## ISSN 021-969X
Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Layanan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur)
( Optimalization of Functional Implementation on the Function of Local Revenue Office (Study at the Local Revenue Office Kutai Timur))

## Desi Andriani Natalie.H
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Jalan Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur Email:desiandriani1920@ymail.com

## ABSTRAKSI
Menurut  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  pajak kepada  Negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak sifatnya  dapat  dipaksakan.  Dalam  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  NRI  Tahun  1945  dinyatakan bahwa  segala  jenis pajak  untuk  keperluan  negara  harus  berdasarkan  Undang-Undang.  Namun  permasalahannya  pelayanan  pajak  yang terjadi  di  masyarakat  saat  ini,  khususnya  di  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  sangat  kurang  memuaskan.  Hal  ini dikarenakan  kurangnya  pengetahun  ataupun  informasi  mengenai  pajak  itu  sendiri  kepada  masyarakat,  tempat pelayanan pajak yang ada belum maksimal terutama Kecamatan yang jangkauannya cukup jauh, apalagi cuaca kurang baik,  cukup  lama  bagi  petugas  pajak  untuk  melakukan  sosialisasi.    Perlu  menjadi  perhatian  penuh  bagi  Pemerintah, secara khusus pada  petugas  pemungut  pajak bahwa penyetoran pajak itu akan berjalan lancar dan tidak terhambat apabila petugas pajak yang ada lebih meningkatkan kinerjanya.

## Kata Kunci: pajak dan pelayanan

## ABSTRACT
Based on Enactment Number 27 year 2007, Tax is a must contribution of assessable to Country which is payable by individual  or  corporation  which  is  force  based  on  enactment  by  not  getting  any  direct  reward  and  it  is  used  for  a Country necessity in order of people welfare. Tax can be imposed. In the Article 23 chapter 2 of our constitution. Yet the problem is, tax services which happen in society nowadays, especially in Kutai Timur district is not really satisfying. This problem is caused by the lack of knowledge and information about the tax itself to society, the place of services is not  maximum  for  the  district  that  is  far  away,  in  addition of  bad  weather,  it  take  long  enough  for  tax  officer  to  do socializations.  It  needs  to  have  full  attention  of  government,  especially  to  the  tax  officer  that  tax  payment  will  go smoothly and not inhibited if the existing tax officer put more effort.
Key Words: tax and service

## ISSN 021-969X

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah.  Oleh  karena  itu,  peran  masyarakat  dalam  pembiayaan  pembangunan  harus  terus ditumbuhkan, dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.
Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  terus  menerus  dan berkesinambungan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  materiil maupun  Spiritual.  untuk  merealisasikan  tujuan  tersebut,  maka  pemerintah  perlu  banyak memperhatikan  masalah  pembiayaan  pembangunan.  salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan kemandirian  suatu  bangsa  yaitu  dengan  menggali  sumber  dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri yang berupa Pajak. pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Oleh Karena itu, Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat  dalam  kehidupan  Nasional  yang  perlu  dilanjutkan  dengan  dukungan  dan  seluruh  potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar, maka perlu adanya hubungan yang  selaras,  serasi  dan  seimbang  antara  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  secara Dinamis dan Proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab. 1 Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang  digunakan  untuk melaksanakan  pembangunan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Pajak  dipungut  dari  warga  negara Indonesia  dan  menjadi  salah  satu  kewajiban  yang  dapat  dipaksakan  penagihannya.  Dengan demikian  pemungutan  pajak  berdasarkan  Undang-undang  mengandung  pengertian  bahwa terhadap  mereka  yang  ternyata  mengabaikan  atau  melanggar  ketentuan  membayar  pajak  akan dikenakan  sanksi  penagihan  secara  paksa  dalam  bentuk  penyitaan,penyegelan,  ataupun Penahanan.  Dalam  prakteknya  sering  kali  dijumpai  adanya  pihak-pihak  yang  tidak  mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. sehingga mau tidak mau pemerintah setempat menjalankan penagihan  secara  paksa,  sehingga  kepada  pihak-pihak  yang  tidak  mau  membayar  pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
Pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  digunakan  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup negara  dan  sumber  pembiayaan  belanja-belanja  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  guna menjalankan  roda  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu,  Pemerintah  dengan  berbagai  cara  melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama.
Terlepas dari sudut pandang masyarakat bahwa pajak itu adalah suatu yang memberatkan, maka pemerintah tetap melakukan pemungutan pajak  melalui alat perlengkapan Negara dengan memberikan  beberapa  kemudahan  serta  selalu mengadakan  pembaharuan di bidang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. 2
Dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak,  dapat  dilakukan ekstensifikasi.  Di  samping  itu  perlu  dilakukan  juga  dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat (wajib pajak).
Dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.  Mengoptimalkan  dan  mengefektifitaskan  penerimaan  dari  sektor  pajak  ini
1 Waluyo dan Wiryawan B.Ilyas, 2001, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
2 Sadudin Ibrahim dan Pranoto K, 1984, Pajak Pertambahan Nilai, Jaya Prasada, Jakarta,.

## ISSN 021-969X
tergantung  kepada  kedua  belah  pihak,  yaitu  pemerintah  sebagai  aparat  perpajakan  dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.
Menurut Adam Smith, dalam Undang-undang pajak harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 3
1. Equality and Equity Equality and Equity , Mengandung pengertian bahwa pada keadaan yang sama seseorang harus dibebani pajak yang sama pula. Persamaan ini bukan pada tingkat pendapatannya tetapi pada tingkat kemampuan membayarnya. Untuk menetapkan daya pikul, wajib pajak harus dilihat di beberapa  jumlah  tanggungannya  dan  bagaimana  susunan  keluarganya.  Dalam  menghitung berapa  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  wajib  pajak,  Indonesia  menganut Self  Assesment System , terutama untuk pajak langsung seperti pajak penghasilan.
Dalam Self  Assesment  System tersebut,  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  untuk memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal itu tentu saja memberi  kemudahan  bagi  wajib  pajak  dalam  mengurus  masalah  pajak.  Landasan  hukumnya diatur  dalam  Pasal  95  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan.
2. Certainly
Certainly ,  mengandung  arti  kepastian.  Undang-undang  pajak  yang  baik  senantiasa  dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apa hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, Undang-undang pajak tidak  boleh  mengandung  kemungkinan  penafsiran  ganda  (ambigius).  Apabila  ada  ketentuan mengenai  sesuatu  hal  yang  berpotensi  menimbulkan  penafsiran  ganda  maka  dapat  diberikan penjelasan seperlunya.
3. Convenience Of Payment
Convenience of Payment , adalah bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak. Mengenai kapan  wajib  pajak  memiliki  uang  sehingga  mampu  membayar  pajak  sesuai  kewajibannya, masing-masing wajib pajak tidaklah sama.
4. Economic Of Collection
Economic  of  Collection ,  Dalam  undang-undang  pajak  juga  harus  diperhitungkan  rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan/pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga diharapkan  tidak  terjadi  hasil  pajak  yang  negatif  di  mana  biaya  yang  dikeluarkan  bagi pemungutan pajak justru lebih besar daripada jumlah pajak yang berhasil dihimpun. Dari sisi ini sebaiknya  pengeluaran  untuk  pemungutan  pajak  dibuat  efesien. 4 Untuk  meningkatkan penerimaan  pajak,  pemerintah  dalam  hal  ini  aparat  perpajakan  harus  melakukan  kegiatan- kegiatan  pelayanan.  Kegiatan  pelayanan  yang  diberi  oleh  kantor  pelayanan  pajak  akan mempengaruhi  kepuasan  para  pembayar  pajak  atau  wajib  pajak.  yang  pada  akhirnya  akan membuat mereka menjadi pembayar pajak yang baik.
Kepuasan  konsumen  terhadap  suatu  jasa  adalah  perbandingan  antara  persepsinya terhadap  jasa  yang  diterima  dengan  harapannya  sebelum  menggunakan  jasa  tersebut.  Apabila
3 Billy Ivan Tnasuria, 2010, Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan, Yogyakarta, Graha Ilmu,
4 Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Pengantar Hukum Pajak, Andi Offset, Yogyakarta,.

## ISSN 021-969X
harapannya terlampaui, berarti jasa tersebut telah memberikan suatu kualitas yang luar biasa dan juga akan menimbulkan kepuasan yang sangat tinggi ( very satisfy ).
Sebaliknya,  apabila  harapannya  itu  tidak  tercapai,  maka  diartikan  kualitas  jasa  tersebut tidak  memenuhi  apa  yang  diinginkannya  atau  kantor/perusahaan  tersebut  gagal  melayani konsumennya.  Apabila  harapannnya  sama  dengan  apa  yang  dia  peroleh,  berarti  konsumen  itu puas ( satisfy ).
Harapan maupun penilaian wajib pajak  terhadap kinerja kantor/perusahaan menyangkut beberapa  dimensi  kualitas  jasa.  Parasuraman  mengemukakan  lima  dimensi  kualitas  jasa,  yaitu reliability (kehandalan) , responsiveness (daya tanggap) dari penyedia jasa terhadap masalah yang dihadapi  pelanggan/wajib  pajak, assurance (  jaminan)  yang  berkaitan  dengan  pengetahuan  dan kesopanan karyawan/juru pungut, empathy (empati) yang diberikan, dan tangible (produk-produk fisik)  yang  melengkapi  penggunaan  jasa.  Kualitas  jasa  hanya  dapat  diukur  kalau  dapat  diketahui apa saja hal-hal yang melengkapi jasa, itulah yang disebut dimensi kualitas. 5
Pada  dasarnya  orang  tidak  suka  untuk  membayar  pajak  karena  merupakan  pengeluaran. Secara khusus penulis melihat situasi yang terjadi pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten Kutai Timur, bahwa pelayanan pajak yang diberikan kepada wajib pajak pada saat ini kurang berjalan maksimal, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  atau  wajib  pajak  tentang  pengertian  pajak  itu sendiri,  serta  kurangnya  komunikasi  dan  sosialisasi  dari  pemerintah  secara  khusus  para  juru pungut pajak dan wajib pajak dalam hal ini adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Akan tetapi apabila penulisan/ karya ilmiah penulis mengenai kualitas pelayanan ini bisa  diterapkan  di  masyarakat  secara  khusus  pada  wilayah  Kabupaten  Kutai  Timur  sebagai penambah pengetahuan baik, tentu saja hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. karena wajib pajak akan merasa puas atas kualitas pelayanan yang diberikan.
Berdasarkan latar belakang, maka penulis membatasi pembahasan pada faktor-faktor apa yang  menghambat  optimalisasi  layanan  kantor  dan  pencapaian  target  pajak  yang  masuk  pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan upaya untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut.

## Optimalisasi Layanan Kantor dan Korelasinya dengan Pencapaian Target Pajak yang Masuk pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Aspek  pelayanan  merupakan  bentuk  jasa  pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah secara khusus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Pemerintah  menjalankan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat.  Ukuran  keberhasilan penyelenggaraan  pelayanan  ditentukan  oleh  tingkat  kepuasan  penerima  layanan.  Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang  dibutuhkan  atau  diharapkan,  atau  dengan  kata  lain,  survey  indeks  kepuasan  masyarakat (IKM)  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  diharapkan  dapat  dijadikan sebagai  tolak  ukur  menilai  tingkat  kualitas  pelayanan  yang  diselenggarakannya,sekaligus  sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang direncanakan.
5 Farida Jasfar, 2009, Manajemen Jasa, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta,

## ISSN 021-969X
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selain Unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tersebut di atas, Pasal 6 ayat (2) menjelaskan tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing  dan  komisi,potongan,atau  pun  bentuk  lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah Kabupaten Kutai Timur.
Pendapatan Daerah tersebut setiap tahun harus dipotimalkan penerimaannya, khususnya PAD  yang  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah.  Kebijakan  pengelolaan pendapatan daerah diserahkan kepada:
1. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Peningkatan  koordinasi  dengan  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Pusat,  dalam  rangka meningkatkan pendapatan pos dana perimbangan dan pos bagi hasil pajak provinsi.
Optimalisasi  pendapatan  daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur dilakukan  melalui  kegiatan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pendapatan  daerah  khususnya penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah.
1. Intensifikasi Pendapatan Daerah
Beberapa  kegiatan  intensifikasi  yang  dilakukan  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  asli daerah antara lain:
a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis yang dapat menciptakan pelayanan prima;
b. Melaksanakan bimbingan teknis pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
c. Melaksanakan  penyuluhan  mengenai  pendapatan  daerah  guna  meningkatkan  kesadaran masyarakat;
d. Koordinasi,  melaksanakan  segala  usaha  dan  kegiatan  koordinasi  berkenaan  dengan pemungutan pendapatan daerah, serta guna mengamankan rencana penerimaan;
e. Kebijakan penetapan tarif pendapatan daerah;
f. Melakukan  pemungutan  lebih  giat,  ketat  dan  teliti  mencangkup  aspek  kelembagaan, ketatalaksanaan dan personalianya;
g. Menyesuaikan perangkat organisasi pengelola mengikuti kebutuhan yang berkembang serta menerapkan secara optimal sistem;
h. Meningkatkan kegiatan penyuluhan mengenai pendapatan daerah;
i. Peningkatan  pengawasan,  pengendalian  dan  koordinasi  berkenaan  dengan  pemungutan pendapatan daerah, serta guna mengamankan rencana penerimaan;
j. Memperbaiki  aspek  ketatalaksanaan  pemungutan  pendapatan  daerah  baik  dari  segi administrasi maupun operasional.
2. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Beberapa  kegiatan  ekstensifikasi  yang  dilakukan  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  asli daerah antara lain:
a. Mengindentifikasi objek pungutan daerah;
b. Melaksanakan studi banding yang dapat menambah objek pungutan yang telah dilaksanakan daerah lain;
c. Peremajaan data objek pungutan daerah;

## ISSN 021-969X
d. Meningkatkan investasi Pemerintah Daerah dan kapasitas Keuangan Daerah;
e. Menggali  sumber Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  baru dan  tidak  bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat serta tidak memberatkan  masyarakat;
f. Menjadikan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah karena PBB memberikan kontribusi yang besar kepada daerah.
Namun  pada  kenyataannya  yang  terjadi  survey  IKM  di  Kabupaten  Kutai  Timur  belum diselenggarakan  secara  optimal,  padahal  secara  Khusus  Dinas  Pendapatan  daerahnya  memiliki target 90% dalam pencapaian pelayanan pajak pada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai  Timur,  maka  diperolehlah  data  dan  hasil  yang  berkaitan  dengan  Pertumbuhan  Realisasi Pendapatan  Daerah  mulai  tahun  2008-2012  secara  keseluruhan  adalah  sebesar  8,68%  atau sebesar  Rp.  112.664.582.484,-  per  Tahun,  rata-rata  pertumbuhan  masing-masing  komponen pokok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
Gambar 1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 No. Pendapatan % Jumlah Per Tahun 1. Pendapatan Asli Daerah 73,14 Rp. 16.050.292.025,- 2. Dana Perimbangan 7,42 Rp. 83.861.275.130,- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 10,41 Rp.12.753.015.330,-
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur

## 1. Pendapatan Asli Daerah
Merupakan hasil penerimaan dari sumber potensi daerah sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki  dalam  membiayai  urusan  rumah  tangga  daerahnya.  Kebijakan  daerah  berbagai  upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, meliputi:
a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu  disesuaikan,  menetapkan  target  penerimaan  berdasarkan  potensi  penerimaan, mengembangkan  kelembagaan  pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan daerah;
b. Menetapkan  sumber  pendapatan  daerah  unggulan  yang  bersifat  elastis  terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomiaan;
c. Melakukan optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya;
d. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
e. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
f. Meningkatkan koordinasi secara seinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan SKPD penghasil;
g. Mengoptimalkan  kinerja  badan  Usaha  Milik  Daerah  untuk  memberikan  kontribusi  secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
h. Meningkatkan  pelayanan  dan  perlindungan  masyarakat  sebagai  upaya  meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

## ISSN 021-969X

## 2. Dana Perimbangan
Merupakan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  APBN  yang  bertujuan  untuk  menutup  celah fiskal  ( fiscal  gab )  sebagai  selisih  kebutuhan  fiskal  ( fiscal  need )  dengan  kapasitas  fiskal  ( fiscal capacity ).
Kebijakan  yang  akan  ditempuh  dalam  upaya  peningkatan  pendapatan  daerah  dari  Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
b. Meningkatkan  koordinasi  dengan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  dalam Pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Yaitu penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi Kalimantan Timur.

## Gambar 2

## Grafik Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun2008 - 2012
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Pada Grafik diatas tampak jelas bahwa Pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun Pemerintah hendaknya jangan menutup mata sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terhadap manfaat langsung membayar pajak daerah. Bahkan, rakyat sering menggugat adanya  jenis  pajak  yang  tidak  relevan  antara  nama,makna,dan  fungsinya.  Contoh,  Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang setiap bulan dipungut langsung dari rekening listrik.
Ironisnya,  pembayar  PPJU  banyak  yang  tidak  menikmati  penerangan  jalan.  Jalan-jalan  di daerahnya  tetap  saja  gelap  sepanjang  malam.  Inilah  salah  satu  contoh  paradoks  pajak  di daerah
-500,000,000 0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 Pjk. Hotel Pjk. Restora n Pjk. Hiburan Pjk. Reklame Pjk. Peneran gn jln Pjk. galian C

## ISSN 021-969X
yang  mengusik  rasa  keadilan.  Banyak  kabupaten  dan  kota  yang  pendapatan  asli  daerah  (PAD) mengandalkan PPJU.
Penerimaan PPJU cukup besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah, Tapi alokasi untuk infrastruktur penerangan jalan umum sangat kecil sehingga banyak jalan dan fasilitas publik gelap.
Gambar 3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007 – 2012 (dalam juta)
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Gambar 4 Realisasi PAD ( Pendapatan Asli Daerah )
Tahun 2008 – 1012 ( Dalam Milyar ) 0 5000 10000 15000 20000 25000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Realisasi Realisasi
0 10 20 30 40 50 60 70 80 2008 2009 2010 2011 2012 Realisasi Realisasi

## ISSN 021-969X
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
Gambar 5 Realisasi Bantuan Keuangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 – 2012
(Dalam Milyar)

## Sumber: Bagian Keuangan Sektab Kutim
Dari  hasil  presentase  grafik  yang  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  target pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Kutai Timur Belum terpenuhi, dalam arti lain, belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2012.
Faktor-Faktor  Penghambat  Optimalisasi  Layanan  Kantor  dan  Pencapaian  Target  Pajak  yang Masuk Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur .
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2009 2010 2011 2012 Realisasi Realisasi

## ISSN 021-969X
Beberapa  faktor  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  pendapatan  dari  tahun 2008-2012, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Letak  dan  luasnya  wilayah  Kabupaten  Kutai  Timur  mengakibatkan  objek  pungutan  daerah belum dapat dijangkau secara keseluruhan.
2. Belum  semua  objek  pungutan  daerah  mempunyai  dasar  hukum  dalam  bentuk  Peraturan Daerah dan masih beberapa pungutan daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
3. Tingkat kesadaran arti pentingnya membayar pajak maupun Retribusi Daerah masih rendah. Hal  ini  terbukti  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  masyarakat/WP  yang mempunyai  penghasilan  di  wilayah  Kabupaten  Kutai  Timur,  dan  telah  dilakukan  interview melalui  wawancara  dan  dengan  menggunakan  angket  ( questionnaire ),  maka  dapatlah beberapa data yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
Dari  10  WP  pengisi  angket/ questionnaire ,  sebanyak  6  orang  yang  mengatakan  bahwa pelayanan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur belum berjalan secara optimal atau dalam arti lain kurang memuaskan. Alasan salah satunya adalah karena informasi yang  diberikan  menyangkut  pajak  kurang  jelas  penyampaiannya  kepada  WP,  selain  itu masyarakat  yang  berdagang  dan  mempunyai  penghasilan  yang  tinggal  di  kecamatan  juga kurang  diperhatikan  keberadaannya  dengan  alasan  jarak  yang  ditempuh  sangat  jauh  apalagi kalau cuaca tidak baik, sangat susah untuk menuju tempat WP. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian  bagi  WP  yang  mempunyai  tempat  usaha  pada  kecamatan  yang  jarak  tempuhnya susah dan jauh. karena hal ini menyebabkan terlambatnya setoran pajak kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah, sehingga menimbulkan sanksi administratif bagi WP berupa sanksi Denda, yaitu Rp. 100.000,- apabila surat pemberitahuan (SPT) masa tidak disampaikan sesuai dengan batas  waktu  yaitu  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari  setelah  bulan  takwim  berakhir khusus untuk pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atau paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak khusus untuk pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 dan PPh  Pasal  23  dan  sebanyak  4  orang  yang  mengatakan  pelayanan  yang  diterima  cukup memuaskan.
4. Sumber  daya  pengelola  Pendapatan  Daerah  belum  maksimal  dikarenakan  sering  berubah- ubahnya  ketentuan  tentang  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah.  Undang-Undang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  (UU  PDRD)  mestinya  bisa  mewujudkan  integrasi  pajak  daerah.  Namun, pada  kenyataannya,  peraturan  tersebut  justru  menimbulkan  dilema.  Kecenderungan pemerintah  daerah  yang  mematok  batas  pemungutan  pajak  dan  retribusi  dengan  secara maksimal telah mengganggu iklim berinvestasi. Selain itu, rakyat juga akan semakin terbebani karena PDRD bisa menimbulkan pungutan ganda atas barang yang sama atau sejenis.
5. Masih terdapatnya pembayaran /pelunasan PAD ditagih melalui pemerintah Pusat (Direktorat Perimbangan  keuangan).  Implikasi  pengalihan,  pendapatan  pusat  berkurang  hingga  8  triliun rupiah  per  tahun  dari  Pajak  Bumi  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2).  Sekadar catatan,  PBB-P2  yang  dialihkan  ke  pemda  adalah  pajak perkotaan dan perdesaan,  sedangkan pajak perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih dipegang Ditjen Pajak.
6. Sering terlambatnya penerimaan bagian daerah yang masuk ke kas daerah.
7. Informasi data potensi daerah dari Instansi/Teknis terkait yang mengelola pendapatan daerah belum akurat.

## ISSN 021-969X
Prosedur pemungutan pada Kantor Pelayanan Pajak khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Kutai  Timur  hingga  saat  ini  belum  efektif.  Tidak  jarang  wajib  pajak  harus  datang berulang  kali  untuk  menguruskewajiban  pajaknya.  Bahkan,  data  PBB-P2  yang  disalurkan  ke  desa atau kelurahan banyak yang hilang.
Standard  operating  procedure yang  diterapkan  masih  belum  optimal.  Padahal,  dengan aplikasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  mestinya  bisa  mengefektifkan  pelayanan  Pajak sehingga  tidak  terjadi  mismanajemen  dalam  pendataan  wajib  pajak  (WP).  Sayang  juga,  Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (Sismiop) belum bisa menangani penatausahaan Pajak secara mendetail.
Dengan demikian secara signifikan kolerasinya terhadap trget pajak seperti yang dijelaskan Pada  Gambar  5,  terlihat  sangat  jelas  penuruan  presentase  bantuan  Keuangan  dari  APBD  pada tahun 2012, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
a. Keterlambatan Penetapan Anggaran
Kegiatan  anggaran  merupakan  siklus  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  yang  berjalan secara  linier  atau  proses  berikutnya  sangat  berkaitan  dengan  proses  sebelumnya.  Dengan demikian  keterlambatan  penetapan  anggaran  sangat  mempengaruhi  capain  kinerja pelaksanaan  terutama  dalam  hal  pencapaian  target  pajak  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Kutai  Timur.  Selama  tahun    2008-2012  pelaksaan  kegiatan  pembangunan  setiap tahun  waktu  efektifnya  kurang  dari  9  (sembilan)  bulan,  praktis  kondisi  ini  mengakibatkan beberapa program pembangunan tidak mencapai target sasaran yang direncanakan sehingga harus menjadi beban penyelesaian pada tahun berikutnya.
b. Keterlambatan proses administrasi keuangan
Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  sangat  bergantung  pada  input  dana  yang  digunakan untuk operasionalisasi kegiatan tersebut. Keterlambatan pencairan dana kegiatan merupakan salah  satu  kendala  yang  masih  dihadapi dalam pelaksanaan  beberapa  kegiatan  selama  kurun waktu  tahun  2008-2012.  Hal  ini  disebabkan  antara  lain  proses  pencairan  dana  dari  pusat terutama  yang  bersumber  dari  dana-dana  perimbangan  yang  waktunya  tidak  selalu  paralel dengan time  schedule kegiatan  yang  telah  direncanakan.  Di  samping  itu,  proses  administrasi keuangan secara internal masih perlu penataan dan penertiban berdasarkan dispilin anggaran.
c. Perubahan petunjuk proses Administrasi
Dasar untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Keputusan Presiden Nomor 80  Tahun  2003.  Keppres  tersebut  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan.  Dalam  rangka memenuhi  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  sesuai  dengan  Keppres  Nomor  80 Tahun  2003  dan  perubahan-perubahannya,  panitia  pelelangan  terpaksa  harus  melakukan penyesuaian-penyesuaian yang otomatis memerlukan waktu sehingga seringkali mengakibatkan  keterlambatan  pelaksanaan  kegiatan,  bahkan  ada  kegiatan  yang  kehabisan waktu pelaksanaannya.
d. SDM Aparatur pengelola kegiatan
Masih  terbatasnya  kapasitas  SDM  aparatur  bila  dikaitkan  dengan  syarat-syarat  sebagai pelaksana atau pengelola kegiatan baik yang bersifat teknis maupun administratif. Di samping itu  masih  kurangnya  kesiapan  aparatur  dalam  menyikapi  peraturan-peraturan  yang  baru sehingga  mengakibatkan  perlu  penambahan  waktu  untuk  meningkatkan  pemahaman  atas peraturan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan kinerja aparatur yang kurang optimal.

## ISSN 021-969X
Kemudian  faktor  paling  utama  yang  mengakibatkan  turunnya  target  penerimaan  pajak  di tahun  2012  di  Dinas  Pajak  Kabupaten  Kutai  Timur  adalah  karena  adanya  pengalihan  pajak  dari pemerintah pusat ke daerah merupakan desentralisasi fiskal, namun harus diwaspadai agar tidak rentan  bocor.  Hingga  awal  2013  sudah  ada  105  kabupaten/kota  yang  sudah  mengambil  alih pajaknya  dan  tidak  lagi  menyetorkan  ke  pemerintah  pusat  yang  diantara  kabupaten  itu  ialah kabupaten Kutai Timur dengan nilai realisasi 4,5 triliun Rupiah yang belum mengalihkan pajak ada 369 kabupaten/kota. Implikasi pengalihan, pendapatan pusat berkurang hingga 8 triliun rupiah per tahun dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sekadar catatan, PBB-P2 yang dialihkan  ke  pemda  adalah  pajak  perkotaan  dan  perdesaan,  sedangkan  pajak  perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih dipegang Ditjen Pajak.
Adapun  upaya  untuk  menanggulangi  agar  target  pajak  tidak  mengalami  penurunan  di tahun kedepan yaitu dengan cara:
a. Penagihan  terhadap  tunggakan-tunggakan  potensial  sampai  dengan  penggunaan  petugas hukum.
b. Pemerintah  harus  berupaya  ekstra  untuk  menambah  peningkatan  penerimaan  pajak  sebesar 12,77%  di  luar  perluasan  basis  alamiah  pajak  agar  target  peningkatan  penerimaan  pajak sebesar 24,8% pada tahun 2013 agar bisa tercapai.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, berikut kesimpulannya:
1. Layanan  Kantor  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur  dan  Korelasinya  dengan pencapaian  target  pajak  yang  masuk  belum  optimal.  Tidak  jarang  wajib  pajak  harus  datang berulang  kali  untuk  mengurus  kewajiban  pajaknya.  Bahkan,  data  pajak  dan  PBB-P2  yang disalurkan  ke  desa  atau  kelurahan  banyak  yang  hilang. Standard  operating  procedure yang diterapkan masih belum terlaksana dengan baik. Padahal, dengan aplikasi teknologi informasi dan  komunikasi  mestinya  bisa  mengefektifkan  pelayanan  pajak  sehingga  tidak  terjadi mismanajemen dalam pendataan wajib pajak (WP). Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (Sismiop)  belum  bisa  menangani  penatausahaan  PBB-P2  secara  detail.  Pegawai  pajak  masih banyak  yang  mencari  penghasilan  sampingan.  Maka,  perlu  segera  membenahi  lingkungan Pajak pada kantor Dinas Pajak secara cepat dan sistemik. Penyelewengan setoran pajak daerah sebaiknya  ditanggulangi  dengan  audit  sistem  teknologi  informasi.  Target  ideal  penerimaan pajak  daerah  sulit  terwujud  jika  dilakukan  secara  instan  dengan  cara  pengadaan  perangkat otomatisasi. Penarikan pajak akan efektif jika integritas praktisi perpajakan daerah diperbaiki secara  total.  Adanya  Pengalihan  pajak  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  mengakibatkan pencapain  target  pajak  yang  masuk  ke  kantor  dinas  pedapatan  pajak  menjadi  terhambat  di tahun 2012.
2. Beberapa  faktor-faktor  lain  yang  menghambat  baik  dalam  dan  luar  pun  ikut  mempengaruhi target  penerimaaan  pajak  daerah  kabupaten  Kutai  Timur.  Dari  dalam  misalnya  kurangnya kesadaran  dari  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  untuk  menyetor  pajaknya,  beberapa Perusahaan  Tambang  yang  “nakal”  enggan  untuk  membayar  pajak,  kurangnya  sosialisasi mengenai  peraturan  terbaru  kepada  masyarakat,  basis  penerimaan  pajak  Indonesia  yang masih kecil, dan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah.

## ISSN 021-969X

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Billy Ivan Tansuria , 2010, Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan , Graha Ilmu, Yogyakarta. Farida Jasfar , 2009, Manajemen Jasa , Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Saadudin Ibrahim dan Pranoto K , 1984, Pajak Pertambahan Nilai , Jaya Prasada, Jakarta. Waluyo dan Wirawan B.Ilyas , 2001, Perpajakan Indonesia , Salemba Empat, Jakarta.
Y. Sri Pudyatmoko , 2009, Pengantar Hukum Pajak , Andi Offset, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010 Tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan  Pemanfataan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.