## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN DAN PERBUDAKAN MANUSIA
Dianita Putri Oktavia Damayanti 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: dianitaputri99@gmail.com , frans@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  menjadi  satu  instrumen  hukum  yang  harus  dihormati,  dijunjung  tinggi, dan  dilindungi  oleh  negara.  Di  dalam  HAM  itu  sendiri,  di  ataranya  terdapat  hak  untuk  hidup,  hak untuk  tidak  disiksa,  dan  hak  untuk  tidak  diperbudak.  Dengan  adanya  peraturan  tentang  HAM  dan Tindak  Pidana  Perfagangan  Orang,  setiap  orang  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan- tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Konsekuensi hukuman pidana bagi para pelaku, mutlak harus tegas dilaksakan terhadap mereka yang telah menciderai kemanusiaan.
Kata kunci: Perlindungan hukum. Hak Asasi Manusia. Perbudakan Manusia.

## Abstract
Human  rights  are  legal  instrument  that  must  be  respected,  upheld,  and  protected  by  the  state. Within human rights itself, there are rights to life, the right not to be tortured, and the right not to be enslaved.  With  the  regulation  on  Human  Rights  and  the  Crime  of  Trafficking  in  Persons,  everyone gets legal protection from acts that degrade human dignity. The consequences of criminal penalties for the perpetrators absolutely must be strictly enforced against those who have injured humanity Keywords : Legal Protection. Human Rights. Human Slavery.

## PENDAHULUAN
Penghormatan terhadap nilai-nilai luhur hak-hak asasi manusia semakin hari semakin menunjukkan nilai positif. Bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijunjung dan ditegakkan telah  menjadi  kesadaran  yang  terus  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat.  Setiap orang tidak  lagi  mudah  untuk  memperlakukan  sesamanya  dengan  semena-mena  tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.
Sejak  era  Orde  Baru  berakhir,  Indonesia  mulai  mengakui  nilai  penting  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Persis  setelah Orde  Baru  mangkat,  Indonesia  mensahkan Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal satu UU HAM telah diyantakan denagn jelas definisi  HAM,  bagaimana  hak  itu  ada  yang  berasal  dari  Tuhan,  dan  melekat  pada  manusia sejak  keberadaannya.  Hak  tersebut  wajib  untuk  dihormati,  dijunjung  dan  dilindungi  demi kehormatan. Pada pasal-pasal selanjutnya, secara rinci dijelaskan apa saja yang merupakan hak-hak dasar, baik yang mutlak maupun yang tidak, tetapi secara nyata merupakan sesuatu uang menjadi harkat dan martabat kemanusiaan.
Namun,  di  tengah  situasi  yang  semakin  beradab  ini,  masih  ada  orang  /  sekelompok orang  yang  tega  memperlakukan  buruk  manusia  lain,  dengan  tameng  aturan  dan  jabatan yang diembannya. Kasus yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara yang dilakukan oleh Bupati Non-Aktif,  Terbit  Rencana  Perangin-Angin  sontak  menimbulkan  pernyataan  besar  yang menggerus sisi kemanusiaan. Bagaimana mungkin di zaman yang sudah modern, masih ada praktek  biadab  yang  bahkan  dilakukan  oleh  pejabat  berwenang  dengan  menggunakan aturan-aturan.
Bupati  Non-Aktif  Langkat,  Terbit  Rencana  Perangin-Angin  memiliki  bangunan  serupa kerangkeng  yang  berada  di  rumahnya.  Kerangkeng  itu  untuk  mengurung  manusia  yang (dianggap)  melakukan  kesalahan  seperti  penggunaan  narkoba,  meresahkan  masyarakat, ataupun hukuman terhadap angggota ormas. Di sini, selain diambil kebebasannya, mereka juga  melakukan  kegiatan  harian  seperti  bekerja  di  kebun  sawit  milik  perusahaan  pribadi, memasang  baliho  kampanye,  dan  pekerjaan-pekerjaan  lain,  tanpa  mendapat  upah  atau imbalan  sepeser  pun.  Mereka  hanya  mendapat  extra  pudding  (makanan  ringan)  setelah melakukan  pekerjaannya.  Atas  perlakuan  ini,  pemilik  bangunan,  yaitu  Bupati  Non-Aktif Terbit Rencana diindikasikan melakukan perbudakan manusia, yang merupakan bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pendekatan Hak Asasi Manusia  (HAM) menjadi pedoman bagi pemberantasan tindak perdagangan orang. Di dalam unsur-unsur HAM itu sendiri, terdapat pernyataan tegas anti penyiksaan  dan  perbudakan  manusia.  Indonesia  sendiri  telah  meratifikasi  perjnajian- perjanjian internasional terkait HAM dan Perdagangan Manusia. Menurut situs Kementrian Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  sampai  saat  ini,  kita  telah  meratifikasi  setidaknya  8 (delapan) dari 9 (sembilan) unsur pokok HAM internasional. Dan terkait pekerja, kita telah meratifikasi  18  (delapan  belas)  Konvensi  ILO  (International  Labor  Organization)  dan  8 (delapan)  Inti  Pokok  Konvensi  ILO.  Perjanjian  internasional  yang  telah  diratifkasi  tersebut membawa  konsekuensi  bahwa  negara  Indonesia  harus  menjalankan  kewajiban  dan membuat undang-undang yang sejalan dengan aturan-aturan internasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengedepankan  pendekatan  undang-undang,  konseptual  dan  kasus. Tujuannya  supaya  dalam  penelitian  ini  dapat  menemukan  pemecahan  masalah  dalam melihat fenomena hukum yang terjadi.
Melalui  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  peneliti  menjadikan pertauran  undang-undang  dan  konvensi  internasional  terkait  sebagai  bahan  dan  pondasi dalam  melakukan  penelitian.  Sumber-sumber  peraturan  undang-undang  dan  konvensi internasional tersebut menjadi dasar untuk menjawab problematika hukum dan sosial yang terdapat  dalam  rumusan  masalah.  Di  mana  nantinya  undang-undang  dan  konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan menjadi kerangka berpikir utama dalam melakukan penelitian ini.
Kemudian,  peneliti  juga  melekukan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  di mana  pendekatan  ini  peneliti akan  melihat  tinjauan  teori-teori dan  konsep  hukum  sebagai pisau analisis untuk melihat aspek-aspek dan sudut pandang yang tepat dalam mengungkap problematika,  atau  melihat  sejauh  mana  teori  dan  konsep  hukum  menjadi  latar  belakang permasalahan dan fenomena sosial hukum di masyarakat.
Terakhir,  seperti  yang  ada  dalam  sebuah  penelitian  hukum  normatif,  peneliti  juga melakukan  pendekatan  kasus (case  approach) di  mana  peneliti  akan  mengambil  sebuah masalah  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat,  kemudian  membangun  sebuah  konstruksi argumentasi hukum berdasarkan logika dan pendekatan hukum sebelumnya, untuk melihat sejauh  mana  kaitan  antara  pendekatan  sebelumnya  dengan  kondisi  konkrit  di  lapangan. Dalam  hal  ini,  kasus  kerangkeng  manusia  di  Langkat,  Sumatera  Utara.  Kasus  ini  sangat terkait dengan permassalahan hak asasi manusia dan perbudakan manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Konsep Hak Asasi Manusia terkait Perbudakan Manusia.
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah hak-hak  yang  secara  kodrati  dimiliki  manusia  sejak keberadaannya  di  dunia  ini.  Pandangan  ini  mengasumsikan  bahwa,  manusia  memiliki  hak bukan  karena  konstruksi  sosial  masyarakat  memberikan  hak  tersebut,  atau  adanya  aturan hukum positif yang memberikannya, tetapi murni berdasarkan kodratnya sebagai manusia. Gagasan  HAM  ini  kemudian  dikenal  sebagai  teori  kodrati (natural  rights  theory) .  Teori  ini
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
berkembang  karena  adanya  kekuasaan  absolut  yang  dimiliki  oleh  kerajaan-kerajaan  atau lembaga  gereja.  Para  filsuf  dan  ilmuwan  hukum  sepakat  untuk  melawan  kekuasaan  yang muncul, karena sifat kekuasaan yang ada saat itu, cenderung  korup dan sewenang-wenang terhadap  rakyat.  Gagasan  untuk  melawan  ini,  kemudian  menjadi  sebuah  gerakan pembaharuan ( renaissance ) yang mengobarkan semangat di diri masing-masing orang untuk memperjuangkan haknya masing-masing.
Gerakan  reformasi  ini  diteruskan  oleh  beberapa  tokoh  yang  cukup  terkenal  di kalangan  gereja  Katolik  Roma  sebagai  seorang  filsuf  religius,  yaitu  Thomas  Aquinas.  Dia menegaskan  bahwa  setiap  Tuhanlah  yang  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan kita,  sehingga  semua  orang  harus  tunduk  pada ‘kekuasaan’ Tuhan.  Dengan  kata lain,  tidak hanya  sekalipun  kekuasaan  raja  dibatasi  oleh  aturan-aturan  transendetal,  tetapi  setiap manusia merupakan individu yang unik yang memiliki hak kodrati di dalam dirinya terlepas dari  negara.  Rakyat  (semua  orang)  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memiliki  hak  yang sama untuk memperjuangkan hak mereka secara otonom. Senada dengan itu, tokoh filsuf- religius,  Hugo  de  Groot  (Grotius),  yang  juga  merupakan  tokoh  Protestanisme  Belanda.  Dia melihat  hak  kodrati  sebagai  hukum  alam,  tetapi  tidak  hanya  berasal  dari  ketuhanan, melainkan  melalui  penalaran  yang  sistematis,  hak  kodrati  tersebut  bisa  menjadi  hukum tertulis dan dirasionalkan dalam masyarakat.
Seiring  perkembangan  zaman,  gagasan  mengenai  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang bertumpu  pada  hukum  kodrati  mendapat  tantangan  keras  menjelang  abad  ke  19  dari seorang  cendikiawan  bernama  Jeramy  Bentham,  seorang  filsuf  utilitarian  yang  berasa  dari Inggris.  Pandangan  filsafatnya  yang  berpondasi  pada  asas  manfaat  turut  berpengaruh terhadap bagaimana hak asasi manusia itu bisa dipergunakan lebih nyata dalam kehidupan. Secara  mendasar,  Bentham  mengkritik  bahwa  teori  terkait  HAM  berdasarkan  hak-hak kodrati  ataupun  hukum  alam  itu,  itu  tidak  bisa  diejawantahkan  dan  dielaborasi  lebih empiris. Teori-teori tersebut serasa mengacu di awang pemikiran dan tidak konkrit terwujud di  masyarakat.  Hak  asasi  tersebut,  tidak  bisa  serta  merta  hak  berdiri  sendiri  tanpa  ada penopang  yang  menguatkan  atau  melindungi  keberadaannya.  Hak  bagi  Bentham  sendiri adalah bagian dari hukum itu sendiri. John Austin, tokoh kaum positifis lain juga mendukung postulat  Betham  dan  menyakatan  bahwa  hukum  negara  menjadi  instrumen  yang  mampu mewujudkan eksistensi dan mengkongkritkan hak di masyarakat. Satu-satunya hukum yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
valid adalah perintah dari yang berdaulat, di mana ini adalah negara-bangsa. Ia tidak muncul dari  suatu  imaginasi  pikiran,  melainkan  dari  eksistensi  negara-bangsa.  Dengan  kata  lain, walaupun  manusia  sejatinya  memiliki  hak  (kodrati)  sejak  lahir,  dia  tidak  bisa menggunakannya  tanpa  adanya  aturan  hukum  yang  mengikat.  Bentham  dan  filsuf  aliran postifis  bersepakat  bahwa  aturan  hukum  perlu  diupayakan  untuk  menegakkan  hak  asasi manusia.
Ketakutan akan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia menjadi trigger munculnya gagasan John Locke mengenai hak kodrati. Hak kodrati adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan  manusia,  yang  tetap  membutuhkan  negara  sebagai  regulator  untuk  memastikan bahwa  pemenuhan  hak-hak  tersebut  tidak  disimpangi  oleh  kepentingan  apapun.  Negara harus menjadi garda terdepan yang mengeksekusi setiap peluang gugurnya hak kodrati yang coba  diambil  oleh  pihak-pihak  tertentu.  Dalam  kontestasi  Internasional,  hak  kodrati  inilah yang membedakan apakah sebuah negara sudah dinyatakan sebagai negara merdeka, atau negara  kolonialis.  Kita  lihat posisi  tawar  Indonesia  di  mata  dunia,  secara  ekonomi  maupun sosial budaya.
Pada  tahun  1945,  sebuah  perserikatan  antar  negara  yang  dinamakan  Perserikatan Bangsa-Bangsa  berdiri  dengan  harapan  eliminasi  kekhawatiran  akan  dampak  negative perang  dunia  kedua.  Ini  menjadi  tonggak  dimana  kesempatan  hidup  layak  sesuai  dengan value  yang  digaungkan  pada  deklarasi  universal  tentang  penghargaan  hak  dasar  manusia menjadi  penting  untuk  dikedepankan.  Sangat  berat  beban  yang  ditanggung  oleh  Jerman pasca  kekalahan  di  Perang  Dunia  pertama,  begitu  pula  yang  diterima  oleh  Jepang  pasca runtuhnya Hiroshima dan Nagasaki oleh Bom Atom Amerika Serikat pada Agustus 1945. Ini menjadi  jawaban  atas  kengerian  yang  dialami  oleh  negara-negara  berkembang,  tentang kesempatan  hidup  yang  diperoleh,  tidak  hanya  berbicara  mengenai  kebutuhan  prinsipil, tetapi  juga  bagaimana  manusia  yang  hidup  dapat  berinteraksi  sosial,  dapat  tumbuh  dan berpolitik  dalam  kancah  perpolitikan  domestic,  dapat  menghasilkan  kebudayaan  sebagai sumber  atau  ciri  dari  kemajuan  sebuah  peradaban  dan  seterusnya.  Inilah  yang  coba dihadirkan dalam setiap pertemuan antar negara, pasca perang dunia kedua, baik di negara Kawasan  Eropa,  Amerika,  hingga  Asia  yang  merupakan  sasaran  atau  negara  jajahan  yang saat  ini  dapat  kita  pelajari  bentuk  kecil  atau  miniatur  perang  dunia  tersebut  di  Israel  dan
Palestina.  Israel  adalah  jelmaan  barat,  palestina  timur.  Pun  halnya  dengan  Ukraina  dan Rusia.
b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perbudakan Manusia.
Perlindungan hukum dapat diterjemahkan sebagai sebuah tindakan untuk melindungi, mengayomi,  secara  mengikat-kuat,  pergaulan  hidup  masyarakat,  dengan  aturan  undang- undang  yang  sah,  yang  dilakukan  oleh  negara,  pemerintah,  maupun  aparat  berwenang. Konteks  ini  menciptakan  konsep  perlindungan hukum pada  sebuah  fungsi  untuk mengatur dan menjamin adanya kepastian hukum yang sahih di masyarakat.
Perlindungan  hukum  juga  bisa  dikatakan  sebagai  bentuk  pemberian  jaminan pelayanan  yang  wajib  diberikan  oleh  pemerintah  yang  sah  dalam  rangka  memberi  rasa aman.  Berdasarkan  UUD  1945,  negara  secara  nyata  bertanggung  jawab  memberi perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  bagi  setiap  warganya,  sesuai    dengan  yang  termakhtub pasal  28.  Hal  ini  secara  konkrit  sebagai  sebuah  konsep  bahwa  negara  Indonesia  adalah negara  hukum  yang  benar-benar  dapat  melaksanakan,  mengupayakan,  dan  senantiasa melakukan perlindungan hukum bagi setiap warganya.
Lebih  lanjut,  Philipus  Hadjon  menyatakan  pendapatnya  bahwa  perlindungan  hukum meliputi  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan  hak-hak  asasi manusia  yang  dimiliki  setiap  orang  sebagai  subjek  hukum  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Secara  teori,  Hadjon  mengemukakan  ada  dua  jenis perlindungan hukum, yaitu:

## 1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  jenis  ini  mempunyai  fungsi  untuk  pencegahan.  Pemerintah membuat  sebuah  aturan  hukum  untuk  mengantisipasi  akan  potensi  pelanggaran yang akan terjadi. Perlindungan hukum jenis ini bisa dilihat pada terbentuknya suatu perundang-undangan.  Dalam  hal  ini,  terdapat  pula  sebuah  batasan  dan  sejumlah kewasjiban sebagai sebuah rambu-rambu. Semua ini untuk memberikan koridor dan upaya pencegahan suatu tindakan yang akan mengakibatkan pelanggaran.  Menurut Hadjon  pula,  perlindungan  hukum  jenis  ini  memberikan  subjek  hukum  suatu kesempatan  untuk  mengajukan  banding  atau  mengungkapkan  gagasan  penolakan terhadap suatu keputusan pemerintah sebelum perundang-udangan itu disahkan.

## 2. Perlindungan Hukum Represif
Jenis perlindungan hukum kedua menurut Hadjon adalah jenis perlindungan hukum yang  represif.  Perlindungan  hukum  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  konflik, terutama  jika  pelanggaran  sudah  terjadi.  Karena  tidak  ada  jaminan  bahwa  aturan yang  telah  ditetapkan  tersebut  berjalan  dengan  baik,  atau  dipatuhi  oleh  semua pihak, perlu adanya perlindungan hukum untuk memberi jaminan keadilan bagi para korban.  Bentuk  perlindungan  hukum  ini  bisa  dilihat  dalam  proses  peradilan.    Ini menjadi  semacam  jalan  terakhir  atas  terciptanya  rasa  keadilan  di  masyarakat. Konsekuensi  dari  perlindungan  hukum  ini  yaitu  denda,  sanksi,  hukuman  penjara, maupun hukuman tambahan yang diberikan.
Peneliti  telah  melakukan  analisis  hukum dan  HAM  terkait  kasus  kerangkeng  manusia yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara. Dengan mempertimbangkan beberapa fakta yang telah  dipaparkan,  analisis  berita  dan  melihat  beberapa  instrument  hukum,  telah  terjadi perbudakan  manusia,  kekerasan  dan  potensial  perdagangan  manusia  ( trafficking ).
Pelanggaran atau tindakan melwan hukum yang menjadi benang merah adalah pelanggaran terkait dengan Undang-Undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, undang-undang yang menentang penyiksaan, undang-undang penghapusan kerja paksa, dan seterusnya. a. Bentuk Pelanggaran Dalam Kasus Kerangkeng Manusia
Dalam  kasus  kerangkeng  manusia  yang  terjadi  di  Langkat,  Sumatera  Utara,  telah terjadi beberapa praktek kekerasan dan tindak perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Secara  internasional,  peraturan  mengenai  perbudakan  diatur  dalam  Konvensi  Perbudakan dan Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and  Practices  Similar  to  Slavery .  Praktik  perbudakan  atau  serupa  perbudakan  yang  terjadi pada kasus ini terlihat saat para korban tidak mempunyai kehendak bebas dalam mengatur dirinya  dan  berada  pada  situasi  terhegemoni  oleh  penjaga  kerangkeng.  Ada  semacam hubungan  memerintah-diperintah  yang  terjadi  tanpa  ada  kesukarelaan.  Para  korban  tidak memiiki  kuasa  atas  dirinya  sendiri  untuk  mengatur  hidupnya.  Dalam  undang-undang  HAM dan  konvenan  internasional  tentang  hak  sipil  politik  menentang  tegas  konsep  perbudakan maupun  praktik  serupa  perbudakan  tersebut.  Tidak  boleh  ada  seorangpun  yang  bisa diperbudak,  diperhamba,  ataupun  menjadi  korban  perdagangan  budak,  wanita,  dan  yang serupa dengan itu.
Berikutnya,  terdapat  pula  potensi  praktek  kerja  paksa.  Para  korban  kerangkeng  juga mengalami  semacam  praktik  kerja  paksa.  Di  dalam  kerangkeng,  mereka  melakukan kegiatan-kegiatan  secara  rutin  setuap  hari,  baik  di  bawah  ancaman  secara  verbal  maupun fisik.  Ada  konsekuensi  hukuman  jika  mereka  tidak  melakukan  suatu  tugas  yang  telah diberikan.  Hal  ini  mengindikasikan,  tidak  adanya  suatu  kerelaan  dalam  melakukan  tugas tersebut.  Adapun  para  korban  juga  tidak  mendapatkan  upah  atau  imbalan  yang  layak terhadap  pekerjaan  yang  mereka  lakukan.  Kita  telah  meratifikasi  konvensi  ILO  Nomor  29 mengenai  Kerja  Paksa  tahun  1930  dan  Konvensi  ILO  Nomor  105  mengenai  Penghapusan Kerja  Paksa  di  mana  negara-negara  yang  telah  meratifikasi  harus  secara  tegas  menghapus semua bentuk praktik kerja paksa.
Para  korban  juga  mendapatkan  kekerasan  dan  penyiksaan  yang  kejam.  Menurut pengakuan  mereka,  terdapat  sebuah  sistem  hukuman  dengan  kekerasan  dan  penyiksaan yang  tidak  wajar,  seperti  dipukuli,  ditendang,  ditempeleng,  diceburkan,  direndam,  disuruh bergelantungan seperti monyet, dicambuk disundut rokok, dan sebagainya. Ditemukan pula alat-alat  yang  mendukug  tindak  kekerasan  keji  tersebut  terjadi,  seperi  adanya  cambuk, selang,  tali,  besi,  alat  setrum,  dan  lain-lain.  Hal  itu  memberi  sebuah  trauma  fisik  dan psikologis  bagi  para  penghuni  kerangkeng,  sehingga  ada  beberapa  korban  mencoba melakukan bunuh diri untuk mengakhiri siksaan.
b. Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Kasus Perbudakan Manusia
Para  pelaku  kejahatan  perbudakan  manusia  bisa  dijerat  dengan  beberapa  undang- undang.  Kejahatan  perbudakan  manusia  itu  sendiri  berada  pada  koridor  perdagangan manusia, yang mempunyai payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 (PTPPO). Lebih lanjut, para pelaku kejahatan ini dapat dikenakan hukuman yang berlaku pada pasal 2, pasal 7, dan pasal 10.
Undang-undang  PTPPO  menjadi  sebuah  koridor  perlindungan  hukum  dalam  upayan memberi  keadilan  bagi  korban  perbudakan  manusia.  Kasus  yang  terjadi  di  Langkat  sudah memenuhi  unsur  adanya  perbudakan  manusia.  Secara  jelas,  selain  ditahan  dalam  sebuah kerangkeng,  mereka  juga  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  yang  secara  ekonomi menguntungkan pelaku. Bagaimana pelaku secara berkelompok dan sistematis melestarikan proses  ini  selama  bertahun-tahun.  Atas  kejadian  ini,  pelaku  mendapat  ancaman  hukuman berlapis, yaitu pidana maksimal 15 tahun atau seumur hidup.

## KESIMPULAN
Kasus  kerangkeng  manusia  yang  terjadi  di  Langkat,  Sumatera  Utara  merupakan kejahatan atas kemanusiaan yang biadap. Praktik kekerasan, penyiksaan, perampasan hak, dan praktik serupa perbudakan manusia jelas dialami oleh para korban. Laporan dan fakta di lapangan  menunjukkan  bukti-bukti  yang  mengarah  pada  kejahatan  yang  tersistematis  dan terstruktur, dilakukan secara sadar oleh aparat pemerintahan.
Para pelaku telah melanggar pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  maupun  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Sesuai dengan pasal 1 UU No 21 tahun 2007, secara eksplisit, tindakan ini sesuai dengan pengertian dari perdagangan orang.
Terhadap tindakan yang terjadi pada kasus ini, para pelaku mendapat ancaman serius dari  Undang-undang  nomor  21  tahun  2007  ini.  Para  pelaku  dapat  dijatuhi  pasal  berlapis dengan  dijerat  pasal  2,  7,  dan  10.  Ancaman  hukuman  maksimal  dari  pasal  ini  bisa  berupa kurungan pidana maksimal maupun denda maksimal.
Akibat dari tindakan para pelaku yang merupakan aparat berwenang negara, mejandi pertanyaan besar apakah peraturan-peraturan ini masih memiliki celah. Apalagi, kejahatan ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang seharusnya sadar hukum. Perlu adanya sebuah upaya pemberatan atau hukuman pemberat bila yang melakukan tindak kejahatan ini  adalah  pejabat.  Karena,  fungsi  dari  aparat  negara  adalah  untuk  melindungi,  dan mengayomi rakyat.
Ketika  kita  tidak  mengetahui  prinsip-prinsip  kemanusiaan  yang  ada  dalam  konsep HAM, kita bisa menjadi bagian dari sistem yang salah. Kasus yang terjadi di Langkat adalah contoh nyata tersebut. Banyak masyarakat sekitar, bahkan oknum pejabat yang mengetahui keberadaan dan apa yang terjadi di dalam kerangkeng. Tetapi mereka ‘memaklumi’ kondisi tersebut.  Selama  bertahun-tahun,  tidak  ada  upaya  yang  menentang  apa  yang  terjadi  di rumah Bupati Non-Aktif Langkat tersebut. Masyarakat sekitar menjadi majority silent, atau ‘mayoritas diam’ atas fenomena itu. Dari sisi korban pun, mereka dan pihak keluarga, tidak mempuyai pengetahuan mendasar tentang hak mereka, sehingga hanya ‘kepasrahan’ yang bisa dilakukan. Mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan sudah
seharusnya untuk  dihukum.  Selama  bertahun-tahun,  mereka diperas  fisiknya  semata-mata untuk keuntungan ekonomi perusahaan pemilik.
Tentu  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  cukup  besar  bagi  pemerintah  untuk menggelorakan wacana hak asasi manusia (HAM) di masyarakat. Tak pelak, perlu kampanye yang  masif  mengenai  pengetahuan  tentang  perbudakan  dan  perdangan  orang.  Karena, secara tidak sadar, siapapun bisa berpotensi menjadi pelaku ataupun korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I Dewa Gede. 2008. ‘Norma Dan Standar Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi’,
Jurnal Konstitusi PKKFH Unud , Volume.1.Nomor 1: 50
Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Mertokusumo,  Sudikno.  2014. Penemuan  Hukum.  Sebuah  Pengantar (Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka)
Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
Simangunsong,  Frans.  2014.  ‘PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA
NARKOTIKA  (  Studi  Kasus  Di  Kepolisian  Reso r  Surakarta  )’, Journal  RECHSTAAT  Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA , 8.1: 1 – 10
Widyawati,  Anis.  2014. Pelanggaran  Hak  Dan  Asasi  Manusia.  Hukum  Pidana  Internasional (Jakarta: Sinar Grafika)
Zaidan, M. Ali. 2015. Menuju Perubahan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika)
Sumber Website
https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-
manusia . Diakses pada 14 Juni 2022 pukul 18.03 WIB.
https://spn.or.id/konvensi-ilo-yang-telah-diratifikasi-pemerintah-indonesia/ .  Diakses  pada 14 Juni 2022. Pukul 18.30 WIB.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum . Diakses pada 15 Juni 2022, pukul 20.13 WIB.