Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies
Vol. XXIV, No. 1, January-June 2024, pp. 1-18 Website: https://innovatio.pasca.uinjambi.ac.id ISSN 1412-4378 (print) ISSN 2541-2167 (online) Received: January 2024; Accepted: March 2024; Published: June 2024

## DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI MINANGKABAU: DARI SURAU KE PESANTREN
Erasiah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang erasiah@uinib.ac.id
Farid Mat Zein Universiti Kebangsaan Malaysia farid@ukm.edu.my
Abstrak: Masalah  penelitian  ini  adalah  mengapa  terjadi  perubahan  Lembaga  Pendidikan  Islam  di Minangkabau dari pola Pendidikan Surau ke pola Pendidikan Pesantren? Tujuan penelitian ini adalah untuk  menjelaskan  proses  terjadinya  perubahan  lembaga  pendidikan  Islam  di  Minangkabau  dari surau ke pesantren. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan/ library research. Metode yang digunakan adalah  metode penelitian sejarah  dengan langkah heuristik, kritik sumber, sintesis,  dan penulisan. Sebagai temuan dari penelitian ini adalah pertama antara pendidikan surau dan pesantren memiliki  perbedaan  yang  prinsip.  Perbedaan  yang  paling  prinsip  adalah  pada  pendidikan  surau suasana demokrasi sangat terbuka, pendidikan bukan hanya persoalan agama, tetapi juga persoalan sosial kehidupan, serta proses pembelajaran adat atau budaya. Sementara pada pendidikan pesantren kyai adalah  orang yang paling  dihormati dan berkah kyai sebagai jalan memperoleh  pengetahuan, pendidikan  terfokus  pada  agama. Kedua terjadinya  transformasi  surau  ke  pesantren  bukan  saja karena  modernisasi  pendidikan,  tetapi  politik  pendidikan  agama  juga  memiliki  andil  besar  dalam perubahan tersebut. Ketiga secara konstitusi transformasi surau ke pesantren sangat bertentangan dengan konstitusi, karena  tugas pemerintah adalah memajukan kebudayaan nasional sebagaimana termuat dalam pasal 32.
Keywords : Pesantren, Perubahan, Surau

## A. Pendahuluan
Surau  di  Minangkabau  adalah  sebuah  lembaga  pendidikan  Islam  tradisional yang  memiliki  dinamikanya  sendiri,  seperti  juga  pada  lembaga  pendidikan  sejenis, semisal pesantren di Jawa, dayah di Aceh, dll. Di masa lalu surau telah membuktikan prestasinya  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  menghasilkan  kaum  terpelajar  dan berkiprah dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia pendidikan itu sendiri. Di samping  menelorkan  pemimpin  terkemuka,  baik  lokal  maupun  nasional.  Banyak di antara mereka yang menjadi aktivis politik di zaman kolonial dan paska kemerdekaan adalah ‘jebolan’ pendidikan surau.   Para aktifis partai adalah mereka yang berangkat dari  surau  dan  berkat  kemampuan  beradaptasi  mereka  dengan  perkembangan sezaman surau adalah lembaga pendidikan par excellence di Minangkabau masa lalu. Namun dalam perkembangan setelah kemerdekaan, terutama sejak beberapa dekade belakangan kondisi surau relatif menyedihkan. Dinamika surau yang demikian dinamis dan berkembang baik ternyata kemudian mengalami jatuh bangun, terutama setelah diadopsi ke dalam sitem pendidikan Islam secara nasional bernama pesantren a la Jawa. Dewasa ini di Sumatera Barat terdapat sekian pesantren, sementara surau, jika pun masih, cenderung kian termarginalkan. Surau sebagai Lembaga Pendidikan Islam  di  Minangkabau/Sumatera  Barat,  semakin  terabaikan.  Kecenderungan  ini mendorong penulis untuk mencari tahu apakah jatuh bangun surau berkaitan dengan
kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagai fokus utama, di samping menelusuri kemungkinan faktor lain. Asumsi dasarnya ialah bahwa di manapun di dunia negara selalu berkepentingan terhadap pendidikan warganya dan kebijakan pendidikan yang tepat bisa menyembuhkan atau bisa sebaliknya, tergantung pada banyak faktor. Suatu kajian tentang politik pendidikan di bidang pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam  kaitan  jatuh-bangun  lembaga  surau  di  Sumatera  Barat  akan  menjelaskan banyak  hal,  tidak  hanya  mengenai  praktek  kebijakan  pendidikan  itu  sendiri, melainkan juga hasil yang dicapai dan dampaknya terhadap pendidikan surau dalam arti luas.
Surau di Minangkabau dan pesantren di Jawa merupakan lembaga pendidikan tradisional  yang  berkembang  di  Indonesia  sejak  berabad-abad  lalu  sejalan  dengan proses islamisasi itu sendiri. Lembaga ini di samping dapat melahirkan orang cerdas juga menghasilkan orang-orang yang bermoral, memiliki jiwa juang yang tinggi, rasa kekeluargaan  dan  sebagainya.  Akan  tetapi  pasca  kemerdekaan  bahkan  sebelum kemerdekaan, pendidikan tradisional di Minangkabau yaitu surau berubah menjadi pesantren,  berbeda  dengan  pesantren  yang  tetap  eksis  sampai  saat  ini.  Perubahan tersebut terjadi menurut beberapa penelitian terdahulu adalah karena modernisasi pendidikan yang mesti dilakukan untuk memenuhi tuntutan zaman. Jajat mengatakan kemegahan  dan  kesuksesan  surau  di  Minangkabau  sebagai  sarana-sarana  hebat dengan  alasan  modernisasi  pendidikan  mulai  memudar  karena  surau  mengalami transformasi  menjadi  lembaga  pendidikan  Islam  modern. 1 Sementara  di  sisi  lain membaca  perkembangan  sejarah  umat  Islam  di  Indonesia,  baik  pra  kemerdekaan maupun  pasca  kemerdekaan  ternyata  umat  Islam  merupakan  kelompok  yang di marginal kan, walaupun zaman perang kemerdekaan umat Islamlah yang memiliki andil besar dalam hal tersebut dan termasuk di dalamnya alumni surau. Beranjak dari hal  ini  menurut  hemat  penulis  ada  persoalan  yang  belum  terungkap  tentang perubahan surau ke pesantren. Persoalan tersebut adalah politik pendidikan agama yang sudah dimulai oleh pemerintah Hindia Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan sampai saat ini.
Asumsi  ini  penulis  sandarkan  kepada  pemikiran  Michel  Foucault  yang disarikannya dalam Power and Knowledge sebagaimana dikutip oleh M. Sirozi bahwa akar  berbagai  persoalan  pendidikan  yang  muncul  dalam  suatu  masyarakat  tidak hanya terdapat dalam ruang kelas dan lingkungan pagar sekolah, tetapi juga di pusat- pusat  kekuasaan,  seperti  Gedung  Parlemen  dan  birokrasi. 2 Jadi  intinya  persoalan pendidikan  seperti  perubahan  surau  ke  pesantren  di  Minangkabau  tidak  mungkin dapat dipahami hanya karena proses pembelajaran saja, tetapi perlu juga ditinjau dari perspektif sosial dan politik. Apalagi jika membaca karya Moh. Suardi, katanya selama ini dalam perspektif idiologi politik bangsa, pendidikan Indonesia dikendalikan oleh kebijakan politik yang menjadi kepentingan elit politik tertentu, pendidikan dijadikan alat paling ampuh dalam  membuat kebijakan politik pemerintah. 3
Berdasarkan  persoalan  tersebut  maka  yang  menjadi  pertanyaan  dalam penelitian  ini  adalah  mengapa  terjadi  perubahan  dari  surau  ke  pesantren  di Minangkabau  yang  diturunkan  kepada  tiga  pertanyaan  (1) apa  perbedaan  prinsipil antara surau dan pesantren ? (2) kenapa surau harus di transformasi ke pesantren ? (3)  apakah ini tidak menyalahi prinsip konstitusi atau merujuk ke BPKNP yang ingin mempertahankan  tradisi  masyarakat  adat  termasuk  lembaga  pendidikan  surau
1 Jajat Burhanudin and Dina Afrianty, Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
2 M.  Sirozi, Politik  Pendidikan:  Dinamika  Hubungan  antara  Kepentingan  Kekuasaan  dan  Praktik Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. xi.
3 Moh Suardi, Idiologi Politik Pendidikan Kontemporer (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
sebagai institusi lokal?  Pertanyaan ini sangat penting dijawab pertama adalah sebagai pengayaan  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  tentang  pendidikan  surau, madrasah, dan pesantren yang menurut penulis perlu dikaji lebih lanjut. Kedua untuk melihat  sejarah  pendidikan  agama  Islam  di  Indonesia  pasca  kemerdekaan  sebagai salah satu bagian dari peradaban Islam Melayu. Ketiga untuk menangkis apakah benar kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  pasca  kemerdekaan  sangat  Jawanisasi  atau sentralistik sebagai keengganan menumbuh kembangkan pendidikan multikulturalisme yang bertolak belakang dengan politik pendidikan yang diterapkan di Indonesia.

## B. Metodologi
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan/ library  riseacrh . Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah sebagai metode yang umumnya dipakai oleh para ahli sejarah dalam penelitian sejarah. Untuk memudahkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sejarah intelektual  sebagai  struktur  pikiran,  struktur  kesadaran  dan  latar  belakang  sosio- kultural yang berpengaruh sekali pada pemikiran seseorang. 4 Pada sebuah penelitian, kelancaran dan kesuksesan akan didapat jika dalam penelitian metodologinya jelas. Untuk  itu  metodologi  dalam  penelitian  ini  dibagi  pada  empat  tahap  di  antaranya adalah pertama menentukan tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini membahas tentang “Dinamika Budaya Melayu dalam perubahan surau ke pesantren di Sumatera Barat”, maka dari itu wilayah penelitiannya adalah Sumatera Barat sebagai wilayah administratif setelah kemerdekaan RI. Sementara waktu penelitian dalam penelitian ini dibatasi pada abad ke 20 M, karena perubahan dari surau kepada pesantren sangat gencar  pada  abad  ini,  walaupun  sudah  dimulai  sebelumnya. Kedua adalah  metode penelitian. Ketiga adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku sebagai sumber primer, sedangkan sumber sekunder adalah karya-karya tulis para sejarawan yang berpengalaman baik sejarawan terdahulu maupun sekarang seperti buku-buku, jurnal,  makalah,  brosur  dan  lain-lain  yang  terkait  dengan  permasalahan  penelitian. Karya-karya tersebut ditelusuri melalui perpustakaan, pusat-pusat dokumentasi/museum, toko-toko buku dan di situs-situs internet dalam bentuk buku dan pdf.
Untuk memudahkan peneliti dalam kerja ini maka peneliti berusaha mereduksi langkah kerja Mestika, meliputi (a) menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan, (b)  menyiapkan  bibliografi  kerja  ( working  bibliography ),  (c)  mengorganisasikan waktu,  (d)  kegiatan  membaca  dan  mencatat. 5 Untuk  memperoleh  data  yang  valid, maka  peneliti  melakukan  pengujian  kebenaran  sumber  dengan  kritik  ekstern (material sumber) dan kritik intern (isi/informasi sumber). Keempat teknik analisis data.  Pada  tahap  ini  peneliti  menyusun  sumber-sumber  dan  mengelompokkannya melalui analisis logis dengan interpretasi seperti yang dituntut oleh analisis historis. Setelah  sumber-sumber  dikelompokkan,  maka  dideskripsikan  dalam  bentuk penyajian sejarah dengan kombinasi deskripsi-analisis dan naratif-historis.

## C. Kajian Teoritis
4 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).
5 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).
Fokus  pembicaraan  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  politik  pendidikan agama  pada  “Dinamika  Budaya  Melayu  dalam  perubahan  surau  ke  pesantren  di Sumatera  Barat”,  maka  teori  yang  digunakan  adalah  teori  kebijakan  pendidikan. Kebijakan atau policy bahasa Inggris secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu  “ Polis ”  yang  artinya  kota/ city .  Pada  konteks  ini,  kebijakan  berkenaan  dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. 6 Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur prilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru  dalam  masyarakat  dan  kebijakan  akan  menjadi  rujukan  utama  para  anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berprilaku. 7 Sementara berbicara tentang kebijakan  politik  pendidikan  agama  merupakan  produk  keputusan  politik  yang diambil melalui proses politik yang melibatkan unsur legislatif dan eksekutif. Secara konstitusional  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri  baik  sebelum  maupun  sesudah kemerdekaan  Indonesia,  pendidikan  agama  merupakan  bagian  yang  integral  dari sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian yang integral sudah tentu ketika sistem pendidikan  secara  umum  mengalami  perubahan,  maka  bagiannya  pun  akan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman kekuasaan.
Apalagi UUD 1945 sebagai landasan hukum negara memuat dengan jelas tentang tanggung  jawab  negara  tentang  pencerdasan  bangsa.  Untuk  dapat  mewujudkan tanggung jawab negara tersebut, maka diperlukan cara-cara yang efisien agar tujuan dapat  dicapai,  begitu  juga  dengan  pendidikan  agama.  Ini  dikarenakan  bagi  negara agama  bukan  urusan  individu  di  Indonesia  tetapi  adalah  urusan  negara.  Kebijakan pendidikan  merupakan  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 8 Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka  dikeluarkanlah  aturan-aturan  tentang  pendidikan  yang  sangat  politis  sesuai dengan kepentingan penguasa. Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Paulo Freire sebagaimana  dikutip  oleh  Benny  Susetyo  bahwa  pendidikan  adalah  proses dehumanisasi  yang  dilakukan  oleh  penguasa  demi  kekuasaannya. 9 Ini  dikarenakan praktik  pendidikan  disebagian  kawasan  negara  sedang  berkembang  sering  kali menjebak masyarakat pada sebuah kepatuhan yang terjadi secara alamiah terhadap “idiologi”  baru,  sehingga  tidak  ada  lagi  semangat  pembebasan  manusia  dari  upaya pembodohan  struktural  yang  dilakukan  oleh  penguasa  melalui  proses  hegemoni dengan kurikulum yang distandarisasi serta kebijakan yang sentralistik. Penerapan sistim  dan  metode  yang  tidak  menghargai  anak  didik  sebagai  sosok  yang  memiliki eksistensi,  semakin  memperkuat  dan  memberikan  keleluasaan  kepada  penguasa dalam  menghegemoni  dan  mendominasi.  Jadi  teori  kebijakan  pendidikan  yang digunakan  ini  akan  membantu  peneliti  dalam  menganalisis  realitas  yang  begitu kompleks.

## Perbedaan prinsip antara pendidikan surau dan pesantren

## 1. Pendidikan surau
6 S Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
7 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2003).
8 Masykur H Mansur, Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam (Karawang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang, 2012).
9 Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa (Yogyakarta: Lkis, 2005).
Surau  sebagai  sebuah  bangunan  tempat  ibadah  sudah  ada  semenjak  zaman Hindu-Budha dan dibangun ditempat-tempat ketinggian. Kegunaannya adalah tempat pemujaan terhadap arwah para leluhur. Akan tetapi semenjak kehadiran agama Islam di  Sumatera  Barat,  surau  sebagai  sebuah  hasil  budaya  masyarakat  tempatan  tidak dihancurkan sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Mongol terhadap dunia Islam di zaman klasik atau yang dilakukan oleh bangsa Spanyol ketika mereka melakukan reconquesta (penaklukan  kembali)  terhadap  umat  Islam  di  Andalusia.  Melainkan surau  dijaga  dan  dirawat    sedangkan  fungsinya  sebagai  tempat  ibadah  tetap dilanjutkan  dengan  tradisi  Islam  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Turki  Usmani ketika  menaklukkan  Konstatinopel,  gereja  Aya  Sofia  yang  besar  dan  megah  itu  di jadikan mesjid. Demikianlah umat Islam bersikap terhadap hasil budaya masyarakat yang  didatanginya,  sedangkan  terhadap  adat  istiadat  sebagai  peñata  tatanan  sosial masyarakat  diselami  dengan  nuansa  Islam,  sehingga  tradisi  yang  ada  sebelumnya tidak  punah  bahkan  dikembangkan.  Seperti  tradisi bergadang dikala  ada  anggota masyarakat  yang  meninggal  dunia,  tradisi bergadang tersebut  dilanjutkan  tetapi ditukar kegiatannya dengan membaca surat Yasin (yasinan).
Menurut  Christine  Dobbin  surau  adalah  rumah  yang  didiami  para  pemuda setelah  akil  baligh,  terpisah  dari  rumah  keluarganya  yang  menjadi  tempat  tinggal wanita dan anak-anak. 10 Lebih dari itu surau mempunyai fungsi pendidikan, ibadah, dan juga fungsi budaya. Sementara dipandang dari sudut budaya, keberadaan surau adalah sebagai perwujudan dari budaya Minangkabau yang matrilinial. 11 Anak laki- laki yang sudah akil baligh tidak layak tinggal di rumah orang tuanya, karena saudara- saudara perempuannya akan menikah dan dirumah itu akan datang laki-laki lain yang menjadi  suami  dari  saudara  perempuannya.  Azra  mengatakan  bahwa  kaitan  surau dengan  adat  Minangkabau  adalah  surau  berfungsi  sebagai  tempat  berkumpulnya kaum laki-laki remaja dan dewasa untuk semua jenis aktivitas keagamaan dan sosial. Menurut adat kaum laki-laki tidak mempunyai kamar tidur di rumah ibunya, mereka menggunakan waktu malam harinya di surau. Dianggap memalukan bagi seorang anak laki-laki tidur di rumah ibunya. Jika terus melakukan itu dia akan diejek teman-teman terutama apabila di rumah ibunya terdapat perempuan dewasa yang belum menikah atau  saudara  perempuannya  yang  telah  menikah. 12 Di  samping  itu  surau  juga berfungsi  sebagai  sarana  sosial  masyarakat,  karena  di  surau  inilah  para  pemuda mensosialisasikan diri mereka.
Sementara  fungsi  surau  sebagai  lembaga  pendidikan  pertama  kali dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman setelah dia pulang dari Aceh. 13 Surau menjadi sarana penting dalam pencerdasan dan kemajuan masyarakat, pendidikan  nilai-nilai  moral,  dan  lebih  dari  itu  surau  juga  mempunyai  peran  yang sangat  penting  dalam  proses  penyebaran  dan  perkembangan  agama  Islam  di Minangkabau dan wilayah lainnya, salah satunya seperti surau Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. 14 Walaupun pada masa pemerintahan Hindia Belanda surau pernah mengalami  fase  kemunduran  karena  banyak  ulama  yang  wafat  pada  waktu  Perang
10 Christine Dobbin, Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784-1847 (Jakarta: INIS, 1992).
11 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007).
12 Azyumardi Azra, Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Tradisi Modern (Jakarta: Logos, 2003).
13 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III (Jakarta: Kencana, 2012).
14 Jajat Burhanudin, Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia (Jakarta: Mizan, 2012).
Paderi tahun 1821-1837 M, sehingga surau kehilangan syekh dan guru agama. 15 Akan tetapi belakangan surau muncul kembali sebagaimana sebelumnya. Adapun salah satu surau yang dimaksud adalah surau yang dibangun oleh Syekh Abdurrahman (1777- 1899 M) kakek Dr. Mohammad Hatta di Batuhampar Payakumbuh yang mirip dengan pesantren. 16 Surau  tersebut  dibangun  setelah  melakukan  gerakan  dakwah  di kampungnya Batuhampar pada usia 63 tahun. Akan tetapi karena jumlah murid sangat banyak dan berasal dari berbagai wilayah di Sumatera, sehingga dibangun komplek dan bangunannya diberi nama sesuai dengan daerah asal murid.
Para  murid  di  surau  waktu  itu  disebut  dengan orangsiak berbeda  dengan pesantren  yang  menyebut  mereka  dengan santri .  Sementara  orang  yang  belajar  di surau pada masa Syekh Abdurrahman berkisar antara 1.000 sampai 2.000 orang dan pada masa Syekh Arsyad anaknya serta pada masa Syekh Arifin cucunya jumlah murid semakin meningkat. 17 Biaya hidup mereka diberikan oleh masyarakat sekitar bukan oleh  orang  tua  murid  dan  syekh  tidak  punya  pekerjaan  lain  selain  mengajar. Kebutuhan hidup keluarga syekh terpenuhi oleh sedekah dan sumbangan masyarakat yang  lebih  dari  cukup  yang  membuatnya  mampu  menunaikan  ibadah  haji.  Itulah bentuk pendidikan yang tidak sengaja yang dimainkan surau di tengah masyarakat yang mampu menyuburkan karakter etnik Melayu, yaitu sifat sederhana dan tolong menolong 18 yang  hari  ini  mulai  memudar.  Karakter  lain  yang  dimiliki  pendidikan surau  adalah  bahwa  murid  tidak  terikat  dengan  sistem  administrasi  yang  ketat, bahkan apabila di antara murid ada yang merasa sudah cukup mendapatkan ilmu di surau tersebut mereka akan pindah belajar ke surau yang lain. Tentang hal ini tidak jarang  seorang  syekh  merekomendasikan  muridnya  untuk  melanjutkan pendidikannya ke surau yang lain karena masing-masing surau memiliki spesialisasi masing-masing.
Adapun spesialisasi surau tersebut oleh Ramayulis 19 dikelompokkannya kepada dua yaitu: a) Spesialisasi surau ulama pada periode jaringan pengembangan Islam
1) Surau Syeikh Burhanuddin Ulakan, spesialisasinya tasauf ( فوصت ).
2) Surau  Syeikh  Buyung  Muda  Puluikpuluik  Bayang,  speasialisasinya فرص /sharaf (morfologi Arab).
3) Surau Syeikh Supayang Solok spesialisasinya وحن /nahu (sintaksis Arab).
4) Surau Syeikh Muhammad Nasir Koto Panjang Padang spesialisasinya tafsir
( ريسفت ).
5) Surau Syeikh Padang Ganting Tanah Datar spesialisasinya fiqhi ( هقف ).
6) Surau Syeikh Khalidin Lubuk Ipuh spesialisasinya tasauf ( فوصت ).
7) Surau Syeikh Abdurrahman Batuhampar, tasauf/ tarekat .

## b) Spesialisasi surau ulama kaum tua
1) Surau Inyiak Candung (Syeikh Sulaiman al-Rasuli spesialisasinya fiqhi.
2) Surau Rao spesialisasinya ilmu mantiq – ma’ani.
3) Surau Selayo spesialisasinya ilmu alat (nahu – sharaf).
4) Surau Kubung 13 spesialisasinya tafsir.
5) Surau Inyiak Jaho (Syeikh Muhammad Jamil Jaho) spesialisasinya ilmu alat.
15 Muhammad Rajab and Wandi Afrio Putra, “Surau Dan Modernisasi Pendidikan Di Masa Hindia Belanda,” Tarikhuna 4, no. 2 (2022): 133 – 42.
16 Azra, Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III .
17 Azra.
18 K Koentjaraningrat, Masyarakat Melayu Dan Budaya Melayu Dalam Perubahan (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007).
19 R Ramayulis, Sistim Pendidikan Surau Analisis Karakteristik, Isi, Dan Literatur Keagamaan Dari Perspektif Sejarah Sosial Pendidikan Islam (Padang: IAIN Press, 2012).
6) Surau Syeikh Wahid Tabek Gadang spesialisasinya ilmu mantiq – ma’ani.
7) Surau Syeikh Mustafa Muara Labuh, tarekat.
8) Surau Syeikh Yunus Pinti Kayu, tarekat.
9) Surau Syeikh Muhammad Jamil Pariaman, tarekat.
10) Surau Syeikh Muhammad Jamil Palangai, tafsir.
11) Surau Syeikh Koto Kandis Kambang guru Syeikh Sampu Solok Selatan, fiqhi.
12) Surau Pakih Hud dan Pakuh Samun Siguntur guru ayah Buya Hamka di Pesisir Selatan, fiqh.
13) Surau Syeikh Maulana Sufi Sungai Pagu, tasauf.
14) Surau Syeikh Muhammad Dalil Padang dengan jaringannya 12 surau Padang- Bayang, tarekat dan fiqhi.
15) Surau Syeikh Khatib Ali al-Padaniy di Parak Gadang Padang, tarekat dll.
Pendidikan  surau  bukan  hanya  transfer  ilmu  al- Qur’an,  prinsip -prinsip  ajaran Islam, seperti rukun iman dan rukun Islam, tetapi pendidikan surau juga transfer nilai dan  keterampilan  seperti silek yang  diajarkan  oleh mamak .  Pendidikan  surau  juga berfungsi  untuk  tempat  pendidikan  orang  dewasa  dan  pendidikan  sufi  dengan tarekatnya,  serta  sebagai  tempat  persinggahan  dan  peristirahatan  para  musafir. 20 Sementara ditinjau dari perspektif owner (kepemilikian), surau dapat dibedakan dua kategori: 21
a) Surau  ninik  mamak  (suku  suku),  fungsinya  sebagai  “simbol  budi”  ninik  mamak, artinya di surau ini anak kapanakan (ponakan) dididik secara non formal “berbudi pekerti  luhur  dan  berakhlak  mulia,  diajar  beragama  dan  beradat  serta  dilatih bersilat sebagai pertahanan diri dalam menyebarkan Islam dan mempertahankan adat”.  Artinya  fungsi  surau  ninik  mamak  (surau  suku)  di  n agari  adalah  sebagai lembaga pendidikan non formal untuk membuat anak kepanakan berbudi, diajar agama,  adat  disertai  dengan  keterampilan  seni  pencak  dan  bela  diri  silat.  Di momentum dan event hari baik bulan baik (hari-hari besar Islam) surau ini menjadi sentra kegiatan masyarakat adat dan terkesan pusat kebudayaan di samping pusat agama dan tempat ibadah. Dari pengamatan Azyumardi (2010) surau seperti ini penting, bukan hanya dalam aspek keagamaan tempat mengaji saja, tapi juga fungsi ritus peralihan bagi seorang anak bujang/ mambujang lalok di surau. Guru sampai tahun 1980-han di surau, di rumah penduduk tak ada kamar untuk anak laki-laki, laki-laki di Minang pada dasarnya tidak punya rumah, di waktu kecil tidur di surau, sewaktu  tua/   bercerai  dari  isteri  tidur  di  surau,  keluar  dari  rumah  isteri  pakai celana kotok saja, rekening atas nama isteri dan anak dan duda kembali ke surau, tak bawa apa-apa kecuali yang melekat pada dirinya saja, seperti abu di atas tunggu, surau ninik mamak berfungsi sebagai ritus peralihan.
b) Surau  ulama,  artinya  surau  yang  dimiliki  dipimpin  oleh  ulama.  Kategori  surau ulama ini ada pula dua bentuk yakni:
1) Surau ulama tarekat (naqsybandi, satari, saman, sazili dan tarekat mu’tabarah lainnya).  Biasanya  ditopang  surau  satelit  lainnya  yang  berdiri  di  sekitar/ komplek  surau  tarekat  seperti  berada  pada  sebuah  perkampungan  yang Azyumardi (2003) menyebutnya kampung dagang. Surau-surau yang berdiri di kampung  dagang  itu  masing  ownernya  adalah  para  pengikut  tarekat  yang berasal  dari  nagari-nagari  di  Minang  dan  atau  pengikut  daerah  lain  di  luar Minang. Penamaan surau satelit itu memakai nama nagari/ daerah asal pengikut
20 Daulay, Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia .
21 Ramayulis, Sistim Pendidikan Surau Analisis Karakteristik, Isi, Dan Literatur Keagamaan Dari Perspektif Sejarah Sosial Pendidikan Islam .
tarekat  mu’tabarah  itu.  Misalnya  di  Batuhampar  di  komplek  surau  Syeik Abdurrahman itu, berdiri surau-surau dengan nama nagari asal murid, seperti Surau Batang Kapas, Surau Painan, Surau Padang, Surau Riau, Surau Pariaman, Surau Palembang, Surau Jambi dsb. (baca juga Azyumardi, 2003:12). Di sisi lain juga  surau  tarekat  yang  didukung  surau  satelit  tadi  adakalahnya  dinamakan dengan  nama  ulama/  inyiak  tarekatnya  dan  adakalanya  dinamakan  dengan nama  wilayah,  pohon,  batu,  sungai  dsb.  Dari  perspektif perubahannya  seperti juga surau ninik mamak tadi, ada juga penamaannya melihat regenerasi surau itu,  seperti  (a)  surau lamo (lama)  dan  (b)  surau  baru,  demikian  pula  ada penamaan surau sesuai kapsitasnya seperti (a) surau ketek (kecil) dan (b) surau gadang (besar). Surau ini amat berjasa melahirkan tokoh tarekat, baik tingkat syeikh, mursid dan atau khalifah tarekat dan menyebar kemudian membentuk jaringan surau yang saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya, tidak saja di wilayah Minang tetapi juga ke luar Minang (dalam/ luar negeri).
2) Surau  ulama  yang  menyelenggarakan  pendidikan  formal  (umum  dan  agama tidak dipisahkan), seperti (1) Surau Jembatan besi di Padang Panjang, (2) Surau Syeikh  Jamil  Jaho,  (3)  Surau  Syeikh  Muhammad  Thaib  Umar  di  Sungayang – Batusangkar, (4) Surau Syeikh Ibrahim Musa Parabek, (5) Surau Syeikh Sulaiman al-Rasuli di Candung dsb. Surau ulama ini resmi menjadi lembaga pendidikan formal Islam pada masa itu dan tidak membedakan pelajaran agama dan umum, artinya tidak mendikotomikan umum dan agama.
Sementara sistim yang dipakai dalam pengajaran adalah halaqah. Sistim halaqah ini sangat memberi kesempatan kepada murid untuk berdebat berdasarkan bacaan dan  pemahamannya  terhadap  sebuah  buku  yang  dibaca.  Kesempatan  berdebat  ini telah melahirkan beberapa tokoh ternama di bidang intelektual adalah seperti Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dan lain- lain, 22 sedangkan  di  bidang  politik  seperti  Haji  Agus  Salim,  Mohammad  Hatta,  dan Sutan  Sjahril. 23 Akan  tetapi  kemegahan  pendidikan  belakangan  mengalami  fase kemunduran,  bahkan  terjadi  perubahan  dari  surau  ke  pesantren  seperti  Sumatera Thawalib yang berasal dari Surau Jembatan Besi, Surau Parabek di Bukittinggi, Surau Sungayang di Batu Sangkar, dan Surau Panyinggahan di Maninjau pada tahun 1918 M. 24 Semenjak  itu  beberapa  surau  berubah  menjadi  pesantren  dengan  sistim  yang lebih  modern  yaitu  klasikal  yang  merupakan  jenis  tempat  pendidikan  tradisional orang Jawa di samping keberadaan madrasah.
Akan tetapi di sini perlu dipahami bahwa perubahan dari surau ke pesantren ini sangat jelas memutus akar budaya suatu masyarakat yang telah berkembang selama ini,  jika  pendidikan  di  surau  terjalin  ikatan  saling  membutuhkan  antara  syekh, orangsiak dengan masyarakat, maka pendidikan di pesantren ditanggung oleh orang tua santri . Selain itu pendidikan surau juga telah mampu menata emosi generasi muda Minang terutama laki-laki, karena mereka tidak mempunyai kamar di rumah orang tuanya, sehingga mereka tidur di surau dan mendapat bimbingan dari kaum agama dan adat tentang kehidupan. Walaupun ketika itu tantangan globalisasi tidak segencar saat  ini, bahkan  mungkin  boleh dikatakan  mereka  tidak dapat  melihat  televisi  atau media  lainnya  yang  menyuguhkan  berbagai  adegan.  Namun  bila  dilihat  saat  ini generasi  muda  Minang  terutama  di  kampung-kampung,  mereka  tetap  tidak  punya
22 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
23 Komaruddin Hidayat and Putut Widjanarko, Reinventing Indonesia Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa (Jakarta: Mizan, 2008).
24 Hidayat and Widjanarko.
kamar di rumah orang tuanya, tetapi mereka punya kamar disebuah tempat, seperti kedei  tempat  mereka  berkumpul  bersama,  tetapi  mereka  tidak  dapat  bimbingan sebagaimana  di  surau.  Sementara  zaman  yang  mereka  hadapi  sudah  sangat  jauh berbeda.
Di  sisi  lain  pendidikan  surau  sebagai  usaha  sadar  yang  dilakukan  oleh  etnik Minang dalam upaya pencerdasan umat tersebut sangat melambangkan pendidikan multikulturalisme  yang  baru  berkembang pesat  di  Eropa  sekitar tahun  1960-an.  Di mana multikulturalisme tersebut mempunyai pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki  nilai  dan  kedudukan  yang  sama  dengan  setiap  kebudayaan  lain,  sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. 25 Sayangnya  realitas  sampai  saat  ini  keberadaannya  tidak  diakui  sebagai  sebuah lembaga  pendidikan  oleh  pemerintah  pusat,  sehingga    para  guru  surau  tidak mendapatkan perhatian dalam kesejahteraan hidup sebagai tenaga pendidik.

## 2. Pendidikan pesantren
Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang berkembang pesat di Jawa pada awalnya dan meluas keberbagai wilayah Indonesia belakangan. Secara historis,  pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia sebagaimana halnya surau di Sumatera Barat yang dikembangkan secara indigenous oleh  masyarakat  Jawa.  Pesantren  merupakan sebuah  produk budaya  masyarakat  Jawa  yang  menyadari  akan arti  penting  pendidikan  bagi  warga pribumi yang tumbuh secara natural. Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (peserta  didik)  dengan  sarana  masjid  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Lembaga pendidikan ini telah berperan penting dalam melakukan transmisi  ilmu-ilmu  keagamaan  di  masyarakat  Jawa  dengan  sistim halaqah . Nurcholish  Madjid  mengatakan  sebagaimana  dikutip  oleh  Nurhayati  bahwa keberadaan  dan  perkembangan  pendidikan  Islam  di  pesantren  dihubungkan  pula dengan  proses  Islamisasi  di  Jawa  yang  menurut Babad  Tanah  Jawa berlangsung melalui peran utama Wali Songo.
Sementara  bentuk  pendidikan  yang  diterapkan  mulai  dari  tingkat  dasar, menengah,  dan  tinggi. 26 Pada  tingkat  dasar  anak  didik  baru  diperkenalkan  tentang dasar agama dan al- Qur’an, setelah itu baru mereka diajarkan kitab-kitab klasik (kitab kuning) sebagai ciri pesantren sesuai dengan tingkatan mereka. Adapun karakteristik atau ciri-ciri umum pondok pesantren adalah adanya kyai, santri, masjid, dan adanya pondok atau asrama, sedangkan ciri-ciri  khususnya adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, tafsir Hadis, tafsir Al- Qur’an dan lain-lain. Kepatuhan dan ketundukan santri kepada kyai menjadi inti dasar dari pola hubungan antara kyai dan santri. Kemudian keterlibatan  para  santri  dalam  membantu  kyai  termasuk  untuk  menggarap  lahan pertaniannya terutama diarahkan untuk mendapatkan kerelaan dan berkah dari kyai. Tujuan  pendidikan  pesantren  menurut  Mastuhu 27 adalah  menciptakan kepribadian  muslim  yaitu  kepribadian  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan, berakhlak  mulia  bermanfaat  bagi  masyarakat  atau  berhikmat  kepada  masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan
25 Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikulturalisme (Jakarta: Erlangga, 2005).
26 Daulay, Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia .
27 Mastuhu, Dinamika Sistim Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), h. 2.
kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.
Abuddin  Nata  mengatakan  bahwa  sistim  pendidikan  tradisional  pesantren  ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 28
a) Visinya  menjadikan  Islam  sebagai  pedoman  hidup  yang  harus  diamalkan  dan diajarkan.
b) Misinya  menanamkan  dan  mengajarkan  ajaran  Islam,  memupuk  persatuan  di antara  sesama  umat  Islam,  dan  melakukan  jihad  dengan  segenap  daya  serta kemampuan yang dimilikinya.
c) Tujuannya  mencetak  para  ulama  ahli  agama  Islam  untuk  diterjunkan  ke tangah-tengah  masyarakat  dengan  tugas  sebagai  pemimpin  agama,  guru,  dan penasehat keagamaan.
d) Kurikulumnya hanya meliputi ilmu agama Islam baik yang disusun oleh ulama lokal maupun ulama mancanegara seperti kitab kuning.
e) Pendekatan yang digunakan adalah teacher centris, yakni proses pembelajaran sepenuhnya dilakukan oleh guru.
f) Metode  yang  digunakan  adalah halaqah, setelah  guru  menjelaskan  dan menyampaikan  isi  kandungan  kitab  yang  dibaca  murid  disuruh  mengulangi bacaan dihadapan guru.

## Faktor pendorong transformasi surau ke pesantren
Terjadinya transformasi surau ke pesantren tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor dari  dalam  dan  faktor  dari  luar.  Walaupun  demikian  dalam  penelitian  ini  akan difokuskan  pada  faktor  luar  yang  sangat  menentukan,  sedangkan  faktor  luar  yang dikaji  adalah  politik  pendidikan  agama.  Berbicara  politik  tidak  terlepas  dari kekuasaan. Sementara berbicara tentang kekuasaan tidak terlepas dari ilmu politik, karena ilmu politik mempelajari soal kekuasaan. Adapun bentuk persoalan kekuasaan yang  dipelajari  adalah  seperti  daya  upaya  untuk  memperoleh  kekuasaan,  usaha mempertahankan  kekuasaan,  penggunaan  kekuasaan,  bagaimana  menghambat penggunaan  kekuasaan,  dan  sebagainya. 29 Untuk  mempertahankan  kekuasaan tersebut, maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat suatu kelompok tunduk kepada kelompok lain.
Lebih  dari  itu  penguasa  berusaha  mempertahankan  kekuasaannya  dengan memberikan  pelayanan  yang  baik,  ramah,  santun,  dan  sebagainya  segala  bentuk kebaikan atau sebaliknya. Akibatnya kekuasaan tersebut dapat dipertahankan sampai habis masa jabatan atau bahkan dapat dilanjutkan kembali karena program-program yang dicanangkannya ada sisi kebenaran secara hukum. Politik dalam bahasa Inggris politic yang  memiliki  arti  mengatur  ketatanegaraan,  strategi,  seni  atau  cara  yang mengatur,  mengurus  negara  dan  ilmu  kenegaraan. 30 Sementara  pendidikan  adalah “usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlah  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat  bangsa,  dan negara”. 31
Adapun politik pendidikan atau the politics of education adalah kajian tentang relasi  antara  proses  munculnya  berbagai  tujuan  pendidikan  dengan  cara-cara
28 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2011).
29 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
30 BN Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), h. 144-145.
31 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I Bagian I.
pencapaiannya. 32 Pengertian  ini  menggambarkan  bahwa  politik  pendidikan  adalah kajian tentang adanya hubungan antara proses munculnya tujuan pendidikan dengan strategi  meraihnya.  Jadi  tujuan  pendidikan  dalam  konteks  ini  tidak  berdiri  sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan cara mencapainya.
Sementara  yang  dimaksud  dengan  pendidikan  agama  dalam  konteks  ini tentunya agama Islam. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati,  mengimani,  bertakwa,  berakhlak  mulia,  mengamalkan  ajaran  agama Islam dari sumber utamanya yaitu al- Qur’an dan hadits, melalui kegiatan bimbingan pengajaran  latihan,  serta  penggunaan  pengalaman. 33 Bersandar  kepada  pengertian tersebut, maka politik pendidikan agama merupakan taktik atau cara yang dilakukan dalam  proses  upaya  mencapai  tujuan  pendidikan  agama  dengan  kekuasaan.  Jadi pendidikan agama akan tercapai tujuannya sesuai kehendak negara hanyalah dengan keputusan-keputusan yang dihasilkan secara politis atau kekuasaan.
Membaca sejarah perkembangan agama Islam awal menunjukkan bahwa tanpa otoritas  politik  syariat  Islam  susah  dikembangkan,  bahkan  karena  tidak  memiliki otoritas politik memaksa Nabi Muhammad SAW keluar dari tanah kelahirannya untuk menyelamatkan  agama  Islam  dari  orang-orang  Quraisy.  Akan  tetapi  ketika  otoritas politik dimiliki oleh umat Islam, syariat Islam pun dengan mudah dikembangkan dan termasuk  pola-pola  pembinaan  umat  yang  pada  awalnya  dimulai  di  mesjid-mesjid seperti di Madinah. Mesjidlah tempat yang digunakan untuk menyampaikan syariat Islam,  baik  sebagai  tempat  shalat  maupun  sebagai  tempat  proses  belajar  mengajar atau pendidikan umat.
Melalui pendidikan masyarakat mengerti menjalankan syariat Islam dan melalui otoritas  politik/kekuasaan  Islam  dengan  mudah  dipelajari  dan  diajarkan  kepada masyarakat. Kemudian secara umum telah dipahami bahwa kejayaan peradaban Islam adalah  pada  masa  Dinasti  Abbasiyah  dan  kejayaan  tersebut  pun  dapat  diraih  tidak terlepas dari kekuasaan politik. Khalifah Harun ar-Rasyid, al-Makmun, al-Mutawakil adalah  para  pecinta  ilmu  pengetahuan,  sehingga  lembaga-lembaga  pendidikan didirikan di mana-mana dan dana untuk pendidikan disediakan dengan baik. Selain itu  aliran  Mu’tazilah  yang  sangat  rasional  juga  dijadikan  mazhab  resmi  negara  dan sangat  mendukung  perkembangan  ilmu  pengetahuan  serta  kelahiran  tokoh-tokoh intelektual yang tidak terlepas dari dunia pendidikan. 34
Realitas  ini  menunjukkan  bahwa  antara  politik  dan  pendidikan  memiliki hubungan  yang  sangat  erat.  Keduanya  adalah  elemen  penting  yang  saling  tarik menarik pengaruh akan kemajuan sebuah negara. Di satu sisi politik memberi ruang gerak  besar  bagi  dunia  pendidikan,  disisi  lain  pendidikan  berperan  penting  dalam membentuk  perilaku  politik  masyarakat  di  sebuah  negara. 35 Sementara  membaca hasil penelitian terdahulu tentang dinamika pendidikan Islam di Indonesia ternyata selalu  terjadi  perubahan.  Perubahan  tersebut  bukan  saja  kurikulum  dan  materi, modifikasi  metode,  guru,  dan  para  pendidik,  tetapi  juga  kelembagaan  seperti  dari surau ke pesantren di Sumatera Barat. Perubahan tersebut tidak lain merupakan hasil pergumulan interaktif antara faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal yang  ikut  mendorong  terjadinya  perubahan  keberlangsungan    pendidikan  Islam  di Indonesia  adalah  kebijakan  negara  yang  menjadi  landasan  pengaturan  sistem pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan Islam sebagai bagian integral
32 M. Sirozi, Op cit, h. Ix.
33 R Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010).
34 Maidir Harun dan Firdaus, Sejarah Peradaban Islam II, (Padang: IAIN IB Press, 2002), h. 24-36.
35 M Sirozi, Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
dari  sistem  pendidikan  nasional. 36 Lebih  lanjut  diungkapkan  bahwa  perkembangan dan perubahan dalam kebijakan negara ikut menghantarkan pendidikan Islam kepada kedudukan, format, dan model seperti yang ada dewasa ini. Terkait dengan perubahan surau ke pesantren di Sumatera Barat tidak terlepas dari politik pendidikan agama yang berlangsung di Indonesia secara nasional pascakemerdekaan.
Akan tetapi sebelum membahas politik pendidikan agama pascakemerdekaan, di sini perlu dijelaskan sedikit tentang politik pendidikan agama yang dilakukan oleh Hindia Belanda sebagai pondasi kebijakan pendidikan agama pascakemerdekaan RI. Adapun  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Hindia  Belanda  tentang  pendidikan  agama adalah dengan ditetapkannya Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar. 37
Ordonansi Guru dikeluarkan dua kali, yaitu pada tahun 1905 dan tahun 1925. Pada  tahun  1905  aturan  berisi  tentang  aturan  guru  agama  harus  mendapat  izin tertulis dari pemerintah sebelum melaksanakan tugasnya yang berlaku untuk wilayah Jawa  dan  Madura.  Sementara  Ordonansi  Guru  tahun  1925  berisi  ketentuan  bahwa guru  agama  wajib  memberitahukan  tugasnya  sebelum  menjalankan  tugas  yang berlaku untuk wilayah  di luar Jawa dan Madura. Bagi siapa yang melanggar aturan tersebut  akan  mendapatkan  hukuman  kurungan  atau  denda.  Adapun  Ordonansi Sekolah Liar ( wilde schoel ordonasi ) dikeluarkan pada tahun 1932 yang berisi aturan tentang kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada  izinnya  atau sekolah  yang  memberikan  pelajaran  yang  tidak disukai  oleh Belanda.
Pascakemerdekaan  RI,  pemerintah  dengan  segala  upaya  menata  berbagai  hal yang penting keberadaannya pada sebuah negara sebagai pengisi kemerdekaan yang baru  diraih  atas  perjuangan  yang  sengit  melawan  penjajah  yang  zalim  terhadap pribumi  dalam  segala  kebijakan  yang  dikeluarkannya  selama  menjajah  Indonesia. Salah  satunya  adalah  pendidikan  agama  yang  dianggap  sebagai  tanggung  jawab negara  dalam  mengelola  dan  mengembangkannya  menjadi  alat  untuk  mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Adapun  kebijakan  negara  tentang  lembaga  pendidikan  agama  sebagai  hasil politik  yang  dikembangkan  pada  awal  kemerdekaan  dan  menjadi  pedoman  bagi kelahiran kebijakan berikutnya tentang lembaga pendidikan agama yang pantas diberi tempat dalam perencanaan keuangan dan sebagainya dipegang oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP). Sebagai hasil daya upaya kerja keras yang diemban BPKNP mengeluarkan aturan tertanggal 27 Desember 1945 dengan keputusan bahwa: " Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada  umumnya,  hendaknya  mendapatkan  perhatian  dan  bantuan  nyata  berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah ". 38
Sangat  jelas  dalam  kebijakan  tersebut  menafikan  lembaga  pendidikan  Islam lainnya sebagai lembaga yang telah berkiprah membentuk watak bangsa sebelumnya, seperti Surau di Sumatera Barat, Menasah, Rangkang dan Dayah di Aceh. Lembaga- lembaga  inilah  yang  menjadi  tempat  pendidikan  masyarakat,  mulai  dari  belajar membaca  al- Qur’an,  memahami  isinya  (tafsir),  mempelajari  ajaran  Islam  semenjak agama  Islam  tersebar  di  Indonesia,  bahkan  sampai  perang  melawan  para  penjajah lembaga ini pun sering dijadikan basis perjuangan. Akan tetapi setelah kemerdekaan diraih,  dengan  dalih  penataan  dan  pengontrolan  negara  terhadap  agama  dan
36 Nurhayati Djamas, Op cit, h. vi.
37 Samsul Rizal, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2008).
38 Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  RI, Sejarah  Pendidikan  Islam  dan Organisasi  Ditjen  Pendidikan  Islam, (Ditjen.pendis.kemenag  RI.  Rabu  30-12-2015.html),  diunduh  tanggal 30-12-2015.
pendidikan  agama  lembaga-lembaga  tersebut  seperti  surau  tidak  mendapatkan tempat dalam kebijakan.
Walaupun  kenyataannya  ketika  aturan  tersebut  dikeluarkan  pendidikan  di surau-surau masih tetap berjalan dan eksis. Memahami realitas ini menurut penulis antara  politik  pendidikan  agama  dengan  perubahan  surau  ke  pesantren  memiliki hubungan  yang  sangat  erat.    Disebabkan  dalam  kebijakan  BPKNP  tersebut  tidak menyebut  pendidikan  surau  sebagai  lembaga  pendidikan  agama  yang  patut  diberi perhatian  dan  bantuan,  sehingga  surau  berubah  menjadi  pesantren  agar  mendapat bantuan dana dari pemerintah. Ini sejalan dengan yang dikatakan Rasyid sebagaimana dikutip M. Sirozi bahwa ketergantungan kepada uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang  berlaku. 39 Apalagi  pendanaan  di  surau  selama  ini  berasal  dari  sumbangan masyarakat  sekitar,  sedangkan  zaman  sudah  berubah  yaitu  negara  telah  terbentuk dan  di  dalam  pembukaan  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  mencerdaskan  kehidupan bangsa  adalah  bagian  dari  tugas  negara.  Di  sisi  lain  untuk  memasuki  dunia  kerja pengakuan  lembaga  pendidikan  oleh  negara  menjadi  alat  ukur  layak  atau  tidaknya seseorang diterima pada satu bidang pekerjaan.
Kemudian karena negara menyadari betul bahwa agama merupakan tanggung jawabnya, sehingga tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama dengan tugas mengurusi  agama  dan  penyelenggaraan  pendidikan  agama,  baik  di  sekolah  umum maupun di sekolah agama.  Untuk keefisienan pengelolaan akhirnya dibentuk bidang Jawatan Pendidikan Agama dengan tugas mengurus seluruh masalah yang berkaitan dengan pengembangan madrasah dan pesantren. 40 Jawatan Pendidikan Agama yang dibentuk ini juga tidak menggubris pendidikan agama selain madrasah dan pesantren, baik  dalam  bentuk  pengakuan  sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan  agama  apalagi dalam  hal  pendanaan.  Padahal  kesempatan  untuk  meninjau  apa  saja  lembaga pendidikan  yang  berperan  besar  di  Indonesia  sebelum  kemerdekaan  untuk mencerdaskan  serta  membina  umat  sangat  besar.  Kebijakan  tersebut  sudah  tentu memberi tamparan yang keras kepada pendidikan surau, sehingga terpaksa berubah menjadi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diakui negara. Apalagi Undang- undang tahun 1950 no.4 tentang Pokok Pendidikan dan Pengajaran diundangkan dan menyatakan  dengan  lebih  tegas  lagi  bahwa  belajar  di  sekolah-sekolah  agama  yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. 41 Tentunya  kebijakan  ini  semakin  keras  tamparannya  terhadap  pendidikan surau, walaupun secara eksplisit tidak disebut bahwa pendidikan surau tidak diakui oleh pemerintah.
Akan tetapi sebagai masyarakat yang menyanjung tinggi falsafah alun takilek lah takalam tentu  sangat  cepat  meresponnya,  sehingga  para  orang  tua  tidak  lagi menyerahkan anaknya ke pendidikan surau melainkan diserahkan ke pesantren yang berkembang pesat  di Jawa  ketika  itu. 42 Selain  aturan  tersebut  ada  lagi  aturan  yang sangat menutup keagungan pendidikan surau, yaitu dengan  dihapuskannya sistem pemerintahan  nagari  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  basis  tempat  bergantungnya
39 Sirozi, Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan .
40 Yajlis  Ismail, Politik  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  pada  Masa  Orde  Lama  1945-1965, (html.blogspot, 02-10-2015), diunduh tanggal 28-02-2016.
41 Darmaningtyas, Undang-Undang Pendidikan dari Masa ke Masa, ( http://www.unisosdem.org/article ), diunduh tanggal 02-03-2016.
42 Irhash, Dari Surau, Madrasah Hingga Pesantren, (html. Blogspot. 02 April 2009), diunduh tanggal 20-12-2015.
surau. 43 Selama ini antara pemerintah nagari dengan surau mempunyai ikatan kuat dan  memberikan  tempat  kepada  para  alumni  surau  yang  disebut  dengan  alim ulama/ urang  siak dalam  menata  nagari.  Akan  tetapi  kehadiran  desa  membuat hubungan  itu  terputus  dan  orang-orang  yang  duduk  di  struktur  pedesaan  tidak memandang  apakah  dia urang  siak atau  tidak.  Di  sisi  lain  pada  masa  awal kemerdekaan  RI,  kaum  nasionalis  dapat  menguasai  birokrasi  dan  sektor-sektor strategis.  Sengaja  atau  tidak  mereka  telah  mengecilkan  peran  kaum  ulama  dalam negara disebabkan latar belakang pendidikan yang membentuk watak politik mereka. Sementara  membaca  latar  belakang  intelektual  Menteri  Agama  pertama  sampai terbitnya Undang-undang tahun 1950 no.4, pada umumnya adalah alumni pesantren berdarah  Jawa.    Tentu  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  terlepas  dari  pengalaman hidupnya,  baik  pengalaman  pendidikan,  latar  belakang  keluarga,  organisasi  sosial yang  mengitarinya.  Disebabkan  kata  Sartono  Kartodirdjo  struktur  pikiran,  struktur kesadaran  dan  latar  belakang  sosio-kultural  berpengaruh  sekali  pada  pemikiran seseorang. 44
Sementara  di  sisi  lain  pemerintah  berusaha  mendirikan  sekolah  umum  di mana-mana  mulai  dari  tingkat  dasar  sampai  perguruan  tinggi,  ketimbang menyelamatkan  lembaga  pendidikan  Islam  tradisional  seperti  surau  sebagai  salah satu khazanah budaya bangsa. Undang-undang ini merupakan kelanjutan dari SKB 2 menteri (Menteri PPK dan Menteri Agama) tanggal 2 Desember 1946 yang menata pendidikan agama di sekolah umum dan sekolah agama. Demikianlah bentuk politik pendidikan agama pada awal kemerdekaan dan sampai saat ini setiap kebijakan yang dikeluarkan  belum  mampu  menggubris  pendidikan  suaru  di  Sumatera  Barat  yang semakin  hilang  dalam  ingatan  masyarakat.  Walaupun  menurut  data  statistik Kementerian  Agama  Sumatera  Barat  tahun  2010  jumlah  surau/mushalla  sebanyak 9.487 buah. 45 Di surau tersebut bukan hanya sekedar tempat ibadah shalat tetapi juga masih digunakan sebagai salah satu tempat pendidikan agama Islam, seperti belajar membaca  al- Qur’an,  pemahaman  keislaman  lainnya  tentang  rukun  shalat,  tata  cara shalat, dan persoalan-persoalan keagamaan lainnya sesuai dengan kemampuan guru yang  mengajar  pada  tiap-tiap  surau.  Akan  tetapi  keberadaannya  sebagai  sebuah lembaga  pendidikan  yang  memiliki  potensi  besar  dalam  membentuk  watak  bangsa yang  beradab  dan  bermoral  tidak  mendapat  tempat  dalam  negara.  Kecuali  hanya dalam  bentuk  perhatian  kecil  dari  pemerintah  daerah  dengan  anggaran  dana  yang terseok-seok.  Sementara  dalam  aturan  antara  kewenangan  pemerintah  daerah  dan pusat  bahwa  persoalan  agama  adalah  kewenangan  pemerintah  pusat  bukan wewenang pemerintah daerah. Bagaimana masyarakat dan generasi penerus bangsa ini akan faham beragama, jika lembaga sebagai proses pembelajaran agama tersebut tidak dipedulikan dalam kebijakan negara.

## Prinsip konstitusi tentang pendidikan masyarakat
Prinsip  konstitusi  tentang  pendidikan  masyarakat  sangat  jelas  dan  tegas  tertuang pada pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penjabarannya dijelaskan pada bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan, yaitu pada pasal 31 dan 32.  Pada  pasal  31  ayat  1  dimuat  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak  mendapat pengajaran,  sedangkan  pada  pasal  32  dinyatakan  bahwa  pemerintah  memajukan kebudayaan nasional. Kemudian di sila kelima dipertegas dengan keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Sementara  dalam  rangka  mengupayakan  mencerdaskan
43 Hidayat and Widjanarko, Reinventing Indonesia Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa .
44 Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah .
45 Kementerian Agama Sumatera Barat, Data Mesjid Sesumbar, ( pdf diunduh tanggal 25-01-2016 ).
kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai cara dan termasuk di dalamnya sentralisasi pendidikan. Adapun yang  dimaksud  dengan  sentralisasi  adalah  seluruh  wewenang  terpusat  pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan  yang  telah  digariskan  menurut  UU. 46 Sementara  berbicara tentang sentralisasi pendidikan agama di Indonesia embrionya sudah nampak pada masa  Orde  Lama  yang  hanya  mengakui  madrasah  dan  pesantren  sebagai  lembaga pendidikan  agama  sebagaiman  terurai  dalam  beberapa  kebijakan  negara  tentang pendidikan  agama.  Adapun  bentuk  sentralisasi  pendidikan  agama  baru  jelas  pada masa  Orde  Baru  dengan  dikeluarkannya  SKB  3  menteri  (Menteri  Agama,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975 dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah.
Upaya  yang  utama  dalam  kesepakatan  tersebut  adalah  diarahkan  pada kurikulum  yang  harus  diterapkan  pada  lembaga  pendidikan  Islam  agar  alumninya dapat  melanjutkan  pendidikan  ketingkat  selanjutnya.  Keharusan  menerapkan kurikulum  yang  disepakati  secara  politik  berlanjut  pada  tahun  1989  dengan dikeluarkan  UU  No.2  tentang  sistem  pendidikan  nasional  yang  memasukkan pendidikan  agama  ke  dalamnya.  Demikianlah  perhatian  pemerintah  terhadap pendidikan Islam dan telah membawa pendidikan Islam ke dalam sistim pendidikan nasional  yang  sangat  sentralistik.  Selain  memasukkan  pendidikan  Islam  ke  dalam sistim  pendidikan  nasional,  juga  terjadi  proses  santrinisasi  yang  sangat  pesat  dan berakibat  pada  memudarnya  sekte-sekte  yang  sangat  menonjol  antara  kelompok Islam  dengan  kalangan  nasionalis  sekuler. 47 Perhatian  yang  begitu  besar  dengan proses  politik  yang  begitu  tajam  dalam  memformat  pendidikan  Islam  ke  dalam sentralistik, secara sengaja atau tidak telah mengkikis tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan  adalah  mengembalikan  jati  diri  manusia  yang  sesungguhnya  sebagai manusia yang merdeka, berhak untuk hidup, tidak tertindas, dan tidak diperlakukan secara  sewenang-wenang.  Pendidikan  merupakan  malaikat  penjaga  kebaikan manusia dari kejahatan menurut Paulo Freire sebagaimana dikutip oleh Moh. Yamin. 48 Disebabkan  pendidikan  berkaitan  dengan  manusia,  sehingga  sulit  menafikan pemahaman  akan  kemanusiaan  itu  sendiri  baik  dalam  bangunan  filosofis,  teoritik bahkan praktis pelaksanaanya.
Untuk  itu  Paulo  Freire  menawarkan  suatu  sistim  pendidikan  alternatif  yang relevan  bagi  masyarakat  miskin  dan  marginal,  yang  terkenal  dengan  “sistim pendidikan  hadap  masalah”  sebagai  kebalikan  dari  “sistim  gaya  bank”. 49 Ini  di sebabkan sistem pendidikan sentralistik dalam upaya mewujudkan pendidikan yang dapat  melahirkan  sosok  manusia  yang  memiliki  kebebasan  berpikir,  mampu mencegah permasalahan secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif sebagai  dasar  perkembangan  peradaban  yang  penuh  inisiatif  dan  impati,  memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat, menjadi sangat
46 Ayu Ginanjar,
Sentralisasi
dan Desentralisasi,
( http://ayuginanjar.blogspot.co.id/2012/05/sentralisasi-dan-desentralisasi.html ), diunduh tanggal 03-02-2016.
47 Nurhayati Djamas, h. 171.
48 Moh Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar Dari Paulo Freire Dan Ki Hajar Dewantara (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009).
49 Konsep ini bertolak dari pemahamannya tentang manusia. Ia menganggap bahwa manusia merupakan bagian dari realitas  yang harus dihadapkan pada peserta didik supaya ada kesadaran atas realitas itu. hal itu juga  dilandaskan  pada  pemahaman  bahwa  manusia  mempunyai  potensi  untuk  bereaksi  dalam  realitas  dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya ekonomi dan politik.
sulit  untuk  diwujudkan.  Selain  itu  pendidikan  sentralistik  juga  melahirkan keseragaman  pola  pembudayaan  masyarakat,  melemahkan  kebudayaan  daerah, kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas. Di sisi lain keseragaman kurikulum tanpa melihat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya akan melahirkan generasi yang jauh dari lingkungan dan menjadi intelektual yang selalu meremehkan budayanya dengan istilah kuno. Ujung dari semua itu adalah lahirnya kelompok  tertindas  dan  penindas  dalam  pendidikan,  itu  artinya  sistim  pendidikan yang ada sama sekali tidak berpihak kepada rakyat miskin, tetapi justru mengasingkan dan menjadi penindas bagi penguasa.
Sementara masyarakatnya sangat beragam baik dari segi etnik dan agama atau istilah  populernya  masyarakat  multikultural.  Masyarakat  multikultural  harus dihadapi  dengan  pendidikan  multikultural  sebagai  pengikut  dari  masyarakat multikultural  itu  sendiri,  bukan  pendidikan  sentralistik  yang  berpotensi  mencetak orang-orang  cerdas  di  bidang  intelektual,  tetapi  gersang  disegi  moral  yang digambarkan  oleh  korupsi  yang  menjerat  banyak  orang  di  negeri  ini.  Selain  itu pendidikan  sentralistik  juga  berpotensi  menindas  kelompok  sosial  tertentu  dan mengapungkan kelompok sosial lain yang berakhir dengan hegemoni kelompok sosial tertentu.  Apabila  terjadi  hegemoni  kelompok  sosial  tertentu  dalam  pendidikan sebagai dasar perkembangan peradaban, maka pendidikan yang merupakan proses bimbingan  untuk  perubahan  sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau  kelompok  yang dilakukan  secara  sadar  dalam  rangka  pendewasaan  manusia  dan  pembentukan pribadi yang mandiri serta kesempurnaan secara jasmani dan rohani, akan hilang. Itu terjadi  tidak terlepas  dari  pendidikan  sentralistik  tersebut  adalah sistim gaya  bank bukan sistim hadap masalah. 50
Jadi  kembali  ke  prinsip  konstitusi,  maka  apa  yang  menjadi  realita  dunia pendidikan terutama pendidikan agama dewasa ini sangat bertolak belakang dengan konstitusi. Sangat tidak terlihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena sangat banyak anak-anak yang tidak dapat mengecam pendidikan agama di lembaga yang  dikehendakinya  dikarenakan  dana  tidak  memadai  untuk  memasuki  lembaga pendidikan tersebut. Di sisi lain penyelenggara negara seolah-olah menutup mata atas realitas tersebut. Sementara terkait dengan realitas transformasi surau ke pesantren telah  membunuh  budaya  daerah  satu  persatu  yang  dalam  konstitusi  meski  dijaga, dilindungi  dan  ditumbuh  kembangkan  sebagai  khazanah  peradaban  bangsa.  Ini sebagaimana  termuat  pada  pasal  32  bahwa  pemerintah  memajukan  kebudayaan nasional.  Sementara  dasar  dari  kebudayaan  nasional  adalah  kebudayaan  yang  ada pada tiap-tiap daerah. Kemudian demokrasi yang menjadi lambang negara menjadi hilang, karena semua ditentukan oleh beberapa pihak yang berkepentingan dengan menafikan  kepentingan  orang  lain  dan  akar  budaya  masyarakat.  Ini  disebabkan pendidikan  surau  adalah  salah  satu  cara  dalam  mengaplikasikan  sistim matrilinial yang menjadi tatanan sosial masyarakat Minangkabau/Sumatera Barat.

## D. Kesimpulan
50 Pendidikan  gaya  bank  adalah  murid  beraktivitas  menerima  pengetahuan,  mencatat  dan  menghafal seperti celengan yang selalu diisi sampai penuh, setelah penuh dipecahkan sesuka hati agar uangnya dapat diambil yang melambangkan penindasan terhadap murid. Sementara pendidikan hadap masalah adalah murid dan guru sama-sama mengamati obyek lalu melakukan komunikasi yang berujung dengan pemahaman bukan alih  informasi,  Mayskur  H.  Mansyur, Pendidikan  Ala  “Paulo  Freire”  Sebuah  Renungan, (  Jurnal  Ilmiah Solusi Vol.1 No.1 Januari-Maret 2014).
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan pertama antara pendidikan surau dan pesantren memiliki perbedaan yang prinsip. Perbedaan yang paling  prinsip  adalah  pada  pendidikan  surau  suasana  demokrasi  sangat  terbuka, pendidikan  bukan  hanya  persoalan  agama,  tetapi  juga  persoalan  sosial  kehidupan, serta proses pembelajaran adat atau budaya. Sementara pada pendidikan pesantren kyai adalah orang yang paling dihormati dan berkah kyai sebagai jalan memperoleh pengetahuan, pendidikan terfokus pada agama. Kedua terjadinya transformasi surau ke  pesantren  bukan  saja  karena  modernisasi  pendidikan,  tetapi  politik  pendidikan agama  juga  memiliki  andil  besar  dalam  perubahan  tersebut.  Ini  berimplikasi  pada hilangnya  tradisi  Pendidikan  di  Minangkabau  yang  sejak  lama  telah  memiliki  andil besar dalam dunia Pendidikan. Walaupun secara eksplisit dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak dibunyikan bahwa pendidikan surau merupakan pendidikan yang tidak layak secara pertimbangan akademik. Akan tetapi secara implisit setiap aturan yang dikeluarkan menggambarkan bahwa pendidikan surau adalah pendidikan yang tidak  layak  diberi  tempat  dalam  kebijakan  pendidikan  nasional. Ketiga secara konstitusi  transformasi  surau  ke  pesantren  sangat  bertentangan  dengan  konstitusi, karena  tugas  pemerintah  adalah  memajukan  kebudayaan  nasional  sebagaimana termuat dalam pasal 32. Akan tetapi kebudayaan daerah sebagai dasar kebudayaan nasional secara tidak sengaja telah dihilangkan. Keempat saran penelitian berikutnya adalah dampak perubahan Lembaga Pendidikan Islam di Minangkabau dari Surau ke Pesantren dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III . Jakarta: Kencana, 2012.
——— . Surau Pendidikan Islam Tradisional Dalam Tradisi Modern . Jakarta: Logos, 2003.
Baidhawy, Zakiyuddin. Pendidikan Agama Berwawasan Multikulturalisme . Jakarta: Erlangga, 2005.
Burhanudin, Jajat. Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia . Jakarta: Mizan, 2012. Burhanudin, Jajat, and Dina Afrianty. Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Daulay, Haidar Putra. Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2007. Dobbin, Christine. Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah  1784-1847 . Jakarta: INIS, 1992.
Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
Hidayat, Komaruddin, and Putut Widjanarko. Reinventing Indonesia Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa . Jakarta: Mizan, 2008. Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Koentjaraningrat, K. Masyarakat Melayu Dan Budaya Melayu Dalam Perubahan . Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007.
Mansur, Masykur H. Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam . Karawang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas
Singaperbangsa Karawang, 2012.
Nata, Abuddin. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Kencana, 2011.
——— . Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Rajab, Muhammad, and Wandi Afrio Putra. “Surau Dan Modernisasi Pendidikan Di
Masa Hindia Belanda.” Tarikhuna 4, no. 2 (2022): 133 – 42. Ramayulis, R. Metodologi Pendidikan Agama Islam . Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
——— . Sistim Pendidikan Surau Analisis Karakteristik, Isi, Dan Literatur Keagamaan Dari Perspektif Sejarah Sosial Pendidikan Islam . Padang: IAIN Press, 2012.
Rizal, Samsul. Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Prenada Media, 2008.
Sirozi, M. Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Suardi, Moh. Idiologi Politik Pendidikan Kontemporer . Yogyakarta: Deepublish, 2015. Susetyo, Benny. Politik Pendidikan Penguasa . Yogyakarta: Lkis, 2005. Syafaruddin, S. Efektivitas Kebijakan Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Yamin, Moh. Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar Dari Paulo Freire Dan Ki Hajar Dewantara . Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2009.
Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor, 2004.