## PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN SEBAGAI SALAH SATU TUJUAN PENGELOLAAN PERTANAHAN
Anak Agung Ayu Intan Puspadewi a
a Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional, Email:intanpuspadewi@undiknas.ac.id
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1723

## Abstrak:
Kasus  pertanahan  di  Indonesia  masih  sering  terjadi,  banyaknya  kasus  pertanahan  yang  belum terselesaikan dengan baik, maka sebagai salah satu tujuan pengolahan pertanahan dilakukan percepat penyelesaian  kasus  pertanahan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Penanganan  Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Permasalahan yang akan dibahas yaitu penggolongan tiga jenis kasus pertanahan  dan  langkah-langkah  percepatan  penyelesaian  kasus  pertanahan  di  Indonesia.  Untuk menjawab  permasalahan  tersebut  maka  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yaitu jenis  penelitian  normatif,  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  analisis  dan  konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier, dan tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan deskriptif dan sistematis. Kesimpulan dalam penulisan ini penggolongan tiga jenis  kasus  pertanahan  yaitu  konflik,  sengketa,  dan  perkara.  Konflik  dan  sengketa  diklasifikasikan menjadi kasus berat, kasus sedang dan kasus ringan. Langkah-langkah percepatan penyelesaian kasus pertanahan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  dapat  dilakukan  Penyelesaian  secara  langsung dengan  jalan  musyawarah  dan  penyelesaian  melalui  Badan  Peradilan.  Kasus  pertanahan  dilakukan penyelesaian diawali dengan mengajukan pengaduan melalui loket penerimaan surat pengaduan yang dilakukan  dan  diselenggarakan  oleh  Kementerian,  Kantor  wilayah  dan  Kantor  pertanahan. penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu, pengkajian Kasus, Gelar awal, Penelitian, ekspos hasil Penelitian, Rapat Koordinasi, Gelar akhir, dan Penyelesaian Kasus. Kata Kunci: Kasus Pertanahan; Pengelolaan Pertanahan; Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan

## Abstract:
Land cases in Indonesia still often occur, many land cases have not been resolved properly, so as one of  the  land  settlements  an  accelerated  settlement  is  carried  out  based  on  the  Regulation  of  the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The problems that will be discussed are classifying the types of land cases and steps to accelerate the settlement of land  cases  in  Indonesia.  To  answer  these  problems,  this  paper  uses  research  methods,  namely normative research types, using a law, analysis and concept approach. The sources of legal materials used were primary, secondary and tertiary, and the techniques of collecting legal materials used were descriptive  and  systematic.  The  conclusion  in  this  paper  is  the  classification  of  three  types  of  land cases,  namely  conflicts,  disputes,  and  cases.  conflicts  and  conflicts  are  classified  into  severe  cases, moderate  cases  and  mild  cases.  Steps  to  accelerate  the  settlement  of  land  settlements  based  on Agrarian  and  Spatial  Planning/Head  of  the  National  Land  Agency  of  the  Republic  of  Indonesia Number  21  of  2020  can  be  settled  directly  by  way  of  deliberation  and  settlement  through  the Judiciary.  Land  cases  are  resolved  starting  with  complaints  through  the  reception  counter  for complaints  made  and  carried  out  by  the  Ministry,  regional  offices  and  land  offices.  disputes  and
conflicts  are  carried  out  through  several  stages,  namely,  case  studies,  initial  degrees,  research, exposure of research results, coordination meetings, final degrees, and case settlements.
Keywords: Land Cases; Land Management; Settlement Of Land Cases

## LATAR BELAKANG
Tanah  merupakan  sumber  agraria  yang  sangat  bernilai  tinggi,  karena  tanah  merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga banyak kepentingan yang membutuhkan. Tanah  merupakan  modal  dasar  bagi  kehidupan  manusia,  maka  tanah  memiliki  dua  fungsi yaitu  fungsi  produksi  dan  fungsi  non  produksi.  Kebutuhan  akan  penggunaan  tanah  tersebut sering berbenturan, mengingat bahwa terdapatnya jumlah luas tanah yang terbatas, pada sisi yang  lain  terdapat  ledakan  pertumbuhan  penduduk.  Tanah  menjadi  sangat  penting  ketika terdapat dua makna atas arti penting tanah. Tanah dapat diartikan sebagai nilai ekonomi, pada sisi  yang  lain  tanah  diartikan  memiliki  kegunaan  non  ekonomi.  Pentingnya  tanah  bagi kehidupan  manusia  dapat  menimbulkan  konflik  tanah  yang  tampaknya  tidak  mudah  untuk dipecahkan. 1
Permasalahan pertanahan di Indonesia masih sering terjadi, berdasarkan kutipan berita kompas pada tahun 2021 bahwa ada 732 kasus pertanahan dan terbanyak soal sengketa dan konflik pertanahan. 2 Sengketa atau konflik pertanahan sudah menjadi persoalan yang bersifat komplek  dan  klasik  dan  cenderung  dalam  penyelesaiannya  dalam  kurun  waktu  tahunan bahkan  puluhan  tahun.  Suyoto  Usman,  menggambarkan  terjadinya  konflik  pertanahan sebagai  akibat  dari  dampak  kegiatan  industry  yang  berkaitan  erat  dengan  bentuk  hubungan sosial yang terjalin di antara para stakeholder yaitu masyarakat, pemerintah, pihak penguasa industri,  serta  instansi-instansi  lain  (termasuk  lembaga  swadaya  masyarakat  dan  lembaga keagamaan) yang aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya. 3
Berkaitan dengan kasus pertanahan maka beberapa ahli hukum memberikan pengertian sengketa  pertanahan.  Menurut  Rusmadi  Murad bahwa,  sengketa  hak  atas  tanah  timbulnya bermula  dari  pengaduan  suatu  pihak  (orang/badan)  yang  berisi  keberatan-keberatan  dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan  dapat  memperoleh  penyelesaian  secara  administrasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  (selanjutnya  disebut  dengan  Permen  ATR/BPN No.21/2020)  memberikan  pengertian  Kasus  Pertanahan,  yaitu    kasus  pertanahan  yang selanjutnya  disebut  Kasus  adalah  sengketa,  konflik,  atau  perkara  tanah  yang  disampaikan kepada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor  Pertanahan  sesuai  kewenangannya  untuk  mendapatkan penanganan  dan  penyelesaian  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan  Permen  ATR/BPN  No.  21/2020  membagi  3  jenis  kasus  pertanahan  yaitu sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan.  Sengketa  pertanahan  menurut  Pasal  1angka  2 Permen ATR/BPN No. 21/2020 adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik menurut Pasal 1 angka 3 Permen
1 Mukmin Zakie, “Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Indonesia Dan Malaysia” (Yogyakarta: Buku Litera, 2013), 4.
2 https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/19/140000721/ada-732-kasus-pertanahan-terbanyak-soal- sengketa-dan-konflik?page=all , diakses pada tanggal 30 Desember 2021, pada pukul 13.13 WITA.
3 Maharani Nurdin, “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia,” Jurnal Hukum Positum 3, no. 2 (2018): 126, doi:10.35706/positum.v3i2.2897.
ATR/BPN  No.  21/2020  perselisihan  tanah  antara  orang  perseorangan,  kelompok,  golongan, organisasi,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  mempunyai  kecenderungan  atau  sudah berdampak  luas.  Dan  perkara  pertanahan  menurut  Pasal  1  angka  4  perselisihan  tanah  yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Berdasarkan peraturan tersebut bahwa  dapat  memberikan  percepatan  penyelesaian  kasus  pertanahan  yang  masih  sering terjadi bahkan penyelesaiannya berlarut-larut dan tidak jelas arah penyelesaiannya.
Dalam  rangka  penyelesaian  kasus  pertanahan  merupakan  salah  satu  tujuan  dari pengelolaan  pertanahan.  Pengelolaan  pertanahan  berkaitan  dengan  aspek  penguasaan  dan pemilikan tanah. Permasalahan tanah merupakan masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling  dasar.  Penyelesaian  kasus  pertanahan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  wewenang penguasaan  tanah  oleh  negara  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  2  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya disebut dengan UUPA) yaitu:
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Maka  berdasarkan  wewenang  tersebut  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  mempunyai wewenang  untuk  menyelesaikan  segala  kasus-kasus  pertanahan.  Untuk  menyelenggarakan penyelesain  kasus  pertanahan  tersebut,  melalui  Permen  ATR/BPN  No.21/2020  tersebut menegaskan langkah-langkah dalam percepatan penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat  ditarik suatu  permasalahan yang akan dibahas  berikutnya  dalam  penulisan  jurnal  ini,  adapun  rumusan  masalah  tersebut,  yaitu perbedaan  penggolongan  tiga  jenis  kasus  pertanahan  yaitu  konflik,  sengketa  dan  perkara pertanahan dan langkah-langkah percepatan penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia.

## METODE
Penelitian  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan jalan menganalisanya. 4 jenis  penelitian yang digunakan dalam  penulisan ini  yaitu penelitian hukum  normatif  artinya  penelitian  yang  bertitik  berat  terhadap  data  yang  ditetapkan  dari aturan atau norma hukum positif serta menjadi  acuan utama dalam penelitian ini. Penelitian normatif  dalam  penulisan  ini  menganalisa  aturan  yang  berkaitan  dengan  percepatan penyelesaian kasus pertanahan yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep  dan  pendekatan  analisis.  Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  karena  yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian  ini.  Metode  pendekatan  perundang-undangan  dengan  melakukan  dan  memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 5 Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konsep, bukan hanya melamun mencari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam
4 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum” (Jakarta: UI Press, 2012), 42.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2016),57.
ilmu  hukum. 6 Jenis  pendekatan  terakhir  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  analisis  dengan melakukan    analisis  terhadap  perundang-undangan  dan  konsep  yang  berkaitan  dengan permasalahan tersebut.
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  bahan  hukum  primer  yaitu peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  sumber  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum yang menunjang bahan  hukum  primer yaitu hasil penelitian dan hasil karya hukum.  Ketiga, yaitu  sumber  bahan  hukum  tertier  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber bahan hukum tertier, yaitu: kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan internet. Teknik pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  Teknik  kepustakaan  yaitu  mencari,  mempelajari,  memahami dan menganalisis pendapat, teori, dan peraturan perundang-undangan. Teknik Analisa bahan hukum  yang  digunakan  Teknik  deskriptif  dan  Teknik  sistematis.  Teknik  deskriptif  adalah uraian  suatu  kondisi  atau  posisi  dari  proposisi-proposisi  hukum  atau  non  hukum.  Teknik sistematis adalah upaya  mencari kaitan  rumusan  suatu  konsep hukum  atau proposisi  hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Penggolongan Tiga Jenis Kasus Pertanahan
Terjadinya  kasus  pertanahan  di  Indonesia  membuktikan  bahwa  pengelolaan  pertanahan  di indonesia belum baik dan belum kuatnya kepastian hukum hak atas tanah. Banyaknya kasus pertanahan  menunjukan  bahwa  belum  terciptanya  kesejehteraam  masyarakat.  Kasus pertanahan  yang  terjadi  di  Indonesia  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  dan  belum  ditemukan metode penyelesaian yang efektif, dalam arti tidak merugikan pihak yang bersengketa. Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, antara lain:
a. Peraturan yang belum lengkap
b. Ketidaksesuaian peraturan
c. Pejabat  pertanahan  yang  kurang  tanggap  terhadap  kebutuhan  dan  jumlah  tanah  yang tersedia
d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap
e. Data tanah yang keliru
f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah
g. Transaksi tanah yang keliru
h. Ulah pemohon  hak atau adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi  tumpang tindih kewenangan. 7
Maraknya  kasus  pertanahan  menunjukan  belum  optimalnya  pelaksanaan  pengelolaan pertanahan  serta  menghambat  program-program  pembangunan  yang  sedang  berjalan. Peningkatan jumlah kasus  pertanahan tentu menjadi  perhatian penting untuk  dicarikan jalan keluar sehingga tanah dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagai aset yang dapat memberikan sebesar-besarnya  kemakmuran  bagi  rakyat  Indonesia.  Di  Indonesia  khususnya  di  daerah- daerah  jika  ada  kasus  pertanahan  biasanya  diselesaikan  oleh  para  tetua  adat  seperti  halnya kepala adat, kepala suku atau orang yang berpengaruh di suatu daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan  karena  kepala/ketua  adat  setempat  umumnya  memiliki  data  tanah  yang  ada  di
6 Ibid.
7 Mudjiono Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 3 (2007): 458–473, https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6.
wilayahnya masing-masing, walaupun data tanah tersebut jarang yang tertulis, namun kepala atau  ketua  adat  yang  bersangkutan  mengetahui  kepemilikan  tanah  yang  ada  di  wilayahnya tersebut. Seiring berjalannya waktu para ketua adat tersebut pun semakin hilang artinya tidak ada  lagi  sosok  yang  dapat  menyelesaikan  sengketa  tanah  tersebut  maka  ini  juga mengakibatkan banyaknya masalah kasus pertanahan yang belum terselesaikan dengan baik. Penyelesaian  sengketa  tanah  tidak  murni  merupakan  hukum  privat,  namun  juga  termasuk dalam  wilayah  hukum  publik. 8 Penyelesaian  kasus  pertanahan  agar  dapat  memberikan kepastian hukum guna menyelenggarakan kebijakan pertanahan maka pemerintah dalam hal ini  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  membentuk  Permen ATR/BPN  No.  21/2020  Tentang  Penanganan  Dan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan. Berdasarkan peraturan tersebut  kasus  pertanahan  dibagi menjadi  3 golongan yaitu sengketa, konflik, dan perkara. Sengketa menurut Pasal 1 angka 2 yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik menurut Pasal 1  angka  3  yaitu  perselisihan  tanah  antara  orang  perseorangan,  kelompok,  golongan, organisasi,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  mempunyai  kecenderungan  atau  sudah berdampak  luas.  Sedangkan  perkara  menurut  Pasal  1  angka  4  yaitu  perselisihan  tanah  yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
a. Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang  kompleks,  dan/atau  berpotensi  menimbulkan  gejolak  sosial,  ekonomi,  politik  dan keamanan;
b. Kasus Sedang merupakan Kasus antarpihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup  jelas  yang  jika  ditetapkan  penyelesaiannya  melalui  pendekatan  hukum  dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan;
c. Kasus  Ringan  merupakan  Kasus  Pengaduan  atau  permohonan  petunjuk  yang  sifatnya teknis  administratif  dan  penyelesaiannya  cukup  dengan  surat  petunjuk  Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.
Banyak  subjek  yang  terlibat  dalam  kasus  pertanahan  maka  adapaun  klasifikasi  kasus pertanahan berdasarkan subjeknya yaitu :
a. antar instansi pemerintah pusat
Kasus  yang  melibatkan  antarinstansi  pemerintah  pusat  berkenaan  dengan  kewenangan kementerian/lembaga dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah secara sektoral.
b. antar instansi pemerintah
Kasus pertanahan yang melibatkan antarinstansi pemerintah, baik antarinstansi pemerintahan pusat maupun antarwilayah kabupaten/kota, cenderung berhubungan dengan kewenangan dalam pengaturan wilayah secara sectoral terhadap hamparan fisik tanah
c. antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat
Kasus  pertanahan  yang  melibatkan  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  ataupun kementerian  berkenaan  dengan  kewenangan  atas  wilayah,  misalnya  antara  kementerian kehutanan dan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan kawasan hutan.
d. antar pemerintah daerah
8 Ibid.
Kasus  antarpemerintah  daerah  biasanya  terjadi  antarwilayah  kabupaten/kota  berkenaan dengan  batas  wilayah.  Batas  wilayah  yang  berupa  unsur  geografis,  seperti  sungai, berpotensi memunculkan konflik batas wilayah.
e. antar masyarakat dan pemerintah
Masyarakat yang dimaksudkan di sini dapat berupa orang per orang ataupun badan hukum,  baik  badan  hukum  profit  maupun  nonprofit.  Pengelompokan  ini  untuk menghilangkan  dikotomi  antara  masyarakat  dan  swasta  yang  selama  ini  mendapatkan perlakuan berbeda.
f. antar masyarakat
kasus  pertanahan  yang  melibatkan  antaranggota  masyarakat  menempati  posisi  tertinggi. Secara detail, kasus yang melibatkan orang perorang mencapai proporsi terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat dan ketergantungan hidup masyarakat terhadap tanah masih sangat tinggi.
Penggolongan  kasus  pertanahan  di  Indonesia  ketiga  yaitu  perkara  pertanahan, berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Permen  ATR/BPN  No.  21/2020  Tentang  Penanganan  Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Perkara Pertanahan yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

## Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Indonesia
Kasus pertanahan di  Indonesia terjadi karena belum terciptanya  kesejahteraan dan kepastian hukum hak atas tanah. Perselisihan terjadi sumbernya yaitu perebutan kepemilikan/penguasaan  atas  tanah  karena  sumber  daya  tanah  merupakan  sumber perekonomian masyarakat dapat dikatakan karena belum adanya kepastian atas hak atas tanah tersebut.  Salah  satunya  masih  banyak  tanah  yang  belum  tersertifikat,  penguasaan  tanah terlantar,  cakupan  data  pertanahan  yang  minim  dan  perbedaan  pemahaman  atas  hak  atas tanah.
Seperti  halnya  sengketa  di  bidang  lain,  tanah  dapat  diselesaikan  melalui  dua  cara berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21/2020 :
a. Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah.
b. Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu  di  ajukan  ke  pengadilan  umum  secara  perdata  atau  pidana,  jika  sengketanya mengenai penyelesaian tanah secara illegal. Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat  diajukan  ke  pengadilan,  baik  dalam  lingkup  peradilan  umum  maupunn  peradilan tata usaha negara. Namun, bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif di samping memakan waktu dan biaya. 9
Kasus  pertanahan  di  Indonesia  untuk  dilakukan  penyelesaian  diawali  dengan mengajukan  pengaduan  melalui  loket  penerimaan  surat  pengaduan  yang  dilakukan  dan diselenggarakan  oleh  Kementerian,  Kantor  wilayah  dan  Kantor  pertanahan.  Berdasarkan Pasal 3 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 bahwa Pengaduan tersebut berasal dari: a. perorangan/warga masyarakat
b. kelompok masyarakat
c. badan hukum
d. instansi pemerintah, atau
9 Istijab, “Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlaku Undang-Undang Pokok Agraria,” Widya Yuridika 1, no. 1 (2018): 11–23.
e. unit teknis kementerian, kantor wilayah kantor pertanahan setelah  dilakukan  pelaporan,  dalam  rangkan  penanganan  sengketa  dan  konflik  dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
a. pengkajian Kasus;
b. Gelar awal;
c. Penelitian;
d. ekspos hasil Penelitian;
e. Rapat Koordinasi;
f. Gelar akhir; dan
g. Penyelesaian Kasus.
Pengkajian  kasus  yang  dimaksud  yaitu  kasus  yang  ada  dikaji  untuk  memudahkan memahami  kasus  yang  ditangani.  Hasil  kajian  kasus  tersebut  kemudian  dibuatkan  dokumen setelah itu dilakukan gelar kasus awal. Berdasarkan Pasal 8 PERMEN ATR/BPN No.21/2020 gelar awal yang dimaksud dilakukan dengan tujuan:
a. menentukan  instansi  atau  lembaga  atau  pihak-pihak  yang  mempunyai  kewenangan dan/atau kepentingan terkait Kasus yang ditangani;
b. merumuskan rencana Penanganan;
c. menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan;
d. menentukan data yuridis, data fisik, data lapangan dan bahan yang diperlukan;
e. menyusun rencana kerja penelitian; dan
f. menentukan target dan waktu Penyelesaian.
Setelah gelar kasus awal dilakukan maka hasilnya digunakan untuk menyiapkan surat kepada instansi  lain  jika  kasus  tersebu  tkewenangan  instansi  lain,  untuk  menyiapkan  surat  kepada kepala  kantor  wilayah  atau  kepala  kantor  pertanahan,  menyiapkan  tanggapan  atau  jawaban kepada pengadu dan menyiapkan kertas kerja penelitian sebagai dasar penelitian. Hasil gelar awal  dicatatkan  dan  ditandatangani  oleh  notulis.  Tahap  selanjutnya  penelitian,  kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis, data lapangan, data informasi dari orang-orang yang terlibat. Hasil dari penelitian kemudian dituangkan kedalam berita acara penelitian setelah itu hasil penelitian tersebut dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian.  Laporan  hasil  penelitian  tersebut  kemudian  dilakukan  ekspos  hasil  penelitian berdasarkan Pasal 11 PERMEN ATR/BPN No.21/2020, bertujuan untuk:
a. evaluasi  dan  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  dalam  Penanganan  dan Penyelesaian Kasus;
b. mengetahui kemajuan Penanganan Kasus yang dicapai;
c. menentukan rencana tindakan lebih lanjut;
d. memastikan  kesesuaian  hal-hal  yang  menjadi  Pengaduan  dengan  bukti  fakta  yang diperoleh dari Penelitian;
e. menentukan ketentuan hukum/perundang-undangan yang digunakan;
f. melakukan  koordinasi  dengan  instansi/lembaga  atau  pihak  terkait  dalam  hal  Kasus yang ditangani menyangkut kewenangan dan/atau kepentingan instansi/lembaga atau pihak lain dalam hal diperlukan;
g. memastikan Penyelesaian sesuai target yang ditetapkan;
h. menentukan keputusan Penyelesaian atas Kasus yang ditangani; dan
i. mengembangkan rencana dan sasaran Penanganan jika masih diperlukan atau untuk menggelar Rapat Koordinasi dalam hal diperlukan.
Setelah  dilakikan  ekspos  hasil  penelitian  jika  diperlukan  dapat  dilakukan  rapat  koordinasi. Rapat  Koordinasi  adalah  pertemuan  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor Pertanahan  sesuai  kewenangannya  dengan  instansi  terkait  dalam  rangka  integrasi, sinkronisasi penanganan dan/atau Penyelesaian Kasus.
Dalam hal ekspos hasil Penelitian menyimpulkan telah terdapat cukup data dan dasar untuk  mengambil  keputusan  maka  disiapkan  Gelar  akhir.  Gelar  akhir  yang  dilakukan diantaranya  menghasilkan  beberapa  hasil  yang  dilakukan  masing-masing  oleh  kementerian, kantor wilayah dan kantor pertanahan, yaitu:
1. Gelar  akhir  di  Kementerian  dilakukan  di  hadapan  Menteri  dan/atau  Dirjen  VII  untuk menghasilkan:
a. keputusan Penyelesaian Kasus;
b. surat rekomendasi Menteri atau Dirjen VII; atau
c. surat petunjuk Menteri atau Dirjen VII.
2. Gelar  akhir  di  Kantor  Wilayah  dilakukan  di  hadapan  Kepala  Kantor  Wilayah  dan/atau Kepala Bidang V untuk menghasilkan:
a. keputusan Penyelesaian Kasus;
b. surat  usulan  Penyelesaian  Kasus  kepada  Menteri  dalam  hal  keputusan  merupakan kewenangan Menteri; atau
c. surat Petunjuk kepada Kepala Kantor Pertanahan.
3. Gelar  akhir di  Kantor Pertanahan dilakukan di  hadapan Kepala Kantor Pertanahan untuk menghasilkan:
a. keputusan Penyelesaian Kasus; atau
b. surat usulan Penyelesaian Kasus.
Gelar  akhir  yang  dimaksud  ini  dilakukan  untuk  mengambil  keputusan  penyelesaian  kasus yang  akan  dilakukan  oleh  Menteri,  kepala  kantor  wilayah  atau  kepala  kantor  pertanahan. Hasil  gelar  akhir  ini  dituangkan  dalam  bentuk  risalah  pengelolaan  data,  surat  rekomendasi penyelesaian  kasus,  surat  usulan  penyelesaian  kasus.  Hasil  gelar  akhir  jika  dilakukan  oleh kepala  kantor  wilayah  atau  kepala  kantor  pertanahan  dismapaikan  kepada  Menteri. Penanganan  kasus  jika  sudah  dilaksanakan  dan  dinyatakan  selesai  sesuai  kriteria  golongan kasus berdasarkan Pasal 17 PERMEN ATR/BPN No. 21/2020 tersebut maka menghasilkan:
a. Kriteria Satu (K1) jika penyelesaian bersifat final, berupa:
1. keputusan pembatalan;
2. perdamaian; atau
3. surat penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan.
b. Kriteria Dua (K2) berupa:
1. surat petunjuk Penyelesaian Kasus atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum  dapat  ditindaklanjuti  keputusan  penyelesaiannya  karena  terdapat  syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain;
2. surat rekomendasi Penyelesaian Kasus dari Kementerian kepada Kantor Wilayah atau  Kantor  Pertanahan  sesuai  kewenangannya  dan  Kantor  Wilayah  kepada Kantor  Pertanahan  atau  usulan  Penyelesaian  dari  Kantor  Pertanahan  kepada Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah kepada Menteri.
c. Kriteria Tiga (K3) berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan Kementerian.
Penanganan  kasus  pertanahan  yang  tergolong  konflik  dan  sengketa  sudah  dijelaskan  , sedangkan  untuk  kasus  yang  tergolong  perkara  dilakukan  oleh  pihak  Kementerian,  Kantor
Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan yang menjadi kuasa hukum dalam Penanganan Perkara di lembaga peradilan menggunakan surat kuasa khusus. Penangan perkara oleh Kementerian, Kantor  Wilayah  dan/atau  Kantor  Pertanahan  dilakukan  sampai  upaya  hukum  tingkat  kasasi sampai  kepada  peninjauan  kembali.  Dalam  proses  penanganan  perkara  dapat  dilakukan perdamaian untuk mengakhiri proses perkara.
Dalam upaya penanganan kasus dan penyelesaian kasus dibentuk tim khususu untuk menanganinya, yang terdiri atas:
a. Tim Penanganan Kasus Antarkementerian/ Lembaga;
b. Tim Penanganan Kasus Kementerian;
c. Tim Penanganan Kasus Kantor Wilayah;
d. Tim Penanganan Kasus Kantor Pertanahan; dan
e. Tim Eksaminasi.
Dalam  rangka  pengawasan  terhadap  penanganan  dan  penyelesaian  kasus  dilaksanakan monitoring dan evaulasi dilakukan secara berkala dan berjenjang.
Penyelesaian  perkara  pertanahan  dilakukan  oleh  pihak  kemeterian,  kantor  wilayah dan/atau  kantor  pertanahan  yang  menjadi  kuasa  hukum  dalam  Penanganan  Perkara  di lembaga  peradilan  menggunakan  surat  kuasa  khusus.  Berdasarkan  Pasal  20  PERMEN ATR/BPN No. 21/2020 surat kuasa khusus tersebut diberikan kepada:
a. Pejabat  dan  Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  di  lingkungan  Ditjen  VII  di Kementerian berdasarkan surat kuasa khusus Menteri;
b. Pejabat dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Kantor Wilayah berdasarkan surat kuasa khusus Kepala Kantor Wilayah;
c. Pejabat  dan  Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  di  Kantor  Pertanahan berdasarkan surat kuasa khusus Kepala Kantor Pertanahan;
d. Dalam  hal  tertentu  kuasa  khusus  dapat  juga  diberikan  kepada  Jaksa  Pengacara Negara, pengacara profesional pada kantor hukum dan/atau lembaga hukum
Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan di  Lembaga peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Hal ini dimaksud agar pihak yang bersengketa maupun  warga  masyarakat  yang  terlibat  dalam  sengketa  tanah  tidak  dirugikan  serta  tidak dibebani  dengan  biaya  yang  mahal  demi  mendapatkan  kepastian  hukum  atas  tanah  yang disengketakan.
Menurut  Maria  S.W  Soemardjono  penyelesaian  kasus  pertanahan  dapat  dilakukan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu arbitrase. 10 Arbitrase menururt Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  30/1999)  yaitu  cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui  arbitrase  yang  bersifat  informal,  tertutup,  murah,  dan  efisien  diharapkan  mampu menyelesaikan sengketa secara lebih memenuhi harapan para pihak. Selain melalui arbitrase penyelesaian  sengketa  pertanahan  dapat  juga  dilakukan  mediasi,  negosiasi  dan  konsiliasi. 11 Mediasi  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi  Di  Pengadilan,  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator.
10 Ibid.
11 Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiani Wisnaeni, “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional,” Notarius 13, no. 1 (2020): 154–169.
Negosiasi ialah proses tawar-menawar demi mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses  interaksi,  komunikasi  yang  dinamis  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak atau dapat dikayakan negosiasi yaitu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada  saat  kedua  belah  pihak  memiliki  berbagai  kepentingan  yang  sama  maupun  berbeda. Penyelesaian  yang  terakhir  yaitu  konsiliasi  adalah  lanjutan  dari  mediasi.  Mediator  beralih fungsi  menjadi  konsiliator.  Dalam  hal  ini  konsiliator  menjalankan  fungsi  yang  lebih  aktif dalam mencari bentukbentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penulisan  dan  pembahasan  rumusan  masalah  diatas,  maka  dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:
1. kasus  pertanahan  digolongkan  menjadi  tiga  golongan  yaitu  konflik,  sengketa  dan perkara.  Kasus  yang  tergolong  konflik  dan  sengketa  dibagi  menjadi  3  yaitu  kasus ringan, kasus sedang dan kasus berat.
2. langkah-langkah  percepatan  penyelesaian  kasus  pertanahan  di  Indonesia  dilakukan oleh  kementerian,  kantor  wilayah  dan  kantor  pertanahan.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Penanganan  Dan  Penyelesaian  Kasus Pertanahan  terdiri  dari,  pengkajian  Kasus,  gelar  awal,  Penelitian,  ekspos  hasil Penelitian, rapat Koordinasi, gelar akhir dan penyelesaian Kasus.

## DAFTAR PUSTAKA
Istijab. “Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlaku Undang-Undang Pokok Agraria.”
Widya Yuridika 1, no. 1 (2018): 11–23.
Mudjiono, Mudjiono. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 3 (2007): 458–473. doi:10.20885/iustum.vol14.iss3.art6.
Mukmin Zakie. “Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Indonesia Dan Malaysia.” 4. Yogyakarta: Buku Litera, 2013.
Nurdin, Maharani. “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Positum 3, no. 2 (2018): 126. doi:10.35706/positum.v3i2.2897.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wiswaeni. “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional.” Notarius 13, no. 1 (2020): 154–169.
Soerjono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum.” 42. Jakarta: UI Press, 2012.