Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## Strategi Investasi Syariah Dana Haji:
Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji
Muhammad Agung Prabowo 1 , Trisiladi Supriyanto 2 , Jaih Mubarok 3 Universitas Ibn Khaldun, Indonesia muhammadagung1994@gmail.com 1 , trisiladi.supriyanto@uika-bogor.ac.id 2 , jaihmubarok@yahoo.com 3
Submitted : 12 th Jan 2024 | Edited : 20 th May 2024 | Issued : 06 th June 2024
Cited on : Prabowo,  M.  A.,  Supriyanto,  T.,  &  Mubarok,  J.  (2024).  Strategi  Investasi Syariah  Dana  Haji:  Analisis  Kepatuhan  Syariah  sebagai  Pilar Transformasi  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji. INOVASI:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Manajemen, 11 (1), 240-250.

## Abstract
Management  of  Hajj  funds  is  an  important  aspect  in  the  implementation  of  the  Hajj pilgrimage for Muslims. The Hajj Financial Management Agency (BPKH) is responsible for managing Hajj funds by applying sharia investment principles. This research aims to analyze  the  sharia  investment  strategy  implemented  by  BPKH  and  evaluate  sharia compliance  as  the  main  pillar  in  BPKH's  transformation  into  the  best  Hajj  fund management institution in the world. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach. Data was collected through literature study, interviews with related  parties,  and  analysis  of  financial  reports  and  official  BPKH  documents.  The analysis  was  carried  out  to  evaluate  sharia  compliance  in  investment  strategies  and identify  factors  that  support  and  hinder  BPKH's  transformation.  The  research  results show  that  BPKH  has  implemented  various  sharia  investment  instruments  that  are  in accordance with sharia principles, such as sukuk, sharia mutual funds, and investment in  the  halal  real  sector.  However,  there  are  several  challenges  faced,  such  as regulatory  complexity,  limited  sharia  investment  instruments  on  the  market,  and  the need  to  increase  human  resource  capacity.  Sharia  compliance  has  proven  to  be  the main pillar in building trust and credibility of BPKH in the eyes of Hajj pilgrims and the wider  community.  The  application  of  sharia  principles  in  investment  not  only  ensures the legality and halal management of funds, but also supports sharia economic goals to achieve  prosperity  and  social  justice.  This  research  recommends  the  need  to strengthen  regulations,  diversify  sharia  investment  instruments,  as  well  as  increase education  and  human  resource  capacity  to  support  BPKH  transformation.  With  the implementation of the right strategy and support from various parties, BPKH has great potential  to  become  the best  Hajj fund management  institution  in  the  world,  providing optimal benefits for Hajj pilgrims and society as a whole.
Keywords: Sharia Investment; Hajj Funds; BPKH; Sharia Compliance; Transform

## Abstrak
Pengelolaan dana haji merupakan aspek penting dalam pelaksanaan ibadah haji bagi umat  Islam.  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  bertugas  mengelola  dana  haji dengan  menerapkan  prinsip  investasi  syariah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  strategi  investasi  syariah  yang  diterapkan  BPKH  dan  mengevaluasi kepatuhan syariah sebagai pilar utama transformasi BPKH menjadi lembaga pengelola dana haji terbaik di dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  literatur, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis laporan keuangan serta dokumen resmi
BPKH.  Analisis  dilakukan  untuk  mengevaluasi  kepatuhan  syariah  dalam  strategi investasi  dan  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat transformasi  BPKH.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BPKH  telah  menerapkan berbagai  instrumen  investasi  syariah  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  seperti sukuk, reksa  dana  syariah,  dan  investasi  pada  sektor riil  halal.  Namun  ada  beberapa tantangan  yang  dihadapi,  seperti  kompleksitas  regulasi,  terbatasnya  instrumen investasi syariah di pasar, dan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kepatuhan  syariah  terbukti  menjadi  pilar  utama dalam  membangun kepercayaan  dan kredibilitas BPKH di mata jamaah haji dan masyarakat luas. Penerapan prinsip syariah dalam  investasi  tidak  hanya  menjamin  legalitas  dan  kehalalan  pengelolaan  dana, namun  juga  mendukung  tujuan  ekonomi  syariah  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan keadilan  sosial.  Penelitian  ini  merekomendasikan  perlunya  penguatan  regulasi, diversifikasi  instrumen  investasi  syariah,  serta  peningkatan  kapasitas  pendidikan  dan sumber  daya  manusia  untuk  mendukung  transformasi  BPKH.  Dengan  penerapan strategi  yang  tepat  dan  dukungan  berbagai  pihak,  BPKH  mempunyai  potensi  besar untuk  menjadi  lembaga  pengelola  dana  haji  terbaik  di  dunia,  memberikan  manfaat optimal bagi jamaah haji dan masyarakat secara keseluruhan.
Kata Kunci : Investasi Syariah; Dana Haji; BPKH; Kepatuhan Syariah; Transform

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  pengelolaan  keuangan  haji  dan  penyelenggaraan  ibadah haji  dilakukan  secara  terpisah  oleh  dua  lembaga.  Dimana  pengelolaan keuangan  haji  dilakukan  BPKH,  sedangkan  penyelenggaraan  ibadah  haji dilaksanakan  oleh  Kementerian  Agama.  Sementara  itu  di  Malaysia,  dengan adanya  LTH  yang  telah  berdiri  selama  60  tahun  dimana  tugas  pokok  dan fungsinya  (tusi)  relatif  berbeda  dengan  BPKH,  dimana  tidak  hanya  sebagai pengelola  keuangan  haji,  tetapi  juga  sekaligus  sebagai  penyelengara  ibadah haji.
Muhammadiyah  yang  didirikan  oleh  KH.  Ahmad  Dahlan  mendirikan Bagian Penolong Haji (BPH) yang diketuai oleh KH. M. Sudjak dengan gencar melakukan  sosialisasi  mengenai  perbaikan  layanan  haji  dan  manajemen penyelenggaraan  haji  yang  baik  dan  sesuai  syariah.  Sedangkan  Nahdhatul Ulama yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy`ari berusaha melakukan hubungan kekerabatan dengan Arab Saudi melalui delegasinya saat itu KH Abdul Wahab Chasbullah  dan  Syeikh  Ahmad  Chainaim  Al  Amir.  Mereka  menghadap  Raja Saudi  saat  itu  untuk  meminta  diberikan  kemudahan  dan  kepastian  tarif  haji (Yanis 2017).
Era  globalisasi  dan  kompleksitas  pasar  keuangan  saat  ini,  pengelolaan dana  haji  menjadi  perhatian  utama.  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH) sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  dana  haji  di Indonesia  memiliki  peran  strategis  dalam  menjaga  keberlanjutan  dan keberhasilan  investasi  syariah.  Sejalan  dengan  tuntutan  akan  keberlanjutan dan  kepatuhan  syariah,  penelitian  ini  mengambil  fokus  pada  strategi  investasi BPKH  dan  bagaimana  kepatuhan  syariah  menjadi  fondasi  utama  dalam transformasinya.
BPKH  adalah  lembaga  yang  melakukan  pengelolaan  Keuangan  Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan  uang  terkait  dengan  penyelenggaraan  ibadah  haji  serta  semua kekayaan  dalam  bentuk  uang  atau  barang  yang  dapat  dinilai  dengan  uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Pengelolaan  Keuangan  Haji  berasaskan  pada  prinsip  syariah,  prinsip kehati-hatian,  manfaat,  nirlaba,  transparan  dan  akuntabel.  Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas  dan  efisiensi  penggunaan  BPIH  dan  manfaat  bagi  kemaslahatan umat Islam.
Diantara cara yang digunakan oleh BPKH untuk meningkatkan keuangan haji tersebut, BPKH melakukan investasi pada beberapa bidang dan instrumen dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  syariah.  Investasi  syariah  bukan  hanya tentang  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  agama,  tetapi  juga  strategi  bisnis yang  dapat  memberikan  keuntungan  jangka  panjang.  Dalam  konteks pengelolaan dana haji oleh BPKH, pemahaman mendalam tentang bagaimana kepatuhan  syariah  dapat  menjadi  pilar  transformasi  investasi  menjadi  krusial. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi  pada  literatur  keuangan syariah  dengan  merinci  praktik  investasi  BPKH  dan  menganalisis  dampak kepatuhan syariah dalam strategi tersebut.

## LANDASAN TEORI Investasi
Secara  bahasa  kata  investasi  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu investment.  Kata  invest  sebagai  kata  dasar  dari  investment  memiliki  arti menanam  (Jannah  2018).  Dalam  kamus  Al  Maany,  investasi  dalam  bahasa arab  berasal  dari  kata راَمْثِت ْسا yaitu  bentuk  masdar  dari  kata  kerja ََرَمْثَت ْسا - َ رِمْثَت ْسَي yang artinya adalah membuahkan atau menghasilkan buah. Menurut Fabozzi & Drake  dalam  buku  Dasar-dasar  Manajemen  Investasi  (Nuzula  dan  Nurlaily 2020) investasi adalah kegiatan mengelola aset berharga. Reilly & Brown juga menjelaskan  dalam  buku  yang  sama  (Nuzula  dan  Nurlaily  2020)  bahwa investasi  adalah  kesediaan  seseorang  (investor)  mengalokasikan  uang  dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di kemudian hari. Penerimaan  di  kemudian  hari  tersebut  dinyatakan  sebagai  kompensasi  yang akan  diterima  oleh  investor  atas  komitmennya  untuk  tidak  mengambil  uang sebelum  masa  penerimaan  pembayaran  di  masa  mendatang.  Jadi  secara istilah  investasi  adalah  menanamkan  atau  menempatkan  aset  yang  berupa harta maupun  dana tertentu pada  sesuatu  yang  diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ramadhan, Titing Suharti, Immas Nurhayati  pada  tahun  2020  dengan  ju dul:  “Diversifikasi  Saham  dalam Pembentukan  Portofolio  untuk  Meminimumkan  Risiko”.  Berdasarkan  hasil analisis mengenai tingkat keuntungan dan risiko yang diperoleh dari saham PT Vale  Indonesia  Tbk  dan  saham  PT  Kalbe  Farma  Tbk  dari  tahun  2014  sampai dengan  tahun  2018,  tingkat  keuntungan  yang  diharapkan (Expected  Return) saham  PT  Vale  Indonesia  Tbk  adalah  0,01503  sedangkan  pada  PT  Kalbe Farma  adalah  0,00503.  Besarnya  tingkat  risiko  pada  masing-masing  saham tersebut  yaitu  0,15652  untuk  PT  Vale  Indonesia  Tbk  dan  0,05925  untuk  PT Kalbe Farma Tbk.

## Investasi Syariah
Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  entitas.
Laporan  keuangan  tersebut  juga  dibuat  untuk  tujuan  meningkatkan  kepatuhan terhadap  prinsip  syariah  dalam  setiap  transaksi  atau  kegiatan  suatu  entitas (Supriyanto 2022).
Investasi  pada  sektor  real  asset  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk pembelian  aset  produktif,  pendirian  pabrik,  pembukaan  pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. Investasi pada real asset termasuk dalam capital  budgeting ,  yaitu  keseluruhan  proses  perencanaan  dan  pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut lebih dari setahun (Riyanto 2010).
Islam  memberikan  banyak  instrumen  untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi yang  menguntungkan,  bahkan  Islam  memberikan  keleluasaan  dalam  kegiatan ekonomi  selama  tidak  ada  dalil  dari  Al-Quran,  Al-Hadits,  ijma`  dan  qiyas  yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan teori dasar dalam kaidah fikih Islam yang disepakati  oleh  para  ulama  dan  disebutkan  oleh  Imam  Ibnu  Qudamah  Al Maqdisi di dalam kitab Al Mughni:
َ لْصَ ْلْا يِف َِت َلََماَع مْلا َ ة َحاَبِلإا ََلِّإ َْنَأ ََل دَي َ لْيِلَدلا ىَلَع اَهِمْي ِر ْحَت
“Asal dari segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah hukumnya adalah boleh,  kecuali  jika  ada  dalil  yang  melarangnya  dan  mengharamkannya”  (Ibnu Qudamah 1997).

## Tugas Pokok Fungsi dan Kewajiban BPKH
Salah satu aspek yang penting dan sangat krusial dalam  penyelenggaran ibadah  haji  di  Indonesia  adalah  pengelolaan  dana  haji.  Jumlah  jamaah  haji yang  besar  serta  waiting  list  yang  tinggi  menyebabkan  akumulasi  dana  haji menjadi sangat besar. Landasan utama BPKH adalah Undang-Undang Nomor 34  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Haji.  Selanjutnya  untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut  ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara dan Bentuk Investasi, di mana  peraturan  tersebut  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  haji dilaksanakan  berdasarkan  asas  atau  prinsip  syariah,  kehati-hatian,  manfaat, nirlaba,  transparan,  dan  akuntabel.  Selain  itu,  pengelolaan  keuangan  haji  juga harus  dilaksanankan  secara  efektif  dan  efisien.  Seluruh  asas  dan  prinsip tersebut  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  haji  dilaksanakan  oleh  Badan Pelaksana  dan  Dewan  Pengawas  selaku  organ  BPKH  untuk  kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam (Jen 2022).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus  dan  studi  pustaka.  Metode  riset  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  studi  data  sekunder  dan  metode  pengamatan  (observation). Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan menggambarkan  dan  menjelaskan  pengelolaan  dana  haji  oleh  BPKH. Pendekatan  ini  dipilih  untuk  mendapatkan  pemahaman  mendalam  tentang strategi  syariah  dan  kepatuhan  syariah  dalam  pengelolaan  dana  haji  oleh BPKH. Metode penelitian ini dipilih untuk:
1.  Menganalisis  strategi  syariah  yang  diimplementasikan  oleh  BPKH  dalam pengelolaan dana haji.
2.  Mengevaluasi sejauh mana kepatuhan syariah menjadi pilar utama dalam transformasi investasi dana haji oleh BPKH.
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
Melalui studi pustaka atau literatur review, penelitian dapat memperdalam pemahaman  tentang  konsep  strategi  syariah,  prinsip-prinsip  investasi  syariah, dan kerangka kerja pengelolaan dana haji yang sesuai dengan prinsip syariah. Tinjauan  literatur  juga  dapat  membantu  mengidentifikasi  model  pengawasan syariah  yang  efektif  dan  praktik  terbaik  yang  diterapkan  di  lembaga  keuangan Islam.
Pembahasan  literatur  akan  membangun  dasar  konseptual  untuk memahami konsep strategi syariah dan kepatuhan syariah serta menggambarkan praktik pengawasan syariah yang efektif berdasarkan temuan literatur.  Pembahasan  hasil  studi  kasus  dan  literatur  akan  memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana strategi syariah dapat diintegrasikan dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH dan sejauh mana hal itu memenuhi  prinsip-prinsip  kepatuhan  syariah.  Hal  ini  konsisten  dengan  tujuan menguji kepatuhan syariah sebagai pilar transformasi BPKH.
Pendekatan  beberapa  cabang  keilmuan  Islam  juga  digunakan  dalam penelitian  ini  untuk  memahami  dan  mengevaluasi  kepatuhan  syariah  dalam pengelolaan investasi dana haji oleh BPKH.
Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teori fikih dan ushul Fikih, yaitu  ilmu  yang  mempelajari  prinsip-prinsip  dasar  yang  digunakan  untuk mengambil hukum syariah dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma`  dan  qiyas.  Teori  fikih  dan  Ushul  Fikih  pada  penelitian  ini  akan menggunakan pendekatan:
1.  Istidlal  (Deduktif  dan  Induktif):  Menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  syariah secara deduktif dan induktif dari sumber-sumber utama.
2.  Mashlahah  Mursalah  (Kemaslahatan):  Menilai  apakah  keputusan  atau tindakan  tertentu  menghasilkan  manfaat  atau  kemaslahatan  bagi  umat Islam.
3.  Maqasid  Syariah  (Tujuan  Syariah):  Memahami  tujuan-tujuan  umum syariah yang melibatkan keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan.
4.  Selain menggunakan teori fikih dan ushul fikih, pendekatan tafsir Maudhui juga  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Metode  tafsir  yang  memfokuskan pada  pemahaman  mendalam  terhadap  pesan  atau  makna  yang terkandung  dalam  teks  Al-Qur'an  dan  Hadis.  Metode  Tafsir  Maudhui dalam penelitian ini menggunakan pendekatan:
5.  Analisis  Konteks:  Memahami  konteks  historis  dan  sosial  dari  ayat  atau hadis terkait untuk mengekstrak makna yang lebih mendalam.
6.  Penggunaan  Kajian  Klasik:  Mempelajari  tafsir  klasik  untuk  mendapatkan perspektif  ulama  terdahulu  terkait  dengan  investasi,  keuangan,  dan kepatuhan syariah.
7.  Menggali  Makna  Maudhui:  Memahami  makna  yang  tersembunyi  atau implisit  dalam  teks  untuk  mendapatkan  wawasan  tambahan  mengenai prinsip-prinsip syariah.
Seluruh  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memberikan dasar  untuk  menilai  kepatuhan  syariah  BPKH  dengan  mendalam,  menggali prinsip-prinsip  dasar  hukum  syariah  dan  merinci  konteks  makna  yang  dapat membimbing pengambilan keputusan dalam investasi dana haji.
Sumber Penelitian
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data  sekunder  yang  diolah  menjadi  sebuah  penelitian  yang  mendalam  dan komprehensif.
Data  primir  diantaranya  adalah  Wawancara  adalah  pengumpulan  data dengan bertanya jawab langsung kepada responden yang memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti  pendapat,  keyakinan,  motivasi,  perasaan,  dan  proyeksi  seseorang terhadap  masa  depannya  atau  masa  depan  institusinya  (Tanjung  2013). observasi  merupakan  serangkaian  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  peneliti terhadap  suatu  proses  atau  objek  dengan  tujuan  untuk  memahami pengetahuan  dari  sebuah  fenomena  atau  perilaku  berdasarkan  pengetahuan dan  gagasan  yang  sudah  diketahui  sebelumnya  (Tanjung  2013)  kemudaian Observasi Langsung.
Teknik Pengumpulan Data 1.  Wawancara. Memahami pandangan dan pengalaman pemangku kepentingan  utama,  termasuk  pejabat  BPKH,  Dewan  Pengawas,  manajer investasi,  para  ahli  syariah  dari  DSN  MUI  dan  praktisi  syariah.  Menguji persepsi  mereka  tentang  kepatuhan  syariah  dan  implementasi  strategi syariah di BPKH.
2.  Analisis  Data.  Analisis  laporan  tahunan  BPKH,  laporan  keuangan,  dan laporan  audit  internal.  Analisis  kebijakan,  panduan,  dan  dokumen  strategi syariah BPKH. Analisis laporan dan dokumentasi terkait kepatuhan syariah. Identifikasi  perubahan  kebijakan  atau  tindakan  korektif  berdasarkan evaluasi kepatuhan syariah.
3.  Analisis  Literatur.  Analisis  terhadap  artikel  akademis,  jurnal,  dan  buku tentang  investasi  syariah,  kepatuhan  syariah,  dan  praktik  terbaik  dalam pengelolaan dana haji.
4.  Triangulasi  Data.  Membandingkan  dan  mengintegrasikan  temuan  dari berbagai  sumber  untuk  memastikan  konsistensi  dan  validitas  hasil penelitian.

## Teknik Analisa Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  akan  melibatkan  teknik-teknik  yang sesuai dengan setiap metode penelitian yang digunakan, termasuk studi kasus, studi pustaka, serta pendekatan Ushul Fikih dan Tafsir Maudhui.
1.  Identifikasi praktik investasi:
a.  Menganalisis data investasi BPKH selama periode 2020 hingga 2024.
b.  Mengidentifikasi praktik investasi yang mencerminkan strategi syariah.
2.  Menilai konsistensi antara kebijakan formal dan praktik sehari-hari.
3.  Mengidentifikasi  prinsip-prinsip  syariah  yang  relevan  dengan  investasi  dan pengelolaan dana haji.
4.  Menerapkan  konsep  Mashlahah  dan  Maqasid  al-Shariah  dalam  menilai kebijakan investasi BPKH.
5.  Menggali tafsir maudhui dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam investasi.
6.  Menilai  makna-makna  tersembunyi  atau  implisit  dari  Al  Quran  dan  Hadits yang dapat memberikan panduan tambahan.
7.  Mengintegrasikan  dan  membandingkan  temuan  dari  studi  kasus,  studi pustaka,  dan  pendekatan  ilmu-ilmu  keislaman  untuk  menemukan  pola konsistensi atau inkonsistensi.
8.  Menginterpretasikan  hasil  analisis  data  dengan  merujuk  pada  kerangka konseptual yang dibangun dari literatur dan prinsip-prinsip syariah.

## HASIL PENELITIAN
Hambatan  utama  yang  dihadapi  oleh  BPKH  dalam  menerapkan  praktek investasi  syariah  dan  memastikan  kepatuhan  syariah  dalam  pengelolaan dana haji
Keterlibatan dalam Ekosistem Haji:
1.  BPKH  berkolaborasi  dengan  berbagai  pihak,  termasuk  penyedia  jasa penyelenggaraan haji dan mitra strategis.
2.  Transformasi dari pengelolaan dana haji yang terisolasi menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas.
3.  BPKH bermitra dengan bank-bank syariah untuk mengelola dana haji.
4.  BPKH  berinvestasi  dalam  instrumen  keuangan  syariah  untuk  memperkuat ekosistem ekonomi haji.
Selain  pilar  transformasi  pada  pengelolaan  keuangan  haji,  ada  beberapa temuan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan ini, diantaranya:
1.  Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan. Kepatuhan syariah memerlukan sistem  pengawasan  dan  penegakan  yang  kuat.  Analisis  menunjukkan bahwa  BPKH  telah mengimplementasikan mekanisme  pengawasan  yang efektif  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  kegiatan  operasional  sesuai dengan prinsip syariah.
2.  Pendidikan  dan  Pelatihan.  Pentingnya  pendidikan  dan  pelatihan  bagi seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  dana  haji  tidak  dapat diabaikan.  BPKH  perlu  terus  meningkatkan  program  pendidikan  dan pelatihan  syariah  untuk  pegawai  dan  mitra  kerja  agar  pemahaman mengenai prinsip syariah semakin mendalam.
3.  Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan  prinsip  fundamental  dalam  kepatuhan  syariah.  BPKH  perlu terus  memperkuat  transparansi  dalam  pelaporan  keuangan  dan  kegiatan investasi  agar  dapat  membangun  kepercayaan  masyarakat  dan stakeholder lainnya
Solusi  dan  kebijakan  investasi  pengelolaan  dana  haji  oleh  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menjawab tantangan yang ada
Implementasi  strategi  investasi  syariah  oleh  BPKH  melibatkan  beberapa langkah penting:

## Seleksi Instrumen Investasi
BPKH  melakukan  seleksi  ketat  terhadap  instrumen  investasi  yang  akan digunakan,  memastikan  bahwa  instrumen  tersebut  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah.  Menurut  temuan  hasil  wawancara  yang  telah  dilaksanakan dalam  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwa  setiap  ada  prospektus  harus  diteliti dahulu oleh Tenaga Ahli Syariah (TAS).
Dalam  konteks  investasi  syariah  dan  pengelolaan  dana  haji  oleh  Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), prospektus dapat digunakan untuk:
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
1.  Sukuk: Memberikan informasi tentang penerbitan sukuk, termasuk struktur dan tujuan penggunaan dana yang diharapkan.
2.  Reksa  Dana  Syariah:  Menjelaskan  profil  investasi  reksa  dana  syariah, strategi investasi, dan risiko yang terkait.
3.  Penawaran  Saham  Syariah:  Informasi  tentang  penawaran  saham  yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Tenaga  Ahli  Syariah  (TAS)  adalah  individu  yang  memiliki  pengetahuan mendalam  dan  keahlian  khusus  dalam  hukum  dan  prinsip-prinsip  syariah, terutama  yang  berkaitan  dengan ekonomi dan  keuangan  Islam.  TAS  berperan penting  dalam  memastikan  bahwa  produk,  layanan,  dan  operasi  lembaga keuangan  serta  perusahaan  mematuhi  hukum  syariah.  TAS  memberikan konsultasi  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  kepatuhan  syariah  dalam berbagai  aspek  operasional  dan  bisnis  perusahaan.  TAS  bertanggung  jawab menyusun fatwa dan memberikan pendapat mengenai kepatuhan syariah untuk produk  dan  layanan  keuangan  yang  ditawarkan  oleh  lembaga  keuangan (prospektus).
Sebelum  memulai  investasi  BPKH  akan  melihat  opini  syariah  dari berbagai  ahli  dan  BPKH  juga  akan  melihat  fatwa  DSN  pada  sebuah  produk investasi  yang  ditawarkan.  Bahkan  BPKH  juga  akan  memperhatikan  aspek- aspek  lain,  mislanya  apakah  perusahaan  yang  menawarkan  investasi  tersebut mendukung keburukan atau sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh agama.

## Strategi pengelolaan investasi syariah oleh BPKH untuk keberlangsungan dana haji
Strategi investasi syariah yang selama ini dilakukan oleh BPKH cenderung lebih mengutamakan diversifikasi portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti  investasi  pada  sektor-sektor  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah dan  menghindari  sektor-sektor  yang  dianggap  kontroversial.  Strategi  tersebut merupakan  strategi  yang  sangat  tepat  karena  akan  lebih  meningkatkan keuntungan  dan  menghindari  resiko  kerugian  karena  dana  ditempatkan  pada instrumen yang bermacam-macam serta pada sektor yang aman.
BPKH  melakukan  strategi  diversifikasi  portofolio  dalam  berinvestasi sebagai  upaya  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  maksimal  dengan kemungkinan risiko yang kecil.
Teori diversifikasi portofolio markowitz, yaitu teori yang sudah cukup lama dikenal  di  dalam  dunia  investasi,  yaitu  strategi  menyebarkan  investasi  ke berbagai  jenis  aset  untuk  mengurangi  risiko  dalam  portofolio.  BPKH  pun  juga menggunakan  teori  tersebut  agar  menurunkan  risiko,  dengan  tetap mempertahankan prinsip syariah.
Islam juga memandang teori diversifikasi portolio adalah teori yang sangat tepat,  Islam  tidak  pernah  mempermasalahkan  dari  siapa  dan  darimana  asal sebuah  ilmu  atau  teori.  Islam  selalu  memiliki  prinsip,  jika  sebuah  ilmu  atau sebuah  teori  itu  baik, hendaknya  kebaikan tersebut  bisa  digunakan  oleh  siapa saja.
Dapat  dilihat  bahwa  komposisi  investasi  jauh  lebih  besar  daripada penempatan dana di bank. Ini menunjukkan keseriusan BPKH dalam mengelola dana haji agar bisa diambil nilai manfaatnya untuk kemaslahatan para jamaah haji. Hal tersebut bisa juga dibuktikan dengan jumlah nilai manfaat yang cukup besar  jika  dilihat  dari  jumlah  dan  komposisinya.  Penempatan  dana  haji  pada
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
bank  hanya  berjumlah  kurang  lebih  40  triliun  dan  hanya  sekitar  24%  dari  total keseluruhan  dana  yang  dikelola  oleh  BPKH.  Penempatan  itupun  lebih  banyak pada penerimaan setoran Bipih, atau disebut juga dengan jajaran BPS Bipih Tingkat  kepatuhan  syariah  menjadi  faktor  utama  dalam  pengambilan keputusan investasi oleh BPKH
Kepatuhan syariah adalah ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai  entitas  yang  berbasis  Islam.  Berikut  beberapa  aspek  yang menunjukkan pentingnya kepatuhan syariah:
1.  Prinsip-Prinsip Syariah
a. Kepatuhan  syariah melibatkan pematuhan  pada prinsip-prinsip  Islam, seperti menghindari riba,  judi, dan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
b. Prinsip  ini  memastikan  bahwa  aktivitas  dan  operasional  sesuai dengan ajaran Islam.
2.  Pengawasan dan Pengendalian
a. Entitas yang berbasis syariah harus memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat.
b. Transformasi  dari  pendekatan  konvensional  menjadi  lebih  terstruktur dan berbasis nilai-nilai Islam.
3.  Landasan Hukum
a. Al- Qur’an  dan  hadits  memberikan  pedoman  tentang  pentingnya kepatuhan dan ketaatan.
b. Transformasi  dari  nilai-nilai  agama  menjadi  praktik  nyata  dalam pengelolaan dana dan bisnis.
Dengan  mengutamakan  kepatuhan  syariah,  entitas  berbasis  Islam  dapat memastikan  bahwa  setiap  tindakan  dan  keputusan  sesuai  dengan  nilai-nilai agama dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
BPKH bukan hanya lembaga pengelola dana haji, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari transformasi pengelolaan keuangan haji dengan pendekatan yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.
Berikut  beberapa  aspek  yang  menunjukkan  bahwa  BPKH  adalah  pilar transformasi dalam pengelolaan dana haji:
Pengelolaan Dana Haji yang Profesional:
1.  BPKH  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  dana  haji  secara  profesional dan transparan.
2.  Transformasi dari model sebelumnya menjadi lembaga yang lebih efisien dan akuntabel.
3.  Mandiri  serta  independen  dalam  mengelola  keuangan  haji  yang  sangat besar  jumlahnya,  dari  sebelumnya  dikelola  oleh  kementrian  agama kemudian  melalui  amanat  Undang  Undang  dibentuklah  BPKH  untuk mengelola keuangan haji secara mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.
4.  Kementrian  agama  yang  dahulu  menjadi  pelaksana  sekaligus  pengelola dana,  setelah  adanya  BPKH  maka  fungsi  pelaksana  ibadah  haji  oleh kementrian  agama  akan  lebih  maksimal.  Adapaun  fungsi  pengelolaan keuangan  haji  sepenuhnya  diamanahkan  kepada  BPKH,  sehingga  akan mengurangi risiko dan memperkecil tindakan korupsi.
Investasi Berbasis Syariah
Vol. 11, No. 1, Juni 2024
1.  BPKH  mengelola  investasi  dana  haji  dengan  mematuhi  prinsip-prinsip syariah.
2.  Transformasi dari pendekatan konvensional menjadi strategi investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3.  Pengurangan  penempatan  dana  haji  pada  simpanan  bank  dan mengalihkannya pada sektor-sektor investasi yang lebih menguntungkan.
Digitalisasi dan Inovasi
1.  BPKH  terus  berinovasi  dengan  meluncurkan  platform  digital  untuk  pelaku bisnis penyelenggaraan haji.
2.  Transformasi  dari  proses  manual  menjadi  digital  untuk  meningkatkan efisiensi dan pelayanan.
3.  Virtual  Account  (VA)  yang  dikelola  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji (BPKH) merupakan bentuk nyata dari transformasi dalam pengelolaan dana haji di Indonesia.
4.  VA  BPKH  memungkinkan  jemaah  haji  untuk  memantau  saldo  dan  nilai manfaat dana haji secara real-time.
5.  Transformasi dari model konvensional menjadi lebih modern dan terbuka.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut  :Dari  pembahasan  yang telah  dilakukan  mengenai  strategi  investasi  syariah  dana  haji  dan  kepatuhan syariah  sebagai  pilar  transformasi  bagi  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji (BPKH),  dapat  disimpulkan  bahwa  integrasi  antara  strategi  investasi  syariah dan  kepatuhan  syariah  menjadi  kunci  dalam  mencapai  tujuan-tujuan  syariah dan  keberlanjutan  dana  haji.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi  investasi syariah dalam pengelolaan dana haji memberikan dampak positif, baik dari segi keuntungan maupun keberlanjutan dana. Dengan adopsi strategi investasi yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  BPKH  mampu  mencapai  performa investasi yang kompetitif dan menjaga keberlanjutan dana haji dengan baik. Maka strategi-strategi yang dirumuskan kedepan oleh BPKH harus selalu berintegrasi  dengan  aspek  syariah  agar  selalu  memenuhi  aspek  kepatuhan syariah.  Kepatuhan  syariah  yang  dimaksud  bukan  hanya  terbatas  pada  aspek investasi,  tetapi  juga  melibatkan  seluruh  operasional  dan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  BPKH.  Dalam  hal  ini,  pendekatan  fikih  muamalah  memberikan pemahaman  yang  mendalam  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  dalam  konteks pengelolaan  dana  haji,  disiplin  ilmu  tersebut  memastikan  bahwa  seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
BPKH  juga  perlu  menjaga  hubungan  yang  baik  dengan  seluruh  pihak yang terlibat dalam ekosistem haji, agar para jamaah haji bisa terus menerima manfaat dari dana haji yang sudah dikelola oleh BPKH.  Menghadapi tantangan kedepan  yang  lebih  kompleks  BPKH  perlu  terus  bertransformasi  menjadi lembaga pengelola keuangan haji yang profesional dan akuntabel. Terlebih lagi dunia  digital  yang  berkembang  sangat  cepat,  BPKH  harus  sigap  untuk  bisa menyesuaikan  diri  agar  bisa  terus  mengikuti  perkembangan  zaman.  Dengan demikian,  kesimpulan  ini  menyoroti  pentingnya  integrasi  antara  strategi investasi  syariah  dan  kepatuhan  syariah  sebagai  pilar  utama  dalam transformasi  BPKH  menuju  pengelolaan  dana  haji  yang  berkelanjutan  dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Vol. 11, No. 1, Juni 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Ibnu Qudamah, Abdullah bin Muhammad. 1997. Al Mughni . 3 ed. Riyadh KSA: Dar Alim Kutub.
Jannah,  Nidaul.  2018.  “KONSEP  INVESTASI  WAKAF  TUNAI  DAN APLIKASINYA  DI  TABUNG  WAKAF  INDONESIA.” Al-Infaq:  Jurnal Ekonomi Islam 5(1):27 –51. doi: 10.32507/ajei.v5i1.327.
Jen,  Iswan.  2022.  “Optimalisasi  Pengelolaan  Dana  Haji  Untuk  Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia.” Thesis, Universitas Islam Indonesia.
Nuzula, Nila Firdausi, dan Ferina Nurlaily. 2020. DASAR-DASAR MANAJEMEN INVESTASI . Pertama. Malang: UB Press. Ramadhan,  Muhammad,  Titing  Suharti,  dan  Immas  Nurhayati.  2020. “DIVERSIFIKASI  SAHAM  DALAM  PEMBENTUKAN  PORTOFOLIO UNTUK  MEMINIMUMKAN  RISIKO.” Manager :  Jurnal  Ilmu  Manajemen 3(4):450 –58. doi: 10.32832/manager.v3i4.3914. Riyanto, Bambang. 2010. Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan . 4 ed. BPFE Yogyakarta.
Supriyanto, Trisiladi. 2022. AKUNTANSI SYARIAH . 1 ed. Bogor: UIKA Press. Tanjung, Hendri. 2013. METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM . Vol. 1. 1 ed. Bekasi: Gramata Publishing.
Yanis,  Muhajirin.  2017.  “KEBIJAKAN  PEMBINAAN,  PELAYANAN  DAN PERLINDUNGAN: Transformasi Pelayanan Berpihak Dan Berkelanjutan  - PDF  Free  Download.” Adoc.Pub .  Diambil  21  November  2022 (https://adoc.pub/kebijakan-pembinaan-pelayanan-dan-perlindungan- transformasi-.html).