## HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi  Pelaksaan  Kewarisan  di  Desa  Wotgalih  Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)
Siti Amina
* 1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum Lumajang Indonesia

## Abstrak
Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupten Lumajang adalah: pertama, hukum yang digunakan  untuk menyelesaikan perkara kewarisan   di desa Wotgalih adalah hukum adat,  hukum  Islam,  dan  hukum  yang  tertulis  dalam  KUH  Perdata. Kedua, pengetahuan  tentang  hukum kewarisan Islam bagi masyarakat Wotgalih  masih relatif rendah. Hal ini disebabkan  tingkat pendidikan  yang masih  rendah  dan  kurangnya  sosialisasi    tentang  hukum  kewarisan  Islam. Ketiga ,  tengtang  pelaksanaan hukum  kewarisan  Islam,  asas-asas  yang  ada  dalam  hukum  kewarisan  Islam    sebagian  sudah    dilaksanakan. Misalnya  asas  bilateral  individual,  asas  penyebaran  dilingkungan  keluarga,  asas  akibat  dari  kematian, Pembagian harta waris dilakukan  setelah selamatan 100 dan 1000 hari  meninggalnya si pewaris.  Penentuan bagian  waris  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  (rembugan)    yang  mengutamakan  keikhlasan  ahli  waris, sehingga angka-angka yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam (faraidl) tidak digunakan.

## Kata kunci
Kata kunci: Hukum Kewarisan Islam

## 1. Pendahuluan
Di  Indonesia,  sampai  saat  ini  berlaku  tiga sistem  hukum  yang  mempunyai  corak  tersendiri, yaitu  sistem  hukum  adat,  sistem  hukum  Islam,  dan sistem  hukum  barat.  (Ali,  1994:  7)    Ketiga  sistem tersebut mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia  kendati  baru  dikenal    Sebagai  sistem hukum  pada  permulaan    abad  ke-20.  hukum  Islam ada    dan  berlaku  sejak  datng  dan  bermukimnya    di nusantara  (abad  XIII  M),  dan  hukum  barat  mulai diperkenalkan  di  Indonesia  oleh  pemerintah  VOC setelah  menerima  kekuasaan  untuk  berdagang  dan menguasai  kepulauan  Indonesia  dari  pemerintah negeri Belanda tahun 1602. (Ali; 1994: 7)
Unifikasi  hukum  kewarisan  nasional  harus memberikan  kesempatan  bagi  umat  Islam  untuk mentaati  ketentuan  hukum  kewarisan  sebagaimana diajarkan  dalam  al  Qur’an  dan  Sunnah    Rasul.  Hal ini wajar, disamping mengingat penduduk Indonesia menganut  agama  Islam,  juga  disebabkan  hukum Islam  sendiri  diakui  sebagai  salah  satu  sumber  dan norma  hukum  dalam  pembaharuan  hukum  di Indonesia.  Dalam  arti  kata  hukum  Islam  memiliki kedudukan  yang  sama  sebagai  sumber  norma  bagi upaya  pembentukan hukum nasional.
Disisi  lain  banayak  hal  ditemui  kenyataan bahwa  pada  masyarakat  Islam  terdapat  variasi tingkat  pengamalan  ajaran  agamanya,  khususnya dala  hal  kewarisan.    Perbedaan  tingkat  pengamalan ajaran agama akan selalu terdapat pada setiap waktu dan tempat. Hal ini disebabkan  oleh banyak faktor.
Disamping  hal-hal  tersebut  di  atas  terdapat hasil  penelitian  yang  cukup  menarik  berkaitan dengan  pelaksanaan  hukum  kewarisan  di  Indonesia. Pada tahun 1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja  sama  dengan  fakultas    hukum  Universitas Indonesia melakukan penelitian mengenai berlakunya  hukum  perkawinan  dan  kewarisan. Penelitian  tersebut  dilakukan  di  Nangroe  Aceh Darussalam (NAD), Palembang, Jambi, DKI Jakarta dan  Jawa  Barat.    Jumlah  keseluruhan  responden adalah 857.
Dari  beberapa  penelitian  disimpulkan  bahwa, sebagian  besar  masyarakat  muslim  berkehendak melaksanakan  hukum  kewarisan  Islam.  Tetapi, dengan  adanya  perbedaan  penerapan  azas  personal keislaman  dan  kemungkinan  memilih  hukum kewarisan  (hukum  adat,  Islam  atau  hukum  perdata barat)  dalam  menyelesaikan  kasus  kewarisan  di pengadilan,  dimungkinkan  masyarakat  muslim  di Indonesia tidak memilih dan memberlakukan hukum Islam.
Bertitik tolak dari temuan di atas, peneliti ingin mencoba  mengadakan  penelitian  kembali    dengan maksud untuk mengetahui minat  masyarakat muslim (khususnya di desa Wotgalih kecamatan
Yosowilangun kabupaten Lumajang) dalam
melaksanakan hukum waris Islam.

## 2. DasarTeori

## 2.1. Hukum Waris di Indonesia
Hukum  waris  yang  ada  dan  berlaku  di Indonesia  sampai  saat  ini  masih  belum  merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih  demikian  plurailistiknya,  akibatnya  sampai sekarang  ini  pengaturan  masalah  warisan  di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.
Bentuk  dan  sistem  hukum  waris  sangat  erat kaitannya  dengan  bentuk  masyarakat  dan  sifat kekeluargaan.  Sedangkan  sistem  kekeluargaan  pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik  garis  keturunan.  Berkaitan  dengan  sistem penarikan  garis  keturunan,  seperti  telah  diketahui  di Indonesia secara umum setidak-tidaknya dikenal tiga macam  sistem  keturunan.  Untuk  mengetahui  serta mengelaborasi  perihal  hukum  waris  di  Indonesia, sudah  barang  tentu  terlebih  dahulu  perlu  diketahui bentuk  masyarakat  serta  sifat-sifat  kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu.
Ketiga  sistem  keturunan  dengan  sifat-sifat kekeluargaan  yang  unik  serta  sudah  sedemikian populer  disebabkan  segi-segi  perbedaan  amat mencolok,selanjutnya  dapat  disimak  dalam  paparan singkat  berikut  ini  sekaligus  pula  dengan  contoh lokasi geografis lingkungan adatnya.
2.1.1. Sistem patrilineal / Sifat kebapakan.
Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik  garis  keturunan  ayah  atau  garis  keturunan nenek  moyangnya  yang  laki-laki.  Sistem  ini  di Indonesia  antara  lain  terdapat  pada  masyarakat- masyarakat di Tanah Gayo, Alas Batak,Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali 2.1.2. Sistem matrilineal / Sifat keibuan.
Pada  dasarnya  sistem  ini  adalah  sistem  yang menarik  garis  keturunan  ibu  dan  seterusnya  ke  atas mengambil  garis  keturunan  dari  nenek  moyang perempuan.  kekeluargaan  yang  bersifat  keibuan  ini di  Indonesia  hanya  terdapat  di  satu  daerah,  yaitu Minangkabau.
2.1.3. Sistem  Bilateral  atau  parental  /  Sifat kebapak -ibuan.
Sistem  ini,  yaitu  sistem  yang  menarik  garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu
sehingga  dalam  kekeluargaan  semacam  ini  pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak  ayah.  Sistem  ini  di  Indonesia  terdapat  di berbagai  daerah,  antara  lain  di  Jawa,  Madura, Sumatra  Timur,  Riau,  Aceh,  Sematera  Selatan, Seluruh  Kalimatan,  Seluruh  Sulawesi,  Ternate,  Dan Lombok. ( Suparman; 2005: 6)
Memperhatikan perbedan-perbadaan dari ketiga  macam  sistem  keturunan  dengan  sifat-sifat kekeluargaan masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin  jelas-jelas  menunjukan  bahwa  sistem hukum  warisnya  pun  sangat  pluralistik.  Kondisi tersebut  sudah  sudah  tentu  sangat  menarik  untuk ditelaah  dan  dikaji  lebih  lanjut.  Dari  kajian  saksana itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang  menghiasi  bumi  Indonesia  ini  masih  tampak dan  akan  terus  ada  bahkan  mungkin  sampai  akhir zaman, terutama dalam sistem hukum warisnya.
Namun demikian pluralistiknya sistem hukum waris  di  Indonesia  tidak  hanya  karena  sistem kekeluargaan  masyarakat  yang  beragam,  melainkan juga disebabkan adat  –istiadat masyarakat Indonesia yang  juga  dikenal  sangat  bervariasi.  Oleh  sebab  itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat yang juga beraneka  ragam  serta  memiliki  corak  dan  sifat-sifat tersendiri dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut.
Melengkapi  pluralistis  sistem  hukum  waris adat yang diakibatkan beraneka ragamnya masyarakat  adat  di  Indonesia,  dua  sistem  hukum lainnya yang juga cukup dominan hadir bersama seta berlaku  terhadap  masyarakat  dalam  wilayah  hukum Indonesia.  Kedua  macam  sistem  hukum  waris  yang disebut  terakhir  itu  memiliki  corak  dan  sifat  yang berbeda  dengan  corak  dan  sifat  hukum  waris  adat. Sistem  hukum  waris  yang  dimaksud  adalah  Hukum Waris  Islam  yang  berdasarkan  dan  bersumber  pada kitab  suci  Al-Quran  dan  Hukum  Waris  Barat penunggalan  zaman  Hindia  Belnda  yang  bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek).
Sebagai  akibat  dari  keadaan  masyarakat seperti  dikemukakan  di  atas,  hukum  waris  yang berlaku  di  Indonesia  dewasa  ini  masih  tergantung pada  hukumnya  si  pewaris.  Yang  dimaksud  dengan hukumnya  si  pewaris  adalah  “  hukum  waris  mana yang  berlaku  bagi  orang  yang  meninggal  dunia”. Oleh  karena  itu  apabila  yang  meninggal  dunia  atau pewaris  termasuk  golongan  penduduk  Indonesia, maka  yang  berlaku  adalah  hukum  waris  adat, sedangkan  apabila  pewaris  termasuk  golongan penduduk  Eropa  atau  Timur  Asing  Cina,  bagi mereka  berlaku  hukum  waris  Barat.  (Wulan;  2001: 85).
Di  lain  pihak  masih  ada  hukum  yang  juga hidup  dalam  masyarakat  yang  berdasarkan  kaidah- kaidah agama, khususnya Islam (Al-Quran), sehingga  apabila  pewaris  termasuk  golongan penduduk  Indonesia  yang  beragama  Islam,  maka tidak  dapat  disangkal  bahwa  dalam  beberap  hal mereka  akan  mempergunakan  peraturan  hukum waris  berdasarkan  hukum  waris  Islam.”Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing  lainnya  (seperti  :  Arab,  Pakistan,atau  India), maka  mereka  berlaku  hukum  adat  mereka  masing- masing.
2.2.  Sendi-Sendi Dasar Hukum Kewarisan Islam.

## 2.2.1. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
Setiap  kewarisan  akan  memiliki  asas  yang menjadi  pedoman  awal  dari  sistem  kewarisan bersangkutan,  sistem  kewarisan  islam  dalam  hal  ini antara lain:
2.2.1.1.  Asas Berlaku Dengan Sendirinya (Ijbari).
Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia  kepada  ahli  waris  berlaku  dengan  sendirinya. Tidak  ada  individu  maupun  lembaga  yang  dapat menangguh-kannya.  Individu,  baik  pewaris,  ahli waris, apabila individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguhkan dan untuk tidak menerima harta  waris.  Mereka  “dipaksa”  (Ijbar)  memberikan dan  menerima  harta  warisan  sesuai  dengan  bagian masing-masing  (Amir  Syarifuddin,  1984:  18-19). Misalnya,  seorang  ahli  waris  tidak  mau  menerima karena  sudah  berkecukupan  atau  alasan  lainnya  dia tetap akan mendapatkan bagiannya. Tinggal bagaimana  menyalurkan  harta  hasil  pembagian warisan itu kepada orang lain.
Sementara  itu  pewaris  hanya  diberikan kebebasan  untuk  memindahkan  harta  peninggalanya melalui  institusi  wasiat  kepada  orang  yang dikenhendaki  (Ahmad  Hasan  ,1405:  11),  Tidak adanya  hak  untuk  menangguhkan  ini  berlaku  juga bagi lembaga-lembaga tertentu seperti pengadilan.
Pemindahan  harta  ini  semata-mata  karena akibat  kematian  orang  yang  punya  harta.  Artinya, asas  berlaku  dengan  sendirinya  ini  hanya  berlaku setelah  pewaris  meninggal  dunia  dan  belum  berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup. 2.2.1.2. Asas Bilateral-individul.
Istilah  bilateral  bila  dikaitkan  dengan  sistem keturunan  berarti  kesatuan  kekeluargaan,  di  mana setiap  orang  menghubungkan  dirinya  dalam  hal keturunan  kepada  pihak  ibu  dan  pihak  bapaknya (Hazairin, 1982: 11). Kalau dikaitkan dengan hukum kewarisan bermakna, ahli waris dapat menerima hak kewarisan  dari  kedua  belak  pihak  baik  pihak kerabatlaki-laki maupun pihak kerabat perempuan.
Pengertian  individual  mempunyai  makna bahwa harta peninggalan dari pewaris dapat dimiliki secara  perorangan  oleh  ahli  waris,  bukan  dimiliki secara  berkelompok  seperti  pada  masyarakat matrilinial di Minangkabau.
Dengan demikian yang dimaksud dengan asas bilateral  individual  adalah  asas  di  mana  tiap  ahli waris  baik  laki-laki  maupun  perempaun  dapat menerima  hak  kewarisan  dari  pihak  kerabat  ayah maupun  ibu,  sedangkan  bagaiannya  dimiliki  secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.
2.2.1.3.   Asas  Penyebarluasan  Dengan  Prioritas Di Lingkungan Keluarga.
Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian  harta  warisan  berkemungkinan  untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan hanya anak saja yang dapat warisan,tetapi lebih luas lagi pada suami atau  istri,  orang  tua,  saudara-saudara  sama-sama tercakup hal ini dapat disimak pada bunyi ayat pada kelompok ayat kewarisan inti.
Keluarga  yang  lebih  dekat  hubungannya dengan  pewaris  mendapat  keutamaan  daripada mereka yang jauh. Demikian juga keluarga yang kuat hubungannya  dengan  pewaris  mendapat  keutamaan dibandingdengan  yang  lemah,.  Misalnya  ayah  lebih diutamakan  daripada  kakek.  Saudara  sekandung lebih diutamakan daripada saudara seayah 2.2.1.4.  Asas  Persamaan  Hak  dan  Perbedaan Bagian.
Hukum warisan Islam tidak  membedakan hak untuk  mendapatkan  warisan  antara  laki-laki  dan perempuan,antara  anak-anak  yang  masih  kecil  dan mereka  yang  sudah  dewasa.  Semuanya  sama-sama memiliki  hak  untuk  mendapatkan  warisan.  Jadi persamaan  hak  ini  dapat  dilihat  dari  segi  usia  dan jenis kelamin ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan  proporsi  beban  kewajiban  yang  harus ditunaikan  dalam  keluarga.  Laki-laki  mendapatkan bagian  yang  lebih besar  daripada  perempuan.  Sebab secara  umum  laki-laki  membutuhkan  materi  yang lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap  keluarganya  termasuk  di  dalamnya. Demikian  juga  anak-anak  pewaris  yang  memiliki bagian  lebih  banyak  dalam  keadaan  bagaimanapun dibandingkan  dengan  orang  tua.  Hal  ini  karena kewajiban  dan  tanggung  jawab  anak  lebih  besar, yaitu  anak  sebagai    pelanjut  dari  orang  tua  yang diberi tanggung  jawab  untuk  meneruskan  kehendak, kebutuhan, cita-cita, citra dan prestise orang tua. 2.2.1.5.  Asas Keadilan berimbang
Asas ini berarti bahwa ketentuan hukum waris Islam  senantiasa  terdapat  keseimbangan  antara  hak
dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan  kewajiban  yang  harus  ditunaikannya,  Laki-laki dan  perempuan  mendapat  hak  yang  sebanding dengan  kewajiban  yang  dipikulnya  masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan  yang  diterima  oleh  ahli  waris  dari pewaris  pada  hakikatnya  adalah  lanjutan  tanggung jawab  pewaris  kepada  keluarganya.  Oleh  karena  itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang  dengan  perbedaan  tanggung  jawab masing-masing  terhadap  keluarga  (Daud  Ali,  2001: 128).
Seseorang laki-laki  menjadi penaggung jawab kehidupan  keluarga,  mencukupikeperluan  hidup anak  dan istrinya  (Qs.  Al Baqarah  (2):233)  menurut kemanpuannya (QS. At-Talaq (65) :7).
2.3.  Syarat Dan Rukun Pembagian Warisan.
Ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  pembagian  warisan.  Sebagian  mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.
Rukun pembagian warisan ada tiga yaitu : 2.3.1. Al-Muwarris ,  yaitu orang  yang  diwarisi  harta peninggalannya  atau  orang  yang  mewariskan hartanya . Syaratnya adalah al-muwarris benar-benar telah  meninggal  dunia.  Apakah  meninggal  secara hakiki,  secara  yuridis (hukmy )  atau  secara  taqdiry berdasarkan perkiraan.
2.3.1.1.  Mati hakiki artinya tampa melalui pembuktian  dapat  diketahui  dan  dinyatakan  bahwa seseorang telah meninggal dunia.
2.3.1.2.  Mati hukmy adalah  seseorang  yang  secara yuridis  melalui  keputusan  hakim  dinyatakan  telah meninggal  dunia.  Ini  biasanya  terjadi  seperti  dalam kasus  seseorang  yang  dinyatakan  hilang  ( mafqud ) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui  keputusan  hakim,  setelah  melalui  upaya- upaya  tertentu,  ia  dinyatakan  meninggal.  Sebagai keputusan  hakim  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat.
2.3.1.3.  Mati taqdiry yaitu  anggapan  bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut  medan  perang  atau  tujuan  lain  yang  secara lahiriyah  mengancam  dirinya.  Setelah  sekian  tahun tidak  diketahui  kabarberitanya,  dan  melahirkan dugaan  kuat  bahwa  ia  telah  meninggal,  maka  dapat dinyatakan ia telah meninggal.
2.3.2. Al-Waris atau ahli waris .
Ahli  waris  adalah  orang  yang  dinyatakan mempunyai  hubungan  kekerabatan  baik  karena hubungan  darah,  hubungan  sebab  perkawinan,  atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya  ahli waris  pada  saat  meninggal al-muwarris dalam keadaan  hidup.  Termasuk  dalam  pengertian  ini
adalah  bayi  di  dalam  kandungan  (al-haml). Meskipun  masih  berupa  janin,  apabila  dapat dipastikan  hidup,  melalui  gerakan  (konstraksi)  atau cara  lainnya,  baginya  berhak  mendapatkan  warisan. Untuk  itu  perlu  diketahui  batasan  yang  tegas mengenai  paling  sedikit  dan  paling  lama  usia kandungan.  Ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui kepada  siapa  janin  tersebut  akan  dinasabkan. Masalah  ini akan  dibahas  tersendiri.  Ada syarat  lain yang  harus  dipenuhi,  yaitu  bahwa  di  antara  al- muwarris  dan  al-waris  tidak  ada  halangan  (mawani’ al-irs) untuk mewarisi.
2.3.2. Al-Maurus atau al-Miras yaitu  harta peninggalan  si  mati  setelah  dikurangi  biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan  wasiat.  Persoalannya  adalah  bagaimana jika  si  mati  meninggalkan  utang  yang  besarnya melebihi  nilai  harta  peninggalannya.  Apakah  ahli warisnya  bertanggung  jawab  melunasinya  sebesar hak-hak warisnya secara proporsional, akan diuraikan pada bahasan lain(sub bab tentang hak-hak yang  wajib  ditunaikan  sebelum  warisan  dibagi kepada ahli waris). (Rofiq; 1998: 22) 2.4.  Sebab-Sebab Kewarisan
Hal-hal  yang  menyebabkan  seseorang  dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu:
2.4.1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab.
Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak,cucu,dan  saudara,serta  paman  dan  bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka.
Ditinjau  dari  garis  yang  menghubungkan nasab  antara  yang  diwarisi  dengan  yang  mewarisi, kerabat dapat digolongankan menjadi tiga yaitu: 2.4.1.1.  Furu ,  yaitu  anak  turun  (cabang)  dari  si pewaris,
2.4.1.2. Usul , yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
2.4.1.3.  Hawasyi ,  yaitu  keluarga  yang  dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping seperti saudara,  paman  bibi,  dan  anak  turunannya  tanpa membeda-bedakan antara Laki-laki dan perempuan ) 2.4.2. Karena hubungan pernikahan .
Hubungan  pernikahan  ini  terjadi  setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri  sekalipun  belum  terjadi  persetubuhan. Adapun  suami-istri  yang  melakukan  pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.
Hak  suami  istri  untuk  saling  mewarisi  tidak hilang  jadi,  bila  suami  meninggal  dunia  dengan meninggalkan  istri  yang  masih  dalam  masa  iddah talak  raj’i,  istrinya  masih  dapat  mewarisi  harta peninggalan  suaminya.  Begitu  pula  sebaliknya,
suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yng meninggal  dalam masa iddah talak ja’i. Akan tetapi kalau  istri  habis  masa  iddahnya  menurut  ijma’ keduanya  tidak  dapat  saling  mewarisi  harta peniggalan masing-masing.
Bila seorang suami dalam keadaan sakit berat menalak  istrinya,  kemudian  ia  meninggal  saat istrinya masih dalam masa iddah istri dapat mewarisi harta  peninggalan  suaminya.  Akan  tetapi,  bila istrinya  meninggal,  suami  tidak  berhak  mewarisi harta  istrinya.  Pendapat  ini  dianut  oleh  imam Syuraih,  As-Saby,  Abu  Hanifah,  Malik,  dan  Syafi’i, yang bersumber dari Umar ra dan Utsman r.a. 2.4.3. Karena Wala’
Wala’  adalah  pewarisan  karena  jasa  seorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak  itu  menjadi  kaya.  Jika  orang  yang dimerdekakan  itu  meninggal  dunia,  orang  yang memerdekakannya berhak mendapakan warisan Oleh  syariat  Islam  wala’  digunakan  untuk memberikan pengertian:
Kekerabatan  menurut  hukum  yang  timbul karena  membebaskan  (memberi  hak  emasipasi) kepada hamba sahaya.
Kekerabatan  menurut  hukum  yang  timbul karena  adanya  perjanjian  tolong-menolong  dan sumpah  setia  antara  seorang  dengan  seorang  yang lain.
2.5. Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Di  Indonesia,  di  samping  pembagian  waris menurut hukum Islam terdapat juga pembagian harta warisan  menurut  hukum  adat  yang  sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:
2.5.1. Sebab Keturunan.
Keturunan  hal  ini  diutamakan  adalah  anak sebagai ahli waris utama yang mempunyai ketentuan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sifat kekeluargaannya di berbagai daerah tempat ia tinggal 2.5.1.1.  Di  daerah  yang  sifat  kekeluargaannya berdasarkan  matriarchat  (garis  keturunan  ibu  dan ayah), maka anak-anak yang dilahirkan menjadi ahli waris warisnya.
2.5.1.2.  Di  daerah  yang  sifat  kekeluargaannya berdasarkan matriarchaat (garis keturunan ibu), atau atau patriarchat yaitu menganut keturunan ayah, hak waris  anak  sebagai  ahli  waris  dibatasi.  Di Minagkabau misalnya, anak-anak tidak menjadi ahli waris  dari  ayahnya  sebab  mereka  masuk  ke  dalam keluarga  ibunya.  Di  Tapanuli,  anak-anak  tidak mewarisi harta ibunya.
Lain  halnya  dengan  di  Bali,  yang  menganut garis  patriarchaat,  anak-anak  lelaki  yang  tertualah yang  dapat  mewarisi  seluruh  harta  peninggalan dengan  dibebani  kewajiban  memelihara  adik-
adiknya.  Di  Batak,  sering  terjadi  bahwa  anak  laki- laki  yang  termuda  yang  mewarisi  seluruh  harta peninggalan  orang  tuanya.  Di  Sau  hanya  anak perempuan  yang  dapat  mewarisi  harta  peninggalan ibunya dan anak laki-laki hanya dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya,
Di  samping  anak-anak  si  pewaris,  harta peninggalan  itu  juga  dapat  diwarisi  oleh  anak  cucu dari  silsilah  si  pewaris,  jika  ia  tidak  mempunyai anak.  Jika  anak-anak  dan  cucu  tersebut  tidak  ada sama  sekali,  orang  tua  dari  orang  yang  meninggal dunia berhak atas harta peninggalan bersama dengan jandanya  kalau  ada.  Apabila  orang  tua  itu  sudah meninggal  lebih  dahulu,  yang  berhak  atas  harta peninggalan  ialah  saudara-saudara  sekandung  orang yang meninggal.
Di  Minangkabau  karena  berlakunya  ikatan kerabat  mengecualikan  anak  untuk  mempusakai. Ibunya  laki-laki  yang  meninggal,  dan  anak-anaknya (saudara-saudara  si  pewaris)  menjadi  ahli  waris kalau  mereka  tidak  ada,  nenek  dan  anak-anaknya (saudara-saudari  sepupu  si  pewaris  yang  lahirnya dari perempuan) dan seterusnya menjadi ahli waris.

## 2.5.2. Sebab Perkawinan
Seorang  istri  yang  ditinggal  mati  suaminya atau  seorang  suami  yang  ditinggal  mati  istrinya,  di kebanyakan daerah lingkungan hukum adat, dianggap  sebagai  orang  yang  asing.  Seorang  istri yang  ditinggal  mati  suaminya  hanya  dapat  ikut memiliki  atau  mengambil  hasil  seumur  hidup  dari harta  peninggalan  suaminya,  Seorang  suami  yang ditinggal  mati  istrinya  (di  minangkabau)  tidak menerima  apapun  juga  dari  harta  peninggalan istrinya.
Namun demikian, di daerah adat tersebut tidak berlaku  Misalnya  di  Bali,  seorang  duda  mendapat warisan  dari  almarhum  istrinya.  Bahkan  menurut penyelidikan  Wiryono  Projodikoro,  SH  yang dilakukan di kabupaten Sidoharjo,  pada tahun 1937, janda  perempuan  mendapat  warisan  yang  sama banyak dengan anak turunnya si wafat.

## 2.5.3. Sebab Adopsi
Menurut  hukum  adat,  anak  angkat  mendapat warisan sebagaimana anak turunnya sendiri. Namun, ia  kadang  dianggap  anak  asing  oleh  kerabat-kerabat si  pewaris  terhadap  barang  asal  dari  bapak  ibu angkatnya  sehingga  barang-barang  tersebut  tetap dimiliki  oleh  kerbat-kerabatnya.  Jika  anak  yang diadopsi itu kemenakannya sendiri, ia menjadi waris terhadap  orang  tua  yang  sebenarnya,  kecuali  di Sumatera  yang  menetapkan  bahwa  hubungan  waris dengan  orang  tua  dan  kerabatnya  sendiri  telah terputus

## 2.5.4. Masyarakat jauh
Apabila  ahli  waris  tidak  ada  sama  sekali, peninggalan harta yang ada jatuh kepada masyarakat setempat di bawah kekuasan kepala masyarakat.
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) disebutkan bahwa orang-orang yang berhak mewarisi  itu  ada  empat  golongan  yang  secara berturut-turut adalah sebagai berikut:
Golongan  pertama  termuat  dalam  pasal  852, terdiri atas:
 Anak-anak, baik laki-lakimaupun perempuan.
 Anak  turunnya  anak-anak  sebagai  pengganti ayahnya  yang  meninggal  mendahului  kakeknya (si mati).
 Suami/istri si mati.
Apabila  golongan  pertama  ini  tidak  ada,  hak waris itu berpindah kepada  golongan kedua, sebagai termaktub  dalam pasal-pasal 854, 855, dan 856 yang terdiri dari:
 Orang tua (ibu-bapak), dan
 Saudara-saudara sekandung.
Kemudian  golongan  kedua  ini  tidak  ada juga, hak  waris  itu  berpindah  kepada  golongan  ketiga sebagaimana termuat dalam pasal-pasal 853 jo pasal 859, yang terditi atas:
 Kakek atau nenek dari ayah atau sari ibu.
 Ayah atau ibunya kakek dan nenek (buyut) Kalau golongan ketiga ini juga tidak ada, hak waris  itu  berpindah  pada  golongan  keempat,  yang terdiri atas:
 Saudara / saudari sekakek buyut.
 Saudara/saudarisenenek buyut.
Bila  suami  /  istri  dan  keluarga  sedarah  yang termasuk  dalam  golongan  pertama,  kedua,  ketiga, dan  keempat  semuanya  tidak  ada,  maka  harta peninggalan  si  pewaris  setelah  digunakan  untuk melunasi  utang  utangnya  yang  ada,  menjadi  hak milik negara.
Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  (zina) yang  diakui    sebagai  anak  sah  menurut  Kitab Undang-undang Hukum sipil juga berhak mewarisinya.
2.6. Halangan Untuk Menerima Warisan
Halangan  untuk  menerima  warisan  dari  harta peninggalan  al-mawaris.  Adapun  hal-hal  yang  dapat menghalangi  tersebut,  yang  disepakati  ulama  ada tiga,  yaitu  pembunuhan,  berlainan  agama,  dan perbudakan  sedangkan  yang  tidak  disepakati  ulama adalah sebab berlainan Negara.
2.6.1. Pembunuhan.
Pembunuhan  yang  dilakukan  ahli  waris terhadap  al-mawaris  menyebabkannya  tidak  dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.
Demikian  kesepakatan  mayoritas  (Jumhur)  Ulama Golongan Khawarij – yang memisahkan diri dari Ali ibn Abi Talib dan Muawiyah  – menentang pendapat ini.  Alasan  mereka,  ayat-ayat  Al  Qur’an  tidak mengecualikan  si  pembunuh.  Ayat-ayat  mawaris hanya  memberi  petunjuk  umum.  Oleh  karena  itu keumuman ayat-ayat tersebut harus diamalkan. 2.6.2. Berlainan Agama.
Berlainan  agama  yang  menjadi  penghalang mewarisi  adalah  apabila  antara  ahli  waris  dan almawarris  salah  satunya  beragama  Islam  yang  lain bukan  Islam.  Misalnya  ahli  waris  beragama  Islam mawarris-nya  beragama  Kristen.  Atau  sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi apabila ada  orang  meninggal  yang  beragama  Budha,  ahli warisnya beragama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Begitu juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang  berbeda  mazhab,  satu  bermazhab  Suny  dan lainnya Syi’ah.
2.6.2. Perbudakan.
Perbudakan  menjadi  penghalang  mewarisi, bukanlah  karena  status  kemanusiaannya,  tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya  (budak).  Mayoritas  ulama  sepakat  bahwa seorang  budak  terhalang  untuk  menerima  warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
2.6.3. Berlainan Negara.
Pengertian  Negara  adalah  suatu  wilayah  yang ditempati  suatu  bangsa  yang  memiliki  angkatan bersenjata  sendiri,  kepala  negara  tersendiri,  dan memiliki  kedaulatan  sendiri  dan  tidak  ada  ikatan kekuasan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini,  negara  bagian,  tidak  dapat  dikatakan  sebagai negara  sendiri,  karena  kekuasaan  penuh  berada  di negara federal.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1.  Hukum  Waris  Yang  Berlaku  di  desa Wotgalih kecamatan
Yosowilangun kabupaten Lumajang.
Dari  beberapa  pernyataan  yang  diungkapkan oleh  para  tokoh  masyarakat  desa  Wotgalih,    dapat diambil  kesimpulan  bahwa  untuk  menentukan seseorang  menjadi  ahli  waris    berdasarkan    sistem keturunan  bilateral.
Dalam  al  qur’an  surat  an  Nisa  ayat  7, dijelaskan  bahwa  Islam  dalam  memberikan    hak waris  tidak  memandang  jenis  kelamin  baik  laki-laki maupun  perempuan.  Yang  dijadikan    dasar  dalam memberikan    hak  waris    pada  seseorang  salah
satunya  adalah    karena  adanya  hubungan  (pertalian) darah  dari anak pada orang tuanya.
Dalam  membagi  harta  waris,    di  desa Wotgalih memakai hukum yang beragam.  Ada yang menggunakan  hukum  adat,    ada  yang  menggunakan hukum barat (BW) dan ada pula yang menggunakan hukum Islam.
Menurut  informasi    dari  tokoh  masyarakat desa Wotgalih (khususnya dusun Meleman) diperoleh  keterangan bahwa  untuk masyarakat desa Wotgalih  hampir    100%  menggunakan    adat  yaitu hukum yang sudah berlaku turun temurun dari nenek moyang  mereka.    Jadi  ketika  memberikan  bagian kepada  anak  laki-laki  maupun  perempuan  adalah sama  besarnya  (1:1)  (Wawancara  dengan  Kiai Mansur tanggal 01 September 2021)
Sedangkan  menurut  informan  lain  di  desa Wotgalih,  diperoleh  keterangan    bahwa  dalam lingkungan  keluarganya ketika membagi harta waris dengan  menggunakan  sistem  hukum  Islam.    Yaitu ketika  memberikan  bagian  anak  laki-laki  dan  anak perempuan  menggunakan    prinsip  “ lidzakari  mitslu hadzil  untsayain” atau  dalam  bahasa  Jawa  disebut dengan  istilah    “ segendhong  sepikul” maksudnya bagi  ahli  waris  laki-laki  mendapat  bagian  dua    kali anak perempuan.  Namun, prinsip ini sebagian kecil saja (beberapa keluarga saja) yang menggunakannya. (Wawancara  dengan  Amak  Fadholi,  tanggal  02 September 2021).
Menurut  perangkat  desa  Wotgalih,  hampir seluruh  masyarakat  yang  mengajuhkan  permohonan akta  waris  mencantumkan  sistem  kewarisan  yang digunakan  yaitu  dengan  menggunakan  sistem  sama rata  (1:1).    Hanya  ada  beberapa  orang    saja  yang menggunakan asas dua berbanding satu.
Ketika terjadi perselesihan tentang harta waris, maka  diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  pihak aparat desa  bertindak sebagai mediatornya.  Apabila sudah tidak dapat diselesaikan  dengan  musyawarah dalam  keluarga,  maka  perkara  perselisian    waris diajuhkan  ke  pengadilan  negeri.    Namun  menurut keterangan  aparat  desa  Wotgalih  hampir  semua perselesaian tentang kewarisan dapat diselesaikan di balai desa dengan jalan  musyawarah.
Informasi  yang  diperoleh  dari  beberapa informan  tersebut  diatas  dapat  diambil  suatu kesimpulan  bahwa  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat  Wotgalih    yang  berkaiatan  dengan pembagian  harta  waris    adalah  bermacam-macam (beragam).  Hal  ini  sangat  rasional,  karena  selain terpangaruh adanya sistem kekeluargaan masyarakat,  juga  disebabkan  oleh  adat  istiadat masyarakat  Indonesia    yang  juga  dikenal  sangat bermacam-macam (bervariasi). Kedua macam sistem
hukum yang disebutkan terakhir ini memiliki  corak dan  sifat    yang  berbeda  dengan  hukum  waris  adat. Sistem hukum  waris yang dimaksud  adalah hukum waris    Islam  yang  didasarkan    dan  bersumber  pada kitab  suci  al  Qur’an      dan  hukum  waris  Barat  yang bersumber pada BW (Burgelijk Wat Poor).
3.2.  Pengetahuan  Hukum  Kewarisan  Islam  di desa Wotgalih.
Menurut  tokoh  masyarakat  desa    Wotgalih diperoleh  keterangan  bahwa  pengetahuan  tentang hukum  kewarisan Islam  bagi masyarakat  Wotgalih masih sangat relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah.  Dan  juga sebagian  besar  masyarakat  Wotgalih  mempunyai pendidikan  yang  tidak  berbasik  keagamaan.  Hanya sebagian  kecil  saja  mereka  mempunyai    basik pendidikan  pondok  pesantren  atau  perguruan  tinggi Islam  saja  yang  mempunyai  pengetahuan  tentang hukum  waris  Islam.    Dalam  prakteknya  ilmu kewarisan  Islam  tersebut  juga  jarang  dipergunakan dalam  kehidupan  sehari-hari.  (Wawancara  dengan bapak Hannan: tanggal 02 September 2021).
3.3.  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Dalam Masyarakat Wotgalih
3.3.1. Asas-Asas Hukum Kewarisan.
Setiap  sistem  kewarisan  memiliki  asas  yang berkaitan  dengan  hukum  kewarisannya.  Suatu  asas hukum  kewarisan  umumnya  didasarkan  pada  sistem kekerabatan  lebih  mendasar  lagi  ditentukan  oleh struktut  kemasyarakatan  yang  berlaku.    Mengenai asas-asas  hukum  kewarisan  dari  masyarakat  Islam Wotgalih dapat dijelaskan sebagai berikut:
3.3.1.1. Asas Bilateral Individual.
Makna  asas  ini  adalah  dalam  proses pembagian  harta  waris,  ahli  waris  dapat  menerima hak  kewarisan  dari  garis  keturunan  pihak  laki-laki dan  perempuan.  Sedangkan  hak  (bagian)  ahli  waris dapat  dimiliki  secara  pribadi  oleh  tiap  ahli  waris sesuai dengan bagiannya.
3.3.1.2. Asas Musyawarah Atas Dasar Keikhlasan Asas  ini  dipraktekkan  oleh  masyarakat  Islam Wotgalih  dalam  hal  pembagian  harta  warisan diantara  ahli  warisnya.  Setiap  ada  harta  yang  harus dibagi,  para  ahli  waris  mengadakan  rembukan. Tujuannya  agar  dalam  pembagian  harta  warisan ditemukan  kata  sepakat,  sehingga  kerukunan keluarga  tetap  terjaga  dengan  baik.    Dalam  proses rembukan atau musyawarah itulah kerelaan tiap ahli waris  memegang  peranan  penting.  Musyawarah  ini mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang mesti diterima  oleh  ahli  waris  dengan  bagian  menurut ketentuan hukum waris Islam ( faraidl).
Kalau  dilihat  secara  lahiriyah  terhadap pembagian  harta  warisan  yang  tidak  dijalankan
sebagaimana  angka-angka  faraidl  dalam  kewarisan Islam,  sudah  dapat  dipastikan  masyarakat  Wotgalih belum menjalankan hukum kewarisan sesuai dengan tuntunan  al  Qur’an  secara  sempurna.    Tetapi  kalau dilihat  dari  tujuan  musyawarah  atau  rembukan pembagian  harta  warisan  yaitu  untuk  mencapai keharmonisan  hubungan  kekeluargaan,  maka  asas musyawarah  dalam  pembagian  kewarisan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Wotgalih  dapat  diterima oleh  agam  Islam.    Sebab  agama  Islam  sangat menekankan kepada umatnya agar menjaga hubungan kekeluargaan.
3.3.1.3. Asas Segendong Sepikul .
Dalam pengertian yang luas, istilah segendong sepikul erat  dengan  kebiasaan  masyarakat  jawa  bila membawa  beban  atau  barang.  Untuk  kaum  wanita biasanya  membawa  barang  dengan menggendong , kaum laki-laki membawanya dengan memikul di atas bahu.  Isi  dari  gendongan  lebih  banyak  pikulan. Apabila dikaitkan dengan dengan warisan, pengertian segendong  sepikul mengarah    pada  besar kecilnya  yang  harus  didapat  oleh  laki-laki  dan perempuan,  dan  menunjukkan  bagian  laki-laki  lebih banyak  dibandingkan  bagian  perempuan.  Kalau dikaitkan  dengan  hak  untuk  memperoleh  warisan, berarti  laki-laki  maupun  perempuan  sama-sama memperoleh  hak  untuk  mewaris,  perbedaannya hanya  pada  porsi  masing-masing.  Pihak  laki-laki memperoleh  sepikul  atau  dua  kali  lebiohy  banyak dibandingkan  dengan  perempuan  yang  secara  fitra diberi  fisik  lebih  lemah.    Karena  itu  dengan  prinsip segendong  sepikul juga  mengandung  pengakuan akan besarnya tanggung jawab laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga meskipun diantara  keduanya  sama-sama  memperoleh  hak mewaris,  tetapi  mendapatkan  bagian  yang  berbeda sesuai  dengan  fitra  dan  tanggung  jawabnya  masing- masing.
Prinsip segendong  sepikul jika  dikaitkan dengan penetapan bagian sebagaimana yang terdapat dalam  hukum  kewarisan  Islam  misalnya  anak mendapatkan  separoh  dari  bagian    anak  laki-laki, janda  mendapatkan    seperdelapan,  sedangkan  duda mendapatkan seperempat.
Dalam  prakteknya  ketika  membagi  harta warisan dalam  masyarakat Wotgalih  pada umumnya tidak  menggunakan  prinsip  ini.  Bagian  harta  waris yang  diberikan  kepada  ahli  waris  laki-laki  maupun perempuan  besarnya  sama  rata,  satu  dibanding  satu. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang membagi harta warisan dengan asas segendong sepikul . 3.3.2. Proses  Pelaksanaan  Pembagian  Harta Warisan.
Sebelum  dilakukan  pembagian  harta  waris maka ahli waris terlebih dahulu melakukan tindakan yang  berkenaan  terhada  harta  peninggalan  pewaris agar  harta  tersebut  dapat  dibagi-bagi  kepada  ahli waris yang ada.  Tindakan tersebut antara lain : 3.3.2.1. Pengurusan  Jenazah.
Pengurusan jenazah di lingkungan masyarakat Wotgalih  sesuai dengan  kewajiban terhadap jenazah menurut Islam yaitu mulai pemandian, perngkafanan sampai  pada  proses  penguburan.    Kemudian menambahkan dengan selamatan seperti satu sampai tujuh  hari, empat  puluh  hari, seratus  hari dan  seribu hari dari kematian.
Pembiayaan  pengurusan jenazah  ada  dua  cara yang  ditempuh  oleh  masyarakat  Islam  Wotgalih, khususnya dalam keiatnnya dengan harta peninggalan  pewaris. Pertama, segala  pembiayaan ditanggung  oleh  ahli.  Sedangkan  bagi  masyarakat yang masih melaksanakan selamatan, pembiayaannya di tanggung secara bersama oleh ahli waris. Kedua, pembiayaan  pengurusan  jenazah  (dan selamatan) ditanggung oleh pewaris diambilkan dari harta  peninggalan  sebelum  dibagi-bagi  kepada  ahli waris. Hal ini biasanya terjadi kalau pewaris sebelum meninggal dunia telah memberikan wasiat mengenai pengurusan jenazah dan pembiayaannya.
3.3.2.2. Hutang Pewaris.
Bila  pewaris  yang  meninggal  dunia  ternyata masih  memiliki  hutang,  maka  cara  pembayarannya ada tiga macam yaitu:
Pertama: Pada  umumnya  dibebankan  pada  harta peninggalan-peninggalan  pewaris  sebelum  dibagi- bagi, baik karena ada pesan maupun tidak.
Kedua; Dalam  keadaan  tertentu  hutang  pewaris dibebankan  pada  ahli  waris  yang  mampu  dan  baik. Keadaan  tertentu  itu  terjadi  karena  pewaris  tidak meninggalkan  harta  peninggalan  atau  harta  tidak mencukupi  untuk  membayar  hutang-hutangnya. Dalam kasus ini sikap seorang ahli waris atau lebih, bersikap spontan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap hutang-hutang pewaris.  Sikap  erat  kaitannya  dengan  prestise keluarga  dan  etika  social.    Prestise  keluarga  artinya seorang  yang  telah  meninggal  dunia,  dengan memiliki hutang sementara demi menjaga nama baik keluarga, suatu keharusan baginya untuk melunasinya. Etik social berkaitan sikap masyarakat,  sebab  pewaris  yang  memiliki  hutang, sementara  ada  ahli  waris  yang  mampu  tetapi  tidak mau  bertanggung  jawab  melunasinya,  maka  akan dicela oleh masyarakat.
Ketiga; Berkaitan  dengan  ahli  waris  yang  diberi hibah oleh pewaris ketika masih hidup.  Dalam kasus ini  ahli  waris  yang  diberi  hibah  itulah  yang
menanggung  seluruh  hutang  pewaris  (mestinya  juga pembiayaan jenazah).
Mengenai  prosedur  pembagian  harta  warisan pada  dasarnya  berlaku  cukup  fleksibel.  Maksudnya urutan-urutannya  tidak  mesti  berjalan  secara  runtut seperti  halnya  yang  terdapat  dalam  ajaran  Islam. Prosedur tersebut antara lain:
Pertama , setelah  pewaris  meninggal  dunia, alhi waris yang mampu membiayai segala kebutuhan yang  berhubungan  dengan  pengurusan  jenazah, termasuk  pembayaran  hutang-hutang  pewaris  kalau ada.  Kalau  mengadakan  selamatan,  maka  biaya selamatan  ditanggung  oleh  pewaris  yang  mampu. Kemudian  setelah  seratus  hari,  maka  biaya  yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah atau selamatan  diganti  menggunakan  harta  si  pewaris dengan  cara  menjual.    Dengan  demikian  walaupun belum  terjadi  pembagian  harta  warisan,  maka  harta pewaris  terlebih  dahulu  dikurangi  untuk  biaya perawatan  jenazah  termasuk  selamatan  dan  juga termasuk pembayaran hutang.
Kedua , Mengadakan musyawarah (rembukan). Setelah  batas  waktu  tertentu  dari  kematian  pewaris, ahli waris mengadakan musyawarah. Semua persoalan  yang  berhubungan  dengan  hak-hak mewarisi antara lain penetapan bagian, penghitungan biaya pengurusan jenazah dan pembayaran  hutang-hutang  pewaris  dibicarakan dalam musyawarah ini.
Dari  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan dapat  diambil  kesimpulan  bahwa    dalam  membagi harta  warisan,  pada  umumnya  masyarakat  Wotgalih tidak memperhitungkan harta bersama (gono-gini ) Dalam  Islam,  yang  dimaksud  dengan  harta warisan    adalah  harta  peninggalan  pewaris  setelah diadakan  tindakan  pemurnian  sebelum  dialihkan kepada  ahli  waris.    Dengan  demikian  ada  3  unsur pokok  yang  terkandung  dalam  pengertian  harta warisan  yaitu: pertama, harta  ialah  apa-apa  yang mempunyai  nilai  baik  berbentuk  benda  (bergerak atau  tidak)    serta  hak-hak  yang  mempunyai  nilai kebendaan  atau  hak  yang  mengikuti  bendanya. Kedua, harta peninggalan ialah harta kekayaan yang ditinggalkan  pewaris  sebelum  dikeluarkan  hak-hak orang  lain. Ketiga, tindakan  pemurnian  yaitu  yaitu tindakan  pengeluaran  harta  yang  menjadi  hak  orang lain dan hak pewaris.
Karena  itu,  sebelum  dibagi-bagi  kepada  ahli waris,  harta  warisan  itu  harus  dilakukan  berbagai tindakan    pemurnian,  supaya  harta  yang  menjadi hak-hak  orang  lain  dan  hak-hak  pewaris  tidak terpakai  atau  termakan  oleh  ahli  waris.    Diantara tindakan  pemurnian  itu  adalah    pengeluaran  harta yang menjadi hak janda atau duda yang berupa harta
pribadi  yang  diperoleh  melalui  berbagai  sumber. Tindakan  pemurnian  yang  lain  yaitu  pengeluaran harta untuk keperluan pelunasan hutang,  wasiat dan pengurusan jenazah.
Pemberian  hak  pada  masing-masing  suami istri untuk menguasi secara pribadi atas hartanya ini diisyaratkan  melalui  al  Qur’an  surat  an  Nisa’  ayat 32,  yang  antara  lain  menyatakan  bahwa  untuk  laki- laki  ada  harta  kekayaan  yang  dipeolehnya  dari  hasil usahanya,  dan untuk perempuan ada harta kekayaan yang diperolehnya dari usahanya sendiri. Konsekuensinya  adanya  pemilikan  pribadi  oleh suami  dan  istri  tersebut  adalah  apabila  terjadi perceraian    atau  kematian  pada  salah  satu  pihak, maka  harta  pribadi  khususnya  yang  diperoleh  dari tiga sumber (bawaan, asal, daan harta yang diperoleh selama  berumah  tangga  atas  usaha  pribadi)  kembali pada janda atau duda tersebut.  Karena sewaktu salah satu pihak meninggal dunia, maka langka awal yang harus  dilakukan  ialah  mengeluarkan  harta  yang menjadi hak janda atau duda tersebut.
Akan  tetapi  harta  pribadi  milik  suami  istri dapat dicampur melalui apa yang dinamakan dengan syirkah atau  persekutuhan    yaitu  percampuran sesuatu  harta  benda    dengan  harta  benda  lain sehingga  tidak  dapat  dibedakan  lagi  satu  dengan yang lain.
Mengenai  harta gono  gini (harta  bersama) hukum  Islam  sendiri  tidak  mengatur  secara  jelas. Hukum  Islam  tidak  mengatur  macam  harta  dan pengertiannya.  Baik  yang  berkenaan  dengan  waktu perolehannya maupun caranya.  Dalam hal cara yang sangat  ditekankan  dalam  Islam  adalah  mengenai apakah  hasil  yang  diperoleh  itu  berdasarkan  usaha yang halal sebagaimana yang tercantum dalam Qs al Baqarah  ayat  168,  dan  juga  an  Nahl  ayat  114.  Atau berdasarkan usaha yang haram atau batil seperti riba (Qs.  Ali  Imron  ayat  130),  mencuri  (Qs.  Al  Maidah ayat 38) dan sebagainya.
Apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu  pihak,  pengambilan harta  gono (harta  bawaan) pada dasarnya hampir tidak terjadi perbedaan. Dalam kasus    perceraian,  harta gono (harta  bawaan) tersebut kembali dimiliki oleh masing-masing suami dan  istri.    Sedangkan  kalau  terjadi  kasus  kematian, harta gono janda /  duda  tetap  dikuasai  oleh  masing- masing  pihak.    Sedangkan  harta gono pewaris diberikan  pada  pihak  keluarga  pewaris.    Kecuali harta gono suami  ada  yang  menyerahkan  kepada janda  sepenuhnya  dengan  dua  syarat  yaitu  janda  itu mendapat  harta gono tersebut  selama  masih  hidup dan selama belum menikah lagi.  Kalau kedua syarat tersebut  tidak  terpenuhi  lagi  maka  harta gono kembali kepada pihak  keluarga suami.
Prinsip  dalam  Islam  adalah    tetap  mengakui harta  pribadi  untuk  dikuasai  dan  dimiliki  oleh  yang bersangkutan. Dengan demikian apa yang dijalankan oleh masyarakat desa Wotgalih dalam hal kepemilikan  harta gono sudah  memenuhi  prinsip tersebut.    Adapun  mengenai  harta  bawaan  suami yang  kembali  pada  janda,  melihat  dari  segi motivasinya adalah cukup baik.  Karena hal ini demi kesejahteraan janda dan anak-anak yang ditinggalkan pewaris. Hal itu sejalan dengan ajaran Islam bahwa, pewaris jangan sampai meninggalkan keturunan dan yang  ditinggalkan  dalam  kesengsaraan.  Apa  yang dijalankan oleh masyarakat desa Wotgalih mengenai harta  bawaan  yang  diserahkan      pada  janda  dan dengan  melihat  motivasi  sudah  sesuai    dengan prinsip  Islam  tentang  pemenuhan    kesejahteraan janda  dan  keturunannya.    Disamping  itu  pihak keluarga  pewaris  dalam  kasus  ini  pada  umumnya merelakan  bahkan  kalau  memang  harta  bawaan tersebut  karena  pembiayaan  kehidupan  janda  dan anak-anak  tetap  direlakan  tenpa  adanya    keharusan bagi janda untuk mempertanggungjawabkan misalnya dengan menggantinya.

## 4. Kesimpulan
Hukum  waris  yang  berlaku  di  desa Wotgalih  Kecamatan  Yosowilangun  Kabupaten Lumajang  adalah  hukum  waris  adat,  hukum  waris Islam  dan  hukum  waris  yang  tertulis  dalam  KUH Perdata.  Sedangkan  pengetahuan  tentang  hukum Kewarisan Islam  bagi masyarakat  di desa Wotgalih
masih relatif rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan  masyarakat yang masih rendah (sebagian tidak  tamat  SD),  juga  karena  kurangnya  sosialisasi tentang hukum waris Islam.
Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan    dalam masyarakat  Wotgalih  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
4.1.  Mengenai  azas  kewarisan  bilateral  individual secara penuh telah dilaksanakan oleh masyarakat.
4.2.  Dalam  pembagian  harta  waris  antara  ahli  waris laki-laki  dan  perempuan  diberi  bagian  yang sama.  Azas segendong  sepikul (2:1)  hanya dijalankan oleh beberapa keluarga saja.
4.3.  Dalam pembagian harta waris, masyarakat desa Wotgalih tidak memperhitungkan masalah harta bersama  ( gono-gini ).  Janda  /  duda  yang  masih hidup menguasai harta si pewaris, dengan syarat janda /  duda tersebut tidak menikah lagi.
4.4.  Proses  pembagian  harta  waris  adalah:  setelah selamatan  seratus  atau  seribu  hari,  para  ahli waris berkumpul untuk mengadakan
musyawarah guna membahas tentang
penyelesaian biaya perawatan si pewaris sampai pembayaran  hutang  pewaris,  baru  kemudian penetapan  bagian  masing-masing  ahli  waris. Musyawarah atas dasar kerukunan dan keikhlasan selalu dikedepankan, sehingga perhitungan  angka-angka  yang  ada  dalam hukum kewarisan Islam ( faraidl ) tidak dijalankan.
.

## D AFTAR PUSTAKA
Ali, Daud, Muhammad, 1998, Kedudukan Hukum  Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia , Jakarta, Yayasan Risalah .
________, Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam , Dalam  Majalah Mimbar Hukum No. 9  Tahun IV 1993.
Anshori, Abdul Ghofur, 2005, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia , Nuansa Aksara, Yogyakarta.
Ash Shidieqi, 1973, Fiqhul Mawaris , Jakarta, Bulan Bintang.
Atmadja, Kusumah, Muchtar, 1984, Pembinaan Hukum Dalam Rangkah Pembangunan Nasional , Bandung, Bina Cipta.
Budiono, Rahmad, Abdul, 2003, Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia , Malang, Bayu Media.
Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997, Kompilasi Hukum Islam .
Djubaidah, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Masyarakat Muslim Di Indonesia , Dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 40 Tahun 1998.
Rofiq, Ahmad, 1993, Fiqh Mawaris , Jakarta, Rajawali Press.
Salman, Otje, 2005, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Bandung, Alumni.
Suparman, Erman, 2005, Hukum Waris Indonesia , Refika Aditama, Bandung.
Syarifuddin, Amir, 1984, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau , Gunung Agung, Jakarta.