licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Doctrinal Effect: Implikasi Yuridiksi Ekstrateritorial Hukum Persaingan Usaha
Milka Belatrix Esternella
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, milka.belatrix@ui.ac.id

## ABSTRACT
The Effects Doctrine creates an important basis for the application of local law outside of its territory. It reflects the  understanding  that  in  this  day  and  age,  actions  taken  in  one  jurisdiction  can  significantly  affect  other jurisdictions. The use of competition law extraterritorial jurisdiction, based on the effects doctrine, has long been  debated.  The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  the  application  of  extraterritorial  jurisdiction  to competition law in Indonesia. This research uses the normative juridical method to analyze legal norms and principles. The approaches used include statutory approach, comparative law approach, and case approach. The result of this research is that regulations regarding the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition have not explicitly regulated extraterritorial norms in Indonesia. However, the Business Competition Supervisory Commission made a legal breakthrough by applying the extraterritorial principle to resolve  the  involvement  of  foreign  business  actors  and  impose  sanctions  on  them.  This  article  argues  that Indonesia significantly needs to amend its competition law and increase cooperation with other countries to enforce competition law.
Keywords Competition Law; Doctrine Effect; Extraterritorial Jurisdiction Cite This Paper Esternella,  M.  B.  (2023).  Doctrinal  Effect:  Implikasi  Yuridiksi  Ekstrateritorial  Hukum Persaingan Usaha. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Pada  akhir  tahun  2015,  negara-negara  anggota  ASEAN  memasuki  babak  baru  yang bersejarah dalam perkembangan  ekonomi  dan  perdagangan  mereka.  Hal  ini  dikarenakan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27, kesepuluh negara ASEAN sepakat untuk meningkatkan  integrasi  ekonomi  di  kawasan  ASEAN  melalui  kerja  sama  ekonomi  yang disebut  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA). 1 Integrasi  ekonomi  melalui  MEA  ini mencerminkan  upaya  kolektif  negara-negara  anggota  untuk  mengurangi  hambatan perdagangan yang ada di antara mereka, seperti tarif (bea yang dikenakan pada barang/jasa impor),  kuota  (pembatasan  kuantitatif  yang  dikenakan  pada  barang/jasa  impor),  dan hambatan  nontarif  (hambatan  perdagangan  lainnya  yang  tidak  berbentuk  bea,  seperti persyaratan perizinan). 2
Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara anggota MEA merumuskan lima pilar utama  MEA  dalam "Cetak Biru MEA  2025"  yang  akan  mereka  perjuangkan  untuk  dicapai pada  tahun  2025:  "(i)  Ekonomi  yang  Sangat  Terintegrasi  dan  Kohesif;  (ii)  ASEAN  yang
1 Asean Secretariat. 2015. ASEAN Economic Community. Diambil 07 September 2023, Pada https://asean.org/asean-economic-community/
2 Christopher W. Runckel. 2015. Asia Opportunities: Asean Economic Community (AEC) in 2015. Diambil 07 September 2023, Pada https://www.business-in-asia.com/asia/asean_economic_community.html
Kompetitif, Inovatif, dan Dinamis; (iii) Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral; (iv)  ASEAN  yang  Tangguh,  Inklusif,  Berorientasi  pada  Masyarakat,  dan  Berpusat  pada Rakyat; dan (v) ASEAN yang Mendunia. 3 Integrasi ekonomi ini memiliki konsekuensi yang signifikan, terutama bagi perdagangan dan kegiatan bisnis di kawasan ASEAN. Yang paling jelas  di  antaranya  adalah  bahwa  persaingan  antar  entitas  bisnis  tidak  lagi  dibatasi  oleh batas-batas negara. Sebaliknya, entitas bisnis akan menjadi bersifat trans-nasional karena berkurangnya hambatan perdagangan antara negara-negara ASEAN.
Dari  perspektif  hukum  persaingan  usaha,  hal  ini  juga  berarti  bahwa  pasar bersangkutan  bagi  pelaku  usaha  tidak  lagi  terbatas  pada  pasar  domestik,  namun kemungkinan  besar  pasar  bersangkutan  pelaku  usaha  dapat  mencakup  lebih  dari  satu negara  di  kawasan  ASEAN.  Oleh  karena  itu,  semakin  suatu  badan  usaha  memperluas kegiatannya  di  kawasan  ASEAN,  semakin  besar  kemungkinan  bahwa  keputusan  dan kebijakan  bisnis  mereka  di  suatu  negara  dapat  mengakibatkan  dampak  anti  persaingan usaha di negara lain.
Meskipun  sejak  tahun  1999  Indonesia  telah  memiliki  UU  Persaingan  Usaha,  namun dalam implementasinya, hukum persaingan usaha di Indonesia tidak dapat diterapkan pada perusahaan  yang  tidak  didirikan  di  Indonesia. 4 Pasal  1  angka  5  UU  Persaingan  Usaha mengatur  ketentuan  pelaku  usaha  yang  menjadi  objeknya  adalah  "pelaku  usaha  yang didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara Republik Indonesia". 5 Pengertian pelaku usaha dalam undang-undang ini mencakup semua jenis dan bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, sepanjang  pelaku  usaha  tersebut  menjalankan  kegiatan  usaha  dan/atau  kegiatan ekonominya dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
Ketentuan UU Persaingan Usaha Indonesia ini berbeda dengan ketentuan yang berlaku di beberapa negara (seperti di Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Singapura, Korea dan Jepang). Di negara-negara tersebut, subjek Hukum Persaingan Usaha adalah pelaku usaha dalam  negeri  dan  berlaku  bagi  pelaku  usaha  di  luar  negeri  yang  berdampak  pada perekonomian  nasionalnya. 6 Bahkan  UU  Antimonopoli  Amerika  Serikat  dapat  memeriksa seseorang  tanpa  melihat  yurisdiksi  pelaku  usaha  dengan  menggunakan  asas Ekstrateritorialitas.
Perbedaan  sistem  ini  dianggap  telah  merugikan  Indonesia  dalam  perdagangan internasional karena Indonesia dapat diadili di negara lain. Namun, Indonesia tidak dapat mengadili  perusahaan  asing  yang  melanggar  ketentuan  persaingan  usaha  di  Indonesia. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi yang melampaui batas-batas antar negara, maka hukum  Indonesia  juga  harus mengatasi  permasalahannya.  Penerapan  suatu  aturan  dapat dilakukan tanpa mengenal batas negara, termasuk dalam hal penegakan hukum persaingan usaha. Sangat mungkin terjadi pelanggaran prinsip persaingan usaha tidak sehat yang tidak dilakukan di Indonesia namun berdampak secara signifikan di dalam negeri.
Salah satu contoh konflik terkait yurisdiksi ekstrateritorial Hukum Persaingan Usaha dalam  beberapa  dekade  terakhir  antara  Uni  Eropa  (UE),  Amerika  Serikat,  dan  beberapa negara lain di Indonesia. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah kasus Very Large Crude
3 Rachmadi Usman. (2013). Hukum persaingan usaha di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56
4 Asti Rachma Amalia. (2020). Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6 (1), 171-185
5 Dani Pratama. 2017. Ekstrateritorialitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sebuah Keniscayaan. diambil 07 September 2023, pada https://www.hukumonline.com/berita/a/ekstrateritorialitas-penegakan-hukum- persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan-lt598996a0c114b/
6 Peter Behrens. (2016). The extraterritorial reach of EU competition law revisited: The "effects doctrine" before the ECJ. Europa-Kolleg Hamburg. 15 (3). 1-15
Carrier  (VLCC)  Pertamina,  kasus  Telekomunikasi  Temasek  Holdings,  dan  kasus  Toray. Tulisan  ini  membahas  mengenai  doktrin  efek  dalam  Yurisdiksi  Ekstrateritorial  Hukum Persaingan  Usaha.  Berbeda  dengan  studi  yang  sudah  ada  mengenai  prinsip-prinsip ekstrateritorial,  artikel  ini  membahas  bagaimana  doktrin  efek  dapat  "dikualifikasikan" dalam  isu-isu  hukum  persaingan  usaha  ekstrateritorial  dengan  mempelajari  pengalaman kasus Uni Eropa.

## METODE
Berdasarkan permasalahan peneliti, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis  normatif yang digunakan untuk menganalisis norma-norma dan asas-asas hukum. 7 Jenis penelitian ini dicirikan sebagai penelitian yang temuan penelitian nya didapat dari meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 8 Data sekunder adalah data yang dikumpulkan lewat tulisan yang  telah  dipublikasikan  oleh  para  ahli  maupun  pemerintah. 9 Data  sekunder  juga  penulis temukan dalam penelusuran bahan di perpustakaan dan pusat dokumentasi.
Pendekatan  yang  digunakan  antara  lain  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  perbandingan  hukum,  dan  pendekatan  kasus.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang digunakan sebagai data primer, meliputi Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 1999  tentang  Telekomunikasi,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Selain bahan- bahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan  artikel  ilmiah  yang  telah  dipublikasikan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gagasan Yurisdiksi Sebuah Negara
Yurisdiksi  menjadi  salah  satu  isu  dalam  hukum  internasional  ketika  suatu  negara mengadopsi hukum yang mengatur hal-hal yang tidak semata-mata menjadi urusan dalam negeri.  Dalam  hal  ini,  perluasan  yurisdiksi  untuk  mengatur  kegiatan  warga  negara  suatu negara  di  luar  negeri  di  bawah  apa  yang  disebut  asas  personalitas  aktif  mengacu  pada konsepsi  negara  sebagai  lebih  dari  sekadar  wilayah,  yaitu  sebagai  sekelompok  orang,  di mana  pun  mereka  berada,  yang  tunduk  pada  otoritas  bersama  yang  menyertai kewarganegaraan. 10
Yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk menyatakan dan  menegakkan  hukum  yang  dibuat  oleh  negara  atau  bangsa  itu  sendiri.  Secara  lebih spesifik,  yurisdiksi  adalah  kewenangan  negara  untuk  membuat  dan  menerapkan  serta menegakkan  hukum  nasionalnya  di  dalam  batas-batas  teritorialnya  (menurut  hukum nasional). Selain itu, negara juga memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan
7 Jonaedi Effendi. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Jakarta: Prenada Media. hlm. 134
8 Ibid . Hlm 149
9 Zainuddin Ali. (2021). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 11
10 Stephen Allen, et.al. (2019). Introduction: Defining State Jurisdiction and Jurisdiction in International Law. The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law , 3-22 https://doi.org/10.1093/law/9780198786146.003.0001
pemberlakuan  hukum  nasionalnya  di  luar  batas  wilayahnya,  atau  lebih  dikenal  dengan yurisdiksi negara berdasarkan hukum internasional. 11
Yurisdiksi ekstrateritorial mengatur tentang kemampuan hukum suatu negara untuk menjalankan  kedaulatan/kewenangannya  di  luar  teritorialnya  sepanjang  hal  tersebut menyangkut  wilayahnya. 12 Dalam  tataran  implementasi,  penerapan  asas  yurisdiksi ekstrateritorial  mengalami  beberapa  hambatan,  terutama  ketika  berhadapan  dengan yurisdiksi negara lain. Prinsip ekstrateritorial tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena suatu  negara  tidak  dapat  menjalankan  kekuasaannya  di  wilayah  negara  lain,  meskipun negara tersebut memiliki yurisdiksi atas kepentingan hukum tertentu di sana.
Penerapan  yurisdiksi  persaingan  usaha  Republik  Indonesia  terhadap  pelaku  usaha yang  berdomisili  di  negara  lain  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam  hukum  nasional Indonesia.  Namun  demikian,  di  dunia  internasional  dikenal  adanya  prinsip ekstrateritorialitas  dalam  hukum  persaingan  usaha.  Selain  itu,  Hukum  Persaingan  Usaha terutama melibatkan pernyataan langsung yurisdiksi ekstrateritorial atas pelaku usaha dan perilaku asing.

## Tinjauan Prinsip Ekstrateritorial dalam Hukum Persaingan Usaha
Dalam  hukum  persaingan  usaha,  secara  umum  penggunaan  dan  pembentukan pertanggungjawaban  dapat  berlaku  secara  ekstrateritorial.  Sebagai  contoh,  pelaku  usaha dapat tunduk pada ketentuan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh badan usaha sebagai pelaku usaha, pelaku usaha lain sebagai entitas ekonomi meskipun salah satu badan usaha tersebut berdomisili di luar wilayah negara. Yurisdiksi ekstrateritorial adalah suatu kondisi dimana negara melalui kewenangannya memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya. Namun, ada  pengecualian  di  mana  suatu  negara  dapat  menjalankan  yurisdiksinya  di  negara  lain dengan beberapa batasan.
Amerika Serikat memperkenalkan yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha. Sebelum tahun 1940-an, negara-negara di dunia masih menerapkan "yurisdiksi yang ketat". Hingga pada tahun 1945, terjadi perkembangan dimulainya modern doctrinal effect dalam yurisdiksi antimonopoli Amerika Serikat. Perkembangan ini ditandai dengan kasus United  States  vs  Aluminium  Co.  of  America  (Alcoa).  Dalam  kasus  Alcoa,  Second  Circuit menangani  dugaan  kartel  anti-persaingan  usaha  yang  melibatkan  beberapa  perusahaan asing dari Kanada, Swiss, Jerman dan Inggris.
Pemerintah Amerika Serikat menuduh bahwa sebuah perusahaan independen Kanada yang didirikan oleh Alcoa mengambil alih properti asingnya. Alcoa dianggap berpartisipasi dalam  kartel  asing  yang  berniat  untuk  menetapkan  kuota  aluminium  yang  diimpor  ke Amerika  Serikat.  Mengenai  batasan-batasan  yang  biasanya  dipatuhi  oleh  negara  dalam menjalankan  kekuasaannya,  Hakim  AS  berpendapat  bahwa  negara  manapun  dapat membebankan  kewajiban,  bahkan  kepada  orang-orang  yang  tidak  berada  di  dalam wilayahnya,  untuk  perilaku  di  luar  perbatasan  yang  memiliki  konsekuensi  di  dalam wilayahnya  dan  perbatasan  dengan  negara  lain.  Kemudian,  kewajiban  ini  biasanya  akan diakui oleh negara lain .
Oleh  karena  itu,  Amerika  Serikat  menerapkan  doktrin  efek  untuk  melegitimasi yurisdiksi ekstrateritorialnya. Doktrin ini mengatur ketentuan bahwa "setiap pelaku usaha anti persaingan usaha di Amerika Serikat dapat dijerat dengan hukum persaingan usaha di
11 Setyo Widagdo, et.al. (2019). Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional . Malang: Universitas Brawijaya Press. hlm. 22
12 Michael Ristaniemi. (2014). What Extraterritorial Application of Competition Law Means for MNCs. International In-House Counsel Journal, 7 (28), 1-10
wilayah  hukum  Amerika  Serikat,  apabila  terbukti  melakukan  monopoli  atau  persaingan usaha  tidak  sehat  di  wilayah  hukumnya,  baik  secara  kebetulan  maupun  terencana". 13 Pengaturan hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan kewajiban yang diemban oleh yurisdiksi pemerintah pusat, baik yurisdiksi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang secara  konseptual  dapat  diterapkan  secara  ekstrateritorial.  Namun,  dalam  konteks implementasinya  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  apakah  hal  tersebut  berpotensi melanggar otonomi negara lain atau tidak.
Prinsip  yurisdiksi  teritorial  memberlakukan  hukum  negara  tuan  rumah  terhadap setiap  orang  yang  berada  di  wilayah  negara  yang  bersangkutan.  Sebagai  contoh,  pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus tunduk pada peraturan persaingan usaha di Indonesia. 14 Prinsip ini juga berlaku bagi pemegang saham asing pada perusahaan di  Indonesia  karena  saham  yang  dikuasai  berada  di  dalam  wilayah  negara  Republik Indonesia.  Doktrin  ini  merupakan  bentuk  pengakuan  terhadap  perusahaan  induk  atau holding company. 15 Perusahaan induk dan anak perusahaan memiliki entitas ekonomi yang terkoordinasi  dan  terhubung.  Salah  satu  doktrin  yang  mendasari  hal  ini  adalah Single Economic Entity Doctrine .
Doktrin Entitas Ekonomi Tunggal muncul dalam hukum persaingan usaha di Uni Eropa dalam kasus Christiani dan Nielsen. 16 Pada awalnya, tanggung jawab atas suatu pelanggaran hanya  diwajibkan  untuk  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  secara  langsung  berkontrak dengan  pelanggaran  tersebut.  Namun,  dalam perkembangannya, perusahaan  induk  dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Analogi yang digunakan dalam doktrin ini adalah sistem peradilan pidana, di mana orang tua dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anaknya. Demikian  juga  dalam hubungan  antara  perusahaan  induk/holding  company dengan  anak perusahaannya.  Doktrin  ini  dapat  membuat  hukum  persaingan  usaha  dapat  diterapkan secara ekstrateritorial.
Pelaku  usaha  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha  lain  dalam  satu  kesatuan  ekonomi,  meskipun  pelaku  usaha  tersebut beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial negara dapat menjalankan yurisdiksinya di wilayah  negara  lain  dengan  batasan-batasan  tertentu. 17 Secara  ekonomi,  satu  kesatuan ekonomi  memberikan  dampak  positif  bagi  pelaku  usaha  yang  saling  berkaitan,  yaitu menentukan kebijakan atau manajemen yang sama bagi setiap pelaku usaha yang terkait atau  dengan  anak  perusahaannya.  Harapannya  adalah  terciptanya  efisiensi  dalam menjalankan  usaha.  Namun  sebaliknya,  entitas  ekonomi  tunggal  dapat  berdampak  pada anak  perusahaannya,  yaitu  tidak  mendapatkan  keleluasaan  dalam  menentukan  arah  dan kebijakan  perusahaan.  Entitas  ekonomi  tunggal  dinyatakan  telah  melanggar  hukum persaingan usaha dan ranah bisnis, meskipun secara hukum entitas bisnis tersebut berbeda, yaitu masing-masing memiliki badan hukum .
13 Valencia. (2016). Tinjauan yuridis penerapan doktrin efek dalam peraturan perundangundangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Republik Indonesia. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 14 14 Setyo Widagdo. Hukum Internasional Dalam Dinamika …. Hlm.25
15 Gaung Aidaferti Zelina. (2022). Cross-Border Competition Framework: Implementation of The Extraterritoriality Principle in The Application of Competition Law in Indonesia Under Law Number 5 Of 1999. Santhet: Jurnal Sejarah , Pendidikan Dan Humaniora. 7 (1). DOI: 10.36526/js.v7i2.
16 Raimunas Moisejavas. (2017). Problems Related to Determining of a Single Economic Entity Under Competition Law. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS ), 1-19. DOI: 10.7172/1689- 9024.YARS.2017.10.16.5
17 Susan Emmenegger. (2016). Extraterritorial Economic Sanctions and Their Foundation in International Law. Arizona Journal of International & Comparative Law. 33 (3). 632-662

## Terobosan Hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia
Bagian ini akan membahas keputusan yang dibuat oleh KPPU mengenai bisnis lintas batas yang berdampak pada lingkungan ekonomi Indonesia. Meskipun UU Persaingan Usaha Indonesia (UU No. 5 Tahun 1999) tidak mengatur mengenai asas Ekstrateritorialitas, namun Indonesia pernah memutus perkara pelaku usaha yang berada di negara lain dan didirikan tidak  berdasarkan  hukum  Indonesia.  Asas  Ekstrateritorialitas  telah  diterapkan  dalam  3 (tiga) perkara, yaitu: Perkara Temasek dalam Putusan No. 07/KPPU-L/2007, Perkara Very Large Crude Carrier (VLCC) dalam Putusan No. 07/KPPU-L/2004, dan Perkara Toray dalam Putusan  No.  09/KPPU/Kep.3/I/2016.  Putusan  pertama  adalah  perkara  Temasek.  KPPU mengeluarkan putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007 yang disampaikan kepada kedua pelaku  usaha  tersebut  melalui  surat  tertanggal  26  April  2007.  Tim  Pemeriksa  KPPU menemukan  adanya  indikasi  kuat  pelanggaran  Pasal  27  huruf  (a)  UU  No.  5/1999  yang dilakukan  oleh  Kelompok  Usaha  Temasek.  KPPU  juga  menemukan  adanya  dugaan pelanggaran  Pasal  17  dan  Pasal  25  ayat  (1)  huruf  b  UU  No.  5/1999  yang  dilakukan  oleh Telkomsel dengan uraian temuan sebagai berikut: 18
“Temasek  Holding  (Private)  Limited,  melalui  Singapore  Telecommunication  Ltd, Singapore  Technologies  Telemedia  Pte.Ltd,  Communication  Ltd,  Singapore  Telecom Mobile Pte. Ltd. dan Indonesia Communication Limited memiliki 35% saham di Telkomsel dan 40. b) Telkomsel dan Indosat secara bersama-sama menguasai 89% pangsa pasar atau  setidaknya  lebih  dari  50%  pangsa  pasar  di  pasar  jasa  telekomunikasi  seluler  di seluruh Indonesia; c) Berdasarkan data ekonomi, terlihat bahwa kinerja Indosat tidak sebaik  kinerja  operator  lainnya;  d)  Kepemilikan  silang  yang  dimiliki  oleh  Kelompok Usaha  Temasek  terhadap  Telkomsel  dan  Indosat  menyebabkan  berkurangnya persaingan antara Telkomsel yang memiliki pangsa pasar terbesar dengan Indosat yang memiliki pangsa pasar terbesar kedua di pasar jasa telekomunikasi seluler di seluruh wilayah  Indonesia;  e)  Memerintahkan  kepada  Temasek  Holdings,  Pte.  Ltd,  bersama dengan  Singapore  Technologies  Telemedia  Pte.  Ltd,  STT  Communications  Ltd,  Asia Mobile  Holding  Company  Pte.  Ltd,  Asia  Mobile  Holdings  Pte.  Ltd,  Indonesia Communication
Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd, Singapore
Telecommunications Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. untuk menghentikan aksi kepemilikan saham di Telkomsel dan Indosat. Hal tersebut dilakukan dengan cara melepaskan seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan, yaitu Telkomsel atau  Indosat,  dalam  jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak  putusan  ini mempunyai kekuatan hukum tetap."
Dalam  putusannya,  KPPU  memerintahkan  kepada  para  pihak  untuk  menentukan perusahaan yang kepemilikan sahamnya akan dilepaskan dan melepaskan hak suara serta hak  untuk  menunjuk  direksi  dan  komisaris  pada  salah  satu  perusahaan  yang  akan dilepaskan, yaitu Telkomsel atau Indosat, sampai dengan saham tersebut dilepaskan. KPPU juga  menghukum  masing-masing  "membayar  denda  sebesar  Rp.  25.000.000.000,00  (dua puluh  lima  miliar  rupiah)  yang  harus  disetor  ke  Kas  Negara  sebagai  setoran  pendapatan denda  pelanggaran  di  bidang  persaingan  usaha".  Selain  itu,  KPPU  juga  memerintahkan Telkomsel untuk menghentikan praktek pengenaan tarif yang tinggi dan menurunkan tarif layanan  seluler  sekurang-kurangnya  15%  (lima  belas  persen)  dari  tarif  yang  berlaku. 19 Selain  itu,  hukum  di  Indonesia  melarang  pendirian  beberapa  perusahaan  yang  memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila hal tersebut dapat mengakibatkan terciptanya "posisi dominan" dan "penguasaan pasar".
18 Keputusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007
19 Hukum Online. 2007. KPPU Nyatakan Temasek Langgar UU Anti Monopoli. diambil 8 September 2023, pada https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-nyatakan-temasek-langgar-uu-anti-monopoli-hol18017/
Dalam kasus Temasek, pendirian beberapa perusahaan dengan kegiatan usaha yang relatif  sama  berdampak  pada  munculnya  posisi  dominan.  Dalam  kasus  Temasek,  proses penggabungan perusahaan telah melanggar Pasal 27 karena pangsa pasar yang terbentuk mengakibatkan  terjadinya  integrasi  horizontal  yang  menimbulkan  penguasaan  pasar.  26 Pada tahap Banding, kelompok Temasek berargumen bahwa pemerintah Indonesia (yang diwakili  oleh  KPPU)  tidak  berwenang  untuk  memeriksa  karena  perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok Temasek tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut tidak beroperasi secara langsung di Indonesia. KPPU  menolak  permohonan  banding  dari  grup  Temasek  dan  menyatakan  bahwa  grup Temasek merupakan badan usaha yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999.  Perlu  dicatat  bahwa  Pasal  1  menganut  prinsip  entitas  ekonomi  tunggal.  Anak perusahaan  tidak  memiliki  independensi  untuk  menentukan  arah  kebijakan  perusahaan dalam hubungan induk dan anak perusahaan. Konsekuensinya, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan perusahaan lain dalam satu kesatuan ekonomi.
Kasus terakhir yang akan dibahas dalam artikel ini adalah kasus Toray. KPPU memutus perkara  Toray yang  melibatkan  perusahaan  asing  dengan  Putusan  No.  17/KPPU  M/2015 tentang pengambilalihan saham (akuisisi) Perusahaan Wongjjin. Dalam putusan ini, KPPU menjatuhkan  sanksi  kepada  Toray  Advanced  Materials  Korea  Inc  (TAK)  yang  juga merupakan  badan  hukum  asing  yang  tidak  berkedudukan  dan  bertempat  kedudukan  di Indonesia. Dalam putusan ini, terlapor diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,  Pasal  29  juncto  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010,  Pasal  6.  Dalam menjatuhkan  putusan  tersebut,  KPPU  mewajibkan  terlapor  untuk  memenuhi  kewajiban- kewajiban sebagai berikut:
1) Menyatakan  Terlapor  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  Pasal  29  juncto  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57 Tahun 2010, Pasal 6;
2) Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), setinggi-tingginya Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan setinggi- tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3) Menghukum  Terlapor  membayar uang paksa  sebesar  Rp.  00  (dua  milyar rupiah) yang harus disetor secara langsung atau melalui bank yang ditunjuk sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha yang berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan surat ketetapan sebagai  berikut:  a)  Menghukum  Terlapor  untuk  membayar  denda  tersebut  dan melaporkan serta menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU;  b)  Menghukum  Terlapor  untuk  melaksanakan  pembayaran  denda pelanggaran di bidang persaingan usaha; dan
4) Memerintahkan  kepada  Terlapor  untuk  membayar  denda  tersebut  dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU.
Dari  kasus-kasus  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pasal-pasal  dalam UU  No.  5  Tahun 1999 tidak secara eksplisit mengatur hubungan antara perusahaan induk atau pemegang saham  signifikan  yang  berbentuk  badan  usaha  asing  dengan  perusahaan  yang  memiliki kegiatan langsung di Indonesia. Pasal 1 (5), misalnya, mengatur tentang jangkauan wilayah berlakunya  undang-undang  tersebut.  UU  ini  hanya  berlaku  bagi  pelaku  usaha  yang berdomisili  atau  melakukan  kegiatan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Frasa yang  menyebutkan  bahwa  "yang  didirikan  dan  berkedudukan  di  wilayah  hukum  negara Republik Indonesia" mengindikasikan bahwa berlakunya UU No.5 Tahun 1999 menganut asas  teritorial  subyektif,  sedangkan  frasa  "melakukan  kegiatan  usaha  di  wilayah  hukum negara Republik Indonesia" mengindikasikan asas teritorial obyektif.
Namun  demikian,  menurut  ketentuan  Pasal  1,  ruang  lingkup  pelaku  usaha  diatur secara akumulatif, yaitu terbatas pada pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ketiadaan pengaturan dalam  UU  No.5  Tahun  1999  yang  mengatur  secara  tegas  mengenai  pelaksanaan  asas ekstrateritorial akan terus menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan permasalahan yang melibatkan pelaku usaha yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia karena kepastian  hukum  menuntut  pemberlakuan  aturan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam ketentuan  tersebut. 20 Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  regulasi  yang  mengakomodir pengaturan dengan doktrin ekstrateritorial untuk menjerat tindakan yang dilakukan di luar wilayah  Indonesia  namun  memiliki  dampak  anti  persaingan  di  pasar  Indonesia  dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Perbaikan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 sangat diperlukan untuk mengatur secara eksplisit ruang lingkup pelaku usaha yang memiliki perusahaan di Indonesia. Dalam rancangan UU No. 5 Tahun 1999, definisi pelaku usaha tidak disebutkan secara eksplisit.

## PENUTUP
Secara ringkas, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Hukum Persaingan Usaha tidak mengatur yurisdiksi  ekstrateritorial  untuk  perusahaan  asing.  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2005 (Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU) dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 (Tentang Tata Cara Penanganan Perkara), tidak ditemukan secara eksplisit adanya klausul ekstrateritorialitas dalam  hukum  persaingan  usaha.  Lemahnya  dasar  hukum  terkait  cakupan  subjek  hukum dalam  UU  No.  5  Tahun  1999  ini  tentu  saja  akan  mempengaruhi  eksekusi  putusannya meskipun  sudah  ada  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  yang  menyatakan  pelaku usaha asing terbukti  melanggar aturan persaingan usaha. Tanpa dasar hukum  yang  kuat, KPPU tidak dapat melakukan eksekusi berdasarkan mekanisme hukum. Putusan pengadilan Indonesia  hanya  berlaku  dan  berkekuatan  hukum  di  wilayah  hukum  Indonesia.  Proses penegakan  hukum  persaingan  usaha  dan  eksekusi  membutuhkan  dukungan  kerjasama bilateral  atau  multilateral  dengan  negara  lain agar  dapat  dilaksanakan  secara  efisien  dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ali, Zainuddin. (2021). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika Effendi, Jonaedi. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Jakarta: Prenada Media.
Maarif, Syamsul. (2010). Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha . Jakarta: Degraf Publishing.
Usman, Rachmadi. (2013). Hukum persaingan usaha di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Widagdo, Setyo. et.al. (2019). Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional . Malang: Universitas Brawijaya Press.

## Artikel Jurnal
Allen,  Stephen.  et.al.  (2019).  Introduction:  Defining  State  Jurisdiction  and  Jurisdiction  in International Law. The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law , 3-22 https://doi.org/10.1093/law/9780198786146.003.0001
Amalia,  A.  Rachma.  (2020).  Prinsip  Ekstrateritorial  Dalam  Penegakan  Hukum  Persaingan Usaha. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6 (1), 171-185
20 Syamsul Maarif. (2010). Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha . Jakarta: Degraf Publishing. hlm.
Behrens,  Peter.  (2016).  The  extraterritorial  reach  of  EU  competition  law  revisited:  The "effects doctrine" before the ECJ. Europa-Kolleg Hamburg. 15 (3). 1-15 Emmenegger, Susan. (2016). Extraterritorial Economic Sanctions and Their Foundation in International Law. Arizona Journal of International & Comparative Law. 33 (3). 632- 662
Moisejavas, Raimunas. (2017). Problems Related to Determining of a Single Economic Entity Under Competition Law. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (YARS ), 1-19. DOI: 10.7172/1689-9024.YARS.2017.10.16.5
Ristaniemi, Michael. (2014). What Extraterritorial Application of Competition Law Means for MNCs. International In-House Counsel Journal, 7 (28), 1-10 Zelina, G. Aidaferti.  (2022). Cross-Border Competition Framework: Implementation of The Extraterritoriality  Principle  in  The  Application  of  Competition  Law  in  Indonesia Under Law Number 5 Of 1999. Santhet: Jurnal Sejarah , Pendidikan Dan Humaniora. 7 (1). DOI: 10.36526/js.v7i2.

## Tugas Akhir
Valencia.  (2016).  Tinjauan  yuridis  penerapan  doktrin  efek  dalam  peraturan perundangundangan  di  bidang larangan  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat di Republik Indonesia. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## Website
Asean Secretariat. 2015. ASEAN Economic Community. Diambil 07 September 2023, Pada https://asean.org/asean-economic-community/
Hukum  Online.  2007.  KPPU  Nyatakan  Temasek  Langgar  UU  Anti  Monopoli.  diambil  8 September  2023,  pada https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-nyatakan- temasek-langgar-uu-anti-monopoli-hol18017/
Pratama,  Dani.  2017.  Ekstrateritorialitas  Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Sebuah Keniscayaan. diambil 07 September 2023, pada https://www.hukumonline.com/berita/a/ekstrateritorialitas-penegakan-hukum- persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan-lt598996a0c114b/
Runckel.  Christopher  W.  2015.  Asia  Opportunities:  Asean  Economic  Community  (AEC)  in 2015.  Diambil  07  September  2023,  Pada https://www.business-in- asia.com/asia/asean_economic_community.html