Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2 September 2021 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 429– 432
ANALISIS KEMANDIRIAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BONE BOLANGO
Oleh : Zubaidah Rahman Prodi Akuntansi - Universitas Gorontalo Email : zubaidahrahman78@gmail.com Pratiwi Laere Prodi Akuntansi - Universitas Gorontalo Email: pratiwilaere18@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received 01 Nov - 2021 Accepted 29 Nov - 2021 Available Online   29 Nov - 2021 This  study  aims  to  determine  the  Independence  and  Financial Capability  of  Regional  Autonomy  in  Bone  Bolango  Regency. The  object  of  research  at  the  BKPD  Office,  Bone  Bolango Regency.  The  ratio  analysis  method  used  is  the  Regional
Financial  Independence  Ratio  and  Regional  Financial Capability  Ratio.  The  results  of  the  analysis  that  have  been carried  out  are  that  (2)  the  financial  independence  of  Bone Bolango  Regency  based  on  the  ratio  of  regional  financial independence  is  very  low  to  regional  autonomy,  (2)  the financial capacity of Bone Bolango Regency based on the ratio of  regional  financial  capacity  is  very  low  on  regional autonomy. Keyword : Regional Autonomy, Regional  Finance,  Kab.
Bone Bolango

## 1. PENDAHULUAN
Pengaplikasian  autonomy  di  wilayah indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang  meliputi  tujuan  administratif,  tujuan ekonomi  dan  tujuan  politik.  Sejak ditetapkan  peraturan  perda,  ada  hal positive  yang  diinginkan  dalam  peraturan tersebut,  autonomy  wilayah  sampai  saat ini  mengalami  hal  positive  contoh  dalam berkewajiban mengatur daerahnya sendiri. Pemberian  kekuasaan  ini  sebagai  acuan untuk pola government yang pemfokusan. Maksud  dari  pemberian  otonomi  tersebut kepada  daerah    memberikan  hal  positif yang baik contohnya untuk meningkatnkan wilahnya, termasuk rakatnya serta peran masyarakat ikut serta dalam meningkatkan proses pemerintahan dan infakstruktur (Desita,2015).
Menurut  peraturan    dalam  (Adhim ,2011)  mengenai  Pemerintah  Daerah  dan mengenai  perbandingan  keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  sebagai poin  dimana  awal  mulainya  autonomy wilayah  (adalah)  adalah  hak  wilayah autonomy  mengurus  dengan  mengatur kebutuhan  rakyat  berdasarkan  inisiatif dan  kreatif  rakyat    berdasarkan  udang- undang yang. sudah ditetapkan. Sedangkan perbandingan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah  yaitu pemerataan  antar  daerah  harus  secara memadai,  demokratis,  jujur,  dan  jelas dengan  melihat  kemampuan,  situasi,  dan kepentingan daerah searah dengan pertanggung  jawaban  dan  pembagian kewenangan  tersebut,  termasuk  dalam penyelenggaraan dan penjagaan
keuangannya.
Menurut Undang-undang No 33 Tahun
2004  dalam  (Muzdalifa,2013)  mengenai perbandingam antara keuangan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah pada  point  c  dijelaskan  bahwa  Undang- Undang  ini  dibuat  untuk  mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam penyediaan  sumber-sumber  dana  yang berlandaskan  kekuasan  dari  Pemerintah Pusat,  Desentralisasi,  Dekonsentrasi,  dan pemberian  Tugas  Pembantu,  perlu  lagi diatur  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah  yang  berupa  sistem  keuangan yang sudah diatur berlandaskan pembagian  kekuasaan,  kewajiban,  dan pertanggung  jawaban  yang  jelas  antar susunan pemerintahan.
Menurut  Adhim  (2011)  Hubungan pada  hakikat  otonomi  daerah  adalah penyerahan  kezuasaan  atas  kebijakan yang  sudah  diputuskan,    pengelolan anggaran  publik  dan  peraturan  kegiatan government kepada hingga posisi pengelolan regional finance banyak diiginkan  karena  untuk  memberikan statistik  perubahan  dana  dan  terealisasi, baik dalam pemasukan ataupun pembayaran  dan  analisa  terhadapnya adalah  penjelasan    yang  sangat  penting karena  dapat  membentuk  strategi  pada pengelolaan regional finance.
Hadi  dalam  Iman  Firmansya  (2017)
mengatakan Kemandirian
keuangan daerah  yaitu  melihat  besar  kecilnya tingkat  kemandirian  disuatu  daerah  untuk membiayai  semua    keperluan  atau kebutuhan.  Tolak  ukur  untuk  melihat kemampuan  daerah  dalam  mengurus daerahnya  adalah  keahlian  yang  mandiri bagian  keuangan,  di  samping  itu  ada keadaan  yang  beda  contohnya  kondisi demografi,  potensi  wilayah,  kemampuan sumber  daya  alam,  beserta  rakyat  kepada daerah.  regional  finance  merupakan  ciri penting  untuk  mengetahui  secara  real keahlian daerah dalam mengatur daerahnya  sendiri.  Dengan  kata  lain, keuangan  sangat  penting  karena  dapat mengatur  tingkat  keahlian  daerahnya dalam mendukung otonomi daerah Saprudin (2018).
Selanjutnya  Menurut  Savitry  (2011) tolak  ukur    kemampuan  keuangan  daerah yang  biasa  digunakan  pada  peneliti-
peneliti sebelumnya yaitu dengan membandingkan  Pendapatan  Asli  Daerah dengan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah. Dengan melihat besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah kepada  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah akan memperlihatkan besar kecilnya  ktergantungan  daerah  kepada pemerintah  pusat.  Ada  hal  yang  perlu dikutip  yaitu  kenaikan  Pendapatan  Asli Daerah  bukan  harus  membuat  pajak  baru tetapi melihat daerahnya memiliki kreatifan ataupun keahlian dalam meningkatkan  sumber  potensi  yang  ada pada  daerah  tersebut.  Begitupun,  ketidak mampuan pemda dalam menggali  sumber penerimaan  potensi  yang  dimiliki  dapat menimbulkan rendahnya keahlian keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah akan terhambat.
Untuk  mengukur  tingkat  kemandirian dan kemampuan keuangan dalam mendukung otonomi daerah, penelitian ini menggunakan  rasio  kemandirian,  dan rasio  kemampuan  keuangan.  Menurut Mahmudi  (2006)  Dalam  buku  analisis laporan  keuangan  pemerintah  daerah mengatakan  rasio  kemandirian  adalah perbandingan  antara  pendapatan  asli daerah  dengan  total  pendapatan.  Artinya ketergantungan  wilayah  (daerah)  kepada anggaran (Provinsi dan pemerintah pusat) ,  sedangkan  ratio  kemampuan  keuangan mengetahui sejauh mana peranan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dalam  hal membiayai.
Kabupaten Bone Bolango berdiri pada tanggal  25  Februari  2003  dan  merupakan pemekaran  Kabupaten  Gorontalo  dan memiliki  18  kecamatan.  Kabupaten  Bone Bolango sebagai salah satu daerah otonom yang  berupaya  secara  berkesinambungan untuk  terus  meningkatkan  kemandirian dan  kemampuan  keuangan  daerah  baik dalam hal pengelolaan maupun peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah. Sebab dengan adanya otonomi daerah ini, maka  pemda  (pemerintah  daerah)  harus dapat  meningkatkan  kemandirian  dan kemampuan keuangan.
InfoPublik  (2018)  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Bone  Bolango masih tergolong dibawah angka ideal. Hal ini  menjadi  perhatian  khusus  Bupati Bonebol  Hamim  Pou.  Hamim  Pou,
mengatakan,  peranan  pendapatan  asli daerah  (PAD)  harus  terus  ditingkatkan untuk  mewujudkan  kemampuan  dan kemandirian  kabupaten  tersebut.  Oleh karena  itu  pemerintah  kabupaten  Bone Bolango lebih kreatif lagi dalam mengembangkan  potensi-potensi  yang sudah ada khususnya menyadarkan kepada masyarakat pentingnya membayar
pajak  atau  penggalian  sumber  daya  alam baru.    sehingga  diharapakan  dapat membantu  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  agar  mampu  memiliki  tingkat kemandirian  dan  kemampuan  keuangan dalam  mendukung  otonomi  daerah  dalam membelanjai daerah sendiri.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN Metode Analisis
Data kualitatif, yaitu data (tidak dinyatakan dengan  angka)  yang  merupakan  data  yang tersaji  dalam  bentuk  informasi  deskripstif yang dinilai mampu memperkuat basis data demi  keabsahan  peneliti  ini.  Metode kuantitatif yaitu data yang dapat diukur atau dihitung  secara  langsung  sebagai  variabel angka atau bilangan.
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah KKD  dilihat  kecil  besarnya  PAD daripada penerimaan transfer pemerintsh pusat. Tabel 1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah RK(%) Kriteria 75% - 100% Tinggi 50% - 75% Sedang 25% - 50% Rendah 0% - 25% Sangat Rendah
Menurut Halim (2007) rumus :
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 +  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 +𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥 100 %
Sumber : Suprapto dalam Dewi (2015)
Menurut Ratna (2011) Ketergantungan  wilayah  (daerah)  dari anggaran luar. Semakin besar kemandirian  berari  semakin  rendah ketergantungan  dari  dari  pemerintah pusat dan begitupun sebaliknya.
Kemandirian di daerah melihat keadaan  peran  masyarakat  dalam
membangun  daerah  seprti  membayar pajak  dan  membayar  retribusi  daerah sehingga masyarakat meningkat kesejahteraanya. 2. Rasio Kemampuan Keuangan
Daerah Kemampuan pemda (pemerintah daerah)  dalam  meningkatkan  PAD
(Pendaptan Asli Daerah) untuk membelanjai  pengeluaran  kegiatan pembangunan daerah. Untuk menghitung rasio kemampuan keuangan  dengan  membandinngkan penerimaan  PAD  (pendapatan  asli daerah) terhadap TPD (Total Pendapatan Daerah) penjelasan tersebut    merupakan  RKKD  Rasio
Kemampuan  Keuangan  Daerah  rumus dibawa ini (Ratna:2011):
RKKD  = 𝐏𝐀𝐃𝐭 𝐓𝐏𝐃𝐭 x 100 %
Ket: Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t : PADt Total  Pendapatan  Daerah  Tahun  t  :
TPDt Tabel 2 Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Presentase Kemampuan Keuangan >50,00% 40.01 – 50,00% 30,01 – 40,00% 20,01 – 30,00% 10,01 – 20,00% 0,00 – 10,00% Sangat Baik Baik Sedang Cukup Kurang Sangat Kurang Source : (Ratna,2011)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Kabupaten  Bone  Bolango  menjadi daerah  setahun  setelah  berlakunya  otonomi  di Provinsi  Gorontalo  dengan  ditetapkannya  UU
No  6.    Kabupaten  Bone  Bolango  ada18  Kec dan  165  desa/kelurahan.  Berdasarkan  posisi geografisnya, Kabupaten Bone Bolango memiliki  batas-batas:  Utara  –  Kabupaten Bolaang  Mongondow  (Provinsi  Sulawesi Utara)  dan  Kabupaten  Gorontalo  Utara;
Selatan  –Teluk  Tomini;  Barat  –  Kabupaten Gorontalo  dan  Kota  Gorontalo;  Timur  – Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan (Provinsi Sulawesi Utara)
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan  Daerah  (perda)  Tentang  Organisasi Perangkat  Daerah  yang  baru  Kab  Bonbol (Bone  Bolango)    No  08  2016  (BKPD) Kabupaten  Bone  Bolango  dimana  sebelumnya Dinas  Pengelolaan  Pendapatan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (DPPKAD)  yang  merupakan pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  18 Tahun  2000  tentang  Pembentukan  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Teknis Daerah Kota,
Sesuai  keputusan  Kabupaten  Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016 dengan badan keuangan pendapatan daerah Kabupaten Bonbol  mempunyai  tugas  membantu  Kepala Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  utamanya dalam  bidang  mengelola  financial  yang mempunyai  manfaat  merumusan  kebebasan metode penerimaan, dan melaksanakan pelayanan  teknis  di  bidang  pengelolaan pendapatan,  keuangan  dan  aset  daerah  yang dibantu  oleh  UPTD  dalam  lingkup  kerjanya. Adapun  kewenangannya  yaitu  menyusun  dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah,  menyusun  laporan  keuangan  daerah serta  menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan pengelolaan aset daerah.

## Visi dan  Misi  tempat peneliti
Ringkasan  umum  tentang  kondisi  yang disukai  pada  akhir  persiapan.  Berhubungan oleh  asas  sebagai  refrensi  susunan  catatan persiapan pembentukan dan berpatokan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  dan  melihat  keadan  masalah  pada daerah  adalah  tujuan  dari  misi.  Merujuk kondisi  aktual  capaian  pembentukan  periode sebelumnya  2010-2015,  harus  melawan  masa yang  mendatang  disertai  masalah-masalah kekinian,  maka  diadakan  tolak  ukur  tujuan misi  dan  visi  yang  telah  disampaikan  oleh Hamim Pou, maka RPJPD sebagai berikut: “Terwujudnya Bonbol Cemerlang 2021” Memaknai  visi  dalam  bentuk  implementasi misi,  tujuan  dan  sasaran,  maka  pengertian  visi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut: CEMERLANG dalam  makna  luas  adalah suatu  kondisi  pelaksanaan  pembangunan kabupaten  Bone  Bolango  yang  unggul  dan terdepan  berdaya  saing  serta  masyarakatnya berada pada tingkat peradaban yang tinggi.
CEMERLANG dalam makna akronim memiliki arti sebagai berikut:
CE  (Cerdas),  MER  (Modern),  LANG (Gemilang) Cerdas :  Adalah  kondisi  masyarakat  yang menjalani  kehidupan  sebagai  warga  negara berlandaskan  kemampuan  kesehatan  jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual.
Modern :  Adalah  kondisi  entitas  masyarakat Bone  Bolango  yang  memiliki  kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Gemilang :  Memiliki  makna  capaian  suatu kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera  dari  sisi  ekonomi  dalam  konteks kesejahteraan  social,  dan  sejahtera  dari  makna kebijakan berarti penekanan terhadap jangkauan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar masyarakat.
Ringkasan  misi  tentang  cara  yang  akan dilakukan  agar  mencapainya    vision  disertai tujuan  yang  akan  tercapainya  vision  tersebut. mision pembentukan dibawah ini:
Misi  kesatu:  Mewujudkan  masyarakat Sehat, Cerdas dan sejahtera.
Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan berkualitas  melalui  pembangunan sarana masyarakay  yang  sejahtera,  cerdas  dan  sehat, maka terwujudnya sumberdaya manusia berkarakter dengan mandiri.
Misi Kedua: Menciptakan kecepatan pembentukan  prasana  dan  daerah  menjadi penunjang  kemajuan  daerah  mendasar alam semesta
Merupakan  upaya  keberlanjutan  (percepatan) tahapan  pembangunan  Pemerintah  Kabupaten Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010- 2015)  menuju  periode  akan  datang  (2016- 2021)  dalam  segmentasi  koneksitas  antara pembentukan  prasana  dengan  pembangunan daerah  smenjadi  pilar  utama  penunjang kemajuan  daerah  berazaskan  kelestarian  alam semesta.
Misi  Ketiga:  Mewujudkan  perekonomian Daerah  yang  berdaya  saing,  merata  dan berkeadilan
Merupakan upaya pemerintah kabupaten Bone Bolango  dalam  menggerakkan  perekonomian daerah  melalui  optimalisasi  dan  distribusi
manfaat  sumberdaya  alam  guna  tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Misi  Keempat:  Mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang moderen dan berbudaya Adalah  upaya  pemerintah  kabupaten  Bone
Bolango dalam melaksanakan tatakelola pemerintahan  yang  berpedoman  pada  prinsip- prinsip  Good  and  clean  Governance  dengan penonjolan kemampuan  adaptif  terhadap perubahan  namun  tetap  berpegang  teguh  pada modernitas bercirikan nilai-nilai budaya Dalam  hal  ini  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Satuan Kerja  Pemerintah  Daerah  yang  mempunyai tugas  dan  fungsi  membantu  Kepala  Daerah
dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah  yang di  beri  tanggungjawab  oleh  Kepala  Daerah untuk  mengerjakan  satu  program  strategis yaitu  Program  peningkatan  pengembangan pengelolaan keuangan.

## Pendapatan Asli Daerah
Semua  penerimaan  wilayah  berasal  oleh sumberekonomi  daerah  tersebut  adabeberapa yaitu:  lain-lain  pendapatan  Asli  Daerah  yang sah,  hasil  pengelolaan  yang  dipisahkan, retribusi  pajak  dan  pajak  daerah  penjelasan tersebut  adalah  pad  (pendapaatan  asli  daerah) Sumber-sumber  realisasi  dan  anggaran  PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  Kab  BonBol disajikan dibawah init:
Table 3 Total Realisasi PAD Pemerintah Kab BonBol Periode 2016-2018
Tahun Pendapatan Pajak Daerah (Rp) Retribusi Daerah (Rp) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan (Rp) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Rp) Total Realisasi PAD (Rp) 2016 Rp.6,943,332,346.00   Rp.1,734,677,570.25 Rp.515,533,098.00 Rp.52,885,911,175.16 Rp. 62,079,454,189.41 2017 Rp.9,472,060,893.00   Rp.1,275,340,230.00    Rp.793,174,405.00 Rp.74,657,256,646.34 Rp. 86,197,832,174.34 2018 Rp.10,915,823,421.00   Rp.1,438,637,979.50   Rp.1,244,178,967.00 Rp.51,496,572,343.63 Rp. 65,095,212,711.13 Sumber: Data diolah 2020 Berdasarkan  Laporan  Realisasi
Anggaran,  tabel  diatas  total  realisasi PAD  diperoleh  dari  pendapatan  pajak daerah  +  hasil  retribusi  daerah  +  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  +  Lain-lain  pendapatan daerah  yang  dipisahkan,  pada  Tahun 2016  total  realisasi  PAD  sebesar  Rp. Rp. 62,079,454,189.41 pada tahun 2017 total realisasi PAD mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp.
86,197,832,174.34  hal  ini  disebabkan pada  tahun  tersebut  kenaikan  pada
Pendapatan  Pajak  Daerah,  penerimaan hasil  pengelolaaan  lain-lain  pendapatan asli  daerah  yang  sah  dan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  kemudian  pada tahun  2018  total  realisasi  Pendapatan Asli  Daerah  kembali  menurun  sebesar Rp.  65,095,212,711.13  ini  disebabkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah  menurun  Total  realisasi  PAD Kabupaten  Bone  Bolango  dari  tahun 2016  sampai  dengan  tahun  2018 mengalami fluktuasi.

## Total Pendapatan Daerah
Pendapatan  Daerah  meliputi  semua penerimaan  uang  melalui  rekening  kas  umum daerah  yang  menambah  ekuitas  dana  lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahum anggaran  yang  tidak  perlu  dibayar  kembali
oleh  daerah.  Sumber-sumber  pendapatan daerah  diperoleh  dari  pendapatan  asli  daerah, dana  perimbangan  dan  lain-lain  pendapatan daerah yang sah. Berikut tabel total pendapatan daerah  kabupaten  Bone  Bolango  tahun  2016 sampai dengan 2018:
Tabel 4 Total Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2018
Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Dana Perimbangan (Rp) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp) Total Pendapatan Daerah (Rp) 2016 Rp. 62,079,454,189.41 Rp. 700,881,386,363.00 Rp. 112,678,182,885.00 Rp. 875,639,023,437.41 2017 Rp. 86,197,832,174.34    Rp. 53,550,935,042.00 Rp. 131,332,988,500.00 Rp. 871,081,755,716.34 2018 Rp. 65,095,212,711.13   Rp. 749,419,031,700.00 Rp. 161,126,362,101.00 Rp. 975,640,606,512.13 Sumber: Data diolah 2020
Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran Tabel  5.2  di  atas  Total  Pendapatan  Daerah  di peroleh  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  +  Dana Perimbangan  +  Lain-lain  pendapatan  daerah yang sah. Total pendapatan daerah tahun 2016
sebesar  Rp.  875,639,023,437.41.    pada  tahun 2017  total  pendapatan  daerah  menurun menjadi Rp. 871,081,755,716.34 penurunan ini disebabkan  oleh  Dana  Perimbangan  turun  dari tahun  sebelumnya.  Dan  pada  tahun  2018
menjadi  Rp.  975,640,606,512.13  kenaikan tersebut disebabkan naiknya dana perimbangan. Belanja Daerah Belanja  Daerah  merupakan  kewajiban  daerah yang  diakui  sebagai  pengurang  angka  aset bersih  dalam  satu  tahun  yang  berkaitan  dan belanja  daerah  meliputi  semua  pengeluan  dari rek  kas  umu  daerah  yang  mengurangi  ekuitas dana lancar. Table 5 Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2018 Tahun Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Transfer (Rp) Total Belanja Daerah (Rp) 2016  Rp.537,770,253,297.00 Rp.159,410,900,481.00   Rp.307,862,554.00 Rp.147,208,806,201.00   Rp. 844,697,822,533.00 2017  Rp.546,271,953,358.60 Rp.173,218,547,455.00   Rp.366,540,000.00 Rp.173,844,096,764.00   Rp. 893,701,137,577.60 2018  Rp.585,980,498,131.80 Rp.196,018,579,935.00   Rp.251,751,814.00 Rp.176,236,948,386.00   Rp. 958,487,778,266.80 Sumber: Data diolah 2020
Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran, tabel  5.3  di  atas  Total  realisasi  belanja  daerah diperoleh dari belanja tidak langsung + belanja langsung  +  belanja  tak  terduga  +  transfer. Dilihat  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pada tahun  2016  Total  Realisasi  belanja  daerah sebesar  Rp.  844,697,822,533.00,  selanjutnya periode  2017  sebesar  Rp.  893,701,137,577.60 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 958,487,778,266.80.  Realisasi  belanja  daerah dari  tahun  2016  samapai  tahun  2018 mengalami kenaikan.

## Analisis Data
Menurut  Siregar  Baldric  (2017)  Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat. Dengan  adanya otonomi daerah  maka  urusan  yang  menjadi  hak  dan tanggungjawab  daerah  meningkat,  untuk  itu diperlakukan  sumber  daya,  termasuk  sumber daya keuangan.
Menurut Djaini (2016) Analisis rasio keuangan adalah  suatu  proses  yang  mengidentifikasikan ciri-ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pada  penelitian  ini  untuk  menganalisis kemandirian dan kemampuan keuangan terhadap  otonomi  daerah  peneliti  memakai  2 ratio  pengukuran  finance  daerah  adalah  ratio kemandirian dengan ratio kemampuan keuangan  daerah.  adapun  data  yang  diperoleh pada  penelitian  ini  adalah  mengenai  Laporan Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten Bone  Bolango.  Data  yang  diambil  adalah  data dalam  kurun  waktu  3  tahun  dari  tahun  2016
sampai  dengan  Tahun  2018.  Berikut  disajikan analisis kemandirian dan ratio kemampuan.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut  Rahman  (2014)  dalam  penjelasanya Ratio  kemandirian  menceriminkan  wilayah masih  bergantung  pada  anggaran  dari  provinsi maupun pemerintah pusat,  Sehingga besarnya bilangan  ratio  tersebut  menunjukkan  pemdah dalam kemandirian keuangan daerahnya.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 = 𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑥 100 %
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2016 = 62,079,454,189.41 700,881,386,363.00 𝑥 100 %
= 8,86% Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran PAD Pendapatan  Asli  Daerah  Tahun  2016  sebesar Rp. 62,079,454,189.41 dibandingkan  dengan Total  Transfer  Pusat  +  Provinsi  +  Pinjaman sebesar Rp. 700,881,386,363.00  dan dikalikan  100%  (persen)  dengan  demikian rasio  kemandirian  tahun  anggaran  2016 mencapai presentase 8,86%. Hal ini menunjukkan  bahwa  kemandirian  pemerintah daerah  kabupaten  bone  bolango  tergolong dalam  kriteria  sangat  rendah.  Yang  mana bantuan  provinsi  dengan  pemerintah  pusat lebih dominan dri PAD tersebut.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2017 =
86,197,832,174.34
653,550,935,042.00 𝑥 100 %
= 13.19%
Pada  tahun  2017  rasio  kemandirian  meningkat menjadi  13.19%.  Berlandaskan  hasilnya  yang dilihat  pada  Laporan  Realization  Anggaran PAD tahun 2017 sebesar
Rp . 86,197,832,174.34 .  dibagi  dengan  jumlah pendapatan  ekstern.  Yaitu  Total  Transfer  Pusat
+ Provinsi + Pinjaman Rp. 653,550,935,042.00 dikalikan  100%  (persen),  peningkatan  ratio dikarenakan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah) Pemerintah  Bone  Bolango  yang  meningkat menjadi
Rp . 86,197,832,174.34 dan meningkatnya  pada    lain-lain  Pendapatan  Asli daerah  yang  sah  sebesar  Rp.74,657,256,646.34 akan  tetapi  peningkatan  tersebut  termasuk dalam  kriteria  sangat  rendah  karena  bantuan oleh  pemerintah  provinsi  ataupun  pusat  lebih besar  daripada  pad  yang  dimiliki  Pemerintah wilayah KabBone Bolango.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 2018 = Rp.  65,095,212,711.13 Rp.  749,419,031,700.00 𝑥 100 %
= 8,69%
Pada  tahun  2017  rasio  kemandirian  menurun menjadi 8,69% Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar
Rp . 65,095,212,711.13 dibagi  dengan  jumlah pendapatan ekstern. Yaitu Total Transfer Pusat
+ Provinsi + Pinjaman
Rp. 749,419,031,700.00 dikalikan 100%
(persen),  penyusutan  ratio  dikarenakan  pada PAD  Pemerintah  Bone  Bolango  menyusut yaitu  Rp . 65,095,212,711.13 dan  mengalami penurunan juga  Rp.  51,496,572,343.63 di lai- lain PAD yang sah. Hal ini tetap menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah kabupaten  bone  bolango  tergolong  dalam kriteria  sangat  rendah.  Yang  mana  bantuan oleh  provinsi  dengan  pemerintah  pusat  lebih dominan darii PAD tersebut.

## RKKD  (Rasio  Kemampuan  Keuangan Daerah)
Keahlian  pemda  untuk  menambah  PAD untuk  membelanjai  pengeluaran  kegaiatan infakstruktur  daerah.  Untuk  menghitung  ratio kemampuan keuangan dengan membandingkan penerimaan PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  terhadap  TPD  (total Pendapatan Daerah) penjelasan tersebut merupakan RKKD Rasio Kemampuan Keuangan Daerah rumus dibawah ini (Ratna:2011) : RKKD  = 𝐏𝐀𝐃𝐭 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡𝐭 x 100 %
Ket:
Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t : PADt TPD t :  Total  Pendapatan  Daerah  Tahun  t  :
TPDt
1. RKKD Tahun 2016 = 62,079,454,189.41
875,639,023,437.41 x 100%
= 7,09%
Rasio  Kemampuan  keuangan  daerah tahun  2016  sebesar  7,09%  Berdasarkan  hasil perihitungan  yang  dilihat  dari  Laporan Realisasi  Anggaran  tahun  2016,  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango  sebesar Rp.  62,079,454,189.41  dibagi  dengan  Total Pendapatan Daerah Rp.
875,639,023,437.41 dikalikan  100%  (persen) keahilan  pemdah  Kabupaten  Bolango  untuk membelanjai  aktivitas  pemerintah,  pelayanan dan  infakstruktur  periode  2016 masih      sangat kurang  penyebabnya  karena  PAD  hanya sebesar  Rp.  62,079,454,189.41.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Kemampuan  pemerintah daerah  kabupaten  bone  bolango  tergolong dalam kriteria Sangat Kurang.
2 Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Tahun
2017 = 86,197,832,174.34 871,081,755,716.34 x 100%
= 9,90%
Pada  tahun  2017  rasio  kemampuan meningkat  menjadi  9,90%.  Berdasarrkan Laporan  Realization  Anggaran,  PAD  tahun 2017  sebesar  Rp . 86,197,832,174.34 .  dibagi dengan Total Pendapatan Daerah Rp. 871,081,755,716.34 dikalikan 100% (persen), peningkatan ratio dikarenakan PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)    Pemerintah  Bone Bolango yang
meningkat menjadi
Rp . 86,197,832,174.34 dan meningkatnya pada    lain-lain  Pendapatan  Asli  daerah  yang sah  sebesar  Rp.74,657,256,646.34  akan  tetapi peningkatan  tersebut  termasuk  dalam  kriteria Sangat  Kurang  dalam  untuk  membelanjai daerah sendiri.
3. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018 = 65,095,212,711.13 975,640,606,512.13 x 100%
= 6.67%
Pada  tahun  2018  rasio  kemampuan menurun  menjadi  6.67%.  Berdasrkan  Laporan Realization  Anggaran,  PAD  tahun  2018 sebesar Rp . 65,095,212,711.13 . dibagi dengan Total Pendapatan Daerah Rp.
975,640,606,512.13  dikalikan  100%  (persen), penyusutan  ratio  dikarenakan  dari  PAD Pemerintah  Bone  Bolango  menyusut  yaitu Rp . 65,095,212,711.13 dan mengalami
(Ratio Kemampuan Keuangan Daerah)
penurunan  juga  Rp.51,496,572,343.63  di lainlain  PAD  yang  sah.  Hal  ini  tetap menunjukkan  bahwa  kemampuan  pemerintah daerah kabupaten bone bolango masih tergolong  dalam  kriteria  sangat  kurang  dalam membelanjai daerah sendiri.

## Pembahasan
Kemandirian  Keuangan  Daerah  dalam Mendukung Otonomi Daerah
Menurut  Rahman  (2014)  dalam  penjelasanya Ratio  kemandirian  menceriminkan  wilayah masih  bergantung  pada  anggaran  dari  provinsi maupun pemerintah pusat,  Sehingga besarnya bilangan  ratio  tersebut  menunjukkan  besar pemdah dalam kemandirian keuangan daerahnya. Tabel 6 Kriteria Hasil Perhitungan Analisis Rasio Kemandirian Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) Total Pendapatan Dari Pemerintah Pusat (Rp) Tingkat Kemandirian (%) Kriteria 2016  Rp. 62,079,454,189.41 Rp. 700,881,386,363.00 8.86% Sangat Rendah 2017  Rp. 86,197,832,174.34 Rp. 653,550,935,042.00 13.19 % Sangat Rendah 2018  Rp. 65,095,212,711.13 Rp. 749,419,031,700.00 8.69% Sangat Rendah RATA – RATA 10 .24% Sangat Rendah Sumber: Data diolah tahun 2020 Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran  tabel  5.4  diatas,  dalam  periode 2016-2018  tergolong  Kurang  stabil  karena mengalami fluktuasi terhadap hasil perhitungannya.
Pada  tahun  2016  presentase  Rasio Kemandirian  hanya  mencapai  8.86%  artinya KKD  masih  sangat  rendah  di  Kab  Bone Bolango,  maka  disebabkan  karena  Pendapatan Asli  Daerah  tersebut  masih  sangat  rendah  dan ketergantungan  daerah  kepada  Pemerintah Pusat masih besar, terutama berupa DAU/DAK yang masih cukup besar. Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  juga belum  bisa  mengoptimalkan  pontesi  PAD (Pendaptan Asli Daerah), hal dapat dilihat pada Laporan  Keuangan  yaitu  Laporan  Realisasi Anggaran  dari  penerimaan  perode  2016 retribusi  dan  pajak  wilayah  tidak  mencapai target  dan  Pendapatan  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  masih terbilang kecil. (GorontaloAntara,2016) Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengatakan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) agar proaktif dan mengoptimalkan  pungutan  pajak  daerah  di desa  masing-masing."Saya  minta  keseriusan kades  untuk  mengoptimalkan  pungutan  pajak dan  retribusi  daerah.  Menurutnya,  perlu keseriusan  kepala  desa  untuk  memaksimalkan dan  mengintensifkan  serta  menggali  potensi- potensi pendapatan daerah. (GorontaloAntara,2016)  -  Kepala  Dinas  KP Kelautan dan perikanan Bone Bolango, Syaiful Uma    mengungkapkan,  sumber  dana  terbesar didapat  dari  aktivitas  pelelangan  ikan."Tetapi angka itu sebenarnya terbilang kecil.
Penyebabnya hanya satu, yakni kepatuhan dari masyarakat  pengguna  pelelangan  ikan.  Karena sebagaian  besar  tidak  membayar  retribusi," katanya.  Rendahnya  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  Total Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu  hanya sebesar  Rp.  62,079,454,189.4.  dibandingkan dengan  Total  Dana  Ekstern  yaitu  Transfer Pusat  +  Provinsi  +  Pinjaman  sebesar  Rp. 700,881,386,363.00.
Kemudian  pada  tahun  2017  Rasio Kemandirian
mengalami peningkatan
walaupun  hanya  seberapa  yaitu  presentase mencapai 13.19%, dimana peningkatan tersebut terjadi karena bantuan dari pemerintah pusat berkurang dibandingkan tahun sebelumnya  dan  juga  diikuti  oleh  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  mengalami peningkatan.  Peningakatan  tersebut  dilihat pada  Laporan  Realisasi  Anggaran  yang meningkat  Lain-lain  PAD  yang  Sah  dan penermaan  pajak  peningkatan  tersebut  karena adanya  Dana  Bos  (Bantuan  Operasional Sekolah)  yang  masuk  yaitu  sebesar  Rp 21.612.064.834,60.  Akan  tetapi,  peningkatan tersebut  masih  tergolong  dalam  kriteria  sangat rendah.  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  rendah pada  tahun  2017  ini  juga  disampaikan  bahwa jika  ingin  PAD  besar,  maka  tugas  pemerintah harus  memperbanyak  pendapatan  masyarakt. contohnya  dengan  memperbaiki,  membangun, dan mengingkatkan layanan publik,
Pendapatan Asli Daerah BonBol dari  tahun ke tahun naik tapi masih rendah. (InfoPublik,2017)    Dilihat  dari  Total  Realisasi PAD tahun 2017 naik yaitu Rp.
86,197,832,174.34  dibandingkan  dengan  Total Dana Ekstern yaitu Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman  sebesar  Rp.  653,550,935,042.00. Jadi pemerintah daerah masih bergantung pada dana  dari  Provinsi  maupun  pusat  masih  tinggi contohnya  DAU dan DAK.
Dan  Rasio  Kemandirian  pada  tahun 2018 mendapati kembali penurunan persentase yaitu  8,69%,  berdasarkan  Laporan  Realisasi Anggaran,  PAD  (pendapatan  asli  daerah) menurun  Rp.  65,095,212,711.13  dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penurunan  pada  lain-lain  PAD  yang  sah,  Hal ini  disampaikan  Bapak  Kabid  Pendapatan Adisaputera  Abd,  Karim,  S.  Kom  dan  Bapak Kabid Akuntansi BKPD Bone Bolango Febian Djunaid,  S.  Kom  “dimana  peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun yang 2017 naik karena  adanya  Dana  Bos  yang  masuk  dan tahun  2018  sudah  bukan  lagi  rekening Pendapatan  Asli  Daerah  sudah  dimasukkan pada Pendapatan Hibah atau Lain-lain Pendapatan  Yang  Sah  Sehingga  mengalami penurunan  yang  cukup  besar”.  dan  Dana Ekstern  yaitu  Transfer  Pusat  +  Provinsi  + Pinjaman juga meningkat sebesar Rp. 749,419,031,700.00.  Sehingga  Bantuan  dari Pemerintah  Pusat  sangat  dibutuhkan  oleh Pemerintah  Daerah  Dalam  membiayai  Belanja Daerah  untuk  mengoptimalkan  Pendapatan Daerah.
Dari  hasil  analisis,  dapat  dilihat  bahwa perbandingan  antara  peneliti  sebelumnya “syukirah Dewi (2015)”  Ratio yang digunakan ratio Kemandirian dan memiliki kriteria sangat rendah.  Menurut  Syukirah  Dewi  akibat  pada penelitinya memiliki kesamaan dengan peneliti ini  masih  bergantung  pada  dana  pemerintah pusat diingikan pada kedua daerah lebih kreatif dalam  menggali  sumber-sumber  Pendapatan Asli  Daerah,  maka  bantuan  dari  pemerintah pusat berkurang.
Berdasarkan  hipotesis  yang  diajukan maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  rasio kemandirian  keuangan  daerah  secara  umum dikatakan  masih  sangat  rendah.  Hal  ini disebabkan  karena  bantuan  dari  pemerintah pusat  dan  provinsi  masih  sangat  besar dibanding  dengan  Pendapatan  Asli  daerah, maka hipotesis ditolak.

## Kemampuan  Keuangan  Daerah  Dalam Mendukung Otonomi Daerah
Kemampuan  pemda  (pemerintah  daerah) dalam  meningkatkan  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah)  untuk  membelanjai  pengeluaran kegaiatan infakstruktur daerah. untuk menghitung ratio kemampuan keuangan membandingkan penerimaan PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  penjelasan  tersebut merupakan RKKD ratio Kemampuan Keuangan Daerah (Ratna:2011)
Tabel 6 Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016-2018
TAHUN TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (RP) TOTAL PENDAPATAN DAERAH (RP) PAD/TPD (%) KRITERIA 2016 Rp. 62,079,454,189.41 Rp. 875,639,023,437.41 7,09 % Sangat Kurang 2017 Rp. 86,197,832,174.34 Rp. 871,081,755,716.34 9,90% Sangat Kurang 2018 Rp. 65,095,212,711.13 Rp. 975,640,606,512.13 6,67% Sangat Kurang Rata-rata 7.89% Sangat Kurang Source: Data diolah 2020
Dari  table  5.5  hasil  kriteria  maka  berdasarkan laporan  realisasi  anggaran  periode  2016-2018 termasuk fluktuasi perhitungan presentasenya.
Pada  tahun  2016  presentase  Rasio Kemampuan  hanya  mencapai  7.09%  hal  ini sebabkan  karena  PAD  di  masih  kecil  untuk membelnajai  pengeluaran  wilayah  (daerah) dengan maish berharap pada pemerintah pusat, berupa  DAU/DAK  yang  masih  cukup  besar. Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  juga belum  bisa  mengoptimalkan  sumber-sumber PAD,  pada  Laporan  Realisasi  Anggaran  dari penerimaan  periode  2016  retribusi  dan  pajak daera tidak mencapai sasaran. (GorontaloAntara,2016)  Bupati  Bone  Bolango
Hamim  Pou  juga  mengharapkan  kepada seluruh Kepala Desa (Kades) agar proaktif dan mengoptimalkan  pungutan  pajak  daerah  di desa  masing-masing.  "Saya  minta  keseriusan kades  untuk  mengoptimalkan  pungutan  pajak dan  retribusi  daerah.  Menurutnya,  perlu keseriusan  kepala  desa  untuk  memaksimalkan dan  mengintensifkan  serta  menggali  potensi- potensi  pendapatan  daerah.  (GorontaloAntara, 2016)  -  Kepala  Dinas  KP  Kelautan  dan Perikanan  Bone  Bolango,  Syaiful  Umar mengungkapkan, sumber dana terbesar didapat dari  aktivitas  pelelangan  ikan.  "Tetapi  angka itu  sebenarnya  terbilang  kecil.  Penyebabnya hanya  satu,  yakni  kepatuhan  dari  masyarakat
pengguna  pelelangan  ikan.  Karena  sebagaian besar  tidak  membayar  retribusi,"  katanya. Masih  rendahnya  realisasi  PAD,  maka  lihat pada  Laporan  Keuangan  Yaitu  Laporan Realisasi  Anggaran  tahun  2018  hanya  sebesar Rp. 62,079,454,189.4.
Kemudian  pada  tahun  Anggaran  2017 Rasio  Kemampuan  mengalami  peningkatan walaupun  hanya  seberapa  yaitu  mencapai 9,90%,  dilihat  berdasarkan  Laporan  Realisasi Anggaran  pada  PAD  yaitu  sebesar  Rp. 86,197,832,174.34 dimana Peningakatan tersebut  meningkat  lain-lain  pad  yang  sah  dan penerimaan  pajak  daerah  peningkatan  tersebut karena adanya Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah)  yang  masuk  yaitu  sebesar  Rp 21.612.064.834,60.  Akan  tetapi,  peningkatan tersebut masih tergolong dalam kriteria Sangat Kurang.  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  yang rendah pada periode 2017 ini juga disampaikan bahwa  jika  PAD  ingin  besar,  maka  tuags pemerintah  harus  memperbanyak  pendapatan masyarakat,  contohnya  dengan  memperbaiki, membangun dan meningkatkan layanan publik, pendapatan  asli  daerah  bonbol  dari  tahun  ke tahun  naik  tapi  maish  rendah  (InfoPublik, 2017)
Pada  periode  2018  Rasio  Kemampuan mengalami  kembali  penurunan  persentase sebesar  6,67%,  penyebabnya  berdasarkan Laporan Realization Anggaran PAD (Pendapatan  Asli  Daerah)  menurun  yaitu  Rp.
65,095,212,711.13 dibandingkan tahun sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan  karena penurunan  pada  tahun  2018  di  Lain-lain pendapatan  yang  sah  ini  juga  disampaikan Bapak  Kabid  Pendapatan  Adisaputera  Abd, Karim,  S.  Kom  dan  Bapak  Kabid  Akuntansi BKPD Bone Bolango Febian Djunaid, S. Kom “dimana  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah tahun yang 2017 naik karena adanya Dana Bos yang  masuk  dan  tahun  2018  sudah  bukan  lagi rekening  Pendapatan  Asli  Daerah  sudah dimasukkan di Lain-lain Pendapatan Yang Sah dan  Pendapatan  hibah  Sehingga  mengalami penurunan”.
Berdasarkan  uraian,  dilihat  perbedaan jika  dilihat  dari  Rasio  Kemampuan  Keuangan Daerah memiliki kriteria sangat Sangat Kurang dalam  penelitian  ratna  sholikhah  (2011) Menurut  Ratna  Sholikhah  penyebabnya  sama memiliki  kemampuan  yang  sangat  kurang dalam  membiayai    infakstruktur  wilayah  dan masih sangat tergantung kepada anggaran yang berasa  oleh  Provinsi  dan  pemerintah  pusat,
Kedua  pemdah  (pemerintah  daerah)  lebih kreatif lagi dalam menggali sumber Pendapatan  Asli  Daerah    maka  bantuan  dari pemerintah pusat berkuang lebih kreatif dalam menggali  sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah,  maka  bantuan  dari  pemerintah  pusat berkurang.
Berdasarkan  hipotesis  yang  diajukan maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  rasio Kemampuan  Keuangan  Daerah  secara  umum dikatakan masih Sangat Kurang sekali. Hal ini disebabkan  karena  bantuan  dari  pemerintah pusat  dan  provinsi  masih  sangat  besar dibanding  dengan  Total  Pendapatan  daerah, maka hipotesis ditolak.

## 4. KESIMPULAN
Bersumber  dari  analisis  pemdah  Kabupaten Bone Bolango maka kesimpulan yang di ambil adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan Rasio Kemandirian Kabupaten Bone  Bolango  tahun  2016-2018  hanya tahun  2017  yang  mengalami  peningkatan tetapi  peningkatan  tersebut  masih  dalam kriteria  penilaian  sangat  rendah  dan  untuk tahun  sebelum  dan  tahun  sesudahnya  tetap masih  dalam  kriteria  penilaian  yang  sangat rendah atau belum mandiri dalam mendukung  otonomi  daerah.  Hal  tersebut PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  Kab Bonbol  masih  sangat  rendah  sehingga masih  bergantung  dari  pusat  baik  sumber- sumber dana transfer dari pemerintah pusat +  provinsi  +  pinjaman  masih  besar  dengan bantuan terbesar yaitu DAU dan DAK
b. Berdasarkan  Ratio  Kemampuan  Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Bone Bolango hanya tahun 2017 yang mengalami peningkatan  tetapi  peningkatan  tersebut masih  dalam  kriteria  penilaian  Sangat Kurang  dan  untuk  tahun  2016  dan  2018 tetap  masih  dalam  kriteria  penilian  yang Sangat Kurang atau belum mampu Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  membiayai pengeluaranya sendiri dan masih tergantung pada pemerintah pusat.

## 5. REFERENSI
Abdul  Halim,  and  Muhammad  Syam  Kusufi.
2016. Teori,  Konsep,  Dan  Aplikasi Akuntansi  Sektor  Publik .  Edited  by  Ema
Sri  Suharsi.  2nd  ed.  Jakarta:  Selemba Empat. Adhim, Chairul. 2011. “Kemampuan
Keuangan  Daerah  Dalam  Mendukung Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (  Studi  Di Kabupaten  Dompu  Tahun  Anggaran 2007-2011  ).” Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang . Darise,  Nurlan.  2009. Pengelolaan  Keuangan Daerah . 2nd ed. Jakarta: Indeks.
Desita, Putri Nia. 2015. “Analisis Kemampuan Keuangan  Daerah  Dalam  Mendukung
Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru ( 2010 –  2014)”  2.
https://media.neliti.com/media/publicatio ns/33890-ID-analisis-kemampuan- keuangan-daerah-dalam-mendukung- pelaksanaan-otonomi-daerah-ko.pdf.
Dewi,  Syukria.  2015.  “Analisis  Kinerja Keuangan  Daerah  Dalam  Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kota  Bukittinggi.” Fekon 2  (2):  1–15. https://media.neliti.com/media/publicatio ns/34065-ID-analisis-kinerja-keuangan- daerah-dalam-mendukung-pelaksanaan- otonomi-daerah-peme.pdf.
Djaini,  Mike  Wiyatni.  2016.  “Analisis
Kemampuan Kinerja Keuangan Pemerintah Otonomi Daerah Pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.” Gorontalo: Skripsi Universitas Gorontalo.
Faud,  Ramli.  2015. Pengantar  Akuntansi Keuangan  Daerah .  Makassar:  Ghalia Indonesia.
Gorontalo,  Antara.  2016a.  “Hamim  Harapkan
Kades Optimalkan Pungutan Pajak Daerah.” Antaranews.Com. 2016. https://gorontalo.antaranews.com/berita/2 9730/hamim-harapkan-kades- optimalkan-pungutan-pajak-daerah. Gorontalo,  Antara.  2016b.  “PAD  Dinas  KP Bone Bolango Rp150 Juta.” AntaraNews.Com. 2016. https://gorontalo.antaranews.com/berita/3 0276/pad-dinas-kp-bone-bolango-rp150-
juta.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik . 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat. Halim.  2008. Akuntansi  Keuangan  Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Iman Firmansya. 2017. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi  Kemandirian  Keuangan
Daerah  Di  Provinsi  Lampung.” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung 2015. InfoPublik.  2017.  “Ingin  PAD  Naik,  Harus
Tingkatkan  Dulu  Pendapatan  Rakyat.”
InfoPublik Portal
Berita. 2017.
http://infopublik.id/read/240327/ingin- pad-naik-harus-tingkatkan-dulu- pendapatan-rakyat.html?video=#.
InfoPublik.  2018.  “Peningkatan  PAD  Tolok Ukur  Kemandirian  Daerah.”  InfoPublik
Portal Berita. 2018. http://infopublik.id/kategori/nusantara/31 7958/peningkatan-pad-tolok-ukur-
kemandirian-daerah?video=#.
Lamuda,  Ilyas.  2014.  “Analisis  Pelaksanaan Belanja  Dalam  Realisasi  Anggaran  Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Gorontalo  Utara.” Pusat  Studi  Kajian Ekjonomi  &  Bisnis  Fakultas  Ekonomi Universitas Gorontalo 2 (02): 149–59.
Lamuda,  Ilyas,  and  Ng  Syamsiah.B.  2018. “Analisis  Faktor  -  Faktor  Yang
Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pohuwato.” Fakultas
Ekonomi  Universitas  Gorontalo 2  (1): 27–41. Mahmudi.  2006. Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN. Mahsun,  Moh,  and  Dkk.  2016. Akuntansi Sektor Publik . 3rd ed. Yogyakarta: BPFE. Muzdalifah.  2013.  “Kemampuan  Keuangan Daerah  Kabupaten  Tabalong  Dalam Otonomi  Daerah.” Dinamika  Ekonomi, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 6 (1): 47–58. Nordiawan, and dkk. 2007. Akuntansi Pemerintahan . Jakarta: Salemba Empat. Rahman,  Olin.  2014.  “Analisis  Kemampuan Keuangan  Daerah  Dalam  Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di
Kabupaten Bualemo.” Skripsi Universitas Gorontalo.
Rahman,  Zubaidah. 2018. “Analisis Perlakuan Akuntansi  Konstruksi  Pengerjaan  Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Gorontalo.” Gorontalo Accounting 1: 59–67. Ratna, Sholikhah. 2011. “Analisis Kemampuan Kemandirian  Keuangan  Daerah  Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten  Wonogiri  Tahun Anggaran 2000-2009.” Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta . Renyowijoyo Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik  Organisasi  Non  Laba .  3rd  ed. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Rudiyanto, Muhamad. 2015. “Analisis Kinerja Keuangan  Serta  Kemampuan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan
Otonomi  Daerah.” Fakultas  Ekonomika Dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro Semarang , 1–115.
Saprudin.  2018.  “Pengaruh  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah,  Terhadap  Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo.” Gorontalo Accounting 1: 47–58.
Savitry, Ermhita. 2011. “Analisis Kemampuan Keuangan  Daerah  Dalam  Pelaksanaan Otonomi  Daerah  Tahun  2007-2011  Di
Kota  Makassar.” ILmu  Pemerintahan 4: 23–34. Siregar  Baldric.  2017. Akuntansi  Sektor
Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Wurangian, Sanny, and Dkk. 2017.
“Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Kota Tomohon  (  Studi  Kasus  Di  Kota Tomohon  Periode  Tahun  2007-2015  ).” Berkala Ilmiah Efisiensi 17 (01): 64–78.