JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## ANALISIS KONFLIK DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 DAN STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DI KOTA BANDUNG
Khofiyya Fathimah A.F
Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: khofiyya17001@mail.unpad.ac.id

## Soni Akhmad Nulhaqim
Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Kebijakan  pemerintah  dalam  menangani  pandemi  Covid-19  sangat  memepngaruhi  perekonomian  masyarakat, terutama semenjak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown di beberapa negara. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal, serta adanya PHK oleh sejumlah perusahaan kepada  karyawannya,  maysarakat  yang  tergolong  ke  dalam  kelas  menengah  ke  bawah  banyak  mengalami kehilangan  penghasilan  mereka.  Karena  hal  tersebut,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  memfasilitasi kebutuhan  pangan  yang  mereka  selama  dalam  masa  kebijakan  PSBB  yang  diterapkan  oleh  pemerintah. Pemerintah  memastikan  bahwa  setiap  warganya  tetap  mendapatkan  hak  untuk  hidup  sekalipun  dalam  kondisi pandemi Covid-19. Distribusi bantuan sosial Covid-19 ternyata menimbulkan konflik ditengah masyarakat karena distribusi  yang  tidak  tepat  sasaran.  Dalam  memahami  konflik  tersebut,  artikel  ini  mengkaji  konflik  distribusi bantuan  sosial  dengan  menggunakan  alat  bantu  pohon  konflik  dan  strategi  dalam  mengelola  konflik  tersebut dengan memetakan jalan terbuka.
Kata kunci: konflik, Covid-19, pohon konflik, strategi mengelola konflik.

## PENDAHULUAN
Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan  dengan  merebaknya  virus baru  yaitu Coronavirus jenis baru  (SARS-
CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19). Diketahui  virus  ini  berasal  dari  Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok (Yuliana, 2020). Kemudian  pada  12  Maret  2020,  WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik.  Di  Indonesia,  Covid-19  telah masuk sejak akhir Januari 2020
(Kumparan.com,  2020).  Hal  ini  didukung oleh  data  Dinas  Kesehatan  DKI  Jaktarta dan  Kementrian  Kesehatan  bahwa  pada layanan kesehatan terdapat kenaikan orang dengan  gejala  kasus  Covid-19  seperti demam,  batuk,  dan  sesak  napas.  Menurut WHO  (2020)  (dalam  Susilo,  et.al,  2020) virus  ini  dapat  ditularkan  dari  manusia  ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya.  Hingga  tanggal  26  November 2020, terdapat 616.753 kasus dengan positif
dan  16.352  jumlah  kematian  di  Indonesia (TribunTernate.com, 2020).
Dalam  upaya  pencegahan  penyebaran Covid-19  di  Indonesia,  pemerintah  telah melakukan  beberapa  kebijakan  antara  lain seperti  menetapkan  wabah  virus  Covid-19 ini  sebagai  bencana  nasional  melalui Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Non-Alam  Penyebaran Corona Virus  Disease 2019  (Covid-19)  sebagai bencana nasional. Pemerintah juga menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  untuk  daerah-daerah  yang termasuk  ke  dalam  zona  merah  melalui peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes) Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman PSBB  (Arifin,  2020)  (dalam  Rahmansyah, et.al,  2020).  Selain  itu,  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020  tentang  Pelaksanaan  Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19) (Kemendikbud, 2020). Kemudian,  di  sektor  transportasi  seperti
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
halnya  transportasi online (ojek online ) mereka  dilarang  membawa  penumpang, mereka hanya boleh mengantarkan barang. Di sektor perekonomian banyak pertokoan dipaksa  untuk  menutup  toko  mereka  dan apabila  tidak  menutup  toko,  maka  mereka akan dikenai denda (Mufida, 2020).
Adanya  pemberlakuan  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah  yang  termasuk  ke  dalam  zona merah,  ini  menyebabkan  dampak  yang cukup  signifikan  terhadap  kelangsungan kehidupan  masyarakat  karena  interaksi antar  masyarakat  menjadi  terbatasi  yang menyebabkan aktivitas perekonomian terganggu,  pekerjaan  harian  menjadi  tidak bisa  dilakukan,  banyaknya  pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  oleh  sejumlah perusahaan karena ketidakmampuan
perusahaan dalam mempertahankan karyawannya  dalam  situasi  pandemi. Dampak Covid-19 kepada
perekonomian      secara      empiris      dialami oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  akan tetapi  keluarga  dari  kelompok  menengah ke bawah  merasakan  dampak  yang  jauh lebih  besar, mengingat  sebagian  besarnya merupakan  para  pekerja    sektor    informal yang    banyak    menggantungkan    hidup kepada    mata    pencaharian    harian (Herdiana,  2020).  Apabila  hal  ini  terus dibiarkan,  maka  akan  berdampak  terhadap angka kemiskinan masyarakat yang meningkat disebabkan banyaknya keluarga dari  kelompok  ekonomi  menengah  ke bawah  yang  tidak  dapat  mencari  nafkah bagi  keberlangsungan  hidupnya  dalam situasi pandemi ini.
Dalam  menghadapi  situasi  pandemik ini, pemerintah segera melakukan penanganan terhadap kemunduran ekonomi yang  dialami  oleh masyarakat.  Pemerintah mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai upaya  dalam  menghadapi  Covid-19  bagi keluarga  dari  kelompok  menengah  ke bawah  yang  terdampak  Covid-19,  baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang  berasal  dari  pemerintah  daerah. Bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah yaitu berupa bantuan sosial yang diberikan
kepada  keluarga  yang  terdampak  oleh Covid-19. Adanya kebijakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu membantu masyarakat miskin yang terdampak  Covid-19  agar  tetap  dapat menjalankan  kehidupannya.  Pemberian bantuan  sosial  oleh  pemerintah  yang diberikan kepada masyarakat, bukan merupakan hal baru. Dalam situasi bencana disuatu  wilayah,  baik  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  seringkali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.  Namun,  respon  masyarakat terhadap  realisasi  yang  terjadi  masih banyak menimbulkan kekecewaan terhadap masyarakat.
Pelaksanaan  program  bantuan  sosial tidak  sepenuhnya  berjalan  sebagaimana tujuan  awal  yang  telah  ditetapkan,  dalam pelaksanaannya  masalah  timbul  yaitu program  tersebut  tidak  tepat  sasaran. Kegiatan  rutin  yang  diberikan  kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan tingkat  kemiskinan  masyakarat  sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam.  Di  masa  pandemi  Covid-19, pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah, kelimpungan  dalam  penyaluran  bantuan sosial  kepada  masyarakat  (Ihsanuddin, 2020)  (dalam  Rahmansyah,  et.al,  2020). Menurut Setiawan (2020) (dalam Herdiana, 2020)  sedangkan  masyarakat  yang  tidak termasuk miskin dan tidak berhak mendapatkan  bantuan  sosial  justru  secara empiris  mendapatkan  bantuan  sosial  dari pemerintah.  Dalam  pemberian  bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah terkesan membingungkan,  lambat  diterima,  dan tidak  tepat  sasaran  (dalam  Rahmansyah, et.al, 2020).
Dalam kondisi pandemik Covid-19 ini, terdapat  sembilan  jenis  bantuan  yang dibagikan  kepada  masyarakat  diantaranya bantuan  sosial  presiden,  bantuan  sosial provinsi,  bantuan  sosial  kabupaten/kota, hingga  dana  desa.  Di  Jawa  Barat  sendiri, data  penerima  bantuan  sosial  itu  dinilai tumpang  tindih  lantaran  selain  menerima bantuan  sosial  pemprov,  ada  pula  warga
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
yang  terdaftar  sebagai  penerima  Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga
Penerima  Manfaat  (KPM),  dan  jenis bantuan  lainnya  (CNN  Indonesia,  2020). Banyaknya  jenis  bantuan  ini  kemudian mencuat  ke  permukaan  soal  kekecewaan, penolakan,  kecemburuan  sosial,  hingga rasa ketidakadilan. Dalam hal ini, Gubernur Jawa  Barat  Ridwan  Kamil  membenarkan hal  tersebut  pasalnya  terdapat  kekeliruan dalam  data  Keluarga  Rumah  Tangga Sasaran  (KRTS)  dan  perlu  diperbaiki (Halim  and  Mukti  2020;  Humas  Provinsi Jawa Barat 2020) (dalam Herdiana. 2020).
Di Kota Bandung sendiri, validasi data menjadi  permasalahan  yang  serius  dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat  yang  terdampak  Covid-19.
Pasalnya,  menurut  Dinas  Sosial  dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis)  Kota  Bandung  tercatat sebanyak 238.000 orang terdampak pandemi Covid-19 secara  ekonomi  yang dikategorikan  ke  dalam  miskin  baru  dan penerima  bantuan  sosial  dari  pemerintah (PR  Bandung  Raya,  2020).  Namun,
berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan  banyak  data  yang  tidak memenuhi  kriteria,  bahkan  ada  yang mengaku menjadi masyarakat miskin demi mendapatkan  bantuan  sosial.  Beberapa kasus  lainnya,  seperti  penerima  telah pindah alamat atau orang sudah meninggal masih  tercatat  sebagai  penerima bantuan sosial  (PR  Bandung  Raya,  2020).  Melihat permasalahan  tersebut,  maka  perlu  adanya tindak  lanjut  dari  Dinsosnangkis  untuk melakukan  validasi  data  bagi  masyarakat yang  berhak  mendapatkan  bantuan  sosial dari  pemerintah.  Apabila  terus  dibiarkan, maka akan timbul permasalahan konflik di masyarakat dengan pemerintah.
Maka,  berdasarkan  pada  permasalahan diatas,  penulis  akan  melakukan  analisis terhadap konflik yang ada dengan menggunakan  alat  bantu  analisis  konflik yaitu  pohon  konflik.  Alat  bantu  ini digunakan  untuk  mengidentifikasi  apa permasalahan intinya, apa penyebab masalah  tersebut,  dan  bagaimana  dampak
yang  ditimbulkan  dari  masalah  tersebut. Alat bantu ini digunakan untuk mempermudah  dalam  melihat  konflik secara kesuluruhan agar
dapat memudahkan  dalam  memahami  konflik tersebut serta dalam melakukan pemecahan masalah. Selanjutnya, strategi penyelesaian konflik  juga  diperlukan  untuk  membantu dalam  memudahkan  pemecahan  masalah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan  artikel  ini  menggunakan  studi pustaka  yaitu  metode  pengumpulan  data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun  dokumen  elektronik  yang  dapat mendukung  dalam  proses  penulisan.  Jenis data  yang  digunakan penulis  dalam artikel ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  dari  jurnal,  buku  dokumentasi, dan internet.
a. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  metode untuk  mencari  dokumen  atau  data- data yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal, pustaka,  brosur,  buku  dokumentasi serta melalui media elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini.
b. Studi Literatur
Studi  literatur  adalah  cara  yang dipakai  untuk  menghimpun  data- data  atau  sumber-sumber  yang berhubungan  dengan  topik  yang diangkat dalam artikel. Studi literatur  bisa  didapat  dari  berbagai sumber,  jurnal,  buku  dokumentasi, internet dan pustaka mengenai topik polemik  bantuan  sosial  di  tengah pandemi Covid-19.

## TINJAUAN KONSEPTUAL
a. Alat Bantu Konflik
Dalam  memahami  konflik,  kita  perlu melakukan analisis konflik. Analisis konflik  bertujuan  untuk  memahami  latar
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
belakang  atau  sejarah  suatu  situasi  dan kejadian-kejadian,  untuk  mengidentifikasi semua  kelompok  yang  terlibat,  untuk memahami  pandangan  semua  kelompok dan lebih mengetahui bagaimana hubungan satu sama lain, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan kecenderungan- kecenderungan  yang  mendasari  konflik (Fisher,  et.al,  2001).  Dalam  menganalisis konflik,  digunakan  pula  alat  bantu  konflik untuk memahami konflik dari berbagai tipe konflik yang ada. Dalam banyak kasus, alat bantu  ini  digunakan  oleh  kelompok- kelompok sesuai dengan kebutuhan khusus mereka dalam menganalisis konflik.
Alat bantu yang akan digunakan dalam menganalisis  konflik  distribusi  bantuan sosial Covid-19 ini ialah menggunakan alat bantu  pohon  konflik.  Pohon  konflik merupakan  suatu  alat  bantu  menggunakan gambar  sebuah  pohon  untuk  mengurutkan isu-isu konflik. Alat bantu pohon konflik ini bertujuan untuk merangsang diskusi tentang  berbagai  sebab  dan  efek  dalam suatu  konflik,  untuk  membantu  kelompok menyepakati masalah inti, untuk membantu suatu kelompok atau tim dalam mengambil keputusan tentang prioritas untuk mengatasi  berbagai  berbagai  isu  konflik, dan untuk menghubungkan berbagai sebab dan  efek  satu  sama  lain  dan  untuk memfokuskan  organisasinya  (Fisher,  et.al, 2001).  Pohon  konflik  menyajikan  suatu metode bagi suatu tim, kelompok, organisasi, atau masyarakat untuk mengidentifikasi  isu-isu  yang  masing- masing dipandang penting dan selanjutnya dipisahkan  ke  dalam  tiga  kategori:  (1) masalah-masalah inti, (2) penyebab, dan (3) berbagai efeknya.
Alat bantu pohon konflik ini digunakan sebagai  dasar  untuk  mengetahui  apa masalah  inti,  penyebab,  dan  efek  yang ditimbulkan dari adanya distribusi bantuan sosial  Covid-19.  Pohon  konflik  dapat membantu untuk memetakan penyebab dari permasalahan  yang  ada  di  lapangan  dan juga bagaimana  dampak yang  ditimbulkan dari  konflik  bantuan  sosial  Covid-19.  Hal ini  berguna  untuk  memudahkan  dalam
memahami  konflik  dan  memudahkan dalam upaya pemecahan masalah agar jelas dan  terbuka  bagaimana  konflik  ini  dapat bermula dan muncul ke permukaan.

## b. Strategi untuk Mengelola Konflik
Dalam  membuat  strategi,  kita  perlu mempelajari  situasi  konflik  yang  ada. Analisisndapat  dilakukan  untuk  dapat mengungkapkan  kemungkinan  tindakan yang  dapat  dilakukan.  Setiap  orang  dan kelompok  akan  memiliki  peluang  tertentu bergantung  pada  posisinya  dalam  situasi tersebut dan kemampuan yang dimilikinya. Alat  bantu  untuk  melakukan  analisis mengungkapkan aspek-aspek masalah yang nantinya  akan  dijadikan  sebagai  dasar dalam menyusun strategi. Dalam menyusun strategi, selalu ada individu, organisasi, dan lembaga  yang  terlibat  dengan  suatu  atau beberapa  cara  kegiatan  yang  mendukung transformasi  konflik  dan  mengembangkan perdamaian. Dalam menyusun strategi, kita perlu  melihat  alat  bantu  yang  digunakan dalam  proses  pengkajian  konflik.  Strategi juga digunakan dengan langkah yang secara berurutan  agar  tidak  terjadi  ambigu  dalam memahami konflik.
Strategi  yang  akan  digunakan  dalam konflik  ini  yaitu  dengan  menggunakan memetakan jalan terbuka. Memetakan jalan terbuka merupakan alat untuk
mengadaptasi peta konflik untuk
mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan selanjutnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan
menurut  analisis  konflik  dan  posisi seseorang  di  tengah  konflik  (Fisher,  et.al, 2001). Untuk melakukan strategi memetakan jalan terbuka, hal pertama yang harus dilakukan ialah dengan membuat peta konflik.  Kedua,  dimana  dan  bagaimana seseorang memetakan hubungan diri sendiri  dengan  organisasi  serta  kelompok lainnya.  Ketiga,  dalam  melakukan  analisis terhadap  peta  yang  dibuat,  perhatikan beberapa kemungkinan jalan pembukanya, misalnya  struktur-struktur  yang  perlu diubah  atau  diciptakan,  isu-isu  yang  ingin diselesaikan, kelompok-kelompok marjinal
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
yang dapat memegang peranan positif, atau membuka  komunikasi  yang  terhambat. Selain  itu,  perlu  juga  memperhatikan hambatan  yang  mungkin  terjadi  seperti hubungan yang rusak diantara pihak-pihak yang sebelumnya berhubungan, atau kesenjangan  antara  partai  yang  belum pernah memiliki jalur komunikasi diantara keduanya.  Keempat,  perlu  memperhatikan komunikasi  yang  terjadi  pada  pihak  yang bersangkutan.  Dalam  kondisi  tersebut, perlu  memilah  siapa  yang  menjadi  tokoh kunci  pada  pihak  atau  organisasi  lain sebagai upaya dalam pemecahan masalah.
Kelima,  kita  perlu  mengetahui  struktur dan  isu-isu  yang  ada  dalam  proses menyusun strategi konflik. Struktur tersebut  apakah  merupakan  struktur  yang berbeda (mungkin kelompok antarparlemen atau komite yang mengarahkan  pembangunan  masyarakat). Sedangkan  mengenai  isu-isu,  kita  perlu mengetahui  apakah  terdapat  isu-isu  yang sama  sekali  belum  teratasi?  Hal  ini  perlu dilakukan suatu rangkaian pertemuan untuk melakukan diskusi bersama warga
masyarakat,  atau  mengundang  pembicara ahli  dari  luar  negeri  untuk  memimpin diskusi panel melalui radio, atau menerbitkan  buku  komik  untuk  mengajak orang turut memikirkan isu tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai  upaya  pemerintah  dalam menangani Covid-19, pemerintah memiliki kekuatan atas kekuaasaan dalam peranannya.  Kementrian  Sosial  RI  turut andil dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.  Kementrian  Sosial  RI  memiliki otoritas (posisi) sebagai sumber kekuasaan yang didukung oleh peraturan, norma, dan sumber  daya.    Dalam  hal  ini,  Kementrian Sosial  RI  dalam  kekuasaanya  membuat kebijakan  program  bantuan  sosial  bagi masyarakat  yang  terdampak  Covid-19. Selain  itu,  Kementrian  Sosial  RI  memiliki akses  kepada  sumber  daya  atas  pemberian bantuan  sosial  kepada  masyarakat  berupa bahan  baku  makanan  kepada  masyarakat untuk  mempertahankan  hidup  karena
kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.  Kekuasaan  ini  juga  dapat menjadi  sebab  terjadinya  konflik  yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagai pemilik kekuatan atas kekuasaan,  tentu  tidak  mudah  dalam melakukan  peranannya.  Kekuasaan  yang ada dapat disalahgunakan demi kepentingan pribadi dengan tidak
memperdulikan  kondisi  dan  situasi  saat tertentu,  termasuk  pada  saat  kondisi pandemi Covid-19 sekarang.
Analisis  terhadap  konflik  di  tengah pandemi  Covid-19  ini  dapat  dilihat  dalam dua tipe yaitu tipe konflik vertikal dan tipe konflik horizontal. Konflik vertikal merujuk  pada  konflik  yang  terjadi  antara masyarakat  dengan  pemerintah  atau  yang melibatkan  unsur  pemerintah  dengan semua  bentuk  aparaturnya,  sedangkan  tipe horizontal  merujuk  pada  konflik  yang terjadi antar masyarakat sendiri atau ketika masyarakat  bertikai  antara  mereka  sendiri. Hal ini sebagaimana dilihat dari siapa aktor yang berperan dalam konflik tersebut.
Tipe konflik vertikal dalam hal ini ialah terkait dengan distibusi bantuan sosial yang diberikan  oleh  pemerintah,  baik  pusat maupun daerah kepada masyarakat. Sumber  konflik ini secara  khusus  merujuk pada distribusi bantuan sosial tersebut yang tidak merata dan tidak tepat sasaran. Selain itu,  terdapat  juga  penyelewengan  akibat bantuan  sosial  yang  diterima  oleh  warga dalam  kondisi  sudah  busuk  (Sindonews, 2020).  Konflik  lainnya,  ada  sejumlah pejabat yang sedang menjalani pemeriksaan  oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  terhadap  sejumlah  pejabat salah satunya ialah Menteri Sosial RI yaitu Juliari  P  Batubara  yang  tersandung  kasus suap  bantuan  sosial  (Tribunews,  2020). Selain itu, KPK juga menjalani
pemeriksaan terhadap pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung  Barat  (KBB)  diduga  berkaitan dengan  penyelidikan  kasus  bantuan  sosial Covid-19  (Kompas.com,  2020).  Hal  ini menyebabkan timbulnya kekecewaan, protes,  dan  ketidakpuasan  masyarakat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kepada pemerintah dalam program bantuan sosial.
Sedangkan tipe konflik horizontal yaitu adanya  bentuk  penolakan  dari  masyarakat atas  penguburan  jenazah  Covid-19  di wilayahnya.  Akibat  terus  meningkatnya kasus positif di Indonesia, pemerintah pusat dan  daerah  serta  lembaga  masyarakat  dan tokoh  agama  pun  ikut  turun  tangan  untuk memberikan  edukasi  mengenai  Covid-19 dan meredakan konflik tersebut. Salah satu contoh kasus penolakan penguburan
jenazah Covid-19 dan juga menjadi banyak perhatian adalah yang terjadi di Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten
Bandung (Ayobandung,  2020).  Selain  itu,  konflik selanjutnya  ialah  adanya  penolakan  oleh masyarakat  atas  tenaga  medis  Covid-19 untuk  tinggal  atau  menetap  di  sekitar wilayah  mereka  atau  mengucilkan  mereka jika tetap tinggal di wilayahnya. Salah satu contohnya  terdapat  52  perawat  Rumah Sakit  Hasan  Sadikin  (RSHS)  yang  tinggal sementara  di  UPTD  Pelatihan  Kesehatan (Upelkes)  Dinkes  Jabar  yang  mengalami kondisi  sosial  penolakan  di  wiliayahnya (Detiknews, 2020).

## Analisis Pohon Konflik
Berdasarkan pada pemahaman tersebut, dalam  artikel  ini  disajikan  hasil  analisis konflik  pada  distribusi  bantuan  sosial Covid-19  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  dengan  menggunakan alat  bantu  pohon  konflik.  Adapun  analisis konflik dengan menggunakan pohon konflik  dapat  dijelaskan  melalui  gambar berikut ini: Gambar 1. Analisis Pohon Konflik Distribusi Bantuan Sosial Covid-19
Berdasarkan Gambar 1. diatas, kita dapat mengetahui mengenai analisis
konflik dengan menggunakan pohon konflik  pada  distribusi  bantuan  sosial Covid-19  yang  diberikan  oleh  pemerintah, baik  pusat  maupun  daerah.  Pohon  konlik dapat berguna dalam memetakan permasalahan  yang  timbul  pada  proses distribusi  bantuan  sosial  Covid-19.  Dalam hal  ini,  dapat  diketahui  apa  yang  menjadi masalah  inti,  penyebab  dari  masalah tersebut,  dan  efek  yang  ditimbulkan  dari masalah yang ada.
Pertama,  penulis  akan  mengkaji mengenai  permasalahan  inti  pada  konflik distribusi bantuan sosial Covd-19 ini adalah adanya  ketidaksesuaian  data  atau  validitas data  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  baik pusat  maupun  daerah.  Hal  ini  tentu  sangat krusial  dan  patut  dijadikan  perhatian  serta pengkajian  ulang  mengenai  data-data masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial. Pemerintah perlu mulai memperbaharui  data  yang  ada  dan  dapat dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) setempat.  Pencatatan  ini  perlu  juga dilakukan  survey  ke  lapangan  untuk melihat kesesuaian data dan kriteria tertentu yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah sebagai sasaran penerima manfaat. Masyarakat  juga  harus  dituntut  untuk melaporkan anggota keluarganya baik yang masih  hidup  atau  yang  sudah  meninggal serta  bagi  masyarakat  yang  berpindah tempat  tinggal  karena  tentu  hal  ini  sangat mempengaruhi  data  dalam  memberikan bantuan sosial.
Kedua, mengkaji mengenai penyebab dari timbulnya konflik distribusi bantuan sosial Covd-19 ini yaitu diantaranya: a. Adanya penyelewengan dana bantuan  sosial  Covid-19  oleh sejumlah  pejabat  untuk  meraih keuntungan  sendiri  dengan  tidak memikirkan kondisi masyarakatnya di tengah pandemik Covid-19. Dana yang seharusnya digunakan sebagai bantuan kepada masyarakat, dipakai untuk  kepentingan  diri  sendiri.  Hal
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
ini  menyebabkan  besanya  bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat  tidak  sesuai  dengan yang sudah ditentukan.
b. Banyaknya  jenis  bantuan  sosial yang  berasal  dari  pemerintah,  baik pusat  maupun  daerah,  bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat  menjadi  saling  tumpah tindih. Dari sekian banyaknya jenis bantuan  sosial,  kepala  daerah  dan juga  RT  atau  RW  setempat  saling kebingungan karna terjadi perbedaan  bantuan  sosial  satu dengan  yang  lainnya.  Misalnya  A mendapatkan  bantuan  sosial  dari presiden  sedangkan  B  mendapat bantuan sosial dari Bupati setempat. Hal  ini  tentu  dapat  menimbulkan kecemburuan  antar  masyarakat, kekecewaan, protes, dan lain sebagainya  karna  item  (barang sembako)  yang  diberikan  dapat berbeda jenisnya.
c. Angka  kemiskinan  di  Indonesia semenjak  terjadi  pandemik  Covid- 19 meningkat. Dilansir pada
(Suara.com,  2020)  menunjukkan adanya peningkatan jumlah
penduduk  miskin  sebesar  1,63 juta  orang  dari  24,79  juta  orang pada  bulan  September  2019 menjadi  26,42  juta  orang  pada Maret  2020.  Peningkatan  jumlah penduduk  miskin  ini  disebabkan adanya  permasalahan  pandemi Covid-19  yang  sampai  saat  ini belum menunjukkan tren penurunan.  Hal  ini  disebabkan pula karena banyaknya karyawan yang terkena PHK oleh sejumlah perusahaan yang kemudian menyebabkan banyaknya masyarakat  yang  masuk  dalam kategori  miskin  baru.  Ini  juga yang menjadi penyebab ketidaksesuaian  data  yang  ada  di pemerintah,  baik  pusat  maupun daerah, dengan kondisi di lapangan.
d. Pemberian bantuan sosial tidak satu pintu  ini  dikarenakan  pemerintah,
baik pusat maupun daerah menggunakan anggaran APBD pada  saat  pandemik  Covid-19  ini difokuskan untuk pemberian bantuan  sosial  bagi  masyarakat yang  terdampak  Covid-19.  Selain itu,  ada  juga  LSM  atau  organisasi yang  memberikan  bantuan  sosial kepada  masyarakat  secara  sukarela dengan tidak melihat keluarga mana yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.
Ketiga,  mengkaji  mengenai  efek  dari timbulnya konflik distribusi bantuan sosial Covd-19  ini  kepada  masyarakat  adalah adanya  rasa  ketidakadilan,  kekecewaan, kecemburuan  sosial,  ketakutan,  protes, ketidakpuasan, dan bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran pada masyarakat. Hal ini apabila terus dibiarkan maka akan menimbulkan permasalah yang lain seperti kekerasan,  kriminalitas,  dan  lain-lain.  Ini juga bisa berdampak
pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah  dalam  menangani  pandemik Covid-19  di  Indonesia.  Dengan  adanya berbagai  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah, masyarakat juga berharap agar dalam kondisi pandemik Covid-19
pemerintah  dapat  bersikap  adil  dan memperhatikan masyarakat mengingat banyaknya  karyawan  yang  terkena  PHK, sektor  pekerja  informal  menjadi  sulit bekerja, dan dampak lain yang menyebabkan masyarakat mengalami penurunan selama pandemik Covid-19.

## Memetakan  Jalan  Pembuka  sebagai Strategi Mengelola Konflik
Setelah  menganalisis  dari  adanya konflik  distribusi  bantuan  sosial  Covd-19 ini,  perlu  juga  untuk  menyusun  strategi dalam mengelola konflik distribusi bantuan sosial Covid-19. Dalam strategi memetakan jalan terbuka, berikut peta konflik:
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Gambar. 2 Memetakan Jalan Pembuka Kunci: Pilihan untuk jalan pembuka Titik pemecahan Langkah  pertama  lakukan  kontak dengan dinas sosial Langkah  kedua  lakukan  kontak kepada pemerintah desa dan pendekatan kepada masyarakat
-  -  -  Langkah  ketiga  mengumpulkan perwakilan  dari  pemerintah  desa, dinas  sosial,  dan  kementrian  sosial RI/bangun kepercayaan/negosiasi
Berdasarkan  gambar  diatas,  terdapat pilihan  untuk  jalan  pembuka  sebagai strategi  dalam  penyelesaian  konflik  yaitu antara  dinas  sosial  dengan  kelompok  kita (individu/kelompok/organisasi yang membantu  dalam  penyelesaian  konflik) mengenai  data-data  masyarakat  yang terdampak  oleh  Covid-19.  Mengetahui bagaimana  data-data  tersebut  berasal  dan syarat-syarat  sebagai  penerima  bantuan sosial  Covid-19.  Hal  tersebut  kemudian diteruskan  kepada  setiap  pemerintah  desa dibawah  RW  dan  RT  setempat  dalam memberikan data-data yang valid mengenai siapa saja orang yang berhak mendapatkan bantuan  sosial  Covid-19.  Selanjutnya, langkah  kedua  dengan  melakukan  kontak kepada  pemerintah  desa  untuk  mendata secara  benar  dan  dapat  melihat  keadaan nyata seperti kondisi di lapangan oleh RW dan  RT  setempat  dan  pendekatan  kepada masyarakat  bahwa  bantuan  sosial  hanya
diberikan  kepada  keluarga  yang  termasuk ke dalam kriteria penerima manfaat bantuan sosial  Covid-19.  Tidak  memanipulasi  data dengan  alasan  apapun.  Terakhir,  langkah ketiga yaitu adanya diskusi dari perwakilan dari  pemerintah  desa,  pemerintah  daerah, dinas sosial, bersama Kementrian Sosial RI mengenai  regulasi,  peraturan,  dan  sistem pendistribusian  bantuan  sosial  Covid-19 agar  hal  tersebut  dapat  sampai  kepada masyarakat yang sebagai penerima manfaat yang  sesuai  dengan  kebijakan  dan  tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pelaksanaan  program  bantuan  sosial bagi  masyarakat  terdampak  Covid-19 menghadapi  masalah  khususnya  pada distribusi  bantuan  sosial  Covid-19  yang tidak  tepat  sasaran,  sebagian  masyarakat yang  termasuk  kedalam  kelompok  Rumah Tangga  Sasaran  (RTS)  tidak  menerima bantuan  sosial  sedangkan  yang  bukan Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS)  justru mendapatkan  bantuan  sosial.  Hal  ini  tentu mendapat  banyak  reaksi  kekecewaan  pada masyarakat  terhadap  pemerintah  karena ketidaksesuaian  distribusi  bantuan  sosial Covid-19.
Dalam  memetakan  konflik  yang  ada, untuk  memudahkan  dalam  memahami masalah  yang  ada  digunakanlah  alat bantu pohon  konflik  untuk mengetahui apa  yang menjadi  masalah  inti,  penyebab  dan  efek dari konflik distribusi bantuan sosial Covid- 19. Selain itu, untuk menyelesaikan konflik tersebut,  pelru  adanya  strategi  yang digunakan sebagai upaya dalam menangani konflik  tersebut.  Perlu  adanya  analisis terlebih  dahulu  serta  mengetahui  individu, kelompok,  atau  organisasi  yang  saling berhubungan  dan  mempengaruhi  dengan adanya konflik tersebut. Dalam konflik ini, strategi  yang  digunakan  dalam  mengelola konflik  yaitu  dengan  memetakan  jalan terbuka  dengan  menyusun  strategi  pihak mana  yang  terlibat  dan  langkah  apa  saja yang  dapat  dilakukan  sebagai  upaya pemecahan  konflik.  Selain  itu  adanya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
upaya  melakukan  kontak,  mediasi,  dan membangun  kepercayaan  sebagai  bentuk tanggung jawab pemerintah kepada
rakyatnya. Saran Pemerintah  pusat  diharapkan  lebih sering mengupdate data-data kependudukan  yang  bekerja  sama  dengan pemerintah  daerah  dalam  memberikan pelayanan sosial agar hal-hal tersebut tidak menjadi masalah dikemudian hari.
Masyarakat  juga  diwajibkan  melaporkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil  mengenai  anggota  keluarganya  baik yang  masih  hidup  atau  sudah  meninggal karena  ini  juga  mempengaruhi  besaran bantuan  sosial  yang  diberikan  kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayobandung. (2020). Polisi Selidiki Penolakan Jenazah Covid-19 di Kabupaten Bandung. Dalam: https://ayobandung.com/read/2020/04/
27/87396/polisi-selidiki-penolakan- jenazah-covid-19-di-kabupaten- bandung diakses pada 2 Desember 2020 CNN Indonesia. (2020). Kekacauan Bansos Corona,  Masalah  Klasik  Big  Data. Dalam: https://www.cnnindonesia.com/nasiona l/20200508133813-20- 501305/kekacauan-bansos-corona- masalah-klasik-big-data  diakses  pada 27 November Detiknews. (2020). Miris! Sejumlah Paramedis  Corona  di  Jabar  Mendapat Penolakan Sosial. Dalam https://news.detik.com/berita-jawa- barat/d-4958285/miris-sejumlah- paramedis-corona-di-jabar-mendapat- penolakan-sosial diakses pada 2
Desember 2020 Fisher,  Simon,  dkk.,  2001,  Mengelola Konflik:  Keterampilan  dan  Strategi untuk  Bertindak,  The  British  Council Indonesia, Jakarta. Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif dalam Pelaksanaan
Kebijakan  Bantuan  Sosial  Terdampak Covid-19. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 3(2). Kemendikbud. (2020). Mendikbud Terbitkan  SE  tentang  Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-
19.  Diakses  pada  27  November  2020 dalam: https://www.kemdikbud.go.id/main/blo g/2020/03/mendikbud-terbitkan-se- tentang-pelaksanaan-pendidikan- dalam-masa-darurat-covid19 Kumparan.com.  (2020). Ini  Bukti  Data Kasus  Corona  Masuk  Indonesia  Sejak Akhir  Januari  2020 .    Diakses  dalam: https://kumparan.com/kumparansains/i ni-bukti-data-kasus-corona-masuk- indonesia-sejak-akhir-januari-2020-
1tGgkxIsKap/full Kompas.com. (2020). Penyelidikan KPK di Bandung  Barat  Terkait  Bansos  Covid- 19?. Dalam https://ayobandung.com/read/2020/11/ 17/153738/penyelidikan-kpk-di- bandung-barat-terkait-bansos-covid-19
diakses pada 1 Desember 2020 Mufida,  A.  (2020). Polemik  Pemberian Bantuan  Sosial  Di  Tengah  Pandemic Covid 19 . 'ADALAH, 4(1).
Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R.
A.,  &  Ikhsan,  S.  (2020). Pemetaan Permasalahan  Penyaluran  Bantuan Sosial  Untuk  Penanganan  Covid-19  di Indonesia . Jurnal  PKN  (Jurnal  Pajak dan Keuangan Negara), 2(1), 90-102. Pikiran  Rakyat  Bandung  Raya.  (2020).
Data  Warga  Miskin  Penerima  Bansos Covid-19 Tumpang Tindih, Disnosnangkis Bandung Gencar Validasi. Dalam: https://prbandungraya.pikiran- rakyat.com/kota-bandung/pr- 26855363/data-warga-miskin- penerima-bansos-covid-19-tumpang- tindih-disnosnangkis-bandung-gencar- validasi diakses pada 1 Desember 2020
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Sindonews.  (2020).  Sembako  Busuk  di Bandung Barat Terus Bergulir. Dalam: https://daerah.sindonews.com/read/230 158/701/kasus-bansos-covid-19- sembako-busuk-di-bandung-barat- terus-bergulir-1605193911 diakses pada 1 Desember 2020 Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W.,
Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan,  H.,  &  Chen,  L.  K.
(2020). Coronavirus  Disease  2019: Tinjauan Literatur Terkini . Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1), 45-67. Suara.com.  (2020).  Peningkatan  Angka Kemiskinan  di  Tengah  Pandemi  yang Tak Kunjung Selesai. Dalam:
https://yoursay.suara.com/news/2020/0 7/27/112331/peningkatan-angka- kemiskinan-di-tengah-pandemi-yang- tak-kunjung-selesai  diakses  pada  4 Desember 2020 TribunTernate.com.
(2020). Update Sebaran Virus Corona Indonesia Kamis
(26/11/2020):  DKI  Catat  1.064  Kasus Baru  &  1.125  Sembuh .  Dalam: https://ternate.tribunnews.com/2020/11 /26/update-sebaran-virus-corona- indonesia-kamis-26112020-dki-catat- 1064-kasus-baru-1125-sembuh  diakses pada 27 November 2020 Tribunews. (2020). Breaking News: Menteri  Sosial  Juliari  Batubara  Resmi di Tahan KPK. Dalam
https://www.tribunnews.com/nasional/
2020/12/06/breaking-news-menteri- sosial-juliari-batubara-resmi-ditahan- kpk. Diakses pada 12 Desember 2020 Yuliana, Y. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur . Wellness And Healthy
Magazine, 2(1), 187-192.