## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 199-203| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4744.199-203

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEROYOKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENGAKIBATKAN KEMATIAN
Ayu Ratih Indra Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ayuratihindra@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan dewasa. Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan  kematian  terancam  dengan  pidana  penjara,  maka  pertanggungjawaban  serta  pengaturan  pidana harus  menyesuaikan  dengan  Undang-Undang  No.11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukapkan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pengeroyokan  oleh  anak  di bawah  umur  mengakibatkan  kematian.  Metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan konseptual  dan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  bahan  hukum  berupa  Undang  – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang  – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU SPPA serta jurnal, artikel, maupun sumber sumber hukum  lain  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh anak mengakibatkan kematian perbuatannya ditanggungjawabkan melalui pidanan hukuman menurut pasal 170 KUHP dan dipidana penjara  sesuai  dengan  pasal  79  UU  SPPA  dengan  ancaman  ½  (setengah)  dari  ketentuan  maksimum  pasal  170 ayat (2) ke-3 KUHP.
Kata Kunci : Anak Dibawah Umur, Pertanggungjawaban Pidana, Pengeroyokan

## Abstract
The  criminal  liability  of  children  is  different  from  that  of  adults.  A  child  committing  a  crime  of  beating  up causing death is threatened with imprisonment, then the accountability and  criminal arrangements must adjust to  Law  No.  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System.  This  study  aims  to  reveal  criminal responsibility for beatings by minors resulting in death. The normative legal research method uses a conceptual approach and legislation. The results of the study indicate that the beatings carried out by children result in the death  of their actions,  which are regulated in  Article 170 of  the Criminal Code. The regulation of punishment for children  who commit beatings does not conflict  with Article 71 and Article 79 of  Law Number 11 of  2012. Criminal liability is sentenced according to Article 170 of the Criminal Code and sentenced to imprisonment in accordance  with Article 79 of  the SPPA Law  with a threat  of (half) of the maximum provisions of  Article 170 paragraph (2) 3rd of the Criminal Code.

## Keywords: Criminal Liability, Beating, Minors

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat  mengenal  tiga  susunan  masyarakat  yang  dibedakan  berdasarkan  usia  dan  digolongkan menjadi  anak,  remaja,  dan  dewasa.  Anak  merupakan  salah  satu  dari  karunia  Tuhan  yang  pada hakekatnya  wajib  dijaga  dan  sangat  menjunjung  tinggi  hak-haknya  karena  dalam  diri  anak  memiliki nilai  dan  tingkatan  yang  tidak  terkecuali  sebagaimana  orang  pada  umumnya.  Pertanggungjawaban pidana oleh anak berbeda dengan dewasa, yang membedakan pertanggungjawaban anak dan dewasa adalah  apabila  orang  dewasa  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  hanya  menurut  ketentuan KUHP  sedangkan  anak  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  menurut  KUHP  dengan menyelaraskan  ketentuannya  dengan  UU  No.11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UU  SPPA).  Sudah  menjadi  tanggung  jawab  negara  untuk  memberi  perlindungan  hak  –  hak  anak sehingga  dengan  demikian  negara  membentuk  suatu  peraturan  perundang  –  undang  No.  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hak  -hak anak yang telah melakukan suatu perbuatan melawan
hukum  negara  telah  membentuk  UU  SPPA  diperuntukan  sebagai  penjamin  bahwa  hak-hak  anak terlindungi dari diskriminasi saat peradilan pidana.
Maraknya  anak  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat  menjadi gejala  sosial  yang  mengganggu  kehidupan  bermasyarakat.  Tindakan  –  tindakan  yang  tidak  bermoral itu adalah seperti pengeroyokan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya saat ini dilakukan oleh anak  –  anak.  Anak  melakukan  tindak  pidana  pengeroyokan  merupakan  tindak  kekerasan  yang dilakukan  beramai  –  ramai  di  hadapan  publik  dan  berakibat  luka  –  luka  hingga  matinya  seseorang. Disebutkan  pada  pasal  1  angka  2  UU  SPPA  tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana,  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.
Salah  satu  kasus  mengenai  pengeroyokan  oleh  anak  terjadi  di  Desa  Angantaka,  Kecamatan Abiansemal,  Badung  yang  mengakibatkan  para  korbannya  mengalami  luka  parah  hingga  meninggal dunia,  dengan  usia  para  pelaku  yang  masih  berusia  15  tahun  maka  peradilan  yang  dilakukan  harus sesuai  dengan  UU  SPPA,  di  satu  sisi  pada  kenyataannya  anak  sebagai  pelaku  pengeroyokan  yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sama halnya dengan merampas hak seseorang untuk hidup sehingga perbuatannya termasuk tindak pidana yang tergolong berat.
Berdasarkan uraian diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengukapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur mengakibatkan kematian .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan menganalisis berdasarkan  bahan  hukum  yang  digunakan.  Penelitian  ini  menggunakan    metode  pendekatan konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  bahan  hukum berupa  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Pidana (KUHP), Undang  – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU SPPA serta jurnal,  artikel,  maupun  sumber  sumber  hukum  lain  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti. Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data    secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif  adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan serta normanorma dalam masyarakat

## III.    PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan  terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak  Pidana Pengeroyokan  Mengakibatkan Kematian
Tindak pidana pengeroyokan oleh anak yakni orang yang belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana  kekerasan  secara  beramai  -  ramai  di  hadapan  publik  dengan  mengganggu  ketertiban  umum hingga dapat melukai orang atau barang. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh lebih dari satu orang  dengan  mengakibatkan  rasa  sakit,  luka  –  luka  pada  tubuh  dan  merugikan  kesehatan  tubuh merupakan definisi dari tindak pidana pengeroyokan (Wijayanto, 2013) .
Perbuatan  oleh  orang  yang  mana  perbuatannya  itu  adalah  suatu  kesalahan  yang  sifatnya melawan  hukum  sehingga  dapat  diancam  serta  pelaku  dapat  dipertanggungjawabkan  atas perbuatannya merupakan pengertian dari Indriyanto Seno Adji mengenai tindak pidana (Adji, 2002) . Pengaturan  untuk  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  mengikuti  ketentuan  KUHP  dengan menyesuaikan  kepada  UU  SPPA  sebagai  landasan  untuk  memutus  perkara  pidana  oleh  anak  serta mengatur segala hal terkait dengan hak – hak anak yang berhadapan dengan hukum.  Ditetapkan usia anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak  yang  sudah  berusia  12  (dua  belas)  tahun  sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana ketetapan ini ada pada pasal 1 angka 3 UU SPPA. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, undang-undang tersebut  digunakan  sebagai  dasar  pemidanaan  anak  yang  mengutamakan  keadilan  restoratif  melalui upaya  diversi,  selain  itu  pemidanaan  anak  dinyatakan  pada  pasal  71  ayat  (1)  dan  (2)  UU  tersebut memiliki  2  macam  pemidanaan  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan.  Salah  satu  pidana  pokok dalam pemidanaan anak berupa pidana penjara, pidana penjara lebih lanjut diatur dalam pasal 79 yang memberlakukan  pidana  penjara  kepada  anak  yang  melakukan  pidana  berat  maupun  perbuatannya yang disertai kekerasan.
Dengan  mengutamakan  keadilan  restoratif  maka  dilakukan  suatu  upaya  penyelesaian  suatu perkara  anak  diluar  peradilan  pidana  dengan  dilakukan  kesepakatan  antara  korban  dan  anak  sebagai pelaku  kejahatan  untuk  mencapai  perdamaian  sehingga  pertanggungjawaban  perkara  pidana  anak dapat  diselesaikan  tanpa  proses  peradilan  sehingga  anak  terhindar  dari  perampasan  kemerdekaan akibat  perkara  pidana  dengan  cara  menggunakan  upaya  diversi (Wuisan,  2019) .  Anak  dapat melakukan  proses  diversi  apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  bukan  pengulangan  dan  ancaman pidana penjara terhadap anak dijatuhi pidana dibawah 7 tahun dan sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 7 ayat 2 UU SPPA.
Selain  UU  SPPA  sebagai  pokok  dari  sistem  peradilan  pidana  untuk  anak,  pemerintah membentuk  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  65  Tahun  2015  yang  didalamnya  merupakan pembahasan  secara  rinci  bagaimana  prosedur  dilakukannya  upaya  diversi  terhadap  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Peraturan  dan  ketentuan  pemidanaan  lebih  lanjut  tindak  kekerasan (pengeroyokan) yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 79 UU SPPA dapat dirumuskan bahwa tindak  pidana  berat  atau  tindak  pidana  yang  disertai  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  anak  dipidana menurut  ketentuan  KUHP  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  UU  SPPA  dengan  ketentuan  pidana penjara  paling  lama  setengah  dari  maksimum  pidana  penjara  dewasa  dan  pidana  penjara  minimum tidak berlaku kepada anak.
Pemidanaan untuk anak yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian dalam KUHP pasal 170 ayat (1) yang disebutkan bahwa perbuatan itu dapat diancam pidana penjara paling lama  lima  tahun  enam  bulan  apabila  perbuatan  itu  dengan  menggunakan  kekerasan  yang  dilakukan oleh  orang  secara  bersama-sama  kepada  orang  atau  barang  di  hadapan  publik  (terang  terangan)  dan dalam  ayat  (2)  menyatakan  perbuatan  tersebut  dapat  diancam  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh) tahun  apabila  dengan  sengaja  menyebabkan  luka-luka,  diancam  9  (sembilan)  tahun  penjara  jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, dan apabila hingga mengakibatkan mati diancam dengan 12 tahun  penjara.  Maka  pengeroyokan  yang  dilakukan  anak  merupakan  sebuah  tindak  kekerasan  yang anak lakukan secara beramai – ramai mengakibatkan luka – luka bahkan hilangnya nyawa orang dan dilakukan  di  hadapan  publik  maka  perbuatannya  ini  dapat  dipidana  penjara  sesuai  dengan  ketentuan pasal 170 KUHP yang mengatur pemidanaannya  haruslah menyesuaikan dengan pasal 79 UU SPPA sebagai landasan pokok untuk memutus pidana penjara terhadap tindak kekerasan atau tindak pidana berat oleh anak.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Atas Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian
Pertanggungjawaban  pidana  dinyatakan  sebagai  pertanggungjawaban  oleh  orang  terhadap  suatu tindak pidana yang diperbuatnya (Huda, 2011) . Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana jika perbuatan  tersebut  merupakan  suatu  kesalahan  yang  telah  diatur  dalam  undang  –  undang  terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan oleh asas legalitas, tiada perbuatan yang dilarang serta diancam pidana  apabila  di  dalam  undang  –  undang  tidak  menentukan  lebih  dulu.  Maka  setiap  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  orang  haruslah  memuat  kesalahan  dari  si  pembuat  untuk  dapat dipertanggungjawabkan akibat dari suatu perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan suatu pidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (Hatrik, 1996) . Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dimintai apabila orang itu dalam keadaan jiwa yang  :1)  sehat  tanpa  mengidap  suatu  penyakit  yang  permanen  maupun  sementara  (temporary);  2) normal  secara  pertumbuhannya  (  tidak  gagu,  tidak  idiot,  dsb);  3)  tidak  terganggu  karena  terkejut, melindur.  Dengan  kemampuan  jiwa  yang  pada  hakekatnya  mampu  meinsyafi  tindakannya,  dapat menentukan  tindakannya,  dan  mengetahui  bahwa  perbuatannya  adalah  perbuatan tercela  (Sianturi  & E.Y.,  2012) . Dapat  dimintainya  pertanggungjawaban  pidana  seseorang  apabila  unsur-unsur  dari pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi oleh orang itu, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :  adanya  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  oleh  orang;  adanya  unsur  bahwa  orang  itu  telah melakukan  kesalahan;  kemampuan  orang  dalam  bertanggung  jawab;  dan  tidak  ada  alasan  pemaaf. Pertanggungjawaban  pidana  dapat  dilakukan  apabila  seseorang  telah  melakukan  suatu  hal  melawan hukum  yang  merupakan  tindakan  tercela  dan  orang  itu  dapat  pertanggungjawaban  kepada perbuatannya.
Selain  unsur-unsur  di  atas  mempertanggungjawabkan  pidana  juga  dianggap  terpenuhi  apabila memenuhi  unsur-unsur  bahwa  telah  dilakukannya  suatu  tindak  pidana,  perbuatannya  merupakan
kesalahan baik sengaja maupun karena kelalaian, orang yang melakukan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut konsepnya pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi  2  macam  yaitu  pertanggungjawaban  pidana  mutlak  dan  pertanggungjawaban  pidana pengganti.  Pertanggungjawaban  pidana  mutlak  merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang  tidak mengecualikan  adanya  kesengajaan  atau  tidak  terhadap  suatu  kesalahan  ( Afifah,  2014) .  Dalam menentukan  perbuatan  tersebut  berlandaskan  kepada  suatu  perbuatan  khusus  yang  dilakukan  itu membahayakan  umum  dan  bersifat  melawan  hukum  serta  merupakan  perbuatan  yang  menyimpang dari  sosial  (tidak  biasa).  Pertanggungjawaban  pidana  pengganti  didefinisikan sebagai pertanggungjawaban  terhadap  orang  yang  perbuatannya  merupakan  bukan  kesalahan  pribadi  dengan kata  lain  seseorang  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  orang  lain,  namun  untuk  penerapannya pertanggungjawaban  pidana  pengganti  wajib  memuat  adanya  hubungan  yang  terjalin  antara  yang berbuat  dengan  yang  bertanggung  jawab  dan  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  masih  berkaitan dengan ruang lingkup penanggung jawab tersebut.
Pemberian  sanksi  kepada  orang  yang  berbuat  tindak  pidana  merupakan  salah  satu  bentuk  dari pertanggungjawaban  pidana.  Dasar  dari  adanya  sanksi  pidana  adalah  sebagai  bentuk  jaminan  untuk pemulihan  terhadap  perilaku  pelaku  kejahatan  itu  sendiri,  walaupun  demikian  tidak  sedikit menimbulkan suatu ancaman untuk kebebasan manusia itu sendiri (Andrisman, 2009) . Sanksi pidana merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat melakukan perbuatan yang melawan hukum dan  dapat  dijatuhkan  pemidanaan  oleh  lembaga  yang  berwenang.  Berkaitan  dengan  sanksi  pidana pada  pasal  10  KUHP  memaparkan  pidana  dapat  berupa,  yaitu  :  pidana  pokok:  pidana  mati;  pidana penjara; kurungan; denda, pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.
Pertanggungjawaban pidana untuk pengeroyokan oleh anak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara apabila  telah  memenuhi  unsur-unsur  pasal  170  KUHP,  yaitu:  1)  secara  terang-terangan  yaitu  tindak kekerasan yang dilakukan dapat dilihat oleh publik; 2) dengan tenaga bersama yang dimaksud adalah perbuatan  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang  dilakukan  dengan  sengaja;  3)  adanya  kekerasan,  ini menggambarkan  bahwa  adanya  penyerangan  dengan  cara  menendang,  memukul  dan  sebagainya bahkan  dengan  senjata  yang  mengakibatkan  merusak  ketertiban  umum;  4)  menyebabkan  luka, perbuatan dari mengakibatkan rasa sakit pada tubuh.  Sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap anak  yang  melakukan  pengeroyokan  mengakibatkan  matinya  orang  dijatuhi  sanksi  sesuai  dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan mengikuti ketentuan pidana penjara pasal 79 UU SPPA, maka anak dipidana dengan ancaman ½ (setengah) dari ketentuan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan atas pertimbangan hakim anak yaitu apabila dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara bagi orang dewasa maka pada anak dijatuhkan pidana paling lama 6 tahun penjara.

## IV.      SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan mengenai perbuatan anak yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian diatur  pada  pasal  170  KUHP dan  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  pada  anak  diatur  pada  Pasal  71 UU  SPPA  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yaitu  salah  satu  pemidanaan  anak  berupa  pidana penjara, pidana penjara lebih lanjut diatur dalam pasal 79 yang memberlakukan pidana penjara kepada anak  yang  melakukan  pidana  berat  maupun  perbuatannya  yang  disertai  kekerasan.  Putusan  pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan kekerasan (pengeroyokan) harus sesuai dengan ketentuan  UU  SPPA  khususnya  pasal  79  yang  pemidanaan  berupa  pidana  penjara  yang  dijatuhkan paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman penjara terhadap orang dewasa.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pengeroyokan  oleh  anak  yang  mengakibatkan  kematian, maka  anak  tersebut  dijatuhi  hukuman  sesuai  dengan  pasal  170  KUHP  dan  apabila  perbuatannya hingga  mengakibatkan  kematian  maka  anak  dipidana  dengan  ancaman  ½  (setengah)  dari  ketentuan pasal  170  ayat  2  ke-3  KUHP  dengan  atas  pertimbangan  hakim  anak  yaitu  apabila  pidana  yang dijatuhkan  adalah  pidana  paling  lama  yakni  12  tahun  penjara  bagi  orang  dewasa  maka  pada  anak dijatuhkan pidana paling lama 6 tahun penjara.

## 2. Saran
Perlu adanya pengaturan dari pemerintah sebagai proteksi untuk anak yang telah berhadapan dengan hukum  kembali  ke  masyarakat  mendapat  bantuan,  perlindungan  dan  penanganan  khusus  dari pemerintah  untuk  menghindari  anak  tersebut  dari  perilaku  diskriminatif  di  masyarakat  sehingga kesehatan mental dan psikis anak dapat terjaga dan dapat menjalani kehidupan bermasyarakat secara setara  Diharapkan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  lebih  diperjelas  dalam  UU  SPPA maupun  dalam  peraturan  pemerintah  tentang  tindak  pidana  berat  yang  dilakukan  anak  dan  batasan usia  anak  dapat  tertera  dengan  jelas  sehingga  dapat  membantu  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui bagaimana hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, I. S. (2002). Korupsi dan Hukum Pidana . Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”.
Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. DIH: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (19), 48–62. Andrisman, T. (2009). Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila, Bandar Lampung . Malang: Penerbit Universitas Lampung.
Hatrik, H. (1996). Asas Pertanggungjawaban Korporasi  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia: (Strict  Liability dan Vicarious Liability) . Jakarta: Raja Grafindo. Huda,  C.  (2011). Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  kepada  Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sianturi,  E.  K.,  &  E.Y.,  K.  (2012). Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya (III).  Jakarta: Storia Grafika.
Wijayanto, D. E. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di  Bawah  Umur  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Jurnal Independent , 2 (1), 34–38.
Wuisan,  M.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban  Penculikan  dan  Kekerasan  Seksual  Ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Lex Et Societatis , 12 (9), 40–47.