## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan
Windi Annesta Pratiwi 1 , Diska Arliena Hafni 2 1,2 Universitas Aisyiyah Yogyakarta E-mail: windyanesta20@gmail.com 1 , diskaarliena@unisayogya.ac.id 2
Article History: Received: 22 Juni 2023 Revised: 16 Juli 2023
Accepted: 16 Juli 2023
Abstract: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kewajiban Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan atas pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan perhitungan PPh pasal 21 dan pasal 23 tahun 2019-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2022 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dalam melaksanakan kewajiban atas pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang masih terdapat kesalahan. Berdasarkan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan masih belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit belum menerapkan sistem penghasilan kena pajak kumulatif dalam perhitungannya. Penerapan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh rumah sakit sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Pelaporan penyetoran dan pelaporan PPh 21 dan PPh 23 yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan pada tahun 2019-2022 telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang ada.
Keywords: PPh 21, PPh 23, Perpajakan Rumah Sakit
PENDAHULUAN Rumah Sakit sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 berdasarkan pengelolaannya dapat dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Menurut Maulana & Hafni (2021), banyaknya rumah sakit umum negeri maupun swasta yang menawarkan jasa kesehatan untuk melayani masyarakat (pasien) membuktikan bahwa
perkembangan usaha dalam bidang jasa kesehatan semakin pesat. Rumah sakit harus terus melakukan perbaikan baik dari segi medis, fasilitas, pelayanan, dan lain-lain. Rumah sakit merupakan sebuah institusi yang padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja baik tenaga medis maupun non medis dan juga merupakan sumber penerimaan pajak terbesar di bidang industri kesehatan (Ningsih dan Hafni, 2021). Menurut Sulistyaningsih, Cahyani, Zulala, & Lestari (2020), kualitas layanan telah menjadi topik penelitian yang penting di berbagai industri, termasuk rumah sakit karena hubungannya yang signifikan dengan biaya, keuntungan, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan jaminan layanan.
Berdasarkan penjelasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Seseorang yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan adalah salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi budgetair (Rondonuwu dkk., 2017). Saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut dua sistem, yaitu official assessment system dan self assessment system. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak pada sistem ini bersifat pasif karena hanya menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh pemungut pajak. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (Anggreni & Noviari, 2020).
Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Malia & Jasilah, 2016). Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pajak dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019). Dasar hukum pajak penghasilan pasal 23 yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatono & Sutomo (2019) di Rumah Sakit Vania di Kota Bogor menyatakan bahwa Kesesuaian pelaksanaan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai dan tenaga ahli tahun 2015-2016 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa SPT masa pembetulan di dalam laporan yang dilakukan RS vania Bogor yang disebabkan karena salah dalam menghitung jumlah karyawan, kesalahan tersebut disebabkan adanya pergantian karyawan dalam jumlah yang signifikan di bagian staff keuangan pada periode penelitian.
Penelitian yang dilakukan oleh Anggreni & Noviari (2020) di Rumah sakit XYZ di Kota Denpasar, Bali. Penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban atas pajak penghasilan pasal 21 kurang baik dan tidak adanya kepatuhan. Terjadi keterlambatan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan PPh 21 sehingga Rumah Sakit XYZ memiliki kewajiban yang harus dilunasi yaitu sanksi bunga dan denda akibat adanya keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh 21.
Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Hafni (2021) di Rumah Sakit X di Kota Klaten Jawa Tengah menyatakan bahwa Rumah Sakit X dalam melaksanakan kewajiban atas pajak

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
penghasilan pasal 21 sudah dilakukan dengan cukup baik, meskipun dalam beberapa hal masih belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada. Rumah sakit X selama ini melakukan penyetoran pajak selama masa pakak berakhir dimana batas rentang waktu yang ditetapkan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Terkait laporan pajak Rumah sakit X selalu tepat waktu. Hanya saja ketika terjadi kurang bayar hal ini seluruhnya menjadi urusan dan tanggungjawab dari masing-masing dokter sendiri dan bukan merupakan tanggungjawab dari pihak rumah sakit.
Penelitian yang dilakukan Kawindah dkk (2021) di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna menyatakan bahwa perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna tahun 2019 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru yaitu undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna kuirang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas Negara.
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan berlokasi di Dusun Ngemplak, Kembang, Nanggulan Kulon Progo, Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan pada awalnya merupakan balai pengobatan dan rumah sakit bersalin PKU Muhammadiyah Nanggulan Kulon Progo yang didirikan pada tahun 1995. Pada tahun 2007 BPRB ditingkatkan statusnya menjadi RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan Kulon Progo.
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan memiliki 72 tenaga kerja. Tenaga kerja medis berjumlah 41 orang dan non medis berjumlah 31 orang dengan kurang lebih 14 dokter yang mempunyai kewajiban membayar Pajak penghasilan. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan memiliki 44 pegawai tetap dan 14 pegawai kontrak. Rumah Sakit Umum PKU Muhamamdiyah Nanggulan sudah menjalankan kewajiban pembayaran pajak penghasilan seperti SPT masa PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Bagian administrasi akuntansi Rumah sakit sudah memiliki karyawan yang memang dikhususkan untuk mengelola bagian perpajakan. Sehingga diharapkan akan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban terkait pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23.
Menurut Fathah & Khozin (2018), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pada tahun 2013 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan pernah terkena sanksi pajak akibat kesalahan di tahun 2010. Laporan yang diperiksa di kantor pajak ditemukan masih banyak terdapat kesalahan dalam hal salah hitung dan kurang bayar dikarenakan pihak Rumah Sakit belum mengetahui cara pelaporan yang benar. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Penerapan Pajak Peghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan”. Peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanakan pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan PPh pasal 23 yang dilakukan pihak rumah sakit agar lebih teliti dalam melaksanakan kewajiban pajak.
METODE PENELITIAN Jenis penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mardhotillah dan Hafni (2021), pada pendekatan kualitatif permasalahan yang dikaji membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan perhitungan PPh pasal 21 dan
PPh pasal 23 tahun 2019-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi langsung tentang pelaksanaan pemenuhan kewajiban, sistem perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 dan PPh 23 yang dilakukan rumah sakit sakit dan juga terkait dengan penetapan penghasilan yang diperoleh pegawai seperti gaji, upah, tunjangan, dan penghasilan lainnya. Data sekunder berupa rekap laporan yang berhubungan dengan PPH pasal 21 pada tahun 2019-2022. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis kompratif dan menarik kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan awalnya merupakan Balai pengobatan dan rumah bersalin yang akhirnya berubah menjadi rumah sakit pada tahun 2007. Jenis sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan terdiri dari dokter paruh waktu, karyawan tetap, karyawan kontrak. Karyawan yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak adalah Dokter. Dokter yang melaksanakan kewajiban pajak setiap bulannya mengalami naik turun dikarenakan tidak adanya dokter tetap di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. Pelaksanaan pajak di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dikelola oleh tenaga kerja atau pegawai yang ahli dalam perpajakan hanya saja masih merangkap sebagai karyawan yang mengurusi terkait pelaksanaan keuangan. Hal ini dikhawatirkan akan ada kesalahan yang bisa terjadi khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23.
Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan telah melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, PPh 25 badan dan juga PPh 23. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dalam pembayaran pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 mengalami kenaikan di setiap tahunnnya. Pada tahun 2019 rumah sakit telah melaksanakan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp15.210.042, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp16.060.811, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp21.530.264 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp22.554.176.
Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan belum melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal (Kurniawan & Dewi, 2019). Adanya penerapan perencanaan pajak di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dapat mengatur pembayaran pajak dan meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan Undang-Undang yang ada, dan dengan adanya penerapan pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar.
Perhitungan pajak yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan beberapa belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini di lihat dari data yang diperoleh. Dasar pengenaan pajak yang digunakan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan menggunakan pengenaan pajak 50% dari jumlah penghasilan bruto. Perbedaan perhitungan pajak yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah nanggulan dengan peraturan perpajakan yang ada dapat dilihat pada Tabel 1-4.
Tabel 1 Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Dokter Tahun 2019
No keterangan PPH 21 yang di Setor Rumah Sakit PPh 21 Menurut Undang- Undang Perpajakan Selisih Gaji Bruto PPh 21 Gaji Bruto PPh 21

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
1 dr. A Rp29.461.000 Rp736.525 Rp29.461.000 Rp736.525 Rp- 2 dr. B Rp110.502.000 Rp2.762.550 Rp110.502.000 Rp3.287.650 -Rp525.100 3 dr. C Rp26.167.500 Rp654.188 Rp26.167.500 Rp654.188 Rp- 4 dr. D Rp5.620.000 Rp168.600 Rp5.620.000 Rp168.600 Rp- 5 dr. E Rp9.503.000 Rp237.575 Rp9.503.000 Rp237.575 Rp- 6 dr. F Rp44.879.500 Rp1.121.985 Rp44.879.500 Rp1.121.988 -Rp 3 7 drg. G Rp7.201.000 Rp180.025 Rp7.201.000 Rp180.025 Rp- 8 dr. H Rp35.238.000 Rp880.950 Rp35.238.000 Rp880.950 Rp- 9 dr. I Rp49.057.000 Rp1.226.425 Rp49.057.000 Rp1.226.425 Rp- 10 dr. J Rp92.239.000 Rp2.767.170 Rp92.239.000 Rp2.767.170 Rp- 11 dr. K Rp17.852.000 Rp535.560 Rp17.852.000 Rp535.560 Rp- 12 dr. L Rp23.645.000 Rp591.125 Rp23.645.000 Rp591.125 -Rp 1 13 dr. M Rp63.373.500 Rp1.584.338 Rp63.373.500 Rp1.584.338 Rp- 14 dr. N Rp28.318.000 Rp707.950 Rp28.318.000 Rp707.950 Rp- 15 dr. O Rp12.616.000 Rp323.175 Rp12.616.000 Rp323.175 Rp- 16 dr. P Rp37.481.000 Rp937.025 Rp37.481.000 Rp937.025 Rp- 17 drg. Q Rp6.682.250 Rp200.465 Rp6.682.250 Rp200.468 -Rp 3 18 dr. S Rp2.819.000 Rp70.475 Rp2.819.000 Rp70.475 Rp- 19 dr. T Rp5.032.000 Rp125.800 Rp5.032.000 Rp125.800 Rp- Sumber: Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023) Tabel 2 Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Dokter Tahun 2020 No keterangan PPH 21 yang di Setor Rumah Sakit PPh 21 Menurut Undang- Undang Perpajakan Selisih Gaji Bruto PPh 21 Gaji Bruto PPh 21 1 dr. A Rp24.678.000 Rp616.950 Rp24.678.000 Rp616.950 Rp- 2 dr. B Rp136.303.500 Rp3.407.588 Rp136.303.500 Rp5.222.763 -Rp1.815.175 3 dr. C Rp28.961.269 Rp724.030 Rp28.961.269 Rp724.032 -Rp 2 4 dr. D Rp4.072.000 Rp122.160 Rp4.072.000 Rp122.160 Rp- 5 dr. E Rp7.602.000 Rp190.050 Rp7.602.000 Rp190.050 Rp- 6 dr. F Rp11.665.000 Rp291.625 Rp11.665.000 Rp291.625 -Rp 1 8 dr. H Rp16.546.000 Rp413.650 Rp16.546.000 Rp413.650 Rp- 9 dr. I Rp62.878.000 Rp1.571.950 Rp62.878.000 Rp1.571.950 Rp- 10 dr. J Rp93.385.000 Rp2.801.550 Rp93.385.000 Rp2.801.550 Rp- 11 dr. K Rp16.478.000 Rp494.340 Rp16.478.000 Rp494.340 Rp- 12 dr. L Rp31.001.500 Rp775.036 Rp31.001.500 Rp775.038 -Rp 2 13 dr. M Rp58.372.500 Rp1.459.312 Rp58.372.500 Rp1.459.313 -Rp 1 14 dr. N Rp33.124.000 Rp828.100 Rp33.124.000 Rp828.100 Rp- 15 dr. O Rp3.234.748 Rp80.869 Rp3.234.748 Rp80.869 Rp- 16 dr. P Rp8.454.000 Rp211.350 Rp8.454.000 Rp211.350 Rp- 17 drg. Q Rp22.700.000 Rp681.001 Rp22.700.000 Rp681.000 Rp 1 18 dr. S Rp1.173.000 Rp29.325 Rp1.173.000 Rp29.325 Rp- 19 dr. T Rp7.578.000 Rp189.450 Rp7.578.000 Rp189.450 Rp- 20 dr. U Rp3.076.000 Rp76.900 Rp3.076.000 Rp76.900 Rp- 21 dr. V Rp15.740.000 Rp393.500 Rp15.740.000 Rp393.500 Rp- 22 dr. W Rp17.952.500 Rp538.575 Rp17.952.500 Rp538.575 Rp- 23 dr. X Rp3.170.000 Rp79.250 Rp3.170.000 Rp79.250 Rp- 24 dr. Y Rp2.572.000 Rp64.300 Rp2.572.000 Rp64.300 Rp- 25 dr. Z Rp470.000 Rp14.100 Rp470.000 Rp14.100 Rp- 26 dr. Al Rp195.000 Rp5.850 Rp195.000 Rp5.850 Rp- Sumber : Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)
Tabel 3 Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Dokter Tahun 2021 No keterangan PPH 21 yang di Setor Rumah Sakit PPh 21 Menurut Undang- Undang Perpajakan Selisih Gaji Bruto PPh 21 Gaji Bruto PPh 21 1 dr. A Rp45.545.000 Rp1.138.625 Rp45.545.000 Rp1.138.625 Rp- 2 dr. B Rp123.763.000 Rp3.094.074 Rp123.763.000 Rp4.282.225 -Rp1.188.151 3 dr. C Rp43.249.290 Rp1.081.233 Rp43.249.290 Rp1.081.232 -Rp 1 4 dr. D Rp5.260.000 Rp157.800 Rp5.260.000 Rp157.800 Rp- 5 dr. E Rp1.645.000 Rp41.125 Rp1.645.000 Rp41.125 Rp- 6 dr. H Rp1.085.000 Rp27.125 Rp1.085.000 Rp27.125 Rp- 7 dr. I Rp64.085.000 Rp1.602.125 Rp64.085.000 Rp1.602.125 Rp- 8 dr. J Rp122.850.000 Rp3.685.500 Rp122.850.000 Rp5.056.500 -Rp1.371.000 9 dr. K Rp7.310.000 Rp219.300 Rp7.310.000 Rp219.300 Rp- 10 dr. L Rp29.374.500 Rp734.361 Rp29.374.500 Rp734.363 -Rp 2 11 dr. M Rp44.412.500 Rp1.110.312 Rp44.412.500 Rp1.110.313 -Rp 1 12 dr. N Rp45.175.000 Rp1.129.375 Rp45.175.000 Rp1.129.375 Rp- 13 dr. O Rp2.114.000 Rp56.850 Rp2.114.000 Rp56.850 Rp- 14 drg. Q Rp31.238.501 Rp841.070 Rp31.238.501 Rp841.070 Rp- 15 dr. V Rp52.725.000 Rp1.318.125 Rp52.725.000 Rp1.318.125 Rp- 16 dr. W Rp60.925.288 Rp1.827.759 Rp60.925.288 Rp1.827.759 Rp- 17 dr. X Rp36.660.000 Rp916.500 Rp36.660.000 Rp916.500 Rp- 18 dr. Y Rp39.742.000 Rp993.550 Rp39.742.000 Rp993.550 Rp- 19 dr. Ab Rp35.915.000 Rp897.875 Rp35.915.000 Rp897.875 Rp- 20 dr. Ac Rp26.303.159 Rp657.578 Rp26.303.159 Rp657.579 -Rp 1 Sumber : Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023) Tabel 4 Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Dokter Tahun 2022 No Keterangan PPh 21 yang di Setor Rumah Sakit PPh 21 Menurut Undang- Undang Perpajakan Selisih Gaji Bruto PPh 21 Gaji Bturo PPh 21 1 dr. A Rp43.550.000 Rp1.088.750 Rp43.550.000 Rp1.088.750 Rp- 2 dr. B Rp121.676.100 Rp3.041.902 Rp121.676.100 Rp3.125.707 -Rp 83.805 3 dr. C Rp38.787.336 Rp969.683 Rp38.787.336 Rp969.683 Rp- 4 dr. D Rp3.990.000 Rp119.700 Rp3.990.000 Rp119.700 Rp- 5 dr. I Rp64.695.000 Rp1.617.375 Rp64.695.000 Rp1.617.375 Rp- 6 dr. J Rp107.380.000 Rp3.221.400 Rp107.380.000 Rp3.221.400 Rp- 7 dr. L Rp44.910.000 Rp1.122.750 Rp44.910.000 Rp1.122.750 -Rp 1 8 dr. M Rp57.848.000 Rp1.446.199 Rp57.848.000 Rp1.446.200 -Rp 1 9 dr. N Rp4.305.000 Rp107.625 Rp4.305.000 Rp107.625 Rp- 10 dr. O Rp39.252.817 Rp981.320 Rp39.252.817 Rp981.320 -Rp 1 11 drg. Q Rp32.337.880 Rp808.446 Rp32.337.880 Rp808.447 -Rp 1 12 dr. S Rp34.586.000 Rp864.650 Rp34.586.000 Rp864.650 Rp- 13 dr. V Rp14.255.000 Rp356.375 Rp14.255.000 Rp356.375 Rp- 14 dr. X Rp3.775.000 Rp94.375 Rp3.775.000 Rp94.375 Rp- 15 dr. Y Rp74.069.500 Rp1.851.737 Rp74.069.500 Rp1.851.738 -Rp 1 16 dr. Ab Rp4.220.000 Rp105.500 Rp4.220.000 Rp105.500 Rp- 17 dr. Ac Rp38.356.400 Rp958.910 Rp38.356.400 Rp958.910 Rp- 18 dr. Ad Rp40.700.000 Rp1.017.500 Rp40.700.000 Rp1.017.500 Rp- 19 dr. Ae Rp11.120.000 Rp278.000 Rp11.120.000 Rp278.000 Rp- 20 dr. Af Rp39.865.000 Rp996.625 Rp39.865.000 Rp996.625 Rp- 21 dr. Ag Rp76.641.492 Rp1.916.036 Rp76.641.492 Rp1.916.037 -Rp 1 22 dr. Ah Rp35.573.000 Rp889.325 Rp35.573.000 Rp889.325 Rp-

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
23 dr. Ai Rp32.265.000 Rp807.750 Rp32.265.000 Rp807.750 Rp- 24 dr. Aj Rp1.392.500 Rp34.812 Rp1.392.500 Rp34.813 -Rp 1 25 dr. Ak Rp7.657.000 Rp191.424 Rp7.657.000 Rp191.425 -Rp 1 26 dr. Al Rp2.215.500 Rp55.388 Rp2.215.500 Rp55.388 Rp- Sumber : Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)
Perhitungan di atas adalah terdapat selisish antara perhitungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dengan perhitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Terdapat perbedaan jumlah pemotongan pajak pada 2 dokter. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan tidak menerapkan perhitungan kumulatif dalam penentuan jumlah pemotongan pajak. Tarif pajak seharusnya akan naik seiring dengan besarnya jumlah penghasilan yang didapat dan sudah diakumulasikan setiap bulannya.
Penghasilan 0 sampai Rp 50.000.000 dikenakan tarif 5%, penghasilan kena pajak kumulatif Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000 dikenakan tarif 15%, penghasilan sebesar Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif 25%, penghasilan kena pajak kumulatif di atas Rp 500.000.000. Pada tahun 2020 lapisan tarif pajak mengalami perubahan menjadi Penghasilan 0 sampai Rp 60.000.000 dikenakan tarif 5%, penghasilan kena pajak kumulatif Rp 60.000.000 sampai Rp 250.000.000 dikenakan tarif 15%, penghasilan sebesar Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif 25%, penghasilan kena pajak kumulatif sebesar Rp 500.000.000 sampai Rp 5.000.000.000, penghasilan kena pajak kumulatif di atas Rp 5.000.000.000. Hal ini akan berdampak pada penyusunan SPT di akhir tahun pajak. Penyesuaian pajak ini akan menjadi tanggungjawab wajib pajak.
Penyetoran Pajak Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan telah dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Perbandingan tanggal penyetoran SPT Masa PPh 21 oleh Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan tanggal penyetoran sesuai aturan dapat dilihat pada Tabel 5-8.
Tabel 5 Penyetoran Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2019 SPT MASA Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan Tanggal Penyetoran Rumah Sakit Analisa Januari 10 Februari 2019 09 Februari 2019 Tepat Waktu Februari 10 Maret 2019 08 Maret 2019 Tepat Waktu Maret 10 April 2019 06 April 2019 Tepat Waktu April 10 Mei 2019 10 Mei 2019 Tepat Waktu Mei 10 Juni 2019 10 Juni 2019 Tepat Waktu Juni 10 Juli 2019 09 Juli 2019 Tepat Waktu Juli 10 Agustus 2019 08 Agustus 2019 Tepat Waktu Agustus 10 September 2019 09 September 2019 Tepat Waktu September 10 Oktober 2019 09 Oktober 2019 Tepat Waktu Oktober 10 November 2019 07 November 2019 Tepat Waktu November 10 Desember 2019 10 Desember 2019 Tepat Waktu Desember 10 Januari 2020 10 Januari 2020 Tepat Waktu Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)
Tabel 6 Penyetoran Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2020 SPT MASA Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan Tanggal Penyetoran Rumah Sakit Analisa Januari 10 Februari 2019 09 Februari 2019 Tepat Waktu Februari 10 Maret 2019 08 Maret 2019 Tepat Waktu Maret 10 April 2019 06 April 2019 Tepat Waktu April 10 Mei 2019 10 Mei 2019 Tepat Waktu Mei 10 Juni 2019 10 Juni 2019 Tepat Waktu Juni 10 Juli 2019 09 Juli 2019 Tepat Waktu Juli 10 Agustus 2019 08 Agustus 2019 Tepat Waktu Agustus 10 September 2019 09 September 2019 Tepat Waktu September 10 Oktober 2019 09 Oktober 2019 Tepat Waktu Oktober 10 November 2019 07 November 2019 Tepat Waktu November 10 Desember 2019 10 Desember 2019 Tepat Waktu Desember 10 Januari 2020 10 Januari 2020 Tepat Waktu Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)
Tabel 7 Penyetoran Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2021 SPT MASA Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan Tanggal Penyetoran Rumah Sakit Analisa Januari 10 Februari 2021 08 Februari 2021 Tepat Waktu Februari 10 Maret 2021 09 Maret 2021 Tepat Waktu Maret 10 April 2021 09 April 2021 Tepat Waktu April 10 Mei 2021 10 Mei 2021 Tepat Waktu Mei 10 Juni 2021 09 Juni 2021 Tepat Waktu Juni 10 Juli 2021 06 Juli 2021 Tepat Waktu Juli 10 Agustus 2021 10 Agustus 2021 Tepat Waktu Agustus 10 September 2021 09 September 2021 Tepat Waktu September 10 Oktober 2021 08 Oktober 2021 Tepat Waktu Oktober 10 November 2021 10 November 2021 Tepat Waktu November 10 Desember 2021 10 Desember 2021 Tepat Waktu Desember 10 Januari 2022 10 Januari 2022 Tepat Waktu Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)
Tabel 8 Penyetoran Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2022 SPT MASA Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan Tanggal Penyetoran Rumah Sakit Analisa Januari 10 Februari 2022 10 Februari 2022 Tepat Waktu Februari 10 Maret 2022 10 Maret 2022 Tepat Waktu Maret 10 April 2022 08 April 2022 Tepat Waktu April 10 Mei 2022 10 Mei 2022 Tepat Waktu Mei 10 Juni 2022 09 Juni 2022 Tepat Waktu Juni 10 Juli 2022 12 Juli 2022 Terlambat Bayar Juli 10 Agustus 2022 10 Agustus 2022 Tepat Waktu Agustus 10 September 2022 10 September 2022 Tepat Waktu September 10 Oktober 2022 10 Oktober 2022 Tepat Waktu Oktober 10 November 2022 10 November 2022 Tepat Waktu

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
November 10 Desember 2022 12 Desember 2022 Terlambat Bayar Desember 10 Januari 2023 9 Januari 2023 Tepat Waktu Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)
Berdasarkan data yang sudah diperoleh dapat di tarik kesimpulan terkait penyetoran pajak dari tahun 2019 sampai 2022 yaitu, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan sudah melaksanakan penyetoran pajak dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menghindarkan wajib pajak dari adanya sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak Pelaporan Pajak Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dapat dilihat pada tabel 9-12. Tabel tersebut menampilkan perbandingan tanggal penyetoran SPT Masa PPh 21 yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.
Tabel 9 Pelaporan Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah
Nanggulan Tahun 2019 SPT MASA Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan Tanggal Pelaporan Rumah Sakit Analisa Januari 20 Februari 2019 20 Februari 2019 Tepat Waktu Februari 20 Maret 2019 20 Maret 2019 Tepat Waktu Maret 20 April 2019 11 April 2019 Tepat Waktu April 20 Mei 2019 18 Mei 2019 Tepat Waktu Mei 20 Juni 2019 19 Juni 2019 Tepat Waktu Juni 20 Juli 2019 20 Juli 2019 Tepat Waktu Juli 20 Agustus 2019 20 Agustus 2019 Tepat Waktu Agustus 20 September 2019 18 September 2019 Tepat Waktu September 20 Oktober 2019 12 Oktober 2019 Tepat Waktu Oktober 20 November 2019 18 November 2019 Tepat Waktu November 20 Desember 2019 20 Desember 2019 Tepat Waktu Desember 20 Januari 2020 20 Januari 2020 Tepat Waktu Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)
Tabel 10 Pelaporan Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2020 SPT MASA Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan Tanggal Pelaporan Rumah Sakit Analisa Januari 20 Februari 2020 14 Februari 2020 Tepat Waktu Februari 20 Maret 2020 19 Maret 2020 Tepat Waktu Maret 20 April 2020 10 April 2020 Tepat Waktu April 20 Mei 2020 18 Mei 2020 Tepat Waktu Mei 20 Juni 2020 19 Juni 2020 Tepat Waktu Juni 20 Juli 2020 16 Juli 2020 Tepat Waktu Juli 20 Agustus 2020 20 Agustus 2020 Tepat Waktu Agustus 20 September 2020 20 September 2020 Tepat Waktu September 20 Oktober 2020 16 Oktober 2020 Tepat Waktu Oktober 20 November 2020 20 November 2020 Tepat Waktu November 20 Desember 2020 18 Desember 2020 Tepat Waktu Desember 20 Januari 2021 20 Januari 2021 Tepat Waktu Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022)
Tabel 11 Pelaporan Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah
Nanggulan Tahun 2021 SPT MASA Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan Tanggal Pelaporan Rumah Sakit Analisa Januari 20 Februari 2021 14 Februari 2021 Tepat Waktu Februari 20 Maret 2021 18 Maret 2021 Tepat Waktu Maret 20 April 2021 15 April 2021 Tepat Waktu April 20 Mei 2021 20 Mei 2021 Tepat Waktu Mei 20 Juni 2021 18 Juni 2021 Tepat Waktu Juni 20 Juli 2021 19 Juli 2021 Tepat Waktu Juli 20 Agustus 2021 19 Agustus 2021 Tepat Waktu Agustus 20 September 2021 15 September 2021 Tepat Waktu September 20 Oktober 2021 19 Oktober 2021 Tepat Waktu Oktober 20 November 2021 20 November 2021 Tepat Waktu November 20 Desember 2021 17 Desember 2021 Tepat Waktu Desember 20 Januari 2022 01 Januari 2022 Tepat Waktu Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2022) Tabel 12 Pelaporan Masa SPT PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2022 SPT MASA Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan Tanggal Pelaporan Rumah Sakit Analisa Januari 20 Februari 2022 18 Februari 2022 Tepat Waktu Februari 20 Maret 2022 18 Maret 2022 Tepat Waktu Maret 20 April 2022 17 April 2022 Tepat Waktu April 20 Mei 2022 18 Mei 2022 Tepat Waktu Mei 20 Juni 2022 18 Juni 2022 Tepat Waktu Juni 20 Juli 2022 16 Juli 2022 Tepat Waktu Juli 20 Agustus 2022 20 Agustus 2022 Tepat Waktu Agustus 20 September 2022 18 September 2022 Tepat Waktu September 20 Oktober 2022 17 Oktober 2022 Tepat Waktu Oktober 20 November 2022 19 November 2022 Tepat Waktu November 20 Desember 2022 17 Desember 2022 Tepat Waktu Desember 20 Januari 2023 20 Desember 2022 Tepat Waktu Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)
Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan beberapa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini di lihat dari data yang diperoleh. Perbedaan perhitungan pajak yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah nanggulan dengan peraturan perpajakan yang ada dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini :
Tabel 13 Perhitungan PPh 23 Atas Sewa Alat Tahun 2022
SPT MASA PPh 23 yang di Setor Rumah Sakit PPh 23 Menurut Undang-Undang Perpajakan Selisih Penghasilan Bruto PPh 23 Penghasilan Bruto PPh 23 Maret Rp 7.860.000 Rp 157.200 Rp 7.860.000 Rp 157.200 Rp - April Rp 5.340.000 Rp 106.800 Rp 5.340.000 Rp 106.800 Rp - Mei Rp 310.000 Rp 6.500 Rp 310.000 Rp 6.200 Rp 300 Juni Rp 10.460.000 Rp 209.200 Rp 10.460.000 Rp 209.200 Rp - Juli Rp 10.280.000 Rp 205.600 Rp 10.280.000 Rp 205.600 Rp - Agustus Rp 280.000 Rp 5.600 Rp 280.000 Rp 5.600 Rp -

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
September Rp 5.600.000 Rp 112.000 Rp 5.600.000 Rp 112.000 Rp - Oktober Rp 12.700.000 Rp 254.000 Rp 12.700.000 Rp 254.000 Rp - November Rp 5.320.000 Rp 106.400 Rp 5.320.000 Rp 106.400 Rp - Desember Rp 7.680.000 Rp 153.600 Rp 7.680.000 Rp 153.600 Rp - Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak PPh 23 pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan sudah Sesuai dengan Undang-Undang namun masih ada selisih di SPT Masa pajak Mei. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan saat penyetoran pajak. Penyetoran Pajak PPh 23 yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dan perbandingannya dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14 Penyetoran Masa SPT PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2022
Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023) Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2022 dari bulan Maret hingga Desember, terjadi keterlambatan pada SPT Masa pajak bulan Mei, Juli, Oktober dan November. Setelah adanya penelitian, terdapat kewajiban kontijensi seperti sanksi bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Rumah Sakiy Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan akibat adanya keterlambatan penyetoran PPh 23. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan seharusnya dikenakan sanksi 2% setiap bulan yang tidak tepat waktu dalam penyetorannya. Pelaporan Pajak PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dengan dapat dilihat pada Tabel 15.
Tabel 15 Pelaporan Masa SPT PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan Tahun 2022 SPT MASA Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan Tanggal Pelaporan Rumah Sakit Analisa Maret 20 April 2022 20 April 2022 Tepat Waktu April 20 Mei 2022 19 Mei 2022 Tepat Waktu Mei 20 Juni 2022 17 Juni 2022 Tepat Waktu Juni 20 Juli 2022 16 Juli 2022 Tepat Waktu Juli 20 Agustus 2022 13 Agustus 2022 Tepat Waktu Agustus 20 September 2022 15 September 2022 Tepat Waktu September 20 Oktober 2022 14 Oktober 2022 Tepat Waktu Oktober 20 November 2022 18 November 2022 Tepat Waktu November 20 Desember 2022 17 Desember 2022 Tepat Waktu Desember 20 Januari 2023 17 Januari 2023 Tepat Waktu
SPT MASA Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan Tanggal Penyetoran Rumah Sakit Analisa Maret 10 April 2022 08 April 2022 Tepat Waktu April 10 Mei 2022 10 Mei 2022 Tepat Waktu Mei 10 Juni 2022 11 Juni 2022 Terlambat Bayar Juni 10 Juli 2022 08 Juli 2022 Tepat Waktu Juli 10 Agustus 2022 13 Agustus 2022 Terlambat Bayar Agustus 10 September 2022 10 September 2022 Tepat Waktu September 10 Oktober 2022 10 Oktober 2022 Tepat Waktu Oktober 10 November 2022 15 November 2022 Terlambat Bayar November 10 Desember 2022 16 Desember 2022 Terlambat Bayar Desember 10 Januari 2023 09 Januari 2023 Tepat Waktu
Sumber : RSU PKU Muhammadiyah Nanggulan (diolah, 2023)
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan telah melaksanakan pelaporan SPT masa pajak PPh 23 dari bulan Maret sampai dengan Desember 2022 dengan tepat waktu atau dilakukan sebelum batas waktu pelaporan yang ditetapkan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari analisis data di atas adalah bahwa selama tahun 2019 sampai dengan 2022 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan sebagai berikut:
1. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dalam melaksanakan kewajiban atas pajak PPh 21 dan PPh 23 dilakukan dengan cukup baik, meskipun masih ada kesalahan dalam beberapa hal.
2. Pelaporan pajak PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan selama 2019 sampai dengan 2022 sudah melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan melakukan penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan guna menghindarkan wajib wajak dari adanya sanksi denda. Ketika terjadi kurang bayar seluruhnya akan menjadi urusan dan tanggungjawab dari masing-masing dokter dan bukan tanggung jawab rumah sakit. Penyetoran pajak PPh 23 di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan terjadi keterlambatan. Pelaporan pajak PPh 23 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan selama 2022 sudah melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.
3. Berdasarkan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan masih belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan belum menerapkan sistem penghasilan kena pajak kumulatif dalam perhitungannya, sehingga terjadi perbedaan antara perhitungan rumah sakit dengan perhitungan yang dilakukan peneliti berdasarkan Undang-Undang perpajakan.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang dimiliki Rumah Sakit Umum PKU Muhammaduyah Nanggulan terkait penyetoran dan pelaporan PPh 21 dan PPh 23 belum lengkap sehingga peneliti cukup terhambat. Terbatasnya waktu wawancara dengan informan dikarenakan beliau sedang sibuk dengan pekerjaan yang ada di Rumah Sakit. Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan kepada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan yaitu sebaiknya rumah sakit melakukan update terkait kebijakan perpajakan sehingga nantinya tidak terjadi lagi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan juga disarakan melakukan perencanaan pajak sehingga dapat membantu rumah sakit untuk menekan jumlah pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada.

## DAFTAR REFERENSI
Anggreni, N. made tika, & Noviari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 9 (1), 39-58.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Fathah, Rigel Nurul. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 3 (1), 198-208. Fathah, Rigel Nurul & Khozin, M. (2018). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan. SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) , 7 (2), 32-37. Kawindah, A. P. A., Nangoi, G., & Bidiarso, N. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Tenaga Honorer Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna . Jurnal EMBA, 9 (4), 865-872.
Mardhotillah, Uni & Hafni, Diska Arliena. (2021). Efektivitas Pengendalian Internal Persediaan Obat-Obatan Penanggulangan Covid-19 Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi . Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 11 (2), 185-194. Maulana, Sofia Arifin Nur & Hafni, Diska Arliena. (2021). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman-DI Yogyakarta. LIQUIDITY: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, 10 (2), 174- 185.
Ningsih, Nila Nurma & Hafni, Diska Arliena. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban atas Pajak Penghasilan 21 Pada Rumah Sakit X di Klaten-Jawa Tengah. Review of Applied Accounting Research, 1 (2), 1-10.
Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019a). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015—2016. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 7 (2), 331–342. Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus (Sebelas). Jakarta: Salemba Empat. Rondonuwu, C. W., Elim, I., & Pinatik, S. (2017). Analisi Penerpan perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI , 12 (01), 48-53. Sulisyaningsih, Sulistyaningsih., Cahyani, Finaningsih Endang., Zulala, Nuli Nuryanti & Lestari, Sri. (2020). Persepsi Pasien tentang Kualitas Layanan Mempengaruhi Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit. Disease Prevention and Public Health Journal, 14 (1), 37-45.
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.