## Article Info
Submitted: 21 Mei 2020
| Reviewed: 20 Juni 2020 | Accepted: 12 Juli 2020

## LARANGAN TINDAKAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

## TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

## Resmaya Agnesia Mutiara Sirait 1

## Abstract
One  of  the  substance  of  Law  Number  5  Year  1999  concerning  Prohibition  of  Monopolistic  Practices and Unfair Business Competition  is the provision that regulates collusion in tenders. The provision is regulated  in  Article  22  which  is  a  special  provision  with  the  aim  of  creating  a  conducive  business climate  to  support  and  develop  activities  for  the  provision  of  quality  goods  and  services  and  at competitive  prices.  Considering  that  the  impact  of  the  conspiracy  in  tenders  is  very  significant  for national  economic  development  and  a  healthy  competitive  climate,  the  regulation  regarding  the prohibition of tender conspiracy can be applied both with a rule of reason approach and with a per se illegal approach, so that administrative sanctions and criminal sanctions as well as additional criminal sanctions  that  will  be  imposed  on  business  actors  can  run  as  desired  by  Law  Number  5  Year  1999. The  impact  of  collusion  actions  in  tenders  is  not  just  economic  development  National  and  unfair competition climate, but other impacts can be felt by consumers as tender givers who can experience material  and  immaterial  losses.  Consumer  protection  is  needed  as  an  effort  made  to  safeguard consumer rights and develop behavior attitudes of responsible business actors.

## Keywords: conspiracy in tender; monopoly; unfair competition

## Abstrak
Salah  satu  substansi  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah ketentuan yang mengatur persekongkolan dalam tender. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 yang merupakan ketentuan khusus dengan tujuannya untuk menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif  guna  mendukung  dan  menumbuh  kembangkan  kegiatan penyediaan  barang  dan  jasa  yang  berkualitas  dan  dengan  harga  yang  bersaing.  Mengingat dampak yang  ditimbulkan  dari  tindakan  persekongkolan  dalam  tender  sangat  signifikan  bagi  pembangunan ekonomi  nasional  dan  iklim  persaingan  yang  sehat,  maka  pengaturan  mengenai  larangan persekongkolan  tender  dapat  diterapkan  baik  dengan  pendekatan  secara rule  of  reason maupun dengan  pendekatan  secara per  se  illegal ,  sehingga  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana  serta pidana  tambahan  yang  akan  dijatuhkan  pada  pelaku  usaha  dapat  berjalan  sebagaimana  yang dikehendaki  oleh  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  tindakan persekongkolan  dalam  tender  bukan  hanya  kepada  pembangunan  ekonomi  nasonal  dan  iklim persaingan  tidak  sehat,  akan  tetapi  dampak  lain  dapat  dirasakan  oleh  konsumen  selaku  pemberi tender  yang  dapat  mengalami  kerugian  materiil  maupun  immaterial.  Perlindungan  konsumen diperlukan  sebagai  suatu  upaya  yang  dilakukan  untuk  menjaga  hak-hak  konsumen  dan  menumbuh kembangkan sikap perilaku pelaku usaha yang bertanggung jawab.
Kata Kunci: monopoli; persaingan usaha tidak sehat; persekongkolan dalam tender
1 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Badan Nomor 42, Bandung, Kode Pos: 40265, Email: agnesiamutiara@gmail.com, Telp: 082251353536

## I. Pendahuluan
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang  adil  dan  makmur  serta  sejahtera merupakan  cita-cita  Negara  Indonesia yang  diamanatkan  dalam  UUD  1945  dan Pancasila.  Salah  satu  kegiatan  yang diperlukan  untuk  mewujudkan  cita-cita bangsa Indonesia adalah dengan melakukan  pembangunan  perekonomian. Pembangunan  perekonomian  Indonesia selalu  berkaitan  dengan  tindakan  praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
Untuk menghindari kegiatan monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat  dalam  pembangunan  perekonomian di Indonesia, telah dikelurkan oleh pemeirntah peraturan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  (selanjutnya  disebut  UU Nomor 5 Tahun 1999). Dalam UU Nomor 5 Tahun  1999  ditetapkan  adanya  asas demokrasi di dalam perekonomian Indonesia,  dimana  semua  pelaku  usaha pada  saat  menjalankan  kegiatan  usaha harus dapat membedakan secara seimbang  antara  kepentingan  dari  pelaku usaha dengan kepentingan umum.
Tujuan dari UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah  untuk  menjaga  persaingan  antara pelaku  usaha  menjadi  sehat.  Selain  itu, juga menjadi payung hukum untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan  yang  timbul dari  kompetisi  antar  pelaku  usaha  dalam merebut pasar dunia usaha.
Guna mendukung kondisi persaingan usaha  yang  sehat,  terbuka  dan  dicita- citakan  oleh  banyak  pelaku  usaha,  maka diperlukan  kebijakan  persaingan  usaha. Penting dan perlunya kebijakan persaingan usaha  dimiliki  oleh  suatu  negara  bertujuan untuk meminimalkan inefisiensi perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku  pelaku  usaha  yang  cenderung bersifat  anti  persaingan  dan  berkeinginan melakukan praktek monopoli seenaknya. 2
UU  Nomor  5  Tahun  1999  membagi dalam  2  (dua)  pengaturan  substansi  yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang.  Kegiatan  yang  termasuk  dalam kegiatan  yang  dilarang  adalah  kegiatan monopoli,  monopsoni,  penguasan  pasar serta persekongkolan ( collusive tendering ).
Perbedaan  antara  kegiatan  dilarang  dan perjanjian  yang  dilarang  umumnya  dilihat dari jumlah pelaku usahanya. 3
Salah satu masalah mendasar persaingan  usaha  di  Indonesia  adalah berkenaan  dengan  proses  pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam proses pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, dinilai  oleh  beberapa  kalangan  banyak dijumpai  praktik  persekongkolan  untuk menentukan  pemenang  dalam  sebuah tender. 4 Hal  ini  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  serta  mekanisme  yang
2 Faisal Basri. 2002. Perekonomian Indonesia , Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia . Jakarta: Erlangga, hlm. 326.
3 Rachmadi Usman. 2013. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, hlm 369.
4 Yakub  Adi  Krisanto.  2008. “Terobosan  Hukum
Keputusan KPPU dalam Mengembangkan
Penafsiran Hukum Persekongkolan Tender ”. Jurnal Hukum Bisnis , 27 (3), hlm. 63.
sudah  diatur  dalam  Perpres  Nomor  54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang  / Jasa Pemerintah serta UU Nomor 5 Tahun 1999.
Dalam tender tidak menutup kemungkinan  adanya  kecurangan  atau pelanggaran  dalam  proses  tender  itu sendiri. Salah satunya adalah persekongkolan  di  antara  peserta  tender dan/atau  dengan  penyelenggara  tender. Suatu  persekongkolan  dalam  tender  dapat dilakukan  secara  terang-terangan  maupun diam-diam  melalui  tindakan  penyesuaian, penawaran  sebelum  dimasukkan,  atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui  dan  atau  memfasilitasi,  atau pemberian  kesempatan  eksklusif,  atau tidak  menolak  melakukan  suatu  tindakan meskipun  mengetahui  bahwa  tindakan tersebut  dilakukan  untuk  mengatur  dalam rangka  memenangkan  peserta  tender tertentu. Di Indonesia, masalah ersekongkolan  tender  diatur  dalam  UU Nomor 5 Tahun 1999, pada Pasal 22 tidak hanya  mencakup  kegiatan  pengadaan yang  dilakukan  pemerintah,  tetapi  juga kegiatan  pengadaan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  negara  (BUMN/BUMD)  dan perusahaan swasta. 5
Pada hakikatnya persekongkolan tender  merupakan  suatu  perbuatan  yang dilakukan, baik oleh pihak penyedia barang
5 Octaviana  Pramustika  Puteri,  Teddy  Anggoro. 2013 .  “Dugaan  Praktel  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  Dalam  Proyek  Pembangunan  Pegangasaan Timur Cikini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat ”. Jurnal Hukum .
dan  jasa  maupun  pengguna  barang/jasa untuk mengatur dan menentukan pemenang  tender. 6 Dalam  Undang  - Undang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat, persekongkolan  diatur  di  dalam  Pasal  22 sampai  Pasal  24.  Persekongkolan  tender diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  22 Undang - Undang Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender  sehingga  dapat  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 7
Akhir  -  akhir  ini,  masalah  berkaitan dengan persekongkolan tender pengadaan barang  dan  jasa.  Pengadaan  barang  dan jasa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha seperti  pemerintah,  perusahaan  negara atau  perusahaan  swasta  sering  dikaitkan dengan persekongkolan dalam pemenangan tender. Dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, sering ditemukan praktik persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas maka  diperlukan  pengkajian  terhadap permasalahan  pengadaan  barang  dan jasa. Hal ini disebabkan adanya permasalahan  tindakan  persekongkolan
6 Yakub Adi Kristanto, Op Cit , hlm 72.
7 Riski  Dysas  Prabawani,  Munawar  Kholil.  2017. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum
Persekongkolan  Tender  Menurut  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat ”.
Jurnal Hukum, Privat Law , V (2), hlm. 78
dalam  tender  yang  terjadi  pada  proses pengadaan barang dan jasa yang menyimpang terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999  sebagai  payung  hukum  dalam tindakan  praktik  monopoli  dan    persaingan usaha  tidak  sehat.  Fakta  yang  terjadi dalam masyarakat mengenai penyimpangan terhadap ketentuan- ketentuan  di  dalam  UU  Nomor  5  Tahun 1999  yang  sering  kali  terjadi  dan  perlu adanya kajian mengenai masalah tersebut. Maka  dari  itu  berdasarkan  hal-hal  yang telah  diuraikan,  tulisan  ini  akan  mengkaji mengenai penegakan  hukum  terhadap adanya  tindakan  persekongkolan  dalam tender  dikaitkan  dengan  UU  Nomor  5 Tahun  1999  dan  dampak  yang  akan dialami  konsumen  apabila  terjadi  tindakan persekongkolan  dalam  tender  dikaitan dengan perlindungan konsumen.
II. Metode
Penelitian ini bertujuan mengkaji larangan  tindakan  persekongkolan  dalam tender  berdasarkan  dengan  UU  Nomor  5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ).  Menggunakan  sumber  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang di kumpulkan dari studi dokumen atau studi kepustakaan  ( library  research )  dengan analisis  bahan  hukum  yang  bersifat deduksi  dengan  metode  silogisme  yang berpangkal  dari  premis  mayor  (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor  (bersifat  khusus)  dan  dari  kedua
premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion .
III. Analisis dan Pembahasan A.  Tindakan  Persekongkolan  Dalam Tender  Dikaitkan  Dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan  usaha  yang  dilakukan secara  tidak  jujur  dapat  dilihat  dari  cara pelaku  usaha  dalam  bersaing  dengan pelaku usaha lain. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia  lelang  untuk  dapat  memenangkan sebuah  tender.  Sehingga  pelaku  usaha lainnya  tidak  mendapatkan  kesempatan untuk memenangkan tender tersebut. 8
Persaingan  usaha  yang  dilakukan dengan  cara  melawan  hukum  dilihat  dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku  usaha  lainnya  dengan  melanggar ketentuan-ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Contohnya  adanya  pelaku usaha  yang  bebas  pajak  atau  bea  cukai. Kemudian adanya persaingan dengan cara menghambat  terjadinya  persaingan  di antara  pelaku  usaha  melihat  kondisi  pasar yang  tidak  sehat.  Dalam  pasar  mungkin tidak  terdapat  kerugian  pada  pesaing  lain, dan  para  pelaku  usaha  juga  tidak mengalami  kesulitan.  Tetapi,  perjanjian
8 Muskibah.  2013. “Larangan  Persekongkolan Dalam Tender Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat ”, Jurnal Hukum , 6 (7), hlm. 61
yang  dilakukan  pelaku  usaha  menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif. 9
Persekongkolan merupakan
karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan  ( conspiracy /  konspirasi) terdapat  kerja  sama  yang  melibatkan  dua atau  lebih  pelaku  usaha  yang  secara bersama-sama melakukan tindakan melawan  hukum.  Istilah  persekongkolan pertama kali ditemukan pada Antitrust Law di USA yang didapat melalui Yurisprudensi Mahkamah  Tertinggi  Amerika  Serikat, berkaitan    dengan  ketentuan  Pasal  1 The Sherman  Act 1890,  dimana  dalam  pasal tersebut  dinyatakan: ”….persekongkolan untuk  menghambat  perdagangan …..  (….
Conspiracy in restraint of trade …..).
Mahkamah Tertinggi
USA juga menciptakan istilah  “ concerted  action ”, untuk mendefinisikan istilah persekongkolan  dalam  hal  menghambat perdagangan, serta kegiatan saling menyesuaikan  berlandaskan  berdasarkan persekongkolan guna menghambat perdagangan  serta  pembuktiannya  dapat disimpulkan dari kondisi yang ada.
Berdasarkan  pengertian  di  USA  itulah, maka  persekongkolan  merupakan  suatu perjanjian  yang  konsekuensinya  adalah perilaku yang saling menyesuaikan (conspiracy  is  an  agreement  which  has consequence of concreted action). 10
Bentuk  kegiatan  persekongkolan  ini  tidak harus dibuktikan dengan adanya
9 Ibid.
10 L. Budi Kagramanto. 2008. Larangan Persekongkoan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha) . Surabaya: Srikandi, hlm 192.
perjanjian, akan tetapi bisa dalam kegiatan lainnya  yang  tidak  mungkin  diwujudkan dalam suatu perjanjian. 11
Persekongkolan  adalah  kegiatan  yang dilarang dan dapat berupa: 12
1.  Mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
2.  Bersekongkol untuk mendapatkan informasi  kegiatan  usaha  persaingan yang  diklasifikasikan  sebagai  rahasia perusahaan;
3.  Bersekongkol untuk mendapatkan informasi diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan;
4.  Menghambat produksi atau pemasaran  barang  dan  atau  jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar  barang  dan  atau  jas  yang ditawarkan  atau  dipasok  di  pasar bersangkutan menjadi kurang baik dari jumlah  kualitas,  maupun  ketetapan yang disyaratkan.
Larangan  persekongkolan  merupakan salah  satu  kegiatan  yang  dilarang  dalam hukum persaingan usaha, yakni sebagaimana  tercantum  dalam  UU  Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut : 13
1. Pasal  22  :  “Pelaku  usaha  dilarang bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk mengatur dan atau menentukan pemenang  tender  sehingga  dapat mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat”
11 Rachmadi  Usman.  2004. Hukum  Persaingan Usaha  di  Indonesia .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, hlm 79.
12 Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender
2. Pasal  23  :  “Pelaku  usaha  dilarang bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat
mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat”
3. Pasal  24  :  Pelaku  usaha  dilarang bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk menghambat produksi dan atau pemasaran  barang  dan  atau  jasa pelaku  usaha  pesaingnya  dengan maksud  agar  barang  dan  atau  jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan  menjadi  berkurang  baik dari jumlah, kualitas maupun ketetapan waktu yang disyaratkan. Jasa persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender.
Pengertian  tender  dalam  prakteknya memiliki  kesamaan  pengertian  dengan lelang  sebagaimana  diatur  dalam  Perpres Nomor  54  Tahun  2010,  contohnya  dalam metode  pemilihan  penyedia  barang  dan jasa, dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Ketentuan  pasal  di  atas  merupakan  dasar adanya  larangan  tindakan  persekongkolan tender.  Sedangkan  pengertian  tender terdapat dalam penjelasan Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999.  Dengan demikian ruang lingkup tender adalah: 14
13 Muskibah, Op Cit , hlm 61-63.
14 L. Budi Kagramanto, Op Cit , hlm 62-63.
1.  Tawaran  untuk  mengajukan  harga terendah  untuk  memborong  suatu pekerjaan,  seperti  membangun  atau merenovasi gedung pemerintah.
2.  Tawaran  untuk  mengajukan  harga terendah  untuk  pengadaan  barang, seperti  memasok  kebutuhan  alat-alat tulis  dan  perlengkapan  kantor  di instansi pemerintah.
3.  Tawaran  untuk  mengajukan  harga terendah  untuk  menyediakan  jasa seperti: jasa cleaning service atau jasa konsultan keuangan lembaga
pemerintah.
4.  Tawaran  untuk  mengajukan  harga tertinggi seperti penawaran atau penjualan lelang barang-barang inventaris atau barang sitaan pemerintah yang perolehannya melanggar hukum.
Dengan demikian istilah tender merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan  peserta  tender  tertentu. Kerjasama  dilakukan  oleh  satu  atau  lebih peserta  yang  menyetujui  seorang  peserta tertentu  dengan  harga  lebih  rendah, dimana peserta lainnya melakukan penawaran  dengan  harga  yang  lebih rendah, dimana peserta tertentu melakukan  penawaran  dengan  harga  di atas harga perusahaan yang akan dimenangkan. Kesepakatan tersebut bertentangan  dengan  proses  tender  atau pelelangan yang semestinya terjadi, karena penawaran  pada  umumnya  dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin
yang  dihasilkan  adalah  harga  yang  murah dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  tindakan persekongkolan  dalam  tender  dianggap menghalangi  terciptanya  persaingan  yang sehat  di  kalangan  pelaku  usaha  yang beritikad  baik  untuk  melakukan  usaha  di bidang yang bersangkutan.
Apabila melihat secara saksama tujuan  adanya  UU  Nomor  5  Tahun  1999, dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya tujuan penegakan hukum persaingan usaha adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat, mencegah prakter  monopoli  atau  persaingan  yang tidak sehat. Lebih dari itu, untuk mengawasi  jalannya  penegakan  terhadap tindakan persekongkolan tender atau pelelangan,  kemudian  diimplementasikan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  75  Tahun  1999  tentang  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik Indonesia institusi yang diberi kewenangan oleh  negara  untuk  menangani  perkara- perkara  pelanggaran  hukum  persaingan usaha  yaitu  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU).
Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstrusikan  pembentukan  susunan organisasi,  tugas,  dan  fungsi  komisi ditetapkan oleh Keputusan Presiden.
KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda, yaitu selain menciptakan  ketertiban  dalam  persaingan usaha  juga  berperan  untuk  menciptakan dan  memelihara  iklim  persaingan  usaha yang kondusif. Meskipun KPPU
mempunyai  fungsi  penegakan  hukum khususnya  hukum  persaingan  usaha, namun  KPPU  bukanlah  lembaga  peradilan khusus persaingan usaha. 15
Dalam  penegakan  hukum  perkara pelanggaran  terhadap  persaingan  usaha termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap  larangan  persekongkolan  tender, KPPU wajib memberikan putusan selambat-lambatnya  150  (seratus  lima puluh) hari sejak perkara tersebut diajukan. Keputusan  KPPU  ini  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap, jika tidak ada keberatan yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha  ke Pengadilan  Negeri.  Pengadilan  Negeri harus  memberi  putusan  dalam  waktu  30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan.  Atas  keputusan  Pengadilan Negeri  ini,  masih  dapat  diajukan  kasasi  ke Mahkamah Agung.
Adapun  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan persaingan  usaha tidak  sehat  berdasarkan UU  Nomor  5  Tahun  1999  adalah  sanksi administratif  dan  sanksi  pidana.  Sanksi administratif: 16
1.  Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa  tindakan  administratif  terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
15 Yuliana  Juwita.  2012.  Larangan  Persekongkolan Tender  Berdasarkan  Hukum  Persaingan  Usaha, Suatu  Perbandingan  Pengaturan  di  Indonesia  dan Jepang, Tesis ,  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 46.
16 Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender
2.  Tindakan  administratif  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat berupa:
a.  Penetapan  pembatalan  perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  13, Pasal 15 dan Pasal 16, dan atau b.  Perintah  kepada  pelaku  usaha untuk menghentikan integrasi vertikal  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 14 dan atau,
c.  Perintah  kepada  pelaku  usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli  dan  atau  menyebabkan persaingan  usaha  tidak  sehat  dan atau  merugikan  masyarakat,  dan atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan  posisi  dominan dan atau,
d.  Penetapan pembatalan atas penggabungan  atau  peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham  sebagaimana  dimaksud Pasal 28 dan,
e.  Pengenaan  pembayaran  ganti  rugi,
dan atau
f.  Pengenaan denda serendah-
rendahnya Rp. 1.000.000.000
(satu  miliar  rupiah)  dan  setinggi- tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). “
Selain  sanksi  administartif  kemudian terdapat sanksi pidana, yakni: 17
17 Pasal  48  Undang  -  Undang Nomor 5  Tahun  1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender
1.  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,  Pasal  9  sampai  dengan  Pasal  14, Pasal  16  sampai  dengan  Pasal  19, Pasal 25 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000  (dua  puluh  lima  miliar rupiah)  dan  setinggi-tingginya  Rp.
100.000.000.000 (seratus miliar
rupiah) atau pidana kurungan pengganti  denda  selama-lamanya  6 (enam) bulan.
2.  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5,  sampai  dengan  Pasal  8,  Pasal  15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal  26,  diancam  pidana  denda serendah-rendahnya
Rp. 5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya  Rp.  25.000.000.000 (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  atau pidana  kurungan  pengganti  denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3.  Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41,  diancam  pidana  denda  serendah rendahnya  Rp.  1.000.000.000  (  satu miliar  rupiah)  dan  setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga bulan ).”
Selanjutnya sanksi pidana yang menyatakan  dengan  menunjuk  ketentuan Pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  48  dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa : 18

## 1.  Pencabutan izin usaha atau
18 Pasal  49  Undang  -  Undang Nomor 5  Tahun  1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender
2.  Larangan  kepada  pelaku  usaha  yang telah  terbukti  melakukan  pelanggaran terhadap  Undang  -  Undang  ini  untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun  dan  selama-lamanya  5  (lima) tahun atau 3.  Penghentian  kegiatan  atau  tindakan tertentu  yang  menyebabkan  timbulnya kerugian pada pihak lain.
Apabila  dikaji  ketentuan  sanksi  yang tersebut  di  atas,  maka  sanksi  administratif yang  dapat  diterapkan  kepada  pelaku usaha  yang  melakukan  persekongkolan dalam  tender  adalah  berupa  perintah kepada  pelaku  usaha  untuk  menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat  (Pasal  47  ayat  (2)  huruf  c), pengenaan  pembayaran  ganti  rugi  (Pasal 47 ayat (2) huruf f), dan Pengenaan denda (Pasal 47 ayat 2 huruf g).
Selanjutnya  untuk  sanksi  pidana, dapat  diterapkan  ketentuan  Pasal  48  ayat (2),  yaitu  denda  serendah-rendahnya  Rp. 5.000.000.000  (lima  milyar  rupiah)  dan setinggi-tingginya  Rp.25.000.000.000  (dua puluh  lima  milyar  rupiah)  atau  pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan. Sedangkan  untuk  pidana  tambahan  dapat dikenakan  semua  atau  salah  satu  dari ketentuan Pasal 49.
B.  Dampak yang Akan Dialami Konsumen Apabila Terjadi Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Dikaitan Dengan Perlindungan

## Konsumen.
Persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat mengakibatkan  konsumen  dirugikan,  oleh karena  itu  Negara  wajib  melindungi konsumen  dengan  membuat  perundang- undangan yang bertujuan mengatur persaingan  antar  pelaku  usaha  dan perlindungan kepada konsumen. Di banyak negara Institusi yang mengawasi persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan  konsumen  dijadikan  satu,  di Indonesia kedua hal tersebut di atas diatur dalam  dua  Undang  -  Undang  yang berbeda.
Istilah perlindungan konsumen berkaitan  dengan  perlindungan  hukum. Oleh  karenanya  perlindungan  konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang  mendapatkan  perlindungan  itu  bukan sekedar  fisik,  melainkan  terlebih  kepada hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan  konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. 19
Untuk  persaingan  usaha  tidak  sehat diatur  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  1999. Institusi  yang  mengawasi  adalah  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU). Sedangkan  untuk  Perlindungan  Konsumen
19 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti.  2008. Hukum Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  Sinar  Grafika. hlm 30.
di  atur  melalui  Undang  -  Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  UUPK). Lembaga  yang  mengawasi  adalah  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Berdasarkan  pasal  1  angka  1  UU Perlindungan  Konsumen  Nomor   8  Tahun 1999  disebutkan  perlindungan  konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.  Konsumen  berdasarkan  UU  di atas diartikan adalah setiap orang pemakai barang  dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. 20
Pasal  1  ayat  (1)  dan  (2)  menjelaskan pengertian  Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan  atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  sendiri,  keluarga,  orang  lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.  Sedangkan  pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan  atau  badan  hukum,  baik yang  berbentuk  badan  maupun  bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  Republik  Indonesia, baik sendiri, maupun bersama-sama melalui perjanian menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  bidang  ekonomi.
20 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yoda.  2011. Hukum Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, hlm. 1.
Berkaitan  dengan  pengertian  diatas,  maka dalam  tindakan  persekongkolan  dalam tender,  konsumen  yang  dimaksud  adalah pemberi  tender,  sedangkan  pelaku  usaha yang dimaksud adalah penerima tender.
Secara  umum  dikenal  ada  4  (empat) hak dasar konsumen, yaitu: 21
1.  Hak  untuk  mendapatkan  keamanan (the right to safety),
2.  Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed),
3. Hak  untuk  memilih (the  right  to choose,)
4.  Hak  untuk  didengar (the  right  to  be heard).
Hak-hak  konsumen  sebagaimana termuat  dalam  UUPK  bersifat  terbuka, artinya selain ada hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK, dimungkinkan diakuinya  hak-hak  konsumen  lainnya  yang tidak  diatur  dalam  UUPK,  tetapi  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  lain disektor  tertentu.  Hal  ini  merupakan konsekuensi  logis  dari  status  UUPK sebagai ketentuan payung (umbrella rule) . 22
Menurut  Pasal  5  UUPK,  kewajiban konsumen, diantara lain sebagai berikut: 1.  Membaca  atau  mengikuti  petunjuk informasi  dan  prosedur  pemakaian atau  pemanfaatan  barang  dan  atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
21 Shidarta.  2000. Hukum  Perlindungan  Konsumen . Jakarta: Grasindo, hlm 16.
22 Wahyu  Sasongko.  2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm 62.
2.  Beritikad baik dalam melakukan transaksi  pembelian  barang  dan  atau jasa,
3.  Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar yang disepakati,
4.  Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Dalam pasal pasal 7 angka (1) sampai dengan  (3)  UUPK  menjelaskan  bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah; 1.  Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
2.  Memberikan  informasi  yang  benar, jelas,  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
3.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
Persekongkolan  tender  merupakan suatu kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan  yang  bertujuan memenangkan  tender.  Kegiatan  ini  akan berimplikasi  pada  pelaku  usaha  lain  yang tidak ikut dalam kesepakatan tersebut, dan tidak  jarang  mengakibatkan  kerugian  bagi pihak pengguna penyedia jasa atau barang karena  adanya  ketidakwajaran  harga. 23
Dalam kasus persekongkolan dalam tender konsumen atau pemberi kerja juga
23 Gianjar  Bowo  Saputra.  Hernawan  Hadi.  2018. “Penegakan,  Hukum  Persekongkolan  Tender Menurut  Undang-Undang  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat ”, Privat Law , VI (2), hlm. 215.
mengalami  dampak  kerugian.  Dilihat  dari sisi konsumen atau pemberi kerja, tindakan persekongkolan  dalam  tender  berdampak antara lain;
1.  Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.
2.  Barang  atau jasa  yang  diperoleh  (baik dari  sisi  mutu,  jumlah,  waktu,  maupun nilai)  seringkali  lebih  rendah  dari  yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.
3.  Terjadi  hambatan  pasar  bagi  peserta potensial  yang  tidak  memperoleh kesempatan  untuk  mengikuti  dan memenangkan tender.
4.  Nilai  proyek  (untuk  tender  pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark - up yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya. Kepentingan  konsumen  merupakan salah  satu  aspek  dari  tujuan  persaingan usaha  (kepentingan  umum)  dalam  hal  ini dampak terhadap konsumen ditinjau dikaitkan  dengan  perlindungan  konsumen adalah jelas berupa kerugian yakni:
1.  Kerugian pada hak-hak  konsumen akibat  mutu  barang  di  bawah  standar bisa dirasakan akibatnya secara langsung  oleh  konsumen,  pelanggaran hak-hak  konsumen  karena  struktur market  yang  distortif  atau  dikarenkan kegiatan  pengadaan  jasa  dimana  nilai proyek tidak sesuai, sering kali konsumen  tidak  sadar  bahwa  hak-
haknya  sebagai  konsumen  dilanggar karena  harus  membayar  harga  yang tidak  wajar  dari  yang  seharusnya konsumen bayar.
2.  Kerugian  material  berupa  uang,  barang ataupun tenaga ahli,
3.  Kerugian  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.

## IV.  Penutup
Penegakan
hukum terhadap pelanggaran larangan persekongkolan tender  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  22  sanksi  yang  dapat  diterapkan terhadap  pelanggaran  Pasal  22  tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 ayat 2 huruf c, huruf f dan huruf  g,  serta  untuk  pidana  diterapkan ketentuan Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 49 untuk pidana tambahan. Bahwa persekongkolan  dalam  tender  berdampak kepada  kerugian  yang  sangat  bersar terhadap  hak-hak  konsumen  itu  sendiri. Dalam  hal  ini  konsumen  akan  mengalami kerugian materiil seperti uang dan materiil, serta  kerugian  immateriil  seperti  waktu serta tenaga.
Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat pihak KPPU selaku instusi yang mengatasi persaingan  usaha  dalam  memberikan sanksi  harus  sesuai  dengan  Undang- Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Selain  itu dalam  mengawasi  kegiatan  tender  harus lebih  tegas,  sehingga  mengurangi  terjadi persaingan  usaha  tidak  sehat.  Sebaiknya setiap badan atau lembaga yang
mengadakan tender harus lebih professional  dan  mementingkan  kualitas dan kuantitas.
Bibliografi Buku
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yoda.  2011.
Hukum  Perlindungan  Konsumen .
Jakarta: Raja Grafindo Persada. Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti.  2008. Hukum Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:
Sinar Grafika.
Dellyana  Shant.  1988. Konsep  Penegakan
Hukum . Yogyakarta: Liberty. Faisal Basri. 2002. Perekonomian Indonesia,  Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia . Jakarta: Erlangga. Jimly Asshiddiqie. 1998. Agenda
Pembangunan  Hukum  Nasional  Di Abad  Globalisasi .  Jakarta:  Balai Pustaka.
L.  Budi  Kagramanto.  2008 .  Larangan Persekongkoan  Tender  (Perspektif Hukum Persaingan Usaha) . Surabaya: Srikandi. Rachmadi Usman. 2004. Hukum Persaingan  Usaha  di  Indonesia .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ________________. 2013. Hukum
Persaingan  Usaha  Di  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Grasindo.
Sudikno  Metrokusumo.  2003. Mengenal
Hukum (suatu
pengantar) . Yogyakarta: Liberty.
Wahyu Sasongko. 2007. Ketentuan- Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan  Konsumen .  Bandar Lampung: Penerbit Universitas
Lampung. Jurnal
Gianjar  Bowo  Saputra.  Hernawan  Hadi.
2018. “Penegakan, Hukum Persekongkolan  Tender  Menurut Undang-Undang  5  Tahun  1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat ”. Privat Law, VI (2). Muskibah. 2013. “Larangan Persekongkolan Dalam Tender Perspektif  Undang-Undang  Nomor
5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat ”. Jurnal Hukum ,
6 (7).
Octaviana Pramustika Puteri, Teddy Anggoro.  2013. “Dugaan  Praktel
Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Dalam Proyek Pembangunan Pegangasaan  Timur  Cikini  Ditinjau Dari  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat ” Jurnal Hukum .
Rai  Mantili,  dkk.  2016. “Problematika
Penegakan Hukum Persaingan Usaha  di  Indonesia  dalam  Rangka
Menciptakan  Kepastian  Hukum ”.
Jurnal Hukum, 3 (1).
Riski  Dysas  Prabawani,  Munawar  Kholil.
2017. “Analisis  Yuridis  Penegakan
Hukum Persekongkolan Tender Menurut  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat ”. Privat  Law ,  V (2).
Yakub  Adi  Krisanto.  2008. “Terobosan Hukum  Keputusan  KPPU  dalam
Mengembangkan
Penafsiran Hukum  Persekongkolan  Tender ”,
Jurnal Hukum Bisnis ,  27 (3).
Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999
Tentang Larangan Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 33).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang  Perlindungan  Konsummen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) Tesis Yuliana Juwita. 2012. Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan  Hukum  Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang. Tesis, Program  Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Internet www.jimly.com/makalah/namafle/56/Peneg akan_Hukum.pdf.
www./juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori- sistem-hukum-friedman.html