## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia: Jurnal Ilmu Politik 12 (1) (2020): 41-48 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online)
Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

## Dampak Kegagalan Kudeta Militer Turki Tahun 2016 Terhadap Politik di Turki

## Sri Kurnia Sari* & A Arifin
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia

## Abstrak
Pada  15  Juli  2016,  terjadi  sebuah  peristiwa  Kudeta  Militer  di  Turki  untuk  menggulingkan  pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Walaupun kudeta tersebut gagal, tentu bukan suatu keuntungan bagi Turki, yang  mana  pemerintah  tengah  berupaya  meningkatkan  kestabilan  politik,  ekonomi  dan  sosial  di  Turki. Tulisan  ini  mengkaji  bagaimana  dampak  kudeta  militer  Turki  tahun  2016  terhadap  politik  Turki  dengan memusatkan  kajian  dampaknya  terhadap  politik  domestik  di  Turki.  Pendekatan  dalam  penelitian menggunakan  kajian  pustaka,  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  adalah  dengan  studi  pustaka menggunakan data sekunder dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa secara politik domestik,  kudeta  tersebut  berdampak  pada  hubungan  pemerintah  dengan  partai  oposisi,  iklim  demokrasi, kebijakan politik dan birokrasi militer.
Kata  Kunci: Adelet  ve  Kalkina  Partisi (AKP),  Angkatan  Bersenjata  Turki,  Kudeta  Militer,  Politik Domestik

## Abstract
On  July  15 th 2016,  a  military  coup  in  Turkey  happened  that  wanted  to  overthrow  President  Recep  Tayyip  Erdogan. Although its failed, certainly its unexpected which is Turkish government trying to increase their political, economic and social  stability  in  Turkey.  This research  describes the impact  of  the  2016  Turkish military  coup  on  Turkish  politics  by focusing on its impact on domestic politics in Turkey. The data collection technique of this research is literature study using secondary data with descriptive analysis. This research describes that the coup had an impact on domestic politics in Turkey : the government's relationship with the opposition party, the democratic climate, political policy and military bureaucracy.
Password : Adelet ve Kalkina Partisi (AKP), Domestic Politics, Military Coup, Turkish Armed Forces
How to Cite: Sari, S Kurnia . ( 2019). Dampak Kegagalan Kudeta Militer Turki 2016 terhadap Politik di Turki, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12 (1): 41-48
*Corresponding author: E-mail: kurniaram7@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kudeta dalam perspektif demokrasi merupakan sebuah penyakit kronis yang ingin dihilangkan  dari  sistem  politik. Demokrasi sebagai sebuah mekanisme politik menghendaki proses transformasi kekuasaan yang dilakukan melalui proses politik yang tidak  mempergunakan  instrumen kekuasaan. Sehingga apapun alasan di balik  kudeta,  baik  yang  klise  seperti demi kesejahteraan umum, penegakan hukum  dan  alasan  lainnya,  ditolak keberadaannya.  Sebagaimana  yang diungkapkan Nordlinger bahwa kudeta  sebagai  bagian  dari  proses politik. Menurutnya, kudeta merupakan sebuah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil  alih  kekuasaan  negara yang  kemudian  peristiwa  kudeta  itu disebut  kudeta  militer.  Hal  ini biasanya dilakukan berdasarkan keadaan  negara  yang  situasinya memburuk  dari  sisi  ekonomi  dan politik, misalnya korupsi oleh pejabat negara, aktor-aktor separatisme, kenaikan  tingkat  inflasi,  tingkat pengangguran  yang  naik,  dan  lain- lain.  Biasanya,  kudeta  militer  ini digunakan ketika muncul ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah  yang  sedang  berkuasa dan  berlaku  tidak  taat  (Nordlinger 1994 : 60).
Hampir  sebagian  besar  negara telah  merasakan  peristiwa  politik tersebut,  baik  yang  berhasil  maupun tidak  berhasil.  Sebuah  negara  yang mengalami  kudeta  dapat  dikatakan telah memiliki esensi pengalaman dan proses bernegara tersendiri dibandingkan dengan peristiwa- peristiwa politik lainnya.
Begitu juga dengan Turki, proses bernegara  yang  dialami  Turki  tentu banyak  sekali  terjadi  perubahan  dan perkembangan.
Selain adanya perkembangan  dan  perubahan  demi perubahan,  juga  diwarnai  dengan gejolak,  baik  dari  segi  masyarakat, ekonomi,  dan  khususnya  dalam proses  politik.  Turki,  paling  tidak sudah sering mengalami kudeta sejak Turki  menyandang  status  sebagai negara  Republik  Turki  yang  mana dari keseluruhan kudeta tersebut juga melibatkan  elit  dan  pejabat  tinggi militer Turki ( Turk Silalhli Kuvvetleri /Angkatan Bersenjata Turki/TSK) (Alfian, 2018 : 2). Pada  15  Juli  2016  terjadi  upaya kudeta militer yang bertujuan menumbangkan  rezim  Erdogan  yang tengah memegang kendali kekuasaan. Pelaku  kudeta  mengklaim  telah sepenuhnya mengambil alih administrasi negara untuk mengembalikan tatanan konstitusional, hak asasi manusia dan kebebasan, aturan hukum dan keamanan umum yang yang buruk di bawah  Pemerintahan  Erdogan.  Para pelaku  kudeta  mengebom  gedung lembaga-lembaga  penting  negara, seperti  Gedung  Parlemen,  Istana Beylerbeyi (Istana Kepresidenan), Balai Staf  Umum,  markas  Besar  Polisi  dan markas  Organisasi  Intelijen  Nasional (MIT) dengan helikopter dan pesawat F-16.  Bersamaan  dengan  institusi- institusi  yang  memiliki  nilai  strategis ini,  241  warga  sipil  yang  menentang para  pelaku  kudeta  terbunuh  dan 2.195  terluka  akibat  pengeboman. Begitu  juga  di  wilayah  Istanbul,  tank memblok  lalulintas  di  jembatan Bogazici (Boshporus)  dan  mengepung Bandara  Attarturk  serta  menguasai
menara kontrol bandara
(Kuncahyono, 2018 : 218).
Meskipun kudeta tersebut gagal,
tentu  peristiwa  ini  bukanlah  suatu yang  menguntungkan  bagi  Turki ditengah-tengah pemerintah berupaya meningkatkan kestabilan politik,
ekonomi dan sosial di Turki.
Tujuan  dalam  penelitian  ini, yaitu bagaimana dampak dari peristiwa  Kudeta  Militer  2016  Turki terhadap  politik  di  Turki.  ?.  Untuk diketahui  juga  bahwa  interval  waktu yang  menjadi  parameter  penelitian yaitu dari tahun  2016-2017.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian yang  digunakan  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  studi  pustaka menggunakan  data  sekunder  dengan 2 (dua) pendekatan. Pertama, dimulai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) kemudian dilanjutkan  dengan  mengumpulkan data yang relevan. Kemudian, menelaahnya untuk mencermati variabel-variabel  (aspek-aspek)  apa saja  yang  ada  dalam  data  tersebut untuk kemudian dimunculkan pertanyaan penelitian (rumusan masalahnya)  dengan  menghubung- hubungkan  berbagai  aspek  (variabel) tersebut (Andrews, 2012 : 10).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlu  diketahui  bahwa  dampak yang  ditimbulkan  terhadap  politik maupun  ekonomi  Turki  adalah  tidak hanya disebabkan oleh kudeta semata. Dalam  artian  bahwa  pada  waktu  itu Turki  sedang  menghadapi  situasi seperti  serangan  teroris,  embargo ekonomi,  perang  dagang  Amerika Serikat dan lainya.
Kudeta militer 2016 memberikan dampak  terhadap  politik  domestik  di Turki. Pertama ,  kudeta  tersebut mempengaruhi hubungan pemerintah dengan  partai-partai  oposisi.  Setelah kudeta,  pemerintah  Turki  (dalam  hal ini Adelet  ve  Kalkina  Partisi /AKP) mulai  untuk  berkumpul  dengan pihak-pihak  yang  berseberangan, memberikan  mereka  informasi  dan mempertimbangkan saran mereka.
Adanya pendekatan yang dilakukan di antara pihak-pihak yang berseberangan (oposisi), seperti Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik/CHP), Milliyetci  Hareket Partisi (Partai Pergerakan Nasionalis/MHP) dan Halklarin Demokratik  Partisi (Partai  Demokrat Rakyat/HDP). Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik/CHP) menentang  kudeta  tersebut  melalui pemimpinnya  Kemal  Kilicdaroglu yang  secara  terbuka  menyatakan  hal ini  pada  malam  kudeta.  Kilicdaroglu juga  berpartisipasi  dalam  konsolidasi pasca  kudeta  pada  7  Agustus  di Istanbul  dengan  lebih  dari  5  juta partisipan,
serta memberikan pidatonya.  Begitu  juga  dengan Halklarin  Demokratik  Partisi (Partai Demokrat  Rakyat/HDP),  yang  pro- Kurdi  menyuarakan  sikap  kerasnya terhadap kudeta (Ataman, 2017 : 56).
Akan  tetapi,  hubungan Adelet  ve Kalkina  Partisi /AKP)  dengan  oposisi terlihat  berbeda  ketika  wacana Referendum Konstitusi kembali menjadi topik di forum-forum pemerintahan  Turki.  Beberapa  bulan setelah  terjadinya  peristiwa  kudeta, pemerintah  Turki  menyetujui  adanya perubahan  konstitusi  yang  mengatur sistem  pemerintahan  yang  ada  di Turki.  Poin  utama  dari   perubahan konstitusi  tersebut  adalah  perubahan
sistem  pemerintahan  dari  yang sebelumnya  sistem  pemerintahan parlementer menjadi sistem presidensial.  Adapun  tujuan  dari perubahan sistem pemerintahan tersebut  untuk  memperkuat  posisi badan eksekutif apabila situasi politik dalam  negeri  tidak  stabil.  Upaya perubahan konstitusi tersebut kemudian direalisasikan dalam referendum konstitusional pada bulan
April 2017. Berdasarkan laporan yang dihimpun  dari Turkish  Radio  and Television hasil voting referendum tersebut  51,41%  pemilih  menyatakan persetujuannya atas perubahan konstitusi (TRT, 2018 : 12). Beberapa pihak yang menentang perubahan konstitusi tersebut terutama  pihak  oposisi  yang  diwakili oleh Partai Rakyat Republik ( Cumhuriyet  Halk  Partisi/CHP )  dan Partai Halklarin  Demokratik  Partisi (Partai  Demokrat  Rakyat/HDP)  dari golongan  etnis  Kurdi.  Menurut  pihak oposisi tersebut, perubahan konstitusi dalam  hal  ini  sistem  pemerintahan akan  mengakibatkan  pemerintahan yang  sedang  berjalan  mengarah kepada sistem otoritarian. Hal tersebut disebabkan adanya poin-poin dalam  konstitusi  baru  tersebut  yang dianggap  memberi  hak  istimewa terhadap  presiden  untuk  memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pemerintahan.
Kedua , kudeta tersebut memberikan  pengaruh  baik  bagi demokrasi Turki. Berdasarkan keterangan sebelumnya, adanya kondsolidasi  dan  sebagainya  pada  7 Agustus  2016  mencerminkan  nilai solidaritas  dari  setiap  elemen  politik Turki. Solidaritas inilah yang memainkan  peran  penting  dalam kegagalan  kudeta  dan  berkontribusi
memperkuat budaya politik demokratis  Turki.  Alasannya  adalah masyarakat sipil, baik politisi maupun rakyat  umumnya  telah  memiliki pengalaman kudeta sebelumnya, sehingga mereka akan dengan mudah dan  dengan  berani  melawan  pihak yang mencoba merusak iklim demokrasi. Tentunya dengan pegalaman tersebut, mereka mempunyai pengetahuan lebih tentang  bagaimana  melawan  kudeta dengan atau tanpa senjata.
Kudeta  Militer  15  Juli  2016,  juga meningkatkan  budaya  dan  perilaku dalam  masyarakat.  Ada  perbedaan antara  menentang  pemerintah  yang berkuasa  dan  menentang  Turki.
Pelaku Kudeta tidak hanya menentang pemerintah, dalam hal ini pelaku kudeta juga  menentang Turki. Sebagian  besar  masyarakat  Turki masih  bersiaga  untuk  mencegah upaya  lanjutan  dari  kudeta  tersebut. Sikap  bersatu  dari  rakyat  Turki  dan semua  partai  politik  menentang kudeta  tersebut  serta  keputusan presiden  Erdogan  mengajak  partai- partai oposisi merupakan perkembangan baik bagi negara Turki yang  telah  sangat  terpolarisasi  dalam beberapa  tahun  terakhir.  Tampaknya jelas  bahwa  kepekaan  terhadap demokrasi  di  masyarakat  menguat pasca kudeta.
Ketiga ,  kudeta  tersebut  juga sangat  memberi  pengaruh  terhadap kebijakan  politik  yang  diberlakukan oleh pemerintah Turki.  Pasca kudeta, Turki  berada  pada  status  Kondisi Negara  Darurat  yang  diberlakukan selama  3  bulan.  Kebijakan  ini mengandung arti bahwa selama masa darurat, pemerintah khususnya Presiden,  memiliki  kekuasaan  di parlemen untuk memberlakukan
undang-undang  baru  dan  membatasi atau  meniadakan  hak  dan  kebebasan rakyat.  Tidak  hanya  terjadi  di pemerintahan  pusat  saja,  tetapi  juga pemerintahan  provinsi.  Termasuk mengakhiri  peran  militer  dalam politik  ( Constitution  of  the  Republic  of Turkey, 2017 : 50) Kebijakan lainnya yang diterapkan  Presiden  Erdogan  dan
Adelet  ve  Kalkina  Partisi /AKP)  pasca kudeta  adalah  melakukan  sejumlah langkah  penindakan  refresif  terhadap pelaku  kudeta  maupun  berbagai pihak  yang  terlibat.  Bisa  dikatakan kebijakan pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan pertanyaan terkait pengaruh  dari  pembersihan  ini. Dalam  beberapa  minggu  terakhir pasca  kudeta,  puluhan  ribu  orang ditahan  atau  kehilangan  pekerjaan karena dugaan afiliasi mereka dengan
Gerakan Gulen. Namun,  karena struktur  organisasi  gerakan  yang masih  dianggap  belum  jelas,  tidak mudah untuk menentukan siapa yang seorang Gulenist dengan yang bukan.
Menurut data Kementerian
Dalam  Negeri  Turki  menangguhkan 8.777  pejabat,  termasuk  7.899  petugas polisi,  30  gubernur  614  petugas Gendarmerie (Pasukan  Umum  yang bertanggung  jawab  atas  ketertiban umum)  dan  47  gubernur  distrik. Sebanyak  2.745  hakim  dan  5  anggota Mahkamah  Agung  Turki  ( Hakimler  ve Savcilar  Yuksek  Kurulu/ HSYK)  dipecat oleh  otoritas  terkait,  sedangkan  2.836 anggota militer termasuk dari perwira tinggi ditahan pada 16 Juli 2016, 7.543 orang ditahan karena diduga berperan  dalam  kudeta  terdiri  dari 100  polisi,  6.038  tentara,  755  hakim, dan 650 masyarakat sipil. Selain itu, di bidang  pendidikan  ada  15.200  staf
Kementerian Pendidikan yang dipecat dan 21.000 guru ditarik izin mengajarnya.  Jumlah  tersebut  terus meningkat  hingga  9  Desember  2016, ketika tercatat bahwa:
1. Lebih  dari  125.000  pekerja dipecat
2. Sebanyak  92.607  kasus  hukum diproses,  39.378  di  antaranya telah ditahan;
3. Total  3.673  hakim  dan  jaksa dipecat  dan  2.700  lainnya diberikan sanksi;
4. Sekitar 1.800 organisasi/
yayasan ditutup 5. Sekitar  2.100  sekolah,  asrama, dan universitas ditutup (Korkmaz, 2016). Meskipun pihak oposisi menyetujui  kebijakan  demi  kebijakan yang  diambil  pemerintah  saat  itu, akan  tetapi  pihak  oposisi  khawatir bahwa  pembersihan  dan  status darurat  dapat  berubah  menjadi penangkapan yang menargetkan semua  elemen  termasuk  pengkritik yang  bukan  dari  bagian  terkait kudeta. Namun, pemerintah mengklaim  bahwa  kebijakan  tersebut hanya akan digunakan untuk menjaring Gulenist di  dalam birokrasi negara.
Keempat ,  Kudeta  Militer  tersebut sangat  memberikan  dampak  yang signifikan terhadap birokrasi pemerintahan.  Banyaknya  penahanan dan penangkapan telah merambah ke institusi penting lainnya. Yang paling ramai adalah pembersihan di lembaga-lembaga keamanan nasional. Ribuan  pejabat  militer  termasuk jenderal,  serta  kepolisian  ditangkap. Pembersihan  ini  akan  menciptakan kekosongan  jabatan  dalam  institusi
keamanan pada saat itu Turki sedang gencar-gencarnya menghadapi beberapa tantangan keamanan nasional  di  dalam  negeri  dan  di kawasan. Oleh sebab itu, pada bulan- bulan  berikutnya,  penunjukan  untuk mengisi  posisi  yang  kosong  di birokrasi negara dan aparat keamanan,    pemerintah  melakukan restrukturisasi terhadap intansi militernya. Restrukturisasi Angkatan Bersenjata Turki ( Turk Silahli Kuvvetleri /TSK)  berlangsung  dengan cepat  sejak  upaya  kudeta.  Berikut  ini beberapa poin penting dari perubahan struktur hingga operasional Angkatan Bersenjata  Turki  (TSK)  pasca  kudeta militer
1. Personil  dan  staf  Kementerian Pertahanan  Nasional  Turki berasal  dari  warga  sipil  yang sebelumnya berasal dari internal militer. 2. Angkatan  Darat,  Angkatan Laut  dan  Angkatan  Udara terhubung langsung ke Kementerian Pertahanan Nasional  Turki.  Sebelumnya berada dibawah komando Angkatan  Bersenjata  Turki (TSK).
3. Presiden  dan  Perdana  Menteri (sebelum  referendum  2017)
memiliki  wewenang  untuk menerima  informasi  langsung dari/dan  untuk  mengeluarkan perintah langsung ke komandan  angakatan  darat, udara, dan laut. 4. Seluruh kontrol fasilitas industri ditransfer ke
Kementerian  Dalam  Negeri Turki. 5. Prosedur  disiplin  dan  urusan pribadi  para  hakim  militer telah dialihkan kepada Kementerian  Dalam  Negeri Turki. 6. Dewan Militer Tertinggi
( Supreme Military Council ) lebih diperluas  termasuk  Perdana Menteri dan Pengadilan Nasional, Menteri Luar Negeri, dan Mendetri Dalam Negeri
7. Semua  akademi  militer  akan ditutup  dalam  waktu  dua tahun.
8. Universitas Pertahanan Nasional  (NDU)  di  bawah kontrol  Menteri  Dalam  Negeri untuk  melatih  para  perwira angkatan darat.
9. Restrukturisasi  proses  untuk penunjukan pasukan Angkatan Bersenjata  Turki  (TSK),  sistem promosi,  tugas  dan  wewenang elit melalui aturan tertentu.
10. Semua  rumah  sakit  militer  di bawah wewenang Kementerian Kesehatan bukan militer.
11. Komando Gendarmerie dan Komando Penjaga Pantai dikendalikan  oleh  ( Turk  Silahli Kuvvetleri /TSK), untuk personel, pelatihan sepenuhnya menjadi  bagian  dari  urusan
Kementerian Dalam Negeri.
12. Barak  militer  berada  di  kota metropolitan  yang  strategis, seperti  istanbul  dan  Ankara,
telah dipindahkan ke luar batas kota.
13. Lulusan Sekolah Tinggi Agama dan  Kejuruan  dapat  mendaftar di  akademi  militer  (Ataman, 2017 : 181-182).
Berdasarkan  13  (tiga  belas)  poin penting  terkait  restrukturisasi  militer diatas,  pada  akhirnya  tampak  bahwa Presiden Erdogan
memutuskan kebijakan  yang  ekstrim  terhadap militer untuk mengembalikan konteks militer  ke  barak.  Seorang  ahli hubungan  sipil-militer  Jerman  Lars Haugom mengatakan bahwa terdapat peningkatan  kontrol  pemerintahan sipil  terhadap  Angkatan  Bersenjata Turki  ( Turk  Silahli  Kuvvetler /TSK)
pasca kudeta terjadi. Bahkan memposisikan  lembaga  Militer  di bawah  Kementerian  Dalam  Negeri Turki. Jika diperhatikan militer bukan lagi lembaga yang independen seperti sebelumnya.
Kepala Pertahanan
Nasional  Turki  secara  langsung ditunjuk  oleh  presiden  serta  Staf Umum akan dialihkan ke Departemen Pertahanan (Haugom, 2016 : 6).
Selain  itu,  presiden  akan  dapat memberikan perintah langsung kepada  komandan  pasukan  darat, udara,  dan  laut  Turki  tanpa  harus melalui  pengwasan  atau  otoritas  lain. Hal ini terjadi pada kasus penunjukan Jenderal  Hulusi  Akar  untuk  jabatan Menteri Pertahanan Nasional (Cengiz, 2018).
Terlepas dari hal tersebut, sistem pendidikan  militer  juga  mengalami perubahan  besar.  Sekolah  militer sudah  ditutup,  dan  akademi  militer menjadi Universitas Pertahanan Nasional  yang  baru  di  bawah Kementerian  Pertahanan  Nasional. Rasionalistasnya adalah
untuk
mengubah Angkatan Bersenjata Turki ( Turk  Silahli  Kuvvetleri /TSK).  menjadi lembaga  pertahanan  yang  lebih terkelola dan terkontrol yang mampu menangani tantangan keamanan Turki  saat  ini  dan  masa  depan,  tanpa menjadi  ancaman  untuk  pemerintah sipil.  Namun,  dalam  jangka  panjang lembaga  ( Turk  Silahli  Kuvvetleri /TSK) berisiko  menjadi  lembaga  yang cendereung  terpolitisasi  kedepannya. Kemudian,  begitu  juga  posisi  dari pasukan Gendarmerie (Pasukan Umum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keselamatan dan ketertiban umum) dan Coast Guardian
Command (Pasukan  Penjaga  Pantai) sepenuhnya dialihkan ke Kementerian Dalam  Negeri.  Tampak  jelas  bahwa Pemerintah Adelet ve Kalkina Partisi /AKP) berusaha untuk meningkatkan  kontrol  sipil  dan pengawasan terhadap
Angkatan Bersenjata Turki.

## SIMPULAN
Hasil  analisis  dampak  kudeta Militer  Turki  tahun  2016  terhadap bidang politik domestik mendeskripsikan bahwa kudeta tersebut  memberikan  4  dampak  bagi perpolitikan  di  Turki.  Pertama, hubungan  Pemerintah  dengan  partai- partai  oposisi.  Kedua,  budaya  politik demokratis  Turki.  Ketiga,  kebijakan politik  dalam  negeri  dan  keempat yaitu birokrasi militer.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian,  A.,  (2015).  Militer  dan  Politik di  Turki:  Pergeseran  Politik  dan Terpinggirnya  Militer  Pasca AKP. Bekasi: Penjuru Ilmu Sejati . Andrews  L.,  (2012) .  Classic  Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality  and  Reflections. Junal  The
Grounded Theory Review. Volume 11, Issue 1. Ataman,  M.,  (2017). July  15  Coup Attempt in Turkey: Context, Causes and Consequences. Istanbul: SETA Publications. Diunduh di https://setav.org/en/assets/upl oads/2017/07/July15Book.pdf pada 10 Maret 2019.
Cengi z, S.,  (2018). Turkey  :  Erdogans Appoinment  of  Army  Chief  as Defense  Minister  is  Significant . Eurasia  News  and  Analysis. Diunduh melalui https://www.eurasiareview.co m/14072017-turkey-erdogans- appointment-of-army-chief-as- defense-minister-is-significant- oped/ pada tanggal 20 September 2019. Haugom,  L.,  (2016). Turkey  After  The Coup  Attempt .  Insights  the Norwegian  Institute  for  Defence Studies  4  (IFS).  Dinduh  di https://fhs.brage.unit.no/fhs- xmlui/bitstream/handle/11250/ 2424945/IFS_Insights_4_2016_H augom.pdf  pada  tanggal  20 September 2019. Korkmaz,  O., (2016). Interior  Ministry Suspends  8,777  Officials  After Turkey's  Failed  Coup  Attempt . Hurriyet  Daily  News.  Diakses melalui http://www.hurriyetdailynews. com/interior-ministry-suspends- 8777-officials-after-turkeys- failed-coup-attempt-101737  pada tanggal 20 September 2019. Kuncahyono, T., (2018). Turki: Revolusi Tak Pernah Henti . Jakarta: Kompas Media Nusantara.
The  Grand  National  Assambly  of Turkey. (2017). Constitution of the Republic  of  Turkey. Diunduh  di https://global.tbmm.gov.tr/doc
s/constitution_en.pdf pada tanggal 1 Sepetember 2019.
Turkish  Radio  &  Television.,  (2018). Turkey’s  Election  2018  (Trt  World Research  Centre  May  2018). Diakses melalui https://www.trtworld.com/elec tions/files/turkeys-election- 2018-report.pdf  pada  tanggal  11 Maret 2019.