Al-Dzikra Vol. 9 No. 2` Juli- Desember Tahun 2015

## PIAGAM  MADINAH DALAM PERSFEKTIF TEORI SOSIAL Muslimin

## Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
Abstrak Saat  sudah  menetap  di  Madinah,  Rasulullah  SAW  mulai  mengatur hubungan antar individu di Madinah. Berkait tujuan ini, Rasulullah SAW menulis sebuah peraturan yang dikenal dengan sebutan Shahîfah atau kitâb atau  lebih  dikenal  sekarang  dengan  sebutan  watsîqah  (piagam).  Mengingat betapa penting piagam ini dalam menata masyarakat Madinah yang beraneka ragam,  maka  banyak  ahli  sejarah  yang  berusaha  membahas  dan  meneliti piagam ini guna mengetahui strategi dan peraturan Rasulullah SAW dalam menata  masyarakatnya,  oleh  karena  itu  dalam  tulisan  ini  penulis  mencoba mengintegrasikannya dengan teori-teori sosial.
Kata kunci: Kontrak Sosial, Masyarakat, Kerukunan
A. Pendahuluan Piagam  Madinah 1 merupakan  salah  satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang terus menjadi teladan bagi umat
1 Penulis  kitab as  Sîratun  Nabawiyah  as  Shahîhah mengatakan:  “Pendapat yang kuat mengatakan bahwa piagam ini pada dasarnya terdiri dari dua piagam yang  disatukan  oleh  para  ulama  ahli  sejarah. Yang  satu  berisi  perjanjian  dengan orang-orang  Yahudi  dan  bagian yang  lain  menjelaskan  kewajiban  dan  hak  kaum muslimin,  baik Anshâr maupun Muhâjirîn . Pendapat  yang  lebih  kuat  yang menyatakan  bahwa  perjanjian  dengan  Yahudi  ini  ditulis  sebelum  perang  Badar berkobar.  Sedangkan  piagam  antara  kaum  Muhâjirîn  dan  Anshâr  ditulis  pasca perang Badar .
At  Thabariy  Ra  mengatakan:  “Setelah  selesai  perang  Badar,  Rasulullah
SAW tinggal  di  Madinah.  Sebelum  perang  Badar  berkecamuk,  Rasulullah  SAW telah  membuat  perjanjian  dengan  Yahudi  Madinah  agar  kaum  Yahudi  tidak membantu siapapun untuk melawan Rasulullah SAW, (sebaliknya) jika ada musuh yang  menyerang  beliau  SAW di  Madinah,  maka  kaum  Yahudi  harus  membantu Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah berhasil membunuh orang-orang kafir Quraisy dalam  perang  Badar,  kaum  Yahudi  mulai  menampakkan  kedengkian    dan  mulai melanggar perjanjian.
Sedangkan  kisah  yang  dibawakan  dalam  Sunan  Abu  Daud  Ra  yang menceritakan, bahwa setelah pembunuhan terhadap Ka’ab bin al Asyrâf (seorang Yahudi  yang  sering  menyakiti  Rasulullah  SAW  di  Madinah)  dan  orang-orang Yahudi dan musyrik madinah mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah SAW, Beliau SAW  mengajak  mereka  untuk  membuat  sebuah  perjanjian  yang  harus  mereka patuhi.  Lalu  Rasulullah SAW  menulis  perjanjian  antara  kaum  Yahudi  dan  kaum muslimin. Ada  kemungkinan  ini  adalah  penulisan  ulang  terhadap  perjanjian
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli-Desember Tahun 2015
Islam dalam membentuk suatu tatanan sosial kemasyarakatan . Piagam ini telah beliau praktekkan 14 abad yang lalu dan hal ini perlu  digali  dan  dikembangkan  serta  ditafsirkan  dalam kontek kekinian yang dalam hal ini telah ditafsirkan oleh para sosiolog  dengan  beragam  teori  sosial  yang  walaupun  secara eksplisit  mereka  tidak  mengakui  akan  implikasi  piagam madinah  terhadap gagasan teori-teori sosial yang  dunia barat khusunya tawarkan dalam menata  kehidupan  bermasyarakat yang berlangsung dibarat. Tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor historis yang  terjadi  antara  dunia  barat  dengan  dunia timur  yang berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir masyarakatnya  terhadap  dunia timur,  sehingga klaim  bahwa hal ini murni hasil karya  empirik berdasarkan perkembangan masyarakat didunia barat patutlah dipertanyankan. Berikut  ini  adalah  point-point piagam Madinah secara ringkas. 2 :
1. Point-Point Yang Berkait Dengan Kaum Muslimin 1) .  Kaum  mukminin  yang  berasal  dari  Quraisy  dan Yatsrib  (Madinah),  dan  yang  bergabung  dan berjuang  bersama  mereka  adalah  satu  umat,  yang lain tidak. 2) Kaum  mukminin  yang  berasal  dari  Muhâjirîn,  bani Sa’idah, Bani ‘Auf, Bani al Hârits, Bani Jusyam, Bani Najjâr, Bani Amr bin ‘Auf, Bani an Nabît dan al Aus boleh  tetap  berada  dalam  kebiasaan  mereka  yaitu
tersebut. Dengan  demikian,  kedua  riwayat  tersebut  bisa  dipertemukan.  Riwayat pertama  yang  dibawakan  oleh  para  ahli  sejarah  yang  menyatakan  kejadian  itu sebelum perang Badar dan riwayat kedua yang dibawakan oleh Imam Abu Daud Ra yang menyatakan kejadian itu setelah perang Badar.Dari hasil penelitian mereka ini,  mereka  berbeda  pendapat  tentang  keabsahannya. Penulis  kitab as  Sîratun Nabawiyah  Fi  Dhauil  Mashâdiril  Ashliyyah ,  setelah  membawakan  banyak  riwayat tentang  piagam  ini  berkesimpulan  bahwa  riwayat  tentang  Piagam  Madinah derajatnya hasan lighairihi.
2 A s Sîratun Nabawiyah Fi Dhauil Mashâdiril Ashliyyah , hlm. 306-307. Dalam majalah  As-Sunnah  Edisi  10/Tahun  XII/1430H/2009.  Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta Solo.
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli –Desember Tahun 2015
tolong-menolong  dalam  membayar  diat  di  antara mereka  dan  mereka  membayar  tebusan  tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.
3) Sesungguhnya  kaum  mukminin  tidak  boleh membiarkan  orang  yang  menanggung  beban  berat karena memiliki keluarga besar atau utang diantara mereka (tetapi mereka harus) membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. 4) Orang-orang  mukmin  yang  bertaqwa  harus menentang  orang  yang  zalim  diantara  mereka. Kekuatan  mereka  bersatu  dalam  menentang  yang zhalim,  meskipun  orang  yang  zhalim  adalah  anak dari salah seorang diantara mereka. 5) Jaminan  Allah  itu  satu.  Allah  memberikan  jaminan kepada  kaum  muslimin  yang  paling  rendah. Sesungguhnya  mukminin  itu  saling  membantu diantara mereka, tidak dengan yang lain. 6) Sesungguhnya  orang  Yahudi  yang  mengikuti  kaum mukminin  berhak  mendapatkan  pertolongan  dan santunan selama kaum Yahudi ini tidak menzhalimi kaum muslimin dan tidak bergabung dengan musuh dalam memerangi kaum muslimin. 2. Point Yang Berkait Dengan Kaum Musyrik Kaum musyrik Madinah tidak boleh melindungi harta atau jiwa  kaum  kafir  Quraisy(Makkah)  dan  juga  tidak  boleh menghalangi kaum muslimin darinya.
3. Point Yang Berkait Dengan Yahudi. 1. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
2.Kaum  Yahudi  dari  Bani  ‘Auf  adalah  satu  umat  dengan mukminin.  Kaum  Yahudi  berhak  atas  agama,  budak- budak  dan  jiwa-jiwa  mereka.  Ketentuan  ini  juga  berlaku bagi kaum Yahudi yang lain yang berasal dari bani Najjâr, bani Hârits, Bani Sâ’idah, Bani Jusyam, Bani al Aus, Bani dan  Bani  Tsa’labah.    Kerabat  Yahudi  (di  luar  kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli-Desember Tahun 2015
3.Tidak  ada  seorang  Yahudi  pun  yang  dibenarkan  ikut berperang, kecuali dengan izin Nabi Muhammad SAW.
4.Kaum  Yahudi  berkewajiban  menanggung  biaya  perang mereka  dan  kaum  muslimin  juga  berkewajiban menanggung  biaya  perang  mereka.  Kaum  muslimin  dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi orang yang  memusuhi  pendukung  piagam  ini,  saling  memberi nasehat serta membela pihak yang terzhalimi.
4. Point-Point Yang Berkait Dengan Ketentuan Umum. 1) Sesungguhnya Yatsrib itu  tanahnya  haram  (suci)  bagi warga  pendukung  piagam  ini.  Dan  sesungguhnya orang  yang  mendapat  jaminan  (diperlakukan)  seperti diri  penjamin,  sepanjang  tidak  melakukan  sesuatu yang membahayakan dan tidak khianat. Jaminan tidak boleh  diberikan  kecuali  dengan  seizin  pendukung piagam ini. 2) Bila  terjadi  suatu  persitiwa  atau  perselisihan  di  antara pendukung  piagam  ini,  yang  dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka penyelesaiannya menurut Allah swt, dan Muhammad SAW.
3) Kaum  kafir  Quraisy  (Mekkah)  dan  juga  pendukung mereka tidak boleh diberikan jaminan keselamatan.
4) Para  pendukung  piagam  harus  saling  membantu dalam  menghadapi  musuh  yang  menyerang  kota
Yatsrib. 5) Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah juga aman, kecuali orang yang zhalim dan khianat. Dan  Allah  Swt adalah  penjamin  bagi  orang yang  baik  dan  bertakwa  juga  Muhammad  Rasulullah
SAW.
Pelajaran  yang dapat dipetik dari Piagam Madinah:
1.  Piagam  Madinah dianggap  sebagai  peraturan  tertulis pertama di dunia yang dikagumi oleh para ahli sejarah dan
2.  Para  ulama  tidak  mengatakan  bahwa  diantara  hukum- hukum  yang  tercantum  dalam  piagam  ini  ada  yang  di nasakh (dihapuskan)  kecuali  perjanjian  dengan  Yahudi  atau
non  muslim  dengan  tanpa  kewajiban  membayar jizyah (pajak). Hukum  ini  terhapus  dengan  firman  Allah swt dalam Surat at Taubah/9 : 29. Tentunya hal ini disebabkan oleh  kaum  Yahudi  sendiri  yang  telah  mengingkari kesepatakan  sehingga  diambil  tindakan  tegas  oleh  Nabi SAW.
3.  Sebagian  para  ulama  mengatakan  bahwa  hubungan  kaum muslimin  dengan  Yahudi  yang  terdapat  dalam  piagam tersebut sejalan dengan firman Allah dalam al Qur’an Surat al Mumtahanah/60 : 8.
َﻻ ُﻢُﻛﺎَﻬْـﻨَـﻳ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻦَﻋ َﻦﻳِﺬﱠﻟا َْﱂ ْﻢُﻛﻮُﻠِﺗﺎَﻘُـﻳ ِﰲ ِﻦﻳﱢﺪﻟا َْﱂَو ْﻢُﻛﻮُﺟِﺮُْﳜ ْﻦِﻣ ْﻢُﻛِرﺎَﻳِد ْنَأ ْﻢُﻫوﱡﺮَـﺒَـﺗ اﻮُﻄِﺴْﻘُـﺗَو ْﻢِﻬْﻴَﻟِإ . Artinya :  Allah  tiada  melarang  kamu  untuk  berbuat  baik  dan berlaku  adil  terhadap  orang-orang  yang  tidak  memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu .
4.  Piagam  ini  telah  mengatur  berbagai  sisi  kehidupan  umat. Termasuk  didalamnya  berkaitan  tentang  hubungan  antar umat beragama yang dilandasi dasar menghargai nilai-nilai kemanusian sehingga tercipta kedamaian di kota Madinah.
5. Dalam piagam ini terdapat landasan perundang-undangan,
misalnya:
a.Pembentukan  umat  berdasarkan  aqidah  dan  agama sehingga mencakup seluruh kaum muslimin dimanapun berada.
b.Pembentukan  umat  atau  jama’ah  berdasarkan  tempat tinggal,  sehingga  mencakup  muslim  dan  non  muslim yang tinggal disana. Hal ini tentunya mengajarakan akan adanya  pengakuan  Islam  terhadap  kemajemukan  atau pluralitas  dengan    menjalin  kerjasama  dalam  menjaga perdamaian    bersama  sehingga  tatanan  sosial  dapat tertata dengan baik.
c.  Adanya  persamaan  dalam  pergaulan  secara  umum baik itu umat Islam ataupun non Muslim
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli-Desember Tahun 2015
d.Larangan melindungi pelaku Kriminal tanpa memandang Penganut  agama    manakah  pelaku  tersebut,  semuanya sama  dimata  hukum,  Sehingga  keadilan  dapat ditegakkan dengan baik.
e.Larangan bagi kaum Yahudi untuk ikut berperang kecuali dengan izin Muhammad SAW.
f.Larangan  perbuatan  zhalim  pada  harta,  kehormatan  dan lain sebagainya. Harta masyarakat yang ada di Madinah terjamin  dengan  baik  sesuai  dengan  aturan  agama  dan aturan  kenegaraan  yang  telah  ditegakkan  oleh  Nabi
SAW. g.Larangan  melakukan  perjanjian  damai secara  pribadi dengan  musuh. Masyarakat  Arab  dengan  fanatismenya yang  tinggi  terhadap  kesukuannya    tentu  hal  ini  akan menimbulkan  potensi  penghiantan  terhadap  kesepakatan ini, oleh karena itu  sebagai seorang Pemimpin,Nabi SAW telah  berusah menutup  celah tersebut.  Akan tetapi fakta sejarah    menunjukkkan    bagaimana  karekteristik    bangsa Arab sebagaimana telah dibahas diatas.
h.Larangan melindungi pihak musuh.
i.Keharusan ikut andil dalam pembiayaan yang diperlukan dalam rangka membela negara.
j.Keharusan  membayar  diyat  dari  yang  melakukan pembunuhan.
k. Tebusan tawanan.
l. Melestarikan kebiasaan yang baik.

## B. Piagam Madinah Sebagai Dasar Etika Global
Piagam  Madinah  yang  lahir  ditengah  masyarakat Madinah  yang  pluralis  memberikan  gambaran  bahwasanya Islam  sebagai  agama  terakhir  dengan  ajarannya  universal, Skripturalis(yang mengajarkan  bahwa kitab Suci dapat dibaca dan dipahami oleh siapa saja, bukan monopoli kelas tertentu dalam  hierarki  keagamaan)  dan  juga  yang  mengajarkan egalitarianisme  Spiritual,  maka  wajar  jika  umat  Islam  dapat membuktikan  bahwa agama ini mempunyai  andil yang besar dalam  mewujudkan etika global.
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli –Desember Tahun 2015
Islam telah mengajarakan dasar dari Etika Global, yang merupakan  sebuah  kebaikan  yang  dapat  dinikmati  segenap umat manusia. Sebagaimana diungkap dalam al-Quran:
“Kamu adalah umat terbaik, dilahirkan  untuk segenap  umat manusia,  menyuruh  orang  berbuat  baik  dan  melarang perbuatan mungkar, serta beriman kepada Allah ( QS.3/Ali Imran:110).
Menurut  Abdullah  Yusuf  Ali  yang  dikutip  Syahrin Harahap  bahwa  agama  yang  bersifat  universal,  Islam mengandung  tiga  arti, pertama ,  Iman: kedua berbuat  baik, menjadi  contoh  bagi  yang  lain  untuk  melakukan  perbuatan baik  dan  memiliki  kemampuan  melihat  bahwa  kebenaran akan    menang, ketiga menjauhkan    diri  dari  kebatilan  dan mampu  melihat  bahwa  kebatilan  dan  kezaliman  akan  kalah. Oleh  karena  itu,  kehadiran  umat  Islam  bukan  hanya  untuk dirinya sendiri melainkan untuk seluruh umat Manusia. 3 Itulah prinsip-prinsip toleransi keagamaan yang diatas ditegakkan  kebudayaan  Islam.  Seluruh  kaum  mukmin diwajibkan  memercayai  keseluruhan  Nabi  dan  Rasul.  Orang beriman  diharuskan  menghargai  dan  menghormati  semua Nabi  utusan  Allah,  diharuskan  bergaul  secara  baik  dengan umat  lain,  baik  dalam  tindakan,  perkataan,  maupun bertetangga dan saling mengunjungi.
Agama  Islam  mewajibkan  kepada pemerintah  untuk menjaga  keselamatan  tempat-tempat  Ibadah  setiap  umat beragama.  Pemerintah  Islam  tidak  diperkenankan  menzalimi mereka dalam bidang Hukum, dan diharuskan memperlakkan secara  sama  antara  mereka  dan  kewajiban  bermasyarakat. Pemerintah  diwajibkan  memelihara  kehormatan  semua  umat beragama,  memelihara  hak  hidupnya,  memperbaiki  masa depannya,  sebagaimana  Pemerintah  Islam  itu  memelihara, memperbaik  kehormatan,  hak  hidup,  dan  masa  depan  umat Islam itu sendiri.
3 Syahrin Harahap, Teologi Kerukunan,Prenada,2002,Jakarta,Hlm 22
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli-Desember Tahun 2015
Ini adalah prinsip dasar dalam kebudayaan Islam, dan dengan  kehadiran  agama  Islam,  non  muslim  tidak disingkirkan dari gelanggang masyarakat, tidak dikebiri, baik hak  maupun  kewajibannya.  Sejak  awal  kehadirannya  dan semula    berdirinya    kebudayaan  Islam  yang  dibawa  Nabi Muhammad SAW. 4
Islam  menekankan  dengan  kuat  penegakan  nilai-nilai universal yang menjadi landasan bagi keharusan berbuat baik kepada  setiap  manusia.  Kalau  kita  meneliti  nilai-nilai universal  yang  disepakati  secara  keseluruhan  umat  manusia saat ini, maka akan kita temukan sembilan hal  yaitu:
1. Persamaan,  kehormatan,  dan  persaudaraan umat manusia.
2. Nilai pendidikan universal(untuk pria dan wanita, kaya dan  miskin)  dengan  penekanan  pada  semangat penelitian bebas, dan pentingnya  ilmu pengetahuan.
3. Pelaksanaan toleransi beragama secara tulus.
4. Pembebasan  perempuan  dan  persamaan  spiritualnya dengan pria.
5. Pembebasan  dari  segala  jenis  perbudakan  dan eksploitasi.
6. Kemulian kerja kasar.
7. Integrasi manusia dalam satu perasaan kesatuan  tanpa memandang perbedaan ras dan warna kulit.
8. Devaluasi segala bentuk kecongkakan dan kesombongan.
9. Penolakan terhadap filsafat asketis( asceticism ) 5
Semua  nilai-nilai  diatas  telah  menjadi  panduan  bagi umat  Islam  dalam menjalankan  kehidupan  beragama,  akan tetapi  setelah  Rasulullah  SAW  Wafat  tatanan  sosial  yang terbentuk  mengalami  beragam  dinamika  berdasarkan interpretasi yang dilakukan oleh umat Islam dalam memimpin masyarakat  dan  hal  ini  tercatat  dalam  catatan  sejarah berdampak  pada  terjadinya  perpecahan  dikalangan  umat
4 Ibid, hlm. 41. 5 Ibid,
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli –Desember Tahun 2015
Islam  dengan  terjadinya  beragam  konflik  yang  dialami  oleh umat  Islam  itu  berakar  dari    2  bentuk,  pertama  perpecahan dalam masalah kepemimpinan dan kedua perpecahan dalam perbedaan pandangan dalam persoalan akidah dan keyakinan atau  pemahaman  keagamaan.  oleh  karena  itu  Ibnu  Khuldun telah menyimpulkan dalam teorinya bagaimana tatanan sosial yang  ada  dalam    sepanjang  sejarah  umat  Islam  dengan  teori siklusnya.

## C. Agama   Dan Teori-Teori Sosial
Berbicara  tentang  kedudukan  agama  dalam  teori-teori sosial tidak bisa dilepaskan dari pemikiran tokoh-tokoh yang telah  berjasa  melahirkan  teori-teori  tersebut.  Berikut  ini peneliti  akan  mengkaji  salah  seorang  tokoh  yaitu  Durkheim, pemikirannya  sangat  dipengaruhi  pemikiran  filosof  August Comte  (1798-1857),  yang  pertama  kali  mencanangkan pentingnya ilmu  social yang berbasis empiris.
Menurut Bilton dd, bagi seorang tokoh seperti Comte, yang lahir setelah revolusi Prancis, implikasi dari ilmu social semacam itu  tentu  luar  biasa:  ’agar  pengetahuan  sosiologi positif dapat menawarkan cara untuk rekonstruksi damai bagi keteraturan social oleh elite ilmuan dan intelektual-perubahan social  tidak  perlu  terjadi  dengan  kekerasan  revolusioner  dan manipulasi massa. 6
Durkheim  mewarisi  traidisi  ini  dan  membangun  teori atas  dasar  ini.  Misi  Durkheim  adalah  membangun  ilmu tentang    masyarakat  yang  dapat  menjadi  pedoman  untuk memahami  bagaimana  masyarakat  diorganisasi,  dalam konteks  pengetahuan  mengenai  hukum  yang  mengatur prilaku  social,  dalam  konteks  yang  teratur.  Menurut Durkheim,  keteraturan  datang  dari  konsesus-dari  eksistensi norma-norma  dan  nilai-nilai  yang  dimiliki  bersama.  Bagi Durkheim,  penyebab  kunci  dari  penyakit  social  berasal  dari anomi -suatu  kondisi  kurangnya  norma-norma  yang mengatur- Anomi adalah hasil dari potensi kekacauan karena
6 Pip Jones, Pengantar  Teori-Teori  Sosial (Dari  Teori  Fungsionalisme hingga Post-modernisme), Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2010.  Hlm: 50
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli-Desember Tahun 2015
masyarakat  modern  yang  penuh  persaingan  meningkatnya hasrat-hasrat yang tidak dibatasi.
Tanpa norma-norma yang membatasi prilaku manusia mengembangkan selera yang tak terbatas, keinginan yang tak terkendali dan perasaan umum ketersinggungan dan ketidak puasan.  Ia  menegaskan  bahwa  dalam  masyarakat  yang  kuat dan  tertib  kebebasan  individual  hanya  dapat  terjadi  apabila keyakinan  dan  prilaku  diatur  dengan  sebaik-baiknya  oleh sosialisasi” Individu patuh kepada masyarakat dan kepatuhan ini adalah kondisi bagi kebebasannya. 7
Bagi manusia kebebasan berarti terbebas dari pemaksaan fisik  yang  membabi  buta:  kondisi  bebas  ini  ia  capai  dengan mematuhi kekuatan besar dan cerdas, yakni masyarakat yang dibawah  pengaturannya  ia  berlindung.  Dan  semua keteraturan  dan  harmoni  dan  konses  dianggap  Durkheim sebagai  sebuah  kondisi  yang  benar  sehingga  melahirkan konsep Fungsionalisme . Durkheim  menggunakan  karya  tokoh  Inggris,  Herbert Spencer untuk berargumentasi bahwa paling tepat kalau kita memahami  eksistensi  dan  karakter  sturktur  sosial  melalui perbandingan  dengan  asal  usulan  kerja  organisme  biologi dimana  kehidupan  eksistensi  dan  kesehatannya    tergantung pada  semua  organ-organ  yang  bekerjasama  dengan  baik. Perbedaan antara sistem dan struktur dapat dipahami sebagai perbedaan  antara  gambaran  statis-struktur  dan  bagaimana keseluruhan unsur yang terintegrasi ini bekerja secara aktual sebagai  sistem.  Dalam  sosiologi  istilah  ini  seringkali digunakan  dalam kaitan satu sama lain bagi alas an ini.suatu masyarakat  memiliki struktur da bekerja sebagai system. 8 Durkheim  mengganggap  bahwa  suatu  sistem  sosial bekerja  seperti  sistem  organic.  Masyarakat  terbentuk  dari struktur-struktur  aturan  kebudayaan-yakni  keyakinan  dan praktik  yang  sudah  mantap-yang  terhadap  keyakinan  dan praktik  itu warga masyarakat tunduk dan taat. Cara berfikir dan bertindak yang sudah mantap dalam masyarakat dimana
7 Ibid.  Hlm: 50
8 Ibid, Hlm:51
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli –Desember Tahun 2015
warga  masyarakat  disosialisasikan,  di  Institusionalisasikan dalam  masyarakat  tersebut.  Bagi  Fungsionalis  institusi- institusi dalam masyarakat misalnya bentuk tatanan keluarga, tatanan  politik,  tatanan  pendidikan,  tatanan  keagamaan  dan lainnya  adalah  analog  dengan  komponen-komponen organisme.
Masyarkat  terdiri  dari  bagian-bagian  yang  terintegrasi dan  saling  tergantung.  Bagi  fungsionalis,  kegagalan  suatu institusi dalam berfungsi disebut malfungis-akan mengakibatkan  keadaan  sistem  sosial  yang  mirip  dengan kondisi  biologi.    Tidak  berjalannya  suatu  sistem  sosial dinamakan kaum fungsionalis dengan beragam istilah seperti “hilangnya  solidaritas  sosial,  runtuhnya  integrasi  atau hilangnya  ekuilibrium. 9
Aktifitas  dan  kerja  masyarakat  merupakan  eksistensi institusi  sosial  yang  merupakan  bagian  dari  sturktur  sosial, bukanlah  hasil  dari  keputusan  masyarakat  bertindak  atau berfikir  menurut  cara  itu.  Manusia  tidak memutuskan untuk memiliki lumbung, hati atau sepasang ginjal. Organ–organ ini ada  karena  tubuh  membutuhkannya  untuk  menjalankan fungsi  yang  diperlukan.  Begitupun  teori  fungsionalis memandang tatanan institusional suatu masyarakat ada bukan karena pilihan sebagian dari warganya, tatanan sosial itu ada karena ia menjalankan  fungsi yang diperlukan  bagi struktur social secara keseluruhan.
Institusi  yang  menjalankan  fungsi,  atau  institusi  yang melayani  kebutuhan  sistem  sosial.  Oleh  karena  itu  agar institusi itu menjalankan fungsi dengan baik warga masyarkat harus  mengetahui,  dan  menyepakati  bagaimana  seharusnya berprilaku;  sehingga  sosialisasi  kedalam  aturan–aturan  yang benar  merupakan  kuncinya.  Hasil  akhirnya  adalah  suatu dunia  dimana  setiap  orang  sepakat  mengenai  bagaimana kehidupan  dijalankan,  institusi  menjalankan  fungsinya, kebutuhan  sistem  sosial  dipenuhi  dan  masyarakat  sehat. Sebaliknya  jika  masyarakat tidak  sehat –akan  terjadi  ketidak
9 Ibid, Hlm: 53
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli-Desember Tahun 2015
teraturan(kekacauan), kecendrungan konflik, perpecahan dan persengketaan- ini  karena  sosialisasi  tidak  berjalan  dengan baik. Dalam  kondisi  inilah  tindakan  politik  diperlukan dengan  landasan  bukti-bukti  ilmiah  social  untuk  menjamin aturan-aturan  kebudayaan  ditegakkan  kembali  dan  hasil akhirnya  adalah  masyarakat  kembali  harmonis-integratif, stabil, kohesif, dan sehat-dan warga masyarkat yang bahagia dan terbimbing baik oleh norma-norma.
Institusi  dan  tindakan  politik  merupakan  unsur terpenting dari suatu negara dan oleh karena umat beragama sudah  tentu  berada  dan  hidup dalam  suatu  wilayah  atau negara, maka perlu diuraikan sekilas tentang teori terciptanya negara. terdapat empat teori tentang terciptanya suatu negara, yaitu  teori  terbentuk  secara  alamiah,  teori  negara  bagian ciptaan  Tuhan,  teori  terbentuk  dengan  kekuatan, dan  teori hasil  kontrak  sosial.  Teori  terbentuk  secara  alamiah menerangkan  bahwa  terbentuknya  negara    didasari  oleh kebutuhan  manusia  untuk  aktualisasi  kemanusiaannya.  Di dalam  negara  itulah,  manusia  mengaktualisasikan  dirinya untuk  mengekpresikan  dirinya    sehingga  menjadi  manusia yang  seutuhnya  baik  itu    di  bidang  moral  maupun  politik yang tidak bisa terpenuhi di dalam skala kecil dalam keluarga ataupun  desa. Sedangkan  dalam  konsep  teori  ciptaan  Tuhan diyakini suatu negara terbetuk karena campur tangan tuhan. Semuanya ditunjuk oleh Tuhan baik itu pemerintah, Penguasa oleh Karena itulah sumber kewenangan  adalah Tuhan. Maka penguasa atau pemerintah bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan kepada rakyat yang dikuasai atau diperintah. 10 Adapun  dalam  teori  terbentuk  oleh  kekuatan;  negara adalah  hasil  penaklukan  dan  kekerasan  antarmanusia.  Yang kuat,  yang  mampu  menguasai  yang  lain  adalah  yang membentuk  negara    dan  memaksakan  haknya  untuk menguasai  dan  memerintah  negara.  Sumber  kewenangan
10 http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontrak-sosial- hobbes-locke-dan-rousseau /
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli –Desember Tahun 2015
dalam  teori  ini  adalah  kekuatan,  karena  kekuatan  itu  yang membenarkan  kekuasaan  dan  kewenangan.  Selanjutnya  teor hasil  kontrak  sosial;  terbentuknya  negara  disebabkan terbangunnya    kontrak  sosial  antar  anggota  masyarakat dengan  membentuk  negara.  Dalam  hal  ini,  yang  sumber kewenangan adalah masyarakat. 11
Dalam hal ini, tugas negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dengan membangun kondisi, sarana dan prasarana  yang  kondusif  yang  menjamin  kesejahteraan    dan kemakmuran.  Maka  negara  harus  konsisten  berusaha  agar hak-hak  asasi  warganya  terjamin  dan  terlindungi  berbagai pelanggaran. Yonky Karman menguraikan bahwa yang paling hakiki dari hak-hak asasi manusia adalah hak beragama yang meliputi  dua  aspek. Pertama , warga  bebas  memilih  agama atau  kepercayaan  yang  dipandangnya  paling  baik  untuk dirinya. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, dan pemaksaan supaya  warga  memilih  agama  yang  satu  dan  atau  menolak agama lain. Kedua , warga bebas beribadah  dan menjalankan kehidupan  agamanya    sesuai  keyakinan,  sejauh  pelaksanaan kebebasan itu tidak melanggar kebebasan orang lain. 12
Fungsi  negara  dari  uraikan  diatas  hanyalah memfasilitasi  (fungsi  fasilitatif)  semua  umat  beragama  untuk beribadah berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya secara aman, dan bebas dari gangguan ataupun kejahatan umat yang lain. Perlindungan  ini  harus  didapatkan  oleh  semua  warga negara tanpa melihat latarbelakang suku, budaya dan agama, sebab  negara  (pemerintah)  adalah  merupakan  milik  dari berbagai  komunitas  umat  beragama  tersebut.  Dalam  hal  ini independesi pemerintah  harus  ditegakkan  baik  itu  terhadap mayoritas ataupun minoritas, sehingga potensi-potensi konflik dapat  diperkecil  peluangnya,  Oleh  karenanya  masyarakat harus  mengadakan  kontrak  sosial,  yang  dibentuk  oleh
11 Ibid. 12 Yonky  Karman,  “Wajibkan  Negara  Mengontrol  Kehidupan  Rohani Umat?”, dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (ed.), Syariat Islam Yes Syariat Islam  No;  Dilema  Piagam  Jakarta  dalam  Amandemen UUD  1945 (Jakarta  : Paramadina. 2001), hlm. 30.
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli-Desember Tahun 2015
kehendak  bersama,  untuk  menciptakan  keadilan  dan terbangunya  moralitas  tertinggi  sehingga  kerukunan  antar umat  beragama  dapat  terwujud  dimana  suatu  agama  diakui keberadaannya  dalam  suatu  negara hal  ini  selaras  dengan point-point yang ada dalam Piagam Madinah.
Selanjutnya  untuk  menjaga  harmonitas  dan  stabilitas diatas menurut Parson  yang  dikenal  sebagai  tokoh fungsioanlisme struktural modern saat ini   dengan konsepnya bahwa  terdapat  empat  fungsi  yang  harus  dilaksanakan  agar suatu  struktur  sosial  dapat  bertahan,  yaitu:  Adaptasi, Pencapaian  tujuan,  Integrasi  dan  pemeliharaan  pola  atau manajemen  ketegangan.    Agama  sebagai  dasar  bagi  struktur sosial  telah  memberikan  dasar-dasar  bagi  terciptanya masyarakat  yang  damai,    akan  tetapi  dengan  berkembanya kondisi sosial dimana agama tersebut dianut membuat agama mengalami  beragam  interpretasi  dan  kadang  kala menimbulkan  ketegangan  yang  berdampak  pada  munculnya konflik.

## D. Koneksitas Piagam Madinah dan Teori Sosial
Out  put yang  dapat  dipelajari  dari Piagam  Madinah adalah  terjaganya  harmonitas  dan  stabilitas  masyarakat Madinah  yang  majemuk  saat  itu,  sehingga  seluruh  lapisan masyarakat  yang  terlibat  dalam  piagam  madinah  tersebut melakukan  adaptasi  dan  memenej  potensi-potensi  konflik yang  ada ditengah masyarakat madinah dengan terjaminnya kebebasan  menjalankan  ajaran  agama  dan    kesiapan  untuk menjaga kedamaain.
Doktrin-doktrin  diatas  menunjukkan  pentingnya pemahaman  mendalam  tentang  esensi  beragama  yang berwujud terciptanya kerukunan yang diaplikasikan  dengan sinergisitas  beragam  unsur  yang  dalam  Internal masing- masing  umat  beragam  ataupun  ekternal.  Dalam  hal  ini persoalan  kemanusian dan  terciptanya  kedamaian  menjadi pokok  dalam  piagam  tersebut  sehingga pelaksanaan  ajaran masing-masing agama dapat berjalan dengan baik. Persoalan kemanusian  ini  jika  tidak  menjadi  perhatian  dari  masing- masing  penganut  agama  akan  menyebabkan  tidak  terjadinya
Al-Dzikra Vol. 9 No. 2 Juli –Desember Tahun 2015
sinergitas dan tidak teraplikasinya beragam elemen yang ada maka kerukunan tidak dapat diterapkan.
Dalam  konteks  ini,  Teori  Fungsionalisme-struktural Parson  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  merupakan system  yang  saling  berhubungan,  memiliki  pola-pola adaptatif,  memiliki  orientasi  dan  visi  serta  konsolidasi  untuk mempertahankan  struktur  sosial.  Dalam  hal  ini  agama  telah memiliki  pola-pola  dalam  pembentukan  karakter  umatnya sehingga  visi  kehidupan  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai dengan  ajaran  yang  ada  dalam  kitab  suci  masing-masing agama.
E. Kesimpulan
Piagam  Madinah  merupakan  nilai  atau  norma  yan disepakati  bersama  dizamannya  akan  tetapi  dalam perjalannya  mengalami  pelanggaran-pelanggaran  yang menyebabkan tindakan politik yang tegas sehingga nilai-nilai yang  ada  dapat  ditegakkan kembali dengan  baik,  hal ini selaras dengan teori Durkheim yang  menyatakan, keteraturan datang  dari  konsesus-dari  eksistensi  norma-norma  dan  nilai- nilai  yang  dimiliki  bersama dan  jika  dilanggar  maka  akan menimbulkan anomi sebagaimana dijelaskan diatas.

## Daftar Pustaka
As  Sîratun  Nabawiyah  Fi  Dhauil  Mashâdiril  Ashliyyah ,.  Dalam majalah  As-Sunnah  Edisi  10/Tahun  XII/1430H/  Solo Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. 2009 Idrus Ruslan, Al-Adyan(Jurnal Studi Lintas Agama),Vol VIII no 2 Juni-Agustus ,    Jurusan  Perbandingan  Agama,Fakultas Ushuluddin,Lampung, 2013
Pip  Jones, Pengantar  Teori-Teori  Sosial (Dari  Teori Fungsionalisme  hingga  Post-modernisme),  Jakarta,
Yayasan Pustaka Obor, 2010 Syahrin Harahap, Teologi Kerukunan, Jakarta, Prenada, 2002 http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori- kontrak-sosial-hobbes-locke-dan-rousseau/