## Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan
Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum.... (Isep)
ISSN 1412-565 X

## PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENGUPAYAKAN INTERNALISASI HUKUM DI KALANGAN PESERTA DIDIK

## Isep
Guru Sekolah Menengah Umum Negeri Kabupaten Cianjur email: isep@yahoo.com

## ABSTRAK
Salah satu fungsi PKn adalah sebagai Pendidikan hukum bagi peserta didik. Fungsi PKn sebagai pendidikan hukum dirasakan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan memperoleh gambaran tentang Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum dalam mengupayakan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta didik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan sejumlah temuan penelitian, tampak bahwa PKn sebagai wahana pendidikan hukum dalam mengupayakan internalisasi hukum bagi peserta didik masih belum berfungsi secara maksimal. Rekomendasi ini dari penelitian ini adalah perlu adanya revitalisasi PKn sebagai pendidikan hukum baik dari pendekatan konten maupun pendekatan proses.
Kata Kunci : pendidikan kewarganegaraan (PKn), pendidikan hukum, internalisasi hukum

## ABSTRACT
One of the advantages of PKn is as the law education for students’. This advantages as the law education is not felt optimal yet. These purposes of research are for digging, reciting, and gaining description about the role of citizenship education is as the law education in law internalization effort around students’. This approach of research is qualitative approach with the case study method. According to amount of research invention seems that PKn is as mode of law education in law internalization effort around students’ is still not in maximal function yet. This recommendation of research is that it is need PKn’s revitalization as law education both of content’s approach and process approach.
Keywords: civilization education (PKn), law education, law internalization

## PENDAHULUAN
Generasi muda mempunyai peranan penting dalam menentukan baik buruknya peradaban di kemudian hari. Jika tatanan kehidupan saat ini dianggap baik, maka tugas generasi muda adalah bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan kualitas tatanan kehidupan tersebut. Sebaliknya jika tatanan kehidupan saat ini dianggap gagal, maka tugas generasi muda juga untuk memperbaiki atau merancang ulang sebuah tatanan kehidupan yang lebih memberikan arti dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari.
Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu sarana untuk membangun suatu tatanan kehidupan yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Suryadi (2012:1) berpendapat bahwa
“Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat produktivitasnya; dan semakin terdidik seseorang semakin tinggi pula pemahamannya akan pentingnya kesehatan, partisipasi politik, toleransi, dan kehidupan yang harmonis”. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan komprehensif yang tidak menonjolkan ketercapaian tujuan pengajaran di satu bidang saja, karena pada akhirnya nanti mereka akan terjun dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang di dalamnya banyak permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks.
Seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Menengah dan Dasar,
Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum.... (Isep)
ISSN 1412-565 X untuk kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian memiliki cakupan sebagai berikut: Kelompok mata pelajaran kewarga negaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber negara, serta peningkatan kualitas diri nya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan ke bang saan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak- hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kese taraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ke taatan membayar pajak, dan sikap ser ta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme .
Mencermati berbagai cakupan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi yang sangat mulia. Berkaitan dengan misi PKn tersebut, Maftuh (2008: 137) berpendapat bahwa: Dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut: 1) PKn sebagai Pendidikan Politik; 2) PKn sebagai Pendidikan Nilai; 3) PKn sebagai Pendidikan Nasionalisme; 4) PKn sebagai Pendidikan Hukum; 5) PKn sebagai Pendidikan Multikultural; dan 6) PKn sebagai Pendidikan Resolusi Konflik.
PKn sebagai pendidikan politik dapat diartikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki kesadaran politik, serta memiliki kemampuan berpartisipasi dalam politik. Jika PKn mampu menjalankan fungsinya sebagai pendidikan politik, maka diharapkan mampu membentuk peserta didik yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Fungsi PKn
selanjutnya adalah sebagai pendidikan nilai, ini berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa. Jika fungsi PKn sebagai pendidikan nilai berhasil, maka hal tersebut juga akan menunjang fungsi PKn sebagai Pendidikan Hukum, karena salah satu paradigma hukum adalah hukum dianggap sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (Rahardjo, 2010:66). Fungsi Pendidikan Hukum dalam PKn ini berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.
Fungsi PKn selanjutnya adalah sebagai pendidikan  multikultural,  Hernandez (1999:6) mengartikan pendidikan multikultural sebagai “Perspektif yang mengakui  dan  merefleksikan  pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi dan politik”. Fungsi PKn sebagai pendidikan multikultural adalah mengakui perbedaan individu menghormati persamaan derajat manusia, bekerja sama satu sama lain, mengutamakan kepentingan kelompok lebih daripada individu untuk tujuan kerukunan nasional. Jika fungsi PKn sebagai pendidikan multikultural berhasil, maka PKn juga sekaligus menjalankan fungsinya sebagai pendidikan resolusi konflik.
Fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah membuka peluang seluas-luasnya bagi para warga negara, menyatakan komitmennya dan menjalankan perannya yang aktif, untuk belajar mendewasakan diri, khususnya mengenai hubungan hukum, moral dan fungsional antara

## Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan
Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum.... (Isep)
ISSN 1412-565 X para warga negara dengan satuan-satuan organisasi negara dan lembaga-lembaga publik lainnya. Sosok warga negara yang baik yang ingin dihasilkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan adalah warga negara yang merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, cita-cita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Jika disederhanakan maka fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk atau mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik.
Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara biasanya terumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Jadi logikanya, warga negara tersebut pertama-tama harus mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam suatu masyarakat, setiap orang perlu menyadari adanya hukum- hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Untuk mewujudkan proses internalisasi hukum dalam masyarakat, adanya Pendidikan Hukum adalah suatu keharusan. Dengan adanya pengetahuan mengenai hukum di masyarakat, maka keadilan dapat dikembangkan secara efektif, karena hukum adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang sadar tentang kebaikan dan keadilan. Kegagalan penegakan berbagai hukum yang ada juga merupakan indikasi rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum tersebut.
Meracik berbagai standar dalam Pendidikan Hukum bagi para penegak dan praktisi hukum adalah penting, karena guru, pelajar, penegak hukum, dan praktisi hukum memiliki peran besar untuk bermain dalam menentukan nasib negara ini, khususnya dalam bidang hukum namun hal utama yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengupayakan proses internalisasi hukum kepada warga negara Indonesia. Seperti yang dikemukakan Sapriya (2007 : 28) bahwa “PKn berperan dalam membangkitkan kesadaran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang dimaksud bukan civic education, tetapi law education, bahkan street law education ”. Dalam jenjang pendidikan formal PKn bisa menjadi sarana sosialisasi hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara, para pelajar yang notabene adalah generasi penerus diharapkan memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, diharapkan mereka mampu menularkan pemahaman hukum mereka kepada masyarakat sekitarnya, karena mereka langsung terhubung langsung dalam masyarakat, sehingga mereka disiapkan untuk mampu menghadapi masalah-masalah, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan memegang peranan sangat penting dalam penginternalisasian hukum pada anak. Sekolah merupakan tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembinaan kepribadian. Guru-guru harus mengadakan pengawasan dan bagi yang melanggar perlu diberikan sanksi dan bagi yang mentaati diberikan semacam penghargaan. PKn sebagai wahana Pendidikan Hukum dalam mengupayakan internalisasi hukum bagi generasi muda, diharapkan menjadi salah satu solusi semakin tingginya tingkat pelanggaran aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Berdasarkan catatan Mabes Polri, selama kurun tahun 2012, tercatat 109.038 kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 25.131 orang meninggal dan  36.710 orang mengalami luka berat. Kemudian tindak pidana konvensional seperti pencurian, dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor,

## Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan
Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum.... (Isep)
ISSN 1412-565 X penganiayaan, perkosaan sebanyak 304.835 kasus, Kejahatan transnasional (kejahatan lintas negara) seperti narkoba, terorisme, trafficking (perdagangan manusia), cyber crime (Kejahatan dunia maya/internet) sebanyak 7.171 kasus dan tindak pidana korupsi sebanyak 1.171 kasus. Sehingga dapat dirata-ratakan, setiap per 91 detik terjadi tindak kejahatan di Indonesia. (www. kompas.com). Setiap hari media masa memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang tidak jarang melibatkan remaja sebagai pelakunya. “Tindak kriminalitas yang melibatkan kalangan usia remaja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut berdasarkan data yang dirilis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reskrim Polda Sulselbar” (www.tribunnews. com).
Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telahaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik. Mengingat rumusan masalah tersebut di atas begitu luas maka secara khusus peneliti ingin mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana materi kurikulum PKn dalam menunjang fungsi dan perannya sebagai Pendidikan Hukum?; (2) Bagaimana merencanakan program pembelajaran PKn sebagai Pendidikan Hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik?; (3) Bagaimana mengimplemetasikan perencanaan program pembelajaran  PKn sebagai Pendidikan Hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik?; (4) Bagaimana peserta didik dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran PKn dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menginternalisasikan hukum yang ada dalam kehidupannya?; dan (5) Faktor-faktor apakah
yang menjadi penghambat pembelajaran PKn dalam upaya mengintenalisasikan hukum di kalangan peserta didik?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanggeung Kabupaten Cianjur. Sumber  responden (human resources) dipilih secara purposive sampling . Adapun sumber responden  ini terdiri atas tujuh orang peserta didik kelas XII, tiga orang alumni MAN Tanggeung, satu orang Guru PKn, satu orang Wakil Kepala Madrasah Urusan Kurikulum, Satu orang Ketua Komite MAN Tanggeung, dan dua orang warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar MAN Tanggeung. Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dan metode  studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti didalamnya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang dibatasi waktu dan peristiwa. (Stake dalam Creswell, 2010:20)
Pengumpulan  data  dan  informasi  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  berbagai cara dan teknik yang berasal dari berbagai sumber baik manusia maupun  bukan  manusia. Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan data  dan  informasi  yang  digunakan  meliputi observasi, studi dokumentasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis data mengacu pada langkah-langkah  yang  dipakai  oleh Miles  dan  Huberman  (2007:23)  yang terdiri  atas  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi secara  bersamaan,  yaitu:  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/ verifikasi  Untuk  meningkatkan  kemampuan peneliti dalam menilai keakuratan hasil penelitian serta meyakinkan pembaca tentang akurasi penelitian yang dilakukan, maka harus menggunakan beragam strategi dalam melakukan validasi (Cresswel, 2010: 286). Untuk itu, dalam penelitian ini menggunakan tiga strategi dalam melakukan validasi diantaranya adalah triaangulasi ( triangulate)
Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum.... (Isep)
ISSN 1412-565 X data, member check,  member  checking, menggunakan bahan referensi.

## HASIL PENELITIAN
1.  Materi kurukulum PKn dalam menunjang fungsi dan perannya sebagai Pendidikan Hukum
Berdasarkan hasil penelitian mengenai muatan materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum, peneliti dapat menyimpulkan bahwa muatan materi pembelajaran PKn yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang hukum- hukum yang berlaku di masyarakat dirasakan masih kurang. Sedikitnya porsi materi pokok tentang hukum dibanding dengan politik dan ketatanegaraan, alokasi waktu yang tidak proporsional dan dominannya penyampaian formal content menyebabkan Pendidikan Kewarganegaraan belum dirasakan fungsinya sebagai Pendidikan Hukum. Sehingga tingkat pemahaman peserta didik terhadap hukum- hukum yang berlaku dalam masyarakat masih jauh dari harapan.
Kemudian dari analisis terhadap kompetensi dan kecakapan guru PKn MAN Tanggeung dalam menyampaikan pembelaran yang berkaitan dengan hukum, dapat disimpulkan bahwa dengan pola perekrutan tenaga pengajar di MAN Tanggeung tidak berorientasi pada kualitas dan kebutuhan, maka kualitas guru yang ada masih jauh dari harapan. Sehingga banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang akademisnya. Keadaan tersebut diperparah oleh jarangnya guru-guru MAN Tanggeung mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berhubungan dengan pembelajaran, mengakibatkan guru tidak up to date . Kondisi demikan berpengaruh terhadap belum maksimalnya proses pembelajaran PKn dalam memberikan informasi-informasi dan
pengetahuan yang berkaitan dengan hukum- hukum kepada peserta didik.
2.  Perencanaan program pembelajaran PKn sebagai Pendidikan Hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik
Dari  analisis  hasil  penelitian  yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran PKn sebagai wahana Pendidikan Hukum untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum yang tujuannya adalah untuk menginternalisasikan hukum ke dalam diri peserta didik belum disesuaikan dengan kemampuan latar belakang serta lingkungan peserta didik. Hal tersebut diakibatkan oleh input peserta didik MAN Tanggeung yang sangat beragam kemampuan dan latar belakangnya serta ketidakkonsistenan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran. Sehingga guru PKn dalam menyusun rencana pembelajaran PKn hanya sebatas formalitas untuk melengkapi kewajiban administratif.
3.  Pengimplemetasian perencanaan program pembelajaran PKn sebagai Pendidikan Hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik
Berdasarkan hasil analisis tentang pelaksanaan pembelajaran  PKn yang berkaitan dengan hukum, khususnya dalam penggunaan metode pembelajaran, terungkap bahwa pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru di MAN Tanggeung cenderung didominasi oleh ceramah, tanya jawab dan diskusi, penggunaan metode ini kurang memberikan efek yang positif terhadap ketercapaian pembelajaran khususnya PKn, baik dari sisi kognitif maupun afektif. Sehingga PKn sebagai wahana Pendidikan Hukum belum mampu untuk menginternalisasikan hukum ke dalam diri peserta didik. Kemudian dari berdasarkan analisis mengenai pembiasaan kedisiplinan melalui pembelajaran PKn
Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum.... (Isep)
ISSN 1412-565 X dalam mengupayakan internalisasi hukum di kalangan peserta didik, dapat disimpulkan bahwa pembiasaan kedisiplinan di sekolah melalui tata tertib peserta didik hanya mampu mambuat peserta didik disiplin di lingkungan sekolah saja. Ini menandakan bahwa belum berhasilnya upaya-upaya untuk menginternalisasikan hukum dalam diri peserta didik. Sebab jika peserta didik telah berhasil menginternalisasikan hukum dalam diri mereka, di mana pun mereka berada maka mereka akan patuh pada hukum yang berlaku.
Dengan orientasi kurikulum pendidikan yang cenderung mengedepankan aspek pengetahuan, maka kita tidak bisa berharap banyak jika output yang dihasilkan kurang begitu cakap dalam pengaplikasian ilmu dan pengetahuan mereka dapatkan di sekolah. Termasuk dalam pembelajaran PKn, pengetahuan yang sangat terbatas tidak cukup untuk menjadi bekal peserta didik menjadi warga negara yang patuh dan menghormati hukum. Pembelajaran PKn yang diberikan kepada peserta didik lebih mengarah pada adanya perubahan pengetahuan saja, tidak pada perubahan tingkah laku. Jadi pihak sekolah tidak bisa mengetahui bagaimana perilaku peserta didik ketika di luar sekolah, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat 4.  Pengamalan hasil pembelajaran PKn dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menginternalisasikan hukum yang ada dalam kehidupan peserta didik.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai daya dukung keluarga dalam pembiasaan kedispilinan peserta didik sehingga peserta didik mampu  menginternalisasi hukum, dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki daya dukung yang kuat terhadap penanaman nilai- nilai yang baik. Dalam keluarga ditanamkan kebiasaan-kebiasaan untuk menghormati aturan-aturan yang ada khususnya norma- norma agama dan kesopanan, jadi hal tersebut bisa menjadi modal dalam menanamkan
norma hukum yang berlaku. Secara garis besar pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua mirip dengan pola pendidikan yang diterapkan di sekolah, jika orang tua memberikan perhatian terhadap perilaku anak, maka penanaman nilai-nilai terhadap anak akan lebih cepat terwujud. Namun hal tersebut tergantung pada kondisi masing- masing keluarga. Secara umum kondisi keluarga di Tanggeung kurang mendukung terhadap upaya tersebut. Selain keluarga, masyarakat juga memiliki andil dalam membentuk perilaku peserta didik. Dari analisis mengenai daya dukung masyarakat terhadap internalisasi hukum dalam diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat Tanggeung sejauh ini belum dapat dikatakan mendukung penanaman nilai-nilai, termasuk penginternalisasian hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang masih rendah, harus diakui jika perilaku remaja (peserta didik) lebih dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tempat mereka tinggal.
5.  Faktor-faktor yang menjadi penghambat pembelajaran PKn dalam upaya mengintenalisasikan hukum di kalangan peserta didik.
Dari hasil penelitian mengenai daya dukung sekolah dalam penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah memang berupaya untuk membentuk kepribadian peserta didik, termasuk di dalamnya adalah untuk membentuk peserta didik yang patuh pada aturan, namun pada kenyataannya usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik kepala, guru dan karyawan masih jauh dari harapan. seperti belum adanya kekompakan personil sekolah dalam menegakkan tata tertib peserta didik, serta masih minimnya keteladanan yang diberikan guru kepada peserta didik. Pembelajaran hukum yang diberikan dalam PKn selama ini hanya berupa pengetahuan saja, peserta didik tidak mengetahui hukum-

## Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan
Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum.... (Isep)
ISSN 1412-565 X hukum yang nyata yang berlaku dalam masyarakat.
Kemudian tidak semua guru peduli terhadap tata tertib, sehingga kebanyakan peserta didik hanya patuh pada tata tertib karena takut berurusan dengan guru-guru yang ditakutinya, artinya kurang ada kekompakan pihak sekolah dalam menanamkan kedisiplinan kepada peserta didik. Kemudian dari analisis mengenai faktor-faktor penghambat upaya penginternalisasian hukum dalam diri peserta didik, dapat disimpulkan bahwa faktor- faktor dalam keluarga yang menghambat internalisasi hukum dalam diri peserta didik adalah peserta didik yang ketika memasuki jenjang pendidikan menengah dititipkan di pesantren atau kost, sehingga perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anak secara umum sangat minim, keluarga hanya memperhatikan kebutuhan ekonomi peserta didik saja, sedangkan perhatian terhadap akhlak, sikap dan perilaku anak kurang. Peserta didik MAN Tanggeung yang jauh dari orang tua, baik yang tinggal di pesantren atau kost, maka pengawasan terhadap anak sangat minim, sehingga pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah yang notabene hanya terbatas di lingkungan sekolah. Ketika mereka di masyarakat cenderung tidak ada yang mengawasi.

## KESIMPULAN
1.  Materi pembelajaran PKn yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang hukum-hukum yang berlaku di masyarakat dirasakan masih kurang. Sedikitnya porsi materi pokok tentang hukum dibanding dengan politik dan ketatanegaraan, alokasi waktu yang tidak proporsional dan dominannya penyampaian formal content menyebabkan pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat masih jauh dari harapan.
2.  Perencanaan pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan hukum untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum belum disesuaikan dengan kemampuan latar belakang serta lingkungan peserta didik. Hal tersebut diakibatkan oleh input peserta didik MAN Tanggeung yang sangat beragam kemampuan dan latar belakangnya serta ketidakkonsistenan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran. Sehingga guru PKn dalam menyusun rencana pembelajaran PKn hanya sebatas formalitas untuk melengkapi kewajiban administratif.
3.  Pembelajaran PKn yang diberikan oleh guru di MAN Tanggeung cenderung didominasi oleh ceramah, tanya jawab dan diskusi, penggunaan metode ini kurang memberikan efek yang positif terhadap ketercapaian pembelajaran khususnya PKn, baik dari sisi kognitif maupun afektif. Sehingga PKn sebagai wahana pendidikan hukum belum mampu untuk menginternalisasikan hukum ke dalam diri peserta didik.
4. Pembelajaran PKn yang diberikan kepada peserta didik lebih mengarah pada adanya perubahan pengetahuan saja, tidak pada perubahan tingkah laku. Jadi pihak sekolah tidak bisa mengetahui bagaimana perilaku peserta didik ketika di luar sekolah, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.
5.  Sekolah, keluarga dan masyarakat masih belum bisa memberikan keteladanan bagi generasi muda, khususnya peserta didik. Usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah, baik kepala, guru dan karyawan masih jauh dari harapan. seperti belum adanya kekompakan personil sekolah dalam menegakkan tata tertib peserta didik, serta masih minimnya keteladanan yang diberikan guru kepada peserta didik.

## Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan
Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum.... (Isep)

## ISSN 1412-565 X

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J.W. (2010). Reseach Design Qualitative and Quantitative Approach. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hernandez, H.(1999). Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content . New Jersey & Ohio : Prentice Hall
Maftuh, B. (2008). “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan”. Jurnal Educationist. Vol. II. No.2, pp 134-144.[online]. Tersedia: http://file.upi.edu/Direktori/JURNAL/ EDUCATIONIST/Vol._II_No._2-Juli_2008/7_Bunyamin_Maftuh_rev.pdf [25 Mei 2012]
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Menengah dan Dasar
Rahardjo, S. (2010). Sosiologi Hukum . Yogyakarta: Genta Publishing
Sapriya. (2007). “Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Warga Negara”. Jurnal Sekolah Dasar, Tahun 16, No. 1, pp 22-34 [online]. Tersedia:http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/161072234. pdf [18 Mei 2012]
Suryadi, A. (2012). Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan: Isu. Teori dan Aplikasi Untuk Pembangunan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Indonesia . Bandung: Widya Iswara Press