INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6890-6906 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Dan Pelayanan Apotek Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Apotek Kota Surakarta
Agnes Prawistya Sari 1 ✉ , Hanugrah Ardya C 2 , Oktavy Budi Kusumawardhani 3
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kusuma Husada, Surakarta
Email: agnesprawistya@ukh.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Standar  Pelayanan  Kefarmasian  merupakan  tolok  ukur  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kefarmasian  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  hidup pasien  dan  menilai  mutu  pelayanan yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pelayanan  kefarmasian  dan  pelayanan  apotek  di  masa pandemi  virus  covid-19  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui gambaran mengenai pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian dan pelayanan apotek pada masa pandemi covid-19 di apotek kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah observasional yaitu deskriptif  dan  kualitatif  melalui  pendekatan  cross  sectional  dengan  menggunakan  kuesioner berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di  Apotek  dan  PP  IAI  tentang  Standar  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kefarmasian  Apotek  Selama pandemi covid-19. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 apotek di kota Surakarta. Hasil penerapan standar  kefarmasian  yang  dilakukan  di  apotek  kota  Surakarta  untuk  standar  pengkajian  resep dilakukan apoteker sebesar 78,15%, dispensing dilakukan apoteker sebesar 71,90%, PIO tidak dilakukan sebesar 47,92%, konseling dilakukan apoteker sebesar 40,67%, PTO tidak dilakukan sebesar 39,05%, MESO  tidak  dilakukan  sebesar  55,55%,  home  care  pharmacy  tidak  dilakukan  sebesar  96,67%  dan pengelolaan  obat  dilakukan  oleh  apoteker  sebesar  47,38%.  Sedangkan  pada  standar  pelayanan apotek selama covid-19 yang rutin dilakukan adalah sistem sanitasi apotek 78,33%, perlindungan diri personil 84,44%, dan pelayanan pelanggan 70%.
Kata Kunci : apotek; apoteker; covid-19; pelayanan kefarmasian
Pharmaceutical Service Standards are benchmarks in the implementation of pharmaceutical services that aim to improve the quality of life of patients and assess the quality of services that cannot be accounted for. Pharmacy services and pharmacy services during the Covid-19 virus pandemic are very important.  This  study  aims  to  provide  an  overview  of  the  implementation  of  pharmacy  service standards and pharmacy services during the Covid-19 pandemic at pharmacies in the city of Surakarta. This type of research is observational, namely descriptive and qualitative through a cross sectional approach  using  a  questionnaire  based  on  Permenkes  No.  73  of  2016  concerning  Standards  for Implementing Pharmacy Services at Pharmacies and PP IAI concerning Standards for Implementing Pharmacy Pharmaceutical Services During the Covid-19 Pandemic. The sample in this study were 30 pharmacies in the city of Surakarta. The results of applying pharmaceutical standards carried out in pharmacies in Surakarta for prescription review standards were carried out by pharmacists by 78.15%, dispensing by pharmacists by 71.90%, PIO not carried out by 47.92%, counseling by pharmacists by 40.67%, PTO not carried out by 39.05%, MESO was not carried out by 55.55%, home care pharmacy was not carried out by 96.67% and drug management was carried out by pharmacists by 47.38%. Meanwhile, the pharmacy service standards during Covid-19 that were routinely carried out were the pharmacy sanitation system 78.33%, personnel self-protection 84.44%, and customer service 70%. Keyword: covid-19; pharmacy; pharmacist; pharmaceutical services

## PENDAHULUAN
Paradigma  pelayanan  farmasi,  saat  ini  telah  berkembang  dari  pelayanan  yang berorientasi  pada  obat  ke    pelayanan  yang  berorientasi  pada  pasien  .  Akibat  dari perubahan  tersebut,  mengharuskan  apoteker  supaya  menyelenggarakan  standar pelayanan  kefarmasian  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam  menyelenggarakan  pelayanan kefarmasian  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  hidup  pasien  dan  menilai  mutu pelayanan yang tidak bertanggung jawab. (Kemenkes, 2019)
Salah satu sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat adalah apotek. Dalam apotek, apoteker dan asisten apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian, yang benar dan bertanggung jawab. Apotek mempunyai peran penting sebagai tempat untuk memperoleh informasi  tentang  obat.  Sebuah  apotek  harus  dikelola  oleh  seorang  apoteker  yang professional agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang professional (Satibi, 2016)
Apoteker  perlu  memiliki  pemahaman,  kesadaran  dan  kemampuan  yang  baik terhadap penetapan terapi untuk mendukung pengobatan yang rasional. Sehingga dapat menurunkan atau meminimalkan kesalahan medication error, penyalahgunaan obat dan dapat  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  dalam  pelayanan  kefarmasian  yang  telah dilakukan. (Kemenkes RI No. 34, 2021)
Sejalan dengan perkembangan, jumlah apotekpun semakin meningkat dikarenakan banyaknya  perguruan  tinggi  yang  setiap  tahun  meluluskan  lulusan  Apoteker.  Selain  itu adanya regulasi di bidang perizinan, sesuai Permenkes  9 Tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik memberi dampak pada peningkatan jumlah apotek (Permenkes,  2017)  Apotek  seringkali  hanya  ada  sebagai  sarana  jual  beli  obat,  di  mana pasien  membeli  obat  yang  diinginkan  dan  membayarnya  kemudian  selesai.  Kenyataan yang  sering  terjadi  di  lapangan,  pasien  membeli  obat  tetapi  belum  pernah menggunakannya. Sehingga diperlukan konunikasi, informasi dan edukasi dari apoteker ke pasien terkait penggunaan obat.
Maka  upaya  peningkatan  kualitas  mutu  pelayanan  kefarmasian  di  apotek  yang berorientasi  kepada  pasien,  telah  diatur  oleh  pemerintah  dengan  menetapkan  standar pelayanan kefarmasian sebagai tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian di apotek yang berasas Pharmaceutical Care yaitu Permenkes nomor 73 Tahun 2016. Standar tersebut meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan media habis pakai dan pelayanan farmasi klinis (Permenkes RI No 73, 2016)
Data apotek di kota Surakarta menurut Dinkes kota Surakarta tahun 2020 berjumlah 147 apotek yang tersebar di 5 kecamatan (Dinas kesehatan, 2020). Semakin meningkatnya persebaran apotek yang ada, maka perlu disertai dengan pelayanan kefarmasian yang baik. Sehingga  dapat  menjamin  kualitas  pelayanan  farmasi  pada  seluruh  masyarakat  di  kota Surakarta.
Pada awal tahun 2020, Indonesia terdampak Corona virus Disease  19 (Covid-19). Penyebab  penyakit  ini  dikarenakan  adanya  Novel  Coronavirus  (2019-nCoV)  atau  kini dinamakan  SARS-CoV-2.  Virus  ini  merupakan  virus  jenis  baru  dan  belum  pernah teridentifikasi  sebelumnya  pada  manusia.  Covid-19  telah  dinyatakan  sebagai  pandemi dunia oleh WHO (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Manajemen apotek dalam  pelayanan  kefarmasian  pengelolaan  obat  di  masa  pandemi  virus  Covid-19 merupakan hal baru dan penting dalam pelayanan kefarmasian. Hal tersebut dikarenakan akan berdampak pada keselamatan petugas apotek dan pasien yang berkunjung ke apotek.
Pengurus  Pusat  Ikatan  Apoteker  Indonesia  (PP  IAI)  telah  menerbitkan  standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kefarmasian  terkait covid-19 untuk pengendalian penyebaran virus corona di Indonesia. Protokol kesehatan selama pandemi virus covid-19 yakni protokol kesehatan petugas apotek, fasilitas apotek, pasien berkunjung ke apotek, dan  pasien  diduga  mengalami  gejala  virus  covid-19  (Pengurus  Pusat  Ikatan  Apoteker Indonesia (PP IAI), 2020).
Hasil penelitian (Dominica et al., 2016) tentang standar pelayanan kefarmasian di kota Padang dikategorikan masih kurang, dengan tolak ukur kehadiran apoteker hanya menunjukkan  persentase  rata-rata  54,69%  .  Sedangkan  hasil  penelitian  lain  mengenai standar  pelayanan  kefarmasian  di  kabupaten  Pamekasan  menunjukkan  dari  40  apotek mayoritas belum menjalankan pelayanan klinis seperti dokumen PIO, dokumen konseling, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat. (Alrosyidi & Kurniasari, 2020)
Adanya  kesenjangan  antara  pelayanan  kefarmasian  yang  ideal  sesuai  dengan standar dengan keadaan  di lapangan  menjadi alasan dilakukan penelitian ini. Selain itu belum  ada  penelitian  yang  memberikan  gambaran  menyeluruh  mengenai  manajemen standar  pelayanan  kefarmasian  dan  pelaksanaan  standar  pelayanan  apotek  di  masa pandemi  covid-19  yang  berada  di  kota  Surakarta  dimana  standar  ini  apakah  sudah diimplimentasikan  oleh  apoteker.  Supaya  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  dalam meningkatkan  tenaga  kefarmasian  dalam  melaksanakan  pekerjaan  kefarmasian. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  penting  untuk  mengetahui  gambaran  mengenai pelaksanaan  standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek  kota  Surakarta  dan  memberikan informasi  pelaksanaan  standar  pelayanan  apotek  di  masa  pandemi  covid-19.  Sehingga dapat menjadi evaluasi dalam peningkatan kinerja tenaga kefarmasian di apotek dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian observasional yang bersifat deskriptif  kualitatif melalui pendekatan   cross sectional,  dimana penelitian yang pengukurannya dilakukan pada  suatu  saat tertentu saja atau sekaligus pada suatu saat. Populasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah seluruh apotek di wilayah kota Surakarta.  Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surakarta jumlah apotek di wilayah kota Surakarta sebanyak 147 Apotek.
Sampel penelitian dilakukan dengan cara random sampling sebesar 20% dari jumlah populasi  hingga  diperoleh  total  apotek  sampel  sebanyak  30  apotek  yang  kemudian disebar pada 5 kecamatan. Kriteria inklusi  penelitian ini adalah apoteker atau apoteker pendamping  yang  melaksanakan  praktek  kefarmasian  di  wilayah  Surakarta  dan  apotek yang ada dalam data Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kriteria eksklusi penelitian ini adalah apoteker atau apoteker pendamping yang tidak berkenan mengisi kuesioner, kuesioner tidak dikembalikan dan jawaban kuesioner tidak lengkap dan apotek yang tidak beroperasi lagi.  Pelaksanaan penelitian ini pada bulan Januari – Maret 2021 di apotek wilayah kota Surakarta.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  lembar  kuesioner  yang berisi  tentang  karakteristik  apoteker  dan  apotek  serta  pertanyaan  seputar  standar
pelayanan kefarmasian di apotek berdasarkan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 dan PP IAI tentang standar pelayanan apotek untuk menghindari penyebaran virus covid-19 selama masa covid-19 dengan pilihan jawaban berupa checklist di salah satu jawaban atau lebih. Analisis  data  menggunakan  analisis  univariat  yang  disajikan  dalam  bentuk  tabel  dan diagram.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  data  dari  Dinas  Kesehatan  kota  Surakarta  tahun  2020,  jumlah  apotek  di wilayah kota Surakarta sebanyak 147 apotek yang tersebar di 5 Kecamatan yaitu Pasar Kliwon, Jebres, Laweyan, Serengan dan Banjarsari. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30  responden.  Distribusi  karakteristik  responden  apoteker  dapat  dilihat  pada  tabel  1 berikut:
Tabel .1 Distribusi karakteristik responden Apoteker di apotek kota Surakarta
No. Data Apoteker Jumlah (n=30) Persentase (%) 1. Jenis Kelamin Laki-laki 2 6,67% Perempuan 28 93,33% 2. Jabatan APA (Apoteker Pengelola Apotek) 17 56,67% APING (Apoteker Pendamping) 13 43,33% 3. Penghasilan per bulan <Rp. 2.000.000 2 6,67% 2-3 juta 15 50% 3-4 juta 9 30% >4 juta 3 10% Yang lain 1 3,33% 4. Lama Pengalaman Kerja <1Tahun 2 6,67 1-5 tahun 15 50 5-10 tahun 11 36,66 10 tahun 2 6,67 5. Memiliki Apoteker Pendamping Tidak punya 7 23,33 Punya 23 76,67 6. Frekuesi Kehadiran Selama Apotek buka 3 10 Setiap hari saat jam tertentu 25 83,33 Yang lain 2 6,67
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  apoteker  di  apotek  kota  Surakarta adalah perempuan, yaitu 93,33%. Hal ini umumnya terlihat di kalangan lulusan farmasi dan profesi  apoteker  yang  didominasi  perempuan.  Apoteker  yang  menjadi  responden penelitian  berjumlah  56,67%  dan  merupakan  Apoteker  Penanggung  Jawab  (APA), sedangkan  responden  sisanya    43,33%  adalah  Apoteker  Pendamping  (APING).  Hal  ini terkait dengan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009  tentang  pekerjaan  kefarmasian  yang  mewajibkan  apoteker  untuk  setiap pendistribusian atau penyaluran sediaan farmasi. Setiap kegiatan obat yang dilakukan di apotek  harus  selalu  dalam  pengawasan  apoteker  sehingga  memiliki  banyak  apoteker dapat meningkatkan pelayanan obat di fasilitas tersebut (Depkes RI, 2009).
Dilihat  dari  tabel  1  bahwa  sebagian  besar  responden  adalah  Apoteker  dengan pengalaman mengelola apotek lebih dari 1-5 tahun yaitu sebesar 50%. Sebagai apoteker, pengalaman  kerja  apoteker  di  apotek  dan  lamanya  bekerja  di  apotek  pasti  akan mempengaruhi  pengelolaan  obat  di  apotek.  Berdasarkan  pendapatan  bulanan,  hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% apoteker berpenghasilan di kisaran >Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000 per bulan.
Berdasarkan  apotek  yang  mempunyai  Apoteker  Pendamping  (APING),  ditemukan bahwa 23,33% apoteker di apotek kota Surakarta tidak memiliki Apoteker Pendamping. Hal ini dapat dikaitkan dengan data perputaran pendapatan apotek yang rendah, seperti yang  ditunjukkan  pada  tabel  2,  yang  menunjukkan  bahwa  3,33%  apotek  di  Surakarta memiliki  omzet  kurang  dari  Rp  1.000.000.  Dilihat  dari  omzet  tersebut,  tidak  mungkin menambah jumlah apoteker yang bekerja di apotek. Hal lain yang juga bisa terkait dengan memiliki  apotek  sendiri  yang  siap  melayani  konsumen  sehingga  tidak  memerlukan Apoteker  Pendamping.  Namun,  ini  membutuhkan  penelitian  lebih  lanjut.  Keberadaan apoteker di Apotek telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, PP 20 tentang  Pekerjaan  Kefarmasian  dimana  Apoteker  dapat  dibantu  oleh  Apoteker Pendamping dan/atau Teknisi Kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian.
Frekuensi  kehadiran  apoteker  didapatkan  sebanyak  83,33%  apoteker  di  kota Surakarta hadir di apotek pada waktu tertentu setiap harinya. Hasil penelitian (Arimbawa et  al.,  2021)  menunjukkan  bahwa  kehadiran  apoteker  berpengaruh  signifikan  (P<0,05) terhadap  implementasi  GPP.  Kehadiran  apoteker  di  apotek  meningkatkan  keamanan sistem pembelian obat melalui jalur resmi dan interaksi dengan pasien tanpa memandang status sosial.

## Tabel 2. Karakteristik apotek di kota Surakarta
No Data Apotek Jumlah (n=30) Persentase (%) 1 Jumlah resep per hari < 5 lembar 11 36,67 5-10 lembar 14 46,67 10-20 lembar 3 10 20-30 lembar 1 3,33 >30 lembar 1 3,33 2 Rata-rata omset per hari Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 1 3,33 Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 8 26,67 Rp3.000.000 - Rp 5.000.000 12 40 >Rp 10.000.000 9 30
Tabel 2 menunjukkan jumlah resep yang dilayani apotek di kota Surakarta ≤ 5 lembar resep per hari sebanyak 36,67%. Jumlah resep dengan >30 resep per hari adalah 3,33%. Apotek di Kota Surakarta ada yang bekerjasama dengan dokter dan ada juga apotek yang tidak bekerjasama.  Kehadiran  dokter  mempengaruhi jumlah pemesanan  resep per hari atau omzet di apotek, namun belum dilakukan penelitian lebih lanjut apakah keberadaan dokter  berpengaruh  terhadap  pesanan  resep  yang  diterima  dan  omzet.  Berdasarkan jumlah  omset  per  hari  yang  didapatkan  oleh  apotek  di  kota  Surakarta,  sebesar  3,33% apotek di kota Surakarta memiliki omset ≤ Rp. 1.000.000 dan 30% apotek memiliki omset ≥ Rp. 10.000.000 per hari.
Tabel 3. Pelayanan Farmasi Klinik di Apotek Kota Surakarta
Unit Kegiatan Persentase (%) Oleh Apoteker Oleh Asisten Apoteker (AA) Oleh Apotek er dan AA Tidak dilakukan Pengkajian Resep A1  Pemeriksaan kelengkapan resep 63,33 6,67 30 - A2  Pemeriksaan keabsahan resep 76,66 6,67 16,67 - A3  Pertimbangan klinis terkait ketepatan indikasi dan dosis obat 76,67 - 23,33 - A4  Pertimbangan klinis terkait aturan pakai 70 - 30 - A5  Pertimbangan klinis terkait interaksi obat 70 - 30 - A6  Pemeriksaan obat yang tersedia di apotek terhadap permintaan pada resep 86,67 3,33 10 -
A7  Memeriksa kualitas fisik obat 93,34 3,33 3,33 - A8  Memeriksa tanggal kadaluarsa obat 93,34 3,33 3,33 - A9  Apabila dalam hal resep yang meragukan atau tidak sesuai maka menghubungi dokter penulis resep 73,33 3,33 20 3,34 Rata-rata 78,15 2,96 18,52 0,37 Dispensing B1  Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep 73,33 16,67 10 - B2  Melakukan peracikan obat bila diperlukan 66,67 26,67 - 6,66 B3  Memberikan etiket obat 66,66 16,67 16,67 - B4  Memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat 80 20 - - B5  Memeriksa ulang obat yang akan diserahkan 66,66 6,67 26,67 - B6  Membuat Salinan resep (bila diperlukan) 73,33 10 16,67 - B7  Menyimpan resep pada tempatnya 76,67 20 3,33 - Rata-rata 71,90 16,67 10,48 0,95 Pelayanan Informasi Obat C1  Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tulisan 90 - 10 - C2  Membuat dan menyebarkan bulletin/brosur/leaflet 40 - 13,33 46,67 C3  Melakukan penyuluhan kepada masyarakat 30 - 30 40 C4  Memberikan informasi dan edukasi pada pasien 86,67 - 13,33 - C5  Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa/mahasiswa yang sedang praktik 16,67 - 23,33 60 C6  Melakukan penelitian penggunaan obat 16,67 - 6,67 76,66 C7  Membuat atau menyampaikan makalah dalam forum ilmiah 6,67 - 3,33 90 C8  Melakukan program jaminan mutu 10 - 20 70 Rata-rata 37,09 - 14,99 47,92 Konseling D1  Melakukan konseling yang terdokumentasi 20 - 23,33 56,67 D2  Menilai pemahaman konsumen melalui three prime question 43,33 - 36,67 20 D3  Menggali informasi lebih lanjut kepada pasien 56,67 - 43,33 - D4  Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat 63,33 - 36,67 - D5  Melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman pasien dengan meminta ttd pasien sebagai bukti pasien memahami informasi yang diberikan dalam konseling 20 - 36,67 43,33 Rata-rata 40,67 - 35,33 24
Pemantauan Terapi Obat
E1  Memilih pasien yang memenuhi kriteria untuk dilakukan PTO 23,33 - 30 46,67 E2  Mengambil data riwayat pengobatan pasien 36,67 - 23,33 40 E3  Melakukan identifikasi masalah obat 43,33 - 30 26,67 E4  Melakukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien 60 - 16,67 23,33 E5  Memberikan rekomendasi atau rencana pemantauan tindak lanjut 43,33 - 20 36,67 E6  Melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan terkait 50 - 10 40 E7  Melakukan dokumentasi pelaksanaan PTO 30 - 10 60 Rata-rata 40,95 - 20 39,05 Monitoring Efek Samping Obat F1  Melaksanakan Meso yang terdokumentasi 26,67 - 6,67 66,66 F2  Mengidentifikasi obat dan pasien yang berpotensi mengalami efek samping 50 - 20 30 F3  Melaporkan ke pusat monitoring efek samping obat nasional 10 - 20 70 Rata-rata 28,89 - 15,56 55,55 Pelayanan Kefarmasian di Rumah G1  Melaksanakan pendampingan pengelolaan obat dengan kunjungan ke rumah 3,33 - - 96,67 G2  Dokumentasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah 3,33 - - 96,67 Rata-rata 3,33 - - 96,67

## Tabel 4. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai di
Apotek Kota Surakarta No Unit Kegiatan Persentase (%) Oleh Apoteke r Oleh Asisten Apoteker Oleh Apoteke r dan AA Tidak dilakuka n H1 Merencanakan pengadaan sediaan farmasi 50 - 30 20 H2 Pengadaan sediaan farmasi dari jalur resmi 53,33 - 40 6,67 H3 Penerimaan sediaan farmasi sesuai dengan surat pesanan 53,33 - 40 6,67 H4 Pengeluaran obat sesuai FIFO 63,33 10 16,67 10
H5 Sistem penyimpanan obat dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis. 66,67 16,67
H6 Pengeluaran obat sesuai FEFO 56,67 20 13,33 10 H7 Penyimpanan narkotika sesuai ketentuan 23,33 - 46,67 30 H8 Penyimpanan psikotropika sesuai ketentuan 26,67 - 46,67 26,66 H9 Pemusnahan obat kadaluarsa/ rusak sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan 40 13,33 43,33 3,34 H10 Pemusnahan resep setiap 5 tahun 50 6,67 40 3,33 H11 Pengendalian persediaan obat dengan kartu stok baik manual atau elektronik 70 16,67 13,33 - H12 Melakukan pencatatan sediaan farmasi, alkes, bahan medis habis pakai pada surat pesanan, faktur, kartu stok, penjualan dan pencatatan lain yang dibutuhkan 60 23,33 13,33 3,34 H13 Melakukan pelaporan internal maupun eksternal sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai 40 13,33 36,67 10 H14 Pelaporan narkotika dan psikotropika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10 6,67 60 23,33 Rata-rata 45 9,05 34,52 11,43
Tabel 5. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Surakarta
No Unit Kegiatan Rata-rata persentase (%) Oleh Apoteker Oleh Asisten Apoteker Oleh Apoteker dan AA Tidak dilakukan 1 Pelayanan Farmasi Klinik Pengkajian resep 78,15 2,96 18,52 0,37 Dispensing 71,09 16,67 10,48 0,95 Pelayanan Informasi obat (PIO) 37,09 - 14,99 47,92 Konseling 40,67 - 35,33 24
Pemantauan Terapi obat (PTO) 40,95 - 20 39,05 Monitoring Efek Samping Obat (MESO) 28,89 - 15,56 55,55 Pelayanan Kefarmasian di rumah 3,33 - - 96,67 2 Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai 45 9,05 34,52 11,43

## Pelayanan Farmasi Klinik
Menurut Permenkes No.  73 Tahun 2016, ruang  lingkup  pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan yaitu pengelolaan obat,  alat kesehatan dan bahan medis habis  pakai  dan  kegiatan  administrasi  berupa  pelayanan  farmasi  klinik.  Tabel  3 menunjukkan pelayanan farmasi klinik Apotek Kota Surakarta.
Berdasarkan  hasil  tabel  3,  terdapat  78,15%  responden  yang  melakukan  evaluasi standar  pengkajian  resep  meliputi  dosis,  kesesuaian  obat,  dan  pertimbangan  klinis  di apotek  kota  Surakarta  dan  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  apoteker.  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Anditasari, 2016), yang menyimpulkan bahwa dari semua apotek yang diobservasi di kota Ketapang hanya 1 dari 6 apotek yang tidak  melakukan  pelayanan  farmasi  klinik  pada  fase  pengkajian  dan  pelayanan  resep. Pengkajian  resep  oleh  apoteker  dapat  meminimalisasi  terjadinya  kesalahan  pada pelayanan resep di apotek.
Berdasarkan hasil tabel 3 kegiatan dispensing, 71,90% penyerahan obat dilakukan oleh apoteker. Kegiatan dispensing adalah urusan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian  yaitu  apoteker  dan  dapat  dibantu  oleh  asisten  apoteker.  Dalam  proses dispensing, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) juga berwenang melakukan dispensing obat bebas  dan  obat  bebas  terbatas.  Pada  obat  keras,  narkotik  dan  psikotropik.  TTK  hanya berwenang dalam compounding, sehingga secara garis besar yang melakukan dispensing adalah apoteker.. Pasal 22(2) Keputusan Menteri Kesehatan No. 922 Tahun 1993 mengatur bahwa  Asisten  Apoteker  di  Apotek  melaksanakan  urusan  kefarmasian    di  bawah pengawasan  Apoteker.  Hal  ini    sesuai  dengan  anjuran  pemerintah.  Pemeriksaan  akhir (verifikasi  obat)  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menghindari  kesalahan  pengobatan, terutama  kesalahan  dispensing  yang  menjadi  tanggung  jawab  apoteker  dan  sering dilimpahkan kepada karyawan. Situasi ini tidak rasional dan berbahaya. Tanggung jawab atas  keakuratan  dan  kualitas  obat  yang  diserahkan  kepada  pasien  sepenuhnya  berada pada apoteker yang mengawasi proses dispensing, apoteker dan asisten apoteker yang terlibat langsung dalam pembuatan resep.
Berdasarkan hasil tabel 3 kegiatan PIO,  47,92% standar  pelayanan informasi obat tidak dilaksanakan di apotek Surakarta  dan hanya 37,09% apoteker yang melakukan PIO. Apoteker memberikan informasi  obat yang tidak memihak kepada profesional kesehatan lainnya, pasien, atau publik yang dievaluasi secara kritis dan didukung oleh bukti terbaik dalam semua aspek penggunaan obat. Apotek wajib menyediakan informasi obat, meliputi pelayanan informasi obat resep, obat bebas, dan obat herbal. Informasi obat resep untuk pasien dan informasi obat untuk swamedikasi harus disediakan oleh apoteker. Pelayanan informasi obat dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit dan  pengobatannya.  Pada  tabel  3,  kegiatan  dengan  persentase    rendah  termasuk melakukan penelitian  obat dan menulis atau mempresentasikan artikel di forum ilmiah. Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  (Tjahyadi,  2013)  yang  menemukan bahwa dari 14 laporan pelayanan informasi obat atau PIO, 9 kegiatan (64,3%) dilakukan oleh apoteker dan 5 pelayanan informasi obat tidak dilakukan. Hambatan yang dihadapi Unit  Farmasi  Klinik  dalam  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  informasi  obat  dari  yang paling umum sampai yang paling tidak umum adalah hambatan karena faktor farmasis, lingkungan dan biaya.
Berdasarkan hasil pada tabel 3 kegiatan konseling, 40,67% konseling dilakukan oleh apoteker di apotek, dan 24% apoteker tidak memberikan pelayanan konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien/keluarga pasien. Penyuluhan dilakukan  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman  dan    kesadaran  pasien terhadap penggunaan obat, dan kegiatan ini juga  dilakukan untuk mengatasi masalah pasien. Berdasarkan penelitian (Neswita et al., 2016) menunjukkan bahwa konseling obat secara  signifikan  meningkatkan  pengetahuan  dan  kepatuhan  pasien  Congestive  Heart Failure  (Influence  of  Drug  Counseling  on  Knowledge  and  Compliance  of  Patients  With Congestive Heart Failure ).
Terkait kegiatan pemantauan obat yang dapat dilihat di tabel 3, 39,05% apotek di kota Surakarta tidak melaksanakannya. Hanya  20% apoteker yang melaksanakan kegiatan PTO  atau  pemantauan  terapi  obat  di  apoteknya.  Semua  hasil  kuesioner  responden menunjukkan bahwa asisten apoteker  tidak melakukan kegiatan pemantauan terapi obat. Berdasarkan Permenkes  73 Tahun 2016, (PTO) membantu apoteker memberikan terapi obat yang efektif dan terjangkau  kepada pasien dengan meminimalkan efek samping dan memaksimalkan efikasi.
Pada tabel 3 kegiatan monitoring efek samping obat (MESO) ini menunjukkan bahwa 55,55%  dari  standar  kegiatan  monitoring  efek  samping  obat  (MESO)  di  apotek  kota Surakarta tidak dilaksanakan. Hanya sekitar 15,56% MESO yang dilakukan oleh apoteker.
Pemantauan reaksi obat yang merugikan adalah kegiatan pemantauan reaksi obat yang merugikan  atau  tidak  terduga  yang  terjadi  pada  dosis  yang  biasanya  digunakan  pada manusia  untuk  mencegah,  mendiagnosis,  mengobati,  atau  mengubah  fungsi  fisiologis. Apoteker  memiliki  kemampuan  monitoring  efek  samping  obat  berdasarkan  Standar Kompetensi Apoteker yang dikeluarkan oleh  IAI.
Pada tabel 3 kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah atau home care pharmacy sebesar 96,67% tidak dilakukan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Pradana, 2014) dari 25 apotek di Kota Malang hanya 1 apotek yang melakukan pelayanan kefarmasian home care,  selebihnya  24  apotek  tidak  melakukan  pelayanan  home  care  di  apotek  karena berbagai macam hal. Alasan tidak dilakukannya pelayanan home  care  karena terdapat hambatan dalam pelaksanaan home care antara lain keterbatasan finansial sebanyak 35% dan  keterbatasan  pegawai  apotek  dengan  banyaknya  pasien  yang  ingin  diberikan pelayanan kafarmasi home care sebanyak 48%.
Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Dari hasil di atas pada tabel 4, standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan  bahan  medis  habis  pakai  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  apoteker  sebesar  45%. Pengelolaan sediaan farmasi di apotek dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Baik apoteker atau  asisten  apoteker,  maupun  dilakukan  secara  Bersama-sama.  Tetapi  masih  ada beberapa apoteker yang tidak melakukan kegiatan tersebut sebesar 11,43%.
Apoteker  mendominasi  kegiatan  dalam  pengelolaan  sediaan  farmasi.  Rata-rata asisten  apoteker  di  apotek  kota  Surakarta  tidak  melakukan  kegiatan  perencanaan  dan pengadaan. Pada kegiatan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sesuai ketentuan, sebesar 30% apotek tidak melakukan kegiatan itu. Menurut apoteker yang diwawancarai, kegiatan tersebut tidak dilakukan karena apotek tidak memiliki/membeli obat narkotika tersebut dan zat psikotropika.
Dari kesimpulan tabel 5 diatas apoteker di apotek kota Surakarta telah melakukan pekerjaan  kefarmasian  pada kegiatan  pelayanan farmasi klinik yang berupa  pengkajian resep,  dispensing  dan  konseling.  Namun  pada  kegiatan  PIO  atau  pelayanan  informasi obat , PTO atau pemantauan terapi obat dan MESO atau monitoring efek samping obat, persentase  tidak  dilakukan  di  apotek  kota  Surakarta  lebih  tinggi.  Sedangkan,  dalam kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP , apoteker mendominasi dalam melakukan kegiatan
tersebut.
Gambar 1. Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek kota Surakarta Tabel 6. Standar pelayanan pelanggan apotek selama covid-19
Unit Kegiatan Persentase (%) Rutin dilakukan  Tidak dilakukan I1 Personel melakukan pembersihan ruangan menggunakan masker, sarung tangan dan alat pembersihan yang memadai 90 10 I2 Pembersihan dengan disenfektan minimal 3 jam 70 30 I3 Pembersihan dengan disenfektan yang mengandung benzalkonium chloride2% (Wipol)  atau larutan pembersih lainnya 80 20 I4 Penanganan masker dan sarung tangan bekas pakai dengan membakar atau membuang di tempat sampah terpisah. 73,33 26,67 Rata-rata 78,33 21,67 Perlindungan Diri Personil J1 Pengukuran suhu secara mandiri sebelum memulai aktivitas 66,67 33,33 J2 Personil apotek melakukan pembersihan diri dengan cuci tangan, dan handsanitizer 93,33 6,67 J3 Personil apotek menggunakan masker ketika berinteraksi dengan pelanggan 93,33 6,67 Rata-rata 84,44 15,56 Pelayanan Pelanggan K1 Skrining pengukuran suhu tubuh pada pelanggan di pintu masuk apotek 40 60 K2 Menyediakan cuci tangan  di pintu masuk dan handsanitizer di counter 86,67 13,33 K3 Pengaturan jarak antrian setiap pelanggan minimal 1 meter 76,67 23,33 K4 Membuat / memasang poster sederhana untuk mencegah penularan dan penyebaran virus covid-19 76,67 23,33 Rata-rata 70 30
Gambar 2. Pelaksanaan  Standar Pelayanan Pelanggan Apotek Selama Covid-1

## Pelayanan Pelanggan apotek selama covid-19
Hasil pada  tabel   6 menunjukkan  standar pelayanan apotek  selama covid-19 pada sanitasi  ruangan  apotek  yang  rutin  dilakukan  antara  lain  pembersihan  ruangan menggunakan  masker,  sarung  tangan  dan  alat  pembersihan  yang  memadai  (90%), pembersihan dengan disenfektan minimal 3 jam ( 70% ) , penanganan masker dan sarung tangan bekas pakai (73,33%). Pada standar perlindungan diri personal yang rutin dilakukan antara  lain  pengukuran  suhu  tubuh  secara  mandiri  (66,67%),  personel  apotek  mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer (93,33%), personel apotek menggunakan masker ketika berinteraksi dengan pelanggan (93,33%). Pada standar pelayanan pelanggan yang rutin  dilakukan  menerapkan  jaga  jarak  minimal  satu  meter  antar  personel  (76,67%), menyediakan  cuci  tangan  dan  hand  sanitizer  di  counter  (86,675),  membuat  poster pentingnya mencegah covid-19 (76,67%). Skrining pengukuran suhu tubuh pada pelanggan di pintu masuk apotek tidak dilakukan sebesar 60%
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 78,33% di kota Surakarta sudah menerapkan sistem sanitasi apotek, perlindungan diri personal 84,44%, dan pelayanan pelanggan 70% sesuai pada PP IAI tentang standar pelayanan apotek untuk menghindari penyebaran virus
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sanitasi ruangan apotek Perlindungan diri personil Pelayanan Pelanggan Rat a- ra ta per se nta se (% ) Rutin dilakukan Tidak dilakukan
Unit Kegiatan Rata-rata persentase (%) Rutin dilakukan  Tidak dilakukan 1 Sanitasi ruangan apotek 78,33 21,67 2 Perlindungan diri personil 84,44 15,56 3 Pelayanan Pelanggan 70 30
covid-19 selama masa covid-19.

## SIMPULAN
Hasil  penerapan  standar  pelayanan  kefarmasian  yang  dilakukan  di  apotek  kota Surakarta pada pengkajian resep dilakukan apoteker sebesar 78,15%, dispensing dilakukan apoteker  sebesar  71,90%,  PIO  tidak  dilakukan  sebesar  47,92%,  konseling  dilakukan apoteker  sebesar  40,67%,  PTO  tidak  dilakukan  sebesar  39,05%,  MESO  tidak  dilakukan sebesar 55,55%, home care pharmacy tidak dilakukan sebesar 96,67% dan pengelolaan obat dilakukan oleh apoteker sebesar 47,38%. Sedangkan pada standar pelayanan apotek selama  covid-19  yang  rutin  dilakukan  sistem  sanitasi  apotek78,33%,  perlindungan  diri personil 84,44%, dan pelayanan pelanggan 70%.

## DAFTAR PUSTAKA
Alrosyidi,  A.  F.,  &  Kurniasari,  S.  (2020).  Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Apotek Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 The Implementation of Pharmaceutical Service Standard in Pamekasan District in 2020. Jurnal of Pharmacy and Science, 5(2),
55 – 59.
Anditasari,  W.  (2016).  Penilaian  Terhadap  Penerapan  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di
Apotek-Apotek di Kota Ketapang Tahun 2016. 1 – 23. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfarmasi/article/view/17005/14554
Arimbawa, P. E., Dewi, D. A. P. S., &  Hita, I.  P. G. A. P. (2021). Kehadiran Apoteker dan Implementasi Good Pharmacy Practice (GPP) di Apotek Kota Denpasar. Window of
Health: Jurnal …, 04(01), 57– 64.
http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/411
Depkes  RI.  (2009).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2009
Tentang Pekerjaan Kefarmasian, 2, 141 – 143.
Dinas kesehatan. (2020). Profil Kesehatan Kota Surakarta tahun 2020. Profil Kesehatan Kota Surakarta. https://dinkes.surakarta.go.id/profil-kesehatan/
Dominica,  D.,  Putra,  D.  P.,  &  Yulihasri.  (2016).  Pengaruh  Kehadiran  Apoteker  Terhadap Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Padang. Jurnal Sains Farmasi & Klinis, 3(1), 99 – 107.
Kemenkes.  (2019).  Petunjuk  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Apotek.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1 – 74.
Kemenkes RI No. 34. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Klinik. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 101,
Jakarta.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020).  Pedoman  Pencegahan  dan Pengendalian  Serta  Definisi  Coronavirus  Disease  (COVID-19).  Germas,  11 – 45.
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/REV-04_Pedoman_P2_COVID- 19__27_Maret2020_TTD1.pdf [Diakses 11 Juni 2021].
Neswita,  E.,  Almasdy,  D.,  &  Harisman,  H.  (2016).  Pengaruh  Konseling  Obat  Terhadap Pengetahuan dan Kepatuhan Pasien Congestive Heart Failure. Jurnal Sains Farmasi & Klinis, 2(2), 195. https://doi.org/10.29208/jsfk.2016.2.2.61
Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI). (2020). Pelayanan Pelanggan Selama Masa Klb Covid-19. 3, 1 – 5.
Permenkes.  (2017).  Sterkwerkende  Geneesmiddelen  Ordonanntie  ,  Staatsblad  1949:419);
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang Apotik, 1 – 36.
Permenkes  RI  No  73.  (2016).  Berita  Negara  Republik  Indonesia  .Peraturan  Menteri Kesehatan RI No 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek ; 2017. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 50(50), 851 – 869.
Pradana,  B.  (2014).  Pelayanan  Kefarmasian  Home  Care  Oleh  Apoteker  Di  Apotek  Kota Malang [Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/124679/
Satibi. (2016). Manajemen obat di rumah sakit. Gadjah Mada University Press.
Tjahyadi,  Y.  E.  (2013).  Studi  Pelaksanaan  Pelayanan  Informasi  Obat  di  Rumah  Sakit  X
Surabaya. 2(1).