## SOSOK PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM PEMBERITAAN TENTANG KABINET KERJA
Fanny Lesmana 1* , Aylanda Dwi Nugroho 2 , Desi Yoanita 3 1,3 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra, Surabaya
2 Fakultas Sastra, Universitas Kristen Petra, Surabaya * Penulis korespondensi; Email: flesmana@petra.ac.id

## ABSTRAK
Kabinet  merupakan  hal  yang  krusial  dalam  sebuah  pemerintahan.  Dalam  menjalankan  kinerja  pemerintahan,  Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga membutuhkan pembantu yakni para menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet yang disebut Kabinet Kerja. Media televisi merupakan salah satu media massa yang dianggap memberikan pengaruh pada opini publik. Dengan menggunakan metode analisis framing Gamson dan Modigliani, peneliti melihat bagaimana Metro TV dan  TVOne  memberitakan  sosok  Presiden  Joko  Widodo  terkait  dengan  kabinet  yang  dipimpinnya.  Temuan  penelitian menunjukkan Metro TV cenderung membingkai sosok Joko Widodo sebagai presiden dengan menunjukkan kebijakan dan prinsip yang dimilikinya. Sebaliknya, tvOne membingkai Joko Widodo sebagai presiden yang tidak konsisten dan tidak pro rakyat.
Kata kunci: Berita, televisi, Joko Widodo, kabinet, analisis framing.

## ABSTRACT
Cabinet is a crucial in a government. In carrying out the government’s performance, President of Republik Indonesia, Joko Widodo,  also  need  a  several  ministers  who  called  Kabinet  Kerja.  Television  is  one  of  the  mass  media  that  can  provide influence on public opinion. Using framing analysis Gamson dan Modigliani, authors look at how the Metro TV dan TVOne making a news about President Joko Widodo and Kabinet Kerja. The findings show that Metro TV tends to frame the figure of Joko Widodo as a president by pointing out his policies and principels. Instead, tvOne framed Joko Widodo as an in- consistent president and pro on the people.
Keywords: News, television, Joko Widodo, cabinet, framing analysis.

## 1.   PENDAHULUAN
Menurut  Itule  dan  Andn  (2000,  hal.  10),  berita merupakan  istilah  yang  sangat  kompleks.  Berita adalah  sebuah  informasi,  dan  pada  saat  ini  berita adalah informasi bisnis. Apa yang menjadi berita pada hari  ini  mungkin  bukanlah  berita  pada  hari  men- datang.  Apa  yang  menjadi pada  satu daerah tertentu bisa jadi bukanlah berita di tempat yang lain. Namun, yang terpenting dari sebuah berita adalah berita selalu berubah.
Berita dibagi menjadi dua bentuk yaitu hard news dan soft  news. Yang  termasuk  dalam hard  news adalah peristiwa  pembunuhan,  pertemuan  dewan  kota  juga pidato  pemimpin  daerah.  Peristiwa  tentang  situasi kabinet dalam pemerintahan terlasu juga dalam hard news .
Pembaca suratkabar, penonton televisi dan pendengar radio  sangat  tertarik  pada  peristiwa-peristiwa  lokal. Segala  sesuatu  yang  terjadi  di  kota  mereka  merupa-
kan hal yang menarik untuk diketahui. Segala sesuatu yang  terjadi  di  kota  mereka  merupakan  hal  yang menarik  untuk  diketahui.  Salah  satu  yang  menarik untuk  diketahui  adalah  peristiwa  tentang  politik (Mencher,  2000,  hal.  598).  Berita  tentang  pemilihan anggota  kabinet  merupakan  salah  satu  peristiwa politik  yang  cukup  menarik  minat  audiens.  Pada pemberitaan  hal  seperti  ini,  maka  publik  ikut memberikan  opini dan seperti  yang telah  disebutkan oleh Itule dan Anderson, berita saat ini telah menjadi bisnis informasi.
Tak  dapat  dipungkiri,  industri  media  juga  telah berorientasi  pada  bisnis.  Mosco  (dalam  Wicaksono, 2015,  hal.  2)  mengidentifikasi  bahwa  dalam  praktik media  telah  mengalami  komodifikasi.  Selanjutnya, keberadaan media massa di bawah kekuasaan modal seperti  ini  juga  diperparah  dengan  praktik  oligrakhi politik  di  Indonesia.  Karenanya,  tak  mengherankan bila  peran  media  massa  sebagai  pilar  keempat demokrasi mengalami masalah. Fungsi informasi dan pengawasan menjadi terganggu.
Jurnal SCRIPTURA, Vol. 6, No. 2, Desember 2016, 57-63
ISSN 1978-385X
Harahap  (2013:  45)  menegaskan  bahwa  tidak  ada media  yang  mampu  menjaga  eksistensinya  tanpa modal  yang  kuat.  Bagaimana  pun,  modal  yang  kuat akan  memungkinkan  media  lebih  mudah  dalam mewujudkan  misinya  di  hadapan  publik.  Masih dalam buku yang sama, Fabozzi menegaskan bahwa modal yang ditanamkan oleh individu atau kelompok memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  mekanisme kerja  sebuah  perusahaan.  Dalam  hal  perusahaan media, demikian pula adanya.
Di dalam buku Media Darling ala Jokowi, Wulandari (2014: 108-109) mengutip pernyataan Brian McNair yang  ditulis  dalam  Sudibyo  (2001:2-5)  terkait  ideo- logi media. Menurut McNair, secara teoritis, ideologi media  dapat  dibedah  tiga  pendekatan,  yakni  pen- dekatan politik  ekonomi, pendekatan organisasi, dan pendekatan kultural. Dari ketiga pendekatan itu, pen- dekatan  kultural  yang  dianggap  paling  memadai untuk menganalisis isi media karena menggabungkan pendekatan  ekonomi  politik  dan  organisasi.  Dalam pendekatan ini, dapat dilihat bahwa produksi sebuah berita tidak saja diwarnai perdebatan seru para warta- wan maupun redaktur, tetapi bisa juga terjadi karena adanya  intervensi  pemilik  atau  orang  ketiga  yang mewakili dunia luar dengan segala dinamikanya.
Siregar (dalam Wicaksono, 2015, hal. 3) menegaskan bahwa  riset  yang  telah  dilakukan  oleh  Dewan  Pers dan  Perkumpulan  Masyarakat  Peduli  Media,  PR2 Media dan Remotivi pada tahun 2013 menyimpulkan bahwa  intervensi  pemilik  terlihat  sangat  vulgar. Media  massa  yang  dimiliki  oleh  pimpinan  partai politik menunjukkan kecenderungan tidak netral dan tidak independen dalam pemberitaannya.
tvOne  dan  MetroTV  merupakan  dua  stasiun  televisi swasta  dengan  kepemilikan  yang  berbeda.  tvOne memiliki  tagline  tvOne  Memang  Beda  (www. tvonenews.tv).  Stasiun  televisi  ini  didirikan  pada tahun  2008  dengan  penggagas  utama  yaitu Aburizal Bakrie  dan  Erick  Thohir.  Komposisi  kepemilikan saham  tvOne  terdiri  dari  PT  Visi  Media  Asia  Tbk sebesar 49 persen. Direktur utama dari perusahaan ini adalah  Anindya  N.  Bakrie,  putra  Aburizal  Bakrie (CNN  Indonesia,  18  April  2015).  Sisanya  dipegang oleh beberapa perusahaan. Direktur utama tvOne saat ini adalah Ardiansyah Bakrie yang merupakan putra Aburizal Bakrie lainnya.
Sejak  tahun  2009,  Aburizal  Bakrie  (Ical  atau  ARB) menjabat  sebagai  Ketua  Umum  Partai  Golongan Karya  (Golkar).  Diketahui  pada  pemilihan  umum presiden  RI  tahun  2014,  ARB  memutuskan  untuk
maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar (profil. merdeka.com) . Namun, hal itu tidak berjalan mulus. Partai Golkar sendiri - di bawah kepemimpinan ARB -  akhirnya  memutuskan  untuk  bergabung  dengan Koalisi  Merah  Putih  yang  bertujuan  untuk  meme- nangkan  pasangan  Prabowo-Hatta  sebagai  Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Pemilu 2014.
Di sisi lain, MetroTV dimiliki oleh Surya Paloh yang merupakan  pendiri  dari  Partai  Nasional  Demokrat (Nasdem). Dalam pemilihan umum Presiden RI tahun 2014, Partai Nasdem memutuskan untuk berada pada kubu  KIH  (Koalisi  Indonesia  Hebat),  dimana  pada koalisi ini dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Meskipun sempat mencalonkan diri  sebagai  Presiden  RI  pada  pemilu  2014,  namun langkah Surya Paloh terhenti. Meski demikian, Surya Paloh  bersama  Partai  Nasdemnya  memilih  untuk menempatkan kakinya pada Koalisi Indonesia Hebat (KIH).  Yang  menarik  saat  memperebutkan  kursi calon presiden pada Munas Golkar 2009, Surya Paloh sebagai pemilik Harian Media Indonesia dan stasiun televisi  MetroTV,  menyatakan  bahwa  ia  mengarah- kan  kedua  media  massa  itu  untuk  membantunya (Harsono, 2010, hal. 170).
Masih  dalam  kaitan  dengan  pemilihan  umum Presiden RI tahun 2014, tribunnews.com (4 Juli 2014) mengunggah berita perihal kecaman anggota DPR RI terhadap  praktik  pemberitaan  stasiun  televisi  tvOne yang dinilai jauh dari praktik jurnalistik akibat inter- vensi pemilik modal yang dianggap berlebihan.
Dalam  hal  konstelasi  politik,  kedua  pemilik  saham terbesar dari masing-masing stasiun televisi swasta ini menunjukkan  ketidaksepahaman  sikap.  Berkaca  dari apa yang dipikirkan oleh Mosco bahwa media massa mengalami  komodifikasi  dalam  perjalanan  ideologi- nya,  hal  yang  sama  sangat  mungkin  terjadi  pada kedua stasiun televisi swasta ini.
Sebuah  peristiwa  dianggap  layak  diberitakan  jika memiliki  nilai  berita.  Ishwara  (2005,  hal.  53)  me- nyatakan  bahwa  nilai  berita  merupakan  sebuah ukuran  untuk  menyatakan  apakah  sebuah  peristiwa layak  diberitakan  atau  tidak.  Pemberitaan  tentang bidang politik memiliki nilai berita signifikan maupun kedekatan karena berkaitan dengan kepentigan orang banyak, dalam hal ini adalah suatu negara. Karenanya pemberitaan  tentang  pemilihan  kepala  negara  tidak bisa  diabaikan  oleh  media  massa  dari  negara  mana pun, termasuk Indonesia.
Di  dalam  konteks  pemilihan  kepala  negara  –  ter- masuk  di  antaranya  adalah  pembentukan  kabinet
dalam  sebuah  pemerintahan  –  akan  terlihat  adanya konflik  atau  ketegangan.  Selain  itu,  kedekatan (proximity) yang juga merupakan hal penting dalam sebuah berita juga nampak dalam pemberitaan bidang politik.  Tak  dapat  dipungkiri,  pemberitaan  tentang politik  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena menyangkit  sebuah  konsekuensi  tidak  hanya  di negara  itu  sendiri,  melainkan  juga  dengan  negara- negara tetangga maupun pemerintahan negara lain di seluruh dunia.
Pembentukan  Kabinet  Kerja  yang  menggawangi kinerja  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  dan Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  telah  mengalami  kasak kusuk  sejak  awal  pembentukannya.  Hal  ini  tidak dapat  dihindarkan  karena  pencalonan  Joko  Widodo sebagai  presiden  pada  Pemilu  2014  juga  sempat menjadi kontroversi. Seeperti yang disampaikan oleh Guruh Soekarno Putra yang merupakan kader PDIP. Ia  menilai bahwa Joko Widodo  belum  siap  menjadi calon  presiden  (https://www.youtube.com/watch ?=_1W_V1k8BPY).
Dalam penelitian ini, penulis hendak melihat apa yang sedang dibingkai oleh masing-masing stasiun televisi swasta  dalam  hal  menggambarkan  sosok  Joko Widodo  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan Kabinet Kerja yang dipimpinnya.

## 2.  METODE PENELITIAN
Dalam  konteks  penelitian  pemberitaan  terkait  Presi- den  Joko  Widodo  dengan  Kabinet  Kerja,  sebagai pembantu dalam menjalankan kinerja serta program- nya,  penulis  melihat  bagaimana  berita  tentang  hal tersebut disampaikan oleh dua stasiun televisi swasta, yakni  Metro  TV  dan  tvOne.  Penulis  membedah beberapa berita yang disampaikan oleh kedua stasiun televisi  ini  dengan  menggunakan  analisis  framing model Gamson dan Modigliani.
Dalam  metode  ini  terdapat  dua  perangkat  yaitu framing devices (perangkat framing) yang meliputi methapors,  catchphrases,  exemplaar,  depiction ,  dan visual  images; serta reasoning  devices (perangkat penalaran) yang meliputi roots, appeals to principle , dan consequences. Kedua  perangkat  ini  akan  di- pergunakan  untuk  melihat  hal  apa  yang  menjadi bingkai dari setiap stasiun televisi.
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berita tentang Kabinet Kerja yang ditayangkan oleh Metro TV maupun tvOne sejak diumumkannya
Kabinet  Kerja  hingga  pelaksanaan  kerja.  Namun, penelitian  ini  dibatasi  hingga  bulan  Juni  2015  saja. Berikut adalah berita yang dianalisis:
MetroTV TVOne Bagaimana komposisi profesional  dan  partai yang ideal Jokowi Menolak Rencana Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri Kabinet Kerja Apakah kabinet Jokowi Dirombak? Kabinet Jokowi Tersan- dera Parpol
Peneliti  mengumpulkan  data  dari  video  yang  di- unggah  melalui  situs  youtube.com  yang  dicari  ber- dasarkan kata kunci KABINET.

## 3.  PEMBAHASAN
Kabinet  Kerja  yang  dibentuk  oleh  Presiden  Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terdiri dari 4 menteri  koordinator  dan  30  menteri.  Pengumuman nama-nama menteri Kabinet Kerja disampaikan oleh Presiden  Joko  Widodo  melalui  beberapa  stasiun televisi secara live pada 26 Oktober 2014.
Dalam kinerjanya, Joko Widodo melakukan perganti- an  menteri  (reshuffle)  pada  Kabinet  Kerja  yang diumumkan  pada  12  Agustus  2015.  Ada  enam menteri yang diganti pada proses reshuffle ini. Hanya saja  peneliti  tidak  melihat  hal-hal  yang  terkait  pada proses  reshuffle  karena  penelitian  hanya  dibatasi hingga bulan Juni 2015 saja.

## 3.1  Berita di MetroTV
1) Berita  1–bagaimana  komposisi  profesional  dan partai yang ideal
Dianalisis  menggunakan  perangkat  framing  milik Gamson dan Modigliani, ada beberapa kata maupun kalimat  yang  cukup  signifikan  untuk  dikaji  dalam pemberitaan  ini.  Penyiar  Metro  TV  menyebutkan kalimat: Joko  Widodo  menyambut  baik  usulan  dari para  relawan  meski  memiliki  kriteria  sendiri  untuk menempatkan orang pilihan di kabinetnya.
Pada  kalimat  tersebut  terdapat catchphrases ’me- nyambut  baik  usulan’.  Sepertinya  Metro  TV  ingin menunjukkan  bahwa Joko Widodo sebagai  Presiden merupakan  sosok  yang  bijaksana  dalam  menyikapi setiap  masukan  di  sekitarnya.  Hal  ini  dianggap penting bagi Metro TV dalam menonjolkan cerminan sosok  presiden  yang  mengayomi  hal  apa  pun  yang sedang bergerak dalam masyarakat.
Gambar  1. Tampilan  akun  Facebook  relawan  Jokowi yang membuat poling pada masyarakat untuk memberikan usulan  nama  calon  menteri  Kabinet  Joko  Widodo-Jusuf Kalla (sumber: youtube.com)
Gambar  di  atas  mendukung  pembingkaian  berita secara  keseluruhan  bahwa  Joko  Widodo  dengan bijaksana  tidak  menolak  adanya  kreativitas  yang  di- lakukan pendukungnya dalam mencari dan menemu- kan  nama-nama  calon  menteri  dalam  kabinetnya kelak.
Pembingkaian  sosok  Joko  Widodo  sebagai  presiden yang  berprinsip  juga  nampak  pada  kalimat  di  atas yang  menunjukkan  Joko  Widodo  memiliki  kriteria tersendiri dalam menentukan calon menterinya.
Tercermin  pula  sosok  yang  berprinsip  ini  pada  kali- mat yang diucapkan oleh VO bahwa:
Joko  Widodo  memang  belum  banyak  ber- kometar  soal  nama  orang  yang  akan  duduk  di kabinetnya. Namun mantan Wali Kota Solo ini mengatakan orang yang masuk dalam kabinet- nya  haruslah  profesional,  bersih  dan  paham administrasi pemerintahan.
Dengan  perangkat exemplaar ,  terlihat  Metro  TV berupaya  mengingatkan  pada  pemirsa  bahwa  Joko Widodo adalah mantan Wali Kota Solo yang pernah dikagumi oleh banyak orang – khususnya warga Solo –  dalam  mengemban  amanat  sebagai  abdi  negara yang bersih dan profesional.
Terbingkainya sosok Joko  Widodo sebagai  Presiden yang  bijak  dan  berprinsip  ini  dipungkas  oleh  Metro TV melalui pernyataan VO:
Jokowi  dan  JK  dalam  sebuah  kesempatan  me- ngatakan bahwa pembentukan kabinet didasari dari kebutuhan yang ada dan tidak didasari oleh prinsip  bagi-bagi  kekuasaan  terhadap  parpol- parpol pendukung mereka.
Berdasar  perangkat appeals  to  principle (klaim moral),  berita  ini  seolah  ingin  menegaskan  pada
pemirsa  televisi  bahwa  dalam  pemilihan  calon menteri tidak ada prinsip bagi kekuasaan, melainkan lebih didasarkan pada prinsip kebutuhan.
2) Berita 2 – Apakah kabinet Jokowi Dirombak?
Dalam berita ini, presenter 1 menyatakan kalimat: Isu reshuffle kabinet atau perombakan kabinet Jokowi JK dibantai istana dan sekretaris kabinet.
Ada dua catchphrases dalam  kalimat ini.  Yang  per- tama adalah isu. Yang kedua adalah dibantai. Kata isu menunjukkan bahwa kabar itu bukanlah situasi yang sebenarnya,  melainkan  hanya  merupakan  kabar burung saja. Metro TV seperti ingin menampik kabar tersebut dan meluruskan kabar burung itu.
Pemilihan kata dibantai merupakan hal yang berbeda dengan kata dibantah. Umumnya, jika hendak meno- lak  suatu  pernyataan,  maka  digunakan  kata  mem- bantah.  Namun  dalam  berita  ini,  kata  dibantai  yang dipilih seolah ingin menunjukkan bahwa isu tersebut benar-benar salah sehingga harus dihabisi hingga  ke akar-akarnya.
Dua  kali  disebutkan  oleh  Metro  TV  bahwa  adanya pihak yang menganggap kebijakan beberapa menteri tidak  sinkron  dengan  keinginan  Presiden  Joko Widodo hendak menunjukkan bingkai bahwa wacana perombakan kabinet ini dilontarkan oleh pihak-pihak yang  tidak  pro terhadap  pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden.
Metro  TV  ingin  menunjukkan  sikap  Joko  Widodo yang  memiliki  prinsip  melalui  klaim-klaim  moral melalui beberapa pernyataan di bawah ini:
 Namun  Pratikno  tidak  membantah  pemerintah akan  terus  mengevaluasi  kinerja  setiap  menteri setiap saat
 ...  dalam  rapat  terbatas  maupun  rapat  paripurna kabinet, Presiden Joko Widodo kerap melakukan evaluasi langsung pada para menteri. Evaluasi ter- sebut menyangkut pencapaian target oleh kemen- trian,  serapan  anggaran  hingga  pemberitaan  oleh media...
 Sejak  awal  Jokowi  menegaskan  tidak  segan  me- rombak  kabinet  jika  para  menteri  tidak  bekerja sesuai dengan target.
Tidak  segannya  Joko  Widodo  dalam  melakukan perombakan kabinet ingin ditegaskan oleh Metro TV bahwa  Joko  Widodo  adalah  sosok  yang  memiliki prinsip dalam sebagai pemimpin walaupun belum ada wacana perombakan kabinet.
Pemilihan  gambar  Joko  Widodo  dengan  tulisan Presiden  Terpilih  (lihat  gambar  2)  menunjukkan bahwa  Metro  TV  ingin  menunjukkan  bahwa  legiti- masi ada pada Presiden Joko Widodo sehingga kabar tentang  perombakan  kabinet  itu  tidak  sepatutnya berhembus.
Gambar 2. Tampilan gambar Jokowi dengan graphic text : Joko Widodo Presiden Terpilih (sumber: youtube.com)
Sedangkan pada gambar 3, Metro TV menampilkan gambar  dua  orang  menteri  (salah  satunya  adalah Menteri  Yuddy  Chrisnandi)  yang  sedang  berdialog dengan text Istana Bantah Ada Perombakan Kabinet.
Gambar  ini  seolah  menunjukkan  kepada  pemirsa televisi  bahwa  menteri  dalam  Kabinet  Kerja  Joko Widodo JK terlihat kompak dan cakap bekerja sama. Karena  itu,  text  Istana  Bantah  Ada  Perombakan kabinet  sepertinya  menegaskan  apa  yang  hendak dibingkai  oleh  Metro  TV  dalam  berita  bantahan adanya isu perombakan kabinet.
Gambar  3. Tampilan  gambar  menteri  yang  berdialog dengan  graphic  text:  Istana  Bantah  Ada  Perombakan Kabinet (sumber: youtube.com)

## 3.2  Berita di tvOne
1) Jokowi Menolak Rencana Pengadaan Mobil
Dinas Baru Menteri Kabinet Kerja
Pada  awal  pemberitaan,  tvOne  menunjukkan  dua grafis  yang  cukup  mencolok.  tvOne  ingin  memban-
dingkan  mobil  dinas  yang  digunakan  oleh  para menteri KIB II (Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2) di bawah  kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  (SBY)  yakni  Toyota  Crown  Royal Saloon dengan mobil dinas yang diusulkan untuk para menteri  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo.
Grafis yang pertama kali dimunculkan adalah tentang mobil Toyota Crown Royal Saloon. Sedangkan grafis berikutnya adalah mobil Mercedes Benz New S 300 L yang disebut-sebut sebagai calon mobil dinas para menteri kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Ada  yang  cukup  menarik  dari  grafis  tersebut.  Pada grafis Mercedes Benz ditunjukkan spesifikasi berikut harga secara lengkap, yakni 1,8 miliar rupiah. Namun pada grafis Toyota Crown hanya ada merek dan tipe saja.  Sepertinya  tvOne  ingin  menutup  bahwa  harga mobil Toyota Crown Royal Saloon ini harganya pun tidak  murah.  Menurut  Suprapto  dalam  viva.co.id  (6 Januari  2010),  harga  Toyota  Crown  Royal  Saloon mencapai harga 1,3 miliar rupiah sesuai kisaran yang diberikan  oleh  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW). Berita  ini  membingkai  pemerintahan  Joko  Widodo yang dianggap tidak pro rakyat karena memilih mobil dinas yang berharga miliaran rupiah.
Gambar  4. Grafis  gambar  mobil  Toyota  Crown  Royal Saloon  dan  Mercedes  Benz  New  S  300  L  (sumber: youtube.com)
Pada  akhir  pemberitaan,  pembingkaian  terhadap kebijakan  sosok  JokoWidodo  sebagai  presiden  yang tidak  pro  rakyat  makin  terlihat  dengan  adanya
pembahasan  pemilihan  mobil  dinas  bagi  pejabat  di Malaysia.  Dengan  perangkat exemplaar ,  tvOne seolah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya pejabat Indonesia perlu meniru pejabat Malaysia yang meng- gunakan  mobil  dinas  pabrikan  lokal,  yakni  mobil Proton, yang telah go international .
Dengan  perangkat depiction ,  berita  ini  seperti  me- nunjukkan  kepada  pemirsa  bahwa  pemerintah  Joko Widodo  harus  lebih  pro  rakyat  dengan  tidak  meng- uras anggaran.

## 2) Kabinet Jokowi Tersandera Parpol
Terkait  dengan pemberitaan pemilihan  menteri  yang akan  membantu  Joko  Widodo  dalam  kabinetnya, tvOne  telah  membingkai  bahwa  Presiden  Joko Widodo  tidak  bijak  dalam  pemilihan  menteri. Presiden  Joko  Widodo  dianggap  tidak  konsisten dalam  memberikan  pernyataan  terkait  pemilihan calon menteri.
Usai  diumumkan,  gelombang  kritikan  pun menghampiri  kebijakan  mantan  Wali  Kota Solo  tersebut.  Perampingan  kabinet  yang  di- gembar  gemborkan  sejak  awal,  tak  terjadi.... Koalisi tanpa syarat K=Jokowi tak ada artinya.
Jokowi dinilai tak konsisten.
Ketidakkonsistensian  sosok  Joko  Widodo  sebagai presiden itulah yang dibingkai oleh tvOne. Pada layar juga  tertulis  text:  Presiden  Terpilih  Harus  Konsisten (gambar  5)  dan  Kabinet  Jokowi  masih  gemuk (Gambar 6) menegaskan apa yang menjadi janji Joko Widodo  sebagai  presiden  dalam  menentukan  calon menteri dalam kabinetnya tidak konsisten.
Menurut  tvOne  hal  ini  disebabkan  Joko  Widodo sudah  berjanji  memilih  menteri  tidak  berasal  dari kalangan partai politik serta tidak berjumlah banyak.
Gambar 5. Text: Presiden terpilih harus konsisten (sumber: youtube.com)
Gambar  6. Text:  Kabinet Jokowi  masih  gemuk  (sumber: youtube.com)

## 4.  KESIMPULAN
Tak  dapat  dipungkiri,  bahwa  intervensi  pemilik modal terlihat sangat vulgar sebagaimana sebuah riset yang telah dilakukan oleh Dewan Pers, Perkumpulan Masyarakat  Peduli  Media,  PR2Media  dan  Remotivi pada tahun 2013 sebagaimana telah disampaikan oleh Ashadi  Siregar  dalam  Wicaksono  (2015,  hal.  3). Terlebih lagi jika pemilik modal media massa tersebut juga  merupakan  pimpinan  partai  politik.  Kecen- derungan tidak bisa netral dalam pemberitaan seperti tidak terelakkan lagi.
Seperti  halnya  yang  terjadi  pada  Metro  TV. Pemiliknya  adalah  Surya  Paloh  yang  merupakan pendiri  sekaligus  pemimpin  Partai  Nasional  Demo- krat  yang  memang  pada  pemilihan  presiden  tahun 2014 berpihak pada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Sebaliknya,  tvOne  dimiliki  oleh  keluarga  Aburizal Bakrie yang merupakan pimpinan Partai Golkar yang saat  pemilihan  presiden  menunjukkan  keberpihakan pada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Karenanya, dari berita-berita yang dianalisis, peneliti menyimpulkan  bingkai  pemberitaan  tentang  Joko Widodo  dalam  kaitan  dengan  Kabinet  Kerja  yang dipimpinnya adalah sebagai berikut:
MetroTV TVOne Jokowi dibingkai sebagai presiden yang bijak dan berprinsip dalam memilih dan memilah anggota kabinet Jokowi dibingkai sebagai presiden yang tidak konsisten dalam pemilihan calon menteri serta tidak pro rakyat dalam menjalankan
kinerja kabinetnya
Di sini, Metro TV sebagai media yang dimiliki oleh Surya Paloh dengan Partasi Nasional Demokrat yang berada  dalam  naungan  Koalisi  Indonesia  Hebat (KIH),  membingkai  sosok  Joko  Widodo  sebagai presiden  yang  bijak  dan  berprinsip.  Hal  ini  menun- jukkan  dukungan  Metro  TV  pada  kepemimpinan Joko  Widodo.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Subiakto  dan  Ida  (2012,  hal.  110-111),  kekuatiran tentang  kebebasan  pers  akan  terhegemoni  oleh kepentingan  elite  menyebabkan  media  yang  tidak dapat mengontrol pemerintah atau kehilangan fungsi- nya sebagai watchdog .
Metro  TV  telah  membingkai  Joko  Widodo  sebagai presiden  dengan  sangat  positif,  yakni  dengan  me- nunjukkan  kebijakan  dan  prinsip.  Sebaliknya, tvOne membingkai  Joko  Widodo  sebagai  presiden  yang tidak  konsisten  dan  tidak  pro  rakyat  sehingga  sosok Joko Widodo menjadi negatif di mata masyarakat.
Hal  seperti  ini  yang  perlu  diwaspadai  oleh  media massa  karena  bagaimana  pun  media  masssa  mem- butuhkan  independensi  dalam  pewartaannya  agar dapat  menjalankan  fungsi  kontrol  sosial.  Sangat  di- sayangkan,  kedua  stasiun  televisi  swasta  ini  masih arogan dalam menentukan bingkai pemberitaan yang disebabkan  hegemoni  kepentingan  elite,  yakni  para pemilik  modal  yang  bertarung  dalam  kancah  politik praktis di tanah air.

## 5.   DAFTAR PUSTAKA
Aburizal Bakrie. www.profil.merdeka.com, akses 13 November 2015.
Anggota  DPR:  Ardi  Bakrie  Ubah  tvOne  Jadi  Obor Rakyat. (2014, Juli 4). Tribunnews.com. Harsono,  Andreas.  (2010). ’A9ama’  Saya  adalah Jurnalisme . Yogyakarta: Kanisius.
Harahap,  Machyudi  Agung.  (2013).  Kapitalisme Media:  ekonomi,  politik,  berita  dan  diskursus televisi. Jakarta: Aura Pustaka.
Ishwara,  Luwi.  (2005).  Catatan-catatan  Jurnalisme Dasar. Jakarta: Kompas.
Istana Bantah Adanya Perombakan Kabinet Jokowi-
JK. (2015, April 9). Diperoleh dari https://www. youtube.com/watch?v=R-1krc-QU38.
Itule,  Bruce.  D  dan  Anderson,  Douglas.A.  (2000).
News Writing and Reporting for Today’s Media 5th edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
Kabinet Jokowi Tersandera Parpol. (2014, September 16).  Diperoleh  dari  https://www.youtube.com/ watch?v=t0kRjC-HgdU.
Mencher,  Melvin.  (2000).  News  Reporting  and Writing  8th  edition.  Singapore:  McGraw-Hill Book Co.
Prabowo  Guruh  Soekarno  Putra  Menilai  Jokowi Belum  Siap  Menjadi  Calon  Presiden  Republik Indonesia.  (2014,  Juni  10).  Diperoleh  dari https://www.youtube.com/watch?v=_1W_V1k8 BPY.
Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. (2012). Komuni- kasi  Politik,  Media  dan  Demokrasi .  Jakarta: Kencana.
Suprapto,  Hadi.  (2010). Mengapa  Crown  Royal Saloon  Bisa  Rp  1  Miliar .  Viva.co.id,  6  Januari 2010. Akses 18 November 2015.
tvOne  dan  ANTV Kantongi Belanja Modal  Rp  600 Miliar. (2015, April 18). cnnindonesia.com.
Wicaksono, Agung Pambudi. (2015). Media Terpen- jara:  Bayang-bayang  pemilik  dalam  Pemberita- an Pemilu 2014.
Wulandari,  Retno.  (2014). Media  Darling  Ala Jokowi:  Menjadi  Sosok  yang  Disukai  Media . Jakarta: Gramedia.