Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi

## Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi
Febriansyah¹, Poppy Indriani² 1 Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma Palembang. febriansyahputra9328@gmaio.com 2 Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma Palembang. poppy.indriani@binadarma.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan memahami penghitungan dan Pelaporan akhir untuk PT. Proyek Pengembangan B2B IPAL Waskita Karya (Persero) Tbk Kota Palembang berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2. Data primer digunakan dalam proyek penelitian kualitatif ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menghitung, memotong, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan sesuai Pasal 4 Ayat 2 untuk tahun pajak 2020–2021. PT. Proyek Pembangunan Jaringan IPAL Waskita Karya B2B Palembang telah memenuhi Berdasarkan temuan tersebut, kemudian pedoman dibuat Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 untuk menghitung PPh final jasa bangunan berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif 3%. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009, Sesuai dengan pedoman final pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi, PT. Waskita Karya Palembang IPAl sedang mengembangkan jaringan B2B. Karena mereka memotong total pembayaran jasa bangunan berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2 setelah melakukan pembayaran, maka pelanggan jasa dalam keadaan ini adalah pengurang pajak. Apalagi PT. Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B Waskita Karya Palembang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final, Bagian 2 Pasal 4.
Kata Kunci : Pph Final, Jasa Kontruksi

## ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate and understand the calculation and reporting of Final Income Tax Article 4 Paragraph 2 for PT. Waskita Karya (Persero) Tbk B2B WWTP Development Project Palembang City. Primary data is used in this qualitative research project. This study aims to find out how to calculate, withhold, pay, and report income tax according to Article 4 Paragraph 2 for the 2020–2021 tax year. PT. The Waskita Karya B2B Palembang IPAL Network Development Project has complied with Government Regulation Number 40 of 2009 and PMK Number 153/PMK.03/2009 for the calculation of final PPh article 4 paragraph 2 of construction services, with a rate of 3%, based on these results. According to Government Regulation Number 40 of 2009 and PMK Number 153/PMK.03/2009, PT. The Waskita Karya Palembang B2B IPAL Network Development Project is in accordance with the final guidelines for withholding PPh Article 4 Paragraph 2 for construction services. Because they deduct the total payment for building services based on PPh article 4 paragraph 2 after making the payment, the service customer in this situation is a tax deduction. Moreover, PT. Waskita Karya Palembang WWTP B2B Network Development Project complies with Government Regulation Number 40 of 2009 and PMK Number 153/PMK.03/2009 concerning Payment and Reporting of Final Income Tax Article 4 Paragraph 2.
Keywords : Final Income Tax, Construction Services

## A. PENDAHULUAN
Penerimaan negara mayoritas berasal dari pajak, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti seperti pembangunan jalan tol, universitas, bangunan, dan badan usaha milik negara lainnya. Di Indonesia, pajak
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
penghasilan merupakan salah satu jenis pajak (PPh). Negara mendapat manfaat dari fungsi pajak penghasilan (PPh) dalam kegiatan niaga dalam beberapa hal. Pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepada negara dan terutang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak digunakan untuk mendanai kebutuhan bangsa untuk sebesar-besarnya potensi kemakmuran. Pajak harus dibayar karena baik orang maupun bisnis tidak langsung menggantinya.
Aturan dan peraturan pajak yang berlaku harus digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan untuk mencegah kerugian pada perusahaan. Bergantung pada kompensasi bruto dikalikan dengan tarif pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. pajak terkait, pengerahan akhir dari penyedia jasa konstruksi dapat memungut pajak. Bagi wajib pajak perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat menurunkan pendapatan dari operasi. Perusahaan akan berupaya untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Bisnis diharuskan membayar pajak tepat waktu karena pemerintah bergantung pada mereka untuk melakukannya. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara.
Pajak, wajib dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan usaha di bawah paksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena tidak diberikan kompensasi langsung. Kebutuhan publik yang dihasilkan dari pembayaran ini kemudian dibayar, memastikan bahwa rakyat sejahtera. Perpajakan sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena merupakan sumber utama penerimaan negara. Perpajakan dilakukan dengan mengumpulkan dana dari orang pribadi yang telah mematuhi undang-undang perpajakan, pengembalian, atau kinerja lawan tidak langsung dari negara, dan penggunaan dana tersebut untuk tujuan anggaran dan keuangan rutin. Pajak adalah sejumlah uang yang disetorkan ke kas negara sesuai dengan undang- undang (yang dapat dipaksakan), dan merupakan alternatif untuk mendapatkan jasa penunjukan langsung yang dapat digunakan untuk melaksanakan dan membayar pengeluaran sehari-hari.
Sistem official assessment yang digunakan oleh Indonesia untuk memungut pajak telah diganti dengan sistem self assessment sebagai hasil dari disetujuinya reformasi perpajakan. Sistem self-assessment pemungutan pajak memberikan kemampuan kepada wajib pajak untuk memperkirakan berapa besar pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, wajib pajak dalam self assesment system bertugas untuk mengetahui sendiri kewajiban perpajakannya, membayarnya, dan mengungkapkannya kepada KPP atau KPP. Pengisian dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SPT dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran. SPT ini berfungsi sebagai titik temu antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas memantau pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengungkapan jumlah pajak yang dibayarkan.
Epidemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang besar terhadap keadaan dunia, terutama di bidang ekonomi dan medis. Diantisipasi bahwa Indonesia sendiri akan mengalami penurunan di semua sektor ekonomi. Salah satu respon kebijakan pemerintah terhadap perlambatan ekonomi akibat wabah Covid-19 adalah pemberian insentif pajak. Sebagai pengganti regulasi, pemerintah melakukan berbagai langkah, termasuk pengurangan dan relaksasi pajak, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menyelamatkan
Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi
perekonomian. Salah satu perusahaan jasa konstruksi yang terdampak pandemi, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, terkena dampak Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Kota Palembang yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPh final jasa konstruksi. Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Kota Palembang, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, tetap berdedikasi untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.
Pemegang saham memiliki saham di PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diperdagangkan secara publik. Kontrak kerja dilakukan melalui perusahaan lain untuk menghasilkan uang yang PT. Waskita Karya (Persero) Tbk wajib membayar. Untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya di sektor pajak, hal ini sangat penting. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk wajib menetapkan, memotong, menyetor, dan melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan kepada Kantor Pelayanan Pajak sebagai wajib pajak badan. Salah satu pajak yang dikenakan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk adalah pajak atas jasa bangunan (PPh pasal 4 ayat 2 PPh- Final).
Perpanjangan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Nomor 239/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Atas Barang Dan Jasa Yang Dibutuhkan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B Kota Palembang, dan lain-lain diantisipasi untuk mendapatkan manfaat dari perpanjangan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan penyakit virus corona 2019 (COVID-19) dan peraturan pemerintah nomor 239/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas perpajakan atas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pande penyakit virus corona 2019 The Wakita Karya (Persero) Tbk, PT Keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak terjadi atas Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Kota Palembang untuk Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi. Dari periode laporan keuangan tahun 2021, Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Kota Palembang telah gagal membayar dan melaporkan pajak penghasilan jasa konstruksi final sebesar Rp. 262.967.195.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Pajak
Pajak adalah sejumlah uang yang disetorkan ke kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dan merupakan alternatif untuk mendapatkan jasa penunjukan langsung yang dapat digunakan untuk melaksanakan dan membayar pengeluaran sehari-hari. Penerimaan negara mayoritas berasal dari pajak, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan sekolah, jembatan, jalan tol, dan lembaga milik negara lainnya. Di Indonesia, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak (PPh).

## 2. Fungsi Pajak
Seperti yang telah ditetapkan, pajak adalah salah satu sumber pendanaan pemerintah terbesar dan terpenting. Seluruh pengeluaran pemerintah negara bagian, termasuk untuk pembangunan, akan dibiayai dari penerimaan pajak penghasilan negara.
Berikut adalah beberapa fungsi pajak yaitu:
a. Peran Penganggaran (Anggaran) adalah untuk memastikan bahwa pajak, yang merupakan pendapatan negara mayoritas dari penduduk, dikumpulkan. Dengan uang yang diperoleh dari pajak ini, semua pengeluaran publik yang akan datang serta pembiayaan untuk pembangunan nasional akan tercakup.
b. Pajak merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan mengendalikan aturan-aturan sosial dan ekonomi, yaitu fungsi regularend (pengorganisasian). Misalnya, kenaikan harga impor akan melindungi manufaktur domestik.
c. Pajak dapat dijadikan sebagai senjata untuk mencapai tujuan redistribusi (pemerataan), yaitu mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan.
d. Fungsi Stabilitas, yaitu Perdagangan adalah metode lain pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi suatu negara.
e. Sistem pemotongan adalah cara pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga, yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Selanjutnya, dengan menggunakan semua alat yang tersedia, pajak dikurangi, dikumpulkan, disetor, dan dipertanggungjawabkan. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemungutan pajak.
3. Pengelompokan Pajak
Pajak dikelompokkan karena APBN dibiayai oleh berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah. Setiap pajak memiliki karakteristik khusus. Dikatakan oleh (Mardiasmo, 2016). antara lain, pengelompokan pajak berdasarkan golongan:
a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar langsung oleh wajib pajak; itu tidak dapat diperoleh dari atau diberikan kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan adalah salah satu contohnya.
b. Pajak tidak langsung adalah pungutan yang pada akhirnya dapat dibagi atau didiskriminasi di antara beberapa individu. Pajak pertambahan nilai adalah salah satu ilustrasinya.

## 4. Sistem Pemungutan Pajak
Adapun sistem pemungutan pajak yaitu:
a. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan otoritas pajak untuk memilih jumlah pembayaran pajak tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, sepenuhnya tergantung pada petugas pajak untuk mengambil inisiatif dan menangani semua tugas yang terkait dengan penghitungan dan pemungutan pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak secara signifikan mempengaruhi apakah pemungut pajak berhasil atau tidak (otoritas pajak berperan besar dalam hal ini).
b. Sistem penilaian sendiri adalah metode perpajakan di mana wajib pajak berada, sesuai dengan aturan dan peraturan perpajakan yang relevan, memilih tanggung jawab pajak tahunan mereka sendiri. Berdasarkan pendekatan ini, sepenuhnya tergantung pada wajib pajak untuk mengambil inisiatif dan menangani semua aspek penghitungan dan pemungutan pajak.
Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi

## 5. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2
Pajak penghasilan adalah salah satu pajak langsung yang dapat dikenakan oleh pemerintah federal atau pemerintah negara bagian. Pajak langsung tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga, sehingga beban pembayarannya berada pada Wajib Pajak (WP) tertentu. Pajak penghasilan adalah jenis pajak langsung yang dikumpulkan secara sistematis dari penghasilan atau pendapatan wajib pajak dalam tahun pajak tertentu. Beberapa sumber penghasilan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, antara lain hasil undian, bunga obligasi dan surat berharga negara, bunga yang dibayarkan atas penyetoran yang dilakukan kepada orang pribadi dan anggota oleh koperasi, dan perjanjian jual beli saham dan surat berharga lainnya. Pengurangan bersifat final, oleh karena itu penghasilan ini tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain untuk menurunkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Akibatnya, dalam penghitungan PPh dalam SPT Tahunan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak lagi dimasukkan dalam penghasilan tidak final lainnya.

## 6. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi
Baik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, diubah dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187 /PMK. 03 Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Kerugian. Perusahaan jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dan penghasilannya dikenakan pajak final, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Berikut justifikasi penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi:
a. Jika bendahara pemotongan, dalam situasi ini, memotong jumlah ini (tanpa PPN), itu memenuhi syarat sebagai pembayaran.
b. Apabila pemberi jasa, dalam contoh ini perusahaan jasa konstruksi, menyetorkan sendiri, maka besaran kuitansi pembayaran digunakan sebagai dasar pengenaan pajak (tidak termasuk PPN).

## 7. Tarif PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi
Tarif pajak penghasilan yang bervariasi yang berlaku untuk penyedia jasa konstruksi ini bergantung pada siapa yang memegang sertifikat badan usaha dan berapa lama sertifikat itu berlaku. Bergantung pada sejauh mana kewenangan kontraktor, biaya jasa konstruksi ditetapkan. Jika kontraktor memiliki sertifikat badan usaha, tarif PPh final pasal 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi sebesar 4%; jika tidak, itu adalah 6%. Untuk jasa bangunan, kontraktor yang termasuk dalam kategori perusahaan kecil dikenakan biaya sebesar 2% (tingkat 1, 2, 3 dan 4), Kontraktor yang tidak memiliki akta pendirian perusahaan akan dikenakan fee 4%, tetapi yang memiliki akan diklasifikasikan sebagai perusahaan menengah dan besar (level 5, 6, dan 7). Mereka yang memegang izin praktik kedokteran di Amerika Serikat harus mendapatkan izin dari negara bagian tempat mereka ingin praktik.

## 8. Cara Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi
Nilai pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak perusahaan setelah ditetapkan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi, yang akan digunakan untuk menghitung pajak. Tarif x
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
sama dengan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (nilai kontrak atau nilai jangka waktu pembayaran - PPN atas nilai kontrak atau nilai jangka waktu pembayaran).

## 9. Cara Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi
PPh final pasal 4 ayat (2) dipotong dan dibayar oleh pemberi jasa apabila pengguna jasa bukan pemotong pajak, sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK. 03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan, subjek pajak usaha dalam negeri, BUT (Bentuk Badan Tetap), dan organisasi pemerintah adalah contoh pemotongan pajak. Dengan demikian, penanggung jawab proyek, kegiatan, atau bendahara pemerintah harus menahan dana dari orang yang menyediakan jasa konstruksi.

## 10. Cara Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi
Penyetoran dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya berubah menjadi withholding tax atau dibayar sendiri oleh kontraktor selaku penyedia jasa, sesuai PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK .03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Tanggal 10 bulan setelah jatuh tempo PPh pasal 4 ayat 2 dan tanggal 15 bulan setelah diterimanya pembayaran oleh penyedia jasa kantor pos yang dipilih oleh menteri keuangan merupakan batas akhir pembayaran Pajak penghasilan atas jasa konstruksi pasal 4 ayat 2.

## 11. Cara Pasal 4 Ayat 2 tentang Pengajuan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi
Batas waktu penyampaian pajak penghasilan selambat-lambatnya dua puluh bulan sejak tanggal pemotongan pajak atau bulan diterimanya pembayaran atas jasa konstruksi, dan dilaporkan langsung atau dikirim melalui surat tertulis, sesuai Pasal 4 Ayat 2 PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009. Hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikutnya, hari berikutnya. Pasal 4 Ayat 2 Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 peraturan PPh final, pelaporan PPh final bagi pengguna jasa dan penyedia jasa harus dilengkapi pada formulir SPT dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungutan PPh final, dengan salinan bukti setoran ke kas negara. SPT berkala (bulanan) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan SPT yang digunakan untuk mencatat pembayaran pajak untuk jangka waktu tertentu. Pemotong Pajak harus mengetahui SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 tanggal pelaporan untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian. Penting juga untuk diperhatikan apakah SPT PPh Masa Akhir Pasal 4 Ayat 2 sudah selesai karena SPT tidak akan disampaikan apabila Wajib Pajak yang memotongnya lupa menandatangani atau lalai melakukannya.
12. Jasa Konstruksi Konsultasi untuk perancangan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek konstruksi termasuk dalam kategori jasa konstruksi. Kegiatan usaha dalam industri jasa konstruksi mencakup berbagai macam kegiatan dan membutuhkan dua pihak untuk mengadakan hubungan kerja yang sah, yaitu konsumen jasa dan penyedia
Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi
jasa. Penyedia layanan adalah orang atau perusahaan yang mendirikan lokasi permanen dan terlibat dalam perusahaan yang melakukan tugas terkait konstruksi seperti merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek konstruksi. Seseorang atau korporasi yang memasuki suatu bentuk usaha tetap yang membutuhkan jasa konstruksi dikenal sebagai pengguna jasa.

## C. METODE PENELITIAN

## 1) Objek Penelitian
Proyek PT.Waskita Karya (Persero) Tbk Pembangunan Jaringan IPAL B2B di Kota Palembang menjadi pokok bahasan penelitian ini.

## 2) Metode Analisis dan Teknik Analisis Data
Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan analisis data, khususnya “menjelaskan melalui metode deskripsi” (Anufia, 2019), yaitu mencari, mengisi, menganalisis, membandingkan, dan menghitung suatu kondisi sebelum menggambarkannya dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh. Tahun 2020–2021 pada Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B di PT.Waskita Karya (Persero) Tbk Kota Palembang Pasal 4 Ayat 2.
Penulis menggunakan pendekatan Trigulasi Sumber untuk menjamin keakuratan informasi yang diperoleh melalui metode penelitian kualitatif. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengkontraskan beberapa sumber data dari item penelitian. Triangulasi adalah proses menemukan kebenaran tentang topik tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, wawancara, observasi, atau bahkan dengan berbicara dengan banyak orang yang dianggap memiliki berbagai sudut pandang. sebuah sumber data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah pengetahuan pemimpin. pendanaan untuk proyek- proyek tertentu. Peneliti mengumpulkan data tentang pemotongan, pelaporan, dan penyetoran atas jasa bangunan berdasarkan PPh final pasal 4 ayat 2. Berikut langkah-langkahnya:
1. Menyusun informasi mengenai jasa bangunan sebagaimana dimaksud dalam PPh Final Pasal 4 Ayat 2.
2. Meneliti dan menganalisis data terkait jasa bangunan sebagaimana dimaksud dalam PPh Final Pasal 4 Ayat 2.
3. Jelaskan cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa bangunan.
4. Periksa angka, potongan, setoran, dan pelaporan berdasarkan Kode Pajak yang relevan.
5. Buat kesimpulan dari uraian dan pembenaran yang diberikan.
3) Jenis dan Sumber Data Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi primer, artinya dikumpulkan dari sumber aslinya. Peneliti membutuhkan akses langsung ke data primer. Pada Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Kota Palembang PT Waskita Karya (Persero) Tbk, peneliti menggunakan berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## D. HASIL PENELITIAN
Semua pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari usaha jasa konstruksi adalah kena pajak dan harus dikurangkan dari jumlah pajak sesuai dengan
ISSN 1693 - 4091 E-ISSN 2622 - 1845
peraturan yang ditetapkan. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, PMK Nomor 153 /PMK.03/2009, dan PMK Nomor 187/PMK.03/2018. Bergantung pada kepemilikan SBU dan masa berlaku, berlaku tarif yang berbeda untuk pendapatan jasa konstruksi. Bergantung pada tingkat keahlian kontraktor, bisnis yang menyediakan jasa konstruksi tunduk pada berbagai tarif pajak. PT. Metode Proyek Pengembangan Jaringan Waskita Karya IPAL B2B Palembang untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan dari perusahaan penyedia jasa konstruksi sedang dievaluasi kebenarannya sebagai bagian dari studi ini.
Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi pada PT.Waskita Karya Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Palembang

## a. Pasal 4 Ayat 2 Penghitungan Pajak Penghasilan Final Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi
Pelaku industri atas jasa konstruksi Sebagai bukti pengesahan formal atas tingkat kompetensi usaha yang menunjukkan kategorisasi dan kualifikasi usaha, PT. Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B Waskita Karya Palembang telah memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU). Akibatnya, bisnis hanya mempertimbangkan Sertifikasi Badan Usaha ketika menetapkan tarif pajak (SBU) yang sesuai. Bisnis ini diklasifikasikan sebagai bisnis besar oleh Sertifikasi Badan Usaha (SBU) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan karenanya dikenakan tarif pajak 3% sesuai dengan undang-undang tarif pajak saat ini. Setelah ditetapkan tarif PPh dalam Pasal 4 ayat 2 bagi badan usaha, nilai tarif pajak dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bagi badan usaha yang memberikan jasa konstruksi.
Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa kontruksi oleh PT. Waskita Karya Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Palembang

## b. PPh final yang dipotong berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 untuk Perusahaan Jasa Konstruksi
Penerima jasa atau bendahara pemotongan bertugas memotong jasa konstruksi yang diberikan oleh PT. Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B Waskita Karya Palembang dari pajak penghasilan final. Pengguna jasa bagi badan
Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi
usaha yang menawarkan jasa konstruksi dipotong PPh Final pada saat pembayaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009; dalam hal ini, pengguna jasa dikurangkan dari pajak. Keuntungan pajak untuk Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B PT Waskita Karya Palembang pada tahun 2021 tercantum di bawah ini.

## Daftar Pemotongan Pajak atas Pelaksanaan Kontruksi oleh PT. Waskita Karya Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B
Berdasarkan tabel di atas, bendahara di PT. Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Waskita Karya Palembang dipotong PPh atas penghasilan jasa konstruksi sebesar Rp. 482.181.818 untuk pekerjaan Uang Muka, Rp. 44.273.818 untuk billing Term MC 01, Rp. 54.526.702 untuk billing Term MC 02, Rp. 30.991.673 untuk billing Term MC 03, Rp. 85.052.334 untuk billing Term MC 04, Rp. 27.493.371 untuk billing Term MC 04, Rp. 27.496.371 untuk billing Term MC 05, Rp. 610.512.647 untuk Billing Term MC 06, dan Rp. 890.271.474 untuk Billing Term MC 07.

## c. Pembayaran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Pasal 2 untuk Perusahaan Jasa Konstruksi
PT. Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B Waskita Karya Palembang telah memenuhi kewajiban perpajakannya karena bendahara dalam hal ini pengguna jasa membayar pajak penghasilan final yang diwajibkan Pasal 4 Ayat 2 KUH Perpajakan. Pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 secara online dilakukan melalui e-billing. Apabila PPh yang terutang telah dibayar atau disetor sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2, Kemudian disajikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang menjadi bukti telah dilengkapi. Untuk Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Palembang, PT. Waskita Karya hanya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memuat informasi pemotongan PPh dan PPN yang telah dilakukan bendahara. Akibatnya, PPh Pasal 4 Ayat 2 tidak lagi mewajibkan Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B PT.Waskita Karya Palembang membayar jasa konstruksi.
d. Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi
Pemotong dalam hal ini bendahara diwajibkan oleh Pasal 4 Ayat 2 PPh untuk menyatakan pemotongan tersebut sebagai kewajiban perpajakan yang bersifat final.
Karena perannya sebagai Pemotong Pajak, maka Bendahara Pemotong Pajak bertanggung jawab atas pelaporan pajak. Menurut PPh Pasal 4 Ayat 2, meskipun pemotongan yang dilakukan sama, semua transaksi pemotongan pajak harus didokumentasikan dengan perangkat lunak e-SPT selama periode SPT dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi dokumentasi yang diperlukan. Surat pemberitahuan berkala wajib dikirimkan oleh penerima atau penyedia jasa paling lambat yaitu dalam jangka waktu 20 hari saja.

## E. PEMBAHASAN
Perbandingan Permohonan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Kontruksi pada PT.Waskita Karya Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Palembang dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
Uraian PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009, peraturan perpajakan yang berlaku PT.Waskita Karya Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Palembang KET Pasal 4 ayat 2 Penghitungan Pajak Penghasilan Final untuk Perusahaan Jasa Bangunan Ditujukan pada perusahaan besar yang menawarkan jasa konstruksi, tarif 3% ditentukan dengan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Menurut kepemilikan SBU, Proyek Pembangunan Jaringan IPAL B2B Palembang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, sebuah organisasi yang cukup besar dengan kontraktor konstruksi yang memiliki reputasi baik; akibatnya, tarif 3% diterapkan saat pekerjaan sedang dilakukan. Sudah Sesuai Pasal 4 Ayat 2 Pemotongan Pajak Penghasilan Final untuk Perusahaan Jasa Bangunan Pemotongan pajak, dalam situasi ini, dipotong pada saat pembayaran baik oleh penerima jasa maupun oleh penyedia jasa itu sendiri. Bendahara mengurangkan PPh final dari perusahaan jasa konstruksi sebagai pengguna jasa sesuai Pasal 4 Ayat 2. Sudah Sesuai Penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi Selambat-lambatnya sepuluh bulan setelah tanggal pemotongan pajak, penerima manfaat wajib membayar sendiri pajak penghasilannya ke kas negara melalui bank yang dipilih oleh Menteri Keuangan. PT. Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B Waskita Karya Palembang telah memenuhi kewajiban perpajakannya karena bendahara pengguna jasa menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan final yang dipersyaratkan oleh Pasal 4 Ayat 2 kontrak. Sudah Sesuai Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Usaha Jasa Kontruksi SPT Masa harus disampaikan oleh penerima atau penyelenggara jasa selambat- lambatnya 20 hari setelah bulan pemotongan pajak atau bukti pembayaran. Untuk pelaksanaan jasa konstruksi tahun 2021, pengguna jasa wajib menyerahkan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat definitif bagi badan usaha yang menawarkan jasa konstruksi. Jasa konstruksi harus dilaporkan final sesuai PPh Pasal 4 ayat 2 paling lambat 20 hari setelah bulan pemotongan atau penerimaan pembayaran pajak. Sudah Sesuai Sumber: Data Diolah (2023)
Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi

## F. KESIMPULAN DAN SARAN 1) Kesimpulan
Pembahasan hasil penelitian pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi pada PT. Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B Waskita Karya Palembang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
a. Ayat 2 Pasal 4 Perhitungan PT. Jasa Konstruksi Waskita Karya untuk Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B Palembang menggunakan tarif 3% dengan kualifikasi perusahaan besar sesuai dengan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Dengan menaikkan Untuk perusahaan jasa konstruksi, besaran pajak penghasilan ditentukan dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
b. Karena, dengan melakukan pembayaran jasa bangunan, pengguna jasa memotong Pasal 4 Ayat 2 PPh Final; dalam hal ini, pengguna jasa adalah pengurang pajak. Pemungutan jasa konstruksi akhir yang dijelaskan dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai PMK Nomor 153/PMK.03/2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.
c. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perusahaan Jasa Konstruksi, Proyek Pengembangan Jaringan IPAL PT.Waskita Karya Palembang B2B menyetor dan melaporkan pajak penghasilan final.
2) Saran Penulis mungkin membuat rekomendasi berikut berdasarkan studi yang dilakukan:
a. Penulis menyarankan Proyek Pengembangan Jaringan B2B PT.Waskita Karya IPAL Palembang untuk lebih memperhatikan peraturan perundang- undangan perpajakan khususnya penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan akhir PPh Pasal 4 Ayat 2.
b. Untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final, lihat ayat 2 Pasal 4 pada Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B PT.Waskita Karya Palembang, maka perusahaan jasa konstruksi harus senantiasa mengikuti perkembangan seluruh peraturan perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah I & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I MEDAN. (Jurnal Pendidikan Akuntansi) , 181-191.
Anwar Sanusi (2011). Metedologi Penelitian Bisnis .Jakarta : Salemba 4.
Dirjen Jenderal Pajak. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Depetik Februari 22,2020 , dari Pajak.go.id: https://pajak.go.id . Dirjen Jenderal Pajak. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Depetik Februari
22,2020 , dari Pajak.go.id: https://pajak.go.id .
Hillary S.P Ratuela, J. J. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa. Ratuela , https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22063.2018.
Januri, H. Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21Di KPP Pratama Medan Belawan. Jurnal ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
18(23) , 123-133.
Kondoy, V. C. I ., Nangoi, G.B., & Elim, I. (2016). Analisis Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi Pada CV.Cakrawala. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4) , 169-180.
Menteri Keuangan Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatahuhaan Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha Konstruksi. Dipetik Februari 22, 2020, dari Kemenkeu: http://jdih.kemenkeu.go.id .
Mardiasmo. (2016). Akuntansi Sektor Publik. 2 ed. Yogyakarta: Andy
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.