TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN DI DESA PATTANGNGA KECAMATAN BOLA KABUPATEN WAJO
Hendrik Pantamar 1 , Rahma Amir 2 iversitas Islam Negeri Alauddin Makassar Un
12
Email : hendrikpantamar11@gmail.com

## Abstrak
Meskipun  aturan  kewarisan  dalam  Islam  sudah  jelas,  sumber-sumber  hukum  kewarisan  juga telah tertulis dalam Al-Qur‟ān dan Hadis, namun praktik-praktik kewarisan yang terjadi dalam masyarakat muslim  Indonesia  belum  tentu  sesuai  ataupun  belum  tentu  berjalan  sesuai aturan hukum  kewarisan  Islam  pada  kehidupannnya.  Masyarakat  Desa  Pattangnga  mayoritas beragama Islam, akan tetapi wawasan tentang keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang,  hal  ini  dikarenakan  kurang  atau  sedikitnya  tokoh  agama  yang    memahami  tentang hukum  Islam.  Pengkajian-pengkajian  terkait  hukum  Islam  Desa  pattangnga  sangat  tidak  di perhatikan  terkhusus  fiqih  muwaris.Jenis  peneilitian  ini  yang  digunakan  ialah  penelitian lapangan ( field research ). Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dalam penyusunan  skripsi  ini  adalah  tokoh  agama  dan  tokoh  adat.  Kemudian,  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  syar’i.  Metode  pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.Desa pattangnga sampai sekarang  masih  menggunakan  atau  mengikuti  sistem    hukum  kewarisan  yang  dibawa  oleh nenek  moyang  atau  orang  terdahulu  yang  sudah  menjadi  adat  dengan  berlandaskan  sistem kekeluargaan. Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Pattangnga adalah yang paling berhak  menerima  harta  pewarisan  ialah  anak  kandung  dari  si  pewaris  yang  berkedudukan sebagai ahli waris utama.
Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Adat, dan Desa Pattangnga.

## Abstract
Although the rules of inheritance in Islam are clear, the sources of inheritance law have also been written in the Qur'an and Hadith, but the inheritance practices that occur in Indonesian Muslim  societies  are  not  necessarily  appropriate  or  not  necessarily  in  accordance  with  the rules  of  Islamic inheritance law  in their lives.the  majority  of the Pattangnga  Village  people are Muslim, but insights into religion or Islamic laws are very lacking, this is because there are less or at least religious figures who understand Islamic law . Studies related to Islamic law in Pattangnga Village are very neglected, especially fiqh muwaris.This type of research used  is  field  research  (field  research).  The  data  sources  of  this  study  are  the  primary  data sources in the preparation of this thesis, namely religious and traditional leaders. Then, the approach used is the normative juridical approach and the syar'i approach. Data collection methods  used  were  observation,  interviews,  and  documentation.  Until  now,  Pattangnga village still uses or follows the legal system of inheritance brought by ancestors or previous
people  who  have  become  customary  based  on  the  kinship  system.  In  the  inheritance distribution system in Pattangnga Village, the person entitled to receive inheritance property is the biological child of the heir who is the main heir . Keywords: Inheritance law, Customary Law, and Pattangnga Village .

## A. Pendahuluan
Kehidupan di muka bumi ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah  penciptanya,  dan  manusia  dengan  alam  sekitarnya,  telah  diatur  Allah  SWT,  dengan tujuan  untuk  menjaga  hubungan  antara  manusia  dengan  sang  penciptanya  dan  manusia dengan  alam  sekitarnya  termasuk  dengan  sesamanya.  Semua  itu  telah  ada  aturannya  yang bernama hukum yang ditetapkan Allah SWT. Dalam syari’at Islam hukum Allah yang begitu jelas diterangkan dalam al-Qur’ān, di antaranya adalah hukum kewarisan. Diketahui bahwa masalah  kewarisan  ataupun  harta  kewarisan  memiliki  pengaruh  besar  dalam  pemindahan harta dari orang satu ke orang yang lain, dalam hal kepemilikan harta maupun pemindahan hartapun  manusia  bisa  melakukan  suatu  kekhilafan  yang  menimbulkan  suatu  sengketa  dan tidak memandang status persaudaraan.
Bagi  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan  kerabatnya,  dan  bagi wanita  ada  hak  bagian  pula  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit atau  banyak  menurut  bagian  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  demikian  hukum  kewarisan dalam  Islam  telah  mengatur  sedemikian  rupa  apa  yang  menjadi  hak-hak  manusia  terhadap harta  yang  dimilikinya,  semua  manusia  di  dunia  ini  mempunyai  hak  atas  harta  yang  telah ditetapkan untuknya. Istri, bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki- laki dan saudara perempuan, semuanya itu mempunyai hak atas harta yang harus dibagikan menurut bagiannya masing-masing sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.
Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagiannya  masing-masing.  Ilmu  yang  mempelajari  hukum  kewarisan  disebut  dengan  ilmu mawᾱriṡ, karena berbicara mengenai pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup sebagai ahli waris. Meskipun aturan kewarisan dalam Islam sudah jelas, sumber-sumber hukum kewarisan juga telah tertulis dalam Al-Qur’ān dan Hadis, belum tentu sesuai ataupun belum tentu berjalan sesuai aturan hukum kewarisan Islam pada
Hendrik Pantamar, Rahma Amir
kehidupannnya.
Hal ini dapat dilihat dari realita pembagian harta warisan yang dilakukan di masyarakat Desa Pattangnga  Kecamatan  Bola  Kabupaten  Wajo  Sulawesi  Selatan.  Kecamatan  Bola mempunyai  11  desa/kelurahan,  yakni:  Balielo,  Bola,  Lattimu,  Lempong,  Manurung,  Pasir Putih, Pattangnga, Raja Mawellang, Sanreseng Ade, Solo, Ujung Tanah. Tapi lebih terfokus pada  Desa  Pattangnga,  karena  Desa  pattangnga  tersebut  merupakan  kampung  atau  daerah asal penyusun, dan juga masyarakat Desa Pattangnga mayoritas beragama Islam, akan tetapi wawasan tentang keagamaan atau hukum-hukum Islam sangatlah kurang, hal ini dikarenakan kurangnya atau sedikitnya tokoh agama yang kurang memahami tentang hukum Islam.
Pengkajian-pengkajian terkait hukum Islam Desa pattangnga sangat tidak di perhatikan. Yang saya lihat bahwa pada masyarakat tersebut harta warisan dibagikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pewaris (orangtua) tanpa melihat keberatan atau tidaknya ahli waris yang telah mendapat bagian harta yang kemungkinan berbeda bagiannya dengan saudara lainnya dan  kemungkinan  juga  dibagi  sama  rata,  tidak  peduli  itu  anak  laki-laki  maupun  anak perempuan.  dan  juga  sistem  pembagian  warisan  yang  masih  ada  sampai  sekarang  anak bungsu  atau  anak  terakhir  perempuan  yang  mendapat  bagian  berupa  rumah  orangtua  serta tanah  yang  ditempati  rumah  tersebut, Jika pewaris  telah menetapkan  bagiannya,  maka  ahli waris harus menerima dengan suka rela. Sistem yang dipakai dalam pembagian harta tersebut yakni berdasarkan sistem kekeluargaan.
Seperti  yang  diketahui,  bahwa  dalam  ilmu  faraiḍ,  objek  kajian  yang  menjadi  pembahasan adalah harta peninggalan si mayit. Dilihat dari objek kajian tersebut sangat jelas bahwa harta warisan  dibagikan  kepada  ahli  waris  setelah  pewaris  meninggal  dunia,  akan  tetapi berdasarkan apa yang saya lihat dilapangan, yang terjadi pada masyarakat Desa Pattangnga tidak  seperti  itu,  harta  warisan  yang  harusnya  dibagikan  setelah  pewaris  meninggal  dunia, harta waris itu dibagikan ketika anak sudah menikah dan lepas dari orang tua, harta tersebut dibagikan  dalam  keadaan  orangtua  atau  pewaris  masih  hidup  dan  dianggap  sebagai  harta warisan.Dari  pemaparan  di  atas  peneliti tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut terhadap  realita yang  ada  pada  masyarakat  Desa  pattangnga  berdasarkan  perspektif  Hukum  Islam  dan bagaimana  praktik  kewarisan  yang  dilakukan  pada  masyarakat  tersebut.  Mengingat bahwasanya  masyarakat  Desa  pattangnga  yang  mayoritas  beragama  Islam dan  berdasarkan
informasi  yang  didapat  di  lapangan,  maka  fenomena  ini  menarik  untuk  diteliti  untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi pada masyarakat tersebut tentang pembagian harta kewarisan. Hasil penelitian akan dianalisis dengan harapan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembagian kewarisan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  peneilitian  ini  yang  digunakan  ialah  penelitian  lapangan  (field  research).  Adapun sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dalam  penyusunan  skripsi  ini adalah  tokoh  agama  dan  tokoh  adat.  Kemudian,  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  syar’i.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Analisis  Hukum  Adat  Terhadap  Pembagian  Warisan  di  Desa  Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo
Pembagian harta warisan secara adat menurut sebagian orang merupakan suatu hal yang menyalahi hukum Allah swt, karena tidak berpatokan pada Al-Qur’an dalam mengambil  suatu  sikap  utamanya  pembagian  warisan.  Pembagian  harta  warisan secara adat dianggap keliru dalam memandang hukum waris di dalam syariat islam. Namun,  pada  dasarnya  hukum  islam  juga  menerima  norma-norma  Hukum  lain yang  telah  tumbuh  dan  berkembang  sebagai  norma  dan  kebiasaan  masyarakat. hukum  adat  waris  adalah  memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. 1
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum adat, maka hukum waris adat itu merupakan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  tata  cara  penerusan  dan
1 Soepomo , Bab-bab tentang Hukum Adat , (T.Tp; Pradnya Paramita, 1983), h. 67.
Hendrik Pantamar, Rahma Amir
pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, cara penerusan  dan  pengoperan  harta  itu  dapat  dimulai  si  pewaris  (orang  yang mempunyai  harta  kekayaan)  masih  hidup  atau  setelah  si  pewaris  meninggal dunia. 2 Hukum  Adat  Indonesia  menyatakan  bahwa  sistem  kewarisan  adat  memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan  serta mengoperkan barang- barang  harta  benda  dan  barang-barang  yang  tidak  berwujud  benda (immateriele geoderen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya.
Proses  ini  telah  mulai  dalam  waktu  orang  tua  masih  hidup.  Proses  tersebut  tidak menjadi  akut  oleh  sebab  orang  tua  meninggal  dunia. 3 Seseorang  hanya  dapat mewarisi  sebuah  harta  peninggalan  apabila  syarat-syarat  sebuah  pewarisan  telah terlaksana,  diantaranya  ialah  meninggalnya  pewaris,  hidupnya  pewaris,  adanya hubungan  si  mayit  dan  ahli  waris  (Keturunan,  keluarga,  dan wala’ ).  Di  dalam Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 171 ayat  b mengatakan bahwa pewaris ialah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan  ahli  waris,  dan  harta  peninggalannya. Namun  terkadang  sebagian  orang  jika  mengikuti  adat  istiadat  daerah  mereka terkadang  melakukan  pewarisan  dengan  penunjukkan  selama  si  pewaris  itu  masih hidup,  sedangkan  di  dalam  Islam  sendiri  mengatur  dengan  jelas  bahwa  pewarisan hanya  dapat  terjadi  setelah  terjadi  kematian.  Adat  dalam  hukum  Islamdikenal dengan istilah al-‘urf , kata “ urf” secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. 4
Sedangkan menurut istilah terminologi ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal baik oleh  orang  banyak  dan  telah  menjadi  tradisi  mereka,  baik  berupa  perkataan,  atau perbuatan,  atau  keadaan  meninggalkan.  Ia  juga  disebut  adat.  sedangkan  menurut istilah  para  ahli syara’ ,  tidak  ada  perbedaan  antara ‘urf dan  adat
2 Ellyne Dwi Poespasari , Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),  h. 18
3 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 259
4 Satria Effendi M, Zain, Ushul Fiqh, Ed. Aminuddin Ya’qub. DKK, Edisi I (Cet-VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 140
(kebiasaan). 5 Dengan  melihat al-‘urf sebagai  adat  kebiasaan  masyarakat  yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan.  Jika  ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum  Islam,  maka al-‘urf ada  dua macam  yaitu: Al-‘Urf  al-Sahih (yang  baik),  ialah  yang  telah  diterima  oleh masyarakat  secara  luas,  dibenarkan  oleh  pertimbangan  akal  sehat  membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi nash al-quran dan  as-sunnah.  Dan al-‘urf  al-fasid, yaitu  adat  istiadat  yang  tidak  baik  yang bertentangan  dengan nash al-Quran  dan  as-sunnah  serta  kaidah-kaidah  agama, bertentangan  dengan  dan  tidak  diterima  oleh  akal  sehat,  mendatangkan  mudharat dan menghilangkan kemaslahatan. 6
Adat yang baik dari orang- orang Islam adalah suatu kebaikan dan dapat dijadikan dasar dalam bertindak sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi:
َمَا رَ َ ى رل رم سرل ر  َنر رَ َ نً رفىهَو  رعِنرد ساللَّهر رَ رنعِوَمى ِوىأَ ْرل رم سرورد
“Apa  yang  dipandang  baik  oleh  kaum  Muslimin,  maka  dalam  pandangan  Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk”
Berdasarkan hadist diatas, penulis merasa bahwa selama kebiasaan yang ada dalam masyarakat  tidak  menimbulkan  sebuah  kerusakan,  maka  dapat  dilakukan.  Yang sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan :
َ نهىأ سَت َبَت سرُ  َ   ى َِىأسَت  ِبَت سننأ رَ
“Yang ditetapkan atas dasar ‘urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash”
Akan  tetapi  jikalau  pewarisan  tersebut  menimbulkan  kemudharatan  lebih dibandingkan  dengan  sebuah  kemaslahatan  diantara  sanak  keluarga,  maka  akan lebih  baik  menggunakan  apa  yang  telah  menjadi  ketetapan  Allah  swt.  Sesuai dengan kaidah kulliyah
َ َأ سرلروىأَ َسرمر  (وْنفر ِلن  ىنَل َرأ ى رَ ِفََ سرلروىأَِل ىم رِ
5 Abdul Wahhab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqh, ed. Joko Utama dan Muhammad Farid (Cet-I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123.
6 Romli SA, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh “Metodologi Penetapan Hukum”,  h. 127.
Hendrik Pantamar, Rahma Amir

## “Menolak Kerusakan didahulukan dari kemaslahatan”
Sistem  pembagian  warisan  dalam  adat  merupakan  salah  satu  fenomena  yang memang nampak tidak sesuai dari aturan hukum Islam  yang telah ditentukan oleh nash.  Namun  setelah  melakukan  analisis  yang  lebih  mendalam  mengenai  alasan- alasan  dari  adat  atau  kebiasaan  yang  ada  di  dalamnya  maka  pembagian  tersebut masih  dapat  dikatakan  sebagai  adat  atau  kebiasaan  yang  bisa  diterapkan  di masyarakat  dengan  mengutamakan  rasa  kekeluargaan,  saling  rela  dan  saling menerima.  Merujuk  kepada  kaidah  fiqh  diatas  bahwa  yang  ditetapkan  atas  dasar ‘urf    sama  dengan  yang  ditetapkan  dengan  nash.  Yang  artinya  selama  tidak mengakibatkan kemudharatan yang lebih besar maka dapat di jadikan sebagai adat yang  dapat  dijadikan  sebagai  hukum.Ketika  terjadi  pewarisan  sebelum  terjadinya kematian atau pun setelah terjadinya kematian dilakukan dengan jalan musyawarah atau  kekeluargaan  diantara  sanak  keluarga.  Di  mana  ketika  terjadi  hal  tersebut dilakukan sesuai dengan adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan sesuai dengan  pertimbangan  yang  ada  di  dalam  keluarga,  yang  mengutamakan  rasa kekeluargaan,  perdamaian  dan  menghindari  pertikaian.  Maka  pewarisan  dengan jalan musyawarah tersebut masih dapat diberlakukan.

## 2. Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Pembagian  Harta  Warisan  di  Desa Pattangnga Kecaamatan Bola Kabupaten Wajo
Harta warisan, adalah harta bawaan dan harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan  pewaris  selama  sakit  hingga  meninggalnya  (pewaris)  dan  biaya  proses penyelenggaraan  jenazah    (tajhiz),  bersih  dari  utang  dan  wasiat  atau  pemberian untuk  keluarga/kerabat.7  Hukum  waris  Islam  yaitu  ketentuan  yang  mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada  ahli  warisnya  dan  atau  orang/badan  lain  yang  berhak  menerima,  sebagai akibat  matinya  seseorang.8Di  dalam  Islam,  Allah  telah  menetapkan  hukum  bagi
7 Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan (Cet II; Makassar: Alauddin University Press,2017), h. 64
8 Suryati, Hukum Waris Islam ( Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017) h. 3
Hendrik Pantamar, Rahma Amir
setiap sendi kehidupan manusia, bukan hanya hubungan dengan Allah Swt, namun juga  hubungan  di  antara  makhluknya,  diantaranya  ialah  hubungan  antara  sesama manusia.  Hubungan  diantara  manusia  pula  terkadang  timbul  bermacam-macam konflik atau masalah, perdebatan yang terjadi di antaranya seperti akibat terjadinya sebuah  pewarisan  di  dalam  sebuah  keluarga.  Hukum  kewarisan  Islam  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagian  masing-masing.  Menurut  Prof.  Muhammad  Amin  Suma,  hukum  kewarisan Islam  yaitu  hukum  yang  mengatur  peralihan  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah) pewaris,  menetapkan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris,  menentukan berapa  bagian  masing-masing  ahli  waris,  dan  mengatur  kapan  pembagian  harta kekayaan pewaris dilaksanakan. 9 Jika dikaitan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat  Indonesia,  istilah  waris  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perpindahan berbagai  hak  dan  kewajiban  serta  harta  kekayaan  seseorang  yang  telah  meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. 10
Di  dalam  Islam  sendiri  sudah  mengatur  dengan  jelas  siapa  saja  yang  berhak menerima dan berapa saja bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka yang paham  dengan  hukum  Islam  maka akan membaginya  sesuai  dengan  syariat  Islam, ada pula yang tau namun memilih untuk membaginya sesuai dengan ketentuan adat mereka, dan ada pula yang tau namun tidak paham dengan sebab peraturan tersebut, dan bahkan ada yang tidak tau sama sekali dengan hal tersebut.
Di dalam Al- Qur’an mengatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan memiliki bagiannya masing-masing seperti dalam Qs. An-Nisa : 4/7 yang berbunyi:
َك َرَت اَّمِم  ٌبي ِصَن ِلاَج ِ رلِل
ااَّم ِم  َنواُب َرْقَ ْلْا َو  ِناَداِلا َوْلا  َك َراَت ااَّمِم  ٌبي ِصَن ِءاَسِ نلِل َو َنوُب َرْقَ ْلْا َو  ِناَدِلا َوْلا
اًضو ُرْفَم اًبي ِصَن ۚ  َرُثَك  ْوَأ ُهْنِم َّلَق
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan  bagi  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan
9 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Cet-II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.
10 Muslih Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997) h. 6
Hendrik Pantamar, Rahma Amir
kerabatnya,  baik  sedikit  ataupun  banyak  menurut  bahagian  yang  telah ditetapkan” 11
Bahagian  yang  di  maksud  dalam  ayat  tersebut  di  atas  disebutkan  dalam  ayat selanjutnya Qs. An-Nisa: 4/11
Pada  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  seorang  anak  laki-laki  berhak  mendapatkan bagian  yang  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak  perempuan.  Sedangkan  untuk seorang  anak  perempuan  yang  berjumlah  lebih  dari  dua  orang  bagi  masing- masingnya  mendapatkan  2/3  bagian  dari  harta  warisan  yang  ditinggalkan, sedangkan  jika  anak  perempuan  tersebut  sendiri  atau  tidak  memiliki  saudara  laki- laki  atau  perempuan,  maka  baginya  ialah  ½  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh pewaris. Juga orang tua si pewaris (ayah dan ibu) sama-sama berhak mewarisi harta anaknya  yang  telah  meninggal  dunia.  Bagian  seorang  ayah  atau  ibu  (kakek  atau nenek)  ialah  1/6  bagian  dari  harta  yang  ditinggalkan  jika  si  pewaris  mempunyai anak,  dan  jika  mempunyai  saudara  si  ibu/nenek  mendapat  1/3  dari  harta  yang ditinggalkan.Dalam  ayat  ini  diterangkan,  bahwa  bagian  anak  laki-laki  dua  kali bagian anak perempuan. Hikmahnya ialah karena anak laki-laki harus membelanjai dirinya,  isterinya  dan  anak-anaknya,  sebab  itu  ia  mendapat  dua  bagian.  Adapun anak  perempuan,  hanya  membelanjai  dirinya  sendiri.  Apabila  ia  bersuami, nafkahnya dipikul oleh suaminya.
Inilah  hikmahnya,  maka  bagian  anak  laki-laki  lebih  banyak  dari  bagian  anak perempuan. 12
Selain dari anak laki-laki dan perempuan terdapat pula ahli waris lainnya yang telah ditetapkan didalam Al-quran yaitu Qs. An-Nisa/4 : 12 yang berbunyi:
ِم ُعُب ُّرلا ُمُكَلَف ٌدَل َو َّنُهَل َناَك  ْنِاَف ۚ ٌدَل َو َّنُهَّل  ْنُكَي ْمَّل  ْنِا ْمُكُجا َو ْزَا  َك َرَت اَم  ُفْصِن ْمُكَل َو َنْك َرَت اَّم ْنِم
ُب ُّرلا  َّنُهَل َو ۗ ٍنْيَد  ْوَا ٓاَهِب َنْي ِص ْوُّي ٍةَّي ِص َو ِدْعَب َل َناَك  ْنِاَف ۚ ٌدَل َو ْمُكَّل  ْنُكَي ْمَّل  ْنِا ْمُتْك َرَت اَّمِم ُع
َّنُهَلَف ٌدَل َو ْمُك
َا ًةَلٰلَك  ُث َر ْوُّي ٌلُج َر َناَك  ْنِا َو ۗ  ٍنْيَد  ْوَا ٓاَهِب َن ْوُص ْوُت ٍةَّي ِص َو ِدْعَب   ْنِ م ْمُتْك َرَت اَّمِم ُنُمُّثلا
َلَّو ٌةَا َرْما ِو ٌٌ َا ٓ ه
11 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Bandung:  Sygma  Examedia Arkanleema, 2009), h. 64.
12 H. Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim (Cet-73; Jakarta: Hidakarya, 2004), h.107.
Hendrik Pantamar, Rahma Amir
ٌتْخُا  ْوَا ِدْعَب   ْنِم ِثُلُّثلا ىِف ُءۤاَك َرُش ْمُهَف  َكِلٰذ  ْنِم  َرَثْكَا ا ْٓوُناَك  ْنِاَف   ُۚسُدُّسلا اَمُهْنِ م ٍد ِحا َو ِ لُكِلَف ٍةَّي ِص َو
ُهاللّٰ َو ۗ ِ هاللّٰ َنِ م ًةَّي ِص َو ۚ  ٍ رۤاَضُم  َرْيَغ  ٍٍۙنْيَد  ْوَا ٓاَهِب ى ٰص ْوُّي
ٌۗمْيِلَح ٌمْيِلَع
“Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  isteri- isterimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  jika  isteri-isterimu  itu  mempunyai anak,  Maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya  sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta  yang  kamu  tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan) sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  jika  seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu  saja),  Maka  bagi  masing-masing  dari  kedua  jenis  saudara  itu  seperenam harta.  tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  Maka  mereka bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya atau  sesudah  dibayar  hutangnya  dengan  tidak  memberi  mudharat  (kepada  ahli warisن” 13
Pada  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  seorang  suami  atau  isteri  ialah  ahli  waris terhadap  kerabat  mereka  yang  meninggal  dunia,  entah  ia  memiliki  seorang  anak atau  pun  tidak,  ia  tetap  berhak  menerima  bagian  dari  harta  kewarisan  tersebut. Selain itu, kerabat yang berhak untuk mendapatkan harta warisan pula ialah saudara laki-laki  dan  saudara  perempuan.  Mereka  yang  disebutkan  dalam  Qs.  An-Nisa tersebut khususnya ayat 11 dan 12 di atas termasuk dalam kategori ahli waris yang telah di tentukan besarnya bagian yang telah ditentukan oleh nash sedangkan untuk kedudukan  seorang  cucu  dalam  kewarisan  ialah  masuk  dalam  kategori  ahli  waris pengganti, yang dapat mendapatkan warisan dari seorang kakek atau nenek apabila ayah  atau  ibu  dari  cucu  tersebut  telah  meninggal  mendahului  si  pewaris,  maka  ia berhak  menggantikan  kedudukan  ayah  atau  ibunya  sebagai  ahli  waris.  Di  dalam Islam  sendiri  pewarisan  terjadi  sebelum  terjadinya  kematian  masuk  ialah  sebuah hibah.  Sedangkan  jika  pelaksanaannya  dilakukan  setelah  si  pewaris  meninggal dunia  dengan  meninggalkan  pesan  kepada  yang  masih  hidup  ialah  sebuah  wasiat. Menurut pasal 171 huruf f Bab I Ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI)
13 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya (Bandung:  Sygma  Examedia Arkanleema, 2009), h. 79.
Hendrik Pantamar, Rahma Amir
memberikan pengertian “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang  lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia”. Penerima wasiat dalam rukun penerima wasiat, salah satu syaratnya ialah dia bukan ahli  waris  yang  memberikan  wasiat.  Namun  dalam  ayat  3  pasal  195  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  mengatakan  bahwa  wasiat  kepada  ahli  waris  hanya  berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dalam pasal tersebut dapat ditangkap sebuah makna bahwa wasiat dapat diberikan kepada ahli waris selama ahli waris yang lain setuju dan tidak mempermasalahkan wasiat tersebut dan tidak melebihi bagian yang sudah  ditetapkan  yaitu  1/3  dari  harta  yang  mewasiatkan.Namun  melihat  kondisi sebagian  masyarakat  di  Desa  Pattangnga  yang  bisa  dikategorikan  masih  awam dalam  membedakan  ketiga  hal  tersebut  (Hibah,  Wasiat  dan  warisan)  yang menyebabkan  terjadinya  percampuran  ketiga  hal  tersebut  yang  memiliki  arti  yang sama  bagi  mereka  dalam  kebiasaan  atau  adat  mereka.  Pada  sistem  pembagian, seorang  anak  ialah  merupakan  ahli  waris  utama  dalam  sebuah  pewarisan  yang dilakukan oleh orangtuanya, sedangkan suami/isteri akan mendapatkan bagian pula sebagai  persiapan  untuk  kehidupannya  di  masa  mendatang.  Sedangkan  saudara, ayah/ibu,  keponakan  dan  cucu  barulah  bisa  mendapatkan  bagian  ketika  harta warisan  yang  berlebih  oleh  si  pewaris  masih  ada  yang  belum  terbagi.  Sedangkan merujuk kepada surah An-nisa/4: 11 dan 12 bahwa ayah atau pun ibu memiliki hak yang pasti begitu pula dengan saudara. Selain itu terkadang masyarakat melakukan pembagian  tersebut  selama  si  pewaris  masih  hidup  dengan  alasan  bahwa ditakutkannya  terjadi  perpecahan  antar  saudara.  Namun,  banyak  pula  masyarakat yang  melakukan  pembagian  tersebut  ketika  terjadi  kematian  dengan  jalan musyawarah  dalam  keluarga.  Kadar  ukuran    pada  sistem    pembagian yang  terjadi pada  masyarakat  sudah  ada  yang  melakukan  pembagian  dua  bagian  laki-laki  dan satu bagian anak perempuan, namun banyak masyarakat  yang memberikan bagian yang  sebanding  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Hal  tersebut  dilakukan dengan alasan yaitu untuk mengurangi rasa iri hati diantara para anak, menghindari pertikaian, kebutuhan lebih seorang anak laki-laki sebelum menikah menyebabkan berkurangnya  harta  warisan  yang  akan  di  bagikan  kepada  ahli  waris  lainnya.
Sedangkan  seorang  anak  perempuan  pun  juga  berhak  terhadap  harta  yang ditinggalkan  pewaris,  sehingga  semua  ahli  warisnya  bisa  mendapatkan  bagian masing-masing,  meminimalisir  akan  adanya  konflik.  pewarisan  dalam  Islam  yang dilakukan sebelum terjadi kematian dan pemberiannya dilakukan pada saat pewaris masih  hidup  masuk  ke  dalam  kategori  hibah  bukan  warisan.  Apabila  merujuk kepada  pengutamaan  yang  hendak  dilakukan  pada  sistem  pembagian,  hal  tersebut tertuang dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa “para ahli waris  dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan, setelah  masing-masing  menyadari  bagiannya”.  Yang  berarti  bahwa  pewarisan dengan jalan musyawarah tersebut masih dapat diberlakukan. Selama terhindar dari konflik  dan  atas  hasil  kesepakatan  selama  musyawarah,  seperti  pada  masyarakat Desa  Pattangnga  bahwa  yang  melalui  musyawarah  dan  kekeluargaan  tidaklah merugikan pihak lain, sebab ahli waris menggunakan hak mereka dengan rasa suka rela dan sepakat pada saat dilakukan musywarah oleh para ahli waris, entah jumlah kadar  bagian  masing-masing  ahli  waris.yang  telah  disepakati,  yang  berarti  jika disepakati  oleh  para  ahli  waris  tidaklah  bertentangan  dengan syariat. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila  satu  sama  lain  saling  rela  dan  sepakat  dengan  bagian  yang  telah  ditentukan bersama, dalam ilmu fara’id hal ini disebut dengan Tasaluh atau takharruj. Tasaluh dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. Tasaluh seperti ini diperbolehkan, selama tasaluh tersebut tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  kategori  fikih 14 ,  praktik tasaluh ini meskipun  terbilang  menyimpang  dengan syara’ ,  namun  halnya  dapat  dibenarkan apabila  tidak  menyimpan  dari maqasid  syariah (tujuan  hukum  Islam),  yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana yang dikemukakan oleh  Ali  Darokah  bahwa  ”ketentuan  hukum  dapat  berubah  atau  beralih  apabila
14 Haeruddin,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Kewarisan  Adat  Desa  Ampekale  Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, Tesis (Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin, 2017), h. 153.
Hendrik Pantamar, Rahma Amir
syarat dan tujuan dari ketentuan hukum sebuah nash tidak terpenuhi”. Sebab dalam memakai ketentuan nash dalam al-Qur’an maupun hadis untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu  secara  umum  tujuan  Allah  dalam  menentukan  ketentuan-ketentuan hukum. 15 Namun  apabila  terjadi  permasalahan  tersebut  yang  ditakutkan  berlarut- larut  yang  kemudian  menimbulkan  kemudharatan  yang  lebih  besar  lagi  dalam keluarga dan masyarakat, maka menolak kemudharatan harus lebih diutamakan dan wajib hukumnya menjalankan sesuai dengan nash yang diturunkan oleh Allah swt. Sebagaimana yang telah diatur oleh Allah swt

## D. Penutup
Dalam sistem pembagian harta warisan di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo  adalah  yang  paling  berhak  menerima  harta  pewarisan ialah  anak  kandung  dari  si pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris utama. Bagian seorang anak laki-laki dan perempuan  dalam  sistem  pembagian  harta  warisan  adalah  sama  rata  atau  1:1.  Selain anak, isteri hanya mendapat sisa harta warisan dari suaminya (pewaris) untuk kelanjutan hidupnya.  Untuk  warisan  rumah  sendiri  sering  beralih  kepada  anak  bungsu  perempuan diakibatkan  dengan  pertimbangan  dari  orang  tua  mereka  yang  merasa  anak  bungsu perempuan berhak untuk menguasai rumah dan seisinya.
Berdasarkan  sistem  pembagian  tersebut,  masih  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum Islam.  Namun  hal  tersebut  berdasarkan  dengan  perdamaian,  kesepakatan  dan kekeluargaan  (tasaluh  atau  takharruj),  hal  ini  dibolehkan  karena  sesuai  dengan pembentukan  hukum  islam  yaitu  untuk  terwujudnya  kemaslahatan  ummat  yang didasarkan  kepada  Al-Qur’an  dan  hadist.  Namun,  apabila  terjadi  konflik  dalam pembagian tersebut, maka wajib hukumnya kembali kepada nash yang telah ditetapkan
15 Haeruddin,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Kewarisan  Adat  Desa  Ampekale  Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”, Tesis (Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin, 2017), h. 154.
Hendrik Pantamar, Rahma Amir

## Daftar Pustaka
Athoillah,H.M.. Fikih  Waris  (Metode  Pembagian  Waris  Praktis) .  Cet-I;  Bandung:  Yrama Widya,2013.
Bakry,H. Nazar. Fiqh dan Ushul Fiqh . Ed-I, Cet-IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
Haeruddin. “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Kewarisan  Adat  Desa  Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros” . Tesis Makassar, Pascasarjana UIN Alauddin, 2017.
Indonesia,  Kementerian  Agama  Republik, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Bandung:  Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
Kallaf,Abdul  Wahhab. Ilmu  Ushul  Fiqh, ed.  Joko  Utama  dan  Muhammad  Farid.  Cet-I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Cet-II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Poespasari , Ellyne  Dwi. Pemahaman  Seputar  Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
SA,Romli. Pengantar Ilmu Ushul Fiqh “Metodologi Penetapan Hukum”.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia . Cet II; Jakarta: Rajawali Press, 2002.
Soekanto , Soerjono. Hukum  Adat  di  Indonesia .  Cet.  V;  Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada, 2016.
Soepomo . Bab-bab tentang Hukum Adat . T.Tp; Pradnya Paramita, 1983.
Supardin. Fikih  Mawaris  dan  Hukum  Kewarisan .  Cet  II;    Makassar:  Alauddin  University Press,2017.
Suryati. Hukum Waris Islam . Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
Yunus, H. Mahmud. Tafsir Quran Karim. Cet-73; Jakarta: Hidakarya, 2004.
Zain, Satria Effendi M,. Ushul Fiqh, Ed. Aminuddin Ya’qub. DKK, Edisi I. Cet-VII; Jakarta: Kencana, 2017.