## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP IURAN BPJS  KESEHATAN
(ANALISIS ATAS BAB V PASAL 19 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL)

## FAIZAL NURMATIAS SULISTYANDARI MAULA DINA

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Perspektif  Hukum  Islam Terhadap  Iuran  BPJS    Kesehatan  (Analisis  Atas  BAB  V  Pasal  19  Ayat  3 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. Penelitian  ini  merupakan  studi  kepustakaan  dimana  untuk  mendapatkan  data- data  yang  diperlukan,  diadakan  penelitian-penelitian  terhadap  buku-buku  dan web  yang  berhubungan  langsung  dengan  Perspektif  Hukum  Islam  Terhadap Iuran BPJS  Kesehatan Data tersebut dikumpulkan kemudian dijadikan sebagai referensi  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  akan  diteliti.  Adapun  teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Negara  bertanggung  jawab  penuh terhadap  kesehatan  rakyat,  karena  kesehatan  rakyat  merupakan  kebutuhan pokok  rakyat  yang  harus  dipenuhi,  negara  harus  menyediakan  obat-obatan, menyediakan  sumberdaya  dalam  pelayanan  kesehatan,  dan  negara  harus mengatur  sedemikian  rupa  jangan  sampai  mempersulit  akses  kesehatan  bagi masyarakat, karena imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana pengembala, hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Perspektif hukum Islam terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia yang berprinsip Asuransi sosial menurut penulis adalah BPJS yang diterapkan di indonesia dengan kondisi saat ini belum tepat karena dapat  menimbulkan  kemudharatan,  yaitu  iuran/premi  bulanan  yang  akan disetorkan kepada pihak bpjs masih terlalu tinggi dan adanya penetapan sanksi bagi yang tidak membayar iuran, Program BPJS kesehatan masih mengandung unsur  ketidak  adilan  dalam  konsep At  Takaful  Al  Ijtma‟ ,  dengan  iuran  yang diberikan  terdapat  pemisahan  masyarakat  miskin,  menengah  dan  orang  kaya, terlebih  dalam  pelayanan,  BPJS  kesehatan  dalam  praktiknya  masih mengandung  unsur maishir,  gharar,  dan  rhiba ,  sehingga  menurut  penulis hukumnya jatuh jadi syubahat.
Kata kunci: BPJS Kesehatan

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Hampir  tidak  ada  satupun  negara  di  dunia  ini  yang  tidak memprogramkan kemakmuran dalam bidang ekonomi bagi warga negaranya.
Semua  politisi  menjadikan  pemberantasan  kemiskinan  sebagai  isu  sentral, baik  ketika  masa  kampanye,  maupun  sesudah  menjadi  kepala  negara  atau kepala  pemerintahan. 1 Dalam  pandangan  Islam,  kemiskinan  itu  sangat  bisa mendekatkan  kepada  kekafiran,  sehingga  harus  diusahakan  untuk dilenyapkan,  minimal  dikurangi.  Sumber  yang  paling  pokok  dalam  upaya pengentasan kemiskinan adalah dari zakat. 2 Allah Swt. berfirman:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orangmiskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujukhatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang berhutang,untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yang  sedang  dalam perjalanan,sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  Allah,  dan  Allah Mahamengetahui lagi Maha Bijaksana . (QS: At- Taubah; 60). 3
Maka  dari  delapan  golongan  tersebut  di  atas  yang  berhak  mendapat anggaran  belanja  negara,    urutan  terdepan  ditempati  orang-orang  fakir, sesudah itu orang-orang miskin, dan seterusnya. Jadi, dalam APBN Madinah pengentasan  kefakiran  dan  kemiskinan  termasuk  dalam  skala  prioritas  yang tinggi.
Selanjutnya,  dalam  pasal  15  Piagam  Madinah  atau  ajaran  Islam, menekankan  jaminan  atau  perlindungan  Allah  Swt.  terhadap  orang-orang yang  lemah,  dan  orang-orang  Mukmin  sebagian  dari  mereka  wajib  sebagai penolong dan pembela terhadap sebagian lainnya.4
Syariat  Islam  bukan  hanya  seruan  keagamaan  yang  hanya mementingkan  akhlak  dan  pengaturan  hubungan  manusia  dengan  tuhannya, akan tetapi cakupan syariat islam adalah komprehensif, termasuk didalamnya adalah masalah kehidupan, apalagi urusan negara dan kebuuhan pokok yang merupakan urusan manusia. 5
Negara indonesia merupakan Negara dengan sistem Pemerintahan yang Demokrasi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah dan  badan  legislatif  sebagai  pengemban  amanah  rakyat  melalui  pemilihan umum bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, pemerintah menetapkan berbagai  macam  kebijakan  dengan  berbagai  macam  programnya.  Jika  suatu pemerintah, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan  benih-benih  kehancuran  melalui  kegelisahan  sosial  dan ketidakstabilan politik. 6
Pengakuan  jaminan  sosial  sebagai  salah  satu  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia  telah  dikejawantahkan  oleh  negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini
1 Muhammad  Alim, Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam (Yogyakarta:LKiS, 2010), h.237.
2 Ibid, h. 239. 3 (QS: At- Taubah; 60)
5 Ibnu  Taimiyah, Tugas  Negara  Menurut  Islam, Alih  bahasa  Arif  Maftuhin  Dzohir (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1994), h. 17.
6 Umer  Chapra,  al-quran  menuju  sistem  moneter  yag  adil  (  Yogyakarta:  PT  Dana  Bakti Prima Yasa, 1997), h. 57.
terbukti  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia. Pasal 41 ayat (1) undang-undang ini menentukan, bahwa:
“Setiap warga negara berhakatas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untukperkembangan pribadinya secara utuh”.
Hak  atas  jaminan  sosial  muncul  karena  sudah  merupakan  kodrati bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini selalu fana atau tidak abadi.
Dalam  kefanaannya  itu  manusia  seringkali  dihadapkan  dengan kemalangan  atau  keberuntungan. 7 Jaminan  sosial  menduduki  posisi  yang sangat  penting  dalam  Islam,  karena  itu  secara  substansial,  program pemerintah Indonesia menerapkan sistem jaminan sosial di Indonesia, melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional, dan sesungguhnya merupakan tuntutan dan imperatif dari ajaran syariah.
Pada  awal  tahun  2014  ini  tepat  pada  tanggal  1  januari  pemerintah Indonesia  melalui  Kementrian  Kesehatan  mengoperasikan  Program  JKN (Jaminan  Kesehatan  Nasional).  Program  ini  diselenggarakan  oleh  BPJS kesehatan  yang  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  No  24 Tahun 2011 tentang BPJS . Jaminan Kesehatan Nasional Ini dijadikan sebagai upaya  pemerintah  untuk  mengayomi  masyarakat  kecil  yang  selama  ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pelaksanaan JKN diselenggarakan secara Nasional  berdasarkan prinsip Asuransi  sosial  dan  Prinsip  Ekuitas. 8 Prinsip  Asuransi  Sosial  adalah mekanisme  pengumpulan  dana  bersifat  wajib  yang  berasal  dari  iuran  guna memberikan  perlindungan  atas  resiko  sosial ekonomi  yang  menimpa  peserta atau  anggota  keluarganya.  Adapun  yang  dimaksud    Prinsip  Ekuitas  adalah tiap  peserta  yang  membayar  iuran  akan  mendapatkan  pelayanan  kesehatan sebanding  dengan  iuran  yang  dibayarkan,  dimana  JKN  adalah  asuransi kesehatan sosial. 9
Artinya,  wajib  bagi  seluruh  rakyat  sesuai  prinsip  kepesertaan  wajib Undang-Undang  SJSN,  yakni  seluruh  penduduk  wajib  jadi  peserta  asuransi sosial  kesehatan,  dan  wajib  membayar  premi/iuran  tiap  bulannya.  Didalam Bab  V  pasal  19  ayat  (3)  UU  24  Tahun  2011  Tentang  BPJS  disebutkan  :  “ Peserta  yang  bukan  pekerja  dan  bukan  penerima  bantuan  Iuran  (Mandiri) wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tangung jawabnya kepada BPJS. 10 Dan  pada  Pasal  17  ayat  (2)  disebutkan  ;  “  sanksi  administratif sebagaimana dimaksudkan dapat berupa : (a) teguran tertulis ; (b) denda atau ; (c) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. 11
Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI), 12 atas  nama  hak  sosial  rakyat,  tetapi  hak  itu tidak langsung  diberikan  kepada  rakyat,  tetapi  dibayarkan  pada  pihak  ketiga
7 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: Rajawali, 2008), Ed. 1. hlm.21-22
8 Pasal 1 ayat (3). UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
9 Kementeria  Kesehatan  RI, Buku  Pegangan  Sosalisasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional dalam sistem jaminan sosial (Jakarta: Kemnterian Kesehatan RI, 2013), hlm 16.
10 Pasal  19  Ayat  (3)  UU  No  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial
11 Pasal 17 Ayat (2) UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
12 Pasal 7 ayat (1) UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(BPJS)  dari  uang  rakyat  yang  dipungut  melalui  pajak,  begitu  pula  dengan peserta  mandiri  merka  yang    wajib  membayar  iuran  setiap  bulannya  harus menyisihkan  gaji  mereka  setiap  bulannya  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  ,  dan  itupun  terdiri  dari  III  kelas  ,  yang  terdiri  dari  kelas  Atas  (I) kelas  menengah  (II),  kelas  Bawah  (III).  Jadi,  realitanya  rakyat  diwajibkan membiayai  layanan  kesehatan  mereka  sendiri  dan  sesama  rakyat  lainnya. Artinya di sini rakyat/peserta jaminan sosial seakan dimandirikan dan negara melepaskan tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja.  Sebagai  peserta  BPJS  Kesehatan  apabila  tidak  membayar  iuran  akan dikenakan  sanksi  (hukuman).  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  sistem  jaminan sosial dalam hukum Islam.
Dalam  permasalahan  pengelolan  dana  jaminan  sosial  yang  terkumpul tidak ada pemisahan dana antara dana Tabarru dan dana Premi wajib peserta, sedangkan  dalam  Asuransi  syariah,  khususnya  asuransi  sosial  harus dibedakan antara dana Tabarru dan dana bukan Tabarru.
Ini  merupakan  persoalan  muamalah,  dalam  hal  asuransi  sosial, bagaimana  penerapan  program  pemerintah  berupa  Badan  Penyelenggara Jaminan  Kesehatan ini  dengan  melihat  prinsip  akad  dalam  asuransi  dan  hal- hal yang terlarang dalam muamalah , misalnya : Maysir, Gharar, Riba.
Aminuddin  Yakub,  anggota  Komisi  Fatwa  MUI  menjelaskan  “operasi BPJS Kesehatan dinilai tidak sesuai prinsip syariah karena mengandung unsur gharar (penipuan/ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan riba. ‟‟Unsur gharar muncul  karena  tidak  ada  akad  dalam  kepesertaan  BPJS  Kesehatan,  kalau memang  uang  premi  itu  disetor  seluruhnya  untuk  gotong  royong  membantu masyarakat  lainyang  susah,  tanpa  meminta  return  investasi,  harus  ada landasan akad  tabarru atau hibah/hadiah. ‟‟ nyatanya  tidak ada akad, Bahkan diwajibkan,"BPJS  Kesehatan  dibilang  maisir  (perjudian)  karena  masih menggunakan akad jual beli. Kalau akad jual beli, pembayaran premi tersebut harus memiliki kejelasan klaim.Namun, di BPJS Kesehatan, pembagian klaim yang  diterima  para  pembayar  premi  tidak  jelas.  "Ada  yang  mendapat  klaim besar  sekali,  bisa  jadi  juga  kecil  sekali  dapatnya,  atau  bahkan  tidak  dapat sama  sekali  karena  tidak  sakit,".  Karena  ketidak  jelasan  itulah,  BPJS Kesehatan  bisa  disebut  perjudian.  Sementara  itu,  hukum  perjudian  adalah haram  dalam  Islam.  Aminuddin  mengakui  bahwa  rakyat  harus  mengikuti kebijakan  pemerintah  (ulil  amri).  Namun,syaratnya  jelas:  selama  kebijakan dari  pemerintah  itu  tidak  mengandung  unsur  maksiat.  Kebijakan  yang  tidak sesuai syariah tersebut juga bisa dikatakan kebijakan yang maksiat. 13
Sedangkan  menurut,  Dosen  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta Anwar Abbas mengatakan tata cara yang harus dipenuhi BPJS  Kesehatan.  Mulai  akad,niat  dan  maksud  peserta,  denda,  tempat investasi  dana  iuran,  hingga  penyimpanan  dana  yang  tidak  boleh  di  bank konvensional.  Dia  menyatakan,  negara  wajib  mencermati  apa  yang  telah menjadi rekomendasi MUI. Sebab, 88 persen dari penduduk negeri ini adalah muslim.  Hal  itu,  menurut  dia,  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  tentang
13 https://Pendapat  tentang  hukum  BPJS.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
jaminan  kemerdekaan  tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. "Jadi,  berdasar  ketentuan  tersebut,  MUI  yang  bertugas  melindungi  umatnya harus  bisa  memberikan  penjelasan  mana  yang  halal  dan  mana  yang  haram. Bukan berarti MUI anti-BPJS. MUI hanya ingin BPJS sukses tanpa menabrak ketentuan agama,"
Di pihak lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan sudah  menurunkan  tim  untuk  memantau  apakah  terjadi  gangguan  pada pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat setelah munculnya pernyataan MUI.  "Layanan  masih  berjalan  baik,"  Menurut  Nila,  sempat  ada kekhawatiran  bahwa  sebagianmasyarakat  pemegang  kartu  BPJS  Kesehatan akan  enggan  menggunakan  layanan  karena  dinilai  tidak  syariah.  Namun, pantauan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih  mendatangi fasilitas  kesehatan  dengan  memanfaatkan  kartu  BPJS  Kesehatan.  "Sebab, saya kira masyarakat memang masih butuh BPJS Kesehatan," 14

## B. TINJAUAN TEORITIS

## 1. Pengertian Iuran kesehatan
Iuran  kesehatan  adalah  besarnya  dana  yang  harus  dikeluarkan  untuk menyelenggarakan  dan  memanfaatkan  berbagai  upaya  kesehatan  yang diperlukan  oleh  perorangan,  keluarga,  kelompok,  dan  masyarakat.  Iuran kesehatan  harus  kuat,  stabil,  dan  selalu  berkesinambungan  untuk  menjamin terselenggaranya kecukupan, pemerataan, efisiensi, dan efektifitas pembiayaan  kesehatan  itu  sendiri. 15 Pengertian  Iuran  tersebut  merujuk  pada dua sudut pandang berikut:
a. Penyelenggara  pelayanan  kesehatan  ( health  provider )  yaitu  besarnya dana  untuk  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  berupa  dana investasi serta dana operasional.
b. Pemakai  jasa  pelayanan  ( health consumer)  yaitu  besarnya  dana  yang dikeluarkan untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan.
2. Dasar Hukum Iuran kesehatan
Kesehatan  merupakan  hak  asasi  setiap  manusia  yang  tidak  dapat dihapus dalam dirinya karena hak kesehatan tersebut telah ada sejak manusia itu  lahir  dan  harus  dijaga  keberlangsungannya  tanpa  adanya  diskriminasi. Setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi  pembangunan  negara,  dan  upaya  pembangunan  harus  dilandasi  dengan wawasan  kesehatan  dalam  arti  pembangunan  nasional  harus  memperhatikan kesehatan  masyarakat  dan  merupakan  tanggungjawab  semua  pihak  baik pemerintah maupun masyarakat. 16
Hal  ini  dipertegas  oleh  konstitusi  Republik  Indonesia  yang  tercantum dalam  Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945
14 Kontroversi MUI  yang  mengharamkan BPJS  Kesehatan (senin, 3Agustus 2015 ; 10.35 WIB)
15 Tim  penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  ( Jakarta:  Balai Pustaka, 2005), h.864.
16 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
yang  menyatakan  : ” Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Mewujudkan  amanat  konstitusi  tersebut,  pemerintah  Indonesia  harus melaksanakan  suatu  program  jaminan  kesehatan  agar  hak  kesehatan  seluruh rakyat  dapat  terjamin  dan  program  tersebut  dilaksanakan  dengan  prinsip asuransi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  perintah  Pasal  19  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jamainan  Sosial  Nasional (SJSN)  yang  menyatakan  :  “Jaminan  kesehatan  diselenggarakan  secara nasional  berdasarkan  prinsip  asuransi  sosial  dan  prinsip  ekuitas”.Menurut Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  yang  dimaksud dengan  asuransi  sosial  adalah  “Suatu  mekanisme  pengumpulan  dana  yang bersifat  wajib  yang  berasal  dari  iuran  guna  memberikan  perlindungan  atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya”.
Sedangkan  prinsip  ekuitas  adalah  pelayanan  yang  didapatkan  sesuai  dengan jumlah besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta. 17
Berkaitan  dengan  pengertian  asuransi  yang  dikaitkan  dengan  hukum perdata  Yusuf  Shofie  yang  dikutip  dari  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa :
“Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian  dua  belah  pihak  atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dan menerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan  penggantian  kepada tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin akan  diderita  tertanggung  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti, atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungkan”.
Pengakuan  jaminan  sosial  sebagai  salah  satu  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia  telah  dikejawantahkan  oleh  negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini terbukti  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.  Pasal  41  ayat  (1)  undang-undang  ini  menentukan,  bahwa:  “Setiap warga  negara  berhakatas  jaminan  sosial  yang  dibutuhkan  untuk  hidup  layak serta untukperkembangan pribadinya secara utuh”.
Wajib  bagi  seluruh  rakyat  sesuai  prinsip  kepesertaan  wajib  Undang- Undang  SJSN,  yakni  seluruh  penduduk  wajib  jadi  peserta  asuransi  sosial kesehatan,  dan  wajib  membayar  premi/iuran  tiap  bulannya.  Didalam  Bab  V pasal  19  ayat  (3)  UU  24  Tahun  2011  Tentang  BPJS  disebutkan  :  “  Peserta yang  bukan  pekerja  dan  bukan  penerima  bantuan  Iuran  (Mandiri)  wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tangung jawabnya kepada BPJS. 18Dan pada Pasal 17 ayat (2) disebutkan ; “ sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan  dapat  berupa  :  (a)  teguran  tertulis  ;  (b)  denda  atau  ;  (c)  tidak mendapat pelayanan publik tertentu. 19
17 https://pengertian asuransi.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
18 Pasal 19 Ayat (3) UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 19 Pasal  17  Ayat  (2)  UU  No  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial
Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI), 20 atas  nama  hak  sosial  rakyat,  tetapi  hak  itu tidak langsung  diberikan  kepada  rakyat,  tetapi  dibayarkan  pada  pihak  ketiga (BPJS)  dari  uang  rakyat  yang  dipungut  melalui  pajak,  begitu  pula  dengan peserta  mandiri  merka  yang    wajib  membayar  iuran  setiap  bulannya  harus menyisihkan  gaji  mereka  setiap  bulannya  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  ,  dan  itupun  terdiri  dari  III  kelas  ,  yang  terdiri  dari  kelas  Atas  (I) kelas  menengah  (II),  kelas  Bawah  (III).  Jadi,  realitanya  rakyat  diwajibkan membiayai  layanan  kesehatan  mereka  sendiri  dan  sesama  rakyat  lainnya. Artinya di sini rakyat/peserta jaminan sosial seakan dimandirikan dan negara melepaskan tanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja.  Sebagai  peserta  BPJS  Kesehatan  apabila  tidak  membayar  iuran  akan dikenakan  sanksi  (hukuman).  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  sistem  jaminan sosial dalam hukum Islam.Peserta mandiri yang dimaksud peserta yang bukan penerima upah/bukan pekerja.
Peserta  mandiri  adalah  peserta   pekerja  bukan  penerima   upah  / peserta   bukan  pekerja.Badan  Penyelenggara  yang  telah  ditunjuk  untuk menyelenggarakan  jaminan  kesehatan  adalah  BPJS  (Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial)  Kesehatan  yaitu  Badan  hukum  yang  dibentuk  untuk menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan  dan  PT.  ASKES  yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi BPJS Kesehatan.
3. Kelebihan dan keunggulan BPJS Kesehatan
1. Hampir semua penyakit ditanggung BPJS Kesehatan
2. BPJS  menanggung  semua  penyakit  yang  dikecualikan  banyak asuransi swasta
3. Menanggung tanpa melihat kondisi sebelumnya
4. Preminya murah
5. Berani jamin seumur hidup
4. Kekurangan dan kelemahan BPJS Kesehatan
1. Tidak ada akad saat pendaftaran
2. Belum semua rumah sakit taat peraturan
3. Ada unsur pemaksaan
4. Unsur riba
5. Antrian lama, kamar penuh
6. Rujukan berjanjang
7. Tidak menanggung kecelakaan lalu lintas 21

## 5. Visi BPJS Kesehatan
Paling  lambat  1  Januari  2019,  seluruh  penduduk  Indonesia  memiliki jaminan  kesehatan  nasional  untuk  memperoleh  manfaat  pemeliharaan kesehatan  dan  perlindungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar kesehatannya  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan  yang  handal, unggul dan terpercaya.
20 Pasal 7 ayat (1) UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
21 http://www.pasiensehat.com/2015/09/kekurangan-dan-kelemahan-bpjs- kesehatan.html 20.02 WIB
6. Misi BPJS Kesehatan
a. Membangun  kemitraan  strategis  dengan  berbagai  lembaga  dan mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  perluasan  kepesertaan Jaminan kesehatan Nasional (JKN) b. Menjalankan  dan  memantapkan  system  jaminan  kesehatan  yang efektif,  efisien,  dan  bermutu  kepada  peserta  melalui  kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan
c. Mengoptimalkan  pengelolaan  dana  program  jaminan  sosial  dan dana  BPJS  Kesehatan  secara  efektif,  efisien,  transparan  dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program
d. Membangun  BPJS  Kesehatan  yang  efektif  berlandaskan  prinsip- prinsip  tata  kelola  organisasi  yang  baik  dan  meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul
e. Mengimplementasikan  dan  mengemban  system  perencanaan  dan evaluasi,kajian,  manajemen  mutu  dan  manajemen  resiko  atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan f. Mengembangkan  dan  memantapkan  teknologi  informasi  dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan. 22
7. Landasan hukum BPJS Kesehatan:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional.
c. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## 8. Hak BPJS Kesehatan
UU  BPJS  menentukan  dalam  melaksanakan  kewenangannya,  BPJS berhak:
a. Memperoleh  dana  operasional  untuk  penyelenggaraan  program yang  bersumber  dari  Dana  Jaminan  Sosial  dan/atau  sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Memperoleh  hasil  monitoring  dan  evaluasi  penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN.
Dalam  Penjelasan  Pasal  12  huruf  a  UU  BPJS  dikemukakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  “dana  operasional”  adalah  bagian  dari  akumulasi iuran  jaminan  sosial  dan  hasil  pengembangannya  yang  dapat  digunakan BPJS  untuk  membiayai  kegiatan  operasional  penyelenggaraan  program jaminan sosial. 23
UU  BPJS  tidak  memberikan  pengaturan  mengenai  berapa  besaran “dana operasional” yang dapat diambil dari akumulasi iuran jaminan sosial dan  hasil  pengembangannnya.  UU  BPJS  tidak  juga  mendelegasikan
22 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
23 https://Hak bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada peraturan perundang- undangan di bawah Undang-undang.
“Dana  Operasional”  yang  digunakan  oleh  BPJS  untuk  membiayai kegiatan  operasional  penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  tentunya harus  cukup  pantas  jumlahnya  agar  BPJS  dapat  bekerja  secara  optimal, tetapi  tidak  boleh  berlebihan  apalagi  menjadi  seperti  kata  pepatah  “lebih besar pasak daripada tiang”.
Besaran  “dana  operasional”  harus  dihitung  dengan  cermat, mengunakan ratio yang wajar sesuai dengan best practice penyelenggaraan program jaminan sosial.
Mengenai  hak  memperoleh  hasil  monitoring  dan  evaluasi penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  dari  DJSN  setiap  6  bulan, dimaksudkan  agar  BPJS  memperoleh  umpan  balik  sebagai  bahan  untuk melakukan  tindakan  korektif  memperbaiki  penyelenggaraan  program jaminan  sosial.  Perbaikan  penyelenggaraan  program  akan  memberikan dampak pada pelayanan yang semakin baik kepada peserta.Tentunya DJSN sendiri  dituntut  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  secara  objektif dan  profesional  untuk  menjamin  terselenggaranya  program  jaminan  sosial yang  optimal  dan  berkelanjutan,  termasuk  tingkat  kesehatan  keuangan BPJS. 24

## 9. Kewajiban BPJS Keseatan
UU  BPJS  menentukan  bahwa  untuk  melaksanakan  tugasnya,  BPJS berkewajiban untuk:
a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; Yang  dimaksud  dengan  ”nomor  identitas  tunggal”  adalah  nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap peserta untuk menjamin  tertib  administrasi atas  hak  dan  kewajiban  setiap  peserta.
Nomor  identitas  tunggal  berlaku  untuk  semua  program  jaminan sosial.
b. Mengembangkan  asset  Dana  Jaminan  Sosial  dan  asset  BPJS  untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
c. Memberikan  informasi  melalui  media  massa  cetak  dan  elektronik mengenai  kinerja,  kondisi  keuangan,  serta  kekayaan  dan  hasil pengembangannya;  Informasi  mengenai  kinerja  dan  kondisi keuangan  BPJS  mencakup  informasi  mengenai  jumlah  asset  dan liabilitas,  penerimaan,  dan  pengeluaran  untuk  setiap  Dana  Jaminan Sosial,  dan/atau  jumlah  asset  dan  liabilitas,  penerimaan  dan pengeluaran BPJS.
d. Memberikan  manfaat  kepada  seluruh  peserta  sesuai  dengan  UU SJSN;
e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
24 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
f. Memberikan  informasi  kepada  peserta  mengenai  prosedur  untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban;
g. Memberikan  informasi  kepada  peserta  mengenai  saldo  JHT  dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun;
h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun;
i. Membentuk  cadangan  teknis  sesuai  dengan  standar  praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum
j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan
k. Melaporkan  pelaksanaan  setiap  program,  termasuk  kondisi keuangan,  secara  berkala  6  bulan  sekali  kepada  Presiden  dengan tembusan kepada DJSN.
Jika  dicermati  ke  11  kewajiban  BPJS  tersebut  berkaitan  dengan governance BPJS sebagai badan hukum publik. BPJS harus dikelolan sesuai dengan  prinsip-prinsip transparency,  accountability  and  responsibility, responsiveness, independency, dan fairness. 25
Dari  11  kewajiban  yang  diatur  dalam  UU  BPJS,  5  diantaranya menyangkut kewajiban BPJS memberikan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  memang  mewajibkan  badan publik untuk mengumumkan informasi publik yang meliputi informasi yang berkaitan  dengan  badan  publik,  informasi  mengenai  kegiatan  dan  kinerja badan  publik,  informasi  mengenai  laporan  keuangan,  dan  informasi  lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## B. Tinjauan Terhadap BPJS Kesehatan
1. Tinjauan Umum BPJS Kesehatan
Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas)  adalah  program  bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang  diselenggarakan  secara  nasional,  agar  terjadi  subsidi  silang  dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Upaya pelaksanaan Jamkesmas merupakan perwujudan pemenuhan hak  rakyat  atas  kesehatan  dan  amanat  Undang–Undang  Nomor  40  Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan merupakan salah satu  komitmen  pemerintah  dalam  pembangunan  kesehatan  di  Indonesia. Namun karena hingga saat ini peraturan pelaksana dan lembaga yang harus dibentuk  berdasarkan  Undang–Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  belum  terbentuk,  Departemen Kesehatan  mengeluarkan  kebijakan  program  jaminan  kesehatan  untuk masyarakat  miskin  sebagai  wujud  pemenuhan  hak  rakyat  atas  kesehatan tersebut. 26 Pelaksanaan  kebijakan  Jamkesmas  dituangkan  dalam  Keputusan
25 https://visi bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
Menteri  Kesehatan  Nomor  125/Menkes/SK/II/2008tentang  Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Pemeliharaan  kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  dengan  prinsip jaminan  kesehatan  melalui  mekanisme  asuransi  sosial  sebagai  awal  dari pengembangan  sistem  jaminan  kesehatan  sosial  secara  menyeluruh  yang bersifat  wajib  bagi  seluruh  masyarakat.  Sistemjaminan  pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas) ini dapat mendorong perubahan- perubahan  mendasar  seperti  penataan  standarisasi  pelayanan,  standarisasi tarif  yang  didasari  perhitungan  yang  benar,  penataan  formularium  dan penggunaan  obat  rasional,  yang  berdampak  pada  kendali  mutu  dan  kendali biaya.
Mulai  tanggal  1  januari  2014  BPJS  menyelenggarakan  Program Jaminan  Pelayanan  Kesehatan,  bagi  tenaga  kerja  yang  mengikuti  program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan semua akan dialihkan ke BPJS kesehatan. BPJS Kesehatan akan memberikan manfaatperlindungan sesuai dengan hak dan  ketentuan  yang  berlaku.Sedangkan  BPJS  merupakan  lembaga  yang dibentuk  untuk  menyelenggarakan  Program  Jaminan  Sosial  di  Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  dan  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011.  Secara  singkat  jaminan  sosial  diartikan  sebagai bentuk  perlindungan  sosial  yang  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat mendapatkan kebutuhan dasar yang layak. 27
Di dalam program BPJS jaminan sosial dibagi kedalam 5 jenis program jaminan  sosial  dan  penyelenggaraan  yang  dibuat  dalam  2  program penyelengaraan, yaitu :
a.  Program  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan,  dengan programnya  adalah  Jaminan  Kesehatan  yang  berlaku  mulai  1 Januari 2014.
b.  Program  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan, dengan  programnya  adalah  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan Hari  Tua,  Jaminan  Pensiun,  dan  Jaminan  Kematian  yang direncanakan dapat dimulai mulai 1 Juli 2015.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  adalah  badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  adalah  peleburan  4  (empat)  badan usaha milik negara menjadi satu badan hukum, 4 (empat) badan usaha yang dimaksud  adalah  PT  TASPEN,  PT  JAMSOSTEK,  PT  ASABRI,  dan  PT ASKES.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  ini  berbentuk  seperti asuransi,  nantinya  semua  warga  indonesia  diwajibkan  untuk  mengikuti program ini. Dalam mengikuti program ini peserta BPJS di bagi menjadi 2 kelompok,  yaitu  untuk  mayarakat  yang  mampu  dan  kelompok  masyarakat yang kurang mampu. 28
Peserta kelompok BPJS di bagi 2 kelompok yaitu:
a. PBI  (yang  selanjutnya  disebut  Penerima  Bantuan  Iuran)  jaminan kesehatan, yaitu PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan  orang  tidak  mampu  sebagaimana  diamanatkan  Undang-undang  SJSN
27 https://visi bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
28 file:/// /Sejarah%20Singkat%20BPJS%20Kesehatan.html.
yang  iurannya  dibayarkan  oleh  pemerintah  sebagai  peserta  program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah
b. Bukan PBI jaminan kesehatan.
2. Syarat keikutsertaan BPJS Kesehatan
a. Pengguna Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan harus memiliki usia yang cukup  secara  hukum  untuk  melaksanakan  kewajiban  hukum  yang mengikat  dari  setiap  kewajiban  apapun  yang  mungkin  terjadi  akibat penggunaan Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan
b. Mengisi dan memberikan data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan,
c. Mendaftarkan  diri  dan  anggota  keluarganya  menjadi  peserta  BPJS Kesehatan.
d. Membayar  iuran  setiap  bulan  selambat-lambatnya  tanggal  10  (sepuluh) setiap bulan
e. Melaporkan  perubahan  status  data  peserta  dan  anggota  keluarga, perubahan  yang  dimaksud  adalah  perubahan  fasilitas  kesehatan,  susunan keluarga/jumlah peserta, dan anggota keluarga tambahan
f. Menjaga  identitas  peserta  (Kartu  BPJS  Kesehatan  atau  e  ID)  agar  tidak rusak, hilang atau dimanfaat oleh orang yang tidak berhak
g. Melaporkan  kehilangan  dan  kerusakan  identitas  peserta  yang  diterbitkan oleh BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan
h. Menyetujui  membayar  iuran  pertama  paling  cepat  14  hari  kalender  dan paling  lambat  30  hari  kalender  setelah  menerima  Virtual  Account  untuk mendapatkan hak dan manfaat jaminan kesehatan
Menyetujui mengulang proses pendaftaran apabila :
a. Belum  melakukan  pembayaran  iuran  pertama  sampai  dengan  30  (tiga puluh) hari kalender sejak Virtual Account diterima; atau
b. Melakukan  perubahan  data  setelah  14  (empat  belas)  hari  kalender  sejak Virtual Account diterima dan belum melakukan pembayaran iuran pertama
3. Kepesertaan BPJS Kesehatan Kepersertaan anggota BPJS meliputi :
a. Peserta
Yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
b. Pekerja
Adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  gaji,  upah,  atau imbalan dalm bentuk lain.
c. Pemberi Kerja Adalah  perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan  lainya  yang memperkerjakan  tenaga  kerja,  atau  penyelenggara  Negara  yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainya. 29
29 https://kepesertaan  bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2  07.37 WIB
4. Klasifikasi Penerima Bantuan BPJS
a. Penerima bantuan BPJS tersebut meliputi : Peserta  PBI  Jaminan  Kesehatan  meliputi  orang  yang  tergolong  fakir miskin dan orang tidak mampu.
b. Peserta bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolongfakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas :
I. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya yaitupegawai negeri sipil,  Anggota  TNI,  POLRI,  PejabatNegara,  Pegawai  Pemerintan Non Pegawai Negri,Pegawai Swasta
II. Pekerja  bukan  penerima  upah  dan  anggota  keluarganyaseperti pekerja di luar hubungan kerja atau pekerjamandiri,
III. Bukan pekerja dan anggota keluarganya meliputiInvestor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiunan, Veteran, Perintis Kemerdekaan
IV. Penerima  pensiunan  terdiri  atas  PNS,  Anggota  POLRI,TNI, Pejabat Negara yang berhenti dengan hakpensiun.

## 5. Pelayanan BPJS
a. Jenis Pelayanan
Ada dua jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh peserta JKN, yaitu berupa  pelayanan  kesehataan  (manfaat  medis)  serta  akomadasi  dan ambulan  (manfaat  non  medis).  Ambulan  hanya  diberikan  untuk pasien  rujukan  dari  fasilitas  kesehatan  dengan  kondisi  tertentu  yang ditetapkan oleh BPJS setempat.
b. Prosedur Pelayanan
Peserta  yang  memerlukan  pelayanan  kesehatan  pertama  tama  harus memperoleh  pelayanan  kesehatan  pada  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama.  Bila  peserta  memerlukan  pelayanan  kesehatan  tingkat lanjutan, maka hal itu harus dilakukan melelui rujukan oleh fasilitas kesehatan  tingkat  pertama,  kecuali  dalam  keadaan  kegawat daruratan.
c. Kompensasi Pelayanan
Bila  di  suatu  daerah  belum  ada  fasilitas  kesehatan  yang  memenuhi syarat  guna  memenuhi  kebutuhan  medissejumlah  peserta,  BPJS kesehatan wajib memberikan kompensasi.
d. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  meliputi  semua  fasiltas kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS. 30

## 6. Penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan, Berusaha sebaik mungkin untuk memberikan layanan kepada  masyarakat  yang  sudah  menjadi  peserta  BPJS  dengan  memberikan
30 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
pelayanan  kesehatan  terhadap  semua  jenis  penyakit  yang  diderita  pasien sebagai  peserta  BPJS. Sekarang  hampir  semua  penyakit  ditanggung  BPJS Kesehatan. 31
Peserta yang ingin berobat menggunakan kartu BPJS agar mendapatkan jaminan  kesehatan  yang  menjadi  hak  peserta  maka  peserta  juga  harus memenuhi  aturan  atau  prosedur  yang  berlaku,  dimana  peserta  supaya berobat  terlebih  dahulu  ke  faskes  1  yang  tertera  pada  kartu  BPJS  untuk mendapatkan penanganan pertama, jika memang mengharuskan rujuk maka pasien akan dirujuk ke RS yang juga bekerja sama dengan BPJS.
Sesuai dengan pedoman pelaksanaan JKN (permenkes 28/2014),  BPJS menanggung  semua  jenis  penyakit  yang  masuk  dalam  indikasi  medis kecuali  yang  disebutkan  secara  eksplisit  tidak  ditanggung,  seperti infertilitas,  estetika  dan  lain-lain. Agar  peserta  tahu  apa  saja  penyakit  yang dapat  ditanggung  bpjs  kesehatan,  dan  wajib  ditangani  di  faskes  1  sesuai dengan SKDI.
Ada  sekitar 155  jenis  penyakit  yang  ditanggung  BPJS  Kesehatan , Mulai  dari  penyakit  serius  seperti  jantung,  tumor,  kanker,  ginjal,  liver  dan lain sebagainya. Peserta harus mengetahui tentang ini, jadi tidak serta merta menuntut BPJS  Kesehatan  yang semestinya tidak kerumah sakit tapi minta ke rumah sakit dengan alasan “Kami kan bayar Iuran !! Kami Punya Hak” .
Permenkes No. 5 tahun 2014  yg  dijadikan acuan berjudul Panduan Praktik Klinik  di  Faskes  Tingkat  Pertama,  dimana  di  dalamnya  tertera  panduan diagnostik  dan  penatalaksanaan  @  penyakit,  yang  di  dalamnya  terdapat aturan  kapan  harus  dirujuk  ke  tingkat  lanjutan.  Jadi  bukan  berarti  semua penyakit  tersebut  nonspesialistik,  harus  ditangani  di  FKTP  dan  tidak  boleh dirujuk.
7. Prosedur pendaftaran peserta JKN BPJS KESEHATAN
a. Pendaftaran Bagi Penerima Bantuan Iuran / PBI Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta
PBI  dilakukan  oleh  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan di  bidang  statistik  (Badan  Pusat  Statistik)  yang  diverifikasi  dan  divalidasi oleh Kementerian Sosial.
Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat penduduk  yang  didaftarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  berdasarkan  SK Gubernur/Bupati/Walikota  bagi  Pemda  yang  mengintegrasikan  program Jamkesda ke program JKN. 32
b. Pendafataran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah / PPU
I. Perusahaan  /  Badan  usaha  mendaftarkan  seluruh  karyawan  beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan :
a) Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya
b) Data  Migrasi  karyawan  dan  anggota  keluarganya  sesuai  format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
31 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
32 https://prosedur pendaftaran.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB
a. Perusahaan  /  Badan  Usaha  menerima   nomor Virtual Account (VA)  untuk  dilakukan  pembayaran  ke  Bank  yang telah bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI) b. Bukti  Pembayaran  iuran  diserahkan  ke  Kantor  BPJS Kesehatan  untuk  dicetakkan  kartu  JKN  atau  mencetak  e-ID secara mandiri oleh Perusahaan/ Badan Usaha.
c. Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah / PBPU dan Bukan Pekerja
Pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja
a. Calon  peserta  mendaftar  secara  perorangan  di  Kantor  BPJS Kesehatan b. Mendaftarkan  seluruh  anggota  keluarga  yang  ada  di  Kartu Keluarga c. Mengisi  formulir  Daftar  Isian  Peserta  (DIP)  dengan melampirkan: 1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 2. Fotokopi KTP/Paspor, masing-masing 1 lembar 3. Fotokopi  Buku  Tabungan  salah  satu  peserta  yang  ada didalam Kartu Keluarga 4. Pasfoto 3 x 4, masing-masing sebanyak 1 lembar. d. Setelah mendaftar, calon peserta memperoleh Nomor Virtual Account (VA) e. Melakukan  pembayaran  iuran  ke  Bank  yang  bekerja  sama (BRI/Mandiri/BNI) f. Bukti  pembayaran  iuran  diserahkan  ke  kantor  BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN. Pendaftaran selain di Kantor  BPJS  Kesehatan,  dapat  melalui  Website  BPJS Kesehatan
8. Pendaftaran  Bukan  Pekerja  Melalui  Entitas  Berbadan  Hukum (Pensiunan BUMN/BUMD)
Proses  pendaftaran  pensiunan  yang  dana  pensiunnya  dikelola  oleh entitas  berbadan  hukum  dapat  didaftarkan  secara  kolektif  melalui  entitas berbadan  hukum  yaitu  dengan  mengisi  formulir  registrasi  dan  formulir migrasi data peserta. 33

## Premi perbulan :
a. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah. b. Iuran  bagi  Peserta  Pekerja  Penerima  Upah  yang  bekerja  pada Lembaga  Pemerintahan  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil, anggota  TNI,  anggota  Polri,  pejabat  negara,  dan  pegawai pemerintah  non  pegawai  negeri  sebesar  5%  (lima  persen)  dari Gaji  atau  Upah  per  bulan  dengan  ketentuan  :  3%  (tiga  persen) dibayar  oleh  pemberi  kerja  dan  2%  (dua  persen)  dibayar  oleh peserta.
33 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB, opcit.
c. Iuran  bagi  Peserta  Pekerja  Penerima  Upah  yang  bekerja  di BUMN,  BUMD  dan  Swasta  sebesar  4,5%  (empat  koma  lima persen)  dari  Gaji  atau  Upah  per  bulan  dengan  ketentuan  :  4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. d. Iuran  untuk  keluarga  tambahan  Pekerja  Penerima  Upah  yang terdiri  dari  anak  ke  4  dan  seterusnya,  ayah,  ibu  dan  mertua, besaran  iuran  sebesar  sebesar  1%  (satu  persen)  dari  gaji  atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. e. Iuran  bagi  kerabat  lain  dari  pekerja  penerima  upah  (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan  penerima  upah  serta  iuran  peserta  bukan  pekerja  adalah sebesar: 1. Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per  orang  per  bulan  dengan  manfaat  pelayanan  di  ruang perawatan Kelas III. 2. Sebesar  Rp.  42.500,-  (empat  puluh  dua  ribu  lima  ratus rupiah)  per  orang  per  bulan  dengan  manfaat  pelayanan  di ruang perawatan Kelas II. 3. Sebesar  Rp.  59.500,-  (lima  puluh  sembilan  ribu  lima  ratus rupiah)  per  orang  per  bulan  dengan  manfaat  pelayanan  di ruang perawatan Kelas I. f. Iuran  Jaminan  Kesehatan  bagi  Veteran,  Perintis  Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan,  iurannya  ditetapkan  sebesar  5%  (lima  persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri
Sipil  golongan  ruang  III/a  dengan  masa  kerja  14  (empat  belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
g. Pembayaran  iuran  paling  lambat  tanggal  10  (sepuluh)  setiap bulan. 34
9. Denda keterlambatan pembayaran iuran
a. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan  denda  administratif  sebesar  2%  (dua  persen)  per bulan  dari  total  iuran  yang  tertunggak  paling  banyak  untuk waktu  3  (tiga)  bulan,  yang  dibayarkan  bersamaan  dengan  total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. b. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah  dan  Bukan  Pekerja  dikenakan  denda  keterlambatan sebesar  2%  (dua  persen)  per  bulan  dari  total  iuran  yang tertunggak  paling  banyak  untuk  waktu  6  (enam)  bulan  yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. 35
34 http://www.antaranews.com/berita/376166/tanya-jawab-bpjs-kesehatan di akses tanggal 30 maret 2014 pukul 14:53 wib
35 https://Denda bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2 07.37 WIB

## C. METODOLOGI PENELITIAN
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Adapun  penelitian  dilakukan  pada  tanggal  08  Maret  s/d  08  Juni  2016. Bertempatdi  Pustaka  Wilayah  Kota  Dumai.Yang  menjadi  subjek  dalam penelitian  ini  adalah  Iuran  yang  digunakan  dalam  BPJS  Kesehatan,  Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah BAB V Pasal 19Ayat 3 Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosia l
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Yakni  data  yang  bersumber  dari  Web  BPJS  Kesehatan.  Data  yang  di ambil  dari  web  resmi  BPJS  Kesehatan.  Adapun  data  premier  adalah data  yang  di  ambil  dari  Al-Qur‟an,  Hadits,  Undang-undang  dan peraturan lainya yang berhubungan dengan pembahasan BPJS.
b. Sumber Data Sekunder
Yakni data yang di ambil dari beberapa literatur yang ada hubungannya dengan  penelitian  ini,  seperti  bahan-bahan  yang  bersangkutan  dengan Hukum Asuransi Kesehatan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Kepustakaan  ( Library Research ).  Metode  yang  dipakai  adalah  pendekatan  kualitatif.  Metode kualitatif  adalah  termasuk  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  analisis  yaitu  melakukan  telaah  hukum  Islam  terhadap  Iuran BPJS Kesehatan.
4. Teknik Analisis Data
a. Deskriptif  Analitik,  yaitu  menggambarkan  secara  tepat  masalah  yang sedang  di  teliti  sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  untuk  kemudian  di analisa.
b. Deduktif,  yaitu  membahas  dari  data  yang  umum  kepada  yang  khusus untuk ditarik kesimpulan dan adakalanya dengan menguraikan pendapat para  ahli/ulama‟  yang  kemudian  di  analisa  untuk  di  ambil  suatu kesimpulan.
c. Induktif,  yaitu  dengan  mengumpulkan  fakta-fakta  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang  di  teliti,  kemudian  dari  fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.

## D. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Iuran di kantor BPJS Kesehatan
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  menjelaskan  bahwa  untuk  mewujudkan tujuan  sistem  jaminan sosial  nasional  perlu  dibentuk  badan  penyelenggara  yang  berbentuk  badan hukum  berdasarkan  prinsip  kegotong  royongan,  nirlaba,  keterbukaan,  kehati- hatian,akuntabilitas,  portabilitas,  kepesertaan  bersifat  wajib,  dana  amanat,  dan hasil  pengelolaan  dana  jaminan  sosial  seluruhnya  untuk  pengembangan
program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. 36 Dalam undang-undang tersebut  juga  dikatakan  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  52 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional,  harus  dibentuk  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  dengan Undang-Undang  yang  merupakan  transformasi  keempat  Badan  Usaha  Milik Negara  untuk  mempercepat  terselenggaranya  sistem  jaminan  sosial  nasional bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  BPJS  bertujuan  untuk  mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. 37
Untuk  lebih  lanjut  akan  dijelaskan  pelaksanaan  pembayaran  iuran  bagi anggota  BPJS  kesehatan.  Dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  12  tahun  2013 Tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan, tentang Pembayaran Iuran pasal 16 ayat (3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan  peserta  bukan  Pekerja  dibayar  oleh  Peserta  yang  bersangkutan,  pasal  17 ayat  (5)  Peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  dan  Peserta  bukan  Pekerja wajib membayar  Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan, Pasal 17A(1) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar  Iuran  Jaminan  Kesehatan  kepada  BPJS  Kesehatan  paling  lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
Sanksi keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan tertuang sebagai berikut :
Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran  Iuran Jaminan Kesehatan lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan  dalam  Pasal  17A  ayat  (1), penjaminan  Peserta diberhentikan sementara. 38
Bagi  peserta  perorangan  akan  membayar  iuran  sebesar  kemampuan  dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:
1. Untuk  mendapat  fasilitas  kelas  I  dikenai iuran  Rp  59.500  per  orang per bulan.
2. Untuk  mendapat  fasilitas  kelas  II  dikenai  iuran  Rp  42.500  per orangper bulan.
3. Untuk  mendapat  fasilitas  kelas  III  dikenai  iuran  Rp  25.500  per orangper bulan.
Pembayaran  iuran  ini  dilakukan  paling  lambat  tanggal  10  setiap  bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran . Para pengurus BPJS Kesehatan tengah mengkaji ulang beberapa peraturan presiden yang melandasi kerja BPJS Kesehatan, mulai dari  kenaikan iuran,  prosedur  berobat  menggunakan  bpjs  untuk  bisa  mendapatkan  klaim hingga  peraturan  mengenai  peserta  yang  telat  membayar  iuran  bpjs.  Revisi
36 Abbas Salim, Asuransi & Manajemen Risiko, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 125.
37 Al-Mahmud Latif Abdul Mahmud, At-Ta‟min al-Ijtima‟i Fi Dhanu‟i asy-Syari‟ah Al-Islamiyah, h. 221.
38 http://www.hakayuci.com/2016/03/sanksi-telat-bayar-iuran-bpjs-kesehatan-dalam- Peraturan-Presiden-Nomor-19-Tahun-2016.html
peraturan  tentang  telat  bayar  iuran   telah  tertulis  dalam  peraturan  presiden Nomor 19/2016. 39
Pada peraturan sebelumnya pada pasal 17 ayat 5 Perpres 12/2013 tertera, menyatakan  bahwa  bagi  peserta  yang  telat  membayar  iuran  bpjs  akan dikenakan  denda  maksimal  2%  per  bulan  dari  total  tunggakan  iuran  yang tertanggung (Belum dibayar), dan jika menunggak hingga 3 bulan maka status akan  di  nonaktifkan.Dalam  aturan  baru  terdapat  perbagaan  yaitu  denda  yang harus  dibayar  bagi  peserta  yang  menunggak  sebesar  2,5%  dari dari  biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Keterlambatan pembayaran iuran lebih dari satu bulan sejak tanggal 10, penjaminan peserta diberhentikan sementara.
Dalam  waktu  45  hari  sejak  status  kepesertaan  aktif  kembali,  peserta wajib  membayar  denda  kepada  BPJS  Kesehatan  untuk  setiap  pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya. Denda yang dimaksud 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan:
 Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan
 Besar denda paling tinggi Rp 30 juta
Kementerian  Kesehatan  mengimbau  masyarakat  untuk  tidak  telat membayar  iuran  per  bulan  per  orang.  Apalagi  dengan  terbitnya  Peraturan Presiden  Nomor  19/2016  yang  baru,  masyarakat  harus  membayar  iuran  lebih dari  sebelumnya.  Dilihat  dari  sisi  syariah  Pelayanan  kesehatan  menduduki posisi  yang  sangat  penting.  Pelayanan  kesehatan adalah  bagian  dari  maqashid syariah , yaitu  memelihara  diri(jiwa)  yang  disebut  oleh  ulama  dengan  istilah Hifz  Al-Nafs .  Kebijakan  Negara  untuk  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  ini merupakan tonggak baru di Indonesia, di mana Negara semakin menunjukkan perannya  dalam  pembangunan  kesejahteraan  rakyat  seperti  dicita-citakan  oleh para pendiri bangsa ini.
Pelaksanaan  Iuran  Jaminan  Kesehatan  yang  bersifat  Jaminan  sosial sebetulnya  tidaklah  menjamin  suatu  risiko  di  dalam  pertanggungan  asuransi jiwa.  Alasan  yang  dapat  dikemukakan  ialah,  sebab  tidak  menjamin  risiko kematian, oleh karena itu, pada umumnya uang yang dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan merupakan uang yang ditabung tiap-tiap yang diambil dari gajinya, atau memang yang disisihkan setiap bulannya. 40
Dalam  hubungan  ini  dapat  dilihat  bahwa  sebenarnya  seseorang melakukan  penabungan.  Bedanya  dengan  menabung  biasa  ialah,  dalam  cara yang  dipakai  ialah  secara  tidak  langsung,  seolah-olah  mengandung  paksaan (tiap-tiap  bulan).  Sedangkan  yang  diartikan  dengan  menabung , ialah  bagian daripada  pendapatan  yang  tidak  dikonsumsi,  digunakan  untuk  disimpan. Penabungan  dilakukan  secara  sukarela . Jadi  jaminan  sosial  tersebut  adalah compulsary  insurance yang  bertujuan  memberikan  jaminan  sosial  untuk masyarakat. Compulsory insurance dijalankan dengan paksaan , oleh karena itu, setiap warga negara diwajibkan ikut serta dengan jalan memotong gaji tiap-tiap bulan, atau wajib menyisihkan sendiri dari Pendapatan bulanan.
39 Peraturan presiden Nomor 19 Tahun 2016
40 Petunjuk  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  bagi  peserta  jaminan  pemeliharaan kesehatan (undang-undang nomor 3 tahun 1992) (program jamsostek tahun 2008).
Tentunya  dengan  diberlakukannya  undang-undang  BPJS  ini  telah mengalihkan  tanggung  jawab  negara  dalam  pelayanan  publik  kepada rakyatnya. Dalam penjelasan undang-undang SJSN disebutkan bawah maksud dari prinsip gotong royong dalam undang-undang tersebut adalah peserta yang mampu  (membantu)  kepada  peserta  yang  kurang  mampu  dalam  bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta  yang sehat membantu yang  sakit. Selain itu, falsafah asuransi ini bersifat diskriminatif sebab yang ditanggung oleh negara– yang dananya berasal dari orang-orang yang dianggap mampu–hanyalah orang miskin saja. Padahal pelayanan publik merupakan tugas pemerintah yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
2. Pelaksanaan  iuran  jaminan  sosial  Kesehatan  dalam  perspektif  hukum Islam
Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terda  zpat  beberapa  istilah,  antara  lain takaful (bahasa  Arab), ta‟min (bahasa Arab)  dan Islamic  insurance (bahasa  Inggris).  Istilah-istilah  tersebut  pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful.
Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar kafala-yakfulu- takafala-yatakafalu-takaful yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.  Kata  takaful  tidak  dijumpai  dalam  Al-Qur‟an,  namun  demikian  ada sejumlah  kata  yang  seakar  dengan  kata  takaful,  seperti  misalnya  dalam  QS. Thaha (20) : 40: 41
bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya (menanggungnya)? …”
Apabila kita memasukkan asuransi takaful ke dalam lapangan kehidupan muamalah,  maka takaful dalam  pengertian  muamalah  mengandung  arti  yaitu saling  menanggung  risiko  di  antara  sesama  manusia  sehingga  di  antara  satu dengan  lainnya  menjadi  penanggung  atas  risiko  masing-masing.  Dengan demikian,  gagasan  mengenai  asuransi  takaful  berkaitan  dengan  unsur  saling menanggung  risiko  di  antara  para  peserta  asuransi,  di mana  peserta  yang  satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.
Islam  memiliki  sebuah  sistem  yang  mampu  memberikan  jaminan  atas kecelakaan  atau  musibah  lainnya  melalui  sistem  zakat.  Seseorang  tidak  harus mendaftarkan diri menjadi anggota dan juga tidak diwajibkan untuk membayar premi  secara  rutin.  Bahkan  jumlah  bantuan  yang  diterimanya  tidak  berkaitan dengan  level  seseorang  dalam  daftar  peserta  tetapi  berdasarkan  tingkat kerugian  yang  menimpanya  dalam  musibah  tersebut. 42 Dana  yang  diberikan kepada  setiap  orang  yang  tertimpa  musibah  ini  bersumber  dari  orang-orang kaya  yang  membayarkan  kewajiban  zakatnya  sebagai  salah  satu  rukun  Islam. Di  masyarakat  luar  Islam  yang  tidak  mengenal  system  zakat,  orang-orang berusaha  untuk  membuat  sistem  jaminan  sosial,  tetapi  tidak  pernah  berhasil
41 Q.S Thaha(20) : 40
42 Al-Mahmud Latif Abdul Mahmud, At-Ta‟min al-Ijtima‟i Fi Dhanu‟i asy-Syari‟ah Al- Islamiyah , op.cit., h. 221.
karena  tidak  mampu  menggerakkan  orang  kaya  membayar  sejumlah  uang tertentu  kepada Baitul  al-Mal sebagaimana  di  dalam  Islam.  Sistem  yang tercipta  justru  sistem  asuransi  yang  sebenarnya  tidak  bernafaskan  bantuan sosial  tetapi  usaha  bisnis  skala  besar  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sisi bantuan sosial lebih menjadi penghias bibir  saja  sementara  hakikatnya  tidak  lain  merupakan  pemerasan  dan  kerja rentenir. 43
Akan tetapi, kembali pada studi Islam yang mengatakan bahwa jaminan sosial itu terdiri dari dua macam, yakni jaminan sosial tradisional dan jaminan sosial berbentuk asuransi sosial. Maka berarti jaminan sosial yang dikatakan di atas  disebut  jaminan  sosial  tradisional  atau At-Takaful  Al-Ijtima‟iy artinya jaminan sosial yang ditanggung oleh negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya  melalui  instrumen-instrumen  filantropi  seperti  zakat,  infak,sedekah, wakaf  dan  bahkan  termasuk  pajak.  Jaminan  sosial  sebetulnya  tidaklah menjamin  suatu  risiko  di  dalam  pertanggungan  asuransi  jiwa.  Alasan  yang dapat  dikemukakan  ialah,  sebab  tidak  menjamin  risiko  kematian,  oleh  karena itu,  pada  umumnya  uang  yang  dibayarkan  kepada  pihak  yang  bersangkutan merupakan  uang  yang  ditabung  tiap-tiap  yang  wajib  dibayarnya.  Dalam hubungan  ini  dapat  dilihat  bahwa  sebenarnya  seseorang  melakukan penabungan. Bedanya dengan menabung biasa ialah, dalam cara yang dipakai ialah secara tidak langsung,  seolah-olah mengandung paksaan (tiap-tiap bulan wajib  dibayar  tepat  pada  tanggalnya  bila  lewat  akan  dikenakan  sanksi). Sedangkan yang diartikan dengan menabug, ialah bagian daripada pendapatan yang  tidak  dikonsumsi,  digunakan  untuk  disimpan.  Penabungan  dilakukan secara sukarela . Jadi jaminan sosial tersebut adalah compulsary insurance yang bertujuan  memberikan  jaminan  sosial  untuk  masyarakat. Compulsory insurance dijalankan  dengan  paksaan , oleh  karena  itu,  setiap  warga  negara diwajibkan  ikut  serta  dengan  jalan  memotong  gaji  tiap-tiap  bulan  (iuran pensiun).
Konsep  Islam  tentang  jaminan  sosial  berasal  dari  ayat-ayat  Al-Qur‟an dan  Hadits  yang  menyuruh  kaum  mukminin  menolong  saudara  seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.
Seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah yang menyatakan : “ dan  tolong  menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Amat  berat  siksa- Nya.” 44
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  dalam  ajaran  Islam konsep jaminan sosial berasal dari dasar untuk saling tolong menolong antara orang  yang lapang kepada orang  yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan karena  harta,  karena  sakit  ataupun  karena  musibah  lainnya.Al-Qur‟an  sering menyebut  jaminan  sosial  dalam  bentuk  instrument  zakat,infak,  sedekah  dan wakaf  yang  dananya  digunakan  untuk  kepentingan  penjaminan  pemenuhan kebutuhan  dasar  dan  kualitas  hidup  yang  minimum  bagi  seluruh  masyarakat,
43 Fachrudin,fiqih  dan  manajemen  zakat  di  Indonesia(Malang,  UIN,  Malang  Pers,  2000), h. 179-180
44 Q.s Al Maidah
khususnya fakir miskin dan asnaf lainnya. Jaminan sosial dalam pengertian ini dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yangmemerlukan bantuan negara, dengan tujuan sosial menurut syariat Islam, seperti pendidikan dan kesehatan bahkan sandang dan pangan.
Melihat  kenyataannya,  sekarang  peran  pemerintah  dalam  memberikan jaminan  sosial,  terutama  bagi    peserta  mandiri,  tenaga  kerja,  baik  itu  buruh kasar,  karyawan  danpegawai  beserta  dengan  keluarga  yang  menjadi tanggungannya  tidak  sejalan  dengan  ajaran  Islam,  karena  sistem  yang diterapakan  pemerintah  adalah  dengan  menarik  iuran  kepada  para  anggota BPJS  yang  ingin  mendapatkan  jaminan,  sedangkan  bagi  yang  tidak  menjadi anggota  BPJS  maka  dia  tidak  berhak  mendapatkan  jaminan  tersebut, pemerintah terkesan memaksa dalam progam ini. 45
Dalam  Islam  iuran  jaminan  sosial  ditanggung  oleh  suatu  badan  yang disebut Baitul  Mal ,  yang  dananya  di  ambil  dari  para  dermawan,  orang-orang kaya  dan  kekayaan  yangdimiliki  oleh  sebuah  negara.  Instrumen  pengumpulan dana tersebut diantaranya dapat melalui zakat, wakaf dan sedekah.
Di Indonesia, melalui BPJS Kesehatan Pemerintah mengatur bahwa tiap Warga  Negara  Indonesia  wajibuntuk  menjadi  anggota  BPJS  kesehatan. Sedangkan  untuk  iurannya  Untuk  PBI  akan  ditanggung  oleh  Pemerintah, Pekerja  di  tanggung  oleh  Perusahaan,  dan  Mandiri  ditanggung  secara  Pribadi sesuai  dengan  kemampuan.  Melihat  kenyataan  di  atas,  dalam  hukum  Islam iuran seyogyanya memang harus dibayarkan oleh negara melalui badan-badan sosial yang telah dibuat olehpemerintah. Misalnya saja sekarang progam yang dikeluarkan  pemerintah  melalui  kementerian  sosial,  seperti  kartu  sehat,  kartu keluarga sejahtera dan kartu pintar.
Jika  dari  isi  UU  SJSN  Pasal  1  yang  berbunyi : Asuransi  sosial  adalah suatumekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran gunamemberikan  perlindungan  atas  risiko  sosial  ekonomi  yang  menimpa pesertadan/atau  anggota  keluarganya.  Lalu  Pasal  17  ayat  (1):  Setiap  peserta wajib  membayar  iuran.  (2)  Setiap  pemberi  kerja  wajib  memungut  iuran  dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala. 46
Peraturan  di  atas  seperti  tidak  sejalan  dengan  konsep  jaminan  sosial dalamIslam,  karena  adanya  pembayaran  iuran  yang  bersifat  wajib,  tentu  ini akanmenjadi  beban  bagi  peserta  apalagi  ada  peserta  minim  penghasilannya. Bahkan  jikapeserta  BPJS  lambat  dalam  membayar  iuran,  maka  dia  akan diberhentikan  darikeanggotaan  BPJS  kesehatan.  Pandangan  syari‟ah  terhadap BPJS Kesehatan :

## a. Menarik iuran wajib dari masyarakat.
Ini sebagaimana dicantumkan dalam UU SJSN/No. 40 Th. 2004, Pasal 1 ayat  3  dan  UU  BPJS/No.24  Th.2011,  Pasal  14  serta  16  dan  Peraturan  BPJS No.1/  2014,  Pasal  26.Iuran  wajib  yang  diserahkan  kepada  pemerintah  bisa berupa  zakat,  yang  harus  didistribusikan  oleh  pemerintah  yang  menerapkan Syariat  Islam.Bisa  juga  berupa  pajak,  yang  mana  hukumnya  masih
45 Abbas Salim, Asuransi & Manajemen Risiko, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), opcit.
46 Undang-undan Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 17
diperdebatkan  di  antara  para  ulama.  Dari  hasil  pajak  inilah  seharusnya pemerintah memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Seandainya BPJS ini dialihkan menjadi pajak wajib bagi masyarakat dan dikhususkan untuk melayani kesehatan masyarakat, maka hukumnya boleh menurut  sebagian  ulama.  Apalagi  ada  rencana  mewajibkan  BPJS  kepada seluruh rakyat pada tahun 2019 . 47
Jika iuran tersebut menggunakan sistem Asuransi  Konvensional, peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas risiko (yang belum tentu terjadi), maka ini hukumnya haram. (Lihat Fatwa MUI,  No:  21/DSN-MUI/X/2001).  Adapun  jika  menggunakan  sistem  Asuransi Takaful,  pesertanya  harus  memberikan  hartanya  secara  suka  rela  -bukan terpaksa-  demi  kemaslahatan  bersama,  tanpa  mengharapkan  harta  yang diberikan  tersebut.Maka  dalam  hal  ini  hukumnya  boleh. 48 Ini  berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asy‟ari radhiyallahu „anhu bahwasanya
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda yang artinya:
“ Sesungguhnya keluarga al-Asy‟ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam  peperangan  atau  menipisnya  makanan  keluarga  mereka  di  Madinah, maka  mereka  mengumpulkan  apa  yang  mereka  miliki  di  dalam  satu  kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu bejana, maka mereka itu  bagian  dariku  dan  aku  adalah  bagian  dari  mereka.“ (HR  Bukhari,  2486 dan Muslim, 2500)
Namun  jika  peserta  Asuransi  Takaful  mengharapkan  harta  yang  sudah diberikan,  maka  bertentangan  dengan  pengertian  hibah,  yang  secara  hukum Islam harta yang sudah dihibahkan hendaknya jangan ditarik kembali.
Ini  dikuatkan  dengan  hadits  Ibnu  Abbas radhiyallahu  „anhu lainnya, bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda yang artinya:
“Orang  yang  mengambil  kembali  pemberian  (  yang  telah  diberikan kepada  orang  lain)  seperti  anjing  yang  menjilat  muntahannya (HR  Bukhari dan Muslim)
b. Memberikan  perlindungan  atas  risiko  sosial  ekonomi   yang  menimpa peserta,
Sebagaimana disebutkan dalam UU SJSN/No. 40 th 2004, Pasal 1 ayat 3 Memberikan  perlindungan  atas  risiko  sosial  ekonomi  yang  menimpa  peserta berdasarkan  jumlah  premi  yang  dibayarkan  adalah  salah  satu  ciri  asuransi konvensional  yang  diharamkan,  karena  menjual  sesuatu  yang  tidak  jelas  dan bersifat spekulatif ( gharar ). Jika peserta mendapatkan risiko, dia mendapatkan pelayanan,  tetapi  jika  tidak  mendapatkan  risiko,  premi  yang  dibayarkan  tiap bulan akan hangus begitu saja.
c. BPJS  bertujuan  agar  masyarakat  saling  membantu  satu  dengan  yang lainnya.
Di  dalam  BPJS  tidak  selalu  didapatkan   unsur  saling  membantu
( ta‟awun) dalam arti yang sebenarnya. Karena tidak setiap peserta BPJS ketika membayar premi  berniat untuk membantu orang lain, bahkan cenderung demi
47 Http://Rencana BPJS Kesehatan 2019
48 (Lihat MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001).
kepentingan  diri  sendiri,  agar  jika  sakit,  ia   mendapatkan   pelayanan  yang maksimal  dengan  biaya  minimal.  Dengan  sistem  tersebut,  tidak  selalu didapatkan  orang  kaya  membantu  orang  miskin,  justru  pada  kenyataannya banyak orang kaya yang  terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin yang tidak sakit.
Bentuk ta‟awun yang  dianjurkan  adalah  orang-orang  kaya  membantu orang-orang  miskin,  tanpa  mengharap  timbal  balik  dari  orang  miskin.  Hal  itu bisa diwujudkan dalam bentuk zakat, pajak, maupun pengumpulan dana sosial.
d. Dana  yang  terkumpul  dari  masyarakat  dikembangkan  oleh  BPJS,  baik dalam  bentuk  investasi  maupun  di  simpan  di  Bank-bank  Konvensional, yang secara tidak langsung juga mengambil keuntungan Ini tertuang dalam UU BPJS/No.24 Th.2011, Pasal 11  dan UU SJSN/No.
40 th 2004, Pasal 1 ayat 7 serta Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 33 ). Ini juga disebutkan  dalam  UU  24/2014,  bahwa  jaminan  sosial  harus  disimpan  dalam bank  pemerintah  yang  ditunjuk.Pelayanan  yang  diterima  oleh  peserta  BPJS adalah  hasil  dari investasi Peserta  BPJS  sengaja  melakukan  akad  investasi yang di simpan di Bank-bank Konvensional, kemudian hasilnya mereka terima berupa  pelayanan  kesehatan.  Ini  berbeda dengan  dana  haji ataupun  dana-dana lain  dari  pemerintah  yang  diterima  masyarakat,  karena  di  dalamnya  tidak  ada akad  investasi,  tetapi  hanya  akad  mendapatkan  pelayanan,  yang  mana masyarakat  tidak  mempunyai  pilihan  lain  kecuali  melalui  pemerintah.Selain itu,  di  dalam  Asuransi  Sosial  tidak  dibolehkan  mengambil  keuntungan kecuali  sekedar gaji bagi pengelola sesuai dengan kerjanya.
e. Peserta  BPJS  jika  meninggal  dunia,  maka  haknya  untuk  mendapatkan dana BPJS gugur secara otomatis.
Pada dasarnya, seseorang  yang mempunyai hak berupa harta benda atau sesuatu  yang  bernilai,  jika  dia  meninggal  dunia,  haknya  tersebut  akan berpindah kepada ahli warisnya. Jika hak tersebut menjadi hangus, di sini   ada unsur  kezaliman  dan  unsur  merugikan  pihak  lain.  Jika  hal  itu  dianggap kesepakatan,  tidak  boleh  ada  kesepakatan  yang  mengharamkan  sesuatu  yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana dalam hadist Amru bin  „Auf  Al  Muzani radhiyallahu  „anhu bahwasanya  Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda yang artinya:
“Perdamaian  diperbolehkan  di  antara  kaum  muslimin  kecuali perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang haram.Dan  kaum  muslimin  boleh  menentukan  syarat  kecuali  syarat  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih . (Hadist Hasan Shahih Riwayat Tirmidzi)
Ini  dikuatkan  dengan  hadist  Aisyah radhiyallahu  „anha bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda :
“Setiap  syarat  yang  tidak  terdapat  di  dalam  Kitab  Allah  adalah  batil, walaupun seratus syarat . “(HR Bukhari dan Muslim) 49
f. Memberikan  sanksi  atau  denda  bagi  peserta  yang  menunggak  atau terlambat  dalam  membayar  premi,  sebagaimana  dicantumkan  dalam Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 35, ayat 4 dan 5 .
Seseorang  yang  berutang  dan  terlambat  dalam  pembayarannya,  tidak boleh  dibebani  dengan  membayar  denda,  karena  ini  termasuk  riba  yang diharamkan,  kecuali  jika  dia  mampu  dan  tidak  ada  i‟tikad  baik  untuk membayar,  maka  –  menurut  sebagian  ulama  –  boleh  dikenakan  denda  yang diperuntukkan  sebagai  dana  sosial  dan  sama  sekali  tidak  boleh  diambil manfaatnya  oleh  yang  mengutangi. 50 Hal  ini  sesuai  dengan  hadits  Ali bahwasanya radhiyallahu „anha bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda :
“ Setiap pinjaman yang membawa manfaat (yang meminjamkan ) maka dianggap riba “ ( HR. Baihaqi dan Hakim, berkata al-Bushairi di dalam Ittihaf al- Khirah al-Mahirah ( 3/380 )
Sanadnya  lemah  karena  di  dalamnya  terdapat  Siwar  bin  Mush‟ab  al-
Hamdani.  Tetapi  dia  mempunyai  penguat  secara  mauquf  dari  Fidhalah  bin Ubaid )
Apakah  denda  tersebut  masuk  dalam  kategori asy-Syarth  al-Jazai (sarat bersangsi ), yaitu syarat berupa denda atas keteledoran dalam bekerja?   Sebagian   ulama  membolehkan  memberikan  sangsi  atas  keteledoran atau  keterlambatan  dalam  bekerja,  tetapi  tidak  membolehkan  denda  di  dalam utang  piutang.  Denda  di  dalam  BPJS  termasuk  dalam  kategori  denda  karena utang piutang.
g. Belum  ada  badan  pengawas  syariah  (  BPS  )  dan  belum  ada  audit  oleh Dewan Syariah Nasional ( DSN ) Belum menerapkan Asuransi Syariah

## Aturan main yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini masih subhat (antara halal dan haram),
Dari Abi Abdillah An-Nu‟man bin Al-Basyir ra berkata, "Aku mendengar Rasulullah  SAW  bersabda,  "Sesungguhnya  yang  halal  itu  jelas  dan  yang haram itu jelas. Di antara keduanya adalah masalah yang mutasyabihat.Kebanyakan  manusia  tidak  mengetahuinya.Siapa  yang  takut (berhati-hati)  dari  masalah  yang  syubuhat  baginya,  maka  dia  telah  terbebas demi agama dan kehormatannya. Sedangkan orang yang jatuh dalam masalah syubuhat,  dia  jatuh  ke  dalam  perkara  yang  haram …  (HR  Bukhari  dan Muslim).
Dari hadits tersebut dijelaskan apabila peserta BPJS yang kurang mampu (fakir)  membayar  iuran  kemudian  yang  mendapat  manfaat  dari  iuran  tersebut adalah orang mampu atau orang kaya, maka BPJS menjadi subhat. Kalau orang tidak mampu kemudian membayar iuran dan dipergunakan untuk orang-orang yang  kaya  itu  jatuhnya  subhat,  BPJS  Dibenarkan  menurut  syari‟at,  bila dibentuk  oleh  Pemerintah  semata-mata  untuk  menghimpun  dana  dari masyarakat untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada mereka yang membutuhkan  (Asuransi  Ta‟awuni  /  Ijtima‟i).  Tidak  dibenarkan  menurut
50 (Lihat Fatwa MUI, DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000)
syari‟at,  bila  dibentuk  oleh  Pemerintah  atas  dasar  mendapatkan  keuntungan (lahan bisnis) karena termasuk Qimar (Judi). 51
Selain  aturan  pembayaran  juga  pengolahan  dan  penyimpanan  yang dilakukan  di  bank  konvensional  yang  cenderung  menghalalkan  riba, menimbulkan  keengganan  bagi  jamaah  Persis  untuk  menyimpan  di  bank konvensional  tersebut.Sehingga  diharapkan  penyimpanan  dan  pengelolaan iuran peserta dilakukan di bank syari‟ah. 52

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Setelah  melakukan  berbagai  macam  pembahasan  dan  analisis,  penulis menarik kesimpulan bahwa :
a. Hendaknya  pada  pelaksanaan  Iuran  Di  BPJS  Kesehatan,  Pemerintah benar-benar  memberikan  mutu  pelayanan  yang  maksimal  kepada masyarakat  untuk  mendapatkan  pelaksanaan  kesehatan  yang  memang seharusnya  menjadi  tanggung  jawabnya,  tidak  hanya  menetapkan  iuran tapi  juga  memberikan  hak  yang  sesuai  dengan  dasar  Tolong  menolong dan  bukan  Untuk  jalan  meraup  keuntungan,  karena  sesuai  dengan ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  SJSN maka bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki system jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
b. Prespektif  hukum  islam  terhadap  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan di Indonesia  yang berprinsip Asuransi sosial menurut penulis  adalah  dengan  kondisi  saat  ini  belum  tepat  karena  dapat menimbulkan  kemudharatan,  yaitu  iuran/premi  bulanan  yang  akan disetorkan kepada pihak bpjs masih terlalu tinggi dan adanya penetapan sanksi bagi yang tidak membayar iuran, Program BPJS kesehatan masih mengandung  unsur  ketidak  adilan  dalam  konsep At  Takaful  Al  Ijtma‟ , dengan  iuran  yang  diberikan  terdapat  pemisahan  masyarakat  miskin, menengah  dan  orang  kaya,  terlebih  dalam  pelayanan,  BPJS  kesehatan dalam praktiknya masih mengandung unsur maishir, gharar, dan rhiba , sehingga menurut penulis hukumnya jatuh jadi syubahat.

## 2. Saran
Pelayanan  kesehatan  menduduki  posisi  yang  sangat  penting  dalam syari‟ah.Pelayanan  kesehatan  adalah  bagian  dari  maqhasid  syariah,  yaitu memelihara jiwa. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran :
a. Konsep  program  BPJS  kesehatan  harus  ditinjau  kembali,  terlebih  oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pelakukebijakan dalam beberapa hal.
b. Pelayanan  kesehatan  harus  disamaratakan,  tidak  ada  pemisahan  antara orang miskin, menengah dan kaya, agar  semangat At Takhaful Al Ijtima
51 http:///PP Persis  BPJS Subhat _ Obsession News _ Berita Eksklusif Referensi Eksekutif.html.
52 Http;// Hadits-syubhat..co.id
benar-benar hidup dalam penerapan BPJS Kesehatan, Dalam pengelolaan dana,  BPJS  Kesehatan  juga  harus  menjelaskan  secara  lengkap  kepada peserta,

## DAFTAR PUSTAKA

## AL-QURAN
Abdul Mahmud ,Al-Mahmud Latif. At-Ta‟min al-Ijtima‟i Fi Dhanu‟i asy-Syari‟ah Al-Islamiyah
Agustianto. BPJS  dan  Jaminan  Sosial  Syariah .  http:  //www.  dakwatuna. Com/2014/01/19/45011/bpjs-dan-jaminan-sosial-syariah/#axzz3KFEh1vln, Tanggal 10-10-2014, Jam. 09. 00
Alim,  Muhammad.  2010. Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam. Yogyakarta: LKiS.
Asyhadiez,    Zaeni.  2008. Aspek-aspek  Hukum  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja. Jakarta: Rajawali.
Chapra,  Umer.  1997. Al-Quran  Menuju  Sistem  Moneter  Yang  Adil. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.
Fachrudin, . Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia .Malang. UIN.Malang Pers. Ismanto  kuat,  S.H.I.,  M.Ag.  2009. Asuransi  Syariah. Tinjauan  Asas-Asas  Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka balajar.
Kementerian Kesehatan RI. 2013. Buku Pegangan Sosalisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Social. Jakarta: Kemnterian Kesehatan RI.
Kontroversi  MUI  yang  mengharamkan  BPJS  Kesehatan  (senin,  3Agustus  2015  ; 10.35 WIB)
Potabuga,  Hassan.  1996. Kamus  istilah  Asuransi  Jiwa .  Jakarta:  Dewan  Asuransi Indonesia.
Salim,  Abbas, 2007. Asuransi & Manajemen Risiko. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa.  2005. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: BalaiPustaka.
Taimiyah,  Ibnu.  1994. Tugas  Negara  Menurut  Islam. Alih  bahasa  Arif  Maftuhin Dzohir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 011 Tentang Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang  –  Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional