Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MELALUI JAMINAN PRODUK HALAL
Misbahul Huda Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam misbahul_huda13@gmail.com
Naskah diterima: 05 Okt. 2020; Revisi: 23 Nov. 2020; disetujui: 15 Des. 2020

## Abstract
Regarding  the  halalness  of  non-packaged  food  products,  Law  Number  8  of  1999 concerning  Consumer  Protection  only  stipulates  that  business  actors  are  prohibited from  producing  and/or  trading  goods  and/or  services  that  do  not  comply  with  the provisions  for  halal  production,  as  stated  in  the  "halal"  statement  contained  in  label. Regarding the necessity for halal information in non-packaged food products, it can be seen in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, which includes "products"  in  the  Halal  Product  Law  are  goods  and/or  services  related  to  food, beverages,  drugs,  cosmetics,  chemical  products,  biological  products,  genetically engineered products, as well as goods used, used, or utilized by the public. Meanwhile, what  is  meant  by  halal  products  are  products  that  have  been  declared  halal  in accordance  with  Islamic  law.  The  Law  on  Halal  Products  clearly  stipulates  that products  that  enter,  circulate,  and  are  traded  in  the  territory  of  Indonesia  must  be certified halal. So basically, if the product being sold is halal, then it must be certified halal. Consumer protection law is currently getting enough attention because it involves rules for the welfare of the community, not only the community as consumers who get protection,  but  business  actors  also  have  the  same  right  to  get  protection,  each  has rights  and  obligations.  The  government  plays  a  role  in  regulating,  supervising,  and controlling  so  as  to  create  a  conducive  system  that  is  interrelated  with  one  another, thereby achieving the general welfare of the community. In a healthy business activity, there is a balance of legal protection between consumers and producers. The absence of balanced  protection  causes  consumers  to  be  in  a  weak  position,  especially  if  the products produced by producers are of limited product types, this of course will harm consumers. Haram foods have been described in detail in the Qur'an, while halal foods are not explained, that's why in Indonesia halal certification is regulated with the aim that consumer interests can be protected. Implementation of Halal Certification.
Keywords: Consumer  Protection,  Non-Packaged  Food  Products,  Halal  Product Guarantee
Alamat Korespondensi: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam E-mail: misbahul_huda13@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## 1. LATAR BELAKANG
Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu makanan,  obat-obatan  maupun  barang-barang  konsumsi  lainnya.  Seiring  besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 87,2% dari 207,2  juta jiwa, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian  dominan.  Oleh  karena  itu,  jaminan  akan  produk  halal  menjadi  suatu  yang penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. 1
Dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945)  bahwa  negara  berkewajiban  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum. 2 Landasan  ini  juga  dipertegas  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yakni pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Di antara hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim adalah makanan,  minuman,  obat,  atau  barang  yang  dikonsumsi  dan  alat-alat  kosmetik 3 atau barang  non  konsumsi.  Bersamaan  dengan  kemajuan  zaman  dan  tekhnologi  pangan, produk-produk dari bahan-bahan tersebut pun tersebar luas di belahan dunia Islam. Dari sisi  bentuknya  yang  modern,  produk-produk  itu  tidak  dikenali  bahan  bakunya  oleh kaum  muslimin,  karena  ia  berasal  dari  luar  negeri  misal  kemasan  kaleng  atau sejenisnya, atau barang-barang non konsumsi seperti tas yang terbuat dari hewan yang diharamkan tanpa melabelkan komposisi bahan baku pembuatannya ( ingredients ). 4 Makanan  halal  adalah  pangan  yang  tidak  mengandung  unsur  atau  bahan  yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan,  bahan  tambahan  pangan,  bahan  bantu  dan  bahan  penolong  lainnya  termasuk bahan  pangan  yang  diolah  melalui  proses  rekayasa  genetika  dan  iradiasi  pangan,  dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. 5
Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi  manusia,  termasuk  bahan  tambahan  pangan,  bahan  baku  pangan,  dan  bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. 6
Sementara  produksi  pangan  adalah  kegiatan  atau  proses  menghasilkan, menyiapkan,  mengolah,  membuat,  mengawetkan,  mengemas,  mengemas  kembali  dan atau  mengubah  bentuk  pangan. 7 Secara  umum  ada  tiga  katagori  makanan  yang dikonsumsi  manusia,  yakni;  nabati,  hewani,  dan  produk  olahan.  Makanan  yang berbahan  nabati  secara  keseluruhan  adalah  halal,  dan  kerena  itu  boleh  dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan/atau memabukkan. Sedangkan makanan yang berasal dari hewani terbagi dua, yaitu hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi  dan  hewan  darat  yang  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  tidak  boleh
1 Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 29.
3 Thobieb Al-Asyhar, Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani, ed. Ahmad Zubaidi, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hal,  7.
4 Ali  Mustafa  Yaqub, Kriteria  Halal-Haram,  untuk  pangan,  obat  dan  Kosmetika  menurut  Alquran  dan  Hadits , (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013), hal. xix.
5 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
6 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
7 Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
dikonsumsi. Sementara itu kehalalan atau keharaman makanan olahan sangat tergantung dari bahan (baku, tambahan, dan/atau penolong) dan proses produksinya. 8
Negara-negara  Islam  mengimpor  produk  pangan  yang  salah  satunya  daging- daging  dari  negara-negara  non-muslim.  daging  tersebut  tidak  diketahui  persis bagaimana penyembelihannya, 9 apakah sudah memenuhi standar syariat atau tidak. Jika ternyata daging-daging itu berasal dari hewan yang tidak disembelih secara syariat dan produk-produk  makanan  kemasan  kaleng  pun  dibuat  dari  bahan-bahan  baku  yang diharamkan, 10 maka  tidak  pelak  lagi,  kaum  muslimin  telah  mengonsumsi  produk- produk yang diharamkan.
Halal  bagi  umat  Islam  merupakan  syariat  yang  wajib  dijalankan.  Ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (168): 11
“Hai  orang  yang  beriman!  Makanlah  di  antara  rizki  yang  baik-baik  yang Kami  berikan  kepadamu  dan  bersyukurlah  kepada  Allah,  jika  benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah” (QS. al-Baqarah [2]: 168).
Sedangkan  menurut  hadits  HR.  Daruquthni  barang  halal  adalah  sebagai berikut:
“Kullu  lahmin  nabata  min  haraamin  fannaaru  aulaa  bihii (HR.Daruquthni)”.
Artinya : “ Rasulullah  SAW  menegaskan  bahwa  setiap  daging  yang  tumbuh  dari barang haram, maka api nerakalah yang paling pantas baginya”.
Saat ini telah ditetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk  Halal  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  295, tanggal 17 Oktober 2014 yang merupakan bentuk pelaksanaan penegakan hukum Islam yang mengatur sanksi pidana dalam Pasal 56 dan Pasal 57. Undang-undang ini dalam Pasal  4  mengatur  mengenai  “Produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini menyatakan setiap orang atau badan  usaha  selaku  produsen  yang  memasukkan,  mengedarkan,  memperdagangkan wajib untuk mengajukan atau membuat sertifikat halal.
Bahwa  perlindungan  konsumen  terhadap  produk  pangan  wajib  dilakukan  pelaku usaha dengan mencantumkan label halal pada usahanya atau tokonya. Sehingga bukan hanya  produk  pangan  kemasan  saja  yang  diberi  label,  namun  produk  pangan  non kemasanpun  harus  diberi  label  halal. 12 Berbeda  dengan  sebagaimana  ketentuan  dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi:
8 Aisjah Girindra, Op. Cit , hal. 24
9 Fadhlan  Mudhafier  dan  Nur  Wahid, Menguak  Keharaman  Makanan ,  ed.  A.F.  Wibisono,  (Jakarta,  Zakia  Press, 2004), hal, 107.
10 Mustafa Yaqub, Op., Cit, hal,  xix.
11 Al-Qur’an, Surat Al - Baqarah ayat 168.
12 Intan Nurani, Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Daging Non Kemasan Melalui Jaminan Produk Halal, Skripsi, Program Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyyah, Jakarta, 2018, hlm. 3.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
“Ketentuan  label  tidak  berlaku  bagi  perdagangan  pangan  yang  dibungkus  di  hadapan pembeli”.  Jadi  dapat  diartikan  pemberian  label  halal  hanya  ditujukan  pada  produk pangan  kemasan  saja  sedangkan  pangan  non  kemasan  tidak  mendapatkan  label  halal. Produk pangan non kemasan itu adalah pangan atau makanan dan minuman baik yang sudah  diolah  maupun  yang  belum  diolah  (curah)  seperti  daging  sapi  mentah  di  pasar tradisional  maupun  yang  dijual  di  supermarket,  maupun  yang  siap  saji  atau  disajikan atau  dibungkus  dihadapan  pembeli.  Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan  pangan non  kemasan  merupakan  pangan  seperti  contohnya  daging  yang  belum  diolah,  otak- otak, sosis dan lain sebagainya yang belum dikemas.
Dengan demikian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum memberikan  efek  manfaat  bagi  Warga  Negara  Indonesia  yang  beragama  Islam  karena mayoritas  konsumen  muslim  tidak  mendapatkan  perlindungan  konsumen  terhadap pangan non kemasan apabila membeli di tempat-tempat seperti supermarket dan pasar tradisional yang menjual pangan non kemasan.
Sementara itu Jaminan Produk Halal sudah diakomodasi melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 2 jo Pasal 3 huruf a. Pasal  2  memuat  ketentuan;  penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi  dan  profesional.  Dalam  Pasal  3  huruf  a  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan JPH  bertujuan  memberikan  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian, ketersediaan  produk  halal  bagi  masyarakat  dalam  mengonsumsi  dan  menggunakan produk  dan  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pelaku  usaha  untuk  memproduksi  dan menjual  produk  halal.  Dengan  demikian  kemanfaatan  suatu  produk  yang  diharapkan dalam Undang-Undang ini dapat memberi jaminan keselamatan bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi suatu produk khususnya dalam pemberlakukan jaminan kehalalan terhadap produk pangan non kemasan.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Bentuk Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang- undangan yang ada.
2. Jenis data
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya  Sementara itu data sekunder yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  melalui  penelusuran  kepustakaan  atau  dari dokumen  resmi  yaitu  buku-buku  hukum  perlindungan  konsumen  dan  Hukum Islam.
3. Jenis Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu  sumber  hukum  yang  menjadi  pengikat/landasan  hukumnya  seperti: peraturan perundangan di bidang perlindungan konsumen yakni:
1.   Al-Qur’an dan Al Hadits;
2.   Undang-Undang Dasar 1945;
4.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5.   Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6.   Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## b. Bahan Hukum Sekunder
Yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti  bahan  yang  berupa  buku-buku,  harian/majalah  dan  karya  tulis  ilmiah terkait perlindungan konsumen muslim. 13

## 4. Pengumpulan Data
Metode  Pengumpulan  data  adalah  Studi  Kepustakaan  ( Library  Research ) yang  dilakukan  adalah  mempelajari  dan  membaca  buku-buku  hukum  konsumen sehingga  bahan  tersebut  dapat  terkait  dengan  masalah  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.
5. Metode Analisis Data
Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat  dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan  metode  analisis  data  kualitatif, karena  data  yang  diperoleh  bersifat  kualitatif  sehingga  tidak  diperlukan  data statistik. 14

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Terhadap Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Non Kemasan
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pada dasarnya UU Perlindungan konsumen ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 15
a. Meningkatkan    kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindung diri;
b. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam berusaha;
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan  atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  danatau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen.
Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen adalah: 16
13 Dian  Puji  Simatupang, Petunjuk  Penelitian  Usulan  Penelitian  Disertasi, (Jakarta:  Program  Studi  Doktor  Ilmu Hukum Unkrisna, 2013), hal. 7.
14 Ibid.
15 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
16 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
a. Asas  Manfaat;  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
b. Asas  Keadilan;  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  secara  maksimal dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
c. Asas  Keseimbangan;  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
d. Asas  Keamanan  dan  Keselamatan  Konsumen;  memberikan  jaminan  atas keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalarn  penggunaan,  pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Oleh  sebab  itu,  konsumen  berhak  mendapat  perlindungan  dari  pemerintah terhadap produk-produk makanan yang beredar yang tidak mempunyai labelisasi halal untuk di konsumsi oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini.
Kaitannya  dengan  mayoritas  penduduk  Indonesia  yang  beragama  Islam, maka  atas  dasar  kenyataan  tersebut  mayoritas  konsumen  terbesar  adalah konsumen  muslim.  Di  sisi  lain,  masih  banyak  aspek  yang  tidak  tercakup  dalam sistem  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi konsumen  muslim,  khususnya  perlindungan  dari  makanan  yang  haram.  Islam melihat  sebuah  perlindungan  konsumen  bukan  sebagai  hubungan  keperdataan semata  melainkan  menyangkut  kepentingan  publik  secara  luas,  bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. 17
Dalam  konsep  hukum    Islam  perlindungan  atas  tubuh  berkait  dengan hubungan  vertikal  (Manusia  dengan  Allah)  dan  horizontal  (sesama  manusia). Dalam  Islam  melindungi  manusia  dan  juga  masyarakat  sudah  merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan. 18
Sebagaimana  dalam  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen    bahwa  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu  perlindungan  hukum  yang  mampu  melindungi  hak-hak  konsumen  dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam  melindungi  konsumen  terhadap  produk  makanan  berlabel  halal  terutama konsumen  muslim.  Karena  melindungi  konsumen  muslim  merupakan  amanat yang disyariatkan Islam. Adapun dalam Al-Qur’an disebutkan yang artinya “Dan orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amalan-amalan  yang  shaleh,  kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai- sungai;  kekal  mereka  di  dalamnya;  mereka  di  dalamnya  mempunyai  isteri-isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.” 19
17 Nindhia  Dhika  Nevada,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Muslim  Terhadap  Masakan  Seafood  Di  Rumah Makan Kota Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
18 Intan Nurani, Perlindungan…, Op.Cit.
19 QS. An-Nisa’(4): 57
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Ayat  di  atas  ditujukan  kepada  para  pemimpin,  agar  meraka  melaksanakan hak-hak  konsumen  muslim.  Penjagaan  dan  penentuan  halalnya  produk  makanan yang  akan  dikonsumsi  oleh  konsumen  muslim  adalah  bagian  hak-hak  dari konsumen  muslim  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  kesewenang-wenangan  produsen/pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian.
Wujud perlindungan dalam pangan adalah bentuk pencantuman label halal. Berikut  ini  akan  dijelaskan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK  menetapkan  tujuan  perlindungan  konsumen  antara  lain  untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen. Hal yang membawa dampak buruk dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Oleh karena itu, upaya dalam menghindarkan dari hal tersebut maka UUPK memberikan larangan sebagai berikut, pada pasal 8. Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  pemerintah  yakni  pengawasan.  Dalam UUPK pengawasan terdapat dalam pasal 30.
Ketentuan  dalam  pasal  30  dapat  dilihat  bahwa  pengawasan  meliputi pemuatan  informasi  tentang  resiko  penggunaan  barang  yang  disyaratkan berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebiasaan  dalam praktik dunia usaha.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Undang- Undang No. 7 Tahun 1996
Mengenai  label  halal  bukan  hanya  dalam  UUPK  yang  membahas  hal tersebut  dalam  UU  Pangan  juga  telah  disebutkan  yakni  pasal  97.  Jaminan  bagi yang  melakukan  label  halal  pada  produk  makanan  ini  dijelaskan  pada  pasal  95. Ketentuan  dalam  pasal  tersebut  merupakan  bentuk  perlindungan  yang  diberikan oleh pemerintah kepada konsumen muslim agar terjaganya produk makanan pada label halal. Terhindar dari pelaku usaha yang melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen muslim.
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Label  halal  juga  dibahas  dalam  Undang-Undang  yang  terbaru  yakni Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  (selanjutnya  disebut  UUJPH).  Undang- Undang yang disikapi terbuka oleh konsumen terutama konsumen muslim karena dijamin dalam produk pangan menjadi terlindungi akan kenyaman dan keamanan pada  produk  makanan  label  halal.  Ketentuan  terhadap  produk  makanan  berlabel halal dalam UUJPH ini dijelaskan pada pasal 4. Ketentuan pasal tersebut menjadi jaminan  dalam  produk  makanan  halal  yang  keamanan  dan  kenyamanan  terjaga kepada konsumen muslim.
4. PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal  yang  menjelaskan  tentang  sertifikasi  halal  juga  disebutkan  dalam beberapa  pasal  yaitu  pasal  3,  pasal  10  dan  pasal  11.  Kententuan  peraturan perundang-undangan  penulis  melihat  pada  peraturan  UUPK  pemerintah  kurang respon terhadap jaminan kehalalan produk makanan bagi kosumen muslim, yang menjadi  perlindungan  konsumen  yang  berada  di  tingkat  mayoritas  di  wilayah Indonesia.  Namun,  masyarakat  atau  konsumen  terutama  konsumen  muslim setidaknya  merasa  lega  karena  peraturan  perundang-undangan  tentang  jaminan produk  halal  yang  telah  disahkan  oleh  pemerintah.  Ini  mendukung  kinerja  MUI
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
dalam program Sistem Jaminan Halal (SJH) yang produknya dapat selalu dijamin kehalalanya sesuai dengan ketentuan LP POM MUI.

## 2. Bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan Non Kemasan Di Indonesia
Jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian  dari  negara,  maka  pada  tanggal  6  Januari  tahun  1989  melalui  Surat Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Majelis  Ulama  Republik  Indonesia  Nomor 018/MUI/I1989  dibentuklah  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  atau  yang  disebut  LPPOM-MUI,  dengan tugas:
a. Mengadakan  inventarisasi,  klasifikasi,  dan  pengkajian  terhadap  kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat
b. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam perumusan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan,  jual  beli  dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika
c. Mengadakan  berbagai  kegiatan  dalam  rangka  menjalin  kerjasama  dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.
Sertifikasi yaitu proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada  kejadian  atau  peristiwa  sehingga  (untuk)  seseorang  atau  lembaga mendapatkan  sertifikat  atau  piagam.  Sedangkan  sertifikasi  halal  adalah  suatu proses  untuk  memperoleh  sertifikat  halal  melalui  beberapa  tahap  untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.  Menurut  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH)  berdasarkan  fatwa  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia.
Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen  berada  pada  posisi  yang  secara  ekonomis  kurang  diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan oleh  pelaku  usaha.  Akan  tetapi  informasi  yang  diberikan  tanpa  disertai  dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan  sangat  penting  khususnya  pada  produk  makanan  karena  hal  ini  sangat berhubungan  dengan  nyawa  manusia.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Label  adalah  sepotong  kertas  (kain,  logam,  kayu,  dan  sebagainya)  yang ditempelkan  pada  barang  dan  menjelaskan  tentang  nama  barang,  nama  pemilik, tujuan,  alamat,  dan  lain-lain.  Pelabelan  atau  Labelisasi  adalah  proses,  cara, perbuatan melabelkan. 20
Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam  Al-Quran  surat  Al  Baqarah  ayat  (168)  yang  artinya  :  “  Wahai  manusia! Makanlah  dari  (makanan)  yang  halal  dan  baik  yang  terdapat  di  bumi,  dan
20 Intan Nurani, Perlindungan…, Op.Cit., hlm. 69.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”
Dari ayat tersebut jelas terlihat bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk  memakan-makanan  halal  dan  baik  yang  ada  di  bumi  ini.  Bagi  kaum muslimin makanan disamping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik juga berkaitan  dengan  rohani,  iman  dan  juga  ibadah  dengan  identitas  diri  bahkan dengan perilaku.
Hukum  perlindungan  konsumen  dewasa  ini  mendapat  cukup  perhatian karena  menyangkut  aturan-aturan  guna  mensejahterakan  masyarakat,  bukan  saja masyarakat  selaku  konsumen  saja  yang  mendapat  perlindungan,  namun  pelaku usaha  juga  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mendapat  perlindungan,  masing- masing  ada  hak  dan  kewajiban.  Pemerintah  berperan  mengatur,  mengawasi,  dan mengontrol  sehingga  tercipta  sistem  yang  kondusif  saling  berkaitan  satu  dengan yang lain, dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan hukum  antara  konsumen  dengan  produsen.  Tidak  adanya  perlindungan  yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, hal itu  tentu  saja  akan  merugikan  konsumen.  Makanan  yang  haram  sudah  rinci dijelaskan  di  dalam  Al  Quran,  sedangkan  makanan  yang  halal  tidak  dijelaskan, karena  itulah  di  Indonesia  di  atur  mengenai  sertifikasi  halal  dengan  tujuan  agar kepentingan konsumen dapat terlindungi. 21
Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk  pangan  sesuai  dengan  syari’at  Islam,  bertujuan  untuk  memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Namun, regulasi yang ada masih terkesan  sektoral,  parsial  dan  inkonsistensi  serta  tidak  sistemik  dan  sertifikasi halal itu bukan merupakan suatu kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat  sukarela  (voluntary).  Akibatnya  sertifikat  halal  dan  label  halal  belum mempunyai  legitimasi  hukum  yang  kuat,  sehingga  tidak  menciptakan  jaminan kepastian hukum kehalalan produk pangan. 22 Untuk ini, RUU JPH segera menjadi Undang-undang  dan  memberikan  otoritas  kepada  MUI  untuk  melakukan sertifikasi  halal  melalui  LPPOM  MUI  dan  Komisi  Fatwa.  Dan  pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan undang- undang yang akan ditetapkan tersebut, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum.
Setelah  diundangkannya  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  (UU-JPH),  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH) diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 11 Oktober 2017. Pendirian BPJPH  merupakan  amanat  undang-undang  yang  menyatakan  bahwa  lembaga tersebut  harus  dibentuk  paling  lambat  3  (tiga)  tahun  setelah  UU-JPH diundangkan. 23
BPJPH adalah badan pemerintah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan  produk  halal.  Keberadaannya  berada  di  bawah  Menteri  Agama  dan
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Pasal 64 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
bertanggungjawab  kepada  menteri  juga.  Menurut  Pasal  6  UU-JPH,  kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup: 24
(a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
(b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
(c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
(d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
(e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
(f) melakukan akreditasi terhadap LPH;
(g) melakukan registrasi Auditor Halal;
(h) melakukan pengawasan terhadap JPH;
(i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
(j) melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga  dalam  dan  luar  negeri  di  bidang penyelenggaraan JPH.
Berdasarkan kewenangan atributif di atas, saat ini BPJPH merupakan satu- satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di  Indonesia.  Dengan  demikian  maka  proses  sertifikasi  produk  halal  tidak  lagi berada  di  bawah  kewenangan  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan Kosmetika  Majellis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI).  Meski  demikian,  sesuai dengan  UU-JPH,  MUI  tetap  mempunyai  peran  strategis  dalam  proses  sertifikasi produk  halal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  BPJPH  dapat  melakukan  kerjasama dengan  MUI  terkait  proses  sertifikasi  auditor  halal,  akreditasi  Lembaga  Penjamin Halal (LPH) dan penetapan kehalalan produk dalam bentuk fatwa.
Dengan  diundangkannya  BPJPH,  diharapkan  pengurusan  proses penyelenggaraan jaminan halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi  kelembagaan  dan  legalitas  tentunya  keberadaan  BPJPH  menjadi  jelas  karena telah  diatur  dalam  undang-undang.  Menurut  Menteri  Agama  Lukman  Hakim Saifuddin,  dengan  diresmikannya  BPJPH  maka  diharapkan   Indonesia  bisa  masuk 10  besar  produsen  halal  dunia  versi  Global  Islamic  Economy  Indicator  2017. Mengingat  potensi  industri  halal  di  Indonesia  sangat  besar,  maka  target  yang ditetapkan  oleh  menteri  agama  menjadi  beralasan.  Oleh  sebab  itu,  untuk meningkatkan  pelayanan  sertifikasi  dan  pengawasan  terhadap  produk  halal  maka diharapkan  BPJH  dapat  beroperasi  secara  profesionalisme,  berintegritas  dan transparansi, sehingga terhindar dari pungutan liar dan gratifikasi. 25
Indonesia  sebagai  negara  dengan  mayoritas  Muslim,  maka  tentunya kebutuhan  akan  sertifikasi  halal  atas  suatu  produk  menjadi  tinggi,  karena  dalam perspektif  Islam,  selain  halal  makanan  juga  harus  baik  ( thoyyib ).  Sebelum dikeluarkannya  UU-JPH  penyelenggaraan  sertifikasi  produk  halal  hanya  bersifat v oluntary (sukarela),  namun  demikian  setelah  diundangkannya  UU-JPH, penyelengggaraan sertifikasi halal bersifat mandatory (wajib). Oleh sebab itu, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftar ke BPJPH agar produknya bisa disertifikasi kehalalannya.
Dalam  kaitannya  lembaga  yang  berwenang  melakukan  sertifikasi  halal, BPJPH  harus  melakukan  sosialisasi  terus  menerus  kepada  masyarakat  akan pentingnya  sertifikasi  produk  halal,  karena  bisa  saja  kesadaran  masyarakat  masih
24 Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
25 http://business-law.binus.ac.id/files/2015/03/Screen-Shot-2015-05-06-at-11.19.21.png,  diakses  pada  tanggal  4 Desember 2020, Pukul 15.51 WIB.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
kurang  akan  hal  ini.  Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  mendukung  sepenuhnya keberadaan  BPJPH  ini,  sehingga  bisa  berjalan  dan  melakukan  tugasnya  dengan maksimal. 26
Terbentuknya  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  akan menyempurnakan proses sertifikasi produk halal yang selama ini dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal setelah mendapatkan fatwa dari MUI.
Direktur  Eksekutif  Indonesia  Halal  Watch  (IHW)  Ikhsan  Abdullah menjelaskan,  meskipun  sudah  ada  BPJPH,  peranan  MUI  tetap  ada,  dan  sangat penting  dalam  proses  sertifikasi  halal.  "BPJPH  merupakan  badan  yang  berfungsi sebagai "regulator"/pengatur dalam proses sertifikasi halal. 27
Peranan  BPJPH  dan  MUI  dalam  Proses  Sertifikasi  Halal  Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH tersebut memberikan payung hukum terhadap proses sertifikasi halal. Selama ini proses sertifikasi halal dilakukan  oleh  LPPOM-MUI,  sebagai  sebuah  lembaga  non-pemerintah.  Dengan berlakunya  UU  no.  33/2014  ini,  peranan  LPPOM-MUI  menjadi  LPH  (Lembaga Pemeriksa Halal).

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah:
1. Terkait dengan kehalalan produk pangan non kemasan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan  "halal" yang  dicantumkan  dalam  label.    Mengenai  keharusan  adanya  keterangan  halal dalam produk pangan non kemasan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  yang  termasuk  “produk”  dalam Undang-Undang  Produk  Halal  adalah  barang  dan/atau  jasa  yang  terkait  dengan makanan,  minuman,  obat,  kosmetik,  produk  kimiawi,  produk  biologi,  produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh  masyarakat.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  produk  halal  adalah  produk yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai  dengan  syariat  Islam.  UU  Produk  Halal  telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Jadi  memang  pada  dasarnya,  jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.
2. Hukum  perlindungan  konsumen  dewasa  ini  mendapat  cukup  perhatian  karena menyangkut  aturan-aturan  guna  mensejahterakan  masyarakat,  bukan  saja masyarakat  selaku  konsumen  saja  yang  mendapat  perlindungan,  namun  pelaku usaha  juga  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mendapat  perlindungan,  masing- masing  ada  hak  dan  kewajiban.  Pemerintah  berperan  mengatur,  mengawasi,  dan mengontrol  sehingga  tercipta  sistem  yang  kondusif  saling  berkaitan  satu  dengan yang lain, dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan hukum  antara  konsumen  dengan  produsen.  Tidak  adanya  perlindungan  yang
26 Ibid.
27 https://republika.co.id/berita/oy26wm396/httpsihramcoid ,  diakses  pada  tanggal  22  Oktober  2020,  pukul  16.21 WIB.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah lebih-lebih jika produk  yang  dihasilkan  oleh  produsen  merupakan  jenis  produk  yang  terbatas,  hal itu  tentu  saja  akan  merugikan  konsumen.  Makanan  yang  haram  sudah  rinci dijelaskan  di  dalam  Al  Quran,  sedangkan  makanan  yang  halal  tidak  dijelaskan, karena  itulah  di  Indonesia  di  atur  mengenai  sertifikasi  halal  dengan  tujuan  agar kepentingan konsumen dapat terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali Mustafa Yaqub, Kriteria Halal-Haram, untuk pangan, obat dan Kosmetika menurut Alquran dan Hadits , Jakarta, Pustaka Firdaus, 2013.
Dian  Puji  Simatupang, Petunjuk  Penelitian  Usulan  Penelitian  Disertasi, Jakarta: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Unkrisna, 2013.
Fadhlan Mudhafier dan Nur Wahid, Menguak Keharaman Makanan , ed. A.F. Wibisono, Jakarta, Zakia Press, 2004.
Intan  Nurani,  Perlindungan  Konsumen  Muslim  Terhadap  Produk  Pangan  Daging  Non Kemasan  Melalui  Jaminan  Produk  Halal, Skripsi, Program  Ilmu  Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyyah, Jakarta, 2018.
Nindhia  Dhika  Nevada,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Muslim  Terhadap Masakan  Seafood  Di  Rumah  Makan  Kota  Surakarta, Skripsi, Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
Thobieb  Al-Asyhar, Bahaya  Makanan  Haram  Bagi  Kesehatan  Jasmani  dan  Kesucian Rohani, ed. Ahmad Zubaidi, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.

## Internet
http://business-law.binus.ac.id/files/2015/03/Screen-Shot-2015-05-06-at-11.19.21.png , diakses pada tanggal 4 Desember 2020, Pukul 15.51 WIB. https://republika.co.id/berita/oy26wm396/httpsihramcoid , diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 16.21 WIB.

## Undang – Undang
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
Lain-Lain QS. An-Nisa’(4): 57 Al-Qur’an, Surat Al - Baqarah ayat 168.