## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5339/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

## Tengku Habib Ihza Husny

## Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 08 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 The  regulation  of  intellectual  property  as  collateral  is  not  something  new  in  Indonesia, especially  in  terms  of  copyrights  or  patents.  However,  it  is  difficult  to  implement  because there are still legal obstacles. The government enacted Government Regulation Number 24 of  2022  which  strengthens  intellectual  property  provisions  as  collateral.  This  collateral  is carried out in the form of a fiduciary guarantee in addition to contracts for creative economic activities or collection rights. This regulation allows creative economy actors to guarantee their  intellectual  property  to  obtain  alternative  sources  of  funding  in  developing  their businesses.  Even  so,  there  are  still  challenges  in  implementing  intellectual  property  as collateral. This study uses a doctrinal legal research method through a qualitative approach by  utilizing  secondary  data  as  the  main  data  based  on  a  literature  research.  Sources  of research  data  are  laws  and  regulations,  theories  and  relevant  legal  concepts.  Data  were analyzed using qualitative juridical methods and logical deductive reasoning. The results of the study show that there are still challenges in the implementation of intellectual property as collateral  for  financing  such  as  the  problem  of  valuing  intellectual  property  assets,  the existence of intellectual property appraisal institutions, the absence of a secondary market to trade intellectual property assets, and the problem of piracy that still occurs frequently .
Keywords:
Intellectual Property Creative Economy Financing Collateral
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 08 Juni 2023 Publis : 07 July 2023 Regulasi  kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan  bukan  sesuatu  yang  baru  di  Indonesia terutama dalam hak cipta atau paten. Namun, sulit untuk  diterapkan karena masih terdapat hambatan yuridis. Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang memperkuat ketentuan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Jaminan itu dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia selain kontrak kegiatan ekonomi kreatif atau hak tagih. Aturan ini  memungkinkan  pelaku  ekonomi  kreatif  menjaminkan  kekayaan  intelektual  yang dimilikinya  untuk  mendapatkan  sumber  alternatif  pendanaan  dalam  mengembangkan usahanya.  Meskipun  begitu,  masih  terdapat  tantangan  dalam  implementasi  kekayaan intelektual sebagai jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal melalui  pendekatan  kualitatif  dengan  memanfaatkan  data  sekunder  sebagai  data  utama berdasarkan  penelusuran  literatur.  Sumber  data  penelitian  adalah  peraturan  perundang- undangan,  teori  dan  konsep-konsep  hukum  yang  relevan.  Data  dianalisis  dengan menggunakan  metode  yuridis  kualitatif  dan  penarikan  logika  berpikir  deduktif.  Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat tantangan dalam implementasi kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan seperti masalah valuasi aset kekayaan intelektual, keberadaan lembaga penilai kekayaan intelektual, belum adanya pasar sekunder untuk memperdagangkan aset kekayaan intelektual, dan masalah pembajakan yang masih sering terjadi.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Tengku Habib Ihza Husny Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email : tengkuhabibihzahusny@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang seperti Indonesia hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Selain itu, sektor ini dapat menjadi tumpuan dalam perekonomian karena UMKM mampu  bertahan  dibandingkan  dengan  usaha  besar  lainnya  yang  cenderung  mengalami keterpurukan (Sari, et. al, 2020). UMKM diwarnai dengan gelombang ekonomi kreatif. Di mana ekonomi  kreatif  merupakan  kegiatan  ekonomi  yang  digerakkan  oleh  industri  kreatif  yang mengutamakan  peranan  kekayaan  intelektual.  Industri  kreatif  itu  sendiri  digerakkan  oleh
entrepreneur  (wirausaha),  yaitu  orang  yang  memiliki  kemampuan  kreatif  dan  inovatif (Tadjuddin, 2019).
Berdasarkan data dari Focus Economy Outlook 2020, ekonomi kreatif menyumbang sebesar Rp 1.100 triliun terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sepanjang tahun 2020. Begitupun pelaku sektor usaha di sektor ini juga terus membesar, yakni mencapai sebanyak delapan juta pelaku bahkan Indonesia kini didaulat sebagai negara terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat  dan  Korea  Selatan.  Dengan  kontribusi  yang  begitu  besar  serta  potensi  peluang peningkatan nilai tambah dari ekonomi kreatif, salah satu usaha pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia adalah dengan mengundangkan peraturan tentang ekonomi kreatif yaitu Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pada 24 Oktober 2019.
Pengelolaan  potensi  ekonomi  kreatif  harus  dilakukan  secara  sistematis,  terstruktur,  dan berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengarusutamaan  ekonomi  kreatif  dalam  rencana pembangunan  nasional  melalui  pengembangan  ekosistem  ekonomi  kreatif  yang  memberikan nilai  tambah  pada  produk  ekonomi  kreatif  yang  berdaya  saing  tinggi,  mudah  diakses,  dan terlindungi  secara  hukum.  Dalam  pelaksanaannya,  pengembangan  ekonomi  kreatif  sering mengalami  masalah  –  masalah,  seperti  keterbatasan  akses  perbankan,  permodalan,  promosi, infrastruktur,  pengembangan  kapasitas  pelaku  ekonomi  kreatif,  dan  sinergitas  di  antara pemangku kepentingan.
Pada  tanggal  12  Juli  2022,  pemerintah  mengundangkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2022  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  Tentang Ekonomi  Kreatif.  Pertumbuhan  ekonomi  nasional  bertumpu  pada  pengembangan  ekonomi kreatif.  Diharapkan  dengan  adanya  aturan  turunan  dari  Undang-Undang  Ekonomi  Kreatif mampu  mengatasi  persoalan  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi  kreatif  terutama  mengenai peningkatan  nilai  tambah  kekayaan  intelektual  sebagai  basis  dari  ekonomi  kreatif  yang memberikan manfaat ekonomi secara masif.
Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran  si  pencipta  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Buah  pikiran  tersebut  dapat  terwujud  dalam tulisan,  kreasi  artistik,  simbol-simbol,  penamaan,  citra,  dan  desain  yang  digunakan  dalam kegiatan komersil (Atsar, 2018).
Jenis-jenis hak kekayaan intelektual di Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan nasional  sampai  saat  ini  adalah  hak  cipta  (Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2016),  paten (Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016),  merek  (Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016), desain  industri  (Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000),  rahasia  dagang  (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), dan desain tata letak sirkuit terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000) (2018:22).
Menurut  Abdulkadir  Muhammad  (2001)  hak  kekayaan  intelektual  adalah  kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk industri tertentu. Nilai tinggi atau mahal itu dikaitkan dengan mutu atau kualitas produk tersebut di mata konsumen (Usman, 2003).  Sehingga,  hak  kekayaan  intelektual  apabila  dilihat  dari  perspektif  ekonomi  mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa (Mulyani, 2012).
Hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Karena, pelaku ekonomi kreatif dapat menjaminkan  kekayaan  intelektualnya  untuk  mengakses  kredit  perbankan  dalam  rangka mengembangkan  usahanya.  Semakin  besar  usaha  dari  pelaku  ekonomi  kreatif  maka  akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di  beberapa  negara,  kepemilikan  hak  kekayaan  intelektual  bisa  bersifat  bankable  yang berarti dapat dijadikan jaminan bank. Contohnya Singapura, Malaysia, dan Thailand yang telah mengembangkan  kredit  berbasis  aset  tidak  berwujud  ( intangible  assets ).  Menurut  Jeffrey  A. Cohen (2005), Aset tidak berwujud adalah suatu aset yang tidak terlihat wujudnya tetapi tetap
memiliki nilai bagi perusahaan serta umur ekonomisnya lebih dari satu tahun. Keberadaan dari aset  tersebut  juga  memiliki  pengaruh  dalam  dunia  bisnis  terutama  dengan  jangka  waktu  yang panjang. Karkteristik dari aset tidak berwujud adalah tidak berwujud secara nyata, dapat diukur dengan  nilai  serta  bersifat  jangka  panjang.  Di  Singapura  terdapat  lembaga The  Intellectual Property Office of Singapore yang menyediakan infrastruktur serta memfasilitasi pengembangan HKI termasuk dalam pemberian kredit perbankan (Kurnianingrum, 2017).
Selain  itu,  di  Malaysia  sejak  tahun  2013  telah  memulai  program  yang  membantu  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  untuk  melakukan  ekspansi  bisnis  dengan  mengembangkan  hak kekayaan  intelektual  yang  dimiliki  sebagai  agunan  kredit.  Pemerintah  Malaysia  menugaskan kepada  Intellectual  Property  Corporation  of  Malaysia  untuk  mendorong  perkembangan penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit bank, khususnya dalam melakukan valuasi (2017:32).
Perjanjian jaminan merupakan accesoir dari perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Dengan  disepakatinya  perjanjian  kredit  antara  pelaku  usaha  sebagai  debitur  dan  bank  selaku kreditur,  maka  terjadi  dua  kepentingan  yang  saling  bertentangan,  yaitu  di  satu  pihak  debitur membutuhkan kredit dengan mudah dan cepat, di pihak lainnya kreditur memerlukan kepastian dan  pengamanan  terhadap  pengembalian  pelunasan  utang  dengan  objek  kebendaan  sebagai jaminan yang mudah dieksekusi (2012:571). Cara penilaian aset kekayaan intelektual tentunya berbeda  dengan  aset  berwujud  lainnya  dikarenakan  sifatnya  yang  tidak  berwujud.  Sehingga, menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh apa cakupan pengaturan kekayaan intelektual sebagai jaminan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2022  dan  apa  saja  tantangan  yang muncul untuk menerapkan peraturan ini.
Dengan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  dan  mengingat  pertumbuhan  UMKM  di Indonesia  sebagai  pondasi  ekonomi  nasional  semakin  pesat  ditambah  dengan  peraturan  baru pemerintah  tentang  skema  pembiayaan  dengan  kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan,  maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana sifat kebendaan hak kekayaan intelektual menurut hukum Indonesia dan bagaimana tantangan dalam implementasi kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

## 2. METODE PENELITIAN
Menurut Soerjono Soekanto dalam Sri Mamudji (2021) Metode penelitian yang digunakan dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  doktrinal  melalui  pendekatan kualitatif  dengan  memanfaatkan  data  sekunder  sebagai  data  utama  berdasarkan  penelusuran literatur. Sumber data penelitian adalah peraturan perundang-undangan, teori dan konsep-konsep hukum  yang  relevan.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  yuridis  kualitatif  yang dinarasikan  dalam  bentuk  penjelasan  dengan  menggunakan  interpretasi  hukum  dan  penarikan logika  berpikir  deduktif  dengan  penyajian  data-data  yang  terkait  dengan  kedudukan  hak kekayaan intelektual dan bagaimana tantangan dalam implementasi kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Sifat Kebendaan Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Indonesia
Posisi  Hak  Kekayaan  Intelektual  sebagai  objek  jaminan  pada  dasarnya  terpengaruh  dari peran  sentral  UNCITRAL  dimana  pada  sidang  ke-13  UNCITRAL Working  Group  VI  on Security  Interest yang  berlangsung  di  New  York  dari  19  Mei  hingga  23  Mei  2008 memfokuskan  pembahasan  sidang  terkait  untuk  mendapatkan  kredit  perbankan  secara internasional, hak kekayaan intelektual akan digunakan sebagai jaminan. Untuk mewujudkan konsep hukum tersebut, setiap negara harus menetapkan undang-undang yang mengatur hal- hal  seperti  pembebanan,  pengikatan,  dan  pendaftaran  hak  jaminan  kekayaan  intelektual. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan berlaku sama di semua negara ketika hukum dibuat atau diubah sesuai dengan petunjuk khusus yang dibuat UNCITRAL.
Sidang ini juga membahas mengenai eksekusi hak jaminan, dalam hal eksekusi hak atas jaminan, kreditur terjamin dapat memperoleh hak atas jaminan dalam hak dari pemegang hak jika  mereka  ingin  mengontrol  hak  atas  kekayaan  intelektual  yang  dibebani.  Sehubungan dengan  kemungkinan  pengeksekusi  hak  atas  kekayaan  intelektual  terhadap  pihak  yang bersaing  dengan  hak  yang  diperoleh  berdasarkan  hukum  kekayaan  intelektual,  seperti penerima  pengalihan  dan  penerima  lisensi,  hak  atas jaminan harus  didaftarkan  di  Kantor Pendaftaran  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Sehubungan  dengan  hukum  yang  berlaku  terhadap hak atas jaminan, telah dicatat bahwa penerapan lex protectionis terhadap aspek kepemilikan jaminan  pada  umumnya  tidak  diterima.  Sebagai  jalan  keluar  maka  diperlukan  penyusunan berbagai  pendekatan  hukum  yang  ukurannya  adalah  efisiensi  terutama  terhadap  biaya pendaftaran  dan  biaya  pengecekan  pada  kantor  pendaftaran  yang  relevan  yakni  kantor pendaftaran  jaminan  umum  atau  kantor  pendaftaran  kekayaan  intelektual.  Dengan  adanya materi pembahasan terkait hak kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam sidang ini maka secara tidak langsung di beberapa negara-negara tertentu anggota UNCITRAL, hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai aset jaminan dalam pembiayaan.
Kedudukan  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  objek  dalam  jaminan  pembiayaan  pada dasarnya bukan sesuatu yang baru. Ketentuan ini telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait hak kekayaan intelektual, dalam hal ini UU Hak Cipta dan UU Paten. Dalam UU Hak Cipta  misalnya,  pada  pasal  16  ayat  (3)  dijelaskan  bahwa  hak  cipta  bisa  digunakan  sebagai objek jaminan fidusia. Peralihan hak yang terjadi nantinya bukan keseluruhan hak moral dan hak ekonomi tetapi hanya hak ekonomi saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Sama seperti UU Hak Cipta, dalam UU Paten tepatnya Pasal 108 ayat (1) dijelaskan bahwa paten bisa  dijadikan  sebagai  objek  jaminan  fidusia.  Undang-Undang  terkait  kekayaan  intelektual lainnya tidak menyebutkan secara eksplisit dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi bisa beralih  atau  dialihkan  dengan  perjanjian  tertulis  atau  sebab-sebab  lain  yang  diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya berasal dari unsur hak. Hak disini adalah hak eksklusif, jadi hak kekayaan intelektual adalah hak ekslusif yang diberikan oleh suatu hukum atau  peraturan  perundang-undangan  kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang  baik  itu perorangan maupun badan usaha  atas karya  ciptaannya.  Eksklusif berarti suatu  karya yang baru,  pengembangan  baru  yang  sudah  ada,  dapat  diterapkan  di  industri,  mempunyai  nilai ekonomis, dan dapat dijadikan aset (Hadiarianti, 2010).
Hak ekslusif adalah hak yang dimiliki seseorang atas sebuah karya yang sudah dilahirkan dari akal pikiran sendiri. Dengan hak ini, pencipta berhak memegang perizinan penggunaan atau penyebaran sebuah karya yang ada. UU Hak Cipta Pasal 4 mengklasifikasi hak ekslusif menjadi dua, yaitu: hak moral dan ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta sehingga pencipta berhak untuk memberi izin atau melarang pihak tertentu untuk mengubah hasil ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait.
Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak eksklusif, yang merupakan hak mutlak yang diberikan kepada mereka dan mereka dapat melakukan berbagai hal dengan berdasarkan  hak  tersebut,  termasuk  menggunakannya  sebagai  jaminan  perbankan,  selama tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hak  kekayaan intelektual  sebagai  jaminan  pembiayaan  sebenarnya  merupakan  pengejawantahan  dari  hak ekonomi  yang  melekat  kepada  pemilik  kekayaan  intelektual.  Pemilik  kekayaan  intelektual dapat  mencari  sumber  alternatif  pendanaan  melalui  lembaga  perbankan  selain  dari  hasil mengusahakan karya ciptaannya untuk menciptakan atau menghasilkan karya yang baru. Menurut  Agus  Sardjono,  hak  kekayaan  intelektual  sebagai  sebuah  hak  tidak  dapat dilepaskan  dari  masalah-masalah  ekonomi,  kekayaan  intelektual  selalu  berkaitan  dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan hak kekayaan intelektual dapat menjadi tidak relevan  apabila  tidak  dihubungkan  dengan  proses  komersialisasi  hak  kekayaan  intelektual (Sardjono,  2010).  Dengan  dilindungi  oleh  hukum  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan,  hak  kekayaan  intelektual  memiliki  nilai  ekonomis  ( value )  yang  dapat  dialihkan melalui lisensi dan melalui perjanjian tertulis dalam hal ini adalah jaminan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  Pasal  499  memberikan  definisi benda sebagai  tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak  yang dapat  menjadi  objek dari hak milik. Dari definisi tersebut, pemahaman benda dibatasi oleh KUH Perdata sebagai benda ( zaak ), benda  sebagai  barang  ( goed ),  dan  benda sebagai hak  ( recht )  (Rahmatullah,  2015).  Benda ( zaak ) dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda sebagai barang ( goed ) memiliki pengertian yang lebih kecil dibandingkan zaak karena memiliki bentuk nyata dan  konkrit.  Benda  sebagai  hak  ( recht )  merujuk  kepada  pengertian  benda  tidak  berwujud seperti piutang atau hak milik.
Memang KUH Perdata telah mengakui keberadaan benda tidak berwujud sebagai benda melalui Pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ada benda bertubuh dan benda yang tak  bertubuh  (Subekti dan  Tjitrosudibio,  2009).  Namun  apakah  hak  kekayaan  intelektual termasuk dalam rumusan benda yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dicermati bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak (recht) yang merupakan benda tidak bertubuh, tidak berbentuk, serta tidak berwujud. Hak dalam KUH Perdata bisa  dibedakan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah hak sebagai benda tidak bergerak yang diatur dalam Pasal 508 KUH Perdata. Contohnya adalah hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak; hak guna usaha; hak pengabdian tanah; atau hak numpang karang. Namun setelah diundangkannya UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Bagian kedua adalah hak sebagai benda bergerak karena ditentukan undang-undang yang diatur dalam Pasal 511 KUH Perdata. Contohnya adalah hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; hak atas bunga yang dijanjikan; atau hak tagih.
Hak kekayaan intelektual tidak termasuk ke dalam benda seperti yang dirumuskan dalam KUH  Perdata.  Pengaturan  terkait  hak-hak  serta  kewajiban-kewajiban  dari  benda  tidak berwujud tidak diatur dalam KUH Perdata. Hak dan kewajiban benda tidak berwujud dapat dilihat  di  peraturan  perundang-undangan  yang diatur  secara  tersendiri  seperti  hak  dan kewajiban  pemilik  dan/atau  pemegang  hak  cipta  diatur  dalam  UU  Hak  Cipta,  hak  dan kewajiban  pemegang  paten  diatur  dalam  UU  Paten,  hak  dan  kewajiban  pemilik  dan/atau pemegang desain industri diatur dalam UU Desain Industri, dan sebagainya.
Lebih  lanjut  menurut Agus  Sardjono, KUH Perdata tidak memasukkan  hak cipta (yang merupakan salah satu  hak kekayaan  intelektual) sebagai  hak dalam kategori KUH Perdata, baik kategori benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Hak cipta sebagai benda diatur secara sui  generis dalam  UU  Hak  Cipta. Sui  generis adalah  frasa  latin  yang  berarti  “dari jenisnya  sendiri”  atau  dalam  bahasa  inggris  berarti  “ of  its/his/her/their  own  kind ”.  Dalam peristilahan ilmu hukum artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri yang bersifat khas, khusus  atau  istimewa  Hak  cipta  tidak  melekat  pada  barang  tidak  bergerak  maupun  barang bergerak (Lutfhi, 2022).
Hak cipta adalah suatu hak yang unik dan diatur khusus melalui UU Hak Cipta. Oleh sebab itu terhadap hak cipta tidak dapat menggunakan KUH Perdata sebagai dasar pengaturannya karena  sifat  hukum  kebendaan  hak  cipta  berbeda  dengan  sifat  hukum  kebendaan  menurut KUH Perdata (Sardjono, 2022). Salah satu hal utama yang membedakan kekayaan intelektual sebagai benda dengan benda menurut KUH Perdata adalah dalam hak kekayaan intelektual terdapat konsep hak moral di dalamnya yang melekat pada diri pencipta dan berlaku abadi.
3.2 Tantangan  Dalam  Implementasi  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
Pemanfaatan  hak  kekayaan  intelektual  bisa  berpengaruh  terhadap  perkembangan  dunia usaha dan menggerakkan ekonomi nasional. Namun, berdasar PP 24 Tahun 2022 tidak semua kekayaan  intelektual  dapat  dijadikan  jaminan  dalam  pembiayaan.  Untuk  bisa  dijadikan jaminan dalam pembiayaan, kekayaan intelektual harus telah tercatat atau telah didaftarkan di
Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya  kepada  pihak  lain.  Selain  itu,  kekayaan  intelektual  tersebut  harus  memiliki  unsur ekonomi kreatif di dalamnya atau diciptakan oleh pelaku ekonomi kreatif. Menurut Purnomo (2016) Ruang lingkup ekonomi kreatif mencakup beberapa sektor, yaitu:
a. Periklanan (advertising)
b. Arsitektur
c. Pasar barang seni
d. Kerajinan
e. Desain
f. Pakaian
g. Video, film dan fotografi
h. Permainan interaktif
i. Musik
j. Seni pertunjukkan
k. Penerbitan dan percetakan
l. Layanan computer dan piranti lunak ( software ) atau teknologi informasi
m. Televisi dan radio
n. Riset dan pengembangan
o. Kuliner
Jika  memenuhi  salah  satu  unsur  di  atas  maka  pelaku  ekonomi  kreatif  dapat mendaftarkan  kekayaan  intelektual  tersebut  kepada  lembaga  keuangan  bank  atau  lembaga keuangan  nonbank  sebagai  jaminan  utang.  Syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  mengajukan pembiayaan berdasarkan Pasal 7 PP 24 Tahun 2022 minimal memiliki proposal pembiayaan, memiliki usaha yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual  produk  ekonomi  kreatif,  dan  memiliki  surat  pencatatan  atau  sertifikat  kekayaan intelektual. Syarat ini yang paling sedikit harus dipenuhi disamping mungkin adanya syarat tambahan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga keuangan non bank.
Lembaga keuangan setelah menerima permohonan pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dalam Pasal 8 wajib melakukan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif dan  surat  pencatatan  atau  sertifikat  kekayaan  intelektual  yang  dijadikan  agunan  sehingga dapat  dieksekusi  jika  terjadi  sengketa.  Kemudian  lembaga  keuangan  harus  melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang dijadikan agunan agar bisa melakukan pencairan dana  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif.  Lembaga  keuangan  berhak  menerima  pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian.
Status  kekayaan  intelektual  selama  penguasaannya  berada  di  bawah  lembaga keuangan adalah sebagai objek jaminan utang. Pasal 9 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa objek  jaminan  utang  bisa  dilaksanakan  menjadi  3  (tiga)  bentuk,  yaitu  jaminan  fidusia  atas kekayaan  intelektual,  kontrak  dalam  kegiatan  ekonomi  kreatif,  dan/atau  hak  tagih  dalam kegiatan ekonomi kreatif.
Dalam  PP  24  Tahun  2022  juga  mengatur  mengenai  sumber  pembiayaan  alternatif untuk pengembangan ekonomi kreatif diantaranya yaitu memiliki layanan pendanaan bersama berbasis  teknologi  informasi  dan  penawaran  efek  melalui  layanan  urun  dana  berbasis teknologi informasi. Keduanya harus memperoleh izin dari OJK dan dilakukan sesuai dengan peraturan OJK. Pelaku usaha dapat  mengajukan  pembiayaan ke lembaga keuangan dengan hak paten, merek dagang, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki secara sah  sebagai  jaminan  setelah  dinilai,  sehingga  memberikan  dukungan  keuangan  bagi perusahaan (Reskin dan Widyaningsih, 2022).
PP Nomor 24 Tahun 2022 membuka kemungkinan penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia disamping kontrak kegiatan ekonomi kreatif atau hak tagih. Sebab, kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia bukanlah sesuatu hal yang baru dalam hukum jaminan  Indonesia.  Sebagai  contoh  hak  cipta  yang  dapat  menjadi  objek  jaminan  fidusia berdasarkan  UU  Hak  Cipta  ataupun  paten  yang  juga  bisa  menjadi  objek  jaminan  fidusia
berdasarkan  UU  Paten.  Jaminan  fidusia  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU  Jaminan  Fidusia adalah hak jaminan atas  benda bergerak baik  yang berwujud  maupun yang tidak berwujud dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap  berada dalam penguasaan Pemberi  Fidusia, sebagai  agunan bagi  pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.  Tetapi,  pelaksanaannya  masih  menyisakan persoalan  terkait  penentuan  nilai  ekonomi  kekayaan  intelektual  dan  proses  eksekusi  serta segala akibat yang berhubung.
Secara  singkat,  prosedur  pembebanan  suatu  objek  menjadi  jaminan  fidusia  adalah sebagai berikut:
a. Membuat akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris
b. Akta  tersebut  di  daftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  yang  merupakan  bagian  dari Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia
d. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia
e. Dalam Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, termuat nilai benda dan nilai penjaminan dari objek Jaminan Fidusia tersebut.
Karakteristik  jaminan  fidusia  utamanya  adalah  tidak  mewajibkan  penyerahan  objek jaminan  kepada  kreditur.  Ini  merupakan  keuntungan  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif  sebagai pemilik kekayaan intelektual untuk tetap dapat mengusahakan dan memanfaatkan kekayaan intelektualnya. Akan tetapi walaupun secara normatif kekayaan intelektual bisa dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia, mekanisme yang diberikan oleh peraturan pemerintah masih menimbulkan beberapa tantangan yang bisa menghambat pelaksanaannya.
Masalah pertama adalah mengenai valuasi aset hak kekayaan intelektual itu sendiri. Valuasi  penting karena  dibutuhkan untuk  mengetahui berapa jumlah maksimal  kredit yang dapat  diberi  kepada  debitur.  Pada  prakteknya,  lembaga  keuangan  menerapkan  prinsip  5C sebagai panduan dalam memberikan kredit yang salah satunya adalah collateral atau agunan. Jaminan  dari  debitur  merupakan  bentuk  pengaman  jika  suatu  ketika  debitur  gagal  dalam melunasi pinjamannya. Jaminan tersebut harus dianalisis dari segi yuridis dan ekonomis untuk mengetahui apakah jaminan tersebut layak atau tidak. Jaminan ada sebagai bentuk kepastian hukum untuk kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban membayar pinjamannya (Guntara dan Griadhi, 2019).
Penentuan  valuasi  sebuah  benda  sebelum  dibebankan  dengan  jaminan  fidusia dilakukan  dengan  menggunakan  jasa  penilai  publik  atas  permintaan  lembaga  keuangan. Profesi penilai publik telah dijamin keberadaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI  No.  101/PMK.01/2014.  Penilai  publik  adalah  pihak  ketiga  yang  dapat  memberikan pertimbangan  profesional  mengenai  penilaian  nilai  ekonomi  benda,  yang  kemudian  akan dibebani dengan lembaga jaminan (Setianingrum, 2016).
Pasal  12  ayat  7  PP  24  Tahun  2022  menambahkan  ketentuan  baru  terkait  dengan mekanisme penilaian kekayaan intelektual. Selain menggunakan jasa profesi penilai, lembaga keuangan memerlukan jasa penilai kekayaan intelektual untuk menentukan valuasi kekayaan intelektual.  Valuasi  bisa  dilakukan dengan cara penilai  melakukan penilaian atas kekayaan intelektual  yang  tidak  dinilai  oleh  penilai  kekayaan  intelektual  atau  penilai  dan  penilai kekayaan  intelektual  melakukan  valuasi  secara  bersama-sama.  Metode  pendekatan  yang digunakan untuk melakukan penilaian kekayaan intelektual sebagaimana yang tertera dalam Pasal 12 ayat 1 adalah:
a. Pendekatan biaya, pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan  prinsip  ekonomi,  dimana  pembeli  tidak  akan  membayar  suatu  aset  lebih dari biaya untuk mendapatkan aset dengan penggunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau pembuatan.
b. Pendekatan pasar, pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang sejenis atau sebanding, sehingga informasi harga transaksi atau penawaran tersedia.
c. Pendekatan  pendapatan,  pendekatan  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  indikasi  nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini.
d. Pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Walaupun telah diatur mengenai profesi penilai kekayaan intelektual dan pendekatan yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai  kekayaan  intelektual.  Tetap  saja  pelaksanaannya akan  sulit  untuk  diterapkan  karena  belum  ada  standarisasi  pedoman  teknis  penilaian  untuk menentukan  nilai  ekonomis  dari  suatu  kekayaan  intelektual  dan  belum  terlihat  keberadaan lembaga  yang  mengelola  sistem  valuasi  aset  tak  berwujud  untuk  menjamin  nilai  hak  yang dijadikan jaminan fidusia. Karena hal ini, sebenarnya banyak lembaga keuangan melakukan penolakan  karena  mereka  pasti  akan  kesulitan  dalam  melakukan  penilaian  atas  sebuah kekayaan  intelektual.  Wajar  karena  lembaga  keuangan  harus  mendapat  kembali  jumlah pinjaman yang mereka pinjamkan dari debitur yang bersangkutan.
Pemberi fidusia juga tidak diatur dengan tegas dalam peraturan ini. Siapa yang akan mendapat  pembiayaan  jika  hak  kekayaan  intelektual  telah  dikomersilkan  atau  dialihkan. Apakah  pencipta  dari  kekayaan  intelektual  tersebut  atau  pemegang  hak  dari  kekayaan intelektual  tersebut.  Sehingga,  sulit  untuk  menentukan  siapa  yang  berhak  untuk  menjadi pemberi fidusia.
Masalah  kedua  adalah  mengenai  keberadaan  pasar  sekunder  untuk  menyerap  aset kekayaan intelektual jika debitur atau pelaku ekonomi kreatif mengalami gagal bayar. Terkait stabilitas sistem keuangan, kekayaan intelektual masih sering dipandang sebagai aset dengan produktivitas rendah, imbal hasil yang minim, dan nilai yang tinggi. Akibatnya, bank harus menyisihkan cadangan yang lebih besar ketika memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (Jaman, 2022).
Keberadaan pasar sekunder membuat penjualan efektif dapat diselesaikan pada saat eksekusi,  sehingga  bank  bisa  kembali  memperoleh  kredit  atau  pembiayaan  yang  telah diberikan  sebelumnya  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif.  Jaminan  merupakan  sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki maksimal nilai yang sesuai  dengan jumlah utang dan bunga atau bahkan melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut,  segi  kemudahan  penjualan  juga  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan yang dilakukan baik melalui lelang atau penjualan di bawah tangan (Witanto, 2015).
Masalah  ketiga  adalah  mengenai  maraknya  terjadi  pembajakan  terhadap  kekayaan intelektual. Kasus pembajakan memang sering terjadi khususnya mengenai hak cipta dari lagu ataupun buku. Pembajakan terjadi karena hasil karya yang beredar di masyarakat masih sangat sedikit  yang  telah  didaftarkan  ke  pemerintah  untuk  mendapatkan  sertifikat  kekayaan intelektual.  Berdasarkan  data  dari  statistik  industri  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  2020, hanya 1,98 persen pelaku industri kreatif yang telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya (Cahyaningrum,  2022).  Selain  daripada  itu,  penegakan  hukum  yang  lemah  terkait  masalah pembajakan ini berujung kepada penurunan nilai dari kekayaan intelektual. Produk dari hasil pembajakan yang beredar di pasaran tentu sangat disukai Masyarakat karena lebih mudah dan murah dalam mendapatkannya. Maka dari itu lembaga keuangan seperti menolak kekayaan intelektual  sebagai  jaminan  karena  nilai  dari  kekayaan  intelektual  yang  dijaminkan  akan menurun jika terjadi pembajakan.
Keberadaan  PP  24  Tahun  2022  ini  merupakan  langkah  pemerintah  dalam meningkatkan nilai ekonomi dari kekayaan intelektual dan sebagai bentuk pengakuan serta penghargaan  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif  yang  telah  menghasilkan  kekayaan  intelektual. Regulasi  ini  adalah  bentuk  nyata  dari reward  theory yang  merupakan  salah  satu  teori
perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  yang  dicetuskan  oleh  Robert  M.  Sherwood  dalam Balqiz (2021).
Meskipun  aturan  kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan  masih  baru,  tantangan- tantangan  yang  muncul  harus  segera  diselesaikan.  Mengingat  pentingnya  pemanfaatan kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai komersilnya serta mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk terus menghasilkan karya-karya baru dengan memanfaatkan alternatif sumber pembiayaan. Cara yang dapat dilakukan adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan  HAM  RI  terus  mendorong  untuk  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan menguatkan kerja sama terhadap instansi-instansi terkait. Misalnya Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia,  Bank  Indonesia.  serta  kelompok-kelompok  pelaku  ekonomi  kreatif.  Sehingga, diharapkan  adanya  sinergi  bersama  dan  kesepakatan  bersama  untuk  menjalankan  aturan dalam PP 24 Tahun 2022.
Pemerintah  juga  harus  segera  melengkapi  aturan  kelengkapan  teknis  terkait pembebanan  kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan  agar  menghapus  rasa  keraguan  dan memberikan  rasa  kepastian  hukum  kepada  lembaga  keuangan  bank  ataupun  lembaga keuangan non bank. Hal yang membutuhkan kelengkapan teknis lebih lanjut adalah mengenai pedoman  teknis  valuasi  kekayaan  intelektual,  keberadaan  lembaga  yang  mengelola  sistem valuasi aset tak berwujud, atau keberadaan pasar sekunder untuk memperdagangkan aset tak berwujud.  Dalam  pembuatannya,  pemerintah  harus  merangkul  setiap  pihak  terkait  agar seluruh  pemangku  kepentingan  mau  dan  mampu  untuk  menjalankan  aturan  kekayaan intelektual sebagai jaminan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pendahuluan  serta  pembahasan  dalam  tulisan  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa: pertama, hak kekayaan intelektual tidak termasuk ke dalam benda seperti yang dirumuskan dalam KUH Perdata. Pengaturan terkait hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari benda tidak berwujud tidak  diatur  dalam  KUH  Perdata.  Hak  dan  kewajiban  benda  tidak  berwujud  dapat  dilihat  di peraturan perundang-undangan yang diatur secara tersendiri. Hak kekayaan intelektual sebagai benda diatur secara sui generis dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Kedua, implementasi dari PP 24 Tahun 2022 masih sulit untuk diterapkan karena hambatan- hambatan  atau  tantangan-tantangan  yang  ada  seperti  belum  ada  standarisasi  pedoman  teknis penilaian  untuk  menentukan  nilai  ekonomis  dari  suatu  kekayaan  intelektual,  belum  terlihat keberadaan lembaga yang mengelola sistem valuasi aset tak berwujud untuk menjamin nilai hak yang  dijadikan  jaminan  fidusia,  keberadaan  pasar  sekunder  untuk  menyerap  aset  kekayaan intelektual  jika  debitur  atau  pelaku  ekonomi  kreatif  mengalami  gagal  bayar,  dan  masalah pembajakan.
Adanya peraturan ini merupakan bentuk pengakuan serta penegasan hak kekayaan intelektual dari pemerintah. Pelaku ekonomi kreatif didorong untuk terus menghasilkan karya-karya yang secara  tidak  langsung  berkontribusi  terhadap  perkembangan  ekonomi  negara.  Namun  begitu, peraturan  ini  masih  membutuhkan  kelengkapan  regulasi  teknis  yang  terstruktur  untuk memastikan implementasi kekayaan intelektual dapat dijalankan dan memberi kepastian hukum tidak  hanya  kepada  lembaga  keuangan  sebagai  kreditur  tetapi  juga  kepada  pelaku  ekonomi kreatif  sebagai  debitur.  Selain  itu,  pemerintah  harus  memperkuat  sinergi  dan  koordinasi  serta sosialiasi  peraturan  ini  kepada  instansi-instansi  dan  lembaga-lembaga  terkait  mengingat peraturan ini masih baru.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Atsar,  Abdul. Mengenal  Lebih  Dekat  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual .  Yogyakarta: Deepublish.   2018.
Cohen, Jeffrey. Intangible Assets: Valuation and Economic Benefit . New Jersey: John Wiley & Sons. 2005.
Hadiarianti, Venantia Sri. Memahami Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta:  Universitas  Atma Jaya.   2010. Muhammad, Abdulkadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual . Bandung: Citra Aditya  Bakti. 2001. Purnomo, Rochmat Aldy. Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia . Surakarta: Ziyad Visi   Media. 2016. Rahmatullah,  Indra. Aset  Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Dalam  Perbankan . Yogyakarta: Deepublish. 2015.
Sardjono, Agus. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional .  Bandung: Alumni. 2010.
Sari, Anggri Puspita, et al. Ekonomi Kreatif . Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020. Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan  Singkat . Depok: Raja Grafindo Persada. 2021.
Subekti,  R.  dan  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta:  Pradnya Paramita. 2009.
Usman, Rachmadi. Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi  Hukum  di Indonesia . Bandung: Alumni. 2003. Witanto,  D.Y. Hukum  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi . Bandung: CV Mandar Maju. 2015.
B. Jurnal
Balqiz, Wizna Gania. “Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia ” . Journal of Judicial Review . Vol. 23. No. 1. Juni 2021. Cahyaningrum,  Dian.  “Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Utang  Pelaku  Ekonomi Kreatif ” . Jurnal  Info Singkat. Vol. XIV. No. 15. Agustus 2022.
Guntara, I Made Adi dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. “Penerapan Prinsip 5C  Sebagai Upaya  Perlindungan Terhadap Bank di Dalam Menyalurkan Kredit ” . Kertha Semaya. Vol. 7. No. 8.  2019.
Jaman, Ujang Badru.  “Prospek Hak Kekayaan  Intelektual Sebagai  Jaminan Utang ” . Jurnal Hukum dan HAM West Science . Vol. 1. No. 1. November 2022. Kurnianingrum,  Trias  Palupi.  “Hak  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Jaminan  Kredit Perbankan”.   Negara Hukum. Vol. 8, No. 1. Juni 2017.
Luthfi, Rosihan. “Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui Generis” . Jurnal Pro Hukum. Vol. 11, No. 3. September 2022.
Mulyani, Sri. “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai collateral (agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia ” . Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, No. 3. September 2012.
Reskin, Gerrid Williem Karlosa dan Wirdyaningsih. “Pengaturan Hak kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022 ” . Pakuan Law Review Vol. 08. No. 04. Okt-Des 2022.
Sardjono, Agus. “Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis ” . Technology and Economics Law Journal . Vol. 1, No. 2, 2022.
Setianingrum, Reni Budi. “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek  Jaminan  Fidusia ” .  Jurnal  Media  Hukum.  Vol.  23.  No.  2.  Desember 2016.
Tadjuddin,  Nur  Mayasari.  “Strategi  Pengembangan  UMKM  Berbasis  Ekonomi  Kreatif  di Kota   Palopo ” . DINAMIS – Journal of Islamic Management and  Business .  Vol.  2,  No.  1, April   2019.
C. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang Ekonomi Kreatif , UU No. 24 Tahun 2019, LN No. 212  Tahun 2019, TLN No. 6414.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang  Ekonomi Kreatif , PP No. 24 Tahun 2022, LN  No.  151 Tahun 2022, TLN No. 6802.
D. Internet
Bulletin  Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan,  “Cakrawala  Hukum  Sidang
UNICITRAL   Working  Group  VI  on  Security  Interest di  New  York”, banking.blog.gunadarma.ac.id/peraturan-BI/07_cakrawala_hukum1.pdf,   diakses tanggal 22 Mei 2023
Humas  FH  UI,  “Hak  Cipta  Sebagai  Jaminan  Fidusia  Terhambat  Sistem  Valuasi”, https://law.ui.ac.id/v3/hak-cipta-sebagai-jaminanfidusia-terhambat-sistem- valuasi/,
diakses pada 30 Mei 2023. https://dictionary.translegal.com/en/lex-loci-protectionis, diakses pada 22 Mei 2023 Koran Sindo, Potensi Besar Ekonomi Kreatif. https://ekbis.sindonews.com/read/447906/34/potensi-besar-ekonomi-kreatif-1 622995569?showpage=all diakses pada 26 September 2022
Rohmah,  Ainnur,  Hak  Eksklusif,  https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/hak- eksklusif, diakses pada 23 Mei 2023.