E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 6, Juni 2021

## KEPASTIAN  HUKUM  TERHADAP  TANDA  BUKTI  KEPEMILIKAN  HAK ATAS TANAH

## Dewi Rachmawati
Universitas Surabaya (UBAYA) Jawa Timur, Indonesia Email: dewi.rachmawati6690@gmail.com

## Abstract
Based  on  Law  No.  5  of  1960  concerning  Basic  Rules  of  Agrarian  Principles hereinafter abbreviated as UUPA, article 19 states that to create certainty of Land law, the Government organizes land registration. The land that has been registered is then given a proof of land rights, which is a strong evidence of land ownership (sertifikat hak atas tanah). The land registration process, conducted through three stages  of  activities,  namely  physical  data  collection  and  processing  activities,  the collection  and  processing  of  juridical  data  and  the  issuance  of  proof  of  rights documents.  The  objectives  to  be  achieved  in  this  study  are:  To  know  the  legal certainty for the parties who hold proof of ownership  of land rights. The research method used in this data collection is the library method by collecting data obtained from  books  and  from  other  secondary  data  sources.  The  results  of  this  study  are expected to provide donations and input for policy makers and law enforcement in order to provide guarantees of legal certainty and legal protection for landowners and holders of land rights.

## Keywords:  land registration; law; burgerlijk wetboek

## Abstrak
Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria yang selanjutnya disingkat dengan UUPA, pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan  pendaftaran  tanah.  Terhadap  tanah  yang  telah  didaftarkan selanjutnya  diberikan  tanda  bukti  hak  atas  tanah,  yang  merupakan  alat  bukti  yang kuat  mengenai  kepemilikan  tanah  (sertipikat  hak  atas  tanah).  Proses  pendaftaran tanah,  dilakukan  melalui  tiga  tahap  kegiatan,  yaitu  kegiatan  pengumpulan  dan pengolahan  data  fisik,  pengumpulan  dan  pengolahan  data  yuridis  dan  penerbitan dokumen tanda bukti hak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk  mengetahui  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  memegang  tanda  bukti kepemilikan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data  ini  adalah  metode  kepustakaan  yaitu  dengan  menggumpulkan  data–data  yang diperoleh  dari  buku-buku  dan  dari  sumber-sumber  data  sekunder  lainnya.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  dan  masukan  bagi pengambil  kebijakan  dan  para  penegak  hukum  dalam  rangka  pemberian  jaminan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pemilik  tanah  dan  pemegang sertipikat Hak atas tanah.
Kata Kunci: pendaftaran tanah; hukum; pemerintah

## Pendahuluan
Kebutuhan  atas  tanah  untuk  keperluan  pembangunan  harus  pula  mendapat perhatian  dalam  rangka  mencapai  masyarakat  adil  dan  makmur,  oleh  karena  itu  harus pula  diusahakan  adanya  keseimbangan  antara  keperluan  tanah  untuk  keperluan  pribadi atau perorangan dan kepentingan banyak pihak atau masyarakat pada umumnya. Selain permasalahan di atas, masih terdapat permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan yang  diakibatkan  belum  diperolehnya  jaminan  dan  kepastian  hak  atas  tanah  yang dikuasai oleh perorangan atau keluarga dan masyarakat pada umumnya, sebagai akibat tidak mempunyai bukti tertulis yang sah.
Sebuah kasus bermula dari pengambilalihan tanah sebagian oleh pemilik hak atas tanah yaitu Ade Farida Sutinyo yang membeli tanah tersebut seluas kurang lebih 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) sekitar tahun 1983 yang lalu dari Djenih Bin Soaib. Kemudian pemilik tanah yang bernama  Toni Mansur mengajukan gugatan dikarenakan sebagian  tanah  Toni  Mansur  diambil  alih  oleh  Ade  Farida  Sutinyo  dengan  dilakukan perjanjian jual beli antara Djenih Bin Soaib dengan Ade Farida Sutinyo yang selanjutnya dibuat akta jual beli antara kedua belah pihak.
Berdasarkan putusan Kasasi No. 428/K/Pdt/2018 jo. No.
251/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel,  Mahkamah  Agung  menolak  kasasi  Toni  Mansur. Pertimbangannya antara lain ialah:
a. Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat yang berasal dari jual beli sesuai Akta Jual  Beli  Nomor  067/II/1983  tanggal  28  Februari  1983  Dari  H.  Djenih  Bin  Soaib adalah  tanah  darat  (tanah  yang  bukan  persawahan,  rawa-rawa,  pertambangan,  dsb) sedangkan  H.  Muhammad,  orang  tua  Penggugat  membeli  tanah  pada  tanggal  01 Februari 1984 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 246/1.711-1/1984 dan Akta Jual Beli Nomor 247/1.711-1/1984 dari Nawih Bin Soaip adalah tanah sawah;
b. Bahwa  dengan  demikian  objek  sengketa  telah  dibeli  lebih  dahulu  oleh  Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat membeli belakangan;
Dalam  proses  pendaftarannya  untuk  mendapatkan  hak  tertulis  atau  sertipikat sering  terjadi  masalah  yang  berupa  sengketa,  baik  dalam  hal  batas  tanah  maupun sengketa  dalam  hal  siapakah  yang  sebenarnya  berhak  atas  tanah  tersebut.  Sengketa mengenai  tanah  dapat  dicegah,  paling  tidak  dapat  diminimalkan  apabila  diusahakan menghindari  penyebabnya,  sengketa-sengketa  itu  adalah  peristiwa  hukum,  sehingga sebab-sebabnya  dapat  diketahui  dan  dikenali  dengan  kembali  melihat  melalui pandangan-pandangan  hukum  tanah  yang  ada.  Dari  sengketa-sengketa  di  pengadilan, proses  penyelesaian  perkaranya memerlukan  waktu  yang  panjang, ada  kalanya  sampai bertahun-tahun, hal tersebut dikarenakan adanya tingkatan pengadilan yang harus dilalui yaitu  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah  Agung.  Pemerintah  yang diwakili  oleh  instansi  yang  berwenang  untuk  mengadakan  dan  menyelenggarakan administrasi pertanahan apabila melakukan tugasnya dengan baik dan benar serta dapat sebaik  mungkin  meminimalkan  terjadinya  hal-hal  yang  dapat  memicu  terjadinya
sengketa,  maka  hal-hal  yang  menyebabkan  terjadinya  sengketa  tanah  dapat  dihindari. Gugatan yang diajukan oleh pemegang hak atas tanah (yang sifatnya tidak melalui jalur hukum  seperti  verzet)  memperoleh  dukungan  moral  dan  politis  dari  berbagai  lapisan masyarakat  seperti  Parlemen,  Pemerintah  Daerah,  Lembaga  Sosial  Masyarakat  (LSM) dan lain-lain. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai  permasalahan  dengan  pembatasan  masalah  hanya  pada  bidang  Hukum Pertanahan, yaitu tentang “Kepastian Hukum Terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah”. Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus  merupakan  pembahasan  permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah:  Bagaimana sertifikat  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak  yang  memegang  tanda  bukti kepemilikan hak atas tanah yang tanahnya diserobot?
Kepemilikan  hak  atas  tanah  oleh  seseorang  oleh  seseorang  atau  badan  hukum harus  di  buktikan.  Pembuktian  kepemilikan  hak  atas  tanah  di  lakukan  atau  ditunjukan dengan  berbagai  macam  alat  bukti.  Namun  pembuktian  yang  terkuat  adalah  melalui sertifikat  tanah  yang  merupakan  tanda  bukti  pembuktian terkuat  bagi  kepemilikan hak atas tanah  disebutkan  dalam  Pasal  19 ayat  (2) (Manulang,  2012) huruf  c  UUPA,  yaitu sertifikat  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat,  yaitu  data  fisik  dan  data  yuridis  yang dimuat  dalam  sertifikat  dianggap  benar  sepanjang  tidak  dapat  dibuktikan  sebaliknya oleh  alat  bukti  yang  lain yang  dapat  berupa  sertifikat  atau  selain  sertifikat. Untuk memperoleh sertifikat tanah maka sudah pasti terhadap tanah tersebut harus di daftarkan ke  Kantor  Pertanahan.  Dalam  hal  pembuktian  dapat  dilihat  pada  Pasal  23  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Warman, 2010) yang mengatur tentang pembuktian kepemilikan  hak  atas  tanah  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  memperoleh  kebenaran data  yuridis  bagi  hak-hak  yang  baru  dan  untuk  keperluan  pendaftaran  hak  maka pembuktiannya  di  lakukan  dengan:  1.  Penetapan  pemberian  hak  dari  pejabat  yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah negara dapat di keluarkan secara  individu,  kolektif  maupun  secara  umum.  2.    Asli  akta  PPAT  yang  memuat pemberian  hak  tersebut  oleh  pemegang  Hak  Milik  kepada  penerima  hak  yang bersangkutan  mengenai  Hak  Guna  Bangunan  atau  Hak  Pakai  atas  tanah  Hak  Milik. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik disamping di atur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  tahun  1996,  juga  di  atur  dalam  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. 3. Ketentuan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 19 Ayat (2) huruf c Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan  Pasal  38  ayat  (2)  UUPA,  yang  berisikan  bahwa  pendaftaran  tanah  menghasilkan surat tanda yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat, maksudnya bahwa keterangan- keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai  keterangan  yang  benar,  selama  dan  sepanjang  tidak  ada  alat  pembuktian  lain yang membuktikan sebaliknya. 4. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor24  Tahun  1997  tersebut,  publikasi  pendaftaran  tanah  yang  dianut  adalah  sistem
publikasi  negatif  yaitu  sertifikat  hanya  merupakan  surat tanda  bukti  yang  bersifat kuat dan  bukan  merupakan  hak  tanda  bukti  yang  bersifat  mutlak.  5.  Hal  ini  berarti  bahwa data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  di  dalam  sertifikat  mempunyai  kekuatan hukum.  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah mempunyai kelemahan yaitu negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang di sajikan dan tidak adanya jaminan bagi  pemilik sertifikat dikarenakan  sewaktu-waktu  akan  mendapatkan  gugatan  dari  pihak  lain  yang  merasa dirugikan  atas  diterbitkannya  sertifikat.  Umumnya  kelemahan  tersebut  diatasi  dengan menggunakan  lembaga acquisitieve  verjaring atau adverse  possession (Ardani,  2019) Namun  dalam  Hukum  Tanah  yang  negara  kita  anut  tidak  dapat  menggunakan  kedua lembaga  tersebut  di  sebabkan  hukum  adat  tidak  mengenal  adanya  lembaga  tersebut. Hukum  Adat  sebenarnya  sudah  memiliki  lembaga  untuk  menyelesaikan  permasalahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaitu lembaga rechtsverwerking .

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  ini  adalah  kepustakaan. Pengertian  kepustakaan.  yaitu  dengan  menggumpulkan  data–data  yang  diperoleh  dari buku-buku dan dari sumber-sumber data sekunder lainnya.
Teknik yang dipakai untuk kegiatan penelitian diatas adalah dengan menggunakan deduktif.

## Hasil dan Pembahasan
Agraria menurut Kurnia Warman pengertian agraria dapat digolongkan menjadi 3  yaitu:  -  secara  historis  istilah  agraria  berasal  dari terminology yang  terdapat  dalam hukum  romawi  yang  mentransfernya  dari  istilah  latin  ager.  Istilah  ini  kemudian diteruskan  oleh  Negara-Negara  eropa  daratan  yang  menganut civil  law (Permana  & Sudarsana,  2015) termasuk  belanda  dan  membawa  kedaerah  koloninya  termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang diterapkan di  Hindia Belanda  antara  lain agrarische  wet dan  peraturan  pelaksanaannya;  -  secara  mandiri agraria  dipakai  untuk  menyatakan  segala  hal  ikhwal  yang  berkaitan  dengan  pertanian atau tanah pertanian. Pada saat dihubungkan dengan hukum, maka pengertiannya lebih tertuju  kepada  pengaturan  pembagian  tanah  untuk  masyarakat  petani  agar  terwujud keadilan  dalam  pemilikan  tanah  sehingga  hukum  agraria  mempunyai  hubungan  erat dengan land reform ; - dalam praktek orang sering menyamakan hukum agraria dengan hukum pertanahan.
Pengertian agraria menurut pasal 2 UUPA (Permana & Sudarsana, 2015) adalah meliputi  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, tubuh bumi dibawahnya serta  berada  dibawah  air  (pasal  1  ayat  4  jo.  Pasal  4  ayat  1),  dengan  demikian  tanah meliputi  permukaan  bumi  yang  ada  didaratan  dan  permukaan  bumi  yang  berada dibawah air termasuk air laut.

## 1. Pengertian Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara  terus  menerus  berkesinambungan  dan  teratur  meliputi  pengumpulan, pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  Hak  Milik  Atas  Satuan Rumah  Susun  serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya.  Bidang  tanah  adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas dengan ukuran panjang dan lebar.
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  meliputi  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali (“initial  registration”) (Ardika  &  Setiawan,  2013) dan  pemeliharaan data  pendaftaran  tanah (“maintenance”). Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum  didaftar  berdasarkan  PP  10/1961  dan  PP  24/1997.  Pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  dilaksanakan  melalui,  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  dan pendaftaran tanah secara sporadik.
Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  meliputi  semua  obyek  pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  diselenggarakan  atas  prakarsa  Pemerintah berdasarkan  pada  suatu  rencana  kerja  jangka  panjang  dan  tahunan  serta dilaksanakan  di  wilayah-wilayah  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Negara Agraria/Kepala  BPN.  Dalam  hal  suatu  desa/kelurahan  belum  ditetapkan  sebagai wilayah  pendaftaran  tanah  secara  sistematik,  pendaftarannya  dilaksanakan  melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran tanah  dalam  wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah  secara  sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan, yaitu  pihak  yang  berhak  atas  obyek  pendaftaran  tanah  yang  bersangkutan  atau kuasanya.
Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena melalui cara ini akan dipercepat  perolehan  data  mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  akan  didaftar daripada  melalui  pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Tetapi  karena  prakarsanya datang  dari  Pemerintah,  diperlukan  waktu  untuk  memenuhi  dana,  tenaga  dan peralatan  yang  diperlukan.  Maka  pelaksanaanya  harus  didasarkan  pada  suatu rencana  kerja  yang  meliputi  jangka  waktu  agak  panjang  dan  rencana  pelaksanaan tahunan  yang  berkelanjutan  melalui  uji  kelayakan  agar  berjalan  lancar.  Uji kelayakan  itu  untuk  pertama  kali  diselenggarakan  di  daerah  Depok,  Bekasi  dan Karawang di Jawa Barat.
Di  samping  pendaftaran  secara  sistematik  pendaftaran  tanah  secara  sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak  permintaan  untuk  mendaftar  secara  individual  dan  massal  yang  diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan semakin meningkat kegiatannya.
Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan  data  fisik  dan  data  yuridis  daIam  peta  pendaftaran,  daftar  tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi  kemudian.  Perubahan  itu  misalnya  terjadi  sebagai  akibat  beralihnya, dibebaninya  atau  berubahnya  nama  pemegang  hak  yang  telah  didaftar,  hapusnya atau  diperpanjangnya  jangka  waktu  hak  yang  sudah  berakhir,  pemecahan, pemisahan  dan  penggabungan  bidang  tanah  yang  haknya  didaftar.  Agar  data  yang tersedia  di  Kantor  Pertanahan  selalu  sesuai  dengan  keadaan  yang  mutakhir,  dalam pasal 36 ayat (2) PP 24/1997 (Apriani, 2017) ditentukan bahwa para pemegang hak yang  bersangkutan  wajib  mendaftarkan  perubahan-perubahan  yang  dimaksudkan kepada  Kantor  Pertanahan.  Ketentuan  mengenai  wajib  daftar  itu  juga  ada  dalam pasal 4 ayat (3). PPAT bahkan diwajibkan mencocokkan lebih dahulu isi sertifikat hak yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan sebelum membuat akta yang diperlukan.
Ini  sesuai  dengan  asas  mutakhir  pendaftaran  tanah.  Asas  mutakhir  menuntut dipeliharanya  data  pendaftaran  tanah  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan sehingga  data  yang  tersimpan  di  Kantor  Pertanahan  selalu  sesuai  dengan  keadaan nyata  di  lapangan,  dan  masyarakat  dapat  memperolah  keterangan  mengenai  data yang benar setiap saat.
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman terjangkau, mutakhir  dan  terbuka.  Penjelasan  Pasal  2  PP  24/1997  menyebutkan:  a.  Asas sederhana  dimaksudkan  agar  ketentuan-ketentuan  pokoknya  maupun  prosedurnya dengan  mudah  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  terutama  para pemegang  hak  atas  tanah;  b.  Asas  aman  dimaksudkan  untuk  menunjukkan,  bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasil-nya dapat memberikan jaminan kepastian hukum; c. Asas terjangkau dimaksudkan untuk keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan  kebutuhan  dan  kemampuan  golongan  ekonomi  lemah.  Data  yang tersedia  harus  menunjukkan  keadaan  yang  mutakhir.  Untuk  itu  perlu  diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.  Asas  ini  menuntut  dipeliharanya  data  tanah  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan  keadaan  nyata  di  lapangan,  dan  masyarakat  dapat  memperoleh  keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka; e.  Asas  terbuka  dimaksudkan  data  pendaftaran  tanah  yang  tersimpan  di  Kantor Pertanahan  dapat  diakses  oleh  masyarakat  yang  berkepentingan menurut  ketentuan yang berlaku.
Tujuan  diselenggarakannya  pendaftaran  tanah  pada  hakikatnya  sudah ditetapkan dalam pasal 19 UUPA. Yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah,  yang  diselenggarakan  dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum  di bidang pertanahan (suatu “ rechtskadaster” (Muljono, 2016) atau “legal cadastre“ ) . Rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 PP 24/1997 adalah: a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar, agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai surat tanda  buktinya.  IniIah  yang  merupakan  tujuan  utama  pendaftaran  tanah  yang penyelenggaraannya  diperintahkan  oleh  pasal  19  UUPA.  Maka  memperoleh sertifikat  bukan  sekedar  fasilitas,  melainkan  merupakan  hak  pemegang  hak  atas tanah,  yang  dijamin  undang-undang.  Sertifikat  adalah  surat  tanda  bukti  hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak  Pengelolaan,  tanah  wakaf,  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  dan  Hak Tanggungan (Rehas,  2009) ,  yang  masing-masing  sudah  dibukukan  dalam  buku tanah  yang  bersangkutan;  b.  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan,  termasuk  Pemerintah,  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data yang  diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun  yang  sudah  terdaftar.  Untuk  penyajian  data tersebut  diselenggarakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Tata  usaha pendaftaran  tanah  dalam  apa  yang  dikenal  sebagai  daftar  umum,  yang  terdiri  atas peta  pendaftaran,  daftar tanah,  surat  ukur,  buku  tanah  dan  daftar  nama.  Para  pihak yang  berkepentingan,  terutama  calon  pembeli  atau  calon  kreditor,  sebelum melakukan suatu perbuatan hukum mengenai suatu bidang tanah atau satuan rumah susun tertentu perlu dan karenanya mereka berhak mengetahui data yang tersimpan dalam  daftar-daftar  di  Kantor  Pertanahan.  Maka  data  tersebut  diberi  sifat  terbuka untuk  umum.  Ini  sesuai  dengan  asas  pendaftaran  yang  terbuka  sebagai  yang dinyatakan  dalam  pasal  2.  Karena terbuka  untuk  umum  daftar-daftar  dan  peta-peta tersebut  disebut  daftar  umum.  Tidak  digunakannya  hak  tersebut  menjadi  tanggung jawab  yang  bersangkutan  sendiri.  Peta  pendaftaran  adalah  peta  yang menggambarkan  bidang  atau  bidang-bidang  tanah  untuk  keperluan  pembukuan tanah.  Daftar  tanah  adalah  dokumen  dalam  bentuk  daftar  yang  memuat  identitas bidang  tanah  dengan  suatu  system  penomoran.  Surat  ukur  adalah  dokumen  yang memuat  data  fisik  suatu  bidang  tanah  dalam  bentuk  peta  dan  uraian,  yang  diambil datanya dari peta pendaftaran. Dalam PP 10/1961 surat ukur merupakan petikan dari peta  pendaftaran.  Buku  tanah  adalah  dokomen  dalam  bentuk  daftar  yang  memuat data  yuridis  dan  data  fisik  suatu  obyek  pendaftaran  tanah  yang  sudah  ada  haknya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah  susun  yang  didaftar,  termasuk  keterangan  mengenai  adanya  bangunan  atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang  didaftar,  pemegang  haknya  dan  hak
pihak  lain  serta  beban-beban  lain  yang  membebaninya.  Daftar  nama  adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan  suatu  hak  atas  tanah,  atau  Hak  Pengelolaan  dan  mengenai  pemilikan  Hak Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum tertentu. Data yang tercantum dalam daftar nama tidak terbuka untuk umum. Hanya diperuntukkan  bagi  instansi  Pemerintah  tertentu  untuk  keperluan  pelaksanaan tugasnya.  Daftar  nama  sebenarnya  tidak  memuat  keterangan  mengenai  tanah, melainkan  hanya  memuat  keterangan  mengenai  orang  perseorangan  atau  badan hukum  dalam  hubungannya  dengan  tanah  yang  dimilikinya.  Karena  ada kemungkinan  disalahgunakan,  maka  data  yang  dimuat  di  dalamnya  tidak  terbuka untuk  umum.  Tujuan  pendaftaran  tanah  untuk  menghimpun  dan  menyediakan informasi  yang  lengkap  mengenai  bidang-bidang  tanah  dipertegas  dengan dimungkinkannya  pembukuan  bidang-bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  atau  data yuridisnya  belum  lengkap  atau  masih  disengketakan,  walaupun  untuk  tanah-tanah demikian belum dikeluarkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Persyaratan dan tatacara  untuk  memperoleh  keterangan  tersebut  di  atas  ditetapkan  oleh  Menteri dalam  Peraturan  3/1997;  c.  terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan. Terselenggaranya  pendaftaran  tanah  secara  baik  merupakan  dasar  dan  perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun,  termasuk  peralihan,  pembebanan  dan hapusnya wajib didaftar.
2. Tanah Negara.
Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  ada  yang  diberikan  oleh  Negara.  Tetapi dimungkinkan  juga  diberikan  oleh  pemegang  Hak  Milik  atas  tanah.  Tetapi  selama belum  ada  pengaturan  mengenai  tatacara  pembebanannya  dan  disediakan  formulir akta pemberiannya, sementara belum akan ada Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diberikan  oleh  pemegang  Hak  Milik atas  tanah.  Maka  yang  kini  merupakan  obyek pendaftaran  tanah  baru  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  yang  diberikan  oleb Negara.  Tanah  Negara  dalam  PP  24/1997  termasuk  obyek  yang  didaftar.  Berbeda dengan  obyek-obyek  pendaftaran  tanah  yang  lain,  dalam  hal  tanah  Negara pendaftarannya  dilakukan  dengan  cara  membukukan  bidang  tanah  yang bersangkutan  dalam  daftar  tanah.  Untuk  tanah  Negara tidak  disediakan  buku tanah dan karenanya juga tidak diterbitkan sertipikat. Obyek pendaftaran tanah yang lain didaftar  dengan  membukukannya  dalam  peta  pendaftaran  dan  buku  tanah  serta menerbitkan sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya.
Dalam  pasal  1  ayat  (3)  PP  24/1997  dirumuskan,  bahwa  tanah  Negara  atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dimiliki dengan sesuatu hak atas tanah. Kiranya yang dimaksudkan sebagai obyek pendaftaran tanah bukan  tanah  Negara  dalam  arti  yang  luas,  melainkan  terbatas  pada  tanah  Negara dalam arti yang sempit.
Menurut  Boedi  Harsono  sistem  pendaftaran  yang  digunakan  adalah  sistem pendaftaran hak (registration of titles) (Faisal, 2017) , sebagaimana digunakan dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut PP 10/1961. Bukan sistem pendaftaran akta.  Hal  tersebut  tampak  dengan  adanya  buku  tanah  sebagai  dokumen  yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti  hak  yang  didaftar.  Hak  atas  tanah,  Hak Pengelolaan, tanah wakaf dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah, yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah  yang  bersangkutan  dan  sepanjang  ada  surat  ukurnya  dicatat  pula  pada  surat ukur  tersebut.  Pembukuan  dalam  buku  tanah  serta  pencatatan-nya  pada  surat  ukur tersebut merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkut-an beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar. Menurut pasal 31 PP 24/1997 untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan diterbitkan  sertipikat  sesuai  dengan  data  fisik  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
Menurut  Boedi  Harsono  sistem  publikasi  yang  digunakan  tetap  seperti  dalam pendaftaran  tanah  menurut  PP  10/1961.  Yaitu  sistem  negatif  yang  mengandung unsur  positip  karena  akan  menghasilkan  surat-surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c,  pasal  23  ayat  (2),  pasal  32  ayat  (2)  dan  pasal  38  ayat  (2)  UUPA.  Bukan  sistem publikasi  negatif  yang  murni.  Sistem  publikasi  yang  negative  murni  tidak  akan menggunakan sistem pendaftaran hak. Juga tidak akan ada pernyataan seperti dalam pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat.
Sebagaimana  dapat  diperhatikan  pada  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur prosedur pengumpulan sampai penyajian data fisik dan yuridis yang diperlukan serta pemeliharaannya  dan  penerbitan  sertipi-kat  haknya,  biarpun  sistem  publikasinya negatif,  tetapi  kegiatan-kegiatan  yang  bersangkutan  dilaksanakan  secara  seksama, agar  data  yang  disajikan  sejauh  mungkin  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Dalam  rangka  memberi  kepastian  hukum  kepada  para  pemegang  hak  atas tanah dan Hak Milik dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 diberikan penjelasan resmi mengenai  arti  “berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat” (Faisal,  2017) . Dijelaskan  bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang  bersangkutan.  Ini  berarti,  selama  tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus  diterima  sebagai  data  yang  benar,  baik  dalam  melakukan  perbuatan  hukum sehari-hari  maupun  dalam  berperkara  di  pengadilan.  Sudah  barang  tentu  data  fisik dan  data  yuridis  yang  tercantum  dalam  sertipikat  harus  sesuai  dengan  data  yang tercantum  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang  bersangkutan,  karena  data  itu diambil  dari  surat  ukur  dan  buku  tanah  tersebut.  Dalam  hubungan  ini  maka  data yang  dimuat  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  itu  mempunyai  sifat  terbuka  untuk umum,  sehingga  yang  berkepentingan  dapat  (PPAT  bahkan  wajib)  mencocokkan
data  dalam  sertifikat  itu  dengan  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang disajikan  di  Kantor  Pertanahan.  Perlu  diperhatikan  menurut  PP  10/1961  surat  ukur merupakan  bagian  dari  sertipikat  dan  merupakan  petikan  dari  peta  pendaftaran. Maka  data  harus  sesuai  dengan  peta  pendaftaran.  Menurut  PP  24/1997  surat  ukur merupakan dokumen yang mandiri disamping peta pendaftaran. Surat ukur memuat data fisik bidang tanah yang bersangkutan.
Ketentuan pasal 32 ayat (1) tersebut bukan hanya berlaku bagi sertipikat yang diterbitkan  berdasarkan  PP  24/1997  mulai  tanggal  8  Oktober  1997.  Menurut  pasal 64  ketentuan-ketentuan  PP  24/1997  juga  berlaku  terhadap  hal-hal  yang  dihasilkan dalam  kegiatan  pendaftaran  tanah  berdasarkan  ketentuan  PP  10/1961.  Maka ketentuan  pasal  32  ayat  (1)  berlaku  juga  bagi  sertifikat-sertifikat  yang  dihasilkan dalam  kegiatan  pendaftaran  menurut  PP  10/1961.  Lagi  pula  lembaga “rechtsverwerking”  sendiri  sebagai  lembaganya  hukum  adat  sudah  ada  dan diterapkan juga oleh Mahkamah Agung sebelum dilaksanakannya pendaftaran tanah menurut  PP  10/1961.  Sebagai  kelanjutan  dari  pemberian  perlindungan  hukum kepada  pemegang  sertipikat  hak,  dinyatakan  dalam  pasal  32  ayat  (2)  PP  24/1997, bahwa: dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada  pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  pada  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah atau  penerbitan  sertifikat  tersebut.  Dengan  pernyataan  tersebut  maka  makna  dari pernyataan,  bahwa  sertifikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  dan  bahwa tujuan  pendaftaran  tanah  yang  diselenggarakan  adalah  dalam  rangka  memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya,  sungguhpun  sistem  publikasi  yang  digunakan  adalah  sistem  negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang, baik  kepada  pihak  yang  mempunyai  tanah  dan  dikuasai  serta  digunakan sebagaimana mestinya  maupun  kepada  pihak  yang  memperoleh  dan  menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan.
Ketentuan  pasal  32  ayat  (2)  tersebut  disertai  Penjelasan  sebagai  berikut: Pendaftaran  tanah  yang  penyelenggaraannya  diperintahkan  oleh  UUPA  tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh  Negara,  melainkan  menggunakan  sistem  publikasi  negatif.  Di  dalam  sistem publikasi  negative  Negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  yang  disajikan.  Tetapi walaupun  demikian  tidaklah  dimaksudkan  untuk  menggunakan  sistem  publikasi negatif yang murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat  dan  dalam  pasal  23,  32  dan  38  UUPA,  babwa  pendaftaran  berbagai  peristiwa hukum  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat.  Selain  itu  dari  ketentuan-ketentuan
mengenai  prosedur  pengumpulan,  pengolahan,  penyimpanan  dan  penyajian  data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam PP 24/1997 ini, tampak jelas usaha  untuk  sejauh  mungkin  memperoleh  dan menyajikan  data  yang  benar,  karena pendaftaran  tanah  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Ketentuan  ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada  lain  pihak  untuk  secara  seimbang  memberi  kepastian  hukum  kepada  pihak yang  dengan  itikad  baik menguasai  sebidang  tanah  dan  didaftar  sebagai  pemegang hak  dalam  buku  tanah,  dengan  sertipikat  sebagai  tanda  buktinya,  yang  menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Penjelasan  Pasal  32  ayat  (2)  PP  24/1997  tersebut  diakhiri  dengan  kalimat: “Dengan  pengertian  demikian,  maka  apa  yang  ditentukan  dalam  ayat ini  bukanlah menciptakan  ketentuan  hukum  baru,  melainkan  merupakan  penerapan  ketentuan hukum  yang  sudah  ada  dalam  hukum  adat,  yang  dalam  tata  hukum  sekarang  ini merupakan  bagian  dari  Hukum  Tanah  Nasional  Indonesia  dan  sekaligus memberikan  wujud  yang  konkret  dalam  penerapan  ketentuan  UUPA  mengenai penelantaran tanah”.
Dalam hukum adat tidak dikenal lembaga acquisitieve verfaring tetapi dikenal lembaga rechtsverwerking yang  mendapat  pengukuhan  dan  penerapan  dalam berbagai  yurisprudensi  Mahkamah  Agung.  (Putusan  tgl.  10-1-1957  nomor 210/K/Sip/1955,  tgl.  24-9-1958  nomor  329/K/Sip/1957,  tgl.  26-11-1958  nomor 361/K/Sip/1958, tgl. 7-3-1959 nomor 70/KJSip/1959). Kenyataan ini membenarkan apa  yang  dikemukakan  dalam  Penjelasan,  bahwa  pasal  32  ayat  (2)  tidak menciptakan ketentuan baru. Lembaga tersebut sudah ada dalam hukum adat. Tetapi pengadilan  tidak  boleh  mempergunakan  lembaga  hukum  tersebut  atas  prakarsa sendiri.
Apa yang dikemukakan di atas berlaku juga terhadap sertipikat Hak Milik Atas Satuan  Rumah  Susun.  Dalam  hal  hak  yang  bersangkutan  berpindah  kepada  pihak lain  dalam  waktu  5  tahun  sejak  diterbitkannya  sertipikat  yang  merupakan  tanda buktinya, ketentuan pasal 32 ayat (2) pun berlaku bagi pihak penenima hak itu, juga terhitung  sejak  diterbitkannya  sertipikat.  Jadi  bukan  sejak  terjadinya  pemindahan hak.  Dalam  hal  sesudah  lampau  jangka  waktu  5  tahun  terjadi  pemindahan  hak, penerima hak juga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang sejak lewat 5 tahun tersebut sudah kehilangan haknya berdasarkan pasal 32 ayat (2). Penguasaan tanah selanjutnya juga dilindungi oleh Hukum terhadap gugatan pihak lain daripada pihak yang  sudah  kehilangan  haknya  itu,  jika  perbuatan  hukum  pemindahan  hak  yang bensangkutan  dilakukan  dengan  itikad  baik,  sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku berdasarkan  sertipikat  yang  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  dan  diikuti dengan  pendaftarannya.  Selain  itikad  baik  mempunyai  bobot  penilaian  yang  tinggi dalam  Hukum,  khususnya  hukum  adat  yang  merupakan  dasar  Hukum  Tanah Nasional, penenima hak yang menguasai tanahnya, masih selalu dapat mendalilkan berlakunya lembaga rechtsverwerking yang sebagai lembaganya hukum adat masih tetap  berlaku  di  samping  Pasal  32  ayat  (2).  Menurut  Beodi  Harsono  dalam  kasus-
kasus  konkret  sudah  barang  tentu  hakimlah  yang  wajib  menimbang-nimbang  berat ringannya bobot kepentingan pihak-pihak yang berperkara.
Sebagaimana  halnya  pasal  32  ayat  (1),  ketentuan  pasal  32  ayat  (2)  ini berdasarkan  ketentuan  pasat  64,  berlaku  juga  terhadap  kasus  yang  sertipikatnya diterbitkan  berdasarkan  PP  10/1961.  Jangka  waktu  5  tahun  tersebut  juga  berlaku sejak  diterbitkannya  sertipikat  yang  bersangkutan.  Apa  yang  dikemukakan mengenai berlakunya pasal 32 ayat (1) berlaku juga dalam kasus-kasus ini.
Satuan  wilayah  Tata  Usaha  Pendaftaran  Tanah  sebagaimana  halnya  dengan penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  menurut  PP  10/1961,  desa  dan  kelurahan dijadikan satuan wilayah usaha pendaftaran. Pembukuan data fisik dan data  yuridis dilakukan  desa/kelurahan  demi  desa/  kelurahan.  Tetapi  khusus  untuk  pendaftaran Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan dan tanah Negara satuan tata usaha  pendaftarannya  adalah  Kabupaten/Kota,  karena  umumnya  areal  Hak  Guna Usaha,  Hak  Pengelolaan  dan  tanah  Negara  meliputi  berapa  desa  atau  kelurahan (Martati &  Karjoko,  2018) .  Demikian  juga  obyek  Hak  Tanggungan  dapat  meliputi beberapa bidang tanah yang terletak di beberapa desa atau kelurahan asal semuanya masih berada dalam satu wilayah Kantor Pertanahan.
Sesuai  ketentuan  pasal  19  UUPA  pendaftaran  tanah  diselenggarakan  oleh Pemerintah,  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  BPN  terbentuk dengan  dikeluarkannya  Keppres  No.  26  tahun  1988  tentang  Badan  Pertanahan Nasional.  Dalam  pasal  3  diatur  salah  satu  tugas  BPN  adalah  melaksanakan pengukuran,  pemetaan  serta  pendaftaran tanah  dalam  upaya  memberikan  kepastian hak di bidang pertanahan.
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan, kecuali  mengenai  kegiatan-kegiatan  tertentu  yang  ditugas-kan  kepada  Pejabat  lain. Yaitu  kegiatan-kegiatan  yang  pemanfaatannya  bersifat  nasional  atau  melebihi wilayah  kerja  Kepala  Kantor  Pertanahan,  misalnya  pengukuran  titik  dasar  teknik dan  pemetaan  fotogrametri.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  Kepala  Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lain yang ditugaskan  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu  nenurut  PP  24/1997  ini dan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan.  Misalnya  pembuatan  akta PPAT.  Sementara,  pembuatan  akta  ikrar  wakaf  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  lkrar Wakaf,  pembuatan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  oleh notaris,  pembuatan  Risalah  Lelang  oleh  Pejabat  Lelang,  dan  ajudikasi  dalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh Panitia Ajudikasi.
Dalam  pasal  1  angka  4  UU  No.  4/1996  disebutkan  bahwa  PPAT  adalah Pejabat  Umum  yang  diberi  wewenang  untuk  membuat  akta  pemindahan  hak  atas tanah,  akta  pembebanan  hak  atas  tanah  dan  akta  pemberian  kuasa  membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muthallib, 2020) . Dalam pasal 1 angka 24 PP 24/1997 disebutkan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  tanah  tertentu.  Dalam Pasal  1  angka  1  PP  No.  37/1998  tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT,  diatur  bahwa
PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Dalam pasal 5 PP 37/1998 ditetapkan, PPAT diangkat dan diberhenti-kan oleh Menteri.  Untuk  mempermudah  rakyat  di  daerah  terpencil  yang  tidak  ada  PPAT dalam melakukan perbuatan hukum mengenai tanah atau untuk melayani golongan masyarakat  tertentu  dapat  ditunjuk  PPAT  Sementara  atau  PPAT  Khusus.  Yang dapat  ditunjuk  sebagai  PPAT  Sementara  itu  adalah  Pejabat  Pemerintah  yang menguasai  keadaan  daerah  yang  bersangkutan,  yaitu  Camat  atau  Kepala  Desa. Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat  ditunjuk  sebagai  PPAT  Khusus,  misalnya  untuk pembuatan  akta  PPAT  tertentu  bagi  Negara  sahabat.  PPAT  dan  PPAT  Sementara dapat  menjalankan  jabatannya  sebagai  PPAT  setelah  mengangkat  sumpah  jabatan PPAT dihadapan Kepala Kantor Pertanahan dan PPAT Khusus tidak perlu.
Akta otentik terdiri dari dua kata, yaitu akta dan otentik. Akta dalam arti luas adalah  perbuatan,  perbuatan  hukum  ( rechtshandeling ),  atau  suatu  tulisan  yang dibuat  untuk  dipakai  sebagai  bukti  adanya  suatu  perbuatan  hukum.  Otentik ( authentiek )  berarti  bersifat  umum,  bersifat  jabatan,  memberi  pembuktian  yang sempurna.  Akta  otentik  berarti  suatu  tulisan  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang  untuk  dipakai  sebagai  bukti  adanya  suatu  perbuatan  hukum  yang memberi  pembuktian  sempurna.  Sementara  itu  pasal  1868  KUHPert  merumuskan akta otentik adalah akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berkuasa  untuk  itu,  ditempat  dimana  akta  itu dibuat.
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  ini  adalah  kepustakaan. Pengertian  kepustakaan.  yaitu  dengan  menggumpulkan  data–data  yang  diperoleh dari buku-buku dan dari sumber-sumber data sekunder lainnya.
Teknik  yang  dipakai  untuk  kegiatan  penelitian  diatas  adalah  dengan menggunakan  deduktif.  Pengertian  dari  deduktif  adalah  menjelaskan  suatu  analisis terhadap  satu  masalah  yang  bersifat  umum  diberikan  penjelasan  secara  teoritik dengan  memberikan  pembahasan  yang  logis  sesuai  dengan  nalar  dan  saling berkaitan satu sama lain.

## Kesimpulan
Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dan  Hak  Milik  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  PP  24/1997  diberikan  penjelasan  resmi mengenai arti “berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Dijelaskan bahwa sertipikat merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan  perbuatan  hukum  sehari-hari  maupun  dalam  berperkara  di  pengadilan.
Sudah  barang  tentu  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  dalam  sertipikat  harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, karena  data  itu  diambil  dari  surat  ukur  dan  buku  tanah  tersebut.  Dalam  hubungan  ini maka  data  yang  dimuat  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah itu  mempunyai  sifat terbuka untuk umum, sehingga yang berkepentingan dapat (PPAT bahkan wajib) mencocokkan data  dalam  sertifikat  itu  dengan  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang disajikan  di  Kantor.  Pertanahan.  Perlu  diperhatikan  menurut  PP  10/1961  surat  ukur merupakan  bagian  dari  sertipikat  dan  merupakan  petikan  dari  peta  pendaftaran.  Maka data harus sesuai dengan peta pendaftaran. Menurut PP 24/1997 surat ukur merupakan dokumen  yang  mandiri  disamping  peta  pendaftaran.  Surat  ukur  memuat  data  fisik bidang tanah yang bersangkutan.
Sebagai  kelanjutan  dari  pemberian  perlindungan  hukum  kepada  pemegang sertipikat  hak,  dinyatakan  dalam  pasal  32  ayat  (2)  PP  24/1997,  bahwa:  dalam  hal atas suatu  bidang tanah  sudah  diterbitkan  sertipikat  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan hukum  yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata menguasainya,  maka  pihak  yang  merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  tidak  dapat  lagi menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak diterbitkannya  sertipikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak mengajukan  gugatan  pada  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertipikat  tersebut.  Dengan  pernyataan  tersebut  maka  makna  dari  pernyataan,  bahwa sertipikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  dan  bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah yang  diselenggarakan  adalah  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di bidang  pertanahan,  menjadi  tampak  dan  dirasakan  arti  praktisnya,  sungguhpun  sistem publikasi  yang  digunakan  adalah  sistem  negatif.  Ketentuan  tersebut  tidak  mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang, baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan  dikuasai  serta  digunakan  sebagaimana  mestinya  maupun  kepada  pihak  yang memperoleh  dan  menguasainya  dengan  itikad  baik  dan  dikuatkan  dengan  pendaftaran tanah yang bersangkutan.

## BIBLIOGRAFI
Apriani,  Desi.  (2017).  Sertifikat  Sebagai  Alat  Pembuktian  yang  Kuat  Dalam Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. UIR Law Review , 1 (2), 127–136. Google Scholar
Ardani,  Mira  Novana.  (2019).  Tantangan  Pelaksanaan  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Pemberian  Kepastian  Hukum. Gema Keadilan , 6 (3), 268–286. Google Scholar
Ardika,  I.  Wayan,  &  Setiawan,  I.  Ketut.  (2013).  Bali  Antara  Abad  VIII-XIV:  Kajian Aspek Politik. Atas Partisipasinya , 175. Google Scholar
Faisal,  Lalu  Muhamamad.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas Tanah  Dalam  Pembebasan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum. Journal  Ilmiah Rinjani:  Media  Informasi  Ilmiah  Universitas  Gunung  Rinjani , 5 (1),  202-209.

## Google Scholar
Gunarsa, Aep, & Sidharta, B. Arief. (2013). Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum,  Dan  Filsafat  Hukum .  Bandung:  Refika  Aditama. Google Scholar
Manulang,  Rinto.  (2012). Segalanya  Hal  Tentang  Tanah,  Rumah  Dan  Perizinannya . Yogyakarta: Buku Pintar. Google Scholar
Martati,  Auliyaa,  &  Karjoko,  Lego.  (2018).  Implementasi  Asas  Akuntabilitas  dalam Pendaftaran  Tanah  Secara  Sistematik  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Jurnal Repertorium , 5 (1). Google Scholar
Muljono,  Bambang  Eko.  (2016).  Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali  Secara  Sporadik Melalui Pengakuan Hak. Jurnal Independent , 4 (1), 20–27. Google Scholar
Muthallib,  Abdul.  (2020).  Pengaruh  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Alat  Bukti Dalam  Mencapai  Kepastian  Hukum. Jurisprudensi:  Jurnal  Ilmu  Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam , 12 (1), 21–43. Google Scholar
Permana,  I.  Gusti  Agung  Dwi  Satya,  &  Sudarsana,  I.  Ketut  Sandi.  (2015).  Kepastian Hukum  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Sebagai  Bukti  Kepemilikan  Bidang Tanah. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1-6 . Google Scholar
Rehas,  Abdul  Mukmin.  (2009).  Sertifikat  Sebagai  Alat  Bukti  Sempurna  Kepemilikan Hak  Atas  Tanah  Ditinjau  Dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang  Pendaftaran  Tanah. Yuriska:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 1 (1),  45–56. Google Scholar
Warman,  Kurnia.  (2010). Hukum  agraria  dalam  masyarakat  majemuk:  dinamika
interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatra Barat . Jakarta: HuMa. Google Scholar
Copyright holder: Dewi Rachmawati (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Literate
This article is licensed under: