## Tinjauan Hukum Terhadap Perusahaan Pengangkutan Udara Wings Air Dalam Pengangkutan Penumpang dan Bagasi
Danang Wahyu Diono, Siti Malikhatun Badriyah, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang email: danang.jdm26@gmail.com

## Abstract
Air transportation in other terms is called air transportation. There are several air transport companies in  Indonesia,  one  of  which  is  "Wings  Air".  Wings  air  has  responsibility  for  ensuring  the  safety  and security of its passengers from the beginning of departure to the end of the destination according to the agreement stated in the airplane ticket starting from the time of an accident, flight delay, flight delay, as well as damage and loss of items placed in checked baggage. This article discusses the implementation of rights and obligations as well as regulations in the transportation agreement between the carrier and the passenger and  the  legal  responsibility given by Wings Air for the carriage of passengers and baggage. The research method used in this article is juridical normative. The results of the research show that the implementation  of  the  agreement  between  the  airline  and  the  passenger  is  theoretically  in  accordance with  the  provisions  of  the  applicable  laws  and  regulations,  but  in  practice/implementation  of  the agreement, it has not been realized as a whole. Services to passengers are considered unsatisfactory and in accordance with the level of interest and satisfaction of consumers to the maximum.

## Keywords: Legal Responsibility; Wings Air; Loss of Goods; Flight Delays

## Abstrak
Transportasi  udara  dengan  istilah  lain  disebut  pengangkutan  udara.  Ada  beberapa  perusahaan penganggutan udara di  Indonesia, salah satunya “Wings Air”. Wings air   memiliki tanggung jawab atas terjaminya  keamanan  dan  keselamatan  para  penumpangnya  dari  awal  berangkat  sampai  akhir  tujuan sesuai  perjanjian  yang  tercantum  dalam  tiket  pesawat  mulai  dari  ketika  terjadi  kecelakaan,  penundaan penerbangan,  keterlambatan  penerbangan,  serta  rusak  dan  hilangnya  barang  yang  ditempatkan  pada bagasi  tercatat.  Artikel  ini  membahas  mengenai  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  serta  peraturan  dalam perjanjian  pengangkutan  antara  perusahaan  pengangkutan  dengan  penumpang  dan  tanggungjawab hukumnya  yang  diberikan  oleh  Maskapai  Penerbangan  Wings  Air  terhadap  pengangkutan  penumpang dan  bagasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian diketahui  bahwa  pelaksanaan  perjanjian  antara  perusahaan  penerbangan  dengan  penumpang  secara teoritis  telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perudang-undangan  yang  berlaku,  namun  secara praktek/pelaksanaan perjanjian, belum merealisasikan secara nyata secara keseluruhan. Pelayanan kepada penumpang  dinilai  belum  memuaskan  dan  sesuai  dengan  tingkat  kepentingan  dan  kepuasan  konsumen secara maksimal.
Kata Kunci:  Tanggung  Jawab  Hukum;  Wings  Air;  Kehilangan  Barang;  Keterlambatan Penerbangan

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Memperhatikan  dari  sejarah  penerbangan  di  Indonesia  pesawat  Dakota  RI-001  merupakan pesawat  yang  pertama  kali  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  dan  diberi  nama  dengan  nama ”Seuwlawah”.  Tujuan  dari  pembelian  pesawat  tersebut  untuk  melindungi  wilayah  Indonesia khususnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pada tahun 1950 Indonesia berhasil mampu membuat perusahaan penerbangan dengan nama Garuda Indonesia. Perusahaan tersebut berkembang dengan pesatnya  sehingga i mampu i mengangkut  hampir i seluruh  rute  penerbangan i daerah-daerah i domestik  di  Indonesia i yang  mencapai  skitar  80%.  Selain  Garuda i Indonesia,  “ada  berbagai perusahaan pengangkutan yang berada di Indonesia seperti Air Asia, Lion Air, Sriwijaya Air” dan masih i banyak lagi.
Seiring  dengan  berkembangnya  waktu  muncul  banyaknya  perusahaan  penerbangan  baru sehingga  menyebabkan  terjadinya  persaingan  di  antara  sesama  perusahaan  tersebut.  “Banyak bermunculannya  kasus-kasus  yang  terjadi  di  antaranya  terabaikannya  resiko-resiko  penerbangan yang  dapat  merugikan  dan  membahayakan  keselamatan  dan  kenyamanan  penumpang/konsumen. Rendahnya kualitas pelayanan berakibat pada ketakutan dan kekhawatiran konsumen atas jaminan kenyamanan  dan  keselamatan  pada  penumpang.  Seperti  yang  dinyatakan  bahwa  hukum  udara merupakan  hukum  dari  regulasi  yang  mengatur  penggunaan  ruang  udara  yang  bermanfaat  bagi penerbangan, kepentingan umum dang bangsa-bangsa di dunia” (Martono, & Pramono, 2013).
Merujuk pada hasil penelitian, diketahui bahwa angka i kecelakaan semakin i menjulang naik dari i era  2000-an.  Sampai  sekarang  ini i hampir  ada  30  pesawat i udara  mengalami  kecelakaan. Sudah i banyak  bukti i bahwa  perusahaan i penerbangan  mengabaikan i resiko-resiko  yang  ada.  Hal yang  paling  umum  terjadi  adalah  tidak  dipenuhinya  suatu  kewajiban  oleh i perusahaan pengangkutan udara. Salah satu contohnya adalah i kasus menelantarkan penumpang yang i terjadi di Bandara  Internasional  Minangkabau  Padang,  salah  satu  maskapai  penerbangan  menelantarkan penumpang  dengan  alasan  yang  sangat  klise  yaitu  terjadinya  gangguan  pada  mesin.  Bahkan menurut i keterangan  yang  ada,  perusahaan  penerbangan  tersebut  tidak  hanya  mengalami keterlambatan  penerbangan  dalam  waktu  1-2  jam  saja  tetapi  hingga  9  jam. i Pihak  maskapai menjanjikan kepada penumpang dengan rute medan-padang tentang adanya pesawat i pengganti dari Batam. Akan tetapi, janji tersebut hanyalah sebuah janji karena pesawat yang dijanjikan dari Batam
tersebut  gagal  mendarat  akibat  cuaca  yang  buruk.  Karena  terlalu  lama  menunggu  adanya  suatu kebiijakan dari perusahaan penerbangan tersebut, para penumpangpun mencari pesawat i pengganti sendiri dari arah Jakarta.
Melihat  peristiwa  tersebut,  tidak  membuat  perusahaan  penerbangan  berusaha  melakukan evaluasi  untuk  menjadi  yang  lebih i baik  lagi.  Bahkan i pihak  maskapai  penerbangan  melakukan pengabaian  terhadap  peristiwa  tersebut.  Seharusnya i Perusahaan  Penerbangan  memberikan pertanggungjawaban.  Tentu  saja i pertanggungjawaban  tersebut  harus i mengacu  pada i Kekuatan Hukum  perdata i Nasional  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum i Perdata  (KUHPer),  Ordonansi i Pengangkutan Udara (Stb 1939-100), Undang-Undang i Nomor 1 Tahun 2009, i Peraturan Menteri i Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Sehingga tidak i menimbulkan suatu i kerugian dari salah satu i pihak.  Pemberian  tanggungjawab  yang i dilakukan  sesuai  dengan i ketentuan  tersebut i tentu  saja dapat mempermudah menentukan siapa saja  yang dapat bertanggung jawab, hal-hal apa saja yang mampu i dipertanggungjawabkan, i bentuk-bentuk tanggung i jawabnya, ganti i kerugian dan lain-lain. i Akan  tetapi,  banyak  sekali i perusahaan  pengangkutan i udara  yang  mengabaikan  peraturan- peraturan  yang  ada.  Mereka i mempertahankan i peraturan hukum  yang i mereka  buat  sendiri  demi memberikan  keuntungan  bagi i mereka  sendiri.  Selama  ini  Penumpang  cenderung i menjadi  pihak yang i paling lemah bila i dibandingkan perusahaan i pengangkutan udara yang i mempunyai kekuatan yang  lebih  kuat.  Padahal i seharusnya  antara  pihak  maskapai i penerbangan  dengan i penumpang haruslah i seimbang,  sejajar  dan i mempunyai  porsi  yang i sama  kuatnya,  karena  pada i prinsipnya mereka mempunyai sifat saling ketergantungan, i saling membutuhkan satu sama lain.
Sebenarnya  penumpang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dan memuaskan.  Apabila  penumpang  tidak  mendapatkan  pelayanan  baik  sesuai  nilai  tukar  yang diberikannya,  baik  secara  kualitas  barang  atau  jasa  yang  diberikannya  maka  penumpang  berhak mendapatkan  ganti  rugi  yang  pantas    (Sidharta,  2004).  Salah  satu  ciri  pelayanan  umum  yaitu pemberi pelayanan memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dalam arti liability ketika penerima layanan mengalami kerugian dari pelayanan yang diberikan (Martono, 2009).
Penumpang  sebagai  pengguna  jasa  penerbangan  manakala  mendapatkan  pelanggaran  atas hak-hak  yang  seharusnya  diperolehnya  maka  perusahaan  penerbangan/pemberi  jasa  layanan penganggkutan  tersebut  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami  oleh  penumpang. Bentuk  tanggung  jawab  tersebut  terhitung  mulai  saat  masa  penerbangan  ( pre-flight  service ),  saat
penerbangan ( in-flight service ) dan setelah penerbangan ( post flight service )” (Majid., & Warpani, 2009).
Menurut i Pasal 1 i Angka 13 i Undang-Undang i Nomor  1 Tahun i 2009 tentang Penerbangan, yang i selanjutnya i disebut  sebagai i Undang-Undang i Penerbangan  menyebutkan  bahwa: “Pengangkutan  Udara  adalah  setiap  kegiatan  dengan  menggunakan  pesawat  udara  untuk mengangkut  penumpang,  kargo,  dan/atau  pos  untuk  satu  perjalanan  atau  lebih  dari  satu  bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”
Sementara  itu,  menurut  Wakil  Menteri  Perhubungan  mengatakan  bahwa:  “Secara  global pertumbuhan perjalanan yang dilakukan melalui udara semakin meningkat 5% tiap tahunnya, atau secara umum mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat setiap 10 tahun”.
Terkait dengan pengangkutan i udara maka terdapat dua pihak yang i saling terikat i satu sama lain  yaitu i pihak  sebagai pengangkut  dan satu pihak lagi  sebagai penumpang. Kedua belah i pihak tersebut  mempunyai  hak  dan  kewajiban i masing-masing.  Dan i kedua  belah  pihak  tersebut i terikat pada i suatu  perjanjian i yaitu  perjanjian i pengangkutan.  Hal  ini  dijelaskan  pada  Pasal  1  angka  29 i Undang-Undang i Penerbangan,  yang i menyatakan  bahwa:  “Perjanjian  Pengangkutan  Udara  adalah perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”.  Ini artinya i kedua belah i pihak telah i terikat  sejak i perjanjian  tersebut i disepakati  dan harus i menjalankan hak  dan i kewajiban itu sesuai  dengan i kesepakatan  yang i telah i dibuat.  Apabila  hak  dan i kewajiban  itu i tidak i dipenuhi maka harus diberikan i suatu i tanggung jawab yaitu i memberikan ganti i kerugian.
Perjanjian  pengangkutan  udara  menyangkut  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  wajib dilakukan dengan baik. Adanya hak dan kewajiban diakibatkan   karena adanya hubungan hukum yang  terjadi  di  antara  beberapa  pihak.  Penumpang  apabila  tidak  mematuhi  kewajibannya  maka sebagai resikonya pengangkut udaha berhak untuk membatalkan perjanjian angkut udara (Harahap, 2017).
“Penumpang atau ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut ganti rugi akan kerugian yang dideritanya  akibat  kecelakaan  penerbangan  atas  pesawat  udara  yang  bersangkutan.  Selain  itu penumpang  juga  diberikan  hak  untuk  menerima  dokumen  yang  menyatakan  sebgai  penumpang, memperoleh  pelayanan  yang  baik  dan  memuaskan,  keamanan  dan  keselamatan  selama  proses pengangkutan dan lain-lain” (Muhammad., Njatrijani & Suradi, 2017).
“Tanggung  jawab  menjadi  hal  yang  sangat  penting  menyangkut  adanya  hukum  yang mengatur  mengenai  perlindungan  konsumen.  Pelanggaran  terhadap  hak  konsumen  diperlukan langkah  kehati-hatian  untuk  menganalisis  mengenai  siapa  yang  harus  bertanggungjawab  dan bagaimana bentuk tanggungjawab yang menjadi kewajibannya” (Susanto, 2008).

## 2. Kerangka Teori
Tanggung jawab menurut konsepnya didasarkan atas dasar praduga tak bersalah ( presumption of  liability ).  Seorang  pengangkut  penerbangan  atau  perusahaanya  dianggap  memiliki  tanggung jawab  apabila  terjadi  kerugian  yang  dialami  oleh  penumpangnya/stsu  pengiriman  barang  tanpa dibuktikan  terlebih  dahulu,  melainkan  perusahaan  penerbangan  tersebut  membuktikan  tidak bersalah. Penumoang dan/atau pengirim barang yang dirugikan tidak diperlukan dengan melakukan pembuktian  atas  kesalahan  perusahaan  penerbangan,  melainkan  hanya  dengan  memberitahukan bahwa adanya kerugian yang terjadi saat terjadinya kecelakaan  (Martono, 2013).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  menjelaskan  bahwa: “Tanggung  Jawab  Pengangkut  adalah  kewajiban perusahaan  Angkutan  untuk  mengganti  kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga”.
Prinsip  tanggung  jawab  pengangkutan  dalam  Hukum  Pengangkutan,  baik  secara  mikro maupun  makro,  setidak-tidaknya  dikenal  dengan  3  (tiga)  prinsip  atau  teori,  yaitu: (1)  Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan; (2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga; dan (3) Prinsip tanggung jawab mutlak (Saefullah, 1989).
Sedangkan dalam Hukum Penerbangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengenal istilah-istilah sebagai berikut:
a. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara,  bandar  udara,  angkutan  udara,  navigasi  penerbangan,  keselamatan  dan  keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
b. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang,  kargo,  dan/atau  pos  untuk  satu  perjalanan  atau  lebih  dari  satu  bandar  udara  ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
c. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
Menurut  Pasal  1  Ayat  (29)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan, Perjanjian  pengangkutan  udara  adalah  “Perjanjian  antara  pengangkut  dan  pihak  penumpang dan/atau  pengirim  kargo  untuk  mengangkut  penumpang  dan/atau  kargo  dengan  pesawat  udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”.
Perjanjian  Pengangkutan  Udara  merupakan    suatu  perjanjian  antara  seorang  pengangkut dengan  pihak  penumpang  atau  pengguna  jasa  dengan  imbalan  bayaran  atau  suatu  prestasi  lain, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur-unsur  dari  perjanjian  pengangkutan  udara  adalah:  (1) Adanya  para  pihak  yaitu  antara  pihak  pengangkut  atau  penyedia  jasa  dengan  Penumpang  atau pengguna  jasa;  (2)  Adanya  kesepakatan;  (3)  Adanya  pembayaran;  dan  (4)  Adanya  alat  yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau maupun barang” (Ningrum, 2006).

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  pada  uraian  yang  disampaikan  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam artikel ini adalah:
1. Bagaimana i pelaksanaan hak  dan i kewajiban i serta  peraturan  dalam i perjanjian pengangkutan antara i perusahaan i pengangkutan  dengan i penumpang  pada i Maskapai  Penerbangan  Wings Air?
2. Bagaimana i tanggung  jawab  hukum  yang  diberikan  oleh  Maskapai  Penerbangan  Wings  Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi?

## 3. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Penelitian  yang  membahas  mengenai  permasalahan  yang  hampir  sama  dengan  artikel  ini sudaha pernah dilakukan. Desak Putu Dian Sucitawati dan Ida Bagus Putra Atmaja menulis artikel dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi pada PT. Lion Mentari Airlines)”  dengan fokus  pembahasan pada hubungan hukum  antara perusahaan penerbangan dengan penumpang dan tanggungjawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang dalam hal terjadinya penudaan penerbangan  (Suciwati, Putu Dian & Atmaja, Ida Bagus Putra,  2020).  Selanjutnya  Ahmad  Zazili  menulis  penelitian  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Penumpang  Pada  Transportasi  Udara  Niaga  Berjadwal  Nasional”  dengan  fokus permasalahan yang dibahas mengenai  perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara niaga nasional dan upaya hukum yang ditempuh oleh penumpang yang emngalami kerugian dalam transportasi udara niaga (Zazili, 2008).
Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih  menitikberatkan  pada  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  serta  peraturan  dalam i perjanjian i pengangkutan i antara i perusahaan pengangkutan dengan penumpang pada Maskapai Penerbangan Wings  Air,  dan  tanggungjawab i hukum  yang  diberikan  oleh  Maskapai  Penerbangan  Wings i Air i terhadap i pengangkutan i penumpang dan bagasi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan  masalah  yang diteliti (Soejono, 2001). Spesifikasi dalam penulisn ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta data primer dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai pelengkap penelitian hukum ini.
Metode  analisa  data  yang  digunakan  menggunakan  metode  analisis  data  deskriptif  kualitatif yaitu  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan yang dapat dikelola, mensitesiskan-nya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan  apa  yang  dipelajari,  dan  memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan  kepada  orang  lain  (Marzuki, 2010).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Hak  dan  Kewajiban  Serta  Peraturan  dalam  Perjanjian  Pengangkutan  antara Perusahaan Pengangkutan dengan Penumpang Pada Maskapai Penerbangan Wings Air
Menurut (Sution Usman Adji, dkk, 1991), “hukum pengangkutan merupakan suatu hubungan timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk melakukan pengiriman terhadap orang  dan/atau  barang  sedangkan  pihak  yang  lain  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan pembayaran  dalam  biaya  tertentu  untuk  suatu  pengangkutan  tersebut”.  “Pengangkutan  sebagai proses dalam  menjalankan suatu  kegiatan  memindahkan  penumpang dan/atau barang dari  satu  ke tempat  menuju  ke  tempat  yang  lain  dengan  menggunakan  berbagai  alat  pengangkut  yang  telah diakui dan juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkutan dan kemajuan teknologi”  (Muhammad, 2007).
Wings i Air i merupakan i salah i perusahaan i penerbangan i yang i beroperasi i di Indonesia. Dalam pelaksanaan i pengangkutan i penumpang i maupun i barang i telah i dilakukan i sesuai dengan i prosedur i yang i telah i dibuat i oleh i Wings i Air i dengan i penumpang i sebagaimana telah i dimuat i dalam i tiket. i Pelaksanaan i pengangkutan i diawali i dengan i tahap pengambilan muatan, i pelaksanaan i pengangkutan i penumpang i sampai i dengan i tempat tujuan. i Semua peraturan-
peraturan i yang i termuat i dalam i perjanjian i pengangkutan i antara pihak penumpang i dengan i pihak i perusahaan i penerbangan i telah i secara i sah i berlaku sebagai undang-undang. i Dalam i hal ini i ada i sebagian i peraturan i yang i tidak i termuat i dalam peraturan i perundang-undangan.
Peraturan-peraturan i yang i termuat i dalam i perjanjian i pengangkutan i antara i pihak penumpang i dengan i pihak i perusahaan i penerbangan i telah i disesuaiakan i dengan i merujuk peraturan-peraturan i perundang-undangan i yang i berlaku. i Para i pihak i harus i menaati i dan melaksanakan i perjanjian i yang i telah i disepakati i oleh i kedua i belah i pihak i dan i apabila yang i melanggarnya i maka i harus i dikenakan i sanksi i sesuai i dengan i peraturan i yang tertuang i dalam i perjanjian i pengangkutan i dan i perjanjian i tersebut i akan i terus i berlaku selama i penumpang i dan/atau i barang i tersebut i belum i sampai i pada i bandara i tempat tujuan.
Hubungan i hokum i tersrbut i terjadi i setelah i terjadinya i suatu i kesepakatan i antara kedua i belah i pihak i yaitu i antara i pihak i perusahaan i penerbangan i dengan i pihak penumpang.  Dalam suatu hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Timbulnya suatu hak dan kewajiban,  dikarenakan  adanya  kata  kesepakatan.  Kesepakatan  lahir  karena  adanya  suatu perjanjian.  Dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  untuk  sahnya  perjanjian:  (1)  Sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian (3) Mengenai suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal.
2. Tanggung  Jawab  Hukum  Yang  Diberikan  oleh  Maskapai  Penerbangan  Wings  Air  Terhadap Pengangkutan Penumpang dan Bagasi
Menurut  ketentuan  dalam  hukum  Islam  diatur  mengenai  hubungan  yang  bersifat  horizontal yaitu  terkait  hubungan  antar  sesame  manusia  untuk  saling  menghormati  dan  saling  menghargai serta  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  sesama  manusia.  Meski  demikian  dalam  praktinya sebagai manusia masih terjadi problematika dalam memegang teguh ajaran  Islam yaitu kurangnya rasa tanggung jawab. Sedangkan Islam sendiri telah mengajarkan mengenai bentuk tanggung jawab, berikut adalah berbagai macam bentuk tanggung jawab, antara lain:
Pertama, Tanggung jawab antara manusia dengan sang Kholiq yaitu Allah SWT. Tanggung jawab  antara  manusia  dengan  sang  kholiq  adalah  Tanggung  jawab  dalam  segala  sesuatu  yang pernah  dilakukannya  selama  di  dunia.  Pertanggungjawaban  dalam  hal  beribadah  dengan-Nya, Mentaati Peraturan-Nya, Menjauhi apa yang selalu menjadi Larangan-Nya.
Kedua, Tanggung  jawab  antara  manusia  dengan  manusia  Tanggung  jawab  antar  sesama manusia adalah berupa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari atau yang biasa disebut dengan muamalah. Dalam bermuamalah hendaknya sesama manusia saling memiliki iktikad yang baik satu sama  lain,  tidak  saling  merugikan  satu  sama  lain,  saling  bermanfaat  dan  mempunyai  jiwa  yang amanah. Seseorang yang mempunyai  sikap bermanfaat  dan amanah  akan  menjalani  hidup  dengan tenang dan aman serta tidak mungkin berbuat curang pada pihak yang lain.
Ketiga, Tanggung  jawab  manusia  terhadap  keluarganya.  Hadits  Riwayat  (H.R)  Bukhari mengatakan:
“Setiap  engkau  adalah  pemelihara,  dan  setiap  engkau  akan  dimintai  pertanggung  jawaban mengenai  apa  yang  menjadi  tanggung  jawab  pemeliharanya:  Seorang  pemimpin  adalah pemelihara,  ia  akan  di  mintai  pertanggung  jawaban  atas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya. Seorang  laki-laki  pemelihara  dalam  keluarganya,  ia  akan  di  mintai  pertanggungjawaban mengenai apa yang  menjadi tanggung  jawabnya.  dan  seorang perempuan  adalah  pemelihara dalam rumah suaminya, ia akan di mintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggungjawab pemeliharanya”.
Sesuai Hukum Positif di Indonesia i juga diatur tentang i Tanggung i Jawab. Berdasarkan hokum tersebut i terkait dengan masalah i penerbangan terdapat i beberapa tanggung i jawab yang harus i dipenuhi  oleh  perusahaan i maskapai  penerbangan  yang i beoperasi  di  Indonesia.  “Wings  Air” dalam  hal  ini i sebagai  perusahaan  maskapai  penerbangan  sesuai i peraturan  perundang-undangan yang berlaku dalam i menjalankan beroperasinya i perusahaan memiliki i tanggung jawab hukum yang i harus  dipenuhi.  Tanggung i jawab  hukum  yang  diberikan  oleh i Wings  Air  terhadap  pengangkutan i penumpang  dan  bagasi  yaitu:  (1)  Prinsip i tanggung  jawab  berdasarkan  atas  Praduga  (2) i Prinsip tanggung  jawab i berdasarkan  atas  mutlak  (3)  Prinsip i tanggung  jawab  berdasarkan i atas  adanya unsur i kesalahan.
“Konsep  Dasar  terkait  masalah  tanggung  jawab ketika  dikaitkan dengan  perbuatan  masalah hukum  maka  dapat  dikelompokka  ke  dalam  2  (dua)  jenis  prinsip  tanggung  jawab  yaitu:  prinsip tanggung  jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip  tanggung jawab  berdasarkan  tanpa  kesalahan” (Agustina, 2003).
Prinsip  tanggung  berdasarkan i kesalahan  ( fault  liability  principle )  dapat i diuraikan  dalam  ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
Pertama, Tanggung i jawab hukum i atas  dasar  adanya i wanprestasi  yang i dilakukan  oleh  Pihak Wings Air. Wanprestasi i merupakan suatu i keadaan dimana tidak i dipenuhi nya suatu kewajiban atau suatu  prestasi  berdasarkan  kesepakatan.  Prestasi  sendiri  mengandung  pengertian i bahwa
sesuatu i yang  harus i dipenuhi.  dalam  hal i memberikan  ganti  kerugian  tidak  serta i merta  menjadi tanggung i jawab dari  pihak i maskapai i penerbangan.  Ini dikarenakan dalam bagasi itu  sendiri i dibagi menjadi i dua  macam.  Yang  pertama, i bagasi  kabin i kemudian  yang  kedua i adalah  bagasi  tercatat. Untuk i bagasi kabin sendiri i bukan menjadi tanggungjawab perusahaan i penerbangan karena barang i kabin merupakan barang  yang  dibawa i penumpang sendiri. Sehingga, apabila i ditemukan adanya kerusakan dan/atau i kehilangan akan menjadi tanggung jawab penumpang itu karena barang kabin menjadi  pengawasan penumpang.  Pengecualian,  apabila  penumpang  mampu  membuktikan i bahwa hilangnya dan/atau rusaknya barang i bagasi itu karena i kesalahan i pengangkut atau pihak i maskapai i penerbangan.  Sedangkan  bagasi i tercatat,  dalam  hal i hilang,  cacat,  musnah dan/atau i rusaknya  barang i bagasi  tercatat  menjadi  kewajiban  Pihak  Wings  Air i untuk  memberikan ganti dalam realitanya  pada  responden  yang  pernah  mengalami kehilangan barang  bagasi  tercatat. Pihaknya  telah  melaporkan i kehilangan  tersebut  kepada i pihak  maskapai  penerbangan  di Kantor i Pengurusan kehilangan i bagasi Wings Air, akan tetapi sampai dengan i sekarang pihak Wings Air i tidak  pernah i memberikan  kejelasan  mengenai i masalah  kehilangan  barang i bagasi  tersebut. Bahkan sudah i beberapa kali pihaknya menghubungi pada i bagian Kantor Kehilangan i Bagasi Wings Air  namun  tak i kunjung  mendapat i jawaban  juga.  Menurutnya,  Pihak i Wings  Air  telah i lalai  untuk memenuhi i perjanjiannya karena i tidak berusaha memenuhi i hak dari penumpang.
Kedua, Atas  adanya i Perbuatan  Melawan  Hukum  yang i dilakukan  oleh i Pihak  Wings  Air. Dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata  menjelaskan  perbuatan i melawan  hukum i sebagai  berikut: Perbuatan  Melawan  Hukum  merupakan  tiap-tiap  tindakan  dan/atau  perbuatan  yang  menimbulkan suatu i kerugian bagi diri i sendiri, serta orang lain dan i karena salahnya tersebut mengakibatkan i orang lain  menerbitkan i kerugian  tersebut  dan i mengganti  kerugian.  Adanya  suatu  keterlambatan penerbangan  bagi  penumpang  tentu  menimbulkan  suatu  kerugian  terhadap  pihak i penumpang. Artinya i penumpang  dapat  mengajukan i gugatan  ke  pengadilan  terhadap  perusahaan i penerbangan Wings  Air.  ini  disebabkan  karena  yang i pertama  pihak  Wings  Air i menjual  tiket  yang i bukan rute i penerbangannya,  kemudian  yang i kedua  pihak  Wings i Air  tidak  melakukan  pemberitahuan kepada i penumpang  bahwa i rute  tersebut  akan  diangkut i menggunakan  maskapai i penerbangan  lain. Ketiga, pihak Wings Air i membatalkan penerbangan i secara sepihak, sehingga membuat i penumpang harus i memesan tiket baru dan harus terlambat i bertemu dengan i salah satu kliennya. Atas i perbuatan tersebut i penumpang  sama  sekali  tidak  mendapatkan  klarifikasi  apapun  dari  pihak  Wings  Air, Penumpang  tidak  mendapatkan  haknya  untuk i menerima  suatu  ganti i kerugian.  Padahal,  Tanggung
jawab pengangkut i sendiri telah i diatur dalam Ketentuan Pasal 43 i Undang-Undang Nomor 15 i Tahun 1992  tentang i Penerbangan,  Menyatakan  bahwa i tanggung  jawab i pengangkut  adalah  tanggung jawab i terhadap  keterlambatan.  Dalam  hal  ini i Perusahaan  penerbangan  harus i bertanggung  jawab secara i penuh  terhadap i penumpang.  Sebagaimana i juga  yang i telah  diatur i dalam  Pasal  28 Ordonansi i Pegangkutan i udara  1939,  yang  menyatakan  bahwa  apabila i tidak  ada i perjanjian  lain, pengangkut bertanggung jawab terhadap suatu kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan i penumpang.
Ketentuan  tersebut  kemudian i disalahtafsirkan  oleh  pihak i maskapai  penerbangan  bahwa pihak i maskapai i penerbangan  bisa  membuat i suatu  perjanjian  lain i seperti  contohnya i membuat persyaratan i perjanjian  pengangkut  yang i membebaskan  pengangkut  untuk i memberikan  ganti kerugian i dalam  suatu  hal  tertentu.  Sudah  pasti i penafsiran  yang  dilakukan  oleh  pihak pengangkut i bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  termasuk  melanggar  ketentuan dalam  Konvensi  Warsawa  1929.  Karena i Perusahaan  Penerbangan  telah i membuat  suatu i perjanjian sendiri i dengan  menghilangkan i tanggung  jawab  dalam i memberikan  ganti  kerugian i terutama mengenai i keterlambatan penerbangan yang i seharusnya diberikan kepada penumpang Sehingga i terlihat sekali i bahwa perusahaan i penerbangan Wings
Air menyalahgunakan i salah i penafsiran tersebut i demi keuntungan i pihak maskapai i sendiri. Sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat apabila penumpang mengalami keterlambatan i penerbangan dan atas i keterlambatan tersebut i penumpang tidak i mampu i berbuat lebih jauh  lagi,  bahkan i melakukan  tindakan  protespun  dirasa  percuma.  Para i penumpang  hanya bisa i berbuat pasrah i menerima segala i kebijakan yang dikeluarkan oleh i pihak maskapai penerbangan.  Menganggap  keterlambatan i penerbangan  hal  yang i lumrah  karena  pihak  maskapai penerbangan  selalu  beralasan  bahwa  penundaan  jadwal i penerbangan  tersebut  merupakan suatu i kesalahan i teknis yang ada pada i pesawat.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut:
Pelaksanaan  Hak  dan  Kewajiban  serta i peraturan  dalam  perjanjian i pengangkutan  antara Perusahaan i Penerbangan  dengan  Pihak  Penumpang  Wings  Air. Pelaksanaan i pengangkutan penumpang maupun i barang telah dilakukan sesuai i dengan prosedur yang i telah dibuat oleh Wings Air dengan penumpang sebagaimana telah dimuat dalam tiket. i Pelaksanaan pengangkutan diawali dengan
tahap  pengambilan  muatan,  pelaksanaan i pengangkutan  penumpang  sampai  dengan i tempat  tujuan. Semua i peraturan-peraturan  yang  termuat  dalam  perjanjian i pengangkutan  antara  pihak i penumpang dengan pihak i perusahaan penerbangan telah secara sah i berlaku sebagai i undang-undang. Dalam hal ini ada sebagian i peraturan yang tidak termuat dalam i peraturan perundang-undangan.
Tanggung  jawab  hukum  yang  diberikan  oleh  Wings  Air  terhadap  pengangkutan  penumpang dan i bagasi  (1)  Prinsip i tanggung  jawab  berdasarkan  atas i Praduga  (2)  Prinsip  tanggung i jawab berdasarkan  atas i mutlak  (3)  Prinsip  tanggung  jawab i berdasarkan  atas  adanya  unsur i kesalahan. Pertama, atas dasar i wanprestasi. Dalam i memberikan ganti i kerugian terhadap hilangnya, cacatnya, i musnahnya  dan/atau  rusaknya  barang  di  maskapai. i penumpang sama sekali  tidak mendapatkan  hak-haknya  dari  Pihak  Wings  Air  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan Menteri i Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011  tentang i Tanggung  jawab i Pengangkut  Udara.  Pihak Wings  Air i melakukan  wanprestasi  karena  tidak i memberikan  kejelasan  lebih i lanjut  mengenai  upaya apa i yang pihaknya i berikan untuk mengatasi i permasalahan yang terjadi i terhadap para penumpangnya. i Wings Air terkesan tidak i peduli terhadap kerugian yang dialami para penumpangnya. Kedua, i Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum. i penumpang  dapat  mengajukan  gugatan  ke i pengadilan terhadap  perusahaan i penerbangan  Wings  Air, i dalam  hal  ini i disebabkan  karena  pihak  Wings Air i menjual  tiket  yang i bukan  rute  penerbangannya, i kemudian  yang  kedua  pihak  Wings i Air  tidak melakukan i pemberitahuan  kepada i penumpang  bahwa i rute  tersebut  akan  diangkut i menggunakan maskapai i penerbangan lain. pihak i Wings Air i membatalkan i penerbangan secara sepihak, sehingga i membuat penumpang i mengalami kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Majid,  Suhartato  Abdul  Majid.,  &  Warpani,  Eko  Probo  D.  (2009). Ground  Handling  Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Martono, H.K. (2009 ). Hukum Penerbangan berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009 . Bandung: PT. Mandar Maju.
Martono.,  & Pramono,  A.  (2013). Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Muhammad, A. (2007). Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, dalam Prespektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi , Yogyakarta: Genta Press.
Ningrum,  L. (2006). Usaha  Perjalanan Wisata dalam Prespektif Hukum Bisnis. Bandung: Citra  Aditya Bakti.
Saefullah, W.E. (1989). Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional. Yogyakarta: Liberty.
Shidarta. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grashindo.
Soerjono, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta:  Transmedia Pustaka.
Sution, Adji Usma. et.al. (1991). Hukum Pengangkutan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

## Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:
Harahap,  R.Z.  (2017).  "Aspek  Hukum  Perlindungan  terhadap  Penumpang  Bus  dalam  Mewujudkan Perlindungan Konsumen". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , Vol.1, (No. 1).
Muhammad, Hasbi, & Njatrijani, Rinitami., & Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa  Angkutan  Umum  Bus  dalam  Pengangkutan  Orang  Berdasarkan  Undangundang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diponegoro Law Journa l, Vol.5, (no. 2).
Agustina, R. (2003). Perbuatan Melawan Hukum . Universitas Indonesia
Prajogo,  Abimanyu  Faiz.,  &  Maartono,  H.  K.  (2019).  "Tanggung  Jawab  Pengangkut  Terhadap Penumpang  Yang  Tidak  Terdaftar  Dalam  Manifes  (Studi  Kasus  Jatuhnya  Pesawat  Lion  Air  JT 610 Di Karawang )." Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019). 1-19.
Suciwati, Putu Dian., & Atmaja, Ida Bagus Putra. (2020). Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap  Keterlambatan  Penerbangan  (Studi  Pada  PT.  Lion  Mentari  Airlines). Jurnal  Kertha Semaya , Vol. 8, (No. 10).
Wiradipradja,  E.  S.  (2006).  "Tanggung  Jawab  Perusahaan  Penerbangan  Terhadap  Penumpang  Menurut Hukum Udara Indonesia." Jurnal Hukum Bisnis , Vol. 25, (No. 1).
Zazili,  A.  (2008). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penumpang  Pada  Transportasi  Udara  Niaga Berjadwal Nasional . Universitas Diponegoro.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.
Konvensi  Warsawa  1929  tentang  Convention  for  the  Unification  of  Certain  Rules  Relating  to International by Air.
Ordonasi  Pengangkutan  Udara  (Stb.  1939  No.  100)  tentang  Pengangkutan  Udara  yang  Mengatur Pengangkutan Penumpang, Bagasi dan Kargo.