P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## INTEGRITAS ASN KPU PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018
Abd. Rajab 1
1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara Email: abdrajab60@yahoo.com
Abstract, This study aims to find out how the integrity of the State Civil Apparatus of the North Sumatra Provincial Election Commission in organizing the Election of the  Governor  and  Deputy  Governor  of  North  Sumatra  in  2018.  The  research  was conducted  with  descriptive  methods  in  the  realm  of  a  qualitative  approach.  Data collection  techniques  using  interviews,  observation  and  documentation  with  the data analysis model used is descriptive analysis. Based on the results of the study it can be concluded that the State Civil Apparatus of the General Election Commission of  the  North  Sumatra  Province  in  the  Implementation  of  the  Election  of  the Governor  and  Deputy  Governor  of  North  Sumatra  in  2018,  running  his  integrity (professionalism and neutrality) by carrying out all stages and electoral schedules in accordance with applicable laws and regulations.
keywords : integrity, professionalism and neutrality of the State Civil Apparatus.
Abstrak ,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  integritas  ASN KPU  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Sumatera  Utara  Tahun  2018.  Penelitian  dilaksanakan  dengan metode  deskriptif  dalam  ranah  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  metode  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dengan  model analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  ASN  KPU  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018,  menjalankan  integritasnya  (profesionalisme  dan  netralitas)  dengan melaksanakan  semua  tahapan  dan  jadwal  Pemilihan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kata kunci : integritas, profesionalisme, netralitas ASN.
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## Pendahuluan
ASN  yang  merupakan  abdi  negara ( public servant ) memiliki fokus tugas untuk melayani  masyarakat  secara  profesional, oleh  karena  itu  integritas  ASN  dalam  tiap fenomena politik (Pemilihan/Pemilu) menjadi  penting  untuk  diperhatikan  dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah  serta  masyarakat.  Persoalan utama  yang  ditenggarai  menjadi  momok bagi  kehadiran  ASN  dalam  ajang  politik pemilu  adalah  sikap  integritas  yang berbenturan  dengan  kepentingan  struktur birokrasi, dalam banyak fenomena pemilihan  kepala  daerah  pada  lingkup proses pemilu (Adhani, 2019; Paisa, 2019).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk meneliti  bagaimana  ASN  KPU  Provinsi Sumatera  Utara  dalam  menjalankan  sikap integritas pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sumatera Utara  Tahun  2018,  dengan  manfaat  hasil penelitian sebagai berikut:
1) Untuk  menunjukkan bahwa ASN KPU
Provinsi  Sumatera  Utara  memiliki Integritas  dalam  penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan,  sehingga  stigma negatif  masyarakat  tentang  adanya dugaan ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan ASN KPU Provinsi Sumatera Utara, dapat
dibuktikan  secara  objektif  melalui penelitian;
2) BPSDM  sebagai  salah  satu  OPD (Organisasi  Perangkat  Daerah)  di Provinsi  Sumatera  Utara  sangat berharap  bahwa,  Pemimpin  yang terpilih  bisa  memimpin  OPD-OPD  di Sumatera  Utara  dengan  baik,  untuk itu  hasil  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Sumatera  Utara Tahun  2018  sangat  menentukan eksistensi  BPSDM  Provinsi  Sumatera Utara di masa depan;
3) Menjadi pedoman teoritis bagi Penyelenggara  Pemilu,  dalam  hal  ini ASN  (Sekretariat  KPU  Provinsi  dan Sekretariat  KPU  Kabupaten/Kota) agar tetap berintegritas dalam penyelenggaraan  Pemilihan/Pemilu di  masa  yang  akan  datang,  untuk melahirkan Pemimpin yang berintegritas pula;
4) Bagi  Widyaiswara  diharapkan  dapat dijadikan sumber informasi mengenai integritas  ASN  dan  menjadi  materi pembelajaran  integritas  bagi  pejabat eselon dan jenjang di bawahnya.
Sikap  netralitas  ASN  ini  dipertegas melalui  PP  42  Tahun  2004,  dimana  ASN dilarang terlibat dalam politik praktis/berafiliasi  dengan  partai  politik. Demikian  halnya  dalam  PP  Nomor  53 Tahun  2010,  juga  menegaskan  netralitas ASN,  dengan  melarang  ASN  memberikan dukungan  kepada  calon  kepala  daerah (Dewi, 2017; Rahman, 2017)
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota Tahun  2018  telah  dilaksanakan  pada tanggal  27  Juni  2018  serentak  di  171 daerah  meliputi  17  provinsi,  39  kota  dan 115  kabupaten,  dimana  Provinsi  Sumatera Utara  termasuk  dalam  bagian  Pemilihan Serentak Tahun 2018 tersebut.
Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah,  menjadi  pemenang  dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Sumatera  Utara  Tahun  2018,  dengan mengantongi 57,58% atau total memperoleh  3.291.137  suara  dengan mengalahkan  Djarot  Saiful  Hidayat  dan Sihar  P.H  Sitorus  yang  memperoleh 42,42%  atau  memperoleh  2.424.960  suara (KPU, 2018).
Tabel 1.

## Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Cagub-Cawagub Perolehan suara Pemilih % Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah 3.291.137 57,58% Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus 2.424.960 42,42% Jumlah suara sah 5.716.097 98,45% Suara tidak sah 90.770 1,55% Jumlah suara sah dan tidak sah 5.806.867 100,00% Partisipasi pemilih 5.806.867 61,78% Pemilih terdaftar 9.399.324 100,00%
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## Tabel. 2
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
KABUPATEN/ KOTA EDY RAHMAYADI & MUSA RAJEKSHAH DJAROT SAIFUL HIDAYAT & SIHAR P.H. SITORUS KOTA GUNUNGSITOLI 7854 38399 ASAHAN 224950 74333 BATU BARA 124911 49252 DAIRI 26956 119713 DELI SERDANG 458646 250717 HUMBANG HASUNDUTAN 4905 73915 KARO 23807 127513 KOTA BINJAI 83229 26794 KOTA MEDAN 551641 357377 KOTA PADANG SIDIMPUAN 85930 15476 KOTA PEMATANGSIANTAR 41551 68604 KOTA SIBOLGA 16507 19019 KOTA TANJUNG BALAI 49288 12319 KOTA TEBING TINGGI 49969 21171 LABUHANBATU 135109 43305 LABUHANBATU SELATAN 81779 37647 LABUHANBATU UTARA 102524 40668 LANGKAT 326043 134233 MANDAILING NATAL 162034 19900 NIAS 5427 40629 NIAS BARAT 6107 20532 NIAS SELATAN 23534 73616 NIAS UTARA 5761 26606 PADANG LAWAS 97606 19740 PADANG LAWAS UTARA 86713 23343 PAKPAK BHARAT 7518 11973 SAMOSIR 2321 54566 SERDANG BEDAGAI 175777 77115 SIMALUNGUN 178022 194235 TAPANULI SELATAN 93884 29474 TAPANULI TENGAH 32592 109732 TAPANULI UTARA 13178 137350 TOBA SAMOSIR 5064 75694 JUMLAH AKHIR 3291137 2424960
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian  adalah  ASN  KPU  Provinsi Sumatera  Utara  sebanyak  35  (tiga  puluh lima)  orang  beserta  Para  Tim  Kampanye Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Sumatera  Utara  Tahun  2018. Dimana ketika proses penelitian dilakukan, hanya ada 26 (dua puluh enam) orang ASN KPU  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  berada di tempat, yang terbagi atas 2 (dua) kriteria yaitu yang tidak sesuai kualifikasi penelitian  sebanyak  8  (delapan)  orang ASN,  dan yang sesuai kualifikasi penelitian sebanyak  18  (delapan  belas)  orang  ASN. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi  dengan  model  analisis  data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap  integritas  ASN  KPU  Provinsi Sumatera  Utara  dalam  penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 masih rendah, terlihat  dari  banyaknya  komentar  dari pengamat  politik  maupun  di  media  sosial. Integritas ASN menjadi persoalan,
dikarenakan
berbenturan dengan kepentingan  struktur  birokrasi  dalam
banyak  fenomena  proses  pemilihan  kepala daerah.
Persoalan  di  atas  tidak  terbukti,  hal ini didasarkan pada hasil putusan pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam  Pasal  2  Peraturan  Bersama  KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor  11  Tahun  2012,  Nomor  1  Tahun 2012  tentang  Kode  Etik  Penyelenggara Pemilu,  yang  menyebutkan  bahwa  Kode Etik  berlaku  bagi  jajaran  Sekretariat Penyelenggara Pemilu (ASN) dengan penegakannya  dilakukan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  terkait  penegakan  disiplin  dan kode etik kepegawaian.
Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  (DKPP)  Periode  2018-2020,  dalam putusannya,  tidak  ada  gugatan  terhadap Sekretariat  KPU  Provinsi  Sumatera  Utara, melainkan  menjatuhkan  sanksi  kepada Komisioner  KPU  Provinsi  Sumatera  Utara maupun  Komisioner  KPU  Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu yang dianggap  telah  melangggar  kode  etik Penyelenggara Pemilu.
Hal  di  atas,  disebabkan  karena adanya faktor pendukung dan penghambat dalam integritas ASN KPU Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana berikut:
a. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  integritas  ASN  KPU Provinsi  Sumatera  Utara  yakni  gaya
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
kepemimpinan  kolektif  kolegial  dalam pengambilan  keputusan  pada  rapat pleno,  yakni  sistem  kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang
pimpinan dalam
mengeluarkan keputusan  atau  kebijakan  dengan mekanisme tertentu.
Dalam  kepemimpinan  kolektif  kolegial sangat  mungkin  terjadi  perbedaan pendapat,  bahkan  terlihat  ada  sikap suka/tidak  suka  di  antara  pimpinan. Akan  tetapi,  visi  misi  lembagalah  yang menjadi  target  yang  ingin  dicapai bersama  oleh  semua  pimpinan,  tak terkecuali  apakah  ia  adalah  ketua merangkap anggota atau hanya anggota merangkap koordinator divisi. Persoalan  yang  diperdebatkan  pada rapat  pleno  adalah  terkait  keputusan atau  sikap  lembaga  dalam  merespon dinamika  sosial-politik  yang  belum jelas  aturannya  dalam  UU,  Perbawaslu atau PKPU.
b. Faktor Penghambat Faktor penghambat integritas ASN KPU
Provinsi  Sumatera  Utara,  yaitu  ASN hanya sebagai pendukung ( supporting ), sehingga tidak bisa
mengambil  keputusan  yang  berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Demikian juga
dengan  status  ASN  di  Sekretariat  KPU
Provinsi Sumatera Utara, belum sepenuhnya  organik  (berasal  dari  KPU
itu  sendiri).  Sebagian  ASN  masih berstatus dipekerjakan dari Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara, karena ASN KPU sendiri masih terbatas. Faktor di atas, menyebabkan tanggungjawab  kerja  masih  mendua, dimana satu sisi harus bertanggungjawab kepada KPU, sedang di  sisi  lain  harus  bertanggungjawab juga  kepada  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara.  Faktor  lainnya  adalah keterbatasan sumber daya yang profesional  dan  kurangnya  keinginan aparat untuk berinovasi menjadi hambatan terbesar bagi birokrasi.
Tingginya tingkat pluralitas di Provinsi  Sumatera  Utara  baik  dari  segi Agama, Etnis dan Budaya memberikan efek yang  besar  terhadap  isu  yang  berkembang dalam  Pemilihan  Gubernur,  dimana  dalam kajian  politik  dan  demokrasi,  tidak  ada larangan  untuk  menggunakan  isu  agama, identitas  etnis  maupun  isu  putra  daerah, karena hal tersebut merupakan bagian dari cost politics .

## Pembahasan
Integritas ASN KPU Provinsi
Sumatera  Utara  dalam  penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Sumatera Utara tahun 2018,
diklasifikasikan  menjadi  3  (tiga)  dimensi yaitu Kejujuran,
Konsistensi, dan
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Keberanian,  dengan  penjabaran  sebagai berikut:

## a. Kejujuran
Hal yang utama dijaga oleh jajaran ASN
di KPU Sumatera Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera  Utara  tahun  2018  adalah kejujuran,  baik  jujur  terhadap  orang lain  dalam  hal  ini  Peserta  Pemilu (Parpol/Calon Kepala Daerah) maupun terhadap  diri  sendiri,  serta  sikap  jujur terhadap  motivasi  pribadi  maupun kenyataan  batin  dalam  diri  seorang individu.

## b. Konsistensi
ASN KPU Sumatera Utara pada penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Sumatera  Utara Tahun  2018,  terkadang  membuat  para ASN  ini  mengalami  tekanan.  Bahkan tidak  sedikit  mereka  yang  jatuh  sakit karena  kelelahan  dan  tingkat  stress yang  tinggi.  Akan  tetapi,  mereka  tetap menjaga  konsistensi  baik  dalam  hal pengendalian  emosi,  akuntabel  dan fokus menyeluruh, yang sudah menjadi tanggungjawabnya.

## c. Keberanian
ASN KPU Sumatera Utara pada penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Sumatera  Utara
Tahun 2018, tetap menjaga keberanian menyampaikan  sesuatu  yang  benar dan  percaya  diri  dalam  melakukan semua  jadwal  dan  tahapan  sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Dalam  aspek  integritas  ASN, juga  terkandung  aspek  netralitas  dan profesionalisme.  Berdasarkan  hasil wawancara  terkait  aspek  netralitas dengan  beberapa  informan  ASN  KPU Provinsi  Sumatera  Utara,  didapatkan bahwa ASN di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara sudah sangat mengerti terhadap  prinsip  netralitas,  terlihat dari  bagaimana  mereka  tidak  terlibat sama  sekali  dalam  berbagai  macam kampanye dilakukan oleh kubu pasangan peserta pilkada.
Berdasarkan  hasil  rapat  pleno rekapitulasi  perhitungan  suara  yang dilakukan  KPU  Provinsi  Sumatera Utara,  terdapat  5.806.867  total  suara (partisipasi masyarakat) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Jumlah itu sekitar 64,16% dari 9.050.622  jiwa  yang  masuk  dalam
Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Sedangkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera  Utara  Tahun  2013,  tercatat
hanya 5.001.430 orang yang
menggunakan  hak  suaranya.  Angka  ini hanya  48,50%  dari  total  10.310.872 pemilih pada DPT Pemilihan Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Sumatera  Utara Tahun 2013.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Sumatera  Utara Tahun  2018  tersebut,  tak  lepas  dari peran  ASN  KPU  Provinsi  Sumatera Utara, sebagai pendukung
penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Tahun  2018, dengan melakukan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat, tak terkecuali pemilih pemula, penyandang disabilitas,
dan masyarakat termarjinalkan.
Terkait  integritas  ASN  KPU Provinsi  Sumatera  Utara  (Sumut),  Tim Kampanye  Paslon  Edy-Musa,  Heri Utomo  dan  H.  Sodrul  Fuad,  SIP,  MM, mengatakan,  ASN  dilarang  terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung  calon  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah, dimana ASN KPU Sumut  sangat  menjaga  marwah  diri serta instansinya, dengan tidak adanya indikasi kecurangan ataupun
keberpihakan ASN kepada calon gubernur  tertentu,  bekerja  sepenuh hati  dan  transparan  sebagai  abdi
negara, dan bukan karena tekanan dari siapapun.
Demikian  halnya  pendapat  dari anggota  tim  kampanye  paslon  Djarot- Sihar,  Jumiran  Abdi  dan  Dr.  Sutarto, yang  mengatakan  bahwa  ASN  KPU Sumut  tidak  terbawa  dalam  arus pusaran  politik  nasional,  dan  fokus bekerja  secara profesional,  akan tetapi ada  juga  ASN  yang  harus  diwaspadai, yakni  mereka  yang  memiliki  posisi tertentu  yang  dapat  mempengaruhi proses politik.

## Kesimpulan
ASN  KPU  Provinsi  Sumatera  telah memahami  dan  melakukan  tugas  ASN dengan penuh integritas (kejujuran, keberanian  dan  konsistensi),  mencakup aspek netralitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Sumatera  Utara  yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dengan melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi, tahapan  dan  jadwal  Pemilihan  sesuai dengan  yang  diamanatkan  oleh  peraturan perundang-undangan, melalui sebaran hasil  wawancara  kepada  26  (dua  puluh enam) informan ASN KPU Provinsi
Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian integritas  ASN  KPU  Provinsi  Sumatera Utara  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Sumatera
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836
Utara  Tahun  2018,  maka  dijabarkan rekomendasi sebagai berikut:
1. Perlunya  peningkatan  transparansi baik  data,  kinerja  dan  anggaran, yang  sudah  mulai  digalakkan  oleh jajaran  KPU  maupun  sekretariat, antara lain:
a. Transparansi  data,  yakni:  PPID,
Call  center/ruang  penggaduan,
Q&A  ( questions  and  answer ), Aplikasi Sidalih (terkait pemutakhiran data Daftar Pemilih), JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi
hukum), Aplikasi SiLon (terkkait pencalonan),  serta  Open  Data
(yang  baru  digalakkan  di  akhir tahun 2019);
b. Transparansi kinerja, yakni:
SAKIP  (Rencana  Strategis  KPU,
Laporan Kinerja, Perjanjian
Kinerja,  Rencana  Aksi  Kinerja dan  Hasil  Pemantauan  Kinerja), dan Aplikasi Elapkin;
c. Transparansi  anggaran,  yakni:
Laporan Keuangan per Semester. 2. Mempertahankan  identitas  KPU, yakni “KPU Melayani”, yang
merupakan tagline identitas KPU RI yang diinisiasi oleh Anggota KPU RI Periode  2017-2022,  sebagai  wujud dari  reformasi  birokrasi  pelayanan
informasi yang mudah dan aksesibilitas oleh semua masyarakat baik Pemilih maupun Peserta Pemilu,  yang  mempunyai  5  (lima) point  utama  yang  biasa  disebut  5M KPU Melayani:
a. Memastikan Pemilih terlayani dan terfasilitasi hak pilihnya dengan baik;
b. Menginformasikan Partai Politik dengan baik;
c. Mempublikasikan produk hukum KPU dengan baik;
d. Memberitahukan  informasi Pemilu tepat waktu;
e. Memudahkan publik mengakses seluruh ranggkaian informasi KPU. 3. Pentingnya  membangun  budaya organisasi dengan konsistensi pelaksanaan  tanpa  diskriminasi, dengan reward  and  punishment , yang  dilakukan  secara  terbuka, sehingga  tidak  terjadi like  and dislike dari  pimpinan,    serta  adanya obyektivitas  dalam  memberikan reward and punishment;
4. Peningkatan  kompetensi  (kapasitas dan kualitas) SDM ASN.
Vol. 3 No. 1  Bulan April 2020 P-ISSN: 2502-2539/ E-ISSN: 2684-9836

## Daftar Pustaka
Adhani,  H.  (2019).  Pemilu  2019  dan
Netralitas ASN . Retrieved from https://www.hukumonline.com/ber ita/baca/lt5c9336c8ba66d/pemilu- 2019-dan-netralitas-asn-oleh--hani- adhani/  diakses  tanggal  3  Maret 2020, pukul 11.20 WIB.
BPSDM  Provinsi  Riau.  (2017). Konsepsi Integritas.  Modul  Diseminasi  Gugus
Depan Integritas . Pemerintah Provinsi Riau. BPSDM Provinsi Riau. (2017). Pembangunan  Budaya  Integritas.
Modul  Muatan  Lokal  Diklat  Teknis dan Fungsional . Pemerintah Provinsi
Riau Dewi, I. G. A. N. K. (2017). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  53 TAHUN  2010  TENTANG  DISIPLIN PEGAWAI  NEGERI  SIPIL  PADA
BADAN  KEPEGAWAIAN  DAERAH KABUPATEN  KARANGASEM. Jurnal
Widyanata , 14 (01), 1-7.
Fahmi,  Khairul.  (2011). Pemilihan  Umum dan  Kedaulatan  Rakyat. Jakarta:
Rajawali Pers.
Hartini,  S.,  dan  Sudrajat,  T.  (2017). Hukum Kepegawaian  di  Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
Herdiansyah,  H.  (2018).  Netralitas  ASN
Dalam Pilkada . Retrieved from https://www.herdi.web.id/netralita s-asn-dalam-pilkada/ diakses
tanggal  29  Februari  2020,  pukul 10.15 WIB.
Lembaga  Administrasi  Negara.  (2017).
Wawasan  Kebangsaan  dan  Nilai- nilai  Bela  Negara .    Modul  Pelatihan
Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil Golongan  II,  dan  Golongan  III.
Jakarta.
Paisa,  L.,  Gosal,  R,  &  Monintja,  D.  (2019). Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan  Kinerja  Aparatur  Sipil Negara.  Eksekutif:  Jurnal  Jurusan  Ilmu
Pemerintahan. 3(3): 1 – 10
Rahman,  I.  S.  (2017).  EEFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN GORONTALO UTARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN  PEMERINTAH  NO  53 TAHUN 2010. Ideas: Jurnal Pendidikan,  Sosial  dan  Budaya , 3 (2),
231-231.
Wijayanti,  S.N.  (2013).  Keterlibatan  Partai Politik  dalam  Pemilihan  Kepala Daerah. Jurnal Konstitusi . 2(1)
Sudrajat,  T.,  dan  Karsona,  A.M.  (2016).
Menyoal  Makna  Netralitas  Pegawai Negeri  Sipil  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara. Jurnal  Media Hukum . 23 (1).