Volume 6 No. 2, September 2018 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094
Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1441

## ANAMOLI KEWENANGAN:
STUDI PENGATURAN JALAN UMUM DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI SUMATERA SELATAN

## Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Email : ahmad@umt.ac.id

## Abstrak
Adanya  tumpang  tindih  kewenangan  antara pemerintah pusat  dengan  pemerintah daerah    Provinsi  Sumatera  Selatan terkait  dengan  kewenangan  mengatur penggunaan  jalan  umum  untuk  kegiatan  pengangkutan  batubara telah  menjadi  hal yang problematik bagi  dunia  usaha dan menarik  untuk  diteliti,  dikaji  secara mendalam agar ditemukan  solusi  penyelesaian  atas  adanya anomali kewenangan tersebut  sehingga  usaha pertambangan  khususnya  bagi  pemegang  ijin  usaha pertambangan tidak  mengalami  kerugian karena adanya  larangan menggunakan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  pelaksanaan  kegiatan usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara dan peraturan  pelaksananya. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan  dan  pendekatan  kasus. Adapun  hasil  penelitian  yakni adanya larangan  menggunakan  jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan bersifat menyeluruh baik jalan nasional maupun jalan provinsi sehingga ketentuan tersebut bertentangan UU  38/2004 yang  memberikan  kewenangan  pemerintah  pusat  untuk mengaturnya.  Padahal UU  4/2009 membolehkan  menggunakan  sarana  prasana umum  untuk  kegiatan  pertambangan, serta  adanya  larangan  dalam  perda  provinsi Sumsel  tersebut  bertentangan  secara  hirarkis sebagaimana yang  ditentukan  dalam UU 12/2011. Dampak lanjutan karena adanya larangan menggunakan jalan umum adalah  dunia  usaha  dirugikan sehingga mengakibatkan  adanya  dualisme kewenangan yang tumpang tindih dalam pengaturan jalan padahal secara jelas UU 38/2004 memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  pusat  untuk  mengatur  jalan nasional bukan pemerintah provinsi, UU 4/2009 membolehkan untuk menggunakan jalan  umum  untuk  kegiatan  pertambangan  mineral  dan  batubara serta  secara hirarkis  bertentangan  dengan ketentuan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan sehingga  berakibat  secara  hukum,  ekonomi  maupun  jaminan  kepastian bagi dunia usaha secara khusus bagi pemegang ijin usaha pertambangan.

## Kata Kunci: Kewenangan, Jalan, mineral dan batubara, dunia usaha

## I. PENDAHULUAN
Jalan  merupakan  prasarana  transportasi  darat  dalam  menunjang perekonomian  dan  pergerakan barang  dan  jasa serta  syarat  mutlak  bagi perkembangan  dan  pembangunan  suatu  daerah.  Jalan  memiliki  peran  dan  fungsi utama dalam arus perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, pemerataan  hasil-hasil  pembangunan  antar  wilayah,  juga  memiliki  peran penting dalam  mempererat  hubungan  antar  daerah  serta  mempercepat  pengembangan wilayah dari keterisolasian dengan daerah lain.  Oleh sebab itu, ketersedian sarana transportasi jalan yang baik merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi seluruh wilayah di tanah air. 1
Hal  tersebut  diatas  sejalan  dengan  pengertian  jalan  sebagaimana dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Pemerintah  nomor  34  tahun  2006 tentang jalan yang menegaskan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi  segala  bagian  jalan,  termasuk  bangunan  pelengkap  dan  perlengkapannya yang  diperuntukkan  bagi  lalu  lintas,  yang  berada  pada  permukaan  tanah,  di  atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali  jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Dalam  penjelasan  umum  peraturan  pemerintah  nomor  34  tahun  2006 tentang jalan menegaskan hal-hal penting mengenai peranan dan fungsi jalan yakni sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan  struktur  pengembangan  wilayah  pada  tingkat  nasional,  terutama yang  menyangkut  pewujudan  perkembangan  antardaerah  yang  seimbang  dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara,  dalam  rangka  mewujudkan  rencana  pembangunan  jangka  panjang  dan rencana  pembangunan  jangka  menengah  menuju  masyarakat  Indonesia  yang  adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan  kedudukan  dan  peranan  jalan  tersebut,  negara  berhak  menguasai jalan.  Penyediaan  jalan  umum  oleh  negara  pada  dasarnya  dibangun  di  atas  tanah yang dikuasai oleh negara. Bila dibangun di atas tanah hak atas orang, dilaksanakan
1 Tommy  Putra  Armada, Analisa  Ekonomi  Perbaikan  Jalan  Palembang – Betung  Kab. Banyuasin Terhadap Nilai Kerugian Akibat Kemacetan, Jurnal Tehnik Sipil dan Lingkungan, Vol. 2 No. 3, September 2014, hlm. 1
dengan  pengadaan  tanah.  Dengan  hak  penguasaan  jalan  ada  pada  negara, pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  negara,  mempunyai  hak menyelenggarakan  jalan  secara  umum.  Penyelenggaraan  jalan  harus  menjamin terselenggaranya  peranan  jalan  yang  berdasarkan  rencana  tata  ruang  wilayah dengan  memperhatikan keterhubungan  antarkawasan  atau  keterhubungan  dalam kawasan serta dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh.
Penyelenggaraan  jalan  sebagai  salah  satu  bagian  kegiatan  dalam mewujudkan  prasarana  transportasi  melibatkan  masyarakat  dan  pemerintah. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  setiap  usaha  penyelenggaraan  jalan  memerlukan kesepakatan  atas  pengenalan  sasaran  pokok  yang  dilandasi  oleh  jiwa  pengabdian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara.
Dalam  kaitannya  penggunaan  jalan  untuk  kegiatan  pertambanganan batubara sebagai salah satu sarana perpindahan hasil tambang dari satu titik ketitik lain  juga  sangat  bergantung  kepada  ketersediaan  dan  penggunaan  jalan  untuk kegiatan  pengangkutannya. Batubara  merupakan  salah  satu  penyumbang  devisa yang  cukup  besar  bagi  Negara.  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  khususnya memiliki potensi besar sebagai produsen Batubara yaitu sekitar 48% dari Produksi Nasional sehingga dengan potensi ini Provinsi Sumatera Selatan menjadi Lumbung Energi Nasional. Potensi batubara di Sumatera Selatan diangkut melalui sungai dan darat  dimana  transportasi  melalui  darat  melewati  414,132  KM  ruas  jalan  nasional (28,67%) dari total panjang Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan (menurut hasil exercise BBPJN III tahun 2011). 2
Oleh karena itu kegiatan pertambangan menggunakan sarana dan prasana umum seperti penggunaan jalan sehingga membutuhkan pengaturan baik jalan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun jalan yang menjadi kewenangan pemerintah  provinsi,  kota/kabupaten  sehingga  batas  kewenangan  tersebut  tidak terjadi tumpang  tindih  antara  kewenangan  pemerintah  pusat  dengan  kewenangan pemerintah daerah sehingga adanya larangan yang dilakukan oleh
2 https://balai3.wordpress.com/2011/07/01/alternatif-solusi-permasalahan-angkutan- batubara-di-sumatera-selatan/
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  menggunakan  seluruh  jalan  umum untuk kegiatan pengangkutan batubara telah melampui kewenangannya.
Bahwa  pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta kegiatan pascatambang. Demikian juga dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau  padu.  Serta batubara  adalah  endapan  senyawa  organik  karbonan  yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
Pertambangan Mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral  yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah sedangkan  Pertambangan  Batubara  adalah  pertambangan  endapan  karbon  yang terdapat  di  dalam  bumi,  termasuk  bitumen  padat,  gambut,  dan  batuan  aspal. Sementara usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan  jalan  yang  konsepsional  dan  menyeluruh  perlu  melihat  jalan sebagai  suatu  kesatuan  sistem  jaringan  jalan  yang  mengikat  dan  menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem  jaringan  jalan  sekunder.  Pada  setiap  sistem  jaringan  jalan  diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan.  Pengelompokan jalan berdasarkan  status  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan nasional dan pemerintah daerah untuk  menyelenggarakan  jalan  di  wilayahnya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip otonomi daerah.
Penegasan  tentang  hak  dan  kewajiban  pemerintah  serta  masyarakat menunjukkan  bahwa  wewenang  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  jalan  dapat dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansi-instansi di daerah atau diserahkan
kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang penyelenggaraan  jalan  tersebut  tidak  melepas  tanggung  jawab  pemerintah  atas penyelenggaraan jalan.
Jalan  sebagai  salah  satu  prasarana  transportasi  yang  menyangkut  hajat hidup  orang  banyak,  mempunyai  fungsi  sosial  yang  sangat  penting.  Dengan pengertian  tersebut  wewenang  penyelanggaraan  jalan  wajib  dilaksanakan  dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. Sehingga pengertian jalan umum yang  merupakan jalan  yang  diperuntukkan  bagi  lalu    lintas  umum sebagaimana yang  durumuskan  dalam  undang-undang  jalan  mempunyai  makna  dan  dapat diimplementasikan.
Maka  adanya ketentuan  pasal  52  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Daerah Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Kegiatan  pertambangan yang mengatur larangan  menggunakan  jalan  umum  untuk  kegiatan  pertambangan dan  memberikan dispensasi kepada  para  pemegang  IUP  untuk  menyiapkan  jalan khusus  paling  lambat  2  (dua) akan  tetapi  jangka  waktu  selama  dua  tahun  tersebut dirasa  tidak  cukup  sehingga  Gubernur  Sumatera Selatan  (Alex  Nurdin) memberikan  dispensasi  penggunaan  jalan  umum  sampai  dengan  07  November 2018 karena belum tersedianya jalan khusus.
Namun Gubernur  terpilih  Provonsi  Sumatera  Selatan  (Herman  Deru) periode (2018-2013) membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor  74  Tahun  2018  tentang  Pencabutan  Peraturan  Gubernur  Nomor  23  Tahun 2011 Tentang  Tata  Cara  Pengangkutan  Batubara  Melalui  Jalan  Umum  sehingga berlaku  ketentuan larangan menggunakan  jalan  umum  untuk  kegiatan pertambangan  sebagaimana  ketentuan Pasal  52  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  daerah Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Pelaksanaan  kegiatan pertambangan batubara.
Dengan  adanya keharusan menggunakan  jalan  khusus  untuk  kegiatan pertambangan  maka  jalan  khusus  yang  tersedia hanya jalan  khusus  yang  dikelola oleh  PT.  Titan Infra  Energy maka  berlaku  mekanisme  bisnis  to  bisnis.  Sementara menurut Ketua Asosiasi  Pertambangan  Batu  Bara Sumatera Selatan  (APBS) Andi Asmara  mengatakan  pihaknya  menargetkan  120  km  jalan  khusus  selesai  dan beroperasi tahun 2019. Bahkan jalan khusus telah dibangun dalam 2 tahun terakhir.
Selain jalan khusus, sebenarnya  ada juga jalur angkut melalui jalur kereta api. PT KAI  belum  siap  untuk  mengangkut  batubara  milik  para  penambang  Sumsel  yang mencapai 3,5 juta ton. Jalan khusus harus ada, jarak tempuh dari tambang menuju pelabuhan cukup jauh dan bisa sampai 200 km. Berbeda dengan tambang di daerah Kalimantan  yang  paling  jauh  cuma  40  km. 3 kenyataan  belum  tersedianya  jalan khusus yang dibangun oleh pemerintah provinsi Sumsel atau berlarut-larut ijin dari berbagai kementerian  sehingga menyulitkan  pengadaan  jalan  khusus  oleh pengusaha  yang  telah  memliki  IUP  dan  selama  ini  menggunakan  jalan  umum untuk kegiatan pengangkutan batubara.
Asosiasi  Perusahaan  Batubara  Indonesia  memperkirakan  kebijakan penutupan jalan umum untuk angkutan batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan yang mulai berlaku berpotensi mengganggu kinerja ekspor dan pasokan ke proyek  kelistrikan  domestik. Direktur  Eksekutif  Asosiasi  Perusahaan  Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan saat ini jumlah produksi batubara di Sumsel  diperkirakan  48.5  juta  ton,  atau  sekitar  10% — 12%  dari  total  produksi nasional. Adapun volume batubara yang melewati jalan yang aksesnya ditutup oleh pemprov  itu  diperkirakan  sekitar  5.8  juta  ton  per  tahun.  Namun,  untuk  saat  ini APBI  juga  sedang  melakukan cross  check dan  mengonfirmasi  anggotanya  yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah itu. Terkait jumlah produksi batubara  di  Sumsel  dan  potensi kerugian  sehingga  berdampak  negative  dan berpotensi mengganggu ekspor dan pasokan ke proyek kelistrikan domestik. 4
Industri angkutan batubara di Sumatra Selatan diprediksikan akan merugi Rp 25 miliar — Rp30 miliar per hari dengan kebijakan penutupan jalan umum untuk angkutan  batu  bara  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sumatra  Selatan  yang  telah  dimulai Rabu tanggal  07  November  2018. Sekjen  Dewan  Pimpinan  Pusat  Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Wisnu. W Pettalolo menilai bahwa kebijakan
3 https://news.detik.com/berita/4291797/pengusaha-di-sumsel-setuju-truk-batu-bara- wajib-lewat-jalan-khusus, (diakses pada tanggal 27 Desember 2018, Pukul 16.30 wib).
4 https://sumatra.bisnis.com/read/20181109/436/858105/angkutan-batu-bara-sumsel- belum-ada-truk-melintas-di-jalan-khusus (diakses pada tanggal  27 Desember  2018,  Pukul  16.30 wib).
itu  terburu-buru  karena  persiapan  pemerintah  provinsi  sangat  minim  dan mengancam bisnis angkutan truk batubara. 5
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua permasalahan  sebagai  berikut; bagaimana  kewenangan  pengaturan  jalan  umum untuk  kegiatan  pengangkutan  batubara  di  Provinsi  Sumsel  dan  apa  implikasi hukum dan ekonominya jika ketentuan perda provinsi Sumsel bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang.

## II. METODELOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  yang  sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan obyek penelitian.  Sebagai  sebuah  penelitian  yang  menelusuri  prinsip  dan  teori  tentang dualism norma peraturan perundang-undangan, maka secara metodologis penelitian ini  akan  mengkaji  norma  peraturan  daerah  provinsi  Sumatera  Selatan  dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Adapun  tipe  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis  kualitatif, artinya penelitian  dilakukan  dengan  mendeskripsikan,  menganalisis  secara  kualitatif  atas data  yang  berkaitan  dengan  obyek  penelitian  baik  dalam  hukum  positif  maupun implementasi untuk menarik kesimpulan sesuai dengan pokok masalahnya.

## III. PEMBAHASAN

## A. Perda Provinsi Sumsel Bertentangan dengan Undang-Undang.
Pengertian Jalan Umum dan Jalan Khusus diatur sebagaimana yang diatur Undang-undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan,  yang  menyatakan: “Jalan umum  adalah  jalan  yang  diperuntukkan  bagi  lalu  lintas  umum”. Dan  “ Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.
5 https://sumatra.bisnis.com/read/20181109/436/858105/angkutan-batu-bara-sumsel- belum-ada-truk-melintas-di-jalan-khusus (diakses pada tanggal  27  Desember  2018,  Pukul  16.30 wib).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  ,  ayat  (4)  dan ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan,  mengatur  sebagai berikut:
1. Jalan  umum  menurut  statusnya  dikelompokkan  ke  dalam  jalan  nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
2. Jalan  nasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  jalan arteri  dan  jalan  kolektor  dalam  sistem  jaringan  jalan  primer  yang menghubungkan  antaribukota  provinsi,  dan  jalan  strategis  nasional,  serta jalan tol.
3. Jalan  provinsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan  jalan strategis provinsi.
4. Jalan  kabupaten  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan  ayat  (3),  yang  menghubungkan  ibukota  kabupaten  dengan  ibukota kecamatan,  antaribukota  kecamatan,  ibukota  kabupaten  dengan  pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan  jalan  sekunder  dalam  wilayah  kabupaten,  dan  jalan  strategis kabupaten.
5. Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
Demikian juga ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 38/2004 tersebut menyatakan :
1. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional
2. Wewenang penyelenggaraan  jalan  secara  umum  dan  penyelenggaraan jalan  nasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pengaturan, pembinaan, pembangunan  dan  pengawasan  jalan  nasional  adalah  menjadi  wewenang Pemerintah Pusat. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Provinsi Sumsel No. 5/2011, Pergub No. 74/2018, SE Gub. No. 540/2018 dan Surat Dishub Provinsi Sumsel No. 551/2018 yang mengatur pemamfaatan dan penggunaan jalan yang berstatus Jalan Nasional, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan,  yang  pada  pokoknya menentukan  bahwa  kewenangan  pengaturan  Jalan  Nasional  ada  pada  Pemerintah Pusat sebagaimana telah diuraikan diatas.
Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No 38/2004, juga menegaskan bahwa  pembuatan  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  rangka  pengaturan  jalan umum,  haruslah  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing  tingkat  pemerintahan. Ketentuan hukum Pasal 18 a yat (1) UU 38/2004 tersebut menyatakan: “ Pengaturan jalan  secara  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  meliputi;  a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
Sementara  dalam ketentuan  Pasal  121  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, memberikan definisi sebagai berikut:
1. Jalan  khusus  merupakan  jalan  yang  dibangun  dan  dipelihara  oleh  orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
2. Penyelenggaraan  jalan  khusus  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan menteri.
Penjelasan Pasal 121 ayat (1):
Yang  dimaksud  dengan  “jalan  khusus”  antara  lain  jalan  perkebunan,  jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan  sementara  pelaksanaan  konstruksi,  jalan  di  kawasan  pelabuhan,  jalan  di kawasan  industri,  jalan  di  kawasan  berikat,  dan  jalan  di  kawasan  permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum. Yang dimaksud dengan
“instansi” adalah Pemeri ntah atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan umum.
Dengan demikian berdasarkan PP No. 34/2006 tersebut tidak mengatur kewajiban pemegang  IUP  untuk  kegiatan  pengangkutan  batubara  menggunakan  jalan  khusus tetapi hanya mengatur jenis jalan khusus yang dapat digunakan untuk jalan umum.
Ketentuan Pasal  91  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Mineral dan Batubara mengatur sebagai berikut: “ Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan  prasarana  dan  sarana  umum  untuk  keperluan  pertambangan setelah  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”. Berdasarkan ketentuan  tersebut, secara  tegas  menyatakan  Pemegang  Ijin  Usaha  Pertambangan dapat  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  umum  (termasuk  jalan  umum)  untuk keperluan pertambangan.
Lebih lanjut UU jalan menentukan mengenai jalan umum merupakan salah satu  sarana  dan  prasarana  umum  yaitu  jalan  yang  diperuntukan  bagi  lalu  lintas umum. Oleh karena menurut UU No. 4/2009 Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum (termasuk jalan umum untuk pengangkutan batubara), sedangkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Provinsi Sumsel No. 5/2011 pemegang  IUP  wajib  menggunakan  jalan  khusus  untuk  keperluan  pertambangan (pengangkutan batubara), maka terbukti bahwa materi muatan dalam Pasal 52 ayat (1)  dan  ayat  (2)  Perda  Provinsi  Sumsel  No.  5/2011  beserta  peraturan pelaksanaannya bertentangan dengan Pasal 91 UU 4/2009.
Berdasarkan  Pasal  91  UU  4/2009  tersebut,  Perda  Provinsi  Sumsel  No. 5/2011  telah  mengatur  hal  yang  bertentangan  dengan  sesuatu  yang  diperbolehkan berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang.  Dalam  hal  ini  Perda  Provinsi  Sumsel melarang  Pemegang  IUPK  untuk  menggunakan  fasilitas  umum  padahal Pasal  91 UU 4/2009 membolehkan para pemegang  IUPK  untuk  menggunakan  fasilitas umum  dimana  jalan  adalah  salah  satu  fasilitas  umum.  Peraturan  perundang- undangan  yang  dimaksud  dalam  Pasal  91  UU  4/2009,  harus  dimaknai  sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana  yang di syaratkan dalam IUPK,  bukan  berdasarkan  Perda  Provinsi  yang  bertentangan  dengan  UU. Oleh karena  itu  Perda  Provinsi  Sumsel  No.  5/2011  beserta  aturan  turunannya  yaitu Pergub No. 74/2018, SE Gub. No. 540/2018 dan Surat Dishub Provinsi Sumsel No.
551/2018  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang Jalan.
Penggunaan jalan  umum  untuk  kegiatan  tambang  dan  perkebunan maka pemerintah  melalui  Kementerian  Pekerjaan  Umum  telah  mengeluarkan  regulasi yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman pemanfaatan  dan  penggunaan  bagian-bagian  jalan.  Permen  PU  nomor 20/PRT/M/2011  telah  mengatur  dan  memberikan  syarat  tertentu  yang  harus dipenuhi bagi penggunaan jalan umum untuk kegiatan diluar dari peruntukan jalan umum,  dan  yang  berwenang  untuk  memberikan  izin  atau  dispensasi  penggunaan jalan  umum  yaitu  untuk  penggunaan  jalan  nasional  harus  mendapatkan izin/dispensasi  dari  Menteri  PU  yang  dalam  hal  ini  didelegasikan  kepada  Balai Besar  Pelaksanaan  Jalan  nasional,  Penggunaan  jalan  provinsi  harus  melalui izin/dispensasi  gubernur  dan  penggunaaan  jalan  kabupaten/kota  harus  melalui izin/dispensasi  Bupati/Walikota.  Pemberian  izin  dan  dispensasi  ini  diberikan setelah terpenuhinya syarat administrasi yaitu mengenai rencana pengangkutan dan perizinan usaha serta adanya jaminan pemeliharaan jalan berupa jaminan bank serta polis  asuransi  dan  setelah  dilakukan  evaluasi  dan  peninjauan  lapangan  oleh pemerintah  dengan  tetap  mempertimbangkan  fungsi  jalan  dan  faktor  keselamatan pengguna jalan. Pemberian izin atau dispensasi ini diberikan dengan jangka waktu dan dievalusi secara ketat pelaksanaannya. 6
Demikian  juga  halnya  jika  dinilai  dari  sisi  pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  Pasal  52  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Perda  Provinsi  Sumsel  No. 5/2011 dan Pergub Provinsi Sumsel No. 74/2018 beserta aturan turunanya tersebut bertentangan  dengan  Pasal 7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  menentukan  bahwa pembentukan norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau harus sesuai  dengan  hirarki  (“UU  No.  12/2011”)  dalam  hal  ini  norma  Perda  Provinsi Sumsel  tersebut  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi yaitu UU 38/2004 dan UU 4/2009.
6 https://www.kompasiana.com/andre_darmawan/552c404e6ea834a1328b4580/menjerat- perusahaan-tambang-yang-menggunakan-jalan-umum-tanpa-izin, (diakses pada tanggal  02  Januari 2019, Pukul 10.00 wib).
Meskipun  dalam  perkembangan  atas  adanya  ketentuan perda  provinsi Sumsel  yang  bertentangan  dengan  norma  undang-undang  telah dilakukan  hukum seperti upaya  penyelesaian  sengketa  peraturan  perundang-undangan  secara nonlitigasi  melalui  Kementerian  Hukum  dan  HAM sebagaimana  yang  ditentukan dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  32Tahun  2017  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Sengketa  Peraturan  Perundang-undangan  Melalui  Jalur Nonlitigasi serta  upaya  Hak  Uji  Materiil  di  Mahkhamah  Agung  oleh  pihak  (PT. Dizamatra  Powerindo)  yang  merasa  dirugikan  karena  adanya  ketentuan  tersebut tetapi belum ada produk hukum yang dihasilkan oleh kedua lembaga tersebut untuk mengatasi  adanya  ketentuan  perda  provinsi  yang  bertentangan  dengan  undang- undang sehingga kepastian hukum bagi dunia usaha belum dapat dipenuhi.
Perda  Provinsi Sumsel  No.  5/2011  juga  bertentangan  dengan  asas pembentukan  dan  asas  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  antara lain  asas  keadilan,  kepastian  hukum  dan  asas  kepastian  dalam  berusaha sebagaimana yang  diatur dalam  ketentuan  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan. Selain  itu  Perda  Provinsi  Sumsel  No.  5/2011 dan  Pergub  Provinsi Sumsel  No.  74/2018  beserta  aturan  turunanya tersebut  juga  bertentangan  dengan kebijakan  nasional  yang  harus  memberikan  kemudahan  dalam  investasi, mendukung dunia usaha serta kebijakan nasional memberi kemudahan bagi ekspor yang  sangat  perlu  untuk  memperoleh  devisa negara  dalam  menunjang pembangunan nasional.
B. Implikasi  Yuridis  dan  Ekonomi  Berlakunya  Perda  Provinsi  Sumsel  No.
05/2011.
Perda  Provinsi  Sumsel  No.  5/2011  dan  Pergub  Provinsi  Sumsel  No. 74/2018 serta  aturan  pelaksananya diberlakukan sehingga  kegiatan pengangkutan batubara  dilarang  melewati  jalan  umum (wajib  menggunakan  jalan  khusus  milik swasta) maka akibat hukumnya sebagai berikut :
1. banyak  perusahaan  tambang  batubara  (pemegang  IUP)  di  Provinsi  Sumsel akan berhenti beroperasi. Artinya sama halnya dengan Pemerintah Provinsi Sumsel  memaksa  semua  perusahaan  tambang batubara  melewati  jalan khusus  milik  PT.  Titan  Infra  Energy  (PT.  Servo  Lintas  Raya). Sehingga
Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan monopoli kepada PT. Titan Infra Energy  (PT.  Servo  Lintas  Raya) karena  tidak  ada  jalan  khusus  yang  lain untuk  dilewati oleh  para  pemegang  IUP. Atau,  selain  itu  memaksa  semua perusahaan tambang batubara menggunakan angkutan PT. KAI tetapi belum memadai  secara  kapasitas sehingga perusahaan  tambang batubara  tidak memiliki bargaining power untuk melakukan negosiasi.
2. Faktanya walaupun  semua  pengangkutan  batubara  melewati jalan  khusus milik PT. Titan Infra Energy (PT. Servo Lintas Raya) atau jalur kereta api milik PT.  Kereta  Api  Indonesia  maka  tetap  harus  melewati  sebagian  jalan nasional  yang  seharusnya  menjadi  wewenang  pemerintah  pusat  untuk mengaturnya. Seharusnya seluruh jalan umum tidak boleh digunakan, tetapi kenapa  ada  perlakuan  khusus,  bagi  yang  menggunakan  jalan  khusus  PT. Titan Infra Energy (PT. Servo Lintas Raya) dan jalur PT KAI khusus dapat menggunakan  jalan  umum  nasional  ? Jika  jalan  umum  dilarang  untuk digunakan  untuk  kegiatan  pengangkutan  batubara  dan  wajib  menggunakan jalan khusus.
Jika diberlakukannya Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Provinsi Sumsel No.  5/2011  dan  Pergub  Provinsi  Sumsel  No.  74/2018  beserta  aturan  turunanya maka  akibat  ekonominya  berdampak  kepada  Perusahaan  Batubara  yang  belum memiliki jalan khusus sendiri akan berhenti beroperasi sehingga akibat lebih lanjut akan terjadi pemutusan hubungan kerja (pengangguran), sopir dan truk pengangkut batubara menganggur, negara tidak menerima pendapatan royalty.
Berdasarkan data  yang  dihimpun  dari  berbagai  sumber  maka  Pemerintah Provinsi Sumsel akan kehilangan pendapatan dari royalty sebesar US$ 12 juta atau senilai  dengan  Rp  181  Miliar/tahun  akibat  berkurangnya  5  juta  ton  per  tahun penjualan  batubara  Sumsel  serta  berkurangnya  pendapatan  devisa  negara  karena ekspor batubara terganggu.

## IV. PENUTUP
A. Simpulan
1. Adanya Ketentuan  Pasal 52  ayat  (1)  dan  (2)  Perda  Provinsi  Sumsel  yang melarang  menggunakan  seluruh  jalan  umum  untuk  kegiatan  pengangkutan
batubara  bertentangan  dengan  norma  undang-undang  yang  memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur jalan nasional bukan pemerintah daerah.
2. Berlakunya  Perda  Provinsi  Sumsel tersebut telah  menimbulkan  implikasi hukum  bagi  pemegang  ijin  usaha  pertambangan  karena  tidak  dapat menggunakan  jalam  umum  untuk  kegiatan  pertambangan  padahal  undang- undang  membolehkannya jikapun  perda  provinsi  Sumsel  hanya  boleh mengatur  larangan  untuk  jalan  provinsi  akan  tetapi  melarang  seluruh  jalan yang  ada  di  Sumsel sehingga  bagi  pemegang  ijin  usaha  pertambangan mengalami  kerugian  secara  ekonomi  karena  dengan adanya larangan menggunakan  jalam  umum (wajib menggunakan  jalan  khusus)  dan  hanya ada  satu  jalan  khusus milik  perusahaan  swasta sehingga memberikan peluang  kepada  pemilik  jalan  khusus  untuk memonopoli yang  berakibat pada adanya persaingan usaha tidak sehat.

## B. Saran
1. Norma  hukum  perda  provinsi  Sumsel  tidak  boleh  mengatur  hal-hal  yang bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  ada  pada  tingkat  undang-undang sehingga norma tersebut menimbulkan dualisme hukum dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  Provinsi Sumsel  dan  terlebih  lagi  norma perda  provinsi  tersebut  secara  hirarkis  bertentangan  dengan  norma  yang lebh  tinggi sehingga  mengakibatkan  adanya  ketidakpastian  hukum  bagi usaha pertambangan.
2. Adanya  norma  hukum  dalam  perda  provinsi  Sumsel  yang  bertentangan dengan  norma  hukum  yang  lebih  tinggi  maka  langkah  pencabutan  atas norma  hukum  tersebut  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Sumsel (Gubernur  dan  Dewan  perwakilan  daerah  provinsi).  Jikapun  larangan kegiatan pengangkutan batubara menggunakan jalan umum (jalan nasional) maka larangan tersebut  harus diatur oleh pemerintah pusat sebagai dengan kewenangannya bukan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara
UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Jalan
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor 5 Tahun  2011  tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
Peraturan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor  23  tahun  2012  tentang  kegiatan pertambangan.
Peraturan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor  74  tahun  2018  tentang  Pencabutan Peraturan  Gubernur  Sumatera  Selatan  Nomor  23  tahun  2012  tentang kegiatan pertambangan
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  11/PRT/M/2011  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  nomor  20/PRT/M/2011  tentang  pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  32Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Peraturan  Perundang-undangan  Melalui  Jalur Nonlitigasi
Surat  Edaran  Gubernur  Sumsel  Nomor  041/SE/Dishubkominfo/2015  tentang
Pengaturan Waktu Operasional Angkutan Batubara dan Kayu Log
Surat  Edaran  Gubernur  Sumsel  Nomor  540/2359/DESDM/2018  tanggal  6
November 2018 mengenai Angkutan Batubara
Surat  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Sumatera  Selatan  Nomor  551.2/4151/5/Dishub tanggal 8 November 2018 mengenai Toleransi Angkutan Batubara.
Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  631/KPTS/M/2009  tahun  2009  tentang Penetapan  Ruas-Ruas  Jalan  Menurut  Status  Sebagai  Jalan  Nasional Menentukan  Bahwa  Lintas  Jalan  Palembang-Prabumulih-Muara  Enim- Lahat Merupakan Jalan Nasional.

## Jurnal:
Tommy  Putra  Armada, Analisa  Ekonomi  Perbaikan  Jalan  Palembang – Betung Kab.  Banyuasin  Terhadap  Nilai  Kerugian  Akibat  Kemacetan,  Jurnal Tehnik Sipil dan Lingkungan, Vol. 2 No. 3, September 2014
Internet:
https://balai3.wordpress.com/2011/07/01/alternatif-solusi-permasalahan-angkutan- batubara-di-sumatera-selatan/ (diakses pada tanggal 27 Desember 2018, Pukul 17.00 wib).
https://news.detik.com/berita/4291797/pengusaha-di-sumsel-setuju-truk-batu-bara- wajib-lewat-jalan-khusus (diakses pada  tanggal  27  Desember  2018,  Pukul 16.30 wib).
https://sumatra.bisnis.com/read/20181109/436/858105/angkutan-batu-bara-sumsel- belum-ada-truk-melintas-di-jalan-khusus (diakses pada tanggal  27  Desember 2018, Pukul 16.30 wib).
https://sumatra.bisnis.com/read/20181109/436/858105/angkutan-batu-bara-sumsel- belum-ada-truk-melintas-di-jalan-khusus (diakses pada tanggal  27  Desember 2018, Pukul 16.30 wib).
https://www.kompasiana.com/andre_darmawan/552c404e6ea834a1328b4580/menj erat-perusahaan-tambang-yang-menggunakan-jalan-umum-tanpa-izin
(diakses pada tanggal 02 Januari 2019, Pukul 10.00 wib).