## SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA PENGUNJUNG KOTA TUA JAKARTA BARAT
Riswandi, Sosfia Aunul, Rahmadya Putra Nugraha Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Email :riswandi0906@gmail.com   sophie.aunul@gmail.com rahmadya.putra@gmail.com

## ABSTRAK
Since appointed and inaugurated by President Jokowi as the Minister of Marine Affairs and Fisheries (KKP) of the Republic of Indonesia, Susi Pudjiastuti affirmed that the policy of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has been in accordance with the vision and mission of the government led by President Jokowi who prioritizes the sea. According to Susi, the CTF policy that focuses on overcoming the crime of fish theft is the right step to realize the sea as the future.
The Indonesian people, on the one hand, put great hopes on the figure of Susi Pudjiastuti in making corrections to the marine problem of Indonesia, because he is considered to have the courage and competence as a minister of marine and fisheries. In fact, not only in this country the minister gets support, even at the global level he gets a lot of sympathy and support.
However, on the other hand, some parties have not understood the policies and programs that have been and are being implemented by the CTF under Susi Pudjiastuti, even many who judge the policy measures issued Susi Pudjiastuti this controversial and dilemmatic. Susi policy was apparently received a negative response from the fishermen. A number of fishermen's representatives rallied in front of the Merdeka Palace and were received by Chief of Staff of President Teten Masduki on July 11, 2017. Through the banners and speeches the protesters requested that President Jokowi cancel the policy of Minister KKP Susi Pudjiastuti about the ban cantrang as fishing gear fish. Kota Tua is one of the tourist attractions which is a Jakarta landmark that stores various relics of the past problems of high value. Not only domestic tourists, but foreign tourists also like to set foot in the Old Town tourist attractions. Based on the aforementioned thinking, Broadcasting Study Area of FIKOM UMB sees prelu implemented Activities of Service in the form of Training with Effective Communication theme as School Learning Method with target audience of teachers in West Jakarta and Tangerang area. The results of the devotional activity through the distribution of questionnaires to the visitors of Kota Tua indicate that the public know and understand the policies and programs of the Ministry and Maritime Minister Susi Pudjiastuti, and they also support the policies and programs implemented by the ministry, especially the sinking program of foreign ships thieves fish.
Key concept :perseption, policy and programm, the fishing community

## A. PENDAHULUAN
Sejak ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri  Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada 27 Oktober 2017, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi yang mengutamakan laut.
Menurut Susi, kebijakan KKP yang fokus dalam mengatasi tindak pidana pencurian ikan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan laut sebagai masa depan. Ia juga mengatakan bahwa kombinasi dari berbagai regulasi yang dikeluarkan dengan kebijakan regulasi yang sedang digalakkan pemerintah bakal meningkatkan iklim investasi di Indonesia (Okezone.com, 29
Pebruari 2016). Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah telah menutup industri penangkapan ikan dari investor asing, namun pada saat yang sama juga mengatur bahwa untuk industri prosesing atau pengolahan ikan diperbolehkan dari luar negeri. Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP adalah bahwa kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (gt) bebas izin. Dengan demikian, nelayan yang memiliki kapal 10 gt dapat langsung melaut. Dengan adanya aturan ini, para nelayan kecil akan mudah melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan, dan pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil. Harapannya kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Menteri Susi Pudjiastuti tampak begitu antusias memperhatikan masalah laut Indonesia yang selama ini belum mampu dikelola secara serius oleh pemerintah, padahal laut  ini mempunyai potensi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan yang berada di pesisir. Hasil  riset yang dilakukan KKP mengindikasikan potensi stok perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan periikanan yang tersebar di seluruh kawasan perikanan Indonesia mencapai 9,9 juta ton. Berdasarkan hal itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NKRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton (Merdeka.com, 27 September 2016). Meskipun sektor kemaritiman berdimensi luas, mencakup perikanan, energi, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya, subsektor perikanan tampaknya perlu menjadi salah satu fokus kebijakan kemaritiman pemerintah. Gambaran umum mengenai kehidupan nelayan yang notabene tinggal di kawasan pesisir menjadi informasi dasar dalam menyusun perencanaan sektor kemaritiman ke depan. Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (Kompas.com, 19/11/2014). Masyarakat Indonesia, di satu sisi, menaruh harapan besar pada sosok Susi Pudjiastuti dalam melakukan pembenahan terhadap masalah kelautan Indonesia ini, karena ia dipandang memiliki keberanian dan kompetensi sebagai menteri kelautan dan perikanan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri menteri yang satu ini mendapat dukungan, di tingkat global pun ia banyak mendapatkan simpati dan dukungan. BBC London baru-baru ini memberikan pengahargaan dengan memasukkan Susi Pudjiastusi ke dalam Daftar 100 Tokoh Perempuan Inspirasional Tahun 2017, selain Presiden Chile Michelle Bachelet dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf (Okezone.com, 28 September 2017). Akan tetapi,di sisi lain, sejumlah pihak belum paham mengenai kebijakan dan program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh KKP di bawah Susi Pudjiastuti, bahkan banyak juga pihak yang menilai langkah kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti ini kontroversial dan dilematis. Kebijakan Susi pun ternyata mendapat tanggapan negative dari kalangan nelayan. Sejumlah perwakilan nelayan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan diterima oleh Kepala Staf  Presiden Teten Masduki pada 11 Juli 2017.  Melalui spanduk dan orasi para pengunjuk rasa ini meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kebijakan Menteri KKP  Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan nelayan.
Para nelayan berpendapat, kebijakan Susi tidak pro pada nelayan, selain itu Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi (Kompas.com, 11
Juli 2017). Kota Tua adalah salah satu tempat wisata yang merupakan landmark Jakarta yang menyimpan berbagai peninggalan masalah lampau yang bernilai tinggi. Tidak hanya wisatawan domestic, tetapi turis manca Negara pun suka menjejakkan kakinya di tempat wisata Kota Tua. Hal tidak lepas dari gencarnya promosi wisata Jakarta yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta (Kompas.com, 14 Juni 2014). Tempat wisata yang terdapat di Kota Tua yaitu Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bank Indonesia, dan Museum Seni Rupa dan Keramik, seangkan jumlah pengunjung menurut data Polda Metro Jaya melalui akun twitter @TMCPoldaMetro sekitar 1000 orang (Bisnis.com, 24 Juni 2017). Sebagai salah satu lokasi wisata yang terletak tidak jauh dari dari daerah pesisir Jakarta bagian Utara, Kota Tua mempunyai keterkaitan langsung dengan program-program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paling tidak ada keterkaitan dari sisi structural antara Susi Pudjiastuti selaku menteri dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebagai aparatur pemerintah di tingkat kota. Segala kebijakan dan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan seyogyanya saling terkait secara fungsional dengan Pemkot Jakarta Utara yang membawahi Kota Tua. Berdasarkan hasil pra survey penulis secara langsung secara incidental di lokasi Kota Tua, ternyata banyak di antara pengunjung yang belum mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti. Yang paling diketahui oleh para pengunjung mengenai kementerian yang mengurus laut ini ternyata hanyalah sosok menterinya yang dianggap berani dan nyentrik,  (Prasurvei, Minggu, 8 Oktober 2017). Meskipun banyak di antara para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui
keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti lewat pemberitaan media, akan tetapi pengetahuan mereka masih minim hanya sebatas mengenal sosok menterinya. Mereka tidak mengetahui secra detil dan mendalam mengenai segala kebijakan dan program kementerian ini yang terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan di pesisir. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa jadi meruipakan indikasi adanya ketidakpedulian masyarakat pada upaya-upaya positif yang telah dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan bukti bahwa ternyata selama ini aparatur pemerintah di tingkat kota, yaitu Pemkot Jakarta Utara belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan program-program pemerintah sampai ke tingkat operasional.
B. METODE PELAKSANAAN Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, observasi  dan tanya jawab dengan materi berfokus pada kebijakan dan program serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencakup  sebagai berikut : 1) Kedaulatan Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, popular dengan istilah penenggelaman kapal-kapal penangkap ikan illegal. 2) Keberlanjutan a. Membangun  kemandirian dalam budi daya perikanan b. Meningkatkan   system   logistic  hasil perikanan c. Merehabilitasi    ekosistem  dan  per- lindungan lingkungan laut d.  Membangun kemandirian pulau2 kecil. 3) Kesejahteraan a. Memberikan   perlindungan   kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam b. Meningkatkan  pemberdayaan   mas- yarakat kelautan dan perikanan c. Meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1) Hasil Pengabdian Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, bahwa tujuan kegiatan pengabdian masyarakat  yang berbentuk sosialisasi ini adalah ingin mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat pengunjung objek  wisata Kota Tua Jakarta Barat terhadap kebijakan dan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti. Berikut ini dipaparkan dan sekaligus dianalisis pandangan 25 orang pengunjung objek wisata tersebut sebagai berikut : A. Identitas Diri : 1. Jenis kelamin a. Pria : 36 % b. Perempuan : 64% 2. Pekerjaan a. PNS : 8% b. Swasta : 12% c. Ibu Rumah Tangga : 12% d. Pelajar : 48% e. Mahasiswa : 20% 3. Umur a. 18 – 21 : 64% b. 22 -  25 : 16% c. 26 – 29 : - d. 30 – 33 : - e. > 34 : 30% B. Aspek Kognitif 1. Pengetahuan    tentang   kebijakan   Ke- menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. a. Tahu : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu : 16% 2. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian budidaya perikanan : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu :36% 3. Pengetahuan   tentang  program  KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 28% c. Tidak Tahu : 12% 4. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Tahu : 60% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Tahu : 20% 5. Pengetahuan tentang program KKP yang memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam : a. Tahu : 64% b. Ragu-rtagu : 16% c. Tidak Tahu : 20% 6. Pengetahuan tentang program KKP me- ningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Tahu : 48% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak Tahu : 28% 7. Pengetahuan  tentang  program  KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai (Maluku) : a. Tahu : 28% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak tahu : 48% C. Aspek Sikap 1. Sikap terhadap kebijakan KKP yang me- nenggelamkan kapal asing pencuri ikan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 4% c. Tidak Setuju : 16% 2. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian budidaya perikanan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Setuju : 12% 3. Sikap terhadap program KKP meningkatkan system logistic hasil perikanan : a. Setuju : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Set8uju : 16% 4. Sikap terhadap program KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 20% 5. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Setuju : 68% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 12% 6. Sikap terhadap program KKP meningkatkan kompetensi masyarakat nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Setuju : 64% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 16% 7. Sikap terhadap program KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai a. Setuju : 72% c. Ragu-ragu : 16% d. Tidak Setuju : 12% 2) Pembahasan Berdasarkan data hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas dapatlah dianalisis sebagai berikut : Sebagian besar dari pengunjung objek wisata Kota Tua yang berada di Jakarta Barat adalah perempuan dengan profresi atau pekerjaan pelajar dan mahasiswa denggan rentang umur 18 -25 tahun. Dari 7 (tujuh) program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka program yang paling diketahui dan dipahami oleh para pengunjung adalah program penenggelaman kapal asing pencuri ikan, yaitu sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa program Susi Pudjiastuti ini sangat populer di masyarakat karena sering diekspos oleh media televisi. Selain itu, program KKP memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam juga sangat diketahui oleh masyarakat, di mana program ini menempati posisi kedua dengan 64%.. Secara tidak tersurat (implisit) masyarakat menaruih harapan besar pada Menteri Susi Pudjiastuti agar kementerian-nya mampu memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang selama ini hidup miskin dan terlupakan oleh pemerintah. Terdapat satu program KKP yang sangat tidak populer atau belum familiar di masyarakat, yaitu program membangun Pusat Kelautan di Pangandaran (Jawa Barat) dan Morotai (Maluku Utara). Pengetahuan masyarakat tentang program ini cenderung kecil, yaitu hanya 28%, sementara yang termasuk Belum Tahu (Ragu-ragu dan Tidak Tahu) adalah 72%.. Program membangun Pusat Kelautan ini memang termasuk salah satu program strategis dan disampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun 2017, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini. Sejalan atau paralel dengan tingginya pengetahuan masyarakat terhadap program penenggelaman kapal asing, ternyata masyarakat juga setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ini karena melalui penenggelaman ini harga diri bangsa Indonesia menjadi terangkat, dan Indonesia dianggap berdaulat di laut nasional. Hal yang paling menonjol dari aspek
sikap masyarakat terhadap program-program KKP ini ialah, bahwa masyarakat sangat mendukung dan setuju dengan semua program Susi Pudjiastuti ini. Hal ini terlihat dari angka rata-rata lebih dari 70% para pengunjung mendukung/setuju dengan program-program KKP ini. Secara tersirat Ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat pada Menteri Susi Pudjiastuti untuk membenahi “benang kusut” dan kesemrawutan di tubuh kementerian ini, sementara di sisi lain orang tahu bahwa  potensi laut kita sangat luar biasa besarnya. Bahkan beberapa waktu lalu media memberitakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu kementerian yang berkinerja terbaik di Kabinet Jokowi. Tingginya dukungan masyarakat terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlihat dari hasil kuesioner tersebut, bisa jadi karena factor figure Susi Pudjiastuti yang dianggap cukup tegas dan berani menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Sebenarnya kasus pencurian ikan di laut Indonesia ini sudah berlangsung lama, hanya pada masa pemerintahan sebelumnya belum pernah ditangani secara tuntas, bahkan ada kesan pembiaran dan menganggap enteng persoalan ini Baru-lah ketika menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti, yang kebetulan merupakan sosok yang lahir di Pangandaran Jawa Barat dan telah pula banyak bergelut dan berpengalaman mengenai perikanan dan kelautan, persoalan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing menjadi prioritas utama pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tidak-lah mengherankan jika kemunculan Susi Pudjiastuti ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya para nelayan dan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan nasib para nelayan ini. Berdasarkan hasil wawancara tidak berstruktur dengan para pengunjung yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi ini, terlihat bahwa mereka cukup antusias dan senang dengan acara ini. Pada umumnya yang menjadi responden adalah para remaja sekolah dan mahasiswa, selain anggota masyarakat pada umumnya. Para remaja ini ada yang berasal dari Sukabumi, Cirebon, Subang, dan Serang, serta pinggiran Jakarta seperti Bekasi dan Cikarang yang datang berkunjung ke Kota Tua secara rombongan menggunakan bis.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan analysis serta hasil pengamatan secara langsung di lapangan ketika sosialisasi dilaksanakan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut : 1. Sesuai  dengan tujuan  dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, maka para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti, terutama menyangkut penenggelaman kapal asing pencuri ikan. 2. Masyarakat  mendukung  kebijakan dan program-program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena menganggap Susi Pudjiastuti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan berimplikasi pada naiknya harga diri Bangsa dan Negara Indonesia di bidang kelautan. B. Saran 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih sering dan intens dalam menyampaikan program-programnya pada masyarakat, khususnya yang terkait dengan rencana pembangunan Pusat Kelautan yang lokasinya direncanakan di Pangandaran dan Morotai (Maluku Utara). 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan komunikasi kemaritiman dan lingkungan, untuk menemukan suatu pola sosialisasi program pemerintah yang pasti. DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad, et.al, 2005, Psikologi Remaja, Bumi Aksara, Jakarta. Bungin, Burhan, 2007, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekonologi Komunikasi, Prenada Media, Jakarta. Beni, Ahmad Sabeni, 2012, Pengantar Antropologi, Pustaka Setia, Jakarta. Cervone Daniel, dan Lawrence A Pervin, 2011, Kepribadian : Teori dan Penelitian, Salemba Humanika, Jakarta. Herbert Mead, George,2009, Mind, Self, and Society, University of Chicago Press, USA. Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Jaevir, Matta, 2002, Teori-teori Psikologi : Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan, dan Pemikiran Manusia, Nusaq Media, Jakarta. Morissan : 2010, Psikologi Komunikasi , Ramdina Prakarsa, Jakarta. Mulyana, Dedy, 2009, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Rosdakarya, Bandung. Suparlan, Parsudi, 2004, Hubungan AntarSuku Bangsa, Pusat kajian Kepolisian dan Keamanan, Jakarta Kompas.com, 11 Juli 2017 Merdeka.com, 27 September 2016 Okezone.com, 29 Pebruari Okezone.com, 28 September 2016

## A. PENDAHULUAN
Sejak ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri  Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada 27 Oktober 2017, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi yang mengutamakan laut.

## 13
Sosialisasi Kebijakan dan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pengunjung Kota Tua Jakarta Barat
Menurut Susi, kebijakan KKP yang fokus dalam mengatasi tindak pidana pencurian ikan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan laut sebagai masa depan. Ia juga mengatakan bahwa kombinasi dari berbagai regulasi yang dikeluarkan dengan kebijakan regulasi yang sedang digalakkan pemerintah bakal meningkatkan iklim investasi di Indonesia (Okezone.com, 29
Pebruari 2016). Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah telah menutup industri penangkapan ikan dari investor asing, namun pada saat yang sama juga mengatur bahwa untuk industri prosesing atau pengolahan ikan diperbolehkan dari luar negeri.
Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP adalah bahwa kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (gt) bebas izin. Dengan demikian, nelayan yang memiliki kapal 10 gt dapat langsung melaut. Dengan adanya aturan ini, para nelayan kecil akan mudah melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan, dan pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil. Harapannya kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Menteri Susi Pudjiastuti tampak begitu antusias memperhatikan masalah laut Indonesia yang selama ini belum mampu dikelola secara serius oleh pemerintah, padahal laut  ini mempunyai potensi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan yang berada di pesisir. Hasil  riset yang dilakukan KKP mengindikasikan potensi stok perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan periikanan yang tersebar di seluruh kawasan perikanan Indonesia mencapai 9,9 juta ton. Berdasarkan hal itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NKRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton (Merdeka.com, 27 September 2016).
Meskipun sektor kemaritiman berdimensi luas, mencakup perikanan, energi, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya, subsektor perikanan tampaknya perlu menjadi salah satu fokus kebijakan kemaritiman pemerintah. Gambaran umum mengenai kehidupan nelayan yang notabene tinggal di kawasan pesisir menjadi informasi
dasar dalam menyusun perencanaan sektor kemaritiman ke depan. Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (Kompas.com, 19/11/2014). Masyarakat Indonesia, di satu sisi, menaruh harapan besar pada sosok Susi Pudjiastuti dalam melakukan pembenahan terhadap masalah kelautan Indonesia ini, karena ia dipandang memiliki keberanian dan kompetensi sebagai menteri kelautan dan perikanan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri menteri yang satu ini mendapat dukungan, di tingkat global pun ia banyak mendapatkan simpati dan dukungan. BBC London baru-baru ini memberikan pengahargaan dengan memasukkan Susi Pudjiastusi ke dalam Daftar 100 Tokoh Perempuan Inspirasional Tahun 2017, selain Presiden Chile Michelle Bachelet dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf (Okezone.com, 28 September 2017). Akan tetapi,di sisi lain, sejumlah pihak belum paham mengenai kebijakan dan program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh KKP di bawah Susi Pudjiastuti, bahkan banyak juga pihak yang menilai langkah kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti ini kontroversial dan dilematis. Kebijakan Susi pun ternyata mendapat tanggapan negative dari kalangan nelayan. Sejumlah perwakilan nelayan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan diterima oleh Kepala Staf  Presiden Teten Masduki pada 11 Juli 2017.  Melalui spanduk dan orasi para pengunjuk rasa ini meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kebijakan Menteri KKP  Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan nelayan. Para nelayan berpendapat, kebijakan Susi tidak pro pada nelayan, selain itu Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi (Kompas.com, 11
Juli 2017). Kota Tua adalah salah satu tempat wisata yang merupakan landmark Jakarta yang menyimpan berbagai peninggalan masalah lampau yang bernilai tinggi. Tidak hanya wisatawan domestic, tetapi turis manca Negara pun suka menjejakkan kakinya di tempat wisata Kota Tua. Hal tidak lepas dari gencarnya promosi wisata Jakarta yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta (Kompas.com, 14 Juni 2014). Tempat wisata yang terdapat di Kota Tua yaitu Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bank Indonesia, dan Museum Seni Rupa dan Keramik, seangkan jumlah pengunjung menurut data Polda Metro Jaya melalui akun twitter @TMCPoldaMetro sekitar 1000 orang (Bisnis.com, 24 Juni 2017). Sebagai salah satu lokasi wisata yang terletak tidak jauh dari dari daerah pesisir Jakarta bagian Utara, Kota Tua mempunyai keterkaitan langsung dengan program-program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paling tidak ada keterkaitan dari sisi structural antara Susi Pudjiastuti selaku menteri dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebagai aparatur pemerintah di tingkat kota. Segala kebijakan dan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan seyogyanya saling terkait secara fungsional dengan Pemkot Jakarta Utara yang membawahi Kota Tua. Berdasarkan hasil pra survey penulis secara langsung secara incidental di lokasi Kota Tua, ternyata banyak di antara pengunjung yang belum mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti. Yang paling diketahui oleh para pengunjung mengenai kementerian yang mengurus laut ini ternyata hanyalah sosok menterinya yang dianggap berani dan nyentrik,  (Prasurvei, Minggu, 8
Oktober 2017).
Meskipun banyak di antara para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti lewat pemberitaan media, akan tetapi pengetahuan mereka masih minim hanya sebatas mengenal sosok menterinya. Mereka tidak mengetahui secra detil dan mendalam mengenai segala kebijakan dan program kementerian ini yang terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan di pesisir. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa jadi meruipakan indikasi adanya ketidakpedulian masyarakat pada upaya-upaya positif yang telah dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan bukti bahwa ternyata selama ini aparatur pemerintah di tingkat kota, yaitu Pemkot Jakarta Utara belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan program-program pemerintah sampai ke tingkat operasional.
B. METODE PELAKSANAAN Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, observasi  dan tanya jawab dengan materi berfokus pada kebijakan dan program serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencakup  sebagai berikut : 1) Kedaulatan Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, popular dengan istilah penenggelaman kapal-kapal penangkap ikan illegal. 2) Keberlanjutan a. Membangun  kemandirian dalam budi daya perikanan b. Meningkatkan   system   logistic  hasil perikanan c. Merehabilitasi    ekosistem  dan  per- lindungan lingkungan laut d.  Membangun kemandirian pulau2 kecil. 3) Kesejahteraan a. Memberikan   perlindungan   kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam b. Meningkatkan  pemberdayaan   mas- yarakat kelautan dan perikanan c. Meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1) Hasil Pengabdian Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, bahwa tujuan kegiatan pengabdian masyarakat  yang berbentuk sosialisasi ini adalah ingin mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat pengunjung objek  wisata Kota Tua Jakarta Barat terhadap kebijakan dan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti. Berikut ini dipaparkan dan sekaligus dianalisis pandangan 25 orang pengunjung objek wisata tersebut sebagai berikut : A. Identitas Diri : 1. Jenis kelamin a. Pria : 36 % b. Perempuan : 64% 2. Pekerjaan a. PNS : 8% b. Swasta : 12% c. Ibu Rumah Tangga : 12% d. Pelajar : 48% e. Mahasiswa : 20% 3. Umur a. 18 – 21 : 64% b. 22 -  25 : 16% c. 26 – 29 : - d. 30 – 33 : - e. > 34 : 30% B. Aspek Kognitif 1. Pengetahuan    tentang   kebijakan   Ke- menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. a. Tahu : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu : 16% 2. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian budidaya perikanan : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu :36% 3. Pengetahuan   tentang  program  KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 28% c. Tidak Tahu : 12% 4. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Tahu : 60% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Tahu : 20% 5. Pengetahuan tentang program KKP yang memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam : a. Tahu : 64% b. Ragu-rtagu : 16% c. Tidak Tahu : 20% 6. Pengetahuan tentang program KKP me- ningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Tahu : 48% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak Tahu : 28% 7. Pengetahuan  tentang  program  KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai (Maluku) : a. Tahu : 28% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak tahu : 48% C. Aspek Sikap 1. Sikap terhadap kebijakan KKP yang me- nenggelamkan kapal asing pencuri ikan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 4% c. Tidak Setuju : 16% 2. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian budidaya perikanan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Setuju : 12% 3. Sikap terhadap program KKP meningkatkan system logistic hasil perikanan : a. Setuju : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Set8uju : 16% 4. Sikap terhadap program KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 20% 5. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Setuju : 68% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 12% 6. Sikap terhadap program KKP meningkatkan kompetensi masyarakat nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Setuju : 64% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 16% 7. Sikap terhadap program KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai a. Setuju : 72% c. Ragu-ragu : 16% d. Tidak Setuju : 12% 2) Pembahasan Berdasarkan data hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas dapatlah dianalisis sebagai berikut : Sebagian besar dari pengunjung objek wisata Kota Tua yang berada di Jakarta Barat adalah perempuan dengan profresi atau pekerjaan pelajar dan mahasiswa denggan rentang umur 18 -25 tahun. Dari 7 (tujuh) program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka program yang paling diketahui dan dipahami oleh para pengunjung adalah program penenggelaman kapal asing pencuri ikan, yaitu sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa program Susi Pudjiastuti ini sangat populer di masyarakat karena sering diekspos oleh media televisi. Selain itu, program KKP memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam juga sangat diketahui oleh masyarakat, di mana program ini menempati posisi kedua dengan 64%.. Secara tidak tersurat (implisit) masyarakat menaruih harapan besar pada Menteri Susi Pudjiastuti agar kementerian-nya mampu memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang selama ini hidup miskin dan terlupakan oleh pemerintah. Terdapat satu program KKP yang sangat tidak populer atau belum familiar di masyarakat, yaitu program membangun Pusat Kelautan di Pangandaran (Jawa Barat) dan Morotai (Maluku Utara). Pengetahuan masyarakat tentang program ini cenderung kecil, yaitu hanya 28%, sementara yang termasuk Belum Tahu (Ragu-ragu dan Tidak Tahu) adalah 72%.. Program membangun Pusat Kelautan ini memang termasuk salah satu program strategis dan disampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun 2017, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini. Sejalan atau paralel dengan tingginya pengetahuan masyarakat terhadap program penenggelaman kapal asing, ternyata masyarakat juga setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ini karena melalui penenggelaman ini harga diri bangsa Indonesia menjadi terangkat, dan Indonesia dianggap berdaulat di laut nasional. Hal yang paling menonjol dari aspek
sikap masyarakat terhadap program-program KKP ini ialah, bahwa masyarakat sangat mendukung dan setuju dengan semua program Susi Pudjiastuti ini. Hal ini terlihat dari angka rata-rata lebih dari 70% para pengunjung mendukung/setuju dengan program-program KKP ini. Secara tersirat Ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat pada Menteri Susi Pudjiastuti untuk membenahi “benang kusut” dan kesemrawutan di tubuh kementerian ini, sementara di sisi lain orang tahu bahwa  potensi laut kita sangat luar biasa besarnya. Bahkan beberapa waktu lalu media memberitakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu kementerian yang berkinerja terbaik di Kabinet Jokowi. Tingginya dukungan masyarakat terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlihat dari hasil kuesioner tersebut, bisa jadi karena factor figure Susi Pudjiastuti yang dianggap cukup tegas dan berani menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Sebenarnya kasus pencurian ikan di laut Indonesia ini sudah berlangsung lama, hanya pada masa pemerintahan sebelumnya belum pernah ditangani secara tuntas, bahkan ada kesan pembiaran dan menganggap enteng persoalan ini Baru-lah ketika menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti, yang kebetulan merupakan sosok yang lahir di Pangandaran Jawa Barat dan telah pula banyak bergelut dan berpengalaman mengenai perikanan dan kelautan, persoalan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing menjadi prioritas utama pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tidak-lah mengherankan jika kemunculan Susi Pudjiastuti ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya para nelayan dan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan nasib para nelayan ini. Berdasarkan hasil wawancara tidak berstruktur dengan para pengunjung yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi ini, terlihat bahwa mereka cukup antusias dan senang dengan acara ini. Pada umumnya yang menjadi responden adalah para remaja sekolah dan mahasiswa, selain anggota masyarakat pada umumnya. Para remaja ini ada yang berasal dari Sukabumi, Cirebon, Subang, dan Serang, serta pinggiran Jakarta seperti Bekasi dan Cikarang yang datang berkunjung ke Kota Tua secara rombongan menggunakan bis.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan analysis serta hasil pengamatan secara langsung di lapangan ketika sosialisasi dilaksanakan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut : 1. Sesuai  dengan tujuan  dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, maka para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti, terutama menyangkut penenggelaman kapal asing pencuri ikan. 2. Masyarakat  mendukung  kebijakan dan program-program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena menganggap Susi Pudjiastuti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan berimplikasi pada naiknya harga diri Bangsa dan Negara Indonesia di bidang kelautan. B. Saran 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih sering dan intens dalam menyampaikan program-programnya pada masyarakat, khususnya yang terkait dengan rencana pembangunan Pusat Kelautan yang lokasinya direncanakan di Pangandaran dan Morotai (Maluku Utara). 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan komunikasi kemaritiman dan lingkungan, untuk menemukan suatu pola sosialisasi program pemerintah yang pasti. DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad, et.al, 2005, Psikologi Remaja, Bumi Aksara, Jakarta. Bungin, Burhan, 2007, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekonologi Komunikasi, Prenada Media, Jakarta. Beni, Ahmad Sabeni, 2012, Pengantar Antropologi, Pustaka Setia, Jakarta. Cervone Daniel, dan Lawrence A Pervin, 2011, Kepribadian : Teori dan Penelitian, Salemba Humanika, Jakarta. Herbert Mead, George,2009, Mind, Self, and Society, University of Chicago Press, USA. Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Jaevir, Matta, 2002, Teori-teori Psikologi : Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan, dan Pemikiran Manusia, Nusaq Media, Jakarta. Morissan : 2010, Psikologi Komunikasi , Ramdina Prakarsa, Jakarta. Mulyana, Dedy, 2009, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Rosdakarya, Bandung. Suparlan, Parsudi, 2004, Hubungan AntarSuku Bangsa, Pusat kajian Kepolisian dan Keamanan, Jakarta Kompas.com, 11 Juli 2017 Merdeka.com, 27 September 2016 Okezone.com, 29 Pebruari Okezone.com, 28 September 2016

## A. PENDAHULUAN
Sejak ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri  Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada 27 Oktober 2017, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi yang mengutamakan laut.
Jurnal Abdi Masyarakat (JAM), Volume 4 Nomor 1, September 2018, hlm. 12 - 18 14
Menurut Susi, kebijakan KKP yang fokus dalam mengatasi tindak pidana pencurian ikan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan laut sebagai masa depan. Ia juga mengatakan bahwa kombinasi dari berbagai regulasi yang dikeluarkan dengan kebijakan regulasi yang sedang digalakkan pemerintah bakal meningkatkan iklim investasi di Indonesia (Okezone.com, 29
Pebruari 2016). Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah telah menutup industri penangkapan ikan dari investor asing, namun pada saat yang sama juga mengatur bahwa untuk industri prosesing atau pengolahan ikan diperbolehkan dari luar negeri.
Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP adalah bahwa kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (gt) bebas izin. Dengan demikian, nelayan yang memiliki kapal 10 gt dapat langsung melaut. Dengan adanya aturan ini, para nelayan kecil akan mudah melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan, dan pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil. Harapannya kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Menteri Susi Pudjiastuti tampak begitu antusias memperhatikan masalah laut Indonesia yang selama ini belum mampu dikelola secara serius oleh pemerintah, padahal laut  ini mempunyai potensi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan yang berada di pesisir. Hasil  riset yang dilakukan KKP mengindikasikan potensi stok perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan periikanan yang tersebar di seluruh kawasan perikanan Indonesia mencapai 9,9 juta ton. Berdasarkan hal itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NKRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton (Merdeka.com, 27 September 2016). Meskipun sektor kemaritiman berdimensi luas, mencakup perikanan, energi, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya, subsektor perikanan tampaknya perlu menjadi salah satu fokus kebijakan kemaritiman pemerintah. Gambaran umum mengenai kehidupan nelayan yang notabene tinggal di kawasan pesisir menjadi informasi
dasar dalam menyusun perencanaan sektor kemaritiman ke depan. Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (Kompas.com, 19/11/2014). Masyarakat Indonesia, di satu sisi, menaruh harapan besar pada sosok Susi Pudjiastuti dalam melakukan pembenahan terhadap masalah kelautan Indonesia ini, karena ia dipandang memiliki keberanian dan kompetensi sebagai menteri kelautan dan perikanan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri menteri yang satu ini mendapat dukungan, di tingkat global pun ia banyak mendapatkan simpati dan dukungan. BBC London baru-baru ini memberikan pengahargaan dengan memasukkan Susi Pudjiastusi ke dalam Daftar 100 Tokoh Perempuan Inspirasional Tahun 2017, selain Presiden Chile Michelle Bachelet dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf (Okezone.com, 28 September 2017). Akan tetapi,di sisi lain, sejumlah pihak belum paham mengenai kebijakan dan program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh KKP di bawah Susi Pudjiastuti, bahkan banyak juga pihak yang menilai langkah kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti ini kontroversial dan dilematis. Kebijakan Susi pun ternyata mendapat tanggapan negative dari kalangan nelayan. Sejumlah perwakilan nelayan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan diterima oleh Kepala Staf  Presiden Teten Masduki pada 11 Juli 2017.  Melalui spanduk dan orasi para pengunjuk rasa ini meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kebijakan Menteri KKP  Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan nelayan. Para nelayan berpendapat, kebijakan Susi tidak pro pada nelayan, selain itu Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi (Kompas.com, 11
Juli 2017). Kota Tua adalah salah satu tempat wisata yang merupakan landmark Jakarta yang menyimpan berbagai peninggalan masalah lampau yang bernilai tinggi. Tidak hanya wisatawan domestic, tetapi turis manca Negara pun suka menjejakkan kakinya di tempat wisata Kota Tua. Hal tidak lepas dari gencarnya promosi wisata Jakarta yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta (Kompas.com, 14 Juni 2014). Tempat wisata yang terdapat di Kota Tua yaitu Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bank Indonesia, dan Museum Seni Rupa dan Keramik, seangkan jumlah pengunjung menurut data Polda Metro Jaya melalui akun twitter @TMCPoldaMetro sekitar 1000 orang (Bisnis.com, 24 Juni 2017). Sebagai salah satu lokasi wisata yang terletak tidak jauh dari dari daerah pesisir Jakarta bagian Utara, Kota Tua mempunyai keterkaitan langsung dengan program-program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paling tidak ada keterkaitan dari sisi structural antara Susi Pudjiastuti selaku menteri dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebagai aparatur pemerintah di tingkat kota. Segala kebijakan dan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan seyogyanya saling terkait secara fungsional dengan Pemkot Jakarta Utara yang membawahi Kota Tua.
Berdasarkan hasil pra survey penulis secara langsung secara incidental di lokasi Kota Tua, ternyata banyak di antara pengunjung yang belum mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti. Yang paling diketahui oleh para pengunjung mengenai kementerian yang mengurus laut ini ternyata hanyalah sosok menterinya yang dianggap berani dan nyentrik,  (Prasurvei, Minggu, 8
Oktober 2017). Meskipun banyak di antara para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui
keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti lewat pemberitaan media, akan tetapi pengetahuan mereka masih minim hanya sebatas mengenal sosok menterinya. Mereka tidak mengetahui secra detil dan mendalam mengenai segala kebijakan dan program kementerian ini yang terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan di pesisir. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa jadi meruipakan indikasi adanya ketidakpedulian masyarakat pada upaya-upaya positif yang telah dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan bukti bahwa ternyata selama ini aparatur pemerintah di tingkat kota, yaitu Pemkot Jakarta Utara belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan program-program pemerintah sampai ke tingkat operasional.
B. METODE PELAKSANAAN Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, observasi  dan tanya jawab dengan materi berfokus pada kebijakan dan program serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencakup  sebagai berikut : 1) Kedaulatan Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, popular dengan istilah penenggelaman kapal-kapal penangkap ikan illegal. 2) Keberlanjutan a. Membangun  kemandirian dalam budi daya perikanan b. Meningkatkan   system   logistic  hasil perikanan c. Merehabilitasi    ekosistem  dan  per- lindungan lingkungan laut d.  Membangun kemandirian pulau2 kecil. 3) Kesejahteraan a. Memberikan   perlindungan   kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam b. Meningkatkan  pemberdayaan   mas- yarakat kelautan dan perikanan c. Meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1) Hasil Pengabdian Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, bahwa tujuan kegiatan pengabdian masyarakat  yang berbentuk sosialisasi ini adalah ingin mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat pengunjung objek  wisata Kota Tua Jakarta Barat terhadap kebijakan dan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti. Berikut ini dipaparkan dan sekaligus dianalisis pandangan 25 orang pengunjung objek wisata tersebut sebagai berikut : A. Identitas Diri : 1. Jenis kelamin a. Pria : 36 % b. Perempuan : 64% 2. Pekerjaan a. PNS : 8% b. Swasta : 12% c. Ibu Rumah Tangga : 12% d. Pelajar : 48% e. Mahasiswa : 20% 3. Umur a. 18 – 21 : 64% b. 22 -  25 : 16% c. 26 – 29 : - d. 30 – 33 : - e. > 34 : 30% B. Aspek Kognitif 1. Pengetahuan    tentang   kebijakan   Ke- menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. a. Tahu : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu : 16% 2. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian budidaya perikanan : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu :36% 3. Pengetahuan   tentang  program  KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 28% c. Tidak Tahu : 12% 4. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Tahu : 60% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Tahu : 20% 5. Pengetahuan tentang program KKP yang memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam : a. Tahu : 64% b. Ragu-rtagu : 16% c. Tidak Tahu : 20% 6. Pengetahuan tentang program KKP me- ningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Tahu : 48% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak Tahu : 28% 7. Pengetahuan  tentang  program  KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai (Maluku) : a. Tahu : 28% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak tahu : 48% C. Aspek Sikap 1. Sikap terhadap kebijakan KKP yang me- nenggelamkan kapal asing pencuri ikan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 4% c. Tidak Setuju : 16% 2. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian budidaya perikanan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Setuju : 12% 3. Sikap terhadap program KKP meningkatkan system logistic hasil perikanan : a. Setuju : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Set8uju : 16% 4. Sikap terhadap program KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 20% 5. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Setuju : 68% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 12% 6. Sikap terhadap program KKP meningkatkan kompetensi masyarakat nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Setuju : 64% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 16% 7. Sikap terhadap program KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai a. Setuju : 72% c. Ragu-ragu : 16% d. Tidak Setuju : 12% 2) Pembahasan Berdasarkan data hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas dapatlah dianalisis sebagai berikut : Sebagian besar dari pengunjung objek wisata Kota Tua yang berada di Jakarta Barat adalah perempuan dengan profresi atau pekerjaan pelajar dan mahasiswa denggan rentang umur 18 -25 tahun. Dari 7 (tujuh) program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka program yang paling diketahui dan dipahami oleh para pengunjung adalah program penenggelaman kapal asing pencuri ikan, yaitu sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa program Susi Pudjiastuti ini sangat populer di masyarakat karena sering diekspos oleh media televisi. Selain itu, program KKP memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam juga sangat diketahui oleh masyarakat, di mana program ini menempati posisi kedua dengan 64%.. Secara tidak tersurat (implisit) masyarakat menaruih harapan besar pada Menteri Susi Pudjiastuti agar kementerian-nya mampu memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang selama ini hidup miskin dan terlupakan oleh pemerintah. Terdapat satu program KKP yang sangat tidak populer atau belum familiar di masyarakat, yaitu program membangun Pusat Kelautan di Pangandaran (Jawa Barat) dan Morotai (Maluku Utara). Pengetahuan masyarakat tentang program ini cenderung kecil, yaitu hanya 28%, sementara yang termasuk Belum Tahu (Ragu-ragu dan Tidak Tahu) adalah 72%.. Program membangun Pusat Kelautan ini memang termasuk salah satu program strategis dan disampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun 2017, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini. Sejalan atau paralel dengan tingginya pengetahuan masyarakat terhadap program penenggelaman kapal asing, ternyata masyarakat juga setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ini karena melalui penenggelaman ini harga diri bangsa Indonesia menjadi terangkat, dan Indonesia dianggap berdaulat di laut nasional. Hal yang paling menonjol dari aspek
sikap masyarakat terhadap program-program KKP ini ialah, bahwa masyarakat sangat mendukung dan setuju dengan semua program Susi Pudjiastuti ini. Hal ini terlihat dari angka rata-rata lebih dari 70% para pengunjung mendukung/setuju dengan program-program KKP ini. Secara tersirat Ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat pada Menteri Susi Pudjiastuti untuk membenahi “benang kusut” dan kesemrawutan di tubuh kementerian ini, sementara di sisi lain orang tahu bahwa  potensi laut kita sangat luar biasa besarnya. Bahkan beberapa waktu lalu media memberitakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu kementerian yang berkinerja terbaik di Kabinet Jokowi. Tingginya dukungan masyarakat terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlihat dari hasil kuesioner tersebut, bisa jadi karena factor figure Susi Pudjiastuti yang dianggap cukup tegas dan berani menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Sebenarnya kasus pencurian ikan di laut Indonesia ini sudah berlangsung lama, hanya pada masa pemerintahan sebelumnya belum pernah ditangani secara tuntas, bahkan ada kesan pembiaran dan menganggap enteng persoalan ini Baru-lah ketika menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti, yang kebetulan merupakan sosok yang lahir di Pangandaran Jawa Barat dan telah pula banyak bergelut dan berpengalaman mengenai perikanan dan kelautan, persoalan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing menjadi prioritas utama pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tidak-lah mengherankan jika kemunculan Susi Pudjiastuti ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya para nelayan dan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan nasib para nelayan ini. Berdasarkan hasil wawancara tidak berstruktur dengan para pengunjung yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi ini, terlihat bahwa mereka cukup antusias dan senang dengan acara ini. Pada umumnya yang menjadi responden adalah para remaja sekolah dan mahasiswa, selain anggota masyarakat pada umumnya. Para remaja ini ada yang berasal dari Sukabumi, Cirebon, Subang, dan Serang, serta pinggiran Jakarta seperti Bekasi dan Cikarang yang datang berkunjung ke Kota Tua secara rombongan menggunakan bis.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan analysis serta hasil pengamatan secara langsung di lapangan ketika sosialisasi dilaksanakan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut : 1. Sesuai  dengan tujuan  dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, maka para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti, terutama menyangkut penenggelaman kapal asing pencuri ikan. 2. Masyarakat  mendukung  kebijakan dan program-program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena menganggap Susi Pudjiastuti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan berimplikasi pada naiknya harga diri Bangsa dan Negara Indonesia di bidang kelautan. B. Saran 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih sering dan intens dalam menyampaikan program-programnya pada masyarakat, khususnya yang terkait dengan rencana pembangunan Pusat Kelautan yang lokasinya direncanakan di Pangandaran dan Morotai (Maluku Utara). 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan komunikasi kemaritiman dan lingkungan, untuk menemukan suatu pola sosialisasi program pemerintah yang pasti. DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad, et.al, 2005, Psikologi Remaja, Bumi Aksara, Jakarta. Bungin, Burhan, 2007, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekonologi Komunikasi, Prenada Media, Jakarta. Beni, Ahmad Sabeni, 2012, Pengantar Antropologi, Pustaka Setia, Jakarta. Cervone Daniel, dan Lawrence A Pervin, 2011, Kepribadian : Teori dan Penelitian, Salemba Humanika, Jakarta. Herbert Mead, George,2009, Mind, Self, and Society, University of Chicago Press, USA. Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Jaevir, Matta, 2002, Teori-teori Psikologi : Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan, dan Pemikiran Manusia, Nusaq Media, Jakarta. Morissan : 2010, Psikologi Komunikasi , Ramdina Prakarsa, Jakarta. Mulyana, Dedy, 2009, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Rosdakarya, Bandung. Suparlan, Parsudi, 2004, Hubungan AntarSuku Bangsa, Pusat kajian Kepolisian dan Keamanan, Jakarta Kompas.com, 11 Juli 2017 Merdeka.com, 27 September 2016 Okezone.com, 29 Pebruari Okezone.com, 28 September 2016

## A. PENDAHULUAN
Sejak ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri  Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada 27 Oktober 2017, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi yang mengutamakan laut.

## 15
Sosialisasi Kebijakan dan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pengunjung Kota Tua Jakarta Barat
Menurut Susi, kebijakan KKP yang fokus dalam mengatasi tindak pidana pencurian ikan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan laut sebagai masa depan. Ia juga mengatakan bahwa kombinasi dari berbagai regulasi yang dikeluarkan dengan kebijakan regulasi yang sedang digalakkan pemerintah bakal meningkatkan iklim investasi di Indonesia (Okezone.com, 29
Pebruari 2016). Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah telah menutup industri penangkapan ikan dari investor asing, namun pada saat yang sama juga mengatur bahwa untuk industri prosesing atau pengolahan ikan diperbolehkan dari luar negeri.
Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP adalah bahwa kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (gt) bebas izin. Dengan demikian, nelayan yang memiliki kapal 10 gt dapat langsung melaut. Dengan adanya aturan ini, para nelayan kecil akan mudah melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan, dan pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil. Harapannya kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Menteri Susi Pudjiastuti tampak begitu antusias memperhatikan masalah laut Indonesia yang selama ini belum mampu dikelola secara serius oleh pemerintah, padahal laut  ini mempunyai potensi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan yang berada di pesisir. Hasil  riset yang dilakukan KKP mengindikasikan potensi stok perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan periikanan yang tersebar di seluruh kawasan perikanan Indonesia mencapai 9,9 juta ton. Berdasarkan hal itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NKRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton (Merdeka.com, 27 September 2016). Meskipun sektor kemaritiman berdimensi luas, mencakup perikanan, energi, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya, subsektor perikanan tampaknya perlu menjadi salah satu fokus kebijakan kemaritiman pemerintah. Gambaran umum mengenai kehidupan nelayan yang notabene tinggal di kawasan pesisir menjadi informasi
dasar dalam menyusun perencanaan sektor kemaritiman ke depan. Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (Kompas.com, 19/11/2014). Masyarakat Indonesia, di satu sisi, menaruh harapan besar pada sosok Susi Pudjiastuti dalam melakukan pembenahan terhadap masalah kelautan Indonesia ini, karena ia dipandang memiliki keberanian dan kompetensi sebagai menteri kelautan dan perikanan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri menteri yang satu ini mendapat dukungan, di tingkat global pun ia banyak mendapatkan simpati dan dukungan. BBC London baru-baru ini memberikan pengahargaan dengan memasukkan Susi Pudjiastusi ke dalam Daftar 100 Tokoh Perempuan Inspirasional Tahun 2017, selain Presiden Chile Michelle Bachelet dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf (Okezone.com, 28 September 2017). Akan tetapi,di sisi lain, sejumlah pihak belum paham mengenai kebijakan dan program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh KKP di bawah Susi Pudjiastuti, bahkan banyak juga pihak yang menilai langkah kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti ini kontroversial dan dilematis. Kebijakan Susi pun ternyata mendapat tanggapan negative dari kalangan nelayan. Sejumlah perwakilan nelayan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan diterima oleh Kepala Staf  Presiden Teten Masduki pada 11 Juli 2017.  Melalui spanduk dan orasi para pengunjuk rasa ini meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kebijakan Menteri KKP  Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan nelayan. Para nelayan berpendapat, kebijakan Susi tidak pro pada nelayan, selain itu Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi (Kompas.com, 11
Juli 2017). Kota Tua adalah salah satu tempat wisata yang merupakan landmark Jakarta yang menyimpan berbagai peninggalan masalah lampau yang bernilai tinggi. Tidak hanya wisatawan domestic, tetapi turis manca Negara pun suka menjejakkan kakinya di tempat wisata Kota Tua. Hal tidak lepas dari gencarnya promosi wisata Jakarta yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta (Kompas.com, 14 Juni 2014). Tempat wisata yang terdapat di Kota Tua yaitu Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bank Indonesia, dan Museum Seni Rupa dan Keramik, seangkan jumlah pengunjung menurut data Polda Metro Jaya melalui akun twitter @TMCPoldaMetro sekitar 1000 orang (Bisnis.com, 24 Juni 2017). Sebagai salah satu lokasi wisata yang terletak tidak jauh dari dari daerah pesisir Jakarta bagian Utara, Kota Tua mempunyai keterkaitan langsung dengan program-program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paling tidak ada keterkaitan dari sisi structural antara Susi Pudjiastuti selaku menteri dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebagai aparatur pemerintah di tingkat kota. Segala kebijakan dan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan seyogyanya saling terkait secara fungsional dengan Pemkot Jakarta Utara yang membawahi Kota Tua.
Berdasarkan hasil pra survey penulis secara langsung secara incidental di lokasi Kota Tua, ternyata banyak di antara pengunjung yang belum mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti. Yang paling diketahui oleh para pengunjung mengenai kementerian yang mengurus laut ini ternyata hanyalah sosok menterinya yang dianggap berani dan nyentrik,  (Prasurvei, Minggu, 8 Oktober 2017). Meskipun banyak di antara para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui
keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti lewat pemberitaan media, akan tetapi pengetahuan mereka masih minim hanya sebatas mengenal sosok menterinya. Mereka tidak mengetahui secra detil dan mendalam mengenai segala kebijakan dan program kementerian ini yang terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan di pesisir. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program-program Kementerian Kelautan dan
Perikanan bisa jadi meruipakan indikasi adanya ketidakpedulian masyarakat pada upaya-upaya positif yang telah dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan bukti bahwa ternyata selama ini aparatur pemerintah di tingkat kota, yaitu Pemkot Jakarta Utara belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan program-program pemerintah sampai ke tingkat operasional.

## B. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, observasi  dan tanya jawab dengan materi berfokus pada kebijakan dan program serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencakup  sebagai berikut : 1) Kedaulatan Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, popular dengan istilah penenggelaman kapal-kapal penangkap ikan illegal. 2) Keberlanjutan a. Membangun  kemandirian dalam budi daya perikanan b. Meningkatkan   system   logistic  hasil perikanan c. Merehabilitasi    ekosistem  dan  per- lindungan lingkungan laut d.  Membangun kemandirian pulau2 kecil. 3) Kesejahteraan a. Memberikan   perlindungan   kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam b. Meningkatkan  pemberdayaan   mas- yarakat kelautan dan perikanan c. Meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Hasil Pengabdian Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, bahwa tujuan kegiatan pengabdian masyarakat  yang berbentuk sosialisasi ini adalah ingin mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat pengunjung objek  wisata Kota Tua Jakarta Barat terhadap kebijakan dan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti. Berikut ini dipaparkan dan sekaligus dianalisis pandangan 25 orang pengunjung objek wisata tersebut sebagai berikut : A. Identitas Diri : 1. Jenis kelamin a. Pria : 36 % b. Perempuan : 64% 2. Pekerjaan a. PNS : 8% b. Swasta : 12% c. Ibu Rumah Tangga : 12% d. Pelajar : 48% e. Mahasiswa : 20% 3. Umur a. 18 – 21 : 64% b. 22 -  25 : 16% c. 26 – 29 : - d. 30 – 33 : - e. > 34 : 30% B. Aspek Kognitif 1. Pengetahuan    tentang   kebijakan   Ke- menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. a. Tahu : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu : 16% 2. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian budidaya perikanan : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu :36% 3. Pengetahuan   tentang  program  KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 28% c. Tidak Tahu : 12% 4. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Tahu : 60% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Tahu : 20% 5. Pengetahuan tentang program KKP yang memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam : a. Tahu : 64% b. Ragu-rtagu : 16% c. Tidak Tahu : 20% 6. Pengetahuan tentang program KKP me- ningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Tahu : 48% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak Tahu : 28% 7. Pengetahuan  tentang  program  KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai (Maluku) : a. Tahu : 28% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak tahu : 48% C. Aspek Sikap 1. Sikap terhadap kebijakan KKP yang me- nenggelamkan kapal asing pencuri ikan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 4% c. Tidak Setuju : 16% 2. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian budidaya perikanan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Setuju : 12% 3. Sikap terhadap program KKP meningkatkan system logistic hasil perikanan : a. Setuju : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Set8uju : 16% 4. Sikap terhadap program KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 20% 5. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Setuju : 68% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 12% 6. Sikap terhadap program KKP meningkatkan kompetensi masyarakat nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Setuju : 64% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 16% 7. Sikap terhadap program KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai a. Setuju : 72% c. Ragu-ragu : 16% d. Tidak Setuju : 12% 2) Pembahasan Berdasarkan data hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas dapatlah dianalisis sebagai berikut : Sebagian besar dari pengunjung objek wisata Kota Tua yang berada di Jakarta Barat adalah perempuan dengan profresi atau pekerjaan pelajar dan mahasiswa denggan rentang umur 18 -25 tahun.
Dari 7 (tujuh) program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka program yang paling diketahui dan dipahami oleh para pengunjung adalah program penenggelaman kapal asing pencuri ikan, yaitu sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa program Susi Pudjiastuti ini sangat populer di masyarakat karena sering diekspos oleh media televisi. Selain itu, program KKP memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam juga sangat diketahui oleh masyarakat, di mana program ini menempati posisi kedua dengan 64%.. Secara tidak tersurat (implisit) masyarakat menaruih harapan besar pada Menteri Susi Pudjiastuti agar kementerian-nya mampu memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang selama ini hidup miskin dan terlupakan oleh pemerintah. Terdapat satu program KKP yang sangat tidak populer atau belum familiar di masyarakat, yaitu program membangun Pusat Kelautan di Pangandaran (Jawa Barat) dan Morotai (Maluku Utara). Pengetahuan masyarakat tentang program ini cenderung kecil, yaitu hanya 28%, sementara yang termasuk Belum Tahu (Ragu-ragu dan Tidak Tahu) adalah 72%.. Program membangun Pusat Kelautan ini memang termasuk salah satu program strategis dan disampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun 2017, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini. Sejalan atau paralel dengan tingginya pengetahuan masyarakat terhadap program penenggelaman kapal asing, ternyata masyarakat juga setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ini karena melalui penenggelaman ini harga diri bangsa Indonesia menjadi terangkat, dan Indonesia dianggap berdaulat di laut nasional. Hal yang paling menonjol dari aspek
sikap masyarakat terhadap program-program KKP ini ialah, bahwa masyarakat sangat mendukung dan setuju dengan semua program Susi Pudjiastuti ini. Hal ini terlihat dari angka rata-rata lebih dari 70% para pengunjung mendukung/setuju dengan program-program KKP ini. Secara tersirat Ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat pada Menteri Susi Pudjiastuti untuk membenahi “benang kusut” dan kesemrawutan di tubuh kementerian ini, sementara di sisi lain orang tahu bahwa  potensi laut kita sangat luar biasa besarnya. Bahkan beberapa waktu lalu media memberitakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu kementerian yang berkinerja terbaik di Kabinet Jokowi. Tingginya dukungan masyarakat terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlihat dari hasil kuesioner tersebut, bisa jadi karena factor figure Susi Pudjiastuti yang dianggap cukup tegas dan berani menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Sebenarnya kasus pencurian ikan di laut Indonesia ini sudah berlangsung lama, hanya pada masa pemerintahan sebelumnya belum pernah ditangani secara tuntas, bahkan ada kesan pembiaran dan menganggap enteng persoalan ini Baru-lah ketika menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti, yang kebetulan merupakan sosok yang lahir di Pangandaran Jawa Barat dan telah pula banyak bergelut dan berpengalaman mengenai perikanan dan kelautan, persoalan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing menjadi prioritas utama pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tidak-lah mengherankan jika kemunculan Susi Pudjiastuti ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya para nelayan dan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan nasib para nelayan ini. Berdasarkan hasil wawancara tidak berstruktur dengan para pengunjung yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi ini, terlihat bahwa mereka cukup antusias dan senang dengan acara ini. Pada umumnya yang menjadi responden adalah para remaja sekolah dan mahasiswa, selain anggota masyarakat pada umumnya. Para remaja ini ada yang berasal dari Sukabumi, Cirebon, Subang, dan Serang, serta pinggiran Jakarta seperti Bekasi dan Cikarang yang datang berkunjung ke Kota Tua secara rombongan menggunakan bis.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan analysis serta hasil pengamatan secara langsung di lapangan ketika sosialisasi dilaksanakan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut : 1. Sesuai  dengan tujuan  dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, maka para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti, terutama menyangkut penenggelaman kapal asing pencuri ikan. 2. Masyarakat  mendukung  kebijakan dan program-program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena menganggap Susi Pudjiastuti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan berimplikasi pada naiknya harga diri Bangsa dan Negara Indonesia di bidang kelautan. B. Saran 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih sering dan intens dalam menyampaikan program-programnya pada masyarakat, khususnya yang terkait dengan rencana pembangunan Pusat Kelautan yang lokasinya direncanakan di Pangandaran dan Morotai (Maluku Utara). 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan komunikasi kemaritiman dan lingkungan, untuk menemukan suatu pola sosialisasi program pemerintah yang pasti. DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad, et.al, 2005, Psikologi Remaja, Bumi Aksara, Jakarta. Bungin, Burhan, 2007, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekonologi Komunikasi, Prenada Media, Jakarta. Beni, Ahmad Sabeni, 2012, Pengantar Antropologi, Pustaka Setia, Jakarta. Cervone Daniel, dan Lawrence A Pervin, 2011, Kepribadian : Teori dan Penelitian, Salemba Humanika, Jakarta. Herbert Mead, George,2009, Mind, Self, and Society, University of Chicago Press, USA. Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Jaevir, Matta, 2002, Teori-teori Psikologi : Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan, dan Pemikiran Manusia, Nusaq Media, Jakarta. Morissan : 2010, Psikologi Komunikasi , Ramdina Prakarsa, Jakarta. Mulyana, Dedy, 2009, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Rosdakarya, Bandung. Suparlan, Parsudi, 2004, Hubungan AntarSuku Bangsa, Pusat kajian Kepolisian dan Keamanan, Jakarta Kompas.com, 11 Juli 2017 Merdeka.com, 27 September 2016 Okezone.com, 29 Pebruari Okezone.com, 28 September 2016

## A. PENDAHULUAN
Sejak ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri  Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada 27 Oktober 2017, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi yang mengutamakan laut.
Jurnal Abdi Masyarakat (JAM), Volume 4 Nomor 1, September 2018, hlm. 12 - 18 16
Menurut Susi, kebijakan KKP yang fokus dalam mengatasi tindak pidana pencurian ikan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan laut sebagai masa depan. Ia juga mengatakan bahwa kombinasi dari berbagai regulasi yang dikeluarkan dengan kebijakan regulasi yang sedang digalakkan pemerintah bakal meningkatkan iklim investasi di Indonesia (Okezone.com, 29
Pebruari 2016). Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah telah menutup industri penangkapan ikan dari investor asing, namun pada saat yang sama juga mengatur bahwa untuk industri prosesing atau pengolahan ikan diperbolehkan dari luar negeri. Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP adalah bahwa kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (gt) bebas izin. Dengan demikian, nelayan yang memiliki kapal 10 gt dapat langsung melaut. Dengan adanya aturan ini, para nelayan kecil akan mudah melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan, dan pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil. Harapannya kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Menteri Susi Pudjiastuti tampak begitu antusias memperhatikan masalah laut Indonesia yang selama ini belum mampu dikelola secara serius oleh pemerintah, padahal laut  ini mempunyai potensi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan yang berada di pesisir. Hasil  riset yang dilakukan KKP mengindikasikan potensi stok perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan periikanan yang tersebar di seluruh kawasan perikanan Indonesia mencapai 9,9 juta ton. Berdasarkan hal itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NKRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton (Merdeka.com, 27 September 2016). Meskipun sektor kemaritiman berdimensi luas, mencakup perikanan, energi, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya, subsektor perikanan tampaknya perlu menjadi salah satu fokus kebijakan kemaritiman pemerintah. Gambaran umum mengenai kehidupan nelayan yang notabene tinggal di kawasan pesisir menjadi informasi
dasar dalam menyusun perencanaan sektor kemaritiman ke depan. Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (Kompas.com, 19/11/2014). Masyarakat Indonesia, di satu sisi, menaruh harapan besar pada sosok Susi Pudjiastuti dalam melakukan pembenahan terhadap masalah kelautan Indonesia ini, karena ia dipandang memiliki keberanian dan kompetensi sebagai menteri kelautan dan perikanan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri menteri yang satu ini mendapat dukungan, di tingkat global pun ia banyak mendapatkan simpati dan dukungan. BBC London baru-baru ini memberikan pengahargaan dengan memasukkan Susi Pudjiastusi ke dalam Daftar 100 Tokoh Perempuan Inspirasional Tahun 2017, selain Presiden Chile Michelle Bachelet dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf (Okezone.com, 28 September 2017). Akan tetapi,di sisi lain, sejumlah pihak belum paham mengenai kebijakan dan program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh KKP di bawah Susi Pudjiastuti, bahkan banyak juga pihak yang menilai langkah kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti ini kontroversial dan dilematis. Kebijakan Susi pun ternyata mendapat tanggapan negative dari kalangan nelayan. Sejumlah perwakilan nelayan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan diterima oleh Kepala Staf  Presiden Teten Masduki pada 11 Juli 2017.  Melalui spanduk dan orasi para pengunjuk rasa ini meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kebijakan Menteri KKP  Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan nelayan. Para nelayan berpendapat, kebijakan Susi tidak pro pada nelayan, selain itu Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi (Kompas.com, 11
Juli 2017). Kota Tua adalah salah satu tempat wisata yang merupakan landmark Jakarta yang menyimpan berbagai peninggalan masalah lampau yang bernilai tinggi. Tidak hanya wisatawan domestic, tetapi turis manca Negara pun suka menjejakkan kakinya di tempat wisata Kota Tua. Hal tidak lepas dari gencarnya promosi wisata Jakarta yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta (Kompas.com, 14 Juni 2014). Tempat wisata yang terdapat di Kota Tua yaitu Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bank Indonesia, dan Museum Seni Rupa dan Keramik, seangkan jumlah pengunjung menurut data Polda Metro Jaya melalui akun twitter @TMCPoldaMetro sekitar 1000 orang (Bisnis.com, 24 Juni 2017). Sebagai salah satu lokasi wisata yang terletak tidak jauh dari dari daerah pesisir Jakarta bagian Utara, Kota Tua mempunyai keterkaitan langsung dengan program-program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paling tidak ada keterkaitan dari sisi structural antara Susi Pudjiastuti selaku menteri dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebagai aparatur pemerintah di tingkat kota. Segala kebijakan dan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan seyogyanya saling terkait secara fungsional dengan Pemkot Jakarta Utara yang membawahi Kota Tua.
Berdasarkan hasil pra survey penulis secara langsung secara incidental di lokasi Kota Tua, ternyata banyak di antara pengunjung yang belum mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti. Yang paling diketahui oleh para pengunjung mengenai kementerian yang mengurus laut ini ternyata hanyalah sosok menterinya yang dianggap berani dan nyentrik,  (Prasurvei, Minggu, 8 Oktober 2017). Meskipun banyak di antara para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui
keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti lewat pemberitaan media, akan tetapi pengetahuan mereka masih minim hanya sebatas mengenal sosok menterinya. Mereka tidak mengetahui secra detil dan mendalam mengenai segala kebijakan dan program kementerian ini yang terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan di pesisir. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa jadi meruipakan indikasi adanya ketidakpedulian masyarakat pada upaya-upaya positif yang telah dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan bukti bahwa ternyata selama ini aparatur pemerintah di tingkat kota, yaitu Pemkot Jakarta Utara belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan program-program pemerintah sampai ke tingkat operasional.

## B. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, observasi  dan tanya jawab dengan materi berfokus pada kebijakan dan program serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencakup  sebagai berikut : 1) Kedaulatan Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, popular dengan istilah penenggelaman kapal-kapal penangkap ikan illegal. 2) Keberlanjutan a. Membangun  kemandirian dalam budi daya perikanan b. Meningkatkan   system   logistic  hasil perikanan c. Merehabilitasi    ekosistem  dan  per- lindungan lingkungan laut d.  Membangun kemandirian pulau2 kecil. 3) Kesejahteraan a. Memberikan   perlindungan   kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam b. Meningkatkan  pemberdayaan   mas- yarakat kelautan dan perikanan c. Meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Hasil Pengabdian Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, bahwa tujuan kegiatan pengabdian masyarakat  yang berbentuk sosialisasi ini adalah ingin mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat pengunjung objek  wisata Kota Tua Jakarta Barat terhadap kebijakan dan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti. Berikut ini dipaparkan dan sekaligus dianalisis pandangan 25 orang pengunjung objek wisata tersebut sebagai berikut : A. Identitas Diri : 1. Jenis kelamin a. Pria : 36 % b. Perempuan : 64% 2. Pekerjaan a. PNS : 8% b. Swasta : 12% c. Ibu Rumah Tangga : 12% d. Pelajar : 48% e. Mahasiswa : 20% 3. Umur a. 18 – 21 : 64% b. 22 -  25 : 16% c. 26 – 29 : - d. 30 – 33 : - e. > 34 : 30% B. Aspek Kognitif 1. Pengetahuan    tentang   kebijakan   Ke- menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. a. Tahu : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu : 16% 2. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian budidaya perikanan : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu :36% 3. Pengetahuan   tentang  program  KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 28% c. Tidak Tahu : 12% 4. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Tahu : 60% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Tahu : 20% 5. Pengetahuan tentang program KKP yang memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam : a. Tahu : 64% b. Ragu-rtagu : 16% c. Tidak Tahu : 20% 6. Pengetahuan tentang program KKP me- ningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Tahu : 48% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak Tahu : 28% 7. Pengetahuan  tentang  program  KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai (Maluku) : a. Tahu : 28% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak tahu : 48% C. Aspek Sikap 1. Sikap terhadap kebijakan KKP yang me- nenggelamkan kapal asing pencuri ikan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 4% c. Tidak Setuju : 16% 2. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian budidaya perikanan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Setuju : 12% 3. Sikap terhadap program KKP meningkatkan system logistic hasil perikanan : a. Setuju : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Set8uju : 16% 4. Sikap terhadap program KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 20% 5. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Setuju : 68% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 12% 6. Sikap terhadap program KKP meningkatkan kompetensi masyarakat nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Setuju : 64% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 16% 7. Sikap terhadap program KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai a. Setuju : 72% c. Ragu-ragu : 16% d. Tidak Setuju : 12% 2) Pembahasan Berdasarkan data hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas dapatlah dianalisis sebagai berikut : Sebagian besar dari pengunjung objek wisata Kota Tua yang berada di Jakarta Barat adalah perempuan dengan profresi atau pekerjaan pelajar dan mahasiswa denggan rentang umur 18 -25 tahun.
Dari 7 (tujuh) program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka program yang paling diketahui dan dipahami oleh para pengunjung adalah program penenggelaman kapal asing pencuri ikan, yaitu sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa program Susi Pudjiastuti ini sangat populer di masyarakat karena sering diekspos oleh media televisi. Selain itu, program KKP memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam juga sangat diketahui oleh masyarakat, di mana program ini menempati posisi kedua dengan 64%.. Secara tidak tersurat (implisit) masyarakat menaruih harapan besar pada Menteri Susi Pudjiastuti agar kementerian-nya mampu memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang selama ini hidup miskin dan terlupakan oleh pemerintah. Terdapat satu program KKP yang sangat tidak populer atau belum familiar di masyarakat, yaitu program membangun Pusat Kelautan di Pangandaran (Jawa Barat) dan Morotai (Maluku Utara). Pengetahuan masyarakat tentang program ini cenderung kecil, yaitu hanya 28%, sementara yang termasuk Belum Tahu (Ragu-ragu dan Tidak Tahu) adalah 72%.. Program membangun Pusat Kelautan ini memang termasuk salah satu program strategis dan disampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun 2017, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini. Sejalan atau paralel dengan tingginya pengetahuan masyarakat terhadap program penenggelaman kapal asing, ternyata masyarakat juga setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ini karena melalui penenggelaman ini harga diri bangsa Indonesia menjadi terangkat, dan Indonesia dianggap berdaulat di laut nasional.
Hal yang paling menonjol dari aspek
sikap masyarakat terhadap program-program KKP ini ialah, bahwa masyarakat sangat mendukung dan setuju dengan semua program Susi Pudjiastuti ini. Hal ini terlihat dari angka rata-rata lebih dari 70% para pengunjung mendukung/setuju dengan program-program KKP ini. Secara tersirat Ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat pada Menteri Susi Pudjiastuti untuk membenahi “benang kusut” dan kesemrawutan di tubuh kementerian ini, sementara di sisi lain orang tahu bahwa  potensi laut kita sangat luar biasa besarnya. Bahkan beberapa waktu lalu media memberitakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu kementerian yang berkinerja terbaik di Kabinet Jokowi. Tingginya dukungan masyarakat terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlihat dari hasil kuesioner tersebut, bisa jadi karena factor figure Susi Pudjiastuti yang dianggap cukup tegas dan berani menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Sebenarnya kasus pencurian ikan di laut Indonesia ini sudah berlangsung lama, hanya pada masa pemerintahan sebelumnya belum pernah ditangani secara tuntas, bahkan ada kesan pembiaran dan menganggap enteng persoalan ini Baru-lah ketika menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti, yang kebetulan merupakan sosok yang lahir di Pangandaran Jawa Barat dan telah pula banyak bergelut dan berpengalaman mengenai perikanan dan kelautan, persoalan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing menjadi prioritas utama pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tidak-lah mengherankan jika kemunculan Susi Pudjiastuti ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya para nelayan dan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan nasib para nelayan ini. Berdasarkan hasil wawancara tidak berstruktur dengan para pengunjung yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi ini, terlihat bahwa mereka cukup antusias dan senang dengan acara ini. Pada umumnya yang menjadi responden adalah para remaja sekolah dan mahasiswa, selain anggota masyarakat pada umumnya. Para remaja ini ada yang berasal dari Sukabumi, Cirebon, Subang, dan Serang, serta pinggiran Jakarta seperti Bekasi dan Cikarang yang datang berkunjung ke Kota Tua secara rombongan menggunakan bis.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan analysis serta hasil pengamatan secara langsung di lapangan ketika sosialisasi dilaksanakan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut : 1. Sesuai  dengan tujuan  dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, maka para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti, terutama menyangkut penenggelaman kapal asing pencuri ikan. 2. Masyarakat  mendukung  kebijakan dan program-program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena menganggap Susi Pudjiastuti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan berimplikasi pada naiknya harga diri Bangsa dan Negara Indonesia di bidang kelautan. B. Saran 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih sering dan intens dalam menyampaikan program-programnya pada masyarakat, khususnya yang terkait dengan rencana pembangunan Pusat Kelautan yang lokasinya direncanakan di Pangandaran dan Morotai (Maluku Utara). 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan komunikasi kemaritiman dan lingkungan, untuk menemukan suatu pola sosialisasi program pemerintah yang pasti. DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad, et.al, 2005, Psikologi Remaja, Bumi Aksara, Jakarta. Bungin, Burhan, 2007, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekonologi Komunikasi, Prenada Media, Jakarta. Beni, Ahmad Sabeni, 2012, Pengantar Antropologi, Pustaka Setia, Jakarta. Cervone Daniel, dan Lawrence A Pervin, 2011, Kepribadian : Teori dan Penelitian, Salemba Humanika, Jakarta. Herbert Mead, George,2009, Mind, Self, and Society, University of Chicago Press, USA. Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Jaevir, Matta, 2002, Teori-teori Psikologi : Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan, dan Pemikiran Manusia, Nusaq Media, Jakarta. Morissan : 2010, Psikologi Komunikasi , Ramdina Prakarsa, Jakarta. Mulyana, Dedy, 2009, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Rosdakarya, Bandung. Suparlan, Parsudi, 2004, Hubungan AntarSuku Bangsa, Pusat kajian Kepolisian dan Keamanan, Jakarta Kompas.com, 11 Juli 2017 Merdeka.com, 27 September 2016 Okezone.com, 29 Pebruari Okezone.com, 28 September 2016

## A. PENDAHULUAN
Sejak ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri  Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada 27 Oktober 2017, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi yang mengutamakan laut.

## 17
Sosialisasi Kebijakan dan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pengunjung Kota Tua Jakarta Barat
Menurut Susi, kebijakan KKP yang fokus dalam mengatasi tindak pidana pencurian ikan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan laut sebagai masa depan. Ia juga mengatakan bahwa kombinasi dari berbagai regulasi yang dikeluarkan dengan kebijakan regulasi yang sedang digalakkan pemerintah bakal meningkatkan iklim investasi di Indonesia (Okezone.com, 29
Pebruari 2016). Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah telah menutup industri penangkapan ikan dari investor asing, namun pada saat yang sama juga mengatur bahwa untuk industri prosesing atau pengolahan ikan diperbolehkan dari luar negeri.
Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP adalah bahwa kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (gt) bebas izin. Dengan demikian, nelayan yang memiliki kapal 10 gt dapat langsung melaut. Dengan adanya aturan ini, para nelayan kecil akan mudah melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan, dan pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil. Harapannya kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Menteri Susi Pudjiastuti tampak begitu antusias memperhatikan masalah laut Indonesia yang selama ini belum mampu dikelola secara serius oleh pemerintah, padahal laut  ini mempunyai potensi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan yang berada di pesisir. Hasil  riset yang dilakukan KKP mengindikasikan potensi stok perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan periikanan yang tersebar di seluruh kawasan perikanan Indonesia mencapai 9,9 juta ton. Berdasarkan hal itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NKRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton (Merdeka.com, 27 September 2016). Meskipun sektor kemaritiman berdimensi luas, mencakup perikanan, energi, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya, subsektor perikanan tampaknya perlu menjadi salah satu fokus kebijakan kemaritiman pemerintah. Gambaran umum mengenai kehidupan nelayan yang notabene tinggal di kawasan pesisir menjadi informasi
dasar dalam menyusun perencanaan sektor kemaritiman ke depan. Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (Kompas.com, 19/11/2014).
Masyarakat Indonesia, di satu sisi, menaruh harapan besar pada sosok Susi Pudjiastuti dalam melakukan pembenahan terhadap masalah kelautan Indonesia ini, karena ia dipandang memiliki keberanian dan kompetensi sebagai menteri kelautan dan perikanan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri menteri yang satu ini mendapat dukungan, di tingkat global pun ia banyak mendapatkan simpati dan dukungan. BBC London baru-baru ini memberikan pengahargaan dengan memasukkan Susi Pudjiastusi ke dalam Daftar 100 Tokoh Perempuan Inspirasional Tahun 2017, selain Presiden Chile Michelle Bachelet dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf (Okezone.com, 28 September 2017).
Akan tetapi,di sisi lain, sejumlah pihak belum paham mengenai kebijakan dan program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh KKP di bawah Susi Pudjiastuti, bahkan banyak juga pihak yang menilai langkah kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti ini kontroversial dan dilematis. Kebijakan Susi pun ternyata mendapat tanggapan negative dari kalangan nelayan. Sejumlah perwakilan nelayan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan diterima oleh Kepala Staf  Presiden Teten Masduki pada 11 Juli 2017.  Melalui spanduk dan orasi para pengunjuk rasa ini meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kebijakan Menteri KKP  Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan nelayan. Para nelayan berpendapat, kebijakan Susi tidak pro pada nelayan, selain itu Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi (Kompas.com, 11
Juli 2017). Kota Tua adalah salah satu tempat wisata yang merupakan landmark Jakarta yang menyimpan berbagai peninggalan masalah lampau yang bernilai tinggi. Tidak hanya wisatawan domestic, tetapi turis manca Negara pun suka menjejakkan kakinya di tempat wisata Kota Tua. Hal tidak lepas dari gencarnya promosi wisata Jakarta yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta (Kompas.com, 14 Juni 2014). Tempat wisata yang terdapat di Kota Tua yaitu Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bank Indonesia, dan Museum Seni Rupa dan Keramik, seangkan jumlah pengunjung menurut data Polda Metro Jaya melalui akun twitter @TMCPoldaMetro sekitar 1000 orang (Bisnis.com, 24 Juni 2017). Sebagai salah satu lokasi wisata yang terletak tidak jauh dari dari daerah pesisir Jakarta bagian Utara, Kota Tua mempunyai keterkaitan langsung dengan program-program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paling tidak ada keterkaitan dari sisi structural antara Susi Pudjiastuti selaku menteri dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebagai aparatur pemerintah di tingkat kota. Segala kebijakan dan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan seyogyanya saling terkait secara fungsional dengan Pemkot Jakarta Utara yang membawahi Kota Tua.
Berdasarkan hasil pra survey penulis secara langsung secara incidental di lokasi Kota Tua, ternyata banyak di antara pengunjung yang belum mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti. Yang paling diketahui oleh para pengunjung mengenai kementerian yang mengurus laut ini ternyata hanyalah sosok menterinya yang dianggap berani dan nyentrik,  (Prasurvei, Minggu, 8 Oktober 2017). Meskipun banyak di antara para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui
keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti lewat pemberitaan media, akan tetapi pengetahuan mereka masih minim hanya sebatas mengenal sosok menterinya. Mereka tidak mengetahui secra detil dan mendalam mengenai segala kebijakan dan program kementerian ini yang terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan di pesisir. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program-program Kementerian Kelautan dan
Perikanan bisa jadi meruipakan indikasi adanya ketidakpedulian masyarakat pada upaya-upaya positif yang telah dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan bukti bahwa ternyata selama ini aparatur pemerintah di tingkat kota, yaitu Pemkot Jakarta Utara belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan program-program pemerintah sampai ke tingkat operasional.

## B. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, observasi  dan tanya jawab dengan materi berfokus pada kebijakan dan program serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencakup  sebagai berikut : 1) Kedaulatan Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, popular dengan istilah penenggelaman kapal-kapal penangkap ikan illegal. 2) Keberlanjutan a. Membangun  kemandirian dalam budi daya perikanan
b. Meningkatkan   system   logistic  hasil perikanan
c. Merehabilitasi    ekosistem  dan  per- lindungan lingkungan laut d.  Membangun kemandirian pulau2 kecil. 3) Kesejahteraan a. Memberikan   perlindungan   kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam b. Meningkatkan  pemberdayaan   mas- yarakat kelautan dan perikanan c. Meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Hasil Pengabdian Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, bahwa tujuan kegiatan pengabdian masyarakat  yang berbentuk sosialisasi ini adalah ingin mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat pengunjung objek  wisata Kota Tua Jakarta Barat terhadap kebijakan dan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti.
Berikut ini dipaparkan dan sekaligus dianalisis pandangan 25 orang pengunjung objek wisata tersebut sebagai berikut : A. Identitas Diri : 1. Jenis kelamin a. Pria : 36 % b. Perempuan : 64% 2. Pekerjaan a. PNS : 8% b. Swasta : 12% c. Ibu Rumah Tangga : 12% d. Pelajar : 48% e. Mahasiswa : 20% 3. Umur a. 18 – 21 : 64% b. 22 -  25 : 16% c. 26 – 29 : - d. 30 – 33 : - e. > 34 : 30%

## B. Aspek Kognitif
1. Pengetahuan    tentang   kebijakan   Ke- menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. a. Tahu : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu : 16% 2. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian budidaya perikanan : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu :36% 3. Pengetahuan   tentang  program  KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Tahu : 56% b. Ragu-ragu : 28% c. Tidak Tahu : 12% 4. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Tahu : 60% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Tahu : 20% 5. Pengetahuan tentang program KKP yang memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam : a. Tahu : 64% b. Ragu-rtagu : 16% c. Tidak Tahu : 20% 6. Pengetahuan tentang program KKP me- ningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Tahu : 48% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak Tahu : 28% 7. Pengetahuan  tentang  program  KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai (Maluku) : a. Tahu : 28% b. Ragu-ragu : 24% c. Tidak tahu : 48% C. Aspek Sikap 1. Sikap terhadap kebijakan KKP yang me- nenggelamkan kapal asing pencuri ikan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 4% c. Tidak Setuju : 16% 2. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian budidaya perikanan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Setuju : 12% 3. Sikap terhadap program KKP meningkatkan system logistic hasil perikanan : a. Setuju : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Set8uju : 16% 4. Sikap terhadap program KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 20% 5. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Setuju : 68% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 12% 6. Sikap terhadap program KKP meningkatkan kompetensi masyarakat nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Setuju : 64% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 16% 7. Sikap terhadap program KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai a. Setuju : 72% c. Ragu-ragu : 16% d. Tidak Setuju : 12% 2) Pembahasan Berdasarkan data hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas dapatlah dianalisis sebagai berikut :
Sebagian besar dari pengunjung objek wisata Kota Tua yang berada di Jakarta Barat adalah perempuan dengan profresi atau pekerjaan pelajar dan mahasiswa denggan rentang umur 18 -25 tahun.
Dari 7 (tujuh) program yang telah dan
sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka program yang paling diketahui dan dipahami oleh para pengunjung adalah program penenggelaman kapal asing pencuri ikan, yaitu sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa program Susi Pudjiastuti ini sangat populer di masyarakat karena sering diekspos oleh media televisi. Selain itu, program KKP memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam juga sangat diketahui oleh masyarakat, di mana program ini menempati posisi kedua dengan 64%.. Secara tidak tersurat (implisit) masyarakat menaruih harapan besar pada Menteri Susi
Pudjiastuti agar kementerian-nya mampu memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang selama ini hidup miskin dan terlupakan oleh pemerintah. Terdapat satu program KKP yang sangat tidak populer atau belum familiar di masyarakat, yaitu program membangun Pusat Kelautan di Pangandaran (Jawa Barat) dan Morotai (Maluku Utara). Pengetahuan masyarakat tentang program ini cenderung kecil, yaitu hanya 28%, sementara yang termasuk Belum Tahu (Ragu-ragu dan Tidak Tahu) adalah 72%.. Program membangun Pusat Kelautan ini memang termasuk salah satu program strategis dan disampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun 2017, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini.
Sejalan atau paralel dengan tingginya pengetahuan masyarakat terhadap program penenggelaman kapal asing, ternyata masyarakat juga setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ini karena melalui penenggelaman ini harga diri bangsa Indonesia menjadi terangkat, dan Indonesia dianggap berdaulat di laut nasional. Hal yang paling menonjol dari aspek
sikap masyarakat terhadap program-program KKP ini ialah, bahwa masyarakat sangat mendukung dan setuju dengan semua program
Susi Pudjiastuti ini. Hal ini terlihat dari angka rata-rata lebih dari 70% para pengunjung mendukung/setuju dengan program-program KKP ini. Secara tersirat Ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat pada Menteri Susi Pudjiastuti untuk membenahi “benang kusut” dan kesemrawutan di tubuh kementerian ini, sementara di sisi lain orang tahu bahwa  potensi laut kita sangat luar biasa besarnya. Bahkan beberapa waktu lalu media memberitakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu kementerian yang berkinerja terbaik di Kabinet Jokowi. Tingginya dukungan masyarakat terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlihat dari hasil kuesioner tersebut, bisa jadi karena factor figure Susi Pudjiastuti yang dianggap cukup tegas dan berani menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Sebenarnya kasus pencurian ikan di laut Indonesia ini sudah berlangsung lama, hanya pada masa pemerintahan sebelumnya belum pernah ditangani secara tuntas, bahkan ada kesan pembiaran dan menganggap enteng persoalan ini Baru-lah ketika menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti, yang kebetulan merupakan sosok yang lahir di Pangandaran Jawa Barat dan telah pula banyak bergelut dan berpengalaman mengenai perikanan dan kelautan, persoalan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing menjadi prioritas utama pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jadi tidak-lah mengherankan jika kemunculan Susi Pudjiastuti ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya para nelayan dan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan nasib para nelayan ini. Berdasarkan hasil wawancara tidak berstruktur dengan para pengunjung yang
menjadi sasaran kegiatan sosialisasi ini, terlihat bahwa mereka cukup antusias dan senang dengan acara ini. Pada umumnya yang menjadi responden adalah para remaja sekolah dan mahasiswa, selain anggota masyarakat pada umumnya. Para remaja ini ada yang berasal dari Sukabumi, Cirebon, Subang, dan Serang, serta pinggiran Jakarta seperti Bekasi dan Cikarang yang datang berkunjung ke Kota Tua secara rombongan menggunakan bis.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan analysis serta hasil pengamatan secara langsung di lapangan ketika sosialisasi dilaksanakan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut : 1. Sesuai  dengan tujuan  dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, maka para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti, terutama menyangkut penenggelaman kapal asing pencuri ikan. 2. Masyarakat  mendukung  kebijakan dan program-program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena menganggap Susi Pudjiastuti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan berimplikasi pada naiknya harga diri Bangsa dan Negara Indonesia di bidang kelautan. B. Saran 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih sering dan intens dalam menyampaikan program-programnya pada masyarakat, khususnya yang terkait dengan rencana pembangunan Pusat Kelautan yang lokasinya direncanakan di Pangandaran dan Morotai (Maluku Utara).
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan komunikasi kemaritiman dan lingkungan, untuk menemukan suatu pola sosialisasi program pemerintah yang pasti. DAFTAR PUSTAKA Ali, Muhammad, et.al, 2005, Psikologi Remaja, Bumi Aksara, Jakarta. Bungin, Burhan, 2007, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekonologi Komunikasi, Prenada Media, Jakarta. Beni, Ahmad Sabeni, 2012, Pengantar Antropologi, Pustaka Setia, Jakarta. Cervone Daniel, dan Lawrence A Pervin, 2011, Kepribadian : Teori dan Penelitian, Salemba Humanika, Jakarta. Herbert Mead, George,2009, Mind, Self, and Society, University of Chicago Press, USA. Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Jaevir, Matta, 2002, Teori-teori Psikologi : Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan, dan Pemikiran Manusia, Nusaq Media, Jakarta. Morissan : 2010, Psikologi Komunikasi , Ramdina Prakarsa, Jakarta. Mulyana, Dedy, 2009, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Rosdakarya, Bandung. Suparlan, Parsudi, 2004, Hubungan AntarSuku Bangsa, Pusat kajian Kepolisian dan Keamanan, Jakarta Kompas.com, 11 Juli 2017 Merdeka.com, 27 September 2016 Okezone.com, 29 Pebruari Okezone.com, 28 September 2016

## A. PENDAHULUAN
Sejak ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri  Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada 27 Oktober 2017, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi yang mengutamakan laut.
Menurut Susi, kebijakan KKP yang fokus dalam mengatasi tindak pidana pencurian ikan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan laut sebagai masa depan. Ia juga mengatakan bahwa kombinasi dari berbagai regulasi yang dikeluarkan dengan kebijakan regulasi yang sedang digalakkan pemerintah bakal meningkatkan iklim investasi di Indonesia (Okezone.com, 29
Pebruari 2016). Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah telah menutup industri penangkapan ikan dari investor asing, namun pada saat yang sama juga mengatur bahwa untuk industri prosesing atau pengolahan ikan diperbolehkan dari luar negeri.
Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP adalah bahwa kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (gt) bebas izin. Dengan demikian, nelayan yang memiliki kapal 10 gt dapat langsung melaut. Dengan adanya aturan ini, para nelayan kecil akan mudah melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan, dan pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil. Harapannya kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Menteri Susi Pudjiastuti tampak begitu antusias memperhatikan masalah laut Indonesia yang selama ini belum mampu dikelola secara serius oleh pemerintah, padahal laut  ini mempunyai potensi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan yang berada di pesisir. Hasil  riset yang dilakukan KKP mengindikasikan potensi stok perikanan tangkap di 11 wilayah pengelolaan periikanan yang tersebar di seluruh kawasan perikanan Indonesia mencapai 9,9 juta ton. Berdasarkan hal itu, KKP mengeluarkan Kepmen KP Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP NKRI dengan estimasi potensi sebesar 9,9 juta ton (Merdeka.com, 27 September 2016). Meskipun sektor kemaritiman berdimensi luas, mencakup perikanan, energi, pertambangan, pariwisata, transportasi, dan sebagainya, subsektor perikanan tampaknya perlu menjadi salah satu fokus kebijakan kemaritiman pemerintah. Gambaran umum mengenai kehidupan nelayan yang notabene tinggal di kawasan pesisir menjadi informasi
dasar dalam menyusun perencanaan sektor kemaritiman ke depan. Sementara secara keseluruhan jumlah nelayan di Indonesia diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87 persen tenaga kerja). Ada sekitar 700.000 lebih nelayan yang berstatus bukan sebagai kepala rumah tangga. Sebagian besar nelayan tinggal tersebar di 3.216 desa yang terkategori sebagai desa nelayan (Kompas.com, 19/11/2014).
Masyarakat Indonesia, di satu sisi, menaruh harapan besar pada sosok Susi Pudjiastuti dalam melakukan pembenahan terhadap masalah kelautan Indonesia ini, karena ia dipandang memiliki keberanian dan kompetensi sebagai menteri kelautan dan perikanan. Bahkan tidak hanya di dalam negeri menteri yang satu ini mendapat dukungan, di tingkat global pun ia banyak mendapatkan simpati dan dukungan. BBC London baru-baru ini memberikan pengahargaan dengan memasukkan Susi Pudjiastusi ke dalam Daftar 100 Tokoh Perempuan Inspirasional Tahun 2017, selain Presiden Chile Michelle Bachelet dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf (Okezone.com, 28 September 2017).
Akan tetapi,di sisi lain, sejumlah pihak belum paham mengenai kebijakan dan program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh KKP di bawah Susi Pudjiastuti, bahkan banyak juga pihak yang menilai langkah kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti ini kontroversial dan dilematis. Kebijakan Susi pun ternyata mendapat tanggapan negative dari kalangan nelayan. Sejumlah perwakilan nelayan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan diterima oleh Kepala Staf  Presiden Teten Masduki pada 11 Juli 2017.  Melalui spanduk dan orasi para pengunjuk rasa ini meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kebijakan Menteri KKP  Susi Pudjiastuti soal pelarangan cantrang sebagai alat tangkap ikan nelayan. Para nelayan berpendapat, kebijakan Susi tidak pro pada nelayan, selain itu Susi dinilai arogan dalam menjalankan kebijakannya lantaran tidak ada ruang komunikasi (Kompas.com, 11
Juli 2017). Kota Tua adalah salah satu tempat wisata yang merupakan landmark Jakarta yang menyimpan berbagai peninggalan masalah lampau yang bernilai tinggi. Tidak hanya wisatawan domestic, tetapi turis manca Negara pun suka menjejakkan kakinya di tempat wisata Kota Tua. Hal tidak lepas dari gencarnya promosi wisata Jakarta yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta (Kompas.com, 14 Juni 2014). Tempat wisata yang terdapat di Kota Tua yaitu Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Bank Indonesia, dan Museum Seni Rupa dan Keramik, seangkan jumlah pengunjung menurut data Polda Metro Jaya melalui akun twitter @TMCPoldaMetro sekitar 1000 orang (Bisnis.com, 24 Juni 2017).
Sebagai salah satu lokasi wisata yang terletak tidak jauh dari dari daerah pesisir Jakarta bagian Utara, Kota Tua mempunyai keterkaitan langsung dengan program-program yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paling tidak ada keterkaitan dari sisi structural antara Susi Pudjiastuti selaku menteri dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara sebagai aparatur pemerintah di tingkat kota. Segala kebijakan dan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan seyogyanya saling terkait secara fungsional dengan Pemkot Jakarta Utara yang membawahi Kota Tua.
Berdasarkan hasil pra survey penulis secara langsung secara incidental di lokasi Kota Tua, ternyata banyak di antara pengunjung yang belum mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti. Yang paling diketahui oleh para pengunjung mengenai kementerian yang mengurus laut ini ternyata hanyalah sosok menterinya yang dianggap berani dan nyentrik,  (Prasurvei, Minggu, 8 Oktober 2017). Meskipun banyak di antara para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui
keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Menteri Susi Pudjiastuti lewat pemberitaan media, akan tetapi pengetahuan mereka masih minim hanya sebatas mengenal sosok menterinya. Mereka tidak mengetahui secra detil dan mendalam mengenai segala kebijakan dan program kementerian ini yang terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan di pesisir. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa jadi meruipakan indikasi adanya ketidakpedulian masyarakat pada upaya-upaya positif yang telah dilakukan Pemerintahan Jokowi – JK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan bukti bahwa ternyata selama ini aparatur pemerintah di tingkat kota, yaitu Pemkot Jakarta Utara belum maksimal dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan program-program pemerintah sampai ke tingkat operasional.

## B. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, observasi  dan tanya jawab dengan materi berfokus pada kebijakan dan program serta visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencakup  sebagai berikut :
1) Kedaulatan Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, popular dengan istilah penenggelaman kapal-kapal penangkap ikan illegal.
2) Keberlanjutan a. Membangun  kemandirian dalam budi daya perikanan
b. Meningkatkan   system   logistic  hasil perikanan
c. Merehabilitasi    ekosistem  dan  per- lindungan lingkungan laut
d.  Membangun kemandirian pulau2 kecil.
3) Kesejahteraan
a. Memberikan   perlindungan   kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam
b. Meningkatkan  pemberdayaan   mas- yarakat kelautan dan perikanan
c. Meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1) Hasil Pengabdian
Sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, bahwa tujuan kegiatan pengabdian masyarakat  yang berbentuk sosialisasi ini adalah ingin mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat pengunjung objek  wisata Kota Tua Jakarta Barat terhadap kebijakan dan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti. Berikut ini dipaparkan dan sekaligus dianalisis pandangan 25 orang pengunjung objek wisata tersebut sebagai berikut :

## A. Identitas Diri :
1. Jenis kelamin a. Pria : 36 % b. Perempuan : 64% 2. Pekerjaan a. PNS : 8% b. Swasta : 12% c. Ibu Rumah Tangga : 12% d. Pelajar : 48% e. Mahasiswa : 20% 3. Umur a. 18 – 21 : 64% b. 22 -  25 : 16% c. 26 – 29 : - d. 30 – 33
: - e. > 34
: 30%

## B. Aspek Kognitif
1. Pengetahuan    tentang   kebijakan   Ke- menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.
a. Tahu
: 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu : 16%
2. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian budidaya perikanan :
a. Tahu
: 56% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Tahu :36%
3. Pengetahuan   tentang  program  KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut :
a. Tahu
: 56% b. Ragu-ragu : 28% c. Tidak Tahu : 12%
4. Pengetahuan tentang program KKP mem- bangun kemandirian pulau-pulau kecil :
a. Tahu :
60% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Tahu : 20%
5. Pengetahuan tentang program KKP yang memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam :
a. Tahu : 64%
b. Ragu-rtagu : 16% c. Tidak Tahu : 20%
6. Pengetahuan tentang program KKP me- ningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan :
a. Tahu : 48%
b. Ragu-ragu
: 24% c. Tidak Tahu : 28%
7. Pengetahuan  tentang  program  KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai (Maluku) :
a. Tahu : 28%
b. Ragu-ragu
: 24%
c. Tidak tahu : 48%

## C. Aspek Sikap
1. Sikap terhadap kebijakan KKP yang me- nenggelamkan kapal asing pencuri ikan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 4% c. Tidak Setuju : 16% 2. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian budidaya perikanan : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Setuju : 12% 3. Sikap terhadap program KKP meningkatkan system logistic hasil perikanan : a. Setuju : 76% b. Ragu-ragu : 8% c. Tidak Set8uju : 16% 4. Sikap terhadap program KKP merehabilitasi ekosistem dan lingkungan laut : a. Setuju : 80% b. Ragu-ragu : 20% 5. Sikap terhadap program KKP membangun kemandirian pulau-pulau kecil : a. Setuju : 68% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 12% 6. Sikap terhadap program KKP meningkatkan kompetensi masyarakat nelayan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan : a. Setuju : 64% b. Ragu-ragu : 20% c. Tidak Setuju : 16% 7. Sikap terhadap program KKP membangun Pusat Kelautan di Pangandaran dan Morotai a. Setuju : 72% c. Ragu-ragu : 16% d. Tidak Setuju : 12%
2) Pembahasan
Berdasarkan data hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas dapatlah dianalisis sebagai berikut :
Sebagian besar dari pengunjung objek wisata Kota Tua yang berada di Jakarta Barat adalah perempuan dengan profresi atau pekerjaan pelajar dan mahasiswa denggan rentang umur 18 -25 tahun.
Dari 7 (tujuh) program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka program yang paling diketahui dan dipahami oleh para pengunjung adalah program penenggelaman kapal asing pencuri ikan, yaitu sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa program Susi Pudjiastuti ini sangat populer di masyarakat karena sering diekspos oleh media televisi.
Selain itu, program KKP memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam juga sangat diketahui oleh masyarakat, di mana program ini menempati posisi kedua dengan 64%.. Secara tidak tersurat (implisit) masyarakat menaruih harapan besar pada Menteri Susi Pudjiastuti agar kementerian-nya mampu memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang selama ini hidup miskin dan terlupakan oleh pemerintah.
Terdapat satu program KKP yang sangat tidak populer atau belum familiar di masyarakat, yaitu program membangun Pusat Kelautan di Pangandaran (Jawa Barat) dan Morotai (Maluku Utara). Pengetahuan masyarakat tentang program ini cenderung kecil, yaitu hanya 28%, sementara yang termasuk Belum Tahu (Ragu-ragu dan Tidak Tahu) adalah 72%.. Program membangun Pusat Kelautan ini memang termasuk salah satu program strategis dan disampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun 2017, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini.
Sejalan atau paralel dengan tingginya pengetahuan masyarakat terhadap program penenggelaman kapal asing, ternyata masyarakat juga setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ini karena melalui penenggelaman ini harga diri bangsa Indonesia menjadi terangkat, dan Indonesia dianggap berdaulat di laut nasional. Hal yang paling menonjol dari aspek
sikap masyarakat terhadap program-program KKP ini ialah, bahwa masyarakat sangat mendukung dan setuju dengan semua program Susi Pudjiastuti ini. Hal ini terlihat dari angka rata-rata lebih dari 70% para pengunjung mendukung/setuju dengan program-program KKP ini. Secara tersirat Ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat pada Menteri Susi Pudjiastuti untuk membenahi “benang kusut” dan kesemrawutan di tubuh kementerian ini, sementara di sisi lain orang tahu bahwa  potensi laut kita sangat luar biasa besarnya. Bahkan beberapa waktu lalu media memberitakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu kementerian yang berkinerja terbaik di Kabinet Jokowi.
Tingginya dukungan masyarakat terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlihat dari hasil kuesioner tersebut, bisa jadi karena factor figure Susi Pudjiastuti yang dianggap cukup tegas dan berani menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia. Sebenarnya kasus pencurian ikan di laut Indonesia ini sudah berlangsung lama, hanya pada masa pemerintahan sebelumnya belum pernah ditangani secara tuntas, bahkan ada kesan pembiaran dan menganggap enteng persoalan ini
Baru-lah ketika menteri KKP dijabat oleh Susi Pudjiastuti, yang kebetulan merupakan sosok yang lahir di Pangandaran Jawa Barat dan telah pula banyak bergelut dan berpengalaman mengenai perikanan dan kelautan, persoalan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing menjadi prioritas utama pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tidak-lah mengherankan jika kemunculan Susi Pudjiastuti ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, khususnya para nelayan dan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan nasib para nelayan ini. Berdasarkan hasil wawancara tidak berstruktur dengan para pengunjung yang
menjadi sasaran kegiatan sosialisasi ini, terlihat bahwa mereka cukup antusias dan senang dengan acara ini. Pada umumnya yang menjadi responden adalah para remaja sekolah dan mahasiswa, selain anggota masyarakat pada umumnya. Para remaja ini ada yang berasal dari Sukabumi, Cirebon, Subang, dan Serang, serta pinggiran Jakarta seperti Bekasi dan Cikarang yang datang berkunjung ke Kota Tua secara rombongan menggunakan bis.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan analysis serta hasil pengamatan secara langsung di lapangan ketika sosialisasi dilaksanakan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :
1. Sesuai  dengan tujuan  dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, maka para pengunjung wisata Kota Tua mengetahui dan memahami kebijakan dan program Kementerian Kelautan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti, terutama menyangkut penenggelaman kapal asing pencuri ikan.
2. Masyarakat  mendukung  kebijakan dan program-program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena menganggap Susi Pudjiastuti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan berimplikasi pada naiknya harga diri Bangsa dan Negara Indonesia di bidang kelautan.

## B. Saran
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih sering dan intens dalam menyampaikan program-programnya pada masyarakat, khususnya yang terkait dengan rencana pembangunan Pusat Kelautan yang lokasinya direncanakan di Pangandaran dan Morotai (Maluku Utara).
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan komunikasi kemaritiman dan lingkungan, untuk menemukan suatu pola sosialisasi program pemerintah yang pasti.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad, et.al, 2005, Psikologi Remaja, Bumi Aksara, Jakarta. Bungin, Burhan, 2007, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekonologi Komunikasi, Prenada Media, Jakarta. Beni, Ahmad Sabeni, 2012, Pengantar Antropologi, Pustaka Setia, Jakarta. Cervone Daniel, dan Lawrence A Pervin, 2011, Kepribadian : Teori dan Penelitian, Salemba Humanika, Jakarta. Herbert Mead, George,2009, Mind, Self, and Society, University of Chicago Press, USA. Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Jaevir, Matta, 2002, Teori-teori Psikologi : Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku,
Perasaan, dan Pemikiran Manusia, Nusaq Media, Jakarta. Morissan : 2010, Psikologi Komunikasi , Ramdina Prakarsa, Jakarta. Mulyana, Dedy, 2009, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Rosdakarya, Bandung. Suparlan, Parsudi, 2004, Hubungan AntarSuku Bangsa, Pusat kajian Kepolisian dan Keamanan, Jakarta Kompas.com, 11 Juli 2017 Merdeka.com, 27 September 2016 Okezone.com, 29 Pebruari Okezone.com, 28 September 2016