Available online at: https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/mahajana/article/view/2509

## PENYULUHAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN PADA PELAKU USAHA PENJUAL JAGUNG REBUS DI DESA AMESIU
Rola Pola Anto 1 ,  Sitti Rahmatyah 2 ,  Muhammad Amir 3 , Gunawan 4 , La Ode Sahili 5 , Nurul Habiba 6 , Atisah Saputri 7 1,2,6,7, Universitas Lakidende, Unaaha, Indonesia, 3,4 Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia, 5 STIE66,
Kendari, Indonesia *Penulis Koresponsensi, email: rola.polaanto70@gmail.com Received:09/02/2023 Revised:15/02/2023 Accepted:19/02/2023
Abstract .  The  role  of  the  Amesiu  Village  government  is  urgently  needed  in  encouraging  the  entrepreneurial competency  of  Boiled  Corn  Seller  (BCS)  business  actors.  The  purpose  of  counseling  on  the  role  of  the  village government  in  encouraging  entrepreneurial  competence  for  BCS  in  Amesiu  Village  is  to  provide  information  and understanding to BCS business actors so that the business they develop can increase with the role of the Amesiu Village government. Counseling was carried out in Amesiu Village. The method used in the implementation of counseling is the lecture and question and answer method. The target in the counseling activity was the BCS in Amesiu Village as many as 25 people. The results of the counseling show that the responses of the participants after attending the counseling materials  from  the  informants  were  very  useful  in  supporting  technical,  marketing,  financial,  and  human  relations competencies. Basically counseling on the role of the village government in encouraging entrepreneurial competency at BCS in Amesiu Village specifically has a positive impact on business actors in Amesiu Village. Suggestions for further community service activities can be carried out through training so that participants are actively involved in solving the problems of the business being developed.
Keywords: Role of village government, Competence, Entrepreneurship, Boiled corn seller
Abstrak . Peran pemerintah Desa Amesiu sangat dibutuhkan dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pelaku usaha  Penjual    Jagung  Rebus  (PJR).    Tujuan    penyuluhan  peran  pemerintah  desa  dalam  mendorong  kompetensi kewirausahaan pada PJR di Desa Amesiu adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman  kepada  peserta pelaku usaha PJR agar usaha yang kembangkan dapat meningkat atas peran pemerintah Desa Amesiu. Penyuluhan dilaksanakan  di  Desa  Amesiu.   Metode  yang digunakan  dalam  pelaksanaan penyuluhan  adalah  metode   ceramah dan  tanya  jawab.  Sasaran  dalam  kegiatan  penyuluhan  adalah  PJR  di  Desa  Amesiu  sebanyak  25  orang.  Hasil penyuluhan  menunjukkan  bahwa  respon  peserta  setelah  mengikuti  materi  penyuluhan  dari  narasumber    adalah sangat bermanfaat dalam mendukung kompetensi teknis, pemasaran, bidang keuangan, dan kompetensi hubungan manusia. Pada dasarnya penyuluhan peran pemerintah desa dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pada PJR di  Desa Amesiu  secara  khusus  memberikan  dampak  positif  bagi pelaku  usaha   di  Desa  Amesiu.  Saran  untuk kegiatan  selanjutnya  pengabdian  kepada  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan  agar  peserta  ikut  aktif dalam memecahkan masalah dari usaha yang sedang dikembangkan.
Kata Kunci: Peran pemerintah desa, Kompetensi, Kewirausahaan, Penjual jagung rebus
How to Cite: Anto, R. P.,  Rahmatyah, S.,   Amir, M., Gunawan, G., Sahili, L. O., Habiba, N., & Saputri, A. (2022). Penyuluhan Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Kompetensi Kewirausahaan pada Pelaku Usaha Penjual Jagung Rebus di Desa Amesiu. Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4 (1), 8-14. doi: https://doi.org/10.37478/mahajana.v4i1.2509

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membina dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan untuk berwirausaha, melalui sektor Usaha Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM).  Sektor UMKM  merupakan  kegiatan  wirausaha  ekonomi  yang bisa  dimiliki  satu  orang  maupun  kelompok  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan  (Nalini,  2021).  Dengan  adanya  sektor  UMKM  dapat  menciptakan  berbagai  produk yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  daerah  serta  menghasilkan  banyak  pelaku  usaha  atau wirausahawan-wirausahawan yang baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mempercepat  tingkat  kesejahteraan masyarakat  serta  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan dan menyerap tenaga kerja (Karimah et al., 2021).
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  pasal  1 dinyatakan bahwa pengembangan adalah  upaya yang dilakukan oleh  Pemerintah, Pemerintah
Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian bimbingan untuk  menumbuhkan  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing  UMKM.  Menurut  teori peran pemerintah yang dikemukakan Siagian (2018) bahwa peran pemerintah meliputi empat faktor utama yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor.
Hasil  studi  Vany  et  al.  (2022)  menunjukkan  bahwa  peran  Pemerintah  Desa  Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah dalam mengembangkan Sumber Daya Manuisa  yaitu:  (1)  pemerintah  sebagai  fasilitator,  memfasilitas  masyarakat  melalui  kegiatan pelatihan,  sehingga  masyarakat  memiliki  kemampuan  yang  baik,  (2)  sebagai  regulator, menyiapkan  arah  pembangunan  desa  dengan  menyediakan  atau  penerbitan  peraturan- peraturan  desa  yang  berpihak  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  (3)  sebagai motivator,  pemerintah  desa  sebagai  motivator  yang  selalu  memberikan  motivasi  kepada Masyarakat  sehingga  masyarakat  memiliki  semangat  yang  tinggi  untuk  taat  dan  patuh  pada peraturan  perundangan-undangan.  Selanjutnya  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat peran Kepala Desa harus dapat dapat menjadi fasilitator, regulator, dan motivator didalam organisasi pemerintahan yang dipimpinnya (Vany et al., 2022).
Syifa et al (2021) bimbingan pelatihan bagi para pelaku UMKM merupakan suatu  proses yang  meliputi  serangkaian  tindakan  atau  upaya  yang  dilaksanakan  dengan  sengaja  dalam bentuk  pemberian  bantuan  kepada  pelaku  usaha  yang  dilakukan  oleh  tenaga  professional kepelatihan  dalam  waktu  tertentu  yang  bertujan  untuk  meningkatkan  kemampuan  kinerja pelaku usaha dalam bidang tertentu guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas usaha Peran  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  UMKM  sangat  diperlukan  dalam meningkatkan  kreativitas  dan  inovasi  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Sumadi, 2021). Hasil studi Salam dan Prathama (2022) menunjukkan  bahwa  pengembangan  UMKM  di  Kampung  Kue,  merupakan  peran  dari  Dinas Koperasi  UKM  dan  Perdagangan  Kota  Surabaya  baik  ditinjau  dari  indikator  stabilisator, inovator,  modernisator  maupun  sebagai  pelopor  sehingga  Kampung  Kue  berkembang  dan semakin maju serta memiliki daya saing yang tinggi.
Pengabdian masyarakat yang dilakukan Mulyana et al. (2021) menemukan bahwa peran Pemerintah  Desa  Cileles  perlu  hadir  dalam  membangun  UMK  di  Desa  Cileles.  Kehadiran pemerintah desa dapat ditunjukkan dengan memperkuat peran Pemerintah Desa Cileles sebagai regulator,  sebagai  dinamisator,  sebagai  fasilitator  dan  sebagai  katalisator.  Melalui  program Klinik  Manajemen  UMK  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Desa  Cileles, maka  dapat  mendorong kelancaran  usaha  pelaku  UMK  di  Desa  Cileles.    Temuan  utama  dalam  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan penulis adalah adanya respons positif dari Pemerintah Desa Cileles  yang  bersedia  untuk  memperkuat  perannya  dalam  membangun  UMK  mengingat masyarakat pelaku UMK sangat memerlukan pendampingan dari Pemerintah Desa sebagai unit pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
Pengembangan  usaha  PJR  di  Desa  Amesiu  sangat  dibutuhkan  peran  pemerintah  Desa Amesiu  baik    sebagai  inovator,  regulator,  fasilitator,  maupun  motivator  serta  sebagai penanggung  jawab  atas  segala  kegiatan  usaha  dalam  masyarakat  desa  atau  kelompok masyarakat dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Vany et al.  (2022)  bahwa  peran  pemerintah  desa  wajib  dilaksanakan  untuk  mengarahkan  warga masyarakat  menjadi  masyarakat  yang  aktif  dalam  percepatan  pembangunan  perekonomian desa agar memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Desa Amesiu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pondidaha yang berpotensi untuk mengembangkan UMKM karena memiliki banyak potensi hasil pertanian yang melimpah selain tanaman  padi  juga  terdapat  potensi  tanaman  jagung  dalam  berbagai  varian.  Hasil  tanaman jagung  tersebut  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  untuk  dikembangkan  menjadi  pilihan kuliner dan dapat menjadi sumber pendapatan keluarga.  Hal ini sejalan dengan temuan dalam pengabdian  kepada  masyarakat  yang dilakukan   Mulyana  et  al.  (2021)  bahwa  pengembangan potensi UMKM dalam hal ini potensi hasil bumi singkong maupun sumber daya manusia sangat bermanfaat  dalam  peningkatan  nilai  jual  produk  warga  masyarakat  dan  kesejahteraan masyarakat desa.
Desa Amesiu memiliki jumlah penduduk 1.169 jiwa. Warga Desa Amesiu memiliki banyak sumber mata pencaharian baik bidang pertanian maupun perkebunan.   Salah satu usaha mikro dan  kecil    yang  dikembangkan  warga  masyarakat  adalah  kuliner  jagung  rebus.  Usaha  PJR    di Desa Amesiu  telah dijalankan  sejak 2001.   Pengembangan usaha PJR  dimulai dari penjualan jagung  mentah,    lalu  berkembang  penjualan  jagung  bakar  dan  jagung  rebus.  Dari  dua  varian usaha  tersebut  yang  paling  laris  saat  ini  adalah  jagung  rebus  sehingga  PJR  menjadi    kuliner andalan dan sekaligus menjadi icon kuliner di Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe  (Wawancara,  Juni  2021).      Saat  ini  pelaku  usaha  Penjual  Jagung Rebus  (PJR)  di Desa Amesiu sebanyak 75 orang. Hasil studi Barlin dan Ashamarita (2018)  bahwa  lapak usaha PJR di Desa  Amesiu  menempati  sisi  jalan  kiri  dan  kanan  yang  dianggap  strategis  untuk  berjualan. Aktivitas PJR merupakan salah satu bisnis yang berkelanjutan, yang dilaksanakan siang malam.
Situasi  lapak  penjual  jagung  rebus  (PJR)    di  Desa  Amesiu  dapat  ditemukan  dalam  dua kondisi yaitu terdapat PJR yang aktif membuka lapak di Desa Amesiu dan ada yang tidak aktif sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Gambar 1. Observasi situasi Lapak PJR  di Desa Amesiu
Gambar 2. Observasi situasi Lapak PJR  di Desa Amesiu
Dengan  demikian  usaha  PJR  yang  dikembangkan  sebagian  besar  ibu-ibu  rumah  tangga masih  terdapat  masalah  yakni  minimnya  kompetensi  kewirausahaan  sehingga  tindak  mampu bersaing.  Hal  ini  sejalan  dengan  pengamatan  atau  survey  awal    sebelum  penyuluhan dilaksanakan  di  Desa  Amesiu.  Tim  menemukan      sejumlah  lapak  PJR  yang    tidak  aktif  atau tertutup.  Dengan  demikian  menunjukkan  adaya  fenomena  ata  masalah  yang  dihadapi  oleh pelaku  PJR    di  Desa  Amesiu.  Karena  itu,  pelaku  usaha  PJR  seharusnya  memiliki  kompetensi dalam  berusaha,  memiliki  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  berbagai  aspek.  Menurut Soegoto  (2009)  bahwa  untuk  menjadi  seorang  wirausaha  pada  dasarnya  harus      modal kemampuan (ability) atau    kompetensi (competency). Suryana  (2006)    menyatakan  bahwa kompetensi  kewirausahaan  dapat  diukur  dalam  empat  kompetensi  yaitu  (1) technical competence  (kemampuan  merancang  usaha  , (2) marketing  competence, yaitu  kompetensi pemasaran.,  (3) financial  competence, yaitu  kompetensi  bidang  keuangan,  dan    (4). human relation competence, yaitu kompetensi dalam hubungan personal, seperti kemampuan berelasi dan  menjalin  kemitraan  kepada  penyedia  bahan  baku  dan  kepada  pelanggan  atau  konsumen yang selalu lewat di jalur PJR Desa Amesiu.
Pelaku  usaha  PJR  masih  minim    kompetensinya  sehingga  pelaku  usaha  PJR membutuhkan peran pemerintah desa Amesiu  dalam mendorong kompetensi pelaku usaha PJR di  Desa  Amesiu.    Karena  itu,  kehadiran  akademisi  dari    Universitas  Lakidende    dengan kolaborasi  universitas  lain  bertujuan  untuk  memberi  informasi  kepada  mitra  terkait  peran pemerintah  desa    sebagai    inovator,  regulator,  fasilitator    dan  motivator  dalam    mendorong kompetensi teknis, pemasaran, keuangan, dan kompetensi hubungan manusia bagi pelaku usaha PJR  di  Desa  Amesiu.    Berdasarkan  fenomena  yang  dihadapi  pelaku  usaha  PJR,  maka  tujuan pengabdian kepada masyarakat di Desa Amesiu yakni untuk memberi informasi mengenai peran pemerintah desa dalam mendorong kompetensi pelaku usaha PJR di Desa Amesiu.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  penyuluhan  peran  pemerintah  desa  dalam  mendorong  kompetensi kewirausahaan  pada  pelaku  usaha  PJR  di  Desa  Amesiu,  diikuti  pelaku  usaha  PJR  yang  terdiri ibu-ibu. Kegiatan ini dilaksanakan 4 Juni 2021. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan tanya jawab.  Pelaksanaan penyuluhan melalui tahapan berikut:
1. Observasi/survey, tahapan dilakukan lebih awal oleh tim pelaksana untuk memastikan lokasi Penjual  Jagung  Rebus  yang  akan  dijadikan  sebagai  lokasi  pengamatan  usaha  PJR  di  Desa Amesiu, sekaligus yang akan menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende.
2. Persiapan.  Tim  menyusun  rencana  kegiatan,  menetapkan  jumlah  tim  yang  akan  terlibat dalam  penyuluhan,  jumlah  peserta  dari  PJR,  melakukan  koordinasi  dengan  Kepala  Desa Amesiu dan mengantar surat permohonan izin penyuluhan, menetapkan waktu penyuluhan. Mempersiapkan  sarana  pendukung  seperti  meja  dan  kursi,  kabel  listrik,  sound  sistem, proyektor. Selain itu juga mempersiapkan konsumsi yang dibutuhkan dalam penyuluhan.
3. Pelaksanaan.  Waktu  pelaksanaan  penyuluhan  mulai  jam  08.00-11.00  wita.    Penyuluhan dilaksanakan di Balai Desa Amesiu. Narasumber menyampaikan materi penyuluhan dengan cara  ceramah  dan  tanya  jawab.  Sebanyak  25  orang  peserta  pelaku  usaha  PJR  hadir  dan mengikuti  acara  sampai  selesai.    Narasumber  menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  sering juga  diselingi  dengan  menggunakan  bahasa  daerah  suku  Tolaki  karena  peserta  yang  hadir dalam  penyuluhan  dominan  etnis  Tolaki  sehingga  narasumber  dapat  menggunakan  dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah Suku Tolaki.
4. Evaluasi. Akhir kegiatan penyuluhan dilakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman peserta  terhadap  materi  yang  disampaikan  narasumber.  Selain  itu  tim  pelaksana  juga mengedarkan  kuis  yang  berisi  beberapa  pertanyaan  terkait  materi  penyuluhan  untuk mengetahui  tingkat  pemahaman  peserta  dan  respon  peserta  dalam mengikuti  penyuluhan. Dalam kuis penilaian tersebut ditetapkan kategori pilihan yaitu: (1) sangat bermanfaat (SB), (2) Bermanfaat (B).  (3) Kurang Bermanfaat (KB) dan (4) Tidak Bermanfaat (TB).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyuluhan peran pemerıntah desa dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pelaku usaha  Penjual  Jagung  Rebus  (PJR)      dı  Desa  Amesıu dilaksanakan  oleh    Dosen  Fakultas  Ilmu Administrasi (FIA) sebagai program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan yang menekankan materi peran pemerintah desa dalam mendorong kompetensi kewirausahaan pelaku usaha PJR di Desa Amesiu. Dalam pemaparan materi penyuluhan peran pemerintah desa maka tim penyuluh menyampaikan informasi bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai inovator, fasilitator, regulator dan motivator.
Narasumber  menyampaikan  materi  penyuluhan  mengenai  peran  pemerintah  desa sebagai  inovator  yakni  selalu  mendorong  para  pelaku  usaha  PJR  agar  memiliki  kompetensi kewirausahaan.  Pemerintah desa  selalu memikirkan  ide-ide baru untuk diberikan pada pelaku usaha PJR  di Desa Amesiu. misalnya produk jagung rebus dikemas   agar menarik  pelanggan dan ide cara memasarkan produk jagung rebus di luar  Desa Amesiu.

## Gambar 3. Narasumber yang lain sedang memaparkan materi penyuluhan peserta di Balai Desa Amesiu
Selanjutnya narasumber menyampaikan bahwa peran pemerintah desa sebagai fasilitator yakni  pemerintah  Desa  Amesiu  dapat memfasilitasi  warga  masyarakat  atau  pelaku  usaha  PJR untuk  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  atau  pelatihan  sehingga  pelaku  usaha  PJR  memiliki kompetensi kewirausahaan yang baik dalam berusaha selain itu agar pelaku usaha PJR memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usaha.
Narasumber  berikutnya  menyampaikan  peran  pemerintah  desa  sebagai  regulator  yakni pemerintah harus mampu menyediakan peraturan-peraturan desa yang mendukung usaha PJR di  Desa  Amesiu  dan  peraturan  yang  berpihak  pada  peningkatan  kompeteni  masyarakat  desa. Dengan adanya peran sebagai regulator maka pelaku usaha PJR di Desa Amesiu dapat berusaha dengan dukungan peraturan-peraturan dalam desa.
Gambar 4. Peserta  penyuluhan dari pelaku usaha PJR sedangmendengarkan materi penyuluhan dari narasumber
Peran pemerintah  Desa Amesiu sebagai motivator yakni pemerintah  Desa dalam hal ini kepala  desa  dan  para  aparatnya  pada  dasarnya  merupakan  motivator  dalam  mendorong kompetensi kewirausahaan bagi pelaku usaha PJR di Desa Amesiu. Peran pemerintah desa yakni memberikan dorongan bagi pelaku usaha PJR agar  selalu semangat dalam menjalani usaha PJR di Desa Amesiu demi mewujudkan kesejahteraan keluarga
Pada  sesi  terakhir,    narasumber  menyampaikan  peran  pemerintah  Amesiu  dalam mendorong kompetensi pelaku usaha PJR dan dilanjutkan dengan  evaluasi untuk mengetahui respon peserta melalui tanya jawab.  Berdasarkan hasil tanya jawab dan kuis yang diedarkan kepada  peserta  penyuluhan  diperoleh  gambaran  bahwa  peserta  memiliki  pemahaman  yang sangat  baik  dan  peserta  memberikan  respon  bahwa  penyuluhan  yang  disampaikan  oleh Narasumber sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha PJR di Desa Amesiu. Rata-rata skor sebesar 3,88 (sangat tinggi) atau 88,45 % dalam kategori sangat bermanfaat bagi PJR.
Gambar. 5. Peserta sedang mengajukan  pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya jawab.
Berdasarkan  evaluasi  terkait  pelaksanaan  penyuluhan  peran  pemerintah  Desa  Amesiu dalam mendorong kompetensi pelaku usaha PJR, menunjukkan bahwa peserta memberi respon bahwa kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan  sangat bermanfaat dengan skor nilai rata-rata 3,88 (skor jawaban) atau persentase 88,45 % (sangat tinggi). Hasil evaluasi  ini dapat dimaknai bahwa  peserta    memperoleh  informasi  yang  sangat  bermanfaat  dari  narasumber.    Hasil pengabdian  ini  didukung  dengan  Siagian  (2018)  bahwa  peran  pemerintah  yakni  sebagai stabilisator,  inovator,  modernisator  dan  juga  pelopor.  Juga  didukung  studi  Vany  et  al.  (2022) bahwa peran Pemerintah  Desa  yaitu: (1) sebagai fasilitator,  (2) sebagai regulator, (3) sebagai motivator di dalam organisasi pemerintahan yang dipimpinnya (Vany et al., 2022).

## SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
Kegiatan  penyuluhan    peran  pemerintah  desa  dalam  mendorong  kompetensi kewirausahaan  pada  pelaku  usaha  PJR    di  Desa  Amesiu    dapat  disimpulkan  bahwa  peserta penyuluhan mendapat informasi yang sangat bermanfaat terkait peran pemerintah desa sebagai inovator,  regulator,  fasilitator  dan  motivator    dalam  mendorong  kompetensi  kewirausahaan pelaku UMKM di Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.
Pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  masih  terdapat  kekurangan  yakni  peserta  hanya sebatas mendengarkan informasi dari narasumber. Namun kedepan kegiatan pengabdian akan dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan agar peserta aktif dalam kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Barlin  &  Ashmarita  (2018),  Strategi Penjual  Jagung  Rebus (PJR)  Dalam  Menarik  Pelanggan  di Desa Amesiu   Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya ,  7 (3). 181-186,  DOI: https://doi.org/10.33772/etnoreflika....
Karimah,  K.,  Muhtadi,  &  Kamali,  K.  (2021).  Strategi  Penanggulangan  Pengangguran  Melalui Peran Usaha Kecil Menengah Genting. Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah , 2 (1), 107-131, DOI: https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.550
Mulyana,  Nurrahman,  A.,  &  Abdurohim,  (2021)    Penguatan  Peran  Pemerintah  Desa  Cileles dalam Membangun Usaha Mikro Kecil (UMK) , Civitas Consecratio, 1 (2), 99 – 114, DOI: 10.33701/cc.v1i2.2001
Nabilah, A. R.,  Anggraini, D.S.,  Shofa, E.A, Nagari, P. M.., & Dianti, R. K. (2021) Pemberdayaan Potensi  UMKM  Tahun  2020  Desa  Pandansari  Lor  Malang ,  Jurnal  Pengabdian  dan Peningkatan Mutu Masyarakat, 2 (1),  41-46, DOI: 10.22219/janayu.v2i1.13019
Nalini,  S. N.  L.  (2021).  Dampak  Dampak covid19 terhadap Usaha  MIkro,  Kecil  dan  Menengah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 4(1), 662-669, DOI: 10.36778/jesya.v4i1.278

## Salam, M. D. & Prathama, A.,  (2022), Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM
Jurnal Kebijakan Publik , 13 (2), 137-143. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8012/6838
Siagian, S. P. (2018). Administrasi Pembangunan . Bandung: Bumi Aksara. Soegoto, E. S., (2009), Enterpreneurship, Edisi Pertama, Jakarta : PT. Elek. Media Komputindo. Sumadi,  M.  F  (2021).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  “Handycraft”  Limbah  Kayu Jati  Sebagai  Produk  Unggulan  Kabupaten Bojonegoro. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (5), 137- 143,
DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i2.8012 Suryana, (2006). Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju. Sukses , Edisi Ketiga, Penerbit Salemba, Jakarta
Syifa, Y. I., Wardani, M. K., Rakhmawati, S. D., & Dianastiti, F. E. (2021). Pelatihan UMKM Melalui Digital Marketing untuk Membantu Pemasaran Produk Pada Masa Covid-19. Abdipraja Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2 (1), 6-13, DOI: http://dx.doi.org/10.31002/abdipraja.v2i1.3602
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Vany, L.R.R., Nastia,   Basir, M.A.,  (2022) Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur  Kabupaten Buton Tengah,
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik , 4 (4). 266-270,
https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.494