## PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PUTUSAN NOMOR 1454/PDT.G/2018 PA MKS (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
Rabiatul Adawiah¹ Asni ² Hadi Daeng Mapuna³ ¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: rabiatul_adawiah23@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yakni  bagaimana  pembatalan  perkawinan  akibat pemalsuan  identitas  dalam  putusan  Nomor  1454/PDT.G/2018  PA  MKS  jika  ditinjau  dari perspektif  hukum  Islam.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  deskriptif dalam bentuk field research yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menggunakan pendekatan yuridis, empiris dan teologi normatif serta pendekatan syar’i dalam hasil penelitian menemukan bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar kelas IA Nomor 1454/PDT.G/2018 PA  MKS  merupakan  perkara  mengenai  pembatalan  pernikahan  yang  amar  putusannya mengatakan  permohonan  pemohon  ditolak  dan  mengabulkan  eksepsi  termohon  adapun pertimbangan dari majelis hakim karena permohonan pemohon mengandung cacat formil dan sebagai  konsekuensi  hukumnya  tidak  diterima (Niet  Onvantkeljike  Verkelarrd). Adapun  jika putusan  Nomor  1454/PDT.G/2018  PA  MKS  ditinjau  dari  hukum  Islam  bahwa  pembatalan perkawinan atau disebut fasid nikah dalam hukum Islam telah sesuai apabila disandikan dengan perkara yang diteliti dikarenakan dalam hukum Islam fasid nikah dapat terjadi apabila adanya cacat hukum, cacat hukum yang dimaksud jika adanya kekeliruan dalam pengimplementasian terhadap  syarat  dan  rukun  perkawinan  yang  dilaksanakan  tanpa  wali,  wali  yang  tidak berwenang dan menikahi kaum yang diharamkan oleh ajaran Islam (An-Nisa ayat 23) Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Hukum Islam

## Abstract
The main problem in this study is how to cancel a marriage due to identity falsification in the decision Number 1454/PDT.G/2018 PA MKS when viewed from the perspective of Islamic law. The type of research used is descriptive qualitative in the form of field research located at the Makassar  Religious  Court  Class  IA  using  a  juridical,  empirical  and  normative  theology approach as well as a syar'i approach. The results of the study found that the decision of the Makassar Religious Court Class IA Number 1454/PDT.G/ 2018 PA MKS is a case regarding marriage annulment in which the decision states that the applicant's application is rejected and grants the respondent's exception as for the consideration of the panel of judges because the applicant's application contains a formal defect and as a consequence the law is not accepted (Niet  Onvantkeljike  Verkelarrd).  Meanwhile,  if  the  decision  Number  1454/PDT.G/2018  PA MKS is viewed from Islamic law that the cancellation of marriage or so-called fasid marriage in  Islamic  law  is  appropriate  if  it  is  encoded  with  the  case  under  investigation  because  in
Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS (Perspektif Hukum Islam)
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapuna
Islamic law a marriage fasid can occur if there is a legal defect, legal defect what is meant ifthere is an error in the implementation of the terms and pillars of marriage carried out without a  guardian,  an  unauthorized  guardian  and  marrying  people  who  are  forbidden  by  Islam teachings (An-Nisa verse 23
Keywords: Annulment of Marriage, Falsification of Identity, Islamic Law

## A. Pendahuluan
Islam telah menegaskan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan (Perjanjian yang kuat) karena  syariat  perkawinan  dalam  Islam 1 .  Pernikahan  yaitu  menaati  perintah  Allah  dan menjalankanya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 2 . Tujuan pernikahan yakni kehidupan harmonis dan keturunan  yang  baik  olehnya  calon  pengatin  diharapkan  mempunyai  pendewasaan  jasamani maupun  rohani  dalam  mengarungi  bahtera  rumah  tangga  agar  permasalahan  yang  tidak  di inginkan tidak terjadi. 3 Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umumnya diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan suami istri merasakan adanya ketidakseimbangan dalam pernikahanya dan sulit mengatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. 4 Dalam perkawinan  dilakukan  atas  kesungguhan  antara  kedua  belah  pihak  yang  tentunya  dengan persiapan  yang  matang  dalam  membinah  rumah  tangga. 5 Masalah  perkawinan  merupakan permasalahan yang sangat penting dalam ajaran Islam dan hukum positif dan telah diatur secara komprehensif mengenai syarat dan rukun perkawinan baik itu dalam Al-Qur’an dan Undang-
1 Hj. Asni, Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama , Jurnal Ahkam Vol. XIV No. 1 UIN Alauddin Makassar 2014, h. 105.
2 Fadli Andi Natsir, Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), Junal al-Qadau Vol. 5 No. 2 UIN Alauddin Makassar 2018, h. 180.
3 Patimah Halim, Faradiba Rahma Bachtiar, Peran Program Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Di Kabupaten Pangkep, Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor  2 UIN Alauddin Makassar 2020, h. 55.
4 Kurniati,  Rahman  Syamsuddin,  Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Bimbingan  Perkawinan  Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, Jurnal al -Qadau Vol. 9 No. 1 UIN Alauddin Makassar 2022, h.31.
5 Rahmawati, Musyfika Ilyas, Patima, Impilkasi Penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar), Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 1 UIN Alauddin Makassar, 2021,  h. 30
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapunac
undang Perkawinan Tahun 1974, Islam membukakan peluang  terjadinya pembatalan  dengan cara Fasak dengan mengedepankan kaidah kebebasan dan kemandirian kemanusiaan, aturan Islam membolehkan pembatalan terjadi apabila sesuai dengan aturan dalam al-Qur’an. 6 Dalam Hukum  Islam  perkawinan  bukan  hanya  masalah  perdata  bukan  pula  masalah  keluarga  dan masalah budaya saja. 7 Akan tetapi dilihat dalam tataran pelaksanaan masyarakat masih banyak sekali yang tidak mengikuti aturan yang berlaku yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan pembatalan perkawinan seperti halnya telah diatur Undag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22
Perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat  untuk melangsungkan pernikahan
Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup dalam keterasingan dalam artian selalu ketergantuangan. 8 Pasal  22  UUP  menyatakan,  bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila pihak yang dimaksudkan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Syarat-syarat perkawinan  termuat  dalam  Bab  II  Pasal  6  dan  7  Undang-undang  RI  Nomor  16  tahun  2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 22 UUP menyatakan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Syarat-syarat  perkawinan  menurut  Undang- undang  RI  No  16  tahun  2019  perubahan  dari  Undang-undang  RI  No  1  tahun  1974  tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 6 dan 7 UU RI No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berikut syarat-syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan: 9

## Pasal 6 menyatakan bahwa
1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2) Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua
6 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 189.
7 Muhammad  Ilham  Aziz,  Achmad  Musyhid,  Fatmawati,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Nilai  Nilai Kafaa dalam Peraktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan, Al-Qadau Volume 8 Nomor 2, h. 64.
8 Alwiah, Lomba Sultan, Tinjauan Hukum Islam Tentang  Kawin Hamil Karena Siri (Studi Kasus di KUA Pallangga  Kabupaten Gowa), Jurnal Qadauna Volume 2 Nomor 2 UIN Alauddin Makassar  2021, h. 409
9 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan, Pasal 6 dan 7 Nomor 16 Tahun 2019.
Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS (Perspektif Hukum Islam)
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapuna
3) Dalam hal salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk  menyatakan  kehendaknya  maka  izin  diperoleh  oleh  wali,  orang  yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke  atas  selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam  keadaan  dapat  menyatakan kehendaknya
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2),(3) dan (4), pasal ini atau salah seorang diantara mereka tidak menyatkan pendapatnya, maka pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat  tinggal  orang  melangsungkan  perkawinan atas permintaan orang tersebut mereka izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaanya  itu  dari  yang  bersangkutan  tidak menentukan lain. 10
Pada Pasal 7 menyatakan Bahwa:
1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
2) Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan  dengan  alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang cukup
3) Pemberian  dispensasi  oleh  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan perkawinan.
4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) 11
Adapun menurut Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:
1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan aka nikah karena sudah mempunyai 4 orang isteri. Sekalipun salah seorang dari keempat istrinya itu dalam keadaan Iddah talaq raj’I,
2. seorang menikahi bekas istrinya yang telah di- li’an-nya.
3. seseorang menikahi bekas isterinya yang sudah dijatuhi tiga kali talak olehnya
4. perkawinan dilakukan diantara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garisketurunan lurus ke bawah atau keatas
10 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan, Pasal 7 tahun 1974.
11 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapunac
5. perkawinan dilakukan antara dua orang yang memilii hubungan darah dalam garis menyamping, yaitu antara saudara, abtara seorang dengan saudara orang tua, dan anatara seorang dan saudara neneknya.
6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantudan ibu bapak tirinya
7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusun, dan bibi atau paman sesusun.
8. Perkawinan dilakukan oleh saudara kandung dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istrinya
9. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
10. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain 11. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan
12. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksankan oleh wali yang tidak berhak
13. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan
14. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
15. Perkawinan  dilakukan  dengan  penipuan atau  salah  sangka  mengenai  diri  suami atau isteri
Pada  poin  15  disebutkan  bahwa  salah  satu  penyebab  perkawinan  dapat  dibatalkan apabila adanya penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri dapat digaris bawahi penipuan pada kalimat ini adalah adanya pemalsuan identitas.  Seperti yang terjadi pada salah satu  perkara  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Makassar  dengan  Nomor  Putusan 1454/Pdt.G/2018.PA.Mks.  yang  dimana  penggugat  mengajukan  pembatalan  perkawinan kepada  istri  siri  suami  yang  menikah  tanpa  sepengetahuan  istri  sah  dan  si  suami  mengaku perjaka  dalam  kutipan  Akta  Nikah  padahal  suami  masih  memiliki  istri  dan  masih  terikat perkawinan  dengan  pemohon  serta  telah  memiliki  keturunan.  Olehnya  itu  penulis  tartarik mengkaji tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.
Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS (Perspektif Hukum Islam)
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapuna

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan Field  research (Penelitian  Lapangan)  yang  berlokasi  di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  IA  dengan  menggunakan  pendekatan  syar’I,  empiris, yuridis, dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji  menjelaskan  bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer 12 Sumber data penulis didapatkan dari data primer, skunder, tersier, dengan metode pengumpulan data melalui teknik obsevasi, wawancara serta dokumtasi.

## C. Hasil Penelitian

## 1. Duduk Perkara Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018/PA.MKS
Putusan  yang  penulis  kaji  merupakan  putusan  Pengadilan  Agama  Makassar  dengan Nomor perkara 1454/PDT/G/2018 PA. MKS yang membahas tentang pembatalan perkawinan antara  pemohon,  Perempuan  atas  nama Sitti (nama  samara)  dengan  umur  47  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  wiraswasta  dan  bertempat  tinggal  di  Kelurahan  Ballaparang,  Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sjechrier,SH. Pada tanggal  12  september  2018  dan  tercatat  pada  Nomor  467/SK/IX/2018/PA.Mks,.  untuk selanjutya disebut sebagai pemohon melawan Perempuan termohon atas nama Darsi (Nama samaran) dengan umur 47 tahun, beragama Islam, sebagai karyawan swasta bertempat tinggal di Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar dan memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, SH.  dan  Apriani  M,  SH.,MH.  yang  telah  terdaftar  dikepanitraan  dengan  Nomor 365/SK/VII/2018/PA Mks.
Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan perkawinan tertanggal 11 Juli 2018 dengan  dalil-dalil  alasan  pembatalan  perkawinan  sebagai  berikut:  Bahwa  telah  terjadi pernikahan siri antara termohon Darsi (nama samaran) dengan suami almahrum pempohon Sitti (nama  samaran)  secara  sembunyi  sembunyi  pada  tahun  2000  dan  tanpa  izin  pemohon  Darsi (nama samaran). Bahwa secara tiba tiba telah terbit buku nikah antara suami (almahrum) dan istri siri termohon yang baru saja terbit setelah adanya gugatan kewarisan. Bahwa dalam kutipan akta nikah tercantum suami pemohon berstatus sebagai jejaka padahal telah memiliki istri dan
12 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi , (Bandung,2017),  h. 70.
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapunac
anak.
Bedasarkan  dalil-dalil  diatas  termohon  selanjutnya  memberikan  jawaban-jawaban bantahan  dalam  eksepsi  sebagai  berikut:  Bahwa  termohon  menyangkali  dalil-dalil  yang dikemukakan pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci dalam perkara ini dan tidak merugikan termohon. Bahwa termohon telah menyangkali pernikahan secara sembunyi- sembunyi  melainkan  termohon  melangsungkan  pernikahan  secara  ramai  dan  disaksikan khalayak  banyak  dan  menyebar  undangan.  Bahwa  termohon  menyangkali  ketidaktahuan pemohon dalam pernikahan tersebut karena pemohon Sitti (nama samaran) mengetahui bahwa pernikahan  tersebut  dilangsungkan  pada  tahun  2000.  Bahwa  sejak  diketahuinya  pernikahan muh  Bilal  (suami  pemohon  alamarhum)  dengan  termohon  Sitti  (nama  samaran)  tidak melakukan  upaya  pembatalan  pernikahan.  Bahwa  diketahui  dalam  aturan  pembatalan perkawinan  tersebut  dalam  jangka  waktu  hanya  enam  bulan  sejak  diketahui  dapat  diajukan pembatalan  perkawinan  dengan  demikian  pengajuann  pembatalan  perkawinan  telah  lewat waktu. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan termohon bukanlah pernikahan siri Karena pada faktanya telah terbit akta nikah. Bahwa pemohon mengajukan pembatalan pernikahan setelah termohon mengajukan gugatan kewarisan terhadap harta bersama termohon dengan almarhum, Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon kurang pihak karena tidak melibatkan kepala kantor urusan agama kecamatan penankkukang  dalam perkara ini . Kemudian pengajuan replik duplik  oleh  pemohon  dan  termohon  yang  mempertahankan  dan  mempertegas  argumentasi masing masing pihak
.Ketua majelis hakim Drs.Muh. arief Musi, S.H. bersama Hakim-hakim anggota Drs.H. Muhtar,  SH.,MH.  dan  Drs.  H,  Muh.Amir  SH.  telah  memutuskan  mengabulkan  eksepsi termohon  dan  menyatakan  permohonan  pemohon  tidak  dapat  diterima  dikarenakan permohonan  pembatalan  perkawina  yang  dijaukan  oleh  pemohon  mengandung  cacat  formil sehingga  sebagai  konsekuensi  yang  hukumnya  ,permohonan  pemohon  dalam  pokok  perkara dinyatakan tidak diterima (niet Ontvankelijke Verlaard) dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.
2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS
Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS (Perspektif Hukum Islam)
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapuna
Kebenaran  dan  keadilan  akan  dapat  diteggakan  tanpa  ada  tebang  pilih  jika  semua ummat  manusia  dapat  melaksanakan  petunjuk  ajaran  agama  secara  konsisten. 13 Pada perkara  Nomor  1454/PDT.G/2018  PA.  Mks  berkaitan  dengan  pembatalan  perkawinan setidaknya  memiliki  beberapa  pertimbangan  majelis  hakim  mengabulkan  eksepsi termohon  dan  menyatakan  permohonan  pemohon  tidak  diterima.  Peradilan  Agama merupakan  bagian  dari  implikasi  pelaksanaan  syariat  Islam.  Dapat  disadari  bahwa Pengadilan Agama sudah ada dan tumbuh bersamaan dengan pertumubuhan agama Islam, setiap negeri yang didatanginya termasuk Indonesia 14 .
Pertama,  sudah  jadi  syarat  mutlak  untuk  menghadirkan  para  pihak  dimuka sidang( conditio  sine  qua  non ).  Maka  apabila  terdapat  pihak  yang  karena  peran  atau fungsinya seharusnya dihadirkan, kemudian tidak dilibatkan dalam proses perkara, maka kondisi itu disebut dengan kurang pihak ( plurium litis consortium ); selain itu surat gugatan dapat diputus N.O maka gugatan tidak dapat diterima hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkama  Agung  RI  No.  1149/K/Sip/1975  tanggal  17  April  1975  jo.  Putusan  Mahka Agung RI  No. 565/K/Slip 1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahka  Agung RI No. 1149/K/Slip/1979 tanggal 7 April 1979
Kedua,  penting  untuk  menghadirkan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  sebagai disebutkan  dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang Pencatatan Nikah, demikian pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dalam perkara aquo wajib didengarkan keterangan sebagai pihak yang berkompeten;
Ketiga,  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Panakkukang merupakan  salah  satu  pemeran  penting  ( principalem )  dalam  peristiwa  pernikahan  atau perkawinan  Termohon  dengan  almahrum,  sebagai  pejabat  pembuat  akta  nikah  yang menandatangani kutipan akta nikah, dengan demikian tidak tepat jika dalil Pemohon yang
13 Lomba sultan, Penegakan Keadilan Hakim dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 2, 2014, h. 52
14 Jamal  Jamil,  Pengadilan  Agama  di  Indonesia,  Jurnal Al-Qadau Volume  5  Nomor  1,  Uin  Alauddin Makassar, 2018, h. 12.
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapunac
menyatakan  pihak  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tidak perlu dilibatkan dalam perkara;
Keempat, di dalam petitum Pemohon menggugat agar kutipan akta nikah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tetapi hal tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas, karena pihak  yang  membuat  atau  menandatangani  kutipan  akta  nikah  tidak  dilibatkan  dalam perkara;
Pemohon  tidak  mendudukkan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Panakkukang  Kota  Makassar  sebagai  pihak,  maka  permohonan  Pemohon dianggap kurang pihak, majelis tidak dapat menjatuhkan putusan yang tepat dari informasi yang  hanya  berdasar  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  saja,  dan  oleh  karena  itu pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan kepada pokok perkara, Majelis berpendapat eksepsi Termohon tepat dan beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan.
Demikian  putusan  Pengadilan  Agama  Makassar  yang  dijatuhkan  dalam  rapat permusyawaratan  Hakim  pada  hari  Kamis  tanggal  20  September  2018  Masehi,  bertepatan dengan tanggal 10 Muhharam 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, SH.MH. dan  Drs.  H.  Muh.  Amir,  SH.,  masing-  masing  sebagai  Hakim  Anggota,  diucapkan  pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh  para  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Drs.  H.  Abd.  Rasyid  P.,  sebagai  Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.
Setidaknya  berdasarkan  uraian  pertimbangan  hukum  dan  amar  putusan  yang  telah ditetapkan  oleh  majelis  hakim  diatas  maka  peneliti  telah  melakukan  analisis  putusan  serta telah melakukan wawancara kepada dua orang hakim yang muliah pengadilan agama yakni wawancara  bersama  ibu  Dra.Hj.St.  Aminah,  MH.  dan  Bapak  Drs.  Muh.  Arsyad  beliau mengemukakan  mengenai  dasar  hukum  pembatalan  perkawinan  dalam  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam Pasal 22, 24, 26 dan 27. Begitupula dalam kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 70,71,73, 74.
Adapun mengenai dasar hukum yang disebutkan dalam gugatan permohonan pemohon berdasarkan pada pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “yang dapat mengajukan pembatalan  perkawinan  adalah:  para  keluarga  pada  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dan  ke
Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS (Perspektif Hukum Islam)
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapuna
bawah dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksaan perkawinan  menurut  Undang-undang,  para  pihak  yang  berkepentingan  yang  menegtahui adanya  cacat  dalam  rukun  dan  syarat  perkawinan  menurut  hukum  islam  dan  peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Kemudiaan dikemukaan dasar hukum kedua yang disebutkan dalam permohonan pemohon adalah Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni “suatu perkawinna dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan  poligami  tanpa  izin  Pengadilan  Agama”.  Kemudian  dilanjutkan  pada  Pasal  56 ayat (3) yang menyebutkan “perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempenyai kekuatan hukum”.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama narasumber I yakni ibu  Dra.  Hj.  St.  Amina,  M.H.  selaku  hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  pada  tangal  18 Februari 2022 beliau menegemukakan bahwa:
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan eksepsi termohon dan menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan pemonon  tidak  mengahadirkan  pihak  kantor  urusan  agama  sehingga  dikatakan kekurangan pihak menyebabkan permohonan pembatalan perkawinan cacat formil dan sebagai  konsekuensi  hukumnya  permohonan  pemohon  dalam  pokok  perkara dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) . 15
Menurut informasi yang disampaikan oleh beliau Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) berarti  gugatan  tidak  dapat  diterima  karena  ada  alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum. Dikarenakan gugatan ataupun permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materil. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya:
Selama keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuataan hukum yang tetap, maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat di dalamnya dan hal itu telah diajukan  permohonan  pembatalan  oleh  orang  yang  berhak  untuk  menuntut pembatalan. 16
Pembatalan perkawinan  ditujukan semata-mata agar  tidak menimbulkan akibat  suatu perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  itu  tidak  terlindungi  oleh  hukum.  Karena  dengan adannya kekurangan kekurangan persayaratan atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran
15 St. Amina, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 18 Februari 2022.
16 St. Amina, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 18 Februari 2022.
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapunac
yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, maka perkawina tersebut menjadi tidak  sah,  sehingga  secara  sepintas  terkesan  kedudukan  hukum  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan anak yang tidak sah pula menurut hukum. sah tidaknya suatu perkawinan oleh Negara ditentukan pula oleh sah atau tidaknya perkawinan itu menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya. 17
Berdasarkan hal tersebut maka tujuan undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam  suatu  perkawinan  dapat  dikatakan  merupakan  syarat  yang  utama,  oleh  karena perkawinan  tidak  hanya  menyangkut  pribadi  orang-orang  yang  terikat  dalam  perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  Narasumber  II  yakni  bapak  Drs. Muh. Arsyad selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 18 Februari 2022 beliau mengatakan bahwa:
Pada  dasarnya  undang-undang  perkawinan  tidak  mengatur  secara  panjang  lebar mengenai  masalah  akibat  hukum  dari  pembatalan  perkawinan.  Begitu  juga  di  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  tidak  mengatur  lebih  lanjut  mengenai akibat pembatalan perkawinan
Di  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  batalnya  suatu perkawinan  dimulai  setelah  adanya  keputusan  Pengadilan  mempunyai  kekuataan  hukum yang tetap. Dengan adanya keputusan yang berkekuataan tetap perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu ada. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap :
a. Anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan.  Hal  ini  adalah  pantas  berdasarkan kemanusiaan  dan  kepentingan  anak-anak  yang  berarti  kesalahan  yang  dilakukan  oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang  dibatalkan.  Dengan  demikian,  anak-anak  yang  dilahirkan  itu  mempunyai  status hukum  yang  jelas  dan  resmi  sebagai  anak  dari  orang  tua  mereka.  Oleh  karena  itu pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status anak-anak.
b. Suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pihak-pihak yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat-akibat batalnya perkawinan, sehingga akibat yang bisa
17 St. Amina, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 18 Februari 2022.
Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS (Perspektif Hukum Islam)
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapuna
menimbulkan  kerugian  akibat  pembatalan  harus  dipikulkan  kepada  pihak-pihak  yang beritikad tidak baik yang menjadi sebab alasan pembatalan perkawinan, kecuali terhadap harta  bersama.  Sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap  sah  sebagai  harta  kekayaan  perkawinan  yang  pelaksanaan  pemecahan pembahagiannya  dipedomani  ketentuan  pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan.  Yaitu harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
c. Juga terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat  hukum  yang  berlaku  surut.  Karena  itu  segala  ikatan-ikatan  hukum  dibidang keperdataan  atau  perjanjian-perjanjian  yang  diperbuat  oleh  suami  isteri  sebelum pembatalan  adalah  ikatan-ikatan  dan  persetujuan  yang  sah  yang  dapat  dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami-isteri  yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung (hoofdelyke), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (pasal 28 ayat 2 sub c). 18
Dari informasi yang telah dipaparakan maka ada tiga hal yang tidak mempunyai akibat hukum  yang  berlaku surut  yakini: anak  anak  yang dilahirkan  dari perkawinan,  suami atau isteri yang beretikad baik dan pihak ketiga yang beritikad baik.

## D. Penutup
Dasar pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan pernikahan pada putusan Nomor  1454/Pdt.G/2018.  Pa.  Mks  karena  pada  perkara  ini  pemohon  tidak  menggunakan haknya  untuk  membatalkan  perkawinan  sejak  awal  pertama  diketahuinya,  permohonan yang  dilakukan  pemohon  telah  lewat  waktu  sesuai  yang  telah  dijelaskan  pada  pasal  72 Kompilasi  Hukum  Islam.  Kemudian,  dalam  perkara  ini  pemohon  tidak  melibatkan  pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar karena majelis mengaggap hal  itu  perlu  dihadirkan  karena  pihak  yang  membuat  atau  menandatangani  ketipan  akta nikah  tidak  dilibatkan  dalam  perkara.  olehnya  itu  pemohon  dianggap  kurang  pihak. Permohonan  pembatalan  perkawinan  yang  diajukan  oleh  pemohon  dikualifikasikan  cacat formil,  dan  sebagai  konsekuensi  hukumnya  permohonan  pemohon  tidak  dapat  diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
Tinjauan  hukum  islam  dalam  perkara  Nomor  1454/Pdt.G/2018  PA  Mks  dalam  hasil penelitian  penulis  dari  beberapa  uraian  yang  telah  disampaikan.  Penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  pembatalan  perkawinan  atau  disebut  juga  fasid  nikah  dalam  Islam
18 Muh. Arsyad, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 18 Februari 2022.
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapunac
telah  sesuai  apabila  disangdingkan  dengan  perkara  Nomor  1454/Pdt.G/2018  PA.  Mks dikarenakan  dalam  hukum  Islam  fasid  nikah  dapat  terjadi  apabila  adanya  cacat  hukum. Cacat  hukum  yang  dimaksud  adanya  kesalahan/kekeliruan  dalam  pengimplementasian syarat  dan  rukun  perkawinan  seperti  pernikahan  yang  dilaksanakan  tanpa  wali, dilaksanakan oleh wali yang tidak berwenang, menikahi kaum yang diharamkan oleh ajaran Islam (An-Nisa ayat23).
Dalam penelitian ini penulis meberikan beberapa saran berupa:
1. Bagi  masyarakat  agar  kiranya  tidak  menyalahgunakan  kartu  identitas  berupa  KTP, Akta  Kelahiran  ataupun  kartu  pengenal  lainnya.  Karena  tujuan  kejelasan  identitas adalah  dengan  adanya  kejelasan  hukum  terhadap  orang  atau  individu  demi  menjaga hak dan kewajiban hukum
2. Bagi  masyarakat  agar  dapat  memahami  perosedur  dalam  pengajuan  permohonan gugatan ke pengadilan agar tidak terjadi cacat formil serupa pada pusan yang diteliti penulis
3. Bagi  pihak  Kantor  Urusan  Agama  agar  dapat  lebih  memperketat  peroses  pencatatn pernikahan seperti orang yang telah melakukan pernikahan dapat di lakukan pencatatan pembukuan  data/identitas  pihak  agar  tidak  terjadi  pernikahan  poligami  dan memalsukan identitas bahwa dirinya perjaka

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amir Syarifuddin, Hukum Keluarga Islam di Indonesia Jakarta: Perenada Media 2006.
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Seta  Disertasi, Bandung: ALFABETA, 2017.

## Jurnal
Alwiah, Lomba Sultan, Tinjauan Hukum Islam Tentang  Kawin Hamil Karena Siri (Studi Kasus di  KUA  Pallangga    Kabupaten  Gowa), Jurnal  Qadauna Volume  2  Nomor  2  UIN Alauddin Makassar  2021
Putusan Nomor 1454/PDT.G/2018 PA MKS (Perspektif Hukum Islam)
Rabiatul Adawiah, Asni, Hadi Daeng Mapuna
Asni,  Pertimbangan  Maslahat  Dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam Vol. XIV No. 1 Uin Alauddin Makassar, 2014.
Fadli  Andi  Natsir,  Problematika  Perkawinan  Anak  (Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif), Jurnal al-Qadau vol.5 no. 2 Uin Alauddin Makassar 2018.
Jamal  Jamil,  Pengadilan  Agama  di  Indonesia, Jurnal  Al-Qadau Volume  5  Nomor  1,  Uin Alauddin Makassar, 2018..
Kurniati Rahman Syamsuddin, Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah  Perceraian  di  Kementerian  Agama  Kabupaten  Soppeng, Jurnal  al-Qadau Volume 9 Nomor 1 UIN Alauddin Makassar, 2022.
Lomba sultan, Penegakan Keadilan Hakim dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 2 Uin Alauddin Makassar 2014,
Muhammad Ilham Aziz, Achmad Musyhid, Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai Nilai  Kafaa  dalam  Peraktik  Perkawinan  Sayyid  di  Sulawesi  Selatan, Jurnal  Al-Qadau Volume 8 Nomor 2 Uin Alauddin Makassar.
Patimah Halim, Faradiba Rahman Bactiar, Peran Perogram Studi Dalam Mengatasi Pernikahan Anak  di  Kabupaten  Pangkep. Jurnal  al-Qadau Volume  7  Nomor  2,  UIN  Alauddin Makassar 2020.
Rahmawati,  Musyfika  Ilyas,  Patima,  Impilkasi  Penetapan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar), Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 1 UIN Alauddin Makassar, 2021.
Supardin, Produk pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jurnal al-Qadau Volume 4 Nomor 2, Uin Alauddin Makassar 2017.

## Undang-undang
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

## Informan
Siti Aminah, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, wawancara , Makassar, 18 Februari 2022.
Muh.  Arsyad,  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1A, wawancara, Makassar,  18 Februari 2022.
Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A