DOI https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.1275 Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694) Vol 33, No 1 (2024); pp. 37-60
Gerakan  Front  Nahdliyin  Untuk  Kedaulatan  Sumber  Daya  Alam (FNKSDA):  Melawan  Ekstraksi  Emas  di  Banyuwangi  dengan Semangat Islam Progresif
Aufa Ulil Abshar Abdalla 1* 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jalan A. Yani 117, Surabaya, Indonesia * Corresponding Author: aufaulilabshr@gmail.com
Submitted: 11 November 2023 Revised: 1 January 2024 Accepted: 21 January 2024 Published: 27 January 2024

## Abstract
The escalation of ecological crises is increasingly evident in contemporary society, particularly with the surge in ecological disasters across various regions of Indonesia. This phenomenon is intricately linked to the intensifying extreme weather patterns, a consequence of post-World War II industrialization and the unchecked expansion of industries in developing nations. This study delves into the ideologies and actions of the Front Nahdliyin for the Sovereignty of Natural  Resources  (FNKSDA)  aimed  at  mitigating  the  unfolding  ecological  catastrophes, which  are  symptomatic  of  the  ongoing  crisis.  It  investigates  how  FNKSDA's  initiatives intersect with the principles of progressive Islam. Notably, one of FNKSDA's key endeavors involves countering neo-extractivist practices spearheaded by PT BSI in Banyuwangi, which resulted  in  devastating  mud  floods  in  2016.  Employing  a  comprehensive  literature  review methodology  encompassing  scholarly  works,  journals,  and  pertinent  press  releases,  this research  unveils  FNKSDA's  alignment  with  progressive  Islamic  tenets.  Conceptually,  this alignment manifests through their interpretative approaches to religious texts, while in practice, it is evidenced through their advocacy for marginalized communities and steadfast resistance against oppressive systems.
Keywords: Ecological  Crisis,  Indonesia,  FNKSDA,  Progressive  Islam,  Neo-Extractivism, Banyuwangi.
How to cite : Abdalla, A. U. A. (2024). Gerakan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam  (FNKSDA):  Melawan  Ekstraksi  Emas  di  Banyuwangi  dengan  Semangat  Islam Progresif. Empirisma:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Kebudayaan  Islam , 33 (1),  37 – 60. https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.1587
© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN
Dewasa ini isu krisis ekologi menjadi semakin mengemuka di masyarakat seiring banyaknya  bencana  ekologis  yang  terjadi  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Menurut WALHI, sejak tahun 2015 hingga 2022, 90% dari total bencana yang dialami Indonesia merupakan  bencana  ekologis.  Bencana  ekologis  tersebut  didominasi  oleh  bencana banjir,  tanah  longsor  dan  cuaca  ekstrim.  Sejak  2015  hingga  2021  sendiri,  Indonesia terus  mengalami  peningkatan  bencana  ekologis.  Tahun  2021  mengalami  bencana ekologis terbanyak dengan total 5.402 bencana. Sedangkan pada tahun 2022, tercatat terdapat 3.531 bencana ekologis, sehingga menyebabkan total kerugian negara sebesar 1.6 Triliyun. 1 Bencana ekologis tersebut juga menelan korban meninggal dan hilang yang  jumlahnya  relatif  meningkat  sejak  tahun  2015  hingga  2022.  Angka  korban meninggal dan hilang tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah korban 6.240 jiwa,  sementara  pada  tahun  2022  terdapat  897  jiwa  korban  meninggal  dan  hilang. 2
Bencana ekologis ditaksir akan terus meningkat seiring intensitas cuaca ekstrim yang terus meningkat pula, sehingga ancaman krisis multidimensional sedang di depan mata.
Krisis ekologi ini terjadi karena aktivitas destruktif manusia terhadap alam yang dilakukan secara masif akibat pengaruh paradigma pembangunan (developmentalisme) yang  berkembang  sejak  tahun  1961.  Paradigma  ini  digagas  oleh  beberapa  tokoh ekonom  kapitalis  seperti Max  Weber,  W.W. Rostow,  dan  David  Mc  Celland,  pasca perang dunia ke-2. Developmentalisme berasumsi bahwa suatu negara dapat mencapai kemakmuran melalui modernisasi, yaitu transformasi masyarakat tradisional menuju masyarakat modern ala barat. M enurut Rostow dalam “ The Stages of Economic Growth ”, menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu modernitas, negara harus fokus pada upaya pertumbuhan ekonomi. 3 Salah satunya, dengan membuka investasi kepada negara yang sudah maju untuk membangun industri maupun infrastruktur. 4
Oleh karena itu, industrialisasi berperan penting dalam paradigma tersebut, tak terkecuali  industri  ekstraktif.  Industri  ekstraktif  dimaknai  sebagai  industri  yang
1 Abdul Ghofar, dkk. Tinjaun Lingkungan Hidup 2023: Terdepan di Luar Lintasan . (Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI, 2023), 5.
2 Abdul Ghofar, dkk. Tinjaun Lingkungan Hidup 2023 , 6.
3 Walt Whitman Rostow. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto . (London: Cambridge University Press, 1960), 23.
4 Mansour Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi . (Yogyakarta: INSIST Press, 2001), 10.
melakukan pengerukan sumber daya alam untuk diekspor dalam bentuk mentah yang kemudian melahirkan ekstraktivisme. Ekstraktivisme lahir di Amerika Latin pada akhir abad ke-20, ekstraktivisme didefinisikan sebagai paradigma yang menjadikan ekstraksi sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi. Kemudian pada awal abad ke-21,  pengelolaan  ekstraktif  mulai  diatur  oleh  negara  yang  secara  sosial-politik dilegitimasi untuk pemenuhan ekonomi dalam melawan kemiskinan sosial. Model baru ini kemudian dinamakan Neo-ekstraktivisme. 5 Naomi memaknai neo-ekstraktivisme sebagai modus dan modalitas dalam kapitalisme. 6 Castel Branco berpendapat bahwa ekstraktivisme  merupakan  sistem  ekonomi  yang  keropos  karena  hanya  bergantung pada  alam  yang  tidak  terbatas,  sehingga  bersifat  tidak  efisien  dalam  pembangunan sosial ekonomi. Ekstraktivisme justru hanya akan menyebabkan krisis sosial ekologis, karena cenderung menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. 7
Dilihat  dari  orientasinya,  paradigma  ini  hanya  menempatkan  ekstaksi  bahan baku mentah sebagai basis utama pertumbuhan ekonomi negara, sehingga seringkali mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan. Sebagaimana, diktum Keynes, bahwa manusia memiliki sifat alamiah yang akan selalu tergoda untuk mengambil keuntungan dari  pembangunan  untuk  memenuhi  kepuasan. 8 Padahal,  menurut  Epicuru  dalam menyatakan bahwa kekayaan yang tidak ada batasnya merupakan kemiskinan besar. 9 Sehingga setiap agenda pembangunan melalui industri ekstraktif harus diwaspadai, alih- alih  membawa  kesejahteraan,  pembangunan  justru  dapat  menyebabkan  bencana ekologis di kemudian hari.
Lalu seberapa bahayakah krisis ekologi ini terhadap kehidupan manusia? Pada tahun 2016 melalui Majalah “ The Guardian ” yang berjudul “ This is The Most Dangerous Time  for  Our  Planet ”,  fisikawan  masyhur  Stephen  Hawking  bahkan  meramalkan kehancuran  dunia  akan  terjadi  ratusan  tahun  mendatang.  Hal  itu  dikarenakan  krisis
5 Eduardo Gudynas. 2021. Extractivisms: Politics, Economy and Ecology. Nova Scotia, Canada: Fernwood Publishing, 68
6 Naomi Klein. 2014. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. New York, NY: Simon & Schuster, 134.
7 Castel  Branco,  Carlos  Nuno.  2015.  “Growth,  Capital  Accumulation  and  Economic  Porosity  in Mozambique: Social Losses, Private Gains.” Review of African Political Economy No. 2 Vol 14, 32.
8 John  Maynard  Keynes. The General  Theory  of  Employment, Interest and. Money .  (London:  Palgrave Macmillan, 1936), 2.
9 Brad Inwood dan Lloyd Gerson. The Epicurus Reader: Selected Writing and Testimonia, (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1994), 34.
ekologi yang meliputi: perubahan iklim, defisit produksi pangan, kelebihan populasi, musnahnya spesies, wabah penyakit epidemik, hingga pengasaman lautan. 10 Kondisi ini menjadi  indikasi  bahwa  kita  benar-benar  telah  memasuki  babak  epos  antroposen sebagaimana disebutkan oleh Paul J. Cruitzen sejak awal tahun 2002, dimana earth system mengalami perubahan fundamental sehingga efeknya menjadi sulit ditebak. Kondisi ini bukan lagi sebuah krisis melainkan telah melebihi ambang batas ekologi yang susah dimitigasi dan efeknya akan terus berlangsung hingga beberapa millenia mendatang. 11
Lalu bagaimana respon muslim di Indonesia terhadap fenomena ini mengingat pemerintah Indonesia memiliki relasi kuasa yang erat terhadap para pemodal. Sehingga beberapa  kebijakan  seakan  mendukung  bahkan  memelihara  agenda  pembangunan berbasis industri ekstraktif seperti kebijakan privatisasi, PSN, KEK, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sebenarnya memiliki dogma melalui Al Quran dan Sunnah untuk mencegah bencana ekologis. Namun kenyatannya perusakan lingkungan masih banyak terjadi, bahkan di antaranya telah menyebabkan bencana ekologis. Menurut Muadil Faizin, salah satu solusi untuk menghadapi krisis ekologi adalah dengan diterapkannya fiqh al biah sebagai norma hukum dalam agama.
Menurutnya norma hukum mengandung nilai ancaman ketegasan sebab mensyaratkan kepercayaan  pada  otoritas  kekuasaan  di  atas  manusia,  sehingga  dinilai  lebih  efektif ketimbang  nilai  moral. 12 Sementara  Sayyed  Hossein  Nasr  beranggapan  bahwa  fiqih bersifat temporal dan terikat pada tempat, padahal pendekatan lingkungan tidak bisa digeneralisir.
Sebaliknya Hossein Nasr menilai dalam memandang lingkungan harus didekati dengan norma moral spiritual yang bersifat sufistik. Pendekatan sufistik ini dinilai lebih efektif dalam perubahan perilaku sosial terhadap lingkungan karena menekankan pada pondasi  spiritual. 13 Baik  norma  hukum  maupun  moral,  keduanya  memiliki  peranan penting dalam aspek kognitif dan afektif dalam menjaga lingkungan. Namun akan lebih
10 Stephen  Hawking,  “ This  is  The  Most  Dangerous  Time  for  Our  Planet ”,  2016,  diakses  dari www.theguardian.com pada 20 November 2023.
11 Eva Horn dan Hannes Bergthaller, Antropocene Key Issues for the Humanities . (London: Routledge, 2020),
1.
12 Muadil  Faizin.  Urgensi  Fiqih  Lingkungan  dalam  Perkembangan  Fiqih  Kontemporer  sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan, Nizham, Vol. 5, No. 2, 2016, 150.
13 Sayyed Hossein Nasr, Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man, (London: George Allen & Unwin, 1976), 14
kompatibel  jika  konsepsi  tersebut  diaplikasikan  ke  dalam  tataran  praksis  yang  lebih konkret melalui gerakan sosial.
Dalam  beberapa  jurnal,  biasanya  meneliti  perhatian  Islam  progresif  kepada penegakan nilai humanis dan keadilan sosial membuatnya seringkali dituduh bersifat antroposentris  dan  abai  terhadap  alam,  padahal  manusia  juga  termasuk  bagian  dari alam, sehinga menjaga kelestarian alam juga termasuk menjaga kehidupan manusia. 14 Antoposentris sendiri terkadang juga dianggap bertentangan dengan paradigma yang berpusat pada kepentingan lingkungan, ekosentrisme. Sehingga penelitian ini berusaha menemukan  nilai  Islam  progresif  dari  aspek  nalar  dan  gerakan  sosial  yang  peduli lingkungan,  salah  satunya  dalam  merespon  krisis  ekologi.  Sementara  itu,  FNKSDA hadir dengan manifesto gerakan Islam progresif. FNKSDA sendiri membawa identitas masyarakat nahdliyin (NU)  dalam  menempuh  perjuangan  bersama  kaum mustad’afin yang menjadi korban konflik lingkungan maupun konflik sumber daya alam. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbekal studi literatur, penelitian ini hendak mengkaji konsepsi wacana gerakan Islam kontemporer yang disebut Islam progresif melalui pendekatan filosofis; apa (ontologi), bagaimana (epistimologi), dan seperti apa (aksiologi). Dalam penelitian ini FNKSDA berposisi sebagai intersubjektif. Sehingga manifestasi konsepsi Islam progresif dapat dilihat dari bagaimana nalar dan gerakan sosial  FNKSDA,  salah  satunya  dalam  merespon  bencana ekologis  yang  disebabkan oleh aktivitas ekstraktif emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  pustaka,  melibatkan  berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan tulisan terkait konsep Islam progresif dengan pendekatan  filosofis.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mendalami pemahaman tentang konsep Islam progresif menurut pandangan Farid Esack melalui analisis  narasi,  interpretasi,  dan  pemahaman  konteks.  Penelitian  ini  mengadopsi pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada makna dan persepsi tentang Islam  progresif  sebagai  praduga  dasar  nalar  serta  gerakan  FNKSDA.  Data  yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Langkah-langkah
14 Al-Qardhawi, Y. 2002 . Islam Agama Ramah Lingkungan. Jakarta Timur: Pustaka. Al-Kautsar, 29.
dalam metode ini meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penyimpulan data. Reduksi data melibatkan proses pemilihan dan identifikasi informasi relevan dari sumber-sumber  yang  dikumpulkan.  Data  kemudian  disusun  dan  disajikan  secara sistematis agar dapat dimengerti dan dianalisis dengan baik. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian. Terakhir, peneliti menyimpulkan temuan berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka, metode penelitian kualitatif,  dan  pendekatan  analisis  data  deskriptif,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang  gerakan  Islam  progresif  menurut pandangan Farid Esack.

## PEMBAHASAN

## Islam Progresif
Islam  progresif  merupakan  gerakan  Islam  kontemporer.  Para  tokoh pembaharu  Islam memiliki  pendefinisian  yang  beragam  terkait  istilah  “ Islam progresif”,  sela ma  gerakan  masyarakat  Islam  tersebut  mampu  mempertahankan koherensinya  dengan  istilah  “progresif”  maka  dapat  pula  dikatakan  sebagai  gerakan Islam progresif. 15 Term progresif dalam bahasa inggris “ progressive ” berasal dari kata “ progress ” yang berarti “ moving forward ” atau “berkemajuan”. 16 Dalam konteks ideologi politik, progresif identik dengan kelompok kiri yang menentang ide politik konservatif, reaksioner, dan pro status quo. Sedangkan diskurusus “progresif” dalam masyarakat Islam  seringkali  merepresentasikan  gerakan  anti  imperialis  dan  anti  otoritarian, sebagaimana Suroosh Irfani pertama kali mempopulerkan wacana “ Islam Progresif” dalam  bukunya  “Revolutionary Islam  in  Iran:  Popular  Liberation  or  Religious Dictatorship?” yang terbit pada tahu n 1983. 17
Wacana tersebut lahir karena terinspirasi oleh pemikiran tokoh revolusi iran Dr. Ali Shari‘ati dan Gerakan Mujahidin Rakyat. Sebagai diskursus awal Islam progresif,
15 Farid Esack. In Search of Progressive Islam Beyond 9/11 dalam Progressive Muslims: on Justice, Gender, and Pluralism. (England : Oneworld Publication, 2008), 78.
16 Stuart Hall. (1997). The Shorter Oxford English Dictionary : Sixth Edition. (Oxford : Clarendon Press), 473.
17 Suroosh Irfani, Revolutionary Islam in Iran – Popular Liberation or Religious Dictatorship? (London: Zed, 1983), 4.
wacana  tersebut  masih  terdapat  banyak  kemiripan dengan  gerakan  muslim  liberalis, modernis, dan reformis. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan Islam progr  esif ini dikenal dan muncul sebagai gerakan perlawanan setidaknya atas dua hal: dominasi liberalisme Islam dan fundamentalisme Islam.
Pertama, liberalisme  Islam,  dalam  konteks  sosio  ekonomi,  Islam  progresif menolak doktrin intervensi minimal negara terhadap pasar, hal ini memiliki koherensi dengan  ideologi  pasar  bebas.  Faktanya,  kebebasan  tersebut  justru  menimbulkan persaingan  individualistis sehingga  rawan  terjadi  ketidakadilan  dan  dislokasi sosial. 18 Sedangkan dalam konteks sosio politik, liberalisme  Islam justru melahirkan gerakan ekstrimis-fundamentalis  yang  semakin  mengemuka.  Agenda  modernisasi  melalui sekularisme  dan  pluralisme  alih-alih  mampu  menafsirkan  agama  dalam  konteks modern, kaum Islam justru termarjinalkan bahkan mendapat represi politik. 19 Kedua, ekstrimisme  Islam,  kita  ambil  contoh  pemikiran  Sayyid  Quthub  yang  cenderung reaksioner telah mengabaikan realitas hari ini dan menyeret kita pada absolusitas di masa nabi. Menurut Sayyid Quthub seluruh aspek kehidupan manusia saat ini telah melenceng dari ajaran Islam bahkan ia menyebutnya sebagai masyarakat “jahiliyah”. 20
Salah satu jalan keluar dari kondisi ini menurutnya adalah dengan menerapkan teks Quran  sebagaimana  pada  realitas  Arab-Islam  pada  masa  Nabi.  Lebih  jauh  Quthub menolak kerangka aturan ( ushul fiqh ) dan alternatif hukum yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Menurutnya aktivitas pemikiran fiqih hanya menyia-nyiakan umur dan pahala semata. 21
Fenomena  stagnasi  pemikiran  keIslaman  menyebabkan  hukum  Islam  sering kali kontradiksi dengan realita dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Islam sering dicap sebagai agama yang normatif dan tertinggal, hal itu ditujukan pada lambannya perkembangan  hukum  Islam  paska  masa  kodifikasi.  Kondisi  ini  dibuktikan  dengan masih dominannya umat Islam dalam bergantung pada refrensi intelektual masa klasik dan abad pertengahan, padahal belum tentu relevan dan mampu menjawab persoalan
18 Farid Esack, Qur’an, Liberation, and Pluralism (Oxford: Oneworld, 1997) , 21.
19 Irwin Berent, Fundamentalist: Hazard and Heartbreak (Illionis: Open Court, 1990), 3.
20 Shalahuddin Jursyi. Membumikan Islam Progresif. Terj. M. Aunul Abid. (Jakarta: Paramadina, 2004), 41. 21 Shalahuddin Jursyi. Membumikan Islam Progresif , 42-45
yang  terus  berkembang. 22 Menurut  Salahuddin  Jursyi,  dalam  melakukan  interpretasi teks keagamaan, Islam Progresif memeiliki beberapa pokok pemikiran. Pertama, Tafsir Kontemporer, Islam progresif memposisikan tujuan wahyu sebagai pedoman hidup manusia dengan meletakkannya dalam konteks historis dan eksistensinya secara lebih komperehensif,  juga  merekayasa  ulang  hubungan  manusia  dengan  alam  sekitar. Dengan kata lain, Al Quran hanya memberikan landasan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tendensi membangun pola relasi temporal yang established. 23 Sejalan dengan perkembangan zaman, pola relasi tersebut akan selalu mengalami guncangan bahkan stagnasi epistem sehingga selalu membuthukan upaya-upaya pembaruan dan re-establishment sesuai dengan penyingkapan penemuan ilmiah baru dan perubahan realitas sosial. Oleh sebab itu penafsiran atas Al Quran harus proporsional, melalui penguasaan keilmuan keIslaman secara komperehensif dengan menggunakan sejarah dan sosiologi sebagai pisau analisis, hal ini ditujukan agar mampu memahami konteks historis  dan  hubungannya  dengan  realita  kontemporer. 24 Kedua,  Tafsir  Maqashidi, Islam progresif menafsirkan teks keagamaan berdasarkan tujuan-tujuan universal yang hendak diwujudkan oleh Islam, sehingga Islam progresif kerap mensubordinasi unsur temporal-lokal dalam teks keagamaan. 25 Model interpretasi teks keagaamaan seperti ini akan membangun pola relasi dialektik antara wahyu sebagai ajaran normatif dengan rasio sebagai penerimanya; setiap kali kesadaran manusia berkembang maka saat itu pula wahyu memberi warna baru terhadap pemahaman rasio atas wahyu.
Pada  level  tertentu,  konsepsi  Islam  progresif  konvergen  dengan  metateori gerakan  sosial.  Menurut  Charles  Tily,  dalam Social  Movement  Society ,  gerakan  sosial merpakan  tantangan  kolektif  yang  didasarkan  pada  solidaritas  dan  tujuan  bersama dalam perlawanan kepada suatu kelompok tertentu secara kontinyu. 26 Gerakan sosial sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis: gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama muncul pada akhir abad ke-19. Gerakan sosial lama berorientasi pada  isu  konflik  kelas,  masalah  ekonomi,  dan inequality .  Gerakan  ini  menggunakan
22 Wael  B.  Hallaq,  A  History  of  Islamic  Legal  Theories:  An  Introduction  to  Sunni  Usul  al-Fiqh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 36.
23 Shalahuddin Jursyi. Membumikan Islam Progresif , 202.
24 Shalahuddin Jursyi. Membumikan Islam Progresif , 203.
25 Shalahuddin Jursyi. Membumikan Islam Progresif , 205.
26 Charles Tilly, Social Movements 1768-2004 . Boulder: Paradigm Publishers, 2004. 4-6
pendekatan sosial psikologis, merujuk pada deprivasi, keluhan, kekecewaan, dan protes pada  masalah  tunggal  dan  lokal.  Partisipannya  cenderung  terisolasi  dan  terasing, kepemimpinan lokal, dan anggotanya bersifat sukarela dan berskala besar. Sementara gerakan sosial baru dimulai pada tahun 1960 an. Gerakan sosial baru berorientasi pada isu global melalui pendekatan sosial politik. Gerakan ini merujuk pada perubahan nilai, budaya,  dan  gaya  hidup  pada  skala  yang  lebih  luas  melalui  mobilisasi  massa. Partisipannya cenderung longgar, kepemimpinannya profesional, anggotanya bersifat inklusif. 27 Adapun  dari  penjelasan  tersebut,  Islam  progresif  dapat  dikatan  sebagai gerakan  sosial  sebagai counter atas  faksi-faksi  dalam  Islam:  liberalisme  Islam  dan fundamentalisme Islam, dimana keduanya sama-sama cenderung pro staus quo. Jika liberalisme  memperlebar  jarak  ketimpangan  antar  kelas  melalui  sistem  ekonomi- politiknya,  maka  fundamentalisme  Islam  memperlebar  kesenjangan  melalui  doktrin agama yang statis.  Kondisi  ini  menguji kehadiran agama agar  tidak  dimaknai  hanya sebagai  ritus  kering,  tetapi  agama  harus  hadir  dalam  dinamika  problematika  umat manusia.

## Neo Ekstraktivisme di Banyuwangi
Aktivitas  ekstraktif  emas  di  Tumpang  Pitu  sebenarnya  telah  dimulai  sejak masuknya PT Hakman Metalindo pada tahun 1995. PT Hakman Metalindo mendapat izin  kuasa  pertambangan  dari  ESDM  dengan  luas  eksplorasi  63.586  ha,  luas  ini mencakup  sebagian  wilayah  Jember  dan  Banyuwangi.  Dalam  kegiatan  eksplorasi tersebut, PT Hakam Metalindo bekerja sama dengan Golden Valley Mines N.L, yang juga  perusahaan  tambang  asal  Asutralia.  Pada  tahun  2000,  PT  Hakman  Group mengajukan  Kontrak  Karya  Pertambangan kepada Pemerintah  Daerah  Banyuwangi dan Jember. Selanjutnya PT Jember Metal dan PT Banyuwangi Mineral mengajukan izin  prinsip  Kontrak  Karya  untuk  membuka  pertambangan  di  daerah  yang  sama. Kedua perusahaan tersebut memiliki direktur yang sama sebagaimana tercantum pada profil PT Hakman Metalindo. PT Banyuwangi Mineral mengajukan permohonan izin prinsip  kontrak  karya  pertambangan  pada  kawasan  seluas  150.000  ha  di  daerah Banyuwangi.
27 Simone  I.  Flynn,  Types  of  Social  Movements:  Sociology  Reference  Guide  (Pasadena  California Hackensack New Jersey: Salem Press, 2011), 27-33.
Sedangkan PT Jember Mineral mengajukan permohonan ijin serupa dengan luas 197.500 ha di daerah Jember. Kegiatan eksplorasi oleh PT Hakman Group berakhir pada tahun 2006. Selanjutnya di tahun yang sama, melalui Surat Keputusan Bupati, penguasaan  pertambangan  diberikan  kepada  PT  Indo  Multi  Cipta  yang  kemudian berganti  nama  menjadi  PT  Indo  Multi  Niaga  (IMN).  Perusahaan  ini  mendapat  izin kuasa  pertambangan  eksplorasi  seluas  11.621,45  ha.  Pada  tahun  2012,  PT  IMN mengalihkan  Izin  Usaha  Pertambangan  kepada  PT  Bumi  Suksesindo  (BSI),  anak perusahaan  PT  Merdeka  Copper  Gold  (MCG).  PT  BSI  memiliki  Izin  Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 4.998 ha yang berlaku hingga 25 Januari 2030. Sedangkan dalam rangka mengejar target eksploitasi, PT Damai Suksesindo (DSI) yang juga  merupakan  anak  perusahaan  PT  MCG  akhirnya  mengantongi  Izin  Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 6.558,46 ha. Izin tersebut berlaku hingga 25 Januari 2016, yang kemudian pada tahun 2018 izin tersebut diperpanjang hingga 2024. 28
Wilayah Gunung Tumpang Pitu selain berfungsi sebagai area resapan air juga merupakan Hutan Lindung bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB). Sejarah mencatat, pada 3 Juni 1994, kawasan tersebut pernah  dihantam  tsunami  sehingga  meluluh  lantakan  wilayah  permukiman  warga. Gunung Tumpang Pitu dalam hal tersebut juga memiliki fungsi sebagai benteng alami untuk  menyelamatkan  warga  dari  ancaman  bencana  alam  seperti,  badai  dan  ombak besar. Sedangkan dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sendiri melarang kegiatan  open  pit  mining  (pertambangan  terbuka)  di  kawasan  Hutan  Lindung. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan ekstraktif emas yang dilakukan oleh PT BSI sebenarnya jelas telah melanggar hukum. Namun karena kuatnya jalinan relasi kuasa, pemerintah akhirnya merubah fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi Hutan Produksi.
Perubahan  fungsi  Hutan  Lindung  ini  awalnya  diusulkan  oleh  Bupati Banyuwangi,  Abdullah  Azwar  Anas  pada  10  Oktober  2012  dengan  wilayah  seluas 9.743, 28 ha. Kemudian pada 19 November 2013 Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan akhirnya  mengizinkan  alih  fungsi  hutan  lindung  seluas  1.942  ha.  Peralihan  fungsi Gunung Tumpang Pitu tersebut dilakukan untuk menyiasati agar PT BSI dan PT DSI
28 WALHI Jatim, Catatan Tentang Tambang Emas Tumpang Pitu, 2023, diakses dari www.walhijatim.org pada 15 November 2023
dapat  terhindar  dari  delik    kasus  pelanggaran  hukum  serta  dapat  dengan  mulus mengeruk emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu. Konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi  Produksi  PT  BSI  berada  di  Desa  Sumberagung,  Kecamatan  Pesanggaran, Kabupaten  Banyuwangi.  Aktivitas  pertambangan  tersebut  berjarak  3  kilometer  dari wilayah  pemukiman  warga  Dusun  Pancer  yang  mayoritas  menggantungkan pencahariannya  di  sektor  perikanan  dan  pariwisata. 29 Pada  27  April  2016,  PT  BSI pertama kali melakukan peledakan untuk mengeruk emas di wilayah Gunung Tumpang Pitu, saat hujan ledakan tersebut menyebabkan banjir lumpur di Desa Sumberagung.
Banjir lumpur tersebut paling dirasakan dampaknya oleh warga Dusun Pancer karena merupakan daerah hilir dari wilayah Gunung Tumpang Pitu dan paling dekat dengan aktivitas pertambangan. Ancaman lain juga datang dari limbah hasil ekstraksi emas,  sebelumnya  PT  IMN  telah  membuang  setidaknya  2.361  ton  limbah  setiap harinya  ke  laut  melalui  ”Tailing  Dam”  yang  pipanya  berujung  di  wilayah  perairan Dusun  Pancer.  Setelah  IUP  OP  beralih  ke  PT  BSI,  PT  BSI  menggunakan  metode penyemprotan sianida dalam proses ekstraksi emas yang nantinya limbah hasil ekstraksi tersebut dibuang ke penampung tailing. Metode pembuangan limbah tersebut dinilai lebih  aman  secara  ekologis.  Namun  ancaman overload dan  kebocoran  tailing  tetap menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan masyarakat. 30
Aktivitas pertambangan oleh PT BSI ini telah menyebabkan bencana ekologis yang mengancam keselamatan ruang hidup masyarakat. Aktivitas pertambangan juga mengancam  keselamatan  warga  dari  ben  telah  mengikis  habitat  kijang  dan  monyet sehingga di antara mereka mulai bermigrasi memasuki wilayah pertanian warga. Pada tahun 2016 terjadi banjir lumpur selama sepekan yang menyebabkan penurunan angka pengunjung Pulau Merah hingga 70 persen. Limbah pertambangan dan banjir lumpur telah menyebabkan tercemarnya lautan sehingga berdampak pada rusaknya biota laut dan  penurunan  hasil  laut  komunitas  nelayan.  Menurut  pengakuan  warga  sebelum tambang  emas  beroperasi  secara  masif,  selama  tahun  2010  hasil  tangkapan  nelayan Dusun Pancer  bisa mencapai 10.280 ton,  sedangkan di tahun  2016 hasil tangkapan
29 Melky  Nahar, Tambang  Emas  Tumpang  Pitu  Hancurkan  Masa  Depan  Rakyat ,  2016,  diakses  pada  27 November 2023 dari www.jatam.org
30 Ki Bagus, Bumi Suksesindo Sukses Hancurkan Gunung Tumpang Pitu, 2016, Tambang Emas Tumpang Pitu Hancurkan Masa Depan Rakyat , 2016, diakses pada 27 November 2023 dari www.jatam.org
menurun  hingga  8.106  ton. 31 Banjir  lumpur  juga  merusak  area  pertanian  dan perkebunan  warga.  Beberapa  warga  juga  mengaku  air  di  sumur  mereka  mulai mengalami  penurunan  kualitas  diduga  akibat  aktivitas  pertambangan  di  Gunung Tumpang Pitu. Pada tahun 2020 ditemukan dua bangkai penyu hijau di area pantai Pulau Merah, yang juga diduga akibat aktivitas pertambangan. Belum lagi peningkatan pencemaran dan polusi tanah, udara, suara secara signifikan yang dilaksanakan oleh warga. 32
Sebenarnya sejak tahun 2008 hingga sekarang sudah banyak aksi warga dalam penolakan tambang Tumpang Pitu, namun karena relasi kuasa yang kuat, PT BSI tetap dapat melakukan aktivitas penambangan hingga sekarang. Penolakan hingga tuntutan pencabutan  Izin  Usaha  Pertambangan  untuk  seluruh  korporasi  di  Tumpang  Pitu tersebut  didasari  oleh  kerusakan  ekologi  di  sekitar  Wilayah  Gunung  Tumpang  Pitu yang  terjadi  akibat  aktivitas  pertambangan.  Selain  itu  warga  juga  menilai  bahwa ekonomi di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian dianggap lebih menguntungkan warga sekitar ketimbang sektor pertambangan. PT BSI diduga telah melanggar UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil pada Pasal 35  huruf  (k)  yang  melarang  melakukan  penambangan  mineral  pada  wilayah  yang apabila secara teknis dan atau ekologis dan atau sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan  lingkungan  dan  atau  pencemaran  lingkungan  dan  atau  merugikan masyarakat sekitarnya.
Bukannya mengabulkan permohonan warga, pemerintah melalui Kementerian ESDM  pada  16  Februari  2016  justru  menetapkan  wilayah  Gunung  Tumpang  Pitu sebagai Objek Vital Nasional. Penetapan tersebut justru malah menghilangkan akses warga ke Gunung Tumpang pitu yang semula menjadi sumber pangan dan pertanian warga. 33 Kondisi  ini  mirip  dengan  praktik  neoliberalisme,  sebagaimana  dijelaskan mansour fakih dimana negara dan korporasi melakukan privatisasi fungsi tanah yang semula bersifat komunal untuk mengejar kapital tanpa batas. 34
31 Walhi, Tumpang Pitu Menuntut Keadilan: Terancamnya Nelayan Pinggiran Dusun Pancer , 2018, diakses pada 27 November 2023 dari www.walhi.or.id
32 Rosdi Bahtiar Martadi, Bumi Suksesindo Mengeruk Emas Tumpang Pitu, Membunuh Potensi Laut Banyuwangi , 2016 diakses pada 27 November 2023 dari www.jatam.org
33 Merah  Johansyah, Tambang  di  Banyuwangi:  Sikap  Diam  dan  Masa  Bodoh  Gubernur  Jawa  Timur  Ancam Keselamatan Warga , 2020, diakses pada 27 November 2023 dari www.jatam.org
34 Mansour Fakih. Bebas dari Neoliberalisme . (Yogyakarta: INSIST Press, 2004), 24.

## Gerakan FNKSDA Dalam Melawan Ekstraktif Emas
Front  Nahdliyin  untuk  Kedaulatan  Sumber  Daya  Alam  (FNKSDA) merupakan  organisasi  akar  rumput  yang  berpihak  pada  masyarakat  marjinal  akibat praktik  kapitalisme  dalam  konflik  sumber  daya  alam.  Sejarah  kelahiran  FNKSDA diawali dari kegiatan diskusi tematik bertemakan “NU dan Konflik Tata Kelola SDA” di Pendopo LKiS, Yogyakarta pada 4 Juli 2013 yang membahas sejumlah kasus terkait sumber  daya  alam  di  Indonesia.  Diskusi  tersebut menyepakati  pembentukan  aliansi yang  bertujuan  menyediakan  media  jaringan  untuk  mewujudkan  kelancaran  dalam pertukaran  informasi,  pengorganisasian,  dan  pengarusutamaan  tata  kelola  SDA  di kalangan NU. FNKSDA dideklarasikan Pada 8 Desember 2013 di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan ditetapkan secara resmi pada 3 April 2015 dalam Musyawarah Nasional I FNKSDA di Kuningan. 35
FNKSDA  lahir  sebagai  bentuk  perlawanan  atas  dominasi  kapitalisme  yang telah  menjamur  di  semua  aspek  kehidupan.  FNKSDA  menganggap  ekspansi kapitalisme  secara  masif  di  Indonesia  telah  menyebabkan  krisis  multidimensional dalam  kehidupan,  seperti  kemiskinan,  ketimpangan  agraria,  krisis  ekologi,  krisis reproduksi  sosial,  dan  ketidakadilan  gender.  Krisis  tersebut  semakin  hari  semakin tampak  vulgar  bahkan  dikomodifikasi  untuk  tujuan  hiburan  dalam  meraup keuntungan. Tantangan tersebut semakin menguat seiring semakin konslidatifnya antar kelas  pemilik  modal,  belum  lagi  dengan  negara  melalui  perangkat-perangkatnya. Kondisi  ini  ditunjukkan  pada  kebijakan  yang  memihak  pada  pemodal.  FNKSDA menempatkan  kombinasi  faham  sosialisme  dan  ASWAJA  sebagai  pilar  dan  arah organisasi. FNKSDA juga berkeyakinan bahwa  penggulingan kapitalisme di Indonesia mungkin  terwujud  melalui  sosialisme  yang  bertendensi  pada  nilai-nilai  universal  Al Qur’an dan Hadits. Berikut merupakan beberapa visi FNKSDA:
1. Mewujudkan cita- cita pembebasan kaum mustadl’afin;
2.  Memperkuat  dan  mendukung  perjuangan  demokrasi  dan  anti  kapitalisme  di Indonesia;
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat dengan semangat keadilan sosial-ekologis;
35 FNKSDA, Tentang Kami , 2015, diakses pada 28 November 2023 dari www.fnksda.or.id
4. Membangun kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap setiap bentuk penjajahan dan penindasan. 36
FNKSDA secara struktural memang bukan bagian dari NU, namun organisasi ini dibentuk oleh warga NU sebagai wujud solidaritas dan progresifitas terhadap isu lingkungan, agraria, dan sumber daya alam. Gerakan tersebut dilandasi semangat Islam progresif dan nilai-nilai ahlussunah wal jamaah NU. FNKSDA berupaya merekonstruksi spirit  jihad  KH  Hasyim  Asy’ari  dalam  melawan  kolonialisme,  yang  hari  ini  telah bereformasi ke neokolonialisme terhadap sumber daya alam dan telah menyebabkan krisis ekologis. Posisi relasi FNKSDA terhadap NU digambarkan sebagai jamaah NU yang bersifat progresif namun enggan menjadi struktur NU sebab di dalamnya dinilai sudah  sarat  akan  kepentingan  politis. 37 Keduanya  tidak  harus  diperselisihkan,  tetapi justru  saling  melengkapi. FNKSDA  juga  mendukung  beberapa  agenda  NU,  namun dalam  relasi  tersebut  FNKSDA  berada  di  jalur  kultural. 38 Penjelasan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  FNKSDA  merupakan  bagian  dari  NU  namun  secara  kultural, sehingga pada level aksiologis keduanya mungkin bisa saja berbeda, meskipun secara episteme sama.
Salah  satu  gerakan  sosial  FNKSDA  dalam  mencegah  bertambahnya  tren bencana ekologis di Indonesia adalah aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi. Gerakan sosial ini dilandasi fatwa NU pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya yang diselenggarakan pada 4 Desember 1994, NU menyoroti agenda industrialisasi yang digalakkan pemerintah. NU menilai industrialisasi telah menyebabkan eskes yang cukup serius terhadap lingkungan, serta telah merugikan masyarakat. Alih-alih menanggung dampak buruk yang ditimbulkan, industri  justru  mengabaikan  aspek  keselamatan  masyarakat  dan  lingkungan.  Dalam Muktamar tersebut, NU berpandangan bahwa masalah lingkungan bukan lagi sekedar masalah politis atau ekonomis, melainkan juga menjadi masalah teologis, mengingat kerusakan  lingkungan  telah  mengancam  kehidupan  mausia.  Untuk  itu,  upaya
36 FNKSDA, Posko FNKSDA di Muktamar NU Jombang 2015 , 2015, diakses pada 28 November 2023 dari www.fnksda.or.id
37 Fuad  Faizi,  “Wawancara”,  Yogyakarta,  tanggal  25  September  2018 ,  pada  Disertasi  Ali  Murtadho, Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Sosial FNKSDA, 179
38 Muhammad Al- Fayyadl, “Wawancara”, Probolinggo Jawa Timur, 01 September 2018, Disertasi Ali Murtadho,  Gerakan  Lingkungan  Kaum  Muda  NU:  Studi  tentang  Pemikiran  dan  Gerakan  Sosial FNKSDA, 185.
pelestarian lingkungan menjadi suatu kewajiban bagi setiap individu maupun kolektif. Industrialisasi  harus  dapat  merealisasikan maqoshid  syariah yakni mashlahah  ummah (kepentingan  umum)  NU  juga  memutuskan  bahwa  segala  tindakan  pencemaran lingkungan,  baik  air,  tanah  maupun  udara  jika  menimbulkan dharar (bahaya)  maka dihukumi haram dan  termasuk  perbuatan jinayat (kriminal),  sehingga  dikenakan hukuman yang dapat menjerakan pelaku pencemaran. Serta apabila terdapat kerusakan, maka wajib diganti oleh si pencemar. 39 Keputusan Muktamar ini juga dipengaruhi oleh kajian fiqh al biah (fiqih lingkungan ) yang dirintis oleh KH Ali Yafie (Rais ‘Aam PBNU
1991-1992) sejak tahun 1980an.
Kajian fiqih lingkungan ini merupakan hasil interpretasinya atas Surah Ar Rum ayat 41. KH Ali Yafie meyakini bahwa sejatinya kerusakan di darat maupun di laut terjadi akibat dosa yang dilakukan manusia melalui ekspansi pasar global-transnasional, obsesi  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  ekonomi  kapitalisme  dan  peningkatan penduduk di dunia ketiga. Fikih lingkungan sejatinya merupakan kritik terhadap akibat egosentrisme  masyarakat  modern  akibat  pergeseran  pemaknaan  alam  semesta  yang semula dimaknai sebagai sesuatu yang organik, hidup, dan memiliki dimensi spiritual kemudian  bergeser  bahwa  dunia  seperti  mesin  untuk  memperoleh  keuntungan sebanyak mungkin. KH Ali Yafie juga menambah perlindungan lingkungan ( hifdz al bi’ah ) ke dalam lima hal primer ( dzaruriyat al khams ) maqoshid syariah sehingga menjadi enam hal primer ( dzaruriyat al sitt ). 40
Dalam Muktamar tersebut industrialisasi juga dapat dipandang sebagai konsesi taskhir (penguasaan)  alam  sebagaimana  dijanjikan  Allah  dalam  Al  Quran,  namun industrialisasi  yang  dimaksud  adalah  yang  bertanggung  jawab  kepada  Allah,  sebab segala tindakan dan harta akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Selain itu, NU juga memandang bahwa orang yang menguras alam secara berlebihan dan tidak bertangung  jawab  baik  dengan  dalih  kepentingan  sosial-ekonomi  maupun  agama merupakan kenyataan hidup yang harus ditolak. NU juga mendorong pola hidup hemat dan sederhana serta berorientasi pada masa depan dan keselamatan hidup manusia dan
39 Sahal Mahfud, Ahkamul Fuqaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konber NU 1926-2004 (Surabaya: Khalista, 2007), 512.
40 Ali Yafie, dkk. Merintis Fiqh Lingkungan Hidup. Jakarta: Ufuk Press, 2006, 42-61
alam. 41 Pendapat tersebut juga selaras dengan konsep ekosufistik Sayyid Hossein Nasr, dimana  dalam  memandang  lingkungan  harus  didekati  dengan  sikap  sufistik  seperti zuhud  (minimalisme),  tawadhu’  (rendah  hati),  dan  marhamah  (kasih  s ayang). Pemanfaatan lingkungan tersebut harus relevan dengan standar kebutuhan masyarakat serta  memperhatikan  AMDAL,  sehingga  tidak  terjadi  eksploitasi  yang  berlebihan (musrif). 42 Beberapa  keputusan  tersebut  menunjukkan  bahwa  NU  dalam  upaya mencegah bencana ekologis tidak hanya menggunakan pendekatan fiqih saja melainkan juga tasawuf, diplomasi bahkan gerakan sosial.
Lebih khusus dalam merespon bencana ekologis yang terjadi di wilayah gunung tumpang  pitu,  melalui  Bahtsul  Masail  pada  tahun  2009,  PCNU  Banyuwangi mengharamkan  pertambangan  di  Gunung  Tumpang  Pitu.  Keputusan  tersebut didasarkan  pada  kaidah  fiqh dar ’ ul  mafasid  muqoddamun  ala  jalbil  masholih ,  mencegah kerusakan  harus  didahulukan  dari  pada    mengambil  kebaikan.  Keputusan  ini  juga diperkuat  argumen  bahwa  pertambangan  di  Tumpang  Pitu  telah  menyebabkan kerusakan  lingkungan  dan  bertolak  belakang  dengan  maqoshid  syariah,  sehingga dianggap sebagai perbuatan munkar atau maksiat yang diancam hukuman. 43
Beberapa  fatwa  NU  baik  melalui  PBNU  maupun  PCNU  tersebut  menjadi landasaran pemikiran FNKSDA dalam merespon bencana ekologis yang terjadi akibat aktivitas pertambangan PT. BSI di Gunung Tumpang Pitu. Pada Senin 22 Agustus 2016, FNKSDA bersama Banyuwangi Forum For Environmental Learning (BaFFEL), Pusat  Studi  Hukum  HAM  Fakuktas  Hukum  Unair,  Forum  Komunikasi  Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Timur, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) membuat petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  untuk  menutup  tambang  emas  di  Gunung  Tumpang  Pitu. Setelah sehari setelah dibuat, petisi tersebut sudah ditanda tangani sekitar 652 orang. Petisi tersebut diadakan setelah terjadi bencana ekologis berupa banjir lumpur paska peledakan pertama kali oleh PT BSI. Dalam perjuangannya, FNKSDA bersama warga dan beberapa organisasi lain sering kali terjadi benturan dengan aparat maupun pihak
41 Sahal Mahfud, Ahkamul Fuqaha, 53.
42 Seyed Hossein Nasr, Man and Nature The Spiritual Crisis In Modern Man, London: Mandala Unwin Paperbacks, 1990, 45
43 Wahyu Eka Setyawan, Ancaman Tambang Emas Tumpang Pitu Bagi Kemaslahatan Umat , 2020, diakses pada 28 November 2023 dari www.fnksda.or.id
perusahaan,  bahkan  beberapa  warga  menjadi  korban  kriminalisasi. 44 FNKSDA  juga mengadakan  Festival  Solidaritas  Stop  Tambang  Emas  Tumpang  Pitu  bersama  26 Organisasi lain pada Jumat 8 September 2017. Kegiatan ini diisi dengan doa bersama, bermusik, berpuisi, teatrikal dan diskusi atas kerusakan lingkungan serta kriminalisasi beberapa warga yang menolak tambang emas. 45
Ketika  perjuangan  di  akar  rumput  mengalami  kesulitan,  maka  saat  itulah FNKSDA  menggait  NU  untuk  menempuh  jalur  diplomasi.  FNKSDA  Banyuwangi dan  FNKSDA  Nasional  bersama  perwakilan  masyarakat  Desa  Pesanggaran Banyuwangi yang terdampak langsung oleh tambang emas di gunung Tumpang Pitu pernah mengadakan pertemuan dengan jajaran Pengurus Besar (PB) NU di Kramat Raya Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018. Dalam pertemuan tersebut, KH Imam Aziz, ketua harian PBNU mengatakan bahwa Industri ekstraktif di Pulau Jawa sudah tidak layak diteruskan, karena daya dukung ekologis yang sudah tidak memadai. KH Imam Aziz menilai eksploitasi tambang emas di gunung Tumpang Pitu Banyuwangi harus segera dievaluasi dan dihentikan, sementara eksploitasi lanjutan harus segera dicegah. Sedangkan  KH  Robikin  Emhas,  Ketua  PBNU  dalam  pertemuan  tersebut  juga berharap  agar  masyakarat  terus  istiqamah  dalam  berjuang  membela  tanah  airnya dengan niat mencari ridho Allah untuk keselamatan dan keberlangsungan hidup. 46
Meskipun  kedatangan  tersebut  diterima  oleh  KH  Robikin  Emhas  dan  KH Imam Aziz, KH Masduki Baidhowi, Wakil Sekjen NU menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sikap resmi PBNU. PBNU tak ingin gegabah dalam menyikapi kasus tersebut. PBNU ingin memastikan kondisi di lapangan, pasalnya beberapa masyarakat juga  menggantungkan  hidupnya  kepada  PT  BSI.  Bukannya  mendukung  penolakan tersebut, PBNU melalui KH Said Aqil Siradj justru mengatakan bahwa itu wewenang pemerintah setempat, bukan PBNU. 47
44 Zumrotun Solichah, Aktivis Lingkungan Buat Petisi Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu , 2016, diakses pada 28 November 203 dari www.jatim.antaranews.com
45 Supriyadi, Siaran  Pers  Festival  Solidaritas  Stop  Tambang  Emas  Tumpang  Pitu,  2017, diakses  pada  1 Desember 2023 dari www.kumparan.com
46 Roy Murtadho, PBNU: Tambang Emas Tumpang Pitu Tidak Layak, 2018, diakses pada 28 November 2023 dari www.fnksda.or.id
47 Wahyu Putro, Terkait Tambang Banyuwangi, PBNU Memihak Manfaat bagi Rakyat, 2018, diakses pada 30 November 2023 dari www.mediaindonesia.com
Kendati  PBNU  tak  menggubris  tuntutan  FNKSDA  dalam  menempuh  jalur diplomasi  dengan  pemerintah  sebagai  upaya  pencabutan  izin  PT  BSI,  gerakan FNKSDA di berbagai wilayah terus berlanjut, salah satunya di Sumenep. Saat musim kontetasi  pilpres  pada  2019,  FNKSDA  Sumenep  dengan  tegas  menyatakan  sikap menolak kedatangan Sandiaga S. Uno yang merupakan pemilik saham PT BSI dalam agenda kampanyenya yang dijadwalkan pada tanggal 30 September 2018 di Sumenep sebagai  calon  wakil  presiden  kala  itu.  FNKSDA  Sumenep  menilai  sikap  tersebut sebagai bentuk protes dan solidaritas terhadap masyarakat Banyuwangi yang menjadi korban konflik sosial maupun lingkungan. FNKSDA Sumenep menilai PT BSI telah menyebabkan bencana ekologis, ketimpangan sosial, dan deskriminasi masyarakat di wilayah Tumpang Pitu. 48
Karena  adanya  beberapa  faktor  seperti,  pembuangan  limbah  ekstraksi  emas yang sudah dianggap ramah lingkungan, penetapan lokasi tambang sebagai objek vital nasional, serta intensitas pelaporan kegiatan ekstraksi PT BSI yang rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, membuat seakan PT BSI tidak berdosa atas kegiatan ekstraktif  yang  dilakukan.  Padahal  bahaya  bencana  alam  bisa  datang  kapan  pun, sedangkan kondisi ekologis Gunung Tumpang Pitu semakin harinya semakin terkikis, mengancam  ruang  hidup  warga.  Selain  itu,  adanya  legitimasi  atas  kriminalisasi  bagi siapa saja yang diangap mengganggu industri ekstraktif. Kondisi tersebut berimplikasi pada gerakan FNKSDA yang lebih banyak dilakukan melalui mobilisasi opini di media massa, hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab atas tantangan dan bahaya yang dapat datang kapan saja.
Warga  di  sekitar  Gunung  Tumpang  Pitu  dapat  dikatakan  sebagai  kaum mustad’afin , hal ini sebagaimana dijelaskan Farid Esack bahwa lafadz mustad’afin dalam Al  Quran  terutama  pada  surat  An  Nisa  ayat  98  dan  127,  dapat  ditafsirkan  sebagai masyarakat yang dalam strata sosial berada pada level inferior secara sosio ekonomi. 49
Kondisi tersebut dapat dilihat dari aspek ekologi dalam ruang hidup masyarakat sekitar Gunung  Tumpang  Pitu  yang  terancam  akibat  praktik  neo-ekstraktivisme.  Gerakan
48 Moh. Roychan Fajar, FNKSDA Tolak Kedatangan Sandi di Sumenep, 2018 diakses pada 2 Desember 2023 dari www.mediajatim.com
49 Farid Esack, Membebaskan yang Tertindas : Al- Qur’an, Liberalisme, Pluralisme, Bandung : Mizan Media Utama, 2000, 38.
sosial  FNKSDA  bersama  masyarakat  Banyuwangi  dalam  melawan  penindasan berwajah neo-ekstraktivisme tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wacana Islam Progresif. Karena pada dasarnya  Islam progresif merupakan gerakan bersama kesatuan mustad’afin dalam menentang penindasan. 50
Selain itu gerakan sosial FNKSDA tersebut juga dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial baru. Hal ini berdasarkan pada beberapa poin: ideologi, tujuan, taktik, dan  partisipan. 51 Pertama,  isu  dan  ideologi,  FNKSDA  tak  menggaungkan  wacana ideologi anti-kapitalisme, perjuangan kelas yang hanya berfokus pada satu kelas saja. Gerakan FNKSDA berfokus pada terwujudnya tujuan basis sosial yang heterogenik yakni lingkungan. Sementara dalam upaya mempertahankan ruang hidup warga dari bencana  ekologis,  FNKSDA  berpengang  teguh  pada  ideologi  ASWAJA  ala  NU, sehingga  sedikit  banyak  terdapat  pesan-pesan  suci  agama  yang  disampaikan  dalam gerakannya,  meskipun  partisipannya  tak  mengikat  dan  inklusif.  Dari  kontesk  isu, gerakan  lingkungan  (environmentalisme)  sendiri  pada  hakikatnya  sudah  merupakan gerakan sosial baru. 52
Kedua, orientasi, sebagai gerakan sosial baru, FNKSDA tak lagi berfokus pada wacana revolusi kelas yang didasarkan pada asumsi marxian. Gerakan sosial FNKSDA lebih  berfokus  pada  isu  yang  lebih  spesifik  dan  bersifat  non  materalistik  seperti melawan pasar dan negara yang tercermin pada ekstraktif emas tumpang pitu melalui upaya  perubahan  kebijakan  publik.  Gerakan  FNKSDA  juga  membentuk  nilai  atau makna baru sebagai kaum nahdliyin yang progresif. Hal ini sejalan dengan pendapat Habermas  bahwa  gerakan  sosial  baru  merupakan  respon  dari  gangguan  negara  dan pasar sehingga ketegangan antara integrasi sistem dan integrasi sosial 53
Ketiga, taktik, dalam gerakannya FNKSDA tidak menggunakan model politik partai seperti serikat buruh sebagaimana gerakan sosial baru. FNKSDA menggunakan aksi-aksi yang tak biasa dalam bentuk drama dan satir dalam melawan negara dan pasar seperti mengadakan Festival Solidaritas Stop Tambang Emas Tumpang Pitu. Gerakan FNKSDA juga lebih matang dengan melibatkan NU sebagai representasi identitasnya,
50 Farid Esack, Membebaskan yang Tertindas, 72
51 Rajendra Singh, Gerakan Sosial Baru, terj. Eko P. Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2010), 37.
52 Christopher Rootes, “Environmental Movements” (Malden: Blackwell Publishing Ltd, 2004), 608.
53 Simone I. Flynn, Types of Social Movements, 92.
dimana  NU  juga  punya  relasi  penting  terhadap  negara  sebagai  upaya  perubahan kebijakan.  FNKSDA  juga  melakukan  mobilisasi  opini  publik  melalui  media  massa sebagai  upaya  penyadaran  warga  secara  luas  terkait  konflik  Tumpang  Pitu.  Taktik tersebut  sebagaimana  dikatakan  Pichardo  dan  Singh  bahwa  gerakan  sosial  baru cenderung  bergantung  pada  upaya  mobilisasi  massa  untuk  mendapat  daya  tawar politik. 54
Keempat  partisipan,  dalam  gerakannya  FNKSDA  tidak  terpaku  dengan golongan  atau  kelas  tertentu.  Baik  dalam  opini  di  media  massa  maupun  aksinya FNKSDA  selalu  berkolaborasi  bersama  dengan  organisasi  akar  rumput  yang  lain, misalnya, IndoProgress, Jatam, Baffel, dan Walhi. Gerakan ini relevan dengan gerakan sosial baru menurut Clause Offe bahwa gerakan sosial baru tidak mengidentifikasi diri dari  basis  yang  mendukung  kemapanan. 55 Dari  keempat  identifikasi  tersebut  dapat diketahui bahwa gerakan sosial FNKSDA untuk mencegah krisis ekologis merupakan gerakan sosial baru yang inklusif karena menyangkut keselamatan banyak orang, selain itu juga untuk menyampaikan tugas seluruh umat manusia yakni sebagai khalifah fi al ard , penjaga Bumi.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan sosial FNKSDA dalam mencegah bertambahnya tren bencana ekologis yang dapat menyebabkan krisis multi dimensional dapat  dikatakan  relevan  dengan  konsepsi  Islam  progresif.  Sebagai  salah  satu  upaya dalam mencegah bertambahnya tren bencana ekologis, FNKSDA melakukan gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik neo-ekstraktivisme di tambang emas Gunung  Tumpang  Pitu  Banyuwangi.  Sementara  relevansi  konsep  Islam  progresif dengan  apa  yang  dijalani  FNKSDA  dapat  dilihat  dari  pemikiran  dan  karakteristik gerakan  sosial.Pertama,  dari  segi  pemikiran,  sebagai  warga  nahdliyin,  FNKSDA bertendensi pada nalar progresif NU. Keprogresifan nalar tersebut setidaknya dapat dilihat  dari  bagaimana  menginterpretasi  teks  Al  Quran  dan  Sunnah,  sebagaimana
54 Nelson A. Pichardo, “New Social Movements: A Critical Review”, dalam Annual Review of Sociology, Vol. 23, (1997), 411.
55 Simone I. Flynn, Types of Social Movements, 94.
dijelaskan Shalahudin Jursyi, yaitu sesuai dengan tujuan syariat dalam konteks aktual secara universal.
Pemikiran tersebut tercermin dari beberapa keputusan NU yang mengacu pada konsep fiqh al bi’ah KH Ali Yafie dan ekosufisme Sayyed Hossein Nasr. Kedua, dari segi  gerakan,  FNKSDA  menentang  nilai  prinsip,  praktik  anak  kandung  liberalisme, neoekstraktivisme  yang  menindas  secara  sosial,  politik,  ekonomi.  Gerakan  yang dilakukan FNKSDA dalam menolak ekstraksi emas di Banyuwangi merupakan gerakan sosial baru. Hal ini merujuk pada karakteristik gerakan dari segi ideologi yang merujuk pada  kepentingan  global,  isu  yang  diangkat  yakni  lingkungan  sebagai  masalah kontemporer, partisipan yang inklusif, taktik pengorganisasian dengan mengandalkan mobilisasi  massa  secara  terstruktur,  serta  berorientasi  perubahan  kebijakan  publik. Sementara  dilihat  dari  orientasi  gerakan  FNKSDA  sendiri,  gerakan  tersebut mencerminkan konsep Islam progresif yang sebenarnya menurut Farid Esack. Hal itu ditandai dengan gerakannya yang berupaya membebaskan kaum mustad’afin yang dalam hal ini merupakan warga sekitar Gunung Tumpang Pitu dari penindasan struktural oleh praktik  neo  ekstraktivisme.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam  Progresif  tak hanya  fokus  pada  urusan humanisme ,  tetapi  juga  memiliki  perhatian  besar  terhadap lingkungan.

## REFERENSI
Al-Fayyadl, Muhammad. “Wawancara”, Probolinggo Jawa Timur, 01 September 2018, Disertasi Ali Murtadho, Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Sosial FNKSDA, 185.
Bagus, Ki. Bumi Suksesindo Sukses Hancurkan Gunung Tumpang Pitu, 2016, Tambang Emas  Tumpang  Pitu  Hancurkan  Masa  Depan  Rakyat ,  2016,  diakses  pada  27 November 2023 dari www.jatam.org
Berent, Irwin. Fundamentalist: Hazard and Heartbreak (Illionis: Open Court, 1990), 3. Branco, Castel. Carlos Nuno. 2015. “Growth, Capital Accumulation and Economic Porosity  in  Mozambique:  Social  Losses,  Private  Gains.”  Review  of  African Political Economy No. 2 Vol 14, 32.
Esack, Farid. In Search of Progressive Islam Beyond 9/11 dalam Progressive Muslims:on Justice, Gender,and Pluralism. (England : Oneworld Publication, 2008), 78. Esack,  Farid.  Membebaskan  yang  Tertindas  :  Al- Qur’an,  Liberalisme,  Pluralisme,
Bandung : Mizan Media Utama, 2000, 38. Esack, Farid. Qur’an, Liberation, and Pluralism ( Oxford: Oneworld, 1997), 21.
Faizi, Fuad. “Wawancara”, Yogyakarta, tanggal 25 September 2018, pada Disertasi Ali Murtadho. Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Sosial FNKSDA, 179 Faizin, Muadil. Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer sebagai  Instrumen  Pendukung  Hukum  Lingkungan,  Nizham,  Vol.  5,  No.  2, 2016, 150.
Fajar, Moh. Roychan. FNKSDA Tolak Kedatangan Sandi di Sumenep, 2018 diakses pada 2 Desember 2023 dari www.mediajatim.com Fakih, Mansour. Bebas dari Neoliberalisme . (Yogyakarta: INSIST Press, 2004), 24. Fakih,  Mansour. Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi .  (Yogyakarta:  INSIST Press, 2001), 10.
Flynn, Simone I. Types of Social Movements: Sociology Reference Guide (Pasadena California Hackensack New Jersey: Salem Press, 2011), 27-33.
FNKSDA, Posko  FNKSDA  di  Muktamar  NU  Jombang  2015 ,  2015,  diakses  pada  28 November 2023 dari www.fnksda.or.id FNKSDA, Tentang Kami , 2015, diakses pada 28 November 2023 dari www.fnksda.or.id Ghofar, Abdul. dkk. Tinjaun Lingkungan Hidup 2023: Terdepan di Luar Lintasan . (Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI, 2023), 5.
Gudynas. Eduardo. 2021. Extractivisms: Politics, Economy and Ecology. Nova Scotia,
Canada: Fernwood Publishing, 68
Hall, Stuart. (1997). The Shorter Oxford English Dictionary : Sixth Edition. (Oxford :
Clarendon Press), 473.
Hallaq, Wael B. A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 36. Hawking, Stephen. “ This is The Most Dangerous Time for Our Planet ”, 2016, diakses dari www.theguardian.com pada 20 November 2023. Horn, Eva dan Hannes Bergthaller, Antropocene Key Issues for the Humanities . (London: Routledge, 2020), 1.
Inwood,  Brad  dan  Lloyd  Gerson.  The  Epicurus  Reader:  Selected  Writing  and Testimonia, (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1994), 34.
Irfani,  Suroosh.  Revolutionary  Islam  in  Iran – Popular  Liberation  or  Religious Dictatorship? (London: Zed, 1983), 4. Johansyah, Merah. Tambang di Banyuwangi: Sikap Diam dan Masa Bodoh Gubernur Jawa Timur  Ancam  Keselamatan  Warga ,  2020,  diakses  pada  27  November  2023  dari www.jatam.org Jursyi,  Shalahuddin. Membumikan  Islam  Progresif. Terj.  M.  Aunul  Abid.  (Jakarta: Paramadina, 2004), 41. Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest and. Money . (London: Palgrave Macmillan, 1936), 2.
Klein, Naomi. 2014. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. New York, NY: Simon & Schuster, 134.
Mahfud,  Sahal. Ahkamul  Fuqaha  :  Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam  Keputusan Muktamar, Munas, dan Konber NU 1926-2004 (Surabaya: Khalista, 2007), 512. Martadi, Rosdi Bahtiar. Bumi Suksesindo Mengeruk Emas Tumpang Pitu, Membunuh Potensi Laut Banyuwangi , 2016 diakses pada 27 November 2023 dari www.jatam.org Murtadho, Roy. PBNU: Tambang Emas Tumpang Pitu Tidak Layak, 2018, diakses pada 28 November 2023 dari www.fnksda.or.id
Nahar, Melky. Tambang Emas Tumpang Pitu Hancurkan Masa Depan Rakyat , 2016, diakses pada 27 November 2023 dari www.jatam.org
Nasr, Sayyed Hossein. Man and Nature, The Spiritual Crisis in Modern Man, (London: George Allen & Unwin, 1976), 14 Pichardo,  Nelson  A. “New  Social  Movements:  A  Critical  Review”,  dalam  Annual Review of Sociology, Vol. 23, (1997), 411.
Putro, Wahyu. Terkait Tambang Banyuwangi, PBNU Memihak Manfaat bagi Rakyat, 2018, diakses pada 30 November 2023 dari www.mediaindonesia.com Rajendra  Singh,  Gerakan  Sosial  Baru,  terj.  Eko  P.  Darmawan  (Yogyakarta:  Resist Book, 2010), 37.
Rootes,  Christopher. “Environmental  Movements”  (Malden: Blackwell  Publishing Ltd, 2004), 608.
Rostow,  Walt  Whitman. The  Stages  of  Economic  Growth:  A  Non-Communist  Manifesto . (London: Cambridge University Press, 1960), 23. Setyawan, Wahyu Eka. Ancaman Tambang Emas Tumpang Pitu Bagi Kemaslahatan Umat , 2020, diakses pada 28 November 2023 dari www.fnksda.or.id Solichah, Zumrotun. Aktivis Lingkungan Buat Petisi Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu , 2016, diakses pada 28 November 203 dari www.jatim.antaranews.com
Supriyadi. Siaran Pers Festival Solidaritas Stop Tambang Emas Tumpang Pitu, 2017, diakses pada 1 Desember 2023 dari www.kumparan.com
Tilly, Charles. Social Movements 1768-2004 . Boulder: Paradigm Publishers, 2004. 4-6 WALHI  Jatim, Catatan  Tentang  Tambang  Emas  Tumpang  Pitu,  2023, diakses  dari www.walhijatim.org pada 15 November 2023
WALHI. Tumpang Pitu Menuntut Keadilan: Terancamnya Nelayan Pinggiran Dusun Pancer , 2018, diakses pada 27 November 2023 dari www.walhi.or.id
Yafie, Ali, dkk. Merintis Fiqh Lingkungan Hidup. Jakarta: Ufuk Press, 2006, 42-61.
© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
60 | E m p i r i s m a :   J u r n a l   P e m i k i r a n   d a n   K e b u d a y a a n   I s l a m I S S N :   ( P - I S S N :   1 8 2 9 - 9 5 6 3 ,   E - I S S N :   2 5 0 3 - 1 6 9 4 )