## JURNAL WIDYA BHUMI

## IDENTIFIKASI DAN MITIGASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI ZONASI WILAYAH RAWAN KEBAKARAN DENGAN TEKNOLOGI GEOSPASIAL
Harun All Rosit 1 *, Ahid Mardhotillah 2 , Regina Aura Delazenitha 2 , Syarifah Mutiarani 2 , Tiara Vianney Christina Sulle 2 1 Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Nanga Bulik, Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah 74161
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bumi No.5, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta 55293 email: harunallrosit@gmail.com

## ABSTRACT
One  of  the  unpredicted  tragedies  is  the  occurrence  of  forest  and  land  fires.  Hotspots  detected  by satellite imagery reveal a correlation between the vulnerability of different Indonesian districts and towns  to  forest  and  land  fires.  The  purpose  of  this  research  is  to  determine  how  susceptible  the Lamandau District of Central Kalimantan Province is to forest and land fires. A quantitative strategy based  on  geographical  analysis  is  employed  for  this  study.  Parameters  including  the  number  and distribution of hotspots, land cover type, peatland depth, topography, and the position of HGUs may be used in a GIS (Geographic Information System)-based spatial analysis to map forest and land fire risk. At the time of the assessment, 95.06 percent of the district's territory was not at high risk of being destroyed by fire. Large plantations and smallholder plantations are the most common settings for these fires since they are where the land is being cleared for agricultural use. There are a number of correlations  between  hotspot  density  and  factors  such  as  peat  depth,  land  cover  type,  and  the presence of HGU sites.
Keywords : Hotspots; forest and land fires; maps of forest and land fire susceptibility

## INTISARI
Fenomena  kebakaran  yang  terjadi  pada  hutan  dan  lahan  menjadi  salah  satu  bencana  yang  tidak direncanakan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Indonesia sangat bervariasi tingkat kerawanannya dan sebanding dengan jumlah serta persebaran hotspot yang terekam  oleh  satelit  penginderaan  jauh.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  tingkat kerawanan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Lamandau,  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kuantitatif  dengan  pendekatan analisis  spasial. Berdasarkan  analisis  spasial  menggunakan GIS ( Geography  Information  System ),  penelitian menunjukkan bahwa  parameter-parameter  seperti:  jumlah dan  persebaran hotspot ,  jenis  tutupan lahan,  keberadaan  lahan  gambut,  topografi,  dan  lokasi  HGU  mampu  memetakan  kerawanan kebakaran  hutan  dan  lahan.  Mayoritas  daerah  penelitian  memiliki  tingkat  kerawanan  kebakaran rendah  dengan  persentase  95,06%  dari  total  luas  kabupaten  pada  saat  penelitian.  Penyebab kebakaran berasal dari aktivitas manusia pada saat pembukaan lahan untuk pertanian dan mayoritas berada  di  lokasi  perkebunan  besar  dan  perkebunan  rakyat.  Kepadatan hotspot memiliki  berbagai hubungan dengan keberadaan lahan gambut, jenis tutupan lahan, dan keberadaan lokasi HGU. Kata Kunci : Kebakaran hutan dan lahan; titik panas; peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan

## A. Pendahuluan
Hutan  dan  lahan  merupakan  kesatuan  sistem  ekologi  yang  kompleks  yang sebagian  besar  terdiri  atas  pohon-pohon  sebagai  penyangga  berbagai  bentuk kehidupan  di  sekitarnya  (Chazdon  dkk.,  2016).  Fenomena  kebakaran  yang  terjadi pada hutan dan lahan menjadi salah satu bencana yang tidak direncanakan di area alami maupun area yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat (Hoover & Hanson,
Vol 3, No. 1
April 2023
Received
Mar 23 rd , 2023
Accepted May 3 th , 2023
Published May 6 th , 2023
2021).  Salah  satu  penyebab  kebakaran  hutan  dan  lahan  adalah  karena  aktivitas manusia  yang  secara  sengaja  membakar  hutan  dan  lahan  untuk  bertani  atau berkebun, dan/atau kejadian alam seperti kekeringan atau petir yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Pada kejadian 50% kebakaran hutan dan lahan yang tercatat di dunia, tidak diketahui bagaimana awal terjadinya, termasuk di Indonesia (Dennis, 1999; Jones dkk., 2022; Yulianti dkk., 2020).
Kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah, Indonesia  telah  menjadi  perhatian  global  karena  menimbulkan  dampak  fisik, biologis, dan ekologis bagi lingkungan dan manusia (Arisman, 2020; Hanindito, 2019; Sepriando  dkk.,  2020).  Tiga  masalah  utama  bagi  lingkungan  seperti  terjadinya pemanasan global, perubahan iklim; polusi air dan pengasaman laut; dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, permasalahan kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia, penurunan aktivitas ekonomi, dan stabilitas  politik  (Arum  dkk.,  2021;  Septianingrum,  2018).  Permasalahan- permasalahan tersebut membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memitigasi kebakaran hutan dan lahan. Salah satu contohnya adalah meningkatkan sinergi  antara  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  TNI,  Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan satuan tugas (satgas-satgas) yang berada dalam satu provinsi. Hal tersebut bertujuan agar operasi penanganan kebakaran  hutan  dan  lahan  mendapat  dukungan  dari  setiap  pemegang  otoritas hutan, darat, laut dan udara secara berkelanjutan (Loren dkk., 2015; Septianingrum, 2018; Wiri dkk., 2017).
Perkembangan terakhir kebakaran hutan dan lahan kabupaten dan kota yang terhimpun hingga 19 Oktober 2021 mencapai 415 kali, menurut data Satuan Tugas Badan  Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadaman  Kebakaran  (BPBPK)  Provinsi Kalimantan Tengah. 10 terjadi di Barito Selatan, 1 di Barito Timur, 79 di Barito Utara, 4  di  Gunung  Mas,  6  di  Kapuas,  31  di  Katingan,  56  di  Kotawaringin  Barat,  42  di Kotawaringin Timur, 11 di Lamandau, 69 di Murung Raya, 52 di Kota Palangka Raya, 2 di Pulang Pisau, 15 di Seruyan, dan 37 di Sukamara. Jika mencermati 11 kejadian kebakaran  hutan  dan  lahan  pada  Kabupaten  Lamandau,  kejadian  tersebut  telah merusak  lingkungan  dengan  total  luas  area  terbakar  17,41  hektar,  mengancam kehidupan  makhluk  hidup  di  areal  konservasi  hutan  suaka  margasatwa  dan memidana sejumlah orang. Bahkan hingga awal tahun 2023, telah muncul hotspot baru yang diikuti dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan skala kecil.
Oleh  karena  itu,  untuk  mempersiapkan  serta  mengambil  langkah-langkah pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang serupa, maka penelitian ini mengangkat  permasalahan  yaitu  bagaimana  membuat  peta  kerawanan  bencana kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Lamandau.  Kehadiran  peta  tersebut menjadi sebagai salah satu bagian penting dari rencana penanggulangan bencana yang efektif khususnya di Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pembuatan peta rawan bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  juga  penting  dilakukan  untuk  memetakan daerah dengan ancaman kebakaran sesuai dengan tingkatan kerawanannya. Semua pihak  yang  terlibat  harus  mempertimbangkan  risiko  kebakaran  saat  membuat
rencana untuk memadamkan kobaran api di hutan dan lahan pertanian (Abram dkk., 2021).
Penelitian  sebelumnya  telah  berhasil  memetakan  daerah  rawan  kebakaran hutan  dan  lahan  dengan  memanfaatkan  GIS  menggunakan  data-data  terkait  titik panas, tutupan lahan dan intensitas curah hujan di dalam atau di luar negeri (Hidayat dkk., 2019; Lestari & Puspita Ayu, 2020; Parajuli dkk., 2020; Roswintiarti dkk., 2016). Penelitian  Saharjo  &  Nasution  (2021)  menarik  pembahasannya  karena  hasil  uji korelasi pearson bivariat menunjukkan bahwa curah hujan berkorelasi negatif, yaitu penurunan curah hujan diikuti dengan peningkatan titik panas di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2019. Selanjutnya, penelitian Dicelebica dkk. (2022) memetakan daerah  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kalimantan  Barat  dengan  peta hotspot , tutupan  lahan,  curah  hujan,  cekungan  air  tanah  dan  hidrologi  gambut.  Kemudian berdasarkan  peta  tersebut,  penulis  menganalisisnya  melalui  analisis overlay menggunakan SIG dan berhasil mengidentifikasi daerah kebakaran hutan dan lahan di  daerah  penelitian.  Penelitian  tersebut  berhasil  menunjukkan  hubungan  negatif antara  jumlah  penurunan  luas  tutupan  lahan  terhadap  jumlah hotspot ,  yaitu semakin jarang pohon berakibat memunculkan semakin banyak hotspot . Selain itu, Benguerai  dkk.  (2019)  dan  Parajuli  dkk.  (2020)  menggabungkan  teknis  GIS  dan penginderaan jauh untuk memetakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Utara Algeria dan Nepal. Data-data citra satelit penginderaan jauh resolusi rendah dan sedang berhasil digunakan peneliti untuk mengklasifikasikan daerah kebakaran hutan dan lahan menjadi lima zona yaitu tidak rawan, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.
Penelitian-penelitian  terdahulu  telah  membuktikan  bahwa  GIS  dan penginderaan  jauh  menjadi  teknologi  yang  paling  populer  dan  banyak  digunakan oleh pengguna dalam memetakan daerah yang terkena kebakaran hutan dan lahan. Selain  mengakomodasi  penggunaan  beberapa  data  geospasial,  keduanya  cukup cepat dalam kegiatan identifikasi dan pemantauan aktivitas manusia di hutan dan lahan daripada dari pada dengan cara konvensional. Namun demikian, penelitian- penelitian  tersebut  masih  terdapat  celah  untuk  pengkajian  lebih  lanjut  yaitu bagaimana  menghubungkan  kelas  kerawanan  kebakaran  hutan  terhadap  jumlah dan  persebaran hotspot terutama di  daerah  yang  kurang  rawan  kebakaran  hutan dan lahan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena ingin membuktikan bahwa di daerah yang kurang rawan kebakaran hutan dan lahan belum  tentu  memiliki  jumlah hotspot yang  sedikit.  Kemudian,  penelitian  ini  akan memberikan  temuan  studi  mengenai  pentingnya  peta  kerawanan  bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai unsur penting dalam pembuatan Rencana Detail Tata  Ruang  (RDTR)  setiap  kawasan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  peta kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lamandau, sebagai instrumen penting dalam memitigasi bencana kebakaran secara berkelanjutan.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  kajian  ini  adalah  metode  deskriptif kuantitatif  dengan  pendekatan  analisis  spasial.  Kami  menggunakan  alat  analisis berbasis  GIS  ( Geography  Information  System )  untuk  memudahkan  pekerjaan sebagaimana penelitian (Creswell, 2016; Salsabila dkk., 2022). Pendekatan  analisis spasial  tersebut  dengan  cara  menumpangsusunkan  parameter-parameter  dengan skala  1:50.000  meliputi:  jumlah hotspot ,  keberadaan  lahan  gambut,  variasi topografi,  jenis  tutupan  lahan,  batas  administrasi  dan  batas  lokasi  areal  HGU  di Kabupaten Lamandau. Data hotspot berasal dari laman https://hotspot.brin.go.Id/ dan  https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/;  data  variasi  ketinggian  berasal  dari laman https://earthexplorer.usgs.gov/; data jenis tutupan lahan, lahan gambut dan batas  kecamatan  berasal  dari  laman  https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web; data batas HGU berasal dari Kantor Pertanahan Lamandau. Gambar 1 menampilkan dua parameter yaitu variasi ketinggian dan jenis tutupan lahan secara spasial.
(b)
Gambar 1. Parameter ketinggian (a) dan Jenis tutupan lahan (b) Berdasarkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan dan  pengelolaan  Jaringan  Data  Spasial  Kehutanan  (JDSK)  di  Provinsi  Sumatera Selatan Tahun 2015, kami melakukan scoring dan pembobotan pada masing-masing parameter  sebagaimana  Tabel  1  dengan software  ArcGIS versi  10.7.1.  Lalu,  kami mengalkulasikannya  dengan  persamaan: Rawan  kebakaran=(0,4x[Peta  Tutupan Lahan]) + (0,3x[Peta  Jenis Tanah]) + (0,3x[Zona  Iklim/Elevasi]) (Tarigan dkk., 2015).
Tabel 1. Pembobotan peta penyusun Parameter Bobot Kelas Faktor jenis tutupan lahan 40% air 0 awan 1 belukar 3 belukar rawa 5 hutan mangrove primer 1 hutan mangrove sekunder 1 hutan primer 1 hutan rawa primer 2 hutan rawa sekunder 3 hutan sekunder 2 hutan tanaman gambut 5
hutan tanaman kering 3 pemukiman 2 perkebunan 3 perkebunan karet 2 perkebunan sawit 3 perkebunan sawit/karet 1 perkebunan tebu 3 pertanian campuran 2 pertanian lahan kering 3 rawa 5 sawah 2 semak rawa 5 tambak 3 tambang 3 tanah terbuka 4 transmigrasi 2 variasi topografi 30% 0 - 25 meter 5 25 - 500 meter 1 500 - 3500 meter 1 lahan gambut 30% bukan gambut 1 gambut 5 no data 1 Total 100% Sumber : Tarigan dkk. (2015)
Selanjutnya,  kami  membuat  peta  kerawanan  bencana  kebakaran  hutan  dan lahan  di  Kabupaten  Lamandau  dengan  lima  kelas  kerawanan.  Kelima  kelas kerawanan tersebut perinciannya adalah: tidak rawan; rendah; sedang; tinggi; dan sangat rawan dengan masing-masing nilai secara berurutan yaitu: 0-0,99; 1-1,99; 2- 2,99; 3-3,99 dan 4-5. Terakhir, kami melakukan analisis secara deskriptif terhadap peta kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan terhadap jumlah hotspot yang tersebar di setiap zona, keberadaan lahan gambut, tutupan lahan dan lokasi HGU.

## C. Hasil dan Pembahasan

## C.1 . Peta Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Lamandau
Hasil  analisis  spasial  menggunakan  SIG  berdasarkan  parameter  yang  telah dijelaskan sebelumnya, mampu menghasilkan Peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan  di  Kabupaten  Lamandau  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dengan  5  (lima)  kelas zonasi. Kelas kerawanan disimbolkan dengan lima warna, yaitu hijau tua yang berarti daerah  yang  memiliki  kelas  kerawanan  kebakaran  hutan  dan  lahan  tidak  rawan; warna  hijau  muda  berarti  daerah  dengan  kelas  kerawanan  kebakaran  hutan  dan lahan  rendah;  warna  kuning  berarti  daerah  dengan  kelas  kerawanan  kebakaran hutan  dan  lahan  sedang;  warna orange berarti  daerah  dengan  kelas  kerawanan tinggi dan warna merah yang berarti daerah dengan kelas kerawanan sangat tinggi. Mayoritas daerah penelitian ter-kelaskan ke dalam zona dengan tingkat kerawanan rendah  (hijau  muda).  Sedangkan  kelas  kerawanan  sedang  hingga  sangat  tinggi mengelompok  di  sebelah  selatan  daerah  penelitian.  Kecamatan  Sematu  jaya  dan Bulik  menjadi  dua  kecamatan  yang  mayoritas  terdapat  daerah  kerawanan
kebakaran  dengan  kelas  tinggi.  Ilustrasi  secara  lengkap  sebagaimana  tersaji  pada Gambar 2.
Gambar 2. Peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lamandau.
Berdasarkan analisis persebaran dan pola hotspot dari dua lembaga antariksa yaitu  LAPAN  dan  NASA,  dapat  diketahui  bahwa  pola  persebaran hotspot tersebar secara  acak  yaitu  pada  daerah  dengan  tingkat  kerawanan  kebakaran  hutan  dan lahan  rendah.  Namun  demikian,  pola  persebarannya  mengelompok  terhadap daerah dengan kelas kerawanan sedang hingga tinggi. Selain itu, berdasarkan jumlah hotspot- nya,  terlihat  bahwa  mayoritas hotspot berada  di  daerah  dengan  kelas kerawanan  rendah.  Sedangkan  daerah  dengan  kerawanan  kebakaran  yang  tinggi dan sangat tinggi memiliki jumlah hotspot yang sedikit. Lalu, secara tabulasi, kelas kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Lamandau tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2. Kelas kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lamandau
No. Kelas Rawan Nilai Luas (Ha) Luas (%) 1 Tidak Rawan 0 – 0,99 4,036.643 0,4 2 Rendah 1 – 1,99 764,927.537 82,1 3 Sedang 2 – 2,99 13,893.420 1,5 4 Tinggi 3 – 3,99 146,522.435 15,7 5 Sangat Rawan 4 – 5 2,450.637 0,3 Total 931,830.672 100 Sumber : Hasil analisis data, 2022
Berdasarkan Tabel 2, zona kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lamandau didominasi pada zona rendah yaitu 82,1% dan zona tinggi 15,7% dari total luas kabupaten. Sedangkan tiga zona lainnya, yaitu sedang tidak rawan dan sangat rawan,  masing-masing  tidak  lebih  dari  2%  dari  total  luas  kabupaten.  Hasil  kelas rawan tersebut kemudian kami lakukan tumpang susun dengan persebaran hotspot agar  informasi  terkait  dengan  penyebab  dari  kerawanan  hutan  yang  terjadi  di
Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah bisa dianalisis lebih lanjut. Namun demikian, perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini informasi persebaran hotspot berdasarkan  pengamatan  dua  lembaga  antariksa  Amerika  Serikat  dan  Indonesia, yaitu National  Aeronautics  and  Space  Administration ( NASA )  dan  Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Banyaknya  ketersediaan  data  persebaran hotspot pada  kedua  lembaga mengharuskan penulis untuk membatasi sampel tahun penggunaan data tersebut.
Oleh karena itu, data hotspot tahun 2019 ditetapkan sebagai alat analisis lebih lanjut dengan  menimbang  pada  jenis  satelit  dan  waktu  perekaman.  LAPAN  mendeteksi hotspot menggunakan  satelit Aqua , NOAA-20 ,  dan S-NPP sedangkan, NASA mendeteksi hotspot menggunakan satelit Aqua dan Terra . Meskipun satelit tersebut beragam, namun mayoritas satelit ini memiliki resolusi spasial rendah yaitu antara 250-1000  m,  dengan  lebar  sapuan  di  atas  2.000  Km.  Resolusi  spasial  ini  tentunya berkaitan dengan kepercayaan jumlah kebakaran yang terjadi di lapangan. Misalkan terjadi kebakaran yang berada dalam radius 250 m, maka kebakaran tersebut dapat terdeteksi ke dalam satu piksel citra Aqua dengan resolusi 250 meter. Apabila terjadi dua kebakaran yang masih dalam radius 500 meter maka akan terdeteksi dalam dua piksel citra Aqua . Tentunya jika kebakaran serupa terekam oleh citra satelit dengan resolusi spasial yang lebih rendah maka jumlah kebakarannya juga semakin sedikit, karena 2 kebakaran pada citra satelit Aqua tersebut hanya terekam pada satu piksel citra Terra modis dengan resolusi spasial 500 m. Selain itu, resolusi spasial citra tipe rendah  yang  merekam  kebakaran  hutan  dan  lahan  tidak  dapat  digunakan  untuk mengukur luas area yang terbakar karena pasti mengandung kesalahan yang besar.
Selanjutnya,  terkait  kemampuan  sistem  perekaman  citra  satelit  yang  mampu merekam  ulang  wilayah/daerah  yang  sama  atau  biasa  di  sebut  kualitas  temporal citra,  pada  penelitian  ini  juga  sangat  berpengaruh.  Pada  sisi  temporal,  penulis menggunakan tempo waktu perekaman yaitu pada tahun 2019. Namun demikian, Pihak  LAPAN  hanya  merekam  pada  bulan  Oktober  hingga  Desember  (3  bulan), sedangkan pihak NASA melakukan perekaman pada setiap bulannya yaitu Januari hingga  Desember  (12  bulan).  Meskipun  satelit  Modis  mampu  merekam  seluruh permukaan  bumi  dalam  waktu  1-2  hari,  namun  pihak  LAPAN  hanya  mendeteksi sebanyak 18 hotspot di lokasi penelitian, sedangkan NASA mendeteksi sebanyak 574 hotspot . Perbedaan bulan tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama rentang waktu pengamatan maka kemungkinan kebakaran hutan dan lahan yang terekam semakin  tinggi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  berpendapat  bahwa  resolusi spasial  dan  temporal  citra  satelit  pemantauan  kebakaran  hutan  dan  lahan mempengaruhi intensitas keberadaan hotspot pada wilayah yang dipetakan. Selanjutnya, berdasarkan overlay pola persebaran hotspot dan peta kerawanan kebakaran  hutan  dan  lahan  di  dapatkan  hasil  sebagaimana  pada  Tabel  3.  Adanya kebakaran  lahan  atau  hutan  di  lokasi  penelitian  secara  kualitatif  diwakili  oleh tingginya  jumlah  titik  panas  yang  sering  dan  berkelompok.  Satelit  dapat mengidentifikasi hotspot karena  suhu  di  sana  jauh  lebih  tinggi  daripada  suhu  di sekitarnya. Suatu titik dengan koordinat tertentu mewakili wilayah yang dimaksud.
Kemudian, Saat memantau titik api melalui satelit, seberapa yakinkah kita bahwa titik api tersebut benar-benar mewakili kebakaran aktif? Hal ini ditunjukkan dengan selang kepercayaan atau derajat kepercayaan. Semakin besar interval kepercayaan, semakin  besar  kemungkinan  bahwa  titik  panas  tersebut  merupakan  kebakaran lahan atau hutan yang sebenarnya.
Tabel 3. Jumlah dan pola sebaran hotspot pada Peta kerawanan kebakaran Kelas kerawanan kebakaran ∑ Hotspot LAPAN ∑ Hotspot NASA Total Tingkat Kepercayaan Tidak rawan 0 2 2 Sedang Rendah 15 511 526 Sedang-tinggi Sedang 0 2 2 Sedang Tinggi 3 59 62 Sedang-tinggi Sangat rawan 0 0 0 - Total 18 574 Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2022
Berdasarkan  Tabel  3,  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas  jumlah hotspot yang direkam  oleh  LAPAN  dan NASA terletak  di  daerah  dengan  kelas  kerawanan kebakaran  rendah  yaitu  526 hotspot dengan  tingkat  kepercayaan  sedang  hingga tinggi.  Pada  urutan  jumlah hotspot terbanyak  kedua  berada  pada  daerah  dengan kelas  kerawanan  kebakaran  tinggi  yaitu  62 hotspot dengan  tingkat  kepercayaan sedang hingga tinggi. Gradasi kepercayaan sedang hingga tinggi maksudnya adalah pada  daerah  dengan  kelas  kerawanan  rendah  terdapat  45 hotspot dari  total  526 hotspot yang  memiliki  tingkat  kepercayaan  tinggi,  sedangkan  sisanya  memiliki tingkat kepercayaan rendah. Begitu pun pada daerah kelas kerawanan kebakaran tinggi  terdapat  dua  titik hotspot dari  total  62  titik  memiliki  tingkat  kepercayaan tinggi.
Analisis  selanjutnya  adalah  mengetahui  besaran  luas  tutupan  lahan  terhadap daerah  yang  masuk  ke  dalam  kelas  kerawanan  kebakaran  hutan  dan  lahan. Berdasarkan  data  jenis  tutupan  lahan  Kabupaten  Lamandau  Provinsi  Kalimantan Tengah Tahun 2019 setelah di tumpang susunkan dengan peta kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan di dapatkan perincian sebagaimana pada Tabel 4.
Tabel 4.  Tutupan Lahan pada Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten Lamandau
Tutupan Lahan Tingkat kerawanan Luas (Ha) Luas (%) ∑ Hotspot LAPAN ∑ Hotspot NASA Hutan belukar Rendah 30,693.905 3,3 1 69 Sangat rawan 1,131.060 0,1 0 0 Tinggi 9,880.520 1,1 0 19 Hutan lebat Rendah 457,885.108 49,1 4 165 Sedang 7,878.320 0,8 0 0 Tinggi 1,471.904 0,2 0 0 Hutan sejenis Rendah 20,561.319 2,2 0 0 Sedang 2,120.176 0,2 0 0 Industri pertanian Rendah 209.204 0,0 0 0 Sedang 24.792 0,0 0 0 Kampung Rendah 3,299.229 0,3 0 1 Sedang 2,265.469 0,2 0 0 Kebun campuran Rendah 1,238.913 0,1 0 0 Tinggi 800.824 0,1 0 0
Makam Sedang 0.408 0,0 0 0 Perkebunan besar Rendah 103,625.953 11,1 0 41 Sangat rawan 868.023 0,1 0 0 Tinggi 64,376.425 6,9 0 6 Perkebunan rakyat Rendah 143,549.841 15,5 10 234 Tinggi 69,415.566 7,5 2 30 Pertambangan Rendah 379.091 0,0 0 0 Perumahan Rendah 81.567 0,0 0 0 Sedang 54.150 0,0 0 0 Sarana olahraga Rendah 18.990 0,0 0 0 Sedang 19.872 0,0 0 0 Sawah non irigasi Rendah 12.659 0,0 0 0 Sedang 17.401 0,0 0 0 Semak Sangat rawan 451.554 0,1 0 0 Sedang 1512.833 0,2 0 2 Tinggi 577.194 0,1 1 4 Sungai Tidak rawan 4,036.643 0,4 0 2 Rendah 3,371.758 0,4 0 1 Total keseluruhan 931,830.672 100 18 574
Sumber : Hasil analisis penulis, 2023
Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa setengah dari Kabupaten Lamandau merupakan jenis tutupan lahan berupa hutan lebat, yang berada pada daerah zona rendah rawan bencana kebakaran, dengan luasan sebesar 457,885.108 Ha (49,1%). Luasan  terbesar  kedua  yakni  perkebunan  rakyat  yang  berada  pada  daerah  zona rendah  rawan  bencana  kebakaran  seluas  143,549.841  Ha  (15,5%)  dari  luas  total Kabupaten Lamandau. Meskipun perkebunan rakyat dominan berada pada daerah zona  rendah  rawan  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan,  perkebunan  rakyat memiliki jumlah sebaran hotspot paling banyak yaitu sebanyak 10 hotspot (55%) dari LAPAN dan 234 hotspot (40,8%) dari NASA .
Sejatinya, hotspot menandakan  keberadaan  api  yang  jika  tidak  ditanggulangi akan  menimbulkan  bahaya  atau  bencana  kebakaran.  Meskipun  demikian,  proses perekaman hotspot melalui sensor panas yang terletak pada satelit dimaksud harus diuji kebenarannya dengan uji lapangan. Utamanya lokasi kebakaran yang diwakili oleh sebuah koordinat hotspot . Koordinat hotspot yang diturunkan dari data satelit mungkin  tidak  selalu  sesuai  dengan  posisi  aktualnya  di  lapangan.  Untuk  satu  hal, koordinat hotspot sering kali diambil dari data satelit tepat di tengah-tengah piksel.
Konsekuensinya, satelit harus menggunakan lokasi pusat piksel untuk mengekstraksi koordinat peristiwa kebakaran hutan di bidang yang berada di perbatasan piksel.
Kemudian,  besar  kemungkinan  keberadaan hotspot karena  terjadinya kebakaran yang dapat disebabkan karena proses alam seperti iklim kemarau panjang ataupun  pembakaran  yang  disengaja  untuk  membuka  lahan  pertanian  atau perkebunan, atau bahkan karena faktor kelalaian manusia (Astuti dkk., 2020; Nurlina dkk., 2018). Berdasarkan pola persebaran dan jumlah hotspot yang mayoritas kedua berada  perkebunan  rakyat  menyiratkan  bahwa  hal  ini  sejalan  dengan  kondisi lapangan  bahwa  telah  terjadi  11  kali  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan pada lahan yang digunakan masyarakat dengan mata pencaharian peladang (Jurie, 2023; Meirina, 2019).
Selain  itu,  pola  dan  jumlah  persebaran hotspot di  areal  perkebunan  rakyat menjadi  sebuah  justifikasi  bahwa  kebiasaan  masyarakat  melakukan  pembukaan hutan  dengan  membakar  hutan  atau  lahan  masih  sering  terjadi.  Hal  ini  senada dengan  kajian  Hadiwijoyo  dkk.  (2017)  yang  membahas  kebiasaan  masyarakat  asli Kalimantan Tengah (Dayak Ngaju) dalam penyiapan lahan pertanian mereka dengan cara membakar dari generasi ke generasi. Terdapat dua hal yang mendasar dalam penyiapan  lahan  oleh  masyarakat  yaitu  menggunakan  teknik  penyiapan  lahan dengan pembakaran dan mengikuti aturan atau tradisi lokal.
Pendekatan  tradisional  penyiapan  lahan  pertanian/perkebunan  oleh masyarakat  tersebut  dimulai  dengan  aktivitas  penjarangan,  pembersihan,  dan pembakaran berdasarkan areal yang telah dipilih. Kebiasaan tersebut sampai saat ini  masih exist karena  masyarakat  belum  diperkenalkan  dengan  teknologi pengolahan  lahan  yang  tepat,  sehingga  penyiapannya  masih  sangat  bergantung pada  penggunaan  api  untuk  kegiatan  pengolahan  lahan.  Berdasarkan  argumen tersebut  maka  hipotesis  kami  yang  menyatakan  semakin  tinggi  kelas  kerawanan kebakaran hutan maka semakin banyak jumlah persebaran hotspot ditolak. Hal ini disebabkan  hasil  dari overlay antara  peta  kerawanan  kebakaran  hutan  dan  lahan dengan  persebaran hotspot di  lokasi  penelitian  mengindikasikan  lebih  banyak hotspot yang terdapat zona rendah kebakaran hutan daripada zona yang tinggi.

## C.2. Analisis Peta Kerawanan Kebakaran terhadap areal perusahaan dengan Hak Guna Usaha
Setelah  melakukan  tumpang  susun  antara  Peta  kerawanan  kebakaran  hutan dan  lahan  di  Kabupaten  Lamandau  terhadap  batas  HGU  didapatkan  hasil  yang berupa peta dan tabel sebagaimana pada Gambar 3.
Gambar 3. Peta kerawanan bencana kebakaran terhadap lokasi HGU. Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2022
Berdasarkan Gambar 3, menunjukkan bahwa sebaran lokasi HGU di Kabupaten Lamandau tahun 2019 terkonsentrasi pada bagian selatan kabupaten yang berada di  Kecamatan  Bulik  dan  Sematu  Jaya.  Berdasarkan  tabel properties HGU  yang tersimpan di metadata, sebanyak 69 HGU telah diberikan kepada perusahaan atau badan usaha/hukum di Kabupaten Lamandau hingga 2023. Selama empat dekade, yaitu  1990-2000,  2000-2010,  2010-2023  terdapat  sebanyak  1;  4;  47  dan  17  HGU yang  telah  terbit  pada  setiap  dekade.  Umumnya  masing-masing  HGU  tersebut mempunyai jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Meskipun demikian, kepada badan usaha/badan hukum yang memerlukan jangka waktu lebih lama, dapat diberikan HGU paling lama 35 tahun.
Perusahaan  yang  menanamkan  investasi  di  Kabupaten  Lamandau memanfaatkan  areal  HGU  tersebut  untuk  perkebunan  sawit  dan  rata-rata  sudah berjalan  lebih  dari  10  tahun.  Jika  dikaitkan  dengan  jumlah hotspot yang  diambil penulis pada tahun 2019, hanya diperoleh sebanyak 60 hotspot berada pada lokasi HGU pada daerah zona rendah dan sisanya 9 hotspot pada lokasi HGU daerah zona tinggi  rawan  bencana  kebakaran.  Hasil  ini  didukung  oleh  parameter  dari  jumlah hotspot dan kelas rawan kebakaran hutan dan lahan yang diperoleh dari LAPAN dan NASA, dan  Dinas Kehutanan Sumatera Selatan tahun 2015.
Hasil penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan di tempat lain, lebih tepatnya di Provinsi Riau memiliki perbedaan temuan. Penelitian sebelumnya menghasilkan keterangan bahwa di Provinsi Riau pendirian HGU meningkatkan  terjadinya kebakaran hutan. Umumnya, kebakaran hutan dan lahan  berada  pada  zona  sangat  rawan  bencana  kebakaran  (Utami,  Ndaru, Widyastuti, & Swardiana, 2018). Namun demikian, penelitian ini mendapatkan hal yang sebaliknya. Berdasarkan persebaran hotspot dan lokasi HGU dapat disimpulkan bahwa kejadian kebakaran hutan sangat jarang terjadi di lokasi HGU dan mayoritas lokasi  HGU  tersebut  berada  pada  zona  kerawanan  kebakaran  rendah.  Penulis berpendapat bahwa perusahaan di lokasi penelitian telah berupaya secara optimal untuk  mengolah  lahan  HGU  dengan  mengedepankan  prinsip  menjaga  kelestarian lingkungan. Selain itu, berdasarkan observasi penulis, areal HGU sudah berada pada posisi tanam sehingga jumlah hotspot tidak sebanyak pada saat pembukaan lahan. Untuk  menjadikan  areal  tanam,  para  pemilik  HGU  melakukan land  clearing dan pembersihan areal yang berupa semak dan belukar telah meninggalkan cara lama dengan membakar ranting atau pepohonan.
Penulis  berpendapat  bahwa  untuk  lebih  menjaga  dan  meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh perusahaan maka perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang terkini. Berdasarkan ketentuan tersebut,  kepatuhan  pemegang  HGU  yang  telah  mengantongi  izin  HGU  atas  areal usahanya wajib untuk melakukan pemeliharaan atas arealnya (menjaga kesuburan, tidak  menelantarkan  tanah)  dan  secara  periodik  melaporkan  ke  instansi  terkait. Pengaturan tersebut sebelumnya tertulis pada Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/1996 sebagaimana telah di cabut dengan PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah.
Berdasarkan  aturan  tersebut,  perusahaan  atau  badan  usaha  harus  melakukan kegiatan  pertanian  dan  perkebunan  sesuai  dengan  norma  dan  persyaratan  yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya.  Oleh karenanya, pemegang HGU selama masih aktif memegang haknya, mereka harus bertanggung jawab penuh atas tanah  yang  telah  dipercayakan  negara  kepadanya  dengan  cara  memelihara kesuburan  tanahnya  dan  mencegah  terjadinya  kebakaran  lahan.  Harapannya, dengan  pemberian  HGU  tersebut,  pemerintah  daerah  umumnya  dan  masyarakat khususnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  ekonominya  melalui  pajak, ketersediaan lapangan pekerjaan dan plasma perkebunan.
Jika menganalisis periode jangka waktu berakhirnya HGU yaitu 50 tahun atau 60 tahun paling lama (termasuk perpanjangannya) maka pada tahun 2050 pemerintah daerah dan kementerian terkait harus lebih tegas dalam permohonan pembaruan hak.  Pada  sisi  lain,  seiring  dengan  mudahnya  komunikasi  di  era  revolusi  industri maka  intensitas  investasi  pun  kian  meningkat  termasuk  investasi  di  bidang perkebunan,  perikanan,  peternakan.  Para  pemodal  tentunya  ingin  mendapatkan keamanan  investasinya  dengan  memperoleh  HGU  termasuk  di  Kabupaten Lamandau.  Oleh  karena  itu,  setidaknya  pemerintah  daerah  dan  pusat  wajib memperhatikan kebijakan perpanjangan atau pun pembaruan HGU atau penerbitan HGU  baru.  Utamanya  bagaimana  kelayakan  prasyarat  tanah  atau  areal  yang  di mohon  oleh  perusahaan,  apakah  masih  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  atau ketentuan lain.
Pembaharuan  HGU  berarti  memperpanjang  masa  berlaku  HGU  setelah berakhirnya  masa  berlaku  atau  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu perpanjangan.   Sedangkan  perpanjangan  HGU  merupakan  penambahan  masa berlaku  HGU  kepada  pemohon  dengan  tidak  mengubah  syarat-syarat  pemberian hak  tersebut.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  dan  Sinkronisasi  Program  Pemanfaatan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap fungsi pemanfaatan ruang harus dievaluasi terlebih  dahulu.  Upaya  ini  dimaksudkan  agar  langkah-langkah  pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang (RTR) (Perkasa dkk., 2022). Oleh karena itu, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi prasyarat dasar  perizinan  dalam  perpanjangan  maupun  pembaruan  HGU  oleh  badan usaha/perusahaan (Sutaryono dkk., 2021). Terdapat dua hal yang harus diperoleh badan usaha KKPR yaitu keabsahan perolehan tanah dan pemanfaatan ruang.
Ada  tiga  mekanisme  penerbitan  KKPR  yaitu:  pertama  dengan  mekanisme konfirmasi (dapat dilakukan dengan mencocokkan areal yang dimohon berdasarkan ketersediaan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang  telah terintegrasi dengan OSS; kedua, melalui mekanisme penilaian (dapat dilakukan jika ada rencana tata ruang lain  yang  tidak  tercantum  dalam  RDTR  yang  telah  diterbitkan;  ketiga,  melalui mekanisme rekomendasi yang dikhususkan karena adanya Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang  tentunya  dengan  persyaratan  tambahan  yang  ketat.  Terhadap Persetujuan KKPR dikarenakan belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
maka  penulis  berargumen  bahwa  KKPR  tersebut  harus  memperhatikan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Perteks). Pertimbangan teknis pertanahan adalah aspek-aspek  yang  memuat  hasil  analisis  teknis  pengelolaan  pertanahan  yang meliputi syarat-syarat pengelolaan, pemilikan, penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan rencana tata ruang, jenis dan sifat hak, kemampuan tanah,  ketersediaan  dan  kondisi  tanah  (Asmara  &  Purbokusumo,  2022;  Wahidin dkk., 2019).
Oleh karena itu, dalam skema kebijakan KKPR ini perlu segera diperbaiki karena muatan  dasarnya  akan  lebih  baik  jika  mengakomodasi  tersedianya  peta  rawan bencana  kebakaran  hutan.  Kementerian  ATR/BPN  dapat  menjadikan  Peta  Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap penerbitan HGU sebagai instrumen pengawasan/monitoring,  utamanya  terhadap  lokasi  HGU  yang  terletak  di  zona sedang rawan kebakaran dan zona tinggi rawan kebakaran. Ketidaktegasan dalam pemenuhan unsur-unsur yang ditetapkan dalam penerbitan Perteks baru (Pasal 23 ayat  4  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021,  perlu  segera  diperbaiki. Utamanya penyebutan klausa “ luas yang sesuai, tidak sesuai atau sesuai bersyarat ” berbeda dengan peraturan yang digantikan sebelumnya (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun  2019)  yang  lebih  tegas.  Sehingga  ketegasan  dari  level  kementerian  akan berpengaruh  dan  menjadi  perhatian  dalam  penetapan  KKPR  oleh  Tim  Koordinasi Penataan  Ruang  Daerah  (TKPRD)  yang  sekarang  menjadi  Forum  Penataan  Ruang (FPR).

## D. Kesimpulan
Kabupaten  Lamandau  Provinsi  Kalimantan  Tengah  merupakan  salah  satu daerah  rawan  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Dengan  dilakukannya identifikasi dan mitigasi seperti pembuatan peta kerawanan kebakaran, diharapkan dapat  mencegah  peristiwa  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  berulang. Berdasarkan  Peta  kerawanan  kebakaran,  hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  di kabupaten tersebut didominasi oleh daerah dengan tingkat atau zona rendah rawan bencana kebakaran dengan persentase 95,06% dari luas total Kabupaten Lamandau. Berdasarkan jenis tutupan lahannya, Kabupaten Lamandau memiliki jenis tutupan lahan dengan luasan sebesar 476424134.576 Ha (27,1%) berupa perkebunan rakyat. Meskipun  perkebunan  rakyat  dominan  berada  pada  daerah  zona  rendah  rawan bencana  kebakaran,  perkebunan  rakyat  namun  daerah  tersebut  memiliki  jumlah sebaran hotspot paling banyak yaitu sebanyak 10 hotspot berdasarkan pengamatan oleh  LAPAN  dan  234 hotspot oleh NASA .  Oleh  sebab  itu,  kajian  ini  menemukan kebaruan  bahwa  semakin  tinggi  kelas  kerawanan  kebakaran  hutan  maka  belum tentu  diikuti  oleh  semakin  banyaknya  jumlah  persebaran hotspot .  Keberadaan hotspot pada  areal  perkebunan  rakyat  berasal  dari  peladang  yang  melakukan pembukaan  lahan  dengan  membakar  hutan  namun  masih  mengikuti  kaidah  yang restoratif.  Selanjutnya,  penelitian  ini  menunjukkan  pentingnya  peta  rawan kebakaran  terhadap  penerbitan  HGU  karena  perpanjangan  atau  pun  pembaruan
hak.  Hal  tersebut  cukup  berasalan  karena  temuan  studi  yang  masih  merekam keberadaan hotspot yang terletak di zona HGU dengan kelas rendah hingga tinggi. Luas lokasi HGU dominan pada kelas zona rendah  dengan jumlah hotspot sebanyak 60 dan zona HGU dengan kelas tinggi dengan jumlah hotspot sebanyak 9 hotspot .
Melalui peta rawan kebakaran dapat digunakan menjadi alternatif dalam monitoring bencana  kebakaran  hutan/lahan  sekaligus  sebagai  instrumen  dalam  memperkuat evaluasi pemanfaatan ruang.

## E. Rekomendasi
Berikut saran yang ditawarkan oleh penelitian ini:
1. Berdasarkan hasil kajian geospasial, terdapat sejumlah perusahaan dengan areal HGU terletak di lokasi dengan konsentrasi aktivitas hotspot . Akibatnya, pemerintah di semua tingkatan harus menerbitkan daftar perusahaan HGU tersebut  dan  melakukan  pemeriksaan  di  tempat  sebelum  memberlakukan sanksi.
2. Langkah selanjutnya adalah pemerintah daerah bekerja sama dengan tokoh masyarakat  untuk  mengedukasi  pemilik  lahan  tentang  strategi  tersebut, sehingga  mengurangi  kemungkinan  pemilik  lahan  atau  agennya  terlibat dalam praktik pembakaran lahan yang merusak.
3. Sebagai langkah terakhir, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tokoh adat,  dan  tokoh  masyarakat,  bersama  dengan  polisi  dan  TNI,  untuk melakukan  sosialisasi  dan  strategi  yang  lebih  intens  untuk  mencegah pembakaran lahan di masa depan.

## F. Ucapan Terima kasih
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan  data  dan  informasi  terkait  tema  kajian.  Khususnya,  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau dan segenap pegawai, pihak National Aeronautics and Space Administration ( NASA ) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)/Badan  Riset  Inovasi  Nasional  (BRIN)  yang  telah  memberikan  akses  data secara gratis, Badan Informasi Geospasial yang telah menyediakan portal Indonesia Geoportal. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada segenap pihak yang telah mendukung  dan  membantu  dalam  penulisan  jurnal  ini,  terutama  kolega  yang berasal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Semoga budi baik bapak dan ibu sekalian mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

## Daftar Pustaka
Abram, N. J., Henley, B. J., Sen Gupta, A., Lippmann, T. J., Clarke, H., Dowdy, A. J., ...
& Boer, M. M. (2021). Connections of climate change and variability to large and  extreme  forest  fires  in  southeast  Australia. Communications  Earth  & Environment , 2 (1), 8. https://doi.org/10.1038/s43247-020-00065-8
Arisman.  (2020).  Arisman,  A.  (2020).  Analisis  Tren  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Indonesia  Periode  Tahun  2015-2019. Jurnal  Sains  Teknologi  dan  Lingkungan , 6(1), 1-9. https://doi.org/10.29303/jstl.v6i1.131
Arum,  I.  S.,  Ayu,  I.  G.,  Rachmi,  K.,  &  Najicha,  F.  U.  (2021).  Pertanggungjawaban
Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional. Justitia Jurnal Hukum , 1 (6), 38-47. http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v6i1.6426 Asmara, R., & Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang untuk  Manajemen  Sumber  Daya  Tanah  Pertanian  (Sawah)  di  Kabupaten Sleman. Widya Bhumi , 2 (2), 88 – 103.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.40
Astuti, Y., Astiani, D., & Herawatiningsih, R. (2020). Pengaruh pembakaran berulang pada lahan gambut terhadap beberapa karakteristik tanah di Desa Rasau Jaya Umum  Kabupaten  Kubu  Raya  Kalimantan  Barat. Jurnal  hutan  lestari , 8 (3). https://doi.org/10.26418/jhl.v8i3.42810
Benguerai, A., Benabdeli, K., & Harizia, A. (2019). Forest Fire Risk Assessment Model Using Remote Sensing and GIS Techniques in Northwest Algeria. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica , 15 (1). https://doi.org/10.2478/aslh-2019-0001
Chazdon, R. L., Brancalion, P. H. S., Laestadius, L., Bennett-Curry, A., Buckingham, K., Kumar, C., Moll-Rocek, J., Vieira, I. C. G., & Wilson, S. J. (2016). When is a forest a  forest?  Forest  concepts  and  definitions  in  the  era  of  forest  and  landscape restoration. Ambio , 45 (5). https://doi.org/10.1007/s13280-016-0772-y Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran (A. F. & R. K. P. (Penerjemah), Ed.; Keempat). Pustaka Pelajar. Dennis, R. (1999). A review of fire projects in Indonesia (1982-1998). In A review of fire projects in Indonesia (1982-1998) (Vol. 1). SMT Grafika Desa Putera: Jakarta. https://doi.org/10.17528/cifor/000564
Dicelebica, T. F., Akbar, A. A., & Jati, D. R. (2022). Identifikasi dan Pencegahan Daerah Rawan  Bencana  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Gambut  Di  Kalimantan  Barat. Jurnal Ilmu Lingkungan , 20 (1). https://doi.org/10.14710/jil.20.1.115-126 Hadiwijoyo, E., Saharjo, B. H., & Putra, E. I. (2017). Local wisdom of Dayak Ngaju in Central  Kalimantan  on  Land  Preparation  by  using  Fire. Journal  of  Tropical Silviculture , 8 (1). https://doi.org/10.29244/j-siltrop.8.1.1-8
Hanindito, G. A. (2019).  Pengolahan Citra Satelit dalam Deteksi Alih Fungsi Hutan Pada  Daerah  Aliran  Sungai  Arut  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Provinsi Kalimantan  Tengah  Berbasis  Sistem  Informasi  Geografis. Jurnal  media infotama , 15 (1). https://doi.org/10.37676/jmi.v15i1.742
Hidayat,  T.,  Priyatna,  M.,  Sutanto,  A.,  Alkhudri,  A.,  &  Khomarudin,  R.  (2019). Informasi Sebaran Titik Panas Berbasis WebGIS untuk Pemantauan Kebakaran Hutan  dan  Lahan  di  Indonesia. Jurnal  Teknologi  Lingkungan , 20 (1). https://doi.org/10.29122/jtl.v20i1.2961
Hoover,  K.,  &  Hanson,  L.  A.  (2021).  Wildfire  Statistics. Congressional  Research Service . https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1143321
Jones, M. W., Abatzoglou, J. T., Veraverbeke, S., Andela, N., Lasslop, G., Forkel, M., Smith, A. J. P., Burton, C., Betts, R. A., van der Werf, G. R., Sitch, S., Canadell, J. G., Santín, C., Kolden, C., Doerr, S. H., & Le Quéré, C. (2022). Global and Regional Trends  and  Drivers  of  Fire  Under  Climate  Change.  In Reviews  of  Geophysics 60 (3). https://doi.org/10.1029/2020RG000726 Jurie.  (2023,  February  13). Cegah  kebakaran  lahan  Bhabinkamtibmas  Gelar Sosialisasi Tentang Karhutla . Humas.Polri.Go.Id. https://humas.polri.go.id/2023/02/13/ Lestari, A., & Puspita Ayu, K. (2020). Engaging Palm Oil and Hot Spot Area to Mitigate Forest Fires. BIO Web of Conferences , 20 .
https://doi.org/10.1051/bioconf/20202001003
Loren, A., Ruslan, M., Yusran, F. H., & Rianawati, F. (2015). Analisis Faktor Penyebab Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Serta  Upaya  Pencegahan  yang  Dilakukan Masyarakat  di  Kecamatan  Basarang  Kabupaten  Kapuas  Kalimantan  Tengah. EnviroScienteae , 11 (1), 1-9. http://dx.doi.org/10.20527/es.v11i1.1950 Meirina,  Z.  (2019,  August  15).  BPBD  Lamandau  akan  bangun  tujuh  pos  lapangan Karhutla baru. Www.Antaranews.Com , 1 – 2. https://www.antaranews.com/berita/995122/
Nurlina,  Ridwan,  I.,  &  Putri,  W.  E.  (2018).  Analisis  kebakaran  lahan  gambut menggunakan  citra  satelit  multitemporal. Prosiding  Seminar  Nasional Lingkungan Lahan Basah , 3 (2). http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/ Parajuli, A., Gautam, A. P., Sharma, S. P., Bhujel, K. B., Sharma, G., Thapa, P. B., Bist, B. S., & Poudel, S. (2020). Forest fire risk mapping using GIS and remote sensing in two major landscapes of Nepal. Geomatics, Natural Hazards and Risk , 11 (1). https://doi.org/10.1080/19475705.2020.1853251
Putra, A., Sutikno, S., & Rinaldi, R. (2017). Identifikasi Lahan Gambut Menggunakan Citra Satelit Landsat 8 Oli Tirs Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) Studi Kasus Pulau Tebing Tinggi. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik dan Sains , 4 (2), 1-11. https://jom.unri.ac.id/index.php/
Roswintiarti, O. (2016). Informasi Titik Panas (Hotspot) Kebakaran
Hutan/Lahan. Pusat  Pemanfaatan  Penginderaan  Jauh  Deputi  Bidang Penginderaan Jauh – LAPAN , 1-15. http://hotspot.lapan.go.id/guide/
Saharjo,  B.  H.,  &  Nasution,  M.  R.  A.  (2021).  Pola  Sebaran  Titik  Panas  (Hotspot) Sebagai Indikator Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Aceh Barat. Journal  of  Tropical  Silviculture , 12 (2).  https://doi.org/10.29244/j- siltrop.12.2.60-66
Salsabila, A. Z., Ajie, K., & Santoso, R. T. (2022). Gambaran Umum tentang Peluang,
Kendala  dan  Pilihan  untuk  Meningkatkan  Penggunaan  Tanah  di  Provinsi Lampung. Widya Bhumi , 2 (1), 65 – 87.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.17
Sepriando, A., Hartono, H., & Jatmiko, R. H.  (2020).  Deteksi kebakaran hutan dan lahan menggunakan citra satelit himawari-8 di Kalimantan Tengah. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca , 20 (2). https://doi.org/10.29122/jstmc.v20i2.3884 Septianingrum, R. (2018). Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 2015 dalam Kehidupan Masyarakat. Agric Ecosyst Environ , 1 (82). https://www.researchgate.net/profile/Risma-Septianingrum/publication/
Sutaryono,  S.,  Nurrokhman,  A.,  &  Lestari,  N.  D.  (2021).  Penguatan  pelaksanaan penertiban  pemanfaatan  ruang  pasca  terbitnya  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Jurnal Pengembangan Kota , 9 (2). https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165 Tarigan,  M.  L.,  Nugroho,  D.,  Firman,  B.,  &  Kunarso,  A.  (2015). Dokumen  Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Data Spasial  Kehutanan  (JDSK)  di  Provinsi  Sumatera  Selatan .  http://www. bioclime.org
Tyukavina, A., Potapov, P., Hansen, M. C., Pickens, A. H., Stehman, S. V., Turubanova, S.,  Parker,  D.,  Zalles,  V.,  Lima,  A.,  Kommareddy,  I.,  Song,  X.-P.,  Wang,  L.,  & Harris, N. (2022). Global Trends of Forest Loss Due to Fire From 2001 to 2019. Frontiers in Remote Sensing , 3 . https://doi.org/10.3389/frsen.2022.825190 Wahidin, A. A., Sutaryono, S., & Riyadi, R. (2019). Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai  Instrumen  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Mamuju. Tunas Agraria , 2 (2). https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.31 Wiri,  Astiani,  D.,  &  Fernando,  T.  (2017).  Kehilangan  biomassa  gambut  akibat kebakaran hutan. Jurnal Hutan Lestari , 5 (3).
http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v5i3.21713
Yulianti, N., Kusin, K., Murni, E., Barbara, B., Naito, D., Kozan, O., Jagau, Y., Kulu, I. P., Adji,  F.  F.,  &  Susetyo,  K.  E.  (2020).  Preleminary  analysis  of  cause-effect  on forest-peatland  fires  prior  to  2020  in  Central  Kalimantan. Ecotrophic :  Jurnal
Ilmu Lingkungan , 14 (1). https://doi.org/10.24843/ejes.2020.v14.i01.p06