## Tinjauan Kebijakan dan Regulasi Pengembangan PLTS di Indonesia
Handoko Bayu, Jaka Windarta
Magister Energi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro;
Email  : handokobayu@students.undip.ac.id (H.B), jakawindarta@lecturer.undip.ac.id (J.W);
Abstrak : Ketergantungan terhadap sumber energi fosil sebagai bahan bakar pembangkit listrik masih mendominasi sebagian besar sistem pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Usaha dalam rangka  mengurangi  fosil  sebagai  bahan  bakar  pembangkit  dan  beralih  menggunakan  energi  baru terbarukan  diupayakan  oleh  pemerintah  dengan  diterbitkannya  aturan  mengenai  Kebijakan  Energi Nasional.  Komitmen  pemerintah  dalam  rangka  mendukung  Kebijakan  Energi  Nasional,  tercapainya 23% penggunaan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 diwujudkan dengan berbagai macam kebijakan maupun regulasi, salah satunya pada pengembangan PLTS di Indonesia. Adanya kepastian dan  payung  hukum  pelaksanaan  pengembangan  PLTS  diharapkan  mampu  memberi  kesempatan seluas luasnya untuk memaksimalkan potensi energi surya yang ada di Indonesia. Regulasi dari sisi teknis maupun fiskal harus terus diperbarui untuk mendukung investasi pada pengembangan PLTS.
Kata Kunci : Kebijakan Energi Nasional, Regulasi, PLTS

## 1. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  terletak  di  garis  khatulistiwa.  Energi  matahari  yang luar biasa besar dan sepanjang tahun merupakan potensi sumber energi baru terbarukan yang sangat perlu  untuk  dikembangkan  sekaligus  mengurangi  ketergantungan  terhadap  energi  fosil  sebagai sumber energi primer. Peran energi matahari sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan masih bisa dimaksimalkan dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Sebagai energi yang ramah lingkungan, untuk  mengurangi efek gas rumah kaca, sekaligus mendukung program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah mengenai penyediaan energi dari sumber energi baru terbarukan salah satunya dari energi matahari.

## 2. Potensi dan Arah Pengembangan
Data  yang  disajikan  oleh  Dewan  Energi  Nasional  (DEN)  (Dewan  Energi  Nasional,  2020), Indonesia memiliki potensi energi surya yang cukup besar dan relatif stabil sepanjang tahun. Aplikasi dari energi surya ini ada dua macam, yaitu sebagai solar thermal untuk aplikasi pemanasan dan solar photovoltaic untuk pembangkitan tenaga listrik. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi pengembangan  pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS)  dengan  daya  rata-rata  mencapai  4  kWh/m 2 . Berdasarkan  wilayah,  kawasan  barat  Indonesia  memiliki  potensi  sekitar  4,5  kWh/m 2 /hari  dengan variasi  bulanan  mencapai  10%.  Sedangkan  kawasan  timur  Indonesia  memiliki  potensi  sekitar  5,1
Vol. 2, No. 3, pp 123 – 132 doi: 10.14710/jebt.2021.10043
kWh/m 2 /hari  dengan  variasi  bulanan  sekitar  9%.  Adapun  potensi  tenaga  surya  secara  nasional mencapai  4,8  kWh/m 2 /hari  atau  setara  dengan  207.898  MW.  Peta  potensi  surya  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel 1. Potensi Teknis Surya No. Provinsi Potensi (MW) No. Provinsi Potensi (MW) 1 Kalimantan Barat 20.113 18  Sumatera Barat 5.898 2 Sumatra Selatan 17.233 19  Kalimantan Utara 4.643 3 Kalimantan Timur 13.479 20  Sulawesi Tenggara 3.917 4 Sumatera Utara 11.851 21  Bengkulu 3.475 5 Jawa Timur 10.335 22  Maluku Utara 3.036 6 Nusa Tenggara Barat 9.931 23  Bangka Belitung 2.810 7 Jawa Barat 9.099 24  Banten 2.461 8 Jambi 8.847 25  Lampung 2.238 9 Jawa Tengah 8.753 26  Sulawesi Utara 2.113 10  Kalimantan Tengah 8.459 27  Papua 2.035 11  Aceh 7.881 28  Maluku 2.020 12  Kepulauan Riau 7.763 29  Sulawesi Barat 1.677 13  Sulawesi Selatan 7.588 30  Bali 1.254 14  Nusa Tenggara Timur 7.272 31  Gorontalo 1.218 15  Papua Barat 6.307 32  DI Yogyakarta 996 16  Sulawesi Tengah 6.187 33  Riau 753 17  Kalimantan Selatan 6.031 34  DKI Jakarta 225 Total 207.898
A. M. Fathoni, dkk (Fathoni et al., 2014) melakukan penelitian potensi PLTS di Indonesia dengan menggunakan  simulasi software  Retscreen ,  untuk  PLTS  yang  terintegrasi  dengan  sistem  interkoneksi jaringan.  Simulasi  dilakukan  dengan  memperhitungkan  permintaan  dan  beban  puncak  setiap provinsi,  memperoleh  hasil  tertinggi  berada  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  potensi  kapasitas pembangkit listrik tenaga surya sebesar 435 MW, sedangkan yang kapasitas pembangkit terendah di Provinsi Bali sebesar 0,29 MW.
Saat ini pemanfaatan EBT disektor ketenagalistrikan masih didominasi oleh penggunaan tenaga air,  kemudian  diikuti  oleh  pemanfataan  panasbumi,  biomassa,  biodiesel,  dan  tenaga  surya. Penggunaan  PLTS  masih  terkendala  dengan  biaya  investasi  yang  mahal  terutama  untuk  komponen penyimpan  energi  dalam  bentuk  baterai  maupun  masalah  pembebasan  lahan  untuk  pengembangan PLTS dalam skala yang besar.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) (Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 Tentang Rencana  Umum  Energi  Nasional,  2017),  acuan  indikasi  rencana  pengembangan  surya  per  provinsi berdasarkan  konsumsi  listrik  provinsi  per  kapita  dan  ketersediaan  potensi  surya  per  provinsi  dapat dilihat pada Tabel 2.
Vol. 2, No. 3, pp 123 – 132 doi: 10.14710/jebt.2021.10043
Tabel 2. Indikasi Rencana Pengembangan Surya per Provinsi Tahun 2015 – 2025 No. Provinsi Total Kapasitas Terpasang per Tahun (MW) 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 2024 2025 1  Nusa Tenggara Timur 4,2 14,2  15,0  15,0  20,3  40,5 96,8 159,6 238,0 320,7 414,9 2  Kalimantan Barat 1,3 1,3 1,6 15,1  24,3  43,8 88,3 140,9 209,2 282,4 366,4 3  Gorontalo 0,7 4,7 9,7 9,7 19,7  19,7 35,7 65,4 128,8 218,6 343,3 4  Sumatera Selatan 1,1 1,1 1,1 12,8  20,0  35,8 71,7 114,1 169,3 228,5 296,6 5  Nusa Tenggara Barat 4,7 4,9 25,2  90,2  90,2  90,2 90,2 112,3 167,2 225,4 292,0 6  Sulawesi Barat 0,5 0,5 0,5 2,4 9,8 23,3 60,5 100,7 150,4 202,6 261,8 7  Jambi 1,0 1,0 3,0 7,1 13,6  27,1 60,7 98,6 146,7 197,9 256,3 8  Kalimantan Timur 1,6 1,9 2,0 8,4 15,3  27,7 56,1 89,3 132,5 178,9 232,1 9  Sumatera Utara 16,0  17,7  57,7  57,7  57,7  57,7 57,7 86,2 128,0 176,2 224,1 10  Sulawesi Tengah 1,4 1,4 11,4  11,4  31,4  31,4 52,7 86,2 128,4 173,1 224,1 11  Kalimantan Tengah 0,8 1,1 1,1 6,7 13,4  23,7 52,5 85,0 126,5 170,6 221,1 12  Papua 7,8 8,2 19,4  19,4  39,4  39,4 50,7 84,2 125,7 169,3 218,8 13  Sulawesi Tenggara 1,9 2,4 9,6 9,6 10,5  21,6 49,7 81,9 122,1 164,6 212,9 14  Aceh 0,8 0,8 2,8 6,2 12,7  22,5 50,2 81,3 121,0 163,2 211,4 15  Maluku Utara 4,5 4,6 9,6 9,6 9,7 18,9 47,3 78,3 116,8 157,3 203,5 16  Jawa Tengah 0,4 0,4 0,4 6,7 12,3  22,1 44,6 71,7 106,6 143,8 186,4 17  Jawa Timur 0,5 0,6 3,4 7,7 13,2  23,1 44,9 71,7 106,4 143,6 186,4 18  Sulawesi Selatan 3,9 7,0 8,1 8,1 11,5  21,2 43,8 70,8 105,2 142,0 184,0 19  Maluku 5,0 5,3 10,3  15,3  15,3  17,6 41,9 69,6 103,8 139,9 180,8 20  Papua Barat 1,8 4,1 4,1 5,0 15,0  19,0 39,8 64,6 96,1 129,5 167,8 21  Jawa Barat 0,3 0,3 0,4 6,8 11,5  20,2 39,3 62,7 93,1 125,6 163,0 22  Kalimantan Selatan 1,9 3,9 3,9 4,8 9,7 18,1 38,0 61,5 91,5 123,5 160,0 23  Bengkulu 0,6 0,7 0,7 3,1 8,2 16,5 37,3 61,2 91,3 123,0 159,2 24  Sumatera Barat 1,7 2,0 2,9 4,6 9,3 17,2 35,9 58,1 86,4 116,6 151,0 25  Lampung 1,3 1,6 1,6 2,1 6,5 13,5 31,3 51,6 77,0 103,8 134,3 26  Kepulauan Riau 1,1 1,1 1,1 5,8 9,5 16,5 31,5 50,2 74,4 100,5 130,4 27  Sulawesi Utara 3,8 3,8 3,8 3,8 5,6 11,5 26,5 43,7 65,1 87,8 113,6 28  Bangka Belitung 1,6 1,6 3,6 3,6 5,9 11,7 25,9 42,4 63,2 85,2 110,3 29  Bali 4,4 7,5 8,2 8,2 8,2  108,2  108,2 108,2 108,2 108,2 108,2 30  Kalimantan Utara 0,4 0,6 0,6 3,6 6,6 12,0 24,3 39,1 58,1 78,5 101,7 31  Banten 0,2 0,2 0,3 2,1 5,1 10,0 22,2 36,3 54,0 72,9 94,3 32  Riau 0,9 1,0 1,0 1,0 4,1 9,0 21,8 36,2 54,1 72,8 94,2 33  D.I. Yogyakarta 0,1 0,1 0,1 1,1 3,7 8,0 18,9 31,3 46,8 63,0 81,5 34  Jakarta 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 1,4 3,2 5,3 7,9 10,7 13,8 Total Kapasitas Terpasang 78,4  107,8  224,5  375,0  549,9  900,1  1.600,1  2.500,2  3.699,8  5.000,2  6.500,2 Total Tambahan/Tahun 29,4  116,7  150,5  174,9  350,2  700,0 900,1  1.199,6  1.300,4  1.500,0
Vol. 2, No. 3, pp 123 – 132 doi: 10.14710/jebt.2021.10043
PT. PLN (Presero) sebagai satu-satunya perusahaan negara yang diberi mandat untuk mengelola ketenagalistrikan,  serta  tanggung  jawab  dan  tujuan  PT.  PLN  (Persero)  dalam  hal  pelayanan kelistrikan  yang  diperuntukan  bagi  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat  secara  adil  dan  merata  (Tenriabeng  et  al.,  2013).  Penyediaan  tenaga  listrik  dari hulu  sampai  dengan  hilir  menjadi  tanggung  jawab  PT.  PLN  termasuk  dalam  hal  pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi primer jenis fosil dan EBT. Dalam (Keputusan Menteri Energi Dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  Nomor  1567K/21/MEM/2018  Tentang  Pengesahan Rencana  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  PT  PLN  (Persero)  Tahun  2018  s.d.  2027,  2018),  rencana pengembangan pembangkit berbasis EBT terlihat pada tabel 3.

## Tabel 3.
Rencana Pengembangan EBT No. Pembangkit EBT Kap. 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  Total 1  Panas Bumi MW 190 151 147 455 245 415  2.759  45 145 55 4.607 2  PLTA MW 154 326 755 - 182  1.484  3.047  129 466  1.467  8.010 3  PLTM MW 140 39 479 200 168 232 27 20 20 10 1.335 4  PLTS MWp 63 78 219 129 160 4 250 - 2 2 907 5  Angin MW - - 30 360 260 50 150 - - 5 855 6  PLT Biomass/Sampah MW 12 139 60 357 50 103 19 5 15 35 795 7  Laut MW - - 7 - - - - - - - 7 8  Biofuel Ribu KL  520 487 290 167 151 146 154 159 166 175  2.415 Total MW 560 933  1.697  1.501  1.065  2.287  6.251  199 648  1.574  16.715
Sumber  :  Keputusan  Menteri  ESDM  No.  39K/20/MEM/2019  tentang  Rencana  Umum  Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 2019-2028
Dari  sisi  lingkungan,  pembangkit  listrik  merupakan  salah  satu  produsen  energi  yang menghasilkan  emisi  gas  rumah  kaca  yang  cukup  besar  karena  penggunaan  bahan  bakar  fosil. Penggunaan  energi  terbarukan  seperti  surya,  tenaga  air  dan  panas  bumi  diasumsikan  tidak menghasilkan  emisi  gas  rumah  kaca.  Pada  dasarnya  setiap  pembangkit  listrik  akan  menghasilkan emisi gas CO 2 atau sering disebut sebagai jejak karbon ( carbon footprint ) baik selama pembangunannya maupun saat operasi (Artiningrum, 2014). Jejak karbon didefinisikan sebagai jumlah total gas CO 2 dan gas rumah kaca lainnya, yang dikeluarkan sepanjang siklus hidup penuh suatu proses atau produk.
Untuk pembangkit listrik, jejak karbon tersebut dihitung dalam gram ekivalen gas CO 2 per kWh listrik  yang  dihasilkan  (gCO 2 eq/kWh).  Dalam  operasinya  membangkitkan  listrik,  secara  praktis pembangkit  listrik  tenaga  surya  tidak  menghasilkan  emisi  yang  berarti  jika  dibandingkan  dengan pembangkit  listrik  dengan  bahan  bakar  batubara.  Disamping  karbon  dioksida,  pembangkit  listrik tenaga surya menghasilkan sulfur dioksida, nitrogen oksida, polutan atmosfir yang lebih sedikit jika dibandingkan  dengan  pembangkit  listrik  dengan  menggunakan  batubara  ataupun  gas.  Data  jejak karbon untuk berbagai tipe pembangkit listrik dapat dilihat pada tabel 4.
Vol. 2, No. 3, pp 123 – 132 doi: 10.14710/jebt.2021.10043
Tabel 4. Data jejak karbon No. Jenis Pembangkit Listrik Jejak Karbon (gCO 2 eq/kWh) 1  PLTU Batubara > 1.000 2  PLTG BBM 650 3  PLTG Gas 500 4  PLTU Biomassa 25 – 93 5  Photovoltaik 58 6  Energi laut 25 – 50 7  PLTA dengan waduk 10 – 30 8  PLTA tanpa waduk < 5 9  PLTN 5 10  PLTB 4,64 – 5,25
Penelitian yang dilakukan oleh Peishi Wu, dkk (Wu et al., 2017) menguji keuntungan emisi gas rumah  kaca  (GRK)  dari  instalasi  fotovoltaik  dengan  melakukan  penilaian  siklus  hidup  ( Life  Cycle Assesment ) untuk pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit listrik berbasis PV. Laju emisi GRK  untuk  kedua  sistem  masing-masing  adalah  975,2  gCO 2 eq/kWh  dan  36,75  gCO 2 eq/kWh.  Selisih nilai emisi yang dihasilkan, menunjukkan kelebihan dari pembangkit listrik tenaga surya (fotovoltaik) sehingga ramah lingkungan.

## 3. Kebijakan dan Regulasi
Tanggung  jawab  pemerintah  dalam  rangka  pengelolaan  energi  nasional,  memiliki  peran  yang sangat  menentukan  untuk  keberlangsungan  penyediaan  energi  nasional  yang  aman,  andal  serta ramah  lingkungan.  Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  11  ayat  (2)  (Undang  -  Undang  Republik Indonesia  No.  30  Tahun  2007  Tentang  Energi,  2007),  pemerintah  menyusun  Kebijakan  Energi Nasional termasuk didalamnya mengenai pembangkit tenaga listrik yang berbahan bakar EBT. Dalam rumusan  Kebijakan  Energi  Nasional  (KEN),  target  pada  tahun  2025  peran  Energi  Baru  dan  Energi Terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  79  Tahun  2014  Tentang  Kebijakan  Energi  Nasional,  2014).  Untuk  memenuhi  bauran  energi sebagaimana dimaksud dalam KEN dilakukan upaya upaya antara lain, memaksimalkan penggunaan energi  bersih/terbarukan,  meminimalkan  peran  minyak  bumi,  mengoptimalkan  pemanfaatan  gas bumi  dan  energi  baru,  menggunakan  batubara  sebagai  andalan  pasokan  energi  nasional  dan memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terakhir. Porsi dari EBT sesuai amanat KEN menunjukkan tren yang meningkat, namun pada poin lain, peran batubara juga masih menjadi andalan sebagai sumber energi  primer.  Dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  infrastruktur  PLT  EBT  termasuk  energi  surya, pemerintah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  untuk  mengatur  pengembangan  pembangkit  listrik yang  dibedakan  menjadi  2  arah  kebijakan  mengenai  pembangkit  yang  bersifat  komersial  dan  non komersial.  Penentuan  jenis  EBT  yang  akan  digunakan  sebagai  sumber  energi  primer  ditentukan berdasarkan  pada  potensi  masing  –  masing  wilayah  yang  bisa  dioptimalkan.  Pengaturan  mengenai harga jual beli tenaga listrik diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan nilai keekonomian pada sistem pembangkitan.
Vol. 2, No. 3, pp 123 – 132 doi: 10.14710/jebt.2021.10043
PLTS  yang  bersifat  komersial  berupa  PLTS  komunal  pada  daerah  tertentu  untuk  mencukupi kebutuhan  sendiri  off  grid  maupun  on  grid.  Sesuai  (Peraturan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya Mineral  Republik  Indonesia  No.  50  Tahun  2017  Tentang  Pemanfaatan  Sumber  Energi  Terbarukan Untuk  Penyediaan  Tenaga  Listrik,  2017),  skema  pembelian  tenaga  listrik  dari  PLTS  oleh  PT.  PLN diatur  dengan  memperhatikan,  sistem  ketenagalistrikan  setempat  dapat  menerima  pasokan  tenaga listrik  yang  menggunakan  sumber  energi  sinar  matahari,  dimaksudkan  untuk  menurunkan  Biaya Pokok  Penyediaan  (BPP)  Pembangkitan  di  sistem  ketenagalistrikan  setempat  dan/atau  memenuhi kebutuhan  tenaga  listrik  di  lokasi  yang  tidak  ada  sumber  energi  primer  lain.  Dalam  hal  BPP Pembangkitan  di  sistem  ketenagalistrikan  setempat  di  atas  rata-rata  BPP  Pembangkitan  nasional, harga pembelian tenaga listrik dari PLTS paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari BPP  Pembangkitan  di  sistem  ketenagalistrikan  setempat,  dengan  skema  kerjasama  membangun, memiliki, mengopersikan dan mengalihkan (Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT). Peningkatan elektrifikasi  untuk  daerah  terpencil  juga  diatur  oleh  Pemerintah  melalui  (Peraturan  Menteri  Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 38 Tahun 2016 Tentang Percepatan Elektrifikasi Di Perdesaan  Belum  Berkembang,  Terpencil,  Perbatasan,  Dan  Pulau  Kecil  Berpenduduk  Melalui Pelaksanaan  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik,  2016)  memberi  kesempatan  kepada  daerah  melalui badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dalam skala kecil untuk meningkatkan rasio elektrifikasi setempat yang belum terjangkau oleh jaringan listrik. Pasal 18 ayat 2 b  menekankan  bahwa  rasio  elektrifikasi  pada  wilayah  usaha  dalam  usaha  penyediaan  tenaga  listrik untuk  skala  kecil  yang  telah  dimiliki  badan  usaha  tersebut  telah  mencapai  paling  sedikit  95  % (sembilan puluh lima persen).
Gambar 1. Kondisi PLTS Likupang (Sumber : setkab.go.id)
PLTS  komunal  terbesar  di  Indonesia  saat  ini,  terletak  di    Desa  Wineru,  Kecamatan  Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  Republik  Indonesia,  2020).  PLTS  Likupang  dibangun  sejak Power  Purchase  Agreement (PPA) tahun 2017 akhir dan memakan waktu sekitar 1,5 tahun dengan total biaya investasi mencapai USD 29,2 juta. Sebanyak 64.620 hamparan panel surya tersusun rapi membentang di atas ladang seluas 29 hektar. Kehadiran alat penangkap sinar matahari tadi difungsikan oleh Vena Energy sebagai sumber
Vol. 2, No. 3, pp 123 – 132 doi: 10.14710/jebt.2021.10043
energi listrik baru sejak 5 September 2019. Rata-rata setiap harinya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)  Likupang  menyalurkan  listrik  mencapai  15  MW  meskipun  memiliki  kapasitas  terpasang  21 Mega Watt Peak (MWp). Sistem produksi listrik PLTS Likupang langsung terhubungan secara online dengan  jaringan  listrik  milik  PLN  dengan  kontrak  jual  beli  listrik  berlangsung  selama  20  tahun dengan skema Built, Own, Operate, Transfer (BOOT).
Dari  sisi  PLTS  non  komersial  pemerintah  berupaya  meningkatkan  pengembangan  pembangkit melalui sistem PLTS atap. Melalui deklarasi gerakan nasional sejuta surya atap yang ditandatangani pada  tanggal  13  September  2017  oleh  perwakilan  Direktorat  Jenderal  Energi  Baru  Terbarukan  dan Konservasi  Energi  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (EBTKE  KESDM),  Kementerian Perindustrian,    Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (B2TKE  BPPT),  Masyarakat  Energi Terbarukan  Indonesia  (METI),  Konsorsium  Kemandirian  Industri  Fotovoltaik  Indonesia,  Asosiasi Energi  Surya  Indonesia  (AESI),  Asosiasi  Pabrikan  Modul  Surya  Indonesia  (APAMSI),  dan Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA). Tujuan deklarasi gerakan nasional sejuta surya atap  antara  lain  untuk  mendorong  dan  mempercepat  pembangunan  PLTS  atap  di  perumahan, fasilitas  umum,  perkantoran  pemerintah,  bangunan  komersial  dan  kompleks  indusrti  hingga mencapai  orde  gigawat  sebelum  2020,  mendorong  tumbuhnya  industri  nasional  sistem  fotovoltaik yang berdaya saing dan menciptakan kesempatan kerja, mendorong penyediaan listrik yang handal, berkelanjutan  dan  kompetitif,  mendorong  dan  memobilisasi  partisipasi  masyarakat  untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ancaman perubahan iklim dan ikut mendukung terlaksananya komitmen Indonesia atas Paris Agreement (Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2016 Tentang  Pengesahan  Paris  Agreement  To  The  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate Change  (Persetujuan  Paris  Atas  Konvensi  Kerangka  Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai Perubahan Iklim), 2016) dan upaya mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) (Vernon, 2015).
PLTS  atap  adalah  proses  pembangkitan  tenaga  listrik  yang  menggunakan  modul  fotovoltaik, yang  diletakkan  di  atap,  dinding,  atau  bagian  lain  dari  bangunan  milik  pelanggan  PLN.  Manfaat pemasangan PLTS atap antara lain adalah menghemat tagihan listrik pelanggan PLN, aplikasi energi baru terbarukan menggantikan energi fosil, membantu mengurangi dampak perubahan iklim karena lebih ramah lingkungan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya  Mineral Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 Tentang  Penggunaan  Sistem  Pembangkit  LIstrik  Tenaga  Surya  Atap  Oleh  Konsumen  PT.  PLN (Persero), 2018), disebutkan bahwa “Kapasitas sistem PLTS atap dibatasi paling tinggi 100% (seratus persen) dari daya tersambung pelanggan PT. PLN (Persero)”. Manfaat utama dari pemasangan PLTS atap oleh pelanggan PLN adalah penghematan listrik, karena listrik yang menggunakan sistem PLTS atap  akan  mengurangi  besarnya  kWh  listrik  langganan  dari  PLN  tiap  bulannya.  Sedangkan  skema ekspor  kelebihan  kWh  listrik  dari  PLTS  atap  pelanggan  ke  jaringan  PLN  tidak  ditujukan  untuk  jual beli  listrik  secara  komersial,  melainkan  menjadi  cadangan  penghematan  listrik  yang  hanya  dapat diakumulasikan  selama  3  bulan.  Cadangan  listrik  tersebut  dalam  perhitungan  tagihan  listrik  PLN hanya bernilai 65% dari tarif dasar listrik (TDL) PLN dengan skema sebagai berikut.
 
Tagihan Listrik Pelanggan (kWh) = Jumlah kWh Impor 65% Jumlah kWh Ekspor  
(1)
Dari  simulasi  pola  penggunakan  PLTS  Atap  pada  Tabel  5,  dapat  diketahui  bahwa  pada  bulan Desember  2018,  pelanggan  memasang  PLTS  atap  (rata-rata  konsumsi  listrik  dari  PLN  sebelum memasang  PLTS  atap  sebesar  400  kWh/bulan).  Pada  bulan  Januari  2019,  PLTS  mulai  memproduksi
Vol. 2, No. 3, pp 123 – 132 doi: 10.14710/jebt.2021.10043
listrik  sebesar  64  kWh  untuk  dikonsumsi  sendiri  kWh  sehingga  pemakaian  dari  PLN  menjadi  336 kWh. Selain konsumsi sendiri, PLTS juga mengekspor listrik ke PLN sebesar 21 kWh (yang dikonversi menjadi  13  kWh,  sesuai  ketentuan  nilai  65%  listrik  ekspor)  dan  tagihan  bulanan  pelanggan  pada Januari 2019 menjadi 323 kWh. Pada bulan Februari 2019, pelanggan  menggunakan  listrik  dari PLN  sebesar  20  kWh  untuk  penerangan  malam  hari.  Total  produksi  PV  (siang)  sebesar  85  kWh diekspor ke PLN dan dikonversi menjadi 55 kWh (sesuai ketentuan nilai 65% listrik ekspor). Tagihan bulanan  pelanggan  pada  Februari  2019  menjadi  –35  kWh  yang  menjadi  tabungan  kWh  sebagai pengurang  tagihan  bulan  berikutnya.  Pada  bulan  Maret  2019,  konsumsi  impor  20  kWh  dan  kWh ekspor 55 kWh sehingga tagihan menjadi –70 kWh. Pada bulan April 2019. Akumulasi tabungan kWh bulan sebelumnya (–70 kWh) dihabiskan. Tagihan akan dihitung menjadi  –35 kWh. Pada  bulan Mei 2019,  Rumah  kembali  dihuni  sehingga  kWh  impor  naik  336  kWh  dan  13  kWh  diekspor  ke  PLN Tagihan menjadi 288 kWh.
Tabel 5.
Simulasi Pola Produksi dan Konsumsi Listrik PLTS Atap (EBTKE – ESDM)
Transaksi Des-19  Jan-19  Feb-19  Mar-19  Apr-19  Mei-19 Akumulasi kWh Bulan Sebelumnya     a = e  0
0 0 35 0 35 kWh Impor   b 400 336 20 20 20 336 kWh Ekspor   c 0 13 55 55 55 13 Tagihan Bulanan         d = b c a   400 323 –35 –70 –35 0 Akumulasi kWh ke Bulan Depan   e 0 0 –35 –70 –35 0
Jika pelanggan menggunakan langsung listrik yang dihasilkan dari PLTS atap, tidak dikirim ke jaringan  Listrik  PLN,  maka  satu  kWh  listrik  yang  digunakan  akan  mengurangi  1  kWh  listrik  yang dibeli  dari  PLN  (~  dinilai  100%).  Skema  ini  disebut  sebagai  net  billing,  dengan  artian  bahwa  tidak terdapat transaksi tunai dalam perhitungan ekspor-impor listrik pelanggan PLTS atap.
Badan  Usaha  Pembangunan  dan  Pemasangan  PLTS  atap  mempunyai  tanggung  jawab  utama yaitu memastikan instalasi PLTS atap yang terpasang mememuhi memenuhi ketentuan administratif perijinan  (ijin  operasi)  dan  kaidah  K2  (keselamatan  dan  kesehatan),  baik  dalam  proses  pemasangan PLTS atap maupun terkait interkoneksi PLTS atap ke jaringan PLN. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi  (SLO) (Undang  - Undang Republik Indonesia No. 30  Tahun  2009  Tentang  Ketenagalistrikan,  2009).    SLO  adalah  bukti  pengakuan  formal  bahwa  suatu instalasi  tenaga  listrik  telah  berfungsi  sebagaimana  kesesuaian  persyaratan  yang  ditentukan  dan dinyatakan  siap  dioperasionalkan  (Peraturan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik Indonesia  No.  38  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara  Akreditasi  Dan  Sertifikasi  Ketenagalistrikan,  2018). Pada  prinsipnya,  PLN  akan  memasang  meter  ekspor  impor  hanya  setelah  pelanggan  PLTS  atap menyampaikan  sertifikat  laik  operasi  (SLO)  atas  sistem  PLTS  atap  yang  terpasang.  Ketentuan  lebih lanjut mengenai kewajiban SLO untuk sistem pelanggan PLTS atap, berdasarkan pada kapasitas PLTS atap  yang  terpasang,  dimana  PLTS  atap  dengan  kapasitas  diatas  500  kVA  wajib  memiliki  SLO, sedangkan  untuk  kapasitas  sampai  dengan  500  kVA  dinyatakan  memenuhi  ketentuan  wajib  SLO melalui kepemilikan hasil uji pabrikan, sertifikat produk atau dokumen standar keselamatan produk yang  setara  (Peraturan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, 2019). Namun perlu diingat, bahwa
Vol. 2, No. 3, pp 123 – 132 doi: 10.14710/jebt.2021.10043
bagi pelanggan PLTS dengan kapasitas di bawah 500 kVA, tetap diharuskan memiliki SLO tegangan rendah (TR), yaitu SLO atas instalasi jaringan listrik di dalam rumah atau bangunannya.

## 4. Tinjauan
Pengembangan  listrik  tenaga  surya  di  Indonesia,  masih  mengalami  berbagai  tantangan. Kebijakan yang ada kini dinilai masih menyulitkan peminat dan investor listrik tenaga surya. Adapun beberapa rintangan bagi PLTS yang terkoneksi jaringan, antara lain ketentuan built operate own and transfer  (BOOT)  yang  mengharuskan  kepemilikan  proyek  dialihkan  kepada  PLN,  setelah  masa kontrak selesai. Pengembang listrik tenaga surya juga terpaksa menerima harga patokan berdasarkan harga listrik beban dasar (base load) batubara  yang selama ini sudah dapat subsidi negara. Regulasi mengenai Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) yang memaksakan energi terbarukan termasuk solar PV bersaing  dengan  PLTU  batubara  bisa  merusak  kepercayaan  pasar  listrik  tenaga  surya  di  Indonesia. Keputusan  pemerintah  pakai  BPP  sebagai  acuan  masih  dipertanyakan  karena  dinilai  tak  transparan baik  dalam  penyusunan  maupun  penetapan  persentase  BPP.  Tak  ada  pertimbangan  dan  kejelasan juga  soal  bagaimana  perubahan  atau  fluktuasi  BPP  dari  tahun  ke  tahun.  Kondisi  ini,  menyulitkan pengembang  dalam  menghitung  finansial  jangka  panjang.    Pengembangan  PLTS  untuk  kawasan terpencil  juga  membuat  badan  usaha  berpikir  ulang  ketika  syarat  minimal  elektrifikasi  daerah setempat  yang  menjadi  wilayah  ijin  pengusahaan  sebesar  95%  sehingga  memberatkan  secara investasi.  Pemerintah  melalui  berbagai  Lembaga/Kementerian  mempunyai  kewajiban  yang  sama dalam  hal  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  daerah  terpencil  melalui  berbagai  macam  program sehingga  resiko  terjadi  tumpang  tindih  pada  saat  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan wilayah menjadi besar.
Niat  pemerintah  mengakomodir  permintaan  publik  agar  bisa  memasang  PLTS  surya  atap  di rumah, namun kebijakan jauh dari harapan regulasi adil dan transparan. Konsumen sekaligus sebagai produsen  hanya  bisa  menjual  listrik  kepada  PLN,  namun  tidak  berlaku  sebaliknya  apabila  terjadi surplus  produksi  listrik.  Aturan  harga  beli  PLN  hanya  65%  dari  listrik  konsumen  yang  memasang solar  atap,  memagari  konsumen  hanya  menghemat  listrik  dan  membatasi  konsumen  jadi  produsen atau  penghasil  listrik.  Dari  sisi  keselamatan  ketenagalistrikan  tidak  adanya  kepastian  harga  SLO pembangkit perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

## 5. Kesimpulan
Pemerintah  terus  berupaya  dalam  mengembangkan  pembangkit  listrik  energi  baru  terbarukan termasuk  PLTS  dengan  meluncurkan  beberapa  kebijakan  dan  regulasi  seperti  tersebut  diatas. Beberapa  kendala  yang  dihadapi,  terutama  permasalahan  tidak  adanya  data  pasti  kapasitas  tenaga surya  terpasang  karena  tak  ada  publikasi  data  rutin  tentang  berapa  kapasitas  solar  PV  terpasang secara  nasional  yang  terus  diperbarui.  Adanya  kebijakan  dan  atau  regulasi  yang  baru  terkait pengembangan  pembangkit  listrik  energi  baru  terbarukan  sangat  diperlukan  untuk  memberikan iklim  investasi  yang  lebih  bersahabat  bagi  calon  investor.  Hal  ini  agar  pengembangan  PLTS  di Indonesia berjalan sesuai target dan mampu bersaing dengan pembangkit yang masih menggunakan sumber  energi  primer  fosil  sebagai  bahan  bakar.  Dari  sisi  regulasi  insentif,  perlu  adanya  peraturan khusus  mengenai  fasilitas  insentif  fiskal  impor  barang  bagi  pengembangan  energi  baru  terbarukan supaya  adanya  kepastian  hukum,  juga  jelasnya  prosedur  pengajuan  termasuk  pembebanan  bea masuk bahan industri PLTS.
Vol. 2, No. 3, pp 123 – 132 doi: 10.14710/jebt.2021.10043

## Daftar Pustaka
Artiningrum, T. (2014). Aspek Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Seminar Nasional Unwim, 367–382.
Dewan Energi Nasional. (2020). Bauran Energi Nasional 2020.
Fathoni, A. M., Utama, N. A., & Kristianto, M. A. (2014). A Technical and Economic Potential of Solar  Energy  Application  with  Feed-in  Tariff  Policy  in  Indonesia.  Procedia  Environmental  Sciences, 20, 89–96. https://doi.org/10.1016/J.PROENV.2014.03.013
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Panduan Perencanaan dan Pemanfaatan PLTS atap di Indonesia.
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia.  (2020).  Siaran  PERS NOMOR:  122.Pers/04/SJI/2020  Tanggal  14  Maret  2020  Tentang  Menengok  Ladang  Panel  Surya Terbesar  di  Indonesia.  https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/03/13/2508/menengok.ladang.panel.surya. terbesar.di.indonesia
Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  Nomor 1567K/21/MEM/2018  Tentang  Pengesahan  Rencana  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  PT  PLN (Persero) Tahun 2018 s.d. 2027, (2018).
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.  38  Tahun  2016 Tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, (2016).
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.  50  Tahun  2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, (2017).
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.  38  Tahun  2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, (2018).
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.  49  Tahun  2018 Tentang  Penggunaan  Sistem  Pembangkit  LIstrik  Tenaga  Surya  Atap  oleh  Konsumen  PT.  PLN (Persero), 18 (2018).
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, (2019).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2014  tentang  Kebijakan  Energi Nasional, (2014).
Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, (2017). Undang - Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi, (2007). Undang - Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, (2009). Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  No.  16  Tahun  2016  Tentang  Pengesahan  Paris Agreement  To  The  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change  (Persetujuan  Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), (2016).
Tenriabeng,  B.,  Rifai,  B.,  &  Sumardi,  J.  (2013).  Peranan  PT.  PLN  (Persero)  dalam  Pelayanan Kelistrikan. Program Pascasarjana UNHAS, 1–12.
Vernon, P. (2015). Sustainable development goals. Economist (United Kingdom), 411(8953). Wu,  P.,  Ma,  X.,  Ji,  J.,  &  Ma,  Y.  (2017).  Review  on  Life  Cycle  Assessment  of  Greenhouse  Gas Emission Profit of Solar Photovoltaic Systems. Energy Procedia, 105, 1289–1294.
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.460