## Strategi Adaptif Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Kerajaan Arab Saudi pada Pelaksanaan Ibadah Haji dan Pasca Pandemi COVID-19 2021

## Alya Raihan Medina
Universitas Padjadjaran
Abstrak
Mewabahnya virus COVID-19 empat tahun silam, telah merubah pola kehidupan masyarakat secara global. Khususnya, pada bidang kesehatan. Pemerintah memberlakukan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai syarat mendasar dari berlangsungnya aktivitas, baik secara formal maupun informal. Termasuk, pada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Sebab, di dalam kondisi yang padat pengunjung, terdapat salah satu dari tahapannya yang minim jarak. Sedangkan, tahapan tersebut wajib untuk dilakukan. Situasi ini menimbulkan pro dan kontra akan keamanan dari kesehatan para jamaah. Melalui metode penelitian kualitatif dan strategi Adaptif, peneliti akan mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah sebelum dan sesudah pandemic COVID-19. Dari informasi yang diperoleh, pelaksanaan ibadah haji dan umrah mengalami sejumlah perubahan antara lain pengurangan kuota, penambahan syarat kesehatan dan pembatasan usia pada jamaah. Tindakan berikut adalah hasil diputuskan oleh Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dengan pertimbangan keselamatan kedua warga negara dan tetap menjaga agar kunjungan ibadahnya dapat tetap berlangsung .
Kata Kunci: COVID-19; Ibadah Haji dan Umrah; Kerajaan Saudi Arabia; Indonesia; Kebijakan Luar Negeri.

## Abstract
The outbreak of COVID-19 virus four years ago, has been impacted to life patterns and aspects globally. Specifically, on health sector. The government enabling a new rule called health protocols, demands the society to wear masks, washing hands, and maintaining the distance as the basic requirement before starting the activities, whether formal or informal. Including, Hajj and Umrah Pilgrimage. Attended by large numbers of participant from various countries, Among all the Hajj and Umrah stages, there is one of the steps that has a minimum distance. This situation raises a question about the health security. On the other side, this part must be obeyed. Through qualitative research methods, researchers will examine the governments decisions on Hajj and Umrah pilgrimage before and after the COVID-19 pandemic. From the information that has been obtained, the Implementation of hajj and umrah pilgrimages has undergone a number of changes, including reducing quotas, and additional health requirements. This following action is resulted from Indonesia and Saudi Arabia agreement to ensure health safety for both citizen and visitors so the activity can be continued
Keywords: COVID-19; Pilgrimage and Hajj; Kingdom Of Saudi Arabia; Indonesia; Foreign Policy.

## Strategi Adaptif Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Pasca Pandemi COVID-19 2021

## Pendahuluan
Adanya peristiwa globalisasi, bencana alam, dan dinamika politik suatu pemerintahan, mendorong penduduknya melakukan perpindahan oleh secara besar-besaran tanpa memperhatikan apakah wilayah desa, kota, atau suatu negara yang akan menjadi tujuan akhir. Mobilitas melalui jalur darat, air, hingga udara ditempuh untuk memperoleh keamanan, meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih layak sehingga kebutuhan sehari – hari dapat terpenuhi. Akan tetapi, perpindahan tersebut menimbulkan  masalah  demografi,  yakni  jumlah  penduduk  yang  tidak merata sebab keterbatasan dari suatu wilayah dalam mengakomodasi dari segi infrastruktur, kebutuhan sandang hingga papan. Komposisi pada wilayah tersebut menjadi tidak seimbang, tanpa disadari terdapat virus yang terbawa selama perjalanannya (World Health Organization 2018).
Pada Januari 2020, dunia di kejutkan oleh kemunculan virus yang disebut COVID-19. Pertama kali terdeteksi di kota Wuhan provinisi China bagian Selatan, virus COVID-19 diketahui berkembang dari virus jenis Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Persebarannya terjadi sangat cepat melalui udara atau droplets,  kontak  fisik  dengan  pasien  penderita.  Gejala  yang  dialaminya antara lain, demam dengan suhu 38,5 celcius, batuk di sertai dengan sesak nafas, dan kehilangan penciuman. Dalam waktu kurang dari 14 hari, COVID-19 telah menjangkit lebih dari 1.000.000 jiwa di seluruh dunia. Organisasi internasional World Health Organization (WHO), menetapkan COVID-19 termasuk ke dalam kategori Sixth Public Health of Emergence Service (SPHEC) dan segera menghimbau masyarakat, khususnya tenaga medis, untuk melakukan beberapa tindakan preventif seperti penggunaan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir selama 30 detik, mengurangi frekuensi bepergian kecuali untuk urusan yang genting, serta memeriksakan diri apabila merasakan gejala yang telah disebutkan untuk mendapatkan penanganan secara khusus dari tim medis (World Health Organization 2020).
Kondisi berikut berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan. Sektor ekonomi dan perjalanan adalah dua diantaranya yang mengalami penurunan secara drastic dari segi pemasukan dan produktivitasnya. Perihal ini di sebab kan oleh program Social Distancing atau menjaga jarak secara berjangka pada setiap wilayah di dalam negara, untuk mengurangi potensi menular dari COVID-19. Masyarakat yang sedianya dapat bepergian keluar untuk bekerja, harus kembali ke rumah dalam waktu yang belum ditentukan. Sedangkan, tidak setiap pekerjaan dapat dilakukan dalam jarak yang jauh. Di tengah keterbatasan dan tidak stabil nya situasi yang tengah terjadi, kapabilitas negara diuji untuk menemukan jalan daam memberikan penanganan yang sesuai serta mempertahankan
keberlangsungan hidup pada wilayahnya (Hedges et al. 2020a). Pemerintah didorong untuk meningkatkan dan mengembangkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya di bidang kesehatan untuk dilakukan pembaharuan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan situasi terkini. Salah satunya, kunjungan keagamaan agama Islam, ibadah haji dan umrah.
Berlokasi  di  negara  Arab  Saudi,  spesifiknya  di  kota  Mekkah  dan Medina, kegiatan tersebut berlangsung secara berkala setiap tahun nya, dilaksanakan oleh para muslimin dan muslimah dari berbagai negara. Di setiap hari Jum’at, terdapat shalat Jum’at bersama yang dilaksanakan dalam satu arena yang sama, bertempat di masjid Al–Haram. Tempat ini tidak pernah sepi dari hilir mudik Jamaah maupun pegawai yang sedang bekerja. Menanggapi terjadinya persebaran virus COVID-19, pada 1 April 2020 Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui pernyataannya yang diberikan, terpaksa menunda sementara waktu pemberangkatan haji dan umrah untuk kloter berikutnya, yakni bulan Juli Mendatang. Keputusan tersebut, dianalisa berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 842.206, dimana 14.956 jiwa diantaranya tidak berhasil diselamatkan. Kedua, terdapat salah satu diantara rangkaian ibadah haji dan umrah yang tidak dapat membentuk jarak seperti berjalan memutari kak’bah, berlari dari bukit Shafa menuju bukit Marwa (Hedges et al. 2020a)
Pro dan kontra bermunculan akan keberlangsungan dari kegiatan berikut. Jika kunjungan tetap di teruskan, maka akan melanggar ketentuan dari protokol kesehatan. Di samping itu, alokasi dana sebesar 34 Miliar Dollar untuk menunjang pertumbuhan usaha Pemerintah Kerajaan Arab Saudi termasuk Ibadah haji dan umrah, jatuh bersamaan dengan harga minyak yang menjadi sumber daya ekonomi utama. Akan tetapi, jika keadaan dibiarkan terlalu lama, kegiatan berikut adalah bagian ibadah dari umat Muslim yang tidak bisa dihilangkan. Kemudian, terdapat jamaah yang sudah mengantri untuk mendapat kesempatannya, dimana hal ini berpengaruh terhadap kredibiilitas dan pemasukan dari kerajaan Arab Sudi. Melalui berbagai pertimbangan, terutama keamanan dan keselamatan bersama dari kedua warga negara, Pemerintah kerajaan Arab Saudi dan Indonesia, beserta Menteri kesehatan dan para ulama bersepakat untuk melakukan pengkajian kembali peraturan dan persyaratan pelaksanaan ibadah haji dan umrah mulai tahun 2020, hingga keadaan dapat di pastikan aman (Hedges et al. 2020b).
Penelitian yang dilakukan Aini, Meutia dan Yulianti tahun 2021 membahas tentang situasi pelaksanaan haji dan umrah di masa pandemi COVID-19, serta dampak dari pandemi COVID-19 terhadap peraturan ibadah haji dan umrah. Terdapat tiga aktor utama dalam pelaksanaan kunjungan ibadah

## Strategi Adaptif Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Pasca Pandemi COVID-19 2021
haji dan umrah. Terdapat tiga aktor utama dalam pelaksanaan kunjungan Ibadah haji dan umrah antara lain Kementerian Agama menempati posisi utama sebagai pengelola kunjungan ibadah ini, Kementerian Luar Negeri sebagai media diplomasi yang menghubungkan Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, serta Kementerian Kesehatan selaku pengawas terhadap kesehatan jamaah. Adanya keterlambatan penanganan virus COVID-19, menyebabkan bertambahnya pasien serta pemberlakuan prosedur kesehatan yang ketat, yang berdampak pada pembatasan kuota haji maupun umrah dan penundaan keberangkatan. Indonesia maupun Kerajaan Arab Saudi bersepakat melakukan tindakan berikut untuk mengurangi persebaran virus COVID-19 semakin meluas (Aini et al. 2021; Meutia et al. 2021).
Penelitian yang dilakukan Jatmika, Sinaga beserta tim tahun 2021 membahas tentang dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sektor perekonomian dan keberlangsungan dari ibadah haji dan umrah. Beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menunda kunjungan ibadah haji dan umrah, antara lain virus COVID-19 yang sudah menyebar ke seluruh dunia, jumlah pasien terjangkit yang berada di Kerajaan Arab Saudi serta menurunnya pemasukan dari sektor pariwisata dan minyak sebagai salah satu sumber utamanya. Di sisi yang lain, Indonesia sebagai salah satu negara yang bekerja sama dengan Kerajaan Saudi Arabia mengalami kerugian antara lain menurunnya pendapatan pajak negara, pendapatan perusahaan dan meningkatnya biaya yang harus dipersiapkan jamaah untuk terutama untuk kesehatan. Akan tetapi, adanya penundaan dari keberangkatan ibadah haji dan umrah membantu negara lebih fokus terhadap perbaikan internal serta mengurangi terdampaknya virus COVID-19 (Alam et al. 2021; Rahmadhanitya & Jatmika 2021).
Penelitian yang dilakukan Rona tahun 2023, membahas tentang perubahan dari kuota haji dan umrah setelah pandemi COVID-19. Kunjungan ibadah ini menjadi sandaran perekonomian Saudi Arabia, terutama setelah jatuhnya harga minyak pada 2016. Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji dan umrah terbanyak, mengalami kesulitan pada saat masa pandemi. Sebab, Kerajaan Arab Saudi harus menekan persebaran virus COVID-19 yang ada untuk melindungi kesehatan jamaahnya. Kerajaan Arab Saudi kemudian memberikan solusi berupa penyesuaian kuota ibadah haji dan umrah serta menambah staff pekerja untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap jamaah (Saputra 2023).
Penelitian yang dilakukan Bramayudha dan Irawan tahun 2023, membahas tentang dampak dari virus COVID-19 terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan studi kasus Indonesia. Melihat adanya meluasnya persebaran dari virus COVID-19 dan meningkatnya pasien yang terjangkit, Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia terpaksa melakukan penundaan keberangkatan jamaahnya diikuti dengan sosialisasi terhadap pihak-pihak penyelenggara melalui Kementerian agama dan Kementerian Kesehatan mengenai aturan protokol kesehatan dan berubahnya ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk mencapai 0 kasus dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Berkat kerjasama yang baik, jamaah Indonesia terbebas dari virus tersebut dan pelaksanaan ibadah mendapat kuota tambahan pada tahun berikutnya (Bramayudha & Irawan 2023).
Penelitian yang dilakukan Basahel, Alsabban dan Yamin tahun 2021, membahas tentang perubahan regulasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah selama masa pandemi COVID-19. Melalui aplikasi Tawakkalna, Saudi Arabia mengumumkan sejumlah ketentuan dan persyaratan yang baru untuk jamaah haji dan umrah, agar dilaksanakan selama berada di arena yang telah ditentukan seperti pemakaian masker, pemeriksaan kesehatan dan penggunaan alat-alat kebersihan setelah beraktivitas. Kemudian, Saudi Arabia juga membagi waktu pelaksanaan ibadah haji dan umrah menjadi dua kelompok, yaitu pelaksanaan pada pagi hari dan sore hari dengan jarak antar jamaahnya (Basahel et al. 2021).
Berdasarkan situasi serta pembahasan terdahulu yang telah dideskripsikan, maka melalui penelitian berikut penulis membahas tentang perubahan regulasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah pada masa COVID-19, sebagai upaya dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Republik Indonesia dalam melindungi kesehatan para jamaah, yang dianalisis melalui sudut pandang Kebijakan Luar Negeri.

## Metode Penelitian
Penulis memilih metode penelitian berjenis Kualitatif untuk mengolah dan menganalisis informasi yang telah diperoleh, untuk dibentuk ke dalam sebuah hasil temuan. Metode kualitatif, memusatkan peneliti sebagai motor dari penelitian mulai dari mengumpulkan, memilah, mengkategorikan data hingga menyimpulkan hasil dari penelitian. Objek dari metode kualitatif umumnya adalah human instrument, memiliki karakter tumbuh dan berkembang. Masalah penelitian akan berubah seiring berjalannya waktu dan memberikan hasil yang berbeda, sebelum dan sesudah terjun ke lapangan. Proses pemerolehan data, ditinjau berdasarkan sumbernya. Sumber Primer diberikan secara langsung dari pemilik data, sedangkan

## Strategi Adaptif Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Pasca Pandemi COVID-19 2021
sumber Sekunder diberikan melalui sebuah media sebagai perantaranya. Empat metode yang umumnya digunakan untuk mendapatkan data tersebut dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Setelah data terkumpul, analisis dimulai dengan cara memisahkan data sesuai kebutuhan dan kategorinya, disusun menyesuaikan dengan deskripsi peristiwa latar belakang, dihubungkan dengan teori yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan ditutup dengan membuat kesimpulan (Sugiyono 2012).
Penelitian Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Pelaksanaan Ibadah haji dan umrah Masa Pandemi COVID-19, menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder tertulis yang diperoleh secara daring melalui laman perguruan tinggi, lembaga penelitian, laporan dari General  Assembly  United  Nation  dan  United  Nation  Kingdom  of  Saudi Arabia, dan laman dari Kementerian di Indonesia dalam bentuk jurnal dan artikel. Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan kerjasama Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi tentang pelaksanaan Ibadah haji dan umrah, kebijakan luar negeri Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi tentang pelaksanaan Ibadah haji dan umrah pada masa pandemi dan setelah pandemi, keputusan Kementerian Kesehatan Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, Undang-Undang Republik Indonesia tentang haji dan umrah, serta kumpulan informasi saat pandemi COVID-19 sedang aktif menyebar analisis data menggunakan teori kebijakan luar negeri dengan model adaptif.

## Landasan Teoretis
Kebijakan luar negeri adalah gagasan, strategi, serta metode yang disusun oleh aktor pada bidang luar negeri menjadi sebuah panduan bagi negara dalam melangsungkan aktivitas eksternalnya seperti pemeliharaan hubungan dan kerjasama antar negara, serta memenuhi tujuan nasional. Kebijakan luar negeri, juga dapat di artikan sebagai aktivitas negara dalam meningkatkan daya tarik dari nilai-nilai seni dan kebudayaannya sehingga memperluas jaringan relasi. Pada praktiknya, kebijakan luar negeri dikelola oleh pihak terkait dari bidang hubungan luar negeri yang terbagi menjadi tiga bagian: 1) penentuan masalah, 2) pelaksanaan hasil keputusan bersama, dan 3) implementasi oleh para perwakilan negara melalui program-program yang sudah terbentuk (Petrič 2013a).
Kemudian terdapat dua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yakni Endogenous yang berasal dari dalam negeri seperti luas teritori, jumlah populasi, lokasi negara, dan sumber daya. Sedangkan Exogenous , berasal dari luar wilayah negara yaitu kondisi dalam ranah internasional. Dari setiap faktornya, memiliki pertimbangannya masing-masing agar
dapat di sesuaikan dengan perumusan kebijakan luar negeri yang akan di bentuk. Dari Endogenous , memperhatikan kualitas dan kuantitas yang dimiliki dari domestik negara: (1) ketersediaan pangan, (2) jumlah penduduk, (3) beserta letak negara yang berkaitan dengan perhitungan jarak. Exogenous , mencakup kondisi atau perkembangan dari politik internasional seperti terjadinya perang dan wabah penyakit, menentukan jenis tindakan apa yang dapat di berikan (Petrič 2013b).
Model kebijakan luar negeri Adaptif adalah salah satu pendekatan dalam perumusan kebijakan luar negeri yang menempatkan negara sebagai entitas yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungannya. Dalam menghadapi situasi yang tidak terprediksi, umumnya timbul tuntutan atau minimnya pilihan bagi negara untuk mencapai hasil yang ideal. Negara terdorong untuk memunculkan gagasannya agar apa yang sedang dihadapi dapat dijalan kan dengan baik. Model adaptif, mendeskripsikan relasi antara negara dan situasi yang terjadi ke dalam tiga jenis, yakni preservation adaptation ( external-internal demands ), intransigent adaptation ( internal demands & change ), promotive adaptation ( unresponsive to external-internal demands and changes ). Dari situasi yang telah di jelaskan, kemudian terbagi ke dalam tiga variabel, yaitu Pt (Politik Luar Negeri), St (perubahan struktural atau internal) dan Et (perubahan eksternal) yang kemudian dirumuskan menjadi Pt = Et + St (Yani & Perwita 2020).
Bagan 1. Proses Perumusan Keputusan Politik Luar Negeri

## Strategi Adaptif Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Pasca Pandemi COVID-19 2021
Penelitian Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Pelaksanaan Ibadah haji dan umrah Pasca Pandemi COVID-19, penulis menggunakan model Adaptif jenis Preservation Adaptation yang akan menganalisis Kebijakan Luar Negeri sebagai Pt (politik luar negeri) yang mengalami perubahan akibat mewabahnya virus COVID-19 yang berperan sebagai External Demand , dan Internal Demand yang mencakup pertimbangan jumlah peserta dan jadwal keberangkatan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah dari dalam negara.

## Hasil dan Diskusi

## Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah
Pelaksanaan ibadah haji dan umrah, merupakan salah satu bagian dari kerjasama antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia di bidang Ekonomi, yang diawasi oleh Kementerian Agama. Berlokasi di negara Arab Saudi, tepatnya di kota Mekkah dan Medina, Ibadah Haji berlangsung selama  30  hari,  sedangkan  Umrah  14  hari.  Tahapan  yang  dilalui  oleh jamaah dalam memenuhi rangkaian ibadah ini, antara lain bermalam di bukit Mina, Tawaf (berkeliling) mengitari kak'bah dan sebagai Tahallul (memotong rambut) sebagai tahapan penutup nya. Dalam hukum Islam, haji dan umrah adalah kegiatan yang dianjurkan untuk di laksanakan jika mampu memenuhi ketentuannya. Selain itu, dalam setiap tahapan ibadahnya mengandung nilai sejarah dan agama tersendiri sehingga tempat ini tidak pernah sepi dari para pengunjung yang datang. Indonesia, adalah negara dengan jumlah pengunjung terbanyak. Pada bulan tertentu dalam kalender Islam seperti Ramadhan, persentase jamaah yang menghadiri ibadah ini meningkat pesar di bandingkan dengan bulan yang lainnya, seperti Syawal, Dhu Al-Hijjah, Dhu Al-Qaidah, Safar dan Muharram. Data yang diperoleh dari General Authority for statistics, jamaah Umrah mencapai 40-43% atau 2.5 juta jiwa, sedangkan jamaah Haji sebesar 70% atau 19 juta Jiwa (Alshammari et al. 2021).
Undang–Undang Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Iba- dah Haji dan Umrah No 8 Tahun 2019
Pelaksanaan  ibadah  haji  dan  umrah  diatur  dalam  UU  RI  No  8  tahun 2019, sebagai pembaharuan dari UU RI No 13 tahun 2008. Pada pasal 1 bagian ketentuan umum poin 1 dan 2, yang di maksud dengan ibadah Haji adalah bagian dari rukun Islam ke 5, dilaksanakan pada beberapa tempat diantaranya, Baitullah dan Masyair. Sedangkan ibadah umrah, adalah kunjungan di luar musim haji. Kegiatan berikut adalah kegiatan yang disusun secara terencana, memiliki laporan, evaluasi, serta pengawasan selama kegiatan berlangsung. Petugas dari ibadah Haji disingkat sebagai PPIH, sedangkan dan Umrah disingkat menjadi PPIU, yang diangkat
dan ditetapkan oleh menteri untuk bekerja sama dengan operasional yang berada di dalam negeri dan luar negeri yakni Saudi Arabia. Adapun persyaratan dari peserta ibadah Haji ialah berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, memenuhi persyaratan kesehatan, telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat dalam waktu 10 tahun terakhir.
Dalam masa pelaksanaan nya, pada poin ke 2 dan ke 3, menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah bersama dengan kementerian yang bergerak di bidang kesehatan. Perihal ini, kembali dipertegas pada pasal 41 poin 1&2 dimana perlindungan yang dimaksud adalah secara hukum, keamanan, jiwa, kecelakaan dan kesehatan. Kemudian, untuk pendaftaran dan penundaan, dideskripsi kan pada bagian ke 7 pasal 73, poin 1 yaitu pendaftaraan Jamaah dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh menteri dan apabila terjadi penundaan maka akan diatur juga sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Dan umrah 2019)

## Penundaan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah
Setelah  terkonfirmasi  adanya  pandemi  COVID-19  pada  2  Maret  2020, pemerintah di berbagai negara termasuk Arab Saudi melakukan pembatasan aktivitas sebagai preventif dari meluas nya virus COVID-19, termasuk jadwal keberangkatan peserta Haji maupun Umrah. Dampak nya, pemerintah perlu mengatur kembali rangkaian kegiatan ini, sebab tidak dapat diselesaikan atau berpindah tempat. Lokasi yang telah ditentukan, mengandung unsur religi dan sejarah menjadi urutan dari rangkaian ibadah ini. Sementara itu, vaksin masih dalam masa penelitian sehingga belum bisa digunakan. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bersama menteri kesehatan setempat segera menyusun strategi penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan sembilan arahan yang telah disusun oleh WHO. Dua diantaranya adalah pilar pertama country-level coordination yang mencakup tentang risk assessment tools for mass gathering events , dan risk communication and community engagement, serta pilar keempat points of entry, international travel and transport yang mencakup public awareness guidance (Khan et al. 2021a).
Pada pilar pertama, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggunakan Global Center for Mass Gathering Events , sebuah rancangan aplikasi yang dibentuk pada 2010 lalu untuk mengelola kepadatan pengunjung pada acara-acara besar seperti haji dan umrah, diberi nama Jeddah Tools . Fungsinya diletakkan pada tingkat kepadatan pengunjung dari jumlah

## Strategi Adaptif Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Pasca Pandemi COVID-19 2021
kecil hingga menengah. Kemudian, pemerintah kerajaan Arab Saudi mengembangkan Salem Tool yang dikhususkan untuk pandemi COVID-19 dengan fungsi yang kurang lebih sama, namun perbedaanya terletak pada sistem yang diberlakukan. Yaitu menyimpan dokumen kesehatan yang dibutuhkan saat bepergian di daerah Saudi Arabia (Khan et al. 2021b) .
Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi bekerja sama dengan sektor pemerintahan yang lainnya, melakukan pembaharuan informasi tentang pandemi COVID-19 lewat konferensi pers harian. Informasi ini, ditujukan untuk semua kalangan baik masyarakat maupun tenaga kesehatan, yang berisi tentang prosedur, situasi terkini, hingga pembaharuan dari peraturan COVID-19. Informasi ini dibagikan melalui berbagai media, di antaranya video dan tulisan dengan dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk menjangkau pemahaman ragam masyarakat dari berbagai belahan dunia yang sedang berada di kawasan tersebut.
Berkaitan dengan keluar-masuk nya warga negara Saudi Arabia maupun warga negara asing, pemerintah setempat telah memberikan pengumuman terkait dengan daerah-daerah yang memiliki tingkat penularan tinggi (Khan et al. 2021c).
Perihal ini ditujukan agar tidak terjadi Mass Gathering. Mass Gathering adalah berkumpulnya sejumlah orang dengan jumlah yang besar di suatu tempat dalam rangka menghadiri suatu acara atau kegiatan. Mass Gathering , dapat menyebabkan rentannya seseorang terkena penyakit sebab pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari satu negara dan tidak diketahui secara pasti tingkat kebersihan yang dimilikinya. Dengan adanya himbauan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19 (World Health Organization 2019).

## Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah tahun 2020
Menanggapi wabah virus pandemi COVID-19, Pemerintah Republik Indonesia belum melakukan pencabutan status pandemi COVID-19 hingga situasi dan kondisi dinyatakan kondusif. Berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku Pemerintah Indonesia bersama dengan Kementerian Agama, melakukan beberapa perubahan terutama terhadap syarat perjalanan haji dan umrah untuk menekan angka pasien COVID-19, antara lain: (1) Tidak memiliki penyakit komorbid, , (2) Memiliki bukti bebas dari COVID-19, (3) Berusia sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (4) Berusia 20 s/d 50 tahun, (5) Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas resiko yang timbul dari COVID-19. Selanjutnya, jamaah mengikuti peraturan haji dan umrah seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memenuhi ketentuan dari persyaratan yang baru,
, jamaah dapat berkoordinasi dengan badan pemerintahan yang bergerak di bidang kesehatan dengan mengunjungi rumah sakit atau laboratorium setempat, untuk mendapatkan bukti/hasil tes dari kesehatan berbentuk PCR/SWAB, yang nantinya disesuaikan dengan waktu keberangkatan atau ketentuan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jamaah juga wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, melakukan karantina apabila terdeteksi mengidap COVID-19 (Kementerian Kesehatan 2019).

## Analisis
Perubahan regulasi ibadah haji dan umrah, adalah situasi dari politik luar negeri (Pt) yang terjadi karena adanya fenomena persebaran virus COVID-19 yang berasal dari lingkungan eksternal negara (Et), dan tuntutan dari internal negara (St) yaitu kondisi kesehatan jamaah dan jumlah jamaah yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah dari internal negara. Berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan Tahun 2020, pemerintah Indonesia sepakat untuk merubah sementara waktu ketentuan yang tertera pada Undang-Undang tentang Pelaksanaan Ibadah haji dan umrah No 8 tahun 2009. Pertama, batasan usia yang minimal di mulai dari 18 tahun dan maksimal 60 tahun, menjadi minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Kedua, telah memenuhi persyaratan kesehatan, menjadi tidak memiliki riwayat penyakit Komorbid dan melampirkan bukti bebas dari COVID-19 yang dikeluarkan oleh institusi kesehatan. Virus COVID-19, adalah faktor dari eksternal negara (Et) yang telah menyebabkan terbatasnya mobilitas, akses perjalanan, menurunnya pemasukan, hingga menelan korban jiwa. Situasi ini, adalah dampak dari adanya pembatasan jarak atau Social Distancing. Di sisi yang lainnya pada internal negara (St), jadwal dan jumlah jamaah yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi menjadi pertimbangan yang berat, sebab keamanan dari kesehatan para jamaah belum bisa di jamin sepenuh nya. Vaksin yang menjadi pelindung imun tubuh masih dalam proses penelitian. Pemerintah sebagai pemimpin negara (Lt) kemudian melakukan evaluasi melakukan penyesuaian dari situasi yang terjadi, dengan cara menekan angka persebaran dari virus COVID-19, menjaga kenyamanan para jamaah selama melaksanakan ibadah, tetapi tetap mempertahanakan pemasukan negara yakni Arab Saudi dan memenuhi hak-hak masyarakat dari Indonesia yang sudah berada di dalam daftar antrian. Penyesuaian yang dilakukan dari kedua belah pihak merupakan bagian dari model Preservative Adaptation dari kebijakan luar negeri.

## Strategi Adaptif Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Pasca Pandemi COVID-19 2021

## Kesimpulan
Peristiwa pandemi virus COVID-19, memberikan pembelajaran dalam menjaga kebersihan dan kesehatan, sekaligus menjadi perjalanan panjang bagi setiap negara dan pemerintahnya untuk memperbaiki dan kembali meningkatkan kerjasama. Kemunculannya pertama kali pada 2020, membuat kekhawatiran akan keselamatan masyarakat karena kecepatan dari tersebarnya virus ini. Pemerintah membentuk peraturan berupa pembatasan pada ruang lingkup untuk beraktivitas yang berdampak pada mobilitas masyarakat, terhentinya pekerjaan sementara waktu, hingga penurunan dari pemasukan negara. Dalam proses pemulihannya, COVID-19 membentuk ketahanan negara karena berhasil melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Melalui strategi, perhitungan, serta pertukaran informasi yang didukung oleh berbagai pihak, pemerintah perlahan dapat mengembalikan situasi dan kondisi sosialnya seperti semula. Regulasi kunjungan ibadah haji dan umrah, adalah salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Saudi Arabia yang mengalami perubahan pada masa pandemi COVID-19. Guna tercapainya tujuan bersama melindungi dan menjaga keamanan dari kesehatan masyarakat, kedua pemerintah bersepakat melakukan pengkajian ulang terhadap jumlah jamaahnya, ketentuan sebelum dan saat ibadah sedang berlangsung.

## Referensi

## Buku
DeReouen, K., & Mintz, A., 2010. Understanding Foreign Policy Decision making , pp. 3–4.
Kementerian Kesehatan., 2019. Keputusan Kementerian Kesehatan Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 2019 (COVID-19) Bagi Petugas dan Jemaah Haji dan Umrah .
Petrič,  Ernest,  2013a.  “Foreign  policy : from conception to diplomatic practice”, dalam Foreign policy : from conception to diplomatic practice , pp. 1–2. Martinus Nijhoff Publishers.
Petrič,  Ernest,  2013b.  “Foreign  policy : from conception to diplomatic practice”, dalam Foreign Policy : from conception to diplomatic practice , pp. 79–82. Martinus Nijhoff Publishers.
Sugiyono, P. D., 2012. “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D”, dalam Metode Penelitian Kualitatif Kuantiatif dan R&D . ALFABETA. Pp. 271.
Yani Mochamad, Y. D., & Perwita Banyu, A. A. D., 2020. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . pp. 67–68. Remaja Rosdakarya.

## Artikel Jurnal
Aini, S. N., Meutia, I. F., & Yulianti, D., 2021. “Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan  Haji  dan  Umroh  Di  Masa  Pandemi  Covid-19”, Administrativa , 3: 3.
Alam, G. N., Sinaga, O., Roespinoedji, D., & Azmi, F., 2021. “The Impacts Of Covid-19 To Saudi Arabia’s Economic Sector And Hajj Pilgrimage Policy Of The Kingdom Of Saudi Arabia”, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education , 12(8).
Alshammari,  S.  M.,  Almutiry,  W.  K.,  Gwalani,  H.,  Algarni,  S.  M.,  & Saeedi,  K.,  2021.  “Measuring  the  impact  of  suspending  Umrah,  a global mass gathering in Saudi Arabia on the COVID-19 pandemic”, Computational and Mathematical Organization Theory .
Basahel, S., Alsabban, A., & Yamin, M., 2021. “Hajj and Umrah management during COVID-19”, International Journal of Information Technology (Singapore) , 13(6): 1–5.
Bramayudha, A., & Irawan, A., 2023. “Hajj and Umrah during Pandemic Covid-19: The Case of”, Indonesia International Journal of Islamicate Social Studies , 1(1).
Strategi Adaptif Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi pada Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah Pasca Pandemi COVID-19 2021
Hedges, M., Sasley, B. E., Zarhloule, Y., Abdo-Katsipis, C. B., Parker- Magyar, E. K., & Ardemagni, E., 2020a. “The COVID-19 Pandemic In The Middle East and North Africa”, Middle East Political Science , pp. 3.
Hedges, M., Sasley, B. E., Zarhloule, Y., Abdo-Katsipis, C. B., Parker- Magyar, E. K., & Ardemagni, E., 2020b. “The COVID-19 Pandemic in the Middle East and North Africa”, Middle East Political Science , pp. 15.
Khan, A., Alsofayan, Y., Alahmari, A., Alowais, J., Algwizani, A., Alserehi, H., Assiri, A., & Jokhdar, H., 2021a. “COVID-19 in Saudi Arabia: the national health response”, Eastern Mediterranean Health Journal , 27(11): 1114.
Khan, A., Alsofayan, Y., Alahmari, A., Alowais, J., Algwizani, A., Alserehi,
H., Assiri, A., & Jokhdar, H., 2021b. “COVID-19 in Saudi Arabia: the national health response”, Eastern Mediterranean Health Journal , 27(11): 1115.
Khan, A., Alsofayan, Y., Alahmari, A., Alowais, J., Algwizani, A., Alserehi,
H., Assiri, A., & Jokhdar, H., 2021c. “COVID-19 in Saudi Arabia: the national health response”, Eastern Mediterranean Health Journal , 27(11): 1116.
Meutia, I. F., Sujadmiko, B., Yulianti, D., Putra, K. A., & Aini, S. N., 2021.
The Agenda Setting Policy for Hajj and Umrah in Post Pandemic .
Rahmadhanitya,  M.,  &  Jatmika,  S.,  2021.  “The  Impact  of  Covid-19  on Indonesian Muslim Pilgrimage”, Millah: Journal of Religious Studies , 21(1): 1–22.
Saputra,  P.  P.  R.,  2023.  “The  Role  of  Indonesian  Politics  Diplomacy Towards Saudi Arabia In Enhancement of Hajj Pilgrimage Quota After Covid-19 Pandemic”, JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA , 9(2): 236–240.

## Artikel Online
World Health Organization, 2018. “Managing Epidemics Key Facts About Major Deadly Diseases” [Online]. Pp. 25. Tersedia dalam https:// www.who.int/publications/i/item/managing-epidemics-key-facts- about-major-deadly-diseases [Diakses pada 23 September 2023]
World  Health  Organization,  2019.  “Emergencies:  WHO’s  role  in  mass gatherings” [Online]. Tersedia dalam https://www.who.int/news- room/questions-and-answers/item/what-is-who-s-role-in-mass- gatherings [Diakses pada 24 September 2023]
World Health Organization, 2020. “CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) OUTBREAK:  RIGHTS,  ROLES  AND  RESPONSIBILITIES  OF HEALTH  WORKERS,  INCLUDING  KEY  CONSIDERATIONS  FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH” [Online]. Tersedia dalam https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who- rights-roles-respon-hw-covid-19.pdf [Diakses pada 25 September 2023]

## Undang-Undang
Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, 2019. Jakarta: DPR RI.