## 1.    PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang Masalah
Seiring  terjadinya  eskalasi  kekerasan  di berbagai  negara  di  Timur  Tengah  dan  Asia Selatan,  secara  segnifikan  telah  meningkatkan jumlah  pencari  suaka  yang  berusaha  mencari kehidupan  yang  lebih  aman  ke  negara-negara yang  dianggap  memiliki  tingkat  keamanan  dan penghidupan lebih baik. Salah satu negara yang menjadi  tujuan  para  pencari  suaka  adalah Australia.  Australia  dianggap  memiliki kemudahan  dalam  proses  pemberian  suaka. Australia sendiri telah menjadi negara tujuan para pencari suaka sejak 1976, semenjak kedatangan kapal pertama yang mengangkut para pengungsi asal Vietnam.
Daya  tarik  Australia  sebagai  negara  tujuan bagi para pencari suaka, menjadi sebuah dilema tersendiri  bagi  Indonesia,  ketika  para  pencari suaka  difasilitasi  oleh  para  penyelundup memasuki  wilayah  perairan  Indonesia,  yang menjadi  pintu  gerbang  bagi  masuknya  pencari suaka  ke  wilayah  Australia  seperti  Pulau Christmas  dan  Cocos  secara  ilegal.  Mengubah isu  kemanusiaan  menjadi  sebuah  bentuk kejahatan  transnasional  tersistem  yang berpotensi  mengakibatkan  pencideraan terhadap  aspek  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.

## 1.2  Rumusan Masalah
A .   S e b e r a p a   j a u h   i m p l i k a s i   a k t i v i t a s penyelundupa manusia terhadap kedaulatan Republik Indonesia?
B.    Bagaimana  upaya  yang  dapat  diambil  oleh pemerintah  Indonesia  dalam  menangani permasalahan  ini  secara  lebih  efektif  dan mengeliminir  setiap  potensi  implikasi negatif?

## 2.    METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan adalan  studi  literatur  dengan  menggunakan pendekatan  analisis  faktor  untuk  merumuskan faktor-faktor  penarik  dan  pendorong  terjadinya eskalasi  jumlah  pencari  suaka  dan  juga  kasus penyelundupan manusia.

## 3.    LANDASAN TEORI
Pengungsi  merupakan  seseorang  yang berada diluar wilayah negara dimana dia menjadi warga  negara  atau  tinggal  disana,  untuk menghindari  dari  rasa  takut  untuk  dianiaya dengan alasan latar belakang suku, ras, agama, dan  kelompok  (Resolusi  Perserikatan  Bangsa B a n g s a   Ta h u n   1 9 5 1   m e n g e n a i   s t a t u s pengungsi). Para pengungsi ini terkadang dalam upaya mencari suaka, sering kali menjadi korban penyelunpan  manusia,  sebuah  upaya  untuk mendapatkan keuntungan baik finansial maupun n o n - f i n a n s i a l   d e n g a n   m e n y e l u n d u p k a n

## PENYELUNDUPAN MANUSIA: MEMAHAMI DISTORSI ANTARA DILEMA KEMANUSIAAN, KEJAHATAN TRANSNASIONAL, DAN DILEMA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## Wahyu Setiawan
Abstrak: Penyelundupan manusia telah menjadi sebuah rintangan dalam hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia pada satu dekade terakhir. Penyelundupan manusia yang terjadi tidak hanya menimbulkan masalah dalam hubungan diplomatik kedua negara, namun juga terkait pada isu kemanusiaan dan  bentuk  kejahatan  transnasional  yang  berimplikasi  terhadap  munculnya  pencideraan  kedaulatan  wilayah sebuah negara. Sering kali batasan yang bias ini mengakibatkan terjadinya distorsi untuk membenarkan tindakan penyelundupan  manusia  yang  terjadi.  Untuk  menangani  hal  ini  diperlukan  sebuah  upaya  penanganan  secara komprehensif,  sistematis  dan  penuh  kehati-hatian.  Dari  keseluruhan  plihan  yang  dimiliki,  solusi  yang  relatif menimbulkan  efek  negatif  paling  minimum  adalah  penanganan  masalah  dengan  menekankan  pada  aspek keamanan dan kedaulatan. Solusi ini berfokus pada penggunaan kemampuan TNI untuk menciptakan efek tolak dan situasi keamanan yang tidak mendukung tumbuhnya penyelundupan manusia. Upaya penciptaan efek tolak dari dalam ini juga harus disinergikan dengan upaya pada tataran hubungan antar negara. menciptakan sebuah efek tolak, mengeliminasi faktor penarik pencari suaka, serta memperketat proses pemberian suaka.
Kata Kunci: Penyelundupan manusia, dilema kemanusiaan, kejahatan, kedaulatan.

## 1
1 wahyusetiawans@live.com Wahyu Setiawan merupakan pemerhati Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email dengan alamat:
seseorang  ke  negara  dimana  dia  tidak  menjadi warga  negara  (Protokol  Palermo).Dengan adanya upaya lintas batas ilegal ini, fenomena ini kemudian  juga  menimbulkan  terjadi  penurunan kualitas  dari  sebuah  independenitas  sebuah otoritas  terhadap  area  geografis  atau  wilayah (Jurnal  IJMS,  2004:  31).  Untuk  itu  pemerintah dalam  hal  ini  harus  bersifat  tegas,  mengingat sebuah  kejahatan  akan  menjadi  lebih berkembang  ketika  negara  tidak  mampu melakukan  penegakan  hukum  dengan  baik (Williams, 2001: 99-100).

## 4.    PEMBAHASAN

## 4.1  Dilema Kemanusiaan
Ketika  kita  mencoba  melihat  akar  dari dilematika  ini  maka  kita  akan  melihat  bahwa dilematika  ini  dimulai  dengan  sebuah  dilema kemanusiaan  yang  terjadi  di  negara  asal  para pencari  suaka.  Dimana  para  pencari  suaka  ini mengalami  sebuah  bentuk  dikriminasi  dan kekerasan  baik  psikis  dan  mental  yang berdasarkan atas perbedaan Suku, agama, ras, dan  ideology.  Dimana  negara  asal  dinilai  telah gagal memberikan rasa aman atau bahkan justru menjadi  ancaman  bagi  para  warga  negaranya sendiri.
Dengan latar belakang tersebut, para pencari suaka berusaha untuk mendapatkan suaka dari negara-negara  yang  dianggap  memberi kehidupan  lebih  baik  dan  aman,  dimana  dalam hal  ini  adalah  Australia.  namun  dalam perjalanannya situasi ini sering kali menjadi bias dengan bercampurnya para pencari suaka yang dapat  diklasifikasikan  sebagai  pengungsi  dan imigran gelap yang memiliki tujuan murni karena alasan  finansial.  Dan  hal  ini  pulalah  yang mengakibatkan  dilema,  untuk  mengaplikasikan 2 prinsip  nonrefoulement   pada  pencari  suaka tersebut, mengingat tidak semua pencari suaka merupakan  individu  yang  berhak  mendapatkan status sebagai pengungsi.

## 4.2  Kejahatan Transnasional
D i s a m p i n g   m e n i m b u l k a n   d i l e m a kemanusiaan,  dengan  adanya  fasilitasi  dari penyelundup  pada  para  pencari  suaka,  maka aktivitas  ini  secara  otomatis  bertansformasi menjadi  sebuah  tindakan  Penyelundupan Manusia.yang  berdasarkan  Protokol  Palermo telah  diklasifikasikan  PBB  sebagai  salah  satu bentuk Transnational  Organized  Crime . Penyelundupan  Manusia  dapat  didefinisikan
sebagai  sebuah  teransaksi  dalam  rangka mendapatkan  secara  langsung  atau  tidak langsung, sebuah keuntungan finansial ataupun keuntungan  lain,  melalui  upaya  memasukkan sesorang  kedalam  wilayah  sebuah  negara dimana  orang  tersebut  tidak  tercatat  sebagai warga negara.
Pada  umumnya  para  pencari  suaka  yang masuk  melalui  Malaysia  mendapatkan  fasilitasi dari  warga  negara  Indonesia  yang  menjadi penyelundup  untuk  masuk  wilayah  Indonesia untuk  masuk  melalui  pelabuhan-pelabuhan “tikus”  sepanjang  pesisir  utara  Pulau  Sumatra untuk  kemudian  menyeberang  menuju  Pulau Jawa.  dan  melalui  pelabuhan-pelabuhan  rakyat di  sepanjang  pesisir  selatan  Pulau  Jawa,  para pencari  suaka  ini  akan  diselundupkan menggunakan  kapal-kapal  berlambung  kayu untuk memasuki pulau-pulau terdepan Australia seperti Pulau Christmas.
S e l a i n   f a s i l i t a s i   d a r i   p e n y e l u n d u p berkewarganegaraan Indonesia, dilema internal terkait  kasus  ini  adalah  lemahnya  pengawasan dari otoritas keamanan Indonesia yang dianggap dengan  mudahnya  dilewati  oleh  para  pencari suaka.  Hal  ini  memunculkan  adanya  dugaan kemungkinan  keterlibatan  oknum  keamanan Indonesia dalam menyelundupkan para pencari suaka  seperti  pada  kasus  penyelundupan manusia yang diproses di Pengadilan Militer III- 13 Madium pada medio 2012 lalu.
Pada  kasus  yang  sama  anggota  majelis hukum dan saksi terdakwa kasus penyelundupan juga  membeberkan  bahwa  aktor  intelektual dalam kasus tersebut sama sekali tidak pernah bisa tersentuh akibat adanya proteksi dari oknum kepolisian. Apabila indikasi di atas benar, hal ini menunjukkan  bahwa  Penyelundupan  Manusia yang  melibatkan  para  penyelundup  asal Indonesia  telah  berkembang  menjadi  sebuah kejahatan  terorganisir  yang  mengakar  kuat  dan berpotensi menciderai kedaulatan, pencemaran citra diplomasi publik Indonesia, serta berpotensi menimbulkan kerugian negara secara finansial.

## 4.3  Isu Kedaulatan
Aktivitas  ilegal  di  atas  secara  langsung berimplikasi terhadap Indonesia, dimana korelasi ini  dapat  ditemukan  ketika  kita  bertolak  pada definisi negara sebagai sebuah kesatuan politik masyarakat  yang  dibatasi  oleh  batas-batas wilayah. Maka akan muncul pertanyaan apakah Penyelundupan  Manusia  merupakan  sebuah bentuk pencideraan terhadap kedaulatan?. Lalu
2 Sebuah prinsip pada hukum internasional yang melarang pengembalian seorang yang terbukti secara sah menjadi korban atas sebuah kekejaman kepada orang yang melakukan kekejaman tersebut, dimana pelaku kekejaman ini biasa merujuk pada aktor negara.
apakah  negara  dalam  konteks  ini  telah kehilangan sebagian otoritasnya untuk mengatur keluar  masuknya  manusia  dari  wilayahnya sesuai  dengan  hukum  positif  yang  berlaku  di negara  tersebut.  Gagasan  yang  sama  seperti inilah  yang  coba  diungkapkan  oleh  Profesor Hideki Tarumoto dari Universitas Hokaido dengan mengambil  studi  kasus  kebijakan  imigrasi Jepang pada dekade 90an.
Ketika  kita  berkaca  pada  konteks  ke Indonesiaan dan mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, dimana “kedaulatan berada ditangan rakyat  dan  dijalankan  berdasarkan  undang undang dasar…” maka kita dapat mengambil dua sudut  pandang,  dimana  secara  sosiologis sebagai  bangsa  dengan  kecenderungan konstruktivis maka nilai-nilai hak asasi manusia yang  mendasari  langkah  para  pencari  suaka untuk mencari suaka perlu diperhatikan. Namun di sisi lain perlu diperhatikan kedaulatan sendiri bersifat  tak  tersentuh  dan  pelanggaran keimigrasian  tetap  harus  menjalani  proses hukum  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang Undang No. 9 Tahun 1992 yang dalam konteks ini berlaku  sebagai  kepanjangan  tangan  dari kedaulatan bangsa Indonesia. sehingga menurut hukum  positif  dan  bertolak  pada  fakta  belum diratifikasinya  Konvensi  PBB  tahun1951,  maka dapat  kita  simpulkan  bahwa  tindakan  tersebut, sebagai  sebuah  pelanggaran  terhadap kedaulatan.

## 4.4  Dilema dari Luar
Mengingat  kasus  ini  bersifat  multilateral maka dalam penyelesaian permasalahan ini kita juga harus memperhatikan aspek eksternal atau pada  tataran  hubungan  antar  negara.  Pada tataran  hubungan  antar  negara  kejahatan  ini menjadi  semakin  konpleks,  mengingat  proses Penyelundupan  Manusia  yang  melibatkan banyak  negara  dengan  hukum  positif  yang berbedabeda.  Dimana  pada  umumnya  pencari suaka  yang  menuju  Australia  terlebih  dahulu
telah  melewati  beberapa  negara  seperti Myanmar,  Thailand,  dan  Malaysia  sebelum memasuki  Indonesia.  dan  kompleksitas  ini menjadi semakin sensitif ketika dikaitkan dengan kedaulatan dari negara-negara yang terlibat. Hal ini  disebabkan  oleh  sifat  kedaulatan  eksternal yang bersifat tak tersentuh dan bebas intervensi dari kekuatan di luar pemerintah ataupun entitas berdaulat  lainnya.  Dimana  hal  ini  akan  menjadi tantangan  dalam  peningkatan  interoperabilitas penanganan  kasus  para  pencari  suaka  pada tataran  hubungan  antar  negara  yang  sudah bertransformasi menjadi sebuah Penyelundupan Manusia yang teorganisir oleh sebuah sindikat.
Hal ini menjadi dilema yang semakin besar ketika sebagian besar konsentrasi pencari suaka tersebut  dapat  lolos  dan  memasuki  wilayah otoritas  Indonesia.  Hal  ini  akan  menimbulkan beban yang lebih berat bagi otoritas imigrasi dan keamanan  Indonesia  untuk  melakukan penanganan,  mulai  dari  penangkapan  sampai dengan proses deportasi. Meski bukan sebagai penanda  tangangan  konvensi  PBB  tahun  1951 mengenai  pengungsi,  tidak  berarti  bahwa Indonesia,  dapat  lepas  tangan  begitu  saja mengenai  permasalahan  ini  dan  membiarkan saja para pencari suaka, hal ini mengingat bahwa ketika hal tersebut dibiarkan, maka secara tidak langsung pemerintah indonesia juga melakukan pembiaran  terhadap  pencideraan  kedaulatan Negara Kedaulatan Republik Indonesia.
Disamping  itu,  opsi  sikap  diatas  juga berpotensi  menimbulkan  respon  global,  yang secara  politik  berefek  kurang  baik  terhadap reputasi diplomasi publik Indonesia kedepannya.
Disisi lain, kebijakan lunak dalam pemberian suaka  oleh Australia.  mengakibatkan  terjadinya eskalasi jumlah pencari suaka munuju Australia. dimana  fenomena  ini  berbanding  lurus  dengan penumpukan  para  pencari  suaka  di  rumah detensi  imigrasi  di  wilayah  Indonesia.  dimana pada  akhir  tahun  2012  tercatat  ada  sebanyak 6.126 deteni. dan sebanyak 7200 klaim sebagai
Tabel 1: Perbandingan rasio persetujuan aplikasi oleh pencari suaka
pencari suaka yang diterima perwakilan UNHCR Jakarta, dimana umumnya para pemohon klaim adalah  mereka  yang  memiliki  tujuan  akhir Australia. dengan jumlah tersebut, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan klaim pencari suaka terbesar ke-4 didunia.

## 4.5  Dilema Sikap Indonesia
Berdasarkan pemaparan diatas, pada isu ini telah  terjadi  sebuah  dilema  batasan  antara  isu kemanusian,  keamanan,  dan  kedaulatan, batasan  ini  menjadi  kabur  dan  sulit  untuk dibedakan.  Akibat  terjadinya  distorsi  ini, mengakibatkan  dilema  bagi  pemerintah Indonesia  untuk  mengambil  sikap.  Apakah pengambilan  keputusan  harus  ditekan  pada a s p e k   k e m a n u s i a a n ,   k e a m a n a n ,   a t a u kedaulatan.  Penekanan  salah  satu  diantara ketiga  aspek  tersebut  sama-sama  memiliki keuntungan  dan  kerugiannya  masing-masing. Kalo mengacu pada hukum nasional Indonesia, maka  penekanan  pada  aspek  kejahatan  dan kedaulatan  harus  tekankan.  Namun  ketika  kita menekankan  pada  pespektif  sosiologi  hukum, maka  Indonesia  dengan  latar  belakang konstruktivisme,  sudah  sepatutnya  melihat masalah ini lebih pada sisi kemanusiaan. Namun penekanan  pada  aspek  keamanan  berpotensi menimbulkan distorsi dalam rangka pembenaran tindakan penyelundupan manusia.
Namun  ketika  kita  mencoba  melihat  ini dengan perspektif realis, maka opsi penekanan pada aspek keamanan dan kedaulatan menjadi solusi  yang  paling  menguntungkan  bagi Indonesia. Hal ini didasari sifat hukum nasional yang  bersifat  sub-ordinatif,  dan  sudah  menjadi kewajiban  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk menjalankannya secara murni. Di sisi lain perlu diingat bahwa sifat resolusi PBB tahun 1951 yang menjadi  landasan  hukum  internasional  isu  ini hanya  bersifat  koordinatif.  Berkaca  pada kekuatan  ekonomi,  militer,  dan  posisi  strategis Indonesia dalam konstelasi global, maka hukum internasional sendiri hanya mampu memberikan sedikit tekanan pada pemerintah Indonesia.

## 4.6  Peranan TNI
Seperti  telah  dikemukan  dalam  teori  Phil Williams mengenai negara lemah, sebagai surga bagi  munculnya  kejahatan  terorganisir.  TNI memiliki  fungsi  penting  dalam  menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Dimana TNI berperan untuk menciptakan sebuah situasi ancaman tinggi yang tidak  memungkinkan  untuk  sebuah  kelompok kejahatan terorganisir dalam hal ini penyelundup u n t u k   m e n g a m b i l   k e s e m p a t a n   u n t u k melaksanakan tindakan ilegalnya.
TNI dianggap sebagai satu-satunya institusi di  Indonesia  saat  ini  untuk  dapat  menciptakan sebuah  efek  tolak  bagi  masuknya  penyelundup beserta  para  pencari  suaka  yang  coba diselundupkan  untuk  dapat  memasuki  perairan Indonesia.

## 5.    KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1  Kesimpulan
Berdasarkan paparan diatas mulai dari latar belakang  sejarah,  sampai  dengan  tren  statistik yang  ada.  penulis  mengambil  sebuah  konklusi bahwa,  untuk  mengatasi  dilema  kemanusiaan, keamanan dan kedaulatan ini, solusi terbaik yang dapat  diambil  adalah  melakukan  sebuah  upaya preventif  pencegahan  masuknya  pencari  suaka untuk  memasuki  wilayah  indonesia,  melalui penciptaan  efek  tolak  dan  juga  mengeliminasi faktor penarik yang ada. Dimana hal ini didukung fakta  adanya  sebuah  pemahaman  pada  para pencari  suaka  akan  kemudahan  proses pemberiaan  suaka  di  Australia  dan  mudahnya otoritas  Indonesia  untuk  dilalui  yang  menjadi faktor penarik.

## 5.2  Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dirumuskan sebuah langkah praktis. Yaitu berupa penciptaan  efek  tolak  melalui  penguatan perlindungan perbatasan dengan pengintensifan patroli oleh lembaga terkait yang dikoordinasikan dalam  satu  atap  pada  titik-titik  masuknya  para p e n c a r i   s u a k a .   d i s a m p i n g   i t u ,   u p a y a mengeliminasi efek penarik juga harus diciptakan melalui  kerjasama  multilateral  dengan  negara- negara  dan  organisasi  internasional  terkait. Dimana  hal  ini  dapat  diwujudkan  baik  berupa pembuatan  regulasi  baru  yang  lebih  ketat, maupun  edukasi  pada  masyarakat  potensial pencari  suaka  di  negara-negara  asal  mengenai prosedur  pengajuan  status  pengungsi  sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi PBB tahun 1951 mengenai status pengungsi.
Rangking Negara Jumlah 1 Kenya 200.000 2 Malaysia 19.400 3 Indonesia 16.700 4 Turki 7.200 Tabel 2: Daftar negara dengan jumlah klaim pencari suaka terbanyak

## DAFTAR PUSTAKA
Edmund  Rice  For  Justice  And  Community Education.  2013. Displacement.  The  New 21st century challenges. New York: UNHCR Debunking  More  Myths  About  Asylum Seeker .  Homebush:  Edmund  Rice  For Justice And Community Education
Tempo Online.Oknum TNI Penyelundup Imigran Merasa  Dikorbankan.[online]  terdapat  di: < http://www.tempo.co/read/news/2012/09/1 9/063430565/Oknun-TNI-Penyelundup- Imigran-Merasa-Dikorbankan> [diakses pada  10 Agustus 2012].
Williams,Phil.2001. “Transnational  Criminal Enterprises,  Conflict  and  Instability”,  in Turbulent  Peace:  The  Challenges  of Managing International Conflict . Washington DC: United State Institute of Peace: p99-100.
Tarumoto,  Hideki.  2004.  Is  State  Sovereignty Declining ? an exploration of Asylum policy in Japan. International Journal on Multicultural Societies (IJMS). Office on Drugs and Crime. 6(2).
The  Arantzazu  Mendi.1939.  A.C.  256. Strouds J u d i c i a l   D i c t i o n a r y   U n i t e d   N a t i o n s Convention Against Transnational Organized Crime And  The  Protocol  of  Thereto .  United Nation