E-ISSN: 2716-375X , P-ISSN: 2716-3768 DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i2 Received: 5  September 2023, Revised: 25  September 2023, Publish: 27  September 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Bawah Umur
Desi Afrianti 1 , Fuad Rahman 2 , Ramlah Ramlah 3 , Dwi Aggraini 4
1 UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, desihid04@gmail.com 2 UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, fuadasia30@gmail.com 3 UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, ramlah01@gmail.com 4 UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, tarbiyahdwi@gmail.com
Corresponding Author: desihid04@gmail.com
Abstract: This  research  is  motivated  by  a  reality  that  is  worrying  and  requires  attention, namely the increase in  underage marriages in  Muara Bulian due to  various factors,  one of which  is  the  lack  of  education  on  the  part  of  both  children  and  their  parents.  This  type  of research  is  empirical  juridical  legal  research.  The  approach  method  used  is  the  Statute Approach. The results of this research show that first, in the implementation of Law Number 16 of 2019 regarding underage marriages, the Muara Bulian District KUA departs from the explanation  of  Article  7  paragraph  (2)  which  states  "Then  to  ensure  the  implementation  of this  provision.  Second,  the  supporting  factor  is  that  the  Office  of  Religious  Affairs  should carry out policy breakthroughs to suppress early marriage by implementing Law Number 16 of  2019  concerning  provisions  on  marriage  age  limits  through  collaboration  with  Village Heads/Lurah, then by involving the National Family Planning Population Agency (BKKBN) to campaigning for the ideal age for marriage. Third, the government's strategy in improving the implementation of Law Number 16 of 2019 regarding underage marriages at the Muara Bulian District KUA is that the KUA has tried to prevent underage marriages by providing education  to  the  community  through  seminars,  lectures,  sermons,  and  recitations.  and  the table  assembly  provides  informative  advice  to  interested  parties  regarding  marriage  and reconciliation issues as the main material.
Keyword: Implementation, Marriage, Minors.
Abstrak: Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  kenyataan  yang  mengkhawatirkan  dan  perlu mendapat perhatian  yaitu meningkatnya pernikahan di bawah umur di  Muara Bulian karena berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah  rendahnya  pendidikan  baik  dari  anak  maupun  orang tuanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan  adalah  Pendekatan  Statuta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertama,  dalam
implementasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan  di  bawah  umur, KUA Kabupaten Muara Bulian berangkat dari penjelasan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan “Maka  untuk  menjamin  terlaksananya  ketentuan  ini.  Kedua,  faktor  pendukungnya  adalah agar  Kementerian  Agama  melakukan  terobosan  kebijakan  untuk  menekan  pernikahan  dini dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batasan usia menikah  melalui  kerjasama  dengan  Kepala  Desa/Lurah,  kemudian  dengan  melibatkan Penduduk  Keluarga  Berencana  Nasional.  Badan  (BKKBN)  untuk  mengkampanyekan  usia ideal  menikah.  Ketiga,  strategi  pemerintah  dalam  memperbaiki  implementasi  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan di bawah umur di KUA Kabupaten Muara Bulian  adalah  KUA  telah  berupaya  mencegah  pernikahan  di  bawah  umur  dengan memberikan edukasi. kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, khutbah, dan pengajian, dan  majelis  meja  memberikan  nasehat  yang  informatif  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan mengenai masalah perkawinan dan rujuk sebagai materi utama.
Kata Kunci: Implementasi, Pernikahan, Anak di Bawah Umur .

## PENDAHULUAN
Membangun  rumah  tangga  adalah  sebuah  cita  cita  setiap  manusia,  rumah  tangga adalah  sebuah  awal  peradaban  manusia,  Fitrah  manusia  diciptkan  oleh  Allah  berpasang pasangan  adalah  sebagai  wujud  ke  dari  ke  Maha  besaran  Allah.  Pasangan  sejatinya  adalah sebagai  pelengkap  diri  mausia  yang  sangat  dasar  serta  membutuhan  ketenangan  batin,  yang pada  intinya  memuncul  rasa  cinta.  Cinta  sejatinya  adalah  sebuah  anugerah  yang  luar  biasa yang oleh Allah berikan kepada setiap manusia, Cinta adalah romansa yang dititipkan Allah kepada seorang hamba, cinta adalah rahmat  yang begitu besar, cinta tidak bisa di wujudkan dalam  kata  kata,  cinta  di  wujudkan  dalam  betuk  pengorbanan,  cinta  seorang  hamba  pada Tuhanya,  Cinta  seorang  suami  terhadap  Istri  dan  anak  anaknya,  cinta  terhadap  Bangsa  dan Negara,  cinta  kepada  siapapun  semuanya  di  wujudkan  dalam  sebuah  pengorbanan  yang terwujudanya dalam kehidupan.
Sunnatullah Laki laki dan perempuan ketika dia ingin menyalurkan hubungan seksual atau  melakukan  hubungan  intim  dalam  Islam  telah  diatur  melaui  sebuah  pernikahan,  yang mana  Perkawinan  itu  telah  diatur  dalam  konsep  hukum  Islam,  sering  muncul  sebuah pertanyaan  sebenarnya  apa  itu  Perkawinan  yang  ssesungguhnya  yang  diatur  dalam  hukum perdata  di  Indonesia,  apakah  yang  bersumber  dari  regulasi  yang  berasal  dan  telah  jelaskan dalam Undang Undang Hukum Perdata kita atau bersumber dari Fikih yang telah dirumskan menjadi regulasi yang menjadi dasar bagi umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam.
Bahwa  telah  dijelaskan  di  dalam  dasar  regulasi  untuk  umat  Islam  yang  mengatur pekawinan  yaitu  kompilasi  Hukum  islam,  penyebutan  Pernikahan  dengan  redaksi perkawinan, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal dua bab ke dua Perkawinan yaitu akad atau perjajian  yang  sangat  kuat  atau  atau  agama  menyebutnya mitsaqan  ghalidzan untuk  dalam rangka  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakan  nya  merupakan  sebagai  amal  solih  dan bermakna ibadah bagi yang menjalankanya. 1
Setiap manusia pasti mempunyai harapan untuk  mempunyai pasangan, bahwa dalam intisari hidup yang peuh keindahan, Allah SWT telah mentakdirkan hamba hamba Nya dalam wujud  berpasangan  supaya  hidup  bersama  atau  berdampingan,  menyayangi,  mencintai  serta kasih  sayang  untuk  melanjutkan  arti  sebuah  kehidupan  yang  mempunyai  orientasi  dunai akhirat. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, serta berkbudayaan yang berorentasi
1 Khoirul  Anam, STUDI  MAKNA  PERKAWINAN  DALAM  PERSEPEKTIF  HUKUM  DI  INDONESIA (Komparasi  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Per)  Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam) ,  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, tt), 60.
pada  ketuhanan,  terbina  nya  makna  hidup  berdampingan  dalam  perwujudan  sebagai  bagian komitmen  rumah  tangga  yang  diatur  dalam  norma  yang  berlaku  dalam  Masayrakat  yang sesuai  norma  yang  ada,  dengan  sebuah  tujuan  menjadi  sah  sebuah  perakawinan  atau pernikahan  dengan  semangat  mengarungi  bahtera  rumah  tangga.  Laki  laki  maupun perempuan  yang  menjalanak  kehidupan  berpasangan,  berarti  telah  menjalankan kehidupannya  untuk  membentuk  sebuah  Pernikahan  yang  bertujuan  untuk  membangun  dan terbinanya kehidupan rumah tangga yang dalamnya terwujud damai tentram, mawadah serta kasih sayang sesuai dalam Al-Quran dan Hadits.
Perkawinan  sesungguhnya  adalah  komitmen  ikatan  lahir  dan  batin  antara  laki  laki dengan  perempuan  sebagai  pasangan  yang  sah  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  hal  ini  dapat  di  pahami  rumah tangga  ini  dibangun  konsep  Ketuhanan  yang  maha  Esa,  selain  dalam  Regulasi  Undang Undang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan   didefinisikan  sebagai:  Ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa  perkawinan  dalam  hukum  Islam,  pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaqan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 2
Perkawinan  bukan  hanya  ikatan  perdata  (lembaga  hukum)  akan  tetapi  berdimensi sakral  atau  agamawi  yang  dirumuskan  sebagai  upaya  untuk  membina  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal abadi. Ini berarti sekali kawin untuk selamanya berlangsung untuk seumur hidup,  pemutusan  hubungan  terjadi  jika  salah  satu  pihak  meninggal  dunia.  Walaupun demikian  tujuan  luhur  perkawinan  tersebut  kenyataannya  belum  dipahami  oleh  sebagian orang.  Salah  satu  yang  dipahami  adalah  keinginan  masing-masing  pihak  baik  perempuan maupun laki-laki untuk jujur dalam mengungkapkan identitas mereka kepada publik. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman sebagai berikut:
“Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  di  antara  kamu,  dan  orang-orang yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan  memampukan  mereka  dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 3
Permasalahan  yang  nampak  di  Kecamatan  Muara  Tabir  Kabupaten  Tebo,  dimana ditemukannya  kasus  pemalsuan  identitas  perkawinan.  Pemalsuan  identitas  perkawinan  ini terjadi  ulah  dari  segelintir  orang,  karena  ingin  mendapatkan  pelayanan  yang  cepat  dalam mengurus  segala  hal  mengenai  perkawinan.  Padahal  untuk  membina  rumah  tangga  yang bahagia kekal abadi bukanlah perkara yang mudah.
Banyak  jalan  yang  harus  dilalui  dan  liku  yang  ditempuh.  Rata-rata  semua  orang melangkah  ke  bahtera  perkawinan  menginginkan  terwujudnya  keluaraga  bahagia  yang langgeng.  Namun  jika  di  awal  membentuk  bahtera  perkawinan  telah  tidak  jujur,  maka keabsahan perkawinan pun menjadi sesuatu yang dipermasalahankan.
2 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Kencana,  2004), 38-43.
3 Q.S. An-Nur: 32.
Agama  Islam  mengisyaratkan  perkawinan  sebagai  satu-satunya  bentuk  hidup  secara berpasangan  yang  dibenarkan  dan  dianjurkan  untuk  dikembangkan  dalam  pembentukan keluarga.  Dalam  Undang-Undang  tersebut,  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  wanita dipersamakan  dengan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi  pria,  yaitu  19  (sembilan  belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai  telah  matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  sehingga  tidak  berakhir  pada  perceraian  dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Pertimbangan  UU  Nomor  16  tahun  2019  terkait  kenaikan  batas  umur  yang  lebih tinggi  dari  16  (enam  belas)  tahun  bagi  wanita  untuk  kawin  antara  lain  bahwa  perkawinan pada  usia  anak  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  tumbuh  kembang  anak  dan  akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan  diskriminasi,  hak  sipil  anak,  hak  kesehatan,  hak  pendidikan,  dan  hak  sosial  anak. Diharapkan,  dengan  perubahan  usia  tersebut  akan  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih rendah  dan  menurunkan  risiko  kematian  ibu  dan  anak.  Selain  itu  juga  dapat  terpenuhinya hak-hak  anak  sehingga  mengoptimalkan  tumbuh  kembang  anak  termasuk  pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  dicantumkan  bahwa  setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  pelindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya  perkawinan  dalam  usia  anak  pada  anak  wanita,  karena  dalam  Pasal  1  angka  (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  didefinisikan,  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. Perubahan  usia  anak  perempuan  telah  melampaui  batas  usia  anak  menurut  Undang-undang Perlindungan  Anak,  sehingga  dalam  hal  ini,  realita  di  masyarakat  tidak  berbanding  lurus dengan nilai-nilai perubahan yang dimaksud yang ternyata agak rancu antara UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 tahun tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).
Menurut  United  Nations  Development  Economic  and  Social  Affairs  (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di  tahun  2007.  Untuk  level  ASEAN,  tingkat  pernikahan  dini  di  Indonesia  berada  di  urutan kedua  terbanyak  setelah  Kamboja.  Menurut  Riskesdas  2010,  perempuan  muda  di  Indonesia dengan  usia  10-14  tahun  menikah  sebanyak  0,2  persen  atau  lebih  dari  22.000  wanita  muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7  %  perempuan  dan  1,6  %  laki-laki  usia  15-19  tahun).  Selain  itu  jumlah  aborsi  di Indonesia  diperkirakan  mencapai  2,3  juta  per-tahun.  Sekitar  750.000  diantaranya  dilakukan oleh  remaja. 4 Kasus  pernikahan  anak  bukan  sesuatu  yang  baru  di  Indonesia.  Mahkamah Konstitusi  (MK)  belum  lama  ini  menolak  meningkatkan  usia  minimum  pernikahan  bagi perempuan  dari  16  tahun  menjadi  18  tahun.  Hal  ini  mendapat  penolakan  bagi  sebagian kalangan,  diantaranya  aktivis  yang  fokus  pada  hak  anak  dalam  organisasi  koalisi  18+  dan Yayasan  Kesehatan  Perempuan  (YKP).  Selaku  pemohon,  berteriak  menolak  putusan  ini,
4 BKKBN, Profil  Hasil  Pendataan  Keluarga  Tahun  2011 ,  (Jakarta:  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik Tahun 2011).
mengingat  Indonesia  sedang  darurat  kasus  pernikahan  anak.  Mereka  berdalih  pernikahan pada  anak  di  bawah  umur  merugikan  perempuan,  baik  dari  segi  sosial,  ekonomi,  dan psikologis.
Tingkat penceraian warga Indonoesia yang terus betambah yang salah satu faktornya berasal  dari  umur  perkawinan  dan  untuk  menjamin  hak  anak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  kembang,  dan  perlindungan  terhadap  diskriminasi  dan  kekerasan,  sehingga pemerintah merevisi pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019  tentang  kenaikan  umur  layak  nikah  untuk  perempuan  mencapai  umur  19  tahun, sehingga batasan umur  menikah untuk  perempuan serta pria menjadi  19 tahun. Pengubahan batas  minimal  diartikan  sudah  matang  jiwa  raganya  demi  melaksanakan  pernikahan  supaya dapat  menyempurnakan  tujuan  pernikahan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan mendapatkan generasi yang sehat dan bermutu.
Perubahan  norma  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan ini  menjangkau  batas  usia  untuk  melakukan  perkawinan,  perbaikan  norma  menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur  perkawinan  bagi  wanita  dipersamakan  dengan  batas  minimal  umur  perkawinan  bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas. Diharapkan  juga  kenaikan  batas  umur  yang  lebih  tinggi  dari  16  (enam  belas)  tahun  bagi wanita  untuk  kawin  akan  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  rendah  dan  menurunkan resiko  kematian  ibu  dan  anak.  Selain  itu  juga  dapat  terpenuhinya  hak-hak  anak  sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.
Revisi  batas  usia  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mempunyai  fungsi perlindungan yang baik terhadap anak dan penyamarataan hak bagi lakilaki dan perempuan. Sebelum  UU  No  16  Tahun  2019  diresmikan  nikah  dibawah  umur  telah  menjadi  fenomena bagi masyarakat Muara Bulian karena dipandang sah oleh hukum Islam, sedangkan nikah ke KUA  hanya  bersifat  formalitas  untuk  mendapatkan  buku  nikah.  Namun  setelah  berlakunya UU No 16 Tahun 2019 semakin banyak orang yang tidak mendaftarkan diri ke KUA karena terhambat oleh faktor dana untuk meminta dispensasi nikah ke PA. Sehingga terjadilah yang namanya  nikah  sirri  dan  ada  juga  yang  meminta  dispensasi  jika  tidak  terhalang  oleh  faktor keuangan.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris  yang  mengkaji  dan menganalisis peraturan perundangundangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  produk  pangan  yang  tidak bersertifikat  halal  dan  prakteknnya  di  lapangan.  Penelitian  secara  normatif  dalam  penelitian ini  dari  segi  peraturan  perundang-undangan  dan  normanorma  hukum  sesuai  dengan permasalahan  yang  ada.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  :  Pendekatan perundangundangan (Statute  Approach) ,  yaitu  pendekatan  menggunakan  legislasi  dan regulasi; Pendekatan  Konseptual (Conceptual Approach) ,  yaitu dilakukan manakala peneliti tidak  beranjak  dari  aturan  hukum  yang  ada;  dan  Pendekatan  kasus (Case  Approach) ,  yaitu dilakukan  dengan  cara  menelaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  penelitian  tersebut  di  atas  maka  penulis  menggunakan sumber  dan  jenis  data  yaitu  data  kepustakaan (library  research) yang  terdiri  dari  bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Berdasarkan    tipe    penelitian  yuridis  empiris  tersebut      di  atas,  maka    pendekatan yang    digunakan    dalam  penelitian    ini    adalah    pendekatan    konseptual  ( conceptual approach ), pendekatan perundang-udangan ( normative  approach )  dan pendekatan  sejarah ( historical  approach ). 5
Situasi sosial atau tempat  yang ditetapkan untuk melakukan penelitian.  Situasi sosial penelitian  ini  adalah  implementasi  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Terhadap pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Muara Bulian.
Jenis  data dalam penelitian ini adalah  data primer dan sekunder.  Data primer adalah data  data  yang  dihimpun  langsung  oleh  peneliti  umumnya  dari  hasil  observasi  terhadap situasi  sosial  dan  diperoleh  dari  tangan  pertama  atau  subjek  ( informen )  melalui  proses wawancara. 6 Data  sekunder  pada  penelitian  ini  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dari  berbagai sumber  dan  data  primer,  seperti  data  yang  diperoleh  dari  sumber  dokumentasi  KUA Kecamatan  Muara  Bulian  tentang  historis  dan  geografis,  struktur  organisasi,  keadaan pegawasi, sarana dan prasarana, visi dan misi, dan yang lain sebagainya.
Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut  Sugiono,  observasi  adalah  dasar  semua  ilmu  pengetahuan.  Para  ilmuwan  hanya dapat  bekerja  berdasarkan  data. 7 Wawancara  adalah  suatu  cara  pengumpulan  data  yang digunakan  untuk  memperoleh  informasi  langsung  dari  sumbernya. 8 Dokumentasi,  dari  asal katanya dokumen yang berasal dari bahasa Latin yaitu docere , yang berarti mengajar. Dalam bahasa Inggris disebut document yaitu sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur KUA Kecamatan Muara Bulian
Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menurunkan Pernikahan Anak  Di  Bawah  Umur  Di  Kabupaten  Batanghari  sebagaimana  penjelasan  umum  Undang- undang  Nomor  16  tahun  2019  alinea  ke-4  bahwa  tujuan  kenaikan  dan  mensetarakan  batas umur perkawinan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi sicalon pengantin. Hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang benar dan memperoleh keturunan yang sehat dan baik tanpa harus berakhir dengan perceraian. Hal  ini juga mewujudkan hak anak untuk mengoptimalkan  pertumbuhan  dan  perkembangannya,  termasuk  dukungan  orang  tua,  dan untuk memberikan kebebasan pendidikan sebaik mungkin.
Pada  dasarnya  Undang-undang  Perkawinan  pada  dasarnya  baik,  namun  tidak sejalannya  dengan  prakteknya  di  lapangan.  Sehingga  lahirnya  perubahan  Undang-undang terhadap  batas  usia  perkawinan  tidak  memberikan  dampak  yang  banyak  untuk  menekan angka  perkawinan  usia  dini  di  Indonesia  bahkan  khususnya  di  Kabupaten  Batanghari  itu sendiri.
Demikian  pula  Pengadilan  Agama  sebagai  benteng  terakhir  untuk  menekan  angka perkawinan usia dini juga tidak tidak memberikan pengaruh yang besar. Hal ini terbukti 99% dikabulkan  oleh  Pengadilan  terkait  perkara  permohonan  dispensasi  nikah.  Kemudian  pasca dikeluarkannya  perubahan  Undang-undang  Perkawinan  terkait  pasal  perubahan  usia perkawainan dari umur 19 tahun untuk pihak pria dan umur 16 tahun pihak wanita menjadi sama yakni 19 tahun untuk pria dan wanita.
Ada alasan-alasan yang sering digunaka nikah bawah umur di antaranya:
5 Peter Mahmaud Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana  Prenada  Group, 2007), 93.
6 Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, 100.
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kunatitatif , 226.
8 Ridwan, Skala  Pengukuran  Variabel-Variabel Penelitian , (Bandung: Alfabeta, 2012), 29.
9 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 146.
1. Kedua calon pengantin telah lama menjali hubungan asmara dan saling mencintai.
2. Sekalipun  orang  tua  berpendapat  bahwa  anaknya  belum  cukup  umur  untuk  menikah, tetapi  secara  lahir  dan  batin  menemukan  bahwa  anaknya  dianggap  cukup  dewasa,  maka kepala  KUA  memandang  anaknya  telah  siap  lahir  dan  batin.  mereka  bisa  menikah  dan membangun rumah bersama keluarga.
3. Takut terjerumus hubungan seks bebas karena anak calon pengantin tersebut sudah sering keluar jalan berdua.
4. Takut  melanggar  norma/sosial  dan  adat  di  mana  pada  setiap  daerah  memiliki  norma sosial/adat yang berbeda-beda.
5. Takut  melanggar  norma  agama  yang  secara  tegas  mengharamkan  jalinan  kasih  sayang tampa ikatan sah.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur KUA Kecamatan Muara Bulian
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terdapat  faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari  antara  lain.  Faktor  media  Masa,  Rendahnya  pendidikan  orang  tua,  Hamil  diluar nikah, Faktor ekonomi dan Pendidikan pasangan yang rendah
Dari  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  di Kecamatan  Muara  Bulian  tersebut,  faktor  paling  dominan  adalah  karena  rendahnya  tingkat pendidikan. Bahkan pendidikanlah yang sebenarnya menjadi inti masalah ini, karena dengan pendidikan dapat menambah pola pikiran dan pandangan dari yang tidak baik menjadi lebih baik,  dari  yang  tidak  rasional  menjadi  rasional  dan    realistis.  Tetapi  ini  merupakan  sebuah harapan ideal tanpa melihat kendala yang dihadapi.
Pada masyarakat pedesaan, masalah pendidikan merupakan suatu yang sangat sulit di jangkau. Kesulitan ini bisa terjadi karena alasan biaya, entah itu tempat pendidikan yang sulit dijangkau,  informasi  dan  transformasi  yang  sangat  terbatas  sehingga  banyak  anak-anak dipedesaan tidak dapat melanjutkan pendidikan atau belajar akan tetapi putus ditengah jalan bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali.
Dari  hasil  penelitian  sebelumnya  menunjukan  bahwa  ada  beberapa  factor  yang mendorong dilakukannya perkawinan pada usia dibawah umur, antara lain faktor pendidikan yang  rendah  Baik  pendidikan  formal  maupun  informal  yang  sangat  mendasar,  disini  adalah pendidikan  agama  sehingga  dengan  tidak  mengetahui  halal  dan  haram,  boleh  serta dilarangnya satu perbuatan, maka terjadilah permasalahan sulit untuk diselesaikan, dari tidak ada  pendidikan  umum  dan  agama  terjadilah  problem  social,  seperti  pergaulan  bebas, prostistusi, menyebabkan perkawinan usia muda atau dini, akibatnya hamil hamil yang tidak diingini  dan  bagi  orang  tua  dinikahkan  untuk  menutup  malu  atau  aib  keluarga,  yang  sangat fatal lagi aborsi. Pendidikan merupakan tuntutan agama, agar setiap insan di permukaan bumi wajib menuntut ilmu.

## Strategi  Pemerintah  dalam  Meningkatkan  Implementasi  Undang  Undang  Nomor  16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur KUA Kecamatan Muara Bulian
strategi  pemerintah  dalam  meningkatkan  implementasi  Undang  Undang  Nomor  16 Tahun  2019  terhadap  pernikahan  di  Bawah  Umur  KUA  Kecamatan  Muara  Bulian  sebagai berikut:
1. Pelayanan dibidang administrasi
Pelayanan  dibidang  administrasi  termasuk  pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk  serta pencatatan lainnya  yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal  ini pihak KUA kecamatan dapat  membuat  kebijakan  yang bersifat  teknis operasional mengenai  prosedur
pencatatan  perkawinan  dan  administrasi  yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur. 10
Dalam  hal  pelayanan  administrasi  dan  kepenghuluan,  pihak  KUA  kecamatan Muara Bulian tidak membuat kebijakan apapun yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur  pencatatan  perkawinan  dan  administrasinya  yang  tidak  bertentangan  dengan aturan  dalam  rangka  menanggulangi  pernikahan  dibawah  umur.  Hanya  saja  mereka berusaha  memperketat  seleksi  administrasinya  dan  berkomitment  tidak  menerima  suap, sehingga dapat  menimalisir penyimpangan-  penyimpangan seperti manipulasi umur  yang lazin dilakukan oleh banyak orang.
2. Penyuluhan dan sosialisasi undang- undang perkawinan
Dalam  hal  ini,  pihak  KUA  mensosialisasikan  Undang-  undang  Nomor  1  tahun 1974  tentang  perkawinan  kepada  masyarakat  melalui  berbagai  media,  khususnya  pasal 7ayat (1) mengenai batas umur seorang boleh menikah,  yakni umur 19 tahun untuk laki- laki  dan  16  tahun  untuk  wanita.  Selain  itu,  pihak  KUA  mengadakan  penyuluh  kepada masyakarat  mengenai  dampak  negative  pernikahan  dibawah  umur  dari  aspek  hukum, psikologis, biologis da aspek laiinya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang- Undang. 11
Dalam hal pelayanan sosialisasi pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan perundang-undangan  dan  pelayanan  bimbingan  keluarga  sakinah,  pihak  KUA  kecamatan di  Muara  Bulian  telah  berupaya  untuk  melakukannya,  namum  mereka  belum mensosialisaikannya melalui media cetak dan seminar, baru dilakukan melaui pengajian- pengajian,  khutbah  jumat  dan  lainnya,  itu  pun  tidak  dilakukan  secara  berkala  (tidak terprogram). 12
Dalam  hal  ini,  pihak  KUA  mensosialisasikan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  kepada  masyarakat  melalui  berbagai  media, khususnya pasal 7 ayat  1 mengenai batas  umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun  untuk  laki-laki  dan  19  tahun  untuk  wanita.  Selain  itu,  pihak  KUA  mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur dari aspek  hukum,  psikologis,  biologis  dan  aspek  lainnya,  sehingga  masyarakat  menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pelayanan di bidang Perkawinan dan keluarga sakinah Dalam hal penanggulangan pernikahan dibawah umur, KUA dapat mengoptimalkan  peran  BP4  dan  perangkat  KUA  lainnya  dalam  memberikan  nasehat- nasehat  perkawinan  dan  pentingnya  membangun  keluarga  sakinah,mawddah  wa  rahmah. Dalam  hal  ini,  ditekankan  pentingnya  menikah  sesuai  batasan  umur  dalam  Undang- undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan  keluarga  administrasi  pernikhan  agar  tidak  terjadi  manipulasi  umur  dalam rangka mananggulangi pernikahan dibawah umur. 13
Dalam  hal  pencegahan  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur,  KUA  dapat mengoptimalkan  peran  BP4  dan  perangkat  KUA  lainnya  dalam  memberikan  nasehat- nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam  hal  ini,  ditekankan  pentingnya  menikah  sesuai  batasan  umur  dalam  Undang- Undang  sebagai  faktor  penting  terbentuknya  keluarga  sakinah.  KUA  juga  dapat melakukan  pembinaan  keluarga  sakinah  kepada  masyarakat  dan  memperketat  prosedur
10 Wawancara, 4 Juli 2023
11 Observasi, 4 Juli 2023
12 Observasi, 4 Juli 2023
13 Observasi, 13 Juli 2023
serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur. 14
Pengajian rutin, salah satu langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama sebagai upaya  dalam  pencegahan  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  adalah,  pengajian  rutin yang  di  pimpin  langsung  oleh  para  penyuluh  Agama  Islam  atau  para  ustadz  dan  da‟i  di Kecamatan  Muara  Bulian.  Pengajian  ini  orientasinya  dititikberatkan  pada  bidang pengembangan syari’at islam dalam lapisan masyarakat terutama rumah tangga. Kegiatan pengajian  di  bidang  penyuluhan  dan  bimbingan  dilakukan  dengan  jalan  membentuk kelompok  di  tingkat  Desa  atau  yang  bisah  disebut  dengan  majelis  taklim  di  Kecamatan Muara Bulian  yang  dilakukan  dua  minggu  sekali  di  masjid-masjid  atau  yang  menjadi obyek  penyuluh  para  penyuluh  agama  Islam  guna  memberikan  penyuluhan  kepada anggota  masyarakat  khususnya  para  orang  tua  dan  ibu  rumah  tangga.  Melalui  pengajian lewat majelis taklim sangat membantu dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur,  sehingga  dampaknya  sangat  dirasakan  khususnya  Kantor  Urusan  Agama  Kec. Muara Bulian yang pada akhirnya dapat mengurangi hal tersebut. 15
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  salah  satu  upaya  yang  ditempuh  Kantor Urusan  Agam  Kecamatan  Muara  Bulian  Kabupaten  Batanghari  dalam  pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah mengadakan pengajian rutin yang di lakukan di mesjid-mesjid di Kecamatan Muara Bulian.
4. Pelayanan di Bidang Kepennghuluan
Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan jga amil dsa dalam mensosialisaikan  pentingnya  menikah  sesuai  batasan  umur  yang  telah  ditentukan,  baik melalui  khutbah  nikah  atau  ketika  diundang  dalam  kegiatankegiatan  keagamaan.  Dalam hal  perannya  menanggulangi  pernikahan  dibawah  umur,  KUA  dapat  menggunakan berbagai  media,  baik  cetak  mauun  elektronik,  melalui  seminar,  pengajian-  pengajian, khutbah  dan  lainnya,  sehingga  masyarakat  mengetahui  dan  menyadari  pentingnya menikah  sesuai  umur  yang  telah  ditentikan  oleh  undangundang.  Agar  lebih  efektif, sebaiknya  upaya  penanggulangan  pernikahan  dibawah  umur  melibatkan  berbagai  elemen masyarakat.  Lalu  apakah  pihak  KUA  setempat  di  kecamatan  Muara  Bulian  sudah melaksanakan peran tersebut secara terprogram sehingga hasilnya menjadi optimal. 16
Dalam  hal  ini,  KUA  dapat  mengoptimalkan  para  penghulu  dan  juga  amil  desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur  yang telah ditentukan, baik  melalui  khutbah  nikah  atau  ketika  diundang  dalam  kegiatan-kegiatan  keagamaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA bahwa nasehat perkawinan merupakan salah  satu  cara  dalam  pencegahan  atau  meminimalisasi  terjadinya  perkawinan  di  bawah umur  di  Kecamatan  Muara  Bulian.  Nasehat  perkawinan  diupayakan  setiap  ada  peristiwa nikah  diadakan  nasehat  perkawinan  tentang  perkawinan  yang  berkualitas,  biasanya dilakukan pada saat kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor Urusan Agama Petugas BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten  Batanghari  memberikan  nasehat  serta  memberi  materi  mengenai  perkawinan terutama  mengenai  perlunya  kematangan  fisik  maupun  mental  bagi  pasangan  suami  istri sangat menentukan kelangsungan pada rumah tangga mereka. 17
Beliau  menambahkan  nasehat  perkawinan  juga  dilakukan  pada  saat  dilakukannya pesta  perkawinan  yang  dibawakan  juga  oleh  petugas  BP4.  Salah  satu  materi  utama  yang dibawakan di  dalam nasehat perkawinan  pada masyarakat adalah mengenai  perlu  adanya kedewasaan bagi para calon mempelai dalam melangsungkan perkawianan. Sebab banyak
14 Observasi, 13 Juli 2023
15 Observasi, 12 Juli 2023
16 Observasi, 13 Juli 2023
17 Wawancara 3 Juli 2023
di antara pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan dibawah umur di sini gagal dalam  rumah  tangganya.  Karenanya,  dalam  membawa  materi  atau  dalam  melakukan penyuluhan  tersebut,  pembawa  materi  atau  petugas  BP4  menegaskan  perlunya  suatu kedewasaan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. 18

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  Pertama, implementasi  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  terhadap  pernikahan  di  bawah  umur KUA  Kecamatan  Muara  Bulian  berangkat  dari  penjelasan  pasal  7  ayat  (2)  menyebutkan bahwa  “Kemudian  untuk  memastikan  terlaksanakannya  ketententuan  ini.  Kedua,  faktor pendukung  implementasi  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  terhadap  pernikahan  di bawah  umur  KUA  Kecamatan  Muara  Bulian  bahwa  pemerintah  dalam  artian  disini  ialah mereka yang dengan kewenangan untuk mengurusi seputar pernikahan yakni Kantor Urusan Agama  (KUA),  seyogyanya  Kantor  Urusan  Agama  melakukan  trobosan  kebijakan  guna menekan  pernikahan  dini  dengan  menyukseskan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang ketentuan batas usia nikah melalui kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, kemudian dengan  mengikut  sertakan  Badan  Kependudukan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) untuk  mengkampanye  usia  ideal  dalam  pernikahan.  Ketiga,  strategi  pemerintah  dalam meningkatkan implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di bawah  umur  KUA  Kecamatan  Muara  Bulian  yaitu  pihak  KUA  sudah  berupaya  mencegah adanya  pernikahan  dibawah  umur  dengan  cara  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat melalui  seminar-  seminar,  ceramah,  khutbah,  pengajian-pengajian  dan  majelis  ta’lim memberikan  nasehat  penerangan  kepada  yang  berkepentingan  mengenai  masalah  nikah  dan rujuk,  mengadakan  upaya  upaya  yang  dapat  memperkecil  perceraian  dan  memberikan dukungan  moril  kepada  masyarakat  dalam  menyelesaikan  kesulitan-  kesulitan  perkawinan dan kerumahtanggan secara umum.

## REFERENSI
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004)
BKKBN, Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011 , (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik Tahun 2011).
Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif.
Khoirul  Anam, STUDI  MAKNA  PERKAWINAN  DALAM  PERSEPEKTIF  HUKUM  DI INDONESIA  (Komparasi  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Per)  Dengan Kompilasi Hukum Islam) , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, tt)
Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif Observasi, 13 Juli 2023 Peter Mahmaud Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana  Prenada  Group, 2007) Q.S. An-Nur: 32. Ridwan, Skala  Pengukuran  Variabel-Variabel Penelitian , (Bandung: Alfabeta, 2012) Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kunatitatif Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan  dan  diperbaharui  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Wawancara, 4 Juli 2023
18 Wawancara 3 Juli 2023