pada  mulanya  harta  warisan  diberikan  lebih besar  kepada  ahli  waris  perempuan.  Hal  ini  dilakukan atas  pertimbangan  bahwa  anak  perempuan  (yang biasanya  disebut  anak  betino)  mempunyai  fungsi  dan kewajiban  dalam  keluarga.  Anak  perempuan  (anak betino) dibebani  kewajiban  “ bekembang lapek batungku jahang ”  (berkebang  tikar  bertungku  jarang).  Artinya sewaktu-waktu  ada  peristiwa  penting  dalam  keluarga sehingga  perlu  dibicarakan  oleh  kaum  keluarga,  maka anak batino itulah yang bertindak sebagai penyelenggaranya.  Atau  terjadi  hal-hal  yang  menimpa keluarga,  misalnya  saudara  laki-laki  (anak  jantan)  kena musibah hingga terpaksa pergi dari rumah isterinya/mertua,  merajuk  atau  cerai,  maka  anak  batino harus menampungnya (Ali, 2005).
Desa  Penawar  di  Kerinci  menganut  sistem kekerabatan  Matrilineal.  Hal  ini  tercermin  dari penguasaan  harta  pusaka  tinggi  jatuh  ke  tangan  anak perempuan  atau  pihak  ibu.  Sehingga  sawah  dan  rumah hanya  anak  perempuanlah  yang  dapat  mengurusinya, anak laki-laki tidak dapat mengurusi harta pusaka tinggi tersebut.  Seperti  halnya  dengan  sawah.  Dalam pengelolaan  sawah  dikenal  sistem  pembagian  giliran ganti sawah. Giliran Ganti Sawah merupakan suatu cara dalam  pemakaian  tanah  sawah  bergilir  berganti  diantara seorang  dengan  orang  lainnya  pada  satu  musim  hingga musim  panen  selanjutnyanya,  dan  hal  ini  terjadi berulang-ulang. Sawah yang dapat dilakukan penggiliran sawah  yakni  sawah  yang  telah  diwariskan  oleh  pewaris kepada ahli waris atau sawah turunan dari nenek moyang dalam suatu keluarga tersebut.
Pembagian  giliran  sawah  itu  terjadi  1  tahun selama 2 kali, sehingga dalam 1 orang mendapatkan satu kali  giliran  dalam  mengelola  sawah  tersebut  selain  itu, jika  terjadi  kesalahan  yang  disebabkan  oleh  cuaca sehingga  yang  ditanam  tidak  bisa  panen,  maka  orang yang  sebelumnya  menjadi  giliran  dalam  mengurus  dan mengelola  sawah  selanjutnya  mendapatkan  giliran  lagi dalam  mengelola  dan  mengurusi  sawah  tersebut. Pergantian giliran tersebut dilihat dari proses pemanenan padi. Jika padinya telah panen maka bisa berganti dalam mengurusi dan mengelola sawah tersebut. Dalam hal ini, jika ada yang melanggar maka orang melanggar tersebut mendapatkan  sanksi  dari  pemangku  adat.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  dan faktor-fakor  sistem  pembagian  Gilir  Ganti  Sawah  di Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Kecamatan  Sitinjau  Laut Kabupaten Kerinci/
Abdul  Hariss  dan  Nur  Fauziah,  Sistem  Penggarap  Sawah  Secara  Gilir  Ganti  Menurut  Hukum  Adat  Desa  Tanjung  Mudo

## Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci

## METODE
Tipe  atau  Pendekatan  yang  digunkan  pada penelitian berikut ialah pendekatan kualitatif, yang artian penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  guna memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oeh subjek  penelitian,  misalnya  tingkah  laku,  cara  pandang dan  sebagainya  secara  menyeluruh  dan  dalam  bentuk kata kata dan bahasa ada suatu kejadian-kejadian khusus yang  alamiah.  Artinya  pendekatan  dalam  penelitian  ini tidak  mengunakan  angka-angka  (Bungin,  2003). Penelitian  ini  melakukan  spesifikasi  yang  sifatnya deskriptif,  yakni  menunjukan  yang  terdapat  didasarkan fakta  yuridis,  empiris.  (Marzuki,  2006).  Penelitian  ini menggambarkan  pembagian  giliran  sawah  menurut hukum  adat  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Kabupaten Kerinci.
Data didapat  langsung pada penelitian dilapangan dengan wawancara pada pihak-pihak  yang terkait dalam pembagian  giliran  sawah  di  desa  Tanjung  Mudo Penawar  yang  sudah  ditetapkan.  Selain  itu  data  yang didapat pada penelitian kepustakaan diantaranya  adalah: (1)  Bahan  hukum  primer,  yaitu  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945;  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa;  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5 tahun  1960;  dan  (2)  Bahan  Hukum  Sekunder  yakni buku-buku,  literatur-literatur  atau  tulisan  ilmiah  yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Cara pengambilan  sample  yang  digunakan  ialah  Non Probability  Sampling.  Non  probabillity  sampling  atau yang disebut juga non random sample merupakan teknik pemilihan  sample  yang  tidak  di  dasarkan  atas  hukum probabilitas,  sebab  itu  tidak  mengharuskan  adanya peluang  yang  sama  terhadap  anggota  populasi  untuk dipilih, pemilihannya berdasarkan kriteria-kriteria subjektif  tertentu  (Sugiyono,  2016).  Data  didapatkan secara  data  primer  serta  data  sekunder  di  seleksi  dan dikualifikasi  pada  bentuk  yuridis.  Dalam  menganalisi data,  penulis  menggunakan  analisis  kulitatif  yakni analisis yang tidak menggunakan angka-angka melaikan rangkaian  kalimat  yag  sesuai  dengan  rumusan  masalah yang akhirnya menjadi suatu kesimpulan (Asikin, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Tentang Desa Tanjung Mudo Penawar
Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  adalah  salah  satu desa  yang  berada  di  bawah  Kecamatan  Sitinjau  Laut Desa  Penawar  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Desa  dan Ketua  Pemangku  adat.  Dalam  adat  di  Desa  Tanjung Mudo Penawar seorang laki-laki tidak dapat peninggalan harta  pusaka  tinggi,  harta  peninggalan  pusaka  tinggi selalu  diberikan  atau  jatuh  pada  perempuan.  Adapun yang  wajib  dikeluarkan  oleh  penerima  peninggalan adalah  operasional  pengkuburan  mendiang  begitu  juga ada  rumah  utama  bocor  (kerusakan).  Ini  harus  di tanggung  biayanya  oleh  penerima  harta.  Adapun  anak laki-laki,  jika  tidak  diberi  tidak  diperkenankan  secara adat untuk menuntut,  jika diberi ini  semata-mata  karena
kebaikan  anak  perempuan  sebagai  penerus  harta.  Ini sepenuhnya  inisiatif  penerima  tahta.  Dia  harus  legowo menerima  pemberian  dari  penerima  harta  peninggalan berapapun besarnya. Bahkan jika tidak diberi juga harus ikhlas.
Konsep dasarnya dalam sistem adat kerinci adalah bahwa  hak  penurunan  harta  peninggalan  jatuh  kepada perempuan.  Adapun  tugas  laki-laki  adalah  menjaganya. Laki-laki  hanya  menjaganya  dan  laki  laki  tidak  punya hak  memiliki  atau  menguasai  harta  peninggalan,  namun dia harus menjaga  harta itu.  Terkait sistem kekerabatan, Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  turut  menganut  sistem kekerabatan  matrilineal  layaknya  adat  di  sekitaran daerah  Kerinci.  Kerinci  sebagai  wilayah  eksklusif,  dan Desa Tanjung Mudo Penawar sebagai salah satu Desa di Kerinci  memiliki  pandangan  yang  berbeda  mengenai konsep  pusaka  tinggi  dengan  konsep  pusaka  tinggi  di daerah lain. Konsep pusaka tinggi yang digunakan kerap kali  merujuk  pada  kebudayaan  Minang  Kabau  atau Kultur adat Jambi.

## Tinjauan  Umum  Tentang  Sistem  Penggarap  Sawah Secara Gilir Ganti
Sawah  gilir  ganti  adalah  tanah  hak  milik perseorangan  yang  diperoleh  karena  usaha  sendiri dengan  membuat  atau  membeli  sawah  orang  lain. Namun  bisa  juga  berasal  dari  harta  warisan,  hibah  atau pemberian  seseorang  karena  alasan  tertentu.  Biasanya, masyarakat  Kerinci  mengolah  sebidang  tanah  untuk sawah  dengan  menggunakan  tanah  ulayat  dusun  atau dapat  juga  dengan  tanah  yang  dibelinya  sendiri.  Maka dapat  dikategorikan  bahwa  tanah  sawah  gilir  ganti biasanya berasal dari:
1. Tanah  Ulayat.  Menurut  Hukum  Adat  Kerinci,  tanah ulayat  ialah  tanah  masyarakat  persekutuan  hukum adat  yang  berada  dalam  dimana  masyarakat  tersebut bermukim,  baik  dalam  bentuk  kelompok  masyarakat terkecil  seperti  lurah,  maupun  dalam  lingkup  yang lebih  besar  seperti  dusun  dan  kemendapoan.  Tanah ulayat  ini  diawasi  oleh  pemerintahan  dusun  dan mendapo. Contohnya  seperti:  tanah  ulayat  Rencong Telang,  tanah  ulayat  Keliling  Danau,  tanah  ulayat Sungai Penuh, dan sebagainya. (Morison, 1940) 2. Pembagian  Harta  Warisan.  Tanah  sawah,  rumah  dan ladang  dalam  harta  warisan  digolongkan  sebagai harta  pusako.  Setiap  masyarakat  hukum  adat  Kerinci selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut layaknya  kebutuhan  primer  untuk  menyokong kelangsungan  kehidupan yang layak. Hal inilah yang menyebabkan  banyak  ditemukan  muda-mudi  yang berhasil dalam usaha dagang atau pertanian kemudian memeli  rumah  dan  sawah  sebagai  harta  untuk berumah tangga.
Hukum  waris masyarakat Kerinci, membagi  harta yang akan diwariskan menjadi dua bagian, yaitu menjadi harta  berat  dan  harta  ringan.  Harta  berat  adalah  bagian
Abdul  Hariss  dan  Nur  Fauziah,  Sistem  Penggarap  Sawah  Secara  Gilir  Ganti  Menurut  Hukum  Adat  Desa  Tanjung  Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci
harta  yang  nilai  ekonomisnya  dianggap  paling  dan mampu  menjamin  kelangsungan  kehidupan  suatu keluarga. Bagian dari harta berat ini hanya ada tiga yaitu :  rumah,  sawah  dan  lumbung  padi.  Selain  dari  ketiga bentuk  harta  tersebut,  semuanya  mereka  namai  dengan harta  ringan.  Berdasarkan  sistem  kewarisan  tersebut, maka  dapat  dikatakan  terjadinya  sawah  gilir  ganti disebabkan  (1)  Sawah  gilir  ganti  yang  terjadi  karena sistem kewarisan; dan (2) Sawah gilir  ganti yang terjadi karena kesepakatan bersama.
Kedua  hal  tersebut  yang  menyebabkan  terjadinya sawah  gilir  ganti,  namun  secara  umum  lebih  dominan disebabkan  oleh  sistem  kewarisan  yang  berlaku.  Bila dalam pembagian  warisan dilakukan dengan  “pola berat ringan”, maka tanah sawah tidak dibagikan tetapi digilir gantikan  pemakaiannya  diantara  sasudara  perempuan. Sehubungan  dengan  itu,  maka  sistem  gilir  ganti  sawah adalah cara pemakaian harta warisan berupa sawah yang ditinggalkan  oleh  si  pewaris,  dan  oleh  ahli  waris  tidak dibagikan  di  antara  sesama  mereka,  namun  hanya digunakan,  dipakai,  atau  dikelola  untuk  memperoleh hasil  dari  objek  waris  tersebut,  secara  bergantian diantara  para  ahli  waris  yang  berhak  atas  tanah  sawah tersebut, melalui suatu ketentuan hukum adat.
Hak  gilir  ganti  atas  sawah  biasanya  diteruskan setiap  selesai  musim  panen  dalam  suatu  musyawarah kerabat  (keluarga).  Dalam  musyawarah  keluarga  ini diundang para tengganai tanah dan para kerabat (saudara laki-laki dan perempuan) yang terkait erat dengan sistem gilir  ganti  sawah  tersebut.  Secara  formal  tugas pengawasan  menjadi  tanggung  jawab  tengganai  tanah. Disamping  itu  para  kerabat  juga  turut  melakukan pengawasan secara tidak langsung, karenaa bagaimanapun  juga  sawah  gilir  ganti  tersebut  adalah harta waris milik mereka bersama. Terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemegang  hak  gilir ganti  atau  oleh  kerabat  yang  terkait  di  dalamnya,  maka tengganai  tanah  bisa  memberi  sanksi  dan  meluruskan penyimpangan  yang  terjadi.  Sanksi  akan  diberikan berdasarkan  kesalahan  yang  dilakukan.  Namun  sebelum penjatuhan sanksi, biasanya pihak-pihak yang melanggar akan diberikan peringatan terlebih dahulu oleh tengganai tanah.  Dan  apabila  tidak  diindahkan,  maka  akan dipanggil para pihak yang melanggar, kemudian melalui rapat  tengganai  akan  dijatuhkan  sanksi  dan  diumumkan sanksi tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.
Sistem penggarap sawah secara gilir ganti di Desa Penawar  masih  berlangsung  sampai  saat  ini..  Adapun beberapa  tempat  atau  lokasi  yang  menjadi  gilir  ganti sawah  di  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  antara  lain Sawah  Sankin  panjangnya  200M  dan  lebar  6  M,  Sawah Bento panjangnya 250 M lebarnya 8 M, Sawah Lembok panjangnya  200  M  lebarnya  100  M,  Sawah  Sungai Dalam  panjangnya  100  M  lebarnya  6  M,  Sawah  Limau Antu  panjangnya  150M  lebar  5  M,  Sawah  Kayu  Aho
panjang 100 M, Lebar 6 M. 1

## Pembahasan
Di  dalam  ketentuan  hukum  adat  Desa  Tanjung Mudo  Penawar  Kabupaten  Kerinci,  pembagian  sawah gilir  ganti  diserahkan  kepada  anak  perempuan/betino, dan  kuasa  atau  kekuasaan  berada  pada  anak  laki- laki/jantan,  sedangkan  pengawasannya  dilakukan  oleh depati  ninik  mamak  atau  ibu  bapak  yang  bersangkutan dalam  pembagian  giliran  sawah.  Pembagian  gilir  ganti sawah dilakukan secara musyawarah dan disepakati oleh keluarga.  Menurut  Halipah  Wali  selaku  Depati  Ninik Mamak  di  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Kabupaten Kerinci: “Adapun prosedur pelaksanaan sistim gilir ganti sawah  adalah  sebagai  berikut  :  prosedur  pertama  yang ditempuh adalah dengan mengadakan musyawarah yang dilakukan  sesudah  panen  padi.  Musyawarah  diadakan padarumah  salah  seorang  ahli  waris,  biasanya  harus dilakukan  dengan  suatu  kenduri  kecil  atau  makan- makan. Musyawarah baru bisa dimulai bila scara kenduri tersebut  telah  selesai.  Kebiasaan  seperti  ini  berasal  dari dahulu karena mengingat rumah para tengganai dan para ahli waris lainnya yang mungkin cukup jauh dari tempat tersebut,  dalam  pepatah  adat  disebut  : “sebelum baudoing  makan  duloue,  kok  batuek  lepeh  angok,  kok apo gawe sudeh makang" . Adapun artinya, apabila ingin mengadakan  suatu  musyawarah  untuk  membicarakan sesuatu maka semua hadir harus makan dahulu.”
Penentuan  gilir  ganti  sawah  ini  selalu  diadakan setiap  sesudah  panen,  walaupun  sebenarnya  dari  sistem gilir  ganti  sawah  yang  sudah  lama  berjalan,  sudah diketahui  siapa-siapa  yang  akan  memperoleh  gilir  ganti sesudah  panen  itu.  Kalau  pada  waktu  dulu  panen dilakukan  sekali  setahun,  dikatakan  siapa  yang menjadikan  sawah  gilir  ganti  pada  tahun  ini.  Pada  saat sekarang  tidak  disebut  orang  dengan  gilir  ganti  pada tahun  ini,  tetapi  gilir  ganti  sesudah  panen  ini.  Sebab sekarang  di  desa  Tanjung  Mudo  Penawar,  terdapat beberapa orang yang dapat panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Perubahan ini disebabkan adanya sistem tanam dan  jenis  bibit  yang  baru  serta  irigasi  teknis  yang  baik, serta cara pemupukan, faktor cuaca, dan lain sebagainya.
Adapun  jenis  sawah  yang  dapat  digilir  gantikan, yaitu :
1. Sawah Meh (Sawah Emas). Dalam adat desa Tanjung Mudo  Penawar  Kabupaten  Kerinci,  sawah  emas merupakan  sawah  yang  dibeli  dengan  uang,  dan merupakan sawah yang bisa dibagi gilirannya kepada anak jantan dan anak betino.
2. Sawah  Pusako  (Sawah  Pusaka).  Sawah  pusako merupakan  sawah  yang  gilirannya  hanya  untuk  anak perempuan  saja,  tidak  untuk  dijadikan  hak  milik. Tetapi  hanya  mendapatkan  hak  pakai  saja  dalam
1 Wawancara  Dengan  Bapak  H.  Syafrizal  Selaku Kepala  Adat  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Pada  Tanggal  02 Agustus 2021, Pukul 09.00 WIB.
Abdul  Hariss  dan  Nur  Fauziah,  Sistem  Penggarap  Sawah  Secara  Gilir  Ganti  Menurut  Hukum  Adat  Desa  Tanjung  Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci
menggunakan  sawah.  Apabila  anak  perempuan  ingin menjual  sawah  pusako,  maka  anak  jantan  juga  akan mendapatkan  hasil  dari  penjualan  sawah  tersebut. Untuk  penjualan  sawah  pusako  harus  melalui musyawarah  dan  kata  sepakat  dari  pihak  keluarga. Jika  anak  perempuan  ingin  menggunakan  tanah sawah  tersebut  dengan  alasan  untuk  mendirikan rumah  atau  bangunan,  maka  anak  betino  tersebut harus  menggantikan  sawah  pusako  dengan  sawah baru.
Permasalahan  tak  luput  dalam  hal  gilir  sawah, namun  permasalahan  yang  timbul  di  Desa  Tanjung Mudo selama ini tidak pernah diselesaikan di pengadilan agama,  melainkan  selalu  putus  dalam  pertemuan pemangku  adat  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar,  hal  ini setara  dengan  yang  dikemukan  oleh  bapak  Syafrizal pada  saat  penulis  melakukan  wawancara:  “Selama  saya menjabat  sebagai  ketua  adat  di  desa  Tanjung  Mudo Penawar  untuk  masalah  gilir  sawah  selalu  terselesaikan oleh  para  depati  ninik  mamak  melalui  tiga  tahap penyelesaian.  Pertama  antara  kedua  belah  pihak  yang bermasalah  dipersilakan untuk  berdiskusi  secara kekeluargaan,  dan  apabila  tidak  terselesaikan  maka lanjut ke tahap ke dua, yaitu para pihak yang bermasalah mengundang para petua atau orang yang dituakan dalam keluarga  (depati  ninik  mamak).  Apabila  juga  tidak terselesaikan  dalam  tahap  kedua  maka  permasalahan tersebut  harus  diselesaiakan  para  pemangku  adat  di rumah gedang.” 2
Hal  ini  sangat  jelas  bahwa  hukum  adat  di  Desa Tanjung  Mudo  Penawar  Kabupaten  Kerinci  masih digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya  permasalahan  dalam  gilir  ganti  sawah. Hukum  adat  di  desa  ini  sudah  sangat  lama  berdiri sebelum adanya hukum nasional yang mengatur. Artinya hukum  adat  yang  tertua,  namun  masih  tetap  digunakan hingga saat ini. Adapun terkait permasalahan yang biasa timbul  dalam  hal  pergantian  gilir  sawah  berdasarkan sumber  dari  Depati  Mudo  Terawang  Lidah  Desa Tanjung  Mudo  Penawar  ialah  adanya  beberapa masyarakat  yang  melanggar  ketentuan  adat  di  Desa Tanjung  Mudo  Penawar  Kabupaten  Kerinci,  hal  ini diakibarkan oleh pergantian giliran  sawah yang dulunya setahun  sekali  berkembang  menjadi  setahun  dua  kali. Perkembangan  tersebut  diakibatkan  panen  yang  dapat terjadi  sebanyak  2  kali  dalam  setahun.  Aturan  yang mengikat  ialah  setelah  pihak  pertama  melakukan  panen baru  pihak  kedua  boleh  melakukan  pergantian  sawah, ketika  pihak  pertama  belum  melakukan  panen  maka pihak  kedua  belum  bisa  mendapatkan  giliran  untuk menanam  padi,  ketentuan  tersebut  berlaku  setelah adanya perkembangan terhadap cuaca yang ada saat ini.
2 Wawancara  Dengan  Bapak  H.  Syafrizal  Selaku Kepala  Adat  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Pada  Tanggal  09 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB
Selain itu, bapak Halipah Wali selaku depati ninik mamak  di  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Kabupaten Kerinci juga mengatakan bahwa cuaca sangat mempengaruhi  dalam  pergantian  giliran  sawah  ini.  Hal ini  disebabkan  cuaca  yang  sekarang  terjadi  2  musim, diantaranya  pada  musim  penghujan  serta  musim kemarau.  Jika  sedang  musim  penghujan  padi  dapat dipanen,  jika  curah  hujan  sedang  tinggi  sawah  tersebut bisa  banjir  sehingga  menjadi  gagal  panen.  Lain  hal  nya dengan  musim  kemarau,  di  Desa  ini  ketika  musim kemarau  sawah  yang  ditanami  padi  mengalami  panen. Sehingga  masyarakat  tidak  merasa  rugi.  Masyarakat  di desa  ini  lebih  senang  dengan  musim  kemarau dibandingkan  musim  hujan.  Alasannya,  ketika  masuk musim  hujan  masyarakat  banyak  yang  tidak  dapat bekerja disawah. 3
Pelaksanaan  gilir  ganti  sawah  seperti  ini  masih sesuai  dengan  hukum  adat  di  Desa  Tanjung  Mudo Penawar,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Depati Ninik  Mamak  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Bapak Halipah Wali menyatakan bahwa pelaksanaan gilir ganti sawah  yang  ada  di  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  masih didasarkan  kepada  hukum  adat  yang  telah  ditetapkan bersama walaupun didalam pelaksaannya masih ditemukan  perselisihan-perselisihan  antar  ahli  waris seperti ketika giliran A menggarap sawah ternyata terjadi bencana  alam  (banjir)  sehingga  padi  yang  siap  dipanen menjadi  gagal  panen,  sementara  pihak  penggarap berikutnya  tetap  berkeinginan  untuk  mengambil  giliran terlepas apakah si A dapat hasil panen atau tidak. 4 Adapun  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan pembagian  giliran  sawah  di  Desa  Tanjung  Mudo Penawar  menurut  Halipah  Wali  selaku  Depati  Ninik Mamak  dan  hasil  wawancara  dengan  dua  orang  petani yang  melaksanakan  gilir  ganti  sawah  yaitu,  Badarul Izzah  dan  Rahmawati  sebagai  berikut: 5 (1)  adanya  ahli waris  yang  berjumlah  lebih  dari  satu  orang;  (2)  adanya harta warisan yang tidak boleh di jual atau yang disebut harta  pusaka  tinggi;  (3)  terbatasnya  harta  warisan  yang di tinggalkan; (4) adanya aturan adat desa tanjung mudo penawar  yang  menetapkan  adanya  aturan  tentang  gilir ganti  sawah;  dan  (5)  hasil  musyawarah  para  ahli  waris tentang kesepakatan gilir ganti sawah.
3 Wawancara  Dengan  Bapak  Halipah  Wali  Selaku Depati  Ninik  Mamak  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Pada Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 19.30 WIB
4 Wawancara  Dengan  Bapak  Halipah  Wali  Selaku Depati  Ninik  Mamak  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar  Pada Tanggal 15 Mei 2021, Pukul 15.00 WIB
5 Wawancara  Dengan  Bapak  Halipah  Wali  Selaku Depati  Ninik  Mamak  di  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar,  Pada Tanggal 08 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB
Abdul  Hariss  dan  Nur  Fauziah,  Sistem  Penggarap  Sawah  Secara  Gilir  Ganti  Menurut  Hukum  Adat  Desa  Tanjung  Mudo

## Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:
1. Proses  Penggarapan  gilir  ganti  di  Desa  Tanjung Mudo  Penawar  seperti  telah  dan  masih  dilaksanakan sesuai  ketentuan  hukum  adat  meskipun  masih ditemukan  beberapa  perselisihan  yang  terjadi  dalam proses pelaksanaan sistem penggarapan sawah secara gilir ganti tersebut.
2. Ketentuan  Hukum  Adat  Desa  Tanjung  Mudo Penawar  Kabupaten  Kerinci  didasarkan  oleh  sistem kekerabatan  yang  bercorak  matrilineal.  Hal  tersebut mengakibatkan pembagian sawah gilir ganti diserahkan  kepada  anak  perempuan/betino,dan  kuasa atau  kekuasaan  berada  pada  anak  laki-laki/jantan. Namun  dalam  realitanya,  pembagian  tersebut didasarkan beberapa proses adat.
3. Faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pembagian giliran sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar antara lain: (a) Adanya ahli waris yang berjumlah lebih dari satu  orang;  (b)  Adanya  harta  warisan  yang  tidak boleh  di  jual  atau  yang  disebut  harta  pusaka  tinggi; (c) Terbatasnya harta warisan yang di tinggalkan; (d) Adanya  aturan  adat  Desa  Tanjung  Mudo  Penawar yang  menetapkan  adanya  aturan  tentang  gilir  ganti sawah;  dan  (e)  Hasil  musyawarah  para  ahli  waris tentang kesepakatan gilir ganti sawah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Yunasril dkk. 2005, Adat Bersendi Syara’ , Cetakan ke-1,  Sungai  Penuh,  Lembaga  Adat,  STAIN Kerinci dan Pemda Kabupaten Kerinci Amirudin,  H.  Zainal  Asikin.  2004, Pengantar  Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada Arfensa, 2003, Adat dan Budaya Daerah Kerinci , Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Bungin, Burhan. 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif , P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
H.  Morison,  1940,  Diterrjemahkan  dari  Buku. De Mendapo  Hiang  in  Het  District  Korinci Adatrechtlyke Verhandelengen , Batavia Hadikusuma, Hilman. 2015, Hukum Waris Adat , Cet. ke- VIII, P.T. Citra Aditya Bakti Hadikusuma , Hilman.  2003, Pengantar  Ilmu  Hukum Adat , Mandar Maju, Bandung Koentjaraningrat.  2002, Pengantar  Ilmu  Antropologi, PT. Rineka Cipta, Jakarta Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum , Edisi I, Kencana, Jakarta Sugiyono. 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , P.T. Alfabet, Bandung Utomo,  Laksanto.  2016, Hukum  Adat, Cet.  I,  P.T.  Raja Grafindo Persada, Jakarta