## KUASA NARASUMBER BERITA DALAM MEMBANGUN NARASI BERITA KORUPSI DI PERS LOKAL
Herlina Kusumaningrum 1

## Abstract
Researchers  have  the  assumption  that  local  press  Jawa  Pos  Radar  Madura  in  the proclamation  of  the  Fuad  Amin  Imron  corruption  cases  tend  to  be  predominantly controlled  by  news  sources.  Therefore,  this  research  tries  to  do  multiplication  related anyone  news  sources  chosen;  how  the  relationship  between  news  resources  with entwined  Fuad  Amin;  based  on  the  consideration  of  what  are  the  resources  selected news.  To  discover  it  to  researchers  using  a  series  of  methods.  First,  the  resource calculation is done in quantity as well as the number of frequencies in the news. Second, do this resource. Third, doing a reading of the news narrative built JPRM. Fourth, do an in-depth  interview  about  the  reasons  the  consideration  of  the  election  of  the  speaker. Research  findings  show  that  the  neutral  and  pro  dominant  speaker  is  elected  as  news sources than news sources cons. Value judgment of news, journalists and security factor is the desire to prevent horizontal conflicts became the cornerstone of the election of the news  sources.  The  research  also  found  that  the  narrative  of  JPRM  is  that  Fuad  Amin's innocence, even he considered meritorious large Bangkalan.
Key word: Corruption, News sources, Local press, News narration

## Abstrak
Peneliti memiliki asumsi bahwa pers lokal Jawa Pos Radar Madura dalam pemberitaan kasus  korupsi  Fuad  Amin  Imron  cenderung  dominan  dikendalikan  oleh  narasumber berita.  Karena  itu,  penelitian  ini  berusaha  melakukan  pengalian  terkait  siapa  saja narasumber yang dipilih; bagaimana relasi yang terjalin antara narasumber berita dengan Fuad Amin; berdasarkan pertimbangan apa saja narasumber berita dipilih. Untuk meguak hal  itu  peneliti  menggunakan  serangkaian  metode,  yakni. Pertama ,  dilakukan penghitungan  narasumber  secara  kuantitas  maupun  jumlah  frekuensi  kemunculan  di dalam  berita. Kedua ,  melakukan  pengkategorian  narasumber. Ketiga ,  melakukan pembacaan  narasi  berita  yang  dibangun  JPRM. Keempat ,  melakukan  wawancara mendalam  mengenai  alasan  pertimbangan  pemilihan  narasumber  berita.  Temuan penelitian  memperlihatkan  bahwa  narasumber  netral  dan  pro  dominan  dipilih dibandingkan narasumber kontra. Pertimbangan nilai berita, prinsip tingkatan narasumber berita,  faktor  keamanan  jurnalis  dan  keinginan  mencegah  konflik  horisontal  menjadi landasan  pemilihan  narasumber  berita.  Penelitian  juga  menemukan  bahwa  narasi  yang diketengahkan JPRM adalah bahwa Fuad Amin tak bersalah, bahkan ia dianggap berjasa besar bagi masyarakat Bangkalan.
Kata kunci: Korupsi, Kuasa narasumber berita, Pers lokal, Narasi berita.
1 Herlina Kusumaningsrum, Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP Untag Surabaya

## Pendahuluan
Beberapa  akademisi  menduga  bahwa semenjak desentralisasi diimplementasikan praktik korupsi di daerah kian subur. Pengesahan  Undang-Undang  No.  22  Tahun 1999  dinilai  memberikan  kewenangan  yang lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola  anggaran  mereka.  Kewenangan  yang lebih besar ini dianggap membuka peluang bagi terjadinya tindak korupsi di daerah. Tetapi perlu juga  disadari  bahwa  korupsi  di  Indonesia  tidak serta merta muncul pasca implementasi desentralisasi.
Praktik  ini  telah  lama  ada,  namun, memang  ketika  Orde  Baru  berkuasa  tidak terdapat  data  valid  mengenai  korupsi  akibat pemerintahan  yang  otoriter  dan  lemahnya penegakan  hukum.  Sehingga  yang  pasti  dapat disimpulkan  adalah  desentralisasi  memberikan latar  baru  bagi  praktik  korupsi  di  tingkat  lokal, yakni  berkaitan  dengan  pergeseran  relasi kekuasaan  antara  pusat  –  daerah,  mendorong kembalinya  kekuasaan  elit  lokal  atau  raja-raja kecil,  berkuasanya  kembali  orang  kuat  lokal ( local  strongman ).  Perubahan  ini  akhirnya memberikan  latar  belakang  yang  amat  beragam atas  praktik  tindak  korupsi  yang  terjadi  di tingkat  lokal  (Rinaldi,  Purnowo  &  Damayanti, 2007: 2-3).
Dalam  kondisi  desentralisasi  yang memberikan  latar  baru  bagi  praktik  korupsi sebagaimana  telah  dipaparkan,  pers  lokal menjadi  salah  satu  lembaga  yang  memiliki sebuah  tanggung  jawab  untuk  menjalankan fungsinya  sebagai  pengawas  terhadap  berbagai lembaga  sosial,  politik  maupun  lembaga- lembaga  ekonomi  yang  dapat  melakukan monopoli  kekuasaan  politik,  budaya  maupun ekonomi di tingkat lokal.
Lebih  sepesifik  terkait  korupsi,  pers lokal diharapkan mampu  memberikan informasi terkait pencegahan korupsi, menguak aktor-aktor yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  korupsi,  serta menyuguhkan  informasi  mengenai  dampak- dampak sistemik apa saja yang disebabkan oleh suatu  tindak  korupsi  melalui  berita-berita  yang mereka  produksi.  Dengan  adanya  informasi mengenai  berita  korupsi  tersebut  diharapkan
dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah  daerah  maupun  masyarakat  sipil bahwa  korupsi  merupakan  tindakan  kriminal yang amat merugikan.
Pers lokal  alih-alih menyuguhkan berita korupsi  yang  mampu  memberikan  penyadaran bagi  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  dalam praktiknya  peneliti  menduga  pers  lokal  justru memproduksi  berita  yang  dapat  membuat pandangan  masyarakat  kabur  terhadap  kasus korupsi yang terjadi. Bahkan cenderung menyuguhkan persepektif pihak tertentu saja.
Mengenai  hal  itu,  peneliti  melakukan telaah  terhadap  berita  korupsi  yang  diproduksi oleh  pers  lokal Jawa  Pos  Radar  Madura berkenaan  dengan  kasus  korupsi  suap  jual  beli gas  alam  yang  dilakukan  Fuad  Amin  Imron— mantan  Bupati  Kab.  Bangkalan.  Terungkapnya kasus tersebut mengejutkan sebagian masyarakat,  khususnya  masyarakat  Bangkalan. Karena  Fuad  Amin  dianggap  sebagai  sosok kharismatik  yang  dihormati.  Ia  adalah  cicit  dari KH. Syaikhona Muhammad Kholil (1833-1834), ulama tersohor di Indonesia.
Peneliti  berasumsi  bahwa  pers  lokal Jawa  Pos  Radar  Madura dalam  pemberitaan kasus  korupsi  Fuad  Amin  cenderung  dominan dikendalikan oleh narasumber berita. Karena itu, penelitian  ini  berusaha  melakukan  pengalian terkait  siapa  saja  narasumber  yang  dipilih; bagaimana relasi yang terjalin antara narasumber berita dengan Fuad Amin; berdasarkan pertimbangan apa saja narasumber berita dipilih.

## Tinjauan Pustaka

## Pers Lokal: Definisi dan Peran
Hughes (2001:11) berdasarkan
penelitiannya  di  Indonesia,  mengkategorikan pers yang berkembang di Indonesia menjadi tiga kategori, yakni pers lokal, regional dan nasional. Pers  lokal  menurutnya  adalah  surat  kabar  atau koran  yang  terbit  di  daerah  tertentu.  Mayoritas berita  yang  dimuat  berisi  mengenai  daerah tersebut.  Serta  kantor  pusat  juga  berlokasi  di daerah  tersebut.  Surat  kabar  dalam  kategori  ini biasanya  tidak  dapat  dibeli  di  daerah  lain, kecuali dengan berlangganan. Contohnya Malang  Post  dan  Jawa  Pos  Radar  Madura.
Sedangkan yang dimaksud dengan pers regional adalah  surat  kabar  yang  terbit  di  kota  (biasanya ibukota  provinsi)  dan  disebarkan  ke  daerah  lain yang berada di luar wilayah kota itu, tetapi tidak disebarkan  ke  seluruh  wilayah  Indonesia. Contohnya  Surabaya  Post,  dan  Surya.  Terakhir pers  nasional  adalah  surat  kabar  yang  terbit  di daerah tertentu dan disebarkan ke sebagian besar di  wilayah  Indonesia.  Contohnya  seperti Kompas  dan  Media  Indonesia.  Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan pers lokal adalah  media  berita  yang  dikelola,  terbit,  atau beroperasi  di  daerah.  Artinya  kantor  pusat berlokasi di daerah tertentu dan mayoritas berita yang  dimuat  adalah  berita  mengenai  daerah tersebut karena aspek kedekatan ( proximity ). Pers Lokal memiliki peranan yang amat penting  bagi  demokratisasi  di  tingkat  lokal. Adapun  beberapa  peranan  pers  lokal  menurut Puji  Rianto  (2006)  dan  Alderige  (2007)  di antaranya adalah:
Pertama,
melaksanakan peran
pengawasan atau sering juga disebut ‗ watchdog‟ .  Peran watchdog secara  sederhana menempatkan  media  dan  jurnalis  sebagai pemantau  kekuasaan  pemerintah,  yakni  peran kritis  membuat  manajemen  dan  proses  eksekusi kebijakan  dari  kekuasaan  yang  berlangsung transparan,  membuat  publik  mengetahui  persis akibat  yang  akan  mereka  terima  dari  kebijakan penguasa.  Metafor  ini  seringkali  diasosiasikan dengan  laporan  investigasi,  pekerjaan  jurnalis yang  independen  yang  bekerja  secara  keras  dan cerdas  serta  seringkali  menggali  rahasia  dan mengungkap kasus korupsi.
Kedua , memberikan ruang untuk munculnya  perdebatan  mengenai  kebijakan publik. Dalam tahapan ini media dapat berperan aktif  dengan  memberikan  informasi  kepada masyarakat mengenai keseluruhan tahap kebijakan  publik  yang  telah  dilakukan  yakni meliputi  proses  perumusan  kebijakan  hingga evaluasi kebijakan.
Ketiga , sebagai institusi yang mempublikasikan  mengenai  kompetisi  elit  dan konflik  yang  terjadi  sehingga  membantu warganegara memahami aktor-aktor yang bermain dan hal yang dipertaruhkan
Keempat , melakukan mediasi antar aktor dalam  proses-proses  politik  di  tingkat  lokal, yakni  dengan  cara  memediasi  komunikasi antara  masyarakat,  pemerintah  dan  lembaga legislatif  daerah.  Peran  ini  dapat  membuat pemerintah  lokal  responsif  terhadap  kehendak masyarakat begitupun sebaliknya.

## Media Massa dan Konstruksi Realitas Sosial
Ketika membicarakan konstruksi realitas sosial,  Berger  dan  Luckmann  merupakan akademisi  yang  sering  dirujuk  untuk  mengulas mengenai  hal  ini,  melalui  karya  mereka The Social  Construction  of  Reality yang  mengkaji mengenai pembentukan realitas oleh masyarakat,  mereka  mengemukakan  klaim bahwa  masyarakat  hidup  di  dalam  realitas objektif  dan  subjektif  sekaligus.  Menurut mereka  mustahil  suatu  kesadaran  mengenai sesuatu  akan  muncul  tanpa  terlebih  dahulu bersinggungan  dengan  obyek  tertentu.  Karena kesadaran  itu  selalu  bersifat  intensional,  dalam arti  kesadaran  selalu  terarah  pada  suatu  obyek (Berger & Luckmann, 2013: 29).
Dengan  kata  lain,  mereka  berpendapat bahwa  proses  konstruksi  realitas  terjadi  ketika seseorang  melakukan  pengamatan  terhadap suatu  benda  (objektivasi).  Kemudian  hasil pemaknaan melalui persepsi tersebut diinternalisasikan kedalam diri pengamat. Dalam tahapan  ini  dilakukan  konseptualiasi  terhadap suatu  objek  yang  dipersepsikan  (Berger  & Luckmann, 2013: 36).
Adoni dan Mane (1984) dalam karyanya Media  and  The  Social  Construction  of  The Reality memaparkan  bahwa  peran  media  massa dalam  proses  konstruksi  sosial  memiliki  tempat yang  penting.  Mereka  berpendapat  bahwa terdapat  dua  pendekatan  dalam  penelitian komunikasi  yang  berkembang  selama  ini mengenai  peran  media. Pertama ,  mereka  yang lebih  memfokuskan  konstruksi  atas  realitas sosial  sebagai  aspek  penting  terkait  relasinya dengan  budaya  dan  masyarakat. Kedua ,  mereka yang memfokuskan pada konstruksi atas realitas sosial sebagai salah satu bentuk pengaruh media. Mereka  menyarankan  untuk  memadukan  kedua pendekatan  tersebut  dalam  kerangka  teori  yang umum.  Kerangka  teoritis  ini  memberikan
landasan  yang  kuat  untuk  melakukan  analisis realitas  simbolik  yang  ditampilkan  media  yakni sebagai  bagian  penting  dan  tak  terpisahkan  dari proses  konstruksi  realitas  sosial  yang  memberi peran penting pada media massa.
Intinya,  media  massa  tidak  serta  merta mencerminkan  secara  keseluruhan  mengenai segala hal yang terjadi di dalam dunia yang kita hidupi. Melainkan terdapat seleksi atas kenyataan  hidup  yang  diamati.  Seleksi  ini bergantung  pada  nilai-nilai  selektifitas  yang dianut  oleh  sistem  media  massa  itu  sendiri sebelum kemudian dimuat dan disajikan kepada publik.

## Relasi Narasumber, Jurnalis dan Berita
Street  (2001)  dalam  Kramer  (2011:  62) mengemukakan  bahwa  media  secara  konseptual tidak  dapat  dipisahkan  dengan  apa  yang dilaporkannya, hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu hal dilaporkan serta bagaimana suatu  hal  dibingkai.  Jurnalisme  merupakan sebuah  aktifitas  yang  melibatkan  struktur  yang dibentuk oleh sumber daya, berkaitan kepentingan  publikasi  dan  atas  pertimbangan ketersediaan  sumber  material  yang  mereka miliki.  Demikian,  narasumber  berita  diandaikan sebagai  salah  satu  sumber  daya  yang  utama dalam  membentuk  berita.  Singal  (1986)  dalam Tiffen  et.al  (2014:375)  bahkan  menyatakan bahwa:  ― sources  makes  the  news ‖—sumber berita membentuk berita.
Oleh karena itu, banyak yang memandang  relasi  jurnalis-narasumber  berita merupakan hubungan yang saling menguntungkan.  Yakni  jurnalis  memperoleh sumber  daya  untuk  membuat  berita.  Sedangkan narasumber  berita  juga  memiliki  panggung untuk pendapatnya bisa didengar oleh masyarakat.
Potensi  saling  menguntungkan  dari hubungan narasumber-jurnalis ini tidak bermasalah jika tidak mempengaruhi kemampuan  jurnalis  untuk  bertindak  demi kepentingan umum.  Karena itu, jurnalis dituntut untuk dapat melampaui informasi yang diberikan oleh sumber berita, yakni dengan cara melakukan verifikasi fakta dengan
menggunakan  informasi  dari  sumber  lain,  juga memanfaatkan  data  primer  maupun  sekunder lainnya  untuk  memperoleh  pandangan  yang lebih  menyeluruh  akan  sebuah  peristiwa.  Akan tetapi  seperti  yang  dikatakan  oleh  Singal (1986)—narasumberlah yang dominan membentuk  berita  dibandingkan  jurnalis  itu sediri.
Hal  itu  berkesesuaian  dengan  studi mengenai  pers  lokal  yang  dilakukan  Walter Gieber  (1964)  dalam  O‘Neill  &  O‘Connor (2008:  488),  studi  tersebut  menemukan  bahwa jurnalis meski percaya bahwa mereka merupakan individu yang bebas, yang menemukan  dan  menyelidiki  cerita  mereka sendiri,  jarang  bersikap  independen  terhadap narasumbernya.  Mereka  membuat  cerita  hanya berdasarkan  informasi  yang  diberikan  oleh narasumber semata.

## Pembahasan Pemilihan Narasumber Berita dalam Kasus Korupsi Fuad Amin Imron
Tanpa  adanya  narasumber,  media  berita tidak  akan  dapat  beroperasi.  Ungkapan  Simon Cottle:  ― Who  gets  „on‟  or  „in  the  news  is important-very important indeed ‖ (Cottle, 2000: 427 dalam Franklin, 2011: 91), memperlihatkan bagaimana  pentingnya  peran  narasumber  di dalam proses produksi berita. Karena itu, bagian ini  memaparkan  siapa  saja  narasumber  yang dirujuk  dalam  berita  korupsi  Fuad  Amin. Bagaimana  pendapat  narasumber  dikutip  di dalam berita. Serta apa saja alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan narasumber berita.
Untuk  memudahkan  analisis,  peneliti membagi  tiga  kategori  narasumber  yakni narasumber  pro,  kontra  dan  netral.  Narasumber pro  adalah  narasumber  yang  pernyataannya menunjukkan  keberpihakkannya  terhadap  Fuad Amin.  Keberpihakkan  tersebut  ditunjukkan dengan  beragam  cara  seperti  melakukan demonstrasi  atas  penangkapannya,  memberikan penilaian  positif  terhadap  sosok  Fuad  Amin. Selanjutnya narasumber kontra adalah narasumber  yang  mengeluarkan  pernyataan mendukung  dan  bersyukur  atas  kinerja  KPK yang  mampu  menjerat  Fuad  Amin,  serta
memberikan  penilaian  negatif  atau  tidak mengguntungkan  bagi  Fuad  Amin.  Sedangkan narasumber  netral  adalah  narasumber  yang mengeluarkan  pernyataan  yang  tidak  memiliki pretensi  kepentingan,  yakni  tidak  memberikan penilaian  positif  maupun  negatif  terhadap  isu yang  berkembang  atas  kasus  korupsi  yang melibatkan Fuad Amin.
Dari  total  42  narasumber  yang  dirujuk, kategori  narasumber  netral  paling  banyak dipilih,  yakni  sebanyak  28  orang  atau  66,67%. Kemudian narasumber terbanyak diposisi kedua ditempati  oleh  narasumber  pro  yakni  sebanyak 10  orang  atau  23,81%.  Sedangkan  narasumber dalam  kategori  kontra  hanya  dihadirkan  oleh JPRM sebanyak 4 orang atau 9,52%. Jika dilihat dari  total  frekuensi  kumulatif  pengutipan narasumber  adalah  sebanyak  77  kali.  Dari  total frekuensi  tersebut,  kategori  narasumber  netral
paling banyak dikutip dalam pemberitaan, yakni sebanyak  55  kali  atau  71,43%.  Kemudian disusul  narasumber  pro  yang  dikutip  dalam pemberitaan  sebanyak  17  kali  atau  sebesar 22,08%.  Sedangkan  kategori  narasumber  kontra hanya  dikutip  sebanyak  4  kali  atau  sebesar 6,49%.  Untuk  lebih  jelasnya  adalah  sebagai berikut.

## Narasumber Netral
Narasumber  netral  menjadi  narasumber yang  paling  banyak  dirujuk  dalam  pemberitaan korupsi  yang  melibatkan  Fuad  Amin.  Aparat penegak hukum yang berasal dar kepolisian dan pejabat  KPK  menjadi  yang  paling  dominan. Disamping  itu,  beberapa  kalangan  birokrat  juga menjadi  narasumber  dalam  kateori  ini.  Adapun narasumber  yang  termasuk  dalam  kategori  ini dapat dilihat pada tabel.1.
Tabel. 1. Daftar Narasumber Netral No Nama Jabatan 1. Kompol Yanuar Herlambang Wakil Kepala Polres Bangkalan; 2. Kompol Abdul Rokhim Kepala Bagian Operasional Polres Bangkalan 3. AKBP Sulistyono Kepala Polres Bangkalan 4. Kombes Pol Setija Junianta Kepala Polrestabes Surabaya 5. Johan Budi Juru bicara KPK 6. AKBP Novel Bawesdan Penyidik KPK 7. Anonim tim KPK 8. Kompol Eko Pimpinan Penyidik KPK 9. Joeli Soelistiyanto Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan 10.  Darul Hasyim Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep 11.  Tommy Feriyanto Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bangkalan 12.  Eddy Moeljono Sekretaris Kabupaten Bangkalan 13.  Mohni Pelaksana Harian Sekkab Bangkalan 14.  Fadhur Rosi Wakil  Ketua  Badan  Kehormatan  DPRD Bangkalan 15.  Abd. Razak Kadispertanak Bangkalan 16.  Samsul Arifin Camat Kec. Labang 17.  Faisol Camat Kec. Kamal 18.  Salman Hidayat Camat Kota Bangkalan Sumber: hasil pengolahan data oleh peneliti

## Narasumber Pro
Baik dari segi jumlah, maupun dari segi frekuensi, narasumber pro lebih banyak diakomodir  di  dalam  pemberitaan  dibandingkan dengan  narasumber  kontra.  Hal  ini  tentu  saja masih  terkait  dengan  pedoman  yang  dipegang
JPRM  yakni  bahwa  orang-orang  yang  memiliki kedekatan  dengan  Fuad  Amin  merupakan sumber sekunder yang lebih diprioritaskan untuk hadir di dalam pemberitaan. Adapun narasumber yang  termasuk  dalam  kategori  ini  dapat  dilihat pada tabel. 2
Tabel. 2 Daftar Narasumber Pro
No Nama Jabatan 1. Makmun Ibnu Fuad Bupati Bangkalan (anak kandung Fuad Amin) 2. Abdul Latif Amin Imron Ketua  DPC  PPP  Kabupaten  Bangkalan,  Wakil Ketua  DPRD  Bangkalan  (adik  kandung    Fuad Amin) 3. Haryono Abdul Bari Mantan  Wakil  Ketua  Komisi  C  DPRD  Jawa Timur 4. Imron Rosyadi DPC Partai Gerindra 5. KH. Syarifuddin Juru Bicara Keluarga Fuad Amin 6. KH Hasani Zubair Muntashor Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan 7. Said Abdullah Anggota Fraksi PDI Perjuangan 8. Moh. Muskib Abdullah Abas Koordinator aksi Gempur (berdemonstrasi menolak penangkapan Fuad Amin) 9. Joko Warga kampung Sasak, Kota Bangkalan Sumber: hasil pengolahan data oleh peneliti

## Narasumber Kontra
Sedangkan  narasumber  yang  beroposisi dengan  Fuad  Amin  dilihat  dari  segi  jumlah maupun  frekuensi  pengutipan  paling  sedikit diakomodir  dalam  pemberitaan.  Dari  total  42 narasumber, hanya empat orang saja merupakan narasumber kontra. Narasumber dari kategori ini dianggap  tidak  penting  untuk  pandangannya dapat  hadir  dalam  berita,  yakni  berada  pada kategori tersier. Hal ini karena dalam pandangan JPRM narasumber yang beroposisi dengan Fuad Amin  dipandang  tidak  memiliki  kaitan  dengan peristiwa  korupsi  melainkan  hanya  berrelasi dalam  konteks  politik.  Dengan  kata  lain  JPRM memandang  kasus  korupsi  yang  melibatkan Fuad  Amin  tak  ada  sangkut  pautnya  dengan masalah  politik..  Adapun  narasumber  dalam kategori  ini  di  antaranya  adalah:  Imam  Bukhori Kholil, Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Kholil serta  merupakan  sepupu  dari  Fuad  Amin; Aliman  Haris,  mantan  Sekretaris  B  DPRD periode 2004-2009; M. Muhri, Ketua GP Anshor Kab.  Sumenep;  KH.  A.  Shafraji,  Ketua  Majelis Ulama Indonesia Kab. Sumenep.
Narasi  Berita  Korupsi  JPRM:  Fuad  Amin Tak  Bersalah,  Ia  Berjasa  Besar  bagi Masyarakat Bangkalan
Sebelumnya  telah  dipaparkan  bahwa narasumber  netral  merupakan  narasumber  yang
paling banyak dirujuk, baru kemudian menyusul narasumber pro dan terakhir narasumber kontra. Terlalu  dominannya  narasumber  netral  dan narsumber  pro  yang  dirujuk  dalam  pemberitaan akhirnya berpengaruh kuat terhadap narasi berita yang  dibuat  oleh  JPRM  atau  bahkan  dapat dikatakan bahwa narasumber dari kedua kategori inilah  yang  ―menyetir‖  keseluruhan  narasi berita.  Kuatnya  pengaruh  narasumber  tersebut dapat dilihat pada penggalan berita di bawah ini.
(KH. Syarifuddin)...keluarga berharap  para  penegak  hukum bisa bersikap adil dan mengedepankan  asas  praduga tak  bersalah.  ‖Mengharapkan penegak  hukum  menjunjung keadilan  dan  tata  cara  yang sopan  dan  mengedepankan  asas praduga  tidak  bersalah  serta kemanusiaan,‖ harapnya.
(Tangis Ra Momon Pecah, Jawa Pos Radar Madura, 6 Desember 2014).
Penggalan  berita  tersebut  menarasikan bahwa  masyarakat  harus  tetap  mengedepankan asas  praduga  tak  bersalah  terhadap  Fuad  Amin. Yang dimaksud asas parduga tak bersalah adalah bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah
sebelum  seseorang  ditetapkan  oleh  hakim  yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Berita  tersebut mengutip  bulat-bulat  pendapat  yang  diberikan oleh  KH.  Syarifuddin—juru  bicara  keluarga Fuad Amin.
Melalui  berita  tersebut  masyarakat seolah dihimbau agar jangan menilai Fuad Amin bersalah.Tetapi  perlu  diketahui  sebenarnya bahwa  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  tidak  semua  perkara  hukum  pidana mutlak  harus  memenuhi  asas  praduga  tidak bersalah  atau  dengan  kata  lain  asas  ini  boleh disimpangi.  Terdapat  kasus-kasus  tertentu    atau kasus-kasus  yang  butuh  penanganan  luar  biasa seperti  delik  yang  berkenaan  dengan  pemberian ( gratification )  yang  berkaitan  dengan  suap ( bribery ),  kasus  korupsi  dan  pencucian  uang dapat diselenggarakan berdasarkan asas praduga bersalah (Bachtiar, 2015: 10-13). Tak terkecuali kasus  duagaan  korupsi  yang  disangkakan terhadap Fuad Amin.
Narasi  lain  yang  coba  disuguhkan adalah mengenai besarnya jasa Fuad Amin bagi masyarakat  Bangkalan.  Hal  itu  terlihat  dapat penggalan berita di bawah ini.
…prestasi dan karya Fuad Amin selama  menjadi  pemimpin  di
Bangkalan  sangat  nyata  dan banyak. Berdasar catatan Gempur,  Fuad  Amin  telah menorehkan  270  penghargaan dari berbagai even tingkat lokal, regional,  dan  nasional...  ‖Jasa Fuad  Amin  begitu  terasa  bagi masyarakat  Bangkalan,‖  tegas Moh.  Muskib  Abdullah  Abbas. (―Kedepankan  Asas  Praduga Tak Bersalah‖, Jawa Pos Radar Madura , 30 Desember 2014)
Berita  tersebut  hanya  berfokus  pada ratusan  prestasi  yang  diraih  Fuad  Amin.  Sama sekali tidak dikemukakan beberapa catatan kasus yang  pernah  disangkakan  terhadap  Fuad  Amin, seperti dugaan pemalsuan ijasah, dugaan korupsi pengungsi  Sampit  dan  Sambas;  serta  beberapa kasus lain yang pernah disangkakan teradapnya.
Hal ini terjadi karena dalam berita tersebut Moh. Muskib  merupakan  satu-satunya  narasumber yang  dihadirkan  JPRM  dalam  berita,  sehingga seluruh  berita  merupakan  opini  dari  satu  pihak, yakni pihak pendukung Fuad Amin.
Narasi bahwa Fuad Amin tidak bersalah sangat  dominan  muncul  dalam  pemberitaan JPRM. Narasi Fuad Amin sebagai indvidu yang tidak  bersalah  terus  menerus  diketengahkan. Adapun penggalan berita tersebut adalah sebagai berikut.
(Makmum  Ibnu  Fuad)…Meski dirinya  memintakan  maaf  atas sang  ayah,  namun  Ra  Momon meminta  seluruh  pihak  tetap mengedepankan  asas  praduga tak bersalah. sebelum ada keputusan  hukum,  sang  ayah belumlah  bisa  dikatakan  salah. (Berbincang Dengan Ra Momon di  Tengah  Kasus  Hukum  Sang Ayah:    Minta  Maaf,  Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Berjalan, Jawa  Pos  Radar Madura , 4 Maret 2015).
Narasi  tersebut  merupakan  sebuah upaya  untuk  mengindarkan  penilaian  negatif terhadap  citra  Fuad  Amin.  Selain  itu,  guna meredam  amarah  masyarakat  terhadap  dugaan tindakan  suap  dan  pencucian  uang  yang disangkakan  terhadap  Fuad  Amin,  permohonan maaf  juga  dikemukakan  oleh  Makmun  Ibnu Fuad  mewakili  ayahnya,  meski  permohonan maaf  tersebut  tidak  dilakukan  dalam  rangka mengakui  kesalahan  Fuad  Amin  terkait  kasus yang membelitnya.
Amat  disayangkan  pasca  penetapan vonis  bersalah  Fuad  Amin  pada  tanggal  19 Oktober 2015 JPRM sama tidak membuat berita terkait  hal  itu.  Padahal  menjadi  hal  penting dilihat  bagaimana  tanggapan  masyarakat  dan opisisi  terkait  penetapan  vonis  tersebut.  Selain itu,  narasumber  pro  yang  selama  ini  medukung Fuad  Amin  yang  sebelumnya  berpendapat bahwa Fuad Amin merupakan pribadi yang tidak
bersalah perlu juga untuk pendapatnya didengar kembali.

## Alasan Pemilihan Narasumber
Berdasarkan  wawancara  dengan  Fery Ferdiansyah,  wartawan  senior  JPRM,  juga mantan redaktur JPRM pada 31 Januari 2017. Ia menjelaskan bahwa JPRM dominan menghadirkan  narasumber  netral  berdasarkan pertimbangan ketertarikan
masyarakat.
Menurutnya  masyarakat  lebih  tertarik  untuk mengetahui  bagaimana  kasus  kasus  Fuad  Amin ditangani  secara  hukum;  bagaimana  tanggapan orang-orang  yang  memiliki  kedekatan  dengan Fuad Amin; serta bagaimana peristiwa penangkapan  &  penyitaan  itu  berlangsung. Dibandingkan informasi mengenai pihak opisisi/kontra dengan Fuad Amin.
Ketertarikan  masyarakat  terkait  tema- tema  dalam  kasus  korupsi  ternyata  menjadi landasan  utama  mengapa  JPRM  lebih  condong untuk  meliput  berita  korupsi  Fuad  Amin  dari aspek  hukum  dan  aspek  personal  saja.  JPRM menilai  kedua  aspek  tersebut  lebih  memiliki nilai  berita  dan  berpotensi  untuk  menarik pembaca.  Demikian  JPRM  mengesampingkan tugasnya  sebagai  institusi  pers  yang  seharusnya menyuguhkan  berita  yang  menyeluruh  terkait suatu  kasus  korupsi.  Misalnya  siapa  saja  yang terlibat  dalam  kasus  korupsi,  bagaimana tanggapan  opoisi  seperti  LSM,  rival,  sebagian masyarakat  yang  kontra  dengan  Fuad  Amin terkait kasus tersebut. Dampak-dampak sistemik apa  saja  yang  disebabkan  oleh  korupsi  Fuad Amin dan lain sebagainya.
Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan perihal dominannya narasumber dari kategori  netral  dan  pro  dalam  berita  korupsi Fuad  Amin  dibandingkan  dengan  narasumber kontra. Peneliti juga mempertanyakan bagaimana  prinsip  jurnalisme cover  both  side (narasumber  berimbang)  atau  bahkan cover  all side (banyak  narasumber)  dipraktikkan,  ia menjawab sebagai berikut:
―…di  dalam  jurnalisme  itu terdapat tingkatan sumber
berita  mbak,  jadi  ada  sumber
berita  primer,  sekunder  dan tersier.  Nah  Ra  Imam  (Imam Bukhari  Khalil:  rival  Fuad Amin)  ini  menjadi  sumber tersier,  jadi  bukan  menjadi bagian penting dalam kasus Ki
Fuad.  Dalam  kasus  Ki  Fuad itu,  yang  menjadi  sumber primer adalah  KPK  yang melakukan  penangkapan  yah. Yang  kedua  adalah  Ra  Fuad sendiri,  tapi  kita  tidak  punya akses  untuk  wawancara  Ra Fuad. Kemudian, sekunder..ya
kni orang-orang disekitarnya…Ra Fuad ini juga ayah  dari  seorang  Bupati,  kita gunakan bupati (sebagai narasumber).  Jadi oposisi pada saat  itu  saya  pikir  dia  ada  di tersier...‖  (Wawancara,  Fery Ferdiansyah 31 Januari 2017).
Petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa seleksi narasumber berita yang dilakukan JPRM berdasarkan atas prinsip tingkatan sumber berita.  Yakni  sumber  primer,  sekunder  dan tersier.  Menurut  JPRM  sumber  primer/paling penting adalah KPK dan Fuad Amin. Kemudian sumber  sekunder  adalah  orang-orang  yang memiliki  kedekatan  dengan  Fuad  Amin. Kemudian  sumber  tersier  adalah  kelompok oposisi  termasuk  Imam  Bukhari  Khalil.  Konsep seleksi  berita  berdasarkan  tingkatan  narasumber tersebut  sebenarnya  telah  lama  mendapatkan kritik.  Tiffen  (1978:  163)  dalam  Wiendijarti (2008:  36),  misalnya  mengemukakan  bahwa berita  yang  hanya  mengakomodir  kalangan birokrat, maka sumber informasi akan menggiring  pada  pemahaman  isi  berita  yang juga  berperspektif  kalangan  birokrat.  Kritik lainnya  juga  dilontarkan  oleh  Hall  (1974)  dan Hall  et  al.  (1978)  dalam  Tiffen  et.  al  (2013:  2), mereka menyebutkan bahwa kemampuan sumber  elit  untuk  mengakses  media  berita membuat  pandangan  sumber  elit  menjadi dominan  atas  diskusi  publik  yang  terjadi  di masyarakat,  yakni  berita  cenderung  lebih
mengutamakan pandangan sumber elit dari pada pandangan  elemen-elemen  masyarakat  yang lain.  Karena  itu,  tak  mengherankan  jika  berita yang  disajikan  JPRM  tak  ubahnya  berfungsi sebagi  corong  kelompok  pro  seperti  anaknya Makmun  Ibnu  Fuad  dan  keluarganya  dalam menutup-nutupi  kesalahan  Fuad  Amin  sembari juga  terus  mengemukakan  narasi  bahwa  Fuad Amin  amat  berjasa  besar  bagi  masyarakat Bangkalan.
Selain dua alasan pemilihan narasumber di atas, terdapat alasan lain mengapa narasumber netral  &  pro  yang  dominan  dirujuk.  Adapun alasannya adalah sebagai berikut.
―…ketika  Ki  Fuad  ditangkap mbak,  kubu  Ki  Fuad  ini  masih kuat. Itu bisa dibuktikan
dengan adanya
istigosah,
adanya  pertemuan-pertemuan.
Jika  kami  Radar  mengambil narasumber  dari  orang-orang yang  oposisilah  anggap  seperti itu…  Tentu  akan  membuat kisruh Bangkalan.. Kita khawatirkan  terjadi  bukan  kita mengungkap  secara  transparan bagaimana  penanganan  hukum tetapi  kita  akan  mengiring konflik
horisontal…‖
(Wawancara, Fery Ferdiansyah 31 Januari 2017).
Secara  tersirat  faktor  keamanan  jurnalis dan  organisasi  media  menjadi  pertimbangan mengapa  narasumber  dari  kategori  oposisi sangat  sedikit  dirujuk  dalam  berita  korupsi.  Hal itu  terlihat  dari  kutipan  wawancara  di  atas  yang menggambarkan  bahwa:  ―…kubu  Ki  Fuad  ini masih  kuat…‖.  Terdapat  kekhawatiran  jurnalis JPRM  akan  mengalami  tindak  kekerasan  jika memberitakan  pendapat  oposisi.  Hal  tersebut sangat  beralasan  karena  kasus  kekerasan terhadap  jurnalis  di  Jawa  Timur  cukup  tinggi. Laporan  AJI  (2007-2011)  menyebutkan  bahwa wilayah  Jawa  Timur  menduduki  peringkat  kedua tertinggi,  yakni  sebanyak  35  kasus  kekerasan (advokasi.aji.or.id,  2016).  Apalagi  wilayah Bangkalan  dikuasai  oleh blater (orang  kuat lokal)  yang  sudah  umum  diketahui  memiliki
hubungan patron-client dengan  Fuad  Amin (Rozaki,  2009:  9).  Selain  itu,  Fery  juga berpendapat  bahwa  hal  tersebut  dilakukan  agar tidak  memunculkan  konflik  horisontal  di masyarakat.  Argumentasi  Fery  tersebut  tentu perlu  ditinjau  dengan  kritis,  yakni  dengan berlindung  dalih  mencegah  pecahnya  konflik horisontal, JPRM mengorbankan hak masyarakat  untuk  mengetahui  beragam  sudut pandang  yang  seharusnya  turut  diketengahkan dalam  narasi  berita  yang  dibuat  oleh  JPRM. Alasan  yang  dikemukakan  kurang  melihat realitas  kondisi  Bangkalan  kala  itu,  kondisi Bangkalan  cukup  kondusif,  hal  tersebut  terlihat dari  penangkapan  Fuad  Amin  yang  dilakukan aparat  penegak  hukum  tanpa  mendapatkan perlawanan yang berarti.

## Simpulan
Temuan penelitian memperlihatkan bahwa  narasumber  netral  &  narasumber  pro pendapatnya  dominan  dirujuk  baik  dari  segi jumlah maupun dari segi frekuensi pengutipan di dalam pemberitaan korupsi Fuad Amin. Dominannya  narasumber  netral  dan  narasumber pro  akhirnya  mempengaruhi  narasi  berita korupsi  yang  dibuat  oleh  JPRM.  Berita  korupsi yang  diproduksi  oleh  JPRM  utamanya  menjadi corong  narasumber  pro  seperti  Makmun  Ibnu Fuad,  KH.  Syarifuddin  serta  narasumber  pro lainnya untuk pandangannya dapat terartikulasikan di dalam berita. Teknik pengutipan  secara  bulat-bulat  terhadap  segala hal  yang  disampaikan  oleh  narasumber  tanpa mencari  informasi  tambahan  terkait  kebenaran yang disampaikan membuat narasumber memiliki  kuasa  lebih  dalam  menentukan  narasi berita korupsi Fuad Amin.
Sikap skeptis terhadap keterangan narasumber  sama  sekali  tidak  dipraktikkan dalam  jurnalisme  korupsi  yang  dilakukan  oleh jurnalis  JPRM.  Adapun  narasi  dominan  yang coba diketengahkan oleh narasumber pro adalah narasi  bahwa  Fuad  Amin  bukanlah  orang  yang bersalah,  ia  harusnya  dipandang  sebagai  orang yang telah banyak berprestasi dan juga memiliki jasa yang amat besar bagi masyarakat Bangkalan. Mengingat kalangan kontra terhadap
Fuad  Amin  amat  minim  dirujuk  dalam  berita akhirnya  narasi  kritis  terhadap  penangkapan Fuad Amin tidak muncul dalam pemberitaan.
Terdapat  beberapa  alasan  JPRM  hanya dominan  merujuk  narasumber  dari  kalangan netral dan pro Fuad Amin. Pertama, alasan nilai berita.  Yakni  aspek  hukum  dan  personalisasi dipandang sebagai peristiwa yang memiliki nilai berita.  Akhirnya  narasumber  dari  kalangan hukum  dan  keluarga  dekat  yang  dianggap penting untuk suaranya muncul dalam pemberitaaan. Kedua, prinsip tingkatan narasumber. JPRM memandang yang merupakan  narasumber  primer  adalah  KPK  dan Fuad  Amin.  Sedangkan  narasumber  sekunder adalah  keluarga  dekat  Fuad  Amin.  Sedangkan narasumber  kontra  dinilai  tidak  penting  untuk dirujuk  karena  termasuk  dalam  narasumber tersier. Ketiga, pertimbangan keamanan jurnalis. Kekuasaan Fuad Amin di Bangkalan yang telah mengakar  dipandang  membuat  jurnalis  berhati- hati dalam pemberitaanya. Sehingga narasumber yang beropisisi dengan Fuad Amin pendapatnya amat sedikit dirujuk dalam pemberitaan.

## Daftar Pusataka
Adoni,  Hannah  &  Sherill  Mane.  1984. Media and  The  Social  Construction  of  The Reality . Journal Communication Research, Vol. 11, No. 3 (323-340).
aji.or.id. 2015. Data Kekerasan . Dalam http://advokasi.aji.or.id/index/data- kekerasan.  Diakses  pada  25  Agustus 2016
Aldridge, Meryl. 2007. Understanding the Local Media .  New  York:  Open  University
Press.
Berger,  L  Peter  &  Thomas  Luckmann.  2013.
Tafsir  Sosial  Atas  Kenyataan:  Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan . Jakarta:
LP3ES.
Franklin,  Bob.  2011. Sources,  Credibility  and the Continuing Crisis of UK Journalism
dalam  Franklin  Bob  &  Matt  Carlson (Eds). Journalists, Sources and
Credibility:  New  Perspectives. New
York: Routledge.
Hughes, Kirrlee. 2001. Laporan Studi Lapangan
Wajah Pers Malang . Universitas
Muhammadiyah  Malang  dan  Australian Consortium  for  in-Country  Indonesian Studies.
Kramer,  Elisabeth.  2011. When  news  becomes entertainment: Representations of corruption in Indonesia‟s media and the implication  of  scandal .  Media  Asia Research. 62-72.
O‘Neil,  Deirde  &  Cathrine  O‘Connor.  (2008). The  Passive  Journalist:  How  sources dominate local news. Journalism Practice, Vol. 2, No 3, 2008.
Renaldi,  Taufik,  Marini  Purnomo,  Dewi Damayanti.  2007. Memerangi  Korupsi di  Indonesia  Yang  Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan  Daerah .  Justise  for  the Poor Project Bank Dunia melalui http://s iteresources.worldbank.org/INTJUSFO RPOOR/Resources/FightingCorruptioni nDecentralizedIndonesia.pdf. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.
Rianto,
Puji. (2006. “Pers Daerah, Profesionalisme, dan Demokrasi Lokal”. Dalam Rahayu. 2006. Menyingkap  profesionalisme  Kinerja Surat  Kabar  di  Indonesia .  Pusat  Kajian
Media  dan  Budaya  Populer,  Dewan Pers,  dan  Departemen  Komunikasi  dan Informasi.
Rozaki. Abdur. (2009). Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura . Kyoto Review of  Southeast  Asia  Issue  11  Desember 2009.
Tiffen,  Rodney,  Paul  K.  Jones,  David  Rowe, Toril  Aalberg,  Sharon  Coen,  James
Curran,  Kaori  Hayashi,  Shanto  Iyengar,
Gianpietro Mazzoleni, Stylianos Papathanassopoulos,  Hemando  Rojas, and  Stuart  Soroka.  (2014). Sources  In the  News :  A  Comparative  Study. Journalism  Studies,Vol.  15,  No.  4, 374- 391, 2014
Wiendijarti,  Ida.  (2008). Pengaruh  Kredibilitas Narasumber  Berita  Politik  terhadap Internalisasi  Nilai  Berita  Politik  pada Masyarakat .  Jurnal  Ilmu  Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, Mei-Agustus 2008.
Jawa  Pos  Radar  Madura ,  3  Desember  2014, ―Akhir Tuhan Kedua.‖
Jawa  Pos  Radar  Madura ,  6  Desember  2014, ―Tangis Ra Momon Pecah.‖
Jawa  Pos  Radar  Madura, 30  Desember  2014, ―Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah.‖
Wawancara  melalui  telepon  dengan  Fery Ferdiansyah  Kepala  Biro  Sampang  (menjabat sebagai  Pimpinan  Redaksi  kala  kasus  Fuad Amin bergulir), 31 Januari 2017.