Available online Al Ashriyyah Website: http://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah Vol. 9 (No. 02), Oktober 2023

## PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## Abdul Aziz, Ghufron Maksum, Ali Mutakin
Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor Jl. Nurul Iman No. 01 RT/RW. 01/01, Ds. Waru Jaya, Parung, Bogor Email: muheabdulaziz@gmail.com , ghufronelutsmani@gmail.com , nabilamandor@gmail.com No. WA: 085711788984, 082210693643, 0822-1069-3647
Diterima: 10 September 2023; Diperbaiki: 25 September 2023; Disetujui: 20 Oktober 2023

## Abstract
This  article  seeks  to  explain  that  the  crime  of  domestic  violence  does  not  always  have  to prioritize criminal action, but rather prioritizes recovery for the interests of the victim through restorative  justice,  which  is  an  alternative  settlement  of  criminal  cases  outside  the  court. Settlement  of  acts  of  violence  in  the  household  sphere  if  the  criminal  law  route  is  resolved  is deemed inappropriate, considering that the perpetrator and the victim have a personal and legal relationship, so different ways of solving the conflict in the household are needed, one of which is  with  a  restorative  justice  approach,  on  the  basis  of  these  legal  issues  this  research  was conducted. This research is a normative legal research. Furthermore, it is analyzed through the stages  of  interpretation,  assessment,  research,  and  evaluation.  And  finally  concluded  in  a descriptive  form.  From  the  results  of  the  research  it  is  known  that  the  settlement  of  acts  of domestic  violence  can  be  carried  out  with  a  restorative  justice  approach  by  involving  victims, perpetrators  and  other  independent  related  parties  to  find  the  best  solution  to  reach  an agreement rather than just imposing a sentence. From the category of acts of domestic violence specified in the Law, it can be carried out with a restorative justice approach with a subjective and proportional assessment of each case and taking into account  the agreement between the two parties.
Keywords: Domestic Violence, Restorative Justice, Victims, Crime.

## Abstrak
Artikel  ini  berusaha  menjelaskan  bahwa  tindak  pidana  KDRT  tidak  selamanya  harus mengedepankan  tindakan  pemidanaan,  namun  lebih  mengedepankan  pemulihan  kepada kepentingan korbannya melalui restorative justice , yaitu alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Penyelesaian terhadap tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga apabila diselesaiakan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan secara personal dan legal, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda  dalam  menangani  konflik  dalam  rumah  tangga  tersebut  salah  satunya  dengan pendekatan restorative  justice ,  atas  dasar  isu  hukum  tersebut  penelitian  ini  dilakukan. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Selanjutnya  dianalisis  melalui  tahapan interprestasi,  penilaian,  penelitian,  dan  evaluasi.  Dan  terakhir  disimpulkan  dalam  bentuk perskriptif. Dari hasil penelitian  diketahui bahwa penyelesaian  tindak  kekerasan dalam rumah tangga  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan restorative  justice dengan  melibatkan  korban, pelaku  dan  pihak  yang  terkait  lainnya  yang  independen  untuk  mencari  solusi  terbaik  untuk mencapai  kesepakatan  dari  pada  hanya  sekedar  penjatuhan  pidana.  Dari  kategori  tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  di  tentutkan  dalam  Undang-Undang  tersebut  dapat
dilakukan  dengan  pendekatan restorative  justice dengan  penilaian  secara  subjektif  dan proporsional  pada  setiap  perkara  dan  tetap  memperhatikan  kesepakatan  antara  kedua  belah pihak .
Kata kunci: KDRT, Restorative Justice, Korban, Pidana.

## Pendahuluan
Dalam kurun waktu Maret sampai Mei  2020,  Lembaga  Bantuan  Hukum Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta menerima 194  laporan  atas  kasus  kekerasan terhadap  perempuan.  Dari  jumlah  itu, sebanyak  58  kasus  terbanyak  adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 1 Di tambah lagi data dari
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (PPPA),  tingkat  KDRT  di  Indonesia masif  di  angka  3.173  kasus  per  Januari 2022  sampai  Februari  2023.  Banyak korban  merasa  tidak  direspons  serius saat  melaporkan  peristiwa  KDRT  yang dialaminya. Dan tidak sedikit juga yang justru malah menjadikan korban sebagai tersangka. 2 KDRT  dalam  prakteknya  sulit diungkap  dikarenakan  beragam  alasan yang  kerapkali  diungkapkan. 3 Pertama,
1 Andy Yentriyani, Sisi Lain Pandemi: KDRT Meningkat,
https://www.republika.id/posts/8994/sisi- lain-pandemi-kdrt-meningkat .  Diakses  20
Mei 2023.
2 Bambang  Noroyono, Viral  Kasus- Kasus  KDRT,  Puan  Pertanyakan  Peran Pemerintah,
https://news.republika.co.id/berita/rv809w 502/viral-kasuskasus-kdrt-puan- pertanyakan-peran-pemerintah . Diakses 20 Mei 2023.
3 Artha  Sebayang,  Utary  Maharany Barus, and M. Citra Ramadhan, "Penyelesaian  Kasus  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Melalui  Restorative  Justice di  Polda  Sumut," Journal  of  Education,
kekerasan  dalam  rumah  tangga  terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga  yang  dipahami  sebagai  urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak  boleh  ikut  campur.  Kedua,  pada umumnya  korban  yaitu  istri  atau  anak adalah  pihak  yang  secara  struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya  secara  ekonomi  dengan pelaku  yaitu  suami.  Dalam  posisi  ini, korban pada umumnya selalu mengambil  sikap  diam  atau  bahkan menutup  nutupi  tindak  kekerasan tersebut,  karena  dengan  membuka kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga ke  publik  berarti  membuka  aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan  dan  kesadaran  hukum masyarakat  terhadap  hak-hak  hukum yang  dimilikinya.  Keempat,  adanya stigma  sosial  bahwa  kekerasan  yang dilakukan oleh suami dipahami olehmasyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka  pendidikan  yang  dilakukan oleh  pihak  yang  memang  mempunyai otoritas  untuk  melakukannya.  Pada posisi inikorban sering enggan melaporkan  pada  aparat  penegak hukum  karena  khawatir  justru  akan dipersalahkan.
Sejumlah penelitian terkait KDRT telah  dilakukan  sebelumnya.  Pertama, Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hellen Last  Fitriani  &  Nurhadi  menyatakan bahwa  dalam  mengatasi  situasi  KDRT selama  pandemi  Covid-19  di  kalangan keluarga  pekerja  harian  di  Pekanbaru, pendekatan  yang  sesuai  dengan  Teori
Humaniora  and  Social  Sciences  (JEHSS) 4.1 (2021): 450-459.
Qirâ'ah  Mubadalah  adalah  dengan menghasilkan
rasa
persetujuan bersama  dalam  hubungan  suami-istri, memahami esensi pernikahan, berkomunikasi  dan  berbagi  pikiran, serta  menerapkan  solusi-solusi  yang telah  disusun  secara  berurutan  untuk menyelesaikan  permasalahan  dalam rumah  tangga,  seperti  yang  dijelaskan dalam  ayat  34  surah  Al-Nisa. 4 Kedua, penelitian  Ludfi,  Jumiati,  dan  Febriana Hidayati menyimpulkan bahwa Penyelesaian kasus KDRT di Indonesia, masih menggunakan pendekatan retributive  justice ,  yaitu  penyelesaian perkara  hanya  semata-mata  ditujukan untuk  menjatuhkan  sanksi  kepada pelaku
KDRT tanpa mempertimbangkan  aspek  kerugian yang diderita korban. 5 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mashendra  dkk.  Menyimpulkan  bahwa adanya penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman  dan  mencegah  KDRT adalah langkah yang dapat memberikan manfaat  kepada  masyarakat  dalam memahami  isu-isu  kekerasan  fisik  dan non-fisik,  sambil  menawarkan  solusi untuk  menyelesaikan  permasalahan hukum  yang  muncul.  Materi  yang disampaikan  oleh  tim  pengabdian kepada masyarakat mencakup penjelasan mengenai jenis-jenis kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta alternatif-alternatif solusi untuk
mengatasi kekerasan,
sambil
memberikan  tips  untuk  membangun
4 Ludfi,  Jumiati,  and  Febriana Hidayati, "Mediasi Penal: Alternatiff Penyelesaian Perkara KDRT," Hukum
Islam 18.1 (2018): 19-39.
5 Fitriani, Hellen Last,  and Nurhadi Nurhadi, "Solusi Penyelesaian Kasus KDRT bagi  Pekerja  Harian  Masa  Pandemi  Covid-
19 dalam Perspektif Qira’ah Mubaadalah," ALSYS 2.3 (2022): 459-474.
keharmonisan dalam keluarga. 6
Penelitian-penelitian  tersebut  masih belum dianggap memberi solusi terhadap  pihak  yang  menjadi  korban KDRT  yang  terus  bergulir  di  tengah masyarakat.
Memperhatikan hal tersebut, artikel  yang  berjudul Penyelesaian Tindak  Pidana  KDRT  akan  mengisi kekosongan  penelitian  dan  diharapkan dapat  memberi  solusi  serta  terobosan hukum  yang  berkeadilan.  Berdasarkan pada  latar  belakang  diatas,  maka  salah satu tujuan dari adanya judul penelitian dengan  Pendekatan Restorative  Justice dalam KDRT adalah menindak pelakunya.  Kekerasan  dalam  rumah tangga  merupakan  permasalahan  yang telah mengakar dan menjadi permasalahan  yang  menarik  perhatian di  Indonesia.  Sehingga  diperlukan penanganan  dan  pendekatan  yang sesuai agar permasalahan kekerasan ini dapat  ditanggulangi  dengan  tepat. Demikian  penelitian  ini  diarahkan kepada  penyelesaian  tindak  pidana KDRT  melalui  upaya restorative  justice guna  pemulihan  hak-hak  korban  dan hubungan terhadap pelaku. 7

## Metode Penelitian
Penelitian ilmiah terkait persoalan hukum sudah seharusnya digali dengan menggunakan metode penelitian
6 Mashendra,  Mashendra,  et  al., "Penyuluhan Hukum
Peningkatan Pemahaman  Dan  Pencegahan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga," Swarna:  Jurnal Pengabdian  Kepada  Masyarakat 1.4  (2022):
404-409.
7 Anwar  Rabani,  “Penyelesaian Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Dalam  Perspektif  Restorative Justice,” Banjarmasin: Jurnal Al’ Adl, Vol.12, (No.02), 2020: 360.
hukum. 8 Penelitian  ini  menggunakan beberapan
pendekatan yaitu
pendekatan perundang-undangan
( statue  approach ),  pendekatan  kasus ( case approach ), pendekatan konspetual ( conceptual approach ). 9 Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat deskriptif,  yakni  pada  penelitian  ini akan  diutarakan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  apa yang  yang  menjadi  objek  penelitian. Tipe  penelitian  ini  bersifat  yuridis normative  dalam  perspektif restorative justice ,  untuk  itu  pengumpulan  bahan hukum  bersifat  kepustakaan  ( library research )  dan  akan  di  analisis  secara normatif,  dalam  hal  ini  yaitu  dengan cara  mendalami  bahan  kepustakan yang  bersifat  teoritis,  konsep  hukum dan  norma-norma  hukum  yang  telah diatur. 10

## Hasil dan Pembahasan Penelitian Terobosan Hukum dalam KDRT
Restorative justice (keadilan
restoratif)  merupakan  suatu  alternatif atau  cara  lain  dari  peradilan  kriminal (peradilan pidana: pen) dengan mengutamakan  integrasi  pelaku  dan korban  atau  masyarakat  sebagai  satu kesatuan  untuk  mencari  solusi  serta
8 Yati  Nurhayati,  Ifrani  Ifrani,  and M.  Yasir  Said,  "Metodologi  Normatif  dan
Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.1 (2021): 1-20.
9 Agung  Hidayat,  "Critical  Review Buku  “Penelitian  Hukum”  Peter  Mahmud Marzuki  Penelitian  Hukum  Ad  Quem tentang  Norma," Yustisia  Merdeka:  Jurnal Ilmiah Hukum 7.2 (2021): 117-125.
10 Indah Rahmawati and I.
Rahmawati, "Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital," Jurnal Cakrawala Hukum 11.1 (2020): 60-70.
kembali  pada  suatu  pola  hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. Restorative  justice menekankan  pada perbaikan  hubungan  antara  pelaku dengan  korban  dan  masyarakat  yang telah  rusak  oleh  tindak  pidana  yang dilakukan pelaku. 11 Secara fundamental, restorative  justice merubah  peran korban  dalam  proses  sistem  peradilan pidana
(SPP) yaitu dengan memberdayakannya  sehingga  korban memilki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep restorative  justice. Atas  dasar filsafat  tersebut,  maka  secara  objektif titik  persoalan  dalam  hukum  pidana bukan  pada  beratnya  pemidanaan sebagai  bentuk  pelampiasan  balas dendam terhadap pelaku tindak pidana.  Namun,  untuk  memperbaiki atau  merestorasi  kerugian  atau  luka- luka  yang  diderita  korban  sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana. 12 Terobosan  hukum  yang  pertama kali  diakomodir  dalam  UU  PKDRT  ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah  tangga  yang  mencakup  di dalamnya  kekerasan  fisik,  kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi  atau  penelantaran  keluarga. 13
11 Ahmad  Faizal  Azhar,  "Penerapan konsep  keadilan  restoratif  (restorative justice)  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia," Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4.2 (2019): 134-143.
12 Hanafi  Arief  and  Ningrum Ambarsari,  "Penerapan  Prinsip  Restorative Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia," Al-Adl: Jurnal Hukum 10.2 (2018): 173-190.
13 Sopacua, Margie Gladies. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." Jurnal
Dapat  kita  ketahui  bahwa  sebelum adanya  UU  PKDRT  dalam  Indonesia, KDRT  hanya  dikategorikan  sebagai lingkup kekerasan fisik atau penganiayaan.  Adanya  terobosan  ini, maka  korban  dari  KDRT  yang  selama ini  menerima  diskriminasi  secara hukum  dapat  mencari  keadilan  seperti yang  mereka  harapkan  untuk  berbagai bentuk  kekerasan  yang  memang  telah menimpa  mereka.  Namun,  dalam faktanya  masih  ditemukan  banyak kendala  dalam  proses  hukumnya. Perkembangan  Hukum  Pidana,  juga terwujud dalam Tindak
Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
(KDRT), yang merupakan perkembangan  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  merupakan  pidana tertentu  yang  diatur  diluar  KUHP, sehingga  perbuatan  pidana  tertentu yang  diatur  dalam  peraturan  khusus diluar  KUHP  diartikan  dengan  hukum pidana  yang  khusus.  Tindak  pidana tersebut  memiliki  bentuk  karakteristik tersendiri, yang terletak pada subjeknya secara  spesifik  yaitu  pelaku  sekaligus korbannya  berada  di  dalam  lingkup rumah  tangga.  Sehubungan  dengan bentuk  karakteristik  perkara  KDRT, menurut  Anwar  Rabbani, 14 Domestic Violence atau  di  Indonesia  dikenal dengan  kejahatan  “Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  ”mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan  terhadap  perempuan  oleh karena adanya hubungan yang
Pembangunan Hukum Indonesia 4.2 (2022): 213-226.
14 Anwar  Rabbani,  "Penyelesaian
Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative
Justice," Al-Adl:  Jurnal  Hukum 12.2  (2021):
358-372.
berkenaan  dengan  kekuasaan  ( power relationship ) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang akan membayangi  para  perempuan  korban KDRT sangat tinggi karena di dalamnya terdapat  hubungan  kekuasaan  yang selalu  mengandung  unsur  kepercayaan dan  juga  unsur  dependensi  sampai pada  tingkat  tertentu.  Selain  merasa adanya abuse  of  power oleh  pemilik kekuasaan  tersebut,  korban  pasti  juga akan mengalami ketakutan, keengganan,  dan  juga  malu  untuk melaporkan  tindak  kekerasan  yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. 15 Kekerasan  Psikis  yang menjadi  terobosan  UU  PKDRT  dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan
korban untuk melakukan visum  et  Psikiatrikum sebagai bentuk pembuktiannya. Namun,  pada  faktanya  terobosan  ini belum  banyak  digunakan  baik  oleh aparat penegak hukum maupun pendamping.  Hal  ini  dikarenakan masih  sedikitnya  seseorang  yang  ahli dalam  bidang  psikologi/psikiater  saat itu  yang  memiliki  fokus  pemahaman mengenai  konteks  KDRT  yang  terjadi. Kekerasan  seksual  yang  merupakan bagian  dari  kekerasan  terhadap  istri (martial  rape)  juga  menjadi  terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan.
Tindak  pidana  khusus  ini  telah diatur  pada  Pasal  8  huruf  (a)  yang berbunyi  sebagai  berikut  “  Pemaksaan hubungan  seksual  yang  dilakukan terhadap  orang  yang  menetap  dalam lingkup  rumah  tangga  tersebut  ”.  Hal ini  berarti  bahwa  UU  PKDRT  sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan
15 Hutasoit, dkk, "Kajian
Kriminologi  Tindak  Pidana  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga." Jurnal  Rectum: Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak Pidana 4.1 (2022): 591-605.
publik  ketika  terjadi  bentuk  kekerasan di  dalam  rumah  tangga,  dengan  kata lain  sekat  antar  hukum  perdata  yang lebih  dikenal  untuk  menyelesaikan masalah  diranah  privat  dan  hukum pidana  yang  dipergunakan  untuk menyelesaikan  masalah  terkait  dengan ranah publik menjadi tidak ada. 16
Dari  bentuk-bentuk  KDRT  ini dimana banyak terjadi bentuk terobosan hukum, di dalam pelaksanaan  proses  pidananya  banyak sekali  kendala  atau  kesulitan  yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping  maupun  aparat  penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan proses  delik  aduan,  gradasi  kekerasan (terutama  fisik)  yang  dialami  oleh korban,  unsur-unsur  pidana  dalam tindakan  penelantaran  rumah  tangga dan kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah  tangga,  UU  PKDRT  ini  juga melakukan  bentuk  terobosan  hukum dengan diakomodirnya anggota keluarga  secara  luas  yakni  yang mempunyai hubungan darah, perkawinan,  persusuan,  pengasuhan, dan  perwalian,  serta  yang  sedang bekerja  dalam  rumah  tangga  tersebut selama  dalam  jangka  waktu  tertentu menetap  atau  berada  dalam  rumah tangga  tersebut,  jadi  UU  PKDRT  ini selain  menggunakan  konsep  keluarga ‘inti’  yakni  ayah,  ibu  dan  anak,  juga menggunakan  konsep  keluarga  ‘batih’ dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia.
Namun,  dalam  pelaksanaannya karena  penjelasan  pasal  yang  kurang terutama Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata  ‘menetap’  dan  ‘berada’  seringkali
16 Estu  Rakhmi  Fanani,  "Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  Antara Terobosan
Hukum dan Fakta Pelaksanaannya," Jurnal Legislasi Indonesia 5.3 (2018): 1-8.
menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda diantara  aparat  penegak  hukum  dan pendamping.  Yang  dimaksud  menetap dan  berada  itu  apakah  tinggal  dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik  bagi  pasal  terkait  dengan  ruang lingkup,  tidak  menyebutkan  bahwa locus  delicti harus  berada  di  dalam rumah. 17
Pendekatan restorative  justice mengatasi beberapa bentuk permasalahan itu dengan mengupayakan  pemenuhan  hak-hak dan  keinginan  korban  serta  lebih  pro- aktif  melibatkan  pekerja  sosial  dalam penyelesaian berbasis pemulihan tersebut. Tujuan utama dari restorative justice  itu  sendiri  adalah  pencapaian keadilan  yang  seadil-adilnya  terutama bagi  seluruh  pihak  yang  terlibat  di dalamnya, tidak hanya sekedar mengedepankan  penghukuman  untuk efek  jera.  Implementasi restorative justice adalah  Sistem  Peradilan  Pidana adalah  sejalan  dengan  Deklarasi  PBB tahun  2000  tentang  Pinsip-Prinsip Pokok  tentang  Penggunaan  Program- Program  Keadilan  Restoratif  Dalam Permasalahan-Permasalahan Pidana ( United  Nations  Declaration  on  the Basic  Principles  on  the  Use  of Restorative  Justice  Programmes  in Criminal  Matters ),  telah  menganjurkan untuk mendayagunakan konsep restorative justice secara lebih luas pada suatu  sistem  peradilan  pidana.  Hal  ini juga  dipertegas  oleh  Deklarasi  Wina tentang  Tindak  Pidana  dan  keadilan ( Vienna  Declaration  on  Crime  and
17 Muhammad  Zainuddin,  Widya Kusuma Ningasih, and Sulton Nurul Qolbi, "Kajian Yuridis
Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga Prespektif Restorative Justice," Smart  Law  Journal 2.1  (2023):  50- 60.
Justice :  “ Meeting  the  challenges  of  the Twenty-First Century ). 18
Model  hukuman  restoratif  pada awalnya diperkenalkan di dalam bidang hukum  dikarenakan  sistem  peradilan pidana  dan  pemidanaan  yang  sekarang berlaku  menimbulkan  masalah.  Pada model  restoratif  yang  ditekankan adalah  resolusi  konflik.  Pemidanaan restoratif  di  dalamnya  melibatkan korban, keluarga serta pihak-pihak lain dalam  upaya  penyelesaian  masalah. Disamping  itu,  menjadikan  pelaku tindak  pidana  bertanggung  jawab untuk  memperbaiki  kerugian  yang ditimbulkan atas perbuatannya. 19
Kasus  KDRT  di  Probolinggo  yang pada  akhirnya  telah  menemui  titik temu dengan hasil keputusan pemberian  restorative  justice,  pada sebuah  perkara  yang  bisa  dihentikan proses  hukumnya  dan  tersangkanya bisa  bebas  harus  memenuhi  beberapa persyaratan  yang  telah  ditetapkan.  Di antaranya  kasus  atau  perkara  ringan, ancaman  pidananya  tidak  lebih  dari  5 tahun. Pelaku atau tersangka melakukan tindak pidana, pertama kali. Selain  itu  kerugian  yang  diderita  atas kasus  yang  dipermasalahkan  atau dilaporkan, tidak lebih dari Rp. 2,5 juta. Persyaratan lain yang tak kalah penting adalah,  telah  ada  kesepakatan  damai
18 Jayantri  Ribunu,  Rafika  Nur,  and Nur  Insani,  "Analisis  Hukum  Pemenuhan
Hak  Anak  Untuk  Memperoleh  Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis," Jurnal  Hukum,  Politik  dan  Ilmu
Sosial 2.3 (2023): 18-40.
19 Iklimah  Dinda  Indiyani  Adiesta, "Penerapan  Restorative  Justice  Sebagai Inovasi  Penyelesaian  Kasus  Tindak  Pidana Ringan," Interdisciplinary  Journal  on  Law, Social  Sciences  and  Humanities 2.2  (2021): 143-170.
antara  kedua  belah  pihak,  tanpa didasari paksaan. 20 Penyelesaian KDRT Melalui Pendekatan Restorative Justice Makna kekerasan
secara konvensional  adalah  apabila  manusia dipengaruhi  sedemikian  rupa  sehingga realisasi  jasmani  dan  mental-psikologis aktualnya  berada  di  bawah  realisasi potensialnya. 21 Hal ini bermakna bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan realitas jasmani dan mental psikologis  daya  aktualitasnya  tidak mampu merespon
lingkungan.
Aktualitas dirinya tergedradasi, sehingga  harga  diri  jatuh  dan  keadaan jiwa  yang  tertekan.  Dalam  konteks sosiologis kekerasan terhadap perempuan  dapat  terjadi  dari  proses interaksi antara laki-laki dan perempuan  yang  menghasilkan  posisi tawar  yang  tidak  seimbang  dalam status peran atau kedudukan,  sehingga realisasi jasmani dan psikologis aktualnya  berada  di  bawah  realisasi potensialnya. 22
Pembaharuan hukum pidana dewasa  ini  tidak  lagi  menggunakan
20 Heru  Sunardi,  "Penyelesaian Kasus  KDRT  Menggunakan  Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi
Kasus di Kepolisian Resort Kota Mataram)." Al-IHKAM: Jurnal Hukum
Keluarga  Jurusan  Ahwal  al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 14.2 (2022): 201-222.
21 Munandar  Sulaeman  dan  Siti Homzah ,  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (Tinjauan  Dalam  Berbagai  Ilmu  dan  Kasus Kekerasan),  Edisi  Revisi,  (Bandung,  PT Refika Aditama, 2019), h. 44.
22 Herry Liyus and Dheny Wahyudi, "Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga," Jurnal  Sains  Sosio Humaniora  LPPM  Universitas  Jambi 4.2 (2020): 495-509.
pendekatan retributive melainkan berkembang  kearah restorative dimana kita ketahui bahwa penyelesaian perkara  pidana  melalui  jalur  legal formal  dirasa  belum  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap menurunnya  jumlah  kejahatan  yang terjadi  di  dalam  masyarakat,  masih banyaknya  tindak  pidana  yang  terjadi di  dalam  masyarakat  yang  ditangani melalui  jalur  legal  formal  membawa dampak  yang  sangat  luas  tidak  hanya menyebabkan terjadinya over kapasitaas  di  lembaga  pemasyarakatan akan  tetapi  juga  berdampak  kepada keuangan  negara,  tidak  bisa  dipungkiri bahwa  terjadinya  over  kapasitas  di lembaga pemasyarakatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Sehingga  diperlukan  cara  lain dalam  menyikapi  tindak  pidana  yang terjadi, penanggulangan kejahatan tidak  hanya  dapat  dilakukan  dengan cara  penal  saja  akan  tetapi  juga  dapat dilakukan  dengan  upaya  non  penal, tidak  hanya  dengan  tindakan  represif tetapi  juga  tindakan  preventif  dalam menanggulangi kejahatan.
Penyelesaian perkara pidana melalui  jalur  legal formal tidak selamanya  membawa  dampak  yang positif  terhadap  penegakan  hukum, tidak  jarang  kita  jumpai  bahwa penegakan hukum pidana yang seharusnya  memberikan  keadilan  bagi masyarakat/yang mencari keadilan malah  yang  dijumpai  adalah  ketidak adilan.  Permasalahan  yang  cukup kompleks  tersebut  dipengaruhi  oleh banyak faktor disamping faktor ekonomi  akan  tetapi  juga  foktor  social dan budaya.
Orientasi sistem peradilan pidana terfokus  pada  tindak  pidana  ( crime, straafbaarfeit ) dan pelaku tindak pidana  ( criminal,  dader ).  Mindset  dari masing-masing komponen sistem
peradilan pidana cenderung berpatokan  pada  aturan  formal  atau bersifat positivistik tanpa mau mempedulikan  kemanfaatan  dan  rasa keadilan  yang  merupakan  roh  dari penegakan  hukum  pidana.  Proses peradilan  pidana  lebih  mencerminkan keadilan  antara  kepentingan  negara melawan  kepentingan  pelaku.  Dengan alasan legalitas, masing-masing komponen  sistem  peradilan  pidana tidak  mau  mengambil  resiko,  sehingga penanganan  perkara  tersebut  telah mencederai  rasa  keadilan  masyarakat. Budiman Tanuredja, sebagaimana dikutip  oleh  Syamsul  Fatoni  bahkan menggambarkan  betapa  manusia  yang lemah  berhadapan  dengan  praktek penegakan hukum yang sekadar mencari  kebenaran  formal,  bukan kebenaran substansial, dimana penegak hukum sangat fasih berbicara soal pasal dan  punya  sifat  memanfaatkan  mereka yang lemah. 23
Menurut  Barda  Nawawi  Arif, efektifitas  hukum  pidana  dapat  dilihat dari  dua  aspek  pokok  tujuan  dari pemidanaan,  yaitu  aspek  perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan perilaku  dari  si  pelaku  yang  dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan dari mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan  masyarakat  (antara  lain menyelesaikan  konflik,  mendatangkan rasa  aman,  memperbaiki  kerugian  atau kerusakan,  menghilangkan  noda-noda, memperkuat  kembali  nilai-nilai  yang hidup  di  dalam  masyarakat).  Aspek perbaikan  si  pelaku  meliputi  berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan
23 S.  Fatoni, Pembaharuan  Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoriti dan Pragmatis  untuk  Keadilan, (Malang, Setara Press, 2016), h. 2.
kembali  si  pelaku  dan  melindunginya dari  perlakuan  sewenang-wenang  di luar hukum. 24 Adanya pendekatan yang berbeda terhadap  penyelesaian  tindak  pidana menunjukkan  bahwa  telah  terjadi pergeseran  di  dalam  menyelesaiakan permasalahan hukum khususnya hukum pidana yang berkembang mengikuti  perkembangan  masyarakat itu sendiri secara dinamis, perkembangan  yang  terjadi  tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yakni kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum itu sendiri, yang orientasinya sesuai dengan nilainilai yang hidup bertumbuh serta berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.
Adanya semangat restorative justice yang  berkembang  dalam  sistem hukum pidana di Indonesia merupakan hasil pergeseran dari konsep pemidanaan  dari retributive  justice ke restorative  justice. Pergeseran  konsep pemidanaan tersebut akan mempengaruhi  elemen  sistem  hukum yang  berada  di  bawahnya,  yaitu  asas- asas  hukum,  konsep-konsep  dasar hukum  pidana  dan  substansi  hukum pidana  dan  praktik  sistem  peradilan pidana dalam masyarakat. 25 Sebagai  rasa  tanggungjawab  dari pelaku terhadap korban, pelaku didorong untuk memiliki rasa pertanggungjawaban dengan menunjukkan  empati  dan  menolong untuk  memperbaiki  kerugian.  Sebagai akibat  dari  perilaku  menyakitkan
24 Barda  Nawawi  Arif, Sistem
Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia, (Bandung, Refika Aditama, 2006), h. 82.
25 Rena  Yulia,  "Restorative  Justice Sebagai  Alternatif  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga," Jurnal Hukum & Pembangunan 39.2 (2017): 238-254.
pelaku  bukan  pada  masa  lalu  pelaku. Sehingga  stigma  dapat  dihilangkan melalui  tindakan  yang  tepat  yang didukung  oleh  penyesalan  pelaku  dan pemaafan dari korban.
Proses
penyelesaian bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh  oleh  kejadian  sehingga dimungkinkan prosesnya menjadi emosional. Restorative justice lebih
menekankan kepada keterlibatan langsung  pihak-pihak  dan  menuntut usaha  kerja  sama  dengan  masyarakat serta  pemerintah  untuk  menciptakan suatu lingkungan yang harmonis sehingga  korban  dan  pelaku  dapat merekonsiliasi  konflik  mereka  dan menyelesaikan  kerugian  mereka  dan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.
Dalam restorative  justice, korban mempunyai kesempatan untuk bertanya  pada  keluarganya,  mengenai deti!  setiap  peristiwa,  atau  kejadian, atau  kejahatan  yang  memmpa  dirinya. Apabila  tidak  jelas,  korban  bisa bertanya  kembali  tentang  apa  yang terjadi,  korban  juga  berhak  untuk berbicara  tentang  perasaan  yang  tidak enak  dan  luka  yang  diderita  akibat perbuatan  pelaku,  namun  dengan tanpa memperlihatkan kebencian terhadap  pelaku  melainkan  harus bersikap ramah dan tersenyum. 26
Idealnya, dalam restorative justice, pertemuan  antara pihak pelaku dan  korban  harus  pula  melibatkan pihak  lain.  Seperti  masyarakat  dengan
26 Abdul Wahab, Suamsuddin Pasamai, and Nur Fadhillah Mappaselleng, "Penerapan  Restoratif  Justice  terhadap Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di
Makassar: Studi di Polrestabes Makassar," Journal of Lex Generalis (JLG) 2.3 (2021): 1440-1453.
dukungan  dan  perhatiannya.  Oleh karena  itu  perbedaan  utama  dengan retributive justice terletak pada filosofinya  yaitu  kesepakatan  yang menurut  hukum  tidak  sampai  melukai kepentingan  masyarakat  atau  dengan kata  lain restorative  justice dilakukan dengan melalui hukum tanpa mencederai perasaan masyarakat. 27 Pada prinsipnya, restorative justice  dapat  digunakan  pada  setiap tahap sistem peradilan pidana dan akan dapat  terlaksana  dengan  baik,  apabila memenuhi  syaratsyarat  yaitu;  pertama, pelaku harus mengaku atau menyatakan  bersalah;  kedua,  pihak korban  harus  setuju  bahwa  tindak pidana  diselesaikan  di  luar  sistem peradilan  pidana;  ketiga,  kepolisian atau  kejaksaan  sebagai  institusi  yang memiliki  kewenangan  diskresi  harus menyetujui  pelaksanaan  restorative justice;  dan  keempat,  pelaksanaan penyelesaian  di  luar  sistem  peradilan pidana harus didukung oleh komunitas setempat. 28 Konsep  dasar  dari  restorative justice  ini  adalah  musyawarah  mufakat dalam  menyelesaikan  permasalahan hukum  yang  dialami  oleh  para  pihak akibat  terjadinya  suatu  tindak  pidana, dimana para pihak menyadari sepenuhnya dan secara sukarela menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui musyawarah mufakat  tersebut.  Artinya  baik  korban dan  keluarganya  maupun  pelaku  dan keluarganya  atau  pihak  ketiga  yang independen  dipercaya  oleh  masing-
27 Charles  K.  B.  Barton, Restorative Justice (The Empowerment Model) , (Sydney: Hawkins Press, 2003), h. 38.
28 I.  Made  Tambir,  "Pendekatan Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian
Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," Jurnal Magister Hukum Udayana 8.4 (2019): 549-574.
masing  pihak  untuk  duduk  bersama- sama menyelesaikan permasalahan hukum  yang  dihadapi.  Hal  ini  juga senada  juga  diungkapkan  oleh  John Braithwaite,  yang  menyatakan  bahwa tujuan  utama restorative  justice adalah perbaikan  luka  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  pelaku  dan  konsiliasi  serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan  masyarakat. 29 Cara-cara  seperti  itu akan  melahirkan  perasaan  malu  dan pertanggungjawaban  personal  serta keluarga  atas  perbuatan  salah  mereka untuk diperbaiki secara memadai.
Pendekatan restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak kekerasan dalam rumah tangga memberikan  peluang  yang  luas  kepada masing-masing  pihak  yang  berperkara untuk  berperan  secara  aktif  dalam menyelesaikan perkaranya dengan kesempatan  yang  proporsional  kalau bagi  korban  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga  dapat  mengutarakan keinginan  dan  tuntutannya  kepada  si pelaku  yang  selama  ini  posisi  korban dalam tindak pidana diwakili oleh jaksa penuntut  umum  seringkali  apa  yang diinginkan  korban  tidak  diakomodir dengan baik dan lebih cendrung hanya melengkapi keterangan saja atau sebagai  saksi  suatu  tindak  pidana sementara  itu  bagi  si  pelaku  dapat menyampaikan  pendapatnya  secara bertanggungjawab dengan penuh kesadaran  menyadari  dan  menyesali perbuatannya  dan  bersedia  mengganti kerugian  yang  ditimbulkan  akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
Dalam  mendukung  terlaksananya penerapan  restorative  justice  dan
29 John  Braithwaite, Restorative Justice:  Assessing  an Immodest  Theory  and a  Pessimistic  Theory  Draft  to  be  summited to  Crime  and  Justice:  Review  of  Research , University of Chicago, Press, h. 5.
adanya  kepastian  hukum  bagi  mereka yang  mencari  keadilan  serta  menjadi pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum terutama  pada  tingkat  penyidikan Kapolri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam penyelesaian prkara pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana. Selanjutnya  pada  Penuntutan  dalam mendukung pelaksanaan keadilan restorative  justice  telah  diterbitkan Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun 2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.
Pemberian  posisi  yang  seimbang terhadap  masing-masing  pihak  dengan memberian  kesempatan  yang  sama dengan  melibatkan  pihak  keluarga korban dan keluarga pelaku serta pihak lainnya  yang  dipercaya  membuka peluang  untuk  diselesaikan  dengan cara musyawarah mencari solusi terbaik terhadap perkara yang dihadapi. Dengan mengakomodir pendapat dan keinginan masing- masing pihak bertujuan untuk memulihkan  keadaan  sehingga  konflik yang terjadi dianggap tidak pernah ada dan  pemulihan  keadaan  dapat  tercapai melalui pendekatan restorative justice.

## Kesimpulan
Lahirnya UU PKDRT dan terobosan-terobosan hukumnya, diharapakan  dapat  menurunkan  angka KDRT dan menjawab rasa keadilan bagi korban.  Namun,  pelaksanaan  Undang- Undang  ini  tidaklah  mudah  karena terobosan  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  ini  memerlukan  sosialisasi kepada  aparat  penegak  hukum  dan aparat  pemerintah,  masyarakat  serta pihak-pihak penyedia layanan.
Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap perkara KDRT, dan
mempunyai empati yang besar terhadap korban KDRT serta memahami  konteks  KDRT.  Jika  ketiga hal tersebut dipunyai oleh setiap orang maka  bentuk  penyalahan  pada  korban tidak  mungkin  terjadi  (victimisasi korban), dan penyelasaian kasus melalui  jalur  hukum  maupun  non hukum  dapat  menjawab  keadilan korban serta mampu untuk memecahkan  fenomena  gunung  es kasus  KDRT  semakin  dimungkinkan untuk  terjadi.  Dan  yang  perlu  diingat adalah  perlu  dibangunnya  sarana pendukung  untuk  pelaksanaan  UU PKDRT  ini,  seperti  halnya  anggaran bagi pemulihan korban tindak kekerasan sehingga tidak lagi ditanggungkan  pada  korban  KDRT. Selain itu juga sinkronisasi pelaksanaan UU  PKDRT  dengan  Undang-Undang lain seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban,  KUHP,  UU  Perlindungan Anak.
Penyelesaian perkara tindak
kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat dilakukan dengan pendekatan restorative  justice  dengan  melibatkan semua  pihak  yang  terkait  baik  pihak korban, pelaku atau pihak lainnya yang dipercaya  untuk  mencari  solusi  terbaik dalam  menyelesaikaan  perkara  dengan merestorasi keadaan sehingga perbuatan  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga  tersebut  dianggap  tidak pernah  ada.  Kategori  tindak  kekerasan dalam  rumah  tangga  yakni  kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga dapat  diselesaikan  dengan  pendekatan restorative  justice  dengan  penilaian secara  subjektif  proporsional  pada setiap  perkara  dengan  memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak.
Perlunya  adanya  pemahaman  bersama bagi  aparat  penegak  hukum  dalam mewujudkan terlaksananya
penyelesaian  perkara  pidana  dengan pendekatan restorative justice.

## Daftar Pustaka
Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. (2021).
"Penerapan  Restorative  Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." Interdisciplinary  Journal on  Law,  Social  Sciences  and Humanities 2.2: 143-170.
Arief, Hanafi, and Ningrum  Ambarsari.
(2018). "Penerapan Prinsip Restorative  Justice  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Al-Adl: Jurnal Hukum 10.2: 173-190. Azhar, Ahmad Faizal. (2019). "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice)
dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4.2: 134-143.
Aziz,  Abdul,  and  Ghufron  Maksum.
“Peluang Perempuan Menjadi Wali  Nikah  Di  Indonesia”. Al Ashriyyah 5, no. 1 (May 17, 2019): 1- 20.  Accessed  October  1,  2023. https://jurnal.nuruliman.or.id/ind ex.php/alashriyyah/article/view/11
3
Aziz,  Abdul,  and  Ghufron  Maksum.
“Peluang Perempuan Menjadi Wali  Nikah  Di  Indonesia”. Al Ashriyyah 5, no. 1 (May 17, 2019): 1- 20.  Accessed  October  1,  2023. https://jurnal.nuruliman.or.id/ind ex.php/alashriyyah/article/view/11 3
Aziz,  Abdul,  Ghufron  Maksum,  Nadzif Ali  Asyari,  and  Nurul  Huda. “Wasiat  Wajibah  Bagi  Ahli  Waris
Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-
Thufi”. Tasyri’  :  Journal  of  Islamic Law 2, no. 1 (January 30, 2023): 141 – 173.  Accessed  October  1,  2023.
https://journal.stai- nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/ar
ticle/view/72 . Chasanah, Kama Mir’atul, and Ghufron Maksum. 2022. “Regulasi Perwakafan  Di  Indonesia  Dalam Perspektif Statute Approach”. Tasyri’  :  Journal  of Islamic Law 1 (1):105-29.
https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.7 . Fanani,  Estu  Rakhmi.  (2018).  "Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan  Fakta  Pelaksanaannya." Jurnal Legislasi Indonesia 5.3: 1-8.
Fanani,  Estu  Rakhmi.  (2018).  "Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan  Fakta  Pelaksanaannya." Jurnal Legislasi Indonesia 5.3: 1-8. Fatoni,  S.  (2016). Pembaharuan  Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoriti dan Pragmatis untuk Keadilan. Malang, Setara Press, Inc.
Fitriani ,  Hellen  Last,  and  Nurhadi. "Solusi  Penyelesaian  Kasus  KDRT bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid- 19  dalam  Perspektif  Qira’ah Mubaadalah." ALSYS 2.3 (2022):
459-474.
Hidayat, Agung. (2021). "Critical Review
Buku “Penelitian  Hukum”  Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma." YUSTISIA MERDEKA:
Jurnal Ilmiah Hukum 7.2: 117-125.
Hutasoit,  Hiskia  Julasar,  Adriansyah, and  Ria  Sintha  Devi.  (2022). "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga." Jurnal  Rectum:  Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4.1: 591-605.
K. B. Barton, Charles. (2003). Restorative Justice (The
Empowerment  Model) .  Sydney:
Hawkins Press, Inc.
Ludfi,  Jumiati,  and  Febriana  Hidayati.
"Mediasi Penal: Alternatiff Penyelesaian Perkara KDRT." Hukum  Islam 18.1  (2018):
19-39.
Maksum,  Ghufron  “ Telaah  Kritis Terhadap  Praktik  Perkawinan  Di
Bawah  Tangan  Di  Indonesia”. Koordinat  16,  no.1  (April  6,  2017): 63-86.  Accessed  April  1,  2017. https://journal.uinjkt.ac.id/index. php/kordinat/article/view/6455
Maksum,  Ghufron  “ Telaah  Kritis Terhadap  Praktik  Perkawinan  Di Bawah  Tangan  Di  Indonesia”.
Koordinat  16,  no.1  (April  6,  2017): 63-86.  Accessed  April  1,  2017. https://journal.uinjkt.ac.id/index. php/kordinat/article/view/6455
Maksum,  Ghufron,  and  Nur  Isyanto.
“Tinjuan  Hukum  Islam  Tentang Nikah Siri Di Indonesia”. Al Ashriyyah 2,  no.  1  (October  6,
2016): 10. Accessed October 1, 2023. https://jurnal.nuruliman.or.id/ind ex.php/alashriyyah/article/view/13
Maksum,  Ghufron,  and  Nur  Isyanto.
“Tinjuan  Hukum  Islam  Tentang Nikah Siri Di Indonesia”. Al Ashriyyah 2,  no.  1  (October  6, 2016): 10. Accessed October 1, 2023. https://jurnal.nuruliman.or.id/ind ex.php/alashriyyah/article/view/13
Mashendra,  et  al.  "Penyuluhan  Hukum
Peningkatan  Pemahaman  Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga." Swarna:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.4 (2022): 404-409.
Mutakin,  Ali,  and  Ghufron  Maksum.
2019.  “Karakteristik  Hukum  Islam Dalam Bidang
Ekonomi”. Al Ashriyyah 5 (2), 211-28. https://doi.org/10.53038/alashriyya h.v5i2.91 .
Nawawi  Arif,  Barda.  (2006). Sistem Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di Indonesia. Bandung, Refika Aditama, Inc.
Noroyono,  Bambang. Viral  Kasus-Kasus KDRT,  Puan  Pertanyakan  Peran Pemerintah.
(2022). https://news.republika.co.id /berita/rv809w502/viral- kasuskasus-kdrt-puan- pertanyakan-peran-pemerintah . Nurhayati,  Yati,  Ifrani  Ifrani,  and  M. Yasir  Said.  (2021).  "Metodologi Normatif  Dan  Empiris  Dalam Perspektif  Ilmu  Hukum." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2.1: 1-
20.
Parhan,  P.,  &  Maksum,  G.  (2022).
Taksonomi  Linguistik,  Analisis Kesalahan Bahasa dalam
Pembelajaran  Insya.  Ta’limi  | Journal  of  Arabic  Education  and Arabic  Studies,  1(2),  139 – 149. https://doi.org/10.53038/tlmi.v1i2.3 9
Parhan,  P.,  Maksum,  G.,  &  Munir,  A. (2022).  Konsep  Makna  Ghurûr dalam al- Qur’an:
Analisis
Semantik  Toshihiko  Izutsu.  Al
Ashriyyah, 8(2), 119 - 129.
https://doi.org/10.53038/alashriyya
h.v8i2.151
Rabbani,  Anwar.  (2021).  "Penyelesaian Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  dalam  Perspektif Restorative  Justice." Al-Adl:  Jurnal Hukum 12.2: 358-372.
Rahmawati,  Indah,  and  I.  Rahmawati. (2020).  "Analisis  yuridis-normatif terhadap  peran  dan  tindakan telemarketing dalam transaksi digital." Jurnal Cakrawala
Hukum 11.1: 60-70.
Ribunu,  Jayantri,  Rafika  Nur,  and  Nur Insani.  (2023).  "Analisis  Hukum Pemenuhan  Hak  Anak  Untuk Memperoleh  Diversi  Terhadap
Problematika
Anak
Residivis." Jurnal  Hukum,  Politik
dan Ilmu Sosial, 2.3: 18-40.
Sebayang,  Artha,  Utary  Maharany Barus,  and  M.  Citra  Ramadhan.
(2021). "Penyelesaian Kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Melalui  Restorative  Justice  di Polda Sumut." Journal of Education,  Humaniora  and  Social Sciences (JEHSS) 4.1: 450-459.
Sopacua, Margie Gladies. (2022). "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Terhadap Perempuan." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4.2: 213-226.