Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865

## Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan,Sanksi Pajak Dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Penghasilan Wajib Pajak Orang  Pribadi Di KPP Pratama Medan Barat
Jessi Charina Sembiring 1) , Seli Pebiola Br Ginting 2) , Willy Ivandy 3) , Herman 4) ,Meri Arthanty Zebua 5) Unversitas Prima Indonesia 1,2,3,4,5
Jessicharina93@mail.com , Selfivebiolaa@mail.com , Willyivandy43@mail.com , Hermanliang3@mail. com , Meriarthanty2005@mail.com *PenulisKorespondensi Diajukan
:21 April 2022 Disetujui : 26 April 2022 Dipublikasi  : 4 Juli 2022

## ABSTRACT
These indicators include compliance levels, tax audits, assessment letters taxes, and fines. Individual Taxpayers  at  KPP  Pratama  Medan  Barat  are  asked  to:  participate  in  this  research.  Individual taxpayer income tax collection growing due to greater compliance, compliance and compliance with regulations  taxation.  The  increase  in  personal  tax  revenue  is  the  result  of  the  taxpayer's  level  of compliance  with  income  tax  revenue  in  carrying  out  compliance,  submission,  and  compliance  and implementing  tax  provisions.Tax  audit  has  a  significant  positive  impact  on  tax  revenue  personal income, Sourced from Tax Foundation research. Tax assessments can increase taxpayer compliance and income when the Directorate General of Taxes send it together with the collection of income tax. Taxpayers  who  receiving  tax  sanctions  does not  violate  the law.  Sampling  techniques  using  sample includes  428,276  taxpayers  and  taken  at  random.  Test  results  have  a  good  impact  on  taxpayer acceptance  personal  income,  either  concurrently  or  partially.  Research  result  shows  that  taxpayer compliance,  tax  assessment  letters,  sanctions  taxation,  and  increasing  income  tax  revenue  for individual  taxpayers  positive  and  substantial  impact  on  income  tax  receipts  of  individual  taxpayers personally at KPP Pratama Medan Barat.
Keywords :level of taxpayer compliance, tax audit, Issuance of letters tax assessments, tax sanctions, and increased income tax revenues individual taxpayers.

## PENDAHULUAN

## Latarbelakang
Pajak  sangat  penting  bagi  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  suatu  negara.  Kontribusi  dari penduduk  menciptakan  pendapatan  pajak  yang  mendanai  proyek-proyek  pembangunan  nasional. Sepertiga  dari  semua  pendapatan  negara  berasal  dari  pajak  penghasilan,  Bersumber  dari  Catatan Keuangan 2019. Pajak sangat diperlukan dan dikendalikan.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  mempertunjukkan  kesesuaian  dan  efektivitas  sistem  perpajakan. Bersumber  dari  Yustinus  Prastowo  dalam  laporan (Sari,  2018) ,  70%  wajib  pajak  orang  pribadi telah mengajukan SPT. Tinggi sebelumnya 67,4% ditingkatkan sebesar 2,6%. Untuk membangun infrastruktur suatu negara, pajak diperlukan. Program sukarelawan pajak, cincin pajak, dan pidato pajak  telah  dipromosikan  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik  tentang  pajak.  Penagihan  pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi mendapat manfaat dari kepatuhan, Bersumber dari (Jessica Yusuf & Ardiyanto, 2017) ) dan (Simamora & Suryaman, 2015) . Ini  juga  melakukan  pemeriksaan  pajak  untuk  mempromosikan  kepatuhan  wajib  pajak. Pemeriksaan pajak membantu menangkap para penghindar pajak. Inspeksi ialah bagian dari proses
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865
pemantauan  dan  pengawasan  kegiatan  kelompok.  Studi (Jessica  Yusuf  &  Ardiyanto,  2017) mempertunjukkan  bahwasannya  melihat  pengembalian  pajak  membantu  mereka.  Audit  memiliki pengaruh  kecil  pada  pengembalian  pajak  individu,  kata (wikipedia,  2020). Hasil  ini  menentang penelitian  sebelumnya.  Tentu  saja,  wajib  pajak  harus  bekerja  sama  terlebih  dahulu.  Kontra- interpretasi  akan  membantu  masyarakat  di  semua  tingkatan  di  masa  depan.  Jika  wajib  pajak diaudit, dia akan berpikir dua kali untuk melanggar undang-undang perpajakan.
Surat ketetapan pajak juga dapat mengubah jumlah pajak penghasilan yang dikumpulkan. Ini merangkum kinerja keuangan perusahaan untuk periode akuntansi tertentu. Surat ketetapan pajak ialah  sah.  SKPKB  diterbitkan  jika  Wajib  Pajak  menunggak.  Singkatnya,  SKPKB  ialah  pajak. (Rustam & Fadhilatunisa, 2020) menilai Surat Ketetapan Pajak bermanfaat bagi penerimaan pajak orang  pribadi.  Bersumber  dari (Dwi,  2018) ,  SKP  memiliki  pengaruh  minimal  terhadap penerimaan  pajak  penghasilan  orang  pribadi (Dwi,  2018) .  Penelitian  lain  menemukan bahwasannya  SKP  memiliki  dampak    minimal  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  orang pribadi.
Penerimaan  pajak  penghasilan  orang  pribadi  dipengaruhi  oleh  sanksi  pajak.  Sanksi perpajakan ialah denda atau sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. (Siamena  &  Harijianto,  2017) berpendapat  hukuman  pajak  meningkatkan pengumpulan  pendapatan.  Wajib  Pajak  yang  tidak  melanggar  hukum  tidak  dikenakan  denda. Dengan kata lain, pengajuan tepat waktu menghindari hukuman. Kepatuhan pajak secara otomatis akan  meningkat.  Penerimaan  pajak  akan  meningkat  di  masa  yang  akan  datang  seiring  dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
Surat Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Ketetapan mempengaruhi pemungutan pajak penghasilan orang pribadi. Akademisi lain tertarik untuk melakukan studi baru karena hasil studi sebelumnya sangat berbeda. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Peneliti memilih KPP Pratama Medan  Barat  karena merupakan  salah  satu KPP  yang  konsisten memungut  pajak  di  Kota  Medan (Sari, 2018) .

## STUDILITERATUR

## Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Ketaatan, kepatuhan, dan kepatuhan dipertunjukkan oleh sejauh  mana kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Untuk memahami hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan  pajak,  terlebih  dahulu  kita  harus  memahami  apa  yang  dimaksud  dengan  kepastian hukum. Untuk suatu sistem hukum yang baik, Bersumber dari pengertian ini, semua hukum yang diciptakan  dalam  sistem  hukum  itu  harus  dipatuhi (Monica  &  Andi,  2018) .  Jika  wajib  pajak berlaku rajin dan mengikuti semua aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku, kepatuhan dapat dipertunjukkan.  Kepatuhan  meningkat  ketika  lebih  banyak  wajib  pajak  yang  mematuhi  aturan. Lebih  banyak  kepatuhan  berarti  lebih  banyak  penerimaan  pajak.  Umumnya,  aturan  pajak diberlakukan untuk memastikan operasi pengumpulan pajak yang lancar dan pertumbuhan tahunan (Krisnayanti  &  Anik,  2019) .  SPT  sering  dipergunakan  untuk  menilai  kepatuhan  wajib  pajak terhadap peraturan perpajakan. Ketika seseorang mengajukan pengembalian pajak mereka, mereka memasukkan jumlah pajak yang terutang, yang dipergunakan untuk menghitung pendapatan pajak pendapatan tahunan pemerintah.

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Pemeriksaan  pajak  ialah  salah  satu  cara  untuk  memerangi  penggelapan  pajak.  Inspeksi  ialah bagian  dari  proses  pemantauan  dan  pengawasan  operasi  kelompok  tertentu.  Bersumber  dari  asas kepastian hukum, pemeriksaan mengarah pada peningkatan pemungutan pajak. Kepastian hukum menjamin  bahwasannya  peraturan  perpajakan  diterapkan  dengan  benar, tanpa  celah  atau peluang kecurangan.  Pemeriksaan  ialah  semacam  undang-undang  anti  penghindaran  pajak.  Pelaksanaan audit secara langsung akan mempengaruhi pemungutan pajak. DJP akan mengetahui sejauh mana tindakan atau tindakan kecurangan dapat dikurangi atau dihilangkan melalui audit, sehingga tidak ada celah yang dapat mengakibatkan kerugian penerimaan pajak Negara (Monica & Andi, 2018) . Dapat dikatakan bahwasannya semakin banyak audit yang dilakukan, semakin banyak uang pajak yang  dihasilkan.  Jumlah  realisasi  SKPKB  yang  diterbitkan  dipergunakan  untuk  menghitung
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865
jumlah pemeriksaan  yang dilakukan. Jumlah SKPKB  yang diterbitkan dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pemeriksaan yang diselesaikan dan dilaporkan dalam suatu laporan.

## Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  dapat  dipergunakan  untuk  memeriksa  kinerja  organisasi  dengan mengumpulkan  data  keuangannya  dari  waktu  ke  waktu.  Mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  dan meningkatkan penerimaan pajak merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena wajib pajak harus membayar baik pokok pajak maupun denda pajak, maka Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  merupakan  kerugian  bagi  wajib  pajak (Suryadi  &  Subarjo,  2019) . Sehingga secara langsung dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Di luar kenyataan bahwasannya pembayar pajak merugi, negara memperoleh keuntungan karena dapat meningkatkan penerimaan pajak (Nalle,  2017) .  Pajak  selalu  dihitung  ulang  sesuai  dengan  gagasan  sistem  penilaian  resmi, yang  mengharuskan  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  mengevaluasi  apakah  pajak  yang  terutang sepadan dengan yang seharusnya dibayar, yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Sanksi  Perpajakan  ialah  hukuman  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  yang  terbukti  bersalah dan  melakukan  tindak  pelanggaran  di  bidang  perpajakan.  Sanksi  perpajakan  dapat  dijadikan sebagai  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melakukan  pelanggaran.  Dengan  adanya  sanksi perpajakan, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dan berpikir dua kali jika memiliki keinginan untuk  berperilaku  tidak  patuh. (Siamena  &  Harijianto,  2017) menjelaskan  bahwasannya  sanksi perpajakan  berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  orang pribadi.  Direktorat  Jenderal  Pajak  sudah  menyediakan  beberapa  bentuk  sanksi  perpajakan  yang sedemikian  rupa  supaya  menimbulkan  efek  jera  bagi  wajib  pajak,  yaitu  dapat  berupa  denda, bunga, ataupun kenaikan. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkat. Tingkat kepatuhan yang semakin meningkat juga akan memberikan manfaat yang baik bagi negara, yaitu penerimaan pajak akan ikut meningkat.

## METODE

## MetodePenelitian
Bersumber  dari (Sugiyono,  2018) ,  Metode  penelitian  yaitu  suatu  cara  ilmiah  dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif dengan alasan data penelitian ini berupa angka dan analisis mempergunakan statistik dan penelitian ini bersifat deskriptif.
PopulasidanSampel

## Populasi
Populasi dalam  penelitian ini ialah seluruh wajib pajak orang pribadi  yang terdaftar diKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat untuk tahun 2020 ialah sebanyak 428.276 wajib pajak.

## Sampel
Sampel  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode Simple  Random  Sampling yang merupakan pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata  yang  ada  dalam  populasi  tersebut.Yang  menjadi  samplel  dalam  penelitian  ini  ialah  Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat.
Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan mengunakan rumus Slovin berikut:
N                       428.276
n = =                                   =  99,99 Dibulatkan menjadi 100
N(d) 2 + 1         428.276(0,1) 2 + 1 Keterangan: n:Jumlah sampel N:Total Populasi d:Nilai presis i(ditentukan dalam penelitian ini sebesar 90% atau e =10%)
UjiInstrumenPenelitian
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865
Suharsimi  Arikunto  (2016:  89)  menyatakan  bahwasannya  uji  instrumen  penelitian  ialah  uji yang  dipergunakan  sebagai  alat  atau  fasilitas  bagi  peneliti  dalam  mengumpulkan  data  agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih  mudah  diolah.  Uji  instrument  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  uji  validitas danuji o reliabilitas.

## UjiAsumsiKlasik
(Ghozali,  2016)  Uji  asumsi  klasik  dipergunakan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  yang dipergunakan  dalam  berbagai  penelitian  untuk  melihat  layak  atau  tidaknya  untuk  dipergunakan pengujian  asumsi  klasik  tersebut.  Ada  empat  uji  asumsi  klasik  diantarnya:  Uji  Normalitas,  Uji Linieritas, Uji o Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

## ModelAnalisisPenelitian

## AnalisisRegresiLinearBerganda
Bersumber dari Gozhali (2016:8), teknik analisis data yang dipergunakan untuk membuktikan suatu kepastian hipotesis ialah dengan  mempergunakan AnalisisRegresi Linier Berganda. Analisis ini  dipergunakan  untuk  menguji  pengaruh  beberapa  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.. Persamaan Regresi Linier Berganda yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan: Keterangan:
Y =  a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e
Y :Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi a :Konstanta b1, b2, b3, b4 : Koefisien regresi dari masing-masing variable independen X1 :Tingkat kepatuhan wajib pajak X2 :Pemeriksaan pajak X3 :Penerbitan Surat Ketetapan Pajak X4 :Sanksi Perpajakan e :Standar error
UjiKoefisienDeterminasi(R 2 )
Bersumber dari Ghozali(2016:95), Koefisien determinasi(R²) pada intinya mengukur seberapa jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variable  independen.  Nilai  koefisien determinasi ialah nol dan satu.

## UjiSignifikanParsial(Uji-t)
Bersumber dari Ghozali (2016: 96), Uji Statistik t dipergunakan untuk menguji signifikan dari setiap variabel independen dengan mempertunjukkan adanya pengaruh terhadap variable dependen. Dalam  mengetahui  hipotesis  untuk  melihat  diterima  atau  ditolak  dilakukan  dengan  cara membandingkan  nilai  t  hitung  dengan  nilai  t  tabel  pada  tingkat  signifikansi  95%(α=0,05)  dengan ketentuan:
a. Jika–ttabel≤thitung≤ttabel, maka H0 diterima dan Haditolak.
b. Jika thitung>ttabel atau–thitung<-ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima.

## UjiSignifikanSimultan(Uji-F)
Bersumber  dari  Ghozali  (2016:  96),  Uji  statistik  F  mempertunjukkan  sejauh  mana  seluruh variabel  independen  atau  bebas  dengan  melihat  adakah  pengaruh  secara  bersamaan  terhadap variabel  dependen  atau  terikat.  Untuk  mengetahui  apakah  hipotesis  yang  diajukan  diterima  atau ditolak,  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  nilai  F  hitung  dengan  nilai  Ftabel  pada  tingkat signifikansi95%(α=0,05)denganketentuan:
a. Jika Fhitung<Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak.
b. Jika Fhitung>Ftabel,maka H0 ditolak dan Ha diterima.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865

## HASIL

## HasilPenelitian
PenelitianinidilakukandiKPPPratamaMedanBaratdiWiliyahIndonesia.WajibPajakOrangPriba diyangterdaftardiKPPdiIndonesiadipergunakansebagairesponden  dalam  penelitian  ini.  Tanggapan terhadap kuesioner akan dievaluasisecarastatisticuntuk menguji hipotesispenelitian.
Dari tahun 2016 hingga 2020, statistik PPh pasal 21, 23, dan 25 dapatdilihatdi bawah ini:
Tabel 1. KPP Pratama Medan Barat Data Penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 Periode 2016-2020
Tahun Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % Jumlah (Rp) % 2016 63.216.419.786 - 41.788.815.503 - 49.661.288.604 - 2017 68.774.806.745 8,79 30.765.443.793 (26,38) 52.919.086.406 6.56 2018 86.740.620.993 26,12 39.179.733.299 27,35 71.519.407.774 35.15 2019 81.041.490.672 (6,57) 18.799.792.054 (52.02) 47.013.786.824 (34.26) 2020 40.777.475.751 (49.68) 15.110.523.086 (19,62) 41.924.060.856 (10,83)
Sumber: KPP Pratama Medan Barat (data diolah, 2021)
Tabel diatas dapat dijabarkan:
1. Bersumber  dari  PPh  pasal  21,  terjadi  kenaikan  yang  signifikan  dari  tahun  2016  ke  2018,  dengan kenaikan  terbesar  sebesar  26,12%  pada  tahun  2017-2018.  Selain  itu,  PPh  pasal  21  mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020, dengan penurunan terbesar sebesar 49,68 % pada tahun 2020. Penurunan  ini  dibantu  oleh  wajib  pajak  yang  membayar  PPh  pasal  21  yang  sebagian  ditanggung pemerintah selama masa pandemi.
2. Menyusul PPh Pasal 23, kenaikan hanya terjadi pada 2018, dengan penurunan pada 2017, 2019, dan 2020,  dengan  penurunan  terbesar  52,02%  pada  2019.  Penurunan  PPh  pasal  23  yang  diterima  KPP Pratama Medan Barat disebabkan penurunan baru-baru ini dalam wajib pajak yang mempergunakan layanan untuk mendukung kegiatan penyedia layanan.
3. PPH  memungkinkan  komunikasi  bahwasanya  selama  lima  tahun  dari  2017-2018  terjadi peningkatan  yang  cukup  besar,  terutama  pada  tahun  2018  sebesar  35,15  %  dibandingkan  dengan 6,56%  pada  tahun  2017.  Penurunan  terbesar  terjadi  pada  2018-2019  (34,26%),  sedangkan  yang terendah  ialah  pada  2019-2020  (10,83%).  Akibat  turunnya  pendapatan  yang  diperoleh  dalam  satu tahun pajak, jumlah wajib pajak yang membayar pajak PPh pasal 25 berkurang.

## HasilUji AsumsiKlasik UjiNormalitas
Berikut disajikan hasil pengujian normalitas dengan duacara yakni:
1. Ujigrafik
Ujigrafik  ini membandingkan data observasi dengan data sebaran yang mempertunjukkan sebaran normal. Hasil tes dipertunjukkan dibawah inik hususnya:
a. GrafikHistrogram
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865
GambarIII.1 Uji Normalitas Histrogram Sumber: data diolah SPSS, 2021 Gambar III.1 menampilkan distribusi data berbentuk lonceng dengan tidak condong ke kiri atau ke kanan, mempertunjukkan bahwasanya data berdistribus normal.

## b. Normal Probability Plot
Gambar  III.2  mempertunjukkan  bahwasannya  titik-titik  menyebar  merata  dan  merapat  pada  garis diagonal  di Normal  P-Plot  of  Regression  Standarized  Residual ,  sehingga  disimpulkan  data berdistribusi normal.
2. UjiStatistik
Berikut  dapat  disajikan  hasil  pengujiani    statisik  dengan  metode Kolmogorov  Smirnov  Test pada:
Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample. Kolmogorov-Smirnov, Test
Unstandardized Residual
N Normal Parameters’  mean
Std. Deviation
Most Extreme Differences Absolutei Positivei Negative Kolmogorov-Simirnov Z Asymp. Sig (2-tailed) 93 .00000000 1.36467666 .057 .057 -.041 .566 .906
TabelIII.2 menunjukan nilai Asymp.Sig. 2- tailed sebesar 0i,906,sehingga nilai 0,906>0,05 maka disimpulkan nilai residual berdistribusi secara normal.

## UjiMultikolinearitas
Berikut disajikan hasil pengujian multkolinearitas dari pengolahan tabulasi:
Tabel.3. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients Varibel Collinearity Statistics Tolerance VIF Kepatuhan WP OP_X1 .188 5330 Pemeriksaan pajak_X 2.218 4.587 ˜ Surat Ketetapan Pajak_X3 .465 2.152 ˜ Sanksi Perpajakan_X4.267  3.746 ˜ . Sumber: data diolah SPSS, 2021
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865
Tabel III.3 mempertunjukkan bahwasanya variable kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat ketetapan  pajak,  dan  sanksi  perpajakan  memiliki  nilai  Toleransi  >  0,1  dan  VIF  >  10, mempertunjukkan  bahwasannya  tidak  terdapat  bukti  multikolinearitas  antar  variabel  tersebut.  Hal ini mempertunjukkan bahwasannya variable independen tidak berkorelasi.

## UjiHeteroskedastisitasi
Berikut disajikan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan dua pendekatan:

## 1. MetodeGrafik ScatterPlot
GambarIII.3  menggambarkan  bahwasannya  titik-titik  dalam  model  regresi  Scatterplot menyebarluas pada sumbu Y, mempertunjukkan bahwasannya model regresi  tidak mempertunjukkan gejala heteroskedastisitas.
2. MetodeGlezer
Tabel 4 Hasil Uji Glejser Coefficients ² Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std.Error  Beta 1 (Constant) 2.839  .967 2.935 .004 Kepatuhan WP_X1 -.066  .099 -.153 -.663 .509 PemeriksaanPajak_X2  .057 .068 .178 .829 .409 SKP_X3 -.029  .045 -.094 -.643 .522 SanksiPajak_X4 -.038  .051 -.145 -.748 .456 ɑ. Dependent Variable: Abs_res
sumber: data diolah SPSS, 2021
Kepatuhan wajib pajak (sig.0,509), pemeriksaan pajak (sig.0,409), surat ketetapan pajak (sig.0,522) dan sanksi  perpajakan  (sig.0,456)  memiliki  signifikansi  n>0,05,tidak  ada  tanda-tanda  heteroskedastisitas, menyiratkan tidak ada factor perancu.

## Hasil Analisis Data Penelitian ModelPenelitian
Berikut  ini  disajikan  pengujian  penelitian  mempergunakan  regresi  linear  berganda  pada
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865
table dibawah ini:

## Tabel 5 Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.252 1.596 1.411 .162 Kepatuhan WP OP_X1 .156 .164 .115 .952 .344 Pemeriksaan pajak_X2 .123 .112 .123 1.091 .278 Surat Ketetapan Pajak_X3 -.118 .074 -.123 -1.598 .113 Sanksi Perpajakan_X4 .609 .083 .742 7.301 .000 a.Dependent Variable : Penerimaan PPh
OP_Y sumber : data diolah SPSS, 2021

## Penjelasaniregresilinearbergandadiatas:
1. Konstanta  (a)  sebesar  2,252  yang  berarti  bahwasannya  bila  terdapat  nilai  variable  kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak dan sanksi perpajakan sebesar2,252.
2. Kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,156  artinya  bila  terdapat  kenaikan  satu  poin  maka  dapat meningkatkan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 0,156.
3. Pemeriksaan pajak sebesar 0,123 artinya bila terjadi kenaikan satu poin pada pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 0,123.
4. Surat ketetapan pajak sebesar -0,118 artinya kenaikan satu poin pada surat ketetapan pajak dapat menurunkan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar-0,118.
5. Sanksi  perpajakan  sebesar  0,609  artinya  kenaikan  satu  poin  pada  sanksi  perpajakan  dapat menurunkan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 0,609.

## KoefiesienDeterminasi
Berikut disajikan hasil pengujian koefisien determinasi seperti terdapat pada tableberikutini:
Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R ² ) Model R R Adjust R Std. Error of the Change Statistics Square Square Estimate R square F Change 1 .859. .738 .727 1.39311 .738 66.796
Predictor: (Constant ), Kepatuhan wajib pajak_X1, pemeriksaan pajak_X2, SKP_X3,
Sanksi pajak_X4
Depent Variabel : penerimaan PPh OP_Y Sumber : data diolah SPSS, 2021
Dari tabelIII.6, berikut dijabarkan yakni:
1. Terdapat korelasi sebesar 0,859  antara  variabel kepatuhan wajib  pajak, pemeriksaan pajak, surat ketetapan pajak, dan sanksi perpajakan.
2. Perhitungannya  sebagai  berikut:73,8%  penerimaan  pajak  penghasilan  orang  pribadi dipaparkan oleh kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 26,2 % dipaparkan oleh variable lain.

## PengujianHipotesisSecaraSimultan(ujiF)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865
Tabel.7 Hasil Uji Simultan
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 518.538 4 129.635 66.796  .000 ² Residual 184.372 95 1.941 Total 702.910 99 a) Predictors : (constant), KepatuhanWP_X1, Pemeriksaan pajak_X2,SKP_X3. Sanksipajak_X4
b) Dependent Variable : Penerimaan PPh OP_Y Sumber : data diolah SPSS, 2021
Berikut disajikan hasil pengujian secara simultan seperti terdapat pada table berikut: Tabel III.7mempunyai nilaiF hitung = 66,796 pada sig.0.000. Jumlah sampel sebanyak 100, dimana  df(1)=k-1=5-1=4  dan  idf(2)=n–k=100–5=95  maka  nilaiFtabel  =  2,47  pada  sig.0,05. Dapat  disimpulkan  bahwasannya  kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak,  surat  ketetapan pajak  dan  sanksi  perpajakan  secara  serempak  berdampak  positif  dan  signifikan  pada penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi(F hitung >F tabel ,66,796>2,47padasig.0.000<0,05).

## Pengujian Hipotesis Secara Parsial(Uji t)
Berikut  disajikan  hasil  pengujian  secara  parsial  seperti  terdapat  pada  tabel  dibawah  ini yaitu:
Tabel 8 Hasil Uji Parsial Coefficientsa Model Standardized Coefficients t Sig. Beta 1        (Constant) 1.411 .162 Kepatuhan WP OP_X1 .115 .952 .344 Pemeriksaan pajak_X2 .123 1.091 .278 Surat Ketetapan Pajak_X3 -.123 - 1.598 .113 Sanksi Perpajakan_X4 .742 7.301 .000 a. Dependent Variable : Penerimaan PPh

## OP_Y Sumber: data diolah SPSS, 2021
Jumlah sample sebanyak 100 responden dimana df=n – 4=100–4=96 sehingga nilaittabel =1,660 pada sig.0,05. Berikut dijabarkan hasil pengujian parsial yaitu:
1. Kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  nilait hitung =0,954  pada sig.0,3440,disimpulkan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi (0,952 < 1,660 pada sig o .0,344>0,05).
2. Pemeriksaan  pajak  nilat hitung =  1,091pada  sig  .0,278,  disimpulkan  pemeriksaan  pajak  tidak berdampak  signifikan  terhadap  penerimaan  PPh  wajib  pajak  orang  pribadi(1,091< o 1,660  pada sig.0,278>0,05)
3. Surat  ketetapan  pajak  nilait hitung =-1,598  pada  sig.0,113,  disimpulkan  Surat  ketetapan  pajaktidak berdampak  signifikan  terhadap  penerimaanPPh  wajib  pajak  orang  pribadi  (1,091  <  1,660  pada sig.0,278>0,05)
4. Sanksi  perpajakan  nilai  t hitung =  7,301  pada  sig.  0,000,  disimpulkan  sanksi  peprajakan berdampak  signifikan  terhadap  penerimaan  PPh  wajib  pajak  orang  pribadi  (7,301  > 1,660padasig.0,000<0,05).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Peningkatan  PenerimaanPPhWajib  Pajak  Orang Pribadi
Analisis  statistik  mempertunjukkan  tidak  ada  hubungan  yang  signifikan  secara  statistik  antara kepatuhan wajib pajak individu dan penerimaan pajak penghasilan di AS. Tidak semua wajib pajak yang  patuh  mungkin  akan  siap  dan  dapat  sepenuhnya  melaporkan  pendapatan  mereka  pada  SPT Tahunan  dan  membayar  pajak  negara  yang  diwajibkan.  Selain  itu,  karena  wajib  pajak  dan masyarakat umum tidak menyadari pentingnya berkontribusi bagi negara dan kesejahteraan rakyat melalui  pajak,  wajib  pajak  percaya  bahwasannya  mereka  hanya  membayar  pajak  dan  melaporkan dalam  SPT  tahunan  jika  diperlukan.  Akibatnya,  meskipun  jumlah  wajib  pajak  yang  patuh  terus meningkat setiap tahun, jumlah pajak penghasilan yang dikumpulkan oleh KPP terdaftar tetap tidak pasti.
2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Pemeriksaan  statistik  di  KPP  menemukan  bahwasannya  pemeriksaan  pajak  tidak  berdampak signifikan  secara  statistik  terhadap  pemungutan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi.  Meskipun  fiskus telah berusaha untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak sesuai dengan kriteria dan tujuan  pemeriksaan,  wajib  pajak  tidak  selalu  siap  untuk  membayar  pajak  dalam  jumlah  yang dipertunjukkan  oleh  temuan  pemeriksaan.  mengajukan  banding,  meminta  penangguhan  pajak,  dan membayar  pajak  secara  mencicil  selama  banyak  periode  akuntansi.  Pemeriksaan  pajak  terhadap wajib  pajak  orang  pribadi  tidak  menjamin  bahwasannya  mereka  akan  membayar  pajaknya  secara penuh, tidak akan melakukan kesalahan, atau tidak akan segera melanggar undang- undang.
3. Pengaruh  Surat  Ketetapan  Pajak  terhadap  Peningkatan  Penerimaan  PPhWajib  Pajak  Orang Pribadi
SKP KPP yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi tidak berdampak signifikan secara statistik  terhadap  jumlah  pajak  penghasilan  orang  pribadi  yang  dipungut.  SKP  yang  diterbitkan kepada  wajib  pajak  menyebabkan  wajib  pajak  meminta  pengurangan  jumlah  pajak  yang  terutang atau membayarnya beberapa kali dalam setahun, oleh karena itu mereka tunduk pada kewajiban ini. Karena  tidak  semua  wajib  pajak  takut  memberikan  SKP,  beberapa  akan  sengaja  melanggar  atau membuat  kesalahan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  kepada  negara.  Hal  ini  karena pemberian  SKP  harus  sesuai  dengan  kriteria  dan  pertimbangan  yang  ditetapkan  secara  tegas  oleh kepala KPP dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4.Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sanksi pajak memiliki pengaruh  yang cukup besar secara statistik terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Seringkali, hal ini karena otoritas pajak telah menilai sanksi keuangan  terhadap  wajib  pajak  yang  melanggar  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  seperti  tidak membayar  pajak  tepat  waktu,  tidak  melaporkan  kewajiban  pajak  yang  berlaku  tepat  waktu,  atau tidak membayar tunggakan pajak yang jatuh tempo. Untuk memperoleh hasil yang dapat diterima, sanksi  perpajakan  harus  dikenakan  kepada  wajib  pajak  berupa  denda  atau  sanksi  administrasi. Wajib pajak orang pribadi juga harus membayar denda pajak dalam rentang waktu yang ditentukan oleh otoritas pajak. Jadi, semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak, semakin banyak uang tunai yang dikumpulkan oleh KPP terdaftar

## KESIMPULAN
Berikut  ini  dapat  disajikan  simpulan  yang  dapat  disampaikan  dari  hasil  pengolahan.Hasil pengujian  secara  parsial  diketahui  bahwa  kepatuhan    wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak  dan  surat ketetapan  pajak  t  idak  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan  peneriman  PPh  wajib  pajak orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Medan  Barat,  sedangkan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap  peningkatan  penerimaan  PPh  wajib  pajak  orang  pribadi.Hasil  pengujian  secara  simultan diketahui  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak  dan  surat  ketetapan  pajakdan  sanksi perpajakan serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPh wajib pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Medan  Barat.kepatuhan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak  dan surat  ketetapan  pajakdan  sanksi  perpajakan  mempunyai  korelasi  yang  sangat  kuat  terhadap
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.865
peningkatan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Barat. Sementara i tu, peningkatan  penerima  an  PPh  wajib  pajak  orang  pribadi  dapat    dijelaskan    oleh    kepatuhan  wajib pajak, pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajakdan sanksi perpajakan sebesar 73 , 8 % dan sisa 26 , 2 % dijelaskan oleh variabel lain yang t idak diteliti

## REFERENSI
Dwi, K. (2018). Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Ssurat Tagihan Pajak , Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 3 , 42-47. Herryanto, M., & Arianto, A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pengahasilan KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax dan Accounting 1 (1) , 124-135. Jessica Yusuf, O., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Diponegoro Journal Of Accounting 6 , 1-10.
Krisnayanti, N. K., & Anik. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanki Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timu). Jurnal Sains 1(2) , 1-40. Monica, R., & Andi. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Badan ada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang 2012-2016. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu 12(1) , 64-82.
Nalle, P. F. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 20(2) , 1648-1671. Resmi, S. (2017). Perpajakan teori dan kasus. Jakarta, Salemba Empat: Perpajakan di Indonesia. resmi, S. (2018). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Rustam, A., & Fadhilatunisa, D. (2020). Penerapan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Wajib Pajak. Riset Perpajakan 3 , 47-55.
Sari, N. (2018). Implementasi E-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU) , 4-6. Siamena, E., & Harijianto, S. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 12(2):9 , 17-27.
Simamora, P., & Suryaman, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong. Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi I , 25-31. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta Bandung. adoc.pub , 37-41. Suryadi, T. L., & Subarjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Jurnall Ilmu Dan Riset 8(4) , 1-22. Waluyo. (2018). Perpajakan Indonesia. Jakarta, Salemba Empat: Perpajakan Indonesia. wikipedia. (2020, November 13). Surat Ketetapan Pajak . Retrieved from id.wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_Ketetapan_Pajak&action=history