Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018, 160-167

## Analisis Kepatuhan Atas Penerapan Internet Corporate Reporting (ICR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Dessy Noor Farida
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo *Email korenpondensi: dessy_nf@walisongo.ac.id

## Abstract
In  the  digital  business  era,  having  a  high-quality  and  effective  website  is  one  of  the  priority  strategies  for many companies. Companies that have information on the company's website can make it easier for users to find  all  the  necessary  information  related  to  the  company  without  incurring  high  costs.  With  corporate reporting,  the  company  will  present  financial  information  in  a  timely  manner  to  convince  users  of  financial statements that the data available is relevant information. In order to increase transparency while increasing the  access  of  shareholders  and  other  stakeholders  to  the  information  of  issuers  or  public  companies  OJK (Otoritas  Jasa  Keuangan)  issues  regulations  related  to  the  website  of  the  issuer  or  public  company.  The results  of  this  study  indicate  that  Islamic  banks  have  not  utilized  the  facilities  provided  on  the  website optimally. This is indicated by the ICR index average of Islamic banks which is still in the range of 51.1. The highest ICR index is owned by Bank Muamalat Indonesia with a score of 73.97 and the lowest ICR index is owned by Bank Mega Syariah bank with a score of 36.99.
Keywords : Internet Corporate Reporting, information disclosure, website, compliance, Islamic banking JEL Clasification: Islamic Accounting

## Abstrak
Dalam era bisnis digital, memiliki situs web berkualitas tinggi dan efektif adalah salah satu strategi prioritas bagi  banyak  perusahaan.  Perusahaan  yang  memiliki  informasi  di  situs  web  perusahaan  dapat  membuatnya lebih mudah bagi pengguna untuk menemukan semua informasi yang diperlukan terkait dengan perusahaan tanpa  menimbulkan  biaya  tinggi.  Dengan  pelaporan  perusahaan,  perusahaan  akan  menyajikan  informasi keuangan  secara  tepat  waktu  untuk  meyakinkan  pengguna  laporan  keuangan  bahwa  data  yang  tersedia adalah  informasi  yang  relevan.  Untuk  meningkatkan  transparansi  sambil  meningkatkan  akses  pemegang saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  ke  informasi  emiten  atau  perusahaan  publik  OJK  (Otoritas  Jasa Keuangan)  mengeluarkan  peraturan  yang  terkait  dengan  situs  web  penerbit  atau  perusahaan  publik.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  bank  syariah belum  memanfaatkan fasilitas yang  disediakan  di  situs  web secara  optimal.  Ini  ditunjukkan  oleh  rata-rata  indeks  ICR  bank  syariah  yang  masih  di  kisaran  51.1.  Indeks ICR  tertinggi  dimiliki  oleh  Bank  Muamalat  Indonesia  dengan  skor  73,97  dan  indeks  ICR  terendah  dimiliki oleh Bank Mega Syariah dengan skor 36,99.
Kata kunci: Internet Corporate Reporting, pengungkapan informasi, situs web, kepatuhan, perbankan syariah Klasifikasi JEL: Akuntansi Islam

## 1. Pendahuluan
Pertumbuhan  teknologi  dan  internet  yang semakin  cepat  membawa  perubahan  cara  bisnis perusahaan.  Teknologi  digunakan  dengan  efektif dan  efisien  dalam  membantu  kebutuhan  berbagai hal  oleh  para  penggunanya  termasuk  perusahaan. Pada  tahun  2017,  menurut  eMarketer  pengguna internet  di  Indonesia  mencapai  112  juta  orang. Diperkirakan  pada  tahun  2018,  pengguna  internet di  dunia  mencapai  3,6  miliar  orang,  yang setidaknya  akan  mengakses  internet  setidaknya sekali  seiap  satu  bulan.  Kemajuan  teknologi  dan semakin  berkembangnya  penggunaan  internet  di masyarakat mendorong perusahaan untuk melaporkan informasi keuangan dan non keuangannya  secara  langsung  dan  cepat  untuk memenuhi  kebutuhan  para  pengguna  laporan keuangan  di  seluruh  dunia.  Hal  ini  memudahkan para  pengguna  laporan  keuangan  untuk  dapat mengakses  informasi  yang  mereka  butuhkan secepat mungkin.
Dalam  era digital  business ,  memiliki  website yang  berkualitas  tinggi  dan  efektif  menjadi  salah satu  strategi  prioritas  bagi  perusahaan  (Debei, 2014).  Menurut  Almilia  (2009),  menempatkan informasi pada website perusahaan dapat mempermudah pengguna informasi dalam mencari segala informasi yang diperlukan terkait perusahaan tanpa mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Perusahaan yang  memiliki teknologi tinggi akan  melakukan  pelayanan  secara  online  dan menyajikan informasi keuangan secara tepat waktu untuk  meyakinkan  pengguna  laporan  keuangan bahwa  data  yang  tersedia  merupakan  informasi yang  relevan.  Menurut  Kieso et  al (2011)  banyak perusahaan  sekarang  ini  menggunakan  internet untuk  menyediakan  informasi  yang  lebih useful bagi para pengguna laporan keuangan. Perusahaan akan  berusaha  untuk  memberikan  informasi melalui  internet  untuk  mendapatkan  keuntungan seperti pemasaran yang bersifat global, mengurangi  biaya  untuk  pendistribusian  laporan keuangan  dalam  bentuk hard  copy ,  dapat mengkomunikasikan  informasi  lebih  luas  dan dapat  menjadi  sarana  untuk  berinteraksi  dengan para pemegang saham (Chiu, et al., 2002).
Internet  dapat  dijadikan  sebagai  media penyampaian  informasi  yang  penting  karena memiliki  berbagai  keunggulan  seperti  mudah menyebar,  tidak  mengenal  batas, real  time , berbiaya  rendah  dan  mempunyai  interaksi  yang tinggi  serta  diintegrasikan  dengan  teks,  angka, gambar,  animasi,  video  dan  suara.  Bagi  pihak perusahaan,  hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai keuntungan  tersendiri,  karena  internet  dapat dimanfaatkan  sebagai  media  dalam  menyediakan informasi  kepada  stakeholder  mengenai  gambaran kondisi  perusahaan,  informasi  keuangan  dan  lain
sebagainya  melalui  website  perusahaan  (Rizqiyah &  Lubis,  2017).  Hal  ini  memberikan  kemudahan akses  bagi  para  stakeholder  perusahaan  untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan dimanapun mereka  berada,  tanpa  harus  menunggu  atau menghubungi pihak perusahaan.
Pengungkapan informasi perusahaan di internet,  atau  yang  sering  disebut Internet
Corporate Reporting (ICR), merupakan penggunaan  internet  sebagai  sarana  yang  dipilih oleh  perusahaan  untuk  menyajikan  lebih  banyak informasi  kepada stakeholder .  Pengungkapan  ICR akan lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Hal ini merupakan salah satu wujud penerapan good corporate governance yang  berkualitas.  Dua  hal  yang  memastikan manajemen  berjalan  dengan  baik  adalah  adanya kemudahan  pemegang  saham  untuk  memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta adanya pengungkapan  secara  akurat,  tepat  waktu  dan transparan  terhadap  semua  informasi  kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder (Kaihatu, 2006).
Pada  tahun  2014,  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  dalam  “Roadmap  Tata  Kelola  Perusahaan Indonesia” telah merekomendasikan untuk mewajibkan perusahaan publik dalam mengungkapkan informasi material tertentu melalui  website  perusahaan,  karena  Pedoman Umum Good  Corporate  Governance (GCG)  di Indonesia  saat  itu  belum  mewajibkan  atau mendorong perusahaan untuk mengungkapkannya. BAPEPAM  LK  selaku  pengatur  pasar  modal sebelumnya  telah  mewajibkan  emiten  atau perusahaan  publik  untuk  memiliki  situs  web  dan menyediakan  informasi  secara  terbatas.  Oleh karena  itu,  OJK  telah  menyusun  Rancangan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Situs Web  emiten  atau  perusahaan  publik  yang  dengan begitu menandakan adanya keseriusan OJK dalam mengatur penerapan IFR di Indonesia (Rizqiyah & Lubis, 2017).
Dalam  rangka  meningkatkan  transparansi sekaligus  meningkatkan  akses  pemegang  saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi  emiten  atau  perusahaan  publik,  maka OJK pada tahun 2015 telah menerbitkan Peraturan OJK  Nomor  8/POJK.04/2015  tentang  Situs  Web Emiten  Atau  Perusahaan  Publik  (OJK,  2014). Dalam  peraturan  tersebut  OJK  mewajibkan  setiap emiten  untuk  memiliki  situs  web  perusahaan. Setiap  emiten  harus  menyajikan  semua  informasi yang  telah  di  atur  oleh  OJK,  yang  terdiri  atas informasi  umum  emiten,  infofrmasi  bagi  pemodal atau  investor,  informasi  tata  kelola  perusahaan, dan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.
Di Indonesia, peran  perbankan dalam perekonomian Indonesia lebih besar dibandingkan dengan  lembaga  keuangan  bukan  bank.  Peran perbankan  Indonesia  mencapai  87%  untuk memenuhi pendanaan khususnya perusahaan besar, sedangkan  peran  lembaga  keuangan  bukan  bank hanya 13% (Hardianto, et al., 2016). Dengan peran perbankan  di  Indonesia  yang  cukup  besar,  maka akan  banyak  stakeholder  yang  berkepentingan dengan  informasi  yang  disajikan  perbankan. Fungsi  bank  sebagai  media  intermediasi  dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya  kembali,  menuntut  bank  untuk dapat melakukan transparansi mengenai perkembangan usahanya kepada masyarakat luas.
Menurut  Republika  (2017),  pada  tahun  2016 pertumbuhan perbankan syariah mencapai 19,67% dan pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5,12 %,  tertinggi  sepanjang  keberadaan  perbankan syariah  di  Indonesia.  Berdasarkan  kajian  awal tahun  yang  dilakukan  oleh  ISEFID  ( Islamic Economic  Forum  for  Indonesian  Development ) perbankan  syariah  harus  terus  berbenah  dan memperbaiki kualitas layanan dan jaringan. Hal ini dikarenakan  peluang  bank  syariah  masih  cukup besar dan diharapkan bank syariah berperan dalam perekonomian  nasional.  Oleh  karena  itu,  bank syariah  tidak  boleh  terlepas  dari  perkembangan teknologi  yang  ada,  karena  dengan  menerapkan ICR  secara  optimal,  maka  diharapkan  dapat membantu  sektor  perbankan  syariah  dalam meningkatkan market share-nya.
Penelitian  terkait  dengan  ICR  di  Indonesia telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh  (Almilia,  2009a)  tentang  analisa  kualitas  isi financial and sustainability reporting pada website perusahaan go  public di  Indonesia  menemukan bahwa 62% perusahaan telah memiliki website dan banyak  perusahaan  yang  belum  memanfaatkan secara optimal pengungkapan informasi perusahaan  melalui  website  baik  untuk  informasi keuangan dan keberlanjutan perusahaan. (Fikrisani, 2015)  juga  melakukan  penelitian  terkait  dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan  ICR  pada  perusahaan  manufaktur pada  tahun  2013.  Penelitian  ini  membuktikan bahwa  kepemilikan  publik,  ukuran  auditor  dan
leverage  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan  ICR,  sedangkan  ukuran  perusahan dan tambahan modal disetor berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ICR. Penelitian yang  dilakukan  oleh  Rizqiyah  &  Lubis  (2017) tentang  penerapan internet  financial  reporting pada bank umum syariah di Indonesia menemukan bahwa  Bank  BNI  Syariah  berada  pada  peringkat pertama  dalam  skore  IFR  sebesar  63%  darii  70 item  yang  diujikan,  diikuti  BSM,  BRIS  dan  Bank Panin.  Rata-rata  skor    IFR  perbankan  syariah adalah 55%.
Penelitian  terdahulu  dilakukan  sebelum  di keluarkannya Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015  terkait  dengan  kewajiban  para emiten  untuk  memiliki  website.  Sehingga  ketika penelitian  terdahulu  dilakukan  sifatnya  masih penyajian  secara  sukarela.  Setelah  dikeluarkannya aturan  tersebut,  maka  semua  perusahaan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  wajib  untuk memiliki  situs  web  perusahaan.  Penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan OJK, yang telah di terapkan selama 2 tahun dari  penetapan  peraturan  tersebut,  khususnya  di Bank Syariah yang ada di Indonesia .
1. Rumusan Masalah
Internet Corporate
Reporting (ICR) merupakan  salah  satu  media  bagi  perusahaan untuk  memberikan  informasi  kepada  stakeholder secara  transparan  dan  kredibel  melalui  website perusahaan.  Di  Indonesia  telah  diatur  oleh  OJK maupun BAPEPAM LK terkait dengan kewajiban perusahaan  publik  untuk  memiliki  website perusahaan dan memberikan laporan yang diperlukan  oleh  para  stakeholder.  Sehingga  akan meningkatkan  transparansi  dan  meningkatkan kepercayaan  para  pemegang  saham  terhadap perusahaan.
Perkembangan  bank  syariah  yang  masih potensial  di  Indonesia  dan  peran  penting  bank syariah  sebagai  lembaga  intermediasi  dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya  kembali,  menuntut  bank  untuk dapat melakukan transparansi mengenai perkembangan usahanya kepada masyarakat luas.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  rumusan permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Bagaimana  tingkat  kepatuhan  Bank  Umum Syariah  di  Indonesia  terkait  dengan  aturan
kewajiban  perusahaan  publik  untuk  memiliki website?
b. Bagaimana  tingkat  pengungkapan  Bank Umum Syariah terkait dengan informasi yang wajib di sajikan didalam website?

## 2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah a. Untuk  mengetahui  tingkat  kepatuhan  Bank Umum  Syariah  di  Indonesia  terkait  dengan aturan  kewajiban  perusahaan  publik  untuk memiliki website.
b. Untuk  mengetahui  tingkat  pengungkapan Bank Umum Syariah terkait dengan informasi yang wajib di sajikan didalam website.
3. Tinjauan Pustaka Compliance Theory Compliance
diartikan sebagai suatu kepatuhan  yang  didasarkan  pada  harapan  akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari  hukuman  yang  mungkin  dijatuhkan  (Kelman, 1956).  Menurut  Tim  penyusun  Kamus  Pusat Bahasa,  kepatuhan  berarti  sifat  patuh,  ketaatan. Kepatuhan  merupakan  bentuk  perilaku  yang berasal dari dorongan dalam diri manusia.
Teori  kepatuhan  dapat  mendorong  seseorang untuk  lebih  mematuhi  peraturan  yang  berlaku. Demikian  juga  dengan  peraturan  yang  telah dikeluarkan  oleh  OJK,  semua  perusahaan  publik akan berupaya untuk mematuhi semua aturan yang berlaku.  Dalam  aturan  tersebut,  Otoritas  Jasa Keuangan juga mengatur terkait dengan ketentuan sanksi  yang  diberikan  kepada  pihak  yang  tidak mematuhi  peraturan.  Saksi  yang  diberikan  dapat berupa  peringatan  tertulis,  denda,  pembatasan kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan  pendaftaran.  Sehingga  diharapkan dengan  adanya  sanksi  tersebut,  dapat  mengurangi ketidakpatuhan dari perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Indonesia.

## Agency Theory
Jensen  &  Meckling  (1976)  menyatakan bahwa  hubungan  keagenan  adalah  sebuah  kontrak antara  manajer  dan  investor.  Dalam  teori  ini, investor  sebagai  principal  merupakan  pihak  yang memberikan  mandat  kepada  pihak  lain  yang disebut  dengan  agen  (manajer)  untuk  dapat bertindak  atas  nama  agen  tersebut.  Perbedaan antara  prinsipal  dan  agen  akan  timbul  ketika investor  tidak  dapat  dengan  mudah  untuk memantau  kinerja  manajer.  Hal  ini  dikarenakan investor  tidak  memiliki  informasi  yang  cukup
mengenai kinerja agen, maka investor tidak pernah merasa  pasti  bagaimana  usaha  manajemen memberikan kontribusi pada hasil akhir perusahaan. Situasi yang demikian disebut sebgaai asimetri informasi.
Berdasarkan teori keagenan, laporan perusahaan  dibuat  oleh  pihak  manajemen  sebagai bentuk  pertanggung  jawaban  manajemen  kepada para  pemegang  saham.  Dalam  kedudukannya sebagai pihak yang memiliki informasi dan terlibat secara  langsung  dalam  aktivitas  perusahaan, manajemen  memiliki  intensif  untuk  melaporkan segala  sesuatu  yag  dapat  memaksimalkan  utilitas dirinya.  Dalam  konsep  teori  keagenan,  asimentri informasi  mendorong  dan  memotivasi  manajer untuk  bersikap  oportunistis,  yaitu  memanipulasi informasi kinerja yang dipublikasikannya.

## Signaling Theory
Signaling Theory atau teori signal menjelaskan bahwa perusahaan harus memanfaatkan  informasi  laporan  keuangan  untuk memberi  sinyal  positif  maupun  negatif    kepada pihak  eksternal  (Wolk,2001).  Dorongan  untuk mengungkapkan informasi ini muncul dari adanya informasi  yang  asimetri  antara  pihak  manajemen dengan para pemegang saham, dimana manajemen akan mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan  dengan  pemegang  saham.  Sehingga akan  memunculkan  adanya agency  cost . Agency cost ini  akan  dapat  di  minimalisir  salah  satunya dengan  pengungkapan  informasi  perusahaan  yang transparan dan akuntabel.
Signaling  theory dapat  digunakan  untuk memprediksi  kualitas  pegungkapan  perusahaan, yaitu  dengan  penggunaan  internet  sebagai  media pengungkapan  perusahaan  dapat  meningkatkan kualitas pengungkapan (Almilia, 2009b). Informasi  keuangan  maupun  informasi  non keuangan  akan  di  ungkapkan  oleh  perusahaan untuk  memberikan  sinyal  kepada  para  investor. Informasi  yang  positif  dan  dapat  dipercaya  akan mengurangi  ketidakpastian  mengenai  prospek perusahaan  di  masa  yang  akan  datang  sehingga dapat  meningkatkan  kepercayaan  dan  kredibilitas perusahaan.

## Pengungkapan
Secara  konseptual,  pengungkapan  merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Sedangkan secara teknis, pengungkapan merupakan  langkah  akhir  dari  suatu  proses
akuntansi  yaitu  penyajian  informasi  dalam  bentuk seperangkat  penuh  statement  keuangan.  Menurut Suwardjono  pengungkapan  sering  pula  dimaknai sebagai  penyediaan  informasi  lebih  dari  apa  yang dapat  disampaikan  dalam  bentuk  statement keuangan  formal  (Rizqiyah  &  Lubis,  2017). Terdapat dua jenis pengungkapan perusahaan yaitu pengungkapan  wajib  ( mandatory  disclosure )  dan pegungkapan sukarela ( voluntary disclosure ). Pengungkapan wajib merupakan jenis pengungkapan  yang  telah  diatur  menurut  undang- undang  pada  setiap  negara.  Di  Indonesia, pengungkapan  wajib  diatur  dalam  Keputusan Ketua  BAPEPAM-LK  Nomor  KEP-431/BL/2012 yang  menjelaskan  tentang  penyampaian  laporan tahunan  emiten  atau  perusahaan  publik.  Peraturan ini  menjelaskan  kewajiban  perusahaan  untuk memiliki website resmi, maksimal satu tahun sejak diberlakukannya  peraturan  ini,  serta  kewajiban untuk  menyampaikan  laporan  tahunan  dan memasukkannya  ke  dalam  website  perusahaan (Fikrisani, 2015). Aturan ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya atauran OJK nomor 8/POJK.04/2015  yang  berisi  kewajiban  emiten untuk  memliki  situs  web  dan  informasi  apa  saja yang  harus  dimuat  dalam  website  tersebut.  Ada  4 informasi  yang  wajib  dimuat  dalam  situs  web emiten  yaitu  informasi  umum  emiten,  informasi bagi  pemodal  atau  investor,  informasi  tata  kelola perusahaam  dam  informasi  tanggung  jawab  sosial perusahaan.
Pengungkapan sukarela merupakan penyampaian  informasi  secara  lebih  luas  diluar pengungkapan  wajib.  Perusahaan  secara  penih memegang  kendali  mengenai  hal  apa  saja  yang ingin  diungkapkan.  Berkembangnya  kebutuhan akan  informasi  yang  lengkap,  menyeluruh,  lebih detail  dan  tepat  waktu  dari  investor  semakin mendorong  perusahaan  untuk  mengembangkan tingkat  pengungkapan  sukarela.  Minat  investor yang  tinggi  terhadap  informasi  sukarela  dari perusahaan,  biasanya  yang  bersifat  good  news, sangat  mempengaruhi  keputusan  dan  pandangan investor  terhadap  perusahaan  tertentu  (Fikrisani, 2015).

## Internet Corporate Reporting
Internet  Corporate  Reporting merupakan pengungkapan  informasi  perusahaan  melalui internet.  ICR  merupakan  salah  satu  contoh pengungkapan  sukarela  yang  dilakukan  oleh perusahaan. Dengan menggunakan ICR
perusahaan  dapat  memberikan  informasi  baik keuangan maupun non keuangan kepada masyarakat luas melalui website pribadi perusahaan. Sebagaimana karakteristik pengungkapan  sukarela,  praktik  ICR  di  berbagai negara  akan  berbeda-beda  karena  disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  keinginan  masing-masing perusahaan.  Pemerintah  Indonesia,  pada  tahun 2015, telah mengeluarkan peraturan terkait dengan wajibnya  perusahaan  publik  untuk  memiliki website,  maka  pengungkapan  melalui  internet merupakan  peraturan  yang  wajib,  bukan  lagi peraturan  yang  bersifat  sukarela.  Hal  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  transparansi sekaligus  meningkatkan  akses  pemegang  saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi emiten atau perusahaan publik.
ICR  memiliki  banyak  keunggulan  seperti tingginya  minat  masyarakat  terhadap  kemajuan teknologi dan internet, kemudahan dalam pengoperasian, rendahnya biaya, akses yang cepat dan  fleksibel.  Pada  penelitian  ini  ICR  dinilai dengan  menggunakan  indeks  yang  menganalisis kelengkapan  isi  yang  ada  didalam  website perusahaan yang berbasis html.

## 4. Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  terkait  dengan Internet Corporate Reporting sudah cukup banyak dilakukan  di  Indonesia.  Penelitian  yang  dilakukan oleh (Almilia, 2009b) tentang Analisa Kualitas Isi Financial dan Sustainability  Reporting Pada Website  Perusahaan  Go  Public  Di  Indonesia menemukan  bukti  bahwa  62%  perusahaan  telah memiliki  website  dan  banyak  perusahaan  yang belum memanfaatkan secara optimal pengungkapan  informasi  perusahaan  melalui website  baik  untuk  informasi  keuangan  dan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini mengukur kualitas  isi  informasi  financial  dan  sustainability reporting dengan menggunakan indeks Cheng et al (2000) dan Lymer et al (1999).
Fikrisani  (2015)  juga  melakukan  penelitian terkait  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tingkat  pengungkapan  ICR  pada  perusahaan manufaktur  pada  tahun  2013.  Penelitian  ini membuktikan  bahwa  kepemilikan  publik,  ukuran auditor  dan  leverage  tidak  berpengaruh  terhadap tingkat  pengungkapan  ICR,  sedangkan  ukuran perusahan dan tambahan modal disetor berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan ICR.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rizqiyah  & Lubis  (2017)  tentang  penerapan  internet  financial reporting  pada  bank  umum  syariah  di  Indonesia menemukan bahwa Bank BNI Syariah berada pada peringkat  pertama  dalam  skore  IFR  sebesar  63% dari 70 item yang diujikan, diikuti BSM, BRIS dan Bank Panin. Rata-rata skor  IFR perbankan syariah adalah 55%.

## 5. Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi deskriptif ( descriptive study ) yaitu penelitian yang bertujuan  untuk  menjelaskan,  meringkas  berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang timbul di  masyarakat  yang  menjadi  objek  penelitian  itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat kepermukaan karakter atau gambaran tentang  ondisi  situasi  ataupun  variabel  tersebut (Bungin,  2008).  Berdasarkan  jenis  penelitian  ini, maka  penelitian  ini  hanya  menggambarkan bagaimana  tingkat  kepatuhan  bank  syariah  di Indonesia  terkait  dengan  Peraturan  OJK  Nomor 8/POJK.04/2015  tentang  Situs  Web  Emiten  Atau Perusahaan  Publik.  Peraturan  tersebut  berlaku  per tahun 2015, dan diharapkan selama kurang lebih 2 tahun merupakan waktu yang cukup untuk emiten menjalankan peraturan tersebut.

## Pemilihan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh bank  umum  syariah  yang  ada  di  Indonesia. Berdasarkan  data  statistik  Perbankan  Syariah  per Januari  2017  jumlah  bank  Umum  Syariah  (BUS) adalah  sejumlah  12  bank.  Sedangkan  teknik pemilihan  sampel  yang  digunakan  adalah  dengan metode purposive  sampling dimana  peneliti memberikan kriteria dalam penentuan sampel yang akan digunakan sebagai berikut :
1. Bank  umum  syariah  yang  memiliki website resmi yang aktif dan tidak dalam perbaikan.
2. Bank  umum  syariah  yang  telah  berdiri  lebih dari dua tahun.
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder berupa  keterangan/  informasi  keuangan  dan  non keuangan  yang  bersumber  dari website resmi masing-masing  BUS.  Alamat website masing- masing  BUS  diambil  dari  statistik  data  alamat BUS oleh OJK dan melalui bantuan search engine .

## Item Indikator Pengungkapan
Item  indikator  pengungkapan  yang  digunakan adalah berdasarkan Peraturan OJK nomor 8/POJK.04/2015  tentang  Situs  Web  Emiten  atau Perusahaan  Publik.  Informasi  yang  wajib  dimuat dalam  website  perusahaan  kurang  lebih  meliputi empat  item  yaitu  informasi  umum  emiten  atau perusahaan  publik  (12  item),  informasi  bagi pemodal  atau  investor  (45  item),  informasi  tata kelola  perusahaan  (12  item)  dan  informasi tanggungjawab sosial perusahaan (4 item).

## Tenik Analisis
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan dengan cara scoring. Pada teknik scoring ini tidak dibedakan bobot untuk setiap item pengungkapan. Tahapan-tahapan  dalam  menganalisis  data  pada penelitian ini yaitu :
1. Memberikan  skor  untu  setiap  item  variabel yang  diungkapkan  melalui website  bank, jika item  tersebut  diungkapkan  maka  diberi  nilai skor satu (1) dan jika tidak diungkapkan akan diberikan skor nol (0).
2. Skor yang telah diperoleh kemudian dijumlahkan  untuk  mendapatkan  total  skor pengungkapan masing-masing bank.
3. Menghitung  skor  kelengkapan  pengungkapan dengan  menggunakan  metode  pehitungan yang digunakan oleh Khan dan Ismail (2011) yang cara perhitungannya sama seperti indeks pengungkapan  pada  umumnya,  yaitu  dengan membagi  total  skor  yang  diperoleh  dengan skor  maksimal  yang  dapat  diperoleh  bank apabila mengungkapkan keseluruhan item.
Rumus :
ICR Indeks =
4.  Melakukan eksplorasi terhadap hasil penelitian sesuai  dengan  hasil  yang  dipaparkan  pada penelitian terdahulu dan memberikan kesimpulan secara umum dari hasil penelitian.

## 6. Pembahasan
Bank  Umum  Syariah  mempunyai  peran sebagai  lembaga  intermediasi  dalam  menghimpun dana  dari  masyarakat  yang  memiliki  kelebihan dana  dan  menyalurkan  dana  tersebut  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dana.  Sehingga
dengan  perannya  tersebut,  bank  dituntut  memiliki transparansi yang tinggi terkait dengan pertanggungjawaban  dana  tersebut.  Dalam  rangka meningkatkan transparansi sekaligus meningkatkan  akses  pemegang  saham  serta pemangku  kepentingan  lainnya  atas  informasi emiten  atau  perusahaan  publik,  maka  OJK  pada tahun  2015  telah  menerbitkan  Peraturan  OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau  Perusahaan  Publik.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian  ini  akan  dilihat  bagaimana  luas pengungkapan informasi yang telah dilakukan oleh bank  Umum  syariah  terhadap  aturan  baru  yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2015 lalu.
Dari  data  yang  diperoleh,  terdapat  1  bank yang  websitenya  tidak  dapat  diakses  yaitu  bank panin syariah, sehingga total sampel yang di pakai dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  10  Bank Umum  Syariah.  Hasil  perhitungan  skor  ICR  dari keseluruhan  sampel  yang  dipakai  dapat  terlihat dari  grafik  1.  Dari  data  tersebut  diketahui  skor yang  diraih  oleh  masing-masing  BUS  cukup bervariasi. Dimana ICR index yang tertinggi diraih oleh Bank Muamalat sebesar 73.97% atau terdapat 54 item yang diungkapkan dalam website dari total pengungkapan  sebanyak  73  item.  Kemudian diikuti  Bank  Syariah  Mandiri  dan  Bank  Jabar Banten Syariah yang masing-masing mendapatkan skor  ICR  Index  sebesar  69,86%  dan  60,27%. Sedangkan  skor  ICR  index  terendah  adalah  Bank
Victoria Syariah sebesar 34,25% atau sebanyak 25 item  saja  yang  diungkapkan  dalam  website perusahaan.  Dari  grafik  dibawah  dapat  dilihat bahwa pengungkapan didalam website perusahaan masing-masing  masih  cukup  rendah,  dimana mayoritas  BUS  memiliki  ICR  Index  pada  kisaran 51,1%.  Hasil  ini  tentu  sangat  tidak  memuaskan dan menunjukkan rendahnya BUS dalam menerapkan  aturan  baru  yang  dikeluarkan  oleh OJK. Dalam jangka waktu 2 tahun ternyata masih banyak  yang  belum  diungkapkan  didalam  website sesuai dengan aturan dari OJK.
Grafik 1 . Skor ICR Indeks BUS Keseluruhan
Sumber : data diolah, 2018
Tabel 1. Data Jumlah Item Pengungkapan di dalam Website Bank Umum Syariah
NO KETERANGAN NAMA BANK UMUM SYARIAH BNI Syar iah Meg a Syari ah Muamala t Indonesi a BS M BCA Syaria h BRIS Jabar Banten Syaria h Bukopi n Syariah Victori a Syariah Mayb ank Syari ah 1 Jml item yg diungkapkan langsung  di  dalam website 25 9 17 17 11 17 21 9 9 9 2 jml item yang diungkapkan tidak langssung  di  website (Annual report/ laporan  GCG/RUPS dll) 18 18 37 34 18 23 23 23 16 19 Total informasi yang disajikan 43 27 54 51 29 40 44 32 25 28 Sumber : data diolah, 2018 58,90 36,99 73,97 69,86 39,73 54,79 60,27 43,84 34,25 38,36 ICR Indeks ICR Indeks
Dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa tidak  semua  informasi  yang  disajikan  langsung dapat  di  peroleh  oleh  pengguna  informasi.  Ada beberapa  informasi  yang  harus  dicari  dulu  oleh pengguna  informasi,  sehingga  hal  ini  dapat menyulitkan  para  pengguna  dalam  mencari informasi  yang  dibutuhkan.  Seperti  dalam  tabel diatas,  dapat  dilihat  bahwa  hampir  sebagian  besar informasi  tersebut  tersebar  di  beberapa  laporan yaitu  di  annual  report,  laporan good  corporate governance dan RUPS. Pada Bank Muamalat yang menyajikan  jumlah  informasi  terbanyak  yaitu sebanyak  54  item,  hanya  sebanyak  17  item  saja yang  langsung  bisa  diakses  di  dalam  web, sedangkan  sisanya  sebesar  37  item  terdapat  di annual report, GCG report dan RUPS.
Dari  data  diatas  juga  dapat  kita  lihat  hanya BNI Syariah saja yang lebih banyak mengungkapkan  item  langsung  diwebsite  resmi yaitu  sebanyak  25  item,  sedangkan  sisanya  harus dicari  di  laporan  perusahaan  lainnya  sebanyak  18 item.  Kemudahan  pengguna  dalam  mencari informasi  juga  merupakan  hal  penting  yang  perlu diperhatikan  oleh  BUS,  jika  informasi  yang  di butuhkan  oleh  pengguna  lebih  mudah  dicari  di dalam website dan tersedia di dalam menu website, maka  kepercayaan  pengguna  terhadap  BUS  akan semakin tinggi juga.
Dibawah  ini  adalah  rincian  hasil  perolehan skor  ICR  pada  masing-masing  BUS  serta  untuk masing-masing indikator pengungkapan :

## Tabel 2. Data Pengungkapan Informasi BUS  berdasarkan masing-masing Indikator
NO INDIKAT OR PENGUN GKAPAN BANK UMUM SYARIAH BNI Syariah Mega Syaria h Muamal at BS M BCA Syaria h BRI S Jabar Bante n Bukopi n Victori a Mayb ank 1 informasi umum emiten atau perusahaan publik item 12 10 10 10 6 8 9 5 5 6 prosentas e 100% 83% 83% 83% 50% 67% 75% 42% 42% 50% 2 Informasi bagi pemodal atau investor item 21 12 30 27 14 19 25 17 14 16 prosentas e 47% 27% 67% 60% 31% 42% 56% 38% 31% 36% 3 Informasi tata kelola perusahaan item 7 0 10 10 6 7 6 6 4 4 prosentas e 58% 0% 83% 83% 50% 58% 50% 50% 33% 33% 4 Informasi tanggungja wab sosial perusahaan item 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 prosentas e 100% 100% 100% 100 % 75% 100 % 100% 100% 50% 50% Sumber : data diolah, 2018
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  informasi  yang banyak  disajikan  masing-masing  BUS  adalah pengungkapan  terkait  informasi  tanggungjawab sosial perusahaan. Hampir semua BUS mengungkapkan  informasi  CSR-nya  di  dalam website  resmi.  Terlihat  hampir  semua  BUS mengungkapkan  semua  item,  sehingga  mencapai prosentase pengungkapan 100%. Sedangkan untuk informasi  umum  emiten  atau  perusahaan  publik,
yang  mengungkapkan  hampir  semua  item  adalah BNI  Syariah,  diikuti  Bank  Mega  Syariah,  Bank Muamalat, BSM dan Bank Jabar Banten Syariah.
Untuk  indikator  informasi  bagi  pemodal  atau investor, tidak ada BUS yang mencapai pengungkapan  100%.  Hanya  ada  2  BUS  yang mencapai  pengungkapan  diatas  50%  yaitu  Bank Muamalah dan BSM yang masing-masing mengungkapkan  sebanyak  67%  dan  60%.  Hampir
sebagian  besar  BUS  mengungkapkan  informasi bagi  pemodal  atau  investor  masih  di  bawah  50%. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat  investor  adalah  salah  satu  bagian terpenting  bagi  berkembangnya  BUS.  Di  era teknologi yang sudah cukup tinggi ini, diharapkan semua  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  investor dapat  diperoleh  dengan  mudah  dan  tepat  waktu, sehingga  informasi  yang  investor  dapatkan  akan lebih  relevan  dalam  pengambilan  keputusannya. Selain  itu  semakin  banyak  informasi  yang  dapat diakses  oleh  investor,  maka  tingkat  transparansi laporan  cenderung  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  perusahaan  yang  menyajikan  sedikit informasi di dalam websitenya.

## Informasi  Umum  Emiten  Atau  Perusahaan Publik
Dari  data  diatas  dapat  dilihat,  dari  beberapa komponen yang harus diungkapkan terkait dengan informasi  umum  emiten/  perusahaan  public, komponen  yang  paling  banyak  diungkapkan  oleh BUS  adalah  riwayat  singkat  perusahaan,  nomor telepon  dan  alamat  surat  serta  nama  dan  alamat kantor  pusat  atau  kantor  perwakilan  emiten. Sedangkan untuk informasi terkait dengan akuntan public,  pemeringkatan  efek,  wali  amanat  dan  biro administrasi  serta  dokumen  anggaran  dasar  hanya adda  3  BUS  yang  mengungkapkan  dalam  website maisng-masing  perusahaan.  Dapat  disimpulkan bahwa  untuk  informasi  umum  emiten  sebagian besar  BUS  telah  mengungkapkan  di  dalam website-nya.  Hal  ini  memudahkan  banyak  pihak yang  berkepentingan  untuk  mengetahui  informasi umum perusahaan.

## Informasi Bagi Pemodal Atau Investor
Komponen  informasi  bagi  pemodal  atau investor  merupakan  item  yang  paling  banyak disarankan  untuk  di  ungkapkan  dalam  website perusahaan. Untuk pengungkapan laporan keuangan hampir semua BUS sudah mengungkapkan dalam website perusahaan, sedangkan  untuk  informasi  prospek  penawaran umum tidak ada satupun BUS yang mengungkapkan.  Untuk  informasi  Ikhtisar  data keuangan  dalam  bentuk  perbandingan,  banyak BUS yang sudah mengungkapkan namun pengungkapannya  tidak  langsung  dapat  dilihat  di website perusahaan, tetapi pengguna website harus
membuka  annual  report  terlebih  dahulu  untuk mengetahui ikhtisar data keuangan perusahaan.
Untuk informasi RUPS, hanya sebagian BUS yang  menyajikan  di  dalam  websitenya.  Item  yang banyak  di  ungkapkan  terkait  dengan  informasi RUPS  adalah  terkait  dengan  ringkasan  risalah RUPS.  Hal  ini  cukup  menyulitkan  para  investor untuk  mengetahui  informasi  yang  dibutuhkan untuk  pengambilan  keputusan.  Demikian  juga untuk informasi saham dan informasi obligasi/sukuk, tidak banyak BUS yang mengungkapkan  terkait  dengan  item  tersebut. Untuk  informasi  terkait  aksi  korporasi  yang dilakukan  oleh  emiten  juga  hanya  sedikit  BUS yang  mengungkapkan  dalam  website  perusahaan. Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  data  yang diperoleh  adalah  pengungkapan  terkait  informasi bagi  pemodal  atau  investor  terlihat  sangan  minim sekali  diungkapkan  oleh  BUS.  Hal  ini  cukup memprihatinkan  karena  informasi  tersebut  cukup penting  untuk  pengambilan  keputusan  para investor.

## Informasi Tata Kelola Perusahaan
Dari  data  yang  diperoleh,  ada  beberapa  item yang  tidak  diungkapkan  BUS  dalam  websitenya yaitu  kebijakan  terkait  seleksi  pemasok  dan  hak kreditur  serta  kebijakan  dalam  pemningkatan kemampuan vendor. Untuk item-item yang lainnya, ada  sebagian  BUS  yang  sudah  mengungkapkan, tetapi  tidak  secara  langsung  didalam  website,  jadi pengguna  laporan  keuangan  harus  membuka terlebih  dahulu  annual  report  perusahaan  pada bagian  laporan  tata  kelola  perusahaan.  Hal  ini tentunya kurang efektif, dimana pengguna laporan harus  mencari  terlebih  dahulu  informasi  yang mereka  butuhkan  terkait  dengan  tata  kelola perusahaan.

## Informasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan
Item  yang  paling  banyak  diungkapkan  oleh BUS  adalah  terkait  dengan  pengungkapan  praktik ketenagakerjaan,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja serta  pegembangan  social  dan  kemasyarakatan. Sedangkan untuk item lingkungan hidup hanya ada 7 BUS yang mengungkapkan di dalam websitenya. Dan  hanya  8  BUS  yang  mengungkapkan tanggungjawab  produk  dan  atau  layanan  disertai dengan  informasi  pendukungnya.  Jika  dilihat didalam  websitenya,  rata-rata  perbankan  Syariah sudah mengungkapkan kegiatan yang berhubungan
dengan  CSR-nya  dengan  cukup  lengkap,  yaitu terkait  dengan  bentuk  program  CSR  beserta  foto- foto kegiatan.
Dibawah ini adalah table yang terkait dengan peringkat  pengungkapan  informasi  di  website masing-masing BUS di Indonesia. Dengan adanya peringkat di bawah ini, masing-masing BUS dapat mengetahui  kualitas  dan  kuantitas  informasi  yang disajikan  di  dalam  website  resmi  yang  dimiliki masing-masing perusahaan. Dengan begitu, diharapkan  BUS  dapat  meningkatkan  ataupun mempertahankan  kualitas  yang  telah  dimiliki dengan  cara  memaksimalkan  penggunaan  website untuk  memberikan  informasi  kepada  pemangku kepentingan.  Sehingga  informasi  yang  disajikan dapat  membantu  pemangku  kepentingan  untuk pengambilan  keputusan  dengan  lebih  akurat.
Tabel 3. Peringkat skor ICR BUS di Indonesia
PERINGKAT NAMA BANK ICR INDEX (%) JML ITEM 1 PT. Bank Muamalat Indonesia 73.97 54 2 PT.Bank Syariah Mandiri 69.86 51 3 Bank JABAR Banten 60.27 44 4 PT. Bank BNI Syariah 58.90 43 5 PT. Bank BRISyariah 54.79 40 6 PT. Bank Syariah Bukopin 43.84 32 7 PT. Bank BCA Syariah 39.73 29 8 PT. Bank Maybank Syariah Indonesia 38.36 28 9 PT. Bank Mega Syariah 36.99 27 10 PT. Bank Victoria Syariah 34.25 25
Kesimpulan
Dari  10  BUS  yang  dijadikan  sampel penelitian, rata-rata perusahaan sudah mengungkapkan  beberapa  informasi  yang  harus diungkapkan  sesuai  dengan  aturan  yang  telah dikeluarkan oleh OJK. Dari sampel penelitian, ICR Index terendah adalah 34,25 % dan yang tertinggi adalah 73,97%, dengan rata-rata ICR index adalah 51,10%  (37  item).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa informasi  yang  diungkapkan  di  dalam  website perusahaan masih cukup minim jika mengacu pada aturan  OJK.  Hal  ini  terlihat  dari  rata-rata  ICR index yang masih dikisaran 51,10%.
Jika dilihat dari data yang diperoleh, beberapa BUS  sudah  cukup  luas  dalam  mengungkapkan informasi  yang  dimilikinya.  Hanya  ada  5  BUS yang  mencapai  ICR  Index  diatas  50%,  sedangkan sisanya  hanya  berada  di  bawah  50%.  Hal  ini menunjukkan bahwa BUS kurang dapat memanfaatkan  kelebihan  fiture  yang  disediakan oleh  website.  Sebagian  besar  perusahaan  masih menyajikan  informasi  didalam  annual  report  dan dilaporan  perusahaan  lainnya.  Sehingga  hal  ini sedikit  menyulitkan  pengguna  laporan  keuangan karena  harus  mendownload  terlebih  dahulu laporan  tersebut  dan  masih  harus  mencari informasi yang mereka butuhkan.
Kepatuhan  BUS  terhadap  aturan  yang  telah dikeluarkan  oleh  OJK,  yaitu  terkait  dengan peraturan  OJK  Nomor  8/POJK.04/2015  tentang Situs  Web  Emiten  Atau  Perusahaan  Publik  sudah cukup  baik  walaupun  masih  ada  beberapa  item yang  belum  diungkapkan  secara  langsung  dalam website  perusahaan.  Diharapkan  Bank  Syariah  di Indonesia  dapat  memaksimalkan  penggunaan website  perusahaan  untuk  memberikan  informasi yang  relevan  dan  akurat  serta  tepat  waktu, sehingga  hal  ini  dapat  meningkatkan  transparansi sekaligus  meningkatkan  akses  pemegang  saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi emiten atau perusahaan publik.
Sebagaimana penelitian empiris lainnya, hasil penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  adanya  unsur subjektivitas  peneliti  pada  saat  mengidentifikasi komponen-komponen  ICR  dari  official  website perusahaan. Sehingga ada peluang terjadi perbedaan persepsi diantara satu dengan yang lain saat menentukan apakah item tertentu diungkapkan  atau  tidak.  Saran  yang  didasarkan dari  keterbatasan  tersebut  adalah  penggunaan
content  analysis  untuk  penelitian  selanjutnya sebaiknya  di  lakukan  lebih  dari  satu  orang, sehingga  dapat  mengurangi  subjektivitas  peneliti yang  pada  akhirnya  dapat  menyebabkan  kurang maksimalnya hasil penelitian.

## Referensi
Almilia,  L.  S.  (2009a).  Analisa Komparasi  Indeks
Internet Financial Reporting Website Perusahaan Go Publik di Indonesia. Seminar Nasional  Aplikasi  Teknlogi  Informasi, Yogyakarta, 201 Juni 2009.
Almilia,  L.  S.  (2009b).  Analisa  Kualitas  Isi Financial and Sustainability Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia.
Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, Yogyakarta, 20 Juni 2009. Chiu, A., Widjaja, I., & Xiao, X. (2002). Overview and Principles of Internet Traffic Engineering.
Debei,  M.  M.  Al.  (2014).  The  quality  and acceptance  of  websites:  an  empirical investigation  in  the  context  of  higher education. International Journal of Business Information Systems, 15(2), 170. Fikrisani, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Internet Corpoate Reporting.
Hardianto,  J.  P.,  Ulum,  I.,  &  Anwar,  A.  S.  H.
(2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi  Internet  Based  Corporate
Governance Disclosure Pada Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia, 6(2), 933–940. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and  Ownership  Structure.  Journal  of Financial Economics, 3(4), 305–360. Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.
Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 8(1), 1–9. https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp. 1-9 Kelman, H. C. (1956). Compliance &
Identification.  Conflict  Resolution,  II(1), 51–60.
OJK.  (2014).  Otoritas  jasa  keuangan  republik indonesia.  Peraturan  Ojk  No.33,  1–29. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2003.12.112 7
Rizqiyah, R. N., & Lubis, A. T. (2017). Penerapan Internet  Financial  Reporting  (IFR)  Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
Akuntansi  Dan  Keuangan  Islam,  5(April),
63–82.
Wolk,  et  al  (2001).  “Signaling,  Agency  Theory,
Accounting Policy Choice”. Accounting and Business Research. Vol. 18. No 69:47- 56. Lampiran Item Indikator Pengungkapan ICR
NO KOMPONEN ITEM PENGUNGKAPAN 1 Informasi  Umum Emiten Atau Perusahaan Publik Nama,  alamat  dan  kontak  kantor pusat  dan  atau  kantor  perwakilan emiten Nomor  telp,  nomor  fax,  alamat surat elektornik yang dapat dihubungi Riwayat singkat Struktur organisasi Struktur kepemilikan Struktur grup emiten (bagan) Profil  direksi,  dewan  omisaris, komite, sekretaris
perusahaan
(foto,  nama,  riwayat  jabatan,
riwayat pendidikan dan hubungan
ailiasi anggota direksi dan anggota  dewan  komisaris  dengan anggota direksi / dewan komisaris lainnya Nama  dan  alamat  :  akuntan publik,  pemeringkat  efek  (jika ada), wali amanat, biro administrasi (jika ada) Dokumen anggaran dasar menyajikan  informasi  di  website dalam  bahasa  indonesia  dan bahasa asing 2 Informasi Bagi Pemodal Atau Investor Prospektus penawaran umum Laporan  tahunan  (5  tahun  buku terakhir) Laporan keuangan tahunan
Laporan keuangan tengah tahunan
Ikhtisar  data  keuangan  penting dalam bentuk perbandingan Informasi RUPS Informasi saham Infromasi obligasi/ sukuk Informasi dividen Informasi  untuk  pemodal,  media, publik dan analis Informasi  terkait  aksi  korporasi yang dilakukan oleh emiten
Informasi atau fakta material selain yang telah diungkapkan dalam peraturan OJK 3 Informasi Tata Kelola Perusahaan Pedoman kerja direksi dan dewan komisaris Pengangkatan, pemberhentian atau kekosongan sekretaris perusahaan Piagam unit audit internal Kode Etik Pedoman kerja komite Pengangkata dan pemberhentian anggota komite audit
Uraian prosedur nominasi dan remunerasi Kebijakan manajemen resiko
Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran Kebijakan anti korupsi Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak reditur Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor 4 Informasi Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan Kebijakan, jenis program dan biaya yang dikeluarkan, meliputi : - Lingkungan hidup - Praktik ketenagaerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja - Pengembangan sosial dan kemasyarakatan - Tanggungjawab produk dan atau layanan disertai dengan informasi pendukungnya.
10 10 10 7 8 4 9 4 8 3 3 5 0 2 4 6 8 10 12 Nama, alamat dan kontak… Riwayar singkat nama pemegang saham dan… nama entitas… profil direksi, dewan… dokumen anggaran dasar INFORMASI UMUM EMITEN ATAU

## PERUSAHAAN PUBLIK
0 2 4 6 8 10 12 Prospek penawaran umum ikhtisar data keuangan dalam… laba per saham, rasio laba terhadap ekuitas, rasio liabilitas terhadap… INFORMASI BAGI PEMODAL ATAU INVESTOR
Ikhtisar data keuangan dalam bentuk perbandingan
0 2 4 6 8 10 ringkasan risalah RUPS pemecahan saham, perubahan nilai nominal… hasil pemeringkatan obligasi Informasi dividen

## INFORMASI BAGI PEMODAL/INVESTOR
Informasi RUPS, informasi saham dan informasi sukuk
0 2 4 6 8 Transaksi afiliasi dan… Penggabungan usaha atau… Kuasi organanisasi Pembagian saham bonus Pembelian kembali saham… Informasi atau fakta… INFORMASI BAGI PEMODAL ATAU INVESTOR
Informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten
0 2 4 6 8 10 Pedoman kerja direksi dan… Piagam unit audit internal Pedoman kerja komite Uraian prosedur nominasi… Kebijakan mekanisme… Kebijakan terkait seleksi… INFORMASI TATA KELOLA

## PERUSAHAAN
0 2 4 6 8 10 12 Lingkungan hidup Praktik ketenagaerjaan, kesehatan dan… Pengembangan sosial dan kemasyarakatan Tanggungjawab produk dan atau layanan disertai…

## INFORMASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN