## ANALISIS  AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DESA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
Siti Kholizah Hasibuan Universitas Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Indonesia E-mail: sitikholijah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa, komitmen organisasi pemerintah  desa  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa kecamatan  tambusai  utara  baik  secara  parsial  maupun  simultan.  Populasi  penelitian  ini  adalah semua perangkat desa yang ada di 11 desa kecamatan tambusai utara. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) dengan responden sejumlah 79 responden . Variabel bebas  dalam  penelitian  ini  kompetensi  (x1),  komitmen  organisasi  (x2),  partisipasi  masyarakat (x3)  dan variabel  terikat  akuntabilitas  (y).  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, kuesioner,  wawancara  dan  penelitian  kepustakaan.  Analisis  data  menggunakan  analisis  regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh y = 0.752 + 1.117 + 0.436 +0.085. Secara parsial, diperoleh t-hitung kompetensi 3,144, komitmen organisasi 13.803 dan partisipasi masyarakat  4.588.    Kesimpulan  dari  penelitian  ini  berdasarkan  hasil  pengujian  secara  parsial maupaun secara simultan kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas
Kata kunci : kompetensi, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas

## ACCOUNTABILITY  ANALYSIS  OF  VILLAGE  FINANCIAL  MANAGEMENT IN UTARA TAMBUSAI DISTRICT

## Abstract
This study aims to determine the influence of the competence of village officials, the commitment of village government organizations and community participation on the accountability of village financial  management  in  North  Tambusai  district  both  partially  and  simultaneously.  The population of  this  study  was all  villages  in 11  villages  of  north  tambusai district. The  sample determination technique uses a saturated sampling technique (census) with 79 respondents. The free  variables  in  this  study  are  competence  (x1),  organizational  commitment  (x2),  community participation  (x3)  and  accountability-bound  variables  (y).  The  data  collection  method  uses observation,  questionnaires,  interviews  and  literature  research. Data  analysis  uses  multiple linear regression analysis. The results of multiple linear regression analysis were obtained y = 0.752  +  1.117  +  0.436  +0.085. Partially,  t-count  competencies  were  obtained  3,144, organizational commitments 13,803 and community participation 4,588.  The conclusions of this study  based  on  the  results  of  partial  testing  or  simultaneously  competence,  organizational commitment and community participation have a significant influence on accountability
Keywords: competence, organizational commitment, community participation, accountability

## PENDAHULUAN
UU  Desa  memuat  kebijakan  tata  kelola  desa  yang  mana  kebijakan  tersebut memberikan  peluang  besar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Kebijakan  tersebut  diantaranya  adalah  alokasi  anggaran  dana  desa  yang  besar  kepada seluruh  desa  di  Indonesia.  Dana  desa  dalam  jumlah  besar  sudah  dianggarkan  oleh pemerintah  yang  terbagi  dalam  lima  tahun  (2016,  2017,  2018,  2019  dan  2020)  setiap tahun  penganggaran  dana  desa  selalu  ditingkatkan  sesuai  dengan  pengelolaan  yang dilakukan pemerintah desa.
Anggaran Dana Desa yang dianggarkan pemerintah di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 46,69  Triliun,  kemudian meningkat  lagi di  tahun  2017  yaitu  sebesar  Rp  60  Triliun,  di tahun  2018  yaitu  sebesar  Rp  60  Triliun  dan  di  tahun  2019  yaitu  sebesar  62  Triliun. Anggaran  Dana  Desa  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pembangunan,  pelayanan, pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dana  desa  secara  khusus  diberikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal pada  tahun  2020.  Tahun  2017  dari  survey  di  61.289  desa  atau  82%  dari  total  desa, mengalami  peningkatkan  2.318  desa  mandiri  dan  penurunan  desa  tertinggal  sebanyak 8.305 desa.
Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dikatakan masih belum optimal.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  keterlambatan  pencairan  dana  desa  pada  tahap kedua  yang  dikarenakan  administrasi  yang  belum  lengkap  yang  berakibat  munculnya kekhawatiran  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Dalam  pengelolaan  keuangan  desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Aturan  tersebut dijelaskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara  transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik ( good governance ) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan  keinginan  dari  pemerintah,  baik  ditingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah,  demi terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih.  Pola  pengelolaan  keuangan inilah  yang  diterapkan  dipemerintahan  desa,  demi  terselenggaranya  kesejahteraan  dan partisipasi masyarakat desa.
Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut.  Akuntabilitas  dapat  memberi  gambaran  dari  sumber  daya  yang  dikelola  oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.
Akuntabilitas  menjadi  kontrol  terhadap  segala  aktivitas  aparatur  desa  dalam mengelola dana desa, sehingga peran merek asebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dana  desa.  Terwujudnya  akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa  dengan  baik.  Apabila  mereka  gagal  dalam  memahami  hal  tersebut,  maka  akan
berdampak  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuatnya,  dan  ketidaksesuaian laporan  dengan  standar  yang  ditetapkan pemerintah,  sehingga  informasi  yang  diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.
Selain itu, komitmen organisasi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar  yang  mengemukakan  bahwa  komitmen  organisasi  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  akuntabilitas.  Cavoukianet  (2012:408),  menyatakan  bahwa  komitmen organisasi  diperlukan  dalam  akuntabilitas.  Komitmen  organisasi  merupakan  salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2012:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Brown dan Moore (2012:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada  akuntabilitas  sebuah  organisasi  melalui  komitmen  untuk  bekerja  keras  daripada lebih memperhatikan konstituen.
Mengurangi  munculnya  kesalahan  dalam  pengelolaan  dana  desa  dibutuhkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi.  Semakin  tinggi  keterlibatan  individu  maka  semakin  tinggi  pula  rasa tanggungjawab  mereka  untuk  melaksanakan  keputusan  yang  telah  dihasilkan  dan pembangunan  juga  semakin  baik.  Pembangunan  yang  baik  merupakan  hasil  dari pengelolaan dana desa yang baik pula.
Kecamatan  Tambusai  Utara  merupakan  Pemekaran  dari  Kecamatan  Tambusai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2003. Dengan jumlah penduduk Per 30 September tahun 2017 berjumlah 86.447 jiwa dan luas wilayah 5.054  km 2 ,  Kecamatan  Tambusai  Utara  memiliki  berbagai  macam  suku  dan  ragam budaya. Kecamatan Tambusai Utara memiliki 11 desa.
Alokasi  Dana  Desa  di  setiap  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Tambusai  Utara Kabupaten Rokan Hulu jumlahnya berbeda-beda dan berfluktuatif dari tahun 2018-2019. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan Asli Desa pada setiap desa tidaklah sama. Seperti terlihat pada tabel 1.1 untuk Desa Tambusai Utara jumlah PADesa nya dari tahun 2018  yaitu  sebesar  Rp.  672.000.000  meskipun  pada  tahun  2019  mengalami  sedikit penurunan  menjadi  Rp.  564.721.418,  sedangkan  PADes  yang  terendah  adalah  Desa Mekar Jaya, pada tahun 2018  jumlahPADes Desa Mekar Jaya sebesar Rp. 15.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp. 26.880.000.
Kemudian untuk Alokasi Dana Desa pada setiap desa jumlahnya juga berbeda-beda setiap tahunnya, namun besarnya jumlah Alokasi Dana Desa untuk beberapa desa pada tahun 2018, pengalokasian ADD yang jumlahnya sama besar yaitu pada Desa Bangun Jaya, Simpang Harapan, Pagar Mayang, Payung Sekaki, Mekar Jaya dan Desa Tanjung Medan. Desa yang terbanyak menerima ADD yaitu Desa Mahato, Suka Damai, Tambusai Utara, Rantau Sakti dan Mahato Sakti. Begitu juga untuk tahun 2019, jumlah ADD pada setiap  desa  di  Kecamatan  Tambusai  Utara  mengalami  peningkatan  jumlahnya  namun pengalokasiannya  pada  setiap  desa  hampir  sama  besar  dengan  desa  lainnya,  hal  ini disebabkan karena pada masing-masing desa berbeda jumlah penduduk desanya, jumlah penduduk miskin desa dan Luas wilayah desanya.
Di balik kesuksesan pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambusai, ada beberapa masalah didalam penyelenggaraanya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti  lakukan  terhadap  beberapa  orang  perangkat  desa  yang  dipilih  secara  acak ditemukan  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  kompetensi  aparat  desa  berupa
kurangnya  pengetahuan  aparat  desa  dalam  mengelolan  keuangan  desa,  hal  ini dikarenakan  latar  belakang  pendidikan  yang  dimiliki  aparat  desa  kurang  sesuai  atau kurang  mendukung  pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya,  padahal  pengelolaan keuangan  desa  diperlukan  pengetahuan  mengenai  akuntansi  agar  mampu  dalam menyusun laporan keuangan. Fakta dillapangan seorang bendahara desa hanya memiliki latar belakang pendidikan SLTA yang notabennya kurang mahir dalam penghitungan atau akuntansi, selain itu minimnya pelatihan bagi aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa  juga  menjadi  masalah  utama  penyebab  kurangnya  keterampilan  yang  dimiliki aparatur desa.
rata-rata  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  aparatur  desa  adalah  SLTA  yang tentunya kurang mendukung pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab aparatur desa. Tentunya  hal  ini  menjadi  kendala  terutama  bagi  kepala  desa,  bendahara  desa  dan sekretaris  desa  yang  memiliki  andil  besar  dalam  mengelola  keuangan  desa,  sehingga masalah keterlambatan pelaporan keuangan desa sering tidak bisa dihindari. Pemerintah daerah  memiliki  peranan  dalam  memperhatikan  mengenai  kompetensi  pengelola keuangan  desa  dengan  memberikan  petunjuk  mengenai  pengelolaan  keuangan  secara detail  dalam  rangka  penyelenggaraan,  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  desa.  Perangkat  desa  perlu  diberikan  sosialisasi  atau  pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa.
Permasalahan lain yang timbul dalam hal pengelolaan dana desa adalah beberapa desa  memiliki  aparat  desa  yang  berkomitmen  kurang  dalam  organisasi,  seperti  KAUR desa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai topoksi yang ada, namun pada kenyataannya,  KAUR  desa  terkadang  tidak  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan fungsinya. Ketika masyarakat ingin berurusan di kantor desa, KAUR desa jarang berada ditempat untuk bisa melayani masyarakat.
Permasalahan  partisipasi  masyarakat  berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  berupa kurang  dilibatkannya  masyarakat  dalam  menetukan  program  desa  atau  pengambilan keputusan  mengenai  kepentingan  bersama  untuk  memastikan  orientasi  dan  arah pembangunan  desa.  Biasanya  para  perangkat  desa  sudah  terlebih  dahulu  merumuskan program desa setiap tahunnya. Masyarakat hanya diberitahu apa saja program desa yang akan datang pada musyawarah desa. Selain itu, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam  evaluasi,  menyangkut  urusan  pelaksanaan  program  secara  keseluruhan  untuk mengetahui  keberhasilan  program  sesuai  dengan  perencanaan  dan  terhindar  dari penyimpangan.
Dari  segi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  menunjukkan  bahwa  untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah  menunjukkan  pelaksanaan  yang  akuntabel  dan  transparan,  namun  dari  sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan  dari  aparat  Pemerintah  Daerah  secara  berkelanjutan.  Kenyataannya kendala  umum  yang  dirasakan  oleh  sebagian  besar  desa  terkait  keterbatasan  dalam keuangan  desa,  seringkali  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  tidak berimbang, antara penerimaan dengan Pengeluaran.
Penelitian  yang  menggunakan  variabel  kompetensi  aparat  desa,  komitmen organisasi  pemerintah  desa  dan  partisipasi  masayarakat  dan  pengaruhnya  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  telah  pernah  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya. Aulia (2018) yang menemukan hasil baik secara parsial maupun simultan kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aulia (2018) terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu Aulia (2018) menggunakan vabel bebas kompetensi aparatur pengelola dana  desa,  partisipasi  masyarakat  dan  sistem  pengendalian  internal,  sedangkan  pada penelitian ini menggunakan variabel bebas kompetensi aparat desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, serta perbedaan pada lokasi penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:
1.  Untuk  mengetahui  pengaruh  kompetensi  aparat  desa  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
2.  Untuk  mengetahui  pengaruh  komitmen  organisasi  pemerintah  desa  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
3.  Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
4.  Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa, komitmen organisasi pemerintah desa  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa Kecamatan Tambusai Utara.
Menurut Malthis & Jakcson (2013:17) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan  atau  melakukan  suatu  pekerjaan  atau  tugas  yang  dilandasi  atas keterampilan  dan  pengetahuan  serta  didukung  oleh  sikap  kerja  yang  dituntut  oleh pekerjaan  tersebut.  Kompetensi  menunjukan  keterampilan  atau  pengetahuan  yang dicirikan  oleh  profesionalisme  dalam  suatu  bidang  tertentu  sebagai  sesuatu  yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.
Menurut Malthis & Jakcson (2013:17), ada tiga indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu yaitu:
1.  Pengetahuan ( knowledge )
Kesadaran  dalam  bidang  kognitif.  Seorang  karyawan  mengetahui  cara  melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
2.  Kemampuan ( skill )
Sesuatu  yang  dimiliki  oleh  individu  untuk  melaksanakan  tugas  atau  pekerjaan  yang dibebankan kepada karyawan meliputi keterampilan membuat jurnal, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, inisiatif dalam bekerja.
3.  Sikap ( attitude )
Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya memiliki tanggung jawab dan mengedapankan etika dalam bekerja.
Robbins  &  Judge  (2011:100)  mendefinisikan  komitmen  organisasi  adalah  Suatu keadaan seorang pegawai memihak organisasi tertentu serta bertujuan dan keinginannya untuk dapat mempertahankan diri menjadi anggota dalam organisasi. Menurut pengutipan diatas bahwa komitmen organisasi merupakan keinginan dalam diri pegawai untuk dapat menjadi salah satu keluarga didalam suatu organisasi  dan berupaya untuk dapat menjadi
yang terunggul didalam tujuan organisasi. Ikhsan (2012:55) ada tiga indikator mengenai komitmen organisasi yaitu:
1. Afektif terjadi apabila pegawai ingin menjadi salah satu bagian struktur dari organisasi karena adanya persepakatan emosional pegawai terhadap organisasi.
2. Keberkelanjutan tampak jika seorang pegawai tetap ingin bertahan di suatu organisasi disebabkan  butuhnya  gaji  beserta  keuntungan  lainnya,  atau  pegawai  tersebut  tidak mendapatkan  pekerjaan  lainnya.  Sedangkan  pegawai  itu  berada  diorganisasi  tempat pegawai  bekerja  karena  pegawai  membutuhkan  organisasi  itu  untuk  kelangsungan hidupnya.
3. Normatif  tampak  dari  peringkat  diri  pegawai.  Pegawai  dapat  bersitegang  menjadi anggota  suatu  organisasi  karena  mempunyai  kesadaran  bahwa  komitmen  kerja merupakan hal yang harus dipertahankan”.
Pengertian  partisipasi  menurut  Mikkelson  (2011:58),  adalah  kontribusi  sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Indikator partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  menurut  Mikkelson  (2011:58)  sebagai berikut:
1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan Ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan  ikut  serta  bermusyawarah  dalam  mengambil  keputusan  tentang  penentuan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat.
2. Adanya pengawasan dari masyarakat Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk di dalam mengajukan saran,  kritik  dan  meluruskan  masalah  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah diputuskan tersebut.
3. Keterlibatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Ikut  serta  bertanggung  jawab  terhadap  berhasilnya  pelaksanaan  program  yang  telah ditentukan  bersama  dan  Ikut  serta  melaksanakan  apa  yang  telah  diputuskan  dalam musyawarah  termasuk  dalam  hal  ini  memberikan  sumbangan,  baik  berupa  tenaga, iuran uang dan material lainnya.
4. Keterlibatan dalam penerimaan manfaat  program pemberdayaan masyarakat dari dana desa
Ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan pembangunan.
Menurut  Arifiyadi  (2011:17)  dalam  konsep  tentang  akuntabilitas  dan implementasinya  di  Indonesia,  akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  kewajiban- kewajiban  dari  individu-individu  atau  penguasa  yang  dipercayakan  untuk  mengelola sumber-sumber  daya  publik  dan  yang  bersangkutan  dengannya  untuk  dapat  menjawab hal-hal  yang  menyangkut  pertanggungjawabannya.  Brady  &  Cronin  (2011:12) mengusulkan lima indikator akuntabilitas pelayanan publik yaitu:
1. Kejujuran dan hukum diukur dengan:
a. Kejujuran dan keterbukaan informasi Kejujuran meupakan pencatatan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran penggunaan  dana  desa  secara  benar  dan  disertai  dengan  bukti  yang  mendukung, sedangakn  keterbukaan  informasi  yaitu  kemudahaan  akses  informasi  oleh masyarakat.
b. Kepatuhan dalam pelaporan Pencatatan  laporan  kegiatan  desa  secara  lengkap  dalam  laporan  pertanggung jawaban.
2. Proses diukur dengan:
a. Kesesuaian prosedur
Pelaksanaan program desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
b. Kecukupan informasi Penyajian laporan keungan yang berisi semua informasi secara lengkap.
c. Ketepatan penyampaian laporan
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE
Populasi penelitian ini perangkat desa yang ada di 11 desa Kecamatan Tambusai Utara  sebanyak  79  orang  perangkat  desa.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  sampling jenuh  (sensus),  maka  diperoleh  jumlah sampel  sebanyak  79  orang.  Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  kommpetensi  (X1), komitmen organisasi (X2), partisipasi masyarakat (X3) dan variabel terikat akuntabilitas (Y).
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, wawancara dan penelitian keputakaan. Uji keandalan instrument meliputi uji validitas dan uji realibilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. Dalam kuisioner ini di gunakan sklala likert yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu- ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skala likert adalah skala yang di rancangkan untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan setiap objek yang akan di ukur.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda yaitu  menguji  signifikansi  pengaruh  antara dependent  variable dengan independent variable.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa  semua  butir  pernyataan mengenai kompetensi (X1), komitmen organisasi (X2), partisipasi masyarakat (X3) dan
akuntabilitas (Y) yang sebanyak 27  pernyataan adalah valid karena menunjukkan hasil r hitung  yang  lebih  besar  dari  r  tabel,  artinya  semua  butir  pernyataan  dapat  digunakan sebagai instrumen penelitian.
Berdasarkan  hail  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  semua  butir  pernyataan mengenai kompetensi (X1), komitmen organisasi (X2), partisipasi masyarakat (X3) dan akuntabilitas (Y) yang berjumlah 27 item pernyataan adalah reliabel karena menunjukkan hasil α hitung yang lebih besar dari 0,6, artinya semua butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data
Sumber:Pengolahan data spss, 2021
Berdasarkan  tampilan out  put pada  gambar  1,  terlihat  titik-titik  mengikuti  dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Tabel 1. Hasil Uji Multikolonearitas
Dari tabel  1.  menunjukkan bahwa tidak ada veriabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Dan nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolonearitas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber:Pengolahan data spss, 2021
Dari  grafik scatterplot yang  ada  pada  gambar  3.  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali 2012:107).
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Dari  hasil  analisis  data  menggunakan  bantuan SPSS  for  Windows 18  didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0.752 + 1.117X 1 + 0.436 X 2 +0.085 X 3 + e
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Konstanta  sebesar  0.752  menyatakan  bahwa  jika  nilai  kompetensi,  komitmen organisasi  dan  partisipasi  masyarakat  nilainya  adalah  0,  maka  akuntabilitas  (Y) nilainya adalah 0.752.
- Koefisien  regresi  X1  sebesar  1.117  yang  bernilai  positif  menyatakan  bahwa  jika variabel indpenden lainnya nilainya tetap dan kompetensi mengalami kenaikan sebesar 1%  maka  akuntabilitas  akan  mengalami kenaikan  sebesar  1.117.  Dari  hasil  tersebut dapat  diartikan  bahwa  terjadi  hubungan  positif  yaitu  dengan  adanya  kenaikan  nilai kompetensi, maka akuntabilitas akan meningkat.
- Koefisien  regresi  X2  sebesar  0.436  menyatakan  bahwa  setiap  penambahan  (karena tanda +) 1% komitmen organisasi akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0.436. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen organisasi bisa meningkatkan akuntabilitas dan terjadi  hubungan  positif  yaitu  dengan  adanya  kenaikan  komitmen  organisasi,  maka akuntabilitas akan naik.
- Koefisien  regresi  X3  sebesar  0.085  menyatakan  bahwa  setiap  penambahan  (karena tanda +)  1%  partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas  sebesar  0.085. Hal ini dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat bisa meningkatkan akuntabilitas dan  terjadi  hubungan  positif  yaitu  dengan  adanya  kenaikan  partisipasi  masyarakat, maka akuntabilitas akan naik.
Tabel 3.
Berdasarkan  tabel  3.  diketahui  nilai R  square sebesar  0,954  (95,4%),  ini menunjukkan  bahwa  dengan  menggunakan  model  regresi  yang  didapatkan  dimana
variabel independen yaitu kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat memiliki  pengaruh  terhadap  variabel  akuntabilitas  sebesar  95,4%,  sedangkan  sisanya 4,6% dijelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

## Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan hasil deskriptif untuk variabel kompetensi yang berada  pada kriteria baik.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  yang  dimiliki  pegawai  bagian pengelolaan  keuangan  desa  di  Kecamatan  Tambusai  Utara  sudah  baik.  Hasil  yang tertinggi  pada  variabel  kompetensi  pernyataan  nomor  2  yaitu  saya  memahami  tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan dengan kriteria sangat baik,  artinya  pegawai  bagian  pengelolaan  keuangan  desa  sudah  memiliki  kompetensi yang sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaan dengan baik. Namun terdapat kelemahan dengan adanya tanggapan yang paling rendah pada pernyataan nomor 7 yaitu saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai, arrtinya pegawai bagian pengelolaan keuangan desa  walupun  sudah  memahami  dengan  baik  apa  yang  menjadi  tanggung  jawab  dan kewajibannya, namun belum bisa sepenuhnya berpegang teguh pada peraturan yang telah ditetapkan.
Dari hasil perbandingan hasil t hitung diketahui bahwa variabel kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Mada  (2017),  Atiningsih  (2018)  dan  Aulia  (2018)  yang  menemukan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa secara parsial  berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Terwujudnya  akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa  dengan  baik.  Apabila  mereka  gagal  dalam  memahami  hal  tersebut,  maka  akan berdampak  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuatnya  dan  ketidaksesuaian laporan  dengan  standar  yang  ditetapkan pemerintah,  sehingga  informasi  yang  diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.

## Pengaruh Komitmen organisasi terhadap Akunatabilitas
Berdasarkan hasil deskriptif untuk variabel komitmen organisasi yang berada pada kriteria  baik.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi  yang  dimiliki pegawai bagian  pengelolaan keuangan desa  di Kecamatan Tambusai Utara sudah baik. Hasil yang tertinggi pada variabel komitmen organisasi pernyataan nomor 6 yaitu saya merasa  bangga  jika  saya  tergolong  kepada  pegawai  yang  berkualitas  dengan  kriteria sangat baik, artinya pegawai bagian pengelolaan keuangan desa memiliki motivasi yang tinggi  untuk  memajukan  organisasi  dengan  menghasilkan  kinerja  yang  baik  sehingga menjadi  pegawai  yang  berkualitas  dalam  bekerja.  Namun  terdapat  kelemahan  dengan adanya  tanggapan  yang  paling  rendah  pada  pernyataan  nomor  5  yaitu  saya  merasa memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Sebaiknya pimpinan lebih  memperhatikan  pegawai  dalam  bekerja  dengan  memberikan  motivasi  dengan demikian akan timbul rasa komitmen dan tanggung jawab yang tinggi pada diri pegawai terhadap pekerjaannya.
Dari hasil perbandingan hasil t hitung diketahui bahwa variabel komitmen organisasi memiliki  pengaruh  yang  signifikan  secara  parsial  terhadap  akuntabilitas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian yanag dilakukan oleh Mada (2017), dan Aulia (2018) yang menemukan bahwa komitmen  organisasi  secara  parsial    berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Beberapa  pakar  yang  mengemukakan  bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Cavoukianet (2012:408),  menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  diperlukan  dalam  akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2012:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan  memberikan  manfaat  terhadap  sistem  akuntabilitas.  Brown  dan  Moore (2012:20),  bahwa  perubahan  besar  dapat  terjadi  pada  akuntabilitas  sebuah  organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akunatbilitas
Berdasarkan hasil deskriptif untuk variabel partisipasi masyarakat yang berada Hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa padadesa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara sudah baik. Hasil yang tertinggi pada variabel  partisipasi  masyarakat  pernyataan  nomor  2  yaitu  masyarakat  mengusulkan rencana  Anggaran  alternatif  untuk  BPD  terhadap  rancangan  anggaran  desa  untuk diajukan kepada pemerintah daerah dengan kriteria sangat baik, sedangkan yang paling rendah  pada  pernyataan  nomor  6  yaitu  masyarakat  mengetahui  dengan  jelas  informasi tentang program-program pembangunan yang dilaksanakan, sebaiknya pihak pemerintah desa  lebih  bersikap  transparan  dan  terbuka  dengan  memberikan  informasi  kepada masyarakat  tenatng  program-progam  yang  akan  dilaksanakan  serta  melibatkan masyarakat dalam progran tersebut secara langsung.
Dari hasil perbandingan hasil t hitung diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki  pengaruh  yang  signifikan  secara  parsial  terhadap  akuntabilitas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian yanag dilakukan oleh Mada (2017), Atiningsih (2018) dan Aulia (2018) yang menemukan  bahwa  partisipasi  masyarakat  secara  parsial    berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Cara  mengurangi  munculnya kesalahan  dalam  pengelolaan  dana  desa  dibutuhkan  partisipasi  masyarakat.  Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu  maka  semakin  tinggi  pula  rasa  tanggungjawab  mereka  untuk  melaksanakan keputusan  yang  telah  dihasilkan  dan  pembangunan  juga  semakin  baik.  Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula.

## Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akunatbilitas
Berdasarkan hasil deskriptif untuk variabel akuntabilitas yang berada Hal ini dapat disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  yang  dimiliki  pegawai  bagian  pengelolaan  keuangan desa  di  Kecamatan  Tambusai  Utara  sudah  baik.  Hasil  yang  tertinggi  pada  variabel akuntabilitas  pernyataan  nomor  3  yaitu  penyusunan  laporan  pertanggung  jawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa secara lengkap dengan kriteria    sangat  baik,  sedangkan  yang  paling  rendah  pada  pernyataan  nomor  6  yaitu pemerintah desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan desa. Sebaiknya lebih
sering  diadakan  pelatihan  dan  pembinaan  bagi  parat  pengelola  dana  desa  sehingga mereka lebih memahami dan mengerti tentang tata cara pengelolaan dana desa, dengan demikian  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  desa akan  lebih  cepat  selesai  dan  tepat pada waktu yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil olah data, maka dapat diketahui bahwa kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas berpengaruh secara simultan (bersama-sama).  Dalam  pengelolaan  dana  desa,  dituntut  adanya  suatu  aspek  tata pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  yang  mana  salah  satu  pilarnya  adalah akuntabilitas. Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya  akuntabilitas  dan  transparansi.  Pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel  dan transparan  merupakan  harapan  dan  keinginan  dari  pemerintah,  baik  ditingkat  pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola  pengelolaan  keuangan  inilah  yang  diterapkan  dipemerintahan  desa,  demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan yaitu:
1.  Kompetensi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
2. Komitmen  organisasi  pemerintah  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
3. Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
4. Kompetensi,  komitmen  organisasi  pemerintah  desa  dan  partisipasi  masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara. Besarnya pengaruh yang diberikan variabel kompetensi, komitmen  organisasi  pemerintah  desa  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap akuntabilitas adalah sebesar 95,4%, sedangkan sisanya 4,6% dijelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini. Dari kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut:
1. Diharapkan pemimpim kecamatan lebih memperhatikan para pegawai pengelola dana desa  agar    dalam  bekerja  tetap  mengutamakan  etika  dan  kode  etik  sebagai  seorang pegawai, sehingga dapat terwujud akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
2. Diharapkan pemimpim desa lebih memperhatikan para pegawai pengelola dana desa dengan  memberikan  motivasi  dalam  belerja,  sehingga  pegawai  memiliki  komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya.
3. Diharapkan  pemimpim  desa  lebih  bersikap  transparan  terhadap  program-program pembangunan  desa  kepada  masyarakat  luas,  sehingga  masyarakat  dapat  turut  andil berperan mensukseskan program pembangunan desa.
4. Diharapkan pemimpim kecamatan lebih memperhatikan para pegawai pengelola dana desa  dengan  selalu  memberikan  pelatihan  ataupun training ,  sehingga  para  pegawai pengelola  dana  desa  dapat  memahami  dengan  baik  bagimana  membuat  laporan keuangan desa dan dapat melaporkan dengan tepat waktu.
5. Bagi  penelitian  lain  yang  hendak  melakukan  penelitian  sejenis  agar  dapat mengembangkan penelitian serta menambah kekurangan yang ada pada penelitian ini,
sehingga  makin  memperkaya  pengetahuan  tentang  pengaruh  kompetensi,  komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyoso (2012). Perencanaan Desa Terpadu . Edisi 2. Banda Aceh: Read.
Arifiyadi (2011). Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik . Jakarta: Rosda Karya
Atiningsih  (2018). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana  Desa,  Partisipasi Masyarakat  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintahan Desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyo Lali) . Prosiding Seminar Nasional AIMI. Vol.2; 335- 345.
Aulia (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  50  Kota .  Jurnal Manejemen dan Administrasi. Vol.4; 25-39.
Behnam  dan  MacLean  (2011). Standar  Akuntabilitas  Internasional .  Jakarta:  Salemba Empat.
Brady & Cronin (2011). Akuntansi Sektor Publik . Andi: Yogyakarta.
Brown  L.  David  dan  Moore  Mark  (2012).  Akuntabilitas,  Strategi  dan  Organisasi  Non Pemerintahan. Jakarta :Bumi Aksara.
Campo  Schiavo  and  Tomasi  Daniel  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik .  Salemba  Empat: Jakarta.
Cavoukianet  (2012). Organizational  Accountability  and  Strong  Business  Practices . Jakarta: Erlangga.
Ghozali, Imam (2012). Aplikasi Analisis Multivariat Program SPSS . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hutapea dan Thoha (2011) . Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta:BPFE.
Ikhsan Fuad (2012). Manajemen Organisasi . Jakarta: Rhineka Cipta.
Kusumastuti (2014). Akuntansi Sektor Publik . Andi: Yogyakarta.
Lambert et al . (2012). Efektifitas Organisasi . Yogyakarta :BPFE.
Mada  (2017). Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabpaten  Gorontalo . E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana Vol.6; 2731-2760.
Mahmudi (2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN,.
Malthis  &  Jakcson  (2013). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Human  Resource Management) . Jakarta : Salemba Empat.
Mardiasmo  (2012). Perwujudan  Transparansi  dan Akuntabilitas Publik  Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance . Yogyakarta: Andi.
Mikkelson (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : Salemba empat
Moeheriono  (2013). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  Revisi.  Bumi  Aksara, Jakarta.
Nasution  Nurhalijah   (2012). Otonomi  Daerah  Dan  Desentralisasi  Desa:  Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa . Jakarta : Salemba Empat .
Notoatmodjo Soekidjo  (2012). Metodologi Penelitian . Jakarta :Bumi Aksara.
Pother (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Rajawali Press.
Roberts (2012). Akuntabilitas Publik . Yogyakarta :BPFE. Robbins Stephen & Judge (2011). Perilaku Organisasi . Jakarta: Salemba Empat.
Sembodo (2012). Akuntansi Pemerintahan Indonesia . BPFE: Yogyakarta
Sopiah (2012). Perilaku Organisasi . Yogyakarta: Andi Offset.
Steers (2011). Efektivitas Organisasi . Jakarta : Salemba Empat.
Sugiyono (2012). Statiska Untuk Penelitian .  Bandung:Alfabeta.
Sumaryadi (2012). Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan.
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Sutrisno Edy.  (2012). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  Kencana.  Prenada Media Group.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wasis (2012). Metodelogi Penelitian Bisnis . Jakarta :Rinek Cipta.
Wibowo (2012). Manajemen Organisasi . Jakarta :Bumi Aksara.