PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2009  TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE (Studi di  Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ketapang  Provinsi Kalimantan Barat)

## ISYE SELVIANTI

## Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
Politeknik Negeri Ketapang

## ABSTRAK
Dana  alokasi  Khusus  (DAK)  bidang  pendidikan  tahun  2009,  disamping  untuk  memperbaiki layanan  publik  di  bidang  pendidikan  khususnya  prasarana  belajar  di  Sekolah  Dasar,  juga  untuk mewujudkan  pengelolaan  pendidikan  yang  transparan,  akuntabel  dan  memotivasi  partisipasi masyarakat  agar  dapat  berperan  aktif  dalam  pengelolaan  dan  pengawasan  kegiatan  pendidkan  serta menjadi  katalisator  roda  perekonomian  masyarakat  melalui  aktivitas  perbaikan  infrastruktur pendidikan.  Dalam  pelaksanaannya  DAK  bidang  pendidikan  tahun  2009  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  mengidentifikasi  serta menganalisis Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  tersebut  khususnya  disektor  rehabilitasi  infrastruktur  dari  perspektif akuntabiitas dalam rangka Good Governanance, serta.untuk mengungkapkan faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam realisasinya secara empirik dan dalam pelaksanaan akuntabilitasnya.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dengan  fokus  penelitian  meliputi;  Kesesuaian  antara  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Bidang  Pendidikan  tahun  anggaran  2009  dengan realisasinya  di  Kabupaten  Ketapang  Provinsi  Kalimantan  Barat  dan  akuntabilitas  penggunaan  DAK tersebut  serta  faktor-faktor  pendukung  maupun  penghambat  dalam  realisasinya  secara  empirik  dan dalam pelaksanaan akuntabilitasnya.
Hasil  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa;  indikator  minimum  untuk mengukur  akuntabilitas  telah  terpenuhi,  yaitu  :  (a)  Adanya  kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan standar  prosedur  pelaksanaan;  (b)  Adanya  mekanisme  pertanggungjawaban  kegiatan.  (c)  Adanya output dan outcome yang terukur (indicator kinerja),
Yang  menjadi Implementation  Gap baik  dalam  merealisasikan  peraturan  menteri  tersebut maupun  dalam  pelaksanaan  akuntabilitasnya  adalah;(a)  Ketidakmampuan  sumber  daya  manusia  di bidang teknis dan administratif (b) Kekurangan dalam bantuan teknis. (c) Kurangnya desentralisasi (d) Pengaturan waktu (timing). Sementara itu faktor-faktor yang menjadi pendukungnya adalah; (a) Sikap implementator  yang  setuju  dengan  arah  kebijakan.  (b)  Adanya  dukungan  dari  pimpinan  (c) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan program tersebut.

## Kata Kunci: Pelaksanaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban Legal

## PENDAHULUAN
UU  No.32/2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan Daerah  saat  ini  menjadi  dasar  bagi  penerapan struktur politik dan administrasi pemerintahan,khususnya  keuangan  (fiskal)  di Indonesia. UU No. 32/2004 mengatur pelimpahan  penyelenggaraan  sebagian  besar urusan  pemerintahan  menjadi  kewenangan daerah,  sementara  UU  No.33/2004  menata
kebijakan  perimbangan  keuangan  sebagai konsekuensi  atas  pembagian  kewenangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Namun, di lain  sisi  kemampuan  sebagian  besar  daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang  hanya  mampu  mengumpulkan tidak lebih dari 15% nilai APBD. Oleh karena
itu, kekurangannya harus dibantu oleh Pemerintah  Pusat  melalui  mekanisme  dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH),  DAU,  dan  DAK  yang  satu  sama  lain saling  mengisi  dan  melengkapi.  (Smeru 2008,9)
Dalam  UU  No.32/2004  Pasal  162 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam PBN  untuk  daerah  tertentu  dalam  rangka pendanaan  desentralisasi  untuk  (1)  membiayai kegiatan  khusus  yang  ditentukan  Pemerintah Pusat  atas  dasar  prioritas  nasional  dan  (2) membiayai  kegiatan  khusus  yang  diusulkan daerah tertentu.
Kebutuhan  khusus  yang  dapat  dibiayai oleh  DAK  adalah  kebutuhan  yang  tidak  dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan  rumus  DAU,  dan  kebutuhan yang  merupakan  komitmen  atau  prioritas nasional.
Di  sektor  pendidikan,  berbagai  peraturan tersebut  diatas  di  implementasikan  dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3  Tahun  2009  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 .
Didalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  tersebut  telah  digariskan  bahwa semua  pelaksanaan  proyek  rehabilitasi  gedung SD/MI harus menggunakan pola swakelola,hal tersebut  dilakukan  merujuk  pada  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Pasal 6 huruf b, menyatakan, “Pelaksanaan  pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kaitannya dengan  DAK  bidang  pendidikan  dilakukan dengan cara swakelola”. Pasal 39 ayat (1), menyatakan swakelola  adalah  pelaksanaan  pekerjaan  yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri”. Selanjutnya  Penjelasan  Pasal  1  angka  1, menyatakan  :  ”Yang  dimaksud  dengan dilaksanakan secara swakelola adalah:
1. Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
2. Institusi  pemerintah  penerima  kuasa  dari penanggung  jawab  anggaran,  misalnya: perguruan  tinggi  negeri  atau  lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;
3. Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran ” .
Dalam  hal  ini  maka  pelaksana  proyeknya adalah  kepala  sekolah  dan/atau  komite sekolah.Pola  swakelola  sebenarnya  identik dengan penunjukan langsung, pola pembangunan  swakelola  merupakan  bagian dari  filosofi  pengelolaan  pendidikan  nasional, yakni  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab pemerintah dan masyarakat.
Melalui pola ini, Depdiknas mengharapkan  masyarakat  dapat  memberikan kontribusinya terhadap
pembangunan prasarana fisik pendidikan.
Disamping  untuk  memperbaiki  layanan publik  di  bidang  pendidikan  khususnya prasarana  belajar  di  Sekolah  Dasar,  tujuan digulirkannya  DAK  2009  adalah  untuk mewujudkan  pengelolaan  pendidikan  yang transparan,      akuntabel  dan  memotivasi partisipasi  masyarakat    agar  dapat  berperan aktif  dalam  pengelolaan  dan  pengawasan kegiatan    pendidkan  serta  menjadi  katalisator roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas perbaikan infrastruktur pendidikan.
Dari  tujuan  tersebut  mencerminkan  suatu semangat  tata  pemerintahan  yang  baik  ( Good Governance )  karena  memenuhi  aspek-aspek akuntabilitas,transparansi dan partisipasi masyarakat.
Namun berdasarkan pada  penelitian yang dilakukan  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Ketapang  Kalimantan  Barat  ditemukan  bahwa :
1. Ada  beberapa  Sekolah  penerima  DAK yang  melaksanakan  rehabilitasi  bangunan sekolah  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi teknis  (Bestek)  yang  telah  ditetapkan sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran IV Peraturan Menteri. Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009.
2. Adanya beberapa sekolah yang memanfaatkan dana tersebut untuk pembayaran  jasa/ fee kepada  pihak  ketiga, yang  mana  secara  jelas  bertentangan dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 lampiran I bagian  IV  hurup  H  yang  menyatakan bahwa; “ DAK  bidang  pendidikan  tidak boleh  digunakan  untuk  kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1). Administrasi kegiatan (2). Penyiapan kegiatan fisik (3) Penelitian (4)  Pelatihan  (5)  Perjalanan  pegawai daerah.“
Kedua
permasalahan
diatas mengindikasikan  adanya  kelemahan  dalam aspek  tata  kepemerintahan  yang  baik  ( good governance )  yang  berkaitan  dengan  masih rendahnya kinerja penerapan prinsip akuntabilitas dalam  pengelolaan  DAK,  yang mana  aspek-aspek  tersebut  juga  merupakan salah  satu  tujuan  dari    digulirkannya  DAK pendidikan 2009.
Berangkat  dari  temuan    tersebut.  maka peneliti    tertarik  untuk  melakukan  Studi  di Dinas  Pendidikan  di  Kabupaten  Ketapang Provinsi  Kalimantan  Barat  terkait  dengan “Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 Dalam Rangka Good Governance .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  di  dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif
(naturalistik).
Pembatasan  fokus  dalam  penelitian  ini adalah  akuntabilitas  Pelaksanaan  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  3  Tahun 2009  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 di Kabupaten
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, terkait  dengan  temuan  Inspektorat  Kabupaten Ketapang  dan  BPKP  Provinsi  Kalimantan Barat .
Analisis  data  mengacu  pada  pendapat Miles  dan  Huberman  yaitu  data reduction ( reduksi  data  ),  data display (  penyajian  data  ), conclusion  drawing  /  verification (penarikan kesimpulan/verifikasi ).

## PEMBAHASAN
Untuk  menguji  Kesesuaian  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 dengan  realisasinya  di  lapangan,  maka haruslah  dilakukan  perbandingan  dari  setiap tahapan  pelaksanaan  yang  terjadi  di  lapangan dengan peraturan menteri tersebut.
Adapun  perbandingan  tersebut  dari  setiap tahap tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan bersama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten melakukan persiapan sebagai berikut:
a. Membentuk  tim  teknis  yang  terdiri dari:    Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK)  yang  bertanggung  jawab  pada
Pejabat  Pengguna  Anggaran,  Pejabat Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK) dibantu oleh seorang  tenaga Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  jurusan bangunan sebagai tenaga ahli konstruksi  dan  8  orang  staf  teknis yang  kompeten  untuk  melakukan survey,  pemetaan  sekolah (school mapping) dan kondisi sekolah.
b. Membuat  rencana  alokasi  jumlah SD/SDLB yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan  seleksi  sekolah-sekolah calon  penerima.  Penerima  DAK bidang  pendidikan  diutamakan  bagi sekolah  yang  mengalami  kerusakan berat dan terletak di wilayah tertinggal/terpencil.
c. Mengusulkan  nama-nama  SD/SDLB beserta  alokasi  dana  bagi  calon penerima  DAK  tahun  2009  kepada Bupati,  berdasarkan  hasil  pemetaan sekolah (school  mapping) yang  telah dilaksanakan.
d. Menyampaikan  rincian  alokasi  dan penggunaan  dana  kepada  Kepala Sekolah dan Pejabat Pengelola Keuangan  Daerah  untuk  penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  (RKA-
PPKD)  dan  penetapan  Dokumen
Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  (DPA-
PPKD).
Tahapan-tahapan  tersebut  di  atas  telah selaras  dengan    Lampiran  I  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Romawi V huruf C angka 1 sampai angka 4.
2. Pemerintah Kabupaten menetapkan nama- nama  SD/SDLB  penerima  DAK  tahun 2009  dalam  Surat  Keputusan  Bupati Bupati  Ketapang  nomor  14.B  tentang sekolah Penerima DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009.
Kemudian  dilanjutkan  dengan  terbitnya SK    Bupati  no  92  tahun  2009  berupa Revisi  SK Bupati no. 14 B tersebut,  yang menetapkan nama sekolah penerima DAK sebanyak  107  sekolah  seperti  yang terdapat  pada  tabel    5.8  dengan  alokasi dana  Rp.250.000.000,-  (Dua  Ratus  Lima Puluh  juta  Rupiah)  untuk  masing-masing
sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Ketapang Tahap  ini  selaras  dengan  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran  I  Romawi  V  huruf  B  angka  5  yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertugas  dan  bertanggungjawab  menetapkan nama-nama  SD/SDLB  penerima  DAK  tahun 2009  dalam  Surat  Keputusan  Bupati/Walikota dan  salinannya  disampaikan  kepada  Direktur Pembinaan  TK  dan  SD  Ditjen  Manajemen Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Depdiknas dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi masing - masing.
Adapun  alokasi  dana  untuk  masing- masing  sekolah  yang  berjumlah  107  sekolah adalah  sebesar  Rp.  250.000.000,- (Dua  Ratus Lima  Puluh  juta  Rupiah), dengan  demikian maka  total dana yang dibutuhkan adalah  Rp. 6.750.000.000,-(Dua  puluh  enam  Milyar  tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
Sementara  itu  dalam  pelaksanaan  DAK bidang  pendidikan  tahun  2009      Pemerintah pusat  mengalokasikan  dana  sebesar Rp.
9.334.882.000.000,- ( Sembilan  Triliun  tiga ratus  tiga  puluh  empat  milyar  delapan  ratus delapan  puluh  dua  juta  rupiah ) bagi  451 kabupaten/kota.    Adapun  untuk  Kabupaten Ketapang  mendapat  bagian  sebesar  Rp. 23.987.000.000,-  (Dua  puluh  tiga  milyar sembilan  ratus  delapan  puluh  tujuh  juta rupiah).    Sehingga  untuk  itu  pemerintah kabupaten  Ketapang  harus  menyediakan  dana Rp.  2.763.000.000,- (Dua  Milyar  tujuh  ratus enampuluh tiga juta Rupiah)  atau sebesar 11,5
% dari total Dana DAK yang diterima. Dengan  demikian  Pemerintah  Kabupaten Ketapang telah menyediakan dana pendamping  melebihi  dari  ketentuan  yang telah disepakati, dimana
berdasarkan kesepakatan  tersebut    pemerintah  kabupaten diseluruh provinsi
Kalimantan Barat
diharuskan  menyediakan  dana  pendamping sebesar  10  %  dari  total  Dana  DAK  yang diterima.
3. Sosialisasi  pelaksanaan  program  DAK kepada  Kepala  Sekolah  dan  Komite Sekolah  penerima  DAK  2009  oleh  Dinas Pendidikan bersama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten
Pada  tahap  ini  selaras  dengan  Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf C angka 5
4. Penandatanganan surat
perjanjian
pemberian bantuan DAK bidang
pendidikan  oleh  Kepala  Sekolah  dengan Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak ataupun kesepakatan kerja dengan kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Ketapang selaku Pejabat Pengguna Anggaran .
5. Selanjutnya  Kepala  Sekolah  membentuk panitia  yang  terdiri  dari  unsur-unsur sekolah  (pimpinan,  karyawan  dan  guru), dan masyarakat yang memiliki kompetensi  dan  pengalaman  di  bidang bangunan.
Kedua  tahap  di  atas  selaras  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.3 tahun  2009  Lampiran  I  Romawi  V  huruf  D angka 3 dan angka 4
6. Pencairan Termyn pertama dengan pertimbangan  dan  persetujuan  dari  Dinas Pendidikan  Kabupaten  kepada  PPKD untuk  penyaluran  DAK  ke  sekolah penerima  sesuai  dengan  tahapan  yang ditentukan.
Tahap  ini  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran  I  Romawi  V  huruf  C  angka  6  yang menyatakan bahwa; Dinas Pendidikan
Kabupaten/kota bertugas memberikan
pertimbangan  dan  persetujuan  kepada  PPKD untuk  penyaluran  DAK  ke  sekolah  penerima sesuai dengan tahapan yang ditentukan.
7. Pelaksanaan  kegiatan  rehabilitasi  gedung sekolah,  dalam  hal  ini  yang  dilakukan oleh kepala sekolah meliputi.:
a. Penyelenggaraan  buku  kas  umum  oleh Kepala  Sekolah  penerima  DAK  selaku pelaksana  kegiatan  rehabilitasi  gedung sekolah.
b. Membayar  pajak  atas  penggunaan  Dana Alokasi  Khusus  sesuai  dengan  peraturan perpajakan yang berlaku.
Kedua  hal  yang  tersebut  di  atas  sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf D angka 5  menyatakan bahwa: kepala sekolah bertugas  dan  bertanggung-jawab  melaporkan keadaan  keuangan  dan  penggunaannya  secara periodik  kepada  Bupati/Walikota  u.p.  Kepala Dinas  Pendidikan,  dan  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009
Lampiran  I  Romawi  V  huruf  D  angka  4 menyatakan  bahwa:  sekolah  wajib  membayar
pajak  atas  penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang berlaku.
c. Membuat  Laporan  Rekapitulasi  Sertifikat Bulanan pekerjaan Rehab Sekolah .
Hal  yang  tersebut  di  atas  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.3 tahun  2009  Lampiran  I  Romawi  VII  huruf  A angka  2  yang  menyatakan  bahwa;  “Berdasar laporan  panitia,  Kepala  Sekolah  menyusun laporan  bulanan  dan  laporan  akhir  untuk disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  melalui Dinas Pendidikan.
2. Pemantauan/pengawasan pelaksanaan program  DAK  bidang  pendidikan  oleh PPTK  yang  dibantu  8  orang  staf teknisnya.
Tahap  ini  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi V huruf C angka angka 7 yang  menyatakan  bahwa:  Dinas  Pendidikan Kabupaten/kota
bertugas memantau/mengawasi  pelaksanaan  program
DAK bidang pendidikan.
3. Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Inspektorat  kabupaten  Ketapang  dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan  setelah  pekerjaan  sudah mencapai 100%.
Tahap  ini  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2009 Lampiran I Romawi VII huruf B angka 2 yang menyatakan
bahwa: “pengawasan fungsional/pemeriksaan  tentang  pelaksanaan kegiatan  dan  administrasi  keuangan  DAK bidang pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat  Jenderal  Departemen  Pendidikan Nasional  dan  Inspektorat  Daerah.  Pengawasan fungsional/pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan berbasis sampel. “
Terkait  dengan  temuan  BPKP  yang didasari  hasil  pengecekan    terhadap  10 (sepuluh)  sekolah  yang  menjadi  target  uji petik,  ternyata  hanya  3  (tiga)  sekolah  yang dapat  menunjukkan  SK  pembentukan  panitia pembangunan/rehabilitasi  sekolah,  sehingga BPKP  menyatakan  bahwa:  panitia  pelaksana pembangunan/rehabilitasi gedung belum berjalan secara optimal, adalah tidak sepenuhnya  benar,  karena  dengan  tidak  bisa menunjukan SK pembentukan panitia pembangunan/rehabilitasi sekolah bukan berarti    tidak  ada  kepanitiaan,  akantetapi kepanitiaan  tersebut  dibentuk  secara  aklamasi
sebagaimana layaknya kehidupan perkampungan ataupun pedesaan.
Dari  paparan  di  atas  terlihat  jelas  bahwa terdapat  kesesuaian  antara  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  3  Tahun  2009 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan    Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  Bidang  Pendidikan tahun  anggaran  2009  dengan  realisasinya secara  empirik    di  Kabupaten  Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

## Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  No.3  tahun  2009    di  Kabupaten Ketapang
Dari hasil penelitian, pelaksanaan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.3 tahun  2009,  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan  Tahun  Anggaran  2009  ini  di kabupaten  Ketapang  secara  umum  dinilai sudah  sangat  baik,  karena  dari  107  (seratus tujuh)  sekolah  penerima  DAK,  hanya  satu sekolah  yang  mengalami  masalah  serius  yaitu pada  SDN  04  Kauman  Kecamatan  Benua Kayong,  yang  telah  menggunakan  Dana  DAK tidak    sesuai  peruntukkannya  dengan  realisasi fisik  yang  dibangun  berupa  3  (tiga)  unit Rumah Dinas Guru (RDGS).
Sedangkan pada 8 (delapan) sekolah yang telah  menggunakan    DAK    pendidikan  tahun 2009  yang  tidak    sesuai  peruntukkannya  yaitu berupa  pembayaran  fee  kepada  pihak  ketiga dalam  rangka  menyelenggaraan  administrasi keuangan  berupa  buku  kas  umum,  dan  4 (empat)  sekolah  hasil  temuan  Inspektorat kabupaten  berikut  8  (delapan)  sekolah  hasil temuan  BPKP  provinsi,  yang  mengalami kesalahan  teknis  berupa  kurangnya  volume pekerjaan  dari  yang  telah  disepakati,  dimana kekurangan  volume  pekerjaan  tersebut  jika  di konversikan  kedalam  nilai  finasial,  maka jumlahnya  relative  kecil  dibandingkan  dengan total  dana  yang  telah  diolah  oleh  masing- masing  sekolah,  demikian  pula  halnya  dengan pembayaran fee kepada pihak ketiga tersebut.
Terjadinya kasalahan baik dalam penggunaan  Dana  DAK  yang  tidak    sesuai peruntukkannya  maupun  kesalahan  teknis berupa kurangnya volume  pekerjaan dari yang telah  disepakati  menurut  Dunsire  dalam Wahab (2005:61) di sebut implementation gap , sebagai  suatu  keadaan  di  mana  dalam  proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan
terjadinya  perbedaan  dari  yang  diharapkan oleh  pembuat  kebijakan  dengan  apa  yang senyatanya  dicapai.  Besar  kecilnya  perbedaan tersebut  tergantung implementation  capacity yang menurut Williams dalam Wahab (2005:61), sebagai kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan ( policy decission ) sedemikian  rupa  sehingga  jaminan  bahwa tujuan  atau  sasaran  yang  telah  ditetapkan dalam  dokumen  kebijakan  dapat  dicapai. Dalam  hal  ini,  terjadinya Implementation  Gap tersebut menurut Gow dan Morss dalam Keban (2004:73) sebagai akibat dari :
a. Ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif
Hal  ini  tercermin  dari  ketidak  mampuan Kepala  Sekolah  baik  dalam  hal  pembukuan administrsi sehingga harus  menggunakan jasa pihak  ketiga  dalam  rangka  menyelenggaraan administrasi keuangan berupa buku kas umum proyek,  maupun dalam menterjemahkan RAB sehingga mengalami kesulitan dalam memperkirakan  kebutuhan  material,  yang mengakibatkan  terjadinya  kesalahan  berupa kurangnya  volume  pekerjaan  dari  yang  telah disepakati.

## b. Kekurangan dalam bantuan teknis
Lemahnya  system  pengawasan  yang  di lakukan  PPTK  beserta  asistennya  sebagai akibat dari minimnya jumlah personil dibandingkan  dengan  jumlah  sekolah  yang harus diawasi yaitu: jumlah team yang hanya 8 orang harus mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di  107  sekolah  dalam  kurun  waktu  160  hari dengan    lokasi  tersebar  di  20  Kecamatan dengan jarak yang jauh dan kondisi jalan yang kurang  baik,  ditambah  lagi  dengan  dana  yang tersedia  untuk  itu  tidak  ada,  sehingga  untuk melakukan pengawasan sebagaimana mestinya tidak  dapat  dilaksanakan  karena  frekwensi kunjungan  pengawas  pada  sekolah-sekolah tersebut maksimum hanya dua kali kunjungan.
c. Kurangnya desentralisasi
Implementasi kebijakan dilaksanakan dengan  Pendekatan top  down atau command and  control dilakukan  secara  tersentralisasi dimulai  dari  aktor  di  tingkat  pusat  dan keputusan-keputusan  diambil  di  tingkat  pusat. Pendekatan top  down bertolak  dari  perspektif
bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang  telah  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan harus  dilaksanakan  oleh  administratur  atau birokrat  yang  berada  pada  level  bawah  ( street level  bureaucrat )”.  (Stewart  dalam  Agustino 2006:155)
d. Pengaturan waktu (timing)
Pelaksanaan rehabilitasi yang
dilaksanakan  secara  serempak  di  107  sekolah dalam  kurun  waktu  160  hari  dengan    lokasi tersebar di 20 Kecamatan
Edwards III (1980: 9-10 ) mengungkapkan bahwa; “Sumberdaya
manusia  yang    tidak  memadai  dalam  jumlah dan kemampuan berakibat tidak dapat dilaksanakannya  program  secara  sempurna karena  mereka  tidak    bisa    melakukan pengawasan dengan baik.”
Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  No.3  tahun  2009  di Kabupaten  Ketapang  ,ungkapan  Edwards  III tersebut  tercermin  dari  jumlah  staf  teknis PPTK  yang  hanya  8  orang  harus  mengawasi pelaksanaan  rehabilitasi  yang  dilaksanakan secara serempak di 107 sekolah dengan  lokasi tersebar  di  20  Kecamatan.    Dengan  logika sederhana  bisa  dikatakan  bahwa  hal  tersebut mustahil  bisa  dilakukan  ,  yang  mana  untuk proyek-proyek  normal  biasanya  satu  proyek diawasi  oleh  satu  perusahaan  jasa  konsultan, jadi  bagaimana  mungkin  ke  delapan  orang  ini mampu  mengawasi    pelaksanaan  rehabilitasi yang  dilaksanakan  secara  serempak  di  107 sekolah  dengan    lokasi  tersebar  di  20 Kecamatan.
Selanjutnya  Edwards  III    (1980:  9-10  ) mengungkapkan  bahwa:  “Jika  jumlah  staf pelaksana  kebijakan  terbatas  maka  hal  yang harus
dilakukan
meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan  program.  Untuk  itu  perlu  adanya manajemen  SDM  yang  baik  agar  dapat meningkatkan kinerja program”.
Meskipun  terdapat  berbagai  hambatan seperti  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  namun Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  3  Tahun 2009    di Kabupaten Ketapang  Provinsi  Kalimantan  Barat  secara keseluruhan  dapat  terlaksana  dengan  cukup baik.  Hal  ini  tercermin  dari  ratio  jumlah  nilai pengerjaan  yang  bermasalah  yang  tertuang  di dalam  LHP  dan  NHP  berbanding  jumlah  nilai
keseluruhan DAK Pendidikan 2009 Kabupaten ketapang.
Tabel. Jumlah Nilai Kesalahan Teknis dan Pemanfaatan Dana No Keterangan Jumlah 1 Total nilai Kesalahan Teknis berdasarkan LHP Rp. 11.595.235,11 2 Total nilai Kesalahan Teknis berdasarkan NHP Rp. 95.484.575,09 3 Total nilai Kesalahan Peruntukan (RDGS) Rp. 241.600.000,00

## TOTAL NILAI
KESALAHAN Rp. 348.679.810,20
Sumber: Data yang di olah dari tabel 5.13 dan tabel  5.14serta  NHP  BPKP  Propinsi Kalimantan Barat tahun 2009 halaman 6
Dari table di atas terlihat bahwa total nilai pengerjaan  yang  bermasalah  adalah  sebesar Rp.  348.679.810,20 ( Tiga  Ratus  Empat  Puluh delapan  Juta  Enam  Ratus  Tujuh  Puluh Sembilan  Ribu  delapan  Ratus  Sepuluh  Koma Dua  Puluh  Rupiah),      Jika  dibandingkan jumlah  nilai  dana  keseluruhan  yaitu  Rp. 26.750.000.000,-  .(Dua  puluh  enam  Milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) , maka nilai kesalahan tersebut akan terlihat relative sangat kecil yaitu sekitar 1,303%  dari total nilai Dana DAK  bidang  Pendidikan  Kabupaten  Ketapang tahun 2009.
Adapun hal-hal yang mendukung Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Pendidikan tersebut, adalah :
1. Sikap  implementator  yang  setuju  dengan arah kebijakan.
2. Adanya  dukungan  dari  pimpinan  berupa menempatkan  kebijakan  yang  menjadi prioritas  program,dalam  bentuk  Surat Keputusan (SK) Bupati Ketapang.
3. ersedianya  Dana  yang  cukup  untuk melaksanakan program tersebut. Edwards III (1980: 9-10 ) Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan
Menteri  Pendidikan  Nasional  No.3  tahun 2009  dalam  Rangka  Good  Governance  di Kabupaten Ketapang
Akuntabilitas  yang  telah  dilakukan  pada Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional  No.3  tahun  2009    di  Kabupaten Ketapang, adalah dalam bentuk:
1. Laporan  Rekapitulasi  Sertifikat  Bulanan pekerjaan  Rehab  Sekolah  yang  di  buat oleh  kepala  sekolah  dan  telah  di  periksa serta disetujui oleh PPTK yang  kemudian disampaikan kepada PPK.
2. Penyelenggaraan  buku  kas  umum  oleh Kepala  Sekolah  penerima  DAK  selaku pelaksana  kegiatan  rehabilitasi  gedung sekolah,  meskipun  untuk  itu  harus menggunakan  jasa  pihak  ketiga  sehingga terjadi kesalahan pada pemanfaatan DAK, dimana  akibat  penggunaan  jasa  tersebut, pihak sekolah harus membayar fee kepada pemberi jasa .
3. Diperintahkan kepada para Kepala Sekolah peneriman DAK yang mengalami kekurangan  volume  pekerjaan  dari  yang telah  disepakati  untuk  mengembalikan dana kekurangan volume tersebut sebagai bentuk  tanggapan  Dinas  Pendidikan Kabupaten Ketapang.
Baik  Laporan  Rekapitulasi  Sertifikat Bulanan  pekerjaan  Rehab  Sekolah,  maupun penyelenggaraan  buku  kas  umum  oleh  Kepala Sekolah  penerima  DAK  adalah  merupakan salah  satu  bentuk  akuntabilitas  pelaksanaan DAK di Dinas pendidkan kabupaten Ketapang, karena kedua hal tersebut merupakan reperesentatip dari tuntutan akuntabilitas, yaitu kemampuan  untuk  menjawab ( answerability ), yang  berhubungan  dengan  tuntutan  kepada para  aparatur  pemerintahan  untuk  menjawab secara  periodik  setiap  pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana mereka menggunakan  wewenangnya,  kemana  sumber dana  telah  digunakan,  dan  apa  yang  telah dicapai  dengan  penggunaan  sumber-sumber daya tersebut. (BPKP,2008: 3,4)
Sedangkan  pengembalian  dana  ataupun perintah  pengembalian  dana  sebagai  akibat dari  kekurangan  volume  pekerjaan  yang  telah di  sepakati  merupakan  bentuk  mekanisme pertanggungjawaban  jika  indikator  dan  target kinerja tidak terpenuhi (Konsekuensi) . (BPKP, 2008: 3,4)
Berdasarkan  ungkapan  Wiranto  (2009:1), maka  ketiga  bentuk  akuntabilitas  diatas termasuk dalam dimensi akuntabilitas finansial , dimana  fokus  utamanya  adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan  dana  publik,  yang  biasanya dilakukan  melalui  laporan  yang  telah  diaudit secara  profesional.  Tujuan  utamanya  adalah untuk  memastikan  bahwa  dana  publik  telah digunakan  untuk  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan  secara  efisien  dan  efektif.  Masalah pokoknya  adalah  ketepatan  waktu  dalam menyiapkan  laporan,  proses  audit,  serta kualitas audit.
Sedangkan    pelaksanaan  tugas  baik  oleh Kepala  Sekolah,  PPTK,  PPK  maupun  Kepala Dinas  Pendidikan,  adalah  merupakan  wujud dari  akuntabilitas  administrative , dimana
menurut
Wiranto (2009:1)
dimensi akuntabilitas  ini  merujuk  pada  kewajiban untuk  menjalankan  tugas  yang  telah  diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber  daya  yang  tersedia.  Dalam  konsepsi yang  demikian,  akuntabilitas  administratif umumnya  berkaitan  dengan  pelayan  publik, khususnya  para  direktur,  kepala  departemen, dinas,  atau  instansi,  serta  para  manajer perusahaan  milik  negara.  Mereka  adalah pejabat  publik  yang  tidak  dipilih  melalui pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis.  Kepada  mereka  dipercayakan  sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

## Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan akuntabilitas dan responsibilitas publik
Adapun  yang  menjadi  faktor  penghambat pengembangan akuntabilitas dan
responsibilitas  dalam  Pelaksanaan  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  3  Tahun 2009  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan  tahun  Anggaran  2009    di Kabupaten  Ketapang  Provinsi  Kalimantan
Barat, adalah :
1. Ketidakmampuan Kepala Sekolah menterjemahkan  RAB,  sehingga  sulit memperkirakan kebutuhan material terutama  pada  pekerjaan  semenisasi  atau plasteran    yang  mengakibatkan  terjadinya kesalahan teknis berupa kurangnya volume  pekerjaan  dari  volume  kerjaan yang telah disepakati.
2. Ketidakmampuan  Kepala  Sekolah  dalam hal pembukuan administrsi proyek, sehingga  muncul  permasalahan  baru, yaitu terjadinya kesalahan dalam pemanfaatan  DAK  yang  digunakan  untuk membayar fee sebagai konsekuensi karena telah  menggunakan  jasa  pihak  ketiga dalam  hal  menyelenggarakan  buku  kas umum ataupun administrasi proyek.
Menurut Islamy (1998) dalam Sjamsuddin (2007:  41)  pemberian  tanggung  jawab yang  lebih  besar  hanya  mungkin  bisa dilakukan kepada pegawai yang mempunyai  kompetensi  yang  memadai. Pengembangan akuntabilitas
dan responsibilitas sulit dilakukan pada pegawai  yang  tidak  terlatih  dan  tidak terdidik.
3. Lemahnya  system  pengawasan  yang  di lakukan  PPTK  beserta  asistennya  sebagai akibat  dari  minimnya  rasio  jumlah  staf pengawas  PPTK  dibandingkan  dengan jumlah  sekolah  yang  harus  diawasi  yaitu: jumlah  team  yang  hanya  8  orang  harus mengawasi  pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan  secara  serempak  di  107 sekolah  dalam  kurun  waktu  160  hari dengan    lokasi  tersebar  di  20  Kecamatan dengan  jarak  yang  jauh  dan  kondisi  jalan yang  kurang  baik  ditambah  lagi  dengan dana  yang  tersedia  untuk  itu  tidak  ada, sehingga  untuk  melakukan  pengawasan sebagaimana mestinya tidak dapat dilaksanakan,karena  frequensi  kunjungan pengawas  pada  sekolah-sekolah  tersebut maksimum hanya dua kali kunjungan.
Dalam  konteks  tersebut  Edwards  III (1980: 9-10) mengungkapkan bahwa;
“sumberdaya  manusia  yang    tidak  memadai dalam jumlah  dan  kemampuan  berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.”

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  dari  bab  terdahulu maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Akuntabilitas dalam pelaksanaan Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan    Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  Bidang  Pendidikan  tahun
Anggaran  2009    di  Kabupaten  Ketapang Provinsi  Kalimantan  Barat,  dinilai  sudah cukup  baik,  karena  dalam  pelaksanaan tersebut, indikator minimum untuk mengukur  akuntabilitas    telah  terpenuhi, yaitu :
a. Adanya  kesesuaian  antara  pelaksanaan dengan  standar  prosedur pelaksanaan; meskipun  dibeberapa  sekolah  masih terjadi  kesalahan-kesalahan  teknis  namun hal  itu  sangat  kecil  jika  dibandingkan dengan  total  kerjaan  secara  keseluruhan terlebih  lagi  jika  dibandingkan  dengan total sekolah penerima DAK.
b. Adanya  mekanisme  pertanggungjawaban kegiatan.
Hal  ini  direpresentasikan  dengan  telah dilaksanakannya :
1) Laporan  Rekapitulasi  Sertifikat  Bulanan pekerjaan  Rehab  Sekolah  yang  di  buat oleh  kepala  sekolah  yang  kemudian  di periksa  oleh  asisten  PPTK  serta  disetujui oleh  PPTK  untuk  disampaikan  kepada PPK.
2) Administrasi
keuangan berupa penyusunan  buku  kas  umum  oleh  pihak sekolah, meskipun dalam upaya pemenuhan  unsur  akuntabilitas  tersebut harus  menggunakan  jasa  pihak  ketiga sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan  dalam  pemanfaatan  dana yang  di  gunakan  untuk  pembayaran  jasa ataupun  fee  kepada  pihak  ketiga  ,yang mana  hal  tersebut  terjadi  sebagai  akibat dari  ketidakmampuan  kepala  sekolah dalam hal pembukuan.
Yang  mana  kedua  hal  tersebut    diatas merupakan  perwujudan  dari  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Selain itu,  kedua hal tersebut  di atas juga merupakan representative dari tuntutan akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk menjawab ( answerability ),  yang  berhubungan dengan tuntutan kepada para aparatur pemerintahan      untuk    menjawab  secara periodic    setiap  pertanyaan-pertanyaan  terkait
dengan penggunaan kewenangan dan dana, dan apa  yang  telah  dicapai  dengan  penggunaan sumber-sumber daya tersebut.
3) Telah diperintahkan kepada sekolah untuk mengembalikan dana sebagai konsekuensi dari  kekurangan  volume  pekerjaan  dari yang telah di sepakati  kepada kas Negara oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai respon dari LHP yang diterbitkan Inspektorat  Kabupaten  Ketapang.  Yang mana hal tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewenangan yang  diberikan  kepada  mereka,  untuk dipertanggung- jawabkan kepada pemberi amanah ( konsekuensi)
c. Adanya output dan outcome yang terukur (indicator kinerja), yang meliputi :
1) Sekolah  yang  dulunya  rusak  sekarang kondisinya sudah baik, (Output).
2) Terpenuhinya  unsur  akuntabilitas  dan partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dasar, disamping  itu  program  DAK  pendidikan secara otomatis berhasil menjadi katalisator perekonomian masyarakat dimana  beberapa  anggota  masyarakat  di sekitar  lokasi  proyek  dapat  berpartisipasi dengan bekerja sebagai tenaga kerja kasar di proyek tersebut (Outcomes).
2. Hal-hal  yang  menjadi  faktor  penghambat pengembangan
akuntabilitas dan responsibilitas
dalam Pelaksanaan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan    Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  Bidang  Pendidikan  tahun Anggaran  2009    di  Kabupaten  Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, adalah :
a. Ketidakmapuan Kepala
Sekolah
menterjemahkan  RAB,  sehingga  sulit memperkirakan kebutuhan material terutama  pada  pekerjaan  semenisasi  atau plasteran,  yang  mengakibatkan  terjadinya kesalahan teknis berupakurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati.
b. Ketidakmapuan Kepala Sekolah dalam hal pembukuan  administrsi  proyek  ,  sehingga muncul permasalahan baru, yaitu terjadinya  kesalahan  dalam  pemanfaatan DAK  yang  digunakan  untuk  membayar fee  sebagai  kunsekuensi  karena  telah
menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal menyelenggarakan buku kas umum .
c. Lemahnya  system  pengawasan  yang  di lakukan  PPTK  beserta  asistennya  sebagai akibat  dari  minimnya  rasio  jumlah  staf pengawas  PPTK  dibandingkan  dengan jumlah sekolah yang harus diawasi yaitu ; jumlah  team  yang  hanya  8  orang  harus mengawasi  pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan  secara  serempak  di  107 sekolah  dalam  kurun  waktu  160  hari dengan    lokasi  tersebar  di  20  Kecamatan dengan  jarak  yang  jauh  dan  kondisi  jalan yang  kurang  baik  ditambah  lagi  dengan dana  yang  tersedia  untuk  itu  tidak  ada, sehingga  untuk  melakukan  pengawasan sebagaimana mestinya tidak dapat dilaksanakan,  karena  minimnya  frequensi kunjungan pengawas pada sekolah- sekolah tersebut.
3. Mengacu  pada Socio  Legal  Approach dalam    konteks Judicial  Review dalam rangka pelaksanaan dimensi Pertanggungjawaban Legal terhadap berbagai kasus pengelolaan DAK tersebut di atas, yang layak di berlakukan Diskresi adalah hanya pada kasus kesalahan  teknis yang  berakibat  pada  kurangnya  volume pekerjaan  dari  yang  telah  disepakati, dengan pertimbangan :
a. Kepala  Sekolah  terkait  adalah  tenaga educative bukan tenaga c ivil engineering , sehingga  adalah  hal  yang  sangat  wajar apabila  terjadi  kesalahan  teknis  sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam menterjemahkan  RAB  dalam  realisasi fisik bangunan .
b. Tidak  adanya  tempat  untuk  konsultasi bagi  Kepala  Sekolah  terkait,  dikarenakan PPTK  maupun  stafnya  jarang  berada dilokasi  kegiatan/  proyek,  yang  mana  hal ini  merupakan  akibat  dari  minimnya jumlah  personil  PPTK  dibanding  jumlah kegiatan  rehabilitasi  sekolah  yang  harus diawasi  sehingga  berdampak  pula  pada minimnya  frekwensi  kehadiran  guna melakukan pengawasan di lapangan.
c. Dalam  konteks  terjadinya  kesalahan teknis  yang  berakibat  pada  kurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati di beberapa sekolah yang mana salah  satu  penyebabnya  adalah  lemah
sistem  pengawasan  yang  dilakukan  oleh PPTK  beserta  stafnya,  dan  dengan mempertimbangan bahwa :
1) Minimnya  rasio  jumlah  staf  pengawas PPTK dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi yaitu ; jumlah team yang hanya 8 orang harus mengawasi  pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan  secara  serempak  di  107 sekolah  dalam  kurun  waktu  160  hari dengan    lokasi  tersebar  di  20  Kecamatan dengan  jarak  yang  jauh  dan  kondisi  jalan yang  kurang  baik  ditambah  lagi  dengan dana  yang  tersedia  untuk  itu  tidak  ada, sehingga  untuk  melakukan  pengawasan sebagaimana mestinya tidak dapat dilaksanakan.
2) PPTK  beserta  stafnya  bukanlah  tenaga ahli dibidang Teknik Civil ( civil engineering ).
Maka  dalam  kontes  Pertanggungjawaban Legal,  PPTK  beserta  stafnya  tidak  layak  di Pro-Justitiakan dengan gugatan telah melakukan  kelalaian  dalam  melaksanakan tugas  yang  mengakibatkan  kerugian  pada Negara/Daerah .
Sementara itu, terhadap kasus penyimpangan  DAK,  baik  yang  digunakan dalam    pembayaran fee sebagai  imbalan kepada pihak ketiga dalam rangka ”Penyelengaran  Buku  Kas  Umum”  ,  maupun yang  di  gunakan  untuk  membangun  rumah dinas  guru  (RDGS),  masih  perlu  dilakukan pendalaman,  baik  secara Doctrinal  Studies (Normatif) maupun secara Socio Legal Studies (Empirik) dengan pengungkapan melalui saksi kunci  yaitu  semua  kepala sekolah  yang  terkait dengan kasus tersebut.
4. Berdasarkan perspektive teori Implementasi,  terjadinya  kasalahan  baik dalam penggunaan Dana DAK yang tidak sesuai peruntukkannya  maupun kesalahan teknis berupa kurangnya volume pekerjaan  dari  yang  telah disepakati  yang mana    hal  ini  merupakan implementation gap , sebagai suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan  terjadinya  perbedaan  dari yang  diharapkan  oleh  pembuat  kebijakan dengan  apa  yang  senyatanya  di  capai. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung implementation capacity, yaitu
kemampuan  suatu  organisasi/aktor  untuk melaksanakan keputusan kebijakan ( policy decission ) sedemikian rupa sehingga  jaminan  bahwa  tujuan  atau sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam dokumen  kebijakan  dapat  di  capai. Dalam  hal  ini,  terjadinya Implementation Gap tersebut sebagai akibat dari :
a. Ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif
Hal  ini  tercermin  dari  ketidakmampuan
Kepala  Sekolah  baik  dalam  hal  pembukuan administrsi sehingga harus melakukan menggunakan  jasa  pihak  ketiga  dalam  rangka menyelenggaraan administrasi keuangan berupa  buku  kas  umum  proyek,    maupun dalam menterjemahkan RAB sehingga mengalami  kesulitan  dalam  memperkirakan kebutuhan  material,  yang  mengakibatkan terjadinya kesalahan berupa kurangnya volume pekerjaan dari yang telah disepakati.
b. Kekurangan dalam bantuan teknis
Lemahnya  system  pengawasan  yang  di lakukan  PPTK  beserta  asistennya  sebagai akibat dari minimnya jumlah personil dibandingkan  dengan  jumlah  sekolah  yang harus  diawasi  yaitu  ; jumlah  team  yang  hanya 8  orang  harus  mengawasi    pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan secara serempak di  107  sekolah  dalam  kurun  waktu  160  hari dengan    lokasi  tersebar  di  20  Kecamatan dengan jarak yang jauh dan kondisi jalan yang kurang  baik  ditambah  lagi  dengan  dana  yang tersedia  untuk  itu  tidak  ada,  sehingga  untuk melakukan pengawasan sebagaimana mestinya tidak  dapat  dilaksanakan,karena  frequensi kunjungan  pengawas  pada  sekolah-sekolah tersebut maksimum hanya dua kali kunjungan.
c. Kurangnya desentralisasi
Implementasi kebijakan dilaksanakan dengan  Pendekatan top  down atau command and  control dilakukan  secara  tersentralisasi dimulai  dari  aktor  di  tingkat  pusat  dan keputusan-keputusan  diambil  di  tingkat  pusat. Pendekatan top  down bertolak  dari  perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang  telah  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan harus  dilaksanakan  oleh  administratur  atau birokrat  yang  berada  pada  level  bawah  ( street level bureaucrat )”.
d. Pengaturan waktu (timing) Pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan  secara  serempak  di  107 sekolah dalam  kurun  waktu  160  hari  dengan    lokasi tersebar di 20 Kecamatan.
e. Adapun hal-hal yang mendukung Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan tersebut, adalah :
a. Sikap  implementator  yang  setuju dengan arah kebijakan.
b. Adanya  dukungan  dari  pimpinan berupa  menempatkan  kebijakan  yang menjadi prioritas program,dalam bentuk  Surat  Keputusan  (SK)  Bupati Ketapang.
c. Tersedianya  Dana  yang  cukup  untuk melaksanakan program tersebut, dalam hal  ini  yang  dimaksud  adalah  DAK untuk melaksanakan rehabilitasi
gedung sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
BPKP.  2008. Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Negara , http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/Akuntab ilitas_Pengelolaan_KN.pdf .  Downloaded on march 07.2010 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan,2004, Kajian Hubungan Keuangan  Pusat  dan  Daerah , Inter- Governmental Fiscal Reiew. Departemen Keuangan Republik Indonesia 2004 Edward  III.George,  1980: Implementing
Public  Policy, Elek  Media  komputindo,
Jakarta
Keban  ,Yeremias  T.  2004 .  Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik:  Konsep, Teori  dan  Isu. Penerbit  Gaya  Media. Yogyakarta. 2004
Republik Indonesia  , Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah. Republik Indonesia  , Undang-undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah
Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  3  Tahun 2009  tentang  penyelenggaran  Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan tahun Anggaran 2009
Sjamsudin  ,Sjamsiar,2007, Etika  Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik . Malang; Agritek  yayasan  Pembangunan  Nasional 2007.
Smeru,2008, The  Specific  Allocation  Fund (DAK):Mechanisms  and  Uses , Griffith University:  Charles  Sampford  ,Research ReportThe  SMERU  Research  Institute April 2008.
. www.smeru.or.id. Downloaded at March 2010
Solihin  Dadang.  2008. Hasil  Uji  Coba Pengukuran  Good  Governance  Index Direktur  Evaluasi  Kinerja  Pembangunan Daerah ‐ Bappenas.  Final  Workshop  GGI. Hotel Nikko-Jakarta, 11 Desember 2008
Wiranto,  Tatag;  2009 ,  Akuntabilitas  dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
http://www.bappenas.go.id downloaded April 17 2010