## ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DI INDONESIA
Junimart Girsang, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, David Tan, Eva Dian Sari
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail: junimart.girsang@uib.ac.id, rufinus.hotmaulana@uib.ac.id, davidtancyz@gmail.com, evadiansari@gmail.com

## Abstrak
Keberhasilan  suatu  negara  dalam  melakukan  pembangunan  tidak  terpisahkan  dari  kebijakan  perdagangan internasional  yang  diterapkannya,  sebaliknya  segala  tindakan  dan  upaya  pemerintah  dalam  menjalin  dan melancarkan perdagangan internasional tersebut adalah bertujuan untuk membangun, memajukan dan mencapai tujuan negara. Agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif dengan negara lain, demi kelancaran arus ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun perbuatan curang lainnya yang dapat merugikan negara Indonesia maka peranan dan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA)  penting  dalam  kegiatan  perdagangan  internasional.  Penelitian  ini  menganalisis  tentang  pemberlakuan Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  di  Indonesia  yang  dalam  penerapannya  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak bersangkutan lainnya dalam  kegiatan  perdagangan  internasional.  Maka  dari  itu,  peneliti  menitikberatkan  bahwa  peranan  hukum sebagai  sarana  pembangunan  negara  berdasarkan  pemaparan  Teori  Hukum  Pembangunan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja  secara  bersamaan  juga  harus  mempertimbangkan  peranan  hukum  dalam  memberikan perlindungan  bagi  masyarakat  yang  harus  diterapkan  secara  seimbang  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Satjipto Raharjo dalam Teori Perlindungan Hukum.
Kata Kunci: Surat Keterangan Asal, Perdagangan Internasional, Ekspor

## Abstract
The  success  of  a  country  in  carrying  out  development  is  inseparable  from  the  international  trade  policy  it implements,  on  the  contrary,  all  actions  and  efforts  of  the  government  in  establishing  and  smoothing international  trade  are  aimed  at  developing,  advancing,  and  achieving  the  country's  goals.  To  establish competitive  trade  relations  with  other  countries,  for  the  smooth  flow  of  exports,  increase  export  value,  and minimize the occurrence of trade deflections or other fraudulent acts that can harm the Indonesian state, the role and  enforcement  of  Certificate  of  Origin  (SKA)  are  important  in  international  trade  activities.  This  study analyzes  the  application  of  a  Certificate  of  Origin  (SKA)  in  Indonesia,  which  in  its  application  directly  or indirectly  causes  problems  that  cause  losses  to  the  country  and  other  parties  concerned  in  international  trade activities. Therefore, the researcher emphasizes that the role of law as a means of state development based on the explanation  of  the  Legal  Development  Theory  by  Mochtar  Kusumaatmadja  simultaneously  must  also  consider the role of law in protecting the community  which  must be applied in a balanced  manner as stated by Satjipto Raharjo in Legal Protection Theory.
Keywords: Certificate of Origin, International Trade, Export

## PENDAHULUAN
Sebagian  orang  mungkin  memiliki pemikiran bahwa globalisasi merupakan sebuah perkembangan zaman, namun ada juga yang beropini bahwa globalisasi dapat menjadi sebuah  ancaman  untuk  sebuah  generasi ataupun  Negara  (Ervina,  2020;  Syaifudin  & Ernawati,  2020).  Menurut  Tanri  Abeng  salah satu ekonom dari Indonesia menyatakan bahwa globalisasi  ekonomi  adalah  suatu  aspek kegiatan-kegiatan  manusia  yang  sejatinya
dapat dilihat dalam bentuk globalisasi produksi,  pembiayaan,  tenaga  kerja,  jaringan informasi,  dan  perdagangan  (Yuanita,  2020). Globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional  merupakan  dua  arus  yang  saling berkaitan  dan  mempengaruhi  satu  dengan lainnya  (Winarso,  Disemadi  &  Prananingtyas, 2020).  Globalisasi  ekonomi  dapat  membuka kegiatan  perdagangan  internasional  antar negara dan kegiatan ekonomi lainnya. Sebaliknya,  perdagangan  internasional  akan
memicu  semakin  tingginya  arus  globalisasi ekonomi di dunia (Yusro, Disemadi  & Shaleh, 2020).
Perdagangan luar negeri dapat dinyatakan sebagai salah  satu variabel penting yang  memberikan  pengaruh  besar  dalam pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  negara, sehingga  semua  negara  berupaya  dengan berbagai  cara  dan  penerapan  kebijakan bersangkutan  untuk  meningkatkan  kerjasama perdagangan dengan maksud untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Seperti yang  diketahui  bahwa  pemerintah  Indonesia telah  melakukan  berbagai  kesepakatan  atau perjanjian internasional baik berskala bilateral. regional  maupun  multilateral  sebagai  salah satu  upaya  untuk  mencapai  tujuan  negara sebagaimana  yang  tercantum  dalam  alinea  ke- empat  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, diantaranya  dengan  melakukan  perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan berbagai negara.
Meskipun  kondisi  negara  Indonesia  saat ini  belum  tentu  cukup  siap  untuk  menghadapi dan  menyerap  keuntungan  dari  pemberlakuan perjanjian  perdagangan  bebas  yang  tentunya akan memunculkan berbagai tantangan (Malau,  2014).  Beberapa  tantangan  yang mungkin  akan  dihadapi  Indonesia  dalam perjanjian  perdagangan  bebas  diantaranya adalah  peningkatan  kegiatan  impor  yang  tidak dapat dihindari karena terbukanya pasar bebas, meningkatnya  daya  saing  dan  kompetitor  dari pasar  internasional  dalam  sektor  yang  sama namun  dengan  harga  yang  relatif  lebih  murah dibandingkan dengan produk Indonesia. Dalam hal  kesamaan  produk,  maka  Indonesia  harus meningkatkan  nilai  tambah  bagi  produk ekspornya  sehingga  mempunyai  karakteristik tersendiri  dibandingkan  negara  lainnya.  Dari segi  daya  saing  sumber  daya  manusia, Indonesia  masih  kekurangan  tenaga  ahli Indonesia  jika  dibandingkan  dengan  negara lain,  dampak  negatif  dari  arus  modal  yang lebih  bebas  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  konsentrasi  aliran  modal  ke  negara tertentu  yang  dianggap  memberikan  potensi keuntungan  lebih  menarik.  Hal  ini  dapat menimbulkan  resiko  terhadap  stabilitas  makro ekonomi Indonesia serta dampak-dampak yang terkait lainnya (Saputera, 2015).
Dapat  dibuktikan  dari  beberapa  negara maju bahwa peranan perdagangan internasional dan investasi mampu mendorong terjadinya  industrialisasi  yang  menjadi  faktor pembangkit  pertumbuhan  ekonomi  Negara tersebut  (Indonesia,  2020).  Negara  Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas atau  Free  Trade  Agreement  (FTA)  dengan sejumlah  negara,  salah  satu  keuntungannya yaitu  memperoleh  manfaat  dari  pemberlakuan tarif  preferensi  yang  dapat  menekan  biaya produksi  sehingga  dapat  meningkatkan  daya saing  industri  (Indonesia  P.  I.,  2020).  Untuk mendapatkan  tarif  preferensi  harus  memenuhi rules of origin (ROO) yang dibuktikan dengan Certificate of Origin yang dikenal juga dengan Surat Keterangan Asal (SKA). Surat
Keterangan  Asal  yang  selanjutnya  disingkat SKA  adalah  dokumen  yang  membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi  Ketentuan  Asal  Barang  Indonesia ( Rules of Origin of Indonesia ) (Ansyari, 2016). Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis  ketentuan  pemberlakuan  Surat Keterangan  Asal  (SKA)  di  Indonesia  serta permasalahan  yang  timbul  dari  pemberlakuan tersebut yang berpotensi menyebabkan kerugian  bagi  produsen  dalam  negeri,  pelaku usaha, konsumen bahkan negara.
Dari  uraian  mengenai  latar  belakang  di atas,  maka  diketahui  secara  tegas  bahwa pemerintah  harus  melakukan  persiapan  yang maksimal  untuk  menghadapi  perdagangan bebas karena kegiatan perdagangan internasional berpotensi memberikan keuntungan  serta  menyebabkan  kerugian  bagi berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu,  maka  dapat dirincikan  beberapa pokok  permasalahan  yang akan  dibahas  dalam  tulisan  ini,  yakni  sebagai berikut: 1) Bagaimana ketentuan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia?;  2)  Apa  peranan  SKA  dalam kegiatan perdagangan internasional?; 3) Apakah dalam pemberlakuan Surat Keterangan Asal  (SKA)  tersebut  dapat  menimbulkan permasalahan  yang  berpotensi  menyebabkan kerugian bagi pihak bersangkutan?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian
hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang  dibangun  adalah  mengenai  asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan, putusan  pengadilan,  perjanjian,  serta  doktrin (ajaran) (Djaya, 2020). Penelitian hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan  (Girsang,  Sudirman,  Jaya  & Halim, 2020). Penelitian hukum normatif tidak selalu  berkonotasi  sebagai  penelitian  norma yuridis.  Secara  umum  penelitian  norma yuridisi  dipahami  hanya  merupakan  penelitian hukum  yang  membatasi  pada  norma-norma yang  ada  di  dalam  peraturan  perundang- undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif  cakupannya  lebih  luas  (Utama  & Muthmainah, 2019).
Obyek penelitian dalam penelitian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  pemberlakukan  Surat Keterangan Asal (SKA) atau yang dikenal juga dengan Certificate  of  Origin (COO)  sebagai hasil  kesepakatan  dari  perjanjian  internasional yang  dilakukan  oleh  negara  Indonesia  dengan negara-negara  lainnya  yang  mengwajibkan pelampiran  Surat  Keterangan  Asal  (SKA) sebagai dokumen pendukung dalam
melakukan
perdagangan internasional (Kadarukmi, 2013).
Adapun bahan hukum dari data sekunder yang  akan  digunakan  adalah  sebagai  berikut: 1)  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian yang  digunakan  peneliti  dalam  penyusunan penelitian tersebut; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  diantaranya dapat  berupa  pendapat  hukum,doktrin,  teori- teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan pemberlakuan Surat Keterangan  Asal  (SKA)  yang  merupakan obyek penelitian dalam penelitian tersebut; dan 3)  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, merupakan metode dengan mencari,
mengumpulkan dan menganalisis data sekunder  dari  artikel  jurnal,  literatur,  situs internet,  surat  kabar,  serta  berbagai  hasil penelitian  dari  para  pakar  hukum  yang berkaitan  dengan  Surat  Keterangan  Asal (SKA) (Rasbin, 2019).
Para  peneliti  menggunakan  metode analisis kualitatif dalam penyusunan penelitian tersebut.  Metode  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi  objek  alamiah,  dimana  peneliti merupakan  instrumen  kunci.  Perbedaannya dengan  penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian ini  berangkat  dari  data,  memanfaatkan  teori yang  ada  sebagai  bahan  penjelas  dan  berakhir dengan  sebuah  teori  (Magdariza  &  Delfiyanti, 2011).
Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis data-data berkaitan yang diperoleh  atas  dasar  prinsip  fenomenologis yaitu  dengan  memahami  secara  mendalam gejala  atau  fenomena  yang  dihadapi  untuk menjawab  permasalahan  dalam  penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diawali dengan adanya kesepakatan atau perjanjian  internasional  untuk  melakukan perdagangan  barang  ( trade  in  goods )  oleh beberapa  negara  sehingga  dinilai  akan  perlu dan  pentingnya  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  berlangsungnya perdagangan  internasional.  Perjanjian  dalam perdagangan  barang  ( trade  in  goods )  diatur dengan ketentuan asal barang ( Rules of Origin ) yang merupakan seperangkat hukum, peraturan, dan prosedur yang digunakan untuk menentukan negara asal produk yang diimpor. Aturan  tersebut  berperan  penting  dalam kebijakan  perdagangan  internasional  karena diperlukan  dalam  menentukan  menilai  tarif dengan  tepat  dan  sesuai,  menegakkan  hukum dalam  perdagangan  misalnya  dari  aspek antidumping,  tambahan  bea  masuk  yang dikenakan  untuk  mengimbangi  efek  dari subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor untuk  perusahaan  eksportir  ( countervailing duties ), pembatasan kuantitatif ( tariff quotas ).
Aturan asal merupakan komponen sentral  dari  kebijakan  perdagangan.  Aturan asal  preferensi  penting  untuk  memastikan
bahwa  hanya  barang  yang  memenuhi  syarat untuk  dapat  menerima  manfaat  berdasarkan FTA  atau  preferensi  itu.  Adapun  aturan  non- preferensi  yang  tidak  kalah  penting  untuk memastikan  barang  datang  dari  negara-negara yang  menikmati  status Most  Favored  Nation (MFN) dinilai tarif yang sesuai. Maka dari itu, peneliti  akan  meneliti  dan  menganalisis  lebih lanjut  terkait  permasalahan  di  bawah  ini (Wahyudi & Hartopo, 2019).
Pengaturan Pemberlakuan Surat
Keterangan Asal (SKA) di Indonesia
Surat  Keterangan  Asal  ( Certificate  of Origin )  yang  selanjutnya  disingkat  SKA adalah  dokumen  yang  membuktikan  bahwa barang  ekspor  Indonesia  telah  memenuhi Ketentuan  Asal  Barang  Indonesia  ( Rules  of Origin  of  Indonesia ).  Surat  Keterangan  Asal
(SKA) menjadi dokumen wajib yang
dilampirkan untuk memenuhi ketentuan administratif  dalam  menentukan  asal  barang Indonesia.
Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  terbagi menjadi  SKA  Preferensi  dan  SKA  Non Preferensi. SKA Preferensi digunakan terhadap barang  ekspor  Indonesia  untuk  memperoleh fasilitas  pengurangan  atau  pembebasan  tarif bea  masuk  yang  diberikan  oleh  suatu  negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam  perjanjian  internasional  yang  telah disepakati atau berdasarkan penetapan sepihak dari  suatu  negara  atau  sekelompok  negara tujuan  ekspor,  sedangkan  untuk  SKA  Non Preferensi  digunakan  terhadap  barang  ekspor Indonesia tanpa memperoleh
fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk melainkan hanya digunakan untuk membuktikan  bahwa  barang  ekspor  Indonesia telah  memenuhi  Ketentuan  Asal  Barang Indonesia (Lubis, Nur & Sanusi, 2019).
Adapun  jenis-jenis  Surat  Keterangan Asal (SKA) yang berlaku di Indonesia dengan rincian ketentuan sebagai berikut :
234
No SKA Preferensi Dasar Hukum Keterangan
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. FORM D FORM E FORM AK
FORM IJEPA
FORM AI FORM AANZ FORM IP FORM AJ FORM P
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  25/PMK.010/2017  tentang
Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia  Nomor  26/PMK.010/2017  tentang Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Rangka ASEAN- China Free Trade Area 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  24/PMK.010/2017  tentang Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Rangka ASEAN- Korea Free Trade Area 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  30/PMK.010/2017  tentang Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Rangka Persetujuan  antara  Republik  Indonesia  dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  27/PMK.010/2017  tentang Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Rangka ASEAN- India Free Trade Area
Peraturan Menteri
Keuangan Republik
Indonesia  Nomor  28/PMK.010/2017  tentang Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Rangka ASEAN- Australia-New  Zealand  Free  Trade
Area
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia  Nomor  29/PMK.010/2017  tentang Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Rangka Perjanjian  Perdagangan  Preferensial  antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  18/PMK.010/2018  tentang Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Rangka Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.010/2018 tentang Penetapan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  Rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina
Dalam  Rangka  ASEAN Trade  in  Goods Agreement (ATIGA),  Negara  Tujuan:  Seluruh negara anggota ASEAN
Dalam  Rangka  ASEAN- China  Free  Trade  Area (ACFTA),  Negara  Tujuan:  Tiongkok  dan  seluruh negara anggota ASEAN Dalam  Rangka  ASEAN- Korea  Free  Trade  Area (AKFTA),  Negara  Tujuan:  Korea  dan  seluruh negara ASEAN
Dalam rangka Indonesia-Japan Economic
Partnership Agreement (IJEPA)
Dalam  Rangka  ASEAN- India  Free  Trade  Area (AIFTA),  Negara  Tujuan:  India  dan  seluruh negara ASEAN
Dalam  Rangka  ASEAN- Australia-New  Zealand Free  Trade  Area (AANZFTA),  Negara  Tujuan: Australia,  New  Zealand  dan  seluruh  negara ASEAN
Dalam  rangka Indonesia-Pakistan  Preferential Trade  Agreement (IPPTA),  Negara  Tujuan: Pakistan
Dalam  rangka Asean-Japan  Comprehensive Economic  Partnership (AJCEP),  Negara  Tujuan: Jepang dan seluruh negara Asean
Dalam  rangka Memorandum  of  Understanding between  the  Government  of  the  Republic  of Indonesia  and  the  Government  of  the  State  of Palestine  on  Trade  Facilitation  for  Certain Products Originating from Palestinian Territories
Dalam  rangka Generalized  System  of  Preference (GSP),  Negara  Tujuan:  Australia,  Belarus;
235
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
10. 11. 12. 13. 14. FORM A FORM GSTP FORM
IC- CEPA Certificate Relating  to  Silk Cotton Handlooms Products Certificate of Authenticity Tobacco (FORM COA) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif  antara  Pemerintah  Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Kanada; Iceland; Jepang; Selandia Baru; Norwegia; Rusia;Switzerland termasuk Liechtenstein; Turki; Amerika Serikat; Uni Eropa (European  Union);  Austria;  Belgia,  Bulgaria; Belanda;  Cyprus;  Ceko;  Denmark;  Estonia;
Finlandia;  Hongaria;  Italia;  Irlandia;  Inggris; Jerman;  Luksemburg;  Latvia;Lithuania;  Malta; Prancis;  Polandia;  Portugal;  Rumania;  Spanyol; Slovakia; Slovenia; Swedia dan Yunani.
Digunakan  untuk  ekspor  barang  tertentu  yang termasuk  dalam  daftar  barang  yang  telah diberikan  keringanan  Bea  Masuk  (Preferensi) kepada Negara-negara berkembang peserta
“ Global  System  of  Trade  Preferences ”,  Negara tujuan:  Algeria;  Argentina;  Bangladesh;  Benin; Bolivia;  Brazil;  Cameroon;  Chile;  Colombia; Cuba;  Democratic  People’s  Republic  of  Korea;
Ekuador;  Mesir;  Ghana;  Guinea;  Guyana;  India;
Iran;  Irak;  Libya;  Malaysia;  Meksiko;  Moroko;
Mozambik; Myanmar; Nicaragua; Nigeria; Paraguay;  Pakistan;  Peru;  Philipines;  Rep.  of Korea;  Singapore;  Sri  Langka;  Sudan;  Thailand; Trinidad & Tobago; Tunisia; Tanzania; Uruguay; Venezuela; Vietnam; Zimbabwe. Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA), Negara tujuan: Chile.
Digunakan  untuk  ekspor  barang  kerajinan  tangan tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terbuat dari bahan  sutera  atau  kapas  ke  Uni  Eropa  untuk mendapat  pembebasan  bea  masuk  yang  terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan.
Digunakan  untuk  ekspor  tembakau  jenis  tertentu yang  ditujukan  kepada  Uni  Eropa.  Diberlakukan bagi produk tembakau yang seluruhnya dihasilkan di  Indonesia,  yaitu:  Tembakau Flue  Cured Virginia; Tembakau Light  Air  Cured  Burley; Burley Hybrid; Light Aired Cured Maryland; Fire Cured .
236
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Tabel 2. Jenis-jenis Surat Keterangan Asal (SKA) Non-Preferensi
No SKA Preferensi Dasar Hukum Keterangan 1.
2. 3.

## 4.
FORM “B” FORM ICO Certificate of Origin
Textile Product (FORM TP) Certificado De Pais De Origen (ANEXO III) Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia Negara Tujuan: semua negara. Digunakan  untuk  ekspor kopi  ke  semua  negara tujuan  (baik  anggota  ICO maupun non-anggota ICO).  Untuk  menentukan keasalan barangnya, diberlakukan bagi biji kopi dan olahannya yang seluruhnya ditanam, dipetik  dan  dihasilkan  di Indonesia. Digunakan  untuk  ekspor tekstil  dan  produk  tekstil yang  termasuk  di  dalam cakupan persetujuan Bilateral  Tekstil  Indonesia –  Uni  Eropa,  baik  yang sudah  dikenakan  kuota atau  belum  dan  tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-UE yang ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa. Digunakan  untuk  ekspor produk tekstil, pakaian jadi,  dan  alas  kaki  yang ditujukan ke Meksiko.
Sumber: Kompilasi Para Peneliti
237
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Gambar 1: Alur Pengajuan Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Secara singkat alur atau prosedur pengajuan  permohonan  Surat  Keterangan  Asal (SKA)  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1) Setelah  Eksportir  mengisi  data  pada  Modul  e- SKA  Eksportir  serta  mengupload  semua dokumen  pendukungnya,  selanjutnya  Eksportir mengirim  data  tersebut  melalui  Web  SKA  ke Module  SKA  di  IPSKA;  (2)  Data  masuk  ke
Modul
e-SKA ( http://e- ska.kemendag.go.id/cms.php )  di  IPSKA  dalam bentuk  file  Draft  SKA  dan  semua  dokumen pendukungnya; (3) Petugas IPSKA memverifikasi  draft  SKA  dengan  dokumen pendukung  yang  sudah  diupload;  (4)  Setelah diverifikasi  oleh  Petugas  IPSKA  maka:  apabila terdapat  ketidakcocokan  antara  draft  SKA  dan Dokumen  pendukung  serta  tidak  sesuai  dengan petunjuk  tata  cara  penerbitan  SKA  maka permohonan  SKA  oleh  Eksportir  ditolak sedangkan  apabila  draf  SKA  sudah  sesuai dengan Tata Cara Penerbitan SKA dan dokumen
pendukung  sudah  lengkap  maka  permohonan pengajuan  SKA  oleh  Eksportir  disetujui  dengan pemberian Nomor dan Tanggal SKA serta Nama Pejabat  Penandatangan  SKA;  (5)  Eksportir mencetak SKA pada Form SKA, menandatangani  dan  stempel  perusahaan  pada form  SKA  tersebut;  (6)  Membawa  SKA  yang sudah dicetak dengan melengkapi semua dokumen pendukung untk dibawa ke IPSKA; (7) Petugas  IPSKA  megecek  kembali  Fisik  SKA dan  memverifikasi  kembali  dengan  dokumen pendukungnya;  (8)  Form  SKA  di  stempel  dan ditandatangani  oleh  pejabat  penandatangan SKA,  lalu  selanjutnya  diterbitkan;  (9)  SKA disampaikan kepada Eksportir dan diterima oleh Eksportir (Putranti & Paramasatya, 2014).
Mengingat  bahwa  Surat  Keterangan  Asal (SKA)  merupakan  dokumen  wajib  dalam melakukan  kegiatan  perdagangan  internasional maka  dari  itu  untuk  meningkatkan  keefektifan dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pihak
238
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
yang  bersangkutan  maka  ditetapkannya  instansi dan  pejabat  penerbit  Surat  Keterangan  Asal (SKA).  Instansi  Penerbit  SKA  yang  selanjutnya disingkat  IPSKA  adalah  instansi/  badan/ lembaga  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  dan diberi  kewenangan  untuk  menerbitkan  SKA. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat  IPSKA  mempunyai  tugas  sebagai berikut: (1) Meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan aktivasi Hak Akses; (2) Memberikan  aktivasi  Hak  Akses;  (3)  Meneliti dan  memeriksa  pemenuhan  Ketentuan  Asal Barang Indonesia ( Rules of Origin of Indonesia ) sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati pada  setiap  permohonan  penerbitan  SKA;  (4) Meneliti  dan  memeriksa  kelengkapan  dan keabsahan  dokumen  permohonan  penerbitan SKA;  (5)  Menerbitkan  Surat  Keterangan  Asal (SKA);  (6)  Menyimpan  dan  memelihara  arsip Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  beserta  dokumen pendukungnya; (7) Melakukan verifikasi terhadap  data  SKA  yang  diragukan  keabsahan dan kebenarannya serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor,  berdasarkan  permintaan  dari  Direktur; dan (8) Memusnahkan Formulir Surat Keterangan  Asal  (SKA)  yang  batal,  rusak,  atau telah  memenuhi  ketentuan  penyimpanan  dan pemeliharaan  arsip  SKA  (Budiarti  &  Hastiadi, 2015).
Adapun  pegawai  tetap  pada  IPSKA  yang telah  ditetapkan  oleh  Menteri  dan  diberi kewenangan  serta  tanggung  jawab  untuk menerbitkan  SKA  yang  dikenal  dengan  sebutan Pejabat  Penerbit  SKA  yang  memiliki  tugas sebagai  berikut:  (1)  Meneliti  dan  memeriksa pemenuhan  Ketentuan  Asal  Barang  Indonesia ( Rules  of  Origin  of  Indonesia )  sesuai  dengan ketentuan  yang  ditetapkan  dan/atau  perjanjian internasional  yang  disepakati  pada  setiap permohonan  penerbitan  SKA;  (2)  Meneliti  dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA dan SKA Perubahan; (3) Melakukan pemeriksaan lapangan  terhadap  pemenuhan  Ketentuan  Asal Barang Indonesia ( Rules of Origin of Indonesia ); (4)  Memberikan  persetujuan  aras  penerbitan
Surat Keterangan Asal (SKA); (5)
Menandatangani  Formulir  SKA;  (6)  Melakukan verifikasi  terhadap  data  SKA  yang  diragukan keabsahan dan kebenarannya serta menyampaikan  hasilnya  kepada  otoritas  yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan  dari  Direktur;  (7)  Menyimpan  dan memelihara arsip SKA serta dokumen pendukungnya  paling  singkat  4(empat)  tahun sejak  tanggal  penerbitan  SKA;  (8)  Melakukan verifikasi terhadap eksportir yang akan memiliki hak  akses  pada  sistem  e-SKA;  (9)  Melakukan verifikasi terhadap eksportir yang akan ditetapkan  sebagai  eksportir  terverifikasi;  (10) Mendampingi  pelaksanaan  kunjungan  verifikasi oleh  otoritas  yang  berwenang  di  negara  tujuan ekspor;  (11)  Menerbitkan  Surat  Keterangan Kandungan  Nilai  Lokal  (SKKNL)  di  wilayah kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Serangkaian aturan terkait Surat Keterangan  Asal  dibuat  sedemikian  rupa  oleh pemerintah  negara  Indonesia  dengan  maksud dan tujuan untuk memperlancar arus perdagangan  internasional  yang  merupakan salah  satu  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan negara  sebagaimana  yang  tercantum  dalam pembukaan  UUD  1945  pada  alenia  ke  empat. Maka  dari  itu,  peneliti  menggunakan  Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja
sebagai landasan teori dikarenakan  pada  dasarnya  Teori  Hukum Pembangunan  memberikan  dasar  fungsi  hukum sebagai “sarana  pembaharuan  masyarakat” (law as  a  tool  social  of  engineering )  dan  hukum sebagai  suatu  sistem  sangat  diperlukan  bagi bangsa  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang berkembang. Teori Hukum Pembangunan merupakan  teori  yang  mempunyai  dimensi pragmatis  atau  kegunaan  praktis  dimana pengertian  hukum  sebagai  alat  ( tool )  diubah menjadi  hukum  sebagai  sarana  ( instrument ) untuk pembangunan atau pembaharuan masyarakat (Rudyismanto, 2018).
Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam Perdagangan Internasional
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan tujuan dan maksud untuk  memajukan  negara,  salah  satunya  dengan
239
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
meningkatkan  nilai  ekspor.  Tentunya  untuk dapat  bersaing  di  pasar  internasional  melalui kegiatan  ekspor  tindakan  penyeragaman  atau pemberlakuan  aturan  yang  berlaku  secara universal tidak dapat dihindari. Surat Keterangan  Asal  (SKA)  merupakan  salah  satu produk  hukum  dari  hasil  kesepakatan  atau perjanjian  perdagangan  bebas  ( Free  Trade Agreement ).
Meskipun  kondisi  negara  Indonesia  saat ini  belum  tentu  cukup  siap  untuk  menghadapi dan  menyerap  keuntungan  dari  pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas yang memungkinkan akan muncul berbagai tantangan serta  memberikan  dampak  negatif.  Namun pemerintah  Indonesia  tetap  memilih  untuk meratifikasi  dan  ikut  serta  dalam  perjanjian perdagangan  bebas  dengan  beberapa  negara. Tentunya  keputusan  tersebut  dilakukan  karena terdapat  beberapa  potensi  kerugian  jika  negara Indonesia  tidak  meratifikasi  atau  ikut  serta dalam perjanjian perdagangan bebas sebagaimana  tercantum  dalam  berita  oleh liputan6.com  pada  tanggal  07  November  2018 (Ritaningsih, Hakim, & Sahara, 2014).
Rules of Origin (ROO) mengatur pergerakan  produk  lintas  batas  dalam  hubungan perdagangan  internasional.  Aturan  asal  barang tersebut  akan  mempengaruhi  kebijakan  dalam investasi  dan  produksi.  Investor  akan  memilih untuk  menanamkan  modal  di  negara  yang berpartisipasi  dalam  berbagai  perdagangan bebas,  sehingga  pasarnya  akan  lebih  luas  dan besar. Kebijakan dalam produksi meliputi faktor produksi dan pemaksimalan keuntungan perusahaan.  Salah  satu  faktor  produksi  adalah sumber  material  barang  (bahan  mentah). Efisiensi produksi dipengaruhi oleh penggunaan bahan  berkualitas  baik  dengan  harga  terendah. Faktor  ini  memicu  pembentukan  FTA  dan  PTA antara mitra dagang potensial. Hampir 55% dari perdagangan internasional dalam barang dilakukan  di  bawah  pengaturan  preferensial (Putranti  &  Paramasatya,  2014).  Konsep  dasar aturan asal barang adalah untuk mengidentifikasi kewarganegaraan dari produk impor atau ekspor. Kewarganegaraan  suatu  produk  akan  membawa konsekuensi  hukum  terhadap  penentuan  jenis
tarif  pajak  yang  akan  dikenakan  (Tan  & Sudirman, 2020).
Negara Indonesia tentu akan sulit bersaing jika barang asal Indonesia dikenakan tarif tinggi dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  yang memperoleh  tarif  preferensi  dengan  ikut  serta dalam kerjasama perdagangan bebas. Terjalinnya hubungan perdagangan internasional yang  semakin  luas  secara  langsung  juga  akan mendorong  kegiatan  ekspor  dan  meningkatkan ketertarikan investor untuk masuk ke  Indonesia. Selain  mendapatkan  tarif  preferensi,  adapun tujuan  dari  surat  keterangan  asal  (SKA)  non preferensi yang berguna sebagai dasar pengenaan tindakan antidumping dan countervailing  measures ,  tindakan  pengamanan ( safeguards) , persyaratan penanda asal, pembatasan  kuantitatif  diskriminatif  atau  kuota tarif,  serta  untuk  tujuan  pengadaan  barang pemerintah (Latifah, 2015).
Maka dapat disimpulkan bahwa agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif  dengan  negara  lain,  demi  kelancaran arus kegiatan ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta menanggulangi atau setidaknya meminimalisir  terjadinya  defleksi  perdagangan ataupun  kejahatan  dalam  perdagangan  yang dapat  merugikan  negara  Indonesia  maka pemberlakuan  Surat  Keterangan  Asal  (SKA) sangat  penting  dalam  melakukan  perdagangan internasional. Hal tersebut merupakan salah satu wujud  kebijakan  bahwa  hukum  sebagai  sarana ( instrument )  untuk  pembangunan  negara  dan pembaharuan  masyarakat  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja mengenai Teori Hukum Pembangunan.
Permasalahan yang Timbul Akibat

## Pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia
Dilihat  dari  berbagai  perjanjian  bilateral, multilateral,  ataupun  regional  dalam  beberapa akhir  tahun  ini  dapat  dinilai  bahwa  pemerintah Indonesia  sangat  mendukung  dan  melakukan berbagai  usaha  dalam  menjalin  hubungan internasional.  Pasar  internasional  merupakan panggung  bagi  produk  Indonesia  agar  dapat bersaing  di  pasar  internasional  namun  dalam melakukan  perdagangan  internasional  tidak
240
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
dapat  dipungkiri  bahwa  demi  kelancaran  arus perdagangan  perlu  menyeragamkan  kebijakan yang  berlaku  secara  internasional  (Sidabutar, 2019).
Secara  singkat,  tujuan  dan  maksud diberlakukannya  Surat  Keterangan  Asal  (SKA) sebagai  persyaratan  wajib  dalam  melakukan kegiatan  ekspor  sudah  cukup  jelas  sebagaimana yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya yaitu  untuk  mendapatkan  pembebasan  tarif  atau tarif  preferensi  yang  lebih  rendah  berdasarkan kesepakatan atau perjanjian internasional sehingga  produk  asal  Indonesia  tidak  kalah bersaing  di  pasar internasional  karena  tingginya bea  masuk  di  negara  pengimpor,  memperlancar arus  perdagangan  internasional  yang  memicu peningkatan  kegiatan  ekspor,  penyeragaman prosedur  penilaian  barang  impor  di  pabean (Salam, Rayadiani & Lingga, 2012).
Namun  dalam  penerapannya,  ditemukan sejumlah  indikasi  yang  menunjukkan  adanya permasalahan berupa kejahatan atau kecurangan dalam  perdagangan  yang  merugikan  negara Indonesia, pelaku usaha domestik ataupun pihak lain  yang  bersangkutan.  Dimulai  dari  adanya pemalsuan  asal  usul  barang  ( origin  fraud ), manipulasi surat keterangan asal (SKA) di mana terdapat  ketidaksesuaian  jenis  atau  jumlah barang  secara  fisik  dengan  yang  tercantum dalam  dokumen  SKA, illegal  transshipment , hingga  pegawai  Kantor  Pelayanan  Bea  Cukai yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak  pidana  korupsi  importasi  tekstil  illegal akhir-akhir  ini.  Kejahatan  perdagangan  telah menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah,  menganggu  stabilitas  ekonomi, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha, bahkan secara tidak langsung juga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.
ASEAN sebagai salah satu area perdagangan  bebas  di  dunia  yang  memberikan tarif  preferensi  kepada  negara  anggotanya sehingga  tidak  heran  jika  negara  Indonesia sangat  rentan  terhadap  kejahatan  perdagangan. Kejahatan  dalam  perdagangan  atau  bisa  juga disebut  dengan  defleksi  perdagangan  dapat terjadi  dalam  implementasi  aturan  asal  barang yang  bersifat  preferensi,  ketika  produsen  dari negara  non-penerima  preferensi  menempatkan
barang  produksi  mereka  di  negara  penerima untuk  tujuan  memperoleh  pembebasan  tarif ataupun nilai tarif preferensi yang paling rendah, salah satunya yaitu dengan melakukan pemalsuan asal usul barang (Sidabutar, 2019).
Beberapa  contoh  kasus  nyata  yang  telah terjadi  di  negara  Indonesia  diantaranya  pada tahun  2016  terjadi  permasalahan  banjirnya  ban illegal  dari  China  dan  India  dalam  pasar domestik,  Aziz  Pane  selaku  Ketua  Asosiasi Produsen Ban Indonesia
(APBI)
mengungkapkan  setidaknya  ada  dua  juta  ban impor  per  tahun  yang  membanjiri  pasar  tanah air.  Meningkatnya  ban  impor  ilegal  tersebut tentu  berpotensi  memengaruhi  minat  investor, yang  berminat  mengembangkan  industri  ban nasional.  Apalagi  membutuhkan  biaya  besar untuk  mengembangkan  industri  ban  nasional. Apabila  hal  ini  tidak  ditindaklanjuti  oleh pemerintah, maka berpotensi menghantam pasar ban  produksi  nasional,  serta  membahayakan keselamatan pengendara (Tan, 2019).
Meningkatnya kasus penyelundupan mobil  mewah  di  Tanjung  Priok.  Berdasarkan catatan  sejak  tahun  2016  sampai  2019  dari Direktorat  Jenderal  Bea  Cukai  tercatat  tujuh kasus  penyelundupan  mobil  dan  motor  mewah melalui  pelabuhan  Tanjung  Priok  dengan  nilai barang yang diperkirakan mencapai Rp21 miliar dan  berpotensi  menyebabkan  kerugian  negara hingga mencapai Rp48 miliar.
Adapun kasus impor tekstil yang melibatkan  pegawai  Kantor  Pelayanan  Utama Bea  Cukai  Batam  sebagai  tersangka  kasus dugaan  korupsi  importasi  tekstil.  Dalam  kasus ini,  para  tersangka  selaku  petugas  yang bertanggung  jawab  sebagai  petugas  pelayanan pabean  dan  cukai  di  KPU  Bea  Cukai  Batam memberikan pelayanan dan menyetujui kegiatan importasi  tekstil  dari  Singapura  ke  Batam  yang dilakukan PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima. Kedua perusahaan ini kemudian  diketahui  mengimpor  566  kontainer bahan kain dengan modus mengubah nilai dalam dokumen invoice dengan tujuan untuk mengurangi  bea  masuk  yang  harus  dibayarkan serta  mengurangi  volume  dan  manipulasi  jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban bea masuk tindakan pengamanan sementara
241
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
(BMTPS)  dengan  cara  menggunakan  surat keterangan asal (SKA) tidak sah.
Lain  dari  itu,  adapun  kasus  yang mendapatkan  banyak  perhatian  dari  kalangan masyarakat  yakni  ditemukannya  kasus  impor sampah.    Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK)  RI  menyatakan  bahwa  ada sebanyak 467 kontainer isi limbah yang di impor di  kota  Batam,  Kepulauan  Riau.  Dalam  kurun waktu  April  hingga  Agustus  2019,  KLHK menemukan  318  kontainer  berisi  sisa  material plastik tercampur limbah B3.
Dari  pembahasan  yang  tercantum  dalam penelitian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa banyaknya  permasalahan  yang  timbul  akibat penyalahgunaan  surat  keterangan  asal  (SKA) untuk memperoleh keuntungan berupa pembebasan atau perolehan tarif preferensi serta menghindari  tarif  tertentu  yang  seharusnya dikenakan dan dibayarkan ke negara Indonesia.
Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas hak  dan  kewajiban,  perlindungan  terhadap kepentingan  tertentu  hanya  dapat  dilakukan dengan  cara  membatasi  berbagai  kepentingan pihak  lain.  Sehingga  dengan  hukum  sebagai otoritas tertinggi berguna menentukan kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan dilindungi.    Perlindungan  hukum  harus  melihat tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir  dari suatu  ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan hukum  yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat  tersebut  untuk  mengatur  hubungan prilaku  antara  anggota-anggota  masyarakat  dan antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat diketahui  bahwa  dalam  pemberlakuan  Surat Keterangan  Asal  (SKA)  di  Indonesia  yang bertujuan  untuk  membangun  negara,  secara langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan  permasalahan  yang  menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak bersangkutan  lainnya  dalam  suatu  perdagangan internasional. Maka dari itu, peneliti menitikberatkan  bahwa  peranan  hukum  sebagai sarana pembangunan negara berdasarkan
pemaparan  Teori  Hukum  Pembangunan  oleh Mochtar Kusumaatmadja secara bersamaan juga harus mempertimbangkan peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang harus  diterapkan  secara  seimbang  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Satjipto  Raharjo mengenai  Teori  Perlindungan  Hukum.  Dengan demikian,  FTA  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  dapat  menjadi  pendorong  industri, perekonomian,  dan  meningkatkan  daya  saing Indonesia,  bukan  sebaliknya  malah  menjadikan Indonesia  sebagai  pasar  potensial  bagi  negara kerjasama dalam perdagangan internasional.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  peneliti  dengan  judul  “Analisis
Yuridis Mengenai Pemberlakukan Surat Keterangan  Asal  (SKA)  di  Indonesia”  maka terdapat  beberapa  kesimpulan  yang  dapat diberikan yakni sebagai berikut:
Ketentuan
pemberlakuan Surat Keterangan  Asal  (SKA)  di  Indonesia  baik  dari persyaratan,  prosedur,  cara  pengajuan,  hingga instansi  maupun  pejabat  penerbit  SKA  sudah diatur  dengan  jelas  dan  sistematis.  Peraturan yang bersangkutan terkait Surat Keterangan Asal (SKA)  diberlakukan  dengan  berbagai  maksud dan tujuan diantaranya untuk memperlancar arus perdagangan  internasional  yang  merupakan salah  satu  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan negara.
Agar dapat menjalin hubungan perdagangan  yang  kompetitif  dengan  negara lain,  demi  kelancaran  arus  kegiatan  ekspor, meningkatkan  nilai  ekspor  serta  menanggulangi atau setidaknya meminimalisir terjadinya defleksi  perdagangan  ataupun  kejahatan  dalam perdagangan  yang  dapat  merugikan  negara Indonesia maka pemberlakuan Surat Keterangan Asal  (SKA)  berperan  penting  dalam  melakukan perdagangan internasional.
Berbagai permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan  surat  keterangan  asal  (SKA) untuk memperoleh keuntungan berupa pembebasan atau perolehan tarif preferensi serta menghindari  tarif  tertentu  yang  seharusnya dikenakan  dan  dibayarkan  ke  negara  Indonesia. Dalam  hal  ini,  selain  melaksanakan  fungsi
242
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
hukum  sebagai  sarana  untuk  pembangunan negara  dan  pembaharuan  masyarakat  secara bersamaan juga harus menerapkan dan meningkatkan  fungsi  hukum  untuk  melindungi kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansyari,  M.  D.  (2016).  Analisis  Hukum Mengenai  Surat  Keterangan  Asal  (Ska) Untuk Barang Ekspor Indonesia. Badamai Law Journal , 1 (2), 363-380.
Budiarti,  F.  T.,  &  Hastiadi,  F.  F.  (2015).
Analisis Dampak Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap  Price-Cost  Margins  Industri
Manufaktur  Indonesia. Jurnal  Ekonomi dan  Pembangunan  Indonesia , 15 (2),  192- 209.
Djaya,  F.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. Journal of Judicial Review , 22 (1), 98-111.
Ervina.  (2020). Bentuk  Globalisasi  Ekonomi  & Pengaruhnya Terhadap Indonesia.
Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum Dan Humaniora , 7 (4), 819-829.
Kadarukmi, M. R. (2013). Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap Ekspor Impor Indonesia. Jurnal Administrasi Bisnis , 9 (1), 79-89.
Laporan  Hasil  Kajian  Free  Trade  Agreement
(FTA) dan Economic Partnership Agreement  (EPA),  dan  Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra
Latifah, E. (2015). Pengaturan rules of origin di Indonesia  dan  masalah-masalah  hukum yang ditimbulkannya. Yustisia Jurnal Hukum , 4 (1), 33-54.
Lubis, Z. Z. S. E., Nur, M., & Sanusi, S. (2019). Asas  Keseimbangan  dalam  Perjanjian Penerbitan  Letter  of  Credit  Sebagai Transaksi Bisnis Internasional. Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) , 8 (2), 261-281. Magdariza,  M.,  &  Delfiyanti,  D.  (2011). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-Cina (ACFTA)  Tahun  2010  dan  Implikasinya Bagi Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 40 (4), 494-501..
Malau,  M.  T.  (2014).  Aspek  hukum  peraturan dan  kebijakan  pemerintah  Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi regional:
Masyarakat
ekonomi ASEAN 2015. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan  Hukum  Nasional , 3 (2),  163-
182. Putranti,  I.  R.,  &  Paramasatya,  S.  (2014). Kejahatan Dalam Perdagangan Internasional: Perlindungan Hukum
Produk  Pertanian  Lokal  Dalam  Pasar Bebas. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 15 (2),
28-47.
Rasbin,  R.  (2019).  Strategi  Meningkatkan Ekspor  Produk-Produk  Usaha  Mikro Kecil  Dan  Menengah  Indonesia:  Studi Kasus  Di  Kabupaten  Sleman  Dan  Kota Surabaya. Kajian , 24 (3), 149-158.
Ritaningsih,  T.,  Hakim,  D.  B.,  &  Sahara,  S.
(2014). Trade creation dan trade diversion antara Indonesia dan negara-negara
ASEAN-Korea. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan , 3 (1), 64-81.
Rudyismanto,  R.  (2018).  Relevansi  Hukum Lingkungan Dalam Industri Ekspor Batik. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan , 3 (03), 267-283.
Salam,  A.  R.,  Rayadiani,  S.,  &  Lingga,  I.
(2012). IJ-EPA dan implikasinya terhadap kinerja perdagangan Indonesia- Jepang. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan , 6 (1), 19-36.
Saputera, J. A. (2015). Hukum Kontrak Dagang Internasional  dalam  Hukum  Bisnis  di Indonesia. Ius Constitutum , 1 (2), 1-23.
Sidabutar,  V.  T.  P.  (2019).  Pemanfaatan  Surat
Keterangan Asal Indonesia Dalam
243
Peningkatan Investasi Berorientasi Ekspor Australia Ke Indonesia. Cendekia Niaga , 3 (2), 87-93.
Syaifudin, A., & Ernawati, E. (2020). Indonesia
Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan  Dan  Pengembangan  Ekonomi
Nasional  Dimasa  COVID-19. Journal  of Judicial Review , 22 (2), 195-214.
Tan,  D.  (2019).  Controversial  Issues  on  the Making  of  Notarial  Deed  Containing Chained Promise (Beding Berantai) on the Freedom of Contract Principle. Journal of Indonesian Legal Studies , 4 (2), 315.
Tan,  D.,  &  Sudirman,  L.  (2020).  Final  Income Tax:  A  Classic  Contemporary  Concept  to
Increase  Voluntary  Tax  Compliance among Legal Professions in
Indonesia. JILS , 5 , 125.
Utama,  D.  P.,  &  Muthmainah,  R.  (2019). Evaluasi  Prosedur  Kegiatan  Ekspor  pada PT  Bintang  Asia  Usaha. Journal  of
Applied  Business  Administration , 3 (2), 296-305.
Wahyudi, I. T., & Hartopo, W. (2019). Tinjauan
Third  Party  Invoicing-Acfta  Pada  Kpu Bea Cukai Tanjung Priok. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai , 3 (2).
Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas,
P.  (2020).  Protection  Of  Private  Data Consumers  P2p  Lending  As  Part  Of  E- Commerce Business In Indonesia. Tadulako  Law  Review , 5 (2),
206-221. Yuanita. (2020). Pengertian Globalisasi Ekonomi, Dampak, dan Contohnya
Lengkap.
Yusro, M. A., Disemadi, H. S.,  & Shaleh, A. I.
(2020).  Perlindungan  Hukum  Keputusan Bisnis  Direksi  BUMN  Melalui  Business Judgement Rule Doctrine. Jurnal Jurisprudence , 10 (1), 127-145.