## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, 4(2), Oktober 2019, pp.348-354 Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari DOI 10.33087/jmas.v4i2.117 ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print)

## Manajemen Pengelolaan Dana Desa

## Arna Suryani
Dosen fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi Correspondence email: arna_halim@yahoo.co.id
Abstract.  This research aims to describe, know  and analyze management of village funds management. Management  of village Funds management is measured through planning, implementation, supervision and responsibility or reporting. The research was conducted in Sungai Gelam village, Muaro District, Padang Gelam District. The type of data used in this study is primary data and  secondary  data.  Data  collection  techniques  are  done  triangulated  (combined)  i.e.  observation,  interviews,  libraries,  and documentation. This research is descriptive using a qualitative approach and the analysis is inductive or qualitative. Based on the results of the research of all processes in the management phases of the village fund management has been implemented, but the results  for  the  planning  and  implementation  process  are  still  not  optimal.  This  can  be  seen  from  the  difference  between  the village's income budget and the realization of the village's income, where the realization of the village revenue is smaller than the planned village's income budget, as well as the amount of the village expenditure is not clear Thus grouped into other unexpected shopping fields. The amount of realization of village expenditure is greater than the amount of village revenue resulting in excess village  expenditure.  At  the  supervision  and  accountability  stage  or  report  the  village  funds  is  good  enough.  Local  government support  as  well  as  human  resources  owned  are  supporting  factors  in  conducting  good  Village  fund  management  management. While the inhibitory factor is the concern for the planning between the village and the subdistrict is still not in sync, still the low allocation  of  village  funds  to  support  the  operation  of  village  governance  and  lack  of  socialization  about  the  management  of village funds to the village community.

## Keywords: Management, village finance, village fund allocation, village income and expenditure

## PENDAHULUAN
Pembangunan pedesaan memberi arti penting dalam usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota. Pada Saat ini  perekonomian daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi desa dalam hal  pembangunan desa, dan sesuai  dengan  rencana  stategi  dan  kebijakan  pembangunan  di  Indonesia  yang  menjadikan  pembangunan pedesaan  sebagai  prioritas  utama.  Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  maupun  pembangunan  maka desa memerlukan sumber pendapatan desa. Pemerintah terus berupaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  secara  sendiri  atau  otonomi  dengan  mengeluarkan  kebijakan  berupa dukungan keuangan yaitu dana desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  (PP  No  8  2016  Tentang  Dana  Desa).  Alokasi  dana  desa menurut    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  37  tahun  2007  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan desa, adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sedangkan sebesar 70% untuk  biaya  pemberdayaan  masyarakat,  yang  meliputi  biaya  perbaikan  sarana  publik  dalam  skala  kecil, penyertaan  modal  usaha  masyarakat  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  biaya  untuk  pengadaan ketahanan  pangan,  perbaikan  lingkungan  dan  pemukiman,  teknologi  tepat  guna,  perbaikan  kesehatan  dan pendidikan, pengembangan sosial budaya dan sebagainya yang dianggap penting. Sasaran pembangunan di desa dapat tercapai atau terwujud diperlukan suatu kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat.  Jika  hanya  dilakukan  oleh  satu  pihak  saja  maka  pembangunan  yang  dilaksanakan  tidak  akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah di rencanakan.  Untuk mencapai  sasaran tersebut  pembangunan  di  desa  khususnya,  maka  pemerintah  desa  diharapkan  dapat  terus  berusaha melaksanakan  program  pembangunan  dengan  maksimal  melalui  manajemen  pengelolaan  dana  desa  yang baik dan benar.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendiskripsikan,  mengetahui  dan menganalisis  tentang  manajemen  pengelolaan  dana  desa  serta  faktor-faktor  apa  yang  menjadi  pendukung dan  penghambat  pada  pengelolaan  alokasi  dana  desa    dalam  upaya  pembangunan    di  desa  Sungai  Gelam Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaaat  secara teoritis  untuk  memperkaya  keilmuan  pada  bidang  ilmu  manajemen  keuangan  khususnya  mengenai
pengelolaan  alokasi  dana  desa  dan  juga  bermanfaat  secara  praktis  sebagai  bahan  saran  untuk  membangun kualitas  kinerja  aparatur  pemerintahan  di  desa  maupun  pusat  khususnya  dalam  manajemen  pengelolaan keuangan desa.

## Landasan Teori

## Pengelolalaan Alokasi Dana Desa
Pengelolaan  adalah  suatu  proses  atau  suatu  rangkaian  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  serangkaian kelompok  orang  di  dalamnya  terdapat  perencanaan,  pengorganisaan,  pelaksanaan dan  pengawasan  dengan memanfaatkan  potensi  yang  ada  dalam  mencapai  tujuan  tertentu  (Thomas,  2013).  Pengelolaan  dana  desa dalam Peraturan Presiden No. 60 Tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib, taat pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## Pendapatan Dan Belanja Desa Desa
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) pada  pernyataan  standar  akuntansi  pemerintahan  nomor  2  tentang  laporan  realisasi  anggaran  dinyatakan bahwa  pendapatan  adalah  semua  penerimaan  rekening  kas  umum  Negara/Daerah  yang  menambah  equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa,  pendapatan  desa  adalah  semua  penerimaan  uang  melalui rekening  desa  yang  merupakan  hak  desa  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali oleh desa sedangkan pengelolaan keuangan desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun angggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

## METODE
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  atau  dikumpulkan  langsung  oleh  peneliti  dilapangan  melalui  wawancara  sumber  atau  informan yang  berpotensi  dalam  memberikan  informasi  yang  relevan  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  dilapangan, sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  untuk  melengkapi  informasi yang  diperoleh  dari  data  primer  (Moleong,  2006:157).  Sumber  data  diperoleh  dari  kelapa  desa,  perangkat desa,  dan  masyarakat  desa  Sungai  Gelam  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Teknik pengumpulan  data  berupa  pengamatan,  wawancara,  kepustakaan,  dan  dokumentasi.  Observasi  dilakukan dengan peninjauan langsung pada desa Sungai Gelam, Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan  nara  sumber  mulai  dari  kepala  desa,  bendahara,  badan  perwakilan  desa  dan  masyarakat  terkait pengelolaan  dana  desa  termasuk  juga  pelaporannya.  Metode  analisis  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.    Analisis  bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2015;9). Tipe  penelitian  ini  berusaha  mendiskripsikan  gambaran  yang  jelas  dari  fenomena  yang  terjadi  pada penerapan  akuntansi  dan  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa.  Fokus  dari  penelitian  ini  adalah manajemen pengelolaan dana desa yang meliputi: (a). Perencanaan, (b). Pelaksanaan, (c). Pengawasan, (d). Pertanggungjawaban  dan  pelaporan,  serta  (e).  Faktor  pendukung  dan  penghambat manajemen  pengelolaan dana desa

## HASIL
Desa Sungai Gelam merupakan sebuah desa yang Mayoritas pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani sawit dan petani karet, namun ada juga masyarakat yang berprofesi sebagai  buruh pabrik, pegawai, guru  dan  sebagainya.  Desa  ini  berada  di  sebuah  kecamatan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  merupakan pemekaran dari kecamatan Jambi  Luar  Kota dan Kumpeh Ulu. Desa Sungai  Gelam memiliki luas wilayah sebesar 20.441,73 km dengan 6 lingkungan/dusun dan 35 rukun tetangga yang dipimpin bapak Hasannudin selaku  kelapa  desa  di  desa  Sungai  Gelam.  Untuk  melaksanakan  roda  pemerintahan  desa,  maka  landasan hukum yang dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah desa khususnya di desa Sungai Gelam  Kecamatan

## Arna Suryani, Manajemen Pengelolaan Dana Desa
Sungai  Gelam    Kabupaten  Sungai  Gelam    pada  tahun  2015,  yaitu:  1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara;  2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah;  4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa;  5)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007  tentang  Pedoman  Umum  Tata  Cara  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8) Peraturan Bupati Muaro Jambi nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9) Peraturan Bupati Muaro  jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa  ;  10)  Peraturan  Bupati  Muaro  Jambi  Nomor  17  tahun  2015  tentang    Tata  Cara  Pembagian  dan Penetapan  Rincian  Dana  Desa,      dan  10)  Peraturan  Desa  Sungai  Gelam  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Gelam.  Tahun 2016.

## Manajemen Pengelolaan Dana Desa
Manajemen pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban  atau  Pelaporan.  Agar  program-program  dapat  terlaksana  tentunya  perlu  suatu Manajemen  pengelolaan  yang  baik.  Pengelolaan  Dana  Desa  merupakan  hal  yang  tidak  terpisahkan  dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya.

## A. Perencanaan
Perencanaan  pengelolaan  dana  desa  diawali  dengan  musyawarah  desa  yang  dihadiri  oleh Penanggung  Jawab  (PJ)  kepala  desa  Sungai  Gelam    beserta  perangkat  desa,  dan  Ketua  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  beserta  anggotanya,  untuk  membahas  usulan-usulan  atas  program pembangunan  desa  yang  diperoleh  dari  masing-masing  lingkungan  tiap  RT  berdasarkan  skala  prioritas sehingga  dapat  dijadikan  acuan  untuk  penyusunan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  dan  persetujuan  oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa tahun 2018. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk dievaluasi.Sesuai dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan kuangan desa bahwa sumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah berasal dari 10% dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Muaro Jambi. Penyerahan dana desa diberikan dalam tiga tahapan atau tiga termin, yaitu tahap pertama sebesar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian tahap kedua sebesar 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), dan yang terakhir sejumlah 30% dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Dana  tersebut  akan  dipergunakan  sebesar  30%  nya  untuk  operasional  pemerintah  desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibagi seperti berikut. Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 25%, dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 5%, kemudian, sisa dana desa sebesar  70%  dipergunakan  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  rincian:  Sebesar  40% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa, dan sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk kegiatan kelembagaan desa.
Pada  tahapan  perencanaan,  pemerintah  desa  Sungai  Gelam  beranggapan  bahwa  penentuan  prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa mengantisipasi jika di kemudian hari  akan  terjadi  kekurangan  dana  yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  program-program  yang  telah disusun  sebelumnya.  Demikian  pula  untuk  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Desa  Sungai  Gelam pada  tahun  anggaran  2018  ini  juga  telah  ditentukan  prioritas  program  yang  akan  terlebih  dahulu dilaksanakan,  yaitu  program  pembangunan  fisik  desa.  Penentuan  program  pembangunan  desa  sebagai prioritas Alokasi Dana Desa (ADD) selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu  cara  pemerintah  Desa  Sungai  Gelam  untuk  menarik  partisipasi  warganya  agar  turut  terlibat  di  dalam program-program pemerintahan.

## B. Pelaksanaan
Pengelolaan  keuangan  desa  pada  tahap  pelaksanaan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  penting  dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintah termasuk diantaranya adalah  program  untuk  mensejahterakan  masyarakat  di  wilayahnya.  Dalam  menjalankan  program-program tersebut tentunya tidak terlepas dari keuangan atau dana yang tersedia. Sumber pendapatan dari desa Sungai Gelam berasal dari dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak. Anggaran pendapatan desa pada tahun 2018  direncana  sebesar  Rp1.594.620.000  namun  terealisasi  hanya  sebesar  Rp  1.465.200.000  atau  sebesar 91,88%. Realisasi pendapatan desa Sungai Gelam tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1 Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2018 No Jenis Pendapatan Desa Jumlah (Rupiah) % dari total pendapatan desa 1. Bagi hasil pajak 24.200.000 1,65 2 Alokasi dana desa 685.000.000 46,76 3 Dana Desa 756.000.000 51,59 Jumlah 1.465.200.000 100

## Sumber: Kantor Desa Sungai Gelam, 2019
Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat persente pendapatan desa terbesar bersumber dari dana desa sebesar  51,5%  dan  alokasi  dana  desa  sebesar  46,76%.  Sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan maka  dari  dana  yang  tersedia  tersebut  akan  dialokasikan  untuk  belanja  desa  yaitu  untuk  penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Realisasi belanja desa selama tahun 2018 berjumlah Rp. 1.580.604.740  yang digunakan untuk belanja desa berdasarkan jenis biaya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2 Realisasi Belanja Desa berdasarkan Jenis Biaya Tahun 2018 No. Jenis Belanja Jumlah Belanja Desa Rupiah Persentase (%) 1. Penyelenggaraan Pemerintahan 481,480.000 30,46 2. Pembangunan Fisik 656.512.020 41,53 3. Pembinaan Kemasyarakatan 126.406.250 8,0 4 Pemberdayaan Masyarakat 62.603.349 3,97 5. Bidang lain yang tidak terduga 253.603.121 16.04 Total Belanja 1.580.604.740 100
Sumber: Kantor Desa Sungai Gelam, 2019
Sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Muaro  Jambi  nomor  15  tahun  2015  tentang  pedoman  pengelolaan kuangan  desa,    dana  tersebut  akan  dipergunakan  sebesar  30%  nya  untuk  operasional  pemerintah  desa  dan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Sebesar  40%  dipergunakan  untuk  pembangunan  fisik  sarana  dan prasarana  penunjang  kegiatan  desa,  dan  sebesar  30%  dari  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dipergunakan  untuk kegiatan  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Berdasarkan  tabel    3  di  atas  sebesar 30,46%  dana  digunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  41,53%  untuk  pembangunan  fisik,  ini sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Namun  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  pembinaan kemasyarakatan  baru  tercapai  11,  97%  ini  menunjukkan  kegiataan  pembinaan  kepada  masyarakat  dan pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintahan desa Sungai Gelam  karena  masih  tingginya  belanja  bidang  lain  yang  tidak  terduga  (16,04%).  Jika  dibandingkan  antara jumlah  pendapatan  yang  terealisasi    sebesar  1.465.303.000  dengan  jumlah  belanja  desa  sebesar 1.583.604.740 maka terjadi kelebihan belanja desa sebesar 118.301.000. Terjadinya kelebihan belanja desa disebabkan  karena  kurangnya  perencanaan  baik  dalam  menentukan  besarnya  jumlah  anggaran  pendapatan desa yang akan diterima dan alokasi jumlah belanja desa. Kelebihan belanja desa ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah desa Sungai Gelam ke depannya dalam hal pengelolaan dana desa.

## C. Pengawasan
Pada tahapan pengawasan  pengelolaan dana di desa Sungai Gelam  sudah dianggap cukup mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik. Tahapan pengawasan telah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi di kecamatan Sungai Gelam dan Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan setiap termin penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa secara terstruktur pada setiap tahapan termin. Selain itu, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim dari Kecamatan dan  Kabupaten  saja, tetapi pemerindahan desa  Sungai  Gelam  juga  melibatkan  peran  serta  dan  partisipasi  masyarakat.  Peran  serta  dan  partisipasi masyarakat  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  musyawarah  dengan  perangkat  desa,  pemuka  desa  dan masyarakat sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan sekaligus sebagai pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

## D. Pertanggungjawaban Atau Pelaporan
Pertanggung  jawaban  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  terintegrasi  dengan  pertanggung  jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.  Pemerinta desa Sungai  Gelam  sudah  melakukan  pelaporan  secara  berkala  dan  laporan  akhir.  Dimana  laporan  berkala merupakan laporan  mengenai  pelaksanaan  penggunaan  dana  Alokasi  Dana  Desa  dibuat  secara  rutin  setiap bulannya. Sedangkan laporan akhir merupakan laporan atas penggunaan Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan  pelaksanaan  dan  penyerapan  dana,  masalah  yang  dihadapi  dan  rekomendasi  penyelesaian hasil  akhir  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa.  Pertanggungjawaban  dan  pelaporan  dana  yang  ada  di  desa Sungai  Gelam    Kecamatan  Sungai  Gelam    Kabupaten  Muaro  Jambi  telah  dilaksanan  dengan  tertib  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  desa  memiliki  ketaatan  yang  baik  terhadap setiap peraturan yang berlaku. Tim Pelaksana Desa sebagai pemegang amanah melakukan pelaporan secara berkala  kepada  Tim  Pendamping  Kecamatan  yang  kemudian  Tim  Pendamping  Kecamatan  akan  merekap laporan  dari  desa  lalu  dikirim  ke  Bupati.  Sebagai  pertanggunjawaban  ke  publik  pemerintah  desa  Sungai Gelam  juga  sudah  memanfaatkan  teknologi  dengan  melaporkan  pendapatan  desa  dan  belanja  desa  secara transparan  dan  terbuka  melalui  media  sosial.  Keterbukaan  ini  dalam  rangka  untuk  transparansi  dan akuntanbilitas  pengelolaan  dana  desa  serta  juga  untuk  meningkatkan  parstisipasi  masyarakat  dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Pengelolaan Dana Desa

## A. Faktor Pendukung Dukungan dari Pemerintah.
Dukungan  dari  pemerintah  daerah  berupa  kebijakan  akan  menjadikan  faktor  utama  dalam pengelolaan  keuangan  desa  khususnya  yang  bersumber  dari  alokasi  dana  desa.  Pemerintah  Kabupaten Muaro Jambi peduli terhadap pelaksanaan keuangan desa dalam wilayahnya dimana Pemerintah Kabupaten Muaro  Jambi  telah  mengeluarkan  peraturan  yang  berupa  buku  panduan  untuk  melaksanakan  pengelolaan keuangan desa. Buku panduan tersebut menjadi pedoman dan kini menjadi acuan Pemerintah Desa Sungai Gelam di dalam melaksanakan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD).

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Aparat  Pemerintah  Desa  Sungai  Gelam  memiliki  loyalitas  yang  cukup  tinggi  terhadap  tugas-tugas yang  diembannya.  Selain  itu  mereka  juga  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  di  bidangnya  masing-masing serta  memiliki  keterampilan  yang  baik  untuk  melaksanakan  operasional  kegiatan  desa.  Hal  ini  merupakan faktor pendukung yang utama bagi desa sehingga dapat melakukan manajemen pengelolaan keuangan desa dengan baik.

## B. Faktor Penghambat

## Kurangnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan
Pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Sungai  Gelam  mengalami  beberapa  kesulitan  hal  ini disebabkan masih kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, akan mempersulit langkah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal  ini  terbukti  dengan  tidak  tercapainya  anggaran  pendapatan  desa  yang  mengakibatkan  lebih  besarnya realisasi  pembelanjaan  desa  dibandingkan  dengan  pendapatan  desa.  Masih  besarnya  belanja  desa  yang
belum  terinci  dengan  jelas  sehingga  dimasukan  ke  dalam jenis  belanja  desa  yaitu  belanja  desa  bidang  lain yang tidak terduga.

## Terbatasnya Alokasi Dana Desa untuk Menunjang Operasional Pemerintahan Desa
Terbatasnya  dana  desa  untuk  menunjang  operasional  pemerintahan  desa  hal  ini  dinyatakan  oleh aparat desa yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek penting dalam  pelaksanaan  sebuah  pembangunan  desa.  Oleh  karena  itu  maka  perlu  dilakukan  suatu  evaluasi pengelolaan  keuangan  desa  khususnya  mengenai  penyelenggaraan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa Sungai  Gelam    ini  dengan  tujuan  agar  dapat  menjalankan  pemerintahan  yang  tidak  terkendala  oleh  biaya operasional.

## Kurangnya Sosialisasi Alokasi Dana Desa Kepada Masyarakat
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  kepada  beberapa  warga  Desa  Sungai  Gelam  banyak  yang mengungkapkan  ketidaktahuan  mereka  tentang  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Hal  ini  juga  terlihat  dari kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Kurangnya  sosialisasi kepada masyarakat akan membuat kurangnya pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) hal ini tentunya  akan  berakibat  pada  sulitnya  mengajak  warga  untuk  berpartisipasi  di  dalam  pelaksanaan pengelolaan dana desa maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman warga  akan  pengelolaan  Dana  Desa  maka  akan  mengakibatkan  kurangnya  peran  serta  masyarakat  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Kurangnya  sosialisasi  juga  dibuktikan  dengan  rendahnya  kegiatan pemberdayaan  warga  hanya  sebesar  3,7%,  hal  ini  juga  tentunya  akan  menyebabkan  rendahnya  partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan keuangan desa di desa Sungai Gelam masih belum optimal. Terlihat masih adanya selisih dari jumlah  pendapatan  yang  akan  diterima  dengan  jumlah  realisasi  pendapatan.  Juga  terjadi  selisih  antara jumlah  pendapatan  dengan  jumlah  belanja  desa  dimana  jumlah  belanja  desa  lebih  besar  dari  realiasi pendapatan  desa.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pengkajian  ulang  untuk  memperbaiki  manajamen pengelolaan  dana  desa  di  desa  Sungai  Gelam.  Selain  itu  juga  perlu  diperhatikan  apa  yang  menjadi  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat  dalam  manajemen  pengelolaan  dana  desa.  Faktor  pendukung  yang menjadi  kekuatan  dalam  melaksanakan  manajemen  pengelolaan  dana  desa  adanya  dukungan  dari pemerintah  dalam  bentuk  dukungan  kebijakan  serta  juga  faktor  sumber  daya  manusia  yang  perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Untuk faktor penghambat perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang intens antara desa dan kecamatan karena masih kurangnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa  dan  kecamatan.    Perlu  adanya  tambahan  jumlah  alokasi  dana  desa  untuk  operasional  karena  masih terbatasnya  jumlah  alokasi  dana  desa  untuk  operasional  pemerintahan  desa.  Partisipasi  masyarakat  juga harus ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi yang intensif tentang dana desa karena sosialisasi kepada masyarakat  tentang  alokasi  dana  desa  diharapkan  dapat  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arna  Suryani.  2018.  Akuntansi  dan  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  kasus  desa  Sungai  Gelam  Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. J-Mas ( Jurnal Manajemen dan Sains) Vol. 3 No.2, Oktober 2018
Hasibuan  Melayu,  S.P,2002.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Edisi  Revisi,  Penerbit  Bumi  Aksara, Jakarta Haryanto, Tri. 2007. Menuju Mayarakat Swadaya dan Swakelola. Klaten: Cempaka Putih Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa . Jakarta: Erlangga Komite  Standar  Akuntansi  pemerintah  (KSAP).  2016.  Konsep  Publikasian  Standar  Pelaporan  Keuangan pemerintah Desa. Jakarta Meleong, Lexy. J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
Peraturan Bupati Muaro Jambi  Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 17 tahun 2015 tentang  Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  nomor  35  Tahun  2007.    Pedoman  Umum  Tata  Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 24 juli 2007. Jakarta Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  37  tahun  2007.    Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menteri Dalam Negeri. 24 juli 2007. Jakarta
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  49  Tahun  2016  tentang  cara  pengelolaan,  penyaluran,  penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.  Pengelolaan Keuagan Desa. 31 Desember 2014.
Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 nomor 2093. Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan  Pemerintah  Republik    Indonesia  Nomor  43  tahun  2014.  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123. Jakarta
Peraturan Presiden No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Afabeta. Bandung Thomas.  2013.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  di  Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    6  tahun  2014.    Tentang  Desa.  15  Januari  2014.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7. Jakarta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2003.  Keuangan  Negara.  15  Januari  2014.  Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003  nomor 47. Jakarta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2004.  Pemerintahan  Daerah.  1  Oktober  2004.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125. Jakarta
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  tahun  2004.  Perimbangan    Antara  Keuangan  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126. Jakarta