Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomer 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12056

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN) PADA MASYARAKAT PESISIR PANTAI PUGER KABUPATEN JEMBER
Linda Permatasari 1 , Pudjo Suharso 1 , Wiwin Hartanto 1
1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember E-mail: lindapermatasari130@gmail.com

## Abstrak
Upaya  nelayan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dihadapkan  pada  risiko,  hilang  atau  rusaknya  sarana penangkapan  ikan,  dan  kecelakaan  kerja.  Temuan  Suharso  (2012)  melalui  program  pemberdayaan  ekonomi masyarakat pesisir di Gunung Kidul menemukan bahwa tuntutan asuransi sebagai jaminan profesi nelayan telah lama  disuarakan.  Program  Bantuan  Premi  Asuransi  Nelayan  (BPAN)  dirancang  sebagai  perlindungan  bagi nelayan  di  dalam  melakukan  pekerjaannya  serta  sebagai  stimulus  dengan  memberikan  bantuan  pembayaran premi  asuransi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  implementasi  program  BPAN  yang  dilaksanakan oleh Dinas Perikanan kabupaten Jember beserta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi tersebut di pesisir pantai Puger Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek  penelitian  ini  yaitu  kasi,  staf  perikanan  tangkap  Dinas  Perikanan  Jember,  dan  nelayan  Puger  penerima program. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  program  BPAN  telah  diimplementasikan  oleh  Dinas  Perikanan  Jember  di  Puger  kabupaten  Jember dengan  beberapa  tahap,  sosialisasi;  pendataan,  verifikasi,  dan  validasi;  pengusulan;  penetapan;  pengajuan  dan pembayaran klaim. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan BPAN yaitu, hampir 80% nelayan di Puger masih  belum  terdata  dalam  program  KUSUKA  dan  BPAN,  kurangnya  sosialisasi  kepada  nelayan,  dan minimnya  petugas  dinas.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  tersebut  terdiri  dari,  sosialisasi kepada nelayan, sumberdaya yang tersedia, struktur birokrasi dan komitmen implementor yang baik.
Kata Kunci : Implementasi, Premi Asuransi, Nelayan.

## PENDAHULUAN
Upaya nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada risiko, hilang atau rusaknya sarana  penangkapan  ikan,  dan  kecelakaan  kerja  atau  kehilangan  jiwa  bagi  nelayan.  Ini  akan berdampak  pada  hilangnya  pendapatan  dari  nelayan  serta  sumber  pendapatan  untuk  menghidupi keluarganya. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dirancang sebagai perlindungan bagi nelayan  di  dalam  melakukan  pekerjaannya  serta  memberikan  stimulus  dengan  memberikan  bantuan pembayaran  premi  asuransi.  Penelitian  Adam  (2015)  mengemukakan  bahwa  asuransi  nelayan merupakan  faktor  tidak  langsung  yang  penting  dalam  mempengaruhi  tingkat  penerimaan  nelayan, karena  dengan  asuransi  nelayan,  mereka  menjadi  lebih  terjamin  dalam  mengendalikan  biaya pengeluaran tidak terduga yang cukup besar bila terjadi musibah.
Temuan  Suharso  (2012)  melalui  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  pesisir  di Gunung  Kidul  menemukan  bahwa  tuntutan  asuransi  sebagai  jaminan  profesi  nelayan  telah  lama disuarakan.  Penelitian  Implementasi  suatu  program  merupakan  salah  satu  tahapan  dari  proses kebijakan publik yang paling menentukan keberhasilan suatu program, karena di dalam implementasi, masalah-masalah  yang  muncul  di  lapangan  kemungkinan  akan  terjadi.  Program  BPAN  telah dilaksanakan oleh Dinas perikanan kabupaten Jember dengan sasaran seluruh masyarakat nelayan di kabupaten  Jember.  Diketahui  bahwa  tahapan  implementasi  BPAN  oleh  Dinas  perikanan  mengacu pada Petunjuk Teknis BPAN tahun 2018.
Selama  observasi  di  pesisir  pantai  Puger  kabupaten  Jember,  peneliti  menemukan  bahwa ternyata tidak  semua  nelayan  memperoleh jaminan  asuransi  perlindungan  nelayan.  Bahkan  sebagian dari  mereka  tidak  mengetahui  adanya  program  pemerintah  tentang  asuransi  perlindungan  nelayan selama setahun yang preminya ditanggung pemerintah. Di sisi lain, ada nelayan yang telah mengikuti program BPAN tersebut namun belum memahami secara mendalam tentang program BPAN. Artinya, terdapat  beberapa  masalah  dalam  tahapan  implementasi  program  tersebut.  Oleh  karena  itu  peneliti bermaksud  melakukan  penelitian  tentang  “Implementasi  Program  Bantuan  Premi  Asuransi  Nelayan (BPAN)  Pada  Masyarakat  Pesisir  Pantai  Puger  Kabupaten  Jember”.  Sehingga  penelitian  ini  dapat
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomer 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12056
dijadikan  sumber  informasi  dan  bahan  evaluasi  dalam  melakukan  evaluasi  terkait  program  yang berhubungan dengan perlindungan nelayan khususnya di pesisir pantai Puger, Kabupaten Jember dan sekitarnya.
Menurut  Lester  dan  Stewart  dalam  Winarno  (2012:  147)  Implementasi  dipandang  sebagai pelaksanaan  undang-undang  dengan  mana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.  Nugroho  dalam  bukunya  yang  berjudul Public  Policy mengatakan  bahwa keberhasilan  suatu  kebijakan  atau  program  dilihat  dari  prespektif  proses,  jika  pelaksanaannya  yang sesuai  dengan  petunjuk  dan  ketentuan  pelaksanaan  yang  dibuat  oleh  pembuat  program  yang mencangkup  antara  lain  cara  pelaksanaan,  agen  pelaksana,  kelompok  sasaran,  dan  manfaat  program (Nugroho,2017:761).  Edwards  dalam  Winarno  (2012:  177),  mengemukakan  empat  faktor  yang berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan  publik  yaitu,  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan struktur birokrasi.

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  oleh  Peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk memahami  fenomena  yang  terjadi  pada subjek  penelitian  yang  dideskripsikan  dengan  menggunakan bahasa  dan  kata-kata  (Moleong,  2012:  6).  Penelitian  ini  dilakukan  di  kantor  Dinas  perikanan kabupaten  Jember  dan  pesisir  Puger  dengan  informan  penelitian  yaitu  Kasi  Kenelayanan  dan  staf perikanan  tangkap  Dinas  Perikanan  Jember  sebagai  informan  utama  dan  nelayan  Puger  penerima program  BPAN  sebagai  Informan  tambahan.  informan  penelitian  adalah  subjek  yang  memahami informasi  objek  penelitian  sebagai  pelaku  maupun  orang  lain  yang  memahami  objek  penelitian (Bungin, 2007: 78).
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  metode pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  dokumen.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Puger Kabupaten Jember, diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)
Dinas  Perikananan  kabupaten  Jember  melaksanakan  dua  bentuk  program  perlidngan  nelayan, yaitu progam Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan  Perikanan  dan  Bantuan  Premi  Asuransi  Nelayan  (BPAN)  yang  diberikan  oleh  pemerintah kabupaten Jember.  Program  BPAN  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  program  BPAN  dari KKP. Di kabupaten Jember pelaksana BPAN yaitu Dinas Perikanan dan PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo). Sasaran program BPAN yaitu seluruh nelayan di kabupaten Jember yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria BPAN, yang  meliputi a) memiliki kartu KUSUKA, b) berusia maksimal 65 tahun, c) menggunakan kapal penangkapan ikan maksimal 10 GT, d) tidak sedang mengikuti program yang  sejenis,  e)  tidak  menggunakan  alat  penangkapan  ikan  yang  dilarang.  Besar  bantuan  premi asuransi diberikan adalah sebesar Rp.175.000/orang dengan jangka waktu selama satu tahun.
1. Sosialisasi Program
Sosialisasi  BPAN  telah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Perikanan  Jember  dan  perusahaan  Jasindo cabang Jember kepada nelayan Puger. Sosialisasi secara langsung dan sosialisai melalui media cetak dan  elektronik.  Sosialisasi  dilakukan  di  beberapa  tempat  seperti,  kantor  kecamatan,  kantor  desa, Tempat  Pelelangan  Ikan  (TPI)  Puger,  dan  di  sentral  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB).  Informasi yang  disampaikan  oleh  pelaksana  kepada  nelayan  tidak  berbeda  dengan  informasi  yang  tercantum pada petunjuk pelaksanaan dan instruksi dari pelaksana tingkat provinsi.
2. Pendataan, Verifikasi, dan Validasi
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomer 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12056
Pendataan  nelayan  dilakukan  oleh  Petugas  Pendamping  BPAN  dan  Petugas  Penyuluh  Dinas perikanan  Jember.  Petugas  penyuluh  dan  Pendamping  BPAN  melakukan  pendataan  nelayan  untuk pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha. Kemudian  petugas  melakukan  input  data  nelayan  ke  dalam  database  nelayan.  Jumlah  data  nelayan yang ada di dalam database sebanyak 1.488 nelayan. Selanjutnya identifikasi nelayan dalam program BPAN melalui database nelayan. Data nelayan yang terdaftar KUSUKA diinput ke web Jasindo untuk diajukan  menjadi  Nelayan  Calon  Penerima  BPAN  (NCP-BPAN).  Terakhir,  petugas  melakukan verifikasi  dan  validasi  dengan  cara  mengecek  kesesuaian  data  nelayan  dengan  persyaratan  BPAN. Dari  jumlah  nelayan  yang  terdaftar  KUSUKA,  hanya  223  nelayan  yang  diikutkan  dan  diterima sebagai  Nelayan  Calon  Penerima  BPAN  (NCP-BPAN).  Masih  banyak  nelayan  yang  belum  terdata dalam program KUSUKA.

## 3. Pungusulan Nelayan Calon Penerima BPAN
Petugas Pendamping Dinas Perikanan Jember yang mengusulkan NCP-BPAN kepada Direktur Jenderal  Perikanan  Tangkap  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  Petugas  meng- upload  file data NCP-BPAN  dan  Berita  Acara  Validasi  yang  telah  ditandatangani  Kepala  Dinas  ke  laman  tersebut. Terdapat 223 nelayan yang diusulkan Dinas Perikanan kabupaten Jember ke dalam program BPAN.

## 4. Penetapan Nelayan Penerima BPAN
Data  nelayan  yang  telah  diusulkan  oleh  Dinas  Perikanan,  selanjutnya  akan  diverifikasi  dan validasi  oleh  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  Tidak semua  nelayan  yang  telah  diusulkan  oleh  Dinas  Perikanan,  ditetapkan  sebagai  penerima  Asuransi. Data  nelayan  yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  atau  kurang  lengkap,  maka  akan  ditolak.  Jumlah nelayan  penerima  BPAN  yaitu  sebanyak  223  nelayan.  Adapun  yang  menerbitkan  Kartu  Asuransi Nelayan adalah perusahaan Jasindo dan Dinas Perikanan Jember mendistribusikannya kepada nelayan Puger yang telah ditetapkan sebagai NP-BPAN.

## 5. Pengajuan dan Pembayaran Klaim Asuransi
Tahapan  pengajuan  klaim  asuransi  dilakukan  oleh  Nelayan  Penerima  BPAN  atau  ahli  waris NP-BPAN  kepada  Dinas  Perikanan  Jember  dan  Perusahaan  Jasindo  cabang  Jember.  Pada  tahap pengajuan klaim asuransi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi fotokopi KAN, Berita Acara Kejadian, Pengajuan klaim, fotokopi KTP, surat kerangan kematian dari Desa, surat keterangan dari satpol perairan, membuat rekening, dan surat keterangan dari Rumah sakit. Nelayan yang mendekati usia  produktif  yakni  antara  56-65  tahun,  maka  bantuan  yang  diberikan  semakin  kecil.  Hal  itu dikarenakan  kebutuhan  seseorang  yang  lebih  tua  (mendekati  usia  produktif)  semakin  sedikit.  Tidak ada potongan seperti biaya adminitrasi dan sebagainya dalam proses pengajuan klaim asuransi.

## 6. Kendala Pelaksanaan Program
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BPAN yaitu, 1) Kendala sosialisasi program kepada nelayan. Meskipun nelayan telah mengikuti sosialisasi BPAN, namun beberapa nelayan masih belum memahami program BPAN secara menyeluruh. 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia atau Staf dalam Dinas  perikanan  Jember.  Kendala  tersebut  dirasakan  pelaksana  dalam  proses  pendataan,  verifikasi, validasi, dan validasi nelayan. Hal tersebut dikarenakan jumlah nelayan yang banyak. 3) Koordinasi antar  staf  dalam  dinas  perikanan  Jember  masih  kurang  berjalan.  Struktur  organisasi  dalam  dinas perikanan  Jember  bidang  perikanan  tangkap  masih  belum  dibentuk.  Tidak  ada  pembagian  atau spesialisasi  tugas  dalam  dinas  perikanan  Jember.  Akibatnya  komunikasi  dalam  struktur  birokrasi tesebut cenderung mengalami miskomunikasi. 3) Tidak ada pengawas pelaksanaan BPAN dari Dinas perikanan  Jember.  Tidak  adanya  pengawas  pelaksanaan  BPAN  oleh  pelaksana  Dinas  perikanan Jember  sendiri  dikarenakan  pengawas  dari  Dinas  tidak  terlalu  perlu,  karena  setiap  tahun  akan  ada pengawasan dan evaluasi dari pusat.
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomer 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12056
b. Faktor-Faktor Implementasi Program BPAN
1. Komunikasi
Pelaksana  baik  dari  pelaksana  dinas  perikanan  Jember  dan  PT.  Jasindo  cabang  Jember melakukan sosialisasi kepada sasaran program yaitu para  nelayan. Informasi yang disampaikan oleh pelaksana  dalam  sosialisasi  tidak  berubah-ubah  yaitu  informasi  mengenai  BPAN  serta    prosedur- prosedur  pelaksanaan  BPAN.  Namun  dalam  penyampaian  informasi  mengenai  program  BPAN kepada nelayan Puger, penyampaian informasi tersebut dirasa masih kurang jelas. Hal tersebut dapat dilihat  dari  jawaban  dari  beberapa  nelayan  Puger  penerima  BPAN,  bahwa  nelayan  tersebut  masih kurang  faham  dengan  program  BPAN.  Hambatan  sosialisasi  BPAN  yang  dilakukan  dikarena informasi yang disampaikan kurang jelas, sosialisasi tidak menyeluruh dan kemampuan pikir nelayan masih kurang karena sebagian nelayan adalah orang yang berpendidikan rendah.

## 2. Sumberdaya
Instrumen  pelaksanaan  BPAN  yang  digunakan  Dinas  perikanan  Jember  yaitu  Permen-KP nomor 18 tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan Peraturan Direktur Perikanan Tangkap tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan  Premi  Asuransi  Nelayan.  Sumberdaya  dari  segi  fasilitas  yang  tersedia  di  Dinas  perikanan Jember dalam melaksanakan program sudah memadai. Peralatan yang tersedia dan digunakan dalam pelaksananaan program BPAN seperti komputer/laptop, printer, dan akses internet.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pelaksanaan  BPAN  oleh  dinas  perikanan  Jember  mengalami masalah.  Masalah  tersebut  disebabkan  oleh  minimnya  Sumber  Daya  Manusia  atau  staf  dinas perikanan Jember pelaksana BPAN. Minimnya staf di kantor Dinas perikanan Jember mengakibatkan terkendalanya  proses  pendataan  dan  verifikasi  nelayan.  Apalagi  sejak  tahun  2018,  KKP memberlakukan kartu KUSUKA sehingga petugas harus mendata kembali semua nelayan.
3. Disposisi
Respon pelaksana dari dinas perikanan Jember terhadap program BPAN dapat dikatakan baik. Pelaksana  menyatakan  bahwa  program  BPAN  merupakan  program  yang  sangat  penting  bagi masyarakat nelayan. Dinas perikanan juga berkomitmen dalam melaksanakan program tersebut.

## 4. Struktur Birokrasi
Untuk pelaksanaan program BPAN dinas perikanan Jember mengacu pada Permen-KP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Petunjuk Teknis BPAN tahun 2018, Namun di kantor Dinas perikanan Jember belum  ada  Standar  Operating  Procedures  (SOP)  khusus  yang  disediakan  Dinas  Perikanan  Jember untuk  melaksanakan  BPAN.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Kasi  Kenelayanan  Dinas  perikanan Jember, “Kita pakai juknis dari KKP, semuanya kita ikut juknis itu mbk. Tidak ada SOP disini karena Juknis itu sudah cukup dan meliputi semuanya mbk”. (Andi,40)
Pelaksana  BPAN  dari  Dinas  Perikanan  Jember  dan  PT.  Jasindo  cabang  Jember  telah melaksanakan koordinasi berdasarkan Juknis BPAN. Namun dari sisi pelaksana dari dinas perikanan Jember, belum ada pembagian tugas secara khusus masing-masing staf  dalam melaksanakan BPAN.

## Pembahasan
a. Implementasi Program BPAN di Pesisir Puger
Secara  umum,  tahapan  pelaksanaan  BPAN  oleh  Dinas  perikanan  Jember  di  lapangan  telah sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis  BPAN,  yaitu  dimulai  dari  tahap  sosialisasi  sampai  dengan  tahap pembayaran klaim. Sosialisasi telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Jember dan perusahaan Jasindo cabang Jember kepada nelayan khususnya nelayan di Puger. Secara umum masyarakat nelayan Puger telah  mengetahui  adanya  program  BPAN  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  perikanan  Jember.  Namun apabila dilihat dari tingkat pemahaman nelayan secara mendalam tentang BPAN, kebanyakan nelayan masih  kurang  memahami.  Padahal  menurut  George  Edwards  III  dalam  Winarno  (2012:178)  dalam komunikasi  kebijakan,  penyampaian  informasi  kebijakan  kepada  pelaksana,  kelompok  sasaran,  dan pihak  yang  berkepentingan  harus jelas  sehingga  diantara  mereka  mengetahui  yang  menjadi  maksud, tujuan,  sasaran  serta  substansi  dari  kebijakan  publik  tersebut  sehingga  masing-masing  akan
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomer 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12056
mengetahui  apa  yang  harus  dipersiapkan  serta  dilaksanakan  untuk  mensukseskan  kebijakan  tersebut secara  efektif  dan  efisien.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  sosialisasi  program  BPAN  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Perikanan  kabupaten  Jember  kepada  masyarakat  nelayan  di  Puger  kurang maksimal. Karena sosialisasi yang baik adalah sosialisasi kepada seluruh sasaran program dan dengan informasi yang dapat diterima dan dipahami oleh sasaran program.
Di  kabupaten  Jember  khususnya  di  Puger,  hampir  80%  nelayan  Puger  belum  memiliki  kartu KUSUKA, sehingga belum bisa mengikuti program BPAN. Hal tersebut dikarenakan jumlah nelayan yang  banyak  dan  ketersediaan  petugas  yang  minim.  Apabila  dilihat  dari  konsistensi  pelaksanaan terhadap  pedoman  atau  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  maka  hal  tersebut  dapat  dikatakan  tidak sesuai. Karena di dalam petunjuk teknis menjelaskan bahwa salah satu persyaratan BPAN yaitu belum pernah mendapat bantuan sejenis. Berdasarkan hal tersebut, maka meskipun pengusulan tersebut tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertulis, yaitu petunjuk teknis BPAN, namun telah disetujui oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  provinsi.  Sehingga  pengusulan  tersebut  dapat  dikatakan  sesuai dengan peraturan pemerintah dalam konteks peraturan yang tidak tertulis.
Tahap  pengusulan  nelayan  telah  sesuai  dengan  tahap  pengusulan  yang  tercantum  dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis BPAN.  Kesesuaian  antara  proses  pengusulan  nelayan  calon  penerima  asuransi  oleh  petugas  Dinas Perikanan  kabupaten  Jember  dengan  petunjuk  pelaksanaan  yang  telah  ditetapkan,  dikarenakan bahwasannya petugas khususnya petugas Pendamping BPAN telah memahami instruksi atau petunjuk pelaksanaan.  Selain  itu,  petugas  juga  telah  menerima  pelatihan  dan  pembelakalan  dalam  proses pengusulan BPAN oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat provinsi.
Tahap  penetapan  nelayan  penerima  BPAN  juga  telah  sesuai  dengan  keterangan  pada  poin  4 huruf  f  dalam  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Premi  Asuransi  Nelayan  (BPAN)  Tahun  2018.  Pada  tahap penetapan  ini,  Dinas  perikanan  Jember  dan  perusahaan  Jasindo  tidak  menjelaskan  kepada  nelayan yang  tidak  diterima  dalam  program  BPAN.  Padahal  dalam  suatu  implementasi  program  sasaran program harus mengetahui hal tersebut. Apabila dilihat dari prespektif keterlaksanaan target penerima Bantuan  Premi  Asuransi  Nelayan  (BPAN),  Dinas  Perikanan  Jember  belum  berhasil  melaksanakan BPAN  sesuai target  yang ditetapkan  oleh pemerintah. Target  penerima  asuransi  nelayan  tahun  2018 yaitu  sebanyak  5.000  nelayan  di  kabupaten  Jember.  Namun,  hanya  223  nelayan  yang  menerima program BPAN.
Proses pengajuan dan pembayaran klaim telah sesuai dengan proses pengajuan dan pembayaran klaim  yang  tercantum  pada  petunjuk  teknis  BPAN  tahun  2018,  karena  dalam  proses  tersebut  yang melaksanakan pengajuan klaim adalah pihak ahli waris atau keluarga nelayan yang dibantu oleh Dinas Perikanan kabupaten Jember dan proses pengajuan dan pembayaran klaim tersebut tidak berbeda jauh dengan proses yang ada di dalam peraturan perasuransian di perusahaan penanggung BPAN tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terkait  implementasi  program  BPAN  kepada masyarakat  nelayan  Puger,  bahwasannya  Dinas  perikanan  Jember  telah  melaksanakan  program tersebut sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan telah tepat sasaran. Sebagaimana pendapat Nugroho (2017:761)  bahwa  keberhasilan  suatu  kebijakan  atau  program  dilihat  dari  prespektif  proses,  jika pelaksanaannya  yang  sesuai  dengan  petunjuk  dan  ketentuan  pelaksanaan  yang  dibuat  oleh  pembuat program  yang  mencangkup  antara  lain  cara  pelaksanaan,  agen  pelaksana,  kelompok  sasaran,  dan manfaat  program.  Sementara  itu  meskipun  pelaksanaan  BPAN  oleh  Dinas  perikanan  Jember  secara umum  telah  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  BPAN,  namun  masih  ada  beberapa  masalah yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  tersebut  baik  yang  berasal  dari  pelaksana  program,  prosedur, maupun dari sasaran program.
b. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi BPAN di Pesisir Puger
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  program  menurut  George  Edwards  III  dalam Winarno (2012:177-210) dapat ditelaah sebagai berikut:
1) Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan. Dinas perikanan Jember telah mentransmisikan  informasi  kepada  nelayan.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Edwards  bahwa kebijakan  publik  harus  diteruskan  bukan  hanya  kepada  pelaksana  kebijakan  namun  juga  kepada sasaran  dan  pihak-pihak  yang  terlibat.  Informasi  BPAN  yang  disampaikan  baik  kepada  pelaksana program  maupun  kepada  sasaran  program  sudah  konsisten.  Pelaksana  program  menyampaikan
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomer 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12056
sosialisasi  berdasarkan  Juknis  BPAN.  Sebagaimana  menurut  Edwards  bahwa  informasi  yang disampaikan  harus  konsisten  atau  tidak  berubah-ubah.  Sebab  ketidakkonsistenan  informasi  akan membingungkan dalam pelaksanaan program. Informasi yang disampaikan harus jelas agar  dipahami dan  tidak  membingungkan.  Namun  penyampaian  informasi  oleh  Dinas  perikanan  Jember  dan perusahaan Jasindo kepada nelayan dirasa kurang jelas karena beberapa nelayan masih kurang faham dengan  program.  Berhubungan  dengan  itu  Edwards  mengemukakan  bahwa  informasi  yang disampaikan harus jelas agar  dipahami dan tidak membingungkan BPAN.
2)  Sumberdaya  yang  digunakan  dalam  mengimplementasikan  program  BPAN  oleh  Dinas perikanan  Jember  yaitu:  Sumber  Daya  Manusia  yang  tersedia  di  Dinas  perikanan  Jember  bidang perikanan tangkap kurang memadai. Selain itu dalam pelaksanaan program BPAN, terdapat satu kali pembekalan  bagi  petugas  BPAN  terkait  dengan  teknik  pendataan  dan  pelaksanaan.  Selain  itu  tidak ada  pelatihan  bagi  petugas.  Ketersediaan  SDM  dan  kurangnya  pelatihan  akan  mengakibatkan pelaksanaan  program  menjadi  kurang  maksimal.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  Winarno (2012:185)  bahwa  jumlah  staff  tidak  selalu  mempunyai  efek  positif  bagi  implementasi  kebijakan, melainkan juga disertai dengan keahlian. Namun kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan.
Dinas  perikanan  Jember  menggunakan  instrumen  pelaksanaan  dalam  melaksanakan  BPAN. Instrumen  digunakan  sebagai  acuan  atau  pentujuk  pelaksanaan  program  untuk  memudahkan pelaksana melaksanakan program. Instrumen hanya akan menjadi lembaran kertas apabila instrumen tersebut tidak dapat dipahami oleh pelaksana. Maka dalam hal ini, pelaksana harus memahami isi dari instrumen  tersebut.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Winarno  (2012:186)  bahwa  pelaksana- pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan.
Fasilitas yang tersedia di Dinas perikanan Jember telah memadai dalam melaksanakan program BPAN.  Fasilitas  yang  dimaksud  adalah  peralatan  dan  perlengkapan  pelaksanaan  program  BPAN. Sebagaimana  pendapat  Edwards  III  dalam  Winarno  (2012:191)  bahwa  fasilitas  fisik  bisa  pula merupakan  sumber-sumber  penting  dalam  implementasi.  Fasilitas  diperlukan  dalam  menunjang keberhasilan implementasi program.
3)  Disposisi  disini  dapat  dilihat  dari  respon  atau  persepsi  pelaksana  terhadap  program. Pelaksana  mendukung  adanya  program  BPAN.  Sikap  pelaksana  tersebut  berpengaruh  terhadap keberhasilan  suatu  program.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Edwards  dalam  Winarno (2012:197) bahwa jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti  adanya  dukungan,  kemungkinan  besar  mereka  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana  yang diinginkan  oleh  para  pembuat  kebijakan  awal.  Dinas  Perikanan  Jember  selaku  pelaksana  program BPAN  akan  melaksanakan  program  BPAN  dengan  tanggung  jawab  dan  sesuai  dengan  petunjuk pelaksanaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai.
4)  Struktur  Birokrasi.  Dinas  perikanan  Jember  menggunakan  Petunjuk  Teknis  BPAN  Tahun 2018  sebagai  acuan  pelaksanaan  program  BPAN.  Tidak  ada  Standard  Operating  Procedures  (SOP) khusus BPAN yang disediakan oleh Dinas perikanan Jember dalam melaksanakan program tersebut. Hal  itu  dikarenakan  Petunjuk  Teknis  BPAN  sudah  cukup  jelas  untuk  digunakan  sebagai  pedoman pelaksanaan.  Sebagaimana  pendapat  Winarno  (2012:208)  bahwa  dalam  birokrasi  SOP  sangat mungkin  menghalangi  implementasi  kebijakan.  Sementara  itu,  waktu  yang  lama  dan  perilaku  yang ditentukan dengan jelas dalam undang-undang mungkin membantu dalam mengatasi cara-cara lazim birokrasi yang tidak semestinya.
Penyebaran  tanggung  jawab  dan  tugas-tugas  kepada  setiap  pegawai  dalam  organisasi. Pelaksana BPAN dari Dinas Perikanan Jember dan perusahaan Jasindo telah melaksanakan koordinasi berdasarkan  Petunjuk  Teknis  BPAN  2018.  Sebagaimana  pendapat  Winarno  (2012:  209)  bahwa penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi. Namun dari sisi pelaksana dalam Dinas, belum ada pembagian tugas pada setiap pegawainya.
Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 14 Nomer 1 (2020) DOI: 10.19184/jpe.v14i1.12056

## PENUTUP
Program  Bantuan  Premi  Asuransi  Nelayan  (BPAN)  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Dinas perikanan  Jember  sudah  berjalan  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BPAN, namun masih ada beberapa masalah di dalam pelaksanaannya.  Adanya  informasi  yang  kurang  jelas,  kurang  menyeluruh,  dan  kemampuan  pikir nelayan yang masih kurang  mengakibatkan terhambatnya sosialisasi program. Terdapat hampir 80% nelayan masih belum terdata dalam program KUSUKA dan BPAN, selain itu ada nelayan yang telah menerima  program  diusulkan  kembali.  Tahapan  pengusulan,  penetapan,  pengajuan  dan  pembayaran klaim telah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Terdapat  dua  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  program  BPAN  oleh  Dinas  perikanan Jember  yaitu  faktor  penghambat  yang  terdiri  dari  komunikasi,  sumberdaya  SDM,  dan  struktur birokrasi.  Sementara faktor  pendukung  terdiri  dari  disposisi  dan  sumberdaya  fasilitas  dan  instrumen pelaksanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, Lukman. 2015. Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan Dan Pembudi Daya  Ikan  Indonesia. Jurnal  Kajian .  20(1):  158.  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan  Data  dan  Informasi,  Jakarta, Indonesia.
Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Sosial . Surabaya: Airlangga University Press.
Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyadi, Dedy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Nugroho, Riant. 2017. Public Policy . Jakarta: PT Elex Media.
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2018. Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan . 19 April 2018. Jakarta: Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
Suharso, Pudjo. 2012. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir . Jakarta: Kementrian Kelautan.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.