## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya
Yasmirah Mandasari Saragih 1 , Muhammad Ridwan Lubis 2
1 Fak. Sosial Sains, Univ. Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Jendral Gatot Subroto KM. 4,5 Sei Sikambing, Medan, 20122 E-mail: -
2 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jl. Garu II A, Harjosari I Medan Amplas, Medan, 20147 E-mail: -
Abstract —  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  how  the  validity  or  legal  domicile  Electronic  Information  and  Electronic Documents as evidence in the criminal act of defamation in cyberspace as well as to determine the application of the law on criminal acts  of  defamation  in  cyberspace.  By  using  the  method  of  normative  legal  research,  it  can  be  concluded  that:  1.  In  the  event  of  the power and value of the evidence, the evidence provided for in Article 184 Criminal Procedure Code, which is the strength of evidence of electronic evidence is free (volledig bewijskracht) and is not binding or specify ( beslissende bewijskracht). Probative  value of all evidence based on the judge's assessment. Setting electronic evidence in UU ITE regulated in Chapter III of Information, Document and  Electronic  Signature,  as  well  as  Article  44  of  Law  ITE.  Article  5  (1)  of  the  EIT  set  explicitly  that  information  or  electronic documents  and /  or  printouts are valid  evidence. Furthermore, Article 5 (2) states that "Electronic Information and / or Electronic Document and / or printout ... an extension of the valid evidence in accordance with the Law of Procedure  applicable in Indonesia". This provision confirms that electronic evidence has been received in evidence in the Indonesian legal system. However, the emphasis of this section is setting elektronlk evidence in the Criminal Procedure Law in Indonesia. 2. For the application of the law, especially criminal sanctions against perpetrators of defamation in cyberspace (cyber), which is where the application of this law in the review of the Penal Code and the Law on ITE. Application of the law on criminal defamation baikinimenggunakan principle of Lex specialist derogat  legi  generali  is  where  setting  defamation  in  cyberspace  regulated  in  Article  27  paragraph  (3)  and  Article  45  of  Law  ITE  is "Lex  specialists"  of  Article  310  of  the  Criminal  Code  that  is  "Lex  generali  "which  makes  synergy  relationship  rules  of  law  on defamation cases. Defamation cases conducted by Prita Mulyasari in cyberspace since the enactment of new EIT Law became part of the reference. Application of criminal sanctions alone unspecified and may be subject to penalties of imprisonment and fined.
Keywords — : Normative Assessment; Pollution; Good Name.

## I. PENDAHULUAN
Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang saat ini perlu diperhatikan secara khusus. Banyak kasus-kasus  pencemaran  nama  baik  yang  berkembang  dalam  masyarakat  yang  dibarengi  dengan  pesatnya  perkembangan informasi elektronik. Perkembangan teknologi inilah yang mendorong beberapa perbuatan melawan hukum dalam masyarakat terutama pencemaran nama baik melalui teknologi modern ini. Dinamika teknologi yang maju pesat inilah yang menjadi faktor terlampauinya hukum.
Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan ataupenistaan terhadap seseorang. Penghinaanitu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang belum terbukti kebenarannya dengan maksud tuduhan itu akan tersiardiketahui orang  banyak.
R. Soesilo menerangkanapa yang dimaksud dengan ―menghina‖, yaitu ―menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.‖ Yang diserang biasanya merasa ‗malu‘. ‗Kehormatan‘ yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang ‗nama baik‘, bukan ‗kehormatan‘ dalam lapangan seksuil. 1
Kehormatan  atau  nama  baik  merupakan  hal  yang  dimiliki  oleh  manusia  yang  masih  hidupKarena  itulah  tindak  pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain : Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan namabaik.
Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.
Pencemaran  nama  baik  melalui  media  elektronik  diatur  dalam  UU  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Pasal  27  ayat  (3)  yang  menyebutkan  ―setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan  atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaik.‖ 2
Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi,  dimana  penggunaan  setiap  informasi  melalui  media  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  atau  institusi  harus dilakukan  atas  persetujuan  institusi/  orang  yang  bersangkutan.  Oleh  sebab  itu  pencemaran  nama    baik  dalam  informasi elektronik  merupakan  hal  yang  membuat  kerugian  disisi  orang  yang  dirugikan  akibat  serangan  kehormatan  di  informasi elektronik.
Suatu  perbuatan  dipandang  sebagai  tindak  pidana  merupakan  cerminan  penolakan  masyarakat  terhadap  perbuatan  itu,dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana  hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya sipembuat justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang dilakukan sipembuat.  Oleh  karena  itu,  ruang  lingkup  pertanggungjawaban  pidana  mempunyai  korelasi  penting  dengan  struktur  pidana, terutama dalam hal pencemaran nama baik di informasi elektronik ini.
Berhadapan  dengan  kasus-kasus  yang  menyangkut  teknologi  informasi,  maka    tentulah  pembuktian  dari  kasus  ini  yang menjadi  masalah  yang  perlu  dihadapi.    Seringkali  para  penegak  hukum  mengalami  kesulitan  dalam  menjerat  pelaku  karena masalah  pembuktian  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sistem  hukum  pidana  Indonesia.  Sementara  upaya  penjeratan  terhadap pelaku-  pelaku  kejahatan  di  dunia  maya  harus  tetap  dilakukan.  Sehingga  upaya  yang  paling  memungkinkan  adalah  perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum di bidang teknologiinformasi
Penerapan  hukum  menjurus  kepada  pemidanaan  pelaku  denganmaksud  untuk  menentukan  apakah  orang  yang  melakukan perbuatan  pidana  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindakan  pidana  yang  terjadi  atau  tidak.  Jadi  penerapan  hukum  menjadi permulaan pertanggungjawaban yang hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana. 3
Ketentuan  hukum  pencemaran  nama  baik  bersifat  delik  aduan,  yakni  perkara  pencemaran  nama  baik  terjadi jika  ada pihak yang  mengadu. 4 Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat segera di tindak lanjuti, artinya aparat hukum tidak berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pihak yang merasadirugikan.
Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban  atas
tindakan- tindakannya apabila tindakan tersebut melawan  hukum  serta  tidak  ada  alasan  pembenar  atau  peniadaan  sifat  melawan  hukum  untuk  pidana  yang dilakukannya.Sanksidalam  Undang-undang  tentang  perbuatan  melawan  hukum  pencemaran  nama  baik  di  dunia  maya diharapkan agar bisa membuat efek jera bagi pelaku.
Namun  demikian  tindakan  pencemaran  nama  baik  masih  banyakditemui  dalam  kehidupan  ini.  Meski  peraturan  perundang- undangan  secara  jelas  mengaturnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  akibat  adanya  kemajuan  teknologi  yang  berkembang  dalam masyarakat  yang  memungkinkan  terjadinya  kejahatan  baru  yang  dapat  dilakukan  lewat  dunia  maya. Dengan  demikian  subjek pelaku pencemaran nama baik melalui dunia maya dikualifikasikansebagai orang yang telah melakukan tindakan hukumnyata.

## II. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah keabsahan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencemaran nama baik di duniamaya?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya?

## III. METODE PENELITIAN
Oleh  karena  ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  pada  disiplin  Ilmu  Hukum,  makapenelitian  ini  merupakan  bagian  dari penelitian  hukum  kepustakaan  dengan  ―cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  yang  dinamakan  penelitian  normatif‖. 5 Dalam penulisan  Skripsi  ini,  penulis  mempergunakan  metode  pengumpulan  bahan  dan  metode  pengolahan  bahan  sebagai  berikut: Metode Pengumpulan Bahan (Primer) Untuk mengumpulkan bahan, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan ( Library  Research )  yakni  suatu  metode  yang  digunakan  dengan  jalan    mempelajari  buku  literatur,perundang-undangan,  dan bahan- bahan tertulis lainnya yang berhubungan denga materi pembahasan  yang digunakan untuk mendukung  pembahasan ini. Di samping itu dipergunakan sumber data dariinternet.Metode Pengolahan Bahan (Sekunder)  Bahan yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan secara Deduksi dan Induksi secara berganti- gantian bilamana diperlukan.
2 Lihat Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
3 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68
4 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP , SinarGrafika, Jakarta, 2014, hlm. 178
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## IV. PEMBAHASAN

## A. Keabsahan Informasi atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran NamaBaik
Pembuktian  merupakan  hal  yang  memegang  perann  penting  dalam  proses  perkara,  karena  pembuktian  merupakan  syarat yang  harus  terpenuhi  dalam  penyelesaian  perkara.  Penentuan  mengenai  cara  bagaimana  pengenaan  pembuktian  pidana  dapat dilaksanakan  terhadap  orang  yang  disangka  melakukan  perbuatan  pidana,  yang  diatur  dalam  hukum  pidana  formal  atau KUHAP. 6
Melalui  pembuktianlah  ditentukan  nasib  dari  terdakwa.  Dimana  hasil  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan undang-  undang  ―tidak cukup‖  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan  kepada terdakwa  maka terdakwa  ―dibebaskan‖ dari hukuman.  Sebaliknya,  jikalau  kesalahan  terdakwa  dapat  dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti  yang  cukup  maka  terdakwa  dapat dinyatakan  ―bersalah‖,  dan  kepadanya  akan  dijatuhi  hukuman. 7 Tetapi  dalam  kasus  tindak  pidana  yang  melibatkan  teknologi informasi ini yang menjadi permasalahannya adalah alat bukti yang diatur dalam system hukum yang ada di Indonseisa belum menjangkau ranah dari dunia siber. 8
Dalam KUHAP alat bukti yang sah  yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) yang menjelaskan alat bukti yang sah adalah:
a. Keterangan Saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan Terdakwa
Bila dilihat KUHAP dalam pembuktiannya menganut sistem pembuktian secara negatif. Dimana dalam system in merupakan keseimbangan  dari  antara  kedua  sistem  yang  lainnya  yang  berlawanan.  Dari  keseimbangan  ini,  pembuktian  menurut  undang- undang secara negative ―menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. 9
Ketentuan dan persyaratan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP seperti yang dijelaskan di atas dimaksudkan agar alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan di persidangan. Dengan memenuhi ketentuan, dan persyaratan tersebut, alat bukti yang diajukan telah diuji terlebih dahulu baik dari segi keautentikan, relevansinya dengan  tindak  pidana  dan  terdakwa,  maupun  kualitas  alat  bukti  tersebut.  Akan  tetapi,  terpenuhinya  seluruh  syarat  tersebut hanyalah  satu  kunci  dalam  menentukan  kesalahan  terdakwa.  Kunci  lainnya  ialah  keyakinan  hakim;  tanpa  keyakinan  hakim, hukuman tidak dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, alat bukti yang sah dan keyakinan hakim adalah dua unsur yang membentuk mekanisme check  and  balance dalam  menentukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  dan  kesalahan  terdakwa,  keduanya  saling tergantung dan tidak dapat terpisahkan.
Merujuk  pada  ketentuan  di  dalam  KUHAP,  nahwa  perkara  konvensional  hakim  haruslah  menyadarkan  keyakinannya  pada minimal dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). UU ITE sendiri merupakan lex specialis dari KUHAP, dengan demikian UU  ITE  mengatur  alat  bukti  baru  sebagai  perluasan  alat  bukti  konvensional  karena  UU  ITE  mengatur  keberlakuan  hukum diranah cyber atau siber. 10
KUHAP  memang  belum  mengatur  setidaknya  dengan  tegas  mengenai  alat  bukti  elektronik  yang  sah.  Tetapi,  dengan perkembangan peraturanperundang-undangansetelah KUHAP menunjukkan kebutuhan untuk mengatur alat bukti yang bersifat elektronik. Pada saat ini sudah ada peraturan perundang- undangan yang telah mengatur tentang kedudukan alat bukti elektronik yaitu diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pengaturan  alat  bukti  elektronik  dalam  UU  ITE  diatur  dalam  BAB  III  tentang  Informasi,  Dokumen,  dan  Tanda  Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  yang  sah.  Lebih  lanjut  lagi,  Pasal  5  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  ―Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya…merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia‖. Ketentuann ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Akan tetapi, penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti  elektronlk dalam Hukum Acara Pidana diIndonesia.
UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ―perluasan dari alat bukti yang sah‖ Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut  harus ―sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia‖. Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna : a. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP;dan
b. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
6 Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia, Jakarta, 2004, hlm. 2
7 2014M.  Yahya  Harahap,  Pembahasan  Permasalahan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali,  Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 273
8 Togi Robson Sirait, Keabsahan Informasi PadaPembuktian Tindak Pidana, Medan, 2014, hlm. 26
9 M. Yahya Harahap, Op Cit, hlm. 278
10 Sam Ardi, Buku Suplemen Mata Kuliah Hukum Acara Pidana , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 89

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka ―sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia‖ maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil. Persyaratan  tersebut  ditentukan  berdasarkan  jenis  alat  bukti  elektronik  yang  dimaksud  (dalam  bentuk  original  atau  hasil cetakannya).

## B. Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti
Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu  yang  memiliki  makna.  Esensi  ini  sama  dengan  hasil  cetak  dari  Informasi  atau  Dokumen  Elektronik.  Hasil  cetak  dari informasi  atau  Dokumen  Elektronik  dikategorikan  sebagai  surat  lain  sebagaimana  dimaksud  dalamPasal187  huruf  d  KUHAP dan hanya memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Hasil cetak Informasi atau Dokumen elektronik belum dapat dikategorikan sebagai otentik mengingat pembatasan yang diberikan oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

## C. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain
Hal  alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  lain  dipertegas  dalam  Pasal  44UU  ITE  yang  mengatur  bahwa  Informasi  atau Dokumen  Elektronik  adalah  alat  bukti  lain.  Penegasan  bahwa  informasi  ataudokumen  elektronik  dalam  bentuk  originalnya merupakan  alat  bukti  selain  yang  telah  diatur  dalamKUHAP  ialah  pengaturan  yang  sangat  penting  mengingat  informasi  atau dokumen elektronik dalam bentuk  originalnya dapat  mengandung informasi  yang  tidak dapat  diperoleh  apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak. Pengaturan alat bukti Elektronik dalam UU ITE adalah :
1. Alat bukti :
2. Keterangan saksi
3. Keterangan Ahli
4. Surat : (hasil cetak Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik)
5. Petunjuk : (Sumber dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, surat berupa hasil cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik)
6. Keterangan terdakwa
7. Alat bukti elektronik disimpulkan terbagi atas : Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  dalam  sistem  pembuktian  di  Indonesia,  kesalahan  terdakwa  ditentukan  oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik  segi  formil  maupun  materiil.  Prinsip  ini  juga  berlaku  dalam  bentuk  asli  atau  original  maupun  hasil  cetaknya,  yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil maupun materil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu pada KUHAP, UU ITE, dan undang-undang lainnya yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektroniktersebut.

## D. Persyaratan Formil dan Materil alat bukti elektronik

## 1. Persyaratan Formil alat bukti elektronik
Persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:
1) Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuktertulis;
b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk yang sah
2) Penggeledahan  atau  penyitaan  terhadap  Sistem  Elektronik  harus  dilakukan  atas  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat.
3) Penggeledahan atau penyitaan dan (2) tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
Dalam hal system elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti Elektronik dalam bentuk originalnya dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya.
2. Persyaratan materil alat bukti elektronik
Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  Sistem  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  ITE.  Lebih lanjut,  Sistem  Elektronik  diatur  dalam  Pasal  15  s.d  Pasal  16  UU  ITE  dan  dari  kedua  pasal  ini,  dapat  diperoleh persyaratan yang lebih rinci yaitu bahwa Sistem Elektronik:
1) Andal, aman, dan bertanggungjawab
2) Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secarautuh;
3) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keontentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan InformasiElektronik;
4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.
Selain  itu,  Pasal  6  UU  ITE  juga  memberikan  persyaratan  materil  mengenai  keabsahan  alat  bukti  elektronik,  yaitu  bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. UU ITE sendiri tidak mengatur perihal cara mengumpulkan, mengamankan, menampilkan, atau menjamin keutuhan informasi alat bukti elektronik karena pada dasarnya,UU  ITE  menganut  asas  netral  teknologi.  Maksudnya,  cara  atau  metode  pengumpulan  dan  pengamanan  alat  bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan alat bukti elektronik.

## E. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai alat buktielektronik
Sama halnya dengan persyaratan dan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan  baik  secara  formil  maupun  materil  sehingga  alat  bukti  tersebut  dapat  dinyatakan  sah  dan  dipergunakan  di persidangan.  Ketentuan  dan  persyaratan  tersebut  adalah  untukmenjamin  kepastian  hukum  dan  berfungsi  sebagai  alat  penguji dalam  menentukan  keabsahan  alat  bukti  sehingga  hakim  dapat  yakin  dengan  fakta-fakta  hukum  yang  dihadirkan  melalui  alat elektronik.
Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis beragam, bisa digolongkan seperti: a. Email
b. Website(situs)
c. SMS (short messageservice) d. Gambar danvideo
e. Datafile
f. Dan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik.
Tiap jenis alat bukti tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kesepahaman di antara kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta penyajian alat bukti elektronik yang beragam itu. Dalam hal yang diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dijadikan pedoman dalam memeriksa alat bukti elektronik baik di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  maupun  persidangan.  Pengaturan  atau  patokan  tersebut  dapat  melalui  penafsiran  hakim (wetintepretarie) dan penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim.
Perihal kekuatan dan nilai pembuktian tidak diragukan  lagi mengingat esensi keduanya  sama dengan alat bukti yang diatur dalam  Pasal  184  KUHAP,  yaitu  kekuatan  pembuktian  dari  alat  bukti  elektronik  bersifat  bebas (volledig  bewijskracht) dan bersifat tidak  mengikat atau  menentukan (beslissende bewijskracht). Nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim.
Disamping penegasan dalam  KUHAP tentang alat bukti, dalam ilmu hukum pembuktian dikenal juga adanya alat bukti riil dan  alat  bukti  demonstrative.  Akan  tetapi,  keduanya  sering  disatukan  dalam  istilah  alat  bukti  demonstratif.  Alat  bukti demonstratif adalah alat bukti yang tidak secara langsung membuktikan adanya fakta tertentu, tetapi alat bukti ini dipergunakan untuk  membuat  fakta  tersebut  menjadi  lebih  jelas  dan  dimengerti. 11 Dari  sinilah  kiranya  alat  bukti  elektronik  dapat  ditarik menjadi alat bukti dengan menggunakan interpretasi dari hakim.

## F. Refrensi contoh kasus yang menggunakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai alatbukti
Salah satu kasus terbaru yang terjadi adalah kasus Benny Handoko, pemilik akun twitter @benhan, yang mana telah dijatuhi pidana  oleh  majelis  hakum  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  telah  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Pada  kasus  Benny  Handoko  tersebut  dalam  dakwaannya  JPU  telah  menguraikan  bahwa  terdakwa  Benny  Handoko  yang menggunakan  nama  @benhan  dalam  akun  twitternya  mengomentar  suatu  postingan  dari  akun  anpa  nama  yaitu @TrioMacan2000 yang berisi ―Kenapa Misbakhun dianggap sbg musuh Besar oleh TEMPO? Karena dia adalah pembongkar kasus century yang dilakukan Sri Mulyani cs‖, kea kun twitter terdakwa @benhan. Kemudian ditanggapi oleh @ovili : ―koreksi can, Sri itu bukan korupsi tetapi MERAMPOK seperti GARONG dan sejenisnya‖ atas dasar tweet tersebutlah maka terdakwa juga ikut menanggapi tulisan tersebut dan kemudian menulis pada akun twitternya yaitu ―koq bikin lawakan ga bisa lebih lucu lagi.. Misbakhun kan termasuk yang iku ―ngerampok‖ Bank Century,…Aya aya wae…‖ Selain dari itu, terdakwa juga menulis ―Misbakhun : perampok bank century, pembuat akun anonim  penyebar fitnah, penyokong PKS,  mantan pegawai pajak di era paling korup‖.
Dalam kasus ini, awal dari ketersinggungan korban adalah melalui isi dari tweet terdakwa. Tweet tersebut tentunya dapat kita klasifikasikan sebagai informasii elektronik. Sehingga dalam dakwaannya Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dan dalam pembuktiannya, JPU mengajukan  adanya 9 lembar hasil cetak dari isi tulisan pada twitter terdakwa dan segala keterangan / informasi yang ada yang juga memuat unsure penghinaan. Dari hal tersebut  jelas  bahwa  Informasi  Elektronik  atau  Dokumen  Elektronik  secara  sah  digunakan  dalam  proses  perkara  yang  tindak pidananya merujuk dalam pembuktian di bidang elektronik.
Dari contoh kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti elektronik khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama  baik  keabsahannya  sudah  terpampang  mengingat  contoh  kasus  di  atas  alat  bukti  elektronik  merupakan  alat  bukti  yang dipakai Jaksa Penuntut dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang membidangi pencemaran nama baik di dunia maya.

## G. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya
11 Liga Sabina Luntungan , Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Kasus Pidana , Lex crimen, 2013, hlm. 137

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Dalam  pengimplementasian  UU  ITE  dan  aturan  hukum  nasional  relevan  (hukum  pidana)  yang  dalam  hal  ini  masih merupakan  warisan  kolonial  yang  dipertahankan,  sebelum  diberlakukannya  UU  ITE,  aturan  hukum  yang  paling  sering digunakan di Indonesia ketika terjadi cybercrime adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHAP). KUHP menjadi oandangan landasan  hukum  yang  cukup  memadai,  meskipun  hal  tersebut  tidak  sepenuhnya    karena  terjadi  kekosongan  hukum  dalam teknologi dan informasi kala UU ITE belum berlaku.
KUHP  telah  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  tentang  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  computer (computer  crime) yang  kemudian  berkembang  menjadi  kejahatan  dunia  maya (cybercrime) .  Setidaknya  ada  dua  pendapat  yang  berkembang sejalan  dalam  menangani  kasus  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  teknologi  yang  secara  tidak  langsung  juga  berkaitan dengan masalah cybercrime yakni:
a. Menurut  Mardjono  Reksodiputro,  kejahatan  computer  atau  yang  berkaitan  dengan  teknologi  dan  informasi  sebenarnya bukanlah  kejahatan  baru  dan  masih  terjangkau  oleh  KUHP  untuk    menanganinya.  Pengaturan  untuk  menangani  kejahatan komputer sebaiknya diintergrasikan kedalam KUHP dan bukan ke dalam undang-undangsendiri.
b. Kejahatan  yang berhubungan dengan komputer atau teknologi informasi  memerlukan  ketentuan  khusus dalam KUHP atau undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana di bidang  komputer atau teknologiinformasi.
Sahetapy,  berpendapat  bahwa  hukum  pidana  yang  ada  tidak  siap  menghadapi  kejahatan  teknologi  informasi  karena  tidak segampang  itu,  menganggap  kejahatan  dibidangnya  itu.  Sulitnya  pembuktian  dan  kerugian  besar  yang  mungkin  terjadi melatarbelakangi pendapatnya yang mengatakan perlunya produk hukum baru untuk menangani tindak pidana komputer atau di bidang teknologi informasi itusendiri.Berdasarkan pernyataan pro dan  kontra  mengenai  diperlukannya  undang-undang khusus mengenai cybercrime di  atas  kemudian  berakhir  dengan  diundangkannya  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Dalam  hal  ini  pemerintah  merasa  perlu  membuat  UU  yang  mengatur  tentang cybercrime karena  keterdesakan  kebutuhan  nasional  yang  melingkupi  ketidakmampuan  sistem  hukum  nasional  dalam menanggulangi cybercrime yang  hanya  memakai  aturan  hukum  lama.  Tetapi  dalam  hal  itu  aturan  landasan  hukum  berupa KUHP dan KUHAP  masih menjadi patokan dalam cybercrime dan menjadi kolaborasi antara KUHP, KUHAP, dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam  kasus  pencemaran  nama  baik  di  dunia  maya  yang  melibatkan human atau  manusia  dengan  teknologi  di  dalamnya merupakan  fenomena  yang  baru  dalam  era  globalisasi  di  Indonesia  ini,  terutama  sejak  Undang-undang  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik disahkan pada tahun 2008 lalu.Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah memaparkan secara baik tentang bagaimana maksud pencemaran nama baik dalam berinteraksi elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11  Tahun2008  sebagai  berikut:  Setiap  orang  dengan  sengaja  atau  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau pencemaran namabaik‖.
Unsur-unsur dalam pasal diatas ialah:
a. Setiap orang
b. Dengan sengaja dan tanpahak
c. Mendistribusikan,  dan/atau  mentransmisikan,  dan/atau  membuat  dapat  diakses  informasi  elektronik,  dan  /atau  dokumen elektronik.
d. Memiliki muatan mencemarkan nama baik Unsur muatan penghinaan dan/atau
e. Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengacu pada KUHP, khususnya Bab XVI tentang Penghinaan.
Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan  mendistribusikan,  mentransmisikan,  membuat  dapat  diaksesnya,  dalam  pasal  ini  haruslah  dimaksudkan  untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum.
Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (naturlijk persoon) dan bukan pribadi hukum (rechts persoon). Pribadi hukum tidak mungkin  memiliki  perasaan  terhina  atau  nama  baiknya  tercemar  mengingat  pribadi  hukum  merupakan  abstraksi  hukum. Meskipun  pribadi  hukum  dipresentasikan  oleh  pengurus  atau  wakilnya  yang  resmi,  tetapi  delik  penghinaan  hanya  dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan. Tidak mungkin pribadi hukum dapat dibunuh atau dianiaya secara harafiah.
Hal lain yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif, sama seperti dalam Pasal 310 KUHP. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang hanya ada pada korban.  Korbanlah  yang  dapat  menentukan  bagian  mana  dari  informasi  elektronik  yang  menyerang  kehormatan  atau  nama baiknya.  Akan  tetapi,  penilaian  subjektif  ini  harus  diimbangi  dengan  kriteria-kriteria  yang  lebih  objektif.  Tanpa  ada  kriteria yang  lebih  objektif,  maksud  perlindungan  hukum  yang  diberikan  melalui  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  dapat  disalahgunakan. Kriteria-kriteria  tersebut  dapat  dibangun  berdasarkan  kejelasan  identitas  orang  yang  dihina  dan  muatan  dari  informasi  atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.
Kebijakan kriminal yang dianut menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat dilihat dalam Pasal 27-Pasal 37, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Berdasarkan rumusan perbuatan dalam Pasal 27 penggunaan sarana informasi elektronik memiliki muatan yang berdampak pada  pelanggaran  hukum,  khususnya  pencemaran  nama  baik.  Yang  pada  akhirnya  memberikan  akibat  kerugian  bagi penyelenggara Negara, orang, badan hukum, dan masyarakat lainnya.
Dalam penegakan hukum di bidang kejahatan dunia maya (cybercrime) ini khususnya pencemaran nama baik di dunia maya merupakan  fenomena  yang  sempat  menjadi  pusat  perhatian  seluruh  tanah  air.  Disamping  keberadaan  Undang-undang  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  terdapat  contoh  kasus  pencemaran  nama  baik  yangmenjadikan  kasus  ini  sebagai pencemaran  nama  baik  yang  modern  karena  dilakukan  melalui  dunia  maya (cyber). Adalah  kasus  Prita  Mulyasari.  Dimana seorang ibu ini  mengeluhkan sebuah pelayanan sebuah rumah sakit yaitu RS. Omni Hospital Alam Sutera Serpong, Tangerang Selatan.  Prita  mempersoalkan  hasil  laboratorium  yang  menyatakan  bahwa  rombositnya  27.000  tidak  boleh  dilihat.  Pihak  RS Omni Hospital menyatakan, hal itu belum divalidasi, jadi masih menjadi rahasia.
Pihak RS Omni tidak berkenan, maka rusaklah hubungan saling percaya antara penyedia layanan dan yang dilayani. Masalah melebar  dan  menjadi  inti  dari  kasus  ini  adalah  ketika  pengungkapan  kekesalan  melalui  e-mail,  tetapi  Prita  mengirim  e-mail tersebut  dalam  tata  bahasa  yang  kesal  karena  buruknya  pelayanan  RS  Omni  yang  di  dalamnya  terdapat  kata  yang  telah mencemarkan  nama  baik  dari  RS  Omni  itu  sendiri  dan  perasaan  tersinggung  dari  pihakRS  Omni  yang  merasa  dicemarkan namabaiknya.
Dasar penahanan Prita adalah karena ia dianggap  melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman yang ada adalah enam tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Melihat kasus Prita Mulyasari, masyarakat beranggapan sah saja jika Prita mengungkapkan kekesalannya karena hak Prita sebagai pasien yang menuntut pelayanan maksimal RS Omni. Tetapi yang menjadi permasalahan hukum adalah cara Prita komplain  dan    mengungkapkan  kekesalannya  lewat  dunia  maya  yang  dengan  kata  kekecewaan  dan  disamping  itu  telah mencemarkan  nama baik dari RS Omni  yang  membuat Prita harus berhadapan dengan  hukum. Dalam  kasus  ini  yang  dialami oleh Prita terdapat poin atau inti dimana kasus ini dimulai yaitu pernyataan Prita. Kata-kata Prita yang telah mencemarkan nama baik  adalah  sangat  mempunyai  efek  hukum  dan  bersifat  subjektif,  tergantung  dari  sudut  pandang  mana  orang  melihatnya. Apakah  itu  opini  atau  fakta.  Mungkin  hal  itu  dianggap  benar  sebagai  fakta,  namun  bilamana  sudah  masuk  ranah  hukum, persoalan menjadi lain.
Pihak lawan akan memandang bahwa kata-kata itu sebagai sebuah serangan pribadi. Oleh sebab itu,  banyak  cara  seseorang menyampaikan keluhan yang lebih elegan, dan yang terpenting adalah bentuk pernyataan sehingga tidak secara langsung tertuju kepada  individu.  Karena  hal  ini,  perlu  dipahami  bahwa  delik  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  yang  penting  sudah disiarkan  didepan  umum.  Jika  kita  mencermati  kasus  Prita  Mulyasari  maka  seharusnya  kita  lebih  mengerti  dampak  daripada suatu perbuatan  yang bisa menjadikan perbuatan kita sebagai perbuatan yang  melawan hukum. Untuk  menjawab hal ini  maka perlu di uraikan terlebih dahulu  mengenai kapan suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum?
Sifat  melawan  hukumnya  terdapat  dari  dua  ukuran  yaitu  sifat  melawan  hukum  yang  formal (formeele wedderrechtelijkeidbegrip) dan  sifat  melawan  hukum  yang  materiil (materiele  wedderrechtelijkeidbegrip). Melawan  hukum diartikan  sebagai  melawan  undang-undang  oleh  karena  itu  pandangan  dalam  kasus  Prita  ini  disebut  sifat  melawan  hukum formal.
Memperhatikan  bahwa  pencemaran  nama  baik  di  dunia  maya  merupakan  suatu  unsur  yang  bermula  dari  kesengajaan seseorang sesuai dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka delik ini merupakan delik sengaja, artinya pelaku memang berkehendak mencemarkan nama baik orang itu. 37 Jika yang dicemarkan nama baiknya itu melakukan delik  yang  dituduhkan,tidak  dapat  dipidana  pelaku  penghinaan.  Begitu  pula  jika  dia  berbuat  untuk  kepentingan  umum ( algemeen  belang;  public  interest )  tidak  dipidana.  Hal  ini  merupakan  dasar  pembenar  secara  khusus  dalam  undang-  undang. Untuk  kepentingan  umum  jika  memang  itu  menjadi  pekerjaannya.  Hakim  wajib  memeriksa  apakah  dia  bertindak  untuk kepentingan atau karena terpaksa untuk membela diri. Jika dia diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya dan dia tidak dapat,dan tuduhannya bertentangan dengan yang dia ketahui, maka akan menjadi delik fitnah (Pasal 311 KUHP) yang dipidana jauh lebihberat.
Dalam  penerapan  sanksi  bagi  pidana  kejahatan  dunia  maya (cybercrime) dalam  UU  ITE,  menjadi  salah  satu  sentral  dalam dinamika kriminal, sanksi hukum seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan “the  crisis of over criminalization” yaitu  krisis  pelampauan  batas  dari  hukum  pidana.    Sanksi  Pidana  yang  ditetapkan  dalam undang-undang ini ditetapkan sanksi  yang berupa pidana penjara dan pidana denda. Kedua  macam pidana tersebut ditetapkan secara maksimum khusus saja. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat kelemahan jika hanya diberlakukan maksimum khusus  saja  tanpa  ada  minimum  khusus,  karena  dalampraktiknya  nanti  dimugkinkan  terjadinya  disparatis.  Oleh  karenanya sebaiknya  sanksi  minimum  khusus  juga  di  akumulasikan  dalam  UU  ITE  mengingat  kejahatan  di  dunia  maya (cybercrime) merupakan  kejahatan  dua  sisi  yang  menimbulkan  kerugian  yang  sederhana  dan  menimbulkan  kerugian  yang  tidak  sederhana pula.  Oleh  sebab  itu  penjatuhan  pidana  bukan  hanya  untuk  menerapkan  hukum,  akan  tetapi  juga  untuk  mencapai  suatu ketertiban, kedamaian, dan ketentraman dalam masyarakat, dan yang menjadi pokok penerapan hukum menjadi upaya mendidik dan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana, khususnya dalam pencemaran nama baik.
Dalam kasus pencemaran nama baik, baik dalam KUHP dan dalam UU ITE telah jelas bagaimana sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran ini. Sinergi antara keberadaan aturan tentang delik penghinaan atau pencemaran nama baik ini menjadikan pelaku bisa terjerat.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Wujud kolaborasi perbuatan cybercrime dalam konteks hukum positif, khususnya pencemaran nama baik dapat terintregritas karena  faktor  ―suatu  perbuatan  dapat  dijatuhi  pidana,  jika  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  (delik),  namun  tidak  semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik‖. Oleh sebab itu pencemaran nama baik lewat teknologi dan informasi haruslah memenuhi dua syarat untuk dapat dipandang dalam dipidananya suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela.
Esensi  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  dalam  kehidupan  nyata  ataupun  dalam  dunia  maya  adalah  sama,  yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain untuk diketahui oleh umum atau sehingga diketuai oleh umum. Pemahaman akan jeratan terhadap orang yang melakukan pencemaran nama baik khususnya dalam dunia maya menjadi esensi juga dalam Pasal 310 KUHP menjadi satu roh dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga unsur penunjang jeratan pasal-pasal ini terpenuhi. Dalam penentuan hukuman khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah dijabarkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menguraikan tentang sanksi pidana yang didapat dari perbuatan melanggar hukum   pencemaran nama baik di dunia maya atau informasi elektronik.
Dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  berbunyi:    ―Setiap  orang  dengan  sengaja  atau  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan  penghinaandan/atau  pencemaran  namabaik‖Dalam  Pasal45  ayat  (1)  UU  ITE  yang  berbunyi  :  ―Setiap  orang  yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)‖ Jelas sekali bagaimana hukuman yang  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE  ini,  seakan  menjadi jawaban  atas  Pasal  27 ayat  (3)  UU  ITE  yang  menjerat  para pelaku  pencemaran  nama  baik  lewat  dunia  maya  yang  sering  terjadi  saat  ini.  Memang  penerapan  hukum  menjadi  bagian penegakan  hukum  selalu  melibatkan  manusia  didalamnya  dan  dengan  demikian  akan  melibatkan  tingkah  laku  manusia  juga. Hukum  tidak  bisa  tegak  dengan  sendirinya,  artinya  dalam  menerapkan  hukum  ia  tidak  akan  mampu  mewujudkan  janji-janji serta kehendak- kehendaknya yang tercantum dalam peraturan- peraturan hukum tersebut.
Kasus pencemaran nama baik ini perlu dibahas bagaimana anggapan orang mengenai penerapan hukum dalam Pasal 27 ayat (3)  UU  ITE  merupakan  delik  biasa.  Pemahaman  ini  keliru  dari  dua  hal,  yaitu  dari  segi  esensi  delik  penghinaan  dan  dari  sisi historis.
Pertama,  secara  esensi  penghinaan,  pencemaran  nama  baik  adalah  perbuatanmenyerang  kehormatan  seseorang  atau  nama baik seseorang, sehingga nama baik seseorang tercemar ataun rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama  baik,  konten  dan  konteks  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  untuk  dipahami.  Tercemarnya  atau  rusaknya  nama  baik seseorang  secara  hakiki  hanya  dapat  dinilai  oleh  orang  yang  bersangkutan.  Dengan  kata  lain,korbanlah  yang  menilai  secara subyektif  tentang  konten  atau  bagian  mana  dari  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  yang  ia  rasa  telah  menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  diberikan  kepada  korban,  dan  bukan  kepada  orang  lain.  Orang  lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.
Dalam pencemaran  nama baik  memang  memiliki  sesuatu  daya tarik tersendiri  mengingat dalam  hal pembuktianmerupakan sesuatu yang tergolong sulit dalam hal pencemaran nama baik. Namun terlepas dari semua itu penerapan hukum  pencemaran nama baik dalam konteks di dunia maya menjadi kondusif mengingat teknologi mendukung pembuktian akan hal tersebut yang berbeda jika mencari bukti pencemaran nama baik dalam virtual atau nyata yaitu mencari penyebab lisan maupuntulisan.
Sedangkan,  konteks  berperan  untuk  memberikan  nilai  objektif  terhadap  konten.  Pemahaman  akan  konteks  mencakup gambaran  mengenai  suasana  hati  korban  dan  pelaku,  maksud  dan  tujuan  pelaku  dalam  mediseminasi  informasi,  serta kepentingan-kepentingan  yang  ada  di  dalam  pendiseminasian  (penyebarluasan)  konten.  Ketentuan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE mengacu pada bagaimana ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tega bahwa penghinaan  merupakan delik  aduan.  Tidak  adanya  ketentuan  tegas  bahwa  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  merupakan  delik  aduan  kerap  dipermasalahkan dalam  penerapan  ketentuan  ini.  Akan  tetapi,dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU-  VI/2008  mengenai konstitusional  Pasal  27  ayat(3)  UU  ITE  telah  ada  penegasan  bahwa  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  merupakan  delik  aduan  dalam penerapannya.
Dalam  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  Butir  [3.17.1]  dijelaskan:  Bahwa  terlepas  dari  pertimbangan  Mahkamah  yang telah  diuraikan  dalam  paragraf  terdahulu,  keberlakuan  dan  tafsir  atas  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  tidak  dapat  dipisahkan  dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut didepan Pengadilan. 12 Dari uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang penerapan Pasal 27 ayat (3) yang disinergikan dengan  Pasal  310  dan  Pasal  311  KUHP  mengenai  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan,  maka  diperlukan  upaya  yang progresif dari para penegak  hukum  untuk berani  menafsirkan pasal-pasal tersebut.  Selain itu  mereka diharapkan juga berhati- hati dalam menerapkan pasal-pasal tersebut.
Memang dalam menerapkan UU ITE ternyata banyak ketentuan hukum yang terkait, karena UU ITE merupakan UU khusus di  luar  KUHP  yang  mengatur  tindak  pidana.  Konsekuensinya,  ketentuan-ketentuan  umum  untuk  menerapkan  UU  ITE  harus

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
merujuk  pada  UU  yang  bersifat  umum,  yaitu  KUHP.  Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka  penjelasan  unsur-unsur  tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu unsur ―setiap orang‖ harus merujuk pada Buku I KUHP.
Pengertian unsur ―mendistribusikan, mentransmisikan,
atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  atau  dokumen elektronik‖ merujuk pada ketentuan UU ITE. Namun demikian pengertian barangsiapa dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diartikan  bukan  hanya  pada  orang  (manusia),  melainkan  juga  kepada  instansi  lainnya.  Sedangkan  pengertian  unsur  ―muatan pencemaran  nama  baik  /  penghinaan‖    merujuk  pada  Pasal  310  KUHP.  Selanjutnya  pengaturan  tentang  pengaturan  tentang pidana (straf) dan penjatuhannya sebagaimana di atur dalam Pasal  45 ayat (1) UU ITE wajib merujuk pada Buku 1 KUHP. 13 Itulah  sebabnya  dalam  hal  dalam  beberapa  kasus  pencemaran  nama  baik  di  dunia  maya  dan  dalam  penerapan  hukumnya diperlukan penerapan hukum yang akurat  dan seimbang mengingat kejahatan jenis ini merupakan  kejahatan tradisional namun dilakukan  dengan  modern.  Oleh  sebab  itu  relevansi  KUHP  telah  terimbangi  dengan  dicetuskannya  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang ITE yang di dalam Pasal 27 ayat (3) membahas tentang pencemaran nama baik di dunia maya beserta sanksi yang telah di atur dalam Pasal 45 UU ITE.

## V. PENUTUP
1. Untuk perihal kekuatan dan nilai pembuktian, alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu kekuatan pembuktian dari alat bukti  elektronik  bersifat  bebas (volledigbewijskracht) dan  bersifat  tidak  mengikat  atau  menentukan (beslissende bewijskracht). Nilai pembuktian dari seluruh alat  bukti  didasarkan  pada  penilaian  hakim.  Pengaturan  alat  bukti  elektronik dalamUU  ITE  diatur  dalam  BAB  III  tentang  Informasi,  Dokumen,  dan  Tanda Tangan  Elektronik,  serta  Pasal  44  UU  ITE. Pasal  5  ayat(1)UU  ITE  mengatur  secara  tegas  bahwa  Informasi  atau  Dokumen  Elektronik  dan  /  atau  hasil  cetaknya merupakan alat  bukti yang sah. Lebih lanjut lagi,   Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa ―Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya…merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara yang  berlaku  di  Indonesia‖.  Ketentuan    ini  menegaskan  bahwa  alat  bukti  elektronik  telah  diterima  dalam  sistem  hukum pembuktian  di  Indonesia.  Akantetapi,  penekanan  dari  bagian  ini  adalah  pengaturan  alat  bukti  elektronik  dalam  Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Untuk penerapan  hukum terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran  nama baik  dalam dunia  maya (cyber) ,  yang dimana penerapan hukum ini di tinjau dari KUHP dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik  ini  menggunakan  asas Lex  spesialis  derogat  legi  generali yaitu  dimana  pengaturan  pencemaran  nama  baik    di dunia maya  yang  diatur  dalam  Pasal  27ayat(3)  dan  Pasal  45  UU  ITE  merupakan “Lex  spesialis” dari  Pasal  310  KUHP  yang merupakan “Lex generali” dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemarn  nama  baik  yang  dilakukan  oleh  Prita  Mulyasari  di  dunia  maya  sejak  baru  berlakunya  UU  ITE  menjadi  bagian dalam referensi. Penerapan sanksi pidana sendiri terspesifikasi dan untuk sanksi dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Effendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung, 2014. Hamzah  Andi, Delik-Delik  Tertentu  Dalam  KUHP ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,2014Huda  Chairul, Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana, Jakarta, 2006. Marpaung Leden, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan , Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar , Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi , Aswaja Pressindo, Yogjakarta, 2013. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1987. Nasution Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Huku m, Mandar Maju, Bandung, 2008. Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum , Pradinya Paramita, Jakarta, 1993. PoernomoPrasetyo, Asas-asas Hukum Pidana , Ghalia, 2000 , Jakarta, hlm 130 Prasetyo Teguh, Hukum Pidana , Edisi Revisi, Raja Grafindo,Jakarta, 2010. Sitompul Josua, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek hukum Pidana , Tatanusa, 2012, Jakarta. SoesiloR., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia,Bogor. SuhariyatnoBudi, Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya , Raja Grafindo Persada, Jakarta,2012. SunarsoSiswanto, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari , Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Tirtaadmidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana , Fasco, Jakarta, 1995. WahidAbdul, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) , Refika Aditama, Bandung, 2010. Hamzah Andi, Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam-Teori dan Praktek, Ghalia, Jakarta, 2004. Harahap Yahya, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Sam Ardi, Buku Suplemen Mata Kuliah Hukum Acara Pidana , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Luntungan Sabina , Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Kasus Pidana , Lex crimen, 2013. Sirait Togi Robson, Keabsahan Informasi Pada Pembuktian Tindak Pidana, Medan, 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- VI/2008
13 Widodo , Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informas i, Aswaja, Yogjakarta, 2013, hlm 141

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Yasmirah Mandasari Saragih and A. P. U. Siahaan, ― Cyber Crime Prevention Strategy in Indonesia,” SSRG Int. J. Humanit. Soc. Sci. , vol. 3, no. 6, pp. 22–26, 2016.
S. Ramadhani, Yasmirah Mandasari Saragih, R. Rahim, and A. P. U. Siahaan, ― Post-Genesis Digital Forensics Investigation,” Int. J. Sci. Res. Sci. Technol. , vol.
3, no. 6, pp. 164–166, 2017.