## PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA
Dinda Novyasari  Maharani 1 ,  Fajar Syaiful Akbar 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
Email: dinda.maharani69@yahoo.co.id 1

## ABSTRACT
Village  development  and  growth  is  currently  experiencing  rapid  progress,  this  is  indicated  by  the large  amount  of  village  funds  and  other  sources  of  village  income.  Therefore,  the  government  applies  Law No.  6  of  2014  concerning  Villages  as  the  Village  Law  in  Indonesia.  This  law  requires  the  village government  to  hold  the  community  accountable  for  the  state  funds  that  have  been  used.  To  realize  this responsibility,  the  central  government  represented  by  BPKP  developed  the  application  of  the  village financial  system  or  called  SISKEUDES  as  a  village  tool  in  realizing  its  accountability.  The  research method  used  is  a  qualitative  approach.  Data  obtained  by  interviews  and  direct  observation  techniques  in the  Village  Hall  Banjaragung.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  existence  of  SISKEUDES  in Banjaragung  Village  helps  the  village  accountability  process  to  the  local  government  and  the  community with  the  existence  of  village  financial  reports  produced  by  this  application.  Banjaragung  Village  has implemented  SISKEUDES  which  is  adjusted  to  Permendagri  No.  20  of  2018  concerning  Village  Financial Accounting, thus the  quality  of reporting  can be accounted  for based on  the prevailing  village  accounting.
Keywords: village  financial  accounting,  village  financial system (SISKEUDES) ,  village  accountability.

## ABSTRAK
Pembangunan  dan  pertumbuhan  desa  saat  ini  mengalami  kemajuan  pesat,  hal  ini  ditandai dengan  besarnya  jumlah  dana  desa  dan  sumber  pendapatan  desa  lainnya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah menerapkan  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa  sebagai  UU  Desa  di  Indonesia.  UU  ini  mewajibkan pemerintah  desa  untuk  melakukan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  atas  dana  negara  yang telah  digunakan.  Untuk  mewujudkan  tanggung  jawab  ini,  pemerintah  pusat  yang  diwakili  oleh  BPKP mengembangkan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  atau  dis ebut  SISKEUDES  sebagai  alat  desa  dalam mewujudkan  akuntabilitasnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Data diperoleh  dengan  wawancara  dan  teknik  observasi  langsung  di  Balai  Desa  Banjaragung.  Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  keberadaan  SISKEUDES  di  Desa  Banjaragung  membantu  proses  akuntabilitas desa  kepada  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dengan  adanya  laporan  keuangan  desa  yang dihasilkan  oleh  aplikasi  ini.  Desa  Banjaragung  telah  menerapkan  SISKEUDES  yang  disesuaikan  denga n Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Akuntansi Keuangan Desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan  kualitas pelaporannya  berdasarkan  pada  akuntansi  desa  yang berlaku.
Kata kunci: akuntansi keuangan  desa, sistem keuangan  desa (SISKEUDES),  akuntabilitas  desa.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  pengelolaan  keuangan  desa  semakin  diperhatikan  sejak  diterapkannya UU  No.6  Tahun  2014  tentang  desa  yang  dijadikan  sebagai  UU  Desa  di  Indonesia.  Desa dijadikan  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  dan  dapat  meningkatan  kesejahteraan
masyarakatdengan  adanya  UU Desa tersebut. Pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa diharapkan  dapat  dikelola  dengan  baik  oleh desa beserta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki  lainnya.  Pemerintah  pusat  dalam  mewujudkan  perkembangan  desa,  sejak  tahun  2015 telah  memberikan  kewenangan  dan  sumber  dana  yang  memadai  agar  desa  dapat  mengelola potensi  yang  dimilikinya  dengan  tujuan  dapat  meningkatkan  ekonomi  secara  mandiri  dengan program Dana Desa.
Tabel 1. Jumlah Dana Desa pada APBN Tahun 2015 – 2016 No. Tahun APBN Dana Desa Penerimaan Tiap Desa 1 2015 Rp20,7 triliun ±   Rp 280 juta 2 2016 Rp46,9 triliun ±   Rp 628 juta 3 2017 Rp 60 Triliun ±   Rp 800 juta 4 2018 Rp 60 Triliun ±   Rp 800 juta 5 2019 Rp  70 Triliun ±   Rp 933,9 juta Sumber: kemenkeu.go.id/dataapb  (2019)
Berdasarkan  data  APBN  untuk  Dana  Desa  periode  tahun  2015 –  2019  tersebut, anggaran  belanja negara untuk Dana Desa semakin meningkat yang pada tahun 2015 sebesar Rp  20,7  triliun  menjadi  Rp  70  triliun  di  tahun  2019.  Kenaikan  jumlah  Dana  Desa  yang dianggarkan  selama  5  tahun  hingga  saat  ini  terbilang  sangat  signifikan  besarannya.  Dengan pemberian  Dana  Desa  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan desa yang berjumlah besar ke tiap-tiap  desa  yang  berada  di  kabupaten/kota  masing-masing  provinsi  di  Indonesia  selama  5 tahun  periode  APBN,  menuntut  desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  yang  sudah  diperbaruhi dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tetapi  tidak  ada perubahan  terkait  asas-asas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparan,  akuntabel, partisipatif, serta dilakukan  dengan tertib dan disiplin anggaran.
Desa  berkewajiban  untuk  melaporkan  pertanggungjawaban  penggunaan  sumber pendapatan  desa  dalam  laporan  realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  sesuai  format  yang ditentukan  dan  standar  akuntansi  desa  yang  berlaku.  Berbagai  laporan  harus  dihasilkan  tepat waktu  dalam  kurun  waktu  yang  sudah  ditentukan  sebagai  laporan  pertanggungjawaban pemerintah desa kepada  pemerintah daerah atau masyarakat.
Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  dengan  menerapkan  prinsip akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa, sebagaimana yang dimaksud prinsip tersebut bahwa semua akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat
dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  desa  sesuai  dengan  ketentuan  sehingga  terwujud tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik (Good  Village  Governance). Dasar  pengelolaan keuangan  desa  harus  berpegang  pada  tata  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  partisipasi, akuntabilitas,  transparansi dan keadilan.
Penerapan  akuntabilitas,  transparansi  dan  kecepatan  penyelesaian  laporan  keuangan tersebut,  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  didukung  dengan  basis  teknologi  berupa  sebuah sistem  yang terintegrasi dengan baik, karena akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan  keuangan  Desa,  serta  membantu  Pemerintah  Desa  dalam  menyediakan  laporan keuangan  yang transaparan, akuntabel,  dan tepat waktu (Prakoso & Suyono, 2018).
Banyaknya  laporan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  harus dihasilkan dalam 1 periode akuntansi  tanpa  menggunakan  teknologi  informasi  dengan  terbatasnya  jumlah  aparatur  desa, terkadang  menyebabkan  ketidaktepatan  waktu  dalam  pelaporannya  serta  laporan  yang dihasilkan  tidak  sesuai  dengan  format  atau  ketentuan  karena  terbatasnya  waktu  yang  dimiliki. Hal  ini  di  dukung  juga  dengan  studi  yang  dilakukan  oleh  Indriasari  &  Nahartyo  (2008) menunjukkan  keterlambatan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  dipengaruhi  oleh pemanfaatan teknologi  informasi dan pengendalian  internal akuntansi.
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  saat  ini  sudah  meningkat,  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  selaku  pengemban  mandat untuk melakukan pengawalan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  desa,  mengembangkan  suatu  aplikasi  untuk pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  Sistem  Keuangan  Desa  atau  biasa  disebut  SISKEUDES. Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  untuk  memudahkan  dalam  pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak  ukur  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  tidak  keluar  dari  koridor  peraturan undang-undang  (Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017).
Hal  ini  didukung  dengan  kesimpulan  beberapa  penelitian  terdahulu  terkait implementasi SISKEUDES.  Keberadaan  SISKEUDES  seharusnya  makin  mempermudah  pemerintah  desa dalam  mengelola  keuangan  desa  khususnya  dalam  penyelesaian  proses  akuntansi  atas penggunaan  dana  desa  (Hasniati,  2017),  namun  rendahnya  kemampuan  memanfaatkan aplikasi  SISKEUDES  serta  kendala  terkait  kompetensi  sumber  daya  manusia  pengelola  dan belum  maksimalnya  pemanfaatan  SISKEUDES  menjadi  hal  yang  perlu  dipertimbangkan pemerintah  (Contrafatto,  Thomson,  &  Monk,  2015).  Selain  itu,  penerapan  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  yaitu  masih  sering  terkendala  oleh  terjadinya error saat  proses  penginputan (Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018). Oleh karena itu, sistem yang sudah baik dan terintegrasi
untuk  pengelolaan  keuangan  desa  harus  diimbangi  dengan  sumber  daya  manusia  yang mumpuni  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  penyusunan  laporan  pengelolaan keuangan  desa  yang  sesuai  dan  dapat  diselesaikan  tepat  waktu.  Ketepatan  waktu  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  dipengaruhi  oleh  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan pemanfaatan teknologi  informasi (McLeod & Harun, 2014).
Permasalahan yang ditemukan peneliti di Desa Banjaragung tersebut  adalah penerapan SISKEUDES  secara  online  di  tahun  2019  belum  dijalankan  secara  optimal.  Kebijakan Pemerintahan  Kabupaten  Mojokerto  dalam  pemberlakukan  SISKEUDES  secara online yang bertujuan  untuk  mengintegrasi  laporan  pengelolaan  keuangan  desa  kepada  pemerintahan daerah  belum  efektif  dan  mengalami  beberapa  kendala  seperti  beberapa  laporan  yang  sudah diinput  oleh  operator  SISKEUDES  secara  online  tidak  dapat  muncul  di  pemerintahan  daerah meskipun  datanya  sudah  dimasukkan  oleh  operator  tersebut.  Pada  akhirnya,  operator SISKEUDES  Desa  Banjaragung  tetap  menggunakan  aplikasi  SISKEUDES  secara offline yang dianggap  lebih  efisien  sebagai  sarana  pengelolaan keuangan desa saat ini dalam mewujudkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan Desa Banjaragung dengan kemampuan SDM yang dimiliki.

## TELAAH  LITERATUR

## Desa
Menurut  Hanifah  &  Sugeng  (2015),  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat  istiadat  yang  diakui  dalam  Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di  Daerah  Kabupaten. Tujuan  pembentukan  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  penyelenggaraan pemerintahan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  dan  peningkatan  pelayanan  terhadap masyarakat  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  dan  kemajuan  pembangunan.  Desa  juga dapat  dikategorikan  sebagai  daerah  otonom  mulai  dari  tingkat  teratas  sampai  terbawah  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Berkaitan  dengan  peran tersebut,  diatur  dalam  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  desa  yang  menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pemerintahan Desa
Pemerintahan  Desa  dalam  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai  unsur  penyelenggaran  pemerintahan  desa.  selain  kepala  desa  dan  perangkat  desa, terdapat  juga  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yaitu  lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan  yang  anggatanya  wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## Akuntabilitas  Desa
Akutabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut (Renyowijoyo, 2013). Akuntabilitas  publik  terdiri dua macam, yaitu:
1.  Akuntabilitas  Vertikal  ( vertical  accountability )  merupakan  pertanggungjawaban  atas pengelolaan  dana  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit- unit  kerja  (dinas)  kepada  Pemerintah  Daerah  kemudian  Pemerintah  Daerah  kepada Pemerintah Pusat.
2.  Akuntabilitas  Horizontal  ( Horizontal  accountability )  merupakan  pertanggung  jawaban yang diberikan  kepada masyarakat luas.
Akuntabilitas  desa  dapat  diartikan  bahwa  disetiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat desa sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dalam  memperoleh  informasi  atau  data-data  yang  diperlukan  dan mendukung  penelitian,  maka  lakan  diperlukan  informan  sebagai  subjek  penelitian  ini  yang ditentukan  menggunakan  Metode Purposive  Sampling yang  memiliki  arti  bahwa  narasumber sudah  ditentukan  oleh  peneliti.  Lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor  Balai  Desa Banjaragung,  Kecamatan  Puri,  Kabupaten  Mojokerto.  Penelitian  ini  akan  mengobservasi perkembangan  penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dalam  pengelolaan
keuangan  desa.  Objek  yang  dipilih  sebagai  topik  penelitian  dan  akan  dibahas  dalam penelitian ini  adalah  pengelolaan  keuangan  desa  hingga  pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan  masyarakat.  Adapun  data-data  yang  diteliti,  yaitu  perkembangan  laporan  pengelolaan keuangan  desa  serta  pelaporan  dan  pertanggungjawabannya  selama  penggunaan SISKEUDES di desa tersebut.

## Sumber Data
Sumber  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  adalah  data-data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  dengan  metode wawancara.  Data  sekunder  adalah  data-data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tanpa melibatkan  interaksi  secara  langsung  dengan  subjek  penelitian  seperti  sumber  internet,  buku, maupun dokumen-dokumen pemerintah desa.
Pengumpulan  data  primer  untuk  penelitian  ini  menggunakan 4 narasumber yang sudah ditentukan  peneliti  berdasarkan  keterlibatan  mereka  dalam  penerapan  SISKEUDES  di  Desa Banjaragung, Kec.Puri, Kab.Mojokerto.
Tabel 2. Informan Penelitian No. Informan Instansi 1 Informan 1 Perwakilan BPKP JawaTimur 2 Informan 2 DPMD Mojokerto 3 Informan 3 Kaur Keuangan Desa Banjaragung 4 Informan 4 Sekretaris Desa Banjaargung

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara.  Observasi  yaitu  teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan subjek yang  akan  diteliti  sebagai  sumber  data  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  obeservasi  yang dilakukan  adalah  observasi  partisipatif  karena  peneliti  akan  melakukan  kegiatan  magang selama  kurang  lebih  2-3  minggu  di  Balai  Desa  Banjaragung  untuk  mengamati  aktivitas bendahara  desa  dalam  pengelolaan  keuangannya.  Kemudian  wawancara  dilakukan  dengan tanya  jawab  untuk  mendapatkan  informasi  dalam  suatu  topik  tertentu.  Metode  ini  dilakukan antara peneliti dengan informan yang sudah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  yang  sudah  ditentukan,  dapat dihasilkan  pembahasan  penelitian  bahwa  akuntabilitas  desa  merupakan  kewajiban  dari pemerintah  desa  yang  harus  dilakukan  untuk  mempertanggunjawabkan  pengelolaan keuangan desa  selama  satu  periode  akuntansi.  Desa  Banjaragung  telah  menerapkan  aplikasi SISKEUDES  sejak  tahun 2018 dan saat ini sudah memasuki tahun ke-3 penggunaannya untuk membantu proses pengelolaan keuangan desa. Kondisi pelaporan Desa Banjaragung selama 2 tahun  ini,  dari  tahun  anggaran  2018  hingga  2019  mengalami  perkembangan dan temuan yang ditemukan  oleh  inspektorat  didalam  pemeriksaannya  berkurang.  Hal  ini  mengindikasikan semakin  lama  SISKEUDES  diterapkan  di  suatu  desa  dalam  proses  pengelolaan  keuangan desanya, semakin memberikan hasil yang baik juga bagi akuntabilitas  desa.

## Penerapan SISKEUDES untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banjaragung
Desa  Banjaragung  menggunakan  SISKEUDES  melalui  kaur  keuangan  yang  sekaligus menjadi operator aplikasi ini sejak tahun 2018. Selama proses penerapan SISKEUDES di Desa Banjaragung,  kaur  keuangan  selaku  operator  mendapatkan  pelatihan  dan  sosialiasi  terkait penggunaan  aplikasi  ini  yang  diadakan  oleh  DPMD  yang  bekerjasama  dengan  BPKP Perwakilan  Jawa  Timur.  Berikut  hasil  wawancara  dengan  beberapa  narasumber  terkait  awal dimulainya SISKEUDES di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.
“Mulai  2018 ya mbak, Mojokerto mulai menerapkan SISKEUDES diawal anggaran tahun 2018  bersama  BPKP  Provinsi  Jatim  dengan  tim  sebelum  saya,  kemudian  saya  sambung  di tahun  2019  kebetulan  saya  yang  membantu  dan  bertanggungjawab  terkait  pendampingan SISKEUDES di wilayah Mojok erto  dari BPKP Provinsi Jatim hingga sekarang.”
(BPKP Perwakilan Jawa Timur)
“…,tahun  2018  baru  diterapkan  serempak  oleh  desa  –  desa  di  Kabupaten  Mojokerto. Yang awalnya baru 3 sampai 7 desa ya yang menerapkan aplikasi ini tadi pada tahun 2017 ya , pada t ahun 2018 sudah diterapkan  secara keseluruhan desa di Kabupaten  Mojokerto.”
(Perwakilan DPMD Mojokerto)
“Tahun 2018, Desa Banjaragung sudah menggunakan aplikasi ini”
(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKUEDES) Berdasarkan  pemaparan  beberapa  narasumber  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa SISKEUDES  di  Desa  Banjaragung  baru  dioperasikan  dan  diterapkan  pada  tahun  2018  yang memang  baru  diwajibkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  pada  tahun  2018.  Pada  saat
ini,  versi  SISKEUDES  yang  dipakai  di  Desa  Banjaragung  sudah  versi  2.2  secara  online  untuk tahun  anggaran  2020.  Sebelumnya  pada  tahun  2019,  Desa Banjaragung masih menggunakan versi  2.1  dan  dilakukan  secara  offline  dikarenakan  pada  tahun  tersebut  keterbatasan  koneksi internet  dan  belum  siapnya  aplikasi  ini  digunakan  online  serempak  se-Kabupaten  Mojokerto. Keterbatasan  Desa  Banjaragung  dalam  menerapkan  SISKEUDES  secara  online  dapat dijelaskan dengan pemaparan berikut:
“Jadi  itu  kemarin  gini  mbak,  jadi  casenya  itu  yang  dipakai  oleh  pemerintah  desa  atau DPMDnya    masih  SISKEUDES  versi  1.6  atau  2.0,  masih  posisi  pengembangan  jadi  masih banyak  kelemahan  sehingga  diperbarui  di  versi  2.1  dan  2.2  ,  InshaAllah  kalau  2.2  sudah  tidak ada  kendala  lagi ya, terus yang kedua karena bandwitch-nya kemarin itu kecil ya, bandwitch itu maksudnya kemampuan data internetnya kecil ya, sehingga tidak melayani seluruh desa hanya 9  kecamatan  gitu,  itupun  masih  kekurangan  badwitchnya sehingga sekarang ini sudah dikelola sendiri  oleh  kominfo  ya.  Dikasih  support  yang  cukup,  InshaAllah sih bisa dilaksanakan semua, karena  di  Mojokerto  kan  akses  internetnya  kan  gampang  lah  ya  karena  perkotaan,  di  pelosok pun ada lah. ”
(BPKP Perwakilan Jawa Timur)
Penjelasan  dari  Perwakilan  BPKP  Jawa  Timur  tersebut  didukung  dengan  pemaparan dari Perwakilan DPMD Mojokerto  berikut:
“Untuk  perkembangan SISKEUDES hingga saat ini awal tahun 2020, SISKEUDES yang diterapkan  di  desa –  desa  Kabupaten  Mojokerto  sudah  online  untuk  tahun  anggaran  2020. Sebenarnya SISKEUDES secara online ini sudah dianjurkan oleh pemerintah pada tahun 2019, tetapi  karena  effort  atau  upaya  agar  SISKEUDES  ini  bisa  diterapkan  secara  online membutuhkan  biaya  dan  persiapan  perangkat  server  yang  besar,  maka  kami  mengalami keterbatasan untuk anggarannya. ”
(Perwakilan DPMD Mojokerto)
Pada  tahun  2020,  DPMD  Mojokerto  dan  BPKP  Perwakilan  Jawa  Timur  sudah  bekerja sama  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  (Kominfo)  terkait  penyediaan  website SISKUEDES  secara  online  di  Kabupaten  Mojokerto yang bisa diakses langsung kapanpun dan dimanapun  operator desa berada dengan memasukkan login username serta password sesuai desanya  masing-masing.  Penginputan  data  pengelolaan  keuangan  desa  secara  online  ini dikelola  oleh desa sendiri dan diawasi DPMD Mojokerto secara langsung, sehingga pemerintah daerah dapat melihat perkembangan desanya berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi ini.
Fitur yang tersedia dalam aplikasi ini sudah sesuai dengan proses pengelolaan keuagan desa  yang  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan desa  yang terdiri dari 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  Proses  ini  ditindak  lanjuti  oleh  Kabupaten Mojokerto dengan  menerbitkan Peraturan  Bupati  Nomor  86  Tahun  2019  tentang  Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

## Perencanaan
Perencanaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  landasan  utama  didalam menjalankan  suatu  pemerintahan  desa  dengan  visi  dan  misi  desa  yang  ada.  Pengambilan keputusan  terkait  proses  perencanaan  desa  ,  dari  pembentukkan  RPJM  Desa,  RKP  Desa, hingga  disahkannya  APB  Desa  melibatkan  partisipasi  masyarakat,  sehingga  masyarakat mengetahui  perencanaan  yang  dibuat  dan  dapat  memberikan  aspirasi secara langsung dalam pembuataan perencanaan desa tersebut. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu cara yang  dapat  dilakukan  desa  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  desa.  Hal  ini  dikemukakan  oleh Stanton  (2015)  bahwa  pelaksanaan good  governance dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan kebijakan baik melalui lembaga perwakilan maupun secara langsung.
Proses  perencanaan  desa  didalamnya  terdapat  proses  pengganggaran  yang  dijadikan fitur  tersendiri  didalam  aplikasi  SISKEUDES  sehingga  proses  perencanaan  yang  dimasukkan didalam  aplikasi  ini  lebih  mengarah  kepada  RPJM  Desa  sedangkan  untuk  APB  Desa  yang dibagi  untuk  perencanaan  per  bidang  diinput  kedalam  fitur  penganggaran  yang  berisikan anggaran  setiap  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  selama  1  periode  kedepan.  Secara  garis besar,  aplikasi  ini  sudah  memuat  fitur-fitur  yang  dibutuhkan  oleh  operator  dan  kaur  keuangan desa  dalam  melakukan  proses  pengelolaan  keuangan  desa  hingga  menjadi  ouput  laporan keuangan.
Perbup  No.  86  Tahun  2019  pada  lampiran  1  bagian  1  mengatur  tentang  perencanaan dan  penganggaran  di  pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari  beberapa  tahap  seperti  yang  tersaji pada Gambar 1.
Gambar 1. Perencanaan dan Penganggaran  di Pemerintahan Desa
Sumber: Perbup No. 86 Tahun 2019
Perubahan  APB Desa
(Jika  diperlukan)
Penyusunan APB Desa Penyusunan RKP Desa Penyusunan RPJM  Desa
Berdasarkan  bagan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  perencanaan  APBDes  terdiri  dari  3 tahapan  utama  hingga  terbentuk  APBDes  dan  1  tahap  yang  disesuaikan  dengan  kepentingan desa jika terjadi keadaan yang memerlukan perubahan APBDes.   Tahapan dalam perencanaan pengelolaan  keuangan  ini  dilakukan  melalui  tingkatan musyawarah seperti yang dijelaskan oleh narasumber dengan pemaparannya sebagai berikut :
“Untuk perencanaannya ya mulai musdus lalu musdes, terus musrenbangdes, baru kita input dalam aplikasi. ”
(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)
“Jadi  urut-urutannya  Musdus  dulu, lalu Musdes dengan BPD dulu baru Musrenbangdes. Setelah  diadakan  musrenbangdes  di  desa  mengundang  semua  tokoh  masyarakat,  RT/RW , BPD,  tokoh  pemuda, PKK, semuanya diundang. Ini hasilnya dari musdus dirangking yang mau dibangun.  Setelah  itu  kita  merencanakan,  kita  melihat  anggaran  Dana  Desa  dan ADD berapa, paguknya  berapa.  Itu  yang  dibangun  untuk  fisik,  pembangunan.  Akhirnya  kita  mengajukan, sebelum mengajukan kita RAB, sebaga i susunan perencanaan.”
(Sekretaris Desa Banjaragung)
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dari  Kaur  Keuangan  dan  Sekretaris Desa Banjaragung sudah  sesuai  dengan  penjelasan  yang  didapatkan  dari  penelitian  sebelumnya.  Hasil musyawarah  desa  berupa  perencanaan  pembangunan  desa  ditindak  lanjuti  dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa  dan  perangkatnya.  Musrenbangdes  inilah  yang  membahas  mengenai  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta APBDes tiap setahun sekali (Haidin,  2017).
Proses  penganggaran  di  Desa  Banjaragung  dimulai  ketika  penyusunan  APB  Desa. Setiap  rencana  kegiatan  yang  sudah  ditetapkan  dari  hasil  Musrenbangdes  akan  dianggarkan sesuai  dengan  Pagu  Indikatif  dalam Proses  Penyusunan  Anggaran  dari  pemerintah daerah. Pagu  indikatif adalah  ancar-ancar pagu anggaran  yang  diberikan  kepada  pemerintah daerah  sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  rencana  kerja  (renja)  pemerintah  desa.  Desa Banjaragung  menunggu  pagu  indikatif  ini  diturunkan  ke  desa-desa  di  Kabupaten  Mojokerto untuk  menyusun  APB  Desa.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  kendalanya  dalam penyusunan  APB  Desa  saat  ini  yaitu  APB  Desa  Tahun  Anggaran  2020,  pagu  indikatif  baru diberikan  pada  awal  Desember  2019,  padahal  jika  diperhatikan  dalam  Permendagri  No.  20 Tahun 2018 atau Perbup No. 86 Tahun 2019, yang membahas penyusunan APB Desa untuk 1 tahun berikutnya  paling lambat pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
Selain  kendala  itu,  Desa  Banjaragung  juga  mengalami  kesulitan  terkait  penyusunan APB  Desa  tahun  berikutnya  yang  bersamaan  dengan  pelaporan  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  desa  pada  akhir  tahun,  serta  desa  beradaptasi  dengan  SISKEUDES secara  online.  Kendala-kendala  tersebut  yang  membuat  hingga  saat,  yaitu  Februari  2020  ini proses  perencanaan  Desa  Banjaragung  terhambat  untuk  menghasilkan  APB  Desa  Tahun Anggaran  2020.  Batas  paling  lambat  disahkannya  APB  Desa  tahun  berikutnya  yaitu  3  bulan sejak  akhir  tahun  yaitu  Bulan  Maret  tahun  anggaran  berjalan.  Konsekuensi  dari  keterlambatan ini  iatu  proses  penatausahaan  dan  pelaksaan  kegiatan desa mengalami kendala sehingga ada beberapa  kegiatan  tertunda.  Penyebab  lainnya  keterlambatan  APB  Desa  ini  dikarenakan  SDM di  Desa  Banjaragung  juga  masih  kurang  sehingga  APB  Desa  tidak  dapat  diselesaikan  tepat waktu.  Hal  ini  dijelaskan  oleh  Kaur  Keuangan  Desa  sekaligus  Operator  SISKEUDES  dengan pemaparan berikut ini :
“ ya karena SDM-nya  kurang mbak.”
(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES) Diketahui  bahwa  didalam  peraturan  daerah,  operator  dan  kaur  keuangan  desa diusahakan  berbeda  untuk  membantu  didalam  proses  pengelolaan  keuangan  desa menggunakan  SISKEUDES,  tetapi  karena  kepala  Desa  Banjaragung  menghendaki  dan menganggap  kaur keuangan desa ini mampu, maka dari itu 2 tugas tersebut hanya diserahkan pada 1 orang saja.
Proses perencanaan terkait APB  Desa,  dimulai  dengan sekretaris  desa mengkoordinasikan  penyusunan  rancangan  APB  Desa  berdasarkan  RKP  Desa  yang  telah disahkan  dan  pedoman  penyusunan  APB  Desa  yang  diatur  dengan  peraturan  Bupati Kabupaten  Mojokerto  yang  berlaku  saat  ini.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB Desa)  merupakan  rencana  anggaran  keuangan  tahunan  pemerintah  desa  yang  ditetapkan untuk  menyelenggarakanprogram  dan  kegiatan  yang  menjadi  kewenangan  desa.  RKP merupakan  acuan  untuk  penyusunan  APB  Desa,  sehingga  jumlah  anggaran  yang ada di RKP lebih besar daripada APB Desa dikarenakan RKP tersebut disesuaikan dengan kebutuhan desa yang  akan  dianggarkan  dan  harus  dilaksanakan  sesuai  nominal  yang  tertera  APB  Desa tersebut, seperti yang dijelaskan  dengan pemaparan berikut:
“RKP  jumlahnya  lebih  besar  daripada  APB  Desa.  Kalau  APB Des pasti sesuai dengan pagu anggaranya, kalau  RKP bisa lebih.”
(Kaur Keungan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)
Setelah  APB  Desa  terbentuk,  kaur  keuangan  Desa  Banjaragung  dapat menginput APB Desa  tersebut  langsung  ke  dalam  aplikasi  SISKEUDES  sebagai  awal  proses  penganggaran. Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  penelitian  Puspita,  Sholihin,  &  Andrianti  (2019)  yang menyatakan bahwa  proses  penganggaran  yang  dilakukan  di  desa  sudah  terstruktur  dengan  baik dalam hal pengelolaan  anggaran  dan  proses  penggunaan  dana  sudah  dapat  diketahui  karena  setelah proses  perencanaan  lalu  dilakukan  proses  pengganggaran  yang  kemudian  diinput  masuk kedalam  aplikasi  SISKEUDES.  Demikian,  Desa  Banjaragung  sudah  menjalankan  proses perencanaan  desa  dan  penganggarannya  dengan  menggunakan  SISKEUDES  sesuai  aturan yang berlaku.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  keuangan  desa  merupakan  tahapan  dimana  pemerintahan  desa menjalankan  atau  merealisasikan  APB  Desa  yang akan dilakukan oleh  Pelaksana Pengelolaan Keuangan  Desa  (PPKD)  dengan  ditetapkannya  keputusan  kepala  desa.  Terdapat  beberapa prinsip  umum  yang  harus  ditaati  antara  lain,  seluruh  penerimaan  dan  pengeluaran  desa dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa  pada  bank  yang  ditetapkan  oleh  Bupati.  Desa Banjaragung  menggunakan  Bank  Jatim  untuk  rekening  banknya.  Pengisian  Parameter Rekening  Bank  Desa  pada  SISKEUDES  harus  ditambahkan  sebelum  proses  penatausahaan. Parameter  rekening  bank  desa  hanya diperbolehkan satu rekening kas desa untuk setiap desa yaitu rekening bank yang dipunyai  oleh pemerintah desa.
Proses  pelaksanaannya,  kaur  keuangan  desa  dapat  menyimpan  uang  dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto. Kaur keuangan  Desa  Banjaragung  mengiyakan  jika  memang  dibutuhkan  kas  tunai  pada  kegiatan sehari-hari  pemerintah  desa  tert,  maka  tidak  dipungkiri  kaur  keuangan  tersebut  akan menyimpan sejumlah uang didalam 1 rekening  lain selain rekening desa yaitu Bank Jatim.
Selain  itu,  agar  operasional  kegiatan  berjalan  lancar,  dimungkinkan  juga  pembayaran kepada  pihak  ketiga  dilakukan  dengan  menggunakan  kas  tunai  melalui  pelaksana  kegiatan (panjar  kegiatan).  Pemberian  panjar  kepada  pelaksana  kegiatan  dilakukan  dengan  persetujuan terlebih  dahulu  dari  kepala  desa  setelah  melalui  verifikasi  Sekretaris  Desa,  tetapi  Desa Banjaragung  tidak  menggunakan  metode  pembayaran  panjar  karena  dirasa  prosedur pembayaran  menggunakan  SPP  Panjar  lebih  rumit  daripada  pembayaran  SPP  Definitif. Keputusan  Desa  Banjaragung  untuk  tidak  mengunakan  pembayaran  panjar  dapat  dijelaskan melalui pemaparan kaur keuangan  Desa Bnajaragung  sebagai berikut :
“Panjar  itu  rumit,  mbak.  Lagipula  umur  pembayarannya  hanya  1  bulan,  nanti  kalau diinput di aplikasi , makin susah. Tidak hanya Desa Banjaragung juga yang nggak pakai panjar, semua desa di kecamatan puri juga nggak pakai karena rumit itu.”
(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)

## Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  dilakukan  oleh  kaur  keuangan  sebagai  pelaksana  fungsi kebendaharaan  yaitu  menerima,  menyimpan,  menyetorkan/membayar,  menatausahakan  dan mempertanggung-jawabkan  penerimaan  pendapatan  desa  dan  pengeluaran  dalam  rangak pelaksanaan  APB  Desa.  Penatausahaan  dilakukan  dengan  mencatat  setiap  penerimaan  dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur keuangan wajib membuat buku kas pembantu umum yang terdiri dari atas:
1.  Buku  kas  pembantu  bank  yang  merupakan  catatan  penerimaan  dan  pengeluaran  melalui rekening kas desa.
2.  Buku  pembantu  pajak  yang  merupakan  catatan  penerimaan  potongan  pajak  dan pengeluaran  setoran pajak
3.  Buku pembantu panjar yang merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.  Desa  Banjaragung  tidak  menggunakan  uang  panjar  dalam  membiayai  kegiatan pelaksanaan  APB  Desa  sehingga  kaur  keuangan  desa  hanya menggunakan SPP Definitif tanpa SPP Panjar dalam SISKEUDES.
Ketiga  jenis  buku  kas  pembantu  umum  tersebut  otomatis  dihasilkan  sesuai  jenis transaksi  yang sudah diinput melalui proses penatausahaan.  Setiap kegiatan penatausahaan di Desa Banjaragung sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 untuk anggaran tahun 2019.
Setiap  pengeluaran  yang  akan  dikeluarkan  oleh  kaur  keuangan  untuk  merealisasikan kegiatan  akan  dibuatkan  SPP.  Kaur  keuangan  desa  juga  bertugas  untuk  mengeluarkan  SPP ketika  pelaksana kegiatan dari PPKD meminta pembayaran atas kegiatan yang akan dilakukan. SPP  dapat  iinput  dan  dihasilkan  melalui  aplikasi  SISKEUDES yang nanti akan diverisikasi oleh sekretaris  desa  dan  disetujui  oleh  kepala  desa.  Ketika  akhir  periode,  SPP  yang  sudah dikeluarkan  dari  awal  hingga  akhir  akan  dirangkum  dalam  aplikasi  dengan  istilah  register  SPP yaitu  kumpulan  SPP  beserta  nomor  transaksi  yang  sudah  dikelaurkan  desa.  Register  SPP  ini membantu  kaur  keuangan  dalam  memastikan  kembali  apakah  SPP  yang  dikeluarkan  sudah sesuai dengan  jumlah pengeluaran  yang ada.
Secara  garis  besar,  proses  penatausahaan  merupakan  kegiatan  kaur  keuangan dalam menginput  pemasukkan  dan  pengeluaran  keuangan desa didalam SISKEUDES. Setiap proses keluar  masuknya  uang  dapat  dilihat  dalam  buku  rekening  bank  desa  karena  sebagian  besar pendapatan  desa  akan  dimasukkan  ke  dalam  rekening  desa  serta  pengeluaran  desa  akan mengambil dana yang berada di dalam rekening tersebut.

## Pelaporan
Pelaporan  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  lihat  sebagai  output  dari  penatausahaan menggunakan  SISKEUDES.  Output  yang  dihasilkan  merupakan  laporan  keuangan  dengan format  peraturan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  berlaku  di  Kabupaten  Mojokerto.  Laporan tersebut  dapat  dihasilkan  sesuai  periode/jangka  waktu  yang  diinginkan.  Sesuai  peraturan, pelaporan  hasil  pengelolaan  keuangan  yang  harus  dilaporkan  hanya  dibedakan  menjadi  2 periode  yaitu  semesteran  dan  tahunan,  sedangkan  pemerintah  desa  melalui  kaur  keuangan setiap  bulan  bisa  menghasilkan  laporan  keuangan  jika  diperlukan  menggunakan  SISKEUDES. Setiap  laporan  yang  dihasilkan  oleh  aplikasi  ini  akan  tertera  tulisan “Printed  by  Siskeudes” di pojok  kiri  bawah  laporan  tersebut  beserta  informasi  tanggal  dan  waktu  pencetakan  laporan keuangan.  Laporan keuangan yang dapat dihasilkan langsung dari aplikasi antara lain:
1.  Laporan Realisasi APB Desa
2.  Laporan Realisasi Anggaran Desa
3.  Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
4.  Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
5.  Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan
6.  Laporan Realisasi Anggaran Semesteran
7.  Laporan Realisasi APB Desa Semesteran
8.  Laporan Kekayaan Milik  Desa
9.  Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Semua laporan tersebut tersedia dalam fitur pelaporan dalam SISKEUDES yang berasal dari  penginputan  penatausahaan,  sehingga  ketika  kaur  keuangan  menginput  suatu  transaksi pengeluaran  atau  pemasukan  terkait  realisasi  APB  Desa  maka  akan  otomatis  menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban.

## Pertanggungjawaban
Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa  sebenarnya  tahapan yang  saling  berkaitan  dan  tidak  bisa  dipisahkan.  Pelaporan  digunakan  untuk  merinci  semua penggunaan  keuangan  desa  sesuai  dengan  akuntansi  desa  yang  berdasarkan  format  laporan
keuangan  desa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  publik.  Pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  upaya  instansi  atau  lembaga  pengguna  dana  negara termasuk  pemerintah desa agar laporan yang sudah dibuat dapat dijelaskan dan dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan  desa.
Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APB  Desa  Setiap  Akhir  Tahun Anggaran  disampaikan  kepada  Bupati  melalui  camat  terdiri  dari  Pendapatan,  Belanja,  dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah  sepakat  terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk  Peraturan  Desa,  maka  Perdes  ini  disampaikan  kepada  Bupati  sebagai  bagian  tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa.
Pertanggungjawaban  Desa  Banjaragung  kepada  masyarakat  menggunakan  media informasi  berupa  banner  yang  dilakukan  untuk  memberikan  informasi  terkait  perencanaan anggaran  dan  kegiatan  yaitu  APB  Desa  dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang didapat  dari  sumber  pendapatan  desa  terutama  Dana  Desa  untuk  pembangunan  desa. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  sumber  didapatkan  informasi  adanya  banner tersebut dengan pemaparan sebagai berikut:
“Sekarang  itu  bahkan  warga desa setiap tahun anggaran baru, semisal tahun anggaran tahun  2020  dipasang  banner  besar-besar  ya,  berapa  sih  jumlahnya  pendapatan,  belanjanya belanja, ditempelkan.  Sekarang itu open semuanya dari anggarannya. ”
(Perwakilan BPKP Jawa Timur)
“Biasanya  di  banner,  selain  APB  Desa  untuk  realisasinya  nanti  juga  kita  banner. Untuk laporan  realisasi  ini  kan  3  bulan  setelah  tahun  anggaran  berjalan  berarti  Maret,  jadi  Maret  kita pasangkan. ”
(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES)
Pertanggungjawaban Desa Banjaragung juga harus dibuktikan dengan foto sesuai dengan jenis kegiatan  yang  dilakukan.  Menurut  Sekretaris  Desa  Banjaragung,  foto  saat  ini  menjadi  bukti nyata atas pengelolaan  keuangan desa, seperti yang dipaparkan  sebagai berikut:
“Foto itu sekarang yang berbunyi sebagai bukti. Semua itu foto. Sekarang beli komputer, laptop,  kursi,  harus  difoto  di  tokonya,  tidak  boleh  kelupaan,  kalau  lupa  ya  gak  boleh  harus dikembalikan. ”

## Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Banjaragung
Output  dari  SISKEUDES  merupakan  laporan  keuangan  dan  pertanggungjawaban  desa yang  sudah  disesuaikan  dengan  Permendagri  No.20  Tahun  2018  dan  Peraturan  Bupati Mojokerto  No.  86  Tahun  2019.  Sebelum  adanya  aplikasi  ini,  proses  pencatatan  pengelolaan keuangan  desa  dilakukan  secara  manual  dengan  menggunakan  pembukuan  dan  exel. Terkadang  kaur  keuangan  mengalami  kesulitan  jika  harus  membuat  laporan  keuangan  yang terdiri dari beberapa laporan secara bersamaan melalui pembukuan manual atau menggunakan exel.  Adanya  SISKEUDES  ini dapat membantu proses pencatatan/penatausahaan pengelolaan keuangan  desa  dengan  sekali  input transaksi hingga dapat menghasilkan laporan yang diminta oleh  pemerintah  daerah.  Kemudahan  penggunaan  aplikasi  ini  dijelaskan  oleh  salah  satu narasumber, sebagai berikut :
“...,untuk  desa  hanya  input  data  di  aplikasi  siskeudes  dan  mengacu  pada peraturan/regulasi  Permendagri  No.20  Tahun  2018,  jadi ini nanti kan ada perancangan daerah, ada  perancangan  aplikasi  yang  dilakukan  oleh  DPMDnya  jadi  keseragaman  akun  akunnya diatur oleh DPMD untuk menyamakan akun di aplikasi desa desanya. Itu namanya menentukan parameter.  Kalau  yang  sekarang,  kalau  yang  online  gak  perlu  lagi  jadi  tinggal  DPMDnya mensetting  di  parameter  jika  sudah  mengirim  pemberitauhan  password/alamat  siskeudes onlinenya.  Desa tinggal  akses dan langsung proses pentausahaannya  serta penganggarannya. ” (Perwakilan BPKP Jawa Timur)
Pelaporan  yang  dihasilkan  melalui  SISKEUDES  dapat  mengurangi  kesalahan  input angka  dan  kesempatan  melakukan  kecurangan  sehingga  temuan  dari  pemeriksaan  laporan keuangan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  berkurang  tiap  tahunnya.  Perkembangan  kualitas pelaporan  keuangan  Desa  Banjaragung  yang  dilihat  dari  hasil  pemeriksaannya,  dapat  dilihat dari beberapa pemaparan, sebagai berikut:
“...,  Alhamdulillah.  Soalnya  kemarin  sudah  sedikit  penemuannya  karena  ya  Sistem aplikasi SISKEUDES ini ya, kita banyak  belajar, nggak langsung baik semuanya .”
(Sekretaris Desa Banjaragung)
“Lebih  baik  hasilnya  dari  pada  tahun  lalu  mbak,  tahun  2019  ini  semakin  baik  dan temuannya makin sedikit, jadi tahun 2020 InshaAllah  bisa makin baik lagi.”
(Kaur Keuangan Desa Banjaragung & Operator SISKEUDES) Pemaparan  dari  perangkat  desa  tersebut  didukung  oleh  penjelasan  Perwakilan  BPKP Jawa  Timur  terkait peran SISKEUDES dalam membantu meningkatkan kualitas pelaporannya , sebagai berikut  :
“Siskeudes  sangat  membantu,  banyangkan ya kalau desa itu disuruh membuat laporan keuangan  tanpa  adanya  apikasi  ini,  wah  luar  biasanya  sulitnya  desa  itu  mbak,  sangat  sulit. Dengan  aplikasi  ini  sangat  membantu  desa  dalam  mebuat  laporan  keuangannya  karena  nanti kalau membuat manual atau exel atau manual pakai buku, aduuh duh nggak kebayang itu .”
(Perwakilan BPKP Jawa Timur)

## Akuntabilitas  Desa Banjaragung
Akuntabilitas  desa  merupakan  kewajiban  pemerintah  desa  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pemberi  dana  dan  masyarakat.  Sebelum adanya  UU  No.6  Tahun  2014  tentang  desa,  desa  tidak  memiliki  tanggungjawab  untuk mempublikasikan  laporan  keuangan  desa  atau  mempertanggungjawabkan  secara  publik sehingga  belum  ada  akuntanbilitas  desa  yang  terwujud  pada  saat  itu.  Pada  awal  tuntutan pertanggungjawaban  laporan  pengelolaan  keuangan  desa  ini  ada  dan  mengharuskan menggunakan  SISKEUDES  untuk  sarana  medianya,  SDM  di  desa  atau  perangkat  desa terutama  kaur  keuangan  belum  terbiasa  sehingga  mengalami  kesulitan  dalam  penerapannya. Proses adaptasi dari desa untuk mewujudkan akuntabilitas desa menggunakan SISKEUDES ini dijelaskan oleh beberapa informan berikut:
“Dulu  tidak  ada  akuntanbilitasnya  karena  belum  ada  kewajiban  pelaporan  seperti  saat ini.  Ketika  diterapkan  SISKEUDES  pertama  kali  di  desa,  perangkat  desa  kaget  dikarenakan SDM  masyarakatnya  belum  siap  di  beberapa  desa.  Dulu  penerimaan  desa  atau  dana  yang beredar  tidak  ada  yang  tahu,  mungkin  hanya  perangkat  desa  saja, tetapi saat ini warga sudah bisa mengetahui  pendapatannya  berapa dan pengeluarannya  berapa. “
(Perwakilan BPKP Jawa Timur)
Akuntabilitas  publik  terdiri  dua  macam,  yaitu  yang  pertama  ada  Akuntabilitas  Vertikal ( vertical  accountability )  yang  merupakan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dana  kepada otoritas  yang  lebih  tinggi,  misalnya  pertanggungjawaban  unit-unit  kerja  (dinas)  kepada Pemerintah  Daerah  kemudian  Pemerintah  Daerah  kepada  Pemerintah  Pusat.  Desa Banjaragung  sudah  melakukan  pertanggungjawaban  ini  setiap  tahunnya  karena  memang menjadi  kewajiban  mutlak  yang  harus  dilakukan oleh desa untuk melaporkan hasil pengelolaan keuangan  desa  kepada  Pemerintahan  Kabupaten  Mojokerto.  Mekanisme  untuk  pelaporan  dan pertanggungjawaban  desa  ke  Bupati  sebagai  kepala pemerintah daerah tidak dilakukan secara langsung  dikarenakan  desa  merupakan  bagian  dari  wewenang kecamatan, dalam hal ini untuk
proses  tersebut  Desa  Banjaragung  melakukannya  melalui  Kecamatan  Puri  sebagai penghubung  pemerintahan  daerah dan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban yang diberikan  oleh  Desa  Banjaragung  ialah  laporan  keuangan  desa  yang  sudah  diperiksa  oleh inspektorat Kabupaten Mojokerto.
Akuntabilitas  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  sebagai  penanggung  jawab  atas pelaksanaan  setiap  kegiatan/program  yang  dijalankan.  Kepala  Desa  sebagai  penanggung jawab  seterusnya  melakukan  akuntabilitas  kepada  pemerintah  kabupaten  sebagai  penyalur dana  dari  pemerintah  pusat.  Akuntabilitas  kepada  pemerintah  kabupaten  ini  dipandang  sangat penting,  karena  itu  sebagai  syarat  pencairan  dana  desa  tahap  berikutnya  (Imawan,  Irianto,  & Prihatiningtias, 2019)
Akuntabilitas  yang  kedua  yaitu,  Akuntabilitas  Horizontal  ( Horizontal  accountability )  yang merupakan  pertanggung  jawaban  yang  diberikan  kepada  masyarakat  luas.  Desa  Banjaragung sejak tahun anggaran 2018 sudah melakukan proses perencanaan desa secara partisipatif dan terbuka  kepada  masyarakat.  Keterbukaan  desa  kepada  masyarakat  terkait  perencanaan kegiatan  desa  yang  akan  dilakukan  selama  1  periode  atau  1  tahun  juga  berdampak  pada proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang  terbuka  bagi  masyarakat.  Hal  ini  ditandai dengan  adanya  Musyawarah  Desa  di  Desa  Banjaragung  yang  dilakukan  di  setiap  proses pengesahan  APB  Desa  dan  proses  pertanggungjawaban  Desa  Banjaragung.  Selain  itu, pemerintah  desa  juga  dituntut  untuk  terbuka  terkait  penggunaan  dana  desa  dan  realisasi  APB Desa  melalui  media  informasi.  Desa  Banjaragung  menggunakan  banner  sebagai  media informasi terkait keterbukaan desa terhdapat masyarakat.
Implementasi  akuntabilitas  desa  pada  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 39 terkait penyampaian informasi mengenai APB Desa  kepada  masyarakat  melalui  media  informasi  menggunakan  media banner yang memuat APB  desa,  pelaksana  kegiatan  anggaran  dan  tim  yang  melaksanakan  kegiatan.  Berdasarkan hasil  observasi  dan  wawancara,  akuntabilitas  Desa  Banjaragung  sudah  dilakukan  sesuai dengan tuntutan pemerintah daerah maupun pusat berdasarkan peraturan tersebut. Hanya saja untuk  media  informasi  berupa  website,  Desa  Banjaragung  belum  memilikinya  sehingga akuntabilitas  desanya  belum  bisa  diakses  secara  online.  Hal  ini  tidak mengurangi upaya Desa Banjaragung  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  desa.  Semua  butuh  proses  dan  adaptasi  , termasuk  memasukkan  kebiasaan  moderisasi  terkait  penggunaan  sarana  elektronik  dan internet.
Penerapan  SISKEUDES  di  Desa  Banjaragung  ini  telah  memberikan  dampak yang baik bagi  pemerintahan  desa  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  desa.  Hasil  ini  juga  didapatkan  dari penelitian  Puspita,  Sholihin,  &  Andrianti    (2019), yang menyatakan bahwa kualitas akuntabilitas desa  setelah  penerapan  SISKEUDES  mempermudah  proses  pelaporan  pertanggungjawaban dan  memberikan  hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan,  dan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang akuntabel.

## SIMPULAN
Pertanggungjawaban  atas  laporan  keuangan  Desa  Banjaragung  kepada  pemerintah daerah  dan  masyarakat  sudah  dilakukan  tiap  tahunnya  demi  mewujudkan  akuntabilitas  desa. Akuntabilitas  vertikal  telah  dilaporkan  oleh  Desa  Bnajaragung  kepada  pemerintah  Kabupaten Mojokerto  melalui  Kecamatan  Puri  dalam  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa  yang  sudah  diperiksa  oleh  inspektorat.  Sementara  itu,  akuntabilitas  horizontal yang  dilakukan  pemerintahan  desa kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan pemasangan banner  terkait perencanaan dan realisasi APB Desa, proses pembangunan suatu proyek desa, atau pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa, serta melaporkan pertanggungjawaban  desa  dengan  mengadakan  musyawarah  desa  setiap  akhir  tahun.  Hal tersebut  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kepercayaan  pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  dan masyarakat terhadap pemerintah Desa Banjaragung, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
SISKEUDES  sangat  membantu  kaur  keuangan  desa  dalam  proses  pengelolaan keuangannya  dan  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  sesuai  waktu  yang  diinginkan. Berawal dari penginputan perencanaan desa , penganggaran APB Desa, penatausahaan desa, hingga  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  desa  dapat  dilakukan  dengan  sekali  input  diawal sehingga menjadi efisien dan efektif untuk kinerja  desa.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  informasi  terkait pengungkapan data yang berkaitan dengan  akuntabilitas  desa  terhadap  masyarakat  dikarenakan  sebagian besar masyarakat tidak terlalu  memperhatikan  akuntabilitas  atas  penggunaan  uang  desa.  Sifat  ketidakpedulian    dari masyarakat  ditambah  dengan  pengetahuan  yang  masyarkat  miliki  tentang  pentingnya pertanggungjawaban  desa  inilah  yang  menyebabkan  peneliti  kurang  mendapatkan  infomasi yang  lebih  banyak  terkait  dampak  SISKEUDES  terhadap  akuntabilias  desa  ke  mayarakat. Berdasarkan  keterbatasan  penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya lebih mengutamakan
penelitian  terkait  perilaku  masyarakat  terhadap  sikap  kepedulian  dan  pengetahuan  mereka tentang  pertanggungjawaban  desa.  Dari  penelitian  tersebut,  diharapkan  dapat  lebih mengungkapkan  perilaku masyarakat terhadap akuntabilitas  desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Contrafatto,  M.,  Thomson,  I.,  &  Monk,  E.  A.  (2015). Peru,  Mountains  and  Los  Niños:  Dialogic Action,  Accounting  and  Sus-tainable Transformation . Critical Pers-pectives on Accounting, 33, 117 –136.
Haidin,  S.  (2017). Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi  Di  Kabupaten  Dompu)  Management Implementationof  Villagefinance  After  Law  Number  6  Year  2014  On  Village  (Study  In Dompu District) .
Hanifah,  S.  I.,  &  Sugeng,  P.  (2015).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pertanggungjawaban Anggaran  Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , 4 (8).
Hasniati,  H.  (2017).  Model  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. JAKPP  (Jurnal  Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 2 (1), 15 –30.
Imawan,  A.,  Irianto,  G.,  &  Prihatiningtias,  Y.  W.  (2019).  Peran  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Dalam  Membangun  Kepercayaan  Publik. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 10 (1). https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009
Indriasari,  D.,  &  Nahartyo,  E.  (2008). Pengaruh  kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi  informasi,  dan  pengendalian  intern  akuntansi  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  Pemerintah  Daerah::  Studi  pada  Pemerintah  Kota  Palembang  dan  Kabupaten Ogan Ilir . [Yogyakarta]:  Universitas Gadjah Mada.
Malahika,  J.,  Karamoy,  H.,  &  Pusung,  R.  (2018).  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes)  pada  Organisasi  Pemerintahan  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Suwaan Kecamatan  Kalawat  Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13 (4), 578 –583.
McLeod, R. H., & Harun, H. (2014). Public sector accounting reform at local government level in Indonesia. Financial Accountability & Management , 30 (2), 238 –258.
Puspita,  D.  E.,  Sholihin,  M.  R.,  &  Andrianti,  S.  R.  (2019). Evaluasi  Penggunaan  Aplikasi SISKEUDES  (Sistem  Keuangan  Desa)  dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Akuntabilitas Keuangan  Desa  Tahun  2018  (Studi  Kasus  pada  Desa  Nogosari  Kecamatan  Rowo Kangkung Kabupaten Lumajang) , 168 –175.
Sulina,  G.  A.  T.,  Wahyuni,  M.  A.,  &  Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Kaba-kaba, Kecamatan  Kediri,  Kabupaten  Tabanan). E-Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha , 8 (2).
Suyono,  D.,  &  Prakoso,  F.  E.  A.  (2018).  Implementasi  Program  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten  Tegal  Tahun  2017. Indonesian  Governance  Journal:  Kajian  Politik- Pemerintahan , 1 (1).