## Penyuluhan dan Pelatihan Perpajakan Bagi UMKM di Kabupaten Gunungkidul
1) Bernica Syalsabilla*, 2) Rochmad Bayu Utomo
1,2 )Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia Email Corresponding: bernicasylsbll@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat
Penyuluhan dan Pelatihan PPh Final UMKM Kabupaten GunungKidul
Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  dampak  penting dalam  konteks  ekonomi  nasional  dan  perkembangan  bisnis.  UMKM  berperan  sebagai pendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan  menciptakan  peluang  kerja  dan  meratakan distribusi  pendapatan.  Namun,  UMKM  sering  menghadapi  tantangan  terutama  dalam  aspek perpajakan, karena kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang kewajiban pajak.  Program  pengabdian  masyarakat  di  Kabupaten  Gunungkidul  bertujuan  meningkatkan pemahaman  pelaku  UMKM  terkait  perpajakan,  khususnya  Pajak  Penghasilan  Final  (PPh Final). Dalam program ini, materi penyuluhan dan pelatihan disampaikan kepada UMKM CV Muda  Mandiri  2  dan  UMKM  CV  Permata  Bumi  Asri.  Hasilnya  menunjukkan  peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang konsep perpajakan, perhitungan PPh Final, dan dampak hukum serta administratif jika kewajiban pajak tidak dipatuhi. Kerjasama antara pemerintah, lembaga  pendidikan,  dan  organisasi  bisnis  menjadi  kunci  untuk  memberikan  pelatihan  dan informasi perpajakan yang relevan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jumlah  UMKM  di  Indonesia,  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  dan  memastikan keberlanjutan bisnis UMKM melalui kepatuhan pajak yang ditingkatkan.

## ABSTRACT
Keywords:
Community Service Counseling and Training
Final Income Tax (PPh Final) Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Regency Gunungkidul
The development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has an essential impact in  the  context  of  national  economic  and  business  development.  MSMEs  drive  economic growth  by  creating  employment  opportunities  and  equalizing  income  distribution.  However, MSMEs often face challenges, especially in taxation, due to the need for more understanding and  awareness  of  MSME  actors  about  tax  obligations.  The  community  service  program  in Gunungkidul  Regency  aims  to  increase  the  knowledge  of  MSME  actors  regarding  taxation, especially  Final  Income  Tax  (PPh  Final).  In  this  program,  counseling  and training  materials were  delivered  to  UMKM  CV  Muda  Mandiri  2  and  UMKM  CV  Permata  Bumi  Asri.  The results  showed  an  increase  in  MSME  players'  understanding  of  taxation,  the  calculation  of Final Income Tax, and the legal and administrative impacts if tax obligations are not complied with.  Cooperation  between  the  government,  educational  institutions,  and  business organizations  is  vital  to  providing  relevant  tax  training  and  information.  The  program  is expected  to  increase  the  quality  and  number  of  MSMEs  in  Indonesia,  support  national economic  growth,  and  ensure  the  sustainability  of  MSME  businesses  through  improved  tax compliance.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi fokus perhatian dalam konteks  ekonomi  nasional  dan  perkembangan  bisnis.  Kehadiran  UMKM  memainkan  peran  yang  sangat signifikan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  UMKM  berfungsi  sebagai  pendorong pertumbuhan  ekonomi  melalui  berbagai  metode  yang  sangat  penting.  Salah  satu  aspek  yang  perlu  dicatat adalah  kontribusi  besar  UMKM  dalam  menciptakan  peluang  kerja.  Dengan  ukuran  yang  relatif  kecil, UMKM  memiliki  fleksibilitas  untuk  lebih  mudah  mempekerjakan  masyarakat  setempat.  Ini  berkontribusi dalam  menurunkan  tingkat  pengangguran  dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga,  yang  akan  mendukung peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, UMKM juga berperan dalam meratakan distribusi pendapatan.
Mereka sering kali menjadi sumber mata pencaharian bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke pekerjaan formal atau industri besar.
Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya  dalam  rangka  membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang berkeadilan  (Pasal  3,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah). Ditambah lagi, UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia (Dison Silalahi et al., 2022) menjadikan mereka peran yang sangat penting dalam mencapai stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara ini.
Dampak  positif  dari  UMKM  adalah  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  demi mengurangi angka pengangguran (Dharma et al., 2023). Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, terdapat sekitar 64,2 juta individu  atau  entitas  yang  terlibat  dalam  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia. Kontribusi  UMKM  terhadap  produk  domestik  bruto  (PDB)  mencapai  61,07  persen  atau  setara  dengan Rp8.573,89 triliun. Selain itu, Dalam studi yang dilakukan oleh  (Sasongko, 2020), UMKM memiliki peran yang  sangat  penting  di  pasar  tenaga  kerja  dengan  menyerap  sekitar  97  persen  dari  jumlah  keseluruhan angkatan  kerja.  Negara  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  dukungan  kepada  UMKM agar  mereka dapat  terus  maju  dan  berkembang.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  meningkatnya  jumlah UMKM,  seperti  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  adanya  dukungan  dari  sektor  perbankan  dan lembaga  keuangan  melalui  akses  mudah  pinjaman  modal,  campur  tangan  pemerintah  dalam  menurunkan tarif PPh Final bagi UMKM, bantuan pendampingan hukum, serta penyederhanaan proses perizinan dan hal- hal lainnya (Wulandari et al., 2022).
Namun,  di  balik  kontribusi  positif  ini,  UMKM  seringkali  menghadapi  tantangan  yang  signifikan, terutama  dalam  hal  perpajakan.  Salah  satu  tantangan  utama  yang  dihadapi  UMKM  adalah  kurangnya pemahaman  tentang  perpajakan.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  perpajakan, tingkat  kesadaran  yang  masih  rendah,  dan  persepsi  bahwa  proses  pembayaran  atau  pengurusan  pajak  yang rumit.  (Sri  Utami  et  al.,  2023).  Dalam  hal  ini,  mereka  sering  kali  memerlukan  bantuan  profesional,  tetapi biaya konsultan pajak dapat menjadi beban tambahan yang tidak terjangkau.
Saat  berada  dalam  program  pengabdian  di  CV  Muda  Mandiri  2  dan  CV  Permata  Bumi  Asri,  terdapat kurangnya  pemahaman  tentang  perpajakan,  khususnya  Pajak  Penghasilan  Final  (PPh  Final).  Mereka  tidak sepenuhnya  tahu  bagaimana  menghitung,  melaporkan,  dan  membayar  pajak  dengan  benar.  Kurangnya pemahaman ini membuat mereka khawatir tentang dampak perpajakan terhadap keuntungan bisnis mereka. Pengalaman  di  kedua  tempat  pengabdian ini,  semakin  menyadari  betapa  pentingnya  pendidikan  pajak  bagi UMKM.  Namun,  Keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  juga mempengaruhi  pemahaman  dan  kemampuan  pelaku  UMKM  dalam  menjalankan  hak  dan  tanggung  jawab perpajakan,  Padahal  Indonesia  menerapkan  system  self-assessment  dalam  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban perpajakan  (Tarmidi  et  al.,  2022).  Pemahaman  yang  baik  tentang  perpajakan,  termasuk  PPh  Final  adalah kunci untuk mengelola bisnis dengan baik dan meminimalkan risiko pajak yang tidak perlu.
Diperlukan  kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  dan  berbagai  pihak  untuk  melakukan  sosialisasi pajak  kepada  pelaku  UMKM.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tingginya  jumlah  UMKM  yang  ada  di  Indonesia (Hidayati et al., 2021). Menurut (Paksi et al., 2022), Kelemahan dalam daya saing UMKM, terutama dengan mempertimbangkan  perubahan  terus-menerus  dalam  paradigma  strategi  pemasaran  yang  disebabkan  oleh perkembangan teknologi. Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Organisasi bisnis sangat penting  untuk  memberikan  pelatihan  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  kepada  UMKM.  Ini  bisa  berupa lokakarya,  seminar,  atau  akses  ke  informasi  perpajakan  yang  mudah  dipahami.  Dengan  cara  ini,  UMKM dapat  lebih  mandiri  dalam  mengelola  aspek  perpajakan  dalam  bisnis  mereka.  Tujuan  dari  program pengabdian masyarakat ini adalah untuk memperdalam pemahaman serta keahlian pelaku UMKM terutama dalam  konteks  perpajakan,  khususnya  PPh  Final.  Melalui  inisiatif  ini,  diharapkan  pelaku  UMKM  di Kabupaten  Gunungkidul  dapat  meningkatkan  keahlian  mereka  dalam  mengelola  aspek  keuangan  usaha, dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  kelangsungan  bisnis  mereka.  Selain  itu,  program  ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM dalam hal  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  terbaru.  Dengan  demikian,  mereka  dapat  mengikuti perkembangan peraturan pajak yang relevan dan memastikan bahwa usaha mereka tetap mematuhi regulasi
yang  berlaku.  Selain  meningkatkan  kemampuan  finansial,  diharapkan  program  ini  juga  dapat  memperkuat ketahanan  ekonomi  lokal  dengan  mendukung  pertumbuhan  dan  keberlanjutan  UMKM  di  Kabupaten Gunungkidul.

## II. MASALAH
Permasalahan yang dihadapi oleh kedua UMKM, yaitu UMKM CV Muda Mandiri 2 dan UMKM CV Permata Bumi Asri adalah ketidakpahaman mengenai perpajakan, terutama terkait Pajak Penghasilan Final (PPh  Final).  Akibatnya,  mereka  tidak  yakin  dalam  menghitung,  melaporkan,  dan  membayar  pajak  dengan benar.
Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Di Semin, Gunungkidul
Gambar 2. Lokasi Kegiatan Pengabdian Di Ponjong, Gunungkidul

## III. METODE
Pengabdian masyarakat ini menerapkan metode kualitatif, dimana pendekatan kualitatif  mengacu pada metode  penelitian  yang  menggunakan  informasi  deskriptif  dalam  bentuk  bahasa  tertulis  atau  lisan  dari individu  dan  pihak-pihak  yang  diamati.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  mempelajari  fenomena, peristiwa, perubahan masyarakat, sikap, keyakinan dan gagasan individu atau kelompok (Qotrun, 2020).
Penyuluhan  adalah  pemberdayaan  Masyarakat  (Febriyanti,  2020).  Pemberdayaan  masyarakat  merujuk pada  serangkaian  tindakan  atau  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan,  pengetahuan, keahlian, serta sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ini mencakup program-program yang dirancang untuk  meningkatkan  kemandirian  masyarakat,  memberdayakan  mereka  dengan  pengetahuan  baru,  dan meningkatkan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki oleh komunitas.
Pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  di  dua lokasi  yang  berbeda. Kunjungan  pertama  berlangsung selama 6 hari di UMKM CV Permata Bumi Asri. Selanjutnya, kunjungan tempat kedua dilakukan di UMKM CV  Muda Mandiri  2  dan juga  berlangsung  selama  6  hari.  Selama  pengabdian  ini,  ada  peluang  bagi  semua akademisi  untuk  turut  mendukung  inisiatif  pemerintah  dengan  memberikan  bimbingan  dan  melakukan penyuluhan  serta  memberikan  pengetahuan  terkait  PPh  Final  UMKM  beserta  tanggung  jawab
perpajakannya.  Pengabdian  ini  dimulai  dengan  melakukan  survei  lapangan  dan  melakukan  wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengenali masalah yang sedang dihadapi oleh mereka seputar perpajakan.
Dalam praktik ini, masyarakat yang  menjadi objeknya adalah CV Permata Bumi Asri yang terletak di Kecamatan  Ponjong,  Gunungkidul.  Kemudian,  dilakukan  perencanaan  kegiatan  untuk  melakukan penyuluhan  dan  pelatihan  dengan  menyusun  materi  yang  akan  disampaikan  kepada  pelaku  UMKM. Kemudian  dilanjutkan  dengan  objek  berikutnya,  yaitu  CV  Muda  Mandiri  2  yang  terletak  di  Kecamatan Semin, Gunungkidul. Berikutnya, dilakukan penyusunan rencana kegiatan untuk melaksanakan penyuluhan dan pelatihan yang mencakup penyusunan materi dimana akan diberikan kepada pelaku UMKM.
Rangkaian penyuluhan dan pembinaan dilaksanakan sebagai berikut:
Sesi  pertama  dilaksanakan  pada  tanggal  16  September  2023  dengan  membahas  materi  pengenalan perpajakan, mencakup:
1. Definisi perpajakan dan pentingnya perpajakan bagi UMKM
2. Perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung
3. Pengantar tentang pajak yang berlaku di Negara sendiri
Sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 dengan menjelaskan jenis-jenis pajak yang berlaku untuk UMKM dan menjelaskan seberapa pentingnya NPWP sebagai identitas pajak.
Sesi  ketiga  dilaksanakan  pada  tanggal  23  September  2023  dengan  menjelaskan  definisi  PPH  Final dan perbedaannya PPh Final dengan PPH reguler.
Sesi keempat dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 dengan menyampaikan materi tarif PPh Final dan pembinaan perhitungan PPh Final.
Sesi  kelima  dilaksanakan  pada  tanggal  1  Oktober  2023  dengan  menguraikan  materi  mengenai dampak pelanggaran pajak, seperti:
1. Konsekuensi  hukum,  administratif,  dan  finansial  jika  UMKM  tidak  mematuhi  kewajiban  pajak PPH Final.
2. Sanksi dan denda yang mungkin dikenakan dalam kasus pelanggaran pajak
Sesi terakhir pada tanggal 6 Oktober adalah untuk memperdalam pemahaman materi, mendiskusikan topik yang belum dipahami, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan di Kabupaten Gunungkidul merupakan inisiatif yang melibatkan dua unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yaitu UMKM CV Muda Mandiri 2 dan UMKM CV Permata Bumi Asri. Kedua UMKM ini terlibat dalam acara penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan  melalui  ceramah  dan  diskusi  terbuka.  Menariknya,  dalam  konteks  ini,  terungkap  bahwa pelaku UMKM yang terlibat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek-aspek perpajakan, terutama terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Final.
Dalam  rangkaian  penyuluhan  dan  pembinaan  perpajakan  yang  diselenggarakan  khusus  untuk  pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), para peserta UMKM diberikan kesempatan untuk mendalami berbagai aspek perpajakan. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mendalam tentang perpajakan, termasuk  definisi  perpajakan  yang  meliputi  prinsip-prinsip  dasar  serta  jenis-jenis  pajak  yang  berlaku  di Indonesia.  Mereka  juga  diajari  perbedaan  esensial  antara  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final,  yang  merupakan kewajiban pajak khusus bagi UMKM, dan PPh reguler.
Selama sesi penyuluhan, para peserta diajarkan betapa pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  sebagai  identitas  pajak  yang  sah.  Penyuluhan  ini  tak  hanya  memfokuskan  pada  aspek  teoritis perpajakan,  tetapi  juga  memaparkan  situasi  nyata  yang  mungkin  dihadapi  oleh  UMKM  jika  mereka  tidak mematuhi  kewajiban  perpajakan  mereka.  Sesi-sesi  berikutnya  menyoroti  secara  rinci  konsekuensi  hukum, administratif, dan finansial yang dapat dihadapi oleh UMKM jika mereka melanggar peraturan perpajakan, termasuk sanksi dan denda yang dapat dikenakan dalam kasus pelanggaran pajak.
Melalui interaksi aktif dan diskusi yang didorong dalam sesi terakhir, para peserta memiliki kesempatan untuk  memperdalam  pemahaman  dan  dapat  mengajukan  pertanyaan  jika  belum  memahami  materi  yang disampaikan.

## Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Kepada Pelaku UMKM CV Permata Bumi Asri dan CV Muda Mandiri 2
Hasil dari pengabdian kepada UMKM CV Mandiri Muda 2 dan UMKM CV Permata Bumi Asri adalah peningkatan  pengetahuan  dan  keterampilan  mereka  terkait  perpajakan.  Selain  itu,  kegiatan  ini  juga membantu  kedua  UMKM  tersebut  dalam  memahami  dan  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  mereka. Harapannya,  melalui  kegiatan  ini,  kualitas  dan  jumlah  UMKM  di  Indonesia  dapat  meningkat,  sehingga ekonomi nasional juga dapat tumbuh lebih baik melalui ketaatan pajak yang ditingkatkan.
Tabel 1. Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan Sebelum Sesudah Pemahaman  terkait  Perpajakan dan PPh Final UMKM Pelaku UMKM menghadapi kesulitan memahami konsep perpajakan dan PPh Final secara mendalam. Pemahaman mereka terkait konsep  perpajakan  dan  PPh Final mengalami peningkatan. Kemampuan menghitung besaran PPh Final UMKM Pelaku  UMKM  kesulitan  dalam menghitung  besaran  PPh  Final UMKM dengan tepat. Pelaku UMKM memiliki kemampuan  untuk  menghitung besaran Pajak Penghasilan Final (PPh  Final)  UMKM  dengan akurat dan efisien. Pemahaman terkait dampak hukum  dan  administratif  jika pelaku  UMKM  tidak  mematuhi kewajiban pajak Pelaku UMKM belum menyadari dampak serius secara hukum  dan  administratif  yang dapat mereka hadapi jika pelaku UMKM tidak mematuhi kewajiban  pajak.  Pelanggaran pajak oleh UMKM dapat berakibat  pada  sanksi  hukum dan administratif, termasuk denda  besar  dan  risiko  tindakan hukum  yang  merugikan  bisnis finansial mereka Pelaku UMKM telah mendapatkan pemahaman menyeluruh  mengenai  dampak hukum  dan  administratif  yang mungkin  dihadapi  oleh  pelaku UMKM jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan.  Mereka  menyadari bahwa tidak mematuhi kewajiban pajak bisa mengakibatkan konsekuensi hukum,  denda,  atau  bahkan kehilangan izin usaha.yang dapat  mengancam  keberlanjutan operasional bisnis UMKM.

## V. KESIMPULAN
Pengabdian  kepada  Masyarakat  di  Kabupaten  Gunungkidul  berjalan  dengan  baik  dan  mendapat tanggapan positif dari kedua pelaku UMKM. Kegiatan ini berhasil meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan
pemahaman  mereka  terkait  perpajakan  khususnya  PPh  Final  bagi  UMKM.  Diharapkan  bahwa  melalui program pengabdian ini, para pelaku UMKM dapat mengembangkan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek perpajakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mereka di masa depan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  telah  mendukung  kegiatan  ini.  Apresiasi juga  disampaikan  kepada  pelaku  UMKM  CV  Muda  Mandiri  2  dan  UMKM  CV  Permata  Bumi  Asri  yang telah berpartisipasi dengan antusias dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu Utomo, R., Budiantara, M., & Iatiroah, N. (2023). Aplikatif Perpajakan . Global Aksara Pers.
Dharma, B., Hasibuan Rukiana, & Wiranti. (2023). Analisis Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Pada UMKM (Studi Kasus : Emir Roti). Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI) , 3 (1), 26–32.
Dison Silalahi, A., Maryasih, L., Arfan, M., & Shara, Y. (2022). Jurnal Abdimas Budi Darma Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak bagi UMKM di Desa Gampong Leupung Cut. Alistraja Dison Silalahi, 2(2), 147–150.
Febriyanti, R. (2020). Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan memberdayakan Masyarakat. Lekkas. Hidayati, M., Kumala, R., Andayani, W., Ridwal, & Aldino. (2021). Proses Pembuatan NPWP Cepat Dan Mudah Bagi Pelaku  UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Masyarakat Mandiri , 5(2), 746–756.
Paksi, A. K., Rozaki, Z., Nugroho, D. A., & Fadhlan Musyaffa, N. (2022). Digital Marketing Sebagai Strategi
Pemasaran UMKM Sokan Lestari Desa Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo Digital Marketing As A Strategy For UMKM Sokan Lestari Hargomulyo Village,  Kokap, Kulon Progo. In Abdimas Galuh (Vol. 4, Issue 2). Qotrun, A. (2020). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Gramedia Blog. Sasongko, D. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Djkn.
Sri Utami, E., Wulandari, I., & Bayu Utomo, R. (2023). Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta MSMEs Tax Socialization And Financial Records Training To MSMEs Trader On Wates Street Yogyakarta (Vol. 7, Issue 2). http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi
Tarmidi, D., Pernamasari, R., Purwaningsih, S., Kusumabrata, I., & Timbul Gultom, H. (2022). di Kota Tangerang. Oktober, 2(2), 2776–270. https://doi.org/10.25105/ja.v2i2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Wulandari, I., Pabulo, A. M. A., & Bayu Utoma, R. (2022). Bimbingan Teknis Pembuatan Business Plan Bagi Pelaku UMK Kabupaten Kulon Progo . Jurnal Budimas, 4(1), 1–9.