P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023

## DAMPAK KARTU PRAKERJA TERHADAP PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT INDONESIA

## Mohammad Yasin
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Mohammadyasin.gmail.com,
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  serta  menganalisis dampak  yang  terjadi  terhadap  anggaran  pemerintah  dalam  kartu  prakerja  tahun 2023  sebesar  4.37  Trilliun  terhadap  perekonomian  dan  peningkatan  pendapatan masyarakat.  Pandemi  Covid-  19  telah  melanda  beberapa  negara  di  dunia,  salah satunya  Indonesia.  Kartu  Prakerja  merupakan  bantuan  dari  pemerintah  dalam menangani  masalah  masyarakat  dengan  memberikan    serta  menghubungkan masyarakat  dengan  berbagai  macam  pelatihan  keterampilan  guna  memberikan modal  untuk  masyarakat  melakukan  kegiatan  ekonomi  mandiri.  Pemerintah berharap  agar  masyarakat  mampu  dan  berdaya  guna  untuk  mengurangi ketergantungan  kepada  pihak  lain.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran melalui pengumpulan data dari beberapa buku, jurnal, dokumen cetak atau sumber dan informasi lainnya serta mendalami proses pelaksanaan program kartu prakerja. Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya kartu prakerja ini berpengaruh terhadap tingkat perekonomian serta pendapatan masyarakat. Dengan adanya pelatihan yang dilakukan  untuk  meningkatkan  kopetensi  tenaga  kerja  maka  masyarakat  memiliki bekal  untuk  meningkatkan  perekonomian  secara  mandiri.  Sosialisasi  dilakukan instansi hanya melalui media social Instagram guna mengurangi pihak – pihak yang menyalahgunakan adanya kegiatan kartu prakerja.
Kata kunci : Covid – 19, Kartu Prakerja, Pendapatan , Ekonomi Masyarakat
Abstract. This study aims to determine the impact and analyze the impact  that  has occurred on the government budget in the 2023 pre-employment card of 4.37 trillion on the economy and increasing people's income. The  Covid-19 pandemic has hit several countries in the world, one of which is Indonesia. The Pre-Employment Card is assistance from the government in dealing with community problems by providing and connecting the community with various types of skills training to provide capital for the community to  carry  out  independent  economic  activities.  The  government  hopes  that  the community will be able and efficient to reduce dependence on other parties. This study used a mixed method by collecting data from several books, journals, printed documents or other sources and information and exploring the process of implementing the pre- employment card program. The results of this study show that the pre-employment card has  an  effect  on  the  level  of  the  economy  and  people's  income.  With  the  training conducted  to  increase  the  competency  of  the  workforce,  the  community  has  the provision  to  improve  the  economy  independently.  Socialization  is  carried  out  by agencies only through Instagram social media in order to reduce parties who misuse pre-employment card activities.
Keywords: Covid – 19, Pre-Employment Card, Income, Community Economy

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## PENDAHULUAN
Pandemi covid – 19 yang melanda seluruh negara dan salah satunya negara Indonesia sangat mempengaruhi perekonomian serta Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dampak dari  pandemic  covid  ini  sangat  cepat  sehingga  pemerintah  melakukan  banyak  berbagai Langkah serta kebijakan dalam mengantisipasi dampak sosial. 1
Ditengah  pandemic,  pemerintah  mengeluarkan  Undang – Undang  (UU)  nomor 11/2020  dan  beberapa  peraturan  pelaksanaan  pemerintah  (PP)  nomor  35/2021  dan  PP nomor  36/2021  paling  terkait  kepada  pekerja  atau  buruh.  Pemerintah  telah  menerapkan berbagai kebijakan, antara lain dengan menerbitkan Program Kartu Prakerja. Setelah berjalan sebanyak 16 gelombang, perlu dilakukan evaluasi melalui asas manfaat dan aksesibilitas untuk menentukan apakah Program Kartu Prakerja sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan tersebut  tidak  hanya  tentang  problematika  dalam  pembangunan  ekonomi,  politik  serta administrasi  negara  saja,  akan  tetapi  terkait  dengan  kehidupan  social  masyarakat.  Dengan kebijakan tersebut, menjadi salah satu kebijakan untuk mengharapkan masyarakat bertahan. Sehingga dampak pandemic yang melanda berkurang. 2
Tingkat pengangguran terbuka Indonesia atau OUR juga meningkat signifikan selama tiga tahun terakhir. ini dapat ditemukan di situs resmi Badan Pusat Statistik Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka pada  tahun 2018 hanya sebesar 5,30% dan pada tahun 2019 hanya sebesar  5,23%.  Namun,  tingkat  pengangguran  terbuka  Indonesia  pada  tahun  2020  sebesar 7,07%. Khususnya di Indonesia salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan diterbitkannya  Kartu  Prakerja  sebagai  inisiatif  kebijakan  pemerintah  untuk  membina angkatan kerja dengan harapan dapat meminimalisir tingkat pengangguran. 3
Program kartu prakerja pada tahun 2023 ditargetkan sejumlah 4,37 Trilliun dengan rincian target diantaranya : pada awal tahun 2023 target capaian hingga 1 juta penerima, pada tahap awal ini anggaran akan dialokasikan sebesar Rp.2,67 Trilliun dengan mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan untuk sisaa target sebesar 405 ribu orang. Pada tahap kedua,  pemerintah  mengajukan  tambahan  kebutuhan  anggaran  sebanyak  1Rp.  7  Trilliun.
1 Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang- Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, El-Iqthisadi, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 114-129.
2 Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 20.
3 Permata, NCQ (2020). “Analisis Kebijakan Kartu Prakerja Terhadap Pekerja yang Di -PHK Untuk Mengatasi
Pengangguran di Indonesia”. Jurnal Universitas Negeri Semarang, 1– 15.
Dalam pelaksanaan program kartu prakerja dilakukan secara luring, daring maupun bauran. Untuk pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT dan Papua.
Besaran bantuan yang akan diterima juga mengalami penyesuaian nilia yakni Rp.4,2 juta  per  individu,  dengan  rincian  berupa  bantuan  biaya  pelatihan  yang  akan  dilaksanakan sebesar  Rp.3,5  juta,  kemudian  insentif  yang  akan  diberikan  pasca  pelatihan  berlangsung sebesar Rp.600 ribu yang diberikan hanya satu kali, serta Rp. 100 ribu untuk insentif survey yang diberikan dalam dua kali pengisian survey. Dalam pelatihan, pemerintah memberikan durasi pelatihan sebanyak 15 jam. 4
Program  Kartu  Prakerja  sangat  relevan  dengan  teori  dari  Olaniyi  (2020)  yang menyatakan  bahwa  ketika  kondisi  perekonomian  masyarakat  merosot  drastis,  Pemerintah menjadi  pihak  yang  bertanggung  jawab  penuh  untuk  mengambil  langkah-langkah  strategis guna mengatasi kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat. Keadaan ekonomi masyarakat menjadi acuan utama yang menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, terutama bila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat atau hambatan. 5
Cara negara-negara di dunia menghadapi penyebaran Covid-19 bisa dibilang sama satu sama  lain,  seperti  kebijakan lockdown dan  pembatasan  interaksi  berskala  besar  untuk meminimalisir  jumlah  korban.  Jika  dicermati,  pembatasan  akibat  lockdown  tentu  akan mengganggu  aktivitas  normal  di  berbagai  negara  baik  dari  segi  sosial,  ekonomi,  maupun pariwisata. Karena hampir tidak ada akses keluar masuk antar warga negara lain, otomatis melemahkan  interaksi  dan  meningkatkan  devisa.  Dapat  dikatakan  bahwa  ini  adalah  gejala normal  akibat  wabah  internasional.  Salah  satu  negara  yang  terkena  dampak  kerugian  dan tekanan  akibat  Covid-19  adalah  Indonesia  yang  mengalami  himpitan  ekonomi  secara  luas. Lesunya perekonomian ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, akibat berbagai  pembatasan  operasional  yang  melibatkan  banyak  perusahaan  besar  dan  pelaku ekonomi  lainnya.  Penerapan  social  distancing  menjadi  salah  satu  pemicunya.  Ditambahkan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  PSBB  untuk  mempercepat pemulihan kondisi dan situasi. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan
4 www. Kominfo.go.id, diakses tanggal 27 Juni 2023 pukul 18.00 wib.
5 Kurniawansyah, H., Amrullah, A., Salahuddin, M., Muslim, M. and Nurhidayati, S., 2020. Konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari Covid-19 padamasyarakat rentan di indonesia. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities,1(2), pp.130-139.
bentuk  penanganan  yang  serius.  Tidak  dapat  disangkal,  fundamental  aspek  kenegaraan Indonesia merupakan objek kritis yang menjadi fokus utama Pemerintah. 6
Mengenai  mekanisme  pendaftaran,  Pemerintah  Indonesia  tidak  membeda-bedakan individu.  Setiap  orang  memiliki  kesempatan  yang  sama,  selama  warga  negara  Indonesia berusia 18 tahun dan belum saat ini dipersilakan untuk mendaftar secara online. Selanjutnya, jika pendaftar sudah lolos seleksi berkas, maka langkah selanjutnya adalah dilanjutkan dengan mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Peserta yang lulus diperbolehkan mengikuti pelatihan dan akan mendapatkan sertifikat elektronik saat pelatihan selesai. Selain itu, sifat dari pencairan uang pembinaan adalah peserta harus terlebih dahulu mengikuti dalam bentuk pelatihan, yang diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dan modal diri setelah pelatihan.
Namun, jika kebijakan tersebut dikaitkan dengan relevansi situasi dan kondisi di suatu negara, termasuk Indonesia, maka publik atau masyarakat akan terkena dampaknya secara langsung. Sehingga wujud dari kualitas kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tentunya menjadi faktor penentu keadaan. Contohnya adalah kasus Kartu Prakerja, dimana Pemerintah mengikutsertakan sentuhan digital dan perantara untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai macam pelatihan strategis. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana upaya Pemerintah dalam  membekali  warga  negara  menjadi  terampil  dan  tangkas  untuk  lebih  menunjang kemampuannya sehari-hari dalam kelangsungan hidup. 7

## TINJAUAN LITERATUR
Berbagai  penelitian  mengenai  dampak  pandemi  COVID-19  terhadap  kondisi  sosial ekonomi masyarakat telah  banyak dilakukan, termasuk di Indonesia. Sebagian besar kajian tersebut mencakup strategi kebijakan sosial ekonomi pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai  fenomena  akibat  pandemic  COVID-19.  Dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  melakukan  beberapa  penelitian  yang  umumnya  berfokus  pada  kebijakan perlindungan  sosial,  dan  bagaimana  mengimplementasikannya  di  masyarakat.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  pemerintah  Indonesia  memiliki  beberapa  program  sebagai  jaring pengaman COVID-19,  yaitu Program Keluarga Harapan (Program Keluarga Harapan/ PKH),
6 Consuello, Y., 2020. Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid 19. Adalah, 4(1), pp.93- 100.
7 Pratiwi, A.D., 2020. Gambaran penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 pada masyarakat di kabupaten muna. Prosiding Nasional Covid-19, pp.52-57.
Kartu Sembako/Kartu Sembako, Padat Karya Tunai / PKT ), Bantuan Langsung Tunai ( BLT), Program Bantuan Beras Bulog/ Program Bantuan Beras Bulog, Bantuan Sosial Tunai ( BST), Subsidi Listrik, Kartu Prakerja /Kartu Prakerja, Subsidi Kuota Internet dan Desa Bantuan Dana Langsung Tunai ( BLT-DD). 8
Dalam  Program  Kartu  Prakerja,  masyarakat  yang  belum  memiliki  pekerjaan  dan  ingin mendapatkan pelatihan kerja akan mendapatkan biaya dan pelatihan kerja. Selain itu, orang yang akan masuk kerja mungkin Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas dan Perubahan. akan lebih  berkompeten,  memiliki  keahlian  dalam  bidang  pekerjaannya  dan  tentunya  akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. 9
Program Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian khususnya  bagi  Tinjauan  Literatur  masyarakat  yang  terkena  dampak  pandemi  COVID-19. 10 Program Kartu Prakerja mengemban dua misi, yaitu misi meningkatkan kompetensi tenaga kerja  dan  misi  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  yang  terdampak  pandemi  COVID-19. Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk membantu para pencari kerja dalam meningkatkan keterampilannya sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini . 11
Pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, pandemi COVID-19 berdampak  pada  turunnya  tingkat  penjualan,  kesulitan  permodalan,  hambatan  distribusi produk,  dan  kesulitan  pemenuhan  bahan  baku.  Ada  beberapa  kebijakan  yang  dapat dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain: dengan memberikan bantuan sosial kepada UMKM miskin dan rentan; insentif pajak bagi UMKM; relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; perluasan  pembiayaan  modal  kerja;  dan  pelatihan  e-learning.  Untuk  mendukung  kebijakan
8 Nugroho, AA, dan Azmi, IF (2021). Meredakan Krisis Ekonomi Masyarakat: Narasi Kebijakan Proses Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19. Kebijakan & Tinjauan Tata Kelola , 5(2), 113-127.
9 Zubaidia, N., Pratama, RG, dan Al-Fatih, S. (2020). Perspektif Hukum Terhadap Efektivitas Kartu Prakerja untuk Orang Indonesia. Jurnal Bestuur, 8(1), 9-18.
10 Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., and Setiawan, R. (2020). Implementation Processes of Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia: Kajian Program Kartu Prakerja. Jurnal dari Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 7(3), 247-259.
11 Halimatussadiah, A., Cesarina, A., Siregar, A. A., Hanum, C., Wisana, D., Rahardi, F.and Kurniawan, R.
(2020). Berpikir ke Depan: Agenda Indonesia untuk Pemulihan Berkelanjutan dari Pandemi COVID-19. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Economics and Business, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) and Ministry of Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
pemerintah  tersebut,  ada  beberapa  strategi  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  yang  perlu diperhatikan oleh pemerintah 12 .
Penyebaran  Virus  Corona  menyebabkan  beberapa  industri  dan  pengusaha  mengalami kerugian akibat penurunan produksi. 13 Oleh karena itu, banyak perusahaan memberhentikan mereka  Banyak  negara  telah  menerapkan  beberapa  kebijakan  mengenai  program  transfer langsung  Jurnal  Internasional  Inovasi,  Kreativitas  dan  Perubahan.  pekerja.  Pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi memungkinkan perusahaan menutup usahanya secara permanen. 14 Uang pesangon tetap harus diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Untuk menghadapi kondisi tersebut, selanjutnya Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan  kebijakan  Kartu  Prakerja  yang  dapat  diperoleh  oleh  para  pekerja  yang kehilangan  pekerjaan.  Tujuan  dari  Kartu  Prakerja  ini  adalah  untuk  meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja; dengan demikian, mereka dapat siap untuk memasuki kembali pasar tenaga kerja.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  campuran  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  metode  analisis  deskriptif  melalui  pengumpulan  data  yang dideskripsikan secara rinci dan teratur. Tehnik pengumpulan data dengan  pengumpulan data dari beberapa buku, jurnal, dokumen cetak atau sumber dan informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data menggunakan tehnik reduksi data dan analisis dengan model Social Accounting Matrik (SAM). Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  dan  memvalidasi  dari  berbagai literatur  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitan  kemudian  data  dianalisis  guna memperoleh sebuah kesimpulan. 15 Untuk memperkirakan dampak dari kartu prakerja dengan menggunakan matrik sebagai keseimbangan social dan ekonomi secara keseluruhan, sehingga kerangka kerja SAM dapat digunakan untuk memperkirakan efek dari perubahan eksogen dan
12 Hidayat, W. W., Soehardi, Prasetyo, E. T. and Husadha, C. (2021). Implications of Covid-19 Pandemi UMKM terhadap Perekonomian, Masyarakat: Kasus di Negara Indonesia. Farmasi Tinjauan Sistematis, 12(4), 71- 78.
13 Ivanka, N. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar: Apa Selanjutnya? Jurnal Indonesia dari Pendidikan Hukum Klinis Internasional. Jurnal Internasional Indonesia Pendidikan Hukum Klinis, 2(2), 201-214.
14 Mahy, P. (2020). Covid-19 dan Hukum Ketenagakerjaan: Indonesia. Jurnal Elektronik Hukum Perburuhan Italia, 13(1), 1-10
15 Rahmiati, Terampil Menulis Karya Ilmiah, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
injeksi  ke  dalam  ekonomi.  Setiap  matrik  di  SAM  akan  ditranmisikan  melalui  akun  social ekonomi  yang  saling  terkait  kemudian  menggunakan  multiplier  sebagai  pemprosesan sehingga dapat diperoleh dengan membagi elemen neraca dengan total pendapatan di setiap kolom matrik itu berada.

## Kerangka Analisis SAM
Analisis pengganda dalam model SAM dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pengganda akuntansi dan pengganda harga tetap. Analisis multiplier akuntansi pada dasarnya sama dengan multiplier dari Leontief Inverse Matrix yang terdapat pada model IO. Sedangkan analisis  pengganda  harga  tetap  mengarah  pada  analisis  respon  rumah  tangga  terhadap perubahan keseimbangan eksogen dengan memperhatikan kecenderungan pengeluaran. Selanjutnya,  jika  diasumsikan  kecenderungan  rata-rata  pengeluaran  Aij  yang  merupakan perbandingan  antara  pengeluaran  sektor  ke-j  untuk  sektor  ke-i  dengan  pengeluaran  j-total (Yj), maka persamaannya adalah sebagai berikut:
I = A + X/Y
I – A = X/Y
( I – A ) Y = X Y = ( I – A ) -1 X
Jika Ma = ( I – A )-1 maka Y = Ma X
Dimana A adalah koefisien yang menunjukkan pengaruh langsung dari perubahan yang terjadi pada satu sector terhadap sektor lainnya. Ma matriks adalah pengganda keseimbangan yang menunjukkan pengaruh suatu sector terhadap sektor lain dari keseluruhan SAM. Matriks X menunjukkan keseimbangan eksogen.

## Asumsi dalam Kajian Dampak Kartu Prakerja
Kajian  ini  menggunakan  beberapa  asumsi  dalam  mensimulasikan  dampak  kartu  prakerja terhadap perekonomian dan pendapatan masyarakat. Asumsinya adalah:
a. Program  kartu  prakerja  diberikan  kepada  Rumah  Tangga  Perkotaan  dan  Bidang Layanan Pendidikan
b. Kartu Prakerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## 1. Pertumbuhan ekonomi
Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat No Bidang Ekonomi Persen 1 Tanaman Pangan 0,66 2 Tanaman Lainnya 0,14 3 Ternak 0,34 4 Kehutanan 0,07 5 Perikanan 0,30 6 Batu Bara 0,03 7 Biji Minyak 0,03 8 Pertambangan 0,21 9 Makan dan minum 0,20 10 Tekstil 0,14 11 Kayu 0,12 12 Peralatan 0,17 13 Bahan Kimia 0,23 14 Kontruksi Listrik, Gas, Air 0,21 15 Restoran 0,42 16 Hotel 0,09 17 Transportasi Darat 0,13 18 Angkutan Udara-Air 0,07 19 Penunjang Transportasi 0,12 20 Bank - Keuangan 0,14 21 Real Estate 0,11 22 Layanan Pemerintah 0,71 23 Jasa Lainnya 0,35 24 Pertumbuhan Ekonomi Nasional 0,24 Sumber : Data yang diolah
Kartu  prakerja  diharapkan  berdampak  signifikan  pada  sektor  ekonomi  tertentu. Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa pemberian bantuan melalui mekanisme ini memberikan dampak  yang  paling  tinggi  pada  Sektor  Jasa  Pemerintah  sebesar  0,71  persen.  Enam  sektor berikutnya yang paling terkena dampak bantuan kartu prakerja
adalah Sektor Tanaman Pangan (0,66 persen), Sektor Restoran (0,42 persen), Sektor Peternakan (0,34 persen), Sektor Jasa Lainnya (0,35 persen), Sektor Perikanan (0,30 persen). )  dan  Sektor  Listrik-Gas-Air  (0,21  persen).  Di  sisi  lain,  Kebijakan  Kartu  Prakerja  juga berdampak  sangat  kecil  pada  sektor  tertentu.  Sektor  pertambangan  di  luar  batu  bara  dan
minyak hanya tumbuh 0,03 persen karena kebijakan kartu prakerja. Demikian juga beberapa persen disektor lainnya kecil meski anggaran Kartu Prakerja terealisasi 100 persen.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Prakerja dapat dijadikan alternatif untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan  Tabel  1,  secara  keseluruhan dampak  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  nasional  adalah  sebesar  0,22  persen.  Di  masa pandemi  Covid-19,  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  indikator  penting  keberhasilan pemerintah. Total anggaran untuk kartu prakerja sebesar Rp. 4.37 triliun dianggap mampu memberikan trade off yang memadai dari perspektif ekonomi. Namun jika dilihat dari tujuan utamanya  sebagai  instrumen  jaring  pengaman  pekerja  akibat  Covid  19,  Kebijakan  Kartu Prakerja berdampak anomali pada sisi ketenagakerjaan. Misalnya, di antara beberapa sektor yang paling besar dampaknya,  terdapat jasa pemerintahan, restoran, dan jasa lainnya yang merupakan sektor yang dapat dikategorikan tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, sektor konstruksi dan pertambangan, di luar batu bara atau minyak, yang menyerap banyak tenaga kerja, pertumbuhannya kecil.
Namun secara keseluruhan, kartu prakerja dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang dapat  diandalkan.  Dari sisi  ekonomi,  pemerintah  membutuhkan  instrumen  yang  tepat  agar pertumbuhan  ekonomi  tidak  terkontraksi  akibat  pandemi.  Dari  sisi  ketenagakerjaan, pertumbuhan  ekonomi  meskipun  berdampak  anomali  terhadap  lapangan  kerja  tetap  patut dipertimbangkan.  Pemerintah  perlu  menemukan  solusi  kreatif  untuk  membangun  respons perlindungan sosial  yang komprehensif terhadap dampak ekonomi dari epidemi COVID-19. Program  retensi  pekerjaan  yang  ada  di  negara  seperti  Brasil,  misalnya,  dapat  menjadi pelajaran untuk digunakan secara lebih luas dalam melindungi pekerjaan di sektor formal dan informal.  Tantangan  untuk  memitigasi  dampak  ekonomi  dari  pandemi  ini  sangat  besar. Kecepatan penyelesaian solusi sangat diperlukan, solusi apapun akan kurang bermanfaat jika tidak dilakukan dengan cepat untuk mengatasi penurunan kinerja perekonomian akibat Covid- 19.
Indonesia membutuhkan dukungan keuangan baik secara internal maupun eksternal untuk  menciptakan  ruang  ekonomi  untuk  respons  yang  efektif.  Strategi  koalisi  kebijakan antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sangat  diperlukan  dalam  mempengaruhi  proses pembentukan kebijakan jaring pengaman sosial. Terkait program jaring pengaman Covid-19, setidaknya pemerintah telah memiliki beberapa program sebagai jaring pengaman Covid 19, yaitu  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Sembako,  Pekerjaan  Padat  Tunai  (PKT),
Bantuan Langsung Tunai ( BLT), Kartu Sembako, Bantuan Beras Program Bulog, Bantuan Sosial Tunai  (BST), Subsidi  Listrik,  Kartu  Prakerja,  Subsidi  Kuota  Internet  dan  Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah telah mengembangkan rencana pemulihan ekonomi yang  berkonsentrasi  untuk  melindungi  dampak  jangka  pendek  dari  krisis  dan  mendukung masyarakat miskin dan hampir miskin, daripada mengurangi kemiskinan jangka panjang dan mencegah perubahan struktural dalam pengangguran.
Tujuan  pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  sosial  yang  dibuat  oleh  pemerintah Indonesia  dalam  Program  Kartu  Prakerja  adalah  untuk  dapat  memberikan  dukungan  bagi kesejahteraan  masyarakat  dalam  meningkatkan  kompetensi  untuk  menciptakan  lapangan kerja baru. Namun, proses pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial dalam Program Kartu Prakerja belum menunjukkan dampak perbaikan dan perubahan ekonomi atau sosial di masa pandemi  COVID-19  yang  diharapkan  masyarakat.  Tidak  tercapainya  tujuan  yang  maksimal, akibat penetapan kebijakan perlindungan sosial yang tidak digunakan dalam keadaan darurat. Selain itu, para pelaku Program Kartu Prakerja memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, baik dari pihak pelaksana maupun pihak penerima. Ditemukan bahwa respons kebijakan sosial Indonesia  terhadap  pandemi  terutama  melalui  realokasi  anggaran  pemerintah  untuk membiayai program jaring pengaman sosial yang ditargetkan yang mencakup bantuan sosial, dukungan  keluarga,  dan  tunjangan  pasar  tenaga  kerja  (Kartu  Prakerja,  Subsidi  Upah,  dan Bantuan  Produktif).  untuk  Usaha  Mikro).  Meskipun  sebagian  dari  jaminan  social  tersebut sangat dibutuhkan, pemerintah lebih memilih untuk memprioritaskan tunjangan pasar tenaga kerja untuk mendukung produktivitas ekonomi. Namun, realokasi anggaran ini tidak cukup untuk menutupi semua masyarakat miskin, sehingga pemerintah mencari dukungan keuangan dari Bank Dunia, obligasi global, dan pemerintah daerah.
Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis dan regulasi Program Kartu Prakerja sebagai skala prioritas untuk menghindari kesenjangan dalam proses implementasi kebijakan perlindungan sosial yang akan merugikan kesejahteraan rakyat  Indonesia.  Perlu  adanya  kajian  yang  lebih  mendalam  tentang  pengelolaan  Program Kartu Prakerja tentang orientasi program, inovasi program dan desain program. Pemerintah Indonesia harus melakukan proses pendampingan dengan membentuk Badan Pengawas Cipta Kerja yang akan memperhatikan kebijakan perlindungan sosial dalam Program Kartu Prakerja. Pembentukan  Dewan  Pengawas  Panitia  Cipta  Kerja  memiliki  fungsi  kontrol  dalam
mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran yang terjadi dalam kebijakan perlindungan sosial pada Program Kartu Prakerja yang akan terus berlanjut di masa mendatang.

## 2. Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat
Tabel.2 Pendapatan Masyarakat No Sektor Rumah Tangga Persen 1 Buruh Pertanian 0,02 2 Pengusaha Pertanian 0,06 3 Pedesaan Non Pertanian Rendah 0,02 4 Pedesaan Non Pertanian Lainnya 0,02 5 Pedesaan Non Pertanian Tinggi 0,06 6 Perkotaan Non Pertanian Rendah 0,26 7 Perkotaan Non Pertanian Lainnya 0,02 8 Perkotaan Non Pertanian 0,06 Sumber : Data yang diolah
Hasil  analisis  menggunakan  Social  Accounting  Matrix  (SAM)  menunjukkan  bahwa bantuan  pemerintah  melalui  Program  Kartu  Prakerja  lebih  berdampak  di  perkotaan dibandingkan di pedesaan. Data pada Tabel 2 menunjukkan sektor-sektor di perkotaan yang mengalami peningkatan pendapatan yang besar. Dampak di perkotaan lebih banyak dinikmati oleh mereka yang berpendapatan tinggi, seperti Perkotaan Non Pertanian Rendah 0,26 persen dan Perkotaan Non Pertanian Tinggi 0,06 persen. Di sisi lain, masyarakat miskin pedesaan hanya mendapat sedikit manfaat dari Program Kartu Prakerja.
Pertumbuhan  Tinggi  Perkotaan  Non-Pertanian  hampir  sama  dengan  pertumbuhan pengusaha  di  bidang  pertanian.  Hal  ini  berimplikasi  bahwa  masyarakat  ekonomi  atas  (di perkotaan dan pedesaan) secara tidak langsung turut menikmati dampak dari bantuan kartu prakerja.  Kemungkinan  masyarakat  ekonomi  atas  mendapatkan  dampak  dari  konsumsi berupa pengeluaran penerima bantuan kartu pra kerja dari insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu secara perlahan selama 4 bulan. Bantuan kartu prakerja diberikan melalui transfer tunai. Program Kartu Prakerja dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi
dampak  langsung  COVID-19.  Kebijakan  kartu  prakerja  dapat  merangsang  respon  publik, termasuk  dukungan  dari anggota  masyarakat. Dukungan  yang  paling menonjol  datang  dari masyarakat  dalam  bentuk  gotong  royong  yang  memberikan  bantuan  informal  kepada masyarakat miskin. Dukungan masyarakat untuk kemiskinan dan partisipasi lembaga global dalam  penyediaan  kesejahteraan,  mampu  mengatasi  keterbatasan  kebijakan  sosial  negara pada masa kesulitan sosial ekonomi, terutama karena keterbatasan anggaran. Banyak negara berpenghasilan  tinggi  menerapkan  program  pasar  tenaga  kerja  seperti  hibah  untuk mendukung  perusahaan  dan  bisnis.  Hal  ini  dapat  membantu  mereka  mengatasi  angka pengangguran yang semakin meningkat akibat pandemi COVID-19.
Program  Kartu  Prakerja  merupakan  bentuk  kerjasama  antara  pemerintah  dan  swasta dalam melayani masyarakat, untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Seluruh warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal  dapat  mengajukan  permohonan.  Untuk  merespon  dampak  pandemi  COVID-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara akan memprioritaskan pekerja/ buruh yang di-PHK serta  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  yang  terdampak  mata  pencahariannya.  Dengan dilaksanakannya Program Kartu Prakerja 2023 ini bertujuan untuk mengurangi dampak besar dari  pandemi  Covid-19  terhadap  perekonomian  Indonesia,  pemerintah  berharap  dapat memberikan manfaat dan solusi dalam:
a) Membantu mengurangi biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan.
b) Mampu menekan biaya dalam mencari informasi tentang pelatihan
c) Mengurangi ketidaksesuaian antara tenaga kerja dan perusahaan
d) Melengkapi Pendidikan formal

## PENUTUP

## Simpulan
Bahwa  Program  Kartu  Prakerja  anggaran  Rp.  4,37  Trilliun  mampu  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  serta  pembangunan  ekonomi  yang  sangat  berkaitan  dengan perkembangan  penyedia  kesempatan  kerja,  distribusi  pendapatan  serta  output  yang dihasilkan bisa maksimal. Berdasarkan dari sudut pandang pembangunan ekonomi, hubungan antara keterkaitan sector ekonomi akan selalu terjadi, sehingga setiap sector ekonomi dapat mempengaruhi  atau  saling  bergantung  antara  satu  dengan  yang  lain.  Adapun  sector  yan
tumbuh  tinggi  akibat  dari  pengalokasian  kartu  prakerja  adalah  sector  jasa  pemerintah, dilanjutkan sector tanaman pangan, restoran, peternakan serta sector lainnya.
Dalam  bidang  pendapatan  masyarakat,  program  kartu  prakerja  mampu  meningkatkan pendapatan masyarakat dalam sector rumah tangga. Sebagian besar menikmati dampak dari manfaat program kartu prakerja. Dengan adanya kartu prakerja masyarakat memiliki skill dari hasil  pelatihan  yang  didapatnya.  Output  yang  dihasilakan  dari  kartu  prakerja  adalah masyarakat  mampu  menambah  pendapatan  mandiri  dengan  menggunakan  hasil  pelatihan untuk ekonomi mandiri.

## Saran
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ada beberapa kendala dari kegiatan program kartu  prakerja  yaitu  kegiatan  yang  melalui  daring  terkendala  dengan  sinyal,  sehingga  ada beberapa pelatihan kurang bisa maksimal. Untuk kelancaran kegiatan, pemerintah lebih bisa memantau Kerjasama dengan pusat pelatihan yang bisa luring pada daerah - daerah yang tidak menjangkau sinyal internet.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## DAFTAR PUSTAKA
Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 20.
Consuello, Y., 2020. Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid 19. Adalah, 4(1), pp.93-100. [1] www. Kominfo.go.id, diakses tanggal 27 Juni 2023 pukul 18.00 wib.
Hidayat,  W.  W.,  Soehardi,  Prasetyo,  E.  T.  and  Husadha,  C.  (2021).  Implications  of  Covid-19 Pandemi  UMKM  terhadap  Perekonomian,  Masyarakat:  Kasus  di  Negara  Indonesia. Farmasi Tinjauan Sistematis, 12(4), 71-78.
Ivanka, N. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar: Apa Selanjutnya? Jurnal Indonesia dari Pendidikan  Hukum  Klinis  Internasional.  Jurnal  Internasional  Indonesia  Pendidikan Hukum Klinis, 2(2), 201-214.
Kurnianingsih,  F.,  Mahadiansar,  M.,  and  Setiawan,  R.  (2020).  Implementation  Processes  of Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia: Kajian Program Kartu Prakerja. Jurnal dari Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 7(3), 247-259.
Kurniawansyah, H., Amrullah, A., Salahuddin, M., Muslim, M. and Nurhidayati, S., 2020. Konsep kebijakan  strategis  dalam  menangani  eksternalitas  ekonomi  dari  Covid-19 padamasyarakat  rentan  di  indonesia.  Indonesian  Journal  of  Social  Sciences  and Humanities,1(2),  pp.130-139.  [1]  Kusnadi  Umar,  Pasal  Imunitas  Undang-Undang ‘Corona’dan  Kewenangan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Dalam  Menetapkan  Kerugian Negara, El-Iqthisadi, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 114-129.
Mahy, P. (2020). Covid-19 dan Hukum Ketenagakerjaan: Indonesia. Jurnal Elektronik Hukum Perburuhan Italia, 13(1), 1-10[1] Pratiwi, A.D., 2020. Gambaran penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 pada masyarakat di kabupaten muna. Prosiding Nasional Covid- 19, pp.52-57.
Nugroho, AA, dan Azmi, IF (2021). Meredakan Krisis Ekonomi Masyarakat: Narasi Kebijakan Proses Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Selama Pandemi Covid-19. Kebijakan & Tinjauan Tata Kelola , 5(2), 113-127.
Permata,  NCQ  (2020).  “Analisis  Kebijakan  Kartu  Prakerja  Terhadap  Pekerja  yang  Di -PHK Un tuk Mengatasi Pengangguran di Indonesia”. Jurnal Universitas Negeri Semarang, 1– 15. Rahmiati,  Terampil  Menulis  Karya  Ilmiah,  (Makassar:  Alauddin  University  Press,  2012). Halimatussadiah,  A.,  Cesarina,  A.,  Siregar,  A.  A.,  Hanum,  C.,  Wisana,  D.,  Rahardi,  F.and Kurniawan,  R.  (2020).  Berpikir  ke  Depan:  Agenda  Indonesia  untuk  Pemulihan Berkelanjutan dari Pandemi COVID-19. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Economics  and  Business,  Universitas  Indonesia  (LPEM  FEB  UI)  and  Ministry  of Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (BAPPENAS)
Zubaidia,  N.,  Pratama,  RG,  dan  Al-Fatih,  S.  (2020).  Perspektif  Hukum  Terhadap  Efektivitas Kartu Prakerja untuk Orang Indonesia. Jurnal Bestuur, 8(1), 9-18.