Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/- VIII/2010
Nasaiy Aziz Muksal Mina Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: nasaiyaziz@gmail.com

## ABSTRAK
Status  hukum  anak  luar  nikah  masih  beragam.  Mahkamah  Konstitusi telah menetapkan adanya hubungan status keperdataan anak dengan ayah biologisnya.  Sementara  itu,  MPU  Aceh  juga  telah  mengeluarkan  fatwa yang  sebaliknya  dengan  Putusan  MK.  Masalah  yang  diteliti  adalah bagaimana status hukum anak luar nikah dilihat dari berbagai perspektif, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Nomor  46/PUU/-VIII/2010  terkait  dengan  penentuan  status  keperdataan anak luar nikah dan bagaimana tinjauan fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015  tentang  nasab  anak  yang  lahir  diluar  nikah  (anak  zina)  terhadap putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  nasab anak  yang  lahir  diluar  nikah.  Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut, penulis menggunakan studi kepustakaan ( library research ) dan dilakukan dengan  menggunakan  metode deskriptif-analisis .  Hasil  analisa  penulis menunjukkan  bahwa  dalam  hukum  Islam,  nasab  anak  terputus  dengan laki-laki  pezina,  begitu  juga  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang Perkawinan.  Adapun  pertimbangan  Hakim  MK  adalah  dengan pertimbangan  kemaslahatan  dan  perlindungan  anak.  Adapun  tinjauan fatwa  MPU  Aceh  terhadap  putusan  MK  yaitu  ada  dua. Pertama , menetapkan  terputusnya  nasab  anak  pada  laki-laki  pezina  yang sebelumnya  MK  tetap  menetapkannya. Kedua ,  Mahkamah  Konstitusi menganggap  deskriminasi  terkait  dengan  pemutusan  hubungan  perdata anak  luar  nikah  dengan  ayah  biologis,  sedangkan  MPU  Aceh  meninjau bahwa    pemutusan  hubungan  nasab  dan  keperdataan  anak  dengan  laki- laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk deskriminasi.
Kata Kunci: Status Anak, Mahkamah Konstitusi, dan MPU Aceh.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 73

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  syariat  yang  dibawa  Rasulullah  SAW. Setiap  syariat  yang  diajarkan  tentu  memiliki  tata  cara  penerapannya, termasuk  cara  bagaimana  memperoleh  keturunan  melalui  syariat perkawinan.  Perkawinan  tidak  hanya  bertujuan  untuk  memperoleh keturunan  serta  meneruskan  pertalian  darah  kebapakan  kepada  generasi berikutnya.  Namun,  lebih  jauh  dari  itu  perkawinan  diposisikan  sebagai jalan,  tempat  beribadah  kepada  Allah  ( ta‟abbudi ).  Tujuan  ditetapkanya hukum  atau  syariat  perkawinan  pada  dasarnya  kembali  kepada  tujuan umum  hukum  Islam  itu  sendiri.  Salah  satu  dari  tujuan  tersebut  yakni untuk melindungi dan menjaga keturunan, atau dalam istilah fiqh disebut hifẓun nasl . 1
Keturunan  yang  sah  pada  prinsipnya  timbul  sebagai  hasil hukum  sebab  akibat  (kausalitas  hukum).  Kausalitas  yang  dimaksudkan berakar dari paham bahwa perkawinan yang sah dijadikan sebab adanya keturunan  yang  sah  dalam  kaitannya  dengan  permasalahan  perkawinan. Dalam  perkawinan  itu  akan  memiliki  konsekuensi  logis  atas  perbuatan hukum  yang  dilakukan.  Konsekuensi  paling  mendasar  atas  perbuatan tersebut adalah timbulya hubungan nasab antara bapak dengan anak. Jika anak yang dihasilkan berasal dari hubungan luar nikah, maka nasab anak terputus  dengan  ayahnya,  sedangkan  antara  anak  dengan  ibu  tidak terputus.  Menurut  Wahbah  Zuhaili, 2 dalam  buku Fiqh  Islāmī  wa Adillatuhu bahwa  anak  dengan  ibu  secara  alami  telah  mempunyai hubungan  nasab  dari  setiap  sisi  kelahiran.  Kaitannya  dengan  anak  zina atau  anak  luar  nikah,  ulama  sepakat  bahwa  antara  anak  dengan  ayah terputus  nasabnya  disebabkan  oleh  kelahiran  anak  yang  dihasilkan  dari hubungan  tidak syar‟ī ,  hal  ini  merujuk  kepada  ketentuan  yang  terdapat dalam  hadis  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Baihaqi. 3 Pada
1 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 61.
2 Wahbah  Zuhaili, Fiqh Islāmī  wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan , (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 58.
3 Artinya: “Terkait dengan putusan nasab anak zina dengan ayahnya terdapat dalam adis yangdiriwayatkan oleh 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
intinya  makna  hadiś  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  anak  tidak  dapat dinasabkan  kepada  seorang  laki-laki  yang  mengakibatkan  adanya kelahiran  di  luar  nikah  (ayah  zina),  nasab  anak  hanya  dapat  dinisbatkan kepada ibunya.
Jika  dilihat  dari  kenyataan  produk  hukum  yang  ada,  seperti yang  dikeluarkan  oleh  MK  (selanjut  ditulis  MK),  tepatnya  Nomor 46/PUU/-VIII/2010,  dinyatakan  bahwa  anak  zina  tetap  mempunyai hubungan  keperdataan  dengan  ayah  biologisnya. 4 Putusan  MK  secara umum  menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan dengan  teknologi,  ilmu  pengetahuan,  atau  alat  bukti  lain,  yang  secara hukum  dianggap  sah.  Putusan  MK  ini  sekaligus  menyatakan  tidak berlaku Pasal 43  ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan  yang  menyatakan:  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya ”.
Menurut   MK,  seseorang  tidak  boleh  menanggung  beban kerugian  atas  perbuatan  salah  yang  dilakukan  oleh  orang  lain.  Oleh karena  itu,  hubungan  anak  di  luar  perkawinan  hanya  dengan  ibu  dan
Rasulullah  shallallahu 'alaihi  wasallam bersabda: "Setiap  orang yang dikaitkan  kepada orang  lain  setelah  bapaknya,  maka  ahli  warispun  hendaklah  mengakuinya  setelahnya. "Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  menetapkan  bahwa  wanita  yang  telah  menjadi hamba  sahaya  pada  saat  melakukan  hubungan  intim  dengannya,  maka  nasabnya dikaitkan  dengan  orang  yang  mengaitkan  sebelumnya,  dan  ia  tidak  mendapatkan  harta warisan  sama  sekali  dari  yang  telah  dibagi  sebelumnya.  Adapun  harta  warisan  yang belum  dibagikan,  maka  ia  mendapatkan  bagiannya.  Nasabnya  tidak  dapat  dikaitkan kepada  seorang  bapak,  apabila  ia  mengingkarinya.  Akan  tetapi  apabila  dari  budak wanita yang tidak dimiliki, atau perempuan merdeka yang telah berzina, maka nasabnya tidak dapat dikaitkan (kepadanya) dan ia tidak diwarisi. Apabila nasab dikaitkan kepada seorang  bapak  dan  ia  mengakuinya,  maka  ia  adalah  anak  hasil  zina,  ia  (nasabnya) dikaitkan  kepada  ibunya,  baik  ia  seorang  wanita  merdeka  atau  seorang  budak.  " Muhammad  bin  Rasyid  berkata;  'Yang  dimaksud  di  sini  adalah  apa  yang  telah  dibagi pada  masa  Jahiliyah  sebelum  Islam. "  (HR.  Baihaqi).  Dikutip  dalam  kitab  hadiṡ  Abu Bakar Ahmad bin Husain bin „Ali Al-Baihaqi, Sunan  Al-Kubra , jilid 6, (Bairut: Dar Al- Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.
4 Taufiqurrahman  Syahuri ,  Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia;  Pro- Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keluarga ibunya, dan tidak memberikan beban sama sekali terhadap laki- laki  yang  menghamilinya,  hal  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  asas proporsionalitas  (keseimbangan).  Pasal  43  ayat  (1)  dipandang  lebih melindungi laki-laki dalam melakukan perbuatan zina. Dimana, jika lahir seorang  anak  dari  hubungan  tersebut,  ia  dibebaskan  dari  tanggungjawab keperdataan.
Menurut  MK,  secara  konstitusional  setiap  anak  yang  lahir berhak  mendapatkan  pendidikan,  dan  berhak  tidak  mendapatkan perlakuan  diskriminatif.  Setiap  orang  yang  berani  berbuat  harus  berani bertanggungjawab  terhadap  akibatnya.  Dengan  kata  lain,  seorang  anak yang  lahir  sudah  pasti  merupakan  buah  hubungan  kelamin  seorang perempuan dan seorang lelaki sebagai ayahnya. Taufiqurrahman Syahuri berpendapat  mengenai  putusan/  pertimbangan  MK  tentang  anak  luar nikah  bahwa, 5 hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan  perkawinan,  akan  tetapi  dapat juga  didasarkan  pada  pembuktian  adanya  hubungan  darah  antara  anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.
Dengan  demikian,  terlepas  dari  soal  prosedur/administrasi perkawinan-nya,  anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan  perlindungan hukum.  Jika  tidak,  maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang  dilahirkan  di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di  luar  kehendaknya.  Anak  yang  dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus  memberikan  perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan meskipun  keabsahan  perkawinannya  masih  dipersengketakan. 6 Putusan MK ini mengundang kekhawatiran di kalangan pemeluk agama Islam dan masyarakat. Dimana, putusan MK mengundang semacam justifikasi bagi perempuan  untuk  melakukan  perzinaan,  dengan  alasan  bahwa  si  lelaki
5 Taufiqurrahman Syahuri , Legislasi Hukum…, hlm. 198
6 Taufiqurrahman Syahuri , Legislasi Hukum…, hlm. 199.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
teman  zina  harus  bertanggungjawab  terhadap  kemungkinan  anak  yang dilahirkan. 7
Dasar-dasar  nasab  seorang  anak,  jika  dilihat  dalam  hukum perkawinan Indonesia secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya  ini  dapat  dipahami  dari  Pasal  43  ayat  1  Undang-Undang Perkawinan  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan bahwa  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Penentuan  nasab  anak kepada  bapaknya  dalam  hukum    perkawinan  Indonesia  didasarkan  pada hubungan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya.  Setiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penetapan  nasab  berdasarkan  perkawinan  yang  sah,  diatur dalam  beberapa  ketentuan yaitu: Pertama ,  Undang-Undang  No  1  Tahun 1974  Pasal  42  yang  berbunyi:  “ anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah ”. Kedua ,  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang berbunyi: “ anak sah adalah: (a) anak yang  lahir  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  (b)  hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut ”.
Dalam  fiqih  Islam  juga  dijelaskan  bahwa  seorang  anak  dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan  yang  sah.  Sebaliknya  anak  yang  terlahir  di  luar  perkawinan yang  sah,  tidak  dapat  disebut  dengan  anak  yang  sah,  melainkan  biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah. 8
Oleh  karena  terdapat  produk  hukum  seperti  tersebut  di  atas, Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh    merespon  keresahan masyarakat  terkait  dengan  adanya  putusan  MK  yang  sebelumnya  telah
7 Arsyad, Status  Hukum  Anak  Di  Luar  Nikah ,  https://sanusiarsyad. wordpress.com  /2012/09/29/status-hukum-anak-di-luar-nikah/.  Diakses  Tanggal  16  April 2016.
8 Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , ( Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI , cet. 3, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 276.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
diputuskan  pada  tahun  2010  mengenai  keperdataan  anak  zina  dengan ayah  biologisnya.  Atas  dasar  permasalahan  ini,  Majelis  Permusawaatan Ulama  Aceh  mengeluarkan  Fatwa  tepatnya  pada  tahun    2015  No  18 Tentang Nasab Anak Yang Lahir di Luar Nikah. Di dalam fatwa tersebut dinyatakan  bahwa  anak  tetap  tidak  memiliki  hubungan  nasab  dengan ayah  zinanya.  Terputusnya  hubungan  nasab  anak  ini  bukan  sebagai bentuk  diskriminasi  terhadap  anak  melainkan  semata-mata  sebagai hukuman  atas  laki-laki  yang  mengakibatkan  kelahiran  anak. 9
Pertimbangan  hukum  yang  digunakan  MPU  Aceh  dalam  mengeluarkan fatwa  tersebut  salah  satunya  disebabkan  bahwa  dalam  kehidupan masyarakat kita telah muncul berbagai pendapat terkait nasab anak hasil zina  setelah  terbitnya  keputusan  MK.  Dengan  diterbitkannya  keputusan MK  ditinjau  dari  sisi  adat  istiadat  dan  kearifan  lokal  lebih  berpeluang terjadinya perzinaan. Serta akibat dari perbedaan pendapat tentang nasab anak hasil zina telah terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. 10

## Nasab Anak Luar Nikah Menurut Fiqh
Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah  keluarga,  karena  nasab  mengikat  antar  anggota  keluarga  dengan pertalian  darah.  Dalam  hal  ini,  anak  adalah  bagian  dari  pada  ayah. Wahbah  Zuhaili  menyebutkan  bahwa  nasab  seorang  anak  terhadap ibunya  tetap  bisa  diakui  dari  setiap  sisi  kelahiran,  baik  yang syar‟i maupun  tidak.  Adapun  nasab  seorang  anak  dengan  ayahnya  hanya  bisa diakui  dengan  adanya  nikah  yang ṣāḥih atau faṣid ,  atau waṭi‟  syubḥat (persetubuhan  yang  samar  status  hukumnya),  atau  pengakuan  nasab  itu sendiri,  di  dalam  Islam  sering  disebut  sebagai istilḥāq (pengakuan terhadap seorang anak). 11
Abdul  Majid  menyatakan  bahwa  Allah  mengukuhkan  aturan- aturan  untuk  memelihara  nasab  dari  kehancuran  dan  kekacauan.  Allah
9 Poin ketiga putusan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.
10 Dikutip  dalam  pertimbangan  fatwa  MPU  Aceh  Nomor  18  tahun  2015 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.
11 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī…, hlm. 37

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
juga  menjadikan  nasab  sebagai  anugrah  yang  diberikan  kepada  hamba- hambanya  sebagaimana  disebutkan  dalam  firman  Allah  dalam  surat  Al- Furqan  ayat  54  seperti  telah  disebutkan.  Lebih  lanjut,  Abdul  Majid menjelaskan  dengan  mengutip  pendapat  Muhammad  al-Husaini  al- Hanafi, bahwa nasab itu memiliki tiga unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak. 12
Karena,  nasab  adalah  ikatan  dan  ikatan  ini  tidak  akan  tampak  pada  asal pertumbuhannya  kecuali  dengan  adanya  ketiga  unsur  ini.  Nasab  itu adalah  hak  bapak,  ibu  dan  anak.  nasab  itu  menjadi  hak  bapak  karena bapak berhak untuk melindungi anak yang lahir darinya dan menjaganya dari  kesia-siaan.  Selain  itu  penetapan  nasab  anak  terhadap  bapak  inipun dapat melahirkan hak-hak lain seperti hak mendapatkan nafkah dari anak, berhak  atas  perwalian  anak,  serta  berhak  atas  harta  warisan  yang ditinggalkan anak.
Kemudian,  nasab  dikatakan  sebagai  hak  ibu  karena  ia  berhak untuk membela diri dari dugaan zina dan melindungi diri dari kesia-siaan anak.  Sedangkan  nasab  menjadi  hak  anak  karena  anak  dapat  menolak cemoohan  terhadap  dirinya  karena  menjadi  anak  luar nikah  sebab    zina. Disamping  itu,  hak  atas  nasab  dari  bapak  dan  ibu  juga  akan  melahirkan hak-hak  lain,  seperti  hak  nafkah,  hak  penyusuan,  hak  pengsuhan,  serta hak untuk mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya. 13
Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir diluar nikah (anak zina)  terputus  hubungan  nasab  dengan  laki-laki  yang  menyebabkan  ia lahir.  Dalam  hal  ini  anak  zina  satusnya  sama  dengan  anak li‟ān. 14 Li‟ān merupakan  suatu  ucapan  sumpah  yang  dilakukan  oleh  seorang  suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami  mengucapkan  sumpah  yang  diikuti  dengan  laknat  kepadanya  jika
12 Muhammad  al-Husaini  al-Hanafi, Huqūq  al-Aulād  wa  al-„Aqārib, dimuat dalam Abdul Madjid Mahmud Mathlub, al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah, ed. In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  (terj:  Harits  Fadly  dan  Ahmad  Khotib),  (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 522
13 Ibid., hlm. 523-524.
14 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam…, hlm. 148; kata li‟ān diambil dari  kata al-la‟nu ,  yang  artinya  jauh  dan  laknat  atau  kutukan,  dimuat  dalam  Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakaha t, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 238.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
79
dia  dusta. 15 Menurut  Abdur  Rahman, li‟ān adalah  sumpah  yang diucapkan  oleh  suami  ketika  ia  menuduh  istrinya  berbuat  zina  dengan empat  kali  kesaksian  bahwa  ia  termasuk  orang  yang  benar  dalam tuduhannya,  kemudian  pada  sumpah  kesaksian  kelima  disertai persyaratan  bahwa  ia  bersedia  menerima  laknat  Allah  jika  ia  berdusta dalam tuduhannya itu. 16
Ketika terjadi li‟ān yang  diucapkan  suami,  maka  anak  tersebut tidak lagi bernasab kepada suami ibunya. „Uwaidah menegaskan bahwa masing-masing  antara  anak  zina  dan  anak li‟ān tersebut  terputus hubungan  nasabnya  dengan  ayahnya,  dan  hanya  dinasabkan  kepada ibunya saja. Dalam keadaan ini, dia boleh menerima warisan dari ibu dan para  kerabatnya  (ibu).  Sebaliknya,  ibu  dan  para  kerabat  juga  boleh menerima warisan darinya. 17
Amir  Syarifuddin  menjelaskan  nasab  anak  dengan  ibu  tejadi secara alamiah. Dalam arti bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan  hubungan  nasab  antara  ibu  yang  melahirkan  dengan  anak yang  dilahirkan,  tanpa  memperhatikan  bagaimana  cara  si  ibu  itu mendapakan  kehamilan  dan  status  hukum  dari  laki-laki  yang menggaulinya.  Sedangkan  hubungan    nasab  antara  anak  dengan  ayah tidak  ditentukan  oleh  sebab  alamiah,  tetapi  semata  oleh  sebab  hukum, artinya  telah  berlangsung  hubungan  akad  nikah  (perkawinan)  yang  sah antara  ibu  dengan  laki-laki  yang  menyebabkan  kelahiran  anak. 18
Pernyataan  yang  sama  juga  disinyalir  oleh Wahbah Zuhaili seperti  telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan ini.
Dari  paparan  di  depan,  dapat  dipahami  bahwa  untuk mendapatkan  hubungan  kekerabatan  atau  nasab,  semestinya  harus dilakukan pernikahan yang sah terlebih dahulu. Karena, pernikahan yang sah merupakan salah satu institusi untuk mendapatkan keterikatan nasab antara  anak  dengan  ayah.  Meskipun  pertalian  darah  dewasa  ini  dapat
15 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al- Islāmī…, hlm. 290. 16 Abdur  Rahman  Ghozaly, Fiqh  Munakaha t,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2011), hlm. 239.
17 Syaikh  Kamil  Muhammad  „Uwaidah, Al-Jamī‟  fī  Fiqhi  al-Nisā‟ …,  hlm.
577.
18 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam…, hlm. 148-149.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dibuktikan melalui tes DNA ( Deoxirybo Nucleic Acid ), yang akhir-akhir ini  telah  mencuat  ke  permukaan,  namun  dalam  Islam  tegas  dinyatakan nasab  itu  baru  ada  ketika  didahului  dengan  akad  nikah  yang  sah.  Untuk itu, terkait dengan anak yang lahir di luar nikah sebab zina tidak memiliki hubungan  nasab  dengan  ayahnya,  melainkan  hanya  dengan  ibunya  dan kerabat  ibunya  semata.  Secara  runtut,  konsekuensi  dari  tidak  adanya hubungan  nasab  dengan ayah  biologis juga  akan  memutuskan  hubungan mewarisi  antara  meraka,  berikut  dengan  terputusnya  hak  nafkah  bagi anak,  sebaliknya  terputusnya  kewajiban  nafkah  bagi  laki-laki  tersebut. Hal  ini  juga  pernah  diungkap  oleh  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah  dalam kitabnya  “ I‟lām  al-Muwāqi‟īn ”,  dimana  anak  zina  tidak  ditetapkan hubungan dalam hak waris dan nafkah dengan laki-laki zina. Karena anak tersebut  bukanlah  anak  dalam  arti  sebagai  seorang  ahli  waris  yang berkedudukan sebagai anak. 19
Namun demikian, kajian terhadap pelindungan nasab anak luar nikah  ini  nampaknya  terdapat  perbedaan  pendapat  para  ulama.  Dimana, anak  luar  nikah  tersebut  dapat  diikatkan  kepada  laki-laki  yang menyebabkan  kelahirannya  dengan  jalan  mengakuinya.  Salah  satunya seperti  yang  dinyatakan  oleh  Ishaq  bin  Rahawayh,  sebagaimana  dikutip oleh  Hamid  Sarong  bahwa  anak  yang  lahir  sebelum  berlangsungnya perkawinan  antara  bapak  dan  ibunya  dapat  menjadi  anak-anak  sah  dari bapak  ibunya  apabila  diakui  oleh  bapaknya  dengan  cara  pengakuan ( istilḥāq ).  Tujuannya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  anak  jangan sampai  tidak  mempunyai  nasab. 20 Menurut  Imam  Abu  Hanifah,  dimana anak yang lahir di luar nikah dapat diakui sehingga bernasab kepada ayah yang  membuahinya,  beliau  merujuk  pada  keumuman  makna  hadiṡ  nabi: al-wālad  al-firāsy . 21 Pendapat  yang  sama  juga  dinyatakan  oleh  Abdul Majid  Mahmud  Mathlub,  anak  luar  nikah  dapat  diakui  oleh  ayahnya
19 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‟lām al-Muwāqi‟īn „an Rabb al-„Ālamīn, ed. In, Panduan  Hukum  Islam ,  (terj:  Asep  Saefullah  FM  &  Kamaluddi  Sa‟diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856.
20 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indinesia , cet. 3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 201.
21 Ahmad  Rofiq, Fikih  Mawaris, cet.  3,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 1998), hlm. 133.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan syarat bahwa hendaknya orang yang mengakui sebagai ayah tidak menyatakan  secara  terus  terang  bahwa  anak  tersebut  berasal  dari hubungan yang  melanggar syara‟ atau zina. Karena, secara lahiriah zina merupakan  perbuatan  kriminal  dan  tidak  pantas  dijadikan  sebagai  sebab adanya hubungan nasab. 22
Pendapat tersebut di atas agaknya betentangan dengan pendapat jumhur  ulama,  dimana  anak  luaar  nikah  (anak  zina)  tetap  tidak  dapat dinasabkan  dengan  laki-laki  yang  menyebabkan  kelahirannya,  meskipun nyatanya  diakui  oleh  laki-laki  tersebut  sebagai  anaknya.  Hal  ini  seperti dinyatakan  oleh  Wahbah  Zuhaili,  bahwa  seorang  anak  itu  dinisbatkan kepada  ayahnya  jika  dihasilkan  dari  nikah  yang  sah.  Adapun  anak  dari hasil  zina  tidak  layak  dijadikan  sebab  pengakuan  nasab,  dan  haknya orang  yang  berbuat  zina  adalah  dirajam  atau  dilempari  dengan  batu. 23
Adapun  landasannya  adalah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Huraiah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu hubungan  antara  anak  dengan  orang  tua  (khususnya  ayah),  selain  harus ada  hubungan  senggama  (hubungan  biologis)  yang  dapat  menciptakan keturunan,  juga  harus  adanya  ikatan  pekawinan  yang  sah  menurut syari‟ah.  Peneliti  setuju  dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh  Muhammad Rizal,  dimana  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  kendatipun  pada hakikatnya setiap yang lahir berasal dari percampuran antara sperma laki- laki dengan ovum seorang perempuan, namun fikih tidak memakai logika fikir mengenai proses biologis dalam menentukan nasab. 24
Untuk  itu,  anak  luar  nikah  yang  dihasilkan  dan  dibuahi  dari hubungan  yang  tidak syar‟i atau  zina,  baik  diakui  atau  tidak  diakui,  ia tetap tertupus nasabnya dengan laki-laki zina, sehingga akhinya hak-hak
22 Abdul Madjid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīz  fī  Ahkām  al-Usrah…, hlm.  547; keterangan  yang  sama  juga  dimuat  dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam, jilid  2,  (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 687.
23 Wahbah Zuhaili, Al- Fiqh al-Islāmī…, hlm. 27.
24 Muhammad  Rizal,  “Iqrar  Bin  Nasab  Anak  yang  Lahir  Kurang  dari  Enam Bulan  Masa  Pernikahan;  Kajian  Pemikiran  Wahbah  Zuhaili” . ( Skripsi yang  tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2011), hlm. 49.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dia  selaku  anak  tidak  ada,  mulai  dari  hak  kewarisan,  perwalian  hingga nafkah dia sehari-hari.

## Nasab Anak Luar Nikah Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi
Persoalan  nasab  anak  luar  nikah  memang  menjadi  isu  yang menarik untuk dikaji. Karena, persoalan ini tidak hanya dikaji dan digali dalam  lapangan  hukum  Islam  melalui  pemahaman  para  ulama  (fukaha) saja,  namun  merambah  pada  konstruksi  hukum  positif  di  Indonesia melalui  pemahaman  para  ahli  hukum  dan  hakim,  baik  di  Pengadilan Agama maupun di MK. Terkait dengan kedudukan nasab anak luar nikah terhadap ayah biologisnya (laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak), bahwa  para  hakim  MK  telah  memutus  perkara  Nomor  46/PUU- VIII/2010, yaitu perkara permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  tepatnya  Pasal  43  ayat  (1),  yang dimohonkan  oleh  Aisyah  Mochtar  alias  Machica,  pada  tahun  2010. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 43
:  Ayat  (1)  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya” .
Dalam  pembahasan  ini,  terlebih  dahulu  perlu  kiranya  peneliti menjelaskan  mengenai  duduk  perkara  permohonan  uji  materil  tersebut. untuk itu, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai duduk  perkara  permohonan,  serta  kedudukan  nasab  anak  luar  nikah menurut MK.

## Duduk Perkara Permohonan
Pada  intinya,  permohonan  uji  materil  yang  dilakukan  oleh Aisyah  Mochtar  alias  Machica  tersebut  ada  dua  poin  yang  dimohonkan pemohon,  pertama  yaitu  masalah  pengakuan  hukum  atas  perkawinan yang  tidak  dicatat  yang  termuat  dalam  Pasal  2  ayat  1  dan  2  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:
Pasal 2: Ayat  (1)  “ Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya itu ”.
Ayat  (2)  “ Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kedua yaitu masalah hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 43 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang berbunyi:
Pasal  43:  Ayat  (1)  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya ”.
Khusus  permohonan  uji  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan  terkait  dengan  keperdataan  anak  di  atas,  pemohon  pada intinya  menegaskan  bahwa  muatan  hukum  yang  terdapat  pada  pasal  43 ayat  (1)  tersebut  telah  mengurangi  hak-hak  konstitusionalnya  dengan Muhammad  Iqbal,  selaku  anak  yang  dihasilkannya  melalui  pernikahan sirri  dengan  Moerdiono.  Untuk  itu,  MK  memutus  perkara  permohonan tersebut  dengan  ketentuan  bahwa  muatan  hukum  yang  terdapat  dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut inkonstitusional.
Lebih  lanjut,  pemohon  menganggap  bahwa  ketentuan  Pasal  43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun bunyi pasal UUD 1945  yang  menurut  pemohon  bertentangan  dangan  Pasal  43  ayat  (1)  di atas adalah sebagai berikut:
Pasal  28B:  Ayat  (2)  “ Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh, dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi ”.
Pasal  28D:  Ayat  (1)  “ Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum ”.
Dari ketentuan di atas, menurut Aisyah Muchtar Pasal 28B ayat (2)  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  ini  jelas  melahirkan  norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan  diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum. 25 Namun  ketententuan Undang-Undang Perkawinan mengatakan lain.
Dalam  hal  ini,  MK  menjelaskan  dalam  putusannya  bahwa pokok  permasalahan  hukum  mengenai  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan adalah mengenai makna hukum ( legal meaning ) frasa “ yang dilahirkan  di  luar  perkawinan ”.  Untuk  memperoleh  jawaban  dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan  tentang  sahnya  anak.  Dimana,  secara  alamiah,  tidaklah mungkin  seorang  perempuan  hamil  tanpa  terjadinya  pertemuan  antara ovum dan spermatozoa baik  melalui  hubungan  seksual  maupun  melalui cara  lain  berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan terjadinya pembuahan.
Oleh  karena  itu,  tidak  tepat  dan  tidak  adil  manakala  hukum menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika  hukum  membebaskan  laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung  jawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan  bersamaan  dengan  itu hukum  meniadakan  hak-hak  anak  terhadap  lelaki  tersebut  sebagai bapaknya.  Lebih-lebih  manakala  berdasarkan  perkembangan  teknologi yang  ada  memungkinkan  dapat  dibuktikan  bahwa  seorang  anak  itu merupakan  anak  dari  laki-laki  tertentu.  Akibat  hukum  dari  peristiwa hukum  kelahiran  karena  kehamilan,  yang  didahului  dengan  hubungan seksual  antara  seorang  perempuan  dengan  seorang  laki-laki,  adalah hubungan  hukum  yang  di  dalamnya  terdapat  hak  dan  kewajiban  secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 26
Lebih  lanjut,  MK  berpendapat  bahwa  hubungan  anak  dengan seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian  adanya
25 Penjelasan  tersebut  dimuat  dalam  keterangan  duduk  perkara  mengenai Kedudukan  Hukum (Legal  Standing) para  Pemohon,  dalam  putusan  Mahkamah Konstritusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.  5.
26 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 35.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hubungan  darah  antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya,  anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan  perlindungan hukum.  Jika  tidak  demikian,  maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan  status  ayah  seringkali  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil dan stigma di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus  memberi perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak  yang ada padanya, termasuk terhadap anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan  perkawinannya  masih dipersengketakan. 27
Dari  uraian  di  atas,  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya” adalah  bertentangan dengan  UUD  1945  secara  bersyarat ( conditionally  unconstitutional )  yakni inkonstitusional  sepanjang  ayat tersebut  dimaknai  menghilangkan  hubungan perdata  dengan  laki-laki yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah sebagai  ayahnya.  Untuk  itu,  menurut  MK  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  diubah  dan  dibaca dengan keterangan sebagi berikut:
“Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya” harus  dibaca,  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” . 28
Dari  beberapa  pertimbangan  hakim  di  atas,  berikut  dengan alasan-alasannya  terhadap  permohonan  para  pemohon,  maka  Hakim Konstitusi memutus perkara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974
Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”, bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut  hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai ayahnya;
3. Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974
Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”, tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata  mempunyai hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  sehingga  ayat  tersebut  harus dibaca,  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
28 Taufiqurrahman  Syahuri ,  Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia;  Pro- Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga ayahnya” ;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 29
5. Memerintahkan  untuk  memuat  putusan  ini  dalam  Berita  Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 30
Dalam  putusannya  tersebut,  MK  mengabulkan  permohonan pemohon  dalam  masalah  kedudukan  keperdataan  anak,  dan  menolak permohonan  masalah  pengakuan  hukum  pernikahan  yang  tidak  dicatat yang dilakukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica dengan Moerdiono.

## Kedudukan Nasab (Keperdataan) Anak Luar Nikah Menurut MK
Dari  bunyi  putusan  seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  anak  luar  nikah,  baik  yang  dihasilkan  dari  nikah  sirri maupun  sebab  zina  masih  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ayah biologisnya.  Kesimpulan  hukum  seperti  ini  mengingat  MK  tidak menjelaskan apakah yang dimaksud anak luar nikah tersebut sebagai anak hasil nikah sirri atau tidak.
Adapun  penjelasan  hukum  yang  dipaparkan  oleh  salah  satu Hakim  Kontitusi,  bahwa  secara  alamiah,  tidaklah  mungkin  seorang perempuan  hamil  tanpa  terjadinya  pertemuan  antara ovum dan spermatozoa baik  melalui  hubungan  seksual  ( coitus )  maupun  melalui cara  lain  berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan terjadinya  pembuahan.  Oleh  karena  itu,  tidak  tepat  dan  tidak  adil manakala  hukum  menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu kehamilan  karena  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan  tidak  adil  pula  jika  hukum  membebaskan  laki-laki  yang  melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak  tersebut  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan bersamaan  dengan  itu  hukum  meniadakan  hak-hak  anak  terhadap  lelaki tersebut sebagai bapaknya. 31
29 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.
30 Ibid.
31 Ibid., hlm. 34.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Lebih  lanjut,  hakim  konstitusi  menyatakan  bahwa  manakala berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang  ada  memungkinkan  dapat dibuktikan  bahwa  seorang  anak  itu  merupakan  anak  dari  laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang  didahului  dengan  hubungan  seksual  antara  seorang  perempuan dengan  seorang  laki-laki,  adalah  hubungan  hukum  yang  di  dalamnya terdapat  hak  dan  kewajiban  secara  bertimbal  balik,  yang  subjek hukumnya  meliputi  anak,  ibu,  dan  bapak.  Berdasarkan  uraian  di  atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya,  anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan  perlindungan hukum.  Jika  tidak  demikian,  maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan  status  ayah  seringkali  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil dan stigma di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus  memberi perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak  yang ada padanya, termasuk terhadap anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan  perkawinannya  masih dipersengketakan. 32
Keberadaan  anak  dalam  keluarga  yang  tidak  memiliki pengakuan  dari  bapak  biologisnya,  akan  memberikan  stigma  negative. Misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi  anak,  terutama  kerugian  secara  sosial-psikologis,  yang  sebenarnya dapat  dicegah  dengan  tetap  mengakui  hubungan  anak  dengan  bapak biologisnya.  Dari  perspektif  peraturan  perundang-undangan,  pembedaan perlakuan  terhadap  anak  karena  sebab-sebab  tertentu  yang  sama  sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. 33
Kemudian MK menambahkan:
32 Ibid., hlm. 35.
33 Ibid., hlm. 35.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
“Potensi  kerugian  tersebut  dipertegas  dengan  ketentuan  Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “ Anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya ”.  Keberadaan  Pasal a  quo menutup  kemungkinan  bagi anak  untuk  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  bapak  kandungnya. Hal  tersebut  adalah  risiko  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada  tempatnya  jika  anak  harus  ikut  menanggung  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  tindakan  (perkawinan)  kedua  orang  tuanya.  Jika dianggap  sebagai  sebuah  sanksi,  hukum  negara  maupun  hukum  agama (dalam  hal  ini  agama  Islam)  tidak  mengenal  konsep  anak  harus  ikut menanggung  sanksi  akibat  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kedua  orang tuanya,  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “dosa  turunan”.  Dengan  kata lain,  potensi  kerugian akibat  perkawinan  yang  dilaksanakan  tidak  sesuai dengan  UU  1/1974  merupakan  risiko  bagi  laki-laki  dan  wanita  yang melakukan  perkawinan,  tetapi  bukan  risiko  yang  harus  ditanggung  oleh anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut.  Dengan  demikian, menurut  saya,  pemenuhan  hak-hak  anak  yang  terlahir  dari  suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum  negara,  tetap  menjadi  kewajiban  kedua  orang  tua  kandung  atau kedua orang tua biologisnya”. 34
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  selama  anak dapat  dibuktikan  keterikatan  pertalian  darah  dengan  seorang  laki-laki, maka anak tersebut merupakan tanggungan laki-laki tersebut. Begitu juga terhadap anak luar nikah, baik sebab zina atau nikah sirri, tetap memiliki keterikatan  nasab,  atau  paling  tidak  adanya  keterikatan  keperdataan dengan  laki-laki  sebagai  ayah  biologisnya.  Dengan  demikian,  putusan tersebut  menetapkan  kedudukan  anak  luar  nikah  (baik  sebab  zina  atau nikah sirri) terhadap ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Dengan  adanya  hubungan  keperdataan  anak dengan  ayah  sebagaimana  keputusan  MK  di  atas,  maka  hak-hak
34 Taufiqurrahman  Syahuri ,  Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia;  Pro- Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 20s13), hlm. 200.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keperdataan  anak,  baik  dalam  masalah  warisan  maupun  nafkah  tetap dimiliki anak terhadap ayahnya.
Latar  Belakang  Lahirnya  Fatwa  MPU  Aceh  Nomor  18  Tahun  2015 tentang Nasab Anak Zina
Terkait  dengan  latar  belakang  atau  penyebab  dikeluarkannya fatwa  MPU  Aceh  Nomor  18  Tahun  2015  Tentang  Nasab  anak  diluar nikah (Anak Zina). Paling tidak, ada dua alasan yang menjadi penyebab hingga  dikeluarkannya  produk  hukum  fatwa  MPU.  Kedua  penyebab tersebut tentunya saling berhubungan.
1. Terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
Pada  tahun  2012,  MK  telah  memutus  perkara  yang  diajukan oleh  Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machicha  dengan  anaknya  Muhammad Iqbal  Ramadhan  yang  berkaitan  dengan  kedudukan  keperdataan  anak (Muhammad  Iqbal  Ramadhan)  dari  hubungan  di  luar  nikah  (nikah  sirri) terhadap  ayah  biologisnya  (Moerdiono). 35 Kenyataannya,  putusan tersebut  berimplikasi  besar  pada  materi  Undang-Undang  Perkawinan khususnya terkait dengan Pasal 43 ayat () yang menyatakan, “ Anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya ”,  bahkan  pada  tataran  realita masyarakat  muslim  Indonesia,  menimbulkan  pertanyaan  mengenai dualisme  materi  hukum  yang  berbeda,  antara  pasal  yang  dirubah materinya oleh MK dengan konsep hukum Islam.
Intinya,  menurut  MPU  Aceh  bahwa  ditinjau  dari  sisi  adat istiadat  dan  kearifan  lokal,  putusan  MK  tersebut  lebih  berpeluang terjadinya  perzinaan.  Bagiamana  tidak,  bahwa  dalam  putusan  tersebut dinyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dengan laki- laki  yang  menyebabkan  kelahirannya  (ayah  biologis  anak  tersebut). 36
35 Taufiqurrahman  Syahuri, Legislasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia;  Pro- Kontra  Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 192
36 Penamaan “Ayah Biologis”, menurut penulis kurang tepat digunakan untuk laki-laki pezina atas anak yang dihasilkannya. Karena, dalam Islam tidak dikenal adanya “orang tua biologis”  atau “ayah biologis”, yang ada hanya orang tua kandung atau orang tua syar‟i .  Di  sisi  lain,  dengan  adanya  penamaan  “ayah  biologis”,  nantinya  akan membentuk persepsi masyarakat tentang masih adanya hubungan anak terkait dengan hak dan  kewajiban  antara  laki-laki  zina  dengan  seorang  anak  yang  dihasilkannya,  padahal

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## 91
Walaupun putusan tersebut terkait dengan permohonan atas perlindungan hukum anak luar nikah sebab nikah sirri (antara Aisyah Mochtar dengan Moerdiono),  namun  secara  ekplisit  dalam  putusan  MK  tersebut  juga berlaku  bagi  keperdataan  anak  luar  nikah  sebab  zina  dengan  ayahnya. Secara konstruksi hukum (hukum positif), putusan MK tersebut memberi ruang  (berpeluang)  terjadinya  perzinaan,  karena  nantinya  anak  yang dilahirkan  dari  perbuatan  zina  akan  diakui  status  keperdatannya  dengan kedua orang tuanya biologis.
2. Muncul berbagai pendapat di dalam masyarakat terkait nasab anak hasil zina setelah terbitnya keputusan MK
Berawal  dari  adanya  putusan  MK  tersebut,  kemudian  muncul beberapa  pendapat  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  tentang  nasab anak  luar  nikah    (anak  zina).  Akibat  dari  perbedaan  pendapat  tentang nasab  anak  luar  nikah  yang  disebabkan  oleh  hasil  zina,  kemudian dikhawatirkan  akan  terjadi  gejolak  di  tengah-tengah  masyarakat  Aceh. Atas dasar ini pula MPU Aceh merasa perlu mengeluarkan Fatwa terkait dengan nasab anak zina dalam Islam. Tujuannya adalah agar masyarakat (khususnya  masyarakat  Aceh)  nantinya  tidak  lagi  ambigu  dalam memahami  status  nasab  anak  luar  nikah  (anak  zina),  serta  memberi kepastian  hukum.  Dapat  dipahami  bahwa,  walaupun  kemunculan beberapa pandapat hukum di tengah masyarakat tentang status nasab luar nikah (anak zina) menjadi salah satu alasan dikeluarkannya fatwa, namun secara  ekplisit  sebab  dikeluarkannya  fatwa  MPU  adalah  lebih  pada adanya  putusan  MK,  yang  kemudian  masyarakat  mempertanyakan masalah tersebut.

## Pertimbangan  Hakim  MK  Terkait  Penentuan  Status  Keperdataan Nasab Anak Luar Nikah
Terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini, bahwa ketentuan yang  dimohonkan  untuk  dilakukan  pengujian  ( yudisial  review )  terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atas ketentuan permohonan pengakuan atas anak  luar  nikah  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
antara  laki-laki  itu  dengan  anak  zina  sama  sekali  orang  lain  dan  tidak  ada  hubungan keperdaan. Namun demikian, penamaan “ayah biologis” tersebut tetap penulis gunakan, mengingat telah umum dipakai.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
1974  tentang  Perkawinan  apakah  bertentang  dengan  undang-undang, sehingga  permohonan  yang  diajukan  dapat  dikabulkan,  atau  bahkan ditolak sama sekali karena  ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.
MK  mempunyai  beberapa  kewenangan  yang  telah  ditetapkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  MK  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK serta Pasal 29 ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah  adalah  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang Dasar maka permohonan pemohon untuk menguji Pasal 2  ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan MK. 37
Dalam  hal  kewenangan  Konstitusional  Mahkamah  adalah mengadili  pada  tingkat  pertama,  telah  dikemukakan  pada  bab  dua sebelumnya,  bahwa  MK  telah  memutus  perkara  permohonan  uji  materi ( yudicial review )  terkait  ketentuan  antara  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dengan    Pasal  28B ayat  (2)  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang intinya  adalah  Pasal  43  ayat  (1)  tersebut  inkonstitusional  selama  anak dipahami  hanya  memiliki  hubungan  pardata  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya. Selanjutkan akan konstitusional apabila anak dipahami memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya.
Dalam  menetapkan  suatu  putusan,  khususnya  putusan  Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK tentunya mempunyai metode dan dalil tersendiri. Dimana, metode dan dalil ini erat kaitannya dengan pertimbangan hukum yang  digunakan  oleh  MK.  Sejauh  pengamatan  penulis  terkait  dengan keseluruhan  isi  putusan  tersebut  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  MK
37 Jurnal  PSHK  Universitas  Islam  Indonesia  Kerjasama  dengan  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia, Jurnal  Konstitusi ,  (Jakarta:  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 2012), website: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mempertimbangkan  perlindungan  hukum  kepada  anak  diluar  nikah adalah  semata-mata  agar  mereka  terlepas  dari  beban  kehidupan  yang berat  akibat  perbuatan  orang  tuanya,  yang  mana  diberikan  dengan  jalan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan.
Dasar  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  MK  dalam  putusan tersebut adalah  bahwa  pokok  permasalahan  hukum  mengenai anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  adalah  mengenai  makna  hukum  ( legal maening )  frasa  “ yang  dilahirkan  diluar  perkawinan ”,  karena  frasa tersebut erat kaitannya dengan sahnya anak. MK menyatakan bahwa hal yang tidak mungkin terjadi secara alamiah bagi seorang perempuan hamil tanpa  terjadinya  pertemuan ovum dan spermatozoa yang  menyebabkan terjadinya  pembuahan.  Dengan  pertimbangan  ini,  adalah  tidak  tepat  dan tidak  adil  apabila  hukum  menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu kehamilan  karena  hubungan  seksual  diluar  perkawinan  hanya  memiliki hubungan dengan prempuan tersebut sebagai ibunya. Dan tidak tepat dan tidak  adil  pula  jika  hukum  membebaskan  laki-laki  yang  melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak  tersebut  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan bersamaan  dengan  itu  hukum  meniadakan  hak-hak  anak  terhadap  lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan  teknologi  yang  ada  memungkinkan  dapat  dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 38
Berdasarkan uraian di atas, MK berpandangan bahwa hubungan anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena adanya  ikatan  perkawinan,  akan  tetapi  dapat  juga  didasarkan  pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya,  anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan  perlindungan hukum.  Jika  tidak  demikian,  maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki
38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil di tengah-tengah masyarakat. 39
Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa MK secara sekaligus  menetapkan  hubungan  darah  (nasab)  anak  luar  nikah  sebab nikah  sirri  dan  anak  luar  nikah  sebab  zina  kepada  laki-laki  yang menyebabkan  anak  itu  lahir  (ayah  biologis).  Dalam  menetapkan putusannya  terkait  penetapan  hubungan  keperdataan  anak  luar  nikah sebab zina dengan laki-laki yang meneyabkan ia lahir, MK melihat pada dua pertimbangan.
1. Perlindungan dan Kemaslahatan Anak
Dalam putusannya, jelas bahwa MK melihat pada  kepentingan anak  dan  perlindungan  atas  kemaslahatan  hidupnya.  Setiap  anak,  tidak terkecuali  anak  luar  nikah,  mepunyai  yang  sama  di  mata  hukum.  Anak justru menjadi korban suatu perbuatan orang tua yang sebenarnya ia tidak ingin  lahir  dari  perbuatan  tersebut.  Kelahiranya  sebagai  anak  luar  nikah tidak justru menghalanginya untuk dapat dilindungi. Untuk itu, anak tetap mempunyai hak keperdatan dengan orang tuanya.

## 2. Hubungan Darah
Dalam  putusanya,  MK  juga  menimbang  dan  melihat  pada hubungan darah anak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Untuk itu,  apabila  seorang  laki-laki  dapat  dibuktikan  kebapakannya  (hubungan darah)  dengan  anak  melalui  ilmu  pengetahuan,  salah  satunya  seperti  tes DNA,  maka  anak  tersebut  menjadi  anak  biologisnya,  dan  ia  wajib menanggung  segala  kebutuhan  anak.  Hal  ini  terlepas  dari  sah  tidaknya hubungan perkawinan yang dilakukan orang tuanya.
Dapat  disimpulkan  bahwa  perihal  keperdataan  anak  dengan orang tuanya tetap berlaku selama anak dan laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir dapat dibuktikan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Artinya, hubungan seksual antara ibu dan ayah biologis secara langsung dapat  dijadikan  alasan  dalam  menetapkan  adanya  hak  dan  kewajiban terhadap anaknya.
39 Ibid, hlm. 35.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Tinjauan Fatwa MPU Aceh terhadap Putusan MK
MPU  Aceh  telah  mengeluarkan  fatwa  sebagai  bentuk  jawaban  atas pendapat hukum yang dikeluarkan MK yang secara hukum Islam sangat jauh  bertentangan.  Tinjauan  fatwa  MPU  Aceh  terhadap  putusan  MK nampaknya  lebih  kepada  penegasan  produk  hukum  terkait  dengan ketentunan nasab anak zina dalam pandangan Islam.
Adapun hasil putusan Fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 40
1. Anak  zina  adalah  anak  yang  dihasilkan  dari  hubungan  diluar  nikah yang sah.
2. Anak  zina  tidak  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  lelaki  yang menyebabkan kelahirannya.
3. Anak  zina  tidak  mempunyai  hak  waris,  nafkah  dan  wali  nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
4. Kedudukan  anak  zina  dihadapan  Allah  sama  dengan  anak  yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
5. Nafkah  anak  zina  dibebankan  kepada  ibunya  dan/atau  keluarga ibunya.
Walaupun  MK  pada  inti  putusannya  menetapkan  keperdataan anak kepada kedua orang tuanya, tanpa diperhatikan sebab kelahirannya, namun MPU Aceh tetap berpandangan bahwa anak luar nikah sebab zina hanya  memiliki  hubungan  nasab  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja. Terkait  dengan  adanya  pendapat  hukum  dari  MK  tentang  adanya deskriminasi  jika  anak  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan ibunya  semata,  dalam  hal  ini  MPU  Aceh  justru  menegaskan  dalam fatwanya, tepatnya pada bagian poin taushiyah huruf e, dimana penetapan nasab  anak  zina  kepada  ibunya  adalah  justru  untuk  melindungi  nasab anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Nampaknya,  MPU Aceh dalam menetapkan  putusnya  hubangan  nasab  anak  dengan  laki-laki  yang meyebabkan anak itu lahir bukan sebagai bentuk deskrminasi, akan tetapi dengan alasan hukum syara‟ yang menetapkannya.
40 Majelis  Parmusyawaratan  Ulama  Aceh, Fatwa  Nomor  18  Tahun  2015 Tentang  Nasab  Anak  Yang  Lahir  di  luar  Nikah  (Anak  Zina) ,  (Banda  Aceh:  MPU  Aceh, 2015), hlm. 3.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
MPU  dalam  menetapkan  fatwanya,  juga  merujuk  pada pendapat-pendapat  ulama.  Jika  dilihat  pendapat  jumhur  ulama,  memang terlihat  adanya  penegasan  bahwa  anak  zina  hanya  memiliki  hubungan nasab  dengan  ibunya  saja,  tidak  kepada  laki-laki  zina.  Karena,  zina merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat keji, sehingga zina tidak tepat dijadikan penetapan nasab. 41
Kerancuan  yang  terdapat  dalam  putusan  MK  tentunya  sangat jelas.  MK  berpendapat  bahwa  penentuan  hubungan  darah  anak  dengan seorang  laki-laki  tidak  hanya  melalui  perkawinan,  tetapi  jika  telah  ada hubungan  seksual  antara  laki-laki  itu  dengan  ibu  anak  yang  dapat dibuktikan  kemudian  melalui  metode  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, maka  anak  tetap  bagian  dari  kedua  yang  melakukan  hubungan  tersebut. Namun,  dalam  Islam,  nasab  itu  sendiri  merupakan  sesuatu  yang  yang mulia,  dan  diperoleh  melalui  jalan  yang  mulia  pula,  yaitu  dengan  cara perkawinan  yang  sah.  Namun,  jika  sebaliknya  anak  dihasilkan  dan dilahirkan dari hubungan luar nikah, maka anak otomatis terputus nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
Namun demikian, perlakuan baik terhadap anak zina (anak luar nikah)  tetap  harus  diberikan  oleh  pemerintah  serta  yang  senasab dengannya.  Untuk  itu,  kemudian  MPU  Aceh  memberikan  beberapa taushiyah, yaitu sebagai berikut: 42
1. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan melalui penegakan hukum yang tegas.
2. Pemerintah  wajib  memberikan  kemudahan  layanan  akte  kelahiran kepada anak zina dengan menasabkan kepada ibunya.
3. Pemerintah  wajib  mendidik  dan  melindungi  anak  zina  serta mencegah penelantarannya.
4. Masyarakat diharapkan untuk tidak mendiskriminasikan anak zina.
5. Penetapan  nasab  anak  zina  kepada ibunya  adalah  untuk  melindungi nasab
anak, bukan sebagai bentuk diskriminasi.
41 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 27.
42 Majelis  Parmusyawaratan  Ulama  Aceh, Fatwa  Nomor  18  Tahun  2015..., hlm. 4.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
97
Dari  penjelasan  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan MK akan  memberi  peluang  atas  terjadinya  perbuatan  zina  di  kemudian  hari. Selain  itu,  putusan  tersebut  juga  bertentangan  dengan  konsep  penetapan nasab  yang  selama  ini  telah  disepakati  oleh  ulama.  Oleh  karena  itu, Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  menegaskan  kembali tentang  kedudukan  dan  ketentuan  nasab  anak  luar  nikah,  seperti  telah banyak dipahami dalam fikih Islam, yaitu tetap hanya menisbatkan nasab anak  kepada  ibu  dan  keluarga  ibu,  dan  terputusanya  nasb  anak  kepada ayahnya  lantaran  adanya  hubungan  yang  tidak syar‟i yang  melatar belakanginya.

## Penutup
1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak diluar  nikah  sebab  zina  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan ibu  dan  keluarga  ibunya,  dan  status  nasab  anak  luar  nikah  dengan dengan  laki-laki  pezina  terputus,  sehingga  hak-hak  keperdataan anak,  seperti  kewarisan  dan  nafkah  terputus  dengan  laki-laki tersebut.  Sedangkan  dalam  hukum  positif,  khususnya  yang  dimuat dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan juga menetapkan anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan  keluarga  ibunya.  Dalam  Fatwa  MPU  Aceh  No  18  Tahun  2015 juga  menyatakan  terputusanya  nasab  anak  luar  nikah  (anak  zina) terhadap  laki-laki  yang  menyebabkan  kelahirannya.  Namun, menurut  Mahkamah  Konstitusi,  anak  luar  nikah  sama  dengan  anak sah  lainnya,  dimana  ia  tetap  memiliki  hak-hak  keperdataan  dengan laki-laki  yang  menyebabkan  kelahirannya,  jika  dapat  dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  Hakim Mahkamah  Konstitusi  dalam  keputusan  Nomor  46/PUU/-VIII/2010 terkait dengan penentuan status keperdataan anak luar nikah kepada laki-laki  yang  menyebabkan  kelahiran  anak  adalah  dengan pertimbangan  kemaslahatan  dan  perlindungan  anak.  Mahkamah Konstitusi memandang bahwa anak, tidak terkecuali anak luar nikah, mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  mata  hukum.  Untuk  itu,  anak tetap mempunyai hak keperdatan dengan kedua orang tuanya.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
98
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan fatwa MPU Aceh Nomor  18  Tahun  2015  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU/-VIII/2010  tentang  nasab  anak  yang  lahir  di  luar nikah  lebih  kepada  dua  hal. Pertama ,  menetapkan  kembali terputusnya  nasab  anak  luar  nikah  kepada  laki-laki  pezina  yang sebelumnya  telah diputus oleh Mahkamah  Konstitusi. Kedua , MPU Aceh meninjau bahwa  pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak  dengan  laki-laki  zina  dan  menisbatkannya  kepada  ibu  dan keluarga  ibu  anak,  sebagai  bentuk  perlindungan  nasab,  bukan sebagai bentuk diskriminasi.

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru van Hoeve, 2003.
Abdul  Madjid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīz  fī  Ahkām  al-Usrah  al- Islāmiyah, ed.  In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah ,  terj:
Harits  Fadly  dan  Ahmad  Khotib,  Surakarta:  Era  Intermedia, 2005.
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia , Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2008.
, Refoemasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2006.
Abdul Wahhab Khallaf, al-„Ilmu al-Ushulul Fiqh, ed. In, Kaidah-Kaidah Hukum  Islam;  Ilmu  Ushulul  Fiqh, terj:  Nuer  Iskandar  al- Barsany  &  Moh.  Tolchah  Mansoer, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Abdur  Rahman  Ghozaly, Fiqh  Munakaha t,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2011.
Abu Bakar Ahmad bin Husain bin „Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra , jilid
6, Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994.
Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1998.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group, 2008.
, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di
Indonesia,  studi  kritis  perkembangan  hukum  Islam  dari  Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI , Jakarta: Kencana, 2006.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
99
Asaf A. A. Fyzee, Outlines Of Muhammadan Law; Pokok-pokok Hukum Islam , Jakarta: Tintamas, 1965. Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik,dan  Ilmu  Sosial  Lainnya, Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group, 2007.
Fatchur Rahman, Ilmu Waris , Yogyakarta: Al-Ma‟arif, 1971. Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  Banda  Aceh: PeNA, 2010. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‟lam al-Muwāqi‟īn „an Rabb al-„Alamīn, ed.
In, Panduan  Hukum  Islam ,  terj:  Asep  Saefullah  FM  & Kamaluddi Sa‟diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000. Ibnu  Rusyd, Budiyatu‟l  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtasid ,  Semarang: Asy-Syifa‟, 1990. Muhammad  Ali  Al-Sabuni, Hukum  Kewarisan  Menurut  Al-Quran  dan Sunnah .  Penerjemah:  Hamdan  Rasyid.  Jakarta:  Dar  Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata
Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011.
Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih  Lima  Mazhab:  Ja‟fari,  Hanafi,
Maliki, Syafi‟i, Hanbali , Jakarta: Lentera, 2006.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2013.
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pusaka, 2005.
Saleh  Fauzan, Al-Mulakhashul  Fiqhi;  Fiqih  Sehari-Hari, Jakarta:  Gema
Insani, 2006.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , pj: Asep Sobari, dkk, (cetakan ke-4, jilid 3,
Jakarta: Al-I‟Tishom, 2012.
Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Al-Jami‟ fī  Fiqhi  an-Nisā‟ , ed. In, Fikih Wanita, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kautsar, 2014. Taufiqurrahman  Syahuri , Legislasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia; Pro-Kontra  Pembentukannya  hingga  Putusan  Mahkamah Konstitusi , Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013. Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam;  Hukum Perkawinan,  Kewarisan  dan  Perwakafan ,  Jakarta:  Nuansa
Aulia, 2008.

## Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah
Nasaiy Aziz, Muksal Mina
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
100
Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi‟I  al-Muyassar:  Mengupas  Masalah Fiqhiyah  Berdasarkan  Al-Quran  dan  Hadits .  Penerjemah: Muhammad Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, 2012.
-----------, Fiqh  Islam  Waadillatuhu;  Hak-hak  Anak,  Wasiat,  Wakaf  dan Warisan , (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011. ------------ , Tafsir  al-Munir;  Aqidah,  Syari‟ah,  Manhaj ,  Jakarta:  Gema Insani,    2014.