## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## IMPLEMENTASI CASH  MANAGEMENT  SYSTEM (CMS)  PADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Fithriyah Susanti*, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau
Universitas Terbuka

## Abstract
Cash Management System (CMS) is a service provided by banks for institutions or companies to be able to manage finances non-cash. This non-cash policy is something that has just been implemented within the Directorate General of Pharmaceuticals and  Medical  Devices.  This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  CMS using the McKinsey 7S model, and analysis of strategies with SWOT and QSPM to obtain the best alternative strategies to improve CMS implementation. The method used is descriptive qualitative using primary and secondary data. The results of the study reveal that CMS implementation has been going well, although system errors, transaction failures and third parties still cannot make non-cash payments. The best alternative strategy that can be applied to institutions is to prepare SOPs, improve the quality of financial human resources, and carry out regular CMS evaluations. Thus,  the  implementation  of  CMS  Banking  within  the  Directorate  General  of Pharmaceuticals  and  Medical Devices  still  needs  to  be  refined  by  considering  the results  of  alternative  strategies  so  that  CMS  implementation  can  be  better  in realizing clean, transparent and accountable financial management.

## Abstrak
Cash  Management System (CMS)  merupakan  layanan  yang  disediakan  oleh perbankan bagi institusi atau perusahaan untuk dapat mengelola keuangan secara  non  tunai.  Kebijakan  non  tunai  tersebut  merupakan  hal  yang  baru diterapkan  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat Kesehatan.  Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi CMS menggunakan model 7S McKinsey, dan analisis strategi dengan SWOT dan QSPM untuk mendapatkan alternatif strategi terbaik dalam meningkatkan implementasi  CMS.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif dengan  memanfaatkan  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  studi mengungkapkan  bahwa  Implementasi  CMS  sudah  berjalan  dengan  baik meskipun  masih  kerap  terjadi error  system ,  kegagalan  transaksi,  maupun pihak  ketiga  yang  belum  dapat  dilakukan  pembayaran  secara  non  tunai. Alternatif strategi terbaik yang didapatkan untuk diterapkan pada institusi adalah  menyusun  SOP,  meningkatkan  mutu  SDM  keuangan,  dan melakukan  evaluasi  CMS  secara  berkala.  Dengan  demikian,  implementasi CMS Banking di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat Kesehatan masih perlu disempurnakan kembali dengan mempertimbangkan  hasil  alternatif  strategi  agar  implementasi  CMS menjadi lebih baik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Kata kunci: Cash Management System (CMS) , Metode 7S McKinsey, Analisis SWOT, Analisis QSPM
Keywords: Cash  Management  System  (CMS), McKinsey  7S  Method,  SWOT Analysis, QSPM Analysis
Article history: Submission November 07, 2023 Revision November 28, 2023 Accepted December 04, 2023 Published December 31, 2023
*Corresponding author Email: fithriyahs@gmail.com

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## PENDAHULUAN
Tata  Kelola  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  terus  diperbaiki, salah  satunya  dengan  adanya  himbauan  penggunaan Cash  Management  System (CMS) sebagai  salah  satu  cara  untuk  menerapkan  transaksi  non  tunai  dalam  pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Implementasi  kebijakan  transaksi non-tunai  pada  pemerintahan  merupakan  salah  satu  wujud  dalam  upaya  mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik (Puji Utari et al., 2017). Transaksi  non-tunai  juga  merupakan  langkah  yang  paling  efektif  untuk  mengurangi adanya tindak kecurangan (Sobko, 2014), dan hal ini sudah banyak diimplementasikan di  beberapa  negara  maju  dan  berkembang  dalam  mengurangi  adanya  praktik money laundry (Moshi,  2012).  Perkembangan  teknologi  saat  ini  telah  mempengaruhi  sistem pembayaran, mulai dari tunai beralih menjadi non-tunai (Lukmanulhakim et al., 2016), sehingga dengan adanya perubahan dalam sistem pembayaran akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Marginingsih & Sari, 2019).
Cash  Management  System (CMS)  merupakan  layanan  yang  disediakan  oleh perbankan  bagi  institusi  atau  perusahaan  untuk  mengelola  dan  melakukan  transaksi secara online dan real time 24 jam per hari. CMS Banking mudah digunakan dimana saja, sehingga transaksi lebih efisien baik dari segi biaya dan waktu perjalanan ke bank. CMS Banking juga  dapat  mengurangi  risiko  keamanan  seperti  uang  hilang,  dicuri  atau dirampok.  Implementasi Gerakan Non Tunai dengan penggunaan CMS Banking juga dapat mengurangi peluang terjadinya moral hazard lebih besar dan mengurangi kontak secara langsung antara pihak yang berkaitan. (Kemenkeu, 2020).
Amanat tentang implementasi transaksi non tunai tertuang pada Instruksi Presiden No.10  Tahun  2016  tentang  percepatan  Implementasi  Transaksi  Non  Tunai  di  seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya kebijakan terkait transaksi non  tunai  khususnya  pada  Kementerian  Kesehatan  dimulai  pada  tahun  2022  dengan diterbitkannya  Surat  Edaran  KPPN  Tipe  A1  Jakarta  VIII  No.  S-1907/KPN.1207/2022 tentang himbauan penggunaan CMS pada Rekening Virtual Pengeluaran Satker, yang selanjutnya ditindaklanjuti kembali oleh Kementerian Kesehatan dengan dikeluarkannya  Surat  Edaran  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Kesehatan  No. KU.03.01/VII/7945/2022  Tanggal  8  September  2022  tentang  Himbauan  Penggunaan Transaksi Non Tunai untuk seluruh Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan.  Sejak  kebijakan  diterbitkan,  penggunaan  transaksi  non  tunai  dalam pengelolaan  keuangan  di  lingkungan  Kementerian  Kesehatan  khususnya  Direktorat Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  sudah  mulai  dilaksanakan  dan  dilakukan monitoring dalam penggunaannya. Data menunjukkan bahwa jumlah Virtual Account yang dikelola sebanyak 452, sedangkan yang sudah melakukan CMS sebanyak 194 akun, sehingga  persentase  penggunaan  CMS  di  lingkungan  Kementerian  Kesehatan  pada periode 2022 mencapai 43%. Data ini nampak pada tabel 1 dan tabel 2  berikut:

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## Tabel 1. Rapor Penggunaan CMS K/L
Tabel 2. Rapor Penggunaan CMS K/L
Sumber: Kementerian Keuangan (2023)
Sumber: Kementerian Keuangan (2023)
Hal yang menjadi penyebab masih rendahnya penggunaan CMS antara lain adalah masih kurangnya pemahaman teknis penggunaan dan manfaat CMS, masih nyaman dan terbiasa  menggunakan  uang  tunai,  masih  adanya  kekhawatiran  Bendahara  terkait cybercrime , dan juga user yang belum diterima/ belum dilakukan aktivasi CMS.
Selanjutnya  telah  dilakukan  monitoring  penggunaan  CMS  per  eselon  I  di lingkungan Kementerian Kesehatan periode Tahun 2022 seperti yang tersaji pada Tabel 2. Pada Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  berada  pada  urutan  keenam  dengan  persentase  CMS  sebesar  28%.  Hasil penelitian  awal  yang  penulis  lakukan  pada  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat Kesehatan  yang  dapat  menjadi  penyebab  rendahnya  penggunaan  CMS  antara  lain adalah masih ada pihak ketiga atau penyedia barang/ jasa yang belum memiliki rekening Bank  yang  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Pusat,  selanjutnya  proses  adaptasi penggunaan  aplikasi  baru  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  secara  bersamaan diberlakukan pada awal tahun 2022, yaitu aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan dan CMS banking melalui  BNI Direct, yang  terakhir  adalah  belum  dibuatnya  SOP  terkait teknis penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja keuangan APBN.
Berdasarkan  rapor  penggunaan  CMS  pada  periode  Tahun  2022  di  lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  CMS  masih  belum  ada  pemerataan  dalam pelaksanaanya.  Hal  ini  selanjutnya  yang  mendasari  diterbitkannya  Surat  Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No.KU.03.01/A/20703/2023 tanggal 29 Maret 2023  tentang  Peningkatan  Penggunaan  CMS  pada  Rekening  Virtual  Pengeluaran  di lingkungan  Kementerian  Kesehatan  dan  selanjutnya  diterbitkan  arahan  dari  Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA)  No.  KU.03.01/E.I/1857/2023  tanggal  18  April  2023  tentang himbauan  implementasi  CMS  dalam  pengelolaan  keuangan  APBN  untuk  seluruh kegiatan mulai Triwulan II TA 2023.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi penggunaan CMS, faktor – faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  CMS,  dan  strategi  yang  tepat  dalam meningkatkan  implementasi  penggunaan  CMS  dalam  pengelolaan  keuangan  di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan.  Hal  ini  juga  dapat menjadi  masukan  perbaikan  dan  pengembangan  CMS  sebagai  salah  satu  sistem pembayaran non tunai di masa yang akan datang.
Kebijakan publik menurut Dye (1995:1) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk  dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan  (Agustino,  2014).  Menurut  Chief  J.O  (1981) kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Wahab, 2012). Hal tersebut senada menurut Harold J. Laswell  yang  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  “suatu  program  pencapaian  tujuan, nilai-nilai  dan  praktek- praktek yang terarah.” (Islamy,  2014).  Dari  uraian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan publik.
Dalam hal pengelolaan keuangan negara, kebijakan publik yang dikeluarkan wajib diterapkan dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan negara yang baik. Salah satu  kebijakan  terkait  pengelolaan  keuangan  negara  adalah  dengan  penggunaan Cash Management  System (CMS)  yaitu  pengelolaan  transaksi  secara  non-tunai.  Dengan diberlakukannya  CMS  secara  maksimal  dalam  mendukung  pengelolaan  keuangan negara,  maka  diharapkan  mampu  mendorong  dan  meningkatkan  kualitas  transaksi keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  untuk  dapat  mewujudkan  pencapaian  tata kelola pemerintah yang baik dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik
Implementasi kebijakan publik menurut (Van Meter & Van Horn, 1975), merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya, dan proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan  serta  dana  disediakan  guna  membiayai  proses  implementasi  kebijakan tersebut. Apabila dikaji lebih lanjut, implementasi kebijakan menurut (Rulinawaty, 2013) adalah  sebuah  proses  dalam  mendapatkan  sumberdaya  tambahan  sehingga  dapat mengukur  apa-apa  yang  telah  dikerjakan  dan  bersifat  interaktif  dengan  kegiatan- kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Dalam kaitannya dengan tata kelola keuangan publik,  penggunaan  CMS  sebagai  salah  satu  langkah  untuk  meningkatkan  penerapan transaksi non-tunai, merupakan salah satu bentuk dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh  Pemerintah  untuk  dapat  diimplementasikan  dalam  pengelolaan  keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Sekretaris  Jenderal  Kementerian  Kesehatan  Nomor KU.03.01/VII/7945/2022  tanggal  8  September  2022,  implementasi  transaksi  non  tunai ialah  semua  pembayaran  atas  pelaksanaan  kegiatan  yang  menggunakan  DIPA  di

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
lingkungan  Kementerian  Kesehatan  dilakukan  melalui  transaksi  non  tunai/transfer rekening/Kartu  Kredit  Pemerintah  ( cashless ),  dimana  pelaksanaannya  meliputi: gaji/tunjangan/insentif, biaya perjalanan dinas pegawai, uang saku fullboard/fullday/halfday  meeting,  honorarium,  sewa  kendaraan,  sewa  jasa  lainnya, pembayaran tiket, uang harian, dan sebagainya. Transaksi non tunai/transfer rekening pegawai  dapat  dilakukan  melalui  bank  pemerintah  yang  telah  bekerjasama  dengan Kementerian  Kesehatan.  ( www.kemkes.go.id ).  Transaksi  non  tunai  juga  berkoordinasi atau  kerjasama  dengan  lembaga  keuangan  bank  ataupun  lembaga  keuangan  bukan bank.  Pemerintah  dapat  melakukan  transaksi  non  tunai  ini  secara  bertahap  dengan memberikan batasan penggunaan uang tunai dalam melakukan transaksi pengeluaran oleh  bendahara  pengeluaran  ataupun  bendahara  pengeluaran  pembantu  yang  telah ditetapkan oleh Pimpinan Instansi (Monginsidi et al., 2019).
CMS Banking adalah layanan yang disediakan oleh perbankan bagi institusi atau perusahaan untuk mengelola dan melakukan transaksi perbankan secara online dan real time 24 jam per hari. Sistem ini mudah digunakan melalui situs bank untuk melakukan transaksi,  dan  akses  tidak  hanya  menggunakan  komputer  atau  laptop,  namun  dapat menggunakan smartphone dan  tablet,  dengan  syarat  terkoneksi  internet.  Karena transaksi pada rekening bendahara tidak harus dilakukan di bank, sehingga lebih efisien dari segi biaya dan waktu perjalanan ke bank, dan mengurangi risiko keamanan seperti uang hilang, dicuri atau dirampok, selain itu juga dapat mengurangi peluang terjadinya moral hazard lebih besar dan mengurangi kontak secara langsung antara pihak yang berkaitan.  (Kemenkeu,  2020).  CMS Banking merupakan  sebuah  mekanisme  sistem pembayaran digital di lingkungan Kementerian/ Lembaga, dimana pada penerapannya diharapkan  mampu  mempermudah  pengelola  keuangan  dalam  melakukan  transaksi secara real  time dan  melakukan tracing data  sebagai  data  dukung  transaksi  dan pemantauan pengelolaan transaksi keuangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode campuran deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer kualitatif diperoleh dari hasil  wawancara  kepada  para  pengelola  keuangan  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian  terkait  implementasi  dan  faktor – faktor  yang  mempengaruhi  penggunaan CMS Banking ,  sedangkan  data  primer  kuantitatif  diperoleh  melalui  kuesioner  kepada para  pengelola  keuangan  untuk  mengetahui  alternatif  strategi  terbaik  dalam peningkatan  implementasi  CMS Banking melalui  metode  QSPM  ( Quantitative  Staregic Planning  Matrix ).  Data  sekunder diperoleh  dari data  monitoring penggunaan CMS di lingkungan  Kementerian  Kesehatan  khususnya  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan Alat  Kesehatan.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  menggunakan  pedoman wawancara  dan google  form yang  akan  menghasilkan  dokumen  tertulis  dari  jawaban

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
responden  dengan  wawancara  maupun  kuesioner.  Responden  penelitian  merupakan pembuat  kebijakan  dan  pengelola  keuangan  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui berbagai tahapan,  diantaranya  adalah  model  7-S  McKinsey  digunakan  untuk  menganalisis implementasi dan faktor – faktor yang mempengaruhi CMS, sedangkan metode SWOT dan  QSPM  digunakan  untuk  mendapatkan  strategi  terbaik  bagi  organisasi  dalam rangka meningkatkan implementasi CMS. Hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan dan saran penelitian.
Kerangka  7S  dari  McKinsey  ( McKinsey  7S  Framework )  adalah  sebuah  model manajemen  untuk  melihat  seberapa  efektif  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang diinginkannya. Faktor-faktor dalam organisasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi organisasi menurut McKinsey terdiri dari hard skill yang berupa strategi, struktur dan system, dan soft skill yang terdiri dari kemampuan, sumber daya manusia serta gaya kepemimpinan dalam membangun nilai - nilai dalam organisasi (Hendrawan et  al.,  2019).  Model  7S  McKinsey  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui kondisi dari  organisasi dan mengidentifikasi hambatan yang ada  dalam implementasi transaksi  non-tunai  melalui  CMS.  Apabila  ketujuh  aspek  McKinsey  tersebut  berhasil terwujud, maka dapat mendukung aktivitas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.
SWOT  merupakan  akronim  dari Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (Peluang) dan Threats (ancaman) yaitu salah satu metode dalam melakukan penyusunan  strategi  organisasi  dengan  melihat  kondisi  lingkungan  internal  maupun eksternal, terkait kekuatan dan kelemahan organisasi dalam menghadapi peluang dan ancaman  yang  ada  sehingga  akan  mempunyai  gambaran  tentang  keputusan  strategis yang  akan  diambil  (Riau,  2022).  Sebelum  dilakukan  analisis  SWOT,  dilakukan identifikasi  terhadap  faktor  internal  dan  eksternal  dalam  organisasi,  analisis Internal Factor Evaluation Matrix (IFEM), External Factor Evaluation Matrix (EFEM), dan Internal – External  Matrix (IEM).  Setelah  tahapan  tersebut  terpenuhi,  dilakukan  analisis  SWOT untuk menghasilkan pilihan strategi SO, WO, ST, dan WT, sebagaimana dapat dijelaskan pada Tabel 3.
Tabel 3. Penjabaran Strategi pada Analisis SWOT

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
S etelah  mendapatkan  pilihan  strategi,  dilakukan  analisis  QSPM  ( Quantitative Strategic Planning Matrix ) untuk menentukan strategi terbaik untuk diimplementasikan. Hasil  analisis  SWOT  dan  QSPM  terhadap  organisasi  tersebut  selanjutnya  dapat digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  pimpinan  untuk  menentukan  strategi  yang tepat  dalam  meningkatkan  implementasi  penggunaan  CMS  di  lingkungan  Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Penelitian ini menggunakan Model 7-S McKinsey untuk mengetahui implementasi CMS,  dan  analisis  SWOT  serta  QSPM  untuk  mengetahui  strategi  yang  tepat  dalam meningkatkan implementasi CMS di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Berpikir Implementasi CMS
Sumber: Diolah oleh Peneliti

## HASIL DAN DISKUSI Implementasi CMS
Perubahan  yang  paling  mendasar  dari  adanya  kebijakan  non  tunai  adalah pembatasan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara serta ditiadakannya uang muka bagi pelaksana kegiatan yang langsung menerima dana sesuai dengan haknya tanpa ada perantara dari pihak manapun. Kondisi ini  terjadi karena Bendahara akan melakukan transfer  Uang  Persediaan  langsung  kepada  Pihak  ketiga  atau  penerima.  Transparansi dapat dilihat dengan kesesuaian antara bukti pembayaran dengan jumlah transfer yang

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
dilakukan  oleh  bendahara.  Dengan  adanya  transaksi  nontunai  maka  Bendahara “dipaksa”  untuk  melakukan  transaksi  melalui  CMS  Banking  apabila  transfer  kepada Pihak  ketiga/penerima.  Segala  rekaman  mutasi  inilah  yang  harus  dipantau  oleh bendahara melalui pencatatan BKU yang sesuai.
Implementasi CMS dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  dalam  penerapannya  sedang  berproses  untuk dilakukan  peningkatan  mulai  triwulan  II  TA  2023.  Namun  demikian  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  kendala  dan  kekurangan,  diantaranya  kendala  pada sistem CMS Banking yang terkadang masih kurang stabil ( error system ), kendala dalam proses  input  data  ke  dalam  sistem  yang  apabila  salah  menginput  nomor  rekening mengakibatkan kegagalan transaksi sehingga membutuhkan waktu untuk dapat di retur kembali dan diinput ulang transaksinya. Kendala selanjutnya adalah masih terbatasnya bank yang bekerjasama dengan BNI CMS Banking , sehingga membutuhkan koordinasi lebih  lanjut  dengan  Tim  BNI  CMS Banking dalam  memproses  transaksi,  atau menggunakan opsi transfer ke rekening lain yang bekerjasama dengan BNI CMS Banking maupun  transaksi  dijalankan  secara  tunai.  Pada  kegiatan  APBN  yang  melibatkan partisipasi masyarakat dengan jumlah banyak (lebih dari 100 orang) terutama di daerah terpencil,  maka  tidak  memungkinkan  untuk  menjalankan  transaksi  dengan  CMS Banking , dikarenakan keterbatasan sistem maupun tidak adanya rekening yang dimiliki masyarakat sehingga transaksi yang dijalankan masih secara tunai.
Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi CMS Banking di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terdapat keuntungan yang  dirasakan  pengelola  keuangan  maupun  pelaksana  kegiatan.  Hal  tersebut  antara lain  adalah  mengurangi  resiko  kehilangan  maupun  kejahatan  yang  mungkin  dapat terjadi  apabila  membawa  uang  tunai.  Selanjutnya  adalah  meningkatkan  transparansi dalam  pengelolaan  keuangan  dan  meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  tindak kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  hal  ini  dikarenakan  setiap  transaksi yang  dijalankan  tercatat  dalam  bukti  transaksi  keuangan  sehingga  memudahkan  bagi instansi  pemeriksa  keuangan  negara  baik  internal  maupun  eksternal  dalam  rangka pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  negara.  Implementasi  transaksi  non-tunai  pada pemerintah pusat merupakan langkah pemerintah dalam berjuang untuk kinerja yang lebih baik dan efektif demi kepentingan publik.

## Faktor – faktor dalam implementasi CMS

## Strategy
Berdasarkan  hasil  wawancara  responden  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dapat diketahui bahwa faktor strategi dalam mencapai tujuan  pelaksanaan  transaksi  non-tunai  melalui  CMS  Banking  telah  dilaksanakan  di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  yang  dimulai  sejak

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
tahun 2021. Hal ini meliputi telah dilakukan pengenalan dan pelatihan bagi Bendahara dan pelaksana kegiatan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem CMS Banking. Pengenalan dan pelatihan tersebut tidak hanya pada pencatatan transaksi pada aplikasi SAKTI namun juga keterampilan transfer dan rekonsiliasi antara sistem SAKTI dan CMS Banking. Selanjutnya juga telah dilakukan pengenalan pelaksanaan sistem CMS Banking kepada  pihak  ketiga  selaku  penyedia  barang  dan  jasa,  agar  mendapatkan  informasi terkait  metode  pembayaran  non  tunai  untuk  atas  penyediaan  barang  dan  jasa,  dan dikarenakan  CMS  Banking  yang  dijalankan  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  adalah  bekerjasama  dengan  Bank  Negara  Indonesia (BNI), sehingga apabila melakukan transaksi ke rekening selain BNI, dikenakan biaya administrasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
Dari berbagai strategi yang telah disusun dalam implementasi pelaksanaan CMS Banking sebagai bentuk transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan terdapat pula berbagai  kendala  yang  dihadapi  pada  saat  itu  kebijakan  tersebut  masih  merupakan alternatif sistem transaksi dimana porsi transaksi yang dibayarkan tunai juga masih lebih besar dibandingkan non tunai. Akan tetapi sejak tahun 2022, setelah adanya himbauan dari  KPPN  Jakarta  VII  dan  Biro  Keuangan  Kementerian  Kesehatan,  maka  diharapkan terdapat peningkatan dalam penggunaan CMS Banking dengan mengurangi frekuensi pengambilan uang tunai di Bank dan memperkecil porsi transaksi tunai

## System
Satuan Kerja yang menggunakan sistem CMS Banking harus menerapkan prosedur maker and checker. Keamanan  operasionalisasi CMS Banking ditentukan berdasarkan pembagian  kewenangan  (user  level)  yang  terdiri  atas  Bendahara  Pengeluaran  yang menjalankan  fungsi  pembuat  transaksi  (transaction  maker)  dan  Kuasa  Pengguna Anggaran  (KPA)/  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  yang  menjalankan  fungsi approval/checker sekaligus  berfungsi  sebagai releaser/signer .  Konsep maker,  checker dan signer/approval dilakukan dengan pemberian user ID dan password pada masing-masing pemegang  sesuai  user  level.  Transaksi  pada  rekening  bendahara  pengeluaran  akan diverifikasi  terlebih  dahulu  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Tindakan  ini  menjadikan akurasi  transaksi  keuangan  dan  monitoring  pendebitan  rekening  pada  bendahara pengeluaran dieksekusi secara kredibel. Dalam penerapan CMS Banking di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia  sebagai  pihak  ketiga  yang  menyediakan  sistem  CMS  Banking  sebagai  alat sistem pembayaran yang dijalankan secara online. Adapun tampilan pada sistem CMS Banking dapat disajikan pada Gambar 2.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Gambar 2 Tampilan pada sistem CMS banking Gambar 3 Notifikasi error BNI CMS Banking Sumber: ( https://bnidirect.bni.co.id/ )                                   Sumber: ( https://bnidirect.bni.co.id/ )
Salah  satu  kecanggihan  dari  CMS  Banking  adalah  transaksi  dapat  dilakukan dimana saja, meskipun pejabat berwenang tidak berada di tempat kerja. Hal ini karena fiturnya  memungkinkan  untuk  dapat  diakses  menggunakan  versi  mobile.  Otorisasi transaksi  oleh  signer/approval  dilakukan  dengan  menggunakan  secure  ID  token  yang mudah dibawa atau bersifat portable dengan kode PIN yang dinamis. Setelah diotorisasi, bukti  transaksi  akan  tersimpan  secara  online  pada  sistem  internet  banking.  Namun demikian,  bukan  berarti  sistem  BNI  CMS  Banking  juga  bukan  tanpa  kendala  dalam pelaksanaanya. Kemungkinan terjadinya error sistem juga dapat kerap terjadi, sehingga dapat  menghambat  kelancaran  dalam  proses  transaksi  keuangan.  Sejumlah  kendala terkait sistem BNI CMS Banking dapat disajikan pada Gambar 3.
Berdasarkan  hasil  wawancara  responden  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dapat diketahui bahwa faktor sistem BNI Direct yang berperan penting dalam mencapai tujuan pelaksanaan transaksi non-tunai melalui CMS Banking  telah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan,  meskipun  pada  pelaksanaannya  terkadang  masih terdapat kendala error system yang berpotensi menghambat pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan.

## Structure
Berdasarkan  hasil  wawancara  responden  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan,  dapat  diketahui  bahwa  faktor  struktur  organisasi dalam  mencapai  tujuan  pelaksanaan  transaksi  non-tunai  melalui  CMS  Banking  telah dilaksanakan  dengan  baik  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat Kesehatan.  Telah  terbentuk  struktur  pengelola  keuangan  yang  jelas  dimana  masing – masing berperan penting dalam pelaksanaan transaksi non tunai dengan CMS Banking. Kerjasama yang baik antar pengelola keuangan dalam struktur organisasi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut, dengan terus melakukan koordinasi baik

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
secara  internal  antar  pengelola  keuangan  maupun  dengan  eksternal  Tim  BNI  CMS Banking.

## Staff
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pengelola  keuangan  yang  dimiliki  Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, sudah cukup proporsional. Masing – masing unit  Sekretariat  dan  Direktorat  telah  memiliki  pejabat  pengelola  keuangan  yaitu Bendahara  Pengeluaran  (BP),  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  (BPP),  Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  serta staf pengelola keuangan. Jumlah SDM Bendahara  Pengeluaran Pembantu dan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  telah  sesuai  dengan  alokasi  SDM  dalam  mendukung pengelolaan keuangan di masing – masing unit kerja.

## Skill
Kompetensi yang dimiliki Bendahara dan PPK di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sudah cukup baik dalam hal mengoperasikan sistem CMS Banking . Apabila terdapat kendala terkait pelaksanaan CMS Banking, Tim Kerja  Keuangan  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan langsung  berkoordinasi  dengan  Tim  BNI  CMS  Banking  untuk  mendapatkan  solusi terbaik. Akan tetapi, meskipun dirasa sudah cukup baik, peningkatan SDM pengelola keuangan tetap harus dilakukan secara berkala agar dapat mengimbangi upgrade sistem CMS Banking dan tantangan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan di masa mendatang.

## Style
Berdasarkan  hasil  wawancara  responden  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan,  dapat  diketahui  bahwa  gaya  kepemimpinan merupakan faktor yang penting dalam rangka mensukseskan pelaksanaan transaksi non- tunai  melalui  CMS  Banking.  Kebijakan  dan  arahan  yang  tepat  dari  KPA  maupun pimpinan unit kerja kepada para pejabat pengelola keuangan dan seluruh pegawai pada unit kerjanya dalam rangka melaksanakan pengelolaan keungan secara non tunai sesuai dengan  kesepakatan  yang  telah  ditetapkan,  menjadi  kunci  utama  dalam  proses implementasi transaksi non tunai melalui CMS Banking. Selain menetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan implementasi, seperti diterbitkannya Surat Edaran Kuasa Pengguna  Anggaran  Nomor  KU.03.01/E.I/1857/2023  hal  Hasil  Rapat  Monitoring Penggunaan  CMS  di  lingkungan  Kementerian  Kesehatan  pada  tanggal  18  April  2023, dukungan  pimpinan  baik  kepada  PPK  maupun  Bendahara  agar  selalu  mencapai komitmen bersama dalam mensukseskan pelaksanaan transaksi non-tunai melalui CMS Banking .

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## Shared Value
Kementerian Kesehatan merupakan organiasasi pemerintahan yang memiliki lima nilai – nilai yang mendasari pelaksanaan organiasi. Kelima nilai – nilai tersebut antara lain adalah pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih. Nilai bersama yang secara langsung mendefinisikan pengelolaan keuangan yang diharapkan dapat dijalankan di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu bersih. Hal tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel. Implementasi transaksi secara non tunai melalui sistem CMS Banking,  terlepas  dengan  segala  proses  adaptasi  yang  harus  dilakukan  dalam  setiap tahapan  pelaksanaanya,  tanpa  disadari  juga  mengadopsi  nilai  bersih  yang  sedang diusahakan  Kementerian  Kesehatan  agar  dapat  tercapai  dengan  baik.  Dengan  adanya implementasi transaksi non tunai yang terekam dan terdokumentasi dengan baik, hal ini juga  dapat  mendukung  penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  yang  bebas  KKN, transparan dan akuntabel.

## Strategi peningkatan Implementasi CMS
Setelah  diketahui  hasil  implementasi  dan  faktor – faktor  yang  berperan  pada implementasi  CMS Banking ,  tahapan  selanjutnya  adalah  dilakukan  penyebaran kuesioner  dan  pengolahan  data  untuk  menentukan  strategi  yang  tepat  dalam meningkatkan implementasi penggunaan CMS Banking dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pengolahan data yang dilakukan  dengan  cara  menggunakan  metode  SWOT  dan  metode  QSPM  ( Quantitative Strategic Planning Matrix ).

## Analisis lingkungan Internal dan Eksternal Matriks IFE
Analisis faktor IFE dilakukan terhadap faktor – faktor strategis lingkungan internal organisasi, sehingga diperoleh faktor – faktor kunci yang termasuk ke dalam kekuatan dan  kelemahan  organisasi,  skor  yang  diperoleh  dari  matriks  ini  menunjukkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimiliki.  Analisis  lingkungan  internal  dilakukan  melalui  identifikasi  faktor  internal organisasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Setelah diidentifikasi, maka  dilakukan  pembobotan  dan  pemberian  rating  pada  masing – masing  variabel. Berdasarkan  hasil  pembobotan  dan  rating  menggunakan  matriks  IFE  dapat  diketahui bahwa total skor matriks IFE adalah 3,27. Tabel hasil matriks IFE dapat dilihat pada Tabel 4. Total skor tersebut menunjukkan organisasi berada pada posisi yang kuat.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## Matriks EFE
Analisis  faktor  EFE  dilakukan  terhadap  faktor – faktor  strategis  lingkungan eksternal organisasi, sehingga diperoleh faktor – faktor kunci yang termasuk kedalam peluang  dan  ancaman  organisasi,  skor  yang  diperoleh  dari  matriks  ini  meunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang dimiliki.
Analisis  matriks  EFE  merupakan  hasil  dari  identifikasi  faktor – faktor  eksternal berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh pada implementasi Cash Management System  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan.  Hasil perkalian antara rata – rata pembobotan dan penilaian rating akan menghasilkan total skor.  Peluang  utama  pada  organisasi  ini  berdasarkan  skor  tertinggi  adalah  adanya peningkatan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  menjadi  lebih  transparan.  Adanya peluang peningkatan kebijakan pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, akan mendorong  peningkatan  penggunaan  aplikasi  transaksi  non  tunai  dalam  rangka mendukung  transparansi  pengelolaan  keuangan  dan  menghindari  kesalahan pengelolaan  keuangan  secara  tunai.  Berdasarkan  hasil  pembobotan  dan  rating menggunakan  matriks  IFE  dapat  diketahui bahwa  total  skor  matriks  EFE  adalah  3,24. Tabel hasil matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 5.

## Perumusan Alternatif Strategi
Matriks IE ( Internal Eksternal )
Pemetaan  posisi  sebuah  organisasi  dilakukan  agar  dapat  memudahkan  sebuah organisasi  dalam  penentuan  alternatif  strategi  pengembangan  yang  tepat  untuk menghadapi  persaingan  dan  pertumbuhan  kinerja  organisasi  di  masa  depan. Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari  matriks  IFE  dan  EFE  maka  dapat  disusun selanjutnya  dalam  matriks  IE  (Internal-Eksternal).  Matriks  IE  (Internal-Eksternal) digunakan untuk menganalisis posisi organisasi secara lebih detail dan melihat strategi apa  saja  yang  tepat  untuk  dapat  diterapkan  oleh  organisasi  sehingga  dapat  diketahui posisi pelaksanaan Sistem CMS Banking di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Nilai rata – rata IFE sebesar 3,27 dan rata – rata EFE sebesar 3,24. Nilai rata – rata IFE  dan  EFE  diperoleh  dari  penjumlahan  skor  masing – masing  faktor,  dimana  skor tersebut didapatkan dari perkalian antara rata – rata rating dan rata – rata bobot pada masing – masing  faktor.  Kedua  nilai  tersebut  menunjukkan  posisi  kuadran  I  yaitu menunjukkan strategi yang diperlukan untuk perusahaan saat ini adalah grow and build strategy.  Grow  and  build  strategy  menunjukkan  bahwa  organisasi  membutuhkan strategi untuk dapat tumbuh lebih baik dan dapat mengembangkan organisasi menjadi lebih baik. Strategi yang dapat diterapkan oleh organisasi saat ini adalah strategi intensif, strategi integratif, dan strategi konsentrasi. Matriks IE dapat dilihat pada Gambar 2.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023

## Gambar 2 Matriks IE Sumber: Diolah Peneliti

## Matriks SWOT
Matriks  SWOT  menganalisis  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  untuk menghasilkan  alternatif  strategi  yang  akan  dijalankan.  Hasil  analisis  dengan menggunakan matriks IFE pada tabel 5 memberikan skor 0,97 yang merupakan selisih dari skor faktor kekuatan (2,12) dengan skor faktor kelemahan (1,15). Besaran skor IFE ini menunjukkan bahwa organisasi dapat memanfaatkan faktor kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan internal yang ada pada organisasi. Selanjutnya untuk skor yang diperoleh dari matriks EFE sebesar 0,70 yang merupakan selisih dari faktor peluang (1,97) dengan faktor ancaman (1,27). Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi memiliki kemampuan dalam memanfaatkan peluang namun masih harus menghadapi ancaman yang ada. Setelah didapatkan skor IFE dan EFE maka dapat diketahui posisi kuadran terkait  implementasi  CMS  yang  berada  pada  Kuadran  I,  dimana  organisasi  dianggap memiliki  kemampuan  untuk  dapat  memanfaatkan  peluang  dan  kekuatan  yang  ada dengan mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.
Diagram 1. Hasil Analisis SWOT Sumber: Diolah Peneliti

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Dapat dilihat dari diagram 1 hasil analisis SWOT diatas, bahwa strategi yang harus dilakukan  oleh  organisasi  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara non tunai melalui sistem CMS Banking yaitu menggunakan  strategi  SO  ( Strengths-Opportunities ).  Hasil  analisis  matrik  SWOT  dapat dilihat pada Tabel 6.

## Tabel 1. Matriks SWOT
Sumber: Diolah Peneliti, 2023
Pada  Matriks  SWOT  tersebut  dapat  dijabarkan  strategi  yang  dapat  dijalankan dalam  pengelolaan  keuangan  secara  non  tunai  melalui  sistem  CMS  Banking  meliputi strategi  SO  ( Strength  and  Opportunities ),  strategi  WO  ( Weaknesses  and  Opportunities ), strategi ST ( Strength and Threat ), dan strategi WT ( Weaknesses and Threat ).

## Strategi SO ( Strength and Opportunities )
Strategi  SO  menggunakan  kekuatan  yang  dimiliki  instansi  untuk  memanfaatkan peluang yang ada, dalam hal ini strategi yang dapat ditawarkan adalah meningkatkan mutu SDM untuk dapat bersinergi dengan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan. Peningkatan mutu SDM pengelola keuangan memiliki peran penting  dalam  mewujudkan  keberhasilan  sistem  CMS Banking ,  karena  apabila  mutu SDM pengguna aplikasi CMS Banking meningkat, maka diharapkan dapat meningkatkan penggunaan  CMS  Banking  menjadi  lebih  baik.  Selanjutnya  strategi  SO  yang  dapat

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
ditawarkan adalah menjalin kerjasama yang baik antara SDM pengelola keuangan antar unit organisasi maupun Tim CMS BNI Direct , agar dapat mempermudah peningkatan pelaksanaan CMS Banking menjadi lebih baik .
Strategi WO ( Weaknesses and Opportunities )
Strategi  WO  bertujuan  untuk  memperbaiki  kelemahan  dengan  memanfaatkan peluang eksternal. Adapun salah satu strategi yang dapat ditawarkan untuk peningkatan pengelolaan keuangan dengan sistem CMS Banking adalah melakukan koordinasi antara SDM  pengelola  keuangan  dengan  Tim  CMS  BNI  Direct  terkait  kendala  teknis penggunaan CMS untuk dapat menjadi masukan dalam pengembangan aplikasi CMS BNI  Direct.  Selain  itu,  strategi  WO  selanjutnya  adalah  menyusun  SOP  terkait penggunaan CMS di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.  SOP  tersebut  sebagai  dasar  untuk  mendukung  kebijakan  pengelolaan keuangan melalui sistem CMS yang lebih transparan.

## Strategi ST ( Strength and Threat )
Strategi ST menggunakan kekuatan instansi untuk menghindari atau mengurangi dampak  dari  ancaman  eksternal.  Strategi  yang  dapat  ditawarkan  untuk  peningkatan pengelolaan keuangan dengan sistem CMS Banking adalah agar tim pengelola keuangan Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  dapat  memberikan masukan terkait penggunaan CMS kepada Tim CMS BNI Direct agar dapat memperluas jaringan  kerjasama  antar  Bank  DN/  LN  melalui  aplikasi  CMS  BNI  Direct.  Selain  itu, strategi ST selanjutnya adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan CMS Banking di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan  ketetapan  dari  KPA  sehingga  diharapkan  hasil  dari  evaluasi  tersebut  yang meliputi kendala dan rencana tindak lanjut yang dapat disusun untuk selanjutnya dapat menjadi  masukan  dalam  rangka  meningkatkan  penggunaan  CMS  Banking  di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

## Strategi WT ( Weaknesses and Threat )
Strategi  WT  bertujuan  untuk  mengurangi  kelemahan  internal  dan  menghindari ancaman eksternal. Kelemahan utama dalam pelaksanaan sistem CMS Banking dalam pengelolaan  keuangan  SDM  pengelola  keuangan  yang  terkadang  kurang  teliti  dalam menggunakan sistem CMS Banking. Apabila SDM pengelola keuangan tidak teliti dalam melakukan  input  data  saat  menggunakan  aplikasi  CMS,  maka  dapat  menyebabkan kesalahan  pengiriman  hingga  kegagalan  transaksi.  Selain  itu,  karena  system  CMS Banking merupakan  aplikasi online yang  dapat  diakses  melalui  internet,  hal  ini menimbulkan kekhawatiran terhadap cybercrime , yaitu kejahatan siber yang dilakukan dengan  memanfaatkan  perkembangan  internet  dan  teknologi.  Kedua  hal  yang

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
merupakan  kelemahan  (weaknessess)  dan  ancaman  (threat)  ini  dapat  menghambat realisasi peningkatan pengelolaan keuangan melalui sistem CMS. Adapun strategi yang dapat  ditawarkan  untuk  peningkatan  pengelolaan  keuangan  dengan  sistem  CMS Banking adalah:
1) Meningkatkan kerjasama dengan SDM Pengelolaan keuangan di unit kerja lain dan Tim BNI Direct agar menghindari cybercrime
2) Meningkatkan ketelitian input data transaksi keuangan ke dalam aplikasi agar dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan transaksi melalui CMS

## Analisa QSPM
Setelah dilakukan tahapan input analisis lingkungan internal dan eksternal melalui matriks IFEM dan EFEM, serta pencocokan dengan matriks IE dan SWOT maka tahap selanjutnya  adalah  keputusan  dengan  menggunakan  QSPM.  Teknis  ini  secara  objektif dapat mengindikasikan alternatif strategi yang terbaik. QSPM menggunakan input dari tahap  pertama  dan  pencocokan  dari  tahap  kedua  untuk  menentukan  secara  objektif diantara  alternatif  strategi.  Alternatif  strategi  didapatkan  dari  matriks  SWOT  dimana matriks  tersebut  menghasilkan  beberapa  alternatif  strategi  melalui  faktor  internal  dan eksternal organisasi. Beberapa alternatif strategi dalam meningkatkan penggunaan CMS Banking  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  yang dianalisis dengan menggunakan QSPM adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan  mutu  SDM  pengelola  keuangan  untuk  dapat  bersinergi  dengan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan (SO-1)
2) Menjalin kerjasama yang baik antara SDM pengelola keuangan antar unit organisasi maupun Tim CMS BNI Direct (SO-2)
3) Melakukan koordinasi antara SDM pengelola keuangan dengan Tim CMS BNI Direct terkait  kendala  teknis  penggunaan  CMS  untuk  dapat  menjadi  masukan  dalam pengembangan aplikasi CMS BNI Direct (WO-1)
4) Menyusun SOP terkait penggunaan CMS untuk mendukung kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan (WO-2)
5) Memberikan masukan terkait penggunaan CMS kepada Tim CMS BNI Direct agar memperluas jaringan kerjasama antar Bank DN/ LN melalui aplikasi CMS BNI Direct (ST-1)
6) Melakukan  evaluasi  secara  berkala  terhadap  pelaksanaan  CMS  Banking  sesuai dengan ketetapan dari KPA (ST-2)
7) Meningkatkan kerjasama dengan SDM Pengelolaan keuangan di unit kerja lain dan Tim BNI Direct agar menghindari cybercrime (WT-1)
8) Meningkatkan ketelitian input data transaksi keuangan ke dalam aplikasi agar dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan transaksi melalui CMS (WT-2)

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Alternatif  strategi  tersebut  selanjutnya  dilakukan  perhitungan  nilai  dengan melakukan pencocokan dan identifikasi alternatif strategi untuk dapat diimplementasikan  dan  ditentukan  Nilai  Daya  Tarik  (AS)  dan  (TAS),  dimana  hasil perhitungannya disajikan pada Tabel 7. Hasil analisis QSPM yang disajikan pada Tabel 7 selanjutnya dilakukan pemeringkatan Alternatif strategi seperti yang disajikan pada Tabel 8.

## Tabel 7. Perhitungan Alternatif Strategi (Nilai AS dan TAS)
Sumber: Diolah Peneliti
Pada Tabel 8 hasil perhitungan TAS, dapat diketahui alternatif strategi pertama yang  paling  diprioritaskan  untuk  dilakukan  oleh  organisasi  adalah  menyusun  SOP terkait  penggunaan  CMS  untuk  mendukung  kebijakan  pengelolaan  keuangan  yang lebih  transparan  dengan  skor  sebesar  7,15,  kemudian  strategi  yang  kedua meningkatkan  mutu  SDM  pengelola  keuangan  untuk  dapat  bersinergi  dengan perubahan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  menjadi  lebih  transparan  dengan  total nilai  TAS  sebesar  7,10,  selanjutnya  yang  ketiga  adalah  melakukan  evaluasi  secara berkala  terhadap  pelaksanaan  CMS  Banking  sesuai  dengan  ketetapan  dari  KPA sebesar 7,05. Selanjutnya strategi keempat yaitu menjalin kerjasama yang baik antara SDM pengelola keuangan antar unit organisasi maupun Tim CMS BNI Direct dengan total nilai TAS sebesar 7,00. Keempat strategi dengan perolehan TAS terbesar tersebut dapat  menjadi alternatif  strategi yang paling diprioritaskan  untuk dilakukan  segera oleh organisasi dalam rangka meningkatkan implementasi penggunaan CMS dalam

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
pengelolaan  keuangan  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan  Alat Kesehatan.

## Tabel 8 Peringkat Alternatif Strategi
Sumber: Diolah Peneliti
Selanjutnya  strategi  yang  kelima  adalah  melakukan  koordinasi  antara  SDM pengelola keuangan dengan Tim CMS BNI Direct terkait kendala teknis penggunaan CMS untuk dapat menjadi masukan dalam pengembangan aplikasi CMS BNI dengan total  nilai  TAS  sebesar  6,95.  Strategi  yang  menempati  urutan  keenam  adalah memberikan  masukan  terkait  penggunaan  CMS  kepada  Tim  CMS  BNI  Direct  agar memperluas jaringan kerjasama antar Bank DN/ LN melalui aplikasi CMS BNI Direct dengan total nilai TAS sebesar 6,90. Kemudian ketujuh adalah dengan meningkatkan ketelitian input data transaksi keuangan ke dalam aplikasi agar dapat meminimalisir kemungkinan kegagalan transaksi melalui CMS dengan total nilai TAS sebesar 6,85. Strategi yang berada pada urutan terakhir menurut hasil pengolahan data responden adalah Meningkatkan kerjasama dengan SDM Pengelolaan keuangan di unit kerja lain dan Tim BNI Direct agar menghindari cybercrime dengan total nilai TAS sebesar 6,80. Keempat  strategi  tersebut  dapat  menjadi  alternatif  strategi  yang  menjadi  prioritas dijalankan  setelah  alternatif  empat  strategi  pertama  telah  dijalankan  dalam  rangka

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
meningkatkan  implementasi  penggunaan  CMS  dalam  pengelolaan  keuangan  di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

## KESIMPULAN
Implementasi  CMS  dalam  pengelolaan  keuangan  di  lingkungan  Direktorat Jenderal    Kefarmasian  dan  Alat  Kesehatan  dalam  penerapannya  sedang  berproses untuk  dilakukan  peningkatan  mulai  triwulan  II  TA  2023.  Meskipun  dalam pelaksanaanya  masih  terdapat  kendala  dan  kekurangan,  diantaranya error  system , potensi kegagalan transaksi karena kurangnya ketelitian, maupun faktor pihak ketiga yang masih belum dapat dilakukan pembayaran secara non tunai, namun keuntungan yang  dirasakan  pengelola  keuangan  maupun  pelaksana  kegiatan  dalam  pengelolaan keuangan secara non tunai juga cukup dirasakan dapat mengurangi resiko kehilangan uang  tunai,  kejahatan  yang  mungkin  dapat  terjadi  apabila  membawa  uang  tunai, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan hingga diharapkan mampu meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  tindak  kecurangan  dalam  pengelolaan keuangan  negara  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  yang  lebih  baik  dan  efektif  demi kepentingan publik.
Hasil analisis faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi penggunaan CMS dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menggunakan kerangka 7 S Mckinsey meliputi Strategy, System, Structure, Staf, Style dan Shared Value , telah cukup baik dilaksanakan pada organisasi dalam proses implementasi  penggunaan  CMS  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Kefarmasian  dan Alat  Kesehatan.  Selanjutnya  hasil  analisis  metode  SWOT  dan  QSPM  menghasilkan alternatif  strategi  yang  diprioritaskan  untuk  diterapkan  oleh  organisasi  yaitu menyusun  SOP  terkait  penggunaan  CMS  untuk  mendukung  kebijakan  pengelolaan keuangan  yang  lebih  transparan  dengan  skor  TAS  sebesar  7,15,  meningkatkan  mutu SDM  pengelola  keuangan  untuk  dapat  bersinergi  dengan  perubahan  kebijakan pengelolaan  keuangan  menjadi  lebih  transparan  dengan  total  nilai  TAS  sebesar  7,10, dan  melakukan  evaluasi  secara  berkala  terhadap  pelaksanaan  CMS  Banking  sesuai dengan ketetapan dari KPA sebesar 7,05.
Pada akhirnya, saran yang dapat diberikan adalah organisasi perlu meningkatkan progress  implementasi  sehingga  pada  pelaksanaanya  dalam  pengelolaan  keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dalam penggunaannya. Selanjutnya diperlukan pula peningkatan dalam ketujuh faktor dalam mengembangkan implementasi CMS menjadi lebih  baik  diantaranya  adalah  menyusun  strategi  pengelolaan  keuangan  yang  lebih baik, mempertahankan sistem pengelolaan keuangan yang sudah berjalan baik dengan didukung  SOP  pengelolaan  keuangan  dengan  CMS,  menempatkan  SDM  keuangan yang  tepat  sesuai  dengan  bidang  pekerjaannya  dalam  rangka  mendukung  struktur yang lebih baik, meningkatkan kompetensi SDM keuangan, dan juga mempertahankan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
gaya kepemimpinan dan nilai bersama yang baik dalam rangka mendukung kebijakan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Hasil dari analisis strategi dalam meningkatkan implementasi CMS dengan empat prioritas  utama  yaitu  pertama  menyusun  SOP  terkait  penggunaan  CMS  untuk mendukung  kebijakan  pengelolaan  keuangan  yang  lebih  transparan,  kedua meningkatkan  mutu  SDM  pengelola  keuangan  untuk  dapat  bersinergi  dengan perubahan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  menjadi  lebih  transparan,  ketiga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan CMS Banking sesuai dengan ketetapan dari KPA, dan keempat dengan menjalin kerjasama yang baik antara SDM pengelola keuangan antar unit organisasi maupun Tim CMS BNI Direct. Keempat hasil analisis strategi tersebut dapat dimanfaatkan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  dalam  meningkatkan  implementasi  pengelolaan  keuangan  melalui  CMS Banking menjadi lebih baik. Penelitian berikutnya dapat menjadikan pengguna pihak ketiga  sebagai  responden  agar  dapat  mempertimbangkan  efektivitas  pengelolaan keuangan  dengan  CMS  Banking,  setelah  dilakukan  penerapan  hasil  analisis  strategi pada penelitian ini.

## REFERENSI
Abdul  Wahab,  S.  (2012). Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model  - Model Implementasi Kebijakan Publik . PT. Bumi Aksara. Agustino, L. (2014). Dasar - Dasar Kebijakan Publik . CV. Alfabeta. Cahya, W. C. (2020). Cash Management System, Inovasi yang Memudahkan Bendahara Satker oleh : Wisnhu Chrisnur Cahya .
Chrisnur  Cahya,  W.  (2020). Cash  Management  System,  Inovasi  yang  Memudahkan
Bendahara Satker .
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/data publikasi/artikel/2 844-cash-management-system,-inovasi-yang-memudahkan bendahara-satker.html
Hendrawan, S., Anisah, N., & Nafidah, L. N. (2019). Implementasi Transaksi Non- Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten  Jombang. Akuntabilitas , 12 (2),  227 – 236. https://doi.org/10.15408/akt . v12i2.12150
Islamy,  Muh.  I.  (2014). Kebijakan  Publik.  In:  Definisi  dan  Makna  Kebijakan  Publik . Universitas Terbuka.
Kasmad,  R.  (2013). Studi  Implementasi  Kebijakan  Publik .  Kedai  Aksara. http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=42846
Lukmanulhakim,  M.,  Djambak,  S.,  &  Yusuf,  K.  (2016).  Lukmanulhakim,  M., Djambak, S., & Yusuf, K. (2016). Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Velositas Uang di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 14(1), 41-46. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14 (1), 41 – 46. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/article/ view/8774/4665

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright© 2023 Fithriyah Susanti, Aos Kuswandi, Dwi Putranto Riau http:// DOI 10.30656/sawala.v11i2.7559 to this article
Volume 11 Issue 2 (December) 2023
Marginingsih,  R.,  &  Sari,  I.  (2019).  Nilai  Transaksi  Non  Tunai  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia  Periode  2014-2018. Inovator , 8 (2),  13. https://doi.org/10.32832/inovator.v8i1.2504
Monginsidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, Debby. Ch. (2019).  Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Jurnal  Pembanguan  Ekonomidan  Keuangan  Daerah . https://doi.org/https://doi.org/ 10.35794/jpekd.32775.20.1.2019
Moshi, H. P. (2012). Implications of Cash-Dominated Transactions for Money Laundering . https://www.files.ethz.ch/isn/154325/Oct2012Moshi.pdf
Puji Utari, N., Salomo, R. V., Kurniawan, T., & Putra Zulkarnain, Z. (2017). Analisa pelaksanaan transaksi non tunai (non cash) berdasarkan prinsip good governance di pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  =  Analysis  of  implementation  of  non-cash  transaction  based  on  good governance  principles  in  DKI  Jakarta  Provincial  government [Universitas  Indonesia]. https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20459185&lokasi=lokal
Riau, D. P. (2022). Strategi Pengendalian Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Anggaran  (Studi  Evaluasi  Pengisian  Aplikasi  Smart  dan  E-Monev  dalam  Kinerja Anggaran  di  Kpu  Kab/Kota  Jawa  Timur). Syntax  Literate ;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 7 (5), 5265. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.6992
Sobko,  V.  (2014).  Fraud  in  Non-Cash  Transactions:  Methods,  Tendencies  and
Threats. World Applied Sciences Journal , 29 (6), 774 – 778. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.29.06.13930
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process. Administration & Society , 6 (4), 445 – 488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404