INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7739-7747 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020)
Siti Marwiyah 1 ✉ , Nourma Ulva K. D 2 , Afiat Pratama 3
Universitas Panca Marga
Email: afiatpratama9@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Alokasi  parkir  dan  masalah  perparkiran  termasuk  pada  sub  system  lalu  lintas  angkutan  jalan  yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendapatan dari parkir ini akan masuk dalam Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Strategi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  kebijakan  parkir berlangganan. Pemerintah Kota Probolinggo menjadi salah satu wilayah yang menerapkan kebijakan parkir berlanggananan. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah untuk  meningkatkan pendapatan daerah sebagai penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Penerapan parkir berlangganan tertuang pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil/Sharing Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara  Berlangganan.  Hal  ini  menarik  untuk  diteliti  guna  mengetahui  implementasi  kebijakan  parkir berlangganan  mampu  atau  tidak  meningkatkan  PAD  di  Kota  Probolinggo.  Penelitian  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Focus  riset  merupakan  implementasi  kebijakan  dengan  teori George  C.  Edwards  III.  hasil  riset  menunjukkan  Implementasi  Kebijakan  Parkir  Berlangganan  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan sesuai dengan teori George C. Edwards III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Kata Kunci: Kebijakan, PAD, Parkir Berlangganan

## Abstract
Parking allocation and parking problems are included in the road transportation traffic sub-system which is the responsibility of the local government. Revenue from this parking will be included in the Regional Original  Revenue  (PAD).  The  strategy  carried  out  by  the  Regional  Government  with  a  subscription parking policy. The Probolinggo City Government is one of the areas that implements a subscription parking policy. This policy is an effort by the local government to optimize regional potential to increase regional  income  as  the  implementation  of  government  and  regional  development  tasks.  The implementation of subscription parking is contained in Probolinggo Mayor Regulation Number 102 of 2020 concerning Revenue Sharing of Parking Levy on the Edge of Public Roads by Subscription. This is interesting to study to find out whether or not the implementation of the subscription parking policy is able to increase PAD in Probolinggo City. The research uses descriptive qualitative research methods. The research focus is policy implementation with the theory of George C. The results of the research show that the Implementation of the Subscription Parking Policy in Increasing Regional Original Revenue (PAD) is carried out in accordance with the George C. Edwards III theory. Edwards III theory includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

## Keywords: Policy, PAD, Subscription Parking

## PENDAHULUAN
Mobilisasi masyarakat  semakin lengkap dan  kompleks. Khususnya  dalam mobilisasi menggunakan transportasi (Salim 2013). Transporasi semakin banyak dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun kelompok (Nuryamin 2016). Otomatis kepemilikan kendaraan semakin meningkat setiap tahunnya (Swisti Intan Nurcahyamita 2019). Hal berdampak pada kondisi kepadatan jalan dan alokasi parkir (Rukmana and Susanti 2015).
Khusus pada alokasi parkir dan masalah perparkiran termasuk pada sub system lalu lintas angkutan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Nurachman 2023). Artinya Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan peran pelayanan dengan cakupan bidang perparkiran, menata lingkungan, menata arus lalu lintas yang tertib dan lancar, serta mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ardiansyah, Sundarso, and Yuniningsih 2016).  Alasannya  pendapatan  dari  parkir  menyumbang  pendapatan  terbesar  (Susanto, Binabar, and Maulana 2017). Bahkan PAD digunakan untuk kepentingan dan pembangunan daerah (Agung Setiadewi and Widnyani 2019). Hal ini sesuai dengan penerapan otonomi daerah yang mengarahkan Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayah kewenangan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan  prinsip otonomi daerah  dalam mengelola parkir menjadi wujud  peran penting  penyediaan  pelayanan  publik  dan  kebijakan  publik  (Ferisiansyah  and  Megawati 2022). Khususnya pada layanan parkir kendaraan sebagai retribusi daerah (Ekaryn, Herawati,
and  Hariani  2022).  Strategi  dalam  mengelola  parkir  dengan  tepat  untuk  terhindar  dari praktik parkir liar dan tindakan korupsi dengan menerapkan parkir berlangganan. Sehingga hasil  dari  parkir  berlangganan  dapat  masuk  dalam  pendapat  asli  daerah  dalam  bentuk retribusi (Jiwangga 2018).
Pada  penelitian  terdahulu,  memaparkan  daerah  yang  telah  melaksanakan  parkir berlangganan  yang  menunjang  PAD,  seperti  penelitian  oleh  (Suwandi  2019)  yang menjelaskan  hasil  penelitian  bahwa  system  dalam  parkir  berlangganan  kurang  efektif diterapkan  dengan  faktor  minim  sosialisasi  pada  masyarakat.  Selain  itu  perlunya pengawasan ketat dari berbagai pihak guna mengawasi penerapan parkir berlangganan di Kota  Batam.  Penelitian  kedua  oleh  (Balahmar  2016)  yang  menunjukkan  hasil  penerapan parkir  berlangganan  memerlukan  peningkatan  dalam  pelaksanaan  dan  pengawasannya. Namun  secara  umum  pelaksanaan  parkir  berlangganan  mampu  memberikan  pengaruh semakin meningkatnya PAD di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ketiga  oleh  (Susanti 2016) yang  menunjukkan  hasi  riset  bahwa  pada  pelaksanaan  parkir  berlangganan  di  Jember banyak perbaikan dan perlu sosialisasi yang menyuluruh dan berkala, namun untuk hasil dari parkir berlangganan berhasil merealisasikan peningkatan PAD.
Pemerintah Kota Probolinggo menjadi salah satu wilayah yang menerapkan kebijakan parkir  berlanggananan.  Kebijakan  ini  sebagai  upaya  pemerintah  daerah  dalam mengoptimalkan  potensi  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penerapan parkir berlangganan  tertuang  pada  Peraturan  Walikota  Probolinggo  Nomor  102  Tahun  2020 Tentang  Bagi  Hasil/Sharing  Pendapatan  Retribusi  Parkir  Di  Tepi  Jalan  Umum  Secara Berlangganan. Aturan ini menekankan pada adanya penerapan parkir berlangganan di tepi jalan serta hasil dari parkir berlangganan akan di bagi hasil pada beberapa lini dan juga di masukkan  pada  PAD  Kota  Probolinggo.  Hal  ini  menarik  untuk  diteliti,  apakah  di  Kota Probolinggo  pelaksanaan  parkir  berlangganan  mampu  meningkatkan  PAD  di  Kota Probolinggo.  Sehingga  dapat  mengetahui  implementasi  kebijakan  parkir  berlangganan mampu atau tidak meningkatkan PAD di Kota Probolinggo.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menerapkan  metode  riset  secara  kualitatif.  Menurut  (Moleong  2018), menjelaskan teori dari Bodgan dan Taylor  merupakan prosedural  riset membentuk  data deskriptif. Penelitian dilakukan di Kota Probolinggo. Data dihimpun dari metode triangulasi meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan langsung oleh penulis.
Data  dihimpun  dengan  berkala  untuk  memperoleh  keabsahan  data  dengan  penarikan intisari dan diverifikasi selama proses penelitian.
Focus  riset  merupakan  implementasi kebijakan dengan teori George  C. Edwards III dalam Siregar (2022) meliputi Komunikasi, Sumber daya, disposition, dan Struktur Birokrasi. Teori ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan dalam peningkatan PAD di Kota Probolinggo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Kebijakan  Parkir  berlangganan  di  Kota  Probolinggo  tepat  pada  teori Edward  III  dalam  Siregar  (2022)  pelaksanaan  memuat  variabel  komunikasi,  sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara detail Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Probolinggo sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Komunikasi  pada  proses  implementasi  Kebijakan  Parkir  Berlangganan  untuk peningkatan PAD di Kota Probolinggo memuat 3 proses komunikasi meliputi komunikasi dengan  seluruh  pihak  yang  membuat  kebijakan;  komunikasi  dari  pemerintah  dan masyarakat; serta komunikasi pemerintah dengan pihak lainnya seperti pihak swasta dan organisasi masyarakat.
Proses  komunikasi  antar  pihak  yang  menetapkan  kebijakan  melalui  koordinasi  dan adanya landasan hokum Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020. Hal ini mengatur bagi hasil dari retribusi parkir berlangganan, baik alur bagi hasil, prosentase bagi hasil,  dan  tujuannya.  Selanjutnya  proses  komunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat dilakukan  dengan  metode  sosialisasi  dan  pengarahan  saat  proses  pembayaran  pajak kendaraan. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa saat masuk bagian parkir berlangganan tidak perlu membayar lagi saat parkir. Nantinya akan ada tanda khusus pada  plat  nomor  masyarakat  yang  mengikuti  parkir  berlangganan.  Sementara  proses komunikasi antar pemerintah dengan  pihak swasta dan organisasi masyarakat dilakukan dengan koordinasi. Sehingga pihak swasta  seperti  pemilik  took  pinggir jalan tidak perlu khawatir  tentang  pengaturan  parkir  dan  organisasi  masyarakat  tidak  perlu  melakukan penarikan  parkir  dan  ikut  serta  melakukan  pengawasan  jika  ada  oknum  yang  bertindak sebagai juru parkir liar.
Pada  komunikasi  ini  terlihat  program  parkir  berlangganan  semakin  efektif  saat informasi jelas, tepat, dan mudah untuk dipahami seluruh pihak. Implementasi kebijakan parkir  berlangganan  terlihat  cukup  efektif  dalam  kejelasan  informasi,  Nampak  pada
kejelasan informasi setiap tahapnya mulai dari tahapan penyaluran informasi dan adanya landasan hokum yang tertuang pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil/Sharing Pendapatan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan. Artinya komunikasi yang jelas pada aturan ini, hasil dari biaya parkir yang masuk pada pemerintah akan dialokasikan tepat sasara, tepat jumlahnya, dan tepat tujuan. Semakin  banyak  masyarakat  yang  paham  akan  parkir  berlangganan  akan  semakin meningkat  minat  pembuatan  parkir  berlangganan.  Maka  secara  langsung  pemasukkan parkir  berlangganan  akan  masuk  pada  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  PAD  semakin tinggi dan dialokasikan sesuai sasaran.
Selain itu konsistensi informasi juga sudah diterapkan mulai dari pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta serta organisasi masyarakat. Seluruhnya menerima informasi bahwa parkir beralangganan ini akan dilaksanakan dengan penetapan tanda khusus pada plat  nomor  dan  tidak  perlu  membayar  parkir  kembali  pada  juru  parkir.  Hal  ini  juga menunjukkan penerapan kebijakan yang konsisten akan membentuk penilaian masyarkaat dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  di  Kota  Probolinggo  sehingga  berpengaruh pada  tingkat  minat  parkir  berlangganan.  Maka  secara  langsung  pemasukkan  parkir berlangganan akan masuk pada pemerintah daerah dalam bentuk PAD secara langsung dan akan membentuk PAD di Kota Probolinggo terkumpul dengan tepat.
Terkait  transmisi  informasi  melibatkan  seluruh  pihak  dari  pemerintah  melalui  rapat koordinasi, komunikasi pada masyarakat melalui sosialisasi, dan komunikasi dengan pihak swasta  dan  organisasi  masyarakat  melalui  koordinasi.  Hal  ini  menunjukkan  jalannya komunikasi  berjalan  baik  dan  memuat  prinsip  kerjasama.  Sehingga  jalannya  parkir berlangganan semakin efektif dan meningkatkan PAD di Kota Probolinggo

## 2. Sumberdaya
Sumberdaya  pada  proses  implementasi  Kebijakan  Parkir  Berlangganan  untuk peningkatan PAD di Kota Probolinggo memuat sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan  pendukung.  Pengoptimalan  sumber  daya  secara  bijak  mampu  mewujudkan pelaksanaan  parkir  berlangganan  secara  baik  dan  mampu  meningkatkan  PAD  di  Kota Probolinggo.
Sumber  daya  manusia  dalam  pelaksanaan  parkir  berlangganan  menunjukkan kompetensi dari pemangku jabatan, aparatur, dan petugas di lapangan. Pemangku jabatan memahami  akan  adanya  kebijakan  dalam  parkir  berlangganan  akan  menguntungkan masyarakat. Artinya dari masyarakat dan untuk masyarakat. Aparatur yang bertugas juga memiliki kompetensi dalam mendata dan mengolah data yang ada untuk meminimalisir
kesalahan data dan keuangan. Serta petugas lapangan akan paham tidak menarik biaya parkir pada pemilik kendaraan dengan tanda khusus parkir berlangganan. Pengoptimalan sumber daya manusia ini membentuk pengaruh positif pada pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan dan mengalokasikan hasil pada PAD dengan tepat. Tidak ada lagi parkir liar dan  pemungutan  liar  yang  justru  hasil  retribusi  parkir  tidak  masuk  pada  PAD  Kota Probolinggo.
Sementara sumber daya anggaran atau finansial serta fasilitas ditujukan sebagai nilai modal dalam pelaksanaan kebijakan dengan anggaran yang digunakan secara bijak dan tepat sasaran mampu menjadikan anggaran meningkatkan penyelenggaraan kebijakan dan meningkatkan PAD Kota Probolinggo. Selain itu fasilitas yang digunakan semakin modern mampu  mengelola  data  dan  keuangan  semakin  transparan  dan  jelas.  Hal  ini  secara langsung akan mempangaruhi PAD Kota Probolinggo.
Sumber daya pendukung adalah bentuk lain seperti strategi dalam menyebarluaskan informasi  parkir  berlangganan  di  Kota  Probolinggo.  Sehingga  tidak  menciptakan kesimpangsiuran dan kesalahpahaman di masyarakat. Masyarakat akan lebih diuntungkan dengan bentuk parkir berlangganan. Serta hasil dari parkir berlangganan akan langsung masuk pada instansi tidak melalui perseorangan lagi.

## 3. Disposisi
Disposisi pada implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan untuk peningkatan PAD di Kota Probolinggo memuat sikap para pelaksana sesuai dengan loyalitas dan kejujuran pelaksana.  Semakin  baik  pelaksana  dengan  loyal  dan  jujur  membentuk  kepercayaan masyarakat  sehingga  akan  lebih  mudah  masyarakat  mengikuti  program  parkir berlangganan Kota Probolinggo dan secara otomatis kas daerah semakin meningkat karena tidak penyelewengan dana kembali. Serta dedikasi tinggi dari petugas  parkir yang tidak memungut  parkir  pada  kendaraan  bertanda  parkir  langganan  akan  membentuk  kondisi selaras dan tidak menguntungkan individu. Hal ini terlihat pada beberapa masyarakat Kota Probolinggo  yang  merasa  diuntungkan  dengan  adanya  parkir  berlangganan,  cukup membayar setiap bulan dan tidak ditarik biaya parkir lagi. Terlebih bagi pihak yang sering memanfaatkan parkir karena kegiatannya. Masyarakat Kota Probolinggo yang lebih memilih parkir  berlangganan  membuat  kondisi  PAD  Kota  Probolinggo  meningkat  karena  biaya parkir  masuk  langsung  PAD.  Karena  tidak  membayar  ke  juru  parkir,  dikumpulkan  pada kelompok area baru masuk pada PAD. Maka alur keuangan lebih jelas dan meminimalisir korupsi.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur pada proses implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan pada peningkatan PAD di Kota Probolinggo memuat mekanisme dan struktur birokrasi pelaksana kebijakan. Mekanisme pada implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kota Probolinggo memuat standart operational procedur (SOP) dan juklak. Pembagian kewenangan dan tugas secara jelas mampu menjalankan kebijakan parkir berlangganan secara efisien dan  efektif dalam penanganan saat terjadi permsalahan sebagai penghambat kebijakan.  Selain itu struktur birokrasi  jelas  terlihat  pada  tupoksi  serta  SOP  yang  dilakukan  oleh  pelaksan  parkir berlangganan di Kota Probolinggo.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  riset  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan Parkir  Berlangganan  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Studi Implementasi  Peraturan  Walikota  Probolinggo  Nomor  102  Tahun  2020)  Dilaksanakan sesuai dengan teori George C. Edwards III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi antar pemangku jabatan, masyarakat, pihak swasta dan organisasi  masyarakat  dilakukan  dengan  koordinasi  dan  sosialisasi  menyuluruh  dan berkala.  Pemanfaatan  sumber  daya  yang  dioptimalkan  secara  bijak.  Deposisi  dengan model sikap loyalitas dan kejujuran para pelaksana membentuk dedikasi yang dipercaya masyarakat. Serta struktur birokrasi dengan SOP dengan jelas dalam pembagian tugas wewenang mampu menjalankan kebijakan dengan baik dan selaras.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung Setiadewi, Tjokorda Isteri Rai, and Ida Ayu Putu Sri Widnyani. 2019. “Implementasi Kebijakan  Retribusi  Pelayanan  Parkir  Tepi  Jalan  Umum  Dalam  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Klungkung.” Jurnal Widya Publika 7 (1):
25 – 37. https://doi.org/10.47329/widyapublika.v7i1.627.
Ardiansyah, Roy, Sundarso, and Tri Yuniningsih. 2016. “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota  Pekalongan.” Journal of Public Policy and Management Review 5 (2): 5 – 24.
Balahmar, Ahmad Riyadh U. 2016. “Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Kabupaten  Sidoarjo.” JKMP  (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) 1 (2).
https://www.researchgate.net/publication/309743332_167_IMPLEMENTASI_KEBIJAK AN_PARKIR_BERLANGGANAN_DALAM_MENUNJANG_PENDAPATAN_ASLI_DAERA

## H_PAD_KABUPATEN_SIDOARJO.
Ekaryn,  Hilda  Happy,  Augustin  Rina  Herawati,  and  Dyah  Hariani.  2022.  “MANAJEMEN PARKIR  UNTUK  PENINGKATAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD)  DI  DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG.” E-Journal Undip 1 (1).
Ferisiansyah,  Try,  and  Suci  Megawati.  2022.  “Implementasi  Kebijakan  Program  Parkir Berlangganan  Dalam  Menunjang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Sampang.” Publika 9 (5): 75 – 86. https://doi.org/10.26740/publika.v9n5.p75-86.
Jiwangga,  Yoga  Kukuh.  2018.  “Implementasi  Kebijakan  Parkir  Berlangganan  Dalam Menunjang  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Sidoarjo ).” Universitas Brawijaya. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165605/.
Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nurachman,  Maman.  2023.  “Analisis  Kebijakan  Retribusi  Parkir  Berlangganan  Periode
2021- 2022 (Studi Empiris Kabupaten Sumedang).” Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 1 (4): 97 – 104. https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi.
Nuryamin.  2016.  “Inovasi  Pelayanan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  UPTD  Kantor  Samsat Makasar.” Universitas Hasanuddin.
Rukmana, Novayanti Sopia, and Gita Susanti. 2015. “Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar.” JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan
Publik) 1 (1): 127 – 33. https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.1021.
Salim, Noor. 2013. “Kajian Manajemen  Transportasi Pada  Daerah Pelabuhan  Perikanan (Studi Kasus Di Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Probolinggo).” Jurnal IlSEI Jember 3 (1): 303 – 15.
Siregar,  Nurmayana.  2022.  “Menentukan  Model  Implementasi  Kebijakan  Dalam Menganalisis  Penyelenggaraan  Pelatihan  Kepemimpinan  Administrator  (PKA).”
JISOS: Jurnal Ilmu Sosial 1 (7): 713 – 22. https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320/2430.
Susanti, Dyah Ratna. 2016. “Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang  Retribusi  Parkir  Kendaraan  (Studi  Tentang  Pelaksanaan  Retribusi  Parkir Berlangganan Di Wilayah Kampus Universitas Jember).” Universitas Jember.
Susanto, Eko Budi, Sattriedi Wahyu Binabar, and M. Reza Maulana. 2017. “PROTOTIPE E -
PARKIR UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA PEKALONGAN.” Jurnal Litbang Kota Pekalongan 13.
Suwandi.  2019.  “Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang Penyelenggaraan  Dan  Retribusi  Parkir  Terhadap  Parkir  Berlangganan  Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam).”

## UP Batam.
Swisti Intan Nurcahyamita. 2019. “Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya  Meningkatkan  Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Periode 2015- 2018  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Bersama  Samsat  Kabupaten  Pemalang).”
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110.