Volume 16, Nomor 2 (2021), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v16i2.39852

## Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi
Factors that influence citizen’s participation in spatial planning in Bukittinggi City
L S Dewi 1 , F Tan 1 , M Nazer 1
1 Program Studi Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Corresponding author’s email: liza.sandra81@gmail.com
Abstrak. Perencanaan  tata  ruang  kota  merupakan  suatu  proses  sosial,  yang  tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik saja, tapi harus melibatkan manusia yang terdapat  didalamnya  yang  berhak  mendapatkan  kesempatan  untuk  mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat merupakan komponen yang secara langsung dipengaruhi dan berpengaruh terhadap rencana tata ruang. Keterlibatan masyarakat dalam  proses  penyusunan  RTRW  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menghindari adanya  penolakan-penolakan  di  kemudian  hari.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Kota Bukittinggi, penolakan terhadap dokumen RTRW Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011, dimana masyarakat menuntut peninjauan ulang atas Ruang Terbuka Hijau yang secara massive ditetapkan di dua keluarahan agar diubah kembali menjadi kawasan budidaya (perumahan dan pertanian lahan kering). Penolakan tersebut merupakan gambaran rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  penyusunan  dokumen  RTRW.  Hal  tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa fakor, terutama faktor internal yang berasal dari diri masyarakat  itu  sendiri.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  Kota  Bukittinggi. Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dengan  menyebar  kuesioner  kepada masyarakat  yang  terlibat  langsung  dalam  proses  penyusunan  RTRW.  Analisis  yang digunakan  adalah  analisis  kuantitatif  dengan  menggunakan  regresi  logistik.  Hasil penelitian yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kota Bukittinggi adalah jenis kelamin, usia dan pendapatan.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Partisipatif; Tata Ruang
Copyright © 2021, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Abstract. Spatial planning is a social process, which does not only focus on physical development, but also have to concern about the citizens, who deserve the chance to get a better life. Citizens are the component that are directly affected and influenced by the spatial planning. Citizen’s Participation is one way to avoid future rejections. For instance the case of Bukittinggi, there was a public rejection to the Bukittinggi’s spatial  document  No  6 year  2011,  where  citizens  demanded a  review  of  the  Green Open Space which was massively determined in two sub-district to be converted back into  a  cultivation  (housing  and  agriculture).  The  rejection  is  the  picture  of  the  low participation on spatial planning. This can be influenced by several factors, especially internal factors. The purpose of this study is to analyse the factors that influence the level  of  citizen  participation  in  Bukittinggi  City..  This  study  used  primary  data  by distributing  questionnaires  to  citizens  who  directly  involved  in  the  spatial  planning process. The method used a quantitative analysis using logistic regression. The results of the research show that the factors that influence citizen participation in Bukittinggi City are gender, age, and income.
Keywords: Citizen Participation; Participatory Planning; Spatial Planning

## 1. Pendahuluan
Kota adalah kawasan yang cenderung mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun. Hal  ini  dengan  sendirinya  mendorong  perkembangan  pemanfaatan  ruang  yang  perlu ditanggapi  secara  arif.  Perkembangan  fisik  kawasan  di  kota  mengarah  pada  fungsi  kota  itu sendiri yang tercermin pada kehidupan ekonomi dan sosio politik pada sifat-sifat fisik dan tata ruangnya  [1].  Dapat  diartikan,  terjadi  perkembangan  kota  menyebabkan  terjadinya pergeseran fungsi ruang.
Perencanaan  tata  ruang  kota  merupakan  suatu  proses  sosial,  yang  tidak  hanya  berfokus kepada pembangunan fisik saja, tetapi harus melibatkan manusia yang terdapat di dalamnya yang  berhak  mendapatkan  kesempatan  untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  lebih  baik. Masyarakat  merupakan  komponen  yang  secara  langsung  terpengaruhi  dan  berpengaruh terhadap dokumen RTRW. Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyusunan RTRW.
Mengesampingkan peran masyarakat dalam pengelolaan suatu wilayah merupakan pemicu permasalahan  ke  depannya.  Masalah  akan  menjadi  semakin  kompleks  karena  masyarakat sekarang  merupakan  masyarakat  yang  cerdas  ( knowledge  based  society )  dengan  banyak tuntutan.  Mereka  menjadi  lebih  kritis  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah.  Munculnya berbagai permasalahan dalam tata ruang merupakan implikasi dari tidak  dilibatkannya  masyarakat  secara  aktif  dalam  penyusunan  tata  ruang  tersebut.  Peran serta atau partisipasi masyarakat berperan penting dalam menentukan kesesuaian tata ruang dalam pembangunan kota kedepannya dan tentunya kebutuhan masyarakat itu sendiri.
Setelah  memasuki  era  desentralisasi,  Indonesia  mulai  bergerak  ke  arah  perencanaan partisipatif.  Tapi  dari  beberapa  penelitian  yang  dilakukan,  tingkat  partisipasi  masyarakat
masih bergerak di level tokenisme. Hal ini masih jauh dari kondisi partisipasi maksimal yang diharapkan seperti yang diamanatkan dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang.  Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saputra  [2]  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah Kabupaten Bulungan, dimana partisipasi yang dijalankan masih jauh dari pedoman tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, dalam pengambilan keputusan hanya diwakili oleh elite pemerintah saja, sehingga sulit untuk menentukan apakah hasil yang dicapai sudah berdasarkan keinginan masyarakat.
Bukittinggi  merupakan  kota  nomor  dua  terbesar  di  Sumatera  Barat  yang  merupakan  pusat perdagangan  dan  pariwisata.  Penetapan  Bukittinggi  sebagai  Pusat  Kegiatan  Wilayah menjadikan posisi Bukittinggi sangat penting dalam tata ruang Propinsi Sumatera Barat (Perda Propinsi  Sumatera  Barat  Nomor  13  Tahun  2012)  [3],  yang  berarti  menjadi  simpul  kedua  di Sumatera  Barat  setelah  Padang  sebagai  Pusat  Kegiatan  Nasional,  dan  juga  sebagai  pusat perdagangan dan jasa yang melayani kabupaten/kota di sekitarnya. Dengan posisi strategis di antara jalur lintas Sumatera Medan, Palembang, Padang dan berada di antara jalur Padang- Pekanbaru menjadikan Bukittinggi berkembang menjadi pusat perekonomian.
Bukittinggi  semakin  berkembang  dan  bergerak  maju,  yang  akhirnya  menjadi  salah  satu penyebab  terjadinya  pergeseran  fungsi  ruang  menyesuaikan  dengan  dinamika perkembangannya. Hal ini harus bisa ditampung dalam sebuah perencanaan tata ruang yang fleksibel.  Perencanaan  kota  sebagai  suatu  proses  sosial  yang  melibatkan  manusia  sebagai komponen utamanya sangat terlihat dalam perkembangan RTRW Kota Bukittinggi.
Perencanaan kota sebagai suatu proses sosial yang melibatkan manusia sebagai komponen utamanya sangat terlihat dalam perkembangan RTRW Kota Bukittinggi.  Penolakan terhadap Perda  RTRW  Nomor  6  Tahun  2011  merupakan  satu  contoh  terpinggirkannya  aspirasi masyarakat.  Dalam  Perda  Nomor  6  Tahun  2011,  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  secara massive ditetapkan  di  dua  kelurahan,  yaitu  Kelurahan  Puhun  Pintu  Kabun  dan  Bukit  Apit.  Dimana sebagai  penetralisir  polusi  dan  paru-paru  kota,  RTH  seharusnya  menyebar  di  seluruh kelurahan.  Penetapan  kawasan  RTH  yang  terpusat  hanya  di  dua  kelurahan  ini  juga menghambat terjadinya pembangunan di kedua kawasan tersebut sehinga memicu tuntutan masyarakat  di  kedua  kelurahan  tersebut  agar  fungsi  kawasan  RTH  dapat  ditinjau  kembali menjadi kawasan budidaya (perumahan dan pertanian lahan kering).
Masih  rendahnya  tingkat  partisipasi  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  menjadi pendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyusunan RTRW yaitu faktor internal dan eksternal.  Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dari dalam diri masyarakat sendiri,  sedangkan  faktor  eksternal  adalah  semua  faktor  yang  mempengaruhi  masyarkat untuk  ikut  berpartisipasi  meliputi  semua  pihak  yang  berkepentingan  dan  mempunyai pengaruh terhadap program kecuali masyarakat [4]. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat, peranan
konsultan  perencana,  dan  peranan  pihak  swasta  (Pengembang,  LSM).  Secara  lebih  khusus artikel  ini  hanya  akan  membahas  mengenai  faktor-faktor  internal  yang  mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2017.

## 2. Metode
Penghitungan regresi ditujukan untuk mengetahui pengaruh fungsional antara variabel jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan masyarakat. Analisis ini menggunakan analisis logistic  regresion  model untuk  menunjukkan  probabilitas  seseorang  dalam  ikut berpartisipasi  dalam  penyusunan  revisi  RTRW  Kota  Bukittinggi.  Probabilitas  ini  didasarkan pada asumsi mengenai variabel random yang diteliti berbentuk logistic distribution function model . Analisis ini digunakan karena kuesioner yang digunakan berupa data dikotomik/biner dengan variabel bebas berskala interval/kategorik [5].
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel non acak ( non probality  sampling )  yaitu purposive  sampling atau  sampling  dengan  maksud  tertentu  [6]. Dengan  teknik  ini  tidak  semua  subjek  penelitian  memiliki  peluang  yang  sama  untuk  dipilih sebagai sampel, karena dalam pelaksanaannya digunakan pertimbangan tertentu [7]. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah wakil-wakil masyarakat yang terlibat langsung dalam penyusunan RTRW Kota Bukittinggi, yaitu sebanyak 127 orang.
Model  transformasi  logit  yang  digunakan  untuk  mengestimasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi tahun 2017 yaitu dengan memodifikasi model persamaan sehingga menjadi:
𝑧(𝑥)   = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝐽𝐸𝑁𝐼𝑆_𝐾𝐸𝐿𝐴𝑀𝐼𝑁 + 𝛽 2 𝑈𝑆𝐼𝐴 +   𝛽 3 𝑃𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝐼𝐾𝐴𝑁 + 𝛽 4 𝑃𝐸𝐾𝐸𝑅𝐽𝐴𝐴𝑁 + 𝛽 5 𝑃𝐸𝑁𝐺𝐻𝐴𝑆𝐼𝐿𝐴𝑁 + 𝜀𝑖

## Dimana
 o = Konstanta  i = Kesalahan pengganggu

## 2.1. Variabel
Model transformasi logit yang digunakan dibangun dari beberapa variabel bebas dan variabel terikat seperti yang dijelaskan pada Tabel 1. Data-data dari variabel ini diambil dengan cara penyebaran  kuesioner  berupa  kuesioner  tertutup  dengan  jenis  data  kategorik  dimana responden diminta memilih salah satu pilihan dari dua pilihan jawaban yang disediakan.
Tabel 1 . Keterangan variabel bebas dan variabel terikat.
No. Ket. Variabel Value label Jenis data 1 Y = Partisipasi Masyarakat Kota Bukittinggi 1 = berpartisipasi 0 = Tidak berpartisipasi Kategorik 2 X1 = Jenis Kelamin 1 = Laki-laki Kategorik
No. Ket. Variabel Value label Jenis data 0 =perempuan 3 X2 = Usia 1 = > 50 tahun 0 = ≤ 50 tahun Kategorik 4 X3 = Pendidikan 1 = Perguruan Tinggi 0 = Sekolah Menengah Kebawah Kategorik 5 X3 =Pekerjaan 1 = Perdagangan/ Jasa 0 = Non Perdagangan/Jasa Kategorik 6 X4 =Penghasilan 1 = > UMK 0 = ≤UMK Kategorik
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri. Di antara faktor internal  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  adalah  jenis  kelamin,  usia,  tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan [8].
2.1.1. Jenis kelamin. Jenis kelamin atau gender membawa makna perbedaan peran, fungsi, status  dan  tanggungjawab  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  merupakan  hasil  dari konstruksi budaya yang dilanjutkan dari satu generasi ke generasi berikutnya [9]. Perbedaan konsep  mengenai  gender  ini melahirkan  perbedaan  peran  dan tanggungjawab  laki-laki  dan perempuan dalam masyarakat.
2.1.2. Usia. Perbedaan  usia  memberi  pengaruh  terhadap  keaktifan  masyarakat  dalam berpartisipasi.  Adanya  senioritas  akan  memunculkan  dua  golongan  yang  berbeda  dalam berbagai  hal,  seperti  dalam  menyampaikan pendapatan  dan  pengambilan  keputusan,  yaitu golongan muda dan tua [10].
2.1.3. Tingkat Pendidikan . Litwin menyatakan karakteristik masyarakat dalam pembangunan partisipatif  adalah  tingkat  pengetahuan  masyarakat  tentang  usaha-usaha  partisipasi  yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Tingkat pengetahuan ini akan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut [11].
2.1.4. Penghasilan. Tingkat penghasilan akan mempengaruhi terhadap waktu luang yang bisa dialokasikan  untuk  berpartisipasi.  Menurut  Barros  penduduk  yang  lebih  kaya  kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga [12].
2.1.5. Pekerjaan. Pekerjaan secara langsung akan berpengaruh kepada tingkat penghasilan seseorang,  yang  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  waktu  luang  seseorang  dalam berpartisipasi, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan [4].

## 2.2. Tahapan pengujian
Dalam pengujian model dilakukan beberapa tahapan pengujian sebagai berikut:

## 2.2.1 Likelihood ratio test
Untuk  mengetahui  peran  seluruh  variabel  penjelas  di  dalam  model  secara  bersama-sama, dapat digunakan uji likelihood ratio atau uji signifikansi model. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai observasi terhadap nilai dugaannya yang diperoleh pada model yang terbentuk dengan model penuh. Untuk menentukan kelayakan model digunakan statistik uji nisbah kemungkinan (likelihood ratio test) , yaitu statistik uji G dengan persamaan [13]:
G = −2ln ( likelihood tanpa variabel penjelas likelihood dengan variabel penjelas ) = −2ln ( L 0 L k ) ……….......….(1.1)
Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:
H0 : β1 = β1 =……= βk = 0 (tidak ada pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen)
H1 : paling tidak terdapat satu βj ≠ 0 untuk j = 1,2,3,…,k (ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen)
Statistik uji G mengikuti distribusi Khi-Kuadrat dengan derajat bebas sehingga hipotesis ditolak jika G > χ 2 [α, (r-1)(k-1)] atau p-value < α.
2.2.2. Uji  wald. Selain  pengujian  parameter  secara  keseluruhan,  juga  harus  dilakukan pengujian koefisien secara individual [13]. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian secara individual adalah:
H0 : βj = 0 (tidak ada pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen) H1 : βj ≠ 0  untuk j = 1,2,3,…,k
Statistik uji yang digunakan menurut Gujarati [13] adalah:
W = ( β j Se(β j ) ) 2 …………………………………………………………..(1.2)
Dimana, βj = Koefisien regresi Seβj = Standard Error βj
Hipotesis ditolak jika W> χ 2 [α, (r-1)(k-1)] atau p-value <α
2.2.3. Odds  ratio. Nilai odds  ratio merupakan  besaran  yang  digunakan  untuk  melihat perbandingan  masing-masing  kategori  dari  variabel  bebas  dalam  menerangkan  peubah  tak bebas. Nilai ini diperoleh dengan mengeksponensialkan koefisien dari peubah dalam model regresi logistik yang terbentuk. Dengan kata lain, odds ratio merupakan perbandingan tingkat resiko antara 2 nilai peubah bebas, misalnya x=1 dan x=0, maka rumus untuk mencari odds ratio adalah sebagai berikut (Gujarati, 1993):
θ = exp (β i x) ………………………………………...………………….(1.3)
θ = odds ratio βi = koefisien logistik variable ke-i

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
Perencanaan  merupakan  suatu  proses,  prosedur,  dan  metode  dalam  mencapai  tujuan, mengidentifikasi  dan  menilai  pilihan-pilihan  yang  tersedia,  serta  pengembangan  strategi dalam  mencapai  pilihan-pilihan  tersebut.  Ini  merupakan  aktivitas  yang  diakukan  manusia dalam  mengambil  keputusan  yang  beorietasi  masa  depan  [14].  Friedman  dalam  bukunya Planning  in  the  Public  Domain menyatakan  bahwa  perencanaan  adalah  bagaimana menghubungkan antara pengetahuan teknis menjadi public actions [15].
Partisipasi  merupakan  keterlibatan  secara  sukarela  oleh  masyarakat  dalam  menciptakan perubahan dan pengambilan keputusan. Seseorang akan terdorong untuk berpartisipasi jika ia bisa menemukan dirinya merupakan bagian dari sebuah komunitas yang bertanggung jawab terhadap  komunitasnya  itu  sendiri.  Cornwall  menyatakan  partisipasi  tidak  hanya  sebagai kebutuhan  dasar,  tapi  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  [16].  Masyarakat  berhak untuk  ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  perencanaan  yang  mempengaruhi  langsung  terhadap kehidupan mereka.
Partisipasi  masyarakat  adalah  suatu  proses  berbasis  komunitas,  dimana  masyarakat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dimulai dari level terendah ( bottom up ). Mereka  akan  merasa  lebih  terdorong  untuk  ikut  berpartisipasi  jika  permasalahan  atau perencanaan  yang  dirancang  berhubungan  secara  langsung  dengan  kehidupan  mereka. Partisipasi  ini  hanya  akan  terjadi  jika  semua stakeholder bekerja  sama  dalam  menerapkan perubahan  yang  mempengaruhi  keputusan  [17].  Jadi  dalam  hal  ini  sangat  dibutuhkan komitmen yang sama di antara semua stakeholder dalam mewujudkan partisipasi yang baik sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang bisa menampung aspirasi masyarakat.
Paul merumuskan partisipasi merupakan suatu proses aktif masyarakat dalam mempengaruhi arah pelaksanaan suatu kegiatan atau program dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyakat  dalam  hal  pendapatan,  pertumbuhan,  kemandirian,  dan  nilai-nilai  yang  mereka hargai [18]. Oakley juga mengutip pendapat Cohen dan Uphoff bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan program, pemanfaatan  program,  dan  pembangunan,  serta  keterlibatan  mereka  dalam  mengevaluasi program tersebut [19].
Perencanaan  partisipatif  adalah  bentuk  spesifik  dari  kegiatan  perencanaan  yang  dilakukan oleh otoritas publik terutama di tingkat lokal yang memungkinkan warga untuk terlibat dalam proses  perencanaan  [17].  Fokus  utama  perencanaan  partisipatif  bukanlah  dalam menghasilkan suatu rencana, tapi menciptakan dialog antara berbagai pihak yang mempunya berbagai macam harapan dan persepsi mengenai isu dan permasalahan yang sedang dibahas. Perencanaan partisipatif merupakan proses sosial dimana masyarakat perlu ikut serta untuk memudahkan analisis tentang persoalan masyarakat dalam mencapai prioritas berdasarkan kesepakatan bersama.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  telah  dijelaskan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, yaitu:
1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat,
2. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain, melalui:
a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. Partisipasi dalam pemanfaatan tara ruang; dan
c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang.
Dari pengujian statistik, analisis regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel penelitian  yang  menjadi  pendorong  terhadap  partisipasi  masyarakat  di  dalam  penyusunan revisi  RTRW  Kota  Bukittinggi.  Sebelum  output  diinterpretasikan  terlebih  dahulu  dilakukan pengujian,  di  antaranya  pengujian  secara  keseluruhan  ( overall  fit  test ),  pengujian  secara parsial ( partial test ), dan uji kecocokan model ( goodness of fit ).

## 3.1. Pengujian secara keseluruhan (overall fit test)
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  melihat  paling  tidak  satu  variabel  bebas  signifikan mempengaruhi variabel terikat. Pengujian ini dapat dilihat dalam tabel Omnibus Test of Model Coefficients dari  data primer  dengan  menggunakan  Program  SPSS  versi  16,  sebagai  berikut (lihat Tabel 2):
Tabel 2. Hasil uji overall fit test model analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi tahun 2017.
Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. Step 1 Step 61.739 5 .000 Block 61.739 5 .000 Model 61.739 5 .000
Dalam menentukan kelayakan model, digunakan statistik uji nisbah kemungkinan ( likelihood ratio test ), yaitu statistik uji G. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:
H0 :  β1  =  β1  =……=  βk  =  0  (tidak  ada  pengaruh  seluruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen)
H1 :  paling  tidak  terdapat  satu  βj  ≠  0  untuk  j  =  1,2,3,…,k  (ada  pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependen) Tolak H0 jika nilai sig < 0.05.
Dari output omnibus test terlihat bahwa signifikansi model 0.000 < 0.05 yang berarti secara umum model signifikan secara statistik. Keputusan: Tolak H0.
Terlihat nilai  G2  sebesar  61.739  dengan p-value 0.000  (model)  yang  berarti dengan  tingkat kepercayaan 95 % ada minimal satu variabel bebas yang berpengaruh pada variabel terikat.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  layak  dan  dapat  digunakan  untuk  analisis  lebih lanjut.

## 3.2. Uji parsial (partial test)
Pengujian ini bertujuan untuk melihat variabel-variabel bebas yang signifikan mempengaruhi variabel terikat secara parsial, yang dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah. Nilai yang digunakan berdasarkan  Wald  statistik  atau  ditunjukkan  dengan  nilai  signifikan  kurang  dari  0,05  untuk tingkat kepercayaan 95% (α=5%). Variabel yang nilai signifikannya kurang dari 0,05 merupakan variabel yang signifikan secara parsial.
Tabel 3. Hasil regresi logistik pengujian signifikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi tahun 2017.
Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Odds Ratio Step 1 a X1_JenisKelamin(1) -2.521  .695 13.163 1 .000 .080 X2_usia(1) -2.005  .644 9.709 1 .002 .135 X3_pendidikan(1) .069 .592 .014 1 .907 1.072 X4_pekerjaan(1) .448 .603 .552 1 .457 1.565 X5_Gaji(1) -2.255  .752 8.984 1 .003 .105 Constant 2.238  .575 15.129 1 .000 9.376
a. Variable(s) entered on step 1: X1_JenisKelamin, X2_usia, X3_pendidikan, X4_pekerjaan, X5._Gaji.
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  dengan  tingkat  kepercayaan  95%  (α=0.05) variabel jenis kelamin, usia, dan pendapatan signifikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi tahun 2017.

## 3.3. Uji kecocokan model (goodness of fit)
Pengujian  ini  digunakan  untuk  melihat  apakah  model  cocok  dengan  data  dalam keterkaitannya antar variabel. Uji hipotesis untuk kecocokan model adalah sebagai berikut: H0 : Model telah cukup mampu menjelaskan data/sesuai H1 : Model tidak cukup mampu menjelaskan data Tolak H0 jika signifikansi value Chi-Square uji Hosmer and Lemeshow < 0.05.
Tabel 4. Uji kecocokan model ( goodness of fit ).
Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig. 1 3.433 6 .753
Dari Tabel 4 terlihat significant value adalah 0.753 > 0.05, keputusannya adalah terima H0. Dengan tingkat keyakinan 95%, dapat diyakini bahwa model regresi logistik yang digunakan telah cukup mampu menjelaskan kecocokan data, dengan kata lain model ini layak dipakai untuk  analisis  selanjutnya  karena  tidak  ada  perbedaan  yang  nyata  antara  klasifikasi  yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

## 3.4. Output classification model
Classification  model digunakan  untuk  menentukan  kesesuaian  model  dalam  memprediksi partisipasi masyarakat di Kota Bukittinggi. Semakin tinggi nilai overall percentage (mendekati 100)  maka  ketepatan  model  dalam  memprediksi  akan  semakin  baik.  Dari  Tabel  5  terlihat bahwa nilai overall percentage sebesar 84,3 %. Ini menunjukkan bahwa kemampuan model secara  keseluruhan  dalam  menebak  kondisi  yang  terjadi  adalah  84.3  %.  Dengan  kata  lain, model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memprediksi dan layak untuk digunakan.
Tabel 5. Output classification model analisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi 2017.
Observed Predicted partisipasi Percentage Correct Tidak partisipatif partisipatif Step 1 Partisipasi Tidak partisipatif 20 17 54.1 partisipatif 3 87 96.7 Overall Percentage 84.9

## 3.5. Output hasil uji parameter model
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  variabel  bebas  (jenis  kelamin,  usia, pendidikan,  pekerjaan,  dan  gaji)  terhadap  variabel  terikat  (partisipasi  masyarakat).  Untuk signifikansi  parameter  (koefisien  β)  secara  parsial  dapat  dilihat  dengan  nilai  p  value  pada kolom Sig. pada Tabel 6 di bawah. Jika nilai p value < 0,05 maka parameter berarti signifikan.
Tabel 6. Hasil estimasi koefisien model, nilai uji wald , signifikansi, dan nilai odds ratio dari regresi logistik model analisis partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi 2017.
Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Odds Ratio Step 1 a X1_JenisKelamin(1) -2.521  .695 13.163 1 .000 .080 X2_usia(1) -2.005  .644 9.709 1 .002 .135 X3_pendidikan(1) .069 .592 .014 1 .907 1.072 X4_pekerjaan(1) .448 .603 .552 1 .457 1.565 X5_Gaji(1) -2.255  .752 8.984 1 .003 .105 Constant 2.238  .575 15.129 1 .000 9.376
a. Variable(s) entered on step 1: X1_JenisKelamin, X2_usia, X3_pendidikan, X4_pekerjaan, X5._Gaji.
Dari  Tabel  6  dapat  dilihat  pada  kolom  sig,  dari  5  parameter  yang  diuji,  terdapat  3  (tiga) parameter yang mempunyai nilai signifikan kecil dari 0.05 yaitu jenis kelamin, usia, dan gaji. Hasil output model regresi logistik partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi RTRW Kota Bukittinggi 2017 dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

## z(x) = 2.238 − 2.521X1  − 2.005X2 + 0.069X3  +  0.448X4  − 2.255X5
Model di atas menunjukkan bahwa konstanta bernilai positif, 2.238 yang bisa diartikan jika semua variabel bebas bernilai 0 (nol) maka peluang masyarakat untuk berpartisipasi adalah
ln [ P 1−P ] = 2,238 , atau
P = [ e 2,238 1 + e 1,335 ] = 9,3745634 10,3745634 = 0,9036
Model  regresi  logistik  menghasilkan  model  dengan  koefisien  beta  yang  diinterpretasikan melalui odds ratio . Dari tabel di atas terdapat 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan tingkat kepercayaan 5%, yaitu jenis kelamin, usia, dan gaji.
Jenis kelamin responden berpengaruh terhadap partisipasi dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05 pada  taraf  nyata  5%.  Dari  tabel  terlihat  nilai odds  ratio adalah  0.080  yang  dapat  diartikan peluang laki-laki untuk berpartisipasi cenderung lebih besar 0.080 kali dari wanita. Puspitawati menyatakan gender merupakan hasil kesepakatan antara manusia dan bukan bersifat kodrati, sehingga bisa saja bervariasi di setiap daerah, tergantung dengan waktu dan budaya setempat [9].  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  dari  penelitian  ini,  dimana  sebagian  besar  responden  yang berpartisipasi  adalah  tokoh  masyarakat  dan  ninik  mamak  Kota  Bukittinggi  yang  didominasi oleh  laki-laki.  Bukittinggi  merupakan  kota  yang  masih  menjunjung  tinggi  tatanan  adat, terutamanya tatanan adat kurai V jorong. Dimana dalam tatanan adat ini kelompok laki-laki yang  bertindak  sebagai  mamak,  mempunyai  tugas  mengawasi  dan  melakukan  kontrol terhadap garis keturunan keluarganya [20]. Laki-laki masih memiliki peranan penting dalam penentuan  dan  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  dengan  anak  kemenakannya. Sebagian  kecil  wanita  yang  terlibat  dalam  partisipasi  merupakan  tokoh  masyarakat,  bundo kanduang, dan kader-kader kelurahan.
Rendahnya  partisipasi  wanita  dalam  proses  partisipatif  juga  dijelaskan  oleh  [21]  karena beberapa kendala:
1. Secara psikologis wanita terbiasa menjadi bagian masyarakat yang terpinggirkan, sehingga kesadaran untuk ikut serta dalam proses partisipatif tidak maksimal.
2. Hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh  warisan  konsep top  down ,  sehingga  wanita  belum  siap menjadi subjek sebagai penentu arah pembangunan lingkungannya.
3. Sebagian besar wanita masih belum berani untuk tampil ke depan dan mengemukakan pendapatnya,  sehingga  posisi  mereka  seringkali  sebagai  pihak  yang  hanya  menyetujui perencanaan yang dikemukakan laki-laki.
Untuk usia juga memiliki pengaruh terhadap partisipasi dengan nilai signifikan sebesar 0.002 < 0.05 pada taraf 5%, dengan nilai odds ratio 0.135, dimana disini dapat dilihat masyarakat dengan usia lebih dari 50 tahun, memiliki peluang 0.135 kali lebih besar untuk berpartisipasi dibandingkan  dengan  masyarakat  berusia  kurang  dari  50  tahun.  Hal  ini  menggambarkan adanya  unsur  senioritas  dalam  partisipasi.  Dimana  usia  akan  mempengaruhi  keaktifan seseorang  dalam  berpartisipasi,  golongan  yang  lebih  tua  masih  dianggap  sebagai  golongan yang lebih berpengalaman dan akan lebih didengar pendapatnya dalam mengambil keputusan [8].
Sementara  itu  untuk  pendapatan  mempengaruhi  partisipasi  dengan nilai  signifikan  0.003  < 0.05 pada taraf nyata 5%, dengan nilai odds ratio 0.105, yang dapat diartikan bahwa peluang masyarakat  yang  memiliki  pendapatan  diatas  UMK  Kota  Bukittinggi  adalah  0.105  kali  lebih besar untuk berpartisipasi dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki gaji dibawah UMK. Semakin  besar  penghasilan  seseorang  maka  akan  mempengaruhi  peluang  seseorang  untuk ikut berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi seberapa besar waktu luang yang bisa mereka alokasikan untuk kegiatan partisipasi, tanpa harus disibukkan dengan kegiatan dalam mencari tambahan penghasilan lainnya.

## 4. Kesimpulan
Rendahnya tingkat partisipasi di Indonesia secara umum dan Kota Bukittinggi secara khusus dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  internal  yang  bersumber  dari  diri  masyarakat  sendiri.  Di antara faktor internal yang berpengaruh adalah jenis kelamin, usia, dan pendapatan. Sebagai masyarakat  yang  masih memegang teguh tatanan  adat  yang  kental,  peran  laki-laki  sebagai penanggung  jawab  dalam  tatanan  keluarga  masih  mempunyai  peran  dominan  dalam partisipasi di Kota Bukittinggi. Begitu juga dengan usia, prinsip senioritas masih melekat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga partisipasi lebih didominasi golongan yang lebih tua yang dianggap lebih berpengalaman. Pendapatan pun akan mempengaruhi waktu luang seseorang untuk aktif berpartisipasi. Dimana semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar peluang mereka untuk aktif berpartisipasi.

## Referensi
[1] Melville  CB.  Perencanaan  Kota  Komprehensif:  Pengantar  dan  Penjelasan.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 1995.
[2] Saputra A. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bulungan 2017.
[3] Republik Indonesia. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun  2012-2032. Sumatra Barat: 2012.
[4] Suciati. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati. Tesis 2006.
[5] Hosmer, Lemeshow. Applied Logistic Regression New York. Wiley: 1989.
[6] C N, Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara; 2003.
[7] Sevilla  C.G  et  al.  Pengantar  Metode  PenelitianTerjemahan  Alimuddin  Tuwu.  Jakarta: Universitas Indonesia; 1993.
[8] Slamet Y. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Pers; 1993.
[9] Puspitawati H. Gender dan keluarga: konsep dan realita di Indonesia. PT IPB Press 2012. https://doi.org/10.1017/S0033583501003705.
[10]  Soedarno P et al. Ilmu Sosial Dasar: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 1992.
[11]  Litwin H. Correlates of Community Collaboration. In Yair Levy and Howard Letwin (Eds) Community  and  Cooperative  In  Participatory  Development.  England:  Gower
Publishing Company; 1986.
[12]  A B. Perencanaan Daerah Partisipatif (Yogyakarta: Pembaruan). 1993.
[13]  Gujarati D. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga; 1993.
[14]  Elliott M, Planning R, Tech G. History and Theories of Planning Why do we do what we do ? Relationship between History and Theory in Planning Planning : 2014.
[15]  Friedman  J.  Planning  in  The  Public  Domain  (From  Knowledge  to  Action).  Princeton: Princeton University Pers; 1987.
[16]  Cornwall  A.  Beneficiary  consumer  citizen:  perspectives  on  participation  for  poverty reduction. Sida Stud 2000:91.
[17]  4 Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial / Regional Planning. A  Handbook  On  Territorial  Democracy  and  Public  Participation  in  Spatial  Planning (Greek Presidency of CEMAT). Europe: 2014.
[18]  Paul S. Community Participation in Development Projects,World Bank Discussion Paper. 2015.
[19]  Oakley P. The Concept Of Participation in Development. Landscape and Urban Planning. Elsevier Sci Publ BV Amsterdam 1991;20:115–22.
[20]  Firman F. “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” 2010/01/06 2010:54–5.
[21]  Rinawati  R.  PARTISIPASI  WANITA  DALAM  PEMBANGUNAN  (Kajian  Gender  mengenai Partisipasi  Wanita  dalam  Pembangunan  Partisipatif  melalui  Pemberdayaan Masyarakat). Mimbar 2004;XX:387–405.
[22]  Republik  Indonesia.  Peraturan Daerah  Kota  Bukittinggi Nomor 6  Tahun 2011  Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030. Kota Bukittinggi: 2011.
[23]  Republic H. on Territorial Democracy and Public Participation on Territorial Democracy and Public Participation 2014.
[24]  Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bukittinggi 2010-2030. Kota Bukittinggi: 2017.