## PERFORMANSI KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN: DIMENSI KELOLA KELEMBAGAAN,

## KAWASAN, DAN USAHA
THE PERFORMANCE OF FOREST FARMER GROUPS (KTH) IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT: DIMENSIONS OF INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS, FOREST AREA MANAGEMENT, AND ENTERPRISES
Oleh:
Hefri Oktoyoki 1*) , Benny Pratama 2) , Safnizar 3) , Rika Himawan 4)
1) Program Studi Kehutanan Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia (38122)
2) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Jakarta, Indonesia (10110)
3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia (38225)
4) KPHL Bukit Daun Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Indonesia (38223) *Email: hefri.oktoyoki@unib.ac.id
Diterima: 14 Oktober 2023
Disetujui: 23 Oktober 2023

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji inti dari Perhutanan Sosial termasuk hutan kemasyarakatan terdiri dari tiga aspek:  kelola  kelembagaan,  kelola  kawasan,  dan  kelola  usaha.  Metode  yang  digunakan  melalui  pendekatan eksploratif dengan data  yang diambil menggunakan metode  survei  dan pengamatan lapangan. Dimensi kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha diukur dengan menggunakan indikator ukuran dari  Peraturan Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumberdaya Manusia No P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020. Hasil penilaian performa kelembagaan  KTH  Tunas  Maju  pada  dimensi  kelola  kelembagaan  nilainya  sebesar  205  atau  56.94%  dari maksimal nilai indikator sebesar 360. Penilaian performa kelola kawasan mencapai skor 120, yang setara dengan 60%  dari  nilai  indikator  maksimal  sebesar  200.  Performa  kelola  usaha  skornya  215,  atau  48,86%  dari  nilai indikator maksimal sebesar 440. Kesimpulannya performansi KTH Tunas Maju berada pada posisi "KTH Kelas Madya" dengan skor total 540. Dengan melihat potensi yang ada, maka untuk meningkatkan performanya masih sangat  potensial.  Indikator  yang  perlu  ditingkatkan  seperti:  partisipasi  kaum  wanita  dalam  kepengurusan  dan sebagai anggota kelompok, penambahan Rencana Kegiatan Kelompok, frekuensi pertemuan kelompok, tingkat kehadiran anggota, kelengkapan sekretariat dan administrasi, partisipasi pengurus dan anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan, perlu adanya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, perluasan mitra usaha, pengembangan jenis usaha atau diversifikasi produk, dan peningkatan modal usaha.
Kata kunci: Kelompok tani hutan, Performansi, Perhutanan sosial .

## Abstract
This research examines the essence of Social Forestry, including community forestry, which consists of three aspects: institutional, area, and business management. The method is an exploratory approach with data taken using  survey  methods  and  field  observations.  The  dimensions  of  institutional  arrangements,  forest  area management, and enterprises are measured using indicators from the Head of Extension and Human Resources Development  Agency  Regulation  No.  P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020.  The  assessment  results  for  KTH  Tunas Maju's institutional  performance in the  area management dimension showed a  score  of 205 or 56.94% of the maximum  indicator value  of 360.  The  assessment  for  area  management  performance  reached  a  score  of 120, equivalent to 60% of the maximum indicator value of 200. The business management performance score was 215, or 48.86% of the maximum indicator value 440. Consequently, KTH Tunas Maju's overall score is 540, placing it in the "Intermediate-level KTH" category. Considering the existing potential, there is still substantial space for improvement in its performance. Indicators that require enhancement include increased participation of women in leadership positions and membership within the group, the addition of group activity plans, frequency of group meetings,  member  attendance  rates,  completeness  of  secretarial  and  administrative  functions,  involvement  of managers and members in capacity-building activities and training, and the necessity for a Community Forestry Extension Officer. Furthermore, expanding business partnerships, diversifying products, and increasing business capital is essential.
Keywords: Forest Farmer Group, Performance, Social forestry

## PENDAHULUAN
Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  merujuk  pada  hutan  negara  yang  digunakan  terutama  untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalamnya dan di sekitar wilayah hutan tersebut. Upaya pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka sehingga mereka dapat memperoleh manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil. Hal ini dicapai melalui pengembangan kapasitas dan memberikan akses bagi masyarakat guna mencapai kesejahteraan (Charnley and Poe, 2017; Sarintan Efratani Damanik et al. , 2022).
Dalam konteks pengelolaan, Hutan Kemasyarakatan mengedepankan peran masyarakat sebagai pelaku utama, yang mencakup berbagai aspek pengelolaan secara komprehensif, termasuk penanaman, pemeliharaan, dan pemanfaatan hutan (Foundjem-Tita et al. , 2018). Permenhut No. P 37/Menhut/2007 tentang  Hutan  Kemasyarakatan  menegaskan  bahwa  pembangunan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm) memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani  hutan  lokal  dengan  mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara adil, berkelanjutan, dan menjaga kelestarian fungsi hutan serta lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan  penelitian  (Oktoyoki et  al. ,  2023),  salah  satu  KTH  yang  akan  dijadikan percontohan atau model pengelolaan hutan kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu adalah KTH Tunas Maju, Gapoktanhut HKm Tri Setia Desa Tebat Pulau. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) KTH ini melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Rejang Lebong No. 180.186.III tahun 2015, KPHL unit III Bukit Daun dan KPHL Bukit Balai Rejang. Izin ini mencakup wilayah seluas 527,97 hektar (RPHJP KPHL Bukit Daun, 2017). Namun, belum diketahui kinerja KTH tersebut sejauh ini, sehingga  pada  dimensi  apa  upaya-upaya  perbaikan  perlu  diintervensi  lebih  jauh  belum  dapat direncanakan dengan tepat.
Penjelasan di atas menuntut untuk dilakukan penilaian performansi KTH Tunas Maju tersebut agar dapat dianalisis posisi kinerjanya pada saat ini. Sesuai dengan yang diungkapkan (Oktoyoki and Suharjito, 2016), kelembagaan menjadi penentu dalam keberhasilan pengelolaan hutan. KTH yang kuat akan  melahirkan  kelestarian  ekologi  dan  ekonomi  bagi  petani  hutan,  dan  sebaliknya.  Penelitian  ini mengambil fokus pada dimensi kelola kawasan, kelembagaan, dan kelola usaha dalam melihat posisi performansi KTH Tunas Maju.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 – Februari 2023 pada KTH Tunas Maju di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemilihan KTH tersebut sebagai lokus penelitian karena akan dijadikan model pengelolaan kelompok tani  di  Provinsi  Bengkulu,  sehingga  perlu  dievaluasi  performansinya  untuk  mendapatkan  strategi peningkatan kapasitas KTH yang tepat di masa datang. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan data yang diambil menggunakan metode survei dan pengamatan lapangan.
Dimensi  kelola  kawasan,  kelembagaan,  dan  usaha  diukur  dengan  menggunakan  indikator ukuran ekologi, kelembagaan, dan ekonomi dari Peraturan Kepala Badan Penyuluh Dan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  No  P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020.  Data  yang  dibutuhkah  untuk  menilai performansi  kelola  kelembagaan  yaitu  apakah  KTH  tersebut  memiliki  dasar  hukum,  kepengurusan, aturan  kelompok,  Rencana  Kegiatan  Kelompok  (RKK)  dan  kelengkapan  administrasi.  Penilaian performa kelola kawasan berkaitan dengan pemahaman anggota terhadap batas kelola dengan kawasan hutan,  pemetaan  wilayah  kelola  dan  pemanfaatan  wilayah  kelola.  Penilaian  kinerja  kelola  usaha bertujuan untuk mengetahui modal awal, sumber penambahan modal yang didapatkan, dan cakupan
pemasaran  hasil  usaha  KTH.  Responden  penelitian  ini  adalah  seluruh  pengurus  dan  anggota  KTH. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Tabel 1. Rekapitulasi skor aspek kajian performa KTH
No. Aspek Kajian Nilai maksimal indikator Jumlah skor 1. 2. 3. Kelola Kelembagaan Kelola Kawasan Kelola Usaha 360 220 440 Total Nilai 1000
Sumber: Peraturan Kepala Badan Penyuluh Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020.
Tabel 2 . Interval nilai predikat performa kelas KTH
No. Predikat performansi kelas KTH Hasil Penilaian 1 KTH kelas Pemula < 350 2 KTH kelas Madya 350-700 3 KTH kelas Utama >700
Sumber: Peraturan Kepala Badan Penyuluh Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No P.5/P2SDM/Set/Kum.1/7/2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Performansi KTH Tunas Maju pada Dimensi Kelembagaan
Perancangan struktur organisasi harus memastikan adanya lingkungan kerja yang efektif dan terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan bagian atau fungsi dari setiap divisi manajemen. (Lin et al. , 2021).
2 . Aspek dan indikator penilaian Performa Kelola Kelembagaan
No Aspek dan Indikator Penilaian Nilai Indikator Skor 1 Bagaimana landasan hukum yang menjadi dasar pendirian KTH Surat keputusan kepala desa 20 2 Ke-pengurusan Ketua, sekretaris, bendahara 15 3 Partisipasi perempuan dalam struktur kepengurusan dan keanggotaan kelompok. Tidak ada 0 4 Rencana kegiatan kelompok (RKK) Rencana tahunan 10 5 Tingkat  kehadiran  anggota  saat  menghadiri  pertemuan KTH. 30 – 50% 10 6 Berapa  angka  rata-rata  kehadiran  pengurus  atau  anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok 51 – 75% 20 7 Proses pengawasan dan penilaian atas aktivitas kelompok. Pengurus dan anggota, terdokumentasi 10 8 Fasilitas  dan  perlengkapan  sekretariat  KTH  (termasuk papan  nama  KTH,  papan  informasi,  pondok  pertemuan, perpustakaan, peta wilayah kelola, struktur organisasi, dan sebagainya). < 3 unsur 10 9 Peraturan atau regulasi yang dimiliki oleh kelompok AD/ART 20 10 dokumen administrasi kelompok yang harus dipenuhi: buku tamu, daftar anggota, daftar kehadiran pertemuan, notulensi rapat,  buku  kas,  buku  tabungan,  buku  simpanan  pinjam, inventaris barang, dan catatan hasil kegiatan. < 3 buku 5 11 Berapa sering KTH mengadakan pertemuan? 3 bulan sekali 5 12 pengurus atau anggota yang mengikuti program peningkatan  kapasitas  (seperti  pelatihan,  kursus,  atau magang) dalam tiga tahun terakhir 1 orang 10
13 Apa  saja  jenis  pelatihan  bidang  kehutanan  yang  diambil oleh  pengurus  atau  anggota  (baik  teknis  maupun manajemen) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir? 2 – 3 jenis 10 14 Bagaimana partisipasi kelompok tani hutan dalam berbagai program  pemerintah  seperti  gerakan  penanaman,  kegiatan lomba, dan lain sebagainya? < 5 kegiatan 15 15 Apa  saja  bentuk-bentuk  kearifan  lokal  yang  diaplikasikan dalam  aktivitas  KTH,  seperti  hutan  larangan,  pelestarian flora/fauna  lokal,  atau  pelestarian  mata  air,  dan  lain sebagainya? Pelestarian mata air 15 16 Berapa  banyak  kelompok  baru  yang  terbentuk  akibat pertumbuhan usaha atau inspirasi dari kelompok yang sudah ada? .>3 kelompok 15 17 Total  jumlah  Penyuluh  Kehutanan  Swadaya  Masyarakat (PKSM) yang telah ada Belum ada 0 18 Berapa  banyak  anggota  yang  memiliki  potensi  untuk menjadi calon pengurus KTH? 2-3 orang 15 Total skor 205 Nilai maksimal indikator 360
Hasil penilaian performa kelembagaan (Tabel 3) menunjukkan bahwa KTH Tunas Maju pada dimensi kelola kelembagaan nilainya sebesar 205 atau 56.94% dari maksimal nilai indikator sebesar 360. Artinya hanya separuh dari total nilai performa kelola kelembagaan yang dapat dicapai KTH Tunas Maju saat ini. Nilai maksimal dari tiap aspek penilaian adalah pada dasar hukum pendirian kelompok yaitu SK Kepala Desa Tebat Pulau, sehingga perlu dibuatkan akta notaris KTH. Meskipun KTH Tunas Maju belum memiliki dana untuk mengurus badan hukum dan membuat akta notaris, penting untuk dicatat bahwa kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti diatur dengan jelas dalam pasal 1886 Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata. Kekuatan pembuktian dari akta notaris dianggap sempurna, karena akta otentik memberikan bukti yang kuat di antara para pihak, ahli waris, atau pihak- pihak yang memperoleh hak dari mereka tentang isinya yang tercantum dalam akta tersebut (Sasauw, 2015; Mukrimaa et al. , 2016), dan sudah ada AD/ART kelompok.
Tabel  3  juga menunjukkan  bahwa  kepengurusan sudah  ada tapi  belum  maksimal  peran  dan fungsinya,  pemantauan  dan  evaluasi  masih  rendah,  sekretariat  masih  belum  memadai,  rencana kelompok belum detail, hanya ada rencana tahunan, dan tingkat partisipasi anggota yang berjumlah 30 orang dalam kegiatan KTH masih lemah. Faktor-faktor yang menyebabkan penyebaran informasi di KTH  Tunas  Maju  menjadi  lambat  adalah  karena  anggota  kelompok  sibuk  dengan  kegiatan  bertani hingga sore hari dan kurangnya minat mereka untuk berpartisipasi dalam setiap pertemuan. Kondisi ini menyebabkan informasi yang diperoleh dalam pertemuan-pertemuan tersebut sulit tersebar ke seluruh anggota kelompok. Keterlibatan anggota lainnya dalam pertemuan ini sangat rendah. Kegiatan bertani yang  memakan  banyak  waktu  dan  rendahnya  partisipasi  anggota  juga  berdampak  pada  frekuensi pertemuan KTH. Sesuai yang diungkapkan Luswaga and Nuppenau, (2020) bahwa partisipasi anggota dalam  KTH  untuk  meningkatkan  efisiensi,  pembagian  pengetahuan  dan  pengalaman,  peningkatan kreativitas dan inovasi, semangat kerja tim, penguatan keputusan bersama, dan peningkatan kepatuhan (Anwarudin and Dayat, 2019; Putri, et al., 2023).
Partisipasi  perempuan  dalam  kepengurusan  dan  sebagai  anggota  kelompok  masih  belum terwujud,  padahal  aspek  gender  menjadi  hal  yang  membantu  dalam  keberhasilan  pengelolaan kelembagaan (Trisni Utami et al. , 2019; Bhattarai, 2020; Pratama and Rijanta, 2021). Kelengkapan administrasi kelompok masih sangat minim, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka paling tinggi tamatan SMP, sehingga kemampuan mereka dalam mengelola administrasi masih sangat lemah. Untuk  mengatasi  hal  ini  maka  perlu  ditempatkan  orang-orang  yang  berpendidikan  tinggi  dalam
pengurusan administrasi kelompok, misalnya anak-anak dari anggota KTH yang berpendidikan tinggi. PKSM  juga  belum  ada  yang  mendampingi  KTH  Tunas  Maju,  ini  menjadi  titik  lemah  yang  krusial karena  peran  penyuluh  atau  pendamping  kelompok  dapat  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan kelompok  (Fitria,  Suharjito  and  Ekawati,  2021;  Haryanto,  Anwarudin  and  Yuniarti,  2021;  Sarintan Efratani Damanik et al. , 2022).
Pengurusan dan anggota  KTH Tunas Maju relatif cukup sering mengikuti pelatihan ataupun kegiatan  peningkatan  kapasitas  kelompok.  Beberapa  pelatihan  yang  pernah  mereka  ikuti  yaitu  dari pelatihan  yang  diadakan  oleh  Universitas  Bengku,  Akar  Foundation,  dan  BPDLH.  Kedepannya pelatihan  harus  lebih  sering  diikuti  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  KTH  untuk  memperoleh pengetahuan  baru,  meningkatkan  keterampilan  teknis  dan  juga  mengembangkan  sikap  yang  positif (Hermudananto et  al. ,  2019;  Poudyal,  Maraseni  and  Cockfield,  2019;  Futemma,  De  Castro  and Brondizio, 2020).
Kearifan  lokal  yang  ada  di  KTH  Tunas  Maju  berupa  pelestarian  sumber  air.  Pelestarian  ini dikarenakan  masyarakatnya  tinggal  di  kaki  Hutan  Lindung  Bukit  Daun  yang  berfungsi  sebagai tangkapan air. Air dari Bukit Daun tersebut selain menjadi sumber air minum, juga mereka alirkan ke sawah-sawah  di  desa.  Mereka  telah  membentuk  kelompok  baru  yaitu  Kelompok  Usaha  Perhutanan Sosial (KUPS) Register Lima yang bergerak untuk trading kopi Robusta.
Kedepan perlu didampingi lebih maksimal untuk kelola kelembagaan pad KTH Tunas Maju. Ini menjadi penting karena keberhasilan seluruh aspek dalam pengelolaan hutan sangat ditentukan oleh kuat atau lemahnya kapasistas kelembagaan kelompok (Falk, Kumar and Srigiri, 2019; Gustafsson and Scurrah, 2019; Azizah, Ichsan and Webliana, 2021).

## 2. Performansi KTH Tunas Maju pada Dimensi Kelola Kawasan
Performa Kelola Kawasan berisi tentang pemahaman pemanfaatan wilayah kelola, pemetaan dan batas wilayah kelola. Kinerja kelola kawasan KTH Tunas Maju dapat di lihat pada Tabel 4.
Tabel 3 .  Aspek dan indikator penilaian performa kelola kawasan
No Aspek dan Indikator Penilaian Nilai Indikator Skor 1 Sejauh mana anggota memahami batasan wilayah yang dikelola oleh kelompok? > 75 % paham 20 2 Proses pengaturan dan pemetaan wilayah yang dikelola oleh kelompok. Dilakukan oleh pihak lain 10 3 Penilaian dan pemahaman terhadap potensi dan kapasitas wilayah yang dikelola oleh kelompok. Diidentifikasi, tetapi belum di petakan dan didokumentasikan 10 4 Pengenalan dan pencatatan masalah-masalah yang ada di wilayah yang dikelola oleh kelompok. Diidentifikasi, tetapi belum di petakan dan didokumentasikan 10 5 Eksploitasi wilayah yang dikelola oleh kelompok sejalan dengan potensinya. Rencana pemanfaatan masih dalam proses 10 6 Kegiatan kelompok dalam menjalankan upaya rehabilitasi. 2-3 kegiatan 10 7 Kegiatan kelompok dalam menerapkan upaya konservasi sumber daya hutan. 1 Kegiatan 10 8 Akibat dari upaya tersebut terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian hutan dan lingkungan melalui kelompok/organisasi. 1 kelompok 10 9 Efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan seperti peningkatan sumber mata air, pengurangan lahan yang kritis, pelestarian Pengurangan lahan kritis 20
keanekaragaman hayati, pengurangan kebakaran hutan, dan lain sebagainya.
10 sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBML/SVLK dan lain-lain). belum ada proses 0 11 Produk yang dihasilkan sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam proses pengajuan 10 Total Skor 120 Nilai maksimal indikator 200
Penilaian performa kawasan (Tabel 4) menunjukkan bahwa kinerja kelola usaha KTH Tunas Maju  mencapai  skor  120,  yang  setara  dengan  60%  dari  nilai  indikator  maksimal  sebesar  200. Pemahaman  anggota  KTH  Tunas  Maju  tentang  batas  wilayah  kelola  dengan  kawasan  hutan  sudah mencapai tingkat yang cukup memadai. Mereka sudah memahami batas wilayah kelola, namun belum melakukan  penandaan  dan  pemetaan  wilayah  keseluruhan  kelola  tetapi,  untuk  wilayah  persil  atau wilayah  perseorangan  dari  masing-masing  anggota  sudah  dilakukan  sebagian  ketika  mereka mendapatkan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) dari BPDLH tahun 2018. Maka, ke depan perlu dilakukan pemetaan  keseluruhan  wilayah  kelola.  Proses  pemetaan  dan  penandaan  wilayah  kelola  kelompok mestinya berlangsung secara partisipatif, melibatkan seluruh pengurus dan anggota kelompok. Hal ini penting karena setiap anggota harus memiliki area tersendiri untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan, sesuai dengan hak komunitas (Bowditch et al. , 2020).
Potensi dan daya dukung wilayah kelola dan kawasan hutan oleh kelompok tani hutan Tunas Maju masih belum diketahui dengan pasti. Meskipun sudah ada usaha untuk mengidentifikasi pemetaan dan  wilayah  kelola,  namun  belum  ada  pencatatan  peta  secara  resmi.  Selain  itu,  pemetaan  terhadap wilayah kelola dari setiap anggota KTH Tunas Maju juga hanya dilaksanakanpada sebagain anggota dalam  bentuk  peta  persil/andil  garapan,  namun  untuk  pemetaan  zonasi  dan  sebagian  andil  garapan anggota lainnya belum dilakukan. Saat ini, penandaan wilayah kelola anggota KTH Tunas Maju hanya mengandalkan tanaman Hanjuang (Cordyline fruticosa) sebagai patokan atau batas dari masing-masing wilayah kelola. Tujuan dari penandaan ini adalah untuk mempermudah pengelolaan wilayah yang telah disepakati dan mencegah potensi terjadinya konflik sosial antara anggota kelompok.
Hingga saat ini, belum ada rencana tertulis atau gagasan mengenai penggunaan wilayah kelola kelompok  yang  sesuai  dengan  potensi  yang  ada  di  KTH  Tunas  Maju.  Walaupun  begitu,  beberapa wilayah kelola telah ditanami dengan tanaman durian (Durio Zibethinus) dan sedikit tanaman pala yang buahnya dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani hutan Tunas Maju untuk dikonsumsi dan dijual.
Aktivitas rehabilitasi yang dilakukan oleh kelompok tani hutan di KTH Tunas Maju termasuk penanaman  Jengkol (Archidendron  pauciflorum) ,  dan  beberapa  Pinang (Areca  catechu) serta pelestarian di sepadan sungai. Selain itu, KTH Tunas Maju juga berusaha melestarikan sumber daya hutan dengan melakukan perlindungan mata air dan memanfaatkan jasa lingkungan, seperti penyediaan air  agar  kualitas  dan  ketersediaannya  tetap  terjaga.  Tujuan  dari  rehabilitasi  dan  konservasi  yang dilakukan oleh KTH Tunas Maju adalah untuk menjaga dan memulihkan ekosistem yang ada.
Hingga saat ini,  Sertifikat Pengolahan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) belum diperoleh oleh kelompok tani hutan atau Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), dan mereka juga belum mengusahakan komoditas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Memperoleh sertifikat  untuk  pengelolaan  hutan  dan  pengusahaan  komoditas  sesuai  dengan  standar  SNI  sangat penting  dalam  meningkatkan  kinerja  kelompok  tani  hutan.  Dengan  mendapatkan  sertifikasi  ini, pengelolaan  dan  pengusahaan  komoditas  kelompok  akan  mendapatkan  pengakuan  resmi  dan meningkatkan  kepercayaan  dari  pihak-pihak  terkait,  termasuk  mitra  usaha.  Butar,  Prihandono  and Sayekti  (2022)  menyatakan  bahwa  produk  yang  memiliki  sertifikasi  nasional  SNI  juga  memiliki peluang besar untuk diekspor ke negara-negara tetangga. Selain itu, memproduksi komoditas sesuai
dengan standar nasional akan meningkatkan daya saing produk kelompok tani hutan di pasaran. Namun, dengan  masuknya off  taker ke  Desa  Tebat  Pulau  untuk  membeli  kopi,  perlahan  mereka  mulai meningkatkan kualitas kopi yang dihasilkan.

## 3. Performansi KTH Tunas Maju pada Dimensi Kelola Usaha
Kinerja  Kelola  Usaha  meliputi  sumber  modal  jenis  usaha,  kerja  sama,  pemasaran    dan pendapatan kelompok. Kinerja kelola usaha dinilai dari beberapa aspek dengan skor pada KTH masing- masing Tabel 5.
Tabel 4 . Aspek dan indikator penilaian performa kelola usaha
No Aspek dan Indikator Performa Nilai Indikator Skor 1 Kenaikan modal usaha dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. < 25% 20 2 penambahan modal usaha didapatkan dari? Mitra usaha 30 3 Perluasan jenis usaha atau variasi produk selama tiga tahun terakhir. 1 jenis 15 4 Pertemuan dengan pelaku usaha dalam tiga tahun terakhir untuk kepentingan bisnis. 1 kali 10 5 Membangun kerjasama / kemitraan melalui perjanjian atau MoU dalam tiga tahun terakhir. 2 kemitraan 20 6 Pangsa pemasaran produk dari usaha kelompok. Nasional 30 7 Kenaikan pendapatan keseluruhan kelompok dalam periode satu tahun terakhir. 1 kali lipat 15 8 Penggunaan informasi dan teknologi dari beragam sumber. 1 sumber 15 9 Jumlah tenaga kerja / daya serap yang bekerja di usaha kelompok. < 10 orang 15 10 Kenaikan omset atau pendapatan dari kegiatan produksi utama dalam tiga tahun terakhir. Produksi kopi meningkat 15 11 Kenaikan omset atau pendapatan dari usaha turunan atau produksi tambahan dalam tiga tahun terakhir. 25% modal usaha 30 Total skor 215 Nilai maksimal indikator 440
Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 5, kinerja kelola usaha KTH Tunas Maju mencapai skor  215,  yang  setara  dengan  48,86%  dari  nilai  indikator  maksimal  sebesar  440.  Selama  3  tahun terakhir,  telah  terjadi  pertambahan  modal  usaha  satu  kali  untuk  peremajaan  kopi  sambung  tunas (graffting) dan  pemeliharaan  kopi  pola  agroforestri,  menunjukkan  adanya  upaya  dalam  perbaikan produksi kopi tua mereka. Sumber penambahan modal teridentifikasi cukup signifikan. Berawal dari mereka membentuk KUPS Register Lima, lalu mendirikan Koperasi Rumpun Register Lima. Dalam membangun kelembagaan bisnis tersebut mereka dibantu oleh Akademisi dari UNIB, petugas lapangan BPDLH, dan Penyuluh pendamping, sehingga desain bisnis dan pembukuan keuangan tertata dengan baik  yang  pada  akhirnya  memperoleh  kepercayaan  pemilik  modal  dari  Farmaklik  Group  dan  Bank Syariah  Indonesia  (BSI)  memberikan  modal  masing-masing  sebesar  Rp.600.000,-  dan  Rp. 1.200.000.000,-.  Akses  modal  menjadi  penting  dimiliki  agar  dapat  membantu  mengurangi  risiko kegagalan dalam pengelolaan usaha (Sensini, 2020; Saheriyanto and Suhaimi, 2021).
Dalam 3 tahun terakhir KUPS Register Lima yang di dalamnya terdiri dari anggota KTH Tunas Maju telah menjalin kemitraan dengan perjanjian/MoU dengan PT. ALKO International Coffee dan PT. Mayora untuk trading kopi greanbean . Mereka menyuplai kopi ke PT. Mayora sebanyak 8 ton per minggu. Hal ini berimplikasi kepada peningkatan perekonomian anggota dengan cukup signifikan. PT ALKO juga membantu melatih petani tersebut untuk menjalankan proses bisnis kopi yang prospektif,
dan  terdapat  Project  200  ha  pengembangan  agroforestri  Arabika  pada  lahan  kelola  mereka  sebagai variasi  bisnis  di  masa  depan.  Diversifikasi  jenis  usaha  yang  dilakukan  KTH  Tunas  Maju  berupa produksi  dan  penjualan  kopi  bubuk  dengan  merek Register  Lima  Coffee ,  ini  cukup  membantu meningkatkan perekonomian ibu-ibu wanita tani pada kelompok ini.
Total nilai performansi Kelompok Tani Hutan (KTH) Tunas Maju pada setiap indikator yang berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Penyuluh  Dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  No. P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020 dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 2 Grafik Kriteria Penilaian Kelas KTH Tunas Maju
Tabel 5 . Rekapitulasi skor performansi KTH Tunas Maju
N o Nama KTH Kriteria Penilaian Skor Performa Kelola Kelembagaan Performa Kelola Kawasan Performa Kelola Usaha Nilai Skor Nilai Mak Bobot % Nilai Skor Nilai Maks Bobot % Nilai Skor Nilai Mak s Bobot % 1 Tunas Maju 205 360 56,94% 120 200 60% 215 440 48,86% 540
Berdasarkan  Tabel  6,  terlihat  bahwa  KTH  Tunas  Maju  memperoleh  nilai  total  skor  kinerja sebesar  540  atau  55,27%.  Mengacu  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Penyuluh  Dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  No.  P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020  yang  mengklasifikasikan  kelas  KTH menjadi Kelas Pemula (<350), Kelas Madya (350-700), dan Kelas Utama (>700), dapat disimpulkan bahwa KTH Tunas Maju berada pada posisi performansi "KTH Kelas Madya", nilai ini lebih tinggi dari nilai  performa  KTH  Sejahtera  Bersama,  Kabupaten  Kepahiang  dengan  skor  380  (Oktoyoki, et  a.,l 2023).
Performa Kelola Kelembagaan
Performa Kelola Kawasan Performa Kelola Usaha 205 120 215 Grafik Performa KTH Tunas Maju Nilai Skor
Gambar 1 Grafik Performansi KTH Tunas Maju
Hasil  total  skor  penilaian  performansi  ini  menunjukkan  terdapat  kenaikan  kelas  dari  ketika KTH ini didirikan dengan skor awal 290 dan sekarang menjadi 540. Namun, terdapat banyak aspek yang perlu ditingkatkan dalam mencapai performansi maksimal. Perlu diperhatikan bahwa penilaian performa kelola usaha mendapatkan persentase penilaian paling besar dibandingkan dengan performa kelola  kelembagaan,  dan  kelola  kawasan  mendapatkan  nilai  yang  paling  kecil.  Hal  ini  disebabkan penandaan batas kawasan belum dilakukan secara maksimal, sedangkan kelola usaha mendapatkan nilai tertinggi  karena  masuknya  permodalan  dan  sudah  ada  unit  usaha  dalam  bentuk  KUPS  yang  telah menjalankan  bisnisnya  dengan  cukup  baik.  Untuk  meningkatkan  performa  kelola  usaha,  perlu dilakukan kemitraan usaha yang lebih luas dengan kuantitas pengiriman greenbean Robusta yang lebih banyak,  berkualitas  dan  mulai  merambah  pasar  global  kopi, quality  control produk  juga  perlu ditingkatkan,  serta  akses  modal  yang  lebih  besar  untuk  mengupayakan scale  up usaha.  Kelola kelembagaan juga menjadi fokus perbaikan, seperti kekompakan kelompok, partisipasi kelompok, dan peningkatan peran dan fungsi pengurus dan anggota.
Jika dilihat secara keseluruhan, baru tercapai performa 55,27%, yang artinya posisi KTH Tunas Maju baru separuh jalan. Transfer of Knowledge, Technology , pembukaan akses pasar seluas-luasnya, peningkatan  akses  modal,  dan  kapasitas  kelembagaan  masih  menjadi  hal  yang  harus  dikerjakan. Kolaborasi multipihak, baik KTH, penyuluh pendamping, instansi terkait, NGO, Akademisi, dan mitra usaha perlu terus dibangun.

## KESIMPULAN
1. Performa kelola kelembagaan KTH Tunas Maju memperoleh nilai skor sebesar 205, yang setara dengan 56,94% dari nilai maksimal 360. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu minimnya partisipasi kaum wanita dalam kepengurusan dan sebagai anggota kelompok, hanya terdapat satu rencana kegiatan kelompok, frekuensi pertemuan yang hanya dilakukan masih sedikit, kehadiran anggota  yang  rendah  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  keterbatasan  kelengkapan  sekretariat  dan administrasi, kurangnya partisipasi pengurus dan anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan,  tidak  ada  Penyuluh  Kehutanan  Swadaya  Masyarakat,  serta  absennya  anggota  yang berpotensi menjadi kader pengurus KTH Tunas Maju.
2. Performa Kelola Kawasan KTH Tunas Maju meraih nilai skor 120, yang setara dengan 60% dari nilai maksimal 200. Faktor-faktor yang menyebabkan nilai masih belum tinggi adalah belum adanya pengenalan  potensi  dan  daya  dukung  wilayah  kelola  kelompok,  belum  dilakukannya  pemetaan wilayah kelola secara keseluruhan, belum terbentuknya kelompok atau organisasi karena dampak Minimnya  perhatian  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pelestarian  hutan  dan  lingkungan,  serta belum  adanya  sertifikasi  untuk  pengelolaan  hutan  yang  lestari  dan  komoditas  yang  diusahakan sesuai dengan standar SNI.
3. Performa Kelola Usaha KTH Tunas Maju meraih nilai skor 215, yang setara dengan 48,86% dari nilai maksimal 440. Perkembangan yang cukup signifikan pada aspek mitra usaha dan penjualan serta omset yang meningkat, ada pengembangan jenis usaha atau diversifikasi produk, namun, kerja sama  dengan  mitra  usaha  masih  sangat  potensial  untuk  diperluas  dan  ditingkatkan,  begitu  juga dengan peningkatan modal usaha. Performansi KTH Tunas Maju berada pada posisi "KTH Kelas Madya"  dengan  skor  total  540.  Dengan  melihat  potensi  yang  ada,  maka  untuk  meningkatkan performanya masih sangat potensial.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  KPHL  Bukit  Daun  dan  DLHK  Provinsi  Bengkulu  yang  telah memfasilitasi kegiatan lapangan baik wawancara maupun pengamatan lapangan selama penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwarudin,  O.,  Dayat,  D.  2019.  The  Effect  of  Farmer  Participation  in  Agricultural  Extension  on Agribusiness  Sustainability  in  Bogor,  Indonesia. International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious Understanding. Vol 6(3),pp: 0-61.
Azizah, L., Ichsan, A.C. & Webliana, K. 2021. Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Waku  Lani  Desa  Lenek  Duren  Dan  Desa  Toya  Lombok  Timur. Jurnal  Sylva  Scienteae .  Vol 4(1),pp: 72-84.
Bhattarai, B. 2020. How do gender relations shape a community’s ability to adapt to climate change? Insights from Nepal’s community forestry. Climate and Development. Vol 12 (10),pp: 876–887.
Bowditch,  E. et  al. 2020.  What  is  Climate-Smart  Forestry?  A  definition  from  a  multinational collaborative process focused on mountain regions of Europe. Journal of Ecosystem Services. Vol 4(6),pp: 101-113.
Butar, F.B., Prihandono, I. & Sayekti, C.W. 2022. Peningkatan Daya Saing Kopi Kare di Dusun Seweru dengan Ekolabel Swadeklarasi. Jurnal Abdimas . Vol 26(2),pp: 182–190.
Charnley,  S.,  &  Poe,  M.R.  2017.  Community  forestry  in  theory  and  practice:  Where  are  we  now?. Annual Review of Anthropology . Vol 3(6),pp: 301–336.
Falk, T., Kumar, S. & Srigiri, S. 2019. Experimental games for developing institutional capacity to manage common water infrastructure in India. Journal of Agricultural Water Management . Vol 2(1),pp: 260–269.
Fitria,  W.,  Suharjito,  D.  &  Ekawati,  S.  2021).  Peran  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (Kph)  Dalam Implementasi  Perhutanan  Sosial  (Studi  di  KPH  Produksi  Kerinci,  Provinsi  Jambi  dan  KPH Lindung  Sijunjung,  Provinsi  Sumatera  Barat). Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan. Vol 18(2),pp: 145–160.
Foundjem-Tita, D. et al. 2018. Viability of community forests as social enterprises: A Cameroon case study. Ecology and Society. Vol 23(4),pp: 122-132.
Futemma,  C.,  De  Castro,  F.  &  Brondizio,  E.S.  2020.  Farmers  and  Social  Innovations  in  Rural Development: Collaborative Arrangements in Eastern Brazilian Amazon. Land Use Policy. Vol 9(9),pp: 104-999.
Gustafsson,  M.T.,  &  Scurrah,  M.  2019.  Strengthening  subnational  institutions  for  sustainable development  in  resource-rich  states:  Decentralized  land-use  planning  in  Peru. World Development. Vol 11(9),pp: 133–144.
Haryanto, Y., Anwarudin, O., & Yuniarti, W. 2021. Progressive Farmers As Catalysts for Regeneration in Rural Areas Through Farmer To Farmer Extension Approach. Plant Archives. Vol 21(1),pp: 867–874.
Hermudananto, H. et al. 2019. Adoption of Agroforestry-Porang Model for Land Utilization under Teak Stands. Jurnal  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (Indonesian  Journal  of  Community Engagement). Vol 5(3),pp: 416.
Lin, T. et al. 2021. Farmer social networks: The role of advice ties and organizational leadership in
agroforestry adoption. PLoS ONE. Vol 16(8),pp: 1–18.
Luswaga, H. & Nuppenau, E.A. 2020. Participatory forest management in west usambara Tanzania: What is the community perception on success?’. Journal of  Sustainability (Switzerland) . Vol 12 (3),pp: 76-87.
Mekar, S., Tanjung, Z., &  Irfan, Z. 2023. Analisis Partisipasi Anggota Kelompok Tani Hutan Pada Kegiatan KTH Di Kota Padang. Jurnal Niara. Vol 16(1),pp: 132–148.
Mukrimaa,  S.S., et  al. 2016.  Kekuatan  Pembuktian  Akta  di  Bawah  Tangan  Waarmerking  Dalam Perspektif  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia. Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Guru Sekolah Dasar. Vol 6(8),pp: 128-140.
Oktoyoki, H. et al. 2023. Post-permit social forestry: An analysis of the economic impact of the forestry revolving  fund  facility  to  the  community  of  forest  farmers. E3S  Web  of  Conferences, 20-25 September 2022 . Bengkulu, Indonesia. pp: 245-305.
Oktoyoki, H., & Suharjito, D. 2016. Pengelolaan sumberdaya hutan di kerinci oleh kelembagaan adat.
Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan . Vol 3(1),pp: 39–51.
Poudyal,  B.H.,  Maraseni,  T.  &  Cockfield,  G.  2019.  Impacts  of  forest  management  on  tree  species richness and composition: Assessment of forest management regimes in Tarai landscape Nepal. Applied Geography . Vol 11(1),pp: 102-178.
Pratama, A.C., & Rijanta, R. 2021. Pengelolaan Berbasis Gender Pada Hutan Kemasyarakatan Batuk liang Utara Kabupaten Lombok Tengah. JLR - Jurnal Legal Reasoning . Vol 3(2),pp: 80–99.
Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. 2021. Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. Jurnal Pertanahan . Vol 11 (1),pp: 76–88.
Sarintan,  E. et al. 2022. The Role Of Forestry Extension Agents In Community Empowerment Farmers Group Pasar Village. Forest Management Unit Iv Balige District Toba Regency. International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) . Vol 2(1),pp: 145–152.
Sasauw, C. 2015. Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. Lex Privatum . Vol 3(1),pp: 98–109.
Sensini,  L.  2020.  Working  capital  management  and  performance:  Evidence  from  Italian  SME’s. International Journal of Business Management and Economic Research . Vol 11(2),pp: 1749– 1755.
Trisni,  U., et  al. 2019.  Program  Konservasi  Hutan  Dan  Lahan  Berperspektif  Gender  Dalam  Upaya Antisipasi  Bencana  Banjir  Dan  Longsor  Di  Segorogunung,  Karanganyar,  Jawa  Tengah, Indonesia. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) . Vol 2(1),pp:1– 8.