Analisis Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Dibandingkan Dengan Komisi Pemilihan Umum

## Kota Bandung
Mega Tresnowati, Aang Munawar, Yudiana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia yudiana@fe.uika-bogor.ac.id

## Abstract
Purpose: to analyze the assessment of the  the Government Institution Performance Accountability  Report  of  Bogor  General  Election  Commissions  compared  to  the Bandung General Election Commissions which are used to measure the success of performance  achievements  and  budget  realization  of  a  government  agency  to realize  the  principles  of  good  governance  and    to  understand  the  use  of performance reports in improving the quality of performance in the next period.
Design/metholodology/approach: This research use qualitative approach with case study  method  in  Bogor  General  Election  Commissions  and  Bandung  General Election Commissions. Data collection use document review.
Finding: The  results  of  the  assessment  analysis  of  the  Government  Institutional Performance  Accountability  Report  (LAKIP)  of  the  Bogor  City  KPU  compared  to the  Bandung  City  KPU  showed  that  the  achievement  of  the  performance  of  the Bogor  City  KPU  and  the  Bandung  City  KPU  on  the  strategic  targets  set  in  the performance agreement generally achieved the targets and in accordance with the predetermined plan, but there are also activities that do not reach the target, this is due to experiencing constraints caused by several factors in the assessment process of Government Institution Performance Accountability Report (LAKIP).
Originiality/value: to maintain and improve the performance achievement it needs cooperation,  coordination,  improvement  and  commitment  off  all  Bogor  General Election Commissions and Bandung General Election Commissions employees
Keywords: perfomance  accountability  reports,  performance  achievement,  good governance, budget realization, use of perfomance accountability reports, strategic target, performance agreement.

## I. PENDAHULUAN
Dalam perkembangan akuntansi, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah  alat  pengawasan  dan  pelaporan  dalam  rangka  akuntabilitas. Saat  ini  sektor publik  dituntut  memperhatikan  kualitas  dan  profesionalisme  dalam  menjalankan aktivitasnya.  Akuntansi  sektor  publik  memiliki  peran  yang  strategis  dan  sentral dalam  mewujudkan  kepemerintahan  yang  baik (good  governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) .
Guna  mendukung  terwujudnya  kepemerintahan  yang  baik (good  governance) dan pemerintahan  yang  bersih (clean  government) .  tentunya  diperlukan  adanya  sistem pengukuran  kinerja  yang  baik.  Sistem  pengukuran  kinerja  ini  akan mengintegrasikan  proses  peningkatan  kinerja  melalui  tahap  mulai  perencanaan sampai dengan evaluasi pencapaiannya.
Implementasi  sistem  pengukuran  kinerja  berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  7 Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  dan  Keputusan Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  Nomor  589/IX/6/Y/1999  tentang Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  yang telah diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor  239/IX/6/8/2003  tentang  Perbaikan  Pedoman  Penyusunan  Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
Selain  itu,  pemerintah  melakukan  pembaharuan  sistem  pengelolaan  keuangan Negara  yang  ditandai  dengan  diterbitkan  paket  undang  –  undang  di  bidang keuangan Negara yang berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah yaitu, Undang – Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang  –  Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  Undang  –  Undang Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara.
Jika  dilihat  dari  peraturan  diatas,  maka  seluruh  instansi  Pemerintah  diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat berdasarkan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  (SAKIP)  yang  terdiri  dari perencanaan  strategis,  perencanaan  kinerja,  pengukuran  kinerja  dan  pelaporan kinerja. Salah satu sasaran SAKIP tersebut adalah mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja  Instansi  Pemerintah,  dimana  pasal  17  menyatakan  bahwa “Laporan Kinerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  berisi  ringkasan  tentang  keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana  ditetapkan  dalam  dokumen  pelaksaan  APBN/APBD” Sedangkan dalam  pasal  20  menjelaskan  tentang ”Laporan  Kinerja  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  17  dihasilkan  dari  suatu  sistem  akuntabilitas  kinerja  intansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi”
Pelaporan  Akuntabilitas  Keuangan  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintahan  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  pemerintah.  Peraturan pemerintah  tersebut  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  telah diperbaharui  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010.Sedangkan  untuk  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  mengacu  pada  Peraturan Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (Permenpan  dan  RB)  Nomor  29  tahun  2010  tentang  Pedoman  Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah  mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP),  serta  sekaligus  untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten  meningkatkan  implementasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mewujudkan capaian kinerja.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  metode  deskriptif  analisis, yaitu  penelitian  yang  ciri  utamanya  adalah  memberikan  penjelasan  objektif, komparasi  dan  evaluasi  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  bagi  yang berwenang.Tujuan dari penelitian deskriptif  analisis adalah mencari penjelasan atas  suatu  fakta  atau  kejadian  yang  sedang  terjadi,  misalnya  atau  hubungan yang  ada,  pendapat  yang  sedang  berkembang,  akibat  atau  efek  yang  terjadi, atau kecenderungan yang sedang berlangsung.
4.1. Prosedur Pengumpulan Data
 Data Primer, merupakan data utama yang langsung diperoleh dari hasil observasi dengan pihak yang terkait langsung pada Komisi Pemilihan  Umum  Kota  Bogor  dan  Komisi  Pemilihan  Umum Kota Bandung.
 Data  Sekunder,  penulis  juga  menggunakan  data  sekunder yang diperoleh  dari  buku-buku  literatur  yang  berkaitan  dengan  judul skripsi.  Di  samping  itu  juga  berupa  skripsi  terdahulu,  studi kepustakaan, jurnal-jurnal dan data-data yang dipublikasikan.
4.2 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu dengan cara menganalisis dokumen dari beberapa dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasil dari  analisis  dokumen  tersebut  dan  hasil  wawancara  akan  dianalisis  yang selanjutnya  secara  sistematis  untuk  kemudian  dibuat  kesimpulan  dalam penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN
Bab  ini  akan  menguraikan  tentang  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dan Komisi Pemilihan Umum  Kota  Bandung,  Realisasi  serta  perbandingan  anggaran  dan  capaian  KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bandung, Faktor – faktor yang  menjadi kendala dalam prosedur  penilaian  serta  pemanfaatan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP).  Adapun  uraian  argumen  penelitian  ini  akan  dibahas  dalam berikut ini.
1.  Penyajian  Informasi  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP)  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Bogor  dan  Komisi  Pemilihan  Umum Kota Bandung
Perbedaan  mendasar  antara  LAKIP  Sekretariat  KPU  Kota  Bandung  dan Kota  Bogor  2017  adalah  penggunaan  skala  pengukuran  keberhasilan  LAKIP, dimana  terdapat  perbedaan  nilai  batas  bawah  dan  atas  yang  menjadi  penunjuk karakteristik  capaian  kinerja.  Berikut  ini    rumus  untuk  menghitung  persentase tingkat capaian kinerja : % Capaian = Realisasi Anggaran x 100% Target/Pagu Anggaran
Kesimpulan  capaian  kinerja  sudah  berhasil  atau  tidak  berhasil,  diperoleh dari  skala  ordinal  dengan  kelompok/klasifikasi  ukuran  capaian  kinerja  seperti yang  terlihat  dalam  tabel.  Berikut  ini  adalah  tabel  skala  pengukuran  Kinerja  di kedua instansi Sekretariat KPU Kota Bandung dan Bogor.
Tabel. 4.1. Skala Pengukuran Kinerja No Skala nilai (%) Rentang Capaian Kategori Capaian 1. 85 - 100 Sangat Berhasil 2. 70 - 84,99 Berhasil 3. 55 - 69,99 Cukup Berhasil 4. < 54,99 Tidak Berhasil
Sumber: LAKIP Sekretariat KPU Kota Bandung 2017
Tabel. 4.2. Skala Kategori Penilaian
Sumber: LAKIP Sekretariat KPU Kota Bogor 2017
Berdasarkan  ilustrasi dari kedua tabel skala penilaian di atas, dapat terlihat rentang  interval  nilai  batas  atas  dan  bawah  yang  berfungsi  untuk  menunjukan kategori penilaian, antara LAKIP Sekretariat KPU Kota Bandung  dan Bogor di tahun  2017  jelas  berbeda.  Sekretariat  KPU  Kota  Bandung  hanya  memiliki  4 indikator interval dan kategori penilaian. Dimana besaran  interval tersebut lebih rendah  jika  dibandingkan  dengan  kategori  penilaian  yang  digunakan  oleh  KPU Kota Bogor. Hal lainnya adalah bahwa kategori penilaian  yang  diterapkan  oleh KPU  Kota  Bogor  lebih  spesifik  dan  mengacu  pada  skala  Komisi  Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
Demikian secara umum  hasil analisa dari sisi penyajian pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Sekretariat KPU Kota Bandung dan Bogor, Tahun 2017.

## 2.   Realisasi serta perbandingan anggaran dan capaian KPU Kota Bogor dan KPU
Kota Bandung
Berdasarkan  data  yang  diambil  dari  Tahun  2017  dan  2016  terdapat beberapa  temuan  terkait  signifikansi  perubahan  pagu  anggaran  yang mempengaruhi  capaian.  Dengan  mengetahui  kondisi  tersebut,  maka  dapat dipelajari penyebab kegagalan dan keberhasilan. Serta menjadi perangkat yang dapat  digunakan  oleh  pihak  KPU  dalam    merumuskan  kebijakan  dan pengambilan  keputusan  dan  membuat  rencana  kegiatan  kedepannya.  Hasil temuan  yang  menjadi  objek  analisa  ini  meliputi  kegiatan,  pagu  anggaran, realisasi  dan  capaiannya  yang  terlihat  cenderung  mengalami  perubahan  (naik- turun) secara signifikan..

## Gambar 4.1
Grafik Tingkat Capaian Kinerja KPU Kota Bogor Tahun 2016 dan 2017
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  realisasi capaian  kinerja  KPU  Kota  Bogor  Tahun  2017  mengalami  penurunan dibandingkan  dengan  Tahun    2016.  Pada  tahun  2016,  dengan  pagu  anggaran sejumlah  Rp.4.844.346.000,-  dapat  terealisasi  dengan  baik  yaitu  sebesar Rp.4.447.892.416.  Dengan  kesimpulannya  yaitu    91,82  %  pagu  anggaran berhasil  diserap  dan  kegiatan    yang  dilaksanakan  telah    mencapai  target indikator  kinerja.  Sedangkan  pada  Tahun  2017  hanya  sekitar  84.31  % anggaran  yang  terserap,  dengan  pagu  anggaran  Rp.  6.092.320.000,-  yang terealisasi  hanya  Rp.  5.136.302.729.  Adapun  kesimpulan  capaian  kinerja  di Tahun  2017  yaitu  cukup  berhasil  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  telah mendekati target indikator kinerja.

## Gambar 4.1
Grafik Tingkat Capaian Kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2016 dan 2017
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  realisasi anggaran  Sekretariat  KPU  Kota  Bandung  tidak  berhasil  menyerap  anggaran dengan baik. Dengan kata lain, capaian kinerja terbilang rendah dibandingkan dengan  pagu  anggaran  2017.  Hanya  sekitar  48.73%  dari pagu anggaran  yang dapat  terserap,  sehingga  dapat  diambil    kesimpulan    bahwa  capaian  kinerja KPU  Kota  Bandung    tahun  2017  berdasarkan  skala  kategori  penilaian
pengukuran kinerja yaitu  tidak berhasil dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai  degan  target  indikator  kinerja.  Sekretariat  KPU  Kota  Bandung  tidak dapat memenuhi capaian kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja 2017.
Sedangkan  pada  tahun  2016,  dengan  pagu  anggaran  sejumlah Rp.4.215.762.000,- dapat terealisasi dengan baik yaitu sebesar
Rp.4.054.472.604,-  .Artinya  96.17%  pagu anggaran  berhasil  diserap.  Adapun kesimpulan  capaian  kinerja  di  Tahun  2016  yaitu  cukup  berhasil  dan  kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja.
3.  Faktor  –  Faktor  Yang  Menjadi  Kendala  Dalam  Prosedur  Penilaian  Serta Pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dalam  melakukan  penilaian  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP)  KPU  Kota  Bogor  dan  KPU  Kota  Bandung  menghadapi beberapa  kendala  salah  satunya  adalah  kurangnya  perencanaan  yang  matang terkait  anggaran  dan  sinkronisasi  kegiatan.  Penilaian  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  KPU  Kota  Bogor  dan  KPU  Kota Bandung  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  dan  kegagalan  capaian  kinerja KPU Kota Bogor dan KPU Kota Bandung setiap tahunnya
Setelah LAKIP dievaluasi dan  disusun, maka LAKIP digunakan sebagai umpan  balik  dan  alat  pengambil  keputusan  guna  perbaikan  kinerja  di  masa- masa  mendatang,  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  memberikan  masukan dalam  menetapkan  kebijakan  dan  strategi  bagi  KPU  Kota  Bogor  dan  Kota Bandung guna meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  Penilaian  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  pada  KPU  Kota  Bogor dibandingkan dengan KPU Kota Bandung adalah sebagai berikut:
1. Terdapat  perbedaan  mendasar  antara  LAKIP  Sekretariat  KPU  Kota  Bandung dan  Kota  Bogor  2017  yaitu  dalam  penggunaan  skala  pengukuran  keberhasilan LAKIP,  dimana  terdapat  perbedaan  nilai  batas  bawah  dan  atas  yang  menjadi penunjuk  karakteristik  capaian  kinerja.  Dimana  KPU  Kota  Bandung  hanya memiliki  4  indikator  interval  dan  kategori  penilaian.  Dimana  besaran    interval tersebut  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  kategori  penilaian  yang digunakan  oleh KPU Kota Bogor. Hal lainnya adalah bahwa kategori penilaian yang  diterapkan  oleh  KPU  Kota  Bogor  lebih  spesifik  dan  mengacu  pada  skala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Hasil capaian kinerja KPU Kota Bogor pada tahun 2016, dengan pagu anggaran dapat terealisasi dengan baik yaitu  91,82% pagu anggaran berhasil diserap dan kegiatan  yang dilaksanakan telah  mencapai target indikator kinerja. Sedangkan pada  Tahun  2017  hanya  sekitar  84.31%  anggaran  yang  terserap.  Adapun kesimpulan  capaian  kinerja  di  Tahun  2017  yaitu  cukup  berhasil  dan  kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja;
3. Sedangkan  hasil  capaian  kinerja  KPU  Kota  Bandung  Tahun  2016  yaitu  cukup berhasil  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  telah  mendekati  target  indikator kinerja.  Dapat  terealisasi  dengan  baik  yaitu  96.17%  pagu  anggaran  berhasil diserap.  Sedangkan  di  Tahun  2017  capaian    kinerja  KPU  Kota  Bandung  hanya sekitar  48.73%  dari  pagu  anggaran  yang  dapat  terserap,  sehingga  mendapat penilaian  tidak  berhasil  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  tidak  sesuai  degan target indikator kinerja;
4. Dari  hal  di  atas,  membuktikan  bahwa  penilaian  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  KPU  Kota  Bogor  dan  KPU  Kota  Bandung berpengaruh  terhadap  keberhasilan  dan  kegagalan  capaian  kinerja  KPU  Kota Bogor dan KPU Kota Bandung setiap tahunnya.

## DAFTAR PERPUSTAKAAN
DAFTAR PUSTAKA Firdaus, M.Azis.2016.Metode Penelitian. Edisi Kedua. Tanggerang: Jelajah Nusa. Mahmudi. 2011.Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:UII Press. Mardiasmo. 2002.Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: Andi Offset. Mulyadi. 2002.Akuntansi Manajemen.Edisi Ketiga.Jakarta: Salemba Empat.
Nazir,Moh. 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nordiawan, Deddi., Hertianti  Ayuningtyas. 2014.Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Renyowijoyo,  Muindro.2008.Akuntansi  Sektor  Publik  Organisasi  Non  Laba.  Edisi
Pertama. Jakarta: Mitra Waana Media.
Rudianto. 2013.Akuntansi Manajemen.Jakarta: Erlangga.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuanatitatif Kualitatif R&D. Alfabet. Bandung. Sujarweni,  V.Wiratna.  2015.Akuntansi  Sektor  Publik.  Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan.2007.Modul  Pembentukan  Auditor  Ahli  Akuntabilitas  Instansi Pemerintah.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan.2007.Modul  Pembentukan  Auditor  Ahli  Akuntabilitas  Instansi Pemerintah.
Hukum dan Undang Undang
Instruksi  Presiden  RI  Nomor  7 Tahun  1999 tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  No.  239/IX/6/8/2003  tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (Permenpan  dan  RB)  Nomor  29  Tahun  2010  tentang  Pedoman Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2014  Tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan,  Pengelolaan,  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Data data:
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  KPU  Kota  Bogor Tahun 2016 dan 2017 Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  KPU  Kota  Bandung Tahun 2016 dan 2017