## Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi DPRD
Kabupaten Karawang Periode 2009 – 2014.
Oleh Eka Yulyana, S.IP., M.Si.,M.AP 0426078104

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul Efektivitas Pelayanan Program Jamkesda Di  Desa  Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang.
Dukungan adanya partisipasi perempuan dalam politik secara sah di bentuk dalam UU No  10  tahun  2008  tentang  pemilihan  umum  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Kabupaten Karawang telah menerapkan  prinsip  penerapan  kuota  30%  suara  perempuan  di  parlemen  juga  mengalami kendala.  Potensi perempuan dalam parlemen   di  Kabupaten Karawang  hanya  6 kursi. Yang menunjukan  bahwa  partisipasi  dan  undang-undang  pemilu  yang  memberikan   kuota  30% belum  terealisasi secara maksimal.
Tujuan Penelitian  adalah adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Keterlibatan Politik Perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang serta Keterlibatan    Politik Perempuan dalam proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  karen untuk   menjawab  bagaimana   keterlibatan  perempuan   dalam  prosese   legislasi   di  DPRD Kabupaten  Karawang diperlukan  pendeskripsian  proses  keterlibatan tersebut  dengan teknik pengunpulan data  observasi dan  wawancara pada   informan,  yang  menjadi  informan  adalah Kepala  Bidang   Persidangan  DPRD  Kabupatebn   Karawang,  Anggota   DPRD  Perempuan Kabupaten  Karawang.  Setelah  data  diperoleh  maka   analisis  data  yang  digunakan  adalah dimulai dengan mereduksi data, menyajikan display data dan menarik satu kesimpulan.
Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  penempatan  kursi  DPRD  Kabupaten  Karawang adalah  berdasarkan  hasil  suara  terbanyak  dengan  sistem  penempatan  calon  legislatif  yang belum menerakan zyper   system, sehingga berdampak pada minimnya peluang kemenangan perempuan  dalam   pemilu.    Oleh   karena  itu,  perempuan   mendapat  12  %     kuota   kursi kenggotaan. Dua kategori keterwakilan, yakni perwakilan politik dan perwakilan fungsional, kategori kedua dijalankan menyangkut peran anggota parlemen sebagai pengemban mandal belum maksimal dijalankan.

## Kata Kunci : Politik, Gender, Proses Legislasi, DPRD

## A. PENDAHULUAN
Dewasa   ini   permasalahan   gender   menjadi   sangat  krusial,   ditemukan   beberapa diskriminasi gender khususnya terjadi pada perempuan. Baik dalam lingkup sosial, pekerjaan, maupun politik dan pemerintahan. Gender muncul sejak abad 19 sampai awal 20an,       begitu pula pada tahun 1970an, kaum perempuan telah membuat suatu perkumpulan-perkumpulan
seperti Dharma  Wanita, PERWARI  (Persatuan  Wanita Republik Indonesia),  posyandu, dan lain-lain. Dukungan adanya partisipasi perempuan dalam politik    secara sah di bentuk dalam UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Kabupaten Karawang telah menerapkan  prinsip  penerapan  kuota  30%  suara  perempuan  di  parlemen  juga  mengalami kendala.  Potensi perempuan dalam parlemen   di  Kabupaten Karawang  hanya  6 kursi. Yang menunjukan  bahwa  partisipasi  dan  undang-undang  pemilu  yang  memberikan   kuota  30% belum  terealisasi secara  maksimal. Baik dari  segi proses  legislasi maupun jumlah kuotanya. Bertolak dari latar belakang tersebut diatas, maka    perlu ditegaskan tentang masalah-masalah yang  akan  dibahas  terkaitdengan  pergeseran  paradigma  lama  mengenai perempuan  sebagai manusia  pelengkap  dari   laki-laki  menjadi  sumber  deskriminasi  dalam   ranah  politik  dan legislasi yang  berhubungan dengan keterlibatan politik perempuan terhadap proses     legislasi DPRD  Kabupaten   Karawang.  Sehingga  untuk   lebih  jelasnya   akan  dirumuskan  masalah tersebut sebagai berikut:
1.   Bagaimana Keterlibatan Politik Perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang ?
2.   Bagaimana  Keterlibatan   Politik  Perempuan  terhadap   Proses  Legislasi  DPRD Kabupaten Karawang ?

## B. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan Penelitian  adalah adalah untuk  mengetahui dan  mendeskripsikan Keterlibatan Politik Perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang serta mengetahui dan menggambarkan Keterlibatan Politik Perempuan dalam proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  karen untuk   menjawab  bagaimana   keterlibatan  perempuan   dalam  prosese   legislasi   di  DPRD Kabupaten  Karawang diperlukan  pendeskripsian  proses  keterlibatan tersebut  dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara serta dokumentasi pada informan, yang menjadi informan adalah
Peneliti  menentukan key  informan dan informan. Berdasarkan  uraian  tersebut  peneliti menentukan informan dalam penelitian ini adalah, antara lain :

## 1)    Kepala bidang persidangan DPRD Kabupaten Karawang sebagai Key informan
2)   Tiga orang perwakilan perempuan DPRD Kabupaten Karawang
3)   Tiga orang perwakilan laki-laki DPRD Kabupaten Karawang
Setelah data diperoleh  maka analisis data  yang digunakan adalah dimulai dengan  mereduksi data, menyajikan display data dan menarik satu kesimpulan.

## D. HASIL PENELITIAN

## a. Keterlibatan Politik Perempuan dalam keterwakilan DPRD Kabupaten Karawang
Peneliti  menganalisis  bentuk  keterlibatan  yakni    mengenai  kuota  30%  calon  anggota legislatif yang diusung oleh masing-masing partai poltik sebagaimana yang telah dicantumkan oleh  Undang-undang  No.  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  anggota  DPRD  dan bagaimana  penempatan   posisi   keterwakilan  perempuan   dalam  alat   kelengkapan  DPRD Kabupaten Karawang.
Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil interview dengan kepala bidang persidangan DPRD Kabupaten Karawang Bapak Asep Baharudin, kami mendapatkan data sebagai berikut :

## Tabel 4.3

## Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009 -2014
PEROLEHAN KURSI NO PARTAI JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 HANURA GERINDRA PKS 2 6 5 1 3 8 1 1 8 1 8
2
6 6 1 4 8 1 3 9 1 9 2 3 1 1 4 PAN
5 PKB
6 GOLKAR PPP 7 8 PBB
2 1 9 PDI-P 10 11 PBR DEMOKRAT 1 Sumber: Sekretariat Dewan Kab Karawang, 2013
Tabel 4.4
Keterwakilan Perempuan Dalam Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Karawang
Periode 2009-2014 JUMLAH NO KEANGGOTAAN (%) KETERWAKILAN 1. Keanggotaan Komisi 1. 2. 3.
4.
Komisi A 2 Orang - 4% 0% 2% 8% Komisi B Komisi C Komisi D 1 Orang 4 Orang 2. 3. 4.

## 5.
Keanggotaan Badan Musyawarah
Keanggotaan Badan Anggaran Keanggotaan Badan Legislasi Keanggotaan Badan Kehormatan 2 Orang 2 Orang 1 Orang 2 Orang
4% 4% 2%

## 4%
Sumber : DPRD Kabupaten Karawang, 2014
Berdasarkan data Tabel 4.1 tersebut,   didapatkan hasil bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang periode 2009-2014 adalah 50 orang yang terdiri dari      jumlah laki-laki adalah 44 orang atau 88 % dan perempuan berjumlah 6 orang atau 12 %. Hal ini didukung dengan jumlah keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan DPRD Kabupaten Karawang yang  juga mengalami krisis keterwakilan perempuan (Tabel 4.2)
Meskipun kuota 30% yang dicantumkan dalam Undang-undang adalah bentuk kuota keterwakilan  perempuan   yang  dicalonkan   oleh   masing-masing  partainya.  Namun,   pada pelaksanaan penempatan kursi   DPRD  Kabupaten Karawang adalah  berdasarkan  hasil suara terbanyak dengan sistem penempatan calon legislatif yang belum menerapkan zyper system , sehingga  berdampak  pada  minimnya  peluang  kemenangan  perempuan  dalam  pemilu.  Oleh karena itu, perempuan  mendapat 12% kursi dalam keanggotaan DPRD   Kabupten Karawang. Sehingga, menyebabkan keterwakilan suara perempuan  dianggap belum maksimal.
Keterwakilan   perempuan   yang   terjadi   memang   masih    minim   apabila   melihat fenomena tersebut. Meskipun affirmative action diakui di Indonesia dengan diberlakukannya
Undang-undang  Pemilihan  Umum  No.   10  tahun  2008  mengenai   pencalonan  perempuan dalam calon anggota legislatif, tetap saja pada pelaksanaanya belum maksimal. Hal ini terjadi baik   karena  belum   maksimalnya   rekrutmen  yang   dilakukan   oleh  partai   politik   untuk pencalonan perempuan tersebut   maupun potensi  dan keinginan perempuan   itu sendiri  yang tidak  memiliki keinginan untuk  terlibat dalam DPRD.   Atau bahkan, paradigma   masyarakat yang  masih  belum dapat  menerima dan  mengganggap tabu apabila permpuan   terjun dalam ranah politik.
Penuturan  salah  satu  narasumber  yaitu  Ibu  Nurlelah  Saripin  mengatakan  kepada  peneliti bahwa :
“  Keterwakilan  perempuan  sebenarnya  bukan  pada  saat  pencalonan  saja  seharusnya.  Saya yakin setiap partai pasti mencalonkan 30% kuota itu, soalnya kalo engga, ya gimana partai bisa lolos di KPU. Tetapi seharusnya bukan itu saja, ketika di dalam DPRD bisa tidak kah perempuan  itu aktif  memberikan  inisiatif, saya  tau sendiri  bahwa sangat  minimnya potensi para perempuan yang mau mencalonkan diri untuk di legislatif, sekalinya perempuannya mau, suaminya  tidak  mengizinkan,  ya  kan  susah,    Saya  sih  ga  tau  ya,  waktu  itu  saya   hanya dijadikan sebagai pemenuh kuota apa emang melihat potensi saya. Tapi memang kebanyakan, cuma asal lolos seleksi ke KPU aja.”
Hal  tersebut  diperkuat  oleh  pernuturan  Bapak  H.  Budiwanto,  S.Si.  MM,  (Wakil  Ketua  III Kabupaten Karawang) :
“Undang-undang    tersebut    memang    menyebutkan   adanya    kuota    30%,    tetapi    pada kenyataannya   semangat   yang   ada    dalam   undang-undang   tersebut   tidak   diikuti   oleh semangatnya  perempuan   itu  sendiri  untuk   menjadi  calon   anggota  legislatif.  Dan   untuk pemenuhan  kuota  30%  mungkin  karena  undang-undangnya  masih  baru  pada  saat  itu,  jadi implementasinya belum maksimal. Dan kalau pun ada, dimungkinkan beberapa partai politik itu hanya untuk memenuhi persyaratan KPU saja”
Berdasarkan penuturan tersebut di   atas,  maka dapat  disimpulkan bahwa keterlibatan politik perempuan masih belum maksimal apabila dilihat dari segi kuota sebagaimana konsep affirmative  action dalam  Undang-undang  Pemilihan  Umum  No.  10  tahun  2008  mengenai pencalonan perempuan dalam calon anggota legislatif.

## b.  Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  pada  umunya  memilki  tiga  fungsi  utama, yakni legislation , budgeting , dan controling. Dalam hal ini, keterlibatan erat kaitannya dalam tiga  fungsi tersebut.  Oleh karenanya,  proses  legislasi   akan   menghasilkan suatu   kebijakan publik sebagai suatu law product yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil.
Sebagaimana diungkapkan oleh Riant Nugroho ( Public Policy : 143) Kebijakan publik adalah jalan  mencapai  tujuan  bersama  yang  dicita-citakan.  Jika  cita-cita  bangsa  Indoensia  adalah mencapai    masyarakat    yang    adil   dan    makmur    berdasarkan    Pancasila    (Ketuhanan, Kemanusiaan,  Persatuan,   Demokrasi,  dan   Keadilan)  dan  UUD   1945  (Negara   Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan). Oleh karena itu,  setiap  elemen  manusia  berhak  untuk  mendapatkan  hak  yang  sama  dalam  hukum  dan pemerintahan.  sehingga,  perlu  kiranya   bahwa  dalam  tubuh  DPRD  terdapat   keterwakilan perempuan secara maksimal dalam menyuarakan kebutuhan dan peningkatan kaum marginal, dalam hal ini mengenai permasalahan yang dihadapi perempuan khususnya.
Keterlibatan politik atau dengan kata lain partisipasi politik menurut Winardi  adalah turut sertanya  seseorang  baik  secara  mental  maupun  emosional  untuk  memberikan  sumbangsih kepada  proses  pembentukan  keputusan,  terutama  mengenai  persoalan  di  mana  keterlibatan pribadi  orang   bersangkutan   melaksanakan  tanggung   jawabnya  untuk   melaksanakan  hal tersebut.
Oleh karena itu, untuk  melihat sejauh mana keterlibatan politik perempuan dalam   DPRD Kabupaten  Karawang.   Peneliti  melihat   dari  beberapa   aspek,  yakni   tidak  terbatas   pada penampakan  fisik  saja,  dorongan  untuk  mendukung  kegiatan  dan  berinisiatif,  bertanggung jawab   dalam   suatu   kegiatan   tertentu   sebagai   akibat   keterlibatannya,   dan   turut   serta keterlibatan pikiran dan perasaannya. Ada dua kategori keterwakilan, yakni perwakilan politik ( political  representation )  dan  perwakilan  fungsional  ( functional  representatition ).  Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai trustee, dan perannya sebagai pengemban “mandat”   perwakilan  adalah   konsep   bahwa  seorang   atau   suatu  kelompok   mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar (Miriam Budiardjo, 2009, h. 317).
Peran  dan  fungsi   DPRD  diwajibkan  untuk  mampu  memberikan   sumbangsih  sebagai penyambung  lidah  rakyat.  Oleh  karenanya,  peran  untuk  berinisiatif  dalam  menyampaikan aspirasi rakyat  merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap anggota      DPRD. Tidak hanya meninjau sejauh mana kehadiran aparat anggota DPRD dalam mengikuti proses pembuatan kebijakan, tetapi juga sejauh mana kemampuan anggota untuk menyampaikan apa yang diperjuangkannya.  Begitupun pada anggota   DPRD perempuan  yang sudah sepatutnya memperjuangkan hak-hak perempuan.
Sebagaimana penuturan dari salah satu anggota perempuan DPRD Kabupaten Karawang yang  peneliti  temui  pada  hari  Senin,  27  Oktober  2014  ibu  Mumun  Memunah,  S.Si.,  Apt sebagai salah satu anggota Komisi A dan keterwakilan dari partai PKS.
“DPRD kan memang punya  hak inisiatif, makanya dengan ada perempuan diusahakan dapat memikirkan  hal-hal  yang  dianggap  sepele  menyangkut  perempuan.  Misalnya  ketika  banjir, kitalah   perempuan  yang   punya   gagasan  dan   usul   yang  diutamakan   adalah  kebutuhan perempuan. Kalo bukan kita, siapa yang kepikiran kebutuhan perempuan. Tapi, dari beberapa rapat yang berjalan, paling yang aktif mengeluarkan pendapat itu dari 6 orang Cuma ada 2 sampe 3 orang lah.
Berdasarkan  pemaparan   tersebut,  pentingnya   keterwakilan  perempuan   dalam  DPRD sangat    dibutuhkan.   Khususnya    bagi    kaum    marginal   perempuan    yang    sering   kali kebutuhuannya dikesampingkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu anggota DPRD laki-laki yang peneliti temui pada hari kamis, 06 November 2014 Bapak Dedi Sudrajat.
“Keterwakilan perempuan dalam tubuh DPRD itu sangat penting sekali, karena ada beberapa masalah  yang  memang  dapat  diselesaikan   oleh  kaum  perempuan.  Kaum  perempuan  kan biasanya bisa lebih dekat dengan pendekatan   hati kehati dibandingkan dengan  laki-laki yang mungkin tidak pernah kepikiran oleh laki-laki.”
Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses keterwakilan itu dapat berjalan, apabila  perempuan  yang   berada  dalam  tubuh   DPRD  tersebut  kurang   menyuarakan  dan memperjuangkan hak-hak perempuan, maka hak inisiatif yang dimilikinya tidak dilaksanakan dengan  maksimal.  Hal  ini  dapat  terjadi  antaralain  di  karenakan    oleh  kesiapan  beberapa anggota  DPRD  perempuan  itu  untuk  dapat  duduk  dalam  DPRD  maupun background dari setiap anggota. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurlelah Saripin.
“Waktu  itu, yang saya rasakan   itu ya sedikit sekali perempuan    yang memang memiliki potensi, dan perempuan itu memang kayanya harus belajar lama untuk bisa di DPRD, padahal seharusnya  bukan  saatnya  untuk  belajar  kalo  memang  sudah  terpilih,  karena  jadi  anggota dewan itu ga semudah kelihatannya  loh .   jadi ya, boleh lah belajar pada awalnya, tapi tidak untuk  selamanya.  waktu  itu  juga,  saya  merasakan  sendiri  bagaimana  beberapa  partai,  saya sebutkanlah demokrat dan PBB berusaha untuk    mendaftarkan saya menjadi calon legislatif. Padahal  waktu  itu,  saya  sama  sekali  tidak  dekat  dengan  mereka  dan  tidak  kepikiran  buat nyalon.”
Dari  pernyataan  tersebut,  artinya  memang  tidak  ada  persiapan  maksimal  yang  dimiliki oleh  beberapa  kandidat  dalam pencalonan  DPRD,  baik dari  segi  pendidikan  maupun relasi dengan partai maupun pemerintahan.
Berdasarkan sistem pengambilan keputusan itu, terdiri dari tiga proses, yakni input, proses dan     output.     Model     formal    proses     legislasi     kebijakan     adalah     dari     “gagasan kebijakan”,”formulasi dan legalisasi kebijakan”,”implementasi”, baru kemudian menuju pada
kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan (Riant Nugroho, 2009, h. 498). Oleh karena itu, dari hasil proses yang telah melalui input dan prosesnya,  kebijakanpun  bertujuan  untuk  menghasilkan  suatu  keputusan  .  Dalam  hal  ini, DPRD  akan     menghasilkan  peraturan  daerah  (perda)   selama  masa  jabatan   keanggotaan DPRD.
Berdasarkan data yang diperoleh, selama 5 tahun jabatan kepengurusan DPRD Kabupaten Karawang  pada  tahun  2010   menghasilkan  8  perda,  2011   menghasilkan  12  perda,  2012 menghasilkan  18  perda,  2013  menghasilkan  12  perda,  dan   januari  2014  menghasilkan  3 perda. Namun, ketika dianalisis didapatkan hasil perda yang menunjukan kepedulian gender terdapat  kurang lebih 3 perda, antara   lain perda   No 1 tahun 2011 tentang ketenagakerjaan, perda No 8 tahun 2012  yaitu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Perda No 18 tahun 2012 tentang  penempatan  dan  perlindungan   TKI,  dan  beberapa  perda  tersebutpun   masih  bias gender.
Berdasarkan   penuturan   narasumber,   mengatakan   bahwa   ada   beberapa  perda   yang menyangkut keterwakilan perempuan, antara lain
“Contoh perda yang ada, waktu itu dikeluarkannya perda ketenagakerjaan, karena waktu itu lagi  rame-ramenya  tuntutan  pekerja  wanita  yang  menuntut  haknya,  misal  ketika  haid  dan melahirkan.  Itu  adalah  salah  satu   perjuangan  kita.  Ada  juga  mengenai  TKI  dan human trafficing yang  terjadi,   kita  melihat   itu  perlu   dikaji   apalagi  mayoritas   kan  korbannya perempuan. “
Walaupun perda beberapa perda yang menyangkut mengenai perempuan sudah dibuat, tetapi sifatnya masih bias gerder dan belum sepenuhnya memperjuangkan permasalahan yang dialami oleh perempuan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## a. Kesimpulan
Keterlibatan   politik  perempuan   dalam   DPRD  Kabupaten   Karawang   masih  belum maksimal  baik  dilihat  dari  segi  kuota   maupun  proses  legislasi  dan  produk  hukum  yang dihasilkan.  Padalah   pada  hakikatnya  keterlibatan   politik  perempuan  bukan   hanya  harus memenuhi kuota tetapi bagaimana keterwakilan tersebut dapat mengahasilkan suatu kebijakan yang memang berusaha untuk menyuarakan kebutuhan kaum perempuan.

## b. Saran
Implikasi agar keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang meningkat baik dari segi kuota maupun proses legislasi, maka peneliti menyarankan :
1.
2. Perlu  adanya  ketegasan  dari  Undang-undang  no.  10  Tahun  2008  tentang  pemilihan umum khususnya pasal 53 dan pasal 55 ayat 2.
Setiap   partai   politik   harus   mempersiapkan   kaderisasi   anggota   perempuan   yang mencalonkan maupun dicalonkan. Sehingga calon anggota perempuan yang akan duduk di  kursi  DPRD   itu  tidak  sekedar  memenuhi  kuota   tetapi  memiliki  kualitas  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3.    Perlu ditingkatkannya salah satu    fungsi partai politik  yakni  memberikan pendidikan politik kepada  masyarakat  agar  dapat  membuka  wawasan  masyarakat  dan  mengubah  paradigma budaya patriatikal.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo,  Miriam.  2009. “Dasar-dasar  Ilmu  Politik” .   PT.  Gramedia  Pustaka  Utama  :
Jakarta.
Keith   Davis  .   1991.      “ Perkembangan  Pemerintahan   di   Daerah ”.   Penerbit  Liberty   : Yogyakarta.
Nugroho, Riant. 2011. “ Public Policy”. PT. Gramedia: Jakarta Sjamsuddin,  Nazarudin.1988.” Sistem  Politik  Indonesia ”  Modul  UT.  PT.Karunika  Jakarta  :
Jakarta.
Sugiyono.  2008.  “ Metode   Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif,   Kuantitatif,  dan R&D” . CV.Alfabeta: Bandung.
Sukarna. 1990. “ Sistem Politik ”. PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
Winardi.1989.” Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen ”. CV Mandar Maju : Bandung.
Sumber lain:
Mulyono Ignatius. “ Strategi
Meningkatkan Keterwakilan Perempuan” . http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETER WAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-_Ignatius_Mulyono.pdf diakses 12 April 2014.
Admin. “KeadaanPegawaiSekretariat DPRD KabupatenKarawangMenurut Status Kepegawaian” www.Karawangkab.go.id diakses 12 April 2014.