Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2021: 165-194 DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2

## DAMPAK  NIKAH  SIRI  TERHADAP  ISTRI  DAN ANAK  PERSPEKTIF MAQASHID  AL-SYARI’AH  AL- SYATHIBI
(STUDI DESA BANGSALSARI

## KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)
Sauqi Noer Firdaus*, Fadil Sj** dan Moh. Thoriquddin***
*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: sauqieee15@gmail.com
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: fadilsj65@gmail.com
***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: moh.toriquddin@gmail.com

## Abstract
Bangsalsari Village is the village with the most cases of unregistered marriage among other villages in the Jember Regency area. Among the problems that occur there are men and women who want to get married, perform the sacred contract in front of an ustaz or community leader as a penghulu by fulfilling the pillars and conditions according to religion, but do not report and register their marriage at the Office of Religious Affairs. This is influenced by the culture and beliefs of the local community. The approach and type of research used in this research is qualitative-empirical.  Collecting  data  by  means  of  interviews  and  documentation,  then processed by the stages of Editing, Classifying and Verifying. Based on the results of the study, the negative effects received by the wife and children from the absence of marriage registration such as not being able to go to school, not being able to sue for divorce from their husbands when experiencing and not being able to inherit from their husbands in Bangsalsari Village, Bangsalsari District, Jember Regency. The maqashid al-Syari'ah Al-Syathibi perspective, namely marriage registration is included in the Dlaruriyat aspect, as well as sakinah, mawaddah and rahmah which are also the most important components in household life in Bangsalsari Village.
Keywords:  Marriage Siri; Impact on Wife and Children; Maqashid Sharia.

## Abstrak
Desa Bangsalsari merupakan merupakan desa terbanyak terjadinya kasus nikah siri di  antara  desa-desa  lainnya  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Jember.  Di  antara permasalahan  yang  terjadi  di  sana  yaitu  laki-laki  dan  perempuan  yang  ingin melangsungkan  pernikahan,  melakukan  akad  sakral  tersebut  dihadapan  seorang ustaz atau tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama, akan tetapi tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di  Kantor  Urusan  Agama,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  budaya  dan  kepercayaan masyarakat setempat. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah  kualitatif-empiris.  Pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  dan dokumentasi,  kemudian  diolah  denga  tahapan Editing,  Classifying dan Verifying . Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh negatif yang diterima oleh istri dan anak dari tidak adanya pencatatan nikah seperti tidak dapat bersekolah, tidak dapat menggugat cerai  suami  ketika  mengalami  dan  tidak  dapat  jatah  waris  dari  suami  di  Desa Bangsalsari,  Kecamatan  Bangsalsari,  Kabupaten  Jember.  Perspektif maqashid  al- Syari’ah Al-Syathibi, yaitu pencatatan nikah termasuk dalam aspek Dlaruriyat , sama halnya dengan sakinah, mawaddah dan rahmah yang juga menjadi komponen paling penting dalam kehidupan rumah tangga di Desa Bangsalsari.
Kata Kunci: Nikah Siri; Dampak Terhadap Istri dan Anak; Maqashid Al-Syari’ah.

## PENDAHULUAN
Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan sebuah ikatan  agung  ( Mitsaqan  Ghalidan )  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  menciptakan kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  berdasarkan  asas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak serta-merta dengan mudah diciptakan oleh pasangan yang menikah. Perlu adanya usaha untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya adalah  dengan  bekal  keilmuan  yang  cukup  dimiliki  oleh  kedua  pasangan  dalam mengarungi  bahtera  rumah  tangga  dan  mengikuti  aturan  pernikahan  yang  berlaku, sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 9 Tahun 1975 mengenai aturan pelaksanaannya. 1
Perumusan  aturan  mengenai  pernikahan  yang  tertera  di  dalam  Undang-undang Perkawinan  ini,  menjadikan  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  laki-perempuan
1 Amir Syarifuddin , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1.
sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. 2 Sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila pernikahan yang dilakukan  tidak  sah  secara  hukum,  maka  akibat  hukum  yang  timbul  oleh  pernikahan itupun tidak sah.
Pelaksanaan pernikahan di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang terbilang unik. Hal tersebut dikarenakan bentuk pelaksanaannya yang beragam dan berbeda-beda sesuai dengan  keyakinan  dan  tradisi  masing-masing.  Mulai  dari  pernikahan  yang  dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum negara, sampai pernikahan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini, yaitu nikah sirri , pernikahan tidak dicatatkan atau yang biasa dikenal dengan nikah di bawah tangan atau kawin siri. Nikah sirri yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yang dilakukan dihadapan seorang ustazz atau seorang tokoh masyarakat sebagai penghulu dan tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).
Nikah siri dalam pandangan masyarakat Indonesia dewasa ini menjadi hal yang biasa dan sedang gencar dilakukan oleh pasangan laki-perempuan yang hendak menikah, baik pasangan muda maupun tua, kaya maupun miskin dan orang berpengetahuan maupun orang awam. 3 Maraknya masyarakat Indonesia melakukan nikah siri terbukti dengan data yang dipaparkan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dengan banyaknya  permintaan  dari  masyarakat  untuk  melakukan  isbat 4 nikah  agar  pernikahan sirinya  menjadi  legal  dimata  hukum  negara.  Seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Jember, banyak  sekali  masyarakat  Jember  yang  melakukan  nikah  siri  atau  tidak  mencatatkan pernikahannya di KUA, sehingga pemerintah setempat berinisiatif untuk melaksanakan program sidang isbat nikah gratis untuk 1000 pasangan di berbagai titik kecamatan bagi masyarakatnya dan program inipun berhasil mendapatkan rekor MURI pada tahun 2020. 5
2 Zainuddin dan Afwan Zainduddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm. 2.
3 Masturiyah, “Nikah Siri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, Musawa , Vol. 12, No. 1, (Januari, 2013), hlm. 45.
4 Isbat adalah pengesahan atas  perkawinan yang telah  dilangsungkan menurut syariat agama  Islam, akan  tetapi  tidak  dicatat  oleh  KUA  atau  PPN  yang  berwenang.  Mahkamah  Agung,  Pedoman  Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147
5 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655/sidang-isbat-nikah-daring- di-jember-pecahkan-rekor-muri
Dari beberapa titik kecamatan diadakannya sidang isbat nikah online 1000 pasangan nikah siri  di kabupaten Jember adalah Kecamatan Kencong tercatat sebanyak 51 pasangan, Kecamatan  Wuluhan  sebanyak  75  pasangan,  Kecamatan  Jelbuk  terdapat  66  pasangan, Kecamatan  Mayang  87  pasangan,  Kecamatan  Silo  126  pasangan  dan  Kecamatan Bangsalsari  280  pasangan.  Sedangkan  untuk  wilayah  kota,  tercatat  di  Kecamatan Sumbersari 81 pasangan, Kecamatan Tanggul 44 pasangan, Kecamatan Sumberjambe 87 pasangan Kecamatan Sukowono 39 pasangan, Kalisat 20 pasangan, Kecamatan Jenggawah 4  pasangan,  Kecamatan  Ajung  5  pasangan  dan  Kecamatan  Rambipuji  sebanyak  23 pasangan.
Desa Bangsalsari merupakan salah satu dari sebelas desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bangsalsari,  Kabupaten Jember Jawa Timur yang merupakan desa terbanyak terjadinya  kasus  nikah  siri  di  antara  desa-desa  lainnya  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Jember. 6 Di antara permasalahan yang terjadi di sana yaitu laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, melakukan akad sakral tersebut dihadapan seorang ustaz atau tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama,  akan  tetapi  tidak  melaporkan  dan  mencatatkan  pernikahan  mereka  di  Kantor Urusan Agama, hal ini dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat.
Karena mayoritas penduduk Kabupaten Jember khususnya yang ada di Desa Bangsalsari adalah  pendatang  dari  Pulau  Madura  atau  yang  biasa  disebut  dengan  Madura  Swasta, dengan  karakter  dan  budaya  mereka  adalah  menomorsatukan  kiai  di  atas  segalanya termasuk aturan negara mengenai pernikahan.
Nikah yang tidak dicatatkan (Siri) yang dilakukan oleh masyarakat bukan tanpa efek negatif. Bahkan nikah siri berdampak cukup signifikan dalam kehidupan pasangan yang melakukan nikah siri, terutama bagi istri dan anak. Tidak adanya kekuatan hukum dalam legalitas pernikahannya, cenderung menjadikan suami melanggar hak-hak istri dan ia pun tidak  dapat  menuntut  haknya  secara  hukum  negara. 7 Kemudian  bagi  si  anak  ia  akan kesulitan  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  karena  tidak  adanya  bukti  perkawinan, sehingga sulit untuknya mengenyam Pendidikan yang merupakan haknya.
6 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655
7 Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”, Adil: Jurnal Hukum , Vol. 8, No.1, (Juli, 2017), hlm. 84.
Pencatatan  nikah  yang  dilakukan  di  kantor  urusan  agama  bagi  penduduk  yang beragama Islam dan kantor pencatatan sipil bagi penduduk non-muslim, menjadi suatu hal yang sangat fundamental bagi pasangan yang menikah, karena dengan pencatatan tersebut status suami-istri akan legal di mata  hukum negara.  Teori maqashid al-Syari’ah Imam Al-
Syathibi  sebagai  sebuah  teori  yang  terstruktural  dapat  menentukan  masih  relevan  atau tidaknya  pernikahan sirri .  Dalam  teorinya  Al-Syathibi  membagi  3  jenis  tingkatan  dalam maqashid syariahnya. Yaitu Dlaruriyaat , Haajiyat dan Tahsiniyaat .
Teori maqashid al-syariah Al-Syathibi menjadi pisau analisa peneliti dalam penelitian yang berkenaan dengan tema Nikah Siri ini, karena sosok Al-Syathibi merupakan seorang ulama fiqh terkemuka pada masanya dan beliau yang pertama kali mensistematisasi konsep maqashid  al-Syari’ah .  Sehingga  peneliti  perlu  mengangkat  teori maqashid  al-Syari’ah yang merupakan pelopor awal dari adanya teori maqashid itu sendiri dan dapat dianalisa apakah nikah siri yang sedang marak terjadi dewasa ini sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan masih relevan atau tidak.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan ” penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami sebuah realitas organisasi dan oknum tertentu serta fenomena yang terjadi dari perspektif masing-masing pihak yang beririsan.
Peneliti tidak memulai penelitian ini dengan gagasan model, konsep atau teori yang perlu diuji, akan tetapi melalui konsep sensitisasi. 8
Penelitian ” ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  yang  ditinjau  berdasarkan pengumpulan  data  (tempat), 9 berupa  penelitian  lapangan,  peneliti  langsung  terjun  ke lapangan untuk mendapatkan gambaran atau fenomena yang terjadi secara menyeluruh mengenai keadaan dan situasi setempat dengan tujuan agar menganalisa dengan seksama latar  belakang  permasalahan  yang  terjadi  dengan  berinteraksi  langsung  dengan  oknum maupun lembaga terkait di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
8 Jan  Jonker,  Bartjan  J.W.  Pennink,  Sari  Wahyuni, Metodologi  Penelitian, (Jakarta:  Salemba  Empat, 2011), hlm. 71-72.
9 Moh.  Kasiran, Metodologi  Penelitian:  Refleksi  Pengembangan  Pemahaman  dan  Penguasaan  Metode Penelitian , (Malang: UIN Press, 2010), hlm. 11.

## HASIL PENELITIAN

## 1. Gambaran Umum Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Keadaan  dan  letak  suatu  wilayah  dapat  mempengaruhi  dan  menentukan  perilaku dan adat masyarakat. Sehingga hal tersebut tentunya dapat membedakan karakteristik dan perilaku masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi  mengenai  perbedaan  terhadap  suatu  keadaan  dan  adat  masyarakat sebagaimana berikut: 10

## a. Keadaan Geografis
Desa Bangsalsari berasal dari 2 kata, yakni bangsal dan sari . Bangsal adalah rumah- rumahan, sementara sari adalah bunga. Nama ini diberikan oleh Kakek dan Nenek Nambi yang  pernah  tinggal  di  sini.  Kakek  Nambi  bekerja  membuat  bangsal,  sementara  Nenek Nambi bekerja sebagai pengrajin bunga. Letak Desa Bangsalsari berjarak sekitar 9-10 km dari 11 pusat kota dengan jarak tempuh sekitar 11 menit dan memiliki luas wilayah 10 km 2 dengan ketinggian tempat 49 m 2 dengan batas wilayahnya sebagai berikut:
1) Sebelah utara : Desa Gambirono dan Desa Curahkalong
2) Sebeleha Selatan  : Desa Langkap dan Desa Petung
3) Sebelah Barat : Desa Karangsono dan Desa Sukorejo
4) Sebelah Timur  : Desa Tugusari dan Banjarsari
Desa Bangsalsari adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsalsari Jember Kabupaten  Jember.  Dengan  bentang  wilayah  berombak  hingga  berbukit.  Dengan  curah hujan, jumlah bulan hujan, suhu rata-rata harian tidak diketahui dan terdiri dari 5 dusun, yaitu: Kedungsuko, Krajan A, Krajan B, Rambutan dan Kalisatan.
b. Keadaan Sosial Budaya
1) Kependudukan
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, dapat  diketahui  bahwa  jumlah  seluruh  penduduk  yang  terdata  berjumlah  16.099  jiwa.
10 Buku Administrasi Desa Bangsalsari 2020.
11 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka (Bangsalsari Sub-District In Figures 2020) , hlm. 3.
Dengan detail jumlah 7.809 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 8.290 jiwa berjenis kelamin perempuan: 12
Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bangsalsari Tahun 2020 No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 1 Laki-Laki 7.809 48% 2 Perempuan 8.290 52% Jumlah 16.099 100%

## 2) Mata Pencaharian Pokok
Mata  pencaharian  pokok  masyarakat  Desa  Bangsalsari  Kecamatan  Bangsalsari Kabupaten Jember dapat diidentifikasi dalam beberapa profesi, di antaranya: Petani, Buruh Tani,  PNS/TNI/POLRI,  Karyawan  Swasta,  Pedagang,  Wiraswasta,  Pensiunan,  Buruh Bangunan/Tukang  Peternak.  Jumlah  Penduduk  Berdasarkan  Mata  Pencaharian  dapat dilihat pada tabel: 13
Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok Desa Bangsalsari
Tahun 2020 No. Jenis Profesi Jumlah Persentase (%) 1 Petani 1.465 10.2% 2 Buruh Tani 6.885 47.1% 3 PNS/TNI/POLRI 44 0.35% 4 Karyawan Swasta 603 4.12% 5 Pedagang 146 1.09% 6 Wirausaha 732 5.12% 7 Pensiunan 8 0.06% 8 Tukang Bangunan 159 1.09% 9 Peternak 2.270 15.5% 10 Lain-lain/tidak tetap 1.022 6.98% Jumlah 13.334 100%

## 3) Pendidikan
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  memajukan  tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pendidikan yang tinggi akan menghasilkan
12 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember…, hlm. 56.
13 Buku Administrasi Desa Bangsalsari 2020.
tingkat  keterampilan  seseorang.  Tingkatan  tersebut  dapat  mendorong  tumbuhnya keterampilan  lain  untuk  kewirausahaan  sehingga  bisa  memicu  munculnya  lapangan pekerjaan  baru  yang  akan  membantu  program  pemerintah  untuk  membuka  lapangan pekerjaan  baru  untuk  mengatasi  pengangguran.  Di  bawah  ini  data  yang  menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan formal warga Desa Bangsalsari: 14
a) Belum Sekolah : 2002 Orang
b) Tidak Tamat SD
: 2093 Orang
c) Tamat SD/Sederajat   : 4712 Orang
d) Tamat SMP/Sederajat   : 2340 Orang
e) Tamat SMA/Sederajat   : 1965 Orang
f) Tamat D1
: 35 Orang
g) Tamat D2 : 34 Orang
h) Tamat D3 : 53 Orang
i) Tamat S1 : 288 Orang
j) Tamat S2 : 29 Orang
k) Tamat S3
: 0 Orang
Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Bangsalsari yaitu:
a) Sekolah PAUD
: 1 Unit
b) Sekolah TK : 9 Unit
c) SD/Sederajat : 7 Unit
d) SMP/Sederajat : 8 Unit
e) SMA/Sederajat : 8 Unit
f) Perguruan Tinggi : 0 Unit
2. Eksistensi Nikah Siri di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Desa Bangsalsari merupakan salah satu dari sebelas desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bangsalsari,  Kabupaten Jember Jawa Timur yang merupakan desa terbanyak terjadinya  kasus  nikah  siri  di  antara  desa-desa  lainnya  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Jember. 15 Di antara permasalahan yang terjadi di sana yaitu laki-laki dan perempuan yang
14 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember…, hlm. 53.
15 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655
ingin melangsungkan pernikahan, melakukan akad sakral tersebut dihadapan seorang ustaz atau tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama,  akan  tetapi  tidak  melaporkan  dan  mencatatkan  pernikahan  mereka  di  Kantor Urusan Agama, hal ini dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Karena mayoritas penduduk Kabupaten Jember khususnya yang ada di Desa Bangsalsari adalah  pendatang  dari  Pulau  Madura  atau  yang  biasa  disebut  dengan  Madura  Swasta, dengan  karakter  dan  budaya  mereka  adalah  menomorsatukan  kiai  di  atas  segalanya termasuk aturan negara mengenai pernikahan.
Dari beberapa titik kecamatan diadakannya sidang isbat nikah online 1000 pasangan nikah siri  di kabupaten Jember adalah Kecamatan Kencong tercatat sebanyak 51 pasangan, Kecamatan  Wuluhan  sebanyak  75  pasangan,  Kecamatan  Jelbuk  terdapat  66  pasangan, Kecamatan  Mayang  87  pasangan,  Kecamatan  Silo  126  pasangan  dan  Kecamatan Bangsalsari  280  pasangan.  Sedangkan  untuk  wilayah  kota,  tercatat  di  Kecamatan Sumbersari 81 pasangan, Kecamatan Tanggul 44 pasangan, Kecamatan Sumberjambe 87 pasangan Kecamatan Sukowono 39 pasangan, Kalisat 20 pasangan, Kecamatan Jenggawah 4  pasangan,  Kecamatan  Ajung  5  pasangan  dan  Kecamatan  Rambipuji  sebanyak  23 pasangan.

## Tabel 3
Data Pasangan Yang Melakukan Isbat Nikah Kabupaten Tahun 2020 Secara Online No. Kecamatan Jumlah Pasangan Persentase (%) 1 Kencong 51 5,1% 2 Wuluhan 75 7,5% 3 Jelbuk 66 6,6% 4 Mayang 87 8,7% 5 Silo 126 12,6% 6 Bangsalsari 280 28% 7 Sumbersari 81 8,1% 8 Tanggul 44 4,4% 9 Sumberjambe 87 8,7% 10 Sukowono 39 3,9% 11 Kalisat 20 2% 12 Jenggawah 4 0,4% 13 Ajung 5 0,5%
DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726 14 Rambipuji 27 2,7 15 Arjasa 8 0,8% Jumlah 1000 100%
Berdasarkan data tabulasi dari tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Bangsalsari merupakan kecamatan terbanyak di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Jember yang mengikuti Isbat Nikah Secara Online pada Tahun 2020 lalu, yaitu sebanyak 280 pasangan dengan persentase sebanyak 28%.

## a. Budaya Nikah Siri Masyarakat di Desa Bangsalsari
Budaya  Nikah  Siri  atau  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  secara  resmi  di  Desa Bangsalsari  tidak  terlepas  dari  adanya  budaya  hukum  itu  sendiri  yang  pada  akhirnya membangun  perilaku  hukum  masyarakat  setempat.  Masyarakat  di  desa  tersebut memandang  bahwa  dalam  pelaksanaan  pernikahan  hal  yang  terpenting  adalah  sahnya pernikahan  tersebut  menurut  hukum  agama  (Islam),  walaupun  secara  hukum  negara pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum.
Masyarakat  setempat  juga  mengutamakan  ketaatan  mereka  terhadap  kiai  di  atas segalanya  termasuk  aturan  pemerintah  mengenai  aturan  pelaksanaan  pernikahan  yang resmi, sehingga tidak diperlukan proses administrasi berupa pencatatan nikah ke lembaga terkait  (KUA),  karena  masyarakat  setempat  memandang  hal  yang  bersifat  administratif tersebut  tidak  penting  dan  hanya  menguras  kantong  mengingat  biaya  pencatatan  nikah yang mahal.
Budaya  nikah  siri  atau  yang  tidak  dicatatkan  yang  demikian  memunculkan fenomena-fenomena  yang  mengakibatkan  aturan  pernikahan  yang  sudah  disusun sedemikian  rupa  di  Indonesia  menjadi  ternodai  dan  tidak  membawa  ketentraman masyarakat  secara  menyuluruh. 16 Salah  satu  akibat  yang  ditimbulkan  adalah  seperti perempuan  hanya  dijadikan  pelampiasan  hawa  nafsu  bagi  lelaki,  suami  mudah menceraikan istri, anak  keturunannya kesulitan  mengenyam pendidikan  yang berhak ia dapatkan  dan  sebagainya  karena  tidak  adanya  dokumen  resmi  (buku  nikah)  dalam pernikahan mereka.
16 Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum Sehasen , Vol. 2 No. 2 (2017), hlm. 20.
Begitu  juga  yang  terjadi  di  Desa  Bangsalsari,  Kecamatan  Bangsalsari,  Kabupaten Jember  di  mana  budaya  nikah  siri  atau  tidak  mencatatkan  pernikahan  secara  resmi  ke lembaga terkait ini masih ada dengan beragam latarbelakang kenapa masyarakat setempat masih  melakukan  nikah  siri  atau  tidak  mencatatkan  pernikahannya  secara  resmi  ke lembaga  terkait  sebagaimana  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-undang tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 secara eksplisit menyebutkan “bahwa tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”. 17
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember:
“Pernikahan  siri  itu  adalah  pernikahan  yang  merugikan  bagi  yang  bersangkutan karena pernikahannya tidak tercatat dalam hal ini secara otomatis tidak diakui dan mempunyai  kekuatan  hukum  dimata  negara.  Karena  pernikahan  tersebut  secara tidak  langsung  dapat  dikatakan  pernikahan  ilegal  yang  tidak  ada  perlindungan hukumnya  yang  akan  berdampak  kepada  banyak  hal  seperti  pengurusan  akta kelahiran,  kependudukan  kemudian  juga  berdampak  pada  masalah  waris  ketika suatu saat dalam keluarga tersebut mengalami masalah”. 18
Hal  ini  senada  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Ahmad  Sobri  Fauzan,  Selaku Tokoh Masyarakat dan Kiai setempat:
“Nikah siri itu nikah yang tidak tercatat dalam lembaga resmi negara dalam hal ini adalah KUA. Sehingga mereka yang melakukan nikah siri itu tidak memiliki legalitas hukum secara administratif”. 19
Ketidaktahuan  masyarakat  Desa  Bangsalsari  mengenai  keharusan  dan  pentingnya pencatatan nikah, menguatkan budaya dan tradisi nikah siri, yaitu asal sah secara agama dan  diamini  oleh  kiai,  walaupun  secara  administrasi  dalam  negara  tidak  sah  dan mempunyai  legalitas  hukum  tanpa  adanya  bukti-bukti  pencatatan  nikah  dari  lembaga terkait  yaitu  surat  nikah.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  pelaku  nikah  siri  dari masyarakat setempat:
“Saya dulu tidak punya uang untuk mengurus keperluan persyaratan nikah dan biaya- biaya  lainnya, karena  biaya untuk mengurus pernikahan mahal sekali, sekitar 600 ribu  lebih.  Jadi  yang  terpenting  waktu  itu  pernikahan  saya  sah  secara  agama  dan masyarakat tau mengenai itu. “20
17 Rachmadi Usman, “Makna Pencatat Perkawinan dalam Peratutan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”, Legislasi Indonesia , Vol.14 No. 03 (September, 2017), hlm. 258.
18 Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.
19 Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.
20 Wage bin Tiwani, Wawancara 5 April 2021.
Dari keterangan pelaku nikah tersebut bahwa latarbelakang dalam pernikahan siri atau  tidak  dicatatkan  yang  dilakukannya  adalah  yang  terpenting  sah  menurut  hukum agama dan ada kiai yang mengamini walaupun menurut hukum negara tidak ada legalitas yang  melindungi  pernikahannya.  Masyarakat  setempatpun  sudah  mengetahui  akan keabsahan  pernikahannya  tanpa  memperdulikan  apakah  pernikahannya  dicatat  secara resmi  di  KUA  atau  tidak.  Seperti  keterangan  yang  disampaikan  oleh  pelaku  nikah  siri “ sepenting  essa  menorot  agemah  ben  bedeh  keayeh  se  ngaminin” (yang  terpenting  adalah  sah secara agama serta ada kiai yang mengamini). 21
Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Slamet Hariyadi, salah satu pelaku nikah siri Desa Bangsalsari:
“Kalau jaman dulu saya nikahnya yang penting itu sah secara agama, masalah sah menurut negara itu belakangan.” 22
Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Salam bin Jari sebagai Kepala Kampung Dusun Kalisatan Desa Bangsalsari:
“Sudah merupakan adat  orang sini yang mayoritas orang madura, biasanya ketika menikah kebanyakan dilakukan dengan siri atau tidak dicatatkan pernikahannya di KUA. Akan tetapi, pernikahannya disaksikan dan diamini oleh kiai. Kemudian juga dikarenakan masyarakat di sini mayoritas masih awam mengenai pencatatan nikah. Jadi anggapan masyarakat setempat adalah yang penting pernikahannya itu sah secara agama.” 23
Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pernikahan yang legal menurut negara  tidak  menghalangi  masyarakat  melaksanakan  proses  pernikahan  sesuai  dengan tradisi yang mereka lakukan sejak dulu. Hal tersebut kurang diimbangi dengan sosialiasi dan  peringatan-peringatan  mengenai  pentingnya  pencatatan  nikah  oleh  pemerintah, lembaga  terkait  atau  tokoh  masyarakat  setempat  kepada  masyarakat  agar  menekan  dan mengurangi jumlah nikah siri:
“Sepengetahuan  saya  tidak  ada  sosialisasi  dari  KUA  mengenai  pencatatan  nikah tersebut”. 24
Berdasarkan keterangan salah satu pelaku nikah siri bahwa sepengetahuannya belum pernah  didakan  sosisalisasi  megenai  pencatatan  nikah  kepada  masyarakat  di  Desa
21 Wage bin Tiwani, Wawancara 5 April 2021.
22 Slamet Hariyadi, Wawancara 5 April 2021.
23 Salam bin Jari, Wawancara 5 April 2021.
24 Sholeh bin Jari, Wawancara 5 April 2021.
Bangsalsari.  Sedangkan  menurut  keterangan  dari  perangkat  desa  atau  kepala  kampung setempat  bahwa  dulu-dulunya  belum  ada  sosialisasi,  hanya  baru  beberapa  tahun belakangan  ini  dilakukan  sosialisasi  yang  intens  dari  pemerintah  dan  lembaga  terkait mengenai pencatatan nikah mengingat jumlah pernikahan siri di Jember semakin banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Salam bin Jari selaku kepala Kampung setempat:
“Mengenai  sosialisasi  dan  upaya  penekanan  serta  pengurangan  jumlah  nikah  siri dulunya belum ada, tapi kalau beberapa tahun ini sudah ada upaya yang intens dari pemerintah  setempat,  seperti  ketua  kampung,  ketua  RT,  kepala  desa  dan  KUA berupa  nasehat  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  serta  pemerintah  desa  juga menyarankan  masyarakat  untuk  melakukan  pernikahannya  secara  resmi  dengan melakukan pencatatan nikah di KUA agar resmi di mata hukum negara”. 25
Sedangkan  menurut  Kepala  KUA  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  pemerintah setempat sedang gencar melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pencatatan pernikahan  dan  nantinya  akan  diupayakan  agar  lembaga  bekerjasama  dengan  tokoh masyarakat dan ahli agama selaku orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk  mensosialisasikan  terkait  pencatatan  nikah.  Sebagaiman  yang  disampaikan  oleh Zainal Arifin selaku kepala KUA Bangsalsari:
“Beberapa waktu yang lalu telah dikukuhkan asosiasi penyuluh republik Indonesia cabang Jember bertekad untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya pencatatan nikah. Jadi masing-masing KUA disetiap kecamatan mempunyai 8 penyuluh. Kita menyampaikan kepada mereka disetiap kesempatan untuk menginformasikan atau mengedukasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  pencatatan  nikah.  Kita upayakan nanti lembaga untuk bekerjasama dan melakukan pendekatan kepada para tokoh atau ahli agama agar supaya di berbagai kesempatan untuk dapat membantu dan  bersinergi  dengan  para  penyuluh  untuk  mensosialisasikan  pentingnya pencatatan nikah agar dapat mengurangi jumlah pernikahan siri di daerah ini”. 26
Masyarakat  Desa  Bangsalsari  yang  mayoritas  bekerja  sebagai  buruh  tani  dan wirausaha tidak terlalu memperdulikan tentang peraturan hukum pencatatan pernikahan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Mereka masih saja mengikuti budaya setempat yaitu asal pernikahan sah menurut agama dengan disaksikan dan diamini oleh kiai, walaupun menurut hukum pemerintah tidak ada legalitas dan memiliki kekuatan hukum di mata negara.
25 Salam bin Jari, Wawancara 5 April 2021.
26 Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.

## b. Alasan Masyarakat Melakukan Nikah Siri
Mekanisme pengurusan pencatatan nikah yang resmi di KUA memiliki proses yang panjang dan terbilang rumit, yaitu harus melalui beberapa proses, seperti pengurusan surat pengantar  dari  desa/kelurahan,  mengisi  formulir  dan  surat  permohonan  pencatatan perkawinan,  surat  keterangan  dari  desa  mengenai  status  N1,  N2,  N3,  N4  pemohon, menyertakan akta perceraian bagi yang cerai hidup dan sebagainya. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan proses tersebut yang terbilang tidak terjangkau yang menjadi  alasan  mendasar  bagi  masyarakat  Desa  Bangsalsari  kelas  menengah  kebawah enggan  mengurusi  pencatatan  nikah.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Pelaku  Nikah  Siri Desa Bangsalsari:
“Saya dulu tidak punya uang untuk mengurus keperluan persyaratan nikah dan biaya- biaya  lainnya, karena  biaya untuk mengurus pernikahan mahal sekali, sekitar 600 ribu lebih. Buat biaya hidup nikah saja saya masih bingung mau dapat darimana, apalagi  buat  bayar  biaya  persyaratan  nikah  itu.  Jadi  yang  terpenting  waktu  itu pernikahan saya sah secara agama dan masyarakat tau mengenai itu. “27
Permasalahan mengenai masih maraknya masyarakat dalam melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, juga dikarenakan kebutaan mereka dalam  seluk  beluk  administrasi  negara  dan  masyarakat  masih  menganggap  mengurus pernikahan di KUA itu adalah hal yang sulit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan, Selaku Tokoh Masyarakat dan Kiai setempat:
“Ada  banyak  problem  yang  mereka  alami,  pertama  mungkin  karena  kebuataan mereka akan administrasi negara, kedua banyak kasus memang menganggap bahwa mengurus pernikahan ke KUA itu adalah hal sulit, sehingga mereka tidak mendaftar diri ke KUA untuk melaksanakan pernikahan secara legal”. 28
Sedangkan  alasan  yang  lain  kenapa  masyarakat  melakukan  nikah  siri  atau pernikahannya tidak tercatat di KUA, selain karena faktor ekonomi dan budaya masyarakat setempat, adalah dikarenakan kesalahan dari pemerintah terkait setempat yang bermasalah, dalam hal ini yaitu adalah petugas KUA atau modin selaku orang yang dipercayai warga dalam surat menyurat dan pendaftaran pernikahan di KUA. diutarakan oleh Sholeh bin Jari salah satu pelaku nikah siri di Desa setempat:
27 Wage bin Tiwani, Wawancara 5 April 2021.
28 Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.
“Modin pada waktu itu tidak mengindahkan pengurusan nikah saya. Sehingga saya menjadi  malas  untuk  mengurusnya  lagi.  Karena  yang  bermasalah  memang  dari bagian pengurusnya”. 29
Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Slamet Hariyadi, pelaku nikah siri desa setempat:
“Awalnya saya tidak bermaksud untuk melakukan nikah siri atau tidak dicatatkan dan berusaha agar pernikahan saya itu resmi tercatat serta mendapat surat nikah. akan tetapi, ketika hari H pernikahan saya, modinnya tidak juga datang kerumah dan beliau  janji  untuk  datang  kerumah  sekaligus  mengantar  surat  nikahnya  kerumah. Setelah lama saya tunggu orangnya, akhirnya saya berinisiatif untuk datang untuk meminta surat nikah saya ke KUA, akan tetapi petugasnya bilang gak ada. Jadilah status saya nikah siri atau tidak tercatat selama kurang lebih 20 tahunan”. 30
Alasan yang menyebutkan bahwa pemerintah terkait yaitu petugas KUA atau modin yang bermasalah, sehingga menyebabkan banyak masyarakat di desa setempat yang tidak tercatat  pernikahannya  di  KUA  dan  mengeluh  akan  hal  tersebut  juga  dibenarkan  oleh Zainal Arifin selaku kepala KUA Kecamatan Bangsalsari:
“Pengalaman  saya  di  mana-mana  saya  ditugaskan  sebagai  Kepala  Kantor  Urusan Agama  (KUA),  ketika  ditemukan  pernikahan  yang  tidak  tercatat  itu  kebanyakan disitu  ada  oknum  atau  modin  yang  bermasalah,  menerima  laporan,  dinikahkan kemudian  tidak  dilaporkan  ke  KUA.  Ketika  saya  di  liodompo  juga  begitu,  ketika ditemukan banyak pernikahan sirinya atau pernikahan yang tidak dicatat setelah saya telusuri ternyata dulu memang ada oknum atau modin yang bermasalah. Ketika saya di tugaskan di daerah kencong dan semboro juga begitu, lalu kemudian di bangsalsari cerita  dari  mudin  pengganti  yang  baru  ini  juga  begitu  jumlahnya  sampe  puluhan bahkan ratusan yang melakukan nikah siri. Laporan diterima, didata oleh modinnya sendiri  kemudian  dinikahkan  akan  tetapi  tidak  dilaporkan  k  KUA  dan  itu  yang banyak  terjadi.  Selain  itu  biasanya  pernikahan  siri  dilakukan  karena  kurangnya persyaratan dan kesadaran dari pasangan yang akan menikah, seperti usianya kurang dari ketentuan undang-undang. Oleh karena itu saya tau bahwa adanya pernikahan siri di daerah saat adanya pengajuan isbat nikah  dari masyarakat yang melakukan nikah siri tersebut”. 31
Dari  berbagai  alasan  yang  melatarbelakangi  Nikah  Siri,  tentunya  terdapat  faktor- faktor yang membuat masyarakat enggan dan malas untuk melakukan pencatatan nikah ke KUA, seperti faktor sosial, ekonomi dan budaya. Akan tetapi, juga terdapat faktor lain yang tidak terduga juga sangat mempengaruhi masyarakat setempat dalam melakukan nikah siri,
29 Sholeh bin Jari, Wawancara 5 April 2021.
30 Slamet Hariyadi, Wawancara 5 April 2021.
31 Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.
yaitu adalah faktor penghulu atau modin yang bermasalah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zainal Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari:
“Semua aspek tersebut akan masuk dalam faktor terjadinya nikah siri. Karena setiap orang yang melakukan nikah siri banyak faktor yang membuat mereka melakukan hal  tersebut,  seperti  faktor  oknumnya  bermasalah,  kebiasaan  (budaya)  masyarakat setempat, kemudian faktor ekonomi juga bisa jadi karena menganggap biaya untuk melaksanakan pernikahan yang mahal dan memberatkan sehingga daripada ribet dan banyak  biaya  yang  harus  dikeluarkan  akhirnya  mereka  berkesimpulan  untuk melakukan nikah siri saja. Di bangsalsari ini, faktor yang paling banyak membuat masyarakat melakukan nikah adalah faktor oknum mudin yang bermasalah di mana banyak pernikahan yang tidak dinaikkan ke KUA untuk dilakukan pencatatan nikah dan  dibiarkan  begitu  saja,  kemudian  juga  karena  faktor  budaya  mengingat masyarakat  yang  ada  di  bangsalsari  ini  juga  mayoritas  orang  madura  yang notabenenya  mereka  menomorsatukan  kiai  di  atas  segalanya  termasuk  mengenai aturan legal dalam pernikahan”. 32
Berdasarkan keterangan kepala KUA mengenai pengurusan pencatatan nikah yang banyak dikeluhkan oleh  masyarakat setempat mayoritas disebabkan oleh penghulu atau modin yang bermasalah kemudian juga terdapat biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk  dokumen  surat  nikah  di  KUA,  membuat  masyarakat  enggan  dan  malas  untuk mengurus pencatatan nikah. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah setempat sekaligus  menjadi  perhatian  lebih  agar  pemerintah  khususnya  Lembaga  terkait  tentang pencatatan  nikah  untuk  dapat  mengatasi  hal  tersebut  dengan  baik  agar  jumlah  pelaku nikah siri dapat ditekan dan semakin berkurang dari tahun ke tahun.
c. Pandangan Masyarakat Tentang Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak
1) Dampak Terhadap Istri
Masyarakat Desa Bangsalsari terdiri dari beberapa golongan, hal ini mempengaruhi pola  pikir  masyarakat  akan  pentingnya  pencatatan  nikah  dan  dampak  yang  akan ditimbulkan dari tidak adanya pencatatan nikah tersebut, terutama dampak terhadap istri dan  anak  yang  menjadi  pihak  yang  paling  dirugikan  dari  adanya  pernikahan  siri    atau pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  di  KUA.  Ketika  suatu  saat  istri  mengalami  masalah dengan  suaminya,  maka  pihak  istri  tidak  dapat  menggugat  suami  ke  pengadilan dikarenakan status pernikahannya yang tidak legal dan sah dimata hukum negara. Seperti yang disampaikan oleh Zainal Arifin:
32 Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.
“Dampak  nikah  siri  terhadap  istri  dan  anak  adalah  tidak  adanya  perlindungan hukum dari pemerintah jika nantinya dalam keluarga tersebut mengalami masalah. Karena pernikahan tersebut ilegal. Istri juga kesusahan ketika ingin bercerai dengan suaminya atau ingin menuntut haknya secara hukum ketika tidak dipenuhi haknya dan sebagainya”. 33
Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Salam bin Jari:
“Dampak nikah siri ini cukup signifikan, seperti masyarakat jadi bebas menikah-cerai karena tidak adanya hukum negara yang melindungi dan banyak perempuan yang hanya  dijadikan  sebagai  pasangan  halal  sesaat  oleh  laki-laki.  Sehingga  yang  paling dirugikan  adalah  dari  pihak  istri  dan  anak  pernikahan  siri,  karena  ketika  ingin bercerai dari suaminya ia harus memiliki surat cerai”. 34
Meski secara hukum Islam pernikahan siri sah, akan tetapi pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut, hukum negara tidak mengakuinya sehingga berbagai persoalan rumah tangganya termasuk bila di kemudian hari terjadi perceraian, maka hanya bisa diselesaikan di luar jalur hukum negara alias dilakukan secara musyawah atau hukum adat. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. Karena secara hukum negara istri yang  dinikahi  secara  siri  tidak  dianggap  sebagai  istri  yang  sah,  sehingga  secara  tidak langsung istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suaminya meninggal dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan:
“Dampak nikah siri terhadap istri dalam perspektif agama tidak masalah, akan tetapi dari perspektif administratif rugi bagi sosok seorang istri, misalkan nanti ada kendala ketika berhubungan dalam masalah hak waris dan ingin menggugat cerai si suami istri  tidak  bisa  menaikkan  perkara  tersebut  secara  resmi  melalui  jalur  pengadilan karena pernikahannya tidak diakui oleh negara”. 35

## 2) Dampak Terhadap Anak
Masifnya dampak yang disebabkan oleh nikah siri oleh pihak istri, juga diterima oleh pihak anak. Seorang anak yang lahir dari pasangan suami-istri tentunya memiliki hak dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  orangtuanya,  di  antaranya  adalah  hak pendidikan dan hak waris. Namun dengan nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan hak tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh kedua orang tuanya. Seperti ketika hak seorang  anak  untuk  mengenyam  pendidikan  dengan  baik  menjadi  terkendala. Sebagaimana yang diutarakan oleh Zainal Arifin:
33 Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.
34 Salam bin JAri, Wawancara 5 April 2021.
35 Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.
“Anak  mengalami  kesusahan  untuk  sekolah  dan  berbagai  persayaratan  karena  ia tidak  memiliki  akte  kelahiran,  kemudian  masalah  waris  juga  akan  bermasalah, kemudian ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga nantinya akan bermasalah jika  akan  menaikkan  kasus  tersebut  ke  pengadilan  karena  pernikahannya  tidak legal”. 36
Hak  anak  berupa  pendidikan  dan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  administratif menjadi terkendala akibat nikah yang tidak dicatatkan di KUA, Seperti anak tidak bisa mendapatkan Akta Kelahiran yang merupakan dokumen yang bersifat fundamental bagi keberlangsungan hidupnya. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan:
“Dampak terhadap anaknya juga berpengaruh, karena tidak adanya lagalitas dalam pernikahanya  seperti  hitam  di  atas  putih  sehingga  berkaitan  dengan  hal-hal administratif sangat merugikan bukan hanya seorang ibu tapi juga bagi anak”. 37
Seorang  anak  berhak  mendapatkan  hak  nasab  dari  kedua  orangtua  yang  telah melahirkannya.  Hal  ini  merupakan  hak  fundamental  bagi  seorang  anak,  karena  dalam menjalani kehidupannya seorang anak harus mengetahui secara pasti asal usul atau silsilah nasabnya.  Akan  tetapi,  dalam  pernikahan  siri  atau  tidak  dicatatkan  di  KUA,  menurut hukum negara seorang anak tidak mendapat hak nasab dari ayahnya. Hal ini diakui oleh Slamet Riyadi, selaku pelaku nikah siri:
“Anak saya sulit untuk bersekolah, beda dengan dulu, kalau jaman dulu masih bisa sekolah  tanpa  menggunakan  akta.  Kemudian  dampaknya  juga  adalah  anak  saya statusnya menjadi anak mama”. 38
Namun dengan beberapa kasus dan fenomena yang telah disebutkan di atas, sebagian masyarakat  mulai  menyadari  akan  pentingnya  pencatatan  nikah  dan  berupaya  untuk memiliki  surat  nikah  resmi  dari  KUA  dan  telah  melakukan  isbat  nikah  secara  online melalui program pemerintah setempat pada tahun 2020 lalu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## PEMBAHASAN PENELITIAN

## 1. Definisi Nikah Siri
Nikah  siri  merupakan  istilah  yang  ada  dalam  bahasa  Indonesia  yang  diserap  dari bahasa Arab, yaitu يرسلا حاكنلا atau يرسلا جاوزلا . Kata حاكن dan zawaj جاوز memiliki arti akad
36 Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.
37 Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.
38 Slamet Hariyadi, Wawancara 5 April 2021.
atau berkumpul, sedangkan kata يرس memiliki arti rahasia atau sembunyi. Maka يرسلا حاكنلا atau يرسلا جاوزلا yaitu  pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh  laki-perempuan  dengan  cara sembunyi-sembunyi  atau  rahasia. 39 Pernikahan  atau  perkawinan  sendiri  dalam  banyak literatur fiqh biasa disebut dengan dua kata, yaitu nikah حاكن dan zawaj جاوز . 40 Kedua kata ini merupakan kata yang biasa atau sering dipakai oleh orang Arab dalam kesehariannya dan  banyak  termaktub  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits  Nabi  Saw.  Kata Na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa’ ayat 3:
َٰيَمَٰ َتَيۡلٱ يِف ْاو ُطِسۡقُت ا َ ل َ أ ۡمُتۡفِخ  ۡنوَإِ ْاوُحِكنٱَف َٰيَنۡثَم ِءٓا َسِ نلٱ  َنِ م مُكَل  َبا َط اَم ا َ ل َ أ  َٰٓيَنۡد َ أ  َكِلََٰذ ۡۚۡمُكُنَٰ َمۡي َ أ  ۡتَكَلَم اَم ۡو َ أ ًةَدِحََٰوَف ْاوُلِدۡعَت اَ لَأ ۡمُتۡفِخ ۡنِإَف ََۖعََٰبُرَو  َثََٰلُثَو ْاوُلوُعَت ٣
3.  Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang
Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  maka  nikahilah  perempuan  (lain)  yang  kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim .” (QS. An-Nisa [3]: 3). 41

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri
Upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi  keanekaragaman  dan  menciptakan kesatuan hukum bagi rakyatnya, terlebih dalam aspek pernikahan. 42 Banyak sekali upaya konkret yang dilakukan  oleh pemerintah, salah satunya adalah melahirkan  UU tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi kesatuan hukum yang terkandung dalam Undang-undang tersebut belum terlaksana secara efektif di kalangan masyarakat Indonesia, karena  Undang-undang  perkawinan  tersebut  masih  bersifat  dualisme  hukum  dan menunjukkan kebolehan berlakunya hukum masing-masing agama. Hal ini menimbulkan persepsi di mata masyarakat Indonesia, bahwa Undang-undang perkawinan tersebut tidak independen, bahkan berdampingan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 mengenai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
39 Burhanuddin, Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 13.
40 Amir Syarifuddin… , hlm. 35. 41 Kementerian Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemah , (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 77.
42 Zainuddin dan Afwan Zainduddin…, hlm. 52.
Akibat  dari  tidak  terlaksananya  dengan  efektif  antara  Undang-undang  tentang Perkawinan  Nomor  1  dan  9  Tahun  1974  ini  masih  bersifat  kontras,  maka  timbullah dualisme hukum yang berlaku di masyarakat dalam menyikapi hal tersebut. Di satu sisi harus dicatatkan di KUA sedangkan di sisi lain asal memenuhi ketentuan syariat Islam, tanpa dicatatkan di KUA pun tetap sah.
Berdasarkan uraian tersebut, faktor penyebab terjadinya perkawinan siri adalah  di antaranya seperti tidak ada izin orang tua, tidak ada izin istri, kendala birokrasi, pegawai negeri  sipil,  ingin  menjaga  dari  perbuatan  dosa  zina,  nikah  untuk  bercerai  ( mut’ah ), hubungan  tidak  harmonis  dalam  rumah  tangga,  minimnya  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan faktor ekonomi.

## 3. Pendapat Ulama Tentang Nikah Siri
Istilah pernikahan siri yang ada di Indonesia dengan pernikahan siri yang ada di Arab tidaklah sama. Pernikahan siri di Arab adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun nikah, seperti tidak terpenuhinya jumlah saksi yang ditetapkan dalam pernikahan, yaitu 2 orang laki-laki. Di mana kasus pernikahan yang terjadi di masa Umar bin  Khattab  tidak  dihadiri  oleh  saksi  kecuali  oleh  satu  orang  laki-laki  dan  satu  orang perempuan sehingga pernihakan tersebutpun tidak sah.
Adapun  nikah  siri  yang  dikenal  di  Indonesia  adalah  Pernikahan  yang  memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan tersebut di Bangsa Arab disebut dengan Istilah Nikah Urfi , yaitu perkawinan adat  yang  memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan  berupa  wali,  ijab-qabul  dan  mahar, maka  itu  adalah  perkawinan  yang  sah  meskipun  tidak  didokumentasikan  oleh  otoritas dokumentasi resmi, tetapi tidak terdaftar secara sah dengan dokumen resmi.
Fatwa  Dr.  Hussam  Afana,  Guru  Besar  Fikih  dan  Ushul  di  Universitas  Al-Quds Palestina yang mengatakan, “Bahwa Pernikahan Urfi disebut pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi tidak dicatatkan surat resmi seperti pendaftarannya di pengadilan Syariah, dan surat dapat ditulis di hadapan wali dan saksi”. 43
Alat bukti yang digunakan sebagai legalitas pernikahan adalah merupakan cara untuk mengumumkan  pernikahan  kepada  masyarakat,  sehingga  dewasa  ini  diberbagai  negara
43 https://Islamonline.net/archive.
muslim  telah  berkembang  untuk  mengumumkan  pernikahan  melalui  pencacatan administratif yaitu akta nikah. 44 Adapun pendapat ulama tentang nikah siri yaitu:
a. Mahmud Shaltut mengatakan nikah siri adalah bentuk pernikahan jenis lama yang sudah dijelaskan definisi dan hukumnya oleh ahli fiqh. Ulama tradisional bersepakat bahwa  nikah  siri  adalah  akad  nikah  yang  dilakukan  oleh  dua  belah  pihak  tanpa adanya  saksi,  pengumuman,  bukti  resmi  dan  pelaku  hidup  dalam  keadaan disembunyikan. Sehingga pencatatan nikah adalah sangat fundamental bagi pelaku nikah siri demi memelihara hak dan kewajiban suami-istri serta anak berupa warisan, perwalian dan pemeliharaan.
b. Qurais Shihab berpendapat bahwa nikah siri tidak lain merupakan sebuah rekayasa dalam  pernikahan.  Yaitu  upaya  untuk  menyiasati  sebuah  pernikahan  di  luar pernikahan  yang  mempunyai  legalitas  dimata  hukum  (resmi).  Beliau  mengatakan bahwa nikah siri adalah sah, akan tetapi terdapat mudlarat didalamnya seperti dapat menimbulkan ketidak tentraman hidup dalam rumah tangga dan kerancuan status yang dialami oleh suami-istri serta anak yang dilahirkan.
c. Atho’ Mudzhar berpendapat bahwa realitas mengenai nikah siri dapat mengacaukan proses hukum yang selanjutnya dan hak serta kewajiban anak yang dilahirkan dari pernikahan  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi  karena  tidak  adanya  legalitas  dalam pernikahan.  Padahal  seharusnya  aturan  berupa  pencatatan  nikah  dan meyebarluaskan  berita  nikah  kepada  masyarakat  adalah  merupakan  perintah  yang tersirat dari Nabi Saw agar mengiklankan nikah dan mengadakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.

## 4. Pencatatan Nikah
Perumusan  aturan  mengenai  pernikahan  yang  tertera  di  dalam  Undang-undang perkawinan  ini,  menjadikan  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  laki-perempuan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. 45 Sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila pernikahan yang
44 Muhammad Fauzinudin Faiz, “ Nikah Siri Dalam Tinjauan Teori Maqasidi (Upaya Mencari Pemahaman Komprehensif Berbasis Maqasid Syariah) , hlm. 7.
45 Zainuddin dan Afwan Zainduddin…, hlm. 2.
dilakukan  tidak  sah  secara  hukum,  maka  akibat  hukum  yang  timbul  oleh  pernikahan itupun tidak sah.
Di mata masyarakat Indonesia, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 mengandung dualisme hukum. Dalam pasal tersebut pada ayat 1 disebutkan bahwa “perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  itu”,  sedangkan  menurut  peraturan  pada  pasal  2  ayat  2  secara  eksplisit menyebutkan  “bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku”. 46
Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 jika dikorelasikan dengan yang ada pada ayat 2 secara tidak langsung menegaskan  bahwa  suatu  perkawinan  tidak  akan  diakui  keabsahannya  dimata  hukum negara  sebagai  suatu  perkawinan  apabila  tidak  dicatatkan,  walaupun  pelaksanaan perkawinan tersebut telah sah secara agama dan kepercayaan masing-masing.
Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku” maka bunyi pasal dalam undang-undang tersebut memiliki arti bahwasannya pencatatan dalam perkawinan tidak serta-merta dapat dilakukan, akan tetapi proses pencatatannya haruslah mengikuti tahapan prosedur yang berlaku dalam undang-undang. Pencatatan dalam pekawinan merupakan hal  yang  sangat  penting  dan  terdapat  tujuan  yang  ingin  dicapai  sehingga  negarapun menyebutkannya dalam Undang-undang perkawinan, di antara tujuannya adalah: 47
a. Tertib administrasi perkawinan;
b. Memberikan perlindungan dan kepastian status hukum suami, istri dan anak; dan
c. Memberikan  perlindungan  dan  jaminan  atas  hak-hak  tertentu  akibat  pernikahan seperti saling mewarisi, akta kelahiran anak dan sebagainya.
Mengenai pencatatan nikah, dalam hukum Islam sendiri juga tidak mengatur secara tegas  tentang  hal  tersebut  baik  dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadits.  Hanya  saja  dalam transaksi  muamalah  dianjurkan  untuk  dicatat, 48 sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Al- Qur’an:
46 Rachmadi Usman…, hlm. 258.
47 Rachmadi Usman…, hlm. 259.
48 Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syariah),” Al-Mazahib , Vol. 2 No.1 (Juni, 2014), hlm. 47.
َ أ  َٰٓيَلِإ  ٍنۡيَدِب مُتنَياَدَت ا َذِإ ْآوُنَماَء َنيِذَ لٱ اَهُ يَأ ََٰٓي ُۡۚهوُبُتۡكٱَف يّٗ م َسُ م ٖلَج … ٢٨٢
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282). 49
Dalam  Hadits  Nabi  Saw  pun  juga  tidak  ada  ketentuan  yang  pasti  mengenai pencatatan nikah, hanya saja Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk mengumumkan pernikahan dan mengadakan walîmah :
اوُنِلْعَأ اَذَه َحاَكِّ نلا ُهوُلَعْجاَو يِف ِدِجاَسَمْلا اوُبِرْضاَو ِهْيَلَع ُّ دلاِب ِِوُف
Artinya:  “ Umumkanlah  nikah  ini  dan  laksanakanlah  di  masjid  serta  ramaikanlah  dengan menabuh gendang.” (HR. Tirmidzi). 50
Syarat  berupa  pencatatan  nikah  ini  walaupun  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam kitab-kitab  fikih,  akan  tetapi  apabila  ditelaah  lebih  dalam  mengenai  aturan  pencatatan nikah tersebut adalah untuk menjamin ketertiban proses berlangsungnya akad nikah dan melindungi  kepentingan  suami-istri  dalam  mengarungi  kehidupan  rumah  tangga  serta dapat  menjadikan  sebagai  bukti  bahwa  mereka  telah  menikah  secara  legal.  Singkatnya, pencatatan nikah dapat melindungi 5 unsur pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 51
Sederhananya, jika mengenai persoalan akad mudayanah (hutang-piutang) saja syariat memerintahkan untuk dicatat, maka ketentuan pencatatan nikah dalam akad nikah yang merupakan  ikatan mitsaaqan  ghalidzan antara  suami-istri  dan  kegiatan  yang  lebih  agung daripada  kegiatan  hutang-piutang,  tentunya  lebih  utama  untuk  dilakukan  pencatatan dengan menggunakan metode qiyas aulawi .
Oleh karena itu perintah pencatatan nikah pada dasarnya secara implisit terkandung dalam hadis Nabi Saw mengenai anjuran diadakan walimatul ‘ursy dan tentang pencatatan akad mudayanah dalam surat al-baqarah ayat 282, sedangkan terkandung secara eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan. Karena pada dasarnya pencatatan nikah mengandung suatu  kemaslahatan  dan  manfaat  yang  besar  dalam  berbagai  unsur  kehidupan  bagi masyarakat  Indonesia  serta  sesuai  dengan  tujuan  syariat  Islam.  Karena  apabila  suatu
49 Kementerian Agama RI…, hlm. 48.
50 Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, al-Bahru al-Raiq Syarhu Kanzu al-Daqoiq , (Digital Liberary: Maktabah Syamela)
51 Sehabudin…, hlm. 49.
perkawinan tidak diatur dengan jelas dan dicatatkan akan timbul banyak ke- mudlarat- an yang muncul untuk kepentingan pribadi serta merugikan banyak pihak, utamanya bagi istri dan anak.
5. Metode dan Syarat Ketentuan Maqashid Al-Syari’ah Menurut Al-Syathibi
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap penentuan metode maqashid al-Syari’ah para ulama berbeda-beda. Imam Al-Syathibi memiliki beberapa metode atau syarat dalam penentuan maqashid al-Syari’ah , di antaranya:
a. Mengetahui Bahasa Arab
Al-Qur’an  dan  Hadis  Nabi  Saw  yang  merupakan  sumber  hukum  Islam diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus menggunakan  bahasa  Arab,  karena  bahasa  Arab  adalah  penterjemah  dari  tujuan- tujuan Syari’ . 52 Oleh  karena  itu,  syariat  Islam  tidak  akan  bisa  dipahami  dengan seksama dan maqasid Syariah tidak akan ditemukan dengan benar kecuali oleh orang yang paham bahasa Arab.
b. Analisa Lafadz al-Amr dan al-Nahyu
Proses  Analisa  lafadz al-Amr dan al-Nahyu menjadi  satu  di  antara  syarat penentuan maqashid al-Syari’ah menurut Al-Syathibi. Karena dua kata tersebut ketika berada  di  awal  kalimat  secara  eksplisit  menunjukkan  pada  tujuan Syari’ dan implementasi  dari  perintah  tersebut  merupakan  tujuan  al- Syari’ yang  akan memberikan  kemaslahatan  secara  langsung  maupun  tidak.  Sedangkan  larangan- larangan yang telah ditetapkan oleh al- Syari’ bertujuan mencegah kerusakan secara langsung maupun tidak. 53
Illat dan maslahat dari hukum tersebut tergantung pada perintah dan larangan, karena berpatokan pada al-Amr dan al-Nahyu dapat mewujudkan maqashid al-Syari’ah .
c. Memperhatikan Maqashid Turunan ( al-Tabi’ah )
Setiap hukum syara’ tentunya terdapat tujuan dasar yang dapat disebut sebagai tujuan utama dan turunannya. Seperti Nikah yang tujuan asal disyariatkan untuk
52 Abu Ishaq al-Syathibi…, hlm. 44.
53 Moh. Thoriquddin, “Teori Maqasid Syariah Perspektif al-Syathibi,” de Jure; Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 6 No. 1 (Juni 2014), hlm. 10.
melahirkan keturunan, sedangkan tujuan turunannya adalah mencari ketenangan, menikmati  hal-hal  yang  halal  dalam  pernikahan  dan  menjaga  diri  dari  hal  yang dilarang selainnya. 54
Maqashid turunan  ini  bertugas  sebagai  penguat  dari  maqasih  asal.  Dengan demikian, semua permasalahan yang tidak terdapat teks-nya termasuk dalam kategori tujuan al-Syari juga.
d. Sukut al-Syari’ (diamnya Syari’)
Diamnya al-Syari’ juga dapat menunjukkan hukum tertentu. Hal ini tentunya apabila  dilakukan  Nabi  Muhammad  Saw  pada  saat  menyaksikan  perbuatan  atau perkataan atau berita yang sampai kepada beliau, hal tersebut merupakan legal secara hukum dan biasa disebut dengan sunnah taqririyah . Al-Qur’an pun juga pernah diam dan  hal  tersebut  menunjukkan  kebolehan  akan  suatu  perbuatan  yang  terjadi  di zaman Nabi Saw, yaitu azl.
Dua  kasus  yang  terjadi  di  atas  adalah  merupakan  suatu  metode  penjelasan hukum syar’i, sehingga dari situ maqashid al-Syari’ah dapat ditetapkan dengan cara mencari illat , hikmah , istiqra’ atau maqam . 55
e. Istiqra’ (Teori Induksi)
Istiqra’ menurut  istilah  kekinian  juga  disebut  dengan  induksi  (antonim  dari deduksi) yaitu suatu metode pemikiran yang bertolak dari suatu yang khusus menuju pada yang umum dan terkadang dari yang kurang umum kepada yang lebih umum.
Dalam hukum Islam, istiqra’ merupakan metode yang terdapat dalam ushul fiqh dan qowaid fiqhiyah, yaitu pengambilan kesimpulan umum yang di dapatkan dari fakta- fakta khusus yang digunakan oleh pakar fikh untuk menetapkan suatu hukum. 56
Metode Istiqra’ dapat dianalisa dengan 2 cara, yaitu pada teks-teks syar’iyyah agar dicari tujuan umum dari teks tersebut yang akan menghasilkan dalil yang qoth’i secara mutlak. Kemudian yang kedua adalah terhadap makna teks dan illat hukum seperti halnya mutawatir ma’nawi .
54 Moh. Thoriquddin…, hlm. 43.
55 Moh. Thoriquddin…, hlm. 43.
56 Moh. Thoriquddin…, hlm. 11.
f. Mencari Petunjuk dari Para Sahabat
Maqashid al-Syari’ah dapat diketahui dengan mencari petunjuk dan ittiba’ para sahabat Nabi Saw dalam memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis. Hal tersebut karena level kekuatan iman mereka dan tentunya mereka berada  pada  zaman  diturunkannya  Al-Qur’an,  melihat  secara  langsung  apa  yang dilakukakn Nabi Saw dan lain sebagainya.
6. Analisis  Dampak  Nikah  Siri  Terhadap  Istri  dan  Anak  Perspektif Maqashid  Al- Syari’ah Al-Syathibi
Mudlarat yang  di  alami  oleh  istri  yang  dinikahi  secara  siri  atau  tidak  dicatatkan pernikahannya  di  KUA,  menjadikan  seorang  istri  mengalami  banyak  kerugian,  seperti halnya ketika mengalami masalah dalam rumah tangganya pihak istri tidak dapat menuntut suami ke pengadilan, hak nafkah dan warisnya juga tidak dapat ia akuisisi di pengadilan. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ahmad Sobri Fauzan:
“Dampak  nikah  siri  terhadap  istri,  nanti  ada  kendala  ketika  berhubungan  dalam masalah hak nafkah dan waris serta ingin menggugat cerai si suami istri tidak bisa menaikkan  perkara  tersebut  secara  resmi  melalui  jalur  pengadilan  karena pernikahannya tidak diakui oleh negara”. 57
Masifnya dampak yang disebabkan nikah siri oleh pihak istri, juga dialami oleh pihak anak.  Seorang  anak  yang  lahir  dari  pasangan  suami-istri  tentunya  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  orangtuanya,  di  antaranya  adalah  hak pendidikan dan hak waris. Namun dengan nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan, hak tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh kedua orang tuanya. Seperti ketika hak seorang  anak  untuk  mengenyam  pendidikan  dengan  baik  menjadi  terkendala. Sebagaimana yang diutarakan oleh Zainal Arifin:
“Anak  mengalami  kesusahan  untuk  sekolah  dan  berbagai  persayaratan  karena  ia tidak  memiliki  akte  kelahiran,  kemudian  masalah  waris  juga  akan  bermasalah, kemudian ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga nantinya akan bermasalah jika  akan  menaikkan  kasus  tersebut  ke  pengadilan  karena  pernikahannya  tidak legal”. 58
Atas  dasar  pertimbangan  maslahat  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pencatatan pernikahan  dalam  perspektif  kajian maqashid  al-Syari’ah Al-Syathibi  tergolong  ke  dalam
57 Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.
58 Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.
aspek dlaruriyât . Sebagaimana ditegaskan oleh imam Al-Syathibi dalam teori maqashid nya bahwa dlaruriyât adalah  merupakan  aspek  yang  harus  ada  untuk  menjaga  kemaslahatan dunia  akhirat.    apabila dlaruriyât tidak  ada,  maka  akan  timbul  kerusakan  di  kehidupan dunia-akhirat  sejauh  mana  ia  hilang,  bahkan  hilangnya  hidup  dan  kehidupan  seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah yang lainnya. Aspek dlaruriyât ini ada lima, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.
Pencatatan  nikah  merupakan  hal  yang  penting  dan  kebutuhan  primer  dalam tercapainya tujuan utama yang lain dalam pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, rahmah serta dalam melaksanakan perintah syariat. Sehingga jika pencatatan tersebut diwajibkan bagi  setiap  pernikahan,  maka  hal  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  Al-Qur’an  dan Sunnah. Selain itu, sekalipun Al-Qur’an dan Sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan pernikahan, akan tetapi pesan Al-Qur’an tentang pentingnya pencatatan dalam kegiatan transaksi jual beli dapat ditemukan dengan jelas melalui firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 282.
Pernikahan  merupakan  hal  yang  memuat  paling  tidak  tiga  hal  dari maqashid  al- Syari’ah , yaitu memelihara agama ( hifdzu al-Din ), keturunan ( hifdzu al-Nasl ) dan jiwa ( hifdzu al-Nafs ).  Adapun  hak  yang  timbul  dari  adanya  pengumuman  pernikahan  kepada  publik dapat dikategorikan sebagai penjagaan keturunan ( hifdzu al-Nasl ) yang lebih berkembang pada  orientasi  perlindungan  keluarga  dan  kepedulian  yang  lebih  terhadap  institusi keluarga. Selain itu juga mengandung unsur penjagaan jiwa dan kehormatan ( hifdzu al-Nafs ) menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Pencatatan  Nikah  merupakan  kebutuhan  yang  bersifat  primer  (esensial)  dan merupakan  tingkatan  paling  tinggi  dalam  pernikahan  dalam  mewujudkan  sakinah, mawaddah  dan  rahmah.  Keduanya  harus  ada  untuk  menjaga  kemaslahatan  dunia  dan akhirat  dalam  suatu  kehidupan  rumah  tangga.  Jika  hal  ini  tidak  ada  maka  akan  terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut hilang, yang juga berdampak pada tiga kategori maqashid beserta aplikasinya, yaitu memelihara agama ( hifdzu al-Din ), keturunan ( hifdzu al- Nasl ) dan jiwa ( hifdzu al-Nafs ).
Pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, akan berdampak kepada hak istri yang tidak dapat menggugat cerai suaminya yang dalam maqashid al-Syari’ah termasuk ke dalam hifdz  al-nafs ,  kemudian  kesejahteraan  anak  yang  berkaitan  tentang  pemenuhan  hak-hak seorang anak serta perlindungan terhadap anak dari orang tuanya seperti pendidikan dan hak nasab yang termasuk dalam kategori hifdz an-nasl dan hifdz al-Aql . Kemudian hak istri dan anak akan harta warisan suami atau ayah yang tidak dapat diakuisisi yang termasuk dalam kategori hifdz al-maal dalam tingkatan maqashid al-Syari’ah Al-Syathibi.

## SIMPULAN
Dampak  Nikah  Siri  Terhadap  Istri  dan  Anak  di  Desa  Bangsalsari,  Kecamatan Bangsalsari,  Kabupaten  Jember  menurut  teori maqashid  al-Syari’ah Al-Syathibi,  bahwa pencatatan  nikah  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dan  menjadi  kebutuhan Dlaruriyât  (primer)  dalam  kehidupan  rumah  tangga  bersama  sakinah,  mawaddah  dan rahmah.  Karena  dengan  pencatatan  nikah  bahtera  rumah  tangga  menjadi  tenang  dan tentram serta dapat menjaga 5 unsur kehidupan seperti menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Sehingga kehidupan istri dan anak juga hidup dengan penuh ketenangan langgeng jauh dari konflik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Al-Karim: Kementerian  Agama  RI.  2010. Al-Qur’an  Tajwid  dan  Terjemah .  Bandung:  PT  Sygma Examedia Arkanleema.

## Buku:
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Jember. 2020.  Kecamatan  Bangsalsari  Dalam  Angka (Bangsalsari Sub-District In Figures) .
Buku Administrasi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Tahun 2020.
Ian  Jonker,  Bartjan  J.W.  Pennink,  Sari  Wahyuni.  2011. Metodologi  Penelitian .  Jakarta: Salemba Empat.
Kasiran, Moh. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian . Malang: UIN Press.
Khoiruddin.  2009. Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum Perkawinan di Dunia Muslim . Yogyakarta: Tafazza Academia.
Mahkamah Agung. 2010. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama , (Buku II). Jakarta.
Malik. 2001. Al-Muwatha' . Damaskus: Daar Al-Fikri.
Nur, Djamaan. 1993. Fiqh Munakahat . Semarang: Dina Utama Semarang.
Raisuni,  Ahmad.  1995. Nazariyyat  al-Maqashid  Inda  Al-Syathibi .  Hendon-Virginia:  The International Institute of Islamic Thought.
Silalahi, Ulbert. 2006. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Syarifuddin, Amir. 2014. Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana.
Syathibi, Abu Ishaq. 2000. Al-Muwafaqot fi ushul al-Syariah . Saudi Arabia: Daar Ibn Affan,
n.d.
Zainuddin. 2017. Afwan Zainuddin. Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
Jurnal:
Islami, Irfan. 2017. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya", Adil: Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1.
Jaya,  Dwi  Putra.  2017.  "Nikah  Siri  dan  Problematikanya  dalam  Hukum  Islam", Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 2 No. 2.
Masturiyah.  2013.  "Nikah  Siri:  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan Nasional", Musawa, Vol. 12 No. 1.
Fauzinudin  Faiz,  Muhammad.  2014.  " Nikah  Siri  Dalam  Tinjauan  Teori  Maqasidi  (Upaya Mencari Pemahaman Komprehensif Berbasis Maqasid Syariah)" .
Rohman, Fathur. 2017. "Maqasid Syariah dalam Perspektif Al-Syathibi." Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam: Vol. 4 No. 4.
Sehabudin. 2014. "Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syariah)", A l-Mazahib , Vol. 2 No.1.
Syahabudin. 2014, "Pandangan Al-Syathibi Tentang Maqasid Syariah", Al-Nisa , Vol. 9 No.
2.
Thoriquddin, Mohammad. 2014. “Teori Maqasid Syariah Perspektif Al-Syathibi,” De Jure; Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 6 No. 1
Usman,  Rachmadi.  2017.  "Makna  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia." Legislasi Indonesia : Vol. 14 No.03.
Ensiklopedia:
Indonesia, cnn. https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20200829155111-25- 540655/sidang-isbat-nikah-daring-di-jember-pecahkan-rekor-muri . 2020. https://Islamonline.net/archive.
Observasi: Observasi, 29 Maret 2021.
Wawancara: Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021. Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021. Wage bin Tiwani, Wawancara 5 April 2021. Slamet Hariyadi, Wawancara 5 April 2021. Sholeh bin Jari, Wawancara 5 April 2021. Salam bin Jari, Wawancara 5 April 2021.
.