Ulfia Hasanah
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM

## PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DIDAERAH AREA PERTAMBANGAN
Oleh :

## Ulfia Hasanah
Dosen Bagian Perdata Fakutlas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat meliputi: Pra Penambangan; masyarakat diberi akses luas terkait negosiasi harga lahan yang akan dilakukan ganti rugi, terhadap lahan masyarakat yang telah diganti rugi, PT Bukit Asam masih memberikan hak mengelolah lahan kepada masyarakat sampai batas waktu untuk penambangan dilakukan, Operasional; terkait segala ketentuan hukum melekat didalam nya, meliputi aspek lingkungan, atau kenyamanan masyarakat terhadap tingkat kebisingan maupun getaran tinggi akibat ekses penambangan, Pasca penambangan; hal ini terkait reklamasi setelah penambangan berakhir sesuai izin yang berlaku. Selain itu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN, PT Bukit Asam memiliki tanggung jawab sosial terkait dengan masyarakat sekitar tambang melalui program CSR terkait pemeliharaan lingkungan hidup melalui program kemitraan bina lingkungan.
Legal protection of the rights of the community include: Pre Mining; the public is given broad access related land price negotiations to be conducted compensation, to the community lands have been compensated, PT Bukit Asam still gives the right to manage the land to the community for a time limit to mining operations; related to any provisions of law are inherent in it, covering aspects of the environment, or the convenience of the public against high noise levels and vibration due to excess mining, post- mining; this is related to reclamation after mining ends appropriate permissions apply. In addition, based on Law Number 32 Year 2009 regarding the Environment which include, management, protection, and preservation of the environment, and the Regulation of the Minister of State Enterprises No. PER-05 / MBU / 2007 on SOE Partnership Program, PT Bukit Asam has a social responsibility associated with communities around the mine through CSR programs related to preserving the environment through community development partnerships program.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak-hak  Masyarakat, Area  pertambangan

## A. Pendahuluan
Wilayah  Indonesia  adalah  kesatuan  tanah  air  dari  seluruh  rakyat Indonesia,  yang  bersatu  sebagai  bangsa  Indonesia.  Seluruh  bumi,  air  dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
wilayah  Republik  Indonesia  sebagai  Karunia  Tuhan  yang  maha  Esa  adalah bumi,  air  dan  ruang  angkasa  bangsa  Indonesia  dan  merupakan  kekayaan Nasional.  Hubungan  antara  bangsa  Indonesia  dan  bumi,  air  serta  ruang angkasa  termaksud  dalam  Pasal  1    ayat  (2)  UU  No.5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  yang  merupakan  hubungan  yang bersifat abadi. Tanah adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi.
Di lain pihak ada masyarakat yang menganut pola tradisional, dimana masyarakat  adat  menganggap  mereka  telah  memperoleh  hak  tersebut  jauh sebelum  negara  mengklaim  penguasaaannya.    Hak  ini  biasanya  kita  kenal dengan  hak  ulayat  dan  Tanah  ulayat.  Kedua  aspek  inilah  yang  sebenarnya menjadi  pemicu  munculnya  sengketa  pertanahan,  yang  kecenderungan sebagaian  besar  merugikan  masyarakat  adat.  Salah  satu  kegiatan  yang membutuhkan lahan adalah kegiatan pertambangan. Untuk dapat melakukan usaha pertambangan dibutuhkan tanah karena kegiatan penambangan tidak lain  adalah  melakukan  penggalian  tanah.  Keberadaan  tambang  sebagian besar  letaknya  berada  di  dalam  perut  bumi.  Sebuah  perusahaan pertambangan  untuk  dapat  melakukan  penambangan  harus  memiliki  izin dari pemerintah terlebih dahulu.
Dengan  izin  yang  dimilikinya  perusahaan  pertambangan  tidak  dapat langsung  melakukan  penambangan  sesuai  lokasi  yang  ditunjuk  dalam  izin bersangkutan  akan  tetapi  perlu  melihat  dahulu  di  lokasi  penambangan, apakah  di  lokasi  tersebut  terdapat  hak-hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh pihak  lain.  Apabila  ada  hak-hak  atas  tanah  maka  tidak  mungkin  kegiatan penambangan dapat dilakukan begitu saja, karena perusahaan pertambangan akan  menghadapi  masalah  yaitu  benturan  kepentingan  antara  penggunaan hak  atas  tanah  dengan  penggunaan  hak  penambangan  pada  bidang  tanah yang  sama.  Sementara  itu  pada  umumnya  hak  atas  tanah  lebih  dahulu diberikan  pemerintah  dibandingkan  dengan  hak  penambangan.  Area  atau
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
lokasi  suatu  tambang  terkadang  ada  yang  ditanah  milik  pribadi  warga masyarakat  dan  juga  ada  yang  berada  disuatu  lingkungan  tanah  ulayat masyarakat hukum adat.  Terhadap lokasi penambangan yang berada ditanah masyarakat  adat  ini  yang  perlu  perlindungan  hukum  agar  hak-hak masyarakat  adat  didaerah  tersebut  tetap  terjaga  dan  lokasi  tanah  ulayat  ini tidak hilang.
Sebidang  tanah  merupakan  bagian  dari  bumi  yang  letaknya  berada pada  bidang  hukum  agrarian.  Hukum  agraria  ruang  lingkupnya  sangat  luas karena  objek  yang  diatur  adalah  mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa, berasal  dari  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  kekayaan  nasional  yang mempunyai  fungsi  sangat  penting  yaitu  untuk  membangun  kemakmuran masyarakat Indonesia.
Dengan  demikian  diperlukannya  akses  terhadap  keadilan  terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dan hak-hak masyarakat adat  sebagai  efek  dari  kegiatan  pertambangan,  pemerintah  harus  dapat menjamin  kepentingan  masyarakat  adat  terwakili  selama  proses  kegiatan berlangsung  dari  awal  sampai  akhir  agar  kemakmuran  rakyat  sebagai  mana diamanah kan UUD 1945 dapat direalisasikan.
Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses penyedian lahan bagi usaha pertambangan dan posisi masyarakat  dalam  perjanjian  kerjasama  pertambangan,  peralihan  hak,  dan perlindungan  hukum  bagi  hak-hak  masyarakat    selama  proses  perjanjian berlangsung,  dengan  penelitian  berjudul, PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  HAK-HAK  MASYARAKAT    DI  DAERAH  AREA PERTAMBANGAN .  (Studi Kasus: Kecamatan Peranap – Indragiri Hulu)

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses penyediaan lahan dan peralihan hak, terkait kerjasama pertambangan di kecamatan Peranap?
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  masyarakat  terkait dengan lingkungan disekitar area usaha pertambangan?

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah yuridis  sosiologis (penelitian  hukum  empiris)  yaitu  studi-studi  empiris  untuk  menemukan teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai  proses  bekerjanya hukum  dalam  masyarakat.    Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kec.  Peranap,  Muspida  Kecamatan  Peranap  dan  Batang  Peranap,  Pihak Perusahaan Terkait yang berada dilingkungan Kecamatan Peranap.

## D. Pembahasan
1. Proses Penyediaan Lahan Dan Peralihan Hak atas tanah dalam Pengelolaan Pertambangan
Penyediaan  Lahan  adalah  pengambialihan  tanah  yaitu  suatu proses/kegaiatan perolehan tanah yanh bertujaun untuk kepentingan publik baik  yang  digunakan  oleh  pemerintah  maupun  pihak  swassta.  Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan  pada Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum.
Pasal 9 menyatakan :
(1)  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
(2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil
Pasal 10  menyatakan :
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
a. pertahanan dan keamanan nasional;
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk,  bendungan,  bendung,  irigasi,  saluran  air  minum,  saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit,  transmisi,  gardu,  jaringan,  dan  distribusi  tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; monline.com h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
o. penataan  permukiman  kumuh  perkotaan  dan/atau  konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. prasarana  pendidikan  atau  sekolah  Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
Penyediaan  lahan  untuk  pertambangan  tidak  termasuk  pada pengertian    kepentingan  umum  yang  dimaksudkan  dalam  UU  No.2  Tahun 2012  Tentang  Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  maka  prosesnya dapat  dilakukan  dengan  jual  beli,  tukar  menukar  sebagaimana  cara pengalihan tanah dilakukan.
Sedangkan  dalam  pengalihan  hak  atas  tanah,  yang  dilakukan  dengan cara  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT  yang  berwenang.  Dengan  demikian  setiap  pengalihan  hak  milik  atas tanah,  yang  dilakukan  dalam  bentuk  jual  beli,  tukar  menukar  atau  hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Jual beli, tukar menukar atau hibah ini dalam konsepsi hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
tunai.  Dengan  terang  dimaksudkan  bahwa  perbuatan  hukum  tersebut  harus dibuat  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  yang  menyaksikan  dilaksanakan atau dibuatnya perbuatan hukum tersebut.
Sedangkan dengan tunai diartikan bahwa dengan selesainya perbuatan hukum  dihadapan  PPAT  berarti  pula  selesainya  tindakan  hukum  yang dilakukan  dengan  segala  akibat  hukumnya.  Ini  berarti  perbuatan  hukum tersebut  tidak  dapat  dibatalkan  kembali,  kecuali  terdapat  cacat  cela  secara substansi  mengenai  hak  atas  tanah  (hakmilik)  yang  dialihkan  tersebut,  atau cacat  mengenai  kecakapan  dan  kewenangan  bertindak  atas  bidang  tanah tersebut.
Adapun  yang  menjadi  syarat-syarat  terjadinya  pengalihan  terhadap kebendaan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pengalihan tersebut haruslah dilakukan oleh orang yang berhak untuk mengalihkan kebendaan tersebut.
Tidak selamanya pemilik suatu kebendaan dapat diberikan hak untuk mengalihkan  benda  tersebut,  hal  ini  dikarenakan  suatu  hal  misalnya saja pemilik suatu kebendaan di dalam keadaan pailit ( failiet ). Disini ia merupakan  pemilik  suatu  kebendaan  tetapi  dikarenakan  keputusan pengadilan  yang  mengatakan  ia  pailit  maka  ia  tidak  berhak  untuk mengalihkan benda tersebut.
Adapun  sebaliknya  orang  tersebut  tidak  merupakan  pemilik  suatu kebendaan  tetapi  ia  berhak  untuk  melakukan  pengalihan.  Misalnya pandamer,  di  mana  pihak  ini  menerima  barang  gadaian  dari  pemilik benda tersebut sebagai jaminan pelunansan hutangnya. Dalam hal ini ia tidak merupakan pemilik yang sah dari suatu kebendaan, tetapi bila pihak  yang  berhutang  dalam  hal  ini  pemilik  yang  sah  dari  benda  itu ingkar  janji  atau  wanprestasi  maka  pihak  penerima  gadai  dapat mengalihkan benda tersebut.
Ulfia Hasanah
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
b. Pengalihan itu dilakukan secara nyata.
Artinya pengalihan itu harus benar-benar terjadi dan dilakukan secara nyata  dari  tangan  ke  tangan.  Melihat  persyaratan  tersebut  di  atas pengalihan  terhadap  benda-benda  bergerak  cukup  hanya  melakukan penyerahannya  begitu  saja,  tetapi  terhadap  benda  tidak  bergerak, pencatatan  benda  tersebut  ke  dalam  suatu  akte  sangat  penting  untuk menetapkan  keabsahan  benda  tersebut.  Terhadap  benda  tidak bergerak,  di  samping  dengan  pengalihan  nyata,  maka  untuk mengalihkan  hak  milik  atas  barang  tidak  bergerak  tersebut  harus dilakukan dengan pengalihan secara yuridis.
c. Pengalihan yuridis adalah berupa pencatatan dalam perbuatan hukum yang  bertujuan  untuk  mengalihkan  hak  milik  atas  benda  tidak bergerak tersebut dalam suatu akte yang otentik di depan  Para pejabat yang  berwenang  dan  kemudian  mendaftarkannya  dalam  register umum yang telah disediakan khusus.
Pengalihan hak atas tanah dapat terjadi dikarenakan:
1) Pewarisan tanpa wasiat
Menurut hukum perdata, jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal  dunia,  hak  tersebut  karena  hukum  beralih  kepada  ahli warisnya. Pengalihan tersebut kepada ahliwaris, yaitu siapa-siapa yang termasuk  ahliwaris,  berapa  bagian  masing-masing    dan  bagaimana cara  pembagiannya,  diatur  oleh  Hukum  Waris  almarhum  pemegang hak  yang  bersangkutan,  bukan  oleh  Hukum  Tanah.  Hukum  tanah memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berasal dari warisan  dan  hal-hal  mengenai  pemberian  surat  tanda  bukti pemilikannya oleh para ahli waris. Menurut ketentuan Pasal 61 ayat 3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah,  untuk  pendaftaran  pengalihan  hak  karena  pewarisan  yang
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
diajukan  dalam  waktu  enam  bulan  sejak  tanggal  meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya.
2) Pemindahan hak
Berbeda  dengan  beralihnya  hak  atas  tanah  karena  pewarisan tanpa  wasiat  yang  terjadi  karena  hukum  dengan  meninggalnya pemegang  hak,  dalam  perbuatan  hukum  pemindahan  hak,  hak  atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan  haknya  bisa  dikarenakan:  Jual-Beli,  Hibah,  pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan Hibah - wasiat atau “ legaat ”
Perbuatan-perbuatan  tersebut,  dilakukan  pada  waktu  pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat  tunai  atau  langsung,  kecuali  hibah  wasiat.  Artinya,  bahwa  dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah  kepada  pihak  lain.  Dalam  hibah  wasiat,  hak  atas  tanah  yang bersangkutan  beralih  kepada  penerima  wasiat  pada  saat  pemegang  haknya meninggal dunia.
Jual-beli,  tukar-menukar,  hibah,  pemberian  menurut  adat  dan pemasukan  dalam  perusahaan,  demikian  juga  pelaksanaan  hibah-wasiat, dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disingkat PPAT,  yang  bertugas  membuat  aktanya.  Dengan  dilakukannya  perbuatan hukum  yang  bersangkutan  di  hadapan  PPAT,  telah  dipenuhi  syarat  terang (bukan  perbuatan  hukum  yang  “gelap”,  yang  dilakukan  secara  sembunyi - sembunyi).
Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan secara nyata atau “riil” perbuatan hukum jual -beli yang dilakukan. Dengan demikian sifat jual- beli, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar  telah  dilakukan  perbuatan  hukum  yang  bersangkutan.  Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit juga membuktikan, bahwa penerima
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Tetapi hal itu baru diketahui oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak dan ahliwarisnya karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum.
Untuk  memperoleh  surat  bukti  yang  lebih  kuat  dan  lebih  luas  daya pembuktiannya  pemindahan  haknya  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan Kota/Kotamadya,  untuk  dicatat  pada  buku  tanah  dan  sertifikat  yang bersangkutan.  Dengan  dicatatnya  pemindahan  hak  tersebut  pada  sertifikat haknya,  diperoleh  surat  tanda  bukti  yang  kuat.  Karena  administrasi pengalihan  hak  atas  tanah  yang  ada  di  kantor  pertanahan  Kota/Kotamadya mempunyai  sifat  terbuka  bagi  umum,  maka  dengan  dicatatnya  pemindahan hak tersebut pada buku tanah haknya, bukan hanya yang memindahkan hak dan  ahliwarisnya,  tetapi  pihak  ketiga  pun  dianggap  mengetahui,  bahwa penerima hak adalah pemegang haknya yang baru. 1

## 2. Mekanisme Pengalihan Hak Atas Tanah
Pengalihan  hak  atas  tanah,  dan  khususnya  hak  milik  atas  tanah tersebut  dapat  terselenggara  secara  benar,  maka  seorang  PPAT  yang  akan membuat pengalihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak  atas  tanah  (hak  milik)  tersebut,  dan  mengenai  kecakapan  dan kewenangan  bertindak  dari  mereka  yang  akan  mengalihkan  dan  menerima pengalihan  hak  atas  tanah  tersebut.  Sehubungan  dengan  obyek  hak  atas tanah  yang  dipindahkan  PPAT  harus  memeriksa  kebenaran  dari  dokumen- dokumen:
a. Mengenai  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar  atau  hak  milik  atas satuan rumah susun, sertifikat asli hak yang bersangkutan. Dalam hal serifikat  tidak  diserahkan  atau  sertifikat  yang  diserahkan  tidak  sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
1 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia, Jilid  1.  Cetakan  ke-9.  (Jakarta:  Djambatan, 2003), Hlm. 329.
Ulfia Hasanah

## VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar:
1) Surat bukti yang membuktikan hak atas tanah yang lama yang belum dikonversi  atau  surat  keterangan  Kepala  Desa/  Kelurahan  yang menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  menguasai  bidang  tanah tersebut dengan itikad baik, dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul sehubungan dengan penguasaan tanahnya tersebut; dan
2) Surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  bidang  tanah  yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah  yang  terletak  di  daerah  yang  jauh  dari  kedudukan  Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh  Kepala  Desa/  Kelurahan;  dan  dalam  hal  surat  tersebut  tidak dapat  diserahkan  maka  PPAT  wajib  menolak  membuat  akta pemindahan  hak  atas  tanah  tersebut  termasuk  hak  milik  atas  tanah yang akan dialihkan tersebut.
Apabila  pemegang  hak  tidak  dapat  menyediakan  bukti  kepemilikan tanahnya  baik  berupa  bukti  tertulis  maupun  bentuk  lain  yang  dapat dipercaya,  maka  pembukuan  hak  dapat  dilakukan  tidak  berdasarkan kepemilikan  akan  tetapi  berdasarkan  bukti  penguasaan  fisik  tanah,  dengan syarat:
1) Telah dikuasai selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.
2) Penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka.
3) Diperkuat dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya.
4) Penguasaan  tidak  dipermasalahkan  atau  tidak  dalam  keadaan sengketa. 2
2 Muhammad  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis, Hukum  Pendaftaran  Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2010. Hlm. 144

## VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
3. Proses  penyediaan  lahan  dan  peralihan  lahan  untuk  kegiatan pertambangan di Kecamatan Peranap
Propinsi  Riau  memiliki  potensi  sumber  daya  energi  yang  luar  biasa dan  melimpah.  Salah  satu  potensi  yakni  adanya  kandungan  batubara  di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Rokan Hulu. 3 Dikabupaten  Indagiri  Hulu  potensi  batubara  terdapat  di  Kecamatan Peranap  dan  Kecamatan  Batang  Peranap.  Studi  kelayakan  oleh  LPM-ITB dilakukan  tahun  1999.  PT.  Bukit  Asam  secara  resmi  beroperasional  di Peranap kabupaten Indragiri Hulu Riau setelah memenuhi persyaratan dalam pengelolaan Wilayah Pertambangan. Adapun landasan operasionalnya adalah Dokumen  AMDAL  penambangan  batubara  daerah  Peranap  No. 1758/28/SJN-R/2001,  tanggal  04  Mei  2001  yang  disetujui  oleh  Menteri Pertambangan dan Energi.  Dokumen lainya yaitu Izin usaha Pertambangan (IUP)  Eksploitasi    berdasarkan  SK  Bupati  INHU  No.  02.K/IUP/Distamben- 03/VI/2005 tentang pemberian kuasa penambangan kepada PT.BUKIT Asam Tbk.
Sumber  daya  batubara  di  kawasan  pertambangan  Peranap  ini diprediksi mencapai 792 juta ton, dengan cadangan tertambang 367 juta ton dan  dapat  memasok,  hasil  tambang  selama  40  tahun.    Dengan  kapasitas sebesar  itu  sudah  dapat  dipastikan  akan  membutuhkan  lahan  masyarakat yang  akan  dijadikan  areal  produksi  tambang  PT.Bukit  Asam  di  Peranap. Untuk  pelaksanaan  kegiatan  ini  maka  PT.Bukit  Asam  mengirim  perwakilan ke Peranap untuk melakukan survey terkait lahan yang akan dijadikan proyek penambangan  didampingi  oleh  pemerintah  setempat,  pemilik  hak,  dan instansi terkait, survei ini meliputi; 4
a. Identitas pemegang hak atas tanah
b. Status tanah
3 Data Distamben Riau Tahun 2008
4 Wawancara  dengan  Bapak  Anggiat.  S,  Kepala  Proyek  PTBA  wilayah  Peranap – INHU, Senin, 27 Oktober 2014
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
c. Luas tanah
d. Batas tanah
e. Letak Tanah
f. Benda-benda diatas tanah
Dilokasi rencana penambangan Tim melakukan diskusi dengan warga terkait  dengan  rencana  penambangan,  lokasi  yang  digunakan  dan perencanaan penggunaan lahan masyarakat sebagai area pertambangan dan ganti  rugi  terhadap  lahan  masyarakat  yang  terkena  lokasi  penambangan. Setelah  survey  dilakukan,  maka  diadakan  musyawarah  yang  difasilitasi  oleh pemerintah  setempat  atau  pun  tokoh  masyarakat.  Musyawarah  ini  terkait kompensasi  yang  akan  diterima  pemilik  hak.  Status  tanah  dari  masyarakat adalah tanah Hak Milik. 5
Dari  sekian  lama  penjajakan  yang  dilakukan,  dari  total  lahan  area tambang 18.230 hektare, baru 400 hektare yang berhasil di sepakati dengan pemilik hak untuk dilakukan ganti rugi sesuai harga  yang di sepakati. Ganti rugi  tidak  hanya  terhadap  tanah-tanah  yang  bersangkutan,  tetapi  juga terhadap  benda-benda  yang  ada  diatasnya,  seperti  tanaman,  bangunan  dan lainnya. Terhadap tanah yang belum diserahkan oleh masyarakat kepada PT. Bukit Asam masih diupayakan melalui upaya mediasi yang dilakukan dengan bantuan aparatur pemerintah setempat secara berjenjang, dan dibantu tokoh masyarkat  yang  ada,  untuk  mencari  mkanisme  yang  cocok  untuk penyelesaian pembebasan lahan. 6
Setelah  kesepakatan  tercapai  maka  dilakukan  pemberian  kompensasi berupa  ganti  rugi  sesuai  yang  di  sepakati,  dimana  PTBA  memberikan  dana kompensasi,  dan  pemilik  hak  menandatangani  Akta  pelepasan  hak  dengan dihadiri  oleh  saksi-saksi  dari  pemerintah  setempat,  untuk  selanjutnya dilakukan sertifikasi terhadap hak atas tanah. Masih  banyaknya  lahan  milik
5 Wawancara  dengan  Ismardjoyo,  tokoh  Masyarakat  Desa  Semelinang  Tebing,  Tanggal  27 Oktober 2014.
6 Ibid.
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
masyarakat yang belum dibebaskan  atau belum di sepakati untuk ganti rugi disebabkan beberapa hal, diantaranya: 7
1) Nilai kompensasi yang tidak layak menurut pemilik hak
2) Adanya keinginan untuk bagi hasil dan tukar lahan
3) Pemilik hak tidak ada niat melepas hak nya
4) Faktor pengetahuan dan faktor ajakan
5) Faktor lain yang susah di prediksi
Berdasarkan  IUP  Operasi  Produksi  KW.96PP0289    berdasarkan  SK Bupati Indragiri Hulu No.09/IUP/545-02/IV/2010 tentang Penyesuaian izin kuasa  pertambangan  eksploitasi  menjadi  izin  usaha  pertambangan  Operasi Produksi  maka  PT.  Bukit  Asam  memulai  proyek  kelola  tambang  di  Peranap Tahun 2010.  Terkait dengan penyediaan lahan maka pembebasan lahan yang akan  digunakan  untuk  wilayah  mulai  dilakukan  pada  tahun  2010  sampai sekarang. Pertambangan di Peranap berada di bawah kendali PT. Bukit Asam Metana  Peranap  yang  merupakan  anak  perusahaan  Tentang  Pengadaan Tanah  bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,  dari PT.Bukit Asam Tbk.  Wilayah tambangnya meliputi berupa daerah perbukitan dengan  luas  18.230  hektar,  di  mulut  tambang  direncanakan  akan  dibuka PLTU  berkapasitas  2  x  300  MW,  saat  ini  PT.  Bukit  Asam  Metana  Peranap masih  berproduksi  diangka  500  ribu  ton  pertahun  dengan  standar  BA  53 (53.000 kilo kalori/gram) cocok untuk bahan bakar methanol dan SNG yang akan ditingkatkan lagi melalui proses cool upgrading .
Pengadaan  tanah  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tambang  batubara diperuntukkan  dan  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  dan  bukan diperuntukkan  untuk  kepentingan  umum  sehingga  tata  cara  perolehan tanahnya  berbeda  dengan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum. Terkait dengan ketentuan tata cara pengadaan tanah dalam kasus ini kita bisa melihat  Pasal  4  ayat  (1)    Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012    Tentang
7 Ibid.
Ulfia Hasanah
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menyatakan bahwa “ Pengadaan tanah  selain  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  dilakukan  dengan  cara  jual  beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak- pihak yang bersangkutan.
Dalam  proses  pengadaan  lahan  untuk  lokasi  pertambangan  maka dapat  dilakukan  cara  selain  yang  telah  ditentukan  dalah  Undang-undang nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  untuk  kepentingan  umum, yaitu  cara-cara  yang  disepakati  oleh  masyarakat.  Dalam  hal  ini  sangat diperlukan peran lembaga pemerintah untuk mengatur kepada siapa saja hak atas  tanah  ini  bisa  diberikan  sesuai  dengan  dengan  kewenangan  hak menguasai  dari  negara  yang  diatur  dalam  Pasal  2  UUPA.  Pemerintah hendaknya  membantu  masyarakat  dalam  menetapkan  ganti  rugi  yang  bisa merka  dapatkan  karena  dalam  hal  ini  ketika  terjadi  penyerahan  tanah  oleh masyarakat  terhadap  tanah  yang  telah  diserahkan  akan  terdapat  beberapa kerugian  disamping  juga  kondisi  lingkungan  yang  berada  diarea  sekitar pertambangan  contohnya  mutu  tanah  akan  berkurang  akibat  proses eksplorasi pertambangan.
Pemerintah  dalam  menetapkan  lahan  untuk  pertambangan  harus sesuai  Peraturan    emerintah  No  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara    yang  sekarang  diatur juga dengan PP No.32 Tahun 2013 Tentang Tatacara pemberian izin khusus di Bidang Pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Menteri No.37 Tahun 2013 Tentang Kriteria khusus kawasan untuk pertambangan.
Pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah:  Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang,  hibah  atau  cara  lain  yang  disepakati  dengan  pihak  lain  selain Pemerintah, Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara  lain  yang  disepakati  dengan  Pemerintah  guna  pelaksanaan
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.

## 4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DIAREA PERTAMBANGAN
Dalam  aktivitas  pertambangan,  ada  beberapa  isu  pokok  yang  umum diketahui, terkait dengan:
a. Penurunan tingkat kesuburan tanah
b. Peningkatan intensitas kebisingan
c. Penurunan kualitas udara
d. Daerah resapan dan kualitas air
e. Getaran yang bersifat lokal, dan isu pokok lainnya
Beberapa  hal  diatas  menjadi  pokok  perhatian  terkait  perlindungan hukum,  khususnya  bagi  masyarakat  di  area  pertambangan.  Sebagai  wujud pemenuhan aspek penambangan yang baik dan benar, maka PT Bukit Asam telah  melakukan  beberapa  tahap  penataan  atau  proses  perizinan  guna menciptakan  kepastian  hukum  bagi  semua  stake  holder  yang  terlibat  dalam proses  tambang  atau  menjadi  pihak  terkait  denagan  adanya  kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam, meliputi:
a. Perizinan  lingkungan;  dokumen  AMDAL  penambangan  Batubara daerah  Peranap  kabupaten  Indragiri  Hulu  No.  1758/28/SJN-R/2001 tertanggal  04  Mei  2001,  yang  telah  di  setujui  Menteri  Pertambangan dan Energi.
b. Pengendalian  pencemaran  air  yang  dilakukan  secara  konfrehensif melalui  tindakan  pencegahan  di  area  timbunan,  pengelolaan  pasif dengan pemanfaatan area  lahan basah.
c. Pengendalian  pencemaran  udara,  melalui  penyiraman  jalan-jalan untuk mengurangi polusi debu.
d. Pengelolaan limbah , dan lain-lain
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Keberadaan  PT  Bukit  Asam  sebagai  perusahaan  tambang  tentu memiliki  tujuan,  visi,  dan  misi  perusahaan  yang  di  selaraskan  dengan program  pemerintah  di  bidang  pertambangan  bahan  galian  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  Sesuai  dengan  tujuan  pendirian perusahaan,  maka  ditetapkan  VISI  jangka  panjang  CSR  PT  Bukit  Asam kedepan  yaitu  “  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  mandiri,  dan berwawasan  lingkungan.  Dalam  mewujudkan  VISI  ini  maka  ditetapkan beberapa MISI yang meliputi:
a. Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi, sosial, pendidikan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.
b. Memberdayakan  potensi  lokal  dan  memperluas  pasar  guna  perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar perusahaan.
c. Meningkatkan  partisipasi  masayarakat  dalam  mendukung  rencana jangka panjang perusahaan dan pengembangan lokasi pasca tambang. Dalam press  release nya  Hananto  Budi  Laksono  (  24  April  2012  ) 8 , Corporate Secretary PT Bukit Asam menyatakan, dengan dimulainya operasi penambangan di Peranap, maka PT Bukit Asam akan memberikan kontribusi yang  maksimal  bagi  pemerintah  kabupaten  Indragiri  Hulu,  kecamatan Peranap  baik  itu  berupa  pajak,  royalti,  dan  retribusi.  Sedangkan  bagi masyarakat  Ring  I  atau  masyarakat  yang  keberadaannya  secara  langsung bersentuhan  dengan  kegiatan  operasional  penambangan  mendapatkan kontribusi langsung melalui program CSR ( corporate sosial responsibility ). Disamping  itu, multiplier  effect atau  dampak  ikutannya  seperti  penyediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya jelas  merupakan  kontribusi  yang  sangat  positif  bagi  masyarakat  sekitar. Untuk itu semua maka PTBA dengan dukungan pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar akan berupaya keras agar semua ini bisa terwujud.
8 www.ptba.co.id, di akses Rabu 5 November 2014
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Pasca tambang PT Bukit Asam memiliki komitmen yang tinggi dalam menciptakan  prinsip  bahwa  Reklamasi  adalah  investasi  untuk  pemanfaatan lahan  bekas  tambangan  artinya  perusahaan  akan  menerapkan  pola implementasi  penanganan  lingkungan  sedini  mungkin,  bahkan  ketika kegiatan  penambangan  masih  berlangsung  guna  tetap  menjaga  dampak kerusakan.
PT  Bukit  Asam  telah  menetapkan  Pra  Rencana  terkait  penataan lingkungan,  agar  lahan  bekas  tambang  dapat  dimanfaatkan  untuk pembangunan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  daerah  tambang.  Kegiatan penataan itu meliputi, Pertama; Melakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang  yang  meliputi,  penangana  tanah  pucuk,  penangana  erosi, pembuatan  kolom  pengendap  lumpur,  pengendalian  air  asam  tambang,  dan revegetasi.  Reklamsi  ini  dilaksanakan  secara  maksimal  pada  saat  lahan terbebas  dari aktifitas  penambangan. Kedua; pembagian kawasan tambang atas  beberapa  blok,  blok  perlindungan,  blok  pemanfaatan,  blok  koleksi. Pembagian  blok  ini  di  sesuaikan  dengan  karakteristik  lahan  yang  di cadangkan.  Blok  perlindungan  merupakan  wilayah  yang  memiliki  potensi terkait keindahan alam, tumbuhan, satwa dan lainnya, blok ini harus mudah diakses  masyarakat  sekitar.  Blok  pemanfaatan  menjadi  kawasan  yang  di fungsikan  untuk  menampung  segala  pemanfaatan  kawasan  dan  potensinya terkait tujuan ekonomis. Blok koleksi merupakan blok  wilayah dengan luas yang memungkinkan untuk koleksi tumbuhan dan satwa.
Terkait  perlindungan  hukum  terhadap  hak  masyarakat,  bahwa  setiap perusahaan  penambang  bahan  galian  terutama  batubara,  harus  melalui beberapa tahap seleksi atau perizinan sesuai aturan yang berlaku baik secara lokal kedaerahan atau peraturan nasional, hal ini sebagai wujud menciptakan kepastian  hukum  bagi  setia  stake  holder  yang  terlibat  dalam  kegiatan penambangan  baik  langsung  atau  tidak  langsung.  Perlindungan  hukum terhadap hak masyarakat meliputi:
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
a. Pra Penambangan; masyarakat diberi akses luas terkait negosiasi harga lahan yang akan dilakukan ganti rugi, terhadap lahan masyarakat yang telah diganti rugi, PT Bukit Asam masih memberikan hak mengelolah lahan  kepada  masyarakat  sampai  batas  waktu  untuk  penambangan dilakukan.
b. Operasional;  terkait  segala  ketentuan  hukum  melekat  didalam  nya, meliputi  aspek  lingkungan,  atau  kenyamanan  masyarakat  terhadap tingkat kebisingan maupun getaran tinggi akibat ekses penambangan.
c. Pasca  penambangan;  hal  ini  terkait  reklamasi  setelah  penambangan berakhir sesuai izin yang berlaku.
PTBA  menjalankan  2  program  utama  sebagai  wujud  tanggung  jawab dan perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup, yakni Pengelolaan  Lingkungan,  dan  Pemantauan  Lingkungan.  Khusus  untuk jaminan pengelolaan lingkunga, baik pada saat penambangan maupun pasca penambangan,  PTBA  akan  melaksanakan  program  sebagaimana  yang  telah dijalankan di dua unit penambangan lainnya seperti Tanjung Enim, Sumatera Selatan  dan  Ombilin,  Sumatera  Barat.  Atas  program  selama  ini  PTBA  telah meraih  beberapa  penghargaan,  diantaranya  PROPER  HIJAU  dari  propinsi sebanyak  4  kali,  dan  dari  pemerintah  pusat  sebanyak  3  kali,  serta penghargaan  ADITAMA  dari  kementeriaan  ESDM  dalam  hal  pengelolaan lingkungan. Program ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Lingkungan  Hidup  yang  mencakup,  pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup.
Pengelolaan  lingkungan  diberlakukan  setiap  area  yang  menjadi  lahan ekploitasi  PTBA,  baik  di  Sumatera  Selatan,  Sumatera  Barat,  maupun  di Peranap Indragiri Hulu ( Riau ), khusus untuk Peranap kegiatan pengelolaan lingkungan  belum  maksimal  dilakukan  mengingat  aktivitas  penambangan belum  berjalan  seratus  persen,  mengingat  bahan  galian  yang  akan  di eksploitasi  belum  menunjukan  kadar  yang  layak,  namun  demikian  tahapan
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
kegiatan pengelolaan lingkungan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang- undangan maupun aturan teknis perusahaaan. 9
Untuk  mengukur  efektifitas  pengelolaan  lingkungan,  setiap  tahun Perusahaan  menetapkan  parameter  indikator  sasaran  lingkungan  sesuai aturan  yang  berlaku  di  bidang  pertambangan  dan  aturan  dari  pemerintah setempat  untuk  baku  mutu  lingkungan. 10 Berikut  beberapa  indikator pelaksanaan  program  pengelolaan  lingkungan  yang  menjadi  standar perusahaan: 11
1) Pemantauan terhadap luas lahan terubah .
2) Pembukaan  lahan  dan  reklamasi  lahan  bekas  tambang  sesuai  aturan yang berlaku.
3) Pemeliharaan tanaman.
4) Pembuatan kolam pengendap lumpur.
5) Pengurasan lumpur kolam pengendap.
6) Pembibitan dan penanaman.
7) Pengelolaan tanah pucuk.
8) Penanggulangan air asam tambang.
9) Penanggulangn erosi.
10) Penanganan limbah B3.
11) Emisi
12) Program kemitraan dan bina lingkungan
Terkait  tanggung  jawab  terhadap  lingkungan,  PTBA  melakukan pemantauan secara rutin terkait dengan: 12
1) Kualitas air; dilakukan di 40 titik pantau, setaiap 2 bulan sekali
2) Kualitas udara; dilakukan di 11 titik pantau, setiap sebulan
3) Emisi udara; di 7 titik, setiap triwulan
4) Kualitas tanah; di 7 titik pantau, sebanyak 2x setahun
5) Erosi; di 6 titik pantau, setiap triwulan
6) Satwa liar; di 6 titik pantau, sebanyak 2x setahun
7) Sosial ekonomi dan budaya, setaiap tahun
9 Wawancara  dengan  Bapak  Anggiat.  S,  Kepala  Proyek  PTBA  wilayah  Peranap – INHU, Senin, 27 Oktober 2014.
10 Ibid. 11 Ibid. 12 Wawancara dengan Bapak Zul Azhar, Staf Humas, Proyek PTBA wilayah Peranap – INHU Selasa, 28 Oktober 2014.
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  di  sekitar area  penambangan  khususnya  di  Peranap  -  INHU,  maka  sebagai  wujud tanggung  jawab  kepada  masyarakat  dan  pemerintah  sebagaimana  diatur dalam ketentuan yang berlaku, ada beberapa hal yang dilakukan oleh PTBA, diantaranya: 13
a. Kontribusi  maksimal  terhadap  pemerintah  setempat  terkait,  Royalti, Pajak, dan Retribusi lainnya.
b. Khusus  masyarakat  Ring  I,  yang  keberadaannya  secara  langsung bersentuhan dengan kegiatan operasional penambangan mendapatkan kontribusi  langsung  melalui  program CSR ( corporate  sosial responsibility ).
c. Disamping  itu, multiplier  effect atau  dampak  ikutannya  seperti penyediaan  lapangan  kerja,  peluang  usaha,  dan  berbagai  aktivitas perekonomian lainnya jelas merupakan kontribusi yang sangat positif bagi masyarakat sekitar.
Pelaksanaan program CSR ini dilandasi dengan lahirnya UU Nomor 40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Untuk  itu  PTBA  melaksanakan program  PKBL  (  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  ),  sebagaimana diamanahkan  oleh  Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  RI  No.  PER- 05/MBU/2007  tentang  Program  Kemitraan  BUMN.  Pola  kemitraan  ini melibatkan  masyarakat  aktif  dalam  perencanaan  program,  pelaksanaan maupun monitoring program, atau terkait program kemitraan yang lain yang akan  membawa  ekses  yang  baik  bagi  kemajuan  perekonomian  masyarakat dalam  lingkup  tambang. 14 Adapun  beberapa  program  kemitraan  yang  telah dilakukan meliputi: 15
1) Penyaluran dana kemitraan pada Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
2) Program pembinaan UKM dan Koperasi.
13 Ibid
14 Ibid 15 Ibid
Ulfia Hasanah
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
3) Pelatihan kewirausahaan.
4) Membantu mitra binaan untuk promosi melalui event pameran.
5) Bantuan piutang bergulir
Dari  program  ini  PTBA  telah  merealisasikan  dana  PKBL  sebesar  Rp.
145,20 Milyar ( tahun 2012 ), meliputi: 16
1) Bantuan bencana alam
2) Bantuan pendidikan dan pelatihan
3) Bantuan kesehatan masyarakat
4) Bantuan sarana dan prasarana umum
5) Bantuan sarana ibadah
6) Bantuan pelestarian alam
Saat ini kegiatan aktvitas tambang di daerah Peranap dalam kondisi off operation , hal ini terkait dengan masih rendahnya kadar mineral atau kalori yang  terkandung  pada  batubara  di  Peranap  yang  masih  diangka  BA  53 (53.000  kilo  kalori/gram),  sehingga  butuh  beberapa  tahun  kedepan  agar kadar nya meningkat ke angka normal atau layak tambang sehingga aktivitas tambang  dapat  dilakukan  secara  normal  ditambah  lagi  saat  ini  harga batubara  jauh  dibawah  standar  layak  operasional,  mengingat  kadar  mineral kalori  yang  ada  di  areal  tambang  Peranap  masih  memerlukan  peningkatan kadar atau cool upgrading . Dengan dasar itulah pelaksanaan tanggung jawab sosial    PTBA  terkait    dana CSR belum  maksimal  dilakukan,  karena  dasar tanggung  jawab  itu  tergantung  tingkat  penghasilan  atau  pendapatan perusahaan.  Sungguh  pun  demikian  PTBA  tetap  membuka  komunikasi dengan  pemerintah  setempat  dan  masyarakat  terkait  hal-hal  yang  dapat  di sinergikan demi kemajuan ekonomi masyarakat secara umum. Untuk itu pula PTBA masih memberi izin bagi masyarakat yang lahan nya telah di ganti rugi untuk  tetap  diolah  dan  dimanfaatkan  hasilnya  bagi  masyarakat  sampai
16 Ibid.
Ulfia Hasanah
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
aktivitas  tambang  normal  beroperasi. 17 Adapun  pasca  dikeluarkan  nya  izin kuasa  tambang  baik  IUP  Eksploitasi  maupun  IUP  Operasi  Produksi,  maka sejak  tahun  2010  PTBA  telah  melakukan  beberapa  agenda  kegiatan  di  areal tambang batubara Peranap terkait persiapan proses penambangan yang akan dilakukan kedepan, meliputi:
1. Eksplorasi:
a) Ekplorasi di 193 lubang bor dengan total kedalaman 20.896 meter
b) Pemetaan  topografi  rinci  skala  1:2000,  dan  1:5000,  seluas  areal 18.230 hektare
c) Pemetaan terestris skala 1:1000, seluas 115 hektare
2. Persiapan Penambangan:
a) Pembuatan, perapihan dan perawatan jalan sepanjang 2,5 KM
b) Penentuan boundary tambang
c) Land Clearing seluas 15 Hektare
d) Persiapan alat berat, 1 bulldozer , 1 excavator , dan 2 dump truck
e) Tenaga kerja sebanyak 20 orang
3. Penyiapan program K3L untuk operasi penambangan selanjutnya.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
a. Proses  penambangan  batubara  di  Peranap  Indragiri  Hulu  diawali dengan  adanya  survei  kelayakan  yang  dilakukan  oleh  LPM  ITB tahun 1999, terkait kandungan batubara di areal Semelinang Tebing daerah  Peranap,  dengan  perkiraan  luas  18.230  Ha,  dengan  total cadangan  batubara  sebesar  792  juta  ton,  yang  dapat  diproduksi selama  40  tahun  kedepan.  Atas  dasar  itulah  pemerintah mengeluarkan  dokumen  AMDAL,  dan  IUP  utk  ekploitasi  dan operasi  produksi,  kepada  PTBA  sebagai  penerima  kuasa  untuk
17 Ibid
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
melakukan penambangan di areal tambang Peranap. Dari total areal seluas  18.230  Ha  yang  masuk  dalam  areal  tambang,  baru  sekitar 400 Ha lahan yang sudah dilakukan kompensasi ganti rugi kepada masyarakat  serta  dilakukan  proses  peralihan  hak  kepada  PTBA selaku pemilik lahan yang baru. Sisa lahan yang belum di tetapkan ganti rugi kepada masyarakat, PTBA bersama pemerintah setempat, dan  pemilik  lahan  terus  mengupayakan  jalan  mediasi  demi tercapainya tujuan bersama menuju kesejahteraan bagi setiap stake holder yang  terkait  dengan  aktivitas  tambang  di  areal  tambang Peranap.
b. Sebagai wujud tanggung jawab dan memberikan perlindungan bagi masyarakat  sekitar  tambang,  maka  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan,  perlindungan,  dan  pelestarian  lingkungan  hidup,  dan Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  RI  No.  PER-05/MBU/2007 tentang  Program  Kemitraan  BUMN,  PT  Bukit  Asam  memiliki tanggung  jawab  sosial  terkait  dengan  masyarakat  sekitar  tambang melalui  program CSR maupun  terhadap  ekses  tambang  yakni lingkungan  hidup  melalui  program  kemitraan  bina  lingkungan, sebagai  wujud  kepeduliaan  perusahaan  untuk  membantu  program pemerintah  guna  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  perekonomian masyarakat sekitar tambang.

## 2. Saran
a. Dalam  proses  penyediaan  lahan  maupun  proses  gantirugi hendaknya  dilakukan  dengan  transparan  dan  adil,  sehingga  dapat mengakomodir  setiap  perasaan  keadilan  warga  masyarakat  sekitar tambang  sehingga  proses  peralihan  hak  atas  lahan  dapat  berjalan lancar.
VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
b. Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  hendaknya dilakukan dengan memperhatikan aspek keberimbangan, prioiritas, dan  menyentuh  nilai  adil  masyarkat,  sehingga  program  CSR  yang dilakukan jangan seolah pelepas beban tanggung jawab perusahaan, melainkan  hendaknya  mampu  meningkatkan  taraf  perekonomian masyarakat.

## E. Daftar Pustaka
1.  Buku-buku :
Adrian  Sutedi, Pengalihan  hak  atas  tanah  dan  pendaftarannya ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2007
AP.  Parlindungan, Komentar  Atas  Undang-Undang  Pokok  Agraria , Bandung: Alumni, 1986
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang  Pokok  Agraria  Isi  dan  Pelaksanaannya ,  edisi  revisi-jilid  1, Jakarta: Djambatan, 2005
Effendy  Perangin, Hukum  Agraria  di  Indonesia,  Suatu  Telaah  dari  Sudut Pandang Praktisi Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
Emrizal  Akbar,  dkk,  Tanah Ulayat  dan  Keberadaan  Masyarakat  Hukum Adat , LPNU Press, Pekanbaru, 2005
Hari Sabarno, Memandu Otonomi daerah, menjaga kesatuan bangsa , Sinar Grafika, Jakarta, 2007
Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Widjaja,  Jual  beli,  Rajawalipersada,  Jakarta, 2003
G.  Kartasapoetra,  dkk, Hukum  Tanah,  Jaminan  bagi  Keberhasilan Pendayagunaan Tanah , Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991
Kurnia  Warman, Hukum  Agraria  dalam  masyarakat  Majemuk ,  Jakarta, 2012
Yahya Harahap, Segi-segi hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986
Ulfia Hasanah

## VOLUME 6 NO. 1,  Agustus 2015-Januari 2016                      JURNAL ILMU HUKUM
Salim,  HS, Hukum  Pertambangan  Indonesia ,  Bandung,  PT.Citra  Aditya Bakti, 2012.
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

## 3. Peraturan Perundang-undangan:

## UUD 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-undang- Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Website : www.Indolaw center.com www, diskopumkm.inhukab.go.id www, psdg.dgl.esdm.go.id www.PTBA.go.id