## ANALISIS PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PENERAPAN TATA KELOLA KORPORAT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA SURABAYA
Bernadetta Diana Nugraheni*

## Cyrillius Martono
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jalan Dinoyo 42-44, Surabaya bernadetta@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received  September 14, 2018 Revised November 5, 2018 Accepted November 14, 2018
Key words: Stakeholders, Transparency, Accountability, Responsibility, Independence fairness

## A B S T R A C T
In general, the implementation of MSMEs has not implemented good organizational governance,  especially  in  the  principles  of  transparency  and  accountability.  This study  aims  to  examine  and  analyze  the  roles  and  responsibilities  of  stakeholders, especially  the  owners  and  managers  of  MSMEs  in  implementing  organizational governance,  in  the  city  of  Surabaya.  This  research  is  an  exploratory  study  with survey design. Population and sample of this study took UMKM in the city of Su- rabaya. The results of this study can be concluded that the principle of transparency as a whole has not been realized properly. On the principle of accountability related to responsibility in compiling reports on organizational activities and the implemen- tation of monitoring and evaluation of the work of employees can be said to be quite good. While the principle of responsibility as a whole is said not to materialize. On the  principle  of  independence,  the  authority  to  coordinate  daily  operational  tasks does not materialize. And on the principle of reasonableness indicates that there are still management interventions from the owner / family.

## A B S T R A K
Secara  umum,  implementasi  atas  UMKM  belum  menerapkan  tata  kelola  organisasi yang  baik,  terutama  dalam  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  peran  dan  tanggung  jawab  pemangku kepentingan,  terutama  pemilik  dan  manajer  UMKM  dalam  menerapkan  tata  kelola organisasi, di kota Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan desain survei. Populasi dan sampel penelitian ini adalah UMKM di kota Surabaya. Dari hasil penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip  transparansi  secara  keseluruhan belum  terealisasi  dengan  baik.  Pada  prinsip  pertanggungjawaban  terkait  dengan tanggung  jawab  dalam  menyusun  laporan  kegiatan  organisasi  dan  pelaksanaan pemantauan  dan  evaluasi  kerja  karyawan  dapat  dikatakan  cukup  baik.  Sedangkan prinsip  tanggung  jawab  secara  keseluruhan  dikatakan  tidak  terwujud.  Pada  prinsip independensi, wewenang untuk mengoordinasikan tugas operasional sehari-hari tidak terwujud.  Dan  pada  prinsip  kewajaran  menunjukkan  bahwa  masih  ada  intervensi manajemen dari pemilik / keluarga.

## PENDAHULUAN
Bukan  hal  yang  asing  bahwa  sektor  usaha mikro  kecil  menengah  (UMKM)  merupakan  salah satu  motor  penggerak  perekonomian  Indonesia dan  menjadi  fokus  pemerintahan  Presiden  Joko Widodo  (Jokowi),  ( kompas.com ).  Jumlah  pelaku UMKM  di  Indonesia  dilaporkan  mencapai  49  juta dan diprediksi menyerap lebih dari 107 juta tenaga kerja.  Kontribusi  sektor  UMKM  terhadap  produk domestik bruto (PDB) pun semakin meningkat da- lam  lima  tahun  terakhir  di  mana  Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  mencatat
lonjakan dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen di tahun  2016.Di  antara  UMKM,  industri  ekonomi kreatif  juga  tercatat  berkembang  positif  dengan pertumbuhan 5,6 persen antara 2010-2013. Industri ini  menyumbang  7,1  persen  terhadap  PDB  dan berhasil  menyerap  sekitar  12  juta  tenaga  kerja, menjadikannya  salah  satu  ranah  andalan  untuk mendorong  peningkatan  pendapatan  masyarakat serta  berperan  strategis  dalam  memerangi pengangguran  dan  kemiskinan,  ( kompas.com ).  Dari uraian  diatas  perlu  secara  terus  menerus  UMKM mendapat  perhatian  yang  serius.  Masalah  klasik
yang  dihadapi  UMKM  adalah  masalah  finansial dan  nonfinansial  (organisasi  manajemen),seperti diungkapkan (Niode, 2009), masalah finansial yang biasa  dihadapi  adalah  (1)  Kurangnya  kesesuaian (terjadinya mismatch )  antara  dana  yang  tersedia yang dapat diakses oleh UMKM. (2) Tidak adanya pendekatan  yang  sistematis  dalam  pendanaan UMKM  (3)  Biaya  transaksi  yang  tinggi,  yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit  yang  dikucurkan  kecil  (4)  Kurangnya  akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh  ketiadaan  bank  dipelosok  maupun  tidak tersedianya  informasi  yang  memadai  (5)  Bunga kredit  untuk  investasi  maupun  modal  kerja  yang cukup  tinggi  (6)  Banyaknya  UMKM  yang  belum bankable, baik  disebabkan  belum  adanya  mana- jemen  keuangan  yang  transparan  maupun  ku- rangnya  kemampuan  manajerial  dan  finansial,  se- dangkan  yang      termasuk  dalam  masalah  organ- isasi  manajemen  (non  finansial)  diantaranya menurut  (Niode,  2009)  adalah  (1)  Kurangnya pengetahuan  atas  teknologi  produksidan quality control yang  disebabkan  minimnya  kesempatan untuk  mengikuti  perkembangan  teknologi  serta kurangnya  pendidikan  dan  pelatihan.  (2)  Ku- rangnya  pengetahuan  akan  pemasaran,  yang disebabkan  oleh  terbatasnya  informasi  yang  dapat dijangkau  oleh UMKM  mengenai  pasar,  selain  ka- rena  keterbatasan  kemampuan  UMKM  untuk  me- nyediakan  produk/  jasa  yang  sesuai  dengan keinginan  pasar.  (3)  Keterbatasan  sumber  daya manusia  (SDM)  serta  kurangnya  sumber  daya  un- tuk  mengembangkan  SDM.  (4)    Kurangnya  pema- haman mengenai keuangan dan akuntansi.
Pelaksanaan  dalam  pengelolaan  organisasi non  finansial  terutama    masalah  pada  kepedulian pemilik  maupun  eksekutif  terhadap  pelaksanaan operasional  UMKM  sangat  besar  pengaruhnya. Roida,  Sunarjanto  dan  Jayaprana  (2010)  meneliti apakah  suatu  bentuk  atau  struktur  kepemilikan memiliki  hubungan  terhadap  keterlibatan  UMKM dalam  internasionalisasi.  Hasil  penelitian  tersebut menyimpulkan  bahwa  struktur  dan  bentuk kepemilikan  keluarga  tidak  dapat  memberikan penjelasan mengenai pengaruh keterlibatan UMKM  dalam  pengambilan  dalam  pengambilan keputusan internasionalisasi.
Bentuk kepemilikan atau struktur kepemilikan  secara  umum  dapat  dikelompokkan menjadi  tiga    yaitu  (1)  Kepemilikan  keluarga, merupakan  bentuk  dimana  pemilik  dan  manajer adalah  sama,  sehingga  semua  dikerjakan  tanpa campur tangan pihak luar. (2) Kepemilikan korpo-
rasi,  adalah  kepemilikan  yang  beranggotakan  be- berapa  orang,  dan  untuk  pelaksanaan  sekaligus kontrol usaha para pemilik ditunjuk seorang mana- jer. (3) Kepemilikan kombinasi, merupakan gabun- gan/kombinasi  kepemilikan  antara  keluarga  dan sebagian  lagi  dimiliki  oleh  korporasi  atau  disebut juga corporate blockholder.
Penelitian  yang  dilakukan  Nugraheni  dan Martono  (2017)  terhadap  UMKM  industri  produk tekstil  di  Pekalongan,  menyimpulkan  bahwa  52% sampel  belum  melaksanakan  tata  kelola  korporat yang  baik,  khususnya  untuk  prinsip  transparansi dan  akuntabilitas.Prinsip  transparansi  menyebut- kan  bahwa  perusahaan  harus  dapat  selalu  menye- diakan informasi yang material dan relevan kepada para  pemangku  kepentingan.  Sedangkan  prinsip akuntabilitas  menekankan  bahwa  perusahaan  ha- rus  dapat  dikelola  dengan  cara  yang  sesuai  dan terukur,  sesuai  dengan  keinginan  perusahaan  dan para pemangku kepentingan. Disini terlihat bahwa pemangku  kepentingan  baik  pemerintah  maupun masyarakat  memiliki  peran  yang    sangat  penting untuk kemajuan UMKM sendiri.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  dan Bakhtiar  (2015)  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka memperjuangkan  keberlanjutan  usahanya,  para pelaku  usaha  sangat  menyadari  pentingnya penyusunan  laporan  keuangan  secara  periodik untuk  membantu  mereka  melakukan  internal kontrol dan membangun tatakelola organisasi yang baik  khususnya  dalam  hal  keuangan.  Zhang  dan Thiam (2014) yang menilai bagaimana peran stake- holder dalam  keikutsertaannya  terhadap  pelaksa- naan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  SME (Small  and  Medium  Enterprises) menyatakan  bahwa praktik  tata  kelola  yang  baik  memberikan  kontri- busi  pada  peningkatan  reputasi  SME  itu  sendiri. Demikian  juga  organisasi-organisasi  SME  lebih mengutamakan  transparansi  dan  akuntabilitas keuangannya  untuk  kepentingan  para  pemegang saham  dan  para  kreditor.  Koech  (2016) menghasilkan  temuan  bahwa  karakteristik  dari board berkorelasi positif dengan corporate governance khususnya  integritas board, prosedur  pemilihan board, dan pengawasan. Artinya bahwa perusahaan yang  memiliki  pemimpin  yang  berintegritas,  pem- ilihan  para  pemimpin  atau  direksi  pun  melalui prosedur  yang  benar  akan  memiliki  struktur  tata kelola  organisasi  yang  baik  pula. Supaya  penera- pan    GCG  pada  UMKM  dapat  mencapai kesuksesan,  maka  penerapannya  harus  dilakukan dengan melihat dan mempelajari karakteristik jenis usaha, karena UMKM pada ummnya berupa bisnis yang  dikendalikan  oleh  keluarga,  sehingga  isu-isu
yang  berhubungan  dengan  permasalahan  agensi antara manajer dan pemilik tidak terlalu nampak.
Masalah  keagenan (agency  problem) sangat mungkin  terjadi  pada  industri  UMKM.  Dalam perkembangannya, saat ini UMKM pun dijalankan bukan  hanya  oleh  pemilik  usaha  tetapi  juga seseorang  yang  ditunjuk  berperan  sebagai agen.Stewardship  Theory  (Nugraheni  dan  Mar- tono,  2017)  dapat  menjelaskan  corporate  govern- ancedalam  paradigma  komunitarian (communitari- an  paradigm) ,  Koech  (2016)  menyebutkan  bahwa teori  ini  dapat  menjelaskan  bagaimana  organisasi akan  lebih  mengutamakan  kepentingan  para pemegang sahamnya.
Palupijati (2013) memaparkan bahwa sebagi- an  besar  bisnis  kecil  menengah  merupakan  bisnis dimana  pemilik  juga  merangkap  sebagai  pihak manajemen.  Kontrol  bisnis  akan  secara  otomatis ada  di  tangan  pemegang  saham  dan  masalah  kea- genan tidak timbul dalam kondisi bisnis seperti ini. Pernyataan  tersebut  bertolak  belakang  dengan penelitian  Lane,  Astrachan,  Keyt  dan  McMillan (2006) yang menyatakan bahwa banyak bisnis kecil dan  menengah  tidak  menerapkan  tata  kelola  pe- rusahaan  dikarenakan  tidak  adanya  masalah  kea- genan.
Penelitian  ini  akan  fokus  kepada  kajian  dan analisis  terhadap  peran  dan  tanggung  jawab  para pemangku  kepentingan  khususnya  pemilik  dan manajer  UMKM  dalam  menerapkan  tata  kelola korporat  pada  usaha  mereka.  Dimana  merekalah yang  berperan  dan  bertanggung  jawab  sebagai pemilik  modal,  pengambil  keputusan,  dan pelaksana  fungsi  kontrol.  Sampel  penelitian  diam- bil di UMKM kota Surabaya. Pemilihan wilayah di kota  Surabaya,  bahwa  perkembangan  UMKM  di kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami per- tumbuhan  pesat  hal  ini  didukung    berdasarkan data  Dinas  Koperasi    dan  Usaha  Mikro  Surabaya, jumlah UMKM telah mencapai 4.800 usaha (Widar- ti, 2017).
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi  pemerintah  dalam  memberikan advise atau pendampingan  bagi  para  pelaku  UMKM  agar dapat  lebih  memperhatikan  dalam  penerapan  tata kelola  UMKM  yang  baik.  Sedangkan  bagi  pe- nanggung jawab UMKM adalah dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola UMKM dengan baik.

## KAJIAN  LITERATUR  DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilakukan  Nugraheni  dan Martono    (2017)  menggunakan  sampel  industri
tekstil di Pekalongan, Jawa Tengah diperoleh hasil bahwa hanya 33% dan 15% UMKM di  Pekalongan telah  melaksanakan  prinsip-prinsip  tata  kelola korporat  dengan  kriteria  berturut-turut  baik  dan amat  baik.  Untuk  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan lagi. Karena kedua prinsip tersebut disimpulkan sangat buruk.
Penelitian yang dilakukan Zhang dan Thiam (2014)  menghasilkan  temuan  bahwa  sistem  tata kelola  korporat  yang  efektif  terhadap  SME  atas kepatuhan  terhadap  hukum  dan  aturan  yang berlaku  akan  menghindarkan  perusahaan  dari kewajiban berbiaya tinggi, termasuk menghindarkan dari  konflik kepentingan,  korupsi , fraud, dan insider  trading .  Sedangkan  bagi  para manajer  SME,  akan  membantu  dalam  proses pengambilan keputusan karena struktur, tugas dan tanggung  jawab  bagi  semua  yang  terlibat  dalam organisasi  adalah  jelas.  Dengan  tata  kelola  yang baik  juga  akan  meningkatkan  reputasi,  efisiensi dan pengembangan perusahaan.
Penelitian oleh Palupijati (2013) menjelaskan aspek  pembanding  untuk  kedua  tipe  bisnis  yang digunakan  adalah  struktur  kepemilikan,  struktur bisnis, rewards,  returns ,  dan  karir.  Hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  masing-masing  tipe bisnis  sebenarnya  sudah  melakukan  tata  kelola perusahaan  dalam  bisnisnya,  tetapi  belum  terlalu maksimal. Semakin terkonsentrasi kepemilikan dan struktur bisnis, akan cenderung semakin berkurang tingkat  transparansi,  akuntabilitas,  independensi, keadilan  dalam  perusahaan.  Sebaliknya  pada perusahaan dengan tingkat konsentrasi kepemilikan  dan  struktur  bisnis  yang  lebih tersebar, penerapan aspek tersebut meningkat.

## Teori Keagenan
Jensen  dan  Meckling  (1976)  menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan/usaha (principal) .  Oleh  karena  itu kontrak  yang  baik  antara  pemilik  usaha  dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan hal-hal  yang  harus  dilakukan  manajer  dalam melakukan  pengelolaan  dana  yang  dipercayakan dan  pembagian  kembalian (return) antara  manajer dan  pemilik  usaha.Hubungan  keagenan,  seperti hubungan  antara  pemegang  saham  dengan manajer,  akan  efektif  selama  manajer  mengambil keputusan  investasi  yang  konsisten  dengan kepentingan  pemegang  saham.  Namun,  ketika kepentingan  manajer berbeda dengan kepentingan pemilik,  maka  keputusan  yang  diambil  oleh

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 11 NO 1 – JANUARI 2019 – Halaman 52-63
manajer kemungkinan besar adalah mencerminkan preferensi manajer dibandingkan pemilik.

## Teori Stewardship
Raharjo  (2007)  menyebutkan  bahwa  teori stewardship mempunyai  akar  psikologi  dan sosiologi  yang  didesain  untuk  menjelaskan  situasi dimana  manajer  sebagai steward dan  bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson  dan Davis, 1989, 1991). Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku  sesuai  kepentingan  bersama.  Ketika kepentingan steward dan  pemilik  tidak  sama, steward akan  berusaha  bekerja  sama  daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama  dan  berperilaku  sesuai  dengan  perilaku pemilik  merupakan  pertimbangan  yang  rasional karena steward lebih  melihat  pada  usaha  untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Asumsi  penting  dari stewardship adalah  manajer  meluruskan  tujuan sesuai  dengan  tujuan  pemilik.  Namun  demikian tidak  berarti steward tidak  mempunyai  kebutuhan hidup.

## Teori Stakeholder
Stakeholder merupakan  kelompok  maupun individu  yang  dapat  mempengaruhi  atau dipengaruhi  oleh  proses  pencapaian  tujuan organisasi.  Untuk  menjamin  kelangsungan  hidup perusahaan,  sangat  tergantung  pada  dukungan stakeholder .  Semakin powerfull dukungan stakeholder makin  besar  kemampuan  perusahaan  dengan lingkungan.  Model stakeholder beranggapan  bahwa seluruh  individu  atau  kelompok  memiliki kepentingan  yang  sama  terhadap  perusahaan, Hamdani (2016)

## Tata Kelola Korporat
Nugraheni  dan Martono (2015) menjabarkan bahwa  dalam  kerangka  tata  kelola  ini  diatur berbagai  hubungan  antar stakeholder perusahaan supaya  tercapai  keseimbangan  diantara  berbagai kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial, individu dan  masyarakat  dengan  mendorong  terciptanya sumber  daya  perusahaan  yang  dikelola  secara efisien  dan  akuntabilitas  pengelolaan  perusahaan. Hubungan  antara stakeholders yang  digunakan  un- tuk  menentukan  arah  dan  mengendalikan  kinerja suatu perusahaan. Bagaimana perusahaan memoni- tor  dan  mengendalikan  keputusan  dan  tindakan manajer  puncak,  yang  disebut governance  mecha- nism , mempengaruhi implementasi strategi. Corpo- rate  governance  yang  efektif  menyelaraskan kepentingan  manajer  dengan  pemegang  saham, sehingga  dapat  memberikan  keunggulan  kom-
petitif  bagi  perusahaan.Sedangkan  prinsip-prinsip atau  asas-asas  umum Good  Corporate  Governance , yang  dijelaskan  oleh  KNKG  (2006),  adalah:
Keterbukaan
informasi
(transpararen-
cy), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungja- waban (responsibility), Kemandirian (independency), dan Kesetaraan dan Kewajaran (fairness).
Mengapa UKM Memerlukan Implementasi Tata Kelola Berkaitan  dengan  elemen good  corporate governance ,  tidak  ada  „ one  size  to  fit  all’ .  Dalam rangka untuk mengakomodasi nilai dan kebutuhan lokal,  Negara  tertentu  perlu  menciptakan  standar lokal mereka sendiri.Beberapa ahli tidak sependapat  atas  dibuatnya  standar  global  untuk tata  kelola  perusahaan.  Iu  dan  Batten  (2001) menawarkan  sebuah  pandangan,  walaupun  cara bisnis dan perdagangan antar Negara sama belum tentu  berarti  sama  dalam  budaya,  perbedaan budaya  tetap  ada. Asian  Development  Bank (ADB, 1999;  2000)  dan  World  Bank  (1999)    menyatakan bahwa  tidak  ada  standar  tunggal  atas  model  tata kelola  yang  dapat  diterapkan  memecahkan masalah  perusahaan  pada  kondisi  yang  berbeda- beda.  Dalam  pernyataan  khususnya,  ADB  (2000a) menyatakan  bahwa  “( e)ach  country  should  formulate its  own  reform  plan  and  implement  measures  that  suit its specific condition ”. Oleh karena itu, setiap negara dapat  memformulasikan  sendiri  dan  mengunakan ukuran  yang  sesuai  dengan  kondisi  khusus  yang ada,  termasuk  memformulasi  model  GCG  yang cocok dengan kebutuhan UMKM.
Ada  2  (dua)  pandangan  yang  berimbang dalam  menentukan  perlu  atau  tidaknya  pedoman khusus  GCG  untuk  UMKM  (Abor  dan  Adjasi, 2007). Pertama, pandangan yang menjelaskan tidak perlunya  GCG  pada  UMKM  karena  masalah keagenan  tidak  ada  pada  skala  UMKM,  hal  ini karena  skala  usaha  ini  hanya  terdiri  dari  pemilik dan  beberapa  karyawan  sehingga  mekanisme pemilik-manajer  meniadakan  masalah  keagenan yang biasanya ada pada perusahaan besar. Kedua, ada  perhatian  global  atas  penerapan  GCG  pada UMKM (OECD, 2006). Panduan untuk perusahaan terbuka  seharusnya  dapat  juga  digunakan  oleh UMKM, bukan pada aspek kekomplekannya, tetapi pada penerapan prinsip-prinsip untuk menerapkan sebuah sistem tata kelola yang efektif.Manfaat dari implemetasi  tata  kelola  pada  UMKM  adalah mereka  para  wirausahawan  yang  tumbuh  dari UMKM  dan  menjadi  usaha  besar.  UMKM membutuhkan  tambahan  sumber  daya  (seperti: keuangan,  aset  dan  teknologi)  untuk  tumbuh, penerapan prinsip-prinsip GCG akan
meningkatkan  status  bankable  dan  investable perusahaan  tersebut.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan adanya upaya pasar modal memberi peluang UKM untuk go  public (BAPEPAM-LK,  2011)  pada kelompok  papan  pengembangan  ( development board ), sebelum layak masuk dalam papan utama.

## Pelaksanaan Tata Kelola Pada UMKM
LPPI (2015) yang bekerja sama dengan Bank Indonesia  menjabarkan    bahwa  karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat  pada  aktifitas  usaha  maupun  perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya.  Karakteristik  ini  yang  menjadi  ciri pembeda  antar  pelaku  usaha  sesuai  dengan  skala usahanya.  Menurut  Bank  Dunia,  UMKM  dapat dikelompokkan  dalam  tiga  jenis,  yaitu:  1.  Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil (jumlah  karyawan  30  orang);  dan  3.  Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang). Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan  dalam  empat  kelompok,  yaitu:  (1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang  kaki lima. (2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan  sifat  pengrajin  namun  kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan  usahanya.  (3)  Usaha  Kecil Dinamis  adalah  kelompok  UMKM  yang  mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima  pekerjaan  sub  kontrak)  dan  ekspor.  (4) Fast  Moving  Enterprise adalah  UMKM  yang mempunyai  kewirausahaan  yang  cakap  dan  telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.
Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.  Dalam  undang-undang  tersebut  UMKM  di- jelaskan  sebagai: “Sebuah  perusahaan  yang  digo- longkan  sebagai  UMKM  adalah  perusahaan  kecil  yang dimiliki  dan  dikelola  oleh  seseorang  atau  dimiliki  oleh sekelompok  kecil  orang  dengan  jumlah  kekayaan  dan pendapatan tertentu.”
Tabel 1. Kriteria UMKM dan Usaha Besar berdasarkan aset dan omset
UKURAN USAHA KRITERIA ASET OMSET Usaha Mikro Maksimal Rp50 juta  Maksimal Rp300 juta Usaha Kecil > Rp50 juta – Rp500 juta > Rp300 juta – Rp2,5 milyar Usaha Menengah > Rp500 juta – Rp10 milyar >  Rp2,5  milyar  – Rp50 milyar Usaha Besar > Rp10 milyar > Rp50 milyar Sumber: LPPI (2015)

## Kerangka Berpikir

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengadopsi  jenis  penelitian exploratory research dengan survey design (Creswell, 2009) untuk melakukan penarikan kesimpulan atas opini  dari  dari  sampel  partisipan  UMKM  dari populasi  UMKM.  Objek  penelitian  ini  adalah pemilik-pengelola  atau  pengelola  (manajer)  dari usaha  yangmasuk  dalam  kategori  usaha  kecil  dan menengah  (UU  20  Tahun  2008)  yang  berlokasi  di Surabaya.  Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner terstruktur  yang  berisi  pertanyaan  dasar  yang dapat  digunakan  untuk  mengukur  penerapan  tata kelola  UMKM.    Pertanyaan  diambil dari  pedoman umum Good  Corporate  Governance yang  diperoleh dari  KKNG  dan  kemudian  disesuaikan  dengan kondisi dari UMKM setempat.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah keseluruhan  UMKM  di  kota  Surabaya.  Sedangkan teknik  pengambilan  sampel  dengan  kriteria UMKM  yang  bergerak  usaha  ekonomi  produktif yang  dimiliki  perorangan  maupun  badan  usaha dengan  jumlah  80  responden  yang  digunakan dalam penelitian.

## Prosedur Pengumpulan Data
Penelitian  ini  mengembangkan  instrumen penelitian berupa kuisioner untuk  mengumpulkan data  melalui  survei.  Instrumen  penelitiaan dirancang  berdasarkan  kajian  pustaka  dan  dikem- bangkan  dari  pilar good  corporate  governance pada UMKM.Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan direct obser- vation atau pengamatan secara langsung, yaitu yai-
Bisnis UMKM saat ini berkembang sangat baik, hal ini perlu disadari oleh  para pelaku UMKM untuk  lebih  dapat  mengelola  usahanya  agar berkinerja  dengan  baik.Penerapan  tata  kelola organisasi  UMKM  perlu  disadari  oleh  pelaku usaha.
Bagaimanakah peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan khususnya pemilik dan manajer UMKM dalam menerapkan tata kelola korporat  pada  usaha  mereka,  khususnya  pada UMKM di kota Surabaya
tu  metode  pengumpulan  data  primer  dengan memberikan  pertanyaan-pertanyaan  kepada  re- sponden  individu  (Hartono,  2005).  Secara  umum kuisioner  ini  digunakan  untuk  memperoleh  data kuantitatif  tentang  implementasi  mekanisme good corporate  governance di  UMKM.  Selajutnya pengumpulan  data  melalui  respon  tertulis  dengan kuesioner dan mengklasifikasikannya dalam bentu data  ordinal  yang  merupakan  data  dalam  bentuk kategori

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang akan dilakukan ada- lah mengkategorisasi dengan melakukan pengklas- ifikasian  struktur  kepemilikan  UMKM.  Kemudian dari item-item pertanyaan tersebut akan dilakukan tabulasi  dan  diambil  suatu  kesimpulan.  Perhi- tungan  atas  kuesioner  dilakukan  dengan  men- jumlahkan  jawaban  “Ya”  dan  kemudian  menghi- tung  persentase    terhadap  jumlah  kuesioner dikalikan  jumlah  pertanyaan  dengan  cara  sebagai berikut:

## ∑ ∑
Dari  persentase  tersebut  dikategorikan    ber- dasarkan  kriteria  penilaian  yang  berkaitan  dengan perwujudan  Tata  kelola  korporat  pada  usaha UMKM adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Kriteria Penilaian Perwujudan Tata Kelola Persentase Kriteria 0%  25% Tata  Kelola  Korporat  tidak terwujud 25%  ≥ 50% Tata  kelola  Korporat  kurang terwujud 50% ≥ 75% Tata  Kelola  Korporat  cukup terwujud 75% ≥ 100% Tata  Kelola  Korporat  sangat terwujud
Sumber: (Tadikapury, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Reliabilitas
Secara  umum  kuisioner  dalam  penelitian  ini  di- pergunakan  untuk  memperoleh  data  kuantitatif tentang  peranan  pemangku  kepentingan    pada penerapan  tata  kelola  korporat  dengan  mem- berikan  persepsi  atas  pertanyaan-pertanyaan persetujuan  dengan  jawaban  Ya  (1)  dan  Tidak  (0). Secara  analisis    kuantitatif  menjelaskan  bahwa  in-
trumen  dikategorikan  valid  pada  saat  Cronbach‟s alpha  tidak  kurang  dari  0,6  sampai  dengan  0,70. Setelah  dilakukan  beberapa  kali  analisis ulang  ter- hadap  item-item  pertanyaan  maka  diperoleh  hasil akhir seperti pada tabel 3. Nilai reliabilitas statistik yang ditunjukkan pada tabel 3  sebagai berikut :

## Tabel 3.Hasil Analisis Ulang Reliabilitas

## Reliability Statistics
Cronbach's Al- pha N of Items .855 12

## Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Cor- relation Cronbach's Alpha if Item Delet- ed Pilar1.1 2.4125 7.385 .622 .838 Pilar1.3 2.5000 7.595 .652 .837 Pilar2.1 2.4750 7.822 .489 .847 Pilar2.2 2.5375 8.201 .391 .853 Pilar2.3 2.4875 7.873 .482 .847 Pilar3.1 2.5750 8.096 .563 .845 Pilar3.2 2.3375 7.416 .544 .844 Pilar3.3 2.4250 7.361 .648 .836 Pilar4.2 2.3000 7.377 .540 .844 Pilar4.3 2.1750 7.463 .473 .850 Pilar5.1 2.5250 8.126 .410 .852 Pilar5.2 2.4000 7.382 .609 .838
Berdasarkan  tabel  3.  bahwa  semua  item pertanyaan  mempunyai  nilai Corrected  Item-Total Correlation lebih besar dari r tabel (0,361), sehingga semua  item  pertanyaan  tersebut  dikatakan  valid. Dengan  mengeliminasi beberapa pertanyaan maka nilai  reliabilitas  Cronbach's  Alpha  menjadi  lebih tinggi yaitu: 0,855.

## Analisis Deskripsi
Penelitian  dilakukan  dengan  melakukan pengamatan  langsung  yaitu  data  dikumpulkan dengan  mengamati  langsung  ke  sumber  data  dan wawancara  kepada  125  UMKM  di  Surabaya dengan  metode convenience  sampling. Dari  125  re- sponden    sebanyak  80  kuesioner  yang  memenuhi kriteria.  Berikut  informasi  umum  yang  diperoleh dari responden :

## ANALISIS PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PENERAPAN TATA KELOLA KORPORAT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA SURABAYA OLEH: NUGRAHENI dan MARTONO
72% 20% 8% Jumlah Tenaga Kerja ≤ 10 Org 11− 30 Org ≥ 30 86% 10%  4% Omzet Perbulan ≤ 300 Juta > 300 − 2,5 M > 2,5 M − 50 M 10% 22% 13% 55% Lama usaha < 1 tahun > 1 tahun 3-5 tahun > 5 tahun

## Gambar 1.Tingkat Pendidikan

## Gambar 2. Status Usaha
Gambar  1  dan  gambar  2 menjelaskan  bah- wa tingkat pendidikan pemilik UMKM yang masih tergolong  rendah  sangat  menetukan  dalam  pen- erapan tata kelola korporat pada usaha yang dijal- ankan,  berdasarkan  data  tersebut  50%  dalam  sam- pel penelitian berpendidikan SMA sehingga untuk menerapkan  tata  kelola  korporat    terutama penggunaan  informasi  akuntansi  masih  sangat terbatas.  Pendidikan  manajer  yang  cukup  dan sesuai  untuk  dapat  menggunakan  informasi akuntansi  tentunya  sangat  penting  agar  dapat menerapkan  prinsip  tata  kelola  dengan  baik  pada UMKM.  Terkait  dengan  hal  tersebut  adalah  dari gambar  2  yang  menunjukkan  bahwa  UMKM  di surabaya  sebagian  besar  masih  belum  berbadan hukum  yaitu  sebesar  69%  (55  responden),  hal  ter- sebut  berkaitan  bahwa  sebagian  besar  responden adalah  sebagai  badan  usaha  perseorangan  dan hanya 25 % badan usaha mempunyai status badan hukum.
Gambar 3. Lama Usaha
Pada  gambar  3.  Menunjukkan  lama  usaha atau umur perusahaan hal ini merupakan karakter- istik  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pertum- buhan perusahaan, berdasarkan gambar 3 tersebut bahwa  umur  usaha dari UMKM dalam penelitian ini sebagian besar lebih dari 5 tahun  yaitu 55% (44 responden)  sedangkan  sisanya  1  sampai  kurang dari  5  tahun.  Umur  perusahaan  menentukan  pen- galaman perusahaan  dalam beroperasi atas usaha yang  dilakukan  sehingga  kebutuhan  akan  penera- pan  tata  kelola  korporat  juga  semakin  meningkat seiring  dengan  meningkatnya  kompleksitas  perus- ahaan.  Semakin lama usaha itu berdiri seharusnya perusahaan  cenderung  menerapkan  tata  kelola korporat    dalam  usahanya.  Hal  ini  dapat  dilihat dari tata cara manajer mengelola perusahaannya.

## Gambar 4. Jumlah Tenaga Kerja
Pada  gambar  4,  menunjukkan  bahwa jumlah  tenaga  kerja  pada  penelitian  ini  rata-rata satu  usaha  memiliki  jumlah  tenaga  kerja  kurang dari  10  orang,  yaitu  sebesar  72%  (58  responden). Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa pengusaha  kecil  akan  mengatur  berapa  jumlah tenaga kerja pada usahanya untuk memaksimalkan laba.

## Gambar 5. Omzet
Pada  gambar  5,  menunjukkan  omzet  per- bulan  yang  dicapai  oleh  usaha  UMKM  dalam sebulan,  sebagian  besar  UMKM  memiliki  omset usaha ≤ 300 Juta yaitu sebesar 86% (69 responden) omset  penjualan  merupakan  jumlah  pendapatan atau  penjualan  yang  dihasilkan  perusahaan  dapat

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 11 NO 1 – JANUARI 2019 – Halaman 52-63
menunjukkan  perputaran  aset  atau  modal  yang dimiliki oleh perusahaan
Berdasarkan  gambar  5  omzet  penjualan yang  dicapai  rata-rata  perbulan  dapat  diketahui bahwa  pada  subjek  penelitian  ini  86%  jenis  usaha mikro    dengan  omset  maksimum  300  juta,  sebesar 4% tergolong dalam jenis usaha kecil  dengan om- set  perbulan  rata-rata  300  juta  sampai  dengan  2,5 milyar  sedangkan  sebsesar  10%  tergolong  jenis usaha  menengah  dengan  omset  perbulan  rata-rata 2.5  milyar  sampai  dengan  50  milyar.  Jika  dilihat pada nilai aset seperti pada gambar 6 menunjukkan bahwa  55%  jenis  usaha  mikro  dengan  nilai  aset maksimum  50  juta,  dan  37%  tergolong  jenis  usaha kecil dengan nilai aset lebih besar dari 50 juta sam- pai dengan 500 juta. Sedangkan sisanya  8% tergo- long dalam usaha menengah dengan nilai aset lebih besar  dari  500  juta  sampai  dengan  10  milyar.  Hal ini  mangindikasikan  bahwa  nilai  aset  dari  usaha UMKM sebanding dengan omset yang dicapai.
Peran  Pemangku  kepentingan  Pada  Penerapan  Tata kelola pada UMKM Penilaian yang Berkaitan dengan Penerapan Tata Kelola Korprat pada UMKM

## Tabel.4 Persepsi Responden terhadap Trans- paransi Tata Kelola Korporat
Pilar 1. Transparansi Persetujuan (%) Mempengaruhi  penetapan  ke- bijakan  dan  aturan  organisasi UMKM 18.75
Terlibat  dalam  pengambilan  kepu- tusan  strategis,  misalnya  pencip- taan  produk/jasa  baru,  segala kemungkinan dampak risikonya.
20.00
Memiliki  tanggung  jawab  untuk menjamin  tersedianya  informasi keuangan  dan  non  keuangan  un- tuk  pemilik  usaha  dan  pihak  ek- sternal organisasi UMKM.
37.5
Berdasarkan  hasil  persepsi  responden yang  disajikan  pada  tabel  4  bahwa  prinsip  trans- paransi, perusahaan harus menyediakan  informasi yang  material  dan  relevan  dengan  cara  yang  mu- dah diakses dan dipahami oleh pemangku kepent- ingan  (KNKG, 2006)
Pada  prinsip  tranparansi  pada  subyek penelitian dibagi menjadi 2 poin  yaitu:
1. Penetapan kebijakan dan aturan organisasi
2. Pengambil keputusan strategis
Pada  poin  pertama  yaitu    kebijakan  dan aturan  organisasi    serta  keterbukaan    informasi berdasarkan  hasil  persepsi  responden  penerapan tata  kelola  korporat  tidak  terwujud  yaitu  pada penetapan kebijakan dan aturan organisasi UMKM hanya  sebesar  18  .75  %  ,  sedangkan    tanggung jawab  untuk  menjamin  tersedianya  informasi keuangan dan non  keuangan untuk pemilik usaha dan  pihak  eksternal  organisasi  UMKM  sebesar 37.5%  kurang  terwujud.  Keterlibatan  manajer dalam  penetapan  kebijakan  dan  aturan  organisasi serta  laporan  keuangan  pada  subyek    penelitian yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan narasumber dikarenakan subyek penelitian sebagian  besar  merupakan  usaha  milik  keluarga maka    manajer  hanya  memberikan  laporan keuangan kepada seluruh  anggota keluarga. Akan tetapi  penerapan  transparansi  pada  usaha  UMKM dalam  poin  keterlibatan  manajer  dalam  penetapan kebijakan  dan  aturan,  serta  tanggung  jawab menjamin tersedianya informasi keuangan dan non keuangan  bagi  pihak  eksternal  tidak  terlalu diutamakan.
Pada  poin  kedua  yaitu  keterlibatan  dalam pengambilan keputusan strategis, misalnya pencip- taan  produk/jasa  baru,  segala  kemungkinan  dam- pak  risikonya  berdasarkan  hasil  jawaban  respond- en sebesar 20% hasil tersebut dapat dikatakan pen- erapan  tata  kelola  tidak  terwujud,  dimana  seluruh keputusan  operasional  perusahaan  berada  pada pemilik perusahaan .

## Tabel  5. Persepsi Responden terhadap Akunta- bilitas Tata Kelola Korporat
Pilar 2  AKUNTABILITAS
Persetujuan
(%) Aturan/kebijakan  yang  ditetap- kan oleh Pemilik Usaha, misalnya Anggaran Dasar UMKM. 16.25 Memiliki  tanggungjawab  dalam menyusun dan menyajikan laporan  keuangan  organisasi UMKM. 11.25 Memiliki  tanggungjawab  dalam menyusun  laporan  kegiatan  or- ganisasi UMKM. 52.5 Memiliki  kewenangan  untuk memonitor  dan  mengevaluasi pekerjaan  karyawan  dibawah koordinasi saudara.
56.25
Berdasarkan  akuntabilitas  bahwa  UMKM harus  dapat  mempertanggungjawabkan  kinerja secara  transparan  dan  wajar,  untuk  itu  usaha
UMKM  harus  dikelola  secara  benar  ,  terukur    dan sesuai  kepentingan  perusahaan  dengan  tetap memperhitungkan    pemangku  kepentingan  lain. Pada  prinsip  akuntabilitas  pada  penelitian  ini dibagi menjadi 2 poin yaitu:
1. Kejelasan aturan /kebijakan perusahaan
2. Kejelasan ukuran kinerja
Dalam kegiatan organisasinya usaha UMKM dalam peneltian  ini  selalu  memberikan  tugas  dan tanggung jawab kepada masing-masing unit dalam organisasi  secara  jelas  dan  terarah  sesuai  dengan kemampuan-masing-masing.
Berdasarkan  tabel  5  tentang  Persepsi  respond- en  terhadap  akuntabilitas  tata  kelola  korporat mengindikasikan  bahwa  secara  operasional  subjek penelitian  belum  semua  usaha  UMKM  memiliki aturan perusahaan dan masih bersifat informal hal ini  dapat  diketahui  dari  hasil  persepsi  tentang Aturan/kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Pemilik Usaha,  misalnya  Anggaran  Dasar  UMKM  sebesar 16.25%  dan  tanggungjawab  dalam  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan  organisasi  UMKM sebesar  11.25%  .dari  hasil  tersebut  menunjukkan bahwa  dari  poin  kejelasan  aturan/  kebijakan  pe- rusahaan    dalam  penerapan  tata  kelola  korporat tidak terwujud.
Pada  point  kedua  dan  ketiga  berdasarkan  tabel 5 tentang  tanggungjawab dalam menyusun  laporan kegiatan  organisasi  UMKM  serta  kewenangan untuk  memonitor  dan  mengevaluasi  pekerjaan karyawan menunjukkan hasil masing-masing sebe- sar  52.5%  dan  56.25%  .  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  usaha  UMKM  dalam  subjek  penelitian cukup  terwujud  baik  dalam  hal  kejelasan  ukuran kinerja  yang  harus  dipertangung  jawabkan  oleh pemangku  kepentingan  dalam  hal  tanggungjawab menyusun laporan kegiatan operasional serta mon- itoring dan evaluasi karyawan yang dipergunakan sebagai landasan untuk pemberian reward dan pun- ishment bagi karyawan.
Tabel 6 Persepsi Responden terhadap Responsi-
bilitas Tata Kelola Korporat Pilar 3 RESPONSIBILITAS Persetujuan (%) Memiliki  tanggung  jawab  sosial organisasi dan melaksanakannya. 13.75 Menentukan  tata  tertib  dan  pe- doman  kerja  untuk  pelaksanaan tugas  seluruh  karyawan  organ- isasi UMKM 32.5 Terlibat  dalam  menjelaskan  pola penggajian/pemberian honor 22.5
kepada  karyawan  organisasi UMKM.
Responsibilitas perusahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan  tanggungjawab  terhadap  masyara- kat  dan  lingkungan  sehingga  dapat  terpelihara kesinambungan  usaha  dalam  jangka  panjang  dan menapat pengakuan sebagai good coorporate citizen . Pada  prisip  responsibilitas  dibagi  menjadi  2  poin yaitu:
1. Tanggungjawab  perusahaan  kepada  karya- wan
2. Tanggungjawab
perusahaan
kepada
masyarakat
Berdasarkan  tabel  6  hasil  perhitungan persepsi responden  terhadap responsibilitas  pada poin  1  yang  terdiri    pertanyaan    yang  terkait dengan  keterlibatan  manajer  dalam  menentukan tata  tertib  dan  pedoman  kerja  untuk  pelaksanaan tugas  seluruh  karyawan  organisasi  perusahaan serta  keterlibatan  dalam  menjelaskan  pola penggajian/pemberian  honor  kepada  karyawan organisasi  yaitu  masing-masing sebesar 32.5% dan 22.5%  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa penerapan  tata  kelola  yang  terkait  dengan  prinsip responsibilitas  pada  keterlibatan  manajer  dalam menentukan  tata  tertib  dan  pedoman  kerja  untuk pelaksanaan  tugas  seluruh  karyawan  organisasi perusahaan  kurang  terwujud,  sedangkan  yang terkait dengan keterlibatan dalam menjelaskan pola penggajian/  pemberian  honor  kepada  karyawan organisasi tidak terwujud.
Pada  poin  2  persepsi  responden  pada subjek  penelitian    yang  terkait  dengan  tanggung- jawab  perusahaan  kepada  masyarakat  diperoleh prosentase  13.75%  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa pada prinsip tersebut  tidak terwujud.
Dalam  pembahasan  independensi,  perus- ahaan  harus  dikelola  secara  independen  sehingga masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi  dan  tidak  dapat  diitervensi  oleh pihak lain.
Pada  subjek  penelitian    usaha  UMKM terkadang  masih  terjadi  intervensi  dari  anggota keluarga.  Prinsip  independensi  menuntut  para pemilik usaha agar dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilki.
Berdasarkan  tabel  7.  diperoleh  persentase dari persepsi responden terhadap indpendensi tata kelola  korporat  yang  terkait  dengan  pemangku kepentingan terhadap kewenangan untuk mengkoordinasikan  tugas  operasional  perusahaan
diperoleh hasil sebesar 7.5% sehingga dapat disim- pulkan  bahwa  peran  manajer  pada  subjek penelitian  dalam  menjalankan  kewenangan  untuk mengkoordinasikan  tugas  operasional  perusahaan tidak  terwujud.    Akan  tetapi  berdasarkan    hasil persentase  pada  pengalaman  responden  sebagai manajer  sebuah  organisasi  bisnis/umkm  mem- peroleh  hasil  sebesar  63.75%,  dapat  disimpulkan bahwa  pengalaman  manajer  dalam  bisnis  sangat mendukung pengelolaan usaha meskipun mendapat  pengaruh  dari  pihak  lain,  hal  ini  dapat dikatakan bahwa prinsip tersebut cukup terwujud.
Tabel 7. Persepsi Responden terhadap
Indpendensi Tata Kelola Korporat Pilar 4 INDPENDENSI Persetujuan (%) Memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan tugas operasional sehari-hari. 7.5 Memiliki pengalaman sebagai mana- jer  sebuah  organisasi  bisnis/umkm sebelum  bergabung  dengan  organ- isasi UMKM sekarang. 63.75 Tabel 8. Persepsi Responden terhadap Kewajaran Tata Kelola Korporat Pilar 5 FAIRNESS/KEWAJARAN Persetujuan (%) Bertanggungjawab
terhadap pengelolaan  organisasi  UMKM agar  dapat  menghasilkan  keun- tungan (profitabilitas) dan  memas- tikan kesinambungan usaha. 10.00 Memfasilitasi  pelaksanaan  audit bila  telah  diaudit  oleh  auditor  in- dependen. 73.75
Pada  pembahasan  mengenai  kesetaraan dan kewajaran perusahaan harus memberikan kes- empatan  kepada  pemangku  kepentingan  untuk memberikan  masukan  dan  menyampaikan  pen- dapat  bagi  kepentingan  perusahaan  serta  membu- ka permasalahan terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi. Berdasarkan tabel 8, diperoleh prosentase pada pemangku kepentingan dalam hal ini  manajer  bertanggung  jawab  tehadap  pengel- olaan  organisasi  UMKM  agar  dapat  menghasilkan keuntungan  dan  memastikan  kesinambungan usaha  sebesar  10%,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa prinsip kesetaraan dan kewajaran pada poin satu  tidak  terwujud.  Mengingat  bahwa  usaha UMKM  pada  subjek  peneltian  lebih  banyak  pada usaha  keluarga  sehingga  peran  manajer  banyak
diintervensi  oleh  pemilik  sehingga  pemangku kepentingan  sebagai  manajer  tidak  memiliki  kes- empatan  secara  luas  untuk  melasanakan  pengel- olaan organisasi UMKM.
Sedangkan prinsip kesetaraan dan kewaja- ran  pada  poin    kedua  yang  terkait  pemangku kepentingan  sebagai  manajer  dalam  memfasilitasi pelaksanan  audit  bila  telah  diaudit  oleh  auditor independen    sebesar  73,75%  ,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  prinsip  kewajaran  pada  poin kedua cukup terwujud.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan penerapan tata kelola korporat dengan menggunakan  5  prinsip  yaitu:  Transparansi, Akuntabilitas,  Responsibilitas,  Independensi  dan Fairness/kesetaraan/kewajaran dapat disimpulkan bahwa  penerapan  prinsip  Tranparansi    secara keseluruhan  dikatakan  kurang  terwujud,  hal  ini pada subjek penelitian peran pemangku kepentingan  sebagai  manajer  kurang  memiliki peran  dalam  penetapan  kebijakan  dan  aturan organisasi,  pengambilan  keputusan  strategis. Penerapan prinsip Akuntabilitas terdapat dua poin yang  tidak  terwujud  yang  terkait  dengan  subjek penelitian  peran  pemangku  kepentingan  terkait dengan  aturan/kebijakan  oleh  pemilik,  tanggung jawab  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan keuangan,  namun  terdapat  dua  poin  cukup terwujud  yaitu  tanggungjawab  menyusun  laporan kegiatan  organisasi  dan  kewenangan  untuk melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap pekerjaan karyawan. Penerapan prinsip Responsibilitas secara keseluruhan dikatakan tidak terwujud,  berdasarkan  hasil  perhitungan  dari  3 poin prinsip tersebut secara rata-rata sebesar 22,92 , hal ini mengindikasikan bahwapemangku kepentingan  tidak  memiliki  peran  terhadap pelaksanaan  tanggungjawab  sosial  organisasi  dan penentuan  tata  tertib  dan  pedoman  kerja  untuk pelaksanaan serta menjelaskan pola penggajian/reward  kepada  seluruh  karyawan organisasi  pada  subjek  penelitian.    Penerapan prinsip  independensi,  terdapat  dua  poin  yaitu: kewenangan  untuk  mengkoordinasikan  tugas operasional  sehari-hari  tidak  terwujud.  Sedangkan poin  kedua  terkait  dengan  pengalaman  sebagai manajer  sebuah  organisasi  bisnis/umkm  cukup terwujud. Penerapan prinsip kesetaraan/kewajaran  terdapat  dua  poin  yaitu: terhadap  pengelolaan    organisasi  UMKM  agar dapat  menghasilkan  keuntungan  dan  memastikan kesinambungan  usaha,  tidak  terwujud.  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  masih  terdapat  intervensi pengelolaan  dari  pemilik/keluarga.  Sedangkan poin kedua yang terkait memfasilitasi pelaksanaan audit cukup terwujud.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemuka- kan diatas, dapat diberikan saran: Pemilik usaha mikro, kecil dan menengah harusnya melibatkan  peran  manajer  dalam  kegiatan operasional perusahaan terutama hal-hal yang ber- sifat strategis dan penentuan tata aturan organisasi. Pemilik usaha mikro, kecil dan menengah harusnya membuat  laopran  keuangan  tiap  tahun  sehingga dapat  digunakan  sebagai  acuan  untuk  pengambi- lan  keputusan  ataupun  untuk  mengajukan  tamba- han modal. Seharusnya manajer dapat menerapkan tata  kelola  korporat  dalam  usahanya  agar  dapat dikelola  dengan  lebih  baik,  karena  tata  kelola  kor- porat  tidak  hanya  diterapkan  pada  perusahaan besar  saja  tetapi  dapat  diterapkan  pada  usaha  go- longan UMKM.

## REFERENCES
Abor, J., dan Adjasi, C. K. (2007). Corporate gov- ernance and the small and medium enterprises sector:  theory  and  implications. Corporate  gov- ernance , Vol 7 No 2, page 111-122 Asian  Development  Bank,  (1999), Asian  Develop- ment Bank Report 1999 , Manila. Asian  Development  Bank,  (2000), Corporate  gov- ernance and finance in east Asia: a study of Indo- nesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippine and Thailand . Manila : Asian Development Bank. Asian  Development  Bank.  (2000a). A  consolidated report  on  corporate  governance  and  financing  in east Asia: executive summary . Paper presented at the  OECD  Second  Asian  Roundtable  on  Cor- porate Governance.
Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keu- angan,  (2011), Potensi  Perusahaan  UKM  untuk Go  Publik .  Jakarta:  Departemen  Keuangan  Re- publik Indonesia.
Creswell,  J.  W.  (2009), Research  design:  qualitative, quantitative,  and  mixed  methods  approaches (3rd ed.): Sage Publication, Inc.
Donaldson, L, dan Davis, J. H., (1989), CEO gov- ernance and  shareholder returns: Agency the- ory  or  stewardship  theory. Paper  dipresentasi- kan  pada  the  annual  meeting  of  the  Academy  of Management , Washington, DC.
Donaldson,  L.  dan  Davis,  J.  H.,  (1991).  Steward- ship  theory  or  agency  theory:  CEO  Govern- ance and shareholder returns.Australian, Jour- nal of Management , Vol 16 No 1, page: 49-64
Hamdani,  (2016), Good  Corporate  Governance: Tinjauan  Etika  dalam  Praktek  dan  Bisnis , Mitra Wacana Media: Jakarta.
Hartono.  J.,  (2005), Metodologi  Penelitian  Bisnis: Salah  Kaprah  dan  Pengalaman-Pengalaman, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Iu, J., dan Batten, J., (2001). The implementation of OECD  corporate  governance  principles  in post-crisis Asia, Journal of Corporate Citizenship , Vol 4, page 47-62.
Jensen, M. C. dan Meckling, W. H., (1976), Theory of  The  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency Cost  and  Ownership  Structure ,  Journal  of  Fi- nancial Economics , Vol 3, page. 1-77.
Kompas.com,  (2017), Potensi Bangkitnya UMKM dan  Industri  Kreatif  melalui  "Peer-to-Peer Lending, https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/04/
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.,  (2006).
Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance  In- donesia, Jakarta.
Koech, P., (2016) Board Characteristic as a Deter- minant  of  Effectiveness  of  Corporate  Govern- ance  in  State  Corporation  in  Kenya .  Interna- tional  Journal  of  Business  and  Commerce, Vol  5 No 04, page 37-62.
Lane, S., Astrachan, J., Keyt, A. dan McMillan, K. (2006). “Guidelines for Family,Business Boards of  Directors.” Family  Business  Review ,  Vol  19 No 2, page 147-167.
Lembaga  Pengembangan  Perbankan  Indonesia, (2015), Profil  Bisnis  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM), LPPI dan Bank Indonesia. Niode,  I.  Y.,  (2009),  SEKTOR  UMKM  DI  INDO- NESIA:  Profil  ,  Masalah,  Dan  Strategi  Pem- berdayaan ,  Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan  Bisnis OIKOS-NOMOS , Volume 2, Nomor 1.
Nugraheni, B.,D. dan Martono, C., (2015), Analisis Mekanisme Tata Kelola, Manajemen Laba dan Pengungkapan  Informasi  Lingkungan  Perus- ahaan pada Industri Manufaktur di Indonesia , Artikel  Tidak  Dipublikasikan ,  Perpustakaan Unika Widya Mandala, Surabaya.
Nugraheni, B.,D. dan Martono, C., (2017), Analisis Penerapan Tata Kelola Korporat pada Industri Produk  Tekstil  Kecil  dan  Menengah ,  Artikel Tidak  Dipublikasikan Perpustakaan  Widya Mandala, Surabaya.
Organisation  for  Economic  Co-operation  Devel- opment, (2006), Literacy Skills for the World of Tomorrow, http://www.oecd.org/edu/school/2960581.pdf. Palupijati,  S.,  (2013), Tata  Kelola  pada  UKM:  Per- bandingan  Penerapan  Pada  Bisnis  Keluarga
dengan  Bisnis  Non  Keluarga, Tesis  Universitas Gadjah Mada. Widarti, P., (2017), Kembangkan UMKM , Pemkot Surabaya  Siapkan  Rp11  Miliar.  Diakses
Bisnis.com 06 Maret
2017 .https://Kalimantan.bisnis.com/
Putri,  W.H.,  dan  Bakhtiar,  I.,  (2015),  Sistem  Tata Kelola Keuangan Industri Kecil dan Pengrajin Kayu sebagai Upaya Penyehatan dan Pelaksa- naan  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  da- lam Pengentasan Kemiskinan . Seminar Nasion- al Universitas PGRI Yogyakarta . Raharjo,  E.,  (2007),  Teori  Agensi  dan  Teori  Stew- ardship  dalam  Perspektif  Akuntansi .  Fokus Ekonomi, Vol. 2, No. 1. Roida,  H.Y.  Sunarjanto,  A.,  dan  Jayaprana,  W., (2010),  Internasionalisasi  usaha  mikro,  kecil, dan  menengah  (UMKM)  ditinjau  dari  tipe kepemilikan:  studi  empiris  di  Jawa  Timur,
Jurnal Manajemen Teori dan Terapan , Vol 3 No 2. Tadikapury, V. J., (2011), Penerapan Good Corpo- rate  Governance  (GCG)  pada  PT  Bank  X  Tbk Kanwil  X, Skripsi Universitas  Hasanuddin, Makasar. Undang–Undang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  Nomor  20  Tahun  2008,  (2008),  Di- peroleh
melalui https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-151 bi/Documents/UU20Tahun  2008UMKM.pdf diakses pada tanggal 9 Maret  2017 World Bank. (1999). World Bank report . New York:
World Bank.
Zhang,  X.  dan  Thiam,  M.,  (2014),  Assessing  the role  of  stakeholders  in  the  implementation  of SME‟s  Governance  Principles  in  France, Inter- national  Journal  of  Business  and  Commerce ,  Vol. 3, No 5.