DOI: 10.31933/JIMT Received: 14 Juni 2020 ,   Revised: 25 Juli 2020, Publish: 21 September 2020

## MENINJAU INFLASI PROVINSI MALUKU DALAM PANDEMI COVID-19

## Adela Santhy Toamain
Universitas Terbuka, delyciasant@gmail.com
Corresponding Author: Author 1
Abstrak: Penyebaran  Corona  Virus  (Covid-19)  di  Indonesia  bukan  hanya  berimplikasi terhadap kesehatan namun juga berdampak bagi perekonomian. Maluku yang merupakan salah satu  provinsi  bagian  timur  dari  Indonesia  juga  merasakan  dampak  yang  sama.  Pembatasan kegiatan  social  dalam  segala  aspek  serta  pelarangan  mudik  dengan  pembatasan  akses transportasi  membuat  aktifitas  perekonomian  di  Provinsi  Maluku  pun  semakin  sunyi. Perekonomian  yang  tidak  stabil  menyebabkan  adanya  pergeseran  perubahan  harga  dalam pergadangan.  Berdasarkan  studi  literatur  dari  internet  dan  bahan  bacaan  selama  pandemic Covid-19 ini maka penulis meninjau sejauh mana perubahan harga terssebut (Inflasi) dan faktor penyumbang selama Pandemi Covid-19 yang terjadi di Provinsi Maluku

## Kata Kunci: Inflasi, IHK, Indikator Ekonomi

## PENDAHULUAN
Penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia bukan hanya berimplikasi bagi kesehatan, namun juga  memberikan  dampak  yang  bagi  perekonomian  Indonesia.  Virus  yang  mulai  masuk pertama  kali  ke  Indonesia  pada  awal  Maret  2020  ini  merupakan  penyakit  menular  yang disebabkan oleh corona virus. Pada bulan yang sama pula oleh badan kesehatan internasional WHO  mengumumkan  bahwa  vorona  virus  ini  merupakan  pandemi  global  yang  harus diselesaikan bersama di setiap negara.
Seiring dengan informasi pandemic oleh WHO dan skema lock down yang disarankan oleh  badan  kesehatan  Internasional  ini,  negara  di  seluruh  dunia  melaksanakan  pembatasan dalam segala aktifitas. Skenario lockdown yang di sarankan ini membuat perekonomian suatu negara menjadi lumpuh total. Di Indonesia sendiri tak terlepas dari dampak pengaruh covid 19. Meskipun  pelaksanaan  himbauan  lockdown  tidak  diberlakukan  di  Indonesia  namun  dalam mengantisipasi  perluasan  penyebaran  pandemi  ini,  pemerintah  dalam  segala  upaya  tetap
melakukan  berbagai  pembatasan.  Hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No.9  Tahun  2020  tentang  pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam  Rangka  Percepatan  penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (covid-19).  Himbauan physical  distancing,  bekerja,  belajar  dan  beribadah  di  rumah,  hingga  pelarangan  kegiatan. Tidak  sebatas  hal  tersebut,  melihat  tren  perkembangan  jumlah  kasus  yang  kian  hari  kian bertambah maka kebijakan lain pula ditempuh oleh pemerintah. Sejak tanggal 24 Maret 2020 akses dalam transportasi, baik perhubungan laut dan udara pula diberhentikan untuk sementara. Hal ini dilakukan sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19.
Penyebaran covid 19 yang melanda Indonesia  awalnya lebih didominasi pada wilayah ibukota negara dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah kasus yang terindentifikasi, pengaruh tersebut juga berimbas sampai tingkat Provinsi dan Kabupaten kota se-Indonesia. Maluku yang merupakan salah satu Provinsi  tidak luput dari dampak  pandemic  Covid  19.    Sejak  dikeluarkannya  Permenkes    No.9  Tahun  2020  dan Permenhub No 25 tahun 2020 dan diberlakukannya social distancing, peliburan sekolah dan tempat  kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan social  serta pelarangan mudik  dengan  pembatasan  akses  transportasi  membuat  aktifitas  perekonomian  di  Provinsi Maluku pun semakin sunyi.  Dengan adanya berbagai pembatasan social dan aktifitas, dapat pula menyebabkan kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehari-hari. Misalnya,  kelangkaan  dalam  kebutuhan  akan  alat  kesehatan,  bahkan  beberapa  kebutuhan sehari-hari.  Karena  kelangkaan  tersebut,  maka  kestabilan  akan  harga  suatu  barang  pula mengalami perubahan. Kebutuhan barang yang semakin langka menyebabkan nilai atau harga barang tersebut semakin naik. Di lain sisi jumlah permintaan terhadap kebutuhan itu semakin tinggi.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dilakukan  penelitian:  “Meninjau  Inflasi  provinsi Maluku  dalam  pandemic  Corona  Virus  (Covid-19)”.  Penelitian  ini  membahas  sejauh  mana terhadap  perubahan  harga  dan  Inflasi  yang  terjadi  selama  pandemi  covid  19  di  Provinsi Maluku.

## KAJIAN PUSTAKA
Perekonomian  suatu  negara  dapat  dilihat  dari  berbagai  indikator  makroekonomi. Indikator  indikator  makroekonomi  tersebut  diantaranya  adalah  nilai  tukar,  pertumbuhan
ekonomi, defisit neraca perdagangan dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznetz  (2000:57)  adalah  kenaikan  jangka  panjang  dalam  kemampuan  suatu  negara  untuk menyediakan  semakin  banyak  jenis  barang-barang  ekonomi  kepada  penduduknya. Menurut   Schumpeter  dalam  Suryana  (2000:5),  Pembangunan  ekonomi  bukan  merupakan proses  yang  harmonis  atau  gradual,  namun  perubahan  yang  spontan  dan  tidak  terputus. Pembangunan  ekonomi  disebabkan  oleh  perubahan  terutama  dalam  lapangan  industri  dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Menurut Mankiw (2007), nilai tukar mata uang  dua negara adalah harga dari mata uang  yang  digunakan  oleh  penduduk  negara-negara  tersebut  untuk  salaing  melakukan perdagangan antara satu sama lain. Fabozzi dan Modigliani (1995) mendefinisikan nilai tukar mata uang sebagai jumlah dari mata uang suatu negara yang dapat ditukarkan per unit mata uang  negara  lain,  atau  dengan  kata  lain  harga  dari  satu  mata  uang  terhadap  mata  uang  lain. Menurut  Wikipedia  neraca  perdaganagan atau neraca  ekspor-impor adalah  perbedaan  antara nilai  ekspor  dan  impor  suatu  negara  pada  periode  tertentu,  diukur  menggunakan  mata  uang yang  berlaku 2 .  Terdapat  dua  situasi  dalam  neraca  perdagangan,  yaitu  situasi  neraca perdagangan  surplus  dan  defisit.  Neraca  perdagangan  menjadi  komponen  terbesar  dalam neraca  pembayaran.  Defisit  neraca  perdagangan  yang  semakin  membesar  menimbulkan kekhawatiran semakin memburuknya  perekonomian dalam negeri.
Dari  berbagai  indikator  makroekonomi  diatas,  salah  satu  indikator  penting  dan merupakan isu perekonomian yang menjadi perhatian bagi suatu negara adalah inflasi. Inflasi memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap  pencapaian  beberapa  tujuan  kebijakan makroekonomi,  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  kesempatan  kerja,  distribusi  pendapatan  dan keseimbangan  neraca  pembayaran.  Inflasi  merupakan  salah  satu  indikator  stabilitas perekonomian.Inflasi juga merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara. Jika  tingkat  inflasi  rendah  dan  stabil  akan  menjadi  stimulator  pertumbuhan  ekonomi. Perkembangannya yang terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara 1 . Menurut Sukino (2011:165) inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat  umum  dan  terus  menerus.  M.Natsir  (2014:253)  Inflasi  adalah  kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Menurut Bank Indonesia bahwa Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen  (IHK).  Perubahan  IHK  dari  waktu  ke  waktu  menunjukan  pergerakan  harga  dari paket  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi  masyarakat.  Saat  ini,  paket  barang  dan  jasa  dalam keranjang  IHK  telah  dilakukan  atas  dasar  Survei  Biaya  Hidup  (SBH)  tahun  2018  yang
dilaksanakan  oleh  Badan  Pusat  Stasistik  (BPS).  Menurut  Kepala  BPS  saat  ini  Suhariyanto, untuk  menjaga  relevansi  dari  IHK,  pola  pembobotan  dan  paket  komoditas  barang  dan  jasa diperbaharui setiap lima tahun sekali.  BPS akan memonitor perkambangan harga dari barang dan jasa tersebut  secara  bulanan di  beberapa kota, di  pasar tradisional  dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota dalam perhitungan inflasi.
Provinsi Maluku terdiri dari 2 Kota Inflasi yaitu Kota Ambon dan Kota Tual. Pada tahun 2020 dalam perhitungan Inflasi oleh BPS digunakan tahun dasar 2018. Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Ekonomi, Bustanul Arifin yang mengatakan bahwa “ Setiap selesai SBH (Survei Biaya Hidup, red), itu bisa menjadi momen untuk merubah tahun dasar IHK  dan  NTP”.    Perubahan  tahun  dasar,  dari  tahun  2012  menjadi  2018  ini  memang  secara berkala  dilakukan  kantor  statistik  di  dunia.  Menurut  Suhariyanto  “Ada  perubahan  pola konsumsi masyarakat, teknologi dan gaya hidup  saat ini membuat ada komoditas baru yang harus dimasukkan dan ada yang dibuang karena sudah tidak representatif,” Berdasarkan hal ini maka  pada  Tahun  2020  ini  dalam  perhitungan  Inflasi  digunakan  Tahun  dasar  2018  sebagai bahan acuan dengan 11 kelompok pengeluaran yaitu:
1. Kelompok makanan, minuman dan tembakau
2. Kelompok pakaian dan alas kaki
3. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar lainnya
4. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga
5. Kelompok kesehatan
6. Kelompok transportasi
7. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan
8. Rekreasi, olahraga dan budaya
9. Pendidikan
10. Penyediaan makanan dan minuman/Restoran
11. Perawatan pribadi dan jasa lainnya

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  ditemukan.  Referensi  dari  teori  yang  digunakan diperoleh  dengan  penelitian  studi  literatur  yang  dijadikan  sebagai  sumber  utama  dalam penelitian, didukung dengan kajian observasi lapangan dengan meninjau perkembangan harga barang yang terjadi pada pasar di Provinsi Maluku. Data primer yang diperoleh berasal dari data  Berita  Resmi  Statistik  (BRS)  yang  disajikan  oleh  Badan  Pusat  Provinsi  Maluku  setiap
bulannya,  dan  data  sekunder  diambil  dari  sumber  referensi  yang  diperoleh  dari  buku  dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebaran covid 19 yang melanda dunia dan Indonesia bukan hanya berdampak pada ibu  kota  negara  dan  kota-kota  besar  lainnya.  Pandedmi  global  ini  juga  mewabah  sampai  ke seluruh  pelorok  tanah  air.Maluku  yang  merupakan  salah  satu  provinsi  bagian  timur  tidak terlepas dari bencana non alam tersebut. Bahkan setiap kabupaten dan kota di Provinsi Maluku merasakan dampak dari penyebaran covid-19. Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota  wilayah  adminitrastif.    Kedua  kota  tersebut  yaitu  Kota  Ambon  dan  Kota  Tual  juga merupakan kota perhitungan inflasi secara nasional.
Berdasarkan hasil tahun dasar baru yang digunakan oleh BPS yaitu tahun 2018 maka dalam  perhitungan  Inflasi  cakupan  kota  Inflasi  bertamabah  dari  82  menjadi  90  kota  Inflasi. Dengan  sampel  yang  bertambah  dari  136  ribuan  menjadi  141.600,  membuat  kelompok pengeluaran bertambah dari tujuh menjadi sebelas. Dari hasil studi literatur yang dilakukan dan berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 1. Inflasi di kota Ambon dan Kota Tual
Bulan Kota Ambon Kota Tual IHK Inflasi Bulanan IHK Inflasi Bulanan Desember 2019 105,42 104,51 Januari 2020 106,1 0,65% 105,22 0,68% Februari 2020 106,32 0,21% 104,91 -0,29% Maret 2020 106,56 -0,71% 104,33 -0,55% April 2020 105,44 -0,11% 104,65 0,31%
Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa :
1. Pada  bulan  Januari  Indeks  harga  Konsumen  (IHK)  Kota  Ambon  sebesar  106,1  dan terjadi inflasi sebesar 0,65% dibanding bulan Desember. Untuk Kota Tual IHK sebesar 105,22 dan terjadi inflasi sebesar 0,68%. Pada bulan Januari IHK Kota Inlasi Kota Tual lebih tinggi dari Kota Ambon. Penyumbang Inflasi Kota Ambon terbesar berasal dari kelompok  bahan  makanan  dan  tertinggi  yaitu  cabe  rawit  sebesar  0,5%.  Untuk penyumbang  deflasi  di  Kota  Ambon  didominasi  oleh  angkutan  udara  sebesar  0,53%.
Kota Tual sendiri penyumbang inflasi terbesar berasal dari ikan tongkol dan ikan kakap putih sebesar 0,35% dan penyumbang deflasi masih sama dengan kota Ambon yaitu dari angkutan udara sebesar 0,49%
2. Pada bulan Februari Indeks harga Konsumen (IHK) Kota Ambon sebesar 106,32 dengan inflasi  sebesar  0,21%  artinya  menurun  dibanding  dengan  bulan  Januari.  Untuk  Kota Tual IHK sebesar 104,91 dan mengalami deflasi sebesar 0,29% dibanding bulan Januari. Penyumbang Inflasi tertinggi di kota Ambon berasal dari angkutan udara sebesar 0,19% dan  penghambat  inflasi  berasal  dari  bahan  makanan  yaitu  cabe  rawit  sebesar  0,25%. Untuk  Kota  Tual,  penyumbang  deflasi  berasal  dari  ikan  layang  sebesar  0,22%  dan penghambat deflasi berasal dari ikan kembung sebesar 0,11%
3. Pada bulan Maret Indeks harga konsumen (IHK) Kota Ambon sebesar 106,56 dengan deflasi sebesar 0,71% dibanding bulan Februari. Untuk Kota Tual IHK sebesar 104,33 dan mengalami deflasi 0,55 dibanding bulan Februari. Penyumbang deflasi terbesar di kota  ambon  adalah  cabe  rawit  sebesar  0,39%  diikuti  dengan  angkutan  udara  sebesar 0,24%. Sedangkan penyumbang inflasi di Kota Ambon yaitu sawi hijau sebesar 0,1%. Untuk Kota tual penyumbang deflasi adalah ikan tongkol sebesar 0,56) dan penyumbang inflasi tertinggi adalah bawang merah sebesar 0,14%
4. Pada bulan April Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Ambon sebesar 105,44 artinya kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,11% dibanding bulan Maret. Untuk Kota Tual IHK sebesar 104,65 dan mengalami inflasi sebesar 0,31%. Penyumbang deflasi tertinggi di kota Ambon berasal dari Angkutan udara sebesar 0,63 dan penyumbang inflasi adalah cabe rawit sebesar 0,42% diikuti ikan cakalang 0,07%. Untuk Kota Tual penyumbang inflasi berasal dari cabai rawit sebesar 0,09% dan penghambat inflasi berasal dari biaya ponsel sebesar 0,13%
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dari bahwa Kota Ambon pada bulan Januari sampai  Februari  mengalami  Inflasi,  Inflasi  pada  bulan  Februari  mengalami  penurunan dsbanding bulan Januari. Ditinjau dari kondisi ekomoni kota Ambon hal ini disebabkan karena ketergantungan dalam memenuhi pasokan bahan makanan sehingga menyebabkan tingginya inflasi.  Untuk  Kota  Tual  pada  bulan  Januari  mengalami  inflasi  namun  pada  bulan  Februari sudah mengalami deflasi. Pada bulan Maret baik Kota Ambon maupun Kota Tual mengalami deflasi. Jika diliat histori, pandemi Covid-19 telah terjadi pada Desember 2019 namum kasus pertama di Indonesia dimulai pada bulan Maret 2020 dan untuk provinsi Maluku kasus Covid- 19 diumumkan pada tanggal 23 Maret 2020. Berdasarkan data inflasi dapat dilihat pengaruh
pandemi  Covid-19  ini  membawa  dampak  bagi  ekonomi  provinsi  Maluku.  Pada  bulan  April Kota Ambon masih tetap mengalami deflasi. Kondisi ini diakibatkan karena rendahnya harga beli  tiket  pesawat  udara  karena  berkurangnya  akses  perjalanan  dengan  menggunakan transportasi udara. Pada bulan Maret kota Tual mengalami Inflasi namun masih cukup stabil.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  para  responden  yaitu  para  pedagang swalayan dan pasar tradisional diperoleh jawaban bahwa kenaikan harga barang yang terjadi disebebkan  karena  terlambatnya  sarana  transportasi  dalam  memasok  kebutuhan.  Namun sampai pada kondisi April, kebutuhan masih tetap stabil walaupun untuk aktifitas perkantoran, sekolah,  peribadatan,  tempat  rekreasi,  hiburan  masih  tetap  ditutup  sementara.  Namun  untuk aktifitas perdagangan dalam memenuhi kebutuhan sandang masih tetap berjalan dengan stabil.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kenaikan harga atau inflasi yang terjadi di Provinsi Maluku ditunjukan pada awal tahun 2020 bulan Januari dan Februari. Pada bulan Januari kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,65  %  dan  Kota  Tual  sebesar  0,68%.  Pada  bulan  Februari  kota  Ambon  mengalami  Inflasi namun  berkurang  dibanding  bulan  januari  yaitu  sebesar  0,21%  dan  kota  Tual  mengalami deflasi  sebesar  0,29%.  Pada  bulan  Maret  kota  Ambon  dan  kota  Tual  mengalami  Deflasi. Penyumbang inflasi dan deflasi kota Ambon dari bulan Januari sampai Maret bersumber dari bahan  makakan,  namun  pada  Bulan  April  kota  Ambon  mengalami  deflasi  dan  penyumbang utamanya  adalah  transportasi  udara  yang  merupakan  dampak  dari  pelaksanaan  permenkes tentang  PSBB  dan  Perhub  tentang  larangan  mudik  untuk  idul  fitri.  Dampak  pelaksanaan anjuran ini mengakibatkan masyarakat tidak melakukan akses bepergian dengan menggunakan moda transportasi angkutan udara.
Berkaitan  dengan  maslah  covid-19  yang  masih  berkepanjangan  dan  belum  dapat dipastikan  kapan  dapat  terselesaikan,  maka  untuk  menjaga  kestabilan  perekonomian  dan kebutuhan masyrakat maka hal terpenting yang perlu dilakukan adalah menjaga ketersediaanya bahan  kebutuhan  sehingga  tidak  mengalami  inflasi  yang  cukup  tinggi,  Pelarangan  mudik merupakan salah satu  penyebab deflasi  di  kota Ambon meskipun demikian anjuran tersebut adalah hal terbaik sehingga tetap perlu untuk dilaksanakan.
Untuk  mendapatkan  solusi  yang  terbaik  maka  perlu  untuk  dilakukan  penelitin  lebih lanjut dan mendalam serta lebih detail sehingga dapat menjadi bahan referensi yang terbaik.

## DAFTAR RUJUKAN
Provinsi Maluku, BPS. 2020. Perkembangan Indeks harga Konsumen (IHK) Januari 2020. No 01/02/81/Th XXII, 3 Februari 2020. Ambon
Provinsi  Maluku,  BPS. 2020. Perkembangan  Indeks harga Konsumen (IHK) Februari 2020. No 01/03/81/Th XXII, 2 Maret 2020. Ambon
Provinsi Maluku, BPS. 2020. Perkembangan Indeks harga Konsumen (IHK) Maret 2020. No 01/04/81/Th XXII, 4 April 2020. Ambon
Provinsi Maluku, BPS. 2020. Perkembangan Indeks harga Konsumen (IHK) April 2020. No 01/04/81/Th XXII, 4 Mei 2020. Ambon
Pohan Anisa. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada Mankiw Gregory. 2008.   Pengantar Ekonomi Jilid 2 Edisi 2 hal  171, terjemahan oleh Haris Munandar, Jakarta
Mishkin Frederic S.2008. Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan Buku 1 Edisi 8 hlm 13, terjemahan oleh Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G, Jakarta: Salemba Empat
BPS. 2020. Perubahan Tahun dasar IHK dan NTP. [Online] Tersedia
https://www.bps.go.id/news/2020/01/31/356/perubahan-tahun-dasar-ihk-dan-ntp.html. [12 Mei 2020]
Kemenkes.2020.PMK-Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid- 19. [Online] Tersedia
http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoma n_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf .  [12  Mei 2020]
Depgub.2020. PM 25 Tahun 2020. [Online] Tersedia :
http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM_25_TAHUN_2020.pdf . [12 Mei 2020]
BI. 2020. Data Moneter Inflasi. [Online] Tersedia : [Online]Tersedia https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx . [12 Mei 2020]
Kompas, regional.2020. kasus Positif Covid-19 pertama di Ambon Maluku. [Online] Tersedia : https://regional.kompas.com/read/2020/03/23/10150621/kasus-positif-covid- 19-pertama-di-ambon-maluku-tetapkan-klb-corona . [13 Mei 2020]
Maluku BPS. 2020. Pressrealease. [Online] Tersedia :
https://maluku.bps.go.id/pressrelease.html . [13 Mei 2020]