## PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## Redin
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email: redinunka@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to study the application of the principles of good environmental  governance  by  the  Sintang District  government  in  environmental  protection and  management.  This  research  is  a  normative research.  Data  collection  tools  consist  of document  studies  and  library  studies.  The document  study  was  carried  out  by  examining the  Sintang  District  Regulations  on  protection and  the  environment.  The  focus  of  this  research is  the  application  of  seven  principles  of  good environmental management according to Belbase,  namely:  Rule  of  law;  Participation  and Representation; Access to information;
Transparency and
accountability;
Decentralization;  Institutions  and  institutions; and  access  to  justice.  Data  analysis  was performed with qualitative analysis and described  in  a  descriptive  analytical  form.  The results  of  the  study  show  that:  1)  Legal regulations consisting of two Regional Regulations  and  one  Sintang  Regent  Regulation have  provided  legal  certainty  for  the  Sintang Regency regional government in good environmental  management,  highly  determined and  designed  by  the  government  related  to  the
environmental  sector  (environment  which  good) government); 2) Participation and Representation in  Environmental  Protection  and  Management that are carried out properly based on community interests;  3)  Access  to  information  through  the principle  of  providing  information  to  the  public that  is  transparent  and  complete  is  given  to before  the  EIA  activities  are  carried  out;  4) Transparency  and  accountability  by  providing information for communities and communities to access  information  about  development  planning and  implementation;  5)  Decentralization  of government  affairs  in  the  field  of  Environment; 6)  Institutions  and  implementing  institutions  for regional  autonomy  in  the  field  of  Environment are  the  Sintang  District  Environmental  Agency; and  7)  Access  to  justice,  that  is,  all  Sintang District  people  without  exception  can  feel  the same  justice  in  the  use  of  the  environment. Undeniably  at  this  time.  These  seven  principles have  been  applied  by  the  Sintang  District Government  in  accordance  with  what  is mandated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental  Protection  and  Management. However,  at  the  implementation  level  there  is still  a  lot  to  be  done  which  is  the  principle  of good  environmental  management  that  has  not
been  able  to  run  optimally  regulated  in  regional regulations and regent regulations.
Keywords:  Principles  of  good  environmental governance,  environmental protection and management.
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good environmental  governance oleh  pemerintah daerah  Kabupaten  Sintang  dalam  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan  penelitian  normatif.  Alat  pengumpul data berupa studi dokumen ( document study ) dan studi  pustaka.  Studi  dokumen  dilakukan  dengan mengkaji  peraturan  daerah  Kabupaten  Sintang mengenai  perlindungan  dan  lingkungan  hidup. Fokus  penelitian  ini  ialah  penerapan    tujuh prinsip good environmental governance menurut Belbase,  yakni:  Aturan  hukum;  Partisipasi  dan Representasi; Akses terhadap informasi; Transparansi  dan  akuntabilitas;  Desentralisasi; Lembaga  dan  institusi;  dan  Akses  untuk memperoleh  keadilan.  Analisis  data  dilakukan dengan  analisis  kualitatif  dan  diuraikan  dalam bentuk  deskriptif  analitis. Hasil  penelitian menunjukan  bahwa:  1)  Aturan  hukum  berupa dua  Peraturan  Daerah  dan  satu  Peraturan  Bupati Sintang telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah  daerah  Kabupaten  Sintang  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  baik,  sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan  yang  baik  di  bidang  lingkungan hidup  ( good  environmental  governance );  2) Partisipasi dan Representasi dalam Perlindungan
dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat; 3) Akses  terhadap  informasi  melalui  prinsip pemberian  informasi  kepada  masyarakat  yang transparan  dan  lengkap  serta  diberitahukan sebelum kegiatan amdal dilakukan; 4)
Transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan  kemudahan  bagi  swasta  dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5)
Desentralisasi urusan pemerintahan  di  bidang  lingkungan  hidup;  6) Lembaga  dan  institusi  unsur  pelaksana  otonomi daerah di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Sintang;  dan  7) Akses  untuk  memperoleh  keadilan  yakni  semua masyarakat  Kabupaten  Sintang  tanpa  terkecuali dapat  merasakan  adanya  keadilan  yang  sama dalam  pemanfaatan  lingkungan  hidup.  Dapat disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  ketujuh prinsip tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sintang  sesuai  apa  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Namun  pada tataran  implmentasi  masih  banyak  terdapat kendala  yang  harus  dihadapi  sehingga  prinsip good  environmental  governance tersebut  belum
dapat  berjalan  optimal  sekalipun  sudah  di  atur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.
Kata  Kunci: Prinsip  good  environmental governance,  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan.

## Pendahuluan
Prasyarat  minimal  untuk  mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektif  dan  efisien,  serta  mampu  menjawab ketentuan dasar keadilan. Semua prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bagi
pemerintah
dalam menjalankan kewenangannya.  Hal  ini  dikarenakan  ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik ( good environmental governance ).
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  akan mempengaruhi  dan  menentukan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  baik,  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  baik  mencerminkan tingkat  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik,  sulit  mengharapkan akan  adanya  pengelolaan  lingkungan  hidup yang baik. 1
Good  Environmental  Governance sangat diperlukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan  keseimbangan  yang  efektif  antara lingkungan dan pembangunan. Pada hakikatnya ada  tiga  domain  dalam  pembangunan  yaitu: domain  ekonomi,  domain  sosial,  dan  domain
1 Sonny  Keraf, 2006, Etika  Lingkungan, Jakarta: Kompas, hal.
228-229.
ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan antara  domain  tersebut  menghasilkan  tiga paradigma pembangunan, yaitu (1)
pembangunan  sosial  ( sosial  development );  (2)
pembangunan berwawasan lingkungan
( environmental
development ); dan pembangunan  yang  berpusatkan  pada  rakyat ( people centered development ). Integrasi ketiganya disebut dengan Pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ). 2
Pembangunan Berkelanjutan sangat diperlukan,  agar  konsep good  environmental governance dapat  terwujud  di  Indonesia  yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten  dan  kota. Sustainable  development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa  mengurangi kemampuan  generasi  yang  akan  datang  dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan  hidup  merupakan  upaya  sadar  dan terencana,  yang  memadukan  lingkungan  hidup, termasuk  sumber  daya  ke  dalam  proses pembangunan  untuk  menjamin  kemampuan, kesejahteraan  dan  mutu  hidup  generasi  masa kini dan generasi masa depan.
2 Harry Hikmat, “Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju  Pembangunan  Berpusat  Pada  Rakyat  ( People  Centered Development )”,  Andalsos:  Pascasarjana  Manajemen  Pembangunan Sosial-UI Jakarta, (2014).
Pembangunan  sebagai  upaya  sadar  yang dilakukan  oleh  manusia  untuk  mencapai kehidupan  yang  lebih  baik. 3 Namun  dikaitkan dengan  lingkungan  hidup,  pembangunan  pada hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan  lingkungan. 4 Oleh  karena  itu, dalam  melakukan  pembangunan  harus  dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat  hidup  pada  kualitas  yang  lebih  tinggi tersebut. Untuk itu pembangunan mesti memperhatikan  keberlanjutan  sumber  daya alam,  terutama  hutan  dan  lahan  serta  kondisi lingkungan  yang  terdampak.  Tujuan  dari pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya mampu  menyeimbangkan  antara  kelestarian lingkungan  dan  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi.
Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan  pertumbuhan  ekonomi,  setiap  daerah berupaya menggali dan memanfaatkan berbagai potensi  sumber  daya  alam  yang  ada  di  masing- masing  daerah.  Pada  sektor  pertambangan misalnya, pemanfaatan tidak saja dilakukan oleh pengusaha  atau  pemilik  modal  tetapi  juga dilakukan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, kegiatan  pertambangan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  sering  kali  tanpa  izin,  mereka  juga tidak memperdulikan aspek lingkungan ataupun keselamatan kerja, apalagi perbaikan lingkungan pasca tambang.
3 Emil  Salim,1993,  Pembangunan  Berwawasan  Lingkungan, LP3ES, Jakarta, hal. 3
4 Niniek  Suparni,  1994,  Pelestarian,  Pengelolaan  dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 36
Pertambangan  juga  tidak  menjamin  bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang, karena kebanyakan pemilik modal  dan pekerja justru  lebih banyak yang  berasal  dari  luar  daerah.  Apalagi mengharapkan kontribusi yang diterima pemerintah daerah untuk digunakan pembiayaan pembangunan  di  daerah.  Dampak  yang  paling parah  tentu  terhadap lingkungan  dan  kehidupan sosial.  Banyak  daerah  aliran  sungai  yang  rusak karena  kegiatan  penggalian  ataupun  tercemar karena  penggunaan  zat  kimia  seperti  merkuri (air  raksa)  sebagai  media  penyatu  emas  atau pemisahan  emas  dari  material  lain  yang digunakan oleh penambang emas tanpa izin.
Permasalahan  yang  muncul  kemudian adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan  sebagai  akibat  dari  pemanfaatan sumber  daya  alam  untuk  pembangunan  oleh Pemerintah  Daerah  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) tanpa  memperhatikan  kelestarian  lingkungan hidup. Berbagai kebijakan di bidang lingkungan hidup  yang  diambil  baik  Pemerintah  Provinsi maupun  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota banyak  pula  yang  tidak  sesuai  dengan  sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPLH).  Pembangunan yang  mengandalkan  pemanfaatan  sumber  daya alam  terjadi  sampai  sekarang  ini  tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan
dan  kehancuran  sumber  daya  alam  dari  waktu ke waktu menjadi semakin tinggi. 5
Untuk  itu  sangat  perlu  upaya  untuk memfokuskan  pada  pencapaian  konsep good environmental  governance sebagai  prasyarat untuk mencapai pemanfaatan kaidah keberlanjutan  atas  sumber  daya  alam  dan lingkungan.  Dalam  hal  ini, good  environmental governance dapat  ditempatkan  sebagai  basis bagi pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan  didasarkan  pada  hukum  lingkungan  yang berlaku.  Realisasi  dari  konsep  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  “ good  governance ” merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan  yang  efektif  antara  lingkungan dan pembangunan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, good governance merupakan visi dalam menyelenggarakan  tata  pemerintahan  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  Tahun 2021. Dengan salah satu misinya adalah menata dan  mengembangkan  manajemen  pemerintah daerah  yang  sesuai  dengan  prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Dengan  demikian,  secara  umum  dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai  visi  misi  untuk  menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik ( good governance ).
Meskipun  demikian,  apakah  prinsip good governance tersebut  juga  diterapkan  pada bidang  lingkungan  hidup  dimana  pemerintah
5 Koesnadi  Hardjasoemantri,  2005,  “Pentingnya  Payung Hukum  dan  Pelibatan  Masyarakat”,  pengantar  dalam  Harijadi Kartodiharjo,  dkk,  Di  Bawah  Satu  Payung  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam, Suara Bebas, Jakarta, hal.. xv
Kabupaten Sintang mengupayakan tata pemerintahan  yang  baik  yang  memperhatikan lingkungan hidup ( good environmental governance )?
Hasil  penelitian  Peramesti 6 menemukan bahwa    penerapan  prinsip good  environmental governance telah  dapat  mendorong  pencapaian luas  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  diharapkan walaupun terdapat kendala-kendala yang menyebabkan  prinsip  tersebut  tidak  dapat berjalan  optimal.  Nopyandri 7 dalam  artikelnya menyatakan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental  governance memberikan  makna bahwa  pengelolaan  urusan  pemerintahan  di bidang  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  mesti diselenggaraan sedemikian rupa dengan dilandasi  visi  perlindungan  dan  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  untuk  mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya  penelitian  Nopyandri 8 terhadap kebijakan  Kabupaten  Sleman  tentang  sumber daya alam dan lingkungan mencakup tata kelola lingkungan  yang baik, ditemukan bahwa bahwa peraturan  daerah  Kabupaten  Sleman  tentang sumber  daya  alam  dan  lingkungan  belum memenuhi  atau  mengakomodasi  prinsip  tata
6 Ni  Putu  Depi  Yulia  Peramesti  ,  “Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Environmental  Governance Dalam  Pengelolaan  Ruang  Terbuka Hijau  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan”,  Jurnal  MP  (Manajemen Pemerintahan) : Vol. 4, No. 1, Juni 2017
7 Nopyandri,  “Penerapan  Prinsip Good  Enviromental Governance dalam  Rangka  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal. 80-94
8 Nopyandri,  Penerapan  Prinsip Good  Environmental Governance dalam  Perda  Kabupaten  Sleman  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2011, hal. 31-48
kelola lingkungan yang baik ( good environmental governance ).
Pada penelitian ini mengisi perbedaan dari peneliti  sebelumnya  yaitu  berkaitan  dengan scope studi  yang  menjadi  fokus  pengamatan.
Fokus penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good environmental governance oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Sintang  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.  Hal  tersebut  untuk  menjawab  persoalan apakah  penerapan  prinsip good  environmental governance pada scope pemerintahan kabupaten untuk  melindungi  dan  mengelola  lingkungan hidup sudah di lakukan.
Santosa  berpendapat  bahwa  pemerintahan yang sudah mampu mewujudkan Good Governance belum  tentu  memiliki  kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Seperti yang diusung oleh environmetalism. Oleh sebab itu,  pemerintah  yang  telah  mengupayakan aktualisasi  prinsip-prinsip Good  Governance masih  memerlukan  persyaratan  tambahan  yaitu mengaitkan  seluruh  kebijakan  pembangunan dengan  prinsip-prinsip  keberlanjutan  ekologi ( ecological sustainability ) 9 agar dapat dikatakan sebagai good environmental governance .
Menurut Siahaan asas-asas penyelenggaraan  negara  yang  baik  dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan  sumber  daya  ( sustainability ) disebut  dengan  prinsip Good  Environmental
9 Pandji Santosa, 2008, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance , Bandung: PT.Refrika Adifama, hlm.131
Governance (GEG). 10 Sedangkan  menurut World Bank dalam Belbase menyatakan:
“... it necessary to achieve the sustainable use  of  resources  and  the  protection  of environmental  quality.  This  objective requires  a  transparent  system  of  well- functioning  environmental  institutions, policies,  and  programs  that  actively involve the public in their formulation and implementation .” 11
“… diperlukan untuk mencapai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan  dan  perlindungan  kualitas lingkungan.  Tujuan  ini  membutuhkan sistem  yang  transparan  dari  lembaga, kebijakan,  dan  program  lingkungan  yang berfungsi  dengan  baik  yang  secara  aktif melibatkan  masyarakat  dalam  perumusan dan implementasinya”.
Definisi yang dinyatakan oleh Bank Dunia tersebut menjelaskan bahwa
Good Environmental  Governance merupakan  sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan tercapainya  penggunaan  sumber  daya  alam secara  berkelanjutan  dan  melindungi  kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi  sistem  pada  institusi  lingkungan terutama  pihak  pemerintahan,  kebijakan  dan program-program  yang  melibatkan  masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan- kebijakan.  Selain  itu,  Budiati  berpendapat
10 Siahaan,  N.H.T.  2004.  Hukum  Lingkungan  Dan  Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga. Hal. 32
11 Belbase, Narayan. 2010. Good Environmental Governance In The Future Constitution . Nepal: IUCN. Hal. 4
bahwa Good
Environmental Governance sebagai framework pengelolaan  negara  melalui interaksinya  dengan  masyarakat  dalam  rangka pengelolaan lingkungan hidup. 12
Sonny  Kerap 13 menegaskan  bahwa  ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dengan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  baik.  Penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  akan  mempengaruhi dan  menentukan  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  baik,  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang  baik,  sulit  mengharapkan  akan  adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula.
Untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintahan  yang  baik  tersebut  pemerintah daerah  melahirkan  sepuluh  prinsip  menuju pemerintahan  yang  baik.  Sepuluh  prinsip tersebut  berdasarkan  kesepakatan  Asosiasi Pemerintahan  Kabupaten  Seluruh  Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia  (APEKSI)  dan  Asosiasi  DPRD  Kota Seluruh  Indonesia  (ADEKSI)  yaitu:  Partisipasi; Penegakan  Hukum;  Transparansi;  Kesetaraan; Daya Tangkap; Wawasan ke depan;
Akuntabilitas; Pengawasan; Efisiensi dan efektivitas; dan Profesionalitas.
12 Budiati,  Lilin.  2012.  Good  Governance  Dalam  Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 65
13 A. Sonny  Keraf, 2006,  Etika  Lingkungan, Penerbit  Kompas, Jakarta, hlm. 190
Pendapat lain dikemukakan oleh Hyronimus  Rhiti 14 bahwa good  governance yang  berkaitan  dengan  aspek  pengelolaan lingkungan itu, juga berkaitan dengan pelaksanaan  asas-asas  umum  pemerintahan yang  baik.  Menurut  Hyronimus,  dari  13  (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan  dengan  urusan  lingkungan  hidup terdapat  6  (enam)  asas,  antara  lain:  asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan  kewenangan,  keadilan  dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.
Selanjunya  Narayan  Belbase  menegaskan bahwa prinsip-prinsip dalam Good Environmental Governance , yaitu: 15
1. Aturan hukum ( the rule of law );
2. Partisipasi dan Representasi ( participation and representation );
3. Akses  terhadap  informasi  ( access  to information );
4. Transparansi dan akuntabilitas ( transparency and accountability );
5. Desentralisasi ( decentralitation );
6. Lembaga dan institusi ( institutions and agencies );
7. Akses  untuk  memperoleh  keadilan ( access to justice ).
14 Purniawati, et.  al. “Good  Environmental  Governance  in Indonesia (Perspective Of Environmental Protection And Management)”,  The  Indonesian  Journal  of  International  Clinical  Legal Education, 2 (1), March 2020, hal. 43-56
15 Belbase, Narayan. Op.Cit . hal. 8
Program Lingkungan
Bangsa-Bangsa (UNEP),  Bank  Dunia,  dan  World  Resources Institute  yang  disebutkan  dalam  publikasi berjudul "Panduan untuk Sumber Daya  Dunia", ada  tujuh  elemen  tata  kelola  lingkungan. Ketujuh  elemen  tersebut  adalah  sebagai berikut: 16
1. Lembaga  dan  hukum.  Siapa  yang membuat  dan  menegakkan  peraturan untuk  menggunakan  sumber  daya alam?  Apa  aturan  dan  hukum  saat aturan  dilanggar?  Siapa  yang  akan memutuskan jika ada perselisihan?
2. Hak partisipasi dan perwakilan.
Bagaimana publik
dapat mempengaruhi atau mengadvokasi peraturan  tentang  sumber  daya  alam? Siapa yang akan mewakili mereka yang menggunakan  atau  bergantung  pada sumber  daya  alam  ketika  kebijakan tentang sumber daya alam dibuat?
3. Tingkat  otoritas.  Pada  tingkat  atau skala  apa:  otoritas  lokal,  regional, nasional,  internasional,  atas  sumber daya alam berada?
4. Akuntabilitas dan transparansi.
Bagaimana  mereka  yang  mengawasi dan mengelola sumber daya alam dapat menjawab kebijakan yang mereka buat dan  kepada  siapa?  Bagaimana  proses
16 Resha  Dwi  Ayu  Pangesti  Mulyono,  2018,  “ Good Environmental  Governance  through  the  Inovation  of  Solid  Waste Management  in  the  Community  of  Gili  Ketapang  Island  Kabupaten Probolinggo ”, in International Conference on Economics, Business and Economic  Education  2018,  KnE  Social  Sciences,  pages  1141–1159. DOI 10.18502/kss.v3i10.3199
pembuatan  kebijakan  terbuka  untuk ditinjau?
5. Hak  dan  posisi  properti.  Siapa  yang memiliki  sumber  daya  alam  atau memiliki hak legal untuk mengawasi?
6. Aliran pasar dan keuangan. Bagaimana praktik  keuangan,  kebijakan  ekonomi, dan perilaku pasar memengaruhi wewenang atas sumber daya alam?
7. Ilmu  dan  risiko.  Bagaimana  ekologi dan  ilmu  sosial  dimasukkan  ke  dalam kebijakan sumber daya alam digunakan untuk mengurangi risiko bagi masyarakat  dan  ekosistem  dan  untuk mengidentifikasi peluang baru?
Selain  tujuh  elemen  yang  disebutkan dalam  "Panduan  untuk  Sumber  Daya  Dunia", terkait  dengan  upaya  tata  kelola  lingkungan yang baik, Pusat  Hukum  Lingkungan  Indonesia (ICEL)  juga  menyebutkan  bahwa  ada  beberapa kriteria  yang  harus  diintegrasikan  dalam kebijakan  apa  pun  yang  memiliki  urgensi mewujudkan  kebijakan  pembangunan  yang berorientasi  lingkungan  terkait  dengan  berbagai hal, yaitu:
1. Pemberdayaan, keterlibatan masyarakat dan akses publik ke informasi
2. Transparansi
3. Desentralisasi yang demokratis
4. Pengakuan ekosistem dan daya dukung berkelanjutan
5. Pengakuan masyarakat adat dan komunitas lokal
6. Konsistensi dan harmonisasi
7. Kejelasan, dan
8. Penegakan kekuasaan.
Berdasarkan  pada  amanat  Kementerian Lingkungan
Hidup
Indonesia, konsep pengelolaan lingkungan hidup yang menekankan  pada  prinsip Good  Environmental Governance agar  diterapkan  di  seluruh  daerah di  Indonesia  dan  mulai  berkembang  saat  ini. Good  environmental  governance dimaknai sebagai  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik ( good  governance )  yang  peduli  terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya  pemerintahan  yang  baik,  oleh karena  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  akan  menentukan  sejauh  mana  tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai. 17
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik dan menjunjung prinsip-prinsip good governance akan membawa implikasi terjadinya pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan hidup yang baik pula. Sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan yang buruk ( bad governance )  pada  akhirnya  akan  membawa pengaruh  bagi  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  tidak  baik.  Dengan  kata  lain,  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  baik  sangat  ditentukan dan  dipengaruhi  oleh  tata  pemerintahan  yang baik  di  bidang  lingkungan  hidup  ( good environmental governance ).
17 A.  Sonny  Keraf,  2006 ,  Etika  Lingkungan ,  Penerbit  Kompas, Jakarta, hlm. 191
Pemerintah  Daerah  adalah  salah  satu  alat dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan. Pemerintah  daerah  ini  merujuk  pada  otoritas administratif  di  suatu  daerah  yang  lebih  kecil dari  sebuah  negara  dimana  negara  Indonesia merupakan  sebuah  negara  yang  wilayahnya terbagi  atas  daerah-daerah  Provinsi.  Daerah provinsi  itu  dibagi  lagi  atas  daerah  Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten,  dan  daerah  kota  mempunyai pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan undang-undang.
Menurut  UU  Pemda 18 ,  Pemerintah  daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai  Kepala  Pemerintah  Daerah  Provinsi, Kabupaten  dan  Kota.  Kepala  daerah  dibantu oleh  satu  orang  wakil  kepala  daerah,  untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten  disebut  wakil  bupati  dan  untuk  kota disebut  wakil  wali  kota.  Kepala  dan  wakil kepala  daerah  memiliki  tugas,  wewenang  dan kewajiban  serta  larangan.  Kepala  daerah  juga mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah kepada  Pemerintah,  dan  memberikan  laporan
18 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD,
serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kepada masyarakat (UU Pemda).
Menurut  Ndraha 19 ,  fungsi  pemerintahan terdapat  2  (dua)  macam  fungsi,  yaitu:  Pertama, pemerintah  mempunyai  fungsi  primer  atau fungsi  pelayanan  ( service ),  sebagai provider jasa  publik  yang  baik  diprivatisasikan  dan layanan  sipil  termasuk  layanan  birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau  fungsi  pemberdayaan  ( empowerment ), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.
Berdasarkan fungsi tersebut dapat dijelaskan  bahwa  fungsi  pertama  pemerintah daerah  diartikan  sebagai  satuan  kerja  perangkat daerah  yang  menjalankan,  mengatur  dan menyelenggarakan  jalannya  pemerintahan  di daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,  khususnya  pemerintahan  daerah, sangat  bertalian  erat  dengan  beberapa  asas dalam  pemerintahan  suatu  negara, yaitu berdasarkan  pada  asas  tata  kelola  pemerintahan yang baik ( good government ) yang berimplikasi pada  terjadinya  pengelolaan  sumber  daya  alam dan  lingkungan  hidup  yang  baik  pula  ( good environmental governance ).
Konsep yuridis perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  dijelaskan dalam Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
19 Ndraha,  Taliziduhu.  2003.  Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 85
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  dilaksanakan  berdasarkan  asas  tanggung jawab  negara,  kelestarian  dan  keberlanjutan, keserasian  dan  keseimbangan,  keterpaduan, manfaat,  kehati-hatian,  keadilan,  ekoregion, keanekaragaman  hayati,  pencemar  membayar, partisipatif, kearipan lokal, tata kelola pemerintahan  yang  baik,  dan  otonomi  daerah. Dari beberapa asas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut  terdapat  asas  tata  kelola  pemerintahan yang baik yang mensyaratkan agar penyelenggaraan  pemerintahan  berperan  aktif dalam  membuat  keputusan  dan  pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah bagaimana penerapan prinsip good environmental  governance oleh  pemerintah daerah  Kabupaten  Sintang  dalam  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

## Metode Penelitian
Penelitian ini mengkaji mengenai
penerapan prinsip good environmental governance oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup, dan tidak melihat bagaimana pelaksanaan prinsip good environmental governance .  Oleh  karena  penelitian  ini  adalah mengenai  prinsip  atau  asas  hukum,  maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat  normatif.  Penelitian  dilakukan  pada bulan Juni-Agustus 2019 dengan locus penelitian  Sekretariat  Daerah  dipilih  sebagai obyek penelitian untuk mengumpulkan dokumen penelitian.
Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga penelitian  hukum  doktrinal, 20 yaitu  penelitian hukum  yang  menggunakan  sumber  data sekunder. 21 Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data- data  bersumber  dari  laporan-laporan  atau dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data berupa  studi  dokumen  ( document  study ).  Studi dokumen  bagi  penelitian  hukum  meliputi  studi bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier. 22
20 Sukismo  B,  tanpa  tahun, Karakter  Penelitian  Hukum Normatif dan Sosiologis , PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, hlm, 8.
21 Roni Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10
22 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2006, Pengantar  Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68
Semua  data  dan  informasi  yang  telah diperoleh  terlebih  dahulu  diolah  agar  dapat memberikan  gambaran  yang  sesuai  dengan kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian dipilih  dan  disistematisasi  berdasar  kualitas kebenaran  sesuai  dengan  matode  penelitian untuk  kemudian  dikaji  secara  logis,  baik secara deduktif  maupun  induktif  sehingga  akan menghasilkan  uraian  yang  bersifat  deskriftif kualitatif.  Dengan  demikian  hasil  analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## Pembahasan
Perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari peran pemerintah untuk membuat  kebijakan  terkait  dengan  terciptanya lingkungan  yang  baik  dan  sehat.  Pada  era  saat ini,  permasalahan  kerusakan  lingkungan  tengah menjadi perhatian banyak pihak. Karena potensi kerusakan  lingkungan  terus  muncul  seiring dengan majunya pembangunan di segala bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modernisasi  saat  ini  banyak  sekali  aspek pembangunan  yang  tidak  preventif  terhadap lingkungan  atau  dengan  kata  lain  tidak memperdulikan  aspek  kelestarian  lingkungan sekitar. Maka untuk mereduksi potensi kerusakan  lingkungan  yang  sangat  besar tersebut, dan untuk mengimplementasikan salah satu  prinsip good  governance terkait  komitmen
pada  perlindungan  lingkungan  hidup  tersebut, maka  lahirlah  sebuah  konsep  baru  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  yakni good enviromental governance . Environmental governance  merupakan  paradigma  baru  di bidang  lingkungan  hidup  dimana  menjadi bagian penting dari pencapaian good governance . Selain itu konsep good enviromental  governance diharapkan  dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai mainstream  utama  pembangunan  di  indonesia yang  sama-sama  menjalankan  aspek  ekonomi dan sosial.
Good Evironmental governance menyediakan  sebuah  kerangka  kerja  konseptual dimana  tingkah  laku  publik  dan  swasta  diatur dalam  mendukung  pengaturan  yang  lebih berorientasi pada ekologis, membentuk hubungan  timbal  balik  antara  masyarakat (global,  regional,  nasional  dan  lokal).  Dalam mengelola  dan  melindungi  lingkungan  hidup  di sekitar  diperlukan  kerjasama  antara  manusia, manusia sangat berperan penting untuk mengelola  dan  melindungi  lingkungan  hidup tempat dimana ia tinggali. Mulai dari pemerintah  dan  sampai  masyarakat  mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan  melindungi  lingkungan  tanpa  terkecuali. Tidak terbatas dimanapun domisilinya.
Demikian juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten  Sintang  juga  memiliki  hak  dan kewajiban  dalam  mengelola  dan  melindungi lingkungan.  Oleh  karena  itu,  Penerapan  prinsip
Good  Environmental  Governance (GEG)  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sintang  dalam Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  peneliti  analisis  menggunakan  teori Belbase.  Terdapat  tujuh  prinsip  tata  kelola lingkungan  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini, yaitu sebagai berikut:
1. Aturan hukum ( The Rule of Law )
Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan  urusan  pemerintahan  di  bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi  visi  perlindungan  dan  pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  dalam  mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Konsep good governance dalam lingkungan  atau  bisa  disebut  dengan good environmental  governance ,  melihat  negara (pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah)  dan masyarakat  sebagai  obyek  sekaligus  subyek pada  usaha  pelestarian  lingkungan.  Negara sebagai  suatu  organisasi  yang  memiliki  kontrol terhadap  sumberdaya  dan  kekuasaan,  memiliki kemampuan  mengubah  kondisi  alam  dalam skala  yang  masif.  Oleh  karena  itu,  nasib lingkungan  hidup  sangat  ditentukan  oleh kemampuan  menertibkan  perilaku  negara  agar konsisten dengan kaidah-kaidah ekologis.
Sonny Kerap menegaskan bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  akan mempengaruhi  dan  menentukan  pengelolaan
lingkungan  hidup  yang  baik,  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  baik  mencerminkan tingkat  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik,  sulit  mengharapkan akan  adanya  pengelolaan  lingkungan  hidup yang baik. 23
Untuk  mewujudkan  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  baik  oleh pemerintah daerah mesti dilaksanakan berdasarkan  asas  yang  termuat  dalam  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UUPPLH)  yakni:  tanggung  jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian  dan  keseimbangan;  keterpaduan; manfaat;  kehati-hatian;  keadilan;  ekoregion; keanekaragaman  hayati;  pencemar  membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.
Asas hukum yang termuat dalam UUPPLH  ini  menjadi  pedoman  perumusan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Kabupaten Sintang,  sehingga  terdapat  kesamaan  asas  di dalamnya kecuali asas “tanggung jawab daerah” yang  dapat  dimaknai  bahwa  pemerintah  daerah Kabupaten  Sintang  memiliki  tanggungjawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  batas  administrasi
23 Sonny Keraf, Op.Cit , hlm. 201
daerahnya  sesuai  dengan  semangat  otonomi daerah.
Pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggara administrasi
pemerintahan 24 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus  berdasarkan  pada  asas  legalitas;  asas pelindungan  terhadap  hak  asasi  manusia;  dan Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB), yaitu: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan  kewenangan;  keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.
Adapun  penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik  didukung  dengan  konsep  penegakan hukum  lingkungan  dalam  UUPPLH  terdiri  dari penegakan  hukum  administrasi,  pidana,  perdata dan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Yang perinciannya adalah sebagai berikut: 25
1. Konsep penegakan hukum administrasi
a. Pelaksanaan pemerintahan yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota
b. Penerapan pengenaan uang paksa
c. Pencabutan izin usaha (penutupan perusahaan) oleh pejabat pemberi izin
d. Penerapan audit lingkungan wajib oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
2. Konsep penyelesaian sengketa lingkungan yang berupa
a. Penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui gugatan perdata
24 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5601
25 Machmud  Syahrul,  2012,  Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.105
b. Alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, fasilitasi, musyawarah dan abitrase
3. Konsep penegakan hukum pidana yang berupa
a. Tindak pidana materil
b. Tindak pidana formil
c. Tindak pidana korporasi
d. Tindakan tata tertib
e. Tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan.
Menurut  Soerjono  Soekanto  agar  konsep penegakan  hukum  dalam good  environmental governance akan  berjalan  dengan  baik  dan sempurna,  apabila  empat  faktor  ini  dipenuhi. Artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  yang  berasaskan  pada good environmental  governance dapat  tercapai  jika ada penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran  atau  perusakan  lingkungan,  baik dengan  penegakan  hukum  administrasi,  hukum pidana,  hukum  perdata  atau  melalui  alternatif penyelesaian sengketa.
Terkait  penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup dalam pengadilan juga diatur tentang hak gugat  pemerintah.  Harapannya,  melalui  cara tersebut,  selain  akan  menimbulkan  efek  jera, juga  akan  meningkatkan  kesadaran  seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  demi  kehidupan  generasi
masa  kini  dan  masa  depan. 26 Secara  teoritik keberadaaan  hak  gugat  pemerintah  tersebut tentu  berhubungan  dengan  tanggung  jawab pemerintah  dalam  melindungi  kepentingan publik. Konstitusi Indonesia mempunyai semangat  yang  kuat  mensejahterakan  warga negara  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sintang  memiliki  hak  gugat terhadap  pihak-pihak  yang  diduga  melakukan pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup  yang  mengakibatkan  kerugian  pada lingkungan hidup, sebagai bentuk
tanggungjawab melindungi kepentingan masyarakat Kabupaten Sintang.
Dalam konsep negara kesejahteraan ( welfare state ), negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi rakyat  banyak.  Perkembangan  inilah  yang memberikan  legalisasi  kepada pemerintah daerah  sebagai  kepanjangan  tangan  pemerintah pusat  untuk  melakukan  intervensi  dalam berbagai  masalah  sosial  dan  ekonomi  untuk menjamin  terciptanya  kesejahteraan  bersama dalam masyarakat di daerah.
Pasal  90  Ayat  1  UUPPLH  menyatakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung  jawab  di  bidang  lingkungan  hidup berwenang  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dan tindakan  tertentu  terhadap  usaha  dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang
26 Penjelasan  Umum  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
mengakibatkan  kerugian  lingkungan  hidup. Dalam penjelasan Pasal 90 Ayat 1 bahwa, yang dimaksud  dengan  “kerugian  lingkungan  hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang bukan  merupakan  hak  milik  privat.  Tindakan tertentu  merupakan  tindakan  pencegahan  dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan  serta  pemulihan  fungsi  lingkungan hidup  guna  menjamin  tidak  akan  terjadi  atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Pemerintah daerah yang baik mesti peduli terhadap  kelestarian  lingkungan  hidup  dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang  baik  ( good  governance )  dan  prinsip- prinsip pengelolaan lingkungan yang baik ( good environmental  governance )  dalam  kebijakan dan  kondisi  nyata  penyelenggaraan  pemerintah daerah.  Permasalahannya  adalah,  pentingkah prinsip good  environmental  governance ini dituangkan  dalam  aksi  nyata  kebijakan  daerah khususnya  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan lingkungan hidup?
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sintang telah  menetapkan  beberapa  Peraturan  Daerah (Perda)  sebagai  upaya  untuk  mendukung penerapan prinsip good environmental governance ke dalam kebijakan dan penyelenggaraan  pemerintahan.  Keberadaan perda  tersebut  berpedoman  pada  norma  hukum yang  termuat  dalam  peraturan  perundangan nasional  dan  perda  provinsi.  Berikut  Perda
Kabupaten Sintang yang mendukung perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20  Tahun  2015  tentang  Recana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Sintang  Tahun  2016- 2036
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Sintang
3. Peraruran  Bupati  Sintang  Nomor  66  Tahun 2019  tentang  Rencana  Aksi  Daerah  Sintang Lestasi Tahun 2019-2021
Ketiga  peraturan  tersebut  mendukung penerapan prinsip good environmental governance dalam penyelenggaran pemerintahan  terkait  kebijakan  pembangunan yang  ada  di  Kabupaten  Sintang.  Sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa good environmental  governance dimaknai  sebagai pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) yang peduli terhadap kelangsungan dan  kelestarian  lingkungan  hidup.  Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  itu  bisa tercapai untuk melakukan pelestarian lingkungan di daerahnya.
2. Partisipasi  dan  Representasi  ( Participation and Representation );
Pasal  1  angka  2  UUPPLH  menyatakan bahwa, “perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.
Pasal  65  ayat  (1)  UUPPLH  menyatakan: "Setiap  orang  memiliki  hak  atas  lingkungan yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari  hak asasi  manusia."  Selain  itu  Pasal  67  juga menyatakan:  “Setiap  orang  memiliki  kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan dan untuk mengendalikan polusi dan/atau kerusakan lingkungan”. Ini berarti bahwa antara masyarakat  dan  pemerintah  perlu  membangun hubungan  yang  baik  dalam  melestarikan lingkungan.
Asas  partisipatif,  kearifan  lokal,  tata pemerintahan  yang  baik,  dan  otonomi  daerah memberikan  arah  bahwa  pemerintah  daerah dalam  mengatur  dan  mengurus  lingkungan hidup harus dijiwai prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efesiensi, dan keadilan, dengan mendorong anggota masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  dan memperhatikan  nilai-nilai  luhur  yang  berlaku dalam  tata  kehidupan  masyarakat.  Dengan demikian, berdasarkan asas-asas tersebut
pemerintah  daerah  tidak  boleh  mengabaikan kepentingan  masyarakat  dalam  pelaksanaan urusan  pemerintahan  di  bidang  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus  dilaksanakan  dengan  baik  berbasis kepentingan masyarakat.
Dengan  dijaminnya  partisipasi  atau  peran serta masyarakat ini, maka kesempatan mewujudkan Good Environmental  Governance dapat tercapai. Adanya partisipasi langsung dari masyarakat  akan  memiliki  efek  yang  signifikan terhadap kondisi sosial politik yang ada, yaitu :
1. Mengembangkan kesadaran masyarakat  mengenai  sosial,  politik, dan lingkungan.
2. Meningkatkan  rasa  toleransi,  empati dan pluralisme.
3. Meningkatkan kesadaran implikasi dari tindakan-tindakan individu pada lingkungan dan konteks lingkungan.
4. Membangkitkan pemberdayaan
komunitas  sebagai  individu  maupun kelompok-kelompok mengenai
kapasitas  mereka  untuk  mempengaruhi dan merubah sekitarnya.
Partisipasi  masyarakat  sebagai  salah  satu prinsip Good Environmental Governance dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
a. Turut  serta  dalam  peningkatan  kualitas lingkungan  di  perumahaan  atau  tempat tinggal, dalam hal penanaman tanaman,
pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang  memungkinkan)  dan  pengelolaan sampah;
b. Turut  serta  melakukan  kegiatan  usaha yang  tidak  menimbulkan  kerusakan pada lingkungan;
c. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta lingkungan.
Selain  itu  UUPPLH  juga  mengatur mengenai  peran  serta  masyarakat  dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH mengatur  adanya  hak  setiap  orang  untuk berperan  dalam  rangka  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Peran  serta masyarakat berkaitan dengan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pasal  26  mengatur  bahwa  dokumen  Amdal disusun  oleh  pemrakarsa  dengan  melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi  yang  transparan  dan  lengkap  serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan. 3. Akses terhadap informasi ( Access to Information );
Merupakan  penyediaan  informasi  yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme  penyediaan  informasi  lingkungan oleh  pihak  pemerintah  Kabupaten  Sintang. Sehingga  diharapkan  masyarakat  mengetahui informasi  terkini  terkait  sumberdaya  alam daerah  dan  informasi  terkait  lingkungan sekitarnya. Ini menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah untuk menyediakan informasi  tersebut  sebagi  pemenuhan  hak  akan informasi pada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan  pemerintah  daerah  terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di  wilayah  Kabupaten  Sintang,  baik  oleh pemerintah  daerah,  masyarakat  maupun  pihak swasta.
Pelibatan  masyarakat  dalam  penyusunan amdal  oleh  pemrakarsa  harus  dilakukan berdasarkan  prinsip  pemberian  informasi  yang transparan  dan  lengkap  serta  diberitahukan sebelum  kegiatan  dilakukan.  Adapun  pokok fikiran  yang  melandasi  perlunya  peran  serta masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup  adalah:  1)  memberi  informasi  kepada Pemerintah; 2) meningkatkan kesediaan masyarakat  untuk  menerima  keputusan;  3) membantu perlindungan hukum; dan 4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan. 27 4. Transparansi dan Akuntabilitas
( Transparency and Accountability );
Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan,  proses  pengambilan  keputusan  dan hasil  dari  keputusan  itu  seperti  apa.  Sedangkan akuntabilitas  merupakan  bentuk  tanggungjawab yang  ada  dalam  organisasi.  Para  pengambil keputusan  di  pemerintahan,  sektor  swasta  dan organisasi-organisasi  masyarakat  bertanggung
27 Koesnadi  Hardjasoemantri, 1993, Aspek  Hukum Peran Serta Masyarakt  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Cetakan  Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm. 4
jawab  baik  kepada  masyarakat  maupun  kepada lembaga-lembaga  yang  berkepentingan.  Bentuk pertanggungjawaban  tersebut  berbeda  satu dengan  lainnya  tergantung  dari  jenis  organisasi yang bersangkutan.  Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 28 dalam Peramesti memberikan  definisi  bahwa,  asas  transparansi diperlukan  agar  pengawasan  oleh  masyarakat dan  dunia  usaha  atau  swasta  terhadap penyelenggaraan  negara  dapat  dilakukan  secara objektif.  Transparansi  diperlukan  dalam  rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
Transparansi  adalah  sebuah  prinsip  yang menjamin  kebebasan  atau  akses  bagi  setiap orang  untuk  mendapatkan  informasi  terkait penyelenggaraan  pemerintahan,  baik  dalam  hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah  kebijakan  dan  hasil-hasil  yang  dicapai. Prinsip  transparansi  ini  menekankan  pada  dua aspek,  yakni pada komunikasi publik dan akses terhadap informasi.
Transparansi  dibangun  atas  dasar  arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan,  lembaga-lembaga  dan  informasi perlu  dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia harus  memadai  agar  dapat  dimengerti  dan dipantau. Penerapan prinsip keterbukaan ( transparen cy)  merupakan  suatu  keharusan sebagai bentuk open governance yang
28 Ni  Putu  Depi  Yulia  Peramesti  ,  “Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Environmental  Governance Dalam  Pengelolaan  Ruang  Terbuka Hijau  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan”,  Jurnal  MP  (Manajemen Pemerintahan) : Vol. 4, No. 1, Juni 2017
memudahkan bagi swasta dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan. Kemudahan  dalam  melakukan  akses  informasi memungkinkan  swasta  dan  masyarakat  dapat lebih  maksimal  dalam  menggunakan  hak  untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Desentralisasi ( Decentralitation );
Desentralisasi  secara  sederhana  dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan  yang  memberikan  kekuasaan lebih  besar  kepada  daerah,  baik  dalam  hal penyerahan  tugas,  kewajiban,  kewenangan  dan juga tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar  daerah  yang  bersangkutan  dapat  mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri. Desentralisasi  berdasarkan  Pasal  18  Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar  dan  kecil,  dengan  bentuk  susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang- undang,  dengan  memandang  dan  mengingat dasar permusyawarahan dalam sistem pemerintahan  negara  dan  hak-hak  asal-usul dalam  daerah-daerah  yang  bersifat  istimewa”. Kemudian  dalam  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  Pasal  1  angka  8 menyebutkan bahwa desentralisasi  adalah “penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom berdasarkan Asas Otonomi”.
Desentralisasi dalam Good Environmental Governance ditekankan  pada  permasalahan sejauh  mana  hak  pengelolaan  sumberdaya  alam ditempatkan.  Berdasarkan  Pasal  33  UUD  1945 Ayat  2  disebutkan  bahwa  “Cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai oleh  Negara.”  Serta  Ayat  3  yang  berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.”  Meninjau  dari  peraturan yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  dalam pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  ada merupakan  kewenangan  negara  dan  tidak semerta-merta  dimiliki  oleh  rakyat,  sehingga jika  suatu  sumberdaya  alam  berada  disekitar pemukiman  rakyat,  tidak  berarti  menjadi  hak rakyat  sekitar  dan  tetap  harus  dikelola  oleh negara.  Terkecuali  kekayaan  sumber  daya  alam tersebut  dalam  penguasaan  atau  hak  milik individu ataupun pihak swasta.
Desentralisasi dalam pengelolaan lingkungan  ini  bisa  dimulai  dari  pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Karena pada dasarnya semangat desentralisasi adalah pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom dengan maksud pemda lebih memahami permasalahan  dan  situasi  di  daerah,  sehingga
diharapkan  dapat  membuat  keputusan  yang tepat  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  dan  tidak merugikan  banyak  pihak,  baik  masyarakat maupun pihak swasta.
6. Lembaga  dan  Institusi  ( Institutions  and Agencies );
Keberadaaan  dari  lembaga  dan  institusi sangatlah penting karena mengacu pada norma- norma  informal,  peraturan  dan  organisasi  yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan  dapat  menghasilkan  informasi, memberikan  suara  warga,  menanggapi  umpan balik  dan  mendorong  pembelajaran  bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan  dengan  menegosiasikan  perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.
Pemerintahan  yang  peduli  lingkungan sebaiknya  menyediakan  tersendiri  lembaga khusus  yang  menaungi  bidang  lingkungan  dan juga  perihal  konservasi  sumber  daya  alam. Pembentukan  suatu  lembaga  yang  menaungi urusan  lingkungan  dan  konservasi  merupakan bentuk  keseriusan  dari  pemerintahan  yang  ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan  yang  ada  dengan  baik  dan berkelanjutan.  Lembaga  tersebut  juga  harus dibentuk  mulai  dari  tingkat  pemerintahan  pusat dan turun ke tingkat pemerintahan provinsi  dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pelaksanaan pemerintahan yang peduli
lingkungan dapat berjalan dengan baik dan good environmental governance pun akan tercipta.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sintang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kabupaten  Sintang,  institusi  yang  bertugas sebagai  unsur  pelaksana  otonomi  daerah  di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan  Hidup. 29 Dinas  Lingkungan  Hidup (DLH) memiliki Visi dan Misi yang mendukung setiap  tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawab  yang berkaitan dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada.  Adapun  Visi:  “Terwujudnya  Kualitas Lingkungan  Hidup  KabupatenSintang  Yang Hijau,  Bersih,  Indah  dan  Lestari.”  Visi  DLH Kabupaten Sintang ditetapkan dengan mempertimbangkan  danmemperhatikan  faktor sebagai berikut:
a. RPJMD  Bupati  2017-2021  yang  memuat Visi Terwujudnya Sintang Maju;
b. Potensi  dan  masalah  lingkungan  hidup kabupaten sintang saat ini;
c. Etika dan kejujuran;
d. Keterbukaan dan rasa saling mempercayai;
e. Kebersamaan dan rasa persaudaraan;
f. Komitmen  atas  objektivitas,  integritas  dan independensi;
g. Prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan  dalam  bekerja  ( performance oriented );
29 Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten Sintang
h. Pelayanan  publik  dengan  norma,  kesabaran, supel dan luwes serta percaya diri;
i. Realita sebagai evaluasi kerja;
j. Tanggungjawab  dan  rasa  memiliki  pada bidang tugas; dan
k. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan.
Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah  misi  DLH  Kabupaten  Sintang, dan  pernyataan  misi  mengandung  makna  yang mencerminkan  pandangan  organisasi  tentang kemampuan  dirinya.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  maka  DLH  Kabupaten  Sintang menetapkan misi sebagai berikut :
a. Kualitas  pelayanan  melalui  perencanaan  dan peningkatan kapasitas Sumber Daya (manusia,  peralatan,  pendanaan,  bahan  dan metodologi);
b. Koordinasi, fasilitas, pembinaan,
pemberdayaan,  pelestarian  sumber  daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
c. Penataan  lingkungan  yang  baik  dengan memenuhi  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku dan penaatan hukum lingkungan;
d. Kapasitas kelembagaan, penelitian  dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
DLH  Kabupaten  Sintang,  berdasarkan Pasal  3  Perda  No.  7  tahun  2016  mempunyai kewenangan  terhadap  perumusan  kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran sungai.  DLH  juga  memiliki  kewenangan pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan, penyelenggaraan  koordinasi  perizinan  bidang lingkungan  hidup,  penyelenggaraan  kajian  dan penataan lingkungan.  Selain itu,  DLH  memiliki kewenangan  pembinaan  dan  pengembangan laboratorium  lingkungan  hidup,  pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan  hidup  Pemerintah  Kabupaten/Kota, pemberdayaan  sumber  daya  dan  mitra  kerja  di bidang lingkungan hidup serta penyelenggaraan kegiatan  ketatausahaan,  pelaksanaan  tugas  lain yang  diberikan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
7. Akses untuk memperoleh keadilan ( Access to Justice ).
Akses  hukum  tidak  hanya  berarti  terkait ketersediaan layanan peradilan, akan tetapi juga berarti peningkatan kapasitas untuk
menggunakan layanan peradilan, yang diharapkan dalam peningkatan kapasitas penggunaan  layanan  peradilan  ini  dapat memberikan  konstribusi  untuk  meningkatkan akuntabilitas  pelayanan  dan  menjamin  hak-hak masyarakat.  Sehingga  akses  terhadap  keadilan adalah  akses  ke  informasi  lingkungan,  hak untuk berpartisipasi, proses pengambilan keputusan  dan  akses  terhadap  prosedur  hukum, dan  akses  terhadap  instansi  yang  telah ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan
masyarakat.  Akses  keadilan  merupakan  aspek penting  dari  akuntabilitas  karena  menyediakan jalan untuk menegakkan kewajiban dan hak-hak lingkungan substansial dan prosedural.
Penerapan  prinsip  ini  berkaitan  dengan manfaat  baik  langsung  maupun  tidak  langsung, yang  menunjukkan  dampak  positif  yang dihasilkan dari penerapan aturan atau kebijakan yang ada sehingga semua masyarakat Kabupaten  Sintang  tanpa  terkecuali  dapat merasakan  adanya  keadilan  yang  sama  dalam pemanfaatan  lingkungan  hidup.  Terkait  dengan hal  tersebut,  adapun  manfaat  langsung  (dalam pengertian  cepat  dan  bersifat tangible )  yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka  panjang  dan  bersifat intangible ) yaitu  udara  yang  bersih,  pelestarian  fungsi lingkungan  beserta  perlindungan  segala  flora dan  fauna  yang  ada  (konservasi  hayati  atau keanekaragaman hayati).

## Kesimpulan
Penerapan  prinsip Good  Environmental Governance (GEG)  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sintang  dalam  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dianalisis menggunakan Teori Belbase, yang meliputi : (1) Aturan hukum; (2) Partisipasi dan Representasi; (3)  Akses  terhadap  informasi;  (4)  Transparansi dan  akuntabilitas;  (5)  Desentralisasi;  (6) Lembaga  dan  institusi;  dan  (7)  Akses  untuk memperoleh keadilan. Dapat disimpulkan
bahwa  pada  dasarnya  ketujuh  prinsip  tersebut telah  diterapkan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sintang sesuai apa yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan  pada  beberapa  asas,  yang  salah satunya  adalah  asas  tata  kelola  pemerintahan yang  baik.  Dalam  konteks  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  yang  memperhatikan kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup,  maka pemerintah daerah harus menerapkan tujuh asas good environmental governance tersebut.
Kebijakan  pemerintah  daerah  yang  berkaitan dengan  urusan  lingkungan  hidup  seyogyanya dilakukan  dengan  memperhatikan  prinsip good environmental  governance .  Pengabaikan  atas prinsip ini dapat berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang abai lingkungan  hidup.  Apalagi  jika  dihubungkan dengan  jiwa  dan  semangat  otonomi  daerah,  tak jarang lingkungan “terkorbankan” oleh berbagai kebijakan dengan dalih demi pembangunan.
Dengan  diundangkannya  dua  Peraturan Daerah  dan  satu  Peraturan  Bupati  Sintang sebagai  upaya  pemerintah  daerah  menerapkan tata  kelola  lingkungan  yang  baik  melalui kebijakan.  Hal  tersebut  tujuan  untuk  melidungi lingkungan  hidup  dari  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup,  tetapi  memang tidak  serta  merta  dapat  langsung  meningkatkan
kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Sintang  sesuai yang  diharapkan,  karena  di  lapangan  tentunya masih  banyak  terdapat  kendala  yang  harus dihadapi  sehingga  prinsip good  environmental governance tersebut  belum  dapat  berjalan optimal sekalipun sudah di atur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan  Asikin, Zainal, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
Rajawali Pers.
Ayu,  Resha  Dwi  dan  Mulyono,  Pangesti,  2018,
“Good
Environmental Governance
through  the  Inovation  of  Solid  Waste Management  in  the  Community  of  Gili Ketapang Island
Kabupaten
Probolinggo” , in International Conference on  Economics,  Business  and  Economic Education  2018,  KnE  Social  Sciences,
pages 1141-1159. DOI 10.18502/kss.v3i10.3199
Belbase,  Narayan,  2010, Good  Environmental Governance  In  The  Future  Constitution ,
Nepal: IUCN.
Budiati,  Lilin,  2012, Good  Governance Dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Bogor: Ghalia Indonesia.
Hardjasoemantri, Koesnadi, 1993, Aspek
Hukum  Peran  Serta  Masyarakt  Dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Cetakan
Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
,  2005,  “Pentingnya  Payung  Hukum  dan
Pelibatan  Masyarakat”,  Pengantar  dalam Harijadi  Kartodiharjo, et.  al ,  di  Bawah Satu  Payung  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam, Jakarta: Suara Bebas.
Hikmat,  Harry,  2014,  “Analisis  Dampak Lingkungan  Sosial:  Strategi  Menuju
Pembangunan  Berpusat  Pada  Rakyat (People Centered Development)”, Andalsos: Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta.
Keraf, Sonny, 2006, Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas.
Ndraha,  Taliziduhu.  2003.  Kybernology  (Ilmu
Pemerintahan  Baru)  Jilid  1.  Jakarta  :  PT Rineka Cipta.
Nopyandri,  2011,  “Penerapan  Prinsip Good Environmental  Governance dalam  Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah
Istimewa  Yogyakarta”,  Jurnal  Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hal. 31-48
Nopyandri,  2014, “Penerapan  Prinsip  Good
Enviromental  Governance  dalam  Rangka
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” , Jurnal Ilmu Hukum,. Peramesti, Ni Putu Depi Yulia, 2017, “ Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Dalam
Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di
Kota  Administrasi  Jakarta  Selatan” , Jurnal  MP  (Manajemen  Pemerintahan)  : Vol. 4, No. 1, Juni.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  7 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten Sintang
Purniawati, et.  al., 2020,  “ Good  Environmental Governance  in  Indonesia  (Perspective  Of
Environmental
Protection
And Management) ”, The Indonesian Journal of
International  Clinical  Legal  Education,  2 (1), March, pages 43-56 DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37328
Salim,  Emil,1993,  Pembangunan  Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES.
Santosa,  Pandji,  2008,  Administrasi  Publik: Teori  dan  Aplikasi Good  Governance , Bandung: PT. Refrika Adifama.
Siahaan,  N.H.T,  2004,  Hukum  Lingkungan  dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
Soemitro,  Roni  Hanitijo,  1988,  Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sukismo  B,  tanpa  tahun,  Karakter  Penelitian
Hukum Normatif dan Sosiologis, Yogyakarta:  PUSKUMBANGSI  LEPPA UGM.
Suparni,  Niniek,  1994,  Pelestarian,  Pengelolaan dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrul,  Machmud,  2012,  Penegakan  Hukum
Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30
Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5601