## Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama kontemporer kota
Lhokseumawe

## ABDULLAH, MA
IAIN Lhokseumawe

## ABSTRAK
Keberadaan  wanita  karir  (tenaga  pendidik  Pegawai  Negeri  Sipil)  di  kota Lhokseumawe yang ditinggal mati suami tidak mendapatkan dispensasi waktu untuk  ber ihdad dari  pemerintah  sejumlah  ketentuan  syari’at  bahkan  kalau  ia melaksanakan iddah dalam  waktu  relatif  lama  tersebut  maka  atasan  akan mengeluarkan  Surat  Peringatan  Pertama  (SP.1)  dan  (SP.2)  seterusnya pemecatan,  oleh  sebab  itu  maka  ia  terpaksa  keluar  rumah  untuk  bekerja  tidak melaksanakan ibadah ihdad . hal ini sangat dilematis bagi wanita karir sehingga perlu  solusi  bagaimana  idialnya ihdad bagi  wanita  karir,  untuk  menjawab persoalan  tersebut  penulis  merumuskan  dua  persoalan  pokok. Pertama : Bagaimana  konsep ihdad menurut  fiqih  munakahat, Kedua :  Bagaimana pandangan Ulama kontemporer Kota Lhokseumawe terkait ihdad wanita karir. Adapun  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa: Pertama , Ihdad Menurut  fiqh munakahat  adalah halangan atau larangan memakai  wewangian dan perhiasan dan  tidak  boleh  keluar  rumah  bagi  wanita  secara  mutlaq  selama  empat  bulan sepuluh  hari. Kedua :  Pandangan  Ulama  kontemporer  Kota  Lhokseumawe terhadap wanita karir dalam menjalankan ibadah Ihdad , hukum melaksanakan ihdad adalah  wajib  namun  dibolehkan  tidak  menjalankan  secara  sempurna karena  berhadapan  dengan  karir  yang  digelutinya,  kebolehan  tersebut  apabila suami  tidak  meninggalkan  harta  warisan  yang  mencukupi  dan  terjadi kemudharatan terhadap dirinya dan keluarganya apabila tidak bekerja.
Kata kunci: Ihdad, Wanita karir,  Ulama kontemporer kota Lhokseumawe

## A. Pendahuluan
Bagi  seorang  istri  semasa  hidup  bersama  suami  berkewajiban  untuk melayani ( tamkin ) sang suami dan mendidik anak-anak mereka, apabila suami telah  meninggal  dunia  syari’at  juga  membatasi  istri  dengan  pantangan- pantangan  sepertitidak  langsung  menikah  bahkan  dilarang  dengan  tindakan- tindakan tertentu, hikmah dibalik larangan itu hanya Allah Swt yang maha tahu, tetapi secara nyata dapat dipahami bahwa betapa sedih keluarga suami dan anak-
anaknya  apabilaisteri  yang  ditinggal  mati  suami tidak  sabar  sehingga  mencari pendamping hidup baru. Syari’at Islam sangat tegas seandainya seorang suami meninggal  dunia  maka  kepada  istriyang  ditinggal  mati  suami  akan  ditetapkan hukum-hukum  baru  bagi  dirinya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  QS.  al-Baqarah: 234:
Artinya: Orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu  dengan meninggalkan  istri-istri,  (hendaklah  Para  isteri  itu)  menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis  iddah-nya,  maka  tiada  dosa  bagimu  (para  wali)  membiarkan mereka  berbuat  terhadap  diri  mereka  menurut  yang  patut.  Allah mengetahui apa yang kamu perbuat . (QS. al-Baqarah: 234).
Ayat  diatas  membicarakan  tentang  penangguhan  waktu  seorang  istri dalam bertindak setelah suami meninggal dunia, masa penangguhan ini disebut dengan  masa ‘iddah (masa  tunggu),  wanita  yang  memiliki  masa  tunggu diistilahkan  dengan  al- mu’taddah, keadan  mereka  ada  dua  katagori,  pertama perempuan/istri yang meninggal suami ( mutawwafa ‘anha ) dan perempuan/istri bukan karena meninggal suami ( ghairu mutawaffa ‘anha ). Masa tunggu wanita yang  ditinggal  mati  suami  jika  ia  dalam  keadaan  hamil  maka  masa  tunggu sampai melahirkan, jika  dalam keadaan ha-il (kosong/bukan hamil) maka masa iddahnya 4  empat  bulan  10  Hari.  Dan  masa  tunggu  wanita ghairu mutawafa’anha (akibat  perceraian),  apabila  dalam  keadaan  hamil  maka  masa iddahnya sampai melahirkan dan jika dalam keadaan kosong (tidak hamil) maka masa iddah nya 3 (tiga) kali suci 1 .
Pada masa tunggu bagi isteri yang ditinggal mati suami dalam syari’at Islam dianjurkan ber- ihdad yaitu menahan / menjauhi atau membatasi diri pada hal-hal  tertentu  yang  dapat  menggoda  laki-laki  kepadanya  selama  menjalani masa ‘iddah ”. 2 Masa tersebut familiar dengan sebutan “masa berkabung” 3 , Para
1 Abi suja’ ahmad bin Husaini bin Ahmad al-asfihani ( al-ghayatu wa al-taqrib), darul kutab Muhammadiah  (DKM), t. Tp dan t. Th, hal, 44.
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta ; Kencana, 2007), h. 320.
3 Ibnu Katsir berkata, “Berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya adalah tidak berhias dengan  wewangian,  dan  tidak  berhias  yang  bisa  menarik  laki-laki”. Ihdah ini  wajib  atas
ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan ihdad dalam masa tunggu bagi  wanita  ditinggal  mati  suamidengan  larangankeluar  rumah,  memakai perhiasan  yang  dapat  menarik  perhatian  laki-laki  misalnyamemakai  intan, celakmata,  kecuali  dalam  keadaan  terpaksa. 4 Bahkan  larangan  itu  juga  berlaku bagi kaum laki-laki yang ingin meminangn wanita ber iddah karena peminangan terhadap mantan isteri  yang masih dalam masa iddah secara terang - terangan ( sharih ) hukumnya haram. Hikmah dibalik larangan itu adalah  untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh tetangganya serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahliwarisnya 5 .
Larangan keluar rumah bagi wanita wanita karir PNS yang ditinggal mati suami  menjadi  hal  yang  dilematis  dimana  pada  satu  sisi  dia  berposisi  sebagai kepala  keluarga  dalam  memenuhi  kebutuhan  biaya  hidup  berupa  kebutuhan sandang (baju hari-hari, hari raya, baju sekolah anak-anak dll), pangan (nafakah sehari-hari,  jajan  anak-anak  dan  biaya  makan  bagi  anak  yang  belajarpada lembaga boarding school, dll), papan (rumah yang layak sesuai kondisi zaman, biaya asrama dan biaya rumah kos bagi anak kuliah, dll),dan biaya sosial lainnya (kematian, pesta, dll). Sedangkanpada posisi lain dia wajib memenuhi tuntutan lembaga atau instansi dimana dia bekerja.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  wajib  memenuhi  ketentuan  peraturan pegawai  negeri  Sipil,  sebagaimana  terdapat  dalam    Undang  -  Undang  No.  43 Tahun 1999 dalam pasal 5 yaitu “Wajib menaati segala peraturan perndangan- perundangan  yang  berlaku  dan  melaksanakan  tugas  kedinasan  yang dipercayakan  kepadanya  dengan  penuh  pengabdian,  kesadaran,  dan  tanggung jawab”. 6 Menurut  Sastra  Djatmika,  kewajiban  pegawai  negeri  dapat dikelompokkan kepada tiga macam: pertama “Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan  dengan  suatu  jabatan”  kedua;“Kewajiban-kewajiban  yang  tidak
perempuan  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya.  (Ammal  Hamady  dan  Imron  A,  Manan,  Terj: Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, (Surabaya: Rungkut Industri, 2003), h. 306).
4 Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fiqh  Munakahat  Kajian  Fiqih Nikah  Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 342.
5 Abdurrahman, MA , Fikih Munakahat , (Bogor: Kencana, tahun 2003), hal. 80.
6 Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil
langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan. dan ketiga Kewajiban- kewajiban lain. 7
Berdasarkan  persoalan  diatas  perlu  menelaah  lebih  mendalam  dengan memperhatikan  ketentuan  fikih  munakahat  dan  pendapat  para  ulama kontemporer tentang ketentuan idial beriddah bagi wanita karir Oleh karena itu persoalan ini perlu dikomunikasikan dengan ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang  (modern),  supaya  persoalan  tersebut  dapat  terjawab  secara konprehensif  yaitu  pemahaman  tentang ihdad menurut  ulama  klasik  dan menurut  ulama  kontemporer.  Untuk  menjawab  persoalan  tersebut  penulis tuangkan dalam suatu karya ilmiah dengan judul “Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik  Pegawai  Negeri  Sipil  )  Perspektif  Ulama  konemporer  Kota Lhokseumawe”.

## B. Pengertian ihdad
Arti ihdad adalah  larangan  berhias  dan  memakai  wewangian,  seperti larangan  yang  pemberian  hukuman  terhadap  perbuatan  maksiat,  demikian menurut  Ibnu  Dusturiyah.  Sedangkan  Al-Farra’  mengatakan:  “Disebut  juga sebagai besi karena kekakuan atau kesulitannya untuk dirubah. Adapun tahdid (pembatasan  pandangan)  berarti  larangan  menghadapkan  pandangan  kearah lain.” 8 Menurut  Al-Imam  Asy-Syekh  Muhammad  bin  Qasim  al  Ghazy, ihdad menurut  bahasa  adalah  diambil  dari  kata  “ haddu ”  yang  berarti  “menahan”.
Dalam kitab Fathul Qorib karya Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al Ghazy dijelaskan mengenai ihdad yaitu;
Artinya:  “ Menurut  istilah  adalah  menahan  diri  dari  berhias,  dengan  tidak memakai  pakaian  yang  berwarna  yang  bertujuan  untuk  berhias, misalnya pakaian yang berwarna kuning, atau merah. Diperbolehkan memakai  pakaian  yang  terbuat  dari  kapas,  bulu,  serat,  dan  sutera warna yang tidak bertujuan untuk berhias . 9
7 Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia , (Jakarta: Djambatan 1995), h. 103.
8 M. Abdul Ghoffar E.M, Fikih Wanita Edisi Lengkap , (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 446.
9 Ahmad Sunarto, Terjemah Fathul Qarib , (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), h. 95.
Wahbah  al-Zuhaili  memberikan  definisi ihdad adalah  Meninggalkan harum-haruman,  perhiasan,  celak  mata,  dan  minyak,  baik  minyak  yang mengharumkan  ataupun  tidak.Zuhaili  menegaskan -Selanjutnya,  Wahbah  al 10
yang  dimaksud  dengan  harum-haruman,  perhiasan,  celak  mata,  dan  minyak adalah  khusus  yang  berkaitan  dengan  anggota  badan  wanita.  Oleh  karena  itu wanita  yang sedang dalam  keadaan ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya.
Sayid  Sabiq  juga  memberikan  definisi  tentang ihdad adalah Meninggalkan bersolek seperti memakai  perhiasan, celak mata, pakaian sutra, wangi-wangian  dan  inai.i  kata berasal  dar iddah Menurut  Sayyid  Sabiq, 11
‘adada  yang  berarti  menghitung.  Maksudnya,  wanita  (istri)  menghitung  hari- harinya  dan  masa  bersihnya. 12 Iddah  dalam  istilah  agama  menjadi  nama  bagi masa lamanya wanita (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya sebelum selesai iddah .

## C. Ihdad dalam kajian fiqih munakahat
Mengenai ihdad (berkabung)  dan  permasalahannya,  Ibnu  Rusyd menjelaskan  sebagai  berikut:  “Kaum  Muslimin  telah  sepakat  bahwa  ihdad (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam iddah kematian suaminya. Al-Hasan yang berbeda pendapatnya, kemudian berselisih pendapat  mengenai  wanita-wanita  yang  selain  itu,  mengenai  selain  iddah kematian suami, serta mengenai hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang ber-ihdad dalam hal-hal yang dibolehkan untuknya. Ulama bersepakat terhadap kewajiban ihdad atas seorang wanita pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang wanita belum di dukhul.
10 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , (Libanon: Darl Fikr. 2006), h. 7166, Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba’ , juz 4. h. 659
11 As-Sayid Sabiq, Fiqh al Sunnah , Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hlm.
223.
12 Ibid.
Imam Syafi’i berpendapat bahwa bagi wanita yang tertalak raj’i, sunnah hukumnya melakukan ihdad, jika tidak terdapat harapan antara suami istri untuk rujuk kembali. 13 Imam Syafi’i mengemukakan seorang wanita wajib ber-ihdad, dan sebagian sahabat berpendapat pula, bahwa lebih baik baginya menghias diri dengan  sesuatu  yang  mendorong  suami  kembali  padanya.  Sedangkan  wanita yang ditalak karena khuluk maka ada dua qaul, dan qaul yang lebih unggul dari keduanya tidak wajib ihdad karena iddah dari talak, sehingga menyerupai yang ditalak raj’iy dan diputuskan dengan talak. Sehingga tidak dapat dibebani dengan kesusah  payahan.  Berbeda  dengan  perempuan  yang  ditingal  mati  suaminya. Menurut qaul qadim ia wajib ber-ihdad karena ditalak ba’in dan ber-iddah serupa dengan wanita yang ditinggal mati suaminya. 14
Silang  pendapat  di  antara  fuqaha  yang  mewajibkan  atas  wanita muslimah,  bukan  wanita  kafir  disebabkan  oleh  persoalan  karena  bagi  fuqaha yang  menganggap  ihdad  sebagai  suatu  ibadah  (yang  tidak  dapat  dipahami ma’nanya), maka mereka tidak mewajibkan atas wanita kafir. Sedangkan bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami ma’nanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah wanita yang ber-ihdad memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antar wanita  kafir  dengan  wanita  muslimah. 15 Mengenai  hukum  ihdad  bagi  wanita kitabiah (ahli kitab), para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumhur, kewajiban ihdad  meliputi  semua  istri  yang  dinikahi  secara  sah,  baik  wanita  yang  masih kecil,  dewasa,  gila,  muslimah  atau  kitabiah.  Bahkan  Hanabilah  berpendapat termasuk budak yang dijadikan isteri. 16
Imam Malik berpendapat bahwa ihdad diwajibkan atas wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. karena wanita
13 Muhammad  Ali  al-Shobuniy, Tafsir  al-Ayat  al-Ahkam ,  Juz  1,  (Beirut:  Dar  Ibn ‘Ashoshoh, tt), h. 258.
14 Syarifuddin  Anwar  dan  Misbah  Musthafa, Solusi  Orang  Sholih, Juz  2,  (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 275-279.
15 Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat , (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 307
16 Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamy Wa’adillatuhu ,Juz 7, (Dar al-Fikr,1985), hlm. 637. 2
kitabah yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak wanita yang beragama Islam.  Adapun menurut Abu Hanifah tidak  wajib  ihdad  atas  wanita  kitabiyah,  demikian  juga  pendapat  As-Syafi’i. Alasan mereka ialah bahwa hadits Nabi: “Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdad dan seterusnya,” menunjukan bahwa syarat  wanita  yang  ber-ihdad  adalah  beriman,  tanpa  keimanan  berarti  tidak berlaku ketentuanketentuan tentang ihdad pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib ihdad atas wanita non muslimah termasuk kitabiyah. 17
Para  ulama’  Madzhab  bersepakat  atas  wajibnya  wanita  yang  ditinggal mati suaminya untuk melakukan ihdad (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia  maupun  masih  kecil,  muslimah  maupun  non-muslimah,  keculai  Hanafi. Madzhab  ini  mengatakan  bahwa,  perempuan  dzimmiy  dan  yang  masih  kecil tidak  harus  menjalani  ihdad.  Sebab  mereka  berdua  adalah  orang-orang  yang tidak dikenai kewajiban. 18 Tentang  kenapa  dia  harus  berkabung,  menjadi bahasan di kalangan ulama’. Hal yang disepakati adalah ihdad atau berkabung hanya  berlaku  bagi  wanita  yang  bercerai  karena  kematian  suaminya.  Inilah maksud  semula  dari  ditetapkannya  berkabung  dalam  Islam.  Tujuannya  adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.
Adapun  terhadap  suami  yang  menceraikannya  dalam  bentuk  thalaq ba’in, ulama’ berbeda pendapat. Menurut Imam Malik 19 tidak wajib berkabung untuk selain suami yang meninggal. Abu Hanifah dan alTsawriy 20 berpendapat bahwa wajib berkabung untuk suami yang menceraikanyya dalam bentuk ba’in,
17 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid , Juz 2, hlm. 93.
18 Muhammad  Jawwad  Mughniyah,  Fiqh  Lima  Madzhab¸  (Jakarta:  Lentera,  2007), hlm. 471.
19 Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abu Amir, lahir di Madinah Tahun 93 H, wafat 179 H. Pertama kali belajar pada Abdurrahman bin Hurmuz, adapun guru dalam bidang fiqh  adalah  Rabi’ah  bin  Abd  al-Rahman,  yang  masyhur  dengan  pangiilan  Rabi’ah  al-Ra’yu, Hudhari Bik, Tarikh al;-Tasyri’ al-Islamiy, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 79.
20 Pertama  kali  belajar  fiqh  pada  Ibn  Abi  Layla  kemudian  berpindah  kepada  Abu Hanifah,  ia  menjadi  salah  satu  murid  dekat  Abu  Hanifah,  jasanya  sungguh  besar  terhadap perkembangan fiqh Habafi, dimana sepeninggal Abu Hanifah ia merupakan pengikut Madzhab Hanafi yang banyak karyanya. Disamping murid Hanafi yang lain yakni, Abu Yusuf, Hudhari, hlm. 234.
dikiaskan  kepada  suami  yang  mati.  Imam  Syafi’i 21 mengatakan,  bahwa berkabung untuk suami yang cerai ba’in hanyalah sunnah.
Wanita  yang  menjalani  iddah  dari  thalaq  raj’iy  menurut  kesepakatan ulama’  tidak  harus  menjalankan  masa  berkabung,  bahkan  lebih  baik  dia melakukan sesuatu  yang dapat menarik mantan suaminya untuk rujuk. Alasan yang  dikemukakan  ialah  wanita  yang  ditalak  raj’i  pada  hakekatnya  masih berstatus sebagai istri. Karena itu, seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin  agar  suaminya  mau  kembali  kepadanya.  Tapi  tentu  saja,  yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain.  Jika  wanita  yang  ditalak  raj’i  bersolek  dan  mempercantik  diri  untuk menarik  lelaki  lain,  ini  tidak  dibenarkan  selama  ia  berada  dalam  masa  iddah. Karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali. Selama masa iddah talak raj’i, wanita masih berada dalam “tanggungan” suaminya.
Dengan  demikian,  meng-ilhaq  pada  pendapat  ulama’  sebagaimana pendapat  Wahbah  al-Zuhaily 22 didalam  kitabnya,  dapat  disimpulkan  bahwa ihdad  diwajibkan  bagi  wanita  muslimah  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya. Tanpa memandang apakah wanita itu sudah di dukhul atau belum, dewasa atau masih  kecil.  Sehingga  kewajiban  ihdad  tidak  dibebankan  kepada  wanita  yang cerai  sebab talak, meskipun seorang wanita itu di  talak raj’iy maupun ditalak ba’in  oleh  suaminya.  Tidak  diwajibkan  atas  mereka  untuk  ber-ihdad.  Sebab sejatinya ihdad merupakan bentuk dari rasa duka cita atas kepergian orang yang paling  dicintai  untuk  selamanya.  Dan  bagi  wanita  yang  ditalak  ba’in, ihdad hanya dihukumi  sunnah sebagaimana pendapat  yang dikemukakan oleh  Imam Syafi’i. 23 Para  ulama  telah  sepakat,  bahwasanya  tidak  diperbolehkannya  bagi wanita  yang  sedang  berkabung  untuk  mengenakan  pakaian  yang  diberi
21 Nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Safi’iy al-Syafi’i al-Muthallibiy, yakni Abdul Muthalib merupakan ayah Rasulullah yang ke empat dan yang ke IX bagi al-Syafi’i, lahir di Ghuzah Tahun 150 H wafat 204 H. Hudhari Bik, alih  bahasa  Muhammad  Zuhri,  Tarikh  Tasyri’  al-Islamy  Sejarah  Pembinaan  Hukum  Islam, (Semarang: Darul Ihya’, 1980), hlm. 433.
22 Wahbah al-Zuhailiy, Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu , Juz 7, (Dar al-Fikr, 1985), hlm. 638.
23 Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Solusi Orang Sholih ..., hlm. 275-279
wewangian  dan  pewarna,  kecuali  warna  hitam.  Keringanan  itu  diberikan  oleh Imam Malik dan Asy-Syafi’i,  karena warna hitam  adalah simbol  dari pakaian duka.  Sedangkan  Urwah  memakruhkan  pakaian  Yaman  dan  Imam  Malik memakruhkan  pakaian  Yaman  yang  tebal.  Demikian  diungkapkan  oleh  Ibnu Mundzir. 24
Menurut para ulama penganut mazhab Syafi’i, pakaian sutera ini secara mutlak  dilarang,  baik  yang  diberi  pewarna  maupun  tidak.  Karena,  meskipun pakaian  sutera  itu  diperbolehkan  bagi  wanita,  tetapi  tidak  pada  wanita  yang sedang  berkabung,  sebagaimana  halnya  dengan  orang  laki-laki.  Sedangkan mengenai  pemakaian  perhiasan  emas,  perak,  mutiara  serta  yang  semisal dengannya,  dalam  hal  ini  terdapat  dua  pendapat  yang  lebih  benar  adalah diperbolehkan.  Hal  ini  jika  dilihat  dari  sisi  makna  pemakaiannya.  Sementara pada  saat  berkabung,  lebih  ditekankan  pada  larangan  pemakaiannya.  Bagi wanita  yang  mandi  dari  haid,  diberikan  keringanan  menggunakan qust dan adhfar untuk  menghilangkan  bau  tidak  enak  akibat  darah  dan  bukan dimaksudkan sebagai wewangian, tambahnya. Ibnu Hajar mengatakan: “maksud memakai kedua wewangian ( qust dan adhfar ) adalah mencampurkannya dengan unsur  lain,  lalu  menumbuknya  sehingga  menjadi  minyak  wangi.  Yang dimaksudkan  disini  adalah  mengusapkannya  pada  bekas  darah,  guna menghilangkan bau tidak enak dan bukan sebagai minyak wangi.”Adapun Ad- Dawudi beranggapan,  bahwa  yang  dimaksudkan  adalah  melembutkan qust terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam air, lalu membasuhkannya ke badan supaya bau akibat darah haid itu hilang. 25
Wanita  (istri)  memiliki  kewajiban  melaksanakan ‘iddah serta ihdad , karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana istri harus menahan diri dari atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan
24 M. Abdul Ghoffar E.M, Fikih Wanita Edisi Lengkap , (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 448.
25 Ibid .
dukanya  dengan  tidak  berhias,  tidak  bercelak  mata,  dan  tidak  boleh  keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa ‘ iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan pernikahan (akad nikah). 26

## D. Ihdad Wanita PNS Menurut Ulama Kota Lhokseumawe
Kerja  intensif  selama  ini  dengan  mengkomunikasin  permasalahan ihdad dengan  ulama-ulama  tingkat  kabupaten/  kota  khususnya  ulama  dayah  di wilayah  pemerintahan  kota  Lhokseumawe  akhirnya  menemukan  jawaban- jawaban  yang  sangat  memuaskan,  semua  ulama  yang  didiskusikan  tersebut dilatar  belakangi  pendidikan  non  formal/pesantren  salafi  (dayah),  sekalipun sebagian ada yang melanjutkan pendidikan formal (pendidikan S1, S2 dan S3) baik  di  dalam negeri atau diluar  negeri. Namun  beliau tetap di  juluki  dengan ulama dayah (tradisional) yaitu ulama yang meneruskan qaidah-qaidah berfikir ulama-ulama  klasik.  Dalam  usul  fiqih  mengikuti  logika  berpikir  ulama syafi’iyyah,  sedangkan tariqatul  qutub berpedoman  pada  kitab  fiqih  klasik ma’ruf bermazhab syafi’i yang diberpegang oleh kebanyakan para ulama Aceh terdahulu, diantara kitab fiqih tersebut adalah kitab i’anatut thalibin kepunyaan Sayid  abi  bakri, Hasyiyatani  qaliyubi  umairah  ‘ala  syarah    al  -  mahalli kepunyaan  jaluddin  muhammad  bin  ahmad  mahalli, Mughni  al  muhtaz kepunyaan  Muhammad  khatib  al-Syarbaini, Hasyiah  Bujairimi  ‘ala  syarah minhajut thulab dan Hasyiah al bajuri kepunyaan ibnu qasim al-ghazi dan lain- lain.
1. Pemahaman  Ulama Kota LhokseumaweTentang Ihdad
Untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  ulama  kota  Lhokseumawe tentang hukum dan ketentuan ber ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suami, berikut ini paparan hasil wawancaranya:
1. Tgk. Mulyadi M. Jamil (waled Mulyadi).
26 Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, “ Ihdad bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender), ” (Lex Jurnalica, 2015), h. 216.
Konsep dasar ihdad adalah melarang wanita yang ditinggal mati suami untuk  tidak  keluar  rumah,  berhias  (memakai  langsung  minyak  wangi,  celak, lipstick,  minyak  rambut),  tidak  bercampur  dengan  khalayak  ramai  dan  tidak memakai pakaian berwarna mencolok kecuali warna hitam.Namun untuk wanita karir  seperti  Pegawai  Negeri  Sipil(PNS)  diboleh  baginya  keluar  sekedar  hajat untuk bekerja dengan menjaga segala larangan dan aturan dalam masa iddah . 27
2. Tgk. H. Syama’un Risyad, Lc.
Menurut  beliau ihdad bermakna  berkabung  karena  ditinggal  mati suaminya dengan tidak hidup dalam kemewahan dan apabila ia berhajat untuk keluar  rumah  seperti  bekerja,  maka  dibolehkan  wanita  tersebut  keluar  rumah karena alasan dharurat dengan syarat tidak bersolek, tidak memakai wewangian, tidak  memakai  pakaian  mencolok  dan  mengasingkan  diri  dari  para  laki-laki. Karena ketika wanita tersebut tidak keluar untuk bekerja, maka konsekuensinya adalah di pecat, dan ini berdampak pada kelanjutan karir dan hidupnya. 28
3. Tgk. Husni Al Luqman, S. Hi
Menurut  beliau Ihdad merupakan  suatu  kewajiban  dari  syar’i  kepada seorang istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu larangan berupa menghias diri, memakai  pakaian  yang  menarik,  memakai  wangi-wangian  dan  keluar  rumah. Tujuannya adalah sebagai  tanda perasaan berkabung dengan sebab meninggal suami. Adapun batasan waktu ber ihdad adalah 4 bulan 10 hari kecuali hamba sahaya  yaitu  setengah  dari  wanita  biasa. Ihdad hanya  diwajibkan  bagi  wanita yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya,  sedangkan  wanita  yang  diceraikan  oleh suaminya  tidak  diwajibkan ihdad ,  namun  sunnah  baginya  untuk  menjalankan ihdad . 29 Mengingat  hukum Ihdad merupakan  suatu  syariat  yang  wajib,  maka wajib dilaksanakan bagi setiap wanita yang ditinggal mati suamianya. Tidak ada pengecualian  termasuk  PNS  yakni  haram  keluar  rumah  sehinga  terlihat  bagi kaum laki-laki. Namun disatu sisi bagi PNS ada konsekuensi yang memang akan
27 Hasil Wawancara dengan Tgk. Mulyadi M. Jamil pada tanggal , 26 Maret 2021.
28 Hasil Wawancara dengan Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc, pada tanggal, 30 Maret 2021.
29 Hasil Wawancara denganTgk. Husni Al-Luqman, pada tanggal 01 April 2021
ia  hadapi,  apabila  tidak  masuk  kerja  akan  diberikan  sanksi  disiplin.  Apabila seorang  PNS  keluar  rumah  untuk  bekerja  dalam  masa ihdad hukum  dasarnya tetap berdosa, karena ihdad adalah sebuah kewajiban baginya. Namun apabila ia keluar rumah untuk bekerja demi menafkahi dirinya atau anak yang ditinggalkan suaminya maka itu dikatagorikan pada dharurat , sebagaimana kaidah dasar yaitu sesuatu yang haram dibolehkan, “adh-Dharûrât Tubîhu Mahzhûrât ”, 30
4. Tgk. Asnawi Abdullah, MA.
Menurut  beliau Ihdad adalah  berkabung  karena  ditinggal  mati  oleh suaminya. Lamanya masa ihdad adalah 130 hari atau 4 bulan 10 hari dan wajib di jalankan oleh semua wanita yang meningal suaminya. Adapun larangan dalam masa ihdad yaitu dilarangan keluar rumah, dilarang memakai  wangi-wangian, larangan  berhias  diri  dan  larangan  memakai  pakain  yang  mencolok  dengan tujuan tidak menarik perhatian laki-laki lain untuk melamarnnya di dalam masa ihdad .Hukum  Asal ihdad adalah  wajib  bagi  wanita  yang  ditinggal  mati suaminya, namun apabila ada hal-hal mendesak syari’at tidak memberatkan atau syariat  akan  memberi  kelonggaran  misalnya  tentang  keadaanwanita  yang berprofesi  sebagai  PNS  jika  ia  tidak  bekerja  selama  masa ihdad -nya,  maka  ia akan  terancam  hilang  pekerjaannya  maka  dibolehkan  keluar  rumah  untuk bekerja  dengan  menjaga  batasan-batasan  seperti  tidak  berhias,  tidak  memakai wangi-wangian  dan  tidak  memakai  pakaian  yang  mewah  serta  keluar  rumah hanya untuk bekerja saja. 31

## 5. Tgk. H. Zulkifli Ibrahim
Menurut  beliau Ihdad adalah  masa  berkabung  bagi  seorang  istri  yang ditinggal mati suami selama 4 bulan 10 hari.Dalam masa tersebut wanita tidak boleh bekerja diluar rumah kecuali wanita tersebut mampu menjaga sikap dan tingkah  lakunnya.  Hal  ini  didasari  kepada  pendapat  sebahagian  ulama  yang membolehkan  ia  keluar  atas  dasar  pertimbangan  mudharat  apabila  ia  tidak
30 Hasil Wawancara denganTgk. Husni al Luqman, S. HI, pada Tanggal.
31 Hasil Wawancara denganTgk. H. Asnawi Abdullah, MA.pada tanggal, 06 April 2021.
bekerja.  Namun  harus  menjaga  batasan-batasan  berupa  tidak  berhias,  tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang menarik dan mencolok. 32
6. Tgk. Dr. Munadi, MA
Beliau  mengatakan ihdad itu  artinya  menahan  diri  dengan  sebab meninggal suaminya. Adapun lamanya ihdad adalah 4 bulan 10 hari.  Larangan ketika ihdad adalah tidak memakai periasan, tidak memakai wangi-wangian dan tidak menggunakan pakaian yang berwarna terang dan mencolok dengan tujuan tidak  memancing  laki-laki  lain  tertarik  kepadanya.  Bahkan  ada  sebahagian ulama  yang  mengatakan  bahwa  wanita  yang  ber- ihdad disunnahkan  memakai pakaian berwarna hitam.Adapun mengenai wanita karir Pada prinsip dasarnya wanita  tidak  dianjurkan  untuk  bekerja,  namun  demi  memenuhi  kebutuhan keluarga  atas  dasar  izin  suaminya,  wanita  di  bolehkan  untuk  bekerja  dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Bagi wanita PNS yang sedang dalam masa ihdad di  bolehkan  keluar  rumah  untuk  bekerja  apabila  terjadi  kemudharatan yang  besar.  Jika  ia  tidak  keluar  untuk  bekerja,  ia  akan  diberhentikan  dari pekerjaanya yang dapat mengganggu penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.  Namun  sebisa  mungkin  ia  harus  mengusahakan  untuk  bisa menjalankan ihdad -nya  dengan  sempurna.  Jika  hal  tersebut  tidak  mungkin terjadi, maka wanita tersebut boleh keluar rumah untuk bekerja dengan syarat tidak  bersolek,  tidak  memakai  perhiasan,  tidak  memakai  wangi-wangian  dan tidak duduk di keramaian. Setelah pekerjaannya selesai, ia harus segera pulang kerumahnya 33
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan ihdad bagi  wanita  dalam  masa iddah khususnya  wanita  yang  ditinggal  mati suamitidak  ada  perbedaan  yang  siknifikan  dengan  apa  yang  telah  disebutkan oleh fuqaha’ terdahulu  yang  tersebar  didalam  kitab-kiab  fiqih  munakahat yaitu“bagi  wanita  yang  sedang  ber- ihdad dilarang  memakai  semua  perhiasan
32 Hasil wawancara dengan Tgk. H. Zulkifli Ibrahim, pada tanggal,  07 April 2021
33 Hasil wawancaradengan Tgk. Dr. Munadi, MA, Pimpinan Dayah Darul Faizin , pada tanggal 04 Mei 2021.
yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak  kecuali  yang  dianggap  bukan  sebagai  perhiasan.  Dan  dilarang  juga memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam” 34 , bahkan lebih  memperjelas    sebagaimana  pernyatan  Tgk.  Mulyadi  M.  Jamil  (waled Mulyadi)  yaitu  tidak  keluar  rumah,  tidak  bercampur  dengan  khalayak  ramai, tidak memakai minyak wangi, lipstick, dan minyak rambut.

## 2. Perbedaan  Pendapat  Tentang Ihdad Menurut  Ulama  Kota Lhokseumawe
Dalam mengambil kesimpulan hukum oleh para ulama fikih didasarkan kepada metode istinbath, secara garis besar istinbath terbagi  kepada dua  yaitu istinbath ijtihadi (sumber ayat dan hadis) dan istinbath munthabiqi (berangkat dari kasus sehingga munthabaqah (sesuai) tidak bertentangan dengan al Quran, Hadis, rasional dan ada kemashlahatan. Perbedaan pendapat yang dimaksudkan disini  adalah  perbedaan  para  ulama  di  wilayah  kota  Lhokseumawe  dalam melihat  kedudukan  wanita  karir  yang  ditinggal  mati  suami  dalam  menjalani masa  tunggu/ iddah berhadapan  dengan  tugas  sebagai  abdi  negara.  Perbedaan pendapat  yang  dikemukakannya  berdasarkan  pemahaman  ulama  klasik berdasarkan  kitab-kitab  fikih  klasik  dan  berdasarkan  kepada  perubahan  sosial dalam masyarakat.
1. Tgk. Mulyadi M. Jamil
Menurut beliau tidak ada perbedaan pendapat pada perihal hukum ihdad, semua ulama sepakat wajib ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suami kecuali dalam keadaan dharurat seperti berobat, membeli kebutuhan pokok apabila tidak ada  yang  membantunya.  Dalam  kasus  bekerjanya  wanita  PNS  harus  ditinjau terlebih  dahulu  efek  apabila  ia  tidak  bekerja,  jika  ia  diberhentikan  dari pekerjaanya  dan  meyebabkan  terganggunya  kebutuhan  hidup  dirinya  dan
34 Abdurrahman, MA. Fikih Munakahat, (Bogor: kencana : 2003), hal. 304
keluarganya maka di bolehkan baginya bekerja dalam masa ‘ iddah dengan syarat mematuhi protokol ihdad . 35
Beliau  menguraikan  tentang  keberadaan  wanita  karir  secara  panjang lebar  “Wanita  karir  (PNS)  diera  modern  suatu  keniscayaan  bahkan  aturan pemerintah disemua lini harus melibatkan kaum wanita apalagi pekerjaan yang menyangkut dengan kewanitaan hanya kaum perempuanlah yang lebih berhak mengetahui  dan  menjalaninya.  Keterlibatan  wanita  diranah  pablik  berbeda dengan kaum laki-laki karena ada hal-khusus secara fisik berbeda dengan kaum laki-laki  sehingga  perlakuan  hukum  terhadap  wanita  juga  harus  perlakuan khusus. Pada dasarnya wanita dalam Islam adalah sosok  yang dinafakahi oleh kaum  laki-laki  sehingga    tidak  dianjurkan  untuk  bekerja,  Tugas  dasar  wanita hanya melayani suami, menjaga harta suami dan mendidik anak-anak. Namun karena pengaruh sosial, dorongan ekonomi dan lain sebagainya apakah terpaksa atau pilihan sendiri, apakah atas dasar izin suami atau memaksakan diri. Pada umumnya  banyak  keterlibatan  kaum  wanita  di  berbagai  bidang,  mulai  dari bidang pendidikan, politik, pengusaha, marketing dan lain sebagainya.
Argumennya  didasarkan  pada  qaidah  dasar  “ adh-Dharûrât  Tubîhu  al- Mahzhûrât ”, namun harus dilihat terlebih dahulu dharurat yang bagaimana baru dibolehkan untuk wanita tersebut keluar rumah di masa ihdad -nya karena tidak menemukan dalil langsung yang menerangkan tentang ihdad wanita PNS, tetapi lebih  kepada  ijtihat  para  ulama  dengan  memandang  konsep-konsep  mudharat dan maslahat. 36

## 2. Syekh Syama’un Risyad, LC
Menurut  beliau  Semua  ulama  sepakat  bahwa  wajib ihdad bagi  wanita yang meninggal suaminya. Namun dibolehkan apabila terdapat mudharat dalam pelaksanaannya.  Seperti  kewajiban  bekerja,  berobat,  dan  keperluan  mendesak lainnya. Landangan hukum dari perihal ini adalah ijtihat dari para ulama wanita
35 Tgk. Mulyadi M. Jamil., Ibid.
36 Tgk. Mulyadi M. Jamil., Ibid.
tersebut  boleh  bekerja  mengikuti  aturan  pemerintah  dengan  syarat  menjaga aturan-aturan ihdad . 37
3. Tgk. Husni Al Luqman, S. Hi
Menurut  beliau  keberadaan  wanita  karir  yang  ditinggal  mati  suami terjadi  khilaf  pendapat, pertama :  wanita  yang  sedang  ber- ihdad tidak  boleh bekerja  diluar  rumah  sekalipun  dalam  keadaan  tidak  menghias  diri,  tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian yang menarik/mencolok, kedua :  boleh  wanita  yang  sedang ihdad keluar  rumah  untuk  bekerja  dengan syarat tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, dan tidak memakai pakaian yang  menarik. Ketiga :  dibolehkan  wanita  bekerja  diluar  rumah  meskipun  ia memakai  wangi-wangian,  berhias  dan  memakai  pakaian  yang  bagus,  dengan dasar dharurat seperti tuntutan pekerjaan untuk memakai pakaian yang bagus.
Ketika ia tidak menjalankannya, konsekuensinya adalah di pecat dari pekerjaan tersebut dan ini berefek bagi kelanjutan hidupnya  dan anak-anaknya. 38
Argumen yang dibangunnya atas pendapat yang pertama bahwa seorang perempuan  yang  ber- ihdad tidak  boleh  keluar  rumah  adalah  hadis  riwayat Ahmad. Dalam hadis dijelaskan bahwa seorang suami dalam keadaan mencari budak/hamba sahaya yang melarikan diri, kemudian suami tersebut dibunuh oleh budaknya.  Lalu  sang  istri  melaporkannya  kepada  Rasulullah,  “Ya  Rasulullah, rumah yang saya tinggalkan sekarang ini bukan rumah suami, dan suami tidak meninggalkan  nafakah  kepada  saya,  bolehkah  ya  Rasulullah  saya  kembali kepada orang tua saya?,” “Boleh”, jawab Rasulullah. Ketika perempuan tersebut berada  di  rumah  orang  tuannya,  Rasulullah  memanggilnya  kembali  dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada perempuan tersebut “Tetapkan dirimu didalam kamarmu sehingga sampailah batasan ihdad -mu”, lalu wanita tersebut menjawab, “Baik ya Rasulullah, saya akan menjalankan ihdad selama 4 bulan 10 hari”. Ini sebagai dalil bahwa wanita PNS yang sedang dalam keadaan ihdad tidak boleh keluar rumah untuk bekerja.
37 Tgk. H. Syama’un Risyad, Lc., Ibid .
38 Tgk. Husni Al Luqmah, S. Hi., Ibid.
Kemudian, dalil untuk pendapat kedua yaitu memahami hadis bukan dari tekstualnya,  namun  secara  kinayah.  Pendapat  ini  mengatakan  bahwa  boleh wanita  yang  sedang  menjalankan ihdad untuk  bekerja  diluar  rumah  dengan syarat tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian yang  menarik.  Menurut  ulama  kalangan  ini,  jika  seorang  wanita  yang  sedang dalam masa ihdad keluar rumah dalam keadaan menghias diri, memakai wangi- wangian berarti  keluar rumah  yang ada niat untuk  menarik perhatian laki-laki lain  kepadanya.  Hal  ini  yang  menjadi  dalil  dari  pendapat  yang  kedua  ini. Sedangkan dalil untuk pendapat yang ketiga adalah boleh berhias dan memakai pakaian yang bagus karena tuntutan pekerjaan, dan ini  dikategorikan dharurat apabila  ia  tidak  mampu  bekerja  di  tempat  lain  yang  tidak  ada  aturan  untuk berhias. 39
4. Tgk. H. Asnawi Abdullah
Menurut  beliau  bagi  wanita  karir  yang  ditinggal  mati  suami  terdapat keringanan  dalam  masa ihdad untuk  dapat  bekerja  di  luar  rumah. Ihdad tetap wajib dijalankan, namun terdapat keringanan baginya yaitu boleh keluar rumah dengan  menjaga  pakaian,  riasan  dan  tingkah  lakunya.Argumen  yang dibangunnya adalah“secara umum tidak ada dalil (ayat dan hadis) khusus yang menerangkan  tentang ihdad wanita  karier.  Namun  aturan  dasar ihdad adalah wajib bagi wanita yang ditinggal mati suami. Dalam hal bekerjanya wanita PNS yang sedang dalam masa ihdad, terdapat keringanan karena di tinjau dari segi mudharat.  Mereka  akan  kehilangan  pekerjaannya  apabila  tidak  bekerja  sesuai dengan aturan yang berlaku. 40
5. Tgk. H. Zulkifli Ibrahim,
Menurut  beliau  tidak  ada  khilafiyah  (perbedaan  pendapat)  perihal permasalahan ihdad , karena sepakat para ulama bahwa ihdad wajib bagi setiap wanita yang meninggal suaminya. Namun ada sedikit perbedaan apabila di tinjau dari  mudharat,  dibolehkan  bagi  perempuan  tersebut  keluar  untuk  bekerja  jika
39 Tgk. Husni Al Luqman, S. Hi., Ibid .
40 Tgk. H. Asnawi Abdullah, MA., Ibid.
tidak  ada  penghasilan  lain  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  dan  anak- anaknya. Alasan kebolehan keluar rumah didasarkan kepada qaidah fikih “adh- Dharûrât  Tubîhu  Mahzhûrât. Atau    “apabila  kita  dalam  posisi  sangat  lapar sedangkan tidak ada makanan yang halal, maka yang harampun dibolehkan pada saat itu sesuai kadar untuk mempertahankan hidup. 41

## 6. Tgk. Dr. Munadi, MA
Menutut  beliau  Pada  dasarnya  semua  ulama  sepakat  wajib ihdad bagi wanita yang meninggal suaminya, Namun karena alasan sangat penting maka di bolehkan wanita yang sedang menjalani masa ihdad tersebut keluar untuk urusan abdi Negara dengan tetap menjaga aturan-aturan dalam masa ihdad yaitu tidak berias,  tidak  memakai  pakain  yang  mencolok  dan  tidak  berkumpul  di  tengan keramaian.Beliau menerangkan bahwa perintah ihdad sudah di jelaskan melalui dalil  dan  hadis  bahwa ihdad wanita  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya hukumnya  wajib,  namun  dalam  kontek  wanita  PNS  terdapat  nukhsah  dengan pertimbangan  kemudharatan,  artinya  ia  boleh  keluar  sebatas  keperluan mendesak saja 42 .
Dari sejumlah pernyataan yang dikemukakan diatas, penulis menemukan tiga jawaban tentang keberadaan wanita karir yang ditinggal mati suami ketika menjalani ibadah ihdad dalam masa tunggu/ iddah. Pertama: tidak boleh bekerja diluar  rumah  sekalipun  dalam  keadaan  tidak  menghias  diri,  tidak  memakai wangi-wangian  dan  tidak  memakai  pakaian  yang  menarik/mencolok, kedua: keluar rumah untuk bekerja dengan syarat tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian,  dan  tidak  memakai  pakaian  yang  menarik  dan Ketiga : dibolehkan wanita bekerja diluar rumah meskipun ia memakai wangi-wangian, berhias  dan  memakai  pakaian  yang  bagus.  Dasar  logika  hukum  yang dikemukakan  adalah  berdasarkan  qaidah  fiqih “adh-Dharûrât  Tubîhu Mahzhûrât. (kemudharatan melegalkan sesuatu yang dilarang).
41 Tgk. H. Zulkifli Ibrahim., Ibid.
42 Tgk. Dr. Munadi,MA., Ibid .

## E. Analisa Penulis.
Hal-hal  yang  menarik  untuk  dianalisis  dalam  pembahasa  ini  adalah mengenai  batas  waktu ihdad ,  bentuk-bentuk  larangan  dalam  masa iddah , kebolehan  tidak  ber- ihdad bagi  wanita  karir  yang  ditinggal  mati  suami.  Dan terakhir  penentuan  sikap  ulama  kontemporer  kota  Lhokseumawe  dalam meyakinkan wanita karir antara ihdad dan bekerja.
Pertama; batas waktu ihdad dalam Al-qur’an sudah baku ( qath’i stubut ) tidak  dapat  diganggu  gugat  yaitu  selama  empat  bulan  sepuluh  hari.  Yang menjadi  pertanyaan  apakah waktu  tersebut  dapat  berubah dengan berdasarkan situasi dan kondisi, kalau dilihat dari pemahaman ulama usul fiqih termasuk as- syatibi mengatakan “akumulasi dari ayat, hadis dan ijma’ ulama maka persoalan itu sudah pada qath’i”, tapi kalau cuma ayat yang menentukan tidak dibarengi dengan hadis dan ijma’ ulama ini masih dapat dikatagorikan persoalan tertentu masih  bersifat dhanni .  Berdasarkan  pemahaman  tersebut  masih  ada  peluang untuk  menetapakan  status  keberadaan  wanita  karir  dalam  menjalankan  masa ihdad dengan qaidah-qaidah fiqih yang ditinggalkan oleh para ulama misalnya dengan qaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu (sesuatu jika tidak dapat dilaksanakan  secata  keseluruhan  /  secara  sempurna,  maka  tidak  harus ditinggalkan seluruhnya) 43. Dengan demikian hukum berihdad terhadap wanita karir  adalah  wajib  sedangkan  durasi  waktu  boleh  berkurang  dari  empat  bulan sepuluh hari apa bila terjadi kemudharatan pada wanita tersebut.
Kedua;  bentuk-bentuk  larangan  dalam  masa ihdad .  Bagi  wanita  yang sedang  ber- ihdad dilarang  memakai  semua  pehiasan  yang  dapat  menarik perhatian  laki-laki  kepadanya,  seperti  perhiasan  intan  dan  celak  kecuali  yang dianggap  bukan  sebagai  perhiasan  dan  dilarang  juga  memakai  pakaian  yang dicelup  dengan  warna,  kecuali  warna  hitam” 44 ,  bahkan  ulama  kota Lhokseumawe menambahkan  sebagaimana pernyatan Tgk. Mulyadi M. Jamil (waled  Mulyadi)  yaitu  tidak  keluar  rumah,  tidak  bercampur  dengan  khalayak
43 H.A, Djazuli, Fiqih siyyasah , (Jakarta: Kencana, 2009), h. 37.
44 Abdurrahman, MA. Fikih Munakahat, (Bogor: kencana : 2003), h. 304
ramai, tidak memakai minyak wangi, lipstick, dan minyak rambut. Yang menjadi pertanyaan  apakah  jenis  atau  bentuk-bentuk ihdad sudah  ada  ketentuan  baku atau  sebaliknya.  Menurut  al-Fakhrul  Razi  berkata  dalam  tafsirnya,  adapun orang-orang  yang  mengatakan  bahwa zinah (perhiasan)  itu  adalah  apa  yang selain ciptaan (fisik yang diciptakan Allah), maka mereka membatasinya pada tiga hal, pertama, celupan seperti celak dan pewarna dengan wasmah (rumput untuk  mencelup  dan  mewarnai,  daunnya  untuk  mewarnai  rambut  hitam)  pada kedua  alisnya,  ghumrah  (mengecat  dengan  za’faran)  pada  kedua  pipinya  dan hina’  pada  kedua  telapak  tangan    dan  tumitnya 45. Namun  demikian  kalau dicermati  pada  definisi  sebelumnya  “dilarang  memakai  semua  pehiasan  yang dapat  menarik  perhatian  laki-laki  kepadanya”  maka  jenis  dan  bentuk-bentuk ihdad sangat  tidak  terbatas    tergantung  kondisi  waktu  dan  tempat  tidak  ada pembatasan  sama  sekali.  Perhiasan  yang  dapat  menarik  kaum  laki  adalah  apa yang tampak bentuk dan warnanya, oleh karena itu dizaman sekarang bercelak, cat kuku, memakai lipstik, mewarnai pipi dengan warna kemerah-merahan dan lain-lain adalah perkara yang dapat mengundang fitnah dan perhatian bagi kaum laki-laki.
Ketiga; Pemahaman ulama kota Lhokseumawe dibolehkan bagi wanita karir  dalam  masa ihdad bekerja  diluar  rumah  meskipun  ia  memakai  memakai pakaian yang bagus, dasar logika hukum yang dikemukakan adalah berdasarkan qaidah  fiqih  “ adh-Dharûrât  Tubîhu  Mahzhûrât .  (kemudharatan  melegalkan sesuatu yang dilarang). Penetapan kebutuhan manusia adalah suatu keniscayaan, bagaimana  akan  terwujud  kebutuhan  hidup  diri  wanita  karir  dan  keluarganya kalau  dia  tidak  bekerja  di  luar  rumah  secara  terus  menerus,  dan  kadar pekerjaannya ini menimbulkan suatu kemaslahatan dengan derajat tertentu, yang boleh  jadi  kemashlahatan dh}a>ruriya>h (penting,  mendesak), h}ajiyya>h (kebutuhan wajar), atau tah}siniya>h (tambahan), maka dalam kondisi darurah
45 Abdul  halim  Abu  syuqqah, Kebebasan  Wanita ,  Penerjemah;  As’ad  Yasin,(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 341
demi  terpenuhi  hajat  dianjurkan  untuk  mempertahankan  pekerjaannya.  Sesuai dengan qaidah:
ترورضلا ةلزنم لزنت تاجالحا
“Hajat (kebutuhan) itu menempati kedudukan dharurah ”. 46 Berdasarkan ketentuan  ini  maka  bagi  Wanita  PNS  yang  ditinggal  mati  suami  dibolehkan keluar rumah untuk bekerja dengan alasan hajat, karena kalau tidak bekerja akan terancam  eksistensi  PNS  berimplikasi  kepada  hilangnya  pekerjaan,  ini  akan mengalami  kemudharatan  yang  berkepanjangan  dan  akan  terancam  salah  satu maqashid syari’ah yaitu wajib memelihara harta ( hifdhul mal ).
Dan  terakhir  penentuan  sikap  ulama  kontemporer  kota  Lhokseumawe apakah mengutamakan ihdad atau berkarya, dalam hal ini terbagi pemahaman kepada dua macam pertama mengutamakan ihdad dibandingkan dengan bekerja, kedua mengutamakan bekerja daripada ihdad . Dalam qaidah fiqh menyebutkan “ dar’ul  al-mafashid  muqaddam  ‘ala  jabi  al-mashalih ”  artinya  menolak kerusakan  lebih  utama  daripada  meraih kemashlahatan ”  ibadah  merupakan kemashlahatan  yang  harus  diraih  oleh  semua  orang  karena  dibalik  ibadah terdapat hikmah yang penuh rahasia namun menurut imam al-ghazali dalam ihya ulumuddin ibadah tidak dapat diraih kalau tidak di topang oleh kesehatan yang memadai, kesehatan tidak akan terwujud kalau tidak dibarengi dengan makanan yang  memadai.  Dengan  demikian  kebutuhan  makanan  yang  merupakan  hajat hidup adalah perihal utama demi terwujudnya ibadah.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian  yang telah di  uraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
46 Abdul  halim  Abu  syuqqah, Kebebasan  Wanita ,  Penerjemah;  As’ad  Yasin,(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 2007. Lihat qaidah ke -22 dari al-qawaidul kulliyah al-fiqhiyah , hal.  59  dari syarah  majalah  Al-ahkamul  ‘Adliyyah ,  oleh.  Muhammad  Said  al-mahasini (Damsyiq: Penerbit At-Taraqqi, 1346 H)
1. Ketentuan ihdad dalam fikih munakahad terdapat batasan dan limite waktu bagi wanita yang ditinggal suaminya. Sesuai dengan dalil dan hadis bahwa ihdad bagi  wanita  yang  meninggal  suaminya  adalah  empat  bulan  sepuluh hari dan terdapat larangan dan pantangan di dalamnya, berupa tidak berhias diri, tidak memakain wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang mencolok dan tidak keluar rumah  selama empat bulan sepuluh hari.
2. Pandangan ulama kota Lhokseumawe terhadap ihdad wanita Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  adalah  boleh  ia  keluar  rumah  untuk  bekerja,  dengan pertimbangan hajat hidup dengan menjaga batasan dan larangan dalam masa iddah berupa  tidak  memakai  wangi-wangian,  tidak  bersolek,  tidak menggunakan pakaian yang mewah dan mencolok, menghindari keramaian dan niat keluar untuk ibadah demi terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya.  Bukan  untuk  mencari  kakayaan    dan  apabila  suami  yang meningga tidak meninggalkan harta warisan.

## G. Daftar Pustaka
Abdul  halim  Abu  syuqqah, Kebebasan  Wanita ,  Penerjemah;  As’ad  Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba’ , juz 4
Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat , Jakarta: Kencana, 2003.
Abi suja’ ahmad bin Husaini bin Ahmad al-asfihani, al-ghayatu  wa al-taqrib, darul kutab Muhammadiah  (DKM), t. Tp dan t. Th.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Jakarta ; Kencana, 2007.
Ammal Hamady dan Imron A, Manan, Terj: Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, Surabaya: Rungkut Industri, 2003.
As-Sayid Sabiq, Fiqh al Sunnah , Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid , Juz 2, hlm. 93. M. Abdul Ghoffar E.M, Fikih Wanita Edisi Lengkap , Jakarta: Al-Kautsar, 2008. Ahmad Sunarto, Terjemah Fathul Qarib , Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
Muhammad  Ali  al-Shobuniy, Tafsir  al-Ayat  al-Ahkam ,  Juz  1,  Beirut:  Dar  Ibn ‘Ashoshoh, tt.
Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab¸ Jakarta: Lentera, 2007.
Samsul  Arifin  dan  Wismar  Ain  Marzuki,  “ Ihdad  bagi  Perempuan  Dalam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender), ” Lex Jurnalica, 2015.
Sastra  Djatmika  dan  Marsono, Hukum  Kepegawaian  di  Indonesia ,  Jakarta:
Djambatan 1995.
Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Solusi Orang Sholih, Juz 2, Surabaya:
Bina Iman, 1993.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fiqh  Munakahat  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap
Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil. Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , Libanon: Darl Fikr. 2006.