## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)  412-420  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684

## Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
Fitrah Humairah 1 , Vivin Kadriani Matondang 2 Fauziah Lubis 3
1,2,3 Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara fitrahhumairahtjg@gmail.com 1 , adrianivivin96@gmail.com 2 , fauzihlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
Advocates, according to Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, is someone whose role is to provide legal assistance both inside and outside the court. Legal consultations, legal assistance, exercising power of attorney, representing, accompanying, defending, and carrying out other legal actions on behalf of clients are services that will be offered by advocates. Lawyers can also function as mediators in the pursuit of truth and the protection of justice, Participate in protecting human rights and offer free and independent legal defense. But in reality, the legal profession has advantages and disadvantages in society, especially in its role in providing legal services. As a result, a lawyer who represents clients in religious courts often does so to assist them or advise them legally to win public sympathy. Compliance with these guidelines can help reduce deviant behavior so that procedures can be considered.

## Keywords : advocate, islamic law, positif law

## ABSTRAK
Advokat,  menurut  UU  No.  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  adalah  seseorang  yang  berperan memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya atas nama klien adalah jasa yang akan ditawarkan oleh advokat. Pengacara juga dapat berfungsi sebagai mediator dalam mengejar  kebenaran dan perlindungan keadilan, Berpartisipasi dalam melindungi hak asasi manusia dan menawarkan  pembelaan  hukum  yang  bebas  dan  mandiri.  Namun  pada  kenyataannya,  profesi  hukum memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  di  masyarakat,  terutama  dalam  perannya  dalam  memberikan  jasa hukum. Akibatnya, seorang pengacara yang mewakili klien di pengadilan agama sering melakukannya untuk membantu mereka atau menasihati mereka secara hukum untuk memenangkan simpati publik., tentunya harus  berpegang  pada  hukum  acara  peradilan  agama  yang  ada.  Kepatuhan  terhadap  pedoman  ini  dapat membantu mengurangi perilaku menyimpang sehingga prosedur dapat dipertimbangkan.

## Kata kunci : advokat, hukum islam, hukum positif

## PENDAHULUAN
Advocate adalah kata benda, yang berarti topik. Ini juga dikenal sebagai konsultasi hukum dalam praktik. Di Indonesia, advokat harus menjadi agen pembangunan hukum (law development agent) dan agen enkulturasi hukum (agen pembudayaan hukum bagi masyarakat), bukan pemasar hukum  (agen komersialisasi hukum) yang mengambil keuntungan dari penderitaan klien. Saya dalam  masalah  hukum.  Jika  seorang  pengacara  menunjukkan  perilaku  ini,  itu  akan  merusak reputasi praktisi sebagai "officium nobile". Profesi yang mulia ini akan tercemar oleh tindakan- tindakan menyimpang dari segelintir advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien atau masyarakat luas, yang akan sangat merugikan organisasi dan profesinya. (Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini,  2003).

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)  412-420  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684
Secara yuridis, pemberian jasa hukum oleh advokat untuk klien secara gratis bagi yang tidak bisa membayar, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 merupakan bantuan pada hukum.
“Kode  etik  dan  ketentuan  tentang  Dewan  Kehormatan  Profesi  Advokat  yang  telah ditetapkan  oleh  Ikatan  Advokat  Indonesia  (IKADIN)  , Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut UndangUndang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.” (Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 tentang  Advokat, Pasal 33). Mengenai  situasi  khusus  yang  diuraikan  dalam  Undang-Undang  ini,  salah  satu sumber kekuasaan kehakiman bagi umat Islam pencari keadilan adalah Peradilan Agama (Pasal 2 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006). (Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006). Dalam lingkungan peradilan agama, Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai kekuasaan kehakiman. Kedua, Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Tinggi Agama. Undang-undangnNomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Peradilan Agamaasebagaimanabtelah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan landasan formal Peradilan Agama. Dengan berlakunya undang-undang terbaru tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang disinggung dalam pasal  49  untuk  menilai,  memutus  dan  menyelesaikan sengketa antar umat Islam pada tingkat pertama yang menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hadiah, wakaf, zakat infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam. (Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang  Peradilan  Agama, Pasal 49).

## Metode penelitian
Jenis  penelitian  ini  kadang-kadang  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  karena menggunakan sumber tertulis dari perpustakaan, seperti buku atau bahan tertulis lainnya. Dalam kerangka  preskriptif  hukum  dalam Islam, pada penelitian semacam ini disebut juga penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan dengan meninjau sumber-sumber yang bersangkutan.,khususnya menggali etika advokat dalam Alquran.

## PEMBAHASAN Pengertian  Hukum Islam
Ungkapan "hukum Islam" sama sekali tidak digunakan dalam Alquran atau tulisan-tulisan hukum Islam. Kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang didirikan di dalamnya adalah apa yang terdapat dalam Alquran. Hukum Islam dikenal dengan kata “islamic law” dalam literatur Barat. (Mardani, 2015) Ungkapan itu kemudian mendapatkan popularitas. Mengetahui definisi dari setiap kata sangat penting sebelum menjelaskan makna hukum Islam secara lebih jelas. Istilah bahasa Arab  hakama-yahkumu,  yang  kemudian  berkembang  menjadi  kata  mashdar  dan  hukman, merupakan sumber etimologis dari kata hukum. Versi tunggal dari kata jamak al-ahkam adalah lafadz al-hukmu.
Dengan menggunakan istilah hakama sebagai titik tolak, maka muncullah kata al -hikmah meiliki  arti  kebijaksanaan.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  mereka  yang  mengerti  hukum  dan

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)  412-420  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684
menerapkannya setiap hari dianggap bijaksana. Interpretasi lain dari kata dasar adalah “kendali atau kekangan kuda”, secara khusus, bahwa tujuan utama undang-undang adalah untuk mencegah orang  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  agamanya.  Salah  satu  arti dari istilah hukmu yang berasal dari akar kata hakama adalah “menolak atau mencegah”. Hindari kezaliman, kezaliman, aniaya, dan mafsada lainnya, serta tolaklah mereka.
Menurut Muhammad Daud Ali, kata dari hukum, yang berasal dari kata bahasa Arab, berarti standar, pedoman, tolok ukur, dan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memantau bagaimana orang berperilaku dalam kaitannya dengan lingkungannya.
MenurutbMuhammadnMuslehuddin kutipan dari Oxford Dictionary, hukum digambarkan sebagai “berbagai peraturan baik resmi maupun adat yang diakui masyarakat, seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 20 sebagai berikut :
ۗ ُ غَٰ ََٰٰ َ ل َب ْ لٱ َ ك ْي َ ل َ ع ا َم َّ ن ِإ َ ف ۟ ا ْو َّ ل َو َ ت ن ِإ َّو ۖ ۟او َد َت ْهٱ ِد َق َ ف  ۟م َ ل ْس َ أ  ْل ُ ق َ ف َ كو ُّج ٓ ا َح ْ ن ِإ َ ف َبَٰ ََٰٰ َ ت ِك ْ لٱ ۟ او ُ تو ُ أ َ ني ِذ َّ ل ِّ ل ل ُ ق َو ۗ  ِن َعَبَّتٱ  ِنَم َو  ِ َّ ِ للَّ  َ ِ هِ ْج َو ُ تْ  ِدا َب ِع ْ لٱِب ٌۢر ي ِص َ ب ُ َّ للَّٱ َو
او ُم َ ل ْس َ أ ْ ن ِإ َ ف ۚ  ْم ُ ت ْم َ ل ْس َ أ َء َ نۦ ِّ ي ِّ مّ ُ ْ لْٱ َو
Artinya:  “Kemudian  jika  mereka  mendebat  kamu  (tentang  kebenaran  Islam),  maka katakanlah:  “Aku  menyerahkan  diriku  kepada  Allah  dan  demikian  pula  orang-orang  yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.
Islam  bermakna  sebagai  sebuah  ketundukan  dan  penyerahan  diri  seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt.  Kemampuan  akal  dan  budi  manusia  yang  berwujud  dalam  ilmu  pengetahuan  tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan -bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi  tidak  mampu  menciptakan  dalam  arti  mengadakan  dari  yang  tidak  ada  menjadi  ada (invention). (Mardani,2015).

## Pengertian  Hukum Positif
Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh  atau  melalui  pemerintah  atau  pengadian  dalam  Negara  Indonesia.   ( Gede  Pantja Astawa, 2008 ).
Selanjutnya  secara  terperinci  dijelaskan  oleh  situs  resmi  Mahkamah  agung  Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang  berlaku  dan  mengikat  secara  umum  atau  khusus  dan  ditegakkan  oleh  atau  melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
Seorang advokat / pengacara adalah seorang pembela dan penasehat. Sehubungan dengan sengketa-sengketa perdata yang dihadapi, para pihak dapat menguasakan kepada orang lain untuk

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)  412-420  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684
mewakilinya mengurus perkara, pihak berperkara disebut pemberi kuasa dan yang diberi kuasa disebut pemegang kuasa. (Aris Bintania, 2012).
Pada dasarnya tugas advokat atau penasehat hukum adalah untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion), serta nasehat hukum (legal advice) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik,  tetapi  di  lingkungan  peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit  yang  mengajukan  atau  membela  kepentingan  kliennya unsich (secara ambisius). (Andi Haerur  Rijal, SH)
Tugas  pokok  advokat  adalah  mengajukan  fakta  dan  pertimbangan  yang  ada  kaitannya dengan  klienyang  dibelanya  dalam  perkara  tersebut  sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim  untuk  memberikan  putusan  yang  seadil-adilnya.  Kemudian  untuk  pengembangan profesinya,  advokat  atau  penasehat  hukum  harus selalu berpegang teguh kepada usaha -usaha untuk merealisasikan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan. (Andi Haerur Rijal, SH) Pada  Pasal  1  butir  13  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  menyatakan  bahwa  :  “  seorang  penasehat  hukum  adalah  seorang  yang memenuhi  syarat  yang  ditentukan  oleh  atau  berdasarkan  undang-undang  untuk memberikan bantuan hukum.”
Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa  :  “advokat  adalah  orang  berprofesi  memberi  jasa  hukum,  baik  didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee. Pengertian advokat lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada 05 April 2003. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) termuat jelas definisi dari Advokat yang berbunyi :
“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”
Lebih rinci, jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa dari klien, membela, mewakili, mendampingi, dan melakukan berbagai tindakan hukum lainnya demi memenuhi kepentingan hukum klien.
Advokat sebagai penasihat hukum merupakan profesi yang memberikan bantuan dan/atau nasihat hukum. Penasihat hukum dapat berupa persekutuan maupun individu.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, penasihat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
Selanjutnya,  Mahkamah  Agung  menerbitkan  Surat  Edaran  No.  8  Tahun  1987  tentang Penjelasan  dan  Petunjuk-Petunjuk  Keputusan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. M. 03-PR.08.05 Tahun 1987. Sehingga dulunya, penasihat hukum terbagi dalam dua, yakni: para pengacara advokat yang sudah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktek hukum di manapun. para pengacara praktek yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Ting gi untuk melakukan praktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi bersangkutan.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)  412-420  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684
Namun berdasarkan UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, nama orang yang digunakan unyuk  orang  yang  berperan  memberi  jasa  dan  bantuan  hukum  adalah  Advokat.   Dalam  Islam sesungguhnya  kata advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Jika dilihat dari pengertian dan fungsi advokat sebagai pemberi bantuan hukum, maka dalam islam juga mengenal lembaga  yang  secara  praktiknya  juga  sama  yang  dilakukan  oleh  para  advokat.  Dalam  Islam mengenal seorang hakam yang fungsinya adalah memberi bantuan hukum bisa berupa putusan, juru  islah  atau  juga  sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat. Selain itu dalam Islam juga dikenal mufti yang secara fungsinya yaitu memberi nasehat hukum atau konsultasi hukum kepada orang yang mencari keadilan. Yang ketiga adalah lembaga mashalih 'alaih yaitu sebagai lembaga yang  membantu  membuat  perjanjian  atau  kontrak  perjanjian  antara  pihak  yang bersengketa.Karena kesamaan lemaga-lembaga pemberi bantuan hukum itulah sering dijadikan alasan  para  sarjana  hukum  untuk  mempersamakan  profesi  advokat  dengan  lembaga  penegak hukum dalam Islam.
Ada tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemberi jasa hukum dalam Islam, yaitu hakam, mufti, dan mushalaih-alaih. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya tentang pemberi bantuan hukum dalam Islam bahwa ketiga lembaga pemberi bantuan hukum ini fungsinya sama dengan advokat. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi,menjalankan kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela  dan  melakukan  tindakan  hukum  lainya kepada klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada pihak yang bersengketa agar saling memenuhi hak menyelesaikan sengketa secara damai.
Berdasarkan kesamaan fungsi tersebut maka Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati meqiyaskan atau mempersamakan istilah- istilah tersebut secara etimologis. Namun demikian tidak semuanya tepat di mata para ahli hukum dan bahkan menimbulkan perdebatan diantaranya, namun demikian jika kita lihat dan kita fahami bersama bahwa semangat dalam Islam untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan oleh lembaga pemberi bantuan hukum dalam upaya untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Jadi advokat itu boleh keberadaanya dalam upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang seadil-adilnya dalam masyarakat. Advoakat dalam pengertian penesehat hukum yang diaplikasikan berupa bantuan hukum, dalam peradilan Islam mengandung beberapa pengertian diantaranya wakalah, mufti, muhakam, dan muhamah. (Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati,  2002)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa  profesi  Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi  masalah  hukum  dirasa  sangat  penting.  Bertolak  dari  pendapat  ini,  bahwa  tugas seorang  advokat  dalam  proses  hukum  adalah  untuk  membantu  hakim  dalam  menemukan kebenaran  hukum,  maka  kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak- haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam  upaya  melindungi  kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)  412-420  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684
buta  hukum.  Dalam  realitas  yang  demikian  itu,  keberadaan  seorang  advokat  menj adi  sangat penting.
Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak  lepas  dari  perannya  sebagai  advokat  dalam  memberikan  bantuan  hukum,  dari  mulai mengurusi masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai. (Rahmat Rosyadi dan sri Hurtini,  2003)
Terdapat  tiga  kategori  profesi  yang menjalankan tugas dan fungsinya memberikan jasa hukum  dalam  perspektif  Islam,  yaitu  hakam,  mufti, dan mushalaih-alaih. Fungsi mereka sama halnya seperti advokat,pengacara, arbiter,konsultan hukum, atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili,  mendampingi,  membela  dan  melakukan  tindakan  hukum  lain  bagi  klien  untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advise kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara islah.
Mengqiyaskan  (mempersamakan),  istilah-istilah  itu  secara  etimologis  dalam perspektif Islam  mungkin  tidak  seleuruhnya  tepat  karena  perbedaan  peran  dalam  prakteknya.  Bahkan, mungkin akanmenimbulakn kontroversi di antara sarjana hukum,terutama dikalangan praktisi. Ketidaktepatan ini oun dapat dilihat dari penggunaan istilah dan pengertian yang berbeda -beda menurut peraturan dan perundang- undangan dalam hukum positif. Oleh karena itu, belum adanya kesatuan pengertian terhadap profesi dalam suatu undang-undang yang khusus. Ditingkat praksis terkadang  adanya  kekaburan  peran  dalam  menjalankan  fungsinya,  apakah ia sebagai advokat, pengacara, arbiter. konsultan hukum, atau penasehat hukum. Namun demikian, secara terminologis terdapat kesamaan arti yang bersifat fungsional bahwa mereka itu sama-sama menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien. (Rahmat Rosyadi dan Sri hartini,  2003) .
Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong sebagi bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (habl min al-nâs). Dalam hubungan horizontalnya, manusia tidak pernah luput dari pelbagai kesalahan, kealpaan dan kekhilafan yang seringkali menuai kesalahpahaman antara masing-masing  individu  yang  kemudian  berimbas  pada pertengkaran dan perpecahan . Hal ini terjadi dan muncul karena dalam penyatuan pendapat antara masing-masing individu biasanya bersifat  subyektif  dan  cenderung  menguntungkan  kepentingan  masing-masing  sehingga  sulit mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini berbeda ketika ada orang ketiga yang tidak punya kepentingan di luar individu para pihak yang sedang menghadapi masalah tersebut dimana dia akan berusaha mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak bagi kedua pihak yang bermasalah.
Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada  semua  tahapan  proses  peradilan.  Adapun  dalam  hal  keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. ( Fidel, Review Ujian  Advokat, 2010)

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)  412-420  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684
Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan." (Seno Adji dan Indriyanto, 2009)
Ada  empat  alasan  mendesak  kedudukannadvokat  dalam  sistemnperadilan  pidana  di Indonesia, yaitu:
a) Pemberi jasa dan bantuan pada hukum;
b) Pengawas dan pelindung dalam peradilan;
c) Penyeimbangndominasi penegakan hukum; dan
d) Pembela untuk martabat manusia.
Karena empat kali lipat urgensinya sebagai penegak hukum. Diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan fungsi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, UU Advokat harus diubah, terutama untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi advokat sebagai penegak hukum Indonesia.
Advokat sebagai pembela memiliki fungsi yaitu: (Abdussalam & DPM Sitompul, 2007)
a) melindungi hak-hak mereka yang mencari keadilan dari perlakuan kejam;
b) memastikan  bahwa  investigasi  dan  persidangan  dilakukan  dengan  cepat  dan  tanpa penundaan;
c) Negara  dan  aparat  penegak  hukum  berupaya  menjamin  hak-hak  hukum  para  pencari keadilan dihormati dan tidak dilanggar. Terakhir, dalam mengikuti tersangka atau terdakwa dalam  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  mereka senantiasa  berupaya  memberikan  perlindungan  hukum  sebagaimana  diperlukan  oleh undang-undang.
Proses pengembangan asas, konsep, dan cita-cita menjadi tujuan hukum, terutama keadilan dan kebenaran, itulah yang membentuk penegakan hukum. Penting untuk membuat nilai-nilai yang diungkapkan di dalamnya menjadi kenyataan. Jika prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam hukum  dapat  diterapkan  dengan  benar,  maka  kehadiran  hukum  menjadi  asli.  Secara  teori, penegakan hukum harus melayani masyarakat atau berfungsi secara efektif. Selain itu, masyarakat memandang  penegakan  hukum  untuk  menegakkan  supremasi  hukum.  Namun  tidak  dapat dipungkiri bahwa apa yang dipandang bermanfaat dari segi sosiologis tidak selalu adil, b egitu pula sebaliknya, apa yang dianggap adil dari segi filosofis tidak selalu bernilai bagi masyarakat. Dalam penegakan  hukum,  advokat memiliki peran yang sangat penting baik dari segi hukum maupun sosiologis.  Tanggung  jawab,  kewajiban,  tingkah  laku dan sikap seorang advokat sebagai aparat penegak hukum semuanya tertuang dalam kode etik profesi advokat yang menjadi dasar segala perbuatan. Inti dari tugas seorang advokat adalah mewakili klien, menegakkan keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia, serta membantu pengadilan dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Dalam rangka meningkatkan reputasi penegak hukum dan semangat keadilan di Indonesia, diperlukan penghidupan kembali atau perluasan peran advokat dalam etika profesinya .

## PENUTUP
Profesi  advokat  telah  ada  di bidang moral sejak zaman Romawi dan dipandang sebagai pekerjaan yang mulia, terutama ketika melibatkan membantu orang lain tanpa mengharapkan atau

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)  412-420  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684
menerima imbalan apa pun. Tata kerja kejaksaan diatur dalam UU No. 18nTahun 2003 mengenai Advokat. Selain memberikan legitimasi, undang-undang juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku para advokat yang melakukan tugas terhormat untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersangka dan terdakwa. Pada hakekatnya, tugas advokat adalah membela dan/atau membantu tersangka tanpa memandang tempat lahir, kebangsaan, agama, atau status sosial lainnya. Independensi seorang advokat harus dihormati. Advokat memberikan jasa hukum seperti konsultasi, pertolongan, kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan kegiatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.
Dalam  penegakan  hukum,  advokat  memiliki  peran  yang  sangat  penting  baik  dari  segi hukum maupun sosiologis. Kode etik profesi advokat yang menjadi landasanndalam menjalankan kegiatannya memuat segala kewajiban, tanggung jawab, sikap,.dan tugas seorangnadvokatnsebagai penegak  hukum.  Landasan  kewajiban  advokat  adalah  mewakili  klien,  menegakkan  keadilan, kebenaran,  dan  haknasasi  manusia, serta mendukung hakimndalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Dalam rangka meningkatkan reputasi penegak hukum dan semangat keadilan di Indonesia, diperlukan penghidupan kembali atau perluasan peran advokat dalam etika profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 33
Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 Pasal 1 ayat (13) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP
Surat Edaran No. 8 Tahun 1987 Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No.
KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. M. 03-PR.08.05 Tahun 1987.
Abdussalam & DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung : Jakarta, 2007
Fidel, Review Ujian Advokat, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010)
Rahmad  Rosyadi  dan  Siti  Hartati,  Advokat  dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002)
Rahmat Rosyadi dan Sri hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Islam, (Ghalia Indonesia:
Jakarta, 2003)
Seno Adji dan Indriyanto, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009)
Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015), hlm. 14.
Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam..., hlm. 7.
Muhammad  Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)
Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia..., hlm. 8-9.

## As-Syar’i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)  412-420  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v5i2.2684
Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56
Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 33
Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49
Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
https://www.dslalawfirm.com/konsultan-hukum-advokat-penasihat-hukum-dan-kuasa-hukum/