Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## STRATEGI KOMUNIKASI RISIKO KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID- 19 MELALUI MEDIA SOSIAL
Sri Devi Octavia Surbakti a1 , Indra Budi Laksana b2
ab) Corporate Communication, London School of Public Relations, Jakarta
1 dindo.ah@gmail.com
(*) Corresponding Author
dindo.ah@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  yang  melanda  dunia  sejak  2019  berdampak  besar  terhadap  kehidupan  masyarakat global,  termasuk  Indonesia.  Namun,  karena  pandemi  ini  tidak  pernah  terjadi  sebelumnya,  diperlukan  upaya pencegahan  dan  penanganan  yang  lebih  serius  sehingga  masyarakat  dapat  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan edukasi yang mumpuni untuk terlibat di dalamnya.
Di Indonesia, penanganan pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dengan melibatkan kerja sama dari berbagai  pihak,  termasuk  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  (Kemenkes  RI).  Berdasarkan  data  terbaru

## ARTICLE HISTORY
Received : 07-08-2021
Revised : 18-10-2021
Accepted : 17-11-2021

## ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the risk communication strategies used by  the  Ministry  of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia  to  control  COVID-19 using  social  media,  especially  YouTube  and  Instagram.  This  study  utilized qualitative  descriptive  research  methods.  The  results  indicate  that  the  use  of social media to overcome COVID-19 by the Ministry of Health of the Republic of  Indonesia  has  not  been  conducted  effectively  because  there  are  still principles  and  elements  of  risk  communication  that  have  been  overlooked.. Thus,  it  is  necessary  to  assess  the  performance  of  the  Directorate  of  Health Promotion  and  Community  Empowerment  of  the  Ministry  of  Health  of  the Republic of Indonesia in order to determine which efforts can be optimized to improve  risk  communication  through  public  engagement,  both  online  and offline, in order to effect changes in community behavior related to preventing and overcoming COVID -19.
This is an open access article under the CC–BY-SA license .

## KEYWORDS
Keywords: Communication Strategy; Risk Communication; COVID-19 Response
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
situs  resmi  Komite  Penanganan  COVID-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional,  tercatat  jumlah  kasus  penyebaran COVID-19 di Indonesia per 20 Juni 2021 adalah sebanyak 1.989.909 jiwa dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 1.792.528 jiwa dan meninggal sebanyak 54.662 jiwa (https://covid19.go.id/, diakses 20 Juni 2021).
Sementara itu, berdasarkan catatan Satgas Penanganan COVID-19, diketahui bahwa terjadi lonjakan kasus positif  COVID-19  di  Indonesia  sebesar  38,3  persen  pada  periode  7–13  Juni  2021.  Juru  Bicara  Satgas  COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan bahwa DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kenaikan kasus positif tertinggi selama periode  tersebut,  yaitu  sebanyak  7.132  kasus  dalam  sepekan,  disusul  Jawa  Tengah  yang  naik  4.426  kasus,  Jawa Barat  2.050  kasus,  DI  Yogyakarta  973  kasus,  dan  Jawa  Timur  939  kasus.  Lonjakan  besar  tersebut  diperkirakan terjadi  akibat  tingginya  mobilitas  warga  saat  libur  lebaran  yang  masih  bisa  dirasakan  7–8  pekan  pascalebaran (Rabbi, 2021).
Di  sisi  lain,  pakar  epidemiologi  dari  Universitas  Indonesia  Pandu  Riono  menyebutkan  bahwa  kenaikan kasus  positif  COVID-19  tersebut  disebabkan  oleh  kelalaian  pemerintah  Indonesia  dalam  merespon  virus  corona varian  delta  yang  dikategorikan  berbahaya  dan  cepat  menular  oleh  organisasi  kesehatan  dunia  (WHO).  Padahal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengklaim varian delta sebagai virus yang mendominasi penularan di Indonesia, setidaknya di Bangkalan, Kudus, dan DKI Jakarta, dengan 107 kasus varian delta di Indonesia per 13 Juni 2021 (Amindoni, 2021).
Hal  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah,  khususnya  Kemenkes  RI,  untuk  mengambil kebijakan  yang  tepat  agar  dapat  mencegah  dan  menanggulangi  penyebaran  COVID-19  serta  mengomunikasikan kebijakan  tersebut  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  pendekatan  berbasis masyarakat  agar  dapat  memberikan  informasi  dan  edukasi  secara  tepat  kepada  seluruh  warga  terkait  bahaya COVID-19.

## TINJAUAN PUSTAKA Komunikasi Risiko
Dalam Pedoman  Komunikasi  Risiko  untuk  Penanggulangan  Krisis  Kesehatan (Biro  Komunikasi  dan Pelayanan  Masyarakat  Kemenkes  RI,  2021:4),  pendekatan  berbasis  masyarakat  yang  diperlukan  dalam penanggulangan COVID-19 disebut sebagai komunikasi risiko, yaitu komunikasi yang dilakukan secara tepat agar masyarakat  yang  berisiko  dapat  memahami  dan  mengadopsi  perilaku  yang  benar;  begitu  juga  dengan  pihak berwenang dan para ahli agar dapat mendengarkan dan menangani kekhawatiran serta kebutuhan masyarakat secara relevan dan terpercaya.
Menurut  Covello  (dalam  Sheppard,  et  al.,  2012:4),  komunikasi  risiko  adalah  proses  pertukaran  informasi antara pihak-pihak yang berkepentingan terkait karakteristik, tingkat, signifikansi, dan pengendalian risiko. Definisi ini menekankan pentingnya manajemen risiko, dialog antarkomunikator dan pemangku kepentingan, serta perlunya pemantauan risiko berkelanjutan.
Sementara  itu,  dalam International  Health  Regulation (IHR)  2005,  disebutkan  bahwa  komunikasi  risiko adalah salah satu kapasitas inti yang perlu dibangun dan dijalankan oleh semua negara anggota WHO sebagai bagian dari  perjanjian  global  untuk  memperkuat  sistem  nasional  dan  global  guna  mendeteksi  dan  menanggapi  ancaman bahaya  kesehatan  masyarakat.  Secara  resmi,  WHO  telah  mengembangkan  Strategi  Komunikasi  Risiko  untuk Regional  Asia Tenggara 2019-2023 dengan tema Five in  Five ,  yaitu  lima pilar  yang perlu dibangun dalam  jangka waktu lima tahun untuk mencapai kapasitas komunikasi risiko yang cukup serta menjadi kerangka dan panduan bagi negara  anggota  dalam  menyiapkan  strategi  komunikasi  risiko  nasional  sesuai  situasi,  kondisi,  dan  budaya  negara masing-masing. Kelima pilar tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Gambar 1. Strategi Komunikasi Risiko untuk Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Regional Asia Tenggara, 2019-2023 (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, 2021:5)
Menurut  Krimsky  (dalam  Patrianti,  2020:  58),  komunikasi  risiko  bertujuan  untuk  menyampaikan  pesan yang jelas dan ringkas tentang peristiwa bahaya dan risiko yang terkait dengan populasi terdampak. Oleh karena itu, Reynolds & Seeger ( Ibid. ) menekankan pentingnya informasi terkait peristiwa bahaya dalam bentuk risk messages atau  pesan  risiko  yang  bisa  disebarluaskan  melalui  berbagai  saluran  komunikasi  untuk  mempromosikan  ruang lingkup  bencana  berdasarkan  aturan-aturan  yang  berlaku.  Pada  tahapan  selanjutnya,  Sheppard,  et  al.,  (2012:21) mengatakan bahwa komunikasi yang berhasil harus dapat mempertimbangkan kebutuhan unik populasi tersebut dan memungkinkan pertukaran informasi serta pendapat di antara mereka.
Agar  komunikasi  risiko  untuk  penanggulangan  krisis  kesehatan  dapat  berjalan  efektif,  diperlukan pendekatan  strategis  dan  holistik  sehingga  informasi  yang  disampaikan  dapat  diterima  dengan  baik  sesuai  tujuan, khalayak,  dan  sasarannya.  Akan  tetapi,  kesesuaian  dalam  menjangkau  sasaran,  tujuan  dan  jenis  pesan,  alat komunikasi  yang  relevan,  mitra  pelaksana  yang  ada,  dan  anggaran  yang  tersedia  menjadi  faktor  yang  turut menghambat proses komunikasi tersebut. Salah satu strategi pendekatan utama dalam kerangka strategi komunikasi risiko  Five  in  Five  menurut  WHO  adalah  dengan  menerapkan  strategi  komunikasi  publik  melalui  pendekatan kehumasan,  pelibatan  masyarakat,  advokasi,  promosi  acara,  dan  kegiatan  berbasis  masyarakat  lainnya.  Dengan begitu,  pesan  yang  ingin  disampaikan  dapat  dikemas  dalam  bentuk  program  atau  kampanye  dengan    menyatukan berbagai  intervensi,  saluran,  dan  materi  untuk  mencapai  tujuan  komunikasi  (Biro  Komunikasi  dan  Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, 2021: 48–49).
Dalam  upaya  penanggulangan  COVID-19  di  Indonesia,  praktik  komunikasi  risiko  berfungsi  untuk memberikan  informasi  kepada  masyarakat,  terutama  khalayak  sasaran,  terkait  potensi  risiko  krisis  kesehatan sehingga  khalayak  sasaran  dapat  mengambil  keputusan  untuk  melakukan  tindakan  pencegahan  atau  perlindungan kesehatan,  seperti  halnya  menerapkan  aksi  3M  (mencuci  tangan,  menjaga  jarak,  dan  memakai  masker)  untuk mencegah penularan COVID-19 (Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, 2021:9).
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Berkaca  pada  pengalaman  wabah  Ebola,  SARS,  dan  H5N1  (flu  burung),  Gaby-Fleur  Böl  (dalam Widianarko, 2020) menyebutkan  bahwa komunikasi publik  saat krisis akan  berjalan  secara efektif  dan efisien  jika terdapat  kepercayaan  dari  warga  terhadap  pihak  otoritas  dan  para  ahli.  Kepercayaan  ini  dapat  dibangun  jika informasi  yang  dibutuhkan  publik  dapat  disampaikan  secara  komprehensif,  transparan,  mudah  dimengerti,  dan kredibel. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip komunikasi risiko menurut WHO yang perlu diperhatikan, yaitu kepercayaan,  transparansi,  mengumumkan  lebih  awal,  mendengarkan,  dan  merencanakan  (Biro  Komunikasi  dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, 2021:10).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis  Kesehatan,  Kemenkes  RI  telah  menetapkan  sistem  informasi  dengan  membentuk  Tim  Promosi  Kesehatan yang  bertugas  menyelenggarakan  upaya  promosi  kesehatan.  Upaya  tersebut  salah  satunya  dilakukan  melalui panduan berjudul Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Pencegahan COVID-19 yang diluncurkan pada  Mei  2020.  Melalui  Direktorat  Promosi  Kesehatan,  Kemenkes  RI    berupaya  menggunakan  mekanisme penyebarluasan  pesan  Bersatu  Lawan  COVID-19  dengan  menekankan  peran  serta  masyarakat  untuk  mendorong terjadinya perubahan norma sosial dan tingkat individu di akar rumput.
Dalam  pelaksanaannya,  upaya  penyebarluasan  pesan  Bersatu  Lawan  COVID-19  dilakukan  melalui berbagai  saluran, salah  satunya  media sosial.  Kampanye digital  ini  dilakukan dengan  berpegang pada penggunaan teknologi dan saluran media digital/sosial agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku untuk menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran COVID-19. Secara fungsional, media sosial menjadi sarana komplementer untuk mendukung aktivitas  kampanye  luring  yang  bersifat  tradisional,  seperti  poster,  leaflet,  banner,  dan  lain  sebagainya.  Keduanya diperlukan  untuk  memastikan  agar  pelayanan  kesehatan  selama  pandemi  tetap  berjalan,  namun  dengan mempraktikkan  tindakan  pencegahan  sesuai  standar,  protokol,  dan  ketentuan  yang  berlaku  (Direktorat  Promosi Kesehatan Kemenkes RI, 2020:16).

## Media Sosial
Media sosial adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada bentuk media baru yang melibatkan partisipasi  interaktif.  Secara  umum,  perkembangan  media  dibagi  menjadi  dua  zaman  yang  berbeda,  yakni  zaman penyiaran  ( the  broadcast  age )  dan  zaman  interaktif (the  interactive  age ).  Di  era  penyiaran,  media  hampir  secara eksklusif  terpusat  pada  satu  entitas—seperti  halnya  radio  atau  televisi,  perusahaan  surat  kabar,  dan  studio  film— yang digunakan untuk menyalurkan pesan kepada banyak orang. Umpan balik yang diperoleh dari media zaman ini sering kali  bersifat tidak  langsung, tertunda, dan  impersonal.  Komunikasi  yang dimediasi antara individu biasanya terjadi pada tingkat yang jauh lebih kecil, seperti komunikasi personal melalui surat pribadi atau panggilan telepon. Seiring berkembangnya teknologi, media pun turut berkembang sehingga proses komunikasi dapat dilakukan secara luas dan mendalam, inilah yang terjadi pada media sosial (Manning, 2014).
Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi bagian integral dari dunia, terutama di kalangan para pemuda. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena kebanyakan manusia menganggap teknologi sebagai media yang dapat digunakan untuk bertindak sesuai dengan perasaan penting  mereka tentang kepemilikan sosial (Spitzer dalam Zeitel-Bank, 2014).
Menurut  Manning  (2014),  terdapat  dua  karakteristik  media  sosial  yang  perlu  dipahami.  Pertama,  media sosial memungkinkan terbentuknya partisipasi publik sehingga tidak pernah sepenuhnya bersifat pasif. Setiap orang di media sosial dapat melihat konten dari akun lain dan berinteraksi dengan pemilik akun tersebut. Kualitas tersebut dengan  sendirinya  membedakan  media  sosial  dari  media  tradisional.  Kedua,  dan  sejalan  dengan  sifatnya  yang partisipatif,  media sosial  juga  melibatkan  interaksi. Interaksi  ini  bisa terjadi dengan teman, keluarga, kenalan, atau bahkan orang baru dengan minat dan lingkaran pertemanan yang sama.
Oleh  karena  itu,  media  sosial  memainkan  peran  penting  dalam  membangun  hubungan  antara seseorang dengan orang lain, atau bahkan dengan layanan yang dibuat oleh sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan.
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Studi Pew  Research  Center 2020  mengatakan  bahwa platform media  sosial  menerima  tinjauan  beragam dalam  hal  aktivisme  politik  dan  sosial,  dengan  sebagian  besar  responden  mengatakan  bahwa  media  sosial merupakan  alat  yang  efektif  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik  dan  menciptakan  gerakan  berkelanjutan, meskipun ada juga responden yang beranggapan bahwa media sosial merupakan pengalih perhatian yang membuat orang berpikir bahwa mereka membuat perbedaan, padahal sebenarnya tidak (Cohen, 2020).
Secara  general,  bentuk  media  sosial  yang  paling  umum  digunakan  adalah  situs  jejaring  sosial,  seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan  lain sebagainya. Menurut datareportal.com, jumlah pengguna  media sosial  di  Indonesia  per  Januari  2021  adalah  sebanyak  170  juta  orang  atau  setara  dengan  61,8  persen  penduduk Indonesia.  Angka  tersebut  mengalami  peningkatan  sebanyak  10  juta  antara  tahun  2020  dan  2021  dengan penggunaan platform media sosial terbanyak seperti pada gambar berikut (Kemp, 2021).
Gambar 2. Platform Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia
(Sumber: DataReportal, 2021)

## Penelitian Terdahulu
Sebelum  penelitian  ini  dilakukan,  terdapat  sebuah  penelitian  berjudul Media  Komunikasi  Publik Kementerian  Kesehatan  (Studi  pada  Kasus  COVID-19  di  Indonesia) yang  dilakukan  oleh  Sarasati  dan  Avicenna dalam Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan  Informatika. Dalam  penelitian  tersebut,  ditemukan  bahwa  komunikasi publik  yang  dilakukan  oleh  Kemenkes  RI  dalam  penyebarluasan  informasi  dan  edukasi  terkait  COVID-19 menerapkan prinsip persuasi dengan menekankan partisipasi atau peran  serta  masyarakat  untuk  ikut  merancang pesan  agar  dapat  mencapai  perubahan  perilaku masyarakat, baik secara individu maupun kelompok (2021:327).
Akan  tetapi,  penelitian  tersebut  tidak  mengemukakan  analisis  terkait  strategi  komunikasi  risiko  untuk kedaruratan  kesehatan  masyarakat  sesuai  rekomendasi  WHO.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan strategi komunikasi risiko yang dilakukan oleh Kemenkes RI dalam upaya penanggulangan COVID-19 melalui media sosial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif    deskriptif.  Menurut  Bogdan  dan Taylor  (dalam  Moleong,  2000:3),  penelitian  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh sebab itu, penelitian  kualitatif  dimaksudkan  untuk  memahami  fenomena  yang  dialami  subjek  penelitian  seperti  halnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal lain.
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Istilah penelitian kualitatif dan deskriptif  sering kali digunakan secara  bergantian. Salah satu karakteristik mendasar dari keduanya adalah sama-sama melibatkan data naturalistik yang berupaya untuk mempelajari suatu hal tanpa perlu  intervensi  atau  manipulasi  variabel.  Meski  begitu, terdapat perbedaan di  antara keduanya,  yaitu dalam hal  tujuan,  tingkat  kontrol,  dan  analisis  data.  Tujuan  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  menggambarkan  suatu fenomena  dan  karakteristiknya.  Penelitian  ini  lebih  mementingkan  apa  yang  diteliti  daripada  bagaimana  atau mengapa  sesuatu  terjadi.  Oleh  karena  itu,  alat  observasi  dan  survei  sering  digunakan  untuk  mengumpulkan  data (Gall, Gall, & Borg dalam Nassaji, 2015:129).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan strategi  komunikasi  Kemenkes  RI  dalam  menyebarluaskan  informasi  dan  edukasi  terkait  COVID-19  kepada khalayak  sasaran  melalui  media  sosial. Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian  ini akan dianalisis dengan menggunakan  teori  komunikasi  risiko  yang  diinterpretasi  berdasarkan Pedoman  Komunikasi  Risiko  untuk Penanggulangan  Krisis  Kesehatan yang  diterbitkan  oleh  Kemenkes  RI.  Sementara  itu,  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  observasi  keterlibatan  komunikasi  khalayak  di  media  sosial Kemenkes RI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Subjek dalam penelitian ini dibatasi hanya pada dua media sosial terpopuler di Indonesia yang digagas oleh Kemenkes  RI,  yaitu  YouTube  dan  Instagram  Direktorat  Promosi  Kesehatan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Kemenkes  RI  dengan  nama  akun  masing-masing  adalah  Direktorat  Promkes  dan  PM  Kemenkes  RI  dan @dit.promkes.

## Strategi Komunikasi Risiko dalam Kanal YouTube Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI
Berdasarkan hasil observasi terhadap YouTube Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI, akun YouTube tersebut  memiliki  39  ribu subscriber dengan  867  video  yang  telah  diunggah  dan  jumlah  tampilan  sebanyak 15.504.913 kali. Sayangnya, jumlah subscriber yang cukup banyak ini tidak menghasilkan keterlibatan yang tinggi. Merujuk  pada  data  yang  diperoleh  melalui grin.co, keterlibatan  pengguna  YouTube  dengan  akun  Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI hanya sebesar 0,03 persen dengan detail angka keterlibatan sebagai berikut.
Gambar 3. Angka Keterlibatan Platform YouTube Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI
(Sumber: grin.co/engagement-rate-calculator, 27 Juni 2021, 21:58 WIB)
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Dari  data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  angka  komentar  pada  semua  video  yang  diunggah  adalah  nol. Artinya,  tidak  ada  satu  pun subscriber yang  memiliki  kepercayaan  untuk  bertanya  ataupun  berkomentar  di  akun YouTube Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI. Padahal, ‗kepercayaan‘ merupakan prinsip komunikasi risiko pertama  yang  disebutkan  di  dalam  lima  komunikasi  risiko  oleh  WHO.  Oleh  karena  itu,  prinsip  transparansi, mengumumkan  lebih  awal,  mendengarkan,  dan  merencanakan  akan  menjadi  kurang  efektif  karena  tingkat kepercayaan yang cukup rendah jika dibandingkan dengan angka pengikutnya.
Secara umum, video yang diunggah oleh akun YouTube Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI terkait COVID-19  cukup  banyak  dengan  menampilkan  tema  yang  beragam,  mulai  dari  informasi  terkait  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  menjaga  kesehatan  selama  pandemi,  layanan  Dinas  Kesehatan,  serta  tips  mencegah penyebaran COVID-19. Namun, video-video tersebut baru diunggah pada Juni 2020. Padahal, pandemi COVID-19 sudah masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Artinya, prinsip ‗mengumumkan lebih awal‘ tidak mendapat prioritas dalam  komunikasi  risiko  Direktorat  Promkes  dan  PM  Kemenkes  RI  sehingga  masyarakat  baru  memperoleh informasi tersebut setelah mendengar, melihat, atau bahkan mengalaminya sendiri.
Hal  inilah  yang kemungkinan  besar  memicu rendahnya tingkat kepercayaan pengguna YouTube terhadap informasi  yang  disediakan  oleh  Direktorat  Promkes  dan  PM  Kemenkes  RI  terkait  COVID-19  sehingga  prinsip ‗mendengarkan‘  dan  ‗merencanakan‘  tidak  dapat  ditindaklanjuti.  Padahal,  menurut Pedoman  Komunikasi  Risiko untuk  Penanggulangan  Krisis  Kesehatan, komunikasi  risiko  berbeda  dengan  komunikasi  krisis.  Perbedaan  paling mendasar dari keduanya adalah komunikasi risiko dilakukan sebelum ancaman  bahaya, saat terjadi tanggap darurat (krisis),  dan  sesudah  ancaman  bahaya.  Sementara  itu,  komunikasi  krisis  dijalankan  khusus  saat  krisis/tanggap darurat  bahaya  bencana  sedang  terjadi  (Biro  Komunikasi  dan  Pelayanan  Masyarakat  Kemenkes  RI,  2021:10). Artinya, ada prinsip pencegahan yang terlewatkan dalam komunikasi risiko yang dilakukan oleh Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI melalui kanal YouTube.
Selain  menerapkan  prinsip-prinsip  komunikasi  risiko,  terdapat  unsur-unsur  yang  dibutuhkan  untuk mencapai  tujuan  komunikasi  risiko.  Hal  ini  perlu  diimplementasikan  karena  masyarakat  akan  menerima, menafsirkan,  dan  mengevaluasi  pesan  sebelum  mengambil  tindakan. Centers  for  Disease  Control  and  Prevention (CDC),  US  Department  of  Health  and  Human  Resources  menekankan  pentingnya  memperhatikan  unsur-unsur tersebut, yaitu:
a. Ketepatan informasi. Sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan COVID-19, Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI seyogianya menjadi lembaga pertama yang memberikan informasi terkait COVID- 19  sehingga  menjadi  sumber  utama  yang  dituju  masyarakat  saat  akan  mencari  tahu  kebenaran  terkait pandemi.  Namun,  menjadi  lembaga  pertama  saja  tidak  cukup.  Dibutuhkan  akurasi  atau  ketepatan informasi  yang  disampaikan  untuk  meningkatkan  kredibilitas  Kemenkes  RI  sebagai  sumber  utama informasi pencegahan COVID-19.
b. Empati  dan  keterbukaan. Publik  dapat  merasakan  empati  jika  komunikator  dan  isi  pesan  yang disampaikan  menunjukkan  kepedulian,  ketulusan,  komitmen,  dan  dedikasi.  Dalam  hal  ini,  diperlukan keterpercayaan,  kejujuran,  dan  transparansi  yang  menunjukkan  keberpihakan  Kemenkes  RI  terhadap kondisi  krisis  yang  dialami  oleh  masyarakat.  Hal  ini  dapat  diraih  dengan  menjalankan  komunikasi  dua arah antara komunikator dan komunikan.
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

## Gambar 4. Unsur-Unsur Penentu Efektivitas Komunikasi Risiko
(Sumber: Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, 2021:15)
Dalam  akun  YouTube  Direktorat  Promkes  dan  PM  Kemenkes  RI,  terdapat  berbagai  macam  video  yang berisi  informasi  terkait  COVID-19,  di  antaranya  video  berjudul Video  Awareness  Raising  COVID-19  yang Berkesetaraan  Gender  dan  Inklusif,  Lindungi  Diri  dan  Keluarga  dari  COVID-19,  5  Langkah  Cegah  COVID-19, Semua Tentang Vaksinasi COVID-19, dan Pentingnya Vaksinasi untuk Mencegah Penyebaran COVID-19. Akan tetapi, dari seluruh video yang ada di akun YouTube Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI, tidak ada  informasi  berbasis  data  yang  menunjukkan  dampak  negatif  atau  bahaya  COVID-19.  Padahal,  hal  tersebut merupakan informasi dasar yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat sebelum sampai kepada tahap kesadaran  dalam  mencegah  penyebaran  COVID-19.  Hal  ini  tercantum  dalam Strategi  Komunikasi  Perubahan Perilaku  (KPP)  dalam  Pencegahan  COVID-19 yang  menyatakan  bahwa  ujung  tombak  program  peran  serta masyarakat  (PSM)  dalam  rangka  mencegah  dan  menanggulangi  COVID-19  terletak  di  tangan  para  petugas kesehatan  masyarakat  dengan  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  komunikasi  bersama  masyarakat  sesuai  Buku Panduan  Kampanye  COVID-19  dan  Protokol,  yang  salah  satu  di  antaranya  adalah  meningkatkan  pemahaman masyarakat mengenai info dasar COVID-19 (Direktorat Promosi Kesehatan Kemenkes RI, 2020:18).
Selain  itu,  judul  yang  dicantumkan  juga  belum  memberikan  nuansa  empatik  sehingga  masyarakat  tidak tertarik untuk menonton video tersebut. Hal ini terlihat dari judul yang bernuansa programatik sehingga tingkat daya tariknya cenderung rendah dan kurang memotivasi pengguna YouTube untuk menontonnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kanal YouTube oleh Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI dalam upaya pencegahan COVID-19 belum dilakukan secara efektif karena:
1. Belum memenuhi seluruh prinsip komunikasi risiko yang mencakup kepercayaan, transparansi, mengumumkan lebih awal, mendengarkan, dan merencanakan.
2. Belum memenuhi unsur-unsur komunikasi risiko yang mencakup ketepatan informasi serta empati dan keterbukaan.

## Strategi Komunikasi Risiko dalam Kanal Instagram Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI
Berdasarkan hasil observasi terhadap Instagram Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI (@dit.promkes), akun Instagram tersebut memiliki 52.482 pengikut dengan 923 pos per 27 Juni 2021. Melalui engagement calculator phlanx.com, diketahui  bahwa  angka  keterlibatan  pengikut  @dit.promkes  hanya  sebesar  0,55  persen  dengan  detail angka keterlibatan sebagai berikut.
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Gambar 5. Keterlibatan Platform Instagram Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI (Sumber: phlanx.com/engagement-calculator, 27 Juni 2021, 23:26 WIB)
Berdasarkan  situs  tersebut,  angka  keterlibatan  rata-rata  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  akun  Instagram dengan jumlah pengikut sekitar 50 ribu adalah 2,15 persen. Artinya, platform Instagram Direktorat Promkes dan PM Kemenkes  RI  masih  memiliki  tingkat  efektivitas  rendah  dalam  menjangkau  komunikasi  terhadap  publik  terkait COVID-19.
Secara prinsipiel, tingkat kepercayaan publik terhadap akun Instagram @dit.promkes juga masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa komentar yang menunjukkan adanya sentimen negatif terhadap informasi yang diberikan di akun tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika @dit.promkes mengunggah pos terkait larangan mudik pada 7 Mei 2021 lalu.
Gambar 6. Informasi Larangan Mudik dalam Pos Instagram Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI Pada  pos  tersebut,  terdapat  beberapa  komentar  negatif    yang  menunjukkan  ketidakpercayaan  publik terhadap informasi yang diberikan, di antaranya:
“Nomer  4,  kenapa  Pekerja  Migran  Indonesia  pulangnya  juga  serempak..  apa  tdak  bisa  ditunda agar tidak bersamaan momen lebaran?” “Masih ada yg percaya?...”
“Mohon maaf poin nomer 4 kak digarisbawahi, kenapa WNA boleh tetep masuk ke Indo?”
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
“Nemui hewan di ragunan boleh, nemui sanak saudara di kampung tidak boleh…” “Dan Mengapa 85 WNA cina boleh masuk ke indonesia ? .. Apakah karena duit, atau karena cuan” “Kenapa pusat perbelanjaan masih dibuka min?”
Alih-alih  melakukan  pendekatan  komunikasi  yang  bersifat  dua  arah,  akun  @dit.promkes  tidak  menjawab komentar-komentar  tersebut  sehingga  hampir  seluruh  prinsip  komunikasi  risiko  tidak  diimplementasikan  sesuai dengan anjuran WHO. Namun, berbeda dengan akun YouTube yang tidak mengakomodasi prinsip ‗mengumumkan lebih awal‘, akun Instagram @dit.promkes telah memberikan pengetahuan dasar tentang COVID-19 jauh sebelum virus  tersebut  masuk  ke  Indonesia,  tepatnya  pada  Januari  2020.  Sayangnya,  informasi  tersebut  tidak  sepenuhnya mampu  dipahami  oleh  masyarakat  karena  hanya  menyebutkan  nama  dan  asal  virus  tersebut,  tanpa menginformasikan  dampak  negatif  atau  bahayanya  bagi  kesehatan.  Bahkan,  unggahan  tersebut  tidak  memberikan data  yang  kredibel  dan  hanya  menyebutkan  bahwa  penyebaran  virus  ini  ―diduga‖  terjadi  dari  hewan  kepada manusia.  Padahal,  salah  satu  unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam  komunikasi  risiko  adalah  akurasi  atau  ketepatan informasi.

## Gambar 7. Informasi Awal Terkait COVID-19 dalam Pos Instagram Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI
Berdasarkan  data  dan  penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  kanal  Instagram Direktorat  Promkes  dan  PM  Kemenkes  RI  dalam  upaya  pencegahan  COVID-19  belum  dilakukan  secara  optimal karena:
1. Belum  memenuhi  seluruh  prinsip  komunikasi  risiko  yang  mencakup  kepercayaan,  transparansi, mendengarkan, dan merencanakan.
2. Belum  memenuhi  unsur-unsur  komunikasi  risiko  yang  mencakup  ketepatan  informasi  serta  empati  dan keterbukaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  komunikasi  risiko  yang  dilakukan  oleh Kemenkes  RI  dalam  upaya  penanggulangan  COVID-19  melalui  media  sosial,  khususnya  kanal  YouTube  dan Instagram  belum  menerapkan  lima  prinsip  dan  dua  unsur  komunikasi  risiko  yang  dianjurkan  oleh  WHO.  Hal  ini
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
terlihat  dari  angka  keterlibatan  pengguna  yang  sangat  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata  keterlibatan  dengan jumlah akun yang sama pada kedua platform media sosial tersebut.
Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi kinerja Direktorat Promkes dan PM Kemenkes RI agar dapat mengetahui  upaya  apa  saja  yang  bisa  dioptimalkan  untuk  dapat  meningkatkan  komunikasi  risiko  dengan melibatkan  publik,  baik  secara  daring  maupun  luring,  agar  perubahan  perilaku  masyarakat  dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Amindoni, Ayomi. (2021). Lonjakan Covid-19 di Indonesia: Varian Delta dan Varian Lokal Mendominasi Penularan,  Epidemiolog  Kritik  Respons  Antisipasi  Pemerintah  Indonesia  yang  'Tenang-Tenang Saja' . BBC News Indonesia. Diakses dari  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57514155 (20 Juni 2021, 19:26 WIB)
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Direktorat  Promosi  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2020). Strategi  Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Pencegahan COVID-19 . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Cohen,  David.  (2020). Study:  Social  Platforms  Help  Raise  Awareness  of  Issues,  Create  Sustained Movements .  Adweek.  Diakses  dari  https://www.adweek.com/performance-marketing/study-social- platforms-help-raise-awareness-of-issues-create-sustained-movements/ (22 Juni 2021, 00:33 WIB) Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2019). Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  75  Tahun  2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Kemp, Simon. (2021). Digital 2021: Indonesia . DataReportal. Diakses dari
https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia (22 Juni 2021, 00:46 WIB) Manning,  J.  (2014).  Social  Media,  Definition  and  Classes  of.  In  K.  Harvey  (Ed.), Encyclopedia  of  Social Media and Politics , 1158–1162.. Thousand Oaks, CA: Sage. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/290514612
Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya. Nassaji, Hossein. (2015). Qualitative and Descriptive Research: Data Type versus Data Analysis. Language Teaching Research , February 2015, Vol. 19(2), 129–132. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/276397426
Patrianti, Tria, dkk. (2020). Risk  Messages dan Perspektif Risk Communication Di Masa Pandemi  Covid- 19. COVID-19:  Pandemi  dalam  Banyak  Wajah .  Rajawali  Pers,  Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi.
Depok: PT RajaGrafindo Persada, 55–64. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/344292557
Rabbi, Cahya Puteri Abdi. (2021). Kasus Covid-19 di Indonesia Meroket 38,3% dalam Sepekan . Katadata. Diakses  dari  https://katadata.co.id/pingitaria/berita/60cb86cd20eec/kasus-covid-19-di-indonesia- meroket-38-3-dalam-sepekan (20 Juni 2021, 20:09 WIB)
Sarasati, Fitri dan Avicenna, Fitria. (2021). Media Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan (Studi pada Kasus  COVID-19  di  Indonesia). Jurnal    Penelitian  Komunikasi  dan  Informatika ,  3  (1),  327–332. Diakses dari http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/vis/article/view/528/413
Sheppard, Ben, Melissa Janoske, and Brooke Liu. (2012). ―Understanding Risk Communication Theory: A Guide  for  Emergency  Managers  and  Communicators,‖ Report  to  Human  Factors/Behavioral Sciences  Division,  Science  and  Technology  Directorate ,  U.S.  Department  of  Homeland  Security. College Park, MD: START, 2012.
Vol. 10 No. 2 edisi Mei-November 2021 https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
Widianarko,  Budi.  (2020). Komunikasi  Risiko,  Memastikan  Ketidakpastian .  UNIKA  Soegijapranata. Diakses  dari  https://news.unika.ac.id/2020/05/komunikasi-risiko-memastikan-ketidakpastian/  (21 Juni 2021, 23:11 WIB)
Zeitel-Bank,  Natascha.  (2014).  Social  Media  and  Its  Effects  on  Individuals  and  Social  Systems. Management,  Knowledge  and  Learning  International  Conference  2014 ,  1183–1190.  Austria: Management  Center  Innsbruck..  Diakses  dari  https://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914- 09-3/papers/ML14-714.pdf