PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kon nen Indonesia
Davina Ok vana*

## Abstrak
Pengaturan mengenai landas kon nen di Indonesia khususnya dalam menentukan batas terluar landas kon nen masih mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa tentang Landas Kon nen  tahun  1958,  yaitu  menggunakan  kriteria  kedalaman  dan  kemampuan  dalam melakukan eksploitasi. Sementara itu Indonesia telah mera ﬁkasi Konvensi Hukum Laut 1982, yang mana kriteria dalam menentukan batas terluar landas kon nen berdasarkan konvensi ini dinilai lebih menguntungkan bagi negara pantai. Keuntungan yang dimaksud adalah  penggunaan  kriteria  topograﬁ  dasar  laut  dan  diperbolehkannya  negara  pantai mengajukan  perpanjangan  landas  kon nen.  Indonesia  telah  mengajukan  submisi perpanjangan landas kon nen yang berlokasi di barat laut Sumatera pada tahun 2008 dan disetujui  oleh  Komisi  Batas-Batas  Landas  Kon nen  PBB  pada  tahun  2010,  dan  saat  ini sedang mempersiapkan submisi perpanjangan landas kon nen lainnya di utara Papua dan selatan Nusa Tenggara. Adanya perkembangan dan prak k tersebut  dak diiku  dengan perubahan UU Landas Kon nen Indonesia yang seharusnya mengacu pada kriteria yang lebih relevan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Revisi UU Landas Kon nen menjadi pen ng  karena  telah  mengarah  pada  ke dakpas an  dan  pertentangan  dalam  hukum posi f di Indonesia.
Kata  kunci :  landas  kon nen,  KHL  1982,  Komisi  Batas-Batas  Landas  Kon nen  PBB,  revisi undang-undang, ra ﬁkasi.

## The Urgency of Indonesian Con nental Shelf Act Revision

## Abstract
The deﬁni on of the outer limit of the con nental shelf in Indonesian Con nental Shelf Act is s ll referring to the 1958 Geneva Conven on on the Con nental Shelf, which applied the criteria of depth and the ability to exploit. On the other hand, Indonesia has ra ﬁed the 1982 Conven on on the Law of the Sea, where the criteria in determining the outer limit of the con nental  shelf  is  considered  more  advantageous  to  coastal  states,  for  instance,  the applica on of seabed topography criteria and the admissible of coastal states to propose an extension of the con nental shelf. Indonesia has submi ed an extended con nental shelf located in the northwest of Sumatra in 2008 and had been approved by the Commission on the Limits of the Con nental Shelf of the UN in 2010. Indonesia is also currently preparing another  submission  located  in  the  northern  Papua  and  southern  Nusa  Tenggara. Notwithstanding  the  development  and  Indonesia's  prac ce,  these  situa ons  are  not followed by adjus ng the Indonesian Con nental Shelf Act. Thus, the urgency of revision of
¹ Salah satu contoh sengketa laut misalnya sengketa Laut Tiongkok Selatan. Lihat pembahasan dalam “Konﬂik versus Kooperasi: Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN ke Iklim Ekonomi Global”, yang disusun oleh Garry Gumelar Pratama, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 24 – 42.
²   Hingga tulisan ini dibuat, sebanyak 77 negara telah mengajukan perpanjangan landas kon nen di luar 200 mil laut ke Komisi Batas-batas Landas Kon nen PBB dan 26 negara telah mendapatkan rekomendasi dari komisi
Indonesia's Con nental Shelf Act is necessary, due to uncertainty and contradis nc on in Indonesia's posi ve law.
Keywords : con nental shelf, 1982 UNCLOS, UN-CLCS, revision of act, ra ﬁca on .

## A.  Pendahuluan
Landas  kon nen  dikenal  sebagai  lokasi  yang  kaya  akan  sumber  daya  kelautan seper  sumber daya hidrokarbon (minyak dan gas) dan sumber daya mineral serta hewan laut jenis sedenter. Eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di lepas pantai mulai  marak  dilakukan  pasca  berakhirnya  Perang  Dunia  II  terlebih  dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah laut yang  semakin  dalam,  serta  ngginya  permintaan  di  sektor  migas.  Selain  migas, cadangan sumber daya mineral yang terdapat di landas kon nen diketahui kaya akan kandungan logam seper   mah,  tanium, chrom , besi, tembaga, seng, perak, berlian, dan emas. Hal ini berdampak pada  ngkat eksploitasi mineral di laut yang meningkat  tajam.  Sumber  energi  lainnya  adalah  panas  bumi  ( thermal  energy ), sedenter species seper  kerang,  ram, remis, lobster dan kepi ng, serta jenis ikan laut dalam yang belum banyak dieksplorasi. Bagi negara pantai khususnya negara berkembang,  berbagai  sumber  daya kelautan  yang  berada  di  landas  kon nen tersebut  dapat  menjadi  komoditas  utama  yang  memiliki  kontribusi  terhadap perekonomiannya. Dengan demikian pen ng untuk mengetahui dan memas kan landas kon nen ini sebab  dak menutup kemungkinan berpotensi pada sengketa laut.
Hukum internasional berperan dalam penyelesaian sengketa laut,¹ termasuk peranan  terkait  maraknya  prak k  negara  dalam  mengeksploitasi  sumber  daya kelautan di landas kon nen, khususnya dalam status hukum dan delimitasi landas kon nen  di  antara  negara  yang  behadapan  ( opposite )  maupun  bersebelahan ( adjacent ). Perkembangan pengaturan landas kon nen saat ini terdapat di dalam ketentuan  Bab  VI  Pasal  75-85  Konvensi  Hukum  Laut  1982  (KHL  1982)  yang mengatur  batas  landas  kon nen  selebar  200  mil  laut  dari  garis  pangkal  dan memungkinkan sampai maksimal 350 mil laut dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat  di  dalam  Pasal  76  ayat  4-6.  Berbeda  dengan  rezim  Zona  Ekonomi Eksklusif  (ZEE),  negara  dak  dapat  melakukan  klaim  sepihak  ( unilateral  act ) terhadap  landas  kon nen  di  luar  200  mil  laut,  tetapi  harus  diajukan  ke  komisi khusus  yaitu  Komisi  Batas-Batas  Landas  Kon nen  Perserikatan  Bangsa-Bangsa
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kon nen Indonesia
tersebut, Indonesia adalah negara ke-12 yang mengajukan submisi tersebut pada tahun 2008. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), “Submissions, through the Secretary-General of the United Na ons, to the Commissions on the Limits of the Con nental Shelf, pursuant to ar cle 76, paragraph 8, of the United Na ons Conven on on the Law of the Sea of 10 December 1982”, h p://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_ submissions.htm diakses pada 24 Oktober 2016.
³   Konvensi  Jenewa  1958  terdiri  dari  4  (empat)  Konvensi,  yaitu  Konvensi  tentang  Laut  Teritorial  dan  Zona Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Haya , dan Konvensi  tentang  Landas  Kon nen.  Indonesia  hanya  mera ﬁkasi  3  ( ga)  konvensi  dan  dak  terikat  pada Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia , Bandung: Penerbit Yrama Widia, 2014, hlm. 287.
⁴   Sobar Su sna dan Sora Lokita, “Indonesia First Experiences in Delinea ng Extended Con nental Shelf to the UN-CLCS”, Indonesian J. Int'l L. 682 (2010-2011) , Volume 8 Number 4, Juli 2011, hlm. 690,
h p://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/indjil8&div=53&id=&page diakses  pada  24 Oktober 2016.
(PBB)/ United Na ons Commission on the Limits of the Con nental Shelf (UN-CLCS), kemudian  komisi  ini  akan  mengeluarkan  suatu  rekomendasi  yang  sifatnya mengikat.²
Indonesia  telah  memiliki  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  pe- manfaatan landas kon nen, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas  Kon nen  Indonesia  (UU  LKI).  UU  LKI  dikeluarkan  pasca  Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah pada 17 Februari 1969 dan mera ﬁkasi Konvensi Jenewa tentang Landas Kon nen 1958 (Konvensi LK) melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1961.³ UU LKI terdiri dari 14 (empat belas) pasal yang keseluruhan isinya mengacu pada Konvensi LK.
Pengaturan mengenai batas terluar landas kon nen berdasarkan Konvensi LK menggunakan  kriteria  kedalaman  atau  sejauh  kemampuan  teknologi  eksplorasi dan  eksploitasi  suatu  negara  di  landas  kon nen.  Pengaturan  tersebut  berbeda dengan  KHL  1982,  yang  mana  negara  pantai  diperbolehkan  untuk  menentukan metode  pengaturan  mana  yang  paling  menguntungkan,  yaitu  dua  metode berdasarkan kriteria topograﬁ dasar laut: pertama penarikan garis sepanjang 60 mil  laut  dari  pangkal  lereng  kon nen,  dan  yang kedua ,  berdasarkan  ketebalan sedimen.
Pasca Indonesia mera ﬁkasi KHL 1982, UU LKI  dak pernah direvisi. Di sisi lain, Indonesia  melakukan  langkah  besar  dengan  mengajukan  submisi  perpanjangan landas kon nen pada tahun 2008 ke Komisi Batas-Batas Landas Kon nen PBB yang kemudian  mengeluarkan  rekomendasi  pada  17  Agustus  2010.  Berdasarkan rekomendasi tersebut, Indonesia telah secara sah memiliki landas kon nen di luar 200  mil  laut  yang  terletak  di  barat  laut  Sumatera.  Rekomendasi  tersebut
2 memberikan Indonesia tambahan landas kon nen seluas 4.209 km .⁴ Selain itu, Indonesia  juga  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008 tentang  Wilayah  Negara  (UU  Wilayah  Negara)  dan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan).
⁵   C.S.T Kansil dan Chris ne S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm.
151.
⁶   Louis B. Sohn dan Kristen Gustafson, The Law of the Sea in a Nutshell , St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1993, hlm. 153.
rd
⁷ R.R Churchill dan A.V. Lowe, The law of the Sea , 3  Edi on, Manchester, UK: Juris Publishing and Manchester University Press, 1999, hlm. 141.
⁸ Ibid . ⁹ Ibid .
Di  dalam  kedua  undang-undang  tersebut  terdapat  pasal-pasal  yang  peng- aturannya  telah  merujuk  pada  ketentuan  KHL  1982.  Kondisi  ini  memunculkan ambiguitas  dan  kontradik f  dalam  pengaturan  landas  kon nen  di  Indonesia. Dalam kata lain, bertentangan dengan salah satu tujuan hukum, yaitu kepas an dan keter ban hukum. Di njau dari asas perundang-undangan, UU LKI merupakan peraturan yang bersifat khusus, namun lahir lebih dulu. Dalam ilmu perundang- undangan terdapat asas lex specialis derogate lex generalis (undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum).⁵ UU LKI dalam hal ini bersifat spesialis namun isinya telah di nggalkan dengan berlakunya UU Wilayah Negara dan UU Kelautan.
Ar kel ini selanjutnya akan mengungkap lebih detail mengenai fakta sejarah perkembangan pengaturan landas kon nen,  ndakan pemerintah yang berkaitan dengan  landas  kon nen  dan  beberapa  peraturan  terkait  mengenai  hal  ini. Kemudian di bagian akhir tulisan ini akan membahas mengenai urgensi perubahan UU LKI.

## B.  Perkembangan Pengaturan Landas Kon nen

## 1.  Sejarah Perkembangan Rezim Landas Kon nen
Pada  akhir  abad  ke-19,  is lah  ‘landas  kon nen’  pada  awalnya  merupakan terminologi yang digunakan dalam konteks geologis atau geograﬁs yang memiliki penger an  sebagai  perpanjangan  dasar  laut  mulai  dari  pantai  hingga  terdapat penurunan (lereng kon nen) sampai pada dasar laut dalam.⁶ Dasar laut sendiri terdiri dari  ga bagian, yakni:
1)  Bagian  yang  tanahnya  menurun  secara  bertahap  dari k  air  terendah  ( low water mark ) ke kedalaman dengan rata-rata 130 meter, di mana sudut deklinasi meningkat tajam, wilayah ini disebut sebagai landas kon nen ( con nental shelf );⁷ 2)  Bagian  dasar  laut  yang  berbatasan  dengan  landas  kon nen  dan  memiliki kemiringan  curam  dengan  kedalaman  semakin  menurun  sekitar  1.200-3.500 meter, dikenal sebagai lereng kon nen ( con nental slope );⁸ dan 3)  Lokasi  yang  berbatasan  dengan  lereng  kon nen  di  mana  dasar  laut  secara bertahap semakin menurun dan terdapat ketebalan sedimen, yang disebut sebagai tanjakan kon nental ( con nental rise ), dan berada di kedalaman sekitar 3500-5500 meter.⁹
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
¹⁰   Louis B. Sohn dan Kristen Gustafson, Op.cit. , 1993, hlm. 156.
¹¹   Dalam Proklamasi Truman, dinyatakan “ Having concern for the urgency of conserving and prudently utulizing its natural resources , the Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and seabed of the con nental shelf beneath the high seas but con guous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdic on and control”. Yoshifumi Tanaka, The Interna onal Law of the Sea , Cambridge: Cambridge University Press, 2012, hlm. 33.
¹²    Shigeru Oda, Interna onal Law of the Resources of the Sea , Netherlands: Sijthoﬀ and Noordhoﬀ Interna onal Publishers BV Alphen aan de Rijn, 1979, hlm. 79.
Ilustrasi mengenai bagian-bagian dasar laut dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:

## Gambar 1. Con nental Shelf Margin
¹⁰
Pada awal abad ke-20 ditemukan fakta bahwa terdapat cadangan hidrokarbon yang  melimpah,  berbagai  macam  jenis  hewan  laut  yang  hidup  di  dasar  laut ( sedenter species ) , dan penemuan nodul-nodul yang mengandung logam berharga di dasar laut di luar 12 (dua belas) mil laut atau di luar laut teritorial. Permintaan pasar yang meningkat serta kemajuan teknologi kemudian memudahkan proses eksploitasi sumber daya kelautan di landas kon nen. Potensi sumber daya kelautan dan kegiatan eksploitasi di landas kon nen pada masa ini merupakan upaya untuk melindungi kepen ngan nasional negara pantai yang bersangkutan.
Negara  yang  pertama  mengklaim  pemanfaatan  dasar  laut  di  luar  laut teritorialnya  (landas  kon nen)  adalah  Amerka  Serikat  (AS)  melalui Truman Proclama on tahun 1945.¹¹ AS menyatakan kedalaman 200 meter (100 fathoms ) sebagai batas pemanfaatan landas kon nen.¹² Pasca Proklamasi Truman, muncul beberapa keberatan dari negara lain, meskipun banyak pula yang mengiku  prak k
Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kon nen Indonesia
¹³ Ibid . ¹⁴   Pasal 1 Konvensi Jenewa tentang Landas Kon nen 1958 (Konvensi LK).
¹⁵   Louis B. Sohn dan Kristen Gustafson, Op.cit., hlm. 154. ¹⁶ Ibid. , hlm. 155. ¹⁷   Pasal 2 ayat (1) Konvensi LK. ¹⁸   Pasal 2 ayat (2) Konvensi LK. ¹⁹   Pasal 2 ayat (3) Konvensi LK. ²⁰   Donald R. Rothwell dan Tim Stephens, The Interna onal Law of the Sea , Oxford, Portland: Hart Publishing, 2010, hlm. 105.
serupa  dengan  dasar  pemikiran  apabila  sudah  melakukan  klaim,  negara  dapat memiliki keuntungan dari sumber daya kelautan yang terdapat di landas kon nen, kalaupun  dak  terdapat  sumber  daya  kelautan  yang  dimaksud,  maka  negara tersebut  dak memiliki kerugian apapun.¹³
Pada tahun 1951, Interna onal Law Commission (ILC) mulai menyusun dra ar cle terkait landas kon nen dan topik hukum laut internasional lainnya sebagai persiapan  Konferensi  Hukum  Laut  yang  pertama  pada  tahun  1958.  Konferensi tersebut menghasilkan 4 (empat) konvensi, salah satunya adalah Konvensi LK yang efek f berlaku pada tahun 1964. Konvensi ini memberikan penger an dan batas landas  kon nen  sebagai  dasar  laut  dan  tanah  dibawahnya  yang  berdampingan dengan pantai tetapi berada di luar laut teritorial sampai dengan kedalaman 200 meter  atau  sampai  kedalaman  yang  masih  masih  memungkinkan  dilakukannya eksploitasi sumber daya kelautan.¹⁴
Kriteria dengan formulasi kedalaman 200 meter diterapkan berdasarkan pada perhitungan jarak rata-rata di mana landas kon nen biasanya berakhir dan juga sebagai keseragaman aturan dalam konsep landas kon nen.¹⁵ Sementara kriteria ‘ expliotability ’  diterapkan  agar  negara  pantai  yang  bermaksud  memanfaatkan landas  kon nen  lebih  dari  200  meter  dapat  terwujud  ke ka  memiliki  teknologi yang memungkinkan ak vitas eksploitasi tersebut.¹⁶
Status landas kon nen bagi negara pantai adalah hak-hak berdaulat ( sovereign rights ) dalam memanfaatkan sumber daya kelautan yang terdapat didalamnya.¹⁷ Negara pantai dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan  memiliki  hak  eksklusif,  sekalipun  negara  pantai  dak  memanfaatkan landas  kon nen,  negara  atau  pihak  lain  yang  akan  memanfaatkannya  harus mendapatkan izin dari negara pantai tersebut.¹⁸ Hak negara pantai tersebut  dak bergantung pada  pendudukan atau berbagai jenis bentuk proklamasi apapun.¹⁹ Pengaturan mengenai hal tersebut menurut Donald R. Rothwell dan Tim Stephens karena landas kon nen melekat pada negara pantai secara ipso facto , ipso jure, dan ab ini o seper  halnya laut teritorial, dan membatalkan klaim oleh negara pantai sebelumnya.²⁰
Sumber daya kelautan yang dimaksud adalah sumber daya mineral dan sumber daya non-haya  lainnya di dasar laut dan tanah dibawahnya, serta organisme hidup

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
²¹   Pasal 2 ayat (4) Konvensi LK. ²²   Pasal 5 ayat (1) Konvensi LK. ²³   Pasal 5 ayat (2) dan (3) Konvensi LK. ²⁴   Pasal 5 ayat (8) Konvensi LK; Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional , Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 165.
²⁵   Pasal 6 Konvensi LK; Ibid. ²⁶   Pasal 7 Konvensi LK. ²⁷   Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit., hlm. 166. ²⁸ Ibid. , hlm. 161. ²⁹ Ibid. , hlm. 183.
yang  termasuk  ke  dalam sedenter  species. ²¹  Kebebasan  negara  pantai  dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di landas kon nen dapat dilakukan selama dak mengganggu peletakan kabel dan pipa di dasar laut oleh negara lain, temasuk gangguan  terhadap  navigasi,  penangkapan  ikan,  konservasi,  serta  riset  ilmiah kelautan.²² Dalam pembangunan instalasi atau struktur bangunan lainnya, negara pantai harus menetapkan zona keamanan ( safety zones ) dengan jarak maksimal 500  meter  di  sekeliling  instalasi  atau  struktur  bangunan  tersebut.²³  Bagi  pihak- pihak yang bermaksud mengadakan riset ilmiah di landas kon nen, maka harus terlebih dahulu memperoleh izin dari negara pantai dan wajib mengumumkan hasil peneli annya tersebut.²⁴
Penetapan  batas  landas  kon nen  bagi  2  (dua)  negara  berdekatan  yang pantainya berhadapan ( opposite ) atau bersebelahan ( adjacent ) harus dilakukan melalui perjanjian bilateral, dan apabila  dak terdapat perjanjian tersebut maka penetapan  batas  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan  prinsip equidistance yang menghasilkan median line dan equidistance dari k- k yang terdekat pada garis pangkal laut teritorial kedua negara.²⁵ Negara pantai juga memiliki hak untuk melakukan  eksploitasi  di  dasar  laut  yang  berdekatan  dengan  pantainya  dengan melakukan pembuatan terowongan ( tunneling ) dari daratan.²⁶ Pendapat seorang ahli perminyakan menyatakan bahwa pembuatan terusan-terusan (terowongan) dari darat dinilai lebih ekonomis dibandingkan pengeboran dari atas permukaan air, juga dinilai lebih aman dari sudut pelayaran karena  dak terdapat gangguan navigasi.²⁷
Pasca berlakunya Konvensi LK, perdebatan mengenai ketentuan batas landas kon nen berdasarkan Pasal 1 semakin tajam. Hal ini terjadi karena rumusan Pasal 1 tersebut  merupakan  hasil  kompromi  antara  negara-negara  yang  mendasarkan penger an landas kon nen secara geologis, yaitu kedalaman 200 meter (Inggris, Lebanon, Belanda, dan Perancis) dan negara-negara yang menggunakan kriteria 'exploitability’ (Argen na,  Korea,  dan  Panama).²⁸  Konsep  ‘ exploitability’ ini dianggap  dak memadai dan  dak jelas, karena dapat menimbulkan dikuasainya sebagian besar dasar laut dan mungkin mencapai dasar samudera oleh beberapa negara, khususnya negara maju, hal ini disampaikan oleh perwakilan Malta, Arvin Pardo dalam Sidang Umum PBB tahun 1967.²⁹
³⁰   Donald R. Rothwell dan Tim Stephens, Op.cit ., hlm. 106. ³¹ Ibid. , hlm. 107. ³²   Pasal 76 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982). ³³   Pasal 76 ayat (3) KHL 1982.
³⁴   Suparman  Diraputera,  (et.al.),  “Naskah  Akademik  RUU  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Landas Kon nen Indonesia”, h p://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_landas_ kon nen_indonesia.pdf , hlm. 16, diakses pada 26 Oktober 2016.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Majelis  Umum  PBB  pada  tahun  1969  menyatakan  bahwa  Konvensi  LK  dak memberikan deﬁnisi yang cukup terkait batas di mana negara dapat melaksanakan hak-hak  berdaulatnya  untuk  mengeksplorasi  dan  mengeksploitasi  sumber  daya alam  dan  ketentuan  tersebut  belum  menjadi  kebiasaan  hukum  internasional.³⁰ Putusan Interna onal Court of Jus ce (ICJ) dalam kasus North Sea Con nental Shelf menyatakan  konsep  landas  kon nen  sebagai  ' natural  prolonga on '  atau  per- panjangan alamiah dari daratan suatu negara dan perpanjangan pelaksanaan hak- hak berdaulat terkait kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya, dengan kata lain, sebagai hak yang melekat.³¹ Saat ini konsep ' natural prolonga on ' menjadi dasar pengaturan dan dasar penetapan batas landas kon nen di antara negara yang berhadapan atau bersebelahan.

## 2.  Pengaturan Landas Kon nen Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982
Pengaturan mengenai landas kon nen terdapat di dalam ketentuan Bab VI, Pasal 76-85  KHL  1982.  Kriteria  bagi  negara  pantai  dalam  menentukan  batas  landas kon nen,  yaitu  mencakup  daerah  dasar  laut  dan  tanah  dibawahnya,  sepanjang merupakan  kelanjutan  alamiah  wilayah  daratannya  hingga  mencapai  pinggiran luar tepi kon nen; atau sejauh 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur, dengan syarat pinggiran luar tepi kon nennya  dak mencapai 200 mil laut.³²
Pinggiran luar tepi kon nen tersebut melipu  kelanjutan daratan negara pantai yang terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya dari dataran kon nen, lereng kon nen ( con nental slope ), dan tanjakan kon nen ( con nental rise ).³³ Pinggiran luar tepi kon nen  dak mencakup dasar samudera atau yang dikenal sebagai rezim Kawasan  ( the  Area ).  Berikut  adalah  gambar  batas  landas  kon nen  berdasarkan Pasal 76 KHL 1982:³⁴
³⁵   Pasal 76 Ayat (4) KHL 1982. ³⁶   Pasal 76 ayat (5) KHL 1982. ³⁷   Pasal 76 ayat (8) KHL 1982; Donald R. Rothwell dan Tim Stephens, Op.cit. , hlm. 105. ³⁸   Pasal 77 KHL 1982.

## Gambar 2. Batas Landas Kon nen Berdasarkan Pasal 76 KHL 1982
Negara pantai dapat menetapkan pinggiran luar tepi kon nen melebihi 200 mil laut  dari  garis  pangkal  dengan  menarik  garis  lurus  yang  merujuk  pada k- k tetap ( ﬁxed point ) dan  dak melebihi 60 mil laut dari kaki lereng kon nen dengan ketebalan endapan ( sedimentary rocks ) paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara k tersebut dan kaki lereng kon nen.³⁵ Penetapan k- k tetap yang menjadi garis  batas  terluar  landas  kon nen  dak  boleh  melebihi  350  mil  laut  dari  garis pangkal, atau  dak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman ( isobath ) 2500 meter.³⁶
Apabila negara pantai berkeinginan untuk menentukan batas landas kon nen di  luar  200  mil  laut,  maka  negara  tersebut  harus  mengajukan  permohonan  ke Komisi Batas-Batas Landas Kon nen PBB yang dibentuk berdasarkan Annex II.³⁷ Rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi tersebut bersifat ﬁnal dan mengikat. Dalam menentukan batas landas kon nen di luar 200 mil laut, Komisi Batas-Batas Landas  Kon nen  PBB  menggunakan Scien ﬁc  and  Technical  Guidelines  of  the Commission on the Limits of the Con nental Shelf dan Manual on the Technical Aspects of the United Na ons Conven on on the Law of the Sea (TALOS). Negara pantai memiliki hak-hak berdaulat ( sovereign rights ) dalam melakukan kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  secara  eksklusif,  ar nya  segala  kegiatan tersebut  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  negara  pantai.³⁸  Hak
³⁹   Pasal 78 ayat (2) KHL 1982. ⁴⁰   Pasal 79 KHL 1982. ⁴¹   Suparman Diraputera, (et.al.), Op.cit ., hlm. 17.
berdaulat  negara  pantai  atas  landas  kon nennya  dak  tergantung  pada penguasaan  ( occupa on )  maupun  berbagai  bentuk  proklamasi  lainnya.  Sumber daya kelautan yang dimaksud adalah sumber daya mineral dan sumber daya non- haya   lainnya  yang  berada  di  dasar  laut  dan  tanah  dibawahnya  termasuk  jenis organisme hidup seper sedenter species yang pada saat dipanen berada di dasar laut atau tanah dibawahnya, dan hanya dapat bergerak selama ada kontak ﬁsik dengan dasar laut atau tanah dibawahnya.
Hak  berdaulat  negara  pantai  dalam  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  di landas kon nen tetap harus menghorma  hak-hak negara lain terkait navigasi dan hak-hak lain yang diatur oleh KHL 1982,³⁹ seper  hak untuk meletakkan pipa dan kabel bawah laut.⁴⁰ Negara pantai memiliki hak untuk mengatur peletakan pipa dan  kabel  bawah  laut  di  landas  kon nennya,  terkait  kegiatan  eksplorasi  dan eksploitasi  sumber  daya  kelautan  dan  ndakan  pencegahan,  pengaturan,  dan pengurangan  polusi  yang  berasal  dari  pipa  tersebut.  Pengaturan  mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi, atau struktur bangunan lainnya yang berada di atas landas kon nen diatur oleh Pasal 80 yang secara muta s mutandis sama dengan ketentuan Pasal 60 yaitu pengaturan pembangunan serupa di atas yang ada di ZEE.
Terkait dengan kegiatan eksploitasi sumber daya kelautan di landas kon nen di luar 200 mil laut, terdapat ketentuan dalam Pasal 82 yang mengatur mengenai pembayaran dan bagi hasil antara negara tersebut dengan Interna onal Seabed Authority (ISBA) dimulai setelah 5 (lima) tahun pertama produksi dan dimulai pada tahun ke-6 sebesar 1% dari hasil produksi, dan naik se ap tahunnya sebesar 1% dan akan tetap sebesar 7% setelah produksi tahun ke-12.⁴¹ Ketentuan tersebut memiliki pengecualian terhadap negara berkembang yang menjadi pengimpor sumber daya mineral.  Pembayaran  tersebut  diserahkan  melalui  Otoritas,  kemudian  di- distribusikan ke negara-negara anggota KHL 1982 dengan dasar kriteria equitable sharing dan  memper mbangkan  kepen ngan  dan  kebutuhan  bagi  negara berkembang dan khususnya negara yang kurang berkembang serta negara  dak berpantai.

## C.  Prak k Indonesia

## 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kon nen Indonesia
UU LKI mengatur mengenai penger an dan batas landas kon nen yaitu dasar laut dan tanah dibawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
⁴²   Pasal 1 ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kon nen Indonesia (UU LKI). ⁴³   Pasal 1 ayat (b) UU LKI. ⁴⁴   Pasal 1 ayat (c) UU LKI. ⁴⁵   Pasal 2 UU LKI. ⁴⁶   Pasal 3 UU LKI. ⁴⁷   Pasal 4 UU LKI. ⁴⁸   Pasal 5 UU LKI. ⁴⁹   Pasal 6 UU LKI.
(UU Perairan Indonesia 1960) sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih  mungkin  diselenggarakan  eksplorasi  dan  eksploitasi  kekayaan  alam.⁴² Penger an sumber daya kelautan yang terdapat di landas kon nen merujuk pada sumber daya mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya dan organisme hidup yang termasuk dalam sedenter species .⁴³ Sedangkan penger an eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha- usaha pemanfaatan kekayaan alam di landas kon nen sesuai dengan is lah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing.⁴⁴ Status hukum di landas kon nen adalah penguasaan penuh dan hak eksklusif serta kepemilikan kekayaan alam di landas kon nen oleh Indonesia.⁴⁵ Indonesia memiliki negara-negara tetangga baik berdampingan maupun berhadapan, maka berkaitan  dengan  hal  tersebut,  penetapan  garis  batas  landas  kon nen  dengan negara-negara  tetangga  dilakukan  dengan  mengadakan  perundingan  untuk mencapai persetujuan.⁴⁶ Hal ini dilakukan dengan pembentukan Tim Teknis Landas Kon nen  pasca  ra ﬁkasi  Konvensi  LK  untuk  merundingkan  batas-batas  landas kon nen dengan negara-negara tetangga, antara lain: Australia, India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Papua Nugini.
Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kon nen Indonesia harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku  di  bidang  masing-masing.⁴⁷  Kegiatan  penyelidikan  ilmiah  dalam  me- nemukan sumber kekayaan alam di landas kon nen (peneli an terhadap mineral, biologis,  dan  ekologis)  harus  dilakukan  berdasarkan  peraturan  pemerintah.⁴⁸ Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam, maka pembangunan,  pemeliharaan  instalasi-instalasi,  kapal-kapal  dan/atau  alat-alat lainnya  di  landas  kon nen  dan/atau  diatasnya  dilindungi  terhadap  pihak  ke ga dengan  menetapkan  daerah  terlarang  selebar  500  meter  dari k  terluar  pada instalasi, kapal, atau alat-alat yang dibangun di atas landas kon nen Indonesia.⁴⁹ Selain itu, diatur pula melalui peraturan pemerintah mengenai penetapan suatu daerah terbatas (zona keamanan) selebar  dak melebihi 1.250 meter terhitung dari k- k terluar dari daerah terlarang itu, di mana kapal-kapal pihak ke ga dilarang membuang atau membongkar sauh.
Apabila terjadi pencemaran, maka pelaku kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas  kon nen  Indonesia  harus  mengambil  langkah-langkah  terkait  hal  pen-
Urgensi Revisi Undang-Undang Landas Kon nen Indonesia
⁵⁰   Pasal 8 UU LKI. ⁵¹   Pasal 9 UU LKI. ⁵²   Pasal 10 UU LKI. ⁵³   Pasal 11 UU LKI.
⁵⁴   Khaﬁd, “Pengalaman melakukan parsial submisi Landas Kon nen Indonesia di luar 200 mil laut di sebelah barat laut  Sumatera  untuk  mendukung  penyusunan  Rancangan  Undang-Undang  Landas  Kon nen  Indonesia”, disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi RUU tentang Landas Kon nen Indonesia , Selasa, 26 April 2011, Jakarta, h p://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ﬁles/doc/1276_khaﬁd%20%20Pengalaman%20Submisi%20 LKI%20untuk%20mendukung%20RUU%20Landas%20Kon nen.pdf , hlm. 5-6, diakses pada 20 Oktober 2016.
cegahan  terjadinya  pencemaran  air  laut  dan  udara  diatasnya  serta  mencegah meluasnya pencemaran apabila telah terjadi pencemaran.⁵⁰ Keseluruhan kegiatan eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  kekayaan  alam  di  landas  kon nen  (pem- bangunan  instalasi,  kapal,  penetapan  daerah  terlarang,  penetapan  daerah terbatas) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.⁵¹
Kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  kekayaan  alam  di  landas  kon nen  juga harus memperha kan dan melindungi kepen ngan-kepen ngan antara lain: (a) Pertahanan  dan  keamanan  nasional;  (b)  Perhubungan;  (c)  Telekomunikasi  dan transmisi  listrik  di  bawah  laut;  (d)  Perikanan;  (e)  Penyelidikan  oseanograﬁ  dan penyelidikan ilmiah lainnya; dan (f) Cagar alam.⁵² Terakhir, pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana apabila  dak mematuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda se nggi- ngginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).⁵³

## 2.  Pengajuan Landas Kon nen di Luar 200 mil laut oleh Indonesia
Pengajuan  landas  kon nen  di  luar  200  mil  laut  harus  mengiku   prosedur  dan mekanisme  Komisi  Batas-Batas  Landas  Kon nen  PBB.  Indonesia  mengajukan submisi yang berisi data-data hasil survei landas kon nen ke Komisi Batas-Batas Landas Kon nen PBB terkait landas kon nen di luar 200 mil laut yang berlokasi di barat  laut  Sumatera.  Hasil  survei  landas  kon nen  tersebut  didapatkan  melalui tahapan  pengumpulan  data, desktop  study ,  dan  survei seismic  mul channel . Tahapan  pengumpulan  data  dalam  penentuan  batas  terluar  landas  kon nen adalah sebagai berikut:⁵⁴
1)  Penetapan  garis  pangkal  –  berdasarkan  da ar k- k  kordinat  yang terdapat  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38 Tahun  2002  tentang  Da ar  Koordinat  Geograﬁs  Ti k-Ti k  Garis  Pangkal Kepulauan Indonesia (PP 38/2002);
2)  Penarikan garis batas mari m – Penentuan garis ZEE sepanjang 200 mil laut dan perjanjian batas-batas mari m dengan negara lain;
3)  Penentuan  garis constraint ( cut-oﬀ )  sebagai  batas  maksimal  yang diperbolehkan  yang  dak  melebihi  350  mil  laut  dari  garis  pangkal  atau dak melebihi 100 mil laut dari garis isobath 2500 meter; dan
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
⁵⁵ Ibid. ⁵⁶ Ibid. ⁵⁷ Ibid. , hlm. 7.
⁵⁸   Sobar Su sna dan Sora Lokita, Op.cit. , hlm. 688.
4)  Penentuan garis batas dengan penentuan kaki lereng ( foot of the slope ) yang  dideﬁnisikan  sebagai  perubahan  maksimum  gradien  pada  per- mukaan dasar laut, dengan cara (a) rumus jarak 600 mil laut dari kaki lereng ( Hedberg  Line );  dan  (b)  ketebalan  sedimen  minimal  1%  ( Gardiner Formula ).
Tahap selanjutnya adalah desktop study , yaitu pengolahan data-data meng- gunakan so ware khusus. Data-data yang mendasari desktop study antara lain: (1) data Ba metri; (2) data ketebalan sedimen; (3) k- k kordinat berdasarkan PP 38/2002; (4) garis pantai; dan (5) peta ZEE.⁵⁵ Tindak lanjut setelah pelaksanaan desktop  study adalah  survei  landas  kon nen,  yaitu  survei  seismik  di  landas kon nen di luar 200 mil laut di sebelah barat laut Sumatera untuk melengkapi data ketebalan sedimen dalam memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (4)(a)(1).⁵⁶
Pemerintah Indonesia mengajukan submisi parsial Landas Kon nen di luar 200 mil laut ke Komisi Batas-Batas Landas Kon nen PBB pada tanggal 16 Juni 2008. Delegasi  Pemerintah  Indonesia  melakukan  presentasi  dalam  sidang  komisi  di markas PBB, New York pada 24 Maret 2009 untuk menjelaskan argumentasi dalam da ar koordinat batas landas kon nen di luar 200 mil laut di barat laut Sumatera. Komisi Batas-Batas Landas Kon nen PBB kemudian membentuk Sub-Komisi untuk menangani  submisi  Indonesia  dan  melakukan  serangkaian  pertemuan  dengan Pemerintah  Indonesia  (Delri)  yang  diketuai  oleh  Dirjen  Hukum  dan  Perjanjian Internasional  Kementerian  Luar  Negeri  (Kemlu)  dengan  anggota  Kepala  Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal-sekarang bernama Badan Informasi  Geospasial/BIG),  Direktur  Inventarisasi  Teknologi  Sumber  Daya  Alam Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (BPPT),  Kepala  Dinas  Hidro- Oseanograﬁ  Tentara  Nasional  Indonesia  Angkatan  Laut  (TNI-AL),  dan  Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York.⁵⁷
Pertemuan antara Sub-Komisi dan Pemerintah Indonesia dilakukan pada 8-10 September  2009,  dilanjutkan  dengan  pertemuan  formal  pada  30  Maret-1  April 2010, dan pertemuan terakhir dilaksanakan pada 12-13 Agustus 2010.⁵⁸ Substansi dari rangkaian pertemuan tersebut adalah klariﬁkasi dan permintaan penambahan data yang dibutuhkan Sub-Komisi. Survei tambahan dilakukan oleh Indonesia pada 20  Januari-18  Februari  2010  terkait  data-data  seismik  untuk  menentukan ketebalan sedimen 1% ( Gardiner Formula ) di beberapa k koordinat.
Sidang  Sub-Komisi  dan  Komisi  Batas-Batas  Landas  Kon nen  PBB  dilakukan pada 16 Agustus 2010 dan menghasilkan rekomendasi yang disampaikan pada 17
⁵⁹ Ibid. , hlm. 690.
⁶⁰   PBB, “Summary of Recommenda ons of the Commission of the Limits of the Con nental Shelf in regard to the submission made by Indonesia in respect of the area north west of Sumatera on 16 June 2008”,
h p://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_ﬁles/idn08/Summary%20Recommenda ons%20for%2 0Indonesia.pdf , diakses pada 22 Oktober 2016.
Agustus 2010, menyatakan bahwa submisi Indonesia terkait landas kon nen di luar 200 mil laut di wilayah barat laut Sumatera secara resmi menjadi landas kon nen
2 Indonesia  seluas  4209  km ,  lebih  luas  dibandingkan  dengan  area  yang  diajukan
2 sebelumnya yaitu seluas ± 3500 km .⁵⁹ Gambar di bawah ini memperlihatkan area landas kon nen Indonesia di luar 200 mil laut berdasarkan rekomendasi Komisi Batas-Batas Landas Kon nen PBB.

## Gambar 3. Landas Kon nen Indonesia di Barat Laut Sumatera Berdasarkan Rekomendasi Komisi Batas-Batas Landas Kon nen PBB⁶⁰
Saat ini Indonesia sedang melakukan survei landas kon nen sebagai persiapan pengajuan  submisi  terkait  landas  kon nen  Indonesia  di  luar  200  mil  laut  yang berlokasi  di  selatan  Nusa  Tenggara  (Pulau  Sumba)  dan  di  utara  Papua. Perkembangan  saat  ini  berdasarkan  survei  landas  kon nen  yang  sedang  ber- langsung di selatan Sumba menunjukan variasi ketebalan sedimen antara <1% dan

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
⁶¹   Prijantono Stjario dan Imelda R. Silalahi, “Tinjauan Geologi Landas Kon nen Indonesia di luar 200 mil laut Sebelah Selatan Perairan Pulau Sumba”, Jurnal Geologi Kelautan , Volume 11, Nomor 2, Agustus 2013, hlm 76, h p://ejournal.mgi.esdm.go.id/index.php/jgk/ar cle/download/232/222 , diakses pada 20 Oktober 2016. ⁶²   Yusuf S. Djajadihardja, “Rencana Submisi LKI Utara Papua, Selatan NTT dan Selatan Jawa”, disampaikan pada Rapat  Koordinasi  Pembahasan  Submisi  Landas  Kon nen  Indonesia ,  Kementrian  Koordinator  Bidang Kemari man, Bandung, 21 September 2016.
⁶³ Ibid.
⁶⁴  Prijantono Stjario dan Imelda R. Silalahi, Op.cit ., hlm 68.
hingga ketebalan sedimen 1,81%.⁶¹ Sementara untuk di utara Papua, survei landas kon nen menunjukkan ketebalan sedimen pada daerah sekitar kaki lereng adalah kurang lebih 2000 meter, dan berdasarkan pengukuran seismik, ketebalan sedimen berkisar 500 sampai 700 meter dengan di beberapa tempat terdapat cekungan yang  dak terlalu lebar dengan ketebalan sedimen berkisar 1500 meter.⁶² Hasil survei tersebut juga mengungkapkan terdapat potensi overlapping antara batas landas kon nen Indonesia di utara Papua dengan Papua Nugini dan Micronesia.⁶³
Gambar 4. Potensi Wilayah Landas Kon nen Indonesia di Luar 200 mil laut⁶⁴

## 3.  Peraturan Perundang-Undangan Lain Terkait Pemanfaatan Landas Kon nen Indonesia
Dalam  melakukan  ak vitas  eksploitasi  dan  eksplorasi  di  landas  kon nen,  selain harus berdasarkan UU LKI terdapat pula peraturan perundang-undangan lain yang
⁶⁵   Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara).. ⁶⁶   Pasal 1 huruf 9 UU Wilayah Negara.
⁶⁷   Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan).
terkait, antara lain wilayah negara, kelautan, pertahanan dan keamanan nasional, pertambangan, dan perhubungan laut. Berikut adalah pemaparan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksud:

## a.  Wilayah Negara
Sebagai  realisasi  amanat  Pasal  25  UUD  1945,  UU  Wilayah  Negara  dikeluarkan dalam rangka memberikan kepas an hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai  wilayah  negara  yang  melipu   wilayah  daratan,  perairan  pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.  Dalam  UU  Wilayah  Negara  dijelaskan  bahwa  landas  kon nen merupakan wilayah yurisdiksi, yaitu wilayah yang berada di luar wilayah negara, di mana  negara  memiliki  hak-hak  berdaulat  dan  kewenangan  tertentu  lainnya sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  inter- nasional.⁶⁵
Sementara penger an landas kon nen Indonesia melipu  dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kon nen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur,  dalam  hal  pinggiran  luar  tepi  kon nen  dak  mencapai  jarak  tersebut, hingga paling jauh 350 mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter.⁶⁶ UU ini telah mengadopsi kriteria batas terluar landas kon nen berdasarkan KHL 1982.

## b.  Kelautan
Pengaturan mengenai kelautan ini tergolong baru, memiliki lingkup pengaturan yang sangat luas dan komprehensif, yaitu UU Kelautan. Dasar pembentukan UU ini adalah pengaturan wilayah laut Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek mencakup poli k, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang menjadi dasar pembangunan nasional, serta pengelolaan sumber daya  kelautan  yang  dilakukan  melalui  kerangka  hukum  dalam  memberikan kepas an hukum dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Berdasarkan UU Kelautan, penger an sumber daya kelautan adalah sumber yang  dapat  diperbaharui  maupun  yang  dak  dapat  diperbaharui  yang  memiliki keunggulan kompara f dan kompe f serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.⁶⁷  Penyelenggaraan  kelautan  dalam  hal  pemanfaatan  sumber  daya kelautan atau kegiatan di wilayah laut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan  hukum  internasional,  serta  harus  memberikan

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
⁶⁸   Pasal 3 huruf (b) dan (g) UU Kelautan. ⁶⁹   Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) UU Kelautan. ⁷⁰   Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Kelautan. ⁷¹   Pasal 9 ayat (3) UU Kelautan. ⁷²   Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf (b) UU Kelautan.
⁷³   Paragraf 1, Pasal 16 – 19 UU Kelautan. ⁷⁴   Paragraf 2, Pasal 20 – 21 UU Kelautan.
⁷⁵   Paragraf 4, Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Kelautan.
⁷⁶   Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Kelautan. ⁷⁷   Pasal 58 dan Pasal 59 UU Kelautan.
⁷⁸   Perubahan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pertahanan Keamanan  Negara  RI  dan  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1988  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1988.
kepas an  hukum  serta  manfaat  bagi  seluruh  masyarakat.⁶⁸  UU  ini  menyatakan wilayah  yang  termasuk  yurisdiksi  Indonesia  adalah  Zona  Tambahan,  ZEE,  dan Landas Kon nen, serta memiliki hak berdaulat di ZEE serta di Landas Kon nen.⁶⁹
Satu  hal  yang  menarik,  UU  ini  mengatur  mengenai  hak  Indonesia  dalam melakukan klaim Landas Kon nen di luar 200 mil laut, dan pengajuannya—yaitu disampaikan  kepada  Komisi  Batas-Batas  Landas  Kon nen  PBB—sebelum ditetapkan sebagai landas kon nen Indonesia oleh pemerintah.⁷⁰ Landas kon nen di luar 200 mil laut yang telah mendapatkan persetujuan komisi selanjutnya harus dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.⁷¹
UU  Kelautan  juga  mengatur  kewenangan  pengelolaan  kelautan  bagi pemerintah dan pemerintah daerah terkait pemanfaatan sumber daya kelautan energi dan sumber daya mineral,⁷² termasuk sumber daya perikanan di wilayah laut yurisdiksi.⁷³ Selanjutnya, pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya mineral serta pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.⁷⁴
UU Kelautan turut mengatur mengenai bangunan laut (instalasi di laut) yang dak mengganggu alur pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta memperka kan daerah keselamatan ( safety zones ).⁷⁵ Selain itu, UU Kelautan juga  mengatur  mengenai  riset  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kelautan  yang terintegrasi  dengan  sistem  nasional  peneli an  pengembangan  penerapan teknologi yang difasilitasi oleh pemerintah, antara lain perizinan dan pelaksanaan riset ilmiah dengan pihak asing.⁷⁶ UU Kelautan mencakup pula pengaturan terkait pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum di laut.⁷⁷

## c.  Pertahanan dan Keamanan Nasional
Peraturan  perundang-undangan  terkait  pertahanan  dan  keamanan  nasional merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara).⁷⁸ UU Pertahanan Negara menyatakan sumber daya alam sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Sumber daya alam yang dimaksud
⁷⁹   Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. ⁸⁰   Selengkapnya bunyi dari Pasal 6 ayat (1) huruf (f), (g), dan (h) adalah:
“Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: … (f) pemberian  IUP,  pembinaan,  penyelesaian  konﬂik masyarakat,  dan  pengawasan  usaha  pertambangan  yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; (g) pemberian  IUP,  pembinaan,  penyelesaian  konﬂik masyarakat,  dan  pengawasan  usaha  pertambangan  yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; (h) pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konﬂik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung Iintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai …”.
⁸¹    Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan peraturan pelaksana berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
⁸²   Pasal  6  ayat  (1)  huruf  (a),  (b),  dan  (c)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2010  tentang  Wilayah Pertambangan (PP 22/2010).
terdapat  di  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (9)  menyatakan:  “Sumber  daya  alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya  dapat  didayagunakan  untuk  kepen ngan  pertahanan  negara”.  Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Nasional, Pasal 1 ayat (3) disebutkan  mengenai  sistem  keamanan  nasional,  meskipun  terminologi  yang digunakan dalam merujuk sumber daya alam adalah sumber daya nasional.

## d.  Pertambangan
Peraturan  dalam  hal  tambang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).⁷⁹ Berdasarkan UU ini, mineral dan batubara yang berada di wilayah Indonesia merupakan sumber daya  alam  tak  terbarukan  dan  memiliki  peranan  pen ng  bagi  perekonomian negara.  UU  Minerba  dak  mengatur  secara  khusus  kegiatan  pertambangan mineral di wilayah laut Indonesia. Pasal yang berkaitan dengan pertambangan di laut  terdapat  di  dalam  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  (f),  (g),  dan  (h)  yaitu mengenai kewenangan pemerintah dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di mana usaha pertambangan, lokasi pertambangan, dan operasi produksi pertambangannya berada pada wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai.⁸⁰
Peraturan perundang-undangan lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (PP 22/2010).⁸¹ Dalam ketentuan Pasal 2  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  wilayah  pertambangan  (WP)  merupakan  kawasan yang  memiliki  potensial  mineral  dan/atau  batubara  yang  berada  di  permukaan tanah  maupun  di  bawah  tanah,  baik  di  wilayah  darat  atau  di  wilayah  laut.  PP 22/2010  pada  dasarnya  mengatur  mengenai  pembagian  wewenang,  misalnya dalam  kegiatan  penyelidikan  dan  peneli an  pertambangan  untuk  memperoleh data dan informasi, maka menteri berwenang melakukan penyelidikan dan wilayah laut dengan jarak 12 mil laut dari garis pantai atau yang berbatasan dengan negara lain, gubernur untuk wilayah laut dengan jarak 4-12 mil laut dari garis pantai, dan bupa  untuk wilayah laut sampai dengan 4 mil laut dari garis pantai.⁸²
Pembagian  wewenang  tersebut  juga  diatur  terkait  penetapan  Wilayah  Izin Usaha  Pertambangan  (WIUP)  dengan  wilayah  laut  dengan  jarak  yang  sama.⁸³ Peraturan lainnya terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (PP 23/2010).⁸⁴  Pada  dasarnya,  PP  23/2010  ini  mengatur  mengenai  pembagian wewenang  antara  menteri  (ESDM),  gubernur,  dan  bupa   terkait  dengan pelaksanaan wewenang pelelangan WIUP,⁸⁵ permohonan WIUP,⁸⁶ IUP Eksplorasi,⁸⁷ dan IUP Operasi Produksi.⁸⁸

## e.  Perhubungan Laut
Peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  perhubungan  laut  diatur  di  dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran).⁸⁹ UU Pelayaran  mengatur  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  dalam  hal  navigasi melalui  Sarana  Bantu  Navigasi-Pelayaran  dan  Telekomunikasi  Pelayaran  dengan menetapkan  zona  keamanan  dan  keselamatan  di  sekitar  instalasi  bangunan.⁹⁰ Penetapan zona keamanan di Perairan Indonesia harus ditetapkan dan diumumkan oleh  pemerintah.⁹¹  Se ap  kegiatan  pembangunan,  pemindahan,  atau  pem- bongkaran bangunan atau instalasi di laut harus memenuhi persyaratan dan izin dari pemerintah.⁹²
Pelayaran dan navigasi di perairan Indonesia ditetapkan melalui ALKI dengan memperha kan  ketahanan  nasional,  keselamatan  berlayar,  eksplorasi  dan eksploitasi  sumber  daya  alam,  jaringan  kabel  dan  pipa  dasar  laut,  konservasi sumber daya alam dan lingkungan, rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional,  tata  ruang  laut,  dan  rekomendasi  organisasi  internasional  yang berwenang.⁹³  Beberapa  undang-undang  seper   UU  LKI  dan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE Indonesia) tunduk terhadap ketentuan UU Pelayaran ini sepanjang berkaitan dengan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
⁸³  Pasal 22 ayat (2) huruf (a), (b), (c) PP 22/2010.
⁸⁴   PP ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 156 UU Minerba .
⁸⁵   Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010).
⁸⁶   Pasal 20 ayat (1) PP 23/2010.
⁸⁷   Pasal 28 huruf (a), (b), (c) PP 23/2010.
⁸⁸   Pasal 35 ayat (1) huruf (a), (b), (c) PP 23/2010.
⁸⁹   Penggan  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (UU Pelayaran). ⁹⁰   Pasal 119 ayat (2) UU Pelayaran. ⁹¹   Pasal 195 huruf (a) UU Pelayaran. ⁹²   Pasal 195 ayat (2) UU Pelayaran. ⁹³   Pasal 194 ayat (2) UU Pelayaran.

## 280

## f.  Perikanan
Pengaturan mengenai perikanan saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Lingkup pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan yang dimaksud oleh UU ini berlaku di laut teritorial, ZEE Indonesia, dan laut lepas.  Tidak  terdapat  pengaturan  terkait  jenis  sedenter  atau  organisme  hidup lainnya yang biasa ditemukan di landas kon nen. Lebih lanjut diatur di dalam UU Kelautan di mana terdapat pengaturan mengenai sumber daya kelautan terdapat di dalam yaitu sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun  dak dapat diperbaharui  yang  memiliki  keunggulan  kompara f  dan  kompe f  serta  dapat dipertahankan  dalam  jangka  panjang.⁹⁴  Pemanfaatan  sumber  daya  kelautan tersebut  melipu   perikanan,  yang  mana  pemerintah  dan  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengelolaan  sumber  daya  perikanan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.⁹⁵
Pengaturan  khusus  mengenai  perikanan  terdapat  di  dalam  Bagian  Kedua mengenai  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Kelautan  Perikanan.  Pengelolaan  sumber daya ikan dilakukan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi dan di laut lepas berdasarkan  kerja  sama  dengan  negara  lain  ( Regional  Fisheries  Management Organiza ons- RMFOs).⁹⁶  Pemerintah  harus  melakukan  koordinasi  pengelolaan sumber  daya  ikan  serta  mewujudkan  industri  perikanan,  maka  pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan.⁹⁷

## g.  Perlindungan Lingkungan Laut
Perlindungan  lingkungan  laut  dilakukan  melalui  ndakan  konservasi  laut, pengendalian  pencemaran  laut,  penanggulangan  bencana  kelautan,  dan pencegahan  serta  penanggulangan  pencemaran,  perusakan,  dan  bencana. Pencemaran laut melipu  pencemaran yang berasal dari kegiatan di darat, laut, dan udara di perairan teritorial dan yurisdiksi.⁹⁸ Pemerintah bertanggung jawab atas  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut  yang  dilakukan  melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian dari se ap pencemaran, dan untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dapat melakukan ker jasama (bilateral atau mul lateral).⁹⁹  Pelaksanaan  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut dilaksanakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  terkait  dan  hukum internasional.¹⁰⁰
⁹⁴   Pasal 1 ayat (7) UU Kelautan. ⁹⁵   Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Kelautan. ⁹⁶   Pasal 16 UU Kelautan. ⁹⁷   Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Kelautan.
⁹⁸   Pasal 50 huruf (1) (a) (b) (c) (d) dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Kelautan. ⁹⁹   Pasal 56 UU Kelautan.
¹⁰⁰   Pasal 57 UU Kelautan. Peraturan perundang-undangan terkait adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan hukum internasional terkait antara

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## h.  Riset Ilmiah Kelautan
UU terkait riset ilmiah terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Sistem Nasional, Peneli an, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor  41  Tahun  2006 tentang  Perizinan  Melakukan  Kegiatan  Peneli an  dan Pengembangan  Bagi  Perguruan  Tinggi  Asing,  Lembaga  Peneli an  dan  Pengem- bangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. Kedua peraturan perundang- undang tersebut  dak mengatur secara langsung mengenai riset ilmiah kelautan.
Dalam  UU  Kelautan,  riset  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  diatur  di  dalam ketentuan  Pasal  37-40.  Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  mengembangkan sistem  peneli an  pengembangan  serta  penerapan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  kelautan  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  nasional  peneli an pengembangan penerapan.¹⁰¹ Pemerintah memfasilitasi pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana prasarana, serta perizinan untuk peneli an dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.¹⁰² Terkait kerja sama dengan pihak asing, pemerintah mengatur pelaksanaan peneli an ilmiah kelautan tersebut dan hasil peneli annya wajib disampaikan kepada pemerintah.¹⁰³ Sistem informasi dan data kelautan terkait hasil peneli an ilmiah kelautan berupa data numerik  dan  analisisnya,  hasil  peneli an  berupa  data  spasial  dan  analisisnya, pengelolaan  sumber  daya  kelautan,  konservasi  perairan,  dan  pengembangan teknologi kelautan.¹⁰⁴

## D.  Penutup
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa revisi UU LKI yang telah berlaku selama 44 tahun bersifat mendesak berdasarkan alasan- alasan sebagai berikut:
1.  Ra ﬁkasi Indonesia terhadap KHL 1982  dak serta merta diiku  dengan revisi terhadap  UU  LKI  yang  masih  mengacu  pada  Konvensi  LK.  Padahal  terdapat perbedaan  yang  signiﬁkan  terkait  penetapan  batas  terluar  landas  kon nen berdasarkan  Konvensi  LK  (menggunakan  kriteria  kedalaman  dan  ‘ exploit- ability’ ) dengan KHL 1982, yakni kriteria dalam menentukan pinggiran terluar tepi kon nen atau kriteria jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya, KHL 1982 juga memperbolehkan negara untuk mengajukan perpanjangan landas
lain Bab XII KHL 1982 (Pasal 192-211), the Interna onal Conven on for the Preven on of Pollu on from Ships 1973 as modiﬁed by the Protocol of 1978 ( MARPOL 73/78), dan Montreal Guidelines for the Protec on of the Marine Environment against Pollu on from Land-Based Sources 1985 (Montreal Guidelines 1985). ¹⁰¹   Pasal 37 ayat (1) UU Kelautan. ¹⁰²   Pasal 37 ayat (2) UU Kelautan. ¹⁰³   Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Kelautan. ¹⁰⁴   Pasal 40 ayat (2) UU Kelautan.
kon nen dengan terlebih dahulu memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 76 KHL 1982. Ketentuan dalam KHL 1982 tersebut dinilai lebih mudah untuk diaplikasikan  mengingat  perbedaan  kondisi  geologis  dan  topograﬁ  landas kon nen,  serta  lebih  menguntungkan  bagi  negara-negara  pantai.  Konteks tersebut seharusnya mendorong pemerintah untuk segera melakukan revisi UU LKI.
2.  Prak k Indonesia dalam mengajukan perpanjangan landas kon nen di luar 200 mil  laut  pada  tahun  2008  merupakan  langkah  besar  sebagai  wujud pemanfaatan  hak  berdasarkan  KHL  1982.  Disetujuinya  perpanjangan  landas kon nen  di  daerah  barat  laut  Sumatera  oleh  Komisi  Batas-Batas  Landas Kon nen PBB serta rencana pengajuan submisi lainnya merupakan salah satu faktor mengapa diperlukan revisi UU LKI, karena perkembangan tersebut harus disertai dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.
3.  Pada  tahun  2008  Pemerintah  mengeluarkan  UU  Wilayah  Negara  dan  pada tahun 2014 mengeluarkan UU Kelautan yang didalamnya terdapat pengaturan terkait  penetapan  batas  terluar  landas  kon nen  serta  perpanjangan  landas kon nen di luar 200 mil laut. Apabila dikaitkan dengan daya laku dan daya guna suatu  peraturan  perundang-undangan,  maka  ketentuan  penetapan  batas terluar  landas  kon nen  berdasarkan  UU  LKI  sudah  dak  berdayaguna meskipun  masih  berlaku  karena  dak  pernah  dicabut.  UU  LKI  merupakan undang-undang  yang  bersifat  khusus,  di  mana  seluruh  isi  pasal-pasalnya mengatur  mengenai  pemanfaatan  landas  kon nen;  sementara  UU  Wilayah Negara dan UU Kelautan bersifat umum, karena pengaturan landas kon nen hanya menjadi salah satu aspek yang diatur dalam UU tersebut. UU LKI berlaku lebih dulu dibanding kedua UU yang lahir belakangan, namun ke ga peraturan perundang-undangan tersebut memiliki  ngkatan yang sama (berbetuk UU). Persoalan  muncul  ke ka  terdapat  perbedaan  substansial  dalam  penetapan batas terluar landas kon nen. Guna mengakhiri polemik tersebut, revisi UU LKI harus secepatnya terwujud demi tercipta kepas an dan keter ban hukum.

## Da ar Pustaka Buku
C.S.T  Kansil  dan  Chris ne  S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
rd
Churchill, R.R dan A.V. Lowe, The law of the Sea , 3  Edi on, Juris Publishing and Manchester University Press, Manchester, UK, 1999.
I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia , Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2014.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 282
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional , Binacipta, Bandung, 1986. Oda, Shigeru, Interna onal Law of the Resources of the Sea , Sijthoﬀ and Noordhoﬀ Interna onal Publishers BV Alphen aan de Rijn, the Netherlands, 1979.
Rothwell,  Donald  R.  dan  Tim  Stephens, The  Interna onal  Law  of  the  Sea ,  Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2010.
Sohn,  Louis  B.  dan  Kristen  Gustafson, The  Law  of  the  Sea  in  a  Nutshell ,  West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, 1993.
Tanaka, Yoshifumi, The Interna onal Law of the Sea , Cambridge University Press, Cambridge, 2012.

## Dokumen Lain
Garry Gumelar Pratama, “Konﬂik versus Kooperasi: Upaya Penyelesaian Sengketa Laut  Tiongkok  Selatan  dan  Integrasi  ASEAN  ke  Iklim  Ekonomi  Global”,
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2016.
Khaﬁd, “Pengalaman melakukan parsial submisi Landas Kon nen Indonesia di luar 200  mil laut  di  sebelah  barat  laut  Sumatera  untuk  mendukung  penyusunan Rancangan Undang-Undang Landas Kon nen Indonesia”, disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi RUU tentang Landas Kon nen Indonesia , Selasa, 26 April 2011, Jakarta, h p://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ﬁles/doc/1276_khaﬁd% 20%20Pengalaman%20Submisi%20LKI%20untuk%20mendukung%20RUU%2 0Landas%20Kon nen.pdf , diakses pada 20 Oktober 2016.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Submissions, through the Secretary-General of the United  Na ons,  to  the  Commissions  on  the  Limits  of  the  Con nental  Shelf, pursuant to ar cle 76, paragraph 8, of the United Na ons Conven on on the Law of the Sea of 10 December 1982”, h p://www.un.org/depts/los/clcs_ new/commission_submissions.htm diakses pada 24 Oktober 2016.
________________________,  “Summary  of  Recommenda ons  of  the Commission of the Limits of the Con nental Shelf in regard to the submission made by Indonesia in respect of the area north west of Sumatera on 16 June 2008”, h p://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_ﬁles/idn08/
Summary%20Recommenda ons%20for%20Indonesia.pdf ,  diakses  pada  22 Oktober 2016.
Prijantono  Stjario  dan  Imelda  R.  Silalahi,  “Tinjauan  Geologi  Landas  Kon nen Indonesia di luar 200 mil laut Sebelah Selatan Perairan Pulau Sumba”, Jurnal Geologi Kelautan , Volume 11, Nomor 2, Agustus 2013, h p://ejournal.mgi. esdm.go.id/index.php/jgk/ar cle/download/232/222 ,  diakses  pada  20 Oktober 2016.
Sobar Su sna dan Sora Lokita, “Indonesia First Experiences in Delinea ng Extended Con nental Shelf to the UN-CLCS”, Indonesian J. Int'l L. 682 (2010-2011) , Vol. 8 No. 4, Juli 2011, h p://heinonline.org/HOL/LandingPage?
handle=hein.journals/indjil8&div=53&id=&page diakses  pada  24  Oktober 2016.
Suparman Diraputera, (et. al.), “Naskah Akademik RUU Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Landas Kon nen Indonesia”, h p://www.bphn.go.id/ data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_landas_kon nen_indonesi a.pdf , diakses pada 26 Oktober 2016.
Yusuf S. Djajadihardja, “Rencana submisi LKI Utara Papua, Selatan NTT dan Selatan Jawa”, disampaikan  pada  Rakor  Pembahasan  Submisi  Landas  Kon nen Indonesia ,  Kementrian  Koordinator  Bidang  Kemari man,  Bandung,  21 September 2016.

## Dokumen Hukum
Konvensi Jenewa tentang Landas Kon nen 1958. Konvensi Hukum Laut 1982.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kon nen Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.