Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213

## BUDAYA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BANYUBANG KABUPATEN LAMONGAN
Denny Amansyah 1* , Kushandajani 2 , Nunik Retno Herawati 3 , 1 Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Indonesia
2&3 Depertemen Ilmu Pemerintahan dan Politik, Universitas Diponegoro. Indonesia *Korespondensi : dennyamansyah2@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  evaluate  the  effectiveness  of  the  village  head  election  commission  in Banyubang  Village,  Lamongan  Regency,  and  to  identify  obstacles  and  supporting  factors  for implementing  the  new  voter  registration  law.  The  author's  descriptive-qualitative  research methodology  was  applied  in  this  study  using  primary  and  secondary  data.  The  data  are  then studied descriptively and qualitatively, that is, all the facts that the author managed to collect before  being  presented  in  sentence  form  according  to  the  results  of  interviews  with  several informants  who  had  been  previously  identified.  The  findings  of  this  study  show  that  although the implementation of the village head election in Bangyubang village has been effective, it has yet to be fully effective. The resident who should have registered to vote in an election but did not  receive  a  call  to  conduct  an  election,  and  vice  versa,  the  number  of  summonses  given  to persons  whose  location  in  an  area  is  unknown  to  the  local  population,  so  the  warrant accumulates  and  is  not  read.  Electoral  Voter  Potential  Population  Data  (DP4),  Lack  of Community  Participation,  Budget,  and  Regions,  respectively,  as  Supporting  and  Inhibiting Factors. Human Resources (HR), Loyalty of PPDP members and staff, and Cooperation.
Keywords: Officer Performance Culture; Data Updates; Village Head Elections

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas komisi pemilihan kepala desa di  Desa  Banyubang,  Kabupaten  Lamongan,  dan  untuk  mengidentifikasi  hambatan  dan  faktor pendukung  penerapan  undang-undang  pendaftaran  pemilih  baru.  Dengan  menggunakan  data primer dan sekunder, metodologi penelitian  ialah  deskriptif-kualitatif penulis diterapkan dalam penelitian  ini.  Data  tersebut  kemudian  ditelaah  secara  deskriptif  dan  kualitatif,  yaitu  seluruh fakta  yang  berhasil  penulis  kumpulkan  sebelum  disajikan  dalam  bentuk  kalimat  sesuai  hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan kepala desa di desa Bangyubang sudah efektif, namun masih belum sepenuhnya. Penduduk yang seharusnya terdaftar untuk memberikan suara dalam suatu pemilihan tetapi tidak menerima pemanggilan untuk  melakukan pemilihan, begitu pula  sebaliknya,  jumlah  pemanggilan  yang  diberikan  kepada  orang  yang  lokasinya  di  suatu daerah  tidak  diketahui  oleh  penduduk  setempat,  sehingga  pemanggilan  menumpuk  begitu  saja dan tidak dibaca. Data Kependudukan Potensi Pemilih Pemilihan (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Daerah masing-masing sebagai Faktor Pendukung dan Penghambat. Sumber Daya Manusia (SDM), Loyalitas anggota dan staf PPDP, dan Kerjasama.
Kata kunci: Budaya Kinerja Petugas; Pemutakhiran Data; Pemilihan Kepala Desa
PENDAHULUAN
Dalam  demokrasi,  proses  pemilu ditatap  selaku  aspek  yang  sangat  signifikan
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
dalam  penyelenggaraan  urusan  negera. Bahkan menurut Miriam Budiarjo, pemilihan  umum  ialah  salah  satu  simbol serta  tolak  ukur  penerapan  demokrasi  di sebagian  besar  negeri  demokrasi.  Berbeda dengan  pergantian  penguasa  lewat  revolusi ataupun kekerasan, transisi demokratis penguasa  hendak  menciptakan  pemerintahan dengan struktur konstitusional yang biasanya normal.  Di  sisi  lain,  pemilu  membagikan peluang  yang  seluas-  luasnya  kepada  rakyat untuk memilah pemimpin yang dipilihnya.
Para founding fathers seperti Soepomo  dalam  rapat  Badan  Penyelidik Upaya  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI) telah mengidealkan pengangkatan  kepala  negara  (penguasa), yang  tidak  dilakukan  secara  turun-temurun, jauh sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sejak Indonesia  merdeka  pada  17  Agustus  1945, telah direncanakan pemilihan umum berikutnya  (Falaakh,  2014).  Hal  ini  tercatat dalam  manifesto  politik  pemerintahan  yang dirilis  pada  tanggal  1  November  dan membahas pentingnya pemilu bagi pemerintahan konstitusional.
Kinerja dalam melaksanakan pencocokan  serta  riset  lapangan  baik  sebab sumber informasi PPDP serta tahapan pemilu tahunan  setelah  pembentukan ad  hoc
merupakan  pemutakhiran  informasi  pemilih sebab  terdapat  calon  pemilih  yang  tidak terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT) meski  memiliki  hak  pilih.  Oleh  sebab  itu, pada Pilkada serentak 2024 proses penyampaian  data  Calon  Daftar  Penduduk
Potensial
Pemilih
Pemilu (DP4) menggunakan satu jalur melalui Kementerian Dalam  Negeri.  Proses  penyampaian  data diperlukan untuk kelancaran dan menganalisis mengenai calon pemilih potensial  serta  mencapai  pemilihan  yang jujur,  adil,  transparan  dan  akurat.  KPU  RI kemudian  menganalisis  DP4  berdasarkan jenis  kelamin,  usia  17  tahun  atau  sudah menikah,  status  pemilih  pertama,  usia  90 tahun  atau  cacat,  dan  riwayat  pemilih (Kandito et al., 2022).

## METODE
Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana menggambarkan  berbagai  jenis  data  yang dikumpulkan  dari  objek  penelitian  secara sistematis,  faktual  ( Field ).  Berkaitan  dengan hal  tersebut,  bagaimana  staf  di  Desa Banyubang Kabupaten Lamongan melakukan  pemutakhiran  data  pemilihan kepala desa. Dalam hal metodologi penelitian,  penelitian  ini  menggunakan teknik kualitatif, di mana peneliti mengajukan  pertanyaan  secara  bebas  serta
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
terbuka kepada partisipan serta membertitahukan mereka dengan pertanyaan pedoman  yang  sudah  diberitahukan  terlebih dahulu, data pelaksanaan wawancara didokumentasikan dengan menggunakan data resmi  dan  karakteristik  informan  Penelitian kualitatif deskriptif, yang mempertimbangkan temuan-temuan wawancara  dan  melihat  data  sekunder  yang dikumpulkan  bersama  data  primer,  adalah metode  yang  cocok  untuk  menganalisis  data primer dan sekunder melihat hasil penyesuaian  yang  ditentukan  oleh  pemilih yang dibuat (Creswell, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Budaya  Kinerja  Petugas  Pemutakhiran Data Dalam Pemilihan Kepala Desa
Dimulai  dari  tahapan,  program,  dan jadwal  pelaksanaannya,  Desa  Banyubang, Kabupaten    Lamongan  telah  mengadakan pemilihan  Kepala  Desa.  Sesuai  dengan tahapan  pelaksanaan  yang  telah  ditelaah secara  lebih  rinci,  yaitu  pemutakhiran  data pemilih  mulai  dari  tahapan,  pelaksanaan sampai  dengan  hasil  pemutakhiran  data pemilih  yaitu  penetapan  daftar  pemilih  tetap untuk pemilu (Weriza et al., 2019).
Sebelum  pemutakhiran,  petugas  akan memilih  atau  menyelenggarakan  pemilihan untuk  memilih  anggota  PPK,  PPS,  PPDP,
dan  KPPS.  Sesi  pelatihan  ditawarkan  untuk membahas  topik  yang  akan  dibahas  sambil memperoleh  data  dari  masyarakat  dan mengidentifikasi  siapa  yang  memenuhi syarat  untuk  memilih  setelah  pembentukan dan  penunjukan  anggota.  Berikut  ini  adalah beberapa budaya kinerja yang perlu diperhatikan:
Aspek  Tanggung  Jawab. Aspek tanggung  jawab  adalah  kapasitas  untuk mengenali  kebutuhan  masyarakat,  serta kebutuhan  untuk  pertumbuhan  dan  tujuan pelayanan. Kapasitas PPDP untuk mengidentifikasi pemilih yang ingin ditemui, merencanakan  jadwal  kerja  untuk  bertemu dengan  pemilih  satu  per  satu  dari  pintu  ke pintu, menawarkan layanan pemilih prioritas yang  mudah  ditemukan  dan  dikelola,  serta mengembangkan program yang menyediakan pendaftaran  pemilih  yang  sesuai  pelayanan inilah  yang  dimaksud  dengan  daya  tanggap dalam kinerja PPDP (Rizky, 2022).
Menurut  Thompson  dalam  teorinya mengklaim  bahwa  PPDP  telah  berhasil menerapkan  daya  tanggap  sesuai  dengan kriteria  yang  dibuat  untuk  mengidentifikasi ciri-ciri  pedagang  di  kalangan  pemilih, mengatur  jadwal  pencarian  pemilih  yang tidak  mudah  ditemukan  sehingga  terdapat layanan  skala  prioritas  bagi  pemilih  tersebut sehingga  mereka  dapat  menggunakan  hak
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
pilihnya,  dan  mengembangkan  program layanan  pendaftaran  pemilih  melaksanakan pendaftaran  pemilih  sesuai  dengan  tuntutan pemilih dengan cara apapun dan pemutakhiran kebutuhan pemilih yang dituangkan  dalam  sosialisasi  (Davis  & Thompson, 1994). Percakapan penulis dengan  petugas  pemilihan  kepala  desa tentang  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  pemutakhiran  data  pemilih diperoleh hasil sebagai berikut:
“Untuk  pemutakhiran  data,  pertama- tama kami menginformasikan kepada pemda tentang  penyerahan  Data  Kependudukan Pemilihan  Pemilih  Potensial  (DP4).  Setelah menerima  DP4  dari  pemda,  kami  kemudian menyusun  data  berdasarkan  DP4  serta menyediakannya  ke  seluruh  PPS,  serta RT/RW  untuk  menyampaikan  terhadap PPDP, PPS dengan PPK dalam melaksanakan  pengecekan  kelurahan  dari door  to  door (pintu  ke  pintu)  untuk ditetapkan  sebagai  pemilih.  Tetapi  sebelum menyetujuinya  karena  konstituensi  kami menyatakannya  sebagai  pemilih  sementara, kami  memeriksa  untuk  melihat  apakah  ada data lain. Yang penting kita bertindak sesuai dengan tahapan pelaksanaannya”.
Perlunya pembaharuan informasi pemilih  secara  berkala  serta  mendengarkan aspirasi  masyarakat  agar  dapat  diketahui
mana  saja  individu  yang  memenuhi  syarat layak atau tidak layak sebagai pemilih.
Aspek  Profesionalisme. Pasal  52 Undang-Undang  pemilu  nomor  15  tahun 2011  menjelaskan  salah  satu  cara  memaknai profesionalisme,  yaitu  PPDP  wajib  bertugas secara  kompeten  saat  memulai  dan  ketika melaksanakan pekerjaannya selama melaksanakan tugas sebagai PPDP selama 36 hari.
“Saya melakukan pendataan berdasarkan penempatan TPS dengan mendatangi  rumah-rumah  penduduk  dan melihat  umur  serta  kelas  yang  tertulis  di kartu  keluarga.  Saya  lanjut  menyoalkan apakah  terdapat  perubahan  status  di  KK, termasuk yang sudah menikah atau berprofesi  polisi,  tapi  kami  mencatatnya dengan  catatan  dia  polisi,  laporannya  akan kami  berikan  ke  kelurahan  untuk  dikirim  ke kantor KPU setelah kami dokumentasikan.”
Berdasarkan pendataan yang dilakukan  oleh  anggota  PPDP,  masyarakat yang  mempunyai  hak  dan  masuk  dalam daftar  pemilih  yang  akan  dilaporkan, ditentukan  serta  diklasifikasikan  dalam  data dengan  memperhatikan  kondisi  masyarakat dan  usia  dari  orang-orang  yang  ditemui  di setiap rumah dan terdaftar untuk memilih.
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
Aspek Produktivita. Konsep produktivitas
PPDP secara umum diinterpretasikan  berdasarkan  perbandingan input berupa daftar pemilih (model A-KWK) dan  output  yang  mencoret  seleksi No Selector  Qualify seperti  tempat  tinggal pemilih berpindah, pemilih dinyatakan meninggal  dunia,  pemilih  bukan  penduduk setempat,  dan  pemilih  yang  tidak  dikenal yang  menghasilkan  lima  pemilih  tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih/model A-KWK.
Hasil  diskusi  penulis  dengan  seorang petugas  pemilu  adalah  sebagai  berikut: “dalam hal terkait  produktivitas, kami belum bisa  untuk  mengambil  kesimpulan  yang tegas,  dimana  Produktivitas  adalah  besarnya konsekuensi  dari  pelayanan  yang  diberikan. Informasi  yang  saya  sebutkan  sebelumnya, KPU  juga  telah  memutuskan  informasi pemilih  tetap,  tetapi  pertanyaan  sebenarnya adalah  apakah  pemilih  yang  ditetapkan  ini akan  benar-benar  transparan  pada  pemilu berikutnya. Ada, atau masih ada, banyak data yang tidak akurat tersedia. Ini adalah sesuatu yang  akan  menjadi  jelas  setelah  pemilihan selesai.”
Aspek Akuntabilitas.
Pertanggungjawaban  dari  PPDP  kepada pihak  yang  berkepentingan  atas  apa  yang telah  dilakukan.  Gagasan  ini  memunculkan
bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi  akan  meninjau  dan  menilai  setiap tindakan  yang  mereka  lakukan.  Dengan menggunakan rangkuman tersebut juga dapat kita lihat bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban kerja KPU ini bermanfaat bagi pemilih maupun calon  yang akan terpilih pada pemilu mendatang (Fauza, 2022). Namun demikian, perlu diingat bahwa ini  hanyalah  rekapitulasi  singkat.  Dari  hasil rekapitulasi sementara, KPU juga mengimbau  masyarakat  untuk  memberitahu agar  dapat disesuaikan kembali serta diperbaharui sebelum menjadi daftar pemilih tetap  jika  belum  terdaftar  dalam  daftar pemilih sementara.
Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang  anggota  bersama  penulis  adalah sebagai  berikut:  “Terkait  hasil  rekapitulasi pemilih  sementara  yang  ditetapkan  oleh KPU,  hal  tersebut  tidak  dapat  menjadi  tolak ukur  keberhasilan  dari  efektifitas  kinerja KPU  di  Kabupaten  Luwu  Utara.  Untuk mendapatkan  data  yang  lebih  akurat,  ia  juga diharapkan untuk berpartisipasi dari masyarakat,  namun  perlu  dicatat  bahwa  ini adalah konsekuensi dari kerja sementara dan juga merupakan jenis pekerjaan akuntabilitas.  Tanpa  kita  semua  bekerja sama,  ini  tidak  akan  berfungsi  sebaik mungkin.”
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
Harapan  yang  tinggi  dari  masyarakat untuk  bersama-sama  membantu  memastikan pemilu  yang  lancar  dan  sukses  sehingga  hal yang  ditakutkan  tidak  terjadi  dan  tidak  ada perselisihan  dalam  pencoblosan  seperti sebelumnya.
Aspek  Kerja  Sama. Menurut  Teori Kinerja  Lenvine,  kerja  sama  merupakan komponen  penting  dari  kerangka  kerja  yang membawa  makna  PPDP  (Harianto,  2017) .
Dalam hal kerja sama, PPDP sama efektifnya dengan  budaya  kerja  atau  pemaknaan  pihak lain terkait pemutakhiran data pemilih. PPDP umumnya  memahami  pejabat  luar  untuk membuat  pembaharuan  pada  pendataan pemilih,  dan  PPDP  memahami  bagaimana masuk ke berbagai daerah untuk pendaftaran awal izin pemilihan kepala daerah.
Aspek  Kualitas  Pelayanan. Pemilih dapat  melihat  kualitas  pelayanan  yang berkaitan  dengan  tingkat  kepuasan  atau ketidakpuasan  mereka  dengan  memperbarui informasi  pemilih  mereka.  Di  sini  yang dimaksud  dengan  “kualitas  pelayanan” adalah  keadaan  dan  pola  perilaku  yang ditampilkan  oleh  anggota  dan  jajarannya pada  saat  masyarakat  berkunjung  ke  kantor dan oleh anggota PPDP pada saat melakukan pendataan  masyarakat  (Kurniawan,  2017). Baik  dalam  hal  mengumpulkan  informasi untuk mendaftarkan masyarakat untuk
memilih  maupun  dalam  hal  menjangkau masyarakat sekitar tentang pemilu.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  desa mengenai pola anggota PPDP dalam pendataan  adalah:  “Perilaku  saya  dalam mengumpulkan  data  untuk  menentukan  diri saya sebagai pemilih cukup baik, ketika anda menjelaskan  alasannya,  setelah  kedatangan anda  meminta  kartu  keluarga  dengan  tujuan untuk  melihat  siapa  yang  akan  terdaftar sebagai pemilih.”
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat Dalam Pemutakhiran Data oleh Petugas

## Faktor Pendukung
Sumber  Daya  Manusia  (SDM). Berikut  dari  perbincangan  penulis  dengan ketua panitia pemilihan kepala desa mengenai kriteria pemutakhiran data pemilih (Suparto et al., 2013).
“Pendukungnya adalah adanya personel  yang  sudah  mahir  mengupdate mereka  yang  sudah  memiliki  pengalaman kerja  serta  pendidikan  penunjang  juga. Namun  hal  ini  juga  menjadi  kendala  dalam pemutakhiran data pemilih yaitu SDM”.
Hasil wawancara di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa sumber daya manusia  berperan  sebagai  pendukung  dalam
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
pemutakhiran data pemilih sekaligus berperan  sebagai  penghambat.  Dua  faktor yang  mendukung  hal  tersebut  adalah  adanya pemutakhiran SDM yang berpengalaman dan strata pendidikan tinggi.

## Loyalitas  Staf  dan  Anggota  PPDP.
Komitmen  anggota  dan  pegawai  untuk bekerja  dengan  baik  di  KPU  dan  ini merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan  pekerjaan  bagi  individu  yang bergerak  di  bidang  pemutakhiran  data pemilih.
Hasil  perbincangan  penulis  dengan calon  peserta  pemilu  terkait  pemutakhiran data  pendukung  tersebut  adalah  sebagai berikut.
“Kita  akui  bahwa  loyalitas  anggota merupakan  salah  satu  ciri  yang  mendukung pemutakhiran  data  pemilih.  Baik  pekerja lapangan  maupun  yang  di  kantor  hadir.
Misalnya,  anggota  PPDP  berupaya  keras untuk  memutakhirkan  masyarakat  dengan melakukan pengumpulan data yang diamanatkan dengan cara mendatangi langsung rumah warga.
Mengapresiasi dedikasi anggota PPDP  yang  secara  konsisten  bekerja  keras memperbarui  data  di  lapangan  untuk kepentingan seleksi dan akurasi pemilih.
Kerja  Sama. Kerjasama  adalah  satu cara untuk  mencapai  hasil maksimum  dalam pelaksanaan  proyek  kerja  dalam  bentuk  tim atau  kelompok  organisasi.  Penyelenggara pemilu,  sebuah  lembaga  Negara  kerjasama antar  Ketua,  menggunakan  data  pemilih terkini sebagai salah satu kriteria pendukung dalam  pemutakhiran  data  pemilih.  Hasil wawancara  anggota  membahas  interaksi ramah antara anggota:
“Pemutakhiran data pemilih,
Bersyukur  berkat  kerjasama  dan  kerja  keras antara  anggota,  ketua,  dan  staf,  hal  ini  tidak mungkin  tercapai  tanpa  melalui  hubungan kerjasama  dalam  penyelesaian  tanggung jawab. Hal ini menandakan tanpa pengawasan  dari  Panwas,  pemutakhiran  di lapangan  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif dan  data  saat  ini  juga  akan  menderita  tanpa kerja keras anggota PPDP.”
Faktor  kerjasama  merupakan  faktor penentu dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Partisipasi Masyarakat dalam Kampanye  Calon  Kepala  Desa. Calon kepala  desa  mempromosikan  kepada  publik rencana  kerja  mereka,  yang  pelaksanaannya diawasi  oleh  panitia  pemilihan.  Kampanye adalah  tugas  yang  dilakukan  oleh    calon kepala  sekolah.  Keinginan  untuk  membujuk
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
orang  untuk  mendukung  Anda.  Setiap  calon kepala  desa  memiliki  strategi  unik  untuk menarik perhatian masyarakat.

## Faktor Penghambat
Sumber  Daya  Manusia  (SDM ).
Menurut Armsrong dan Angela (1998) dalam asumsinya berdasarkan faktor-faktor pendukung  tersebut  di  atas,  sumber  daya manusia  telah  menjelaskan  tentang  praktik kinerja  tinggi  (Baron  &  Angela,  1998). Pengelolaan SDM dilakukan melalui berbagai  bagian.  Hasil  perbincangan  penulis dengan  ketua  pemilihan  adalah  sebagai berikut:
“SDM,  seperti  yang  saya  sebutkan sebelumnya,  merupakan  faktor  pendukung sekaligus  penghambat  dalam  pemutakhiran data  pemilih.  Ya,  dukunglah,  seperti  yang saya  nyatakan  sebelumnya.  Tantangannya, rata-rata  tingkat  pendidikan  anggota  PPDP tidak  sampai  SLTA,  dan  pengalaman  kerja mereka  kurang  memadai.  Namun,  sebelum kami  memulai  pembaruan  pertama,  kami harus  memberikan  saran  tentang  faktor- faktor yang harus dipertimbangkan. Anggota PPDP  hanya  memperbarui  data  sedikit berdasarkan  survei  lapangan.  Lulusan  dan pakar  menengah  merupakan  persentase kecil”.
Hal inilah yang menjadi kekhawatiran  yang  muncul  saat  pelaksanaan pemutakhiran,  dan  kebanyakan  anggota PPDP  tidak  mempunyai  pengalaman  atau pemahaman  yang  cukup  tentang  isu-isu terkait yang harus diperhatikan nantinya saat melakukan pemutakhiran (Muda, 2016).
Informasi  Kependudukan  Calon Pemilihan (DP4). Penggunaan data kependudukan baru untuk pemutakhiran data menjadi  rumit  atau  dipersulit  dengan terjadinya  perubahan  kependudukan  dan pergeseran  status  sosial  yang  dapat  diterima kapan  pun  itu  terjadi.  “Antara  Pilkada  yang telah lewat dan Pilkada yang digelar pada 22 Januari kala itu, karena minimnya pemutakhiran  data  selama  Pilkada,  maka data  pemilih  tidak  akan  digunakan  secara berkesinambungan, tetapi kita mengolah data baru  yang  semuanya  tercampur.  antara  yang memenuhi  layak  untuk  memilih  dan  tidak layak.
Berdasarkan hasil wawancara, hal ini menunjukkan  kurangnya  kerjasama  dan komunikasi antara pemda dan KPU. Pengolahan  data  akan  digunakan  sebagai pemilih selama pemilu.
Kurangnya Keterlibatan Masyarakat. Minimnya partisipasi
masyarakat  inilah  yang  kemudian  menjadi
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
kendala dalam memperoleh data yang akurat dan  valid  selama  proses  pemutakhiran  data. Berikut  temuan  wawancara  penulis  dengan ketua pemilihan terkait partisipasi masyarakat:
“Tumpang tindih pemilih dipengaruhi oleh  beberapa  hal.  Misalnya,  nama  warga yang  meninggal  dunia  tetapi  tidak  pernah melapor  ke  pemda  tetap  ada  di  DPT. Sebaliknya, sejumlah warga desa yang hanya sebentar mengurus KTP menyebabkan volume  data  meningkat  sementara  mereka tidak ada.”
Menurut wawancara, hal ini menggambarkan  baik  fungsi  masyarakat maupun peran pemerintah yang kurang aktif.
Misalnya,  jika  ada  Keluarga,  kelahiran  dan kematian  tidak  dilaporkan  ke  pemerintah daerah, tetapi mungkin mereka melakukannya karena mereka tidak memberi tahu masyarakat bahwa ini adalah situasinya. Jika  hal  ini  terjadi,  harap  beri  tahu pemerintah  setempat  agar  mereka  dapat menentukan jumlah populasi secara akurat.
Anggaran Biaya. Menjalankan usaha juga  bisa  menjadi  kendala,  karena  anggota PPDP  yang  melakukan  pendataan  tertinggal dan  hanya  mendapat  pengakuan  token, sehingga terpaksa harus mendatangi pintu ke pintu  untuk  mendaftarkan  lingkungannya.
Karena  mereka  harus  mengetuk  setiap  pintu di  komunitas  untuk  memperbarui,  anggota PPDP  membutuhkan  waktu  lebih  lama  dari biasanya.  Hasil  wawancara  dengan  peserta pemilu  terkait  pembatasan  yang  dikenakan pada pendataan:
“Jujurlah saat mengumpulkan statistik  masyarakat;  kehormatan  yang  kita terima  dari  itu  sangat  sedikit.  Bahkan  jika kita pergi dari rumah ke rumah, ada kalanya orang yang kita kunjungi di rumah tidak ada; oleh  karena  itu,  kita  harus  bertemu dengannya  Sekali  lagi,  bahkan  kita  harus berjalan  di  malam  hari  untuk  mendapatkan data karena kebanyakan  orang jarang berada di rumah untuk bekerja di siang hari.”
Luas  Wilayah. Pilihan  ini  sangat membatasi  dalam  pengumpulan  data  untuk pemutakhiran  data  sebab  data  yang  harus diterima dalam sehari memakan waktu 2 atau 3  hari.  Ketua  menanggapi  pertanyaan wawancara  dengan  mengatakan:  “Faktor kewilayahan  menjadi  batu  sandungan  dalam pemutakhiran  data,  mengingat  seperti  desa Rampi dan Seko yang terpencil serta sulitnya mendapatkan jaringan telekomunikasi.”
Menurut  penilaian  lapangan,  jarak antara wilayah desa pedalaman dan lokasinya mempersulit  kepala  desa  atau  menjadi  lebih menantang  bagi  anggota  PPDP  untuk
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
menyampaikan  temuan  data  pemilih  yang diperbarui,  menambah  tantangan  jaringan komunikasi yang sudah ada.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku  Politik  Dalam  Pemilihan  Kepala Desa
Kecenderungan orang dalam menempatkan  diri  dengan  kondisi  sosial yang  beragam  yang  muncul  selama  proses berlangsung,  diawali  dengan  pengumpulan nama  daftar  pemilih  dan  berlanjut  selama waktu  kampanye  dan  diakhiri  dengan datangnya  kegiatan  pemungutan  suara. Meskipun tidak semua orang mengungkapkan  antusiasme  dengan  cara yang  sama  seperti  terlibat  dalam  aktivitas politik  praktis,  contohnya  menjadi  tim sukses,  kebanyakan  masyarakat  menyambut proses  pemilu  dengan  berperilaku  seperti warga  negara  biasa  karena  perbedaan motivasi  pada  masing-masing  masyarakat Desa Banyubang.
Tindakan pemungutan suara mengungkapkan  bahwa  mayoritas  penduduk desa memiliki pandangan kognitif dan afektif terhadap  sistem  politik.  Namun,  kebanyakan berpandangan  afektif,  dan  belum  terlihat bahwa mereka cenderung berorientasi evaluatif. Kebanyakan orang dengan pendidikan  menengah  dan  tinggi  biasanya terfokus secara kognitif dan afektif.
Sedangkan,  mereka  yang  berpendidikan standar ke bawah mayoritas lebih berpandangan afektif, dan mereka cenderung memilih  calon  Kepala  Desa  yang  terkenal dan tinggal dekat dengan tempat tinggalnya.
Oleh  karena  itu,  tidak  didasarkan pada  kecakapan  intelektual  atau  apakah program  yang ditawarkan kandidat itu bagus atau  tidak;  melainkan  didasarkan  pada pengamatan  apakah  kandidat  menunjukkan kebiasaan  seperti  konsisten  menghadiri  hari raya,  pemakaman,  mengunjungi  orang  sakit, dan  kegiatan  sosial  lainnya  yang  dianggap "populer" (Wardhani, 2018).
Terdapat  dua  komponen  variabel yang menentukan tinggi rendahnya kesadaran partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran  politik  serta  keyakinan  politik oposisi  kepada  pemerintah  (Sastroadmodjo, 1995). Evaluasi keterlibatan politik masyarakat dalam dan pemilihan kepala desa (Averus & Alfina, 2020).
Kesadaran Politik. Pengetahuan tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi politik seseorang sosialisasi dan kekeluargaan seseorang (Dari, 2020). Hal ini juga merupakan perilaku kelompok masyarakat  desa  secara  keseluruhan,  yang erat  hubungannya  satu  sama  lain.  Selain  itu, sosialisasi  memiliki  dampak  positif  pada
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
partisipasi  politik  karena  menginformasikan masyarakat  tentang  nilai  keterlibatan  politik dalam  pembangunan  komunitas  mereka. Berdasarkan  pengamatan  dan  pengetahuan tentang  politik  lokal  di  Desa  Banyubang, tindakan  dan  kesadaran  politik  masyarakat dipengaruhi  oleh  perbedaan  geografis  antara desa dan kota. Di desa terdapat kekerabatan, gotong  royong,  dan  kecenderungan  untuk patuh  pada  sesepuh  dan  tokoh  masyarakat yang berkuasa.
Peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa di daerah pedesaan penduduknya masih  kurang aktif  karena  mayoritas  melakukan  kegiatan lain  dan  hanya  mengikuti  lansia,  sedangkan di perkotaan perilaku dan kesadaran masyarakatnya lebih aktif untuk berpartisipasi  dalam  politik  karena  orang- orang telah tumbuh di daerah tersebut.
Menurut  hasil  wawancara,  tingkat kesadaran  politik  setiap  orang  cukup bervariasi  karena  cara  pandang  masing- masing orang berpengaruh terhadapnya.
Kesadaran  politik  seseorang  dapat dikatakan  mencakup  pengetahuan  tentang kewajiban dan haknya sebagai warga negara, serta  politik,  ekonomi,  dan  hak  atas  jaminan sosial  dan  manfaat  lainnya.  Selain  itu,  ini merupakan kewajiban karena sistem
partisipasi  warga  dalam  politik  dan  aspek kehidupan sosial lainnya terpengaruh.
Kepercayaan Politik Terhadap Pemerintah. Kepercayaan publik pada salah satu  pemimpin  disebabkan  oleh  tindakan pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan,  amanah,  karismatik,  bebas dari  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme), mau  mengabdi,  dan  menjadi  teladan  bagi masyarakat  yang  dipimpinnya.  Tentunya agar  terjalin  hubungan  yang  sinergis, harmonis, dan kekeluargaan, setiap pemimpin  membutuhkan  dukungan  dan kerjasama masyarakat dan yang dipimpinnya dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya (Antono et al., 2021).
Peneliti  berbicara  dengan  salah  satu informan untuk mengukur tingkat kepercayaan kelompok terhadap pemimpinnya.  Informasi  tentang  tingkat kepercayaan  masyarakat  dikumpulkan  dari wawancara. Selain itu berdasarkan pengamatan  peneliti  menyimpulkan  bahwa masyarakat Desa Banyubang memiliki tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap kepala  desa  sebagai  pemimpin  desa.  Hal  ini terlihat dari mereka yang mendukung kepala desa  untuk  mengikuti  semua  acara  yang diselenggarakan  masyarakat.  Sementara  itu, masyarakat  yang  meragukan  kepemimpinan desa  berpendapat  bahwa  pemilihan  kepala
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
desa  harus  diikuti  karena  sudah  tercatat dalam DPT, terlepas dari apakah kepala desa akan  berganti  atau  tidak  dan  situasi  saat  ini yang  menang.  tidak  tetap  sama  di  masa mendatang (Daftar Pemilih Tetap).
Pemilihan  kepala  desa  dalam  situasi ini  mengungkapkan  tingkat  pendidikan  atau kesadaran  masyarakat,  tergantung  pada asumsi  atau  persepsi  tentang  sistem  politik. Oleh  karena  itu,  peningkatan  standar pendidikan  masyarakat  diperlukan  untuk mempengaruhi bagaimana masyarakat umum memandang sistem politik.

## SIMPULAN
Berdasarkan berbagai budaya, kinerja penyelenggara pemilu berjalan lancar, meski tidak  sepenuhnya  efektif,  sejalan  dengan ketentuan undang-undang. Hal ini ditunjukkan  dengan  banyaknya  warga  desa yang  tidak  memahami  proses  pemilu  dan yang  seharusnya  menerima  surat  panggilan untuk mencoblos tetapi tidak, dan sebaliknya,  banyaknya  surat  panggilan  yang dikirimkan  kepada  individu  yang  tidak diketahui keberadaannya. penduduk setempat,  menyebabkan  surat  dan  panggilan menumpuk  dan  tidak  dijawab.  kinerja petugas  pemilihan  dalam  pemutakhiran pelaksanaan, meliputi: Sumber Daya Manusia  (SDM),  kerjasama  staf,  dan loyalitas  kepada  peserta  PPDP  menjadi
faktor  pendukung.  Aspek  pembatasnya adalah sumber daya, data potensi demografi, pemilihan pemilih (DP4), kurangnya keterlibatan  masyarakat,  anggaran,  dan wilayah.
Keterlibatan politik masyarakat Keduanya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  desa Banyubang.  Kesadaran  dan  sikap  politik merupakan faktor yang signifikan. Keputusan  politik  dalam  masyarakat  dapat dirasakan tidak dipengaruhi oleh suara orang lain, melainkan oleh masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Antono,  B.,  Solihah,  R.,  &  Bintari,  A. (2021). Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi  Partisipasi Politik Pemuda  Dalam  Pemilihan  Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018. Jurnal Aspirasi , 11 (2).
Averus,  A.,  &  Alfina,  D.  (2020).  Partisipasi Politik  Dalam  Pemilihan  Kepala Desa. Moderat , 6 (9).
Baron, M. A., & Angela. (1998). Performance  Management:  The  New Realities,  Institute  of  Personnel  and Development . Gardners Book.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research  Design:  choosing  among five approaches. In Sage Publications, Inc.
Dari,  A.  (2020).  Perilaku  Pemilih  Warga Binaan  Dan  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Dalam Pemilihan Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur  Nusa Tenggara  Timur  Periode  2018-2023
Doi : https://doi.org/10.33506/ JN . V 8 I 2.2319 Submission : 11 Maret 2023
Publication: 25 Juni 2023
VOL. 8 No. 1 HAL. 201-213
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. Politiconesia , 9 (1).
Davis,  G.  F.,  &  Thompson,  T.  A.  (1994).  A Social  Movement  Perspective  on Corporate  Control. Administrative
Science Quarterly , 39 (1), 141. https://doi.org/10.2307/2393497
Falaakh,  M.  F.  (2014). Pertumbuhan  Dan Model  Konstitusi .  Gadjah  Mada University Press.
Fauza. (2022). Akuntabilitas Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman  Barat  Dalam  Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu. Jurnal
Demokrasi Dan Politik Lokal , 4 (1).
Harianto,  G.  (2017). Evaluasi  Kebijakan Operasi Kepolisian Pengamanan Lebaran . UNIVERSITAS 17
AGUSTUS 1945.
Kandito,  W.,  Paskarina,  C.,  &  Solihah,  R. (2022).  valuasi  Metode  Registrasi Data Pemilih Dalam Jaminan
Perlindungan  Hak  Untuk  Memilih (Studi  Registrasi  Data  Pemilih  Di
Apartemen Kalibata. Moderat , 8 (1).
Kurniawan,  R.  C.  (2017).  Inovasi  Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.
FIAT  JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum . https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v 10no3.794
Muda,  I.  (2016).  Cara  Pemutakhiran  Data Daftar  Pemilih  Tetap  Pemilu  Kepala
Daerah Wakil Kepala Daerah Berdasarkan  Peraturan  Kpu  Nomor
09 Tahun 2010. PERSPEKTIF . https://doi.org/10.31289/perspektif.v1 i1.76
Rizky, P. R. (2022). Pengawasan Pemutakhiran  Daftar  Pemilih  Dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun
2020 (Studi Kasus: Badan Pengawas
Pemilu  (Bawaslu  Kab.  Dompu) .
Universitas
Muhammadiyah
Mataram.
Sastroadmodjo,  S.  (1995). Perilaku  Politik . IKIP Semarang Press.
Suparto, S., Muhammadiah, M., & Rahim, S.
(2013).  Kinerja  Komisi  Pemilihan Umum  Daerah  Kabupaten  Luwu Utara  Dalam  Pemutakhiran  Data Pemilih  Pada  Pemilihan  Gubernur
Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan . https://doi.org/10.26618/ojip.v3i2.75
Wardhani, P. S. N. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu  Sosial  Partisipasi  Politik Pemilih  Pemula  dalam  Pemilihan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial .
Weriza,  W.,  Asrinaldi,  A.,  &  Arief,  E.
(2019). Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran  Data  Pemilih  Dalam Pemilukada Di Kota Padang Panjang. Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu  Sosial Budaya . https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n 2.p213-222.2018

## PROFIL SINGKAT
Denny  Amansyah,  lahir  di  Pekanbaru tanggal  19  November  1998,  saya  lulusan dari  Universitas  Islam  Riau  Jurusan  Ilmu Pemerintahan, saat ini saya sedang melanjutkan  pendidikan  Magister  di  Ilmu Politik Universitas Diponegoro