## GLOBALISASI, IMIGRASI, DAN KEAMANAN IDENTITAS EROPA
Yusnarida Eka Nizmi  Abstrak
Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana imigrasi terkait dengan  beberapa  kebijakan  yang  dibuat    negara  yang berhubungan dengan masalah keamanan Regional. Setelah Perang  Dunia  II,  negara-negara  Eropa  mulai  terikat dengan proses panjang    yang berujung pada terbentuknya Uni Eropa, cikal bakal proses ini terdapat dalam Treaty of
Rome yang  mencantumkan  empat  kebebasan  yang  harus diterima  masyarakat  Eropa- salah  satunya  adalah kebebasan  bagi  para  pekerja  untuk  memasuki  negara- negara Eropa yang telah menandatangani Treaty of Rome. Hal ini memicu terjadi fenomena yang disebut sebagai EU citizenship. Kegiatan  memasuki  perbatasan  internal  antar negara  Eropa  menjadi  lebih  mudah  bagi  para  pemegang passpor  merah,  negara  yang  mempromosikan  gerakan kebebasan  ini  harus  membuat  kebijakan  umum  bagi orang-orang dari luar Eropa yang ingin memasuki Eropa.

## Kata Kunci: Imigrasi, Migran, Globalisasi, Identitas Eropa.

## Pendahuluan
Immigrasi  seringkali  digambarkan  sebagai  salah  satu  akibat dari  kemunculan  globalisasi  (Sassen,  1998).  Immigrasi  akan melibatkan  banyak  negara  ketika    berhubungan  dengan  masalah keamanan.  Migrasi  sebagai  potret  pergerakan  massal  yang  mayoritas pelakunya adalah kaum miskin, yang bergerak menuju negara-negara kaya.  Beberapa  kasus  migrasi  tidak  berdampak  buruk  pada  apapun,
 Dosen  Tetap  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Riau (UNRI).  Sedang menempuh  studi  doktor  (S3)  bidang Hubungan  Internasional di Universitas Padjadjaran Bandung.
namun  banyak  juga  kasus  migrasi  yang  berdampak  buruk  pada keamanan;  seperti  pada  kasus-kasus  perdagangan  orang,  eksploitasi dan  perbudakan  modern  yang  harus  ditangani  secara  serius.  Tragedi dimana  perempuan-perempuan  yang  menjadi  korban  perdagangan orang  berujung  pada  lingkaran  prostitusi  atau  para  pengungsi  yang dipaksa  keluar  dari  tanah  kelahirannya  adalah  fakta  yang  bisa  dilihat dalam  dokumen  yang  terangkum  secara  baik  oleh  lembaga  seperti International  Organization for Migration (IOM) dan Organization for Economic  Cooperation  and  Development  (OECD).  Dokumen  dari lembaga-lembaga  tersebut  menunjukkan  bahwa  migrasi  umumnya terjadi  dari negara-negara miskin menuju negara yang lebih kaya dari negaranya  ( IOM’s  World  Migration  Report ,  2002,2003).  Potret dimana  migran-migran  illegal  yang  memasuki  Eropa  bersembunyi dalam truk  yang  berisi  tomat,sayuran  bahkan  sampah  adalah  potret nyata dari sejumlah kecil migran yang ada.
Tulisan  ini  akan  melihat  3  bentuk  dari  migrasi:  Migrasi  antar negara  dalam  satu  kawasan/wilayah  yang  mencari  integrasi  baik politik maupun ekonomi; Koordinasi antar kebijakan dan pendekatan terhadap para migran yang datang dari luar wilayah tersebut- termasuk juga  tujuan  utama  dari  kebebasan  masyarakatnya  untuk  memasuki negara-negara  dalam  satu  wilayah,  terakhir  adalah  kedatangan  para pengungsi dan pencari suaka yang banyak berdampak pada keamanan secara  luas  dan    terjadinya  konflik.  Ragam  dari  migrasi  ini secara umum  dipandang  berbeda;  ada  yang  memandang  sebagai  kekuatan keamanan  regional,  namun  ada  juga  yang  beranggapan  sebagai fenomena yang dapat melemahkan keamanan regional.
European Commission melihat isu perbatasan sebagai isu yang menarik  dalam  penggabungan  Uni  Eropa  dengan  kata  lain  peluang- peluang  baru  akan  selalu  disertai  dengan  tantangan-tantangan  baru. Efesiensi  dan  manajeman  keamanan  perbatasan  sangat  diperlukan baik  untuk  melindungi  perbatasan  maupun  memfasilitasi  terjadinya perdagangan.  Dalam rangka  mencari  kebebasan  untuk  masuk  ke negara-negara  Uni  Eropa,  seluruh  negara  Uni  Eropa  perlu memperhatikan  isu  wilayah  yang  sudah  tak  memiliki  batasan  ini (Comission of the European Communities, 2003).
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016

## Migrasi Dalam Satu Kawasan
Banyak  politisi  yang  Pro  Uni  Eropa  dan  para  komentator memandang  migrasi  antar  Uni  Eropa  adalah  sesuatu  yang  memang sudah seharusnya terjadi, dan akan membawa manfaat serta terjadinya peningkatan  migrasi.  Meskipun,  beberapa  politisi  juga  ada  yang memandang bahwa  migrasi  masyarakat  UE  adalah  sebuah  ancaman, ketika  mereka  mendapatkan  pekerjaan,  berarti  “  mencuri”  tempat warga asli, atau migrasi pajak dan keamanan sosial.
Treaty  Roma  1957  adalah  rancangan  pertama  bagi  kebebasan untuk  pindah  dari  satu  negara  ke  negara  lain  di  Eropa.  Bagi  para pekerja,  klub  baru  yang  beranggotakan  negara  ini  dikenal  sebagai European Economic Community. Italia termasuk negara para emigran. Jerman  dan  negara-negara  di  Utara  Eropa  juga  memberi  akses  yang mudah  bagi  para  pekerja  yang  berdomisili  di  wilayah  Selatan. Wilayah  Eropa  terpecah  karena  Perang  Dunia  II,  dan  pembangunan infrastruktur  dilakukan  oleh  para  pekerja  migran.  Termasuk  para pekerja  Italia  yang  mencari  pekerjaan  di  negara-negara  Eropa  dan mengirim  uang  ke  negaranya,  yang  berkontribusi  dalam  rekonstruksi Eropa.  EEC  adalah  forum  ekonomi:  dan  para  pekerja  adalah  faktor produksinya.  Para  pekerja  tersebut  adalah  manusia- yang  punya keluarga,  dan  membuat  keputusan  mengenai  dimana  mereka  tinggal (dan  bekerja)  berdasarkan  banyak    faktor  yang  terkadang  subjektif, contohnya pertimbangan sederhana apakah disana ada tempat bekerja yang  bisa  menjadi  sumber  pendapatan  yang  baik  dan  tempat  tinggal yang nyaman. Selama bertahun-tahun, sejumlah resolusi dan program telah  disepakati  oleh  sejumlah  negara  dalam  EEC.  Kesepakatan- kesepakatan  ini  memiliki  pengaruh  terhadap  hak  yang  melekat  pada warganegara  negara  anggota  untuk  bergerak  dari  satu  negara  ke negara  lain  baik  untuk  bekerja  atau  berkumpul  dan  menetap  dengan anggota  keluarga.  Proyek  ini  memberi  ruang  yang  besar  bagi  orang Eropa  yang  bekerja  lintas  Eropa  dan  berkembang  menjadi  ide  utama penggabungan  Eropa  di  awal  integarasinya.  Warganegara  masing-
masing  anggota  Eropa    menjadi  warganegara  UE  dalam Maastricht Treaty tahun 1992.
Setelah  tahun  1997,  lima  tahun  setelah  hak  izin  tinggal termasuk juga hak politik  yang melewati lintas Eropa disetujui dalam Maastricht Treaty, pimpinan Komisi Simone Veil melaporkan bahwa warganegara  senior  dan  para  pelajar  adalah  termasuk  golongan masyarakat yang melakukan migrasi. Para pelajar termasuk kelompok pelaku  migrasi  antar  negara  UE  yang  terus  mengalami  peningkatan untuk  menempuh  pendidikan  setidaknya  selama  beberapa  bulan  dan seringsekali untuk waktu satu tahun. Termasuk juga orang-orang yang belajar bahasa.
Pada  pertengahan  tahun  1990-an,  para  pelajar  mengambil peluang  “setahun  diluar  negeri”  terkait  dengan  studi  mereka:  dan mimpi untuk penyatuan identitas Eropa setidaknya melalui kelompok elit  pelajar  ini  mulai  menjadi  satu  kenyataan.  (realitas  ini  kemudian menjadi tema yang khusus diangkat dalam film independen seperti L’ Auberge  Espanol pada  tahun  2003;  pengalaman  para  pelaku  film menyakini  bahwa  film  ini  akan  cukup  baik  untuk  membuat  orang  ke bioskop  menontonnya)  (www.marsfilms.com).  Peningkatan  mobilitas migrasi   juga terjadi di  kalangan professional,   dengan orang bekerja di  salah  satu  negara  UE  secara  resmi  akan  menambah  identitasnya (selain  warganegara  asal  negaranya).  Contohnya  adalah  para  pekerja konstruksi,  yang  bekerja  untuk  beberapa  minggu,  kemudian  kembali ke negaranya, sebelum mendapatkan kontrak kerja baru lagi di negara UE yang berbeda.
Faktor-faktor  yang  bisa  mempengaruhi  terjadi  migrasi  intra- regional  sepertinya  sangat  erat  berhubungan  dengan  perbatasan  dan persyaratannya.  Tingginya mobilitas  pekerja,    barang  dan  jasa  atau integrasi  pasar  tenaga  kerja  pada  dasarnya  adalah  peluang-peluang kerja  yang  terkait  dengan  ekonomi  dimana  pemerintah  bisa  berperan untuk  menambahnya  atau  bahkan  mengurangi  peluang  ekonomi tersebut  melalui  migrasi. Hal  ini  bisa  dibuktikan  tidak  hanya  di  UE namun juga pada praktek yang dilakukan oleh NAFTA dan migrasi di Asia.  Pencarian  identitas  yang  sama  untuk  sebuah  kawasan, memerlukan  integrasi  yang  tak  berbatas  dalam  sistem  ekonomi  dan
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
politik  disamping  juga  menyatukan  sosial  budaya  sebagaimana  yang menjadi faktor kedua bagi Eropa.

## Migrasi dan Kebijakan Kawasan
Ketika  wilayah  seperti  Uni  Eropa  menciptakan  kebebasan untuk  migrasi  bagi  warganegaranya  di  internal  kawasan  mereka, ternyata  masih  ada  juga  negara  di  kawasan  Eropa  yang  ingin menghentikan  atau  setidaknya  membatasi  imigrasi  dari  luar  negara mereka.  Beberapa  pelaku  imigrasi  memang  terkadang  dibutuhkan, Beberapa  negara  anggota  UE  masih  “mengimpor”  dokter,  perawat, tenaga  pengajar,  dan  tenaga  kerja  professional  lainnya  pada  dekade terakhir  ini.  Pertanyaan  yang  muncul  kemudian  adalah  jika  imigrasi dari  luar  dihentikan  atau  dibatasi,  melalui  jalur  apa  “asset”  berharga ini  bisa  masuk  ke  negara  mereka.  Berbeda  negara  dengan  ragam kepentingan  yang  berbeda  jelas  memiliki  sudut  pandang  masing- masing,  karena  itu  lah  diperlukan  diskusi  regional  dalam  kerangka kerja kebijakan umum  yang disepakati bersama. Kebijakan-kebijakan tersebut harus membuat  aturan  yang terkait dengan perbatasan- siapa saja yang diizinkan atau dibutuhkan untuk memasuki perbatasan.
Diskusi  mengenai  sistem  apa  yang  disepakati  terkait  dengan immigrasi antar negara anggota UE telah berlangsung hampir selama dua  dekade,  dan  dipandang  sebagai  kunci  penting  dalam  proses integrasi  Eropa  seiring  dengan  perkembangan  Euro.  Sebelumnya, sama  dengan  kawasan-kawasan  lain    awalnya  integrasi  Eropa  masih berpijak pada pendekatan umum yaitu “orang asing” dianggap sebagai sebuah  ancaman  bagi  kedaulatan  negara  untuk  mengontrol  dan mengatur perbatasan.
UE  menangani  isu  ini  sebagai  satu  rangkaian  persoalan  yang memang  harus  ditangani  dengan  baik.  Negara-negara  anggota  telah menyepakati  apa  yang  mereka  butuhkan  untuk  disepakati-dan bagaimana  mereka  membuat  kesepakatan  tesebut- serta  siapa  saja yang  terlibat.  Ada  kemajuan  dari  konsultasi-konsultasi  informal mengenai  isu-isu  migrasi  pada  pertengahan  tahun  1980-an  hingga
akhirnya  sepakat  menjadi Maastricht  Treaty pada  1992-dan terbentuknya draft berdasarkan aturan-aturan komunitas Eropa, hingga terbentuk Treaty  of  Amsterdam pada tahun  1997.  Tahapan  terakhir yang  effektif  pada  Mei  1999,  dianggap  sebagai  elemen  penting  bagi perkembangan European Commission.
Bagian  yang  sulit  dari  proses  ini  adalah  persepsi  mengenai masalah  yang  berbeda  dari  tiap-tiap  negara.  Negara  Inggris  tetap mempertahankan  keputusan  terkait  dengan  pencari  suaka    dan immigrasi  dibawah Amsterdam  Treaty,  artinya  ini  harus  menjadi rujukan  utama,  kalau  ingin  berdiskusi  lebih  lanjut  dengan  Inggris mengenai  pencari  suaka  dan  immigrasi  atau  tergantung  pada  apakah pemerintah  Inggris  memandang  bahwa  solusi  Eropa  lebih  baik  dari kebijakan  nasional  mereka.  Irlandia  juga  sama  dengan  Inggris. Denmark  dari  awal  telah  memilih  untuk  keluar  dari  topik  ini- karena pemerintah tidak ingin terlibat dengan aturan UE dalam persoalan ini, meskipun  akan  lebih  baik  jika  pemerintah  Denmark    ikut berpartisipasi dalam diskusi politik dan keputusan UE.
Meskipun respon terhadap isu bisa berbeda-beda, kesepakatan tetap  masih  bisa  dicapai  pada  beberapa  hal-atau  kesepakatan  dasar mengenai  isu  perbatasan.  Karena  pada  dasarnya    menciptakan  isu hambatan  perbatasan  yang  sama  lebih  mudah  daripada  menyepakati kebijakan  secara  bersama.  Jadi,  topik-topik  mengenai  immigrasi irregular,  penyelundupan,  pemulangan  pencari  suaka  dan  immigran lainnya, program-program untuk kelompok pengungsi di negara  asal, prinsip- prinsip seperti  “ selamatkan negara ketiga” dan  “selamatkan negara  asal” - adalah  topik  topik  utama  yang  bisa  dibahas  dalam diskusi. Pasca 9/11,  issu ini menjadi lebih kuat demikian juga dengan proses penggarapan  kebijakan.  Issu  lain  yang  juga  muncul  dalam diskusi  adalah  rencana  kuota    immigrasi  ekonomi  dan  penempatan pengungsi (european.eu.int)
Menemukan  cara  untuk  mengizinkan  orang  memasuki  UE secara legal adalah hal yang tidak mudah. Semakin banyak perbatasan yang  bisa  dimasuki  secara  legal,  maka  akan  semakin  banyak  orang yang  masuk  tidak  teratur.  Alasan  orang  memasuki  Eropa  adalah karena  ingin  mendapatkan  pekerjaan,  rasa  aman  dan  karena  alasan
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
lain- namun  pada  intinya  mereka  datang  untuk  alasan  ekonomi  dan mencari  perlindungan.    Fakta  bahwa  mereka  masuk  lewat  cara “illegal”  akan  membuat  individu  tersebut  mendapatkan  label  sebagai “ancaman”.  Karena mereka tidak memahami otoritas legal yang ada, mereka dapat dianggap sebagai  terroris atau kriminal atau membawa penyakit menular. Beberapa orang yang memasuki UE tanpa dokumen lengkap  (atau  memasuki  UE  dengan  illegal)  adalah  individu  yang membahayakan orang lain- namun ada juga yang memasuki UE murni karena  alasan  untuk  mendapatkan  masa  depan  yang  lebih baik  bagi keluarga  mereka.  Bagi  mereka  yang  masuk  secara  illegal,  harus berhadapan  dengan  prilaku  diskriminasi  karena  mereka  mendapat label “immigran illegal”. Meskipun telah ada diskusi di Brussel  yang fokus membahas integrasi immigran dan anti rasisme.
Tidak  ada  kawasan  yang  mengambil  langkah  mudah  bagi penanganan  immigrasi  dan  pencari  suaka  dari  beragam  negara,  dan tidak  ada  kawasan  di  dunia  ini  yang  memberi  kemudahan  mobilitas antar  kawasan  seperti  yang  dilakukan    Eropa.  Mudahnya  melakukan perjalanan  antara  negara  UE  bagi  sesama  anggota  UE  menunjukkan tingginya  kepercayaan  yang  mereka  miliki  terhadap  negara  satu kawasan. Kepercayaan adalah kunci utama dalam isu ini.

## Pengungsi Regional dan Penangannya
Di  Eropa,  penanganan  krisis  pengungsi  regional  sejak  tahun 1991 telah melalui beberapa tahapan yang melahirkan aturan/kesepakatan  umum  mengenai  perlindungan  yang  bisa didapatkan,  dan  pengembangan  mekanisme    yang  secara  efektif membatasi  akses  prosedur  suaka  di  negara-negara  anggota  UE. Negara-negara  melihat  adanya  kebutuhan  yang  meningkat  dalam menghadapi globalisasi dan beragam aspek yang menyertainya, untuk membatasi friksi yang kemungkinan akan muncul, mereka menyadari perlu  saling  bekerjasama  untuk  menjamin  perlindungan  bagi  para pengungsi  di  negara  pertama  dimana  para  individu  tersebut  mencari perlindungan.
Teori bahwa perlindungan pengungsi adalah sebuah fenomena umum,  dan  negara-negara  demokratis  Barat  memiliki  kepentingan dalam  hal  kemajuan  ekonomi  dan  keamanan,  telah  menandatangani instrumen  internasional,  dimana  mereka  menjamin  perlindungan dengan  cara  yang  sama  terhadap  para  pengungsi  yang  benar-benar membutuhkannya.  Negara-negara  tersebut  memandang  perlu  adanya upaya  untuk  mencegah  hadirnya  “asylum  shopping” - sebutan  bagi para  individu  yang  mencari  perlindungan  di  negara  dimana  mereka akan  benar-benar  terjamin  kehidupannya,  atau  mencari  perlindungan di  negara  yang  sejahtera.  Asumsi-asumsi  yang  ada  menunjukkan bahwa  negara  selalu  memandang  negatif  terhadap  prilaku  pengungsi dan  pemerintah  beranggapan  bahwa  para  pencari  suaka  umumnya mencari kehidupan yang lebih baik bukan mencari rasa aman.
Konvensi  1951  berhubungan  dengan  status  pengungsi  yang bekembang  dari  dua  kondisi  di  Eropa – memfokuskan  pada  situasi yang  menyebabkan  adanya  pengungsi  (Perang  Dunia  II  dan  Perang
Dingin).  Konvensi  ini  secara  effektif  mencari  mekanisme  yang  bisa dipahami oleh negara dan mau menerima individu-individu yang tidak lagi  dilindungi  oleh  negara  asalnya,  sehingga  untuk  sementara setidaknya  bisa  mendapatkan  perlindungan  dari  negara  yang didatangi.  Krisis  pengungsi  pada  dekade  1951  paling  banyak  berasal dari pengungsi non-Eropa. Krisis pengungsi yang terbesar terjadi pada pertengahan  pasca  Perang  Dingin  merupakan  orang-orang  Eropa. Disintegrasi  Yugoslavia  dan  perang  Kroasia, Bosnia  dan  berlanjut dengan  Kosovo,  menggugah  perhatian  Eropa  meskipun  arus pengungsi  terbesar  saat  itu  terjadi  di  wilayah  Afrika,  Afghanistan, Irak,  ,  Somalia  dan  wilayah-wilayah  lain.  Ada  dua  alasan  yang menjadi alasan Eropa saat itu: fakta geopolitik bahwa pengungsi dari kontinen  yang  lebih  jauh  dari  Eropa  sepertinya  tidak  mencari perlindungan ke Eropa seperti yang terjadi di Eropa bagian Barat, dan fakta bahwa penyelesaian arus pengungsi sebaiknya dimulai dari yang terdekat  lalu  kemudian  menyelesaikan  kebijakan    immigrasi  dan pengungsi.
Konflik di Balkan bisa digambarkan sebagai efek  “spillover” mereka terhadap gerakan pengungsi. Fakta bahwa gerakan pengungsi
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
berpotensi  terhadap  munculnya  konflik  yang  menyebar  sampai  ke Kroasia,  Bosnia  dan  Serbia, termasuk  juga  Macedonia  menjadi perhatian  UE.  Perkembangan  yang  reaktif  muncul  terhadap  orang- orang  yang  tak  punya  tempat  tinggal  tersebut  akibat  konflik  Balkan berpengaruh  terhadap  kondisi  psikis  dan  keamanan  militer  serta migrasi  regional.  Terlepas  dari perhatian  terhadap  keamanan  negara atau regional, populasi dan sorotan media di satu sisi, mengenai siapa yang  membutuhkan  perlindungan  tidak  hanya  karena  label  “negara pelindung” namun juga karena sebagai manusia mereka memiliki hak, dan esensi inilah yang rentan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi. Dari  Universal  Declaration  of  Human  Rights    menyatakan  bahwa manusia adalah aktor yang rentan sehingga membutuhkan rasa aman. Pada  perkembangannya  isu  mengenai  perlindungan    memunculkan keinginan  untuk  menja min  “keamanan  manusia”,  namun  diskusi mengenai ini, dan beberapa kebijakan dan pendekatan masih jauh  dari proses. 1
Semakin  meluasnya  penderitaan  manusia  akibat  krisis  di Bosnia  dan  di  Kosovo  melebihi  pengungsi  non  Eropa  selama  Perang Dingin  membuat  para pemimpin  negara  harus  dihadapkan  pada pilihan  yang  tidak  mudah.  Di  satu  sisi  publik  menginginkan  mereka untuk  peduli  terhadap  krisis  kemanusiaan  ini.  Di  sisi  lain,  muncul banyak wacana bahwa para pencari suaka, secara umum mengganggu sistem yang sudah ada di negara-negara kaya. Pada kasus Bosnia, ada pengecualian yang diberlakukan, sehingga tidak ada perdebatan dalam pemberian  perlindungan.  Dalam  rangka  menghindari  menjamin  “full asylum”,  negara -negara  Eropa  secara  rutin  memperketat  aturan kebijakannya.  Beragam  pendekatan  dibuat  secara  jelas  untuk menekankan  pentingnya  fokus  pada  keamanan  regional  meskipun belum ada yang menjadi rujukan umum untuk berkoordinasi regional.
1 Newman,  Edward  and  Joanne  van  Selm  (eds), Refugees  and  Forced Displacement: International security, Human Vulnerability and the State, Tokyo:
UNU Press, 2003.
Pada  tahun  1999,  penjaminan  perlindungan  sementara terhadap lebih dari 50.000 pengungsi Kosovo, dibawah Humanitarian Evacuation  Programme dan  perlakuan  terhadap  pengungsi  lainnya juga lebih baik.  Memang masih ada kesulitan bagi negara-negara UE untuk  berkoordinasi  dalam  memberi  perlindungan  .  Evakuasi  warga Kosovo dan krisis yang terjadi di negara tersebut membuat pemerintah UE  sepakat  untuk  memberi  perlindungan  terlebih  dahulu  sesuai dengan  UU  yang  sudah  disahkan  Eropa – Temporary  Protection Directive 2002.  Memfokuskan  pada  penanganan  situasi  yang  bersifat massal   yang diperkirakan akan mempengaruhi keamanan regional. Krisis Kosovo, mengilustrasikan adanya kebingungan mengenai manfaat dan masalah yang berhubungan dengan pemberian perlindungan  terhadap displaced  person ini,  karena  penempatannya karena  konflik,  ada  asumsi  bahwa  kedatangan  mereka  akan mengganggu  dan  mengancam  keseluruhan  kawasan.  Reaksi  Eropa sebagai sebuah kawasan terhadap krisis tersebut, dan persyaratan yang diberlakukan terhadap pengungsi secara umum, menjadi satu masalah bagi kontinen Eropa.  Hampir semua negara di wilayah Eropa konsen dengan  masalah  kemanusiaan,  masyarakatnya  didasarkan  pada demokrasi  dan  hak  asasi  manusia.  Perlindungan  terhadap  pengungsi adalah  elemen  penting  bagi  identitas  bangsa  Eropa- sementara  disisi lain  ada  ketegangan  ketika  pembuatan  kebijakan  berimbas  pada perbatasan secara keseluruhan.
Enam negara anggota UE  mengidentifikasi dan mengorganisir kedatangan  pengungsi  setiap  tahunnya.  Program-program  ini mencerminkan  karakter  kemanusiaan  sebagai  negara  tujuan.  Mereka menolak memberi perlindungan terhadap sejumlah orang yang datang secara spontan, tanpa adanya  dokumen lengkap dan alasan yang jelas. Keterkaitan  arus  pengungsi  dengan  isu  keamanan  sesuai  dengan kondisi  di  Afrika  dan  Asia.  Dalam  Konvensi  OAI  1969  menyatakan bahwa “  masalah  pengungsi  adalah sumber  terjadinya  friksi  dengan negara  lain,  dan  mereka  ingin  menghapus  sumber  friksi  tersebut” 2 .
2 (Convention  Governing  the  Specific  Aspects  of  Refugee  Problems  in Africa, 1001 UNTS 45, 1974. Preamble para 3)
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
Untuk  alasan  ini,  pada  artikel  2.2:  menjamin  pengungsi  untuk mendapatkan  perlakuan  yang  baik  dan  secara  kemanusiaan  bukan dengan cara yang tidak baik oleh negara anggota. Negara-negara OAU juga  khawatir  bahwa  kaum  militan  dan  insurgensi  dapat  dengan mudahnya  menyelundup  di  antara  pengungsi- karena  itu  dalam Konvensi  disebutkan  bahwa  mereka  akan  berupaya  untuk menempatkan pengungsi jauh dari wilayah perbatasan.
Isu mengenai perlindungan pengungsi, terkait dengan konteks regional,  menyentuh  identitas  regional,  keamanan,  dan  perbatasan. Negara-negara  anggota  UE  melihat  sebuah  pendekatan  regional merupakan  kebutuhan  dalam  zona  perbatasan  mereka  yang  bebas- namun belum berhasil menyelesaikan friksi dari proses masuk sampai dengan  siapa  yang  dianggap  membutuhkan  perlindungan.  Ini  salah satu  alasan  yang  menjadi  fokus  “  Protected  Entry  Procedures”  dan resettlement ; yang mengatur masuknya para  pencari suaka (dibawah PEP) dan  pengungsi  (melalui resettlement) 3 . Menjamin  perlindungan adalah bentuk salah satu identitas humanitarian negara-negara Eropa- meskipun ada tantangan tersendiri yang dihadapi termasuk penolakan terhadap  sistem  yang  ada.  Penerimaan  terhadap  aturan  perlindungan pengungsi  penting  dalam  mempertahankan  keamanan  regional,  ini sudah  dibuktikan  oleh  masyarakat  Eropa  terhadap  Kosovo  dan  di Konvensi OAU.
3 Gregor  Noll,  Jessica  Fagerlund  and  Fabrice  Liebaut,  Study  on  the feasibility of processing claims outside the EU against the background of the common European asylum system and  the  goal  of  a  common  asylum procedure, Brussels: European Commission, Directorate-General for Justice and Home Affairs, 2003, and the Study on the feasibility of setting up Resettlement Schemes, op. cit. Dua studi ini menjadi bahan diskusi  pada seminar yang diselenggarakan oleh Kepresidenan  Italia di  Roma    pada  Oktober
2003.  Judul  seminar  ‘Towards  More  Orderly  and  Managed  Entry  in  the  EU  of Persons in need of International Protection’. Preamble, Regulation 1612/68.

## Keamanan    Identitas  Eropa  dan  Analisis  Pemikiran  Gellner  dan Agamben
Diskusi    yang  paling  banyak  muncul  dalam  pembicaraan mengenai  immigran  di  Eropa  adalah  pengaruh  immigran  tersebut terhadap budaya dan identitas nasional. Ketika kelompok anti-migran menyuarakan  pemikiran  mereka  di  negara-negara  seperti  Denmark dan Belanda pada tahun 2001 dan Perancis tahun 2002 muncul respon terhadap pertanyaan mengenai peran immigran dalam menghilangkan identitas  utama  komunitas  mereka.  Permintaan  untuk  integrasi  yang lebih baik bagi  immigran kedalam komunitas utama adalah isu yang beredar di seluruh wilayah Eropa. Dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai  beberapa  aspek  dari  immigrasi  dan  identitas  nasional  yang terjadi di Eropa.
Ada  dua  poin  penting  dalam  kajian  ini,  pertama:  apakah budaya dan identitas bisa dianggap sebagai ekspresi dari nasional dan kedaulatan?  Dan  yang kedua:  apa  hubungan  immigran  dengan penerimaan  atau  penolakan  dari  satu  bangsa?  Dua  topik  ini berhubungan  dengan  substansi  pertanyaan  dari  identitas  nasional  dan orang  asing.  Dalam  rangka  memahami  dua  konsep  ini  dan keterkaitannya,  dibutuhkan  kerangka  teori  mengenai  konsep kedaulatan dan identitas.
Pertama kali yang harus diulas adalah_ apakah yang dimaksud dengan budaya dan individu. Pemikiran Ernest Gellner mungkin dapat dijadikan  rujukan.  Tulisan  ini  akan  memulai  penjelasannya  dengan pemikiran  filsuf,  Giorgio  Agamben.  Melalui  para  pemikir  hebat  ini, tulisan  ini  akan  mengembangkan  penjabarannya  mengenai  bangsa, keamanan  budaya  dan  identitas  dan  dalam  prosesnya  menunjukkan bahwa  penerapan  hukum  yang  bersifat  supranasional  (setidaknya  di Eropa)  mampu  merubah  arti  dan  keseimbangan  bangsa,  kedaulatan serta identitas.
Ulasan  pertama  akan  dimulai  dari  Ernest  Gellner,yang menempatkan  isu  identitas  budaya  sebagai  fenomena  yang  muncul pada  abad  dua  puluh  dalam  pembentukan  nasionalisme.  Dalam pandangannya  hanya  budaya  dan  organisasi  sosial  yang  bersifat universal.  Tidak  demikian  halnya  dengan  negara  dan  nasionalisme.
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
Nasionalisme  adalah  prinsip  politik  yang  menekankan  bahwa kesamaan  dalam  budaya  adalah  ikatan  sosial  yang  sangat  mendasar. Sebagai  seorang  antropolog  yang  mempelajari  beragam  masyarakat, dia  menantang  premis,  yang  disepakati  dalam  banyak  diskusi mengenai  kewarganegaraan,  bahwa  orang  ingin  hidup  disekeliling orang yang mereka anggap memiliki “kesamaan” 4
Sebagaimana yang dia ungkapkan: disetiap waktu dan dimana saja,  manusia  menginginkan  batasan  terhadap  unit-unit  sosial  dan budaya  untuk  mencirikan  satu  sama  lain,  atau  untuk  menempatkan seseorang lebih dekat dengan karakter mereka, mereka ingin berada di antara komunitas mereka dan bukan komunitas yang lain. Sebaliknya, sangat  sedikit  sekali  orang  yang  hidup  dalam  unit-unit  yang bertentangan dengan prinsip ini. Dan hampir sepanjang waktu prinsip ini diterima tanpa adanya protes atau penolakan. Pendekatan Gellner dalam basis kajian ini dalam merepresentasikan  immigran  sebagai  sebuah  ancaman  terhadap identitas  budaya  berdasarkan  pemikiran  implisit  bahwa  homogenitas budaya  adalah  suatu  hal  yang  positif  dan  orang-orang  dengan  akar budaya  yang  berbeda  adalah  ancaman  atau  akan  memberi  resiko berbahaya  bagi  kelompok  yang  dominan.  Basis  dari  klaim  nasionalis adalah  sebagaimana  yang  diungkapkan    oleh  Gellner,  “  orang  harus menolak  untuk  hidup  berdampingan  dengan  orang  yang  berbeda budaya dan harus bersedia diatur oleh kelompok mayoritas. Hasil dari teo ri nasionalis adalah terdapat kebutuhan “ untuk melindungi budaya nasional  dan  mengeluarkan  orang  asing  yang  ingin  menghancurkan dan merusak budaya” . 5
Bagimana  budaya  nasional  terkait  dengan  immigran.  Ada jawaban  yang  bisa  dijabarkan,  pertama,  para  immigran  diidentifikasi sebagai  sebuah  kelompok  dari  perspektif  budaya  nasional.  Disemua masyarakat  Eropa  Barat  ada  dua  kelompok  immigran- mereka  yang
4 Gellner, E. Nationalism, London: Phoenix, 1997.
5 Ibid
terlihat  dan  yang  tidak  terlihat.  Kategori  ini  dilihat  berdasarkan persepsi  komunitas  masyarakat  negara  yang  mereka  datangi. Contohnya,  di  Inggris,  hampir  semua  warganegara  AS,  Kanada  dan Australia adalah immigran yang tidak terlihat. Meskipun mereka dapat diidentifikasi  setidaknya  melalui  bahasa  mereka,  mereka  tidak didefenisikan  sebagai  “immigran”  (mungkin  dikare nakan  status  legal mereka).  Karena  mereka  diklasifikasikan  “bukan  immigran”  ,  maka penerapan  sedikit    budaya    mereka  dianggap  sebagai  perbedaan budaya  yang  minor,  contohnya  perayaan  4  Juli  sebagai  hari  nasional warga  AS,  masih  mendapatkan  toleransi    yang  dianggap  tidak  akan merubah  budaya  nasional,  demikian  juga  beberapa  perayaan  lainnya. Mereka yang dianggap “immigran yang  terlihat” bukan karena warna kulit  mereka  namun  karena  tempat  asal  mereka.  Contohnya,  warga Russia atau Nigeria di Inggris yang diklasifikasikan sebagai immigran dan  menjadi  kelompok  yang  tidak  diharapkan  (tidak  seperti  warga Australia dan Kanada).
Migran yang terlihat dan tak terlihat tidak hanya didefenisikan oleh  intoleransi  komunitas  negara  tuan  rumah  namun  juga  oleh kekuatan  ekonomi.  Yang  tak  terlihat  adalah  para  migran  yang memiliki pekerjaan yang bagus, sementara migran yang terlihat adalah mereka yang miskin. Ini menjadi persepsi yang umum mengenai siapa yang  dianggap  migran  dalam  kacamata  pemerintah  Inggris  dalam mengeluarkan  izin  kerja  bagi  warganegara  asing.  Izin  kerja  hanya akan  dikeluarkan  pemerintah  Inggris  bagi  mereka  yang  memiliki keahlian/keterampilan  dan  pekerjaan-pekerjaan  professional  dimana mereka memang telah diterima/dikontrak.
Inklusivitas  budaya  nasional  terjadi  karena  tidak  adanya kerjasama  antar  individunya.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan teritori  kemudian  mengintegrasikan  dalam  mainstream  mengenai konsep  yang  ideal  bagi  masyarakat.  Ide  budaya  nasional  menjadi dominan,  tidak  hanya  karena  budaya  membutuhkan  baju  nasional (identitas nasional) yang akan membedakan dengan mereka yang tidak menjadi  bagian  dari  “budaya  nasional  yang  baru”  yaitu  kaum minoritas  dan  immigran.  Mendalami  dua  kategori  tersebut,  minoritas adalah  mereka  yang  tidak  diinternalisasi  budaya  nasional  dan
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
immigran adalah mereka yang berasal dari wilayah yang berbeda dan karena  alasan  tersebut    budaya  nasional    merupakan  kompetisi  yang secara  teritorial  menjadi  pengikat.  Kaum  minoritas  yang  berhasil biasanya  menghindari  assimilasi  dengan  orang  asing dapat  diterima sebagai  bagian  dari  ragam  budaya  nasional  menskipun  dengan  aksen bahasa  yang  berbeda.  Jika  mereka  tidak  bergabung  dengan  budaya nasional  maka  mereka  dapat  dipastikan  akan  kehilangan  power mereka.  Mereka  akan  diidentifikasi  sebagai  orang  dari  wilayah  yang berbeda.
Kunci  kedua  untuk  memahami  hubungan  konsep  identitas budaya  dan  status  immigran  adalah  kedaulatan.  Elemen  apa  yang menjadi  pembeda  antara  warganegara  dan  immigran  dan  teori  apa yang tepat untuk menganalisanya? Penjabaran kedaulatan dari Giorgio Agamben dapat dipakai untuk menjelaskan hal ini. Kedaulatan  adalah mekanisme  melalui  nasionalisme  dan  pemisahan  antara  warganegara dan  immigran.  Yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini    mengenai kedaulatan  negara  adalah  melalui  penetapan  hak  yang berbeda    yang dimiliki  oleh  setiap  individu  yang  disahkan  oleh  negara    baik  hak sebagai  warga  negara  maupun  sebagai    orang  asing 6 (Agamben, 1998).  Pilihan  terhadap  tipe  kebangsaan  juga  merupakan  cerminan dari  kedaulatan  yang  dilakukan  oleh  negara  modern  dimana  negara menentukan  siapa  yang  berhak  menjadi  warganegara  dan  siapa  pula yang  tidak  bisa  menjadi  warganegara.  Negara  yang  memilih  status kewarganegaraan, berarti menjamin secara otomatis setiap orang yang lahir  di  negaranya  sebagai  warga  negara,  juga  merupakan  bentuk kedaulatan  negara.  Ada  juga  dimana  negara  memberi  jangka  waktu tertentu bagi individu untuk menjadi warga negaranya.
Konsep  kedaulatan  terkait  dengan  warganegara  menciptakan ruang  perbedaan  yang  fundamental  antara  individu  sebagai
6 Agamben,  Giorgio. Homo Sacer:  Sovereign  Power  and  Bare  Life,
Stanford: Stanford University Press, 1998, h. 126.
warganegara  dan  sebagai  immigran.  Immigran,  yang  didefenisikan sebagai individu yang tidak memiliki kapasitas kewarganegaraan pada dirinya.  Sebagai  contoh,  pemerintah  Inggris,  sepakat  dengan  usulan parlemen Inggris  terkait pengawasan dalam penerapan hukum dimana negara memiliki hak untuk mengidentifikasi warga asing yang diduga sebagai  terroris  internasional  dan  tidak  diizinkan  untuk  menjadi warganegara  Inggris. Reaksi  diseluruh  Inggris  dan  Eropa  beragam, dari yang melakukan penolakan halus terhadap para immigran sampai pada  perlakuan  yang  sangat  negatif.  Dalam  merespon  isu  ini,  pada dasarnya banyak warga Eropa yang justru menginginkan para pencari suaka agar meninggalkan wilayah Eropa.

## Penutup
Migrasi dan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menangani immigrasi, menunjukkan  bahwa    issu  ini  dipandang  beragam  oleh negara.  Khususnya  pada  kasus  dimana    negara  melakukan peningkatan  terhadap  aturan-aturan  ekonomi,  dan  oleh  karena  itu perlu  adanya  aturan  yang  mengatur  arus  masuk  di  perbatasan  yang memiliki    tujuan  ekonomi.  Untuk  kasus  ekstrim  yang  terkait  dengan migrasi, UE memandang bahwa mobilitas antar negara UE baik untuk jangka  waktu  pendek  maupun  panjang  adalah  sesuatu  yang  positif yang  secara  potensial  bisa  membangun  identitas  kawasan.  Namun untuk  migrasi  yang  datang  dari  luar  Eropa,  pemerintah  dan masyarakat  Eropa  cenderung  memandang  sebagai  ancaman  terhadap identitas  budaya  mereka  (terutama  mereka  yang  berasal  dari  negara- negara miskin dan konflik).
Dalam  membuat  kebijakan  immigrasi,  pemerintah  berupaya untuk  menghindari  friksi  di  perbatasan  dengan  negara  tetangga,  dan memaksimalkan  sejumlah  jalur  legal  dan  berupaya  meminimalkan sejumlah  kasus  migrasi  tanpa  dokumen  ketika  melewati  perbatasan. UE  mengatur  migrasi  dengan  rinci,  pelaku-pelaku  migrasi  ini berkontribusi terhadap  perkembangan  globalisasi,  multikultural  dan integrasi  dunia.  Fakta  yang  tidak  terbantahkan  mengenai,  apakah migrasi  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  positif  atau  tidak  tergantung
Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
pada  siapa  yang  melakukan  migrasi,  kemana    dan  darimana  mereka berasal, dan siapa yang mengawasi mereka.

## Daftar Pustaka
Agamben,  Giorgio. Homo  Sacer:  Sovereign  Power  and  Bare  Life,
Stanford: Stanford University Press, 1998, p. 126. Bauman, A. Globalisation: The Human Costs, London: Polity 1998. Böhning,  W.  R. The Migration  of  Workers  in  the  United  Kingdom and Europe, London: OUP, 1972. Chantavanich, Supang on Asia in “Regional Approaches to Forced Migration’; Joanne van Selm, Khoti Kamanga, John Morrison, Aninia Nadig, Sanja Spoljar, Vrzina and Loes van Willigen (eds). The Refugee Convention at Fifty: a view from Forced Migration Studies, Lanham: Lexington Books, 2003. Dummett,  M. On  Immigration  and  Refugees,  London  &  New  York: Routledge, 2001. Gellner, E. Nationalism, London: Phoenix, 1997. Meyers,  Deborah  Waller  “  Does”    Smarter”  lead  to  safer”  an assesment of the Boarder Accords with Canada and Mexico’, MPI Insight, No. 2 June 2003. Newman,  Edward  and  Joanne  van  Selm  (eds), Refugees  and  Forced Displacement: International  security,  Human  Vulnerability and the State, Tokyo: UNU Press, 2003. Sassen,  Saskia; Globalization and Its Discontents, New York: New York Press, 1998. Selm,  van Joanne- Thorburn and Verbeek, Bertjan “ The Chance of a
Lifetime? The European  Community’s  foreign  and  refu gee policies towards the conflict in
Yugoslavia,  1991- 95’,  in  Pat  Gray  and  Paul’  t  Hart  (eds), Public Policy Disasters in Western  Europe,  London:  Routledge, 1998. Zucker,  L  Norman  and  Naomi  Flink  Zucker, Desperate  Crossings: seeking refugee in America, New  York:  M.E.  Sharpe, 1996. Laporan  SOPEMI,  Trends  in  International  Migration  Report  and IOM’s World Migration Report, dari 2002 dan 2003. Comission  of  the  European  Communities, Communication  from  the Comission: Paving the way  for  a  New  Neighbourhood Instrumen, Brussels, 1 Juli 2003 COM (2003) 393 final,  p.4, paragraf 6. Commission  of  the  European  Communities,  Staff  Working  Paper, Evaluation of the Dublin Convention, Brussels, 13.06.2002, SEC (2001) 756. Hanya 1.7 persen dari seluruh  pencari  suaka  di  negara-negara  UE  yang  ditransfer  ke negara lain pada tahun 1998-1999    sebagai  hasil  dari Konvensi Dublin. Convention  Governing  the  Specific  Aspects  of  Refugee  Problems  in Africa, 1001 UNTS 45, entered  into  forced  June  20, 1974. Preamble para 3. Gregor  Noll,  Jessica  Fagerlund  and  Fabrice  Liebaut,  Study  on  the feasibility of processing claims  outside  the  EU  against the background of the common European asylum system and the goal  of  a  common  asylum  procedure,  Brussels: European Commission, Directorate-General  for  Justice  and  Home Affairs, 2003, and the Study on the feasibility  of  setting  up Resettlement Schemes, op. cit. Dua studi  ini  menjadi  bahan diskusi pada seminar yang diselenggarakan oleh Kepresidenan Italia di Roma  pada Oktober 2003. Ju dul seminar ‘Towards More Orderly and Managed Entry in the EU of Persons  in  need  of  International Protection’. Preamble, Regulation 1612/68. UN  Human  Rights  committee’s  Decision  on  State  Succession  to  the Obligations of the Former Yugoslavia under the
International Covenant on Civil and Political Rights, EHRR,
1993, p 233.
Part 4 the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001.
Quoted  at  para  25  Select  Committee  on  Home  Affairs,  First Report, 2001 – 2002, The Anti-Terrorism, Crime and Security Bill. Vaz attacks  Blunkett in  language row’, The  Guardian, 16 September 2002.
Proposed Refugee Admissions for FY 2003 – Report to the Congress,
Released by the Bureau of Population, Refugees and Migration,
September 2002.  at: http://www.state.gov/g/prm/ refadm/rls/rpts/2002/13892.htm. Fact sheet August 2000 : http://usembassy.state.gov/havana/wwwhacco.html. L’auberge Espagnole, film director oleh Cedric Klapisch, http://www.marsfilms.com/site/auberge/.  Lihat  Joanne  van  Selm, Tamara Woroby, Erin  Patrick  and  Monica  Matts,  Study on feasibility of setting up Resettlement Schemes in the EU member states or at EU level against  the  background of Common European  asylum system and the goal of a common asylum procedure, http://www.european.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/asylum/st udies/reset tlement-study-full_2003_e.pdf.
Dirilis oleh Bureau of Population, Refugees and Migration, September 2002. http://www.state.gov./g/prm/refadm/rls/2002/13892.htm http://usembassy.state.gov/havana/wwwhacco.html.