## PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS BAGI HAKIM DALAM MENGADILI SENGKETA KONTRAK
Oleh
Teguh Harissa Pengadilan Negeri Madiun rizalkapuk@yahoo.com

## Abstract
In fact the appropriateness of the contract substance is the dismissibility of the parties  '  wishes  in a  contractual  relationship,  which  is  based  on  agreement, proficiency, ability and compliance with  statutory  regulations.  However,  the  appropriation  and  exegesis  of  the  existence  of  a  new problem, there is a double understanding, ambiguity to lead to the misinterpretation of the wishes of  the  contractual  parties,  which  can  cause  The  Parties  '  rights  and  obligations.  For  this  it  is important to do a search of the red thread of a contract, which is expected to find the identity of a contract when disputed by the parties. In this case the principle of  proportionality can  be  used as a parameter  for  judges  in  each  level  of  justice  in  finding  a  win  solution  in  the  matter  of  the commercial  contract  he  handled.  This  is  because  the  proportionality  measure  of  the  exchange  of rights  and  contractual  obligations  is  always  based  on  equitability,  freedom,  distribution- proportionate  that is not independent of the principle of accuracy, feasibility and Fit. All of which can be used as a red thread of the true meaning of a contractual relationship, which in fact does not have to be centered on the proportion of the distribution of rights and obligations mathematically, but more than that through The basic search of proportionality by the magistrate of the judge, then any  contractual  matters  handled  will  be  resolved  worthily  and  appropriately  (fair  and reasonableness) in order to achieve a win-win solution among the parties in dispute.
Keywords: Contract, Proportionality Principle and Dispute Settlement

## Abstrak
Pada  hakikatnya  pemaknaan  substansi  kontrak  adalah  pengejewantahan  keinginan  para  pihak dalam suatu hubungan kontraktual, yang berdasarkan pada kesepakatan, kecakapan, kebolehan dan kesesuaian  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Akan tetapi  pemaknaan  dan  pengejewantahan tersebut  ada  kalanyan  menimbulkan  persoalan  yang  baru,  adanya  pemahaman  ganda,  ambiguitas hingga  berujung pada kesalahan penafsiran keinginan para pihak kontraktual tersebut,  yang mana hal  ini  dapat  menimbulkan  tidak  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Untuk  itu  penting dilakukan suatu penelusuran benang merah dari suatu kontrak, yang diharapkan dapat menemukan jati  diri  suatu  kontrak  apabila  dipersengketakan  oleh  para  pihak.  Dalam  hal  ini  asas proporsionalitas  dapat  dijadikan parameter  bagi hakim  di  dalam  setiap  tingkat  peradilan  dalam mencari  win  win  solution  dalam  perkara  kontrak  komersial  yang  ditanganinya.  Hal  ini dikarenakan  ukuran  proporsionalitas  terhadap  pertukaran  hak  dan  kewajiban  kontraktual  selalu didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (equitability), kebebasan, distribusi- proporsional yang tidak terlepas  dari  asas  kecermatan,  kelayakan  dan  kepatutan.  Yang mana kesemua itu dapat dijadikan sebagai  benang  merah  penelurusan  makna  sesungguhnya  dari  hubungan  kontraktual,  yang  pada hakikatnya  tidak  menitik  beratkan  pada  proporsi  pembagian  hak  dan  kewajiban  secara  matematis belaka,  namun lebih  dari itu  melalui  penelusuran asas  proporsionalitas  oleh majelsi hakim,  maka setiap  perkara  kontraktual  yang  ditangani  akan  terselesaikan  secara  layak  dan  patut  ( fair  and reasonableness ) demi mencapai win-win solution diantara para pihak yang bersengketa.
Kata Kunci: kontrak, asas proporsionalitas dan penyelesaian sengketa.
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## PENDAHULUAN
Fondasi  atau  landasan  utama  dari  suatu  hubungan  kontraktual  adalah keadilan,  yang  mana  pada  akhirnya  keadilan  tersebut  akan  membawa  pada  suatu kondisi  yang  merepresentasikan  keadilan  dan  equity  dalam  suatu  hubungan kontraktual.   Dalam   perkembangannya    Mahkamah   Agung   menolak   setiap intervensi  hakim  terhadap  kontrak  yang  telah  disepakati  para  pihak.  Hal  ini didasarkan  pada  asas  kebebasan  berkontrak  dan  asas  pacta  sunt  servanda  yang mengikat  kedua  belah  pihak.  Pandangan  Mahkamah  Agung  ini  terekam  dalam yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  Ida  Ayu  Suryani  melawan  I Nyoman  Sudirja,  hal  ini  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Putusan  Mahkamah Agung R.I.  No. 289  K/Sip/1972,  tanggal 22  Juli 1972.  Hal  ini disebabkan karena pada  dasarnya  sengketa  kontrak  terjadi  karena  para  pihak  tidak  lagi  dapat menemukan  solusi  bersama  untuk  menyelesaikan  perbedaan  yang  muncul  pada tahap  pelaksanaan  kontrak.  Meskipun  kontrak  berlaku  mengikat  laksana  undang- undang, ketika terjadi sengketa, pelaksanaan kontrak menjadi tidak jelas. Masing- masing  pihak  tidak  lagi  secara  sukarela  melaksanakan  prestasi  yang  telah diperjanjikan.
Berdasarkan  putusan  Putusan  Mahkamah  Agung  R.I.  No.  289  K/Sip/1972 tersebut terlihat Mahkamah Agung konsisten dengan yurisprudensi yang ada, yaitu hanya  mendasarkan  kontrak  pada  asas  kebebasan  berkontrak  dan  asas  pacta  sunt servanda semata. Mahkamah Agung tidak berusaha mengintervensi apa yang telah disepakati   oleh   para   pihak,   meskipun   realitasnya   bertentangan   dengan   asas kepatutan  dan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. 1 Hal  ini  juga tercermin dalam perkara antara Zainal Abidin melawan A.M. Mohamad Zainuddin dkk,   yang   telah   diputus   dalam   Putusan   Mahkamah   Agung   R.I.   No.   1253 K/Sip/1973, tanggal 14 Oktober 1976. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung sependapat  dengan  pertimbangan  hukum  Pengadilan  Negeri  Lhokseumawe  dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menganggap klausul bunga 20% sebulan yang disepakati  dalam  kontrak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  keadilan  dan perikemanusiaan. 2 Mahkamah Agung terlihat mulai melakukan intervensi terhadap kontrak  yang  dianggapnya  tidak  adil  dan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang hidup di masyarakat.
1 Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 289 K/Sip/1972.
2 Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1253 K/Sip/1973
Berdasarkan   Putusan   Mahkamah   Agung   R.I.   No.   1253   K/Sip/1973 Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  asas  kebebasan  berkontrak  tidak  bersifat mutlak,  yang  berarti  dalam  keadaan  tertentu,  hakim  berwenang  melakukan penafsiran  hukum,  oleh  sebab  itu  sekalipun  pada  dasarnya  hakim  diberikan kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  mengadili  dan  memutus  setiap  sengketa yang  dihadapkan  kepadanya,  termasuk  sengketa  kontrak.  Namun  demikian, meskipun  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  dan  memutus  sengketa kontrak, tentunya kewenangan tersebut bukan tanpa batas. Karena apabila kontrak dapat  ditafsirkan  secara  bebas  dan tanpa  batas,  maka  kontrak tidak  lagi  memiliki kepastian  hukum.  Hukum  kontrak  sendiri  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  yang menegaskan kekuatan mengikat kontrak. 3 Hernoko dalam bukunya  yang mengutip Ian  Mecleod,  telah  memberikan  contoh  penerapan  prinsip  proporsionalitas  ini dalam  kasus  Atlanta  (1979),  dimana  hukum  mengsyaratkan  salah  satu  pihak memberikan  jaminan  untuk  memastikan  pelaksanaan  kontrak.Ketika  kontrak  itu ternyata  tidak  dapat  terlaksana,  aturan  hukum  wajib  denda,  tanpa  menghiraukan kegagalan  itu  bersifat  major  atau  minor.  Pengadilan  memutuskan  bahwa  tidak adanya  hubungan  antara  kegagalan  prestasi  pada  satu  sisi  dengan  jumlah  denda pada  sisi  lain  yang  dianggap  melanggar  prinsip  proporsional.  Ratio  decidendi putusan ini adalah pembebanan kewajiban (pembayaran denda) harus proporsional dengan kesalahannya. 4
Pengaturan  kontrak  dalam  praktik  bisnis  adalah  untuk  menjamin  pertukaran kepentingan yang berupa hak dan kewajiban berlangsung secara proporsional bagi para  pihak  yang  membuat  kontrak,  sehingga  dengan  demikian  terjalin  hubungan kontraktual  yang  adil  dan  saling  menguntungkan.  Bukan  sebaliknya,  merugikan salah  satu  pihak  atau  bahkan  pada  akhirnya  justru  merugikan  para  pihak  yang berkontrak.  Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  problematika  diatas  tentunya merupakan  tantangan  bagi  para  hakim  yang  mengadili  sengketa  kontrak,  untuk memberikan  jalan  keluar  terbaik  demi  terwujudnya  kontrak  yang  saling menguntungkan bagi para pihak. Di satu sisi memberikan kepastian hukum dan di sisi  lain  memberikan  keadilan.  Meskipun  sangat  disadari  untuk  memadukan kepastian  hukum  dan  keadilan  menjadi  perbuatan  yang  mustahil,  namun  melalui instrument  kontrak  yang  mampu  mengakomodasi  perbedaan  kepentingan  secara
proporsional,  maka  dilema  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan tersebut akan dapat dieliminasi.
3 Arthur  S.  Hartkamp,  Marianne  M.M.  Tillema  and  Annemarie  E.B.  ter  Heide ,  Contract Law in the Netherlands , Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2011, h. 34 4 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsinalitas  Dalam  Kontrak Komersial , Cetakan Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014,h. 30.
Oleh  karena  itu  amatlah  penting  bagi  seorang  hakim  yang  memutuskan sengketa kontrak komersial untuk  memiliki pengetahuan terhadap asas utama dari pembentukan kontrak dalam mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Pentingnya asas proporsionalitas tersebut sejakan  dengan  cita  hukum  dari  pembentukan  kontrak  itu  sendiri  yang  dilandasi oleh  adanya  keadilan  dan  equity,  yang  mana  menurut  Aristoteles  equity didefinisikan  sebagai  “koreksi  terhadap  hukum  apabila  hukum  itu  kurang  tepat karena bersifat umum. Pandangan Aristoteles ini selanjutnya diadopsi oleh Thomas Aquinas  dan  dikembangkan  lebih  jauh  pada  abad  pertengahan.  Thomas  Aquinas menyatakan  bahwa  secara  ideal,  hukum  terpancar  dari  kekuasaan  untuk memerintah  guna  kebaikan  bersama,  dalam  hal  ini  dapat  dipahami  disamping adanya fondasi utama asas proporsionalitas dalam suatu hubungan kontraktual juga hendaknya  dibarengi  dengan  adanya  asas  freedom  of  contract  dan  pacta  sunt servanda.  Selanjutnya  berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  masalah  tersebut maka dapat dihasilkan dua rumusan masalah yang antara lain adalah:
1.   Pemahaman  asas  proporsionalitas  dalam  penyelesaian  sengketa  kontrak oleh hakim.
2.   Penerapan asas proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa kontrak oleh hakim.

## PEMAHAMAN    PEMAKNAAN    ASAS    PROPORSIONALITAS    BAGI HAKIM DALAM MENGADILI SENGKETA KONTRAK DI INDONESIA
Pada  hakikatnya  kewenangan  hakim  mengadili  sengketa  kontrak  adalah selaras  dengan  tujuan  hukum  kontrak,  yaitu  untuk  mengayomi  pihak-pihak  yang bersengketa,  dengan  memberikan  perlindungan  terhadap  kepentingan  para  pihak secara  adil  (fairness),  dan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  kontrak  yang disengketakan.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  telah  dikemukakan  oleh  Gilbert Guillaume  yang  berpendapat  bahwa  the  primary  function  of  the  judge  is  to adjudicate  disputes. 5 Dalam  hal  ini  dapat  dipahami  pula  bahwa  Hakim  berfungsi untuk  mengadili  dan  memutus  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  tidak  benar, sehingga dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan untuk  menentukan hukum bagi  sesuatu  persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapkan  kepadanya,  untuk kemudian dilekatkan akibat hukumnya.
5 Gilbert  Guillaume, The  Use  of  Precedent  by  International  Judges  and  Arbitrators , Journal of International Dispute Settlement, Vol 2, No. 1, Oxford University Press, 2011, h. 6
Oleh  karena  itu  dalam  menjalankan  tugas  judisialnya,  hakim  tidak  boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya
kepada  kebenaran  dan  keadilan,  hal  ini  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Posner  yang menyatakan bahwa “ for the judge, the duty to decide the case and to do so, moreover, with reasonable dispatch is primary ”. 6
Proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  melalui  pengadilan  atau yang  sering  disebut  dengan  istilah  “litigasi”,  yaitu  suatu  penyelesaian  sengketa yang  dilaksanakan  dengan  proses  beracara  di  pengadilan  di  mana  kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling  berhadapan  satu  sama  lain  untuk  mempertahankan  hak-haknya  di  muka pengadilan.  Hasil  akhir dari  suatu  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  idealnya adalah  putusan  yang  menyatakan win-win  solution .  Adapun  yang  menjadi  dasar kewenangan hakim dalam mengadili sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan Umum. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa  “Pengadilan  dilarang  menolak untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan  mengadilinya”. Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa “Hakim bertugas dan  berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara”. Bahkan secara filosofis,  teoritik  maupun  dogmatik,  hakim  dapat secara  aktif  dalam  menegakkan hukum  dan  keadilan  melalui  proses  peradilan  perdata.  Sengketa  kontrak  adalah merupakan sengketa perdata oleh sebab itu hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak. 7
6 Richard  A.  Posner, The  Role  of  The  Judge  in  The  Twenty-First  Century ,  Boston University Law Review, Vol. 86, 2006, h. 1053
7 Sunarto, Prinsip  Hakim  Bersifat  Aktif  Dalam  Perkara  Perdata ,  Disertasi,  Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 353.
Dalam memeriksa dan mengadili sengekta kontrak hakim sangat diharapkan menguasai  asas  proporsionalitas,  adapun  penerapan  asas  proporsionalitas  ini menurut  Harahap  amatlah  relevan  mengingat  dalam  ilmu  hukum  tidak  pernah ditemukan dan diperoleh serta  menghasilkan pembuktian logis sebagaimana  pasti dan logisnya pembuktian pada ilmu eksakta. Oleh sebeb itu dalam hal pembuktian penerapan  asas  proporsionalitas  akan  membantu  hakim  memberikan  justifikasi mengenai putusan terhadap sengketa kontrak komersial tersebut, yang mana dalam hal  ini  asas  proporsionalitas  diberikan  penekanan  pada  pembagian  beban pembuktian secara adil bagi  para pihak. 8 Selanjutnya  Atijah  juga  mengemukakan landasan pemikiran tentang    asas proporsionalitas dalam  kaitannya  dengan  peran kontrak  seabgai  landasan  pertukaran  yang  adil  di  dalam  dunia  bisnis,  yang  mana pertemuan  para  pihak  dalam  mekanisme  pasar  harus  sesuai  dengan  apa  yang  di inginkan  (proportion  what  they  want),  adalah  bentuk  pertukaran  yang  adil  (fair exchange). 9
Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai- nilai  kesetaraan,  kebebasan,  distribusi-proporsinal,  tentunya  tidak  dapat  terlepas dari  asas  prinsip  kecermatan,  kelayakan,  kepatutan.  Untuk  menemukan  asas proporsionalitas  dalam  kontrak  dengan  menggunakan  kriteria  atau  ukuran  nilai- nilai  tersebut,  hendaknya  tidak  diartikan  akan  memperoleh  hasil  temuan  serupa angka  matematis.  Asas  proporsionalitas  tidak  mempermasalahkan  keseimbangan atau kesamaan hasil secara matematis, namun lebih menekanka proporsi pembagian hak  dan  kewajiban  diantara  para  pihak  yang  berlangsung  secara  layak  dan  patut. Keterpaduan asas-asas hukum kontrak, termasuk di dalamnya asas proporsionalitas dan  keseimbangan  merupakan  pisau  analisis  untuk  membedah  eksistensi  kontrak yang dibuat oleh para pihak.Tentunya sekarang bukan waktunya lagi untuk berkutat pada  dilema  ketidakseimbangan  atau  ketidakadilan  dalam  berkontrak,  tetapi seyogianya  lebih  difokuskan  pada  bagaimana  perbedaan  kepentingan  para  pihak dapat  diatur  sedemikian  rupa  secara  proporsional,  disinilah  peranan  vital  bagi hakim dalam suatu sengketa kontrak, yang mana apabila suatu kontrak berujung
8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2006 ,h.507.
9 P.S. Atijah, An Introduction to the Law of Contract , Oxford University Press, h.5.
pada sengketa para  pihak kontraktual, pemenuhan hak dan kewajiban kontraktual masing-masing  pihak,  amat  bergantung  pada  penilaian  majelis  hakim  yang memeriksa perkara.
Asas  proporsionalitas  dalam  kontrak  dapat  diartikan  sebagai  asas  yang mendasari  pertukaran hak dan  kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi  atau bagian masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Proporsionalitas pembagian hak dan kewajiban ini di wujudkan dalam proses hubungann kontraktual yang  dapat  dimulai  pada  fase  prakontraktual,  pembentukan  kontrak  maupun pelaksanaan  kontrak.  Perlu  digaris  bawahi  pula  bahwa  pada  dasarnya  asas proporsionalitas ini tidak mempersoalkan keseimbangan atau kesamaan antara hasil dari masing-masing pihak, namun  lebih ditekankan pada proporsi pembagian hak dan  kewajiban  di  antara  para  pihak. 10 Menurut  Hernoko,  upaya  untuk  mencari makna  asas  proposrionalitas  merupakan  proses  yang  tidak  mudah,  bahkan  ada kalanya  terjadi  peristiwa  tumpeng  tindih  dengan  pemahaman  terhadap  asas keseimbangan. Hal ini adalah sesuatu yang wajar mengingat antara proporsionalitas sendiri dengan keseimbangan merupakan dua asas yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam  hukum  kontrak, namun demikian tetap ada  benang  merah  yang dapat  ditarik  dari  dua  asas tersebut, karena  pada dasarnya  antara  proporsionalitas dan keseimbangan memang berbeda namun tampak serupa.
Hakim  yang  mengadili  sengketa  kontrak  perlu  memahami  benang  merah antara  proporsionalitas  dan  keseimbangan  tersebut,  yang  mana  dalam  hal  ini pemikiran  dan  pemahaman  terhadap  asas  proporsionalitas  perlu  dikemukakan disamping asas keseimbangan dalam kontrak. Hal ini bertujuan untuk membedakan keduanya,  yang mana upaya  ini  dapat  diawali dari makna  leksikal  dari dua  istilah tersebut.  Sedangkan  yang  kedua  penelurusan  makna  dapat  dilakukan  dari  makna substansi yang terkandung antara proporsionalitas dan keseimbangan, terhadap hal ini Hernoko telah mengemukakan bahwa: 11
1.   Makna    leksikal    ada    beberapa    konsep    yang    menyamakan    antara proporsionalitas dan keeimbangan, dan sebaliknya ada pula yang
10 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit .,h.31-32.
11 Ibid., h.78-79.
membedakan antara proporsionalitas dan keseimbangan, sekalipun belum tegas perbedaannya.
2.   Keseimbangan sering pula  diartikan  sebagai  kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran atau posisi. Perlu dilakukan penegasan di sini bahwa dalam perspektif  kontrak  asas  keseimbangan  yang  ada  adalah  penekanan  pada posisi   tawar   menawar   para   pihak   (bargaining   position)   yang   harus seimbang. Oleh  sebab  itu  ketiadaan keseimbangan posisi tawar menawar para  pihak  akan  mengakibatkan  kontrak  menjadi  tidak  seimbang  dan membuka peluang intervensi  penguasa (yang dalam hal ini  adalah  hakim yang  mengadili  sengketa  kontrak),  untuk  menyeimbangkan  posisi  para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.
3.  Asas  proporsionalitas  seringkali  dipahami  dalam  konteks  hukum pembuktian,  meskipun  pada  dasarnya  kedudukan  asas  proporsionalitas tidak  saja  berada  dalam  ranah  pembuktian  saja,  namun  dalam  suatu hubungan  kontraktual  asas  proporsionalitas  harus  dimaknai  sebagai pembagian  hak  dan  kewajiban  menurut  proporsi  yang  meliputi  segenap aspek  kontraktual  secara  keseluruhan,  atau  dengan  kata  lain  asas proporsionalitas  harus  dipahami  sebagai  fondasi  pembentukan  kontrak yang baik, sehingga dengan pengabaian asas proporsionalitas, maka suatu kontrak  berpotensi  menjadi  sengketa,  yang  mana  dalam  hal  ini  ketika hakim  mengadili  suatu  sengketa  kontrak  maka  pencarian  elemen proporsionalitas  dalam  suatu  pembuktian  haruslah  berdasarkan  pada pencarian  fondasi  pembentukan  kontrak  tersebut  yang  idealnya mengandung elemen-elemen proporsionalitas.
Selain  metode  pemahaman  leksikal  dan  substansi  dari  proporsionalitas tersebut, hakim yang mengadili sengketa kontrak juga dapat menggunakan metode interpretasi,  ini  adalah suatu metode  untuk  mencari atau menemukan  makna  yang hakiki, dari  suatu ketentuan, peraturan, pernyataan dan  lain-lain, dengan kata  lain suatu interpretasi yang jelas akan berfungsi sebagai rekonstruksi cita  hukum  yang tersembunyi.  Dalam  hal  intepretasi  kontrak  dapat  dipahami  sebagai  suatu  proses dimana  seseorang  (yang  dalam  hal  ini  adalah  hakim  yang  mengadili  sengketa kontrak), memberikan makna terhadap suatu symbol dari ekspresi yang digunakan oleh  orang  lain  yang  dituangkan  dalam  suatu  perbuatan  oral,  tulisan  maupun
perbuatan,  yang  menjadi  media  dituangkannya  suatu  kontrak.  Oleh  sebab  itu pemahaman  komprehnsif  terhadap  substansi  kontrak  amat  tergantung  pada kemampuan dan penguasaan metode-metode  interpretasi  yang harus dimiliki oleh hakim   yang  mengadili  sengketa  kontrak.  Yang  mana  hakim   yang  mengadili sengketa  kontrak  setidak-tidaknya  harus  memahami  beberapa  metode  interpretasi seperti  gramatikal,  teleologis,  sosiologis,  autentik,  sistematis,  historis,  restriktif, ekstensif, analog dan a-contrario. 12 Interpretasi kontrak adalah metode pemungkas yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  memahami  proporsionalitas  dalam  suatu kontrak,  yang  mana  tentu  saja  penggunaan  metode  interpretasi  ini  adalah  upaya setelah  menggunakan  metode penilaian leksikal  dan substansi. Interpretasi  jangan sampai  dijadikan  metode  pertama  yang  di  gunakan,  hal  in  dikarenakan  apabila interpretasi dilakukan tanpa adanya penelusuran leksikal dan substansi  maka akan berujung  pada  kesalahan  interpretasi  yang  dapat  berakibat  fatal  pada  suatu  fase kesesatan  berpikir,  yang mana  secara  otomatis akan  menimbulkan persoalan baru yang dapat berujung pada integritas hakim dalam mengadili perkara.
Pada  akhirnya  dapat  dipahami  bahwa  inti  dari  asas  proporsionalitas  adalah suatu  perwujudan  doktrin  “keadilan  berkontrak”  yang  mengoreksi  dominasi  asas kebebasan  berkontrak  yang  dalam  beberapa  hal  justru menimbulkan ketidakadilan.Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan.Pertama, pendekatan prosedural, pendekatan  ini menitikberatkan pada persoalan  kebebasan  kehendak  dalam  suatu  kontrak.  Pendekatan  kedua,  yaitu pendekatan  substansif  yang  menekan kandungan  atau  substansi serta pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan substansif perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda  .  Atas  pemaparan  hal  diatas,  dapat  dimaknai  mengenai  asas proporsionalitas  yang  bermakna  sebagai  asas  yang  melandasi  atau  mendasari pertukaran  hak  dan  kewajiban  para  pihak  sesuai  proporsi  atau  bagiannya  dalam seluruh  proses  kontraktual  yang  tidak  mempersoalkan  masalah  keseimbangan (kesamaan)  hasil  secara  matematis,namun  lebih  menekankan  pada  proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (fair and reasonable).
Adapun mengenai ruang lingkup dan daya kerja asas proporsionalitas tampak lebih dominan pada kontrak, dengan asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak telah menjadikan posisi para pihak dalam suatu hubungan kontraktual berada pada fase
12 Ibid. ,h. 223-235.
kesetaraan,  sehingga  tujuan  para  kontrakan  yang  berorientasi  pada  keuntungan bisnis  akan  terwujud  apabila  terdapat  pertukaran  hak  dan  kewajiban  yang proporsional.  Yang  mana  perlu  ditegaskan  kembali  bahwa  asas  proporsionalitas tidak  dilihat  dari  konteks  keseimbangan-matematis  (equilibrium),  tetapi  pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara adil dan  pemahaman  inilah  yang seharusnya dimiliki  oleh para  hakim  yang  mengadili setiap sengketa kontrak.

## KESIMPULAN
Penelusuran  makna  sesungguhnya  dari  suatu  kontrak  melalui  asas proporsionalitas,  merupakan  jawaban  dari  pertanyaan  mengenai  asas  utama  yang harus  dijadikan  pedoman  bagi  hakim  dalam  menyelesaian  sengketa  kontrak, disamping  asas-asas  kontraktual  lainnya.  Hal  ini  tidaklah  gampang,  karena pemahaman  terhadap  asas  proporsionalitas  tidak  sekedar  hanya  membaca memahami  dan  menafsirkan  saja,  lebih  dari  itu  pemahaman  terhadap  kriteria proporsionalitas tersebut  juga harus diperoleh  melalui suatu  pengalaman, aktifitas dan  transfer  knowledge  dari  para  punggawa  hukum  kontrak.  Karena proporsionalitas  tadi  bukan  berwujud  suatu  proporsi  matematis  yang  mana  satu tambah satu selalu menghasilkan dua, namun mempunyai substansi pemenuhan hak dan kewajiban yang dapat dikatakan tidak abstrak, namun nyata, tidak bersifat pasti namun memberikan kepastian. Dalam hal ini setiap sengekta kontrak yang dibawa ke ranah pengadilan pasti diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan,  oleh sebab itulah hakim dalam memutus suatu sengketa  kontrak komersial  harus  benar-benar  memahami  asas  proporsionalitas  ini  sebelum memahami asas-asas kontraktual lainnya.
Memang di dalam  faktanya tidak banyak hakim  yang memahami  penerapan asas  proporsionalitas  ini,  hal  ini  dikarenakan  bukan  ketidak  mampuan  akademis ataupun  ketidak  mampuan  untuk  memahami,  namun  lebih  dari  itu  disebabkan karena suatu paradigma pemahaman asas proporsionalitas yang disamakan dengan asas-asas  kontraktual  yang  lain,  mengaplikasikan  asas  proporsionalitas  hanya melalui  langkah-langkah  membaca  memahami  dan  menafsirkan  saja.  Sehingga
putusan terhadap sengketa kontrak komersial  berpotensi akan menimbulkan  multi tafsir maupun ambiguitas keinginan para pihak dalam suatu hubungan kontaktual, yang  pasti  hal  ini  akan  membawa  suatu  kondisi  jauh  dari  apa  yang  dinamakan dengan  win-win  solution.  Oleh  sebab  itu  kemampuan  untuk  memahami  dan mengaplikasikan asas proporsionalitas merupakan hal mutlak yang harus dikuasai oleh hakim yang menangani sengketa kontrak komersial, karena tanpa adanya dua hal  tersebut  (kemampuan  untuk  memahami  dan  mengaplikasikan  asas proporsionalitas),   dapat dipastikan  tidak  akan  pernah tercipta  suatu  penyelesaian sengketa kontrak komersial  yang  akan  meciptakan efisiensi dan  iklim  usaha  yang kondusif,
sekaligus bernuansa win-win solution .

## Bibliografi
Agus  Yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsinalitas  Dalam  Kontrak Komersial, Cetakan Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Arthur  S.  Hartkamp,  Marianne  M.M.  Tillema  and  Annemarie  E.B.  ter  Heide , Contract  Law  in the  Netherlands ,  Kluwer  Law  International,  Alphen  aan den Rijn, 2011.
Gilbert  Guillaume, The  Use  of  Precedent  by  International  Judges  and Arbitrators ,  Journal  of  International  Dispute  Settlement,  Vol  2,  No.  1, Oxford University Press, 2011.
P.S. Atijah, An Introduction to the Law of Contract , Oxford University Press.
Sunarto, Prinsip  Hakim  Bersifat  Aktif  Dalam  Perkara  Perdata ,  Disertasi, Program   Doktor   Ilmu   Hukum   Fakultas   Hukum   Universitas   Airlangga, Surabaya, 2012.
Richard A. Posner, The Role of The Judge in The Twenty-First Century , Boston University Law Review, Vol. 86, 2006.