## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN
Oleh: Rudolf Silaban 1) ,
Mhd. Erwin 2) Otonius Lawolo 3) ,
Universitas Darma Agung 1,2,3)
E-mail:
banglabanshmh@gmail.com 1 ,
mhderwin@gmail.com 2 )
otoniuslawolo@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
A convict is someone who is found guilty of his actions, and has obtained a court decision that has permanent legal force. In general, it can also be said that people who have been deprived of  their independence and locked up  in detention  rooms or  what  are  often  called  Correctional  Institutions  (Lapas).  Prison  is  a  place  to carry out coaching  for prisoners,  including  female prisoners.  Women are figures who  must  be  protected  and  must  be  respected  and  cared  for  and  considered  for the  future.  The  guidance  carried  out  on  female  prisoners  is  a  form  of  effort  to make  the  woman  a  complete  human  being.  In  connection  with  this,  the government is obliged to provide legal protection for female prisoners in order to achieve and fulfill  their rights in prisons  in accordance with applicable  laws and regulations. This research uses empirical juridical/sociological methods by using data obtained from legal practice or social phenomena related to  this thesis and based on applicable legal norms. The  implementation of guidance carried out at the  Class  II  A  Women's  Correctional  Institution  in  Medan  is  based  on  Law Number  12  of  1995  concerning  Corrections  which  explains  that  only  loss  of independence  is  the  only  thing  experienced  by  prisoners,  all  of  their  rights  must be  fulfilled  like  humans  in  general.  In  Law  Number  12  of  1995  concerning Corrections, it further regulates the rights of female prisoners in article 14. In the implementation - the implementation of the rights of women prisoners carried out at  the  Class  II  A  Medan  Women's  Prison  has  been  carried  out  in  terms  of  the coaching process, however in the process, it has been carried out optimally, but in its  implementation,  obstacles  were  found  so  that  the  process  carried  out  was hampered and there were also things that supported its implementation during the coaching process.
Keywords: prisoners,  women, the rights  of women prisoners

## ABSTRAK
Narapidana  adalah  sesorang  yang  dinyatakan  bersalah  karena  perbuatannya,  dan telah  memperoleh  putusan  Pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Secara  umum  juga  dapat  dikatakan  orang  yang  telah  dirampas  kemerdekaannya dan  dikurung  didalam  ruang  tahanan  atau  yang  sering  disebut  Lembaga Pemasyarakatan(Lapas).  Lapas  adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan terhadap narapidana, termasuk narapidana wanita. Wanita ialah sosok yang harus dilindungi  dan  harus  dihormati  serta  diperhatikan  dan  dipertimbangkan  untuk masa  yang  akan  datang.  Pembinaan  yang  dilakukan  terhadap  narapidana  wanita adalah  bentuk  upaya  untuk  menjadikan  wanita  itu  menjadi  manusia  seutuhnya. Sehubungan  dengan  hal  itu  pemerintah  wajib  memberikan  perlindungan  hukum terhadap narapidana wanita agar tercapainya dan terpenuhinya hak-hak mereka di Lapas dengan bersesuaian pada hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris/Sosiologis dengan menggunakan data yang diperoleh dari praktik hukum atau gejala-gejala sosial yang berhubungan dengan skripsi  ini  dan  berdasarkan  norma-norma  hukum  yang  berlaku.  Pelaksanaan pembinaan  yang  dilakukan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Wanita  Kelas  II  A Medan  berdasarkan  kepada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan yang mana dijelaskan hanya kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya  yang  dialami  oleh  narapidana,  semua  hal-haknya  harus  terpenuhi layaknya  seperti  manusia  pada  umumnya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  mengatur  lebih  lanjut  tentang  hak-hak narapidana  wanita  dalam  pasal  14.  Dalam  pelaksanaan – pelaksanaan  hak-hak narapidana  wanita  yang  dilakukan  di  Lapas  Wanita  Kelas  II  A  Medan  sudah dilaksanakan  dalam  hal  proses  Pembinaan,  akan  tetapi  dalam  prosesnya  sudah dilakukan  secara  maksimal  namun  dalam  pelasanaannya  ditemukan  kendala- kendala    sehingga  proses  yang  dilakukan  terhambat  dan  ada  juga  hal  yang mendukung pelaksanaanya saat proses pembinaan itu berlangsung.

## Kata kunci : narapidana, wanita, hak-hak narapidana wanita
1. PENDAHULUAN
Pengertian Narapidana menurut  Undang-Undang  No  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan selanjutnya ditulis (UU No.12/1995/Pemasyarakatan), Narapidana  adalah  terpidana  yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 1 . Sedangkan
Narapidana  mengandung  pengertian seseorang  yang  telah  melakukan suatu  tindak  pidana  dan  telah
1 Republik Indonesia, “Undang -Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, pasal 1.
disidangkan  oleh  Pengadilan  serta telah  mendapat  putusan  Hakim  yang berkekuatan  Hukum  tetap dan  orang tersebut  diserahkan  ke  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Perlindungan Hukum
terhadap  seseorang  adalah  sebuah payung  hukum  yang  diberikan  oleh Negara  kepada  setiap  warga  Negara yang  bertempat  tinggal  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  tanpa terkecuali  termasuk  untuk  jenis kelamin  wanita/perempuan.    Oleh sebab  itu  patut  disayangkan  apabila masih  ada  pemikiran,  angapan bahkan  tindakan  yang  kurang
memberikan  penghargaan  terhadap Wanita Indonesia. Kedudukan wanita dalam sistem Sosial, Budaya, Politik,  hingga  penerapan  Hukum pun seringkali mendapat tempat yang dianggap  tidak  sepadan  dan  tidak setara  dengan  laki-laki  termasuk dalam  ruang  lingkup  Narapidana  di sebuah  lembaga  pemasyarakatan (lapas). Secara  universal  hak-hak narapidana  yang  tidak  dapat  di ingkari dicabut oleh Negara sekalipun  dan  dalam  kondisi  apapun adalah  seperti  yang  tercantum dalam deklarasi  HAM  PBB  1948,  yaitu mengenai tentang hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi; Larangan tentang penghambatan, perbudakan dan perdagangan budak; Larangan menjatuhkan  perlakuan  aniaya  yang kejam;  Hak  atas  pengakuan  hukum; Hak  atas  persamaan  di  hadapan Hukum  dan  atau  non-diskriminasi dalam  pemberlakuannya;  Hak  atas pemulihan; Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang- wenang;  Hak  atas  pengadilan  yang adil;  Praduga  tak  bersalah  dan larangan  terhadap  hukum ex  post facto; Hak memilih kewarganegaraan; Hak untuk memiliki kekayaan; Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.  Deklarasi  HAM  PBB  ini telah  dituangkan  ke  dalam  Pasal  4 Undang-Undang  No  39  Tahun  1999 tentang HAM, yang berbunyi:
“  Hak  untuk  hidup,  Hak  untuk  tidak disiksa,  Hak  kebebasan  pribadi, pikiran  dan  hati  nurani,  Hak beragama,  Hak  untuk  tidak  di perbudak,  Hak  untuk  diakui  sebagai pribadi  dan  persamaan  hak  di hadapan  Hukum,  dan  Hak  untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku  surut  adalah  HAM  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan  apapun  dan  oleh  siapa pun”. 2
Tentu  hal  diatas  sangat berpengaruh  terhadap  penerapan hukum  yang  berlaku  terhadap Narapidana  wanita  oleh  aparat penegak Hukum di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Nusantara khususnya di Lembaga Pemasyarakatan  Wanita  Kelas  II  A Tanjung Gusta Medan untuk menjadi garis-garis  atau The tool  of Enginering terhadap peraturan- peraturan yang ada di Negara kita. Disini  penulis  ingin  lebih banyak  meneliti  dan  mewawancarai Narapidana  Wanita  serta  elemen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan  tersebut,  dengan meliputi  antara  lain  terpenuhinya Perlindungan Hukum terhadap Narapidana  Wanita  sehingga  nanti mudah-mudahan  setelah  penulis melakukan  penelitian  ini  dapat membawa  dampak  positif  bagi Narapidana  Wanita  di  LAPAS tersebut.  Selanjutnya  masih  dalam mengenai Perlindungan Hukum
Narapidana  Wanita  di  Negara  kita, bahwa  setiap  tahunnya  bermacam perlakuan dan gejolak yang terjadi di sel  Lapas  Wanita,  mulai  dari kekerasan  antara  sesama  narapidana, kekerasan  oleh  Petugas,  dan  wanita yang  hamil  yang  akan  melahirkan dan yang sudah melahirkan (Menyusui), serta Narapidana Wanita  yang  cacat  akan  fisik  dan mental juga yang mengalami penyakit-penyakit  langkah  lainnya. Tentu  hal-hal  ini  haruslah  benar- benar diperhatikan oleh Negara  serta dibantu  oleh  Komnas  HAM  dan
2 Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 4.
Komnas  Perempuan,  dan  badan- badan  yang  berhubungan  dengan Wanita  Lainnya,  agar  kemudian Hak-hak Narapidana termasuk mengenai Perlindungan Hukum mereka dapat terpenuhi dan terlindungi. Konsep  lapas  bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan  suatu  system  pembinaan, suatu  metodologi “Treatment  of Offenders” dengan  pendekatan  yang berpusat  kepada  potensi-  potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan  maupun  di  tengah- tengah  masyarakat.  Dari  konsep  ini LAPAS tidak hanya dijadikan wadah untuk  menghilangkan  kemerdekaan seseorang  yang  melakukan  criminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap  Narapidana,  begitu  juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Tanjung  Gusta  Medan.  Berdasarkan hal  tersebutlah  Penulis    tertarik mengkaji  tentang  dunia  Lembaga Pemasyarakatan yang menitikberatkan  pada  persoalan “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  WANITA KELAS  II  A  TANJUNG  GUSTA MEDAN “ .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Konsep  Perlindungan  Hukum Terhadap Narapidana Wanita Istilah atau konsep Pemasyarakatan  untuk  pertama  kali digagas  atau  diperkenalkan  oleh Menteri  Kehakiman  Sahardjo  pada tanggal  5  Juli  1953  dalam  pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris  Causa  oleh  Universitas Indonesia.  Pemasyarakatan  oleh
Sahardjo  dinyatakan  sebagai  tujuan dari  pidana  penjara  dan  dalam Konferensi  Jawatan  Kepenjaraan yang  dilaksanakan  di  Bandung, istilah  Kemasyarakatan  dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan dimana  disebutkan  juga  Jawatan Kepenjaraan bukan hanya melaksanakan  hukuman,  namun tugas  yang  jauh  lebih  berat  adalah mengembalikan  orang-orang  yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat 3 .  Pemasyarakatan  dalam Konferensi  ini  dinyatakan  sebagai suatu  system  pembinaan  terhadap para  pelanggar  Hukum  dan  sebagai suatu  pengejawantahan  keadilan yang  bertujuan  untuk  reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan  hidup,  kehidupan  dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat, maka  dengan  adanya  asas-asas  dan ketentuan  diatas  dan  pendapat Sahardjo sebagai dan untuk dipergunakan  menjadi  dasar  untuk melakukan  penelitian  ini,  serta menjadi  landasan  penelitian  yang relevan  terhadap  Konsep  hukum dan Teori  Hukum di Indonesia.
Dalam  Judul  penelitian yang di bawakan oleh penulis yaitu “
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  WANITA KELAS  II  A  MEDAN  “ akan meliputi Konsep Hukum berdasarkan Undang-Undang  No  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan dan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M.HH- 05.OT.01.01  Tahun  2011  Tentang Perubahan  atas  keputusan  Menteri
3) Sahardjo, (2017). “pengertian dan sejarah singkat pemasyarakatan”. Diakses dari http://www.researchgate.net. 5 maret 2020
Kehakiman  Nomor  M.01-PR.07.03 Tahun  1985  tentang  organisasi  dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Praktek
"kepenjaraan"
yang  menekankan  pada  penyiksaaan fisik  dan  perlakuan  yang  tidak manusiawi  mendapatkan  tantangan dari berbagai pihak,salah satunya apa yang di bahas oleh John Howard,dalam  bukunya State  of Prison .Kontribusi Belanda mengenai
Fungsi House  of  Correction di Eropah Kontinental telah di gambarkan oleh Alderman Laurentszoon  Speigel  dalam  suatu Memorandum  yang  berjudul  : Bedenking  Op  De  Grondvesten  Van Tuchthuis . Menurut Speigel :
The  function  of  house  of  correction would  not  be  merely  punishmnet  but also  reform  and  the  inmates. Speigel's  Program  for  the  new institution  made  the  points  : treatment  of  the  theinmates  should not be designed  to humiliate them  to health,  to  each  them  moderation  in eating and drinking, as well as good work habits, to awaken  their interest in finding and etaining respectaemployment,  and,  of  course toinstill  in them te fear of God. 4 Selain apa yang dikemukakan  oleh  John  Howard  di atas,dia  juga  mengemukakan  prinsip yaitu : 1.Secure and Sanitary Structure(keamanan  dan  struktur yang bersih). 2.Systematic  inspection(pemeriksaan yang sistematis).
4) Tirsa D.G  Ticoalu, Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan . Diakses dari https://media.neliti.com/ pada tanggal 11 April  2020
3.Abolition  of  fees(penghapusan biaya).
4.A  reformatory  regime(perbaikan tugas).
Istilah  yang  di  gunakan untuk  penjara  mengenai  pelaksanaan pidana penjara diantaranya :
- Sistem Pennsylvania
- Sistem Auburn
- The Mark System
- The Irish Progressive  System
- Sistem Elmira Perlindungan  Hukum  terhadap Narapidana  Wanita  menjadi  satu  hal yang  utama,  hal  itu  karena  Negara kita adalah Negara hukum (Rechstaat) dan  bukan  Negara kekuasaan (Machstaat) sebagaimana dijelaskan  dalam  penjelasan  resmi UUDN  RI  1945.  Pengakuan  atas prinsip The rule of law ini membawa konsikuensi,  bahwa  Negara  melalui alat kekuasaan Negara yang memang memiliki monopoli untuk memberikan dan melaksanakan sanksi  pidana  tidak  bisa  berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya melainkan harus senantiasa  berpegang  pada due process  of  law .  Inti  hal  ini  adalah pengakuan  dan  penghormatan  pada hak-hak  asasi  manusia  agar  Negara dalam  pelaksanaan  sanksi  pidananya tidak  merampas (mengkooptasi) seluruh hak-hak asasi dari warganegara  yang  terpidana 5 .  Disini hak-hak  asasi  warganegara  yang lainya tidak kurang pentingnya untuk dilindungi  bagi  terpidana  atau narapidana seperti hak berkomunikasi  dengan  masyarakat luar 6 .
5) Petrus Irwan Panjaitan, pidana penjara dalam perspektif penegak hukum, masyarakat dan    narapidana, IDN HILL CO, Jakarta Juni 2009, hlm. 9
6) Ibid., hlm. 9
Instrument  hukum  dan  dasar Hukum  terkait  dengan  Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengacu  pada,  antara  lain  yang pertama, Undang-Undang  No.  8
Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
Pidana. Kedua, Undang-Undang  No. 12Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketiga Peraturan Pemerintah  No.  27  Tahun  1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Keempat, Peraturan  Pemerintah  No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,  Tugas  dan  Tanggung Jawab  Perawatan  Tahanan.  Dan Kelima, yaitu  Surat  Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06  Tahun  1983  tentang Penetapan  Lembaga  Pemasyarakatan Tertentu  sebagai  Rumah  Tahanan Negara. Terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan laki-laki dan wanita dan terhapusnya kesetimpangan Gender melalui upaya-upaya pemberian hak, kesempatan, peluang, kedudukan dan peranan  yang  sama  kedua  jenis kelamin  manusia  demi  menegakkan keadilan  bagi  kedua  Gender tersebut dengan  menghapuskan  nilai-nilai yang tidak demokratis dalam pembagian  tugas  dan  peran  mereka, kesetaraan  yang  dilakukan  oleh wanita  ialah  bukan  semata-mata untuk  laki-laki  saja,  namun  oleh keduanya  yaitu  wanita  dan  laki-laki terhadap  system  masyarakat  dengan tradisi yang memberi pengaturan dan nilai-nilai  gender  yang  timpang. Sistem  nilai  seperti  itu  perlu diperbaiki agar masyarakat baik laki- laki  maupun  wanita  dapat  menjadi pelaku  aktif  pembangunan  di  segala bidang kehidupan demi kesejahteraan  manusia.  Terutama karena  pada  kenyataannya  masih banyak terdapat kelemahan-
kelemahan  hukum  dan  kebijakan yang  memberi  peluang  terjadinya kesetimpangan  Gender  (terutama ketimpangan  wanita).  Nilai-nilai masyarakat  yang  membatasi  ruang gerak wanita masih tetap kuat. Diberbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan  gizi,  keluarga  berencana, ekonomi,  ketenagakerjaan,  politik, peran  serta  masyarakat,  lingkungan hidup,  informasi  dan  komunikasi, pertahanan keamanan dan kelembagaan wanita masih tetap jauh ketinggalan  dari  laki-laki.  Dibidang pendidikan  dan  pekerjaan  produktif maupun  profesinya,  wanita  juga masih  menempati  bidang-bidang yang  dianggap  cocok  karena  dia berjenis  wanita  seperti  misalnya perawat,  sekretaris,  guru,  sebagai perpanjangan peran domestinya pekerja  sosial  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  di  dalam  program- program pembangunan wanita masih kurang mendapat kesempatan, kedudukan maupun sebagai partisipan aktif. 2. Teori  Tentang  Perlindungan Hukum Satjipto  Rahardjo  mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan  yang  bisa  bertubrukan satu  sama  lain.  Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan  dengan  cara  membatasi dan melindungi kepentingan- kepentingan tersebut.Hukum melindungi  kepentingan  seseorang dengan  cara  memberikan  kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam memenuhi  kepentingannya  tersebut.
Pemberian  kekuasaan,  atau  yang sering  disebut  dengan  hak  ini, dilakukan  secara  terukur,  keluasan dan kedalamannya 7 . Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa  Prinsip  perlindungan  hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah  bertumpu  dan  bersumber dari  konsep  tentang  pengakuan  dan perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  karena  menurut  sejarahnya di  Barat,  lahirnya  konsep-konsep tentang  pengakuan  dan  perlindugan terhadap  hak-hak  asasi  manusia diarahkan ekpada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.Perlindungan hukum bagi  setiap  warga  negara  Indonesia tanpa  terkecuali,  dapat  ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUDNRI  1945),  untuk  itu setiap  produk  yang  dihasilkan  oleh legislatif  harus  senantiasa  mampu memberikan  jaminan  perlindungan hukum  bagi  semua  orang,  bahkan harus  mampu  menangkap  aspirasi- aspirasi  hukum  dan  keadilan  yang berkembang  di  masyarakat.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  ketentuan yang  mengatur  tentang  adanya persamaan  kedudukan  hukum  bagi setiap warga Negara 8 .
Berbagai  ketentuan  peraturan yang  memuat  perlindungan  Hukum terhadap  wanita  merupakan  salah satu indikasi telah adanya perlindungan  perbedaan  perlakuan terhadap  seseorang  atas  dasar perbedaan  jenis  kelamin.  Dengan
7) Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. 8 ) Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
adanya  ketentuan  tersebut,  artinya wanita  secara  khusus  diberikan jaminan  perlindungan  hak  dalam berbagai hal. Demikian halnya posisi seseorang wanita sebagai Narapidana di  Lembaga  Pemasyarakatan  Wanita mempunyai  hak-hak  yang  harus dilindungi  dan  diayomi.  Hak  antara Narapidana  pria,  Narapidana  wanita, dan Narapidana anak harus ada yang dikedepankan.
Adanya  pengakuan  normatif dan  empirik  akan  prinsip  supremasi hukum,  yaitu  bahwa  semua  masalah diselesaikan  dengan  hukum  sebagai pedoman  tertinggi.  Dalam  perspektif supremasi  hukum  (supremacy  of law),  pada  hakikatnya  pemimpin tertinggi  negara  yang  sesungguhnya, bukanlah  manusia,  tetapi  konstitusi yang  mencerminkan  hukum  yang tertinggi.
Pengakuan normative mengenai  supremasi  hukum  adalah pengakuan  yang  tercermin  dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi,  sedangkan  pengakuan empirik  adalah  pengakuan  yang tercermin  dalam  perilaku  sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum  itu  memang  ‘supreme’. Bahkan,  dalam  republik  yang menganut  sistem  presidential  yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya  lebih  tepat  untuk disebut sebagai ‘kepala negara’. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan  presidential,  tidak dikenal  adanya  pembedaan  antara kepala Negara dan kepala pemerintahan  seperti  dalam  sistem pemerintahan parlementer. Adanya persamaan kedudukan  setiap  orang  dalam hukum  dan  pemerintahan,  yang diakui secara normative dan dilaksanakan  secara  empirik.  Dalam rangka  prinsip  persamaan  ini,  segala
sikap  dan  tindakan  diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya  diakui  sebagai  sikap dan  tindakan  yang  terlarang,  kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’ guna mendorong dan mempercepat kelompok  masyarakat  tertentu  atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk  mengejar  kemajuan  sehingga mencapai  tingkat  perkembangan yang  sama  dan  setara  dengan kelompok  masyarakat  kebanyakan yang  sudah  jauh  lebih  maju. Kelompok  masyarakat  tertentu  yang dapat  diberikan  perlakuan  khusus melalui  ‘affirmative  actions’  yang tidak termasuk pengertian diskriminasi  itu  misalnya  adalah kelompok  masyarakat  suku  terasing atau  kelompok  masyarakat  hukum adapt  tertentu  yang  kondisinya terbelakang.  Sedangkan  kelompok warga  masyarakat  tertentu  yang dapat  diberi  perlakuan  khusus  yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya,  adalah  kaum  wanita ataupun  anak-anak  terlantar.  Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas  dalam  segala  bentuknya (due  process  of  law),  yaitu  bahwa segala  tindakan  pemerintahan  harus didasarkan atas peraturan perundang- undangan  yang  sah  dan  tertulis.
Peraturan perundang-undangan tertulis  tersebut  harus  ada  dan berlaku  lebih  dulu  atau  mendahului tindakan  atau  perbuatan  administrasi yang  dilakukan.  Dengan  demikian, setiap  perbuatan  atau  tindakan administrasi  harus  didasarkan  atas aturan  atau  ‘rules  and  procedures’ (regels).  Prinsip  normative  demikian nampaknya  seperti  sangat  kaku  dan dapat menyebabkan birokrasi
menjadi  lamban.  Oleh  karena  itu,
untuk  menjamin  ruang  gerak  bagi para  pejabat  administrasi  negara dalam  menjalankan  tugasnya,  maka sebagai  pengimbang,  diakuipula adanya  prinsip  ‘frijs  ermessen’  yang memungkinkan  para  pejabat  tata usaha  negara  atau  administrasi negara mengembangkan dan menetapkan  sendiri  ‘beleid - regels’ (‘policy  rules’)  ataupun  peraturan - peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam  rangka  menjalankan  tugas jabatan  yang  dibebankan  oleh peraturan yang sah.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk  membahas  permasalahan yang  telah  dirumuskan  dan    dibatasi sebagaimana  tersebut  diatas,  maka dalam  metode    penyusunan  dan penyelesaian peneliti dalam penelitian  ini,  akan  dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana  dibawah  ini.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah    yuridis normatif.  Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  data sekunder,  dengan  menggunakan sumber  data  dari  Bahan  hukum primer : Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  tahun 1945  amandemen  keempat,  KUHPer (  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata), Undang-Undang Perlindunga  Anak  (UUPA).  Bahan hukum  sekunder  hasil    penelitian hukum,    dan    hasil    karya    ilmiah dari    kalangan    hukum    dan sebagainya    yang    berhubungan dengan  warisan adat batak dan juga Buku-buku,  Jurnal,  Artikel,  Internet, dan  lain-lain  yang  mendukung sumber data bahan hukum primer.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA

## A. BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM YANG DIBERIKAN NEGARA TERHADAP NARAPIDANA WANITA Dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan  (UU  12/95)  tidak disebutkan secara spesifik perlindungan  hukum  yang  diberikan negara  dalam  hal  ini  UU  12/95 terhadap  narapidana  di  Lapas. Namun  disebutkan  dalam  pasal  5 (bab  2  pembinaan)  yaitu  sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan  berdasarkan  atas  : pertama, pengayoman. Kedua, persamaan  perlakuan  dan  pelayanan. Ketiga, pendidikan. Keempat, pembimbingan. Kelima, penghormatan  harkat  dan  martabat manusia. Keenam, kehilangan kemerdekaan merupakan satu- satunya  penderitaan.  Dan ketujuh, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan  dengan  keluarga  dan orang-orang tertentu 9 .
Dalam  Pasal  27  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUDN RI/45) tercantum persamaan kedudukan  didepan  hukum,  aturan ini  menimbulkan  suatu  konsekuensi bahwa  negara  didalam  memenuhi hak-hak  warga  Negara  dan  tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap  pelaksanaannya.  Bukan perlakuan  yang  sama  dalam  artian benar-benar  memperlakukan  sama, tetapi bagaimana terhadap pemenuhan  hak-hak  warga  negara, negara tetap memperhatikan kekhususan  serta  proporsionalitas didalamnya,  apa  yang  menjadi  hal-
9 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
hal  yang  fuldamental  dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan. Wanita  adalah  singkatan dari  bahasa  jawa  (wani  ditoto) sebutan yang digunakan untuk homo sapiens  berjenis  kelamin  wanita  dan mempunyai  alat  reproduksi.  Lawan jenis  dari  wanita  adalah  pria  atau laki-laki.  Wanita  adalah  kata  yang umum digunakan untuk menggambarkan  perempuan  dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa  dipanggil  dengan  sebutan  ibu. Untuk  perempuan  yang  belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan  memiliki  kemanpuan  untuk mengandung, melahirkan dan menyusui,  yang  tidak  bisa  dilakukan oleh  pria,  ini  yang  disebut  dengan tugas wanita. Pemberian hak yang diberikan  kepada  narapidana  wanita harus  dilaksanakan  secara  baik sesuai  dengan  kebutuhan  yang dimiliki  narapidana  wanita  yang sebagaimana manusia pada umumnya.  Antara  lain  yaitu  Hak melaksanakan ibadah, Hak mendapatkan  perawatan  rohani  dan jasmani, Hak mendapatkan pendidikan  dan  pengajaran,  Hak mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan  makanan,  Hak  menyampaikan keluhan,  Hak  mendapatkan  bahan bacaan dan siaran  media massa, Hak untuk  mendapatkan  upah dan  premi, Hak  mendapatkan  kunjungan,  Hak atas remisi.
B. PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN  HUKUM

## TERHADAP  NARAPIDANA
WANITA Proses pembinaan terhadap  narapidana  yang  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimulai  sejak  yang  bersangkutan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan selain tempat pemidanaan juga  berfungsi  untuk melaksanakan  program  pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program  yang  dijalankan  diharapkan narapidana  yang  bersangkutan  telah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat.  Pembinaan  adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas  ketaqwaan  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap, dan  perilaku,  profesional,  kesehatan jasmani  dan  rohani  narapidana  dan anak didik pemasyarakatan 10 . Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis  dari  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan,  yang  merupakan pelaksana  Sistem  Pemasyarakatan  di luar Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu  tugasnya  adalah  membuat penelitian kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan atau case study ini  penting  sebagai  metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum. Mengingat penting  dan  besarnya  kegunaan pembuatan penelitian kemasyarakatan  atau case  study dalam  membantu  hakim  untuk membuat  suatu  putusan  yang  tepat dan  seadil-adilnya,  dan  untuk menentukan  terapi  pembinaan,  isi
10) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1)
laporan  penelitian  kemasyarakatan ini harus bisa memberikan gambaran tentang  latar  belakang  kehidupan Klien  (narapidana),  baik  dimasa  lalu maupun  setelah  menjadi  Klien.
Segala  masalah  yang  terkandung didalam kehidupannya serta lingkungan  sosialnya  dapat  dicakup dalam isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan 11 .
Terdapat 3 (tiga) golongan petugas  kemasyarakatan,  yaitu:  a. Pembimbing  Kemasyarakatan  dari Departemen  Kehakiman;  b.  Pekerja Sosial  dari  Departemen  Sosial; c.Pekerja  Sosial  dari  Organisasi
Sosial Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan  adalah  Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan  yang  melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan.  Tugas  Pembimbing Kemasyarakatan  adalah  membantu memperlancar tugas Penyidk, Penuntut  Umum,  dalam  perkara pidana,  baik  didalam  maupun  diluar sidang 12 . Dalam sistem pemasyarakatan,  disamping  Lapas juga terdapat Bapas. Kedua Lembaga tersebut tidak sama fungsinya. Lapas melakukan pembinaan terhadap warga binaan kemasyarakatan, sedangakan Bapas bertugas melaksanakan  bimbingan    terhadap warga  binaan  kemasyarakatan 13 . Orang-orang  yang  berada  dalam bimbingan  Bapas  dalam  Undang- Undang  Pemasyarakatan  disebut  ,
11) Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan ,
Refika Aditama, bandung April 2018, Hal 181.
12) Ibid , Hal.184
13) Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
mereka dibimbing ketika sudah tidak menghuni  di  Lapas  Wanita,  tetapi masa  hukumannya  belum  selesai dijalani.

## C. KENDALA-KENDALA
YANG  TERJADI  DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  HUKUM

## TERHADAP  NARAPIDANA WANITA
Negara  kita  adalah  negara hukum,  artinya  segala  tindakan- tindakan  yang  akan  diterapkan haruslah  berdasarkan  hukum  yang berlaku.  Konsep  negara  hukum ternyata  sangatlah  erat  kaitannya antara negara hukum dengan masalah Hak Asasi Manusia, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai isinya 14 .  Menurut  penulis  adalah sangat  penting  apabila  penerapan HAM  dijunjung  tinggi  dalam  proses pembinaan  narapidana  wanita  di Lapas  Wanita  Kelas  II  A  Medan, agar  setiap  narapidana  terjamin  oleh peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya baik tahanan maupun narapidana mempunyai  hak  untuk  mendapatkan makanan,  sebagaimana  telah  di tuangkan  dalam  pasal  14  ayat  (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan  makanan  yang  layak.  Hak narapidana  atas  makanan  yang  layak diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (PP  32/1999)  dalam
14) Amran, Hukum Hak Asasi Manusia , FH-UMA,  medan, 2013. Hal 7
pasal  19  ayat  (1),  dikatakan  bahwa setiap  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan  dan  minuman  sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Problem mengenai  kebutuhan  pangan  sudah menjadi  perhatian  yang  serius  oleh Lembaga Pemasyarakatan yang dalam  hal  ini  di  bawah  naungan Kementerian  Hukum  dan  HAM
(Kemenkumham).  Pada  dasarnya ketertiban  dan  kenyamanan  pasti akan  tercipta  apabila  kebutuhan pangan  para  narapidana  khususnya narapidana  wanita  tecukupi,  akan tetapi  tetap  harus  sesuai  pada peraturan yang kita sebutkan diatas.
Salah  satu  wawancara yang penulis lakukan dengan petugas Lapas  Wanita  Kelas  II  A  Medan yang  bernama  Rita  Arbayani  ialah bahwa  yang  menjadi  kendala- kendala  yang  dihadapi  oleh  petugas adalah  masih  banyak  narapidana yang belum menyadari dan
menyesali  walaupun  sudah  berada didalam  Lembaga  Pemasyarakatan. Hal  ini  dikarenakan  kebanyakan kasus  yang  dialami  oleh  narapidana wanita  adalah  kasus  Narkoba, sehingga  tingkat  kekebalan  nya sudah  kebal  hukum  dan  acu  tak  acu dengan  petugas  Lapas  khususnya kepada  Ibu  Rita  Arbayani.  Masih dalam  perbincangan  penulis  dengan petugas  Lapas  dari  segi  makanan sehari-hari,  bahwa  didalam  Lapas wanita  para  narapidana  diberikan makan  3  (tiga)  kali  dalam  1  (satu) hari.  Dengan  begitu  apa  yang dilaksanakan  oleh  Lapas  telah bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana  yang  dikatakan  dalam Pasal  14  Undang-Undang Nomor  12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 15 . Akhir-akhir ini masyarakat di  seluruh  Nusantara  dihebohkan dengan  Pembebasan  Narapidana akibat  dampak  dari  COVID-19  di Indonesia,  yang  mana  ditakutkan akan  menyebar  di  lingkungan  lapas, sehingga  Kementerian  Hukum  dan HAM membebaskan beberapa tahanan  yang  masa  tahanannya  telah dijalani  2/3  dari  hukumannya  atau biasa disebutkan asimilasi. Tentu hal ini telah mendorong agar terciptanya kesehatan bagi seluruh warga binaan di  Lembaga  Pemasyarakatan  Wanita Kelas  II  A  Medan.  Walaupun memang  sasaran  dari  asimilasi  itu kurang tepat dan menjadikan problem di tengah-tengah lingkungan Lapas itu sendiri. Dalam  penelitian  yang penulis  lakukan,  terdapat  jumlah petugas  89  orang  di  Lembaga Pemasyarakatan  Wanita  Kelas  II  A Medan yang merupakan 87 Perempuan  dan  2  laki-laki,  petugas laki-laki  khusus  jaga  di  pintu  utama Lapas.  Ibu  Hadawiyah  selaku  salah satu  petugas  Lapas  mengatakan  di saat-saat  Covid-19  ini  jam  kunjung untuk besuk narapidana telah dibatasi  demi  pemutusan  rantai penyebaran  Covid-19 16 .  Dengan begitu penulis melihat bahwa narapidana  terpantau  dengan  baik oleh  petugas  dan  tidak  berpengaruh pada  penjagaan  serta  kenyamanan di lingkungan  Lapas.  Dengan  hal tersebut Penulis memberikan masukan  ataupun  penanggulangan 15 Hasil Wawancara dengan Ibu Rita
Arbayani, Petugas Lapas Wanita Tanjung gusta 16) Hasil Wawancara dengan Ibu Hadawiyah, Petugas Lapas Waita Tanjung Gusta
dari  hal  tersebut  adalah  perlunya  di Lembaga Pemasyarakatan Wanita itu disediakannya  Ruang  Curhat,  yang mana  adalah  perlu  menurut  Penulis untuk narapidana Wanita mengeluarkan  segala  unek-uneknya dan  permasalahan-permasalahanya kepada  narapidana  lain  baikpun kepada petugas sipir. Penulis optimis para Narapidana Wanita akan merasa lebih  baik  dan  tidak  menjadikan masa tahanan mereka menjadi beban, akan  tetapi  jiwa  sosial  mereka  akan tinggi,  dan  serta  intoleren  antar sesama masyarakat dengan masyarakat  lain  akan  terjalin  lebih baik lagi.

## 5. SIMPULAN
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum yang  diberikan  oleh  Negara terhadap  Narapidana  Wanita tertuang Dalam Pasal 27 Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945
(UUDN  RI/45)  dan  telah  jelas tercantum persamaan kedudukan didepan  hukum.  Dan  secara khusus  bentuk  Perlindungan yang  diberi  Negara  terhadap narpidana wanita yang menstruasi,  hamil,  melahirkan, dan  menyusui,  serta  melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan narapidana wanita dan pelayanan  makanan  yang  layak bagi narapidana wanita. 2. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap  narapidana wanita adalah melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan mental  dan  memberlakukan sistem  kenyamanan  bagi  setiap narapidana wanita, salah satunya
melakukan  perdamaian  internal apabila  ditemukan  persoalan maupun pertikaian antara sesama  narapidana  dan  antara narapidana dengan petugas Lapas.  Dengan  memberlakukan sistem  kenyamanan  ini  maka setiap  narapidana  akan  tentram hidupnya dalam  menjalani  masa hukumannya,  sampai  suatu  saat nanti dikembalikan ke lingkungan  masyarakat  dengan tidak lagi melakukan pelanggaran  hukum  atau  tindak pidana. 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan  Wanita  Kelas  II A  Medan  adalah  masih  banyak narapidana yang belum menyadari dan  menyesali  walaupun  sudah berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan  kebanyakan  kasus yang  dialami  oleh  narapidana wanita  adalah  kasus  Narkoba, sehingga  tingkat  kekebalan  nya sudah  kebal  hukum  dan  acu  tak acu dengan petugas Lapas khususnya  kepada  Ibu  Rita Arbayani  sebagai  petugas  Lapas. Selanjutnya adalah yaitu mengenai Pembinaan Sosial, dalam  pembinaan  sosial  ini banyak  hal  yang  masih  menjadi perhatian khusus dari kita masing- masing,  antara  lain  yaitu  masih minimnya  peranan  dari  instansi- instansi terkait dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan yang bersifat langsung terhadap narapidana  wanita  yang  ada  di
Lembaga  Pemasyarakatan  Wanita Kelas II A Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Arif  Gosita,  Masalah  Perlindangan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989. Efendi  perangin. Hukum  Waris. Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada. 2016. devi,  Ria  Sintha  Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020. Departemen  Agama  RI,  AI-Qur'an dan Terjemahnya, Ymunu, Jakarta, 1965.
K.  Ng.  Soebakti    Poesponoto. Asas- Asas Dan Susunan Hukum
Adat. Jakarta  :  Pradnya Paramita. 1987 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan  Anak  Di Indonesia, Bandung : PT.Citra  Aditya  Bakti. 2015
Panggabean.H.P,  Sinaga  Richard.
H ukum  Adat  Dalihan  Na Tolu  Tentang  Hak  Waris.
Jakarta:Dian  Utama  Dan
KERABAT. 2019
Fauzan,  Pengangkatan  Anak  Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan  Agama,  Majalah Mimbar  Hukum,  Edisi Desember 1999, Hadikusuma,  Hilman.,  Perkawinan Adat,  Alumni  Bandang, 1987. Kamil, Ahmad., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan  Anak  di
Indonesia,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Kusumaatmaja, Mochtar., Pembinaan  Hukum  Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung,, 1975. Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Kalam  Mulia,  Jakarta, 2003. Mulyadi,  Hukum  Waris  Tanpa
Wasiat,  Badan  Penerbit Universitas  Diponegoro,
Semarang, 2008. Nasution,  Amin  Husein.,  Hukum Kewarisan,  Suatu  Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid  dan  Kompilasi Hukum Islam, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta, 2012. Perangin,  Effendi.,  Hukum  Waris, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,
Hukum  Acara  ,  Lembaga
Penelitian  dan  Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021. Rahman,  Fatchu.,  Ilmu  Waris,  Al  - Maarif, Bandang, 1981.

## B. Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia tahun 1945 KUHPer  (  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata) Undang-Undang  Perlindunga  Anak (UUPA) Putusan-Putusan Hukum Adat

## C Jurnal
http://www.hukum.com,mei2018 Ojs.jurnal  UDA Wawancara  Terhadap  Para  Kepala Desa (Gamot) Di Simalungun
D. Internet
https://www.google.com/amp/s/ngob rolinhukum.wordpress.com/2013/04/ 25/ahli-waris-menurut-hukum-waris- perdata/amp/ Diakses  Tanggal 2 Juni 2020
https://feelinbali.blogspot.com/2013/ 05/pengertian-anak-angkat-menurut- hukum.html . Diakses  Tanggal 2 Juni 2020
https://www.cermati.com/artikel/pen gertian-dan-ragam-hukum-warisan- di-indonesia Diakses  Tanggal  2  Juni 2020.