## Wajah Hukum

## Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice

## Ahmad Zulfikar
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi-Broni Kota Jambi Correspondence email : ahmadzulfikar_64@Yahoo.com
Abstrak. Upaya penanggulangan kejahatan melalui perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratife yaitu keadilan bagi semua pihak sangat  dirindukan  setiap  orang.  Kepolisian  dalam  menjalankan  tugas  penegakan  hukum,  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  mempunyai  fungsi,  tugas  dan  wewenang  dibidang  penyidikan  tindak  pidana  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penydikan Tindak Pidana mempunyai peran untuk melakukan usaha pencegahan tanpa harus menggunakan System Peradilan Pidana (SPP) yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian. Proses tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai  dan  tidak  lagi  menjadi  rumit.  Penyelesaian  tersebut  dapat  didukung  dengan  adanya  kewenangan  diskresi  kepolisian sehingga  jenis  penelitian  adalah  yuridis  empiris  yang  bersifat  deskriptif,  dengan  menggunakan  data  primer  dengan  cara wawancara dan data sekunder dengan cara studi dokumentasi. Kemudian seluruh data diolah menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  kebijakan  Polsek  Pemayung  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  secara  perdamaian  (penal police), atau  melalui  penyelesaian kasus pidana dengan  melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait,  hal tersebut  bertujuan  supaya  tercapai  keadilan  bagi  seluruh  pihak/  keadilan  restorative  dapat  dilakukan,  jika  tidak  menimbulkan keresahan  masyarakat  atau  tidak  ada  penolakan  masyarakat,  tidak  berdampak  konflik  social  dan  perkara  masih  dalam  proses penyelidikan  dan  penyidikan.  Sehingga  dapat  diarahkan  untuk  dilakukan  penyelesaian  dengan  melakukan  mediasi  kepada  para pihak  baik  korban dan  pihak tersangka. Dari  hasil  mediasi tersebut disepakati oleh para pihak, baik dari pihak pelapor  maupun pihak terlapor sebagai tersangka mengakui segala perbuatannya. Dan dari hasil mediasi tersebut terjadi kesepakatan bersama para pihak  (korban  dan  tersangka)  dan  dibuatlah  surat  perdamaian  dan  pencabutan  Laporan  Polisi  oleh  korban  namun  sesudah  itu, korban datang dan meminta kembali  supaya  melanjutkan kasusnya, penyidik menjelaskan bahwa kesepakatan itu  sudah menjadi perjanjian kedua pihak dan bersifat mengikat serta kasus itu pun sudah dihentikan penyidikannya.
Kata Kunci : Keadilan Restoratife, polisi, mediasi
Abstract. Efforts to overcome crime through peace based on Restorative Justice, namely justice for all parties are greatly missed by  everyone.  In  carrying  out  law  enforcement  duties,  the  State  Police  Investigator  of  the  Republic  of Indonesia  has  the  duties, functions, and authorities in the field of investigating criminal acts in accordance with the applicable laws and regulations. Based on the Regulation of the National Police Chief Number .6 of 2019 concerning Criminal Investigation, it has a role to carry out prevention efforts without having to use the Criminal Justice System (SPP), namely by resolving cases through the peace process. This process is due to the desire of the community who wants the case to be completed immediately and no longer be complicated. The  resolution  can  be  supported  by  the  police's  discretionary  authority  so  that  the  type  of  research  is  descriptive  empirical juridical, using primary data by means of interviews and secondary data by means of documentation studies. Then all data were processed using qualitative data analysis. Based on the research results, the Pemayung Police Sector policy is to settle criminal cases peacefully (penal police), or through the settlement of criminal cases involving the perpetrator, victim and/or their family and  related  parties,  with  the  aim  of  achieving  justice  for  all  parties/restorative  justice  can  be  carried  out,  if  it  does  not  cause public unrest or there is no community rejection, it will not have an impact on social conflict and the case is still in the process of investigation and investigation. So that it can be directed to a settlement by conducting mediation to the parties, both the victim and the suspect. From the results of the mediation, it was agreed by the parties, both from the reporting party and the reported party as a suspect, admitting all his actions. And from the results of the mediation there was an agreement with the parties (victim and suspect) and a letter of peace was made and the revocation of the Police Report by the victim but after that, the victim  came and  asked again  for the  case to  be continued, the investigator explained that the agreement  had  become an agreement  of both parties and was binding and the investigation has been discontinued.
Keywords: Restorative Justice, police, mediation.

## PENDAHULUAN.
Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita adalah kejahatan berbentuk kekerasan seperti penganiyaan.  Tindakan  penganiayaan  yang  semakin  marak  terjadi  dari  berbagai  sumber  merupakan  suatu  pertanda bahwa hal tersebut merupakan cerminan dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol dengan baik disebabkan oleh tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan  buruknya  pengaruh  lingkungan  pergaulan. 1 Perselisihan  secara  personal  atau
1 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 18.
Ahmad Zulfikar, Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice
kelompok  dapat  menjadi  suatu  faktor  yang  bisa  menyebabkan  timbulnya  kekerasan  yang  berakhir  dengan  tindakan penganiayaan. 2
Pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  delik  penganiayaan  adalah  wujud  tindakan  yang  bisa  merugikan orang  lain  dalam  segi  fisik  ataupun  menghilangkan  nyawa  orang  lain. 3 Bukan  sekedar  itu,  adanya  peraturan  pidana terhadap tindak penganiayaan yang bisa mengakibatkan cedera berat maupun mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain harus dinilai sebagai suatu tindakan yang sangat menimbulkan kerugian pada korban sebagai subyek hukum yang harus memperoleh keadilan. 4
Pada dasarnya, perbuatan yang bersinggungan pada tindakan penganiayaan seperti hal tersebut, harus dipahami dan  diaplikasikan  secara  tepat  pada  penegak  hukum  untuk  mencapai  keadilan  yang  diharapkan. 5 Dengan  demikian melalui pengamatan secara jeli dan cermat pada unsur-unsur tindakan yang sesuai perumusan delik terhadap tindakan yang diperbuat pelaku bisa dijadikan strategi yang tepat untuk memberi keadilan untuk setiap individu yang memiliki kasus tindak pidana penganiayaan. 6
Berdasarkan  pendapat  Doctrine  memaknai  penganiayaan  sebagai  masing-masing  tindakan  yang  diperbuat secara  sengaja  yang  menyebabkan  luka  ataupun  rasa  sakit  terhadap  orang  lain.  Adapun  yang  mengartikan penganiayaan ialah secara sengaja menyebabkan luka ataupun rasa sakit, unsur sengaja tersebut wajib tercantum pada surat tuduhan, berdasarkan ilmu pengetahuan/ doktrin hukum pidana penganiayaan memiliki unsur antara lain : 1. Ada kesengajaan.
2. Ada perbuatan.
3. Ada akibat dari tindakan (yang ditujukan), yakni :
a. Rasa sakit terhadap tubuh.
b. Luka terhadap tubuh.
Unsur pertama berbentuk kesalahan (unsur subyektif), unsur kedua dan ketiga berbentuk unsur obyektif. Tindak pidana  penganiayaan  merupakan  tindak  pidana  yang  diperbuat  pada  tubuh  terhadap  seluruh  tindakan  sehingga menyebabkan rasa sakit ataupun luka di tubuh hingga nyawa yang hilang. Tindak aniaya tercantum pada BAB XX II, Pasal  351s/d  Pasal  355  yakni  antara  lain  :  1.  Penganiayaan  biasa  Pasal  351  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  2.  Penganiayaan  ringan  Pasal  352  KUHP.  3.  Panganiayaan  berencana  Pasal  353  KUHP.  4.  Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. 5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.
Tindak  pidana  aniaya  sebagaimana  diuraikan  di  atas  dapat  dilihat  dari  berkas  perkara  nomor:  LP/B- 10/II/2020/JAMBI/RES  BATANGHARI/SEK  Pemayung,  yang  dilakukan  oleh  pelaku  atas  nama  saudari  Salsadilah Binti  Abi  terhadap  saudari  atas  nama  Siska  Amelia  Binti  Samsy,  yang  mana  kronologisnya  pada  hari  kamis  bulan Februari  2020  sekitar  pukul  16.30  WIB  (Waktu  Indonesia  Barat)  bertempat  di  RT.  09  desa  jembatan  mas  Kec. Pemayung  Kab.  Batanghari  telah  terjadi  tindak  pidana  penganiayaan  yang  mana  pada  saat  pelapor  sedang  berjalan untuk pulang kerumah di desa ture dan pada saat sampai di jembatan mas RT.09 pelapor diberhentikan dan kemudian terlapor  marah  dan  terlapor  langsung  menarik  jilbab  dan  pelapor  turun  dan  kemudian  terlapor  memaksa  untuk membuka  helm  dan  pelapor  tidak  mau,  dan  kemudian  helm  pelapor  dipaksa  untuk  dibuka  dan  kemudian  langsung memukul pipi dibagian sebelah kanan pelapor, dan tangan pelapor ditarik dengan kuat, atas kejadian tersebut pelapor melaporkan ke Polsek Pemayung.
Dari laporan tersebut polisi melakukan proses penyelidikan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  108  Ayat  (1)  KUHP  mengatur  hal-hal  yaitu:  Masing-masing  individu  yang menyaksikan, melihat, mengalami, ataupun merupakan korban dari tindak pidana memiliki hak dalam membuat aduan ataupun pelaporan pada penyelidik secara tertulis ataupun lisan.
Dari  ayat  (1)  tersebut  dikatakan  sebagai  “hak”.  Sebagai  “hak”,  adalah  sesuatu  yang  bisa  digunakan  ataupun tidak  dipakai.  Tujuan  dari  penyelidikan  ialah  menetapkan  dapat  didakwa  peristiwa  tertentu  untuk  dilaksanakan penyidikan ataupun peristiwa tertentu diduga sebagai tindak pidana.
Penyidikan  merupakan  rangkaian  tindak  penyidik  perihal  dan  berdasarkan  proses  yang  diaturkan  Undang- Undang  dalam  mengumpulkan  dan  pembuktian  di  mana  melalui  pembuktian  tersebut  dapat  menerangkan  ataupun mengungkap tindak pidana yang dialami dan didapati pelakunya.
Dalam Pasal 6 KUHAP, Penyidik dikarenakan memiliki wewenang, menerima pengaduan ataupun laporan dari seseorang  mengenai  tindak  pidana;  berbuat  tindak  pertama  ketika  ditempat  kejadian;  meminta  memberhentikan
2 Ibid
3 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 13
4 Ibid
5 Andi Hamzah, Op.Cit, hal. 23
6 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2009, hal. 37.
Ahmad Zulfikar, Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice
tersangka  dan  melakukan  pemeriksaan  identitas  terhadap  tersangka;  menangkap,  menahan,  menggeledah,  menyita, dan lain-lain.
Dari  tahap  penyidikan  dan  penyelidikan  atas  laporan  tindak  pidana  yang  dicantumkan  pada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  tersebut  juga  diatur  pada  Peraturan  Kapolri  No:  6  Tahun  2019  mengenai  Penyidikan Tindak  Pidana  juncto  SE  Kapolri  No:  6  tahun  SE/8/VII/2008  mengenai  implementasi  restorative  justice  (keadilan restoratif) pada perkara pidana. Terhadap prinsip restorative justice (keadilan restoratif)  tidak dapat diartikan sebagai metode  pemberhentian  perkara  secara  damai,  namun  untuk  memenuhi  rasa  keadilan  masing-masing  pihaknya  yang terkait  pada  perkara  pidana  dengan  usaha  menghubungkan  masyarakat,  korban,  dan  pelaku  di  mana penyidik/penyelidik  sebagai  mediatornya,  sementara  penyelesaian  perkara  yakni  berupa  perjanjian  perdamaian  dan mencabut  hak  penuntutan  oleh  korban  yang  harus  diminta  hakim  dari  jaksa  penuntut  umum  dalam  mengugurkan wewenang penuntutan korban dan penuntutan umum.
Beberapa metode menyelesaikan perkara pidana yang menggambarkan implementasi prinsip restortifve Justice (keadilan  restoratif)  dan  bisa  menjadi  tolak  ukur  untuk  menerapkan  prinsip restortifve  Justice (keadilan  restoratif) pada perkara pidana sebagai acuannya yaitu :
1. Pasal  76  ayat  (1)  KUHP,  terkecuali  perihal  keputusan  hakim  masih  kemungkinan  dilakukan  pengulangan,  orang tidak  diperbolehkan  dituntut  2  kali  dikarenakan  tindakan  hakim  Indonesia  pada  dirinya  sudah  diadili  melalui keputusan yang menjadi tetap;
2. Pasal  7  ayat  (1)  UU  Tahun  2012  No.  11  mengenai  system  Peradilan  Pidana  Anak  terhadap  pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan anak di pengadilan negeri harus dilakukan diversi;
3. Pasal 15 ayat (2) UU Tahun 1999 No. 42 mengenai jaminan  Fidusia dan Sertipikat penjaminan Fidusia memiliki daya eksekusi yang serupa terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai intenitas hukum tetap;
4. Pasal  51  ayat  (7)  UU  Tahun  2001  No.  21  mengenai  Otonomi  Khusus  untuk  propinsi  Papua  bahwasannya  dalam melepaskan  tersangka  pidana  oleh  tuntutan  pidana  berdasarkan  kebijakan  hukum  pidana  yang  diberlakukan, dibutuhkan  surat  persetujuan  supaya  dilaksanakan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  didapatkan  dari  Kepala Kejaksaan Negeri terkait pada lokasi timbulnya perkara pidana;
Menurut  G.P  Hoefnagels,  Penanggulangan  kejahatan  pada  dasarnya  bisa  digolongkan  ke  dalam  2  jenis,  yakni penanggulangan  kejahatan  dengan  cara  non  penal  dan  penanggulangan  kejahatan  secara  penal. 7 Penal  policy  adalah wujud  menanggulangi  tindak  pidana  dengan  berfokus  terhadap  upaya  represif  sesudah  timbulnya  tindak  pidana, sementara non penal policy cenderung berfokus terhadap upaya preventif sebelum timbulnya tindak pidana.
Dalam  segi  kasarnya  bisa  digolongkan  bahwa  usaha  terhadap  menanggulangi  tindak  pidana  melalui  upaya “ penal ”  menunjukkan  kecenderungan  mengarah  terhadap  cara  “ repressive ”  (penumpasan,  pemberantasan  dan penindasan)  sesudah  tindak  pidana  terjadi,  sementara  upaya  “non  penal”  cenderung  mengarah  terhadap  pendekatan “preventife” (pengendalian, pencegahan, dan penangkalan) sebelum tindak pidana terjadi. 8 Disebut sebagai difrensiasi secara kasar dikarenakan upaya repesif secara umum juga bisa dinilai sebagai upaya preventif pada makna luasnya. Salah  satu  upaya  Kepolisian  Republik  Indonesia  dengan  menerbitkan  Peraturan  Kapolri  Tahun  2019  No:  6 mengenai Penyidikan Tindak Pidana dengan menerapkan keadilan restoratif yaitu penanggulangan kejahatan melalui proses  perdamaian.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  pasal  12  dengan  syarat  materil  dan  syarat  formil.  Syarat  Materilnya meliputi  perkara  yang  sedang  diproses  tidak  menyebabkan  dampak  kekhawatiran  publik,  tidak  memberi  dampak konflik  sosial,  tidak  terdapat  penolakan  masyarakat,  dan  terdapatnya  pernyataan  oleh  masing-masing  pihak  yang terkait agar tidak melepaskan hak dan tidak keberatan terhadap hak menuntut di muka hukum. Dan tingkat kesalahan tersangka  tidak  berat  dan  pelaku  bukan  resedivis;  tindak  pidananya  masih  pada  tahap  penyidikan  dan  penyelidikan. Syarat  formalnya  adanya  surat  damai  oleh  masing-masing  pihak  (terlapor  dan  pelapor)  dan  akta  dading  (surat pernyataan  perdamaian)  kedua  pihak  dan  diketahui  dari  atasan  penyidik.  Kasus  yang  dipecahkan  dengan  jalan perdamaian itu dikarenakan ada kehendak masyarakat yang ingin kasus diselesaikan dengan cepat dan tidak sulit, tapi tetap  penyelesaian  kasus  dengan  jalan  perdamaian  itu  harus  mendahulukan  hak-hak  korban,  contohnya  memperoleh penggantian  terhadap  kerugian  yang  dialaminya.  Hal  itu  bisa  didukung  melalui  terdapat  wewenang  diskresi  polisi. Maka dengan kesepakatan untuk berdamai yang telah memenuhi syarat meteri dan formil sudah selesai perkara pidana tersebut,  tetapi  mengapa  dalam  perkara  tersebut  pelapor  masih  menuntut  agar  perkara  tersebut  tetap  dilanjutkan. Pertanyaannya  apakah  syarat  formilnya  belum  diselesaikan,  sehingga  korban  sebagai  pelapor  merasa  kerugiannya belum diselesaikan.
Tujuannya untuk mengetahui tesis ini antara lain: 1. Bagaimana aturan terkait keadilan restoratif pada peraturan perundang-undangan?  2.  Bagaimana  implementasi  keadilan  restoratif  yang  dilaksanakan  Kepolisian  RI  di  Kepolisan
7 Ibid
8 Barda  Nawawi  Arief, Upaya  Non  Penal  di  dalam  Menanggulangi  Kejahatan ,  Bahan  Seminar  Kriminotogi  VI  di Semarang, semarang, 1991, hal. 12
Ahmad Zulfikar, Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice
Resort Pemayung untuk menangani perkara pidana Penganiayaan? 3. Bagaimana kendala dan upaya yang diusahakan Kepolisian RI terkhusus Kepolisan Resort untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana?

## METODE
Tipe  penelitian  ini  merupakan  penelitian  sosiologis  (yuridis  empiris).  Dalam  penelitian  sosiologis  memiliki tujuan  menganalisa  masalah  yang  dilaksanakan  melalui  perpaduan  bahan-bahan  hukum  (data  sekunder)  pada  data primer  yang  didapatkan  saat  penelitian.  Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  untuk  menjelaskan  masalah  pada skripsi ini  yang  berjudul “Kebijakan  Kepolisian  Sektor  Pemayung  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice.” (LP/B-10/II/2020/Jambi/Res Batanghari/Sek  Pemayung) adalah metode Pendekatan  Kasus  dan  pendekatan  Undang-Undang.  Sumber  “data”  yang  dipakai  peneliti  untuk  menjawab  masalah peraturan  Polres  Pemayung  untuk  menyelesaikan  Tindak  Pidana  penganiayaan  secara restoratife  justice .  ialah bersumber pada “data primer dan data Sekunder. dan data sekunder dengan meliputi tiga bahan hukum” yaitu : 9 Bahan Hukum  primer  dengan  meliputi:  hasil  wawancara,  dan  penelitian  dilapangan.  “Bahan  Hukum  sekunder  merupakan bahan  hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum  primer  contohnya  karya  ilmiah,  buku-buku,  dan  literatur  yang berhubungan  terhadap  masalah.”  berikutnya  “bahan  Hukum  tersier  ialah  bahan  pendukung  yang  didapatkan berdasarkan kamus, media massa, lietarture, dan buku-buku.”
Pada  penelitian  ini,  data  yang  digunakan  dari  pengumpulan  data  dengan  2  metode  yakni:  Studi  lapangan  dan Studi  kepustakan.  Ada  pula  metode  dalam  mengumpulkan  data  dengan  cara:  Wawancara,  Observasi,  dan  Membuat Daftar Pertanyaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

## Bagaimana pengaturan mengenai restorative justice di dalam peraturan perundang-undangan?
Keadilan  restoratif  pada  perkembangan  peradaban  manusia  (penghukuman)  dan  perkembangan  mazab  hukum negara  melakukan  pengembalian  terhadap  mandat  ius  poniendi  dan  ius  ponale  pada  publik  untuk  recovery  dan penyembuhan  pemulihan 10 .  Keadilan  restoratif  adalah  konsep  pola  pikir  yang  menanggapi  berkembangnya  sistem peradilan  pidana  yang  berfokus  terhadap  kepentingan  keterlibatan  korban,  pelaku,  dan  masyarakat  selaku  upaya pemulihan sosial pada interelasi sosial masyarakat. Dalam menyelesaikan kasus secara keadilan restoratif tidak sama terhadap  tahap  peradilan  konvensional.  Peradilan  konvensional  adalah  suatu  peradilan  yang  menetapkan  kesalahan dan mengatur penderitaan/ kerusakan yang terjadi pada seseorang ataupun beberapa orang pada suatu forum diantara negara  dan  pelaku  tindak  pidana  berdasarkan  peraturan  yang  sistematis.  Keadilan  restoratif  tahap  penyelesaian  yang mengaitkan  masyarakat,  korban,  dan  pelaku.  Hal  tersebut  seperti  yang  dinyatakan  Howard  Zehr  di  tahun  1990  pada buku miliknya yang menyebutkan: 11 “Restorative Justice sees things differently… crimes is a violation of people and relationships…it creates obligation to make things right.  Justice involves perpetrators, victims and the community to find solutions so that reconciliation, repair, and certainty can be realized”. Keadilan restoratif juga menjadi kerangka berpikir  yang  hanya  bisa  dipakai  untuk  menanggapi  tindak  pidana  untuk  integrited  criminal  justice  system  supaya mencapai  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sesudah  masing-masing  pihaknya  memperoleh  ataupun  merasakan keadilan  saat  melaksanakannya.  Terdapat  keuntungan  dalam  mengamati  teori  yang  dinyatakan  Gustav  Radbruch bahwa  terdapat  3  tujuan  hukum  (yakni  keadilan,  kebermanfaatan,  dan  kepastian)  pada  pelaksanaan  3  tujuan  hukum tersebut  melalui  penggunaan  “asas  prioritas”.  Namun  keadilan  wajib  berada  di  urutan  utama  dan  pertama  daripada kebermanfaatan dan kepastian. Sesuai dengan 3 tujuan itu, tentu saja tidak bsia dilakukan secara kolektif sebab seperti yang dipahami, pada realitanya seringkali mengalami benturan pada manfaatan dan kepastian hukum, pada kepastian hukum dan keadilan, dan kebermanfaatan dan keadilan. 12 Keadilan restoratif adalah wujud solusi dalam menyesaikan masalah  di  luar  pengadilan.  Berdasarkan  pendapat  Barda  Nawawi  Arief  dimaknai  sebagai  mediasi  penal.  Mediasi tersebut  dinamakan    ”mediation  in  penal  matters”    ataupun  ”mediation  in  criminal  cases”  yang  berdasarkan  bahasa Belanda  dinamakan  ”Starfbemiddeling” 13 .  Mediasi  penal  dipergunakan  untuk  mewujudkan  pertemuan  pada  korban dan pelaku tindak pidana, dengan demikian umumnya hal tersebut dinamakan ”offender victim arrangement” ataupun
9 Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusuanan  Konsep  KUHP  Baru), Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm 1.
10 Zulfa, Eva A., Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 74
11 Howard  Zehr  dalam  Marlina,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia (Studi di Kota Medan), Disertasi, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2006, hal. 50
12 Zulfa, Eva Achjani, Loc.cit
13 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2010, hal. 1-
Ahmad Zulfikar, Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice
”victim offender mendiation”. 14 Praktik mediasi penal timbul sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan sistem peradilan  pidana.  Wacana  keadilan  restoratif  juga  berusaha  dalam  mengatur  kepentingan  pelaku  dan  korban  tindak pidana,  dan  menemukan  alternatif  secara  efektif  pada  masing-masing  pihaknya,  dan  menangani  sejumlah  masalah sistem  peradilan  pidana.  Mediasi  penal  adalah  elemn  terhadap  konsepsi  keadilan  restoratif  yang  menjadikan  sistem peradilan pidana di kedudukan mediator.
Peran pihak penegakan hukum terutama Kepolisian RI dalam menegakkan hukum pidana secara umum menjadi fungsionalis hukum pidana, 15 dengan arti fungsional memiliki peran strategis pada penegakan hukum, Barda Nawawi Arief  menyebutkan  fungsional  hukum  pidana  bisa  terwujud,  beroperasi,  dan  berfungsi  dengan  cara  riil. Fungsionalisasi  hukum  pidana  berkaitan  terhadap  konkeretisasi  ataupun  operasionalisasi  hukum  pidana,  di  mana secara umum tidak berbeda terhadap penegakan hukum. 16 Fungsionalisasi hukum pidana bisa dimaknai sebagai usaha dalam  menjadikan  hukum  pidana  agar  bisa  terwujud,  bekerja,  beroperasi,  dan  berfungsi  dengan  baik.  Hal  tersebut berkaitan terhadap konkeretisasi ataupun operasionalisasi hukum pidana, di mana secara umum tidak berbeda terhadap penegakan  hukum.  Fungsionalisasi  mengandung  3  tahap  kebijakan  yakni  tahapan  kebijakan  formulatif  sebagai tahapan  dalam  merumuskan  hukum  pidana  dari  pihak  legislatif.  Tahapan  kebijakan  aplikatif  sebagai  tahapan menerapkan  hukum  pidana  dari  penegak  hukum.  Tahapan  kebijakan  administratif,  yakni  menjadi  proses  dalam melaksanakan  hukum  dari  pihak  eksekusi  hukum. 17 Dalam  tahap  kebijakan  aplikatif  tersebut  pihak  kepolisian  bisa mengaplikasikan  diskresi  dengan  penguatan  dan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  menangani  perkara  pidana. Diskresi berdasarkan pendapat Erlyn Indarti antara lain: 18
“untuk memperoleh pemahaman terhadap diskresi paling tidak bisa diidentifikasikan berdasarkan 8 unsur yang terdapat  pada  definisi  diskresi  yaitu  ketepatan,  tindakan,  keputusan,  pilihan,  kebijaksanaan,  wewenang,  otoritas, ataupun kemerdekaan. Melaui perumusan 8 unsur tersebut, dengan demikian diskresi dengan cara komprehensif dapat diformulasikan sebagai otoritas ataupun kemerdekaan suatu lembaga, seseorang ataupun beberapa orang agar dengan penuh  pertimbangan  dan  bijak  menentukan  pilihan  untuk  mengambil  keputusan  dan  melakukan  suatu  tindakan  yang dinilai efektif. Tindakan dalam mengambil keputusan tersebut secara umum menjadi tolak ukur terhadap serangkaian tahap  yang  panjang,  meskipun  pada  realitanya  dapat  terjadi  dengan  cepat,  terdapat  juga  kehati-hatian  yang  bertolak ukur terhadap intelektualitas yang memadai. Tahap itu juga mengaitkan penilaian ataupun pertimbangan berdasarkan perspektif yang adil. Hingga pilihan yang berkaitan terhadap pengambilan tindakan ataupun pembuatan keputusan. Di samping  hal  tersebut,  pemahaman  terhadap  istilah  diskresi  lebih  dimaknai  seolah-olah  sebagai  pilihan  yang ditentukan.  Kemudian  tindakan  yang  dilakukan  sesungguhnya  adalah  produk  ataupun  hasil  berdasarkan  diskresi, bukanlah  diskresinya  sendiri.  Kesalahan  tersebut  ialah  terdapat  dalam  realita  bahwa  pilihan  yang  ditentukan  adalah hasil berdasarkan diskresi yang tidak terlihat, dengan demikian bisa dilakukan observasi dengan cara langsung. Dalam istilah otoritas ataupun kemerdekaan seharusnya fokus terhadap arti diskresi. Diskresi secara umum merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, yakni pada peneyelenggaraan tugas ataupun pihak penegakan hukum tersebut, meskipun pada  kenyataanya  terlihat  bertentangan  terhadap  rule  of  law.  Karaktaristik  aturan  yang  benar-benar  terbuka  dengan cara logika, membentuk bagian diskresi, paling tidak yang implisit, sehingga tidak bisa ditolak”.

## Bagaimana penerapan restorative justice yang dilakukan Polri di Polsek Pemayung dalam proses penanganan perkara pidana Penganiayaan?
Aturan  pada  keadilan  retoratif  pada  Hukum  Pidana  Pengaturan  hukum  pidana  terhadap  KUHAP  dan  KUHP pada  kerangka  tanggung  jawab  criminal  liability  (pidana)  dan  sistem  pemidanan  tersebut  lebih  mengganggap  sanksi penjara  sebagai  primadona  sanksi  terhadap  terpidana.  Sanksi  lainnya  hanyalah  dinilai  sebagai  hukuman  alternatif. Sesuai  aturan  hukum  pidana  pada  KUHAP  dan  KUHP,  dengan  demikian  hakim-hakim  yang  mengadili  perkara- perkara  pidana  yang  membuat  pidana  kurungan  sebagai  hukuman  utama.  Konsep  keadilan  yang  diperlukan  dan diharapkan  masyarakat,  terutama  korban  tindak  pidana  itu  ialah  kondisi  sebagaimana  sebelum  timbulnya  tindak pidana.  dalam  menegakkan  hukum  yang  seharusnya  pada  sistem  peradilan  pidana  pada  tindak  pidana  yang
14 Yuarsi  Susi  Eja,  Menggagas  Tempat  Yang  Aman  Bagi  Perempuan,  Cet  1,  Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002, hal. 87
15 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16- 18  September  1991,  hal.  2,  bahwa  Upaya  menanggulangi  kejahatan  melalui  sarana  hukum  termasuk  hukum  pidana  merupakan bidang  kebijakan  penegakan  hukum  dengan  tujuan  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Upaya  menangulangi  kejahatan  adalah bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  (social  wefare).  Dengan  dmeikian  tujuan  utama  dari  politik  kriminal  yaitu melindungi masyarakat supaya tercapai kesejahteraan masyarakat.
16 Barda Nawawi Arief, Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1994, hal. 157.
17 Barda  Nawawi  Arief,  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra  Aditya, Bandung, 1998, hal. 30
18 Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan, Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada FH UNDIP, Semarang 4 November 2010, hal. 39-41

## Ahmad Zulfikar, Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife
Justice
digolongkan  sebagai  delik  aduan,  penyimpangan  yang  hanya  diancam  pidana  denda  dan  menggap  sanksi  pidana sebagai  ultimum  remedium  bisa  menerapkan  konsep  keadilan  restoratif.  Keadilan  restoratif  merupakan  konsepsi pemidanaan, namun sebagai konsep pemidanaan bukan hanya sekadar terhadap kebijakan hukum pidana (materil dan formal).  Keadilan  restoratif  juga  perlu  ditinjau  berdasarkan  sistem  kemasyarakatan  dan  segi  kriminologi.  Sesuatu dengan fakta yang ada, sistem pidana yang diberlakukan belum secara penuh memastikan integrated justice (keadilan terpadu), yakni keadilan untuk masyarakat, pelaku, dan keadilan konsep berpikir tersebut yang mendukung ke konsep “keadilan  restoratif”.  Kemudian  Bagir  Manan 19 ,  pada  tulisan  yang  dibutanya  juga  menjelaskan  mengenai  ”keadilan restoratif”  memuat  prinsip-prinsip,  yakni:  Memposisikan  masyarakat,  pelaku,  dan  korban  sebagai  pemangku kepentingan yang melakukan kerja sama, membentuk keikutsertaan masyarakat, pelaku, dan korban pada penyelesaian tindak pidana ataupun peristiwa, dan langsung berupaya untuk mencari solusi dalam menyelesaikan dinilai adil untuk masing-masing  pihak  (win-win  solutions)”.  Merangsang  penyelesaian  tindak  pidana  ataupun  peristiwa  melalui langkah-langkah yang  relatif personal dan informal, daripada menyelesaikan melalui cara  yang imoersonal dan  kaku (formal) yang memakai pola setelah dan sebelum tahap peradilan dilakukan. Sebelum tahap peradilan, arti pada saat ”perkara”  itu  masih  di  tangan  kejaksaan  ataupun  kepolisian.  Yakni  berdasarkan  inisiatif  kejaksanaa,  kepolisian, kelompok masyarakat, ataupun seseorang, dilaksanakan upaya penyelesaian tindak pidana itu melalui prinsip ataupun cara-cara  Restorative  justice  (keadilan  restoratif).  Keadilan  restoratif  bisa  dijalankan  ketika  perkara  dibawa  ke Pengadilan.  Contohnya  Hakim,  bisa  menyarankan  penyelesaiannya  berdasarkan  prinip-prinsip  ataupun  cara-cara keadian restoratif. Kemungkinan juga di tengah tahap pengadilan bisa dilakukan upaya penyelesaiannya berdasarkan prinsip  keadilan  restoratif.  Jika  ditinjau  berdasarkan  wujud  mediasi  dengan  tujuan  mewujudkan  ”win-win  solution” sebagaimana pada perkara perdata. 20
Penanganan  perkara  yang  dilakukan  oleh  Unit  Reskrim  Polsek  Pemayung  tindak  penganiayaan  ringan  dan tindak  penganiayaan  pemberatan  seperti  halnya  pada  perkara  itu  beralasan  antara  lain:  Pertama,  kasus  penganiyaan ringan  berdasarkan  keadilan  restoratif  melalui  pertimbangan  bahwa  dari  terlapor  dan  pelapor  sudah  berdamai  dan ditinjau  berdasarkan  segi  sanksi  pidana  dihukum  pada  sanksi  pidana  kurang  dari  5  (lima)  tahun.  Selain  hal  tersebut, penyidik  dalam  Unit  Reskrim  menganggap  jika  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  masih  berlanjut  di  tahap penyidikan bisa berdampak pada munculnya kendala pada ketertiban dan keamanan masyarakat. Kedua, kasus tindak penganiayaan dengan pemberatan dilaksanakan upaya keadilan restoratif dari penyidik terhadap Unit Reskrim Polsek Pemayung    melalui  pertimbangan  Harkamtibmas  dan  kepentingan  umum  di  mana  hal  itu  dipilih  dengan  tepat  dan dibutuhkan  dalam  mewujudkan  solusi  paling  baik  dan  berfungsi  dalam  mendahulukan  asas  keseimbangan. Pertimbangan  lain  yaitu  adanya  rekonsiliasi  (kesepakatan  damai)  pada  masing-masing  pihak  yang  terlibat  pada kejadian  yang  dialami.  Prosedur  keadilan  restoratif  bisa  dilaksanakan  melalui  solusi,  yakni  di  luar  sistem  peradilan dengan  tidak  mengaitkan  bagian  sistem  peradilan  dan  pihal  penegak  hukum.  Prosedur  dalam  menyelesaikan  kasus tidak berkaitan pada peradilan pidana.

## Bagaimana  hambatan  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Polri  khususnya  Polsek  Pemayung  dalam  penerapan restorative justice pada proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan?
Aturan  Restorative  Justice  pada  UU  Tahun  2002  No.  2  mengenai  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam melaksanakan tugasnya mencakup operasional dan kegiatan kepolisian diberikan discretionary  power (wewenang  diskresi). Discretionary  power merupakan  wewenang  legal  dimana  pihak  polisi memiliki  hak  dalam  wewenang  tersebut  dan  pihak  polisi  bisa  melakukan  pengalihan  pada  suatu  kasus,  dengan demikian pelakunya tidak harus berurusan pada peradilan pidana dengan cara formal. 21 Diskresi bukanlah wewenang, namun upaya lain pihak polisi di mana wajib dipertanggungjawabkan dalam segi norma-norma masyarakat dan secara hukum, Diskresi sangat mudah menimbulkan pelanggaran kekuasaan, dengan demikian harus diawasi secara ketat dan jelas  pada  implementasinya.  Diskresi  yang  terdapat  dalam  tugas  kepolisian  disebabkan  ketika  pihak  kepolisian melakukan  tindakan,  kemudian  diberikan  terhadap  2  pilihan  apakah  memproses  berdasarkan  kewajiban  dan  tugas sebagai pihak penegak hukum pidana atau mengabaikan kasus tersebut terhadap pembuatan keputusan diskresi pihak polisi.  Hal  tersebut  memiliki  makna  tidak  menjalankan  kewajiban  sebagai  aparat  penegak  hukum  pidana  sesuai dengan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Alasan-alasan tersebut dapat berbentuk membimbing pelaku  untuk  ketertiban  ataupun  dikarenakan  hal-hal  yang  lain.  Secara  menyeluruh,  alasan-alasan  ini  juga  berkaitan ataupun  termasuk  pada  kerangka  tugas  preventif  kepolisian.  Perlindungan  hukum  dari  pihak  kepolisian  untuk menyidiki dan memberi rasa keadilan kerap dikaitkan terhadap tindakan polisi seperti halnya yang tercantum pada UU Tahun  2002  No.  2  mengenai  Polri,  yaitu  “upaya  lainnya”  yang  ditendensi  pada  arti  “diskresi  polisi”.  Penyidik
19 16 Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan), Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hal 4.
20 Ibid, hal 8.
21 Agus Adrianto, Op. cit, hal. 74

## Ahmad Zulfikar, Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife
Justice
kepolisian diberikan wewenang yang sifatnya pribadi seperti hal yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) butir j UU No. 1  Tahun  1981  mengenai  KITAB  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Pasal  16  ayat  (1)  butir  1  dan  Pasal  18 Tahun 2002 UU No. 2 mengenai Kepolisian Republik Indonesia yang memberi wewenang pada penyidik Kepolisian RI  agar  “bisa  melakukan  upaya  lainnya”  pada  ketentuan-ketentuan  khusus  dan  hal  tersebut  berkaitan  terhadap pemaknaan  dari  diskresi  kepolisian.19  Diskresi  kepolisian  pada  UU  Tahun  2002  No.  2  Pasal  18  mengenai  Polri menyatakan  bahwa  “(1).  Demi  kepentingan  umum,  aparat  Polisi  RI  Pada  pelaksanaan  wewenang  dan  tugasnya  bisa melakukan  tindakan  berdasarkan  penilain  sendiri.  (2).  Melaksanakan  kebijakan  seperti  halnya  yang  tercantum  pada ayat  (1)  hanya  bisa  dilaksanakan  pada  kondisi  yang  sangat  diperlukan  melalui  pengamatan  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Berikutnya pada pemaparan Pasal 18 ayat (1)  menyatakan:  arti  dari  “melakukan  tindakan  berdasarkan  penilaian  sendiri”  merupakan  upaya  yang  bisa dilaksanakan Polri untuk melakukan tindakan yang perlu melalui pertimbangan manfaat berdasarkan tindakan tersebut dan  memang  demi  kepentingan  umum”.  Kepolisian  RI  telah  menjadwalkan  penerapan  keadilan  restoratif  untuk memberi keadilan pada publik. Penerapan keadilan restoratif bisa diketahui berdasarkan sejumlah aturan-aturan yang sudah  diformulasikan  pihak  Kepolisian  RI,  yakni  Surat  Telegram  ataupun  Peraturan  Kabagreskrim  Kepolisian  RI mengenai  implementasi  keadilan  restoratif  dalam  menangani  kasus  pidana,  seperti  yang  tercantum  pada  TR Kabareskrim  Polri  No:  TR/1124/XI/2006.  Peraturan  internal  Kepolisian  RI  berkaitan  terhadap  keadian  restoratif  dan mengatur  pada  kerangka  pemberhentian  kasus  untuk  kepentingan  umum  pada  Surat  Telegram  Rahasia  Nomor STR/583/VIII/2012  mengenai  implementasi  keadilan  restoratif  oleh  Badan  Reserse  Kriminal  terhadap  para  Dir Resnarkoba, Dir Reskrimum, dan Dir Reskrimsu di mana semua Keplisian Daerah melandasi Pasal 18 UU Kepolisian yakni  “bertindak  berdasarkan  penilaiannya  sendiri  dan  didasari  oleh  pertimbangan  risiko  dan  manfaat  berdasarkan tindakannya  itu  dan  memang  demi  kepentingan  umum”.  Dalam  menemukan  landasan  hukum  secara  efektif  tersebut kemudian  dilakukan  penafsiran  secara  berbeda  dari  msing-masing  penyidik.  Adapun  yang  menilai  bahwa  landasan hukum  pemberhentian  penyidikan  untuk  kepentingan  bersama  ialah  tidak  ada  pembuktian  yang  cukup  dikarenakan saksi-saksi,  korban  dan  pelapor  mencabut  pelaporan  dan  semua  informasi  yang  sudah  diberi  penyidik,  adapun  yang melandasi terhadap konsep Restorative Justice (keadilan restoratif) dan alternatif dalam menyelesaikan masalah di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution).

## SIMPULAN
1. Kebijakan  mengenai  keadilan  restoratif  pada  hukum  pidana  bisa  ditinjau  berdasarkan  sisi  pengaturan,  yaitu keadilan restoratif pada kebijakan Perundang-Undangan. Selain hal tersebut, aturan tentang landasan Kepolisian RI untuk  menggunakan  konsep  keadilan  restoratif  belum  terdapat  peraturan  hukum  setara  pada  undang-undang, dengan  demikian  pihak  Pepolisian  RI  pada  pelaksanaannya  masih  berpedoman  terhadap  kebijakan  internal kepolisian  RI  dan  UU  kepolisian  RI.  Pada  Pasal  18  UU  Polri  menyebutkan  “bertindak  berdasarkan  penilaiannya sendiri didasari oleh pertimbangan resiko dan manfaat berdasarkan tindakannya itu dan memang demi kepentingan bersama”. Ada pun landasan Polri yaitu discretionary power (wewenang diskresi). Discretionary power merupakan wewenang  legal  dimana  pihak  polisi  memiliki  hak  dalam  wewenang  tersebut  dan  pihak  polisi  bisa  melakukan pengalihan  pada  kasus  tertentu,  dengan  demikian  pelakunya  tidak  harus  berurusan  pada  peradilan  pidana  secara formal. 22 . 2. Implementasi  keadilan  restoratif  yang  dilaksnakan  Kepolisian  RI  untuk  menangani  kasus  pidana  pada  Kepolisian Sektor Pemayung   bisa ditinjau berdasarkan  2 (dua)  hal, yaitu: Pertama, penanganan  tindak pidana penganiayaan ringan  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Kedua,  penanganan  kasus  mengenai  Harkamtibmas  dan  kepentingan  umum sesuai  penilaiannya  sendiri.  Dapat  disimpulkan  secara  singkat  terhadap  penanganan  perkara  Penganiayaan  oleh penyidik  Polri  pada  Unitreskrim  Polsek  Pemayung  dengan  kriteria  yaitu,  kategori  tindak  pidana  yang  diancam sanksi  pidana  hingga  1  (satu)  tahun  harus  diprioritaskan  untuk  diterapkan  diversi,  tindak  pidana  yang  diancam sanksi  pidana  di  atas  1  (satu)  tahun  hingga  5  (lima)  tahun  dapat  dipertimbangkan  terhadap  penerapan  diversi, semua kasus penganiayaan ringan harus diupayakan penerapan diversi terkecuali menyebabkan kerugian pada jiwa dan tubuh. Selain hal tersebut, kerugian yang disebabkan tindak pidana, apabila dampaknya bersifat kebendaan dan tidak ada hubungannya dengan nyawa dan tubuh seseorang, sehingga tingkat kepentingan penerapan prinsip diversi semakin  dibutuhkan.  Terhadap  kepentingan  umum  dan  Harkamtibmas  atas  dasar  penilaian  oleh  Unit  Reskrim Polsek  Pemayung  melalui  kriteria  yaitu  mempertimbangkan  proses  penegakan  hukum  sesuai  hukum  positif  dan apabila  penyelesaian  melalui  restorative  justice  merupakan  suatu  hal  yang  mendesak  dengan  melihat  psikologis masyarakat  di  wilayahnya  serta  atas  pertimbangan  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat,  sehingga  keputusan diserahkan  masing-masing,  selama  masih  bisa  dipertanggungjawabkan  melalui  upaya  ultimum  remedium  dan koordinasi  dengan  penegak  hukum.  Selain  hal  tersebut  berbagai  langkah  Unit  Reskrim  Polsek  Pemayung  supaya kasus yang ditangani, penyelesaiannya cenderung secara restorative justice yang mengedepankan asas kemanfaatan
22 Agus Adrianto, Op. cit, hal. 74

## Ahmad Zulfikar, Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife
Justice
dan  keadilan  hukum  bukan  pendekatan  kepastian  hukum,  pelaksanaanya  tanpa  pamrih  dan  tanpa  imbalan  serta hanya untuk keadilan. Dengan demikian, terlebih dahulu harus dilakukan proses perdamaian.
3. Hambatan  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Polsek  Pemayung,    terutama  Unit  Reskrim  ketika  menerapkan  konsep restorative  justice  pada  penanganan  perkara  pidana  bisa  diidentifikasikan  sebagai  berikut,  hambatan  berdasarkan hambatan  internal  dan  eksternal  berupa  kompetensi  penyidik  pada  Unit  Reserse  Kriminal  Polsek  Pemayung dibidang pengetahuan hukum, sistem peradilan pidana, peraturan perundang-undangan dan ketrampilan tektis dan teknis penyidikan masih belum  maksimal. Hal ini terjadi karena belum  semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan  kejuruan  fungsi  teknis  reserse  dan  ketrampilan  pendukung,  termasuk  dalam  hal  ini  kurangnya pemahaman  secara  komprehensif  terhadap  prinsip  restorative  justice.  Upaya  yang  dilakukan  antara  lain peningkatan  kualitas  penyidik  pada  Unit  Reserse  Kriminal  Polsek  Pemayung  mengakselerasi  restorative  justice didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.

## Saran
1. Mengingat bahwa belum adanya perangkat aturan yang secara tegas mengatur restorative justice terkait peran Polri maka  diharapkan  Pemerintah  Republik  Indonesia  mengeluarkan  produk  berupa  peraturan  perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang restorative justice minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  terlihat  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperbaiki  atau  ditingkatkan  terkait penerapan  restorative  justice  di  Polsek  Pemayung  sebagai  berikut:  Pertama,  perlu  adanya  SOP  penerapan restorative justice di Unit Polsek Pemayung  terutama menyangkut penanganan perkara tindak pidana  ringan untuk melakukan tindakan diskresi demi kepentingan umum dan Harkamtibmas pada penanganan perkara pidana.
3. Secara  umum  hambatan  yang  dialami  Polri  dalam  penerapan  restorative  justice  pada  penanganan  perkara  pidana adalah  kewenangan  Polri  selaku  penyidik  yang  diatur  di  dalam  KUHAP.  Di  samping  itu  hambatan  yang  dialami oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Pemayung  terkait kompetensi penyidik. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh Polsek  Pemayung  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  pada  pelaksanaan  restorative  justice  adalah  Pertama, diharapkan  untuk  meningkatkan  kompetensi  penyidik  pada  Unit  Reserse  Kriminal  Polri  Pemayung  upaya  yang dilakukan yakni perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan agar efektifnya penerapan  restorative  justice  dan  tindakan  penyidik  dapat  dipertanggungjawabkan.  Selain  itu,  harapannya  supaya kerjasama  Polri  yang  ointensif  dengan  pihak  akademisi  untuk  melakukan  kajian  terhadap  penerapan  restorative justice  pada  penanganan  perkara  pidana  baik  mekanisme  penyelesaiannya  perkara  tanpa  bersentuhan  dengan peradilan pidana maupun di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achjani, Zulfa, Eva, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung, Penerbit Lubuk Agung, 2011 Arief, Barda Nawawi, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2010. --------,Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1994 --------,Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya, Bandung, 1998 Artasasmita, Romli, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995,
Bungin,  Burhan,  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif,  Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah  Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Eja, Yuarsi Susi, Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan, Cet 1, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002.
Fajar, dkk, Dualisme Penelitian Hukum Noramtif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 Hadisuprapto, dkk: Pemahaman dan Penanggulangan, UNDIP, Semarang, 1996 Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika,
Jakarta, 2002 Ismail, Chairuddin, Polisi, Demokrasi VS Anarkhi, Yayasan Citra, Jakarta, 2000 Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Boymedia Publishing, Malang, 2006.
Karjadi,  M.  dan  R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan  Penjelasan  Resmi  dan  Komentar,
Politeia, Bogor, 1997
Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2014. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
Manan,  Bagir,  Retorative  Justice  (Suatu  Perkenalan),dalam  Refleksi  Dinamika  Hukum  Rangkaian  Pemikiran  dalam dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1996. Rahardi, H.Pudi, Hukum Kepolisian. Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

## Ahmad Zulfikar, Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife
Justice
Reksodiputro, Marjono, Pembaharuan Hukum Pidana, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1995 --------,Bunga  Rampai  Permasalahan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga,  Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Jakarta, 1997.
Sapardjaja, Komariah Emong, Ajaran  Sifat  Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum  Pidana  Indonesia,  Studi Kasus tentang Penerapan