## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa  Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Di Area Parkir
Nuryanti 1 , Septiayu Restu Wulandari 2
1,2 Universitas Pelita Bangsa E-mail: nuryantii051@gmail.com 1

## Article History:
Received: 04 Juni 2024 Revised: 17 Juni 2024 Accepted: 19 Juni 2024
Abstract:  Jasa  parkir  merupakan  penyedia  jasa untuk  menjaga,  mempermudah,  juga  mengamankan kendaraan yang sementara waktu akan ditinggalkan oleh  pemiliknya,  tidak  sedikit  terdapat  keluhan- keluhan  konsumen  terhadap  permasalahan  pada layanan parkir dimana sering menimbulkan kerugian bagi  konsumen  apabila  terjadi  kehilangan  atau kerusakan pada kendaraan pada saat menggunakan jasa  parkir.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  bagaimana  gambaran  fasilitas  parkir pada  area  parkir  Revo  Town  Mall  dan  juga Hubungan  hukum  antara  konsumen  dan  pengelola parkir terhadap kerusakan yang di alami konsumen pada  Revo  Town  Mall.  Penelitian  ini  termasuk penelitian  hukum  empiris yang  mana  menggunakan cara  tertentu  dalam  mengungkap  dan  menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang  terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga menghasilkan data bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati.  Hasil  pada  penelitian  yang  telah dilaksanakan  mengungkap  bahwa  pada  sistem keamanan masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya dan untuk perlindungan hukum bagi konsumen  jasa  parkir  pada  Revo  Town  Mall  masih belum menemukan  titik  akhir  yang  pasti  dimana pertanggungjawaban  belum  juga  dijalankan  karna kurangnya  komunikasi  antara  korban  dan  pelaku usaha  dalam  menyelesaikan  kasus  ini.  Untuk mencegah  terjadinya  hal  buruk  seperti  kehilangan barang  di  dalam  mobil  sehingga  menyebabkan kerusakan pada kendaraan karna  dibobol  alangkah baiknya pengguna parkir untuk tidak meninggalkan barang  berharga  pada  kendaraan  yang  terparkir , dan  juga  dalam  hal  ini  petugas  keamanan cukup berperan untuk bisa lebih tanggap dalam menjalankan kewajiban dengan lebih maksimal.

## Keywords: Parkir, Jasa
Parkir, Konsumen
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## PENDAHULUAN
Sistem  parkir  dan  perlindungan  konsumen  adalah  dua  hal  yang  tentunya  saling berkaitan.  Diiringi  perkembangan  zaman  kendaraan  roda  dua  maupun  roda  empat  merupakan sesuatu yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang, karena adanya kendaraan ini dapat membantu meringankan kegiatan sehari-hari baik itu menjadi mata pencaharian ataupun sarana transportasi pribadi yang berarti kita tidak perlu lagi menggunakan transportasi umum.
Tingkat jumlah kendaraan bermotor yang tinggi sangat berdampak pada berbagai sektor. Dampak  yang  ditimbulkan  seperti  kemacetan,  polusi,  kecelakaan,  dan  pelanggaran  lalu  lintas. Bekasi merupakan kota yang cukup padat akan populasi kendaraan bermotornya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) populasi kendaraan bermotor pribadi di Kota Bekasi pada tahun 2020 mencapai 1.509.177 unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut lah yang telah mempengaruhi  permintaan  masyarakat  akan  adanya  lahan  parkir  sebagai  kebutuhan  untuk menitipkan  kendaraan  bermotor  bagi  pemilik  kendaraan.  Oleh  karena  itu  parkir  harus mendapatkan perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya.
Setiap kendaraan yang digunakan sudah tentu membutuhkan area parkir agar tertata dan tidak mengganggu lalu lintas ketika hendak berhenti untuk sementara waktu.  Parkir merupakan salah  satu  jenis  usaha  yang  cukup  dibutuhkan  oleh  masyarakat  umumnya  bagi  pengguna kendaraan  pribadi.  Sistem  parkir  yang  efisien  dapat  mempengaruhi  pengalaman  baik  pada konsumen dengan cara memberikan akses mudah dan juga aman.
Menurut Pasal 1 ayat (18) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan Retribusi  Parkir, Tempat parkir  adalah lokasi yang disediakan di  ruang milik jalan dan/atau di luar ruang milik jalan yang menggunakan lahan PSU yang telah ditetapkan oleh walikota sebagai tempat parkir, atau tempat parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan oleh orang  pribadi  atau  penunjang  usaha  pokok,termasuk  penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan bermotor  yang  memungut  bayaran.  ( Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir Dan Terminal. )
Pengertian parkir bisa diartikan sebagai tindakan menempatkan kendaraan seperti mobil atau  sepeda  motor  di  suatu  lokasi  atau  tempat  untuk  sementara  waktu  dan  dikenakanan  tarif tertentu sebagai pembayaran karena sudah menggunakan jasa tersebut. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan karena angkutan umum tidak selalu punya arah yang sama, maka mayoritas  masyarakat  lebih  banyak  memanfaatkan  kendaraan  pribadi,  ini  menjadi  salah  satu masalah  transportasi  seperti  kemacetan.  Namun,  semakin  maraknya  kasus  kehilangan  barang berharga  di  dalam  mobil  di  area  parkir  menimbulkan  kekhawatiran  serius  bagi  konsumen  jasa parkir.  Hal  ini  memunculkan  permasalahan  hukum  terkait  perlindungan  konsumen  terhadap kehilangan barang berharga di dalam kendaraan yang diparkir.
Jasa  parkir  menyediakan  jasa  untuk  menjaga,  mengamankan  juga  mempermudah masyarakat apalagi di kawasan seperti Mall, yang mana Mall merupakan pusat perbelanjaan yang cukup banyak diminati juga dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun non lokal, masyarakat yang menggunakan jasa parkir disebut konsumen. oleh karena itu maka jasa parkir sangat dibutuhkan untuk  memudahkan  pengemudi  dalam  memarkirkan  kendaraannya  selagi  ditinggalkan  untuk berbelanja atau hal lain.
Dikarenakan  usaha  pengelolaan  parkir  memiliki  prospek  yang  baik  dan mempunyai manfaat yang cukup besar, maka pengelola parkir harus mempunyai standar keselamatan yang harus diterapkan. Tidak hanya sekedar keamanan gedung parkir saja, namun standar keselamatan barang-barang yang ditinggalkan di tempat parkir juga harus diperhatikan, baik berupa kendaraan yang ditinggalkan di tempat parkir atau benda lain yang tertinggal di tempat parkir oleh konsumen.
Perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir adalah pengelola parkir wajib menjamin keamanan  dan  keselamatan  obyek  perjanjian  penitipan  barang selama  jangka  waktu  yang ditentukan. Apabila terjadi kerusakan  atau kehilangan obyek penitipan barang, maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Dalam perparkiran masih banyak menyisakan persoalan hukum dan menjadi perdebatan antara pihak parkir dengan konsumen.
Jika  kita  lihat,  konsumen  seringkali  memiliki  kedudukan  yang  lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat melindungi haknya. Berdasarkan Pasal 1 butir
(1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen ( Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .).
Dalam  konteks  ekonomi  konsumen  berperan  sebagai  pengguna  akhir  yang  membeli produk atau layanan dari penyedia jasa. Adapun menurut Hornby, Konsumen ( consumer ) adalah seseorang  yang  membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau suatu Perusahaan yang membeli barang  tertentu  atau  menggunakan  jasa  tertentu,  atau  seseorang  yang mempergunakan suatu  persediaan  atau  sejumlah  barang,  setiap  orang  yang  mempergunakan  barang  atau  jasa (Samani, 2003).
Perlindungan konsumen merupakan kebijakan yang sudah dirancang untuk melindungi hak atau kepentingan  konsumen  yang di  dalamnya mencakup informasi  jujur  dan  jelas  tentang layanan  atau  suatu  produk,  juga  hak  untuk  mengajukan  keluhan,  hak  privasi  serta  keamanan produk.  Landasan  utama  di  Indonesia  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen  adalah Undang-undang  perlindungan  konsumen  Nomor  8  Tahun  1999,  di  dalamnya  mencakup perlindungan,  jaminan  kualitas  serta  hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  juga  berbagai  aspek lainnya seperti pembinaan konsumen agar diperlakukan secara benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  definisi  penitipan  yaitu  proses  menaruh  barang  supaya  disimpan,  dirawat, disampaikan kepada orang lain dan sebagainya.
Dalam  hukum  perdata  pertanggungjawaban  hukum  yang  dikenal  biasanya  berupa tanggung jawab seseorang Oleh karena itu apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penjaga parkir, maka konsumen parkir bukan hanya dapat meminta tanggung jawab berupa ganti rugi kepada penjaga parkir saja, tetapi juga kepada majikan atau atasan dari penjaga parkir tersebut, yaitu pengelola atau pihak yang mengadakan bisnis perparkiran tersebut. Meskipun telah begitu  banyak  aturan  hukum  terkait  perlindungan  hukum  konsumen  parkir  yang  mengalami kerusakan atau kehilangan barangnya di area parkir, namun masih banyak pihak yang belum paham dan mengabaikan aturan-aturan tersebut.
Terdapat  banyak  temuan  dalam  kasus  kasus  yang  sedang  ramai  dimedia  sosial  terkait banyaknya pencurian, pembobolan, serta pengrusakan kendaraan bermotor di area parkir, seperti kasus  pembobolan  kendaraan  mobil  di  Revo  Town  Mall,  Dalam  hal  ini  penulis  melakukan wawancara dengan ibu  ana sebagai  korban dari pembobolan tersebut  di  area parkir Revo Town Mall, yang mana beliau merupakan narasumber yang memiliki pengalaman tidak menyenangkan di  lokasi  parkir  Revo  Town  Mall  pada  tanggal  22  september  2023  lalu,  beliau  merupakan pengunjung  juga pengguna jasa parkir di mall tersebut , untuk itu penulis bertanya kepada beliau bagaimana kronologi kejadian yang dialami ibu ana pada saat menggunakan jasa parkir pada Revo Town  Mall,  korban  menyatakan  korban  menyatakan  pada  saat  itu  sedang  mengunjungi  mall tersebut  pada  pukul  20:37  WIB  lalu  korban  memarkirkan  kendaraannya  persis  di  depan  pintu masuk XXI pada P1 di baris kedua, setelah memarkirkan kendaraan korban memasuki area mall untuk  bertemu  dengan  keluarganya,  selama  satu  jam  lebih  berada  di  mall  korban  memutuskan
untuk pulang pada pukul 21.45 karena mengingat waktu sudah semakin larut, setelah bergegas ke parkiran  untuk  mengambil  kendaraan  yang  diparkir  korban  terkejut  melihat  kendaraan  yang diparkir di lokasi tersebut sudah dalam keadaan tidak seperti sebelumnya, yang mana pintu mobil sudah dalam keadaan tidak terkunci karena dibobol juga lubang kunci yang sudah miring, korban memang  mengaku  meninggalkan  barang  barang  berharga  di  mobil  dan  barang  tersebut  hilang seperti satu buah laptop lengkap dengan charger beserta harddisk, flashdisk dan earphone. Tidak lama setelah itu korban mengaku bergegas mencari security yang sedang berjaga untuk melaporkan kejadian  tersebut  dan  setelah  itu  korban  melakukan  diskusi  dengan  pihak  secure  parking  dan security akan tetapi tidak ada itikad baik dan sangat bertele-tele bahkan orang yang ada di TKP pada  malam  itu  tidak turut  dihadirkan  padahal  sebelumnya  sudah  berjanji  untuk  datang  sebagai saksi saat diskusi. Mengingat ada undang-undang perlindungan  konsumen korban berharap agar mendapatkan  keadilan  atas  hak-hak  saya  sebagai  konsumen  tapi  nihil  sampai  sekarang  korban belum  mendapat  kompensasi  apapun  sehingga  korban  melaporkan  kejadian  ini  ke  polres  metro bekasi kota. korban sangat kecewa dengan keamanan disana, tidak hanya soal penjagaan tapi juga penempatan CCTV yang kurang maksimal karena CCTV yang seharusnya menjadi bukti dari hal yang terjadi di area parkir pun terhalang oleh pipa sehingga tidak terjangkau oleh pantauan kamera CCTV.
Berdasarkan  uraian  diatas  terdapat  permasalahan  pada  kasus  di  atas  yang  masih  belum terselesaikan  antara  pengelola  jasa  parkir  dan  konsumen  yang  mengalami  pembobolan  dan pengrusakan  pada  sebuah  mobil  milik  ibu  ana/korban,  oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  penulis mengangkat issue tentang bagaimana pertanggung jawaban pihak pengelola parkir Revo Town Mall atas kerusakan pada kendaraan bermotor yang mengalami kerugian pada konsumen?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  dilakukan  dengan  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris mengenai pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat. (Dr. Muhaimin S.H., 2020)
Penelitian  hukum  empiris  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji hukum yang  dikonsepkan  sebagai  perilaku  nyata,  gejala  sosial  yang  dialami  setiap  orang  dalam kehidupan. Penelitian hukum empiris juga diambil dari fakta-fakta yang ada di lingkungan suatu masyarakat.
Metodologi  penelitian  tersebut  juga  merupakan  cara  tertentu  dalam  mengungkap  dan menelaah  permasalahan  dengan  menggambarkan  dan menjelaskan  fenomena-fenomena  yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga menghasilkan data bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan tujuan agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif dalam menganalisis kasus tersebut.
Bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan juga sekunder.
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  merupakan  bahan  hukum  yang  utama, sebagai  bahan hukum yang bersifat autoritatif,yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen
c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan di mana terhadap bahan hukum primer, di sini bahan  hukum  sekunder  dapat  memberikan  penjelasan  terhadapnya.  Bahan  hukum sekunder seperti:
a. Buku-buku  rujukan yang  memiliki kaitan  dengan  permasalahan
penelitian.
b. Jurnal  hukum  yang  memiliki  kaitan  dengan  permasalahan penelitian.
c. Hasil  dari  sebuah  penelitian  yang  memiliki  kaitan  dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Pengelola Parkir Revo Town Mall Terhadap  Konsumen Yang Mengalami Kerusakan Kendaraan Akibat Pembobolan.
Masalah  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  masih  dianggap  sesuatu  hal  yang  baru sehingga  terdapat  kemungkinan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  ataupun  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  belum  begitu  dipahami  oleh  segenap  lapisan masyarakat.  Gerakan  Perlindungan  Konsumen  Indonesia  ditandai  dengan  lahirnya  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973, namun Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia baru lahir pada 20 April 1999 dan diberlakukan pada 20 April 2000. Masa sebelum lahirnya UUPK di Indonesia, segala sesuatu mengenai hak hak konsumen dan  atau  segala  sesuatu  yang  terkait dengan kepentingan konsumen lebih banyak diatur dalam KUH Perdata. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus melindungi konsumen belum ada saat itu, sehingga posisi konsumen tidak seimbang bahkan sangat lemah dibanding dengan posisi pelaku usaha.(Kristiyanti, 2008)
Tanggung jawab merupakan bentuk dari suatu akibat hukum yang timbul akibat adanya kerugian  yang  tampak,  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak.  Sehingga  dari  bentuk  tanggung  jawab tersebut akan tampak suatu hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Drs. O. P. Simorangkir mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban menanggung atau memikul segala – galanya yang menjadi tugas, dengan segala akibat dari tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan  atau  perbuatan  yang  baik,  maka  tanggung  jawab berarti menjalankan kewajiban  atau perbuatan – perbuatan itu dengan baik. Dalam hal ini tindakan atau perbuatan yang buruk maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk itu.
Penitipan  barang  ketika  terjadi  sesuatu  yang  tidak  diharapkan  adanya,  merujuk  kearah kerusakan  atau  kehilangan,  sehingga  memunculkan  tanggungjawab  bagi  orang  yang dipercayakan.  Garis  besarnya  keberadaan  titipan  yang  ada  kepada  petugas  memunculkan penerima titipan setidaknya bertanggung jawab. Sehingga ketika terjadi sesuatu kerusakan pada barangatau  barang  yang  hilang,  maka  jelas  hal  tersebut  menjadi tanggungjawab  si  penerima titipan. (Nugroho, 2021)
Maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  tanggung  jawab  berarti  seseorang  tidak  boleh menghindar  bila  dimintai  penjelasan  tentang  perbuatan  dan  harus  bertanggung  jawab  atas perbuatan  yang  dilakukan  jika  terbukti  bersalah  dengan  segala  akibat  dari  tindakan  yang  baik maupun yang buruk.
Tanggung jawab merupakan bentuk dari suatu akibat hukum yang timbul akibat adanya kerugian  yang  muncul  ataupun  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak. Sehingga nantinya  dari  bentuk  tanggung  jawab  tersebut  akan  muncul  yang  namanya  hak dan  kewajiban. Pada  Revo  Town  Mall  yang  mana  sistem  parkirannya  dikelola  oleh  PT  Securindo Packatama
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
berdasarkan wawancara dengan Bapak Syarif bahwa sesungguhnya mereka hanya penyedia lahan parkir  bukan  penyedia  jasa  parkir.  Secara  aturan  hukum  yang  berlaku  pada  Pasal  1694 KUHPerdata  menyatakan  apabila  hak  dan  kewajiban  penyimpanan  ini  tercapai  maka  segala macam bentuk dari penitipan barang yang terjadi akan terlaksana dengan memperhatikan masing- masing  pihak  yang  berkepentingan.  Jadi Pada  Pasal  1694  KUHPerdata  memberikan  suatu penjelasan  bahwa  penitipan  harus  memperhatikan  masing-masing  pihak,  karena  penitipan memiliki sifat tanggung jawab segala resiko kepada pelaku usaha.
Namun pada istilah jasa parkir pelaku usaha menyatakan bahwa hanya menyediakan lahan parkir (sewa parkir) agar dapat digunakan oleh konsumen untuk memarkirkan kendaraan dengan segala  resiko  ditangan  pemilik  kendaraan.  Karena  menurut  Revo  Town  Mall  bentuk  tanggung jawab telah diwujudkan dengan adanya:
1. Petugas penjaga di setiap area parkir
2. Kamera otomatis ketika memarkirkan kendaraan
3. Memperketat  keamanan  dengan  mengarahkan  parkir  kendaraan  di  wilayah  yang telah ditentukan
Jadi  pada  sewa  lahan  parkir  di  Revo  Town  Mall  yang  dikelola  oleh  PT  Securindo Packatama mereka tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan dan kerusakan. Akan tetapi, pelaku usaha bertanggung jawab untuk membantu konsumen yang ingin melakukan pemanfaatan asuransi kendaraannya dengan cara membuat surat keterangan kehilangan di kantor kepolisian.
Dalam  hal  ini  kasus  yang  melatarbelakangi  skripsi  ini  belum  mendapatkan pertanggungjawaban  seperti  yang  diharapkan,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  dimana menurut  penulis  dalam  hal  ini  pihak  korban  dan  pelaku  usaha  kurang  komunikasi  dalam menyelesaikan perkara ini. Pada tanggal 07 Mei 2024 penulis berhasil mewawancarai bapak syarif yang  mana merupakan  Center  Director  pada  Revo  Town  Mall dengan  memberikan  pertanyaan Bagaimana  pihak  pengelola  parkir  menyelesaikan  masalah  pembobolan  kendaraan  yg menyebabkan  kehilangan  barang  dan  juga  kerusakan kendaraan  yang  di  parkir  di  Revo  Town Mall?  Beliau  menjelaskan  bahwa  Sebenarnya  secara  regulasi  mall  pihak  mall  sudah mencantumkan pada karcis untuk pengunjung agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan yang akan di parkir, namun pada pelaksanaannya masih banyak sekali pengunjung yang tidak memperhatikan hal itu.
Dalam  hal  perparkiran  kebetulan  Revo  Town  Mall  bekerjasama  dengan  PT.  Securindo Packatama  Indonesia  sebagai  pengelola  parkir  dan  menurut  bapak  syarif  pihak secure  parking sudah cukup kooperatif  untuk  menangani  masalah seperti ini, karena  beliau mengatakan sudah beberapa  kali  terjadi  kehilangan  helm  dan  pihak  secure  parking bersedia  mengganti  atau kerusakan  kendaraan  di  tempat  parkir  itu  mereka  pasti  memperbaiki, jadi sebenarnya secara regulasi mall Revo Town Mall tidak ada kewajiban untuk mengganti namun  karena  tidak ingin citra mall menjadi buruk mau tidak mau pihak mall pasti mengganti, dan untuk kasus yang terjadi pada  tanggal  22  oktober  2023 menurut  bapak  syarif  korban  ini  tidak  kooperatif,  beliau  tidak bersabar dalam menangani hal  ini.  karena  beliau  sudah  terlanjur  memperbaiki  kendaraan  tanpa kami      dan lebih  disayangkan  beliau  tidak  bisa  membuktikan  nota  pembelian  untuk  perbaikan mobil tersebut, karena bisa saja mengaku 20 juta padahal hanya 5 juta, kejadian seperti ini hampir dialami beberapa tahun kebelakang menurut pernyataan bapak syarif.
Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara dengan pertanyaan soal Kerugian seperti apa yang dapat di klaim sebagai pertanggung jawaban pihak mall kepada konsumen parkir? Beliau menjawab  dengan  menjelaskan  bahwa  di  dalam  asuransi  parkir itu  lebih  condong  kepada kendaraannya seperti  kaca spion yang hilang  atau mobil  yang  rusak  akibat  dibobol, dan untuk
barang  berharga  yang  hilang  di  dalam  mobil  itu tidak  dipertanggungjawabkan  karena  menurut bapak  syarif  kita  tidak  tahu  sebelumnya  barang apa  saja  yang  pengguna  parkir  bawa  ke  lokasi parkir, dan bisa saja ini menjadi kesempatan jahat seperti pengguna yang melapor hanya mengaku ngaku kehilangan tapi ternyata di dalam faktanya sama sekali tidak terjadi. Maka dari itu asuransi hanya  berlaku  untuk  kendaraan  atau  kerusakannya  saja.  Selanjutnya  bapak  syarif  juga menjabarkan prosedur untuk mengklaim kerugian tersebut , dan yang paling utama adalah disaat sesudah kejadian harus segera melapor kepada keamanan yang ada di sekitar dan setelah itu pihak keamanan akan membuatkan berita acara kehilangan, setelah berita acara dibuat pihak mall akan klaim  kepada pengelola  parkir yaitu PT.Securindo Packatama  Indonesia untuk  di  proses  klaim ganti rugi.”
Mengenai  kehilangan  barang  dan  kerusakan  kendaraan  di  area  parkir  Revo  Town Mall seharusnya pengguna parkir tidak meninggalkan barang- barang berharga di dalam mobil karena konsekuensi saat berada di mall atau tempat publik bisa terjadi hal yang tidak pernah disangka- sangka.  Apabila  terjadi  kerusakan  kendaraan  tentunya  pasti  yang  diminta  bertanggung  jawab adalah pihak perusahaan pengelola parkir beserta keamanan yang ada di tempat tersebut. Tentu kita  membutuhkan  sistem  pengaturan  dan  manajemen  parkir  yang  baik.  Contoh  konkrit  yang dapat  diterapkan  antara  lain  seperti  menambah  jumlah  petugas  parkir  di  lapangan  agar  sistem perparkiran  lebih  efisien  serta keamanan  juga  terjaga  secara  lebih  maksimal  juga  memastikan bahwa  sudah  mengunci  mobil  dengan  benar,  tidak  meninggalkan  barang-barang  berharga  di dalam mobil sehingga  tidak  menarik  perhatian,  dan  juga  jangan  sampai  meninggalkan  mobil dalam keadaan  kondisi mesin masih hidup.  Selain itu kita juga  perlu memilih area  parkir  yang sekiranya aman, seperti ditempat yang cukup terang.
Pada wawancara yang sudah dilaksanakan kepada korban maupun pelaku usaha, penulis menyimpulkan bahwa hasilnya sangat bertolak belakang seperti :
1. Pelaku usaha mengaku bahwa secure parking selalu tanggap dalam menangani masalah kehilangan  maupun  kerusakan  di  area  parkir  namun  dalam  pelaksanaannya  sampai sekarang  pihak  korban  belum  mendapat  pertanggungjawaban yang pasti  bahkan dalam prosesnya sempat ada pemanggilan kepada  pihak  mall  akan  tetapi  pihak  mall tidak  ada yang datang.
2. Pelaku usaha menyebutkan bahwa korban kurang kooperatif yang mana korban tidak bisa memberikan kwitansi atau nota pembelian untuk perbaikan kerusakan mobil, akan tetapi dalam wawancara korban mengaku memiliki kwitansi karena untuk memperbaiki lubang kunci yang rusak pun harus mempunyai surat keterangan dari kepolisian karena tidak bisa sembarangan.
3. Pelaku usaha menyebutkan untuk langkah pertama klaim garansi yaitu dengan melapor di waktu itu juga sehingga bisa langsung dibuatkan berita acara kehilangan namun  berbeda dengan  pelaksanaannya  dimana  korban  mengaku  sudah  melapor  namun  pihak  secure parking sangat bertele-tele dalam menangani hal tersebut sampai akhirnya korban memilih melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib.
Ada  beberapa  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  apabila  konsumen mengalami  kehilangan/  kerusakan  kendaraan  pada  saat  parkir  di  parkiran  Revo Town  Mall, maupun di Mall-Mall lain, adapun upaya hukumnya yaitu :
1. Konsumen  bisa  melakukan  klaim  asuransi  sesuai  prosedur  yang  sudah  ditetapkan, cara proses klaim asuransinya yaitu sebagai berikut:
a. Melaporkan  kepada  petugas  parkir  di  lokasi  parkir,  sebelum  meninggalkan  lokasi parkir.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
b. Membuat berita acara terjadinya peristiwa kehilangan sebagian atau kerusakan pada petugas yang berwenang ( di lokasi parkir ), berisikan mengenai tempat, tanggal dan waktu kejadian serta kronologis dan dilengkapi dengan foto kerusakan beserta rincian perkiraan besar kerugian
c. Membuat laporan polisi di kantor kepolisian sekitar bagi konsumen yang kehilangan kendaraannya.
d. Menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengajuan klaim
2. Menempuh jalur hukum apabila pelaku usaha jasa parkir tidak bertanggung jawab kepada konsumen  yang  mengalami  kehilangan  atau  kerusakan,  jika  konsumen  tidak  berani mengajukan gugatan  dan  hanya  melalui proses  sosialisasi maka tidak akan  memperoleh pertanggungjawaban. Apabila konsumen berani menyelesaikan secara jalur hukum maka akan ada jalan keluar berupa tanggung jawab dari pengelola parkir. Diperkuat dalam KUH Perdata dan UUPK, mengatur berbagai macam bentuk hak dan kewajiban dan tanggung jawab  pelaku  usaha  yang  mewajibkan  mengganti  kerugian  apabila  terjadi  kehilangan bukan hanya membantu proses pengaduan saja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  penulis,  dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :
1. Ada sistem keamanan dan pengawasan jasa parkir revo town mall yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama  Indonesia ternyata masih  terdapat banyak keluhan  dari pengguna parkir  karna  kurangnya  sistem  keamanan  dan  pengawasannya,  terutama  dalam  hal pengawasan  di  area parkir,  seperti  kurangnya  pengawasan  security  di  area  parkir, kurangnya CCTV yang dipasang di area parkir, yang mana masih banyak area parkir mobil yang tidak tersorot CCTV atau terhalang oleh pillar parkir, Selain itu CCTV pada lahan parkir  hanya  terdapat  pada  area  parkir  mobil  sedangkan  pada  area  parkir  motor  tidak disediakan kamera pengawas CCTV.  Revo Town Mall juga merupaka mall yang tergolong sepi karena banyaknya mall mall lain di area Kota Bekasi, Sehingga area parkir pada revo town mall cukup sepi dan mengundang kesempatan bagi orang orang yang memiliki niat berbuat kejahatan.
2. Pada Rumusan Masalah kedua penulis membuat kesimpulan bahwa dalam kasus ini masih belum  mempunyai  titik  akhir  yang  pasti  karena  kurangnya  komunikasi  antara  pelaku usaha dan konsumen , pada wawancara dengan bapak syarif selaku center director beliau mengatakan bahwa management parkir selalu menanggapi kasus seperti ini dengan baik, dan  menyebutkan  mengapa  masalah  ini  belum  juga  selesai  melainkan  karena  pihak konsumen yang kurang kooperatif dalam menanggapi sebuah masalah, sampai saat ini juga konsumen  yang mana  sebagai  korban  mengaku  belum  menangani  lebih  lanjut  karena kesibukan dalam pekerjaan dan Hal lain. Upaya hukum yang dapat diambil oleh konsumen jasa parkir apabila ada kerugian terhadap kendaraannya adalah dengan menempuh jalur litigasi  atau  non  litigasi  , sebagai  konsumen  sekaligus  korban  dalam  kasus  ini  berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi sebagaimana mestinya, berdasarkan hal tersebut perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  yang  mengalami  kejadian pembobolan mobil yang diparkir di area parkir dilakukan dengan menempuh jalur hukum berupa  tuntutan perdata,  namun  sebelumnya  harus  diupayakan  penyelesaian  sengketa secara  damai  terlebih  dahulu  dengan  para  pihak  terkait  secara  pribadi  maupun  melalui Lembaga yang berwenang yaitu BPSK.

## DAFTAR REFERENSI
Departemen Pendidikan Nasional t.t. Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka. Direktorat  Jendral  Perhubungan  Darat  1998. Direktorat  Jenderal  Perhubungan Darat .
Fuady,  M.  2013. Perbuatan  Melawan  Hukum  (Pendekatan  Kontemporer) . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Fuady,  M.  2013. Perbuatan  Melawan  Hukum  (Pendekatan  Kontemporer) . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Handayani, S. 2012. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Non Eksakta , No.4: 2. Inosentius, S. 2004. Perlindungan Konsumen, Kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak . Jakarta: Universitas Indonesia.
Kelembagaan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dalam  Memberikan  Perlindungan  dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha. Bekasi: Jala Permata Aksara.
Kristiyanti, C.T.S. 2008. Hukum perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafik. Lukman,  D.  2010. Analisa  Yuridis  Terhadap  Peranan  Pers  Sebagai  Sarana  Perlindungan Konsumen Melalui Surat Pembaca . Jakarta: Universitas Indonesia. Meliala, A. 1993. Praktik Bisnis Curang . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Miru, Ahmadi & Yodo,  Sutarman 2020. Hukum  perlindungan konsumen .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muttaqien,  R.  2008. Teori  Hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif . enam  ed. Bandung: Nusa Media.
Nasution,  A.  2002. Hukum  Perlindungan  Konsumen:Suatu  pengantar .  Jakarta: Diadit Media. Notoatmojo, S. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta. Panjaitan,  H.  2021.
Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Reposisi  dan  Penguatan
Prayudyanto, muhammad nanang 2015. Manajemen parkir di perkotaan: toolkit untuk mobilitas perkotaan  di  Indonesia .  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rahardjo, S. 1991. Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Samani, H.U.A. 2003. Dasar-Dasar Hukum Bisnis . 1 ed. Jakarta: Mitra Wacana Media. Shidarta 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . 3 ed. Jakarta: Susanto, H. 2008. Hak- Hak  Konsumen  Jika  Dirugikan .  Jakarta:  Visimedia.  Topatimasang,  R.  1990.  Panduan Pendidikan Konsumen untuk pemula. YLKI .