Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice
(Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr )
Rustiana 1 , Dinny Wirawan Pratiwie 2
rustiana149@gmail.com,  Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia dinipratiwie@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

## Abstract
Background :
Currently,  narcotics  crime  continues  to  develop  and  has  even  attacked  all  areas  of  life,  especially  when  it involves the younger generation. The restorative justive theory is one of the theories in law to close the gaps in the settlement of conventional  criminal cases, namely the repressive approach as  implemented in the Criminal Justice System.

## Research Methods:
The research method used is empirical juridical, namely that in analyzing the problem it is done by combining legal  materials  which  are  secondary  data  with  primary  data  obtained  in  the  field  related  to  proving  narcotics abusers in the context of applying the principle of restorative justice.

## Findings:
Result of Case Study Research in Criminal Case Number: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr who was charged with the discovery  of  methamphetamine-type  narcotics  weighing  0.62  grams  (zero  point  sixty  two)  gross  grams  or  not exceeding  1  gram,  and  the  purpose  of  using  methamphetamine  for  yourself  should  be  assessed  first  so  that restorative justice can be applied. However, the fact is that not everyone who is caught using methamphetamine whose weight does not exceed 1 gram with the aim of using the methamphetamine type of  narcotics for himself can be categorized as an abuser or user.

## Conclusion:
The conclusion of proving narcotics abusers in the context of applying the principle of restorative justice in its implementation in the Indonesian criminal justice system is still not optimal. Efforts to prove against abusers or addicts are to prove that the amount of Narcotics does not exceed that specified  in the Decree of the Director General  of  Badilum  MA  No.  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020,  statements  of  witnesses  during  the  investigation, and witnesses who saw who knew and heard that someone had consumed narcotics.
Keywords : Evidence; Abuse; Narcotics; Restorative Justice.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Kejahatan narkotika saat ini terus mengalami perkembangan bahkan telah   menyerang segala bidang kehidupan apalagi saat ini banyak melibatkankan generasi muda. Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum  untuk  menutup  celah  kelemahan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  konvensional  yaitu  pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.

## Metode Penelitian:
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  yaitu  bahwa  dalam  menganalisis  permasalahan dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  yang  merupakan  data  sekunder  dengan  data  primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice . Hasil Penelitian:
Studi  Kasus  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Nomor:  396/Pid.Sus/2021/PN  Smr  yang  didakwa  karena  telah ditemukannya Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang  tidak  melebihi  1  gram,  dan  tujuan  penggunaan  Narkotika  jenis  sabu-sabu  untuk  diri  sendiri seharusnya  dilakukan assesment terlebih dahulu agar dapat diterapkannya keadilan restorative . Namun faktanya terlihat bahwa tidak semua orang yang kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya tidak melebihi  1  gram  dengan  tujuan  penggunaan  Narkotika  jenis  sabu  –  sabu  tersebut  untuk  diri  sendiri  dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna.
Kesimpulan:
Kesimpulan  pembuktian  penyalahguna  narkotika  dalam  rangka  penerapan  asas restorative  justice dalam pelaksanaannya  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  masih  belum  optimal.  Upaya  pembuktian  terhadap
penyalahguna  atau  pecandu  adalah  pembuktian  jumlah    Narkotika  tidak  melebihi  dari  yang  ditentukan  dalam Keputusan  Dirjen  Badilum  MA  No.  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020,    keterangan  saksi-saksi  saat  dalam penyidikan,  dan  saksi  yang  melihat  yang  mengetahui  dan  mendengar  bahwasanya  seseorang  itu  telah mengkonsumsi narkotika.
Kata kunci: Pembuktian; Penyalahgunaan; Narkotika; Restorative Justice.
DOI : 10.24903/yrs.v11i2.1001 Received :  July 2022 Accepted :  July 2022 Published :  Augusts 2022 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Penyalahguna Narkotika saat ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan bukan hanya kuantitas penyalahgunaan yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga  telah  menjalar  hampir  ke  lapisan  masyarakat  mulai  dari  pelajar  hingga  pejabat  Negara pun terlibat dalam tindak pidana Narkotika ini. Peredaran Narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan  meningkat  dan  yang  sangat  disayangkan  pengguna  Narkotika  saat  ini  sudah mulai dilakukan aparat Pemerintah dan penegak hukum.
Penyalahgunaan  Narkotika  dan  obat-obatan  yang  termasuk  golongan  terlarang  di Indonesia  beberapa  tahun  terakhir  ini  menempati  masalah  yang  cukup  serius  bahkan dinyatakan masalah dalam keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah tingkat nasional di Indonesia. Narkotika merupakan zat yang tidak asing lagi, Narkotika merupakan salah  satu  obat  yang  diperlukan  dalam  dunia  pengobatan,  demikian  juga  dalam  bidang penelitian  untuk  tujuan  pendidikan,  pengembangan  ilmu  dan  penerapannya 1 .  Secara  umum, yang  dimaksud  narkotika  adalah  sejenis  zat  yang  dapat  menimbulkan  pengaruh-pengaruh tertentu  bagi  orang-orang  yang  menggunakannya,  yaitu  dengan  cara  memasukkan  ke  dalam tubuh. 2
Kejahatan  narkotika,  saat  ini  terus  mengalami  perkembangan  bahkan  telah menyerang segala bidang kehidupan bahkan para pengguna dan pengedar narkotika pun saat ini banyak melibatkan generasi-generasi muda yang seharusnya menjadi penerus perjuangan
1 Andi Hamzah, 2010, Perkembangan Hukum Pidana Khusus , Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 176
2 Taufik Makarao, dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 16.
Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr) Rustiana, Dinny Wirawan Pratiwie
bangsa ini, jika melihat hal ini maka sudah seharusnya perang terhadap narkoba selayaknya ditujukan kepada para pengedar dan bandar narkoba.
Serta  memulihkan  para  penggunanya  atau  pecandu  untuk  tetap  memperlakukannya secara  manusiawi  dan  tidak  mengkriminalkannya  sebagaimana  yang  pernah  di  sampaikan oleh  Bapak  Boediono  sewaktu  menjabat  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  pada  saat memperingati  “Hari  Anti  Narkoba  Internasional”  di  Makassar  selasa,  26  Juni  2016    yang secara  tegas  pernah  menyatakan:  Para  Penyalahguna  dan  atau  Pecandu  Narkoba  harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak lagi dikriminalkan”. Namun terhadap Para Pelaku di jaringan sindikat Narkoba terus dilakukan penegakan hukum yang tegas. (sumber: Antara News.com ).
Korban  penyalahguna  Narkotika  tanpa  disadari  telah  meluas  sedemikian  rupa sehingga  melewati  batas-batas  strata  sosial,  umur  dan  jenis  kelamin.  Perluasannya  tidak hanya  pada  daerah  perkotaan  tetapi  pada  daerah  pedesaan  juga  menjadi  sasaran  dari peredaran narkotika dan juga hingga melampaui batasan negara yang memiliki akibat seperti merugikan  warga,  masyarakat,  bahkan  negara  terutama  yang  menjadi  sasarannya  adalah generasi muda yang dapat menimbulkan kecemasan dan keresahan serta bahaya yang cukup besar  bagi  kehidupan  masyarakat  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  pada  akhirnya  juga dapat mengurangi sistem keamanan negara.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan salah satu peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan berlaku umum sehingga aturan tersebut harus ditegakkan sekalipun  dengan  cara  represif.  Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  suatu  hukum  yang  baik akan  dapat  berjalan  apabila  ada  suatu  substansi  yang  dapat  bermanfaat  sebagai  sarana penegak  keadilan  dan  didukung  aparat  penegak  hukum  yang  konsisten  mengikuti  substansi tersebut maupun konsisten menjunjung hak asasi manusia.
Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  narkotika  telah  disusun  dan diberlakukan,  namun  demikian  kejahatan  yang  menyangkut  narkotika  ini  belum  dapat diredakan.  Dalam  kasus-kasus  terakhir  telah  banyak  bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba tertangkap  dan  mendapat  sanksi  berat,  namun  pelaku  yang  lain  seperti  tidak  mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. 3
Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang  Psikotropika  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika memberikan  sanksi  pidana  yang  cukup  berat,  namun  demikian  Pasal  127  ayat  (3)  UU
3 O.C.  Kaligis,  2002, Narkoba  Dan  Peradi  lannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum  Pidana  Melalui Perundangan Dan Peradilan, Alumni, Bandung, Hal.260.
Narkotika  tersebut  memberikan  celah  untuk  penyelesaian  secara  restorative  Justice  guna pemulihan  bagi  penyalahguna  untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial bahkan  untuk  mendukung  upaya Restorative  Justice guna  pemulihan  bagi  penyalahguna sebagaimana  amanat  Undang-Undang  tersebut,  maka  Mahkamah  Agung  RI  telah menerbitkan  pedoman  untuk  penyelesaian restorative sebagaimana  dalam  Surat  Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/ 12/2020 tanggal 22 Desember  2020  tentang  Pedoman  Penerapan Restorative  Justice di  Lingkungan  Peradilan Umum Jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Kemanusiaan Republik  Indonesia,  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, Menteri  Sosial  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 tahun 2014, Nomor: 03 tahun 2014 Nomor  Per-005/A/JA/03/2014  Nomor  1  Tahun  2014,  Nomor:  Perber/01/III/  2014/BNN tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam Lembaga Rehabilitasi.
Akan tetapi pelaksanaan upaya restorative tersebut tidak serta dapat dilakukan begitu saja  karena  penyalahguna  akan  dihadapkan  pada  aturan  yang  ambigu  yang  pastinya penyalahguna  juga  akan  memenuhi  unsur  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkotika menyebutkan  setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menanam,  memelihara, memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar. Dengan  demikian  penerapan Restorative  Justice tidak  dapat  dilakukan  secara  serta  merta karena penerapan restorative justice dalam perkara Narkotika diperlukan pembuktian terlebih dahulu untuk dapat di kategorikan seseorang sebagai penyalahguna. Karenanya penulis akan melakukan  penelitian  mengenai  Pembuktian  Penyalahguna  Narkotika  Dalam  Rangka Penerapan Asas Restorative Justice .

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pendekatan  empiris  yaitu  hukum  sebagai kenyataan  sosial,  kultural  atau  das  sein,  karena  dalam  penelitian  ini  digunakan  data  primer yang  diperoleh  dari  lapangan.  Pendekatan  yuridis  adalah  hukum  dilihat  sebagai  norma  atau das sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan
Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr) Rustiana, Dinny Wirawan Pratiwie
hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum  yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis  permasalahan  dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  yang merupakan  data  sekunder  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan  berkaitan pembuktian  penyalahguna  narkotika  dalam  rangka  penerapan  asas  restorative  justice. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan negeri Samarinda.

## 3. PEMBAHASAN
Berdasarkan  Hasil  Studi  Kasus  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN  Smr  atas  nama  terdakwa  ICAL  Bin  BURAHIMAH  yang  didakwa karena  telah  ditemukannya  Narkotika  jenis  sabu  -  sabu  yang  beratnya  seberat 0,62  gr  (nol koma enam puluh dua) gram brutto atau yang tidak melebihi 1 gram yang terdapat pada pipet kaca yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut.
Mengingat  jumlah  Narkotika  jenis  sabu  -  sabu  yang  beratnya  seberat  0,62  gr  (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri seharusnya  dilakukan assesment terlebih dahulu agar  dapat  di  terapkannya keadilan restorative ,  namun  demikian  faktanya  dari  jumlah Narkotika  jenis  sabu-sabu  yang  beratnya  seberat 0,62  gr  (nol  koma  enam  puluh  dua)  gram bruto  atau  yang  tidak  melebihi  1  gram  dan  tujuan  penggunaan  Narkotika  jenis  sabu-sabu untuk diri sendiri tersebut, terdakwa di dakwa dengan dakwaan  Primair “ Setiap orang  yang tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I” melanggar  Pasal  114  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika Subsidair: “ Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan Narkotika Golongan  I  bukan  tanaman”  melanggar  Pasal  112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dari  kasus  tersebut  telah  terlihat  bahwa  tidak  semua  orang  yang  menggunakan Narkotika  jenis  sabu-sabu  yang  beratnya  tidak  melebihi  1  gram  dengan  tujuan  penggunaan Narkotika  jenis  sabu-sabu  tersebut  untuk  diri  sendiri  dapat  dikategorikan  sebagai penyalahguna  atau  pengguna,  sebaliknya  terhadap  orang  yang  menggunakan  Narkotika tersebut  bisa  saja  oleh  penegak  hukum  tidak  di  terapkan keadilan restorative ( restorative justice ) dan tidak dilakukan assesment maupun tes urine seperti yang terjadi dalam kasus ini dan  tetap  dilakukan  pemidanaan  dengan  Pasal  112  UU  RI  No.  35  Tahun  2009  Tentang
Narkotika yang mengakibatkan Restorative Justice ditingkat penyidikan, penuntutan bahkan di  lingkungan  Peradilan  Umum dalam  pelaksanaannya  dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia masih belum optimal.
Padahal  Prinsip  keadilan restorative ( restorative  justice )  telah  menjadi    salah  satu prinsip  penegakan  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  yang  dapat  dijadikan  instrumen pemulihan  dan  sudah  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  bentuk  pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/  12/2020  tanggal  22  Desember  2020  tentang  Pedoman  Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum Jo. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Kemanusiaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepala  Badan Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor:  01/PB/MA/III/2014,  Nomor  :  03  Tahun 2014,  Nomor:  11  Tahun  2014,  Nomor:  03  Tahun  2014,  Nomor:  Per-005/A/JA/03/2014 Nomor  1  Tahun  2014,  Nomor  Perber/01/III/  2014/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Keadilan  Restoratif  ( restorative  justice )  merupakan  alternative  penyelesaian  perkara tindak  pidana  yang  dalam  mekanisme tata  cara  peradilan  pidana  berfokus  pada  pemidanaan yang  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  menciptakan  kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.
Prinsip dasar keadilan restoratif ( restorative justice ) adalah adanya pemulihan kepada korban  yang  menderita  akibat  kejahatan  dengan  memberikan  ganti  rugi  kepada  korban, perdamaian,  pelaku  melakukan  kerja  sosial  maupun  kesepakatan-kesepakatan  lainnya. Hukum  yang  adil  didalam  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  tentunya  tidak  berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  mempertimbangkan  kesetaraan  hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.
Pelaku  memiliki  kesempatan  terlibat  dalam  pemulihan  keadaan  (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga
Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr) Rustiana, Dinny Wirawan Pratiwie
ketertiban umum. Pendekatan keadilan restoratif ( restorative justice ) hanya dapat diterapkan terhadap  pecandu,  penyalahguna,  korban  penyalahgunaan,  ketergantungan  narkotika  dan narkotika  pemakaian  satu  hari  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Peraturan  Bersama  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Kemanusiaan Republik  Indonesia,  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Menteri  Sosial  Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03  Tahun  2014,  Nomor:  11  Tahun  2014,  Nomor:  03  Tahun  2014  Nomor  Per- 005/A/JA/03/2014  Nomor  1  Tahun  2014,  Nomor:  Perber/01/III/  2014/BNN  tentang Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  korban  Penyalahgunaan  Narkotika  ke  dalam  Lembaga Rehabilitasi.
Pembuktian  penyalahguna  narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut: pada saat tertangkap tangan oleh penyidik POLRI dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain yaitu :
i. Kelompok Metamphetamine (shabu)                          : 1 gram ii. Kelompok MDMA (ekstasi)                                        : 2,4 gram 8 butir iii. Kelompok Heroin                                                        : 1,8 gram iv. Kelompok Kokain                                                        : 1,8 gram v. Kelompok Ganja                                                          : 5 gram vi. Daun Koka                                                                   : 5 gram
vii. Meskalin                                                                      :  5 gram
viii. Kelompok Psilosybin : 3 gram ix. Kelompok LSD
( d-lysergic acid diethylamide )                                     : 2 gram
x. Kelompok PCP ( phencyclidine )                                   : 3 gram xi. Kelompok Fentanil                                                       : 1 gram xii. Kelompok Metadon                                                      : 0,5 gram xiii. Kelompok Morfin                                                         : 1,8 gram xiv. Kelompok Petidin                                                         : 0,96 grm
xv. Kelompok Kodein                                                         : 72 gram xvi. Kelompok Bufrenorfin                                                 : 32 mg
Kemudian Panitera harus memastikan bahwa jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jaksa melampirkan hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu. Ketika berkas perkara pada saat dilimpahkan  tidak  dilengkapi  hasil  asesmen,  maka  hakim  pada  saat  persidangan  dapat memerintahkan  kepada  jaksa  untuk  melampirkan  hasil  asesment  dari  tim  asesmen  terpadu. Hakim  juga  dapat  meminta  terdakwa  untuk  menghadirkan  keluarga  dan  pihak  terkait  untuk didengarkan  keterangannya  sebagai  saksi  yang  meringankan  dalam  rangka  mengupayakan pendekatan Restorative  Justice .  Menurut  R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosoedibio  mengemukakan bahwa  Pengadilan  ( rechtsbank,  court )  adalah  badan  yang  melakukan  peradilan,  yaitu memeriksa  dan  memutusi  sengketa-sengketa  hukum  dan  pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang.  Peradilan  ( rechtspraak,  judiciary )  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan 4 .
Sehingga  dari pendapat ini seharusnya Pengadilan dapat merubah cara pandangnya, dan  dapat  melakukan  apapun  memutus  dengan  hati  nurani  yang  dipercayakan  oleh  Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  Negara  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 4. KESIMPULAN
Pembuktian  Penyalahguna  Narkotika  Dalam  Rangka  Penerapan  Asas Restorative Justice (Studi  Perkara  Tindak  Pidana  Nomor:  396/Pid.Sus/2021/PN  Smr  )  bahwa    tidak semua  orang  yang  kedapatan  menggunakan  Narkotika  jenis  sabu-sabu  yang  beratnya  tidak melebihi  1  gram  dengan  tujuan  penggunaan  Narkotika  jenis  sabu-sabu  tersebut  untuk  diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna, sebaliknya terhadap orang yang  menggunakan  Narkotika  tersebut  bisa  saja  oleh  penegak  hukum  tidak  di  terapkan keadilan restorative ( restorative  justice )  dan  tidak  dilakukan assesment maupun  tes  urine seperti yang terjadi dalam kasus ini  dan tetap dilakukan pemidanaan dengan  Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengakibatkan Restorative Justice ditingkat penyidikan,  penuntutan  bahkan  di  Lingkungan  Peradilan  Umum dalam  pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.
Upaya  Pembuktian  Penyalahguna  Narkotika  Dalam  Rangka  Penerapan  Asas Restorative  Justice bahwa  pembuktian  terhadap  penyalahguna  atau  pecandu  adalah pembuktian jumlah  Narkotika tidak melebihi dari yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen
4 R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita.
Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr) Rustiana, Dinny Wirawan Pratiwie
Badilum  Mahkamah  Agung  Nomor:  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020,  keterangan  saksi-saksi saat  dalam  penyidikan,  apabila  ada  saksi  yang  melihat  yang  mengetahui  dan  mendengar bahwasanya seseorang itu telah mengkonsumsi narkotika.

## 5. REFERENSI
Abdul Kadir, 2004, Metode Penelitian Hukum,Rineka Cipta, Jakarta.
Andi Hamzah, 2010, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta . H. Syaiful Bakhri, 2012. Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika, Gramata Publising
M.Yahya  Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  :  Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali.  Edisi  Kedua.  Jakarta. Sinar Grafika
O.C.  Kaligis,  2002,  Narkoba  Dan  Peradi  lannya  di  Indonesia,  Reformasi  Hukum  Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan, Alumni, Bandung.
R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita.
Waluyadi.  2004.  Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana  untuk  Mahasiswa  dan  Praktisi. Bandung Mandar Maju.
Taufik Makarao, dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Kamus  Pusat  Bahasa,  2008,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta,  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Dasar RI Tahun1945 amandemen IV.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2007  Tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  Badan Narkotika Provinsi, dan Badan narkotika Kabupaten /Kota.
Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Kemanusiaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  ; 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 tahun 2014, Nomor : 11 tahun 2014, Nomor : 03 tahun 2014  Nomor  Per-005/A/JA/03/2014  Nomor  1  tahun  2014,  Nomor  Perber/01/III/
2014/BNN  tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan  korban  Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak  Pidana  dan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia  Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian
Perkara Pidana.
Jurnal Yustika
dapat diunduh pada website berikut: http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika
Jurnal  DE  FACTO  VOL.  6,  No.  1  Juni  2019  file:///C:/Users/User/Downloads/38- Article%20Text-97-1-10-20191102%20(2).pdf
Agustinus  Pohan,  Akademisi  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Katolik Parahyangan, webinar sabtu tanggal 31 juli 2021.
Ketua Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Ni Made Martini Puteri