## ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
Vol 3 No. 2 – Mei 2019 E-ISSN 2580-9695
Since September 2017

## FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN BARITO KUALA

## Wahidin Ilmi
STIA Bina Banua Banjarmasin wahidinilmi@gmail.com

## Muhammad Akbar
STIA Bina Banua Banjarmasin m.akbar@stiabinabanuabjm.ac.id

## Anhar Yani
STIA Bina Banua Banjarmasin anharyani@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: The Function  and Role of Village Institutions in Village Infrastructure Development in Wanaraya  District,  Barito  Kuala  Regency,  Under  the  guidance  of  Muhammad  Akbar  as  First supervisor and Anhar Yani as second counselor.This study aims (1) to Know the Description of the Function  of  Village  Institutions  in  the  Development  of  Village  Infrastructure  in  the  Wanaraya District  of  Barito  Kuala  Regency.  (2)  to  Know  the  Role  of  Village  Institutions  in  Village Infrastructure  Development  in  Wanaraya  District,  Barito  Kuala  Regency.  (3)  To  Know  the Obstacles  in  the  Implementation  of  the  Function  and  Role  of  Village  Institutions  in  Rural Infrastructure  Development  in  Wanaraya  District,  Barito  Kuala  Regency.The  approach  of  this research  is  a  case  study.  In  this  study  as  key  informants  were  the  Camat,  Kasi  Community Empowerment, and Village Heads / Village Apparatus, Village Institution administrators and the community. Data is collected through interviews, observations and documents. The analysis used is qualitative analysis. The results showed that (1) Implementation of the Function and Role of Village Institutions in the Development of Village Infrastructure in Wanaraya Subdistrict which was divided into  Developing  and  Disadvantaged  Villages  of  Village  Institutions  that  had  not  functioned  and played a role in Implementing the Function and Role of Village Institutions in village infrastructure development in Wanaraya District Barito Kuala. This can be proven by the results of interviews of researchers with respondents that there are still many functions and roles of village institutions that are not visible, such as roles and functions in planning, implementation and supervision by village institutions  in  village  infrastructure  development  (2)  The  role  of  village  institutions  in  village infrastructure development is still not play a maximum role, there are a number of villages that have already  walked  but  some  other  villages  are  still  not  running.  This  is  evidenced  by  the  results  of interviews with the village head, there are still some indicators that have not been implemented in accordance with existing regulations. (3) Obstacles to the implementation of the Function and Role of Village Institutions in the development of village infrastructure there are several obstacles, such as  in  the  case  of  human  resources  administered  by  Village  Institutions,  focusing  on  work  to allowances for village institutions
Keyword : Function, Role, Village Institution
Abstraksi: Fungsi dan Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, Dibawah bimbingan Muhammad Akbar sebagai pembimbing
Pertama    serta  Anhar  Yani  sebagai  pembimbing  kedua.  Penelitian  ini  bertujuan  (1)  untuk Mengetahui  Gambaran  Fungsi  Lembaga  Desa  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. (2) untuk Mengetahui Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan  Infrastruktur  Desa  di  Kecamatan  Wanaraya  Kabupaten  Barito  Kuala.  (3)  Untuk Mengetahui Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur  Desa  di  Kecamatan  Wanaraya  Kabupaten  Barito  Kuala.Pendekatan  penelitian  ini adalah  studi  kasus.  Pada  penelitian  ini  selaku  key  informan  adalah  Camat,  Kasi  Pemberdayaan Masyarakat,  dan  Kepala  Desa/Aparatur  Desa,  pengurus  Lembaga  Desa  dan  masyarakat.  Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  pada  Kecamatan  Wanaraya  yang  terbagi  menjadi  Desa Berkembang  dan  Tertinggal  adanya  Lembaga  Desa  yang  belum  berfungsi  dan  berperan  dalam Pelaksanan  Fungsi  dan  Peran  Lembaga  Desa  dalam  pembangunan  infrastruktur  desa.  Ini  dapat dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  responden  masih  banyak  Fungsi  dan  Peran Lembaga  Desa  yang  tidak  terlihat,  seperti  peran  dan  fungsi  dalam  Perencanaan,  Pelaksanaan maupun Pengawasan oleh lembaga desa dalam Pembangunan Infrasruktur Desa (2) Peran Lembaga Desa  dalam  pembangunan  infrastruktur  Desa  juga  masih  belum  berperan  secara  maksimal,  ada beberapa desa yang sudah berjalan  akantetapi beberapa desa lainnya masih belum berjalan. Hal ini dibuktikan dengan beberpa hasil wawancara bersama kepala desa, masih ada beberpa indikator yang belum  berjalan  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada.  (3)  Hambatan  pelaksanaan  Fungsi  dan  Peran Lembaga Desa dalam pembangunan infrastruktur desa terdapat beberapa hambatan, seperti dalam hal SDM pengurus Lembaga Desa, fokus pekerjaan sampai tunjangan lembaga desa.
Kata Kunci : Fungsi, Peran, Lembaga Desa

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  tingkatan  pemerintah  terendah  di  dalam  struktur pemerintahan  di  Indonesia  tetapi  merupakan  wilayah  yang  mempunyai  otonomi paling  luas.  Oleh  karena  itu  mutlak  bila  kemampuan  sumber  daya  manusia  pada organisasi pemerintah desa harus dipersiapkan untuk meningkatkan kinerjanya dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak
tradisional  yang  diakui  dan  di  hormati    dalam  sistem  pemerintahan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Pelaksanaan  Pembangunan
Desa,  Pembinaan  Kemasyarakatan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa merupakan  tugas  dari  pemerintah  desa  itu  sendiri  untuk  memajukan  dan mensejahterakan masyarakat desa. Untuk mensejahterakan masyarakat desa tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur desa yang menunjang kegiatan masyarakat desa untuk berjalan dengan lancar.
Sistem  Pembangunan  Desa  adalah  suatu  system  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  dengan  melibatkan  seluruh  masyarakat  desa dengan  semangat  gotong  royong  mulai  dari  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Endang Wijayanti dkk (2015:23)
Dalam pembangunan infrastruktur desa sangat berperan penting lembaga- lembaga  di  desa  yang  akan  mendorong  terlaksananya  otonomi  desa,  sekaligus sebagai upaya  pemberdayaan pemerintah desa  dan masyarakat desa. pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten  sebagai  fasilitator,  memfasilitasi  masyarakat desa  agar  mampu  melaksanakan  pembangunan  desanya.  Merealisasikan  tujuan pembangunan  tersebut,  maka  segenap  potensi  alam  harus  digali,  dikembanagkan dan  dimanfaatkan  sebaik  mungkin.begitu  pula  dengan  potensi  manusia  berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilannya, harus ditingkatkan  sehingga  mampu  menggali,  mengembangkan    dan  memanfaatkan potensi sistem secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.
Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam
pembangunan,  diperlukan  adanya  tenaga/unsur  penggerak  yang  mampu
menggerakkan  dan  mengarahkan  kemampuan  masyarakat  untuk  dapat mewujudkan  cita-cita  pembangunan  dalam  hubungan  ini,  maka  Kepala  Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling berkaitan antar tugas pembangunan yang multi dimensional.
Dalam Perencanaan pembangunan, lembaga desa sangat berperan penting untuk menggali potensi  dan permasalahan di desa terutama ketua RT  yang dapat mengumpulkan  keluhan  dan  aspirasi  masyarakat  dalam  lingkup  RT  tersebut  dan alam  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  desa,  lembaga  desa  terutama  BPD dan Ketua RT harus memantau langsung proses pembangunan infrastruktur untuk melaksanakan sesuai rencana sehingga proses pembangunan berjalan lancar.
Menurut  Undang-  undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  terdapat enam lembaga Desa yakni :
1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);
Dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga-lembaga desa yang terlibat dalam pembangunan desa di bidang infrastruktur, diperlukan kewenangan tentang
tugas  dan fungi  lembaga desa untuk  mendukung pelaksanaan pembangunan agar mencapai pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pentingnya  peranan  lembaga  desa  tersebut  dalam  pembangunan
Infrastruktur di desa sangat berpengaruh besar, dari mulai penyusunan RPJM Desa,
RKP  Desa  sampai  APBDesa,  bahkan  dalam  forum-forum  resmi  seperti  saat Musyawarah  Desa  (Musdes)  dan  Musyawarah  Rancana  Pembangunan  Desa (Musrenbang  Desa)  peran  mereka  amatlah  penting  dalam  rencana  pembangunan infrastruktur desa sebab merekalah yang paling berkaitan dengan masyarakat desa itu sendiri.
Demi  menunjang  terlaksananya  urusan  pembanguanan,  maka  diperlukan keterlibatan lembaga-lembaga desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan  infrastruktur  desa.  Begitu  juga  menurut  Endang  Wijayanti  dkk  ( 2015:  25)  Dalam  hal  yang  melaksanakan  tahap  perencanaan  pembangunan infrastruktur desa adalah unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Masyarakat Desa, unsur Badan Permusyarahan Desa, Kader Desa, dan unsur masyarakat desa.
Dari  pengamatan  peneliti  dan  diskusi  awal  bersama  Kepala  Desa
Masyarakat  bahwa  lembaga  desa  kurang  berperan  aktif  dalam  pembangunan infrastruktur desa terbukti hanya aparatur desa yang melakukan semua , walaupun ada  desa  yang  lembaganya  cukup  berperan  saat  perencanaan  pembangunan infrastruktur  akan  tetapi  ketika  pelaksanaan  tidak  berperan  aktif  lagi  dalam mengajak  masyarakat  mendukung  maupun  bergerak  untuk  kemajuan  desa  itu sendiri,  keadaan  sekarang  semua  pelaksanaan  kegiatan  infrastruktur  desa  semua ditangani  oleh  perangkat  desa  sedangkan  lembaga  kemasyarakatan  desa  cuma
sebagai penonton tanpa membantu ataupun mengawasi kegiatan infrastruktur desa tersebut.
Hal ini dikuatkan dalam diskusi awal dengan camat Wanaraya juga bersama KASI  Pemberdayaan  Masyarakat  bahwa  lembaga  desa  belum  melaksanakan fungsinya sebagaimana  mestinya. Sesuai  dengan  yang di  sebutkan di  awal  ada 6
Lembaga  Desa  menurut  UU  No  6  tahun  2014  tentang  Desa  hanya  fungsi  dari Lembaga  Pemerintah  Desa  yang  sudah  dilaksanakan  dalam  pembangunan infrastruktur desa, sedangkan untuk Badan Permusyawaratan Desa
(BPD),Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  (RT,RW,  PKK,  Karang  Taruna,  LPM),
Lembaga Adat, kurang atau belum melaksanakan fungsinya.
Pengertian fungsi menurut  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia merupakan kegunaan suatu  hal,  daya  guna serta pekerjaan  yang dilakukan. Adapun  menurut para  ahli,  definisi  fungsi  yaitu  Pengertian  fungsi  menurut  Gie  dalam  Eti  Armilia (2016;1442)  fungsi adalah “sekelompok aktifitas atau pekerjaan  yang tergolong pada  jenis  yang  sama  berdasarkan  pelaksanaannya,  ataupun  karena  merupakan suatu  urutan-urutan  yang  disusun  secara  praktis  dan  saling  tergantung  satu  sama lain”.
Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan
(status).  Apabila  seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu  peranan.  Perbedaan  antara  kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan  karena  yang  satu  tergantung  pada  yang  lain  dan  sebaliknya.
(http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara- umum.html)
Dalam penelitian Wirawan (2014: 1238) dengan judul Pelaksanaan Fungsi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menunjukan pelaksanaan yang masih belum cukup baik dan optimal.  Hal  ini  di  tunjukan  dengan  kurangnya  program  kerja  oleh  LPM  bahkan pada  beberapa  fungsi  LPM  belum  memiliki  program  yang  akan  di  laksanakan, adanya masyarakat yang kurang tahu akan fungsi LPM tersebut,serta keterbatasan SDM  dari  para  anggota  LPM.  Dan  bukti  tersebut  didukung  dengan  adanya pernyataan dari pihak yang terkait.
Penelitian Juita Lidya Tiwa, Ronny Gosal, dan Alfon Kimbal dengan judul
Jurnal  Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Di Kelurahan Paal dua  Kecamatan Paal Dua Kota Manado (Vol 1 No 1 :2017). Hasil Penelitian ini menyebutkan Rendahnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  Paal  Dua  ini  disebabkan  oleh:  keaktifan  pengurus  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal Dua itu sendiri, dimana ada beberapa pengurus  yang  sudah  toidak  lagi  berdomisili  di  Kelurahan  Paal  Dua,  ditambah dengan  rendahnya  pengetahuan,  keterampilan,  keahlian  sesuai  dengan  pekerjaan yang  diembannya,  motivasi  pengurus,  serta  permasalahan  klasik  yaitu  tidak tersedianya dana operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paal
Dua
(https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16649)
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  :  1)  Untuk  Mengetahui  Gambaran
Fungsi  Lembaga  Desa  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  di  Kecamatan
Wanaraya  Kabupaten  Barito  Kuala.  2)Untuk  Mengetahui  Peranan  Lembaga  di
Desa  dalam  Perencanaan  dan  Pelaksanaan  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  di Kecamatan  Wanaraya  Kabupaten  Barito  Kuala.  3)  Untuk  Mengetahui  Apa hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga di Desa berperan dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

## METODE PENELITIAN
Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi kasus. Penelitian meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam  masyarakat  yang  dilakukan secara mendalam untuk  mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Peneitian ini akan bermanfaat untuk mencari jawaban dan pemecahan masalah yang di hadapi serta mempertimbangkan apakah Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala sudah berjalan dengan baik.
Key  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Camat,  Kasi  PM,  Kepala  Desa,
Pengurus  Lembaga  Desa,  Sedangkan  Untuk  menentukan  informan  peneliti menggunakan teknik Porpusive Sampling untuk menentukan Lembaga Desa di 13 Desa  se  Kecamatan  Wanaraya  yang  akan  menjadi  objek  penelitian  berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018 dengan kriteria sebagai Desa Berkembang dan Desa Tertinggal.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui:
a. Observasi
Penulis akan menggunakan teknik observasi atau pengamatan langsung pada  objek  penelitian  untuk  mendapatkan  data  pada  fungsi  dan  peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.
b. Wawancara
Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena  peneliti  tidak  dapat  mengobservasi  seluruhnya.  Tidak  semua  data dapat diperoleh dengan observasi.
Teknik ini penulis lakukan secara langsung kepada beberapa Lembaga
Desa  yang terdiri dari Tiga Belas desa di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan pedoman wawancara.
c. Dokumen
Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi tertulis atau dokumen  yang  mungkin  memberikan  informasi  mendalam  tentang  Fungsi dan Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan infrastruktur Di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Fungsi BPD
Dari  beberapa  hasil  wawancara  bersama  BPD  bahwa  Ada  beberapa desa  masih  kurang  berjalan  terhadap  pelaksanaan  fungsi  BPD  tersebut, terbukti  pada  saat  Pembahasan  Rancangan  dan  penyepakatan  rancangan Peraturan  Desa  BPD  tidak  melaksanakan  fungsinya  bahkan  dari  hasil wawancara  di  salahsatu  desa  masih  belum  faham  bagaimana  penyepakatan rancangan peraturan desa dan juga di keluhkan oleh Kepala Desa bahwa BPD tidak bisa di ajak kerja dalam penyepakatan Peraturan Desa tersebut.
Sedangkan pada hasil wawancara dalam fungsi BPD untuk menggali, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  tersebut  pada  salahsatu desa yang diwawancarai tidak melaksanakan fungsinya, bahkan saat ditanya masyarakat  desa  tersebut  mereka  langsung  menyampaikan  aspirasi  kepada Kepala  Desa  maupun  Perangkat  Desa  tanpa  melalui  BPD  sebab  alasan mereka tidak mengetahui fungsi BPD,  fungsi masih belum berjalan dengan baik  yaitu  fungsi  pada  fungsi  Pengawasan  Pelaksanaan  Kegiatan Pembangunan  Desa  yang  didalam  pengawasan  tersebut  BPD  menjabat sebagai  Panitia  Penerima  Hasil  Pekerjaan  (PPHP)  terbukti  dari  hasil wawancara di atas ada beberapa Desa yang dalam pengawasan tersebut BPD tidak menjalankan fungsinya. Hasil wawancara tentang Fungsi BPD di atas dapat juga dilihat dalam matrik wawancara di bawah ini :

## Tabel 1.1 Fungsi BPD
No Aspek Fungsi BPD Key Informan Informan Kesimpulan 1 2 1 Membahas dan menyepakati Rancangan -Camat Belum -Berkembang Sudah -Kasi PM Belum -Berkembang Sudah Masyarakat -Berkembang Sudah -Tertinggal Dari Pelaksanaan fungsi BPD yang  pertama
Peraturan Desa bersama Kepala Desa -Tertinggal Belum -Tertinggal Belum Belum di peroleh data    bahwa BPD yang belum melaksanakan fungsi pertama semua  Desa Teringgal 2 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa -Kasi PM Sudah -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum Pelaksanaan fungsi BPD yang kedua di peroleh  data bahwa  BPD yang belum melaksanakan fungsi Desa Teringgal 3 Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa -Kasi PM Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum -Berkembang Belum -Tertinggal Belum -Berkembang Belum -Tertinggal Belum Dari hasil wawancara bahwa  fungsi BPD untuk pengawasan Kinerja Kepala  Desa dalam Pembangunan masih  banyak yang belum terlaksana baik dari desa berkembang maupun  Desa tertinggal.

## Fungsi Lembaga Kemasyarakan Desa
Pelaksanaan Fungsi LKD masih ada beberapa desa yang masih belum berjalan  fungsi  dari  RT/RW  maupun  LPM  di  Desa  tersebut,  terbukti  dari wawancara di atas masih ada RT/RW dan LPM tidak mengikuti Musyawarah Desa  bahkan  jika  ada  yang  ikut  musyawarah  hasil  dari  penggalian  aspirasi masyarakat  pun  tidak  ada  sehingga  dapat  di  artikan  Fungsi  LKD  dalam
Menggali dan Menampung aspirasi masyarakat tidak terlaksana, bahkan saat fungsi LPM untuk melestarikan hasil Pembangunan juga tidak berjalan untuk mengajak  masyarakat  dalam  memelihara  hasil  pembangunan  infrastruktur tersebut secara gotong royong. Untuk lebih mudahnya hasil wawancara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

## Tabel 1.2 fungsi LKD
No Aspek Fungsi LKD Key Informan Informan Kesimpulan 1 2 1 Menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat; -Kasi PM Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum -Berkembang Sudah Teringgal -Sudah -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum Dari Pelakasanaan Fungsi  LKD Desa berkembang sudah melaksanakan fungsinya akan tetapi pada desa tertinggal masih  belum semuanya melaksanakan fungsi tersebut 2 Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,
melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif 3 Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta
gotong royong
masyarakat

## Fungsi Lembaga Adat Desa
Dalam  pelaksanaan  fungsi  Lembaga  Adat  Desa  kedua  desa  yang mempunyai  lembaga  adat  sudah  berjalan  sebagai  mana  fungsinya,  seperti fungsi  lembaga  adat  dalam  melaksanakan  fungsinya  untuk  menjalankan
musyawarah  mufakat  fungsi  LAD  di  Permendagri  18  tahun  2018  tentang
Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat  Desa.hasil  wawancara dapat juga di lihat pada tabel di bawah ini

## Tabel 1.3 Fungsi LAD
No Aspek Fungsi LAD Key Informan Informan Kesimpulan 1 2 1 mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan  dalam musyawarah Desa -Kasi PM Sudah -Berkembang Sudah -Tertinggal Sudah -Tertinggal Sudah Dari Kedua LAD yang ada di  Kecamatan Wanaraya memang sudah  berjalan fungsinya sesuai  dengan Regulasi  yang ada.

## Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Hasil  Wawancara  bersama  BPD  untuk  mengetahui  Peranan  BPD  di beberapa  Desa  di  Kecamatan  Wanaraya  dapat  disimpulkan  bahwa  BPD  di Kecamatan Wanaraya masih belum berperan sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD, akan tetapi tidak semua Desa yang BPDnya belum berperan  dengan  aktif,  masih  ada  beberapa  Desa  yang  BPD  berperan  aktif dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  Peraturan  yang  berlaku.  Peran yang lebih kuat di dalam Lembaga tersebut adalah Peran dalam melaksanakan Musyawarah  Desa  dan  peran  dalam  pelaksanaan  pembentukan  panitia  dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dari hasil semua wawancara diatas dapat di lihat di dalam tabulasi di bawah ini:

## Tabel 1.4 Peran BPD
No Aspek Peran BPD Key Informan Informan Kesimpulan 1 2 1 Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat -Kasi PM Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum -Berkembang Belum -Tertinggal Belum -Berkembang Belum -Tertinggal Belum Dari  Peran  BPD menggali Aspirasi dan menyelenggarak an  Musyawarah baik Desa berkembang maupun tertinggal  masih banyak yang Belum melaksanakan Perannya 2 Menyelenggara kan musyawarah
BPD dan musyawarah Desa 3 Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa -Berkembang Sudah -Tertinggal Sudah Fungsi dalam membentuk pantia PILKADES Sudah  berjalan sesuai regulasi 4 Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa -Kasi PM Belum -Berkembang Belum -Tertinggal Belum -Berkembang Belum -Tertinggal Belum Dalam hal  peran untuk persetujuan pemberhentian perangkat  Desa semua BPD masih belum melaksanakan peran tersebut. 5 Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa -Kasi PM Sudah -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum Sesuai fungsi dalam menyepakati Rancangan Peraturan  Desa hanya BPD Desa tertinggal  yang belum melaksanakan 6 Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum -Berkembang Belum -Tertinggal Belum -Masyarakat Desa Berkembang Sudah Dari pengawasan kinerja Kepala Desa terutama dalam hal pembangunan
-Masyarakat Desa Tertinggal Belum peran BPD masih banyak yang belum berperan  dengan baik. 7 Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraa n Pemerintahan Desa Semua BPD sudah melaksanakan perannya

## Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
Peranan  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dikecamatan  Wanaraya  bisa  di anggap berperan dengan baik, akan tetapi hanya ada beberapa Desa yang Lembaga Kemasyarakatan  Desa  nya  kurang  berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  tugas  dan perannya  pada  Pembangunan  Infrastruktur  Desa.  Yaitu  pada  saat  pelaksanaan Pembangunan  Desa  maupun  saat  pemeliharaan  hasil  dari  pembangunan infrastruktur Desa.

## Tabel 1.5. Peran LKD
No Aspek Peran LKD Key Informan Informan Kesimpulan 1 2 1 Menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat; -Kasi PM Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum -Berkembang Sudah Teringgal -Sudah -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum Peran LKD sudah  banyak yang sudah melaksanakan dan masih banyak  pada desa tertinggal yang masih belum melaksanakan peran LKD tersebut 2 Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif dan -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum -Berkembang Sudah -Tertinggal Belum
Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan
prakarsa, partisipasi, swadaya,
serta
gotong royong
masyarakat
Peran Lembaga Adat Desa (LAD)
Beberapa hasil wawancara LAD di kedua Desa ada perbedaan Peranannya, di
Desa Sumber Rahayu LAD lebih berperan dalam pengembangan Kesenian Desa, dan  peran  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  bercorak  budaya  mereka  kurang berperan. Berbeda dengan di Desa Dwipasari mereka sudah berperan sebagaimana sesuai aturan yang berlaku.

## Tabel 1.6 Pelaksanaan Peran LAD
No Aspek Peran LAD Key Informan Informan Kesimpulan 1 2 1 membantu Pemerintah  Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa -Berkembang Belum -Tertinggal Sudah Berbanding terbalik  pada desa berkembang Peran LAD masih  belum berperan sebagaimana fungsinya
2 mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan  dalam musyawarah Desa. -Kasi PM Sudah -Berkembang Sudah -Tertinggal Sudah Dalam Pengambilaan Keputusan musyawarah kedua LAD sudah berperan dengan baik

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Fungsi  dan  Peran  Lembaga  Desa  dalam  Pembangunan
Infrastruktur  Desa  pada  Kecamatan  Wanaraya  yang  terbagi  menjadi  Desa Berkembang  dan  Tertinggal  adanya  Lembaga  Desa  yang  belum  berfungsi  dan berperan dalam Pelaksanan Fungsi dan Peran Lembaga Desa dalam pembangunan infrastruktur  desa  di  Kecamatan  Wanaraya  Kabupaten  Barito  Kuala.  Ini  dapat dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  responden  masih  banyak Fungsi dan Peran Lembaga Desa yang tidak terlihat, seperti peran dan fungsi dalam Perencanaan,  Pelaksanaan  maupun  Pengawasan  oleh  lembaga  desa  dalam
Pembangunan Infrasruktur Desa
Fungsi  dan  Peran  Lembaga  Desa  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Desa sangat  berpengaruh  besar  untuk  membantu  Pemerintah  Desa  melaksanakan pembangunan tersebut, beberapa desa berkembang sudah melaksanakan fungsi dan perannya akan tetapi banyak desa yang masih berstatus berkembang dan tertinggal masih belum melaksanakan fungsi dan perannya.
Hal  yang  berpengaruh  menghambat  pada  pelaksanaan  Fungsi  dan  Peran
Lembaga  Desa  dalam  pembangunan  Infrastruktur  Desa  yaitu  Sumber  Daya
Manusia lembaga Desa yang kebanyakan pendidikannya hanya sebatas SMA dan
SMP. Fokus  Pekerjaaan  Anggota  Lembaga Desa  yang kebanyakan menjadi  PNS dan  Karyawan  perusahaan  sehingga  kedua  pekerjaan  tersebut  berkaitan  dengan waktu  kerja.  Dan  yang  terakhir  yaitu  Tunjangan  yang  tidak  memadai  terhadap Lembaga Desa.

## DAFTAR PUSTAKA