Jurnal  Ilmu  Hukum  “THE  JURIS”  Vol.  V,  No.  1,  Juni  2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT DAN DOKTER MENOLAK PASIEN KURANG MAMPU BERDASARKAN UU NO 36 TAHUN 2009
Brata Yudha Purba * 1 , Felix Michael Martua Sitorus 2 , Sonya Airini Batubara 3 1,2,3 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia bratapurba72@gmail.com 1 , felixsitorus@gmail.com 2 , sonyaairinibatubara@yahoo.com 3
Naskah diterima: 29 April 2021; revisi:  30 Mei 2021; disetujui: 15 Juni 2021

## ABSTRACT
Health is the right of all human beings, which means that everyone has the same right to obtain health  services  whose  health  quality  is  safe  and  affordable.  One  of  the  developments  in  the health  sector  has  a  great  degree  of  development  in  the  development  of  human  resources because everyone has the right to obtain medical services, even those who are less fortunate. In a bad service doctors and hospitals or said to be a denial of medical services to patients in need is often called malpractice. Countermeasures against refusal to provide medical service actions in order to tighten the imposition of sanctions on doctors and hospitals based on Law Number 36  of  2014  concerning  Health  Workers.  The  hospital  leadership  is  responsible  if  there  is  a violation that is in accordance with the law No. 36 of 2009 concerning health. In addition to criminal  liability,  civil  liability  can  also  be  needed  because  the  injured  party  can  obtain compensation in the form of compensation from hospitals that do not provide hospital services that result in losses for others.
Keywords: Health, refusal of medical services, accountability
* Alamat korespondensi: Universitas Prima Indonesia E-mail: bratapurba72@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Indonesia  adalah  sebagai  negara  berkembang  yang  mempunyai  kewajiban  untuk melaksanakan yang disepakati oleh beberapa negara. dan kesehatan masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dan melakukan penelitian terhadapa status kesehatan. Dalam permasalahan kesehatan  masyarakat  pemerinta  wajib  dan  harus  berkewajiban  memastikan  warga  negaranya tidak sakit dan juga wajib  memenuhi semua hak-hak masyarakat atas kehidupan yang sehat dan harus diselenggarakannya kondisi-kondisi yang menentukan kesehatan rakyat tampah membuat harga  meningkatnya  biaya  rumah  sakit  karna  itu  dapat  membunuh  masyakat  yang  kurang mampu secara berlahan-lahan karena kurangnya biaya. Dan kesehatan telah menjadi bagian dari kehidupan  masyarakat,  dan  negara  harus  menjalankan  negara  harus  memenuhi  azas pembangunan kesehatan seperti yang tertuliS dalam pasal 2 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  kesehatan  yaitu  “pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  dengan  berasaskan perikemanusian,  keseimbangan,  manfaat,  perlindungan  penghormatan  terhadap  hak  dan kewajiban,  keadilan,  gender,  dan  nondikriminasi  dan  norma-norma  agama”.    Hukum  adalah gejala masyarakat yang karenanya perkembangan hukum akan timbulnya, berubahnya dan atau lenyapnya  yang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat.  Perkembangan  hukum  adalah  kaca dari perkembangan masyarakat. 1
Pembangunan  kesehatan  adalah  sebagai  bagian  dari  pembangunan  nasional,  didalam pembangunan    nasional  ini  bertujuan  juga  yang  ini  mendapatkan  yang  ingin  dicapai  yang artinya  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  optimal.  Salah  satu  pembagunan dibidang kesehatan memiliki derajat besar dalam pembangunan dalam pembinaan sumber daya manusia  karena  setiap  orang  memilii  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  medik  sekalipun  itu yang  kurang  mampu.  Dalam  organisasi  berbagai  sumber  daya  yang  semua  berasal  dari masyarakat  untuk  promosi  kesehatan,  mencegah  penyakit  dan  keterjaminan  akses  pelayanan kesehatan yang diperlukan suatu dukungan kebijakan yang bersifat teknis dan lebih operasional dan  upaya-upaya  perlindungan  dan  peningkatan  status  kesehatan  masyarakat  sehingga  tujuan pembangunan nasional dapat terwujud secara sempurna atau kata lain optimal.
Secara  konseptual  pertanggungjawaban  adalah  suatu  perbuatan  yang  harus dipertanggungjawabkan  oleh  masyarakat  atas  perbuatan  yang  diperbuat  dan  hal  ini  harus dipastikan  dahulu  kenyataannya  sebagai  pembuat. 2 Rumah  sakit  adalah  tempat  untuk menyediakan  pelayanan  kesehatan  untuk  upaya  kesehatan  yang  bersifat  penyembuhan  dan pemulihan pasien dan keselamatanyang diberikan pihak rumah sakit dan pasien 3 Dibeberapa negara-negara  maju  sering  terjadi  tuntutan  hukum  terhadap  dokter  dan  rumah  sakit  supaya dapat  membiayai  proses  hukum  para  dokter  dan  rumah  sakit  tersebut  sering  menggunakan jasa  asuransi.  Karena  semakin  tinggnya  resiko  tuntutan  hukum  dapat  menyebabkan  tinggi juga  biaya  dari  premi  asuransi,  dan  dampak  dari  ini  adlaha  profesi  dokter  menjadi  profesi yang sangat mahal karena dokter dan rumah sakit memasukkan biaya yang harus ditanggung pasien yang kurang mampu dan ini merugikan semua pihak.
Tindakan medis merupakan suatu tindakan profesional oleh dokyer terhadap pasien yang bertujuan untuk meningkatkan atau menghikangkan dan mengurangi penderitaan yang meberikaan pelayanan kesehatan yang berinteraksi antara dokter dan pasien yang melahirkan hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak.6  Pasien  merupakan  orang  yang  memiliki kelemahan mentalnya yang menyerahkan penawasan dan perawatannya untuk menerima dan mengikuti  pengobatan  yang  ditetapkan  oleh  prabowo.  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 2009 tentang rumah sakit mengatur segala hal yang berhubungan dengan rumah sakit yang termasuk adalah sumber daya manusiannya .
Di  indonesia  sering  terjadi  tuntutan  hukum  terhadap  dokter  karena  menolak memberikan  medis  dan  hal  ini  juga  disebut  sebagai  tuntutan  malpraktik,  yang  termasuk terhadapa dokter yang berpraktik dirumah sakit dan pihak-pihak yang berwenang tidak langsung
1 Hunt, the sociologicl movement in law , 1978, London, billing & sows. Hal 90
2 https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses tanggal 17 juni 019
3 Azrul Azwal, Pengantar administrasi negara , 2004, jakarta ;Binarupa Aksaran hal 66
Jurnal  Ilmu  Hukum  “THE  JURIS”  Vol.  V,  No.  1,  Juni  2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mengambil  langkah-langkah  antisipatif.  Profesi  dokter  diindonesia  sebenarnya  dapat berkembang sama seperti negara maju dan masyarakat diindonesia yang kurang mampu makin sulit  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  karena  dokter  dan  rumah  sakit  harus menanggung  semua  biaya  hukum  yang  tinggi.  Dokter  didalam  profesinya  wajib  memberikan pelayanan  medik. 4 Berbagai  kejadian  tuntutan  hukum  yang  dapat  mengurus  kantong  dan membuat yang kurang mampu makin stress, merusak nama dan melelahkan yang pada akhirnya akan mengakibatkan usaha rumah sakit sebagai bidang usaha.
Mulanya profesi dokter dianggap sebagai suatu profesi yang sangat disanjung- sanjung kerena  kemampuannya  untuk  meengetahui  semua  hal-hal  yang  tidak  tampak.  Rumah  sakit digunakan sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan yang artinya bagian dari sumber daya kesehatan yang diperlukan semua masyarakat dan diperlukan dalam mendukung penyelenggara upaya kesehatan. Dan dikatakan juga seorang dokter dianggap sebagai rohaniawan yang dpaat menyembuhkan  pasien  dengan  doa-doa. 5 Masyarakat  terhadap  profesi  dokter  merupakan pertanda  bahwa  sebagaian  masyarakat  yang  belum  puas  terhadap  pelayanan  medis  dan pengabdian  profesi  dokter  terhadap  seluruh  warga  masyarakat  dan  ketidakpuasan  para  pasien dan  keluarga  pasien  terhadap  pelayanan  dokter    karena  harapan  masyarakat  kadang  tidak dipenuhi  oleh  dokter  tersebut.    Dan  memang  pada  hakikatnya  rumah  sakit  juga  berfungsi sebagai  tempat  pemulihan  dan  juga  penyembuhan  penyakit  yang  berfungsi  memiliki  makna tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejateraan seluruh warga negara.

## METODE PENELITAN
Jenis  perpustakaan  yang  digunakan  adalah  penelitian  secara  yuridis  normatif  yaitu penelitian  kepustakaan  karena  penelitian  ini  hanya  bertujuan  pada  peraturan-peraturan  tertulis sehingga  penelitian  ini  sangat  erat  hubunganya  dengan  perpustakaan  karena  disebabkan dibutuhkannya  data-data  yang  bersifat  sekunder.  Dan  penelitian  ini  menggunakan  peraturan perundang-undangaan  yang  berlaku  yang  bersangkut  paut  dan  isu  hukum  yang  sedang ditangani. 6 Sumber bahan hukum yang dapat digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh sumbernya telah ada sebelumnya atau perpustakaan dengan cara mengumpulkan data yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  beerta  makalah  atau  artikel yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Teknik  pengumpulan  data  sekunder  diperoleh dengan studi keputakaan (buku-buku) dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ( library research ). Studi kepustakaan digunakan  terutama  untuk  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  melalui  pengkajian  terhadap peraturan  perundang-undangan,  tulisan-tulisan  huum,  beserta  hasil  penelitian  yang  berkaitan dengan  tulisan  ini.  Dan  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  analisis kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penanggulangan  Secara  Hukum  Bagi  Dokter  Dan  Rumah  Sakit  Yang  Menolak Memberikan Tindakan Medis Bagi Pasien Yang Kurang Mampu (Menurut Uu No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)
Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap semua orang yang dijamin didalam Undang- Undang Dasar 1945 untuk melakukan peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan ataupun kelompok  masyarakat  yang  secara  keseluruhan.  Didalam  penyelenggara  kesehatan  dirumah
4 Munir Fuady, Aspek hukum malpraktek dokter , 2005 (Bandung; PT Citar aditya) Hal 1
5 Endang  kusuma  astuti, transaksi  terapeutik  dalam  upaya  pelayanan  medis  dirumah  sakit ,  2009,  ( Bandung ; PT Citra bakti)), hal. 4
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 2005, (Jakarta; kencana media Group) hal.35
sakit  sangat  mencakup  yang  namanya  segala  aspeknya  yang  berkaitan  dengan  pemeliharaan kesehatan. 7
Pelayanan  kesehatan  diperoleh  dari  tingkat  puskesmas,rumah  sakit  mum  atau  swasta, klinik  dan  lainnya  yang  berhubungan  dengan  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  diharapkan dpaat  mengoptimalkan  dan  memaksimalkan.dan  didalam  meningkatkan  pelayanan  kesehatan sangat  dibutuhkan  tenaga  kesehatan  yang  baik,  terampil  dan  fasilitas  rumah  sakit  yang  baik tetapi  sangat  banyak  dinegara-negara  maju  sekalipun  di  indonesia  tidak  memnuhi  kriteria tersebut dan hal ini dapat menyebabkan kerumitan sistem pelayanan kesehatan.
Rumah  sakit  memang  saat  ini  menjadi  harapan  satu-satunya  masyarakat  untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  pada  dasarnya  didalam  keadaan  darurat  fasilitas kesehatan masyarakat wajin memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelematan nyawa semua pasien  dan  harus  mencegah  kecatatan  terlebih  dahulu  .  hal  ini  ditegaskan  didalam  undang- undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang diartikan  bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dilarang menolak pasien yang didalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien.
Dalam keadaan darurat rumah sakit sering menetapkan anggaran yang sudah ditetapkan. Sangat perlu diketahui sanksi pidana bagi rumah sakit yang tidak segera menolong pasien yang sedang dalam keadaan darurat. Berdasarkan pasal 109 ayat 1 dan ayat 2 UU kesehatan bahwa pelayanan  kesehatan  yang  melakukan  praktik    yang  dengan  sengaja  tidak  memberikan pertolongan  pertama  terhadap  pasien  yang  berada  dalam  gawat  darurat  sebagaimana  diatur dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan den denda paling banyak  RP.200.000.000,00  (  Dua  Ratus  Juta  Rupiah)  dalam  hal  tersebut  mengakibatkan terjadinya  kecatatan  atau  kematian,  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  atau  tenaga kesehatan  terjadi  dipidana  penjara  paling  lama  10  Tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah).
Rumah  sakit  diwajibkan  melayani/  memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap  pasien yang  dengan  kondisi  darurat  tampa  mempertimbangkan  biaya  dan  jaminan  kesehatan  pasien, pasien  peserta  jaminan  kesehatan  dapat  mendapatkan  pelayanan  kegawatdaruratan  dirumah sakit yang belum bekerjasama dengan  badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dapat  mendapatkan  kesehatan  dan  tidak  dikenakan  biaya  apapun,  sehingga  masyarakat  yang tidak  mampu  tidak  takut  kerumah  sakit  tanpa  memikirkan  biaya  karena  dinegara-negara  maju contohnya  Amerika  Serikat  memberikan  pelayanan  kesehatan  harus  membayar  uang  muka terlebih  dahulu.  Semua  rumah  sakit  baik  yang  sudah  bekerjasama  dengan  BPJS  kesehatan wajib.  memberikan  pelayanan  gawat  darurat  pada  pasien  yang  membutuhkan.  Bagi  peserta BPJS  kesehatan  tersebut  tidak  boleh  ditagih  biaya,  karena  sebenarnya  rumah  sakit  dapat menagihkan pelayanan kegawatdaruratan pasien.
Secara  khusus  letak  sifat  melawan  hukum  perbuatan  malpraktik  tidak  selalu  sama, bergantung pada kasus terutama syarat yang terjadi menajadi penyebab timbulnya malpraktik. Faktor  sebab  dalam  kasus  malpraktik  selalu  ada  yaitu  timbulnya  akibat  yang  merugikan kesehatan atau nyawa pasien. 8
Peraturan  ini  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  44  tahun  2009  tentang  rumah sakit 9 dan  Undang-Undang  tentang  kesehatan  yang  mewajibkan  rumah  sakit  untuk mengutamakan  penyelematan  nyawa  pasien  dan  tidak  boleh  meminta  uang  muka.  Untuk memberikan  sanksi  tersebut  kemenkes  akan  melakukan  penelusuran  terhadap  kejadian  yang dilakukan audit medis. saat ini banyak sorotan  masyarakat yang muncul terhadap profesi dokter yang  mengambarkan  bahwa  semua  masyarakat  belum  puas  dengan  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  oleh  dokter  dan  rumah  sakit.  Kritikan  masyarakat  terhadap  dokter  dan  rumah  sakit merupakan  salah  satu  pertanda  bahwa  didalam  saat  ini  sebagian  dari  masyarakat  belum  puas terhadap pelayanan medis dan pengabdian profesi dokter di seluruh masyarakat. ketidakpuasan
7 Cecep Triwibowo, etika dan hukum kesehatan , 2014, (yogyakarta;nuha medika,). Hal. 16
8 Adani, Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 2010, Jakarta ,Hal 22
9 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
Jurnal  Ilmu  Hukum  “THE  JURIS”  Vol.  V,  No.  1,  Juni  2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pasien  dari    keluarga  terhadap  pelayanan  dokter  dan  rumah  sakit  karena  harapan-harapannya tidak dapat dipenuhi oleh dokter.
Dalam  suatu  buruknya  pelayanan  dokter  dan  rumah  sakit  atau  dikatakan  sebagai penolakan  pelayanan  medis  terhadap  pasien  yang  membutuhkan  dapat  dikatakan  juga  sebagai malpraktek.  Malpraktek  diartikan  juga  sebagai  adanya  unsur  kesalahan  tenaga  kesehatan  atau dokter  disebabkan  karna  tidak  mempergunakan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  sesaui dengan  profesi  yang  dimilikinya  dan  dapat  mengakibatkan  pasien  terluka  atau  bahkan meninggal dunia. Malpraktek bersifat pidana  yang terjadi jika ada peristiwa penolakan pasien yang membutuhkan dengan berbagai alasan, yang salah satunya ketidakmampuan pasien dalam membayar biaya rumah sakit atau jasa rumah sakit, pengobatan dan perawatan dll.  Malpraktek yang seperti ini sering terjadi karena  tidak adanya pemenuhan kewajiban yang ditentukan oleh hukum dan rumah sakit dalam memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang datang sehingga  hal  ini  dapat  mengakibatkan  kematian  ataupun  cacat.  Tindakan  mapraktek  dibidang kesehatan  terjadi  apabila  telah  melanggar  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang kesehatan.  Dalam  hal  itu  disebut  tenaga  kesehatan  dan  rumah  sakit  dilarang  menolak  pasien yang membutuhkan pertolongan pertama pada pasien dengan alasan apapun itu.
Pertanggungjawaban secara perdata dapat dilakukan juga sehingga dapat mendapatkan ganti  rugi  dari  dokter  beserta  rumah  sakit  yang  melakukan  penolakan  terhadap  orang  yang membutuhkan atau yang kurang mampu dalam pelayanan medis. penolakan medis dari dokter dan  rumah  sakit  adalah  tindakan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain  dan  juga tindakan melanggar hukum. Hal ini terdapat dipasal 136 kitab undang-undang hukum perdata bahwa  “  tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  terhadapa  orang  lain mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  kaewna  kesalahan-kesalahan  nya  untuk  dapat mengganti  semua  kerugian  yang  diakibatkan  dokter  dan  rumah  sakit  dalam  memberikan pelayanan medis.
Penanggulangan  masalah  kesehatan  memang  harus  dilakukan  dengan  pendekatan dibidang  medis  dan  bidang  yuridis  yang  dituangkan  dalam  hukum  kedokteran  ( medical  law) yang diperluas menjadi hukum kesehatan tidak semata-mata dengan hukum umum kecuali suatu peristiwa yang terjadi tapi tidak menyangkut profesi. Pendekatan medis terintegrasi harus dapat dikembangkan  secara  terpadu  sehingga  penyelesaian  masalah  pelayanan  kesehatan  lebih proporsional  dan  tidak  terjadi  krisis  pelayanan  kesehatan.  Pemerintah  indonesia  dalam meningkatkan  kesehatan  masyarakat  telah  membuat  undang-undang  dan  peraturan-peraturan lainnya  untuk  mengantur  pelayanan  kesehatan  termasuk  dokter  dan  rumah  sakit  supaya menghasilkan  pelayanan  yang  optimal  dan  masyarakat    nyaman  akan  pelayanan  dokter. Undang-undang  yang  dibuat  terdapat  antara  lain;  Undang-undang  No  29  Tahub  2004  tentang praktik  kedokteran,  undang-undang  No  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan.    Peraturan memperoleh  tentang  kewajiban  klinis,  komite  medik  dan  beberapa  akreditasi  masyarakat  dan paling utama untuk menyelamatjan keselamatan pasien.
Suatu  bentuk  penyelesaian  dengan  pendekatan  secara  medis  dan  yuridis  dapat diperhatikan pasien dalam pelayanan kesehatan dengan 3 doktrin utama . Dalam hal ini ketiga doktrin sangat berkaitan. Pelayanan kesehatan tersebut harus diselenggarakan dengan baik dan cermat. Jika tidak akan timbul terjadinya penyebab permasalahan hukum yang mengakibatkan tuntutan hukum pidana dan atau gugatan perdata dan tindakan hukum administrasi.
Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum  pidana  yang  baik  dan  benar, pada  hakikatnya  tidak  dapat  di  lepaskan  dari  tujuan  penanggulangan  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan  terhadap  yang  membutuhkan.  Maksud  kebijakan  atau  hukum  politik hukum  pidana  identik  dengan  pengertian  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum pidana.disamping  itu  usaha  penanggulangan  kejahatan  lewat  pembuatan  undang-undang (hukum  )Pidana  yang  ada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  usaha  perlindungan masyarakat. Oleh karna itu kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari  kebijakan  atau  politik  sosial  (social  policy).  Kebijakan  hukum  pidana  dapat  mencakup ruang  lingkup  kebijakan  dibidang  hukum  pidana  materil,  dibidan  hukum  formal  dan  dibidang hukum pelaksanaan pidana.

## B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Dokter Rumah Sakit Yang Menolak Memberikan Tindakan Mendis Bagi Pasien Yang Kurang Mampu
Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu Ethos yang  merupakan  watak  kesusilaan  atau sering  disebut  juga  sebagai  adat  kebiasaan  dan  hal  ini  bersumber  dari  bahasa  latin    dari istilahnya mores  dan  ethos .  Hal  ini  diartikan  sebagai  kesopanan  dari  masyarakat  dan  tingkah laku  dari  manusia. 10 Kode  etik  rumah  sakit  merupakan  susunan  cara  yang  dimuat  sebagaian rangkaian nilai dan norma dalam kegiatan rumah sakit yang berarti dijadikannya suatu pedoman bagu  semua  pihak-pihak  yang  terlibat  dan  yang  berkepentingan  dalam  membuat  program penyelengaraan dan pengelolaan rumah sakit. 11 Adapun peraturan tingkah laku lain dari hukum, semua  peraturan  itu  mengandung  suatu  petunjuk  yang  sebagaimana  manusia  yang  bertindak tanduk  yang  dapat  menimbukkan  kewajiban  yang  sebgaaimana  kita  tangkap  dengan  istilah etika. 12
Etika  dan  profesi  tenaga  kedokteran  merupaka  seperangkat  perilaku  para  dokter  dan dokter  gigi  dalam  hubungannyya  dengan  pasien,  keluarga  besrta  masyarakat  .  perilaku  para anggota  profesi  disusun  dalam  organisasi  profesinya  masing-masing  bersama  pemerintah menjadi  kode  etik  profesi  yang  bersangkutan.  Fungsi  kode  etik  adalah  sebagai  pedoman perilaku  bagis  para  pengembangan  profesi,  kode  etik  merupakan  norma  etika  yang  dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, sebagai penceah campur tangan pihak lain dan sebagai pencegah  kesalahan-kesalahan  pemahaman  dan  konflik,  dan  kode  etik  memuat  hak  dan kewajiban  profesional  anggotanya  sehingga  setiap  anggota  profesi  dapat  mengawasi  apakah kewajiabn profesi telah terpenuhi. 13
Pengaturan sanksi pidana secara umum diatur dalam beberapa pasal dari KUH Pidana dan dalam pengaturan secara khusus dapat dijumpai pada pasal 190  sampai dengan pasal 200 Undang-undang  No  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan 14 .  Oleh  sebab  itu  Undang-undang kesehatan  memungkinkan  diajukan  tutntutan  kepada  tenaga  kesehatan  yang  melakukan kesalahan  atau  kelalaian  ketika  menjalankan  tugas  pelayanan  kesehatan.  Tuntutan  itu  berupa gugatan untuk membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya dan dasar peraturan yang terdapat dalam undang-undang tentang kesehatan yaitu pasal 58 ayat 1 yang berbunyi ‘‘ setiap orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seorang  tenaga  kesehatan  dan  penyelenggara kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  pelayanan kesehatan yang diterimanya”
Hukum medis di indonesia belum lama berkembang dengan dasar hukum yang tertulis yang  dikaitkan  dengan  pasal-pasal  yang  terdapat  didalam  hukum  pidana  dan  hukum  perdata. Pedoman prinsip tersendiri yang tidak berlaku bagi cabang ilmu hukum dinamakan juga hukum medik,  ukuran  kesalahan  dari  hukum  medik  adalah  adanya  suatu  kelalaian  dalam  melakukan suatu  tindakan  medik.  Tugas  profesi  dokter  adalah  dokter  berkecimpung  dalam  bidang  yang tidak seluruhnya tepat.
Didalam  kemajuan  teknologi  perubahan  zaman  sudah  diperlukan  dan  berbagai globalisasi    harus  memaksa  dokter  dan  rumah  sakit  memperketat  kembali  hubungan  pasien dengan  dokter.  Tenaga  medis  yang  bekerja  dirumah  sakit  harus  mempunyai  peran  penting dalam  mendukung  manajemen  mutu  dan  biaya-biaya  tersebut.  Adanya  kemauan  dari  semua masyarakat untuk memperoleh hak – hak nya, dan hal ini memperoleh tuntutan bagi manajemen rumah  sakit  agar  dapat  mengontrol  dengan  ketat  perilaku  tenaga  medis.  dan  disisi  lain  rumah sakit juga harus menyenangkan para tenaga medis atau dokter agar mau memperhatikan pasien dengan  baik.  Rumah  sakit  berstatus  badan  hukum  karena  terbebani  hak  dan  kewajiban  atas tindakan yang dilakukan.
10 Bahder johan, hukum kesehatan , 2005, Jakarta Hal 9
11 Http;emiritonggal23.blogspot.com/2010/01defenisietika. Diakses tangga 23 maret 2020
12 Alpeldorn, pengantar ilmu hukum,2000, jakarta P.T.Pradmya, hal.22
13 https://www.saksi pidana yang dilakukan dokter diakses tanggal 23 Februari 2020
14 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
Jurnal  Ilmu  Hukum  “THE  JURIS”  Vol.  V,  No.  1,  Juni  2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hubungan  dokter  pasien  dan  juga  rumah  sakit  merupakan  hubungan  dari  segi  tiga dimana  hubungan  pasien  dengan  dokter,  semua  hubungannya  merupakan  perikatan  antara pasien dengan dokter dengan rumah sakit dan perikatan tersebut sebagian berdasrkan perjanjian bersegi dua sehingga pihak- pihak yang berkaitan salling mempunyai hak dan kewajiban. Dan menurut penulis hubungan tersebut akan menjadi rumit karena berhubungan juga dengan pihak- pihak lain contohnya tenaga medis lainnya atau pemasok alat kesehatan) ini juga akan terlibat dalam terjadinya peristiwa yang akan menimbulkan suatu kerugian terhadap pasien-pasien yang membutuhkan.

## KESIMPULAN
penanggulangan  terhadap  penolakan  pemberian  tindakan  medis  terhadap  yang  kurang mampu  untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  penerima  pelayanan kesehatan,  dokter  (profesi  medis)  permasalahan  dalam  profesi  medis  sangat  rumit  maka  perlu kebijakan untuk melakukan pencegahan terhadap kelalaian sangat diperlukan . Pertanggungjawaban  menolak  memberikan  tindakan  medis  temasuk  perbuatan  melawan hukum. maka Pimpinan rumah sakit harus bertanggungjawab jika terjadinya pelanggaran yang sesuai diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

## REFERENSI BUKU
Alpeldorn, Pengantar Ilmu Hukum , 2000, Jakarta P.T.Pradmya Adani, Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, 2010, Jakarta Bahder Johan, hukum kesehatan , 2005, Jakarta Cecep Triwibowo, Etika Dan Hukum Kesehatan , 2014, Yogyakarta: Nuha medika Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Dirumah Sakit,
2009, Bandung: PT Citra Bakti
Hunt, The Sociologicl Movement In Law , 1978, London, Billing & Sows.
Munir Fuady, Aspek hukum malpraktek dokter , 2005, Bandung; PT Citar aditya Muhammad Sadi, Etika Hukum Kesehatan , 2015, Jakarta: Prenada media Group Bahder Johan, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter , 2000, Jakarta: Rineka Cipta Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 2005, Jakarta: kencana media Group
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

## INTERNET
Http://emiritonggal23.blogspot.com/2010/01defenisietika. Diakses tanggal 23 maret 2020 https://www.saksi pidana yang dilakukan dokter diakses tanggal 23 Februari 2020 https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses tanggal 17 juni 2020