Abstract: This study aims to analyze the responsibility for wills that are not reported to the will  center  register  by  a  notary  and  analyze  the  legal  consequences  of  wills  that  are  not reported to the will center register by a notary.. The technique of collecting legal materials used in this research is a literature study, which is then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that a Notary who does not register and report the will he has made to the  Central  List  of  Wills,  the  Notary  is  subject  to  civil  liability  sanctions  in  the  form  of  a written warning, temporary dismissal. A will that is not registered and reported online to the Central List of Wills by a Notary is still an authentic deed and has no legal consequences that can invalidate.
Keywods: Wills Deed, Notary Responsibilities, Legal Consequences.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang  tidak  dilaporkan  kepada  daftar  pusat  wasiat  oleh  notaris  dan  menganalisis  akibat hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris. Penelitian ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif.  Teknik  Pengumpulan  Bahan  Hukum  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa  Notaris yang tidak mendaftarkan  dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara. Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris  adalah  tetap  sebagai  akta  otentik  dan  tidak  memiliki  akibat  hukum  yang  dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publitas
Kata Kunci: Akta Wasiat, Tanggung Jawab Notaris, Akibat Hukum.

## Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris
Mudzakirah Al Mulia 1 , Anwar Borahima 2 , Winner Sitorus 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
Email: almuliamudz@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
Email: borahimaanwar@yahoo.com
3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
Email: winsit66@yahoo.com
* email correspondence: borahimaanwar@yahoo.com

## Vol. 8, No. 1
Tahun 2022

## Article History
Received: 16/09/2021 Revised: 28/12/2021 Published: 3/01/2022
Citation Suggestion: Al Mulia, Mudzikrah., Borahima, Anwar., & Sitorus Winner. (2022). Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris. JUSITISI, 8(1), 55-66

## PENDAHULUAN
Manusia dalam kehidupannya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting, yaitu peristiwa pada saat ia  dilahirkan,  menikah,  dan  saat  ia  meninggal  dunia.  Pada  fase-fase  inilah,  manusia  yang pada  dasarnya  sebagai  makhluk  individu,  akan  tumbuh  menjadi  makhluk  sosial,  di  mana manusia akan saling bergantung satu sama lain, baik dalam pemenuhan kebutuhan selama hidupnya, bahkan sampai saat akan meninggal dunia. Setiap manusia yang telah meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban  yang  dapat  beralih  adalah,  hak  dan  kewajiban  dalam  lapangan  hukum  harta kekayaan oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang mengatur hubungan hukum yaitu apa yang disebut Hukum Waris. 1
Pewarisan  dapat  terjadi  karena  ditunjuk  oleh  Undang-Undang (ab  intestato)  dan pewarisan  berdasarkan  wasiat (testament).  Pewarisan  dengan  akta  wasiat  (testament  acte) sudah  dikenal  sejak  jaman  Romawi.  Bahkan  pewarisan  dengan  menggunakan  akta  wasiat ( testament  acte)  menjadi  suatu  hal  yang  utama.  Pada  zaman  Kaisar  Justinianus,  hukum Romawi  mengenal  dua  bentuk testament,  yaitu  lisan  dan  tertulis. 2 Pada  waktu  membuat testament,  baik  tertulis  maupun  lisan,  harus  hadir  tujuh  orang  saksi.  Pada  testament  yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada testament yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris. 3
Wasiat  termasuk  perjanjian  yang  diperbolehkan,  yang  didalamnya  pemberi  wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang diwasiatkan. Penarikan kembali dapat  berupa  ucapan  atau  perbuatan  misalnya  dengan  menjual  objeknya. 4 Apabila  dilihat dari  pandangan  ilmu  hukum,  bahwa  wasiat  merupakan  perbuatan  hukum  sepihak (merupakan  pernyataan  sepihak),  jadi  dapat  saja  wasiat  dilakukan  tanpa  dihadiri  oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. 5
Dalam menjalankan jabatannya,  seorang Notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta  setiap  bulan, mengirimkan  daftar  akta  wasiat  atau  daftar  nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu  5  (lima)  hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulan  berikutnya,  serta  mencatat  dalam
1 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1997, hlm. 7.
2 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,    Cetakan  ke-27,  Jakarta,  Pradnya Paramita, 1995(selanjutnya disingkat R. Subekti I), hlm 239
3 Mireille  Titisari  Miarti  Prastuti,  “Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Atas  Akta  Wasiat  (Testament  Acte)  yang dibuat di hadapannya”, Tesis Program Magister Kenotariatan, (Semarang: UNDIP, 2006),
http://eprints.undip.ac.id/15710/1/M._Titisari_Miarti_Prastuti.pdf., diakses 02  November, 2019.
4 Abd Shomad, Hukum Islam ,Jakarta ,Kencana, 2010 , hlm 357
5 Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam( Edisi ke-2 ); Jakarta ,Sinar Grafika, 2009, hlm 47
repertorium  tanggal  pengiriman  daftar  wasiat  pada  setiap  akhir  bulan. 6 Sebagian  besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat  menggunakan akta  Notaris  padahal  dengan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  wasiat  dengan menggunakan akta wasiat sangatlah penting.
Dalam  rangka  untuk  mewujudkan  efisiensi  dari  sistem  pendaftaran  tersebut,  pada tanggal  28  Maret  2014,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  (selanjutnya disebut  Kemenkum  HAM  RI)  mengeluarkan  sistem  pendaftaran  wasiat  secara online  oleh Notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 60 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pelaporan  Wasiat  dan  Permohonan  Penerbitan  Surat Keterangan  Wasiat  Elektronik  (selanjutnya  disebut  Permenkumham  No.  60/2016)  sebagai landasan  untuk  pelaporan  wasiat  yang  dilakukan  secara online.  Namun,  pada  praktiknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Sedangkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  j  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat pada  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, di dalam Undang- Undang  Jabatan  Notaris  yang  baru  ini  tidak  menyebutkan  mengenai  denda  dari  tiap-tiap keterlambatan,  baik  keterlambatan  tentang  daftar  akta  wasiat  kepada  Kemenkum  HAM  RI dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium.
Bahwa  saat  ini  masih  banyak  Notaris  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j. Hal ini terlihat berdasarkan data laporan bulanan yang  masuk  ke  dalam  online  sistem  dimana  hanya  terdapat  sekitar  4.000  (empat  ribu) Notaris saja yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu). 7 Penelitian ini bermaksud untuk menjawab  Bagaimana  tanggung  jawab  seorang  notaris  jika  ada  akta  wasiat  yang  tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat ?; serta Apa akibat hukum jika ada akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris ?

## PEMBAHASAN

## A. Tanggung  Jawab  Terhadap  Akta  Yang  Tidak  Dilaporkan  Kepada  Daftar  Pusat Wasiat Oleh Notaris
Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan,  yang  dibuat  sejak  semula  dengan  sengaja  untuk
6 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  Bandung,  Refika Aditama, 2015 hlm 257.
7 https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiat-secara-online ( diakses pada 11 Desember 2019)
pembuktian.  Pembuktian  merupakan  salah  satu  langkah  dalam  proses  perkara  perdata. Pembuktian  diperlukan  karena  adanya  bantahan  atau  penyangkalan  dari  pihak  lawan  atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa. Bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti utama,  karena dalam lalu lintas keperdataan sering sekali orang  dengan  sengaja  menyediakan  suatu  bukti  yang  dapat  dipakai  kalau  timbul  suatu perselisihan, dan bukti tadi lazimnya atau biasanya berupa tulisan. 8
Bukti  tulisan  adalah  merupakan  alat  bukti  yang  utama,  karena  dalam  lalu  lintas keperdataan  sering  orang  dengan  sengaja  menyediakan  suatu  bukti  yang  dapat  dipakai kalua timbul suatu perselisihan, dan bukti yang tadi lazimnya berupa tulisan. Sebagai contoh adalah  seseorang  yang  memberikan  sejumlah  uang  atau  suatu  barang,  baru  merasa  aman kalau  kepadanya  diberikan  suatu  tanda  terima.  Orang  yang  memberikan  tanda  terima  itu harus  mengerti,  bahwa  tulisan  itu  kemudian  hari  dapat  dipergunakan  terhadap  dirinya sebagai bukti bahwa ia benar sudah menerima uang atau barang tersebut. 9
Profesi  Notaris  menitikberatkan  keterampilan  teknik  dan  keahlian  khusus  di  bidang pembuatan akta secara professional. Seorang Notaris diwajibkan memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam  melayani  klien,  sehingga mampu bekerja secara mandiri.  Tanggung jawab hukum, Notaris dalam menjalankan tugas profesinya terikat oleh aturan hukum yang mengaturnya, dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum yang berlaku. Apabila aturan hukum dipatuhi, maka risiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab hukum perdata bilamana Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan  dalam  ketentuan  Pasal  1234  KUH  Perdata  atau  perbuatan  melanggar  hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata.
Mengenai tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum mengenai akta yang dibuat berhubungan dengan kebenaran materiil, membedakannya menjadi 4 (empat) hal, yaitu:
a. Tanggung  jawab  Notaris  secara  perdata  terhadap  kebenaran  materiil  akta  yang dibuatnya;
b. Tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materiil  akta  yang dibuatnya;
c. Tanggung  jawab  Notaris  berdasarkan  Peraturan  jabatan  Notaris  terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
d. Tanggung  jawab  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  berdasarkan  Kode Etik Notaris
8 Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 19.
9 Adrian  Sutedi,  Kesaksian  Notaris  Bukan  Merupakan  Kewajiban  Hukum  yang  Bersifat  Imperatif  Dalam  Perkara Perdata, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010, hal.31
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  UUJN).  Selain  itu,  juga  dibentuk  suatu  wadah  organisasi  profesi  bagi para Notaris di Indonesia yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik tersendiri,  yaitu  Kode  Etik  Notaris,  sehingga  selain  Notaris  harus  tunduk  pada  UUJN,  para Notaris  juga  harus  tunduk  pada  Kode  Etik  Notaris  yang  dikeluarkan  oleh  Ikatan  Notaris Indonesia (INI). 10
Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat daftar akta wasiat. Hal tersebut tercantum  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  I  UUJN  yang  menyebutkan  bahwa  dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta  setiap  bulan.Kewenangan  Notaris  membuat  akta wasiat  juga  harus  diiringi  dengan  tanggung  jawab  untuk  mendaftarkan  wasiat  dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat di hadapannya. Notaris yang tidak membuat akta wasiat  juga  harus  melaporkan  laporan  nihil  setiap  bulannya  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  sesuai dengan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  j  UUJN  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  menjalankan jabatannya,  Notaris  wajib  mengirimkan  daftar  akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  I atau  daftar  nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke Daftar  Pusat  Wasiat  pada  Kementerian yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dibidang  hukum  dalam  waktu  5(lima)  hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
Dalam  rangka  untuk  mewujudkan  efisiensi  dari  sistem  pendaftaran  tersebut,  pada tanggal  28  Maret  2014,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  (selanjutnya disebut  Kemenkum  HAM  RI)  mengeluarkan  sistem  pendaftaran  wasiat  secara online  oleh Notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 60 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pelaporan  Wasiat  dan  Permohonan  Penerbitan  Surat Keterangan  Wasiat  Elektronik  (selanjutnya  disebut  Permenkumham  No.  60/2016)  sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara online.
Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat online sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 60/2016, maka notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai  bukti  laporan  terkait  adanya  suatu  wasiat  yang  telah  dibuat.  Notaris  hanya  perlu melakukan  registrasi  untuk  dapat  masuk  ke  dalam website  Dirjen  AHU  dan  mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara online dengan menggunakan  teknologi  informasi,  kepastian  hukum  akan  terdaftarnya  wasiat  lebih  besar karena  dengan  melakukan  pendaftaran  wasiat  secara online,  seketika  itu  juga  akta  wasiat yang  dikirim  melalui online  sudah  langsung  ter-update  atau  dengan  kata  lain  langsung masuk ke dalam database Dirjen AHU online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut  tidak  terdaftar  pada  Daftar  Pusat  Wasiat.  Hal  ini  sangat  berbeda  apabila
10 Yogi  Priyambodo,  Gunarto,  „‟Tinjauan  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Jabatan  Notaris  di  Kabupaten Purbalingga,‟‟ Jurnal Akta, Vol 4, No.3,diakses 22 Juli 2021, Hal.332
dibandingkan  dengan  pendaftaran  yang  dillakukan  secara  manual  dimana  akan  memakan banyak waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada Daftar Pusat Wasiat karena terkendala dengan pengiriman, jangkaunan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada Daftar Pusat Wasiat.
Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan UUJN merupakan tanggung jawab jabatan yang  mana Notaris tidak  mendaftarkan dan  melaporkan  akta  wasiat  yang  mana  hal  tersebut  merupakan  sebuah  pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap , perilaku, perbuatan, atau Tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan  jabatan  Notaris  dalam  rangka  memelihara  citra  serta  wibawa  dan  lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. 11
Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menegaskan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi yang  kedua  adalah  pemberhentian  sementara  dan  yang  ketiga,  sanksinya  adalah pemberhentian  dengan  hormat  ,  serta  sanksi  yang  terakhir  adalah  pemberhentian  dengan tidak  hormat.  Sanksi  tersebut  merupakan  sanksi  internal  yakni  pengenaan  sanksi  secara administrasi  sebagai tanggung  jawab administratif  oleh Notaris.  Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris. 12
Berkaitan dengan pelanggaran yang mengakibatkan adanya pemanggilan Notaris yang bersangkutan, maka kriteria pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik, bisa dipenuhi atau tidak  baru  bisa  diputuskan  setelah  Majelis  Pengawas  melakukan  musyawarah  untuk menentukan  apakah  pemanggilan  tersebut  relevan  atau  tidak.  Sepanjang  apa  yang  sudah dilakukan  oleh  Notaris  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  khususnya Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  dan  tidak  melanggar  Kode  Etik  yang  telah ditentukan,  maka  Majelis  Pengawas  tidak  memperkenankan  Notaris  yang  bersangkutan untuk memenuhi panggilan tersebut. 13
Pelanggaran  Notaris  yang  tidak  mendaftarkan  dan  melaporkan  akta  wasiat  ke  Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Dalam pelanggaran Kode Etik dikatakan bahwa Notaris merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN dan sikap, perilaku dan perbuatan atau Tindakan
11 Mahalia Nola Pohan, “Suatu Tinjauan tentang Pembatalan Akta  Notaris  yang Penandatngannya  Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan “. Tesis Magister kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, diakses 23 Juli 2021, Hal.11
12 Yopi  Rachmad  Affandi  Pohan,  “Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Terhadap  Akta  Notaris  Yang  Berindikasi Pidana  Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” Premise Law Jurnal, Vol.21,2017, Hal.13
13 Evie  Murniaty,”Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Hal  Terjadi  Pelanggaran  Kode  Etik”,  Tesis  Program  Magister Universitas Diponegoro Semarang, diakses 23 Juli 2021, Hal 84
apapun  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  jabatan  Notaris  dalam  rangka  menjaga  dan memelihara  citra  serta  wibawa  kelembagaan  kenotariatan  ataupun  keluhuran,  harkat, martabat jabatan Notaris ( Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia).
Sedangkan pada pelanggaran UUJN, terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menegaskan  bahwa  dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  mengirim  daftar  akta sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  i  atau  daftar  nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke Daftar  Pusat  Wasiat  pada  Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Jika dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan  Notaris tidak mendaftar dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, maka akta wasiat dapat dilaporkan dan didaftarkan pada  bulan  berikutnya,  akan  tetapi  harus  mengirim  surat  terlebih  dahulu  ke  Daftar  Pusat Wasiat sebelum melaporkan dan mendaftrkan akta wasiat yang tidak dilaporkan pada bulan lalu. 14
Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  dapat  dikenakan  sanksi  secara  kode  etik  berupa pemberhentian  sementara  dan  pemberhentian  secara  tidak  hormat  dan  dapat  pula dikenakan  sanksi  secara  pelanggaran  terhadap  UUJN  yaitu  pemberhentian  dengan  hormat dan  tidak  hormat  sebagai  Notaris  dan  tentunya  perkumpulan,  disamping  sanksi  teguran secara lisan maupun tulisan.
Selain itu, Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima  wasiat.  Tanggung  jawab  Notaris  tersebut  berkaitan  dengan  norma  moral  yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  jabatannya.  Bentuk  pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu, sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (12) UUJN.
Sebelum  seorang  Notaris  dijatuhi  sanksi  keperdataan  tersebut,  maka  harus  terlebih dahulu dibuktikan bahwa:
a. Adanya kerugian;
b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.
14 Almawaty Nurdin dan Liong Rahman, Wawancara, Notaris dan Pejabat dan Pembuat Akta Tanah (PPAT) kota Makassar, (Makassar, 28 Juli 2021)

## B. Akibat  Hukum  Akta  Wasiat  Yang  Tidak  Dilaporkan  Kepada  Daftar  Pusat  Wasiat Oleh Notaris.
Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  oleh  ketentuan  Pasal  1  angka  7  UUJN  juncto  Pasal 1868 BW.
Sistem  pembuktian  Indonesia  yaitu  menggunakan  alat  bukti  tertulis  yang  dijadikan sebagai  alat  bukti  yang  utama  ataupun  primer,  karena  alat  bukti  tertulis  menyandang tingkatan  yang  utama  diantara  bukti  lainnya  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Undang- Undang  sementara  pengutamaan  alat  bukti  tertulis  dikarenakan  alat  bukti  tertulis memanglah  dijadikan  pembuktian.  Telah  disebutkan  dala  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  di  terbitkan  yang  bentuknya  telah  diatur  dalm Undang-Undang,  di  terbitkan  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berkompeten  di bidang  itu  ditempat  atau  dimana  dibuatnya  akta,  dan  adapun  pejabat  umum  yang berkompeten menerbitkan akta otentik yaitu seorang Notaris maupun PPAT.
Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat para pihak yang membuat akta otentik itu sendiri, tetapi jika diajukan ke depan persidangan akta  otentik  mengikat  hakim.  Berbeda  halnya  dengan  nilai  kekuatan  pembuktian  akta dibawah  tangan  yang  hanya  mengikat  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan  dan  jika  di persidangan tidak akan mengikat hakim. Nilai kekuatan pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian  formal  dan  nilai  kekuatan  pembuktian  materiil  ialah  yang  dicakup  pada  akta otentik. Adapun penjelasannya yakni: 15
Pertama adalah nilai kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht). Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan lahiriah akta Notaris yang merupakan kemampuan akta  itu  sendiri  untuk  membuktikan  keabsahan  sebagai  akta  otentik (acta  publica  probant seseipsa).  Jika  dilihat  dari  luar  (lahiriah)  sebagai  akta  otentik  serta  sesuai  dengan  aturan hukum  yang  sudah  ditentukan  mengenai  syarat  akta  otentik,  maka  akta  tersebut  berlaku sebagai  akta  otentik,  sampai  terbukti  sebaliknya,  artinya  sampai  ada  yang  membuktikan bahwa akta tersebut buka akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada  yang  menyangkal  keotentikan  akta  Notaris.  Kemampuan  lahiriah  akta  ialah  syarat- syarat yang diperlukan agar supaya sesuatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
Kedua adalah kekuatan pembuktian formal (formale bewijsracht). Kekuatan pembuktian formal  adalah  akta  Notaris  harus  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bahwa  sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Jika aspek formal yang dipermasalahkan oleh para pihak, maka  harus  dibuktikan  formalitas  dari  akta,  yaitu  harus  dibuktikan  ketidakbenaran  hari, tanggalm  bulan,  tahun  dan  waktu  menghadap,  membuktikan  kebenaran  mereka  yang
15 Komang Ayuk Septianingsih ,dkk, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata, Jurnal Analogi Hukum, diakses 01 Agustus 2021.
menghadap, membuktikan ketidak benaran apa yang dilihat,  disaksikan dan didengar oleh Notaris,  juga  harus  dapat  membuktikan  ketidakbenaran  pernyataan  atau  keterangan  para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris  dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan. Dengan kata lain pihak  yang  mempermasalahkan  akta  tersebut  harus  melakukan  pembuktian  terbalik  untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.
Ketiga  adalah  kekuatan  pembuktian  materiil (materiele  bewijsracht).  Kekuatan pembuktian materil adalah kepastian terhadap apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian  yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau  mereka  yang mendapat  hak  dan  berlaku  umum,  kecuali  ada  pembuktian  sebaliknya (segenbewijs).  Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis adalah benar-benar terjadi.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  tiga  aspek  itulah  menjadi  suatu kesempurnaan akta Notaris selaku akta otentik dan juga pihak yeng berhubungan dengan akta  tersebut.  Andaikata  di  depan  persidangan  akta  otentik  tersebut  tidak  bisa  dibuktikan sebagi  akta  otentik,  maka  nilai  kekuatan  pembuktiannya  akan  turun  menjadi  kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.
Sumber  otentitas  dari  akta  Notaris  dan  merupakan  dasar  legalitas  eksistensi  akta Notaris,  harus  memenuhi  unsur-unsur  dalam  ketentuan  Pasal  1868 BW.  Menjelaskan ketentuan pasal tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
c. Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
Sebelum  menjalankan  sebuat  wasiat  ahli  waris  harus  mengetahui  terlebih  dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah wasiat tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan  kewajiban  pembuatan  wasiat  yang  terdapat  pada  pasal  932-940 BW.  Untuk memudahkan  pemeriksaan  adanya  akta  wasiat  dan  untuk  menyatukan  data  wasiat pendaftaran akta wasiat sangat perlu dilaksanakan oleh Notaris.
Akta  wasiat  yang  telah  sesuai  dengan  formalitas-formalitas  yang  telah  ditetapkan menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Undang-Undang  lainnya  dapat dilaksanakan  sesuai  denga  nisi  wasiat  tersebut,  tetapi  karena  tidak  terdaftar  pada  Daftar Pusat  Wasiat  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tersebut menyebabkan wasiat tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Walaupun dengan demikian,
Wasiat  ini  masih  berlaku  dan  dapat  dilaksanakan  sampai  diketahuinya  wasiat  tersebut dikemudian hari karena pelaksanaan wasiat tidak mengenal daluarsa.
Dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  j  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat  pada  Kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya.
Hal ini sejalan dengan Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk  apapun  juga,  harus,  setelah  si  yang  mewariskan  meninggal  dunia, memberitahukannya  kepada  semua  yang  berkepentingan.  Tujuan  dari  pendaftaran  pada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai  bahan  untuk  Notaris  dalam  pemberitahuan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan dalam hal pewaris meninggal dunia.
Wasiat dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan.  Untuk  setiap  wasiat  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris,  atas  akta  wasiat  tersebut Notaris bertugas dan berkewajiban untuk mendaftrakan dan melaporkan daftar wasiat yang telah  dibuatnya  tersebut  secara online  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  (  selanjutnya  disebut  DPW). Kelalaian  Notaris  dengan  tidak  mendaftarkan  wasiat  pada  Daftar  Pusat  Wasiat mengakibatkan  akta  tersebut  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 16
Dengan  Notaris  tidak  mendaftarkan  dan  melaporkan  akta  wasiat  tersebut  ke  Daftar Pusat Wasiat, kekuatan akta tersebut khususnya secara lahiriah, dan materiil dapat diragukan Walaupun  pembuktian  lahiriah  sendiri  melalui  tanda  tangan  pejabat  yaitu,  Notaris merupakan otentitas dari akta itu sendiri dan untuk pembuktian materiil yakni sepanjang apa saja  yang  dimuat  dalam  akta  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  materiil  yang mutlak  bagi  para  pihak,  namun  apabila  ada  pihak  ketiga  yang  menyangkal  pembuktian tersebut, tentunya akan diserahkan pada pertimbangan hakim.
Selain itu, dengan tidak melakukan pendaftaran dan pelaporan akta wasiat berdampak pada menjadi tidak akuratnya Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan Daftar Pusat Wasiat  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dan  Surat Keterangan Hak Mewariskan (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan/ Notaris/ Lurah.
Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 91A, tata cara penjatuhan sanksi bagi notaris diatur dalam suatu Peraturan Menteri yang mana sampai saat ini peraturan yang dimaksud
16 Pasal 16 ayat 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
masih  dalam  tahap  penyusunan.  Diharapkan  pada  peraturan  tersebut  akan  dimuat  secara jelas mengenai akibat hukum dari wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online pada Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan adanya aturan tegas  ini,  diharapkan  pula  para  notaris  menjadi  lebih  tertib  dalam  hal  pengiriman  laporan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 16 ayat(1) huruf j UUJN.
Dapat dikatakan bahwa kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak  memiliki  akibat  hukum  yang  dapat  membatalkan  akta  tersebut,  hanya  saja  akta tersebut  tidak  memenuhi  asas  publitas  yang  dapat  membuat  pihak  ketiga  dan  terdapat kemungkinan  ahli  waris  dianggap  tidak  mengetahui  adanya  suatu  wasiat  yang  ditujukan kepada mereka. 17

## KESIMPULAN
Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat  Wasiat,  Notaris  mendapat  tanggung  jawab  secara  perdata  dikenakan  sanksi  berupa peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  dan pemberhentian  secara  tidak  hormat,  namun  masing  jarang  diterapkan  sehingga  Notaris hanya  mendapat  sanksi  berupa  teguran  ataupun  peringatan  tertulis  yang  diberikan  oleh Majelis  Pengawas,  sedangkan  Tanggung  Jawab  Notaris  secara  Administratif  apabila  pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi,  dan bunga kepada Notaris. Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat  membatalkan  akta  tersebut,  hanya  saja  akta  tersebut  tidak  memenuhi  asas  publitas yang  dapat  membuat  pihak  ketiga  dan  terdapat  kemungkinan  ahli  waris  dianggap  tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan kepada mereka.

## REFERENSI
Adjie,  Habib.  (2015).  Penafsiran  Tematik  Hukum  Notaris  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. PT Refika Aditama : Bandung.
Afandi,  Ali.  (1997).  Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian.  PT.Rineka  Cipta  :
Jakarta.
Evie  Murniaty,  Tanggung  Jawab  Notaris  dalam  Hal  Terjadi  Pelanggaran  Kode  Etik,Tesis Program Magister Universitas Diponegoro Semarang, diakses 23 Juli 2021.
H.S, Salim. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). PT. Sinar Grafika : Jakarta. Mahalia  Nola  Pohan,  Suatu  Tinjauan  tentang  Pembatalan  Akta  Notaris  yang
Penandatanganannya dilakukan di Dalam Rumah Tahanan, diakses 23 Juli 2021.
Komang  Ayuk  Septianingsih  ,dkk,  Kekuatan  Alat  Bukti  Akta  Otentik  dalam  Pembuktian
17 Miranda, Wawancara, Notaris dan Pejabat dan Pembuat Akta  Tanah (PPAT) kabupaten Gowa, (Gowa, 29 Juli 2021)
Perkara Perdata, Jurnal Analogi Hukum, diakses 01 Agustus 2021. Shomad, Abdul. (2010). Hukum Islam. Kencana : Jakarta. Subekti, R,dkk. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita : Jakarta. Suhrawardi,dkk. (2009). Hukum Waris Islam. Sinar Grafika : Jakarta.
Sulastini, Ellise. T dkk. (2011). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana. Refika Aditama : Bandung.
Sutedi, Adrian. (2010).  Kesaksian Notaris Bukan Merupakan Kewajiban Hukum yang Bersifat Imperatif Dalam Perkara Perdata, Pustaka Ilmu : Jakarta.
Soekamto, soerjono. (2009). Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan. Soimin , Soedaryo. (2002) . Hukum Orang dan Keluarga Persfektif Hukum Perdata Barat/BW,
Hukum Islam, dan Hukum Ada. Sinar Grafika : Jakarta.
Yogi Priyambodo dan Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalinnga, Jurnal Akta, Vol 4, diakses 22 Juli 2021
Yopi Rachmad Affandi Pohan, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris yang
Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris, Premise Jurnal Law, Vol 21, diakses 3 Agustus 2021.