## J urnal Legisia
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## DAMPAK HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## Siti Sulikah

## Universitas Sunan Giri Surabaya
sulikahsiti309@gmail.com

## Abstract
Underage  marriage  is  a form  of  gender  injustice  experienced  by  women  due  to  the  strong  roots  of patriarchal  culture  in  a  society  that  considers  women  as  goods  and  always  under  (subordination). Underage marriage is a complicated and sensitive issue. Therefore, this research was made with the aim of knowing the impact and legal consequences of underage marriage based on the provisions of Islamic law and the Marriage Law as well as other relevant laws and regulations in accordance with positive  law  in  force  in  Indonesia.  The  legal  writing  method  used  is  juridical-normative.  The  legal consequences of underage marriages have several legal and biological, psychological, social impacts and the impact of deviant sexual behavior.
Keywords: Marriage, Underage, Positive Law,
Submit Approve Publish 21 Juni2020 10 Juli 2021 27 Juli 2021

## PENDAHULUAN.
Anak  sebagai  generasi  muda,  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangan fisik,  mental  dan  sosial  secara  utuh,  serasi  dan  seimbang.Pasal  27  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor.  23  Tahun  2002,  tentang  Perlindungan  Anak),  Selanjutnya  disingkat dengan  (UU  Perlindungan  Anak).  Merumuskan  bahwa:  “ Identitas  diri  setiap  anak harusdiberikan sejak kelahirannya”.
Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Selanjutnya disebut (Undang Undang Perkawinan). Menyatakan bahwa “Perkaw inan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria  dengan sesorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut,  pada  tanggal  2 Januari  1974,  telah  terjadi  perubahan  fundamental  terhadap  kodifikasi  hukum  KUH Perdata,  Karena  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan: ketentuan-ketentuan perkawinan  yang  diatur  dalam  Burgerlijk  Wetboek (BW) tidak  berlaku  lagi. Pernyataan  ini membawa  pengaruh  terhadap  Buku  I    (satu)  Burgerlijk  Weetboek  (BW),  di  mana sebagian  ketentuan  dalam  pasal-pasal    dari  Buku  I  BW  yang  mengatur  mengenai perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi 1 .
Bagi  perkawinan  tersebut  tentu  harus  dapat  diperbolehkan  bagi mereka  yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat  1  UU  Perkawinan  yang  tertera  bahwa,  batasan  usia  untuk  melangsungkan perkawinan  itu  pria  sudah  berusia  19  (Sembilan  belas)  tahun  dan  wanita  sudah mencapai  usia  16  (Enam  belas)  tahun.  Secara  eksplisit  ketentuan  tersebut  dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19  tahun  atau wanita belum  berusia  16  tahun  disebut  sebagai “Perkawinan  di  bawah umu r”.  Bagi  perkawinan  di  bawah  umur  ini  yang  belum  memenuhi  batas  usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak.“Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun  dikategorikan  masih  anak-anak,  apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur. Dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup  sebagai  remaja  yang  berpotensi  untuk  tumbuh,  berkembang  dan  berpotensi secara  positif  sesuai  apa  yang  digaris  bawahi  agama.  Dimana  jelas  bagi  orang  tua berkewajiban untuk mencegah adanya perkawinan pada usia muda.Tetapi perkawinan di  bawah  umur  merupakan  peristiwa  yang  dianggap  wajar  dalam  suatu  masyarakat Indonesia, namun perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum di mana jika itu terjadi maka akan muncul kontroversi terhadap kasus perkawinan di bawah umur ini.
1 RachmadiUsman, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 245.
Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang  menyebutkan  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada  Pancasila  sila  pertama  yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai  unsur  lahir/jasmani,  tetapi  juga  memiliki  unsur  batin/rohani  yang mempunyai peranan penting. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat 2 .
Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat.Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat  dikatakan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  adalah  harus  sudah  dewasa 3 . Mengingat  hukum  yang  mengatur  tentang  perkawinan  adalah  Undang-Undang Perkawinan, makaterkait  ketentuan dewasa  dalam usia kawin seharusnya tunduk pada undang-undang  tersebut.  Terutama  bagi  semua  golongan  masyarakat  yang  ada  di Indonesia.
Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan  memperoleh  keturunan yang  baik  dan  sehat.Untuk  itu harus  dicegah adanya  perkawinan  antara  calon  suami isteri  yang  masih  dibawah  umur.Di  samping  itu,  perkawinan  mempunyai  hubungan dengan masalah kependudukan.Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itulah  pasal  7  ayat  (1) Undang-UndangPerkawinan  menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun.Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk  diizinkan  kawin  berarti  dipandang  sebagai  ketentuan  dewasa  bagi  seorang wanita.
Dengan  mengacu  pada  persyaratan  ini,  jika  pihak  calon  mempelai  wanita  di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun  demikian,  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Perkawinan mengenai syarat  umur  16  tahun  bagi  wanita  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  UU  Perlindungan Anak.
Dalam  undang-undang  tersebut,  perumusan  seseorang  yang  dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur  bahwa  orangtua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  mencegah terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak-anak.  Prinsip  yang  dianut  dalam  Undang-
2 Ny. Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-Undang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta,  hlm. 30.
3 Rahmadi Usman, Op. Cit. hlm. 72.
Undang  Perkawinan  maupun  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  walaupun  kedua undang-undang  tersebut  menentukan  umur  yang  berbeda  dalam  penentuan kedewasaan,  tidak  menginginkan  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur.  Hanya  saja undangundang  tidak  mencantumkan  sanksi  yang  tegas  dalam  hal  apabila  terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.
Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis. Selain itu, jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan  pembuktian  peristiwa  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  pidana  yang  ada  serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk  membawa  persoalan  tersebut  menjadi  peristiwa  pidana  tidaklah  mudah. Tampaklah  bahwa  dari  aspek  hukum,  perkawinan  di  bawah  umur  merupakan perbuatan  melanggar  undang-undang,  terutama  terkait  ketentuan  batas  umur  untuk kawin.
Dari  perspektif  gender,  perkawinan  di  bawah  umur  merupakan  bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat  yang  menganggap  wanita  sebagai  barang  dan  selalu  berada  di  bawah ( subordinasi) 4 .Perkawinan  di  bawah  umur  merupakan  masalah  yang  pelik  dan sensitif.Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dampak dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  hukum  yang    digunakan  adalah  yuridis-normatif,  artinya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan  berkaitan dengan  putusan  yang  berhubungan  dengan  materi  yang  dibahas  berdasarkan  pada metode deduktif  yaitu suatu proses berfikir dengan cara mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari suatu kenyataan yang bersifat umum, hasil penelitian berdasarkan kajian  undang-undang  perkawinan  dan  ketentuan  hukum  islam  atas  perkawinan  di bawah umur serta dampak hukum yang di timbulkan, akan di narasikan secara deskripsi melalui simpulan penelitian
4 www.Lawskripsi. Com published on oktober 2008 by Onti-Rug (Minggu, 08 Nopember 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat
Dalam  hukum  adat  tidak  menentukan  batasan  umur  tertentu  bagi  orang  untuk melaksanakan  perkawinan.  Bahkan  hukum  adat  membolehkan  perkawinan  anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di  dalam  Hukum  Adat  perkawinan  bukan  saja  merupakan  persatuan  kedua  belah mempelai  tetapi  juga  merupakan  persatuan  dua  buah  keluarga  kerabat.  Adanya perkawinan  di  bawah  umur  atau  perkawinan  kanan-kanak  tidak  menjadi  masalah  di dalam Hukum Adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang  dalam  hal  ini  telah  menjadi  dua  keluarga,  sehingga  Hukum  Adat  tidak  melarang perkawinan kanak-kanak.
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita.Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai  saja,  tetapi  juga  orang  tua  kedua  belah  pihak,  saudara-saudaranya,  bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.
Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah  pihak.  Dengan  demikian,  perkawinan  menurut  hukum  adat  merupakan  suatu hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan  perepuan,  yang  membawahubugan  lebih  luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh system norma-norma yang berlaku di masyarakat itu 5 .
Hubungan  mereka  setelah  menjadi  suami  istri  bukanlah  merupakan  suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi.Paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri selanjutnya  beserta  anak-anaknya,  Paguyuban  hidup  tersebut  lazimnya  disebut somah (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam somah itu hubungan antara suami-istri itu adalah: sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan. 6
Perkawinan bagi masyarakat adat jawa bukan hanya merupakan pebentukan rumah tangga yang baru tetapi  juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam  segala  hal,  baik  social,  ekonomi,  budaya  dan  sebagainya.  Ibarat  anak  sekolah perkawinan  merupakan  wisuda  bagi  pasangan  muda-mudi  untuk  nantinya  menggapai ujian “ pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat. 7
Adapun  tujuan  bagi  masyarakat  hukum  adat  yang  bersifat  kekerabatan  adalah untuk  mempertahankan  dan  meneruskan  keturunan  menurut  garis  kebapakan  atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagian rumah tangga keluarga/kerabat, untuk
5 Purwadi, 2005, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal , Yogyakarta: Pelajar,  hlm.154.
6 Soeroyo  Wignjodipoero,1984, Pengantar  dan  Azas-Azas  Hukum  Adat, Jakarta,  Gunung  Agung,  cet  VII, hlm.123.
7 Artati  Agoes,  2001, Kiat  Sukses  Menyelenggarakan  Pesta  Perkawinan  Adat  Jawa  (gaya  Surakarta  dan Yogyakarta) , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.1.
memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamain. Oleh karenanya system keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa  Indonesia  yang  satu  dan  lain  berbeda-beda,  termasuk lingkungan    hidup  dan  agama  yang  dianut  berbeda-beda,  maka    dari  itulah  tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat  juga berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, begitu juga terkait akibat hukum dan upacara perkawinannya. 8 Dalam masyarakat patrilinial, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki  (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri dengan membayar  uang jujur, di mana setelah terjadinya perkawinan  istri ikut (masuk)  dalam  kekerabatan  suami    dan  melepaskan  kedudukan  adatnya  susunan kekerabatan bapaknya. Begitu juga sebaliknya dalam masyarakat matrelinial, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak permpuan tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda), di mana setelah terjadi perkawinan  suami  ikut  masuk  dalam  kekerabatan  istri  dan  melepaskan  kedudukan adatnya dalam susunankekerabatan orang tuanya. 9
Berikutnya  terkait  asas-asas  perkawinan  menurut  Hukum  Adat  adalah  sebagai berikut:
1. Perkawinan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga,  rumah  tangga  dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan  tidak  saja  harus  sah  dilaksanakan  menurut  agama  dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan  dapat  dilakukan  oleh  seorang  pria  dengan  beberapa  wanita sebagai  istri  yang  kedudukannya  masing-masing  ditentukan  menurut  Hukum  Adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat  adat  dapat  menolak  kedudukan  istri  atau  suami  yang  tidak  diakui  oleh masyarakat adat setempat. 10
Oleh  karenanya  Perkawinan  bagi  masyarakat  manusia  bukan  sekedar  acara persetubuhan  antara  jenis  kelamin  yang  berbeda  sebagaimana  makhluk  ciptaan  Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk      membangun,      membina      dan      memelihara      hubungan      keluarga  serta kekerabatan yang rukun dan damai. 11
Penulis  menambahakan  bahwa  di  kalangan  masyarakat  adat  yang  masih  kuat memepertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan bahwa fungsi dari suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang  telah  jauh  atau  retak,  ia  pun  merupakan  sarana  pendekatan  dan  perdamaian antar  kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.
8 Hilman  Hadikusuma,    1990, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23
9 Ibid.
10 Ibid. hlm.221 .
11 Ibid.
Dengan  demikin  arti  dan  fungsi  perkawinan  menurut  Hukum  Adat,  pengertian perkawinan  lebih  luas  dari  pengertian  perkawinan  menurut  hukum  perundang- undangan. Oleh karena itu, maka pelaksanaan perkawinan baik bagi pria dan wanita yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus  dicampuri  oleh  orang  tuanya,  keluarganya  dan  kerabat-kerabatnya  di antara kedua belah pihak.Perkawinan yang dilaksanakan oleh sendiri (kedua calon) tanpa campur  tangan  orang  tua,  keluarga  dan  kerabat,  menurut  pandangan  masyarakat  adat adalah merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Adat.
Aturan-aturan Hukum Adat perkawinan dibeberapa daerah di Indonesia berbeda- beda karena sifat kemasyarakatannya, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu juga dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan  perkembangan  zaman.   Perkembangan  dan  perubahan  yang  terjadi  di  antara masyarakat  adat  yang  satu  dengan  masyarakat  yang  lain  tidak  seimbang.Di  beberapa daerah seperti kerinci dan suku toraja dalam hukum adat tidak melarang dilakukannya perkawinan orang-orang yang belum cukup umur (masih kanak-kanak) akan tetapi di suatu daerah tertentu seperti Bali, perkawinan yang dilakukan di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.
Apabila kedua pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur telah mencapai umur yang pantas maka perkawinannya akan disusul dengan perkawinan adat. Setelah upacara  perkawinan  menurut Hukum  Adat masih  diwajibkan  diselenggarakan pesta bimbang dan sebelum dilaksanakannya pesta tersebut maka mempelai belum dapat campur  sebagaimana  layaknya  suami-istri,  bahkan  di  Rejang  apabila  belum dilaksanakannya pesta bimbang maka hal ini dianggap sebagai melakukan zinah menurut Hukum Adat.A.Van Genep (Perancis) mengatakan semua upacara-upacara perkawinan “rites depassage” yaitu upacara -upacara peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Setelah  melalui  upacara-upacara  itu  kedua  belah  pihak  menjadi  hidup  bersatu  dalam suatu kehidupan bersama suami isteri. 12
Hilman   Hadikusuma,  menegaskan   latar   belakang   perkawinan   di  bawah  umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan:
1. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.
2. Kedudukan  seseorang sebagai  kepala  kekerabatan  yang  akan  mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.
3. Terjadinya  sengketa  antar  kerabat  untuk  dapat  memelihara  kerukunan  dan kedamaian antar kerabat bersangkutan
4. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua bersangkutan 13 .
Jadi  dalam  Hukum  Adat  tidak  mengenal  batasan  umur  dewasa  ataupun  belum dewasa.Dalam Hukum Adat tidak dikenal fiksi seperti dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan
12 Ibid. hlm. 226.
13 Ibid.
umur  dan  perkembangan  jiwanya  patut  dianggap  cakap  atau  tidak,  dari  segi  fisiknya bongsor  walaupun  usianya  masih  di  bawah  umur  dan    mampu  atau  tidak  mampu melakukan  perbuatan hukum  tertentu  dalam  hubungan hukum  tertentu  pula. Artinya, apakah  ia  dapat  memperhitungkan  dan  memelihara  kepentingannya  sendiri  dalam perbutan  hukum  yang  dihadapinya  tersebut.  Belum  cakap  artinya  belum  mampu memperhitungkan  dan  memelihara  kepentingannya  sendiri.Cakap  artinya,  mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri.
Apabila   kedewasaan   itu   dihubungkan   dengan   perbuatan   kawin,  HukumAdat mengakui  kenyataan  bahwa  apabila seorang  pria  dan  wanita  itu  kawin  dan mendapat anak,  mereka  dinyatakan  dewasa,  walaupun  menurut  Undang-Undang  umur  mereka masih 15 tahun. Sebaliknya mereka dianggap belum dewasa apabila mereka kawin tapi tidak mampu mendapatkan anak. 14 Ukuran   mengenai   kedewasaan   menurut   Hukum   Adat   lebih  condong  kepada sisi kepribadian seseorang seperti sudah baligh, mampu mencari     nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan.
Pengaturan  mengenai  perkawinan  di  bawah  umur  dalam  Hukum  Adat  memang tidak  ada.Sebab  dalam  prakteknya  terdapat  kasus-kasus  yang  menunjukkan  adanya perkawinan  gantung.  Perkawinan  gantung  dilakukan  dimasa  kanak-kanak  namun, mereka belum dapat bercampur satu sama lainnya. Perkawinan antara anak-anak yaitu antara  seorang  pria  dewasa  dengan  anak  perempuan  yang  belum  baligh  (dewasa) demikian sebaliknya. Hal itu sering  terjadi akibat dari tidak adanya wewenang bagi anak laki-laki  maupun  perempuan  untuk  menentukan  jodoh.  Apabila  melawan  terhadap perintah orang tua maka akan mendapat sanksi kuwalat. Meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan  akan  tetapi  pasangan  tersebut  belum  bisa  bercampur  satu  sama  lain sampai  tiba  masa  untuk  mereka  masing-masing.Hal  semacam  ini  lah  yang  terjadi  di masyarakat adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan  bagi  pihak-pihak  tertentu  untuk  melangsungkan  perkawinan  oleh  karena batasan umur semata.
1. Perkawinan  Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam
Allah  SWT  mensyariatkan  perkawinan  kepada  umat  manusia  dan  menetapakan seperangkat ketentuan (syuruth dan arkan) untuk mengokohkan institusinya.Di samping itu  Dia  juga  memperindahnya  dengan  etik  dan  tuntunan-  tuntunan  moral  (adab  dan fadha’il).  Allah  SWT  t elah  menjadikan  utusan-Nya,  Muhammad  SAW  sebagai  uswah hasanah  yang  sepatutnya  diteladani,  dimana  dia  terekam  dalam  lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (bikr) dan janda (thayyib), dan juga pernah mengawini wanita  muda  (saghirah)  dan  tua  (kabirah).Keseluruhan  isterinya  itu  terpilih  atas pertimbangan-pertimbangan  Ilahiyah  yang  jauh  dari  kalkulasi-kalkulasi  fisik  dan materi. 15
Dalam  perjalanannya  perilaku  Nabi  Muhammad  telah  diikuti  oleh  umat  dan menimbulkan  banyak  persepsi  tentang  kebenarannya.  Ada  yang   membenarkan kebenaran sejarah yang tertulis ada yang berpendapat lain. Menyikapi perkawinan Nabi
14 Ibid . hlm. 14.
15 Yusuf Hanafi,  2011, Kontroversi Perkawinan dibawah Umur . Mandar Maju, Malang,  hlm.37
Muhammad  SAW  dengan  Aisyah  RA  yang  dinyatakan  oleh  seluruh  literatur  hadist kanonik  terjadi  ketika  putri  Abu  Bakar  itu  masih  kanak-kanak 16 . Sejarah  inilah  yang menimbulkan  berbagai  persepsi  dari  aliran-aliran  yang  ada  belakangan  setelah  zaman Nabi Muhammad.Sejujurnya  jika menengok sejarah maka hal itu tidaklah begitu dibahas secara intens. Fuqaha berpendapat tidak ada problem apa pun dalam perkawinan  suci tersebut.
Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha  dikategorikan  menjadi  3  kelompok.Pertama,  pandangan  jumhur  fuqaha,  yang membolehkan  perkawinan  di  bawah  umur.Walaupun  demikian,  kebolehan  ini  serta merta membolehkan  adanya  hubungan  badan.  Jika  dihubungkan  dengan  berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar,   maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah  umur  maupun  dewasa.  Kedua,  pandangan  yang  dikemukakan  oleh  Ibnu syubrumah  dan  Abu  Bkr  al-Asham,  menyatakan  bahwa  perkawinan  di  bawah  umur hukumnya  terlarang  secara   mutlak.  Ketiga,  pandangan  yang  dikemukakan  oleh  Ibn Hazm.Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak permpuan kecil.Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak  lelaki  kecil  dilarang.Argumen  yang  dijadikan  landasan  adalah  zhahir  hadist perkawinan  Aisyah  RA  dengan  Nabi  Muhammad  SAW. 17 Asrorun  Ni’am,  “Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiki h Munakahah”, dalam Ijma Ulama, 2009, Majelis Ulama Indonesia, hal.214-218.
Telepas dari itu  semua masalah perkawinan dibawah umur adalah    isu-isu kuno yang sempat  tertutup  oleh  tumpukan  lembaran  sejarah.  Dan  kini  isu  tersebut  kembali muncul ke permukaan.Hal ini tampak begitu dahsyat benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  memuat  aturan  yang  kurang  lebih  sama  dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.
Hukum  Islam  meliputi  lima  prinsip  yaitu  perlindungan  terhadap  agama,  jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hidzu al nasl).Nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan  legalitas  agama  harus  melalui  pernikahan.   Seandainya  agama tidak mensyari’atkan  pernikahan,  niscaya  geneologi  (jalur  keturunan)  akan  semakin kabur. 18
Antara  agama  dan  negara  terjadi  perselisihan  dalam  memaknai  perkawinan  di bawah  umur.Perkawinan  yang  dilakukan  melewati  batas  minimal  Undang-  Undang Perkawinan,  secara  hukum  kenegaraan  tidak  sah.Istilah  perkawinan  di  bawah  umur
16 Ibid .
17 Asrorun Ni’am, “ Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah”, dalam Ijma Ulama , 2009, Majelis Ulama Indonesia,hlm. l.214-218
18 Ibrahim, al Bajuri , 2005, Toha Putra, Semarang, Vol 2, hlm 90.
menurut  negara  dibatasi  dengan  umur.Sementara  dalam  konsep  Hukum  Islam, perkawinan  di  bawah  umur  ialah  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  belum baligh. Di sisi lain, menurut bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut KHI  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  calon  mempelai  yang  berumur  dibawah batas  umur  sesuai  Pasal  15  ayat  (1).  Dengan  kata  lain,  perkawinan  menurut  KHI  ialah berkaitan  dengan  batasan  umur  seperti  yang  dipahami  oleh  Undang-Undang  Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Imam  Jalaludin  Suyuthi  pernah  menulis  dua  Hadist  yang  cukup  menarik  dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah “Ada tiga perkara yang tidak boleh di akhirkan yaitu  shalat  ketika  datang  waktunya,  ketika  ada  jenazah,  dan  wanita  tak  bersuami ketika(diajak  menikah)  orang  yang  setara/kafaah”.Jalaludin  Suyuthi,  Jami’al  Shaghir, hal.210,
Darul Kutub Ilmiah,
Beirut.Hadis   kedua   berbunyi, “Dalam kitab   taurat   tertulis   bahwa   orang   yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu  berdosa  dan  dosa  tersebut  dibebankan  atas  orang  tuanya”.Pada  hakekatnya, perkawinan di bawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan  oleh  pemuda-pemudi  seringkali  tidak  mengindahkan  norma-norma agama.Kebebasannya  sudah melampaui batas,  dimana  akibat  kebebasan  itu  kerap  kita jumpai  tindakan-tindakan  asusila  di  masyarakat.Fakta  ini  menunjukkan  betapa  moral bangsa  ini  sudah  mencapai  taraf  yang  sangat  memprihatinkan.Perkawinan  di  bawah umur  juga  merupakan  upaya  untuk  meminimalisir  tindakan-tindakan  negatif  tersebut. Daripada  terjerumus  ke  dalam  pergaulan  yang  kian  mengkhawatirkan,  jika  sudah  ada yang  siap  untuk bertanggungjawab  dan  hal  itu  legal  dalam  pandangan  syara’  kenapa tidak?ujar  Imam  Jalaludin  Suyuthi.Walaupun  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  bahwa dalam  satu  sisi  perkawinan  di  bawah  umur  ada  positifnya  namun  kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya daripada manfaatnya. 19
2. Perkawinan di Bawah Umur Menurut  Undang- Undang Perkawinan
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  yang  berlaku  hingga  sekarang sekarang,  pengertian  dewasa  dan  belum  dewasa  belum  ada  pengertiannya.  Undang- Undang    Perkawinan,  hanya  mengatur  tentang,  Izin  orang  tua  bagi  orang  yang  akan melangsungkan  perkawinan  apabila  belum  mencapai  umur  21  tahun  (Pasal  6  ayat  2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun( Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua   (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekeuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan  wali (Pasal 50 ayat 1).Jadi tidak
19 http:// www.landasanteori.Home/ Teori  Islam/  Perkawinan  di  bawah  Umur  Menurut  Hukum  Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .(24 Mei 2016).
ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang Undang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.
Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus  sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan  wanita  sudah  mencapai  16  tahun.  Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang  diberikan  pengadilan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).
Agar  perkawinan  tidak  berakhir  pada  suatu  perceraian  harus  dicegah  adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang  lebih  tinggi.Dengan   batas  umur  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang Perkawinan  bagi  pria  dan  wanita  untuk  melakukan  perkawinan,  maka  tujuan perkawinan  dapat  terwujud.  Karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengehendaki  pelaksanaan  perkawinan  di  bawah  umur.Pembatasan  umur  minimal untuk  kawin  bagi  warga  negara  pada   prinsipnya  dimaksudkan  agar  orang  yang  akan menikah  diharapkan  sudah  memiliki  kematangan  berpikir,  kematangan  jiwa  dan kekuatan  fisik  yang  memadai.  Kemungkinan  keretakan  rumah  tangga  yang  berakhir dengan  perceraian  dapat  dihindari,  karena  pasangan  tersebut  memiliki  kesadaran  dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.
Undang-Undang  Perkawinan  tidak  menghendaki  pelaksanaan  perkawinan  di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetetapkan batas-batas umur  bagi calon suami dan istri  yang  akan  melansungkan  perkawinan.Tetapi  perkawinan  di  bawah  umur  dapat dengan  terpaksa  dilakukan  karena  Undang  Undang  masih  memberikan  kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita  hamil  akibat  perilaku  seks  bebas,  solusinya  adalah  orang  tua  mereka  harus menikahkan  mereka  pada  usia  muda.  Dan  pada  akhirnya  banyak  anggota  masyarakat meminta  Surat  Dispensasi  Kawin  dengan  alasan   hamil  diluar  nikah  akibat  pergaulan bebas.  Situasi  semacam  itu     mengilustrasikan  relevansi  meningkatnya  pernikahan  di
bawah  umur  karena  banyaknya  kehamilan  pra-nikah  pada  usia  anak-anak  akibat berkembangnya budaya seks bebas.
Dalam  hal  konsep  ini  dispensasi  perkawinan  boleh  dikesamping  karena  hanya bersifat  pengecualian  untuk  melegalkan  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  dibawah umur.Sebab,  pemberlakuan  dispensasi  tidak  mempunyai  alasan  secara  eksplisit.Oleh karena  itu,  perkawinan  di  bawah umur menurut  konsep  Undang  Undang  Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan  batas  usia  kawin  adalah  kematangan  biologis  seseorang  (bukan kedewasaannya).Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat  2  Undang  Undang  Perkawinan).  Pelaku  dan  para  pihak  yang  terlibat  dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya.Namun, mencegah pernikahan di bawah umur dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu :
1. Belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur.
2. Akan menafikan norma agama.
3. Melawan  beberapa  budaya  masyarakat  Indonesia  dan  bertentang  dengan tradisi.
4. Bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Dengan  demikian  perkawinan  di  bawah  umur  menurut  Undang-Undang Perkawinan  dibatasi  dengan ukuran umur.Artinya  bahwa setiap  pria  dan  wanita  yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun  ada  lembaga  dispensasi  perkawinan.Apabila  perkawinan  dilangsungkan  di bawah  batasan  umur  tersebut  maka  pria  dan  wanita  dapat  dinyatakan  melakukan perkawinan di bawah umur.
3. Faktor-  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Perkawinan    di  Bawah Umur.
Para  sarjana/ahli  hukum  berpendapat  faktor-  faktor  yang  mempengaruhi terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur    yaitu  antara  lain  ”  Menurut  RT.  Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan di bawah umur  adalah:
(a)     Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
(b)   Tidak  adanya  pengertian  mengenai  akibat  buruk  perkawinan  terlalu  muda,
baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
(c)  Sifat  kolot  orang  jawa  yang  tidak  mau  menyimpang  dari  ketentuan  adat. Kebanyakan  orang  desa  mengatakan  bahwa  mereka  itu  mengawinkan  anaknya  begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.
Selanjutnya  terjadinya  perkawinan  usia  muda  atau  di  bawah  umur  menurut Hollean  dalam  Suryono  disebabkan  oleh:  (a) Masalahekonomi  keluarga  (b)  Orang  tua
dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.(c)  Bahwa  dengan  adanya  perkawinan  anak-anak  tersebut,  maka  dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya) 20 .
Selain  menurut  para  sarjana/ahli  hukum  di  atas,  ada  beberapa  faktor  yang mendorong  terjadinya  perkawinan  usia  muda  yang  sering  dijumpai  di  lingkungan masyarakat  kita  yaitu  :  (a) Ekonomi,  yaituperkawinan  di  bawah  umur  terjadi  karena keadaan  keluarga  yang  hidup  di  garis  kemiskinan,  untuk  meringankan  beban  orang tuanya  maka  anak  wanitanya  dikawinkan  dengan  orang  yang  dianggap  mampu (b)    Pendidikan, yaitu: rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.(c)   Faktor orang tuayaituorang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya  berpacaran  dengan  laki-laki  yang  sangat  lengket  sehingga  segera mengawinkan  anaknya.  (d)  Media  massa  Gencarnya  ekspose  seks  di  media  massa menyebabkan remaja modern  kian  Permisif  terhadap  seks.  (e)  Faktor  adatperkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.
5. Dampak Perkawinan di Bawah Umur
Apapun alasannya, perkawinan tersebut dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Dampak terhadap hukum
Adanya pelanggaran terhadap 3 (tiga) Undang-undang di negara kita yaitu: Pertama melanggar  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  yang menyatakan  bahwa  “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah  mencapai  umur  16  tahun.  Pelanggaran  berikutnya  terdapat  pada  pasal  6  (2) Undang- Undang  Perkawinan,  yaitu:  “Untuk  melangsungkan  perkawinan  orang  yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.  Ke dua melanggar pasal 26 (1) UU Perlindungan Anak  yang menyatakan bahwa” Orang tua berkewajiban dan  bertanggung  jawab  untuk:  (1)  mengasuh,  memelihara,  mendidik  dan  melindungi anak, (2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan (3)  mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.Selanjutnya pelanggaran yang ke tiga yaitu melanggarUndang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  (selanjutnya  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pedagangan  Orang,  (PTPPO).  Patut  ditengarai  adanya  penjualan/pemindah  tanganan antara orang kaya, seorang kyai dan orang tua anak yang mengharapkan imbalan tertentu dari perkawinan tersebut.
Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
20 Ibid.
Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut.Pemahaman  tentang  undang-undang  tersebut  harus  dilakukan  untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

## 2. Dampak biologis
Anak  secara  biologis  alat-alat  reproduksinya  masih  dalam  proses  menuju kematangan  sehingga  belum  siap  untuk  melakukan  hubungan  seks  dengan  lawan jenisnya,  apalagi jika  sampai hamil  kemudian  melahirkan.  Jika  dipaksakan  justru akan terjadi  trauma,  perobekan  yang  luas  dan  infeksi  yang  akan  membahayakan  organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak 21 . 3. Dampak Psikologis
Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan  menimbulkan  trauma  psikis  berkepanjangan  dalam  jiwa  anak  yang  sulit disembuhkan.  Anak  akan  murung  dan  menyesali  hidupnya  yang  berakhir  pada perkawinan  yang  dia  sendiri  tidak  mengerti  atas  putusan  hidupnya.  Selain  itu,  ikatan perkawinan  akan  menghilangkan  hak  anak  untuk  memperoleh  pendidikan  (Wajar  9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak 22 .
4. Dampak Sosial
Fenomena  sosial  ini  berkaitan  dengan  faktor  sosial  budaya  dalam  masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya  dianggap  pelengkap  seks  laki-laki  saja.  Kondisi  ini  sangat  bertentangan  dengan ajaran  agama  apapun  termasuk  agama  Islam  yang  sangat  menghormati  perempuan ( Rahmatan  lil  Alamin) .  Kondisi  ini  hanya  akan  melestarikan  budaya  patriarki  yang  bisa gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.
5. Dampak perilaku seksual menyimpang
Adanya prilaku seksual yang menyimpang yaitu prilaku yang gemar berhubungan seks  dengan  anak-anak  yang  dikenal  dengan  istilah  pedofilia.  Perbuatan  ini  jelas merupakan  tindakan  ilegal  (menggunakan  seks  anak),  namun  dikemas  dengan perkawinan  se-akan2  menjadi  legal.  Hal  ini  bertentangan  dengan  Perlindungan  Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan  tidak  ada  efek  jera  dari  pelaku  bahkan  akan  menjadi  contoh  bagi  yang lain 23 .
6. Upaya Mencegah Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur
21 http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam-perspektif-fiqh- islam/ (tanggal 30 Mei 2016).
22 Ibid.
23 Ibid.
Pasal  288  KUHP  telah  menyebutkan  bahwa  barang  siapa  dalam  perkawinan bersetubuh  dengan  seorang  wanita  yang  diketahui  atau  sepatutnya  harus  diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya dikawini, apabila mengakibatkan luka-luka berat  diancam  paling  lama  empat  tahun,  jika  mengakibatkan  luka-luka  berat  diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana paling lama dua belas tahun. Namun perlu deketahui bahwa masalah perkawinan adalah masalah  perdata.  Kalaaupun  terjadi  tindak  pidana  dalam  perkawinan  seperti  disebut pasal  288  KUHP,  sering  kali  penyelesaiannya  secara  perdata  atau  tidak  diselesaikan sekali. Sebab, terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak istri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib  keluarga,  atau  kesulitan  dalam  dalam  menghadirkan  alat  bukti.  Tetapi  ada  pula sekelompok ulama yang melarang adanya perkawinan anak-anak sebelum mereka sampai pada usia kawin, mereka beralasan pertama dengan mendasarkan pada firman Allah SWT yang artinya: “ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin (Q.S. 4 An- Nisa’ :5) 24 . Jadi  penafsiran  ayat  tersebut    kalau  mereka  anak-anak  kecil  boleh  kawin  sebelum baligh maka ayat ini tidak ada gunanya. Mereka juga berkata alasan kedua: anak itu belum perlu  kawin  karena  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  pelepasan  syahwat  dan  untuk memperoleh  keturunan  sedang anak-anak  kecil  tidak  membutuhkan  kedua  tujuan  itu. Alasan  ketiganya:  adanya  akibat  akad  yang  tidak  baik,  yaitu  anak  berkewajiban melaksanakan isi akad yang tidak mereka buat 25
Penerapan hukum membolehkan perkawinan anak di bawah umur sesuai pendapat para madzab maupun  para  ulama  jika  diterapkan  di masa sekarang  ini  penulis  kurang setuju  karena  saat  ini  masa  telah  berubah,  hidup  sudah  simpang  siur,  perkembangan tehnologi semakin canggih. Apabila kawin di bawah umur di masa dahulu itu penting dan tidak membahayakan tetapi kalau sekarang akan menimbulkan bencana, menimbulkan kerusakan  yang  tidak  dapat  diingkari.  Oleh  karenanya  kewajiban  orang  tua  adalah mendidik  anak  mempersiapkan  mereka  supaya  dapat  mempersiapkan  diri  dalam membina  rumah  tangga  sejahtera,  hidup  bahagia,  bukan  rumah  tangga  yang  didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka.
Perkawinan  di bawah umur cenderung hanya untuk kepentingan materi, misalnya supaya mendapatkan warisan atau kepentingan lainnya. Perkawinan yang tidak didasari taqwa merupakan permulaan yang batil akibatnya kebatilan hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan, kekacauan rumah tangga, hubungan tidak akan berlangsung lama, hal inilah yang membuat penulis ikut tidak rela.
Oleh karenanya dengan adanya persyaratan pembatasan umur bagi calon mempelai semata-mata  juga  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  perkawinan  di  bawah  umur. Sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas umur untuk kawin  baik bagi pria maupun wanita, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam  belas)  tahun  bagi  wanita.  Penyimpangan    terhadap  batas  umur  diizinkannya melangsungkan  perkawinan  hanya  dimungkinkan  dengan  meminta  dispensasi  kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua piak pria maupun wanita
24 Ibid. hlm. 48.
25 Ibid.
sepanjang  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari  yang bersangkutan  tidak  menentukan  lain. 26 Ketentuan  batas-batas  umur  untuk melangsungkan perkawinan tersebut  dimaksudkan  untuk menjaga kesehatan suami – istri dan keturunnanya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih  dibawah  umur.Di  samping  itu,  perkawinan  juga  mempunyai  hubungan  dengan masalah  kependudukan.  Ternyata  batas  umur  yang  lebih  rendah  bagi  seorang  wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi 27 .
Pada dasarnya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan    Al-Quran,  yang  juga  mengenai  pengertian rusyd untuk  dipandang  telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri (QS. 4:6). Pengertian rusyd itu maksudnya sejalan  dengan  perkembangan  kecerdasan  masyarakat  tertentu.  Dalam  masyarakat primitif di mana orang secara memetik buah-buahan dalam hutan atau mencabut umbi- umbian liar atau menangkap ikan dari sungai dan danau, maka tidak banyak tehnik dan ilmu  dan teknik yang diperlukan sehingga seorang anak yang baru  berumur 13  (tiga belas ) tahun telah dapat dipandang mempunyai rusyd , seperti halnya kebiasaan yang terjadi di desa-desa,  orang  tua  melihat  anak-anaknya  yang  sudah  tumbuh  besar  istilah  jawanya terlihat  bongsor  sudah  kebingungan  mencarikan  jodoh  untuk  ananya  walaupun  usia belum cukup umur.
Terkait hal itu berbeda seorang anak yang hidup sekarang di kota-kota, di mana kehidupan  tergantung  kepada  suatu  tingkat  kecerdasan  dan  tehnik  ketrampilan  dan pengertian  yang  memadai  tentang  seluk-beluk  kemasyarakatan  yang  kompleks,  pada kenyataannya membutuhkan umur yang lebih lannjut dari 15 (lima belas) tahun untuk dapat memulai mengerti dan dapat mulai berusaha mencoba menegakan hidup sendiri. 28 Nyatanya ukuran baligh menurut mazhab, yaitu sudah keluar haid bagi wanita dan sudah keluar mani(sperma) bagi laki-laki ataubagi si wanita baru umur 9 (sembilan) tahun dan si laki-laki mungkin barulah umur 13 (tiga belas) tahun  sekali-kali hal itu tidak cocok lagi bagi perkawinan dalam masyarakat modern sekarang ini, malahan bisa jadi tidak cocok dengan system perkawinan yang dikehendaki Al-quran.
Oleh karenanya baik ketentuan dalam Pasal 7 dan penjelasan atas pasal 7 Undang- Undang Perkawinan tidak menyebut apa yang menjadi dasar bagi suatu alasan penting, umpamanya  keperluan  yang  mendesak  bagi  kepentingan  keluarga,barulah  diberikan dispensasi. Dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting teresebut, akhirnya dengan mudah saja setiap orang akan mendapatkan dispensasi tersebut (bandingkan K. Wantjik Saleh, 1976:26) dalam Rachmadi Usman. 29
Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur (anak)  lebih  banyak  mudharat  daripada  manfaatnya.Oleh  karena  itu  patut  ditentang. Orang  tua  harus  disadarkan  untuk  tidak  mengizinkan  menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk  melindungi  anak.  Masyarakat  yang  peduli  terhadap  perlindungan  anak  dapat
26 Rachmadi Usman, Op. Cit , hlm. 275.
27 Ibid.
28 Ibid . hlm. 276.
29 Ibid.
mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli anak lainnya dan para penegak  hukum  harus  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  untuk  melihat  adanya pelanggaran  terhadap  perundangan  yang  ada  dan  bertindak  terhadap  pelaku  untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada.

## SIMPULAN
Tinjauan yuridis perkawinan di bawah umur dalam sudut pandang sistem hukum di  Indonesia,  sistem  hukum  yang  dimaksudkan  meliputi,  perkawinan  di  bawah  umur menurut  hukum  adat,  hukum  islam  dan  hukum  nasional  yakni  Undang-Undang Perkawinan.  Dari  masing-masing  sistem  hukum  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa menurut hukum adat   membolehkan  perkawinan  di  usia  kanak-kanak   atau  di  bawah umur  asalkan  memenuhi  beberapa  alasan  diantaranya:  (1)  perkawinan  tersebut  masih dalam bimbingan keluarganya, (2) Perkawinan yang dilakukan pada  usia dini merupakan paguyupan  hidup  lazimnya  disebut  somah  (keluarga),  (3)  Anak-anak  yang melakukan perkawinan  dibawah  umur  tersebut  belum  di  perbolehkan    bercampur  satu  sama  lain sebagai suami istri hingga tiba masanya. Intinya prinsip mempertahankan kekerabatan masih kuat dan menjaga agar hubungan kekerabatan tidak retak. Sementara mengenai dasar  hukum  mengenai  perkawinan  di  bawah  umur  memang  tidak  ada  karena  pada dasarnya  keberadaan  hukum  adat  tidak  tertulis,  namun  yang  menjadi  dasar    untuk membolehkan perkawinan di bawah umur hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya  perkawinan di bawah umur menurut hukum islam,  dalam fiqh islam menggunakan istilah jika anak-anak tersebut sudah baligh, namun  hal itu sudah di atur dalam  KHI,  kurang  lebihnya  istilah  itu  ditentukan  sama  dengan  aturan  yang  di  muat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu batas usia kawim sudah ditentukan oleh aturan tersebut.  Seperti  halnya  sudah  ditentukan  dalam  Pasal  15  KHI  dan  Pasal  7  Undang- Undang  Perkawinan  bahwa  bahwa  batas  minimal  bagi  laki-laki  berusia  19  (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (tahun).Jadi jika terjadi perkawinan di bawah ketentuan yang sudah di atur dalaam hukum positif tersebut, maka para pihak mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang di atur dalamUndang-Undang Perkawinan.
Akibat hukum perkawinan di bawah umur menimbulkam beberapa dampak baik dari  segi  hukum  maupun  biologis,  psikologis,  sosial  dan  dampak  prilaku  seks menyimpang. Adapun dampak terhadap hukum perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran  dari  3  (tiga)  Peraturan  perundang-undangan  di  Negara  Indonesia  yaitu: pelanggaran  terhadap    Undang-Undang  Perkawinan,  UU  Perlindungan  Anak,  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO).  Berikutnya  dampak biologisnya  yaitu:  akan  terjadi  trauma  jika  organ  reprodoksi  yang  belum  masanya dipaksakan  akan  membahayakan  anak.  Selanjutnya  dampak  psikologinya  yaitu:  dapat menimbulkan  trauma  psikis  yang  berkepanjangan    dalamjiwa anak  sulit  disembuhkan sehingga anak akan murung dan menyesali hidupnya. Dampak berikutnya yaitu dampak sosial  posisi  perempuan  dianggap  lebih  rendah  dan  hanya  dianggap sebagai  pelengkap seks lelaki saja. Dampak yang terakhir yaitu: terjadinya prilaku seks menyimpang artinya
akan  terjadi  gemar  berhubungan  sek  dengan  anak-anak  yang  dikenal    dengan  istilah Paedofilia.

## DAFTAR PUSTAKA
Artati Agoes, 2001, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa ( gaya Surakarta dan Yogyakarta) , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Asrorun Ni’am, 2009 “ Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah”, dalam Ijma Ulama , Majelis Ulama Indonesia.
H.S.A. Alhamdani, 1985, Risalah Nikah , Pustaka Amani, Jakarta.
Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar maju, Bandung.
Ibrahim, al Bajuri , 2005, Toha Putra, Semarang, Vol 2, hlm 90.
Ny. Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan   (Undang-Undang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta.
P.N.M.  Simanjuntak, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan.
Purwadi, 2005, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal , Yogyakarta.
RachmadiUsman, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Soeroyo Wignjodipoero,1984, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Gunung Agung,  Jakarta.
Yusuf Hanafi ,  2011, Kontroversi Perkawinan dibawah Umur . Mandar Maju, Malang.
www.Lawskripsi.  Com  published  on  oktober  2008  by  Onti-Rug    (Minggu,  08  Nopember 2015).
http://my.opera.com./jame 29/ blog/ . (Minggu, 08 Nopember 2015)
http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam- perspektif-fiqh-islam/ (tanggal 30 Mei 2016).
http:// www.landasanteori.Home/ Teori Islam/ Perkawinan di bawah Umur Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .(24 Mei 2016).
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgrlijk Wetboek )
Kompilasi Hukum Islam  (KHI)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlidungan Anak
Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang