Journal of Governance and Social Policy Volume 3, Issue 2, December 2022 (125-139) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v3i2.29488

## DAMPAK PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DI FREEPORT BAGI PENGHIDUPAN LOKAL DAN LINGKUNGAN TIMIKA PAPUA
Khalisni 1 , Effendi Hasan 2 , dan Ubaidullah 3 1,2,3 Prodi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia (Penulis korespondensi: khalisni@unsyiah.ac.id )
Diterima: 13 Desember 2022; Disetujui: 28 Desember 2022; Publikasi: 31 Desember 2022

## Abstrak
Proyek public-private  partnership (PPP)  memberikan  kemudahan  bagi  pemerintah  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Hanya  saja,  tulisan  ini  berpandangan  bahwa  sektor  natural resources tidak sesuai dengan model kerja PPP. Artikel ini bertujuan untuk membuktikan argumen tersebut  dengan  cara  mengangkat  pengalaman  PT  Freeport  Indonesia  sebagai  studi  kasus.  Ini merupakan  penelitian  kualitatif  yang  berbasis  pada  sumber  data  skunder.  Total  117  artikel  yang dihimpun, tetapi 28 yang terhubung dengan tujuan utama. Tiga pembahasan dimuat tentang idealitas PPP  yang  berkelanjutan  sustainable,  dampak  PPP  pada  PT  Freeport  Indonesia  bagi  penghidupan masyarakat  lokal  dan  lingkungan,  dan  rekomendasi  kebijakan.  Artikel  ini  menyampaikan  temuan bahwa kerjasama sektor publik dan swasta untuk Freeport telah merugikan kehidupan warga lokal. Kerugian tampak  pada lingkungan,  sosial, ekonomi,  dan  budaya.  Prinsip sustainable  development yang  identik  dengan  keadilan  di  masa  sekarang  tanpa  mengorbankan  kemampuan  generasi mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri,  jelas  tidak  sesuai  dengan  proyek  PPP  di sektor natural resources. Sehingga, argumen utama dalam artikel ini didukung. Studi ini menyarankan pemerintah  Indonesia  perlu  mengkaji  ulang  peraturan  pajak  dan  royalti  demi  meningkatkan keuntungan bagi Timika yang terkena dampak.
Katakunci : Public Private Partnership; Freeport Indonesia; Pembangunan Berkelanjutan; Kerusakan Lingkungan.

## Abstract
The  public-private  partnership  (PPP)  project  provides  convenience  for  the  government  in administering public services. However, this paper believes that the natural resources sector needs to  follow  the  PPP  working  model.  This  article  aims  to  prove  this  argument  using  P.T.  Freeport Indonesia's experience as a case study. This is a qualitative research based on secondary data. A total of 117 articles were collected, but 28 were linked to the main objective. Three discussions are published regarding the ideals of a sustainable PPP, the impact of PPP on P.T. Freeport Indonesia for  the  livelihoods  of  local  communities  and  the  environment,  and  policy  recommendations.  This article conveys the finding that public and private sector cooperation for Freeport has harmed the lives of residents. Losses appear in the environmental, social, economic, and cultural. The principle of sustainable development, which is synonymous with justice in the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, is not under PPP projects in the natural resources sector. Thus, the main argument in this article is supported. The study suggests that the Indonesian government needs to review tax and royalty regulations to increase profits for affected Timika
Keywords:  Public  Private  Partnership;  Freeport  Indonesia;  sustainable  development; environmental damage.
_______________

## PENDAHULUAN
Public-Private Partnership atau PPP merupakan strategi sektor publik untuk mengikutsertakan sektor  swasta  dalam  proyek-proyek  strategis  yang  memungkinkan  kedua  belah  pihak mendapatkan  keuntungan  dari  proyek  tersebut.  Keputusan  publik  untuk  mengikutsertakan swasta,  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  doktrin  liberalis  bahwa  negara  tidak  akan  mampu mengelola service  delivery secara  mandiri  (Pratikno,  2007).  Doktrin  ini  memaksa  negara masuk ke sistem pasar dan mengakui bahwa negara tidak memiliki sumber daya manusia dan finansial  yang high  performing (MoF,  2012).  Selain  itu,  juga  dikuatkan  oleh bukti-bukti lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  proyek  kemitraan  mengarah  pada  cita-cita sustainable development ( Almeile  et  al,  2022;  Ahmadabadi  &  Heravi,  2019; Igumbor,  et.,  al. 2014; Rassanjani, 2018). ADB ( Asian Development Bank ) melaporkan ada peningkatan kepercayaan negara berkembang pada proyek-proyek bernuansa kemitraan, yakni di tahun 1990 total proyek hanya $16 juta naik menjadi $96 juta di tahun 2005.
Sambil mengafirmasi kesuksesan PPP dalam menyelesaikan berbagai masalah publik ( Ruiters  &  Amadi-Echendu ,  2022;  Smyth  et  al,  2021;  Casady,  et  al,  2020; Wojewnik- Filipkowska  &  Węgrzyn,  2019) ,  tulisan  ini  memandang  perlunya  mempertanyakan  kembali apakah benar proyek PPP mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan ini pantas diajukan setelah Walhi (2006) mengeluarkan laporan kerusakan lingkungan dan penghidupan warga lokal akibat penambangan PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika. Walhi berargumen bahwa kerugian negara akibat limbah tailing, lebih besar dari pada keuntungan yang telah diterima. Bertolak dari argumen ini, ada dugaan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan  model  kerja  PPP.  Prinsip  kerja  sektor  swasta  yang  identik  dengan  keuntungan besar,  memungkinkan  mereka  melakukan  segala  cara  untuk  mewujudkan  hal  tersebut. Sehingga  dengan  prinsip  ini,  bukan  tidak  mungkin  faktor  kerusakan  alam  dikesampingkan karena  masa  rehabilitasi  diketahui  membutuhkan  biaya  yang  besar.  Tulisan  ini  menegaskan bahwa sektor natural resources seharusnya tidak untuk di-liberalisasi dan tidak sesuai dengan prinsip kerja PPP. Negara harus memainkan peran dominan pada sektor ini.
Melalui case study PTFI, penulis bermaksud mengevaluasi dampak yang telah dihasilkan oleh  proyek  kerjasama  Pemerintah-Swasta  pada  kehidupan  masyarakat  dan  alam  di  bumi Papua, khususnya Kabupaten Mimika. Data Walhi (2006) menjadi primary evidance base bagi penulis  untuk  menjawab  kecurigaan  awal  dan  mendukung  argumen  di  atas.  Sangat  disadari bahwa data Walhi tidak up-to-date lagi, tetapi ini merupakan data terakhir yang dikeluarkan Walhi  tentang  kerusakan  lingkungan  oleh  PTFI.  Walhi  sendiri  mengaku  kesulitan  untuk mendapatkan data disebabkan pihak manajemen PTFI yang pandai menutup diri.
Artikel ini menjelaskan dampak negatif dari proyek PPP Freeport yang diselenggarakan Indonesia  bersama  PT.  Mcmoran  (USA).  Dampak  negatif  difokuskan  pada  penghidupan masyarakat lokal dan lingkungan di Kabupaten Timika Papua. Untuk memberikan penjelasan yang komprehensif, tulisan ini menjawab tiga pertanyaan: 1) Bagaimana sebuah proyek PPP dikatakan sustainable ?  2)  Bagaimana  dampak  Proyek  PPP  Freeport  bagi  penghidupan masyarakat  lokal  dan  lingkungan  di  Kabupaten  Timika  Papua;  3)  Bagaimana  rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Indonesia.

## METODE
Penjelasan  tentang  dampak  negatif  dari  proyek  PPP  Freeport  dicapai  melalui  metode kualitatif  dengan  memanfaatkan  data-data  riset  terdahulu  dan  keterangan  media  masa.  Data skunder  ini  kemudian  dianalisa  dengan  dukungan  model  Siemiatycki  (2006).  Peneliti  telah menghimpuan  artikel-artikel  yang  menjelaskan  tentang public-private  partnership ,  artikel yang mengangkat PT Freeport Indonesia sebagai studi kasus, dan berbagai informasi pejabat pemerintahan dan pakar yang tertulis di media online sebagai bentuk penjelasan kebijakan.
Peneliti mendapatkan total 117 artikel yang terhubung dengan kata kunci utama: public- private partnership , Freeport, dan kerusakan alam Timika. Melalui tahap scanning , hanya 28 artikel yang terhubung dan dinilai mampu menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya artikel ditabulasi  untuk  menyelesaikan  tahap review .  Satu  penjelasan  dengan  penjelasan  lainnya dihubungkan  untuk  mendukung  keabsahan  data  atau  istilah  ini  disebut  dengan  trianggulasi sumber (Creswell, 2015). Keterhubunga penjelasan dikategorisasikan untuk menentukan data yang benar0benar dapat digunakan. Akhirnya, peneliti menyajikan data di lembaran artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Public-Private Partnership yang Berkelanjutan
Kapan  PPP  disebut  sebagai  proyek  yang sustainable  development ?  World  Commission  on Environment  and  Development  (1987)  membuat  sintesis  antara  lingkungan  dengan  gol pembangunan  dengan  mendefinisikan sustainable  development sebagai pembangunan  yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri ( Meissner, 2019) . Kata kunci untuk memahami definisi ini adalah  pembangunan  memberikan  keadilan  antar  generasi.  Sehingga  sebuah  proyek  PPP dikatakan SD apabila memenuhi tiga kriteria, yakni:
1) Ekonomi.  Sistem  ekonomi  harus  mampu  memberikan  akses  berkelanjutan,  mampu memproduksi  barang  dan  jasa  untuk  mempertahankan  tingkat  pendapatan  lokal  dan
menstabilkan  utang  luar  negeri,  dan  untuk  menghindari  ketidakseimbangan  sektoral (ekstrim) yang merusak produksi industri dan pertanian.
2) Lingkungan. Sebuah sistem yang ramah lingkungan harus mempertahankan basis sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi yang berlebihan pada sumber daya terbarukan atau fungsi tertentu yang dapat mendegradasi lingkungan, dan pengurasan sumber daya non-terbarukan.  Termasuk  juga  pemeliharaan  keanekaragaman  hayati,  stabilitas atmosfer, dan fungsi ekosistem lainnya.
3) Sosial.  Sebuah  sistem  yang  berkelanjutan  secara  sosial  harus  mencapai  keadilan distribusi  dan  ketersediaan  produk  layanan  sosial,  seperti  kesehatan  dan  pendidikan, kesetaraan gender, akuntabilitas, dan partisipasi politik.

## Skema 1. Sustainability Triangle

## Sumber: Munasinghe (1992)
Ketiga  perspektif  ini  disebut  sebagai  “ system ”  yang  memiliki  logika  masing-masing. Harris  (2000)  mengatakan  mustahil  untuk  memenuhi  ketiga  perspektif  ini  dalam  kerangka pembangunan. Misalnya, penyediaan makanan dan minuman untuk populasi dunia dipastikan menimbulkan perubahan dalam penggunaan sumber daya alam, di saat yang sama juga akan menurunkan keanekaragaman hayati. Penyediaan sumber energi non-polusi yang lebih mahal untuk menekan penggunaan sumber daya alam, tetapi meningkatkan beban pada orang miskin.
Untuk memenuhi keadilan antar generasi tadi, Harris (2000) membangun sintesis yang memungkinkan logika ketiga perspektif ini terakomodir dalam proyek PPP, yakni: 1) proyek pembangunan  harus  memprediksi  ketidakadilan  sosial  dan  lingkungan  kerusakan  yang  akan ditimbulkan,  sambil  mempertahankan  basis  ekonomi  yang  sehat;  2)  konservasi  modal  alam sangat  penting  untuk  produksi  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  keadilan  antargenerasi. Mekanisme  pasar  tidak  beroperasi  secara  efektif  untuk  menghemat  modal  alam,  tetapi
Efisiensi,
Pertumbuhan,
Stabilitas Kemiskinan, Pemberdayaan, Budaya Ragam hayati,
Sumber daya alam & Polusi Ekonomi
Sosial
Lingkungan
cenderung  menguras  dan  menurunkan  itu.  Dari  perspektif  ekologi,  permintaan  sumber  daya alam  harus  memiliki  skala  batasan,  integritas  ekosistem,  dan  keanekaragaman  spesies  harus dipertahankan; 3) dalam ekuitas sosial, pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan dasar, dan partisipatif demokrasi merupakan elemen penting dari pengembangan, dan saling terkait dengan ketahanan lingkungan.

## Praktik Public-Private Partnership di PT Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan perusahaan afiliasi Freeport-McMoRan Copper dan Gold  Inc.  Sekarang,  PTFI  tengah  menjalankan  perjanjian  Kontrak  Karya  II  (KK-II)  hingga tahun 2021 nanti. Sebelumnya, saat pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU Modal Asing No.  1  Tahun  1967,  Langbourne  Williams  –sebagai  pimpinan  tertinggi  Freeport-  langsung mengajukan  penawaran  kerjasama  yang  kemudian  dikenal  dengan  KK-I  berlaku  selama  30 tahun  sejak  mulai  beroperasi  tahun  1967.  Pada  tahun  1988  Freeport  menemukan  cadangan Grasberg  sehingga  memerlukan  jaminan  investasi  jangka  panjang  karena  dianggap  beresiko tinggi.  Maka,  di  tahun  1991  pemerintah  memberikan  kontrak  baru  untuk  PTFI  untuk melanjutkan  eksploitasi  alam  melalui  perjanjian  KK-II  hingga  tahun  2021,  dan  akan diperpanjang  2  kali  10  tahun  hingga  2041.  PTFI  mengakui  KK-II  lebih  menguntungkan Indonesia, pemerintah mendapatkan saham sebesar 9.36% dengan penerimaan negara sebesar 54%,  pajak  35%,  karyawan  nasional  73,96%  dan  karyawan  asli  papua  26,04%  (ptfi.co.id, 2014).
Kerjasama pemerintah Indonesia dengan PTFI lebih mendekati mekanisme PFI ( Private Finance  Initiative ).  Dikatakan  demikian  karena  mulai  dari design,  build,  finance,  operate (DBFO) berasal dari kantong privat. Sedangkan posisi sektor publik adalah sebagai pemilik lahan tambang dan penyedia regulasi selama masa proyek (lihat: Handley-Schachler, 2003). Mekanisme PFI ini semakin jelas dengan adanya “Hak Tunggal” yang diberikan pemerintah Indonesia  pada  PTFI  untuk  menjelajah,  menambang,  mengolah,  menyimpan,  mengangkut, memasarkan dan menjual mineral dalam Wilayah KK.  Karena itu, model  DBFO digunakan dengan menuntut inisiatif lebih dari pihak privat.
Skema 2. Skema PPP di PT Freeport Indonesia
Sumber: https://ptfi.co.id (2014) menggunakan skema Siemiatycki (2006)
Untuk memperjelas skema PPP Freeport, skema 2 di atas memberikan informasi bahwa kesepakatan kerjasama mulai terbangun sejak dikeluarkannya UU Modal Asing No. 1 Tahun 1967. PTFI terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan anak perusahaan untuk membahas rencana eksplorasi tambang. Hasil akhir proposal dibawa Langbourne Williams ke Kementrian ESDM  untuk  ditindaklanjuti.  Pemerintah  Indonesia  melakukan  kajian  serius,  yakni  dengan membentuk  Tim  Negosiasi  di  bawah  Dirjen  MINERBAPABUM.  Tim  negosiasi  meminta pendapat  pada  instansi  terkait,  seperti  Dirjen  Pajak,  Dirjen  Bea  Cukai,  Dirjen  Imigrasi, Departemen  Dalam  Negeri,  Dep  Keuangan,  Dep  Perdagangan,  Badan  Pertanahan  Nasional, Dep  Hukum  dan  HAM,  Bank  Indonesia,  Dep  Kehutanan,  Kementrian  Negara  Lingkungan Hidup,  BKPM,  Pemprov  dan  Kabupaten.  Setelah  itu  Menteri  ESDM  mengkonsultasikan  ke DPR-RI  untuk  persetujuan.  Setelah  DPR-RI  menyetujui  KK  diajukan  ke  Presiden  RI. Selanjutnya KK ditandatangani oleh PTFI dan Menteri ESDM atas nama Presiden. Setelah itu KK ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden RI.
Perubahan UU Modal Asing No. 1 Tahun 1967 ke UU No. 25 Tahun 2007 menimbulkan perubahan kontrak dalam PPP Freeport. Apabila di UU No. 1 Tahun 1967, posisi Indonesia hanya  mendapatkan  keuntungan  sedikit  dan  saham  yang  hanya  di  bawah  2,5%,  UU  No.  25 Tahun 2007 memberikan signal positif bagi Indonesia dalam hal penanaman modal asing dan dalam negeri. Dalam UU No. 25 Tahun 2007, baik proyek kerjasama dengan pemerintah atau hanya  dilakoni  oleh  sektor  privat,  harus:  1)  memenuhi  asasa  transparansi,  akuntabilitas, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 3); 2) perusahaan penanaman
Konsultasi Proyek UU No. 25 Tahun 2007 RFP (Request for Proposal) RFEI (Request for Expression of Interest) Company Company Summary RFP Pre-Design PPP
Private
Public Prepare BDFO Best and Final Offer Proposals Intensive Negotiations Contract Detailed Design Consultation
modal  dalam  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  harus  mengutamakan  tenaga  kerja  warga negara  Indonesia  (Pasal  10);  3)  perusahaan  penanaman  modal  yang  mempekerjakan  tenaga kerja  asing  diwajibkan  menyelenggarakan  pelatihan  dan  melakukan  alih  teknologi  kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 10); 4) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal (Pasal 15); dan 5) Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan  wajib  mengalokasikan  dana  secara  bertahap  untuk  pemulihan  lokasi  yang memenuhi  standar  kelayakan  lingkungan  hidup,  yang  pelaksanaannya  diatur  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 17).
Pasal 17 dalam UU No. 25 Tahun 2007 dengan jelas menyebutkan keharusan PTFI untuk melakukan  analisis  mendalam  pada  dampak  lingkungan  dan  mengalokasikan  dana  khusus untuk perbaikan lingkungan yang telah ditimbulkan. Karena perusakan ekosistem sungai dan laut akibat limbah tailing disebabkan oleh PTFI yang dengan sengaja membuang limbah tailing ke  aliran  sungai  Aghawagon-Otomona-Ajkwa.  Padahal  pemerintah  telah  terlebih  dahulu memperingatkan PTFI untuk membangun sistem pembuangan tailing. Permasalahan ini lebih lanjut akan dijelaskan dalam sub-bab di bawah ini.

## Dampak Negatif Operasional Freeport
Setiap proyek PPP pasti memiliki dampak positif dan negatif bagi kelangsungan kehidupan. Akan tetapi, apabila dampak negatif dirasakan berimbang dengan dampak positif, atau bahkan lebih buruk dari dampak positif, ini menendakan ada sesuatu yang salah dalam proyek. Pada sub-bab  ini  akan  dipaparkan  dampak  negatif  proyek  PPP  Freeport  bagi  lingkungan,  sosial, hingga ekonomi, dengan memanfaatkan data Walhi (2006).
1) Dampak  Lingkungan:  Tambang  Freeport  telah  menghasilkan  1  miliar  ton  tailing  dan membuangnya  ke  sungai  Aghawagon-Otomona-Ajkwa,  pembuangan  limbah  tambang ini jelas dilarang oleh PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Diprediksi, lebih dari 3 miliar ton tailing dan lebih dari empat miliar ton limbah batuan akan dihasilkan dari operasi PTFI sampai penutupan pada tahun 2041. Tingkat  pencemaran  logam  berat  semacam  ini  sejuta  kali  lebih  buruk  dibanding  yang bisa  dicapai  oleh  standar  praktik  pencegahan  pencemaran  industri  tambang.  Limbah tailing  ini  berakibat  fatal  pada  sebagian  besar  kehidupan  air  tawar.  Total  Padatan Tersuspensi (TSS) dari tailing secara langsung berbahaya bagi insang dan telur ikan, serta organisme  pemangsa,  organisme  yang  membutuhkan  sinar  matahari  ( photosynthetic ), dan  organisme  yang  menyaring  makanannya  ( filter  feeding ).  Tembaga  menghambat
kerja  insang  ikan.  Uji  tingkat  racun  ( toxicity )  dan  potensi  peresapan  biologis ( bioavailability )  di  daerah  terkena  dampak  operasi  Freeport-Rio  Tinto  menunjukkan bahwa sebagian besar tembaga larut dalam air sungai terserap oleh mahluk hidup dan ditemukan pada tingkat beracun. Tembaga larut pada kisaran konsentrasi yang ditemukan di Sungai Ajkwa bagian bawah mencapai tingkat racun kronis bagi sebagian besar (30% sampai 75%).
2) Dampak Sosial: Muara Ajkwa punya peran lingkungan yang penting bagi penduduk lokal karena  di  sana  terdapat  lingkungan  daratan  dan  perairan  yang  memiliki  keragaman habitat yang menakjubkan, termasuk hutan bakau setinggi 25-30 meter, hutan rawa dan sagu lahan basah. Suku Kamoro memiliki ketergantungan budaya dan gizi pada hewan moluska ( molluscs ) di daerah muara. Saat ini sulit bagi mereka untuk menemukan hewan tersebut yang jelas telah terkena dampak racun tembaga. Mereka juga tergantung pada sagu, yang juga sudah mati dalam jumlah besar karena tertutup luasan tailing. Hamsky (2014) melaporkan masyarakat Suku Kamoro berusaha mencari sumber pendapatan lain dengan mencari tempat yang letaknya lebih tinggi untuk bercocok tanam dan berternak.
3) Dampak Ekonomi: Tidak banyak dampak ekonomi yang dirasakan oleh orang Mimika dan  Indonesia  pada  umumnya.  Hamsky  (2014)  menuliskan  PTFI  hanya  mampu menambah  pendapatan  Pemerintah  Pusat  sebesar  US$  3,4  Milyar  (sampai  dengan Desember 2013) dan Pemda Papua sebesar US$ 7,7 Milyar (dalam bentuk infrastruktur). Royalti yang diberikan pun sangat sedikit hanya memperoleh 1% - 3,5% dari 100% untuk tembaga dan 1% flat fixed dari 100% untuk logam mulia seperti emas dan perak. Royalti ini juga bergantung pada harga konsentrat tembaga, serta berat kotor produk. Untuk pajak maupun deviden dan retribusi terbilang sangat kecil, PTFI mengklaim telah membayar pajak  perusahaan  pada  negara  mencapai  US$  15,2  Milyar  dari  tahun  1992  sampai Desember 2013 (http://ptfi.co.id). PT. Freeport Indonesia belum mampu meningkatkan taraf  kesejahteraan  masyarakat  asli  Papua  melalui  penyerapan  tenaga  kerja.  Untuk penyediaan  lapangan  kerja,  Freeport  mengklaim  telah  mampu  menyediakan  lapangan kerja  dan  mampu  menyerap  tenaga  kerja  dengan  mempekerjakan  12.000  karyawan langsung  dan  19.000  kontraktor  (http://ptfi.co.id).  Namun,  jika  dilihat  berdasarkan presentasenya hanya beberapa persen saja masyarakat Papua asli yang terkena dampak langsung dari operasional (Suku Kamoro).
4) Dampak lain: Kawasan pinus pada situs Warisan Dunia Taman Nasional Lorenz (TNL) terkena  dampak  pengurangan  luas  kawasan.  Selain  itu,  sekitar  250  juta  ton  tailing dialirkan melalui Muara Ajkwa dan masuk ke Laut Arafura. Pengukuran menunjukkan
bahwa jejak tembaga larut dari tailing Freeport telah mencapai 5 sampai 10 kilo meter lepas pantai. Tailing terbawa ke laut akibat arus pasang monsoon sepanjang pesisir. Ke depan, tailing mungkin akan membentuk sampai 20 persen sedimentasi di wilayah hutan bakau TNL.
Gambar 1. Reduksi wilayah Taman Nasional Lorentz oleh PTFI TNL dulu
TNL sekarang
Aliran sungai
PTFI
Area TNL dalam catatan
Warisan Dunia

## Penyempitan Makna PPP dan Marginalisasi Warga Lokal
Secara garis besar, para ahli mendefinisikan PPP sebagai “ a contractual arrangement between government and private ” (Essia & Yusuf, 2013; Akinsiku, 2012; Broadbent & Laughlin dalam Sciulli,  2008). Contractual  arrangement bertujuan  untuk  mencari win-win  solutions untuk memenuhi tujuan akhir, yakni publik mengejar service delivery dan privat mencari VfM ( value for  money ).  Pravelensi  yang  muncul  akibat  pemaknaan  yang  sederhana  ini  adalah  adanya pembatasan aktor yang terlibat dalam pembahasan kontrak. Sehingga, posisi warga –sebagai pihak yang menikmati hasil akhir atau yang akan terkena dampak  pembangunan- hampir tidak diperhitungkan dalam kontrak. Ada anggapan yang muncul di antara aktor publik-privat bahwa warga atau komunitas lokal merupakan aktor pendukung dalam kesuksesan proyek.
Posisi  warga  hanyalah social  support ,  bahkan  di  banyak  kasus  PPP  memperlihatkan warga sebagai pihak pasif atau objek dari kebijakan. Marginalisasi posisi warga terlihat dari hasil kuantitatif Cheung (2012) di Australia, Hongkong, dan United Kingdom. Cheung (2012) menjelaskan bahwa posisi warga atau social support seringkali diabaikan dalam proyek PPP, jika  pun  diperhatikan  maka  itu  hanyalah  formalitas.  Dari  18  faktor  yang  menentukan berjalannya  sebuah  proyek  PPP  di  tiga  negara,  dukungan  warga  menempati  posisi  terakhir. Padahal  jika  diamati  kembali,  proyek  PPP  sejatinya  ada  disebabkan  harapan  negara  untuk melayani  warganya.  Ketika  proyek  berjalan  dan  masyarakat  mendapat  dampak  negatif  dari proyek  tersebut,  saluran  komunikatif  atau  permusuhan  mungkin  terjadi.  Kasus demand  risk PPP  pada  pembangunan  jalan  tol  di  Canada  dinilai  gagal  karena  warga  tidak  sanggup
membayar tingginya uang tol, di sisi lain pembangunan dan perawatan tol menghabiskan dana besar (Siemiatycki, 2006) . Sedangkan kasus perlawanan warga pada revitalisasi taman kota di Polandia menjelaskan niat yang dianggap baik oleh publik-swasta untuk memperindah kota, ternyata  tidak  sejalan  dengan  perspektif  warga  bahwa  revitalisasi  dianggap  mempersempit ruang publik (Belniak, 2008).
Dapat  dikatakan  kontribusi  warga  pada  proyek  PPP  belum  terlihat,  baik  dari  sisi keterlibatan pengambilan keputusan, sebagai investor, ataupun pihak yang mengusulkan desain proyek. Walau keterlibatan warga bukanlah isu utama dalam tulisan ini, harus dingat bahwa proyek  PPP  dalam natural  resources bersinggungan  dengan  ranah  demokrasi  dan  dampak negatif  yang  berkepanjangan  yang  akan  diterima  warga.  Oleh  karena  itu,  WoF  Singapura (2012)  meredefinisi  makna  PPP  dengan  menyebutkan  dalam  kontrak  harus  ada  solusi  yang win - win - win untuk sektor publik, sektor swasta dan anggota masyarakat.

## PPP: Unsustainabel Development for Natural Resources Projects
Ahmed  dan  Ali  mengklaim  bahwa  PPP  diaplikasikan  di  negara  berkembang  karena  adanya tekanan dari World Bank, International Monetary Fund (IMF), atau lembaga pemilik modal besar lainnya (Kruljac, 2012). Argumen ini didukung oleh Andrews dan de Vries’s mengatakan bahwa PPP merupakan resep kebijakan publik yang manjur untuk mengembangkan pengaturan negara (Kruljac, 2012). Kencangnya kebijakan pembangunan masa Soeharto melalui program REPELITA  (Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun)  membutuhkan  banyak  dana  segar  untuk membangun Indonesia yang baru merdeka. Maka tidak ada pilihan lain kecuali membuka keran investasi dan memberikan “karpet merah” untuk menjamin investor bisa nyaman berinvestasi di dalam negeri dalam waktu yang relatif lama.
Atas  dasar  argumen-argumen  ini,  di  tahun  1967  sektor-sektor natural  resoursces Indonesia mulai diminati pemodal asing melalui perjanjian Kontrak Karya (KK). Pemerintahan Soeharto menilai wajar Indonesia mendapatkan keuntungan yang minim, untuk menumbuhkan kepercayaan asing. Tetapi kewajaran ini memberikan tekanan besar bagi pemerintah setelah mendapatkan  dampak  buruk  proyek  bagi  kehidupan  masyarakat  lokal.  Walhi  (2006) menemukan  PTFI  telah  gagal  mematuhi  permintaan  pemerintah  untuk  memperbaiki  praktik pengelolaan limbah berbahaya terlepas rentang tahun yang panjang di mana sejumlah temuan menunjukkan perusahaan telah melanggar peraturan lingkungan. Temuan ini tidak terlepas dari pelanggaran berat PTFI membuang 1 miliar ton tailing ke aliran sungai Aghawagon-Otomona- Ajkwa.
Gambar 2. Landset pengendapan tailings dan Pengendapan tailing di jalur sungai Ajkwa
Musnahnya ekosistem sungai berdampak langsung pada kehidupan suku Amungme dan Kamoro,  yang notabene menggunakan  sungai  sebagai  sumber  utama  kehidupan.    Artinya, kehadiran  PTFI  di  tengah  mereka,  tidak  memberikan  keuntungan  yang  besar,  melainkan menumbuhkan kelas marginal baru. Datangnya para karyawan terbaik dari luar pulau, semakin memarginalkan suku-suku asli ini. Jelas dibanding karyawan pulau yang profesional, suku asli Papua tidak memiliki kualitas sebaik karyawan luar pulau. Maka jika pun ada pengangkatan suku asli jadi karyawan PTFI, kebanyakan mereka menempati posisi bawahan. Sehingga tidak jarang terlihat wanita-wanita asli Papua yang bekerja sebagai supir traktor atau eskavator.
Persoalan  lain  yang  paling  mendasar  bagi  masyarakat  adat  Amungme  maupun masyarakat adat Kamoro adalah perlunya pengakuan kepada mereka sebagai Manusia diatas tanah  mereka  sendiri.  Kerancuan  awal  kontrak  pemerintah  dengan  swasta  tidak  melibatkan unsur masyarakat lokal. Dari figur 3. terlihat bahwa KK-I dibicarakan pada level elit. Kontrak PPP tidak menyebutkan adanya win - win - win untuk sektor publik, sektor swasta dan anggota masyarakat.  Persoalan  keterlibatan  ini  merupakan  martabat  bagi  suku  asli  yang  harus dihormati. Kalau martabat suku Amungme dan suku Kamoro dihargai sebagai manusia, maka persolan  PT.  Freeport  harus  diselesaikan  dengan  melibatkan  kedua  suku  tersebut  sebagai masyarakat adat pemilik sumber daya alam tambang tersebut.
Dampak yang diterima suku asli tidak berhenti di perusakan lingkungan saja. Kehadiran PTFI jga telah memakan banyak korban di kalangan karyawan dan masyarakat lokal. Kasus pelanggaran  HAM  sering  terjadi  akibat  protes  masyarakat  pada  PTFI  yang  kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat Adat Suku Amungme dan 6 suku lain yang disebut
sebagai pemilik tanah, emas, tembaga, hutan yang kemudian dikuasai oleh pihak perusahaan. Dalam  aksi  protes,  masyarakat  selalu  berhadapan  dengan  pihak  aparat  keamanan (TNI/POLRI), yang bertugas mengamankan Perusahaan. Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan PTFI telah membayar jasa keamanan TNI dan Kepolisian Rp. 711 miliar dalam kurun 2001-2010 untuk pengamanan tambang (Kompas, 1/11/ 2011).
Proyek  PPP  yang  sejatinya  bertujuan  untuk  membantu  sektor  publik  dalam  mencapai pembangunan untuk kemakmuran rakyat (Kruljac, 2012), berubah menjadi ladang segar bagi sektor  swasta.  PPP  ini  dinilai  semakin  gagal  ketika  posisi  warga  yang  seharusnya  menjadi pihak  “ win ”  dalam  pembicaraan  kontrak  harus  berubah  menjadi  pihak  “ lose ”  atau termarginalkan. Diperparah lagi oleh posisi negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjamin hak atas lingkungan yang baik bagi masyarakat, justru menjadi “umpan peluru” PTFI  untuk  melanggar  HAM  rakyat  sendiri.  Uraian  ini  jelas  memberikan  informasi  bahwa proyek natural  resources sudah  seharusnya  digarap  oleh  negara  dan  diperuntukkan  bagi kesejahteraan masyarakat luas. Disaat negara tidak mampu mempu membiayai proyek besar PPP,  seharusnya  sudah  tuntas  di  awal  pembahasan  tentang  dampak  lingkungan,  cara penyelesaiannya,  kesejahteraan  warga  sekitar,  hingga  peramalan  jangka  panjang  bagi penghidupan masa depan Indonesia.

## SIMPULAN
Serangkaian uraian yang serba singkat di atas sebenarnya ingin mempertahankan satu thesis yakni sektor natural resources seharusnya tidak untuk di-liberalisasi dan tidak sesuai dengan model kerja PPP. PPP nyata memberikan manfaat bagi pembangunan yang berkelanjutan, akan tetapi menjadi masalah besar ketika pembangunan yang berjalan diiringi oleh dampak-dampak negatif  yang  dapat  menghilangkan  dampak  positif  bagi  kehidupan  di  masa  depan.  Prinsip sustainable development yang identik dengan keadilan di masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, jelas tidak sesuai dengan proyek PPP di sektor natural resources . Studi kasus PTFI di Mimika dan pemaparan kerusakan  lingkungan  oleh  Walhi,  sudah  cukup  sebagai  bukti  dan  pendukung  thesis  utama dalam  tulisan  ini.  Baik  dari  sisi  keterpurukan  lingkungan,  sosial  dan  ekonomi,  proyek  PPP Freeport tidak memberikan keuntungan yang berlimpah bagi kehidupan masyarakat Mimika, dan  Indonesia  pada  umumnya.  Justru  sebaliknya,  pemerintah  harus  memikirkan  bagaimana mengembalikan ekosistem setelah proyek PPP berakhir di tahun 2041.
Negara  perlu  mengkaji  dan  menghitung  ulang  dampak  jangka  panjang  dari  proyek kerjasama  ini.  Selama  ini  Indonesia  selalu  “kecolongan”  di  banyak  hal  dan  dengan  mudah
masuk dalam lobi politik PTFI. Temuan kunci  Walhi cukup menjelaskan bahwa PTFI telah membuang 1 miliar ton tailing ke sistem sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwa, yang dengan jelas dilarang oleh PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, tetapi kekuatan finansial PTFI selalu menjadi tameng utama. Karena itu, mengingat KK- II yang akan berakhir tahun 2021 dan kemungkinan akan diperpanjang selama 20 tahun, harus ada penguatan posisi negara pada proyek ini dan negara harus mampu menjamin kelangsungan hidup warga Mimika di masa depan sesuai dengan pasal 33 ayat 3 dalam UUD 1945 bahwa “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Terakhir  tulisan  ini  mencoba  memberikan  jalan  tengah,  mengingat  masyarakat  lokal menerima dampak negatif yang besar turun temurun dan proyek PPP Freeport masih dalam kontrak  KK-II  serta  ada  kemungkinan  untuk  diperpanjang  20  tahun  lagi.    Proyek natural resources –apapun  itu-  sangat  rentan  terhadap  kerusakan  alam  disebabkan  oleh  pengerukan sumber  daya  bumi  secara  masif,  emisi  gas  yang  ditimbulkan  teknologi  proyek,  dan  limbah proyek.  Terkait  limbah  tailing,  tidak  ada  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  selain  terus menekan,  memonitor,  dan  mengevaluasi  PTFI  untuk  bertanggungjawab  penuh  atas pelaksanaan  proyek.  Untuk  kontrak  baru  tahun  2021,  pemerintah  perlu  mengkaji  ulang peraturan  pajak  dan  royalti  demi  meningkatkan  keuntungan  bagi  komunitas  yang  terkena dampak, Provinsi Papua, demi mengurangi beban kerusakan lingkungan sejauh ini. Pemerintah juga  perlu  memperingati  PTFI  agar  transparan  dan  akuntabel  mempublikasikan  keadaan lingkungan di sekitar proyek yang sebenarnya. Di sisi masyarakat, kita perlu dukungan dari tim  independent  untuk  memetakan  sejumlah  skenario  bagi  masa  depan  Freeport,  termasuk tanggal  penutupan,  pengolahan  ( processing )  dan  pengelolaan  limbah.  Pemetaan  dan  hasil analisis ini nantinya sangat berguna bagi masukan kebijakan dan kontrak baru PPP Freeport.

## REFERENSI
Ahmadabadi,  A.  A.,  &  Heravi,  G.  (2019).  The  effect  of  critical  success  factors  on  project success  in  Public-Private  Partnership  projects:  A  case  study  of  highway  projects  in Iran. Transport Policy , 73 , 152-161.
Akinsiku, O. E. (2012). Critical Success Factors in Public-Private Partnership on Infrastructure Delivery in Nigeria. Journal of Facilities Management, 10 , 212-225.
Almeile, A. M., Chipulu, M., Ojiako, U., Vahidi, R., & Marshall, A. (2022). The impact of economic and political imperatives on the successful use of public-private partnership (PPP) in projects. Production Planning & Control , 1-21.
Carpintero, S., & Petersen, O. H. (2016). Public–Private Partnerships (PPPs) in Local Services: Risk-sharing  and  Private  Delivery  of  Water  Services  in  Spain. Local  Government Studies , 42 , 958–979.
Casady, C. B., Eriksson, K., Levitt, R. E., & Scott, W. R. (2020). (Re) defining public-private partnerships  (PPPs)  in  the  new  public  governance  (NPG)  paradigm:  an  institutional maturity perspective. Public Management Review , 22 (2), 161-183.
Cikal Bakal Pertambangan PT Freeport Indonesia, Berita Kita, Edisi No. 240, Maret 2014, 8-
10 . http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf . diakses 14/12/2016.
Creswell,  J.  W.  (2015).  Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset:  Memilih  di  Antara  Lima Pendekatan, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Essia,  U.,  &  Yusuf,  A.  (2013).  Public-Private-Partnership  and  Sustainable  Development  of Infrastructures in Nigeria. Advances in Management & Applied Economics, 3 , 113-127 Hamsky,  R.  (2014).  Dampak  Operasional  PT.  Freeport  Indonesia  pada  Kehidupan  Suku Kamoro. e-Journal Ilmu Hubungan Internasional, 2 , 411-426.
Igumbor, J., Pascoe, S., Rajap, S., Townsend, W., Sargent, J., & Darkoh, E. (2014). A South African Public-Private Partnership HIV Treatment Model: Viability and Success Factors. PLoS One, 9, 1-5 .
Kruljac,  S.  (2012).  Public–Private  Partnerships  in  Solid  Waste  Management:  Sustainable Development Strategies for Brazil. Bulletin of Latin American Research, 31 , 222–236.
Meissner, D. (2019). Public-private partnership models for science, technology, and innovation cooperation. Journal of the Knowledge Economy , 10 (4), 1341-1361.
Ministry of Finance Singapore. (2012) Public Private Partnership Handbook . The Treasury: Singapore.
Munasinghe, M. (1992). Environmental Economics and Sustainable Development (originally presented at the UN Earth Summit, Rio de Janeiro). World Bank: Washington.
Pratikno. (2007). Governance dan Krisis Teori Organisasi. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 11 , 121-138.
Rassanjani, S. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs) and Indonesian Housing Policy. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8 (1), 44-55.
Ruiters, C., & Amadi-Echendu, J. (2022). Public–private partnerships as investment models for water infrastructure in South Africa. Infrastructure Asset Management , 40 (XXXX), 1-14.
Sciulli, N. (2008). Public Private Partnerships: An Exploratory Study in Health Care. Asian Review of Accounting, 16 , 21-38.
Siemiatycki,  M.  (2006).  Implications  of  Private-Public  Partnerships  on  the  Development  of Urban  Public  Transit  Infrastructure:  The  Case  of  Vancouver,  Canada. Journal  of Planning Education and Research, 26 ,137-151.
Smyth, S. J., Webb, S. R., & Phillips, P. W. (2021). The role of public-private partnerships in improving global food security. Global Food Security , 31 , 100588.
Walhi.  (2006).  Dampak  Lingkungan  Hidup  Operasi  Pertambangan  Tembaga  dan  Emas Freeport-Rio Tinto di Papua. Laporan 25 Tahun Walhi . Akses: www.walhi.or.id
Wojewnik-Filipkowska,  A.,  &  Węgrzyn,  J.  (2019).  Understanding  of  public–private partnership stakeholders as a condition of sustainable development. Sustainability , 11 (4), 1194.