Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal. 124-129 | Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.124-129

## KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA
Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia dayusintya923@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Dalam  tahap  pembuktian  perkara  pidana  kerap  adanya  istilah  saksi  mahkota.  Adanya  saksi  mahkota menimbulkan  banyak  persepsi,  beberapa  pihak  beranggapan  jika  kemunculan  saksi  mahkota  diijinkan  guna meberikan rasa adil. Tetapi beberapa beranggapan sebaliknya karena bertentangan dengan hak asasi, persepsi itu juga  ada  di  berbagai  yurispurdensi  putusan  Mahkamah  Agung.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  kedudukan  saksi  mahkota  dalam  proses  pembuktian  tindak  pidana  di  Indonesia.  Oleh  karenanya permasalahan ini menarik mengenai bagaimana pengaturan saksi mahkota dipersidangan? Dan kedudukan saksi mahkota  pada  pembuktiaan  tindak  pidanaa.  Penelitian  ini  memakai  tipe  penelitian  normatif  serta  pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan jika pengaturan saksi mahkota tercantum pada  Pasal  168  huruf  c  KUHAP  dimana  saksi  mahkota  merupakan  penerapan  Pasal  142  KUHAP.  Kesaksian oleh  saksi  mahkota  sama  dengan  keterangan  saksi  pada  umumnya  ini  karena  saksi  mahkota  ditunjuk  dari seorang  terdakwa  yang  menjelaskan  tindak  kejahatan  yang  mereka  lakukan  bersamaan  dengan  terdakwa  lain, terdakwa yang  menjadi  saksi  mahkota akan dimaafkan dan didakwa dengan pelanggaran ringan. Adanya saksi mahkota dalam pembuktian pidana diperbolehkan menurut KUHAP. Namun dalam berbagai yurisprudensi saksi mahkota  dilarang.  Kedudukan  saksi  mahkota  diperbolehkan  apabila  kurangnya  alat  bukti  yang  diajukan  di persidangan.
Kata Kunci : Saksi Mahkota, Pembuktian, Tindak Pidana

## Abstract
In the evidentiary stage of criminal cases, the term crown witness often appears. The crown witnesses rise many perceptions, some argue it is allowed to embody a sense of justice. But some argue otherwise due to contrary of human rights, this perception sometimes appears in jurispurdences of Supreme Court decisions. The purpose of this study is to determine the position of the crown witness in the process of proving criminal acts in Indonesia It is interesting to see how the crown witness arrangements are disputed? And its position to be the proof of a criminal  act.  This  research  uses  normative  research  types  as  well  as  legal  and  conceptual  approaches.  This study explains that the crown witnesses regulation is contained in Article 168 letter c of the Criminal Procedure Code where crown witnesses are the application of Article 142 of the Criminal Procedure Code. The testimony of the crown witness is equated with the witness testimony because the crown witness is taken from a defendant who describes the acts committed with other defendants, the crown witness will be forgiven and charged with a misdemeanor.  The  crown  witnesses  is  allowed  according  to  the  Criminal  Procedure  Code.  But  in  various jurisprudences, crown witnesses are prohibited. The position of crown witnesses is allowed in the trial case that lacks of evidence.
Keywords : The crown witnesses, evidentiary, criminal act

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  cara  yang  dipergunakan  guna  menyiptakan  kestabilan  tatanan  kehidupan  masyarakat  dan Negara  adalah  hukum.  Indonesia  merupakan  Negara  hukum  yang  artinya  hukum  merupakan  dasar aturan  tertinggi  guna  menciptakan  kebenaran  dan  keadilan  di  Negara  Indonesia.  Hukum  ini  sendiri terbentuk  guna  memberikan  keadilan,  kebermanfaatan,  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakatnya. Hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib  suatu  masyarakat  dan  karena  itu  harus  ditaati  oleh  masyarakat  itu  E  Utrecht  dalam  Kansil, (1989).  Eksistensi  hukum  tidak  akan  bisa  lepas  dari  adanya  sumber  hukum  formil  dan  materiil. Hukum  pidana  merupakan  instrumen  untuk  menunjang  pelaksanaan  dan  penerapan  dari  hokum
publik, hal ini telah diatur dalam Undang-undnag Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mempunyai sistem pembuktian tersendiri.
Sistem pembuktian pidana bertujuan guna mencari dan memperoleh kebenaran materiil, dimana terdapat  berbagai  asas  yang  diberlakukan  pada  tahap  persidangan  perkara  pidana  yaitu  asas equality before  the  law (asas  persamaan  dimata  hukum)  dan  asas  presumton  innocence  (asas  praduga  tak bersalah).  Kekutan  pembuktian  akan  didukung  dengan  adanya  raasa  yakin  dari  hakim  berdasarkan atas  adanya  alat  bukti  yang  sah.  Hal  ini  tertuang  pada  Pasal  183  KUHAP,  selain  itu  alat  bukti  yang sah  diatur  dalam  Pasal  184 KUHAP  seperti  yaitu  keterangan  oleh  saksi,  keterangan  oleh  ahli,  surat, petunjuk, dan keterangan oleh terdakwa Prodjohamidjojo, (1990).
Dalam pembuktian persidangan pidana  kerap adanya istilah saksi mahkota ialah seorang saksi dan  juga  merupakan  terdakwa  lainnya  dimana  mereka  bersama-sama  berbuatan  pidana.  Berdasarkan teori  pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana,  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  di  persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama Harahap, (2000). Adanya saksi ini tidak terdapat pada KUHAP, dalam prakteknya saksi mahkota digunakan hanya pada perkara penyertaan dan dalam perkara pidana yang sudah dipisah ( splitzing ) saat di periksa pada tahap penyidikan. Meskipun adanya saksi  mahkota  ini  sering  digunakan  dala  persidangan  pidana,  nyatanya  beberapa  pihak  menentang adanya  penggunaan  saksi  mahkota  ini.  Saksi  mahkota  sebenarnya  menunjukan  pada  terdakwa  yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan splitsing dalam pemeriksaannya Sutarto, (1991). Hal tersebut ditentang dikarenakan banyak yang beranggapan tidak sesuai dengan hak asasdi serta rasa adil bagi tersakwa.
Faktanya  saksi  mahkota  memiliki  kesamaaan  dengan  saksi  yang  lain,  akan  tetapi  memiliki beberapa  hal  yang  beda,  dimana  saksi  mahkota  merupakan  saksi  sekaligus  terdakwa  dimana  mereka melakukan kejahatan pidana serta mereka mendapat akan mahkota karena mau menjadi saksi. Namun saksi  itu  boleh  dan  memiliki  hak  untuk  berkata  bohong  dan  tidak  jujur  dan  ingkar  pada  saat  proses persdiangan,  saksi  itu  memiliki  hak  untuk  mengingkati  seluruh  kesaksiannya  yang  bisa memberatkannya dan memiliki hak untuk mengingkari kepada dakwaan ayng diberikan, hal ini karena didukung  dengan  adanya  asas  praduga  tidak  bersalah.  Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang meneliti  hal  serupa  pertama  penelitian  dari  Anggasakti,  (2016)  yang  berjudul  Penggunaan  Saksi Mahkota  dalam  Pembuktian  Perkara  Pembunuhan  Berencana  Berdasar  Asas  Praduga  tidak  Bersalah ( Persumption  Of  Innocence ),  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  penggunaan  saksi mahkota  dalam  proses  pembuktian  peradilan  pidana  perkara  pembunuhan  berencana  bertentangan dengan  penerapan  asas  praduga  tidak  bersalah  atau  Presumption  of  Innocence  bagi  terdakwa.  Yang kedua  penelitian  dari  Muharikin,  (2015)  yang  berjudul  Kedudukan  Saksi  Mahkota  dalam  Proses Peradilan  Pidana  di  Indonesia  Berdasarkan  Asas  Non  Self  Incrimination,  dimana  hasil  penelitiannya menunjukan  bahwa  penggunaan  saksi  mahkota  ini  tetap  harus  memperhatikan  hak-hak  asasi  dari terdakwa  seperti  hak  untuk  tidak  memberikan  keterangan  yang  memberatkan  dirinya  sendiri  ( the privilege againts self incrimination ).
Banyaknya  perbedaana  pendapat  dan  persepsi  akan  adanya  saksi  mahkota  pada  persidangan perkara  pidana  ini  muncul  serta  dipaparkan  lebih  lanjut  dalam  banyaknya  Yurisprudensi  putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Dimana  salah  satunya  yaitu  Putusan  Mahkamah  Agung  RI yang  lain  No.  1174  K/Pid/1994  dan  No.  1592  K/Pid/1994.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Pada  proses  pengkajian  terhadap  suatu  permasalahan  penelitian  yang  sedang  dikaji  memakai  tipe penelitian  hukum  normative  yaitu  menelaah  literatur  berdasar  dengan  bahan  hukum  yang  dipakai, untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari segi normatif.
Penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  serta  bahan  hukum  tersier.  Bahan  Hukum  Primer  merupakan  bahan  hukum  utama dan  merupakan dasar dan landasan untuk mengkaji pembahasan yang diangkat dalam kajian saat ini. Selain  itu  bahan  hukum  Sekunder  merupakan  bahan  yang  dipergunakan  guna  menunjang  bahan hukum utama, bertujuan untuk memberikan pemahaman, penjelasan dan teori hukum yang digunakan untuk  mengkaji  permaslahan  yang  dihadapi.  Serta  bahan  hukum  Tersier  merupakan  bahan  hukum sebagai acuan guna penafsiran tambahan atas bahan hukum yang lainnya.
Teknik  penulisan  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  bahan  hukum  ini  merupakan  Teknik Studi  literature  dengan  melakukan  pendataan  atau  penjajakan  bahan  hukum  yang  berkaitan,  serta mengklarifikasikan,  mencatat,  mengutip,  dan  merangkum  sesuai  dengan  metode  kualitatif.  Sesudah bahan  hukum  terkumpul,  maka  akan  di  telaah  serta  diulas  dengan  teknik  interpretasi  hukum, kemudian menganalisis menggunakan teknik analisis, dengan teknik tafsiran serta memakai pendapat dimana bertumpu pada logika hukum.

## III. RESULT AND PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaturan Hukum Saksi Mahkota Di Persidangan
Hukum  acara  pidana  merupakan  suatu  keseluruhan  peraturan  hukum  ayng  didalamnya  mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan upaya mempertahankan hukum pidana. Hukum acara pidana dibagi atas dua bentuk yaitu pidana formil dan materiil. hukum pidana materiil merupakan aturan atau norma hukum  ayng  mengatur  mengenai  segala  perbuatan  yang  dianggap  melawan  hukum  dan  dapat dipidanakan  serta  mengatur  mengenai  sanksi  dari  perbuatan  tersebut.  Sedangkan  Hukum  pidana formil merupakan keseluruhan aturan atau norma hukum yang engatur tentang tata cara pelaksanaan serta mempertahankan hukum pidana materiil.
Adapun  tujuan  dibentuknya  hukum  acar  pidana  adalah  untuk  menemukan  serta  mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Di dalam hukum acara pidana dijumpai mengenai alat  bukti yang sah menurut hukum positif dan dapat digunakan pada tahap pembuktian di persidangan. Adapun alat bukti yang  diatur  dalam  KUHAP  di  Pasal  184  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (yang selanjutnya  disebut  dengan  KUHAP)  yaitu  keterangan  ahli,  keterangan  saksi,  surat,  petunjuk,  dan keterangan terdakwa atau tersangka.
Penggunaan  istilah  dari  saksi  juga  diatur  dalam  KUHAP  yaitu  di  Pasal  1  angka  26  KUHAP yang  menyebutkan  jika  saksi  merupakan  setiap  orang  yang  mampu  memberi  keterangan  untuk kepentingam penyidikan, penuntutan, serta persidangan megenai perkara yang sedang diperiksa yang ia  lihat,  didengar  ,  juga  ia  alami  langsung.  Pada  persidangan  tidak  selamanya  alat  bukti  ditemukan, maka  dari  itu  saat  ini  sering  muncul  adanya  pelaku  yang  sudah  menjadi  terdakwa  bisa  diajak  kerja sama  untuk  mengungkap  peristiwa  pidana,  dengan  menjadikan  tersangka  atau  terdakwa  sebagai seorang saksi yang kerap disebut sebagai saksi mahkota.
Saksi  mahkota  ini  merupakan  saksi  yang  berasal  dari  tersangka  atau  terdakwa  yang  berbuat kejahatan  secara  bersama-sama  dengan  terdakwa  lainnya.  Yang  dimana  salah  satu  dari  mereka ditunjuk  jadi  saksi  di  persidangan  terdakwa  atau  tersangka  lainnya.  Adapun  mahkota  yang dimaksudkan dalam hal ini adalah saksi yang sebagai terdakwa atau tersangka tersebut dalam bentuk ditiakan  penuntutan  pada  perkaranya  dan  diberikan  keringanan  tuntutan  jika  perkaranyaa dilimpahkaan ke pengadilan dan bahkan diampuni atas kesalahan yang diperbuatnya.
Hukum ini sendiri terbentuk guna memberikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum bagi  masyarakatnya.  Eksistensi  hukum  tidak  akan  bisa  lepas  dari  adanya  sumber  hukum  formil  dan materiil.  Hukum  pidana  menganut  salah  satu  asas  yaitu  asas  praduga  tak  bersalah,  asas  ini mengandung  makna  bahwa  seorang  terdakwa  diangap  tak  bersalah  hingga  ada  putusan  dari  hakim yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Dari  pemahaman  tersebut  maka  dapat  ditafsirkan  jika dalam  tahap  pemeriksaan  di  penyidikan  hingga  persidangan  seorang  terdakwa  diijinkan  memberi keterangan  bebas  dan  sifatnya  ingkar.  Maksud  dari  hak  ingkar  ini  diatur  di  Pasal  52  KUHAP  ini menjelaskan  bahwsannya  pada  pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  serta  persidangan,  seorang tersangka  atau  terdakwa  memiliki  hak-hak  untuk  memberi  keterangannya  dengan  bebas  dimuka penyidik dan hakim Kaligis, (2006).
Pada  awalnya  pengaturan  mengenai  saksi  mahkota  diatur  pada  Pasal  168  huruf  (c)  KUHAP pada intinya menerangkan jika orang yang secara bersamaan menjadi terdakwa tidak bisa didengarkan keterangnnya  dan  bisa  untuk  undur  diri  menjadi  seorang  saksi.  Meskipun  tidak  diatur  secara  jelas definisi saksi ini tapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 pada 21 Marer 1990 di  Pasal  340  KUHP  menjelaskan  jika  Jaksa  Penuntut  Umum  berdasarkan  hukum  positif  diijinkan untuk  menunjuk  salah  satu  dari  terdakwa  yang  turut  berbuat  pidana  itu  dimuka  pengadilan,  namun dengan  syarat  bahwa  saksi  ini  sudah  dipisah  berkas  perkaranya  dengan  terdakwa  yang  diberikan kesaksian  Askin,  (2010).  Jadi,  adanya  penggunaan  dari  saksi  mahkota  timbul  karena  mendapat pengembangan  dari  Pasal  142  KUHAP  mengenai  pemisahan  berkas  perkara  para  terdakwa  yang menyatakan  apabila  berkas  dari  perkara  di  terima  oleh  penuntut  umum  yang  didalamnya  berisi
beberapa tindak pidana dan pelakunya lebih dari satu orang yang tidak termasuk ketentuan Pasal 141 maka penuntut umum bisa melakukan penuntutan secara terpisah kepada setiap terdakwa. Pengaturan mengenai seorang tersangka yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang  perlindungan  saksi  dan  korban  tepatnya  daam  Pasal  10  ayat  (2)  yang  menjelaskan  apabila seorang  saksi dan ia  sebagai  terdakwa pada  kasus  yang  sama  tidak bisa dibebaskan dari tuntutannya jika  kenyataanya  ia  terbukti  secara  sah  dan  yakin  melakukan  kesalahan.  Namun  keterangnnya  yang diberikan  bisa  digunakan  sebagai  bahan  untuk  pertimbangan  hakim  guna  meringankan  tuntuan pidananya.
Di dalam Pasal 168 KUHAP mengatur mengenai siapa saja yang tidak bisa menjadi saksi  dan tidak  bisa  didengar  kesaksiannya  dimuka  persidangan  selain  itu  bisa  untuk  menolak  atau  undur  diri sebagai  saksi,  yaitu  keluarga  sedarah/semenda  dari  terdakwa  baik  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau kebawah,  saudara  dari  terdakwa  atau  yang  bersama-sama  sebagai  terdakwa,  dan  suami  atau  istri terdakwa  baik  yang  masih  melangsungkan  pernikahan  atau  sudah  bercerai  dan  anak-anak  terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
Mereka yang diiatur di Pasal 168 KUHAP adalah orang-orang yang berhak mengundurkan diri menjadi  saksi.  Namun  mereka  masih  dapat  memberikan  kesaksiannya  sesuai  dengan  Pasal  169  ayat (1) KUHAP apabila ia menghendaki  sendiri  dan mendapatkan persetujuan dari Penuntut  umum juga terdakwa secara tegas. Dengan hal itu mereka tetap dapat memberii kesaksian dengan sumpah, hal ini juga berlaku  sebaliknya, apabila Penuntut umum dan terdakwa menolak, berdasarkan Pasal 169 ayat (2)  KUHAP  mereka  masih  boleh  meberi  keterangan  tanpa  dibawah  sumpah.  (Andi  sofyan:2014). Terdapat  di  dalam  berbagai  yurisprudensi  yang  mengatur  dan  memberikan  berbagai  persepsi mengenai saksi mahkota ini, baik dari sisi menerima dan menolak keberadaan saksi mahkota. Seperti yang  diketahui  bahwa  saksi  mahkota  tidak  diatur  dalam  KUHAP  namun  kerap  digunakan  dalam perkara  pidana.  Namun  tertera  pada  beberapa  Putusan  Mahakamh  agung  seperti  nomor  2437 K/Pid.Sus/2011  dan  Surat  Edaran  Kejaksaan  Agung  RI  No.  B-69/E/02/1997  tentang  hukum pembuktian. Dengan keberadaan dari saksi mahkota ini, maka hakim harusn mencari tau segala alasan yang  diungkap  saksi.  Jika  tidak  mengetahu  alasan  tersebut  secara  pasti  maka  penggunaan  saksi mahktoa  ini  akan  menajdi  sia-sia  dan  tidak  mampu  memberi  pandangan  yang  jelas  kepada  hakim mengenai kejadian yang diungkap oleh saksi mahkota.
Seperti contohnya dimana dalam suatu peristiwa pidana yang dilakuakn bersama-sama saksi ini tidak  yakin  bahwa  terdakwa  yang  ia  lihat  yang  melakukan  perbuatan  tersebut.  Namun  dilihat  dari proporsi  wajah,  postur  badan  dan  rambutnya  yang  mirip  dengan  terdakwa  yang  diberikan kesaksiannya.  Dari  contoh  ini  saksi  memberikan  keterangan  yang  tidak  tepat  dan  tidak  pasti  yang pasti  terdapat  keadaan  dan  alasan  tertentu  yang  membuat  saksi  seperti  itu.  Maka  dari  itu  seorang hakim wajib menggali lebih dalam terkait dengan keadaan dan  alasan saksi, disini juga dapat dilihat bahwa  hakim  harus  dangat  subjektif  dan  objektif  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  saksi mahkota.

## 3.2 Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia
Saksi adalah bagian dari alat bukti yang memiliki peranan sangat  penting dalam tahapan pembuktian di  persidangan  setiap  perkara  entah  perkara  pidana  maupun  perkara  perdata.  Seorang  saksi  pada dasarnya  harus  memenuhi  beberapa  ketentuan  yaitu  saksi  harus  dilihat,  didengar,  dan/atau  dialami sendiri  secara  langsung  perkara  yang  sedang  diperiksa  dipersidangan.  Apabila  saksi  ini  diketahui memberi  keterangan  palsu  atau  tidak  sesuai  dengan  faktanya,  maka  ia  akan  dikenakan  sanksi  atas perbuatannya.
Setiap orang dapat bersaksi apabila tidak bertentangan dengan pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terkecuai dengan  terdakwa. Sebagai terdakwa keterangan yang diberikan hanya berlaku dan terikat kepada dirinya  sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat  (3) KUHP. Seperti halnya dalam tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi mahkota atas tindak pidana yang  diilakukan  secara  sama-sama.  Maka  dari  itu  kesaksian  atau  keterangan  dari  terdakwa  atau tersangka  ini  harus  sejalan  dengan  Pasal  142  KUHP  dimana  berkas  perkaranya  wajib  untuk  dipisah (splitsing) agar nantinya para terdakwa atau tersangka disidangkannya juga secara terpisah.
Jika dilihat dalam KUHAP tidak ada aturan dan tidak diatur secara jelas mengenai keberadaan dari  saksi  mahkota  ini,  baik  mulai  dari  pemeriksaan  di  kepolisian  hingga  ke  pengadilan.  Namun larangan  mengenai  seseorang  dalam  bersaksi  tidak  mengatur  larangan  bagi  seorang  terdakwa  atau
tersangka  bersaksi  di  persidangan,  larangan  dalam  bersaksi  ini  ditaur  dalam  Pasal  168  KUHAP. Namun  semakin  berkembangnya  jaman  maka  keberadaan  saksi  mahkota  semakin  terdesak  dalam digunakan pada tahap pembuktian mengenai suatu peristiwa hukum ayng sedng diperiksa. Banyaknya pendapat  yang  dikemukakakn  mengenai  digunakannya  saksi  mahkota  kerap  ada  dibeberapa Yurisprudensi,  yurisprudensi  sendiri  adalah  salah  satu  sumber  hukum  formal  yang  secara  singkat dibentuk  dan  didapatkan  atas  keputusan  hakim.  Adapaun  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1174 K/Pid/1994 pada 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 pada 3 Mei 1995 yang menyebutkan jika  pemeriksaan  yang  dilakukan  kepada  saksi  mahkota  berdasarkan  oleh  putusan  tersebut  adalah saksi mahkota yang juga merupakan pelaku , yang ditunjuk dari seorang terdakwa yang pada dakwaan yang sama memberikan kesaksian.
Dalam yurisprudensi lainnya seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 pada 2  Maret  1990  yang  pada  intinya  menyebutkan  jika  Jaksa  Penuntut  Umum  dibolehkan  beradasr  pada hukum positif untuk mengajukan teman dari terdakwa yang turut andil melakukan perbuatan melawan hukum  tersebut  menjadi  saksi  pada  persidangan  di  pengadilan  negeri.  Namun  adanya  ketentuan dimana saksi yang merupakan terdakwa serta tidak termasuk di berkas perkata yang sama. Pada surat edaran  itu  juga  menyebutkan  bahwa  didalam  penggunaan  saksi  mahkota  agar  sebisa  mungkin diupayakan  juga  terdapat  alat  bukti  tambahan  lainnya,  karena  melihat  saksi  mahkota  masih  menjadi perdebatan  dengan  adanya  hal  ini  dilihat  dari  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  1174  K/Pi/1994,  381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 serta 1706 K/Pid/1994 menyebutkan bahwa penggunaan saksi mahkota ini bertentangan dengan hokum.
Dilihat dari Surat Edaran Kejaksaan Agung nomor B-69/E/02/1997 pada Tahun 1997 mengenai hukum  pembuktian  dalam  perkara  pidana  menerangkan  mengenai  saksi  mahkota.  Meskipun  pada KUHAP  tidak  menjelaskan  dan  mengatur  secara  tegas  mengenai  penggunaan  saksi  mahkota  ini. Namun  pada  dasarnya  saksi  mahkota  ialah  saksi  dan  juga  sebagai  terdakwa  dalam  melakukan perbuatan  melawan  hukum  secara  sama-sama,  entah  ia  sebagai  pelaku  atau  memberi  bantuan melaksanakan atau ikut serta melaksanakan perbuatan pidana tersebut.
Pada  dasarnya  kedudukan  dari  saksi  mahkota  ini  adalah  sebagai  bagian  dari  adanya  alat  bukti yang  sah  menurut  undang-undang  didalam  tahap  pembuktian  perkara  pidana.  Namun  adanya  dari saksi mahkota ini  harus memenuhi beberapa syara-syarat dalam perkara pidana. Adapun persyaratan itu seperti tindak pidana yang terjadi adalah  penyertaan, sedikitnya alat bukti yang di dapatkan yang akan  berujung  pada  menghambatnya  jalan  pembuktian,  dan  sudah  dipisahnya  berkas  perkara  antar terdakwa dengan saksi yang menjadi terdakwa atau tersangka tersebut.
Keterangan  saksi  mahkota  ini  bisa  untuk  dipergunakan  dalam  tahap  pembuktian  di persidangaan.  Akan  tetapi  sebisa  mungkin  didukung  dengan  alat  bukti  tambahan  yang  sah  lainnya agar  terpenuhinya  syarat  pembuktian.  Dan  juga  penggunaan  saksi  mahkota  ini  dijadikan  sebagai upaya terakhir apabila masih minimnya alat  bukti yang ditemukan. Adapun mahkota yang dimaksud dalam  skasi  mahkota  ini  berkaitan  dengan  penghargaan  yang  diterima  oleh  terdakwa  yang  menjadi saksi  ini  yaitu  dapat  diberikan  keringanaan  pada  proses  pemidanaanya  didalam  putusan  hingga pemberian kebebasan dengan syarat yang diberikan kepadanya, selain itu juga pemberian remisi serta beberapa  hak  terdakwa  yang  lain  akan  disesuaikan  atas  pertimbangan  dari  majelis  hakim  pada persidangan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Pada  dasarnya  KUHAP  tidak  mengatur  secara  jelas  terkait  dengan  saksi  mahkota,  namun  dalam pelaksanaannya saksi mahkota memiliki  arti  yaitu saksi yang diperoleh dari terdakwa  atau tersangka dimana  secara  bersama-sama  berbuat  tindak  kejahatan  dan  memperoleh  mahkota  dalam  hal  akan dimaafkan  ataupun  diberikan  keringanan  dari  tuntutannya.  Saksi  mahkota  menerapkan  pasal  142 KUHAP antara terdakwa yang satu dan yang lainny dibedakan berkas perkaranya atau tidak menjadi didalam satu berkas perkara.
Beberapa  yurisprudensi  yang  mengatur  mengenai  saksi  mahkota  yaitu  Putusan  Mahkamah Agung  RI  No.  1986  K/Pid/1989  tanggal  21  Maret  1990  dalam  Pasal  340  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, SE Kejaksaan Agung RI No. B-69/E/02/1997 perihal hukum pembuktian dan Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.
Pada  awalnya  kedudukan  saksi  mahkota  pada  pembuktian  di  persidangaan  bermula  pada adanya  alat  bukti  dan  ketentuan  Pasal  168  KUHAP.  Diijinkannya  terdakwa  sebagai  saski  berdasar terhadap  ketakutan  dari  tidak  mencukupinya  alat  bukti  yang  dikumpulkan  terutama  dalam  perkara pidana  yang  berbetuk  penyertaan  serta  untuk  terpenuhinya  keadilan  public.  Seiring  berkembangnya waktu, kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti di persidangaan dilarang dan tak diperkenankan, karena mempertimbangkan hak asasi dari terdakwa yang berlawanan yang diatur pada KUHAP guna instrument  hukum  positif.  Larangan  ini  juga  didukung  dengan  adanya  Yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung Nomor 1174 K/Pid?1994 pada 3 Mei 1995 dan Nomor 1952 K/Pid/1995 pada 29 April 1995.

## 4.2 Saran
Pemerintah  sebagai  penyelenggara  Negara  dalam  membentuk  peraturan  harus  memperkuat  terkait dengan  aturan  dan  dasar  hukum  tentang  saksi  mahkota  ini  pada  proses  persidangan.  Selain  itu bersangkutan  dengan  kepastian  serta  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  saksi  mahkota, karena pada dasarnya penggunaan saksi mahkota sangatlah berguna dalam mengungkap fakta hukum di  persidangan.  Dengan  ditetapkannya  aturan  hukum  bagi  saksi  mahkota  maka  tidak  aka  nada  lagi permasalahan  dan  kesalahpahaman  diantara  penegak  hukum  dengan  pandangan  yang  menentang keberadan saksi mahkota ini.
Selain  itu  kepada  penegak  hukum  wajib  untuk  memberikan  perlindungan  serta  menjamin seluruh hak dari saksi mahkota tersebut. hakim dalam menentukan keputusan akhir dari persidangan tentunya  harus  menentukan  apakah  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang  sedang diperiksanya  atau  tidak.  Selain  itu  hakim  harus  bersikap  adil  dan  bijaksana  serta  memiliki  wawasan yang luas.  Supaya mampu memberikan keputusan yang seadil-adilnya.  Masyarakat  juga diharapkan tidak  menutup  mata  dan  telinga  dan  turut  serta  melakukan  penilaian  terkait  dengan  adanya ketidakjelasan  di  dalam  peraturan  seperti  halnya  terkait  dengan  kedudukan  saksi  mahkota  di persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggasakti, T. (2016). Penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian Perkara pembunuhan berencana berdasar asas praduga Tidak bersalah (persumption of innocence),. Jurnal Verstek . Askin, M. (2010). Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi . Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi RI Mahkamah Agung RI.
Harahap, M. Y. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembal . Jakarta: Sinar Grafika.
Kaligis. (2006). Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana . Bandung: Alumni. Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta). Balai Pustaka. Muharikin, I. M. (2015). Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination . Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Prodjohamidjojo, M. (1990). Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Jakarta: Pradnya Paramita.
Sutarto, S. (1991). Hukum Acara Pidana . Semarang: Badan Penerbit Undip.