## STATEMENT PROCEDURES FOR DECLINE INCREASING IN BEKASI KAJIAN KEMACETAN  TERHADAP PENURUNAN PENDAPATAN SUPIR ANGKOT  DI BEKASI
Deslida Saidah                                                 Mustika Sari                                    Danang Darunanto STMT Trisakti                                                 STMT Trisakti                                            STMT Trisakti adibahalfi@gmail.com                           mustika0017@gmail.com ddarunanto@yahoo.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  cause  of  traffic  jam  in  Bekasi  high  and  urban transportation (angkot) not orderly passing, sharp decrease to income of Angkot in Bekasi. This research  uses  descriptive  qualitative  method  with  data  analysis  technique  using  interview, observation,  documentation  and  triangulation  of  source.  The  result  of  the  research,  the  very high  traffic  jam  in  Bekasi  is  caused  by  the  number  of  city  transportation  exceeds  the  ideal amount,  the  increase  of  private  vehicles  especially  motorcycle  and  road  construction  such  as tolls and housing, flood. The angkot drivers are not orderly in Bekasi because of the chase of the deposit and the lack of angkot passengers and the replacement of the main public transportation drivers, the absence of officers in crowded places such as stations, shopping areas and the lack of  strict  officers.  Revenue  angkot  very  less  because  of  the  many  rivals  such  as  online-based vehicles, employee buses, school buses and motorcycles.
Keywords: City transportation; decrease in income; congestion; violation

## PENDAHULUAN
Bekasi merupakan salah satu di BoDeTaBek,  kota  yang  menjadi  tujuan  utama para  perantau  sebagai  tempat  tinggalnya  dan bekerja.  Bekasi  dengan  memiliki luas wilayah 210.49  km  persegi  ini  merupakan  salah  satu kota  megapolitan,  kota  yang  memiliki  jarak yang  tidak  begitu  jauh  dari  Ibukota  Indonesia dan  jumlah  penduduk  2.334.871,  Bekasi menduduki  peringkat  ke-10  sebagai  kota dengan  kepadatan  tertinggi.  Kemacetan  yang terjadi  di  Bekasi  merupakan  salah  satu masalah  yang  setiap  hari  harus  dilalui  oleh warganya.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan kemacetan  di  Bekasi  diantaranya:    banyaknya jumlah  kendaraan  pribadi,  kendaraan  umum, terutama  angkutan  kota  (angkot)  jumlahnya
sangat banyak dan banyaknya pusat perbelanjaan  yang  ada  di  Bekasi,  yang jumlahnya  ada  lebih  dari  20  mall.  Kemacetan lalu  lintas  terjadi  karena  beberapa  faktor, seperti  banyak  pengguna  jalan  yang  tidak tertib, pemakai jalan melawan arus, kurangnya petugas  lalu  lintas  yang  mengawasi,  adanya mobil  yang  parkir  di  badan  jalan,  permukaan jalan tidak rata, tidak ada jembatan penyeberangan,  dan  tidak  ada  pembatasan jenis  kendaraan    (Boediningsih,  2011  ). Banyaknya pengguna jalan yang kurang tertib, seperti    adanya  pedagang  kaki  lima  yang berjualan  di  tepi  jalan,  dan  parkir  liar,  selain itu ada pemakai jalan yang melawan arus. Hal ini  disebabkan  oleh  kurangnya  pengawasan lalu  lintas  yang  akhirnya  menyebabkan

## Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 4 No. 1 September 2017
kemacetan. Bekasi terus melakukan pembangunan  dan  pembenahan  dari  segala aspek,  salah  satunya  transportasi  umum. Angkutan  Kota  (Angkot)  merupakan  salah satu sarana transportasi umum yang beroperasi di Bekasi.  Bekasi mempunyai banyak masalah yang  berhubungan  dengan  transportasi  umum terutama pada angkot. Banyak terjadi pelanggaran  dan  kemacetan  disebabkan  oleh angkot  di  Bekasi  yang  patut  diperhatikan secara  serius.    Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari banyak  surat  tilang  dikeluarkan  dan  angka kecelakaan  lalu  lintas  yang  terus  meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, Pemerintah  berkewajiban  memberikan  rasa aman  dan  keselamatan  bagi  pengguna  jalan. Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Bekasi  Nomor:  8  Tahun  2005 Tentang  Penyelenggaraan  Lalu  Lintas  Jalan Dan  Perbengkelan  Kendaraan  Bermotor  Di Wilayah  Kapubaten  Bekasi  dan  dalam Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Dan  Etika Masyarakat  Dalam  Berlalu  Lintas.  Tujuan penelitian  adalah  untuk  mengetahui  penyebab Kemacetan  di  Bekasi  Tinggi,  penyebab Angkutan      Kota  (Angkot)  tidak  tertib berlalulintas  di  Bekasi,  dan  mengetahui penyebab  pendapatan  penghasilan  angkot menurun tajam di Bekasi.

## KAJIAN PUSTAKA
Ada empat faktor yang menjadi indikator yang memengaruhi kesadaran hukum
(Soekanto 1972), yaitu: Pengetahuan mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum,  Sikap  terhadap  hukum  dan  perilaku hukum. Lalu  lintas adalah kegiatan lalu-lalang atau  gerak  kendaraan,  orang,  atau  hewan  di jalanan  (Warpani,  2002).  Kemacetan  adalah situasi  atau  keadaan  tersendatnya  yang ditandai dengan menurunnya kecepatan perjalanan  dari  kecepatan  yang  seharusnya atau  bahkan  terhentinya  lalu  lintas  yang disebabkan  oleh  banyaknya  jumlah  lalu  lintas
kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan  merupakan  permasalahan  yang umum  terjadi  dan  banyak  terjadi  di  kota-kota besar  yang  pada  gilirannya  mengakibatkan kota menjadi tidak efisien dan bisa mengakibatkan  kerugian  ekonomi  yang  tidak sedikit.  Menurut  UU  No.  22  Tahun  2009, manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan  suatu  serangkaian  usaha  dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan,  pemasangan,  pengaturan,  dan pemeliharaan  fasilitas  perlengkapan  jalan dalam  rangka  mewujudkan,  mendukung,  dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertibana, dan kelancaran lalu lintas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (1992) metode  kualitatif  adalah  sebagai  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  atau  perilaku  yang  diamati  dengan menggunakan      jenis  penelitian  deskriptif yang  menjadi  objek  dalam  sumber  data  ini adalah  para  supir  angkot,  aparat  Pemda setempat, aparat Kepolisian. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Metode  analisis data  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyebab Kemacetan di Bekasi Tinggi Kemacetan  dapat  terjadi  karena  beberapa alasan yaitu : 1) arus yang melewati jalan telah melampaui  kapasitas  jalan;  2)  terjadi  banjir sehingga kendaraan memperlambat kendaraan; 3)  terjadinya  perbaikan  jalan;  4)    terdapat bagian  jalan  tertentu  yang  longsor;  5)    parkir liar dari sebuah kegiatan; 6)  pengaturan lampu lalu  lintas  yang  bersifat  kaku  yang  tidak mengikuti tinggi rendahnya arus lalu lintas ; 7) karena  kecelakaan  yang  terjadi  dan  adanya
Statement Procedures For Decline Increasing In Bekasi Kajian Kemacetan  Terhadap Penurunan…
aktifitas kegiatan masyarakat/organisasi mengganggu Lalu Lintas. Berdasarkan penelitian  kemacetan  yang  terjadi  di  Bekasi karena  arus  yang  ada  di  Bekasi  yang  semakin berkurang  karena  adanya  pembangunan  tol Becakayu,  adanya  pedagang  kaki  lima  yang memakai  trotoar  atau  jalan.    Pembangunan perumahan  di  Bekasi  sangat  pesat,  kadang perumahan  tidak  mempehatikan  lingkungan sekitarnya  sehingga  menyebabkan  banjir seperti  terjadi  di  Harapan  Indah  Bekasi,  bila musim  hujan  tiba  akan  mengakibatkan  banjir dan  merendam  jalan-jalan  yang  ada  di sekitarnya.    Karena  tanah  di  Bekasi  tidak  ada yang  berbukit  sampai  sekarang  tidak  terjadi tanah longsor di Bekasi.
Banyaknya  kegiatan  keramaian  seperti pasar,  perbelanjaan  atau  kegiatan  lainnya seperti pernikahan atau acara keagaman selalu terjadi  parkir  liar  di  Bekasi.    Pengaturan  lalu lintas  kadang  tidak  memperhatikan  tinggi rendahnya  arus  lalu  lintas  seperti  di  perempat lampu  merah  Superindo,  Jakasampurna.    Bila terjadinya  kecelakaan  akan  mengakibatkan kemacetan  yang  panjang  di  Bekasi.  Dan  bila terjadi  kegiatan  masyarakat  seperti  demo buruh  di  Bekasi  sering  mengakibatkan kemacetan  yang  luar  biasa.  Dari  hasil penelitian,  jalan  yang  termasuk  padat  dan rawan  kemacetan  di  kota  Bekasi,  terdapat  di tengah kota maupun jalan akses di pinggir kota terutama  menjelang  dan  di  sekitar  pusat perdagangan. Kemacetan juga terlihat menjelang  mal  Bekasi Trade  Centre  (BTC) hingga  ke  pintu  gerbang  Tol  Bekasi  Timur. Sementara  menjelang  pintu  gerbang  Tol  dan pintu-pintu  keluar  tol  Bekasi  Barat,  dan Jatibening,  antrian  kendaraan  juga  terjadi. Mulai  dari  persimpangan  Rawa  Panjang, Kemang  Pratama  Bekasi  Selatan  – Cyber Mall ,  persimpangan  Jalan  K.H  Noer  Ali  dan perempatan lampu merah perumahan Jakapermai/Superindo, perenpatan lampu merah Jatibening dan Sumber Artha (Kalimalang). Di dalam Kota Bekasi, kemacetan  terjadi  sepanjang  jalan  menjelang
stasiun  Kereta  api  Bekasi  dan  perlintasan  di Bulan-Bulan,  putaran  bekas  patung  lele. Sepanjang jalan ini selain banyak persimpangan,  pintu  perlintasan  kereta  api, kemacetan  dipicu  pula  oleh  angkot  dan  ojek yang  berhenti  menunggu  penumpang.  Antrian kendaraan  bisa  mencapai  2-3  kilometer,  dari fly  over stasiun  Kranji,  dan  di  sekitar  pasar Pondok  Gede.  Peningkatan  jumlah  kendaraan bermotor  yang  ada  di  kota  Bekasi  karena mereka  belum  dapat  terlayani  dengan  baik oleh angkutan umum  yang ada dan mudahnya untuk  mendapatkan  kepemilikan  kendaraan bermotor dengan diberikan kemudahan- kemudahan  kepada  konsumen  seperti  uang muka  yang  ringan  atau  kecil.  Kemacetan memiliki dampak sosial, biasanya dampak dari kemacetan ini menimbulkan stress, kesal, lelah yang  dialami  pengemudi/  pengendara  bahkan secara luasnya berpengaruh terhadap psikologi penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut. Dari  segi  ekonomi  dampak  kemacetan lalu  lintas  ini  berdampak  terhadap  hilangnya waktu pengemudi/pengendara dan bertambahnya  biaya  yang  harus  dikeluarkan oleh  pengendara/pengemudi,  contoh  nyatanya seperti pengendara /pengemudi harus mengeluarkan biaya ekstra dalam mengeluarkan  uang  untuk  membeli  bahan bakar minyak lebih  banyak, karena  cenderung ketika  kemacetan  lalu  lintas  terjadi  cenderung lebih banyak menghabiskan bahan bakar  yang lebih  banyak.  Yang  lainnya  contoh  dari  segi ekonomi  ini  yakni  pengendara/pengemudi yang  bekerja  kehilangan  pendapatan  mereka karena  terlambat  masuk  kantor,  hal  tersebut disebabkan  karena  biasanya  absensi  pekerja berpengaruh  terhadap  pendapatan  pekerja tersebut (W. Mustikarani dan Suherdiyanto).
B. Langkah  Memecahkan  Kemacetan  di Bekasi  dan  Batasan  Kemacetan  yang Dapat Diterima oleh Jalan Raya
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan  untuk  memecahkan  permasalahan kemacetan  lalu  lintas  yang  harus  dirumuskan
dalam  suatu  rencana  yang  komprehensif yaitu:  1)  Peningkatan  kapasitas,  dalam meningkatkan kapasitas jalan/parasarana seperti:  memperlebar  jalan,  menambah  lajur lalu  lintas  sepanjang  hal  itu  memungkinkan, merubah  sirkulasi  lalu  lintas  (rekreyasa  lalu lintas)  menjadi  jalan  satu  arah,  untuk mengurangi  konflik  dipersimpangan  melalui pembatasan  arus  tertentu,  biasanya  yang paling  dominan  membatasi  arus  belok  kanan, dalam  meningkatkan  kapasitas  persimpangan melalui lampu lalu lintas, persimpangan tidak sebidang/ flyover, mengembangkan  inteligent transport  sistem,  memberikan  sanksi  jika  ada yang  melanggar;  2)  Keberpihakan  kepada angkutan  umum,  dalam  meningkatkan  daya dukung jaringan jalan dengan adalah mengoptimalkan  kepada  angkutan yang efisien dalam penggunaan ruang jalan dengan cara pengembangan jaringan pelayanan angkutan  umum,  pengembangan  lajur  atau jalur  khusus  bus  ataupun  jalan  khusus  bus , pengembangan  kereta  api  kota,  subsidi langsung  maupun  tidak  langsung  melalui keringanan  pajak  kendaraan  bermotor,  bea masuk  kepada  angkutan  umum,  pembatasan kendaraan  pribadi  ;  3)    Langkah  ketiga biasanya  tidak  populer  tetapi  bila  kemacetan semakin  parah  harus  dilakukan  manajemen lalu  lintas  yang  lebih  ekstrem  adalah pembatasan  penggunaan  kendaraan  pribadi menuju suatu kawasan tertentu seperti melalui Electronic  Road  Pricing  (ERP);  4) Melarang beroperasinya  mobil  pribadi  'berbadan  besar' atau  truk  pada  jam  sibuk  melintas  di  Bekasi; 5) Pelarangan Parkir kendaraan di badan jalan (on street parking).
Tingkat  Kemacetan  yang  dapat  diterima jalan  raya  dirancang  secara  khusus  untuk tingkat  pelayanan  tertentu,  sehingga  mampu melayani  pengguna  kendaraan  bermotor  tanpa melampui  satu  tingkat  tertentu  menurut AASHTO  (1993),  ada  beberapa  prinsip  dasar untuk membantu menentukan tingkat kemacetan  yang  dapat  diterima  adalah  :  1) Kebutuhan  lalu  lintas  tidak  diperkenankan
melebihi  kapasitas  jalan  raya,  bahkan  untuk selang  waktu  yang  pendek  sekalipun;  2) volume  lalu  lintas  desain  per  lajur  tidak diperkenankan melebihi suatu  tingkat  di  mana pada  tingkat  tersebut  lalu  lintas  masih  dapat membebaskan  diri  dari  antrian  panjang.;  3) pengguna  kendaraan  harus  diberikan  sedikit keleluasaan  dalam  menentukan  kecepatan (kecepatan  bisa  saja  dipengaruhi  oleh  panjang perjalanan);  4)  kondisi  operasional  harus menyediakan  sedikit  banyak  kebebasan  dari tekanan  pengemudi,  yang  disesuaikan  dengan panjang  dan  durasi  perjalanan;  5)    adanya batasan-batasan  praktis  dari  suatu  tol  yang ideal  dsn  prinsip  terakhir  perilaku  pengguna kendaraan  terhadap  kondisi  operasional  yang buruk  dipengaruhi  oleh  kesadaran  mereka akan  biaya  pembangunan  dan  biaya  daerah milik  jalan  (right  of  way  cost)  yang dibutuhkan  untuk  meningkatakan  pelayanan. Dengan adanya langkah memecahkan kemacetan  dan  beberapa  prinsip  dasar  untuk mengetahui  batasan  tingkat  kemacetan  yang dapat  diterima,  diharapkan  Pemda  Bekasi dalam  hal  ini  Dishub  kota  Bekasi  dapat membantu  mengurangi  kemacetan  yang  tiap hari terjadi di kota Bekasi.

## 1)Rencana  Tindak  Penyelesaian  19  Titik Rawan  Kemacetan  Wilayah  Kota  Bekasi  oleh DISHUB Kota BEKASI
Pembenahan Transportasi Darat di Bekasi harus  segera  dilaksanakan  supaya  terciptanya transportasi  di  Bekasi  yang  aman  dan  selamat serta  nyaman  sesuai  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Pemecahan masalah-masalah transportasi telah menjadi  salah  satu  tugas  utama  yang  harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah di dalam negeri dan di luar negeri.  Problematika tranportasi  dewasa  ini  semakin  meningkat, terlepas  dari  besarnya  jumlah  pengeluaran tahunan  untuk  mengembangkan  berbagai sistem  dan  fasilitas  transportasi.  Jika  memang ada satu kesimpulan yang sama dari hasil studi
Statement Procedures For Decline Increasing In Bekasi Kajian Kemacetan  Terhadap Penurunan…
terhadap  kota-kota  besar  di  dunia,  hal  itu adalah fakta bahwa semua manusia tidak puas, sering  diungkapkan  dalam  bentuk  protes terbuka,  terhadap  kondisi  transportasi  mereka, mengenai  perkembangannya  beserta  dampak- dampaknya  terhadap  kota  yang  mereka  huni (Gross & Thomson,1998). Seperti ada masalah dalam  pergerakan  lalu  lintas  kita,  khususnya pada  jam-jam  sibuk,  yang  mengakibatkan pengguna transportasi mengalami keterlambatan  jutaan  jam.  Sejalan  dengan masalah  ini  adalah  meningkatnya  jumlah kecelakaan  (Khisty  &  Lall,  2005).    Dari  hasil penelitian bahwa Dishub sedang menyelesaikan  19  titik  rawan  kemacetan  di kota  Bekasi  dengan  harap  kemacetan  dapat berkurang  atau  tidak  adanya  kemacetan sehingga mengurangi problematika transportasi  dan  dapat  menekan  pengeluaran tahunan  dalam  hal  biaya  transportasi  yang diakibatkan karena macet.
2). Penerapan
Konsep
Pembangunan Transportasi
Salah  satu  penerapan Bekasi  Smart  City adalah Smart Mobility.  Smart  mobility adalah Light  Rail  Transit atau  kereta  api  ringan, Bus Rapid Transit, p arkir meter. Untuk menambah pendapatan  daerah  kota  Bekasi  juga  akan menerapkan Transit  Oriented  Development Dengan  demikian  perjalanan  akan  didominasi dengan  menggunakan  angkutan  umum  yang terhubungkan langsung dengan tujuan perjalanan (voice  of    Bekasi). Dari  hasil penelitian,  Konsep  ini  sedang  dalam  proses pembangunan  seperti LRT yang  sedang dibangun di tol dari Cawang.
3).  Angkutan  Kota  (Angkot)  Tidak  Tertib Berlalu Lintas di Bekasi
Angkot di Bekasi melampui jumlah ideal ada  3200-3500  unit  dengan  beragam  trayek. Menurut  Kepala  Dinas  Perhubungan  (Dishub) Kota  Bekasi  Yayan  Yuliana  mengatakan
Idealnya, jumlah angkot  di  Kota Bekasi  1.600 unit, namun saat ini sudah melebihi ketentuan, yakni mencapai 3200 hingga 3500 unit dengan beragam  trayek.  Banyaknya  saingan  angkot dengan  kendaraan  lain  seperti  kendaraan berbasis  online,  trans  Bekasi,  dan  kendaraan antar  jemput  sekolah  atau  buruh  /  karyawan sehingga angkot mengabaikan peraturan untuk mendapatkan  penumpang.  Transportasi  online saat  ini  telah  menjadi  candu  di  tengah masyarakat  Indonesia.  Keberadaannya  kian menjamur,  bahkan  sampai  memicu  pertikaian dengan  pengemudi  transportasi  konvensional. Banyaknya  pusat  perbelanjaan  dan  pasar  di Bekasi,  terminal  Bekasi,  stasiun  Kranji  dan stasiun  Bekasi  atau  perempat  jalan-jalan  di Bekasi,  tempat  berhentinya  angkot  untuk mencari  penumpang  dan  kadang  angkot menunggu  sampai  terisi  penuh.  Tidak  selalu adanya      petugas  yang  berwewenang  pada tempat  keramaian seperti mal,   menyebabkan angkot      berhenti      lama      untuk      mencari penumpang    bahkan  menjadikan  tempat pangkalannya  untuk  angkotnya  terisi  penuh. Menyatakan  Tagel  (2013)  penyebab  tidak adanya  petugas  karena  Petugas  yang  kurang memadai  dilihat  dari  jumlah  personil  serta perlengkapan  lalu  lintas  yang  belum  lengkap. Masih  terdapat  petugas  yang  tidak  mematuhi peraturan  lalu  lintas  seperti  membiarkan terjadinya  kemacetan  lalu  lintas.  kurang tegasnya para penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran.
4). Meningkat Kesadaran Hukum Pada Supir
Angkot
Hukum  merupakan  salah  satu  sarana utama  dalam  mengatur  akan  keselamatan  dan keamanan berlalu lintas. Banyaknya pelanggaran  atau  tidak  tertib  yang  dilakukan oleh  supir  angkot  di  Bekasi  akibat  dari  dalam memenuhi target setoran sehingga mengabaikan peraturan berlalu lintas. Berdasarkan  penelitian  bahwa  supir  angkot mengatakan  mereka  bukannya  tidak  mengerti
dan memahami peraturan dan UU Lalu Lintas, tapi  karena  mereka  mengejar  setoran  yang harus  mereka  targetkan  setiap  angkot  itu keluar.  Setoran  ditetapkan  oleh  pemilik/ perusahaan angkot, berdasarkan perhari (keluarnya angkot), yang mana setiap angkotan itu berbeda setoran berdasarkan jenis kendaraannya  dan  tahun.  Setoran  ini  dapat menyebabkan  supir  tidak  teratur  atau  tidak tertib berlalu lintas seperti ugal-ugalan (kebut- kebutan)  terhadap  sesama  angkot,  berhenti tidak  pada  tempatnya  (halte),  berhenti  atau mengetem (mencari penumpang dengan berhenti  lama)  dan      jarangnya  supir  sampai tujuan  (selalu  mengoper  penumpang  kepada angkot  lainnya).   Mereka mencari penumpang dengan  berhenti  di  setiap  lampu  merah,  pusat keramaian  seperti  pasar/pusat  perbelanjaan, halte  atau  gang.  Dari  hasil  pengamatan  dan wawancara, supir angkot di Bekasi sebenarnya mengetahui dan sangat paham tata cara berlalu lintas  yang  sesuai  undang-undang  nomor  22 tahun  2009  tetapi  belum  bersikap  dan berperilaku hukum.
Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  Santi dan  Firman  (2016)  menyimpulkan  terhadap jenis-jenis  lalu  lintas  dijalan  raya  pada umumnya  supir  angkot  telah  mengetahui  dan memahami  jenis-jenis  rambu  lalu  lintas  tetapi pengemudi angkot  kurang mengetahui  tentang undang-undang  nomor  22  tahun  2009  tentang lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  akan  tetapi mereka  dianggap  mengetahui  ketika  undang- undang  tersebut  telah  diundangkan.  Dalam meningkatkan kesadaran hukum maka peranan aparat  sangat  diperlukan.  Polisi  dan  Dishub lalu  lintas  yang  merupakan  unsur  pelaksana dalam  hal  menjaga,  mengatur  mendidik  dan menegakkan  hukum  berlalu  lintas  untuk menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan dan  keselamatan  di  jalan  raya.  Pada  Undang- undang  nomor  22  tahun  2009  pasal  208 mengatakan Pembina lalu Lintas dan
Angkutan
Jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan  dan  Keselamatan  lalu  lintas  dan
angkutan  jalan.  Upaya  membangun  dan mewujudkan Budaya
Keamanan dan Keselamatan  lalu  lintas  dan  Angkutan  jalan dilakukan melalui :
1) Pelaksanaan  Pendidikan  berlalu  lintas sejak usia dini.
2)   Sosialisasi dan internalisasi tata acara dan  etika  berlalu  lintas  serta  program Kemanan    dan  Keselamatan  lalu lintas dan angkutan jalan.
3)  Pemberian penghargaan terhadap Keamanan  dan  Keselamatan  lalu lintas dan angkutan jalan.
4)   Penciptaan  lingkungan  ruang  lalu lintas  yang  mendorong  pengguna jalan berperilaku tertib; dan
5)   Penegakan  hukum  ecara  konsisten dan berkelanjutan.
Dari  hasil  wawancara  narasumber  yaitu Polisi  dan  Dishub  mengatakan  dalam  hal membangun dan mewujudkan budaya keamanan  dan  keselamatan  berlalu  lintas, aparat  hukum  di  Bekasi  melakukan  yaitu:  1) mengajak dan mendidik polisi cilik di sekolah- sekolah  di  Bekasi,  2)  Pemerintah  kota  Bekasi selalu  mensosialisasikan  kesadaran  hukum melalui  acara-acara  untuk  masyarakat.  3) Setiap tahun diadakan pemilihan supir teladan. 4  dan  5  :  Kepolisian  Bekasi  dan  Dishub melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran  hukum  Pengemudi  Angkot  yaitu upaya preventif dan represif.
5).  Kegiatan  yang  Dilakukan  oleh  Pemerintah Kota  Bekasi  dan  Dishub  Kota  Bekasi  Dalam Membenahi Angkot di Bekasi
Pembenahan  angkot  di  Bekasi  yang sedang  atau  sudah  dilaksanan:  1)  Dinas Perhubungan
Kabupaten Bekasi mengamankan  puluhan  angkutan  yang  parkir sembarangan di sepanjang jalan Negara, mulai dari  batas  Kota  Bekasi  hingga  Batas Kabupaten  Karawang.  Puluhan  angkutan  itu terpaksa diamankan lantaran parkir sembarangan dan tidak laik jalan. Menertibkan
Statement Procedures For Decline Increasing In Bekasi Kajian Kemacetan  Terhadap Penurunan…
angkot  dan  dikandangkan  3)  Pemeritah  Kota Bekasi  akan  mengganti  angkutan  umum dengan  kapasitas  lebih  besar  sekitar  30  kursi penumpang. Pengadaan angkutan massal tidak dikuasai  pemerintah  daerah,  tetapi  diserahkan kepada  swasta  seperti  angkutan  umum. Syaratnya,  usaha  angkutan  itu  berbadan hukum  dan  tidak  dikelola  secara  perorangan agar  mudah  dikontrol.  Tujuan  penggantian angkutan  umum  itu  untuk  mengurangi  ruang kepadatan di jalan raya  4) Dinas Perhubungan (Dishub)  Kota  Bekasi,  Jawa  Barat,  bersama dengan anggota Satlantas Polresta Bekasi Kota dan Satpol PP Kota Bekasi merazia para sopir angkutan  kota  (angkot)  yang  tidak  memiliki izin  operasional  serta  kendaraan  angkot  yang tidak  layak  jalan    (Dishub)  ;  5)    Selain menindak  para  sopir  angkot  yang  kedapatan berhenti  sembarangan,  petugas  Dishub  Kota Bekasi juga memeriksa kelengkapan surat para sopir  angkot  seperti  KIR,  izin  trayek,  SIM (Dishub) ;   6)  Terkait dengan izin  trayek dan KIR  angkot,  kata  dia,  pemerintah  daerah memberikan  masa  tenggang  selama  15  tahun. Setelah  itu,  izin  mesti  diperpanjang  lagi melalui peremajaan angkot. Ada sekitar 3.200- 3.500  angkot  di  Kota  Bekasi.  Setelah beroperasi  selama  15  tahun,  angkot  mesti diganti  menjadi  pelat  hitam  atau  melakukan peremajaan.  Mulai  sekarang  sudah  kami sosialisasikan  angkot  di  atas  15  tahun  untuk mengganti  menjadi  plat  hitam,  bukan  lagi sebagai  kendaraan  angkot  (Dishub);  7) Penetapan  angkot  ber-AC  sesuai  dengan pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  29  Tahun  2015  tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Angkutan  Orang  dengan Kendaraan  Bermotor  Umum  dalam  Trayek dengan  target  semua  angkot  harus  ber-AC paling  lambat  Februari  2018  mendatang.  8) Pemerintah  Kota  Bekasi  akan  membeli sembilan unit bus sedang untuk armada Trans- Patriot,  angkutan  massal  baru  di  wilayah setempat. Dengan  adanya pembenahan angkot oleh  Pemerintah  dan  Dishub  Kota  Bekasi, diharapkan  angkot  lebih  tertib  dan  banyak
memakai  kendaran  umum  seperti  angkot sehingga  Lalu  Lintas  bisa  lancar  dan  tertib sesuai dengan Undang-Undang.
C. Pendapatan Penghasilan  Angkot  Menurun
Tajam di Bekasi
Penumpang angkot sudah banyak berkurang bertahun-tahun, karena penumpang menyari  alternatif  kendaraan  yang  lain  untuk sampai  tujuan  seperti  motor.    Selain  itu  juga angkot  merasa  tersaingi  dengan  kendaraan yang  berbasis  oneline.  Dari  hasil  penelitian menyatakan bahwa penumpang angkot semakin  berkurang  banyak  karena  kendaraan yang berbasis online. Untuk
meningkatkan dan mengoptimalkan  kepada  angkutan  kota  yaitu, pengembangan  pelayanan  angkutan  kota seperti semua angkot diwajibkan memakai Air Conditioning  (AC)  tahun  2018  sesuai  dengan penetapan oleh Mentri Perhubungan, peremajaan  angkot,  kedisplinan  supir  dalam menyetir angkot, harus mengantar penumpang sampai akhir tujuan, memberikan rasa nyaman dan  aman  di  dalam  angkot.    Berdasarkan wawancara dengan supir angkot, mereka tidak keberatan  kendaraanya  memakai  AC  dengan syarat pemerintah membantu dalam penggantian kendaraan mereka karena kendaraan mereka didesain tidak memakai AC dari  pabriknya  karena  itu  harga  kendaraan mereka  lebih  murah  dibandingkan  dengan kendaraan  sejenisnya  dengan  merek  dan  tipe yang  sama.  Membatasi  umur  kendaran  untuk angkot dan membantu mereka dalam pengkreditan,  perawatan  dan  bahan  bakar. keringan  pajak  baik  dalam  kendaraan  khusus angkot  maupun  suku  cadangnya.  Pemerintah harus  menata  dan  mengatur  ulang  yang berhubungan dengan angkutan umum berbasis online.  Kendaraan  Pribadi  seperti  motor  dan mobil,  penjualan motor dan mobil lebih diatur penjualan    mulai  dari  pabrik    sampai perusahaan  penjualan  secara  kredit  dan  cash dan pembelian.  Dan membatasi penjual motor dan  mobil  baru  setiap  daerah.  Pemerintah
harus  menyiapkan  tempat  parkir  yang  luas, aman  dan  nyaman  untuk  kendaraan  pribadi yang  akan  di  lokasi  integrasi  /  penghubung moda transportasi umum. Pemerintah meningkatkan  pajak  progresif  untuk  kendaran pribadi  pada  setiap  rumah  dan  parkir  tempat perbelanjaan dan perkantoran yang mahal.

## SIMPULAN
Kemacetan  memiliki  dampak  sosial, biasanya dampak dari kemacetan ini menimbulkan  stress,  kesal,  lelah  yang  dialami pengemudi/ pengendara bahkan secara luasnya berpengaruh  terhadap  psikologi  penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut. Dari segi ekonomi  dampak  kemacetan  lalu  lintas  ini berdampak terhadap hilangnya waktu pengemudi/  pengendara  dan  bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pengendara/ pengemudi.  Untuk  itu  diperlu  pembenahan transportasi  darat  di  Bekasi,  melakukan langkah  memecahkan  kemacetan  dan  batasan kemacetan yang dapat diterima oleh jalan raya, meyelesaikan Rencana Tindak 19 Titik Rawan Kemacetan Wilayah Kota Bekasi oleh DISHUB  Kota  BEKASI  dan  memastikan Konsep Pembangunan Transportasi. Angkutan kota  (Angkot)  tidak  tertib  berlalu  lintas  di Bekasi  karena  jumlahnya  sudah  tidak  ideal 3200–3500 unit dengan beragam trayek. Untuk menertibkan  melalui  meningkat  kesadaran hukum pada supir angkot. Pendapatan penghasilan  angkot  menurun  tajam  di  Bekasi. Di  dukung  oleh  hasil  wawancara  menyatakan bahwa penumpang semakin berkurang banyak karena  kendaraan  yang  berbasis  oneline. Dalam menambah penghasil angkot diperlukan keberpihakan  kepada  angkutan  kota  di  Bekasi sehingga dapat mengoptimalkan kepada angkutan kota.
Dalam penelitian ini ditemukan yaitu: Kemacetan  yang  terjadi  di    lampu  merah Bekasi  disebabkan  karena  pengendara  lawan arah  maju  dan  menutupi  jalan.  Untuk  itu dengan  adanya yellow  box  junction setiap perempatan  lampu  merah  dan  di  pantau
memakai CCTV dan  untuk  menilang  bila melanggar  lalu  lintas  dengan  dikirimkan  surat tilang.
Tidak  adanya  pengembangan  lajur  atau jalur  khusus  angkot  dan  sepeda  motor  supaya mereka tidak menganggu arah yang berlawanan yang dapat menghalangi kendaraan  lawan  arah  sehingga  kemacetan panjang.      Sarana  dan  prasana  serta  fasilitas sudah  cukup  baik  hanya  perlu  dirawat  dan diperbaiki  bila  terjadi  bencana  alam  atau gempa  serta  pembangunan  seperti  jalan  tol. Supir  angkot  banyak  melanggar  aturan  karena mengejar  setoran  dan  banyaknya  angkot  di Bekasi  melampui  jumlah  ideal  dengan beragam  trayek.  Dari  hasil  wawancara terhadap  supir,  mereka  yakin  kalau  sudah  ada gaji,  mereka  pasti  tertib  berlalu  lintas. Penumpang  angkot  banyak  yang  beralih kepada  kendaraan  pribadi  seperti  motor  , kereta,  busway  dan  kendaraan  online  yang mudah,  nyaman  dan  cepat  sampai  tujuan. Kendaraan  angkot  tidak  dapat  memakai  AC karena keseluruhan kendaraan angkot didesain dari pabrik untuk tidak memakainya. Sedangkan  pada  tahun  2018,  undang-undang dari  Kementrian  Perhubungan  mengenai kendaraan  umum  wajib  pakai  AC  tidak  dapat dilaksanakan  dengan  baik  karena  diperlukan pergantian  kendaraan  umum  seperti  angkot baru  yang  didesain  memakai  AC  sehingga memerlukan  biaya  cukup  besar  bagi  pemilik angkot.
Banyaknya  kendaraan  pribadi  di  Bekasi, sehingga  diperlukan  pembatasan      kendaraan pribadi   dalam   waktu   sibuk dan menaikan pajak  kendaran    pribadi  serta  tempat  parkir yang  mahal  khusus  untuk  kendaran  pribadi. Meninggikan  uang  muka  dan  cicilan  dalam membelikan kendaraan untuk pribadi. Membatasi  memiliki  kendaraan  pada  setiap rumah  dan  pemilik.  8).  Kekurangan  petugas dan cctv pada jam sibuk.

## DAFTAR PUSTAKA
AASHTO. (1993). American Assosiation of State Highway  and  Transportation  Officials. Guide for Design of Pavement Structure.
Boediningsih,  W.  2011. Dampak  kepadatan  lalu lintas terhadap polusi udara kota surabaya. Jurnal Fakultas Hukum 20(20) : 119-137
Bogdan,  Robert  C.  &  Taylor,  Steven  J.  (1992). Introduction to Qualitative Research Methods:
A  Phenomenological  Approach  in  the  Social Sciences,  alih  bahasa  Arief  Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.
Gross,  J.J.  &  Thompson,  R..  A.  (1998). Antecedent  and  response  focused  emotion regulation:  Divergen  consequences  for experience  and  physiology.  Journal  of Personality and Social Psychology 74: 224- 237
Tegal, D.P. (2013). Kesadaran hukum masyarakat pengguna  jalan  di  kota  Denpasar  Jurnal Magister Hukum Udayana 2(2)
Khisty,  Jotin  C.  &  Lall,  Kent  B.  (2005).  Dasar- dasar rekayasa transportasi. Jakarta: Penerbit Erlangga
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Nomor:  8 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas  Jalan  Dan  Perbengkelan  Kendaraan Bermotor di Wilayah Kapubaten Bekasi
Santi & Firman.(2016). Kesadaran hukum berlalu lintas  pengemudi  angkutan  kota  trayek kode  E  di  Makassar.  Jurnal  tomalebbi  III (3): 160-173
Warpami, S.P. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung : ITB
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22 tahun  2009,  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan
(DPR  RI)  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  2009).  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Jakarta  : DPR RI.
Soekanto,S.  1977.  Kesadaran  Hukum  dan Kepatuhan  Hukum.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan 7 (6):462-470.
(Pemda Kab Bekasi) Pemerintah Daerah Kabupaten  Bekasi. 2005.  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bekasi  Nomor  8  Tahun  2005 tentang  Penyelenggaraan  Lalu  Lintas  Jalan dan  Perbengkelan  Jalan  dan  Kendaraan Bermotor  di  Wilayah  Kabupaten  Bekasi. Bekasi Pemda Kabupaten Bekasi.
Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol. 4 No. 1 September 2017

## Halaman ini sengaja dikosongkan