## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 7 No. 4   Oktober – Desember 2022:   219- 232
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE COMPARISON  BUDGETARY ALLOCATION OF THE DISTRICT/CITY IN SUMATERA

## (BEFORE AND DURING REGIONAL ELECTIONS)

## PERBANDINGAN ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA
(SEBELUM DAN SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH)
Oleh:
Tiara Utami 1) ,  Sri Rahayu 2) , Muhammad Gowon 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi - Indonesia
2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi - Indonesia Email: utamitiaraa@gmail.com 1) , sri_rahayu@unja.ac.id 2) , gowon@unja.ac.id 3)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  comparison  of  district/city  expenditure  allocations  before  and during  the  regional  head  elections  in  Sumatra.  The  comparison  is  done  by  comparing  the  average  proportion  of spending  before  and  during  the  regional  head  election.  There  were  five  expenditure  items  compared,  including: grant  spending,  social  assistance  spending,  goods  and  services  spending,  capital  spending,  and  financial  aid spending.  The  sample  in  this  study  amounted  to  45  districts/cities  that  participated  in  the  simultaneous  regional head  elections  in  Sumatra  in  2020.  This  research  is  a  quantitative  descriptive  study  with  data  sourced  from  the district/city APBD in Sumatra for the 2019 and 2020 fiscal years. The analysis technique used to test the hypothesis is  the  Wilcoxon  Signed  Rank  Test.  The  results  showed  that  there  were  significant  differences  in  the  allocation  of grant  expenditures,  social  assistance  expenditures,  goods  and  services  expenditures,  capital  expenditures,  and financial aid expenditures before and during the regional elections in Sumatra.
Keywords: Regional expenditure allocation, grant expenditure, social assistance expenditure, goods and service expenditure, capital expenditure, financial aid expenditure, regional head election, political budget cycle

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perbandingan  alokasi  belanja  kabupaten/kota  sebelum  dan  saat pemilihan  kepala  daerah  di  Sumatera.  Perbandingan  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  rata-rata  proporsi belanja  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala  daerah.  Ada  lima  pos  belanja  yang  dibandingkan,  antara  lain:  belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan keuangan. Sampel dalam penelitian  ini  berjumlah  45  kabupaten/kota  yang  mengikuti  pemilihan  kepala  daerah  serentak  di  Sumatera  pada tahun  2020.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kuantitatif  dengan  data  yang  bersumber dari  APBD  kabupaten/kota  di  Sumatera  tahun  anggaran  2019  dan  2020.  Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk menguji hipotesis adalah uji Wilcoxon Signed Rank Test . Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata pada  alokasi  belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal,  dan  belanja  bantuan keuangan sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.
Kata Kunci : Alokasi belanja daerah, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan keuangan, pemilihan kepala daerah, political budget cycle

## 1.   PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menurut Indonesian  Corruption  Watch (ICW) bahwa  peringkat  1  sampai  3  kasus  korupsi  terbanyak terjadi  di  tingkat  daerah.  Pemerintahan  Kabupaten dengan jumlah kasus korupsi mencapai 222 kasus pada tahun  2017.  Kerugian  negara  juga  terbesar  dengan mencapai  1,17  triliun  rupiah,  dan  jumlah  tersangka yang  teridentifikasi  sebanyak  326  orang.  (Prihandini, 2020)

## Tabel 1. Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga
dengan Kasus Terbanyak 2017 No Lembaga Jumlah Kasus Kerugian Negara Jumlah Tersangka 1 Pemerintahan Kabupaten 222 Rp1,17 Triliun 326 2 Pemerintahan Desa 106 Rp33,6 Miliar 154 3 Pemerintahan Kota 45 Rp159 Miliar 52 4 BUMN 23 Rp2,8 Triliun 51 5 Kementerian 19 Rp710 Miliar 19
Sumber: Indonesian Corruption Watch, 2017
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  terjadi pergeseran  tindak  kejahatan  korupsi  antara  pemerintah pusat dan daerah. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat  dari  215  kepala  daerah  yang  menjadi tersangka  kasus  korupsi  sejak  2010  sampai  2017, pelaku  terbanyak  adalah  bupati,  disusul  walikota  dan terakhir  gubernur.  Kondisi  tersebut  sangat  logis dijelaskan  mengingat  jumlah  pejabat  daerah  terbanyak adalah  bupati  (416).  Disusul  walikota  (98),  dan gubernur (34). Namun demikian, bila komposisi pelaku korupsi kepala daerah  itu dihitung secara proporsional, maka hasilnya jadi terbalik.
Menurut  Saut  Situmorang,  salah  satu  penyebab mengapa hal yang ada pada tabel tersebut terjadi karena tingginya  biaya  politik  menjadi  salah  satu  faktor maraknya  korupsi  yang  dilakukan  penyelenggara negara di daerah. Para kepala daerah harus menggalang dana  dengan  cara  ilegal  dan  meminta  kepada  para pengusaha  untuk  modal  kampanye  mereka  mengikuti kontestasi  politik.  Sehingga,  setelah  terpilih,  para kepala daerah berupaya mengembalikan modal kampanye  dengan  praktik-praktik  ilegal,  mulai  dari mengutip,  memeras  jajaran  dibawah,  menerima  suap untuk memuluskan izin usaha hingga menyelewengkan anggaran  daerah  dan  lainnya.  (Moenek  &  Suwanda, 2019)
Keberhasilan  pemerintah  daerah  tidak  terlepas dari  manajemen  pengelolaan  keuangannya,  karena keuangan daerah merupakan urat nadi keberlangsungan pemerintahan  dan  aktivitas  pokok  yang  sangat mendukung  kegiatan  operasional  pemerintah  daerah. Pemerintah  daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  yang  mengatur  tentang  Pemerintahan Daerah,  juga  mengacu  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  lainnya,  yaitu  Undang-Undang
Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  dan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Mengacu  pada undang-undang  tersebut,  lahirlah  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  yang  merupakan  turunan undang-undang tersebut, yang disusun untuk menyempurnakan  pengaturan  pengelolaan  keuangan yang  sebelumnya  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.  Peraturan  ini  disusun  berdasarkan  identifikasi masalah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnakan  pengaturan  tersebut  juga  dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah  yang  baik,  yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. (Moenek & Suwanda, 2019)
Sebagai entitas sektor publik, organisasi pemerintah  daerah  sangat  erat  kaitannya  dengan anggaran  dan  penganggaran.  Anggaran  daerah  yang termaktub  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  merupakan  inti  dari  keuangan (akuntansi)  pemerintahan,  karena  anggaran  merupakan informasi keuangan paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah. Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah harus hati-hati untuk menghindari timbulnya penyelewengan  dan  penyimpangan  anggaran  karena penyalahgunaan  jabatan  oleh  penyelenggara  negara  di daerah.
Berdasarkan  riset  FITRA,  kepala  daerah  yang mencalonkan diri kembali selalu memiliki nilai khusus, yaitu mempunyai ‘sumber daya’ anggaran dan birokrasi untuk  memenangi  persaingan  untuk  terpilih  kembali dan  mempertahankan  kekuasaan.  Berdasarkan  catatan FITRA  (2015)  bahwa  ada  tujuh  celah  yang  biasa dimanfaatkan kepala daerah petahana dengan menggunakan APBD sebagai modal politik, antara lain:
a. Pertama ,  melalui  pemberian  bantuan  dana bantuan sosial dan dana hibah.
b. Kedua ,  modus  yang  biasa  dilakukan  oleh  kepala daerah petahana adalah dengan membuat program-program  populis  mentoring  pilkada, program  populis  yang  biasanya  berkaitan  dengan kesehatan dan pendidikan ini cenderung mendadak  dan  tidak  sesuai  dengan  rencana pembangunan daerah.
c. Ketiga, modus yang biasa dilakukan kepala daerah petahana  tingkat  provinsi  dengan  memberikan bantuan  keuangan  kepada  kabupaten/kota  yang menjadi basis dukungan kepala daerah petahana.
d. Keempat ,  menambah  tunjangan  gaji  birokrat  atau pegawai  negeri  sipil  di  daerah  menjelang pemilihan umum kepala daerah.
e. Kelima ,  mengalokasikan  APBD  untuk  program pembangunan infrastruktur dadakan seperti pembangunan jalan, dan lain sebagainya.
f. Keenam ,  terdapat  laporan  dari  masyarakat  yang dihimpun  oleh  peneliti  FITRA  bahwa  terdapat potensi penyelewengan dana desa untuk kepentingan pemilihan kepala daerah  yang diikuti oleh petahana.
g. Ketujuh , menyusupkan kepentingan kepala daerah petahana  dalam  menyusun  APBD-Perubahan 2015 dan APBD 2016.
Bersumber  dari  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  dijelaskan  bahwa  kepala  daerah selaku pemangku kekuasaan pada pengelolaan keuangan  daerah  memliki  otoritas  untuk  menetapkan kebijakan  tentang  penganggaran  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan ini, kepala daerah selaku  calon  petahana  mempunyai  peluang  yang  besar untuk  memanfaatkan  pos-pos  yang  ada  untuk kepentingan pencalonan kembali.
Fenomena  ini  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut seperti yang diungkapkan oleh Ritonga & Alam (2010) dalam  penelitiannya,  dugaan  potensi  penyimpangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) akan  melonjak  ketika  kepala  daerah  yang  habis  masa jabatannya pada periode pertama dan mencalonkan diri kembali berada pada masa krusial, karena mengharuskan  berkompetisi  dengan  calon  kepala daerah  lain.  Sebagai  calon  kepala  daerah,  petahana condong untuk melakukan “politisasi anggaran” dengan menggunakan  pos-pos  belanja  tertentu  pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pos  belanja  hibah  dan  belanja  bantuan  sosial merupakan  dua  pos  yang  kerap  dipakai  oleh  calon kepala  daerah  petahana  untuk  menarik  hati  pemilih untuk  memilihnya  kembali  memimpin  daerah  mereka. Ini  cukup  beralasan  karena  bersumber  dari  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006, dijelaskan bahwa kedua jenis pos belanja ini salah satu dari  komponen  Belanja  Tidak  Langsung  yang mekanisme  pemberiannya  tidak  melalui  program  dan kegiatan.  Pos-pos  belanja  ini  berkarakteristik  tidak mengikat dan tidak kontinyu penyalurannya. Misalnya, bantuan kepada kelompok/lembaga/organisasi kepemudaan dan masyarakat, bantuan kepada perorangan  atau  tokoh  masyarakat  serta  partai  politik. Karena  pengalokasian  belanja  hibah  dan  belanja bantuan  sosial  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  dianggarkan  tidak  melalui  tolok  ukur kinerja dan target kinerja.
Seperti  yang  dipaparkan  oleh  Rahman  (2018) bahwa politisi yang sedang berkuasa memiliki motivasi untuk  kembali  berkuasa  dan  kemudian  melakukan berbagai  cara  untuk  meningkatkan  kemungkinan keterpilihan  kembali.  Salah  satunya  adalah  melalui instrumen  anggaran  daerah,  seperti  menerapkan kebijakan  fiskal  yang ekspansif atau mengubah alokasi anggaran. Pola perubahan alokasi  anggaran pemerintah yang  terpengaruh  siklus  politik  dinamakan Political Budget  Cycle (PBC). Studi Nordhaus  merupakan  salah satu  studi  yang  berpengaruh  dalam  menjelaskan
hubungan  antara  perilaku  anggaran  pemerintah  dengan siklus  politik.  Menurut  Nordhaus  momen  pemilihan umum  mempengaruhi  pengambilan  kebijakan  fiskal karena  politisi  cenderung  memilih  kebijakan  yang bersifat mengurangi penganggaran (ekspansif) daripada kebijakan  yang  bersifat  menurunkan  tingkat  inflasi (kontraktif).
Penelitian yang dilakukan oleh Sjahrir, Kis-Katos, &  Schulze  (2013)  juga  mengonfirmasikan  adanya kenaikan  signifikan  belanja  anggaran  daerah  yang memiliki  tingkat  diskresi  tinggi  seperti  belanja  hibah dan  belanja  bantuan  sosial  menjelang  dan  ketika  tahun pemilihan  kepala  daerah  dilaksanakan  di  tingkat kabupaten/kota  di  Indonesia.  Dipilihnya  sumatera sebagai  tempat  riset  dikarenakan  peneliti-peneliti sebelumnya  banyak  menggunakan  daerah  atau  tempat yang berpusat di pulau Jawa saja, atau bahkan Sulawesi saja,  dan  masih  sedikit  penulis  menemukan  penelitian yang  menggunakan  pulau  Sumatera  sebagai  objek penelitian  mereka.  Oleh  karena  itu,  peneliti  mencoba memilih pulau Sumatera sebagai objek penelitian untuk melihat aspek yang berbeda serta menambah kebaharuan  lokasi  penelitian.  Selain  itu,  mengapa peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang alokasi  belanja  daerah  pada  kabupaten/kota  di  pulau Sumatera,  karena  dari  83  kabupaten/kota  yang mengikuti  kontestasi  pemilihan  kepala  daerah,  55 daerah  diantaranya  diikuti  oleh  kepala  daerah  yang mencalonkan diri kembali (petahana). Sehingga hampir 66  persen  kepala  daerah  petahana  mengajukan  diri kembali,  ini  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  terkait dengan  apakah  terdapat  peningkatan  alokasi  belanja sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala  daerah  di  daerah yang  diikuti  calon  kepala  daerah  petahana.  Selain  itu, melihat  dari  Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IKP) kabupaten/kota  Tahun  2018  bahwa  terdapat  5  (lima) provinsi  dari  10  (sepuluh)  provinsi  yang  ada  di  pulau Sumatera yang rawan memiliki potensi menyalahgunakan  wewenang  melalui  APBD  oleh kandidat kepala daerah petahana, yaitu Riau, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
Melihat  adanya gap  research yang  terjadi  antara beberapa  penelitian  yang  menjadi  referensi  penulis sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengembangan  penelitian  ini  untuk  dikembangkan menjadi penelitian yang memiliki kebaharuan ( novelty ) dengan  menggabungkan  beberapa  variabel  yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.

## 1.2. Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  menjadi  fokus  penelitian adalah:  Apakah  terdapat  perbedaan  rata-rata  proporsi belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  alokasi  belanja barang  dan  jasa,  belanja  modal  dan  belanja  bantuan keuangan  antara  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah?

## 1.3.  Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  dan memberikan  bukti  empiris  mengenai  perbedaan  rata-
rata  proporsi  belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial, belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal,  dan  belanja bantuan  keuangan  antara  sebelum  dan  saat  pemilihan kepala daerah.

## 2.   TINJAUAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka
2.1.1. Teori Political Budget Cycle (PBC)
Nordhaus  mempublikasikan  teori  dan  model oportunistik  yang  dipengaruhi  siklus  politik  tentang perilaku  pemimpin  dan  pengambilan  keputusan. Dengan presumsi bahwa pemilih menetapkan pilihannya didasarkan pada kinerja perekonomian yang sudah  berlalu  dan  hanya  mempertimbangkan  rentang satu periode masa jabatan, ini disebut model rabun-jauh (myopic). Pengangguran  dan  tingkat  inflasi  berkaitan erat  dengan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  karena kedua faktor tersebut bersifat mengurangi kesejahteraan secara  keseluruhan.  Dalam  penerapan  kedua  faktor tersebut  memiliki  karakteristik trade-off (pertukaran konsekuensi),  artinya kebijakan  yang  bermaksud menurunkan inflasi akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Sebaliknya, kebijakan  yang  bermaksud  menurunkan  pengangguran bersifat  inflasioner  atau  memicu  inflasi.  Sehingga, pemerintah  harus  memilih  tingkat optimum  dari  kedua kebijakan ini . (Rahman, 2018)
Nordhaus  (1975)  menandaskan  jika  terdapat pembobotan  yang  lebih  besar  pada  kebijakan  yang bermaksud  menurunkan  pengangguran  seiring  dengan semakin  dekatnya  waktu  pemilihan  umum  oleh pemerintah  yang  berkuasa.  Teori Political  Budget Cycles (PBC)  ialah  teori  yang  menerangkan  perilaku pengguna  anggaran  mendekati  tahun  pemilihan  umum. Melalui teori ini, Nordhaus menyatakan apabila politisi yang  menjabat  sebagai  kepala  daerah  dan  berniat mencalonkan  diri  kembali  pada  pemilihan  kepala daerah  akan  memakai  kebijakan  ekonomi  sebagai sarana  memperlihatkan  kinerja  mereka.  Kepala  daerah yang  ingin  mencalonkan  diri  kembali  memakai anggaran sebagai sinyal berkaitan dengan perkembangan  kinerja  mereka.  Melalui  anggaran  yang dipakai  lebih  banyak,  maka  calon  petahana  mampu menjadikan  program  kerja  yang  lebih  banyak.  Melalui program  kerja  yang  lebih  banyak  tersebut,  maka diharapkan  akan  berdampak  lebih  luas  pada  setiap lapisan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pada  pemilihan umum,  petahana  akan  menunjukkan  kalau  mereka memiliki kinerja yang layak.
2.1.2. Penganggaran Sektor Publik
Anggaran  dapat  didefinisikan  sebagai  makna  tentang prakiraan  kinerja  yang  akan  dicapai  selama  periode waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  parameter finansial,  sedangkan  penganggaran  adalah  prosedur untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi  sektor  publik,  penganggaran  adalah  tahapan
yang cukup kompleks dan  mengandung  nuansa politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya . Penganggaran  sektor  publik  berkaitan  dengan  proses penetapan  jumlah  peruntukan  dana  untuk  masing- masing  program  dan  kegiatan  dalam  satuan  moneter. Proses  penganggaran  organisasi  sektor  publik  diawali dengan  perumusan  strategi  dan  perencanaan  strategik. Tahapan  penganggaran  ini  prinsipil  karena  anggaran yang  tidak  efektif  dan  tidak  berorientasi  pada  kinerja bisa  menyia-nyiakan  persiapan  yang  ada.  Anggaran sebagai managerial  plan  for  action untuk  memediasi terlaksananya tujuan organisasi. (Mardiasmo, 2009)
2.1.3. Belanja Hibah
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 59  Tahun  2007,  belanja  hibah  diinterpretasi  sebagai penganggaran  dalam  bentuk  pemberian  hibah  berupa uang,  barang  dan/atau  jasa  kepada  pemerintah  atau pemerintah  daerah  yang  lainnya,  dan  kelompok masyarakat/perorangan  yang  secara  khusus  telah ditetapkan  penerimaannya.  Belanja  hibah  merupakan bantuan  yang  tidak  terikat  atau  tidak  kontinyu  dan wajib  digunakan  sesuai  dengan  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  naskah  perjanjian  hibah  daerah. Hibah  kepada  pemerintah  daerah  lainnya  dan  kepada perusahaan  daerah,  badan/lembaga/organisasi  swasta dan/atau  kelompok masyarakat/perorangan diatur dengan  mekanisme  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
2.1.4. Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  dianggarkan untuk  pemberian  bantuan  dalam  bentuk  uang  dan/atau barang kepada masyarakat bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kriteria alokasi  belanja  bantuan  sosial  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  antara  lain: (a) Belanja bantuan sosial diberikan tidak berulang dan kontinyu  setiap  tahun  anggaran,  berhati-hati  dan memiliki  kejelasan  peruntukan  penggunaannya  (b) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) berfungsi  sebagai  instrumen  keadilan  dan  pemerataan dalam  usaha  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang bisa dianggarkan  jika    pemerintah  daerah  telah  memenuhi ketentuan  kebutuhan  belanja  urusan  wajib  guna terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (c)  Bantuan  kepada  partai  politik  diberikan  sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan dianggarkan  dalam  bantuan  sosial.  (Ritonga  &  Alam, 2010)
2.1.5. Belanja Barang dan Jasa
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia
Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi
Anggaran.  Mendefinisikan  Belanja  Barang  dan  Jasa adalah  “Pengeluaran  untuk  menampung  pembelian
barang  dan/  atau  jasa  yang  habis  pakai  untuk memproduksi  barang  dan/atau  jasa  yang  dipasarkan maupun  yang  tidak  dipasarkan  dan  pengadaan  barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah dan belanja perjalanan”.
Belanja  Barang  dan  Jasa  terdiri  dari  belanja barang  yang  mencakup  belanja  operasional  maupun non-operasional,  belanja  jasa,  belanja  pemeliharaan aset,  belanja  perjalanan  dinas,  belanja  barang  badan layanan  umum,  belanja  barang  yang  selanjutnya diserahkan  kepada  masyarakat  maupun  pemerintah daerah.  Contoh  dari  belanja  barang  dan  jasa,  antara lain:  belanja  jasa  konsultan,  belanja  sewa,  belanja keperluan  perkantoran,  pengadaan  bahan  makanan  dan lain sebagainya.
2.1.6. Belanja Modal
Belanja  Modal  adalah  elemen  dari  belanja langsung  yang  digunakan  untuk  membiayai  atau memenuhi  kebutuhan  investasi.  Belanja  modal  dapat diartikan  sebagai  pengeluaran  yang  nilai  gunanya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah  yang  selanjutnya  meningkatkan  biaya pemeliharaan.  Pada  belanja  modal  terdapat  beberapa komponen  belanja  di  dalamnya  yaitu:  belanja  modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap  lainnya.  Contoh  dari  belanja  modal  seperti pembelian/biaya  yang  digunakan  untuk  memperbaiki jembatan agar siap digunakan.
Erlina  &  Rasdianto  (2013)  memaparkan  belanja modal  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  aset  tetap berwujud  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu
periode  akuntansi.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  bahwa  besaran nilai  pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar  harga  beli/bangun.  Dalam  Lampiran  III  PMK No.101/PMK.02/2011  Belanja  Modal  dipergunakan sebagai:  Belanja  Modal  Tanah,  Belanja  Modal Peralatan  dan  Mesin,  Belanja  Modal  Gedung  dan Bangunan,  Belanja  Modal  Jalan  Irigasi  dan  Jaringan, Belanja  Modal  lainnya,  dan  Belanja  Modal  Badan Layanan Umum (BLU).

## 2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan
Belanja  Bantuan  Keuangan  merupakan  Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi  kepada  kabupaten/kota,  pemerintah  desa,  dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah  Iainnya  dalam  rangka  pemerataan  dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. (Bappenas, 2019)
Belanja  Bantuan  Keuangan  digunakan  untuk mengatasi  kesenjangan  fiskal,  mendukung  pelaksanaan urusan  pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan sejumlah  dana  dengan  menyesuaikan  kemampuan keuangan  masing-masing  daerah.  Bantuan  keuangan adalah  bantuan  keuangan  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara/Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  diberikan  secara proporsional  kepada  Partai  Politik  yang  mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat .

## 2.2.   Kerangka Pemikiran
Sumber: data diolah peneliti, 2022
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Sumber: data diolah peneliti, 2022

## Gambar 2. Model Penelitian
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  tujuan  untuk membandingkan  pos  belanja  yang  sudah  disebutkan diatas dengan  menggunakan uji statistik,  yaitu uji  beda dua  sampel  berpasangan.  Tolok  ukur  perbandingan yang  dilakukan  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah tahun 2020.

## 2.3.   Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas  dan referensi  dari  penelitian  terdahulu.  Maka  penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 0 1: Tidak  ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi belanja  hibah  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah
H 0 2: Tidak  ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi belanja bantuan sosial sebelum dan saat pemilihan kepala daerah
H 0 3: Tidak  ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi belanja  modal sebelum dan saat pemilihan kepala daerah
H 0 4: Tidak  ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi belanja  barang  dan  jasa  sebelum  dan  saat pemilihan kepala daerah
H 0 5: Tidak  ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi belanja  bantuan  keuangan  sebelum    dan  saat pemilihan kepala daerah
Sebagai  hipotesis  alternatif  jika  hipotesis  diatas tidak  terpenuhi,  maka  hipotesis  akan  menjadi  sebagai berikut:
H 1 :  Ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi  belanja hibah  pada  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah
H 2 :  Ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi  belanja bantuan sosial  sebelum dan saat pemilihan kepala daerah
H 3 :  Ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi  belanja modal sebelum dan saat pemilihan kepala daerah
H 4 :  Ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi  belanja barang  dan  jasa  sebelum  dan  saat  pemilihan kepala daerah
H 5 :  Ada  perbedaan  rata-rata  proporsi  alokasi  belanja bantuan  keuangan  sebelum  dan  saat  pemilihan kepala daerah

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Objek dan Subjek Penelitian
Menurut  (Sekaran  &  Bougie,  2016)  objek  penelitian didefinisikan sebagai  masalah yang akan diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD  se  Sumatera  tahun  anggaran  2019  dan  2020. Sedangkan  subjek  penelitian  menurut  (Sekaran  & Bougie, 2016)  didefinisikan sebagai tempat atau lokasi pengambilan  data  penelitian  yang  digunakan.  Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Sumatera yang mengikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2020.

## 3.2.  Metode dan Pendekatan Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif.  Sedangkan,  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif.  Pendekatan penelitian  kuantitatif  dapat  didefinisikan  sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data dan penampilan data.  Selain  itu,  penelitian  kuantitatif  menekankan analisis  pada  data  numerik  yang  kemudian  dianalisis
dengan  metode  statistik  yang  sesuai.  Biasanya, penelitian  ini  digunakan  dalam  penelitian  inferensial untuk  menguji  hipotesis.  Hasil  uji  statistik  dapat menyajikan signifikansi hubungan yang dicari. Sehingga,  arah  hubungan  yang  diperoleh  bergantung pada  hipotesis  dan  hasil  uji  statistik,  bukan  logika ilmiah. (Hardani et al., 2020)

## 3.3.  Populasi dan Sampel
Populasi  menurut  (Sekaran  &  Bougie,  2016) mengacu  pada  kelompok  orang,  peristiwa,  atau  hal-hal lain  yang  menarik  yang  ingin  peneliti  selidiki. Sehingga,  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua kabupaten/kota  di  pulau  Sumatera  yang  melaksanakan pemilihan kepala daerah pada pada tanggal 9 Desember 2020, yakni 83 kabupaten/kota
Sampel  merupakan  representatif  dari  keseluruhan populasi  yang  dipilih  melalui  kriteria  maupun  non kriteria  tertentu  untuk  dianalisis  dalam  sebuah penelitian  agar  mendapatkan  gambaran  hasil  mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive sampling, yakni  teknik  penarikan  sampel  berdasarkan penilaian  atas  karateristik  anggota  sampel  yang dengannya  diperoleh  data  yang  sesuai  dengan  maksud dan  tujuan  penelitian.  Sampel  atau  spesimen  yang dipakai  dalam  penelitian  atau  riset  ini  berjumlah  55 kabupaten/kota yang berada di pulau Sumatera.
Adapun  kriteria  yang  digunakan  dalam  penarikan sampel porposive  sampling ,  yakni  menggunakan kriteria Kabupaten/Kota di pulau Sumatera yang kepala daerah  mencalonkan  diri  kembali  pada  pemilihan kepala daerah tahun 2020.
Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel
Kriteria Jumlah Kabupaten/Kota  di  pulau  Sumatera  yang  melaksanakan  pemilihan  kepala  daerah serentak pada tahun 2020 83 Kabupaten/Kota  di  pulau  Sumatera  yang  kepala  daerah  petahananya  tidak  maju mengikuti pemilihan umum tahun 2020 (29) Data pos belanja yang tidak lengkap (10) Jumlah sampel yang memenuhi syarat 45
Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

## 3.4.  Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan  pos  belanja  hibah,  belanja  bantuan sosial,  belanja  modal,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja bantuan  keuangan,  dan  belanja  kunjungan  kerja  pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah, yakni tahun anggaran 2019 dan 2020. Pengujian statistik menggunakan  aplikasi  komputer  program  SPSS  26. Adapun  tahapan-tahapan  dalam  teknik  analisis  data, sebagai berikut:
3.4.1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, antara  lain  nilai  rata-rata,  standar  deviasi  serta  nilai maksimum dan nilai minimum.
3.4.2. Uji Normalitas
Pengunaan  uji  normalitas  dikarenakan  analisis penelitian  ini  menggunakan statistik parametrik berupa pengukuran data bersifat rasio. Apabila hasil pengujian menunjukkan data tidak normal maka analisis data akan dilakukan  dengan  statistik  non  parametrik.  Pengujian normalitas  dengan Kolmogorov  Smirnov dilakukan dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji dengan  distribusi  normal  baku.  Distribusi  normal  baku adalah data yang diubah dalam bentuk Z-Score dengan asumsi  data  normal.  Dengan  kata  lain,  uji  ini merupakan uji  beda antara data yang diuji dengan data normal baku.
Taraf  signifikansi tercatat sebesar 0,05 maka  data dinyatakan  berdistribusi  normal.  Jika  signifikansi  lebih besar  dari  5%.  Untuk  pengambilan  keputusan
menggunakan  pedoman,  a)  nilai  signifikansi  atau  nilai probabilitas <0,05, distribusi data tidak normal; b) nilai signifikansi atau nilai probabilitas >0,05, distribusi data normal.
Jika  hasil  pengujian  signifikansi  dibawah  0,05 berarti terdapat perbedaan  yang  signifikan atau dengan kata  lain  tidak  normal.  Sebaliknya,  jika  signifikansi diatas  0,05,  maka  tidak  terdapat  perbedaan  yang signifikan atau data dinilai normal.

## 3.4.3. Uji Beda
Uji  beda  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  uji  beda  dua  sampel  berpasangan.  Uji  beda  dua sampel  berpasangan  merupakan  metode  pengujian hipotesis  yang  dibandingkan  satu  sama  lain  dan terdapat  hubungan  antara  dua  sampel  yang  diuji. Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  apakah  terdapat perbedaan  rata-rata  ( mean ),  dengan  melihat  rata-rata masing-masing sampel.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Deksripsi Hasil Penelitian
Pada  bab ini  penulis melakukan  analisis berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perbedaan alokasi  belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja barang  dan  jasa,  belanja  modal,  dan  belanja  bantuan keuangan  antara  sebelum  pemilihan  kepala  daerah  dan
saat  pemilihan  kepala  daerah  di  Sumatera.  Data  yang telah dikumpulkan berupa data pos-pos belanja tersebut yang  terdapat  pada website resmi  Direktorat  Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian
Keuangan tahun anggaran 2019 dan tahun 2020.

## 4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 3. Statistik Deskriptif Belanja Hibah
N Min Max Mean Std Dev X1_Hibah (sblm) 45 ,00384 ,05781 ,0196837 ,01503698 X1_Hibah (saat) 45 ,00637 ,07839 ,0476069 ,01352581 Valid N ( listwise ) 45 Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  deskriptif, diketahui  rata-rata  rasio  belanja  hibah  pada  periode sebelum  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  dengan nilai  maksimum  0,05781, mean (rata-rata)  0, 0196837 dan  standar  deviasi  0,01503698  yang  lebih  tinggi daripada  standar  deviasi  belanja  hibah  saat  pemilihan kepala  daerah  yang  senilai  0,01352581.  Dan  nilai
maksimum  dari  belanja  hibah  saat  pemilihan  yaitu 0,07839  dan mean (rata-rata)  0,0476069.  Hal  ini menunjukkan bahwa periode sebelum pemilihan kepala daerah alokasi belanja hibah rata-rata sebesar 1,9 % dan pada  saat  pemilihan  kepala  daerah  menjadi  4,7  %  dari total  belanja  pemerintah  daerah  di  kabupaten/kota  di Sumatera.
Tabel 4. Statistik Deskriptif Belanja Bantuan Sosial
N Min Max Mean Std Dev X2_Bansos (sblm) 45 ,00137 2,63970 ,4360157 ,58917311 X2_Bansos (saat) 45 ,00005 ,031123 ,0044971 ,00715042
Valid N ( listwise ) 45 Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  deskriptif, diketahui  rata-rata  rasio  belanja  bantuan  sosial  pada periode  sebelum  pemilihan  kepala  daerah  dengan  nilai maksimum  2,63970, mean (rata-rata)  0,4360157,  dan standar  deviasi  0,58917311  yang  lebih  tinggi  dari standar  deviasi  saat  pemilihan  kepala  daerah,  yaitu 0,00715042.  Dan  rata-rata  rasio  belanja  bantuan  sosial
saat  pemilihan  kepala  daerah  dengan  nilai  maksimum 0,031123, mean (rata-rata)  0,0044971.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pada  periode  sebelum  pemilihan kepala  daerah  alokasi  rata-rata  belanja  bantuan  sosial rata-rata sebesar 4,3 % dan  pada saat  pemilihan kepala daerah  menjadi  0,4  %  dari  total  belanja  pemerintah daerah di kabupaten/kota di pulau Sumatera.

## Tabel 5. Statistik Deskriptif Belanja Barang dan Jasa
N Min Max Mean Std Dev X3_BrgJasa (sblm) 45 ,16226 ,39653 ,248457 ,050724 X3_BrgJasa (saat) 45 ,14041 ,40053 ,232191 ,053061 Valid N ( listwise ) 45

## Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Untuk rata-rata rasio belanja barang dan jasa pada periode  sebelum  pemilihan  kepala  daerah  memiliki rasio  maksimum  0,39653, mean (rata-rata)  0,2484576 dan  standar  deviasi  0,05072467.  Dan  rata-rata  rasio belanja  barang  dan  jasa  saat  pemilihan  kepala  daerah memiliki  nilai  maksimum  senilai  0,40053, mean (rata-
rata) 0,2321916, dan standar deviasi 0,0530613. Hal ini menunjukkan  bahwa  pada  periode  tahun  sebelum pemilihan  kepala  daerah  alokasi  belanja  barang  dan jasa  rata-rata  senilai  2,4  %  dan  pada  saat  pemilihan kepala daerah senilai 2,3 % dari total belanja daerah di Sumatera.

## Tabel 6. Statistik Deskriptif Belanja Modal
N Min Max Mean Std
Dev X4_Modal (sblm) 45 ,05353 ,47829 ,204491 ,07482 X4_Modal (saat) 45 ,06443 ,31295 ,151961 ,05823
Valid N ( listwise ) 45 Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Untuk  rata-rata  rasio  belanja  modal  pada  periode sebelum  pemilihan  kepala  daerah  memiliki  rasio maksimum  senilai  0,47829, mean (rata-rata)  0,204491 dan standar deviasi 0,07482. Dan rata-rata rasio belanja
modal  pada  periode  saat  pemilihan  umum  memiliki nilai  maksimum  0,31295, mean (rata-rata)  0,151961, dan  standar  deviasi  0,05823.  Hal  ini  menunjukkan bahwa periode tahun sebelum pemilihan kepala daerah alokasi  belanja  modal  rata-rata  sebesar  2  %  dan  pada
saat  pemilihan  kepala  daerah  menjadi  1,5  %  dari  total belanja daerah.
Tabel 7. Statistik Deskriptif Belanja Bantuan Keuangan
N Min Max Mean Std Dev X5_Hibah (sblm) 45 0,00028 ,27107 ,1360654 ,06321607 X5_Hibah (saat) 45 0,00025 ,31692 ,1423819 ,07031209 Valid N ( listwise ) 45
Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Untuk  rata-rata  rasio  belanja  bantuan  keuangan pada  periode  sebelum  pemilihan  kepala  daerah memiliki  rasio  maksimum  0,27107, mean (rata-rata) 0,1360654,  dan  standar  deviasi  0,06321607.  Dan  rasio belanja bantuan keuangan saat pemilihan kepala daerah memiliki  rasio  maksimum  0,31692, mean (rata-rata)
0,1423819,  dan  standar  deviasi  0,07031209.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  periode  tahun  sebelum  pemilihan kepala  daerah  alokasi  belanja  modal  rata-rata  sebesar 1,3 % dan pada saat pemilihan kepala daerah senilai 1,4
% dari total belanja di Sumatera.

## 4.1.3. Hasil Pengujian Data
Tabel 8. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Hibah
Ranks
N Mean Rank Sum of
Ranks X1_Hibah (saat) - X1_Hibah (sebelum) Negative Ranks 1 a 3,00 3,00 Positive Ranks 43 b 22,95 987,00 Ties 1 c Total 45
a. X1_Hibah (saat) < X1_Hibah (sebelum) b. X1_Hibah (saat) > X1_Hibah (sebelum) c. X1_Hibah (saat) = X1_Hibah (sebelum)
Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Test Statistics a
X1_Hibah (saat) - X1_Hibah (sebelum) Z -5,742 b Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on negative ranks.
Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Tabel  diatas  menjelaskan  perbandingan  belanja hibah  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala  daerah.  Data sampel  yang  digunakan  sebanyak  45  kabupaten/kota. Dari  45  kabupaten/kota  yang  menjadi  sampel penelitian,  terdapat  43  kabupaten/kota  mengalami kenaikan  belanja  hibah  saat  pemilihan  kepala  daerah. Dan  ada  1  kabupaten/kota  yang  mempunyai  kesamaan nilai anggaran belanja hibah.
Hasil  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test pada  rasio belanja  hibah  sebelum  dan  saat  pemilihan  umum menghasilkan nilai Z sebesar -5,742 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena hasil nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  yang telah  ditetapkan,  yaitu  0,05.  Maka  hal  ini  berarti
hipotesis  1  Ha  diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  pada  rata-rata proporsi  alokasi  belanja  hibah  pada  sebelum  dan  saat pemilihan kepala daerah.

## Tabel 9. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Bantuan Sosial
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks X2_Bansos (saat) - X2_Bansos (sebelum) Negative Ranks 44 a 23,48 1033,00 Positive Ranks 1 b 2,00 2,00 Ties 0 c Total 45
a. X2_Bansos (saat) < X2_Bansos (sebelum) b. X2_Bansos (saat) > X2_Bansos (sebelum) c. X2_Bansos (saat) = X2_Bansos (sebelum)
Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Test Statistics a
X2_Bansos (saat) - X2_Bansos (sebelum) Z -5,819 b Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

## Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Tabel  diatas  menjelaskan  perbandingan  belanja bantuan  sosial  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah.  Data  sampel  yang  digunakan  sebanyak  45 kabupaten/kota.  Dari  45  kabupaten/kota  yang  menjadi sampel  penelitian,  terdapat  44  kabupaten/kota  yang tidak  mengalami  kenaikan  belanja  bantuan  sosial  saat pemilihan kepala daerah. Dan terdapat 1 kabupaten/kota  yang  mengalami  kenaikan  belanja bantuan sosial saat pemilihan kepala daerah, serta tidak terdapat  kabupaten/kota  yang  mempunyai  kesamaan nilai anggaran belanja bantuan sosial.
Hasil  uji Wilcoxon  signed  rank  test pada  rasio belanja  bantuan  sosial  sebelum  dan  saat  pemilihan umum  menghasilkan  nilai  Z  sebesar  -5,819  dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena hasil nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  yang telah  ditetapkan,  yaitu  0,05.  Maka  hal  ini  berarti hipotesis  2  Ha  diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  perbedaan  signifikan  pada  rata-rata proporsi  alokasi  belanja  bantuan  sosial  pada  sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.
Tabel 10. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Barang dan Jasa
Ranks N Mean Rank Sum of
Ranks X3_BrgJasa (saat) - X3_BrgJasa (sebelum) Negative Ranks 32 a 24,81 794,00 Positive Ranks 12 b 16,33 196,00 Ties 1 c Total 45
a. X3_BrgJasa (saat) < X3_BrgJasa (sebelum) b. X3_BrgJasa (saat) > X3_BrgJasa (sebelum) c. X3_BrgJasa (saat) = X3_BrgJasa (sebelum)
Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Test Statistics a X3_BrgJasa (saat)
- X3_BrgJasa (sebelum)
Z -3,489 b Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.
Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Tabel  diatas  menjelaskan  perbandingan  belanja barang  dan  jasa  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala
daerah.  Data  sampel  yang  digunakan  sebanyak  45 kabupaten/kota.  Dari  45  kabupaten/kota  yang  menjadi
sampel  penelitian,  terdapat  32  kabupaten/kota  yang tidak mengalami kenaikan belanja barang dan jasa saat pemilihan kepala daerah. Dan terdapat 12 kabupaten/kota  yang  mengalami  kenaikan  belanja barang  dan  jasa  saat  pemilihan  kepala  daerah,  serta terdapat  1  kabupaten/kota  yang  mempunyai  kesamaan nilai anggaran belanja barang dan jasa.
Hasil  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test pada  rasio belanja  barang  dan  jasa  sebelum  dan  saat  pemilihan
umum  menghasilkan  nilai  Z  sebesar  -3,489  dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena hasil nilai signifikansi  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  yang telah  ditetapkan,  yaitu  0,05.  Maka  hal  ini  berarti hipotesis  3  Ha  diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  rata- rata  proporsi  alokasi  belanja  barang  dan  jasa  pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.

## Tabel 11. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Modal
Ranks
N Mean Rank Sum of
Ranks X4_Modal (saat) - X4_Modal (sebelum) Negative Ranks 37 a 25,76 953,00 Positive Ranks 7 b 5,29 37,00 Ties 1 c Total 45
a. X4_Modal (saat) < X4_Modal (sebelum) b. X4_Modal (saat) > X4_Modal (sebelum) c. X4_Modal (saat) = X4_Modal (sebelum) Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Test Statistics a
X4_Modal (saat) -
X4_Modal (sebelum)
Z -5,345 b Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks. Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Tabel  diatas  menjelaskan  perbandingan  belanja modal sebelum dan saat pemilihan kepala daerah. Data sampel  yang  digunakan  sebanyak  45  kabupaten/kota. Dari  45  kabupaten/kota  yang  menjadi  sampel penelitian,  terdapat  37  kabupaten/kota  yang  tidak mengalami  kenaikan  belanja  modal  saat  pemilihan kepala  daerah.  Dan  terdapat  7  kabupaten/kota  yang mengalami  kenaikan  belanja  modal  saat  pemilihan kepala  daerah,  serta  terdapat  1  kabupaten/kota  yang mempunyai kesamaan nilai anggaran belanja modal.
Hasil  uji Wilcoxon  signed  rank  test pada  rasio belanja  modal  sebelum  dan  saat  pemilihan  umum menghasilkan nilai Z sebesar -5,345 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena hasil nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  yang telah  ditetapkan,  yaitu  0,05.  Maka  hal  ini  berarti hipotesis  4  Ha  diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  rata- rata  proporsi  alokasi  belanja  modal  pada  sebelum  dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.
Tabel 12. Uji Wilcoxon Signed Rank Test Belanja Bantuan Keuangan
Ranks
N Mean Rank Sum of
Ranks X5_BanKeu (saat) - X5_BanKeu (sebelum) Negative Ranks 16 a 18,38 294,00 Positive Ranks 28 b 24,86 696,00 Ties 1 c Total 45
a. X5_BanKeu (saat) < X5_BanKeu (sebelum)
b. X5_BanKeu (saat) > X5_BanKeu (sebelum) c. X5_BanKeu (saat) = X5_BanKeu (sebelum)
Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Test Statistics a
X5_BanKeu (saat) - X5_BanKeu (sebelum) Z -2,346 b Asymp. Sig. (2-tailed) ,019
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.
Sumber: diolah oleh peneliti, 2022
Tabel  diatas  menjelaskan  perbandingan  belanja bantuan  keuangan  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah.  Data  sampel  yang  digunakan  sebanyak  45 kabupaten/kota.  Dari  45  kabupaten/kota  yang  menjadi sampel  penelitian,  terdapat  16  kabupaten/kota  yang tidak  mengalami  kenaikan  belanja  bantuan  keuangan saat  pemilihan  kepala  daerah.  Dan  terdapat  28 kabupaten/kota  yang  mengalami  kenaikan  belanja bantuan  keuangan  saat  pemilihan  kepala  daerah,  serta terdapat  1  kabupaten/kota  yang  mempunyai  kesamaan nilai anggaran belanja bantuan keuangan.
Hasil  uji Wilcoxon  signed  rank  test pada  rasio  belanja bantuan  keuangan  sebelum  dan  saat  pemilihan  umum menghasilkan nilai Z sebesar -2,346 dengan signifikansi sebesar 0,019. Karena hasil nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi  yang telah  ditetapkan,  yaitu  0,05.  Maka  hal  ini  berarti hipotesis  5  Ha  diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  rata- rata  proporsi  alokasi  belanja  bantuan  keuangan  pada sebelum dan saat pemilihan kepala daerah di Sumatera.

## 4.2. Pembahasan

## 4.2.1 Belanja Hibah
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test menunjukkan  hasil  bahwa terdapat  perbedaan  rata-rata  rasio  pada  alokasi  belanja hibah  saat  pemilihan  kepala  daerah.  Terlihat  dari  rata- rata  rasio  belanja  hibah  yang  mencapai  angka  4,7  % pada  saat  pemilihan  kepala  daerah  dari  sebelum pemilihan kepala daerah sebesar 1,9 %. Sehingga dapat simpulkan terdapat kesesuaian hasil antara uji hipotesis dan  uji  deskriptif.  Ini  terjadi  karena  kepala  daerah menggunakan  diskresinya  untuk  meningkatkan  belanja hibah  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah  dan menurunkan  belanja  bantuan  sosial  dan  belanja  barang dan jasa pada pemilihan kepala daerah.
Hal ini menarik karena kepala daerah menggunakan  diskresinya  secara  berbeda.  Kepala daerah  lebih  fokus  pada  pemberian  hibah  pada  saat pemilihan  kepala  daerah.  Mereka  berharap  pemberian hibah  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah  akan memberikan  dampak  positif  terhadap  kinerja  mereka, hingga  calon  pemilih  akan  memberikan  suara  kepada mereka  jika  kepala  daerah  petahana  ini  maju  kembali atau  memberikan  kesan  kepada  masyarakat  mengenai prestasi kepala daerah tersebut. Hasil ini mengonfirmasi  teori political  budget  cycles yang dikemukakan oleh Nordhaus (1975). Jadi kepala daerah yang  ingin  mencalonkan  diri  kembali  memang menggunakan  diskresinya  pada  saat  pemiliha  kepala
daerah  untuk  meningkatkan  kinerja  mereka.  Selain  itu, pengujian  hipotesis  ini  mengonfirmasi  penelitian terdahulu  yang dilakukan oleh Efthyvoulou (2012) dan Saez  (2016)  yang  menunjukkan  keberadaan political budget  cycles diberbagai  negara  pada  saat  pemilihan kepala daerah.
Pos  belanja  hibah  digunakan  oleh  kepala  daerah yang  ingin  mencalonkan diri kembali  sangat beralasan, karena jenis belanja ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  menyatakan  bahwa dalam  penyalurannya  tidak  melalui  program  atau kegiatan  serta  tidak  memiliki  target  kinerja  tertentu sehingga memiliki tingkat subyektifitas yang tinggi.

## 4.2.2 Belanja Bantuan Sosial
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test menunjukkan  bahwa terdapat  perbedaan rata-rata pada alokasi  belanja hibah saat  pemilihan  kepala  daerah.  Terlihat  rata-rata  rasio belanja  hibah  yang  mencapai  angka  4,3  %  pada  saat pemilihan kepala daerah dari sebelum pemilihan kepala daerah  sebesar  0,4  %.  Sehingga  dapat  simpulkan terdapat  kesesuaian  hasil  antara  uji  hipotesis  dan  uji deskriptif,  karena  terdapat  perbedaan  rata-rata  rasio alokasi  belanja  bantuan  sosial  pada  sebelum  dan  saat pemilihan kepala daerah.
Sama  halnya  dengan  pos  belanja  hibah,  pos belanja  bantuan  sosial  digunakan  oleh  kepala  daerah yang  ingin  mencalonkan diri kembali  sangat beralasan, karena jenis belanja ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  menyatakan  bahwa dalam  penyalurannya  tidak  melalui  program  atau kegiatan  serta  tidak  memiliki  target  kinerja  tertentu sehingga memiliki tingkat subyektifitas yang tinggi.

## 4.2.3 Belanja Barang dan Jasa
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test menunjukkan  hasil  bahwa terdapat  perbedaan  rata-rata  pada  alokasi  belanja barang  dan  jasa  saat  pemilihan  kepala  daerah.  Terlihat dari  rata-rata  rasio  belanja  barang  dan  jasa  saat pemilihan  kepala  daerah  senilai  2,3  %  dan  pada sebelum  pemilihan  kepala  daerah  sebesar  2,4  %. Sehingga  dapat  simpulkan  terdapat  kesesuaian  hasil antara  uji  hipotesis  dan  uji  deskriptif.  Karena  kepala daerah yang ingin mencalonkan diri kembali menganggap  jika  pos  belanja  hibah  dan  bantuan  sosial lebih  memberikan  dampak  besar,  sehingga  memilih untuk  mengurangi  belanja  barang  dan  jasa.  Uji hipotesis  ini  mengonfirmasi  penelitian  yang  dilakukan oleh  Kis-Katos  dan  Syahrir  (2017),  Setiawan  dan
Rizkia  (2017),  Ritonga  dan  Alam  (2010)  yang memperkuat jika kepala daerah menggunakan diskresinya  pada  saat  menjelang  pemilihan  kepala daerah, terlebih jika ia ingin mencalonkan diri kembali.

## 4.2.4 Belanja Modal
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test menunjukkan  hasil  bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada alokasi belanja modal sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala  daerah.  Rata-rata rasio  belanja  modal  sebelum  pemilihan  kepala  daerah senilai  2  %  dan  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah sebesar  1,5  %.  Hasil  uji  hipotesis  ini  mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Setyorini (2018)  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan alokasi belanja modal sebelum dan pada saat pemilihan kepala  daerah.  Penelitian  Keefer  dan  Khemani  (2003) juga  menguatkan uji  hipotesis  ini  bahwa kepala daerah lebih  menyukai  proyek  infrakstruktur  karena  lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji-janji kepada konstituennya. Peningkatan penggunaan anggaran  belanja  modal  pada  saat  pemilihan  kepala daerah ditujukan kepala daerah yang akan mencalonkan diri  kembali  sebagai  upaya  untuk  memaksimalkan anggaran  yang  ada  sehingga  terlihat  baik  dan  terpilih kembali pada periode berikutnya.
4.2.5 Belanja Bantuan Keuangan
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji Wilcoxon  Signed  Rank  Test menunjukkan  hasil  bahwa terdapat  perbedaan  rata-rata  pada  alokasi  belanja bantuan  keuangan  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah.  Hal  ini  terlihat  dari  rata-rata  rasio  belanja bantuan  keuangan  sebelum  pemilihan  kepala  daerah senilai  1,3  %  dan  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah sebesar  1,4  %.  Hal  ini  terjadi  karena  menjelang pemilihan  kepala  daerah,  kepala  daerah  yang  ingin mencalonkan diri kembali gencar  memberikan  bantuan keuangan  untuk  menaikkan  pamor  dan  popularitasnya agar  jika  ia  menclaonkan  diri  kembali  akan  memiliki citra  dan  potensi  yang  baik  untuk  duduk  kembali  pada jabatan  yang  telah  ia  duduki  sbelumnya.  Sehingga, kenaikan  belanja  bantuan  keuangan  adalah  menjadi indicator  yang  perlu  ditelaah  lebih  jauh,  karena merupakan pos belanja rawan  yang akan dimanfaatkan kepala  daerah  untuk  kepentingan  oportunisnya  meraih hati konstituennya.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN
5.1.   Simpulan
1. Terdapat  perbedaan  pada  rata-rata  proporsi  belanja hibah  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala  daerah. Dan  pada  uji  statistik  deskriptif  rata-rata  belanja hibah sebelum pemilihan kepala daerah  sebesar 1,9 % dan saat pemilihan kepala daerah 4,7 %
2. Terdapat  perbedaan  pada  rata-rata  proporsi  belanja bantuan  sosial  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah.  Dan  pada  uji  statistik  deskriptif  rata-rata belanja  bantuan  sosial  pada  sebelum  pemilihan
kepala daerah sebesar 0,4 % dan sebelum pemilihan kepala daerah 4,3 %
3. Terdapat  perbedaan  pada  rata-rata  proporsi  belanja barang dan  jasa sebelum dan saat pemilihan kepala daerah.  Dan  pada  uji  statistik  deskriptif  rata-rata belanja  barang  dan  jasa  pada  sebelum  pemilihan kepala  daerah  sebesar  2,4  %  dan  saat  pemilihan kepala daerah  2,3 %
4. Terdapat  perbedaan  pada  rata-rata  proporsi  modal sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala  daerah.  Dan pada  uji  statistik  deskriptif  rata-rata  belanja  modal pada sebelum pemilihan kepala daerah sebesar 2 % dan saat pemilihan kepala daerah 1,5 %
5. Terdapat  perbedaan pada rata-rata proporsi bantuan keuangan  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah.  Dan  pada  uji  statistik  deskriptif  rata-rata belanja  bantuan  keuangan  pada  sebelum  pemilihan kepala daerah sebesar 1,3 % dari sebelum pemilihan kepala daerah 1,4 %
5.2. Saran
1. Peneliti selanjutnya dapat menambah dan memperluas  objek  penelitian,  misalnya  untuk wilayah  Jawa,  Kalimantan,  Sulawesi,  Papua dan/atau Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi  gambaran  secara  luas  apakah  benar-benar terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  alokasi belanja  daerah  sebelum  dan  saat  pemilihan  kepala daerah.
2. Bagi  pemerintah  pusat  sebaiknya  memberikan perhatian  lebih  terhadap  penggunaan  anggaran daerah  menjelang  pemilihan  kepala  daerah.  Hal tersebut  diharapkan  akan  mengurangi  ruang  gerak kepala  daerah  petahana  untuk  bertindak  demi kepentingan dirinya.
3. Bagi DPRD hendaknya dapat melakukan pengawasan  yang  baik  terhadap  pos-pos  belanja daerah  ini  agar  terwujud  tata  kelola  pemerintahan yang baik.

## DAFTAR REFERENSI
Antikorupsi.org.  (2010). Dana  Bansos  di  Daerah Dikorupsi . Indonesian Corruption Watch. https://www.antikorupsi.org/id/article/dana- bansos-di-daerah-dikorupsi
Bappenas,  S.  (2019). Alur  Kerja  Penganggaran . SEPAKAT Wiki.
http://sepakat.bappenas.go.id/wiki/index.php?title =Alur_Kerja_Penganggaran&oldid=575
BPK.  (2021).  Sertifikasi  Kantor  Akuntan  Publik: Standar Akuntansi Pemerintah. In BPK Corporate University .  Badan  Diklat  Pemeriksa  Keuangan Negara BPK RI.
Erlina,  &  Rasdianto.  (2013). Akuntansi  Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Brama Ardian.
FITRA.  (2018). Waspadai  Bancakan  APBD  Jelang Pilkada . Seknas FITRA.
https://seknasfitra.org/waspadai-bancakan-apbd- jelang-pilkada-2/
Hardani,  Auliya,  N.  H.,  Andriani,  H.,  Fardani,  R.  A., Ustiawaty,  J.,  Utami,  E.  F.,  Sukmana,  D.  J.,  & Istiqomah,  R.  R.  (2020). Metode  Penelitian Kualitatif  &  Kuantitatif (H.  Abadi  (ed.);  Edisi Pert). Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2009). Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen (Ketiga). BPFE Yogyakarta.
Kompas.com.  (2015). Tujuh  Celah  Penyelewengann APBD oleh Petahana  Jelang  Pilkada .  Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita &id=11620 Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor  Publik (Pertama).  Pustaka  Almaida. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . ANDI.
Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). Good Governance Pengelolaan  Keuangan  Daerah (1st  ed.).  PT Remaja Rosdakarya.
Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. The  Review  of  Economic  Studies , 42 (2),  169. https://doi.org/10.2307/2296528
Prihandini,  W.  (2020). Korupsi  APBD:  Sebuah  Meta Analisis (Pertama). Deepublish.
Rahman. (2018). Pendapatan Daerah dan Siklus Politik Kabupaten  /  Kota  di  Indonesia. EKOBISTEK Fakultas Ekonomi , 7 (1), 59–67.
Ritonga,  I.  T.,  &  Alam,  M.  I.  (2010).  Apakah Incumbent  Memanfaatkan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum  Kepala Daerah. Simposium  Nasional  Akuntansi  XIII  Purwokerto , 4 , 1–25.
Salle,  A.  (2019).  Penyalahgunaan  Bantuan  Sosial  Di Lingkungan Pemerintah Daerah: Fakta Nyata Dari Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Keuangan. Jurnal Kajian  Ekonomi  &  Keuangan  Daerah , 4 (April),
1–14.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2016). Research  Methods for Business (7th ed.). Wiley. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-
5_102084
Sjahrir,  B.,  Kis-Katos,  K.,  &  Schulze,  G.  (2013). Political  Budget  Cycles  in  Local  Indonesia. Southeastasianstudies.Uni-Freiburg.
… , 17 (April), 541–550. https://www. southeastasianstudies.uni-freiburg.de/Content/files /occasional-paper-series/op-17-kis-katos_sjahir_
schulze.pdf