## Penguatan Regulasi Uji Kelayakan dan
Kepatutan dalam Pengangkatan Komisaris

## BUMN
Ayu Kholifah*, Fatihani Baso**
* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri ayu.kholifah@gmail.com ** Fakultas Syari’ah IAIN Kendari fatihanibaso@gmail.com

## Abstract
The fi t and proper test (FPT) in fi lling the position of the board of commissioners at State-Owned Enterprises (SOEs) currently only applies to the fi nancial service institution (LJK) cluster, and not to other clusters. Whereas, FPT aims to identify the suitability and properness of candidates, and avoids the impression of candidates fi lling in on the basis of political closeness to the authorities. This article urges that FPT be applied in fi lling the positions of the board of commissioners of all SOEs, not limited to the LJK cluster. First, due to the lack of LJK clusters, which are only 19.6 percent of the total 98 SOEs in early 2021. Second, FPT is an important instrument in supporting the application of GCG principles to SOEs, considering the inherent GCG principles on boards must be applied starting from the selection process. Third, FPT is expected to attract professional commissioners. This article encourages the strengthening of FPT regulations for all prospective BUMN commissioners carried out by independent institutions that professionally assess and measure the competence and integrity of candidates, then the FPT guidelines must be stated in a Government Regulation as stipulated in Article 16 paragraph (4) PP No. 45 Year 2005.
Keywords : State-Owned Enterprises; commissioner appointment; fi t and proper test; professionalism.

## Undang: Jurnal Hukum
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 5 No. 1 (2022): 143-180, DOI: 10.22437/ujh.5.1.143-180
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)

## Abstrak
Uji kelayakan dan kepatutan, atau lebih dikenal fi t and proper test (FPT), dalam pengisian jabatan dewan komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini hanya berlaku pada klaster lembaga jasa keuangan (LJK), dan tidak pada klaster lainnya. Padahal FPT bertujuan untuk mengidenti fi kasi kelayakan dan kepatutan para calon, dan menghindari kesan calon yang mengisi atas dasar kedekatan politik dengan penguasa. Artikel ini mendorong agar FPT diberlakukan dalam pengisian jabatan dewan komisaris seluruh BUMN, tidak terbatas pada klaster LJK. Pertama, hal ini disebabkan karena minimnya klaster LJK yang hanya 19,6 persen dari keseluruhan 98 jumlah BUMN pada awal 2021. Kedua, FPT merupakan instrumen penting dalam mendukung penerapan prinsip GCG pada BUMN, mengingat prinsip GCG yang melekat pada boards sudah harus diterapkan mulai dari proses pemilihan. Ketiga, FPT diharapkan dapat menjaring calon komisaris yang profesional. Artikel ini mendorong penguatan regulasi FPT bagi seluruh calon komsiaris BUMN yang dilakukan oleh lembaga independen yang secara profesional menilai dan mengukur kompetensi dan integritas para calon, kemudian pedoman FPT harus dituangkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005.
Kata kunci : BUMN; pengangkatan komisaris; uji kelayakan dan kepatutan; profesionalisme.

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas urgensi penguatan regulasi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehubungan dengan berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan kuali fi kasi beberapa komisaris BUMN yang menjadi sorotan publik. Uji kelayakan dan kepatutan, atau lebih populer dengan fi t and proper test (FPT), dimaksudkan untuk dapat menjadi alat ukur kelayakan dan kepatutan seorang calon menempati posisi komisaris sebagai posisi yang memiliki pengaruh besar dalam perseroan. Proses seleksi yang ketat menjadi sangat diperlukan mengingat kualitas komisaris merupakan salah satu gambaran utama
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dari implementasi good corporate governance (GCG). 1
BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, dengan kepemilikan saham minimal sebesar 51 persen. Dengan demikian, kinerja perolehan laba dan rugi BUMN cukup mempengaruhi kondisi stabilitas perekonomian negara sebagai pihak utama yang melakukan penyertaan modal. Oleh sebab itu maka dibutuhkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan BUMN, sehingga dapat memaksimalkan kinerja BUMN untuk mendukung terciptanya stabilitas perekonomian negara. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith mengemukakan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat berkinerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah apabila memiliki capaian pembangunan manusia yang baik. 2
Sangat disayangkan bahwa kualitas SDM BUMN beberapa kali tercoreng akibat para oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Survei Transparency International Indonesia (TII) pada 2017 mengungkap 68 persen pimpinan perusahaan dari 100 perusahaan besar ( fortune top 10 ) tidak memiliki komitmen anti korupsi, dan 17 BUMN masuk dalam daftar perusahaan tersebut. 3 PT Pertamina (Persero) mendapat skor tingkat transparansi paling baik, sedangkan Bank BTN menjadi kategori BUMN yang sangat tidak transparan. 4
Sepanjang 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap sederet oknum pejabat BUMN, di antaranya menjabat di PT. Adhi Karya Tbk. (Persero), PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. Waskita
1  Shaker A. Zahra dan John A. Pearce, “Board of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model,” Journal of Management, 15, 2 (1989): 291-334.
2  Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi, terj. Haris Munanda (Jakarta: Penerbit Erlangga, edisi sebelas, 2011), hlm. 57-59.
3  Dwi Siska Susanti, Nadia Sarah, dan Nurindah Hilmi, “Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan,” Integritas, 4, 2 (2018), hlm. 223.
4  Transparency International Indonesia (TII), “Transparency in Corporate Reporting: Seberapa Siap Perusahaan Terbesar Indonesia Mencegah Korupsi,” http://ti.or.id/transparency-in-corporate-reporting/, 6/12/2017, diakses 4/5/2022.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Karya Tbk. (Persero), dan PT. Wijaya Karya Tbk. (Persero). 5 Kasus korupsi BUMN tersebut belum lagi ditambah dengan mega skandal korupsi yang diserahkan KPK kepada Kejaksaan Agung, yaitu kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan indikasi kerugian negara mancapai Rp. 13,7 Triliun. 6
Beralih dari deretan kasus korupsi, kualitas SDM BUMN kembali dipertanyakan dengan adanya fakta beberapa BUMN yang terus merugi. Di antaranya adalah PT. PAL Indoneisa (Persero), PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero) dan Perum BULOG, PT. Krakatau Steel Tbk. (Persero), PT. Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT. Dok Kodja Bahari (Persero). 7 Berdasarkan Laporan Keuangan BUMN tahun 2019, pendapatan-LO (Laporan Operasional) untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.607.618.739, sedangkan jumlah beban operasional mencapai Rp203.893.195.999. 8 Ini artinya terdapat de fi sit dari kegiatan operasional senilai Rp199.285.577.260 atau 44 kali lebih banyak daripada jumlah pendapatan keseluruhan BUMN.
BUMN akan bisa berkontribusi maksimal terhadap negara apabila dua permasalahan besar dalam tubuh BUMN tersebut, yaitu korupsi dan de fi sit, ditangani dengan benar mulai dari pembenahan SDM BUMN. Korupsi berkaitan erat dengan integritas, sedangkan de fi sit yang dialami BUMN berkaitan dengan kompetensi. SDM BUMN yang menjadi aktor utama keberhasilan perusahaan adalah organ yang bertugas melakukan kegiatan kepengurusan di BUMN, yaitu pengurus perusahaan atau disebut direksi. Meskipun direksi menjadi pemeran utama sebagai pengurus persero, aktor pendukung
5  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Publikasi Penangan Perkara Penyidikan,” https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan- perkara/penyidikan/1707-penyidikan-2020, diakses 11/2/2021.
6  Nidya Waras Sayekti, “Permasalahan PT. Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan,” Info Singkat, 12, 2 (2020), hlm, 21.
7  Kompas.com, “Daftar 7 BUMN yang Tetap Rugi Meski Sudah Disuntik PMN,” https://money.kompas.com/read/2019/12/21/142657926/daftar- 7-bumn-yang-tetap-rugi-meski-sudah-disuntik-pmn?page=all, 21/12/2019, diakses 12/2/2021.
8  Kementerian BUMN, “Laporan Keuangan Bagian Anggaran 041 Tahun
2019,”  https://bumn.go.id/about/report, diakses 12/2/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
yang turut andil sebagai organ persero juga tidak kalah penting dalam mewujudkan keberhasilan sebuah BUMN. Aktor pendukung tersebut adalah dewan komisaris .
Upaya mendapatkan SDM BUMN yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang mumpuni ditempuh dengan adanya penilaian kelayakan dan kepatutan ( fi t and proper test, FPT) bagi mereka yang akan mengisinya. Namun demikian, uji kelayakan dan kepatutan ini dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara (UU BUMN) disebutkan hanya diperuntukkan pada pengangkatan anggota direksi dan tidak pada anggota komisaris. 9 Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas pada BUMN juga hanya mengatur FPT bagi direksi dan tidak bagi komisaris. Regulasi FPT bagi calon dewan komisaris sejauh ini hanya dijumpai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengharuskan FPT kepada calon dewan komisaris yang menjabat di Lembaga Jasa Keuangan (LJK). 10
Adanya kekosongan hukum tersebut mengakibatkan FPT bagi setiap calon anggota komisaris selain di LJK tidak mengikat secara hukum. Padahal BUMN yang masuk dalam kategori LJK hanya seperlima dari total jumlah BUMN. Pada awal 2021, dari 98 jumlah total BUMN, ada 20 yang masuk dalam kategori LJK, yaitu
9  Pasal 16 ayat 2 UU BUMN: “pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan”. Ketentuan serupa, yang mengharuskan adanya uji kelayakan dan kepatutan, tidak dijumpai dalam Pasal 28 yang mengatur pengangkatan anggota komisaris.
10 Uji kelayakan dan kepatutan dalam peraturan ini menggunakan istilah ‘penilaian kemampuan dan kepatutan’ yang merupakan istilah lain yang digunakan untuk fi t and proper test sebagaimana LJK pada saat berada dibawah Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/ PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ). Penilaian kemampuan dan kepatutan di sini diharuskan kepada ‘calon pihak utama’ yang mana dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, disebutkan Dewan Komisaris merupakan salah satunya. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa LJK di antaranya adalah Bank, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pergadaian.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dalam klaster jasa asuransi dan dana pensiun serta klaster jasa keuangan. 11 Ini artinya hanya 19,6 persen dewan komisaris BUMN yang pelaksanaan FPT-nya bersifat mandatory sesuai yang diatur oleh Kementerian BUMN dan OJK, sedangkan selebihnya ketentuan untuk pelaksanaan FPT sebagai syarat menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sebagai dewan komisaris hanya bersifat voluntary yang mekanismenya diserahkan pada kebijakan perusahaan.
Artikel ini bermaksud membangun argumentasi perlunya mem- perkuat regulasi FPT bagi calon anggota dewan komisaris BUMN yang tidak terbatas pada kategori LJK. Pembahasan demikian berbeda dari, atau setidaknya melengkapi, studi-studi terdahulu tentang uji kelayakan dan kepatutan bagi dewan komisaris BUMN, yang tidak spesi fi k membahas urgensi regulasi dan penguatannya. 12 Pembahasan dalam artikel ini diawali dengan uraian pengaturan pengangkatan dewan komisaris BUMN beserta ragam permasalahannya. Pembahasan ini bertujuan mendapatkan gambaran perbandingan antara peraturan yang berlaku saat ini dan sebelumnya dalam mengatur pengangkatan komisaris, khususnya dalam level Peraturan Menteri. Uraian selanjutnya menegaskan urgensi dari pelaksanaan FPT dan keterkaitannya dengan tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ). Bagian akhir pembahasan mengulas profesionalisme dalam FPT. Pada bagian ini dibahas profesionalisme sebagai prinsip utama dalam FPT, yang mencakup profesionalisme pada individu calon komisaris dan profesionalisme terkait proses pelaksanaan FPT.
11 Kementerian BUMN, “Klaster Industri,” https://bumn.go.id/portfolio/ cluster, diakses 03/05/3021.
12  Misal, Afrizal Rachmat Nugroho, Deasy Soeikromo, dan Mercy M.M. Setlight, “Pengawasan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Direksi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” Lex Administratum, 9, 1 (2021), hlm. 114-23, menekankan pentingnya pengawasan dewan komisaris dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian juga Ahmad Gelora Mahardika, “Rekonstruksi Syarat Pengangkatan Jabatan Komisaris BUMN: Antara Idealita dan Realita,” Majalah Hukum Nasional, 50, 1 (2020), hlm. 45, yang membahas pengangkatan dewan komisaris BUMN namun lebih menyoroti ketidakpastian regulasi pengangkatan komisaris BUMN yang mengakibatkan jabatan ini dipilih berdasarkan kedekatan politik.

## B. Pengaturan Pengangkatan Komisaris BUMN dan Ragam Permasalahannya
Pengaturan yang berkaitan dengan pengangkatan komisaris BUMN sedikitnya merujuk pada tiga peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), dan Peraturan atau Keputusan Menteri BUMN yang berkaitan dengan pengangkatan anggota dewan komisaris. Masing- masing peraturan perundang-undangan tersebut perlu dibedah untuk dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana pengaturan pengangkatan komisaris, serta untuk memastikan ada tidaknya tumpang tindih pengaturan di dalamnya.
Pengangkatan komisaris secara umum di Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 110 sampai dengan 112 UU PT. UU PT tidak mengatur secara detail tentang tata cara pengangkatan komisaris, bahkan persyaratan calon yang diatur dalam pasal 110 ayat (1) UU PT hanya mengatur tentang syarat formil. Namun pada ayat (2) disebutkan bahwa instansi berwenang menetapkan syarat tambahan. Selanjutnya, pada Pasal 111 menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) serta tata cara pengangkatan dapat diatur lebih lanjut di Anggaran Dasar Perusahaan. Terakhir pada Pasal 112 UU PT mengatur tentang akibat hukum batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris. 13
Ketentuan pengangkatan anggota dewan komisaris BUMN lebih spesi fi k diatur dalam UU BUMN, di antaranya terdapat dalam Pasal 27 dan 28. Isi dari Pasal 27 ayat (1) UU BUMN sama dengan ketentuan Pasal 111 UU PT yang menyatakan bahwa komisaris diangkat oleh RUPS, namun Pasal 27 ayat (2) UU BUMN mengatur bahwa menteri dapat bertindak selaku RUPS. RUPS menurut Pasal 1 angka 13 UU BUMN merupakan organ Persero yang memiliki kekuasaan tertinggi dan memegang wewenang yang tidak diberikan
13 Pasal 112 UU PT: “Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
kepada direksi dan komisaris. Namun demikian, RUPS pada BUMN tidak selalu berisi sekelompok investor atau pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki negara, oleh sebab itu maka menteri yang akan memiliki kewenangan sepadan dengan RUPS. 14
Pasal 28 UU BUMN seperti pelengkap untuk persyaratan calon komisaris yang tidak diatur dalam UU PT. Jika dalam UU PT hanya diatur syarat formil, maka dalam Pasal 28 UU BUMN hanya menyebutkan persyaratan materiil calon anggota dewan komisaris. Hal ini dimungkinkan karena BUMN tunduk pula pada UU PT, sehingga peraturan yang sudah diatur dalam UU PT tidak perlu diatur ulang. Kemudian di Pasal 30 UU BUMN disebutkan bahwa persyaratan dan tata cara pengangkatan untuk lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap peraturan dan/atau keputusan menteri BUMN tentang pengangkatan komisaris, ditemukan dua peraturan menteri yang cukup menarik dan berpengaruh terhadap perubahan sistem pengangkatan komisaris.
Dua peraturan tersebut adalah, pertama, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan kedua, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-10/Mbu/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015. Beberapa pasal tambahan dan pasal terdahulu yang dihapuskan oleh Peraturan Menteri BUMN No. Per-10/Mbu/10/2020 menarik untuk ditampilkan. Tabel 1 menyajikan perubahan yang berpengaruh signi fi kan terhadap aturan pengangkatan komisaris BUMN yang ada dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/Mbu/02/2015 dan Peraturan Menteri BUMN No. Per-10/Mbu/10/2020:
14 Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara: “Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.”
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Tabel 1 . Perbandingan Peraturan Menteri BUMN tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Komisaris
Permen BUMN No. Per-02/Mbu/02/2015 Permen BUMN
No. Per-10/Mbu/10/2020
Lampiran BAB 1 Huruf D Angka 6: “Deputi Teknis adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi BUMN yang jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas akan diangkat dan atau diberhentikan.”
Lampiran BAB 1 Huruf D
Angka 7: Deputi adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi sumber daya manusia BUMN.”
Lampiran BAB 2 Huruf C Tidak Diatur Lampiran BAB 2 Huruf C Poin f: “bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.”
Lampiran BAB III Huruf B Angka 1: “Menteri, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.” Lampiran BAB III Huruf B Angka 1: “Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/ atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.”
Lampiran BAB III Huruf C Angka 9: “Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, calon Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi.”
Lampiran BAB III Huruf C
Angka 9: Dihapus
Lampiran BAB III Huruf C Angka 12: “Khusus untuk BUMN terbuka selain Bank, bakal calon yang akan diajukan dalam RUPS, dinilai oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Komisaris Utama atau Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi.”
Lampiran BAB III Huruf C Angka 12: Dihapus
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Lampiran BAB V Huruf A Tidak Diatur Lampiran BAB V Huruf A Angka 1: “Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan sektoral.”
Tabel 1 menunjukkan beberapa perubahan dalam sistem peng- angkatan dewan komisaris, mulai dari diperluasnya kewenangan deputi, kewajiban calon komisaris berstatus aparatur sipil negara (ASN) untuk melaporkan harta kekayaan, kewenangan wakil menteri untuk mencari bakal calon komisaris, dihapusnya ketentuan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi BUMN tertentu, dan kebolehan rangkap jabatan bagi dewan komisaris BUMN. Secara garis besar, pengaturan yang bernilai positif untuk menjaga kredibilitas calon komisaris hanya ada pada kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi calon komisaris yang berasal dari penyelenggara negara. Selebihnya justru tampak sebagai pelonggaran sistem seleksi dan kriteria calon komisaris BUMN.
Pelemahan pengaturan pengangkatan komisaris BUMN tersebut tidak sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian BUMN periode 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor timbulnya permasalahan diragukannya kelayakan para komisaris BUMN, karena tidak adanya sistem seleksi uji kelayakan dan kepatutan melalui lembaga profesional dan kebolehan rangkap jabatan yang semula tidak ada. Beberapa nama komisaris BUMN yang menjadi sorotan publik karena independensi dan kuali fi kasinya dipertanyakan atau pernah terjerat kasus hukum di antaranya adalah Basuki Tjahaja Purnama (PT. Pertamina), 15 Abdi Negara Nurdin (PT. Telekomunisasi
15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada November 2019 setelah selang 10 bulan bebas dari penjara pada pada 24/1/2019 akibat tindak pidana penodaan agama dengan hukuman penjara selama dua tahun sejak Mei 2017. Lihat Putusan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Indonesia Tbk), 16 Said Aqil Sirodj (PT. Kereta Api Indonesia), 17 dan Ari Kuncoro (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk). 18
Pelaksanaan pengangkatan komisaris BUMN secara profesional yang objektif berdasarkan hasil FPT bukan hanya akan membangun citra baik dan meningkatakan kepercayaan publik, tapi juga dalam upaya mendorong kinerja serta menjaga nama baik BUMN. Sangat disayangkan bahwa kenyataannya Indonesia masih tertinggal dalam mengatur kewajiban pelaksanaan FPT bagi komisaris. Survei Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) pada 2017 menunjukkan, dari 14 negara hanya dua yang pelaksanaan FPT- nya dibatasi untuk LJK, yaitu Indonesia dan Cina (Taipei). 19
Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.
16  Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank merupakan gitaris grup musik Slank yang menjadi relawan pendukung kampanye pemilihan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019. Penunjukan Abdee Slank sebagai Komisaris PT. Telekomunisasi Indonesia Tbk menuai banyak kritik dan beberapa meragukan kompetensinya untuk menjabat posisi tersebut.  Lihat BBC News, “Abdee ‘Slank’ menjadi Komisaris Telkom, antara ‘Balas Jasa’ dan Keahlian ‘Digitalisasi Konten’,” https://www.bbc.com/indonesia/ indonesia-57298065, 31/5/2021, diakses 8/5/2022.
17  Said Aqil Sirodj sudah menduduki jabatan sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelum ditunjuk sebagai Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero). JCW (Jogja Corruption Watch) merupakan salah satu yang memberikan kritik bahwa Said memberikan contoh yang tidak baik karena sudah rangkap jabatan yang dapat mengakibatkan kon fl ik kepentingan. Kompas.tv, “Ketua Umum PBNU Jadi Komisaris Utama PT KAI, JCW: KH Said Aqil Beri Contoh Tak Baik”, https://www. kompas.tv/article/152217/ketua-umum-pbnu-jadi-komisaris-utama- pt-kai-jcw-kh-said-aqil-beri-contoh-tak-baik?page=all, 4/4/2021, diakses
8/5/2022.
18  Ari Kuncoro pernah rangkap jabatan sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) sekaligus Komisaris PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Padahal Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI menegaskan bahwa rektor dilarang merangkap sebagai anggota pejabat pada BUMN. Lihat Kompas.tv, “Akhiri Kontroversi, Rektor UI Ari Kuncoro Mengundurkan Diri dari Komisari BRI”, https://www.kompas.tv/ article/194853/akhiri-kontroversi-rektor-ui-ari-kuncoro-mengundurkan- diri-dari-komisaris-bri, 22/6/2021, diakses 17/8/2021.
19 OECD, “ OECD Survey of Corporate Governance Frameworks in Asia
2017,” https://www.oecd.org/corporate/OECD-Survey-Corporate- Governance-Frameworks-Asia.pdf, diakses 14/02/2021, hlm. 36-7. 12
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Berdasarkan penelusuran pedoman tata kelola perusahaan ( good corporate governance, GCG) terhadap tiga BUMN, yaitu PT. Pertamina, PT. Waskita Karya Tbk, dan PT. PLN, ditemukan pengaturan tahapan FPT bagi calon anggota direksi namun tidak ditemukan bagi dewan komisaris. 20 Sebagai contoh, dokumen tata kelola PT. Pertamina yang disebut dengan Code of  Corporate Governance . Dalam pedoman ini, satu-satunya ketentuan FPT yang disebutkan secara eksplisit hanya pada poin pengangkatan dan pemberhentian direksi anak perusahaan PT. Pertamina. 21 Hal ini semakin menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah jabatan tinggi komisaris BUMN sudah diisi oleh orang-orang yang kompeten ataukah belum. Peneliti BUMN, Toto Pranoto, mengatakan bahwa kompetensi komisaris BUMN belum terpenuhi, terutama terkait kompetensi dasar pengawasan dan pemahaman terhadap bisnis BUMN yang diawasi. Rangkap jabatan menjadi salah satu faktor lemahnya kinerja komisaris BUMN. 22 Siaran Pers Ombudsman RI No. 033/HM.01/VI/2020 menyebutkan bahwa komisaris BUMN yang terindikasi rangkap jabatan dari kementerian mencapai 254 orang atau 64 persen dari total jumlah keseluruhan dewan komisaris BUMN. 23
negara lainnya, yang tidak membatasi FPT pada LJK, ialah Vietnam, Thailand, Singapore, Philipines, Pakistan, Mongolia, Malaysia, Korea, India, Hongkong (China), China, dan Bangladesh.
20  Pedoman tata kelola tiga perusahaan BUMN tersebut, yang tidak mengatur proses FPT bagi calon anggota dewan komisaris, dapat dilihat dan diunduh dari website resmi perusahaan: PT. Pertamina (Persero) (https://www. pertamina.com/media/356867/pertaminacode-of-corporate-governance. pdf ), PT. Waskita Karya Tbk (Persero) (https://investor.waskita.co.id/ newsroom/743178-ARWaskita2018Final(Low)Part2.pdf ), dan PT. PLN (https://web.pln.co.id/statics/uploads/2017/04/Pedoman-GCG.pdf ).
21  Pedoman GCG PT. Pertamina (Persero), Poin B angka 1 huruf d Code of Corporate Governance, hlm. 44. Diakses dari https://www.pertamina. com/media/356867/pertaminacode-of-corporate-governance.pdf., pada 8/5/2022.
22 Gatra.com, “Peneliti BUMN: Kompetensi Komisaris BUMN Belum Terpenuhi,” https://www.gatra.com/news-488006-ekonomi-peneliti- bumn-kompetensi-komisaris-bumn-belum-terpenuhi.html, 19/8/2020, diakses 13/2/2021.
23  Ombudsman Republik Indonesia, “2019: 397 Komisaris BUMN terindikasi Rangkap Jabatan,” Siaran Pers, https://ombudsman.go.id/news/r/2019-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
FPT sangat penting terutama bagi pihak yang mengelola, mengawasi dan memiliki pengaruh signi fi kan terhadap BUMN. Pasal 31 UU BUMN menyebutkan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan persero serta memberikan nasihat kepada direksi. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa diperlukan FPT yang menguji integritas dan kompetensi calon komisaris BUMN jika direksi sebagai pengurus perseroan sudah masuk kategori baik dan memenuhi kuali fi kasi dengan lolos FPT. Sebenarnya, inti permasalahannya itu ada pada integritas. Integritas merupakan hal yang melekat pada pribadi manusia yang berkaitan dengan nilai moral dan norma. Moral menghasilkan penilaian ‘baik dan buruk’, kemudian norma menilai ‘benar dan salah’. 24
Anggota direksi adalah sama seperti manusia pada umumnya yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga bisa saja melakukan hal yang salah atau buruk dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh beberapa anggota direksi BUMN merupakan contoh dari perilaku salah dan buruk tersebut. Dengan ini maka integritas sebetulnya layaknya iman yang bisa naik dan turun. Padahal integritas bukanlah fi tur tambahan dalam sebuah perusahaan, melainkan inti dari perusahaan yang sehat. 25 Pertimbangan tersebut menjadi landasan pentingnya peran komisaris untuk terus melakukan pengawasan terhadap kepengurusan direksi. Komisaris harus terus memantau integritas jajaran direksi yang ada dalam tanggung jawab pengawasannya.
Tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh komisaris kepada direksi selain sangat bergantung pada integritas, juga dipengaruhi oleh faktor kompetensi. Komisaris tentunya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan persero melalui keahlian yang dimiliki. Kompetensi dapat
397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan, 28/06/2020, diakses 13/02/2021.
24  L. W. J. C. Huberts, “Integrity: What it is and Why is it Important,” Public Integrity, 20,1 (2018), hlm. 1-15.
25  Daryl Koehn, “Integrity as a Business Asset,” Journal of  Business Ethics, 58
(2005): 125-36.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
diukur melalui latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja dalam bidang industri yang sama. Dalam studi Feilicia Octosiva, dkk. disebutkan, kompetensi memiliki pengaruh positif paling signi fi kan terhadap kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dua variabel lainnya, yaitu independensi dan partisipasi. 26 Oleh sebab itu, integritas dan kompetensi yang teruji dengan baik pada saat proses seleksi bisa membantu BUMN mendapatkan kandidat terbaik untuk duduk di posisi dewan komisaris.
Pelaksanaan FPT yang menguji kelayakan dan kepatutan para calon pejabat eksekutif sekelas komisaris BUMN baiknya dilakukan dengan mekanisme auditing atau disebut dengan Regular Fit and Proper Test (RFPT). Ada beberapa tahapan pendahuluan sebelum akhirnya masuk pada hasil akhir dalam FPT, sehingga apabila dalam pemeriksaan awal khususnya oleh auditor eksternal ditemukan penyimpangan, maka FPT menjadi tindak lanjut atas temuan tersebut. Tahapan proses tersebut adalah, pertama, pengumpulan data dan fakta. Pemeriksaan yang lengkap dan obyektif merupakan kunci utama dalam pengumpulan data. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam proses ini, maka data yang dikumpulkan harus dapat dipercaya, cukup dan aktual. Kedua, proses penilaian, yaitu penilaian awal hasil pengumpulan data oleh auditor yang lazimnya dilakukan dengan berbagai teknik pemeriksaan mulai dari comparing sampai dengan checking. Ketiga, laporan auditor. Tahap berikutnya yaitu auditor memberikan opini dan saran atas penilaian awal terhadap para calon. 27
Tahap berikutnya yang merupakan inti dari RFPT yaitu FPT itu sendiri. Melihat dari apa yang sudah dipraktikan di sektor perbankan, FPT dalam uji kriteria faktor integritas dilihat dari riwayat perilaku para calon, dalam artian tidak pernah melakukan kegiatan menyimpang
26  Feilicia Octosiva, Meilisa Theresia, dan Athalia Ariati Hidayat, “Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Partisipasi Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan,” Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1, 2 (2018), hlm. 210-31.
27  Hasanuddin Rahman Daeng Naja, Manajemen Fit and Proper Test (Yogyakarta:
Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 105-7.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
yang melanggar norma-norma yang berlaku. 28 Kemudian untuk kategori uji kompetensi didasarkan pada pengetahuan di bidang bisnis perusahaan, pengalaman dan keahlian di bidang utama perusahaan dan kemampuan pengelolaan strategis perusahaan yang sehat. Terdapat tiga hasil dari RFPT bagi para calon, yaitu lulus, tidak lulus, dan lulus bersyarat . Hasil tersebut harus disampaikan secara tegas, artinya penilai secara obyektif dan profesional atas dasar fakta kelayakan dan kepatutan para calon.

## C. Urgensi Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai Tahapan Seleksi dalam Konsep Good Corporate Governance
Pengaturan operasional tes rekrutmen pada sebuah perusahaan akan memengaruhi citra dari perusahaan tersebut. 29 Perusahaan yang merekrut SDM secara ketat berarti melakukan upaya untuk memajukan perusahaan dengan memilih orang-orang terbaik. Situasi pemilihan pejabat tinggi BUMN di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan swasta. Banyak kepentingan dan intervensi yang mungkin menghambat objektivitas seleksi atau pemilihan calon komisaris BUMN, seperti kementerian yang bersangkutan dan kondisi politik yang memengaruhi kebijakan perusahaan. Kondisi demikian pula yang mengakibatkan BUMN lebih menjadi sorotan publik.
Upaya meningkatkan kualitas sebuah perusahaan selalu berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik, atau disebut good corporate governance (GCG) . Corporate governance, oleh Cadburry Committee 30 dide fi nisikan sebagai sistem yang berfungsi untuk
28  Perilaku menyimpang yang dilihat di antaranya terkait dengan perbuatan:
a) melakukan rekayasa atau pemalsuan informasi, b) tidak memenuhi komitmen, c) memberikan keuntungan kepada pihak lain yang merugikan perusahaan, d) melanggar prinsip kehati-hatian, dan e) tidak independen. Naja, Manajemen Fit and Proper Test, hlm. 99.
29  James E. Wanek, “Integrity and Honesty Testing: What Do We Know? How Do We Use it?” International Journal of  Selection and Assessment, 7, 4 (1999), hlm. 190.
30 Cadburry Committee merupakan komite yang dibentuk Bank of  England dan London of  Exchange pada 1992 sebagai upaya melembagakan corporate governance pertama kali, dengan tugas menyusun Corporate Governance
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 31 Istilah ini berkenaan dengan suatu sistem yang dipakai “board” untuk mengarahkan ( directing ), mengendalikan ( controlling ), dan mengawasi ( supervising ) pengelolaan sumber daya organisasi secara e fi sien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P), berdasarkan prinsip transparent, accountable, responsible, independent , dan fairness (TARIF) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Pada perkembangannya, OECD mengembangkan empat prinsip GCG. Pertama, fairness (keadilan). Prinsip ini menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Kedua, transparency (transparansi). Prinsip ini mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Ketiga, accountability (akuntabilitas). Prinsip ini menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris (dalam Two Tiers System ). Keempat, responsibility (pertanggungjawaban). Prinsip ini memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan cara bersikap terhadap nilai-nilai sosial. 32
Seluruh prinsip GCG tersebut sangat penting dalam pengelolaan dan pengawan perusahaan, apalagi BUMN sebagai perusahaan pelat merah yang untung ruginya berpengaruh terhadap keuangan negara. Penerapan prinsip GCG merupakan bagian dari penguatan BUMN yang dinilai dapat mencegah korupsi. 33 Prinsip tersebut melekat
Code. Harnovinsah, dkk., Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik (Surabaya: Scopindo Media Pusataka, 2020), hlm. 112.
31  Jojok Dwiridotjahjono, “Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan bagi Perusahaan Publik di Indonesia,” Jurnal Administrasi Bisnis, 5, 2 (2009), hlm. 102.
32 Efrizal Syofyan, Good Corporate Governance (Malang: Unisma Press, 2021), hlm. 106-12.
33  Sefrika Marni, “Urgensi Regulasi Ide-Ide Penguatan Bumn dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Milik Negara”, Majalah Hukum Nasional , 50, 1 (2020), hlm. 106.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dalam tiga rangkaian tata kelola perusahaan berdasarkan GCG, yaitu governance structure , governance process dan governance outcome . Unsur yang harus ada paling awal dalam governance sturcture adalah uji kelayakan dan kepatutan (FPT). 34 Penerapan prinsip GCG ini disebut Johny Sudarmono merupakan siklus dinamis yang dapat berupaya untuk menciptakan berbagai perbaikan untuk peningkatan performa perusahaan. 35 Hal ini tentu akan memberikan dampak positif jika diterapkan secara maksimal di seluruh BUMN di Indonesia.
Penerapan GCG di Indonesia diawali dari Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. BUMN menjadi pionir dalam penerapan GCG pasca-krisis moneter saat itu. 36
Tata kelola perusahaan atau konsep GCG memiliki determinan, salah satunya adalah SDM yang berwenang untuk melakukan pengarahan, pengendalian, dan pengawasan. Orang-orang ini termasuk dalam kategori boards di sebuah perusahaan. Board adalah orang yang duduk dalam kepemimpinan suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengawasi jalannya perusahaan. 37 Indonesia sendiri menganut two-tier board dalam
34 Thomas S. Kaihatu, “Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8, 1 (2006), hlm. 6.
35 Johny Sudharmono, Be G2C-Good Governed Company (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 49-50.
36 Asian Development Bank (ADB) mengidenti fi kasi, salah satu penyebab utama krisis moneter yang menimpa Asia di akhir 1990-an adalah lemahnya tata kelola perusahaan atau corporate governance . Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia: Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik,” https://ojk.go.id/id/ data-dan-statistik/ojk/Documents/ROADMAPTATAKELOLAPERUSAH AANINDONESIA_1391520776.PDF, diakses 15/2/2021.
37 Gregory F. Maassen dan Frans A. J. van den Bosch, “On The Supposed Independence of Two-tier Boards: Formal Structure and Reality in The Netherlands,” Corporate Governance, 7, 1 (1999), hlm. 1123. Terkait dengan tanggung jawab pada organ board(s) ini, ulasan Raf fl es menunjukkan bahwa tanggung jawab itu tidaklah bisa dilepaskan dari persoalan kesadaran dan kebebasan. Dengan kesadarannya, manusia mempunyai kebebasan dan karenanya memiliki kesempatan untuk memilih apa yang baik dan apa yang kurang baik, namun dengan konsekuensi tanggung jawab yang pula melekat di sana. Raf fl es, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
struktur manajemen perusahaan. Two-tier board merupakan sistem yang menghendaki fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan dalam perusahaan dijalankan oleh organ yang berbeda. 38 Jadi, boards pada perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk pada UU PT yaitu posisi direksi dan komisaris.
Prinsip-prinsip GCG melekat pada boards (direksi dan komisaris) mulai dari pemilihan, pengembangan, remunerasi hingga umpan balik. 39 Upaya mendapatkan SDM terbaik untuk duduk di jajaran direksi dan komisaris BUMN harus diintegrasikan mulai dari pemilihan. Regulasi sangat diperlukan untuk mendukung penegakan penerapan GCG. Indonesia memiliki beberapa peraturan GCG yang perlu terus diperbarui dan disempurnakan seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut perubahan untuk terus meningkatkan kualitas perusahaan. Peningkatan kualitas BUMN tentunya harus didukung oleh orang-orang berkualitas yang memiliki pengaruh signi fi kan di perusahaan. SDM tersebut dapat diperoleh melalui penerapan standar seleksi dalam uji kelayakan dan kepatutan atau FPT yang dapat menjadi alat skrining kuali fi kasi calon dan mampu menguji profesionalisme pihak terkait baik dari sisi kompetensi maupun integritas. Namun sayangnya FPT hanya bersifat wajib bagi komisaris di lembaga keuangan, padahal masing-masing dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan.
Cristopher Pass dalam penelitiannya menegaskan bahwa dewan pengawas, dalam hal ini adalah komisaris, berperan sebagai “ guardian ” atau sang penjaga bagi perusahaan yang baik. Dewan perusahaan secara keseluruhan termasuk dewan pengawas harus dipilih melalui proses penyaringan formal. Hal ini karena mereka mengawasi dan menjamin integritas dan akuntabilitas. Pekerjaan seperti itu harus diisi oleh para profesional, sehingga dapat menarik
Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas,” Undang: Jurnal Hukum, 3, 1 (2020), hlm. 116.
38  Maassen dan Bosch, “On The Supposed Independence of Two-tier Boards,” hlm. 1120
39 Martin Hilb, New Corporate Governance: Successful Board Management Tools (London: Springer, edisi empat, 2012), hlm. 105.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
minat masyarakat untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. 40
Penelitian Devi M. Puspitasasi menunjukkan bahwa FPT di bank umum Indonesia menjadi penentu GCG. FPT memberikan dampak positif dengan meningkatkan sumber daya perusahaan, kapabilitas unik, lingkungan bisnis, meningkatkan sistem kepemimpinan, dan budaya organisasi. 41
Tugas utama dewan komisaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU BUMN adalah melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direktur. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris bertujuan untuk mencegah hal-hal yang menyimpang yang mungkin dilakukan berbagai pihak terutama direksi dalam menjalankan perusahaan. 42
Pengukuran kinerja fungsi pengawasan komisaris BUMN dapat dilihat dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pihak yang diawasi dan fungsi pemberian nasihat dapat diukur melalui kinerja keuangan perusahaan.
Kinerja komisaris terkait fungsi pengawasan dan pemberian nasihat di beberapa BUMN sejauh ini belumlah optimal. Hal ini ditunjukkan serangkaian kasus korupsi yang melibatkan sejumlah direksi dan de fi sit anggaran perusahaan, sebagaimana dipaparkan dalam bagian awal artikel ini. Penerapan FPT sebagai alat skrining administrasi dan menguji komponen utama yang harus dimiliki seorang anggota komisaris dapat memperkuat modal SDM sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada BUMN. Pemilihan calon komisaris secara independen sangat baik dalam menentukan kompetensi dan integritas calon. Komponen- komponen tersebut harus ada secara kumulatif dalam dewan komisaris yang diperlukan untuk memegang nilai-nilai inti BUMN,

## 40  Cristopher Pass, “Corporate Governance and the Role of Non-Executive
Directors in Large UK Companies: an Empirical Study,” The International Journal of  Business and Society, 4, 2 (2016), hlm. 53-4.
41  Devi M. Puspitasari, Sotarduga Napitupulu, dan Djoko Roespinoedji, “Fit and Proper Test: A Determinant of Good Corporate Governance Banking Industry in Indonesia,” PalArch’s of  Archaeology of  Egypt, 17, 10 (2020), hlm. 1078.
42  Nugroho, dkk., “Pengawasan Komisaris Badan Usaha Milik Negara”, hlm
114-23.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
yaitu AKHLAK. 43
Mengukur kuali fi kasi calon komisaris dalam FPT sangat penting paling tidak atas dasar dua faktor berikut. Pertama, FPT memastikan kompetensi dewan komisaris tidak lebih rendah dari direktur yang diawasinya. Tidak mungkin seseorang memantau kinerja orang lain jika tidak tahu bagaimana seharusnya mereka bekerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Non-Executive Directors (NEDs) pada BUMN di China, mereka yang tidak memiliki pengalaman menjalankan perusahaan, memiliki sedikit rasa tanggung jawab atas kinerja keuangan perusahaan dan tentu saja memiliki pengetahuan yang tidak memadai saat berurusan dengan perusahaan publik. Sulit bagi mereka untuk memberikan penilaian yang masuk akal atas keputusan perusahaan. Kondisi demikian tentunya perlu disiasati dengan memilih dewan komisaris yang berkompeten. 44
Kasus yang terjadi di Indonesia adalah banyaknya jabatan komisaris yang diisi oleh orang-orang yang berperan dalam politik atau pejabat publik. Hal ini mengakibatkan adanya rangkap jabatan dan memunculkan kecurigaan bahkan tuduhan publik atas nepotisme di BUMN. 45 Sentimen tersebut bisa muncul karena pemilihan dewan komisaris tidak melalui penilaian FPT pada seluruh sektor BUMN seperti yang dilakukan terhadap calon direksi. Akibatnya, kompetensi komisaris tidak terukur dan terbukti. Padahal BUMN harus menjadi panutan dalam tata kelola perusahaan, dan ini semestinya sudah dimulai dengan sistem rekrutmen pejabat tingginya. Penerapan FPT dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem pengangkatan komisaris BUMN yang akuntabel dengan seleksi berdasarkan kuali fi kasi kompetensi.
43  Nilai-nilai BUMN yang disingkat AKHLAK ini ialah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini dibakukan ke dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/07/2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian BUMN,
Pasal 5.
44  Nada K. Kakabadse, Hong Yang, dan Richard Sanders, “The Effectivness of Non-Executive Directors in Chinese State-Owned Enterprise,” Management Decision, 48, 7 (2016), hlm. 1073. 45  Mahardika, “Rekonstruksi Syarat Pengangkatan Jabatan Komisaris BUMN,” hlm. 52.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Kedua, FPT dapat memberikan penilaian ganda untuk uji integritas yang lebih valid. Lebih banyak instrumen yang digunakan dalam penilaian dapat lebih berhasil dalam memprediksi kriteria. 46
Penilaian integritas komisaris BUMN saat ini hanya dilakukan melalui pernyataan tertulis dari calon. 47 Untuk itu, sebenarnya dapat dilakukan tes dengan lebih dari satu instrumen untuk lebih memastikan validitasnya. Komisaris dengan integritas yang tinggi akan dapat bekerja dengan baik, karena integritas adalah mendedikasikan seluruh hidup untuk perbaikan dalam tugas yang diemban. 48 Fungsi pengawasan di BUMN akan lebih optimal sehingga mampu menjadi langkah preventif untuk meniadakan pelanggaran integritas.
Beberapa tindakan tertentu tergolong sebagai pelanggaran integritas, yaitu penyuapan, pilih kasih, kon fl ik kepentingan, penipuan, pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya, melanggar aturan, manipulasi informasi, perlakuan tidak senonoh dan pelanggaran waktu. 49 Sayangnya, beberapa jenis pelanggaran tersebut terus terjadi di tubuh BUMN hingga pertengahan 2021. Misal, kasus dugaan korupsi senilai 300 miliar yang melibatkan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk pada Juni 2021, 50 juga pelanggaran yang tampaknya semakin lazim yaitu rangkap jabatan sehingga dapat mengakibatkan cacat integritas dan potensi kon fl ik kepentingan. 51 Demikian pula
46  Wanek, “Integrity and Honesty Testing,” hlm. 192. 47  BAB III Huruf C Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020.
48  Craig P. Dunn, “Integrity Matter,” International Journal of  Leadership Studies ,
5, 1 (2009), hlm. 107.
49  Huberts, “Integrity: What It is and Why It is Important”, hlm. 6.
50  Jawapos.com, “Polisi Terus Usut Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar di Telkomsel”, https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/06/2021/ polisi-terus-usut-dugaan-korupsi-rp-300-miliar-di-telkomsel/, 1/6/2021, diakses 4/6/2021.
51  Rangkap jabatan berpotensi bertentangan dengan pasal 17 dan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 33 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indonesia Corruption Watch, “Rangkap Jabatan, Timses, Hingga Mantan Terpidana Korupsi: Cacat Integritas dan Potensi Kon fl ik Kepentingan dalam Pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN,” https://www.antikorupsi.org/id/article/rangkap-jabatan-timses-hingga- mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan-potensi-0, 25/8/2021,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dengan tindakan pilih kasih dalam penunjukan komisaris BUMN, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Mahardika, bahwa per 2020 terdapat kurang lebih 18 daftar politisi yang menjabat komisaris BUMN yang penunjukannya diduga dilatarbelakangi atas kedekatan politik. 52
Oleh karena itu, Kementerian BUMN sudah saatnya membenahi proses seleksi jabatan tinggi komisaris dengan menetapkan standar yang lebih ketat dalam merekrut SDM melalui uji kelayakan dan kepatutan (FPT). Kelayakan ( fi tness ) merupakan sebuah personal quali fi cation, sedangkan kepatutan ( properness ) adalah personal reliability. 53 Personal quali fi cation sebagai wujud dari kelayakan adalah nilai kualitas yang berkaitan dengan kompetensi personal sesuai kuali fi kasi tugas yang diemban dan fungsi yang melekat. Sedangkan personal reliability lebih pada kualitas personal untuk dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas secara konsisten atau bisa disebut sebagai sebuah integritas. Dewan komisaris sebagai boards merupakan salah satu kategori dari tata kelola perusahaan yang masuk sebagai faktor dalam pengukuran tingkat implementasi GCG. 54 Upaya mendapatkan Dewan komisaris yang layak dan patut dengan kompetensi dan integritas tinggi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas BUMN. Di sini FPT merupakan salah satu cara dalam penegakan GCG yang dapat dijadikan sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan kinerja dan fungsi pengawasan dewan komisaris.
diakses 8/5/2022.
52  Mahardika, “Rekonstruksi Syarat Pengangkatan Jabatan Komisaris BUMN”, hlm. 50-1.
53 Malte Wudenberg, Europian Capital Market Law (New York: Hart Publishing, edisi tiga, 2022), hlm. 634.
54 Faktor yang menjadi kategori penilaian GCG menurut Institutional Shareholder Services (ISS) di antanya adalah: audit, board of  directors, director education executive and director compensation, ownership, and progressive practices . Lawrence D. Brown dan Marcus L. Caylor, “Corporate Governance and Firm Performance,” Laporan Penelitian, Georgia State University, Georgia, Desember 2004, hlm. 10.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)

## D. Profesionalisme dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Calon Komisaris BUMN
Kewenangan untuk membuat regulasi yang mengatur kewajiban penerapan FPT bagi BUMN di Indonesia selain lembaga keuangan terdapat pada Kementerian BUMN. Sayangnya, sejauh ini belum ada pedoman standar baku pelaksanaan FPT bagi calon anggota dewan komisaris BUMN. Regulasi merupakan salah satu bagian utama dan kebutuhan dasar sebagai pedoman FPT dalam rangka penerapan GCG. 55 Ada beberapa poin yang harus dimaksimalkan agar proses seleksi dewan komisaris melalui FPT dapat terlaksana dengan baik dan berpengaruh signi fi kan terhadap pertumbuhan dan pencapaian tujuan BUMN. Fokus bahasan berikut berkenaan dengan substansi regulasi pelaksanaan FPT sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Kekhususan pengaturan FPT bagi calon komisaris BUMN mungkin terlihat sedikit rumit, namun BUMN sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan mendapat perlakuan khusus seperti penyertaan modal negara, memerlukan orang yang tepat yang dapat dikatakan mewakili masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap BUMN bisa berkurang jika pemilihan komisaris BUMN dilakukan secara subyektif tanpa melalui tahapan seleksi yang independen dan transparan. Membuat regulasi untuk menyeleksi pejabat tinggi BUMN secara objektif memang tidaklah mudah, terdapat kendala yang tentunya datang dari berbagai kepentingan. Namun perubahan ke arah yang lebih baik harus terus diupayakan
55  Urgensi regulasi (hukum) dalam mendorong uji kelayakan dan kepatutan bagi komisaris BUMN yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG ini sejalan dengan fungsi hukum pada suatu masyarakat yang sedang membangun. Pada masyarakat demikian, fungsi hukum tidak saja menjaga ketertiban masyarakat, suatu fungsi yang konservatif, melainkan juga dapat diberdayakan untuk mengarahkan perubahan dan pembangunan yang dikehendaki pada suatu masyarakat supaya berlangsung secara tertib dan adil. Dalam diskursus hukum di Indonesia, fungsi hukum yang demikian itu berkembang antara lain melalui ‘hukum pembangunan’ dari Mochtar Kusuma-atmadja. Tentang ulasan hukum pembangunan ini, dapat dibaca pada: M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma- atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?” Undang: Jurnal Hukum, 1, 2 (2018): 363-92.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
agar membuahkan hasil maksimal sesuai harapan.
UU BUMN telah mengamanatkan prinsip-prinsip yang harus dipedomani saat pelaksanaan tugas bagi dewan komisaris lebih dari sekadar yang ada dalam prinsip GCG. Pasal 3 Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 menetapkan lima prinsip GCG yang harus diterapkan, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Namun, dalam Pasal 6 ayat (3) UU BUMN ditambahkan dua prinsip di luar lima prinsip GCG, yaitu profesionalisme dan e fi siensi. 56 Prinsip profesionalisme dalam UU BUMN disebutkan paling awal di antara prinsip-prinsip yang lain. Lutgart dan Liesbeth mengemukakan bahwa sesungguhnya profesionalisme itu merupakan hasil dari penerapan GCG. 57
Berdasarkan pemaparan di atas maka prinsip utama yang perlu ditinjau ulang dalam pelaksanaan FPT bagi calon komisaris BUMN yaitu profesionalisme . Profesionalisme merupakan landasan dari etika bisnis suatu perusahaan. 58 Prinsip profesionalisme perlu ditinjau bukan hanya pada individu, namun juga terhadap pelaksanaan FPT. Pelaksanaan FPT secara profesional akan dapat menjaring individu calon komisaris BUMN yang profesional pula. Sehingga peluang mendapatkan orang yang tepat untuk duduk di posisi penting yang ikut menentukan arah kebijakan perusahaan dapat diwujudkan.
Eric dan Annie menyatakan bahwa dewan yang paling efektif adalah sekelompok profesional yang membawa keahlian dan pengalaman yang luas. 59 Profesionalisme menuntut seseorang untuk memiliki kompetensi unggul dalam suatu bidang tertentu
56  Pasal 6 ayat (3) UU BUMN: “Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, e fi siensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.” 57  Lutgart Van den Berghe dan Liesbeth De Ridder, International Standardisation of  Good Corporate Governance (Boston: Kluwer Academic Publisher, 1999), hlm. 5.
58 Thomas E. Schaefer, “Professionalism: Foundation for Business Ethic,” Journal of  Business Ethic , 3 (1984), hlm. 269.
59 Eriec Yocam dan Annie Choi, Good Governance: A Board Director’s Pocket
Guide (Bloomington: iUniverse, 2010), hlm. 16.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dan berkomitmen menekuni bidang tersebut. Profesionalisme juga dianggap ada pada seseorang yang memiliki kinerja signi fi kan dengan spirit untuk berdedikasi. Terlepas dari banyaknya de fi nisi tentang profesionalime, Thomas E. Schaefer menyatakan profesionalisme memiliki konotasi kepatuhan terhadap hukum. Dikatakan bahwa level tertinggi dalam profesionalime adalah ketika penghormatan terhadap hukum merupakan komitmen pribadi dari seseorang. 60
Terdapat dua komponen utama dalam profesionalisme, yaitu adanya kompetensi dan integritas. Tidak ditemukan satu pun peraturan menteri yang mengatur standar kompetensi komisaris; yang diatur hanya bagi calon direksi BUMN. 61 Ukuran kompetensi selain melalui FPT juga bisa dengan adanya persyaratan serti fi kasi yang harus dipenuhi calon komisaris, namun persyaratan serti fi kasi ini hanya diatur bagi komisaris LJK yang mana OJK dan Bank Indonesia berperan sebagai regulator. 62 Jika memang pengaturan standar kompetensi untuk komisaris di seluruh sektor usaha BUMN terlalu rumit dan diserahkan ke masing-masing perseroan, maka setidaknya ada klausul dalam peraturan yang mewajibkan calon komisaris memenuhi standar kompetensi tertentu sebagaimana yang diatur bagi calon direksi.
Negara-negara maju seperti Amerika dan Australia bahkan mengadakan sebuah program pendidikan khusus yang memper- siapkan kompetensi para calon boards . 63 Contoh program pendidikan
60  Schaefer, “Professionalism: Foundation for Business Ethic,” hlm. 275. 61  Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan,
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
Terdapat 12 poin penilaian kompetensi yang ada dalam uji kelayakan dan kepatutan calon direksi BUMN, yaitu: integrity, enthusiastic, innovation dan creativity, building business partnership, business acumen, customer focus, strategic orientation, driving executon, visionary leadership, aligning performance for success, change leadership dan empowering.
62  Contoh pengaturannya di antaranya, petama, Peraturan OJK Nomor 44/ POJK.03/2015 tentang Serti fi kasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS, dan kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
63  Perlu diketahui bahwa fungsi pengurusan dan pengawasan pada one-tier board seperti di Amerika, diemban oleh satu organ yaitu board of  director , yang di
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
khusus boards di Amerika yaitu The Wharto School of Business’ Directors Institute dan Stanford Law School Director College. Calon boards akan melewati tahap serti fi kasi pada saat proses seleksi dan mendapatkan review secara periodik. Perusahaan akan memilih kandidat berdasarkan kompetensi, kredibilitas dan pengetahuan para calon tentang industri terkait. Australia juga menawarkan accreditation course untuk menguji eligibilitas para calon boards. 64
Hal tersebut membuktikan bahwa kompetensi harus menjadi salah satu syarat kumulatif calon dewan komisaris BUMN untuk menepis stigma bagi-bagi jabatan komisaris yang mengakibatkan buruknya citra BUMN akibat intervensi politik. Oleh karena itu, Menteri BUMN perlu mengatur syarat standar kompetensi sebagai bagian dari wujud profesionalisme calon dewan komisaris.
Komponen kedua dalam profesionalisme setelah kompetensi yaitu integritas. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menegaskan bahwa untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam sebuah perusahaan, penerapan GCG harus dilandasi dengan integritas yang tinggi. 65 Integritas ( integrated ) berarti kombinasi antara keterampilan dan karakter yang berperan aktif dalam pengamalan diri. Ada berbagai sifat-sifat positif yang harus digabungkan untuk bisa menghasilkan integritas, seperti tanggung jawab, kesetiaan, kemampuan pengendalian diri dan kejujuran. 66
Parameter untuk mengukur integritas dapat didasarkan pada
dalamya terdiri dari executive dan non-executive directors. Sedangkan dalam two-tier boar seperti di Indonesia , fungsi pengawasan merupakan tanggung jawab organ yang terpisah dari direksi. Beberapa negara yang menganut two-tier board memiliki istilah organ supervisory board yang berbeda-beda, misalnya ada yang menggunakan istilah board of  commissioner, committee atau bahkan chairman . Semua itu tergantung regulasi yang mengatur di masing- masing negara. Lihat Gregory F. Maassen dan Frans A. J. van den Bosch, “On the Supposed Independence of Two-tier Boards: Formal Structure and Reality in the Netherlands”, Corporate Governance, 7, 1 (1999), hlm. 33-6. 64 Ira M. Millstein, “The Professional Board,” The Business Lawyer, 50, 4 (Agustus 1995): 1427-43.
65 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Etika Bisnis Perusahaan (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 4.
66 Antonius Atoshoki Gea, “Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis,”
Humaniora, 5, 2 (2014), hlm. 953.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
prinsip dan nilai yang menjadi landasan sebuah organisasi. 67 Jika dikaitkan dengan BUMN, maka integritas calon komisaris harus memenuhi nilai-nilai Kementerian BUMN, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Penilai integritas calon dewan komisaris tidak cukup hanya didasarkan atas pernyataan tertulis, namun perlu adanya skrining terhadap calon. Skrining integritas di sini bermasud untuk mengecek pengamalan nilai-nilai BUMN berdasarkan rekam jejak calon dan juga memastikan bahwa pengangkatan tersebut dibenarkan hukum, artinya tidak melanggar segala peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap calon terkait.
Skrining integritas berdasarkan rekam jejak calon komisaris BUMN secara mendasar dapat dilihat dari kepatuhan calon terhadap hukum, artinya penilaian melihat rekam jejak pelanggaran hukum yang pernah dilakukan calon komisaris. Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/Mbu/02/2015 hanya mengatur dua poin tindakan hukum berbatas waktu tertentu yang menjadi syarat formal calon komisaris BUMN, yaitu tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pencalonan. 68
Syarat formal atas kepatuhan calon komisaris terhadap hukum sangat perlu untuk diperbarui, karena integritas yang berkonotasi pada kejujuran dan pengandalian diri sangat sempit jika hanya didasarkan pada dua poin pelanggaran hukum yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/Mbu/02/2015. Bagaimana mungkin seorang yang misalkan melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya dengan ancaman lima tahun atau lebih, yang telah dilakukan di luar batasan syarat formal lima tahun dapat begitu saja diangkat sebagai komisaris. Batas waktu yang disyaratkan perlu dipertimbangkan
67 Thoms E. Becker, “Integrity in Organisation: Beyond Honesty and Conscientiousness,” Academy of  Management Review, 23, 1 (1998), hlm. 157.
68 BAB II Poin A Lampiran Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/ Mbu/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
untuk diperpanjang atau bahkan dihapuskan, sehingga rekam jejak calon komisaris betul-betul bersih dan bisa menjadi role model atau panutan bagi pihak yang diawasi.
Skrining integritas dalam FPT selanjutnya bertujuan untuk memastikan apakah ada peraturan perundang-undangan mengikat yang tidak memperkenankan calon untuk menduduki jabatan komisaris. Skrining ini dapat menjadi implementasi dari Pasal 33 UU BUMN, yang mana jabatan komisaris dilarang bagi orang-orang yang memiliki jabatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 69 Hal ini sangat penting untuk ditinjau, karena kelalaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengikat sangat berpotensi menimbulkan permasalahan keabsahan pengangkatan komisaris tersebut. Salah satu contohnya adalah kasus Ari Kuncoro yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk bersamaan dengan status jabatannya sebagai rektor Universitas Indonesia (UI).
Sebelum akhirnya diubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021, Pasal 35 huruf c PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI menegaskan bahwa rektor dilarang merangkap sebagai anggota pejabat pada BUMN. 70 Kontroversi rangkap jabatan Ari berakhir dengan pengunduran dirinya dari jabatan komisaris. 71
Polemik tersebut seharusnya menjadi pelajaran untuk pemilihan dewan komisaris BUMN selanjutnya, namun yang terjadi justru adanya pelonggaran syarat rangkap jabatan komisaris dengan
69 Pasal 33 UU BUMN: “Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
70  Pasal 35 huruf c PP 68/2013: “Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai: c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.”. peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI hanya melarang rangkap jabatan rektor pada posisi Direksi. Pasal 39 huruf c: “Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas dan kepala badan dilarang merangkap sebagai: c. Direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.”
71 Kompas.tv, “Akhiri Kontroversi, Rektor UI ari Kuncoro Mengundurkan Diri dari Komisari BRI”, https://www.kompas.tv/article/194853/akhiri- kontroversi-rektor-ui-ari-kuncoro-mengundurkan-diri-dari-komisaris-bri, 22/06/2021, diakses 17/08/2021.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
perubahan Statuta UI pada 2021. Fakta ini cukup memprihatinkan yang mana salah satu faktor lemahnya kinerja jabatan komisaris yaitu rangkap jabatan, namun sekarang pelanggaran tersebut justru didukung oleh peraturan perundang-undangan. Dengan ini maka perlu ada rekonstruksi hukum dalam pengaturan pengangkatan komisaris BUMN dengan berlandaskan prinsip profesionalisme yang bertitik tumpu pada kompetensi dan integritas.
Prinsip profesionalisme yang perlu ditekankan selanjutnya selain pada individu calon komisaris yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan FPT. Pengaturan tentang FPT bagi komisaris hanya dikhususkan bagi Industri LJK sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Dengan demikian maka perlu kiranya bercermin pada pengaturan FPT bagi direksi BUMN untuk melihat ketentuan profesionalitas pelaksanaannya. Pengaturan FPT bagi direksi BUMN diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ) Calon Anggota Direksi BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per- 03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
Dengan demikian, terjadi degradasi pengaturan berkaitan dengan lembaga yang berfungsi melaksanakan penilaian FPT. Secara lebih ringkas, perubahan pengaturan tersebut ditampilkan dalam sebuah perbandingan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Berdasarkan perbandingan dari tiga pengaturan FPT pada Tabel 2, regulator harus bisa menilai ketentuan mana yang paling baik dalam mengatur profesionalisme pelaksanaan FPT dan kemudian menjadikannya sebagai acuan untuk pengaturan FPT berikutnya bagi komisaris BUMN. Level profesionalitas berdasarkan pengaturan yang paling ketat tentang lembaga pelaksana FPT terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-09A/MBU/2005, sedangkan untuk faktor penilaian yang lebih terarah dan rinci diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/02/2015.
Profesionalisme sebagai pondasi dari etika bisnis tidak cukup
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
dengan hanya mengandalkan kesadaran dari masing-masing individu, namun diperlukan faktor eksternal yang mendorong terciptanya iklim profesional. Faktor eksternal tersebut adalah pemerintah dan opini publik. 72 Pemerintah berperan melalui regulasi yang dapat memaksakan terciptanya profesionalisme, sementara publik turut mengawasi implementasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh para pejabat BUMN. Semangat untuk terus membenahi permasalahan- permasalahan dalam tubuh BUMN khususnya terkait rekrutmen dan pengangkatan komisaris akan dapat diatasi jika para stakeholder mengedepankan profesionalisme. Dengan demikian, lahirlah pengaturan FPT bagi komisaris BUMN yang sesuai dengan nilai-nilai BUMN.
72  Schaefer, “Professionalism: Foundation for Business Ethic,” hlm. 269.

## Tabel 2. Pengaturan Fit and Proper Test
Peraturan Lembaga Pelaksana FPT Faktor Penilaian FPT Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Pasal 3: “…OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Calon Pihak Utama” Pasal 4: Integritas, reputasi Keuangan dan Kompetensi Keputusan Menteri BUMN No. Kep-09A/ MBU/2005 Pasal 1 angka 5: FPT dilakukan oleh Lembaga Profesional Pasal 5 ayat (2): Lembaga profesional berifat independen, bereputasi baik, melaksanakan assessment berlandaskan prinsip GCG Pasal 7: Terdapat 23 poin penilaian yang diringkas dalam poin-poin berikut:
Integritas, Independensi, Rekam jejak, kemampuan fi nansial, kompetensi, leadership, team work, reputasi, sehat lahir dan batin. Peraturan Menteri BUMN No. Per-
03/MBU/02/2015 Lampiran BAB III Poin C
No. 4: UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) dapat pula dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri tanpa melalui Lembaga Profesional. Lampiran BAB II Poin B: Keahlian, Integritas,
Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Berperilaku baik dan Berdedikasi tinggi.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)

## E. Kesimpulan
Pengaturan pengangkatan komisaris BUMN yang belum sepenuhnya diatur secara maksimal justru mengalami pelemahan dalam proses seleksinya dengan menghapuskan pelaksanaa uji kelayakan dan kepatutan ( fi t and proper test ) bagi BUMN tertentu. Ketentuan penghapusan pelaksanaan FPT bagi komisaris BUMN terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-10/Mbu/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/ Mbu/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Tidak adanya kewajiban pelaksaanaan FPT bagi calon komisaris BUMN dapat mengakibatkan jabatan komisaris diduduki oleh orang- orang yang tidak tepat dalam mendukung kinerja BUMN, karena kompetensi dan integritas para calon belum teruji dan tidak terukur dengan baik.
Pelaksanaan FPT dalam proses pengangkatan komisaris BUMN merupakan bentuk penerapan GCG dalam konsep integrasi manajemen organ perusahaan yang mana harus diawali dengan sistem seleksi yang tepat. Urgensi pelaksanaan FPT berkaitan dengan dua komponen yang harus betul-betul diuji, yaitu kompetensi dan integritas. Jika kompetensi dan integritas calon komisaris sudah betul-betul memenuhi standar yang ditetapkan, maka BUMN dapat membangun kepercayaan publik dan mendapatkan citra yang baik dengan memilih calon yang memiliki kuali fi kasi kinerja serta reputasi baik. Regulasi pelaksanaan FPT atau uji kelayakan dan kepatutan harus diatur dengan tegas dalam Peraturan Menteri sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (4) PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN yang menyebutkan bahwa uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Menteri.

## Daftar Pustaka
Artikel, Buku, dan Laporan
Aulia, M. Zulfa. “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan?” Undang: Jurnal Hukum, 1, 2 (2018): 363-92. DOI: 10.22437/ujh.1.2.363-392.
BBC News. “Abdee ‘Slank’ Menjadi Komisaris Telkom, Antara ‘Balas Jasa’ dan Keahlian ‘Digitalisasi Konten’.” https://www. bbc.com/indonesia/indonesia-57298065, 31/5/2021. Diakses
8/5/2022.
Becker, Thoms E. “Integrity in Organisation: Beyond Honesty and
Conscientiousness.” Academy of  Management Review, 23, 1 (1998):
154-61. DOI:10.2307/259104.
Berghe, Lutgart Van den dan Liesbeth De Ridder. International Standardisation of  Good Corporate Governance. Boston: Kluwer Academic Publisher, 1999.
Brown, Lawrence D. dan Marcus L. Caylor. “Corporate Governance and Firm Performance.” Laporan Penelitian, Georgia State University, Georgia, Desember 2004. DOI: 10.2139/ssrn.586423 Dunn, Craig P. “Integrity Matter.” International Journal of  Leadership Studies, 5, 1 (2009): 102-25. Dwiridotjahjono, Jojok. “Penerapan Good Corporate Governance:
Manfaat dan Tantangan serta Kesempatan bagi Perusahaan Publik di Indonesia.” Jurnal Administrasi Bisnis 5, 2 (2009): 101- 12. DOI: 10.26593/jab.v5i2.2108.%25p.
Gatra.com. “Peneliti BUMN: Kompetensi Komisaris BUMN Belum
Terpenuhi.”  https://www.gatra.com/news-488006-ekonomi- peneliti-bumn-kompetensi-komisaris-bumn-belum-terpenuhi. html, 19/8/2020. Diakses 13/2/2021.
Gea, Antonius Atoshoki. “Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis.” Humaniora, 5, 2 (2014): 950-58. DOI: 10.21512/humaniora. v5i2.3197. Harnovinsah, dkk. Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik. Surabaya: Scopindo Media Pusataka, 2020. Hilb, Martin. New Corporate Governance: Successful Board Management Tools. London: Springer, edisi empat, 2012. Huberts, L.W.J.C. “Integrity: What it is and Why is it
Important.” Public Integrity, 20,1 (2018): 1-15. DOI:
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
10.1080/10999922.2018.1477404. Indonesia Corruption Watch. “Rangkap Jabatan, Timses, Hingga Mantan Terpidana Korupsi: Cacat Integritas dan Potensi Kon fl ik Kepentingan dalam Pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN.” https://www.antikorupsi.org/id/article/rangkap-jabatan- timses-hingga-mantan-terpidana-korupsi-cacat-integritas-dan- potensi-0, 25/8/2021. Diakses 8/5/2022.
Jawapos.com. “Polisi Terus Usut Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar di Telkomsel.” https://www.jawapos.com/nasional/hukum- kriminal/01/06/2021/polisi-terus-usut-dugaan-korupsi-rp-300- miliar-di-telkomsel/, 1/6/2021. Diakses 4/6/2021.
Kaihatu, Thomas S. “Corporate Governance dan Penerapannya di
Indonesia.” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 8, 1 (2006): 1-9. DOI: 10.9744/jmk.8.1.pp.%201-9.
Kakabadse, Nada K., Hong Yang, dan Richard Sanders. “The
Effectivness of Non-Executive Directors in Chinese State- Owned Enterprise.” Management Decision, 48, 7 (2016): 1063-80. DOI: 10.1108/00251741011068770. Koehn, Daryl. “Integrity as a Business Asset.” Journal of  Business
Ethics, 58 (2005): 125-36. DOI 10.1007/s10551-005-1391-x.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman Etika Bisnis Perusahaan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
Kompas.com. “Daftar 7 BUMN yang Tetap Rugi Meski
Sudah Disuntik PMN.” https://money.kompas.com/ read/2019/12/21/142657926/daftar-7-bumn-yang-tetap-rugi- meski-sudah-disuntik-pmn?page=all, 21/12/2019. Diakses 12/2/2021.
Kompas.tv. “Akhiri Kontroversi, Rektor UI ari Kuncoro
Mengundurkan Diri dari Komisari BRI.” https://www.kompas. tv/article/194853/akhiri-kontroversi-rektor-ui-ari-kuncoro- mengundurkan-diri-dari-komisaris-bri, 22/6/2021. Diakses 17/8/2021.
Kompas.tv. “Ketua Umum PBNU jadi Komisaris Utama PT KAI, JCW: KH Said Aqil Beri Contoh Tak Baik.” https://www. kompas.tv/article/152217/ketua-umum-pbnu-jadi-komisaris-
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
utama-pt-kai-jcw-kh-said-aqil-beri-contoh-tak-baik?page=all, 4/4/2021. Diakses 08/05/2022.
Maassen, Gregory F.  dan Frans A. J. van den Bosch. “On the Supposed Independence of Two-tier Boards: Formal Structure and Reality in the Netherlands.” Corporate Governance, 7, 1 (1999): 31-7. DOI: 10.1111/1467-8683.00126 .
Mahardika, Ahmad Gelora. “Rekonstruksi Syarat Pengangkatan Jabatan Komisaris BUMN: Antara Idealita dan Realita.” Majalah Hukum Nasional, 50, 1 (2020): 46-59. DOI: 10.33331/mhn. v50i1.51.
Marni, Sefrika. “Urgensi Regulasi Ide-Ide Penguatan Bumn Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Milik Negara.”
Majalah Hukum Nasional , 50, 1 (2020): 103-31. DOI: 10.33331/ mhn.v50i1.54.
Millstein, Ira M. “The Professional Board.” The Business Lawyer, 50, 4
(1995): 1427-43.
Naja, Hasanuddin Rahman Daeng. Manajemen Fit and Proper Test . Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
Nugroho, Afrizal Rachmat, Deasy Soeikromo, dan Mercy M.M.
Setlight. “Pengawasan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Direksi dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” Lex Administratum, 9, 1 (2021): 114-23. Octosiva, Feilicia, Meilisa Theresia, dan Athalia Ariati Hidayat.
“Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Partisipasi Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1, 2 (2018): 210-31. DOI: 10.21632/saki.1.2.158-203.
OECD. “OECD Survey of Corporate Governance Frameworks in Asia 2017.” https://www.oecd.org/corporate/OECD-
Survey-Corporate-Governance-Frameworks-Asia.pdf. Diakses
14/2/2021.
Pass, Cristopher. “Corporate Governance and the Role of Non- Executive Directors in Large UK Companies: an Empirical Study.” The International Journal of  Business and Society, 4, 2 (2016): 52-64. DOI:10.1108/14720700410534976.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Pertamina. “Code of Corporate Governance.” https://www. pertamina.com/media/356867/pertaminacode-of-corporate- governance.pdf. Diakses 8/5/2022.
PLN. “Pedoman Good Corporate Governance.” https://web.pln. co.id/statics/uploads/2017/04/Pedoman-GCG.pdf. Diakses
8/5/2022.
Puspitasari, Devi M., Sotarduga Napitupulu, dan Djoko Roespinoedji.
“Fit and Proper Test: A Determinant of Good Corporate Governance Banking Industry in Indonesia.” PalArch’s of Archaeology of  Egypt, 17, 10 (2020): 1061-83. Raf fl es. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.” Undang: Jurnal Hukum, 3, 1
(2020): 107-37. DOI: 10.22437/ujh.3.1.107-137.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. “Klaster Industri.” https://
bumn.go.id/portfolio/cluster. Diakses 3/5/3021.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. “Laporan Keuangan Bagian Anggaran 041 Tahun 2019.”  https://bumn.go.id/ about/report. Diakses 12/2/2021.
Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi. “Publikasi
Penangan Perkara Penyidikan.” https://www.kpk.go.id/id/ publikasi/penanganan-perkara/penyidikan/1707-penyidikan- 2020. Diakses 11/2/2021.
Republik Indonesia, Ombudsman. “2019: 397 Komisaris BUMN terindikasi Rangkap Jabatan.” Siaran Pers. https://ombudsman. go.id/news/r/2019-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap- jabatan, 28/6/2020. Diakses 13/2/2021.
Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia: Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik . https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ ojk/Documents/ROADMAPTATAKELOLAPERUSAHAANIN DONESIA_1391520776.PDF. Diakses 15/2/ 2021.
Sayekti, Nidya Waras. “Permasalahan PT. Asuransi Jiwasraya:
Pembubaran atau Penyelamatan.” Info Singkat, 12, 2 (2020): 19-
24.
Schaefer, Thomas E. “Professionalism: Foundation for Business
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Ethic.” Journal of  Business Ethic , 3 (1984): 269-77. Sudharmono, Johny. Be G2C-Good Governed Company . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.
Susanti, Dwi Siska, Nadia Sarah, dan Nurindah Hilmi. “Korporasi
Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan.” Integritas, 4,
2 (2018): 207-32. DOI: 10.32697/integritas.v4i2.222.
Syofyan, Efrizal. Good Corporate Governance . Malang: Unisma Press,
2021.
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga, edisi sebelas, 2011.
Transparency International Indonesia. “Transparency in Corporate Reporting: Seberapa Siap Perusahaan Terbesar Indonesia Mencegah Korupsi”. http://ti.or.id/transparency-in-corporate- reporting/, 6/12/2017. Diakses 4/5/2022.
Wanek, James E. “Integrity and Honesty Testing: What Do We Know? How Do We Use It?” International Journal of  Selection and Assessment, 7, 4 (1999): 183-95. DOI:10.1111/1468-2389.00118. Waskita Karya. “Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance).” https://investor.waskita.co.id/ newsroom/743178-ARWaskita2018Final(Low)Part2.pdf. Diakses 8/5/2022. Wudenberg, Malte. Europian Capital Market Law. New York: Hart Publishing, edisi tiga, 2022.
Yocam, Eriec dan Annie Choi. Good Governance: A Board Director’s Pocket Guide. Bloomington: iUniverse, 2010. Zahra, Shaker A. dan John A. Pearce. “Board of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model.” Journal of  Management, 15, 2 (1989): 291-334. DOI: 10.1177/014920638901500208.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. Lembaran Negara Tahun
2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Lembaran Negara Tahun
2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695.
Republik Indonesia, Bank Indonesia. Peraturan Nomor 21/16/ PBI/2019 tentang Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem
Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Keputusan Menteri Nomor Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test ) Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Nomor
Per-02/Mbu/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Nomor Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Nomor PER-06/MBU/07/2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
Aparatur Sipil Negara Kementerian BUMN.
Republik Indonesia, Kementerian BUMN. Peraturan Menteri Nomor
PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri BUMN No. Per-02/Mbu/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Negara.
Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Serti fi kasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1 (2022)

## BPRS.
Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor 27/
POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, 9/5/2017, perkara tindak pidana umum dengan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.