Pelaksanaan  Pendistribusian  Zakat  Untuk  Usaha  Produktif  Kepada  Mustahik  Di  Kota Jambi
Nova Nia novania251198@gmail.com
Johni Najwan johninajwan@unja.ac.id
Muhammad Amin Qodri muhammadaminqodri@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 15 April 2020; Accepted: 18 Nopember 2020; Published: 18 Nopember 2020

## Abstract
The  aim  of  this  study  is  to  find  out  and  analyze  the  distribution  of  zakat  for  productive bussiness  to  mustahik  that  have  a  right  through  BAZNAS  Jambi  City,  and  then  to  know  and analyze  every  obstacle  in  Zakat  distribution  for  productive  bussiness  by  BAZNAZ    in  Jambi City. This study is empiric juridical that research the gap between das sollen and das sein. The location  of  research  is  in  BAZNAZ    Jambi  City.  Mustahik  is  population  in  this  research.    The withdrawal    sample  in  this  research  using purposive  sampling  and  simple  random  sampling technique . The  introduction  is  the  distribution  of  productive  zakat  didnt  have  control  and evaluation by the BAZNAS. Because according to BAZNAS regulation Law Number 3 of  2018 About distribution and utilization of  Zakat, controling and evaluation are BAZNAS’ duty. The result  of  this  research  found  out    that  the  reason  why  Zakat  distribution  failed.  Because BAZNAS  didnt  have  powerful  authority  to  force  people  for  pay  Zakat  through  BAZNAS. Besides  Jambi  didnt  have  the  Regional  Regulation  about  management  Zakat  productive  and the  coordination  process  with  related  institute,  regarding  the  implementation  of  evaluation and monitoring from BAZNAS.
Keyword: Zakat; Productive
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat untuk usaha  produktif  kepada  mustahik  yang  berhak  menerimanya  melalui  BAZNAS  Kota  Jambi, serta  juga  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apa  sajakah  kendala  pada  pendistribusian zakat untuk usaha produktif oleh BAZNAS Kota Jambi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris yaitu meneliti kesenjangan antara das sollen dan das. Lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kota Jambi.Mustahik  adalah  populasi  dalam  penelitian  ini.Penarikan  sample  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik purposive  sampling dan simple  random  sampling. Yang  menjadi  latar belakang  masalah  yaitu  pemberian  zakat  produktif  yang  tidak  ada  pengawasan  berupa kontroling  dan  evaluasi  dari  pihak  BAZNAS.  Karena  menurut  peraturan  BAZNAS  Nomor  3 Tahun  2018  Tentang  Pendistribusian  dan  Pendayagunaan  Zakat,  kontroling  dan  evalusi  itu merupakan kewajiban dari pihak BAZNAS. Hasil penelitian penulis menemukan sebab kenapa pelaksanaan  zakat  produktif  tidak  optimal.  Sebabnya  karena  kurangnya  dana  operasional yang  disebabkan  BAZNAS  Kota  Jambi  tidak  mempunyai  otoritas  yang  kuat  dalam  memaksa umat,  untuk  membayar  zakat  melalui  BAZNAS  Kota  Jambi  yang  dijamin  Undang-Undang. Selain  itu  faktor  belum  lahirnya  PERDA  tentang  pengelolaan  zakat  produktif  dalam  proses koordinasi dengan instansi terkait, mengenai pelaksanaan evalusi dan monitoring dari pihak BAZNAS.
Kata Kunci: Zakat; Produktif

## A. Pendahuluan
Zakat adalah keharusan bagi setiap umat yang beragama Islam.Zakat menurut terminologi yaitu suci, tumbuh berkembang dan berkah. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah  bersihkan  diri,  jiwa  dan  hartanya.  Dia  membersihkan  jiwanya  dari  penyakit  kikir ( bakhil ). dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada pada hartanya itu. Orang yang  berhak  menerimanya  pun  akan  bersih  jiwanya  dari  penyakit  dengki,  iri  hati  terhadap orang yang mempunyai harta. 1
Menurut  Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat,  zakat  adalah  kekayaan  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  Islam  yang  sudah  wajib zakat  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  mustahik  sesuai  dengan  syariat  Islam. Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  zakat  ialah  kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh seseorang yang beragama Islam, dengan cara mengeluarkan sejumlah hartanya untuk  golongan  yang  berhak  menerimanya.  Agar  manusia  tersebut  suci  hartanya  dari  hak orang lain.
Adapun syarat wajib zakat, antara lain:
1. Muslim
1 M.Ali Hasan. Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan .PT.Raja Grafindo, Jakarta Utara, 1995, hal 1.
2. Kepemilikan harta yang sempurna
3. Merdeka
4. Mencapai nisab
5. Mencapai haul Harta itu berada dalam penjagaannya (penguasaanya). 2
Penyaluran zakat dibagi dalam dua (dua) jenis, yaitu:
a. Bantuan sesaat (Konsumtif), yaitu berarti zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya  barang  bantuan  cepat  habis.  Namun  berarti  bahwa  penyaluran  kepada mustahik tidak disertai kemajuan ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal  ini  dilakukan  karena  mustahik  yang  bersangkutan  tidak  mungkin  lagi mandiri.
b. Pemberdayaan  (produktif),  yaitu  penyaluran  zakat  produktif  yang  diharapkan akan  terjadi  kemajuan  ekonomi  mustahik.  Pada  pemberdayaan  ini  disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. 3
Penulis  tertarik  mengkaji  mengenai  zakat  produktif  dikarenakan  zakat  produktif  lebih banyak  masalahnya  dibandingkan  zakat  konsumtif  yang  pemberiannya  hanya  lepas. Sedangkan  zakat  produktif  pemberiannya  tidak  lepas  karena  harus  ada  kontroling  dan evalusi,  mengenai  usaha  yang  dijalankan  oleh  mustahik.  Zakat  produktif  lebih  bersifat memberdayakan  umat  dan  membuat  mustahik  terjadi  peningkatan  ekonomi.  Sehingga  yang menjadi harapannya agar mustahik bisa menjadi muzaki baru.
Dasar hukum Islam mengenai zakat produktif tidak ada diatur secara rinci dalam Alquran, hadist,  atau  ijma.  Akan  tetapi  ada  celah  dimana  zakat  dapat  dikembangkan.  Seperti  dalam hadist yang diriwayatkan Muslim:
Artinya:  “Ambilah  dahulu,  lalu  kamuberdayakanlahdan  sedekahkan  kepada  orang yang  berhak.  Apa  yang  datang  padamu  dari  harta  semacam  ini  sedang  engkau  tidak
2 Mardani. Hukum  Islam:  Zakat,  Infaq,  Sedekah,  Dan  Wakaf  (Konsep  Islam  Mensejahterakan  Umat  Dan Mengentaskan Kemiskinan . PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, Hal 36.
3 Teguh  Ansori,  “Pengelolaan  Dana  Zakat  Produktif  Untuk  Memberdayakan  Mustahik  Pada  LAZISNU Ponorogo”, Jurnal Muslim Heritage , Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Volume 3 Nomor 1, Mei 2018, Hal 171.
membutuhkannya  dan  diminta,  maka  ambilah.  Dan  mana-mana  yang  tidak  demikian maka janganlah kamumenuruti  nafsumu.”. HR Muslim 4
Golongan yang berhak menerima zakat antara lain:
1. Fakir,  orang  yang  terlantar  dalam  kehidupan  karena  tidak  ada  alat  dan  syarat- syaratnya.
2. Miskin, orang yang tidak punya apa-apa.
3. Amil, orang yang bekerja mengatur pemungutan dan pendistribusian zakat.
4. Muallaf , orang fakir yang diharapkan masuk Islam dan yang baru masuk Islam.
5. Ghaarim, orang yang mempunyai hutang .
6. Sabilillah , pada jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.
7. Ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan.
8. Riqab , budak belian atau mencakup juga melepaskan muslim dari tawanan oleh orang- orang kafir.
Kedelapan  golongan asnaf tersebut  berhak  untuk  mendapatkan  zakat.Terutama  yang sangat berhak atas zakat untuk usaha produktif ini yaitu fakir dan miskin.
Pengelolaan  Zakat  Lembaga  yang  berwenang  melakukan  tugas  pengelolaan  zakat  secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 5 . Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan:
(1) Zakat dapat didayagunakan dalam usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
(2) Pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif  dapat  dilakukan  apabila  kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
Wawancara penulis dengan Beni kabag pendistribusian dan pemberdayaan BAZNAS Kota Jambi.Pemberian zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi tidak serta merta dilakukan.
”Adapun syarat menjadi mustahik zakat untuk usaha produktif, antara lain:
1. Surat keterangan usaha dari RT setempat, bahwasannya punya usaha yang masih berjalan.
2. Surat permohonan
4 Tika  Widiastuti,  “Model  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  Oleh  Lembaga  Zakat  Dalam  Meningkatkan Pendapatan  Mustahik”, Jurnal  Ekonomi  Syariah ,  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Airlangga, Volume 1 Nomor 1, 2015, Hal 24.
5 Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Isi  surat  permohonan  antara  lain  tidak  diperbolehkan  menjual  instalasi  gerobak yang telah diberikan.
3. Poto tempat usaha.
4. Photocopy kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).”
Mustahik yang mendapatkan zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi tahun 2016 sebesar 20 orang, 2017 sebesar 40 orang , dan 2018 sebesar 175 orang. Pemberian zakat produktif pada 3  (tiga)  tahun  terakhir  ternyata  mengalami  peningkatan.Pemberian  barang  untuk  usaha produktif berupa instalasi gerobak dan sejumlah uang. Pada tahun 2016 dan 2017 diberikan dana  untuk  modal  usaha  sebesar  Rp  5.000.000  per  setiap  mustahik  sebanyak  60  orang. Sedangkan tahun 2018 pemberian zakat produktifnya berupa instalasi gerobak kepada setiap mustahik yang menerima sejumlah 175 orang.
Pemberian zakat produktif pada tahun 2016, 2017, dan 2018 semuanya diberikan kepada golongan  fakir  dan  miskin  dari  8  (delapan)  golongan asnaf tersebut.Oleh  karena  jumlah mustahik  tahun  2018  lebih  banyak  dari  pada  tahun  2016,  2017,  maka  penulis  lebih menfokuskan untuk meneliti data pada tahun 2018.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Sekretaris  di  BAZNAS  Kota  Jambi  Bapak Ahmad Ziyadi.
“Pemberian  zakat  produktif  tahun  2016,  2017,  2018  merupakan  zakat  lepas.Lepas disini  artinya  setelah  diberikan  bantuan  tidak  ada  lagi  pengawasan  atau  kontroling persetiap  6  bulan.Hanya  dari  BASNAS  memantau  jika  sempat  kebeberapa mustahik.Sebenarnya pada tahun 2010, 2011, 2013 pemberian zakat produktif bisa dikatakan  berjalan  efektif.  Karena  kami  turun  ke  lapangan  dari  surat  permohonan yang  masuk,  setelah  itu  kami  seleksi  mana  yang  berhak  dan  yang  tidak,  lalu  kami beri bantuan bisa berbentuk bibit ikan, bedah warung, ataupun gerobak (disesuaikan dengan  kebutuhan)  setelah  diberikan  kami  ada  tim  khusus  untuk  mengawasinya. Jadi  usaha  tersebut  bisa  terkontrol  dengan  baik.  Beda  halnya  dengan  2016,  2017, 2018  yang  tidak  terkontrol  karena  pemberiannya  hanya  lepas  jadi  perkembangan mustahik produktif disini tidak bisa diketahui secara optimal.”
Aturan  tersebut  diperkuat  dengan  Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nomor  3  Tahun  2018 tentang  Pendistribusian  dan  Pendayagunaan  Zakat.  Pasal  22    angka  1  “Pendampingan pendayagunaan  zakat  (pengendalian)  dilakukan  sejak  perencanaan  sampai  dengan pelaksanaan  pendayagunaan  zakat”  sedangkan  Pasal  2  menyebutkan  “Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi”
Kesimpulannya  penulis  menulis  artikel  ini  untuk  meneliti  bagaimana  pelaksanaan  dari distribusi  zakat  untuk  usaha  produktif  kepada  para  mustahik  di  Kota  Jambi  apakah  sudah berjalan  sesuali  aturan  yang  berlaku.Karena  kita  ketahui  dalam  melakukan  usaha  pastinya membutuhkan  waktu  dan  kadang  juga  ada  yang  gagal.Disitulah  apakah  BAZNAS  Kota  Jambi mengevaluasi  setiap  6  bulan  sekali  atau  tidak.  Apakah  ada  bentuk  monitoring  dan  evaluasi setiap  bulannya  sudah  terlaksana  dengan  baik.Terutama  untuk  para  kaum  miskin  dan  fakir ataupun  yang  menerima  gerobak  dana  usaha  tersebut.Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  dan  penulisan  dalam  rangka  menyusun  karya ilmiah  dengan  judul  “Pelaksanaan  Pendistribusianzakat  Untuk  Usaha  Produktif  Kepada Mustahik Di Kota Jambi”.
Yang  menjadikan  rumusan  permasalahan  dalam  artikel  ini  yaitu  bagaimana pendistribusian  zakat  untuk  usaha  produktif  kepada  mustahik  yang  berhak  menerimanya melalui  BAZNAS  Kota  Jambi  dan  apa  sajakah  kendala  dalam  pendistribusian  zakat  untuk usaha produktif oleh BAZNAS Kota Jambi.
Dalam  karangka  konseptual  ini,  penulis  berusaha  memberikan  batasan  dari  peristilahan dari  peristilahan  yang  dipakai  sebagai  dasar  penulisan  proposal  artikel  dalam  pemahaman sebelum membahas lebih lanjut.
a. Pendistribusian
Pendistribusian berasal dari asal kata distribusi yang artinya Penyaluran (pembagian atau pengiriman)  kepada  orang  atau  beberapa  tempat.  Sedangkan  pendistribusian  diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mendistibusikan. 6 Dalam konteks ini pendistribusian lebih diartikan  sebagai  proses  penyaluran  zakat  yang  diberikan  kepada  muzaki  dengan perantara  amil  supaya  amil  menyalurkan  dana  zakat  untuk  kaum  yang  berhak menerimanya  yaitu  8  (delapan)  golongan asnaf. Dalam  hal  ini  amil  yang  berperan  aktif dalam  pendistribusian  karena  yang  berhak  dalam  pengumpulan,  penditribusian  dan pendayagunaan.Amil zakat yang bertugas dalam pengelolaan secara zakat secara nasional yaitu BAZNAS.
Menurut  Pasal  25  dan  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dengan memperhatikan skala prioritas dengan pertimbangan keadilan, pemerataan, dan kewilayahan.
6 Pengertian Produktif,  Https://Kbbi.Web.Id/Produktif, Diakses Pada 30 Januari 2020.
b. Zakat
Artinya harta orang miskin dan badan usaha yang wajib dikeluarkan oleh untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam. 7
Zakat  merupakan  salah  satu  instrument  islami  yang  digunakan  untuk  distribusi pendapatan  dan  sedekah.  Adanya  zakat  fitrah,  zakat  maal  dan  zakat  profesi  diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan selain itu zakat juga dapat diandalkan sebagai salah satu  cara  dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan  melalui  program  zakat  untuk  usaha produktif. 8
c. Zakat Produktif
Produktif artinya bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar. 9 Zakat produktif dalam  hal  ini  zakat  digunakan  untuk  usaha  guna  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dan tidak cepat habis.
Zakat  produktif  adalah  pemberian  zakat  yang  dapat  membuat  para  penerima menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimannnya. Dimana  harta  dana  zakat  diberikan  kepada  mustahik  tidak  dihabiskan,  akan  tetapi dikembangkan  dan  digunakan  untuk  membantu  usaha  mereka,  sehingga  dengan  usaha tersebut mereka dapat memenhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. 10
d. Mustahik
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, mustahik artinya para golongan orang yang  berhak menerima zakat.
Tipe  Penelitianyang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  tipe  penelitian  yuridis  empiris. Dalam pendekatan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat.
8 Yoghi Citra Pratama, “  Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Study Kasus :Program Zakat Produktif  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional)  ”, Jurnal  Tauhidinomics ,  UIN  Syarifhidayatullah    Jakarta  , Volume 1 Nomor 1, 2015, Hal 94.
9 Pengertian Produktif,  https://kbbi.web.id/produktif, diakses pada 10 November 2019, pukul 15:30.
10 Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Dan Zainul Fuad, “Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Mustahik  (Studi  Kantor  Rumah  Zakat  Sumatra  Utara)”, Jurnal Ekonomi , Fakultas Ekonomi UINSU, Volume 4 Nomor 1, 2019, Hal 143.
tersebut  di  dalam  masyarakat,  sehingga  dapat  dikatakan  untuk  mengetahui  kesenjangan antara das sollen dengan das sein . Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:
Penelitian  ilmu  hukum  yang  berupaya  mencermati  fakta-fakta  hukum  yang  berlaku  di kalangan masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat  cermati serta dibutikkan  secara  terbuka.  Titik  tolak  pengamatan  ini  terdapat  pada  kenyataan  atau  fakta sosial yang ada dan hidup dikalngan masyarakat sebagai budaya hudup masyarakat. 11
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  penelitian  yuridis empiris  yaitu  penelitian  hukum  yang  menganalisis  permasalahan  dengan  mensamakan  data sekunder (bahan-bahan hukum) dengan data sekunder atau data yang terdapat di lapangan.
Lokasi  penelitian  yang  merupakan  sumber  untuk  memperoleh  data  maupun  informasi, sesuai  dengan  judul  artikel  maka  lokasi  penelitian  ditetapkan  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) Kota Jambi.Yang beralamat di Jalan H. Zainir Hafidz No. 4 Kelurahan Paal Lima Kota Baru (Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kota Jambi) Kota Jambi-36129.
Untuk  memperoleh  data  yang  akurat  dalam  penulisan  artikel  ini,penulis  melakukan penelitian, yaitu:
a. Penelitian  Lapangan,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan  maasyarakat  untuk memperoleh  data,  baik  data  primer  yang  diperlukan  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti,  dimana  penelitian  tersebut  dilakukan  melalui  wawancara dengan beberapa pihak yang bekaitan dengan penulisan artikel ini.
b. Penelitian  Kepustakaan,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum tersier.
1) Untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer  yaitu  dengan  mengkaji  peraturan perundang-undangan sehubungan dengan masalah dalam penulisan artikel ini.
2) Untuk  memperoleh  bahan  hukum  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  secara tidak langsung, yaitu dari studi kepustakaan yang berupa sejumlah keterangan atau fakta  yang  mempelajari  bahan-bahan  berupa  buku-buku  referensi,  peraturan perundang-undangan,  berkas  serta  dokumen  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian.
11 Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Cet.kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 125.
3) Untuk  memperoleh  bahan  hukum  tersier,  yaitu  dilakukan  dengan  mempelajari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan melakukan data dengan akses internet.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima zakat produktif di Kota  Jambi.  Tata  cara  penarikan  sample  yang  penulis  gunakan  yaitu Purposive  Sampling , dalam  penelitian  ini  sampel  yang  diambil  berdasarkan  mereka  yang  karena  tugas  dan jabatannya  dianggap  memahami,mengetahui,  dan  mampu  memberikan  informasi  atau penjelasan yang benar tentang obyek yang diteliti.
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu mustahik di Kota Jambi, yakni sebanyak 175  orang  pada  tahun  2018.  Mengingat  besarnya  populasi  tersebut  maka  penulis  akan melakukan  penarikan  sample  di  Kecamatan  Kota  Baru.  Karena  di  Kecamatan  Kota  Baru mustahik  produktif  lebih  banyak  daripada  daerah  lain.  Penarikan  sample  yang  penulis gunakan yaitu Simple Random Sampling , yaitu tenik penarikan sample yang dipilih secara acak yang mana setiap bagian populasi mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi sample. Penulis  mengambil  10%  dari  56  mustahik  yang  mendapatkan  zakat  produktif  di  Kecamatan Kota Baru, yaitu sebanyak 6 orang mustahik yang akan penulis wawancarai.
Adapun informan dalam penelitian artikel ini adalah:
a. ketua BAZNAS kota jambi
b. Salah satu petugas BAZNAS atau salah satu komisioner BAZNAS   Kota Jambi.
Teknik  pengumpulan  data  ialah,  tata  cara  tertentu  yang  digunakan  oleh  seorang  peneliti dalam  memperoleh  data.  Maka  dengan  ini  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data dengan cara:
a. Studi Dokumen, penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data-data dari dokumen-dokumen  tentang  pemberian  zakat  yang  ada  hubungannya  dengan pokok pembahasan.
b. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada informan dan responden  dengan  dipandu  daftar  pertanyaan  yang  telah  dipersiapkan  terlebih dahulu.
c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa literatur,  peraturan  Perundang-Undangan  serta  beberapa  jurnal  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh yaitu baik  data  primer  maupun  data  sekunder.  Data  ini  kemudian  dipilih  dan  selanjutnya  di klasifikasikan  dan  apabila  memungkinkan  data  disajikan  dalam  bentuk  tabel,  setelah  itu dianalisis  dan  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  berupa  pernyataan-pernyataan  dalam  bab pembahasan nantinya.

## B. Pembahasan
1. Pendistribusian  Zakat  Untuk  Usaha  Produktif  Kepada  Mustahik  yang  berhak menerimanya melalui BAZNAS  Kota Jambi
A. Bidang Pengumpulan
Zakat  meliputi  zakat  fitrah  danzakat  maal.Zakat  fitrah  adalah  zakat  yang  wajib dilaksanakan  oleh  seorang  muslim  yang  harus  mampu  menunaikannya.  Zakat  fitrah  harus dikeluarkan  pada  saat  awal  bulan  Ramadhan  hingga  batas  sebelum  solat  hari  raya  idul  fitri. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 jiwa liter perjiwa. Sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras  atau  makanan  pokok  yang  dikonsumsi  kita  sehari-hari.  Namun,  beras  atau  makanan pokok dapat diganti dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras.
Pengumpulan  dana  zakat  di  BAZNAS  Kota  Jambi  berasal  dari  zakat  profesi.  Zakat  profesi adalah  zakat  atas  hasil,  diperoleh  dari  pengembangan  potensi  diri  seseorang  dengan  cara yang sesuai syariat. Seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengadaan, arsitek, guru, dll.
Penggunaan zakat profesi untuk usaha produktif, meliputi 5 pilar yaitu:
a. Bidang ekonomi yaitu berkenaan dengan pemberdayaan umat
b. Pendidikan yaitu berupa bantuan beasiwa baik untuk siswa SD, SMP, SMA dan S-1
c. Kesehatan
d. Kemanusiaan
e. Dakwah, advokasi (hukum). 12
Potensi calon muzaki yang menjadi ruang lingkup kerja BAZNAS Kota Jambi meliputi: PNS Muslim  SKPD  Pemda  Kota  Jambi,  Instansi  Vertikal  Kota  Jambi  dan  masyarakat  umum  yang sangat  memberikan  harapan  jika  terealisasi  melalui  BAZNAS  Kota  Jambi.  Dengan  jumlah
12 Wawancara dengan Husein Fahlevie Syam, Tanggal 11 Februari 2020.
Pegawai  Negri  Sipil  Kota  Jambi  kurang  lebih  8.500  orang,  dan  Instansi  Vertikal  Kementrian Agama Kota Jambi sebanyak kurang lebih 500 orang, potensi zakat dapat mencapai lebih dari Rp 6 Milyar”.
Menurut BAZNAS Kota jambi, cara pengumpulan zakat dan infaq dilakukan dengan cara:
a. Dijemput langsung ke alamat muzakki
b. Diantar  langsung  ke  sekertariat  BAZNAS  Kota  Jambi  oleh  muzaki/petugas  UPZ  (Unit Pengumpulan Zakat).
c. Disetor langsung ke Bank oleh muzaki atau UPZ yang terkait.
Menurut Instruksi Walikota Jambi Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat profesi Kota Jambi, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi. Wajib  menunaikan  zakat  profesi  sebesar  2.5%  melalui  unit  pengumpul  zakat  yang  telah dibentuk oleh BAZNAS Kota Jambi. Bagian kedua menyebutkan ”Kewajiban membayar zakat profesi  adalah  yang  berpenghasilan  tetap  setiap  bulan  serta  digabungkan  dengan  tambahan penghasilan  pegawai  (TTP)  dan  setelah  dijumlahkan  penghasilan  selama  setahun  mencapai nishab  sebesar  85  gram  emas  murni  atau  sebesar  Rp  42.500.000,-/  tahun.  Bagian  ketiga “Jumlah penghasilan dapat dikeluarkan setiap bulannya sebesar 2,5%  dibagi 12 bulan. Yang hasilnya Rp dengan per 3.542.000,- / bulan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan  tahun  2015  sampai  2018  mengalami peningkatan.Dari  dana  zakat  yang  terkumpul  pihak  BAZNAS  akan  menyeleksi  supaya mendapatkan  data  yang  valid.  Oleh  karenanya  pengajuan  mustahik  bisa  dilakukan  dari  UPZ dan pihak mustahik datang sendiri ke BAZNAS untuk mengajukan zakat produktif.UPZ di Kota ambi berjumlah 6. Selanjutnya dilanjutkan di bidang pendistribusian 13

## B. Bidang Pendistribusian
Pendistribusian  merupakan  proses  penyaluran.  Artinya  pendistribusian  yaitu  dari  proses penyaluran  dari  amil  kepada  8  (delapan)  golongan asnaf dengan  pertimbangan  baik  dari pihak  Amil  dalam  hal  ini  BAZNAS  ataukah  kepada  para  golongan  tersebut  yang  datang  ke BAZNAS  Kota  Jambi.  Salah  satu  pndistribusian  yang  baik  adalah  adanya  keadilan  yang  sama diantara  semua  golongan  yang  telah  Allah  tetapkan  sebagai  penerima  zakat,  juga  keadilan bagi  setiap  individu  disetiap  golongan  penerima  zakat.  Adil  dalam  hal  ini  menurut  Imam
13 Wawancara dengan Husein Fahlevie Syam, Tanggal 11 Februari 2020.
Syafi’i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga maslahah bagi dunia Islam. 14
Setiap  pendistribusian  akat  untuk  mustahik,  haruslah  adanya  telaah  dan  koreksi  dan pertimbangan  supaya  tepat  sasaran  dan  efektif.Pertimbangan  dalam  hal  ini minimal  3  (tiga) orang bidang terkait selanjutnya persetujuan Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kota Jambi.
Penyaluran dana zakat kepada fakir dan miskin dan pada golongan delapan asnaf lainnya dapat disalurkan melalui:
a. UPZ SKPD/Dinas/Instansi dan Badan/Lembaga
b. UPZ Sekolah dan Madrasah
c. BAZ Kecamatan dan Kelurahan
d. Langsung kepada mustahik di lingkungan muzaki
e. Perorangan serta melalui Amil BAZNAS.
Pasal 29 Keputusan Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:
a. Melakukan study kelayakan
b. Menetapkan jenis usaha produktif
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
e. Mengadakan evaluasi
f. Membuat laporan.
Setelah penulis meneliti ke lapangan masih banyak keganjalan yang terjadi.Bahkan penulis menemukan  sebuah  keluarga  yang  sudah  keadaan  mampu  mendapatkan  bantuan.  Jelas kenyataan  dalam  masyarakat  akibat  dari  ketidaksesuaian  antara  peraturan  yang    berlaku dengan keadaan di lapangan.Bahkan pemberian zakat produktif ini tidak disertai bimbingan, penyuluhan sampai ke evaluasi. Berikut merupakan wawancara penulis dengan mustahik: a. Kasmawati,  “Merupakan  seorang  penjual  lontong  yang  sudah  berumur  35  Tahun.  Ibu kasmawati  merupakan  mustahik  zakat  produktif  yang  mendapat  Instalasi  Gerobak, Termasuk  Golongan  Miskin.  Ibu  Kasmawati  sudah  tidak  ada  di  rumah  karena  menurut keterangan  Ibu  marpiah  beliau  sudah  pergi  dari  rumah  selama  1  Tahun  sebelumnya.
14 Yusuf  Qardawi, Spektrum  Zakat  Dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan .  Cet  1,  Daar  El-Syoruk, Jakarta, 2005, Hal 148
Keberadaan tidak dapat diketahui oleh tetangga karena menurut tetangga dulu gerobak tersebut ada dan di letakkan di dalam rumah.” 15
b. Irayeni,  merupakan  seorang  penjual  lauk  pauk  yang  sudah  berumur  48  Tahun.  Yang bertempat tiggal di jalan sunan kalijaga lorong anda, RT 13, Kelurahan Simpang lll Sipin, Kota  Baru.  Ibu  Irayeni  merupakan  mustahik  zakat  produktif  yang  mendapat  Instalasi Gerobak,  Termasuk  Golongan  Miskin.  Menurut  keterangan  wawancara  dengan  penulis  , ibu ira tidak mendapatkan survey dari pihak BAZNAS dan tidak diberikan Monitoring dan Evaluasi.  Serta  pihak  gerobak  tersebut  masih  ada  sampai  sekarang.  Namun  gerobak tersebut tidak digunakan sebagai tempat jualan karena dianggap sepi dan sepi pada saat memakai  instalasi.  Oleh  karenanya  ibu  irayeni  lebih  mengguanakan  meja  dalam berdagang lauk pauk. 16
c. Darwati,  merupakan  seorang  penjual  lontong  yang  sudah  berumur  61  Tahun.  Yang bertempat  tinggal  di  jalan  sunan  kalijaga,  No  007,  RT  013,  Kelurahan  Simpang  lll  Sipin, Kota  Baru.  Ibu  darwati  merupakan  mustahik  zakat  produktif  yang  mendapat  Instalasi Gerobak,  Termasuk  Golongan  Miskin.  Menurut  keterangan  wawancara  dengan  penulis  , ibu  darwati  mendapat  1x  survey  dari  pihak  BAZNAS  dan  diberikan  Monitoring  dan Evaluasi.  Serta  pihak  gerobak  tersebut  masih  ada  sampai  sekarang.  Gerobak  tersebut digunakan sebagai mana mestinya dan sangat membantu pihak ibu ini. 17
d. Waginem,  merupakan  seorang  penjual  jamu  yang  sudah  berumur  53  Tahun.  Yang bertempat  tinggal  di  jalan  sunan  kalijaga,  No  007,  RT  013,  Kelurahan  Simpang  lll  Sipin, Kota  Baru.  Ibu  waginem  merupakan  mustahik  zakat  produktif  yang  mendapat  Instalasi Gerobak,  Termasuk  Golongan  Miskin.  Menurut  keterangan  wawancara  dengan  penulis  , ibu waginem tidak mendapat survey dari pihak BAZNAS dan diberikan 1x Monitoring dan Evaluasi.  Serta  gerobak  tersebut  masih  ada  sampai  sekarang.  Penulis  tidak  melihat gerobak tersebut bahkan penulis melihat ada gerobak lain yang dibuat jualan oleh suami ibu  waginem,  yaitu  jualan  bakso.  Gerobak  tersebut  tidak  digunakan  sebagai  mana mestinya.  Serta  menurut  wawancara  penulis  ternyata  buk  waginem  merupakan  orang kaya  yang  mempunyai  kontrakan  serta  mempunyai  rumah  yang  paling  bagus  diantara penulis wawancarai. 18
15 Wawancara dengan Rosidah, Mustahik, tanggal 6 Februari 2020.
16 Wawancara dengan Erlangga, Mustahik, tanggal 6 Februari 2020.
17 Wawancara dengan Darwati, Mustahik, tanggal 6 Februari 2020.
18 Wawancara dengan Waginem, Mustahik, tanggal 6 Februari 2020.
e. Susilawati,  merupakan  seorang  penjual  kue  dan  tukang  pijit,    yang  sudah  berumur  42 Tahun. Yang bertempat tiggal di jalan sunan kalijaga lorong anda No.28, RT.15 Kelurahan Simpang  lll  Sipin,  Kota  Baru.  Ibu  Susilawati  merupakan  mustahik  zakat  produktif  yang mendapat  Instalasi  Gerobak,  Termasuk  Golongan  Miskin.  Menurut  keterangan wawancara dengan penulis , ibu susi mendapat tidak survey dari pihak BAZNAS dan tidak diberikan  Monitoring  dan  Evaluasi.  Serta  pihak  gerobak  tersebut  masih  ada  sampai sekarang.  Gerobak  tersebut  digunakan  sebagai  mana  mestinya  dan  sangat  membantu pihak  ibu  ini.  Menurut  wawancara  penulis  susilawati  keluhan  pada  modal  karena  pakai instalasi  harus  ada  modal  yang  banyak.  Dan  lagi  pasangnya  jualan  ibu  mengalami kerugian terus menerus. Sampai ini gerobak masih ada dan dirawat di dalam rumah tidak digunakan jualan.
f. Beda  sari,  merupakan  seorang  penjual  sayur  yang  sudah  berumur  47  Tahun.  Yang bertempat  tiggal  di  jalan  sunan  kalijaga  RT  13,  Kelurahan  Simpang  lll  Sipin,  Kota  Baru. Ibu  beda  sari  merupakan  mustahik  zakat  produktif  yang  mendapat  Instalasi  Gerobak, Termasuk  Golongan  Miskin.  Menurut  keterangan  wawancara  dengan  penulis  ,  ibu  beda sari  tidak  mendapat  survey  dari  pihak  BAZNAS  dan  tidak  diberikan  Monitoring  dan Evaluasi.  Serta  gerobak  tersebut  masih  ada  sampai  sekarang.  Gerobak  tersebut digunakan sebagai tempat jualan baju di dalam rumah dan digunakan mana mestinya dan sangat membantu pihak ibu ini. 19

## Informan
a. Husein fahlefvie syam
Sebagai wakil ketua VI (Bidang Administrasi dan, SDM, Dan Umum), mengatakan bahwa: ”Zakat  produktif  berasal  dari  zakat  profesi,  zakat  profesi  di  Kota  Jambi  berasal  dari Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  disetorkan  per  setiap  bulan.  Pelaksanannya  perlu adanya  dukungan  pemerintah  untuk    mewajibkan  zakat  bagi  setiap  masyarakat  di  Kota Jambi. Karena masyarakat Kota Jambi masih kurang sadar zakat.Walaupun sudah diatur dalam  Alquran,  tidak  sadar  karena  tidak  adanya  aturan  yang  mengikat  untuk  mengikat
19 Wawancara dengan Beda Sari, Mustahik, tanggal 4 Februari 2020.
para  masyarakat  luas.Untuk  itu  perlu  adanya  dukungan  pemerintah  untuk merealisasikannya.” 20
b. Ahmad Ziyadi mengatakan
“Pemberian  zakat  produktif  diperuntukkan  untuk  golongan  fakir  dan  miskin.  Calon mustahik mendaftarkan diri untuk menjadi mustahik zakat produktif dengan membawa surat  keterangan  tidak  mampu  dari  RT  setempat.  Setelah  itu  pihak  BAZNAS  akan mensurvey.  Namun  bentuk  monitoring  dan  evaluasi  masih  belum  optimal  dikarenakan Sumber Daya Manusia yang terbatas dan masih terkendala untuk modal.
Dari  beberapa  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pendistribusian  zakat  untuk usaha  produktif  di  Kota  Jambi  belum  optimal  terlihat  dari  hasil  wawancara  penuis  dengan para  mustahik  bahwa  mereka  tidak  mendapat  bimbingan  serta  penyuluhan  dari  pihak BAZNAS,  bahkan  ada  mustahik  yang  tidak  mendapatkan    kontrolling  dan  evaluasi  sehingga program kerja BAZNAS untuk memberdayakan umat tidak tercapai. 21

## 2. Kendala-Kendala  Dalam  Pendistribusian  Zakat  Untuk  Usaha  Produktif  Di  Kota Jambi
Adapun kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Jambi
1. Tidak  adanya  PERDA  Kota  Jambi  maupun  Intruksi  Walikota  Jambi  yang  mewajibkan setiap  umat  yang  beragama  Islam  untuk  membayar  zakatnya  di  BAZNAS  Kota  Jambi. Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi Kota Jambi, hanya mengikat untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak mengikat  untuk  masyarakat  luas  dan  para  pengusaha  yang  dianggap  gajinya  sudah mencapai  nishab  untuk  membayar  zakat.  akibatnya  penerimaana  zakat  masih  belum optimal.  Dan  dananya  bisa  dikatakan  hanya menjangkau  masyarakat  kecil. Sama  halnya dengan  zakat  produktif,  pemberian  instalasi/gerobak  harusnya  diberikan  juga  modal usaha  berupa  uang  untuk  memberdayakan  fakir  miskin.  Dalam  masyarakat  masih ditemukan  masyarakat  yang  kurang  modal  yang  menjadikan  gerobak  tidak  dipakai  lagi. Namun  apabila  sudah  di  berikan  tambahan  uang  usaha  haruslah  Amil  memberikan
20 Wawancara  dengan  Husein  fahlefvie  syam,  Wakil  Ketua  BAZNAS  Kota  Jambi,  tanggal  11  Februari 2020.
21 Wawancara dengan Ahmad Ziyadi, Staf BAZNAS Kota Jambi, tanggal 11 Februari 2020.
bimbingan,  evalusi  dan  monitoring  supaya  mustahik  zakat    produktif  bisa  berjalan  baik dan dapat terwujud kesejahteraan bagi semua umat.
2. Yang  menjadi  permasalahan  adalah  tidak  hanya  masyarakat  ekonomi  menengah  ke bawah  yang  mendapatkan  zakat  produktif,  namun  ditemukan  masyarakat  ekonomi menengah ke atas yang memperoleh zakat tersebut. Dikarenakan masyarakat menengah ke atas tersebut mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT.
3. Terdapat  beberapa  mustahik  yang  tidak  memahami  apa  itu  zakat  produktif.  Beberapa mustahik mengira bahwa zakat produktif merupakan bantuan usaha dari BAZNAS, bukan merupakan zakat yang diperuntukkan untuk golongan asnaf yaitu fakir dan miskin.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  pada  bab  pembahasan  Artikel  di  atas,  dapatlah  ditarik kesimpulan  yaitu  bahwa  pendistribusian  zakat  untuk  usaha  produktif  di  Kota  Jambi  belum optimal  terlihat  dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  para  mustahik  bahwa  mereka  tidak mendapat bimbingan serta penyuluhan dari pihak BAZNAS, bahkan ada mustahik yang tidak mendapatkan    kontroling  dan  evaluasi  sehingga  program  kerja  BAZNAS  untuk memberdayakan umat tidak tercapai. Selanjutnya kendala dalam pendistribusian zakat untuk usaha  produktif  di Kota  Jambi, salah satu  kendalanya  yaitu:  tidak  adanya  PERDA  (Peraturan Daerah)  Kota  Jambi  yang  mewajibkan  setiap  umat  yang  beragama  Islam  untuk  membayar zakatnya  di  BAZNAS  Kota  Jambi.  Akibatnya  penerimaana  zakat  masih  belum  optimal.  Dan dananya  bisa  dikatakan  hanya  menjangkau  masyarakat  kecil.  Sama  halnya  dengan  zakat produktif,  pemberian  instalasi/gerobak  harusnya  diberikan  juga  modal  usaha  berupa  uang untuk  memberdayakan  fakir  miskin.  Dalam  masyarakat  masih  ditemukan  masyarakat  yang kurang  modal  yang  menjadikan  gerobak  tidak  dipakai  lagi.  Namun  apabila  sudah  di  berikan tambahan uang usaha haruslah Amil memberikan bimbingan, evalusi dan monitoring supaya mustahik zakat  produktif bisa berjalan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali, Zainuddin. Hukum Islam . Sinar Grafika, Palu, 2006.
Al-Hasani An-Nadwi. Empat Sendi Agama Islam . Rineka Cipta, Solo, 1991.
Asnaini. Zakat  Produktif  Dalam  Prespektif  Hukum  Islam .  Cet  1,  Pustaka  Pelajar,  Bengkulu,
2008.
Didin  Hafidhuddin. Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern ,  Cet.  1,  Gema  Insani  Press,  Jakarta,

## 2002, Hal 149
Hasan,  Ali. Zakat,  Pajak  Asuransi  dan  Lembaga  Keuangan .  PT.Raja  Grafindo,  Jakarta  Utara,
1995.
Idris, Abdul Fatah, dan Abu Ahmad. Fikih Islam , Cet.3, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Kurnia, Hikmat dan Hidayat. Panduan Pintar Zakat. Cet 1, Kultum Media, Tanggerang, 2008.
Mardani. Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mensejahterakan Umat Dan Mengentaskan Kemiskinan . PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Cet. 2. Mandar Maju, Bandung, 2016.
Qardawi,  Yusuf .  Hukum  Zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  Dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist, Cet 1, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1996.

## Karya Ilmiah / Jurnal
Fauzi  Almubarok,  “Keadilan  Dalam  Prespektif  Islam” ,  Jurnal  STIT  Islamic  Village, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah (STIT) Tanggerang, Volume 1 Nomor 2, Juli 2018.
Ferry  Irawan  Febriansyah,  “Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Filosofis  Dan Ideologis Bangsa”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.
Mulkan  Syahriza,  Pangeran  Harahap,  Dan  Zainul  Fuad,  “Analisis  Efektifitas  Distribusi  Zakat Produktif  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan  Mustahik  (Studi  Kantor  Rumah  Zakat Sumatra Utara)”, Jurnal Ekonomi , Fakultas Ekonomi UINSU, Volume 4 Nomor 1, 2019.
Teguh  Ansori,  “Pengelolaan  Dana  Zakat  Produktif  Untuk  Memberdayakan  Mustahik  Pada LAZISNU  Ponorogo”, Jurnal  Muslim  Heritage ,  Institut  Agama  Islam  Sunan  Giri Ponorogo, Volume 3 Nomor 1, Mei 2018.
Tika  Widiastuti,  “Model  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  Oleh  Lembaga  Zakat  Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”, Jurnal Ekonomi Syariah , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga, Volume 1 Nomor 1, 2015.
Yoghi  Citra  Pratama,  “Peran  Zakat  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  (Study  Kasus  : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”, Jurnal Tauhidinomics , UIN Syarifhidayatullah  Jakarta, Volume 1 Nomor 1, 2015.

## Surat Kabar
Bathara  Kresno,  “Konsep  Welfare  Theory ” Memaksimalkan  Peran  Pemerintah,
Kumparan , 3 Juni 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
---------. Undang-Undang  Tentang  Pengelolaan  Zakat .  UU  Nomor  23  Tahun  2011.  LNRI Tahun 2011 Nomor 115. TLNRI Nomor 5255.
---------. Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat .  PP  Nomor  14  Tahun  2014.  LNRI  Tahun  1975 Nomor 38. TLNRI Nomor 5508.
---------  . Peraturan  Mentri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2014  jo  Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
---------  . Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat. BNRI Tahun 2018 Nomor 419.
---------  .Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2016
Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. BNRI Tahun 2018 Nomor 420.

## Internet
Pengertian Nisab, eprints.walisongo.ac.id/59 35/3/BAB II.pdf Pengertian produktif, https://kbbi.web.id/produktif Pengertian pendistribusian, https://BAZNAS.go.id/