Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Riyadi 1 , Yudi Hermawan 2 Guru SMA N 2 Bandar Lampung 1
Mahasiswa Pascasarjana  (UIN Raden Intan Lampung 2
* Corresponding email: riyadi88@gmail.com Received :  Juni 2021 Accepted: Agustus 2021          Published: Desember 2021 Abstract: Sharia Card (syaria card) is one of the new products of Islamic banking, so that its application in financial transactions needs special attention so that its implementation remains in accordance with the concept of sharia. Issuance of Sharia Cards is very beneficial for humans, namely making it easier for humans to make payments, and giving humans a sense of security. However, besides that, Indonesia as a country based on law needs to prepare a clear and detailed positive legal basis related to the emergence and trend of increasing use of the Sharia Card in Indonesia. There is a need for legal arrangements that do not tend to be rigid and lagging behind with harmonization between the  Compilation  of  Sharia  Economic  Law,  the  Fatwa  of  the  National  Sharia  Council  of  the Indonesian  Ulema  Council  and  the  Financial  Services  Authority  Regulations  governing  the implementation of Sharia Cards in Islamic financial institutions in Indonesia. This research is an attempt to describe the extent to which legal arrangements in Indonesia regulate Sharia Cards in the Compilation of Sharia Economic Law, the Fatwa of the Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, and the Regulations of the Financial Services Authority. It is hoped that this research can be useful as information for Islamic financial institutions and the public, especially legal practitioners in Indonesia in handling legal cases that occur around the implementation of the Sharia Card in Indonesia. This research includes library research (Library Research), which is a research conducted by collecting library materials, reading books, literature and examining various kinds of theories that have a relationship with the problem under study.
Keywords : Sharia Card, Sharia Card, Sharia Economic Law
Abstrak :  Syariah  Card  ( syaria  card )  adalah  salah  satu  produk  baru  dari  perbankan syariah, sehingga dalam penerapannya dalam transaksi keuangan perlu mendapatkan perhatian  khusus  sehingga  pelaksanaannya  tetap  sesuai  dengan  konsep  syariah. Penerbitan  Syariah  Card  sangat  bermanfaat  bagi  manusia,  yaitu  mempermudah manusia untuk melakukan pembayaran, dan memberikan rasa aman kepada manusia. Namun  daripada  itu,  Indonesia  sebagai  negara  yang  berlandaskan  hukum  perlu menyiapkan  landasan  hukum  positif  yang  jelas  dan  terperinci  terkait  dengan kemunculan dan tren penggunaan Syariah Card di Indonesia yang semakin meningkat. Diperlukan  adanya  pengaturan  hukum  yang  tidak  cenderung  rigid  dan  tertinggal dengan adanya harmonisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang implementasi Syariah Card di lembaga-lembaga keuangan Syariah di Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  upaya  untuk  memaparkan  sejauh  mana pengaturan hukum di Indonesia mengatur Syariah Card di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah,  Fatwa  Dewan  Syariah  Majelis  Ulama  Indonesia,  dan  Peraturan
P- ISSN 1979-1488 E- ISSN:2722-8681 ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/650
Otoritas Jasa keuangan. Diharapkan dari penelitian ini dapat berguna sebagai informasi bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dan masyarakat khususnya praktisi hukum di Indonesia dalam menangani perkara hukum yang terjadi seputar implementasi Syariah Card di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Kata Kunci : Syariah Card, Syariah Card, Hukum Ekonomi Syariah
A. Pendahuluan Fenomena public  trust  failure atau kegagalan  dalam  mendapatkan  kepercayaan publik  sistem  ekonomi  global  saat  ini membuat  para  ahli  ekonomi  dan  ahli hukum ekonomi berusaha menemukan sistem  ekonomi  baru  yang  lebih  baik, salah satunya ialah sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi sorotan utama di  dunia  karena  pada  masa  keemasan Islam,  Islam  mampu  mengangkat  derajat perekonomian  dalam  kemapanannya. Kebijakan  terhadap  sistem  ekonomi Islam yang salah satunya ialah pelayanan jasa keuangan Islam, saat ini terus meningkat dan merupakan bagian terpenting dalam industri keuangan global. 1
Sistem  ekonomi  Islam  merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syari’ah Islam. Syari’ah merupakan pedoman yang  menjadi pegangan hidup manusia dalam  mendekatkan  diri  kepada  Allah SWT.  Al-Quran  dan  Sunnah  sebagai landasan  berpijak  umat  Islam  memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Salah  satu  buktinya,  dapat  dilihat  dari teks AlQuran dan Sunnah yang selalu tepat sasaran  untuk  diimplikasikan  dalam kehidupan  aktual,  seperti  daya  jangkau
1 Suyanto  dalam  kata  Pengantar  dari  buku Inggrid Tan, Bisnis dan Investasi Sistem Syari’ah
Perbandingan dengan Konvensional,
Universitas  Atma Jaya, Yogyakarta, 2009,  hlm. iii.
dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat. 2
Tujuan pokok dari semua itu adalah untuk  menntun  manusia  untuk  berada di  jalan  yang  lurus  sesuai  perintahNya serta  untuk  mendorong  kesejahteraan manusia dan menjamin terpenuhi maqasid Syariah yaitu perlindungan terhadap agama ( hifzud diin ), jiwa ( hifzun nafs ), akal ( hifzul aqli ), keturunan ( hifzun nasli ), dan harta ( hifzul maal ).
Pada era globalisasi saat sekarang ini, industri bisnis yang  menggunakan sistem ekonomi  syari’ah  mulai  tumbuh  dan berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat pada  pertumbuhan  perbankan  syari’ah dan  lembaga  pembiayaan  syari’ah  d i Indonesia. Salah satu produk perbankan dan  lembaga  pembiayaan  baik  itu konvensional  maupun  syari’ah  adalah mengeluarkan  kartu  kredit  sebagai  alat pembayaran.
Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, transakasi dilakukan dengan cara barter dan  kemudian  muncul  uang  sebagai perantara  pertukaran  yang  efesien  dan efektif. 3 Seiring perjalanan waktu, ternyata uang memiliki hambatan dalam penggunaannya.
2 Suhrawardi  K.  Lubis,  Hukum  Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1
3 Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 302
Penggunaan  uang  dalam  jumlah  yang besar  membawa  risiko  ketika  transaksi dilakukan  melalui  jarak  tempuh  yang jauh,  yaitu  risiko  yang  muncul  ialah pencurian, perampokan dan pemalsuan. Akibatnya  ialah  semakin  berkurangnya penggunaan  terhadap  uang  tunai  dan kemudian  lahirlah  kartu  plastik  yang dikenal  dengan kartu kredit  (credit card). Penggunaan  kartu  kredit  dirasa  lebih aman  dan  praktis  dengan  berbagai fungsinya yang semakin bertambah, hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan transaksi-transaksi ekonomi dalam kehidupan.
Yang terjadi di Indonesia hari ini adalah perkembangan  antara  kartu  kredit konvensional dengan syari’ah card berjal an beriringan. Walaupun kartu kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan syari’ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian. Adanya dua konsep kartu kredit di Indonesia membuat  daya  Tarik  tersendiri  bagi perputaran perekonomian. Sehingga masyarakat mempunyai  alternatif  pilihan  apakah menggunakan kartu kredit konvensional ataupun syari’ah card. Namun secara mendasar kegunaan keduanya adalah sama yaitu: 1.  memudahkan sistem pembayaran,
2.  mendapatkan  uang  kontan,  barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran, dan
3.  sebagai alat bukti atau jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan  pinjaman  sesuai  limit untuk pembelian barang dan jasa.
4 Muhammad  Syafi`I  Antonio,  “Modal”,
Majalah  Islami  Bulanan,  Edisi  No.  8,  (1  Juni 2003), hlm. 13
Sedangkan  perbedaan  antara  kartu kredit  konvensional  dengan  syari’ah  card ialah pada syari’ah card tidak diperkenankan untuk  memungut  bunga  tetapi  hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih  kepada  berbasis  bunga  karena berasumsikan  “ time  value  of  money ”,  bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar ( medium  of  exchange )  berubah  menjadi komoditas  yang  dapat  beranak  pinak hanya  karena  kesempatan  dan  faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah (a) dasar hukumnya yaitu pada kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum Undang-Undang Perbankan, sedangkan syari’ah  card  didasarkan pada  Unda ng- Undang Perbankan Syari’ah dan Fatwa DSN, (b) dilihat dari penerbit kartu, pada kartu  kredit  konvensional  diterbitkan oleh bank umum konvensional, sedangkan syari’ah card diterbitkan oleh perbankan syari’ah, (c) dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syar i’ah card menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafalah, qard dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada.
Ide penggunaan syari’ah card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003. 4 Sejak saat itu wacana penggunaan syari’ah card mengalami  perdebatan  panjang  hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif  teori  masih  banyak  yang mengatakan  bahwa  syari’ah  card  lebih mendekatkan  diri  kepada  sifat  israf
(berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat  Islam  bersikap  konsumtif,  boros dan membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat israf tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.
Bank BNI Syari’ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada  Februari  2009.  Secara  umum pemegang syari’ah card (Hasanah Card) pada Desember 2009 berjumlah 11.242 orang, dan hingga semester awal tahun 2010 mencapai 13.777 pengguna. 5 Kemudian pada posisi per Desember 2010, jumlah pemegang syari’ah card telah mencapai 25.609 orang. Pada tahun 2012 dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Ilyas selaku Supervisor Kartu Pembiayaan Syari’ah Cabang Yogyakarta menyebutkan jumlah pemegang syari’ah card di Indonesia lebih  kurang  300  ribu  orang.  Adapun jumlah  transaksi  global  pada  syari’ah card  70%-nya  lebih  kepada  pembelian barang (konsumtif). Alhasil bahwa masyarakat dapat  dikatakan  sangat  membutuhkan syari’ah card sebagai mempermudah transaksi dalam memenuhi kebutuhan.
Seiring  dengan  perkembangan  dan realita eksistensi Syariah Card tersebut, perlu  adanya  peraturan  yang  jelas  dan mengakomodasi  fenomena  tersebut. Fatwa DSN MUI sebagai salah satu dasar hukum yang mengatur hukum ekonomi Syariah di Indonesia telah mengaturnya dalam Fatwa DSN MUI nomor 54 tahun 2004  tentang  Syariah  Card.  Sementara itu,  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES) sebagai salah satu acuan sumber
5 Pertumbuhan  Kartu  Kredit  Syari’ah,
Kamis,
16 September 2010.
http://www.kabarbisnis.com/read/2814639
dasar hukum terutama yang digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa perkara yang berkaitan  dengan  perkara  Ekonomi Syariah  di  Indonesia  belum  ditemukan aturan  yang  jelas  dan  terperinci  terkait dengan Syariah Card yang ada di Indonesia.
B. Pembahasan
1. Syariah Card
Istilah syariah card pada dasarnya banyak dimunculkan dengan bentuk berbagai macam istilah, seperti: a. kartu kredit berbasis syariah, b. Kartu kredit syariah, c. Islamic credit card, dan masih banyak lagi yang hanya menambahkan kata “syariah” dan tetap menggunakan kata “kredit” ataupun “credit”. Pada prinsipny a semua istilah tersebut memiliki makna yang  sama,  hanya  saja  istilah-istilah tersebut menggunakan kata kredit dan unsur  dasar  dari  kredit  tersebut mengandung  riba,  sehingga  penulis berpendapat  penggunaan  istilah-istilah tersebut tidak tepat digunakan untuk aplikasi  kartu  yang  berbasis  syariah, sehingga  lebih  tepatnya  menggunakan istilah syariah card.
Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional  (DSN)  Nomor  54/DSN- MUI/X/2006,  Syariah  Card  adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak yaitu  pihak  penerbit  kartu  (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) dan penerima kartu (merchant, tajir, atau qabil al-bithaqah) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam
fatwa  tersebut.  Syariah Card  merupakan layanan yang berfungsi seperti kartu kredit berbasis prinsip syariah untuk mengakomodir  kebutuhan  transaksi keuangan.
Menurut praktisi, istilah kartu kredit dalam  Islam  lebih  tepat  menggunakan istilah “Kartu Pembiayaan Syari’ah”. Istilah yang hampir serupa juga dapat dijumpai dalam buku Abdul Ghofur Anshori  yang  menggunakan  istilah “ Kartu Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari’ah”. 6 Kata “Pembiayaan” itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi  yang  telah  direncanakan. Pembiayaan  juga  merupakan  suatu fasilitas yang diberikan bank syari’ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari’ah dari masyarakat yang surplus dana.
Maksud pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 T ahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah  dan  musyara’ah;  (2 ) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (3) transaksi
6 Abdul  Ghofur  Anshori,  Pembentukan Bank  Syari’ah  Melalui Akuisisi  dan  Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam), UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.
jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah,  salam  dan  isthisna;  (4) transaksi  pinjam  meminjam  dalam bentuk qard; (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Syariah card dalam fiqh muamalah  disebut  dengan Bithaqah I’timan yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga oang tersebut  tidak  bertanggung  jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran.
Kamus Ekonomi Arab mengartikan syari’ah card sebagai suatu jenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank  (sebagai  pengeluar  kartu),  lalu jumlahnya  akan  dibayar  kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya  itu  rekening  bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung  didebet  dari  rekeningnya yang  masih  berfungsi. 7 Sedangkan definisi kartu kredit menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012  tentang  Perubahan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor: 11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana  kewajiban  pembayaran  pemegang
7 Ahmad  Zaki  Badwi,  Mu`jam  al- Musthalahat at-Tijariyah at-Ta`awuniyah Arab- Inggris-Perancis, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1984, hlm. 62.
kartu  dipenuhi  terlebih  dahulu  oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk  melakukan  pembayaran  pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun  dengan  pembayaran  secara angsuran.
Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan syari’ah card ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan  oleh  biaya  bunga  dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut,  akan  diakumulasi  dengan sisa utang pokok yang belum terbayarkan setelah  tanggal  jatuh  tempo,  untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga berbunga (bunga yang dibungankan  kembali).  Selain  itu perhitungan  bunganya  juga  mulai dilihat  berdasarkan  nilai  awal  utang pada saat transaksi serta juga melihat jumlah hari utang yang berjalan. Hal itu didasarkan pada saldo utang rata- rata harian, dihitung dari tanggal transaksi. Sedangkan pada sya ri’ah card menggunakan sistem perhitungan biaya Monthly Fee (biaya pengelolaan utang – ujrah equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa utang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasi dengan sisa utang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya.
Dalam penggunaannya, syariah card dan  kartu  kredit  melewati  beberapa
8 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan,  (Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti,
2002), 174.
mekanisme atau prosedur penerbitan yaitu:
a. Pemegang  kartu  mengadakan perjanjian  dengan  penerbit  kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini  pihak  penerbit  menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan kartu itu pemegang kartu dapat berbelanja pada toko- toko atau bidang jasa lainnya yang bersedia  melayani,  yang  mana sebelumnya pedagang (merchant) telah mengadakan perjanjian juga dengan pihak penerbit.
b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (merchant).
c. Selanjutnya pedagang (merchant) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu melakukan  pembayaran  terlebih dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan  penerbit  kartu  kredit mendapat  komisi  dari  pihak pedagang).
d. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit  kartu  kredit  melakukan penagihan  kepada  pemegang  kartu kredit. 8
Dalam perjalanannya, syariah card memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan  kartu  kredit  konvensional, yaitu:
a. Memenuhi prinsip syariah karena bank penerbit harus menguji kesesuaiannya dengan fatwa DSN.
Vol. 13, No. 2, pp.96-103   Desember 2021
b. Memiliki  skema  perjanjian,  Syariah Card memiliki tiga jenis skema perjanjian  yang  menjadi  dasar kesyariahannya. Tiga jenis perjanjian itu adalah penjaminan atas transaksi dengan merchant (kafalah), pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai  (qardh),  dan  sewa  atas  jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (ijarah).
c. Tidak mengenakan sistem bunga, sebagai gantinya maka bank akan menerapkan  akad  kafalah,  ijarah, atau qardh sehingga sebagai kompensasi,
bank akan mengenakan biaya (fee)
kepada nasabah.
d. Biaya  administrasi  umumnya  lebih murah,  meski  mengganti  sistem bunga dengan biaya administrasi,
besaran fee yang dibayarkan pengguna pada umumnya lebih rendah daripada suku bunga yang dipakai kartu kredit konvensional. Fee merupakan biaya yang  wajib  dibayarkan  pengguna kepada pihak bank penerbit. Besaran untuk biaya administrasi dihitung berdasarkan  total  nilai  transaksi pengguna sehingga bersifat fluktuatif. e. Denda tunggakan digunakan untuk dana sosial yang bermanfaat untuk masyarakat.  Seperti  kartu  kredit konvensional, penunggak tagihan Syariah Card juga akan dikenakan denda sebagai cara untuk mendidik kedisiplinan pemegang kartu hanya perbedaannya adalah dana dari tunggakan tidak dimasukkan sebagai pendapatan perusahaan tetapi akan disalurkan  Bank  Syariah  sebagai sumbangan  ke  sektor-sektor  sosial di masyarakat.
f. Didukung  oleh  layanan  jaringan yang  luas  seperti  kartu  kredit konvensional  karena  penerbit kartu kredit syariah juga didukung oleh provider jasa keuangan dengan produk pembayaran yang menjangkau seluruh benua seperti Mastercard maupun VISA.
2. Syariah Card dalam Fatwa Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia Sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya,  syariah  card  dalam  fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card ( bithaqah I’timan ). Fatwa  ini  dikeluarkan  dengan pertimbangan untuk memberikan kemudahan,  keamanan  dan  kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu  kredit,  yaitu  alat  pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan  ekonomi,  termasuk  transaksi pembelanjaan  dan  atau  untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban  pembayaran  pemegang kartu  dijamin  dan  dipenuhi  terlebih dahulu  oleh  acquirer  atau  penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan  pelunasan  kewajiban pembayaran  tersebut  kepada  penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran.
Tren yang berkembang di masyarakat di tengah maraknya kemudahan dalam berbelanja menuntut sistem perbankan syariah  mengeluarkan  produk  yang
berbasis  prinsip  syariah  yang  salah satunya  berupa  syariah  card  karena kartu  kredit  yang  ada  menggunakan sistem bunga ( interest ) sehingga tidak memenuhi prinsip syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:
ىِذَّلٱ ُموُقَي اَمَك  َّلَِإ َنوُموُقَي  َلَ ۟ا ٰوَب ِ رلٱ َنوُلُكْأَي َنيِذَّلٱ
َن ِم ُن َٰطْيَّشلٱ ُهُطَّبَخَتَي اَمَّنِإ ۟ا ٓوُلاَق ْمُهَّنَأِب  َكِلَٰذ ۚ  ِ سَمْلٱ
ۚ ۟ا ٰوَب ِ رلٱ َم َّرَح َو َعْيَبْلٱ ُ َّللَّٱ َّلَحَأ َو ۗ ۟ا ٰوَب ِ رلٱ ُلْثِم ُعْيَبْلٱ
َفَلَس اَم ۥُهَلَف  ٰىَهَتنٱَف ۦِهِ ب َّر نِ م ٌةَظِع ْوَم ۥُهَءٓاَج نَمَف
َٰٓل ۟وُأَف َداَع  ْنَم َو ۖ ِ َّللَّٱ ىَلِإ ٓۥُهُرْمَأ َو
ۖ  ِراَّنلٱ  ُب َٰحْصَأ  َكِئ َنوُدِل َٰخ اَهيِف ْمُه Artinya:  “Orang -orang  yang  makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata  (berpendapat),  sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah  telah  menghalalkan  jual  beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang  telah  sampai  kepadanya  larangan dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa  yang  telah  diambilnya  dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka; mereka kekal di dalamnya.”
Yang selanjutnya ditegaskan  dalam Quran Surat an-Nisa ayat 29:
ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰي
ا ْٓوُلُتْقَت  َلَ َو ۗ ْمُكْنِ م  ٍضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ٓ َّلَِا اًمْي ِح َر ْمُكِب َناَك َ هاللّٰ َّنِا ۗ ْمُكَسُفْنَا
Artinya: “Wahai orang -orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah Maha Penyayang kepadamu.” As syirazi dalam kitab al-muhadzab juz I, kitab al-ijarah halaman 394 mengatakan: Artinya: “Boleh melakukan akad ijarah (sewa  menyewa)  atas  manfaat  yang dibolehkan…
karena  keperluan  terhadap  manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala  akad  jual  beli  atas  benda dibolehkan,  maka  sudah  seharusnya dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat .” Syariah  Card  dalam  fatwa  tersebut dibolehkan,  dengan  ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut oleh fatwa tersebut, sebagai berikut: a.  Ketentuan  akad  yang  digunakan dalam Syariah Card adalah:
1). Kafalah; dalam hal ini Penerbit
Kartu  adalah  penjamin  (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar  (dayn)  yang  timbul  dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank  Penerbit  Kartu.  Atas pemberian  Kafalah,  penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).
2). Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh)  kepada  Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
3).  Ijarah;  dalam  hal  ini  Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran  dan  pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas
Vol. 13, No. 2, pp.98-103   Desember 2021
DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11282
Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee. b. Ketentuan tentang batasan Syariah Card adalah:
1). Tidak menimbulkan riba.
2). Tidak digunakan untuk transaksi
yang tidak sesuai dengan syariah.
3). Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan ( israf ), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4).  Pemegang kartu harus memiliki kemampuan  finansial  untuk melunasi pada waktunya.
5). Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
c. Ketentuan fee
1). Iuran keanggotaan ( membership fee ). Penerbit kartu berhak menerima iuran  keanggotaan  ( rusum al’udhwiyah ) termasuk  perpanjangan  masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan ( ujrah ) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
2). Merchant fee
Penerbit  kartu  boleh  menerima fee yang diambil dari harga objek atau pelayanan sebagai upah/imbalan atas perantara, pemasaran, dan penagihan. 3). Fee penarikan uang tunai Penerbit  kartu  boleh  menerima fee penarikan uang tunai sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas  yang  besarnya  tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. 4). Fee kafalah Penerbit  kartu  boleh  menerima fee  dari  pemegang  kartu  atas pemberian kafalah.
5). Semua bentuk fee tersebut diatas harus ditetapkan pada saat aplikasi kartu  secara  jelas  dan  tetap kecuali untuk merchant fee.
d. Ketentuan Ta’widh dan denda 1). Ta’widh
Penerbit kartu dapat mengenakan t’widh yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya  yang  dikeluarkan oleh  penerbit  kartu  akibat keterlambatan pemegang kartu dalam  membayar  kewajibannya yang telah jatuh tempo.
2). Denda keterlambatan ( late charge ) Penerbit kartu dapat mengenakan denda  keterlambatan  pembayaran yang  akan  diakui  seluruhnya sebagai dana sosial.
Adapun ketentuan apabila ditemukan salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan diantara  pihak-pihak  terkait,  maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah 3. Syariah Card dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah tidak terbantahkan,  perkembangan  ekonomi syariah  yang  begitu  cepat  dan  pesat membutuhkan regulasi yang memadahi dan holistik. Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab  dua  hal  ini  saling melengkapi seperti  dua  sisi  mata  uang.  Hukum ekonomi  merupakan  kajian  tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.
Pentingnya peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dapat pula dipahami dari pengertian ekonomi syariah atau ekonomi islam. Menurut M. Umar Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu  upaya  realisasi  kebahagiaan manusia  melalui  alokasi  dan  distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam  koridor  yang  mengacu  pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individua tau tanpa perilaku makroekonomi  yang  berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. 9
Mahkamah  Agung  terhadap  hal  ini telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Repuplik Indonesia nomor 02 tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka membantu kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menjadi pedoman bagi Hakim peradilan agama dalam  memeriksa,  mengadili,  dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  dibagi  kedalam  4  (empat) buku, yang terdiri dari:
a.  Buku  I  tentang  Subyek  Hukum dan Amwal,
b. Buku II tentang Akad,
c. Buku III tentang Zakat dan Hibah,
d.  Buku  IV  tentang  Cakupan Akuntansi Syariah,
Pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah  dalam  keempat bukunya  tidak  ada  yang  secara eksplisit  menyebutkan  kan  tentang syariah  card  dan/atau  kartu  kredit
9 M.Umar  Chapra,  Masa  Depan  Ekonomi, Sebuah  Tinjauan  Islam,  Gema  Insani  Press, Jakarta, 2001, hlm. 121.
syariah,  khususnya  buku  II  KHES tentang Akad yang banyak menyebut secara spesifik produk-produk perbankan  syariah  tidak  juga ditemukan  aturan  khusus  tentang pelaksanaan  syariah  card.  Namun daripada  itu,  penulis  dalam  hal  ini menemukan  aturan  secara  umum tentang akad-akad yang berlaku dan diterapkan  dalam  aplikasi  syariah card  sebagaimana  termuat  dalam fatwa  DSN  MUI  nomor  54/DSN- MUI/X/2006  tentang  Syariah  Card (bithaqah  I’timan),  yaitu  Kafalah, Qard, dan Ijarah.
a. Kafalah Dalam  ketentuan  umum  yang termuat  pada  pasal  20,  kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan  oleh  penjamin  kepada pihak  ketiga/pemberi  pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.  dalam  hal  ini Penerbit  Kartu  adalah  penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara  Pemegang  Kartu  dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). Namun daripada itu apabila syariah card mengandung akad  kafalah,  maka  dalam pelaksanaannya  harus  memenuhi rukun akad kafalah yang termuat dalam pasal 291, yaitu:
1). Kafil/penjamin, 2). Makful ‘anhu/pihak yang dijamin ,
3). Makful lahu/pihak yang berpiutang,
4). Makful bihi/objek kafalah, dan
5). akad b. Qard Qard  adalah  penyediaan  dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau  cicilan  dalam  jangka  waktu tertentu.  Nasabah  qard  wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama (pasal 612), dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai  dari  bank  atau  ATM  bank Penerbit Kartu. Pada beberapa kasus tertentu  dalam  pelaksanaannya  jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian  atau  seluruh  kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan kemampuannya dapat: (a). memperpanjang jangka waktu  pengembalian,  atau  (b). menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.
c. Ijarah
Ijarah adalah perjanjian (akad)
antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu’jir) dan pihak penyewa/pengguna jasa (musta’jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau  upah  (ujrah/fee)  tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri.
Praktik akad ijarah dalam syariah card adalah Penerbit Kartu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan  pelayanan  terhadap  Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee. Selain  membership  fee,  Penerbit Kartu juga mengambil ujrah/ fee lain yang disebut dengan merchant fee dan fee atas penarikan uang tunai.
Merchant Fee adalah fee yang diberikan  oleh  merchant  kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi  yang  menggunakan  kartu sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al- dayn).  Adapun  fee  atas  penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud). Semua bentuk fee tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.
Sebagaimana  penulis  jelaskan diatas,  meskipun  secara  prinsipnya pelaksanaan ketiga akad yang berlaku dalam syariah card juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II, namun daripada itu tetap dibutuhkan pengaturan hukum terhadap syariah card secara eksplisit dan terperinci yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai  salah  satu  acuan  sumber hukum  positif  tentang  perkara- perkara ekonomi syariah dan referensi bagi praktisi hukum terutama Hakim
Pengadilan  Agama  dalam  memeriksa, mengadili dan memutus perkara di bidang Ekonomi Syariah.
C. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:
1. Syariah  card  adalah  kartu  yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Syariah card bisa juga diartikan sebagai fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al- bithaqah)  sebagai  alat  bayar  atau pengambilan uang tunai pada tempat- tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN- MUI/X/2006 terlah mengatur Akad yang digunakan dalam mekanisme syariah  card  di  Indonesia  adalah: Kafalah, Qardh, dan Ijarah. Penerapan akad kafalah dalam syariah card terjadi ketika Penerbit Kartu menjadi penjamin (kâfil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu  dapat  menerima  fee  (ujrah kafalah).  Sedangkan  kaitan  akad qar ᶁ dengan  syariah  card  adalah dalam hal Penerbit Kartu sebagai pemberi pinjaman (muqri ᶁ ) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui
penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Adapun praktik akad ijarah dalam syariah card adalah Penerbit Kartu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini,  Pemegang  Kartu  dikenakan membership fee. Selain membership fee, Penerbit Kartu juga mengambil ujrah/fee lain yang disebut dengan merchant fee dan fee atas penarikan uang tunai.
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam keempat bukunya tidak ada yang  secara  eksplisit  menyebutkan kan tentang syariah card dan/atau kartu kredit syariah, khususnya buku II KHES tentang Akad yang banyak menyebut secara spesifik produk- produk  perbankan  syariah  tidak juga  ditemukan  aturan  khusus tentang pelaksanaan syariah card.

## D. Daftar Pustaka
Suyanto dalam kata Pengantar dari buku Inggrid Tan, Bisnis dan  Investasi Sistem  Syari’ah  Perbandingan dengan Konvensional, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Press, Jakarta, 2001 Abdul  Ghofur  Anshori,  Pembentukan Bank  Syari’ah  Melalui  Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam), UII Press, Yogyakarta, 2010 Ahmad Zaki Badwi, Mu`jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta`awuniyah Arab- Inggris-Perancis, Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, Beirut, 1984 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Vol. 13, No. 2, pp.102-103   Desember 2021 DOI: https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11282

## M.Umar Chapra, Masa Depan Ekonomi,
Sebuah  Tinjauan  Islam,  Gema Insani Press, Jakarta, 2001

## Muhammad Syafi`I Antonio, “Modal”,
Majalah  Islami  Bulanan,  Edisi No. 8, (1 Juni 2003) Fatwa  Dewan  Syarian  Nasional  No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah