## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN : 2355-1550 (online), 1858-0246 (print) Akreditasi SK No. 28/E/KPT/2019 Doi: http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i1.2342 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH
IMPLEMENTASI LEMBAGA

## PENJAMIN KREDIT
DALAM

## PELUNASAN PINJAMAN DEBITUR BANK
Totok Tumangkar a , a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Abstrak
Penjaminan  kredit  merupakan  salah  satu  layanan  jasa  yang  diberikan  oleh  suatu  lembaga penjaminan sebagai lembaga penjaminan untuk memfasilitasi masyarakat atau uasaha kecil guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari Bank dengan perjanjian kredit. Ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditur, apabila debitur wanprestasi maka kreditur tetap  mendapatkan  hak  atas  piutangnya  guna  mengatasi  kegagalan  dalam  memenuhi  kewajiban pengembalian  kredit  bank.  Kredit  atau  pinjaman  merupakan  salah  satu  produk  perbankan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  baik  perorangan  maupun  badan  usaha  yang  dikuatkan  dengan perjanjian  kredit.Perjanjian  kredit  adalah  perjanjian  pemberian  kredit  antara  pemberi  kredit  dan penerima kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Dalam hal ini tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit dalam menjaga kelancaran pelunasan debitur Bank dalam menyalurkan kredit kepada debitur berupa pinjaman tanpa jaminan.

## Kata Kunci : Lembaga penjamin kredit, Pinjaman debitur

## Abstract
Credit  guarantee  is  one  of the  services  which  provided  by  a  guarantee  institution  as  a  guarantee institution to facilitate the public or small businesses to get easy access to credit from the Bank with a credit agreement. It needs to be done to provide protection to the creditor, if the debtor defaults, the creditor still get the right to his receivables in order to overcome the failure to fulfill the bank's credit repayment obligations. Credit or loan is one of the banking products needed by the community, both individuals and business entities which is strengthened by a credit agreement. A credit agreement is a credit agreement between a creditor and a credit recipient, every credit that has been approved and agreed between the creditor and the credit recipient must be stated in the form of a credit agreement. In this case, the responsibility of the Credit Guarantee Institution is to maintain the smooth repayment of the Bank's debtors in distributing credit to debtors in the form of unsecured loans
Keywords : credit guarantee institutions, debtor loans
Penulis : a totok.yb2jnz@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pembangunan  nasional  merupakan  upaya  pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  dalam  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  harus lebih  diperhatikan  dan  diserasikan  dan  diseimbangkan  antara  unsur-unsur  pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sarana yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan perumbuhan ekonomi adalah perbankan.
Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992, dalam ketentuan umum adalah :
“ Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank,  menyangkut kelembagaan,  kegiatan  usaha  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya .”
Melalui  lembaga  perbankan  mekanisme  pembayaran  dan  penerimaan  uang  hasil  kegiatan usaha perdagangan lebih terjamin keselamatannya, daripada pembayaran dan penerimaan secara  langsung.  Mekanisme  pembayaran  dan  penerimaan  uang  kegiatan  usaha  yang dimaksud seperti dalam bentuk pinjaman. Dalam halnya mekanisme pinjaman uang kegiatan usaha membutuhkan pihak penjaminan dan asuransi pelunasan pinjaman debitur bank yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit.
Perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati- hatian  melalui  analisis  yang  akurat  dan  mendalam.  Penyaluran  kredit  yang  tepat  dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya. Analisis yang dilakukan oleh perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumenan alisis yang dikenal dengan the five of credit atau 5 C. Pengertian 5 C disini antara lain a. character (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya, b. c apacity (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitor untuk melunasi hutangnya, c. capital (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangn debitor yang mempunyai kolerasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar  kreditor,  d. condition  of  economy (kondisi  ekonomi)  yaitu  analisis  terhadap  kondisi perekonomian  debitor  secara  mikro  maupun  makro  dan  e. collateral (agunan)  yaitu  harta kekayaan  debitor  sebagai  jaminan  bagi  pelunasan  hutangnya  jika  kredit  dalam  keadaan macet 1 .
Kredit  atau  pinjaman  merupakan  salah  satu  produk  perbankan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  baik  perorangan  maupun  badan  usaha.  Bank  merupakan  lembaga  keuangan yang  memiliki  peran  strategis  dalam  membangun  perekonomian  masyarakat.  Hal  tersebut bisa dilihat dari fungsi utama yang dimiliki oleh bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan  dana  masyarakat.  Usaha  masyarakat  seperti  usaha  kecil  tidak  selalu  siap
1 Munir, Fuady. (2006). Hukum Perkreditan Kontemporer. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 21.
dengan jumlah permodalan yang dibutuhkan sehingga terkadang membutuhkan upaya lain seperti  pinjaman  uang  di  bank  atau  kredit.  Pengertian  kredit  menurut  Pasal  1  angka  11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :
“ Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  uangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan jumlah bunga .”
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun  pihak bank  tersebut  memberikan  kredit  dengan prinsip kepercayaan dan  kehati- hatian  kepada  nasabah,  namun  dalam  kenyataannya  kredit  yang  disalurkan  oleh  bank tersebut sebagian mengalami kredit macet 2 .
Dalam pemberian pinjaman ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar penjaminan dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun pihak nasabah dapat terjamin. Pelaksanaan penjaminan kredit atau pinjaman dalam pelunasan pinjaman banyak terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu regulasi bank karena pihak nasabah tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Dalam hal ini peran lembaga penjamin kredit dalam pelunasan pinjaman debitur bank memiliki peran yang penting untuk menjamin pelunasan pinjaman.
Agar  tidak  terjadi  hal  seperti  kredit  macet  seperti  yang  telah  dijelaskan  maka  diperlukan lembaga  penjamin  kredit  seperti  Askrindo  (Asuransi  Kredit  Indonesia).  Lembaga  penjamin kredit  ialah  suatu  kegiatan  pemberian  jaminan  kepada  pihak  kreditor  atas  kredit  atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditor 3 .
Salah  satu  kredit  atau  pembiayaan  kepada  masyarakat  atau  usaha  kecil  dalam  bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha  Rakyat  (KUR).  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  merupakan  program  yang  dicanangkan oleh  pemerintah  namun  sumber  dana  sepenuhnya  berasal  dari  dana  bank.  Kegiatan penjaminan  kredit  ini  diatur  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  22/PMK.05/2010 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
Lembaga  jaminan  tersebut  tidak  hanya  menjadi  penjamin  atas  tidak  terpenuhinya  syarat- syarat peminjaman kredit kepada bank akan tetapi juga menjadi penjamin pelunasan kredit sementara  untuk  menutupi  hutang  kredit  yang  belum  terlunaskan  oleh  debitur.  Sehingga lembaga  pinjaman  kredit  yang  diserahkan  kepada  Askrindo  adalah  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  pinjaman  debitur.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk  membahas implementasi lembaga penjamin kredit dalam pelunasan pinjaman debitur bank.
2 Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis , (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis, 2009), hal 73.
3 Ibid , hal. 13.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.  Bagaimana  Implementasi  Lembaga  Penjamin  Kredit  Dalam  Pelunasan  Pinjaman Debitur Bank?

## MOTODE PENELITIAN
Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang  ingin  dicapai  dalam  penulisan  makalah  ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi lembaga penjamin  kredit  dalam  pelunasan  pinjaman  debitur  bank,  metode  penelitian  yang digunakan  Yuridis  Normatif  dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas..

## PEMBAHASAN

## a. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Kredit
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud “bank” adalah:
“... badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
Sedangkan fungsi utama Perbankan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah :
“............. sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”
Karena  fungsi  utama  Perbankan  adalah  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat dalam  bentuk  kredit,  dan  dengan  demikian  bank  di  Indonesia  ditugaskan  oleh  pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah yaitu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya, pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat banyak, sehingga dengan kata lain kredit merupakan bisnis inti pada bank komersial.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisakn kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan ditandai  dengan perjanjian  kredit. Perjanjian  kredit adalah perjanjian  pemberian kredit
Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 1 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
antara pemberi kredit dan penerima kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.
Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang  dinamakan  perikatan.  Hubungan  hukum  yaitu  hubungan  yang  menimbulkan  akibat hukum  yang  dijamin  oleh  hukum  atau  undang-undang.  Apabila  salah  satu  pihak  tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.
Dalam  proses  pengembalian  kredit  dibutuhkan  suatu  jaminan  dari  debitur,  adapun  yang dimaksudkan hukum jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ataupun  dalam  peraturan  perundang.  Namun  untuk  menemukan  rumusan  hukum  jaminan haruslah ditelaah dari arti dan fungsi jaminan itu sendiri 4 . Kemudian yang diartikan dengan jaminan ada dalam pengertian para pakar hukum seperti yang dikemukakan bahwa : Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan 5
Yang  dimaksud  pihak  ketiga  dalam  hal  ini  adalah  suatu  lembaga  penjaminan  kredit  yang merupakn  penjaminan  adanya  pemberian  kredit  oleh  kreditur,  tanggung  jawab  Lembaga Penjamin  Kredit  dalam  menjaga  kelancaran  pelunasan  debitur  Bank  dalam  menyalurkan kredit  kepada  debitur  berupa  pinjaman  tanpa  jaminan  atau  juga  dikenal  dengan  istilah unsecured  loans artinya  merupakan  pinjaman  tanpa  adanya  suatu aset  atau  agunan  yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa  kemampuan  melaksanakan  kewajiban  pembayaran  kembali  pinjaman  adalah merupakan pengganti jaminan berupa SK (Surat Keputusan) pegawai negeri. Jamninan SK. ASN  dan  SK  Pegawai  yang  merupakan  agunan  yang  khusus  untuk  pegawai  yang mebutuhkan  kredit  dalam  memenuhi  atau  mengembangkan  usahanya  demi  mencapai kehidupa  yang  lebih  baik.  Sesuai  dengan  ketentuan  perkreditan  bahwa  debitur  harus melakukan  perjanjian  kerja  sama  mengenai  pemberian  fasilitas  pemberian  kredit  dalam membantu untuk memotong gaji sebagai angsuran kredit kepada bank. Besarnya plafon kredit yang diberikan kepada pegawai sesuai besarnya angsuran kredit tiap bulan maksimal 75% dar gaji yang diterima.
Di dalam tanggung jawab Lembaga Penjamin Kredit dalam hal menjaga kelancaran penjamin debitur untuk kredit konsumtif yang disalurkan oleh Bank bagi pegawai baik ASN/TNI/POLRI, anggota  Legislatif dan  Pegawai Swasta dengan  jaminan  atau agunan berupa  SK Pegawai atau SK Pengangkatan Anggota Legislatif sesuai dengan ketentuan perkreditan ada resiko kerugian yang dijamin oleh  Lembaga Penjamin Kredit antara lain:
1)  Terjadi pada masa Penjamin yaitu kredit belum jatuh tempo atau saat belum dilunasi debitur.
2)  Terjamin melarikan diri/ menghilang/ tidak diketahui alamatnya.
3)  Terjamin meninggal dunia dibuktikan dengan surat kematian dari yang berwenang.
4 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanag dan benda lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal, Hal 177
5 Hasanudin Rahman, Aspek-aspek pemberian  Kredit Perbankan di Indonesia, hal  174
4)  Penjamin terkena PHK dengan pengecualian bukan karena rasionalisasi.
5)  Terjamin diberhentikan gajinya.
6)  Terjamin (khusus anggota Legislatif) direcall atau Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan pengecualian bukan karena PEMILU.
Jaminan selalu berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat  dilunasi  oleh  debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  melunasinya 6 ,  Dari  uraian tersebut diatas bahwa  resiko  kerugian  yang ditanggung oleh  Lembaga  Penjamin  Kredit  ini adalah sesuai dengan isi Klausula-Klausula yang diberikan oleh Penanggung
Bentuk  pelaksanaan  penjaminan  kredit  oleh  Asuransi  Kredit  ini  dimulai  dengan  adanya penyaluran  kredit  antara  Perbankan  dengan  debitur  melalui  lembaga  penjaminan  pada lembaga penjaminan. Mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ritel ada 2 (dua) yaitu secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Untuk  yang  secara  langsung  mekanisme penyaluran KUR  ritel  melalui  6  (enam)  tahap.  Permohonan  kredit  oleh  calon  debitur,  pemenuhan syarat/dokumen oleh calon debitur, terdiri dari KTP pemohon, dll. Pihak dari kementrian teknis dan  atau  pemerintah  daerah dapat  melakukan  identfikasi data  calon  debitur di  sektor atau wilayah masing-masing yang diuload oleh bank pelaksana dan perusahaan penjamin. Bank pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit/pembayaran calon debitur KUR Ritel. Bank pelaksana memberikan penyaluran KUR Ritel kepada calon debitur yang  telah  memenuhi  syarat  kelayakan  kredit/pembiayaan dari  Bank.  Tahap  terakhir Bank pelaksana  melakukan  proses  penjaminan  kredit  Debitur  kepada  perusahaan  penjamin. Sedangkan  untuk  mekanisme  tidak  langsung  sebenarnya  tahapan-tahapannya  tidak  jauh berbeda  dengan  mekanisme  yang  secara  langsung  hanya  saja  yang  membedakan  ialah adanya  lembaga  linkage  yang  bertujuan  mewakili  calon  debitur  yang  ingin  mengajukan permohonan kredit kepada Bank.

## b.  Implementasi Lembaga Penjamin Kredit
Pada umumnya penggolongan lembaga penjamin dibagi menjadi penjaminan kebendaan dan lebaga penjaminan perorangan 7 . Dari kajian di atas menunjukan bahwa lembaga penjamin kredit dalam menjaga kelancaran didalam pelunasan pinjaman debitur langkah-langkah yang ditempuh  bahwa  didalam  menyalurkan  kredit  dengan  jaminan  SK  (Surat  Keputusan  baik untuik  ASN  maupun  pegawai  lainnya).  Karena  tidak  terjadi  wanprestasi  debitur  dalam  hal debitur tidak melaksanakan pembayaran kredit. Debitur selalu melakukan pembayaran kredit sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  perjanjian.  Hal  ini  disebabkan  karena  debitur  telah memberikan  kuasa  kepada  bendahara/  juru  bayar  instansi  maupun  uang  pensiun  setiap bulannya yang kemudian dibayarkan kepada Bank untuk jenis kredit umum, diperoleh data bahwa  kewajiban  yang  tidak  dipenuhi  debitur  yaitu  dalam  hal  debitur  tidak  melakukan pembayaran kredit sesuai dengan yang diperjanjiakn. Kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh  debitur  tersebut  dapat  mengakibatkan  kredit  yang  diberikan  bank  menjadi  kredit bermasalah.
6 Etty Mulyati, Kredit Perbankan, hal 115
7 Ibid hal 117
Kredit  bermasalah  yang  dihadapi  oleh  bank  dapat  menurunkan  tingkat  kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Masyarakat akan menarik dana yang disimpan pada bank, sehingga  dapat  mengakibatkan  berkurangnya  pendapatan  bank,  karena  bank  tidak mempunyai  cukup  dana  untuk  menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk pemberian kredit, padahal pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.
Untuk memperlancar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan kredit agar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet dapat menjadi lancar lagi. Berdasar pada kebijakan perbankan, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, yaitu:
1. Rescheduling (penjadwalan  kembali)  yaitu  suatu  upaya  hukum  untuk  melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang ( grace period ) termasuk perubahan jumlah angsuran bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran  dan  atau  jangka  waktu  kredit  saja  tetapi  perubahan  kredit  tersebut  tanpa memberikan  tambahan  atau  tanpa  melakukan  konversi  atas  seluruh  atau  sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3.  Restructuring  (penataan  kembali)  yaitu  upaya  melakukan  perubahan  syarat-syarat perjanjian  kredit  berupa  pemberian  tambahan  kredit  atau  melakukan  konversi  atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa reschedulling dan atau reconditioning .
Perlu adanya pengendalian  kredit  untuk  menghindari  terjadinya kredit  macet. Kredit  macet harus  secepatnya  diselesaikan  agar  kerugian  yang  lebih  besar  dapat  dihindari.  Adapun langkah-langkah  yang  ditempuh  Lembaga  Penjamin  Kredit  dalam  menjaga  kelancaran dmenyelesaikan pelunasan debitur Bank adalah:
1.  Melakukan  revisi  atau  addendum  Perjanjian  Kerjasama  antara  Bank  dan  Lembaga Penjamin Kredit dengan memperluas resiko yang dijamin yaitu apabila debitur telah masuk  kategori  macet  sesuai  dengan  ketentuan  Bank  Sentral,  di  luar  resiko  yang tersebut diatas juga ikut dijamin.
2.  Bank  melakukan  mitigasi  resiko  kredit  dengan  penerapan  pelaksanaan  pemberian kredit  sesuai  ketentuan  perkreditan  karena  kredit  Pegawai  (Personal  Loan)  tidak menggunakan Jaminan Fisik yang dapat dieksekusi dan jaminan hanya berupa Surat Keputusan  Pegawai/PNS,  Kartu  Pegawai,  Taspen  maupun  Jamsostek  maka  perlu untuk menambahkan Perjanjian Kerjasama dengan instansi terkait khususnya bagi- bagi  pemberian  fasilitas  kredit  Pegawai  ( Personal  Loan ),  sehingga  dapat berkoordinasi dalam menjamin kelancaran pelunasan kredit.
3.  Bank  untuk  selalu  menetapkan  prinsip  kehati-hatian  ( prudent )  dalam  menyalurkan kredit pegawai ( Personal Loan ) dengan melakukan analisa yang lebih memperhatikan kemampuan  pembayaran  angsuran  dankarakter  calon  debitur  dengan  melakukan pelayanan prima namun tetap mendasarkan norma-norma perkreditan yang sehat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Negara  Kesejahteraan merupakan negara yang menitikberatkan pada  kesejahteraan warga negara. Negara tidak berstatus pasif melainkan aktif, dan warga negara merupakan subjek negara bukan objek negara. Kesejahteraan warga negara ini berlandaskan kepada Pancasila dan  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  untuk  dapat  menjadi  negara paripurna.
Apabila  dihubungkan  antara  Negara  Kesejahteraan,  Negara  Paripurna  dan  Demokratisasi Masyarakat ini merupakan lingkaran yang saling berhubungan bahwa negara yang sejahtera berarti  dapat  menciptakan  negara  yang  paripurna  (utuh)  yang  sesuai  ideologi  negara (Pancasila),  dan  masyarakat  merupakan  bagian  penting  dalam  menciptakan  negara  yang sejahtera.
Negara Kesejahteraan , Negara Paripurna dan Demokratisasi masayarakat memiliki korelasi yang  saling  berkesinambungan  sebab  adanya  Negara  yang  sejahteraan  ini  berakhir  pada Negara  Paripurna,  negara  yang  dapat  melindungi  waarga  Negaranya  secara  utuh  dan membuka ruang bagi Masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara  dan  memiliki  hak  yang  mutlak  dalam  hal  mempertahankan  Haknya  ketika mendapatkan Perlakuan pelanggaran Hak Azasi.

## Saran
Berdasarkan  uraian demi uraian di atas berikut ini dapatlah diungkapkan sekelumit kesimpulan, sebagai berikut:
1.  Implementasi  lembaga  Penjamin  Kredit  dalam  pelunasan  pinjaman  debitur Bank dalam menyalurkan kredit kepada debitur berupa pinjaman tanpa jaminan atau  juga  dikenal  dengan  istilah unsecured  loans . Unsecured  loans artinya pinjaman tanpa adanya suatu aset atau agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat  kredit  dari  pemohon  kredit  secara  pribadi  atau  dalam  arti  kata  lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjamana adalah merupakan pengganti jaminan berupa SK (Surat Keputusan).

## 2.  Pertanggungjawaban Penjamin Terhadap Terjamin Apabila
Terjadi Wanprestasi Oleh DebiturTerjamin:
a)  Pertanggungjawaban  lembaga  penjamin  dimulai  dari  Penerima  Jaminan mengajukan  cover  penjaminan  atas  kredit  usaha  rakyat  /  pembiayaan daridebiturnya,  yaitu  dengan  mengeluarkan  sertikat  penjaminan  sebagai buktidari  persetujuan  penjaminan  dari  perusahaan  penjamin  kepada  debitur
sehingga  jika  terjadi  klaim  maka  penjaminan  kreditnya  ditanggung  oleh lembaga Penjamin Kredit.
b)  Penjamin  bertanggungjawab  melaksanakan  pembayaran  klaim,  apabila Penerima Jaminan mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo kreditdalam perjanjian kredit.
c)  Dalam  penyelesaian  klaim  berlaku  asas  subrogasi.  Bila  Penerima  Jaminan telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penjamin, Penerima Jaminantidak berhak  lagi  mendapatkan  hak  dari  debitur  /  terjamin  yangmenimbulkan kerugian.  Hak  terhadap  debitur  /  terjamin  tersebut  beralihkepada  penjamin yang telah memenuhi ganti kerugian terhadap PenerimaJaminan.
d)  Klaim  yang  telah  dibayarkan  oleh  penjamin  kepada  Penerima  Jaminantidak membebaskan debitur / terjamin untuk melunasi hutangnya, Penerima Jaminan tetap melakukan penagihan kepada debiturnya dan halini dikenal dengan hasil penyelesaian  kredit  (recoveries)  yang  dibagi  secara  proporsional  menurut perbandingannya yaitu 70%:30%.

## b. Saran
1.  Sebagai  sarana  penjaminan  terhadap  kredit  diperlukan  lembaga  tersendiri diluar Asuransi dan diperlukan legalitas dari Pemerintah
2.  Pemberian  kredit  harus  memperhatikan  beberapa  faktor  mengenai kepribadian, kemampuan, modal, kondidi ekonomi dan agunan dalam prosedur pengembalian kredit yang diinginkan
3.  Kredit  yang  diberikan  secara  proposional  atau  sesuai  dengan  kemampuan debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Ilmiah:
Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis , (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis, 2009),
Djuhaendah  Hasan,  Lembaga  penjaminan  Kebendaan  Bagi  Tanah  dan  Benda  Lain  yang melekat pada Tanah dan KonsepsiPenerapan Azas Pemisahan Horizontal, 1996, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Etty Mulyati, Kredit Perbankan, 2016, Bandung. PT. Rafika Aditama
Hasanudi Rahman, Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, 1995, Bandung, PT, Citra Aditya Bakti
Munir, Fuad. Hukum Perkreditan Kontemporer. 2006, Bandung PT Citra Aditya Bakti.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perbankan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  22/PMK.05/2010  tentang  perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Kuangan  Nomor  135/PMK.05/2008  tentang  Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat