Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 22-25| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4619.22-25
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH IBU TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gianyar)
Ida Ayu Made Wahyuni Dewi, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dayuwahyuni29@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Tindak pidana pembunuhan  merupakan  tindakan  melawan  hukum  yang  memiliki tujuan untuk  menghilangkan nyawa seseorang, anak juga bisa menjadi korbannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan tindak pidana pembunuhan  oleh  ibu  terhadap  anak  kandungnya dalam  putusan  No.  80/Pid.Sus/2018/PN  Gin  dan  menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak  kandungnya  dalam  putusan  No.  80/Pid.Sus/2018/PN  Gin.  Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian normatif  dengan  pendekatan  Perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah data  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diproleh  dari  beberapa  sumber  terkait  dengan  menggunakan  teknik observasi  dan  dokumentasi  lapangan,  selanjutnya  data  diolah  dan  dianalisis  secara  secara  kualitatif  deskriptif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan tindak pidana pembunuhan oleh  ibu terhadap anaknya, diatur dalam  pasal  80  ayat  (3),  (4)  Undang-undang  No  35  tahun  2014  Perubahan  atas  Undang-undang  No  23  tahun 2002  Perlindungan  Anak  tentang  kekerasan  terhadap  anak  yang  menyebabkan  kematian.  Pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  No.  80/Pid.Sus/2018/PN  Gin,  hakim  mempertimbangkan  fakta  hukum  yang diperoleh dari terdakwa, saksi dan barang bukti.
Kata Kunci : Pembunuhan Anak, Pengaturan, Pertimbangan Hakim

## Abstract
The  crime  of  murder  is  an  act  against  the  law  that  has  the  aim  of  taking  a  person's  life,  children  can  also become  victims.  This  study  aims  to  examine  the  regulation  of  the  crime  of  murder  by  a  mother  against  her biological child in  Decision  No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin and examine the judge's considerations in making  a decision  against  the  perpetrator  of  the  crime  of murder  by  the  mother  of  her  biological  child  in  decision  No. 80/Pid.Sus/2018/PN  Gin.  This  research  is  designed  with  a  normative  research  approach  to  legislation  and  a case  approach.  The  data  sources  used  are  primary  and  secondary  legal  data  obtained  from  several  related sources  using  field  observation  and  documentation  techniques,  then  the  data  is  processed  and  analyzed qualitatively descriptively. The results show that the regulation of the crime of murder by a mother against her child is regulated in Article 80 paragraph (3), (4) of Law No. 35 of 2014 Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection regarding violence against children that causes death. The judge's consideration in making the decision  No.  80/Pid.Sus/2018/PN  Gin,  the  judge  considered  the  legal  facts  obtained  from  the  defendant, witnesses and evidence.
Keywords: Child Murder, Arrangement, Judge's Consideration

## I. PENDAHULUAN
Hukum  pidana  menjadi  bagian  hukum  yang  berlaku  keseluruhan  di  masyarakat  maupun  di  suatu negara yang menggunakan dasar aturan untuk menentukan segala perbuatan yang mana dilarang dan disertai  dengan  ancaman  terhadap  mereka  yang  melanggar  aturan  tersebut (Moeljatno,  2002) .  Sifat khusus  hukum  pidana  dapat  dilihat  melalui  sanksinya,  dalam  sanksinya  terdapat  tentang  ketentuan yang  harus  dan  tidak  boleh  dilaksanakan  disertai  akibatnya.  Hal  tersebut  menjadi  perbedaan  antara hukum  pidana  dengan  hukum  lainnya.  Penilaian  terhadap  seseorang  yang  dengan  perbuatan hukumnya oleh masyarakat berpengaruh pada berat ringannya hukuman seseorang, karena masyarakat pada saat memberikan penilaian sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum (Samosir, 2012) .
Peraturan  perundang-undangan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hukum  tersebut dengan  cara  menetapkan  larangan  melakukan  suatu  perbuatan  disertai  ancaman  pidana  bagi  siapa yang  melanggar  hukum (Arrasjid,  2000) .  Terbentuknya  kejahatan  yang  ditujukan  terhadap  tubuh manusia  ditujukan  bagi  perlindungan  hukum  terhadap  tubuh  dari  segala  perbuatan  yang  berupa penyerangan terhadap tubuh ataupun bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit maupun luka, bahkan dapat menimbulkan kematian (Ferdian, 2014) .
Pembunuhan  adalah  tindakan  yang  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain,  bisa  dipidana berupa pidana penjara lima belas tahun (Mentari, 2020) . Tindakan tersebut merupakan perbuatan jahat yang bisa mengganggu keamanan, ketentraman, keseimbangan hidup dan ketertiban masyarakat. Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan kejahatan terhadap nyawa orang tercantum dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP terdiri dari tiga belas pasal, dari Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP.
Pembunuhan  juga  bisa  saja  terjadi  di  dalam  lingkungan  keluarga  seperti  halnya  seorang  istri membunuh  suaminya  sendiri  atau  seorang  ibu  yang  membunuh  anaknya  sendiri.  Anak  sering  sekali menjadi  objek  pelampiasan  amarah  orangtua  mereka  yang  sedang  mengalami  masalah  dalam keluarga.  Anak  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan juga keberlangsungan bangsa dan  negara dan juga salah  satu  harta berharga bagi keluarganya.  Anak bukanlah  objek  dari  perilaku  menyimpang  ataupun  perbuatan  yang  tidak  manusiawi (Darmayasa  et al.,  2020) .  Perlindungan  hukum  yaitu  pengayoman  oleh  aparat  hukum  kepada  subyek  hukum  yang bertujuan  agar  mereka  dapat  menerima  haknya  serta  aman  dari  berbagai  ancaman (Kardiyasa  et  al., 2020) .  Sehubungan  fenomena  ini,  melakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk    pengaturan  tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungnya dalam putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin dan  menelaah  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungnya dalam putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  karena pengkajian  yang  akan  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  yang  berupa  bahan-bahan  hukum (Rusnama et al., 2019) . Berdasarkan metode  yang diterapkan dalam penelitian  ini, maka pendekatan masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  Perundang-undangan,  analisis  konsep  hukum  dan pendekatan  kasus.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  hukum  primer  dan  sekunder  yang diproleh  dari  beberapa  sumber  terkait  dengan  menggunakan  teknik  observasi  dan  dokumentasi lapangan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara secara kualitatif deskriptif (Waluyo, 2002) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Ibu Terhadap Anak Kandungnya dalam Putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin
Tindak  pidana  atau Strafbaar  feit sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  pompe  bahwa Strafbaar  feit sebenarnya  merupakan  tidak  lain  dari  pada  suatu  tindakan  yang  menurut  sesuatu  rumusan  undang- undang  telah  dinyatakan  sebagai  tindakan  yang  dapat  dihukum  Tindak  pidana  pembunuhan  dalam KUHP diatur dalam Bab kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 s/d 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa ( misdrijven tegen het leven ) yaitu berupa penyerangan yang ditujukan kepada orang lain.
Kepentingan hukum yang dilindungi yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa ( leven ) manusia (Lamintang, 1997) . Tindak pidana pembunuhan anak adalah suatu tindakan melawan hukum yang  dilakukan  dengan  sengaja  menghilangkan  nyawa  seorang  anak,  dari  kebanyakan  kasus,  pelaku merupakan  orang  tua  kandung  dari  korban.  Penelitian  ini  berfokus  terhadap  satu  bentuk  kejahatan terhadap  nyawa,  yaitu  kekerasan  terhadap  anak  menyebabkan  mati  dalam  Putusan  No. 80/Pid.Sus/2018/PN.  Gin.  Dalam  perkara  tersebut  dikatakan  bahwa  ibu  melakukan  kekerasan terhadap anaknya yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk membunuh anaknya.
Tindak  pidana  kejahatan  terhadap  nyawa  anak  telah  diatur  dalam  Pasal  341,  Pasal  342,  dan Pasal  343  KUHP.  Terdapat  juga  dalam  Pasal  59  Undang-undang  No  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  telah  mengatur  tentang  perlindungan  khusus  terhadap  kekerasan  yang  ditujukan kepada  anak.  Selain  itu,  dalam  Pasal  80  ayat  (3),  (4)  Undang-undang  No 35  Tahun  2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan  oleh  Ibu  Terhadap  Anak  Kandungnya  dalam  Putusan  No.  80/Pid.Sus/2018/PN Gin.
Pada bagian  ini diuraikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 80/Pid.Sus/2018/PN Gin,  sebelumnya  peneliti  akan  terlebih  dahulu  menjelaskan  kasus  dalam  putusan  tersebut.  Adapun kasusnya,  terdakwa  pada  hari  rabu  tanggal  21  Februari  2018  sekitar  pukul  02.00  Wita,  bertempat dalam  sebuah  rumah  di  Desa  Sukawati,  melakukan  kekerasan,  yang  mengakibatkan  korban  yang merupakan 3 anaknya mati yang dilakukan oleh orang tuanya (ibu kandung). Kasus tersebut dimulai dari  adanya  masalah  dalam  rumah  tangga  terdakwa.  Terdakwa  mengaku  sudah  tidak  kuat menanggung  beban  permasalahan  keluarganya  yang  terlalu  rumit.  Pada  tanggal  20  Februari  2018 terdakwa ating ketiga anaknya ating ke rumah asalnya di Sukawati untuk menginap, terdakwa cerita- cerita  dengan  ibunya  di  luar  kamar  sampai  di  atas  pukul  24.00  WITA,  setelah  itu  pikiran  terdakwa kalut, terdakwa tidak sempat tidur, terdakwa kalut dihantui rasa takut berpisah dengan anak-anaknya, terdakwa tidak dapat mengontrol pikiran, sehingga terdakwa membekap mulut dan hidung ketiga anak terdakwa  secara  bergantian  dengan  tangan  kosong  hingga  lemas  dan  tidak  bernafas.  Kemudian terdakwa  ingin  melakukan  bunuh  diri  dengan  cara  meminum  cairan  baygon  setelah  itu  menggores tangan  kirinya  menggunakan  pisau  dapur  secara  berulang  kali  hingga  mengeluarkan  darah,  namun karena terdakwa masih sadar,  kembali meminum baygon hingga habis baru terdakwa merasa pusing dan  mual  namun  masih  sadar  dan  kembali  lagi  menggores  tangan  kiri  dan  leher  terdakwa  serta terdakwa  tusuk-tusuk  dada  kiri  menggunakan  pisau.  Saat  ditemukan  ketiga  korban  sudah  dalam keadaan meninggal dunia sedangkan terdakwa masih kritis dengan luka goresan di tangan kiri dan di bagian leher.
Adapun  Pertimbangan  Hakimnya,  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  apakah  terdakwa melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  terhadap  terdakwa  melalui  fakta-fakta  hukum  yang didapat. Agar seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana, tindakan seseorang tersebut harus memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 terdakwa ating ketiga anaknya ating ke rumah asalnya di Sukawati untuk menginap. Kemudian terdakwa menidurkan anak-anak di dalam kamar, setelah mereka tidur terdakwa cerita-cerita dengan ibu terdakwa di luar kamar sampai di atas pukul  24.00  WITA,  setelah  itu  pikiran  terdakwa  kalut,  terdakwa  tidak  sempat  tidur,  terdakwa  kalut dihantui rasa takut berpisah dengan anak-anaknya, terdakwa tidak dapat mengontrol pikiran, sehingga terdakwa  membekap  hidung  dan  mulut  anak  pertama Ni Putu  Diana Pradnya  Dewi dengan  tangan kosong sampai anak tersebut tidak bergerak, setelah anak tersebut tidak bergerak terdakwa kemudian memeriksa  nadinya,  setelah  tidak  ada  denyut  nadinya terdakwa  melanjutkan  ke  anak  yang  kedua I Made Mas Laksmana Putra lalu ke anak yang ketiga I Nyoman Mas Kresna Dana Putra dengan melakukan  hal  yang  sama  yaitu  dengan  membekap  hidung  dan  mulutnya  hingga  tidak  bernafas  dan sudah  tidak  ada  denyut  nadi  lagi.  Menimbang  bahwa  cara  terdakwa  untuk  melancarkan  aksi pembunuhan  terhadap  ketiga  korban  secara  bergantian  merupakan  perbuatan  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum  bagi  ketiga  korban.  Menimbang  bahwa  terdakwa  melakukan  tindakan  tersebut  dikarenakan terdakwa  takut  berpisah  dengan  ketiga  korban  karena  ancaman  dari  suami  terdakwa  yang  akan menceraikan terdakwa dan akan memisahkan terdakwa dengan ketiga korban.
Terdakwa  banyak  mempunyai  masalah  dalam  kehidupan  rumah  tangganya  sehingga  membuat terdakwa  mengalami  depresi  berat,  sebagaimana  Surat  Keterangan  Ahli  Kedokteran  Jiwa  Nomor: R/234/V/2018/Rumkit  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  dr.  I  Made  Oka  Sumadi,  SPKJ,  setelah dilakukan pemeriksaan Psikiatri terhadap terdakwa di RS. Bhayangkara Denpasar didapatkan bahwa: pada  pemeriksaan  pertama  tanggal  12  April  2018,  pasien  ating  karena  rujukan  dari  RS.  Sanglah dengan diagnosa depresi berat dengan gejala psikotik. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  ke-2  “melakukan  kekerasan  terhadap  anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat(2)  mati,  apabila  yang  melakukan  penganiayaan  tersebut  orang  tuanya”,  sudah terpenuhi  di  dalam  perbuatan  terdakwa.  Dari  pertimbangan  yang  telah  dilakukan  Majelis  Hakim, terungkap  terdakwa  sudah  memenuhi  seluruh  unsur  Pasal  80  ayat  (3),  (4)  Undang-undang  No  35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  terdakwa  secara  sah  telah melakukan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  yang  menyebabkan  kematian  dan  dari pertimbangan hakim diatas juga dapat diketahui hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa tindak  pidana pembunuhan masuk ke dalam bab kejahatan  terhadap  nyawa  pada  kitab  Undang-undang  hukum  pidana,  kejahatan  ini  berupa  tindakan yang menyerang nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP.  Jika  korban  dari  pembunuhan  merupakan  seorang  anak,  maka  berbeda  lagi  aturan  yang diberlakukan.  Tindak  pidana  pembunuhan  anak  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  dengan  sengaja dan  dengan  melawan  hukum  yang  bertujuan  menghilangkan  nyawa  seorang  anak.  Dalam  KUHP, tindak  pidana  ini  telah  diatur  dalam  Pasal  341,  342,  dan  343  KUHP.  Berdasarkan  putusan  No. 80/Pid.Sus/2018/PN  Gin  yang  penulis  teliti,  bahwa  dalam  putusan  tersebut  merupakan  kasus kekerasan yang menyebabkan kematian  terhadap anak. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (3), (4) UU No 35 tahun 2014 Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan  hakim  pada  putusan  tersebut  didasari  oleh  pertimbangan  fakta-fakta  hukum  yang diperoleh  saat  persidangan.  Hakim  juga  mempertimbangkan  kondisi  kejiwaan  terdakwa  yang  pada saat terdakwa melakukan aksinya, terdakwa mengalami depresi yang telah dibuktikan dengan adanya surat rujukan dari rumah sakit. Atas segala pertimbangan tersebut, barulah hakim dapat menjatuhkan putusan  terhadap  terdakwa,  apakah  hukuman  yang  dijatuhkan  dan  berat  ringannya  hukuman  yang akan dijatuhkan.

## 2. Saran
Berkaitan  simpulan  penelitian  di  atas,  adapun  saran  disampaikan  peneliti  adalah  hendaknya  pelaku sadar atas apa yang telah diperbuat dan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dapat membuat jera  dan  tidak  akan  mengulangi  kesalahan  yang  sama.  Dengan  pelaku  bertingkah  laku  baik  dalam segala  proses  hukum,  hakim  dapat  mempertimbangkan  hal  tersebut  sebagai  hal  yang  dapat meringankan hukumannya. Untuk masyarakat, hendaknya peduli dan aktif dalam setiap kegiatan yang berhubungan  dengan  usaha  perlindungan  anak,  seperti  suatu  komunitas  yang  memberikan  edukasi tentang  anak  atau  lain  sebagainya.  Diharapkan  kepada  pemerintah  supaya  semakin  gencar  dalam menegakkan  aturan-aturan  hukum  yang  berkaitan  tentang  perlindungan  anak  yang  sekiranya  mampu memberi perkembangan yang lambat laun semakin meningkat baik bagi perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arrasjid, C. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Sinar Grafika.
Darmayasa,  I.  W.  E.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (2), 104–109. Ferdian, A. C. dan A. (2014). Tindak Pidana Pemalsuan . Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Kardiyasa,  I. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Pidana Terhadap Ujaran  Kebencian (Hate Speech). Jurnal Analogi Hukum , 2 (1), 78–82. Lamintang, P. A. . (1997). Dasar-DAsar Hukum Pidana Indonesia Bandung . Citra Aditya Bakti. Mentari,  B.  M.  R.  (2020).  Saksi  Pidana  Pembunuhan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana dengan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Hukum , 22 (1), 24–30.
Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta. Rineka Cipta.
Rusnama,  I.  N.  S.  A.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Sugiartha,  I.  N.  G.  (2019).  Sanksi  Pidana  Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). Jurnal Analogi Hukum , 1 (3), 384–389.
Samosir. (2012). Hukum Pidana Indonesia . Media Pustaka. Jakarta Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika.