## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  171-176  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7787.171-176

## ANALISIS KONTRAK KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA INFORMAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA DRIVER GO-JEK)
Atika Sunarto 1 , Puspita Grace Angelia Lumbantobing 2 , Derisman Zebua 3 , Muhammad Ali Adnan 4 , Tajuddin Noor 5
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
5 Universitas Islam Sumatra Utara Email: 1 atikasunarto@gmail.com, 2 puspitaangelia25@gmail.com, 3 derismanzebua97@gmail.com,
4 aliadnansh14@gmail.com, 5 tajuddinhasy@yahoo.com

## Abstrak
Akibat penutupan perusahaan akibat wabah COVID-19, tingkat pengangguran meningkat, terutama di Indonesia. Namun, karena  mereka  mengizinkan para penganggur untuk mendaftar sebagai pengemudi transportasi online, platform  transportasi  ini  muncul  sebagai  alternatif  yang  disambut  baik  bagi  mereka  selama  pandemi.  Go-Jek adalah salah satu platform yang lebih terkenal di Indonesia. Pemilik Aplikasi GO-JEK dan pengelola penyedia layanan  pihak  ketiga  yang  bekerja  sama  dengan  GO-JEK  Indonesia  adalah  PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa (AKAB). Alih-alih  menggunakan  kontrak  kerja  yang  tercakup  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  GO-JEK  Indonesia  menjalin  kerjasama  dengan  driver  melalui  perjanjian  kemitraan. Komponen  kemitraan  ini  disorot  selama  pendaftaran  kemitraan  atau  dengan  mengacu  pada  KUH  Perdata. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan hukum sebagai kerangka acuan utama. Karena kedua PT. GO-JEK Indonesia dan driver GO-JEK memiliki kedudukan yang sama sebagai rekanan yang ditetapkan dengan Akta Penanda Tangan, mereka memiliki hubungan hukum sebagai suatu persekutuan. Namun, Pengadilan Negeri atau pengadilan umum, bukan pengadilan hubungan industrial, yang berwenang mengadili hal-hal tersebut dalam hal terjadi perselisihan atau perselisihan.
Kata Kunci: Konrak kerja, GO-JEK, Covid-19

## Abstract
Due to the closure of companies during the COVID-19 outbreak, the unemployment rate has increased, especially in  Indonesia.  However,  as  they  allowed  the  unemployed  to  register  as  online  transportation  drivers,  these transportation platforms emerged as a welcomed alternative for them during the pandemic. Go-Jek is one of the more well-known platforms in Indonesia. The owner of the GO-JEK Application and the manager of a third-party service provider in cooperation with GO-JEK Indonesia is PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Instead of using an employment contract covered by Law Number 13 of 2003 concerning Employment, GO-JEK Indonesia established cooperation with drivers through a partnership agreement. The components of this partnership are highlighted during the partnership registration or by referring to the Civil Code. This research is normative in nature, using the law as the primary reference framework. Since both PT. GO-JEK Indonesia and GO-JEK drivers have  the  same  position  as  partners  established  with  a  Handwritten  Deed,  they  have  a  legal  relationship  as  a partnership. However, in the event of disputes or conflicts, the District Court or general court, not the industrial relations court, has the authority to adjudicate such matters.
Keywords: Employment contract, GO-JEK, Covid-19

## I. PENDAHULUAN
Salah satu peluang kerja yang banyak dilakukan di Indonesia saat ini adalah pekerjaan disektor industri transportasi darat. Peluang ini banyak diminati oleh masyarkat sehingga mengurangi  tingkat pengangguran.  Dalam  hal  ini,  transportasi  merupakan  perangkat  kendaraan  untuk  membantu
masyarakat, misalnya perjalanan, pemesanan makanan dan barang. Transportasi yang dimaksud adalah ojek  online.  Peran  dan  fungsi  Ojek  Online  saat  ini  sangat  vital,  apalagi  dalam  keadaan  masa  krisis pandemi Covid-19 ojek online tidak hanya menjadi peluang kerja namun juga sebagai moda transportasi yang  membantu  kegiatan  masyarakat.  Di  Indonesia,  khususnya,  banyak  terjadi  pemutusan  hubungan kerja  karena  minimnya  produktivitas  perubahaan  sehingga  beberapa  perusahaan  menerapkan  system pengurangan karyawan. Imbasnya, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat (Debby Tri Sebiana Tarigan, I Wayan Wiryawan, 2017). Oleh karena itu, transportasi online menjadi alternative utama bagi masyarakat  Indonesia  untuk  mencari  perkejaan.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  yang  sudah  lama menganggur akibat pandemi Covid-19 mendaftarkan dirinya untuk menjadi driver transportasi online.
Berhubungan dengan transportasi online, Go-jek merupakan salah satu transportasi online yang terkenal  di  Indonesia.  Go-Jek  adalah  sebuah  perusahaan  yang  bertanggung  jawab  secara  sosial  dan berperan dalam merevolusi industri transportasi ojek. Perusahaan ini menyediakan layanan perjalanan, pengantaran  makanan,  dan  pengiriman  barang  melalui  aplikasi  untuk  perangkat  Android  sebagai platform  transportasi  yang  sangat  efektif.  Meskipun  Go-Jek  dapat  diakses  oleh  kedua  jenis  kelamin, dalam praktiknya, banyak perusahaan lebih cenderung mempekerjakan pengemudi Go-Jek pria. Hal ini karena pria biasanya memiliki daya tahan fisik yang lebih kuat daripada wanita saat mengemudi, dan ini disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik yang lebih besar (Budi, 2016).
Bekerja  sama  dengan  PT.  Aplikasi  Karya  Anak  Bangsa  (Akab)  yang  merupakan  pemilik aplikasi GO-JEK, PT. GO-JEK Indonesia berjalan sebagai penyedia layanan pihak ketiga.  Pengguna terdaftar  program  ini  dapat  menggunakannya  untuk  memesan  berbagai  layanan,  seperti  pengiriman produk dan/atau orang, transfer barang, dan layanan lainnya menggunakan  kendaraan bermotor roda dua atau empat. Bisnis transportasi online seperti GO-JEK, yaitu PT GO-JEK Indonesia dalam hal ini, memilih struktur hukum Perseroan Terbatas (Wijaya, 2016).
Perkembangan  sistem  pekerjaan  tidak  terlepas  dari  penggunaan  perjanjian.  Saat  membahas masalah  perjanjian,  kita  akan  menemui  salah  satu  bentuk  perjanjian  yang  umum  digunakan  saat  ini, yaitu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya sudah disiapkan oleh  satu pihak saja,  sehingga  pihak  lainnya  hanya  memiliki  kesempatan  untuk  membaca  dan  memutuskan  apakah menerima  atau  menolak  isi  perjanjian  baku  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  pihak  yang  menyusun perjanjian  baku  biasanya  memiliki  posisi  yang  lebih  dominan  atau  memiliki  kekuatan  lebih  dalam transaksi atau hubungan tersebut. Sementara pihak lainnya, yang biasanya merupakan pihak yang lebih lemah,  harus menerima syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut  tanpa memiliki banyak ruang untuk bernegosiasi atau mengubah isi perjanjian.
Perbedaan yang jelas terlihat ketika membahas tentang perjanjian kerja dan kemitraan, tetapi dalam konteks layanan ojek online, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam karena perjanjian mitra cenderung  menyerupai  perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja  mencakup  persyaratan  pekerjaan,  hak,  dan kewajiban  dari  setiap  pihak  yang  terlibat.  Di  sisi  lain,  perjanjian  kemitraan  memiliki  esensi  sebagai kontrak yang sah dan resmi secara hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan bisnis.
PT. GO-JEK Indonesia mengoperasikan perusahaan transportasi online dengan menggunakan driver  profesional  atau  driver  ojek.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  PT.  GO-JEK  Indonesia  dan  driver  berkolaborasi  melalui  perjanjian kemitraan  yang  menggunakan  sistem  kemitraan  bukan  hubungan  kerja  atau  kontrak  kerja.  Dalam kerjasama  ini,  penekanan  pada  komponen  perjanjian  dibuat  setiap  kali  kemitraan  didaftarkan  atau disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pengemudi sering melakukan pekerjaannya di daerah yang rawan kecelakaan. Kondisi ini dapat menimbulkan  risiko  kecelakaan  kerja  karena  pekerjaan  dilakukan  di  lalu  lintas.  Karena  itu,  sangat penting bagi pengemudi Go-Jek yang terlibat kecelakaan kerja untuk mendapat perlindungan hukum. bertujuan untuk melindungi pekerja, khususnya pengemudi, dan memberikan kesetaraan dan perlakuan tanpa diskriminasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka dan kesejahteraan keluarganya serta memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan sektor korporasi (Asri, 2009). Rumusan masalah penelitian ini antara lain:
1. Bagaimanakah ketentuan kontrak kerja antara PT.Gojek dengan driver gojek ditinjau dari Kitab Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dan Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap driver gojek berdasarkan perjanjian kemitraan antara PT.Gojek dengan driver?
3. Bagaimana  mekanisme  penyelesaian  permasalahan  jika  terjadi  permasalahan  yang mengakibatkan diputusnya hubungan kemitraan oleh PT.Gojek kepada driver?

## II. METODE PENELITIAN
Kajian ini bersifat normatif, dengan menggunakan hukum sebagai acuan fundamental. Penelitian yang didasarkan pada undang-undang, keputusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya disebut sebagai penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Gaya deskriptif analitis penelitian ini mencakup pemberian ringkasan hukum dan aturan yang terkait dengan teori hukum yang diteliti oleh peneliti (Ali, 2020). Studi ini mengacu pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk informasinya. Peneliti menggunakan teknik library research untuk membantu penulis melakukan penelitian  terhadap  permasalahan  yang  diangkat  (library  research).  Pendekatan  ini  memerlukan  dua langkah:  pertama,  analisis  tekstual  dari  berbagai  sumber  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian normatif; kedua, pemeriksaan dokumen sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier. Interpretasi dan interpretasi atas data hukum yang terkumpul merupakan bagian dari prosedur analisis data dalam penelitian ini. Untuk penelitian normatif, analisis kualitatif digunakan, yang melibatkan penggambaran data  menggunakan  kata-kata  daripada  statistik  untuk  membuat  gambaran  deskriptif.  Metode  ini memberikan  pengetahuan  yang  lebih  mendalam  tentang  bahan  hukum  yang  diteliti  karena  lebih menekankan pada kualitas fakta daripada kuantitasnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Ketentuan kontrak kerja antara PT. Gojek dengan driver gojek ditinjau dari KUH-Per dan Undang-Undang ITE
Seperti yang diketahui, sepeda motor merupakan layanan transportasi yang banyak ditemukan di  Indonesia,  misalnya  di  Kota  Denpasar.  Sebagai  kota  destinasi  wisata,  masyarakat  Denpasar  dan wisatawan  banyak  menggunakan  sepeda  motor  sebagai  transportasi  karena  memungkinan  untuk menjangkau  destinasi  wisata  dengan  mudah.  Apalagi,  Kota  Denpasar  yang  dipadati  penduduk mengakibatkan macet sehingga sepeda motor menjadi alternative transportasi terbaik. Dalam hal ini, gojek.
Intinya, Go-Jek adalah bisnis sadar sosial yang memimpin modernisasi sektor transportasi ojek. Sebuah  startup  bernama  Go-Jek  menggunakan  aplikasi  untuk  mempertemukan  orang  yang  ingin menggunakan  jasa  ojek  dengan  pengendara  ojek  terdekat  agar  bisa  langsung  bertemu.  Berdasarkan jarak (dalam kilometer) antara lokasi pengguna saat ini atau lokasi pesanan dan tujuan yang dimasukkan dalam aplikasi ini, harga yang harus dibayar dapat dihitung. Karena ketersediaannya di App Store dan Play  Store,  pengguna  dapat  dengan  mudah  menggunakan  program  ini.  Dengan  adanya  aplikasi  ini, penghasilan driver Go-Jek dapat meningkat karena mereka dapat melayani lebih banyak pesanan dari pelanggan yang menggunakan aplikasi untuk memesan layanan sepeda motor. Ini membuka peluang bagi  para  driver  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  pelanggan  dan  peningkatan  pendapatan  melalui pelayanan yang efisien dan cepat.
Ketika seseorang ingin menjadi seorang driver Go-Jek harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu  dalam  sistemn open  recruitment Go-Jek.  Dalam  rangka  mendapatkan  mitra  untuk  sistem rekrutmen  mitra  Go-Jek  atau  driver  Go-Jek,  PT.  Go-Jek  Indonesia  menggunakan  sistem  kemitraan berupa  perjanjian  kerjasama  kemitraan.  Kemitraan  ini  menunjukkan  pengaturan  kerja  antara  mitra (pengemudi)  dan  bisnis.  Kata  “kemitraan”  dalam  konteks  ini  merujuk  pada  rekan  kerja,  mitra,  atau kolega yang memiliki  hubungan atau kerja sama dengan perusahaan sebagai mitra. Menurut struktur ini,  driver  Go-Jek  adalah  mitra  yang  bekerja  sama  dengan  bisnis  untuk  menawarkan  layanan  ojek online. Perjanjian ini memuat ketentuan tentang tindakan oleh satu pihak atau lebih terhadap satu pihak atau lebih yang telah setuju untuk tunduk pada syarat-syarat perjanjian (Purwosusilo, 2014).
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu  pihak  atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap  satu  pihak  atau  lebih.  Acara  kesepakatan  bersama termasuk janji yang dibuat oleh satu orang ke orang lain atau oleh dua orang satu sama lain (Subekti, 1998). Dalam suatu perjanjian hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak, suatu janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilakukan oleh salah satu pihak, atau dianggap telah dibuat oleh pihak itu, dan pihak lain berhak menuntut agar janji itu disimpan (Rodjodikoro, 2000).
Kemitraan  adalah  bentuk  kerjasama  antara  usaha  kecil  dengan  usaha  menengah  atau  dengan organisasi  besar  yang  dilakukan  melalui  pembinaan  dan  pengembangan  oleh  usaha  menengah  atau besar, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Pasal 1 Angka 8. prinsip kerjasama  ini  antara  para  pihak  adalah  saling  membutuhkan,  saling  mendukung,  dan  saling menguntungkan.  Pasal  1320  KUH  Perdata  menguraikan  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  dan menyebutkan empat syarat sebagai berikut:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu; dan d. Suatu sebab yang halal.
Karena  relevansinya  dengan  subjek  atau  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian,  dua  syarat pertama dikenal sebagai kata subjektif, sedangkan dua syarat terakhir dikenal sebagai syarat objektif. Jika  suatu  perjanjian  tidak  memenuhi  standar  sewenang-wenang,  salah  satu  pihak  dapat membatalkannya  (vernietigbaar,  dapat  dibatalkan),  yang  berarti  bahwa  perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan atas permintaan pihak tersebut. Akan tetapi perjanjian itu akan segera diakhiri demi hukum (Nietig van Rechtswege, Null and Void), tanpa perlu adanya permintaan penghentian dari pihak-pihak yang terlibat, jika persyaratan obyektif tidak terpenuhi (Meliala, 2007).
Kesimpulannya,  hubungan  hukum  antara  Go-Jek  dan  PT.  Go-Jek  Indonesia  adalah  sebagai kemitraan karena kedua belah pihak telah disetujui sebagai mitra melalui kontrak yang dikenal sebagai Akta Dibawah Tangan, yang menjadi dasar kerjasama dalam penyediaan layanan transportasi online.

## 3.2 Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  driver  gojek  berdasarkan  perjanjian  kemitraan antara PT.Gojek dengan driver
Penegakan  hak dan pemberian bantuan untuk menjamin rasa  aman bagi saksi dan/atau  korban serta  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam upaya  menjaga  keamanan  dan  keselamatan  masyarakat.  Ada  beberapa  cara  untuk  mendapatkan perlindungan  ini,  antara  lain  melalui  restitusi,  santunan,  perawatan  medis,  dan  bantuan  hukum (Mudzakir, 1984).
Perlindungan hukum meliputi upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek hukum dengan cara preventif (pencegahan) dan paksaan (pemaksaan), serta melalui pencapaian tujuan hukum antara lain keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Atau dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat manusia dengan menghidupkan cita-cita atau prinsip melalui sikap dan perbuatan. Perlindungan hukum tertulis atau tidak tertulis dimungkinkan dengan tujuan untuk menegakkan  pembatasan  hukum  (M.Hdjon,  1987).  Menurut  Hadjon,  dua  hal  yang  meliputi perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai berikut:
a.  Perlindungan  hukum  preventif  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk menyuarakan  keprihatinan  atau  ketidaksetujuannya  sebelum  keputusan  pemerintah  dibuat,  dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menghentikan pelanggaran dan menetapkan batasan tentang bagaimana kewajiban harus dilaksanakan.
b.  Jenis  perlindungan  hukum  represif  terutama  berkaitan  dengan  penyelesaian  konflik,  dan dilakukan dengan memberlakukan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lain setelah konflik atau pelanggaran hukum (Raharjo, 1980).
Penjelasan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa karena UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  hanya  berlaku  bagi  karyawan,  maka  pengaturan  kemitraan  antara  PT.  Go-Jek Indonesia  dan  pengemudi  Go-Jek  tidak  dilindungi  oleh  perlindungan  hukum  yang  digariskan  dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks hukum, driver Go-Jek dianggap sebagai mitra dari PT. Go-Jek Indonesia, bukan pekerja yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur yang membentuk hubungan kerja.

## 3.3 Mekanisme  penyelesaian  permasalahan  jika  terjadi  permasalahan  yang  mengakibatkan diputusnya hubungan kemitraan oleh PT.Gojek kepada driver
Namun,  tanggung  jawab  Perusahaan  GO-JEK  juga  terkait  dengan  hubungan  hukum  antara penyedia  aplikasi  (Perusahaan  GO-JEK)  dan  Pengemudi  GO-JEK.  Karena  aspek-aspek  hubungan kerja—seperti tidak terpenuhinya unsur upah dan pesanan—maka hubungan GO-JEK Drivers adalah hubungan kemitraan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13
Tahun  2003  yang  mengatur  tentang  Ketenagakerjaan  tidak  berdiri  sendiri  karena  hanya  mengatur interaksi antara pekerja dan pengusaha. Hasilnya, ada kemitraan antara penyedia aplikasi (Perusahaan GO-JEK) dan Driver GO-JEK.
Perjanjian  bagi  hasil  merupakan  satu-satunya  jenis  akad  yang  digunakan  dalam  hubungan kemitraan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 BW: “Segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.”  Pasal  1338 di  atas  disebut  sebagai Pacta  Sun  Servanda,  merupakan  ungkapan  yang  sering  kita  dengar.  Namun,  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  asas  kebebasan  berkontrak  harus  dipatuhi  dan  para  pihak  harus mematuhi  syarat-syarat  sahnya  perjanjian.  Kesepakatan  antara  para  pihak.  Perjanjian  tersebut menunjukkan bahwa para pihak telah memilih secara bebas untuk menyepakati poin-poin penting yang ingin mereka sertakan dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tersurat maupun tersirat, tetapi para pihak harus dapat dengan sukarela mengikatkan diri dalam hal ini. Bebas dalam  konteks  ini  mengacu  pada  bebas  dari  kesalahan  dalam  penilaian,  paksaan,  dan  penipuan. Sebaliknya suatu perjanjian batal menurut Pasal 1321 KUH Perdata jika mengandung unsur penipuan, paksaan,  atau  pengawasan.  Menurut  Pasal  1329  KUH  Perdata,  setiap  orang  pada  dasarnya  dapat membuat perjanjian kecuali menurut saya tidak layak secara hukum. Hal ini mengacu pada apa yang disepakati sebagai hak dan kewajiban  kedua  belah pihak  sehubungan dengan topik tertentu, di mana setidak-tidaknya  sifat  produk  yang  dijelaskan  dalam  perjanjian  harus  diputuskan.  Pasal  1333  KUH Perdata menyatakan bahwa tujuan perjanjian itu harus meliputi barang pokok yang khusus, sekurang- kurangnya  dapat  diketahui  jenisnya.  Karena  isi  perjanjian  itu  sendiri  menentukan  tujuan  yang  harus dicapai oleh para pihak, maka Pasal 1322 KUH Perdata menentukan bahwa obyek perjanjian itu adalah barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa syarat-syarat perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang kesusilaan atau ketertiban umum.
Kemitraan  antara  PT.  Go-Jek  dan  driver  Go-Jek  telah  disepakati  melalui  kontrak  dengan Underhand Akta, dan PT. Go-Jek memilih perlindungan hukum untuk pengemudi Go-Jek berdasarkan ketentuan kontrak. Namun, jika timbul perselisihan atau perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan oleh pengadilan negeri atau pengadilan umum, sebagaimana disepakati para pihak, baik dalam proses perdata maupun pidana, bukan berdasarkan kewenangan kedua belah pihak.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Ditinjau dari hubungan hukumnya, driver Go-Jek dan PT. Go-Jek Indonesia dipandang sebagai mitra setara  yang  telah  diakui  melalui  kontrak  dengan  perbuatan  curang.  Perjanjian  kerjasama  antara  PT. Pengemudi Go-Jek Indonesia dan pengemudi Go-Jek tidak termasuk dalam perlindungan hukum yang diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Hal  ini  dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan hanya berlaku bagi “pekerja”. Namun, karena tidak  mematuhi  aturan  ketenagakerjaan,  pengemudi  Go-Jek  secara  hukum  dianggap  sebagai  “mitra” daripada “pekerja” PT. Go-Jek Indonesia. Perjanjian Private Akta antara PT. Pengemudi Go-Jek dan Go-Jek membentuk hubungan kemitraan mereka, dan sebagai hasil dari ketentuan perjanjian, PT. Go- Jek dan Go-Jek driver telah sepakat untuk mengontrol perlindungan hukum driver Go-Jek. Namun jika timbul atau  sudah ada perselisihan maka akan diselesaikan berdasarkan  kesepakatan yang disepakati bersama  bukan  melalui  pengadilan  hubungan  industrial  melainkan  melalui  pengadilan  negeri  atau pengadilan umum baik perdata maupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2020). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika. Asri, W. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi . Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Budi, S. (2016). Peranan System Informasi Manajemen Pada Gojek. Penulisan Jurnal Ilmiah , 3 (1).
Debby  Tri  Sebiana  Tarigan,  I  Wayan  Wiryawan,  I.  N.  M.  (2017). Analisis  perjanjian  kerjasama  kemitraan PT.Gojek  dengan  driver  berdasarkan  undang-undang  no  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan .  Bali: Universitas Udayana Bali.
M.Hdjon, P. (1987). Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia . Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Meliala, D. S. (2007). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan . Bandung: Nuansa Aulia.
Mudzakir.  (1984). Posisi  Hukum  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  Desertasi.  Soekanto,  Soerjono Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Purwosusilo, H. (2014). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa . Jakarta: Prenadamedia Group. Raharjo, S. (1980). Hukum Dan Masyarakat . Bandung: Angkasa. Rodjodikoro, W. (2000). Asas - Asas Hukum Perjanjian . Bandung: Mazdar Madju. Subekti, R. (1998). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa. Wijaya, A. (2016). Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online . Jakarta Timur: Sinar Grafika.
UU No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per)
Perjanjian kemitraan antara PT.GOJEK Indonesia dengan Mitra GOJEK diakses pada www.gojek.com