## Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan
Toebagus Galang Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Email : galangsnowfield@yahoo.co.id

## Abstrak
Pelaksanaan  E-court  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018,  menurut  penulis masih diragukan keefektifannya karena perubahan drastis dari sistem pelayanan pengadilan sebelumnya yang serba offline namun sekarang harus dilakukan secara  online tentunya mengarah pada polemik tersendiri yang bukan tidak mungkin justru memperlambat jalannya persidangan. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  yang  mengkaji  tentang  Peran  Integrasi  Teknologi  dalam  Sistem Peradilan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu deskriptif dimana  sumber  penelitian  bersandar  pada  data  yang  diambil  di  lapangan  dimana  dalam  hal  ini  penulis memilih untuk melakukan  penelitian di Pengadilan  Negeri Kota Semarang  dan Pengadilan  Agama yang didukung oleh literatur yang relevan. dianalisis menggunakan triangulasi data untuk memperoleh hasil yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan  sebagaimana dilihat pada penerapan e-Court di Semarang masih belum efektif karena berdasarkan data yang diperoleh dari  tahun  2016-2019  tidak  ada  peningkatan  yang  signifikan  terhadap  pemohon  yang  mendaftarkan perkaranya.  E-Court  masih  perlu  banyak  perbaikan  termasuk  menambahkan  kemungkinan  untuk mengintegrasikan sistem e-court ke dalam peradilan pidana. Namun, sebelum mencapai itu ada tugas besar yang harus diselesaikan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi seluruh peradilan di Indonesia yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya kepada advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai potensi pengguna aplikasi sehingga pelaksanaan e-court dapat berjalan dengan efektif.
Kata Kunci : Integrasi Teknologi, Sistem Peradilan.

## Abstract
The implementation of E-court based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2018, according to the author, its effectiveness is still in doubt because of the drastic change from the previous court service system which was completely offline but now must be done online, of course, it leads to its own polemic which is not impossible, it actually  slows  down  the  trial.  Based  on  this,  the  author  intends  to  conduct  research that  examines  the  role of technology  integration  in  the  justice  system. The research  was  conducted  using  an  empirical  juridical  approach, namely descriptive where the research source relies on data taken in the field where in this case the author chooses to conduct research at the Semarang City District Court and the Religious Courts which are supported by relevant literature. analyzed using data triangulation to obtain relevant results. The results show that the integration of technology in the judicial system as seen in the application of e-Court in Semarang is still not effective because based on data obtained from 2016-2019 there is no significant increase in applicants registering cases. E-Court still needs a lot of improvement including adding the possibility to integrate the e-court system into criminal justice. However, before achieving that, there is a big task that must be completed by the Supreme Court as the institution that oversees all judiciary in Indonesia, namely increasing socialization not only to advocates but also court employees and the public as potential application users so that the implementation of e-court can run effectively. Keywords: Technology Integration, Justice System .

## A. Pendahuluan
Bidang peradilan di Indonesia mendapat angin segar ketika Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Laksana Perkara di Peradilan Elektronik yang selanjutnya disingkat E-Court resmi diterbitkan. Peraturan Mahkamah  Agung  ini  membuka  konsep  baru  dalam  penyelenggaraan  pengajuan perkara di Indonesia menjadi online melalui peluncuran aplikasi E-Court.
Pengadilan  elektronik  atau  E-Court  adalah  sistem  pengadilan  di  mana  para peserta dan pemangku kepentingan lainnya menjalankan beberapa aspek administratif dan prosedural dari fungsi pengadilan, seperti menyajikan bukti, mengajukan catatan peradilan, atau menerima kesaksian dari jarak jauh 1 . Sistem inilah yang sering disebut dengan paperless court . Tujuan sistem ini, antara lain, untuk mengurangi ketergantungan pada kertas atau dokumen cetak selama proses peradilan. Dalam skala yang lebih besar, pengadilan  elektronik  biasanya  diterapkan  untuk  meningkatkan  efisiensi  pengadilan dengan mempercepat akses informasi. beberapa contoh sistem ini dapat dilihat di The International Criminal Court di Den Haag.
Aplikasi E-court ini mengatur segala sesuatu mulai dari administrasi perkara bagi pengguna  jasanya,  pendaftaran  administrasi  perkara,  pemanggilan  para  pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata tertib administrasi, pembayaran biaya perkara yang semuanya dilakukan secara elektronik/ online saat mengajukan permohonan/gugatan. tentang pemerintahan sipil, agama, dan negara.
Penggunaan media teknologi informasi di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Dalam hal konsultasi hukum misalnya, banyak aplikasi yang menawarkan konsultasi hukum online seperti aplikasi elawconsult. 2 Aplikasi ini dapat memberantas para calo perkara di lingkungan peradilan, mempercepat waktu penanganan perkara dan  tentunya  menekan  biaya  sehingga  para  pencari  keadilan  dalam  menangani perkaranya dapat lebih cepat, murah dan efisien. 3 Munculnya aplikasi ini juga bukan tanpa sebab, karena penggunaan aplikasi ini bukanlah hal baru di negara lain.
Sudah  2  tahun  sejak  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Tata Laksana  Perkara  di  Peradilan  Elektronik  diterbitkan,  sehingga  timbul  pertanyaan. Apakah penerapan E-Court di Indonesia sudah berjalan efektif? karena keberhasilan penerapan  sistem  peradilan  elektronik/ online di  negara  maju  tidak  dapat  menjadi jaminan  bahwa  hal  yang  sama  jika  diterapkan  di  Indonesia,  hal  serupa  akan  terjadi
1 Obrusna , Svitlana & Ivanova, Iryna. (2020). Pengadilan Elektronik sebagai Kategori Hukum Dan Administrasi . Hukum dan proses administrasi. 5-17. 10.17721/2227-796X.2020.2.01.
2 Maryanto , Toebagus Galang Windi Pratama, Ika Menarianti , Ahmad Buchori , (2020), Desain Konsultasi e-law untuk Melindungi Guru di Jawa Tengah Indonesia , Tes Teknik dan Manajemen Vol 82:
Jan/Feb 2020.
3 Wahyu Widodo, Sapto Budoyo dan Toebagus Galang Windi Pratama, (2018), Peran Politik Hukum Dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih untuk Indonesia yang Bebas Korupsi Tahun 2030 . Ilmu Sosial , 13:1307-1311.
karena  indonesia  adalah  negara  berkembang  sehingga  pencapaian  teknologi  mereka tidak sama dan bahkan mungkin mengakibatkan terhambatnya proses suatu kasus jika tidak ditangani dengan hati-hati oleh pemerintah. 4
Walaupun secara  konseptual,  aplikasi E-Court  ini  sangat  menjanjikan,  namun perlu  dikaji  lebih  lanjut  karena  penggunaan  yang  baru  masih  awam  tidak  hanya  di telinga calon pengguna (pendaftar dan advokat), tetapi juga kepada penyedia layanan. (Pengadilan)  itu  sendiri.  Disampaikan  Yaswirman 5 ,  pelaksanaan  PERMA  ini  masih membutuhkan lebih banyak peraturan atau pedoman teknis. Misalnya petunjuk teknis dari  Sekretaris  Mahkamah  Agung  atau  Direktur  Jenderal  Kehakiman  di  bawah Mahkamah Agung. Hal ini dapat menjadi dasar anggapan bahwa penerapan aplikasi E- Court masih prematur dalam bidang penegakan hukum di Indonesia.
Berdasarkan latar belakang di atas, tim peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam  dengan  mengambil  lingkungan  pengadilan  di  kota  Semarang  sebagai  lokasi penelitian  karena  lokasi  ini  dianggap  oleh  tim  peneliti  cukup  representatif  dalam menilai  efektivitas  pengelolaan  E-Court.  di  Indonesia  mengingat  Pengadilan  Negeri dan Pengadilan Agama kota Semarang merupakan salah satu dari sedikit pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu dari 32 pengadilan yang akan diuji dengan menggunakan E-Court berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 305 /SEK/SK/VII/2018. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Kondisi  Peradilan  Negeri  dan  Peradilan  Agama  di  Kota Semarang Setelah E-Court Diimplementasikan ?
2. Apakah  Penerapan  E-Court  Enforcement  di  Pengadilan  Negeri  dan Peradilan Agama Kota Semarang Efektif ?

## B. Metode Penelitian
4 Republik (2018). Tata Kelola IT Pengadilan dinilai Masih Lemah , https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/18/pc1s0s335-tata-kelola-it- pengadilan-dinilai-masih-lemah diakses pada 08 Maret 2020.
5 hukumonline . (2018). Catatan Kritis 5 Guru Besar Hukum Acara Perdata Tentang E-Court ,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b72a77076d07/catatan-kritis-5-profesor-hukum- acara-perdata-tentang-e-court/ Diakses pada 02 Maret 2020
Metode pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah  metode  penelitian  yang  bersifat  yuridis  empiris,  yaitu  metode  yang mengandalkan data yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini dari berbagai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Semarang. Kelebihan dari pendekatan ini adalah sifatnya yang praktis yang mengharuskan melihat kenyataan yang terlihat langsung di lapangan 6 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Data observasi berupa jumlah perkara yang diterima per tahun yang diperoleh di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di  Kota  Semarang  sebagai  data  primer  dan  data  kepustakaan  serta  peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai data sekunder.
Selanjutnya agar hasil yang diperoleh dapat lebih akurat, maka hasil penelitian dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  yang  menilai  dan mendeskripsikan data dalam bentuk angka dengan menggunakan teori dan konsepsi para ahli, peraturan perundang-undangan, dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan. 7

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Integrasi Teknologi dalam Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama
Gagasan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan tugas peradilan di  Indonesia  saat  ini  berkembang  pesat  melalui  peradilan  elektronik,  terutama setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengamanatkan  pemerintah  mendukung  pengembangan  teknologi  informasi melalui  infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya  agar  pemanfaatan  teknologi informasi secara aman agar tidak disalahgunakan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
6 Napalkova , Irina. (2019). Keunikan Metodologi Penelitian Hukum Perbandingan . Sejarah negara dan hukum. 2. 53-59. 10.18572/1812-3805-2019-2-53-59.
7 Arslanov , .. (2019). Metode Sejarah Dan Penelitian Hukum Perdata Modern . Masalah Metodologis Penelitian Hukum Perdata. 1. 101-114. 10.33397/2619-0559-2019-1-1-101-114.
Transparansi informasi dalam peradilan merupakan salah satu hal yang sering disoroti karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Prosedur birokrasi yang  berbelit-belit  berpotensi  membuat  masyarakat  malas  memperjuangkan haknya melalui lembaga formal penegak hukum. Laporan Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir, yakni 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadukan. terdapat 394 pengaduan  yang  sebagian  besar  berupa  penundaan  kasus  yang  berlarut-larut dengan jumlah 215 pengaduan, 117 pengaduan tidak kompeten dalam menjalankan kinerja di sistem peradilan, dan 115 pengaduan penyimpangan prosedur. Cetak biru reformasi peradilan 2010-2035 telah menetapkan bahwa salah satu indikator ideal peradilan adalah peradilan modern berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Keberadaan  kata  Terintegrasi  muncul  dari  permasalahan  bahwa  pada  saat penyusunan  blueprint  yaitu  sekitar  sebelum  tahun  2010,  Mahkamah  Agung menyadari belum adanya pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi.
Berkaca  dari  permasalahan  tersebut  di  atas,  Mahkamah  Agung  RI  melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Usaha Perkara di Peradilan Elektronik mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu meningkatkan kinerja peradilan dalam bentuk aplikasi bernama E-Court. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk menjadi Peradilan Modern Berbasis Teknologi  Informasi  Terintegrasi. 8 Penerapan  e-court  ini  sendiri  merupakan lompatan  besar  dari  keseluruhan  upaya  MA  dalam  melakukan  perubahan administrasi di pengadilan. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi tiga kendala yang sering  dihadapi  oleh  lembaga  peradilan,  yaitu  lambatnya  penanganan  perkara, sulitnya  mengakses  informasi  pengadilan  dan  integritas  pejabat  pengadilan.
Adapun saat penelitian ini  dibuat, layanan yang ditawarkan oleh E-Court hanya mencakup perkara perdata saja, mulai dari sengketa tanah, sengketa perusahaan,
8 Hasyim, Harun. (2020). Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi Terlampir Pengadilan Indonesia Dan Beberapa Solusi Yang Diusulkan , Tesis, UIN Malang.
sengketa  waris,  sengketa  tata  usaha  negara,  perceraian  atau  perbuatan  melawan hukum. Sistem yang ditawarkan antara lain 9 :
1. E-Filing (Pendaftaran Gugatan Online )
E-Filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Peradilan Tata Usaha Negara yang telah aktif menyelenggarakan layanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia. E-Filing dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik dalam perkara  gugatan  dan/atau  perdata,  agama,  tata  usaha  negara,  atau  tata  usaha negara.  Aplikasi  ini  dapat  digunakan  untuk  mendaftarkan  gugatan  dan/atau permintaan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil entri data yang diverifikasi dan diterima secara prosedural akan memulai kasus perdata. Bahkan aplikasi ini bisa untuk memasukkan dokumen elektronik pada kasus yang sudah ada.  E-Filing  juga  dapat  digunakan  untuk  mengunggah  dan  mengunduh dokumen  dalam  rangka  replika,  rangkap  dua  dan  kesimpulan,  pengelolaan,
pengiriman dan penyimpanan dokumen tentang masalah sipil/agama/militer/tatausaha.  Pengguna  Terdaftar  harus  memperhatikan standar  teknis  yang  meliputi  format  dokumen,  ukuran,  jenis  font,  ukuran dan/atau  batasan  lain  yang  telah  ditentukan  dalam  mengunggah  dokumen melalui aplikasi E-Court.
2. E -Skum (Perkiraan Biaya Pembayaran)
Dengan mendaftarkan perkara secara online melalui e-Court, Pendaftar secara otomatis  akan  mendapatkan  Perkiraan  Biaya  Pembayaran  (e-SKUM)  dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia
3. E-Payment (Pembayaran Online Untuk Penanganan Kasus)
9 Kemenkeu . (2019). E-Court Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik ,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara- Elektronik.html Diakses pada 02/03/2020
Aplikasi  E-Payment  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pembayaran  biaya perkara  terlebih  dahulu  melalui  aplikasi  e-SKUM  sebagai  tindak  lanjut pendaftaran secara elektronik.
Pengguna Terdaftar harus memperhatikan dengan seksama besaran biaya uang muka  yang  harus  dibayar,  jumlah  rekening  pembayaran  (virtual  account), jangka  waktu  pembayaran  uang  muka  biaya  perkara  yang  ditentukan  oleh sistem,  dan  menyetujui segala  kesalahan,  keterlambatan  dan  biaya  tambahan yang timbul akibat selisih antara bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan tempat gugatan diajukan menjadi tanggung jawab  Pengguna  Terdaftar.  Demi  kelancaran  program  e-Court  bekerjasama dengan  Bank  Pemerintah  dalam  pengelolaan  Pembayaran  Case-Based  Fee. Dalam  hal  ini  bank  yang  ditunjuk  memberikan  Virtual  Account  (Nomor Pembayaran)  sebagai  alat  pembayaran  kepada  Pengadilan  tempat  perkara didaftarkan .
4 . E-Summons (Memanggil Pihak Terkait Secara Online )
Sesuai  dengan  Pasal  11  dan  12  PERMA  Nomor  3  Tahun  2018,  disebutkan bahwa  panggilan  untuk  menghadiri  persidangan  para  penggugat  dapat disampaikan  secara  elektronik.  Untuk  Panggilan  Elektronik  yang  dilakukan kepada  Penggugat  yang  mendaftar  secara  elektronik  dan  mempunyai  bukti tertulis,  sedangkan  Tergugat  Panggilan  Pertama  dilakukan  melalui  Jurusita Pengadilan  dan  dapat  dipanggil  secara  elektronik  dengan  menyatakan persetujuan tertulis untuk dipanggil secara elektronik, dan Penasehat Hukum harus  mendapat  persetujuan  tertulis  dari  Prinsipal  untuk  beracara  secara elektronik.
Perlu diketahui sebelumnya bahwa sebelum PERMA Nomor 3 Tahun 2018 keluar,  pemanfaatan  teknologi  informasi  di  lingkungan  peradilan  di  Indonesia sudah cukup baik meskipun penggunaannya hanya sebatas rilis putusan terpusat di seluruh  Indonesia  pada  website  https:  //putusan3.mahkamahagung.go.id/. Namun  dengan  adanya  Perma  Nomor  3  Tahun  2018,  lingkungan  peradilan  di Indonesia  harus  berubah  untuk  lebih  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam mewujudkan peradilan yang murah dan cepat.
Lingkungan  pengadilan  dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri  Semarang  dan Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu dari 32 lingkungan pengadilan di Indonesia yang berkesempatan untuk mencoba sistem e-court terlebih dahulu. melalui Surat Sekretariat MA No. 305/SEK/SK/VII/2018, yang telah menunjuk 32 pengadilan di bidang umum (Negara), pengadilan agama dan Tata Usaha Negara untuk  melaksanakan  persidangan  penerapan  e-court  pada  awal  tahun  2018 Persidangan  dilakukan  di  lingkungan  pengadilan  umum  yaitu  Pengadilan  Negeri (PN)  Jakarta  Pusat,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara,  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat,
Pengadilan  Negeri  Tangerang  ,  PN  Bekasi,  PN  Bandung,  PN  Karawang  ,  PN Sidoarjo  Surabaya,  PN  Medan,  PN  Makassar,  PN  Semarang,  PN  Surakarta,  PN Palembang, PN Metro Pengadilan.
Sedangkan di lingkungan Peradilan Agama meliputi, PA (Pengadilan Agama) Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat,  PA  Depok,  PA  Surabaya,  PA  Denpasar,  PA  Medan.  Adapun  lingkungan peradilan tata usaha negara meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN  Denpasar,  PTUN  Makassar,  dan  PTUN  Tanjung  Pinang.  Hal  ini  akan dilanjutkan  dengan  tahap  kedua  pada  tahun  2019  dimana  melalui  Surat  Edaran Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e- court mewajibkan 56 pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk menerapkan e- court. Surat Edaran ini sendiri berlaku untuk semua PN Khusus Kelas 1A, Kelas 1A dan semua Pengadilan Negeri (PN) di Wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banten,
PT Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta dan PT Surabaya. 56 PN di seluruh PT wajib menggunakan e-court sejak diterbitkannya Surat Edaran ini yaitu 10  Juni  2019.  Sedangkan  di  lingkungan  Pengadilan  Agama  meliputi,  PA  Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang , PTUN Denpasar, PTUN  Makassar,  dan  PTUN  Tanjung  Pinang.  Awal  yang  lebih  cepat  ini dibandingkan  dengan  pengadilan  lain  membuat  lingkungan  pengadilan  di  kota Semarang  layak  untuk  diteliti  karena  lebih  kaya  data  dibandingkan  dengan pengadilan negeri lain yang dimulai kemudian. Sistem e-court Mahkamah Agung
mengatur segala sesuatu mulai dari pengguna jasa administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata tertib  administrasi,  pembayaran  biaya  perkara  yang  semuanya  dilakukan  secara elektronik/ online saat  mengajukan  permohonan/gugatan  perkara  perdata.  ,
Keagamaan,  tata  usaha  negara  yang  berlaku  di  lingkungan  pengadilan  masing- masing tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan.
Pembayaran  kasus  juga  menjadi  lebih  ringkas,  karena  sistem  e-payment memungkinkan  pembayaran  dilakukan  dari  bank  mana  pun  dengan  saluran pembayaran elektronik, seperti internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran milik pengadilan. Hal ini sebagai upaya penghapusan pungutan liar di pengadilan  yang  sebelumnya  marak  terjadi.  Praktik  pungutan  liar  yang  terjadi  di pengadilan  tentu  sangat  memberatkan  masyarakat  saat  berperkara  di  pengadilan. terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. 10
Pemanggilan  elektronik  juga  mempermudah  proses  dan  menghemat  biaya, karena  pemanggilan  dapat  dilakukan  langsung  ke  domisili  elektronik,  termasuk menghilangkan perlunya prosedur pendelegasian dalam hal para pihak berdomisili di  daerah  yang  berbeda.  Ini  memungkinkan  biaya  panggilan  ditekan  seminimal mungkin.  Laporan  Tahunan  Mahkamah  Agung  2018  menyebutkan  bahwa  pada tahun 2018 sebanyak 907 kasus telah masuk menggunakan e-court dengan rincian 445  kasus  terdaftar  menggunakan  e-court  di  pengadilan  umum,  422  kasus  di pengadilan  agama  dan  20  kasus  di  Tata  Usaha  Negara.  Lingkungan  Pengadilan (TUN ). 11
Penggunaan teknologi informasi juga mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Selama tahun 2018, 17.638 perkara Putusan berhasil diselesaikan  oleh  Mahkamah  Agung.  Laporan  Tahunan  Mahkamah  Agung menyebutkan bahwa selama tahun 2018 jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung sebanyak 18.544 perkara yang terdiri dari 17.156 perkara yang masuk pada
10 Santiadi , Kukuh . (2019). Memperluas Akses Keadilan Melalui E-Court Di Indonesia . Tinjauan Hukum Nabi . jilid1. 10.20885/PLR.vol1.iss1.art5.
11 Zain, Nurul & Wan Mohd Saman, Wan Satirah & Mat Yatin , Saiful Farik & Ahmad, Abdul & Shaifuddin , Norshila & Wan Mokhtar, Wan Nor Haliza & Ramlee , Nik. (2018). Mengembangkan Kerangka Hukum untuk E-Court dalam Penyelenggaraan Peradilan . Jurnal Internasional Rekayasa &
Teknologi. 7. 202. 10.14419/ijet.v7i3.7.16351.
tahun  2018  dan  selebihnya  pada  tahun  2017  berjumlah  1.388  perkara.  Dari  sisi waktu  penyelesaian  kasus  selama  tahun  2018  96,33  persen  kasus  berhasil diselesaikan tepat waktu. Sepanjang tahun 2018 Mahkamah Agung telah memutus waktu proses perkara dalam waktu 1-3 bulan sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara (96,33%).  Hanya  3,67%  kasus  yang  diputuskan  dalam  waktu  3  (tiga)  bulan. Pencapaian  ini  melebihi  target  MA  sendiri  yang  mematok  target  waktu  proses perkara sebesar 75%. 12
Kemudahan jika dibandingkan dengan sistem manual dapat dilihat dari alur proses e-court itu sendiri, dimana caranya advokat mendaftarkan akunnya terlebih dahulu  di  halaman  ecourt.mahkamahagung.go.id  dengan  menekan  tombol Registered  User  Register.  Setelah  memverifikasi  email  dan  mengisi  data  umum advokat dengan benar, advokat sudah dapat mendaftarkan perkaranya secara online . Cara pendaftaran gugatan secara online adalah dengan memilih tempat pengadilan untuk  mendaftarkan  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  kompetensi  relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg .
Proses selanjutnya advokat akan mendapatkan nomor register online berupa fitur barcode dilanjutkan dengan melakukan registrasi procuration untuk advokat dengan mengunggah Surat Kuasa. Setelah itu advokat wajib mengisi data para pihak secara lengkap dan benar serta mengunggah berkas gugatan.
Selain kemudahan dalam pendaftaran perkara, aspek lain juga diberikan dalam hal administrasi pembayaran. Disebut juga dengan Surat Kuasa Membayar (SKUM). Perhitungan SKUM yang rumit dengan rumus radius yang membingungkan kini tidak perlu lagi dirasakan oleh para pihak. Pasalnya, fitur E- Skum akan otomatis menghitung biaya uang muka perkara sesuai radius pihak yang bertempat tinggal. Sehingga  advokat  hanya  cukup  menginput  data  tempat  tinggal  para  pihak  maka secara otomatis mesin akan menampilkan total uang muka biaya perkara yang harus dibayar.
Fitur  terakhir  adalah  E-Summons,  yaitu  pemanggilan  para  pihak  yang dilakukan melalui korespondensi email. Para pihak kini tidak perlu lagi menunggu kedatangan  juru  sita  untuk  mengirimkan  panggilan  dengan  rela.  Pemberitahuan
12 Aidi , Zil . (2020). Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien . Masalah-Masalah Hukum. 49. 80. 10.14710/mmh.49.1.2020.80-89.
jadwal  uji  coba  akan  dilakukan  melalui  E-Mail  yang  telah  didaftarkan,  sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
2.  Efektifitas  Integrasi  Teknologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pada  Pengadilan Negeri Dan Peradilan Agama
Bagaimana dengan efektivitas penerapan e-court di Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama di Semarang? berdasarkan hasil wawancara dengan Sutaji selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian dicocokkan dengan data yang diperoleh  dari  situs  resmi  Mahkamah  Agung  yang  beralamat  di  situs https://putusan3.mahkamahagung.go.id/,  ditemukan  bahwa  di  PN  Semarang pelaksanaan e-court sudah berjalan dengan baik dimana sebagian besar perkara yang masuk  telah  melalui  sistem  e-court  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  PERMA Nomor 3 Tahun 2018 adapun rinciannya sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Perkara yang Terdaftar, Diputuskan Dan Sudah Diunggah oleh PN Semarang 13 Tidak  Tahun  Terdaftar Diputuskan  Diunggah 1 2016 297 686 1151 2 2017 1216 1371 1446 3 2018 1355 1374 1057 4 2019 441 724 1289
Berdasarkan  data  yang  terlihat  di  atas  ditemukan  bahwa  rata-rata  jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Semarang sebelum berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dari tahun 2016 dan 2017, jika dibandingkan dengan rata-rata  jumlah  perkara  yang  didaftarkan  pada  tahun  2018  dan  2019  mengalami peningkatan  sebesar  18,7  persen.  Hal  ini  masih  cukup  tinggi  meskipun  masih tergolong  rendah  jika  dibandingkan  dengan  pengadilan  negeri  lainnya,  misalnya Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  mengalami  peningkatan  rata-rata  jumlah perkara untuk tahun 2018-2019 yang terdaftar sebanyak 50,8% dibandingkan tahun 2016- 2017 rata-rata.
13 Mahkamah Agung. (2020). Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2020 ,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pn- Semarang.html diakses pada 12/03/2020
Adapun  Pengadilan  Agama  kota  Semarang  berdasarkan  hasil  wawancara dengan Anis Fuadz , Ketua Pengadilan Agama yang kemudian dicocokkan dengan data  yang  terdapat  pada  situs  resmi  Mahkamah  Agung  yang  terdapat  pada  situs https://putusan3.mahkamahagung. go.id/ memperoleh data sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Perkara yang Terdaftar, Diputuskan dan Sudah Diunggah oleh PA
Semarang 14 Tidak  Tahun  Terdaftar Diputuskan  Diunggah 1 2016 2996 2936 1548 2 2017 3162 3204 1757 3 2018 2440 2607 1428 4 2019 2645 3124 1757
Berdasarkan  data  yang  terlihat  di  atas,  ditemukan  bahwa  rata-rata  jumlah perkara  yang  terdaftar  di  Pengadilan  Agama  kota  Semarang  sebelum  berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dari tahun 2016 dan 2017, jika dibandingkan dengan rata-rata  jumlah  perkara  yang  didaftarkan  pada  tahun  2018  dan  2019  secara mengejutkan  turun  17,4  persen.  Hal  ini  berbeda  jika  dibandingkan  dengan Pengadilan  Negeri  di  tempat  lain  seperti  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat 15 yang mengalami  peningkatan  rata-rata  jumlah  perkara  pada  tahun  2018-2019  yang terdaftar sebanyak 5,7% dibandingkan rata-rata pada tahun 2016-2017.
Jika melihat hasil data sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara  statistik  jika  dibandingkan  dengan  lingkungan  pengadilan  lain  seperti lingkungan pengadilan Jakarta Pusat, 16 peningkatan jumlah register perkara belum terlalu  signifikan,  khususnya  di  kota  Semarang.  Statistik  di  atas,  meskipun hanya membandingkan  data  selama  4  tahun,  data  tersebut  cukup  akurat  untuk menggambarkan kondisi penerapan e-court di pengadilan kota Semarang yang tidak begitu efektif.
14 Mahkamah Agung. (2020). Putusan Pengadilan Agama 2020 ,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pa- Semarang.html diakses pada 12/03/2020
15 A.Aulawi , (2020). Efektivitas E-Court Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Pengadilan Agama Serang . 10.2991/assehr.k.200303.050.
16 Susanto, & Mulyanto , Edy. (2019 ). Cegah Korupsi Melalui Sistem E-Court (Studi di Pengadilan
Jabodetabek ) . 10.2991/icglow-19.2019.15.
Ada beberapa faktor yang mengakibatkan penerapan e-court di lingkungan peradilan di kota Semarang belum terlalu efektif dimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:
Pertama , hal yang paling mutlak diperlukan dalam layanan berbasis internet adalah koneksi internet itu sendiri, namun masyarakat Indonesia dalam hal ini masih belum dapat menikmati koneksi internet yang baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari CNN 17 Rata-rata kecepatan internet di Indonesia adalah 15,5 Mbps, sedangkan rata-rata kecepatan internet kabel dunia sebesar 54,3 Mbps menempatkan Indonesia pada urutan kedua terbawah dari 45 negara dalam hal tingkat kecepatan koneksi internet.
Kedua ,  sistem  e-court  di  Indonesia  baru  berjalan  dua  tahun  sehingga implementasinya  masih  belum  efektif  dan  hal  ini  didukung  oleh  data  dari Mahkamah  Agung  sendiri  pada  akhir  tahun  2018  yang  mengumumkan  jumlah pengguna  fasilitas  e-court  yang  terdaftar.  telah  diverifikasi  hingga  Desember sebanyak  11.224  advokat  dari  sekitar  50.000  advokat  yang  terdaftar  di  seluruh Indonesia. 18
Aplikasi  E-court  ini  memang  baru  mulai  berjalan  sehingga  diperlukan masukan dari masyarakat khususnya akademisi. Menurut penulis sendiri sistem e- court  Indonesia  jika  dibandingkan  dengan  sistem  di  Singapura  dan  USA  masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki.
Misalnya pada sistem e-court di Singapura misalnya. Menyediakan berbagai layanan. Jenis layanan yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 19
PSS-INLIS - pencarian terkait tanah dan properti Layanan Pencarian Publik -  Layanan  Informasi  Pertanahan  Terpadu  (PSS-INLIS)  menyediakan  informasi dasar terkait tanah tentang pemilik, properti, sitaan, instrumen, dan peringatan yang terdaftar dalam sistem pendaftaran sertifikat tanah resmi.
17 CNNIndonesia. (2019). Kecepatan Internet Indonesia Ke-2 Terbawah dari 45 Negara , https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190201152441-185-365734/kecepatan-internet- indonesia-ke-2-terbawah-dari-45-negara diakses pada 12/03/2020
18 PTUN Yogyakarta. (2019). E-Court dan Masa Depan Sistem Peradilan modern di Indonesia , https://ptun- yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di- indonesia.html diakses pada 12/ 03/2020
19 Elitigasi . (2020). Tentang Elitigasi , https://www.elitigation.sg/_layouts/IELS/HomePage/Pages/AboutSB.aspx diakses pada 12/03/2020
InteReq -  permintaan  hukum  ke  instansi  pemerintah  Sistem  Permintaan Hukum  Terpadu  (  InteReq  )  mempercepat  pemrosesan  transaksi  pengiriman  di sektor hukum dengan memungkinkan transmisi permintaan hukum yang cepat ke instansi pemerintah dan penerimaan balasan secara elektronik.
Uji  Tuntas/Pencarian  Buku  Penyebab -  pencarian  litigasi online Modul  Uji Tuntas/Pencarian  Buku  Penyebab  menawarkan  layanan  terintegrasi  yang memungkinkan pencarian data litigasi di berbagai basis data Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Singapura.
BizNet -  pengambilan  informasi  profil  perusahaan,  bisnis  dan  orang-orang BizNet mencari database Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) untuk informasi perusahaan dan keuangan pada bisnis dan individu.
eLitigasi -  layanan  pengarsipan  dan  ekstraksi  elektronik  untuk  Mahkamah Agung  dan  Pengadilan  Negeri  Memanfaatkan  pengalaman  yang  diperoleh  dari penerapan Sistem Pengarsipan Elektronik (EFS), eLitigasi adalah platform baru dan lebih baik bagi firma hukum untuk mengajukan dan melayani dokumen pengadilan secara elektronik secara efisien dan cara yang hemat biaya.
Dalam sistem peradilan di Amerika Serikat, integrasi teknologi informasi juga sudah  masif  dan  mencakup  semua  lingkungan  peradilan  (perdata,  pidana, administrasi  negara).  Dalam  kasus  putusan  pengadilan,  sejak  1999  yang  disebut Public Access to Electronic Records (PACER) telah ada yang memuat informasi yang luas dari setiap pengadilan di Amerika Serikat. Dan tidak hanya itu, ada juga sistem  Case  Management  dan  Electronic  Case  Files  (CM/ECF)  yang  meliputi pendaftaran online pengajuan perkara, pembayaran, pemanggilan, pengajuan pailit, dan Permohonan Gugatan. 20
Dari  kedua  negara  yang  dikemukakan  penulis  sebagai  pembanding  terlihat bahwa  mereka  lebih  banyak  menggunakan  teknologi  informasi  sebagai  database untuk  pengambilan  keputusan  pengadilan  dan  untuk  pendaftaran  perkara, pembayaran dan pemanggilan pihak-pihak terkait, namun belum ada konsep untuk mengintegrasikannya.  untuk  hal  lain  seperti,  misalnya  untuk  menghadirkan bukti dan saksi.
20 Pengadilan AS. (2020). Sistem Pengadilan AS , https://www.uscourts.gov/ diakses pada 12/03/2020
Di bidang hukum pidana, jumlah perkara jauh lebih banyak daripada perkara perdata bahkan tata usaha negara. Data BPS menunjukkan jumlah tindak pidana di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus dan disinilah menurut penulis seharusnya teknologi informasi ikut berperan. 21
Untuk  menunjukkan  bagaimana  mengintegrasikan  teknologi  informasi dengan  hukum  pidana  penulis  ingin  mempresentasikan  bagaimana  Pengadilan Pidana Internasional menangani suatu kasus.
Mahkamah  Pidana  Internasional  adalah  organisasi  antar  pemerintah  dan pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu atas kejahatan internasional genosida, kejahatan terhadap  kemanusiaan,  kejahatan  perang,  dan  kejahatan  agresi.  Keberadaan pengadilan ini tentu saja berbeda dengan pengadilan negara namun ada unsur yang dapat  dipertimbangkan  bahwa  jika  dilaksanakan  di  pengadilan  negara  dapat mempercepat kecepatan penyelesaian perkara dan yaitu pada menghadirkan Bukti dan Saksi di pengadilan.
Di Pengadilan Pidana Internasional , sebagaimana tercantum dalam Protokol Teknis Terpadu (“ Protokol Ecourt ”) untuk penyediaan bukti, informasi saksi dan korban  dalam  bentuk  elektronik,  Pengadilan  Pidana  Internasional  menggunakan sistem  elektronik  untuk  mendukung  proses  peradilan  sehari-hari  sesuai  dengan peraturan 26, ayat 1 Peraturan Pengadilan (“Peraturan”). 22
Register  bertanggung  jawab  atas  penerapan  sistem  elektronik  ini,  dengan mempertimbangkan  persyaratan  khusus  dari  kegiatan  peradilan  Pengadilan, termasuk  kebutuhan  untuk  memastikan  keaslian,  keakuratan,  kerahasiaan,  dan pelestarian catatan proses (lihat peraturan 26, paragraf 2 , dari Peraturan). Sesuai dengan Regulasi 26, paragraf 3 dan 4, Regulasi, dokumen dan bukti selain kesaksian langsung harus disajikan, jika memungkinkan, dalam bentuk elektronik.
Prosesnya adalah Setelah data diunggah ke dalam sistem, peserta akan diminta untuk mengontrol kualitas data yang diunggah. Jika ditemukan kesalahan dalam data,
21 BPS,2019, Statistik Pidana Negara Tahun 2018 , BPS Indonesia.
22 ICC,(2019), Protokol Teknis Terpadu (“Protokol E - court”) untuk pen yediaan informasi bukti, saksi dan korban dalam bentuk elektronik . Pengadilan Pidana Internasional.
peserta yang bertanggung jawab harus menerbitkan kembali seluruh catatan yang telah diubah termasuk: referensi tabel. Untuk gambar, hanya file TIFF (Format File Gambar  Teks)  tunggal  atau  halaman  yang  terpengaruh  yang  akan  diterbitkan kembali dalam struktur direktori/tingkat yang sesuai yang disebutkan di sini. Setiap pembaruan  harus  disertai  dengan  surat  yang  menguraikan  ID  Dokumen  dan informasi yang telah diubah. Hal ini menurut penulis merupakan cara yang efektif dalam menangani kasus pidana karena saksi dan korban tidak harus hadir.
Dari perbandingan tersebut di atas terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai  masukan  bagi  sistem  e-courts  di  Indonesia,  yaitu  kemungkinan  untuk mengintegrasikan sistem e-court ke dalam lingkungan pengadilan lain karena tidak hanya merupakan perkara perdata, tetapi lain-lain. lingkungan seperti lingkungan pidana terbukti memungkinkan karena pemanggilan saksi dan banyak administrasi lainnya dapat dilakukan secara online saat ini, dengan melakukan hal yang sama ke pengadilan  pidana  dapat  mengurangi  biaya  pengadilan  pidana  yang  dapat menguntungkan  negara  dan  juga  dapat  membuat  persidangan  yang  bersih  kasus mafia  sangat  mungkin  terjadi  namun  hal  tersebut  dihalangi  oleh  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  karena  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  saat  ini  hanya mengizinkan saksi dan korban untuk hadir di pengadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 167 KUHAP dan bahkan ada sanksi pidana jika saksi menolak hadir (224 KUHP).
Masalah  ini  sangat  berat  untuk  diselesaikan,  namun  sebelum  Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang mengelola pengadilan akan mencapai itu, ada tugas besar yang harus diselesaikan untuk Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengawasi  semua  pengadilan.  di  Indonesia  yaitu  meningkatkan  sosialisasi  tidak hanya kepada advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai calon pengguna aplikasi sehingga penerapan e-court dapat berjalan dengan efektif.

## D. Kesimpulan
Kondisi Peradilan Negeri dan Peradilan Agama di Kota Semarang Setelah E- Court diimplementasikan mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan lingkungan Peradilan di Kota Semarang yang menerapkan e-court yang menawarkan 4 hal yaitu E-Filling yaitu pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar
sebagai  pengguna  atau  memiliki  akun  pada  Aplikasi  e-Court  dengan  memilih Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama,  atau  Pengadilan  TUN  yang  telah  aktif menyelenggarakan  layanan  e-Court,  E-SKUM  dimana  dalam  pendaftaran  perkara secara online melalui e-Court, Pendaftar secara otomatis akan mendapatkan Perkiraan Tarif  Biaya  (e-SKUM)  dan  Nomor  Pembayaran  (Virtual  Account)  yang  dapat dibayarkan  melalui  saluran  elektronik  (Multi  Channel)  yang  tersedia  dimana  sistem pembayaran  ini  disebut  (E-Payment),  dan  terakhir  E-Summon  tempat  menghadiri proses pengadilan terhadap pihak yang berperkara, disampaikan secara elektronik (e- mail).
Efektifitas Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama Kota Semarang dapat dilihat secara statistik, dengan membandingkannya dengan lingkungan pengadilan  lainnya  seperti  lingkungan  pengadilan  Jakarta  Pusat,  terlihat  bahwa peningkatan  jumlah  register  perkara  telah  belum  terlalu  signifikan,  terutama  di Pengadilan  Agama  kota  Semarang  yang  justru  menurun.  Statistik  di  atas,  meskipun hanya membandingkan data selama 4 tahun, namun data tersebut cukup akurat untuk menggambarkan kondisi penerapan e-court di pengadilan kota Semarang yang tidak begitu  efektif.  Oleh  karena  itu  perlu  dipertimbangkan  kemungkinan  untuk mengintegrasikan  sistem  e-court  ke  lingkungan  pengadilan  lain  karena  tidak  hanya kasus perdata, tetapi lingkungan lain seperti lingkungan pidana terbukti memungkinkan karena pemanggilan saksi dan banyak administrasi lainnya dapat dilakukan. online saat ini, dengan melakukan hal yang sama ke pengadilan pidana dapat mengurangi biaya pengadilan  pidana  yang  dapat  menguntungkan  negara  dan  juga  dapat  membuat persidangan kasus mafia yang bersih sangat mungkin, namun hal tersebut diblokir oleh hukum yang berlaku di indonesia sebagai peradilan pidana Indonesia saat ini Sistem hanya mengizinkan saksi dan korban hadir di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHAP dan bahkan ada sanksi pidana jika saksi menolak hadir (224 KUHP). Namun,  sebelum  mencapai  itu  ada  tugas  besar  yang  harus  diselesaikan  Mahkamah Agung  sebagai  lembaga  yang  membawahi  seluruh  peradilan  di  Indonesia  yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya bagi advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat  sebagai  potensi  pengguna  aplikasi  sehingga  pelaksanaan  e-court  dapat berjalan dengan efektif.

## REFERENSI
A.Aulawi , (2020). Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Pengadilan Agama Serang . 10.2991/assehr.k.200303.050. Aidi , Zil . (2020).
Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang  Efektif  Dan  Efisien .  Masalah-Masalah  Hukum.  49.  80. 10.14710/mmh.49.1.2020.80-89.
Arslanov  ,  ..  (2019). Metode  Sejarah  Dan  Penelitian  Hukum  Perdata  Modern. Masalah Metodologis Penelitian Hukum Perdata. 1. 101-114. 10.33397/2619-0559-2019- 1-1-101-114.
BPS,2019, Statistik Pidana Negara Tahun 2018 , BPS Indonesia. CNNIndonesia.  (2019). Kecepatan  Internet  Indonesia  Ke-2  Terbawah  dari  45  Negara , https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190201152441-185- 365734/kecepatan-internet-indonesia-ke-2-terbawah-dari-45-negara diakses pada 12/03/2020 Elitigasi . (2020). Tentang Elitigasi , https://www.elitigation.sg/_layouts/IELS/HomePage/Pages/AboutSB.aspx diakses pada 12/03/2020 Hasyim,  Harun.  (2020).  Kendala Yang  Menghambat  Pelaksanaan  Mediasi  Terlampir Pengadilan Indonesia Dan Beberapa Solusi Yang Diusulkan , Tesis, UIN Malang. hukum online . (2018). Catatan Kritis 5 Guru Besar Hukum Acara Perdata Tentang E-Court , https://www.hukum online .com/berita/baca/lt5b72a77076d07/catatan-kritis-5- profesor-hukum-acara-perdata-tentang-e-court/ Diakses pada 02 Maret 2020 ICC,(2019), protokol Teknis Terpadu ("Protokol E-court") untuk penyediaan bukti, keterangan saksi dan korban dalam bentuk elektronik . Pengadilan Pidana Internasional. Kemenkeu  .  (2019). E-Court  Berperkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik , https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara- Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html Diakses pada 02/03/2020 Mahkamah Agung. (2020). Putusan Pengadilan Agama 2020 , https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/penga dilan/pa-Semarang.html diakses pada 12/03/2020 Mahkamah  Agung.  (2020). Putusan  Pengadilan  Negeri  Tahun  2020 , https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/penga dilan/pn-Semarang.html diakses pada 12/03/2020
Maryanto , Toebagus Galang Windi Pratama, Ika Menarianti , Ahmad Buchori , (2020),
Desain Konsultasi e-law untuk Melindungi Guru di Jawa Tengah Indonesia , Tes Teknik dan Manajemen Vol 82: Jan/Feb 2020. Napalkova , Irina. (2019). Keunikan Metodologi Penelitian Hukum Perbandingan . Sejarah negara dan hukum. 2. 53-59. 10.18572/1812-3805-2019-2-53-59. Obrusna , Svitlana & Ivanova, Iryna. (2020). Pengadilan Elektronik sebagai Kategori Hukum Dan  Administrasi. Hukum  dan  proses  administrasi.  5-17.  10.17721/2227- 796X.2020.2.01.
PTUN Yogyakarta. (2019). E-Court dan Masa Depan Sistem Peradilan modern di Indonesia , https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa- depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html diakses pada 12/ 03/2020
Republik  (2018). Tata  Kelola  IT  Pengadilan  dinilai  Masih  Lemah , https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/18/pc1s0s335- tata-kelola-it-pengadilan-dinilai-masih-lemah diakses pada 08 Maret 2020.
Santiadi  ,  Kukuh  .  (2019). Memperluas  Akses  Keadilan  Melalui  E-Court  Di  Indonesia . Tinjauan Hukum Nabi . jilid1. 10.20885/PLR.vol1.iss1.art5. Susanto,  &  Mulyanto  ,  Edy.  (2019). Cegah  Korupsi  Melalui  Sistem  E-Court  (Studi  di Pengadilan Jabodetabek ) . 10.2991/icglow-19.2019.15. Pengadilan AS. (2020). Sistem Pengadilan AS , https://www.uscourts.gov/ diakses pada
12/03/2020
Wahyu Widodo, Sapto Budoyo dan Toebagus Galang Windi Pratama, (2018), Peran Politik Hukum Dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih untuk Indonesia yang Bebas Korupsi Tahun 2030 . Ilmu Sosial, 13: 1307-1311. Zain, Nurul & Wan Mohd Saman, Wan Satirah & Mat Yatin , Saiful Farik & Ahmad, Abdul & Shaifuddin , Norshila & Wan Mokhtar, Wan Nor Haliza & Ramlee , Nik. (2018). Mengembangkan Kerangka Hukum untuk E-Court dalam Penyelenggaraan Peradilan .  Jurnal  Internasional  Rekayasa  &  Teknologi.  7.  202. 10.14419/ijet.v7i3.7.16351.