## Conceptual Article
Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan
Erja Fitria Virginia 1* , Eko Soponyono 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * erjafitriav@gmail.com

## ABSTRACT
In line with science advances, information technology, economy, social and politics, the government is required to create  clean  governance  through  reform  of  the  Taxation  Law.  This  is  aimed  at  creating  justice  and  efforts to improve service quality for taxpayers. In addition, progress in various fields has also led to criminal acts in the taxation sector. The purpose of this article is to examine criminal law policies in efforts to combat criminal acts in the field of taxation based on current and future positive law. Regulations regarding criminal offenses in the field of taxation are regulated in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures jo. General provisions in the Criminal Code governing criminal acts that can be the basis for tax crime convictions. Criminal law policy in the field of taxation in the future should be in line with the principle in tax crime, that the criminal sanction in taxation is Ultimum Remidium in nature.
Keywords: Penal Reform; Penal Policy; Criminal Act; Taxation.

## ABSTRAK
Sejalan dengan “ kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, ekonomi, sosial dan politik pemerintah dituntut untuk  menciptakan clean  governance melalui  reformasi  Undang-Undang  Perpajakan.  Hal  ini bertujuan  agar menciptakan keadilan dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Selain itu, kemajuan diberbagai bidang juga menimbulkan adanya suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan  berdasarkan  hukum  positif  saat  ini  dan  di  masa  yang  akan  datang.Pengaturan  mengenai  tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang dapat  menjadi  dasar  pemidanaan  tindak  pidana  perpajakan. kebijakan  hukum  pidana“di  bidang  perpajakan di masa  yang  akan  datang  seharusnya sejalan  dengan  prinsip  dalam  pidana  perpajakan, bahwa  sanksi  pidana dalam perpajakan adalah bersifat Ultimum Remidium. ”
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana; Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana; Perpajakan.
Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 299-311 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Sejalan “ dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan, teknologi  informasi,  ekonomi,  sosial  dan  politik pemerintah  dituntut  untuk  menciptakan clean governance melalui  reformasi  Undang-Undang Perpajakan.  Hal  ini  bertujuan  agar  menciptakan keadilan  dan  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan bagi wajib pajak (Achmad, 2016). Selain itu, kemajuan diberbagai bidang juga menimbulkan adanya suatu  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan.”Menurut pengertian  umum, yang  dimaksud  dengan  tindak pidana  perpajakan  atau  yang  disebut  juga  dengan tindak pidana di  bidang perpajakan adalah tindakan yang melanggar ketentuan mengenai pertanggungjawaban  dibidang  pajak  dan  persyaratan yang  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang  pajak (Setiadi, & Yulia, 2010). ”
Fakta menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana di bidang perpajakan biasanya melakukan penyamaran atau  menyembunyikan  asal-usul dari  harta  yang diperoleh dari  tindak  pidana  perpajakan  tersebut  ke dalam lembaga keuangan misalnya bank (Tarigan dkk, 2014). ” Hal ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  kebijakan hukum  pidana  dalam  upaya  penanggulangan  tindak pidana di bidang perpajakan. ”
Kebijakan  “hukum    pidana  dalam  upaya penanggulangan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  sebagaimana  yang  telah  diubah  dan
disempurnakan  melalui  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1994, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007,  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalamnya juga mengatur  sanksi  pidana (Ningrum, Ispriyarso,  & Pujiyono, 2016). ”
Masyarakat “ berperan dalam “pemenuhan kewajiban  di  bidang  perpajakan dengan  terus meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan  bahwa  pajak  adalah  sumber  utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan  salah  satu  kewajiban  dimana  setiap anggota  masyarakat  wajib  berperan  aktif  dalam melaksanakan  sendiri  kewajiban  perpajakannya. Namun  dalam  kenyataan  tidak  semua  Wajib  Pajak menjalankan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan  perpajakan.  Akibatnya  Direktur  Jenderal Pajak harus menerbitkan ketetapan pajak baik berupa Surat  Tagihan  Pajak  maupun  Surat  Ketetapan  Pajak. Wajib  Pajak  harus  melunasi  pajak  yang  masih  harus dibayar  sesuai  yang  tercantum  dalam  Surat Tagihan Pajak maupun”Surat Ketetapan Pajak paling lama satu bulan (Sarwini, 2014). ”
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak hanya melibatkan  para  wajib  pajak,  tetapi  pejabat  pajak  itu sendiri juga dapat dikenakan sanksi pidana seperti bila pejabat  wajib  pajak  melakukan  penyelewengan terhadap  dana  pajak.  Hal  tersebut  dapat  dikenakan sanksi  pidana  berdasarkan  Undang-Undang  Tindak
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  Perpajakan (Adyan, 2017).
Walaupun “ hukum  pajak  tergolong  ke  dalam hukum  administrasi  negara,  namun  diperkuat  dengan diaturnya  ketentuan  pidana  di  dalam Undang-Undang perpajakan.  Penempatan  ketentuan  pidana  dalam hukum  pajak,  melahirkan  proses  kriminalisasi  dalam sektor pajak yang sangat terkait dengan politik hukum pidana  yang  menentukan  pilihan,  arah  dan ilmplementasi hukum pidana (Yoserwan, 2020). ”
Dua “ hal  dasar  dalam  kebijakan dengan menggunakan  sarana  pidana  menurut  Barda  Nawawi Arief: 1). Perbuatan  apa  yang  seharusnya  dijadikan tindak pidana dan kedua sanksi apa yang seharusnya digunakan  kepada  pelanggar;  dan 2). Kriminalisasi akan  membutuhkan  penegakan  hukum  yakni  melalui mekanisme  Sistem  Peradilan  Pidana (SPP) (Arief, 2014). ” Urgensi “ penegakan  hukum  pidana di  bidang perpajakan  tidak  terlepas  dari  adanya  potensi kehilangan  pemasukan  negara  dari  sektor  pajak karena terjadi berbagai pelanggaran terhadap undang- undang pepajakan sehingga melahirkan tinda pidana di bidang perpajakan. ”
Pusat “ Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK)  menyampaikan  bahwa  sampai Juni  2019  jumlah  laporan  keuangan  mencurigakan yang  terkait  dengan  dugaan  pidana  perpajakan mencapai  738  laporan.  Jumlah  itu  naik  47,3%  dari periode yang sama tahun lalu yang hanya 501 laporan.
Dengan  jumlah  laporan  tersebut,  indikasi  kejahatan perpajakan menempati posisi nomor empat. Posisinya berada  di  bawah  penipuan  dengan  3.998  laporan, korupsi  2.165  laporan,  dan  perjudian  sebanyak  1.767 laporan (Yoserwan, 2020). ”
Adanya potensi “ kerugian  negara  disektor perpajakan  tersebut, perlu  adanya  penyelesaian khususnya  dalam  pengenaan sanksi pidana guna menyelesaikan  dugaan  tindak  pidana  perpajakan secara  proporsional. Mengingat tindak  pidana perpajakan  tergolong  sebagai  kejahatan  terorganisir (organized  crime)  dan  biasanya  dilakukan  melalui korporasi (corporate crime) serta dapat juga melibatkan petugas pajak, diperlukan suatu penanganan yang juga yang  berbeda  dari  tindak  pidana  umum  lainnya. Mengingat  terdapatnya  dualisme  dalam  penyelesaian dugaan  tindak  pidana  perpajakan (Meagher,  2013), maka tentu harus ada kejelasan dan kepastian hukum dalam  penerapannya.  Kepastian  tersebut berkaitan dengan  kosistensi  penegakan  peraturan yang berkaitan dengan perpajakan itu sendiri. ”
Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak  pidana  perpajakan  yang pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  berdasarkan hukum  positif  saat  ini? Dan  yang  kedua,  bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan
Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 299-311
tindak pidana di bidang perpajakan di masa yang akan datang?
Beberapa  penelitian  sebelumnya  ada  yang membahas mengenai tindak pidana perpajakan seperti yang ditulis oleh Suranta Rames Tarigan dkk dengan artikel yang berjudul “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang” (Tarigan dkk, 2014). Mengarah  kepada  penegakan hukumnya,  terdapat  sebuah  artikel  dengan  judul “Problematika  Penegakan  Hukum  Perpajakan  (Kajian Tindak Pidana  Ekonomi  Bidang  Mafia  dan  Korupsi Perpajakan)” (Lamijan, 2014). Selanjutnya, pembahasan  mengenai  efektifitas  penerapan  sanksi pidana  terkait  tindak  pidana  perpajakan  ditulis  oleh Nurchalis  dengan  artikelnya  yang  berjudul  “Efektifitas Sanksi  Pidana  dalam  Undang-Undang  Ketentuan Umum Perpajakan dalam Menanggulangi Penghindaran  Pajak  Korporasi”  (Nurchalis,  2018). Mengarah  kepada  penyebab  terjadinya  suatu  tindak pidana  perpajakan  yang  bermula  dari  penghindaran pajak, ada sebuah penelitian terkait hal tersebut seperti yang  ditulis  oleh  Pasca  Dwi  Putra  dkk  dengan artikelnya  yang  berjudul  “Tax  Avoidance:  Evidence  of As a Proof of Agency Theory and Tax Palnning” (Putra, Syah, &  Sriwedari, 2018).  Terakhir,  masih  terkait dengan penelitian tersebut ada sebuah penelitian yang membahas  mengenai  batasan  legalitas  tindak  pidana perpajakan seperti yang ditulis oleh Doreen McBarnet
dengan  artikelnya  yang  berjudul  “Legitimate  Rackets: Tax  Evasion,  Tax  Avoidance,  and  The  Boundaries  of Legality” (McBarnet, 1992).
Penelitian-penelitian “ tersebut hanya membahas mengenai  tindak  pidana  perpajakan  dan  penerapan hukumnya,  sedangkan  mengenai  solusi  terkait penanggulangannya  tidak  dibahas. Artikel ini  akan menjawab  setiap  permasalahan  tersebut  dengan mengkaji  kebijakan  hukum  pidana terhadap  tindak pidana  di  bidang  perpajakan  dalam  perspektif pembaharuan  hukum  pidana.  Hal  ini  bertujuan  untuk menciptakan  suatu  kebijakan  hukum  pidana  di  masa yang akan datang dalam menanggulangi kejahatan di bidang perpajakan itu sendiri. ”

## B. PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  di  Bidang Perpajakan berdasarkan Hukum Positif Saat Ini
Pengaturan “ mengenai  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  jo.  Ketentuan-ketentuan  umum  dalam KUHP  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  yang dapat  menjadi  dasar  pemidanaan  tindak  pidana perpajakan. ”
Ada “ beberapa  istilah  untuk  menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, perbuatan pidana,  delik  atau strafbaarfeit.  Dahulu  hanya mengenal  subyek  tindak  pidana  adalah  manusia
Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 299-311
seperti  yang  tercantum  dalam  KUHP.  Namun  dalam perkembangannya, terdapat perkumpulan dagang atau korporasi  yang  dapat  disamakan  dengan  satu pribadi manusia  yang  dapat  melakukan  suatu  tindak  pidana. Berbagai  perundangundangan  di  Indonesia  telah mencantumkan  korporasi  sebagai  subyek  tindak pidana  seperti  UU  Lingkungan  Hidup,  Rancangan KUHP,  UU  Tindak  Pidana  Korupsi,  demikian  pula diberbagai  negara  seperti  Belanda,  Inggeris,  Amerika Serikat, Malaysia dan Singapore. Selain subyek hukum sebgai unsur tindak pidana, masih terdapat satu unsur lagi  yaitu  perbuatan.  Perbuatan  yang  dapat  dikenai hukum  pidana  tentu  saja perbuatan  yang  melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana  dirumuskan  dalam  undang-undang. Perbuatan tersebut  dapat  berupa  berbuat  atau  tidak berbuat (Jareborg, 2015). ”
Wujud “ atau  sifat  perbuatan  pidana  itu  selain melawan  hukum, perbuatan-perbuatan  tersebut  juga merugikan  masyarakat,  dalam  arti  bertentangan dengan  atau  menghambat  akan  terlaksananya  tata dalam pergaupan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Menururt Roeslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan  yang  anti  sosial.  Perbuatan  seseorang dikatakan  sebagai  tindak  pidana  apabila  perbuatan tersebut  telah  tercantum  dalam  undang-undang. Dengan  kata  lain  untuk  mengetahui  sifat  perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.  Asas  yang  menentukan  bahwa  tidak ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan
pidana  jika  tidak  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam perundang-undangan  dikenal  dengan  asas  legalitas. Asas  Legalitas  ini  dalam  bahasa  Latin yaitu Nullum delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege poenali, bermakna  tidak  ada  delik, “tidak  ada  pidana  tanpa peraturan  lebih  dahulu;  tiada  seorangpun  dapat dihukum  tanpa  peraturan  yang  mendahului  terjadinya perbuatan dan bahwa peraturan termaksud harus telah mencantumkan  suatu  ancaman  hukuman,  Asas Legalitas  merupakan  asas  yang  fundamental dalam hukum  pidana.  Asas  Legalitas  ini  berorientasi  pada kepastian hukum. Ada dua fungsi yang diemban atau dibebankan pada asas legalitas yaitu fungsi instrument yang  berarti  tidak  ada  perbuatan  pidana  yang  tidak dituntut  dan  fungsi  melindungi  yang  berarti tidak  ada pemidanaan  kecuali  atas Undang-Undang  (Muttaqin, Sugiharti, & Tajudin, 2015). ”
Di “ Indonesia, sumber hukum yang menyatakan adanya  pidana  terdapat  di  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum  dan  peraturan  perundang-undangan  khusus lainnya  di  luar  KUHP.  KUHP  sebagai  induk  aturan umum  mengikat  peraturan  perundangundangan khusus  di  luar  KUHP,  namun  dalam  hal-hal  tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur  sendiri  atau  menyimpang  dari  induk  aturan umum. KUHP  sebagai  induk  aturan  umum memasukkan  rumusan  asas  Legalitas  dalam  Pasal  1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: ”
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
“Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. “
Bunyi “ dari pasal tersebut mengandung dua arti yaitu: 1). Suatu  tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan  dalam  perundang-undangan dan  2). Peraturan  undang-undang  ini  harus  ada  sebelum terjadinya tindak pidana. ”
Suatu “ tindak  pidana “ harus dirumuskan  atau disebutkan  dalam  peraturan  undang-undang mempunyai  konsekuensi  yaitu  perbuatan  seseorang yang  tidak  tercantum  dalam  undang-undang  sebagai suatu  tindak  pidana (Duus-Otterström,  2018),  tidak dapat  dipidana. Jadi  dengan  adanya  asas  ini  hukum yang  tak  tertulis  tidak  berkekuatan  untuk  diterapkan dan  adanya  larangan  penggunaan  analogi  untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. ” Analogi “ artinya  memperluas  berlakunya  suatu peraturan  dengan  mengabstraksikannya  menjadi aturan  hukum  yang  menjadi  dasar  dari  peraturan  itu dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini  kepada  perbuatan  konkrit  yang  tidak  diatur  dalam undangundang.  Penetapan  peraturan  secara  analogi ini dilakukan apabila ada kekosongan dalam Undang- Undang untuk perbuatan yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Peraturan undang-undang ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, dengan perkataan lain peraturan undang-undang pidana tidak boleh berlaku retroaktif (berlaku surut) (Lestari, 2019). Ratio (dasar fikiran) dari hal ini ialah untuk menjamin
kebebasan  individu  terhadap  kesewenang-wenangan penguasa (peradilan) dan pendapat yang berhubungan dengan  pendirian  bahwa  pidana itu  juga  sebagai paksaan  psychis  (psychologische  dwang) (Lamijan, 2014). ”
Dengan  adanya “ ancaman  pidana “ terhadap orang yang melakukan tindak  pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak  berbuat.  Dengan  demikian  unsur  dari  tindak pidana ini adalah adanya perbuatan, yang mencocoki rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Sifat  melawan  hukum  ini  diperluas  tidak  hanya melawan  hukum  formil  tetapi  juga  melwan hukum materiil. Kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Perpajakan diatur dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana ”“ Pasal 38, 39, 39A, 40,41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. Dalam  hubungannya  dengan  tindak  pidana  di bidang  perpajakan,  penggolongan  atau  jenis  tindak pidana  perpajakan  terbagi  kedalam  tindak  pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (culpa) sebagai perbuatan  yang  tidak  sengaja  dan  tindak  pidana perpajakan  dalam  bentuk  kejahatan  (dolus)  sebagai perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja.  Pasal  38 huruf a dan b UU KUP menentukan bahwa: ”” “Setiap orang karena kealpaannya:
a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau b. Menyampaikan  surat  pemberitahuan,  tetapi  isinya tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  atau  melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara dan  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1
(satu)  kali  jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau kurang  dibayar  dan  paling  banyak  2  (dua)  kali jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau  kurang dibayar,  atau  dipidana  kurungan  paling  singkat  3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”.
Pasal 39 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, ayat (2) dan (3) menentukan:
(1) “Setiap orang yang dengan sengaja:
a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok  Wajib  Pajak  atau  tidak  melaporkan usahanya  untuk  dikukuhkan  sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. Menyalahgunakan  atau  menggunakan  tanpa hak  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;
c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; d. Menyampaikan  surat  pemebritahuan  dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e. Menolak  untuk  melakukan  pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
f. Memperlihatkan pembukuan  pencatatan,  atau dokumen  lain  yang  palsu  atau  dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
g. Tidak  menyelenggarakan  pembukuan  atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau  tidak  meminjamkan  buku,  catatan,  atau dokumen lain;
h. Tidak  menyimpan  buku,  catatan,  atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan  dan  dukumen  lain  termasuk  hasil pemgolahan  data  dari  pembukuan  yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan  secara  perogram  aplikasi online  di  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 (11); atau
i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau  dipungut  sehingga  dapat  ,  menimbulkan kerugian  pada  pendapatan  Negara  dipidana dengan  pidana  penjara  apaling  singkat  6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan  denda  paling  sedikit  2  (dua)  kali  jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dn paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”;
(2) “Pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) ditambahkan  1  (satu)  kali  menjadi  2  (dua)  kali sanksi  pidana  apabila  seseorang  melakukan  lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu)  tahun,  terhitung  sejak  selesainya  menjalani pidana penjara yang dijatuhkan”;
(3) “Setiap  orang  yang  melakukan  percobaan  untuk melakukan  tindak  pidana  menyalahgunakan  atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  dan/atau keterangan  yang  isinya  tidak  benar  atau  tidak lengkap,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  d,  dalam  rangka  mengajukan  permohonan restitusi  atau  melakukan  kompensasi  pajak  atau pengkreditan  pajak,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali  jumlah  restitusi  yang  dimohonkan  dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling  banyak  4  (empat)  kali  jumlah  restitusi  yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan”.
Sedangkan  tentang  faktur  pajak,  Pasal  39A huruf a dan b menentukan:
“Setiap orang yang dengan sengaja:
a. Menerbitkan  dan/atau  menggunakan  faktur  pajak, bukti  pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak, dan  atau/  bukti  setoran  pajak  yang  tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
b. Menerbitkan  faktur  pajak  tetapi  belum  dikukuhkan sebgai  Pengusaha  Kena  Pajak,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  sedikit  2  (dua)  tahun  dan paling  lama  6  (enam)  tahun  serta  denda  paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti  pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak dan/atau  bukti  setoran  pajak  paling  dan  paling banyak  6  (enam)  kali  jumlah  pajak  dalam  faktur
Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 299-311
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pajak,  bukti  pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”.
Berdasarkan  Ketentuan  Pidana “” Perpajakan tersebut,  maka  uraian  Pasal  38 “ mengatur  tentang Kealpaan  (Culpa)  yang  terkait  dengan  Surat  Pajak Tahunan (SPT), yang berhubungan dengan Pasal 13A UU  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  perubahan  ketiga UndangUndang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (UUKP).  Pasal  39  berkaitan  berkaitan dengan kesengajaan (Dolus) SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP),  Nomor  Pengusaha  Kena  Pajak (NPKP), Pemeriksaan, Pembukuan, Penyetoran Pajak, dan  Pasal  39  ayat  (2)  terkait  dengan  Tindak  Pidana Pengulangan menentukan “pidana akan ditambahkan 1 (satu)  kali  menjadi  2  (dua)  kali  sanksi  pidana  apabila seseorang  melakukan  lagi  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  sebelum  lewat  1  (satu)  tahun,  terhitung sejak  selesainya  menjalani  pidana  penjara  yang dijatuhkan”. Pasal  39  ayat  (3)  terkait  dengan  Tindak Pidana  Percobaan.  Pasal  39A  terkait  tindak  pidana Faktur Pajak. ””
Tindak Pidana yang terkait dengan pihak ketiga diatur  dalam  Pasal  41  A  dan  41  C  UU  KUP  yang menetukan:
“Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti  yang  diminta  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  35  tetapi  dengan  sengaja  tidak  memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti  yang  tidak  benar  dipidana  dengan  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak  Rp.  25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta rupiah)”.
Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU KUP menentukan:
(1) “Apabila  dalam  menjalankan  ketentuan  peraturan perundangundangan perpajakan diperlukan keterangan  atau  bukti  atau  dari  bank,  akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor adiministrasi, dan  atau/  pihak  ketiga  lainnya,  yang  mempunyai hubungan  dengan  wajib  pajak  yang  dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak atau penyidik tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,  atas permintaan  tertulis  dari  Direktur  Jendral  Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta”.
(2) “Dalam pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan  pemeriksaan,  penagihan  pajak,  atau penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan, kewajiban  merahasiakan  tersebut  ditiadakan, kecuali  untuk  bank,  kewajiban  merahasiakan ditiadakan  atas  permintaan  tertulis  dari  Menteri Keuangan”.
Pasal  41  C  ayat  (1),  (2),  (3)  dan  (4)  UU  KUP menentukan:
(1) “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-00  (satu  milyar rupiah)”;
(2) “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (1) dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  10 (sepuluh)  bulan  atau  denda  paling  banyak  rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)”.
(3) “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak memberikan  data  dan  iformasinya  yang  diminta oleh  Direktur  Jenderal  pajak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  35  A  ayat  (2)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan retus juta rupiah)”.
(4) “Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan  data  dan  informasi  perpajakan
Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021, halaman 299-311
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
sehingga  menimbulkan  kerugian  kepada  Negara dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)”.
Rumusan “ Kualifikasi Tindak Pidana: Kejahatan
dan
Tindak Pidana Pelanggaran  di bidang perpajakan  dalam  UU  KUP  sangat  bermanfaat  bagi penerimaan  negara.  Namun  sementara  ini,  UU  KUP termasuk  fenomena  legislatif  yang  mengandung masalah dan dapat menghambat upaya penanggulangan kejahatan perpajakan karena tidak menyebutkan kualifikasi  yuridis  berupa  pelanggaran atau  kejahatan,  sehingga  dari  aspek  pendekatan rumusan / frasa juga terdapat kekaburan norma. ”
Ketentuan  Pidana  Perpajakan termasuk ketentuan “ penggunaan  sanksi  Pidana  dalam  hukum administrasi sehingga UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 diubah  dengan  UU  No.  9  Tahun  1994  diubah  dengn UU  No.  16  Tahun  2000  diubah  dengan  UU  No.  28 Tahun  2007,  dengan  perubahan  terakhir  UU  No.  16 Tahun 2009) yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk menghukum  Pelaku  Tindak  Pidana  Perpajakan  di Pengadilan Umum, hanya ada pidana pokok (Pasal 38- 41B),  meskipun  pada  mulanya,  ada  kualifikasi  delik (kejahatan/pelanggaran)  dalam  Pasal  42  tetapi  Pasal 42  kemudian  dihapus  oleh  Pasal  1  sub  34  UU  No  9 Tahun 1994. Walaupun UU KUP telah mengalami tuga kali perubahan, pola jenis sanksi pidananya tetap tidak berubah  dan  tetap  tidak  ada  ketentuan  mengenai pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. ”
Kualifikasi “ kejahatan  dan  pelanggaran  sanksi pidana  perpajakan  sangat  perlu  dilakukan  karena penerapan  sanksi  perpajakan tidak  hanya  melalui hukuman  pidana  kurungan,  penjara  dan  denda, melainkan terdapat hukuman atau sanksi administrasi berupa  pembayaran  bunga  dan  denda  administrasi. Sanksi  Adminstrasi  biasanya  dikenakan  terhadap pelanggaran  secara  administrasi,  sedangkan  sanksi pidana  dikenakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana bidang  perpajakan  yang  terbukti  lalai  dan  sengaja (culpa  dan  dolus)  melanggar  Undang-Undang Ketentuan  Umum  dan  Tata cara  Perpajakan.  Lalai artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tidak adanya  unsur  kesengajaan  misalnya human  error, sedangkan  sengaja  artinya  memenuhi  unsur kesengajaan  salah  satunya  adanya mens  rea atau sikap  batin  yang  diketahuinya  perbuatan  yang dilakukan  merupakan  suatu  tindak  pidana (Ali, 2018). ” Sanksi  administratif  merupakan primum remidium atau  sanksi  pertama  yang  harus  dikenakan apabila  terjadi  suatu  tindak  pidana  perpajakan, sehingga  jika  sanksi  administratif  tidak  dilaksanakan maka  harus dilakukan  upaya  pidana  sebagai ultimum remidium (Lamond, 2007).
Tindak  pidana “ dibidang  perpajakan  dapat dikategorikan  sebagai  suatu  kejahatan  yang  mana tidak hanya merugikan bagi orang lain atau masyarakat luas  melainkan  juga  Negara  dikarenakan  merugikan pendapatan kas Negara yang mana pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara yang bertujuan untuk
pembiayaan  pembangunan  serta  kesejahteraan  bagi masyarakat luas. Dan di dalam ketentuan Pasal-pasal yang  mengatur  tentang  Perbutan  Pidana  di  bidang Perpajakan  karena  kelalaian  terdapat  pada  Pasal  38, Pasal  41  ayat  (1)  Dalam  Undang-Undang KUP,  yang dimaksud  Kelalaian  menurut  penjelasan  dalam  Pasal 38,  berarti  tidak  sengaja,  lalai,  tidak  hati-hati,  atau kurang  mengindahkan  kewajibannya  sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. ”
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  di  Bidang Perpajakan di Masa yang akan Datang
Kebijakan  hukum  pidana  di  masa  yang  akan datang  harus  sesuai  dengan  arah  pembangunan hukum    yang    dilaksanakan “ melalui: Pembaruan materi  hukum,  dengan  tetap  memperhatikan kemajemukan  tatanan  hukum  yang  berlaku  dan pengaruh  globalisasi  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum; Menegakan hukum dan hak asasi manusia; Kesadaran hukum; dan Pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta ketertiban dan kesejahteraan. ”
Strategi  kebijakan  hukum  pidana  di  bidang perpajakan di  masa  yang  akan  datang  seharusnya sejalan  dengan  prinsip  dalam  pidana  perpajakan, “ bahwa  sanksi  pidana  dalam  perpajakan  adalah bersifat  Ultimum  Remidium  artinya  dalam  penegakan terhadap  pelanggaran  hukum  perpajakan  yang diutamakan  adalah  sanksi  adminitratif,  sedangkan
penerapan  sanksi  pidana  dilakukan  apabila  cara-cara yang dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat Wajib  Pajak  patuh  terhadap  ketentuan  perpajakan. Salah satu  contoh  prinsip Ultimum  Remidium ” dalam perpajakan  adalah  Pemerintah  menerbitkan  kebijakan Pengampunan  Pajak,  yaitu  penghapusan  pajak  yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan  dan  sanksi  pidana di  bidang  perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan penerimaan  pajak. ”S sayangnya,  kebijakan  tersebut merupakan bagian dari ius constituendum atau hukum yang  dicita-citakan,  sehingga  saat  ini  perlu  dilakukan pertimbangan untuk  mengkaji  semua  kebijakan  yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
Perkembangan hukum pidana secara internasional, “ khususnya pola pemidanaan, wacana restorative  justice dan  penal  mediation  nampaknya turut  memperkuat  posisi  asas  ultimum  remedium. Bahwa  Negara  sebagai  korban,  dalam  tindak  pidana perpajakan,  maka  kepentingan  Negara  lebih didahulukan  tanpa  harus  menghambat  kepentingan pelaku  usaha,  karena  sanksi  pidana  dalam  tindak pidana  perpajakan  adalah pidana  penjara  dan  bukan pidana  denda.  Rumusan  sanksi  sesuai  dengan  UU KUP  ini  adalah  efektifitas  nya  dalam  mencegah terjadinya  delik  dan/atau  mengembalikan  keadaan (yang  tidak  seimbang  setelah  terjadinya  delik)  seperti sediakala.  Hal  ini  cukup  beralasan  mengingat  sanksi
pidana yang di atur dalam UU KUP hanyalah berupa sanksi-sanksi formal. Namun, dalam beberapa aspek, khususnya  untuk  mencapai  suatu  tujuan  pemidanaan terhadap korporasi, sanksi informal atau negative yang berupa  legal  sanction,  occumpational sanctions,  dan social sanction dapat dipertimbangkan. ”
Dalam hal “ pengaturan mengenai sanksi pidana yang  akan  dikenakan terhadap  pelaku  delik belum  secara  kontektual sehingga  belum  mencakup pidana  formal  seperti  kurungan  dan  denda  dan pidanainformal atau  negatif  seperti occumpational sanction,  legal  sanction,  dan  social  sanction. Berdasarkan hal tersebut, pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perpajakan harus sesuai dengan subjek  pelaku,  misalnya  pengenaan  sanksi  yang berbeda bagi korporasi dan perorangan atau individu. Tolok ukur dari sanksi pidana ini pada akhirnya adalah efektivitas  sanksi  pidana  untuk  mencegah  terjadinya suatu  delik  (hal  ini  mengacu  pada  teori  pencegahan dalam konteks hukum penitensier) (Sulastyawati, 2014) atau  pun  untuk  mengembalikan  keadaan  seperti sediakala atau restitutio in integrum. Penerapan sanksi perpajakan  baik  administrasi  (denda,  bunga  dan kenaikan) dan pidana (penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten meliputi para pembuat kebijakan baik legislatif maupun eksekutif  serta  para  aparat  penegak  hukum yang berlaku  terhadap  semua  wajib  pajak  yang  tidak memenuhi kewajiban perpajakan. ”

## C. SIMPULAN
Pengaturan “ mengenai  tindak  pidana di bidang perpajakan  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  jo.  Ketentuan-ketentuan  umum  dalam KUHP  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  yang dapat  menjadi  dasar  pemidanaan  tindak  pidana perpajakan.  Berdasarkan  hukum  positif  saat  ini, kualifikasi  kejahatan  dan  pelanggaran  sanksi  pidana perpajakan  sangat  perlu  dilakukan  karena  penerapan sanksi perpajakan tidak hanya melalui hukuman pidana kurungan,  penjara  dan  denda,  melainkan  terdapat hukuman atau sanksi administrasi berupa pembayaran bunga  dan  denda  administrasi. ” Sanksi  Adminstrasi biasanya  dikenakan  terhadap  pelanggaran  secara administrasi,  sedangkan  sanksi  pidana  dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang terbukti lalai dan sengaja (culpa dan dolus) melanggar Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  ara Perpajakan.
Strategi  kebijakan  hukum  pidana“di  bidang perpajakan di  masa  yang  akan  datang  seharusnya sejalan  dengan  prinsip  dalam  pidana  perpajakan, “ bahwa  sanksi  pidana  dalam  perpajakan  adalah bersifat Ultimum Remidium artinya  dalam  penegakan terhadap  pelanggaran  hukum  perpajakan  yang diutamakan  adalah  sanksi  adminitratif,  sedangkan penerapan  sanksi  pidana  dilakukan  apabila  cara-cara yang dilakukan sudah tidak efektif lagi untuk membuat Wajib  Pajak  patuh  terhadap  ketentuan  perpajakan.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Salah  satu  contoh  prinsip Ultimum  Remidium””dalam perpajakan  adalah  Pemerintah  menerbitkan  kebijakan Pengampunan  Pajak,  yaitu  penghapusan  pajak  yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan  dan  sanksi  pidana di  bidang  perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan penerimaan pajak. ”

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Achmad, R.  (2016).  Aspek  Hukum  Pidana  dalam Tindak  Pidana  Perpajakan. Jurnal  Hukum Doctrinal, Vol.1, (No. 2), p.2. https://jurnal.um- palembang.ac.id/doktrinal/article/view/385 Adyan, Antony, R. (2017). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Jurnal  Pranata  Hukum,  Vol.2,  (No.2),  p.90. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/ 107
Ali, M. (2018). Proporsional dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Vol.25,(No.1),p.243. https://doi.org/10.20885/i ustum.vol25.iss1.art7
Duus-Otterström, G.  (2018). Retributivism  and  Public Opinion:  On  the  Context  Sensitivity  of  Desert
Criminal Law and Philosophy, Vol.12, (Issue1),
p.132. https://link.springer.com/article/10.1007 /s11572-017-9415-z
Jareborg, N. (2015). Criminal Liability as a last Resort.
Ohio  State  Journal  of  Criminal  law, Vol.2, p.251. http://hdl.handle.net/1811/72899 Lamijan.  (2014). Problematika  Penegakan  Hukum Perpajakan  (Kajian  Tindak  Pidana  Ekonomi bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan). Jurnal Pembaruan Hukum,  Vol.2,  (No.1),  p.118. doi: 10.26532/jph.v1i1.1467
Lamond, G. (2007). What is A Crime. Oxford Journal of Legal Studies, Vol.  27, (No.4). pp.  609–632 doi:10.1093/ojls/ gqm018
Lestari, I. (2019). Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan. Law Public, Vol.1, (No.1), p.5.https://www.researchgate.net/publication/3 37059458_ASPEK_HUKUM_PIDANA_DALAM _TINDAK_PIDANA_PERPAJAKAN_OLEH_IN DAH_LESTARI_NIM_02011181722014 McBarnet, D. (1992). Legitimate Rackets: Tax Evasion,
Tax  Avoidance,  and  The  Boundaries  of Legality. The Journal of Human Justice, Vol.3, (No.1),pp.56-74. https://link.springer.com/ article/10.1007/BF02619290
Meagher, D.  (2013). The  Common  Law  Principle  of Legality  in  the  Age  of  Rights. Melbourne University Law Review, Vol.35, (Issue1), p.234. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/
1037969X1303800402
Muttaqin, Zainal.,  Sugiharti,  Dewi  Kania., & Tajudin.
(2015). Law  Enforcement  Taxation  through NonLitigation  Mechanisme  (An  Alternative).
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol.27, (No.2), p.384. https://doi.org/10.22146/jmh.15899
Ningrum,  Diajeng  Kusuma.,  Ispriyarso,  Budi., & Pujiyono. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana  di  Bidang  Perpajakan  sebagai  Upaya Peningkatan  Penerimaan  Negara. Jurnal  Law Reform,Vol.12,(No.2),p.210. https://doi.org/10. 14710/lr.v12i2.15875
Nurchalis.  (2018).  Efektifitas  Sanksi  Pidana  dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dalam  Menanggulangi  Penghindaran  Pajak Korporasi. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, (No.1),pp.23-44. http://dx.doi.org/10.25216/ jhp.7.1.2018.23-44
Putra, Pasca Dwi., Syah, Dedy Husrizal., & Sriwedari,
Tuti. (2018). Tax Avoidance: Evidence of As a Proof  of  Agency  Theory  and  Tax  Palnning. International Journal of Research and Review, Vol.5,(Issue9),pp.52-60. https://www.ijrrjournal. com/archive_ijrr_vol.5_issue9.html
Sarwini.  (2014). Implementasi  Restorative  Justice dalam  Penegakan  Hukum  Pajak. Jurnal
Yuridika,Vol.39,(No.2),p.382.
http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i3.378 Sulastyawati, Dwi. (2014). Hukum  Pajak  dan
Implementasinya  bagi  Kesejahteraan  Rakyat,
Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i ,Vol.1,(No.1),p.122. doi:10.15408/sjsbs.v1i1.
1530
Tarigan,  Suranta  Ramses.,  Kalo,  Syafruddin., Nasution,  Bismar., & Sunarmi.  (2014). Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perpajakan  Melalui  Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang. USU  Law  Journal, Vol.2,(No.2),p.123. https://jurnal.usu.ac.id/ index.php/law/article/view/7940
Yoserwan.  (2020). Fungsi  Sekunder  Hukum  Pidana dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Perpajakan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20,(No.2),p.166.http://dx.doi.org/10.30641/ dejure.2020.V20.165-176

## BUKU
Arief,  Barda  N.  (2014). Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
Setiadi,  Edi., & Yulia,  Rena.  (2010). Hukum  Pidana
Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.