## PERAN PENILAI AHLI DALAM PENANGANAN KEGAGALAN BANGUNAN DAN KEGAGALAN KONSTRUKSI
(MENURUT UU NO 18 TAHUN 1999 JO PP 29 TAHUN 2000)
Sarwono Hardjomuljadi 1
Dr,Ir,MS (Civ); MSBA (Bus); MH (Law); MDBF (ADR); ACPE (Eng); ACIArb (Arb) Lektor Kepala Aspek Hukum  dan Admionistrasi Proyek Konstruksi Fakultas Teknik Jurusan Sipil, Universitas Mercu Buana Jakarta
Email: info@sarwonohm.com
ABSTRAK  : Pada Undang  Undang  No  18  tahun  1999  jo  Peraturan  Pemerintah  No  29  Tahun  2000 mendefinisikanbagi  dua  kegagalan  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  infrastruktur,    yaitu  kegagalan bangunan dan kegagalan pekerjaan konstruksi.
Dalam  penanganan kedua kegagalan di atas, sesuai amanat perundangan, melibatkan seseorang  dengan kualifikasi penilai ahli. Pada kegagalan bangunan sesuai Undang Undang  No 18 Tahun 1999 pasal 25,  penilai ahli adalah pelaku utama yang memberikan penetapan   atas kegagalan bangunan. Pada kegagalan konstruksi sesuai dengan definisi pada Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 Pasal 31, maka penilai ahli akan berperan membantu bilamana diperlukan seperti dinyatakan pada Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 Pasal 49.
Kata kunci : kegagalan bangunan, kegagalan pekerjaan konstruksi, penilai ahli.
ABSTRACT :  In  On  the  constitution  no  18  years  1999  jo  government  regulation  no  29  years  2000 mendefinisikanbagi two failure in an effort to the fulfillment of a need infrastructure , namely building failure and failure construction work .
In handling the second failure on , according to the legislative mandate , involving someone with an appraiser qualifications expert .On the failure of buildings according to invite invite no 18 1999 article 25 , was an expert assessment  that  gives  the main  building  for  failure .In  accordance  with  the  definition of  construction on  the failure  of  government  regulation  no  29  on  article  31  of  year  2000  ,  then  an  appraiser  experts  will  help  if necessary as stated role in government regulation no 29 2000 article 49 ...
Keywords: Structure Building failure, failure construction work, an appraiser expert.
1 Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum (2009-2014)
Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional membidangi Hukum, Kontrak dan sengketa konstruksi   (2011- 2015)
FIDIC Affiliate Member, FIDIC Adjudicator, FIDIC Accredited Trainer Country Representative, Dispute Resolutuion Board Foundation (DRBF) Sekretaris, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) Lektor Kepala Administrasi Kontrak, Universitas Mercu Buana Jakarta, UJniversitas Parahyangan Bandung,     Universitas Tarumanagara Jakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## LATAR  BELAKANG
Kegiatan pembangunan infrastruktur merupakan suatu rangkaian kegiatan, diawali dari  perencanaan,  pelaksanaan,  beserta pengawasan  yang  mencakup  pekerjaan  sipil, arsitektur,  mekanikal  elektrikal,  dan  tata lingkungan masing–masing beserta kelengkapannya,  untuk  mewujudkan  suatu bangunan  atau  bentuk  fisik. 2 Pelaksanaan pembangunan infrastruktur/ konstruksi, pada  umumnya  dilaksanakan  oleh  penyedia jasa, 3 melalui  suatu  proses  pengadaan barang/  jasa  yang  dilakukan  oleh  pengguna jasa, 4 yang  kemudian  dilanjutkan  dengan penandatanganan  suatu  perjanjian  kontrak kerja  konstruksi, 5 antara  pengguna  jasa  dan penyedia jasa.
Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi, yang lazim dilakukan di Indonesia, pelaksanaan  pengawasan  pekerjaan  yang harus  dilaksanakan  oleh  pengguna  jasa dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  umumnya akan  dibantu  oleh  penyedia  jasa  pengawas konstruksi 6 dengan    suatu  perjanjian  jasa konsultansi pengawas konstruksi.
2 Undang  Undang  Nomor  18  tahun  1999  tentang  Jasa Konstruksi, Pasal 1 Ayat 2 3 Ibid,  Pasal  1  ayat  4,  Penyedia  jasa  adalah  orang perseorangan  atau  badan  yang  kegiatan  usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
4 Ibid,  Pasal  1  ayat  3,  Pengguna  jasa  adalah  orang perseorangan  atau  badan  sebagai  pemberi  tugas  atau pemilik  pekerjaan/proyek  yang  memerlukan  layanan  jasa konstruksi;
5 Ibid,  Pasal  1  ayat  5,    Kontrak  kerja  konstruksi  adalah keseluruhan  dokumen  yang  mengatur  hubungan  hukum antara      pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
6 Ibid, Pasal 1 ayat 11, Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang  mampu  melaksanakan  pekerjaan  pengawasan  sejak awal  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  sampai  selesai  dan diserahterimakan.
Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi Nasional  dalam  fungsinya  sebagai  regulator, berupaya menindaklanjuti dengan melaksanakan  pembekalan  sekaligus  seleksi untuk  pembuatan  daftar  penilai  ahli, sehingga  para  pihak  akan  dengan  mudah menentukan  pilihannya  dalam  hal  terjadi kegagalan  bangunan  ataupun  kegagalan pekerjaan konstruksi.
Kedua  kegagalan  tersebut,  sesuai  dengan definisi  masing-masing  berdasarkan  PP Nomor 29 tahun 2000 adalah:

## PP No 29 Tahun 2000 Pasal 34
Kegagalan  Bangunan  merupakan  keadaan bangunan  yang  tidak  berfungsi,  baik  secara keseluruhan  maupun  sebagian  dari  segi teknis,  manfaat,  keselamatan  dan  kesehatan kerja,  dan  atau  keselamatan  umum  sebagai akibat  kesalahan  Penyedia  Jasa  dan  atau Pengguna  Jasa  setelah  penyerahan  akhir pekerjaan konstruksi.

## PP No 29 Tahun 2000 Pasal 31
Kegagalan  pekerjaan  konstruksi  adalah keadaan  hasil  pekerjaan  konstruksi  yang tidak   sesuai  dengan  spesifikasi  pekerjaan sebagaimana  disepakati  dalam  kontrak  kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
Dari  kedua  definisi  di  atas,  jelaslah  bahwa seorang  penilai  ahli  harus  mempunyai keahlian pada bidang tertentu yang dibuktikan dengan SKA.
Selain  melalui  litigasi,  saat  ini  penyelesaian sengketa  yang  dikenal  di  Indonesia  adalah
arbitrase dan altenatif penyelesaian sengketa yang  terdiri  dari  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  penilaian  ahli  dan penyelesaian di pengadilan, seperti dinyatakan  dalam  Pasal  1  dari  Undang Undang  Nomor  30  tahun  1999  tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. 7 Sedangkan  Undang  Undang
Nomor  18  tahun  1999  tentang  Jasa Konstruksi  secara  spesifik    menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan. 8 .  Dalam  PP  29  tahun  2000 dinyatakan  penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  oleh  arbiter,  mediator,  konsiliator dan  jika  diperlukan  bisa  minta  bantuan penilai ahli.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  kurang  memberikan  penjelasan menyangkut
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa,  karena  dalam  undang  undang tersebut    hanya  dua  pasal  yang  memuat tentang  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, selebihnya  adalah  tentang  arbitrase.  Kondisi ini  mengakibatkan  penggunaan  alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  arbitrase  yang sebenarnya bisa lebih cepat, murah dan tidak mengakibatkan  memburuknya  hubungan antara kedua pihak yang bersengketa, saat ini
7 Undang  undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Pasal  1  Angka  10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
8 Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa Konstruksi, Pasal 36
diragukan efektifitasnya, sehingga para pihak enggan menggunakannya dan kurang berminat,  sehingga  penggunaan  alternatif penyelesaian  sengketa  ini  di  samping  cepat, murah  dan  menjaga  hubungan  baik,  relatif tidak berkembang secara luas.
Undang-Undang  Nomor  18  tahun  1999 memberikan peluang bagi masuknya kegagalan  konstruksi  ke  ranah  pidana,  yang kalau dilihat dari definisi PP 29 tahunn 2000 Pasal 31 adalah suatu pelanggaran hubungan perjanjian kerja yang  termasuk  kategori  perdata,  baru  jika mengakibatkan dan dapat dibuktikan adanya kesengajaan  ataupun  kelalaian  sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan, maka dapat dikenai sanksi pidana.

## MATERI DAN DISKUSI

## Kegagalan Bangunan
Dalam  hal  terjadi  suatu  kegagalan  bangunan sesuai  dengan  definisi  kegagalan  bangunan PP  No  29  Tahun  2000  Pasal  34,  dampak kegagalan  bangunan  dapat  dilihat  secara jelas  dan  nyata  tanpa  diperlukan  adanya interpretasi  kontraktual.  Pelaku  utama penyelesai  permasalahan  sesuai  dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku  adalah “penilai  ahli”  yang  berwenang  menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan  yang  terjadi  dan  menentukan besaran  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan kepada pihak yang dirugikan.
II.1.1   Penilaian Ahli: Black’s Law  Dictionary ,  mendefinisikan  ahli atau expert sebagai  berikut: A  person  who, through education or experience, has
developed  skill  or  knowledge  in  a  particular subject, so that  he  or  she  may  form  an opinion that will assist the fact-finder . 9
Black’s Law  Dictionary juga  mendefinisikan impartial  expert sebagai: An  expert  who  is appointed by the court to present an unbiased opinion.
Dalam  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun 1999  dinyatakan  “penilaian  ahli”  sebagai salah satu dasar  dari  suatu  alternatif penyesaian sengketa, penilaian ahli merupakan suatu produk hasil penilaian oleh seseorang  yang  dapat  dikategorikan  sebagai seorang yang mempunyai keahlian   untuk bidang tertentu.

## Penilai Ahli.
Sesuai  Undang  Undang  Nomor  18  Tahun 1999:

## UU No 18 Tahun 1999 Pasal 25
(1)Pengguna  Jasa  dan  penyedia  jasa  wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. (2)Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung  jawabpenyedia  jasa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung  sejak penyerahan  akhir  pekerjaan  konstruksi  dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3)Kegagalan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  ditetapkan  oleh  pihak  ketiga  selaku penilai ahli.
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29 tahun 2000 Kegagalan Bangunan didefinisikan:
9 Ibid

## PP No 29 Tahun 2000 Pasal 34
Kegagalan  Bangunan  merupakan  keadaan bangunan  yang  tidak  berfungsi,  baik  secara keseluruhan  maupun  sebagian  dari  segi teknis,  manfaat,  keselamatan  dan  kesehatan kerja,  dan  atau  keselamatan  umum  sebagai akibat  kesalahan  Penyedia  Jasa  dan  atau Pengguna  Jasa  setelah  penyerahan  akhir pekerjaan konstruksi.

## PP No 29 Tahun 2000 Pasal 36
 Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang   profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen  dan  mampu  memberikan penilaian  secara  obyektif,  yang  harus dibentuk  dalam  waktu  paling  lambat  1 (satu)  bulan  sejak  diterimanya  laporan mengenai terjadinya
kegagalan
bangunan.
 Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  dipilih,  dan  disepakati  bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.
 Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan  tertentu  apabila  kegagalan bangunan  mengakibatkan  kerugian  dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam
penunjukan,  proses  penilaian  dan  hasil kerja  penilai  ahli  yang  dibentuk  dan disepakati oleh para pihak.

## Penjelasan PP 29 Tahun 2000 Pasal 36
Ayat  (1)Yang  dimaksud  penilai  ahli  adalah penilai  ahli  di  bidang konstruksi.  Penilai  ahli terdiri  dari  orang  perseorangan,  atau kelompok  orang  atau  badan  usaha  yang disepakati para pihak, yang bersifat
independen dan mampumemberikan penilaian secara obyektif dan profesional.

## PP No 29 Tahun 2000 Pasal 37
Penilai  ahli  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  36  ayat  (1)  harus  memiliki  sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.

## PP No 29 Tahun 2000 Pasal 48
 Biaya  penilai  ahli  menjadi  beban  pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
 Selama  penilai  ahli  melakukan  tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.
Pasal  di  atas,  menunjukkan  dengan  jelas bahwa  para  penilai  ahli  harus  mempunyai sertifikat  keahlian,  yang  selama  ini  dikenal sebagai  SKA  untuk  keahlian  bidang  tertentu di  samping  itu  para  penilai  ahli  harus terdaftar pada lembaga, dalam hal ini adalah Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi Nasional.
Upaya  Pemerintah  sebagai  regulator  jelas  di sini, karena untuk dapat bertindak   sebagai penilai  ahli,  seseorang  harus  seseorang  yang telah  mempunyai  SKA  dan  mengikuti  suatu proses  seleksi  untuk  dapat  dimasukkan dalam  daftar  penilai  ahli  dari  Lembaga Pengembangan  Jasa  Konstruksi  Nasional (LPJKN).
Penilai  ahli  dipilih  dan  disepakati  bersama oleh pengguna jasa dan penyedia jasa terkait, dalam  hal  ini  merujuk  pada  daftar  dari Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi Nasional  yang  akan  dipublikasikan  oleh Lembaga,  di  samping  melalui  web  site  milik Lembaga.  Penilai  ahli  yang  dipilih  akan
melakukan suatu penilaian ahli dan menetapkan  penyebab  kegagalan  bangunan secara  teknis  seperti  yang  ditentukan  dalam perundang-undangan.
Tugas penilai ahli sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000:

## PP No 29 Tahun 2000 Pasal 38
1. Penilai ahli, bertugas untuk antara lain :
o menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
o menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
o menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat   dan sifat kesalahan yang dilakukan;
o menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar  oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan;
o menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
2. Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan  hasil  penilaiannya  kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan  kepada  Lembaga  dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29 tahun  2000  didefinisikan  suatu  kegagalan lain di  samping  Kegagalan  Bangunan  yaitu Kegagalan Pekerjaan Konstruksi yang didefinisikan sebagai:

## PP No 29 Tahun 2000 Pasal 31
Kegagalan  pekerjaan  konstruksi  adalah keadaan  hasil  pekerjaan  konstruksi  yang tidak   sesuai  dengan  spesifikasi  pekerjaan sebagaimana  disepakati  dalam  kontrak  kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
PP No 29 Tahun 2000 Pasal 32  Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki
kegagalan pekerjaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  31  yang  disebabkan  kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
 Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  31  yang  disebabkan  kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
 Pengawas konstruksi bebas dari
kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki
kegagalan pekerjaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  31  yang  disebabkan  kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi.
 Penyedia  jasa  wajib  mengganti  atau memperbaiki
kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan  penyedia  jasa  atas  biaya sendiri.
Tugas  dan  tanggung  jawab  pelaksana  dan pengawas  dalam  pelaksanaan  pekerjaan kontrak  konstruksi,  cukup  jelas,  yaitu:
pelaksana,  melaksanakan  pekerjaan  sesuai dengan  spesifikasi  yang  merupakan  bagian dari  dokumen  kontrak  sedangkan  pengawas, mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar tidak menyimpang dari spesifikasi yang merupakan  bagian  dari  dokumen  kontrak. Tugas  dan  tanggung  jawab  pelaksana  dan pengawas  pekerjaan  konstruksi  secara mudah  dapat  diukur,  karena  suatu  kontrak konstruksi  secara  jelas  mencantumkan spesifikasi yang merupakan bagian dokumen kontrak  yang  harus  dipatuhi  dan  dikerjakan dengan  tidak  menyimpang,  sehingga  jika terjadi penyimpangan, maka pihak pelaksana dapat  dinyatakan  melanggar  perjanjian sedangkan  pengawas  dapat  dinyatakan  lalai dalam  melaksanakan  pengawasan  atas penerapan spesifikasi.
Tugas  dan  tanggung  jawab  perencana,  harus secara  lebih  hati-hati  ditafsirkan,  karena sebenarnya sama sekali tidak ada sanksi bagi perencana dalam kaitannya dengan kegagalan  pekerjaan  konstruksi,  sesuai definisi  Pasal  31  di  atas.    Hal  ini  dapat dipahami,  karena  pekerjaan  perencanaan adalah  kegiatan  pra-konstruksi,  sehingga tugas  dan  tanggung  jawab  perencana  adalah dalam hal terjadi kesalahan desain yang tidak sesuai dengan best practice yang
mengakibatkan terjadinya kegagalan bangunan.
Berbeda  dengan  kegagalan  bangunan  yang dapat  berkembang  menjadi  perkara  pidana, terhadap  perencana,  pelaksana  maupun pengawas, didasari hasil penilaian ahli sesuai UU  18  tahun  1999  Pasal  25  jo  PP  Nomor  29 Tahun  2000  Pasal  38  (1),  maka  kegagalan konstruksi  adalah  murni  perkara  perdata, karena  sesuai  dengan  definisi  Pasal  31
definisi kegagalan konstruksi adalah ketidaksesuaian  dengan  spesifikasi  yang merupakan bagian dari dokumen kontrak.
Penilai  ahli  mempunyai  fungsi  utama  dalam hal  terjadinya  kegagalan  bangunan,  sesuai dengan  Pasal  38  di  atas,  tugas  dan kewenangan  penilai  ahli  dalam  kaitannya dengan  kegagalan  bangunan  sangat  jelas, yaitu  memberikan  pendapat  sesuai  dengan bidang  keahliannya  yang  dibuktikan  dengan sertifikat  keahlian  (SKA)  bidang  tertentu, mulai  dari  menetapkan  penyebab  kegagalan bangunan, menetapkan pihak yang bertanggung  jawab,  menetapkan  besarnya kerugian  dan  pihak  mana  yang  harus membayar termasuk jangka waktu pembayarannya.
Dalam  kaitannya  dengan  hasil  kerja  penilai ahli, pemerintah mempunyai kewenangan:
PP No 29 Tahun 2000, Pasal 36 (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan  mengakibatkan  kerugian  dan  atau menimbulkan  gangguan  padq  keselamatan umum, termasuk memberikanpendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja  penilai  ahli  yang  dibentuk  dan disepakati oleh para pihak.
Dalam hal  terjadinya  kegagalan konstruksi  sesuai  definisi  pada  PP  No  29 Tahun  2000  Pasal  31  dan  sanksi  pada  Pasal
32
adalah untuk mengganti dan memperbaiki,  dimana  tugas  penilai  ahli sesuai dengan Pasal 49 (2) adalah membantu mediator  dan  konsiliator  jika  diminta  untuk memberikan  penilaian  sesuai  dengan  bidang keahliannya.

## PP No 29 Tahun 1999 Pasal 49
 Penyelesaian sengketa dalam
penyelenggaraan  jasa  konstruksi  di  luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :
 melalui pihak ketiga yaitu :
1) mediasi  (yang  ditunjuk  oleh  para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase  dan  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa);
2) konsiliasi; atau
 arbitrase  melalui  Lembaga  Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc .
 Penyelesaian  sengketa  secara  mediasi atau  konsiliasi  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  a  dapat  dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan  profesional  aspek  tertentu sesuai kebutuhan.

## II.2  Kegagalan Pekerjaan Konstruksi
Dalam hal terjadi suatu kegagalan konstruksi sesuai  dengan  definisi  pada PP No  29  Tahun 2000  Pasal  31,  yang  terjadi  adalah  sengketa dua  pihak,  sehingga  yang  diperlukan  adalah penyelesai  sengketa  dalam  hal  ini  mediator dan/atau konsiliator dan/atau cara lain yang melibatkan  pihak  ketiga  yang  memenuhi persyaratan  perundangan  yang  berlaku,  di mana  khusus  untuk  bidang  jasa  konstruksi disyaratkan  dalam  PP  29  pasal  50  dan  51. harus  mempunyai  SKA  dan  dimana  perlu dapat meminta bantuan “penilai ahli”.
Gambar  1  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak Konstruksi di Indonesia
Sumber:  Sarwono  Hardjomuljadi:  DRBF Conference  “Future  of  Dispute  Board  in  The ASEAN  Region,  Regulation  and  Culture  n Indonesia”, DRBF World Conference, May 17, 2014, Singapore

## Mediasi
Dalam  Black’s  Law  Dictionary, mediation didefinisikan  sebagai  berikut: A  method  of non  binding  dispute  resolution  involving  a neutral  third  party  who  tries  to  help  the disputing  parties  reach  a  mutually  agreeable solution . 10
Kamus Besar Bahasa Indonesia
mendefinisikan  mediasi  sebagai:  Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian  suatu  perselisihan  sebagai penasehat. 11
10 Garner,  Brian  A.: Black’s  Law  Dictionary ,  West  Group,
Seventh Edition , 1999
11 Lukman  Ali  et  al  :  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi Kedua, Balai Pustaka,  Jakarta, 1994,   h 640
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  yang merupakan  pengganti  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2003,  menyatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  mediasi adalah:  Cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan para pihak dengan  dibantu oleh mediator. 12 Yang dimaksud dengan mediator dalam  Perma  ini  adalah  pihak  netral  yang membantu para pihak dalam proses perundingan  guna    mencari  berbagai kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian. 13
Jadi jelaslah bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian  sengketa  dimana  pihak  ketiga yang netral memfasilitasi diskusi antara para pihak  dengan  tujuan  untuk  mencapai kesepakatan . Mediasi  yang  mengikat  adalah suatu  cara  penyelesaian  sengketa  dimana pihak   ketiga  memfasilitasi  diskusi  antara kedua  pihak  yang  bersengketa  agar  kedua pihak dapat   mencapai kesepakatan.
Pada  Undang  Undang  Nomor  30  tahun  1999 Pasal  1  butir  10  mediasi  hanya  dinyatakan sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian sengketa  yang  dilaksanakan  oleh  mediator. Dengan demikian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Pengantara  ( mediator )  untuk  mencapai kesepakatan  penyelesaian  di  antara  para pihak   atas  sengketa  yang  terjadi.  Mediasi dilakukan  setelah  para  pihak  sulit  mencapai kesepakatan   melalui  negosiasi.  Mediator
12 Peraturan Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2008 , Pasal 1 ayat 7
13 Ibid, Pasal 1 ayat 6.
harus  netral  serta  mampu  menciptakan suasana yang kondusif. Mediator  tidak dapat  memaksakan  pendapatnya  kepada para pihak, Artinya kesepakatan untuk mengakhiri sengketa tetap berada pada para pihak.  Pasal  6  ayat  (4)  membedakan  a). Mediator  yang  ditunjuk  secara  bersama oleh para  pihak;  dan  b).  Mediator  yang  ditunjuk oleh   lembaga  arbitrase  atau  lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.
Dalam  kaitan  dengan  mediasi  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  telah  menerbitan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  I  Tahun 2008  tentang  Prosedur  Mediasi,  yang  isinya mengatur  hukum  acara  mediasi  bagi  “ court annexed  mediation ”  atau  “ court  connected mediation ”, dengan alasan penerbitan sebagai berikut:  Hukum  acara  yang  berlaku  selama ini  baik  Pasal  130  HIR  ataupun  Pasal  154 RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk   menempuh proses mediasi  yang  dapat  diintensifkan  dengan cara menggabungkan proses  mediasikedalam prosedur  berperkara  di  Pengadilan  Negeri, seiring  terbentuknya  peraturan  perundang- undangan dan dengan memperhatikan wewenang
Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan, maka   demi  kepastian,  ketertiban,  dan kelancaran  dalam  proses mendamaikan  para pihak dalam   menyelesaikan  suatu  sengketa perdata,  kedua  aturan  tersebut  menjadi landasan.  Patut  dicatat  bahwa  Pasal  2  dari Perma ini menjelaskan tentang ruang lingkup dan  kekuatan  berlaku  Perma,  dimana  hanya berlaku  untuk  mediasi  yang  terkait  proses berperkara di pengadilan.
Khusus  untuk  mediasi  jenis  ini,  mediator harus  memiliki  sertifikat  mediator 14 setelah mengikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari  Mahkamah  Agung.  Upaya  Mahkamah agung  sebagai  regulator  terlihat  di  sini, bahwa  Mahkamah agung telah mengeluarkan peraturan  yang  mngatur  bahwa  para mediator harus mempunyai sertifikat mediator  yang  diterbitkan  oleh  Mahkamah Agung.
Ketentuan  mengenai  honorarium  mediator jenis  ini,  cukup  menarik,  dengan  adanya ketentuan mengenai honorarium mediator  dimana  jika  mediator  hakim  tidak dipungut  biaya  namun  mediator  bukan hakim ditanggung bersama atau kesepakatan para pihak.
Ketentuan  mengenai  batas  waktu  proses mediasi  berlangsung  paling  lama  40  (empat puluh)  hari  sejak  pemilihan    mediator  dan dapat  diperpanjang  14  (empat  belas)  hari sejak   berakhirnya  masa  40  (empat  puluh) hari 15 .  Proses  mediasi  ini  bersifat  tertutup kecuali  ditentukan lain oleh para pihak 16 .
Tanggung  jawab  mediator  dalam  alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan   Perma  Nomor  1  tahun  2008 adalah:
Mediator  tidak  bertanggungjawab  secara perdata  dan  pidana  atas  isi  kesepakatan [Pasal 19 ayat (4)]. Dalam PERMA sebelumnya  hal  ini  tidak  diatur.  Kelompok Kerja  menganggap  hal  ini    perlu  diatur karena untuk mempertegas bahwa
14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, pasal 2
15 Ibid, pasal 13 (3) dan (4)
16 Ibid, pasal 6
Kesepakatan  Perdamaian  merupakan  hasil mufakat  para  pihak  bukan  hasil  yang ditetapkan oleh mediator. Selain itu, pengaturan  ini  untuk  melindungi  mediasi yang terintegrasi di Pengadilan dan mediator dari tuntutan yang tidak semestinya diajukan kepadanya.
Khusus untuk bidang konstruksi, maka PP No 29 Tahun 2000 mengatur:
PP No 29 Tahun 2000 Pasal 50  Penyelesaian sengketa
dengan
menggunakan  jasa  mediasi  sebagaimana dimaksud   dalam  Pasal 49  ayat  (1)  huruf a  angka  1)  dilakukan  dengan  bantuan satu orang mediator.
 Mediator  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang
bersengketa.
 Mediator  tersebut  harus  mempunyai sertifikat  keahlian  yang  ditetapkan  oleh Lembaga.
 Apabila diperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli.
 Mediator  bertindak  sebagai  fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketa  untuk  mengatur  pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan.
 Kesepakatan  tersebut  pada  ayat  (5) dituangkan  dalam  suatu  kesepakatan tertulis.
Pengaturan  di  atas  secara  tegas  mengatur bahwa  seorang  yang  akan  menjadi  mediator bidang konstruksi harus mempunyai sertifikat  keahlian  (SKA)  bidang  keahlian tertentu  dan  mediator  dapat  meminta bantuan penilai ahli jika diperlukan.

## Konsiliasi
Dalam  Black’s  Law  Dictionary concilliation didefinisikan sebagai berikut: 1).A settlement of  a  dispute  in  an  agreeable  manner,  2).  A process in which  a neutral person meets with the  parties  to  a  dispute  and  explores  how  the dispute might be resolved . 17
Konsiliasi  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1 butir  10  Undang  Undang  Nomor  No.  30 Tahun  1999  dan  alinea  ke-9  Penjelasan Umum  Undang-undang  tersebut.  Selain  pada kedua  tempat  tersebut  Undang  Undang Nomor  30  Tahun  1999  tidak  menyebutnya termasuk menguraikan definisi atau pengertiannya  ataupun  mengatur  tentang mekanismenya. Sebenarnya  antara  konsiliasi dan mediasi hampir tidak dapat dibedakan.
Konsiliasi  tidak  berbeda  jauh  dengan    arti perdamaian  yang  dinyatakan  pada  pasal 1864   KUHPer,  di  mana  dinyatakan  bahwa hasil  kesepakatan  para  pihak  pada  alternatif penyelesaian  sengketa  konsiliasi  harus dibuat  secara  tertulis  dan  ditandatangani bersama oleh  para  pihak  yang  bersengketa  , Kesepakatan tertulis tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka  waktu  30  (tigapuluh  )  hari  terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  30  hari terhitung  sejak  tanggal  pendaftaran  di pengadilan negeri,  Kesepakatan  tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.
17 Garner,  Brian  A.: Black’s  Law  Dictionary ,  West  Group, Seventh Edition , 1999
PP No 29 Tahun 2000 Pasal 51
 Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa konsiliasi
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49 ayat  (1)  huruf  a  angka  2)  dilakukan dengan bantuan seorang konsiliator.  Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang
bersengketa.
 Konsiliator  tersebut  harus  mempunyai sertifikat  keahlian  yang  ditetapkan  oleh Lembaga.
 Konsiliator  menyusun  dan  merumuskan upaya  penyelesaian  untuk  ditawarkan kepada para pihak.
 Jika rumusan tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat konsiliator  menjadi  rumusan  pemecahan masalah.
 Rumusan pemecahan
masalah
sebagaimana  tersebut  pada  ayat  (5) dituangkan  dalam  suatu  kesepakatan tertulis.
Pengaturan  di  atas  secara  tegas mengatur bahwa seorang yang akan menjadi konsiliator bidang konstruksi harus  mempunyai  sertifikat  keahlian  (SKA) bidang  keahlian  tertentu  dan  konsiliator dapat  menyusun  serta  merumuskan  upaya penyelesaian masalah sebagai suatu  solusi.
Sanksi  pidana  atas  kegagalan  bangunan dan kegagalan pekerjaan konstruksi
Penting untuk dicatat bahwa pada UU Nomor 18  Tahun  1999,  terdapat  beberapa  pasal yang   merupakan pintu masuk bagi penegak hukum untuk penerapan hukum pidana pada
perencana, pelaksana dan pengawas pekerjaan konstruksi:
UU No 18 Tahun 1999 Pasal 43  Barang siapa yang melakukan perencanaan  pekerjaan  konstruksi  yang tidak  memenuhi  ketentuan  keteknikan dan  mengakibatkan  kegagalan  pekerjaan konstruksi  atau  kegagalan  bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara  atau  dikenakan  denda  paling banyak  10%  (sepuluh  per  seratus)  dari nilai kontrak.
 Barang siapa yang melakukan pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  yang bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan  konstruksi  atau  kegagalan bangunan  dikenakan  pidana  paling  lama 5  (lima)  tahun  penjara  atau  dikenakan denda  paling  banyak  5%  (lima  per seratus) dari nilai kontrak.
 Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi  dengan  sengaja  memberi kesempatan  kepada  orang  lain  yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan  keteknikan  dan  menyebabkan timbulnya kegagalan
pekerjaan konstruksi  atau  kegagalan  bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara  atau  dikenakan  denda  paling banyak  10%  (sepuluh  per  seratus)  dari nilai kontrak
Ketentuan  di  atas  ternyata  telah  banyak menghadapkan  para  kontraktor,  konsultan perencana, konsultan pengawas dan pengguna  jasa  ke  ranah  pidana.  Bahkan
untuk suatu pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan ditemukan adanya ketidaksesuaian  dengan  spesifikasi,  yang menurut  pendapat  saya  sebenarnya  secara fisik  masih  dapat  diperbaiki,  karena  kontrak konstruksi masih berlaku, mengingat pekerjaan konstruksi sedang dalam pelaksanaan  ataupun  dalam  masa  perbaikan cacat mutu 18 .
Ayat (1): bagi perencana dalam hal kegagalan bangunan  sesuai  definisi  PP  29  Tahun  2000 Pasal  34    jika  perencana  membuat  desain yang tidak sesuai dengan standar keteknikan adalah  wajar  jika  sanksi  pidana  dikenakan padanya,  tetapi  bagi  kegagalan  konstruksi sesuai definisi PP  29  Tahun  2000 Pasal  31,  tidaklah  mungkin  perencana dikenai  sanksi  pidana  dengan  alasan  pada alinea  di  atas,  apalagi  perencanalah  yang membuat  spesifikasi  sehingga  sudah  tidak dipastikan  bahwa  perencana  tidak  terkait samasekali dengan kegagalan konstruksi.
Ayat (2): bagi pelaksana dalam hal kegagalan bangunan  sesuai  definisi  PP  29  Tahun  2000 Pasal  34  sanksi  pidana  adalah  wajar, sebaliknya  dalam  hal  kegagalan  konstruksi sesuai  definisi  PP  29  Tahun  2000  Pasal  31, harus  dilihat  apa  alasan  ketidaksesuaian dengan spesifikasi, jika memang pelaksana berniat demikian dapat dikategorikan  sebagai  penipuan,  tetapi menurut pendapat saya kegagalan konstruksi lebih  banyak  terjadi  karena  kelalaian
18 Terminologi  “masa  perbaikan  cacat  mutu  atau defects liability  period ”  adalah  istilah  yang  dipergunakan  dalam standar  kontrak  FIDIC Conditions  of  Contract sebenarnya paling cocok dipergunakan, karena penggunaan istilah “masa pemeilharaan”  yang  banyak  dipakai  pada  kontrak-kontrak nasional,  dapat  menimbulkan  perbedaan  interpretasi  yang berujung pada sengketa.
ataupun  karena  kurangnya  kemampuan, misalnya  dalam  pelaksanaan  pelapisan  aspal pada  konstruksi  jalan  dimana  ketebalan setelah  dicek  ternyata  ketebalannya  tidak seragam, sehingga terasa agak memberatkan jika  perjanjian  kontrak  konstruksi  yang merupakan  suatu  perjanjian  dikenai  sanksi pidana.
Ayat (3): bagi pengawas dalam hal kegagalan bangunan  sesuai  definisi  PP  29  Tahun  2000 Pasal  34  dapat  dibuktikan  bahwa  pengawas dengan sengaja memberi kesempatan terjadinya  penyimpangan  atas  ketentuan keteknikan  adalah  wajar  jika  sanksi  pidana dikenakan padanya,   sedangkan  dalam  hal kegagalan  konstruksi  jika  dapat  dibuktikan pengawas  dengan  sengaja  bersekongkol untuk  menguntungkan  dirinya  dan  orang lain,  bisa  dikenai  sanksi  pidana,  sebaliknya jika  itu  adalah  akibat  kelalaian,  maka menurut pendapat saya hukuman administratif lebih sesuai.

## KESIMPULAN Kegagalan bangunan
Penilai  ahli  dalam  bidang  jasa  konstruksi mempunyai  bertugas  untuk  menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan  bangunan  sesuai  UU  18  Tahun 1999  Pasal  12  ayat(3).  Penilaian  ahli  atas suatu  kejadian  kegagalan  bangunan  maupun kegagalan  konstruksi  dapat  berdampak  luas, karena  dapat  dikenai  pidana,  sehingga  jika tidak ditangani oleh seorang yang mempunyai  kompetensi  sesuai  dengan keahlian  dalam  bidang  tertentu  yang dibuktikan dengan SKA yang diterbitkan oleh LPJKN dan namanya terdaftar sebagai penilai ahli di LPJKN.
Dalam hal terjadi kegagalan bangunan sesuai definisi  pada  PP  29  tahun  2000  pasal  34, kewenangan  Penilai  Ahli  dan  kewenangan pemerintah  diatur  pada  pasal  36.  Tugas penilai ahli dinyatakan pada pasal 38. Penilai Ahli  dapat  menilai  dan  menetapkan  pihak yang  bertanggung  jawab  atas  terjaadinya kegagalan  bangunan,  dengan  dasar  keahlian yang  dimilikinya  yang  dibuktikan  dengan kepemilikan  SKA  bidang  tertentu.  Termasuk dalam  tugas  Penilai  Ahli  adalah  penetapan besarnya  ganti  rugi  kepada  para  pihak  yang dirugikan. Peran dan tanggung jawan Penilai Ahli dalam hal kegagalan bangunan ini sangat penting, karena hasil penilaian dan penetapannya  terkait  dengan  kemungkinan pengenaan pidana penjara.
Pelaku  utama  penyelesai  permasalahan kegagalan  bangunan  adalah  Penilai  Ahli, sesuai  dengan  kewenangan  dan  tugas  yang diatur dalam perundangan yang berlaku.

## Kegagalan pekerjaan konstruksi
Upaya penyelesaian sengketa proyek konstruksi  di  luar  pengadilan  di  Indonesia, dapat  dilakukan  dengan  cara  Arbitrase ataupun  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa sesuai dengan UU 30 Tahun 1999 pada pasal 1  angka  10,  yang  bunyinya:  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  adalah  lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau  penilaian  ahli,  sedangkan  khusus  untuk bidang jasa konstruksi UU No 18 Tahun 1999 jo  PP  29  tahun  2000  menyatakan  bahwa penyelesaian  sengketa  sesuai  pasal  49  dapat dilakukan  dengan  mediasi,  konsiliasi  dan dapat dibantu oleh penilai ahli.
Dalam  hal  terjadi  kegagalan  pekerjaan konstruksi  sesuai  definisi  pada  PP  No  29 tahun  2000  pasal  31,  tugas  Penilai  Ahli adalah membantu mediator dan/atau konsiliator  jika  diperlukan  dan  diminta  oleh para pihak.
Pelaku  utama  penyelesai  permasalahan kegagalan  pekerjaan  konstruksi  adalah mediator dan/atau konsiliator dan/atau cara lain yang diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Mediator  dan  Konsiliator  dalam  bidang  jasa konstruksi harus mempunyai sertifkat keahlian  (SKA)  dalam  bidang  keahlian tertentu  sesuai  PP  29  Tahun  2000  Pasal  50 dan Pasal 51.

## DAFTAR PUSTAKA
Garner, Brian A.: Black’s Law Dictionary , West Group, Seventh Edition , 1999
Hardjomuljadi,  Sarwono: Future  of  Dispute Board  in  The  ASEAN  Region,    Regulation  and Culture    in  Indonesia ,    Dispute  Resolution Board Foundation (DRBF) World Conference, May 17-18, 2014, Singapore
Lukman  Ali  et  al  :  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  Edisi  Kedua,  Balai  Pustaka, Jakarta, 1994
Republik  Indonesia,  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Republik  Indonesia,  Undang  Undang  Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Republik  Indonesia,  Undang  Undang  Nomor
30 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa