## IMPLIKASI BORDER CROSSING AGREEMENT DAN BORDER TRADE AGREEMENT TERHADAP KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
Burhan Niode¹*, Ismail Rachman², Welly Waworundeng²
¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia ²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia email: burhanniode@unsrat.ac.id

## Abstract
This study aims to describe the implications of BCA and BTA on the development of population and trade  connectivity  in  the  Indonesia-Philippines  border  area  within  the  framework  of  the  BIMP- EAGA  cooperation.  Descriptive-qualitative  method  was  used  in  this  study.  This  study  shows  that border  crossers  often  carry  out  illegal  border  crossings  to  the  Southern  Philippines  because  they carry merchandise and are far from the Border Crossing Entry and Exit Station, and cross-border agreements  between Indonesia  and  the Philippines cannot  limit  population and trade connectivity in the Indonesia-Philippines border area because the cross-border route used by border crossers is a traditional route. To develop connectivity in the border areas of Indonesia-Philippines, BCA and BTA  need  to  be  revised.  Sangihe  and  Talaud  Islands  Regencies  need  to  function  as  buffer  and transit areas within the framework of the BIMP-EAGA cooperation because the two regencies are geographically close to the Southern Philippines.
Keywords: border area; border trade; connectivity; cross borders; regionalism

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  implikasi  BCA  dan  BTA  terhadap  pengembangan konektivitas  penduduk  dan  perdagangan  di  wilayah  perbatasan  Indonesia-Filipina  dalam  kerangka kerja  sama  BIMP-EAGA.  Metode  deskriptif-kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  ,  dengan konsep  yang  dipergunakan  adalah  regionalisme.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelintas  batas sering  melakukan  lintas  batas  ilegal  ke  wilayah  Filipina  Selatan  karena  mereka  membawa  barang dagangan  dan  jaraknya  berjauhan  dengan  Pos  Lintas  Batas,  dan  perjanjian  lintas  batas  antara Indonesia  dan  Filipina  tidak  dapat  membatasi  konektivitas  penduduk  dan  perdagangan  di  wilayah perbatasan Indonesia-Filipina karena jalur lintas batas yang gunakan oleh pelintas batas adalah jalur tradisional.  Untuk  mengembangkan  konektivitas  di  wilayah  perbatasan  Indonesia-Filipina  maka BCA  dan  BTA  perlu  direvisi.  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  dan  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe perlu difungsikan sebagai daerah penyangah dan daerah transit dalam kerangka kerja sama BIMP- EAGA karena kedua kabupaten tersebut secara geografis berdekatan dengan Filipina Selatan.
Kata Kunci : konektivitas;  perdagangan  lintas  batas;  pelintas  batas;  regionalisme;  wilayah perbatasan

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA

## Pendahuluan
Sebagai konsekuensi geografis sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beberapa perbatasan  laut  sepuluh  negara,  salah  satu  di  antaranya  adalah  perbatasan  Indonesia- Filipina.  Secara  administratif  wilayah  bagian  dalam  dari  perbatasan  laut  antara Indonesia-Filipina berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud,  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Kedua  kabupaten  ini  disebut  sebagai  wilayah perbatasan  Sangihe-Talaud  karena  di  kedua  kabupaten  ini  terdapat  beberapa  pulau terluar dan berbatasan laut dengan negara Filipina, antara lain Pulau Marore dan Pulau Miangas (Pristiwanto et al., 2013 : 28) .
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  potensi  ancaman  maritim  di  wilayah  perairan Indonesia  cukup  signifikan,  sengketa  Laut  China  Selatan  misalnya,  masih  menjadi ancaman  potensial  bagi  Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN  lainnya  karena ketidakmampuan  ASEAN  dalam  mengambil  peran  kolektif  untuk  menjaga  stabilitas kawasan  (Suharman,  2019).  Di  perbatasan  laut  Indonesia-Filipina  teridentifikasi  pula beberapa potensi ancaman berupa masuk-keluar penduduk secara illegal ( illegal entry ), perdagangan  illegal  ( illegal  trade );  pencurian  ikan,  penjualan  ikan  oleh  nelayan  lokal kepada kapal berbendera asing, dan pengeboman ikan; dan jalur terorisme (Niode et al., 2021).    Khusus illegal  entry ,  sudah  terjadi  jauh  sebelum  kedua  negara memproklamirkan  kemerdekaannya.  Keadaan  ekonomi,  politik  dan  sosial  budaya penduduk setempat, serta keadaan politik dalam negeri Indonesia pada awal abad ke-20 hingga  sekarang  sebagai  faktor-faktor  penyebab  arus  mobilitas  penduduk  di  wilayah perbatasan Indonesia-Filipina (Raharto, 1994: 36; Ulaen, 2003: 17).
Penetapan  batas  negara  pasca  kemerdekaan  Indonesia  tahun  1945  dan  Filipina tahun  1946  tidak  serta  merta  membatasi  gerak  penduduk  di  wilayah  perbatasan  kedua negara,  karena  pada  dasarnya  para  penduduk  menganggap  bahwa  penetapan  batas negara  sifatnya  tersebut  sifatnya  semu  sehingga  tidak  mengherankan  jika  banyak penduduk  Sangihe-Talaud  bermukim  di  Mindanao ( Ulaen  &  Shiraishi  dalam  Ishikawa ed, 2011: 44 ) .
Untuk  menjaga  keamanan  wilayah  kedua  negara  dan  sekaligus  membantu penduduk   yang   tinggal   di   daerah   perbatasan   yang   pada   dasarnya mempunyai ikatan  sosial-budaya,  maka  dilakukanlah  suatu  kerja  sama  bilateral  antara  Republik Indonesia  dengan  Republik  Filipina  untuk  mengatur  lalu-lintas  penduduk  dan
perdagangan  atau Border  Crossing  Agreement (BCA)  dan Border  Trade  Agreement (BTA).  BCA  dimulai  pada  tahun  1956,  yaitu  dengan  ditandatanganinya  perjanjian keimigrasian, Immigration  Agreement  between  the  Republic  of  Philippines  and  the Republic of Indonesia , di Jakarta pada tanggal 4 Juli 1956 (Raharjo et al., 2017: 3). Isu utama dari perjanjian ini adalah penanganan penduduk illegal di wilayah masing-masing negara,  dan  pengawasan  lalu  lintas  penduduk  dan  barang  di  wilayah  perbatasan  kedua negara.
Kegiatan  lintas  batas  penduduk  maupun  barang  secara  ilegal  terus  berlangsung  di wilayah  perbatasan  Indonesia-Filipina,  sehingga  Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah Filipina  pada  tahun  1965  di  Manila  menandatangani  kerja  sama  keimigrasian,  yakni Joint Directives and Guidelines of the Implementation of the Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement Between the Republic of Indonesia and the  Republic  of  Philippines. Kerja  sama  ini  menitikberatkan  pada  pengaturan  tentang repatriasi,  lintas  batas  penduduk,  serta  nilai  dan  jenis  barang  bawaan  yang  diizinkan .
(Pristiwanto  et.  al.,  2013:  74) . Materi  perjanjian  lintas  batas  ini  terus  disempurnakan karena pelintas batas yang tinggal di wilayah perbatasan tidak memahami isi perjanjian tersebut sehingga aktivitas lintas batas ilegal terus terjadi (Raharjo et al., 2017: 4).
Revisi terakhir dari perjanjian lintas batas ini dilakukan pada tanggal 30 Mei 1974 dan  disetujui  pada  tanggal  11  Maret  1975.    Hasil  revisi  dari  perjanjian  ini  berisi kesepakatan  perluasan  wilayah  lintas  batas  penduduk  maupun  barang  dari  wilayah Sangihe  dan  Talaud  ke  Filipina  maupun  sebaliknya  dari  Filipina  ke  Sangihe-Talaud (Raharjo et al., 2017: 4).
Pemerintah  Indonesia  dan  Pemerintah  Filipina  sebelumnya    menandatangani  kerja sama di bidang perdagangan pada tanggal 29 Juli 1971 di Manila. Dokumen perjanjian perdagangan  lintas  batas  ini  kemudian  disempurnakan  pada  tanggal  8  Agustus  1974. Perjanjian  dagang  ini  mengacu  pada  kesepakatan  dasar  di  bidang  kerja  sama  ekonomi dan  teknik  dan  telah  diratifikasi  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  6  Tahun  1975 (Raharjo et al., 2017: 4).
BCA  dan  BTA  antara  Republik  Indonesia  dan  Republik  Filipina  walaupun disepakati terakhir pada tahun 1975 namun hingga sekarang belum pernah diperbaharui dan masih digunakan sebagai acuan hukum dalam aktivitas mobilitas dan perdagangan penduduk di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Realitas inilah yang menjadi dasar

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
ketertarikan  untuk  melakukan  kajian  baik  menyangkut  konten,  substansi,  dan implementasi  dari  BCA  dan  BTA;  serta  status  kewarganegaraan  para  pelintas  batas; maupun  implikasi  BCA  dan  BTA  terhadap  konektivitas  di  wilayah  perbatasan Indonesia-Filipina  dalam  konteks  kerja  sama  antarwilayah  yang  terhimpun  dalam Brunei  Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines  East  ASEAN  Growth (BIMP- EAGA).
Kajian  tentang  lintas  batas  di  wilayah  perbatasan  Indonesia-Filipina  pernah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti.  Pertama,  Frederik  (2011),  meneliti  tentang  dampak dari implementasi  Perjanjian Lintas Batas  antara  Indonesia dengan  Filipina di  wilayah perbatasan Miangas. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pristiwanto (2016) tentang mobilitas  dan  berbagai  aktivitas  kontroversial  yang  dilakukan  oleh  warga  keturunan Sangihe  yang  tinggal  di  Filipina  di  wilayah  perbatasan  laut  antara  Indonesia-Filipina. Ketiga,  Niode  (2017a)  mengkaji  proses  integrasi  politik  kaum  migran  Filipina  Selatan di  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  dalam  memperoleh  akses  terhadap  status kewarganegaraan  sebagai  WNI  tahun  2010-2014.  Keempat,  Niode  (2017b),  mengkaji tentang  identitas  kewarganegaraan  para  migran  dan  faktor  pendorong  dan  penarik terjadinya  migrasi  orang-orang  keturunan  Sangir-Talaud  dan  Filipina  dari  Filipina bagian selatan ke wilayah Indonesia.
Penelitian ini disoroti dari sisi regionalisme di kawasan Asia Tenggara yakni kerja sama  antara  negara  yang  berada  di  bagian  timur  dari  ASEAN  yaitu  BIMP-EAGA, khususnya kerja sama antara Indonesia dengan Filipina. Atas dasar itu sehingga tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  implikasi  BCA  dan  BTA  terhadap pengembangan  konektivitas  penduduk  dan  perdagangan  di  wilayah  perbatasan Indonesia-Filipina  dalam  kerangka  kerja  sama  BIMP-EAGA.  Dalam  konteks regionalisme, kerja sama BIMP-EAGA dapat dilihat sebagai strategi untuk mendorong konektivitas  antar  negar-negara  ASEAN  yang  berada  di  kawasan  timur  ASEAN, khususnya Indonesia dan Filipina, dalam rangka pertumbuhan sosial ekonomi kawasan. Kajian  dalam  penelitian  ini  berhubungan  erat  dengan  status  Provinsi  Sulawesi  Utara sebagai salah satu provinsi yang merupakan bagian dari kerja sama BIMP-EAGA, serta geografis  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  yang berbatasan dengan laut dengan Filipina.

## Kajian Pustaka

## Regionalisme
Region  dalam  pengertian  umum  didefinisikan  sebagai  suatu  kawasan  yang  merupakan bagian  dari  suatu  negara,  selain  itu  region  adalah  suatu  kawasan  di  salah  satu  bagian dunia  yang  cakupannya  adalah  beberapa  negara  merdeka  (Gochhayat,  2014:  12). Hopkins  dan  Mansbach  (dalam  Suparman  et  al.,  2010:  1),  mendefinisikan  region  atau kawasan  adalah  pengelompokan  regional  diidentifikasi  dari  basis  kedekatan  geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.
Sedangkan  Behr  dan  Juha (dalam  Vukovic  &  Kochetkov,  2017:  79) , mengkategorikan region berdasarkan jangkauan regionalisasi, yakni: (1) Micro-regions , merupakan  suatu  teritori  yang  luasnya  lebih  kecil  dari  negara  bagian.  (2) The  cross- border region . Region  ini terdiri  dari beberapa micro-regions yang membentuk region yang  lebih  besar  di  luar  batas  negara.  Keberadaan  region  ini  lebih  bersifat  fungsional dalam rangka menjawab permasalahan ekonomi. (3) Sub-regions . Region ini terdiri dari beberapa  negara  bagian  yang  membentuk  suatu  unit  makro-regional  yang  lebih  besar karena  pertimbangan  bahwa  negara-negara  bagian  tersebut  memiliki  latar  belakang geografis dan ekonomi yang sama. Region ini juga mencerminkan integrasi politik dan ekonomi dalam micro-regions . (4) Macro-region , merupakan suatu teritori yang terdiri dari beberapa negara bagian. Region ini lebih besar secara teritorial dan identik dengan sub-regions karena memiliki karakteristik geografis dan sejarah yang sama. Contoh dari region ini bisa dilihat pada Uni Eropa dan Asia Tenggara.
Dalam studi hubungan internasional secara tradisional regionalisme didefinisikan sebagai  sebuah  proses  dimana  sekelompok  negara  karena  kedekatan  geografis  dan sejarah  bersepakat  untuk  bekerja  sama  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bersama  dalam berbagai  bidang  kehidupan  (Paul,  2020:  2).  Gochhayat  (2014:  11)  menjelaskan  pula bahwa  konsep  regionalisme  pada  tataran  internasional  merujuk  pada  kerja  sama  lintas negara  yang  karena  kedekatan  sejarah,  geografis,  dan  ekonomi  mempererat  hubungan dan  memecahkan  masalah  secara  bersama  seperti  di  Eropa  Barat,  Balkan  Barat,  dan Asia Tenggara. Pengertian ini mempertegas bahwa regionalisme merupakan kerja sama multilateral di tingkat regional yang aktornya adalah negara.

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
Menurut  Asian  Development  Bank  terdapat  tiga  jenis  regionalisme  yang  dapat dirujuk. Pertama, regional cooperation yang didefinisikan sebagai interaksi antarnegara dimana  implementasinya  sepenuhnya  diserahkan  kepada  level  nasional,  misalnya berupa  konferensi,  pertemuan  forum,  dan  bentuk  lain  yang  sejenis.  Kedua, regional provision  of  services ,  dimana  negara-negara  membentuk  badan  regional  yang  hanya menyediakan  layanan-layanan  tertentu,  dan  kekuasaan  untuk  membuat  kebijakan  tetap berada  di  pemerintah  nasional  masing-masing.  Jenis  layanan  yang  disediakan  dapat berupa  layanan  publik  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  maupun  layanan  komersial seperti  transportasi  dan  layanan  impor.  Ketiga, regional  market  integration ,  yaitu penghilangan  hambatan-hambatan  antarpasar  di  negara-negara  anggota,  baik  yang berupa  hambatan  tarif  maupun  nontarif.  Standarisasi  biasanya  dibutuhkan  untuk memfasilitasi penyediaan layanan yang tersentralisasi, tetapi tidak perlu diikuti dengan liberalisasi  pasar  (Asian  Development  Bank  and  Commonwealth  Secretariat,  2005: XVI-XVII).

## Subregionalisme
Subregionalisme  menurut  Cottey  (2009:  5)  mengacu  pada  region-region  tertentu  yang berdekatan secara geografis yang merupakan bagian region yang lebih besar. Sedangkan Hu (dalam  Paul,  2020:  5)  menyebutkan bahwa konsep ini mengacu pada agenda yang diprakarsai  oleh  negara-negara  tertentu  yang  terhimpun  dalam  suatu  aliansi  besar  atau “ different  institutional  components  and  structures ”    yang  masing-masing  beroperasi paralel.  Beberapa  contoh  dari  organisasi  subregional  ini  adalah  BIMP-EAGA, merupakan  salah  satu  aliansi  subregional  yang  dibentuk  untuk  pengaturan  ekonomi  di antara  beberapa  anggota  ASEAN.  Demikian  pula  Union  of  South  American  Nations (UNASUR), Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA), Community of  Latin  American  and  Caribbean  States  (CELAC),  Caribbean  Community  and Common Market (CARICOM), Andean Community (CAN), Southern Common Market (MERCOSUR), Central American Common Market, Latin American Economic System (SELA)  and  Pacific  Alliance  merupakan  organisasi-organisasi  subregional  yang diprakarsai oleh negara-negara anggota Organization of American States (OAS).
Konsep  kerja  sama  subregional  di  Asia  terkait  erat  dengan  konsep growth triangles (GTs).  Wakil Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong, yang pertama kali
menggunakan  istilah  GTs  ketika  membentuk  kerja  sama  ekonomi  subregional  antara Singapura, Negara Bagian Johor di  Malaysia dan Provinsi  Riau di  Indonesia (SIJORI) diakhir tahun 1980-an ( Dosch & Hensengerth, 2005: 268 ) .
Terkait  dengan  peran  subregionalisme,  menurut  Cottey  (2009:  13-15)  kajian subregionalisme  di  Eropa  menunjukan  bahwa  kerja  sama  subregional  dapat  berperan dalam  membangun  jembatan  hubungan,  membantu  mengintegrasikan  negara  anggota kerja sama subregional dengan kerja sama kawasan induknya, menjadi kerangka dalam mengatasi  tantangan  kebijakan  internasional,  dan  memfasilitasi  reformasi  politik, ekonomi, dan kelembagaan di negara-negara yang berpartisipasi.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  penelitian  deskriptif-kualitatif,  dan  fokus  penelitian  di Kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  Kabupaten  Kepulauan  Talaud,  dan  Kota  Manado. Pilihan  terhadap  kedua  kabupaten  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  di  kedua kabupaten ini terdapat Pos Lintas Batas ( Border Crossing Entry and Exit Station ) yakni di  Pulau  Marore  dan  Pulau  Miangas,  serta  posisi  geografisnya  berdekatan  dengan Filipina  bagian  selatan.  Informan  yang  diwawancarai  dipilih  secara  sengaja,  yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna, Kepala Badan Pengelola Wilayah Perbatasan Kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  Kepala  Badan  Pengelola  Wilayah  Perbatasan Kabupaten  Kepulauan  Talaud,  Kepala  Kantor    BIMP-EAGA  Provinsi  Sulawesi  Utara, Kepala  Wilayah  Kecamatan  Kepulauan  Marore,  Kepala  Wilayah  Kecamatan  Miangas, dan  pelintas  batas  yang  sering  melakukan  lintas  batas  dari  dan  ke  wilayah  perbatasan Sangihe-Talaud.
Data  hasil  wawancara  dan  penelusuran  dokumen  dianalisis  melalui  3  (tiga) tahapan  (Creswell,  2009:  165-186),  yakni  mencatat  secara  saksama  semua  informasi yang  diperoleh,  pengelompokan  dan  kategorisasi  informasi,  dan  ketiga,  interpretasi terhadap semua informasi yang didapati dari wawancara dan dokumen.

## Result and Discussion
Substansi Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA)
Jauh  sebelum  kemerdekaan  Republik  Indonesia  dan  Republik  Filipina  diperoleh  dan ditandatanganinya perjanjian lintas batas antar kedua negara,  penduduk yang mendiami

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
wilayah  Sangihe-Talaud  dan  wilayah  Filipina  bagian  selatan  (Pulau  Balut,  Pulau Sarangani  dan  Pulau  Mindanao)  sudah  terjalin  hubungan  kekerabatan.  Faktor-faktor penyebabnya  adalah,  pertama,  faktor  kekerabatan.  Penduduk  yang  bermukim  di  kedua wilayah  tersebut  memiliki  hubungan  kekerabatan.  Hubungan  ini  sudah  ada  jauh sebelum batas administratif negara di kedua wilayah tersebut ditentukan. Kedua, adalah faktor  jarak.  Jarak  yang  lebih  dekat  dengan  desa-desa  atau  kota  di  negara  tetangga mengakibatkan  penduduk  di  kedua  wilayah  tersebut  lebih  berorientasi  ke  negara tetangga dan melakukan lintas batas antarnegara. Ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap lintas batas penduduk di wilayah perbatasan adalah  hubungan  dagang  yang  juga  sudah  terjadi  sejak  lama  karena  adanya  perbedaan produksi antar daerah serta tuntutan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di daerah sendiri ( Ulaen & Shiraishi dalam Ishikawa ed, 2011: 45 ; Velasco, 2010: 101).
Faktor  ekonomi  lain  yang  juga  berpengaruh  terhadap  terjadinya  lintas  batas penduduk  di  wilayah  perbatasan  adalah  untuk  mencari  pekerjaan.  Perbedaan  keadaan ekonomi  antara  daerah  asal  (negara  asal)  dengan  daerah  tujuan  (negara  tujuan),  juga mengakibatkan  perbedaan  kesempatan  kerja  yang  tersedia,  sehingga  mendorong terjadinya  mobilitas  tenaga  kerja  melewati  batas  negara  (Rich  dalam  Ghazali  et  al., 2015:  14)  Misalnya,  sebelum  kemerdekaan  Indonesia,  banyak  penduduk  yang bermukim  di  wilayah  Sangihe-Talaud  pergi  ke  Filipina  Selatan  untuk  bekerja  sebagai kuli  di  perkebunan  dan  di  pelabuhan  karena  terbatasnya  lapangan  pekerjaan  yang tersedia  di  daerah  asal.  Mayoritas  dari  mereka  kemudian  memilih  Filipina  bagian selatan  sebagai  tempat  tinggal  (Ulaen  &  Shiraishi  dalam  Ishikawa  ed.,  2011:  45; Velasco, 2010: 102). Keempat adalah faktor politik. Mobilitas karena alasan politik ini terutama terjadi sekitar tahun 1965 (Raharto, 1994: 36).
Perbatasan ada dimanapun unit politik didirikan, sehingga perbatasan dapat dilihat sebagai  faktor  pemisah  karena  memisahkan  dua  sistem  otoritas  politik    (Niode,  2021: 11).  Dalam  perspektif  politik  itulah  sehingga  pasca  kemerdekaan  Indonesia  dan kemerdekaan  Filipina,  batas-batas  geografis  di  kedua  negara  mulai  diatur  dan  diikuti dengan  penandatanganan  perjanjian-perjanjian  yang  mengatur  wilayah  perbatasan  di kedua  negara.  Perwakilan  Pemerintah  Indonesia  dan  perwakilan  Pemerintah  Filipina mengadakan pertemuan di Jakarta pada bulan Juli 1956. Pertemuan ini dilakukan karena ada kesadaran dari kedua bela pihak tentang realitas yang terjadi di wilayah perbatasan
kedua negara, yakni: (1) Adanya warga negara Indonesia yang tinggal secara illegal di wilayah  Filipina.  Demikian  pula  sebaliknya,  adanya  warga  negara  Filipina  yang menempati wilayah Indonesia secara ilegal; (2) Adanya penduduk yang mendiami baik di wilayah Indonesia maupun wilayah Filipina yang bolak-balik melakukan lintas batas negara  secara  ilegal;  dan  (3)  Adanya  penyelundupan  barang-barang  dari  dan  ke Indonesia serta penangkapan ikan di wilayah perbatasan Indonesia oleh nelayan Filipina (Pristiwanto et al., 2013: 78).
Berbagai  pertimbangan  di  atas  itulah  yang  selanjutnya  dijadikan  sebagai  acuan guna menyusun perjanjian keimigrasian tentang keberadaan warga negara Indonesia dan warga negara Filipina yang tinggal secara ilegal di kedua negara atau Border Crossing Agreement (BCA)  yang  ditandatangani  pada  tanggal  4  Juli  1956  (Pristiwanto  et  al., 2013: 72). Dengan demikian BCA diperuntukan untuk penyelesaian soal domisili warga negara Indonesia dan negara Filipina secara ilegal dan menyelesaikan persoalan bolak- balik  penduduk  lintas  negara  secara  ilegal.  Pihak  Indonesia  dan  pihak  Filipina selanjutnya  menuangkan  perjanjian  keimigrasian  tersebut  masing-masing  menjadi Undang-Undang  Nomor  77  Tahun  1957  dan  Resolusi  Senat  No.  94,  23  Mei  1957 ( Pristiwanto et al., 2013: 79 ) .
Setelah  melalui  beberapa  hasil  amatan  dan  rangkaian  pertemuan  di  Manado  dan Tarakan di akhir tahun 1963, dilanjutkan dengan penandatanganan referendum bersama di Jolo tanggal 30 Mei 1964. Dalam referendum tersebut baik pihak Indonesia maupun pihak  Filipina  berkesimpulan  bahwa  perjanjian  pertama  perlu  ditindaklanjuti  dengan dokumen  yang  lebih  lain.  Hasilnya,  Jusuf  Ronodipuro,  Menteri-Counselor  Kedutaan Besar  Republik  Indonesia  dan  Leon  T.  Garcia,  Konsul  Jenderal  Republik  Filipina tanggal  16  September  1965  mengesahkan  perjanjian  keimigrasian  tentang  repatriasi, lintas batas, dan barang bawaan penduduk (Pristiwanto et al., 2013: 74). Substansi dari perjanjian tersebut lebih terperinci dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya, dimana telah  ditetapkan  empat  Pos  Lintas  Batas  ( Border  Crossing  Entry  and  Exit  Station ), yakni  di  Indonesia  dibangun  Pos  Lintas  Batas  Marore  dan  Pos  Lintas  Batas  Miangas, dan di Filipina di bangun Pos Lintas Batas Mabila dan Pos Lintas Batas Balut. Adapun pelintas batas hanya diperkenankan membawa barang-barang kebutuhan pokok dengan nilai  barang  di  bawah  500  peso  per  orang.  Muatan  kapal  motor  tidak  diperkenankan lebih dari 200 meter kubik (Pristiwanto et al., 2013: 74).

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
Perjanjian  yang  ditandatangani  di  Manila  pada  tanggal  16  September  1965 kemudian  diperbaharui  dalam  bentuk Revised  Agreement  on  Border  Crossing yang dirumuskan pada tanggal 29-30 Mei 1974 dan disetujui oleh pihak Indonesia dan pihak Filipina  di  Jakarta  pada  tanggal  11  Maret  1975  (Pristiwanto,  2016:  43).  Penelaahan menunjukan  bahwa  revisi  perjanjian  lintas  batas  ini,  sebagaimana  dicantumkan  dalam Article  I dan Article  IV ,  mengatur  tentang  alasan,  persyaratan  bagi  pelintas  batas,  dan wilayah  lintas  batas.  Bagi  para  pelintas  batas  diizinkan  selama  alasannya  adalah:  (1) kunjungan  kekerabatan;  (2)  kunjungan  keagamaan;  (3)  rekreasi  dan  kunjungan keolahragaan.  Untuk  mendapatkan  kartu  lintas  batas  maka  setiap  pelintas  batas  wajib untuk  mengajukan permohonan, dengan persyaratan masa tinggal  pemohon  di  wilayah perbatasan  minimal  tiga  tahun.  Sedangkan  wilayah  yang  diatur  dalam  perjanjian tersebut  meliputi  wilayah  Sangihe,  Talaud,  dan  Nunukan  yang  secara  administratif berada  di  bawah  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  dan  Kalimantan  Utara,  serta  Pulau  Balut dan  Pulau  Sarangani  yang  secara  administratif  masuk  dalam  wilayah  Provinsi Mindanao.
Article II dan Article III dari revisi perjanjian keiimigrasian tersebut di atas   juga memasukan  wilayah  subdistrik  Tarakan  dan  Tarakan  sebagai  Pos  Lintas  Batas,  serta cakupan  wilayah  perbatasan  Indonesia  dan  cakupan  wilayah  perbatasan  Filipina.  Di Indonesia  cakupannya  adalah  Kelompok  Kepulauan  Nanusa  (Pulau  Miangas,  Pulau Garat,  Pulau  Karatung  Pulau  Manupung,  Pulau  Kakorotan,  Pulau  Malo,  dan  Pulau Marampit),  Kelompok  Kepulauan  Kawio  (Pulau  Marore,  Pulau  Kamboleng,  Pulau Kawaluso,  Pulau  Mamanuk,  Pulau  Matutuang,  dan  Pulau  Dumarehe),  Kelompok Kepulauan  Bokide  (Pulau  Bokide,  Pulau  Liang,  Enggome,  Pulau  Salehe,  Pulau Meliang,  Pulau  Makurang,  Pulau  Malentok,  dan  Pulau  Lipang;  dan  Sub-Distrik Tarakan).  Pos  Lintas  Batas  Indonesia  berada  di  Marore,  Miangas,  dan  Tarakan. Cakupan  wilayah  perbatasan  Filipina  meliputi  Pulau  Balut,  Pulau  Olanivan,  Pulau Sarangani, Pulau Cape San Agustin; dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi. Di Filipina Pos Lintas Batas berada di Mabila (Pulau Balut), Cape San Agustin, dan Bongao (Tawi- Tawi).
Perjanjian  dagang  lintas  batas  atau Border  Trade  Agreement (BTA)  merupakan kesepakatan  kedua  yang  ditandatangani  kedua  negara  pada  tanggal  29  Juli  1971. Kesepakatan  ini  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Indonesia  dengan  menerbitkan
Keputusan  Presiden  RI  Nomor  23  Tahun  1972  yang  isinya  mengatur  tentang perdagangan tradisional  yang dilakukan oleh pelintas batas yang bermukim di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina (Raharjo et al., 2017: 4).
Pemerintah  Indonesia  kemudian  merevisi  dokumen  BTA  pada  tahun  1974,  dan pada tahun 1975 dokumen yang sama diratifikasi. Dalam dokumen BTA tercatat bahwa wilayah  BTA  untuk  Indonesia  mencakup  Kepulauan  Nanusa,  Kepulauan  Kawio  dan Kepulauan Bokide. Adapun wilayah BTA untuk Filipina adalah   Kelompok Kepulauan Balut  dan  Kelompok  Kepulauan  Tawi-Tawi.  Kedua  negara  menetapkan  pelabuhan masuk dan keluar barang terletak di  Mabila (Pulau Balut), Cape San Agustin, Bongao (Tawi-Tawi),  Pulau  Miangas,  dan  Pulau  Marore.  Disepakati  pula  barang-barang  yang diperdagangkan  nilainya  tidak  bisa  melebihi  1.000  peso  atau  62.250  rupiah  (setara dengan  US$  150)  persatu  orang  untuk  satu  kali  perjalanan.  Apabila  menggunakan perahu  motor  ( kumpit ),  barang  yang  diperdagangkan  nilainya  tidak  diperkenankan melebihi  10.000  peso  atau  622.500  rupiah  (setara  dengan  US$  1.500).  Untuk  kapal pengangkut  barang,  muatannya    tidak  diperkenankan  melebihi  200  meter kubik  atau  7 GT (Raharjo et al., 2017: 4-5).
Dalam  dokumen  BTA  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  hasil  tambang  dan minyak,  hasil  produk  pertanian,  dan  berbagai  produk  lokal  yang  berasal  dari  wilayah perbatasan merupakan barang-barang dari Indonesia yang bisa diperdagangkan. Barang- barang yang berupa barang untuk dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari serta berbagai peralatan  yang  dibutuhkan  di  wilayah  perbatasan  merupakan  barang-barang  yang diperdagangkan dari Filipina (Raharjo et al., 2017: 5).
Adanya  BCA  dan  BTA  yang  disepakati  antara  Pemerintah  Indonesia  dan Pemerintah  Filipina  memberikan  konsekuensi  terhadap  konektivitas  penduduk  dan perdagangan  di  daerah  perbatasan  Indonesia-Filipina.  Pertama,  bagi  warga  negara Indonesia yang bermukim di wilayah perbatasan, mereka dapat berkunjung ke kawasan yang  sama  di  wilayah  Filipina  dengan  tujuan  kunjungan  kekerabatan,  kunjungan keagamaan,  serta  rekreasi  dan  kunjungan  keolahragaan.  Kedua,  penduduk  yang diperkenankan melakukan lintas  batas adalah penduduk yang sudah menetap di  pulau- pulau yang termasuk dalam wilayah cakupan BTA minimal tiga (3) tahun. Ketiga, agar dapat melakukan lintas batas dan menetap selama 30 hari di daerah tujuan, para pelintas batas  harus  memegang  kartu  lintas  batas.  Ketentuan  yang  sama  berlaku  pula  bagi

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
penduduk  Filipina  yang  berdomisili  di  wilayah  perbatasan  Filipina  yang  bermaksud melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia.

## Konektivitas ASEAN Sebagai Regionalisme Di Asia Tenggara
Pesatnya  pembangunan  kawasan  dan  dunia  dalam  gerak  globalisasi  melatarbelakangi kebutuhan  ASEAN  untuk  menjadi  komunitas  yang  terintegrasi  dalam  satu  kawasan (Nanto,  2008:1-2).  Konektivitas  antarnegara  sesama  anggota  ASEAN  dan  antarnegara anggota  ASEAN  dengan  negara  lainnya  diperlukan  untuk  menjamin  keberhasilan ASEAN  sebagai  suatu  komunitas  regional.  Selain  itu,  konektivitas  ASEAN  penting untuk  memfasilitasi  realisasi  integrasi  ASEAN  dalam  menguatkan  sentralitas  ASEAN (ASEAN, 2011:1).
Master  Plan  on  ASEAN  Connectivity memformulasikan  bahwa  konektivitas ASEAN  mengacu  kepada  berbagai  rencana  aksi  untuk  menghubungkan  negara-negara anggota  ASEAN  yang  akan  diimplementasikan  melalui  beberapa  elemen  kunci (ASEAN,  2011:7-8).  Pertama,  konektivitas  fisik.  Elemen  pertama  ini  menitikberatkan pada  pembangunan  infrastruktur  fisik.  Cakupan  dari  elemen  ini  adalah  transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta energi.  Kedua, konektivitas institusi. Elemen kedua ini memfokuskan pada pembangunan kelembagaan, mekanisme, dan proses yang efektif.  Elemen  ini  mencakup  fasilitasi  dan  liberalisasi  perdagangan,  investasi  dan fasilitasi  dan  liberalisasi  pelayanan,  perjanjian/pengaturan  pengakuan  timbal  balik, perjanjian  transportasi  regional,  prosedur  lintas  batas,  dan  program  peningkatan kapasitas.  Ketiga,  konektivitas  manusia.  Elemen  ketiga  ini  menitikberatkan  pada pembangunan  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  interaksi  sosial  dan mengembangkan budaya intra-ASEAN. Elemen terakhir ini terdiri dari pendidikan dan budaya, dan turisme. Dengan konektivitas tersebut, diharapkan bahwa jaringan produksi dan  distribusi  di  kawasan  ASEAN  akan  semakin  dalam,  luas,  dan  mengakar  di  dalam perekonomian global.
Konektivitas ASEAN diambil dari Pertemuan ASEAN ke-15 di Cha-am Hua Hin, Thailand  pada  24  Oktober  2009.  Dalam  pertemuan  selanjutnya  di  Ha  Noi,  Vietnam pada  8-9  April  2010,  para  pemimpin  ASEAN  mengidentifikasi  perhitungan  spesifik dalam Master  Plan  on  ASEAN  Connectivity dengan  target  dan  garis  waktu  yang  jelas demi  kesesuaian  implementasi.  Substansi  dari  Deklarasi  Ha  Noi  tersebut  adalah
kesepuluh kepala pemerintahan/negara anggota ASEAN bersepakat untuk menindaklanjuti  ASEAN Leaders’  Statement  on  ASEAN  Connectivity di  Cha-am  Hua Hin melalui pengakuan Master Plan on ASEAN Connectivity dan penyambutan kinerja dari High  Level  Task  Force  on  ASEAN  Connectivity ,  Sekretariat  ASEAN,  dan  organ- organ lain terkait (ASEAN, 2011:iv).
Salah  satu  prinsip  utama Master  Plan  on  ASEAN  Connectivity adalah  penguatan konektivitas  antara  kawasan  daratan  dan  kawasan  kepulauan  ASEAN  (ASEAN,  2011: 8). Negara kawasan daratan terdiri atas Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia,  Brunei  Darussalam,  dan  Singapura,  sementara  Indonesia  dan  Filipina termasuk  di  kawasan  kepulauan.  Konektivitas  akan  berjalan  baik  ketika  regulasi  yang ada  mampu  mengakomodasi  karakteristik  masing-masing  wilayah.  Jika  tidak,  negara kawasan  kepulauan  dengan  tingkat  kesulitan  akses  yang  lebih  besar  daripada  kawasan daratan tidak akan memperoleh manfaat konektivitas secara optimal.
Dari  uraian-uraian  di  atas  tergambar  bahwa  konektivitas  yang  dijalankan  oleh negara-negara  ASEAN  sebagai  bentuk  regionalisme,  seperti  yang  dijelaskan  oleh Gochhayat (2014: 11), yakni kerja sama multilateral yang pelakunya adalah negara dan terjadi  karena  kedekatan  sejarah,  geografis,  dan  ekonomi  guna  mempererat  hubungan dan  mencari  solusi  masalah  secara  bersama.  Selanjutnya  dari  terminologi  Asian Development  Bank,  ASEAN  dapat  digolongkan  sebagai regional  market  integration (Asian  Development  Bank  and  Commonwealth  Secretariat,  2005:XVI-XVII),  karena dengan  adanya  integrasi  ekonomi  negara-negara  ASEAN  ke  dalam  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), hambatan-hambatan arus ekonomi, termasuk barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara mengalami pengurangan (ASEAN, 2008 : 5).

## Implikasi Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA) terhadap Konektivitas di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina
Dalam  upaya  mengimplementasikan  BCA  dan  BTA  di  wilayah  perbatasan  Indonesia- Filipina,  pemerintah  Indonesia  telah  membentuk  organisasi  tata  kelola  wilayah perbatasan  yang  strukturnya  tersusun  secara  hirarki  dari  tingkat  pusat  sampai  tingkat kabupaten  dan  unit  pelaksana  lintas  batas  yakni  Pos  Lintas  Batas.  Khusus  di  wilayah perbatasan  Indonesia,  Pos  Lintas  Batas  berada  di  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe tepatnya  Pulau  Marore  dan  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  tepatnya  Pulau  Miangas. Konsekuensinya  maka  setiap  bentuk  konektivitas  di  wilayah  perbatasan  Indonesia-

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
Filipina  harus  melalui  Pos  Lintas  Batas  agar  tujuan  daripada  perjanjian  lintas  batas dapat  tercapai,  yakni  terpeliharanya  hubungan  baik;  terlindungi  kepentingan  sosial- ekonomi  yang  sudah  dilaksanakan  sejak  dulu;  pengaturan  mobilitas  penduduk,  barang dan jasa; dan pencegahan serta penanganan berbagai kegiatan ilegal (Pristiwanto et al., 2013: 79).
Hasil  penelusuran  melalui  wawancara  mendalam  dengan  penduduk  yang  tinggal di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang  sering  melakukan  lintas  batas  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  dan  Filipina menunjukkan  bahwa  mayoritas  pelintas  batas  memasuki  wilayah  perbatasan  Filipina ataupun wilayah perbatasan Indonesia tanpa melapor terlebih dahulu baik di Pos Lintas Batas yang ada di Filipina (Mabila, Cape San Agustine, dan Bongao) maupun yang ada di  Indonesia  (Marore,  Miangas,  dan  Tarakan).  Ini  berarti  bahwa  para  pelintas  batas melakukan lintas batas secara illegal.
Ada  beberapa  alasan  sehingga  para  pelintas  batas  melakukan  lintas  batas antarnegara  secara  ilegal.  Pertama , menghindari  pemeriksaan  dari  petugas  Pos  Lintas Batas  karena  mereka  membawa  barang-barang  yang  tidak  diperkenankan  untuk didistribusikan  ataupun  diperdagangkan  di  wilayah  perbatasan,  termasuk  didalamnya minuman  beralkohol.  Barang-barang  yang  diizinkan  keluar  dan  masuk  wilayah perbatasan  dibatasi  pada  barang-barang  untuk  keperluan  sehari-hari.  Hal  ini  terungkap dari  beberapa  pernyataan  dari  para  migran.  AL  misalnya,  seorang  pelintas  batas, menyatakan:
“Saya datang kemari dengan suami saya, bersamaan dengan teman dari suami saya  yang  bermaksud  berdagang  …  membawa  barang  ke  Marore.  Biasanya orang-orang  yang  membawa  barang  dengan  jumlah  yang  besar  kebanyakan tidak mengikuti jalur resmi … selalu mengikuti “jalan tikus”. Kalau jalur resmi ketika datang harus melapor di Pos BCA [ Pos Lintas Batas di Marore ], tetapi ini tidak. Hanya karena mereka sudah terbiasa sehingga kami tidak takut”.
Sementara pelintas batas yang berinisial OM, mengemukakan bahwa:
“Saya  berangkat  dari  Balut  menyusur  sehingga  tiba  di  Matutuang.  Tidak melapor  di  Pos  BCA  [ Pos  Lintas  Batas ]  di  Marore,  karena  saya  takut  polisi menyita barang bawaan saya …. Minuman beralkohol”.
Hal yang senada disampaikan pula oleh AM, bahwa:
“…  Ketika  datang  dari  Filipina  kami  tidak  melapor  di  Pos  BCA  [ Pos  Lintas Batas ],  di  Marore  juga  tidak  melapor.  Biasanya  kami  berangkat  dari  Filipina malam hari supaya patroli tidak tahu”.
Kedua,  ada  keengganan  dari  para  pelintas  batas  untuk  melaporkan  diri  di  Pos  Lintas Batas,  baik  yang  ada  di  wilayah  Filipina  (Mabila,  Cape  San  Agustine,  dan  Bongao) maupun  di  Indonesia  (Marore  dan  Miangas),  karena  daerah  tujuan  mereka  berjauhan jaraknya dengan Border Crossing Entry and Exit Station. AL menyatakan:
“… Ketika di Miangas, kami melapor ke Pos BCA [ Pos Lintas Batas ]. Karena secara kebetulan perahu pamboat kami sementara singgah di Miangas Tetapi di Sarangani  tidak  melapor  karena  Pos  BCA  [Pos  Lintas  Batas]  agak  jauh jaraknya… berada di Pulau Balut”.
FK, seorang pelintas batas yang pernah tingal di Sarangani, menyatakan pula bahwa:
“Saya memasuki Indonesia dari Sarangani langsung ke Kawaluso. Naik perahu fuso  kurang  lebih  tujuh  jam.  Biasanya  kami  sisip  barang  dan  minuman beralkohol  di  perahu  fuso  karena  boleh  di  jual  kembali  di  Kawaluso.  Dengan demikian  kami  masuk  secara  ilegal  karena  tidak  melapor  di  Pos  BCA  [ Pos Lintas  Batas ]  yang  ada  di  Marore.  Biasanya  kalau  melapor  maka  minuman beralkohol  akan  disita,  ditambah  lagi  bahwa  kalau  mau  ke  sana  waktu  akan bertambah”.
Ketiga,  adanya  kebiasaan  dari  para  pelintas  batas  untuk  tidak  melaporkan  diri  di  Pos Lintas Batas ketika hendak melakukan lintas batas di kedua wilayah perbatasan tersebut, karena  beranggapan  bahwa  jalur  tersebut  merupakan  jalur  pelayaran  nenek  moyang mereka sehingga tidak perlu dibatasi.  HM, pelintas batas berjenis  kelamin perempuan, menyatakan:
“Saya,  suami,  dan  anak-anak  kami  naik  dari  Balut  menggunakan  perahu pamboat.  Dari  sana  kami  menuju  ke  Matutuang,  melanjutkan  perjalanan  ke Tinakareng.  Rute  ini  merupakan  rute  yang  digunakan  oleh  orang  tua  kami. Rute  ini  aman  …  dan  tidak  perlu  melewati  Pos  BCA  [ Pos  Lintas  Batas ]. Menginap  di  sana  sekitar  satu  minggu,  sambil  menunggu  cuaca  bagus, kemudian  kami  berangkat  dan  tinggal  di  Bowonbaru.  Terakhir  di  sini,  karena memang tujuan kami di sini … Kiama”).
Hal yang sama disampaikan pula oleh RB, bahwa:
“Saya  bersama-sama  dengan  rombongan  …  7  orang  datang  lewat  Maingas, berlayar  sampai  di  Karatung.  Di  Miangas  tidak  singgah  di  Pos  BCA  [ Pos Lintas Batas ], karena malam hari. Jalur itu … menyusur dari Basilan, singgah di  Balut,  melanjutkan  sampai  di  karatung,  jalur  tradisional.  Jadi  tidak  perlu melapor, karena jalur ini sudah dibuka oleh orang-orang tua terdahulu. Setelah itu langsung ke mari”.
Informasi  di  atas  mendeskripsikan  ada  kesenjangan  antara  aturan  yang diberlakukan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.  Para  pelintas  batas  antarnegara  yang  melakukan  lintas  batas  dari  wilayah perbatasan  Indonesia  ke  wilayah  perbatasan  Filipina  atau  sebaliknya  cenderung

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
menggunakan  jalur  ilegal  karena  berbagai  alasan,  misalnya,  barang  bawaan  para pelintas batas adalah barang dagangan yang akan diperdagangkan di daerah tujuan, serta daerah yang akan dituju jaraknya berjauhan dengan Pos Lintas Batas.
Alasan  lainnya  sehingga  penduduk  melakukan  lintas  batas  secara  illegal  dari wilayah  Indonesia  ke  wilayah  Filipina  atau  sebaliknya  dikarenakan  jalur  lintas  batas yang digunakan penduduk adalah “jalur tradisional” yang juga digunakan oleh nenek- moyang  mereka  sehingga  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat dipandang  sebagai  instrumen  untuk  membatasi  ruang  gerak  mereka.  Alasan  kesatuan kultural  yang  menjadi  dasar  berpijak  sehingga  mobilitas  lintas  negara  di  wilayah perbatasan  Indonesia-Filipina  terjadi  (Hayase,  2007),  bahkan  oleh  Lapian  (2011) disebutkan  bahwa  area  dari  wilayah  perbatasan  Indonesia-Filipina  bukanlah  wilayah yang  terpisah  satu  dengan  lainnya  tetapi  berfungsi  sebagai  wilayah  pemersatu  bagi penduduk  yang  bermukim  di  pulau-pulau  sekitarnya.  Hal  inilah  yang  dijadikan  acuan bagi  penduduk  yang  bermukim  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  dan  Filipina  sehingga tindakan  berupa  lintas  batas  antarnegara  tidak  dianggap  sebagai  aktivitas  yang melanggar hukum.
Kesenjangan  yang  terjadi  di  wilayah  perbatasan  Indonesia-Filipina  yang direpresentasikan  para  pelintas  batas  yang  berasal  dari  wilayah  Kabupaten  Kepulauan Sangihe  dan  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  tersebut  memberikan  informasi  bahwa aturan  untuk  mengatur  konektivitas  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  BCA  dan  BTA belum  mewakili  kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan  kepentingan  lainnya  dari  warga negara yang berada di wilayah perbatasan kedua negara, sehingga berdampak terhadap berbagai  tindakan  ilegal  berupa  penyeludupan,  penangkapan  ikan  secara  ilegal  dan keluar masuknya orang tanpa izin.

## Pengembangan Konektivitas Subregional BIMP-EAGA di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina
Di  lingkungan  ASEAN  terdapat  tiga  kerja  sama  subregional  yang  ikut  mendorong terciptanya  konektivitas.  Salah  satu  kerja  sama  subregional  tersebut  adalah  BIMP- EAGA,  dibentuk  di  Davao  City  pada  tanggal  26  Maret  1994  (Digal  &  Lunod,  2004: 155).
Menurut  Dent  &  Richter  (2011:  31)  pembentukan  kerja  sama  BIMP-EAGA awalnya  diperuntukan  bagi  wilayah  Filipina  bagian  selatan  agar  dapat  memajukan
ekonominya  karena  dianggap  kurang  berkembang.  Kerja  sama  subregional  ini  oleh ASEAN  dikembangkan  cakupannya  hingga  ke  wilayah-wilayah  terpencil  dan  kurang berkembang  di  Asia  Tenggara  dan  dipandang  sebagai  mekanisme  peningkatan pembangunan  ekonomi  dan  sosial  (BIMP-EAGA,  2012:  1).  Adanya  kerja  sama antarwilayah yang terhimpun dalam keanggotaan BIMP-EAGA diharapkan selain dapat meminimalisir  kesenjangan  ekonomi  maupun  sosial  wilayah-wilayah  perbatasan  yang ada  di  bagian  timur  ASEAN,  juga  kesenjangan  antara  negara-negara  yang  terhimpun dalam  BIMP-EAGA  dengan  negara-negara  yang  terhimpun  dalam  kerja  sama subregional  ASEAN  lainnya  seperti  Greater  Mekong  Subregion  (GMS)  (terdiri  dari Kamboja,  Laos,  Myanmar,  Thailand,  Viet  Nam,  dan  Cina)  dan  Indonesia-Malaysia- Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang ada di wilayah barat ASEAN.
Dilihat  dari  sisi  geografis,  BIMP-EAGA  merupakan  pengelompokan  regional terbesar,  bukan  hanya  di  lingkungan  ASEAN  tetapi  di  Asia  karena  area  kerja  sama seluas  sekitar  1.54  juta  km  persegi  (Digal  &  Lunod,  2004:  155-156).  Dari  sisi keanggotaan kerja sama BIMP-EAGA meliputi seluruh Kesultanan Brunei Darussalam, Indonesia  (Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan  Selatan,  Kalimantan Tengah,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tenggara,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat), Malaysia (dua negara bagian Malaysia Timur: Sabah dan Serawak, serta wilayah federal Labuan), dan Filipina (wilayah Pulau Mindanao dan Pulau Palawan). Kecuali Brunei Darusallam, kerjasama  ini  tidak  mencakup  keseluruhan  wilayah  negara  Indonesia,  Malaysia  dan Filipina  (BIMP-EAGA,  2012:  1) . Prioritas  pengembangan  kerja  sama  BIMP-EAGA mencakup empat komponen, yakni  memperkuat  konektivitas baik  antar sesama negara anggota  maupun  konektivitas  antarnegara  anggota  dengan  bukan  anggota,  mendorong agar BIMP-EAGA bertransformasi menjadi lumbung pangan bagi ASEAN, menjadikan BIMP-EGA  sebagai  wilayah  destinasi  wisata,  dan  adanya  jaminan  berkaitan  dengan pengelolaan  lingkungan  secara  berkelanjutan  (BIMP-EAGA,  2012:  5-23) . Untuk merealisasikan keempat pilar tersebut maka BIMP-EAGA mencanangkan BIMP EAGA Implementation Blueprint 2012–2016 pada tahun 2012. Tujuannya disesuaikan dengan Master Plan on ASEAN Connectivity yakni  mempercepat  penyelesaian  proyek-proyek yang  sudah  terprogram  dan  memperkuat  mekanisme  institusionalnya  dengan mempercepat  implementasi  berbagai  proyek  prioritas  infrastruktur,  khususnya

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
transportasi,  energi,  kemudahan  perdagangan,  serta  teknologi  informasi  dan komunikasi.
Kerjasama  BIMP-EAGA  berfungsi  sebagai  strategi  utama  guna  mempercepat pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah perbatasan negara, terutama di wilayah negara- negara  peserta  yang  kurang  berkembang.  Bagi  Indonesia  misalnya,  kerja  sama  BIMP- EAGA  di  bidang  ekowisata  selain  memberikan  keuntungan  ekonomi,  juga  dapat membentuk  citra  politik  di  bidang  lingkungan  hidup  (Kussanti,  2017:  108-116)  . Demikian pula kerja sama Sosek-Malindo di bidang pembangunan ekonomi dan sosial antara  Indonesia  dengan  Malaysia,  memberikan  dampak  positif  bagi  pembangunan daerah  perbatasan  kedua  belah  pihak,  dan  mendorong  saling  pengertian  (Arifin,  2012: 90).
Dalam  konteks  Provinsi  Sulawesi  Utara,  skema  kerja  sama  BIMP-EAGA  bagi wilayah Sulawesi Utara dan Pulau Mindanao dan Pulau Palawan sangat menguntungkan masing-masing  wilayah  karena  kedekatan  geografis  sehingga  memungkinkan perdagangan  lintas  batas  negara  secara  langsung  akan  lebih  menguntungkan  secara ekonomi  terhadap  kedua  negara  terutama  dari  aspek  harga.  Pendataan  yang  dilakukan oleh  Kantor  BIMP-EAGA  Provinsi  Sulawesi  Utara  tahun  2018  didapati  beberapa komoditas baik yang berasal dari wilayah Sulawesi Utara maupun dari wilayah-wilayah lain di Indonesia bagian timur yang diprioritaskan untuk diekspor ke Filipina antara lain adalah  tepung  terigu,  minyak  sayur,  dan  rumput  laut.  Sedangkan  komoditas  potensial diekspor  ke  Filipina  antara  lain  adalah  biji  jagung,  kopra,  kopi,  Semen  Portland,  ikan tuna  sirip  kuning,  lemak  dan  minyak  hewani  atau  nabati  beserta  turunannya,  ikan cakalang, furnitur, kopi instan, dan bumbu penyedap. Dari berbagai komoditas tersebut ada  beberapa  komoditas  yang  berasal  dari  Kabupaten  Kepualaun  Sangihe  dan Kabupaten Kepulauan Talaud adalah kopra, ikan tuna sirip kuning, dan ikan cakalang. Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  manfaat  utama  dari  kerja  sama  regional  yakni membangun hubungan lintas negara (Gochhayat, 2014: 10).
Dalam  kaitan  dengan  pengembangan  konektivitas  penduduk,  perdagangan,  serta aktivitas  lainnya  seperti  pariwisata  inilah  terletak  posisi  strategis  dari  wilayah Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  karena  kedekatan geografis  dengan  Filipina  bagian  selatan  sehingga  dapat  diposisikan  sebagai  daerah terdepan  dan  penghubung  baik  penduduk  maupun  perdagangan  antara  Provinsi
Sulawesi  Utara  serta  propinsi-propinsi  lainnya  di  Indonesia  yang  termasuk  dalam keanggotaan  BIMP-EAGA  dengan  wilayah  perbatasan  yang  ada  di  Filipina  bagian selatan  yakni  Pulau  Mindanao  dan  Pulau  Palawan.  Sebagai  ilustrasi,  jarak  Pulau Miangas  dengan  Tanjung  St.  Agustine  (Filipina)  adalah  50,4  mil  laut,  jarak  Pulau Miangas dengan Melonguane (Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Talaud) adalah 129 mil laut, jarak Melonguane dengan Davao City adalah 289 mil laut, dan jarak Melonguane dengan  General  Santos  adalah  219  mil  laut  (Badan  Perencanaan  Penelitian  dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, 2019: 9).

## Simpulan
Adanya  BCA  dan  BTA  yang  diperuntukkan  untuk  mengatur  konektivitas  di  wilayah perbatasan  Indonesia-Filipina  tidak  dapat  membatasi  ruang  gerak  pelintas  batas  untuk melakukan  lintas  batas  dari  dan  ke  wilayah  perbatasan  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud secara ilegal.  Ini  terjadi  karena barang bawaan para pelintas  batas  adalah  barang  yang  akan  diperdagangkan  di  daerah  tujuan,  disamping keengganan  dari  pelintas  batas  untuk  melaporkan  aktivitas  lintas  batas  mereka  di  Pos Lintas  Batas  karena  daerah  yang  akan  dituju  jaraknya  berjauhan  dengan  Pos  Lintas Batas. Alasan lainnya adalah, jalur lintas batas yang gunakan para pelintas batas adalah jalur  tradisional  yang  juga  digunakan  oleh  nenek  moyang  mereka  sehingga  berbagai peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dipandang  sebagai  instrumen  untuk membatasi  ruang  gerak  mereka.  Berbagai  fenomena  ini  mengindikasikan  bahwa  BCA dan  BTA  belum  mewakili  kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan  kepentingan  lainnya  dari penduduk  yang  bermukim  di  wilayah  perbatasan  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan Kabupaten  Kepulauan  Talaud  sehingga  menyebabkan  terjadinya  berbagai  tindakan ilegal.
Wilayah  perbatasan  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan  Kabupaten  Kepulauan Talaud memiliki posisi strategis dalam mengembangkan konektivitas Provinsi Sulawesi Utara  serta  propinsi-propinsi  lainnya  di  Indonesia  yang  termasuk  dalam  keanggotaan BIMP-EAGA  dengan  wilayah  perbatasan  yang  ada  di  Filipina  bagian  selatan  yakni Pulau Mindanao dan Palawan karena wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  memiliki  kedekatan  geografis  dengan  Pulau Mindanao dan Palawan.

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA

## Daftar Pustaka
Arifin,  S.  (2012).  Trans  Border  Cooperation  between  Indonesia-Malaysia  and  its Implication  to  the  Border  Development. International  Journal  of  Business, Economics  and  Law ,  1  (1)  :  85-90.  Diambil  dari https://www.ijbel.com/wp- content/uploads/2014/06/Trans-Border-Cooperation-Between-Indonesia- Malaysia-And-Its-Implication-To-The-Border-Development-Saru-Ariffin-SH.pdf.
ASEAN.  (2011). Master  Plan  on  ASEAN  Connectivity .  Jakarta:  ASEAN  Secretariat. Diambil dari https://www.usasean.org/system/files/downloads/MPAC.pdf. Asian  Development  Bank  and  Commonwealth  Secretariat.  (2005). Toward  a  New Pacific  Regionalism .  Mandaluyong  City,  Philippines:  Asian  Development  Bank. Diambil dari https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/3291/pacific- regionalism-vol2.pdf? sequence=1.
ASEAN. (2008). ASEAN Economic Community Blueprint . Diambil dari https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/5187-10.pdf
Badan  Perencanaan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan Talaud. (2019). Profil Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud . BIMP-EAGA. (2012). Implementation Blueprint 2012-2016 . Diambil dari https://www.bimp-eaga.asia/sites/default/files/publications/bimp-eaga- implementation-blueprint-2012-2016.pdf.
Cottey,  A.  (2009). Sub-Regional  Cooperation  in  Europe:  An  Assessment .  Bruges Regional Integration & Global Governance Papers. Diambil dari http://aei.pitt.edu/33535/ www.cris.unu.edu.
Dent,  C.  M.,  &  Richter,  P.  (2011).  Sub-regional  Cooperation  and  Developmental Regionalism:  The  Case  of  BIMP-EAGA. Contemporary  Southeast  Asia ,  33  (1): 29–55. Diambil dari: www.jstor.org/stable/41288814 Dick  K.  Nanto.  (n.d.). East  Asian  Regional  Architecture:  New  Economic  and  Security Arrangements and U.S. Policy . Diambil dari https://sgp.fas.org/crs/row/RL33653.pdf Digal,  L.  N.,  &  Lunod,  M.  (2004).  Impact  of  BIMP-EAGA  on  Mindanao  Exports. Journal Banwa , 1 (1) : 155-178. Diambil dari
https://www2.upmin.edu.ph/index.php/research-publications/publications/390 impact-of-bimp-eaga-on-mindanao-exports.
Dosch, J., & Hensengerth, O. (2005). Sub-regional Cooperation in Southeast Asia: The Mekong Basin. European Journal of East Asian Studies , 4 (2) : 263-285. Diambil dari https://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/174763.
Frederik,  W.  A.  P.  G.  (2011).  Impact  of  the  Implementation  of  Border  Crossing  Area Agreement  between  Indonesian  and  the  Philippines  at  the  Border  of  Miangas Island of North Celebes. Indonesian Journal of International Law , 9 (1). Diambil dari https://doi.org/10.17304/ijil.vol9.1.341
Gochhayat, A. (2014). Regionalism and sub regionalism: A theoretical framework with special reference to India . African Journal of Political Science and International Relation , 8 (1),  10–26.  Diambil  dari  https:  //www.  academicjournals.org/ article/article1393314864_Gochhayat.pdf.
Hayase, S. (2007). Mindanao Ethnohistory Beyond Nation, Maguindanao, Sangir, and Bagobo  Society  in  East  Maritime  Southeast  Asia .  Hawai:  University  of  Hawaii Press.
John  W.  Creswell.  (2009). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed Methods Approaches (Third). SAGE Publication.
Kussanti,  D.  P.  (2017).  Pengembangan  Kerjasama  Sub-regional  BIMP-EAGA  di Bidang  Ekowisata:  Perspektif  Indonesia. Cakrawala ,  17  (1)  :  108–116.  Diambil dari https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1781. Lapian,  A.  B.  (2011). Orang  Laut-Bajak  Laut-Raja  Laut:  Sejarah  Kawasan  Laut Sulawesi Abad XIX . Komunitas Bambu. Nanto,  D.K.  (2008). East  Asian  Regional  Architecture:  New  Economic  and  Security Arrangements  and  U.S.  Policy .  CSR  Report  for  Congress.  Diambil  dari https://sgp.fas.org/crs/row/RL33653.pdf
Niode, B. (2017). Population dynamics in the areas of state border: Study on population migration in the District of Talaud. In: University of Muhammadiyah, Proceeding The  1st  International  Conference  on  Social  Sciences  Toward  Community, Environmental,  and  Sustainable  Development,  1–2  November,  Jakarta.  Jakarta, University  of  Muhammadiyah,  613-619.  Retrieved  from:  https:  //journal. umj.ac.id /index.php /icoss /article/ viewFile/2369/1979 (25.08.2018).
Niode,  B.  (2017). Integrasi  Politik  Kaum  Migran:  Studi  tentang  Akses  Memperoleh Status  Kewarganegaraan  Migran  Filipina  Selatan  Di  Kabupaten  Kepulauan Talaud  Tahun  2010-2014 .  (Disertasi  Doktor).  Bandung:  Universitas  Padjadjaran Bandung.
Niode,  B.  (2021). Pengelolaan  Wilayah  Perbatasan:  Studi  di  Kawasan  Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe . Inara Publisher.
Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2021). Maritime Security in the Border Area  of  Indonesia-Philippines:  Study  in  the  Waters  of  Sangihe  Islands  Regency and Talaud Island Regency. International Journal of Asian Social Science , 11 (1), 65–75. Diambil dari https://doi.org/10.18488/journal.1.2021.111.65.75 PAUL, A. (2020). Regional Cooperation in South Asia: Exploring the Three Pillars of Regionalism  and  their  Relevance. The  Journal  of  Indian  and  Asian  Studies , 01 (02), 2050008. Diambil dari https://doi.org/10.1142/s2717541320500084 Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, P. (2016). Dinamika Pisang (Filipina- Sangihe) Di Perbatasan Indonesia-Filipina (Issue 1).
Pristiwanto.  (2016).  Dinamika  Pisang  (Filipina-Sangihe)  di  Perbatasan  Indonesia- Filipina. Antropologi
Indonesia , 37 (1), 40–52. Diambil dari
http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/8765/3997.
Pristiwanto,  Steven  Sumolang,  Agung  Triwibowo,  &  Alex  J.  Ulaen.  (2013). Legal  Di Maroe, Ilegal  Di Tahuna (Kajian atas peredaran barang di wilayah lintas batas di Kabupaten Kepulauan Sangihe) . Yogyakarta: Kepel Press. Raharjo,  S.  N.  I.,  Setiawan,  B.,  Ghafur,  M.  F.,  &  Ekawati,  E.  (2017). Peningkatan Efektivitas  Perdagangan  Lintas  Batas  Indonesia-Filipina:  Upaya  Mendukung Ketahanan  Sosial  Masyarakat  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar .    Jakarta:  Pusat Penelitian Politik dan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia. Diambil dari
https://www.politik.lipi.go.id/Policy_Paper/Policy%20Paper%20LIPI%20tentang %20BCA-BTA%20Indonesia-Filipina,%2011%20Des%202017.pdf.
Raharto, A. (1994). Migrasi Kembali Orang-Orang Sangir Talaud dari Pulau-Pulau di Wilayah Filipina . Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI.

## KONEKTIVITAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA
Suharman,  Y.  (2019).  Dilema  Keamanan  dan  Respons  Kolektif  ASEAN  Terhadap Sengketa  Laut  Cina  Selatan. Intermestic:  Journal  of  International  Studies , 3 (2), 127. Diambil dari https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3
Suparman,  N.,  Sari,  D.  S.,  &  Sudirman,  A.  (2010). Regionalisme  Dalam  Studi Hubungan Internasional (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ulaen, A. J. (2003). Nusa Utara, Dari Lintasan Niaga Ke Daerah Perbatasan . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Ulaen,  A.  J.,  &  Shiraishi,  T.  (2011).  The  traffic  zone  reconsidered:  Menado- Sangihe/Talaud-Mindanao.  In  N.  Ishikawa  (Ed.), Flows  and  Movement  in Southeast  Asia  New  Approaches  to  Transnationalism (2nd  ed.,  p.  43).  Kyoto: Kyoto University Press.
Velasco,  D.  (2010).  Navigating  the  Indonesian-Philippine  Border:  The  Challenges  of Life  in  the  Borderzone.  In Philippine  Journal  of  Third  World  Studies (Vol.  25, Issue 2).
Vukovic,  D.,  &  Kochetkov,  D.  M.  (2017).  Defining  region. R-Economy , 3 (2),  76–81. Diambil dari https://doi.org/10.15826/recon.2017.3.2.009
Zulfikar  Ghazali,  Tri  Nuke  Pudjiatuti,  &  Sunardi.  (2015). Migrasi:  Sebagai  Dampak Perubahan  Politik  dan  Ekonomi  di  Wilayah  Eks  Uni  Soviet (1st  ed.).  Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI - Yayasan Obor Indonesia.