Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 2 Page 125-223 November 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
125-135 Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang?
Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149 Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih 150-164 Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu 165-175 Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi 176-187 Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan,  Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati 188-198 Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad 199-210 Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule 211-223 Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014- 2019 Siti Fatimah, Anirwan
Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019
Siti Fatimah 1 , Anirwan²
1 Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Samratulangi No.11 Dok V Atas Jayapura
2 Universitas Pancasakti, Jl. Andi Mangerangi No. 73 Makassar Corresponding Author: fatimah.halim67@gmail.com
Keywords: Performance; Legislative; Legislative Function.
Kata Kunci: Kinerja; Legisltatif; Fungsi Legisltatif
Abstract : This study aims to determine and analyze the performance improvement of DPRD members and Soppeng Regency DPRD members' performance for the 2014- 2019  period  based  on  the  legislative  function,  budget  function,  and  supervisory function. The research uses a quantitative descriptive approach that is exploratory. Sampling  in  this  study  used  non-probability  sampling  determined  by  purposive sampling  technique,  so  the  sample  of  this  study  was  22  people  from  30  DPRD members. Data was collected through structured or semi-structured observations and interviews using a questionnaire instrument supported by secondary data and documentation in the form of policy/program documents, and report results. The research data were analyzed by descriptive statistics. The results  showed that in general the performance of Soppeng Regency DPRD members in carrying out DPRD functions was running well. This can be seen by increasing the capacity of DPRD members  through  the  provision  of  technical  guidance  with  a  very  high  level  of knowledge and understanding of the structure of the APBD planning and budgeting process; The level of discipline of DPRD Members is quite high through their activity in meetings and activeness in exercising their right to submit proposals and opinions is quite high; The performance of DPRD Members is supported by the readiness of meeting  documents  before  the  meeting  is  held  and  supported  by  Financial  and Government Experts as well as Experts from each Faction in accordance with the needs  in  carrying  out  their  performance.  Meanwhile,  the  implementation  of  the functions of DPRD Members is quite high with the productivity of the determination of Regional Regulations in the implementation of the legislative function. In 2016, there were 10 regional regulations, in 2017 there were 16 regional regulations, in 2018  there  were  10  regional  regulations  and  in  2019  there  were  6  regional regulations. In the DPRD budgeting and oversight function, DPRD members have generally been involved in discussing KUA, PPAS, RKA SKPD and RAPBD as well as conducting  coordination  meetings  with  the  government  as  well  as  absorbing community aspirations through commission meetings and hearings.
A bstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis peningkatan  kinerja  Anggota  DPRD  dan  Kinerja  Anggota  DPRD  Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 berdasarkan fungsi legilasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif  yang bersifat eksplorasi. Pengambilan sampel  pada penelitian ini menggunakan  non probability sampling yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, maka sampel penelitian ini sebanyak 22 orang dari 30 Anggota DPRD. Pengumpulan data dilakukan melalui  observasi dan wawancara secara terstruktur atau semi terstruktur memakai instrumen kuesioner yang ditunjang dengan data sekunder dan dokumentasi baik berupa dokumen kebijakan/program, dan hasil laporan. Data  hasil  penelitian  dianalisis  dengan  statistik  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  DPRD  sudah  berjalan  baik.  Hal  itu  terlihat dengan adanya peningkatan kapasitas Anggota DPRD melalui pemberian Bimtek dengan  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  struktur  proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi; tingkat kedisiplinan Anggota DPRD  cukup  tinggi  melalui  keaktifan  dalam  rapat-rapat  dan  keaktifan  dalam menggunakan  hak  menyampaikan  usulan  dan  pendapat  cukup  tinggi;  kinerja Anggota  DPRD  didukung  dengan  kesiapan  dokumen  rapat  sebelum  rapat

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Vol. 4, No. 2, November 2022, pp. 211-223 Received 24 March 2022   Revised 1 Nov. 2022   Accepted 3 Nov. 2022
dilaksanakan  dan  didukung  dengan  Tenaga  Ahli  Keuangan  dan  Pemerintahan serta  Tenaga  Ahli  masing-masing  Fraksi  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam menajalankan  kinerjanya.  Sedangkan  pelaksanaan  fungsi  Anggota  DPRD  cukup tinggi dengan produktifitas penetapan Perda dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah  menetapkan  Perda  pada  tahun  2016  sebanyak  10  Perda,  tahun  2017 sebanyak 16 Perda, tahun 2018 10 Perda dan tahun 2019 sebanyak 6 Perda. Pada fungsi  penganggaran  dan  pengawasan  DPRD,  Anggota  DPRD  pada  umumnya sudah  pernah  terlibat  pembahasan  KUA,  PPAS,  RKA  SKPD  dan  RAPBD  serta melakukan rapat-rapat kordinasi dengan pihak pemerintah maupun penyerapan aspirasi masyarakat melalui rapat dikomisi dan rapat dengar pendapat.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945  bahwa  NKRI  merupakan  Negara  yang  berkedaulatan  rakyat  yang  mengandung  prinsip bahwa  esensi  bernegara  adalah  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pancasila  pada  sila  ke  4 pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.  Dalam  hal  ini  setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh  Negara  baik  pusat  dan  daerah harusnya melalui sebuah sistem kemufakatan sebagai asas keterwakilan mansyarakat kepada wakilnya yang dipilih saat pemilu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan perwakilan masyarakat yang ada didaerah, mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di Daerah, Hal ini menunjukan  bahwa  secara  hukum  DPRD  mempunyai  kedudukan  yang  strategis  dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan di Daerah. Sebab DPRD merupakan suatu lembaga Perwakilan  Rakyat  yang  mencerminkan  aspirasi  politik  masyarakat.  DPRD  berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengembangkan prinsip – prinsip good governance.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi Anggota DPRD mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau dikenal dengan UU MD3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai organisasi publik, DPRD seringkali mengalami dinamika dan perubahan akibat adanya perubahan lingkungan sehingga perlu ada proses adaptif dengan cepat sehingga fungsi dan  peran  DPRD  dalam  memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  tetap  terlaksana secara lebih efektif, efesien, responsibility, kompetitif, dan adaptif (Annas & Anirwan, 2019).
Berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan  bahwa  kinerja  Anggota  DPRD  Kabupaten Soppeng  belum  optimal,  yang  disebabkan  karena  lemahnya  kemampuan  Anggota  DPRD  pada analisis (kebijakan publik dan hokum) dalam mendukung kinerja penyusunan Ramperda; masih adanya angota DPRD yang menyerap aspirasi hanya melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga belum  cukup  menggaliaspirasi  masyarakat  umum  dalam  proses  partisipatif;  kedisipilinan Anggota  DPRD  masih  kurang  dalam  mengikuti  agenda-agenda  rapat  DPRD;  belum  jelasnya criteria  untuk  mengvaluasi  kinerja  eksekutif  karena  daerah  belum  sepenuhnya  menerapkan anggaran kinerja dengan indikator kinerja yang jelas; masih rendahnya inisiatif Anggota DPRD untuk membaca dan menguasai regulasi baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelum masuk dalam rapat pembahsan di DPRD.
DPRD sebagai lembaga resmi yang Anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat pada setiap  pemilihan  umum merupakan  lembaga  resmi  yang menjadi  perwakilan  rakyat ditingkat Kabupaten  khususnya  Kabupaten  Soppeng  dalam  memperjuangkan  kepentingan  umum masyarakat  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Indikator  dalam  pelaksanaan mandat seorang Anggota DPRD adalah Dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik atau kebijakan publik yang berdampak positif bagi rakyat melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran,dan fungsi pengawasan.
Anggota  DPRD  sebagai  lembaga  perwakilan  masyarakat  sekaligus  mitra  Pemerintah Kabupaten  dalam  memperjuangkan  peningkatan  kesejahtearan  masyarakat.  Maka  dari  itu, pentingnya  ada  upaya  peningkatan  kinerja  Anggota  DPRD  Kabupaten  Soppeng,  sehingga
dilakukanlah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng periode 2014-2019.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bersifat eksplorasi dalam mendeskripsikan  kinerja  Anggota  DPRD  Kabupaten  Soppeng.  Pengambilan  sampel  pada penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling, maka sampel penelitian ini sebanyak 22 orang dari 30 Anggota DPRD. Pengumpulan data utama (data primer)  dengan  menggunakan  teknik  observasi  dan  wawancara  secara  terstruktur  atau  semi terstruktur  memakai  instrumen  kuesioner.  Sedangkan  data  penunjang  (sekunder)  dengan menggunakan teknik dokumentasi baik berupa  dokumen kebijakan/program yang tersedia di DPRD  Kabupaten  Soppeng  dan  hasil  laporan  kajian  sebelumnya  yang  terkait  dengan  masalah yang dikaji. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif.

## HASIL DAN DISKUSI

## Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Personal background anggota DPRD
Salah satu yang mempengaruhi kualitas kinerja seseorang adalah latar belakang individu (Personal  background). Winarna  dan  Murni,  (2007)  mengatakan  bahwa Personal  background yang  dimiliki  oleh  individu  berkaitan  erat  dengan  kualitas  sumber  daya  individu  tersebut. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumberdaya  manusia  ini  harus  dikelola  sebaik  mungkin  dan  akan  mampu  memberikan kontribusi  secara  optimal  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  organisasi.  Adapun  personal background yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan pekerjaan sebelum menjadi anggota dewan.

## Grafik 1. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Berdasarkan  grafik  1  di atas menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan dari  30  anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada umumnya merupakan lulusan sarjana sebanyak 20 orang yang terdiri dari lulusan strata satu  (S1) terdapat 12 orang atau sebesar 40%  dari jumlah  anggota DPRD  dan  lulusan  stratadua  (S2)  terdapat  8  orang  atau  sebesar  26,67%  dari  jumlah  anggota DPRD. Sedangkan anggota DPRD dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 10 orang atau sebesar 33,33% dari jumlah anggota DPRD.
Grafik 2. Bidang Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019

## Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Berdasarkan grafik 2 di atas menunjukkan bahwa bidang ekonomi mendominasi personal backgrounddi bidang pendidikan anggota DPRD setelah lulusan SMA yaitu sebesar 30 % atau sebanyak  9  orang  yang  terdiri  dari  tingkatan  S1  dan  S2.  Kemudian  bidang  sosial  dan  bahasa sebanyak 4 orang atau sebesar 13,33 %, bidang hukum sebanyak 3 orang atau sebesar 10 %, dan bidang  pertanian  1  orang  atau  sebesar  3,33%.  Sedangkan  yang  tidak  terdeteksi  personal background bidang pendidikan anggota DPRD yaitu dengan gelar Doktorandus (Drs) sebanyak 3 orang atau sebesar 10%. Sedangkan personal background berdasarkan pekerjaan anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Soppeng, pada umumnya profesi ibu rumah tangga  dan  pengusaha  merupakan  terbanyak  yaitu  sebesar  22,7%,  kemudian  profesi  Politisi sebesar 13,6%, dan profesi PNS/ASN dan Karyawan swasta non BUMN masing-masing sebesar 9,1%.  Dan  22,7%  lainnya  terdiri  dari  profesi  Jurnalis,  Penyair  TV,  Advocat  (Pengacara),  dan Kepala Desa.
Grafik 3. Pekerjaan Utama Sebelum Terpilih Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Sumber: Data Primer, 2019
Grafik 4. Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Utama  Sebelum Terpilih  Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Sumber: Data Primer, 2019

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
Berdasarkan grafik 3 dan 4 di atas menunjukkan bahwa terdapat 22 anggota DPRD yang sebelumnya berprofesi sebagai PNS/ASN, sebanyak 1 orang dengan tingkat pendidikan strata dua (S2) dan 1 orang dengan tingkat pendidikan strata satu (S1). Kemudian anggota DPRD yang sebelumnya berprofesi sebagai Karyawan Swasta non BUMN sebanyak 1 orang dengan tingkat pendidikan strata dua (S2) dan 1 orang dengan tingkat pendidikan SLTA. Selanjutnya anggota DPRD  yang  sebelumnya  berprofesi  sebagai  pengusaha  sebanyak  2  orang  dengan  tingkat pendidikan strata dua (S2) dan 2 orang dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) serta dengan tingkat  pendidikan  SLTA  sebanyak  1  orang.  Sedangkan  anggota  DPRD  yang  sebelumnya berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga sebanyak 2 orang dengan tingkat pendidikan strata dua (S2) dan 1 orang dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) serta dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 2 orang. Dan anggota DPRD yang sebelumnya berprofesi sebagai Politisi sebanyak 1 orang dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) dan 2 orang dengan tingkat pendidikan SLTA.

## Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
Sebagai Anggota DPRD yang terpilih tentu di awal masa periodenya, dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk peningkatan kapasitas Anggota DPRD sebagai langkah adaptasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi dan Tugas DPRD dengan baik dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.
Grafik 5. Persentase Anggota DPRD yang Pernah Mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Grafik 6. Anggota DPRD Mengetahui dan Memahami Struktur Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD

## Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Berdasarkan grafik 5 dan 6 di atas menunjukkan bahwa dari 22 Anggota DPRD yang telah mengikuti Bimtek perencanaan, penganggaran dan pengawasan sebanyak 21 orang atau sebesar 95,5  %  dan  yang  menyatakan  tidak  pernah  mengikuti  sebanyak  1  orang  atau  sebesar  4,5  %. Sedangkan Jumlah Anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang struktur proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 90,9 % dari Anggota DPRD sebagai responden yang diwawancarai. Dan masih terdapat 2 orang atau 9,1 % dari Anggota DPRD yang belum begitu mengetahui dan paham terkait struktur proses
perencanaan dan penganggaran APBD. Sedangkan pemahaman dan pengetahuan terkait regulasi, dari 22 Anggota DPRD yang diwawancarai sebagai responden, 100 % Anggota DPRD Kabupaten Soppeng  mempelajari  regulasi-regulasi  terkait  sebelum  melakukan  rapat-rapat  pembahasan Ranperda.
Grafik 7. Persentase Penyiapan Dokumentasi Pelaporan Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Tugas Kunjungan Kerja

## Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Berdasarkan grafik 7 di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kunjungan kerja, Anggota  DPRD  Kabupaten  Soppeng  melakukan  pengambilan  dokumentasi  sebagai  bahan pelaporan. Adapun bentuk dokumentasi yang dikumpulkan terkait pelaksanaan tugas kunjungan kerja yaitu, semua Anggota DPRD melakukan pengambilan dokumentasi dalam bentuk foto-foto saat  pelaksanaan  kunjungan  kerja,  Anggota  DPRD  mengambil  dokumentasi  dalam  bentuk dokumen laporan terkait kunjungan kerja sebesar 95,5 %, pencatatan individu sebesar 90,9 %, dan perekaman hanya sebesar 63,6 %.
Anggota DPRD Kabupaten Soppeng tidak hanya mengandalkan hasil bimbingan teknis dalam  peningkatan  kapasitas  pengetahuan  untuk  mempersiapkan  diri  melaksanakan  tugas membentuk peraturan daerah. Namun juga dilakukan kunjungan kerja dalam bentuk studi kerja dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Pemerintah Pusat melalui Dirjen dan Irjen  Kementerian  bahkan  sampai  Menteri  terkait,  BUMN  dan  Pemerintah  Provinsi  bahkan Daerah-Daerah  yang  representatif  sebagai  studi  kerja  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  atau pembanding.
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  upaya  peningkatan  kinerja  Anggota  DPRD Kabupaten Soppeng adalah Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dengan pemberian Bimbingan Teknis (Bimtek). Anggota DPRD yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) perencanaan, penganggaran dan pengawasan sebesar 95,5  % dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang struktur proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi sebesar 90,9 %.

## Peningkatan Kedisipilinan dan Keaktifan Anggota DPRD
Tingkat  kedisiplinan  Anggota  DPRD  dapat  dilihat  berdasarkan  kehadiran  dalam mengikuti rapat-rapat di DPRD Kabupaten Soppeng dengan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian  ini  yaitu  rapat-rapat  pada  Bamus,  Banggar,  Komisi,  Gabungan  Komisi  dan  sidang Paripurna,  umumnya  tingkat  kedisiplinan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Soppeng  berada  dalam kategori baik dan sangat baik.
Grafik 8. Tingkat Kehadiran Anggota DPRD Dalam Mengikuti Rapat-Rapat di DPRD Kabupaten Soppeng Sumber: Olahan Daftar Hadir Rapat Anggota DPRD, 2019
Berdasarkan  Grafik  8  di  atas  menunjukkan  bahwa  tingkat  kehadiran  Anggota  DPRD Kabupaten  Soppeng  dalam  menghadiri  rapat-rapat  dengan  kategori  sangat  baik  terjadi  pada tahun 2016 dan 2018, sedangkan untuk tahun 2017 dan 2019, tingkat kehadiran Anggota DPRD dalam mengikuti rapat- rapat berada dalam kategori baik.
Grafik 9. Penggunaan Hak Menyampaikan Usulan dan Pendapat Anggota DPRD Dalam Setiap Rapat-Rapat Pembahasan di DPRD Kabupaten Soppeng

## Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Berdasarkan Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa tingkat keaktifan Anggota DPRD dalam menggunakan hak menyampaikan usulan dan pendapat cukup tinggi. Dari 22 Anggota DPRD yang menjadi responden yang menggunakan hak dalam menyampaikan usulan dan pendapat cukup tinggi yaitu sebanyak 18 orang atau sebesar 81,8 %. Sedangkan yang tidak pernah menggunakan hak  dalam  menyampaikan  usulan  dan  pendapat  dalam  setiap  rapat  Anggota  DPRD  hanya terdapat  4  orang  Anggota  DPRD  atau  sebesar  18,2  %.  Aktif  tidaknya  Anggota  DPRD  dalam menggunakan  hak  menyampaikan  usulan  dan  pendapatnya  sangat  dipengaruhi  oleh  personal background dan pengalaman serta tingkat pengetahuannya tehadap regulasi terkait dalam setiap pembahasan Ranperda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kedisipilinan dan keaktifan Anggota DPRD di lihat dari tingkat keaktifan dalam menghadiri rapat-rapat dengan kategori sangat baik terjadi  pada  tahun  2016  sebesar  84,17  %  dan  pada  tahun  2018  sebesar  83,33  %,  sedangkan tingkat kehadiran Anggota DPRD dalam mengikuti rapat-rapat berada dalam kategori baik pada tahun 2017 sebesar 70,00 % dan pada tahun 2019 sebesar 67,33 %. Selain itu tingkat keaktifan Anggota  DPRD  dalam  menggunakan  hak  menyampaikan  usulan  dan  pendapat  cukup  tinggi sebesar 81,8 %.
Dokumen rapat merupakan hal penting harus dimiliki seorang Anggota DPRD sebelum rapat pembahasan di DPRD. Berdasarkan Grafik 10 di bawah menunjukkan bahwa penerimaan dokumen rapat oleh Anggota DPRD berdasarkan pada Grafik 6, sebesar 59,1 % Anggota DPRD mengatakan bahwa dokumen diterima antara 1-3 hari sebelum rapat dimulai, sebesar 27,3 % yang mengatakan menerima dokumen rapat antara 4-7 hari sebelum rapat dimulai, dan sebesar
13,6 % yang mengatakan menerima dokumen rapat antara 7 hari sampai sebulan sebelum rapat dimulai.
Grafik 10. Anggota DPRD Menerima Dokumen untuk Kebutuhan Rapat-Rapat Pembahasan di DPRD dari Sekretariat DPRD

## Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Dalam membantu Anggota DPRD melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, telah menetapkan seorang Tenaga Ahli (TA) Bidang Keuangan dan Pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkaji, mendampingi dan memberikan pertimbangan teknis konsultatif dibidang keuangan dan pemerintahan sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas-tugas Anggota DPRD Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Nomor: 07/SET- DPRD/2019. Selain Tenaga Ahli DPRD secara kelembagaan, terdapat juga Tenaga Ahli untuk 5 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Soppeng dalam membantu fungsi Anggota DPRD, yaitu Tenaga Ahli untuk fraksi Golkar, Tenaga Ahli untuk fraksi PDIP, Tenaga Ahli untuk fraksi PPP, dan Tenaga Ahli untuk fraksi Amanah Bersatu.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dukungan  kinerja  Anggota  DPRD  dalam menjalankan  tugasnya  dengan  penyedian  dokumen-dokumen  rapat  dan  Tenaga  Ahli.  Tingkat penerimaan  dokumen  rapat  oleh  Anggota  DPRD  sebelum  melakukan  rapat  diterima  1-3  hari dengan persentase sebesar 59,1 %, sedangkan Anggota DPRD yang menerima dokumen rapat 4- 7 hari sebelum rapat dilaksanakan dengan persentase 27,3 % dan Anggota DPRD yang menerima dokumen rapat 7 hari sampai sebulan sebelum rapat dilaksanakan dengan persentase 13,6 %. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppen cukup baik. Selain itu, Anggota DPRD didukung oleh Tenaga Ahli bidang keuangan dan tenaga masing-masing Fraksi sesuai kepeluan yang berkaitan dengan tugas-tugas Anggota DPRD.

## Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Berdasarkan Fungsinya
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  149  dan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  MD3  pasal  365  menyebutkan  bahwa  DPRD memiliki  3  fungsi,  yaitu:  fungi  legislasi,  fungi  anggaran,  dan  fungsi  pengawasan.  Adapun pembahasan ke tiga fungsi DPRD adalah sebagai berikut :
Kinerja anggota DPRD berdasarkan fungsi legislasi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  150 dijelaskan  fungsi  legislasi  sebagai  fungsi  pembentukan  Perda  Kabupaten/Kota  dilaksanakan dengan  cara;  a)  Membahas  bersama  Bupati/Walikota  dan  menyetujui  atau  tidak  menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota; b) Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan c) Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Lebih lanjut Pasal  152  bahwa  fungsi  anggaran  diwujudkan  dalam  bentuk  pembahasan  untuk  mendapat persetujuan  bersama  terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  diajukan  oleh  Kepala  Daerah.  Fungsi  anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara; a) Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), b) Membahas Raperda APBD, c) Membahas Raperda tentang perubahan APBD, dan d) Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 2, November 2022
Kinerja  Anggota  DPRD  dalam menjalankan fungsi  legislasi  dapat  dilihat  dari  kuantitas poduk legislasi yang dihasilkan dalam empat tahun terakhir. Selama empat tahun terakhir, dari tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2019, jumlah Perda yang telah ditetapkan sebanyak 42 Perda. Dimana pada tahun 2016 sebanyak 10 Perda telah ditetapkan.
Grafik 11. Jumlah Peraturan Daerah yang Telah di Tetapkan DPRD Bersama Bupati Kabupaten Soppeng Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Berdasarkan  Grafik  11  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2016  Anggota  DPRD Kabupaten Soppeng menetapkan  sebanyak 10 Perda.  Kemudian Pada tahun 2017 merupakan tahun produktifitas tertinggi Anggota DPRD dalam penetapan produk legislatif yaitu, sebanyak 16  Perda  telah  ditetapkan.  Hal ini  dikarenakan  ada  usulan  Ranperda  dari Pemerintah  Daerah yang mendesak untuk dibahas dan disetujui serta adanya Perda Inisiatif dari DPRD berdasarkan PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengamanatkan  perlunya  Perda  tentang  hak  keuangan  DPRD,  (Sekretariat  DPRD  Kabupaten Soppeng, 2017). Tahun 2018 sebanyak 10 Perda ditetapkan dan tahun 2019 merupakan tahun politik, jadi masa kerja Anggota DPRD hanya sampai pertengahan tahun 2019 sehingga hanya terdapat 6 Perda ditetapkan.
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  kinerja  Anggota  DPRD  Kabupaten  Soppeng mengalami  peningkatan  di  lihat  dari  jumlah  Perda  yang  ditetapkan,  yakni  pada  tahun  2016 terdapat  10  Perda  yang  dtetapkan  meningkat  pada  tahun  2017  sebanyak  16  Perda  telah ditetapkan.  Namun  mengalami  penurunan  kinerja  pada  tahun  2018  dengan  Perda  yang ditetapkan  sebanyak  10  Perda,  dan  menurun  sampai  pertengahan  2019  dengan  Perda  yang ditetapkan  sebanyak 6 Perda yang disebabkan karena memasuki tahun politik Pemilihan Umum Serentak, yakni Pemilihan Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden.

## Kinerja anggota DPRD berdasarkan fungsi anggaran
Dalam menjalankan fungsi Anggaran DPRD,  Anggota  DPRD dapat di lihat berdasarkan tingkat  partisipasi  Anggota  DPRD  dalam  mengikuti  pembahasan  KUA,  PPAS,  RKA  SKPD  dan RAPBD  sebelum  ditepakan  menjadi  Perda  APBD  Kabupaten  Soppeng.  Berikut  ini  Grafik  8, persentase  Anggota  DPRD  yang  mengikuti  pembahasan  KUA,  PPAS,  RKA  SKPD  dan  RAPBD Kabupaten Soppeng.
Grafik 12. Persentase Anggota DPRD yang Mengikuti Pembahasan KUA, PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Kabupaten Soppeng Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Berdasarkan Grafik 12 di atas menunjukkan bahwa dari 22 Anggota DPRD, terdapat 20 orang yang pernah mengikuti pembahasan KUA dan PPAS atau sebesar 90,9 % dan yang tidak pernah mengikuti hanya 2 orang atau sebesar 9,1 %. Pada pembahasan RKA SKPD 100 % Anggota DPRD  telah  mengikuti  pembahasan  tersebut.  Sedangkan  untuk  pembahasan  RAPBD  dari  22 orang  yang  diwawancarai,  terdapat  1  orang  yang  tidak  pernah  mengikuti  pembahasan  atau sebesar 4,5 % dan 21 orang yang telah mengikuti pembahasan RAPBD atau sebesar 95,5 %.
Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  Anggota  DPRD  Kabupaten Soppeng  mencapai  90,9  %  Anggota  DPRD  yang  ikut  dalam  pembahasan  KUA  dan  PPAS. Sedangkan tingkat partisipasi Anggota DPRD yang ikut pembahasan RKA SKPD mencapai 100 %. Kemudian tingkat partisipasi Anggota DPRD yang ikut pembahasan RAPBD mencapai 95,5 %.

## Kinerja anggota DPRD berdasarkan Fungsi Pengawasan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 153  dijelaskan  bahwa  fungsi  pengawasan  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  pengawasan terhadap:  a)  pelaksanaan  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah,  b)  pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan c) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  DPRD  Kabupaten/Kota  dengan  fungsi-fungsi  yang  melekat sebagaimana yang telah di atur dalam UU MD3 Tahun 2014 dalam melaksanakan pengawasan.
Dalam menjalankan fungsi Pengawasan DPRD, Anggota DPRD dapat dilihat berdasarkan rapat-rapat  evaluasi  yang  dilakukan  bersama  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Soppeng  melalui rapat-rapat kordinasi maupun rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD Kabupaten Soppeng dan  Rapat  evaluasi  terhadap  LKPJ  Bupati  Kabupaten  Soppeng.  Berikut  ini  tabel-tabel  rapat dengar pendapat (RDP), rapat kordinasi dan evaluasi yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng.
Tabel 1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng tahun 2016-
2019 No Lembaga/Kelompok Masyarakat Pembahasan Terkait Tahun 2016 1 Rapat dengar pendapat komisi III dengan rumah sakit Latemmamala Mengamati tentang penerbitan izin operasional rumah sakit umum Latemmamala daerah Kabupaten Soppeng 2 Rapat  dengar  pendapat  komisi  III  dengan  kadis kesehatan,  direktur  RSU  dan  kepala  kantor pelayanan terpadu Izin RSU Latemmamala bersama direktur Rumah Sakit, kapala Dinas Kesehatan dan kepala Kantor Pelayanan Terpadu 3 Rapat dengar pendapat komisi III DPRD Pelayanan kesehatan dan BPJS bersama Lembaga Solidaritas Keadilan Sosial 4 Rapat  dengar  pendapat  Anggota  DPRD  dengan kepala  Desa  Lebae,  masyarakat  Desa  Labae,  kepala Dinas Pertanian dan kepala Bagian Pemerintahan Membahas masalah sengketa tanah Hj. Suharma Tahun 2017 1 Rapat  dengar  pendapat  TIM  Penerima  aspirasi dengan SKPD Terkait Membahas izin penyampaian aspirasi sehubungan dengan keresahan yang dialami oleh pedagang petani hasil bumi Kab Soppeng terkait dengan keberadaan PT. Cargil
2 Rapat dengar pendapat ( Audieance ) masyarakat
Desa dengan Anggota DPRD
Membahas tentang cocoa life di Kab Soppeng 3 Rapat  dengar  pendapat  Anggota  DPRD  dengan RSUD Latemmamala Membahas  ketersedian  obat  dan  ketersedian  Dokter  Ahli  Anaktesis  di  rumah  sakit Latemmamala Tahun 2018 1 Komisi III dengan SKPD terkait Tanah ornamen di Kab. Soppeng 2 Komisi II dengan SKPD terkait Permohonan memfasilitasi pengurusan perizinan Hotel Ada 3 Komisi II dengan masyarakat Desa Congko
Tindak lanjut surat keberatan dari hasil kunjungan lapangan Komisi II tentang masalah peternakan ayam di Desa Congko Tahun 2019 1 Komisi  III,  aliansi  LSM  Bersatu  Peduli  Rakyat (AMPERA) dan masyarakat umpungeng Ditemukannya nama masyarakat di Desa Umpungeng keluar dari daftar penerima manfaat dari Kementerian Sosial dengan penggunaan anggaran APBN 2 Komisi III, dan Masyarakat Kelurahan Galung
Masyarakat Galung yang menolak dipindahkannya Puskesmas Cangadi yang bertempat tinggal di Kelurahan Galung ke wilayang Kelurahan Appanang

## Sumber: Olahan Data Primer, 2019
Berdasarakan data yang diperoleh, DPRD Kabupaten Soppeng telah rapat-rapat kordinasi dan evaluasi terhadap pihak pemerintah, diantaranya pada tahun 2016 melalui Komisi I telah melakukan  rapat  dengan  pihak  Pemerintah  Kecamatan,  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat, Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, dan melalui Komisi III telah melakukan rapat dengan pihak  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana.  Sedangkan  pada  tahun  2018
melalui  Komisi  I  telah  melakukan  rapat  dengan  pihak  Pemerintah  Kecamatan  Marioriawawo, Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Melalui Komisi II telah  melakukan rapat dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dan melalui Komisi III telah melakukan rapat dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Tabel 2. Rapat Kordinasi dan Evaluasi Anggota DPRD Kabupaten Soppeng terhadap Pihak
Pemerintah Tahun Rapat Kordinasi dan Evaluasi Kinerja Pemerintah 2016 Rapat Kerja Komisi I Dengan Kantor Kecamatan Rapat Kerja Komisi I Dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Rapat Kerja Komisi I Dengan Sekretariat Daerah Rapat  Kerja  Komisi  III  Dengan  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga Berencana 2018 Rapat Kerja Komisi I Dengan Kecamatan Marioriwawo Rapat  Kerja  Komisi  III  Dengan  Dinas  Pemberdayaan  Peremepuan  Dan Perlindungan Anak Rapat Kerja Komisi I Dengan Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah Rapat  Kerja  Komisi  II  Dengan  Dinas  Penanaman  Modaldan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rapat Kerja Komisi I Dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rapat  Kerja  Komisi  II  Dengan  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman
Sumber: Olahan Data Primer, 2019
DPRD Kabupaten Soppeng juga melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya melalui rapat evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Soppeng kepada Anggota DPRD dilakukan setiap tahun dalam bentuk rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Soppeng. Rapat paripurna tersebut untuk mendengarkan pertanggungjawaban pemerintah  terkait kinerja pembangunan dalam tahun tersebut.
Hasil penelitian menujukkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Soppeng telah melakukan Rapat Dengar  Pendapat  dan  Rapat  Koordinasi  dan  Evaluasi.  Rapat  Dengar  Pendapat  dilakukan  oleh Komisi I dengan pemerintah kecamatan, Dinas pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kabupaten  Soppeng,  dan  melalui  Komisi  III  telah  melakukan  rapat  dengan  pihak  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2016, sedangkan pada Tahun 2018 Rapat Dengar Pendapat dilakukan oleh Komisi I dengan pemerintah Kecamatan Marioriawawo, Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pemerintah dilakukan oleh Komisi II dengan pihak Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Pemukiman;  dan  rapat  Komisi  III  dengan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  pada umumnya kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam menjalankan fungsi- fungsi DPRD sudah berjalan baik. Hal itu terlihat dengan adanya peningkatan kapasitas Anggota DPRD melalui pemberian  Bimtek  dengan  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  struktur  proses perencanaan dan penganggaran APBD sangat tinggi; tingkat kedisiplinan Anggota DPRD cukup tinggi  melalui  keaktifan  dalam  rapat-rapat  dan  keaktifan  dalam  menggunakan  hak menyampaikan  usulan  dan  pendapat  cukup  tinggi;  kinerja  Anggota  DPRD  didukung  dengan kesiapan  dokumen  rapat  sebelum  rapat  dilaksanakan  dan  didukung  dengan  Tenaga  Ahli Keuangan dan Pemerintahan serta Tenaga Ahli masing-masing Fraksi sesuai dengan kebutuhan dalam  menajalankan  kinerjanya.  Sedangkan  pelaksanaan  fungsi  Anggota  DPRD  cukup  tinggi
dengan  produktifitas  penetapan  Perda  dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi  telah  menetapkan Perda pada tahun 2016 sebanyak 10 Perda, tahun 2017 sebanyak 16 Perda, tahun 2018 10 Perda dan tahun 2019 sebanyak 6 Perda. Pada fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, Anggota DPRD pada umumnya sudah pernah terlibat pembahasan KUA, PPAS, RKA SKPD dan RAPBD serta melakukan  Rapat-Rapat  Kordinasi  dengan  pihak  Pemerintah  maupun  penyerapan  aspirasi masyarakat melalui rapat dikomisi dan Rapat Dengar Pendapat. Oleh karena itu, Anggota DPRD Kabupaten Soppeng perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya terkait pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; intensitas kunjungan dan dukungan anggaran reses penjaringan aspirasi masyarakat; Optimalisasi fungsi penganggaran  DPRD  dalam  menyalurkan  pokok  pikiran  Anggota  DPRD  untuk  kepentingan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat;  peningkatan  pengawasan  Anggota  DPRD  melalui pembahasan  perencanaan  dan  penyusunan  anggaran  (penganggaran)  pada  rancangan program/kegiatan  Pemerintah  yang  berbasis  input  (pendanaan)  dan  outcome  (hasil  yang diharapkan; Anggota DPRD melaporkan kinerja setiap tahun sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada konstituen.

## REFERENSI
Abidin,  B.,  Herawati,  R.,  (2018).  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Di  Kabupaten  Batang,  Jurnal  Law  Reform,  Volume  14,  Nomor  2,  Tahun  2018, UNDIP, Semarang.
Annas, A., & Anirwan, A. (2019). Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 1(2), 82-99.
BPS Kabupaten Soppeng. (2018). Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2018. Dadang,  S.  (2011).  Prosiding:  Fungsi  DPRD Dalam Pengawasan  Sesuai Kepmendagri  13  2010.
Bappenas, Jakarta.
Dadang, S. (2016). Prosiding: Optimalisasi Fungsi Dan Tata Cara Pengawasan DPRD Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
DPRD Kabupaten Soppeng. (2016). Rencana Kerja  DPRD Kabupaten Soppeng. DPRD Kabupaten Soppeng. (2017). Rencana Kerja  DPRD Kabupaten Soppeng. DPRD Kabupaten Soppeng. (2018). Rencana Kerja  DPRD Kabupaten Soppeng. DPRD Kabupaten Soppeng. (2019). Rencana Kerja  DPRD Kabupaten Soppeng. Mangkunegara,A.P. (2006). Evaluasi Kinerja SDM, Cetakan kedua, Penerbit PT. Refika Aditama,
Bandung.
Mahsun,  M.,  (2006),  Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik,  Edisi  Pertama,  Cetakan  Pertama, Penerbit BPFE – UGM, Yogyakarta.
Rasidi,  Muhammad.,  (2013),  Pengaruh  Kompetensi  Pengetahuan  dan  Rules  Procedures  and Policies  (RPPs)  terhadap  Kinerja  Anggota  DEwan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Universitas Terbuka, Jakarta.
Sekretariat DPRD. (2016). Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. Sekretariat DPRD. (2017). Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. Sekretariat DPRD. (2018). Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng. Sekretariat DPRD. (2019). Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Soppeng.  (2019).  Surat  Keputusan  Penetapan  Tenaga  Ahli. Sekretariat DPRD.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Winarna, Jaka dan Murni, Sri. (2007). Pengaruh Personal Background dan pengetahuan Dewan Tentang  Anggaran  Terhadap  Peran  DPRD  dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)  X, Unhas 26-28 Juli, Makasar.
Website DPRD Kabupaten Soppeng. https://dprd-soppengkab.go.id/,.