## ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERAN BANK ADMINISTRATOR RDN (REKENING DANA NASABAH) KONVENSIONAL DI PT. INDOPREMIER SEKURITAS
1 Fiska Nurhayati, 2 Muhammad Hasanuddin, 3 Siti Nur Fatoni
1,2,3 Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: fiskanur2298@gmail.com, hasanuddinmuhammad1@gmail.com, noer_fatoni@uinsgd.ac.id

## ABSTRACT
RDN Bank Administrators are investors' deposit funds, at this time in Indonesia there have  been  three  RDN  Sharia  Bank  Administrators.  This  research  is  motivated  by regulations regarding the prohibition of using Ribawi financial services in investments in  the  Islamic  capital  market.  All  instruments  and  mechanisms  in  the  Islamic  capital market must be in accordance with Islamic principles. There are Securities Companies that use conventional RDN Administaror Banks in sharia securities sale and purchase transactions. Securities companies that provide SOTS (Sharia Online Trading System) facilities should have all the processes adjusted to the provisions issued by the regulator. This study aims to determine the legal position of conventional RDN (Customer Fund Account) storage according to Sharia Economic Law in Indonesia. The method used in this  research  is  juridical-normative.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be concluded that the activities of Islamic capital market investment in PT. Indo Premier Sekuritas has used SOTS (Sharia Online Trading System) as well as in its mechanism PT.Indo Premier Sekuritas has separated from non-halal effects. However, it becomes an obstacle  when  investors  move  their  securities  accounts  from  regular  to  SOTS,  RDN banks  that  are  used  continue  to  use  conventional.  The  legal  status  of  depositing Conventional  RDN  (Customer  Fund  Account)  according  to  the  juridical  aspects  of Sharia Economic Law is not in accordance with sharia principles in the capital market, and has violated POJK No. 15 of 2015 Article 2 Paragraph 1 concerning Application of Sharia Principles in the Capital Market.
Keyword: RDN Bank Administrators, Syaria Capital Marker, SOTS.

## ABSTRAK
Bank Administrator RDN merupakan media penyimpanan dana milik investor, pada  saat  ini  di  Indonesia  sudah  terdapat  tiga  Bank  Administrator  RDN syariah.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  peraturan  mengenai  larangan menggunakan  jasa  keuangan  ribawi  pada  investasi  di  pasar  modal  syariah. Seluruh  instrumen  dan  mekanisme  dalam  pasar  modal  syariah  harus  sesuai prinsip  syariah.  Terdapat  Perusahaan  Efek  yang  menggunakan  Bank Administaror  RDN  konvensional  pada  transaksi  jual  beli  efek  syariah. Perusahaan  efek  yang  menyediakan  fasilitas  SOTS  (Sharia  Online  Trading System)  seharusnya  seluruh  prosesnya  telah  disesuaikan  dengan  ketentuan yang  dikeluarkan  oleh  regulator.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui
kedudukan  hukum  penyimpanan  RDN  (Rekening  Dana  Nasabah)  konven- sional  menurut  Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  yuridis-normatif.  Berdasarkan  hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan investasi pasar modal syariah di PT. Indo Premier Sekuritas sudah menggunakan SOTS (Sharia Online Trading System)  begitupun  dalam  mekanismenya  PT.Indo  Premier  Sekuritas  sudah memisahkan  dari  efek  non  halal.  Namun  menjadi  kendala  ketika  investor memindahkan  rekening  efeknya  dari  reguler  ke  SOTS,  bank  RDN  yang digunakan  tetap  memakai  konvensional.  Kedudukan  hukum  penyimpanan RDN  (Rekening  Dana  Nasabah)  Konvensional  menurut  aspek  yuridis  Hukum Ekonomi  Syariah  adalah  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  di  pasar  modal, dan telah melanggar POJK No 15 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Kata Kunci: Bank Administrator RDN, Pasar Modal Syariah, SOTS.

## PENDAHULUAN
Arah kebijakan pembangunan nasio- nal yang berkaitan dengan pengembangan pasar  modal  di  Indonesia  dapat  dilihat dari  kebijakan  di  bidang  Hukum  dan  di bidang  Ekonomi.  Arah  kebijakan  di bidang  Hukum  antara  lain  adalah  yang pertama lebih menjamin kepastian hukum,  supremasi  hukum,  menghargai hak  asasi  manusia,  keadilan  dan  kebe- naran  supaya  dapat  menegakkan  hukum secara  konsisten;  yang  kedua  adalah untuk  menghindari  perdagangan  bebas tanpa  merugikan  kepentingan  umum dengan  cara  membuat  dan  mengem- bangkan regulasi yang mendukung kegia- tan perekonomian. Sedangkan arah kebija- kan  di  bidang  Ekonomi  yang  berhubu- ngan dengan kegiatan pasar modal adalah mengembangkan pasar modal yang trans- paran,  sehat,  efisien,  dan  meningkatkan penerapan  peraturan  perundang-unda- ngan  sesuai  dengan  standar  internasional
yang diawasi oleh lembaga yang independen. 1
Pasar modal telah menjadi salah satu sumber  kemajuan  ekonomi  di  banyak negara  serta  memiliki  peran  penting dalam  kegiatan  perekonomian  terutama negara-negara  yang  menganut  sistem ekonomi  pasar.  Pasar  Modal  Syariah  ter- masuk  dalam  bagian Al-Syirkah. Dimana pemilik  modal  dan  pengelola  modal  be- kerja sama untuk mendapatkan keuntung- an  dan  kerugian  ditanggung  bersama. Fiqh  Muamalah  terbagi  dalam  dua kategori,  yaitu Al-Muamalah  al-madiyah dan Al-Muamalah  al-adabiyah .  Perseroan atau perkongsian ( al-syirkah ) masuk kepa- da ruang  lingkup  pembahasan madiyah . Al-Syirkah atau Musyarakah di pasar modal syariah  diartikan  dengan  bersepakatnya pemodal  dengan  pengelola  dalam  hal kegiatan usahanya pada emiten di Perusa- haan Terbuka (PT) dengan tujuan mencari keuntungan. Profit yang  didapatkan  para
1 Imaniyati, Neni Sri, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam , (Bogor: Mandar Maju, 2002), hlm 73
pihak dibagi sesuai dengan besaran saham modal  yang  diserahkan  dalam  akad  mu- syarokah tersebut. Oleh karena musyarakah merupakan  bagian  dari  bagi  hasil,  maka keuntungan  dan  kerugian  diterima  oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad.
Musyarakah di  pasar  modal  syariah bisa jadi berlangsung di antara para inves- tor  yang  sama-sama  membeli  saham  di pasar  modal  syariah.  Kumpulan  modal sebagai  hasil  dari musyarakah tersebut kemudian  diinvestasikan  kepada  para pengusaha,  baik  melalui  pembiayaan musyarakah lagi  maupun  dengan  pembia- yaan mudharabah. Oleh karena itu para in- vestor berbagi keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha para pengusaha yang me- manfaatkan  modal  dari  hasil musyarakah.
Bila  merujuk  pada  “Fatwa  DSN  MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan  Musyarakah”,  untuk  meng- hindari  perbedaan  sengketa  pada  saat pembagian  keuntungan  dan  penghentian musyarakah  tersebut  maka  harus  ada pembagian  sesuai  porsi  dan  kuantitas kepemilikan  modal.  Bagi  hasil  keuntung- an  tidak  boleh  ditentukan  diawal  dan harus dibagikan secara proporsional, Begi- tupun  dalam  hal  kerugian,  hasilnya  tetap dibagi  secara  proporsional  antara  pemilik modal  sesuai  persentase  kepemilikan modal  atau  saham  masing-masing.  De- ngan  demikian, musyarakah di  pasar  mo- dal syariah bisa terjadi dalam dua kesem- patan. Pertama,  musyarakah di  antara  para investor  yang  membeli  saham  di  pasar modal syariah. Kedua,  musyarakah antara
manajer  investasi  (pengelola  pasar  modal syariah) dan para pengusaha. 2
Para pelaku di pasar modal diantaranya  ada  yang  berfungsi  sebagai penyedia  fasilitas  yaitu  di  antaranya Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian (LPP).  Menurut  “Fatwa  DSN  No  124 Tahun  2018, 3 Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian  (LPP)  adalah  Pihak  yang menyelenggarakan  kegiatan  Kustodian sentral  bagi  Bank  Kustodian,  Perusahaan Efek,  dan  Pihak  lain”.  Sebelum  bertran- saksi saham atau efek lain di pasar modal, dana  atau  modal  yang  dimiliki  oleh investor  dimasukkan  ke  Bank  Adminis- trator  RDN  (Rekening  Dana  Nasabah) yang  merupakan  bagian  dari  Lembaga Penyimpanan  dan  Penyelesaian  (LPP), fungsinya  adalah  untuk  keperluan  aktivi- tas  pemindah  bukuan  dan  penyelesaian transaksi investasi di pasar modal.
Jumlah  Bank  Administrator  RDN (Rekening  Dana  Nasabah)  di  investasi saham  ada  enam  belas,  tiga  diantaranya bank  syariah.  Realita  di  pasar  modal  ter- utama  operasional  saham,  terdapat  seku- ritas  atau  perusahaan  efek  yang  meng- gunakan bank konvensional sebagai Bank Administrator  RDN  (Rekening  Dana Nasabah)  nya  di  saham  syariah,  hal  itu menjadi  polemik  bagi  investor  muslim tentang  boleh  atau  tidaknya  Bank Administrator  RDN  (Rekening  Dana Nasabah)  konvensional  digunakan  dalam
2 Janwari,    Yadi. Fikih    Lembaga    Keuangan    Syariah. (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 2015), hlm. 83
3 Ketentuan  Umum  ayat  5  Fatwa  DSN  MUI  No  124 Tahun  2018  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
transaksi  saham  syariah.  Fakta  di  lapa- ngan investor saham di pasar modal yang mempunyai  akun  saham  konvensional ketika  ingin  di  pindahkan portfolio nya  ke akun syariah di  salah  satu sekuritas men- dapatkan kendala, karena ternyata perpin- dahan  akun  dari  konvensional  ke  akun syariah  banyak  proseduralnya,  seperti harusnya  investor melakukan permintaan pindah  dana  ke  sekuritas  setiap  akan melakukan  transaksi  dan  pihak  sekuritas nya  mengatakan  bahwa  untuk deposite dana  akan  masuk  ke  akun default nya pengguna,  sedangkan main  account nya tidak bisa diubah.
Karena  pada  awalnya  investor  ter- sebut  menggunakan default akun  saham konvensional  maka  ketika  membuka default yang  syariah  akan  sulit,  berbeda jika dengan sebaliknya default akun saham syariah  bisa  juga  membuka default akun saham konvensional fungsinya untuk me- mbuang  saham-saham  yang  sudah  tidak syariah  di  pasar  modal.  Kemudian  pihak sekuritas  menyarankan  untuk  meng- gunakan  RDN  (Rekening  Dana  Nasabah) konvensional  saja  dengan  alasan  agar tidak  terkena  fee  bank  saat  transfer  ke RDN.  Hal  itu  terdapat  perbedaan  pen- dapat tentang boleh tidaknya, karena apa- bila  diperbolehkan  bagaimana  dengan dana  yang  mengendap  di  Bank  admini- strator  RDN  (Rekening  Dana  Nasabah) tersebut  digunakan  bank  untuk  proses transaksi non syariah.

## PEMBAHASAN
Ketentuan Hukum Pasar Modal Syariah Kaitannya dengan Penerapan Saham Syariah di PT. Indo Premier Sekuritas
Regulasi  yang  mengatur  Pasar Modal  Syariah  dikeluarkan  oleh  lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu  salah  satu- nya  POJK  Nomor  15  Tahun  2015.  Pasal  1 ayat 3 dan 4 dijelaskan tentang ketentuan- ketentuan syariah pada pasar modal. efek yang  diperdagangkan,  mekanisme,  dan seluruh  kegiatannya  harus  sesuai  prinsip syariah. Adapun redaksinya adalah sebagai berikut: 4
Pasal 1 ayat 3 dan 4 POJK Nomor 15 Tahun  2015  tentang  Penerapan  Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Pasal 1 ayat 3
“Efek  syariah  adalah  efek  sebagai- mana  dimaksud  dalam  Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelak- sanaannya yang:
a. Akad,  cara  pengelolaan,  kegiatan usaha;
b. Aset  yang  menjadi  landasan  akad, cara  pengelolaan,  kegiatan  usaha; dan/atau
c. Aset yang terkait dengan efek dimak- sud  dan  penerbitnya,  Tidak  berten- tangan  dengan  prinsip  syariah  di pasar modal.”
Pasal 1 ayat 4
“Kegiatan  syariah  di  pasar  modal adalah  kegiatan  yang  terkait  dengan Penawaran  Umum  Efek  Syariah,  per- dagangan  Efek  Syariah,  pengelolaan investasi  syariah  di  Pasar  Modal,  dan Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang
4 Pasal  1  ayat  3  dan  4  POJK  Nomor  15  Tahun  2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
berkaitan  dengan  Efek  Syariah  yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian  atau  seluruh  usahanya berdasarkan  prinsip  syariah,  serta lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan dengan Efek Syariah.”
Berdasarkan  “Fatwa  DSN  MUI  No 80  tahun  2011  tentang Penerapan Prinsip Syariah  dalam  mekanisme  perdagangan efek    bersifat    ekuitas    di    Pasar  Reguler Bursa Efek” pada ketentuan umum ayat 3 menjelaskan  bahwa  efek  ekuitas  yang sesuai  prinsip  syariah  adalah  yang  ter- daftar  di  Daftar  Efek  Syariah  (DES), adapun  redaksinya  adalah  “Efek  bersifat ekuitas  sesuai prinsip  syariah adalah efek bersifat  ekuitas  yang  termasuk  dalam Daftar  Efek  Syariah  (DES)  yang  diter- bitkan oleh Bapepam dan LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI.” 5
Kumpulan  efek  syariah  diterbitkan oleh  Bapepam-LK  disebut  dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan pada tahun  2007.  Terdapat  dua  jenis  DES  di pasar  modal  syariah,  yaitu  DES  yang diterbitkan  dan  ditetapkan  oleh  OJK  dan DES  khusus  yang  diterbitkan  oleh  pihak lain yang mendapat persetujuan dari OJK. DES    yang    diterbitkan    OJK    ada    dua jenis    yaitu    DES    periodik    dan    DES  isi- dentil.  DES  periodic  adalah  DES  yang diterbitkan  berkala  setiap  bulan  Mei  dan November sedangkan DES isidentil adalah  DES  yang  diterbitkan  setiap  ada emiten baru yang memenuhi kriteria efek syariah.
5 Ketentuan  Umum  ayat  3  Fatwa  DSN  MUI  No  80 Tahun  2011  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam mekanisme  perdagangan  efek  bersifat  ekuitas  di  Pasar Reguler Bursa Efek
Penentuan  saham  syariah  terdapat dua  kriteria  utama  yaitu  jenis  usaha  dan cara  perusahaan  mengelolanya.  Jenis usaha  didasarkan  pada  halal  haramnya objek  yang  ditawarkan  dari  emiten  ter- sebut dan cara pengelolaannya dilihat dari komposisi  keuangannya.  Saham  syariah yang  terdaftar  di  Daftar  Efek  Syariah (DES)  harus  memenuhi  kriteria  yang digunakan  oleh  OJK,  yaitu  Emiten  yang tidak melakukan kegiatan usaha yang me- langgar  prinsip  syariah  dan  tidak  mem- produksi  barang/jasa  yang  melanggar prinsip  syariah,  Rasio  utang  berbasis  riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari  45%,  dan  Rasio  total  pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan  dengan  total  pendapatan usaha  ( revenue )  dan  pendapatan  lain-lain tidak lebih dari 10%. 6
Pasar  modal  syariah  memiliki  tiga indeks saham syariah yaitu Indeks Saham Syariah  Indonesia  (ISSI),  Jakarta  Islamic Index  (JII),  dan  Jakarta  Islamic  Index  70 (JII70). 7 PT.  Indo  Premier  Sekuritas.  PT. Indo  Premier  Sekuritas  merupakan  ang- gota  bursa  dari  Bursa  Efek  Indonesia, yang  bergerak  dibidang  perantara  peda- gang  efek,  penjamin  emisi  efek,  dan managemen  investasi.  Melayani  nasabah institusi  dan retail. Pada  praktiknya  kegi- atan  investasi  pasar  modal  syariah  di  PT. Indo Premier Sekuritas sudah mengguna- kan  SOTS  ( Syaria  Online  Trading System ) dengan terdapat dua main account, tujuan- nya  akun  reguler  digunakan  pada saat pembuangan  saham-saham/efek  lain  non
6 Irwan  Abdalloh. Pasar  Modal  Syariah. (Jakarta:  PT Gramedia, 2018), hlm 82.
syariah  yang  pada  awalnya  saham/efek lain  syariah,  dan  dalam  mekanismenya PT.Indo  Premier  Sekuritas  sudah  memi- sahkan dari efek non halal dengan meng- gunakan  indeks  syariah  di  Bursa  Efek Indonesia,  seperti  Indeks  Saham  Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70). 7

## Sistem Perantara Penjualan Saham Syariah Di PT. Indo Premier Sekuritas
Perusahaan  efek  sebagai  perantara pedagang  efek  melalui  kustodiannya memberikan jasa penitipan efek dan harta lain  yang  berkaitan  dengan  efek.  Regu- lator  dari  kustodian  adalah  PT  Kustodian Sentral  Efek  Indonesia  yang  disebut dengan  KSEI  sesuai  dengan  “Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana”. Kustodian pada perusahaan efek ada yang dinamakan  Bank  Kustodian  dan  Bank Administrator  RDN.  Untuk  investor perorangan yang menginvestasikan dana- nya  di  beberapa  instrument  investasi pasar  modal  menggunakan  Bank  Admi- nistrator  RDN  dengan  fungsi  sebagai kustodian  sesuai  dengan  Surat  Edaran OJK No 6 Tahun 2019 bahwa “Pembukaan REN  dan  RDN  secara  elektronik  hanya berlaku bagi Nasabah Perorangan”.
Menurut  Surat  Edaran  OJK  Nomor  6 Tahun  2019  bahwa  Bank  Administrator RDN adalah: 8
7 http://www.idx.co.id,  diakses  tanggal  2  April  2020 pukul 19.30
8 Surat  Edaran  OJK  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Pedoman  Pembukaan  Rekening  Efek  Nasabah  Dan Rekening  Dana  Nasabah  Secara  Elektronik  Melalui Perusahaan  Efek  Yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek
“Bank Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya  disebut  Bank  RDN adalah  bank  yang  telah  mendapat- kan  persetujuan  dari  Lembaga Penyimpanan  Penyelesaian  sebagai bank administrator RDN”
Tugas dan kewajiban Bank Adminis- trator  RDN  Syariah  yaitu  menyimpan kekayaan,  penyelesaian  transaksi  efek, jasa  lainnya  seperti  menerima  dividen, menerima  bunga  untuk  Bank  Adminis- taror  RDN  Konvensional  sesuai  dengan UUPM  Nomor  8  Tahun  1995,  dan  sesuai dengan  prinsip  syariah  menurut  “Fatwa DSN-MUI No 124 Tahun 2018.
Bank  Administrator  RDN  Syariah berjumlah  tiga  bank  yaitu  PT.  Bank  BCA Syariah,  PT.  Bank  Syariah  Mandiri,  dan PT.  Bank  BNI  Syariah. 9 Pada  praktiknya Bank  Administrator  RDN  difasilitasi  oleh Perusahaan  Efek,  salah  satu  Perusahaan Efek  tersebut  adalah  PT.  Indo  Premier Sekuritas  yang  dalam  Peraturan  KSEI Nomor  I-D  tentang  Rekening  Dana disebut “partisipan”.
PT.  Indo  Premier  Sekuritas  dalam Lampiran  Atas  Persetujuan  Umum Pem- bukaan Rekening Reguler Syariah memiliki kewajiban dan hak, yaitu sebagai berikut:
1. Kewajiban-kewajiban Perseroan :
a. Membuka  Rekening  Efek  Reguler Syariah  dan  Rekening  Efek  Reguler (dalam hal Nasabah belum memiliki Rekening  Reguler  di  Perseroan)  atas nama Nasabah pada  Perseroan serta membuka  Sub  Rekening  Efek  atas
9 https://www.ksei.co.id,  diakses  tanggal  7  April  2020 pukul 14.00
nama  Nasabah  pada  LPP  segera setelah  Perseroan  dan  Nasabah menandatangani Perjanjian ini;
b. Membuka Rekening Dana pada bank yang  telah  ditentukan/bekerjasama dengan  Perseroan  atas  nama  dan untuk kepentingan Nasabah;
c. Melaksanakan  lingkup  layanan  ke- pada  Nasabah  berdasarkan  Perjan- jian  ini  dengan  sebaik-baiknya  ber- dasarkan  peraturan  perundang-un- dangan  yang  berlaku  di  bidang  Pa- sar  Modal  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah  atas  Rekening  Efek Reguler Syariah Nasabah;
d. Membukukan Efek-Efek Syariah milik  Nasabah  secara  terpisah  dari kekayaan Perseroan;
e. Menyerahkan  laporan  atas  seluruh Rekening-Rekening  Efek  yang  aktif setiap bulan kepada Nasabah.
2. Hak Perseroan:
Memperoleh  kepastian  secara  ber- tanggung  jawab  dari  Nasabah  atas  pela- ksanaan    kewajiban-kewajiban,    penega- san-penegasan  an  janji-janji  Nasabah kepada  Perseroan  berdasarkan  Perjanjian ini.  Investor  memberikan  kuasanya  kepa- da  Perusahaan  Efek  yaitu  PT.  Indo Premier  Sekuritas  dalam  formulir  pem- bukaan  akun poin delapan  yaitu tentang kuasa  perusahaan  efek  dalam  instruksi jual/  beli,  pembukaan  rekening  efek  dan subrekening  efek  pada  LPP,  pembukaan rekening dana pada anak yang telah beke- rjasama  dengan  perusahaan  efek,  meng- urus  pembukaan  rekening  dana,  pe- mindah bukuan pada rekening dana nasa-
bah,  dan memberi data mutasi dan saldo dana kepada LPP.
PT. Indo Premier Sekuritas yang ber- kedudukan  sebagai  perantara  antara Investor    dengan    Bank    Administetor RDN  dan  antara  Investor  dengan  Emi- ten    berhak  mendapatkan ujroh atau fee yang  dicantumkan  dalam  perjanjian  akad pada “ Aggrement Syariah ” sebagai berikut:
1. Nasabah  wajib  membayar  kepada
Perseroan  biaya-biaya  layanan  jasa (ujrah) sehubungan dengan transaksi atas  Efek  Syariah  yang  dilakukan atas  nama  rekening  Nasabah  meli- puti Fee transaksi  beli  dan Fee trans- aksi jual yang jumlah dan cara pem- bayarannya  disepakati  bersama  oleh Para Pihak dalam suatu surat tertulis yang  merupakan  satu  kesatuan  dan tidak  terpisahkan  dengan  Perjanjian ini.
2. Pembayaran  sebagaimana  tersebut dalam  perjanjian  ini  harus  dilak- sanakan  Nasabah  sesuai  dengan waktu  pembayaran  yang  ditentukan dalam  konfirmasi  transaksi/  tagihan Perseroan.
3. Apabila  terdapat  kewajiban  atau tanggung  jawab  Nasabah  kepada Perseroan  yang  belum  diselesaikan sehubungan  dengan  Perjanjian  ini, maka  Perseroan  akan  mengajukan penagihan pembayaran kepada Nasabah  yang  harus  diselesaikan oleh  Nasabah  selambat  lambatnya 1(satu)  hari  kerja  sejak  diterimanya penagihan  tersebut.  Investor  syariah yang  menggunakan  fasilitasSOTS ( Syaria Online Trading System ) di per-
usahaan efek PT. Indopremier Seku- ritas  akan  mendapatkan  dua default , yaitu default  account syariah  dan reguler, default acoount regular digu- nakan  untuk  saham  atau  efek  yang sudah  tidak  syariah  lagi,  dan  Bank RDN  (Rekening  Dana  Nasabah) yang digunakan adalah bank syariah,  tetapi  jika  investor  yang pada  awalnya  menggunakan  fasili- tas    akun    reguler    bukan    SOTS ( Syaria Online  Trading  System )  keti- ka    memindahkan    dananya    dari reguler    ke    SOTS  ( Syaria  Online Trading  System )  mendapat  kendala yaitu arusnya investor meminta per- mintaan  pemindahan  dana  setiap melakukan transaksi dari Bank RDN konvensional ke Bank  RDN Syariah. Pihak perusahaan efek menyarankan nasabahnya  untuk  menggunakan Bank  RDN  konvensional  saja  agar tidak adanya biaya admin.
Kedudukan Hukum  Penyimpanan  RDN (Rekening Dana Nasabah) Konvensional Menurut  Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia
Hukum  bermuamalah  pada  asarnya boleh sebelum ada dalil yang mengharam- kannya  dan  bertransaksi  harus  atas  dasar suka sama suka atau dalam  istilah bahasa arab adalah “ antaradin minkum”. Berinves- tasi  di  Pasar  Modal  Syariah  itu  artinya berkongsi  antara  pemilik  modal  dan pengelola modal atau disebut dengan ber- syirkah .  Bank  Administrator  RDN  (Reke- ning  dana  Nasabah)  Syariah  mengguna- kan akad Syirkah dengan Perusahaan Efek.
Hadis  riwayat  dari  Ibn  Abbas  r.a, Rasulullah  SAW  bersabda:  “Kalian  dila- rang  melakukan syirkah dengan  Yahudi, Nasrani,  dan  Majusi.  Kemudian  aku  (Ibn Abbas)  bertanya,  kenapa?  Rasulullah menjawab sebab usaha yang mereka laku- kan  menghalalkan  riba  dan  riba  tidak halal (bagi kalian).” 10
Hadis  tersebut  telah  jelas  bahwa tidak  boleh  melakukan  kerjasama/  per- sekutuan dengan jalan riba. Bank Admin- istrator  RDN  (Rekening  Dana  Nasabah) pada  Perusahaan  Efek  Syariah  saling bekerjasama dalam usaha bisnisnya maka seluruh  mekanismenya  harus  sesuai prinsip syariah yaitu dengan akad syirkah, dimana  dalam  ber syirkah Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan riba. Jika  pada  praktiknya  belum  ada  Bank Umum Syariah (Bank Administrator RDN Syariah)  yang  menyediakan  jasa  kusto- dian  maka  diperbolehkan  menggunakan Bank  Administrator  RDN  Konvensional sesuai  dengan  kaidah:  “Apabila  suatu perkara  menjadi  sempit  maka  hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit”
Dari  kaidah  tersebut  juga  dijelaskan ketika  suatu  perkara  meluas  maka  huku- mnya  menyempit.  Ketika  Bank  Adminis- taror  RDN  Syariah  itu  sudah  ada  maka hukumnya  kembali  menyempit,  yaitu tidak  bolehnya  menggunakan  Bank. Administartor RDN Konvensional. Begitu juga  dengan  kaidah  yang  berbunyi sebagai  berikut:  “Apabila  berkumpulnya
10 Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. Fikih Muamalah Maliyah  (Akad  Syirkah  dan Mudharabah). Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
halal  dan  haram  maka  yang  didahulukan adalah yang haram”. Kaidah tersebut juga menjelaskan  larangan  terhadap  bersatu- nya yang halal dengan yang haram, dima- na  sama  halnya  dengan  membeli  instru- men syariah  di pasar saham tetapi meng- gunakan Bank Administrator RDN konvensional.
Kegiatan    di    Pasar    Modal    Syariah harus  sesuai  dengan  prinsip  syariah se- bagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 POJK  No  15  Tahun  2015, 11 yaitu  sebagai berikut:  Kegiatan  dan  jenis  usaha  yang bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah  di Pasar Modal mencakup antara lain:
a. perjudian  dan  permainan  yang tergolong judi;
b. jasa keuangan ribawi;
c. jual  beli  risiko  yang  mengandung unsur  ketidakpastian  (gharar)  dan/ atau judi (maisir); dan
d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan,  dan/atau  me- nyediakan antara lain:
1. barang  atau  jasa  haram  zatnya (haram lidzatihi);
2. barang  atau  jasa  haram  bukan karena zatnya (haram li- ghairihi)  yang  ditetapkan  oleh Dewan  Syariah  Nasional  - Majelis Ulama Indonesia;
dan/atau
3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Pasal  tersebut  melarang  kegiatan  di pasar  modal  syariah  berupa  meng-
11 Pasal  2  ayat  1  POJK  No  15  Tahun  2015  tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
gunakan  jasa  keuangan  ribawi.  Perusa- haan Efek yang telah menggunakan SOTS ( Sharia Online Trading  System )  tetapi  ma- sih  menggunakan  jasa kustodian  ribawi yaitu    Bank  Administaror  RDN  Konven- sional,  hal  tersebut  dilarang  pada  pasal tersebut.

## SIMPULAN
Ketentuan  hukum  pasar  modal syariah  tercantum  pada  regulasi-regulasi yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  tertentu, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia  dan  DSN  MUI  (Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia).  Pada POJK No 15 tahun 2015 Pasal 1 ayat 3 dan 4  dijelaskan  bahwa  efek  yang  syariah sesuai  dengan  Undang-undang  Pasar Modal  dan  seluruh  pelaksanaan  dalam transaksi investasi syariah di pasar modal tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip syariah,  seperti  akad,  cara  pengelolaan, kegiatan  usaha,  serta  aset  yang  terkait dengan  efek  dimaksud  dan  penerbitnya. Berdasarkan fatwa DSN MUI No 80 tahun 2011  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah dalam  mekanisme  perdagangan  efek bersifat  ekuitas  di  Pasar  Reguler  Bursa Efek  pada  ketentuan  umum  ayat  3  men- jelaskan  bahwa  efek  ekuitas  yang  sesuai prinsip  syariah  adalah  yang  terdaftar  di Daftar Efek Syariah (DES).
Saham  syariah  yang  terdaftar  di Daftar  Efek  Syariah  (DES)  harus  meme- nuhi  kriteria  yang  digunakan  oleh  OJK, yaitu  kegiatan  atau  produksi  barang/jasa pada  emiten  harus  halal,  rasio  utang berbasis  riba  terhadap  total  aset  perusa- haan  tidak  lebih  dari  45%,  dan  rasio  total
pendapatan  bunga  dibandingkan  dengan total  pendapatan  usaha  (revenue)  tidak lebih  dari  10%.  Pada  praktiknya  kegiatan investasi  pasar modal syariah di PT. Indo Premier  Sekuritas  sudah  menggunakan SOTS (Sharia Online Trading System) dan dalam  mekanismenya  PT.Indo  Premier Sekuritas  sudah  memisahkan  dari  efek non  halal  dengan  menggunakan  Indeks Saham  Syariah  Indonesia  (ISSI),  Jakarta Islamic  Index  (JII),  dan  Jakarta  Islamic Index 70 (JII70), dan sudah menggunakan Bank  RDN  syariah.  Namun  dalam penyimpanan  dana  dalam    kasus  mutasi akun  dari  reguler  ke  syariah  ini  masih menggunakan  Bank  BCA  (Bank  Central Asia).
Sistem  perantara  penjualan  saham syariah  di  PT.  Indo  Premier  Sekuritas terdapat dua kedudukan PT.Indo Premier Sekuritas  sebagai  Perusahaan  Efek  dan Bank Administrator RDN yaitu Bank BCA sebagai  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian  (LPP).  PT.  Indo  Premier Sekuritas bekerja sama dengan Bank BCA sebagai  Bank  Administrator  RDN.  Inves- tor  memberikan  kuasa  kepada  PT.  Indo Premier  Sekuritas  atas  pembukaan  reke- ning efek (akun nasabah) dan pembukaan rekening  dana  pada  Bank  BCA  sebagai Bank  Administrator  RDN.  Dimana  fungsi dari  Perusahaan  Efek  PT.  Indo  Premier sekuritas  adalah  perantara  dari  investor kepada emiten dan perantara dari investor ke  Bank  Administrator  RDN,  dan  fungsi Bank  Administrator  RDN  diantaranya menyimpan  dana  milik  nasabah,  penye- lesaian  transaksi  efek,  menerima  dividen, serta  mewakili  pemegang  rekening  yang
menjadi  nasabahnya.  Menurut  Fatwa DSN-MUI No 124 Tahun 2018 bahwa LPP harus  melayani  layanan  jasa  sesuai dengan  prinsip  syariah  dan  pada  Pasal  2 ayat  1  POJK  No  15  Tahun  2015  tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal disebutkan bahwa tidak boleh menggunakan jasa keuangan ribawi.
Kedudukan  hukum  penyimpanan RDN  (Rekening  Dana  Nasabah)  Konven- sional  menurut  Hukum  Ekonomi  Syariah di  Indonesia  adalah  tidak  boleh  karena tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang didasarkan  atas  regulasi  di  Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DSN- MUI, sumber-sumber hukum islam diantaranya  Al-quran,  hadis,  dan  kaidah kaidah  muamalah.  Jika  pada  praktiknya belum  ada  Bank  Umum  Syariah  (Bank Administrator RDN Syariah) yang menye- diakan  jasa  kustodian  maka  diperboleh- kan  menggunakan  Bank  Administrator RDN Konvensional sesuai dengan kaidah: “Apabila  suatu  perkara  menjadi  sempit maka  hukumnya  meluas  dan  apabila suatu  perkara  menjadi  meluas  maka hukumnya  menyempit”.  Ketika  Bank Administaror RDN Syariah itu sudah ada maka  hukumnya  kembali  menyempit, yaitu  tidak  bolehnya  menggunakan  Bank Administartor RDN Konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
http://www.idx.co.id,  diakses  tanggal  2
April 2020 pukul 19.30 https://www.ksei.co.id, diakses tanggal 7 April 2020 pukul 14.00
Imaniyati,  Neni  Sri.  (2002). Hukum
Ekonomi dan Ekonomi Islam , Bogor:
Mandar Maju.
Irwan  Abdalloh.  (2018). Pasar  Modal Syariah. Jakarta: PT Gramedia.
Janwari,  Yadi.  (2015). Fikih  Lembaga
Keuangan Syariah. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Ketentuan Umum ayat 3 Fatwa DSN MUI No  80  Tahun  2011  tentang Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam mekanisme  perdagangan  efek bersifat  ekuitas  di  Pasar  Reguler Bursa Efek
Ketentuan Umum ayat 5 Fatwa DSN MUI No  124  Tahun  2018  tentang
Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa
Penyimpanan  dan  Penyelesaian
Transaksi  Efek  Serta  Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
Mubarok,  Jaih  dan  Hasanudin.  (2017).
Fikih  Muamalah  Maliyah  (Akad Syirkah
dan
Mudharabah).
Bandung: Simbiosa Rekatama
Media.
Pasal  1  ayat  3  dan  4  POJK  Nomor  15
Tahun  2015  tentang  Penerapan
Prinsip Syariah di Pasar Modal
Pasal  2  ayat  1  POJK  No  15  Tahun  2015
tentang Penerapan Prinsip
Syariah di Pasar Modal
Surat  Edaran  OJK  Nomor  6  Tahun  2019 tentang  Pedoman  Pembukaan Rekening  Efek  Nasabah  Dan Rekening  Dana  Nasabah  Secara
Elektronik  Melalui  Perusahaan Efek  Yang  Melakukan  Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek