## PELUANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TENTANG TANAH MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

## Made Oka Cahyadi Wiguna
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar Jalan Bedugul Nomor 39, Denpasar okacahyadi@undiknas.ac.id

## Abstract
The land dispute referred to in this paper is a civil dispute concerning the land. Win-win solution in the  settlement  of  civil  disputes  about  land  is  relatively  diﬃcult  to  be  realized,  if  the  settlement through court proceedings. The choice of law to be elected to obtain a win-win solution in resolving civil  disputes  over  land  is  through  alternative  dispute  resolution.  In  this  paper  will  discuss  the possibility  of  settlement  of  civil  disputes  land  through  Alternative  Dispute  Resolution  and  the principles  of  agreement  applicable  in  the  settlement  of  civil  disputes  land  through  Alternative Dispute Resolution. Opportunities for settling civil disputes over land are based on the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and the Judicial Power Law as a choice of law. In the course  of  settling  civil  disputes  over  land  settled  through  alternative  dispute  resolution,  the settlement must meet the legal principles of the agreement as a basic principle.
Keywords: Land disputes, alternative dispute resolution

## Abstrak
Sengketa tanah yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sengketa perdata tentang tanah. Win- win  solution  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  tentang  tanah  relatif  sulit  dapat  terwujud, apabila  penyelesaiannya  melalui  sidang  peradilan.  Pilihan  hukum  yang  dapat  dipilih  untuk memperoleh win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata tentang tanah adalah melalui alternative dispute resolution. Dalam tulisan ini akan membahas mengenai peluang penyelesaian sengketa  perdata  pertanahan  melalui Alternative  Dispute  Resolution    dan  asas-asas  perjanjian yang  berlaku  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  pertanahan  melalui  Alternative  Dispute Resolution.  Peluang  penyelesaian  sengketa  perdata  tentang  tanah  didasarkan  pada  Undang- Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu pilihan hukum (choice of law). Dalam rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah diselesaikan melalui alternative dispute resolution, maka penyelesaiannya harus memenuhi asas-asas hukum mengenai perjanjian sebagai prinsip dasar.
Kata Kunci: Sengketa tanah, alternatif penyelesaian sengketa

## A. Pendahuluan
U n d a n g - U n d a n g   D a s a r   N e g a r a Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) sebagai konsitusi dan sekaligus sebagai staatsgrundgezets negara  Indonesia,  telah memberikan  berbagai  pengaturan  secara yuridis  mengenai  cara-cara  dalam  usaha mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  Indonesia.  Pada  ketentuan  Pasal  33 ayat  (3)  disebutkan  salah  satu  pengaturan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu Bumi,
air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di d a l a m n y a   d i k u a s a i   o l e h   N e g a r a   d a n dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanah  sebagai  bagian  dari  permukaan bumi  adalah  salah  satu  indikator  dari kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat. Sebagai Negara Hukum, maka dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai negara untuk  mengatur  penguasaan  tanah  oleh rakyat,  maka  diundangkanlah  Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA) dengan menjadikan Pasal 33 ayat (3) U U D   Ta h u n   1 9 4 5   s e b a g a i   l a n d a s a n konstitusionalnya.  Diundangkannya  UUPA dimaksudkan  sebagai  upaya  preventif terjadinya sengketa-sengketa pertanahan baik secara  vertikal  maupun  horizontal.  Akan tetapi,  hadirnya  UUPA  beserta  dengan peraturan  pelaksanaannya  belum  mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran seperti  apa  yang  dicita-citakan  dalam  UUD Tahun 1945 secara maksimal. Bahkan dalam perkembangannya  saat  ini,  banyak  terjadi sengketa-sengketa  pertanahan  yang  bersifat vertikal maupun horizontal.
Permasalahan  mengenai  pertanahan yang  terjadi  sering  disebabkan  akibat  salim klaim  penguasaan  hak  atas  tanah.  Banyak permasalahan dalam bidang pertanahan yang pada  akhirnya  menjadi  suatu  sengketa. Bernhard  Limbong  berpandangan  bahwa beberapa  hal  yang  menyebabkan  timbulnya sengketa-sengketa  pertanahan  di  Indonesia, antara  lain  kurang  tertibnya  administrasi p e r t a n a h a n   d i   m a s a   l a l u   j u g a   t u r u t memberikan  sumbangsih  banyaknya  terjadi sengketa  pertanahan,  timpangnya  struktur penguasaan  dan  pemilikan  tanah,  sistem publikasi  pendaftaran  tanah  yang  berstelsel negatif,  kebutuhan  terhadap  tanah  yang cenderung  meningkat  sehingga  kondisi tersebut  menyebabkan  nilai  ekonomisnya meningkat pula, akibat banyaknya peraturan yang  tumpang  tindih  baik  secara  vertikal maupun horizontal, kurang cermatnya pejabat umum  yang  berkaitan  dengan  pertanahan, perbedaan persepsi dan interpretasi penegak hukum  terhadap  perundnag-undangan,  tidak k o n s i s t e n n y a   p a r a   p e n e g a k   h u k u m menegakkan  peraturan  terkait  dengan pertanahan (Limbong, 2014).
Terkait  dengan  pokok  pembahasan dalam tulisan ini, penulis membatasi bahasan pada  kasus-kasus  pertanahan  yang  dapat d i k a t e g o r i k a n   k e   d a l a m   s e n g k e t a keperdataan,  yaitu  sengketa-sengketa  tanah yang  terjadi  antara  subjek  hukum  yang  satu dengan  subjek  hukum  yang  lain  mengenai suatu  hak  atas  tanah  yang  menjadi  objek sengketanya.  Pembatasan  tersebut  penulis lakukan  karena  pada  dasarnya  sengketa- sengketa  yang  masuk  dalam  lingkup
keperdataanlah  yang  seharusnya  dapat diselesaikan  dengan alternative  dispute resolution (ADR).
Secara  konvensional,  langkah  hukum yang biasa ditempuh  oleh masyarakat dalam rangka  memperoleh  keadilan (justice) dan kepastian  hukum (legal  certainty) atas sengketa yang sedang dihadapi adalah dengan memilih  lembaga  Pengadilan.  Proses peradilan  di  lembaga  tersebut  dianggap mampu  untuk  memberikan  solusi    atas sengketa  yang  sedang  dihadapi  dengan harapan akan memperoleh keadilan (justice) dan  kepastian  hukum (legal  certainty) . Sebagai lembaga untuk memperoleh keadilan yang  dibentuk  oleh  Negara,  Pengadilan mempunyai  mekanisme  tersendiri  dalam memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu perkara, yang harus dilalui oleh para pihak.
Mekanisme  tersebut  telah  ditentukan oleh  peraturan  perundang-undangan, sehingga  urut-urutan  acara  persidangan  di Pengadilan  secara  normatifnya  adalah  pasti dan  baku.  Disamping  itu,  ketentuan  Pasal  4 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  telah m e m b e r i k a n   s u a t u   j a m i n a n   b a h w a “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan”. Idealnya, dengan adanya prinsip tercapainya peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan harusnya menjadi bingkai untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan dari para pencari keadilan.
Namun, sangat disayangkan bahwa pada tataran  empirik,  prinsip-prinsip  dasar  dalam penyelenggaraan peradilan tersebut acapkali semakin  sulit  untuk  diprediksi  dan  bahkan cenderung  terabaikan.  Sehingga  proses peradilan  menjadi  sangat  tidak  sederhana karena  memakan  waktu  yang  sangat  lama, ditambah  lagi  dengan  biaya  yang  harus dikeluarkan oleh para pihak yang berpekara untuk  memperoleh  keadilan  menjadi  sangat mahal. Nevey Varida Ariani juga mempunyai pandangan  bahwa  “peran  dan  fungsi peradilan,  dianggap  mengalami  beban  yang terlampau  padat (overloaded) ,  lamban  dan buang  waktu (waste  of  time) ,  biaya  mahal (very  expensive) dan  kurang  tanggap (unresponsive) terhadap kepentingan umum,
Made Oka Cahyadi Wiguna, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata
atau  dianggap  terlampau  formalistik ( f o r m a l i s t i c ) d a n   t e r l a m p a u   t e k n i s (technically) ”(Ariani, 2012) . Mewujudkan win-win  solution dalam penyelesaian sengketa tanah relatif sulit dapat t e r w u j u d ,   a p a b i l a   p e n y e l e s a i a n n y a diselesaikan  melalui  sidang  peradilan (litigation) .  Pada  umumnya,  penyelesaian sengketa  melalui  proses  peradilan  akan m e n g g u n a k a n   p e n d e k a t a n   g u g a t a n contentiosa .  Sehingga  hasil  akhir  dari gugatan tersebut tentu adanya suatu putusan Majelis  Hakim  yang  mengandung  putusan menang kalah (win-lose) .
Pilihan  hukum (choice  of  law) yang dapat  dipilih  untuk  memperoleh  dan mewujudkan win-win  solution dalam menyelesaikan sengketa pertanahan tentunya adalah  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa. Tentunya suatu pilihan akan mulai berlaku  apabila  pilihan  tersebut  ditentukan dan disepakati bersama-sama oleh para pihak yang  bersengketa  sebagai  upaya  yang ditempuh  untuk  menyelesaikan  sengketa. Dengan  demikian,  memilih  alternatif p e n y e l e s a i a n   s e n g k e t a   a t a s   d a s a r kesepakatan, maka pilihan hukum (choice of law ) tersebut merupakan suatu perjanjian.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang permasalahan  di  atas,  permasalahan  yang penting  untuk  dijawab  dan  dibahas  dalam tulisan  ini  adalah  :  Bagaimana  peluang penyelesaian  sengketa  perdata  pertanahan melalui Alternative Dispute Resolution ? dan Mengapa asas-asas perjanjian berlaku dalam penyelesaian  sengketa  perdata  pertanahan melalui Alternative  Dispute  Resolution ?. G u n a   m e m b e r i k a n   j a w a b a n   a t a s permasalahan tersebut di atas, dalam tulisan ini,  penulis  menggunakan  dua  pendekatan yaitu  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  konsep (conceptual approach).

## B. Pembahasan
1. Sengketa Perdata Tentang Tanah
Beranjak  dari  suatu  pemikiran  bahwa penyelesaian suatu sengketa hendaknya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah guna mendapatkan win-win  solution ,  maka penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non litigasi (out  of  court  dispute  settlement) nampaknya akan menjadi pilihan yang tepat
dalam  menyelesaikan  sengketa  perdata tentang  tanah.  Ketentuan  Pasal  1  angka  (2) P e r a t u r a n   M e n t e r i   A g r a r i a   d a n   Ta t a Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan memberikan  pengertian  mengenai  sengketa t a n a h ,   y a i t u   “ S e n g k e t a   Ta n a h   y a n g selanjutnya  disebut  Sengketa  adalah perselisihan  pertanahan  antara  orang perseorangan,  badan  hukum,  atau  lembaga yang  tidak  berdampak  luas”.  Walaupun d e m i k i a n ,   d a l a m   s e n g k e t a - s e n g k e t a pertanahan,  mengandung  tingkat  kerumitan p e r m a s a l a h a n   y a n g   c u k u p   t i n g g i , kompleksitasnya  permasalahan  dan  dampak sosial  yang  dapat  ditimbulkan,  berpotensi menimbulkan konﬂik yang berdampak lebih luas.  Akan  sangat  bijak  apabila  para  pihak menempuh  model  penyelesaian  sengketa yang  dapat  mengakomodir  kepentingan kedua belah pihak.
K e l o m p o k   s e n g k e t a   t a n a h   y a n g mempunyai potensi untuk dapat diselesaikan dengan  pilihan  forumalternatif  penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah sengketa tanah  yang  masuk  dalam  ranah  perdata. Sengketa  semacam  itu  dapat  terjadi  antara orang  dengan  orang  lainnya,  orang  dengan suatu  badan  hukum  yang  berhak  atas  suatu hak atas tanah atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya. Terjadinya sengketa  tanah  antara  para  pihak  di  atas, cenderung  disebabkan  faktor  perebutan  hak atas  tanah,  baik  perebutan  mengenai  ﬁsik tanahnya  yaitu  mengenai  letak  tanah,  batas tanah  dan  luas  bidang  tanah  (data  ﬁsik) maupun  hak  secara  yuridisnya  yaitu mengenai  status  hukum  bidang  tanah, pemegang haknya dan beban-beban lain yang membebaninya  (data  yuridis)  (Santoso, 2010a).
Beralih dan dialihkannya suatu hak atas tanah  sesungguhnya  juga  berpotensi menimbulkan sengketa perdata tentang tanah apabila ketentuan formil maupun materiil dari kegiatan  tersebut  tidak  terpenuhi.  Urip Santoso  berpandangan  bahwa,  beralih merupakan  perpindahan  hak  atas  tanah  dari pemiliknya  kepada  pihak  lain  dikarenakan suatu  peristiwa  hukum  (peristiwa  hukum p e w a r i s a n )   d a n   d i a l i h k a n   a d a l a h berpindahnya hak atas tanah dari pemiliknya
kepada  pihak  lain  karena  adanya  suatu perbuatan  hukum  (jual  beli,  tukar  menukar dan  lain-lain)  (Santoso,  2010b).  Peristiwa hukum  pewarisan  akan  dapat  menimbulkan suatu sengketa apabila terdapat hak-hak dari satu  atau  beberapa  ahli  waris  dilanggar, dikurangi atau bahkan dihilangkan oleh ahli waris lainnya. Seperti pada sengketa berikut ini(Bali, 2017) :
Tanah warisan yang di Subak Bandung K a w a n ,   B a n j a r   T e n g a h , Desa/Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, I Gusti Ngurah Sulendra, Kasus sengketa t a n a h   w a r i s a a n   d e n g a n   n o m o r 148/Pdt.G/2016/  PN  Gin  tanggal  18
November  2016  ini  terjadi  antara tergugat  I  Gusti  Ngurah  Sulendra  vs penggugat  I  Gusti  Ngurah  Sudarsana.
Keduanya  merupakan  kakak  adik. Humas  PN  Gianyar,  Wawan  Edi Prastiyo  SH  MH,  mengungkapkan penggugat IGN Sudarsana mendalilkan bahwa  objek  sengketa  berupa  tanah seluas 32 are di Subak Bandung Kawan adalah harta peninggalan kakek mereka yang  belum  dibagi  waris.  Pada  tahun 2 0 0 1 ,   o b j e k   s e n g k e t a   t e r s e b u t disertiﬁkatkan oleh kakak kandungnya, tergugat  IGN  Sulendra,  menjadi  atas namanya.
Menurut pandangan penulis, sengketa di atas  sesungguhnya  sangat  berpotensi  untuk dapat  diselesaikan  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa.  Karena  sengketa tersebut  merupakan  sengketa  mengenai  hak atas tanah yang dapat dikategorikan ke dalam sengketa  perdata  tentang  tanah.  Apalagi dalam  sengketa  tersebut  melibatkan  kakak beradik,  tentu  saja  hubungan  keluarga tersebut harus tetap terjaga dengan baik. Oleh karena  itu,  alternatif  penyelesaian  sengketa telah  menawarkan  bahwa  penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi salah satu tujuannya  adalah  tetap  menjaga  hubungan baik para pihak yang terlibat persengketaan.
Perbuatan  hukum  jual  beli,  tukar menukar, sewa menyewa dan lain sebagainya juga dapat menimbulkan sengketa, misalnya disebabkan oleh salah satu pihak melakukan wanprestasi. Oleh karenanya, apabila terjadi sengketa  mengenai  peristiwa  dan  perbuatan hukum di atas maka itu merupakan sengketa
perdata  tentang  tanah  yang  banyak  terjadi. Berdasarkan konstruksi berpikir di atas maka penulis  berpandangan  bahwa  sengketa perdata  tentang  tanah  merupakan  suatu perselisihan  dalam  konteks  keperdataan akibat  adanya  suatu  tuntutan  hak  oleh  satu pihak  dan  pihak  lainnya  mempunyai  suatu kewajiban untuk memenuhi hak tersebut yang objek  permasalahannya  adalah  mengenai tuntutan hak dan kewajiban mengenai suatu hak  atas  tanah,  kemudian  oleh  para  pihak perselisihan tersebut harus diselesaikan agar dapat  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban tersebut.
2. P e l u a n g A l t e r n a t i v e   D i s p u t e Resolution Dalam  Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah
Telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa penyelesaian sengketa perdata tentang tanah umumnya  dapat  diselesaikan  melalui  forum peradilan  di  lembaga  Pengadilan  melalui gugatan (contentiosa) . Akan tetapi, di dalam Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pilhan  hukum (choice  of  law) dalam menyelesaikan  sengketa  perdata.  Ketentuan P a s a l   5 8   u n d a n g - u n d a n g   t e r s e b u t m e m b e r i k a n   p e l u a n g   b a h w a   “ u p a y a penyelesaian  sengketa  perdata  dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian sengketa”.  Dengan  adanya  ketentuan  ini m e m b e r i k a n   s u a t u   p e l u a n g   b a h w a penyelesaian  sengketa  perdata  termasuk sengketa  perdata  tentang  tanah  dapat diselesaikan dengan cara-cara alternatif yang dapat  mengakomodasi  kepentingan  kedua belah pihak.
Sesungguhnya  sebelum  UU  tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut diundangkan dan  mengatur  mengenai  penyelesaian sengketa  perdata  melalui  penyelesaian sengketa  yang  bersifat  non  litigasi (out  of court  dispute  settlement) ,  pemerintah Indonesia  telah  mengundangkan  suatu undang-undang yang mengatur secara khusus m e n g e n a i   A r b i t r a s e   d a n   A l t e r n a t i f Penyelesaian  Sengketa,  yaitu  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  (UU APS)  Sengketa.  Dapat  dikatakan  bahwa undang-undang  tersebut  merupakan lex
Made Oka Cahyadi Wiguna, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata
specialis dari  alternatif  penyelesaian sengketa.  Dalam  undang-undang  tersebut dijelaskan  mengenai  apa  yang  dimaksud alternatif  penyelesaian  sengketa.  Pasal  1 a n g k a   1 0   m e n y e b u t k a n   “ a l t e r n a t i f penyelesaian  sengketa  adalah  lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.
Forum  penyelesaian  sengketa  ini merupakan penyelesaian sengketa yang sama sekali berbeda dengan penyelesaian sengketa d i   P e n g a d i l a n ,   k a r e n a   m e m p u n y a i karakteristik  tersendiri.  Adapun  beberapa karakteristik  yang  terdapat  dalam  alternatif penyelesaian  sengketa  adalah  (1)  Adanya k e s u k a r e l a a n   d a r i   p a r a   p i h a k   y a n g b e r s e n g k e t a   u n t u k   m e n y e l e s a i k a n s e n g k e t a n y a ;   ( 2 )   S e t e l a h   a d a n y a kesukarelaan tersebut, maka kemudian timbul kesepakatan atas dasar kesukarelaan tersebut, yang  kemudian  dituangkan  dalam  suatu bentuk  perjanjian  ;  (3)  Mekanisme  aturan main penyelesaiannya juga berdasarkan atas tata  cara  yang  telah  disepakati  bersama;  (4) Pelaksanaannya lebih ﬂeksibel, biaya ringan dan  penyelesaian  sengketanya  bersifat tertutup;  (5)  Keputusan  yang  diambil  oleh para  pihak  pada  dasarnya  adalah  suatu kesepakatan yang nantinya dituangkan dalam s u a t u   p e r j a n j i a n   d a n   d i l a k s a n a k a n berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian.
Oleh  karenanya  di  era  sekarang  ini, banyak  pihak  yang  beralih  memilih  jalur penyelesaian  sengketa  melalui  negosiasi maupun  mediasi.  H.  Priyatna  Abdurrasyid b e r p a n d a n g a n   b a h w a   k a t a   a l t e r n a t i f memberikan  makna  bahwa  para  pihak  yang sedang  bersengketa  bebas  memilih  sesuai dengan kehendak dan pertimbangan mereka dan  kemudian  menyepakati  bentuk  beserta tata  cara  apa  yang  tersedia  dalam  alternatif penyelesaian sengketa yang akan digunakan untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka (Abdurrasyid, 2011).
Undang-undang APS pada dasarnya juga memberikan  kesempatan  untuk  memilih model  penyelesaian  sengketa  yang  akan ditempuh.  Ketentuan  Pasal  6  ayat  (1) menentukan  bahwa  “sengketa  atau  beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para
pihak  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad  baik dengan  mengesampingkan  penyelesaian secara  litigasi  di  Pengadilan  Negeri”. Ketentuan  ini  jelas  memberikan  batasan mengenai  jenis  sengketa  yang  dapat diselesaikan  melalui  metode  APS,  yaitu hanya  sengketa  atau  beda  pendapat  yang t e r k a i t   d e n g a n   k e p e r d a t a a n .   D a l a m p e n j e l a s a n   k e t e n t u a n   t e r s e b u t   t i d a k menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  deﬁnisi maupun  kategori  sengketa  perdata  yang dimaksud.Sehingga dapat ditafsirkan seluruh sengketa  perdata  dapat  diselesaikan  melalui alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya sengketa perdata tentang tanah.
Berdasarkan  dua  ketentuan  mengenai APS  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  forum penyelesaian  sengketa  ini  menitikberatkan pada dua hal penting sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa melalui forum APS. Adanya kesepakatan dan itikad baik dari para pihak  yang  bersengketa  merupakan  langkah a w a l   m e n u j u w i n - w i n   s o l u t i o n y a n g merupakan  tujuan  dari  APS.  Disamping sebagai  landasan  yuridis,  kesepakatan (consensus) dan  itikad  baik (good  faith) sebagai  suatu  indikasi  bahwa  alternatif p e n y e l e s a i a n   s e n g k e t a   s e b a g a i n o n - adjudicatory  methods  of  settlement tidak dapat  dilepaskan  dari  prinsip-prinsip mengenai perjanjian (kontrak).
Dampak  positif  dari  penyelesaian sengketa yang diselesaikan hanya antara para pihak antara lain, dalam melaksanakan isi dari k e p u t u s a n   l e b i h   m u d a h ,   m u r a h   d a n sederhana,  para  pihak  dapat  tetap  menjaga kerukunan  dan  hubungan  yang  baik,  serta turut serta membantu terwujudnya kedamaian dan ketertiban umum. Pelaksanaan keputusan dengan forum APS ini akan dapat terlaksana dengan  baik,  apabila  para  pihak  yang bersengketa  dapat  secara  konsisten  dan konsekuen  menjalankan  apa  yang  telah menjadi  keputusan  bersama.  Pada  dasarnya hal  tersebut  bertujuan  untuk  tetap  tercipta suatu  kedamaian  dan  kerukunan  sekalipun terdapat permasalahan.
Apabila merujuk pada nilai-nilai historis, karakteristik asli dari bangsa Indonesia dalam menyelesaikan  suatu  permasalahan  adalah melalui forum musyawarah untuk mencapai mufakat. Tentu dengan penyelesaian masalah
dengan  metode  tersebut,  akan  memberikan dampak  positif  secara  sosiologis,  psikologis maupun  secara  yuridis.  Oleh  karena  itu, sesungguhnya,  penyelesaian  sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang pada  intinya  adalah  musyawarah  secara k e k e l u a r g a a n   u n t u k   m e m p e r o l e h penyelesaian secara bersama-sama dan guna mencapai win-win  solution ,  sudah  menjadi budaya asli bangsa Indonesia.
Sebelumnya  telah  disampaikan  bahwa UU  APS  telah  memberikan  opsi  mengenai bentuk-bentuk  alternatif  penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Akan tetapi,  dalam  undang-undang  tersebut  tidak diberikan  penjelasan  dan  batasan-batasan mengenai  hal  tersebut.Praktis  hanya n e g o s i a s i   d a n   m e d i a s i   y a n g   s e d i k i t m e n d a p a t k a n   p e n j e l a s a n   m e n g e n a i pelaksanaannya (Pasal 6 UU APS). Namun, apa  yang  dimaksud  dengan  negosiasi  dan mediasi    tidak  diberikan  penjelasan  secara khusus  dan  tegas  dalam  undang-undang tersebut.
Rochani  Urip  Salami  dan  Rahadi  Wasi Bintoro  berpandangan  bahwa  negosiasi merupakan  penyelesaian  sengketa  secara damai  yang  hanya  terdiri  dari  para  pihak saling  berhadapan  secara  langsung,  tanpa terlibatnya  pihak  ketiga  dalam  upaya penyelesaian  sengketanya  (Salami  & Bintoro,  2008).  Berdasarkan  pandangan tersebut  di  atas,  dapat  ditafsirkan  bahwa ketentuan  Pasal  6  ayat  (2)  UU  APS merupakan ketentuan mengenai pelaksanaan negosiasi.  Dalam  ketentuan  tersebut dijelaskan  bahwa  “Penyelesaian  sengketa atau  beda  pendapat  melalui  alternatif p e n y e l e s a i a n   s e n g k e t a   s e b a g a i m a n a dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam p e r t e m u a n   l a n g s u n g   o l e h   p a r a pihak…”.Pertemuan  langsung  oleh  para pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa merupakan  indikator  bahwa  yang  dimaksud pada  ketentuan  tersebut  adalah  mengenai negosiasi.
Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) bahwa “dalam hal sengketa atau  beda  pendapat  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa
atau  beda  pendapat  diselesaikan  melalui bantuan  seorang  atau  lebih  penasehat  ahli maupun melalui seorang mediator”. Mediator yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah  pihak  ketiga  yang  ada  dalam penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi. Posisi  mediator  dalam  proses  mediasi diharapkan  mampu  hadir  sebagai  penengah. Oleh  karenanya,  mediator  sebagai  pihak ketiga  dalam  hal  ini  bukanlah  berposisi sebagai decision  maker dalam  penyelesaian sengketa  (Basarah,  2011).  Mediator  dalam posisinya  tersebut,  diharapkan  mempunyai pengalaman,  keahlian  dalam  bidang  yang menjadi  objek  sengketa.  Sehingga  mediator mampu  menengahi,  memberikan  penjelasan mengenai duduk perkara dan sekaligus sangat dimungkinkan  mampu  menawarkan  solusi dalam  menyelesaikan  sengketa  para  pihak, sepanjang solusi tersebut disetujui oleh para pihak.
Menurut  Parman  Komarudin,  unsur- unsur  mendasar  dari  mediasi  antara  lain adanya permasalahan (sengketa) antara para pihak  yang  membutuhkan  penyelesaian, penyelesaian  sengketa  tersebut  diselesaikan melalui  perundingan  (musyawarah),  tujuan dari  perundingan  tersebut  adalah  untuk mencapai  kesepakatan  perdamaian  dan perundingan  dilaksanakan  dengan  adanya p e r a n a n   m e d i a t o r   d a l a m   m e m b a n t u penyelesaian  sengketa  (Komarudin,  2014). Mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan mediasi,  secara  tegas  disebutkan  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Pasal  1  angka  1  peraturan tersebut  mengatur  bahwa  mediasi  adalah “cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.
Berdasarkan  pada  penjelasan  di  atas, maka penyelesaian sengketa pertanahan yang digolongkan  ke  dalam  sengketa  perdata, mempunyai peluang untuk dapat diselesaikan menggunakan alternative dispute resolution . Tentunya  penyelesaian  dengan  metode tersebut  pada  dasarnya  mengedepankan kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa pada  saat  sebelum  dimulai  penyelesaian sengketa  dengan  metode  tersebut,  maupun pada saat telah berakhir proses penyelesaian sengketa,  yang  kemudian  dituangkan  dalam
Made Oka Cahyadi Wiguna, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata
perjanjian  dengan  memperhatikan  prinsip- prinsip perjanjian.
3. A s a s - A s a s   P e r j a n j i a n   D a l a m P e n y e l e s a i a n   S e n g k e t a   Ta n a h M e l a l u i A l t e r n a t i v e   D i s p u t e Resolution
D a l a m   p e n j e l a s a n   d i   a t a s   t e l a h dijelaskan  bahwa  sengketa  perdata  tentang tanah  sangat  berpeluang  untuk  diselesaikan m e l a l u i   m e t o d e a l t e r n a t i v e   d i s p u t e resolution. Alternative  dispute  resolution merupakan  suatu  upaya  penyelesaian  suatu sengketa  perdata  yang  didasarkan  pada kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa. Kesepakatan  yang  dibuat  oleh  para  pihak tersebut  adalah  kesepakatan  yang  tunduk pada asas-asas perjanjian. Terdapat beberapa asas perjanjian yang menjadi pedoman dasar saat  para  pihak  membuat  suatu  kesepakatan untuk memilih alternative dispute resolution sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata tentang  tanah,  yaitu  asas  kebebasan b e r k o n t r a k ,   a s a s   i t i k a d   b a i k ,   a s a s konsensualisme,  asas pacta  sunt  servanda dan asas personalitas.
K e t e n t u a n   P a s a l   1 3 3 8   a y a t   1 menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”. Kalimat“semua perjanjian yang dibuat secara sah”  pada  ketentuan  tersebut  mengandung makna  bahwa  setiap  orang  dimungkinkan untuk membuat perjanjian apapun selain dari yang  diatur  KUHPer,  sepanjang  memenuhi syarat  sahnya  suatu  perjanjian  (Pasal  1320 KUHPer).  Dora  Kusumastuti  berpandangan bahwa  kebebasan  berkontrak  tidaklah  dapat diartikan  sebagai  suatu  kebebasan  yang s e b e b a s - b e b a s n y a ,   m e l a i n k a n   s u a t u k e b e b a s a n   y a n g   d i l a n d a s k a n   d a n mencerminkan adanya suatu itikad baik dari para pihak yang dimulai sejak pra kontrak dan kemudian  dilanjutkan  pada  pelaksanaan  isi k o n t r a k   a t a u   p e r j a n j i a n   i t u   s e n d i r i (Kusumastuti, 2014).
Asas  kebebasan  berkontrak  menjadi prinsip dasar bagi para pihak untuk membuat perjanjian  tersebut.  Menurut  H.  Eman Suparman,  prinsip  kebebasan  berkontrak memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak menyepakati  pokok-pokok  dari  kontrak ( m a i n   o f   c o n t r a c t ) s e k a l i g u s   j u g a
memberikan  kebebasan  bagi  para  pihak menentukan  pilihan  penyelesaian  sengketa (Suparman, 2012). Berdasarkan hal tersebut, maka pilihan forum (choice of forum) terkait penyelesaian  sengketa  yang  dituangkan dalam  suatu  perjanjian  oleh  para  pihak merupakan  bagian  dari  implementasi  asas kebebasan berkontrak.
Asas  itikad  baik  disebutkan  dalam ketentuan  Pasal  1338  ayat  3  KUHPer. Ketentuan  tersebut  menjelaskan  bahwa p e r j a n j i a n   y a n g   t e l a h   d i b u a t   h a r u s dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Dengan adanya  asas  tersebut,  maka  perjanjian  yang dirancang  dan  disepakati  oleh  para  pihak hendaknya bernuansa keadilan dan kepatutan bagi kedua belah pihak yang berasal dari hati nurani para pihak.
Aris  Setyo  Nugroho  menyebutkan bahwa dalam teori hukum perjanjian modern menjelaskan  penerapan  asas  itikad  baik tidaklah  dapat  baru  dilaksanakan  pada  saat pelaksanaan  isi  perjanjian,  akan  tetapi mengedepankan pelaksanaan asas itikad baik sudah  dilaksanakan  pada  saat  dimulainya perundingan  antara  para  pihak  (Nugroho, 2014).  Seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  6 ayat (1) UU APS, bahwa “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad  baik dengan  mengesampingkan  penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Dalam k e t e n t u a n   t e r s e b u t   s a n g a t   j e l a s menitikberatkan  penyelesaian  sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa harus dilandasi adanya itikad baik dari para pihak.
M e n u r u t   p a n d a n g a n   p e n u l i s , menerapkan asas itikad baik dalam alternatif penyelesaian sengketa perdata tentang tanah t i d a k   h a n y a   p a d a   s a a t   p e l a k s a n a a n kesepakatan  saja,  akan  tetapi  itikad  baik tersebut  seharusnya  sudah  tercermin  pada saat adanya niat (pra penyelesaian sengketa) dari  para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketa  perdata  tentang  tananhnya  dengan cara  alternatif  penyelesaian  sengketa. Kemudian asas ini juga wajib diterapkan pada saat perundingan untuk mencari jalan keluar (win win solution) mengenai sengketa tanah oleh para pihak. Tanpa adanya itikad baik dari para  pihak,  maka win-win  solution yang diharapkan  oleh  para  pihak  ketika  memilih
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 47-55
jalur  penyelesaian  melalui  alternatif penyelesaian  sengketa  tidak  akan  pernah tercapai.Begitu  juga  mengenai  pelaksanaan dari hasil penyelesaian sengketa yang bersifat ﬁnal dan mengikat serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (7) UU APS.
Dalam  ketentuan  Pasal  1320  KUHPer disebutkan  bahwa  salah  satu  syarat  sahnya suatu  perjanjian  adalah  adanya  kesepakatan keduabelah  pihak (consensus). Kesepakatan antara para pihak merupakan hal yang sangat krusial  dalam  perjanjian  yang  sangat menentukan  lahir  dan  berlakunya  suatu perjanjian.  Dengan  tercapainya  kesepakatan oleh  para  pihak,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  telah  terjadi  suatu  titik  temu kepentingan-kepentingan  dari  para  pihak. D i s a m p i n g   i t i k a d   b a i k ,   a l t e r n a t i f p e n y e l e s a i a n   s e n g k e t a   j u g a   s a n g a t bergantung  pada  tercapainya  kesepakatan dari  para  pihak  yang  kemudian  dituangkan dalam  bentuk  tertulis,  seperti  yang  tertuang dalam  ketentuan  Pasal  6  ayat  (2)  UU APS. Tanpa adanya kata sepakat dari kedua belah pihak maka perjanjian menjadi tidak sah atau mempunyai  konsekuensi  hukum  dapat dibatalkan.
Kesepakatan  yang  dimaksudkan  dalam hal ini adalah, kata sepakat dari kedua belah pihak  yang  terbebas  dari  adanya  unsur penipuan  dan  daya  paksa  dari  pihak  lain. Sehingga  kata  sepakat  tersebut  murni  dari nurani para pihak setelah adanya bargaining process berupa tawar menawar yang dilandasi dengan  itikad  baik  tentunya.  Dalam  rangka penyelesaian sengketa perdata tentang tanah, apabila  para  pihak  memilih  alternatif penyelesaian  sengketa  sebagai  jalur  yang d i t e m p u h ,   m a k a   p a r a   p i h a k   h a r u s menyepakatinya  terlebih  dahulu  secara bersama-sama.  Sekaligus  juga  bahwa tercapainya  suatu  kesepakatan  antara  para pihak merupakan bagian awal dan akhir dari suatu  proses  negosiasi,  mediasi  maupun konsiliasi  dalam  penyelesaian  sengketa perdata  tentang  tanah  dan  kesepakatan tersebut  akan  menjadi  undang-undang  bagi para  pihak  sesuai  dengan  asas pacta  sunt servanda yang akan dituangkan dalam bentuk tertulis.
Asas pacta  sunt  servanda adalah  asas yang  paling  mendasar  dalam  konteks
pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian yang  berlaku  secara  universal.  Asas  ini mengikat para pihak pasca tercapainya suatu kesepakatan yang mengikat para pihak yang membuat  kesepakatan  tersebut  (asas personalitas)  dan  akan  mempunyai  sanksi t e r t e n t u   a k i b a t   t i d a k   d i t a a t i   d a n dilaksanakannya  isi  dari  kesepakatan tersebut. Menurut Purwanto, asas pacta sunt servanda terkait  dengan  kontrak  atau perjanjian yang disepakati oleh antar individu dan  asas  ini  mengandung  makna  bahwa perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan yang sempurna menjadi undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya dan apabila terjadi pengingkaran terhadap isi (kewajiban- kewajiban  oleh  para  pihak)  dari  perjanjian tersebut,  maka  pengingkaran  tersebut merupakan  suatu  perbuatan  wanprestasi (Purwanto, 2009).
Oleh karena itu, pelaksanaan dari asas ini tidak dapat dilepaskan dari asas lainnya, yaitu asas itikad baik. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata tentang tanah, maka ketika para  pihak  telah  bersepakat  menyelesaikan sengketa  mereka  melalui  negosiasi  maupun mediasi  para  pihak  mempunyai  kewajiban untuk  melaksanakan  kesepakatan  tersebut. Kemudian pasca negosiasi maupun mediasi, tentu juga terdapat kesepakatan-kesepakatan yang  oleh  para  pihak  disepakati  untuk menyelesaikan sengketa tanah mereka secara damai, maka isi dari kesepakatan perdamaian dengan  syarat-syaratnya  juga  menjadi undang-undang  bagi  para  pihak  yang  wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.

## C. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  mengenai peluang  penyelesaian  sengketa  perdata tentang  tanah  melalui alternative  dispute resolution dengan  asas-asas  perjanjian  di dalamnya,  penulis  dapat  menarik  suatu kesimpulan, yaitu :
1. Bahwa  penyelesaian  sengketa  perdata tentang tanah selain dapat diselesaikan melalui  persidangan  di  pengadilan (litigation) ,  ternyata  penyelesaian sengketa  tersebut  mempunyai  peluang untuk  dapat  diselesaikan  melalui  jalur di luar pengadilan (out of court dispute settlement) .  Adapun  yang  mendasari peluang tersebut, karena sengketa tanah
mengenai  hak  penguasaan  atas  tanah tergolong  ke  dalam  sengketa  perdata dan  secara  normatif  Undang-Undang N o m o r   3 0   Ta h u n   1 9 9 9   t e n t a n g Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang untuk itu,  yaitu  dengan  cara  negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
2. Dalam  rangka  penyelesaian  sengketa perdata  tentang  tanah  diselesaikan melalui alternative  dispute  resolution , maka  penyelesaiannya  tidak  dapat mengabaikan  asas-asas  hukum  yang berlaku mengenai perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas  konsensualisme,  asas pacta  sunt servanda dan  asas  personalitas. Asas- asas hukum perjanjian tersebut menjadi prinsip dasar dan wajib diimplementasi kan  di  dalam  setiap  kesepakatan- kesepakatan  yang  dibuat  oleh  para pihak  dalam  penyelesaian  sengketa p e r d a t a   t e n t a n g   t a n a h   m e l a l u i alternative dispute resolution, baik pada tahap  awal  (pra-penyelesaian)  sampai pada  tahap  akhir  (pasca  penyelesaian) termasuk  pada  saat  pelaksanaan kesepakatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid,  P.  (2011). Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS).  Jakarta:
Fikahati Aneska.
Ariani,  N.  V.  (2012).  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa  Bisnis  Di  Luar  Pengadilan  (Non
Litigation  Alternatives  Business  Dispute Resolution). Rechts Vinding, 1(2), 277294. Retrieved  from  http://rechtsvinding. bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/vi ew/101/107 Bali,  N.  (2017,  January  31).  NusaBali. http://www.nusabali.com/berita/10582/tiad a-Bukti-Kepemilikan-Tergugat-Disumpah- Cor-Di-Pura-Ulun-Kulkul. Basarah,  M.  (2011).  Prosedur  Alternatif P e n y e l e s a i a n   S e n g k e t a   A r b i t r a s e Tradis ional  dan  M odern  (O n  line).
Yogyakarta: Genta Publishing.
Komarudin,  P.  (2014).  PENYELESAIAN S E N G K E TA  E K O N O M I   S YA R I A H MELALUI  JALUR  NON  LIGITASI Parman Komarudin. Ekonomi Syariah Dan
Hukum  Ekonomi  Syariah,  Volume  1  N, 87105.  Retrieved  from  https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138 K u s u m a s t u t i ,   D .   ( 2 0 1 4 ) .   K E B E B A S A N BERKONTRAK  DALAM  KONTRAK BAKU  KREDIT  PERUMAHAN  Dora Kusumastuti,  9,  3439.  Retrieved  from http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/widya wacana/article/view/949
Limbong, B. (2014). Politik Hukum Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka.
Nugroho,  A.  S.  (2014).  527-1017-1-SM.pdf.
Jurnal  Repertorium,  Edisi  I  Ja,  7482. Retrieved  from  http://jurnal  .hukum. uns.ac.id/index.php/repertorium/article/vie w/527/497
Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas pacta sunt servanda  dalam  perjanjian  internasional  *. Mimbar  Hukum,  Vol.  21  No,  155170. R e t r i e v e d   f r o m   h t t p s : / / j u r n a l . ugm.ac.id/jmh/article/view/16252
Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2008). Aletrnatif Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Sengketa Transaksi  Elektronik  (E-Commerce). Jurnal  Dinamika  Hukum,  2(4),  124135. R e t r i e v e d   f r o m   d i n a m i k a h u k u m . fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/.../1 09
Santoso,  U.  (2010a).  Hukum  Agraria  dan  Hak- Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Santoso, U. (2010b). Pendaﬀtaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Suparman,  E.  (2012).  Arbitrase  dan  Dilema Penegakan  Keadilan.  Jakarta:  Fikahati Aneska.