Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i4. 3559

## IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM PUTUSAN ISBAT CERAI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
Moh. Jufri
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia mohjufrisr@gmail.com
Ishaq
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia ishaqmardiyah@gmail.com
Martoyo
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia martoyo98@gmail.com

## Abstrak
Putusan  Isbat  cerai  akan  menimbulkan  dampak  atau  akibat  hukum  dan  berimplikasi  pada  hak  pasca penceraian.  Oleh  karena  itu  putusan  isbat  cerai  harus  memerhatikan  tiga  cita  hukum.  Namun  terdapat legal gab dimana dalam putusan isbat cerai Pengadilan Agama Situbondo nampaknya tidak memerhatikan cita  hukum  yang  harus  diperhatikan  dalam  putusan  hakim  sebagai  produk  hukum.  Jenis  penelitian  ini tergolong hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (Statute  Approach)  dan  Pendekatan  kasus  (Case  Approach).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pertimbangan  hukum  hakim  (ratio  decidendi)  pada  Pengadilan  Agama  Jember  terhadap  putusan  isbat cerai,  termasuk  kesesuaian  dengan  cinta  hukum.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan,  dalam  putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit  mejelis  hakim  menolak  seluruh  gugatan  Penggugat  karena  itu  cita  hukum  pada putusan ini lebih menekan pada aspek kepastian hukum dan tidak mengakomodir dua cita hukumnya yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit  mejelis  hakim  mengabulkan  seluruh  permohonan  isbat  cerai  pemohon.  Tiga  cita hukum,  keadilan  kepastian  dan  kemanfaatan  sudah  terimplimentasi.  Hanya  jika  dalam  putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim memutuskan nafkah anak maka putusannya jauh lebih implimentatif mengakomodir  cita  hukum.  Implikasi  dari  putusan  tersebut  adalah  istri  sebagai  pihak  Penggugat  tidak mendapatkan  hak-haknya  pasca  penceraian.  Implikasi  hukum  lainnya  seperti  dalam  putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  tidak  memutus  nafkah  anak.  Implikasinya  tidak  menimbulkan  kepastian  hukum bagi nafkah anak pasca penceraian.
Kata Kunci: Cita Hukum, Isbat Cerai, Pengadilan Agama Situbondo

## Abstract
Isbat  divorce  decisions  will  have  legal  effects  or  consequences  and  have  implications  for  post-divorce rights. Therefore, the divorce decree must pay attention to the three ideals of law. However, there is a legal gab where in the Situbondo Religious Court does not seem to pay attention to the legal ideals that must be considered in the judge's decision as a legal product. This type of research is classified as normative law (normative  legal  research)  with  a  legislative  research  approach,  Statute  Approach  and  Case  Approach (Case Approach). This research aims to find out the legal considerations of judges (ratio decidendi) at the Jember Religious Court on divorce decrees, including conformity with the love of law. The results of this study indicate, in the decision 596/Pdt.G/2023/PA.Sit the panel of judges rejected the entire plaintiff's claim because  the  legal  ideals  in  this  decision  emphasized  more  on  the  aspects  of  legal  certainty  and  did  not accommodate the two legal ideals of justice and legal expediency. In decision 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit and decision 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit the panel of judges granted the entire petition for isbat divorce. The three
ideals  of  law,  certainty  justice  and  expediency  have  been  implemented.  Only  if  in  the  decision 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit the panel of judges decided on child maintenance then the decision was much more implimentative in accommodating the ideals of law. The implication of the decision is that the wife as the plaintiff  does  not  get  her  rights  after  the  divorce.  Other  legal  implications  such  as  in  decision 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  did  not  decide  on  child  maintenance.  The  implication  is  that  it  does  not  create legal certainty for child maintenance after divorce.
Keywords: Legal concept, Isbat Cerai, Situbondo Religious Court
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Manusia  sejak  dilahirkan  telah  mempunyai  hubungan  dengan  manusia  lain  dalam  suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat guna untuk berinteraksi dengan sesamanya. Maka ini merupakan kodrat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai  makhluk sosial yang  selalu  ingin  memiliki  hubungan  dengan  manusia  lain  sehingga  terciptalah  manusia  yang berpasang-pasangan agar memiliki teman hidup yang bisa saling mencintai dan mengasihi dimana hubungan tersebut diikat dalam sebuah perkawinan. 1
Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, karena sejak manusia dilahirkan memiliki kodrat untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana yang tertulis dalam  Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  dasar  perkawinan  yang  berbunyi 2 “ Perkawinan ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami    istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa”  dan  selaras  dengan  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tentang  dasar-dasar perkawinan  yang  berbunyi  “Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad yang  sangat  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk  menanti  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah”.
Dimana  perkawinan  tersebut  merupakan  salah  satu  sunnah  atas  seluruh  makhluk-Nya. Sebagaimana  Allah  telah  berfirman  dalam  QS.  Adz-Dzariat  ayat  49  yang  artinya “dan  segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah” dan di dalam QS. Yasin ayat 36 yang artinya “Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang- pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang  tidak  mereka  ketahui”. Maka  tujuan  dalam  penciptaan  laki-laki  dan  perempuan  salah satunya  supaya  bisa  hidup  berpasang-pasangan  untuk  membangun  rumah  tangga  yang  bahagia dan kekal melalui akad ijab qobul perkawinan.
1 Moh.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam  Suatu  Analisis  Dari  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 2.
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Perkawinan dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  yang  berbunyi “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-asing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku”, kedua  unsur  tersebut  mengandung  arti  bahwa  perkawinan selain memenuhi secara syariat juga harus dicatat oleh petugas pencatat nikah.
Namun apabila suatu perkawinan yang hanya dilaksanakan sampai batas Pasal 2 ayat (1) maka  akibat  hukumnya  adalah  tidak  bisa  meminta  perlindungan  hukum  kepada  negara  apabila suami  dan  istri  terjadi  pertengkaran  yang  puncaknya  harus  diselesaikan  dengan  perceraian. Meskipun  Undang-Undang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  perjalanan  menuju  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal tersebut timbul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Hal  ini  karena  perkawinan  tersebut  tidak  tercatat  resmi  di  administrasi  negara.  Oleh  karena  itu, isbat nikah sangat diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam status perkawinannya. 3 Perkara  isbat  nikah  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  perkara voluntair maupun  perkara contensius karena  perkara voluntair merupakan  perkara  yang  sifatnya  permohonan  dan  ditandai dengan  tidak  adanya  lawan.  Sedangkan  perkara contensius adalah  perkara  gugatan  yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak satu dengan pihak lainnya. 4
Sebuah  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  adanya  rukun  dan  syarat  meskipun  tidak mempunyai  buku  nikah,  maka  akan  mempunyai  akibat  hukum  yang  sama  dengan  perkawinan yang  mempunyai  akta  nikah. 5 Dalam  isbat  nikah  pengajuan  dan  penyelesaiannya  secara  khusus diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Secara  teknis  penyelesaiannya  diatur dalam buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi Peradilan Agama. 6
Hukum acara di Peradilan Agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dimana sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama menjadi tempat para pencari keadilan  khususnya bagi setiap orang Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam.
3 Sheila Kusuma Wardani Amnesti “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang” , USU Law Journal, 2, (September, 2014), 2.
4 Mujahidin  Ahmad, Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2012), 97.
5 Ulfa  Mufidah ,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perkawinan  Tanpa  Akta  Nikah  Menurut  Undang- Undang  No  1  Tahun  1974  dan  Kaitannya  dengan  Hukum  Islam (Medan:  Universitas  Sumatera  Utara, 2008), 86.
6 Mahkamah Agung, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus Isbat Nikah (Jakarta: Grafindo, 2006), 154.
Proses  persidangan  kumulasi  isbat  nikah  dengan  perceraian  yang  dikenal  dengan  istilah “penggabungan  perkara”  yaitu  kumulasi  gugat  atau samenvoeging  van  vordering merupakan penggabungan  dari  lebih  satu  tuntutan  hukum  kedalam  satu  gugatan  atau  beberapa  gugatan digabungkan menjadi satu. 7 Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu.
Hukum acara perdata yang secara umum berlaku baik yang ada dalam HIR, R.Bg begitu juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Maka satu-satunya yang mengatur mengenai  kumulasi  gugat  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Pasal  86  ayat  (1)  yang berbunyi “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri  dapat  diajukan  bersama-sama  dengan  gugatan  perceraian  ataupun  sesudah  putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap” dan dapat dipertegas kembali dalam Pasal 7 ayat (3)  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum  Islam  dimana  memperbolehkan  menggabungkan  isbat  nikah dengan perceraian yang pada dasarnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan.
Salah  satu  penyebab  seorang  melaksanakan  isbat  nikah  karena  adanya  kelangsungan pernikahan  yang  dilakukan  dibawah  tangan  tanpa  melakukan  pencatatan  pernikahan  di  KUA setempat, hal seperti ini tidak akan menjamin kepastian hukum.
Belakangan ini, di Pengadilan Agama terdapat banyak kasus yang ditangani oleh Majelis Hakim salah satunya yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo dimana  kasus yang dimaksud adalah  permohonan  pengesahan  nikah  yang  digabungkan  dengan  perceraian  Nomor: 596/Pdt.G/2023/PA.Sit.  Dalam  kasus  ini  terdapat  seorang  Pemohon  perempuan  yang  dirinya membutuhkan  perlindungan  hukum  akibat  pernikahan  siri  bersama  laki-laki  yang  semula  telah berjanji  akan  segera  melangsungkan  pernikahan  sah  secara  negara  dalam  waktu  yang  cepat  dan juga  telah  meyakinkan  Pemohon  bahwa  laki-laki  tersebut  tidak  mempunyai  ikatan  perkawinan yang sah secara negara dengan perempuan lain.
Namun  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  suami  Pemohon  tidak  menepati  janji  tersebut sehingga  ditemukan  bahwa  suami  Pemohon  masih  menjadi  status  suami  sah  perempuan  lain. Sebab  itulah  Pemohon  mengajukan  pengesahan  nikah  (isbat  nikah)  sekaligus  perceraian  di Pengadilan  Agama  Situbondo  karena  Pemohon  selama  bersama  suami  telah  dibohongi  dan  juga banyak harta benda yang secara fakta diperoleh dengan murni hasil dari usaha Pemohon sendiri yang saat ini harta benda tersebut berada dalam penguasaan suami Pemohon.
Maka dari itu, isbat nikah yang digabungkan dengan perceraian pada putusan Pengadilan Agama  Situbondo  Nomor:  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  dengan  amat  putusan  bahwa  pengajuan Penggugat  tidak  dapat  diterima  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  tentang  adanya  potensi poligami  liar  dan  munculnya double akta  cerai  Tergugat  dengan  dasar  ketentuan  Surat  Edaran
7 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 102.
Mahkamah  Agung  (SEMA)  nomor  7  tahun  2012  yang  menekankan  bahwa  permohonan  isbat cerai  atas  dasar  nikah  siri dengan  pernikahan  yang  kedua,  tidak  dapat  di-isbatkan  kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
Berdasarkan  keputusan  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  sama  sekali  tidak sesuai  dengan  cita  hukum (Rechtsidee) yang  berlaku  di  Indonesia  yaitu  untuk  menciptakan keadilan (Gerechtmatigheid), untuk  menciptakan  kemanfaatan (Doelmatighei) dan  untuk menciptakan kepastian hukum (Rechtmatigheid). Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hukum mampu sebagai sarana tercapainya ketertiban sosial. 8
Dalam  kenyataan  sering  antara  tujuan  yang  satu  dengan  yang  lainnya  berbenturan, misalnya  yang  terjadi  pada  kasus  putusan  Pengadilan  Agama  Situbondo  Nomor: 596/Pdt.G/2023/PA.Sit  dimana  Majelis  Hakim  menginginkan  putusannya  adil  namun  akibatnya sering  merugikan  tentang  keadilan,  kepastian  hukum  serta  kemanfaatan  bagi  Penggugat  dan masyarakat luas.
Dalam  ini  putusan  Majelis  Hakim  tidak  mencerminkan  dari  tujuan  cita  hukum  tersebut tentunya  tidak  sesuai  dengan  adanya  teori  keadilan  yang  dijelaskan  oleh  John  Rawls  dimana dalam  keadilan  prosedural  murni  tidak  ada  standar  untuk  menentukan  apa  yang  disebut  “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri. 9
Selaras  dengan  penjelasan  oleh  Utrecht  tentang  teori  kepastian  hukum  yang  mana didalamnya  ada  dua  pembagian  yaitu  pertama  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat individu  mengetahui  perbuatan  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  dan  kedua  berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 10
Dipertegas  kembali  oleh  Utilistis  dalam  teorinya  adanya  kemanfaatan  hukum  ingin menjamin  kebahagiaan  yang  terkesan  bagi  manusia  dalam  jumlah  yang  sebanyak-  banyaknya. Pada  hakikatnya  menurut  teori  ini  bertujuan  hukum  adalah  manfaat  dalam  menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. 11
8 Esmi  Warassih, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis (Semarang:  PT.  Suryandaru  Utama, 2005), 48.
9 Damanhuri Fatah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, 2 (Juli-Desember 2013), 33 .
10 Riduan Syahrini, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1999), 23.
11 Said Sampara, dkk, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Total Media, 2011), 40.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal research). Penelitian hukum normatif pada umumnya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber  bahan  hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan,  keputusan/ketetapan pengadilan,  kontrak/perjanjian/akad,  teori  hukum,  dan  pendapat  para  sarjana.  Nama  lain  dari penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  doktrinal,  yang  juga  biasa  disebut  sebagai penelitian kepustakaan ( library research ) atau studi dokumen. 12 Cakupan pada penelitian hukum normatif  yakni  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 13
Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (Case Approach) dan Perundang- Undangan  (Statute  Approach). 14 Peter  Mahmud  M.  dalam  metodologi  penelitian hukum  menyebutkan  sebagai  penelitian  dengan  pendekatan  kasus (case  approach) maka pengumpulan bahan hukumnya mengumpulkan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, 15 dalam  konteks  penelitian  ini  putusan-putusan  tersebut  berupa  putusan  penceraian  di Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana berikut :
Sedangkan  Pendekatan  Perundang-Undangan (Statute  Approach) digunakan  dalam menelaah  semua  undang-undang  maupun  aturan  yang  memiliki  kaitan  dengan  isu  hukum  atau masalah  dalam  penelitian  yang  peneliti  lakukan.  Pendekatan  ini  dipakai  agar  dapat  menjawab rumusan  masalah  yang  telah  dirumuskan  serta  dengan  pendekatan  ini  peneliti  akan  mengkaji terhadap semua aturan-aturan dan regulasi yang mengatur perceraian.
12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.
13 Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 14.
14 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009), 133
15 Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,... 238
No Nomor Putusan Tahun 1 596/Pdt.G/2023/PA.Sit 2023 2 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit 2019 3 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo
Setiap  putusan  hakim  sebaiknya  memuat idee  des  recht yang  meliputi  tiga  unsur,  yaitu asas  kepastian  hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga  unsur  tersebut  ditetapkan  secara  proporsional  sebagai  pertimbangan dalam putusan hakim. 16
Tugas kaedah hukum adalah melaksanakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan  adalah  nilai  dasar,  kemanfaatan  adalah  nilai  praktis  dan  kepastian  adalah  nilai instrument.  Kendatipun  demikian,  antara  keadilan  dan  kemanfaatan  di  satu  sisi  acap  kali bertentangan dengan kepastian hukum.
Jika  terjadi  pertentangan  antara  keadilan,  kemanfaatan,  dengan  kepastian  hukum,  maka yang harus didahulukan adalah keadilan-kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada old maxim bahwa apa yang dianggap adil dan baik adalah hukumnya hukum atau aequum et bonum est lex legume .
Sebagaimana  ditegaskan  sejak  awal  dalam  fokus  penelitian  ini,  fokus  ketiganya  adalah mengkaji  Implementasi  Cita  Hukum  Pada  Putusan  Isbat  Nikah  Cerai  Pengadilan  Agama Situbondo.  Dalam  Putusan  Isbat  Nikah  Cerai  Pengadilan  Agama  Situbondo  ini  dalam  konteks implementasi hukum dapat diamati dari uraian sebagaimana dalam uraian berikut:
1. Cita Hukum Aspek Keadilan
Sebagaimana  diungkap  pada  uraian  sebelumnya  bahwa  setiap  putusan  hakim sebaiknya  memuat idee  des  recht yang  meliputi  tiga  unsur,  yaitu  asas  kepastian  hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). 17
Unsur pertama dari cita hukum adalah keadilan hukum. Menurut Fence M. Wantu adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang  menjadi  haknya,  yang  didasarkan  pada  suatu  asas  bahwa  semua  orang  sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law) .” 18
Pada  aspek  keadilan,  dalam  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  belum  mencerminkan keadilan.  Hal  itu  karena  dalam  putusan  cerai  isbat  nikah  pada  putusan  596/Pdt.G/2023/PA. hakim  menolak  gugatan  isbat  nikah  cerai  Penggugat.  Padahal  Penggugat  sudah  memberikan bukti  atas  pernikahannya  tersebut  serta  selama  dalam  perkawinan  Penggugat  tidak  pernah nusyuz .
Seharusnya gugatan isbat cerai tersebut dikabulkan dan Penggugat bisa mendapatkan haknya  pasca  perceraian  sekalipun  tidak  diminta  dalam  gugatan  cerainya.  Sebab  pasca
16 Bambang Sutiyoso , Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum … , 6. 17 Bambang Sutiyoso , Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum … , 6. 18 Fence M. Wantu, “ Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484
perceraian,  perempuan  mendapatkan  hak-haknya  kendati  cerai  tersebut  diisi  oleh  Penggugat. Senyampang cerai gugat tersebut tidak terbukti nusyuz .
Dalam  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  alasan  perceraiannya  karena  Tergugat  tidak memberikan  nafkah  lahirnya  serta  Tergugat  selingkuh  serta  pergi  meninggalkan  Penggugat. Dari alasan tersebut Penggugat tidak ada indikator melakukan nusyuz .
Namun  justru  sebaliknya  dalam  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  Hakim  memutus bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tentang obscure libel tidak dapat diterima. Dalam  konvensi,  menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima.  Dalam  rekonvensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
Dengan  ditolaknya  gugatan  cerai  isbat  nikah  Penggugat  maka  penggugat  tidak  bisa menuntut haknya sebagai istri baik nafkah iddah pasca perceraian mau nafkah madliyah atau nafkah  lampau  sebab  dalam  gugatannya  Penggugat  selama  pernikahannya  tidak  diberikan nafkah  lahir.  Padahal  selama  menjadi  istri  siri  Penggugat  sudah  menjalankan  kewajibannya sedangkan  haknya  tidak  bisa  didapatkan.  Dengan  demikian  dari  aspek  keadilan  Penggugat belum mendapatkan keadilan.
Seperti  dalam  pandangan  keadilan  aristoteles  misalnya,  Penggugat  belum mendapatkan keadilan keadilan distributif ( justitia distributiva, distributive justice ). 19 Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya ( suum cuique  tribuere ).  Bahwa  jatah  ini  tidak  sama  untuk  setiap  orang,  tergantung  pada  kekayaan, kelahiran,  pendidikan,  kemampuan  dan  sebagainya  yang  sifatnya proporsional .  Adil  adalah apabila  setiap  orang  mendapatkan  hak  atau  jatahnya  secara proporsional sesuai  akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya. 20
Pada  aspek  keadilan,  dalam  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  belum  mencerminkan keadilan. Hal itu karena dalam putusan cerai isbat nikah pada putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim  memang  mengabulkan  permohonan  Pemohon  dengan  verstek.  Menyatakan  sah pernikahan  Pemohon  dengan  Termohon.  Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.
Jika dilihat dari putusan hakim memang hakim sudah mengabulkan permohonan isbat cerai  Pemohon.  Dalam  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  juga  hakim  tidak  menghukum Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pasca  perceraian  baik  itu  nafkah iddah maupun  nafkah mut’ah karena Termohon terbukti nusyuz .
Namun ada yang luput dari hakim di dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit ini yaitu hakim  tidak  menghukum  nafkah  anak  bagi  Pemohon.  Sekalipun  Pemohon  secara  imperatif
19 Sudikno  Mertokusumo,  2010 ,  Mengenal  Hukum ,  (Yogyakarta:  Universitas  Atma Jaya,2010),h.101
20 Sudikno Ibid , h.101
punya kewajiban untuk memberikan nafkah pasca penceraian kepada anaknya sekalipun tidak disebutkan  dalam  putusan  hakim.  Namun  putusan  hakim  menghukum  Pemohon  harus memberikan nafkah yang dituangkan dalam putusan tersebut jauh lebih memuat keadilan.
Sebab  anak  Pemohon  memiliki hak  atas  nafkah  Pemohon  sebagai  ayahnya sekalipun bercerai sampai anak tersebut dewasa. Menurut John Rawls yang memandang bahwa keadilan sejatinya  merupakan  prinsip  dari  kebijakan  rasional  yang  diterapkan  dalam  konsep  jumlah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen dalam masyarakat. 21
Dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  individunya,  dan  bertindak  proporsional  sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku, artinya keadilan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak. 22
2. Cita Hukum : Aspek Kepastian
Setiap putusan hakim sebaiknya memuat idee des recht yang meliputi tiga unsur, yaitu asas  kepastian  hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit) dan  kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim 23
Unsur  kedua  dari  putusan  hakim  adalah  asas  kepastian  hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit). Dari  aspek  kepastian  hukum  putusan  tersebut  pada  dasar  hukum positif.  Menurut  Gustav  Radbruch  dalam  Jaka  Mulyata  menyatakan  bahwa  kepastian  hukum adalah  hukum  positif  yang  mengatur  kepentingan-kepentingan  manusia  dalam  masyarakat. Sudikno  Mertokusumo  menegaskan  kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. 24
Pada  aspek  kepastian,  dalam  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  Hakim memutus  bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tentang obscure libel tidak dapat diterima. Dalam konvensi,  menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima.  Dalam  rekonvensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
Pada  aspek  kepastian,  dalam  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  berdasarkan  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi
21 John  Rawls, Teori  Keadilan  (A.Theory  of  Justice) ,  diterj.  Uzair  Fauzan  dan  Hero Prasetyo,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.72
22 Damanhuri  Fattah, Teori  Keadilan  Menutrut  John  Rawls ,  (Jurnal  TAPIs.Vol.9  No.2  Juli  – Des,2013).37
23 Bambang Sutiyoso , Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum … , 6.
24 Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan . Tesis . Universitas Sebelas Maret, 2015, 28
Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau beristri lebih dari seorang.
Selain  itu  secara  yuridis  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  7 tahun  2012  yang  menekankan  bahwa  permohonan  isbat  cerai  atas  dasar  nikah  siri  dengan pernikahan yang kedua, tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  Penggugat  sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Dalam  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  majelis  hakim  mengadili  atau  memutuskan menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap dipersidangan, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah  pernikahan  Pemohon  dengan  Termohon.  Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.
Pada  aspek  kepastian,  dalam  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  berdasarkan  Pasal  125 HIR  perkara  ini  dapat  diputus  tanpa  hadirnya  Tergugat  (Verstek).  Pasal  2  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  dan  Pasal  14 Kompilasi Hukum Islam.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  jo  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  serta  Pasal  14  sampai  degan  19  Kompilasi  Hukum  Islam. sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo  Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
Dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim memutus menyatakan, Termohon yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap  di  persidangan,  tidak  hadir. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  dengan  verstek.  Menyatakan  sah  perkawinan  antara Pemohon  dengan  Termohon  yang  dilangsungkan  di  Kecamatan  Situbondo  Kabupaten Situbondo pada tanggal 01 Agustus 2014. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.
Pada  aspek  kepastian,  dalam  putusan  1576/Pdt.G/2019/PA.Sit  berdasarkan  Pasal  2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah dan  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyebutkan  bahwa  untuk  melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  jo  Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  serta  Pasal  14  sampai  degan  19  Kompilasi  Hukum  Islam. Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Peraturan  pelaksanaan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  Jo  Pasal  116  huruf  f  Kompilasi Hukum Islam.
3. Cita Hukum : Aspek Kemanfaatan
Setiap putusan hakim sebaiknya memuat idee des recht yang meliputi tiga unsur, yaitu asas  kepastian  hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit) dan  kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim. 25
Aspek ketiga dari putusan hakim harus mengandung kemanfaatan (zwechtmassigkeit).
Kemanfaatan  hukum  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  konteks  ini  para  pihak  yang berperkara  jika  hadirnya  putusan  tidak  meresahkan  dan  para  pihak  mengharapkan  manfaat dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum.  Jangan  sampai  justru  karena  hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. 26 Hematnya  penerapan  aspek  kemanfaatan  hukum  sebisa  mungkin  harus  mengakomodir  dari kedua belah pihak yang berperkara.
Pada  aspek  Kemanfaatan,  dalam  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit.  Pada  putusan  ini hakim  tidak  mengabulkan  gugatan  isbat  nikah  cerai  Penggugat.  Akibat  dari  tidak  diterima Penggugat  pasca  penceraian  tidak  bisa  menuntut  atau  tidak  bisa  meminta  apa  yang  menjadi haknya.  Penggugat  dengan  ditolaknya  gugatan  isbat  cerainya  ia  tidak  mendapatkan  haknya baik itu hak madliyah dimana selama menikah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.  Selain  itu  juga  Tergugat  tidak  mendapatkan  hak iddah dan mut’ah pasca penceraian. Padahal hak itu adalah hak yang bisa dituntut Tergugat.
Namun dengan tidak dikabulkannya Gugatan Penggugat hak-hak itu semuanya sirna, tidak  tersisa  apapun.  Pertimbangan  hakim  menolak  itu  adalah  karena  untuk  menghindari poligami liar. Di sini sangat kelihatan bahwa putusan ini hanya kooperatif dan menguntungkan satu pihak yakni pihak Tergugat/suami saja. Jelas Tergugat/suami selama pernikahannya dapat menikmati  pelayanan  Penggugat  sebagai  istri  baik  itu  pelayanan  lahiriah  seperti  tersedianya makanan dan sebagainya juga layanan batiniah seperti hubungan suami istri.
Sedangkan  Penggugat/istri  tidak  memperoleh  haknya  hanya  kewajibannya  yang  ia sudah  dilaksanakan.  Dengan  demikian  jelas  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  ini  dari  aspek kemanfaatan hukum sangat tidak mencerminkan dan belum memuat asas kemanfaatan hukum ini.
25 Bambang Sutiyoso , Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum … , 6.
26 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum …. , 161
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  ketika  hukum  dilaksanakan  atau  ditegakkan  jangan sampai  malah  akan  timbul  keresahan  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri. 27 Namun  Putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit justru sebaliknya.
Padahal  putusan  dari  aspek  kemanfaatan  ini  harus  diupayakan  sedapat  mungkin memberikan  kemanfaatan  bagi  semua  pihak.  Hukum  yang  baik  menurut  Radbuch,  bukan sekedar  menjamin  kepastian  hukum,  tetapi  juga  menjamin  keadilan,  dan  kemanfaatan  tanpa diskriminasi. 28
Dalam  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  majelis  hakim  mengadili  mengabulkan permohonan  Pemohon  dengan  verstek.  Menyatakan  sah  pernikahan  Pemohon  dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada tanggal 21 Februari  2007.  Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu raj’I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.
Putusan tersebut jika konteks nya hanya pada persoalan memutus hubungan Pemohon dan Termohon bisa dikatakan sudah memuat kemanfaatan hukum. Sekalipun Termohon tidak mendapatkan  haknya  setelah  penceraian  dari  isbat  cerai  talak.  Hal  itu  dikarenakan sebagaimana di dalil Pemohon dalam permohonan isbat nikah cerai bahwa Termohon menjalin hubungan  dengan  laki-laki  lain  yang  bernama  laki-laki  hal  ini  Pemohon  tau  dari  Tetangga Termohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
Jika kita melihat alasan yang dijadikan dalil oleh Pemohon alasan Termohon selingkuh dan nusyuz. Dalam perundang-undangan disebutkan misalkan dalam SEMA 3 tahun2018 istri tidak mendapatkan harta pasca penceraian jika terbukti nusyuz .
Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit Termohon terbukti nusyuz di mana Termohon tidak  menghormati  Pemohon  sebagai  kepala  rumah  tangga.  Bahkan  alasan  kedua  Termohon menjalin  hubungan  dengan  laki-laki  lain  yang  bernama  laki-laki  hal  ini  Pemohon  tau  dari tetangga Termohon.
Mak  dengan  demikian,  jika  hal  itu  hanya  sekilas  di  lihat  pada  relasi  Pemohon  dan Termohon putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit sudah dapat dibilang mengandung atau memenuhi asas  kemanfaatan  hukum.  Namun  ada  yang  luput  dari  putusan  ini  yaitu  putusan  ini  tidak menghukum nafkah anak. Padahal dari isbat nikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak dan setelah penceraian seharusnya anak tersebut mendapatkan haknya.
Dengan  tidak  ditetapkannya  nafkah  anak  dalam  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA.Sit sekalipun  diwajibkan  kepada  Pemohon  sekalipun  tidak  dicantumkan  dalam  putusan.  Namun
27 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum …. , 161
28 Heather  Leawoods, Gustav  Radhruch:  An  Oxtraordinary  Legal  Philosopher ,  dalam http://law.wustl.edu/journal/2/p4891leawoods.pdf diakses pada tanggal 1/10/2012.
jika dicantumkan putusan hal itu akan memperkuat kewajiban  Pemohon sehingga keberadaan putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit ini bagi anak jauh lebih akan memberikan kemanfaatan.
Dalam  putusan  1576/Pdt.G/2019/PA.Sit  hakim  memutus  mengabulkan  permohonan Pemohon  dengan  verstek.  Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  dengan  Termohon. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
Dari  putusan  tersebut  hakim  mengabulkan  permohonan  isbat  cerai  Pemohon  hal  itu karena  Termohon  sebagaimana  yang  didalilkan  Pemohon  bahwa  Termohon  sering  ditinggal- tinggal  oleh  Pemohon  untuk  urusan  pekerjaan,  namun  hal  tersebut  malah  mengakibatkan pertengkaran  dengan  tuduhan yang macam-macam  kepada Pemohon.
Termohon  tidak  patuh  pada  suami,  Pemohon  sudah  meminta  agar  supaya  Termohon di rumah saja mengurusi rumah tangga dan anak, namun Termohon tidak mau dan  ingin  juga bekerja  sebagai  wanita  karir.  Bahwa  antara  keluarga  Pemohon  dan  Termohon,  terjadi perselisihan juga, sehingga hal ini memperumit hubungan antara Pemohon dan Termohon.
Termohon dengan demikian jelas berbuat nusyuz sehingga dalam putusan tersebut hakim tidak mengabulkan isbat nikah Pemohon dan tidak menghukum Pemohon memberikan nafkah pasca cerai kepada  Pemohon.  Putusan  hakim  tersebut  dalam  hemat  penulis  sudah  memenuhi  asas  kemanfaatan hukum.
Dasar pertimbangan hakim apabila dicermati secara jelas telah memenuhi unsur sosiologis dan mencerminkan  kemanfaatan.  Terkait  dasar  pertimbangan  hukum  yang  diambil  oleh  hakim  dalam melihat  alasan  masing-masing  pihak  (suami-istri)  untuk  bercerai,  karena  sudah  tidak  mampu mempertahankan perkawinan yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan nusyuz -nya istri.

## Implikasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo
Implikasi  memiliki  arti  yaitu  dampak  atau  kesimpulan  yang  ditimbulkan  di  masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. 29 Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. 30
Dengan  begitu  Implikasi  yuridis  bermakna  bahwa  dampak  yang  ditimbulkan  di  masa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat  hukum  adalah  sesuatu  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  hukum,  terhadap  hal-hal  mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
Selain  itu  akibat  hukum  juga  suatu  akibat  dari  tindakan  yang  dilakukan  yang  bertujuan memperoleh  suatu  akibat  yang  diinginkan  oleh  subyek  hukum.  Dalam  hal  ini  akibat  yang
29 Pengertian  Menurut  para  ahli,  Pengertian  Implikasi  (online),  http:/www.  pengertian  menurut para ahli.com/pengertian-implikasi/, (02 April 2024)
30 Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum (Mahirsindo Utama: Surabaya,2014), 399
dimaksud  adalah  suatu  akibat  yang  diatur  oleh  hukum,  sedangkan  perbuatan  yang  dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Di sisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, produk hukum seperti dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini implikasi hukum yang dimaksud adalah implikasi dari putusan hakim. Dalam implikasi hukum ini terdapat dalam dua berikut ini :
1. Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian
Perlindungan  terhadap  perempuan  dalam  penegakan  hukum  terkait  dengan  upaya- upaya  pemenuhan  hak-hak  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum,  baik  dalam  hukum perdata  maupun  pidana.  Penegakan  hukum  itu  sendiri  terkait  dengan  keberadaan  aparat penegak  hukum.  Terkhusus  perlindungan  perempuan  di  pengadilan,  meliputi  dua  hal  pokok yaitu  perlindungan  dalam  proses  pemeriksaan  di  pengadilan  maupun  perlindungan  dalam pemberian putusan.
Perlindungan  pada  kedua  dimensi  ini  terkait  erat  dengan  sikap  atau  tindakan  aparat penegak  hukum  terutama  hakim  yang  memiliki  posisi  sentral  dan  menentukan  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan.  Sementara  wilayah  hukum  perlindungan menyangkut  segala  aspek  hukum  baik  dalam  kasus-kasus  pidana  maupun  perdata  yang melibatkan perempuan. 31
Perlindungan  perempuan  menurut  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak dalam  Asni  adalah  Segala  upaya  yang  ditujukan  untuk  melindungi  perempuan  dan memberikan  rasa  aman  dalam  pemenuhan  hak-haknya  dengan  memberikan  perhatian  yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. 32
Dari terminologi tersebut perlindungan pada perempuan titik tekannya ada pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks hubungan suami istri pemaknaan perlindungan perempuan adalah ketika  istri  mendapatkan  hak  sebagai  istri  dan  haknya  sebagai  mantan  istri  ketika  terjadi perceraian.
Dalam  Konteks  perceraian  misalnya,  hakim  sebagai  eksekutor  perundang-undangan harus  benar-benar  memperhatikan  hak  Perempuan.  Hakim  yang  memiliki  posisi  sentral  dan menentukan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan.  Kaitan  dengan perlindungan hukum pada perempuan sebagai implikasi hukum dari putusan isbat nikah cerai, sub  kajian  ini  mengulas  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  Situbondo  yang  menjadi  objek kajian penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.
31 Asni, Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Hukum  Indonesia  (Pendekatan  Integratif) (Gowa : Alauddin University Press, 2020),148
32 Asni, Perlindungan Perempuan… , 12
Kaitannya dengan implikasi putusan isbat nikah pada perlindungan perempuan dalam putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit.  Dalam  putusan  ini  implikasi  hukum  atau  akibat  yang ditimbulkan  oleh  hukum  bagi  Penggugat  atau  istri  adalah  Penggugat  tidak  mendapatkan  hak apapun pasca penceraianya.
Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya majelis hakim dalam memutus isbat  nikah  pada  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit.  menolak  gugatan  isbat  nikah  Penggugat. Dengan  ditolaknya  gugatan  isbat  nikah  Penggugat  itu  artinya  isbat  nikah  yang  dilakukan penggugat dan tergugat tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada.
Secara  gamblang  implikasi  hukum  dari  ditolaknya  gugatan  isbat  nikah  cerai  oleh penggugat sebagai berikut ini:
Pertama ,  Dengan  demikian  dalam  putusan  ini  Penggugat  sebagai  perempuan  belum mendapatkan nafkah penghidupan selama Iddah . Nafkah pada masa iddah merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan istrinya.
Dalam  Pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam,  bilamana  perkawinan  putus  karena  talak, maka  bekas  suami  wajib  memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  ke  bekas  istri  selama  dalam iddah , kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil. 33
Kata iddah berasal  dari  bahasa  arab adda  ya'uddu iddah dan  jamaknya 'idad yang mempunyai  arti  hitungan. 34 Maksud  dari  kata  hitungan  tersebut  yaitu  masa  tunggu  seorang perempuan  yang  ber- iddah untuk  berlalunya  waktu. Definisi iddah di  dalam  kitab  fiqih ialah masa  tunggu  yang  dilalui  oleh  seorang  perempuan  untuk  mengetahui  bersihnya  rahim  atau untuk ibadah. 35
Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah iddah ini  dapat  kita  lihat  bahwasanya  ketika  perceraian  terjadi  pihak  wanita  yang  lebih  merasakan dampak  apalagi  sebagian  besar  dari  wanita  tidak  memiliki  penghasilan  dalam  artian  hanya sebagai ibu rumah tangga. 36
Di dalam al-Qur’an, Hadits, undang-undang Pernikahan bahkan KHI tidak ada secara rinci  menjelaskan  jumlah  ukuran  nafkah iddah yang  harus  diberikan  oleh  suami  kepada  istri yang  diceraikan.  Menurut  imam  Syafi’I  bahwa  yang  dijadikan  standar  ukuran  nafkah  istri
33 Instruksi Presisden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
34 H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah , edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1274.
35 Sayyid  Sabiq, Fiqh  as-Sunnah ,  Jilid  2,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1983),  277,  lihat  juga  Syeikh Zakariya  Al-Anshori, Tuhfatul  Thullab (Indonesia:  Al-Haromain,  1977),  109.  Lihat  juga Aniur  Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2004), 20
36 Erwin  Hikmatiar,  Nafkah  Iddah  Pada  Perkara  Cerai  Gugat,  Nafkah  Iddah  Pada  Perkara  Cerai Gugat Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132
adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Imamiyyah yang dijadikan landasan hukum tertera dalam surah At-talaq ayat 7. 37
Namun  karena  gugatan  isbat  nikah  Penggugat  tidak  dikabulkan  maka  dampak hukumnya Penggugat tidak mendapatkan nafkah iddah sekalipun itu menjadi haknya.
Kedua, mut’ah .  Selain  Penggugat  tidak  mendapatkan  nafkah mut’ah .  Nafkah mut’ah sesuatu  yang  diberikan  setelah  terjadinya  perceraian  dan  pemberian  itu  dapat  berupa  harta ataupun pembantu rumah tangga. 38
Mut’ah secara  bahasa  berarti  kesenangan.  Menurut  madzhab  syafi’i,  mut’ah  adalah nama  yang  digunakan  untuk  menyebut  harta-benda  yang  wajib  diberikan  laki-laki  (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya. 39
Menurut madzhab syafi’i, mut’ah adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta- benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikan nya.
ِهِتَقَراَفُِبِ ِهِتَأَرْم ِلِ ُهُعْ فَد ِلُجَّرلا ىَلَع ُبَِيَ يِذَّلا ِلِلاَمْل ٌمْسا َيِه ِةَعْ تُمْلا  ِفِ ُسِماَْلْا ُباَبْلا اَهَّيَّإ Bab kelima tentang mut’ah. Mut’ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib  diberikan  seorang  (mantan)  suami  kepada  (mantan)  istrinya  karena  ia menceraikannya . 40
Selain dibaca mut'ah dengan dhammaħ mim , ia juga terkadang dibaca dengan mut'ah (dengan  kasrah  mim).  Kata mut'ah sendiri  merupakan  variasi  lain  dari  kata  al-mata'  yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara defenitif makna mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada  istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya. 41
Dalam  hukum  positif  arti  mut’ah  dijelaskan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Buku  I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi, Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya. Dasar Hukum Mut’ah di dalam Al-qur’an diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 236. Dalam surat Al-qur’an yang lain pada surat yang sama Al-baqarah ayat 241.
Ketiga ,  Nafkah  madliyah . Dengan  demikian  dalam  putusan  ini  perempuan  tidak  bisa mendapatkan nafkah penghidupan selama madliyah . Dalam istilah yang digunakan oleh hakim Pengadilan  Agama,  nafkah madhiyah berarti  nafkah  yang  terutang.  Adapun  kata madhiyah yang berasal kata dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu. Sedangkan dalam
37 Muhammad Jawad Munghniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2008), 425
38 Ibrahim Anis, Al-Mu’jam Al-Wasith , (Kairo : Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972), 852-853
39 Zakariya  al-Anshari, Asna  al-Mathalib  Syarhu  Raudl  ath-Thalib (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 2000), 319
40 Zakariya  al-Anshari, Asna  al-Mathalib  Syarhu  Raudl  ath-Thalib (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 2000), 319
41 Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy, Mugniy al-Muhtaj , juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.), 241
sebuah bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat. 42
Apabila  akad  nikah  telah  sah,  maka  suami  istri  telah  terikat  perkawinan.  Adanya ikatan  perkawinan  tersebut  berarti  istri  telah  terikat  oleh  kewajiban-kewajibannya  sebagai seorang  istri  kepada  suaminya,  sehingga  istri  tidak  dapat  lagi  melakukan  hal-hal  lain  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Oleh  sebab  itu  istri  berhak  mendapatkan  nafkah  dari suaminya. 43
Bahkan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  juga  diatur  tentang  nafkah madhiyah meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang nafkah madhiyah , namun undang-undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah madhiyah . Aturan yang mengatur tentang nafkah madhiyah  terdapat  dalam  Pasal  80  ayat  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam  jo.  Pasal  34  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  Pasal  66  ayat  (5)  Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.
Dengan  demikian  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  implikasi  hukumnya  adalah  tidak diakui status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pernikahan yang sah. Akibat hukum yang  ditimbulkannya  dari  putusan  tersebut  Penggugat  tidak  mendapatkan  hak  apapun  dari Tergugat pasca bercerai.
Jika  dilihat  dari  aspek  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum  putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit  belum  mencerminkan  atau  memuat  cita  hukum  tersebut.  Padahal meurut Gustva R. hukum – termasuk putusan hakim—harus memuat tiga aspek tersebut.
Pada  aspek  keadilan,  pada  hakikatnya  menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya  dan memberikan  kepada  siapa  saja  apa  yang  menjadi  haknya. 44 Pada  aspek  keadilan,  dalam putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  tidak  memuat  keadilan  hukum.  Sebab  Penggugat  tidak mendapatkan hak apapun dari putusan ini padahal selama menjadi istri dalam perkawinan siri dengan Tergugat sikap Penggugat sudah menjalankan semua kewajibannya.
Dengan  putusan  tersebut  yang  dirugikan  adalah  pihak  perempuan.  Sekalipun pertimbangan  hakim adalah  agar  tidak  terjadi  poligami liar tetap  putusan  ini menguntungkan pihak  laki-laki.  Lebih  adil  misalkan  jika  putusan  ini  mengabulkan  gugatan  isbat  cerai Penggugat  dan  kemudian  memberikan  beban  nafkah iddah ,  atau mut’ah yang  besar  bagi Tergugat.
Justru dengan putusan seperti akan bisa menghambat poligami liar setidaknya laki-laki akan berpikir dua kali untuk melakukan pernikahan siri sebab ketika diajukan isbat nikah atau
42 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), 60 43 Abu  Yasid, Fiqh  Today  Fatwa  Tradisional  untuk  Orang  Modern  Buku  Tiga:  Fikih  Keluarga (Jakarta: Erlangga, 2002), 64
44 Fence M. Wantu, “ Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484
isbat  cerai  gugat  akan  terbebani  nafkah  yang  besar.  Sisi  lain  juga  memberikan  perlindungan bagi  perempuan.  Putusan  hakim  yang  seperti ini  justru  akan mengakomodir kedua  belah  dan memberikan kemanfaatan hukum.
Padahal  putusan  hakim  dari  aspek  kemanfaatan  hukum  harus  mementingkan  dan melihat  dua  belah  pihak  baik  Penggugat  dan  Tergugat  harus  sama-sama  mendapatkan kemanfaatan  dari  adanya  hukum  termasuk  putusan  pengadilan.  sementara  tidak  putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit  tidak  demikian,  hanya  untuk  mencegah  dan  langkah  preventif  agar tidak  tercipta  peluang  yang  semakin  besar  terjadinya  poligami  liar.  namun  dari  aspek kemanfaatan ada pihak yang terabaikan.
Pada  aspek  kepastian,  dalam  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  berdasarkan  Pasal  4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau beristri lebih dari seorang.
Selain  itu  secara  yuridis  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  7 tahun  2012  yang  menekankan  bahwa  permohonan  isbat  cerai  atas  dasar  nikah  siri  dengan pernikahan yang kedua, tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  Penggugat  sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Nampaknya  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  hanya  mengedepankan  aspek  kepastian hukum  padahal  ketika  ketiga  aspek  ini  bertentangan  maka  aspek  keadilan  dan  kemanfaatan harus  didahulukan.  Dengan  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  yang  mengedepankan  aspek kepastian  dan  mengabaikan  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum.  Akibatnya  implikasi  hukum dari  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  ini  Penggugat  tidak  memperoleh  keadilan  dan kemanfaatan hukum.
2. Perlindungan Hak-hak Anak pasca perceraian
Implikasi  hukum  kedua  dari  putusan  isbat  cerai  dalam  putusan  ini  yaitu  adanya dampak  hukum  terhadap  anak.  Anak  sebagai  makhluk  ciptaan  Allah  sejak  dalam  kandungan hingga  ia  lahir  dan  hidup  bersama  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  lingkungannya memiliki hak yang harus dipenuhi.
Tentu hak itu secara prioritas menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Hak anak selalu melekat tidak ada limitasi waktu yang membatasinya. Tidak hanya ketika orang tua dalam  keadaan  terikat  perjanjian  bahkan  dalam  keadaan  bercerainya  orang  tua  wajib memelihara dan memenuhi hak anak.
Dalam  undang-undang  Perlindungan  Anak  pada  Pasal  1  ayat  2  disebutkan  bahwa Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  Anak  dan  hak-
haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 45
Dalam  Konteks  perceraian  misalnya,  hakim  sebagai  eksekutor  perundang-undangan harus  benar-benar  memperhatikan  hak  anak.  Kaitan  dengan  perlindungan  hukum  pada  anak, sub kajian ini mengulas putusan hakim pengadilan agama yang menjadi objek kajian penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.
Dalam  putusan  isbat  nikah  pada  tesis  ini  yang  ada  kaitannya  dengan  perlindungan anak  sebagai  implikasi  hukum  dari  putusan  ini  adalah  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA. Sedangkan kedua putusan isbat  cerai lainnya tidak ada hubungan dengan  nafkah anak karena pada dua putusan  terebut  suami istri  baik  itu  Penggugat dan  Tergugat  maupun Pemohon  dan Termohon tidak punya anak.
Satu-satunya  putusan  isbat  nikah  dalam  penelitian  ini  dimana  pasangan  suami-istri yang  dikaruniai  anak  adalah  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.  Dalam  putusan  ini  majelis hakim tidak menjatuhkan nafkah anak kepada Pemohon.
Sekalipun  Pemohon  secara  imperatif  punya  kewajiban  untuk  memberikan  nafkah pasca  penceraian  kepada  anaknya  kendati  tidak  disebutkan  dalam  putusan  hakim.  Namun putusan  hakim  menghukum  Pemohon  harus  memberikan  nafkah  yang  dituangkan  dalam putusan tersebut jauh lebih memuat keadilan.
Sebab  anak  Pemohon  memiliki hak  atas  nafkah  Pemohon  sebagai  ayahnya sekalipun berceraia  sampai  anak  tersebut  dewasa.  Menurut  John  Rawls  yang  memandang  bahwa keadilan  sejatinya  merupakan  prinsip  dari  kebijakan  rasional  yang  diterapkan  dalam  konsep jumlah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen dalam masyarakat. 46
Pada  aspek  kepastian  hukum,  putusan  hakim yang  menghukum  Pemohon atau  suami untuk  memberikan  nafkah  kepada  anaknya  yang  tertuang  dalam  Putusan  akan  memberikan kepastian dan kekuatan kepada anak untuk mendapatkan haknya. Sebab masih terjadi konsepsi di tengah masyarakat jika nafkah tidak dicantumkan dalam putusan anggapan masyarakat tidak ada tuntutan atau kewajiban memberikan nafkah tersebut.
Padahal  secara  kepastian  hukum  Ketika  perceraian  terjadi  pentingnya  untuk memperhatikan  persoalan  tanggung  jawab  atas  biaya  nafkah  anak  yang  menyangkut  semua kebutuhan  anak.  Sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974 tentang  perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam Pasal 45
45 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
46 John  Rawls, Teori  Keadilan  (A.Theory  of  Justice) ,  diterj.  Uzair  Fauzan  dan  Hero Prasetyo,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.72
ayat  1  yaitu  :“Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik- baiknya”.  Sedangkan  dalam  ayat  2  disebutkan  “Kewajiban  orang  tua  yang  dimaksud  dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
Di Dalam Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah  atau  orang  tua  dari  anak  anaknya  harus  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan.
Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
Sebagaimana ketentuan SEMA 3 Tahun 2018 bahwa hakim menetapkan nafkah anak harus  mempertimbangkan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  dengan  menggali  fakta  kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak. 47
Kewajiban  nafkah  ana  ini  didasarkan  pada  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab
هيلع الله بينلا لىا ءاج لاجر نا ةريره وبا يور الم دلولا ةقفن بلِا ىلع بيَو لوسريَّ لاقف ملسو
... ك دلو ىلع هقفنا لاقف رخا يدنع لاقف , ىلصكسفن ىلع هقفنا لاقف ر انيد يدنع الله
Memberi  nafkah  terhadap  anak  merupakan  kewajiban  bagi  seorang  ayah,  sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah  datang  kepada  Nabi  SAW  dan  berkata:  Ya  Rasulallah,  saya  mempunyai  satu dinar. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu …. 48

## KESIMPULAN
Dalam  putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  mejelis  hakim  menolak  seluruh  gugatan Penggugat  karena  itu  cita  hukum  pada  putusan  ini  lebih  menekan  pada  aspek  kepastian hukum  dan  tidak  mengakomodir  dua  cita  hukumnya  yakni  keadilan  dan  kemanfaatan hukum.  Dalam  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  dan  putusan  1576/Pdt.G/2019/PA.Sit mejelis hakim mengabulkan seluruh permohonan isbat cerai pemohon. Tiga cita hukum, keadilan  kepastian  dan  kemanfaatan  hukum  pada  putusan  in  sudah  terimplementasi. Hanya  jika  dalam  putusan  1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  majelis  hakim  memutuskan  nafkah anak maka putusannya jauh lebih implementasi mengakomodir cita hukum.
47 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
48 Imam Nawawi, Al-Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab , Terj. Muhammad Najib al Muthi’I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 177
Putusan  596/Pdt.G/2023/PA.Sit  mejelis  hakim  menolak  gugatan  Penggugat implikasi  dari  putusan  tersebut  istri  sebagai  pihak  Penggugat  tidak  mendapatkan  hak- haknya  pasca  penceraian  berupa  nafkah  baik  nafkah madliyah,  mut’ah dan iddah .  Pada 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit  dan  putusan  1576/Pdt.G/2019/PA.Sit  hakim  tidak  memutus nafkah  pasca  bagi  Termohon  karena  Termohon  terbukti nuzyus sehingga  implikasi hukumnya  istri  sebagai  Termohon  tidak  mendapatkan  nafkah  baik nafkah  madliyah, mut’ah dan iddah. Implikasi hukum lainnya seperti putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit tidak memutus nafkah anak. Implikasinya tidak menimbulkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Anshari, Zakariya. 2000. Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
Alhamdani, H.S.A. 2002. Risalah Nikah , edisi ke-2. Jakarta: Pustaka Amani.
Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. 2014. “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang”. USU Law Journal 2
Anis, Ibrahim. 1972. Al-Mu’jam Al-Wasith . Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy.
Asni.  2020 Perlindungan  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Hukum  Indonesia  (Pendekatan Integratif) . Gowa: Alauddin University Press.
Fatah, Damanhuri. 2013. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, 2.
Fattah, Damanhuri. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls , Jurnal TAPIs .Vol.9 No.2 Handoyo, Dzulkifli Umar dan Utsman. 2014. Kamus Hukum. Surabaya: Mahirsindo Utama.
Harahap, M. Yahya. 2008. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Hartono. 1996. Kamus Praktis Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Rineka Cipta.
Hikmatiar,  Erwin.  2016. “Nafkah  Iddah  Pada Perkara  Cerai  Gugat,  Nafkah  Iddah  Pada  Perkara Cerai Gugat Mizan”: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1.
Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
Instruksi Presisden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Leawoods,  Heather. Gustav  Radhruch:  An  Oxtraordinary  Legal  Philosopher ,  dalam http://law.wustl.edu/journal/2/p4891leawoods.pdf diakses pada tanggal 1/10/2012.
Mahkamah  Agung.  2006. Buku  II  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama Khusus Isbat Nikah. Jakarta: Grafindo.
Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, Sudikno. 2010 . Mengenal Hukum , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Mufidah,  Ulfa.  2008. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perkawinan  Tanpa  Akta  Nikah  Menurut Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  dan  Kaitannya  dengan  Hukum  Islam Medan: Universitas Sumatera Utara.
Muhammad al-Khathib. Mugniy al-Muhtaj , juz 3, Beirut: Dar al-Fikr,t.th.
Mujahidin,  Ahmad.  2012. Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Mulyata,  Jaka.  2015. Keadilan,  Kepastian,  Dan  Akibat  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang- Undang  Nomor:  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan .  Tesis  .  Universitas  Sebelas Maret
Munghniyah, Muhammad Jawad. 2008. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera.
Nawawi,  Imam.  2009. Al-Majmu’  Syarah  Al  Muhadzdzab ,  Terj.  Muhammad  Najib  al  Muthi’I. Jakarta: Pustaka Azzam.
Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), http:/www. pengertian menurut para ahli.com/pengertian-implikasi/, (02 April 2024)
Ramulyo, Moh. Idris. 2002. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Rawls,  John.  2006. Teori  Keadilan  (A.Theory  of  Justice) ,  diterj.  Uzair  Fauzan  dan  Hero Prasetyo,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rawls, John. 2006. Teori Keadilan (A.Theory of Justice) , diterj. Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sabiq, Sayyid. 1983. Fiqh as-Sunnah , Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, lihat juga Syeikh Zakariya Al- Anshori, Tuhfatul  Thullab. Indonesia:  Al-Haromain,  1977.  Lihat  juga  Aniur  Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2004)
Sampara , Said dkk. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media.
Soekanto,  Soerjono.  2006. Penelitian  hukum  normatif:  suatu  tinjauan  singkat. Jakarta:  Rajawali Press.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
Syahrini, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Cita Aditya Bakti.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Waluyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta: Sinar Grafika.
Wantu,  Fence  M.  2012.  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  Dalam Putusan  Hakim  di  Peradilan  Perdata” ,  Jurnal  Dinamika  Hukum, Gorontalo  Vol.  12 Nomor 3.
Yasid,  Abu.  2002. Fiqh  Today  Fatwa  Tradisional  untuk  Orang  Modern  Buku  Tiga:  Fikih Keluarga. Jakarta: Erlangga.