Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung

## Kasmawati
Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila Email : kasma_yk_02@yahoo.com
Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  konsumen listrik  di  Bandar  Lampung  dan  untuk  mengetahui  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  konsumen  sehubungan  dengan  tegangan  listrik  tinggi  di  Bandar Lampung.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perlindungan  hukum  konsumen listrik  akibat  teganggan  tinggi  yang  ada  di  Bandar  lampung  telah  sesuai  dengan UUPK  dimana  PT  PLN  selaku  pelaku  usaha  bersedia  mengganti  kerugian  yang dialami warga di tanjung Karang. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen listrik akibat teganggan tinggi yang ada di Bandar lampung yaitu dengan meminta bantuan pihak YLKI.  Ada tiga hal yang telah disepakati  bersama antara pihak PT PLN,  YLKI  dan  warga  yaitu  Pihak  PT  PLN  Cabang  Tanjung  Karang  bersedia memperbaiki  seluruh  barang-barang  elektronik  warga,  terutama  warga  yang tercantum  dalam  daftar  pengaduan,  mengganti  semua  lampu  bohlam  yang  pecah dengan  lampu  yang  baru  dan  akan  ditanam grounded di  rumah-rumah  warga untuk mengantisipasi tegangan listrik tinggi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Tegangan tinggi, Listrik

## I. Pendahuluan
Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan  masyrakat  adil  dan makmur  yang  merata  materiil  dan spiritual  berdasrkan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  Tahun  1945. Tenaga  listrik  sebagai  salah  satu hasil  pemanfaatn  kekayaan  alam, mempunyai  peranan  penting  bagi Negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Konsumen lebih banyak dalam posisi  didikte  oleh  produsen.  Pola konsumtif  masyarakat  justru  banyak ditentukan  oleh  pelaku  usaha  dan bukan  oleh  konsumennya  sendiri. Seiring  dengan  perkembangan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta meningkatnya tingkat pendidikan,  meningkat  pula  daya kritis  masyarakat.  Dalam  masa  yang demikian, pelaku usaha tidak mungkin lagi mempertahankan strategi bisnisnya yang lama, dengan resiko barang atau jasa yang ditawarkan  tidak  akan  laku  di pasaran.  Pelaku  usaha  kemudian mengubah  strategi  bisnisnya  ke  arah pemenuhan  kebutuhan,  selera  dan daya  beli  pasar. 1 Pada  masa  ini pelaku usahalah  yang harus waspada dalam  memenuhi  barang  atau  jasa untuk  konsumen.  Dalam  konteks  ini
1 Johannes Gunawan, Tanggungjawab Pelaku  Usaha  Menurut  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,  Jurnal  Hukum  Bisnis,  Vol.  8  Tahun 1999,  Jakarta, Hlm. 44
pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan  barang-barang  yang kompetitif  terutama  dari  segi  mutu, jumlah dan keamanan.
Korelasi  antara  kepentingan konsumen  dan  pelaku  usaha  yang relevan  dengan  aspek-aspek  tersebut menunjukkan  pentingnya  konsumen diberikan perlindungan hukum secara khusus dalam bentuk undang- undang. Perlibdungan seperti perlindungan politik, karena lembaga yang memberikan perlindungan hukum, diselenggarakan oleh institusi  hukum.    Dengan  demikian, lahirnya undang-undang Perlindungan Konsumen ( UUPK)  menunjukkan urgensi  perlindungan  Konsumen  di
Indonesia. 2
Secara  normatif  pelaku  usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau  diperdagangkan.  Ganti  rugi tersebut  dapat  berupa  pengembalian uang  atau  penggantian  barang  dan atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya,  atau  perawatan  kesehatan dan  atau  pemberian  santunan  yang sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  (Pasal  19 ayat  1,  2  UUPK).  Ketentuan  ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan  demikian  dapat  ditegaskan apabila konsumen menderita kerugian sebagai akibat mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa yang  dihasilkan  oleh  pelaku  usaha,
berhak  untuk  menuntut  tanggung jawab  secara  perdata  kepada  pelaku usaha  atas  kerugian  yang  timbul tersebut.  Demikian  halnya  pada
2 Wahyu  Sasongko,  2007.  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan Konsumen. Unila Bandar Lampung, hal. 2.
transaksi antara konsumen/pelanggan listrik  dengan  PT.PLN,  apabila pelanggan listrik/konsumen menderita kerugian sehingga menyebabkan  timbulnya  kerugian, maka  ia  berhak  untuk  menuntut penggantian kerugian tersebut
kepada PT. PLN.
Mengingat  penyediaan  tenaga listrik  dikuasai  oleh  Negara  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh  PT.
PLN, berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku sebagai  pemegang  Kuasa  Usaha Ketenagalistrikan di Indonesia adalah  PT.  PLN.  Oleh  karena  tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan
UUD  1945,  maka  harga  jual  tenaga listrik  diatur  oleh  pemerintah  agar terjangkau  oleh  rakyat  dengan  harga wajar. Harga  yang  terjangkau  adalah harapan seluruh konsumen/ pelanggan listrik di seluruh
Indonesia  tetapi  kenyataannya  tarif listrik  seringkali  dinaikkan  dengan berbagai alasan dan seringnya terjadi pemadaman  listrik  bergilir  maupun pemadaman listrik yang tidak terencana. Prinsip-prinsip  yang  dianut dalam  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,  PT.  PLN  selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib menyediakan  tenaga  listrik  secara terus-menerus  (berkesinambungan) dengan  mutu  dan  keandalan  yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen  listrik.  Ternyata  keadaan yang  ditemui  sekarang  berbeda  jauh dengan  apa  yang  telah  ditetapkan oleh undang-undang ketenagalistrikan. Akibat krisis
pasokan  listrik  yang  dialami  hampir di seluruh pelosok tanah air, PT PLN tidak  mampu  menyediakan  tenaga listrik  secara  terus  menerus  kepada pelanggannya. Hal ini terbukti dengan  seringnya  pemadaman  listrik bergilir  yang  dilakukan  PT.  PLN kepada konsumen listrik. Pemadaman  listrik  yang  dilakukan PT  PLN  kepada  konsumen  listrik yang  seringkali  tanpa  pemberitahuan terlebih  dahulu  membawa  dampak negatif terhadap konsumennya. Masalah kerusakan alat-alat elektronik  peralatan  rumah  tangga para  konsumen  listrik  adalah  yang seringkali dikeluhkan terutama konsumen  listrik.  Adanya  ganti kerugian yang dijanjikan oleh undang-undang ketenagalistrikan ternyata  masih  jauh  dari  yang diharapkan konsumen listrik.
Tegangan    listrik    yang  tinggi tiba-tiba terjadi tanggal 4 Maret 2012 di  Bandar  Lampung,  mengakibatkan banyak  sekali  kerusakan    alat elektronik  dan  bohlam  milik  warga. Pihak  PLN  berjanji  akan  membayar ganti  rugi  setelah  YLKI  mendatangi PT.  PLN  cabang  Tanjung  Karang atas pengaduan warga. 3 Dengan  demikian,  bagaimana perlindungan hukum konsumen listrik  dan  upaya  hukum  apa  yang dapat  dilakukan  konsumen  dengan tegangan  listrik  tinggi  di  Bandar
Lampung .
II. Pembahasan 2.1.Hak dan Kewajiban Konsumen Listrik menurut UU ketenagalistrikan
Hak  dan  kewajiban  konsumen diatur  dalam  Pasal  29  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2009
3 Tribun, 4 Maret 2012
tentang
Ketenagalistrikan yang berbunyi: 1. Konsumen berhak untuk :
a. Mendapat  pelayanan  yang
baik; b. Mendapat tenaga listrik secara  terus  menerus  dengan mutu  dan  keandalan  yang baik;
c. Memperoleh  tenaga  listrik yang  menjadi  haknya  dengan harga yang wajar;
d. Mendapat  pelayanan  untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e. Mendapat  ganti  rugi  apabila terjadi pemadaman yang diakubatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoprasian  oleh  pemegang izin  usaha  penyediaan  tenaga listrik  sesuai  syarat  yang diatur  dalam  perjanjian  jual beli tenaga lisrik.
2. Konsumen wajib;
a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; b. Menjaga  keamanan  instalasi tenaga listrik milik konsumen;
c. Memanfaatkan  tenaga  listrik sesuai dengan peruntukannya;
d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik dan
e. Menaati persyaratan teknis  di bidang ketenagalistrikan. 3. Konsumen  bertanggung  jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang  izin  usaha  penyediaan tenaga listrik. 4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 27 Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa  Hak  Pemegang  Izin  Usaha Penyediaan  Tenaga  Listrik  atau  PT PLN  antara lain: 1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan  usaha  penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat (1) berhak untuk:
a. melintasi  sungai  atau  danau baik  di  atas  maupun  di bawah permukaan;
b. melintasi  laut  baik  di  atas maupun di bawah
permukaan;
c. melintasi  jalan  umum  dan jalan kereta api;
d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e. menggunakan tanah dan melintas  di  atas  atau  di bawah tanah;
f. melintas  di  atas  atau  di bawah bangunan yang dibangun  di  atas  atau  di bawah tanah; dan g. memotong dan/atau
menebang tanaman yang menghalanginya.
2) Dalam pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  pemegang  izin  usaha penyediaan  tenaga  listrik  harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. PT  PLN    memiliki  hak sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal 27 Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa  untuk  kepentingan  umum dalam  penyediaan  tenaga  listrik berhak untuk melintasi sungai, danau,  laut,  tanah,  bangunan,  baik
diatas  maupun  dibawah  permukaan dengan tujuan PT PLN bisa melaksanakan kegiatan memproduksi tenaga listrik, menyalurkan  tenaga  listrik  dari pembangkit kepada konsumen,
distribusi  tenaga  listrik  dan/atau penjualan tenaga listrik. PT  PLN  juga  berhak  melintasi jalan umum dan jalan kereta api  dan menebang tanaman yang menghalangi  dalam  melaksanakan kegiatan  penyediaan  tenaga  listrik untuk  kepentingan  umum,  serta berhak  untuk  masuk  ke  tempat umum atau perorangan atas izin  dari pemerintah  setempat  untuk  tempat umum dan izin dari pemilik bagunan atau  rumah  untuk  perorangan  dan digunakan  untuk  waktu  sementara apabila terjadi gangguan atau masalah ketenagalistrikan. Pelaksanaan  hak-hak  tersebut  oleh PT  PLN  didasarkan  pada  ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya PT PLN mendapatkan haknya  dengan  baik  tentunya  tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan. Pasal 28 Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa  kewajiban  Pemegang  Izin Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik atau PT PLN  antara lain:
1) menyediakan  tenaga  listrik  yang memenuhi  standar  mutu  dan keandalan yang berlaku;
2) memberikan  pelayanan  yang sebaik-baiknya
kepada konsumen dan masyarakat; 3) memenuhi ketentuan
keselamatan ketenagalistrikan; dan
4) mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
Kewajiban PT PLN sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal 28 Undang-Undang Ketenagalistrikan merupakan keharusan  yang  harus  dilakukan  PT PLN dengan memperhatikan standarisasi  mutu  dan  keandalan yang baik demi meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Standar  mutu  dan  keandalan  yang berlaku  artinya  bahwa  pembangunan ketenagalistrikan  bertujuan  untuk menjamin  ketersediaan  tenaga  listrik dalam  jumlah  yang  cukup,  kualitas yang  baik,  dan  harga  yang  wajar dalam  meningkatkan  kesejahteraan dan  kemakmuran  rakyat  secara  adil dan merata serta mewujudkan pembangunan  yang  berkelanjutan. Standar  mutu  dan  keandalan  yang berlaku digunakan dalam melaksanakan kegiatan memproduksi tenaga listrik, menyalurkan  tenaga  listrik  dari pembangkit kepada konsumen, distribusi  tenaga  listrik  dan/atau penjualan tenaga listrik. Kewajiban  PT  PLN  untuk memberikan  pelayanan  yang  sebaik- baiknya kepada konsumen dan masyarakat adalah mengenai bagaimana  PT  PLN  berusaha  untuk melayani konsumen dalam pemasanagan  baru,  tambah  daya, ganti  balik  nama,  perubahan  tarif, menanggapi  pengaduan  baca  meter, malayani pembayaran rekening listrik  dengan  menyediakan  pos pembayaran yang cukup, serta memberikan  informasi  yang  benar mengenai  ketenagalistrikan  dan  juga memberikan pelayanan terhadap konsumennya  dengan  melakukan pelayanan tehknik. Pelayanan tehknik  meliputi  pelaksanan  teknik dari  pelayanan  pelanggan  untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  yang berorientasi
pada kepuasan pelanggan. 4
Kewajiban  tersebut  merupakan bentuk  dan  konsekuensi  sebagai Badan  Usaha  Milik  Negara  demi mewujudkan  cita-cita  PLN,  yaitu: Listrik  Untuk  Kehidupan  Yang Lebih  Baik.  Pengukuran  jumlah pemakaian  arus  listrik  dengan  baik oleh PT PLN  merupakan wujud dari tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan  pelayanan  yang  sebaik- baiknya kepada konsumen dan masyarakat. 2.2.Upaya  Hukum  Yang  Dapat Dilakukan Konsumen Sehubungan  Dengan Tegangan Listrik Tinggi Di Bandar Lampung Pasal  1365  KUH  Perdata mengatur syarat-syarat untuk menuntut  ganti  kerugian  akibat perbuatan  melanggar  hukum  yang menyatakan  bahwa  tiap  perbuatan melanggar  hukum,  yang  membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan  orang  yang  karena salahnya  menerbitkan  kerugian  itu mengganti  kerugian  tersebut.  Dari sisi kepentingan perlindungan konsumen,  terutama  untuk  syarat kesepakatan perlu mendapat perhatian,  sebab  banyak  transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen  yang  cenderung  tidak balance  .  Banyak  konsumen  ketika melakukan  transaksi  berada  pada posisi yang lemah.
Suatu kesepakatan  menjadi  tidak  ada  sah apabila  diberikan  karena  kekhilafan, paksaan,  atau  penipuan.  Selanjutnya untuk  mengikatkan  diri  secara  sah
4 Hasil wawancara dengan Bpk Edy Sunyoto sebagai  asisten  manajer  dan  Pelayanan Pelanggan PT PLN Wilayah  Lampung  Area Tanjung Karang Pada tanggal 26 Juni 2012.
menurut hukum ia harus cakap untuk berbuat  menurut  hukum,  dan  oleh karenanya  maka  ia  bertanggung jawab  atas  apa  yang  dilakukan. Akibatnya  apabila  syarat-syarat  atau salah satu syarat sebagaimana disebutkan  di  dalam  Pasal  1320 KUH Perdata tersebut tidak dipenuhi,  maka  berakibat  batalnya perikatan  yang  ada  atau  bahkan mengakibatkan tuntutan-tuntutan penggantian  kerugian  bagi  para pihak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.
Pada umumnya jual beli tenaga listrik antara  pelaku usaha (PT.PLN) dengan  konsumen  listrik,  didasarkan pada perjanjian yang telah ditetapkan secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha (perjanjian  baku/standar).  Perjanjian tersebut mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) dan konsumen hanya memiliki dua pilihan:  menyetujui  atau  menolak. Kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan  perjanjian  baku  dalam  jual beli  tenaga  listrik  adalah  karena dicantumkannya  klausul  eksonerasi (exception clause) . Klausula eksonerasi  adalah  klausula  yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan  menghapus  sama  sekali tanggung  jawab  yang  seharusnya dibebankan  kepada  pelaku  usaha.  Di dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf.  a UUPK  diatur  mengenai  larangan pencantuman  klausula  baku  pada setiap  dokumen  atau  perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Masalah tanggung jawab hukum perdata (civielrechtelijke aanspraakelijkheid) dapat dilihat dari formulasi  Pasal  1365  KUH  Perdata yang  mengatur  adanya  pertanggung jawaban  pribadi  si  pelaku  atas perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukannya (persoonlijke
aansprakelijkheid  ) .  Di  samping  itu, undang-undang mengenal pula
pertanggung  jawaban  oleh  bukan  si pelaku  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal 1367  KUH  Perdata.  Pasal  ini menegaskan  bahwa  setiap  orang tidak  saja  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  disebabkan  oleh perbuatannya  sendiri,  tetapi  juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan  orang-orang  yang  menjadi tanggungan-nya,  disebabkan  oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Dari pasal ini nampak adanya pertanggung jawaban  dalam  kualitas  tertentu
(kwalitatieve aansprakelijkheid) . Pada  asasnya  kewajiban  untuk memberikan  ganti  rugi  hanya  timbul bilamana ada unsur kesalahan pada si pelaku  perbuatan  melawan  hukum dan per-buatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya.
Jadi  harus  ada  unsur  kesalahan  pada si  pelaku  dan  perbuatan  itu  harus dapat dipertanggungwabkan kepadanya (schuld aansprakelijkheid) .  Dari  segi  hukum perdata,  tanggung  jawab  hukum tersebut  dapat  ditimbulkan  karena wanprestasi,  perbuatan  melanggar hukum (  onrechtmatige  daad  ), dan dapat  juga  karena  kurang  hati- hatinya  mengakibatkan  cacat  badan (het  veroozaken  van  lichamelijke letsel) . Di  samping  itu,  di  dalam UUPK  juga  telah  diatur  mengenai tanggung jawab pelaku usaha
sebagaimana  tercantum  di  dalam Pasal 19 yaitu :
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi  barang  dan/atau jasayang menghasilkan atau
diperdagangkan.
2. Ganti  rugi  sebagaimana  yang dimaksud  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian  barang dan/atau jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya, atau perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  tenggang waktu  7  (tujuh)  hari  setelah transaksi. 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan  pembuktian  lebih lanjut  mengenai  adanya  unsure kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan konsumen. Memperhatikan substansi Pasal  19  ayat  (1)  dapat  diketahui bahwa  tanggung  jawab  pelaku usaha, meliputi : Menurut  pasal  ini  pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran  dan  atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  Dengan  demikian, secara  normatif  telah  ada  ketentuan yang  mengatur  tanggung  jawab pelaku usaha, sebagai upaya melindungi pihak konsumen. Setiap  konsumen  listrik  yang merasa  dirugikan  dan  hak-haknya telah  dilanggar  oleh  PT  PLN    dapat
menyelesaikan  sengketanya  melalui pengadilan  atau  di  luar  pengadilan sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  UUPK.  Namun  demikian, penyelesaian  sengketa  harus  selalu diusahakan  secara  damai  terlebih dahulu  antara  konsumen  listrik sebagai  pengguna  tenaga  listrik dengan  PT  PLN    sebagai  pelaku usaha.  Penyelesaian  sengketa  secara damai dapat dilakukan dengan pengajuan  komplain  atau  keluhan oleh  konsumen  kepada  PT  PLN  , apabila  PT  PLN    menerima  atau merespon  komplain  tersebut  dengan baik dan bersedia memberikan kompensasi  berupa  ganti  rugi  yang layak, maka sengketa telah terselesaikan  dengan  baik  melalui cara damai sehingga konsumen tidak perlu  mengajukan  gugatan  melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)  atau  pengadilan  negeri. Namun  apabila  ternyata  PT  PLN tidak menunjukkan itikad baik dengan  tidak  menaggapi  komplain dari  konsumen  listrik  tersebut  dan juga  menolak  untuk  memberikan ganti rugi yang layak, maka konsumen  listrik  tersebut  dapat mengajukan  gugatan  melalui  BPSK atau pengadilan negeri.
Dasar  gugatan  yang  dapat diajukan  oleh  konsumen  listrik adalah  bahwa  PT  PLN    telah melakukan pelanggaran hak-hak konsumen  sebagaimana  telah  diatur dalam  UUPK  dan  Undang-undang Ketenagalistrikan  atau  dapat  juga mengajukan  gugatan  dengan  dasar bahwa  PT  PLN    melakukan  ingkar janji  (wanprestasi)  akan  kewajiban untuk melakukan
pengantian elektronik  dan  bohlam  milik  warga yang mengalami kerusakan
Kewajiban  PT  PLN    untuk melakukan pengantian elektronik dan bohlam.  Terhadap  wanprestasi  yang
dilakukan  tersebut,  maka  PT  PLN wajib  membayar  ganti  rugi  atas kerugian yang diderita oleh konsumen  listrik.  Namun  demikian, harus  terdapat  hubungan  sebab akibat  atau  hubungan  kausal  antara wanprestasi  dan  kerugian yang diderita oleh konsumen sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  1247  dan Pasal  1248  KUH  Pdt.  Wanprestasi yang  yang dilakukan PT PLN  dapat menimbulkan akibat langsung berupa kerugian  bagi  debitur  (pihak  yang berhak atas prestasi) dapat ditentukan dengan melihat hubungan kausal  dengan  menentukan  adanya hubungan  kausal  atau  sebab  akibat, yaitu  apabila  sebab  tersebut  selaras menimbulkan  akibat,  dimana  antara sebab dan akibat telah ada hubungan yang erat. Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian  sengketa  konsumen kepada  BPSK,  baik  secara  tertulis maupun  lisan  melalui  secretariat BPSK.  Pemohon  yang  mengajukan permohonan  penyelesaian  sengketa konsumen yang dibuat secara tertulis akan  diberikan  bukti  tanda  terima oleh sekretariat BPSK. Setiap penyelesaian  sengketa  konsumen  di BPSK  dilakukan  oleh  Majelis  yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua  BPSK  dan  dibantu  oleh
Panitera.  Majelis  tersebut  haruslah memiliki  anggota  yang  berjumlah ganjil  dan  paling  sedikit  tiga  orang yang  mewakili  unsur  pemerintah, unsur  konsumen  dan  unsur  pelaku usaha,  adapun  ketua  Majelis  akan ditetapkan dari unsur pemerintah dan panitera berasal dari anggota sekretariat  yang  ditunjuk  dengan surat  penetapan  Ketua  BPSK.  Ketua
BPSK  memanggil  PT  PLN  selaku pelaku  usaha  secara  tertulis  disertai
fotocopy  permohonan  penyelesaian sengketa konsumen, selambat- lambatnya  dalam  waktu  tiga  hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa  diterima  secara  benar  dan lengkap.  Surat  panggilan  tersebut mencantumkan secara jelas mengenai  hari,  tanggal,  jam  dan tempat  persidangan  serta  kewajiban PT  PLN  untuk  memberikan  surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada persidangan pertama. Persidangan  pertama  dilaksanakan selambat-lambatnya  pada  hari  kerja ketujuh  terhitung  sejak  diterimanya permohonan  penyelesaian  sengkete konsumen oleh BPSK.
Metode  yang  digunakan  dalam menyelesaikan  sengketa  konsumen yang terjadi adalah konsiliasi,
mediasi  atau  arbitrase  berdasarkan pilihan dari para pihak yang bersengketa.  Konsiliasi  adalah  suatu proses  penyelesian  sengketa  diantara pihak bersengketa dengan melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral dan  tidak  memihak.  Sementara  itu, Mediasi  adalah  proses  negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan  masalah  dimana  pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh  kesepakatan  perjanjian yang memuaskan. Sedangkan
pengertian  Arbitrase  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  30  tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  adalah  cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata di  luar  pengadilan,  yang  didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
PT  PLN  dan  konsumen  listrik sebagi  pihak  yang bersengketa harus menghadiri persidangan yang
diseleggarakan  BPSK,  apabila  salah satu pihak tidak hadir pada persidangan  pertama,  maka  Majelis memberikan  kesempatan  terakhir kepada konsumen dan PT PLN  atau konsumen untuk hadir pada persidangan kedua dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Persidangan  kedua  diselenggarakan selambat-lambatnya  dalam  waktu lima  hari  kerja  terhitung  sejak  hari persidangan pertama dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada  PT  PLN  dan  konsumen  oleh secretariat  BPSK.  Bilamana  pada persidangan  kedua  konsumen  tidak hadir  maka  gugatannya  dinyatakan gugur  demi  hukum,  sebaliknya  jika PT  PLN  yang  tidak  hadir,  maka gugatan  konsumen  dikabulkan  oleh Majelis  hakim  tanpa  kehadiran  PT PLN .
BPSK  wajib  mengeluarkan Putusan paling lambat 21 hari setelah gugatan  diterima.  Apabila  PT  PLN tidak  mengajukan  keberatan  dalam jangka  waktu  14  hari  atas  putusan yang  telah  dikeluarkan  BPSK,  maka PT PLN dianggap menerima putusan tersebut,  namun  apabila  PT  PLN berkeberatan  atas  putusan  tersebut, maka  dapat  mengajukan  keberatan kepada pengadilan negeri. Pengadilan negeri wajib mengeluarkan  putusan  paling  lambat 21  hari  setelah  keberatan  diterima, kemudian pengajuan kasasi ke
Mahkamah  Agung  dapat  dilakukan paling  lambat  14  hari  setelah dikeluarkannya  putusan  pengadilan negeri.
Dalam waktu  paling lambat  30
hari, Mahkamah Agung harus mengeluarkan  putusan.  Penyelesaian sengketa  dilakukan  melalui  jalur pengadilan,  maka  gugatan  yang diajukan  konsumen  dapat  dilakukan secara langsung tanpa terlebih
melalui BPSK. Gugatan dapat diajukan  melalui  pengadilan  negeri ditempat kedudukan konsumen. Adapun tata cara penyelesaian sengketa  konsumen  dipengadilan mengacu  pada  ketentuan  hukum acara perdata, dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 64
UUPK, dimana hakim mengacu pada ketentuan  hukum  perdata  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  UUPK, apabila  ada  perbedaan  maka  yang digunakan  adalah  ketentuan  UUPK. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan  negeri  dapat  diajukan banding  dan  kasasi  sebagaimana layaknya perkara perdata biasa. Pihak PT PLN Cabang Tanjung  Karang  yang  diadukan  oleh warga  dikarenakan  adanya  tegangan listrik  yang  tiba-tiba  tinggi  sehingga mengakibatkan  alat  elektronik  dan bohlam  warga rusak.  Pada awalnya pihak  PT  PLN  tidak  menanggapi pengaduan  warga,  sehingga  warga mengadukannya  ke  pihak  YLKI. Akhirnya  pihak  PT  PLN  cabang Tanjung  Karang  mendatangi  kantor YLKI  untuk  membahas  masalah kerusakan alat elektronik dan bohlam milik  warga  akibat  tegangan  listri yang  tinggi  pada  tanggal  4  Maret 2011.    Dalam  pertemuan  itu  PLN bersedia mengganti kerugian warga.
Tiga hal yang disepakati  pihak PT PLN, YLKI dan warga.
1. Pihak  PT  PLN  Cabang  Tanjung Karang  bersedia  memperbaiki seluruh barang-barang elektronik warga, terutama warga  yang  tercantum  dalam daftar pengaduan.
2. Mengganti semua lampu bohlam yang  pecah  dengan  lampu  yang baru.
3. Akan  ditanam  grounded  di rumah-rumah warga untuk
mengantisipasi  tegangan  listrik tinggi.
Pihak YLKI sebagai lembaga perlindungan konsumen yang menyampaikan  pengaduan  warga  ke pihak  PT  PLN,  menyatakan  akan membuatkan berita acara kesepakatan dalam penyelesaian sengketa  warga  dengan  pihak  PT
PLN.    YLKI  juga  memantau  setiap perkembangan  yang  dilakukan  pihak PLN. 5
III. Penutup
1. Perlindungan hukum bagi
konsumen listrik dilakukan dengan mengganti kerugian yang dialami warga.
2. Upaya hukum yang dapat
dilakukan konsumen listrik akibat  tegangan  tinggi  yang  ada di      Bandar  lampung  yaitu dengan  meminta  bantuan  pihak YLKI.    Ada  tiga  hal  yang  telah disepakati  bersama antara pihak
PT PLN, YLKI dan warga  yaitu
Pihak  PT  PLN  Cabang  Tanjung Karang  bersedia  memperbaiki seluruh barang-barang elektronik warga, terutama warga  yang  tercantum  dalam daftar  pengaduan,  mengganti semua  lampu  bohlam  yang pecah  dengan  lampu  yang  baru dan  akan  ditanam grounded di rumah-rumah warga
untuk
mengantisipasi  tegangan  listrik tinggi.

## Daftar Pustaka
Kristiyanti,  Celinba  Tri  Siwi,  2009.
Hukum
Perlindungan
Konsumen .  Sinar  Grafika, Jakarta.
5 Tribun lampung, kamis 17 Maret 2012.
Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo, 2005.    Hukum  Perlindugan Konsumen.  Raja  Grafindo, Jakarta.
Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Grasindo, Jakarta. Sasongko, Wahyu, 2007. Ketentuan- Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . Unila, Bandar Lampung. Johannes  Gunawan, Tanggungjawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 8 Tahun 1999 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan
Konsumen. Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor 42 Tahun 1999. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Koran  Tribun  Lampung,  12  Maret 2012