Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 20 – 25 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8640.20-25
ANALISIS YURIDIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU
I Gusti Ngurah Ananta Wardana 1 , I Nyoman Gede Sugiartha 2 , I Wayan Arthanaya 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia penulisAnantawardana71@gmail.com 1 , nyomansugiartha14@gmail.com 2 , arthanaya.wayan@gmail.com 3

## Abstrak
Berdasarkan  data  Kinerja  Bawaslu  pada  penyelenggaraan  pemilu  tahun  2019,  menyatakan,  dari  376 permohonan  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  yang  ditindaklanjuti  oleh  Bawaslu,  sebanyak  51 permohonan para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, dan sebanyak 325 permohonan yang putusannya dilakukan melalui adjudikasi. Kecilnya prosentase penyelesaian sengketa proses pemilu, yang diputuskan melalui proses mediasi, mengindikasikan tidak efektifnya proses mediasi yang dilaksanakan, dimana salah satu faktornya adalah pengaturan norma terkait dengan mediasi yang tertuang pada peraturan perundang-undangan.  Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif (legal research) yang proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas  hukum,  prinsip  hukum,  doktrin  hukum,  teori  hukum  dan  kepustakaan  lainnya  untuk  menjawab permasalahan  hukum  yang  diteliti.  menggunakan  sumber  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  dan menggunakan  pendekatan  undang-undang  serta  pendekatan  komparatif,  sebagai  pendekatan permasalahannya.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Sengketa, Mediasi, Bawaslu, Yuridis

## Abstract
Based  on  data  from  Bawaslu's  performance  in  the  2019  elections,  it  states  that  of  the  376  requests  for resolution  of  election  process  disputes  followed  up  by  Bawaslu,  51  requests  for  the  parties  reached  an agreement  through  the  mediation  process,  and  325  requests  whose  decisions  were  made  through adjudication. The small percentage of electoral process dispute resolution, which is decided through the mediation  process,  indicates  the  ineffectiveness  of  the  mediation  process  carried  out,  where  one  of  the factors is the norm setting related to mediation contained in the legislation. The type of research to be used is normative juridical legal research (legal research) which is a research process to examine and study the law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrines, legal theories and other literature to answer the legal problems studied. using primary legal sources used in the form of laws and regulations relating  to  dispute  resolution  through  mediation,  and  using  a  statutory  approach  and  a  comparative approach, as an approach to the problem.
Keywords: General Elections, Disputes, Mediation, Bawaslu, Juridical

## I. PENDAHULUAN
R.  Kranenberg,  dalam  bukunya  Inleiding  in  de  vergelijkende  staatsrechtwetenschap, mengartikan demokrasi sebagai "rakyat berkuasa" atau "pemerintahan oleh rakyat". Ini mencakup pemerintahan di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk memerintah dan diperintah. Pemilihan umum merupakan bentuk konkret dari corak demokrasi yang diadopsi dalam sistem pemerintahan  negara.  Pemilihan  umum  diatur  secara  khusus,  dan  meliputi  pemilihan  anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD. Peserta pemilihan umum untuk anggota DPR  dan  DPRD  adalah  partai  politik,  sedangkan  untuk  DPD  adalah  perseorangan.  Pemilihan
umum diadakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan mandiri (Rahmiz 2020).
Ketika disebutkan "suatu komisi pemilihan umum," hal ini menunjukkan bahwa fokus lebih  pada  fungsi  kelembagaan  penyelenggara  pemilihan  umum.  Tugas  dan  wewenang penyelenggara  pemilu  meliputi  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  bertugas  merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau tahapan penyelenggaraan pemilu; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi perencanaan dan pelaksanaan  tahapan  penyelenggaraan  pemilu  serta  melakukan  pencegahan  dan  penindakan terhadap  pelanggaran  serta  sengketa  proses  pemilu;  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Lintang Yunisha Dewi 2022).
Untuk menangani sengketa proses pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu memiliki tata cara penyelesaian melalui mediasi atau adjudikasi. Obyek sengketa proses pemilu meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat  keputusan  atau  berita  acara.  Dalam  Pasal  10  ayat  (2)  Perbawaslu  No.18  Tahun  2017, disebutkan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melibatkan pihak-pihak seperti partai politik, calon peserta pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon. Pihak  termohon  dalam  sengketa  antara  peserta  dengan  penyelenggara  pemilu  adalah  KPU  dan partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon.
Dalam proses mediasi, pihak yang bersengketa dapat didampingi oleh kuasa hukum yang diwakilkan  dengan  surat  kuasa  khusus.  Jika  mediasi  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  mekanisme  adjudikasi,  di  mana  Bawaslu  bertindak seperti lembaga peradilan yang mengeluarkan putusan tentang sengketa proses pemilu. Pasal 21 Perbawaslu No.18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa mediasi dilakukan secara sistematis dengan tahapan  seperti  pernyataan  pembuka  dari  pimpinan  mediasi,  penyampaian  kronologis permasalahan  dari  para  pihak,  perundingan  kesepakatan  penyelesaian  sengketa,  penyusunan kesepakatan oleh mediator, dan penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan Dalam Perbawaslu No.18 Tahun 2017, tidak diatur secara rinci mengenai hal-hal pokok yang harus dilakukan dalam proses mediasi yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan norma kekosongan hukum. Sebagai contoh, tidak dijelaskan secara jelas mengenai pernyataan pembuka dari  pimpinan  mediasi  dan  peran  kuasa  hukum  dalam  pendampingan  pihak  yang  bersengketa. Kehilangan pengaturan yang jelas dapat mempengaruhi putusan mediasi yang dibentuk.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  karakteristik  dari  individu,  kelompok, atau keadaan dan menetapkan tata cara yang terlaksana, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif  analitis.  Dalam  ilmu  hukum,  terdapat  dua  jenis  penelitian,  yaitu  penelitian  hukum normatif atau penelitian doctrinal. Dalam penelitian normatif, terdapat konflik kekosongan norma hukum pada Pasal 21 Perbawaslu No.18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai wewenang Bawaslu dalam analisis yuridis mediasi penyelesaian sengketa pemilu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum pada penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan  dengan  berbagai  sumber  atau  bahan  yang  dikelompokkan  menjadi  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode bola salju digunakan dalam pengumpulan bahan acuan yang dipakai pada bahan atau sumber sekunder (Jonaedi Efendi 2016).
Analisis dilakukan secara sistematis dan kuantitatif terhadap berbagai data yang diperoleh selama  riset.  Metode  argumentasi  digunakan  dalam  evaluasi  berdasarkan  alasan  penalaran pendalaman  hukum,  dan  metode  sistematik  digunakan  dalam  mencari  keterhubungan  antara norma hukum yang ditelusuri. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kesimpulan atas kasus yang  dibahas,  terutama  yang  berhubungan  dengan  kewajiban  Bawaslu  dalam  penyelesaian sengketa proses pemilu.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Norma Hukum terkait Mediasi
Dampak  yang  signifikan  selalu  terjadi  ketika  terjadi  sengketa.  Dampak  dapat  merujuk pada pengaruh positif maupun negatif yang muncul akibat benturan. Pengertian pengaruh adalah adanya  hubungan  timbal  balik  atau  sebab  akibat  antara  yang  mempengaruhi  dan  yang dipengaruhi. Dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu, terdapat dua jenis sengketa yaitu  sengketa  hasil  pemilu  dan  sengketa  proses  pemilu.  Sengketa  hasil  pemilu  terjadi  ketika terdapat keberatan terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan permohonan dilakukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Sengketa  proses  pemilu  meliputi  sengketa  antar-peserta  pemilu  dan  sengketa  peserta  pemilu dengan  penyelenggara  pemilu  terkait  keputusan  KPU/KPU  Provinsi/KPU  Kabupaten/Kota. Obyek sengketa proses pemilu adalah SK KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, karena keberatan terhadap keputusan yang dibuat oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
Badan  Pengawas  Pemilu  memiliki  kewenangan  dalam  menyelesaikan  sengketa  proses pemilu  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  Bawaslu melakukan  tahapan  tertentu,  mulai  dari  menerima  permohonan  penyelesaian  sengketa  hingga memutuskan  penyelesaian sengketa  proses  pemilu.  Undang-Undang  No.7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  menegaskan  bahwa  Badan  Pengawas  Pemilu  memiliki  kewenangan  untuk menyusun  standar  tata  laksana  pengawasan  penyelenggaraan  pemilu.  Standar  tata  laksana  ini diwujudkan dalam  bentuk Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu.  Dalam  proses mediasi  sengketa proses  pemilu,  Pasal  19  ayat  (4)  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  No.18/2017  menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon wajib menghadiri mediasi. Namun, pasal ini dapat menimbulkan interpretasi yang kabur mengenai keterlibatan kuasa hukum dalam proses mediasi. Oleh karena itu,  perlu  dilakukan  penambahan  rumusan  norma  sehingga  menjadi  "Mediasi  wajib  dihadiri Pemohon  dan  Termohon  dan/atau  Kuasa  Hukum  Pemohon  dan/atau  Termohon",  untuk memperjelas prosedur mediasi yang akan dijalankan (Sugiartha 2022).

## 2. Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  22E mencantumkan  pentingnya  demokrasi  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum.  Dalam  rangka pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, dibentuklah Komisi Pemilihan  Umum  (KPU).  Seiring  dengan  tugasnya  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  KPU  juga berkolaborasi  dengan  Badan  Pengawas  Pemilu  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  Bawaslu. Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  memiliki  tugas,  wewenang,  dan kewajiban  dalam  menjalankan  peran  mereka  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  salah  satunya adalah menyelesaikan sengketa proses pemilu (Firdaus 2014).
Tugas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu telah diatur dalam Undang- Undang Pemilu. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, yaitu melalui mediasi dan adjudikasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa  di  mana  para  pihak  yang  bersengketa  bertemu  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama terkait  obyek  yang  disengketakan.  Apabila  mediasi  gagal,  maka  Bawaslu  dapat  melakukan penyelesaian  sengketa  melalui  adjudikasi,  yaitu  proses  persidangan  (Nasef  2017).  Dalam  hal terjadi sengketa proses pemilu, Bawaslu akan menerima permohonan penyelesaian sengketa dari pihak  yang  bersengketa.  Setelah  itu,  Bawaslu  akan  memverifikasi  secara  formal  dan  materiil permohonan  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Kemudian,  Bawaslu  akan  melakukan  mediasi antarpihak yang bersengketa. Jika mediasi berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat diakhiri. Namun,  jika  mediasi  gagal,  Bawaslu  akan  melanjutkan  proses  penyelesaian  sengketa  melalui adjudikasi (Pahlevi 2011).
Sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu,  Bawaslu  memiliki  peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis pelaksanaannya. Dalam hal ini, Bawaslu mengacu pada Undang-Undang  Pemilihan  Umum  dan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  yang memuat  standar  tata  laksana  pengawasan  penyelenggaraan  pemilu  untuk  pengawas  pemilu  di setiap  tingkatan.  Sebagai  bagian  dari  pengembangan  standar  tata  laksana,  Bawaslu  juga
menjabarkan  norma-norma  yang  mengatur  tentang  mediasi,  di  mana  pemohon  dan  termohon wajib menghadiri mediasi. Namun, terdapat kekaburan dalam pasal 19 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  yang  memungkinkan  kuasa  hukum  untuk  mewakili  dalam  proses mediasi yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penambahan rumusan norma
Tata  cara  penyelesaian  sengketa  pemilu  melalui  Bawaslu  memiliki  dua  prosedur  yaitu melalui  mediasi  dan  adjudikasi.  Dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  Bawaslu bertindak sebagai mediator dengan dibantu oleh tim mediasi yang terdiri dari dua orang pegawai sekretariat  Bawaslu  yang  ditunjuk  sebagai  mediator  (Sanusi  2021).  Dalam  tim  mediasi,  tugas dibagi menjadi dua, yaitu sekretaris mediasi dan notulen. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui adjudikasi, Bawaslu bertindak sebagai majelis sidang dengan dibantu oleh tim adjudikasi yang terdiri dari empat orang pegawai sekretariat Bawaslu. Tim adjudikasi memiliki tugas yang berbeda-beda,  yaitu  sekretaris,  asisten  majelis  sidang,  notulen,  dan  perisalah.  Penyelesaian sengketa  melalui  kedua  prosedur  ini  memperkuat  fungsi  dan  peran  Bawaslu  sebagai  lembaga penyelesaian  sengketa  khususnya  untuk  sengketa  proses  Pemilu.  Hal  ini  penting  karena penegakan hukum Pemilu merupakan indikator Pemilu yang demokratis. Data dari Bawaslu RI menunjukkan  bahwa  sebanyak  13,6%  dari  permohonan  sengketa  pemilu  diselesaikan  melalui mekanisme  mediasi  dan  86,4%  diselesaikan  melalui  mekanisme  adjudikasi.  Oleh  karena  itu, penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dan  adjudikasi  penting  untuk  menjaga  keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan menegakkan hukum pemilu (Arthanaya 2021).
Mediasi dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dan kerusuhan di masyarakat yang berdampak buruk bagi stabilitas politik dan sosial. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memang memiliki potensi untuk menimbulkan perpecahan dan kerusuhan di masyarakat jika  tidak  dilakukan  dengan  hati-hati.  Salah  satu  faktor  yang  dapat  menyebabkan  hal  tersebut adalah  ketidakadilan  atau  ketidakpuasan  salah  satu  pihak  terhadap  hasil  mediasi  yang  telah dicapai.  Misalnya,  jika  pihak  yang  merasa  dirugikan  merasa  bahwa  kesepakatan  yang  dicapai tidak adil atau tidak memuaskan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik yang lebih besar.
Selain itu, terkadang mediasi dilakukan dalam konteks yang kompleks, seperti sengketa politik atau sengketa yang melibatkan identitas sosial atau agama. Jika mediasi tidak dilakukan secara  hati-hati  dan  tidak  mempertimbangkan  faktor-faktor  sensitif  tersebut,  maka  dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang lebih besar. Selain itu, terdapat pula risiko adanya pihak-pihak  yang  mencoba  memanfaatkan  mediasi  untuk  kepentingan  politik  atau  ekonomi mereka sendiri, yang dapat menimbulkan perpecahan dan kerusuhan di masyarakat (Aermadepa 2019).
Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan dengan hati- hati  dan  dengan  mempertimbangkan  semua  faktor  yang  terlibat.  Untuk  memastikan  bahwa mediasi dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat, terdapat beberapa  langkah  yang  dapat  diambil:  Pemilihan  mediator  yang  tepat  sangat  penting  dalam mediasi.  Mediator  harus  memiliki  keahlian  dan  pengalaman  yang  cukup  dalam  penyelesaian sengketa, serta mampu memahami dan menghargai perspektif semua pihak yang terlibat dalam sengketa.  Sebelum  memulai  mediasi,  semua  pihak  harus  melakukan  persiapan  yang  matang, termasuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, merumuskan posisi masing-masing, dan menentukan  batas-batas  yang  dapat  diterima  dalam  penyelesaian  sengketa.  Mediator  harus menjaga netralitasnya sepanjang proses mediasi. Hal ini berarti tidak memihak pada satu pihak atau  yang  lain,  dan  tidak  menunjukkan  preferensi  pribadi  yang  dapat  memengaruhi  keputusan yang diambil.
Mediator  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  pihak  untuk mengemukakan pandangan mereka. Dalam hal ini, mediator harus bersikap sabar dan memahami, serta  mampu  menangkap  semua  argumen  dan  perspektif  yang  disampaikan.  Mediator  harus memastikan bahwa solusi yang dicapai dalam mediasi adalah saling menguntungkan bagi semua pihak  yang  terlibat.  Solusi  ini  harus  dapat  mengatasi  permasalahan  yang  muncul  dan  tidak menimbulkan  dampak  negatif  di  kemudian  hari.  Mediator  harus  menjaga  kerahasiaan  selama proses mediasi. Hal ini berarti tidak memberitahukan informasi yang diperoleh selama mediasi
kepada  pihak  lain  yang  tidak  terlibat.  Dengan  mengikuti  langkah-langkah  ini,  mediasi  dapat dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.
Selain itu, perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses mediasi, sehingga para pihak  dapat  mempercayai  hasil  yang  dicapai  dan  merasa  bahwa  kepentingan  mereka  telah diakomodasi secara adil dan objektif. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi sebuah cara yang efektif  dalam  menyelesaikan  sengketa,  tanpa  menimbulkan  perpecahan  dan  kerusuhan  di masyarakat. Meskipun proses mediasi telah diatur dalam undang-undang pemilu dan dijadikan salah satu opsi penyelesaian sengketa, minimnya pencapaian kesepakatan antara para pihak yang terlibat menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kelemahan dalam pelaksanaan mediasi, seperti ketidakmampuan mediator dalam mengelola  diskusi antara  pihak  yang  bersengketa,  adanya  ketidakadilan  dalam  proses  mediasi, kecenderungan pihak yang lebih kuat untuk mendikte hasil mediasi, atau kurangnya kepercayaan antara pihak yang bersengketa.
Selain itu, mediasi juga memerlukan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terlibat agar dapat mencapai hasil yang optimal. Jika salah satu pihak tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam  proses  mediasi  atau  tidak  mau  memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang  telah  disepakati, mediasi tidak akan efektif dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, meskipun proses mediasi dapat membantu menghindari perpecahan atau konflik yang lebih besar, terdapat risiko bahwa mediasi  dapat memperdalam  kesenjangan  antara  pihak  yang  bersengketa.  Hal ini  dapat terjadi  jika  mediasi  tidak  dilakukan  secara  objektif  dan  adil,  atau  jika  mediator  tidak  mampu menangani perbedaan pandangan atau konflik yang muncul selama proses mediasi.
Dalam hal ini, penting bagi mediator untuk memastikan bahwa proses mediasi dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang terlibat. Ini dapat dilakukan dengan  memilih  mediator  yang  kompeten  dan  independen,  mengidentifikasi  masalah  yang mendasari  sengketa,  memastikan  bahwa  semua  pihak  terlibat  dalam  proses  mediasi,  dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan pandangan atau konflik yang muncul selama proses mediasi.
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilu antara lain kurangnya pemahaman terhadap proses mediasi, ketidakpercayaan antara para pihak, serta kepentingan politik yang kuat di balik sengketa tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan terpadu dalam meningkatkan efektivitas proses mediasi sebagai opsi penyelesaian  sengketa  dalam  pemilu,  baik  dari  segi  sosialisasi  dan  edukasi,  pengembangan kemampuan  mediator,  maupun  peningkatan  kesadaran  dan  partisipasi  aktif  para  pihak  yang terlibat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Tata  cara  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  melalui  mediasi  menjadi  sebuah keharusan bagi lembaga pengawas pemilu seperti Perbawaslu. Oleh karena itu, Perbawaslu telah mengatur  secara  terperinci  tentang  tahapan  mediasi  yang  harus  dilakukan  dalam  penyelesaian sengketa  proses  pemilu  melalui  mediasi.  Namun,  meskipun  pengaturan  terkait  mediasi  sudah dijabarkan dengan rinci, terutama mengenai jenis sengketa dan administrasi permohonan yang dapat  diselesaikan  melalui  mediasi,  masih  terdapat  beberapa  pengaturan  norma  yang  bersifat umum.  Hal  ini  menyebabkan  adanya  kekaburan  norma  atau  vague  norm  yang  berpotensi memengaruhi  tidak  tercapainya  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa.  Oleh  karena  itu, diperlukan  penegasan  dan  penjabaran  yang  lebih  rinci  mengenai  tahapan  mediasi  agar meminimalisir  kekaburan  norma  dan  meningkatkan  efektivitas  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi.
2. Saran
Perbawaslu  sebagai  lembaga  pengawas  pemilu  telah  mengatur  norma  terkait  tata  cara penyelesaian  sengketa  proses  pemilu  melalui  mediasi.  Namun,  dalam  pengaturan  tahapan
mediasi, masih terdapat rumusan norma kabur yang berpotensi menimbulkan kekaburan norma, sehingga  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa  sulit  dicapai.  Oleh  karena  itu,  diperlukan perubahan rumusan norma beberapa tahapan mediasi yang diatur dalam Perbawaslu agar lebih terinci  dan jelas.  Dengan perubahan  tersebut,  diharapkan  pemaknaan tahapan  mediasi  menjadi lebih  jelas  dan  menjaminkan  penerapan  yang  sama  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi. Sehingga diharapkan proses penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi dapat lebih efektif dan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik bagi semua pihak yang bersengket.

## DAFTAR PUSTAKA
Aermadepa. 2019. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu  oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan.” JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 1(2).
Arthanaya, W. I. 2021. “Penggunaan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Ulang.” Jurnal Prefrensi Hukum 2(1). Firdaus. 2014. “Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkankepercayaandanmemperkuat  Legitimasi  Pemerintahandemokrasi.” Fiat
Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8(2).
Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim.  2016. Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  Dan  Empiris . Jakarta: Prenadamedia Group.
Lintang Yunisha Dewi, Hizkia Laritza Novelina Sinaga. 2022. “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput.” Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan 8(1).
Nasef, Ni’matul Huda dan Imam. 2017. Penataan  Demokrasi  dan  Pemilu  di  Indonesia  Pasca Reformasi . Jakarta: Kencana.
Pahlevi,  Indra.  2011.  “Lembaga  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  di  Indonesia:  Berbagai Permasalahannya.” Jurnal Politica Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2(1). Rahmiz, Faramadinah. 2020. “Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 24(1).
Sanusi, Sanusi. 2021. “Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi
Kasus  Penetapan  Calon  Tetap  (DCT)  Anggota  DPRD  di  Kota  Cirebon).” Jurnal  Ilmu Hukum Sekolah Pascsarjana 5(1).
Sugiartha,  G.  N.  I.  2022.  “Penyelesaian  Sengketa  Tapal  Batas  antara  Desa  Jasri  dengan  Desa Perasi melalui Upaya.” Jurnal Prefrensi Hukum 3(1).