## AKIBAT HUKUM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
Putu Edgar Tanaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No. 1 Denpasar Email : edgartanaya43@gmail.com
Kadek Agus Sudiarawan Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No. 1 Denpasar Email : degust_ugm30@yahoo.co.id
ABSTRAK
BUMN merupakan badan hukum yang tunduk kepada prinsip-prinsip badan hukum. BUMN dalam menjalankan aktifitas bisnisnya dapat melakukan inefficiency yang  menyebabkan  ketidakmampuan  BUMN  untuk  memenuhi  kewajibannya (utang) kepada kreditor. Dalam hal BUMN memiliki utang kepada minimal 2 (dua) orang  kreditor  dan  salah  satunya  telah  jatuh  tempo,  maka  BUMN  dapat dimohonkan pailit oleh kreditor. BUMN yang dinyakan pailit oleh pengadilan niaga akan memberikan akibat hukum terhadap para pihak. Selain itu, kepailitan BUMN akan  memberikan  akibat  hukum  kepada  negara  pasca  lahirnya  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, ketika utang debitor lebih besar dari  jumlah  aset  BUMN  maka  negara  secara  tanggung  renteng  ikut  serta bertanggung  jawab  membayar  utang  BUMN  dengan  menggunakan  APBN.  Hal  ini sebagai akibat status kekayaan negara dan BUMN tidak terpisah.
Kata Kunci: BUMN, Kepailitan, Harta Kekayaan Terpisah

## ABSTRACT
State owner enterprises is a legal entity that is subject to the principles of legal entities.  State  owner  enterprises  in  running  its  business  activities  can  perform inefficiency that causes the inability of state owner enterprises to meets its obligation (debts) to creditors. In the case of state owner enterprises has a debt to a minimum of two  the  creditor  and  one  of  them  has matured,  the  state  owner  enterprises can  be petitioned  for  bankcuptcy  by  creditors.  For  the  state  owner  enterprises which bankcruptcy  declare  by  the  comercial  court  will  give  legal  effect  to  the  parties.  In addition, the bankruptcy of state owner enterprises will give legal effect to the state enactment of Law No. 17 of 2003 on Law Finances. Post-enactment of  Law No. 17 of 2003  on  Law  Finances,  when  the  debitor’s debt  more  than  the  total  assets of  state owner enterprises, the state shall be mutually participate responsible for paying the debt  of  state  owner  enterprises using  state  budget.  This  is  as  a  result  status  of  the country’s  and state owner enterprises’s wealth are not detached.
Keyword: state owner enterprises , Bankruptcy,  detached wealth

## Pendahuluan
Indonesia adalah
negara kesejahteraan  ( welfare  state )  yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung  jawab  penuh  untuk memnuhi  kebutuhan  dasar  sosial  dan ekonomi  setiap  warga  negara  guna menjamin  suatu  standar  hidup  yang minimal  (terpenuhi)  (Karma  Resen, 2015;1). Hal ini sesuai dengan alinea ke IV  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945 (UUDNRI
1945) bahwa “...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia
yang,...memajukan
kesejahteraan umum,...keadilan
sosial,...”.  Sehingga  keberadaan  negara menjadi suatu keniscayaan bagi masyarakat Indonesia.
Negara diberikan wewenang untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan bidang yang berkaitan  dengan  hajat  hidup  orang banyak  (Pasal  33  ayat  (2)  UUDNRI). Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  merupakan  fungsi  negara sebagai enterpreneur ( Friedmann, 1971;3) untuk mengelola bidang-bidang yang  berkaitan  dengan  hajat  hidup orang  banyak.  Sehingga  perkembangan BUMN  menjadi  penentu  keberlanjutan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengaturan mengenai BUMN diatur  secara  umum  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas
(selanjutnya disebut  UUPT  2007)  dan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang
Badan  Usaha  Milik  Negara  (selanjutnya disebut
UUBUMN). Berdasarkan pengaturan UUBUMN BUMN di
Indonesia  terbagi  menjadi  2  (dua) bentuk  yakni  PT  (Persero)  dan  Perum.
Persero  dibebankan  untuk  mencari keuntungan  sedangkan  Perum  lebih dibebankan untuk melaksanakan
pelayanan  kepada  masyarakat  ( public utility )  Sedangkan  Perusahaan  Jawatan (Perjan) dihapuskan setelah berlakunya UUBUMN.
BUMN beraktivitas layaknya perusahaan  lain,  tujuannya  adalah mencari keuntungan (termasuk pelayanan  kepada  masyarakat).  BUMN dalam  mengembangkan  perusahaan, bekerjasama  dengan  pihak  lain  seperti lembaga  keuangan.  Namun,  semakin tinggi peluang untuk mencari keuntungan  maka  semakin  tinggi  juga resiko  yang  berakibat  kerugian  bagi BUMN.  BUMN  dalam  perjalanannya sangat  mungkin  mengalami  kerugian karena berbagai faktor seperti manajemen  yang  kurang  baik,  situasi politik,  ekonomi,  hukum  yang  kurang baik dan lain sebagainya. Kerugian yang dialami BUMN berakibat tidak terpenuhinya  kewajiban  membayar utang kepada kreditor.
Pada  tahun  2004,  lahir  Undang- Undang  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU)  sebagai  pengganti  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1998  tentang Kepailitan.  UUKPKPU  lahir  sebagai respon  terjadinya  krisis  moneter  yang terjadi  diseluruh  dunia,  termasuk  di Indonesia.
Lahirnya UUKPKPU memberikan  perlingungan  bagi  para pihak, baik kreditor maupun debitor. Berdasarkan
pengaturan UUKPKPU,  setiap  orang  atau  badan hukum dapat dipailitkan dengan syarat: (1) terdapat utang; (2) terdapat 2 (dua) atau  lebih  kreditor;  dan  (3)  salah  satu utang telah jatuh tempo. Berdasarkan 3 syarat  yang  sangat  sederhana  tersebut BUMN dapat memohon dan dimohonkan  pailit  kepada  pengadilan niaga. Pasca berlakunya UUKPKPU,
permohonan
kepailitan yang
dimohonkan  baik  oleh  debitor  maupun
oleh  kreditor  meningkat  pesat,  tidak terkecuali permohonan kepailitan suatu BUMN.  Putusan  kepailitan  Telkomsel (persero) menjadi salah satu permohonan
kepailitan
yang menimbulkan debatable pada  tahun 2012.  Perdebatan  muncul  karena jumlah  utang  Telkomsel  tidak  lebih banyak  dari  jumlah  aset  yang  dimiliki Telkomsel.
Pada  tahun  2003  lahir  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara  (selanjutnya  disebut UU  Keuangan  Negara).  Pasal  2  g  UU Keuangan  Negara    mengatur  bahwa ruang  lingkup  keuangan  negara  bukan hanya  pemasukan  dan  pengeluaran negara, namun termasuk juga kekayaan BUMN.  Akibatnya,  antara  kekayaan BUMN dengan kekayaan negara merupakan  kekayaan  yang  tidak terpisahkan.  Padahal  Pasal  1  UUBUM mengatur  bahwa  kekayaan  negara dengan  kekayaan  BUMN  merupakan kekayaan terpisah walaupun penyertaan modal berasal dari keuangan  negara.  Hal  ini  tentunya menimbulkan disharmoni antara pengaturan  UU  Keuangan  Negara  dan UUBUMN. Kepailitan BUMN tentunya menimbulkan  akibat  hukum  baik  bagi debitor dan kreditor. Kemudian berdasarkan  pengaturan  Pasal  2  g  UU Keuangan  Negara  tentunya  juga  akan menimbulkan  akibat  hukum  terhadap negara karena kekayaan negara dengan kekayaan BUMN tidak terpisah.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas menjadi menarik untuk dikaji mengenai akibat hukum kepailitan BUMN terhadap para pihak serta akibat hukum kepailitan BUMN terhadap negara pasca lahirnya  Undang-Undang  Keuangan Negara.
Pengaturan  Kepailitan  Badan  Usaha Milik Negara (Bumn)

## Persyaratan Kepailitan
BUMN  merupakan  badan  hukum ( legal  entity )  yang  mandiri  dan  otonom layaknya  badan  hukum  swasta  lain. Sehingga BUMN dapat mencari keuntungan  ( profit  oriented )  dan  dapat pula  mengalami  kerugian  dari  aktifitas bisnis  yang  dilakukan.  Utang  yang dimiliki  BUMN  dapat  dibayarkan melalui  mekanisme  kepailitan  sesuai dengan  persyaratan  yang  ditentukan UUKPKPU.
UUKPKPU tidak mengenal perbedaan pengaturan kepailitan antara BUMN  dengan  badan  hukum  swasta, sehingga  BUMN  juga  tunduk  pada pengaturan kepailitan UUKPKPU. Persyaratan kepailitan suatu perusahaan  diatur  dalam  Pasal  2  ayat (1)  UUKPKPU.  Pasal  tersebut  mengatur bahwa debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas  sedikitnya  terdapat  satu  utang yang  sudah  jatuh  tempo.  Berdasarkan pengaturan  tersebut  ada  3  (tiga) persyaratan  untuk  dapat  mengajukan permohonan kepailitan, yaitu: (1) harus ada  utang;  (2)  salah  satu  utang  telah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih;  dan  (3) terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor.
Syarat pertama mengajukan permohonan  kepailitan  adalah  utang, pengertian  utang  diatur  dalam  Pasal  1 angka  6  UUKPKPU.  Utang  merupakan kewajiban  yang  harus  dibayarkan debitor  kepada  kreditor/para  kreditor. Utang  tersebut  dibayarkan  dalam bentuk  uang  mata  uang  Indonesia maupun  mata  uang  asing,  baik  secara langsung  maupun  yang  ada  di  masa yang  akan  datang,  yang  timbul  karena perjanjian  utang  piutang  ataupun berdasarkan  ketentuan  yang  diatur dalam  undang-undang.  Kreditor  dapat menuntut  pembayaran  dari  harta debitor,  jika  debitor  tidak  membayar utangnya.
Syarat  yang  kedua  adalah  salah satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.  Setiap  perjanjian  utang  piutang pasti  mencantumkan  jangka  waktu pembayaran  utang  debitor  kepada debitor.  Suatu  utang  yang  telah  jatuh tempo harus dibayarkan kepada kreditor Syarat yang ketiga terdapat 2 atau lebih  kreditor.  Dalam  pengaturan UUKPKPU  cukup  dengan  minimal  2 utang  dapat  mengajukan  permohonan kepailitan.  UUKPKPU  hanya  mengatur jumlah  minimal  kreditor  untuk  dapat mempailitkan debitor. Ketiga persyaratan  mengajukan  permohonan kepailitan yang diatur UUKPKPU sangat sederhana.
Persyaratan kepailitan Pasal 2 ayat (1)  UUKPKPU  sangat  sederhana.  Pasal tersebut tidak mengatur syarat minimal utang  yang  dimiliki  debitor,  sehingga utang yang memiliki jumlah sangat kecil dapat  dipailitkan  oleh  kreditor.  Pasal tersebut juga tidak mengatur kemampuan  debitor  untuk  membayar utang  (perbandingan  jumlah  utang  dan aset). Berdasarkan pengaturan UUKPKPU  tersebut,  yang  dilihat  dari debitor  hanya  ketidakmauan  debitor membayar  utang,  bukan  kemampuan debitor  untuk  membayar  utang  kepada debitor.  Sehingga  membuka  peluang dipailitkannya  perusahaan-perusahaan (termasuk  BUMN)  walaupun  jumlah utang  perusahan  tersebut  tidak  lebih banyak  dari  jumlah  aset.  Padahal seharusnya  kepailitan  menjadi ultimum remmidium/last resort . Putusan  kepailitan  Telkomsel (persero) menjadi salah satu permohonan
kepailitan
yang menimbulkan debatable pada  tahun 2012.  Perdebatan  muncul  karena jumlah  utang  Telkomsel  tidak  lebih banyak  dari  jumlah  aset  yang  dimiliki Telkomsel.  Persyaratan  yang  sangat sederhana  tersebut  akan  merugikan
debitor  karena  harus  dipailitkan padahal jumlah asetnya jauh lebih besar dari  jumlah  utangnya.  Bahkan  jumlah utang
Telkomsel sebesar Rp. 5.260.000.000  hanya  0,4%  dari  laba Telkomsel  pada  tahun  2011  yang mencapai Rp. 12.823.670.058.017 (https://m.tempo.co). Permohonan kepailitan  kreditor  pada  dikabulkan oleh  Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat.  Namun  akhirnya  Pengadilan Tinggi  Jakarta  Pusat  mengabulkan banding yang diajukan pihak Telkomsel dan  MA  menolak  kasasi  yang  diajukan oleh  kreditor.  Berdasarkan  hal  tersebut Telkomsel  sebenarnya  sangat  mampu untuk membayar utangnya. Persyaratan ini menjadi urgent untuk  direvisi untuk keberlangsungan  suatu  perusahaan terutama  dalam  hal  ini  BUMN,  karena BUMN  diberikan  tanggung  jawab  oleh konstitusi  (Pasal  33  ayat  (2)  UUDNRI) untuk  mengelola  bidang-bidang  yang berkaitan  dengan  hajat  hidup  orang banyak untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
UUKPKPU  dibandingkan  dengan negara  lain,  dibeberapa  negara  lain sudah  dingatur  mengenai  jumlah minimal  utang.  Peraturan  kepailitan Malaysia  mengatur  bahwa  syarat  untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan adalah  debitor tidak  mampu  membayar  utang  kepada kreditor.  Jumlah  utang  debitor  tersebut harus  minimal  30.000  Ringgit  Malaysia. Negara  Inggris  mengatur  jumlah minimal  utang  debitor  untuk  dapat mengajukan  permohonan  kepailitan adalah  £200.  Kemudian  di  Negara Australia minimal
$1.500, dan Singapura  minimal  $10.000  (Wijayanta, 2013;11).
Dilihat  dari  perspektif  ekonomi makro,  sangat urgent untuk  merevisi persyaratan  kepailitan  suatu  badan hukum  (termasuk  BUMN)  dengan menambahkan  jumlah  minimal  utang.
Alasannya,  dengan  mudahnya  kreditor mempailitkan  suatu  badan  hukum (terutama  BUMN)  akan  menimbulkan dampak ekonomi sistemik dan tentunya hal  tersebut  akan  berdampak  terhadap menurunnya  iklim  investasi  asing  ke Indonesia.
Kepailitan Orang dan Badan Hukum Orang dan badan hukum merupakan  subyek  hukum  sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban.  Orang menjadi subyek hukum secara otomatis ketika  ia  dilahirkan.  Bahkan  seseorang dianggap  sebagai  subyek  hukum  ketika masih  di  dalam  kandungan,  apabila kepentingan anak mengkehendaki (Pasal  2  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  )  (berlaku  surut).  Sedangkan badan  hukum  merupakan  subyek hukum  hasil  konstruksi  yuridis  yang beraktifitas  layaknya  manusia  (teori organ) (Chidir Ali, 2014; 32).
UUKPKPU mengatur subyek hukum  yang  dapat  dipailitkan  adalah orang  dan  badan  hukum.  UUKPKPU tidak membedakan pengaturan kepailitan  orang  dan  badan  hukum. persyaratan  kepailitan  yang  diatur dalam  UUKPKPU  berlaku  bagi  orang maupun  badan  hukum.  Sehingga  orang juga  tunduk  pada  ketiga  persyaratan dalam  UUKPKPU  yakni  utang,  utang sudah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih, dan terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor. Persyaratan  kepailitan bagi  orang  sama halnya  dengan  badan  hukum,  yakni terlalu sederhana.
Kepailitan  orang  juga  seharusnya memiliki  jumlah  minimal  utang  untuk dapat  dipailitkan.  Diaturnya  minimal jumlah utang akan menghindari dipailitkannya  seorang  debitor  yang mempunyai  utang  tidak  lebih  banyak dari  junlah  asetnya.  Namun  tentunya jumlah minimal utang antara orang dan badan  hukum  harus  dibedakan.  Jumlah minimal utang badan hukum
seharusnya  lebih  besar  dari  orang mengingat  antara  badan  hukum  dan orang  memiliki  karakeristik  yang berbeda.  Bahkan  di  Pasal  32  ayat  (1) UUPT 2007, sebagai persekutuan modal badan hukum memiliki modal hasil dari penyetoran  modal  pemegang  saham minimal sebesar Rp. 50.000.000. Secara rasional  seharusnya  jumlah  mininal utang  badan  hukum  lebih  besar  dari jumlah  minimal  utang  orang  sebagai syarat permohonan kepailitan.

## Status  Keuangan  BUMN  Sebagai Badan Hukum
BUMN  merupakan  badan  hukum. Badan  hukum  memiliki  beberapa  unsur yakni: (1)  perkumpulan  orang  (2) dapat melakukan  perbuatan  hukum  dalam hubungan-hubungan  hukum  (3)  adanya harta  kekayaan  yang  terpisah;  (4) mempunyai  pengurus;  (5)  mempunyai hak  dan  kewajiban;  dan  (6)  dapat digugat  atau  menggugat  di  depan pengadilaN  (Chidir Ali,  2014,21).  Unsur- unsur  tersebut  mutlak  harus  dimiliki suatu badan hukum.
Harta kekayaan
terpisah merupakan  salah  satu  unsur  badan hukum.  Kekayaan  terpisah  menjadi  ciri bahwa  badan  hukum  merupakan  suatu persekutuan  modal  sedangkan  badan usaha  yang  tidak  berbadan  hukum merupakan  persekutuan  orang.  Harta kekayaan  terpisah  mengandung  arti bahwa antara harta kekayaan pemegang saham  dengan  dengan  harta  kekayaan suatu  badan  hukum  terpisah  ( limited liability ).  Pasal  3  ayat  (1)  UUPT  tentang PT  mengatur  bahwa  “Pemegang  saham perseroan tidak bertanggungjawab secara  pribadi  atas  perikatan  yang dibuat  atas  nama  perseroan  dan  tidak bertanggung  jawab  atas  kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Kemudian  Pasal  39  UUBUMN  mengatur bahwa  “menteri  tidak  bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang
dibuat oleh perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perum melebihi  nilai  kekayaan  negara  yang telah  dipisahkan  ke  dalam  perum”. Bahkan  walaupun  mendapat  suntikan dana dari negara, suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang BUMN (Abdulkadir  Muhammad;101).  Hal  ini membuktikan  bahwa  suatu  badan hukum otonom dan mandiri.
Pada  tahun  2003  lahir  UU keuangan negara yang merupakan paket kebijakan ekonomi di era Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono.  Pasal  2  g  UU Keuangan  negara  mengatur  bahwa  yang termasuk  ruang  lingkup  keuangan negara  termasuk  kekayaan  BUMN.  Hal ini  tentu  bertentangan  prinsip  badan hukum  bahwa  setiap  badan  hukum memiliki harta kekayaan terpisah. Dilihat dari  sumber  modal  BUMN,  memang benar  modal  pendirian  BUMN  berasal dari  penyertaan  keuangan  negara. Namun  ketika  pendirian  suatu  BUMN terjadi  transformasi  status  keuangan, yakni  dari  keuangan  negara  ( public sector )  menjadi  keuangan  BUMN  ( privat sector )  (Atmadja,  2010).  Transformasi status  keuangan  hakikatnya  merupakan konsekuensi  logis  dari  konsep  dan prinsip  badan  hukum.  Sehingga  setiap BUMN  tunduk  pada  konsep  dan  prinsip badan hukum ketika terjadi transformasi status  keuangan  dari  publik  menjadi privat.
Pasal 1 UUBUMN sendiri
sebenarnya  sudah  menegaskan  bahwa antara  kekayaan  negara  dan  kekayaan BUMN  merupakan  kekayaan  terpisah. Bahkan  Pasal  11  UUBUMN  mengatur bahwa  BUMN  tunduk  pada  prinsip- prinsip  yang  berlaku  bagi  perseroan terbatas  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995 tentang  Perseroan  Terbatas yang kemudian  digantikan  oleh  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan terbatas. Hal itu membuktikan
bahwa BUMN juga harus tunduk kepada konsep  dan  prinsip  yang  berlaku  bagi perseroan terbatas.
Sebagai  contoh,  suatu  BUMN  yang memiliki  anak  perusahaan  menjadi debatable mengenai status anak perusahaan  tersebut,  BUMN  atau  tidak. Jika  kembali  merujuk  kepada  prinsip kekayaan terpisah, status anak perusahaan  BUMN  tersebut  bukan sebagai  BUMN  melainkan  badan  hukum swasta  walaupun  modal  pendirian  anak perusahaan  tersebut berasal  dari penyertaan  langsung  harta  kekayaan BUMN.  Contoh  lain,  Temasek Holding Company merupakan  BUMN  milik Singapura.  Temasek  memiliki  beberapa anak  perusahaan  yang  membeli  saham mayoritas  Telkomsel  dan  Indosat  yang menyebabkan terjadi praktek persaingan usaha  tidak  sehat  dan  monopoli. Kemudian menjadi debatable pertanggungjawaban  Temasek  terhadap praktek yang dilakukan oleh kedua anak perusahaannya.  Bila  mengacu  kepada prinsip  kekayaan  terpisah,  temasek merupakan  badan  hukum  yang  otonom dan  mandiri  sehingga  secara  yuridis tidak terikat dengan anak perusahaannya.  Pada  putusan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) yang  dijadikan  dasar  Temasek  bersalah adalah  keterikatan  secara  ekonomi ( single economic entity ) bukan keterikatan  secara  yuridis  dengan  anak- anak perusahaannya.
Akibat Hukum Kepailitan BUMN 1. Akibat  Hukum  kepailitan  BUMN Terhadap Debitor dan Kreditor BUMN  yang  telah  memenuhi persyaratan  pailit  sesuai  ketentuan UUKPKPU dapat dimohonkan pailit oleh kreditor  kepada  pengadilan  niaga. Ketika  pengadilan  niaga  memutuskan bahwa  suatu  BUMN  telah  pailit,  maka ada  beberapa  akibat  hukum  yang diakibatkan. Putusan pailit suatu BUMN
mengakibatkan seluruh kekayaan BUMN  serta  segala  sesuatu  yang diperoleh  selama  kepailitan  berada dalam  sitaan  umum  sejak  putusan pernyataan  pailit  diucapkan  (Pasal  24 ayat  (1)  UUKPKPU).  BUMN  kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan  dan  pengurusan  harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan  semenjak  tanggal  diterbitkan putusan  (dihitung  dari  pukul  00.00 waktu  setempat)  (Pasal  24  ayat  (2) UUKPKPU)  yang  menyatakan  BUMN pailit.    Kurator  yang  diberikan kewenangan  untuk  pengurusan  dan pemberesan  harta  pailit  (Pasal  69  ayat (1) UUKPKPU).
Walaupun  harta  pailit  diurus  dan dibereskan kurator namun Pasal 22 a, b, c  UUKPKPU  memberikan  pengecualian terhadap  beberapa  hal  yakni:  (Jono, 2010;107)  (1)  benda,  termasuk  hewan yang  benar-benar-benar  dibutuhkan oleh  debitor  sehubungan  dengan pekerjaannya,  perlengkapannya,  alat- alat  medis  yang  dipergunakan  untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya  yang  dipergunakan oleh  debitor  dan  keluarganya,  dan bahan  makanan  untuk  30  hari  bagi debitor  dan  keluarganya,  yang  terdapat di  tempat  itu;  (2)  segala  sesuatu  yang diperoleh  debitor  dari  pekerjaannya sendiri  sebagai  penggajian  dari  suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang  tunggu  atau  uang  tunjangan, sejauh  yang  ditentukan  oleh  hakim pengawas; atau (3) uang yang diberikan kepada  debitor  untuk  memenuhi  suatu kewajiban  memberi  nafkah  menurut undang-undang.  Jadi  ketika  BUMN dinyatakan  pailit,  BUMN  tidak  lagi punya  hak  untuk  menguasai  dan mengurus  harta  kekayaannya  namun BUMN masih dapat melakukan perbuatan  hukum  lain  sepanjang  tidak menyentuh  harta  kekayaan  karena sudah berada di bawah sita umum.
Kepailitan  BUMN  menimbulkan akibat  hukum  terhadap  perikatan  yang dibuat  setelah  putusan  pailit.  Pasca putusan  pailit,  setiap  perikatan  yang lahir  yang  menimbulkan  kerugian terhadap pihak lain tidak dapat dibayar dari  harta  pailit,  kecuali  perikatan tersebut  menguntungkan  harta  pailit (Pasal 25 UUKPKPU).
Kepailitan BUMN juga menimbulkan  akibat  hukum  terhadap perbuatan hukum BUMN yang dilakukan  sebelum  putusan  pernyataan pailit  diucapkan.  Pasal  41  ayat  (1) UUKPKPU  menegaskan  bahwa  segala perbuatan  hukum  debitor  yang  telah dinyatakan  pailit  yang  merugikan kepentingan  kreditor  yang  dilakukan sebelum  putusan  pernyataan  pailit diucapkan, dapat dimintakan pembatalan  kepada  pengadilan.  Sistem pembuktian  pasal  tersebut  adalah sistem  pembuktian  terbalik,  dimana debitor  dan  pihak  ketiga  harus membuktikan  bahwa  perbuatan  hukum yang  dilakukannya  tidak  merugikan harta pailit.
Putusan  pailit  BUMN  tidak  hanya menimbulkan  akibat  hukum  bagi debitor  tapi  juga  menimbulkan  akibat hukum  bagi  kreditor.  Pasca  putusan pailit  kreditor  tidak  berhak  meminta pembayaran  utang  secara  sepihak melainkan  diurus  dan  dibereskan  oleh kurator  di  bawah  pengawasan  hakim pengawas  (Pasal  1  angka  1  UUKPKPU). Pengangkatan  kurator  didasarkan  pada putusan  pernyataan  pailit,  dalam  arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator (Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU).
Kedudukan  para  kreditor  pada dasarnya  sama  ( paritas  creditorium ). Para kreditor memiliki kedudukan yang sama  sesuai  dengan  besarnya  utang (tagihan) masing-masing ( pari passu pro rata parte ).
Kreditor  yang  mempunyai  hak atas  harta  pailit  dikelompokan  menjadi 3  (tiga)  yaitu:  kreditor  separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.  Kreditor  separatis  adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan  (hak  jaminan  kebendaan terdiri  dari  hak  gadai,  hipotek,  hak tanggungan, dan jaminan fidusia ), yang dapat  bertindak  sendiri  (Imran  Nating, 2005). Kreditor separatis tidak terpengaruh dengan
putusan pernyataan  pailit  debitor  (Pasal  61 UUKPKPU ).  Kreditor  separatis  tetap dapat  menjalan  hak  eksekusi  terhadap jaminan  kebendaan  secara  sepihak  dan tidak  terpengaruh  terhadap  putusan kepailitan  debitor.  Hasil  penjualan jaminan  kebendaan  tersebut  digunakan untuk membayar piutang kreditor.
Kreditor  preferen  merupakan kreditor  yang  diistimewakan  karena sifat  piutangnya  dan  mendapat  hak untuk  memperoleh  pelunasan  lebih dahulu  dari  penjualan  harta  pailit. Kreditor  istimewa  berada  di  bawah pemegang  hak  kebendaan  (Imran Nating;51),  namun  atas  tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan  yang  kedudukannya lebih  tinggi  dari  dari  pemegang  hak kebendaan  maka  kreditor  pemegang hak  tersebut  menyerahkan  bagian  dari hasil  penjualan  tersebut  wajib  untuk jumlah  yang  sama  dengan  jumlah tagihan  yang  diistimewakan  (Pasal  60 ayat (2) UUKPKPU).
Kreditor  konkuren  merupakan kreditor  bersaing  (Imran  Nating).  Asas paritas creditorum berlaku pada kreditor  konkuren.  Para  kreditor konkuren  mempunyai  hak  yang  yang sama  sesuai  dengan  besarnya  piutang yang  mereka  miliki.  Kreditor  konkuren mendapat  bagian  pembayaran  piutang setelah  dikurangi  dengan  pembayaran piutang  kreditor  separatis  dan  kreditor preferen.

## Akibat  Hukum  Terhadap  Negara
Pasca  Berlakunya  UU  Keuangan Negara
BUMN  tunduk  pada  prinsip- prinsip  badan  hukum  pasca  terjadi transformasi  status  keuangan  dari keuangan  publik  (keuangan  negara) menjadi  keuangan  privat  (keuangan BUMN).
Pasal  11  UUBUMN  menyatakan bahwa  BUMN  tunduk  kepada  prinsip- prinsip  perseroan  yang  diatur  oleh UUPT  2007.  Pasal  3  UUPT  2007 menyatakan  bahwa  pemegang  saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas  kerugian  perseroan  yang  melebihi saham  yang  dimiliki  ( limited  liability ), hal  tersebut  membuktikan  bahwa adanya  kekayaan  terpisah  antara kekayaan  pemegang  saham  dengan kekayaan BUMN.
Ketentuan  Pasal  3  ayat  (1) tersebut  tidak  berlaku  bila:  (1) persyaratan  perseroan  sebagai  badan hukum  belum  atau  tidak  terpenuhi;  (2) pemegang  saham  yang  bersangkutan baik  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  itikad  buruk  memanfaatkan perseroan  untuk  kepentingan  pribadi; (3) pemegang saham yang bersangkutan terlibat  dalam  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  perseroan; atau  (4)  pemegang  saham  yang bersangkutan  baik  langsung  maupun tidak  langsung  secara  melawan  hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi  tidak  cukup  untuk  melunasi utang perseoran. Hal tersebut membuktikan  bahwa  dalam  keadaan seperti  di  atas,  antara  kekayaan pemegang  saham  dan  kekayaan  BUMN tidak  terpisah  sehingga  setiap  kerugian yang  dialami  BUMN  juga  menjadi tanggung  jawab  pemegang  saham
sampai  harta  pribadi  ( piercing  the corporate veil ) Lahirnya  UU  Keuangan  negara yang memperluas ruang lingkup keuang negara  sampai  harta  kekayaan  BUMN yang  dipisahkan  menimbulkan  akibat hukum  dalam  kepailitan  BUMN.  Akibat hukum  lahirnya  UU  Keuangan  negara terhadap kepailitan BUMN adalah harta pailit  yang  harus  dibayarkan  kepada kreditor  tidak  hanya  berasal  dari  harta kekayaan  BUMN  namun  dalam  hal jumlah  utang  lebih  besar  dari  jumlah kekayaan  BUMN  harus  ikut  ditanggung oleh negara. Hal ini sebagai konsekuensi tidak adanya pemisahaan harta kekayaan negara dengan harta kekayaan  BUMN.  Kondisi  demikian tentunya akan membebankan keuangan negara  jika  setiap  kepailitan  BUMN harus  ditanggung  juga  oleh  keuangan negara.  Kepailitan  BUMN  menjadi  hal yang  sangat possible terjadi  karena sebagian  besar  BUMN  belum  berjalan secara profesional sebagai akibat terlalu banyaknya  intervensi  negara  terhadap aktifitas  bisnis  BUMN.  Negara  sebagai pemegang  saham  seharusnya  berhak mengintervensi  aktifitas  bisnis  BUMN hanya  melalui  Rapat  Umum  Pemegang Saham (RUPS). 1 Berdasarkan  hal  tersebut  sangat urgent untuk  merevisi  UU  Keuangan Negara  (terutama  Pasal  2g)  mengingat permohonan judicial review UU
keuangan
negara ditolak oleh Mahkamah  Konstitusi.  Revisi  UU Keuangan  negara  akan  memaksimalkan kinerja  BUMN  untuk  mengelola  bidang yang  berkaitan  dengan  hajat  hidup orang  banyak  sehingga  kesejahteraan sebagai tujuan negara dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Simpulan berdasarkan  pembahasan  di  atas ada beberapa kesimpulan yang didapat,
1 Lihat Pasal 75 UUPT 2007.
yaitu: (1) kepailitan BUMN menimbulkan  akibat  hukum  bagi debitor  dan  kreditor.  Kepailitan  BUMN berakibat  hilangnya  hak  debitor  untuk mengurus  dan  menguasai  harta  pailit. Pasca  putusan  pailit  pengurusan  dan penguasaan  harta  debitor  diserahkan kepada  kurator  yang  merupakan  pihak yang  diberikan  kewenangan  oleh undang-undang.  Kepailitan  BUMN  juga berakibat hilangnya hak kreditor untuk mengeksekusi  harta  pailit  secara sepihak dan diserahkan kepada kurator sesuai  dengan  kedudukan  kreditor tersebut;  (2)  kepailitan  BUMN  juga menimbulkan  akibat  hukum  bagi negara pasca berlakunya UU Keuangan Negara. Kepailitan BUMN menimbulkan akibat  hukum  ikutsertanya  negara bertanggung  jawab  atas  utang  yang harus  dibayarkan  oleh  BUMN  kepada kreditor dalam hal jumlah utang BUMN lebih  besar  dari  jumlah  karena  antara kekayaan  negara  dan  kekayaan  BUMN tidak terpisah.

## Daftar Pustaka
Buku Ali,  Chidir,  2014, Badan  Hukum ,  PT Alumni, Bandung.
Atmadja,  Arifin  P.  Soeria,  2010, Keuangan  Publik  dalam  Perspektif Hukum (Teori, Praktik, dan Kritik ), cetakan  ke-2,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta Friedmann,  W.,  1971, The  state  and  the Rule  of  Law  in  a  Mixed  Economy ,
Steven and Sons, London.
Jono,  2010, Hukum  Kepailitan ,  Sinar Grafika, Jakarta
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan  Indonesia ,  cetakan  ke- 4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Nating,  Imran,  2005, Peranan  dan Tanggung  Jawab  Kurator  dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit , PT Raja Grafindo, Jakarta
Subekti,  R.  dan  R.  Tjitrosudibio,  2002,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta.
Artikel Ilmiah Resen,  Made  Gde  Subha  Karma,  2015, Pengaturan  Badan  Usaha  Milik Daerah Berdasarkan Good Governance  dan  Good  Corporate Governance (Tinjauan Yuridis Terhadap  Badan  Usaha  Milik Daerah  Sebagai  Entitas  Bisnis) , Desertasi, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada.
Wijayanta,  Tata,  2013, Kajian  Tentang Syarat Kepailitan Menurut Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004 , Hasil  penelitian  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada.

## Artikel Internet
Linda Hairani, “Kasus Pailit, Telkomsel Menang Lagi di MA”, diakses pada 24 Januari 2017, diakses melalui https://m.tempo.co/read/news/2013/ 07/22/090498741/kasus-pailit- telkomsel-menang-lagi-di-ma
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2013  Nomor  47,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) Undang  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)