Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## Datu Nur Fathahita, Abd. Asis, Muhammad Basri
Universitas Hasanuddin datunurfathahitaainun@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation of  discretion  against  narcotics  crime  in  Bulukumba  resort police and to analyze the implementation of discretion against narcotics crime by Bulukumba resort police in accordance with the principles of police discretion. This study uses normative-empirical legal research methods conducted with a case approach, legislation, and literature studies related to the problems studied. The results of this study, namely 1. The police discretion applied is the arrest made by the police against the perpetrators of narcotics crimes without a previous arrest warrant on the basis of conviction and consideration of the police that immediately take action to arrest the perpetrators of narcotics crimes, because if no arrest is made at that time  it  is  also  feared  that  the  perpetrators  will  escape,  damage  and  or  eliminate  evidence  of  the  Narcotics Crime. 2. Discretion made by members of the police based on the two cases in accordance with the principle of necessity, the principle of interest, the principle of purpose, and the principle of balance.
Keywords: Discretionary, Police, Narcotics

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor  Bulukumba  dan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  diskresi  terhadap  tindak  pidana  narkotika  oleh Kepolisian  Resor  Bulukumba  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  diskresi  kepolisian.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dilakukan dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1. Diskresi kepolisian yang diterapkan yakni penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika  tanpa  adanya  surat  perintah  penangkapan  sebelumnya  dengan  dasar  keyakinan  dan  pertimbangan pihak  kepolisian  bahwasanya  segera  mengambil  tindakan  untuk  menangkap  pelaku  tindak  pidana  narkotika, karena  apabila  tidak  dilakukan  penangkapan  pada  saat  itu  juga  dikhawatirkan  pelaku  akan  melarikan  diri, merusak  dan  atau  menghilangkan  barang  bukti  tindak  pidana  narkotika  tersebut.  2.  Diskresi  yang dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan kedua kasus tersebut sesuai dengan asas keperluan, asas kepentingan, asas tujuan, dan asas keseimbangan.
Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Narkotika
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat. Otoritas Kepolisian adalah lembaga tingkat  pertama  yang  menangani  masalah  sebelum  dibawa  ke  pengadilan  dengan  melakukan penyelidikan  terhadap  suatu  masalah.  Kepolisian  memiliki  wewenang  khusus  terkait  tugasnya melakukan penyelidikan atas sebuah kasus yang tengah beredar dan berkembang terkait adanya laporan dari masyarakat. 1
Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) pada Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 disebutkan bahwa, Pasal 1 Angka 1 “Kepolisian adalah  segala  hal  ihwal  yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan”.  Pasal  2  “Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun terdapat kondisi di mana para penegak hukum khususnya polisi, kadangkala diharuskan melakukan  atau  terpaksa  melakukan  kebijakan  atau  tindakan  lain  yang  seringkali  disebut  dengan “diskresi” yang sebenarnya tidak diharapkan. Diskresi dapat diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk  memilih  bertindak  atau  tidak  bertindak  secara  legal  atau  ilegal  dalam  menjalankan  tugasnya. Diskresi membolehkan seseorang polisi untuk memilih antara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum, atau melindungi masyarakat) dalam pelaksanaan tugasnya. 2
Dasar hukum Diskresi Kepolisian diatur dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia)  pada  Pasal  18  Ayat  (1)  bahwa  “Untuk  kepentingan  umum  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat (2) huruf k UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal dengan “kewenangan lain” dan menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pada Pasal 7 Ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dikenal  dengan  istilah  “tindakan  apa  saja  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab”.  Ketentuan  ini mengandung arti luasnya kewenangan Kepolisian oleh karena istilah “kewenangan lain” mengandung makna  atau  arti  yang  lebih  luas,  sedangkan  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia  sebagai  suatu  Negara Hukum,  prinsip-prinsip  Negara  Hukum  membatasi  tindakan  sewenang-wenang  ( abuse  of  power ), karena  tidak  hanya melanggar  hukum  melainkan  juga melanggar  prinsip-prinsip  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Sehingga Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf l UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP bila tidak ada pembatasan
1 Supriyanto, Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Blitar Kota , Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum  SUPREMASI, Vol. 8, No. 2, Universitas Islam Balitar, 2018, hal. 19.
2 Ibid, hal. 19.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
yang jelas dan tegas, dapat menimbulkan terjadinya salah pengertian dalam pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi Kepolisian. 3
Konsep  Diskresi  meskipun  tidak  secara  tegas  disebutkan  dalam  UU  RI  No.  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  diskresi  Kepolisian  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas kepolisian  perlu  mengenal  Etika  Profesi  Kepolisian,  sebagai  hal  yang  fundamental  atas  pengaruh terhadap  baik-buruknya  pelaksanaan  Diskresi  Kepolisian.  Etika  Profesi  Kepolisian  diatur  dalam Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2011  Tentang Kode  Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pembentuk “penilaian sendiri” bagi setiap petugas Polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan. Adapun ruang lingkup Etika Profesi Kepolisian meliputi, Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian. 4 Penggunaan  kekuasaan  diskresi  yang  diberikan  oleh  pembuat  Undang-Undang  sebenarnya, jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada  manfaatnya  maupun  macet.  Ditinjau  dari  sudut  hukum pun  setiap  kekuasaan  akan  dilandasi  dan dibatasi  oleh  ketentuan  hukum.  Namun,  kekuasaan  diskresi  yang begitu  luas dan  kurang  jelas  batas- batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi  orang  di  setiap  tempat  serta  melindungi  dan  menegakan  hak  asasi  warga  negara  di  wilayah mereka. 5
Ketiadaan istilah diskresi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan  kewenangan  aparat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  maka  dalam  diskresi  terkandung kebebasan  atau  keleluasaan  bertindak  oleh  aparat  penegak  hukum  khususnya  aparat  Polri. Permasalahannya ialah bagaimana penerapan diskresi aparat Polri jika diskresi merupakan kebebasan atau kewenangan bertindak menurut penilaian dan keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu kasus tertentu yang bersifat mendesak. Permasalahan ini tentunya harus terlebih dahulu dipahami dari arti, tujuan dan ruang lingkup diskresi pada umumnya, dan bagaimana penerapannya di lingkungan aparat Polri sebagai aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, diskresi seolah menjadi hal yang terabaikan di dalam memberikan pelayanan, padahal  dalam  periode  masyarakat  yang  terus  berkembang  dan  semakin  dinamis  ini,  diskresi  sudah menjadi  suatu  keharusan.  Sekalipun  disatu  pihak  hal  ini  menunjukkan  kreativitas  dan  daya  tanggap kepolisian  terhadap  lingkungannya,  di  lain  pihak  diskresi  sangat  rentan  bagi  berlangsungnya penyimpangan.  Pada  situasi  dan  kondisi  tertentu  seperti  apabila  dihadapkan pada  suatu  kasus  tindak pidana  narkotika,  Polri  sebagai  penegak  hukum  diberikan  kewenangannya  oleh  hukum  untuk melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan  hukum  acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) bahwa yang dimaksud dengan narkotika yakni, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,
3 Gilang, Diskresi  Kepolisian  Dan  Dasar  Hukumnya, Tribata  News  Kepulauan  Riau,  2019, https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/06/28/diskresi-kepolisian-dan-dasar-hukumnya/ ,  di  akses  pada  Rabu, 15 Juni 2022.
4 Ibid.
5 Dennis Kojongian, Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan , Lex Crimen, Vol. IV, No. 4, Juni 2015, hal.  31.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
Saat  ini  kejahatan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  telah  bersifat  transnasional  yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkotika. 6
Tindak  pidana  Narkotika  tidak  lagi  dilakukan  secara  perseorangan,  melainkan  melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan  yang  luas  yang  bekerja  secara  rapi  dan  sangat  rahasia  baik  di  tingkat  nasional  maupun internasional. Peredaran ilegal narkotika di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah  merambah sampai ke daerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkotika karena  letak  geografis  negara  Indonesia  yang  sangat  strategis,  kini  telah  berubah  menjadi  negara produsen narkotika. 7
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disingkat BNN RI) sepanjang tahun 2021  berhasil  menyita  3,31  ton  metamfetamin  (sabu)  dan  115  ton  ganja  narkoba  yang  melibatkan jaringan  sindikat  nasional  dan  internasional.  Sepanjang  tahun  lalu BNN  RI  berhasil  mengungkap 85 jaringan  sindikat  narkoba  nasional  dan  internasional  yang  terlibat  dalam  760  kasus  tindak  pidana narkoba.  Sebanyak  1.109  orang  ditangkap.  Meskipun  berada  dalam  masa  pandemi  COVID-19  ada kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,15% berdasarkan hasil survei penyalahgunaan narkoba 2021 yang dilakukan oleh BNN RI. Pada kategori setahun pakai yang sebelumnya 1,80% atau 3.419.188  pada  tahun  2019,  kini  menjadi  1,95%  atau  3.662.646  pada  tahun  2021  dan  pada  kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 menjadi 2,57% atau 4.827.616. 8
Khususnya tindak pidana narkotika yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang  saat  ini  marak  terjadi.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kepolisian  Resor  Bulukumba, Laporan Polisi terhadap tindak pidana narkotika dari tahun 2017-2022 berjumlah 397 kasus. Pada tahun 2021 merupakan kasus terbanyak yakni 95 kasus dan pada Januari-Agustus tahun 2022 telah terdapat 45 kasus. Maka apabila aparat Kepolisian dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu serta dibutuhkan kecermatan untuk menentukan proses penanganan selanjutnya secara hukum pada suatu kasus tindak pidana narkotika, dalam hal tersebut membutuhkan berbagai macam tindakan yang terkadang perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum. Sehingga diperlukan suatu tindakan di luar batas kewenangan yang dimiliki  oleh  aparat  Kepolisian.  Tindakan  yang  dilakukan  di  luar  batas  kewenangannya  dalam menjalankan tugas disebut sebagai diskresi yang diberikan sebagai langkah untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanahkan.
6 Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, Perlindungan Hukum Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng ,  E-Journal  Komunitas Yustisia, Vol. 2, No. 3, Universitas Pendidikan Ganesha, 2019, hal. 217.
7 Putu Yudha Prawira, Prija Djatmika, dan Bambang Sugiri, Diskresi  Kepolisian  Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polda Kalteng , Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Core, Universitas Brawijaya, hal. 2.
8 Yoanes  Litha  , Sepanjang  2021, BNN  Ungkap  760  Kasus  Tindak  Pidana  Narkoba, VOA  Indonesia, 2021, https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba- /6375450.html , diakses pada Rabu, 15 Juni 2022.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Aparat  Kepolisian  sebagai  penegak  hukum  diberikan  kewenangan  khusus  yakni  diskresi Kepolisian untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan pada kondisi tertentu terhadap suatu tindak pidana atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang aparat Kepolisian untuk melaksanakan tugasnya  dalam  penegakan  hukum,  menjaga  keamanan,  memberikan  perlindungan  dan  pelayanan kepada masyarakat. Diskresi sebagai keputusan yang lebih bertitik tolak pada kecerdasan dan keluhuran nurani, merupakan kebijaksanaan yang layak diapresiasi. Diskresi semakin patut dikedepankan, terlebih manakala  aturan-aturan  hukum  positif  masih  tertatih-tatih  dalam  beradaptasi  dengan  segala problematika yang terjadi. 9

## METODE
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian  hukum  normatif,  hukum  yang  tertulis  dikaji  juga  dari  berbagai  aspek  seperti  aspek  teori, filosofi,  perbandingan,  struktur  atau  komposisi,  konsistensi,  penjelasan  umum  serta  penjelasan  pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengingatkan suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Penelitian hukum normatif juga mencakup berbagai hal yang terkait dengan sistem norma  sebagai  objek  kajiannya,  seperti  nilai-nilai  hukum  ideal,  teori-teori  hukum,  asas-asas  hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pemgadilan, dan kebijakan hukum. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba
Kepolisian dalam menjalankan perannya wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional,  mengingat  modus  operandi  dan  teknik  kejahatan  yang  semakin  canggih  seiring perkembangan  dan  kemajuan  zaman.  Apabila  polisi  tidak  profesional  maka  proses  penegakan hukum  akan  timpang,  akibatnya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  akan  senantiasa  terancam sebagai  akibat  tidak  profesionalnya  polisi  dalam  menjalankan  tugas.  Secara  umum  kepolisian memiliki kewenangan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum dan melakukan tindakan- tindakan administratif yang menjadi bagian tugas dan fungsi kepolisian.
Mengenai  rangkaian  sebuah  kewenangan  kepolisian  pada  ranah  administratif  tidak  luput dari tupoksi kepolisian sebagai lembaga yang tidak hanya sebagai penega hukum, tetapi juga pada pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  sehingga  sangat  kompleks  dengan  teori Triadism Law yang mengemukakan 3 pokok dasar hukum yang dapat kita tinjau dari teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu: 11
a. nilai kepastian;
b. nilai keadilan;
c. nilai kemanfaatan hukum.
9 Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi  Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa , De Lega Lata, Vol. I, No. 1, Januari-Juni 2016, hal. 109.
10 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal. 99-100.
11 Sidharta  Arief, Meuwissen  tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum , Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 20.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Langkah kemanfaatan sebuah hukum tersebut dapat ditinjau dari aspek kewenangan diskresi yang dimiliki pihak pemerintah maupun kepolisian dalam menentukan sebuah langkah hukum yang progresif  dalam  menjalankan  penegakan  oleh  pihak  Polri  sebagaimana  dalam  Pasal  15  Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur regulasi yang  memaparkan  akan  kewenangan  diskresi  oleh  kepolisian  dan  dapat  menghasilkan  nilai kemanfaatan  sehingga  kewenangan  diskresi  tersebut  dalam  pelaksanaannya  juga  harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Tugas  dan  wewenang  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas  dilaksanakan  tetap  berdasarkan  pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengutamakan tindakan pencegahan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam  melakasanakan  tugasnya  kepolisian  sering  dihadapkan  pada  suatu  kondisi  yang mengharuskan untuk dilakukan tindakan lain diluar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan lain tersebut dinamakan tindakan diskresi. Dari hasil wawancara dengan Aipda Rusli pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 di Kepolisian Resor Bulukumba, beliau mengatakan bahwa diskresi adalah dalam  melaksanakan  tugas  kepolisian  yang  dapat  membahayakan  masyarakat  sekitar  serta membahayakan keamanan, kepolisian dapat melakukan tindakan lain menurut penilaian sendiri.
Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:
(1)  Untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2)  Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan,  serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penjelasan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  adalah  “Yang  dimaksud  dengan  "bertindak  menurut  penilaiannya sendiri"  adalah  suatu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul  untuk  kepentingan  umum.”  Dari  penjelasan  tersebut  mempunyai  makna  dalam pelaksanaan  diskresi  tersebut  harus  didasari  oleh  aspek  kepentingan  umum.  Meskipun  tindakan tersebut dilakukan menurut penilaiannya sendiri, tetapi tetap harus mempertimbangkan kemanfaatan serta  risiko  yang  dapat  timbul  setelah  diambilnya  suatu  tindakan  sesuai  dengan  kewenangan kepolisian.
Dalam hal pelaksanaan diskresi tersebut, pengambilan keputusan atau tindakan tergantung oleh  kondisi  serta  situasi  setiap  masalah  yang  dihadapi  setiap  anggota  kepolisian  yang  ada  di lapangan, serta interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang  ditetapkan  oleh  budaya.  Yang  kemudian  dapat  berpengaruh  terhadap  pengambilan  suatu keputusan atau tindakan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian. Sehingga dalam setiap menjalankan tugasnya setiap anggota kepolisian harus lebih mengedepankan kemanfaatan dan kepentingan umum
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
agar terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya secara konsepsional tugas kepolisian dibagi menjadi 2, yaitu fungsi represif serta fungsi preventif. 12
1. Fungsi represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan yang bersifat untuk menindak.  Yang berarti  bahwa  polisi  berkewajiban  menyidik  perkara-perkara  tindak pidana, menangkap pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan (yustisi) untuk penghukuman.
2. Fungsi  preventif  lebih  bersifat  untuk  mencegah.  Yang  berarti  bahwa  polisi berkewajiban  melindungi  negara  berserta  lembaga-lembaganya,  ketertiban  dan ketatanan  umum,  orang-orang  dan  harta  bendanya.  Dengan  jalan  mencegah dilakukannya  perbuatan-perbuatan  lainnya  yang  pada  hakikatnya  dapat  mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
Diskresi  kepolisian  jelas  dapat  diberikan  diseluruh  bidang  tugas  kepolisian  baik  dalam lingkup tugas preventif seperti polisi lalu-lintas maupun di dalam tugas-tugas represif seperti polisi reserse, baik dalam tugas-tugas penjagaan tata-tertib ( order maintenance ) maupun di dalam tugas penegakkan hukum ( law enforcement ). 13 Istilah diskresi kepolisian sebaagai kewenangan bertindak atas dasar penilaiannya sendiri tidak dapat ditafsirkan secara sempit dan dangkal, mengingat lahirnya diskresi  tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu wewenang kepolisian secara umum dan hukum yang  mengatur  untuk  bertindak,  oleh  karena  itu  keleluasaan  atau  kebebasan  bertindak  selalu berdasarkan atas wewenang yang diberikan oleh hukum.
Dalam  penerapan  diskresi  timbulnya  penilaian  yang  diyakini  untuk  bertindak  bagi  setiap anggota  kepolisian  sangat  dipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi yang  konkret  yang  mengharuskan untuk  bertindak.  Namun  demikian  penilaian  yang  diyakini  setiap  individu  anggota  kepolisian sangatlah  berbeda-beda  tergantung  dari  pengalaman,  pengetahuan,  kecerdasan  dan  moralitas masing-masing.  Dalam  proses  sistem  peradilan  pidana,  diskresi  bukanlah  hal  yang  asing  lagi. Diskresi  bukan  hanya  pada  lingkup  ruang  tugas  kepolisian  saja,  tetapi  di  dalam  masing-masing komponen sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi, hanya saja mungkin  namanya  yang  berbeda.  Menurut  Aipda  Rusli,  Diskresi  merupakan  kewenangan  polisi untuk mengambil keputusan dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum  atau  perkara  pidana  yang  ditanganinya.  Dalam  setiap  pengambilan  tindakan  lain  tersebut harus  memiliki  alasan  yang  jelas  seperti  tidak  bertentangan  dengan  norma  hukum  yang  berlaku, alasan patut, keadaan mendesak, serta menghormati hak asasi manusia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  hari  Selasa,  tanggal  6  Desember  2022  di  Kepolisian Resor Bulukumba, maka penulis akan menjabarkan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba, yakni:
Pada  hari  Senin,  Tanggal  5  Desember  2022  sekitar  Pukul  15.00  WITA.  Anggota  Opsnal Satuan  Reserse  Narkoba  Polres  Bulukumba  mendapat  informasi  dari  masyarakat  bahwa  di  Jalan Batuppi, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sering terjadi tindak pidana  penyalahgunaan  narkotika  jenis  sabu.  Setelah  dilakukan  penyelidikan  maka  informasi
12 M Faal, Op.Cit , hlm. 60.
13 Sadjijono, Hukum Kepolisian ( Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi) , Ctk. Pertama, Laksbang PressIndo, Yogyakarta, 2006, hlm 157.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
tersebut benar dengan seorang pelaku berinisial A.A yang beralamat di Jalan Batuppi, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Kemudian atas penilaian dan keyakinan petugas  untuk  mengambil  tindakan  cepat,  tegas,  dan  terukur,  petugas  langsung  melakukan penggeledahan  badan  dan  rumah  terduga  pelaku  dan  mendapatkan  narkotika  jenis  sabu  yang ditempel lakban dibawah rak televisi. Ada beberapa barang bukti yang didapat di antaranya adalah alat  penghisap,  korek  api,  saset  plastik  kecil,  dan  bekas  lakban  untuk  menyimpan  sabu.  Setelah barang  bukti  ada  ditemukan  dalam  penguasaan  terduga  terlapor  maka  petugas  berkeyakinan  dan mengambil  keputusan  untuk  melakukan  diskresi  yakni  melakukan  penangkapan  dan  penahanan tanpa  adanya  surat  penangkapan  ataupun  surat  penahanan  sebelumnya  dengan  membawa terduga terlapor  ke  Satuan  Reserse  Narkoba  Kepolisian  Resor  Bulukumba  untuk  ditahan  dan  diproses hukum. Adapun pasal yang disangkakan terhadap pelaku yakni Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Pada hari Selasa, Tanggal 1 November 2022 sekitar Pukul 22.30 WITA di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, seorang pelaku berinisial R  diamankan  dan  digeledah  oleh  pihak  kepolisian  Satuan  Reserse  Narkoba  Kepolisian  Resor Bulukumba,  selanjutnya  dibawa  ke  Kantor  Kepolisian  Resor  Bulukumba.  Pelaku  menjelaskan bahwa, ia mendapatkan sabu tersebut dari seseorang berinisial I yang dihubunginya melalui media sosial Facebook dengan  menggunakan Handphone  Android merek Realme berwarna  biru  dan memesan  satu  saset  plastik  bening narkotika jenis  sabu  dengan harga  Rp. 800.000  (delapan  ratus ribu  rupiah).  Setelah  mendengar  penjelasan  pelaku,  pihak  kepolisian  kemudian  mengambil keputusan  untuk  segera  mencari  terlapor  berinisial  I  tersebut.  Sehingga  pada  Pukul  23.30  WITA pada hari yang sama, pihak kepolisian mendatangi rumah terlapor bertempat di Jalan Titang Raya, Kelurahan  Ela-ela,  Kecamatan  Ujung  Bulu,  Kabupaten  Bulukumba  dan  langsung  melakukan penangkapan  dan  penahanan  terhadap  terlapor  tanpa  adanya  surat  penangkapan  maupun  surat penahanan  sebelumnnya  yang  termasuk  dalam  diskresi  kepolisian.  Terlapor  kemudian dibawa  ke Kepolisian Resor Bulukumba untuk ditahan dan diproses hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni  Pasal  114  Ayat  (1)  subsider  Pasal  112  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.
Berdasarkan  contoh  kasus  di  atas,  berdasarkan  wawancara  dengan  Ipda  Andi  Suhaoping mengatakan  bahwa  penangkapan  yang  dilakukan  pihak  kepolisian  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika tersebut tanpa adanya surat perintah penangkapan sebelumnya termasuk kedalam diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga atas dasar keyakinan dan pertimbangan yang layak, cepat, dan tegas bahwasanya  pihak  kepolisian  harus  segera  mengambil  tindakan  untuk  menangkap  pelaku,  karena apabila tidak dilakukan penangkapan pada saat itu juga dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut.
Menurut Pasal 75 huruf g Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa, dalam  rangka  melakukan  penyidikan,  penyidik  berwenang  menangkap  dan  menahan  orang  yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal  76  Ayat  (1)  bahwa,  pelaksanaan  kewenangan  penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan  diterima  penyidik  dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh empat) jam.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## 2. Pelaksanaan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor Bulukumba Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Diskresi Kepolisian
Berdasarkan jabatannya, polisi memiliki tanggung jawab ganda kepada masyarakat. Dalam istilah  legalistik,  ia  bertanggung  jawab untuk  penegakan hukum  dalam  batas-batas  yurisdiksinya. Dalam hal tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, polisi ditugaskan untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat agar tercipta ketertiban sosial.  Selain  itu,  polisi  memiliki  fungsi  utama  untuk  melakukan  pencegahan  kejahatan  dan pemeliharaan perdamaian.
Polisi memiliki tugas utama secara hakiki, yaitu mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  tentu  dalam  keadaan  tertentu  harus keluar  dari  koridor  kekakuan  legal  positivistik  yang  cenderung  terlambat  menyesuaikan  dengan keadaan faktual. Sebagaimana kelemahan dari hukum tertulis, selalu terlambat dalam menyesuaikan dengan keadaan nyata lapangan. Dalam pelaksanaannya, hukum tertulis pada situasi tertentu tidak dapat menjawab permasalahan faktual yang ada. Maka dari itu, selaku pelaksana utama penegakan hukum,  kepolisian  diberikan  kewenangan  dalam  menggunakan  diskresi  pada  saat  menjalankan kewenangannya. Semua itu pada dasarnya bertujuan untuk pembangunan hukum dan usaha dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
Konsep  diskresi  kepolisian  tentunya  merujuk  pada  konsep  diskresi  secara  umum  dengan penekanan pada kekhususan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Tiga puluh tahun yang lalu, Inspektur  G.  Fryer  dari  Departemen  Kepolisian  New  South  Wales,  menyatakan  bahwa  pekerjaan polisi pada dasarnya adalah diskresi dalam arti melibatkan exercise of choice (pilihan-pilihan) atau judgement (penilaian).  Menurut  James  W.  Cooley,  diskresi  adalah  kemampuan  untuk  membuat keputusan  yang  mewakili  pilihan  yang  bertanggung  jawab  mengenai  apa  yang  berguna (bermanfaat), benar, atau bijaksana. 14
Sejarawan kepolisian terkemuka, Mark Finanne mengemukaka bahwa “ Every level of police work, especially at the micro level, involves choice on part of the police officer”. Sarjana hukum terkemuka ma menyampaikan pendapat yang sama bahwa polisi memiliki renta keputusan diskresi yang  luas  dalam  penegakan  hukum  berkaitan  dengan  tindakan  untuk  melakukan  penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan memberi peringatan atau tindakan lainnya. 15
Definisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa penggunaa diskresi melibatkan pengambilan keputusan yang berkaitan  dengan  pilihan-pilihan  alternatif.  Terkait  penegakan  hukum,  ada  empat bidang  utama  di  mana  polisi  dapat  menggunakan  diskresi.  Pertama,  polisi  dapat  mengambil keputusan  untuk  menangkap  atau  tidak  menangkap  seseorang  yang  diduga  melanggar  hukum. Kedua,  apakah  akan  menegakkan  hukum  dalam  keadaan  tertentu.  Ketiga,  dalam  menegakkan hukum,  polisi  dapat  mengambil  keputusan  untuk  tidak  memproses  hukum  lebih  lanjut  terhadap pelaku  kejahatan/pelanggar  hukum  setelah  mempertimbangkan  baik-buruknya  kasus  tersebut. Terakhir, polisi dapat membuat keputusan mengenai apakah harus memperingatkan seorang yang telah melanggar hukum dan menghentikan perkara.
14 Gatot  Eddy  Pramono, “Kewenangan  Dan  Diskresi  Kepolisian  Di  Indonesia” ,  PT  RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hal. 187.
15 Ibid, hal. 188.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Dari  hasil  penelitian  berdasarkan  kedua  kasus  diatas  maka  diskresi  yang  dilakukan  oleh pihak kepolisian di Kepolisian Resor Bulukumba dalam menerapkan diskresi terhadap tindak pidana narkotika  didasarkan  pada  Pasal  18  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Untuk Kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri”. Dalam hal ini pihak kepolisian di Kepolisian Resor Bulukumba menggunakan diskresinya  dengan  melakukan  penangkapan  yang  dilakukan  pihak  kepolisian  terhadap  pelaku tindak  pidana  narkotika  tersebut  tanpa  adanya  surat  perintah  penangkapan  sebelumnya  termasuk kedalam diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga atas dasar keyakinan dan pertimbangan yang layak, cepat, dan tegas bahwasanya pihak kepolisian harus  segera  mengambil  tindakan  untuk  menangkap  pelaku,  karena  apabila  tidak  dilakukan penangkapan  pada  saat  itu  juga  dikhawatirkan  pelaku  akan  melarikan  diri,  merusak  dan  atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut.
Dalam  bahan  ajar  yang  dibuat  oleh  Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan  Polri,  disebutkan bahwa  diskresi  merupakan privilege atau  keistimewaan  bagi  aparat  penegak  hukum  (termasuk pemerintah). Pada intinya, ditegaskan bahwa penggunaan diskresi oleh kepolisian adalah bertujuan untuk  menghadapi  peristiwa  yang  bersifat  konkret  yang  pada  saat  itu  harus  melampaui  aturan posivistik yang ada tanpa melanggar batasan-batasan diskresi yang telah ditegaskan sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksana lainnya.
Dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  tugas  pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  dan  memberikan  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Esensi  diskresi  terlihat  dari  pasal-pasal  yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok kepolisian.
Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Dalam  pasal  tersebut  terdapat  ketentuan  yang  menunjukkan  esensi  diskresi,  yakni pelaksanaan tugas dalam rangka membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat,  serta  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap  hukum  dan  peraturan perundang-undangan.  Kemudian,  tugas  memelihara  ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum, memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya  dalam  lingkup  tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut  bersifat  umum,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  dimungkinkan  terdapat  keputusan  atau tindakan yang bersifat diskresi sepanjang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian.
Kedua, berkaitan dengan wewenang yang dimiliki oleh kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Misalnya,  wewenang  membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang  dapat mengganggu  ketertiban  umum,  mencegah,  dan  menanggulangi  tumbuhnya  penyakit  masyarakat. Dalam rangka melaksanakan wewenang tersebut, dimungkinkan terdapat keputusan  atau tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi. Kemudian, dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa polisi dapat melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Ketentuan ini juga membuka dilaksanakannya diskresi sepanjang berada dalam lingkup tugas kepolisian.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Ketiga,  diskresi  dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  di  bidang  proses  pidana sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  I  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  bahwa  kepolisian  berwenang  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## KESIMPULAN
Dalam pelaksanaan diskresi terhadap tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Bulukumba, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  bahwa  diskresi  kepolisian  yang  diterapkan  yakni penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut tanpa adanya surat perintah penangkapan sebelumnya dengan dasar keyakinan dan pertimbangan yang layak, cepat,  dan  tegas  bahwasanya  pihak  kepolisian  harus  segera  mengambil  tindakan  untuk  menangkap pelaku  tindak  pidana  narkotika,  karena  apabila  tidak  dilakukan  penangkapan  pada  saat  itu  juga dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti tindak pidana narkotika tersebut.
Penggunaan  diskresi  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  terhadap  tindak  pidana  narkotika berdasarkan  kasus  yang  dijelaskan  diatas  maka  apabila  dikaitkan  dengan  teori  maka  diskresi  yang dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan kedua kasus tersebut sesuai dengan asas keperluan, asas kepentingan,  asas  tujuan,  dan  asas  keseimbangan dimana  tindakannya dianggap  sah  kendati  tidak  di sebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas wewenangnya dan melanggar  hak  asasi  manusia  serta  dalam  ukuran  untuk  kepentingan  umum.  Dengan  empat  syarat tersebut maka tindakan yang mendasarkan pada asas-asas tersebut dapat dibatasi pelaksanaannya yang setidaknya  menjadi  ukuran  tindakan  diskresi  dianggap  sah,  berdasarkan  kewenangannya  dan  tidak semata-mata harus tetap dalam ketentuan perundang-undangan.

## DAFTAR REFERENSI
Abbas Said, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Vol. 1,  No. 1, 2012
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Andi  Haerul  Rijal, Penerapan  Diskresi  Oleh  Aparat  Kepolisian  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia ,  Tesis  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Hasanuddin, 2021
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
Aryanto Sutadi, dkk, Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya dilapangan , Ctk.Dua, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2013
Azhari, Negara  Hukum  Indonesia  Analisis  Yuridis  Normatif  Terhadap  Unsur-Unsurnya, UIPress, Jakarta, 1995
Dennis Kojongian, Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan , Lex Crimen, Vol. IV, No. 4, Juni 2015
Devi Mayasari, Penyelesian Perkara Pidana Melalui Diskresi Kepolisian ( Studi DI Polsek Kembaran), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Djoko Prakoso, Polri  Sebagai  Penyidik  Dalam  Penegakkan Hukum ,  Ctk. Pertama,  PT  Bina  Aksara, Jakarta, 1987
Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , UNY Press, Yogyakarta, 2011
Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2001
Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng , e-Journal Komunitas Yustisia, Vol. 2, No. 3, Universitas Pendidikan Ganesha, 2019
Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba , Mandar Maju, Bandung, 2003
Ibnu  Artadi, Diskresi  Polisi  dan  Realitas  Penegakan  Hukum  (Studi  Tentang  Penangkapan  Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi), Ctk. Pertama, Yogyakarta, Deepublish, 2013
Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, Alinea Baru, Jakarta, 1980
Karjadi M, Polisi (Fasilitas dan Perkembangan Hukumnya), Politeia, Bogor, 1978
M. Faal, Penyaringan Tindak Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
Nur Basuki Winanrno, P enyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama , Yogyakarta, 2008
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
Pramadya, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1877
Pudi  Rahardi, Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri), Laksbang  Mediatama, Surabaya, 2007
Putu Yudha Prawira,  Prija  Djatmika,  dan  Bambang  Sugiri, Diskresi  Kepolisian  Dalam Penyelidikan Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Polda  Kalteng ,  Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum Core, Universitas Brawijaya.
Sadjijono, Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi) , Laksbang PressIndo, Yogyakarta, 2006
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987
Sidharta  Arief, Meuwissen  tentang  Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum , Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika , Raja Grafindo, Jakarta, 2004
Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, Jakarta, 1985
Subroto Brotodiredjo, Polri Sebagai Penegak Hukum , Fakultas Hukum UI. Jakarta, 1995
Sunaryari Hartono, Apakah The Rule of law, Alumni, Bandung, 1976
Supriyanto, Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Blitar Kota , Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum  SUPREMASI, Vol. 8, No. 2, Universitas Islam Balitar, 2018
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2014