| 1

## KONTROVERSI MASHLAHAH PERSPEKTIF NAJM AL-DIN AL-THUFI AL-HANBALI
A. Malthuf Siroj
IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo PO. BOX. 1 Karanganyar Paiton Probolinggo, HP: 087866145292

## ABSTRACT
Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali is a smart, intelligent, productive and brave Islamic Scholars. He was considered as controversial person among his colleagues, because of his views on mashlahah are different from the other scholars of Usul -Fiqh in general. He said that the most important sources  of    Islamic  law  are  the  texts  (Al-Quran  and Al-Sunnah).  It  is  no problem if both are relevant with mashlahah. However,  if they contradict the mashlahah, the solutions that can be taken is prioritizing mashlahah of texts by specification( takhsis) , not eliminating texts . At this point Thufi’s thought is considered as controversy. This article will attempt to examine this controversy using argumentative and philosophical approach to be able to point it objectively not tendentiously.
Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali adalah sosok ulama yang berpikiran cerdas,  produktif  dan  berani.  Ia  dikalangan  sejawatnya  dianggap kontroversial karena pandangannya tentang mashlahah yang berbeda dari pandangan ulama Ushul-Fiqh pada umumnya. Ia mengatakan bahwa sumber hukum yang paling utama adalah nash (Al-Qur’an dan Al-Sunnah) , apabila keduanya sejalan dengan mashlahah maka tentu tidak ada masalah, tapi apabila ia kontradiktif dengan mashlahah maka solusi yang dapat diambil adalah mendahulukan mashlahah dari nash dengan cara takhsis bukan dengan mengelimenasi nash. Pada titik inilah Thufi dianggap kontroversial. Artikel ini  akan  mencoba  menelaah  kontroversi  ini  dengan  pendekatan  filosofis- argumentatif  untuk  dapat  memposisikannya  secara  obyektif  dan  tidak tendensius.
Keyword : Controversy, Mashlahah, Nash

## PENDAHULUAN
Dalam teori  hukum Islam mashlahah mempunyai kedudukan yang amat penting. Mashlahah dapat dipandang sebagai tujuan hukum Islam ( maqashid al - syari’ah ). Sebagai sebuah tujuan, mashlahah harus dapat dicapai dari penerapan hukum Islam baik hukum  yang bersumber dari Al-Qur’an maupun Hadits Nabi. Tanpa  mashlahah,  hukum itu tidak lebih dari sebuah rangkaian kata-kata normatif yang  tidak  bermakna yang  pada  saatnya  akan  digugat    oleh  logika  akal  sehat  dan kemanusiaan. Dengan demikian, mashlahah sebagai tujuan hukum pada hakikatnya akan memberikan makna  substantif  bagi hukum itu sendiri. Allah  dalam Al-Qur’an  secara  tegas  menyatakan  bahwa  terutusnya Nabi Muhammad tidak lain hanyalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah dalam hal ini menghubungkan kerasulan  Nabi Muhammad dengan pencapaian rahmat. Kata rahmat di sini berarti belas kasih atau kasih sayang  yang direpresentasikan  dalam bentuk  mewujudkan  kebaikan dan kemaslahatan bagi semua.  Jadi mashlahah yang menjadi tujuan hukum  Islam  tidak  lain  adalah  ekspresi  dari  belas  kasih  atau  kasih sayang Allah kepada umat manusia.
Selain sebagai tujuan hukum, mashlahah juga dapat dipandang sebagai perinsip atau dasar penetapan hukum ( tasyari’ ).  Dalam teori hukum  Islam  terdapat  prinsip  atau  dasar  yang  melandasi  setiap penetapan hukum  yaitu prinsip meniadakan kesulitan ( masyaqqah ) dan  prinsip  menjamin  kemaslahatan  manusia  secara  umum  serta mewujudkan keadilan yang menyeluruh. (Musa, t.t: 127) Prinsip atau dasar ini nelandasi semua ketentuan hukum yang terdapat dalam Al- Qur’an dan Hadits, dalam arti, bahwa semua ketentuan hukum  di dalam  kedua  sumber  pokok  ini  baik  ijtihadi  maupun  non  ijtihadi ditetapkan  dengan  memperhatikan  atau  mempertimbangkan sepenuhnya prinsip atau dasar di atas.
Lebih dari itu mashlahah juga dipandang sebagai sumber hukum, dalam  arti  bahwa  dari  pertimbangan  mashlahah  itulah  hukum diistinbatkan (diproduksi). Konsep mashlahah sebagai sumber hukum ini dikembangkan secara intensif dalam tradisi pemikiran madzhab Maliki yang populer dengan sebutan mashlahah mursalah atau istishlah. Sedangkan madzhab-madzhab fiqh yang lain dalam memperhatikan
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
mashlahah tidak menyebutnya dengan term mashlahah mursalah atau istishlah tapi menggunakan term lain seperti  istihsan dalam mdzhab Hanafi dan qiyas dalam madzhab Syafi’i.
Karena begitu penting kedudukan mashlahah dalam teori hukum Islam  maka  tidak  mengherankan  apabila    terdapat  ulama  yang memposisikan mashlahah lebih unggul dari Al-Qur’an dan Hadits ketika terjadi kontradiksi. Diantaranya adalah Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali yang memaparkan  pemikirannya tentang  persolan ini dalam kitabnya Syarh al-Arbain al-Nawawiyah saat ia menjelaskan pengertian hadits yang ke 32 dari koleksi hadits karya Imam al-Nawawi. Pemikiran al- Thufi  ini  menimbulkan  kontroversi  dan  polemik  di  kalangan  ulama Ushul-Fiqh  sehingga  diperlukan  kajian  lebih  mendalam  untuk mendudukkan persoalan ini pada proporsinya.
Kitab karya al-Thufi Syarh al-Arbain al-Nawawiyah sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil penulis dapatkan, tetapi  Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya Mashadir al-Tasyri’ al-Islami fima la Nass fihi melampirkan  secara lengkap teks  Risalah al-Thufi itu dan teks ini penulis pergunakan sebagai sumber primer kajian ini karena dipandang cukup representatif dan otoritatif.

## MENGENAL SOSOK NAJM AL-DIN AL-THUFI AL-HANBALI
Nama lengkap al-Thufi adalah Sulaiman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim  ibn  Said  al-Thufi      al-Baghdadi  al-Hanbali  yang  kemudian mendapat nama laqab Najm  al-Din. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Thufi sebuah desa di kawasan  Baghdad  Irak pada tahun 673 H. (Khallaf, 1972: 96)
Dalam  menentukan  tahun  kelahiran  Thufi,    para  peneliti biografinya berbeda pendapat sebagaimana juga dalam menentukan tahun wafatnya. Ibnu Hajar menetapkan kelahiran Thufi pada tahun 657 H. Ibnu Rajab dan  Ibn al-Imad menyatakan Thufi dilahirkan pada tahun 670 lebih. (Zayd, 1964: 67-68)  Thufi selanjutnya wafat tahun 716 H di Mekkah. (Khallaf, 1972: 97)  Menurut  al-Suyuthi Thufi wafat tahun 711 H. sedangkan  al-Shafadi mencatat Thufi wafat tahun 710 H. (Zayd, 1964: 68)
Thufi memperoleh pendidikan  di desa dimana ia dilahirkan dan dibesarkan. Ia belajar dan berguru kepada ulama setempat. Dalam
A. Malthuf Siroj
4 |
waktu yang tidak terlalu lama ia berhasil menghafal dua kitab yaitu kitab Mukhtashar karya Imam al-Khiraqi dalam ilmu fiqh dan kitab al- Luma’ karya Ibnu Jani al-Mushili dalam ilmu gramatika. Berikutnya Thufi juga berguru kepada ulama-ulama  di Sharshar, diantaranya Syekh Zain al- din Ali ibn Muhammad al-Sharshari , seorang ulama ahli fiqh bermadzhab  Hanbali  yang  terkenal  dengan  sebutan  Ibn  al-Buqi. Selanjutnya Thufi pindah ke kota Baghdad dan disana ia menghafal kitab Muharrar karya Ibn Taimiyah dalam ilmu Fiqh. Kitab ini kemudian didalaminya  di  bawah  bimbingan  Syekh  Taqiy  al-Din  al-Zarirati. Disamping mendalami Fiqh ia juga mendalami ilmu-ilmu lain seperti Bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, Ushul-Fiqh, ilmu Hadits dan lain-lain. (Zayd, 1964: 70-71)
Pengalaman belajar Thufi  tidak berhenti sampai disini. Setelah memperoleh  ilmu  dari  guru-gurunya  di  Baghdad  ia  kemudian melanjutkan  pendidikannya  di  Damskus  dan  berguru  kepada  Ibn Taimiyah, selanjutnya pindah ke Mesir dan berguru kepada Abu Hayyan al-Nahwi  mendalami  kitab Mukhtashar  kitab  Sibawaih karya Abu Hayyan sendiri.(Khallaf, 1972: 97)
Oleh para penulis biografinya, Thufi digambarkan sebagai sosok ulama yang genius, tekun dan memiliki semangat belajar yang tinggi, senang  meneliti    untuk  menemukan  teori-teori  keilmuan,  berfikir bebas,  kritis,  berani  dalam  mengekspresikan  pendapatnya.  (Zayd, 1964: 89) Thufi  tergolong ulama produktif. Ia menghasilkan karya- karya yang tidak sedikit, tidak hanya dalam ilmu Ushul-Fiqh, tapi dalam berbagai bidang ilmu yang lain seperti  Ulum al-Qur’an, Hadits, ilmu Tauhid, Bahasa dan kesusastraannya. Karena itu, pemikirannya banyak memberikan  kontribusi  terhadap    perkembangan  pemikiran  dan keilmuan Islam pada masa itu. Karya-karya Thufi dalam ilmu Ushul Fiqh yang terkenal diantaranya : Mukhtashar al-Raudlah al-Qudamiyah dan Syarahnya, Mukhtasahar al-Hashil, Muktashar al- Mahshul, Mi’raj al-Wushul  ila  Ilm  al-Ushul, dan Al-Dzari’ah  ila  Ma’rifat Asrar  al- Syari’ah. (Zayd, 1964: 92)
Sebagai ulama yang produktif, Thufi tidak hanya menulis, tapi juga  ditulis.  Banyak  ulama  yang  tertarik    memberikan  respon  dan kounter terhadap pemikirannya yang dinilai kontroversial, diantaranya Syekh Jamal al-Din al-Qasimi, seorang ulama Damaskus  yang secara
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
1 Tentang  apakah  Thufi  seorang  penganut  Syi’ah  atau  bukan,  Musthafa  Zayd  menulis  bahwa sangat tidak masuk akal kalau Thufi dituduh  penganut Syiah karena dalam kenyataannya ia menerima hadits-hadits dalam Koleksi 40 Hadits karya Imam al-Nawawi padahal perawi-perawinya bukanlah dari keluarga Nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Syi’ah tidak akan menerima hadits kecuali berdasarkan riwayat keluarga Nabi. Di samping itu juga  sangat tidak masuk akal pula apabila karya- karya Thufi dalam bidang Ushul al-Fiqh dan Fiqh yang ditulis berdasarkan madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal kemudian ia dituduh penganut Syi’ah. (Zayd, 1964: 88).
khusus  menulis    pemikiran  Thufi  dalam  mashlahah.  Begitu  juga Musthafa  Zayd  , Abd  al-Wahhab  Khallaf, Abu  Zahrah  dan  lain  lain. Selain  itu  karena  pemikirannya  yang  kritis,  Thufi  dikenal  sebagai penganut  Syi’ah 1 , karenanya maka di akhir perjalanan hidupnya, Thufi mengalami masa-masa  pahit dengan menjalani hukuman takzir dan bahkan  sempat  dipenjara  sebelum  akhirnya  meninggal  di  Mekkah. (Khallaf, 1972: 97)

## PEMIKIRAN THUFI TENTANG MASHLAHAH

## 1. Pengertian Mashlahah
Kata mashlahah adalah semakna dengan manfaat. Menurut Ibn Mandhur dalam Lisan al-Arab kata mashlahah juga semakna dengan kata shalah, bentuk tunggal dari kata mashalih. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik sesuatu yang menguntungkan atau menangkal sesuatu yang merugikan dapat disebut mashlahah.(Ibnu Mandhur, 1990: 517)
Secara  terminologis  syar’i  mashlahah  dapat  diartikan  sebuah manfaat yang dikehendaki  oleh Allah untuk para hambaNya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain. Manfaat itu berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi instrumen untuk mencapai  kenikmatan  tersebut.  Begitu  juga  upaya mempertahankannya    dengan  menangkal  hal-hal  yang  dapat merugikan.(al-Buthi, 1973: 23) Menurut Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki yang menulis karya tentang Ushul al-Fiqh Madzhab Imam Ahmad ibn  Hanbal,  mashlahah  adalah  sesuatu  yang  menjadi  landasan penetapan  hukum  yang  dapat  menarik  manfaat    dan  menangkal kerugian bagi manusia. Para ulama membagi mashlahah ke  dalam tiga macam yaitu mashlahah yang secara jelas diakui oleh  al-Qur’an
A. Malthuf Siroj
dan  Hadits,  kedua,  mashlahah  yang  secara  jelas  ditolak  oleh  nash tersebut dan ketiga, mashlahah yang tidak jelas diakui atau ditolak oleh nash itu tapi mempertimbangkannya sebagai landasan penetapan hukum dapat diterima oleh akal sehat. Dan inilah yang disebut dengan mashalih mursalah .(al-Turki, 1980: 413)
Dalam menjelaskan  pengertian mashlahah, Thufi  mempunyai pandangan  yang  berbeda  dari  kebanyakan  ulama.  Ia  tidak mendefisikannya secara jelas, hanya ia menulis bahwa yang dimaksud dengan mashlahah adalah mengimplementasikan nash (al-Qur’an dan Hadits)  dan  ijma’  dalam  bidang  ibadah  dan  hukum-hukum  yang ditentukan  kadarnya  dan  mengimplementasikan  mashlahah  dalam bidang muamalah dan hukum-hukum  sejenis lainnya.(Khallaf, 1972: 110)

## 2. Landasan Hukum Mashlahah
Thufi mengemukakan  pemikirannya tentang  mashlahah ketika ia menjabarkan kandungan hadits Nabi yang ke 32 dari Koleksi  40 Hadits karya Imam Nawawi dalam kitabnya yang berjudul Syarh al- Arbain al-Nawawiyah. Hadits itu riwayat  Abu Said Saad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri  bahwa Rasulullah bersabda: La dlarar wa la dlirar (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan kepada orang lain dan tidak boleh pula saling berbuat sesuatu yang membahayakan satu sama lain). Hadits ini berkualitas hasan. Ibn Majah dan al-Dar al-Quthni meriwayatkannya  secara musnad .  Sedangkan  Malik  dalam  kitabnya al-Muwaththa’ meriwayatkannya secara mursal dari Amr ibn Yahya dari  ayahnya  dari  Nabi  Muhammad  saw  tanpa  menyebut Abu  Said. Sungguhpun  demikian  hadits  ini  memiliki  sanad  yang  saling memperkuat satu sama lain. (al-Nawawy, t.t: 87)
Thufi menyatakan bahwa hadits diatas menjadi landasan kuat berlakunya mashlahah sebagai sumber hukum Islam.  Walaupun hadits itu berkualitas hasan atau bahkan hadits mursal dalam riwayat Malik ia tetap  dapat diberlakukan karena terdapat dalil pendukung ( syahid ) baik  dari  al-Qur’an  maupun  Hadits  itu  sendiri.  Thufi  selanjutnya menjelaskan pengertian la dlarar dan la dlirar . Yang dimaksud dengan kata dlarar adalah  menimpakan  sesuatu  yang  membahayakan
( mafsadah ) kepada orang lain secara umum, sedangkan yang dimaksud
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
dengan kata dlirar adalah menimpakan sesuatu yang membahayakan kepada  orang  lain  karena  adanya  tindakan  membahayakan  yang mendahului yang dilakukan oleh orang lain itu.( Khallaf, 1972: 108) Dalam  menjelaskan  pengertian  hadits    diatas    secara  utuh  ,  Thufi selanjutnya menulis bahwa  adalah terlarang melakukan perbuatan yang membahayakan orang  lain secara umum, begitu juga terlarang melakukannya  karena  adanya  tindakan  membahayakan  yang mendahului yang dilakukan oleh orang lain itu. Dan ini berarti  bahwa larangan itu berdasarkan ketentuan syara’ kecuali terdapat ketentuan lain  yang  memperbolehkannya.  Hal  ini  demikian  karena  dalam hukuman hudud atau hukum pidana Islam  terdapat dlarar (sesuatu yang membahayakan) yang  harus dilakukan dan ketentuan  ini  sah atau disyaritkan berdasarkan ijma ulama dengan mengacu kepada  dalil tertentu. (Khallaf, 1972: 108)
Selanjutnya  Thufi  menggaris  bawahi  bahwa    hadits  diatas menekankan  penafian  segala  bentuk  kemudlaratan  (sesuatu  yang membahayakan) dan mafsadah menurut syara’ secara umum kecuali yang berdasarkan dalil tertentu. Dan apa  yang ditekankan oleh hadits diatas haruslah didahulukan dari semua dalil hukum, sekaligus sebagai penakhsis    dalam  menafikan  kemudlaratan  dan  mewujudkan kemaslahatan.
Validitas mashlahah, disamping mengacu kepada hadits diatas juga mengacu kepada  al-Qur’an  Surat Yunus  Ayat 57-58 (artinya), Hai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh  bagi  penyakit-penyakit  (yang  berada)  dalam  dada  dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatNya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan .
Dengan ayat ini Thufi mencoba meyakinkan bahwa mashlahah sungguh diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syariat Islam dengan tafsir sebagai berikut :
a) Firman Allah (artinya), sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, menunjukkan betapa besar perhatian Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia yang didalamnya terdapat kemaslahatan  bagi kehidupan mereka.

## A. Malthuf Siroj
Letak  kemaslahatan itu  ada pada  kenyataan bahwa  manusia dengan  pelajaran  tersebut  akan  dapat  terhindar  dari  segala perbuatan keji  dan dapat menemukan jalan kebenaran.
b) Al-Qur’an disebut sebagai penyembuh berbagai penyakit yang mengendap dalam  dada manusia  seperti keragu-raguan  atau kebimbangan dan lain-lain. Ini jelas merupakan kemaslahatan yang maha besar.
c) Al-Qur’an  dalam ayat ini dikualifikasikan sebagai  petunjuk dan
d) Ia  juga  disebut  sebagai  rahmat.    Petunjuk  dan  rahmat  ini sungguh merupakan suatu puncak kemaslahatan
e) Allah menghubungkan semua yang tersebut diatas dengan fadlal (karunia) dan rahmatNya, dan tentunya tidak ada yang dapat diperoleh dari karunia dan rahmatNya itu kecuali kemaslahatan yang besar.
f) Allah memerintahkan umat manusia untuk bergembira dengan semua itu. Dengan demikian perintah ini dimaksudkan sebagai ucapan selamat (tahni’ah) kepada mereka. Dan ucapan selamat ini tentu hanya dipergunakan untuk setiap kemaslahatan yang besar.
g) Allah  berfirman  (artinya),  karunia Allah  dan  rahmatNya  itu adalah lebih  baik dari sesuatu  yang mereka  kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan tentulah sesuatu yang dianggap baik bagi mereka. Tetapi berdasarkan pernyataan Allah ini, maka sesungguhnya  Al-Qur’an dan kemaslahatan yang dikandungnya itulah  justru yang lebih baik  dari apa yang dianggap baik oleh mereka.  Ini berarti bahwa Al-Qur’an dan kemaslahatan yang dikandungnya  itu  merupakan  puncak  kemaslahatan. (Khallaf,1972: 112-113)
Di bagian lain dari tulisaannya, Thufi menyatakan bahwa seluruh ulama kecuali dari madzhab al-Dhahiriyah telah mencapai konsensus bahwa  semua  hukum-hukum Allah  mengandung    illat  mewujudkan kemaslahatan dan menghapus mafsadah, termasuk yang paling ekstrim dalam  hal  ini  adalah  Imam  Malik  dengan  konsep  mashlahah mursalahnya. Sungguhpun demikian, konsep ini tidak hanya dari Imam
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
Malik saja tapi juga dari seluruh ulama, sebab dalam kenyataannya mereka    mengakui  validitasnya.  Memang    konsep  mashlahah  Imam Malik lah yang paling banyak membicarakannya. Bahkan para ulama yang  tidak  mengakui  ijma’  sebagai  sumber  hukum,  mereka  justru mengakui validitas mashlahah. Sebagai contoh, pengakuan terhadap wajibnya  syuf’ah  yang  mengandung  illat  memelihara  hak-hak  dan kemaslahatan syarikat lama, pengakuan terhadap bolehnya akad salam dan  ijarah  (akad  sewa)  yang  juga  mengandung  iilat  memelihara kemaslahatan bagi umat manusia, sekalipun pada hakikatnya akad- akad ini bertentangan dengan qiyas karena merupakan transaksi atas obyek yang tidak/belum diketahui (majhul). Dengan demikian,   semua akad (transaksi)  dengan  segala bentuknya dipastikan mengandung illat  mewujudkan  kemaslahatan  bagi    kehidupan  umat  manusia. (Khallaf,1972: 116)
Dalam konteks ini Thufi lebih jauh menyatakan bahwa bukanlah suatu hal yang meragukan lagi terutama bagi orang-orang yang bernalar sehat  adanya  kenyataan  bahwa Allah  menjamin  dan  memelihara kemaslahatan  manusia  baik  secara  umum  maupun  khusus.  Yang dimaksud  secara  umum  disini  adalah  kemaslahatan  yang  berupa penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada atau kemaslahatan yang berupa penciptaan  alam dan seluruh isinya yang diciptakan Allah hanya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup  manusia.  Dan yang dimaksud secara khusus adalah kemaslahatan hidup di akhirat kelak  yang  hanya  diberikan  kepada  orang-orang    yang  beruntung mendapatkan  hidayah-Nya.    Memang Allah  telah  menyeru  umat manusia agar mereka beriman dan memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat  kelak,  tetapi  sebagian  dari  mereka  lalai  dan  tidak  mau memenuhi seruan iman tersebut karena tidak diperolehnya hidayah dari Allah. Allah hanya memeberi hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki.
Dengan memahami pernyataan diatas maka amat tidak masuk akal apabila Allah akan membiarkan atau mengabaikan kemaslahatan manusia dalam hukum-hukum syara’ karena kemaslahatan ini lebih universal dan lebih urgen nilainya bagi kehidupan mereka. Karena itu memelihara kemaslahatan dalam hukum syara’ merupakan suatu yang

## A. Malthuf Siroj
pasti  sehingga  tidak  boleh  diabaikan  dengan  tendensi  atau  dalih apapun. (Khallaf,1972: 116-118)
Pada bagian akhir dari pembicaraan ini, Thufi  mengemukakan bahwa apabila nash dan ijma’ serta sumber-sumber hukum lainnya sejalan dengan prinsip mashlahah maka tentu tidak ada masalah, tapi apabila sebaliknya maka hendaknya ditempuh  cara kompromis antara keduanya atas dasar takhsis dan mendahulukan mashlahah atas dasar bayan (penjelasan). (Khallaf,1972: 118)

## 3. Sumber Hukum dan Klasifikasinya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Thufi, terdapat 19 macam sumber hukum dalam Islam dan tidak lebih dari jumlah itu. Sumber hukum  tersebut  kemudian  diklasifikasikan  berdasarkan  tingkat validitasnya sebagai berikut : a. Al-Qur’an.  b. Al-Sunnah.  c. Ijma’ al- Ummah (kesepakatan  ulama  mujtahid).    d. Ijma’  ahl  al-Madinah (kesepakatan ulama Madinah).  e. Qiyas . f . qaul al-Shahabi (fatwa sahabat).  g. mashlahah mursalah . h. istishhab . i. bara’ah ashliyah .
J. adat.  k. istiqra’ (penelitian hukum). l. sadd al-dzara’i . m. istidlal (menetapkan hukum berdasarkan dalil yang bukan nash, ijma’ dan qiyas). n. istihsan . o. al-akhdzu bi al-akhaf (mengambil hukum yang lebih ringan). p. al-ishmah (menetapkan hukum  berdasarkan pendapat orang yang memperoleh hak dari Allah untuk menetapkan hukum). q. ijma  ahl  al-Kufah (kesepakatan  ulama  Kufah).  r. ijma’  al-itrah (kesepakatan  ulama  ahl  al-bait).  s. ijma’  khulafa  al-arba’ah
(kesepakatan khalifah yang empat).
Sumber-sumber hukum diatas ini menurut Thufi  sebagian telah disepakati  dan sebagian yang lain masih diperdebatkan validitasnya di kalangan ulama. (Khallaf,1972: 109)

## 4. Ruang Lingkup Berlakunya Mashlahah.
Penerapan  mashlahah  sebagai  sumber  hukum  dalam pengertiannya yang spesifik menurut Thufi  mempunyai ruang lingkup yang  terbatas.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  pengertian  mashlahah menurut Thufi yaitu berpegang teguh dengan nash dan ijma dalam bidang ibadat dan hukum yang telah ditentukan ukuran dan kadarnya, dan menerapkan mashlahah dalam bidang muamalat dan hukum-hukum lain  yang  sejenis.  Dengan  demikian  penerapan  mashlahah  sebagai
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
sumber hukum hanya terbatas dalam bidang muamalat (hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia secara horizontal), sedangkan dalam bidang ibadat dan hukum-hukum yang telah ditentukan ukuran dan kadarnya berlaku ketentuan nash dan ijma’. Hal ini demikian, karena menurut Thufi pengaturan bidang ibadat itu merupakan hak penuh Allah  dan  manusia  tidak  dapat  memahami  tentang  berapa, bagaimana,  kapan  dan  dimana  ibadat  itu  harus  dilakukan  kecuali berdasarkan    penjelasan  dan  informasi  dari Allah  itu  sendiri.  Oleh karenanya,  khusus  dalam  bidang  ini,  seseorang  tidak  mempunyai pilihan lain kecuali berbuat dan mengamalkan ibadat sesuai ketentuan dan petunjuk Allah agar dengan demikian ia  dapat dianggap taat dan loyal kepada Allah.
Thufi dalam hal ini menyesalkan tindakan para ahli filsafat yang berupaya  merasionalisasikan  bidang  ibadat  yang  membuat  mereka durhaka kepada  Allah dan sesat serta  menyesatkan. Berbeda dalam hal  menyangkut  persoalan  muamalat  yaitu  segala  hukum  yang berkaitan  dengan  hak-hak  manusia  maka  ketentuan  hukum  yang mengatur bidang ini merupakan siyasah syar’iyah  yang ditetapkan hanya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. (Khallaf,1972: 143)

## 5. Kontradiksi antara Mashlahah dengan Nash dan Ijma’
Telah  dinyatkan  diatas  bahwa  mashlahah  dalam  pengertian spesifik Thufi merupakan sumber hukum yang paling unggul, meskipun dalam bagian lain dari tulisannya ia juga menyatakan bahwa nash dan ijma’ merupakan sumber hukum yang paling kuat dibanding sumber – sumber hukum yang lain . Pernyataan yang terlihat kurang konsisten ini  dapatlah  dimengerti    sebab  menurut  Thufi  ,  nash  dan  ijma’ merupakan sumber hukum yang paling kuat sepanjang kedua sumber hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip mashlahah. Apabila terdapat kontradiksi diantara keduanya maka mashlahahlah yang harus didahulukan.  Thufi dalam hal ini mengajukan alasan-alasan rasional sebagai berikut :
a. Bahwa  ulama  yang  menolak  ijma’  sebagai  sumber  hukum mengakui sepenuhnya validitas mashlahah. Dengan demikian mashlahah  menjadi    faktor  pendorong  konsenus  di  kalangan

## A. Malthuf Siroj
12 |
ulama,  sebaliknya  ijma’  menjadi  pemicu  terjadinya perselisihan.
b. Nash Al-Qur’an dan al-Sunnah tidak jarang satu sama lain saling kontradiktif. Ini berarti bahwa nash menjadi pemicu terjadinya perbedaan pendapat yang tercela  menurut syara’, sedangkan mashlahah  merupakan  sesuatu  yang  substantif  dan  tidak diperdebatkan lagi eksistensinya. Ini berarti bahwa mashlahah merupakan penyebab terjadinya kesepakatan pendapat yang memang  sangat  dituntut  oleh  syara’.  Dengan  demikian memposisikan  mashlahah sebagai sumber hukum  tentu lebih baik. (Khallaf,1972: 129)
Terjadinya perbedaan pendapat terkait nash di atas lebih disebabkan karena pertentangan riwayat dan masalah internal nash  itu  sendiri.  Menurut  sebagian  orang,  yang  menjadi penyebab  utama  pertentangan  riwayat  itu  adalah  tindakan Khalifah  Umar  ibn  Khathab  yang  melarang  para  Sahabat mencatat hadits pada waktu itu, padahal beliau mengetahui sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan para Sahabat menuliskan khutbat  al-wada (pidato  perpisahan  Nabi)  untuk Abu Syah dan yang juga memerintahkan mereka agar mencatat ilmu  dengan  tulisan.  Seandainya  Khalifah  Umar  membiarkan para  Sahabat  mencatat hadits-hadits  yang  diriwayatkan  dari Nabi niscaya hadits itu akan lebih dapat terpelihara, dan kalau demikian  halnya  maka  catatan-catatan  hadits  tersebut  akan dapat kita baca sebagaimana kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim di zaman sekarang. (Khallaf,1972: 133)
c. Dalam  penerapan hukum Islam sering terjadi  praktik hukum yang menyalahi nash karena pertimbangan mashlahah seperti menyalahinya Ibn Mas’ud terhadap nash dan ijma’ dalam soal tayamum  karena pertimbangan mashlahah ihtiyath (kehati- hatian) dalam ibadah. (Khallaf,1972: 133) Dan menyalahinya sebagian Sahabat terhadap perintah Rasulullah dalam sebuah hadits (artinya), janganlah seorangpun dari kalian melakukan shalat Ashar kecuali di Bani Quraidhah. Maka sebagian Sahabat melaksanakan shalat Ashar di jalan karena mereka beranggapan bahwa  Nabi tidak bermaksud melarangnya  dan sebagian yang
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
lain melaksanakannya setelah sampai di Bani Quraidhah , maka kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah dan beliau tidak mempersalahkan seorangpun dari mereka . Contoh lain adalah menyalahinya  Nabi  sendiri  terhadap  suatu  tindakan  yang seharusnya  beliau  lakukan  karena  pertimbangan  mashlahah, sebagaimana  dapat  dipahami  dari  sabda  Nabi  (artinya), seandainya tidak karena kaummu baru saja keluar dari alam kekafiran niscaya ka’bah itu aku rusak dan akan aku bangun diatas fondasi yang diletakkan Nabi Ibrahim AS (Riwayat al- Nasa’i) . Dan masih banyak contoh-contoh lain yang serupa yang dikemukakan Thufi sebagai bukti penerapan hukum Islam yang menyalahi nash atau ijma’ karena pertimbangan mashlahah.
Disamping itu, Thufi juga mengemukakan alasan-alasan rasional mengapa  mashlahah harus diperioritaskan dari ijma yang menurut Thufi karena  ijma’ sebagai sumber hukum mempunyai kelemahan- kelemahan sebagai berikut:
a. Landasan ijma’ yang berupa ayat dan hadits yang dikemukakan oleh mayoritas ulama merupakan pendalilan dengan dalil-dalil dhahir yang didengar dari mulut ke mulut ( dhawahir sam’iyah ). Dalil-dalil  itu  tidak  mempunyai  kepastian  hukum  karena megandung banyak kelemahan yang dapat diungkap dari hasil penelitian yang mendalam. Mengambil dalil dengan dalil-dalil semacam itu baru dapat dibenarkan apabila juga didukung oleh ijma. Tetapi apabila hal ini terjadi  maka berarti ijma’ berlaku berdasarkan ijma’ pula dan terjadilah suatu perputaran mata rantai yang tidak akan berkesudahan. (Khallaf,1972: 125)
b. Kata al-mukminin dalam ayat 115 Surat al-Nisa’ (artinya), dan barangsiapa  yang  menentang  Rasul  sesudah  jelas  kebenaran baginya  dan  mengikuti  jalan  yang  bukan  jalan  orang-arang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahannam. Dan  jahannam  itu  seburuk-buruk  tempat  kembali .  Dan  kata ummati dalam hadits (artinya), umatku tidak akan bersepakat dalam  kesesatan (HR.Ibn  Majah).  Kedua  kata  tersebut  ( al- mukminin dan ummati ) mengandung pengertian yang mencakup keseluruhan orang-orang mukmin dan semua umat Muhammad
A. Malthuf Siroj
SAW, padahal- sesuai informasi dari Nabi sendiri, umat Nabi itu terpecah menjadi 73 golongan. Seandainya benar-benar terjadi consensus di kalangan mereka yang terpecah-pecah tersebut tentu  kesepakatan  itu    dapat  dijadikan  dasar    hukum  yang berkualitas qath’i. Nampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Kalupun hal ini  terjadi maka  consensus itu dimungkinkan  hanya dalam persoalan teologis dan persoalan kecil lainnya saja. Dan karenanya konsensus  mereka dalam persoalan teologis ini dapat dijadikan dasar hukum. (Khallaf,1972: 125) Selain itu Thufi juga mengungkap  kelemahan  ijma’  dari  aspek  keterpeliharaan ( ishmah ) para pelaku ijma’ ( ahl al-ijma’ )  dari segala kesalahan dan kekeliruan, soal kemungkinan terjadinya kesepakatan  yang menyeluruh  dalam  hal    umat  Nabi  terpecah  ke  dalam  73 golongan dan kenyataan-kenyataan lain yang mengindikasikan bahwa  ijma dalam  sepanjang  penerapannya  tidak lepas  dari penolakan ulama lain terhadap hokum yang telah disepakati itu, misalnya Abu Bakar, Umar dan Utsman telah sepakat untuk memahjubkan  ibu  dari  bagian  waris  1/3  menjadi  1/6  sebab bersama dengan dua saudara. Kesepakatan ini ternyata ditolak oleh Ibnu Abbas. Beliau berpendapat bahwa ibu dapat terhalang (mahjub)  dari bagian waris 1/3 menjadi 1/6 apabila ia bersama dengan minimal tiga saudara. Contoh lain, kesepakatan para Sahabat terhadap bolehnya tayamum karena sakit atau karena tidak ada air. Kesepakatan ini juga ditolak oleh Ibnu Mas’ud. Menurutnya tayamum diperbolehkan, tidah hanya karena sakit atau tidak ada air saja, tapi juga boleh karena dingin dalam hal ada air sekalipun. (Khallaf,1972: 127-128)

## TANGGAPAN  PARA ULAMA TERHADAP PEMIKIRAN THUFI TENTANG MASHLAHAH
Berikut  akan  dikutip  tanggapan  sebagian  ulama  yang mengkounter  pemikiran  Thufi  yang  dianggapnya  kontroversial. Diantaranya Syekh Muhammad Zahid al-Kautsary dalam makalahnya tentang  Syariat Allah  dalam  Pandangan  Umat  Islam,  menyinggung pemikiran Thuf sebagai berikut, (artinya), termasuk dari cara mereka yang licik (maksudnya penyebar pemikiran yang menghebohkan) dalam
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
upaya mereka mengubah ketentuan syara’ sesuai keinginannya adalah perkataan sebagian mereka bahwa ketentuan dasar dalam pembinaan hokum  dalam  bidang  muamalat  dan  hokum  yang  sejenis  adalah mashlahah. Apabila  nash  bertentangan  dengan  mashlahah  maka hendaknya  nash    tersebut  ditinggalkan  dan  mengambil  dasar mashlahah.  Celakalah  orang  yang  berpikiran  seperti  ini  dan menjadikannya sebagai dasar dari ajarannya yang baru.  Hal ini tidak lain adalah usaha  merongrong ajaran Allah untuk dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkanNya dengan kedok mashlahah. (Zayd, 1964: 147)
Abu Zahrah dalam kitabnya Ibn Hanbal, Hayatuhu wa Asharuhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu menulis : (artinya), sesungguhnya dalil-dalil yang  ia  (Thufi)  kemukakan  tidaklah  mengandung  kepastian  dalam dalalahnya terhadap apa yang menjadi pemikirannya, bahkan relevansi antara dalil-dalil tersebut  dengan pemikirannya itu sangatlah lemah yang tidak cukup kuat untuk mendukung klaimnya yang memungkinkan bahwa  nash-nash Allah  yang qath’I  itu  dapat  bertentangan  dengan kemaslahatan. (al-Turky, 1980: 442)
Di  bagian  lain  tulisannya,  ia  juga  menulis  :(artinya),  inilah pemikiran Thufi, kami telah menjabarkan,  meneliti dan mengungkap kepalsuannya. Tidak diragukan lagi bahwa  pemikirannya itu bertolak belakang dengan pemikiran Imam Ahmad, sebab sebagaimana anda ketehui bahwa Imam Ahmad itu  sangat konsisten berpegang kepada nash dan meyakini validitasnya. (al-Turky, 1980: 442)
Abd  al-Wahab  Khallaf      memberikan  tanggapan  terhadap pemikiran kontroversial Thufi sebagai berikut : (artinya),  sesungguhnya Thufi yang mengambil dalil mashlahah mursalah secara mutlak baik dalam  hal  terdapat  nash  atau  tidak,  akan  dapat  membuka  pintu penetapan hukum tanpa dasar nash dan menjadikan hukum-hukum nash dan ijma’ sebagai sasaran upaya merubah hukum dengan ra’yu (akal) karena mengambil dalil mashlahah tidak lain adalah bersifat ra’yu (akal) dan spekulatif. Sangat mungkin akal memandang sesuatu sebagai mashlahah tapi setelah dilakukan penelitian tarnyata ia adalah suatu  mafsadah.  Menjadikan  nash-nash  sebagai  sasaran  perubahan hukum  melalui  akal  dan  pikiran  spekulatif  adalah  tindakan  yang

## A. Malthuf Siroj
membahayakan syari’at Allah dan ketentuan-ketentuan hukum-Nya. (Khallaf,1972: 101)
Muhammad Yusuf Musa turut juga menulis tentang pemikiran Thufi, ia mengatakan, pemikiran Thufi tentang mashlahah merupakan hasil ijtihadnya yang keliru, karena mashlahah dapat dijadikan dalil hukum hanya apabila sejalan dengan nash-nash. Oleh karenanya, dalam keadaan bagaimanapun, tidak pada temapatnya apabila mashlahah diprioritaskan dari nash saat terjadi kontradiksi, karena hal ini berarti menasakh/menghapus nash dengan mashlahah padahal sekarang sudah bukan zaman nasakh . (Zayd, 1964: 171)
Ahmad  Zaki  Yamani  menulis  bahwa  pendapat  Thufi  tentang mashlahah adalah pendapat yang berbahaya karena secara apariori telah memungkinkan  terjadinya kontradiksi   antara  nash al-Qur’an dan  al-Sunnah  dengan  kepentingan  umum  secara  permanen,  suatu hal  yang tidak mungkin terjadi dan tidak masuk akal. (Yamani, t.t: 36)
Di bagian lain tulisannya ia juga mengatakan, kita tidak tahu bagaimana jadinya pendapat Thufi seandainya ia berumur panjang dan sempat hidup bersama kita sekarang ini dalam kondisi dimana pendapat telah beraneka ragam, hawa nafsu dominan dan kedudukan akal merosot. (Yamani, t.t: 37)

## TELAAH  KONSEPTUAL MASHLAHAH PERSPEKTIF AL-THUFI 1. Pengertian Mashlahah
Tidak  dapat  diperdebatkan  lagi  bahwa  mashlahah  merupakan tujuan  dan  dasar  penetapan  hukum  Islam.  Semua  ulama  teoretisi hukum  Islam  berkonsensus  atas  kebenaran    pernyataan  ini  karena tujuan kerasulan Nabi Muhammad SAW telah dinyatakan oleh Allah secara eksplisit dan sangat tegas adalah hanya karena  rahmat bagi semua semesta alam. Dengan demikian, hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi pastilah mengandung muatan mashlahah sebagai wujud dari rahmat  tersebut.  Perbedaan  pendapat  akan  mulai  terjadi  apabila dalam pandangan subyektif ulama, mashlahah itu dipandang  tidak sejalan dengan nash.
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
Sebelum  memasuki    pembahasan  ini,  terlebih  dahulu  akan dikemukakan pengertian mashlahah menurut Thufi sebab pemahaman Thufi tentang mashlahah berbeda dari pemahaman mayoritas ulama Ushul-Fiqh.  Mashlahah  menurutnya  adalah, mengimplementasikan nash (al-Qur’an dan Hadits) dan ijma’ dalam bidang ibadah dan hukum- hukum  yang  ditentukan  kadarnya  dan  mengimplementasikan mashlahah  dalam  bidang  muamalah  dan  hukum-hukum    sejenis lainnya. Dengan  pernyataan  ini  sebenarnya  Thufi  tidak  bermaksud menjelaskan  pengertian  mashlahah  secara  definitif,  tetapi  dengan pernyataan  itu  ia  ingin  menegaskan  bahwa  mashlahah  itu  lingkup berlakunya adalah dalam bidang muamalah dan hukum-hukum yang sejenis sedangkan dalam bidang ibadah dan hukum-hukum yang telah ditentukan kadarnya sepenuhnya berlaku ketentuan nash (al-Qur’an dan Hadits).
Pemikiran semacam ini pada prinsipnya dapatlah diterima karena bidang  muamalah  merupakan  tataran taaqquli yang  ketentuan hukumnya dapat dirasionalisasikan sehingga pertimbangan mashlahah dalam  hal  ini  menjadi  sesuatu  yang    sangat  penting  seperti diperbolehkannya akad salam semata-mata karena tuntutan mashlahah walaupun sebenarnya transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip- prinsip umum jual beli. Sedang bidang ibadah sesuai dengan namanya merupakan  tataran ta’abbudi yang  sepenuhnya  menjadi  hak Allah untuk  mengaturnya  sehingga  nash  yang  merupakan  firman Allah menjadi acuan utama dalam ibadah. Dalam kaitan ini terdapat kaidah yang  menyatakan  bahwa  hukum  dasar  dalam  ibadah  adalah  batal sehingga  terdapat  dalil  yang  memerintahkannya  dan  hukum  dasar dalam  muamalah  adalah  sah  sehingga  terdapat    dalil  yang membatalkannya.
Selain hal tersebut diatas, bidang muamalah merupakan bidang hukum Islam yang sangat dinamis, selalu berkembang sejalan dengan perkembangan  situasi  dan  kondisi,  lebih-lebih  di  zaman  seperti sekarang ini yang banyak dipengaruhi kemajuan teknologi informasi dan  berimbas  kepada  praktik  bermu’amalah  dalam  kehidupan masyarakat luas, maka karena itu hukum muamalah ini dibiarkan begitu longgar  oleh Allah  SWT  dan  nash  yang  mengatur  hukum  ini  secara kuantitatif sangatlah sedikit sehingga  bidang ini  bisa berkembang

## A. Malthuf Siroj
sesuai tuntutan mashlahah.  Berbeda dengan  hukum-hukum ibadah yang  merupakan  otoritas Allah  SWT  dalam  pengaturannya,  maka ketentuan hukum ini berlaku strik, konstan dan ajeg. Karenanya maka praktik pengamalan hukum ini selalu menunggu petunjuk dari Allah atau Nabi seperti pengamalan shalat, haji dan lain-lain. Nabi bersabda, shalatlah  kamu  sekalian  sebagaimana  kamu  melihat  saya  shalat . Tentang  haji  Nabi  bersabda, ambillah  dari  saya  ibadah  haji  kamu sekalian .

## 2. Kedudukan Nash dan Mashlahah.
Dilihat  dari  klasifikasi  sumber  hokum  menurut  Thufi  nampak secara  jelas    kepada  kita  bahwa  Thufi  tidak  bermaksud mendegradasikan  nash  dari  kedudukannya  sebagai  sumber  hukum utama. Ia memposisikan nash pada urutan pertama dan kedua secara berturut-turut (al-Qur’an dan al-Sunnah) dan menempatkan mashlahah mursalah pada urutan ke 7. Hal ini mengisyaratkan bahwa Thufi sangat konsisten berpegang kepada nash sebagimana madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal yang dianutnya, disamping itu ia juga mengakui validitas mashlahah sebagai dasar penetapan hukum yang amat penting. Namun demikian  kontroversi  mulai  muncul  pada  saat  nash  berkontradiksi dengan  mashlahah.  Dalam  pandangan  Thufi  mashlahah  haruslah didahulukan dari nash dengan cara takhsis dalam hal berkaitan dengan bidang muamalah.
Pandangan Thufi  tentang  kedudukan  nash  sesungguhnya  tidak menimbulkan  kontroversi  yang  berlebihan  sebab  secara  terang- terangan  ia  memposisikan  al-Qur’an  pada  urutan  pertama  dan  al- Sunnah  pada  urutan  kedua  dalam  klasifikasi  sumber  hukum  Islam, sungguhpun al-Sunnah rentan diperdebatkan validitasnya oleh sebagian kelompok tertentu, misalnya kaum Khawarij, Syiah, Muktazilah dan lain-lain.  Kaum Khawarij menolak  al-Sunnah karena  sikap mereka yang mengkafirkan para Sahabat yang mendukung peristiwa tahkim (arbitrase). Bagi mereka para Sahabat itu tidak bisa dipercaya karena menerima tahkim dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang telah melakukan penyelewengan. (al-Siba’i, 1985: 130) Sedangkan kelompok Syi’ah menolak al-Sunnah karena beranggapan bahwa kebanyakan para Sahabat tidak adil sebab mereka mengkhianati wasiat Nabi Muhammad SAW terhadap Ali KW yang memberikan hak kekhalifahan kepadanya.
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
Dengan demikian riwayat-riwayat mereka harus ditolak kecuali riwayat beberapa  orang  yang  dianggap  masih  setia  kepada Ali  KW  yang jumlahnya kurang lebih hanya lima belas orang dan riwayat merekapun harus melalui imam-imam Syi’ah yang diyakini kemaksumannya. (al- Siba’i, 1985: 131)
Dari kalangan Mu’tazilah yang sangat keras menolak al-Sunnah adalah al-Nidzamiyah . Kelompok ini tidak mengakui validitas Hadits Mutawatir  apalagi  Hadits Ahad.  Mereka  beranggapan  bahwa  dalam kemutawatiran umat Islam secara keseluruhan terdapat kemungkinan mereka berkonsensus ( ijma’ ) atas kesalahan. (al-Siba’i, 1985: 135)
Sedangkan  mashlahah  menurut  Thufi  bukanlah  mashlahah mursalah sebagaimana dimaksud oleh Imam Malik dan sebagaimana juga  dipahami  oleh  kebanyakan  ulama  Ushul-Fiqh,  sebab  Thufi memahami mashlahah secara lebih komprehensif. Dapat diasumsikan bahwa  Thufi  memahami  mashlahah  sebagai  tujuan  hukum  Islam ( maqashid al-syari’ah ). Asumsi ini dilandasi alasan rasional sebagai berikut :
a. Dalam  bidang  ibadah Thufi  menekankan  implementasi  nash, sebab  tujuan  ibadah  hanya  dapat  diketahui  oleh Allah  SWT semata,  karena  itu  maka  pelaksanaan  dan  formulasinya haruslah  berdasarkan  nash  dan  contoh  konkret  dari  Nabi Muhammad  SAW  sebagai  penjelas  kehendak Allah  dalam penetapan  hukum,  sesuai  sebuah  kaidah  sebagaimana  telah dikutip  diatas  yang  menyatakan  bahwa  hukum  dasar  dalam ibadah  adalah  batal  kecuali  terdapat  dalil  nash  yang memerintahkannya.
b. Dalam  bidang  muamalah  Thufi  memperioritaskan  mashlahah saat terjadi kontradiksi dengan nash dengan cara takhsis, sebab tujuan  muamalah  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia. Dan kemaslahatan manusia itu tentu sangat dinamis dan  variatif  yang  berbeda  antara  satu  komunitas  dengan komunitas  yang  lain  dan  antara  satu  zaman    dengan  zaman yang lain. Dengan demikian,  pernyataan bahwa  prinsip yang melandasi hukum muamalah itu adalah mashlahah sepenuhnya dapatlah diterima, sesuai sebuah kaidah sebagaimana juga telah dikutip  diatas  yang  menyatakan  bahwa  hukum  dasar  dalam

## A. Malthuf Siroj
20 |
muamalah adalah sah kecuali  terdapat dalil yang menyatakan batal.

## 3. Kontradiksi antara Mashlahah dan Nash
Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah semua nash tidak  akan  berkontradiksi  dengan  mashlahah  dan  apabila  sebagian mashlahah juz’iyah dibiarkan begitu saja tanpa hokum maka hal itu dimaksudkan  agar  ketentuan  hukumnya  itu  disesuaikan  dengan tuntutan zaman dan lingkungan. (Zayd, t.t: 160) Sependapat dengan kedua ulama diatas adalah para ulama penentang  validitas mashlahah mursalah sebagai sumber hukum Islam. Diantara tokohnya adalah al- Syafi’i.   Mereka    berpendapat bahwa  segala  sesuatu yang  menjadi kemaslahatan manusia telah terakomodasi dalam syari’at Allah secara sempurna, dan seandainya manusia membutuhkan lebih dari itu maka tentu Allah  tidak  akan  membiarkannya  begitu  saja, Allah  pasti mensyariatkannya. (Khallaf, 1972: 94)  Mereka meyakini kesempurnaan syari’at Allah dalam mengatur semua kepentingan manusia dan tidak ada kemaslahatan yang diluar itu. Pendapat ini juga mengindikasikan bahwa mereka tidak pernah membayangkan akan terjadi kontradiksi antara mashlahah dan nash.
Ulama Malikiyah mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka memungkinkan  terjadinya  kontradiksi  antara  mashlahah  dan  nash apabila nash tersebut tidak qath’i baik dalam segi eksistensi maupun pemaknaannya.  (al-Turki,  1980:  435) Al-Ghazali  juga  mempunyai pendapat  yang  sama,  bahkan  menurutnya  mashlahah  dapat didahulukan  dari  nash  apabila  mashlahah  tersebut  memenuhi  tiga kualifikasi, yaitu dlaruriyah (bersifat primer), qath’iyah (pasti)  dan kulliyah (bersifat umum). (Al-Ghazali, t.t: 294)
Abu  Zahrah  juga  termasuk  ulama  yang  berpandangan  seperti diatas, artinya kontradiksi antara mashlahah dan nash mungkin saja terjadi apabila nash itu bersifat dhanni baik dari segi sanad maupun pemaknaannya sedangkan mashlahah bersifat umum maka mashlahah itu  dapat  menjadi  pen- takhsis bagi  nash  itu.  Tetapi  apabila  cara kompromistik ini tidak dapat dilakukan maka nash tersebut boleh  tidak diberlakukan, sebab dalam hal ini terdapat dua dalil, yang satu qath’i dan yang lain dhanni. Mengacu kepada kaidah Ushul Fiqh bahwa apabila dalil qath’i bertentangan dengan dalil dhanni maka dalil dhanni itu
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
harus  di- takhsis dengan  dalil qath’i atau  dapat  diabaikan  apabila dalil itu tidak dapat menerima takhsis . (Zahrah, 1958: 227)
Pandangan Thufi tentang hal ini sebagaimana telah dipaparkan diatas  memiliki kemiripan dengan pendapat yang terakhir ini, bahkan pendapat   Abu  Zahrah  ini  cenderung  lebih  kontroversial,  karena menjadikan pengabaian nash sebagai sebuah pilihan solusi seandainya cara kompromistik tidak dapat dilakukan. Thufi dengan pendapatnya itu tidak sekontroversial pendapat Abu Zahrah di atas. Ia menegaskan bahwa apabila terjadi kontradiksi antara mashlahah dan nash maka mashlahah itu harus didahulukan dari nash dengan cara takhsis bukan dengan  cara  mengeliminasi  nash.    Bahkan  kemungkinan  ini  hanya berlaku dalam bidang muamalah saja, sedangkan dalam bidang ibadah sepenuhnya berlaku ketentuan nash.  Bagi Thufi nash diakuinya sebagai sumber hukum yang paling utama dan tidak dapat digantikan dengan sumber hukum lain.
Mentakhsis nash dengan mashlahah untuk  mengatasi problem kontradiksi antara keduanya   berarti membatasi lingkup keumuman nash dengan mashlahah. Metode  yang diambil Thufi ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang memperbolehkan nash ditakhsis dengan urf atau kebiasaan. Urf / kebiasaan merupakan cermin dari  mashlahah  yang  dianggap  baik  dan  ingin  diwujudkan  oleh masyarakat. Contoh, ulama Malikiyah mentakhsis keumuman ayat 233 Surat Al-Baqarah dengan urf /kebiasaan. Ayat itu memerintahkan agar para ibu  menyusui anak-anaknya dua tahun sempurna. Menurut ulama Malikiyah,  keumuman ayat tersebut tidak mencakup para ibu dari kalangan elit atau mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi. Mereka  boleh  tidak  menyusui  sendiri  anak-anaknya  dan menggantikannya  kepada  orang  lain  karena  hal  ini  sudah  menjadi kebiasaan dalam masyarakat. (al-Zuhaili, 1986: 257)
Kalau metode takhsis semacam ini dapat diterima oleh sebagian besar ulama maka kontroversi  pandangan Thufi tentang mashlahah tidaklah beralasan sebab pandangan yang mengedepankan mashlahah dengan cara takhsis saat terjadi kotradiksi dengan nash merupakan sebuah dinamika pemikiran atau perbedaan pendapat yang sepenuhnya dapat ditoleransi dan dihormati. Dengan demikian tuduhan-tuduhan yang  dialamatkan  kepada  Thufi  terkait  pandangannya  tentang

## A. Malthuf Siroj
22 |
mashlahah yang dinilai kontroversial sepatutnya dikoreksi  karena tidak berdasar.
Selain itu, pada dasarnya terjadinya kontradiksi antara mashlahah dan  nash  hanyalah  dalam  pandangan  maujtahid  saja,  atau  dengan kata lain,  kontradiksi tersebut terjadi hanyalah dalam tataran ijtihadi belaka,  sedangkan  dalam  hakikatnya  tidaklah  demikian,  sebab bagaimana  bisa  disebut  telah  terjadi  kontradiksi  antara  keduanya padahal  nash  itu  diyakini  bersifat  akomodatif  terhadap  semua kemaslahatan  yang  dibutuhkan  manusia,  Allah  tidak  mungkin membiarkannya  begitu  saja?  Dengan  demikian  yang  terjadi sesungguhnya adalah kontradiksi antara dua mashlahah yang sama- sama berdasarkan nash. Yang satu mashlahah  berdasarkan nash yang spesifik dan yang lain adalah mashlahah berdasarkan nash yang bersifat umum. Tetapi dalam pandangan mujtahid yang terlihat ke permukaan adalah kontradiksi antara mashlahah dan nash. Hal ini terjadi karena :
a. Keterbatasan pengetahuan mujtahid tentang nash dan aspek- aspek  lain  yang  terkait  seperti  tujuan  penetapan  hukum, pemaknaan nash, dan koherensinya dengan nash lain, sehingga dengan keterbatasan pengetahuan tersebut ia kurang mampu beristidlal  dan  menyinkronisasikannya  dengan  tuntutan mashlahah yang terus berkembang.
b. Kompleksitas mashlahah yang menyangkut kepentingan obyektif manusia  dan  yang  terus  berkembang  sejalan  perkembangan zaman,  tempat  dan  lingkungan,  sedangkan  nash  merupakan sebuah formula yang ajeg dan final. Dengan demikian seorang mujtahid akan dihadapkan kepada problem ketersediaan nash yang dapat merespon mashlahah tersebut.
c. Perbedaan cara pandang mujtahid dalam melihat permasalahan hukum  Islam,  sebagian  melihatnya  secara  filosofis  dengan pendekatan  multi-dimensional  dan  sebagian  yang  lain melihatnya secara tekstual dengan pendekatan tunggal.
Karena faktor-faktor inilah maka seorang mujtahid akan menarik kesimpulan bahwa telah terjadi kontradiksi antara mashlahah dan nash yang membutuhkan pencarian solusi. Maka solusi yang diambil Thufi
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali
adalah men- takhsis  nash dengan mashlahah dalam lingkup hukum muamalah dan tidak dalam ibadah.

## KESIMPULAN
Dari paparan di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :
a. Pengertian mashlahah menurut Thufi berbeda dari pandangan para  ulama  Ushul  Fiqh  pada  umumnya  yaitu mengimplementasikan nash dalam bidang ibadah dan hukum- hukum  yang  ditentukan  ukuran  dan  kadarnya  dan mengimplementasikan mashlahah dalam bidang muamalah dan hukum-hukum sejenis.
b. Thufi dalam mengklasifikasikan sumber hukum menempatkan Al-Qur’an dalam urutan pertama, berikutnya Al-Sunnah pada urutan kedua, dan kedua nash tersebut dinyatakannya sebagai sumber hukum yang paling kuat validitasnya.
c. Apabila terjadi kontradiksi antara mashlahah dan nash maka solusi yang dapat diambil adalah mendahulukan mashlahah dari nash  dengan  cara  takhsis  bukan  dengan  cara  mengeliminasi nash.
d. Hasil  telaah  menunjukkan  bahwa  pendangan  Thufi  yang dianggap kontroversial oleh sebagian ulama ini pada dasarnya merupakan pandangan yang wajar dalam dinamika pemikiran Ushul-Fiqh, sebab pandangan serupa juga dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang memperbolehkan takhsis nash  dengan  urf/kebiasaan  yang  merupakan  cermin  dari mashlahah.

## DAFTAR PUSTAKA
Khallaf, Abd al-Wahhab. 1972. Mashadir al-Tasyri al-Islami Fima La Nass Fih . Kuwait: Dar al-Qalam.
al-Turki , Abdullah ibn Abd al-Muhsin. 1980. Ushul Madzhab al-Imam Ahmad . Riyadl: Maktabah al-Riyadl al-Haditash,.
A. Malthuf Siroj
al-Ghazali, Abu  Hamid.  t.t. Al-Mustashfa  min  Ilm  al-Ushul .  Kairo:
Muassasat al-Halabi wa Syurakah.
Yamani, Ahmad Zaki.  t.t. al-Syari’at al-Khalidah,  wa Musykilat  al- Ashr . Bandung: PT. al-Maarif.
Ibn Mandhur. 1990. Lisan al-Arab . Beirut: Dar al-Shadir.
Auda, Jasser. 2015. Maqasid Shariah as Philosiphy of Islamic Law, A System Approach. Bandung: PT Mizan Pustaka, Bandung. Siroj, Malthuf. 2013. Paradigma Ushul-Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Abu Zahrah, Muhammad. 1958. Ushul al-Fiqh. Mesir: Dar al-Maarif. Musa, Muhammad Yusuf. t.t. Al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami.
t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi.
al-Siba’i, Musthafa. 1985. al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tsyri’ al- Islamy . Beirut: al-Maktab al-Islamy.
Zayd, Musthafa. 1964. al-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islami . t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi.
al-Buthi, Said Ramadlan. 1973. Dhawabit al-Mashlahah . t.tp. Muassasah al-Risalah.
al-Zuhaili, Wahbah. 1986. Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr. al-Nawawy, Yahya ibn Syaraf al-Din. t.t. Syarh al-Arbain al-Nawawiyah . Surabaya: Syirkah Maktabah wa al-Mathbaah Salim.
Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-din Al-thufi Al-hanbali