## Peran ICMI Masa Kepemimpinan BJ Habibie (1990-2000) dalam Pembangunan Nasional
Ilham Muhamad Nurjaman * , Samsudin Samsudin, 2 dan Sulasman Sulasman 3
1 Pesantren Anak Jalanan Attamur Cibiru Hilir, Bandung, Indonesia; Ilhammuhamadn79@gmail.com
2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; samsudin@uinsgd.ac.id
3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; sulasman@uinsgd.ac.id * Correspondence
Received: 2021-12-25; Accepted: 2022-04-25; Published: 2022-04-27
Abstract: ICMI (Indonesian Association of Muslim Intellectuals) is a forum for Muslim intellectuals born during the New Order government. The birth of ICMI at that time brought a new face to the New Order, which was initially far from Muslims, then the process of Islamization took place by ICMI. In addition, the New Order, known as militarism, began to establish harmonization with civil society, namely Muslims. The vision built by ICMI is to strengthen Faith and Piety (IMTAK) and Science and Technology (IPTEK) in various circles of Indonesian society. This article uses the historical writing method with a heuristic data collection process and data analysis through criticism, interpretation, and  historiography.  The  theory  used  in  this  paper  is  Quintan  Wicktorowich's  theory  of  Islamic activism social movement. This study finds that during the Habibie leadership era, ICMI's influence was  considerable  in  education  and  the  economy.  At  that  time,  ICMI  was  able  to  build  economic institutions,  namely  Bank  Muamalat  Indonesia  and  Baitul  Mal  wa  Tamwil.  The  presence  of  these financial institutions was able to bring people back from the monetary crisis at that time. During the leadership of BJ Habibie, ICMI was in its golden age. Apart from being supported by figures gathered at ICMI, members of the organization under Habibie's leadership were able to occupy bureaucratic seats.  Therefore,  this  research  will  specifically  discuss  the  pattern  of  the  ICMI  movement  during Habibie's leadership.
Keywords: Suharto era; middle class; modern Muslims; The new order; religious organization
Abstrak: ICMI  (Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Se-Indonesia)  merupakan  sebuah  wadah  para cendekiawan  muslim  yang  lahir  pada  masa  pemerintahan  Orde  baru.  Lahirnya  ICMI  kala  itu, membawa  wajah  baru  Orde  Baru,  yang  semula  jauh  dari  umat  muslim,  kemudian  terjadi  proses Islamisasi  oleh  ICMI.  Selain  itu,  Orde  Baru  yang  dikenal  dengan  militarisme  mulai  terjalin harmonisasi  dengan  masyarakat  sipil,  yaitu  umat  Islam.  Visi  yang  dibangun  oleh  ICMI  adalah menguatkan Iman dan Takwa (IMTAK) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di berbagai kalangan  masyarakat  Indonesia.  Metode  penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penulisan sejarah dengan proses pengumpulan data heuristik dan analisis data melalui kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori gerakan sosial aktivisme Islam  Quintan  Wicktorowich.  Kajian  ini  menemukan  bahwa  pada  era  kepemimpinan  Habibie, pengaruh ICMI sangat besar perannya pada bidang pendidikan dan ekonomi. Kala itu, ICMI mampu membangun lembaga ekonomi yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Baitul Mal wa Tamwil. Hadirnya lembaga  eknomi  tersebut,  mampu  membawa  masyarakat  pulih  dari  krisis  moneter  saat  itu.  Pada masa kepemimpinan BJ Habibie, ICMI berada pada masa keemasan. Selain ditunjang dengan tokoh- tokoh yang berhimpun di ICMI, anggota-anggota organisasi yang berada di bawah kepemimpinan Habibie ini, mampu menempati kursi-kursi birokrasi. Maka dari itu, penelitian ini secara spesifik akan membahas pola gerakan ICMI pada masa kepemimpinan Habibie.
Kata Kunci: era Soeharto; kelas menengah; Muslim modern; Orde Baru; organisasi keagamaan

## 1. Pendahuluan
Kehadiran  organisasi  yang  berhaluan  Islam  di  Indonesia  bukanlah  hal  baru,  sejak  sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia hingga masa Reformasi terus bergulir mengisi ruang-ruang yang mewarnai corak keislaman Indonesia (Millie & Syarif, 2015;  Solikhun, 2021). Pada awal abad ke-20 sebelum  Indonesia  merdeka,  muncul  Muhamadiyah  yang  didirikan  oleh  K.H.  Ahmad  Dahlan  pada tahun 1912 di Yogyakarta. Pada tahun 1926, muncul juga ormas Islam yang bercorak tradisional yaitu Nahdlatul  Ulama  (Setia  et al.,  2021).  NU  berdiri  pada  31  Januari  1926  oleh  Hadratu  Syaikh  Hasyim Asy’ari di Surabaya (Setiawan, 2020; Alhidayatillah,  2018, pp. 10 – 12)  Kedua ormas Islam ini,  secara signifikan  memiliki  perbedaan  yang  sangat  menonjol.  Muhamadiyah  dikenal  dengan  modernisnya, sedangkan NU dikenal dengan corak tradisional pesantrennya. Kedua ormas Islam ini, hingga saat ini memiiliki pengaruh besar dalam keberislaman di Indonesia (Saat & Burhani, 2020;  Rahman, 2010).
Memasuki  era  kemerdekaan  yang  diawali  dengan  orde  lama  dan  diteruskan  estapet kepemimpinan oleh orde Baru. Islam di Indonesia, mengalami perkembangan dalam berbagai aspek, khsusunya pada bidang sumber daya manusianya. Pada era Orde Lama, yaitu periode tahun 1946 di bawah pimpinan Khahar Mudzakir, berdiri sebuah perguruan tinggi Islam di  Jakarta dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI) (Azra, 2018). STI ini, cikal bakal  berdiri Institut Agama Islam Negeri. Pada perkembangan berikutnya STI mengalami perbaikan. Panitia perbaikan STI tersebut, memiliki cita-cita menjadikan  STI  ke  arah.  Untuk  merealisasikan  keinginnya,  di  berdirikanlah  Universitas  Islam Indonesia  pada  14  Maret  1948,  dengan  empat  fakultas.  Adapun  empat  akultas  tersebut  teridi  dari fakultas Agama, fakultas Hukum, fakultas ekonomi, dan fakultas pendidikan. Hingga perkembangan selanjutnya lagi,  pada 24 Agustsus 1960 secara resmi IAIN berdiri, sebagai gabungan antara Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademik Dinas Ilmu Agama yan berada di Jakarta (Sasongko, 2018).
Di  akhir  puncak  Orde  Baru    muncul  organisasi  ICMI  yang  dimotori  oleh  para  intelek-intelek muslim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia (R. W. Hefner, 1993). Tujuan beridirinya Ikatan Cendekiwian Muslim Indonesia adalah untuk mencetak insan-insan yang maju dalam bidang IMTAK dan IPTEK (Yeyeng et al., 2017). Seiring berkembangannya zaman, cendekiawan Muslim bukan saja pintar dan mahir dalam ilmu agama saja, tapi harus pula melek dan mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Latif, 2008). Bahkan bukan hanya sekedar itu, lebih jauhnya lagi harus menjadi motor penggerak  terhadap  kelangsungan  kemajuan  peradaban  muslim  di  Indonesia.  Di  sisi  lain,  lahirnya ICMI menjadi ajang bersatunya ormas-ormas Islam yang sampai masa reformasi ini kurang adanya saling  bergandengan  antara  ormas  Islam  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Sehingga  bersatunya cendekiawan-cendekiwian dari berbagai ormas Islam di ICMI ini, menjadi warna baru keberislaman di Indonesia (Asshiddiqie, 2021).
Eksistensi ICMI pada era Reformasi saat ini, berbeda halnya dengan eksistensi ICMI pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru taring ICMI bagaikan macan di depan binatang santapannya. Dalam artian memiliki  pengaruh  yang  besar  dan  perhatian  khusus  dari  pemerintah  dalam  segala  tindakan  dan kebijakan  yang  muncul  dari  ICMI.  Bahkan  bermunculan  selewangan-selewengan  arti  kata  ICMI, seperti  halnya  terucap  dari  salah  satu  tokoh  yang  saat  itu  sebagai  aktivis  mahasiswa.  Bahwa  ICMI adalah  Ikatan  Calon  Menteri  Indonesia  (R.  Hefner,  1997).  Selewengan  arti  kata  tersebut  disebabkan karena kedekatan ICMI dengan pemerintah Orde Baru saat itu. Bahkan pada saat Habibie menduduki bangku Presiden Indonesia, tak sedikit banyak kursi-kursi kabinet pusat yang diisi oleh anggota ICMI.
Disi  lain,  berdirinya  ICMI  juga  menyadarkan  pemerintah  Orde  Baru  di  bawah  pemerintah Soeharto  yang  identik  dengan  otoriter  militer  dan  bahkan  hipobia  terhadap  umat  umat  Islam  lebih khususnya terhadap aktivis muslim (Ramage, 2002). Karena pada masa pemerintahan Orba, ormas- ormas Islam sulit untuk mendapat dukungan dari pemerintah Soeharto. Yang ada malah dibenturkan antara  ormas  Islam  yang  satu  dengan  yang  lainnya  (R.  Rahman  &  Hazis,  2018).  Dengan  berdirinya ICMI rezim Orde Baru mulai mendekat, dengan alasan dan kepentingan berbagai hal. Salah satu alasan yang sangat signifikan adalah dengan lahirnya sarjana-sarjana muslim baik keluaran Timur Tengah maupun  dalam  negeri,  Soeharto  merasa  riskan  jika  kelompok  muslim  menjadi  oposisi  bagi pemerintahannya  yang  mulai  melemah.  Sehingga  Soeharti  balik  arah  dengan  membuat  sebuah
kebijakan  baru, yaitu dengan cara mendekat dan mendukung kepentingan-kepentingan umat Islam (Rohman, 2015, p. 104). Masa periode Orde Baru inilah yang akan menjadi fokus penelitian artikel ini.
Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk memotret ICMI pada masa kepemimpinan Habibie, baik  dalam  hal  pengembangan  ekonomi  umat,  sepertinya  berdirinya  bank  syariah  Muamalat, pengembangan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sampai hubungan harmonisasi antara  ICMI  dengan  pemerintah  Orde  Baru  saat  itu.  Hal  ini  penting  dilakukan  sebagai  upaya membahas kajian sejarah berdirinya ikatan organisasi yang pengaruhnya masih besar hingga sekarang. Apaagi bahasan akan difokuskan pada kajian sejarah yang dengan spesifik terjadi pada masa presiden BJ Habibie yang masih jarang dilakukan selama ini.
Beberapa  penelitian  tentang  ICMI  sudah  banyak  dilakukan  sebelumnya,  seperti  oleh  Rohman (2015), yang menjelaskan mengenai peran ICMI dalam pemberdayaan lewat pengembangan ekonomi. Salah  satunya  contohnya  adalah  dengan  mendirikan  bank  Muamalat.  Namun,  terdapat    perbedaan antara  tulisan  yang  ditulis  oleh  Rohman  dengan  penelitian  yang  dilakukan  penulis.  Adapun perbedaannya  adalah,  pertama  periode  waktu  penelitian  dalam  tulisan  peran  ICMI  dalam pemberdayaan  masyarakat  dari  masa  awal  hingga  pada  pada  tahun  2015.  Sedangkan  penelitian penulis hanya pada periode Habibie saja. Kedua, titik fokus pembahasan pada tulisan artikel tersebut adalah hanya pada masalah pemberdayaan ekonomi, sedangkan penelitian penulis mencakup seluruh aspek  pada  masa  kepemimpinan  BJ  Habibie.  Senada  demikian,  Saepudin  (2016)  juga  melakukan penelitian dengan tema yang sama namun periode waktunya juga berbeda. Namun bahasan mengenai eksistensi ICMI pada masa Orde Baru dengan masa Reformasi dalam tulisan tersebut penting untuk dijadikan sebagai bahan informasi alam artikel ini. Demikian pula penelitian Taufikarrahman ( 2019), dengan  fokus  bahasan  peran  ICMI  dalam  sejarah  nasional.    Namun  bahasan  pada  tulisan  tersebut hanya berkutat pada aspek politik saja.
Dengan demikian, artikel ini berusaha mengisi kekosongan literatur yang ada khususnya yang secara  komprehensif  membahas  tentang  peran  ICMI  pada  masa  kepemimpinan  BJ  Habibie  di Indonesia.  Literatur  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  di  atas  memang  sangat  bermanfaat  dalam mengantarkan  penulis  menuju  penelitian  ini,  namun  belum  mampu  signifikan  menjawab  peroalan mengenai bagaimana dan apa peran ICMI dalam berbagai kehidupan sosial-masyarakat di Indonesia khususnya  dalam  perspektif  gerakan  sosial.  Untuk  tujuan  itu,  maka  bahasan  pada  tulisan  akan difokuskan pada sejarah ICMI, peran ICMI dalam kehidupan ekonomi, agama, dan teknologi.
Selanjutnya,  dalam  menganalisis  kajian  digunakan  kerangka  pemikiran  dari  Quintan Wicktorowich, tentang aktivisme Islam dalam teori gerakan social (social action). Teori gerakan sosial ini mulai buming pada dekade tahun 70-an. Kala itu, para penulis, pemikir dan peneliti, sudah tidak lagi  berfokus  pada  ideologi  Islam,  tetapi  lebih  menekankan  pada  aktivisme  Islam,  yang  dapat memobilisasi gerakan politik Islam. Teori aktivisme Islam ini adalah antitesis dari aliran strukturalis yang berfokus pada sistem dan mazhab rasionalitas yang berfokus pada peran individual yang disebut teori deprivasi relatif (Tilly, 1979). Teori deprivasi menekankan pada fokus indvidual dimana sebuah gerakan sosial terjadi disebabkan oleh adanya kekecewaan pada institusi atau struktur sosial yang lebih bear.  Kekecewaan  ini  kemudian  terkulminasi  dalam  sebuah  gerakan.  Berbeda  halnya  dengan  teori gerakan  sosial  setelahnya  semisal  teori  aktivisme  Islam.  Teori  akitivisme  Islam  menawarkan  suatu terobosan  dengan  menjadikan  kelompok  sebagai  objek  analisis  utama.  Menurut  Quintan,  individu yang terlibat aksi kolektif memiliki pilihan bebas, pilihan itu tidak terjadi di dalam ruang hampa, di luar konteks, relasi, dan jaringan yang berubah. Pilihan individu tidak bisa dipahami di luar konteks sosial kelompok (Wiktorowicz, 2004, pp. 243 – 244).
Menurut teori ini, dalam menentukan keberhasilan aksi secara kolektif, terdapat tiga kosep kunci yang harus menjadi pegangan yaitu kesempatan politik; struktur mobilisasi; dan pembingkaian aksi (action  framing) (Wiktorowicz,  2004) . Kesempatan  politik  berarti  adanya  peluang  yang  dimunculkan secara kolektif oleh sistem untuk bergerak mewujudkan gerakan politik. Peluang ini biasanya terjadi karena  adanya  sistem  politik  terbuka  yang  identik  dengan  sistem  negara  demokrasi.  Adanya  keran kebebasan membuka setiap gerakan politik memainkan perannya untuk tujuan kolektifnya. Makanya, tidak heran jika pasca jatuhnya orde Soeharto bertebaran gerakan-gerakan Islam, baik yang berhaluan
politik praktis maupun yang bernuansa politik radikal (Syah & Setia, 2021). Selanjutnya, elemen lain yang mendukung terwujudnya aktivisme Islam adalah tersedianya struktur mobilisasi. Penting bagi sebuah gerakan sosial untuk memeiliki sumber daya baik yang bersifat material maupun non-material dalam  menggerakkan  aktivitasnya.  Faktor  ini  menjadi  faktor  utama  apakah  sebuah  gerakan  akan muncul ke permukaan dengan digdayanya atau hanya gerakan yang muncul secara sporadis semata. Terakhir,  faktor  yang  juga  penting  adalah  soal  pembingkaian  aksi  sebuah  gerakan.  Faktor  ini  lebih kepada  bagaimana  mobilisasi  opini  terjadi  di  khalayak  publik.  Ini  sekaligus  akan  mempengaruhi apakah gerakan itu terlihat besar dan sukses atau tidak di mata masyarakat. Kuncinya adalah media dan  opini  apa  yang  dibangun  (Granovetter,  2018).  Seringkali  isu-isu  vital  di  masyarakatlah  yang menyebabkan pembingkaian aksi sebuah gerakan sosial berhasil.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah (Slade, 2020). Metode sejarah memiliki arti sebagai sebuah prosedur yang menuntun seorang sejarawan dalam sebuah proses menguji fenomena sejarah untuk menemukan dan menentukan suatu data yang autentik dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  (Sulasman,  2014,  p.  74).  Metode  penelitan  sejarah  meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan  historiografi. Heuristik dilakukan dimana seorang penulis mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan tulisan penelitian, baik itu berupa dokumen, artefak maupun melalui  studi  wawancara  (Wehbe-Alamah  &  McFarland,  2020).  Kemudian,  sumber  data  yang digunakan  berbentuk  tulisan  dan  lisan.  Sumber  tulisan  adalah  beberapa  tulisan  yang  ditulis  oleh beberapa  ahli  sejarah  seperti  Munawar  Challil,  Yudi  Latif,  Hefner,  Azra,  dan  lainnya.  Sementara sumber lisan (wawancara) dilakukan terhadap salah seorang pengurus ICMI Orwil Jabar Asep Syahid Gatara. Ia dikenal aktif di ICMI semenjak masa kepemimpinan Habibie hingga sekarang. Selain itu, sumber lisan juga menggunakan isi pidato Prof. Jimly Ashidiqqie (Ketua Umum ICMI periode 2015- 2020)  dalam  acara  Muktamar  ke-VII  dan  ulang  tahun  ICMI  ke-31  di  Hotel  Asrilia  Bandung  pada tanggal 4-6 Desember 2021.
Selanjutnya,  analisis  data  dalam  penelitian  ini  melibatkan  tiga  proses  yakni  kritik,  interpretasi, dan historiografi. Kritik dilakukan untuk menguji kebenaran isi sejarah yang terkandung pada sumber sejarah (Barton, 2021). Pada tahapan kiritik ini seorang sejarawan melakukan pengujian sumber dengan maksud    membedakan  sumber  yang  kredibel  dan  sumber  yang  tidak  bisa  pertanggungjawabkan (Sjamsudin,  2012,  pp.  102 – 103).  Proses  analisis  selanjutnya  adalah  interpretasi.  Dalam  tahapan  ini, seorang peneliti menafsirkan data-data yang sudah lulus dalam tahapan kritik. Penafsiran data-data dalam  sebuah  penelitian  sangatlah  penting  dengan  maksud  menemukan  makna  yang  terkandung dalam  sumber  penelitian  dalam  rangka  memecahkan  masalah  penelitian.  Tahap  interpretasi  juga bertujuan  menghindarkan  seorang  sejarawan  dalam  kepentingannya  sehingga  data  yang  disajikan objektif (Sulasman, 2014). Terkahir, proses historiografi. Historiografi adalah tahapan terakhir dalam metode  penelitian  sejarah  dengan  tujuan  menuliskan  hasil  penelitian  (Chekanov,  2021).  Pada  tahap menulis  sejarah  ini,  seorang  sejarawan  harus  memiliki  seni  dalam  menulis  supaya  menghasilkan produk tulisan sejarah yang mudah dipahami pembaca.

## 3. Hasil Penelitian
Sejarah Berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  atau  disingkat  ICMI  secara  resmi  berdiri  pada  masa periode pemerintahan Orde Baru (Federspiel, 2006). Benih atau cikal bakal lahirnya ICMI sebenarnya sudah muncul sejak pemerintahan Orde Baru berada dalam puncak kejayaannya, yaitu sekitar tahun 1964.  Pada  dekade  tahun  1964  berdiri  sebuah  organisasi  yang  bernama  Persatuan  Sarjana  Muslim Indonesia.    Berdirinya  organisasi  ini  dimotori  oleh  100  cendekiawan  muslim,  yang  notaben  mantan akvitis  organisasi  Islam  seperti  HMI  dan  organisasi-organisasi  Islam  lainnya  (Tajuddin  et  al.,  2019). Persatuan  Sarjana  Muslim  Indonesia  berdiri  di  Mega  Mendung  Bogor,  dengan  ketua  terpilih  K.H.
Subchan  Z.E  pimpinan  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  dan  H.M.  Sanusi  dari  pengurus  pusat Muhamadiyyah.
Hanya  saja  eksistensi  Persami  tidak  bertahan  lama,  lumpuhnya  Persatuan  Sarjana  Muslim Indonesia  setidaknya  disebabkan  dua  faktor. Pertama, karena  ada  perselisihan  di  tubuh  internal Persami  sendiri. Kedua, karena  meninggalnya  Sekjen  Persami  Bintoro  pada  tahun  1974.  Dengan hilangnya  kekuatan  Persami,  tidak  menyurutkan  semangat  para  cendekiawan  kala  itu.  Mereka mendirikan kembali organisasi dengan nama yang berbeda yaitu Persatuan Kaum Intelektual Muslim. Pada tahun 1984, tepatnya pada tanggal 26-28 Desember terjadi sebuah pertemuan di Cibogo antara MUI,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  berbagai  perguruan  tinggi,  dengan  menghasilkan kesepakatan berikut (Saepudin, 2016, pp. 194 – 195):
a. Membentuk  tim  konsultasi  baik  di  tingkat  daerah  maupun  di  tingkat  pusat,  dengan  tujuan membantu MUI dalam persoalan kegamaan.
b. Membentuk lembaga kajian berbagai bidang, baik bidang pendidikan, kegamaan, masalah zakat, lembaga keuangan, agam dan adat, pengembangan masrayakat serta teknologi.
Pertemuan  tersebut  disusul  dengan  pertemuan  di  Cibogo  pada  7-8  Mei  tahun  1986,  yang menghasilkan Forum Permbangunan Komunikasi Indonesia. Alhasil dari pertemuan tersebut adanya keinginan  membentuk  sebuah  wadah  untuk  cendekiawan  muslim.  Hanya  saja  keinginan  tersebut belum teralisasi, disebabkan adanya anggapan bahwa pembentukan forum tersebut belum dianggap penting (Hefner, 1993). Masih di tahun yang sama pada bulan Juli diselenggarakan lokakarya yang diadakan oleh FPKI, hanya saja tidak dapat memformalkan  cendekiawan Muslim Indonesia sebagai wadah resmi, karena masih dianggap ragu dan belum ada persetujuan pemerintah.
Puncaknya pada tahun 1990, terjadi sebuah diskusi kecil yang diadakan oleh sekelompok kecil mahasiswa  di  Mesjid  Universitas  Brawijaya  Malang.  Materi  yang  didiskusikan  adalah  terkait keprihatinan  terhadap  kondisi  umat  muslim,  terutama  bercecerannya  cendekiawan-cendekiawan, sehingga  menimbulkan  polarisasi  kepemimpinan  di  kalangan  umat  Islam  (R.  W.  Hefner,  1993). Adapun  tindak  lanjut  dari  diskusi  tersebut  adalah  inginnya  digelar  simposium  dengan  tema “Sumbangan Cendekiawan Muslim  Menuju  Era  Tinggal  Landas”.  S imposium  pun  berhasil  digelar pada 6 Desember 1990, yang dimotori oleh beberapa mahasiswa diantaranya adalah Erik Salman, Ali Mudzakir, M. Zaenuri, Awang Surya dan M. Iqbal. Mereka menemui Imadudin Abdurahim dan M. Dawam  Rahardjo,  dengan  tujuan  ingin  membentuk  suatu  wadah  cendekiawan  muslim  yang cakupannya nasional (Majid, 2008). Kedua tokoh tersebut yaitu Imadudin dan Dawam mengantar para mahasiswa yang menemui untuk menghadap BJ Habibie serta meminta BJ Habibie untuk memimpin wadah cendekiawan muslim dalam lingkup nasional (Saepudin, 2016).
Menurut  Hefner  (1993)  maka  setidaknya  ada  dua  alasan  yang  mendorong  para  cendekiawan mencalonkan  Habibie  sebagai  ketua  umum  ICMI  kala  itu. Pertama, karena  prestasinya  sebagai cendekiawan  tidak  diragukan  lagi. Kedua, secara  akademik  nama  baik  Habibie  sudah  dikenal  di masyarakat berbagai golongan (Ardaneraswari, 2019). Simposium pun dibuka langsung oleh Presiden Soeharto  serta  dihadiri  menteri  dan  panglima  ABRI.  Peserta  yang  hadir  dalam  acara  simposium tersebut mencapai 500 orang cendekiawan muslim dari berbagai gerakan di seluruh Indonesia. Secara resmi  ICMI  resmi  berdiri  pada  7  Desember  1990,  dengan  ketua  terpilih  secara  aklamasi  BJ  Habibie. Dalam sambutan pertamanya sebagai ketua Umum ICMI, Habibie menyampaikan bahwa berdiri ICMI bukan  saja  sebatas  memperhatikan  umat  muslim  semata,  tapi  lebih  dari  itu  kita  harus  memiliki komitmen untuk memperbaiki nasib seluruh bangsa Indonesia (Alkhateeb, 2018).

## Upaya ICMI dalam Mendorong Kemajuan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi
Seperti yang dibahas pada Silaturahmi Kerja Nasional ICMI pada tahun 2006, menurut pandangan ICMI bahwa persoalan kemisikinan bukan saja sebatas ekonomi, tapi menyangkut juga permasalahan dalam bidang pendidikan, agama, sosial, hukum dan politik (Latif, 2013). Tetapi meski begitu, langkah perbaikan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi merupakan hal yang sangat urgent bagi kondisi masyarakat Indonesia, baik dalam pemberdayaan secara individual maupun menghapus kemiskinan
secara kolektif. Dalam memecahkan persoalan ekonomi ini, ICMI mengambil langkah membangaun beberapa  lembaga  yang  diharapkan  bisa  membantu  dan  memberdayakan  masyarakat  muslim Indonesia.  Adapun  lembaga-lembaga  ekonomi  yang  berhasil  didirikan  oleh  ICMI  adalah  sebagai berikut:

## Bank Muamalat Indonesia
Bank yang berdiri pada 1 November 1991 ini adalah hasil prakarsa ICMI dan MUI yang di dukung para pengusaha muslim serta elemen masyarakat. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang pertama kali menerapkan sistem syariah di Indonesia. Secara resmi Bank Muamalat Indonesia mulai operasi pada tanggal 1 Mei 1992 (Hefner, 2003). Tak bisa dipungkiri pada awal pendiriannya, peran masyarakat  sangat  signifikan  terutama  masyarakat  Jawa  Barat  yang  menanamkan  modal  sebesar seratus enam miliar rupiah. Ketika Indonesia masuk pada krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia mengalami kerugian besar (BMI, 2018). Sehingga terpaksa mengambil langkah dengan mengundang suntikan dana dari lembaga luar yaitu IDB (Islamic Devloment Bank) . Dengan adanya bantuan suntikan dari IDB, BMI berhasil keluar dari keterpurukan. Selanjutnya IDB menjadi salah satu lembaga yang memiliki saham di bank BMI ini (Rohman, 2015).
Adapun sistem penyaluran dana syariah pada Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, pada  bab  pembiayaan  jual  beli  terdapat  sistem murabahah, yaitu  suatu  sistem  penyaluran pembiayaan jual beli untuk pembiayaan modal dan investasi serta istishna yaitu praktik jual beli yang mana seorang produsen ditugaskan membuat barang pesanan sesuai keinginan konsumen. Adapun pesanan yang akan di produksi harus terlebih dahulu dipesan oleh konsumemn dengan ketentuan dan ciri  ciri  sesuai  keinginan  pemesan  (Qomariyah,  2014). Kedua,  musyarakah yaitu  suatu  sistem  yang dilakukan  antara  pihak  BMI  dan  nasabah,  dimana  diantara  keduanya  dalam  suatu  usaha  masing- masing pihak saling memberikan pekerjaan, dana, serta keahlian, dengan sebuah kesepakatan untuk rIsiko dan keuntungan ditanggung oleh kedua pihak. Ketiga, adanya ijarah yaitu suatu perjanjian antara pihak  BMI  sebagai  pemberi  sewa  dan  nasabah  sebagai  penyewa  suatu  barang  atau  jasa  milik  Bank Muamalat Indonesia (Rahman & Hazis, 2018).

## Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
Sebelum ICMI berdiri secara resmi pada tahun 1990, BMT sudah duluan berdiri di Salman Institut Teknologi  Bandung  (ITB)  pada  tahun  1984.  Seperti  halnya  BMI, Baitul  Mal  wa  Tamwil adalah  suatu lembaga  pemberdayaan  ekonomi  dengan  sistem  syariah  (Solikhah  &  Pujiyono,  2020).  Tujuan berdirinya  BMT  untuk  membantu  pembiayaan  bagi  mikro  usaha  kecil  berdasarkan  sistem  syariah. BMT mulai diambil alih dan diperdayakan oleh ICMI yaitu pada tahun 1992. Kala itu, setelah BMT diambil oleh ICMI, fokus kegiatan BMT bergerak dalam menghimpun dana zakat dari pegawai swasta maupun dari pegawai pemerintah. Memasuki tahun 1997 ketika memasuki masa krisis ekonomi, fokus ICMI  mulai  bergeser  kembali  pada  penumbuhan  dan  pemberdayaan  UMKM  dengan  tujuan mengangkat  derajat  dan  membantu  kepentingan  kaum dhu’afa. Gerakan  yang  dimotori  BMT  dalam membantu  perekonomian  UMKM  tersebut,  menjadi  sebuah  alternatif  dalam  pemulihan  ekonomi masyarakat  Indonesia  (Chandra,  2018).  Eksistensi  BMT  semakin  naik,  setelah  adanya  kesadaran masyarakat  muslim  Indonesia,  bahwa  BMT  mampu  memberi  alternatif  untuk  membantu menumbuhkan UMKM (Mashuri, 2017, p. 119).
Ekonomi sebagai salah satu fondasi dasar kuatnya suatu negara dan menjadi konsen utama dari ICMI  setelah  dibentuk  jelas  merupakan  langkah  nyata  bagaimana  organisasi  ini  bergerak  untuk perubahan  bangsa.  Keterpurukan  dan  krisis  yang  terjadi  kala  itu  juga  jelas  merupakan  bagian  dari adanya sense of crisis pada cendekiawan Muslim di ICMI kala itu. Meskipun juga ada gejolak tinggi dalam ranah politik namun kemaslahatan umat menjadi tanggung jawab yang dikedepankan. Hal ini juga  erat  kaitan  dengan  teori  aktivisme  Islam  dari  Quintan  Wicktorowich  dalam  elemen  adanya peluang  kesempatan  politik.  Ini  bisa  ditafsirkan  dimana  sebelum  jatuhnya  Orde  Baru  dan  sebelum bergantinya  suatu  rezim  kepada  yang  demokratis  membuka  peluang  atau  kesempatan  emas  bagi sebuah gerakan untuk melakukan aktivismenya tanpa khawatir adanya larangan dari sebuah rezim
yang berkuasa. Ini pula yang terlihat pada saat Soeharto akan jatuh, ia cenderung mendukung gerakan- gerakan Islam yang berkembang (Perwita, 2007). Meskipun dalam hal ini fokus gerakan adalah dalam bidang  ekonomi,  namun  kesempatan  politiklah  yang  mengantarkan  bagaimana  sebuah  aktivisme perubahan  ekonomi  dilakukan.  Dalam  kajian  kebijakan  publik,  hal  ini  menunjukkan  adanya keseimbangan (equilibrium) antar satu elemen kehidupan masyarakat dengan elemen lainnya. Dalam hal ini dua elemen penting yang ditunjukkan adalah ekonomi dan politik.

## Upaya ICMI dalam Pengembangan Iman dan Takwa (IMTAK) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Seperti  yang  telah  dibahas  pada  pembahasan  sebelumnya,  yang  dihadapi  Orde  Baru  kala  itu bukan  hanya  persoalan  ekonomi,  tetapi  persoalan  pendidikan  pun  menjadi  perhatian  ICMI sebagaimana sesuai dengan visi dan misi yang dibuat oleh ICMI (Latif, 2008). Terlebih ICMI adalah wadah orang-orang middle class (kelas menengah) yang notabene merupakan kumpulan orang-orang terdidik.  Gerakan  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  pada  pendidikan,  tidak  seperti halnya bergerak pada bidang ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi (Yeyeng et al., 2017). Pola tersebut tidak dilakukan ICMI, karena ICMI memandang bahwa gerakan pada pendidikan yang  berbentuk  lembaga  sudah  direpresentasikan  oleh  kedua  ormas  Islam  Indonesia.  Lembaga pendidikan  modernnya  sudah  diwakili  oleh  Muhamadiyah  dan  lembaga  tradisionalisnya  sudah diwakili oleh NU melalui lembaga  pesantrennya (Asep Syahid, Wawancara, Bandung, 23 Desember 2021).
Langkah yang dilakukan oleh ICMI adalah menyatukan substansi dari kedua corak pendidikan tradasional dan modern melalui penguatan IMTAK (Iman dan Takwa) dan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi)  (Federspiel,  2006).  Hal  inilah  yang  digembor-gemborkan  oleh  ICMI  secara  masif. Karena  menurut  pandangan  ICMI,  bahwa  umat  Muslim  tidak  cukup  hanya  kuat  dalam  iman  dan takwa atau bidang agama  saja, tapi harus kuat pula dalam bidang pengetahuan dan teknologi, dan begitu pun sebaliknya, Muslim tidak cukup hanya pintar dalam bidang teknologi tapi harus kuat juga dalam  pengetahuan  agama.  Langkah  aplikatif  untuk  mentransformasikan  penguatan  IMTAK  dan IPTEK  kala  itu,  adalah  dengan  cara  melakukan  kegiatan-kegiatan  berupa  workshop,  seminar,  dan pembinaan-pembinaan lainnya. Persis seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mngenai penguatan paham kebangsaan dan pencegahan paham-paham radikalisme di berbagai kalangan.
Maka demikian, peran dan upaya ICMI dalam membumikan IMTAK dan IPTEK merupakan buah dari  terjadinya  proses  pembingkaian  aksi  yang  berhasil.  Pembingkaian  aksi (framing) gerakan diketahui sangat bermanfaat bagi sebuah gerakan karena gerakan tersebut akan dikenal publik ketika memiliki program aksi yang dikenal. Upaya ini akan diperoleh melalui pengenalan aksi kepada publik yang memiliki karakteristik ideal. Sama halnya dengan agenda IMTAK dan IPTEK yang sangat ideal bagi  bangsa  Indonelia  melalui  peran  dari  ICMI  ini.  Iman  dan  takwa  menggambarkan  perlunya manusia Indonesia taat pada agamanya masing-masing sebagai bangsa yang multi agama dan dikenal dalam religious-nasionalisnya. Sementara, pembumian IPTEK berfungsi sebagai motivasi bagi bangsa yang  pada  saat  itu  belum  mengarah  pada  bangsa  yang  sadar  akan  penggunaan  teknologi  dan pengetahuan sebagai landasan berpikirnya. Tujuan dari ICMI ini jelas ingin menciptakan bangsa yang sadar akan agama dan ilmu pengetahuan sebagai ciri dari bangsa yang modern.

## Harmonisasi ICMI dan Orde Baru
Menurut  Hefner  (1993),  lahirnya  ICMI  merupakan  kebangkitan  Muslim  yang  lahir  dari masyarakat muslim perkotaan. Munculnya ICMI pada era Orde Baru, membuat perhatian Soeharto, yang selama masa  jabatannya lebih bersikap deskriminasi terhadap umat  Muslim terlebih terhadap kaum  muslim  fundamentalis.  Masih  menurut  Hafner  dalam  artikelnya,  ICMI  mudah  diterima  oleh pemerintah  Orde  Baru  karena  karakter  keberislaman  yang  subtansial  bukan  fundamentalis  atau formalistis.  Sebagai  wadah  yang  diisi  oleh  para  cendekiawan,  ICMI  juga  bukan  hanya  menguatkan keislaman dalam negara, tapi menguatkan juga keberindonesiaan yang heterogen. Label ICMI sebagai organisasi yang subtansial seperti halnya pandangan yang diutarakan oleh Hefner, mendapat kritikan dari beberapa tokoh saat itu seperti Liddie dan Gusdur. Liddie memiliki pandangan bahwa Ia tidak
percaya adanya proses Islamisasi di kalangan abangan atau birokrasi oleh kaum santri yang diwakili oleh ICMI. Menurut Liddi e, ICMI hanya sebagai “faksi” baru dalam tubuh birokrasi Orde Baru (Lidle, 1997,  p. 199).  Adapun  Gusdur  memandang,  bahwa  ICMI  adalah  sebuah  wadah  sektarianisme  yang hanya mementingkan middle class semata (Asep Syahid, Wawancara, Bandung, 23 Desember 2021). Mengisi  posisi  strategis  kelas  atas  merupakan  stragtegi  yang  dilakukan  ICMI  dalam mengharmonisasikan hubungan negara dengan Islam. Hal tersebut dilakukan, seiring dengan sumber daya manusia dalam tubuh ICMI yang diisi oleh cendekiawan yang relatif orang-orang terdidik dan paham terhadap persoalan sosial politik dan agama. ICMI memandang dengan masuknya pada posisi strategis di kalangan abangan, dakwah akan lebih mudah dilakukan yang kemudian akan memiliki pengaruh  besar  dalam  berbagai  eleman  masyarakat.  Jika  kursi  birokrasi  telah  dikuasai,  mengambil kebijakan pun akan lebih leluasa sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan. Karena kebijakan dan aturan dibuat oleh siapa yang berkuasa. Hal ini pun selaras dengan konsep relasi-kuasa dari Antonio Gramsci.  Menurutnya,  terdapat  dua  cara  untuk  dapat  menegakkan  supermasi  kelas  sosial. Pertama, adalah melalui kepemimpinan yang terdidik. Kedua melalui mendominasi kursi kekuasaan. Perubahan sosial masyarakat melalui saluran politik merupakan cara yang efektif. Melalui orang-orang terdidik, ICMI  mampu  membawa  perubahan  sosial,  politik  dan  agama  ke  arah  yang  lebih  baik  lagi (Taufikurahkman, 2019, p. 160).
Selain  mampu  merangkul  Soeharto  sebagai  kepala  negara  kala  itu,  ICMI  pun  bisa  menjalin hubungan mesra dengan partai Golkar sebagai partai politik penguasa. Hingga pada era 1992, ICMI menjadikan Golkar sebagai jembatan agar bisa masuk ke ranah legislatif. Strategi tersebut pun berhasil dilakukan ICMI sehingga banyak anggota ICMI yang berhasil menjadi anggota DPR RI mewakili partai Golkar.  Gerakan  politik  yang  dilakukan  ICMI  dalam  Islamisasi  birokrasi  Orba  membawa  pengaruh besar bukan saja pada pejabat MPR semata. Bahkan pengaruhnya pun masuk pada kalangan militer. Hingga dikenal dengan sebutan penghijauan kabinet Soeharto (Hasbullah & Rahman, 2018). Dalam tubuh militer  pun  terpecah  menjadi  dua  bagian, pertama, militer  hijau  yaitu  ABRI  yang  dekat  tokoh-tokoh ICMI. Kedua, militer  Merah  Putih,  yaitu  golongan  ABRI  yang  berada  di  bawah  pimpinan  Benny Mardani yang identik dengan sekuler dan sangar (Bahrun, 2019, pp. 16 – 17).
Demikian  pula,  ketika  Soeharto  lengser  dari  kekuasannya,  pengaruh  ICMI  pun  masuk  pada kalangan  mahasiswa  yang  saat  itu  berupaya  keras  meruntuhkan  pemerintah  orde  baru.  Mahasiswa pun terbagi pada dua bagian, pertama, kalangan mahasiswa yang mendukung Habibie untuk mengisi kursi  jabatan  kepala  negara  menggantikan  Soeharto.  Mahasiswa  golongan  ini  memandang  bahwa penggulingan  Soeharto  adalah  revolusi  konstitusional  bukan  revolusi  total.  Maka  yang  berhak mengganti  Soeharto  lengser  adalah  Habibie  sebagai  wakil  presiden  kala  itu. Kedua, golongan mahasiswa  yang  tidak  mendukung  Habibie  sebagai  presiden  menggantikan  Soeharto.  Golongan mahasiswa  ini  memandang  bahwa  Habibie  masih  faksi  dari  Orde  Baru.  Artinya,  yang  diinginkan kelompok mahasiswa ini adalah revolusi total.
Pada akhirnya, setelah Habibie dilantik sebagai Presiden Indonesia, perhatian Habibie terhadap ICMI  masih  seperti  pada  sebelum-sebelumnya  dan  memegang  kuat khittah. Dan  di  sisi  lain,  ia menjalankan misi-misi reformasi seperti kebebasan pers dan lai sebagainya. Memasuki era Reformasi, peran  ICMI  masih  sangat  signifikan.  manifestasi  yang  dilakukan  oleh  ICMI  adalah  dengan merefleksikan ide politiknya yang dirumuskan pada level partai yaitu dengan melahirkan partai-partai baru, baik yang berlabel Islam maupun partai-partai yang tidak berlabelkan Islam.
Seiring dengan berjalannya orde Reformasi, Habibie pun lengser dari kursi presiden. Tidak lama dari itu, pada tahun 2000 kepemimpinan Habibie di ICMI pun sirna. Pada titik ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memasuki babak baru dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan serta visi misinya. Di era Reformasi kedekatan ICMI dengan pemerintah tak seharmonis pada masa Orde Baru. Eksistensi ICMI pun mulai melemah dan pengaruhnya pun tak begitu signifikan seperti pada masa kepemimpinan BJ Habibie. Menurut Asep Syahid, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan merosotnya peran ICMI pada era Refromasi ini, pertama, faktor internal, yaitu banyaknya anggota ICMI yang melakukan tugas organisasinya keluar dari khittah ICMI sendiri. Kedua, faktor eksternal, dimana setelah diberlakukannya sistem multi partai, tidak sedikit anggota ICMI yang masuk sebagai pengurus
partai. Meskipun tidak semua, tetapi hal tersebut menyebabkan kurangnya perhatian terhadap ICMI (Asep Syahid, Wawancara, Bandung, 23 Desember 2021).
Dengan demikian, adanya hubungan positif antara ICMI dan Soeharto membuktikan bahwa kesempatan  politik  yang  diberikan  oleh  rezim  Orde  Baru  menyebabkan  ICMI  sukses  menorehkan sejarah  di  Indonesia.  Ditambah  dengan  kekuatan  struktur  mobilisasi  yang  efektif,  ICMI  juga  bisa menengahi hubungan antara kelas menengah dan kelas elit nasional. Para cendekiawan ICMI sebagai kelompok masyarakat terdidik menjadi kuncinya. Hal ini tidka heran jika pada akhirnya ICMI mampu mengimbangi rezim saat itu. Jelas ini bagian dari keberhasilan aktivisme Islam dan politik. Meskipun pasca terjadinya Reformasi, ICMI mengalami kemunduran seiring dinamika politik yang ada, namun pengaruhnya — termasuk framing gerakan  yang  efektif  menyebabkan  organisasi  ini  selalu  dikenal sebagai  organisasi  yang  berpengaruh  di  Indonesia,  terutama  gagasan  dan  karakteristiknya  yang membumi di publik. Hingga saat ini, gerakan IMTAK dan IPTEK yang diinisasi ICMI masih diadopsi yang menjadi bukti keberhasilan peran ICMI dalam kancah nasional.

## 4. Kesimpulan
Selama ini kajian-kajian mengenai gerakan Islam khususnya ICMI masih banyak dilakukan pada tataran yang menyeluruh tanpa memperhatikan bagiamana mendalamnya suatu kajian tersebut. Hal ini pula ditambah dengan berbagai kajian yang terlalu berfokus pada analisis politik. Padahal sebelum samapai  pada  kajian-kajian  itu,  penting  untuk  ditelaah  bagaimana  peran  ICMI  pada  masa kepemimpinan BJ Habibie sebagai era keberhasilan ICMI secara mendalam. Dengan demikian, artikel ini  berusaha  menguraikan  kajian  sebagai  upaya  mengisi  ruang  kosong  tersebut.  Melalui  konsep aktivisme Islam dari Quintan Wicktorowich, kajian ini berhasil menemukan beberapa temuan penting sebagai inspirasi untuk kajian serupa ke depan.
ICMI merupakan sebuah  wadah yang menampung  para  cendekiawan Muslim yang lahir pada masa pemerintahan Orde Baru. Lahirnya ICMI kala itu, membawa wajah baru Orde Baru, yang semula jauh dari umat Muslim, setelah terjadi proses Islamisasi oleh ICMI, Orde Baru yang dikenal dengan militarisme  mulai  bergandengan  tangan  dengan  umat  Islam.  Bahkan  tubuh-tubuh  birokrasi  pun banyak diisi oleh cendekiawan Muslim yang lahir dari ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)  pun  memiliki  peran  dalam  bidang  pendidikan,  khususnya  dalam  penguatan  IMTAK  dan IPTEK. ICMI melakukan langkah-langkah dengan mengadakan berbagai seminar serta pembinaan ke berbagai  kalangan  hingga  akar  rumput.  Selain  pada  bidang  pendidikan,  ICMI  pula  memiliki  peran memulihkan perekonomian disaat bangsa mengalami masa krisis moneter. Adapun lembaga ekonomi yang  berhasil  dibuat  oleh  ICMI  adalah  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  dan Baitul  Mal  wa  Tamwil (BMT). Selain itu, adanya harmonisasi rezim Orde Baru dengan ICMI  juga merupakan upaya sangat signifikan  dari  ICMI  untuk  menciptakan  relasi  yang  seimbang  antara  umat  islam  dan  rezim  di kemudian hari pasca jatuhnya era Orde Baru tersebut.

## Referensi
Alkhateeb, F. (2018). Sejarah Islam yang Hilang . Bentang Pustaka. Ardaneraswari,  I.  (2019).  BJ  Habibie  dan  ICMI:  Jembatan  Soeharto  Meraih  Dukungan  Umat  Islam. Tirto.Id . https://tirto.id/bj-habibie-dan-icmi-jembatan-soeharto-meraih-dukungan-umat-islam-eh24
Asshiddiqie, J. (2021). Pidato Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ketua ICMI Periode 2015-2020) Dalam Acara Muktamar VII dan Milad Ke-31 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia di Bandung Tanggal 4-5 Desember 2021 . ICMI.
Azra, H. (2018). Islamic Education in Indonesia. International Handbooks of Religion and Education , 7 , 763 – 780. Bahrun, S. (2019). Kebangkitan Cendikiawan Muslim Dalam Pemikiran Dan Perpolitikan Indonesia. Politica , Vol 6 . Bank Muamalat Indonesia. (2018). Profil Bank Muamalat Indonesia. Diakses November , 14 , 2018. Barton, J. (2021). Historical criticism and literary interpretation: is there any common ground. In Israel’s Past in Present Research (pp. 427 – 438). Penn State University Press.
Chandra, A. (2018). Islamic Commercial and Social Finance Integration: Experience of Baitul Maal Wa Tamwil in Riau. Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Islamic  Economics,  Business,  and  Philanthropy  (ICIEBP 2017) - Transforming Islamic Economy and Societies .
Chekanov, V. I. (2021). The formatting of space and time in totalitarian historical discourse: On the example of
soviet historiography. Linguistics and Culture Review , 5 (S4), 915 – 926. Federspiel, H. M. (2006). Indonesian Muslim intellectuals of the twentieth century . ISEAS Publishing. Granovetter,  M.  (2018).  Economic  action  and  social  structure:  The  problem  of  embeddedness. The  Sociology  of Economic Life, Third Edition , 91 (3), 22 – 45. https://doi.org/10.4324/9780429494338 Hasbullah, M., & Rahman, M. T. (2018). Elit Politik Islam Nasional dan Pengembangan Pesantren di Daerah. Jurnal Socio-Politica , 8 (1), 45 – 56. Hefner, R. (1997). Islamization and democratization in Indonesia. In Islam in an era of nation-states (pp. 75 – 128).
University of Hawaii Press.
Hefner, R. W. (1993). Islam, state, and civil society: ICMI and the struggle for the Indonesian middle class. Indonesia , 56 , 1 – 35. Hefner,  R.  W.  (2003). ISLAMIZING  CAPITALISM:  On  the  Founding  of  Indonesia’s  First  Islamic  Bank .  ISEAS Publishing.
Latif, Y. (2008). The Rise and Decline of the Association of Indonesian Muslim Intelligentsia (ICMI). In Indonesian Muslim Intelligentsia and Power (pp. 416 – 465). ISEAS Publishing. Latif, Y. (2013). Genealogi Intelegensia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX . Kencana. Lidle, R. W. (1997). Determinisme Soeharti dan Masa Depan Orde Baru. Studia Islamika , Vol 4. No. Majid, N. (2008). Islam, kemodernan, dan keindonesiaan . Mizan Pustaka. Mashuri. (2017). Peran Baitul Mal wa Atamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat . Media.Neliti.Com. Millie, J., & Syarif, D. (2015). Islam dan Regionalisme . Pustaka Jaya.
Nur  Alhidayatillah,  S.  (2018).  Nahdatul  Ulama  (NU)  Dan  Muhamadiyah:  Dua  Wajah  Organisasi  Dakwah  Di Indonesia. Al-Imam Jurnal Manajemen Dakwah . Perwita, A. A. B. (2007). Indonesia and the Muslim World: islam and secularism in the foreign policy of Soeharto and beyond (Vol. 50). Nias Press.
Qomariyah, N. (2014). Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang . Universitas Brawijaya.
Rahman, M. T. (2010). Pluralisme Politik. WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 34 (1), 1 – 13. Rahman, R., & Hazis, F. S. (2018). ICMI and Its Roles in the Development of the Middle Class Muslim Communities in Indonesia in the New Order Era. Al- Jami’ah: Jour nal of Islamic Studies , 56 (2), 341 – 366. Ramage, D. E. (2002). Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance . Routledge. Rohman. (2015). Peran ICMI Dalam Pemberdayaan Mayarakat. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 01 . Saat, N., & Burhani, A. N. (2020). The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia . ISEAS: Yusof Ishak Institute.
Saepudin, J. (2016). Revitalisasi Peran ICMI Pada Era Reformasi. Jurnal Mulitkultural Dan Multireligius , Vol 15 . Sasongko, A. (2018). Sejarah Perguruan Tinggi Peradaban Islam . Republika. Setia, P., Rosyad, R., Dilawati, R., Resita, A., & Imron, H. M. (2021). Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju  Digital (P.  Setia  &  R.  Rosyad  (eds.)).  Prodi  S2  Studi  Agama-Agama  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
Setiawan, W. (2020). Makna Simbolik Budaya Marhabaan bagi Kalangan Nahdlatul Ulama. Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama , 3 (2), 55 – 66. Sjamsudin, H. (2012). Metodologi Sejarah . Penerbit Ombak.
Slade, D. M. (2020). What is the Socio-Historical Method in the Study of Religion? SHERM Journal , 2 (1), 1 – 15. Solikhah,  J.  W.,  &  Pujiyono, Y.  T.  M.  (2020).  The  Regulatory  Reconstruction  Of  Baitul Maal  Wa  Tamwil  (BMT)
Towards Efforts To Protect The Community. Psychology and Education Journal , 57 (9), 2309 – 2315. Solikhun, S. (2021). Relevansi Konsepsi Rahmatan Lil Alamin dengan Keragaman Umat Beragama. Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama , 4 (1), 42 – 67. Sulasman. (2014). Metode Penelitian Sejarah . Pustaka Setia.
Syah,  M.  K.  T.,  &  Setia,  P.  (2021).  Radikalisme  Islam:  Telaah  Kampanye  Khilafah  oleh  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. Jurnal Iman Dan Spiritualitas , 1 (4).
Tajuddin, M. S., Yeyeng, A. T., Abubakar, A., & Kurniati, K. (2019). The Role of ICMI on The Development of Political Aspect: Study in the Beginning of Reformation Era . Taufikurahkman,  W.  H.  (2019).  Dinamika  Politik  Kelas  Menengah  Indonesia ;  Pergulatan  Politik  ICMI Membangaun Demokrasi Di Era Orde Baru. PANANGKARAN , Vol 3 . Tilly, C. (1979). Social movements and national politics . Wehbe- Alamah, H., & McFarland, M. (2020). Leininger’s ethnonursing research method: Historical retrospective and overview. Journal of Transcultural Nursing , 31 (4), 337 – 349. Wiktorowicz, Q. (2004). Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin (N. Hasan (ed.)). Indiana University Press,.
Yeyeng,  A.  T.,  Tajuddin,  M.  S.,  &  Ab  Ghani,  R.  (2017).  ICMI  And  education:  An  effort  to  prepare  muslim intellectuals in Indonesia. JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) , 6 (2).
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

## This page is intentionally left blank