## PERUBAHAN STATUS RADIO REPUBLIK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KAPABILITAS DARI MILIK PEMERINTAH MENJADI MILIK PUBLIK

## Nellis Mardhiah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: nellismardhiah@gmail.com .

## Abstrac
The aim of this study was to investigate changes RRI Status of Government Owned Public Being  Held  Under  Law  No.  32  of  2002  on  Broadcasting.  RRI  and  Broadcasting independent, neutral, non-commercial and works to serve the needs of society. This study uses a qualitative method to collect data, data reduction, data presentation and conclusion or  data  verification.  The  theory  used  is  the  Change  in  Status  and  Development  Board. Subjects in this study is the snowball sampling is RRI officials and community leaders as a stimulus  of  RRI.  The  results  showed  that  the  cause  of  the  change  in  status  due  to  the demands of RRI bureaucratic reform, RRI own internal demands and also supported by external parties as well as the demands of Act No. 32 of 2002 on broadcasting survey and observation approach openly with previous studies and various print and electronic media sources. The obstacles faced by RRI in adapting to their status as LPP derived from internal RRI it self and also from outside RRI. Human Resources is a constraint on the internal RRI are generally accustomed to rule by the government. From among the external number of listeners  of  RRI  relatively little,  but  RRI  continues  to  struggle  extra to  broadcast  to  the public interest, RRI as public broadcasting institution that bears the name of the state is required to  be  implemented  in  accordance  with  the  duties  and functions that  have  been entrusted to him as stipulated in Law No. 32 in 2002, Government Regulation No. 11 of 2005 and Government Regulation No. 12 of 2005.
Keywords: Status RRI, by that Government, Public Owned

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan adalah sebuah keniscayaan ini terjadi pada semua aspek kehidupan kita, tidak terkecuali  pada sebuah lembaga penyiaran  ter besar dan tertua di Indonesia yakni Radio Republik Indonesia  (RRI).
RRI  adalah  satu-satunya  radio  yang  menyandang  nama    negara  yang  siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai Lembaga  Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan  pelayanan siaran informasi,  pendidikan,  hiburan  yang  sehat,  kontrol  sosial,  serta  menjaga  citra    positif bangsa di dunia internasional.
RRI  sebagai media penyiaran paling tua di negeri ini harus ikut memainkan peran dan  disinilah tugas  Dewan  Pengawas  LPP  RRI  masa jabatan  2015-2020  menjadi  sangat penting dan strategis. Di satu sisi  harus ikut terlibat memberikan masukan serta komunikasi
aktif dengan pihak legislatif serta jajaran Dewan Direksi guna memastikan RUU Radio dan Televisi ini bisa memenuhi aspirasi RRI dan menjadi sebuah Lembaga Penyiaran yang kuat dan mandiri.
Sementara di sisi lain Dewan Pengawas LPP RRI harus juga menyusun kebijakan umum  dan  rencana  induk  yang  komprehensif  untuk    memastikan  konsistensi  dan keberlangsungan  lembaga  penyiaran  ini  dalam  masa  5  tahun  ke  depan    dalam  melayani publik di tengah berbagai perubahan yang akan terjadi.
Pada  tahun  2000  Radio  Republik  Indonesia  (RRI)  beralih  status  menjadi Perusahaan  Jawatan  (PERJAN)  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia, didalam peraturan pemerintah  ini  Radio  Republik  Indonesia  berada  dalam  ruang  lingkup  Departemen Keuangan.  Perusahaan  Jawatan  memiliki  tanggung  jawab  social  yang  tinggi  yaitu, pelayanan  publik  dan  tidak  semata-mata  mencari  keuntungan,  modal  perusahaan  tidak dipisahkan  artinya  modal  semua  dimiliki  oleh  pemerintah  dan  tidak  terbagi  atas  saham- saham. Status sebagai perusahaan jawatan membuat Radio Republik Indonesia melakukan perubahan  mendasar  dalam  visi  dan  misinya  yang  tercantum  dalam  pasal  6  (enam) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 yang berbunyi “Maksud dan tujuan PERJAN adalah  menyelenggarakan  kegiatan  penyiaran  radio  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  radio publik  yang  independen,  netral,  mandiri  dan  program  siarannya  senantiasa  berorientasi kepada kepentingan masyarakat, serta tidak semata- mata mencari keuntungan”.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio  Republik  Indonesia  (RRI),  hingga  sekarang  masih  ada  beberapa  isi  dalam  kedua kebijakan tersebut yang belum dilaksanakan secara optimal seperti aspek kelembagaan, dan program di Radio Republik Indonesia, dimana kedua aspek tersebut sangat penting dalam melihat perkembangan Radio Republik Indonesia sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 ditegaskan bahwa RRI adalah LPP yang bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi melayani kebutuhan masyarakat.
Tugas  berat  yang  diemban  Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP)  harus  dibarengi dengan  perubahan  tata  kelola  organisasi,  dan  transformasi  teknologi  penyiaran. Transformasi ini merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi digital, perubahan pasar  lewat  gejala  internasionalisasi  dan  konsentrasi,  melemahnya  pengaruh  politik pemerintah dan parlemen, serta perubahan perilaku pengguna; dari passive mass audience kepada interactive individual. Christian S.Nissen, (2006:8-12). Inilah tugas penting Dewan Pengawas LPP RRI Menjawab berbagai  tantangan  perubahan  zaman karena perubahan adalah keniscayaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan  fenomenologi  sengaja  digunakan  untuk  mengungkap  data abstrak dan simbolik dengan tujuan utama memahami gejala yang muncul sebagai suatu kesatuan  yang  utuh,  dengan  memiliki  konsep  dasar  kompleksitas  atau  realitas  suatu masalah yang disebabkan oleh perspektif subjek.
Dalam  menentukan  subjek  penelitian  peneliti  menggunakan  teknik snowball sampling sebagai informan utama adalah Camat dan Geucik dipilih dianggap keterwakilan dari  beberapa  Gampong,  serta  mampu  meberikan  informasi  dari  proses  pelaksanaan sosialisasi.  Beberapa  anggota  tuha  peut  di  Gampong  dan  tokoh  masyarakat  sejumlah  3 orang sebagai bagian dari tokoh pemuda.
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  dan wawancara  dan  observasi  serta  dokumentasi.  Analisa  data  yang dilakukan  berdasarkan hasil interpretasi berdasarkan hasil fenomena sosial sebagai upaya dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Perubahan Status dan Pengembangan Lembaga
Perubahan  organisasi  adalah  suatu  proses  dimana  organisasi  tersebut  berpindah dari  keadaannya  yang  sekarang  menuju  ke  masa  depan  yang  diinginkan  untuk meningkatkan efektifitas organisasinya. Tujuan perubahan adalah untuk mencari cara baru atau  memperbaiki  dalam  menggunakan resources dan capabilities dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kemampuan  organisasi  dalam  menciptakan  nilai  dan  meningkatkan  hasil yang diinginkan kepada stakeholder
Menurut  Pasmore  (1994:3)  dalam  Wibowo  (2011:104),  menyatakan  bahwa perubahan  dapat  terjadi  pada  diri  kita  maupun  di sekeliling  kita, bahkan  kadang-kadang kita  tidak  sadari  bahwa  hal  tersebut  berlangsung.  Perubahan  berarti  bahwa  kita  harus berubah dalam cara mengerjakan atau berfikir tentang sesuatu, yang dapat menjadi mahal dan sulit. Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena dorongan eksternal dan  karena  adanya  kebutuhan  internal.  Semua  organisasi  menghadapi  lingkungan  yang dinamis  dan  berubah,  lingkungan  eksternal  organisasi  cenderung  merupakan  kekuatan yang  mendorong  untuk  terjadinya  perubahan,  ada  banyak  factor  yang bisa  membuat dibutuhkannya tindakan perubahan. Disisi lain bagi organisasi secara internal merasakan adanya kebutuhan akan perubahan. Oleh karena itu, setiap organisasi menghadapi pilihan antara berubah atau mati tertekan oleh kekuatan perubahan.
Perubahan  yang  terjadi  dalam  suatu  organisasi  biasanya  direncanakan  oleh  para stakeholder yang terdapat dalam organisasi tersebut yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi  seperti yang dikemukakan oleh J. Winardi (2005:82), bahwa suatu organisasi yang  menginginkan  keberhasilan  harus  terus-menerus  melakukan  perubahan  sebagai bentuk reaksi dari perkembangan-perkembangan yang sifatnya penting, seperti kebutuhan pemerintah.  Selain  itu  masih  menurut  J.  Winardi  (2005:5)  yang  mengutip  pernyataan Sweeney Mc Farlin bahwa terdapat tipe perubahan yang berguna bagi perkembangan suatu organisasi,  yaitu  berupa  strategi  yang  dapat  mencakup  pada  postur  pertumbuhan, pendekatan berbalik arah, penarikan diri dan stabilisasi.

## Pengembangan Lembaga
Tercapainya  tata  pemerintahan yang    baik  (good  governance)  tercermin  melalui indicator  perilaku  pemerintah  dalam  menjalankan  kewenangan,  tanggung  jawab  dan kewajiban  pelayanan  publiknya  memenuhi  prinsip-prinsip  partisipasi,  efisiensi  dan efektifitas, keadilan, akuntabilitas, serta transparansi. Agus Dwiyanto (2008:102). Untuk mencapai  tata  kepemerintahan  yang  baik  (good  governance)  diperlukan  upaya-upaya perubahan mindset dan culture-set pemerintah melalui upaya pengembangan lembaga yang mencerminkan  nilai-nilai good  governance.  Pengembangan  lembaga  adalah  suatu perencanaan, penataan dan bimbingan untuk:
a. Mewujudkan  perubahan-perubahan  dalam  nilai-nilai,  fungsi-fungsi,  teknologi- teknologi fisik dan sosial.
b. Menetapkan,  mengembangkan  dan  membina  hubungan-hubungan  normative  dan pola-pola tindakan yang baru.
c. Membina jejaring atau kaitan-kaitan untuk memperoleh dukungan dan kelengkapan dari lingkungannya.
Mengandalkan  diri  pada  sentralitas  peran  public  sebagai  inisiator  perubahan  selain akan mengaburkan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah pada publiknya, juga butuh waktu  panjang,  mengingat  kondisi  masyarakat  yang  sangat  heterogen  dalam  tingkat pendidikan dan status sosialnya. Ide atau inisiator perubahan bisa berasal dari dua pihak: pemerintah  atau  masyarakat.  Inovasi  dari  publik  diperkuat oleh  pemerintah  melalui kewenangannya,  sehingga  inovasi  itu  dapat  hidup  dan  tumbuh  terus.  Inovasi  dari pemerintah diuji dan dikontrol oleh publik agar tetap dalam koridor nilai-nilai dan norma- norma  lokal  maupun  yang  bersifat  universal  (keadilan,  kejujuran,  misalnya).  Bukankah menumbuhkan  budaya governance dan publik  service tidak  dapat  berlangsung  dalam lingkungan  yang  steril  dan  terasing  satu  sama  lain?  Mengadaptasi  model  universum pengembangan  lembaga  yang  dikembangkan  oleh  Esman,  maka  proses  pengembangan lembaga good  governance dan good  public  service tampak  dalam  unsur-unsur  variabel lembaga sebagai berikut:
1) Kepemimpinan
Kepemimpinan  adalah  kelompok  orang  yang  secara  aktif  terlibat  dalam merumuskan doktrin dan program lembaga, mengarahkan aktifitas-aktifitas lembaga serta menetapkan dan membina hubungan-hubungan dengan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan  pengembangan mind-set dan culture-set governance,  maka  kepemimpinan terutama  sekali  minimal  menunjuk  kepada  sosok  atau  figur  kepala  daerah.  Kualitas kepemimpinan  sangat  penting  artinya,  terutama  sekali  bagi  Negara  kita  yang  cenderung bersifat paternalistic dan membutuhkan keteladanan dalam pola bertindak. Pemimpin yang dibutuhkan  untuk  mengembangkan mindset dan culture-set  governance di  daerah setidaknya memilik 4 (empat) C, yaitu: 1) concept, yakni memiliki kerangka berfikir, visi, misi dan program yang jelas, 2) competence, yakni perpaduan knowledge, skills, attitude yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, 3) commitment pada tugas dan  fungsinya  yang  dapat  dibuktikan,  4) consistent. Effendy  (2005).  Fungsi  penting kepemimpinan dalam model kelembagaan ini adalah mengenali, membina dan memperluas
jejaring yang terkait dengan tujuan lembaga. Melalui proses transaksi yang intensif dengan lingkungan, jejaring itu dapat dikenali, dibina dan diperluas.
2) Doktrin
Doktrin  adalah  merupakan  nilai-nilai/tujuan-tujuan/metode-metode  operasional yang mendasari  tindakan  sosial,  yang  menggambarkan  citra  dan  harapan-harapan  yang dituju.  Doktrin  yang  mendasari  tindakan  operasional  kepemerintahan  tentu  saja  yang mewakili nilai-nilai good governance, yakni pelayanan public dengan prinsip: partisipasi, efisiensi dan efektifitas, keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Dwiyanto, (2008:102).
3) Program
Program  adalah  aktifitas-aktifitas  pelaksanaan  dari  fungsi  yang  diemban  oleh lembaga,  atau  yang  merupakan  output  dari  lembaga  tersebut.  Program-program  adalah setiap  aktifitas/kegiatan  pemerintahan  yang  dirancang  untuk  mewujudkan  kesejahteraan publik  melalui  pengelolaan  barang  dan  layanan  publik  yang  memenuhi  hak-hak  dasar manusia.  Untuk  itu  penyusunan  isi  program/kebijakan  harus  memenuhi  indikator pertimbangan etika yakni: manfaat, pemenuhan hak, keadilan dan pemeliharaan/keberlanjutan.  Griffin  &  Ebert  dalam  James  AF  Stoner  (1996:124)  dan indikator pelayanan publik, yaitu: 1) efektivitas program, 2) produktivitas  keluaran yang dibutuhkan  masyarakat,  efisiensi,  dan  kepuasan.  Ratminto  &  Atik,  (2005:2).  Dari  segi operasionalnya  mampu  memenuhi  criteria  kelayakan  ekonomi,  teknis  dan  administrasi (INTERPLAN: 1969). Sebaliknya dalam proses delivery (penyampaian) program/kebijakan  pada  publik  juga  harus  memenuhi  kriteria  kinerja  pelayanan  yang diukur dari: 1) keadilan dan persamaan pelayanan, 2) kepastian waktu dan biaya menurut standar efisiensi 3) responsivitas, dan 4) suap/rente birokrasi. Dwiyanto, (2006:50).
4) Sumber Daya
Sumber  daya  adalah  input  berupa  SDM,  dana,  sarana  fisik  dan  teknologi  yang dibutuhkan oleh lembaga dalam menjalankan aktifitasnya. Pada umumnya yang dituding menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  program  adalah  keterbatasan  kualitas  dan  kuantitas sumber  daya  (SDM,  dana,  sarana  fisik,  dan  teknologi)  di  daerah.  Namun  dengan kepemimpinan  yang  baik  dan  berkomitmen  dan  berkreatifitas  tinggi,  kendala-kendala demikian dapat diatasi dalam banyak cara.
Selain  itu  apabila  konsep  tentang  sumber  daya  tidak  dibatasi  hanya  dengan  apa yang de  facto yang  ada  di  pemerintah  daerah,  tapi  juga  semua  potensi  yang  mungkin dimiliki daerah. Dengan kreatifitas pimpinan yang mampu melihat dan membina jejaring dengan seluruh potensi sumber daya yang ada di daerah, maka sumber daya bisa jadi tak terbatas  lagi.  Upaya  ini  bisa  ditempuh  dengan  membina  jejaring  pada  dunia  usaha  dan LSM-LSM  terkait,  dalam  bentuk: partnership, outsourching atau komersialisasi dan koorporatisasi bidang-bidang  tertentu  yang  mungkin  dilakukan  tapi  tidak  mengalihkan tanggung-jawab utama pemerintah pada publik apalagi mengorbankan kepentingan publik.
5) Struktur Intern
Struktur  organisasi  lembaga  berupa  wewenang  formal  dan  informal,  pembagian kerja, saluran komunikasi dan proses-proses yang dibuat baru atau disusun kembali agar lembaga  tersebut  dapat  berfungsi  dan  terpelihara  keberlangsungannya.  Yang  dimaksud
sebagai struktur intern ini adalah pola hubungan antar pelaku dalam pemerintahan untuk men-delivery program layanan publik yang diemban lembaga. Pembentukan struktur intern ini  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  efektifitas delivery program  dalam  masyarakat. Karenanya lembaga tidak harus berbentuk  organisasi dengan struktur formal yang ketat, namun  bisa  bersifat  informal,  lentur,  sementara  atau  bahkan  berwujud  mekanisme, prosedur dan jaringan. Dwiyanto, (2003:128).

## Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI  saat ini berstatus Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Pasal 14 Undang Undang Nomor 32 tahun  2002 menegaskan  bahwa  RRI  adalah  LPP  yang  bersifat  independen,  netral,  tidak komersil  dan  berfungsi melayani  kebutuhan masyarakat.  Perubahan  ini menyebabkan pergeseran peran RRI, dari yang semula government oriented menjadi public oriented. RRI sebagai LPP juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Perubahan RRI menjadi LPP telah melampaui  proses  yang  cukup  panjang,  dimulai  dari  semangat perubahan yang berawal dari internal RRI yang menganggap bahwa sudah tidak masanya lagi sebuah radio sebagai corong pemerintah,  sosialisasi perubahan ke pihak eksternal, mengadakan kajian-kajian bersama dengan pakar  hukum  dan komunikasi, dan dengan pemantapan status RRI agar disahkan dalam Undang-Undang, sampai akhirnya RRI saat ini menyandang status sebagai LPP.

## Analisis Penyebab Perubahan Status RRI
RRI adalah lembaga yang mengalami perubahan  status, perubahan tersebut adalah peralihan  dari Perusahaan Jawatan menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang merupakan salah satu badan hukum yang didirikan oleh Negara dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2005, dan berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, artinya RRI bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas segala aktivitasnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Stasiun RRI Meulaboh, maka dapat  dianalisis  jika penyebab  perubahan  status  RRI  disebabkan  oleh  tiga  faktor,  yaitu sebagai berikut:
1. Tuntutan  Reformasi  Birokrasi,  reformasi  birokrasi  di Indonesia menandakan beralihnya sistem pemerintahan  di   Indonesia   yang   semua otoriter menjadi demokrasi. Sistem  pemerintahan yang berubah membuat pemerintah  kehilangan hak istimewanya untuk menyetir RRI.
2. Tuntutan perubahan internal (dorongan dari dalam diri RRI), selain tuntutan reformasi,  tutuntutan  internal  RRI  yang menjadi motor  penggerak  paling berpengaruh  dalam  perubahan status RRI. Para pemimpin RRI menyedari pergeseran peran RRI yang semua didirikan sesuai dengan Tri Prasetya, malah menjadi sarana yang dikuasai oleh satu golongan.
3. Tuntutan eksternal, yaitu para akademisi yang menjadi penggerak RRI sebagai LPP. Para akademisi ini mengadakan kajian-kajian supaya RRI berubah. Melakukan kerjasama dengan IFES, mengadakan seminar di berbagai kota untuk
pengenalan LPP.
4. Tuntutan  Undang-Undang  nomor  32  tahun  2002  tentang  penyiaran, dengan disahkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI saat ini berstatus Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Pasal 14 Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 menegaskan bahwa RRI adalah LPP yang bersifat independen, netral, tidak  komersil  dan  berfungsi melayani  kebutuhan masyarakat.  Perubahan  ini menyebabkan pergeseran peran RRI, dari yang semula government oriented menjadi public  oriented.  RRI  sebagai  LPP juga  dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 penjabaran lebih  lanjut  dari  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Perubahan RRI menjadi LPP telah melampaui proses yang cukup  panjang,  dimulai  dari  semangat  perubahan  yang  berawal  dari  internal  RRI yang menganggap bahwa sudah tidak masanya lagi sebuah radio sebagai corong pemerintah,  sosialisasi perubahan ke pihak eksternal, mengadakan kajian-kajian bersama dengan pakar hukum dan komunikasi, dan dengan pemantapan status RRI agar disahkan dalam  Undang-Undang,  sampai  akhirnya  RRI  saat  ini menyandang status sebagai LPP.
Pencapaian  yang  dicapai saat  ini,  bukanlah  hal  yang mudah  untuk  diraih,  RRI memperjuangkan  hal  tersebut.  RRI memperjuangkan  status  LPP  yang saat  ini mereka sandang  dengan  upaya  dan  kerja  keras  yang  luar  biasa.  Dimulai  dengan  semangat  Tri Prasetya yang  kembali berkibar dikalangan internal RRI, lalu mengadakan kajian-kajian dan seminar-seminar  untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari pihak akademisi, badan hukum, LSM dan pakar- pakar intelektual, hal ini dilakukan agar RRI bisa berubah dan berkembang sesuai dengan apa  yang  dibutuhkan  oleh  publik,  dibutuhkan  bukan diinginkan. Setelah melakukan berbagai macam pendekatan ke eksternal dan memantapkan diri, barulah RRI bergerak maju ke DPR/ Komisi I  intuk memperjuangkan  status  RRI. Pendekatan dan lobi-lobi terus dilakukan RRI mengenai pentingnya mereka berubah status. Pada akhirnya dengan perjuangan yang ekstra keras, maka disahkan RRI dalam Undang- Undang    sebagai LPP. Dengan disahkan Undang-Undang tersebut, maka  RRI  telah menyandang predikat baru sebagai lembaga yang independen, netral dan tidak komersil.
LPP RRI saat ini memiliki landasan idiilnya adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang lembaga penyiaran  publik  dan  Peraturan  Pemerintah  nomor  12  tahun  2005  tentang  Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Secara teknis operasional RRI senantiasa melakukan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang informasi, hiburan, berita dan siaran budaya serta siaran-siaran keagamaan. Dari beberapa landasan ini yang  kemudian  RRI  berani melakukan  terobosan  untuk melakukan perubahan.
Perubahan RRI menjadi LPP pada dasarnya mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, pakar hukum, pakar komunikasi dan teknologi, sehingga tidak terjadi permasalahan yang begitu mencolok dalam menjalani perubahan. Dengan dilandasi semangat TRI Prasetya RRI maka seluruh angkasawan/angkasawati yang telah dipersiapkan  RRI, harus bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan RRI. Secara operasional siaran perubahan status RRI yang menjadi LPP, tidak menjadi hambatan yang dapat menghentikan langkah RRI, karena semua kegiatan penyiarannya dan pelayanannya kepada publik merujuk pada
rencana induk yang telah ditetapkan  oleh  Dewan  Pengawas  RRI  dan  diterjemahkan landasan operasionalnya melalui Peraturan Direksi.
Analisis Kendala yang Dihadapi RRI Dalam Menyesuaikan Diri dengan Statusnya Sebagai LPP.
Tentu tidak sedikit kendala-kendala yang dihadapi RRI dalam menyesuaikan diri dengan statusnya sebagai LPP, Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ada dua kendala yang dihadapi RRI yakni:
1. Kendala Internal
Sumber Daya Manusia merupakan kendala internal RRI. Dalam menyesuaikan diri dengan perubahan statusnya sebagai LPP, RRI terus berusaha untuk meningkatkan SDM nya. Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  sub  bagian  Tata  Usaha  RRI  Stasiun Meulaboh,  terlihat  jelas  bahwa RRI melakukan  peningkatan  SDM  dengan  cara internasionalisasi, yaitu bekerjasama dengan radio Swedia untuk mengadakan pelatihan. Pelatihan  terhadap  internal  RRI  dimaksudkan  untuk merubah  pola  pikir  dan memaksimalkan kinerja SDM dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang mereka alami. Pelatihan ini sangat efektif jika meranah kebelakang, ketika RRI menjadi corong pemerintah. Corong pemerintah dengan kata lain RRI dituntut untuk menuruti keinginan pemerintah, hal ini yang menyebabkan banyak internal RRI yang terbiasa untuk disuapi, sedangkan  perubahan  status menjadi  LPP  berarti menuntut  internal RRI untuk lebih kreatif.  upaya  yang  dilakukan  dan  tak  pernah  berhenti  sampai  disitu,  RRI  secara  terus menerus  melakukan  perbaikan  SDM  dengan menyelenggarakan  pelatihan  penyiaran, pemasaran, pemberitaan dan ketatausahaan baik di dalam maupun di luar Negeri.
2. Kendala Eksternal
Adapun yang  menjadi  kendala  eksternal RRI adalah, RRI saat  ini memiliki pendengar yang cukup sedikit  jika dibandingkan dengan radio swasta,  dapat dianggap bahwa RRI kurang menarik  bagi  pendengar,  hal  ini  memang  tidak  berpengaruh  banyak terhadap keuangan RRI, namun akan menjadi sia-sia jika suatu hal yang sangat bagus dan dirasa  bermanfaat  tetapi tidak  terlalu  dihiraukan  oleh masyarakat.    Mengingat    RRI menggunakan  APBN  dan  APBD.  Hal  inilah  yang menjadi salah satu kelemahan RRI, namun  baru-baru  ini  RRI  melakukan  kegiatan  Respon  Data  Pendengar  (RDP)  hal  ini dilakukan  untuk  mendata  seberapa  banyak  masyarakat  yang  mendengarkan  siaran  RRI serta  melakukan  perbaikan  terhadap  kualitas  siaran  RRI.    Ini  juga sejalan dengan penyataan Kepala Stasiun RRI  Meulaboh  yang menyatakan  bahwa  RRI  adalah  radio berkualitas tinggi yang tidak begitu saja berubah mengikuti pasar. RRI adalah radio yang menjaga harkat dan martabat NKRI, jadi tidak selayaknya Radio Negara yang disiarkan sampai  ke mancan  Negara mengikuti selera pasar yang berubah-ubah, misalnya hanya mengiginkan lagu-lagu saja, atau hanya titip salam terus-menerus. Belum lama ini RRI juga telah melakukan  kegiatan Respon Data Pendengar (RDP) untuk  mendata berapa banyak masyarakat  yang mendengarkan  RRI  sekaligus  memberi  respon  terhadap  pertanyaan, saran, kritik bahkan komentar dari pendengar RRI.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Penyebab perubahan status RRI ini terjadi karena adanya tuntutan dari: reformasi birokrasi, pihak internal, pihak eksternal dan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.  Semangat  perubahan  yang  muncul  dari  internal  RRI  karena  adanya keinginan untuk melayani publik yaitu pemerintah dan masyarakat secara umum.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan PP Nomor 11 dan 12  tahun  2005  merupakan  landasan  hukum  RRI  sebagai  Lembaga  Penyiaran Publik  yang  bersifat independen,  netral  dan  tidak  bersifat  komersial  yang tugasnya memberikan  pelayanan  siaran  informasi,  pelestarian  budaya, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan menjaga citra positif bangsa di dunia Internasional.
3. Kendala yang dihadapi RRI dalam menyesuaikan diri dengan statusnya sebagai LPP berasal dari internal RRI sendiri dan juga dari luar RRI. Adapun kendala internalnya  adalah  sumber  daya  manusia.  Sedangkan  kendala  eksternalnya adalah jumlah pendengar RRI yang relatif sedikit.

## Saran
Untuk memberikan hasil yang maksimal terhadap perubahan status RRI dari Milik Pemerintah menjadi Milik Publik berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran maka perlu kiranya penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Melihat kondisi saat ini RRI sudah menjadi milik publik, harapan penulis agar RRI  terus  memperhatikan  kondisi  lingkungan  internal  RRI  dengan  cara melakukan  pelatihan-pelatihan  untuk  meningkatkan  kemampuan  sumber  daya manusianya.
2. Dalam memberikan pelayanan informasi, penulis juga berharap agar RRI dapat menghadirkan  program-program  siaran  yang  menyentuh  langsung  terhadap kepentingan informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga siaran RRI semakin diminati oleh masyarakat.
3. Dalam  menyesuaikan  diri  dengan  status  sebagai  LPP,  penulis  mengharapkan agar  RRI  dapat  menyelesaikan  permasalahan  internalnya  terutama  sistem kerjasama yang baik antar sesama angkasawan/ti baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN)  dengan  tenaga  kontrak  maupun  sebaliknya,  sehingga  bisa  saling menghargai dan tidak mengedepankan ego masing-masing dalam bekerja.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta.
Dwiyanto, Agus. dkk. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kepedudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Hasan, Ikbal. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
Jogiyanto. 2005. Sistem Informasi Strategik Untuk Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta. Andi Offset.
International Group for National Planning (INTERPLAN). Appraising Administrative Capability for Development. (New York: United Nations, 1969).
James AF Stoner, dkk. 1996. Manajemen, edisi Indonesia. Jakarta. PT. Prehallindo.
Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
Mufid, Muhamad. 2007. Komunikasi & Regulasi Penyiaran. Jakarta. Prenada Media
Group.
Pearce II, John A. & Richard B. Robinson. 2009. Manajemen Strategis: Formulasi, Impementasi, dan Pengendalian. Jakarta. Salemba empat.
Ratminto & Winarsih, Atik Septi. 2006. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Siagian P, Sondang. 1992. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta. Rieneka Cipta.
Widyastuti R, Niken. 2005. Perubahan Status Radio Republik Indonesia Dari Radio Pemerintah Menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Tesis. Universitas Gajah Mada.
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. CV.Alfabeta.
Stoner, A.F. James. 1999. Manajemen. Erlangga, Jakarta
Suara Publik. 2013. Mendukung LPP. Kompilasi Road Show, diskusi public RUU penyiaran 2013. Jakarta. Radio Republik Indonesia.
Taufiq Effendy. 2005. Arah Pembaharuan Pelayanan Publik. Makalah.  Makalah dalam
Workshop Forum Nasional Pemerintah Daerah Terobosan dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh FISIPOL Gadjah
Mada.
Thoha, Miftah. 1991. Prespektif perilaku Birokrasi. Jakarta. CV. Rajawali.
Panbudu Tika, Moh. 2010, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta. Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya. Insan Cendekia.
Wibowo. 2005. Manajemen Perubahan Edisi Ketiga. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
Winardi, J. 2005. Manajemen perubahan (management of change). Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Hasan, Ikbal. 2002. Metodelogi penelitian kualitatif. Bandung. Ranaja Rosdakarya.
Hadi, Parni. 2007. Asal Diberi Kebebasan Berkreasi, Pasti Bisa Berubah. Diakses dari http://dimasnugraha.wordpress.com/2007/10/04/wwc-parni-hadi/. Pada
tanggal 03 Maret 2016, Jam 23.00 WIB. Wikipedia. 2014. Radio Republik Indonesia. Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Radio_Republik_Indonesia . Pada tanggal 09 Maret 2016, Jam 16.00 WIB. Radio Republik Indonesia. Profil Radio Republik Indonesia. Diakses dari http://rri.co.id/index.php/profil#.UvpFYmKSzLc. Pada tanggal 02 April 2016, Jam 14.00 WIB.

## Sumber Hukum:
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002  tentang Penyiaran.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 37 tahun 2000, tentang pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2000, tentang pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia.