e-issn: 2716-4608 p-issn: 2655-366X
ANALYSIS OF PLANNING STUDY AND DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL TRANSFERABLE QUOTA SYSTEM (ITQ) IN REALIZING QUOTA-BASED SUSTAINABLE FISHERIES
Afzil Ramadian 1* , Fery Sutyawan 1 , La Sara 2
1 Ditjen Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. Mina Bahari II Lantai 12 Jl. Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110
2 Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo, Kendari
Gedung Rektorat Lt. 1 Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonou Kendari, 93132
* aramadian@yahoo.com

## ABSTRACT
Fish  exploitation  in  Indonesia  is  already  at  a  very  alarming  level.  Catching  at  full capacity and even excess occurs in almost all fisheries management areas. One of the foreign government's  efforts  to  overcome  similar  problems  is  by  conducting  ITQ.  This  research approach  uses  qualitative  descriptive  qualitative  specifications.  Data  analysis  techniques miles and  huberman  data  triangulation:  reduction,  data  presentation,  verification  carried  out to  find  out  the  analysis  of  planning  studies  and  the  development  of  the  Individual Transferable Quota (ITQ) system in realizing quota-based sustainable fisheries. This activity was carried out in collaboration with the grow fisheries training program and the university of Akureyri.  The  training  was  held  from  19  -  28  May  2022  at  the  Marine  and  Freshwater Research  Institute  building  and  the  University  of  Akureyri.  The  conclusion  of  this  study  is that the condition of the Indonesian seas, which is starting to deteriorate due to excessive and illegal  fishing,  requires  firm action.  It  is  hoped  that  the  ITQ  system  can  be implemented in Indonesia. So that when fishing is not done excessively.
Keywords: Individual Transferable Quota (ITQ), Quota-Based Sustainable Fisheries.

## I. PENDAHULUAN
Laut    merupakan    wilayah    yang rentan    terjadi    kerusakan    ekosistem    dan habitat,    dan  rentan    konflik,    baik    itu konflik    antar    warga    di    suatu    negara maupun  antar  warga negara bahkan dapat juga  terjadi  konflik antar  negara  [1].  Suatu negara  dalam  melakukan  pengelolaan terhadap   suatu   wilayah   perairan   tidak dapat      lepas      dari      tanggung  jawabnya terhadap      kelestarian      perairan      tersebut. Hal   tersebut   tercantum dalam hukum laut internasional  yang  berlaku  sampai  dengan saat  ini  yaitu The  United  Nations Convention    on    the    Law    of    the    Sea (UNCLOS)    1982.    Di    dalam    aturan
tersebut    tertuang  beberapa    ketentuan terkait  dengan  hak  dan  kewajiban  suatu negara    atas    wilayah  teritorial    yang dimilikinya    serta    dasar    hukum    dalam menentukan    batas-batas    suatu  wilayah teritorial.    Selain    itu,    diatur    juga    terkait dengan  hak  suatu  negara  atas  laut bebas dan    kewajibannya    dalam    melindungi lingkungan    laut    dari    adanya    suatu bahaya  kerusakan  akibat  eksplorasi  dan eksploitasi  sumberdaya  alam  baik  sumber daya  hayati  maupun  sumber  daya  non- hayati [2].
Eksploitasi  ikan  di  Indonesia  sudah berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan.  Penangkapan  dengan
kapasitas  penuh  bahkan  berlebih  terjadi  di hampir semua wilayah pengelolaan perikanan.  Pencurian  dan  penangkapan sumber daya yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebab menipisnya ketersediaan ikan  di  perairan  nasional  [3].  Populasi beberapa  biota  laut  itu  terancam  kritis. Hanya  sejumlah  jenis  ikan  di  kawasan tertentu yang masih dalam status tereksploitasi sedang. Kelestarian
sumberdaya  ikan  (ikan  bersirip,  moluska, krustasea)  yang  menjadi  objek  eksploitasi manusia,  kian  menjadi  perhatian  global dewasa ini [4].
Kejahatan  yang  umumnya  terjadi  di wilayah perairan Indonesia adalah kejahatan perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan  yang  tidak  diatur  oleh  peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada  suatu  institusi  atau  lembaga perikanan  yang  tersedia  atau  berwenang. Kejahatan  perikanan  ini  paling  sering terjadi  di  wilayah  pengelolaan  perikanan Indonesia  adalah  pencurian  ikan  oleh kapal-kapal  ikan  asing  yang  berasal  dari beberapa  negara  tetangga  seperti  negara Thailand, Fillipina, dan Vietnam, walaupun sulit  untuk  memetakan  dan  mengestimasi tindak  pidana  perikanan  yang  terjadi  di wilayah perairan Indonesia [5].
Di  beberapa  daerah  di  Indonesia banyak yang masih melakukan penangkapan  pada  hewan  laut  yang  masih dilindungi  dengan  tujuan  untuk  tradisi. Selain  itu  juga  terdapat  beberapa  cara penangkapan  ikan  yang  ilegal  seperti dengan  menggunakan  rakitan  bom  atau obat  untuk  meracuni  ikan  yang  akhirnya mengakibatkan  ikan  dan  terumbu  karang mengalami kerusakan. Terdapat juga penangkapan  ikan  secara  ilegal  oleh masyarakat  dari  luar  Indonesia  yang semakin  menambah  terjadinya  kasus  rusak ekosistem  perairan  terutama  laut. Illegal fishing dapat  diartikan  sebagai  kegiatan perikanan  yang  melanggar  hukum,  dimana kegiatan  perikanan  tersebut  dilakukan  oleh
suatu  negara  tertentu  atau  kapal  asing  di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya  tanpa  izin  dari  negara  yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan  ikan  tersebut  bertentangan dengan  hukum  dan  peraturan  negara  itu. Sampai  saat  ini  kegiatan  pencurian  ikan  di Indonesia  terbilang  cukup  memprihatinkan [6].
Tindak  pidana  penangkapan  ikan menggunakan  alat  setrum  dan  putas menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan  dikarenakan  memberikan dampak  yang  dapat  merugikan  masyarakat [7].  Tindak  pidana  ini  menjadi  ancaman bagi  kelangsungan  hidup  masyarakat  yang erat kaitannya dengan simbiosis mutualisme  dengan  alam  sekitar  manusia, sebab  dengan  alat  setrum  ikan  dan  putas dapat  merusak  ekosistem  lingkungan  dan juga  merusak  keberadaan  makhluk  lain yang  hidup  di  dalam  sungai.  Larangan menangkap  ikan  menggunakan  alat  setrum sudah diatur oleh Negara Republik Indonesia, mulai dari peraturan yang paling tinggi sampai dengan peraturan yang paling rendah  [8].  Tentunya  hukuman  dan  sanksi yang bervariasi bagi setiap pelaku kejahatan,  sesuai  dengan  kadar  kejahatan yang dilakukannya. Tentunya hukuman dan sanksi  yang  bervariasi  bagi  setiap  pelaku kejahatan,  sesuai  dengan  kadar  kejahatan yang  dilakukannya  [9].  Kondisi  tersebut membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan gencar memberantas
penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan,  dan  tidak  tertib  aturan  (IUU Fishing).  Selain  penangkapan  ikan  secara ilegal,  penangkapan  ikan  secara  berlebihan juga dapat menyebabkan rusaknya ekosistem di Indonesia.
Salah  satu  upaya  pemerintah  luar dalam  mengatasi  masalah  serupa  adalah dengan  melakukan  ITQ.  Kuota  tangkapan individu  yang dapat ditransfer (ITQs) telah diterapkan  pada  berbagai  perikanan  sejak pertengahan  1970-an.  Pada  awal  hingga pertengahan  2000-an,  ITQ  telah  diterapkan
di lebih dari 20 negara dan untuk lebih dari 250  spesies  berbeda  [10].  ITQ  melibatkan alokasi  bagian  atau  bagian  dari  total tangkapan  yang  diizinkan  (TAC)  untuk nelayan  individu,  kapal,  komunitas,  atau pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan perikanan  (misalnya,  pengolah).  Demikian pula,  kuota  upaya  yang  dapat  dialihkan individu  (ITEs)  mengalokasikan  bagian dari  upaya  total  yang  diizinkan  (TAE) antara masing-masing nelayan. Upaya yang diperbolehkan  dalam  perikanan  dapat dianggap,  misalnya,  sebagai  jumlah  hari atau  jam  yang  diizinkan  di  laut  [11].  ITQ tersebut  diharapkan  mampu  diterapkan  di Indonesia.

## 2.     METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat
Pelatihan  dilaksanakan  sejak  tanggal
19  -  28  mei  2022  di  gedung  Marine  and Freshwater Research Institute dan
University of Akureyri.

## Metode
Pendekatan penelitian kualitatif dengan  spesifikasi  kualitatif  deskriptif. Menurut  [12]  metode  penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen kunci, penelitian dengan menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian,  fenomena,  variabel,  dan  keadaan yang  terjadi  saat  penelitian  berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. adapun pengumpulan data dilakukan  dengan  wawancara,  observasi, dokumetasi  terhadap  peserta  pelatihan  di gedung  Marine  and  Freshwater  Research Institute  dan  University  of  Akureyri. Teknik  analisis  data  miles  dan  huberman trianggulasi  data  :  reduksi,  penyajian  data, verifikasi yang dilakukan untuk mengetahui analisis studi perencanaan dan pengembangan system individual transferable quota (ITQ) dalam
mewujudkan quota-based sustainable fisheries.

## 3.      HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pemanfaatan eksploitasi sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sistem  undang-undang  yang  komprehensif tentang kuota individu yang dapat ditransfer  (ITQs)  telah  diperkenalkan  sejak pada  tahun  1990,  dengan  memberikan pembagian kuota permanen kepada nelayan sebagai insentif untuk mengambil pandangan jangka panjang tentang pemanenan  dan  pengelolaan  sumber  daya [13].  Jumlah  tangkapan  yang  diizinkan untuk  spesies  tertentu  ditentukan  oleh regulator  dan  proporsi  (kuota)  yang dialokasikan  untuk  nelayan  individu  atau perusahaan  penangkapan  ikan  berdasarkan pengalaman penangkapan ikan [14].
Penerapan  sistem  ITQ  dilakukan dengan  kolaborasi  sistem  lainnya  seperti penutupan tempat pemijahan serta pembatasan jenis peralatan. Proses reformasi ITQ didorong terutama oleh para ilmuwan,  politisi  dan  pegawai  negeri. Survei  penilaian  stok  dilakukan  oleh Marine  and  Freshwater  Research  Institute, yang  bekerja  sama  erat  dengan  industri perikanan  dan  pemangku  kepentingan lainnya serta  Komite formal dan kelompok fokus  telah  dibentuk  untuk  meningkatkan pemahaman,  kepercayaan,  dan  kualitas penelitian kelautan [15].
Diawal penerapannya, kapal berukuran kecil dikecualikan untuk melestarikan pekerjaan di desa-desa, tetapi, setelah  upaya  untuk  mengurangi  upaya kapal-kapal ini gagal, mereka juga diharuskan  masuk  ke  sistem  ITQ.  Pada tahun  2009,  sistem  perikanan  pesisir berlisensi diperkenalkan untuk pancing ulur dan  rawai  (terutama  ikan  cod),  dengan sekitar  10%  kuota  disediakan  untuk perikanan  pesisir  untuk  mencoba  dan melindungi perikanan ini dan memudahkan akses bagi pendatang baru.
Ada  empat  zona  penangkapan  ikan pesisir  yang  ditentukan,  dan  nelayan mengajukan permohonan untuk menangkap ikan  di  salah  satu  zona  ini  dalam  blok empat  bulanan  (tiga  periode  penangkapan ikan  setiap  tahun)  [16].  Setelah  alokasi terjadi,  penangkapan  ikan  bersifat  akses terbuka,  dengan  para  nelayan  bersaing untuk  menangkap  ikan  sebanyak  mungkin secepat  mungkin  tetapi  dalam  kondisi tertentu. Ada batas pendaratan 650 kg/hari, dengan  hukuman  untuk  penangkapan  ikan yang  berlebihan  dan  pembatasan  hari  yang diizinkan  di  laut  serta  jam  penangkapan ikan setiap hari [17].
Kinerja  ekonomi  industri  perikanan telah  meningkat  secara  signifikan  sejak sistem  kuota  diadopsi  [18].  Produktivitas yang  lebih  tinggi  dan  peningkatan  fokus pada  nilai  dan  kualitas  telah  menggantikan penekanan  awal  pada  kuantitas  dan  tonase. Ini  tidak  sepenuhnya  disebabkan  oleh sistem ITQ, namun beberapa faktor penting lainnya,  seperti  kemajuan  teknologi,  pasar lelang  yang  efektif,  dan  industri  yang digerakkan  oleh  pasar  yang  semakin efisien, juga berperan. Keberhasilan ekonomi  perikanan  Islandia  sedemikian rupa sehingga industri ini dapat membiayai sendiri tanpa memerlukan subsidi pemerintah dan kualitas telah
menggantikan penekanan awal pada kuantitas  dan  tonase  [19].  Ini  tidak sepenuhnya  disebabkan  oleh  sistem  ITQ, namun  beberapa  faktor  penting  lainnya, seperti  kemajuan  teknologi,  pasar  lelang yang  efektif,  dan  industri  yang  digerakkan oleh  pasar  yang  semakin  efisien,  juga berperan.  Keberhasilan  ekonomi  perikanan Islandia  sedemikian  rupa  sehingga  industri ini dapat membiayai sendiri tanpa memerlukan subsidi pemerintah.
Dalam penerapan system ITQ, perlunya dilakukan secara bertahap dengan penguatan  aturan  sedikit  demi  sedikit, sehingga  penerapan  reformasi  armada tertentu  tidak  diperlakukan  dengan  cara yang  sama,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh
pembebasan  awal  nelayan  skala  kecil  dari sistem ITQ.
Perubahan  didorong  oleh  sistem  ITQ harus  juga  didukung  oleh  perbaikan  pasar pelelangan  ikan  di  seluruh  negeri  yang membantu  meningkatkan  spesialisasi  dan menghasilkan lebih banyak stabilitas dalam pasokan  bahan  baku  dan  pemasaran  yang lebih  efisien.  Sistem  inspeksi  yang  baik yang  mengontrol  perikanan  dan  tangkapan diperlukan serta kerangka pemantauan yang kuat  dan  saran  ilmiah  untuk  menjaga ekosistem  yang  lebih  berkelanjutan  dan membangun  industri  yang  efisien  dan layakIndustri  perikanan  di  negara  ini merupakan  salah  satu  pilar  utama  ekonomi di  negara  Islandia.  Dalam  pemanfaatan eksploitasi  sumber  daya  perikanan  yang berkelanjutan,  sistem  undang-undang  yang komprehensif  tentang  kuota  individu  yang dapat ditransfer (ITQs) telah diperkenalkan sejak pada tahun 1990, dengan memberikan pembagian kuota permanen kepada nelayan sebagai insentif untuk mengambil pandangan jangka panjang tentang pemanenan  dan  pengelolaan  sumber  daya [20].  Jumlah  tangkapan  yang  diizinkan untuk  spesies  tertentu  ditentukan  oleh regulator  dan  proporsi  (kuota)  yang dialokasikan  untuk  nelayan  individu  atau perusahaan  penangkapan  ikan  berdasarkan pengalaman penangkapan ikan.
Penerapan  sistem  ITQ  dilakukan dengan  kolaborasi  sistem  lainnya  seperti penutupan tempat pemijahan serta pembatasan jenis peralatan. Proses reformasi ITQ didorong terutama oleh para ilmuwan,  politisi  dan  pegawai  negeri. Survei  penilaian  stok  dilakukan  oleh Marine  and  Freshwater  Research  Institute, yang  bekerja  sama  erat  dengan  industri perikanan  dan  pemangku  kepentingan lainnya serta  Komite formal dan kelompok fokus  telah  dibentuk  untuk  meningkatkan pemahaman,  kepercayaan,  dan  kualitas penelitian kelautan [15].
Diawal penerapannya, kapal berukuran kecil dikecualikan untuk
melestarikan pekerjaan di desa-desa, tetapi, setelah  upaya  untuk  mengurangi  upaya kapal-kapal ini gagal, mereka juga diharuskan  masuk  ke  sistem  ITQ.  Pada tahun  2009,  sistem  perikanan  pesisir berlisensi diperkenalkan untuk pancing ulur dan  rawai  (terutama  ikan  cod),  dengan sekitar  10  persen  kuota  disediakan  untuk perikanan  pesisir  untuk  mencoba  dan melindungi perikanan ini dan memudahkan akses bagi pendatang baru.
Ada  empat  zona  penangkapan  ikan pesisir  yang  ditentukan,  dan  nelayan mengajukan permohonan untuk menangkap ikan  di  salah  satu  zona  ini  dalam  blok empat  bulanan  (tiga  periode  penangkapan ikan  setiap  tahun)  [16].  Setelah  alokasi terjadi,  penangkapan  ikan  bersifat  akses terbuka,  dengan  para  nelayan  bersaing untuk  menangkap  ikan  sebanyak  mungkin secepat  mungkin  tetapi  dalam  kondisi tertentu. Ada batas pendaratan 650 kg/hari, dengan  hukuman  untuk  penangkapan  ikan yang  berlebihan  dan  pembatasan  hari  yang diizinkan  di  laut  serta  jam  penangkapan ikan setiap hari [17].
Kinerja  ekonomi  industri  perikanan telah  meningkat  secara  signifikan  sejak sistem  kuota  diadopsi  [18].  Produktivitas yang  lebih  tinggi  dan  peningkatan  fokus pada  nilai  dan  kualitas  telah  menggantikan penekanan  awal  pada  kuantitas  dan  tonase [19]. Ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh sistem ITQ, namun beberapa faktor penting lainnya,  seperti  kemajuan  teknologi,  pasar lelang  yang  efektif,  dan  industri  yang digerakkan  oleh  pasar  yang  semakin efisien, juga berperan. Keberhasilan ekonomi  perikanan  Islandia  sedemikian rupa sehingga industri ini dapat membiayai sendiri tanpa memerlukan subsidi pemerintah.
Dalam penerapan system ITQ, perlunya dilakukan secara bertahap dengan penguatan  aturan  sedikit  demi  sedikit, sehingga  penerapan  reformasi  armada tertentu  tidak  diperlakukan  dengan  cara yang  sama,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh
pembebasan  awal  nelayan  skala  kecil  dari sistem ITQ.
Perubahan  didorong  oleh  sistem  ITQ harus  juga  didukung  oleh  perbaikan  pasar pelelangan  ikan  di  seluruh  negeri  yang membantu  meningkatkan  spesialisasi  dan menghasilkan lebih banyak stabilitas dalam pasokan  bahan  baku  dan  pemasaran  yang lebih  efisien.  Sistem  inspeksi  yang  baik yang  mengontrol  perikanan  dan  tangkapan diperlukan serta kerangka pemantauan yang kuat  dan  saran  ilmiah  untuk  menjaga ekosistem  yang  lebih  berkelanjutan  dan membangun  industri  yang  efisien  dan layak.

## Surveillance and monitoring
Islandia berpartisipasi dalam perjanjian  dan  manajemen  penangkapan ikan  Samudra  Atlantik  Utara.  Hal  ini menjadi  peran  penting  dan  strategis  dalam efektivitas  pemantauan  kapal  perikanan dalam Monitoring,
Control and
Surveillance  (MCS)  baik  di  tingkat nasional  dan  perairan  internasional,  serta fungsi lain yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di laut [21].
Sebelum  tahun  2006  pemantauan kapal  untuk  kepentingan  keselamatan  di laut, keamanan, kepabeanan dan keimigrasian  serta  pengawasan  perikanan dilakukan  oleh  masing-masing  [22].  Pada tahun  2016  dengan  disahkannya  undang- undang memutuskan
untuk
mengintegrasikan  fungsi  keselamatan  di laut, keamanan, kepabeanan dan keimigrasian  yang  sebelumnya  terpisah. Tanggung  jawab  operasional  keseluruhan untuk  sistem  terintegrasi  telah  diberikan kepada Icelandic  Coast  Guard (ICG). Kolaborasi  dengan  institusi  lain  sangat penting,  seperti  dengan  Asosiasi  Islandia yang  fokus  dalam    Pencarian  dan Penyelamatan  dengan  tim  penyelamat terlatih.
Kapal wajib lapor diperkenalkan pada tahun  1968  untuk  alasan  keamanan, mengikuti  jumlah  insiden  di  mana  kapal
penangkap ikan yang hilang di laut dan ada kebutuhan  untuk  lebih  banyak  lagi  respon cepat  dan  terkoordinasi  untuk  situasi darurat  [23].  Pada  saat  yang  sama,  ICG mulai  memiliki  peran  yang  semakin penting  dalam  pengawasan  perikanan, tetapi  ini  disimpan  sebagai  fungsi  yang terpisah.  Pada  pertengahan  1990-an,  dua sistem  pelacakan  kapal  terkomputerisasi yang  terpisah  dan  beroperasi  dengan  baik. Satu  sistem  dioperasikan  oleh  Life  Saving Association  dan  yang  lainnya  oleh  ICG, meskipun  organisasi-organisasi  ini  bekerja sama  dalam  hal  operasi  pencarian  dan penyelamatan [24].
ICG  tertarik  untuk  menggabungkan sistem  kapal  wajib  lapor  dan  VMS  untuk pengawasan perikanan, berdasarkan pertimbangan  efektivitas  dan  efisiensi biaya,  tetapi  ini  banyak  penolakan.  Ada argumen  bahwa  nakhoda  nelayan  akan menolak  untuk  bekerja  sama  dengan  ICG jika  informasi  tersebut  akan  digunakan untuk  pengawasan  perikanan.  Sebuah pemahaman  bersama  tercapai,  dan  ini mengarah  pada  reformasi  struktural  dan penciptaan  sistem  terpadu  atas  periode 2005–2006.  Industri  umumnya  sudah kooperatif  serta  mendukung  dengan  alasan bahwa  nelayan  berkolaborasi  dan  melihat manfaat  pemberantasan illegal  fishing terkelola dengan baik [25].
Pusat  kontrol  dari  sistem  terintegrasi yakni  Pusat  Operasi  ICG.  Pusat  Operasi ICG  berfungsi  sebagai  pusat  komunikasi untuk  unit  patroli  Fungsi  penting  lainnya dari Pusat Operasi ICG, sebagai:
1. VMS  untuk  tujuan  keselamatan, keamanan  dan  pengawasan  di  ZEE Islandia;
2. menyediakan Maritime Traffic Service (MTS) dan berfungsi sebagai  titik  tunggal  kontak  untuk semua pemberitahuan terkait maritim; dan 3. pemantauan dan
pengawasan kegiatan penangkapan ikan.
Tujuan utama MTS adalah keselamatan dan keamanan seperti meningkatkan  keselamatan  dan  efisiensi lalu  lintas  maritim  dan  meningkatkan respons  pihak  berwenang  terhadap  insiden kecelakaan  atau  potensi  situasi  berbahaya di laut. Namun, pemantauan dan pengawasan  perikanan  juga  mencakup aktivitas  kapal  Islandia  yang  beroperasi  di dalam ZEE negara lain maupun internasional  upaya  kolaboratif  dalam memerangi illegal, unreported and unregulated  (IUU)  fishing  di  laut  lepas Atlantik Utara [26].
Semua  informasi  terkait  maritim, sekarang  dikumpulkan  di  satu  tempat  dan digunakan  bersama  oleh  berbagai  lembaga untuk  tujuan  yang  berbeda  [27].  Hal  ini menghasilkan  penghematan  biaya  tetapi juga  meningkatkan  efektivitas  dalam  hal koordinasi  operasi,  karena  Pusat  Operasi ICG adalah satu-satunya titik kontak untuk nelayan  dan  pelaut.  Banyak  teknologi  baru yang  diperkenalkan  hemat  biaya  dari perspektif sumber daya dan telah membuat tugas yang sebelumnya tidak mungkin atau tidak  realistis  menjadi  layak.  Sebaliknya, banyak negara sekarang memiliki tanggung jawab  dan  kewajiban  dalam  konteks konvensi  dan  perjanjian  internasional  yang menciptakan  kebutuhan  akan  investasi dalam  memperoleh  atau  meningkatkan peralatan dan infrastruktur.
Selain berbasis sistem satelit, pemantauan aktivitas pesisir melalui sistem Automatic  Identification  System  (AIS), yang memiliki jangkauan (30–60 mil laut). Teknologi  alternatif  seperti  drone  juga digunakan  untuk  pemantauan  kapal  dari darat [28]. Menggunakan kombinasi berbagai alat dalam sistem terintegrasi yang membuat  setiap  alat  dan  MCS  menjadi lebih efektif.

## Fisheries Value Chain
Sejak  mulai  diterapkannya  sistem ITQ  di  Islandia,  telah  terjadi  pergeseran tujuan  dari  penangkapan  ikan  yang  semula
hanya  mengejar  jumlah  hasil  tangkapan yang sebanyak-banyaknya (kuantitas) menjadi  mengejar  keuntungan  yang  besar melalui  nilai  hasil  tangkapan  yang  tinggi (kualitas)  [29].  Selain  karena  jumlah tangkapan  yang  dibatasi  hal  ini  juga disebabkan  oleh  permintaan  pasar  (98% ekspor) terhadap ikan- ikan dengan kualitas yang baik.
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut Perusahaan  Perikanan  di  Islandia  yang umumnya
merupakan suatu perusahaan/bisnis  yang  terintegrasi  antara Bisnis Penangkapan  Ikan, Pengolahan Ikan dan  Pemasaran  Ikan  mencoba  untuk  terus meningkatkan kualitas ikan hasil tangkapan dengan  cara  menerapkan  teknologi  yang tinggi, baik teknologi penangkapan maupun pengolahan.  Penerapan  teknologi  tersebut berdampak  pada  berkurangnya  jumlah pekerjaan  karena  sebagian  besar  tenaga manusia sudah tergantikan dengan peralatan  mekanis,  robot  dan  sistem komputer [30].
Bioeconomic Islandia yang sebagian besar wilayahnya  adalah  dataran  tinggi  yang tidak  berpenghuni  bukanlah  negara  yang memiliki  sumber  daya  alam  melimpah. Sumber  daya  alam  seperti  mineral  hanya sedikit  ditemukan  di  negara  ini,  bahkan tidak  memiliki  bahan  bakar  fosil  [31]. Keterbatasan ini membuat Islandia mengembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang tersedia di negaranya yaitu geyser  (mata  air  panas)  dan  sumber  daya air  yang  melimpah  dan  mudah  diakses untuk ketahanan energinya [32].
Islandia sendiri merupakan salah satu pelopor  dalam  penggunaan  energi  panas bumi.  Memanfaatkan  energi  panas  bumi serta  sungai  dan  air  terjun  sebagai pembangkit  listrik  tenaga  air  untuk menyediakan listrik murah serta penggunaan  air  panas  dan  pemanas  bagi sebagian  besar  penduduknya.  Pemanfaatan energi  terbarukan  menyediakan  hampir
100%  produksi  listrik,  dengan  sekitar  73% berasal dari tenaga air dan 27% dari tenaga panas bumi [33].
Selain  memiliki  energi  panas  bumi sumber  daya  terbarukan  lainnya  yang dimiliki  Isalandia  sumber  daya  perikanan. Hal  ini  menyebabkan  secara  ekonomi Islandia sangat bergantung pada perikanan, yang  masih  memberikan  sekitar  45% pendapatan ekspor yang mewakili kontribusi keseluruhan terhadap PDB 20%- 30%  bersaing  dengan  sektor  pariwisata. Pentingnya  sektor  perikanan  mendorong pemerintah memilih kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan usaha penangkapan ikan [34]. Pilihan kebijakan untuk
memaksimalkan  pendapatan  dari  usaha perikanan mendorong perusahaan perikanan  di  Islandia  melakukan  efisiensi untuk  memaksimalkan  proses  produksinya [35].  Didukung  dengan  ketersedian  listrik murah, perusahaan-perusahaan industri perikanan banyak yang melakukan efisiensi melalui  otomatisasi  dalam  sistem  kerjanya untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia.  Pada  kapal  armada  penangkapan yang  bertonase  besar  >1.000  ton  hanya diawaki 13-16 orang saja, sedangkan untuk pengolahan  hasil  perikanan  otomatisasi dilakukan  dengan  mengadopsi  system robotic. Selain otomatisasi untuk memaksimalkan  profit  perusahaan  juga menjalankan  kebijakan  zero  waste  yang ketat,  dimana  ikan  hasil  tangkapan  seluruh bagiannya  diproses  untuk  dimanfaatkan. Produk  utama  berupa  fillet  ikan  diekposr untuk  pasar  eropa  dan  amerika  sedangkan bagian  sisanya  yaitu  tulang  serta  kepala diekspor  ke  Nigeria.  Otomatisasi  proses produksi perikanan ini menyebabkan sektor perikanan  tangkap  hanya  menyerap  7% tenaga  kerja  secara  keseluruhan  meskipun memiliki  kontribusi  yang  besar  untuk perekonomian Islandia [36].
Untuk  memperdalam  materi  yang telah  disajikan  oleh  narasumber,  maka selain  pemaparan  dan  diskusi  dikelas,
e-issn: 2716-4608 p-issn: 2655-366X peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke beberapa fasilitas perikanan di Islandia.  Kunjungan  lapangan  pertama  ke beberapa  tempat  yang  dinamakan  golden cyrcle,  dimana  peserta  melihat  potensi energi yang terdapat di Islandia. Mulai dari panas bumi dan air dingin. Pada kesempatan  ini  mengunjungi  juga  pusat tenaga  energi  geothermal  yang  sudah dikembangkan  guna  memenuhi  kebutuhan listrik  dan  air  bersih  penduduk  Islandia [37]. Dengan sumber energi dari geothermal  membuat  harga  energi  bagi penduduk  Islandia  menjadi  murah  [38]. Dengan  berkurangnya  cadangan  minyak bumi  dan  kebutuhan  energi  dunia  yang terus  meningkat,  sedang  dikembangkan listrik  dalam  bentuk  batere  untuk  diekspor ke negara lain.
Kunjungan  selanjutnya  ke  galangan kapal yang telah beroperasi sejak penduduk setempat masih menggunakan kapal tradisional sampai saat ini. Untuk pembuatan  kapal  sekarang  ini  sudah  tidak banyak  lagi  karena  pembatasan  pelaku usaha  perikanan,  pada  umumnya  kapal yang digunakan sudah menggunakan terknologi tinggi (selain melakukan penangkapan ikan juga melakukan procesing  di  atas  kapal)  yang  diimpor  dari negara  lain.  Setelah  melihat  galangan kapal, peserta diajak untuk melihat procesing  produk  hasil  perikanan.  Pabrik pengolahan  yang  dikunjungi  memiliki  juga kapal  penangkap  ikan.  Pada  umumnya perusahaan  perikanan  sudah  terintegrasi antara  penangkapan  ikan,  pengolahan  dan pemasaran produk. Hal ini membuat bisnis perikanan  jadi  lebih  efisien  karena  tidak terlalu banyak pihak yang terlibat sehingga harga  produksi  menjadi  efisien.  Pada kesempatan kali ini pabrik yang dikunjungi memproses ikan cod, dimana semua bagian ikan cod tidak ada yang tidak termanfaatkan  [39].  Mulai  dari  kepala,  isi perut,  daging  sampai  ekor.  Produk  fillet daging  merupakan  produk  kualitas  tinggi yang  diproses  dengan  teknologi  tinggi.
Produk  perikanan  akan  diimpor  ke  negara lain  dan  menjadi  devisa  terbesar  bagi negara Islandia [40].
Kunjungan lapangan selanjutnya adalah pelabuhan perikanan, dimana pelabuhan  perikanan  dikelola  oleh  swasta dan  dalam  pembiayaan  tidak  tergantung anggaran dari pemerintah. Walaupun dikelola  oleh  swasta  tetapi  pelabuhan perikanan tetap berorientasi kepada pelayanan.  Beberapa  pemasukan  yang diperoleh  pelabuhan  perikanan  adalah  jasa tambat labuh, penyewaan fasilitas pelabuhan dan fee bongkar muat. Pelabuhan  perikanan  sudah  menggunakan robot  yang  dikendalikan  oleh  teknologi tinggi  dalam  melakukan  pekerjaannya, sehingga  tidak  banyak  pegawai  yang bekerja.  Umumnya  kapal  yang  sudah selesai  melakukan  bongkar  muat  langsung berangkat kembali untuk kegiatan penangkapan  ikan,  sehingga  tidak  terjadi penumpukan  kapal  di  kolam  pelabuhan perikanan [41].
Setelah  mengikuti  presentasi  yang diberikan oleh akademisi dari University of Akureyri –  Islandia,  dan  paparan  dari Directorate  of  Fisheries –  Islandia,  serta hasil  pengamatan  langsung  di  lapangan  ke kapal penangkap ikan, pelabuhan perikanan,  Unit  Pengolahan  Ikan  (UPI), maka  disusunlah  sebuah  perbandingan terkait pengelolaan perikanan antara Indonesia dan Islandia [42]. Ringkasan dari perbandingan  tersebut  dapat  dilihat  dari tabel  di  bawah  ini.  Islandia  adalah  salah satu  negara  perikanan  terbesar  di  Atlantik Utara  dengan  penerapan  sistem  perikanan yang berkelanjutan. Dan pemerintah Islandia  akan  terus  berkontribusi  pada perikanan  yang  bertanggung  jawab,  serta sepenuhnya  mengikuti  saran  para  ilmuwan dalam pengambilan keputusan total tangkapan.  Industri  perikanan  di  negara  ini merupakan  salah  satu  pilar  utama  ekonomi di  negara  Islandia.  Dalam  pemanfaatan eksploitasi  sumber  daya  perikanan  yang berkelanjutan,  sistem  undang-undang  yang
komprehensif  tentang  kuota  individu  yang dapat ditransfer (ITQs) telah diperkenalkan sejak pada tahun 1990, dengan memberikan pembagian kuota permanen kepada nelayan sebagai insentif untuk mengambil pandangan jangka panjang tentang pemanenan  dan  pengelolaan  sumber  daya [43].  Jumlah  tangkapan  yang  diizinkan untuk  spesies  tertentu  ditentukan  oleh regulator  dan  proporsi  (kuota)  yang dialokasikan  untuk  nelayan  individu  atau perusahaan  penangkapan  ikan  berdasarkan pengalaman penangkapan ikan

## 4.      KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kondisi  kelautan  Indonesia  yang  mulai rusak  akibat  penangkapan  ikan  yang berlebihan  dan  dengan  cara  ilegal  perlu dilakukan  tindakan  tegas.  Diharapkan sistem  ITQ  dapat  diterapkan  di  Indonesia. Sehingga  ketika  melakukan  penangkapan ikan tidak dilakukan secara berlebihan.
Pemerintah Indonesia dapat
mengambil  pembelajaran  ( lesson  learn )
dalam  keberhasilan  sistem  ITQ  di  Islandia yang telah diimplementasikan, yang ditunjukkan  melalui  peningkatan  efisiensi ekonomi,  penurunan fishing  effort (armada perikanan  tangkap)  secara  signifikan,  dan peningkatan  keberlanjutan  sumber  daya perikanan  tangkap  (stok  ikan),  dengan memperhatikan karakteristik perikanan tangkap  di  Indonesia,  baik  dari  aspek biologis,  lingkungan,  dan  sosial  ekonomi. Hal  ini  mengingat  perikanan  tangkap  di Indonesia bersifat multispecies yang ditangkap  dengan  beragam  alat  tangkap ( multi gears ), dan didominasi oleh nelayan tradisional.
Salah  satu  hal  yang  dapat  diadopsi terkait  penetapan  kuota  tangkapan  di Indonesia  adalah  terkait  basis  kuota  yang ditetapkan,  yaitu  berdasarkan  persentase terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan  atau Total  Allowable  Catch (TAC),  bukan  berdasarkan  TAC.  Hal  ini karena  TAC  yang  cenderung  berubah tergantung  dengan  kondisi  sumber  daya perikanan tangkap (stok ikan).

## REFERENCES
1. Adiguna, D.M. (2019). Analisis Dampak Pencemaran dan kerusakan Ekosistem laut di Indonesia. In Preprint.
2. Mandagie,  A.M.B.  (2020).  Illegal  Fishing  di  Indonesia  Menurut  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1983  Tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia. Lex  et  Societatis . https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30924
3. Hozairi,  Krinafi,  Y.,  &  Lukmaksono,  H.  (2017).  Sistem  Pendukung  Keputusan Penentuan Prioritas Wilayah Pengawasan Perikanan (WPP-711) Menggunakan Metode AHP-TOPSIS. Jurnal Sistem Informasi.
4. Suhana,  S.  (2015).  Kebijakan  Kelautan  dan  Perikanan  dan  Implikasinya  Terhadap Kelestarian  Sumberdaya  Ikan  dan  Ekonomi  Perikanan  Indonesia. Risalah  Kebijakan Pertanian  dan  Lingkungan:  Rumusan  Kajian  Strategis  Bidang  Pertanian  dan Lingkunga n. https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i1.10397
5. Karim,  M.  (2020).  Evaluasi  dan  Implikasi  Kebijakan  Pemberantasan  Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014-2018. Akuatika Indonesia . https://doi.org/10.24198/jaki.v5i1.26453
6. Putri,  H.  M.,  Pramoda,  R.,  &  Firdaus,  M.  (2018).  Kebijakan  Penenggelaman  Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum . Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan . https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6095
7. Hendri, H., & Wibowo, A. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan  dengan  Bahan  Peledak  di  Wilayah  Hukum  Polres  Kepulauan  Mentawai. UNES Journal of Swara Justisia. https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.149
8. Dharmawibawa,  I.D.  (2019).  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Desa  Seloto  dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Danau Lebo. Abdi Masyarakat . https://doi.org/10.36312/abdi.v1i1.941
9. Rialmi, Z. (2020). Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bhakti Karya  Distribusi  Indonesia. JENIUS  (Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Sumber  Daya Manusia) . https://doi.org/10.32493/jjsdm.v3i3.4866
10. Cloitre,  M.,  Hyland,  P.,  Prins,  A.,  &  Shevlin,  M.  (2021).  The  international  trauma questionnaire  (ITQ)  measures  reliable  and  clinically  significant  treatment-related change  in  PTSD  and  complex  PTSD. European  Journal  of  Psychotraumatology . https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1930961
11. Harlyan,  L.I.,  Yulianto,  E.S.,  Fitriani,  Y.,  &  Sunardi.  (2021).  Aplikasi  Akaike Information Criterion (AIC) pada Perhitungan Efisiensi Teknis Perikanan Pukat Cincin di Tuban, Jawa Timur. Marine Fisheries : Journal of Marine Fisheries Technology and Management . https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.38550
12. Mayarni,  M.  (2020).  Kapabilitas  Dynamic  Governance  Pemerintah  Kota  Pekanbaru dalam  Pemberlakuan  New  Normal  di  Masa  Pandemi  Covid19. Jurnal  Agregasi :  Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi . https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894
13. Mardhatillah, N., Raharjo, M. F., & Olivya, M. (2016). Sistem Informasi Zona Potensi Penangkapan  Ikan  Berbasis  GIS  di  daerah  Perairan  Sulawesi. Prosiding  Seminar Teknik Elektro & Informaika .
14. Sahidi,  S.,  Sapsuha,  G.D.,  Laitupa,  A.F.,  &  Tangke,  U.  (2015).  Hubungan  faktor oseanografi  dengan  hasil  tangkapan  pelagis  besar  di  perairan  Batang  Dua,  Propinsi Maluku Utara. Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan . https://doi.org/10.29239/j.agrikan.8.2.53-63
15. Koeshendrajana, S. (2017).  Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Perikanan Tangkap  di Danau  Toba  Paska  Introduksi  Ikan  Bilih. Jurnal  Kebijakan  Perikanan  Indonesia . https://doi.org/10.15578/jkpi.3.1.2011.1-12
16. Mursyidin,  M.,  &  Musfikar,  R.  (2021).  Pemetaan  Zona  Potensi  Pengakapan  Ikan Perairan  Kabupaten  Pidie  Menggunakan  Citra  Satelit  Aqua  Modis. CIRCUIT:  Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro. https://doi.org/10.22373/crc.v5i1.8248
17. Kamal,  M.  M.  (2019).  Penegakan  Hukum  Pencurian  Ikan  di  Wilayah  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Jurist-Diction . https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11012
18. Zainuri,  M.  (2021).  Sektor  Ekonomi  Unggulan  Kabupaten  Lombok  Tengah. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan . https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i2.223
19. Juhardin,  J.,  &  Said,  A.  (2021).  Analisis  Keberhasilan  dan  Kemanfaatan  Usaha Perikanan Tangkap Bagan Perahu di Kabupaten Kolaka. Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) . https://doi.org/10.51454/jimsh.v2i1.25
20. Nur,  M.A.  (2018).  Kontribusi  Sektor  Kehutanan  Terhadap  Pembangunan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Pendekatan  Perhitungan  PDRB  Hijau). ECOPLAN :
Journal of Economics and Development Studies . https://doi.org/10.20527/ecoplan.v1i2.10
21. Ahmadi,  A.,  Herdiawan,  D.,  &  Suharyo,  O.S.  (2020).  Analisa  Strategi  Pemberdayaan Komponen  Maritim  dalam  Mendukung  Operasi  Keamanan  Laut  Nasional. Rekayasa . https://doi.org/10.21107/rekayasa.v13i1.5873
22. Mudho,  T.H.,  Bachrodin,  I.,  Ibrahim,  L.A.,  Sukoco,  B.N.,  &  Putra,  I.P.  (2021). Pembuatan  dan  Pengelolaan  Peta  Laut  Indonesia  Berbasiskan  Sistem  Datasentris Hydrographic
Production D (HPD). Jurnal Chart Datum . https://doi.org/10.37875/chartdatum.v6i2.199
23. Pratama,  Y.F.,  Hendra,  F.A.A.,  Maulana,  F.,  &  Yusuf,  A.  (2020).  Sistem  Pengawas Kapal Penangkap Ikan Berbasis AI Menggunakan Drone. Lomba Karya Tulis Ilmiah.
24. Bintoro, K.B.Y. (2019). Simulasi UAV Swarms untuk Optimalisasi Operasi Pencarian dan  Penyelamatan  Menggunakan  Artificial  Bee  Colony. Jurnal  Ilmu  Komputer . https://doi.org/10.24843/jik.2019.v12.i01.p05
25. Risnain, M. (2017). Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) . https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a9
26. Lestari,  D.I.,  Putra,  A.R.,  &  Larasuci,  A.Y.  (2020).  The  main  consequences  of continued illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing  within Indonesian waters for  maritime  security  actors  and  coastal  communities. Research,  Society  and Development . https://doi.org/10.33448/rsd-v9i1.1566
27. Roza,  E.  (2017).  Maritim  Indonesia,  Kemewahan  yang  Luar  Biasa. Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
28. Silalahi,  B.J.,  Feryandi,  F.T.H.,  &  Sidabutar,  P.  (2021).  Pemanfaatan  Teknologi  Citra Satelit  dan  Drone  untuk  Pengelolaan  Pertanahan  di  Wilayah  Perbatasan  Indonesia. Jurnal Pertanahan . https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.12
29. Simbolon,  D.  (2019). Daerah  Penangkapan  Ikan:  Perencanaan,  Degradasi,  dan Pengelolaan . In Penerbit IPB Press.
30. Mumtaha,  H.A.,  &  Khoiri,  H.A.  (2019).  Analisis  Dampak  Perkembangan  Revolusi Industri  4.0  dan  Society  5.0  Pada  Perilaku  Masyarakat  Ekonomi  (E-Commerce). JURNAL PILAR TEKNOLOGI : Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik . https://doi.org/10.33319/piltek.v4i2.39
31. Akbar,  M.R.B.  (2020). Penerapan  Transformasi  Digital  Uuntuk  Mendeteksi  Faktor Perubahan Harga Saham Perusahaan Tambang Indonesia . Universitas Airlangga 32. Ulumiyah, I., Supriyadi, & Yulianto, A. (2018).  Analisis Kelembaban dan Temperatur Permukaan Dangkal di Daerah Gonoharjo. Unnes Physics Journal.
33. Rusdi,  M.,  Hariyanto,  H.,  &  Cipto,  C.  (2021).  Sosialisasi  Pemanfaatan  Energi Terbarukan  dan  Pelatihan  Teknologi  Tepat  Guna  Berbasis  Solarcell  untuk  Pelajar SMPIT Ibnu Sina Merauke. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia . https://doi.org/10.52436/1.jpmi.20
34. Supriadi,  S.,  &  Putra,  S.  A.  (2019).  Perancangan  Sistem  Penjadwalan  dan  Monitoring Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet  of Thing. Jurnal Aplikasi  dan Inovasi Ipteks “Soliditas” (J-SOLID) . https://doi.org/10.31328/js.v2i1.1286
35. Sari, I. T. P., & Rauf, M. I. A. (2020). Analisis Pendapatan Usaha Perikanan Tangkap : Pengalaman  dari  Nelayan  Kabupaten  Garut  Jawa  Barat. Ekono  Insentif . https://doi.org/10.36787/jei.v14i1.200
36. Andria, F., Effendi, E. M., & Maesya, A. (2017). Otomatisasi Mesin Tetas Telur Puyuh Untuk  Optimasi  Pembibitan,  Peningkatan  Produksi  dan  Pemasaran  Bagi  Peternak Puyuh. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat . https://doi.org/10.30997/qh.v3i2.946
37. Sari, D.P., Suryani, D.,  Karuniawati, T.P., Affarah, W.S., Nintyastuti, I.K., &  Irawati, D.  (2020).  Penyediaan  Fasilitas  Sanitasi  dan  Air  Bersih  Bagi  Pengungsi  Korban
Bencana  Gempa  di  Dusun  Lendang  Re,  Kabupaten  Lombok  Barat. Abdi  Insani . https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i1.291
38. Ompusunggu,  B.G.,  Pamuji,  M.R.,  Wibawa,  G.,  &  Kuswandi,  K.  (2017).  Studi Perencanaan  Pembangunan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Panas  Bumi  Sebesar  120 MW di Blok Sarulla. Jurnal Teknik ITS . https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.16892
39. Sarwono,  E.,  Sutarmin,  A.,  Ruhama’,  U.,  Suwarni,  L.,  &  Selviana,  S.  (2018).  PKM Inovasi  Teknologi  Produksi  Olahan  Ikan  pada  Poklahsar  Desa  Kuala  Secapah. JPP IPTEK  (Jurnal  Pengabdian  Dan  Penerapan  IPTEK) . https://doi.org/10.31284/j.jpp- iptek.2018.v2i2.307
40. Saptanto, S. (2017). Daya Saing Ekspor Produk Perikanan Indonesia di Lingkup Asean dan Asean-China. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan . https://doi.org/10.15578/jsekp.v6i1.5754
41. Saniyah,  A.A.,  Boesono,  H.,  &  Kurohman,  F.  (2017).  Evaluasi  tata  letak  fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor Kabupaten Batang. Journal of Fisheris Resources Utilization Management and Technology .
42. Muna,  Z.,  Purwangka,  F.,  &  Mawardi,  W.  (2021).  Impelementasi  Kelaiklautan  Kapal pada  Armada  yang  Berbasis  di  Pelabuhan  Perikanan  Samudra  (Pps)  Kutaraja. ALBACORE  Jurnal  Penelitian  Perikanan  Laut . https://doi.org/10.29244/core.5.2.133- 146
43. Hidayah, Z., Nuzula, N.I., & Wiyanto, D.B. (2020). Analisa Keberlanjutan Pengelolaan Sumber  Daya  Perikanan  di  Perairan  Selat  Madura  Jawa  Timur. Jurnal  Perikanan Universitas Gadjah Mada . https://doi.org/10.22146/jfs.53099