## SYI’AR IQTISHADI
Journal of Islamic Economics, Finance and Banking
E-ISSN : 2598-0955

## FIAT MONEY VS DINAR-DIRHAM FUNGSI UANG DALAM KACAMATA MAQASHID SYARIAH
Prima Dwi Priyatno
Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta primadpriyatno@upnvj.ac.id
ABSTRACT. Maqashid Sharia in money can be extracted from the function of that money,  the  most  important  of  money  function  is  as  a  media  of  transaction  or medium  of  exchange,  which  is,  the  function  shows  the  maslaha  for  human  in overcoming problems in barter, and followed by the other functions of money with the condition of not separated from the concept of money itself in Sharia, that is by not making money as a commodity. Fiat money today has some weaknesses, among  others  is  the    value  is  unstable,  so  that  perhaps  one  day  money  will  be returned to dinar and dirham, or fiat money which is be back-up by gold.
Keywords: Maqashid Syariah, Fiat Money, Dinar, Dirham.

## Pendahuluan
Perkembangan ekonomi suatu negara saat ini mempunyai ketergantungan dan saling  berkaitan, negara satu dengan negara lainnya tidak  dapat dipisahkan, terintegrasinya  hubungan  perekonomian  antar  negara  tersebut  ditunjang  oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, salah satu akibatnya  adalah  perpindahan  modal  dan  pengaruh  perekonomian  suatu negara bergerak  cepat  mengikuti  kondisi  kebijakan  dan  perkembangan  ekonomi  secara global,  berbicara  tentang  modal  maka  tidak  dapat  lepas  dari  instrumen permodalan yang digunakan yaitu uang.
Beberapa  tahun  terakhir,  slogan  kembali  ke  dinar  untuk  menjadi  alat  tukar menggantikan  uang  kertas  mulai  digaungkan  di  beberapa  negara.  Di  Indonesia sendiri  akhir-akhir  ini  mencuat  beberapa  publikasi,  konferensi  serta  kampanye tentang  pengenalan  dinar-dirham  dan  penggunaan  emas  sebagai  mata  uang. Kalangan  penyeru  ini  berpendapat  bahwa  jika  penggunaan  emas  sebagai  mata uang  menggantikan  uang  kertas  ini  tercapai,  maka  masalah-masalah  ekonomi modern seperti ketersediaan lapangan kerja dan inflasi dapat terselesaikan.
Selain  seruan  untuk  penggunaan  dinar  sebagai  mata  uang  yang  sah,  ada pula  yang  menyeru  untuk  penggunaan  emas  sebagai backup  keuangan  suatu negara.  Negara-negara  muslim  seperti  Malaysia,  Iran,  dan  Qatar  mulai  mengkaji dalam  mempertimbangkan  emas  sebagai  ukuran  alat  tukar  internasional  untuk menggantikan  dolar.  Seperti  dilansir  di  laman  The  Malaysian  Reserve  tanggal  23 desember  2019,  Mahatir  Muhammad  menyampaikan  pada  KTT  Kuala  Lumpur Summit 2019 “But gold has a certain value for all countries in the world. If we use gold as a standard, we can call our currencies by whatever name, but they must relate to the value of gold in your country”, alasan dari kampanye dedolarisasi dan menggunakan emas sebagai mata uang antara lain adalah dominasi dolar AS dan nilai fluktuasi yang tidak stabil.
Penggunaan  alat  tukar  dalam  transaksi  mengalami  beberapa  perubahan, mulai dari barter antara barang dengan barang, lalu penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar, kemudian berkembang menggunakan fiat money yang saat ini kita gunakan. Dalam sejarahnya Rasulullah SAW tidak menolak penerapan sistem moneter yang sudah ada sebelum kenabian, dimana pada masa itu sistem moneter yang  digunakan  oleh  bangsa  Quraisy  adalah  dinar  dan  dirham.  Kata  dinar  dan dirham sendiri bukan berasal dari kata bahasa arab, melainkan berasal dari istilah Romawi yaitu denarisu yang berarti sebutan emas yang telah ditempa (Al-Kramly, 1987).  Sedangkan  dirham  berasal  dari  bangsa  Persia  dengan  kata drachma  yang mempunyai arti perak yang telah ditempa dan diresmikan. Beredarnya dinar  dan dirham di Jazirah Arab ini karena para pedagang Arab sering berdagang ke negeri Syam yang pada masa itu dibawah pengaruh Romawi dan Persia (Ahmaad, 1926).
Penerimaan  Rasulullah ﷺ terhadap  dinar  dan  dirham  merupakan  bentuk sunnah  taqririyah  (penerimaan  dan  ketetapan  nabi  atas  apa  yang  terjadi  pada masa hidup beliau), disamping menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar,
Rasulullah ﷺ dan  para  sahabat  menjadikannya  sebagai  standar  timbangan  dan ukuran  hukum-hukum  syariah,  seperti  kadar  zakat  dan  standar  ukuran hadd potong tangan bagi pencuri atau pembayaran diyat bagi yang terbunuh. Semasa hidup  nabi,  penggunaan  mata  uang  dinar  dan  dirham  ini  tidak  berubah  hingga masa kekhalifahan Umar bin Khattab RA yaitu pada tahun 18 H (DR. Jaribah, 2014). diriwatkan dalam tafsir al-San‟aniy (Al-San‟aniy, n.d.) bahwa Umar bin Khattab RA pada  masa  kekhalifahannya  pernah  berniat  untuk  mengganti  dinar  dan  dirham dengan  kulit  unta  sebagai  mata  uang,  namun  ada  sahabat  lain  yang  memberi masukan  bahwa  jika  hal  tersebut  dilakukan  maka  unta  akan  punah,  sehingga khalifah Umar bin Khattab RA mengurungkan niatnya untuk menjadikan kulit unta
sebagai mata uang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan dalam urusan muamalah  termasuk penggunaan  terminologi  sistem moneter  tentang nilai uang dan  bentuknya,  merupakan  suatu  hal  yang  mubah  sesuai  dengan  kondisi  dan zaman.
Uang dari emas (dinar-dirham) saat ini tidak  lagi digunakan sebagai mata uang resmi, dan telah berganti dengan sistem uang fiat (fiat money) berupa uang kertas, uang giral dan sekarang merambah pada uang elektronik. Dalam Harahap (2006)  penggunaan  uang fiat  ini  lalu  diikuti  dengan  nilai  tukar  mengambang (floating  exchange  rate  system)  menimbulkan  dua  fenomena  yang  tidak  dapat dihindari, yaitu tingkat inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan nilai tukar. Fenomena instabilitas uang fiat ini menyebabkan banyak para tokoh dan sebagian masyarakat yang menyerukan untuk kembali menggunakan emas sebagai alat tukar yang sah (uang) dan selain itu ada yang menyeru untuk penggunaan emas sebagai ukuran (back up) mata uang suatu negara. Tulisan ini akan menmbahas fungsi dan tujuan uang dalam pandangan syariah serta mengkaji hakikat  uang yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.

## Konsep Uang
Uang yang selalu menjadi pembicaraan dan menemani setiap kegiatan kita sehari-hari  ini  belum  memiliki  kesepahaman  definisi  yang  spesifik,  para  pakar ekonomi  mempunyai  beberapa  pemahaman  dalam  mendefinisikan  uang  dengan konsekuensi dan implikasi yang berbeda,  hal ini karena perbedaan cara pandang dalam memahami hakikat uang. Namun demikian pemahaman akan definisi uang memiliki  kecenderungan  yang  sama,  yaitu  mengarah  pada  defisini  fungsional. Perbedaan pandangan tentang konsep uang ini mengerucut pada esensi uang itu sendiri, konsep uang dalam pandangan konvensional berbeda dengan pandangan Islam dalam melihat konsep uang. Uang dalam konsep konvensional mempunyai perspektif  bahwa  uang  mempunyai  fungsi  ganda,  yaitu  uang  sebagai  uang  dan uang  sebagai  komoditas  ( capital),  sedangkan  konsep  uang  dalam  Islam  sangat tegas,  yaitu  uang  sebagai  uang,  bukan  sebagai  komoditas  ( capital)  (Adiwarman Karim, 2006).
Kamus Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan uang adalah sesuatu yang  dikeluarkan  atau  diterbitkan  oleh  pemerintah  dalam  negara  berupa  kertas, emas, perak atau logam lain sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai yang resmi.  Dalam  bahasa  Arab  uang  diartikan  ( nuqud)  yang  secara  etimologi mempunyai  beberapa  pengertian,  pertama  dari  sisi  sifat, an-naqdu:  yang mempunyai arti baik dari dirham, seperti perkataan “ dirhamun naqdun” yakni yang
baik  (Al-Zamakhsyary,  1979).  Kedua an-naqdu  dapat  diartikan  tunai,  lawan  kata dari tunda, yaitu pembayaran secara tunai atau segera, seperti kata “ naqadani at- tsaman” yakni membayarku (harga) secara tunai (AL-Zubaidy, 1965).
Dalam Ahmad Hasan (2005) dijelaskan bahwa kata nuqud tidak terdapat di dalam  al-quran  maupun  hadits  nabi ﷺ ,  karena  kata nuqud  umumnya  tidak digunakan  oleh  bangsa  Arab  terdahulu  untuk  menunjukkan  harga.  Mayoritas bangsa  Arab  pada  masa  itu  adalah  berdagang  ke  negeri  Syam,  dalam perekonomian sangat dipengaruhi oleh bangsa Romawi dan Persia, sehingga diksi yang digunakan adalah kata dinar dan dirham. Kata dinar menunjukkan uang yang terbuat  dari  emas,  dan  dirham  menunjukan  uang  yang  terbuat  dari  perak  atau biasa juga disebut wariq. Selain itu juga dikenal diksi fulus, yaitu alat tukar (uang) tambahan yang nilainya lebih kecil dari dinar dan dirham untuk membeli barang- barang  murah  yang  terbuat  dari  tembaga.  Ahmad  Hasan  mengartikan  uang sebagai  pengganti  materi  dalam  segala  aktivitas  perekonomian,  yaitu  alat  atau media  daya  beli  untuk  memenuhi  kebutuhan  pemiliknya,  dan  sebagai  alat  atau media untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perundungan yang sah.
Dalam   Al-Qur‟an   dan   hadits   nabi ﷺ digambarkan   makna   uang menggunakan diksi kata dinar dan dirham, seperti yang terdapat firman Allah SWT: QS. Al-Imran ayat 75
“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika  kamu  mempercayakan  kepadanya  satu  dinar,  tidak  dikembalikannya kepadamu  kecuali  jika  kamu  selalu  menagihnya.  Yang  demikian  itu  lantaran mereka  mengatakan  tidak  ada  dosa  bagi  kami  terhadap  orang-orang  ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (al-Imran: 75).” QS. Yusuf ayat 20
“Dan  mereka  menjual  Yusuf  dengan  harga  yang  murah,  yaitu  beberapa  dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf . (Yusuf: 20).”
Hadits Ubadah dalam riwayat Abu Dawud

## .
“Tidak mengapa menjual emas dengan perak dengan jumlah perak lebih banyak (apabila) langsung serah terima adapun dengan cara nasi‟ah (ditangguhkan serah terimanya), maka tidak boleh. Dan tidak mengapa menjual gandum dengan sya‟ir dengan jumlah sya‟ir lebih banyak (apabila) langsung serah terima, adapun dengan cara nasi‟ah maka tidak boleh. Sunan Abi Dawud (IX/198, no. 3333).”

## Konsep Maqashid Syariah
Maqashid  syariah  tersusun  dari  dua  suku  kata,  yaitu  maqashid  dan  as- syariah. Secara etimologi maqashid berasal dari kata qashdun )دصق( yang memiliki arti  kesengajaan,  target  atau  tujuan.  Syariah  adalah  bentuk  subjek  dari  asal  kata syara‟a )عشر( yang berarti sumber mata air (Muamar & Alparisi, 2017). Sedangkan secara terminologi dalam maqashid bisnis dan keuangan Islam, Oni Syahroni dan Adiwarman  (2019)  menjelaskan  maka maqashid  syariah  adalah  merealisasikan kemaslahatan  dan  menghindarkan  kemafsadatan  dalam  memenuhi  kebutuhan hajat hidup umat manusia.
Imam  Al-Syatibi  dalam  kitab al  muwafaqat  menjelaskan  bahwa kemaslahatan  harus  dilihat  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu qashd  al-syari‟  (tujuan dari  Allah  dan  rasul-Nya)  dan qashd  al-mukallaf  (tujuan  dari  manusia  sebagai mukallaf). Qashd al-syari‟ mempunyai empat bagian, yaitu:
1. Tujuan diturunkannya syariah dalam memenuhi kebutuhan ( qash al-syar‟i fi wadh‟I  al-syari‟ah).  Yaitu  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  hajat  hidup manusia  dan  menghindari  kemafsadatannya  dalam  tiga  tingkatan kebutuhan. Pertama adalah dharuriat (primer), yaitu sesuatu yang wajib ada demi  terwujudnya  kehidupan  manusia,  jika  tidak  terlaksana  maka  akan menimbulkan kepunahan atau kerusakan. Kedua adalah hajiyat (sekunder),
yaitu  sesuatu  yang  sebaiknya  ada  untuk  menghindari  kesulitan  dalam pelaksanaannya.  Dan  yang  ketiga  adalah tahsiniyat  (tersier),  yaitu pemenuhan kebutuhan tersier, ketiadaannya tidak menimbulkan kerusakan dan  tidak  menjadikan  kesulitan,  yakni  untuk  memperindah  kehidupan dengan akhlak yang baik.
2. Tujuan diturunkannya syariah untuk dapat difahami ( qashd al-syar‟I fi wadh‟i syariah  li  al–alifham),  adalah  pemahaman  terhadap  syariah  untuk  dapat mengetahui  tujuan  dan  target  diturunkannya  syariah,  yaitu  dengan menguasai  bahasa  Arab  yang  merupakan  bahasa  nash-nash  sebagai
sumber  syariah,  dan  beberapa  ilmu  lain  yang  dapat  menggali  kandungan pada nash seperti balagah, ushul fiqh dan lain sebagainya.
3. Tujuan  diturunkannya  syariat  dari  aspek  pelaksanaannya  ( qashd al-syar‟i  fi wadh‟o  al-syariah  li  al-taklif  bimuqtadhaha),  selain  untuk  difahami  juga syariah diturunkan untuk dilaksanakan. Syariah tidak menetapkan sesuatu di atas kadar kemampuan manusa, Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa pokok penetapan  syariah  bukan  untuk  mempersulit  atau  memberatkan  manusia, namun  sebaliknya  untuk  merealisasikan  kebermanfaatan  yang  lebih  besar bagi umat manusia.
4. Tujuan syariah diturunkan untuk mempertimbangkan hukum syariah ( qashd al-syariah  fi  dhukhul  al-mukallaf  takhta  ahkam  al-syariah),  yakni  tujuan syariah agar bagaimana agar manusia sebagai objek taklif dapat terhindar dari  perbuatan  yang  dilandasi  hawa  nafsu,  sehingga  dapat  mencerna pokok-pokok tujuan diterapkannya hukum syariah.
Dalam segi tujuan mukalaf ( qashd al-mukallaf), dijelaskan bahwa segala perbuatan manusia wajib memperhatikan dan menerapkan tuntunan syariah, agar terciptanya kemaslahatan  dan  menghindar  dari  kemafsadatan,  baik  kehidupan  di  dunia maupun di akhirat.
Dalam  memahami  al-qur‟an  dan  al-sunnah  yang  mempunyai  sifat  bahasa dan  bahasan  global,  kita  dapat  menggunakan maqashid  syariah  untuk  menggali kandungan  dan  tujuan  yang  sesuai  dengan  diturunkannya  syariah,  penyelesaian dalil-dalil  yang  bertentangan  dan  permasalahan-permasalahan  baru  yang  tidak dapat  kita  temukan  dalam  penetapan  hukum  pada  al-qur‟an  dan  al-sunah  atas keterbatasan  pengetahuan  kita. Maqashid  syariah  merupakan  pengembangan dengan  metode-metode  pengembangan  seperti  qiyas,  istihsan,  syad  ad- dzariah/fath  adzariah  dan  maslahah  mursalah,  metode-metode  tersebut dilaksanakan dengan menggali alasan logis ( illat) dalam penetapan suatu hukum. Kemaslahatan  didapatkan  apabila  terwujudnya  dan  terpeliharanya  lima unsur pokok, yaitu hifdzu din (memelihara agama), hifdzu nafs (memelihara jiwa), hifdz  aql  (memelihara  akal/pikiran),  hifdzu  nasab  (memelihara  keturunan),  dan hifdzu maal (memelihara harta). Pemeliharaan lima pokok tersbut mempunyai tiga tingkatan sesuai dengan maslahat dan kepentingannya, yakni dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier).
Maqashid syariah pada konteks perekonomian, manusia mempunyai tugas sebagai khalifah di bumi untuk mengemban amanah pemeliharan sekaligus pelaku ekonomi,  oleh  karena  itu  Allah  SWT  menurunkan  syariah  sebagai guidance (bimbingan) umat manusia. Aturan itu dibutuhkan dalam mengolah segala sarana
dan  prasarana  kehidupan.  Disinilah  titik  temunya  tingkat-tingkat  kebutuhan manusia dalam maqasid iqtisadiyah identik dengan maqasid syar ī ‟ah (Rahmawati, 2013).  Manusia  merupakan  makhluk  sosial  ( jama‟i),  segala  aktivitasnya membutuhkan  orang  lain  sebagai  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli. Sebelum adanya uang, aktivitas jual  beli  dilakukan  secara  barter,  yaitu  penukaran  barang  dengan  barang,  barter tersebut  memiliki  banyak  kekurangan  diantaranya  adalah  barang  yang  ditukar tidak mempunyai ukuran nilai antara barang yang satu dengan barang yang lain, selain itu juga adanya kesulitan untuk menyimpan barang dan mudah rusak serta tidak bertahan lama untuk disimpan. Seiring perkembangan zaman, ditentukanlah uang sebagai alat ukur dan penyimpan nilai dengan berbagai perubahannya. Oleh karena  itu,  fungsi  dan  kebermanfaatan  uang  merupakan  kemaslahatan  bagi manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dan  kemaslahatan  merupakan tujuan diturunkannya syariah ( maqashid syariah).

## Fungsi Uang dalam Sistem Ekonomi Islam
Pada aktivitas perekonomian, uang mempunyai peran yang sangat penting, sehingga fungsi uang tersebut harus memenuhi kriteria dan memberikan manfaat serta  membawa  kemaslahatan.  Al-Ghazali  dan  Ibn  Khaldun  dalam  Adiwarman Karim (2006) menjelaskan bahwa uang sebagai standar ukuran nilai harga, media pertukaran dalam transaksi ekonomi dan media simpanan. Dengan ini dapat dilihat bahwa penjelasan tersebut merupakan fungsi uang. Selain hal tersebut, ada pula yang  menambahkan  bahwa  fungsi  uang  lainnya,  yaitu  sebagai  alat  pembayaran tunda (different payment) (Hulwati, 2006).
Dalam  Emily  (2017)  menjelaskan,  bahwa  peran  dan  fungsi  uang  adalah sebagai berikut:
1. Sebagai alat satuan hitung ( unit of account)
2. Sebagai media transaksi atau alat tukar ( medium of exchange)
3. Sebagai alat penyimpan nilai / daya beli ( store of value)
4. Sebagai  ukuran  standar  pembayaran  tunda  atau  yang  ditangguhkan ( standard of deferred payment)
Penjelasan  serta  pandangan  ekonomi  Islam  dari  fungsi  dan  peran  uang  tersebut diatas adalah sebagai berikut:
1. Uang sebagai ukuran nilai ( unit of account)
Fungsi uang sebagai ukuran nilai harga, yakni uang sebagai alat satuan hitung ( unit of account) tentu akan mempermudah proses tukar menukar dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti mobil dan gandum, pesawat
terbang dan beras dan lain sebagainya. Dua jenis barang yang berbeda secara fisik  tersebut  akan  bisa  seragam  dan  lebih  mudah  dipertukarkan  bila  adanya kesetaraan  nilai.  Oleh  karena  itu  uang  dikenal  dan  digunakan  untuk mengkonversi  kedua  barang  tersebut  pada  satu  nilai  yang  sepadan,  maka kesulitan  tersebut  dapat  teratasi,  dimana  barang  yang  dibeli  maupun  dijual menggunakan uang dengan nilai harga yang terstandar.
Abu  Ubaid  (w.  224  H)  menerangkan  bahwa  dinar  dan  dirham  adalah ukuran nilai suatu harga barang, namun segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga  keduanya.  Rusyd  (w.  595  H)  menyatakan  bahwa,  ketika  sulit  dalam menentukan  persamaan  nilai  suatu  harga  barang,  maka  jadikan  dinar  dan dirham untuk mengukurnya.
Peran dan fungsi uang sebagai ukuran nilai harga dapat diterima dalam ekonomi Islam, secara maqashid telah memenuhi kemaslahatan dari salah satu uang  tersebut,  hal  ini  terdapat  pada  dinar  dan  dirham  maupun fiat  money, hanya  saja  permasalahan  berada  pada  kaum  dinaris  bahwa fiat  money  tidak memiliki  nilai  bagi  dirinya  sendiri,  melainkan  nilai  palsu  yang  ditetapkan. Pembahasan ini akan dijelaskan kemudian pada bahasan beikutnya.
2. Uang sebagai Media Transasksi atau Alat Tukar ( Medium of Exchange)
Fungsi  uang  yang  kedua  adalah  media  transaksi  atau  alat  tukar.
Sebagaimana  yang  telah  dibahas  pada  pembahasan  sebelumnya,  sejarah transformasi  uang  memiliki  perkembangan,  diawali  dengan  sistem  barter, pertukaran  barang  dengan  barang  terjadi  secara  langsung,  dalam perjalanannya sistem barter memiliki kekurangan, dimana seringkali nilai suatu barang  yang  ditukarkan  tidak  sama  dengan  nilai  barang  yang  dibutuhkan, selain hal tersebut, juga memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dalam sehari-harinya, dimana seseorang akan mencari barang yang dibutuhkan yang belum tentu ada atau orang lain tidak ingin menukarkannya.
Uang dapat dikatakan menjadi suatu alat ukur atau media transaksi yang sah apabila telah ditetapkan oleh otoritas suatu negara. Umar ibn Khattab RA pernah  menginginkan  kulit  unta  dijadikan  sebgai  uang  yang  sah,  namun diurungkan  keinginannya  setelah  ada  salah  seorang  sahabat  berpendapat, bahwa jika itu dilakukan maka unta akan punah. Sebaliknya  dinar dan dirham tidak serta merta dikatakan sebagai alat tukar yang sah bila tidak mendapatkan stempel dari otoritas pemerintahan suatu negara.  Imam Nawawi menerangkan: “makruh  bagi  rakyat  biasa  mencetak  sendiri  dirham  dan  dinar  sekalipun  dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah. Kemudian  dirham  tersebut  dapat  diketahui  kadar  campurannya,  maka  boleh
menggunakannya  baik  dengan  kebendaannya  maupun  dengan  lainnya. Adapun  jika  kadar  campuran  tersebut  tidak  diketahui,  maka  di  sini  ada  dua pendapat,  pendapat  yang  paling  sahih  mengatakan  hukumnya  boleh.  Sebab yang  dimaksudkan  adalah  lakunya  di  pasaran.  Sedangkan  campuran  dari tembaga  yang  terdapat  pada  dirham  tersebut  tidak  mempengaruhi sebagaimana halnya adonan” (An-Nawawi, 1985)
Dalam  ekonomi  Islam,  uang  sangat  dianjurkan  untuk  diputar  atau diinvestasikan  dan  tidak  boleh  diendapkan,  hal  ini  sejalan  dengan  peran  dan fungsi  uang  sebagai  alat  tukar.  Uang  merupakan public  property  serta  uang juga  termasuk  pada flow  concept,  sehingga  peredarannya  harus  terus dilakukan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  manusia,  dan  fungsinya  dapat bermanfaat dalam rangka pertukaran barang dan jasa.
3. Uang sebagai Media Penyimpan Nilai ( Store of Velue)
Uang mempunyai sifat yang liquid dan penyimpanannya tidak dikenakan biaya, dengan demikian nilai atau daya beli pada uang sangat fleksibel untuk dijadikan penyimpan kekayaan. Namun Fungsi uang sebagai media penyimpan nilai  ini  disyaratkan  untuk  memenuhi  kemaslahatan  fungsi  kedua  dari  uang, yaitu  uang  sebagai  media  transaksi  atau  alat  tukar,  bila  uang  tidak  memiliki nilai  yang  stabil  maka  akan  mempengaruhi  stabilitas  nilai  harga  itu  sendiri, sehingga  orang  akan  enggan  menyimpan  atau  menggunakannya  bila  terjadi penurunan  nilai  secara  terus  menerus.  Hal  tersebut  merupakan  jawaban  dari permasalahan yang ada pada sistem barter.
Al-Ghazali berkata: “munculnya kebutuhan terhadap dua mata uang itu disebabkan transaksi jual beli, seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju,  dari  mana  dia  mengetahui  ukuran  makanan  dari  nilai  baju  tersebut, berapa? Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti menjual baju dengan makanan atau hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka  diperlukan  hakim  yang  adil  sebagai  penengah  antara  dua  orang  yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari  jenis  harta,  kemudian  diperlukan  jenis  harta  yang  bertahan  lama  karena kebutuhan yang terus menerus. Jenis harta yang  paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam” (Ghazali, 1995).
Pada  ekonomi  konvensional,  persoalan  baru  muncul,  dimana  uang dijadikan komoditas, sehingga mereka yang mempunyai uang dapat menahan peredaran uang, atau menjadikan uang sebagai objek spekulasi. Pengendapan uang dari edaran perekonomian sebagai media transaksi akan merubah peran
dan fungsi uang sebagai medium of exchange menjadi store of value. Berbeda dengan  konsep  Islam  dalam  memandang  uang,  uang  merupakan public property  (barang  public)  atau  kepunyaan  umum,  bukan  private  property (kepemilikan  pribadi)  yang  diendapkan,  dengan  demikian  peredaran  uang sangat ditekankan dalam konsep ekonomi Islam.
Mahmud  Abu  Saud  (1980)  mengutip  pendapat  Paul  Samuelson  yang merupakan penganut aliran ekonomi Keynesian, menyatakan bahwa “money is an artificial social convention”, yakni uang merupakan kesepakatan sosial atau yang  berarti  juga  merupakan  kontrak  sosial.  Oleh  sebab  itu,  siapapun  yang mendapatkan  atau  menghasilkan  uang  dan  menahan  atau  mengendapkan uang  dari  peredaran  dalam  waktu  yang  lama,  sesunggungnya  ia  telah melanggar  kesepakatan  atau  kontrak  sosial  tersebut,  hal  itu  juga  telah menghambat orang lain dalam menjual barangnya, yang berarti menghambat perekonomian.
Dampak  yang  akan  timbul  dari  pengendapan  dan  penimbunan  uang serta  menjadikan  uang  sebgai  objek  spekulatif  yang  menimbulkan  bunga, adalah  terjadinya  output  yang  fluktuatif  dan  rendahnya  tingkat  penyerapan tenaga kerja yang mengakibatkan distribusi pendapatan tidak seimbang. Selain dampak  tersebut juga mengakibatkan peredaran uang di pasar  tidak  berjalan dengan  semestinya,  jika supply  uang  yang  beredar  di  pasar  akan  berkurang maka akan terjadi “time gap” antara waktu penjualan dan waktu pembelian, hal tersebut juga yang menjadikan nilai uang tidak stabil. Islam sendiri mendorong perputaran  uang  dengan  diiringi  sektor  riil,  dan  menetapkan  pengharaman bunga  untuk  menghindari  praktik-praktik  spekulatif,  serta  menetapkan  zakat yang  memiliki  salah  satu  fungsi  menghindari  pengendapan  dan  penimbunan uang (Siddiqi, 1982).
Maqashid syariah dalam fungsi uang sebagai media penyimpan nilai ini dapat  difahami  bahwa  uang  mempunyai  nilai  tersendiri,  namun  bukan  untuk diendapkan  atau  ditimbun,  karena  uang  merupakan (public  property),  yang seharusnya mendukung fungsi uang sebgai alat tukar, dan bukan sebagai objek spekulasi  atau  dijadikan  komoditas  yang  dapat  disimpan  dan  diendapkan dalam jangka waktu yang lama, Allah telah menegaskan dalam al-quran QS. at- taubah ayat 34:
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang- orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada  jalan  Allah,  maka  beritahukanlah  kepada  mereka,  (bahwa  mereka  akan mendapat) siksa yang pedih”
Dalam  ilmu  ekonomi demand  pada  uang  merupakan  derivasi  dari demand  barang  dan  jasa  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  dalam  sistem perekonomian Islam, penyimpanan uang tidak dianjurkan kecuali hanya untuk kebutuhan  yang  akan  datang,  tidak  seperti  pada  konsep  ekonomi konvensional,  yang  menjadikan  uang  sebgai  komoditas  dan  motif  spekulasi, perilaku  tersebut  dilarang  dalam  Islam.  Imam  al-Ghazaly  dalam  Adirwaman Karim  menjelaskan  bahwa  “Memperdagangkan  uang  ibarat  memenjarakan fungsi  uang.  Jika  banyak  uang  yang  diperdagangkan,  niscaya  tinggal  sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai “uang”.
4. Uang  Sebagai  ukuran  standar  pembayaran  yang  ditangguhkan  ( standard  of deferred payment)
Fungsi uang yang ke empat ini terkait dengan transaksi hutang-piutang, atau  transaksi  kredit,  yang  berarti  ada  penangguhan  pembayaran  baik  dalam bentuk  uang,  barang  maupun  jasa  pada  traksaksi.  Pembelian  barang/jasa dengan  dengan  penyerahan  uang  di  kemudian  hari,  atau  pembayaran  uang tunai  dengan  penangguhan  penyerahan  barang  atau  jasa  di  kemudian  hari, selain  transaksi  tersebut  juga  terjadi  pada  hutang  piutang,  dimana  orang meminjam  10  juta  rupiah,  dan  akan  dibayarkan  3  tahun  kemudian.  Transaksi seperti ini berkaitan dengan berjalannya waktu, sedangkan peran penting uang adalah sebagai pengukur nilai ( unit of account) yang berakibat ketidakstabilan nilai atau kepastian ( fixed) nilai pada transaksi ekonomi di kemudian hari.
Dampak  dari  praktik  perekonomian  tersebut  diatas  adalah  terjadinya praktik  riba (bunga), penetapan bunga bertujuan penetapan nilai uang dalam pembayaran  yang  ditangguhkan.  Dalam  ekonomi  Islam,  pembayaran  uang ataupun  barang  secara  tidak  tunai  atau  ditangguhkan,  diperbolehkan  selama tidak ada aktivitas yang dilarang oleh syariat, seperti spekulasi dengan maisyir, gharar dan riba.
Dari  penjelasan  peran  dan  fungsi  uang,  dapat  difahami  bahwa,  sistem ekonomi Islam tidak melarang atau menolak keempat fungsi uang tersebut di atas,  selama  pokok  pandangan  tidak  menjadikan  uang  sebagai  suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan seperti halnya barang komoditas yang
lain.  Kemaslahatan  peran  fungsi  uang  tersebut  dapat  diterima  secara  umum dalam memenuhi atau mengatasi kesulitan yang terdapat pada sistem barter. Hakikat uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, hanya fungsinya saja  yang  mempunyai  kegunaan  dan  manfaat,  manfaat  dan  kegunaan  uang terjadi setelah ditukar dengan barang atau jasa yang nyata, dengan demikian uang tidak bisa menjadi komoditas yang diperjual belikan.
Selain  peran  dan  fungsi  uang  serta  penunjangnya,  hal  yang  perlu diperhatikan lainnya adalah persyaratan atau karakteristik yang dapat dijadikan alat tukar atau uang, kriteria tersebut adalah:
a. Portability, yaitu mudah untuk dibawa dan mudah untuk dipindahkan atau ditransfer.
b. Durability, yaitu mempunyai bahan yang tahan lama secara fisik dan tidak mudah rusak.
c. Divisibility, yaitu dapat dan mudah untuk dipecah (dibagi) kedalam kategori kecil, sedang dan besar, agar mudah ditukarkan dalam pembelanjaannya.
d. Standardizability,  yaitu  mempunyai  standar  dan  menstandarkan  nilai  serta kualitas uang, sehingga dapat membedakan dengan barang lainnya. Hal ini mengharuskan  adanya  persyaratan stability  of  value,  yakni  nilai  uang tersebut harus terjaga dari fluktuasi yang berlebihan.
e. Recognizability,  yaitu  mudah  dikenal  secara  umum  dan  mudah  dalam membedakan  dengan  barang lain.  Rupa  dan  bentuk  uang,  secara alamiah harus mempunyai makna bahwa uang adalah klaim dan dapat diterima oleh setiap  orang  yang  dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tansasksi ekonomi

## Fiqh Penggunaan Fiat Money atau Dinar-Dirham Sebagai Uang
Penggunaan  kata  dinar  dan  dirham  merepresentasikan  sebagai  uang terdapat    dalam    Al-Quran    dan    al-hadits,    Rasullah ﷺ sendiri    menyetujui penggunaan dinar dan dirham sebagai alat tukar pada masa itu, bahkan dinar dan dirham  digunakan  sebagai  ukuran  hukum  syariah  Islam  seperti nishab  zakat  dan ukuran hukuman hadd potong tangan bagi pencuri, akan tetapi hal tersebut tidak sampai  pada  taraf  mewajibkan.  Hal  inilah  yang  membuat  terjadinya  perbedaan pendapat dan perdebatan dalam penggunaan emas dan perak sebagai mata uang. Perbedaan tersebut mengerucut pada dua pandangan berbeda dengan hujjahnya masing-masing yaitu:

## 1. Uang harus berbasis pada emas dan perak
Pendapat  pertama  ini  berpandangan  bahwa  mata  uang  harus  berupa emas  dan  perak,  pendapat  ini  yang  mendasari  para  pemikir  ekonomi  yang menginginkan kembalinya uang dibuat dari emas dan perak. Pelopor gagasan ini  diantaranya  Abu  Hamid  al-Ghazali  (1995),  yang  berpendapat  bahwa  tolak ukur  nilai  dan  alat  tukar  yang  adil  serta  mengeliminir  ketidakadilan  yang disebababkan oleh uang adalah dinar dan dirham, karena uang yang berbasis dari selain keduanya mempunyai nilai yang sangat tidak  stabil ( fluktuatif). Al- Maqrizi  menambahkan,  dari  hasil  pengamatannya,  kekacauan  moneter  yang terjadi  pada  abad  ke-14  Masehi,  itu  dikarenakan  bersumber  dari  kebijakan pemerintah  dengan  mencetak  fulus  secara  berlebihan  ( riwaj  al-fulus)  yang digunakan untuk menutupi anggaran belanja negara yang defisit, sebab lainnya adalah karena penguasa yang bergaya hidup mewah dan berlebih-lebihan serta korup (AL-Maqrizi, 1985).
Pendapat  lain  yang  mendukung  penggunaan  dinar  dan  dirham  sebgai uang  dikemukakan  oleh  Taqiy  al-Din  al-Nabhani  (Al-Nabhânî,  2000),  bahwa setiap  transaksi perniagaan yang nilai pertukarannya disandarkan pada harga emas  dan  perak,  akan  tercipta  proses  yang  adil,  serta  Rasulullah ﷺ sendiri menggunakan keduanya dalam bermuamalah. Hujjah spesifik pendapat ulama yang mendukung penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar (uang) dapat difahami  pada  beberapa  hal. Pertama,  ketika  ada  larangan  menimbun  harta ( kanz  al-maal)  dalam  surat  at-Taubah  ayat  34,  disebutkan  khusus  pada  emas
( dzahab) dan perak (fidhah) yang pada masa itu sebgai alat tukar (medium of exchange)  dan  pengakuan  rasulullah ﷺ terhadap  penggunaan  dinar  dan dirham sebgai alat transaksi masyarakat pada masa itu.
Argumen kedua, Islam menggunakan dinar dan dirham sebagai ukuran dalam penegakan hukum-hukum syariah yang disebutkan dalam nash. Seperti ukuran diyat  yang  ditetapkan  dalam  bentuk  dirham,  diriwayatkan  dari  Ibn Abbas  r.a “pernah  ada  seseorang  dari  kabilah  Bani  Ady  terbunuh.  Nabi ﷺ kemudian menetapkan bahwa diyatnya adalah sebesar 12.000 dirham  (H.r. al- Arba‟ah)”. Hadd dalam kasus pencurian ditentukan dalam bentuk dinar, kadar minimal  ukuran  harta  yang  dicuri  sehingga  ditetapkannya  potong  tangan. Diriwayatkan  dari  Aisyarh  r.a”  bahwa  Rasulullah  Saw.  bersabda: “Tidak  boleh dipotong  tangan  seorang  pencuri,  kecuali  sebesar  seperempat  dinar  atau lebih.” Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut lafadz Bukhari:  “Tangan  seorang  pencuri  dipotong  (jika  mengambil  sebesar
seperempat  dinar  atau  lebih.”  Menurut  riwayat  Ahmad:  “Potonglah  jika mengambil  seperempat  dinar  dan  jangan  potong  jika  mengambil  kurang daripada  itu  (kurang  dari  seperempat  dinar)”.  Keterangan  nash  tersebut menguatkan  pendapat  bahwa  uang  wajib  dari  dinar  dan  dirham  yang  sesuai dengan ketentuan dalam hukum-hukum syariah .
Ketiga, Pengenaan wajib zakat terhadap emas dan  perak kepada umat muslim,  serta  penentuan  nishab  zakat  dari  emas  dan  perak.  Dengan  adanya kewajiban dan nishab zakat dengan emas dan perak, maka uang harus berbasis pada  emas  dan  perak.  Hujjah keempat  yang  digunakan  adalah  hadits  yang diriwayatkan  dari  Abu  Bakrah  r.a,  rasulullah ﷺ bersabda :”Rasulullah  Saw. melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali dengan nilai setara (sama nilainya), beliau membolehkan membeli perak dengan emas menurut  kehendak  kita,  serta  membolehkan  membeli  emas  dengan  perak menurut kehendak kita” (H.r. Bukhâri dan Muslim)”. Hadits tersbut menjelaskan tentang aturan pertukaran mata uang (sharf), yakni pertukaran transaksi uang dengan uang hanya dilakukan dengan dinar dan dirham.
Dalam kelompok pendapat pertama ini, selain mewajibkan penggunaan uang  dari  dinar  dan  dirham,  juga  ada  yang  berpendapat  bahwa fiat  money dapat  dijadikan  alat  tukar  jika  di back  up  dengan  dinar  (emas)  dan  dirham (perak).  Diantaranya  dipelopori  oleh  Ahmad  al-Husaini,  Muhammad  Amin,
Salim  bin  Abdullah  Samir  dan  Habib  Abdullah  bin  Sumyath. Fiat  money tersebut  dapat  dijadikan  alat  bukti  utang  yang  dapat  dicairkan  pada  bank penyimpanan dinar  dan dirham. Uang yang beredar  sebagai alat bukti senilai dengan back up dinar dan dirham, jika penggunaan uang fiat tersebut dalam suatu  transaksi  maka  bank  penyimpanannya  akan  melunasi  utang  pembayar berdasarkan jumlah emas yang disimpan (Muflih, 2010).
2. Membolehkan penggunaan uang selain dinar dan dirham Pendukung yang membolehkan penggunaan uang selain dari dinar dan dirham  ini  yang  menjadi  rujukan  penggunaan fiat  money,  para  pendukung pendapat ini diantaranya Syaibani, Ibn Taymiyah, Ibn Hazm, Laith ibn Sa‟ad, al- Zuhri,  Yusuf  Qardawi  dan  Muhammad  Taqi  Usmani  (Sakti,  2007).  Hujjah pembolehan  penggunaan  uang  selain  dari  dinar  dan  dirham  menyatakan bahwa,  persetujuan  dan  penggunaan  rasulullah ﷺ dinar  dan  dirham  pada masa  itu  tidak  berarti  membatasi  atau  melarang  penggunaan  uang  dengan jenis yang lain, didukung dengan pemikiran Khalifah Umar bin Khattab r.a yang ingin  mencetak  uang  yang  terbuat  dari  kulit  unta  namun  mengurungkan
niatnya.  Latar  belakang  niat  tersebut  adalah  agar  uang  berperan  pada fungsinya  dan  melindungi  nilainya,  karena  saat  itu  banyak  ditemukan pemalsuan pada dinar dan dirham, dimana kandungan emas dan perak banyak dicampur  dengan  kandungan  logam  lain  seperti  tembaga.  Bahkan  banyak ditemukan juga kadar murni dari dinar dan dirham lebih sedikit dibandingkan dengan  campuran  kandungan  logam  lainnya.  Penolakan  serta  diurungkannya pemikiran  Khalifah  Umar  bin  Khattab  yang  ingin  menggunakan  kulit  unta sebagai  uang  tersbut  bukan  dilandasi  oleh  dalil  syariah  yang  terdapat  pada nash, melainkan karena kekhawatiran akan kepunahan unta.
Ibn  Taymiyyah  menjelaskan  pendapatnya,  bahwa  penetapan  dalam menggunakan  uang  itu  didasarkan  pada  adat  kebiasaan  manusia  atau „urf, karena  tidak  ada  pernyataan  yang  tegas  dalam  al-quran  dan  hadits  yang menentukan atau mewajibkan umat islam untuk menerapkan dinar dan dirham sebagai  uang.  Kata  dinar  dan  dirham  yang  terdapat  dalam nash-nash  syariah tidak  menunjukkan  pembatasan  penggunaan  kedua  sebagai  uang.  Ayat-ayat maupun  hadits  tersebut,  dipahami  sebagai  penjelasan  dari  fungsi  dinar  dan dirham  sebgai  tukar  ( medium  of  exchange),  alat  penyimpan  nilai  (store  of value),  dan  media  pengukur  nilai  yang  memang  digunakan  pada  masa  itu, penekanannya  bukan  pada  penjelasan  uang  yang  sah  dan  halal  dalam  Islam (Ibn Taimiyyah, 2000).
Secara  historis,  penggunaan  dinar  dan  dirham  meruapakan  kebiasaan dan  tradisi  umat  Islam  yang  digunakan  oleh  bangsa  arab  pada  masa  itu, bahkan asal dinar dan dirham pun merupakan pengaruh dari bangsa lain yang berkuasa (Roma dan Persia). Dalam hal ini, terdapat sejarah pada ayat al-quran juga yang menceritakan tentang ashabul kahfi, yaitu kisah tujuh pemuda yang bersembunyi  dalam  gua  untuk  menghindari  penguasa  yang  dzhalim.  Firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 19:
" Dan  demikianlah  Kami  bangunkan  mereka  agar  mereka  saling  bertanya  di antara  mereka  sendiri.  Berkatalah  salah  seorang  di  antara  mereka:  Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari  atau  setengah  hari".  Berkata  (yang  lain  lagi):  "Tuhan  kamu  lebih mengetahui  berapa  lamanya  kamu  berada  (di  sini).  Maka  suruhlah  salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu
ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia  membawa  makanan  itu  untukmu,  dan  hendaklah  ia  berlaku  lemah-lembut dan  janganlah  sekali-kali  menceritakan  halmu  kepada  seorangpun”  (al-Kahfi: 19).
Dalam ayat tersebut diatas, al-quran menggunakan kata ( wariq) sebagai penggambaran uang yang terbuat dari perak. Selain ayat diatas, al-quran juga menceritakan  kisah  nabi  Yusuf  a.s  yang  dibuang  oleh  saudara-saudaranya  ke dalam sumur,  setelah ditemukan oleh musafir  yang menimba sumur tersebut lalu dijual dengan harga beberapa dinar saja. Dari cerita sejarah yang terdapat dalam al-quran  tersebut,  penggunaan  uang dari dinar  maupun  dirham sudah dilakukan sejak ribuan tahun sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad ﷺ . Oleh karena itu dinar maupun dirham digunakan sebgai uang bukan  dilandasi  oleh  syariah,  akan  tetapi  dikembalikan  pada  tradisi  dan kebiasaan ( „urf) yang disepakati sesuai zamannya.
Pendapat penguat dalam hal ini dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawzi, menjelaskan  bahwa  uang  tidak  harus  terbuat  dari  dinar  dan  dirham  atau sesuatu  yang  dapat  ditimbang.  Akan  tetapi  urgensi  yang  dilihat  dalam menentukan  uang  adalah alat  tukar  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  dalam transaksi.  Jika  dinar  dan  dirham  diwajibkan  sebgai  uang  maka  rusaklah muamalah (aktivitas ekonomi) manusia (Al-Jawzi, 1973).
Pendapat  lain  yang  mendukung  dibolehkannya fiat  money  adalah, kaidah  fiqh  “Hukum  asal  pada  permasalahan  muamalah  adalah  dibolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya”, kaidah ini merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu persoalan dalam bidang muamalah, berdasarkan hal tersebut  bahwa  sesuatu  yang  dibolehkan  dalam nash  baik  al-quran  maupun hadits tidak dimaksudkan untuk membatasi, kecuali ada dalil yang menunjukan (mewajibkan)  demikian.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  muamalah  yang  baru, langkah  yang  perlu  dicari  adalah  dalil  yang  melarangnya,  bukan  dalil  yang membolehkannya.  Dalam  hal  ini  tidak  ditemukan  dalil  yang  mengharamkan secara  tegas  penggunaan  uang  selain  dari  dinar  dan  dirham.  Selain  kaidah tersebut, bahwa permasalahan uang termasuk dalam kajian maslahah mursalah,
yang berarti suatu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil khusus dalam nash yang  memerintahkan  atau  mengharamkan  dalam  mewujudkannya.  Persoalan seperti  ini  dikembalikan  pada  ijtihad  manusia  dalam  memenuhi kemaslahatannya sesuai dengan perkembangan zaman (Wahyudin, 2009).

## Kesimpulan
Menarik  kesimpulan  dari  pembahasan  diatas,  bahwa  konsep  uang  dalam maqashid  syariah  dari  segi  fungsinya,  yang  utama  adalah  uang  sebagai  media transaksi atau alat tukar ( medium of exchange), sehingga dapat menggambarkan atau menakar suatu nilai (harga) barang atau jasa, hal tersbut menunjukan peran kebermanfaatan  uang  yang  menghadirkan  kemaslahatan  bagi  manusia.  Adapun fungsi lain dapat diterima selama tidak bertolak belakang dengan syariah, seperti pengendapan,  penimbunan,  spekualasi  dan  praktik  riba  yang  ada  pada  konsep ekonomi  konvensional.  Perbedaan  yang  mendasar  pada  konsep  uang  dalam sistem  ekonomi  konvensinal  adalah  menjadikan  uang  sebagai  komoditas.  Dalam penggunaannya ada dua pendapat, uang harus berdasarkan dari dinar dan dirham, dan pendapat lain yang tidak mengharuskan uang terbuat dari dinar dan dirham, pendapat  pertama  ini  yang  menginspirasi  pemikir  ekonomi  Islam  kontemporer untuk  kembali  pada  mata  uang  yang  berbasis  pada  dinar  dan  dirham.  Pendapat pertama  ini  dipelopori  oleh  beberapa  tokoh  muslim,  antara  lain  Abu  Hamid  al- Ghazali,  al-Maqrizi,  Taqiy  al-Din  al-Nabhani  dan  Ibn  Qudamah.  Terdapat pandangan  lain,  bahwa  penggunaan  uang  tidak  harus  terbuat  dari  emas  dan perak,  namun  penggunaan fiat  money  wajib  diback  up  dengan  emas  dan perak. Pendapat kedua, yaitu pendapat yang membolehkan penggunaan selain dinar dan dirham  sebagai  mata  uang,  pendapat  inilah  yang  digunakan  sebagai  dasar pembolehan  penggunaan fiat  money,  pendukung  dari  kelompok  ini  adalah  Ibn Hazm,  Ibn,  Taymiyyah,  Yusuf  Qardawi  dan  Muhammad  Taqi  Utsmani.  Secara maqashid  syariah  penggunaan  uang  tidak  terbatas  pada  dinar  dan  dirham, kemaslahatan dalam penggunaan uang harus merujuk pada fungsinya, agar peran serta fungsi uang tersebut dapat menjawab permasalahan-permasalahan manusia dalam  bertransaksi  dan  melakukan  aktivitas  perekonomian.  Penggunaan  uang yang sah saat ini diberbagai negara adalah uang fiat, namun jika dilihat berbagai permasalahan yang ada saat ini seperti inflasi dan ketidak  stabilan nilainya, tidak menutup kemungkinan penggunaan uang kembali lagi dengan dinar dan dirham.

## Referansi
Adiwarman Azwar Karim. (2006). Ekonomi Makro Islami. Raja Grafindo, Jakarta Ahmad. (1926). al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi‟i. al- Amiriah,
Cairo
Al-Jawzi, I. al-Q. (1973). I‟lam al-Muwaqqi‟in. Dar al-Kutub al-‟ilmiah, Bairut Al-Kramly, A. (1987). al-Nuqud al-„Arabiyah wa al-Islamiyah wa Ilmu al-Nammiyat.
al- Markaz al-Islamy Li Thiba‟ah wa al-Nasyr.
AL-Maqrizi. (1985). Ighathah al-Ummah bi Kashfi al-Ghummah. Manshûrat Dar Ibn al-Walid, Damaskus
Al-Nabhani,  T.  al-D.  (2000). Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Perspektif Islam. Risalah Gusti, Surabaya
Al-San‟aniy. (n.d.). Tafsir al-Shan‟aniy (p. 93). Maktabah al-Rusyd, Riyadh Al-Syatibi,  A.  I.  (n.d.). Al-Muwafaqat  fi  Ushul  Al-Syariah.  Dar  al-Kutub  al-‟ilmiah, Bairut
Al-Zamakhsyary. (1979). Asas Al-Balaghah. Dar Shadir, Bairut
AL-Zubaidy. (1965). Taj al-Arus. Muassasah Kuwait, Kuwait
Imam  An-Nawawi.  (Imam.  (1985). Raudlah  al-Thalibin  wa  „Umdah  al-Muftin. Maktab al-Islami, Bairut
DR.  Jaribah  bin  Ahmad  Al-Haritsi.  (2014). Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Khattab  (III). Pustaka al-Kautsar, Jakarta
Imam al-Ghazali. (1995). Ihya‟ Ulumuddin. Dar al-Marifah, Bairut
Hasan, A. (2005). al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islamiy (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Hulwati. (2006). Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah  di  Pasar  Modal  Indonesia  dan  Malaysia  (1st  ed.).  Ciputra  Press Group, Jakarta
Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah. Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 3 ( Nomor. 2), 75–84.
Muflih, M. (2010). Konsep Penyesuaian Harga dalam Penyelesaian Transaksi yang Mengalami Inflasi (Analisis Wacana Fiqh & Perbandingan Syariah. Desertasi UIN Jakarta.
Oni Sahroni, A. A. K. (2019). Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi (4th ed.). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Saidy, E. N. (2017). Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Laa Maisiyr, Vol. 6 (Nomor 2), 25–40.
Sakti,  A.  (2007). Analisis  Teori  Ekonomi  Islam:  Jawaban  atas  Kekacauan  Ekonomi. Paradigma & Aqsha Publishing, Jakarta
Saud,  M.  A.  (1980). Money,  Interest  and  Qirad”,  Studies  in  Islamic  Economics  (K. Ahmad (ed.)). The Islamic Foundation, Leicester
Siddiqi,  M.  N.  (1982). Islamic Approach to Money, Banking and Monetary  Policy” Dalam  Monetary  and  Fiscal  Economics  of  Islam  (M.  Arif  (ed.)).  King

## Abdulaziz University Press, Jeddah
Ibn Taimiyyah. (2000). al-Rad „Ala al-Manthiqin. Dar al-Marifah, Bairut
Wahyudin. (2009). Uang dan Fungsinya: Sebuah Telaah Historis dalam Islam. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 2 (Nomor1), 40–54.