Jambura Accounting Review, Volume 2 No. 2, Agustus 2021, Hal. 100 -109
Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Mattoasi a , Didiet Pratama Musue b , Yaman Rauf c a, b, c Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia email: Mattoasi@ung.ac.id a , vandidit26@gmail.com b , yamanrauf095@gmail.com c

## I N F O   A R T I K E L
Riwayat Artikel: Received 19-07-2021 Revised 03-08-2021 Accepted 06-08-2021
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kinerja Pemerintah Daerah

## Keywords: Government
Internal Control System, Local Government Performance

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah dengan  Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Gorontalo.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif,  dan  sumberdatanya menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  kuesioner  yang disebarkan  kepada  responden.  Sedangkan  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan  menggunakan  uji  statistik  t-test  dan  uji  koefisien determinasi  (ajusted  R-Square).  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  dengan  nilai  determinan  sebesar 48,7%. Hasil penelitian ini memberi sumbangsi kepada pemerintah agar  dapat  menetapkan  dan  menerapkan  Sistem  Pengendalian Internal (SPI) yang lebih efektif.

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  internal  control system  on  the  performance  of  local  government  Case  Study  in Gorontalo  Regency.  This  study  uses  quantitative  research methods,  and  the  data  sources  use  primary  data  obtained  from questionnaires  distributed  to  respondents.  Meanwhile,  the  data analysis used in this research is descriptive quantitative analysis using  statistical  t-test  and  coefficient  of  determination  test (ajusted R-Square). The results showed that the internal control system  had  a  positive  effect  on  the  performance  of  local governments  with  a  determinant  value  of  48.7%.  The  result  of this  study  contribute  to  the  government  to  establish  and implement a more effectives Internal Constrol Systems (ICS).
@2021 Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Yaman Rauf U NDER T HE L ICENSE CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Organisasi sektor publik selalu dituntut agar memiliki kinerja yang ditujukan pada  kepentingan  masyarakat  dan  mendorong  pemerintah  untuk  tanggap  terhadap lingkungan  disekitarnya,  dengan  cara  memberikan  upaya  pelayanan  terbaik  secara transparan  dan  berkualitas,  serta  adanya  pembagian  tugas  yang  baik  pada  suatu struktur  organisasi  pemerintahan.  Kinerja  sektor  publik  sebagian  besar  dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial organisasi tersebut (Nengsy, 2017).
Berkaitan  dengan  kinerja,  maka  salah  satu  faktor  yang  menentukan keberhasilan kinerja pemerintah desa pada organisasi sektor publik, dapat dilihat dari proses perencanaan, karena suatu perencanaan dapat menentukan keberhasilan suatu program  kegiatan  (Kusnendar,  2018).  Namun,  berbeda  dengan  Bahgia  (2020)  & Wiwaha dan Suryathi (2018) menyatakan bahwa kinerja tidak dapat dilihat dari input atau  perencanaan  program  saja,  tetapi  lebih  ditekankan  kepada  jalannya  proses, output,  manfaat,  dan  outcome  dari  program  kegiatan  tersebut  bagi  kesejahteraan masyarakat.
Berkaitan dengan kinerja Pemerintahan, Badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD)  merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah  yang  berada  di  Kabupaten Gorontalo  melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan  pemerintah  daerah  dibidang keuangan dan aset daerah sebagai tugas pokok. Akan tetapi pada badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  sistem  informasi  yaitu  kebijakan  dalam pemakaian aplikasi yaitu SIMDA (Sistem Informasi Daerah) keuangan yang kurang memadai karena masalah jaringan  yang terkendala sehingga dalam mengimput data laporan  keuangan  tidak  tepat  pada  waktunya  serta  keterlambatan  dalam  up-date sistem yang selalu berubah.(Sumber: Kabupaten Gorontalo, 2021) Sehingga Kondisi kinerja  suatu  organisasi  terutama  dalam  instansi  pemerintah  harus  diketahui  dan diinformasikan  kepada  pihak-pihak  tertentu  khususnya  bagi  pegawai  yang bersangkutan  untuk  mengetahui  dan  di  informasikan  kepada  pihak-  pihak  tertentu khusunya  bagi  pegawai  yang  bersangkutan  untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian hasil  suatu  organisasi  serta  mengetahui  dampak  positif  dan  negatif  suatu  kebijakan operasioanl yang diambil dalam instansi pemerintah.
Sehingga  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  demi  terciptanya  kinerja  pada instansi  pemerintah,  dilakukan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan, sampai  dengan  pertanggungjaaban,  harus  dilaksanakan  secara  tertib,  terkendali, efektif serta efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan suatu sistem  yang  dapat  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa  penyelenggaraan kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  dan  dapat  mencapai  tujuan. Sistem  tersebut  disebut  dengan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) (Noviyana  &  Pratolo,  (2018).  Hal  tersebut  sejalan  dengan  Mokoginta,  Lambey,  & Pontoh (2017) yang menyatakan bahwa Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam  menemukan  atau  menganalisis  permasalahan-permasalahan  yang  ada  atau permasalahan  yang  mungkin  akan  timbul  dalam  proses  pencapaian  tujuan  sehingga pencapaian  tujuan  bisa  kita  ketahui  secara  jelas.  Dengan  demikian,  pengendalian intern  dapat  mengatasi  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  dan
pelaporan  dalam  rangka  menciptakan  akuntabilitas  dan  transparansi  kepada masyarakat (Aziz, Pratiwi, Suyono, 2018).
Penelitian  tentang  pengaruh  SPIP  pernah  diteliti  oleh  Noviyana  dan  Pratolo (2018)  dan  Aziz,  Pratiwi,  dan  Suyono  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  SPIP berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  Instansi  Pemerintah  akan  tetapi  menurut Mokoginta,  Lambey,  dan  Pontoh  (2017)  SPIP  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja Pemerintah.  Sehingga  perbedaan  hasil  penelitian  tersebut  menarik  minat  peneliti untuk melakukan penelitian kembali.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini  diambil  untuk  melakukan penelitian  kembali  dengan  objek  yang  berbeda  yaitu  pada  pemerintah  daerah  di Kabupaten Gorontalo. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo).

## KAJIAN PUSTAKA

## Agency Theory (Teori Agensi)
Teori  yang  mendasari  penulisan  rencana  penelitian  ini  adalah  teori  agensi. Berdasarkan  teori  agensi  yang  mengadopsi  pendapat  Jensen  &  Meckling  (1976), dijelaskan  bahwa  hubungan  rakyat  dengan  pemerintah  dapat  dikatakan  sebagai hubungan  keagenan  yaitu  hubungan  yang  timbul  karena  adanya  kontrak  yang ditetapkan  oleh  rakyat  sebagai  principal  yang  menggunakan  pemerintah  sebagai agent  untuk  menyediakan  jasa  yang  menjadi  kepentingan  rakyat.  Untuk  mengawasi perilaku  pemerintah  serta  menyelaraskan  tujuan  rakyat  dan  pemerintah,  rakyat mewajibkan  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya yang  dipercayakan  kepada  pemerintah  melalui  mekanisme  laporan  keuangan  secara periodik. Dari laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekalingus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## Kinerja Pemerintah Daerah
Menurut  Auditya  (2013)  Kinerja  pemerintah  daerah  yaitu  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  sasaran  ataupun  tujuan  instansi  pemerintah  sebagai penjabaran  dari  visi,  misi  dan  strategi  instansi  pemerintah  yang  mengindikasikan tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan program  dan  kebujakan  yang  ditetapkan.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  pendapat sebelumnya  Lubis (2020) dan Muda, Maulana, Siregar, & Indra (2018) menyatakan bahwa  kinerja  pemerintah  daerah  merupakan  tingkat  capaian  dari  suatu  hasil  kerja, pelayanan  kepada  masyarakat  dan  pembangunan  dengan  tidak  tergantung sepenuhnya  kepada  pemerintah  pusat  serta  secara  menyeluruh  untuk  memenuhi kebutuhan  yang  ditetapkan  dari  setiap  kelompok,  dengan  melalui  usaha  yang sistemik  dan  meningkatkan  kemampuan  organisasi  secara  terus  menerus  mencapai kebutuhannya secara efektif. Kinerja pemerintah daerah yang baik dapat ditujukkan dengan indikator akuntabilitas dan transparansi (Asmawati, Basuki, & Riva’i, 2018).
Berdasarkan  beberapa  uraian  berkaitan  dengan  kinerja,  kinerja  pemerintah adalah  ukuran  keberhasilan  suatu  organisasi  atau  individu  yang  dapat  ditunjukan secara  nyata  dan  dapat  diukur.  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengawai  harus mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  suatu  organisasi,  oleh  karena  itu  seorang pegawai  perlu  berada  pada  kondisi  yang  unggul,  artinya  mampu  mewujudkan perubahan dengan secara inovatif.

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Sistem  pengendalian  internal  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  yaitu  proses  yang  terintegral  pada  tindakan  dan kegiatan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  memadai  tentang  tercapainya  tujuan dari  suatu  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  pelaporan  keuangan yang  andal,  pengamatan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai.

## Hipotesis Penelitian
Melihat  fenomena,  teori,  dan  kerangka  konseptual  yang  telah  disajikan menjelaskan  bahwa  pengendalian  internal  bagi  setiap  pemerintah  daerah  harus ditetapkan  sesuai  dengan  tugas  pokok  masing-masing,  sehingga  tujuan  organisasi dapat  tercapai.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dalam  penelitian  ini  hipotesis  yang diajukan sebagai berikut:
H1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berfokus  kepada  kinerja  pemerintah  daerah  yang  bersifat kasuistik. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkap setiap fenomena yang terjadi  melalui  penelitian  kuantitatif.  Untuk  menjawab  hipotesis  maka  peneliti melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap  variabel  Sistem  Pengendalian Internal  (X)  dan  Variabel  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Y).  Hasil  dari  validitas  dan reliabilitas  dilanjutkan  dengan  analisis  regresi  sederhana  dengan  melihat  pengaruh diantara  2  Variabel.  Keadaan  ini  sesuai  dengan  kehendah  Creswell  (2016)  dan Sugiono  (2018)  bahwa  analisis  kausal  dapat  digunakan  untuk mengetahui  pengaruh terhadap  suatu  variabel  dengan  variabel  yang  lain.  Fokus  pada  variabel  sistem pengendalian  internal  disebabkan  beberapa  penelitian  sebelumnya  menekankan bahwa  variabel  ini  sangat  menentukan  di  dalam  meningkatkan  kinerja  pemerintah daerah,  walaupun  sebagiah  yang  lain  mengatakan  bahwa  kurang  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan,  maka  desain  penelitian  dalam penelitian ini yang dibuat berdasarkan beberapa teori dan konsep kinerja pemerintah daerah  yang  dianggap  bahwa  sangat  menentukan  kinerja  pemeriuntah  daerah.  Hal tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut.
Gambar 1.

## Desain Penelitian
Sistem Pengendalian Internal (X)
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner yang telah ditabulasi dan dianalisis berdasarkan SPSS, maka diperoleh hasil analisis validitas terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dari 6 item pertanyaan, maka dinyatakan bahwa semua item valid karena T-Hitung > daripada T-tabel. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel uji-validitas berikut.
Tabel 1. Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) Item pernyataan Korelasi Nilai batas Keseimpulan X 2 . 1 0,629 0,25 Valid X 2 . 2 0,603 0,25 Valid X 2 . 3 0,589 0,25 Valid X 2 .4 0,745 0,25 Valid X 2 . 5 0,717 0,25 Valid X 2 . 6 0,533 0,25 Valid Sumber: Data Olahan, 2021
Selain  uji  validitas  sebagai  syarat  untuk  menguji  pengaruh  Sistem Pengendalian  Internal  (SPI)  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  maka  dalam penelitian  ini  juga  telah  dilakukan  uji  reliabilitas  untuk  konsistensi  seluruh  item  di dalam  variabel  ini.  Hasil  uji  reliabiltas  menunjukkan  bahwa  variabel  Sistem Pengendalian  Internal  (SPI)  relliabel  dengan  total  nilai  0.704  lebih  tinggi  daripada nilai T-tabel.
Selain  melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap  variabel  Sistem Pengendalian  Internal  (SPI),  maka  juga  dilakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Uji validitas dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Uji Validitas Kinerja pemerintah daerah
Item pernyataan Korelasi
Nilai batas Keseimpulan Y 1 0,612 0,25 Valid Y 2 0,644 0,25 Valid Y 3 0,718 0,25 Valid Sistem Pengendalian Internal Kinerja Pemerintah Daerah
Y 4 0,667 0,25 Valid Y 5 0,504 0,25 Valid Y 6 0,701 0,25 Valid Y 7 0,755 0,25 Valid Sumber: Data Olahan, 2021
Berdasarkan  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  semua  item  di  dalam  variabel kinerja dinyatakan valid dengan dengan syarat yang terpenuhi yaitu T-hitung > dari T-tabel. Keadaan ini dinyatakan valid dan nilai reliabel mencapai 0.771> lebih besar daripada T-Tabel sehingga dapat dilakukan  dengan proses pengujian apakah kinerja pemerintah akan meningkat jika variabel X diperbaiki.
Setelah  semua  penyataan  dinyatakan  valid  dan  reliabel,  maka  peneliti melakukan  uji  pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  (X)  terhadap  Kinerja Pemerintah  daerah  (Y).  Dari  hasil  analisis  tabel  1.  pada  kolom  Unstandardized Coefficients  (B)  tertera  nilai  constant  a  sebesar  8.003  dan  sistem  pengendalian internal  Pemerintah  (X)  sebesar  0.869.  dengan  demikian  persamaan  analisis  regresi berganda yang terbentuk adalah:
Y= 8.003 + 0.869 + e
Dari  persamaan  analisis  regresi  sederhana,  maka  dapat  diinterpretasikan bahwa  nilai  konstanta  sebesar  8.003  artinya  bahwa  jika  variabel  independen  SPIP konstan  maka  besarnya  nilai  Y  (kinerja  pemerintah  daerah)  dalam  pengambilan keputusan sebesar 8.003 satuan. koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian internal  (X)  yaitu  0.604  artinya  jika  Sistem  Pengendalian  Internal  mengalami kenaikan 1%, maka kinerja pemerintah daerah meningkat sebesar 86.9%.

## Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah
Dari hasil perhitungan uji hipotesis (Uji T) dimana T-hitung sebesar 6.757 > t-tabel  2.01174  dengan  hasil  signifikansi  sebesar  0.000  <  0.05.  Nilai  ini  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kinerja  Pemerintah  sebesar  48.7%  jika  dilihat  dari  uji  R.  Penelitian  ini mendukung  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Pujiono  et  al.,  (2016)  bahwa sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.  Sebelumnya  sejalan  juga  dengan  Lukman,  Thatok,  &  Biana (2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Pontoh  (2018) menyatakan  bahwa  penerapan  sistem  pengendalian  internal  dapat  membantu  untuk mencapai  tingkat  kinerja  yang  ditargetkan  dan  mencegah  terjadi  kehilangan sumber daya.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  Chici  (2017)  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  internal  diharapkan  dapat  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya diatas menurut Dharmawan (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang efektif akan berpengaruh  terhadap  kinerja.  Pendapat  ini  juga  didukung  oleh Mokoginta,  Pontoh, dan  Lambey  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman  sistem  pengendalian iternal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. Komponen-komponen  dalam  sistem  pengendalian  internal  seperti  lingkungan pengendalian  yang  baik,  akan  memberika  kontribusi  baik  dalam  menciptakan
suasana kerja sehingga dapat mendorong karyawan untuk meninggkatkan kinerjanya.
Sistem  pengendalian  internal  artinya  suatu  sistem  yang  bertujuan  untuk membantu  manajer  publik  menilai  pencapaian  suatu  strategi  menilai  alat  ukur material  dan  non  material.  Kebijakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  manajemen  bahwa  organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  asset  negara  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Hal  ini  sejalan  dengan  Ana  (2018)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah sangat signifikan. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, maka kinerja pemerintah juga semakin baik.

## SIMPULAN, KETERBATASA, SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah (Y)  di  Kabupaten  Gorontalo  sebesar  48.7%  (Nilai R-Square ).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik  pengendalian  internal  yang  ditetapkan  dan dilaksanakan  maka  kinerja  pemerintah  daeah  semakin  dapat  ditingkatkan.  Namun dalam  penelitian  masih  terdapat  pengaruh  variabel  lain  yang  juga  di  duga  dapat memberikan  pengaruh  terhadap  kinerja  51.3%  namun  tidak  dikutkan  dalam pengujian dalam penelitian ini.
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  variabel  berbeda  untuk lebih  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  pemerintah daerah,  seperti  variabel  partisipasi  anggaran  dan  sistem  informasi  akuntansi  serta kualitas sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmawati, I., Basuki, P. A. R., & Riva’i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Pada  Desa  Dore  Kecamatan  Palibelo Kabupaten  Bima).  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  25(3),  2379– 2401.
Ana,  I.  U.  (2018). Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Kejelasan  Tujuan,  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan,  Implementasi  Akuntansi  Akrual,  Sistem Pengendalian  Intern,  Dan  Peran  Internal  Audit  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten  Klaten (Doctoral  Dissertation,
Universitas Widya Dharma).
Auditya,  L.,  Husaini,  H.,  &  Lismawati,  L.  (2013).  Analisis  pengaruh  akuntabilitas dantransparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah`
daerah. Jurnal Fairness, 3(1), 21-42.
Aziz,  N.  J.  A.,  Pratiwi,  U.,  &  Suyono,  E.  (2018).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah,  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  dan  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Aparatur  Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 20(4).
Bahgia,  S.  (2020).  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  Pemahaman Akuntansi Pemerintahan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Aceh. Jurnal Emt Kita, 4(1), 89.
https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.144
Chici, C. (2017). Pengaruh good governance, sistem pengendalian intern pemerintah dan  gaya  kepemipinan  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Jurnal  Fekin, 4(1), 3110–3123.
Creswell,  J.  W.  (2016).  Research  design  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan campuran. Pustaka Pelajar.
Dharmawan,  T.  (2016).  Pengaruh  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (  Studi  Kasus  Pada  Organisasi Perangkat Daerah. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 4(1), 941–948.
Kusnendar,  A.  (2018).  Kinerja  Pemerintah  Desa  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Desa Cijulang  Kecamatan  Cijulang  Kabupaten  Pangandaran. Dinamika:  Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(3), 1-8.
Lamusu,  L.  (2013).  pengaruh  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD KabupatenGorontalo. Jurnal  Akuntansi, 3(1),  1– 12.http://elesrning.unisba.ac.id.php/kajian_akuntansi/article/view/6354
Lubis,  A.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral Dissertation).
Lukman,  H.,  Thatok,  &  Biana,  I.  A.  (2016).  Pengaruh  komitmen  organisasional, sistem  pengendalian  internal  pemerintah  dan  gaya  kepemimpinan  kinerja manajerial (survey pada skpd sumbawa). Jurnal Akuntansi, 4(2), 67–82.
Mokoginta,  N.,  Lambey,  L.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian Intern  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2).
Muda, I., Maulana, W., Sakti Siregar, H., & Indra, N. (2018). The analysis of effects of  good  corporate  governance  on  earnings  management  in  Indonesia  with panel data approach. Iranian Economic Review, 22(2), 599–625.
Nengsy,  H.  (2017).  Pengaruh  Kejelasan  sasaran  Anggaran  Dan  Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial PT. Perkebunan Nusantara V, Pekanbaru. Jurnal Akuntansi & Keungan, 6,1–16.
http;//journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/9465/0
Noviyana,  R.  A.,  &  Pratolo,  S.  (2018).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  dan Motivasi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dengan  Akuntabilitas Publik  Sebagai  Variabel  Intervening:  Studi  pada  Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 2(2), 129- 143.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Pujiono, D. S, Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintah daerah (Studi di provinsi maluku utara). Bisnis Dan Manajamen, 10(1), 68–81.
Sugiyono.  (2019).  Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif, dan r and d. Alfabeta: Bandung.
Wiwaha,  I.  G.  D.  P.,  &  Suryathi,  N.  W.(2018).Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial: Studi Kasus Seluruh Lpd Di Desa Dinas Dalung. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 3(2),172-183.

## Lampiran
Tabel 1
Uji T dan Analisis regresi berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 8.003 3.537 2.263 .028 TOTAL_X .869 .129 .698 6.757 .000 1.000 1.000
a. Dependent Variable: TOTAL_Y
Sumber data diolah spss 22
Tabel 2 Uji R
Model Summary b
Model
R R Square Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate 1 .698 a .487 .477 2.04945
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X b. Dependent Variable: TOTAL_Y
Sumber: diolah SPSS 22
Tabel 3 Uji Normalitas Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.02842626 Most Extreme Differences Absolute .142 Positive .142 Negative -.126 Test Statistic .142 Asymp. Sig. (2-tailed) .014 c Exact Sig. (2-tailed) .244 Point Probability 0.000
Sumber data diolah spss 22