## PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID 19)

## PADA PT. BANK BPD CABANG SINGARAJA
Oleh:
I Made Agus Budiastrawan 1 , Putu Sugi Ardana 2 , I Nyoman Surata 3 (Agusbudiastrawan@gmail.com) (putu.sugiardana@unipas.ac.id) (nyoman.surata@unipas.ac.id)
Abstrak : Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha terus dilakukan pemerintah agar dunia usaha tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), OJK, dan dengan perbankan nasional agar  sektor  bisnis,  sektor  keuangan,  dan  sektor  riil  tetap  dapat  bertahan  walaupun tidak  melakukan  aktivitas  ekonomi.Penelitian  ini  meneliti  pelaksanaan  perjanjian kredit  usaha  sehubungan  dengan  pandemi Corona  Virus  Desease  2019 (Covid-19) pada  PT.  Bank  BPD  Cabang  Singaraja  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengoptimalkan  pelaksanaan  perjanjian  kredit  usaha  sehubungan  dengan  pandemi Corona  Virus  Desease  2019 (Covid-19)  pada  PT.  Bank  BPD  Cabang Singaraja.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat deskriptif.Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.Data yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.Pelaksanaan  perjanjian  kredit  usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD  Cabang  Singaraja,  secara  umum  berjalan  dengan  baik,  namun  ada  sebagian nasabah,  khususnya  yang  pemenuhan  kewajibannya  bersumber  dari  usaha  yang terdampak  pandemi,  kesulitan  memeuhi  kewajiban.  Upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  perjanjian  kredit  usaha  sehubungan  dengan pandemi Corona  Virus  Desease  2019 (Covid-19)  pada  PT.  Bank  BPD  Cabang Singaraja  dengan  melakukan: rescheduling , reconditioning , restructuritation ,  dan pemberian stimulus, sesuai ketentuan bagi perusahaan dan bidang usaha terdampak.
Kata Kunci: Kredit Usaha, Pandemi, Corona Virus Desease 2019 (COVID 19)

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang dipengaruhi  oleh  banyaknya  populasi  penduduk  yang  ada  di  Indonesia.Dengan banyaknya  populasi  penduduk  inilah  dimanfaatkan  oleh  beberapa  pengusaha  untuk
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
mendirikan usaha dan memasarkan produknya. Jumlah pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan sangat berpengaruh pada usaha bisnis yang akan mendorong para pengusaha untuk membuat produk atau hanya menjadi seorang agen saja.  Dalam  kegiatan  perekonomian  Indonesia  masih  bergantung  pada  sistem keuangan  global  dimana  bila  sistem  keuangan  global  mengalami  masalah,  maka sistem  perekonomian  Indonesia  juga  bermasalah.Terkait  hal  itu  banyak  yang mempengaruhi kualitas perekonomian Indonesia salah satunya pandemi.
Pandemi  merupakan  penyakit  yang  menyebar  secara  global  meliputi  area geografis yang luas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi ini tidak ada  hubungannya  dengan  tingkat  keparahan  penyakit,  jumlah  korban  atau infeksi,akan  tetapi,  pandemi  berhubungan  dengan  penyebaran  secara  geografis. Epidemi merupakah wabah yang menyebar di area geografis yang luas, saat pandemi tersebut  menyebar  secara  lebih  luas  lagi  ke  berbagai  negara  di  dunia,  maka  bisa disebut  sebagai  pandemi.Virus  corona  yang  menyebabkan  penyakit  Covid-19  di Wuhan  semula  adalah  wabah  yang  kemudian  berkembang  menjadi  epidemi.  Akibat penyebarannya yang semakin meluas, upaya isolasi pusat penyebaran pun sudah tidak mungkin atau sudah terlambat. Epidemi Covid-19 tersebut akhirnya dinyatakan oleh WHO  sebagai  pandemi.Dinyatakan  sebagai  pandemi  dikarenakan  penyakit  yang diduga muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut telah menyebar ke berbagai negara di dunia.
World  Health  Organizati on  (WHO)  menjelaskan  bahwa Coronaviruses  (Cov) merupakan  sekumpulan  virus  dari  subfamili Orthocronavirina e  dalam  keluarga Coronaviridae dan Ordo Nidovirales . Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit  pada  burung  dan  mamalia,  termasuk  manusia.Pada  manusia,  coronavirus menyebabkan  infeksi  saluran  pernapasan  yang  umumnya  ringan,  seperti  flu, meskipun  beberapa  bentuk  penyakit  seperti; SARS,  MERS, dan  COVID-19  sifatnya lebih mematikan.
Penyebaran  Virus  Corona  ini  sangat  cepat  bahkan  sampai  ke  lintas  negara. Sampai  saat  ini  terdapat  188  negara  yang  mengkonfirmasi  terkena  Virus  Corona. Dalam  kondisi  saat  ini,  Virus  Corona  bukanlah  suatu  wabah  yang  bisa  diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza  biasa,  tetapi  bagi  analisis  kedokteran  virus  ini  cukup  berbahaya  dan mematikan.  Saat  ini  di  tahun  2020,  perkembangan  penularan  virus  ini  cukup signifikan  karena  penyebarannya  sudah  mendunia  dan  seluruh  negara  merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Salah satunya di bidang perekonomian yang menjadi dampak  yang  ditimbulkan  Virus  Corona  baik  dari  sisi  perdagangan,  investasi, pariwisata, maupun perbankan.
Saat  ini  perekonomian  global  termasuk  Indonesia  mengalami  ketidakpastian dan  mengarah  pada  resesi  ekonomi  karena  pandemi  Covid-19.  Beberapa  negara seperti AS, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura mengalami pertumbuhan  ekonomi  negatif  pada  Triwulan  I  dan  II  Tahun  2020.  Perlambatan ekonomi  pasti  akan  berdampak  pada  kinerja  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada tahun 2020. Pandemimenimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha (Dewi Wuryandani, 2020: 19).
Sektor-sektor  penunjang  pariwisata  seperti  hotel,  restoran  maupun  pengusaha retail  juga  terpengaruh  dengan  adanya  pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  COVID-19).Okupansi  hotel  mengalami penurunan  sampai  40  persen  yang  berdampak  pada  kelangsungan  bisnis hotel.Sepinya  wisatawan  juga  berdampak  pada  restoran  atau  rumah  makan  yang sebagian  besar  konsumennya  adalah  wisatawan.Melemahnya  pariwisata  juga berdampak  pada  industri  retail.COVID-19berdampak  kepadasebagian  masyarakat berupa  kehilangan  pekerjaan,  sehingga  sumber  mata  pencahariannya  hilang  dan mengakibatkan  terjadinya  kegagalan  dalam  pembayaran  kewajiban  yang  salah satunya melibatkan sektor perbankan.
Pandemi  COVID-19    juga  berdampak  pada  salah  satu  perbankan  yang  berada dibawah  pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yaitu  PT.  Bank  Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya dalam penelitian ini disebut PT. Bank BPD Bali), sebagai instansi penyalur dana bagi masyarakat antara lain berupa kredit usaha. Dampak yang ditimbulkan  antara  lain:  berkurangnya  pengajuan  kredit  baru,  menurunnya penempatan dana di bank dan menurunnya kemampuan membayar oleh debitur bank.
Menurunnya  kemampuan  membayar  oleh  debitur  menyebabkan  kredit  usaha yang diperoleh menjadi macet. Dalam perbankan, kredit macet adalah kredit dengan kolektibilitas macet, kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama  lebih  dari  2  (dua)  masa  angsuran  ditambah  21  (dua  puluh  satu)  bulan,  atau penyelesaian  kredit  telah  diserahkan  kepada  pengadilan  atau  Badan  Urusan  Piutang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit pada umumnya selain berasal dari masalah yang berasal dari bank, juga berasal dari nasabah (debitur)(Etty Mulyati, 2016: 207).
Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha terusdilakukan pemerintah agar dunia  usaha  tetap  bertahan.  Pemerintah  menyiapkan  dukungan  bagi  dunia  usaha melalui koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), OJK, dan dengan perbankan nasional agar  sektor  bisnis,  sektor  keuangan,  dan  sektor  riil  tetap  dapat  bertahan  walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi(Dewi Wuryandani, 2020: 21).
Berkaitan dengan menurunnya kemampuan bayar debitur terhadap kredit yang sedang  berjalan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  selaku  regulator  yang  mempunyai wewenang  dalam  keuangan  Negara  telah  mengeluarkan  kebijakan  berupa penangguhan pembayaran kredit untuk pihak-pihak yang terdampak COVID-19, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  menyelamatkan  perekonomian masyarakat.  Kebijakan  ini  berlaku  untuk  seluruh  lembaga  yang  memberikan  jasa kredit salah satunya di bidang perbankan.Indutri perbankan dalam menyikapi dampak negatif  pandemi  COVID-19  terhadap  pelaku  usaha  yang  tertuang  dalam  Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.3/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019,  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  19 Maret 2020.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  terdorong  untuk  meneliti  lebih  lanjut mengenai  “Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Usaha  Sehubungan  dengan  Pandemi Corona  Virus  Desease  2019 (Covid  19)  Pada  PT.  Bank  BPD  Cabang Singaraja . Masalah  yang  diteliti  berkaitan  dengan  pelaksanaan  perjanjian  secara umum,  meliputi  pemenuhan  syarat-syarat  yang  dimuat  dalam  perjanjian,  perubahan perjanjian, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, dan sebagainya.
Masalah-masalah yang selanjutnya dibahas pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pelaksanaan  perjanjian  kredit  usaha  sehubungan  dengan  pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja?

## METODE PENELITIAN
Sebagai  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  ini  meneliti  tentang  pelaksanaan norma  hukum,  dalam  hal  ini  norma  hukum  perjanjian  kredit,  khususnya  berkaitan dengan pemenuhan kewajiban debitur pada masa pandemi COVID 19. Penelitian ini merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan)  yang  bertujuan untuk  menggambarkan/melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  mendeskripsikan  secara  sistematis  mengenai pelaksanaan  norma  hukum    tentang    tentang  pelaksanaan  pembayaran  kewajiban kredit usaha sehubungan dengan pandemi Corona Virus Desease 2019 pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja.
Penelitian  ini  dilakukan  di  PT.  Bank  BPD  Cabang  Singaraja.Pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  paling  penting  adalah relevansinya  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Selain  itu,  pada  saat    penelitian dilakukan,  peneliti  berdomisili  di  Kabupaten  Buleleng,  sehingga  lokasi  penelitian mudah dicapai. Hal ini sangat memudahkan dalam mengakases data yang diperlukan, termasuk melakukan konfirmasi terhadap data yang diperoleh, jika diperlukan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yaitu:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer  yang  terutama  menjadi  acuan  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1998  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3790).
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  adalah  pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus baik kamus umum, maupun kamus hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum
yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang  disertai dengan  suatu  daftar  pertanyaan  yang  disusun  sebelumnya,  serta  tidak  menutup kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai  dengan  situasi dan kondisi pada saat wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan dari PT.  Bank  BPD  Cabang  Singaraja,  dari  unsur    pimpinan  (direktur)  maupun karyawan  Bank,  khususnya  yang  memiliki  bidang  tugas  berkaitan  dengan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kredit usaha.
Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong,  L,  1999:  103).Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.Metode  kualitatif  yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/alamiah/riil ( natural setting ).Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman, 2003: 26).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit Usaha Sehubungan dengan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja
Kepala Seksi Kredit PT. BPD Bali Cabang Singaraja menjelaskan bahwa dengan adanya  pandemi  COVID-19  seluruh  aktivitas  PT  Bank  BPD  terdampak.  Dampak tersebut berupa:
1. Penutupan unit operasional bank. Banyak kantor unit seperti kantor kas, kantor cabang  pembantu  telah  ditutup  oleh  kantor  pusat  mengingat  tingginya  risiko COVID-19.  Banyak  layanan  dipindahkan  ke  kantor  cabang  untuk  menghindari banyak risiko operasional bank.
2. Jam operasional bank. Banyak bank telah memberlakukan jam operasional yang terbatas  untuk  mengurangi  risiko  operasional  akibat  penyebaran  COVID-19. Pemberlakuan  jam  operasional  bank  inipun  berbeda-beda  tergantung  kebijakan kantor pusat bank baik konvensional maupun syariah. Rata-rata bank beroperasi hanya 6 jam dalam 1 hari.
3. Split  operation .  Banyak  bank  telah  memberlakukan  kehadiran  yang  diatur sedemikian  rupa  untuk  memberikan  kesempatan  sebagian  karyawan  di  rumah sehingga  mengurangi  risiko  operasional  meminimalisasi  risiko  penyebaran COVID-19.  Kebanyakan  bank  memberlakukan split  operation 50  %.  Artinya 50% karyawan dirumahkan dan sisanya bekerja seperti biasa. Jumlah hari libur juga bervariasi ada yang 2 hari libur, bahkan 5 hari libur.
4. Meningkatnya biaya operasional bank. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 bank harus mampu mengkustomisasi layanan bagi nasabah dengan menyediakan hand  sanitizer,  desinfektan,  masker  yang  senantiasa  berganti  tidak  saja  untuk nasabah bahkan untuk karyawan.
5. Hampir 60% debitur kredit yang sumber pembayarannya dari usaha mengalami penurunan kemampuan untuk membayar kewajiban di bank dikarenakan omset penjualan menurun drastis.
Apa  yang  dijelaskan    Kepala  Seksi  Kredit  PT.  BPD  Bali  Cabang  Singaraja sesuai  dengan  hasil  survei  yang  dilakukan  selama  periode  24  April  sampai  2  Mei 2020  terhadap  penduduk  usia  15  tahun  ke  atas,  dengan  jumlah  responden  yang terjaring  sebanyak  2.160  responden  yang  tersebar  di  34  provinsi  di  Indonesia. Pandemi Covid 19 memberikan dampak terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia jika  dilihat  dari  sisi  pekerja,  pengusaha  dan  usaha  mandiri.Dari  sisi  pekerja, gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan terjadi akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan  40%  pekerja  mengalami  penurunan  pendapatan,  di  antaranya  sebanyak  7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Dari sisi pengusaha, menyebabkan terhentinya
kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha, hasil survei mencatat 39,4%  usaha  terhenti,  dan  57,1%  usaha  mengalami  penurunan  produksi  dan  3,5% yang tidak terdampak. Dilihat dari dunia usaha sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulanyang artinya pada bulan Agustus usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan  selama  6-12  bulan  ke  depan,  dan  24%  mampu  bertahan  lebih  dari  12 bulan.Sementara  dampak  pada  usaha  mandiri  membuat  usaha  menjadi  terhenti  dan sebagian  mengalami  penurunan  produksi.  Sebanyak  40%  usaha  mandiri  terhenti kegiatan  usahanya,  dan  52%  mengalami  penurunan  kegiatan  produksi  (“Survei Dampak  Darurat  Virus  Corona  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia”,  melalui http://lipi.go.id.) .
Adanya  pandemi  COVID-19  beberapa  debitur  mengalami  penurunan  omset penjualan dikarenakan dampak dari COVID-19, yang menyebabkan beberapa debitur kesulitan  untuk  memenuhi  kewajiban  kepada  Bank.  Dijelaskan  bahwa  salah  satu produk unggulan PT. BPD Bali Cabang Singaraja adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang dimiliki belum  cukup  belum  cukup.  Nasabah  KUR  umumnya  berupa  UMKM,  yang pendapatannya jauh menurun karena kemampuan daya beli masyarakat yang sangat jauh  berkurang.Dijelaskan  lebih  lanjut,  bahwa  kredit  yang  terdampak  nyata  dengan adanya  pandemi  COVID-19  adalah  kredit  produktif,  maupun  kredit  program  yang pembayaran angsuran kredit bersumber dari hasil usaha.Kredit  kepada nasabah yang berpenghasilan tetap relatif tidak terpengaruh secara langsung.
Sebagai  tujuan  utama  wisata  di  Indonesia  perekonomian  masyarakt  di  Bali sangat  terdampat  COVID-19.  Data  yang  dihimpun  dari  Badan  Pusat  Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal China yang datang ke Indonesia menyentuh  angka  2.07  juta  pelancong  atau  sebesar  12.8%  dari  jumlah  keseluruhan wisatawan  asing  sepanjang  2019.  Pandemi  COVID-19  mengakibatkan  wisatawan
yang datang ke Indonesia menjadi merosot.Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran,  hotel  hingga  pengusaha  retail  juga  terdampak  akibat  pandemi  COVID-19. Keuntungan  hotel  mengalami  penurunan  hingga  40%  sehingga  berdampak  pada operasional  hotel  dan  mengancam  kelangsungan  bisnisnya.Turunnya  pengunjung asing  juga  berpengaruh  terhadap  pendapatan  rumah  makan  atau  restoran  yang pelanggannya  lebih  dominan  adalah  para  pengunjung  dari  luar  negeri.Lemahnya pertumbuhan  pariwisata  juga  berdampak  pada  industri  retail.  Pandemi  COVID-19 juga diperkirakan akan mempengaruhi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, hal tersebut  dikarenakan  para  pengunjungan  asing  yang  datang  ke  suatu  destinasi biasanya  akan  membeli  cinderamata  untuk  di  bawa  pulang.  Jika  pengunjung  asing yang  berkunjung  turun,  dapat  dipastikan  pendapatan  atas  usaha  mikro,  kecil  dan menengah juga akan turun (Dito Aditia Darma Nasution,  Erlina dan Iskandar Muda , 2020: 214).
Sehubungan  dengan  pandemi  COVID-19,  ketidakmampuan  nasabah  PT.  BPD Cabang  Singaraja  memenuhi  kewajibannya  beragam,  ada  yang  stidak  dapat membayar  sama  sekali,  ada  yang  membayar  tidak  penuh,  ada  yang  dpat  memenuhi kewajiban tetapi terlambat. Kasi Kredit PT. BPD Bali Cabang Singaraja menjelaskan, yang menjadi acuan pengkategorian kredit adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 yang mengkateorikan kredit sebagai berikut:
a. Lancar,  jika  kredit  memenuhi  kriteria  industri  atau  kegiatan  usaha  yang memiliki  potensi  pertumbuhan  yang  baik,  perolehan  laba  tinggi  dan  stabil, pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.
b. Dalam Perhatian Khusus, jika kredit memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).
c. Kurang  Lancar,  jika  kredit  memenuhi  kriteria:  industri  atau  kegiatan  usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan,  perolehan  laba  rendah,  terdapat  tunggakan  pembayaran  pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
d. Diragukan, jika kredit memenuhi kriteria: industri atau kegiatan usaha menurun, laba  sangat  kecil  dan  negatif,  kerugian  operasional  dibiayai  dengan  penjualan aset,  terdapat  tunggakan  pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  yang  telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
e. Macet,  jika  kredit  memenuhi  kriteria:  kelangsungan  usaha  sangat  diragukan, industri  mengalami  penurunan  dan  sulit  untuk  pulih  kembali,  kemungkinan besar  kegiatan  usaha  akan  terhenti,  mengalami  kerugian  yang  besar,  debitur tidak  mampu  memenuhi  seluruh  kewajiban  dan  kegiatan  usaha  tidak  dapat dipertahankan,  terdapat  tunggakan  pembayaran  pokok  dan/  atau  bunga  yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).
PT.  BPD  Bali  Cabang  Singaraja  tidak  menyalahkan  debitur  yang  kreditnya bermasalah  sehubungan  dengan  pademi  COVID-19,  karena  pandemi  dianggap sebagai Force Majeure ( Overmacht ), yang masuk kategori  darurat, di mana keadaan memaksa  yang  ditimbulkan  oleh  situasi  atau  kondisi  yang  tidak  wajar,  keadaan khusus  yang  bersifat  segera,  dan  berlangsung  singkat,  tanpa  bisa  diprediksi  jauh sebelumnya. Dalam keadaan memaksa ini, terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan para debitur setelah dibuatnya perjanjian, sehingga peristiwa tersebut menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai, dan  oleh  karenanya  debitur  tidak  dapat  disalahkan  untuk  tidak  menanggung  risiko atas peristiwa tersebut.
Secara keseluruhan usaha PT BPD Bali masih sangat baik. Tahun 2020 mampu menghasilkan laba sebesar Rp 521,82 miliar, meskipun menurun dibandingkan tahun 2019  yang  menghasilkan  laba  sebesar  Rp  569,86  miliar.  Kondisi  pandemi  justru mendorong  seluruh  jajaran  PT.  BPD  Bali  untuk  menerapkan Good  Corporate
Governance (GCG)  secara  konsisten  karena  akan  memperkuat  posisi  daya  saing perusahaan,  memaksimalkan  nilai  perusahaan,  mengelola  sumber  daya  dan  risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders , sehingga PT. BPD Bali dapat beroperasi dengan baik dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada PT. BPD Bali senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut :
1. transparansi ( transparency ) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang  material  dan  relevan  serta  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses pengambilan keputusan;
2. akuntabilitas  ( accountability )  yaitu  kejelasan  fungsi  dan  pelaksanaan pertanggungjawaban  organ  Bank  sehingga  pengelolaannya  berjalan  secara efektif;
3. pertanggungjawaban ( responsibility ) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip  pengelolaan  Bank yang sehat;
4. independensi  ( independency )  yaitu  pengelolaan  Bank  secara  profesional  tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;
5. kewajaran  ( fairness )  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak stake  holders yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
2.  Upaya-upaya  yang  Dilakukan  untuk  Mengoptimalkan  Pelaksanaan Perjanjian  Kredit  Usaha  Sehubungan  dengan  Pandemi Corona  Virus Desease 2019 (Covid 19) pada PT. Bank BPD Cabang Singaraja
Hubungan antara perbankan dengan pembangunan sangat nyata. Ada tiga peran penting yang dijalankan oleh perbankan yang sudah mendapat pengakuan luas, antara lain  sebagai:    lembaga  kepercayaan  ( agent  of  trust ),    agen  pembangunan  negara ( agent  of  development ),  dan  pemberi  layanan  ( agent  of  services )  (Komang  Agus
Setiabudi  dan  I  Nyoman  Lemes,  2020:  156).  Untuk  mendukung  pelaksanaan  peran itu,  PT.  BPD  Bali  Cabang  Singaraja,  sebagai  bagian  dari  PT.  BPD  Bali mengembangkan  budaya  organisasi  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  kepada masyarakat.  Budaya  organisasi  ini  penting  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah yang  dihadapi  termasuk non  performing  loan (NPL).Kasi  Kredit  PT.  BPD  Bali Cabang Singaraja  menjelaskan, PT. BPD Bali memiliki 4 (empat) nilai utama yang dikenal  dengan  istilah  CINTA  ( Competent,Integrity,  Teamwork,  Customer Awareness ) sebagai nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan.
Dampak  dari  penyebaran  Covid-19  ini  telah  sangat  memadai  untuk  dapat digunakan oleh para pihak yang terikat kontrak menunda kewajiban. Untuk menunda kewajiban,  berpedoman  pada  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  26/4/BPPP tanggal 29 mei 1993. Edaran tersebut pada prinsipnya mengatur tetang penyelamatan kredit yang bermasalah, sebelum dilakukan penyelesaian lewat lembaga hukum atau melalui  badan  alternatif  lainnya.  Berdasarakan  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan,  terdapat  sedikitnya  tiga  hal,  yang  dapat  dilakukan  untuk  menunda kewajiban dalam hal ini penyelamatan kredit, diantaranya yakni:
1. Rescheduling , merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur  tidak  mampu  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam  hal  pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.
2. Reconditioning ,  dengan  melakukan  perubahan  baik  sebagian  atau  menyeluruh dari persyaratan perjanjian dengan tidak memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan  konversi  penyertaan.  Perubahan  kondisi  kredit  dibuat  dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya
3. Restructuritation ,  dengan  melakukan  perubahan  terhadap  syarat-syarat  berupa pemberian tambahan kredit misalnya atau dengan melakukan konversi terhadap penyertaan tanpa Rescheduling dan Reconditioning.
Diterbitkannya  kebijakan  berupa  kesempatan  yang  diberikan  kepada  debitur selaku  nasabah  untuk  mengatur  kembali  kewajibannya  yang  kemudian  disesuaikan dengan  kondisi  perekonomian.  Dari  kebijakan  yang  sama  juga  diberlakukan  bagi perusahaan nonbank dan nasabahnya, kebijakan pemberian kemudahan bukan hanya beraku spesifik di Indonesia saja, tetapi kebijakan serupa juga dilakukan negara yang terkena  dampak  pandemi  COVID-19.  Dijelaskan  lebih  lanjut,  upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  perjanjian  kredit  usaha  sehubungan dengan pandemi COVID-19 adalah:
1. Bagi  debitur  yang  usahanya  masih  berjalan  dengan  normal  namun membutuhkan  tambahan  modal  kami  arahkan  pemberian  kredit  KMK-PEN (Kredit  Modal  Kerja  Pemulihan  Ekonomi  Nasional)  yang  dimana  debitur diberikan  suku  bunga  khusus  dan  juga  debitur  didaftarkan  penjaminan  kredit sebesar 80% yang dimana premi asuransi dibayarkan oleh pemerintah.
2. Bagi debitur kredit yang terdampak pandemi diberikan kebijakan restukturisasi dengan  sistem  penundaan  pokok  dan  bunga,  perpanjangan  jangka  waktu  dan penurunan suku bunga.
Dukungan  masyarakat  sebagai  debitur  dalam  mengatasi  masalah  pelaksanaan perjanjian  kredit  usaha  sehubungan  dengan  pandemi Corona  Virus  Desease  2019 (Covid 19) sangat mendukung. Masyarakat yang terdampak mengajukan permohonan restrukturisasi  dengan  iktikad  baik  dan  sesuai  tata  cara  yang  disepakati  dalam perjanjian.  Para  pihak  dalam  suatu  perikatan  perlu  memahami  bahwa  asas  iktikad baik  tidak  hanya  berlaku  pada  saat  pelaksanaan  perjanjian,  namun  sejak  persiapan perjanjian ( pre-contract ), pelaksanaan perjanjian ( during the period of contract ), dan penyelesaian  sengketa  ( disputes  settlement) .  Meskipun  secara  faktual  terdampak
pandemi  COVID-19,  masyarakat  tidak  menggunakan  kesempatan  ini  untuk  tidak membayar kewajiban.
Sehubungan dengan upaya menanggulangi dampak pandemo COVID-19, Kasi Kredit  PT.  BPD  Bali  Cabang  Singaraja  menjelaskan  bahwa  salah  satu  acuan  yang dijadikan  pegangan  adalah  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  11  /POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019. Dijelaskan bahwa:
1. POJK  ini  berlaku  bagi  bank  umum  konvensional,  bank  umum  syariah,  unit usaha  syariah,  bank  perkreditan  rakyat,  dan  bank  perkreditan  rakyat  syariah, sehingga dengan demikian juga berlaku bagi PT. BPD Bali.
2. PT.  BPD  Bali  dapat  menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID- 19  termasuk  debitur  UMKM,  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  kehati- hatian.
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada PT. BPD  Bali  karena  debitur  atau  usaha  debitur  terdampak  dari  penyebaran COVID-19  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  pada  sektor  ekonomi antara  lain  pariwisata,  transportasi,  perhotelan,  perdagangan,  pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
a. Penilaian  kualitas  kredit/pembiayaan/penyediaan  dana  lain  hanya berdasarkan  ketepatan  pembayaran  pokok  dan/atau  bunga  untuk
kredit/pembiayaan/penyediaan  dana  lain  dengan  plafon  sampai  dengan Rp10 miliar;
b. Peningkatan  kualitas  kredit/pembiayaan  menjadi  lancar  setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini  dapat  diterapkan  PT.  BPD  Bali  tanpa  melihat  batasan  plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
5. Cara  restrukturisasi  kredit/pembiayaan  dilakukan  sebagaimana  diatur  dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
a. penurunan suku bunga;
b. perpanjangan jangka waktu;
c. pengurangan tunggakan pokok;
d. pengurangan tunggakan bunga;
e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
6. PT. BPD Bali dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan  penetapan  kualitas  kredit/pembiayaan/penyediaan  dana  lain  tersebut dilakukan  secara  terpisah  dengan  kualitas  kredit/pembiayaan/penyediaan  dana lain sebelumnya.
Restrukturisasi  utang  diprioritaskan  bagi  debitur  terdampak  virus  Corona  nilai kredit  atau  leasing  di  bawah  Rp10  miliar  untuk  pekerja  informal,  berpenghasilan harian,  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  (Kredit  UMKM  dan  KUR).  Pengajuan  dapat dilakukan  secara  elektronik  tanpa  bertatap  muka.  Kreditur  yang  akan  mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang harus memenuhi persyaratan antara lain :
a. diberikan  kepada  debitur  yang  terkena  dampak  penyebaran  coronavirus disease  2019  (COVID-19)  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah; dan
b. direstrukturisasi  setelah  debitur  terkena  dampak  penyebaran  coronavirus disease  2019  (COVID-19)  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah.
Debitur  yang  terkena  dampak  penyebaran  COVID-19  termasuk  debitur  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  adalah  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk memenuhi  kewajiban  pada  PT.  BPD  Bali  karena  debitur  atau  usaha  debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada  sektor  ekonomi  antara  lain  pariwisata,  transportasi,  perhotelan,  perdagangan, pengolahan,  pertanian,  dan  pertambangan.  Dalam  PJOK  diberi  contoh  sebagai berikut:
1. Debitur  yang  terkena  dampak  penutupan  jalur  transportasi  dan  pariwisata  dari dan  ke  Tiongkok  atau  negara  lain  yang  telah  terdampak  coronavirus  disease 2019 (COVID-19) serta travel warning beberapa negara;
2. Debitur  yang  terkena  dampak  dari  penurunan  volume  ekspor  impor  secara signifikan  akibat  keterkaitan  rantai  suplai  dan  perdagangan  dengan  Tiongkok ataupun  negara  lain  yang  telah  terdampak  coronavirus  disease  2019  (COVID- 19); dan
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun  negara  lain  yang  telah  terdampak  coronavirus  disease  2019  (COVID- 19)
Pelaksanaan restrukturisasi dalam PJOK diatur sebagai berikut:
1. kredit  bagi  bank  umum  konvensional  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
2. pembiayaan  bagi  bank  umum  syariah  dan  unit  usaha  syariah  dilakukan  sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. kredit bagi bank perkreditan rakyat dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  mengenai  kualitas  aset  produktif  dan  pembentukan  penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat;
4. pembiayaan  bagi  bank  perkreditan  rakyat  syariah  dilakukan  sesuai  dengan peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengenai  kualitas  aset  produktif  dan pembentukan  penyisihan  penghapusan  aset  produktif  bank  pembiayaan  rakyat syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi  Wuryandani.  “Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia  2020  dan  Solusinya”.  Info  Singkat:  Vol.  XII,  No. 15/I/Puslit/Agustus/2020 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Dito Aditia Darma Nasution,  Erlina dan Iskandar Muda. “Dampak Pandemi Covid- 19 Terhadap Perekonomian Indonesia”. Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020. Etty  Mulyati.  2016. Kredit  Perbankan  –  Aspek  Hukum  danPengembangan  Usaha Mikro  Kecil  dalam  Pembangunan  Perekonomian  Indonesia. Bandung:  PT. Refika Aditama.
Komang  Agus  Setiabudi  dan  I  Nyoman  Lemes.  ”Pelaksanaan  Eksekusi  Terhadap Objek Jaminan Fidusia untuk Pemenuhan   Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit  Di  PT.  BPR.  Kanaya” Kertha  Widya  Jurnal  Hukum Vol.  8  No.  2 Desember 2020.
Moleong, L. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Soejono dan Abdurahman H. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.