## PERBANDINGAN MANAJEMEN

## BERBASIS SEKOLAH ANTARA SMP NEGERI I DIWEK DAN MTS NEGERI KERAS DIWEK JOMBANG

## Hanif Prasetyo
Tenaga Pendidik di MA Darul Ulum Bandung Diwek Jombang prasetyohanif69@gmail.com

## Khudriyah
Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), STIT al Urwatul Wutsqo - Jombang al.cued@yahoo.com
Abstract: This  research  pupose  is to  know the  school  based  management implementation at SMP Negeri I Diwek and MTs Negeri Keras. The research uses qualitative  approach.  The  data  was  collected  using  observation,  interview,  and documents as instrument.  The result of this research showed that the school based management  of  both SMP  Negeri  I  Diwek  and  MTs  Negeri  Keras  by implementing  five  steps  such  as:  (1)  planning,  included:  situation  analysis, formulating  objectives  and  SWOT  analysis,  (2)  implementation,  (3)  supervision,
(4)  evaluation,  and  (5).  reporting.  The  target  and  gols  can  be  achieved  by supporting  of  various  elements  exist  in  the  schools,  adequate  facilities, infrastructure, the work ethic and high morale of all elements. While the inhibiting factors  of  these  two  schools  is  not  very  meaningful,  because  both  of  them  have done  planning  and  consideration  before  the  implementation  of  school-based management.  Howeve,  the  facilities  and  infrastructure  at  MTs  Negeri  Keras  is inadequate.  The  similarities  between  the  two  schools  are  able  to  implement school-based  management  properly,  implement  school  and  community  relations, as  well  as  carrying  out  monitoring  and  evaluation  based  on  the  ability  of  each school.  The  difference  is  in  the  form  of  a  program  that  is  implemented  at  both schools.
Key  words : comparation,  school-based  management,  SMPN  I  Diwek,  MTsN Keras
Pendahuluan
Pendidikan  dianggap  sebagai  investasi  yang  paling  berharga  dalam  bentuk peningkatan  kualitas  sumber  daya  insani  untuk  pembangunan  suatu  bangsa. Sering  kali,  kebesaran  suatu  bangsa  diukur  dari  sejauhmana  masyarakatnya mengenyam  pendidikan.  Semakin  tinggi  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  suatu
masyarakat,  maka  semakin  majulah  bangsa  tersebut.  Kualitas  pendidikan  tidak saja dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauhmana output  (lulusan)  suatu  pendidikan  dapat  membangun  sebagai  manusia  yang paripurna, sebagaimana tahapan pendidikan tersebut. 1
Sumbangan  pendidikan  terhadap  pembangunan  bangsa  tentu  bukan  hanya sekedar  penyelenggaraan  pendidikan,  tetapi  pendidikan  yang  bermutu,  baik  dari sisi  input,  proses,  output,  maupun  outcome.  Proses  pendidikan  yang  bermutu adalah  proses  pembelajaran  yang  bermutu.  Output  pendidikan  yang  bermutu adalah  lulusan  yang  memiliki  kompetensi  yang  disyaratkan.  Dan  outcome pendidikan  yang  bermutu  adalah  lulusan  yang  mampu  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri. 2
Menurut  Sallis,  sebagian  besar  rendahnya  mutu  disebabkan  oleh  buruknya manajemen dan kebijakan pendidikan. Warga  sekolah hanyalah pelaksana belaka dari  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  atasannya,  pendapat  sallis  ini  mendukung pendapat  Juram  bahwa  masalah  mutu  85%  ditentukan  oleh  manajemennya, sisanya oleh faktor lainnya. 3
Peningkatan  kualitas  pendidikan menyangkut  perencanaan,  pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem  pendidikan. Peningkatan kualitas  pendidikan  juga  menuntut  manajemen  pendidikan  yang  lebih  baik. 4
Lemahnya  manajemen    pendidikan  memberi  dampak  terhadap  efisiensi  internal pendidikan dari sejumlah peserta didik yang putus sekolah atau tinggal kelas.
Dewasa ini, manajemen pendidikan di Indonesia mengenal dua mekanisme pengaturan  yaitu  sistem  sentralisasi  dan  desentralisasi.  Dalam  sistem  sentralisasi segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat  oleh  pemerintah  pusat.  Sementara  desentralisasi,  wewenang  pengaturan tersebut  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Yang  perlu  ditegaskan  bahwa implikasi  desentralisasi  manajemen  pendidikan  adalah  kewenangan  yang  lebih
1 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), 287
2 Ibid, 288
3 Husaini  Usman, Manajemen  Teori,  Praktik  dan  Riset  Pendidikan, (Jakarta:    Bumi  Aksara, 2006),  496
4 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004),  21
besar  diberikan  kepada  kabupaten  dan  kota  untuk  mengolah  pendidikan  sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.
Salah  satu  usaha  pemerintah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  adalah dengan  diadakannya  otonomi  pendidikan.  Otonomi  diberikan  agar  sekolah  dapat leluasa  mengelola  sumber  daya  dengan  mengalokasikannya  sesuai  dengan prioritas  kebutuhan  serta  agar  sekolah  lebih  tanggap  terhadap  kebutuhan lingkungan  setempat. 5 Otonomi  juga  diartikan  sebagai  kewenangan  atau kemandirian,  yaitu  kemandirian  dalam  mengatur  dan  mengurus  dirinya  sendiri dan  tidak  bergantung  dengan  orang  lain.  Jadi,  otonomi  sekolah  adalah kewenangan  sekolah  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  warga  sekolah menurut  prakarsa  sendiri,  berdasarkan  aspirasi  warga  sekolah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. 6
Ketentuan  otonomi  daerah  yang  dilandasi  Undang-Undang  no  22  dan  25 tahun 1999, dan direvisi menjadi UU RI no. 32 tahun 2004 dan UU RI tahun 33 tahun  2004,  telah  membawa  perubahan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan, termasuk  penyelenggaraan  pendidikan,  bila  sebelumnya  manajemen  pendidikan merupakan  wewenang  pusat,  dengan  berlakunya  undang-undang  tersebut, kewenangan  tersebut  dialihkan  ke  pemerintah  kota  dan  kabupaten.  Sehubungan dengan itu, manajemen berbasis sekolah ada empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan  nasional  yang  perlu  dikonstruksi  dalam  rangka  otonomi  daerah, berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, serta relevansi pendidikan dan pemerataan pelayaan pendidikan sebagai berikut:
Pertama ,  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  dilakukan  dengan menetapkan tujuan  dan  standart  kompetensi  pendidikan,  yaitu  melalui consensus nasional  antara  pemerintah  dengan  seluruh  lapisan  masyarakat. Kedua , peningkatan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  mengarah  pada  pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada madrasah  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  tersedia  bagi  tercapainya tujuan  pendidikan  yang  diharapkan. Ketiga, peningkatan  relevansi  pendidikan
5 Hasbullah, Otonomi  Pendidikan “ Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya  Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan” , (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), 82
6 Ibid , 76
mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. Keempat, pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. 7
Pemberian  otonomi  pendidikan  yang  luas  pada  sekolah  merupakan kepedulian  permerintah  terhadap  gejala-gejala  yang  muncul  di  masyarakat  serta upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  secara  umum.  Pemberian  otonomi  ini menuntut  pendekatan  manajemen  yang  lebih  kondusif  di  sekolah  agar  dapat mengakomodasi  seluruh  keinginan  sekaligus  memberdayakan  sebagai  komponen masyarakat  secara  efektif  guna  mendukung  kemajuan  serta  sistem  yang  ada  di sekolah.
Dalam  kerangka  inilah  Manajemen  Berbasis  Sekolah  tampil  sebagai paradigma  baru  pengembangan  pendidikan  yang  berorientasi  pada  kebutuhan sekolah  dan  kebutuhan  daerah  masing-masing.  Selain  itu,  Manajemen  Berbasis Sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi kepada daerah untuk menentukan  kebijakan  sekolah  dalam  rangka  meningkatkan  mutu,  efisiensi  dan pemerataan  pendidikan  agar  dapat  mengakomodasi  keinginan  masyarakat setempat  serta  menjalin  kerja  sama  yang  erat  antara  sekolah,  masyarakat  dan pemerintah.
Manajemen  Berbasis Sekolah juga merupakan salah satu usaha pemerintah untuk  mencapai  keunggulan  masyarakat  bangsa  dalam  penguasaan  ilmu  dan teknologi secara berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai  dibicarakan  yaitu  desentralisasi  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke daerah,  aspek  meso  erat  kaitannya  dengan  kebijakan  daerah  tingkat  provinsi sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro  melibatkan seluruh sektor dan lembaga  pendidikan  yang  paling  bawah,  tetapi  terdepan  dalam  pelaksanaannya, yaitu sekolah. 8
Sedangkan  tujuan  utama  MBS  adalah  meningkatkan  efisiensi,  mutu,  dan pemerataan  pendidikan.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  peningkatan  efisiensi adalah diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi
7 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah ., 6-7
8 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah . . 11
masyarakat,  dan  penyederhanaan  birokrasi.  Peningkatan  mutu  diperoleh  melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme  guru  serta  hal  lain  yang  dapat  menumbuhkembangkan  suasana yang  kondusif.  Sedangkan  pemerataan  pendidikan  tampak  pada  tumbuhnya partsisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. 9
Dan sebetulnya tujuan utama MBS di atas itu telah tertuang di dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS butir (c):
Bahwa  sistem  pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan  efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional,  dan global  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  pendidikan  secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. 10
Disamping  itu  pula  penjelasan  tentang  tujuan  utama  MBS  tersebut  telah tertuang  dalam  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  bab  IV  pasal  8  bagian  ketiga  tentang  Hak  dan  kewajiban  masyarakat, bab XI pasal 40 ayat 2 butir b tentang pendidik dan tenaga kependidikan, dan bab XIV pasal 51 ayat 1 tentang pengelolaan pendidikan yang akan kami sebutkan di bawah ini:
1. Pasal  8,  bahwa  masyarakat  berhak  berperan  serta  dalam  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
2. Pasal 40 ayat 2 butir b, bahwa pendidikan dan tenaga pendidikan berkewajiban “mempunyai  komitmen  secara  professional  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan.
3. Pasal  51  ayat  1,  bahwa  pengelolaan  satuan  pendidikan  anak  usia  dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. 11
9 Ibid , 13
10 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20.  Tahun:  2003. Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003),  1-2
11 Ibid ., 9, 28, dan 34
Adapun  alasan  atau  landasan  berfikir  yang  mendorong  penulis  untuk menulis  tesis  ini  adalah  dengan  mengambil  pokok  masalah  tentang  Manajemen Berbasis Sekolah di antaranya adalah:
1. Penyelenggara  pendidikan  nasional  dilakukan  secara  birokratik  sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat bergantung  pada  keputusan  birokrasi  yang  mempunyai  jalur  yang  sangat panjang  dan  kadang-kadang  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan kondisi  sekolah  setempat,  sehingga  sekolah  kehilangan  kemandirian,  motifasi dan  inisiatif  untuk  mengembangkan  dan  memajukan  lembaganya  termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
2. Peran  serta  masyarakat,  khususnya  orang  tua  siswa  dalam  penyelenggaraan pendidikan  selama  ini  sangat  minim.  Partisipasi  masyarakat  pada  umumnya lebih bersifat dukungan dana bukan pada proses pendidikan. 12
3. Pelaksanaan  MBS  sesungguhnya  memerlukan  tenaga  yang  memiliki ketrampilan yang memadai, minimal mampu mengelola dan mengerti prinsip- prinsip  MBS  karena  selama  ini  tenaga  yang  ada,  baik  di  tingkat  sekolah maupun  di  tingkat  pengawas  kurang  memiliki  ketrampilan  dalam  profesi mereka. 13

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memanfaatkan wawancara yang terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.
Menurut  Denzin  dan  Lincoln  (dalam  Moleong)  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  latar  alamiah,  dengan maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan  jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 14
12 H.A.R.  Tilaar, Manajemen  Pendidikan  Nasional , Kajian  Pendidikan  Masa  Depan ,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 82
13 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah . 61
14 Lexy j. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),  5
Sedangkan  menurut  Bogdan  dan  Taylor  (dalam  Moleong)  mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian  yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang diamati. Menurut  mereka,  pendekatan  ini,  diarahkan  pada  latar  dan  individu tersebut  secara  holistik  (utuh).  Jadi,  dalam  hal  ini  tidak  boleh  mengisolasikan individu  atau  oraganisasi  ke  dalam  variabel  atau  hipotetis,  tetapi  perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. 15
Adapun  tehnik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini    menggunakan instrument  observasi,  dokumentasi  dan  interview,  dan  untuk  menganalisis  data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

## Pembahasan
Manajemen  Berbasis  Sekolah  merupakan  paradigma  baru  pendidikan  yang memberikan  otonomi  luas  pada  tingkat  sekolah  dengan  maksud  agar  sekolah leluasa mengelola sumberdaya dan sumberdana dengan mengalokasikannya sesuai dengan  prioritas  kebutuhan.  Pada  sistem  manajemen  berbasis  sekolah,  sekolah dituntut  secara  mandiri  menggali,  mengalokasikan,  menentukan  prioritas, mengendalikan,  dan  mempertanggungjawabkan  pemberdayaan  sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.
Manajemen  berbasis  sekolah  yang  menawarkan  keleluasaan  pengelolaan sekolah  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  menciptakan  kepala  sekolah,  guru, dan  tenaga  administrasi  yang  profesional.  Oleh  karena  itu,  dalam  melaksanakan manajemen  berbasis  sekolah  perlu  seperangkat  kewajiban  dan  tuntutan pertanggungjawaban  (akuntabilitas)  yang  tinggi  kepada  masyarakat.  Dengan demikian,  kepala  sekolah  harus  mampu  menampilkan  pengelolaan  sumberdaya secara  transparan,  demokratis,  dan  bertanggung  jawab  baik  kepada  masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kepada siswa.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  juga  merupakan  salah  satu  wujud  dari reformasi  pendidikan  yang  menawarkan  kepada  sekolah  untuk  menyediakan pendidikan  yang  lebih  baik  dan  memadai  bagi  siswa.  Hal  ini  juga  berpotensi
15 Ibid, 4
untuk  meningkatkan  kinerja  staf,  menawarkan  partisipasi  langsung  kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat.
SMP  Negeri  I  Diwek  sebagai  salah  satu  sekolah  yang  maju  telah melaksanakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah,  dimana  dengan  diterapkannya Manajemen  Berbasis  Sekolah  ini  SMP  Negeri  I  Diwek  sebagai  lembaga pendidikan  yang  maju  lebih  mudah  dalam  mengatur  dan  mengelola pendidikannya.
Dari  hasil  data  yang  diperoleh  peneliti  di  lapangan  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  SMP  Negeri  I  Diwek  dalam Peningkatan  Mutu  Pendidikan  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  didasarkan  pada pengamatan  peneliti  terhadap  kondisi  dan  realitas  yang  ada,  begitu  juga  dengan hasil  wawancara  peneliti  dengan  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah  bagian kurikulum,  wakil  kepala  sekolah  bagian  humas,  dan  komite  sekolah  yang menyampaikan  bahwa  Manajemen  Berbasis  Sekolah  sebagai  kebijakan  nasional dapat dilaksanakan dengan baik.
Pelaksanaan  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di  SMP Negeri I Diwek memperhatikan  tahapan-tahapan  sebelum  menetapkan  program  dan  kegiatan, dimana  hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan  yang  akan dihadapi sekolah, yang tentunya didasarkan pada visi, misi sekolah, dan ciri khas sekolah,  karena  program  yang  dilaksanakan  pada  esensinya  penjabaran  dari  visi dan misi sekolah, serta ciri khas sekolah.
Berkaitan dengan mutu pendidikan, SMP Negeri I Diwek membuat program yang sebelumnya telah dianalisis dan dilokakaryakan bersama dengan para guru, staff dan kepala bagian,  dan komite sekolah, hal ini dilakukan agar semua elemen yang ada di sekolah, guna mengetahui dan ikut berperan  serta dalam pelaksanaan program.  Sebelum  program  dilokakaryakan  kepala  sekolah  sebagai  pimpinan memberikan  rancangan  program  yang  akan  dilokakaryakan  dan  ditetapkan menjadi program peningkatan mutu pendidikan.
Program yang dirancang tadi kemudian dilokakaryakan dan dianalisis untuk mengetahui  peluang  dan  hambatan  yang  akan  dihadapi,  kemudian  ditetapkan dalam  program  dan  direalisasikan  dalam  bentuk  kegiatan.  Dalam  pelaksanaan
program yang sudah ada kemudian diberikan kepada bagian yang melingkupinya, baik yang sifatnya internal maupun eksternal dengan dasar disesuaikan dengan job dan  wewenang  dari  program  tersebut. Hal  ini,    tujuan  sesungguhnya  dari penganalisaan  dan  penglokakaryaan  program  tersebut  adalah  untuk  mengetahui peluang dan hambatan serta cara untuk mengatasi hal-hal yang akan dihadapi.
Di  samping  itu,  SMP  Negeri  I  Diwek  ini  berusaha  untuk  berinovasi  dan berkreasi  dari  berbagai  sektor,  mulai  dari  guru,  karyawan,  tukang  sapu,  siswa, semuanya  bahu  membahu  untuk  satu  tujuan,  satu  misi,  dan  satu  visi  untuk mengajarkan  sekolah  ini,  sekolah  yang  unggul,  kreatif,  sehat,  terampil,  populis, santun, peduli, dan berbasis lingkungan.
Sedangkan  upaya  lain  yang  ditempuh  adalah pertama meningkatkan kualitas  lulusan  yang  terbaik,  dengan  merencanakan  semaksimal  mungkin sehingga dalam hal ini  SMP Negeri I Diwek  yakin bahwa dengan merencanakan program  semacam  ini  nantinya  akan  menghasilkan  kualitas  lulusan  yang  baik. Kedua, memiliki siswa yang melanjutkan ke sekolah yang nilai Agreditasi A/B 99 %. Ketiga, Meningkatkan  akhlakul  karimah  dari  para  lulusan. Keempat, meningkatkan  kegiatan  kesiswaan,  seperti  memiliki  tim  olah  raga  yang  menjadi finalis  tingkat  propinsi  dan  nasional. Kelima, meningkatkan  dan  mengefektifkan hubungan  dengan  masyarakat  yaitu  dengan  meningkatkan  komunikasi  dan  kerja sama  dengan  berbagai  pihak  (guru,  karyawan  sekolah,  orang  tua,  siswa,  Diknas, warga binaan, dan pihak-pihak yang terkait lainnya).
Setiap  satu    minggu  sekali  SMP  Negeri  I  Diwek  mengadakan  evaluasi dengan  semua  komponen  yang    ada  di  sekolah  ini,  sehingga  diharapkan  dari evaluasi  tersebut  semua  warga  SMP  Negeri  I  Diwek  dapat  meningkatkan kinerjanya,  dan  dapat  mengantisipasi  kemungkinan-kemungkian  kendala  yang akan  muncul  di  masa  mendatang  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan.
MTs  Negeri  Keras  Diwek  sebagai  salah  satu  sekolah  negeri  telah melaksanakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah,  dimana  dengan  diterapkannya Manajemen  Berbasis  Sekolah  ini  MTs  Negeri  Keras  Diwek  sebagai  lembaga
pendidikan  yang  maju  lebih  mudah  dalam  mengatur  dan  mengelola pendidikannya.
Dari  hasil  data  yang  diperoleh  peneliti  di  lapangan  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  MTs  Negeri  Keras  Diwek  yang bertujuan  dalam  meningkatan  mutu  pendidikan  berjalan  dengan  baik,  hal  ini didasarkan  pada  pengamatan  peneliti  terhadap  kondisi  dan  realitas  yang  ada, begitu  juga  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  kepala  madrasah,  wakil kepala  madrasah  bagian  kurikulum,  wakil  kepala  madrasah  bagian  humas,  dan komite  madrasah  yang  menyampaikan  bahwa  Manajemen  Berbasis  Sekolah sebagai kebijakan nasional dapat dilaksanakan dengan baik.
Pelaksanaan    Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  MTs  Negeri  Keras  Diwek setidaknya  memperhatikan  tahapan-tahapan  sebelum  menetapkan  program  dan kegiatan,  dimana  hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kemampuan,  kekurangan, kekuatan, dan kelemahan yang akan dihadapi madrasah, yang tentunya didasarkan pada  visi,  misi  sekolah,  dan  ciri  khas  madrasah,  karena  program  yang dilaksanakan  pada  esensinya  penjabaran  dari  visi  dan  misi  madrasah,  serta  ciri khas madrasah.
Tahapan-tahapan  tersebut  yaitu  pertama  pihak  madrasah  harus  melakukan analisis  situasi,  hal  ini  untuk  melihat  bagaimana  kesiapan  madrasah  dalam melaksanakan  peningkatan  mutu  madrasah.  Kemudian  yang  kedua  merumuskan tujuan.  Dalam  merumuskan  tujuan  madrasah  berpedoman  pada  visi  dan  misi madrasah,  karena  sasaran  yang  ingin  dicapai  tercermin  dalam  visi  dan  misi madrasah.  Yang  ketiga  adalah  analisis  swot,  hal  ini  untuk  melihat  bagaimana kemampuan,  kekurangan,  kelebihan,  hambatan,    dan  tantangan  yang  ada  di  MTs Negeri Keras Diwek.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan manajemen  berbasis  sekolah,  MTs  Negeri  Keras  Diwek  merumuskan  program yang  sebelumnya  sudah  dianalisis  dan  dilokakaryakan  bersama  antara  kepala madrasah, wakil madrasah, guru, staff, pegawai, dan komite madrasah yang ada di MTs Negeri Keras Diwek. Sebagai pimpinan kepala madrasah memberikan suatu rancangan  program  yang  akan  dilokakaryakan.  Dari  hasil  rancangan  tersebut
kemudian  dianalisis  untuk  melihat  kebutuhan  madrasah  dan  kebutuhan masyarakat  saat  ini.  Setelah  diidentifikasi  apa  yang  dibutuhkan,  kemudian rancangan tersebut dapat ditetapkan menjadi program yang akan digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Program yang dirancang tadi kemudian dilokakaryakan dan dianalisis untuk mengetahui  peluang  dan  hambatan  yang  akan  dihadapi,  kemudian  ditetapkan dalam  program  dan  direalisasikan  dalam  bentuk  kegiatan.  Dalam  pelaksanaan program yang sudah ada kemudian diberikan kepada bagian yang melingkupinya, baik yang sifatnya internal maupun eksternal dengan dasar disesuaikan dengan job dan  wewenang  dari  program  tersebut. Hal  ini,  tujuan  sesungguhnya  dari penganalisaan  dan  penglokakaryaan  program  tersebut  adalah  untuk  mengetahui peluang dan hambatan serta cara untuk mengatasi hal-hal yang akan dihadapi.
Di  samping  itu,  dua  minggu  sekali  MTs  Negeri  Keras  Diwek  juga mengadakan evaluasi dengan semua komponen yang ada di sekolah ini, sehingga diharapkan  dari  evaluasi  tersebut  semua  warga  MTs  Negeri  Keras  Diwek  dapat meningkatkan  kinerjanya,  dan  dapat  mengantisipasi  kemungkinan-kemungkian kendala  yang  akan  muncul  di  masa  mendatang  dengan  harapan  dapat meningkatkan mutu pendidikan.
Adapun factor yang mendukung pelaksanaan  Manajemen Berbasis Sekolah di  SMP  Negeri  I  Diwek  adalah  Sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam menunjang  keberhasilan  proses  pembelajaran  dan  tenaga  pengajarnya  yang profesional  semua  bapak/ibu  guru  telah  memiliki  etos  kerja  yang  baik  dalam mentransformasikan  ilmu  dan  keteladanannya,  tenaga  pengajar  yang  sesuai bidangnya,  adanya  kebersamaan,  keluarga  yang  harmonis,  motivasi.  Faktor pendukung  inilah  yang  menjadi  penunjang  manajemen  pelaksanaan  manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri I Diwek.
Sedangkan faktor penghambat manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri I Diwek  tidak  terlalu  berarti,  karena  sebelum  melaksanakan  manajemen  berbasis sekolah  ini  sekolah  sudah  melakukan  perencanaan  dan  dipertimbangkan  dengan matang, sehingga dalam pelaksanaannya sekolah benar-benar telah siap.
Sementara  MTs  Negeri  Keras  Diwek  sebagai  lembaga  pendidikan,  banyak hal  yang  menjadi  pendukung  dalam  upaya  melaksanakan  MBS,  antara  lain sumber  daya  manusia,  partisipasi  masyarakat  (wali  murid),  maupun  dari  sarana dan  prasarana. Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah  input  siswa,  dana,  dan kemampuann  ekonomi  dari  siswa.  Namun  dari  tiga  penghambat  yang diidentifikasi  tersebut  madrasah  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  melaksanakan MBS, karena pihak madrasah telah mencari solusi agar penghambat tersebut dapat diminimalisir.  Bahkan  dengan  adanya  faktor  penghambat  ini  madrasah  juga  bisa menjadikannya  sebagai  bahan  untuk  dievaluasi,  apa  yang  masih  kurang  dalam meningkatan mutu pendidikan di MTs Negeri Keras Diwek bisa diperbaiki dalam waktu yang akan datang.
Berdasarkan  pernyataan  diatas  dapat  diketahui  persamaan  dan  perbedaan implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Antara  SMP  Negeri  I  Diwek    dan MTs  Negeri  Keras  Diwek . Adapun persamaan  dalam  pelaksanaan  manajemen berbasis sekolah antara SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras diantaranya adalah  dapat  melaksanakan  manajemen  berbasis  sekolah  dengan  berjalan  baik berdasarkan  latar  belakang  masing-masing  sekolah,  dapat  melaksanakan hubungan  sekolah  dan  masyarakat  dengan  berjalan  baik  berdasarkan  strategi masing-masing sekolah, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan kemampuan  pihak  sekolah  masing-masing. Dan  perbedaan  dalam  pelaksanaan manajemen berbasis sekolah antara SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras diantaranya adalah bentuk program yang dilaksanaan pada kedua sekolah, karena latar  belakang  yang  berbeda,  sebuah  wadah  dalam  berkoordinasi  dengan masyarakat, serta sarana dan prasarana yang sangat berbeda.

## Penutup
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri  Keras Diwek ada  lima (5) langkah  yang dilakukan, diantaranya ialah: (1) Tahap-tahap  Perencanaan,  yang  meliputi:  Analisis  Situasi,  Merumuskan  sasaran, dan  Analisis  SWOT,  (2)  Pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah,  dan    (3) Pengawasan, (4) Evaluasi, dan (5). Pelaporan.
Faktor  pendukung  pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  SMP Negeri I Diwek adalah : (1) Dukungan dari berbagai elemen yang ada di sekolah, guru,  staff,  kepala  bagian,  orang  tua  siswa,  dan  masyarakat,  (2)  Sarana  dan prasarana (perpustakaan, lab. komputer, lab. IPA, R. Kesenian, R. Ketrampilan, R. Budi daya, dan lap. Olah raga ) yang memadai, dan (3) Etos kerja dan semangat yang  tinggi  dari  semua  elemen  yang  ada,  sehingga  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh sekolah  dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran.
Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP  Negeri  I  tidak  terlalu  berarti,  karena  sebelum  melaksanakan  manajemen berbasis sekolah ini sekolah sudah melakukan perencanaan dan dipertimbangkan dengan matang, sehingga dalam pelaksanaannya sekolah benar-benar telah siap.
Faktor  pendukung  pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  MTs Negeri  Keras  Diwek  adalah  :  (1)  Dukungan  dari  berbagai  elemen  yang  ada  di sekolah,  guru,  staff,  kepala  bagian,  orang  tua  siswa,  dan  masyarakat,  (2)  Sarana dan  prasarana  (perpustakaan,  lab.  komputer,  lab.  IPA,  R.  Kesenian,  R. Ketrampilan,  R.  Budi  daya,  dan  lap.  Olah  raga  )  yang  dirasa  masih  kurang memadai,  dan  (3)  Etos  kerja  dan  semangat  yang  tinggi  dari  semua  elemen  yang ada,  sehingga  kebijakan  yang  dikeluarkan    oleh  sekolah    dapat  dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran.
Dan  faktor  penghambat  pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  MTs Negeri  Keras  Diwek  juga  tidak  terlalu  berarti,  karena  sebelum  melaksanakan manajemen  berbasis  sekolah  ini  sekolah  sudah  melakukan  perencanaan  dan dipertimbangkan  dengan matang, sehingga dalam pelaksanaannya  sekolah benar- benar telah siap. Diantara penghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Keras Diwek antara lain adalah:
1. Input  siswa,  karena  mereka  terpengaruh  dari  lingkungan  tempat  mereka bergaul di luar madrasah yang berbeda dengan pola lingkungan di MTs Negeri Keras Diwek.
2. Kemampuan  ekonomi  dari  siswa,  dengan  kemampuan  orang  tua  siswa  yang lemah  pihak  madrasah  sedikit  mengalami  kesulitan  dalam  merealisasikan program yang ada.
3. Dana,  karena  kegiatan  yang  dilakukan  tidak  mungkin  pada  jam  pelajaran  dan harus dilakukan diluar jam pelajaran, maka resikonya kalau mengadakan diluar jam pelajaran membutuhkan dana yang lainnya.

## BIBILIOGRAFI
E.  Mulyasa. Manajemen  Berbasis  Sekolah  . Bandung:  Remaja  Rosda  Karya, 2004.
H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional , Kajian Pendidikan Masa Depan , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
Hasbullah, Otonomi  Pendidikan “ Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya Terhadap  Penyelenggaraan  Pendidikan” .  Jakarta:  Raja  Grafindo  persada, 2006.
Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta:  Bumi Aksara, 2006
Lexy  j.  Moleong. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  . Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2005
Tim  Dosen  Administrasi  Pendidikan  Universitas  Pendidikan  Indonesia, Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2008
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20.  Tahun:  2003. Tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara, 2003