Volume 7, No 1, Februari 2023
Hal 175-188 Disetujui: 27 April 2023

## KEPATUHAN ARMADA PURSE SEINE TERHADAP REGULASI PENANGKAPAN IKAN DI PPS BELAWAN, SUMATERA UTARA
Compliance of Purse Seine Fleet with Fishing Regulation in Belawan Fishing Port, North Sumatera
Oleh:
Thomas Romano Putra 1,2 * , Rinda Noviyanti 1 , Soraya Gigentika 1,3
1 Program Studi Magister Manajemen Perikanan, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan,
Indonesia 2 Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Lampulo, Banda Aceh, Indonesia
3 Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
* Korespondensi penulis: thomas_psdkp@yahoo.com

## ABSTRAK
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan merupakan pelabuhan perikanan terbesar yang berlokasi di Selat Malaka, dengan alat tangkap purse seine sebagai armada yang mendominasi kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan di Selat Malaka menggunakan alat tangkap purse seine yang  menyebabkan  timbulnya  persaingan  dalam  mendapatkan  ikan,  sehingga  sering  kali  menjadi alasan bagi nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan. Dampak dari pelanggaran tersebut salah satunya penurunan volume produksi 3 tahun terakhir di PPS Belawan. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penelitian  untuk  mengidentifikasi  jenis  pelanggaran  yang  dilakukan nelayan purse seine di PPS Belawan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder  dari  instansi  terkait,  serta  data  primer diperoleh dari wawancara responden menggunakan kuesiner. Analisis yang dilakukan yaitu menilai kepatuhan  armada purse  seine  sebelum,  saat,  dan  setelah  melakukan  penangkapan  ikan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ketaatan pelabuhan pangkalan 86,77 %; daerah penangkapan ikan 83,75%; alat penangkapan ikan 73,49%; dan kelaikan operasional kapal 80,38 %.
Kata kunci: regulasi, skala likert, skoring, vessel monitoring system

## ABSTRACT
Belawan Ocean Fishery Port (PPS) is the largest fishing port located in the Malacca Strait, with purse seine fishing gear as the fleet that dominates fishing activities. Fishing activities in the Malacca Strait use purse seine fishing gear which creates competition in getting fish, so that it is often the reason for fishermen to carry out fishing activities that are not in accordance with the rules. One of the impacts of this violation is the decrease in production volume in the last 3 years at the Belawan Ocean Fishing Port.  Therefore,  research  is  needed  to  identify  the  types  of  violations  committed  by  purse  seine fishermen in Belawan PPS. The research conducted using a qualitative descriptive method. The data collected  consisted  of  primary  and  secondary  data  from  related  agencies,  as  well  as  primary  data obtained from interviews with respondents using a questionnaire. The analysis carried out is to assess the compliance of the purse seine fleet before, during and after fishing. The results showed that the base port compliance value was 86.77 %; fishing area 83.75%; fishing gear 73.49%; and operational feasibility of the ship 80.38 %.
Key words: regulations, likert scales, ratings, vessel monitoring systems

## PENDAHULUAN
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan merupakan salah satu pelabuhan perikanan kelas A yang menjadi lokasi pendaratan ikan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia  (WPPNRI)  571  Selat  Malaka.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  19  Tahun  2022  tentang  estimasi  potensi  sumber  daya  ikan,  jumlah  tangkapan  yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 571 mencapai 591.138 ton, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 379.321 ton. Suman et al. (2018) menyatakan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan demersal, pelagis, dan karang di Selat Malaka telah mengalami over-fishing. Sumber daya ikan yang terdapat di WPPNRI 571 dimanfaatkan oleh sejumlah nelayan dengan berbagai jenis alat penangkapan ikan. Menurut Audina et al. (2021) Telah terjadi penurunan potensi hasil tangkapan yang didaratkan khususnya di PPS Belawan.
Data Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan tahun 2020 menunjukkan frekuensi kapal yang beroperasi dan berpangkalan di PPS Belawan untuk ukuran ≤ 30 GT (izin daerah provinsi) sebanyak 300 unit dan kapal ukuran > 30 GT (izin pusat) sebanyak 137 unit, dengan  jenis  alat  tangkap purse  seine  sebagai  populasi  terbesar  dengan  jumlah  197  unit  (PSDKP Belawan  2021).  Maraknya  kegiatan  penangkapan  ikan  di  WPPNRI  571  dengan  menggunakan  alat tangkap purse  seine  menyebabkan  persaingan  dalam  mendapatkan  hasil  tangkapan,  sehingga  hal tersebut sering kali menjadi alasan bagi nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pada tahun 2020, diketahui bahwa jumlah pelanggaran pada kegiatan perikanan tangkap dengan armada purse seine di Selat Malaka mencapai 286 pelanggaran dari total 288 pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran yang paling  banyak  dilakukan  oleh  nelayan purse  seine  di  PPS  Belawan  adalah  pelanggaran  jalur penangkapan ikan, pelanggaran izin penangkapan ikan, dan pelanggaran daerah penangkapan ikan. Menurut Marpaung et al. (2022) salah satu masalah perikanan tangkap yaitu semakin tingginya upaya tangkap dilihat dari semakin bertambahnya jumlah kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan dari tahun ke tahun.
Tingginya  jumlah  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  nelayan purse  seine  di  PPS  Belawan bukannya tidak diawasi dan ditindak oleh pihak Stasiun PSDKP Belawan, yaitu pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan aktivitas perikanan di sekitar WPPNRI 571. Menurut Yuliana, et., al.  (2018)  untuk  menciptakan  efektivitas  pengawasan  kapal  perikanan,  Ditjen  PSDKP  melakukan penguatan  sistem  pengawasan  terpadu,  melalui  langkah  operasional  salah  satunya  menerapkan Monitoring, Controlling, and Surveilance (MCS) secara konsisten. Menurut Chrismianto et al. (2022) kapal pengawas perikanan memiliki jumlah armada yang kurang dalam melakukan tugasnya untuk keberlangsungan kedaulatan wilayah perairan Indonesia yang aman dari pelaku Illegal Unreported and Unregulated Fishing.
Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Stasiun PSDKP Belawan, di antaranya adalah melakukan patroli pengawasan pada tahun 2020 sebanyak 110 hari dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) Hiu 01, 110 hari menggunakan KP. Hiu 08, 49 hari dengan menggunakan Speed Boat Napoleon 028, serta  melakukan  pemantauan tracking  pada  kapal  yang  menggunakan  Vessel  Monitoring  System (VMS).  Kapal purse  seine  ijin  pusat  (>  30  GT)  yang  beroperasi  dan  berpangkalan  di  PPS  Belawan diwajibkan memasang VMS sebagai syarat dalam melaksanakan operasi penangkapan ikan. Upaya PPS Belawan  dan  Stasiun  PSDKP  Belawan  dalam  melaksanakan  sistem  pengawasan  dan  pengendalian terhadap  aktivitas  penangkapan  ikan  yang  berkelanjutan  belum  dapat  sepenuhnya  dipahami  oleh masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan sebagai objek pengendalian belum dapat melihat pentingnya penerapan sistem tersebut sehingga menganggap pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh PPS  Belawan  dan  Stasiun  PSDKP  Belawan  bersifat  paksaan,  bukan  kesadaran.  Hal  tersebut  yang
kemudian menjadi penyebab nelayan purse seine di PPS Belawan melakukan beberapa pelanggaran aktivitas penangkapan ikan.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh nelayan purse seine. Pada penelitian ini akan menghasilkan gambaran kepatuhan kapal purse seine yang  beroperasi  dan  berpangkalan  di  PPS  Belawan.  Adapun  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  solusi  terhadap  ketidakpatuhan  nelayan purse  seine  dalam  melaksanakan  operasi penangkapan ikan di perairan WPPNRI 571, khususnya di Selat Malaka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di sekitar kompleks PPS Belawan, yang meliputi wilayah PPS Belawan dan gudang/tangkahan swasta yang berada di jalan Gabion Belawan-Medan. Kegiatan penelitian di PPS Belawan  meliputi  identifikasi  lokasi  penelitian,  studi  lapangan,  dan  pengumpulan  data.  Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan September 2022. Adapun jenis penelitian ini adalah  deskriptif  kualitatif  yang  berarti  bahwa  penelitian  ini  menjelaskan  sebuah  fenomena  serta karakteristik dari suatu keadaan dengan akurat. Fenomena yang ditampilkan pada penelitian ini terkait dengan kepatuhan nelayan purse seine terhadap regulasi penangkapan ikan di PPS Belawan.
Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, baik secara langsung dengan mendatangi instansi PPS Belawan dan Stasiun PSDKP Belawan, maupun melalui penelusuran pustaka pada berbagai media yang mendukung. Sementara itu, data  primer  pada  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  teknik  wawancara  dan sampling  kepada responden yang merupakan keterwakilan unsur pemerintah, pengusaha, dan asosiasi nelayan dengan menggunakan  kuesioner  dan  pengamatan  di  lapangan.  Jumlah  responden  dalam  menghitung kepatuhan kapal perikanan purse seine terhadap regulasi penangkapan ikan pada penelitian ini adalah 24 kapal purse seine yang diwakili oleh 2 (dua) nakhoda purse seine, 21 kepala kamar mesin purse seine, dan 1 (satu) pengurus dokumen kapal purse seine untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dari responden  terkait  penerapan  regulasi  penangkapan  ikan.  Wawancara  juga  dilakukan  terhadap perwakilan responden sebagai penguatan data yang dilakukan secara acak sesuai dengan pertimbangan peneliti dalam menggali informasi dan pendalaman materi permasalahan yang sedang didalami.
Tingkat kepatuhan nelayan purse seine dianalisis dengan menggunakan metode skoring (scoring method). Dengan skala likert, data penilaian bersifat kualitatif diubah menjadi data kuantitatif dengan memberi  skor  yang  kemudian  dianalisis.  Skala likert  adalah  suatu  skala  psikometrik  yang  dapat digunakan  pada  penelitian  berupa  survei,  yang  di  dalamnya  terdapat  pertanyaan  positif  untuk mengukur minat positif, dan pertanyaan negatif untuk mengukur minat negatif (Taluke et al. 2019). Perhitungan nilai likert dapat diperoleh dengan menggunakan rumus total responden (T) dikali dengan pilihan angka yang telah dipilih oleh responden (Pn).
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 = 𝑇 × 𝑃𝑛 (1)
Keterangan:
T   = total responden yang memilih Pn  = pilihan angka skor likert
Berdasarkan data yang diperoleh dari responden yang diwawancara, maka tingkat kepatuhan armada purse seine di PPS Belawan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
% 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 = !" ($"×&') (2) Keterangan: JS  = jumlah skor jawaban
NS = nilai skor maksimal
TR = total responden
Untuk  mengetahui  interval  dan  interpretasi  persen  nilai  dari  nilai  terendah  sampai  dengan tertinggi, dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah.
Gambar 1 Skala Likert
Langkah  selanjutnya  hasil  jawaban  responden  dibandingkan  dengan  data  pada  Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Menurut KKP (2021), SPKP adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan. Menurut Faried et al. (2021) salah satu penyebab turunnya kesejahteraan nelayan, dalam situasi tertentu mereka berusaha hanya dengan menggunakan pengetahuan dan naluri dalam menangkap ikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Aktivitas Pendaratan Ikan di  PPS Belawan
PPS  Belawan  adalah  sebuah  lokasi  sentra  perikanan  tangkap  yang  berada  di  Kota  Medan, Provinsi  Sumatera  Utara.  Pelabuhan  ini  terletak  pada  sisi  pantai  timur  Sumatera  dengan  posisi koordinat  3°46’22,50”  LU  dan  98°41’59,33”BT.  Secara  administratif,  PPS  Belawan  berada  pada Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. PPS Belawan merupakan pelabuhan perikanan terbesar di perairan Selat Malaka yang merupakan bagian dari WPPNRI 571. Peningkatan status pelabuhan dari PPN menjadi PPS terjadi pada 1 Mei 2001 dengan Keputusan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor  26  Tahun  2001  tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Pelabuhan  Perikanan (Saptanto & Apriliani 2012). Gambar 2 berikut menunjukkan lokasi PPS Belawan.

## Gambar 2 Peta lokasi PPS Belawan
Selat  Malaka  merupakan  jalur  laut  yang  berbatasan  dengan  dua  negara,  yaitu  Indonesia  dan Malaysia, sehingga pengelolaan perikanan Indonesia di WPPNRI 571 sangat ditentukan dari peran PPS
Belawan dalam mengelola kegiatan perikanan tangkap sebagai salah satu sumber perekonomian negara. Menurut  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Kepelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasan tertentu yang digunakan sebagai lokasi pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang digunakan  sebagai  tempat  kapal  bersandar,  berlabuh,  bongkar  muat  ikan  yang  dilengkapi  dengan fasilitas penunjang, fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang perikanan. Melihat posisi strategis PPS Belawan, baik secara geografis maupun secara pengembangan ekonomi di kawasan pesisir pantai timur Sumatera, maka dirasa sangat penting untuk memastikan pengelolaan telah dilakukan secara baik.
Armada penangkapan ikan yang berpangkalan di suatu pelabuhan perikanan adalah salah satu tolak  ukur  besar  atau  kecilnya  kegiatan  perikanan  yang  dikelola  suatu  pelabuhan.  Armada penangkapan  ikan  di  PPS  Belawan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  dinamika  peningkatan  dan penurunan jumlah, khususnya jika dilihat dari jumlah kapal aktif, adapun data jumlah kapal aktif 2017- 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah kapal aktif berpangkalan di PPS Belawan 2017-2021
Tahun Pu rse Se ine Bo uke A m i Pu ka t Ap un g Pa nc ing Gi ll Ne t Ca st N et Bubu Pa nc ing Cu m i Ka pa l An gk ut Am ba i (St ow N et s)
Total 2017 181 69 97 120 0 0 0 0 0 0 467 2018 208 66 0 173 2 5 0 0 0 0 454 2019 212 78 0 247 1 6 14 0 0 0 558 2020 193 72 0 226 0 6 17 0 7 0 521 2021 207 96 0 163 1 0 15 75 7 3 567
Sumber: PPS Belawan 2022
Armada purse  seine  adalah  armada  dengan  jumlah  yang  cukup  mendominasi  populasi  alat penangkap ikan yang berada di PPS Belawan. Setidaknya sampai tahun 2021 terdapat 207 unit kapal purse seine, dari total 567 unit armada kapal yang berpangkalan di PPS Belawan. Selain itu, armada purse  seine  di  PPS  Belawan  merupakan  armada  dengan  ukuran  gross  tonage  (GT)  yang  besar. Berdasarkan data kapal aktif pada tahun 2021 di PPS Belawan, diketahui bahwa dari 207 unit armada purse seine, terdapat 139 armada yang memiliki ukuran di atas 30 GT. Kegiatan penangkapan ikan dengan armada purse seine di PPS Belawan yang besar dan dominan tentu saja sangat mempengaruhi sistem pengelolaan yang dilakukan oleh PPS Belawan. Kepatuhan armada yang dominan dalam suatu sentra perikanan tentu saja akan memberi dampak signifikan dalam penerapan regulasi penangkapan ikan di PPS Belawan. Berdasarkan Tabel 1 maka diketahui bahwa kegiatan perikanan tangkap di PPS Belawan di dominasi oleh armada purse seine dengan jumlah armada yang terus bertambah dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.
Keluar  dan  masuknya  kapal  di  suatu  pelabuhan  dihitung  dari  seberapa  sering  suatu  kapal mengurus  Standar  Laik  Operasional  (SLO)  ke  PSDKP  dan  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB)  ke Syahbandar  dalam  suatu  waktu  tertentu.  Frekuensi  kapal  menjadi  gambaran  berapa  sering  kapal melakukan trip penangkapan ikan dalam 1 tahun. Secara rinci frekuensi kapal keluar di PPS Belawan pada 5 (lima) tahun terakhir dan Semester I tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Frekuensi kapal keluar PPS Belawan Jenis Alat Penangkap Ikan Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Purse Seine 3.170 3.870 3.170 2.137 2.412 918 Pukat Teri 260 0 0 0 0 0 Pancing ( Hook Line) 382 0 2.034 1.348 1.501 825 Alat Bantu Penangkapan Ikan 23 0 0 0 0 0 Jaring Insang ( Gill Net) 7 23 1 0 0 0 Pukat Apung 1.725 0 0 0 0 0 Drift Gillnet 0 0 3 0 0 9 Bouke Ami 741 499 671 518 610 423 Pancing Cumi 108 2.332 825 733 1.762 667 Jala Jatuh Berkapal ( Cast Net) 48 55 52 34 14 0 Jumlah 7.825 6.890 6.867 4.823 6.346 2.842 Sumber: PPS Belawan 2022
Berdasarkan data lima tahun pada Tabel 2 diketahui bahwa armada purse seine adalah kapal dengan  jumlah  frekuensi  keluar  terbesar  ke  PPS  Belawan.  Jumlah  kapal  keluar  yang  tinggi menggambarkan tingkat aktivitas operasional yang tinggi dari armada purse seine di PPS Belawan.
Tabel 3. Frekuensi kapal masuk PPS Belawan
Jenis Alat Penangkap Ikan Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Purse Seine 3.417 3.712 3.000 2.005 2.375 902 Pukat Teri 284 0 0 0 0 0 Pancing ( Hook and Line) 409 0 1.968 1.321 1.489 823 Pancing dan ABPI 812 104 111 53 47 0 Alat Bantu Penagkapan Ikan 22 0 0 0 0 0 Jaring Insang ( Gill Net ) 9 22 1 0 0 0 Pukat Apung 1.842 0 0 0 0 0 Drift Gillnet 0 0 3 0 0 9 Bouke Ami 794 464 630 470 578 415 Pancing Cumi 84 2.231 798 712 1.748 654 Jala Jatuh Berkapal ( Cast Net ) 46 51 49 32 13 0 Jumlah 7.719 6.584 6.560 4.593 6.250 2.803

## Sumber: PPS Belawan 2022
Kepatuhan Armada Purse Seine Terhadap Pelabuhan Pangkalan
Hasil penelitian yang diperoleh dari responden  terkait kepatuhan armada purse seine terhadap pelabuhan pangkalan menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat kuat baik terhadap sub parameter kesesuaian  pelabuhan  pangkalan  dengan  Surat  Ijin  Penangkapan  Ikan  (SIPI),  maupun  keseuaian pelabuhan pangkalan dengan sub parameter ketaatan pelabuhan pangkalan. Penilaian yang diperoleh dari  tingkat  kepatuhan  armada purse  seine  di  PPS  Belawan  didasarkan  pada  parameter  pelabuhan pangkalan terhadap sub parameter kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI, dan sub parameter ketaatan pelabuhan pangkalan dengan menggunakan standar deviasi (SD) disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3 Grafik tingkat kepatuhan armada purse seine terhadap pelabuhan pangkalan Tabel 4. Pelanggaran armada purse seine yang berpangkalan di PPS Belawan No.  Tahun Jumlah Pelanggaran Jenis Pelanggaran Keterangan Penggunaan SLO Jalur Penangkapan Daerah Penangkapan Ikan Tidak memiliki SIPI 1 2021 304 299 11 25 - Kapal dapat melakukan lebih dari 1 pelanggaran 1 trip penangkapan ikan. 2 2022 7 - 1 5 1 Kapal hanya melakukan 1 pelanggaran 1 trip penangkapan ikan. Total 311 299 12 30 1 Tahun 2022 hanya Semester 1 Sumber: PPS Belawan 2022
Gambar 3 menunjukkan sub parameter kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI diperoleh nilai 87,08 % ±0,039 (SD), dan ketaatan pelabuhan pangkalan diperoleh nilai 86,46 % ±0,028 (SD). Dengan membandingkan kedua nilai di atas, dapat ditarik sebuah informasi yang menunjukkan kedua sub parameter dalam posisi nilai kepatuhan yang sangat kuat karena nilai sub parameter tersebut berada di atas 81%. Hasil ini diperoleh dari kemampuan PPS Belawan yang telah dapat mengakomodir seluruh kebutuhan dan keperluan produksi nelayan, walaupun masih sebahagian diakomodir oleh tangkahan (gudang  swasta),  dan  Perum  Perikanan  Indonesia  (PERINDO)  dalam  memenuhi  kelengkapannya, namun masih dalam lingkup kawasan terintegrasi di PPS Belawan. Hal ini sesuai dengan KKP (2020) dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang usaha perikanan tangkap, di mana pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Menurut Siahaan et al. (2016) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan telah dilengkapi dengan fasilitas dasar, fungsional dan penunjang dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan.
Tingkat kepatuhan armada purse seine terhadap pelabuhan pangkalan yang cenderung kuat, didukung oleh hasil pemantauan kapal perikanan yang dilakukan oleh Regional Monitoring Center (RMC) Stasiun PSDKP Belawan tahun 2021, serta hasil data pelanggaran kapal selama semester I tahun 2022 yang dilakukan oleh Fisheries Monitoring Center (FMC) di Pusat Pengendalian Data Direktorat Jenderal  Pengawasan  Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan  KKP  pada  Tabel  4.  Tidak  terdapat pelanggaran pelabuhan pangkalan berdasarkan rekap data tracking Vesel Monitoring Sistem (VMS) yang terpasang di atas kapal purse seine yang berpangkalan di PPS Belawan.

## Kepatuhan terhadap Daerah Penangkapan Ikan
Menurut  Salmarika et  al.  (2019)  peningkatan  intensitas  penangkapan  ikan  akan  mendorong nelayan  untuk  melakukan  perluasan  daerah  penangkapan  ikan  ke  perairan  yang  lebih  jauh  untuk memenuhi kapasitas penangkapan. Hasil penelitian yang dilakukan kepada untuk menilai kepatuhan armada purse seine terhadap daerah penangkapan ikan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi baik  terhadap  sub  parameter  keberadaan transmitter  Sistem  Pemantauan  Kapal  Perikanan  (SPKP), maupun kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan sub parameter jalur operasi penangkapan ikan. Penilaian yang diperoleh dari tingkat kepatuhan armada purse seine di PPS Belawan, dari parameter daerah  penangkapan  ikan  (DPI)  terhadap  sub  parameter  keberadaan transmitter  SPKP,  dan  sub parameter jalur penangkapan ikan disajikan pada Gambar 4.
Gambar 4 Grafik tingkat kepatuhan armada purse seine terhadap daerah penangkapan ikan Gambar 4 menunjukkan sub parameter kesesuaian keberadaan transmitter SPKP dengan nilai 82,08 % ±0,034 (SD), dan sub parameter jalur operasi penangkapan ikan dengan nilai 85,42 % ±0,092 (SD).  Dengan  membandingkan  kedua  nilai  tersebut  maka  dapat  ditarik  sebuah  informasi  yang menunjukkan kedua sub parameter dalam posisi nilai kepatuhan yang sangat kuat karena nilai sub parameter tersebut berada di atas 81 %. Hasil ini diperoleh dari tingginya tingkat kepatuhan armada purse seine yang berpangkalan di PPS Belawan dalam memasang dan mengaktifkan VMS sebelum melakukan  operasi  penangkapan  ikan,  pengurus  kapal  selalu  memastikan  keberadaan  dan  keatifan VMS dapat terpantau sebelum melakukan permohonan dokumen operasional kapal baik ke pengawas perikanan  maupun  syahbandar  di  pelabuhan  perikanan.  Hal  ini  sesuai  dengan  KKP  (2021)  dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasional Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Pasal 15 ayat (1), di mana kapal perikanan selaku pengguna SPKP harus memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP. Keberadaan transmitter di atas kapal armada purse seine selalu dipastikan keberadaannya oleh pengurus kapal dan nakhoda
kapal  karena  merupakan  salah  satu  syarat  teknis  dalam  penerbitan  SLO  kapal  perikanan  yang diterbitkan oleh pengawas perikanan.
Walaupun armada purse seine yang berpangkalan di PPS Belawan memiliki tingkat kepatuhan terhadap jalur penangkapan ikan yang sangat kuat, namun masih terdapat kelemahan pengawasan di PPS  Belawan.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  jumlah  pelanggaran  jalur  penangkapan  ikan  masih terdapat sebanyak 11 pelanggaran pada tahun 2021, dan 1 pelanggaran pada semester 1 tahun 2022. Selain itu juga terdapat pelanggaran lainya terkait daerah penangkapan ikan sebanyak 25 pelanggaran pada tahun 2021 dan 5 pelanggaran pada tahun 2022. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  adalah  pemasangan  VMS  pada  kapal  perikanan  dalam usaha pengawasan industri perikanan secara digital (Soemarmi et al. 2020). Hal ini terjadi disebabkan oleh  wilayah  penangkapan  yang  sempit  di  wilayah  Selat  Malaka,  sehingga  nelayan  yang  mengejar gerombolan  ikan  melakukan  kegiatan  penangkapan  ikan  hingga  melampaui  batas  wilayah penangkapan ikan. Kegiatan tersebut disebabkan ikan target tangkapan nelayan tidak jarang berada pada  jarak  kurang  dari  12 Nautical  Mile  (Nm)  dari  daratan  terluar  atau  bahkan  berada  pada  zona perbatasan perairan negara. Menurut Damanik et al. (2016), WPPNRI 571 Selat Malaka merupakan suatu wilayah yang unik karena secara yuridis perairan ini berada di bawah dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia sehingga dalam pengelolaan perikanan menjadi tanggung jawab bersama.

## Kepatuhan terhadap Alat Penangkapan Ikan
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menilai  kepatuhan  armada purse  seine  terhadap  alat penangkapan ikan menunjukkan tingkat kepatuhan yang kuat dan cukup kuat terhadap sub parameter jenis alat tangkap yang digunakan, kesesuaian alat penangkapan ikan dengan sub parameter komponen spesifikasi  alat  tangkap,  kesesuaian  alat  penangkapan  ikan  dengan  sub  parameter  jenis  alat  bantu penangkapan ikan, dan kesesuaian alat penangkapan ikan dengan sub parameter spesifikasi alat bantu penangkapan  ikan.  Penilaian  yang  diperoleh  dari  tingkat  kepatuhan  armada purse  seine  di  PPS Belawan, dari parameter Alat Penangkapan Ikan (API) terhadap sub parameter jenis alat tangkap yang digunakan,  sub  parameter  komponen  dan  spesifikasi  alat  tangkap,  sub  parameter  alat  bantu penangkapan ikan, dan sub parameter spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disajikan pada Gambar 5.
Gambar 5 Grafik tingkat kepatuhan armada purse seine terhadap Alat Penangkapan Ikan
Grafik  pada  Gambar  5  menunjukkan  nilai  sub  parameter  1  (satu)  jenis  alat  tangkap  yang digunakan dengan nilai 86,04 % ±0,164 (SD), sub parameter 2 (dua) komponen dan spesifikasi alat tangkap dengan nilai 68,96 % ±0,082 (SD), sub parameter 3 (tiga) jenis alat bantu penangkapan ikan dengan nilai 71,67 % ±0,095 (SD), dan sub parameter 4 (empat) spesifikasi alat bantu penangkapan ikan dengan  nilai  67,29  %  ±0,034  (SD).  Dengan  membandingkan  keempat  nilai  sub  parameter  di  atas terhadap parameter alat penangkapan ikan, dapat ditarik sebuah informasi yang menunjukkan satu sub
parameter dalam posisi nilai kepatuhan yang sangat kuat yaitu sub parameter jenis alat tangkap yang digunakan karena nilai sub parameter tersebut berada di atas 81%. Potensi ikan pelagis yang melimpah di WPPNRI 571 Selat Malaka membuat alat tangkap purse seine lebih dominan digunakan (Hutapea et al. 2021). Sedangkan tiga sub parameter dalam posisi nilai kepatuhan yang kuat yaitu sub parameter komponen dan spesifikasi alat tangkap, sub parameter jenis alat bantu penangkapan, dan sub parameter spesifikasi alat bantu penangkapan.
Walaupun komponen parameter alat penangkapan ikan telah memiliki nilai yang baik terhadap tingkat kepatuhan armada purse seine, namun ditemukan informasi di lapangan dari hasil wawancara dengan  pengusaha  kapal  dan  pengawas  perikanan  memang  belum  terdapat  Surat  Izin  Pemasangan Rumpon  (SIPR)  yang  terdapat  pada  armada purse  seine  yang  berpangkalan  di  PPS  Belawan,  yang seharusnya  merupakan  kelengkapan  yang  harus  dimiliki  dan  dokumen  yang  dibawa  saat  operasi penangkapan  ikan  di  laut.  Menurut  Hutapea et  al.  (2021),  penentuan  daerah  penangkapan  ikan ditentukan sejak kapal purse seine akan berangkat ke laut, lokasi penangkapan berdasarkan pengalaman nakhoda dan informasi dari kapal yang baru melaut melalui alat komunikasi SSB, kapal (armada purse seine) di PPS Belawan memiliki rumpon di sekitar wilayah Selat Malaka yang sudah lama dipasang. Adapun penggunaan rumpon pada alat tangkap purse seine adalah sebagai alat bantu penangkapan ikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan laju tangkap dan pengurangan biaya produksi, mengurangi waktu  untuk  mencari  gerombolan  ikan  sehingga  mengurangi  biaya  operasi  kapal,  meningkatkan efisiensi  penangkapan  serta  memudahkan  operasi  penangkapan  ikan  yang  berkumpul  di  sekitar rumpon  (Prayitno et  al.  2017).  Hal  lain  ditambahkan  bahwa  jenis  kapal  purse  seine  di  Belawan seluruhnya  adalah purse  seine  pelagis  kecil  atau  dikenal  dengan  istilah  Pukat  Cincin  Pelagis  Kecil (PCPK), yang menggunakan rumpon dan cahaya sebagai alat bantu penangkapan ikan di laut.

## Kepatuhan terhadap Kelaikan Operasional Kapal
Menurut Mahardi dan Suhery (2023) SLO adalah sebuah intrumen dalam pengawasan perikanan sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  23  Tahun  2021.  Hasil  penelitian untuk  menilai  kepatuhan  armada purse  seine  terhadap  kelaikan  operasional  kapal  menunjukkan tingkat  kepatuhan  yang  kuat  terhadap  sub  parameter  kesesuaian  SIPI,  kelaikan  operasional  kapal dengan sub parameter kesesuaian alat penangkapan ikan dengan alat bantu penangkapan ikan, kelaikan operasional kapal dengan sub parameter kesesuaian fisik kapal, kelaikan operasional kapal dengan sub parameter  kesesuaian  anak  buah  kapal  dengan crew  list,  kelaikan  operasional  kapal  dengan  sub parameter kesesuaian jumlah dan jenis ikan, dan kelaikan operasional penangkapan ikan dengan sub parameter transmitter SPKP. Penilaian yang diperoleh dari tingkat kepatuhan armada di purse seine di PPS Belawan, dari parameter kelaikan operasional kapal terhadap sub parameter kesesuaian SIPI, sub parameter kesesuaian API dan ABPI, sub parameter kesesuaian fisik kapal, sub parameter kesesuaian anak buah kapal dan crew list, sub parameter kesesuaian jumlah dan jenis ikan, dan sub parameter transmitter SPKP disajikan pada Gambar 6.
Gambar 6 Grafik tingkat kepatuhan armada purse seine terhadap kelaikan operasional
Grafik pada Gambar 6 menunjukkan sub parameter 1 (satu) kesesuaian SIPI  dengan nilai 86,04 % ±0,124 (SD), sub parameter 2 (dua) kesesuaian alat penangkapan ikan dengan alat bantu penangkapan ikan dengan nilai 77,92% ±0,106 (SD), sub parameter 3 (tiga) kesesuaian fisik kapal dengan nilai 76,88 %  ±0,058 (SD), dan sub parameter 4 (empat) kesesuaian anak buah kapal dengan crew list dengan nilai 88,54 % ±0,071 (SD), sub parameter 5 (lima) kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan nilai 74,17  % ±0,062 (SD), dan sub parameter 6 (enam) transmitter SPKP dengan nilai 78,75 % ±0,164 (SD). Dengan membandingkan keenam nilai sub parameter di atas terhadap parameter kelaikan operasional kapal, dapat  ditarik  sebuah  informasi  yang  menunjukkan  bahwa  dua  sub  parameter  dalam  posisi  nilai kepatuhan yang sangat kuat yaitu sub parameter kesesuaian SIPI dan sub parameter kesesuaian anak buah kapal dengan crew list karena nilai sub parameter tersebut berada di atas 81 %. Hal ini sesuai dengan Sedangkan empat sub parameter dalam posisi nilai kepatuhan yang kuat yaitu sub parameter kesesuaian alat penangkap ikan dengan alat bantu penangkapan ikan, sub parameter kesesuaian fisik kapal, sub parameter kesesuaian jumlah dan jenis ikan dan sub parameter transmitter SPKP. Menurut Nababan et  al.  (2017),  indikator  skala  usaha  penangkapan  ikan  menentukan  kepatuhan  dalam melakukan usaha penangkapan ikan, yaitu: nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran yang lebih besar  cenderung  lebih  mematuhi  aturan  yang  ada  dibandingkan  nelayan  yang  memiliki  kapal berukuran yang relatif kecil.
Kepatuhan Armada Purse Seine di PPS Belawan
Hasil penelitian untuk menilai kepatuhan armada purse seine menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat kuat terhadap parameter pelabuhan pangkalan, parameter daerah penangkapan ikan, dan kuat terhadap parameter alat penangkapan ikan, parameter kelaikan operasional kapal. Penilaian yang diperoleh  dari  tingkat  kepatuhan  armada purse seine yang berpangkalan di PPS Belawan terhadap empat parameter yaitu pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan kelaikan operasional kapal dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7 Grafik tingkat kepatuhan armada purse seine di PPS Belawan
Gambar 7 menunjukkan gambaran parameter 1 (satu) pelabuhan pangkalan dengan nilai 86,77 % ±0,004 (SD), dilanjutkan dengan parameter 2 (dua) daerah penangkapan ikan dengan nilai 83,75 % ±0,024 (SD), parameter 3 (tiga) alat penangkapan ikan dengan nilai 73,49 % ±0,086 (SD), dan parameter 4 (empat) kelaikan operasional kapal dengan nilai 80,38 % ±0,056 (SD). Terdapat dua parameter dengan nilai kepatuhan yang sangat kuat yaitu parameter pelabuhan pangkalan, dan daerah penangkapan ikan, karena memiliki nilai di atas 81%. Sementara dua parameter lainya dengan tingkat kepatuhan yang kuat  yaitu  parameter  alat  penangkapan  ikan  dan  kelaikan  operasional  kapal,  karena  memiliki  nilai antara 61-80 %. Hal ini sesuai dengan Suman et al. (2015) pengelolaan perikanan Indonesia dibagi menjadi  11  WPP  NRI,  di  mana  diasumsikan  suatu  WPP  sebagai  satu  unit  stok  yang  saling
berdampingan oleh sebab itu pengelolaan yang tepat mengakibatkan setiap WPPNRI harus dikelola secara bersama-sama agar mencapai pengelolaan yang optimal.
Tingkat kepatuhan armada purse seine di PPS Belawan sudah tergolong baik namun masih terdapat  armada purse  seine  yang  melakukan  indikasi  dugaan  pelanggaran  pada  parameter  daerah penangkapan ikan dan kelaikan operasional kapal. Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin adalah perwira yang terdapat di atas armada purse seine yang memiliki peran dalam operasional di atas kapal. Struktur organisasi di atas kapal purse seine menetapkan nakhoda sebagai pimpinan utama dan perwira kapal yang terdiri dari kerani, kepala kerja, Kepala Kamar Mesin (KKM), hingga Anak Buah Kapal (ABK) sebagai  jabatan  terendah  (Ikhsan et  al.  2022).  Namun  masih  ditemukan  kapal  melakukan  dugaan pelanggaran jalur penangkapan ikan pada tahun 2021 sebanyak 11 pelanggaran, dan 1 pelanggaran pada Semester 1 tahun 2022. Selain itu juga ditemukan kapal yang melakukan dugaan pelanggaran daerah penangkapan ikan pada tahun 2021 sebanyak 25 pelanggaran, dan 5 pelanggaran pada Semester 1 tahun 2022.  Armada purse seine  di PPS Belawan juga masih terdapat indikasi dugaan pelanggaran pada parameter  kelaikan  operasional  kapal.  Masih  ditemukan  kapal  melakukan  dugaan  pelanggaran penggunaan SLO sebanyak 299 pelanggaran pada tahun 2021, namun tidak terdapat pelanggaran pada Semester 1 tahun 2022. Karakter perairan Selat Malaka yang sempit menyebabkan armada purse seine harus  saling  berbagi  lokasi  tangkap  dalam  mengejar  target  ikan  hasil  tangkapan,  dan  daerah penangkapan  ikan  yang  dikelola  oleh  dua  negara  yang  berbatasan  mengakibatkan  pengelolaan perikanan menjadi unik, karena tidak jarang rumpon armada purse seine di PPS Belawan terpasang di wilayah  perbatasan  perairan  laut  WPPNRI  571  Selat  Malaka,  tanpa  dilengkapi  dengan  Surat  Ijin Penempatan Rumpon (SIPR). Menurut Prihandoko et al. (2012), berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah untuk merubah kualitas hidup nelayan, walaupun dalam penerapannya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu tidak berpihak kepada nelayan atau kadang penerapan hukum sangat lemah dalam mengawal regulasi tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Tingkat  kepatuhan  armada purse  seine  di  PPS  Belawan  dianalisis  berdasarkan  beberapa parameter di antaranya pelabuhan pangkalan, daerah penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, dan kelaikan operasional kapal. Nilai ketaatan pelabuhan pangkalan 86,77 %, ketaatan daerah penangkapan ikan 83,75 %, ketaatan alat penangkapan ikan 73,49 %, dan ketaatan kelaikan operasional kapal 80,38 %. Seluruh nilai kepatuhan armada purse seine menunjukkan angka rata-rata 81,09 % yang berarti sangat kuat karena berada di atas 81 %. Untuk dapat menganalisis kepatuhan armada lainya di PPS Belawan  perlu  dilakukan  penelitian  terkait  kepatuhan  armada  penangkapan  nelayan  kecil  di  PPS Belawan,  agar  dapat  membandingkan  respon  nelayan  dengan  model  bisnis  yang  sama  namun mendapatkan  kemudahan  pemerintah  dari  sisi  perizinan  dan  operasional.  Hal  ini  dapat menggambarkan bagi pemangku kepentingan di bidang penangkapan ikan dalam memberi kebijakan dalam pelaksanaan regulasi penangkapan ikan di PPS Belawan.

## DAFTAR PUSTAKA
Audina,  S.T.,  Aprilia,  R.M.,  Octavia,  C.,  Rahmah,  A.  dan  Djamani,  R.  2021.  Analisis  Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan. Jurnal Unsyah , 1(1). hal 44-47.
Chrismianto, D.C., Tindaon, A.S. dan Hadi, E.S. 2022. Studi Perancangan Fisheries Patrol Vessel Tipe Lambung SWATH ( Small Waterpane Area Twin Hull) Untuk Pengawasan Perairan Daerah Selat Malaka. Jurnal Rekayasa Mesin , 17(1). hal 67-74.
Damanik,  M.R.S.,  Lubis,  M.R.K.  dan  Astuti,  A.J.D.  2016.  Kajian  Pendekatan  Ekosistem  Dalam Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Geografi , 8(2). hal 165-176.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2022. Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. 7 hal.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2021. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23. Standar Laik Operasional Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. 39 hal.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2020. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. 165 hal.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08. Tentang Kepelabuhan Perikanan. 20 hal.
Faried, A.I., Sembiring, R. dan Hasanah, U. 2021. Dampak Penentu Hasil Tangkapan Dan Kesejahteraan Nelayan  Di  Kelurahan  Belawan  Bahari  Pada  Era  New  Normal.  Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan Kebijakan Publik , 6(1). hal 347-352.
Hutapea, R.Y.F., Alwi, I.N., Mardiah, R.S., Sari, R.P. dan Ikhsan, S.A. 2021. Studi Pengoperasian Purse Seine di KM. Sumber Abadi. Authentic Research of Global Fisheries Application Journal, 3(1). hal 59-71.
Ikhsan, S.A., Roza, S.Y., Sari, R.P., Hutapea, R.Y.F. dan Abrori, M.Z.L. 2022. Identifikasi Intensitas Aktifitas Kerja Awak kapal Purse Seine di Perairan Selat Malaka. Jurnal Airaha, 11(01). hal 112- 123.
Mahardi,  I.  G.  N.  K.  H.  dan  Suhery,  N.  2023.  Penerapan  Standar  Laik  Operasi  (SLO)  Pada  Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Jurnal Albacore, 6(3). hal 305-314.
Marpaung,  B.  S.  M.,  Sitanggang,  E.P.,  Masengi,  K.  W.  A.,  Kaparang,  F.E.,  Pamikiran,  R.  D.  C.  H., Sitanggang, D.F.D. dan Kalalo, F. F. 2022. Pelanggaran Kapal Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, 7(2). hal 141-150.
Nababan, B., Eko, S.W. dan Mustaruddin. 2017. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nelayan Tanjung Balai Asahan Dalam Mendukung Perikanan Yang Berkelanjutan. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 23(1). hal 1-10.
Prayitno, MRE. Simbolon, D. Yusfiandayani, R. Wiryawan, B. 2017. Produktivitas Alat Tangkap Yang Dioperasikan Di Sekitar Rumpon Laut Dalam . Jurnal Marine Fisheries, 8(1). hal 101-112.
Prihandoko, Jahi, A., Gani, D.S., Purnaba, I.G.P., Adrianto, L. dan Tjitradjaja, I. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Nelayan Artisanal dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan. 9(2). hal 158-173.
PSDKP Belawan. 2021. Data Laporan Tahunan PSDKP Belawan 2021. [tidak dipublikasikan]. Belawan: PSDKP.
Salmarika, Taurusman, A.A. dan Wisudo, S.H. 2019. Status Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tongkol Di Perairan Samudera Hindia Berbasis Pendaratan Pukat Cincin Di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia . 24(4). hal 263-272.
Saptanto,  S.  dan  Apriliani,  T.  2012.  Aspek  Penting  Dalam  Pengembangan  Pelabuhan  Perikanan Samudera Belawan Untuk Mendukung Program Industrialisasi Perikanan. Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan. 7(2). hal 46-53.
Siahaan,  F,  T,S.,  Mudzakir,  A.K.  dan  Dewi,  D.A.N.  2016.  Tingkat  Pemanfaatan  Fasilitas  Dasar  dan Fungsional  Di  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Belawan  Dalam  Menunjang  Kegiatan Penangkapan  Ikan.  Journal  of  Fisheries  Resources  Utilization  Management  and  Technology. 5(2). hal 55-63.
Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono. Azhar, M. dan Wijayanto, D. 2020. Teknologi Vessel Monitoring System  (VMS)  Sebagai  Strategi  Perlindungan  dari  Pembangunan  Industri  Perikanan  di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum . 49(3). hal 303-313
Suman, A., Eko, H.I., Satria, F. dan Amri, K. 2015. Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaanya. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 8(2). hal 97-109.
Suman, A., Satria, F. Nugraha, B., Priatna, A. dan Amri, K. 2018. Status Stok Sumber Daya Ikan Tahun 2016 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan Alternatif Pengelolaanya. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 10(2). hal 107-128.
Taluke, D., Lakat, R.S,M., dan Sembel, A. 2019. Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Spasial, 6(2). hal 531-540.
Yuliana,  A.,  Wibowo,  B.A.,  dan  Dian,  A.P.F.  2018.  Analisis  Kinerja  Pengawas  Perikanan  Dalam Penerapan Monitoring, Controling, and Surveilance (Studi Kasus Di Pangkalan PSDKP Jakarta). Journal Of Fisheries Resources Utillization Management and Technology, 7(4). hal 39-48.