Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 8 No. 2 Juli 2022, hal. 210-221

## PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP PENGANGGURAN DI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2017-2021

## U. Sulia Sukmawati
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Corresponding Author: e-mail: urai_suliasukmawati@yahoo.com
Rindiani
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas e-mail: rindiani7896@gmail.com
Tika Septia Ananda Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas e-mail: tikaseptiananda@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  whether  the  minimum  wage  affects  the unemployment rate in West Kalimantan in the period 2017-2021. This study applies a quantitative approach to the type of library research. The data are secondary from the website of the Central Agency on Statistics (BPS) with the type of panel data. The panel data is a combination of time series data for the 2017-2021 period and cross-section data from 12 districts and 2 cities in West Kalimantan. The data in this study are the minimum wage as the independent variable  and  the  unemployment  rate  as  the  dependent  variable.  The  data analysis applies simple linear regression with SPSS. The results of this study indicate that the minimum wage does not affect the unemployment rate in West Kalimantan in the 2017-2021 period. This can be seen from the t-test value of 0.083 which exceeds the 5% significance value.
Keywords : Minimum wage, unemployment, West Kalimantan

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  upah  minimum memengaruhi jumlah pengangguran di Kalimantan Barat periode pada 2017- 2021.  Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kuantitatif  dengan  jenis penelitian kepustakaan . Adapun data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari website Badan Pusat Statistik dengan jenis data panel. Data panel tersebut merupakan gabungan dari data time series yaitu periode 2017- 2021  dan  data cross  section yaitu  12  kabupaten  dan  2  kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Data  dalam  penelitian  ini  berupa  data  upah  minimum sebagai  variabel  bebas  dan  jumlah  pengangguran  sebagai  variabel  terikat. Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  regresi  linear  sederhana dengan  bantuan  SPSS.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  upah minimum  tidak  memengaruhi  jumlah  pengangguran  di  Kalimantan  Barat pada periode 2017-2021. Hai ini terlihat dari besarnya nilai uji t 0,083 yang melebihi nilai signifikansi 5%.
Kata Kunci : Upah Minimum, Pengangguran, Kalimantan Barat.

## PENDAHULUAN
Dalam  ajaran  Islam,  bekerja  merupakan  perkara  yang  sangat dianjurkan yang harus dilakukan oleh  manusia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkannya. Selain itu, dengan pekerjaan  yang  baik  dan  mulia,  manusia  dapat  melakukan  banyak  hal, termasuk  dapat  beribadah  secara  optimal.  Islam  mengajak  pengikutnya untuk bekerja dengan diiringi bingkai keimanan karena segala sesuatu yang dikerjakan  di  dunia  pasti  akan  mendapatkan  balasan  sebagaimana dimaktubkan  di  dalam  surah  At-Taubah  ayat  105.  Di  dalam  tafsir Kementerian Agama RI, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk berikhtiar  dengan  segenap  upaya  dalam  mengerjakan  pekerjaan  yang bermanfaat dan halal agar dapat menyaksikan penghargaan (balasan) yang akan Allah hadiahkan kepadanya atas pekerjaannya itu. Selain itu, apa yang diusahakan  di  dunia,  akan  dipertanggungjawabkan  di  kehidupan  akhirat yang kekal (Kemenag RI, 2022).
Pengangguran  merupakan  masalah  yang  harus  dicarikan  solusinya, karena  jika  dibiarkan  saja  akan  berdampak  buruk  baik  kepada  dirinya, keluarganya  bahkan  akan  berdampak  kepada  negara.  Orang  yang manganggur akan menggantungkan dirinya kepada orang-orang berproduktif,  sehingga  akan  mencipkata  ketergantungan  yang  tinggi  dan merosotnya pendapatan perkapita. . Jika ini berlangsung lama maka akan berdampak  pada  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  (Novriansyah,  2018), yang  pada  akhirnya  dapat  menyebabkan  terjadinya  kemiskinan (Prasetyoningrum  &  Sukmawati,  2018)  .  Hal  inilah  yang  menyebabkan pengangguran  harus  mendapatkan  perhatian  serius  dari  pemerintah,  baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pengangguran  pada  umumnya  disebabkan  oleh  pertambahan  tenaga kerja baru yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia (Indayani  &  Hartono,  2020).  Berdasarkan  data  yang  dirilis  Badan  Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di Indonesia berfluktuatif. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,5%.  Pada tahun-tahun berikutnya,  tingkat  pengangguran  turun,  hingga  mencapai  5,23%  pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020, tingkat pengangguran melonjak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu menjadi 7,07%. Angka tersebut turun lagi pada tahun 2021 (BPS, 2021). Fluktuasi tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam diagram berikut.
Gambar 1. Fluktuasi Tingkat Pengangguran di Indonesia dari tahun 2017-2021
Di  Kalimantan  Barat,  tingkat  pengangguran  justru  cenderung mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  tahun  2017,  tingkat pengangguran berada pada angka 4,36. Angka tersebut turun menjadi 4,18 pada  tahun  berikutnya.  Namun,  angka  tingkat  pengangguran  mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2021, angka tersebut pada pada angka 4,82 (BPS Kalbar, 2021b). Besarnya tingkat pengangguran di  Kalimantan  Barat  melebihi  tingkat  pengangguran  alamiah.  Grafiknya disajikan oleh diagram berikut.
Gambar 2. Tren Kenaikan Tingkat Pengangguran di Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021 (Data BPS Kalimantan Barat)
Dalam  mengatasi  pengangguran  terlebih  harus  mengetahui  faktor penyebab  terjadinya  pengangguran  di  suatu  wilayah  tersebut,  agar  mudah untuk  memberikan  solusinya.  Menurut  Mankiw,  salah  satu  pengangguran struktural diakibatkan oleh upah minimum (Gregory Mankiw, Euston Quah,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 2017 2018 2019 2020 2021 Tingkat Pengangguran (%) 0 1 2 3 4 5 6 7 2017 2018 2019 2020 2021 Tingkat Pengangguran
(%)
Petere  Wilson,  2008).  Berdasarkan  data  empiris,  upah  minimum  dapat memengaruhi  penurunan  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  formal  dan peningkatan  kerja  di  sektor  informal  (Nurhadi  &  Widyati,  2019).    Hal  ini didukung  dalam  penelitian  Sunarsih  dkk  bahwa  upah  minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenga kerja (Sunarsih et al., 2019). Begitu juga  menurut  Jihad  Lukis  Pendawa  bahwa  upah  minimun  berpengaruh positif  terhadap  tingkat  pengangguran  (Panjawa  &  Soebagiyo,  2014).  Akan tetapi, berdasarkan penelitian Trimurti dan Komalasari, bahwa pada tahun 2014 upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhapat pengangguran di 7  provinsi  yaitu  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Bali, Yogyakarta, dan Bali (Trimurti & Komalasari, 2014).
Dari latar belakang dapat dilihat bahwa upah minimum belum tentu memengaruhi suatu wilayah pada periode tertentu, sehingga sangat penting untuk  melihat  bagaimana  variabel  upah  minimum  terhadap  jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  karena menggunakan variabel yang dijadikan sebagai objek penelitian, ditekankan pada  pengujian  teori-teori  melalui  pengukuran  variabel-variabel  dalam bentuk  angka  dan  diselesaikan  dengan  statistik  (Morissan,  2012).  Adapun sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  sumber  data sekunder  berupa  data  Upah  minimum  sebagai  variabel  independen  (X 1 ) periode  2017-2021  dan  data  jumlah  pengangguran  sebagai  variabel dependen (Y) periode 2017-2021. Data-data yang diperoleh semua bersumber dari  website  resmi  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Data  yang  diperoleh merupakan  data  panel  yaitu  pada  12  kabupaten  dan  2  kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat  dengan  periode  2017-2021.  Kemudian  data  tersebut dianalisis  dengan  regesi  sederhana  dibantu  aplikasi  SPSS,  dengan melakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskdastisitas, dan uji autoskedastisitas.

## PEMBAHASAN
A. Pengangguran ( unemployment )
Pengangguran  merupakan  salah  satu  tolok  ukur  dalam  menentukan baik  buruknya  perekonomian  suatu  negara.  Pengangguran  merupakan seseorang  yang  tergolong  dalam  angkatan  kerja  yang  secara  aktif  sedang mencari  pekerjaan  tetapi  tidak  memeroleh  pekerjaan  yang  diinginkan (Mankiw et al., 2014).  Pengangguran juga diartikan sebagai penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetapi atau sedang menyiapkan usaha baru, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan  ( discouraged  workers ),  ataupun  penduduk  yang  tidak  mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja (Indayani & Hartono, 2020).
Berdasarkan  penyebabnya,  pengangguran  dibagi  ke  dalam  tiga kelompok  antara  lain  pengangguran  konjungtur,  pengangguran  structural, dan  pengangguran  friksional.  Pengangguran  konjungtur  disebabkan  oleh kemunduran dalam kegiatan ekonomi.  Perubahan kegiatan ekonomi dapat menyebabkan terjadinyan pengangguran. Jika kegiatan ekonomi meningkat
maka  pengangguran  rendah.  Sebaliknya,  jika  kegiatan  ekonomi  menurun maka  akan  terjadi  peningkatan  pengangguran.  Dalam  hal  ini  dapat dijelaskan  secara  mikro,  pada  saat  perusahaan  maju  maka  akan membutuhkan  banyak  karyawan  atau  tenaga  kerja  untuk  pengembangan usahanya, sebaliknya pada saat perusahaan mangalami kemunduran maka akan  menyebabkan  pengurangan  tenaga  kerja  pada  perusahaan  tersebut (Parwoto, 2019).
Adapun pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi.  Perubahan  truktur  ekonomi  menyebabkan  perubahan  dalam keterampilan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan  perusahaan  butuhkan. Perubahan  inilah  terkadang  tenaga  kerja  tidak  siap,  sehingga  tidak  sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini lah yang mengakibatkan terjadinya  penggangguran.  Misalnya  pergeseran  ekonomi  sektor  pertanian menjadi sektor industri (Parwoto, 2019)
Selanjutnya,  ada  pengangguran  friksional  yang  disebabkan  oleh kesulitan dalam mencari lowongan pekerjaan yang tersedia. Misalnya pencari pekerjaan  banyak  di  Semarang  sedangkan  lowongan  pekerjaan  banyak  di luar  Semarang.  Selain  itu  diakibatkan  oleh  tidak  tahunya  letak  dimana lowongan  pekerjaannya  dan  perusahaan  yang  menawarkan  lowongan pekerjaan tersebut (Parwoto, 2019).
Sedangkan  menurut  Naf’an,  b eberapa  penyebab  terjadinya pengangguran di antaranya (Naf’an, 2014) .
a. Penduduk relatif banyak dibandingkan lapangan pekerjaan Jumlah penduduk yng tinggi akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak,  sehingga  jumlah  angkatan  kerja  tidak  tertampung  dalam  dunia kerja.
b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
Pendidikan  dan  keterampilan  yang  rendah  akan  menghasilkan produktivitas yang rendah pula, sehingga perusahaan tidak akan menerima pekrja  yang  akan  merugikan  perusahaannya.  Selain  itu  pendidikan  di Indonesia  tidak  fokus  pada  persoalan  prktis  yang  dibutuhkan  dalam kehidupan dunia kerja.
c. Teknologi yang maju Teknologi yang tinggi tidak mengimbangi dengan kemampuan  manusia,  sehingga  yang  tidak  menguasai  teknologi terssebut akan tersingkir dalam persaingan.
d. Pengusaha yang ingin mengejar keuntungan Perusahaan yang hanya berpikir  rasionalis,  maka  akan  merusaha  seoptimal  mungkin  dalam mnggunakan tenaga kerja, agar mencapai terget, sehinga tenaga kerja yang  tidak  bekerja  tidak  sesuai  terget  akan  di  keluarkan  dari pekerjaannya.
e. Faktor  individu  Faktor  individu  bisa  dikarenakan  sifat  malas  untuk bekerja,  yang  dapat  disebabkan  oleh  gaji  yang  tidak  laya,  maraknya perjudian. Selai itu juga disebabkan karen cacat, banyak yang memiliki kekurangan fisik susah utnuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Di Kalimantan Barat jumlah pengangguran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tebel 4. Data Jumlah Pengangguran Kabupaten / Kota Tahun 2017 - 2021 (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Barat (BPS Kalbar, 2021)
Kabupaten / Kota 2017 2018 2019 2020 2021 Sambas 10.944,00  8.873,00 9.640,00  10.879,00  11.534,00 Bengkayang 2.995,00 3.163,00 3.506,00 5.513,00 5.858,00 Landak 3.938,00 4.477,00 4.977,00 6.733,00 6.387,00 Mempawah 7.887,00 8.261,00 6.141,00 9.478,00 9.302,00 Sanggau 7.608,00 6.024,00 7.244,00 8.840,00 8.665,00 Ketapang 8.346,00 7.685,00  10.855,00  17.044,00  17.523,00 Sintang 3.969,00 4.870,00 6.782,00  10.512,00  9.625,00 Kapuas Hulu 3.159,00 2.223,00 3.602,00 5.901,00 6.128,00 Sekadau 741,00 3.048,00 3.506,00 3.950,00 3.179,00 Melawi 2.360,00 3.401,00 2.731,00 3.118,00 3.056,00 Kayong Utara 2.262,00 1.993,00 2.083,00 2.019,00 2.084,00 Kubu Raya 15.041,00  12.698,00  15.006,00  20.758,00  20.633,00 Kota Pontianak 27.889,00  30.272,00  27.311,00  37.405,00  39.251,00 Kota Singkawang 7.922,00 7.530,00 6.888,00 9.411,00  10.082,00
Besarnya  jumlah  pengangguran,  pemerintah  harus  mengetahui penyebab  terjadinya  pengangguran  tersebut,  supaya  pemerintah  dapat membuat kebijakan untuk membantu kaum pengangguran.
B. Upah Minimum
Dalam memahami pengangguran analisis upah minimum merupakan langkah awal untuk  memahami sebagian alasan terjadinya pengangguran. Upah  minimum  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam menanggulangi  pengangguran.  Upah  minimum  adalah  upah  terendah (termasuk  tunjangan  teratur  tetapi  tidak  termasuk  upah  lembur)  yang dibayarkan oleh karyawan perjenis jabatan/pekerjaan. (BPS, 2013).
Upah  minimum  yang  mengalami  perubahan  akan  memengaruhi tingkat pengangguran, dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Gambar 1. Hubungan penerimaan tenaga kerja terhadap Upah
Pada  gambar  1  ditunjukkan  bahwa  jika  upah  minimum  dinaikkan maka akan terjadi perubahan permintaan tenaga kerja dari N I ke N 2 , yang berpengaruh  pada  pemakaian  modal  yaitu  dari  K 1 menuju  K 2 .  Akibat
perubahan  upah  minimum  dan  berdampak  pada  peningkatan  modal sehingga akan memengaruhi perubahan permintaan tenaga kerja yaitu dari D 1 menjadi  D 2 dalam  hal  ini  terjadi  pengurangan  tenaga  kerja,  Pengaruh upah  minimum  pada  jangka  pendek  yang  dapat  di  lihat  pada  gambar  1, sangat cepat terhadap pengurangan tenaga kerja, akan tetapi pada jangka panjang  maka  akan  dapat  melakukan  penyesuaian  dengan  menambah jumlah tenaga kerja yang lebih banyak (Andriyani, 2016).
Upah minimum di Kalimantan Barat mengalami fluktuatif dari tahun ke  tahun.  Adapun  upah  minimum  yang  ada  di  Kalimantan  Barat  sebagai berikut:
Tabel 5. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 dalam Rupiah (BPS Kalbar (Diolah), 2021)

## C. Hasil Analisis Statistik
a. Statistik Deskriptif
Dilihat  dari  tabel  4  dan  5  bahwa  upah  minimum  dan  jumlah pengangguran di Kalimantan Barat dapat disajikan pada tabel di bawah ini (Data BPS diolah)
Tabel 6. Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Upah Minimum 70  1901005,00  2860323,00 2332194,642 9 239443,2247 9 Pengangguran 70 741,00 39251,00 8924,5571 7991,71183
70
Dari tabel di atas dinyatakan bahwa rata- rata upah minimum 12 kabupaten dan 2 kota sekitar Rp. 2.332.194,6429 pada periode 2016-2021 dengan  upah  tertinggi  yaitu  Rp.  2.860.323,00  dan  upah  minimum
Kabupaten / Kota 2017 2018 2019 2020 2021 Sambas 2.022.800  2.200.000  2.377.000  2.580.000  2.600.000 Bengkayang 2.013.450  2.189.000  2.364.777  2.566.019  2.566.019 Landak 2.000.920  2.175.200  2.349.870  2.549.844  2.549.844 Mempawah 1.901.005  2.066.600  2.232.600  2.422.594  2.422.594 Sanggau 1.973.425  2.145.310  2.318.000  2.515.262  2.515.262 Ketapang 2.478.000  2.439.300  2.636.000  2.860.323  2.860.323 Sintang 2.025.000  2.215.000  2.393.000  2.596.644  2.596.644 Kapuas Hulu 2.028.000  2.204.650  2.381.700  2.483.000  2.483.000 Sekadau 1.931.180  2.009.386  2.267.970  2.461.000  2.461.000 Melawi 1.948.500  2.118.214  2.288.306  2.483.040  2.483.040 Kayong Utara 2.130.300  2.315.850  2.501.850  2.714.750  2.714.750 Kubu Raya 1.907.400  2.075.000  2.242.000  2.433.000  2.433.000 Kota Pontianak 1.972.000  2.145.000  2.318.000  2.515.000  2.515.000 Kota Singkawang 1.991.529  2.164.991  2.338.840  2.537.875  2.537.875
terendah  sekitar  Rp.  1.902.005,00.  Adapun  jumlah  pengangguran  rata- rata 8924,5571 jiwa dengan jumlah tertinggi sekitar 3.9251 jiwa dan paling sedikit sekitar 741 jiwa.

## b. Uji Asumsi Klasik
Model  regresi  dikatakan  baik  apapbila  model  tersebut  memenuhi kriteria BLUE ( Best Linear Unbiased Estimator ). Setidaknya ada 3 uji yang dilakukan  untuk  regresi  sederhana  yaitu  uji  normalitas,  uji Heteroskedastisitas, dan uji Autoskedastisitas (Ghazali, 2016).
1. Uji Normalitas
Uji  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  memiliki residual berdistribusi normal atau tidak (Neoloka, 2014). Adapun dalam penelitian ini dapat dilihat gambar di bawah ini:
Tabel 7 di atas menyatakan bahwa nilai Tes Statistic Kolmogorof Smirnof yaitu  0,096  >  0,05  yang  berarti  data  residual  tersebut  berdistribusi normal.

## 2. Uji Heteroskedasitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  model  regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke  pengamatan  yang  lain.  Dalam  penelitian  ini  hasil  uji heteroskedastisitas di bawah ini:
Tabel 8. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Tabel 7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardiz ed Residual N 70 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,77162076 Most Extreme Differences Absolute ,096 Positive ,096 Negative -,039 Test Statistic ,096 Asymp. Sig. (2-tailed) ,184 c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 17,271 3,051 5,662 ,000 upah minimum -5,876E-7 ,000 -,055 -,452 ,653

## a. Dependent Variable: LN_RES
Pada  tabel  di  atas  menyatakan  bahwa  nilai  signifikansi  yaitu 0,653> 0,05 yang berarti tidak mengandung heteroskedastisitas.

## 3. Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1.
Tabel 9. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,329 a ,108 ,081 7712,55677 1,815
a. Predictors: (Constant), LAG_Y, upah minimum b. Dependent Variable: pengangguran
Uji  autokolerasi  bertujuan  untuk  melihat  apakah  dalam  model regresi  linear  ada  kolerasi  linear  ada  kolerasi  antara  kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1. Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson didapati DW hitung dengan  nilai  1,815.  Dan  diperoleh  nilai  tabel  DW  dengan  “k=1”  dan “n=70” adalah nilai dL (batas bawah) sebesar 1,5834 dan nilai dU (batas atas)  sebesar  1,6413.  Berdasarkan  pedoman  uji  statistik  Durbin- Watson, maka apabila DW hitung terletak di antara (du < d < 4-du), yaitu sebesar  1,6413  <  1,815  <  2,3587  Maka  dapat  disimpulkan  model persamaan  regresi  tidak  terindikasi  terjadinya  autokorelasi  dan  data dapat  digunakan  untuk  penelitian.  Karena  nilai  dU  <  d  <  4-dU  yaitu 1,6413 < 1,815 < 2,3587. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi secara positif/negatif.

## c. Analisis Regresi Linear Sederhana
Dalam  penelitan  ini  dianalisis  dengan  model  regresi  linear sederhana, dapat dilihat hasil SPSS uji t sebagai berikut:
Tabel 10. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -14,774 13,382 -1,104 ,274 LNX 1,607 ,913 ,210 1,760 ,083 a. Dependent Variable: LNY
Dari  tabel  10  bahwa  nilai  signifikansinya  0,083>0,05  yang  berarti bahwa  upah  minimum  tidak  memengaruhi  jumlah  pengangguran  di Kalimantan  Barat  pada  periode  2017-2021.  Ketidakpengaruhan  antara upah  minimum  terhadap  jumlah  pengangguran  diperkuat  dengan penelitian  Trimurti  dan  Komalasari  bahwa  pada  tahun  2014  upah minimum  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengangguran  di  7 provinsi  yaitu  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,Jawa  Timur,  Bali, Yogyakarta, dan Bali.
Upah  minimum  di  Kalimantan  Barat  tidak  memengaruhi  jumlah pengangguran,  dalam  hal  ini  Pemerintah  harus  dapat  lebih  melihat penyebab dari terjadinya jumlah pengangguran yang di Kalimantan Barat. Pengangguran di Kalimantan Barat bukan merupakan jenis pengangguran struktural,  dikarenakan  upah  minimum  tidak  memengaruhi  secara signifikan terhadap jumlah pengangguran pada periode 2017-2021.
Kemampuan  model  untuk  variabel  independen  upah  minimum dalam  menjelaskan  variabel  dependen  jumlah  pengangguran  di Kalimantan  Barat  pada  periode  2017-2021  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 11. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,329 a ,108 ,081 7712,55677 1,815
a. Predictors: (Constant), LAG_Y, upah minimum
b. Dependent Variable: pengangguran
Dari  tabel  di  atas  bahwa  upah  minimum  sangat  rendah  dalam menjelaskan atau memengaruhi jumlah pengangguran, ditunjukkan nilai R square 0,108.

## PENUTUP
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh upah minimum terhadap  pengangguran  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  pada  kurun  waktu 2017-2021 dengan metode regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  upah  minimum  tidak  berpengaruh  terhadap  jumlah pengangguran.di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  upah  minimum  tidak  memengaruhi  jumlah pengangguran di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021. Hai ini terlihat dari besarnya nilai uji t 0,083 yang melebihi nilai signifikansi 5%. Oleh sebab itu,  pengangguran  di  Kalimantan  Barat  bukan  termasuk  kategori  jenis pengangguran struktural.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyani  Devi.  2016. Bahan  Ajar  Sumber  Daya  Manusia .  UNIMAL  Press. https://repository.unimal.ac.id.
Andriyani,  D.  (2016). BAHAN  AJAR  EKONOMI  SUMBERDAYA  MANUSIA . https://www.coursehero.com/file/p7ivlgup/BAHAN-AJAR-EKONOMI- SUMBERDAYA-MANUSIA-DEVI-ANDRIYANI-SP-MSi-JURUSAN- EKONOMI/
BPS.  (2021). Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Menurut  Provinsi  (Persen) . https://www.bps.go.id/indicator/6/543/2/tingkat-pengangguran- terbuka-menurut-provinsi.html
BPS Kalbar. (2021a). Penduduk Berumur 15+ (Angkatan Kerja) menurut Jenis kegiatan (Kab/Kota) (Jiwa), 2019-2021 . https://kalbar.bps.go.id/indicator/6/61/1/penduduk-berumur-15- angkatan-kerja-menurut-jenis-kegiatan-kab-kota-.html
BPS Kalbar. (2021b). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota (Persen) . https://kalbar.bps.go.id/indicator/6/51/1/tingkat- pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kab-kota.html Ghazali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 . Undip Press.
Gregory  Mankiw,  Euston  Quah,  Petere  Wilson.  (2008). Pengantar  Ekonomi Makro . Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19. Perspektif : Jurnal Ekonomi Dan  Manajemen  Akademi  Bina  Sarana  Informatika , 18 (2),  Article  2. https://doi.org/10.31294/jp.v18i2.8581
Kemenag RI. (2022). Surat At-Taubah Ayat 105: Arab-Latin dan Artinya . Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat At-Taubah Ayat 105  Referensi : Https://Tafsirweb.Com/3121-Surat-at-Taubah-Ayat-105.Html. https://tafsirweb.com/3121-surat-at-taubah-ayat-105.html Mankiw,  N.  G.,  Quah,  E.,  &  Wilson,  P.  (2014). Pengantar  Ekonomi  Makro . Salemba Empat.
Morissan. (2012). Metode Penelitian Survei (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
Naf’an . (2014). Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah . Graha Ilmu. Neoloka, A. (2014). Metode Penelitian dan Statistik . PT Remaja Rosdakarya. Novriansyah,  M.  A.  (2018). Pengaruh  Pengangguran  dan  Kemiskinan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Gorontalo  |  Arif Novriansyah | Gorontalo Development Review . 1 (1), 59 – 73. Nurhadi, Muh., & Widyati, D. (2019). DAMPAK UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN  TENAGA  KERJA  SEKTOR  FORMAL  DAN  INFORMAL: ANALISIS SPASIAL . 9 (1), 97 – 117.
Panjawa, J. L., & Soebagiyo, D. (2014). EFEK PENINGKATAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN . 15 (1), 48 – 54. Parwoto, N. (2019). Pengantar Ekonomi Makro . Rajawali Press.
Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 6 (2), 217 – 240.
Sunarsih,  Saleh,  M.,  Huda,  S.,  &  Subagiarta,  I.  W.  (2019).  The  Effect  of Minimum Wage on Employment, Economic Growth and Social Welfare in  the  Ex  Besuki  Residency  of  East  Java-Indonesia. International Journal of Scientific & Technology Research , 8 (6), 82 – 89. Trimurti,  C.  P.,  &  Komalasari,  Y.  (2014). Determinants  of  Unemployment: Empirical  Evidences  from  7  Province  in  Indonesia  by  ,  ,  Scientific Research Journal (Scirj), Volume II, Issue VIII, August 2014 Edition . 2 (8), 5 – 9.