## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No. 2, November 2022 E-ISSN: 2622-2051 , P-ISSN: 2580-4200

## PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA PADA LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM FUNGSI PENYIDIKAN

## RENEWAL OF THE JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA AT THE PROSECUTOR'S INSTITUTION IN INVESTIGATION FUNCTION
1 Restu Monika Nia Betaubun, 3 Cavin George Ngilawane
1 Universitas Terbuka, Email: restumonika@ecampus.ut.ac.id
3 Universitas Terbuka Email: cavingeorge09@yahoo.com

## Abstrak
Kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub  sistem  hukum  yang  berada  dalam  suatu  kesatuan  yang  terartur  dan  terintegral,  saling mempengaruhi  dan  saling  mengisi  dengan  sub  sistem  lainnya  untuk mencapai  tujuan  dari sistem  hukum  tersebut.  Dilihat  dari  aspek  kewenangannya  jaksa  memiliki  kewenangan melakukan  penyidikan  dan  penuuntutan,  namun  bagian  pertama  dalam  fungsi  melakukan penydikan  kewenangan  jaksa  terbatas  hanya  pada  tindak  pidana  tertentu,  seperti  tindak pidana penghasutan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Dalam paper singkat ini  penulis  mencoba  memberikan  sedikit  sumbangan  pemikiran  atas  pembaharuan  sistem peradilan  di  Indonesia  khususnya  pada  lembaga  kejaksaan  dalam  fungsi  penyidikan. Rumusan masalahnya meliputi bagaimanakah sistem pembaharuan lembaga kejaksaan dalam melakukan fungsi penyidikan. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan mengenai Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan ini untuk mengetahui sejarah dari tugas jaksa sebagai penyidik. Hasil dari penelitian ini adalah jaksa dalam tugasnya sebagai melakukan penyelidikan Jaksa dapat melakukan penyidikan jika kejahatan-kejahatan yang bersifat kompleks atau tingkat pembuktiannya sulit, misalnya kejahatan dibidang HAM dan  korupsi,  serta  apabila  jaksa  diberi  kewenangan  tambahan  seperti  ikut  serta  dalam melakukan  penyidikan    selanjutnya  bertindak  sebagai  penuntut  umum  bilamana  perkara tersebut  dilimpahkan  ke  pengadilan,  penulis  rasa  jaksa  dapat  mempertanggungjawabkan penuntutan  terhadap  suatu  perkara  secarah  utuh  karena  sejak  awal  terlibat  langsung  dari proses  penyidikan  sampai  dengan  penuntutan,  dan  dalam  proses  peyidikan  jika  jaksa  ikut serta maka akan menghilangkan situasi bolak-baliknya berkas antara penyidik dan penuntut umum.
Kata kunci: pembaharuan, sistem peradilan pidana, kejaksaan, penyidikan

## Abstract
The central position of the Indonesian Prosecutor's Office in law enforcement in Indonesia, as one of the legal sub-systems that are in an organized and integrated unit, influences and complements each
other with other sub-systems to achieve the objectives of the legal system. Judging from the aspect of its authority, the prosecutor has the authority to carry out investigations and prosecutions, but the first part in the function of carrying out investigations, the prosecutor's authority is limited to certain crimes, such as criminal acts of sedition, economic crimes and criminal acts of corruption. In this short paper, the author tries to give a little contribution to the idea of  reforming the justice system in Indonesia, especially at the prosecutor's office in the investigative function. The formulation of the problem includes how the system of reforming the prosecutor's office in carrying out the investigation function. The type of legal research used is the type of normative legal research which focuses on the laws and regulations regarding  Law  Number  16  of  2004  concerning  the  Attorney  General's  Office  of  the  Republic  of Indonesia, the approach used is the legal history approach. This approach is to find out the history of the prosecutor's  duties  as  investigators.  The  results  of  this  study  are  that  in their  duties  as  conducting investigations the prosecutor can conduct investigations if the crimes are complex or the level of proof is difficult, for example crimes in the field of human rights and corruption, and if the prosecutor is given additional authority such as participating in further investigations to act as a prosecutor. In general, if the  case  is  transferred  to  the  court,  the  author  feels  that  the  prosecutor  can  be  responsible  for  the prosecution  of  a  case  in  its  entirety  because  from  the  beginning  it  was  directly  involved  from  the investigation process to the prosecution, and in the investigation process if the prosecutor participates it will eliminate the situation of back and forth between the investigator and the file. public prosecutor.
Keywords: renewwal, criminal justice system, prosecutors, investigations.

## Pendahuluan
Dalam bukunya yang berjudul rangkuman intisari ilmu hukum Ridwan Syahrini  mengutip  penjelasan  R.  Subekti  yang  menjelaskan  bahwa  sistem hukum  adalah  suatu  susunan  atau  tatanan  yang  teratur,  suatu  keseluruhan yang  terdiri  atas  bagian-bagian  yang  berkaitan  satu  sama  lain,  tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu  tujuan. 1 Sementara  itu,  Sudikno  Mertokusumo  mengatakan  bahwa sistem  hukum  adalah  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari unsur-unsur  yang mempunyai interaksi satu sama lain dan berkerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. 2
L.M.  Friedman  mengatakan  bahwa  sistem  hukum  tersusun  dari  sub- subsistem  hukum  berupa  subtansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya hukum.  Ketiga  unsur  sistem  hukum  ini  sangat  menentukan  apakah  suatu sistem  hukum  dapat  berjalan dengan  baik  atau  tidak.  Subtansi  hukum  biasanya menyangkut  aspek-aspek  pengaturan hukum  atau  peraturan  perundang- undangan. Struktur hukum penekannanya lebih kepada aparatur serta sarana
1 Ridwan syahrini. H, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Adhitya Bakti, Bandung, hlm. 169.
2 Ibid.
dan pra sarana hukum itu sendiri. Sementara itu budaya hukum menyangkut perilaku masyarakat. 3
Hal penting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Kerusakan salah satu komponen  dapat merusak  keseimbangan  global,  dan  karenanya  juga  akan  berpengaruh terhadap  perwujudan  tujuan  sistem  itu.  Hakikat  dari  suatu  pembangunan sistem adalah pembangunan terhadap komponen-komponenya. 4
Berbagai  pendapat  di  atas  menjelaskan  bahwa  kedudukan  sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub sistem  hukum  yang  berada  dalam  suatu  kesatuan  yang  terartur  dan terintegral,  saling  mempengaruhi  dan  saling  mengisi  dengan  sub  sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. 5 Dilihat dari aspek kewenangannya  jaksa  memiliki  kewenangan  melakukan  penyidikan  dan penuuntutan,  namun  bagian  pertama  dalam  fungsi  melakukan  penydikan kewenangan jaksa terbatas hanya pada tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana  penghasutan,  tindak  pidana  ekonomi  dan  tindak  pidana  korupsi. Dalam  paper  singkat  ini  penulis  mencoba  memberikan  sedikit  sumbangan pemikiran atas pembaharuan sistem peradilan di Indonesia khususnya pada lembaga kejaksaan dalam fungsi penyidikan.

## Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  sebagai  berikut,  bagaimanakah sistem pembaharuan lembaga kejaksaan dalam melakukan fungsi penyidikan?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang  digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan ini untuk mengetahui sejarah dari tugas jaksa sebagai penyidik.
3 Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 100.
4 Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003,  Hikum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151.
5 Marwan Effendy, Loc. Cit. Hlm. 101.

## Pembahasan

## Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Kejaksaan  adalah  lembaga pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang.  Sedangkan  pengertian menurut  Pasal  1  ayat  (1)    Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  Jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Bidang Pidana:
a. Melakukan penuntutan
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
d. Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan undang- undang
e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 6

## Tinjauan Umum Tentang Penyidikan
Menurut  Pasal  1  butir  5  KUHAP  pengertian  penyelidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu persistiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini.
Sedangkan yang dimaksud penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi
6 Hari Sasangka, 2007, Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 143.
guna menemukan tersangkanya. Siapakah yang disebut penyelidik? Menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP yang dimaksud penyelidik adalah pejabat Polisi negara Republik  Indonesia  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk melakukan penyelidikan.
Menurut  Pasal  1  butir  1  KUHAP  yang  dimaksud  Penyidik  adalah pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negri  sipil tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan.
Selanjutnya  yang  dimaksud  penyidik  tersebut  diatur  dalam  Pasal  6 KUHAP yang berbunyi sebgai berikut:
(1) Penyidik adalah:
a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia
b. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusu oleh undang-undang
Menurut  ketentuan  tersebut  di  atas  maka  penyidik  ada  dua  macam yakni, penyidik POLRI dan Pentidik Pegawai Negri Sipil tertentu (penyidik PNS) 7
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan  KUHAP  dalam  Pasal  2  ditentukan  mengenai  kepangkatan penyidik POLRI yaitu:
1. pejabat POLRI yang sekurang-kurangnya berpangkat  Pembantu Letnant Dua Polisi yang ditunjuk oleh KAPOLRI sesuai dengan peraturan.
2. Bila dalam satu sektor tidak ada, maka komandan sektor yang berpangkat bintara  dibawah  pembantu  Letnan  Dua  Polisi  karena  jabatanya  adalah penyidik.
Wewenang  penyidik  POLRI  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  KUHAP yaitu:
1. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya  tindak pidana
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
7 Ibid, hlm 22.
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi
8. mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara
9. mengadakan penghentian penyidikan
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Penyidik  PNS  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983 Pasal 2 yaitu:
1. Pejabat  pegawai  negri  sipil  tertentu  sekurang-kurangnya  berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan
2. Penyidik  tersebut  diangkat  oleh  mentri  atas  usul  dari  departemen  yang membawahkan pegawai negri tersebut
3. Mentri sebelum mengangkat mendengarkan terlebih dahulu pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI
Wewenang penyidik PNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi  penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b mempinyai  wewenang  sesuai  dengan  undang-undang  yang  menjadi  dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
Pada  dasarnya  penyidikan  dilakukan  oleh  penyidik  POLRI  atau penyidik PNS tertentu sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Ternyata ada perkecualian terhadap penyidik berdasarkan Pasal 248 ayat (2) KUHAP yang menentukan setalah dua tahun KUHAP diundangkan, diberlakukan terhadap semua  perkara  dengan  catatan  untuk  sementara  terhadap  tindak  pidana khusus  diberlakukan  ketentuan  hukum  acara  pidananya  sampai  ada perubahan. 8 Penyidik tindak pidana khusus yang dimaksud adalah jaksa yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti tindak pidana
8 Ibid, hlm. 27.
pengasutan,  penuntutan  dan  peradilan  tindak  pidana  ekonomi  dan  tindak pidana korupsi.

## Inspirasi  untuk  pembaharuan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia terhadap tugas kejaksaan dalam malakukan penyidikan
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  kewenangan  jaksa  dalam melakukan  penyidikan  terbatas  hanya  pada  tindak  pidana  tertentu  yaitu seperti tindak pidana pengasutan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi,  namun  setelah  dikeluarkannya  Undnag-undnag  Nomor  26  Tahun 2000 tentang Peradilan HAM kewenangan penyidikan tersebut diberikan lagi kepada  kejaksaan,  tegasnya  hanya  kepada  Jaksa  Aggung  sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat 1.
Dalam  tugas  ini  penulis  akan  memberikan  sedikit  sumbangan pemikiran atau inspirasi pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap tugas kejaksaan dalam malakukan penyidikan yaitu:
1. Jaksa dapat melakukan penyidikan jika kejahatan-kejahatan yang bersifat kompleks atau tingkat pembuktiannya sulit, misalnya kejahatan dibidang HAM dan korupsi.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang  dilakukan oleh institusi  kejaksaan,  kepolisisan  dan  badan-badan  yang  terkait  dalam praktiknya  sering  menghadapi  kendala,  yaitu  anatar  lain  modus operadinya  canggih.  Modus  opperandi  adalah  cara  operasi  atau  cara melaksanakan atau melakukan tindakan, sedangkan canggih adalah sangat berpengalaman, intelektual, atau modern. Oleh sebab itu, kasus-kasus yang dikategorikan  sebagai tindak pidana korupsi sulit dideteksi atau diketahui dalam waktu dini saat pelakunya beraksi atau usai dilaksanakan  karena begitu  rapi,  begitu  sempurnanya  cara-cara  yang  ditempuh,  baik menyangkut  pembukuan,  pertanggungjawaban,  atau  pekerjaan  fisik maupun non fisik, dan sebagainya, sehingga aparat pengawas dan yang berwenang  dapat  dengan  mudah  dikelabuhi,  apalagi  kalau  tindakan pidana korupsi tersebut menggunakan media elektronok seperti computer dan internet. 9
2. Bukan  hanya  pada  kejahatan-kejahatan  yang  bersifat  kompleks  seperti tindak  pidana  pencurian  dan  pembunuhan  apabila  jaksa  diberi
9 Marwan Effendy, Op[. Cit., hlm. 161
kewenangan  tambahan  seperti  ikut  serta  dalam  melakukan  penyidikan serta  selanjutnya  bertindak  sebagai  penuntut  umum  bilamana  perkara tersebut  dilimpahkan  ke  pengadilan,  penulis  rasa  jaksa  dapat mempertanggungjawabkan  penuntutan  terhadap  suatu  perkara  secarah utuh karena sejak awal terlibat langsung dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan, dan dalam proses peyidikan jika jaksa ikut serta maka akan  menghilangkan  situasi  bolak-baliknya  berkas  antara  penyidik  dan penuntut umum, dalam KUHP Belanda dan KUHAP Belanda hampir tiap tahun diubah, tidak sama lagi dengan KUHP kita yang sekarang. Hampir tiap tahun diubah karena ada kemajuan teknologi yang harus diikuti oleh perundang-undangan.  Jadi  tidak  ada  P-19,  tidak  P-21,  setelah  perkara diserahkan  kepada  jaksa  selesai  sekarang  P-21,  tidak  ada  lagi  hubungan antara penyidik dengan jaksa.

## Pengawasan  atau  control  terhadap  lembaga  kejaksaan  dalam  fungsi penyidikan
Akuntabilitas  sangat  dibutuhkan  untuk  mengantisipasi  terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kejaksaan saat menjalankan tugas dan  wewenangnya  menegakan  hukum.  Untuk  menciptakan  akuntabilitas yang  dimaksud,  perlu  dilakukan  pengawasan  agar  terbentuk  aparat  yang bersih, penunuh tanggung jawab, baik secara moral, agama, dan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnaya. Pada dasarnya pertanggung jawaban kejaksaan adalah pertanggung jawaban institusi kejaksaan dan pertanggung jawaban jaksa perorangan. 10
Pertanggungjawaban  kejaksaan  Republik  Indonesia  saat  ini  langsung kepada  presiden.  Hal  ini  diamanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa kejaksaan sebagai lembaga  pemerintah  dan  kedudukan  jaksa  aggung  ditetapkan  setingkat mentri  Negara,  sebagai  pembantu  presiden,  yang  secara  tegas  dinyatakan diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada presiden. 11
Pertanggungjawaban  kejaksaan  dalam  konteks  hukum  administrasi Negara  mengacu  pada  asas  pertanggungjawaban  yang  menghendaki  setiap tindakan  badan/pejabat  administrasi  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik
10 Ibid, hlm, 147
11 Ibid, hlm, 148
menurut  ketentuan  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  yakni  asas-asas umum pemerintahan yang adil dan layak. 12
Media  pertanggungjawabanya  adalah  langsung  kepada  publik  yang dilakukan secara transparan melalui akuntabilitas kinerja, juga melalui media cetak  dan  elektronik,  baik  menyangkut  jumblah  perkara  yang  disidik  dan dituntut  meupun  jumblah  perkara  dengan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  (SP3)  dan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  (SKPP) disertai  alasan  pertimbangan  hukumnya.  Semua  ini  dilakukan  agar  publik dapat meniali kinerja kejaksaan secara langsung. Selain itu laporan tersebut dikirimkan juga kepada Presiden, DPR dan BPK. Terhadap laporan tersebut lembaga negara dimaksud sesuai dengan kewenanganya sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Dasar dapat meniali dan menentukan sikap. 13

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahsan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai  berikut  Jaksa  dapat  melakukan  penyidikan  jika  kejahatan-kejahatan yang bersifat kompleks atau tingkat pembuktiannya sulit, misalnya kejahatan dibidang keuangan atau Korupsi dan HAM, dan bukan hanya pada kejahatn- kejahatan yang bersifat kompleks seperti pencurian dan pembunuhan apabila jaksa  diberi  kewenangan  tambahan  seperti  ikut  serta  dalam  melakukan penyidikan  serta  selanjutnya  bertindak  sebagai  penuntut  umum  bilamana perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, dan dalam proses peyidikan jika jaksa  ikut  serta  maka  akan  menghilangkan  situasi  bolak-baliknya  berkas antara  penyidik  dan  penuntut  umum,  dalam  KUHP  Belanda  dan  KUHAP Belanda hampir tiap tahun diubah, tidak sama lagi dengan KUHP kita yang sekarang.  Hampir  tiap  tahun  diubah  karena  ada  kemajuan  teknologi  yang harus  diikuti  oleh  perundang-undangan.  Jadi  tidak  ada  P-19,  tidak  P-21, setelah perkara diserahkan kepada jaksa selesai sekarang P-21, tidak ada lagi hubungan  antara  penyidik  dengan  jaksa.  Penulis  berpendapat  jaksa  dapat mempertanggungjawabkan penuntutan terhadap suatu perkara secarah utuh karena  sejak  awal  terlibat  langsung  dari  proses  penyidikan  sampai  dengan penuntutan.
12 Ibid. 13 Ibid, hlm. 149.
Serta  pertanggungjawaban  kejaksaan  Republik  Indonesia  saat  ini langsung  kepada  presiden,  dan  pengawasan  serta  kontrol  kepada  lembaga kejaksaan  ada  pada  publik  yang  dilakukan  secara  transparan  melalui akuntabilitas  kinerja,  juga  melalui  media  cetak  dan  elektronik,  baik menyangkut  jumblah  perkara  yang  disidik  dan  dituntut  meupun  jumblah perkara  dengan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3)  dan  Surat Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  (SKPP)  disertai  alasan  pertimbangan hukumnya.

## Daftar Pustaka
Hari  Sasangka,  2007,  Penyidikan  Penahanan  Penuntutan  Dan  Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003,  Hikum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung.
Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Ridwan syahrini. H, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Adhitya Bakti,
Bandung.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.