## PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN BATU BARA GUNA MENDUKUNG KONDUSIVITAS INVESTASI DI INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 (STUDI PENANGGULANGAN PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)
Ujang Suratno Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura_1804@yahoo.com

## ABSTRAK
Indonesia termasuk Negara yang memiliki potensi  sumber daya alam yang cukup besar, termasuk hasil tambang ( minning ). Sektor pertambangan ini telah memiliki kontribusi  besar  pada  pendapatan  negara.  Negara,  oleh  karena  itu  pemerintah memberikan  izin  pada  seseorang  atau  kelompok  orang  atau  badan  usaha  untuk mengeksploitasi tambang.  Namun pada kenyataannya masih terdapat perseorangan atau badan usaha yang melakukan eskplorasi tanpa izin dari pemerintah, atau yang sudah memperoleh izin (perusahaan resmi) tetapi melakukan penambangan di luar area yang ditetapkan. Perbuatan penambangan tanpa izin inilah yang sering disebut sebagai Illegal Minning . Illegal mining termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan negara. Adanya praktik illegal mining menimbulkan kerugian yang besar dan berdampak ganda ( multiplier effect ) yang negatif baik kehidupan  masyarakat, perusahaan maupun pendapatan negara. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah strategis  penanggulangan  illegal  minning.  Penelitian  ini  dilakukan  melaui penelitian  Deskripsi  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Bahan-bahan  hukum sebagai data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier menjadi dasar  bahan  utama  analisis,  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  yang didukung  studi  lapangan  berupa  wawancara,  yang  hasilnya  kemudian  dianalisis berdasarkan  analisis  Yuridis  Normatif  Kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan, masih  terdapat  beberapa    kelemahan  dalam  penanggulangan  illegal  minning. Didalam kontek preemtif, masih terdapat beberapa kelembahan antara lain masih belum  sinergitasnya  aparat  penegak  hukum  dengan  para  tokoh  masyarakat  dan berbagai  unsur  lainnya  dalam  mengedukasi  masyarakat,  sehingga  akibatnya kampanye upaya pencegahan illegel minning kurang direspon masyarakat. Dalam konteks  preventif,  selain  belum  terintegrasinya  aparat  keamaan,  juga  kendala kuantitas  aparat  yang  sangat  sedikit  dan  juga  peralatan  dihadapkan  pada  luas wilayah  yang  sangat  besar.  Didalam  konteks  penegakan  hukum    secara  subtansi masih  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  sinkron,  yang memudahkan berbuatan illegal minning, dan melepaskan pelaku dari jerat udang- undang, serta masih kurangnya sinergitas antara aparat penegak hukum.
Kata kunci: sinergitas, harmonisasi, konsistensi

## ABSTRACT
Indonesia  has  a  substantial  potential  for  natural  resources,  including  mining products. The mining industry has contributed significantly to state revenues. The state,  therefore  the  government,  grants  an  individual,  group,  or  business  entity permission  to  exploit  mines.  In  reality,  however,  there  are  still  individuals  and businesses that conduct  exploration without government permission or who have obtained  permits  (official  companies)  but  mine  outside  of  the  designated  area.
Without a permit, mining is commonly referred to as Illegal Mining. Illegal mining falls under the classification of offenses against state assets. Illegal mining practices result in enormous losses and have a negative multiplier effect on the community, businesses,  and  state  revenues.  Therefore,  strategic  measures  must  be  taken  to combat illegal mining. This study was conducted using descriptive research with a normative juridical approach. Legal documents as secondary information primary, secondary, and tertiary legal materials form the basis of the primary material for analysis,  which  is  obtained  through  library  research  and  supplemented  by  field studies  in  the  form  of  interviews;  the  results  of  which  are  then  analyzed  using Qualitative Normative Juridical analysis. The research findings indicate that there are still some flaws in addressing illegal mining. In the pre-emptive context, there are still some weaknesses, such as the lack of synergy between law enforcement officials and community leaders and various other elements in educating the public; as a result, there is little public response to the campaign to prevent illegal mining. In a preventive context, in addition to the lack of integrated security forces, there are limitations on the very small number of officers and assets available to cover a vast area. In the context of substantive law enforcement, there are still out-of-sync laws and regulations that facilitate illegal mining and liberate offenders from the clutches  of  the  law,  as  well  as  a  lack  of  coordination  between  law  enforcement officials.
Keywords: synergy, harmonization, consistency

## PENDAHULUAN
Indonesia termasuk Negara yang memiliki potensi  sumber daya alam yang cukup  besar,  termasuk  hasil  tambang  ( minning ),  Potensi  sumber  alam  tambang tersebut menyebar hampir di setiap daerah, seperti batu bara dan biji besi potensinya besar di daerah Sumatera dan Kalimantan, tambang emas dan tembaga  memiliki potensi yang cukup besar di daerah NTB, Papua, dan Sulawesi Tenggara. Seluruh rakyat  mengharapkan  bahwa  usaha  eksplorasi  kekayaan  alam  khususnya pertambangan  dapat  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  ditetapkan  Pasal  33  dalam  Undang-Undang Dasar 1945.
Pada  saat  ini  sektor  pertambangan  merupakan  sektor  andalan  pendapatan Negara,  pada tahun 2018 pada  Product Dometic Bruto, telah menyumbang 31% (BPS, 2019) plus minyak bumi dan gas. Ini menunjukan betapa pentingnya peranan sektor  pertambangan  dalam  meningkatkan  pendapatan  Negara,  dan  bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu eksplorasi dan pemanfaatan  potensi sumber daya  alam  pertambangan  merupakan  suatu  hal  yang  harus  dilakukan  pemerintah sebagai  pemegang  kekuasaan  terhadap  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya.
Pemerintah  melalui  mekanisme  perizinan,  memberikan  hak  kuasa pertambangan kepada perseorangan atau badan usaha dengan syarat-syarat khusus, untuk  melakukan  eksplorasi,  pemanfaatan,  dan  pengelolaan  pertambangan.  Dari hasil  eksplorasi  ini  Pemerintah  memperoleh  pendapatan  melalui  mekanisme pembayaran  pajak,  non  pajak,  ataupun  bea  eskpor.    Namun  pada  kenyataannya masih  terdapat  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  melakukan  eskplorasi  tanpa izin dari pemerintah, atau yang sudah memperoleh izin (perusahaan resmi) tetapi
melakukan  penambangan  di  luar  area  yang  ditetapkan.  Perbuatan  penambangan tanpa izin inilah yang sering disebut sebagai Illegal Minning . Illegal mining termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan negara.
Adanya praktik illegal mining menimbulkan kerugian yang besar dan berdampak ganda  ( multiplier  effect )  yang  negatif  baik  kehidupan    masyarakat,  perusahaan maupun pendapatan negara. Pertama , Negara sangat dirugikan dari sektor pajak, non pajak maupun bea ekspor, karena perusahaan yang melakukan illegal mining tentunya tidak membayar pajak atau royalti dan rendahnya harga bahan tambang. Kedua, illegal  mining dapat  merusak  pasar,  karena  timbulnya  persaingan  usaha yang  tidak  sehat.  Perusahaan  yang  melakukan  praktik illegal  mining hanya mengeluarkan biaya yang rendah sehingga dapat bersaing harga dan memperoleh keuntungan  yang sangat  besar. Bahan tambang sangat likuid didasari permintaan ( demand )  pasar  yang  besar  dan  memerlukan  pemenuhan  ( supply) .  Akibatnya perusahaan  yang  melakukan  penambangan  legal  justru  kalah  bersaing. Perekonomian  nasional  dapat  terkena  dampaknya  sabagaimana  penambangan timah,  maraknya Illegal  mining menyebabkan  rendahnya  harga  timah  di  dalam negeri.
Ketiga,  illegal  mining juga  dapat  berdampak  pada  daerah  cadangan  bahan galian yang hilang, karena penambangan hanya dilakukan mengambil pada bagian yang  mudah  ditambang,  sehingga  sisanya  dapat  tidak  efisien  untuk  dilakukan pertambangan. Menipisnya  kandungan  bahan  tambang  tidak  hanya  berdampak untuk  generasi  sekarang  tetapi  juga  generasi  mendatang,  karena  bahan  tambang merupakan  bahan  yang  tidak  terbarukan  yang  pembentukannya  membutuhkan waktu yang sangat lama.
Keempat, illegal minning sangat berdampak pada rusaknya lingkungan hidup, khususnya hutan. Sebagian besar lokasi pertambangan berdekatan bahkan berada di  kawasan  hutan  atau  perkebunan    yang  merupakan  salah  satu  penentu  sistem penyangga  kehidupan,  sumber  kemakmuran  rakyat  dan  aset  negara.  Hutan  dan kebun  dapat  memiliki  tiga  fungsi  dasar  yaitu  fungsi  produksi  (ekonomi),  fungsi lingkungan  (ekologi)  dan  fungsi  sosial.  Kerusakan  dan  penurunan  kualitas lingkungan  berkorelasi  dengan  pemanasan  global  ( global  warming )  dan  dapat berpotensi  terjadinya  bencana  banjir  dan  erosi  hingga  mempengaruhi  kondisi  air tanah.    Kondisi  ini  dapat  terlihat  pada  kasus  penambangan  timah  yang  terjadi  di Bangka Belitung, yang telah merusakan sebagaian besar lingkungan hidupnya. Isu kerusakan  lingkungan  inilah  yang  menjadi  dilema  bagi  pemerintah  dalam mengeksplorasi  sumber  kekayaan  tambang.  Perusakan    lingkungan  secara  cepat menjadi  konsumsi  publik  nasional  dan  internasional  yang  dapat  menimbulkan kecaman dan tekanan yang pada muaranya akan berdampak pada menurunnya citra suatu Negara.
Untuk  itu  pemerintah  telah  melakukan    upaya-upaya    dalam  rangka penanggulangan illegal  minning .  Berbagai  kebijakan  telah  dilakukan  pemerintah dari aspek ekonomi, perijinan maupun penegakan hukum. Berbagai regulasi berupa peraturan perundang-undangan telah disusun. Begitupula halnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baik pada aspek preemtif, preventif, maupun penegakan hukum  sudah dilakukan, namun hasilnya dipandang belum optimal, karena masih maraknya penambangan liar/tanpa izin, dan rusaknya lingkungan hidup yang sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.
Penanggulangan  illegal  minning  dianggap  belum  komprehensif,  sementara berbagai  faktor  yang  dipandang  sebagai  pendorong  munculnya  illegal  minning sangat kompleks, seperti pada aspek regulasi, berkembangnya otonomi daerah telah menimbulkan  perbedaan  dan  tumpang  tindihnya  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Eksplorasi tambang sangat penting bagi Pemerintah  Daerah  guna  meningkatkan  pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi daerah.  Kurang  sinkronnya  regulasi  tersebut  berdampak  pada  terjadinya Illegal mining dan konflik antar perusahaan pertambangan di suatu lokasi pertambangan. Sementara itu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, dimana kemiskinan  masih  menyelimuti  masyarakat,  khususnya  yang  berada  di  sekitar hutan.  Kondisi  ini  mendorong  tumbuhnya  illegal  minning  yang  dilakukan masyarakat secara masal, yang merusak lingkungan hidup beserta pranatanya. Di samping  itu  perkembangan  industri  dan  jaringan  pelaku  yang  melibatkan  oknum pejabat dan tokoh masyarakat mendukung suburnya illegal mining .
Didalam perkembangannya illegal mining menjadi kejahatan berskala besar, terorganisir  dan  mempunyai  jaringan  yang  sangat  luas.  Oleh  karena  itu Illegal mining harus  dihadapi  secara  sinergis  lintas  instansi  dan  segenap  komponen masyarakat,  dan  dilakukan  secara  komprehensif  integral.  Polri  sebagai  aparat penegak hukum pemelihara keamanan dan ketertiban, serta pelindung, pengayom, dan  pelayanan  masyarakat  tentu  memiliki  peranan  yang  strategis  dalam menyelematkan kekayaan negara.
Kondisi  di  atas  pemperlihatkan  bahwa  didalam  upaya  penenaggulangan illegal minning masih terdapat beberapa persoalan yang dapat dirumusakan pada 2 persoalan pokok, yakni :
1) Bagaimana pengelolaan dan penggalian tambang batu bara menurut   UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2) Bagaimana  penanggulangan  penggalian  tambang  bartu  bara  illegal  yang dilakaukan secara inegral ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunkan metode penelitian Yuridis Emperis, dengan spesifikasi penelitian Deskriptif. Penelitian Yuridis Emperis adalah penelitian  yang  berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di  dalam  masyarakat. Penelitian  ini  juga  sering  disebut  sebagai  penelitian  bekerjanya  hukum  ( law  in action ).  Didalam  penelitian  Yuridis  Emperis  ini  tugas  peneliti  adalah  mengkaji tentang apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang- undangan ( something behind the law ) (Dewata dan Achmad, 2010 : 47). Didalam penelitian  ini  mengkaji  penerapan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan bagaimana reaksi dan interaksi dengan perbagai aturan lainnya, efektif dan efisiennnya penenerapannya, factor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan ketidak berhasilan penerapannya.
Dasar  utama  penelitian  ini  adalah  ilmu  hukum  normatif,  sehingga  bahan-bahan hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun  tersiser  menjadi  factor analisis  pertama,  kemudian  dilanjutkan  dengan  analisis  terhadap  penerapannya dalam pengeksploitasian dan pengelolaan pertambangan batu bara. Hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## PEMBAHASAN
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan  Batubara  menyebutkan    pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan, konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah Pasal 1 angka 1). Sedangkan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
Kegiatan  usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang  merupakan kegiatan usaha pertambangan di  luar panas bumi, minyak dan  gas bumi serta air tanah  mempunyai  peranan  penting  dalam  memberikan  nilai  tambah  secara  nyata kepada  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  pembangunan  daerah  secara berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pengelolaannya selain harus memperhatikan faktor  ekonomi,  juga  harus  memperhatikan    faktor  lingkungan,  dan  administrasi pertambangan  sebagaimana  diatur  oleh  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengeai pertambangan  dan  penggalian  pertambangan  selain  memperoleh  sanksi administrasi  juga  akan  memperoleh  sanksi  pidana.  Beberapa  pasal  yang  dapat dikenakan pada perbuatan tersebut antara lain Pasal 158,  Pasal 159, Pasal 160, dan Pasal 161  UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara.
Pertambangan  mineral  dan  batu  bara  termasuk  penggalian  pertambangan galian C, apablila dalam melakukan ekploitasi tidak memperhatikan  aspek-aspek lingkungan hidup, maka juga dikenakan tentang pasal-pasal perusakan lingkungan hidup  sebagaimana    diatur  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni  Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.
Didalam  penerapannya  Pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP)  yaitu  izin    untuk  melaksanakan  usaha  pertambangan,  Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)   sering mengalami  Kesulitan  karena  unsur-unsur  delik  yang  ditetapkan  seringkali  tidak dapat diterjemahkan oleh penyidik atau jaksa penunut umum. Pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang teradi di daerah Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam upaya penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut.

## Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pertambangan Dengan Peraturan Lainnya
Berbagai  benturan  mengenai  pengelolaan  tambang    yang  terjadi selama  ini  berkaitan  dengan  masih  parsial,  serta  belum  adanya  ke pesepahaman  dan  persepsi    Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerinah  Daerah, serta  masyarakat  lokal  dalam  melakuan  pengelolaan  dan  pemanfatan
tambang.  Hal  ini  disebabkan  karena  belum  harmoninya  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pertambangan  dengan peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Adanya  dikotomi  persepsi terhadap  aturan  dibidang  pertambangan  yakni  UU  No.  4  tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  jo  UU  No.  11  Tahun  1967 tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Pertambangan  dengan    UU  No.  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 23 Tahun 2014  tentang Pemda dan/atau  UU  No.  22  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  telah menimbulkan  ekses-ekses,  yakni:  simpangsiurnya  pengaturan  mengenai pengelolaan  dan  pemanfaatan  tambang,  lemahnya  penegakan  hukum terhadap  para  pelaku  kejahatan  di  bidang  pertambangan,  dan  lemahnya pengawasan  terhadap  para  pemegang  kuasa  pertambangan,  serta  tidak kodusifnya investasi di bidang pertambangan.
Sebagai instrumental input bagi penguatan penanggulangan illegal minning, sudah  selayaknya  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pertambangan  dan peraturan perundang-undangan di bidang lainnya memiliki harmonisasi atau tidak bertentang  dan  tumpang  tindih  substansinya  satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu, diharapkan  pemerintah  bersama-sama  DPR  melakukan  upaya-upaya harmonisasi  pengaturan  di  bidang  pertambangan.  Di  saat  Indonesia  tidak lagi  menganut  hukum  payung  ( law  act/umbrele  law ),  maka  upaya-upaya harmonisasi  sangat  diperlukan,  karena  tidak  mungkin  lagi  suatu  undang - undang menginduk pada undang-undang lain. Harmonisasi hukum adalah suatu  keadan  dimana  aturan-aturan  yang  mengatur  tentang  pertambangan tidak  saling  bertentangan  satu  sama  lain,  baik  aturan  yang  sederajat ataupun dengan yang lebih tingginya.

## Pengawasan Yang Efektif dan Efisien
Dalam  upaya  pengelolaan  dan  pemanfaatan  tambang  terdapat  dua pengawasan utama,  yang pertama, pengawasan  yang dilakukan Pemerintah lebih tinggi  terhadap  pemerintah  yang  lebih  rendah ;  dan  kedua,  pengawasan  yang dilakukan  organisasi  yang  ditunjuk  melakukan  pengawasan  terhadap  para pemegang kuasa pertambangan. Berdasarakan kewenangan, maka bagi pengelolaan dan pemanfaatan tambang di wilayah suatu kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Pertambangan  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten/Kota.  Pengelolaan  dan pemanfaatan tambang yang berada pada dua kabupaten/kota dilakukan pengawasan oleh Dinas Pertambangan Provinsi; sedang pengelolaan dan pemanfaatan tambang yang berada di wilayah dua provinsi atau antar negara dilakukan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Enegri, Sumber Daya Alam, dan Mineral (ESDM).
Dengan  adanya  otonomi  daerah  dimana  tidak  ada  lagi  hierarki  (tingkatan)
dalam  otonomi,  maka  pengawasan  Pemerintah  terhadap  pemerintah  yang  di bawahnya  cukup  lemah,  termasuk  pengawasan  terhadap  pengelolaan  dan pemanfaatan bahan tambang yang dilakukan daerah. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan  yang cukup efektif dan efisien. Artinya harus ada pengawasan  yang secara  hierakhis  memberikan  efek  dan  dampak  terhadap  perubahan  kebijakan dalam melakukan pengelolaan yang berorientasi pada pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tambang yang berkelanjutan.
Sementara  itu  pengawasan  yang  dilakukan  petugas  Dinas  Perhambangan terhadap para pemegang kuasa pertambangan masih terkendala pada kemampuan sumber  daya  manusia  yang  masih  minim,  serta  sarana  dan  prasarana  yang  yang
belum memadai. Oleh karena itu diharapkan secara kuantitas adanya penambahan jumlah personil, sarana, dan prasarana pendukung, serta kualitas memiliki petugas yang profesional.

## Profesionalitas Aparat Penegak Hukum
Kondisi aparat penegak hukum baik ditinjau dari aspek individu penyidik, maupun institusi masih kurang profesional didalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku  Illegal  Minning.  Akibatnya  pelaksanaan  penanggulangan  illegal  minning belum  optimal.  Oleh  karena  itu  diharapkan  aparat  penegak  hukum  memiliki pengetahuan, kemampuan, dan integritas yang tinggi dalam penanggulangan illegal minning, yakni :
a. Menguasai  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan illegal  mining seperti pertambangan, tata ruang, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup dan otonomi daerah.
b. Memiliki pengetahuan tentang kegiatan pertambangan dan jenis-jenis bahan tambang. Pada saat ini berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara diatur  dalam  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara sebelumnya  diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pengeloaan Pertambangan.
c. Memiliki wawasan terkait dengan hukum internasional karena illegal mining dapat bersifat lintas negara.
d. Terampil dalam pembinaan jaringan informasi guna mengungkap para pelaku illegal minning .
e. Terampil dalam  melakukan penyelidikan, seperti terampil dalam melakukan observasi,  wawancara, surveilance maupun  penyamaran,  sehingga  mampu mendapatkan informasi yang tajam.
f. Mampu  memanfaatkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  canggih guna menanggulangi Tindak Pidana Illegal Minning , seperti GPS, komputer, internet/intranet, alat komunikasi satelit, dan sebagainya.
g. Mampu  penyidikan,  serta  membuat  laporan  hasil  penyelidikan  mengenai Tindak Pidana Illegal Minning.
h. Tidak tergoda atau terdistorsi oleh kondisi materil yang sering diiming-imingi para pelaku, sehingga tidak melakukan penyalahugunaan wewenang.
i. Memiliki  ketahanan    terhadap  intervensi  atau  tekanan  dari  pihak-pihak tertentu.

## Satuan Khusus Penanggulangan Illegal Minning
Melihat  perkembangan  kejahatan  illegal  minning  pada  masa-masa  yang akan datang yang akan terus berkembang dan  merugikan  negara yang sangat besar, sangat diperlukan kelembagaan khusus yang menangani masalah illegal  minning. Unit ini secara khusus (spesialisasi) menangani masalah kejahatan illegal minning, sehingga tidak terganggu oleh tugas-tugas lain.
Dengan  demikian,  diharapkan  kedepan  pada  Satuan-satuan  wilayah  yang memiliki  kegiatan  penambangan,  khususnya  di  Dit.  Reskrim  atau  Sat.  Reskrim memiliki  unit  khusus  yang  menangani  kejahatan  illegal  minning.  Tujuan dibentuknya unit khusus ini, yakni :
a. Terbentuknya  SDM  Polri  yang  profesional  dalam  menangani  kasus  illegal minning.
b. Unit  dapat  merencanakan  seluruh  kegiatan  penanggulangan    sesuai  dengan norma-norma manajerial.
c. Dapat  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  secara  leluasa  tanpa  adanya gangguan pekerjaan yang lain.
d. Memudahkan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan penanggulangan illegal minning yang dilkakukan Polri.
Lebih  luas,  dalam  konteks  kerjasama  lintas  sektoral  Pemerintah  dapat membentuk unit-unit khusus pada berbagai lintas sektor/intansional yang memiliki tugas secara khusus melakukan upaya penanggulangan illegal minning. Unit-unit ini baik secara ad hoc maupun permanen melakukan melakukan kerjasama dengan unit khusus Polri baik dalam pelaksanaan kegiatan preemtif, preventif, penegakan hukum, maupun rehabilitasi.

## Koordinasi dan Kerjasama  Lintas Sektoral
Penanggulangan  illegal  minning  bukan  hanya  sekedar  pelaksanaan penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku  illegal  minning.  Penanggulangan merupakan  serangkaian  kegiatan  baik  yang  bersifat  preemtif,  preventif,  maupun penegakan  hukum,  serta  rehabilitatif  terhadap  suatu  perbuatan  pidana pertambangan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Untuk  melakukan  penanggulangan  tidak  seluruhnya  merupakan  pekerjaan inti ( core bisnis )  Polri, namun terdapat instansi-instansi lain yang memiliki tugas inti, dimana intansi yang bersangkutan harus didepan dalam melakukan pekerjaan utamannya.  Oleh  karena  itu  kerjasama  dan  koordinasi  antar  intansional  sangat diperlukan dalam melakukan penaggulangan illegal minning.
Koordinasi  merupakapan  kunci  bagai  upaya  membangun  kerjasama  Polri dengan intansi  lintas sektoral  dalam melakukan penanggulangan illegal  minning. Sebagaimana  diuraikan  di  atas    koordinasi  lintas  sektoral  belum  terjalin  secara optimal.  Seringkali  pelaksanaan  preemtif,  preventif,  pengawasan,  bersifat  parial ditentukan oleh kepentingan sektor masing-masing. Dalam hal perizinan  (SIUP) misalnya  Departemen  ESDM,  ataupun  Dinas  Pertambangan  Provinsi/ Kabupaten/Kota, tidak memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada Departemen atau  Dinas  Kehutanan  berkaitan  dengan  izin  lokasi  yang  harus  dikeluarkan Departemen  atau  Dinas  Kehutanan  berkaitan  dengan  lokasi  di  wilayah  hutan. Akibatnya  eksplorasi  sudah  dimulai  sekalipun  belum  keluar  izin  lokasi  dari Departemen Kehutanan ataupun Dinas Kehutanan.
Akibat  lemahnya  kooridiasi  antar  intansional  dan  juga  dengan  kepolisian, maka  upaya  penanggulangan  illegal  minning  hanya  berifat  parsial,    melamahkan pengawasan, dan  upaya penegakan hukum. KondisiIni yang menyebabkan semakin maraknya kegiatan illegal minning.
Untuk  itu  diharapkan  adanya  koordinasi  dan    kerjasama  antar  intansional dengan  kepolisian  yang  optimal,  solid,  saling  mendukung.  Arah  dan  tujuan koordinasi dan kerjasama antar intansional/sektoral antara lain:
a. Terciptanya  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  preemtif  antar intansional/sektoral secara sinergis dan komprehensif, dengan koordinator di bawah intansi yang memiliki tugas utama melakukan penyuluhan, penerangan, kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  pengusahaan  pertambangan  dengan baik  dan  memenuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan
demikian sasaran koordinasi dan kerjasama ini adalah terciptanya daya tangkal masyarakat.
b. Terciptanya  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  pencegahan  (preventif) secara sinergis dan komprehensif, baik dalam kerangka mencegah terjadinya illegal minning, seperti pengawasan maupun supaya kegiatan illegal minning tidak  terulang  lagi  pada  suatu  wilayah  pertambangan  (WP)  setelah dilakukannya  penindakan  (penegakan  hukum),  seperti  penjagaan.  Dalam melakukan  pengawasan  harus  ada  koordinasi  yang  terencana  dan  tersusun, sehingga  dapat  dilakukan  pembagian  wilayah  pengawasan,  sehingga kekurangan  tenaga  pengawasan  tertanggulangi.    Adanya  pengawasan  yang cukup  ketat  dari  intansi-intansi  yang  diberi  tugas  melakukan  pengawasan, diharapkan mengurangi terjadinya kegiatan illegal minning di suatu wilayah. Dengan  demikian  arah  kerjasama  lintas  sektoral  ini  adalah  terciptanya  daya cegah terhadap timbulnya illegal minning.
c. Terciptanya  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  penegakan  hukum (represif)  terhadap  para  pelaku  illegal  minning  secara  sinergis  dan komprehensif  antar  aparat  penegak  hukum,  yakni  Polisi,  PPNS,  Jaksa,  dan Hakim. Dalam upaya membangun kerjasama antar CJS maka perlu terbentuk kesamaan pandangan dalam menghadapi tindak pidana illegal minning, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemutusan. Dengan demikian arah kerjasam lintas sektoral ini adalah terciptanya masyarakat taat hukum.
Kerjasama  dan  koordinasi  lintas  sektoral/intansional  akan  lebih  mudah  dalam pelaksanaannya bila pada masing-masing sektor/intansi memiliki unit yang secara khusus  bertugas  melakukan  penaggulangan  illegal  minning,  baik  dalam  kegiatan preemtif, preventif, maupun penegakan hukum (represif).

## Kesadaran  Hukum Masyarakat
Seprofesionalnya Polri  atau intansi dalam melakukan penanggulangan illegal minning,  tanpa  diikuti  oleh  adanya  kesadaran  masyarakat,  maka  upaya penanggulangan illegal minning selalu tidak akan pernah efektif dan efisien, bahkan seringkali  mengalami  kegagalan.  Sebagaimana  diuraikan  pada  Bab  III  salah  satu kendala  utama  dalam  melakukan  penanggulangan  illegal  minning  adalah  masih rendahnya  kesadaran  masyarakat,  temasuk  kesadaran  hukum.  Masyarakat  masih belum memiliki kesadaran bahwa penambangan bukan hanya meng hasilkan uang semata,  tetapi  juga  harus  memikirkan  kelestarian  lingkungan,  serta  pendapatan negara bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Sebagian besar kegiatan illegal minning tidak pernah memperhatikan aspek pendapatan negara dan kelestarian/keberlanjutan  lingkungan,  karena  pada  dasarnya  mereka  melakukan ”pencurian”  barang  tambang  tersebut,  sebab  tidak  ada  izin  usaha  pertambangan (IUP),  ataupun  izin  eksploitasi  pertambangan,  kalaupun  ada  melakukan penambangan diwilayah yang bukan izinnya.
Untuk  itu  diharapkan  tumbuhnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya menangkal dan mencegah terjadinya illegal minning pada daerah/wilayahnya. Pada masyarakat diharapkan terbangun social capital bagi upaya pencegahan terjadinya perbuatan melawan hukum  baik  yang dilakukan masyarakat  sekitar ataupun para pengusaha yang melakukan usaha pertambanngan baik mineral ataupun batu bara. Partisipasi masyarakat yang selama ini masih rendah harus dibangun menjadi masyarakat  yang  memiliki  kepedulian  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan preemtif,  preventif,  maupun  penegakan  hukum  dalam  kerangka  penanggulangan
illegal  minning.  Terbentuknya  komunitas-komunitas  yang  memiliki  kepedulian terhadap  upaya  pengelolaan  dan  pemenfaatan  tambang  minieral  dan  batu  bara, harus didorong menjadi bangunan kemitraan antara Polisi dengan masyarakat.
Komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat terutama informal leader, yang selama  ini  masih  kurang  terbangun,  harus  terus  diberdayakan  dan  didorong    agar dapat  ikut  secara  intensif  mambantu  tugas  Polri.  Para  tokoh  masyarakat  harus menjadi  jembatan  yang  kokoh  yang  menghubungkan  Polisi  dengan  masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak takut lagi untuk melapor kepada Polisi  tentang adanya kegiatan illegal minning.
Di dalam masyarakat dan para tokoh masyarakat ( key person ) harus terbangun daya  cegah  dan  daya  tangkal,  agar  tidak  tumbuhnya  tokoh  dan  masyarakat  yang dengan sengaja  melindungi bahkan terlibat dalam kegiatan illegal minning. Seperti diketahui  para  cukong,  atau  para  pelaku  illegal  minning  sering  memberikan kompensasi kepada masyarakat dengan pemberian uang (materi) maupun membantu masyarakat  seperti  membangun  jalan,  jembatan  dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu terbangunnya  kesadaran  masyarakat  akan  bahanya  kegiatan  illegal  minning  harus terus  menerus  digalakan,  baik  melalui  pemolisian  masyarakat,  ataupun  berbagai kegiatan lainnya.

## Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu problem dari upaya penegakan hukum adalah sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari hasil tambang atau bekerja di pertambangan, sehingga membiarkan  atau  bahkan  turut  mendukung  praktik illegal  mining .  Masyarakat dapat  berasal  tidak  hanya  dari  sekitar  areal  pertambangan,  melainkan  dapat  dari tempat  yang  jauh  karena  memiliki  kemamupuan  menambang.  Tidak  jarang penambang  liar  untuk  melancarkan  aksinya  melakukan  penyuapan  terhadap petugas dan bahkan bekerja sama dengan oknum aparat atau koperasi dari instansi tertentu.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pemberdayaan  dan  pengembangan kesejahteraan  masyarakat.  Faktor  kesejahteraan  menjadi  faktor  kunci  bagi  upaya membangun  kesadaran  hukum  masyarakat.  Keikutsertaan  masyarakat  dalam praktek illegal minning tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih  rendah,  banyak  masyarakat  di  sekitar  lokasi  penambangan  yang  hidupnya masih di bawah garis kemiskinan.
Pengembangan masyarakat sekitar merupakan upaya memajukan masyarakat yang berada di lingkar tambang dan tetap membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan  nilai  nilai  adat  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat tersebut (Salim HS, 2005 : 318). Pasal 6 – 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/200 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas  Pemerintahan  di  Bidang  Pertambangan  Umum  mengatur  tentang pengembangan  wilayah,  pengembangan  kemasyarakatan  dan  kemitrausahaan dalam bentuk  :
a. Pengembangan  Sumber  daya  manusia  (SDM),  seperti  dalam  bidang pendidikan  :  peningkatan  kualitas  guru,  pemberian  beasiswa  dan  bantuan pendidikan, perpustakaan sekolah, bantuan operasional sekolah, bantuan media belajar dan laboratorium.
b. Meningkatkan  Kesehatan  Masyarakat,  antara  lain  ikut  berpartisipasi  dalam menekan  tingginya  angka  kematian  bayi  dan  ibu  bagi  masyarakat  yang bermukim di lingkar tambang. Dengan mendirikan Puskesmas, pengembangan
kesehatan ibu dan anak meliputi promosi kesehatan ibu dan anak, penguatan pos yandu, dan membangun keterlibatan stakeholder.
c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, seperti pada bidang pertanian  :  penyuluhan  padi,  penyuluhan  palawija,  teknik  budi  daya  unggas. Bidang  sosial  budaya  :  pembinaan  kesenian,  Taman  Pendidikan  Al  Quran (TPA), dan lain-lain.
d. Pengembangan  wilayah  dan  Kemitraan  dengan  mengembangkan  usaha Koperasi  Serba  usaha,  dengan  kegiatan  yang  dikelola  :  menjahit,  simpan pinjam, penjualan alat alat mesin jahit, dan lain-lain.

## Kerjasama dan Dukungan Internasional
Illegal  minning  dalam  prakteknya  sering  melibatkan  warga  negara  asing, bahkan  kegiatan  illegal  minning  memiliki  jaringan  yang  terorganisir  melibatkan warga  negara  asing.  Permintaan  ( demand )  yang  cukup  besar  dari  luar  negeri, mengingat  kebutuhan-kebutuhan  negara  akan  bahan  tambang  untuk  dijadikan sumber  energi,  menjadikan  pasaran  tambang  minieral  dan  batu  bara  menjadi sumber eksport yang sangat potensial. Keterbasan eksploitasi tambang yang resmi didalam negeri sehingga suplay  kurang,  sementara permintaan yang cukup besar menyebabkan terjadinya penyulundupan-penyeludupan tambang mineral dan batu bara  ke  luar  negeri,  bahkan  terdapat  indikasi illegal  minning dibiayai  cukong- cukong  dari  luar  negeri.  Oleh  karena  itu  diharapkan  penanggulangan  illegal minning dilakukan melalui kerjasama intarnasional, baik yang bersifat multilateral maupun bilateral. Berbagai upaya harus dilakukan oleh Pemerintah ataupun Polri, baik secara formal maupun informal dalam membangun kerjasama dengan negara- negara atau kepolisian negara lain.
Upaya membangun kerjasama dapat dilakukan melalui peningktakan saling kesepahaman  (MoU)  dalam  melakukan  penanggulangan  illegal  minning,  serta meningktakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi. Arah tujuan kerjasama ini terbangunanya negara-negara yang tergabung dalam perjanjian bebas dari kegiatan illegal mining.

## Meningkatkan Sarana Prasarana, dan Anggaran
Sekalipun sarana dan prasarana, serta anggaran bukan merupakan faktor yang mempengaruhi  secara  langsung  berjalannya  penanggulangan  illegal  minning, namun faktor-faktor tersebut dapat menunjang terciptanya penanggulangan illegal minning yang efektif dan efisien. Oleh karena itu diharapkan sarana prasarana, serta anggaran dapat terpenuhi dan memadai untuk pelaksanaan penanggulangan illegal minning.
Sarana  prasarana,  khususnya  teknologi  yang  berkaitan  dengan  pengawasan dan  penegakan  hukum  sangat  diperlukan  dalam  upaya  melakukan  pencegahan ataupun melakukan penyidikan atas tindak pidana illegal minning yang dilakukan, teknologi  seperti  GPS,  atau  alat  monitoring  pergerakan  para  pelaksana  usaha pertambangan  sangat  diperlukan.  Dengan  teknologi  yang  cukup  canggih diharapkan dapat ditekan seminim mungkin kegiatan illegal minning.
Selain  sarana  dan  prasarana,  hal  yang  sangat  mendukung  upaya penanggulangan illegal minning adalah anggaran yang memadai bagi pelaksanaan penanggulangan  illegal  minning,  khususnya  bagi  kegiatan  penegakan  hukum. Illegal minning yang merupakan kegiatan illegal yang terorganisir dengan jaringan
yang  cukup  rapi,  serta  melibatkan  orang  asing,  dalam  upaya  melakukan penyelidikan dan penyidikan sangat  membutuhkan dana  yang tidak sedikit.  Oleh karena itu upaya pemenuhan anggaran harus terus menerus dilakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebelumya dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Perkembangan kegiatan illegal minnning di Indonesia, menunjukan semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Berdasarkan  analisis  skenario  diperkirakan pada  masa  yang  akan  datang  Indonesia  belum  terbebas  dari  kegiatan illegal minning .
2. Penanggulangan illegal  minning  yang  dilakukan oleh Kepolisian  Negara RI (Polri)  menunjukan  peningkatan  yang  cukup  berarti,  dimana  beberapa  kasus telah  dapat  diungkap,  dan  para  pelakunya  telah  dijatuhi  vonis.  Namun demikian  penanggulangan  belum  dapat  dilakukan  secara  optimal.  Beberapa faktor  yang  menyebabkan  penanggulangan  belum  dapat  dilaksanakan  secara optimal,  antara  lain  :  masih  belum  profesionalnya  anggota  Polri  dalam menangani illegal minning, kerjasama antar intansi belum optimal; belum ada kesepahaman antara Polri dengan intansi terkait; kerjasama dengan kepolisian negara lain belum berjalan.
3. Terdapat  beberapa  faktor  eksternal  yang  secara  dominan  dianggap mempengaruhi penanggulangan illegal minning, yakni meliputi :  pemerintah dan  DPR,  aparat  penegak  hukum,  intansi  lintas  sektoral,  masyarakat,  serta pemerintah/kepolisian negara lain (dunia internasional), baik sebagai peluang maupun    kendala.  Sedangkan  secara  internal  yang  cukup  dominan  yakni  : regulasi,  sumber  daya  manusia,  sistem  dan  metode,  sarana  prasarana,  dan anggaran baik sebagai kekuatan maupun kelemahan.
4. Penanggulangan illegal minning yang diharapkan  antara lain : terbangunnya angggota  Polri  yang  mampu  melakukan  penanggulangan  illegal  minning, terciptanya    kerjasama  antara  Polri  dengan  intansi  lintas  sektoral,  kerjasama Polri dengan aparat penegak hukum lainnya, dan kerjasama antara Polri dengan Kepolisian  Negara  lain,  serta  masyarakat  secara  optimal,  terintegrasi,  dan komprehensif    baik  pada  kegiatan  preemtif,  preventif,  maupun  penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam,  R.,  1997. Penegakan  Hukum  di  Lapangan  Oleh  Polri,  Gagasan Mitracatur Gemilang, Bandung : Rosda Karya. Arief,  Barda  Nawawi,  2001. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Dirdjosisworo  Soedjono,  1985. Kriminologi  (Pencegahan  tentang  Sebab-Sabab Kejahatan). Bogor : Politea.
Hadjasoemantri, Koesnadi, 2002. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Hatta,  Muhammad, 2012. Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Kejahatan Pertambangan  (Illegal  Mining)  Mineral  dan  Batu  Bara  di  Kuta Kartanegara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Salim  H,  2007. Hukum  Pertambangan  di  Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada
Muladi, 1994. Teori-Teori Kebijakan Pidana , Bandung : PT Alumni.
Rahardjo, Satjipto, 1994. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru.
Resosoedjarmo, Soedjiran, dkk. 1993. Pengantar Ekologi, Bandung : Rosda Salim, Emil, 1998. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta : LP3ES Soekanto, Soerjono, 1986. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali
Sukandarrumudi,  2010.  Memahami  Pengelolaan  Bahan  Tambang  di  Indonesia,
Refenfesni  Undang-Undang  Minerba  Nomor  4  Tahun  2009,  Yogyakarta  : Yayasan Pustaka Nustama.