Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 11, No. 2, July-December 2022 DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.15791
Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Mahkamah Syar’iyah: Aktivitas Sosial, Kepastian Hukum di Nagan Raya, Aceh
Syarifah Rahmatillah Jamalulail Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Mahlil Ridwan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh syarifah.rahmatillah@ar-raniry.ac.id
Abstract: Child raising is the transfer of the legal position of the child from the parent to the parent. In practice, the raising of children is usually carried out by persons who, in their  marriage,  do  not  produce  offspring.  The  process  of  raising  children  in Indonesia has  been  regulated  in  PP  No.  54  of  2007  on  the  Enforcement  of  Child  Abduction  and Permensos No. 110 of 2009 on the Conditions of Deprivation of Children. However, in practice, many children are raised by society in ways that are not in accordance with the rules.  The  problem  that  is  investigated  in  this  script  is  how  the  raising  practices  are carried out by the people of Kecamatan Tadu Raya and how the review of the Indonesian legal  system  is  related  to  the  implementation  of  the  raising  of  children  carried  out  in Kecamatan Tudu Raya. In this study, the author uses the method of the Yuridis empirical approach,  which  is  to  study  the  norms  or  rules  that  form  the  foundation  and  see  the application of these rules in the life of society. The findings of this study revealed that child raising in the district of Tadu Raya is only implemented through the process of oral agreement between the parent raising with the parent of the child with the factor has not yet had children in the family, as well as the economic factor of the family raising the sense of disappointment to raise the child, the parent is also positioned as a child even though  the  relationship  with  the  parents  of  his  child  is  not  decided.  According  to  the Indonesian legal system, the practice of raising a child is not in accordance with positive law and Islamic law. So the practice of raising children in the Tadu Raya is only a social activity that does not follow the applicable legal process.
Keywords: Adoption, Children, Social Activities, Determination of Sharia Court

## Pengangkatan Anak Syarifah Rahmatillah & Mahlil Ridwan
Abstrak: Pegangkatan  anak  adalah  memindahkan  kedudukan  hukum  sang  anak  dari orang  tua  kandung  ke  orang  tua  angkatnya.  Dalam  prakteknya  Pengangkatan  anak biasanya  dilakukan  orang  yang  dalam  perkawinannya  tidak  menghasilkan  keturunan. Proses pengangkatan anak di Indonesia telah diatur di dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  serta  Permensos  Nomor  110/HUK/2009 tentang  Persyaratan  Pengangkatan  Anak.  Praktik  pengangkatan  anak  yang  dilakukan oleh masyarakat pada saat ini masih belum sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang diteliti  dalam  skripsi  ini  adalah  bagaimana  praktik  pengangkatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Kecamatan  Tadu  Raya  dan  bagaimana  tinjauan  sistem  hukum  Indonesia terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Tadu Raya. Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis-empiris  yaitu  mengkaji norma-norma atau peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  pengangkatan  anak  di  Kecamatan  Tadu  Raya  hanya  melalui  proses kesepakatan  secara  lisan  antara  orang  tua  angkat  dengan  orang  tua  kandung  anak dengan  faktor  belum  memiliki  anak  di  dalam  keluarga  tersebut,  juga  faktor  ekonomi keluarga  kandung  menimbulkan  rasa  iba  untuk  mengangkat  anak,  anak  angkat  juga diposisikan  sebagai  anak  kandung  walaupun  tidak  diputuskan  hubungan  dengan  orang tua  kandungnya.  Secara  sistem  hukum  Indonesia,  praktik  pengangkatan  anak  tersebut belum sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Praktik pengangkatan anak di Tadu Raya merupakan aktifitas sosial saja yang tidak mengikuti proses hukum yang berlaku.
Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Aktivitas Sosial, Penetapan Mahkamah Syariah

## A. Pendahuluan
Sistem  hukum  di  Indonesia  menaungi  beberapa  bentuk  hukum  utama  dalam eksistensinya  demi  mewujudkan  keadilan  yang  bermartabat.  Hukum  adat  merupakan hukum  pelengkap,  seperti  juga  hal  di  Aceh  yang  merupakan  bagian  dari  pada  sistem hukum Nasional, yang berhubungan satu dengan lainnya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan.  Disamping  norma-norma  tersebut,  masyarakat  Aceh  dalam kehidupannnya juga tunduk kepada ketentuan adat,  yang merupakan ciri khas hukum adat tersebut telah melembaga semenjak masa kesultanan. 1
Namun dalam hal pengangkatan anak biasa dilakukan di Indonesia, yang di akui secara  hukum  Negara  adalah  pengangkatan  anak  berdasar  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.    Pengangkatan  anak  tersebut  dilakukan  dengan  motif  yang  berbeda-beda,
1 Amrullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana Adat Di Aceh  Selatan:  Studi  Terhadap  Pelaksanaan  Qanun  Kemukiman  Kuala  Ba’u  Kecamatan  Kluet  Utara  Kab. Aceh Selatan,” Gender  Equality: International Journal  of Child and Gender Studies 4, no. 1 (2019): 55 – 72, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i1.4481; Rusjdi  Ali  Muhammad,  “Reconciliation for the Settlement of Criminal Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian  Untuk  Penyelesaian  Perkara  Pidana:  Reaktualisasi  Kearifan  Lokal  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia],” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum 10,  no.  2  (November  19,  2021):  171, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11339;  Rusjdi  Ali  Muhammad  and  Dedy Sumardi, Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penyerapan  Syariat  Islam  Dalam  Hukum  Adat  Aceh (Banda  Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
antara lain untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai  sarana  memancing  anak  bagi  pasangan  yang  belum  memiliki  anak  dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri. Selain itu, pengangkatan anak dilakukan karena sebagai rasa belas kasihan terhadap anak telantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya. 2
Tindakan hukum adopsi harus terkait dengan tindakan hukum berikutnya. Setiap perbuatan hukum yang saling terkait melengkapi kebutuhan perbuatan hukum dengan perbuatan  hukum  lainnya.  Penetapan  pengadilan  tentang  pengangkatan  anak selanjutnya  diajukan  ke  dinas  sosial  provinsi/bupati/kelurahan/dinas  sosial  untuk didaftarkan agar memiliki hubungan hukum, seperti mengeluarkan surat wasiat wajib. Selain  itu,  melakukan  perbuatan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  akan  memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kehidupan anak angkat sebagai subjek hukum.  Sebaliknya,  yang  tidak  patuh  terhadap  peraturan  adopsi  tidak  akan  memberi anak perlindungan hukum dan kepastian hukum.
Praktik  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Tadu Raya  Kabupaten  Nagan  Raya  yakni  tanpa  penetapan  pengadilan.  Terkait  pelaksanaan pengangkatan  anak  yang  sudah  sangat  familiar  terjadi  disana,  belum  ditemukan  data mengenai  orang  tua  angkat  yang  melakukan  pengangkatan  anak  melalui  proses penetapan  pengadilan  terlebih  dahulu  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Fakta  yang  terjadi  anak  angkat  masih  belum  diadopsi  sesuai  dengan  tata  cara pengangkatan  anak. Lokasi penelitian ini yakni Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, khususnya di kawasan Gampong Kuala Tadu, Gampong Cot Me dan Gampong Alue Siron. 3
Adanya   praktik   pengangkatan   anak   yang   tidak   sesuai   dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  menunjukkan  bahwa  penerapan  hukum  belum sepenuhnya  berlaku  di  Indonesia.  Padahal  jika  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  54  Tahun  2007  tentang  pelaksanaan  pengangkatan  anak  mulai  berlaku  sejak 2007 silam. Kenyataan saat ini pada tahun 2021 masih banyak terdapat keluarga  yang tidak mengetahui keberadaan peraturan ini. Maka sudah seharusnya pemerintah harus melakukan  usaha  edukasi  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  langsung  dengan permasalahan  pengangkatan  anak  agar  pelaksanaan  pengangkatan  anak  maksimal. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan di atas maka peneliti ingin  mengkaji  permasalahan  tentang  bagaimana  praktik  pengangkatan  anak  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Tadu  Raya  Kabupaten  Nagan  Raya  dan bagaimana    tinjauan    sistem    hukum  Indonesia  terhadap  praktik  pengangkatan  anak
2 Rika  Saraswati, Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia (Citra  Aditya  Bakti,  2009);  Maidin Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan (Bandung:  Refika  Aditama,  2018);  Helda Mega  Maya  C.  P.,  “Legalitas  Hukum  Wasiat  Wajibah  Orang  Tua  Angkat  Menurut  Hukum  Waris  Islam,” Rechtsregel :  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2  (2021),  https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153;  Munadi Usman, “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Siyāsah Al - Syar’iyyah,” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.39.
3 Wawancara dengan Keuchik (Kepala Desa) Tadu Raya dan Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya

## Pengangkatan Anak Syarifah Rahmatillah & Mahlil Ridwan
tanpa  penetapan  pengadilan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Tadu  Raya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Tadu  Raya Kabupaten Nagan Raya serta untuk mengetahui  dan  memahami  bagaimana  tinjauan sistem    hukum    Indonesia  terhadap  praktik  pengangkatan  anak  tanpa  penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya.
Studi ini adalah penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis-empiris, yaitu  penelitian  hukum  yang  mengkaji  pelaksanaan  atau implementasi  ketentuan  hukum  positif  (perundang-undangan)  dan  kontrak  secara faktual  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat  guna mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan,  dengan  begitu  jika  penelitian  hukum  yuridis berupaya untuk melihat hukum dari perspektif norma-norma atau aturan yang tertulis, maka penelitian  hukum  empiris  untuk melihat bagaimana  hukum  tersebut dijalankan. Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  melakukan  praktik pengangkatan  anak  yang  berada  di  Gampong  Tadu  Raya,  Cot  Me,  dan  Alue  Siron  di Kecamatan  Tadu  Raya  Kabupaten  Nagan  Raya,  aparatur  gampong    setempat,    Dinas Kependudukan    dan    Pencatatan    Sipil    Kabupaten  Nagan  Raya,  Mahkamah  Syar ’ iyah Kabupaten  Nagan  Raya  dan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tadu  Raya.  Sedangkan sumber  data sekunder  adalah  peraturan perundang-undangan tentang   pengangkatan anak   beberapa   bacaan   terkait lainnya.

## B. Sistem Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia
Pengangkatan anak menurut etimologi disebut juga dengan istilah adopsi berasal dari  kata “ adoptie ” (bahasa  Belanda)  yang  artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan  sebagai  anak  sendiri.  Dalam  bahasa  Inggris  adopsi  disebut  dengan  istilah “ adopti on” yang  berarti  pengangkatan  anak  atau  mengangkat  anak.  Pengertian pengangkatan  anak  secara  terminologi  dikemukakan  oleh  para  ahli  maupun  dalam perundang-undangan  Republik  Indonesia  adalah  suatu  perbuatan  seseorang  yang mengalihkan  seorang  anak dari  lingkungan kekuasaan  orang tua,  wali  yang sah,  atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkat. 4
Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan  membesarkan  anak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  adat kebiasaan.  Anak angkat adalah anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan keluarga kandung kepada keluarga atau orang tua yang mengangkatnya sesuai dengan penetapan pengadilan. Pengangkatan  anak  pada  dasarnya  dilakukan  atas  kesepakatan  antara calon orang tua kandung anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat yang
4 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004); Adawiyah Nasution , “Akibat Hukum Pengangkatan Anak  Menurut Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,”
Jurnal
Ilmiah
Penegakan Hukum 6,
no. 1 (2019),
https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473.
akan mengangkat anak. 5 Pada umumnya orang tua kandung anak angkat merasa tidak mampu   secara   ekonomi   untuk   membesarkan   dan   mendidik   serta membiayai anak  tersebut  dengan  layak,  sehingga  keadaan  seperti  ini  menjadi  alasan  terjadinya pengangkatan anak.
Dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah:
1. Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pada  Bab  VIII  Bagian  Kedua tentang  Pengangkatan  Anak,  dijelaskan  pada  Pasal  39  sampai  Pasal  41  Undang- Undang tersebut memuat beberapa ketentuan mengenai pengangkatan anak.
2. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan ini menjadi dasar hukum wewenang  Pengadilan  Agama  untuk  menetapkan  anak  angkat  atau  mengeluarkan penetapan  pengangkatan  anak  dan  juga  berdasarkan  hukum  Islam  pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan Anak.  Peraturan  Pemerintah  ini  dikeluarkan  untuk  melaksanakan  ketentuan mengenai pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
4. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (SEMA)  Nomor 3  Tahun  2005 tentang Pengangkatan Anak, yang diberlakukan mulai tanggal 8 Februari  2005.
5. Peraturan    Menteri    Sosial    Nomor    110/HUK/2009    tentang  Persyaratan Pengangkatan  Anak,  yang  diberlakukan  mulai  tanggal  9  Oktober 2009. Permensos ini  dengan  jelas  mengatur  tentang  pengangkatan  anak  dan  merupakan      peraturan pelengkap      dari      Peraturan  Pemerintah      Nomor      54      Tahun      2007      tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Pengangkatan  anak  di  lingkungan  masyarakat  Indonesia  umumnya  bertujuan untuk:
1. Untuk  meneruskan  dan  menjaga  keturunan,  jika  dalam sebuah perkawinan yang sah tidak memperoleh keturunan.
2. Di  Jawa  pengangkatan    anak    bertujuan    sebagai    pancingan,    yakni    dengan mengangkat anak  tersebut  keluarga  akan  dikarunia  anak  kandung  sendiri.  Atau mungkin dengan mengangkat anak akan ketularan memiliki anak sendiri.
3. Untuk  menambah    jumlah    anggota    keluarga,    dengan    tujuan    agar    anak    angkat mendapat  pendidikan    yang  baik,  sebagai  misi  kemanusiaan  dan  pengamalan ajaran agama.
5 Bismar  Siregar,  Abdul  Hakim  G.  Nusantara,  and  Arif  Gosita, Hukum  Dan  Hak-Hak  Anak ,  ed. Mulyana G. Kusumah (Jakarta: Rajawali, 1986); Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013).

## Pengangkatan Anak Syarifah Rahmatillah & Mahlil Ridwan
4. Pengangkatan  anak  dilakukan  untuk  memenuhi  insting manusia  yang  berkeinginan untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan  akan  merupakan penerus  kehidupannya.
5. Untuk  mensejahterakan  dan  melindungi  anak  dari  tindakan  kekerasan  dan diskriminasi  serta  memberikan  kehidupan  yang  layak  bagi  seorang  anak  dengan memberikan  perhatian  dan  kasih  sayang,  tanpa  menjadikannya  sebagai  anak kandung sendiri. 6
Beragam  tujuan  seseorang  dalam  melakukan  pengangkatan  anak,  tetapi  yang terpenting  dan  paling  utama  adalah  untuk  menyalurkan  rasa  kasih  sayangnya  kepada anak yang terlantar atau anak yang orang tua kandungnya tidak mampu memeliharanya dengan  layak.  Tidak  mempunyai  anak  kandung  dan  ingin  mempunyai  anak  untuk menjaga  dan  memeliharanya  di  hari  tua.  Untuk  mempertahankan  ikatan  perkawinan atau kebahagiaan rumah tangga dan untuk menjadi penerus keturunannya.
Pengangkatan  anak  dalam  Islam  telah  menjadi  tradisi  masyarakat  Arab  yang dikenal  dengan  istilah tabanni yang  berarti  mengambil  anak  angkat.  Istilah tabanni menurut  pendapat  Wahbah  Al-Zuhaili  adalah  pengambilan  anak  yang  dilakukan  oleh seseorang  terhadap  anak  yang  jelas  nasabnya,  kemudian  anak  itu  dinasabkan  kepada dirinya. Pengertian ini mengandung unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang  bukan  nasabnya  dan  ini  harus  dibatalkan  karena  hal  demikian  bertentangan dengan hukum Islam. 7
Mahmud  Syaltut,  menjelaskan  ada  dua  pengertian  anak  angkat  yang  berbeda, yaitu:  pertama: al-Tabanni adalah  seseorang  yang  mengangkat  anak,  yang  diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama  seperti  anak  kandungnya  sendiri,  baik  dari  kasih  sayang  maupun  nafkah  (biaya hidup),  tanpa  ia  memandang  perbedaan.  Meskipun  demikianlah  agama  Islam  tidak menganggap  sebagai  anak  kandung,  karena  itu  ia  tidak  dapat  disamakan  statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua bahwa al-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai  anaknya,  padahal  mengetahui  bahwa  anak  itu  bukan  anak  kandungnya,  lalu menjadikan sebagai anak sah. 8
Para ulama fikih sepakat bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang  mempunyai  akibat  hukum  seperti  pengangkatan  anak  pada  masa  jahiliah,  yakni
6 Junaidi,  “Motif  Dan  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Adat  Dan Hukum  Positif,” Jurnal  Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat  Madani) 10,  no.  2  (2020);  Sartika  Intaning Pradhani,  “Pendekatan  Pluralisme  Hukum  Dalam  Studi  Hukum  Adat:  Interaksi  Hukum  Adat  Dengan Hukum Nasional Dan Internasional,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021), https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124;  Abdurrahaman, Peradilan  Adat  Di  Aceh  Sebagai  Sarana Kerukunan Masyarakat (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009).
7 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , 6th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011). A. K Fauzan M, Ahmad Kamil, and M Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
8 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu .; Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah , II (Kairo: Dar al-Fath Li I‘lam al - ‘Arabi, 1996). Mahmud Syaltut, Al- Islam ‘Aqidah Wa Syari’ah , III (Dar Al-Fikr, 1966).
pengangkatan  anak  yang  mengubah  status  anak  angkat  menjadi  anak  kandung  dan terputus  hubungan  anak  angkat  dengan  orang  tua  kandung,  anak  angkat  menjadi  ahli waris dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Pengangkatan anak dalam Islam hanya sebatas beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik,  memelihara  dan  lain-lain  dalam  konteks  hak  anak.  Amir  Syarifuddin menyatakan  bahwa  hukum  Islam  tidak  mengenal  pengangkatan  anak  dalam  arti terlepasnya  anak  angkat  dari  kekerabatan  orang  tua  asalnya  dan  beralih  dalam kekerabatan orang tua angkatnya. 9
Menurut  hukum  Islam  pengangkatan  anak  baru  bisa  dibenarkan  apabila memenuhi  ketentuan-ketentuan  sebagai  berikut  yakni,  tidak  memutuskan  hubungan darah  antara  anak  yang  diangkat  dengan  orang  tua  biologis  dan  keluarganya.  Anak angkat  tidak  berkedudukan  sebagai  pewaris  orang  tua  angkat,  melainkan  sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga sebaliknya.  Anak angkat tidak boleh menggunakan  nama  orang  tua  angkatnya  secara  langsung  kecuali  sebagai  tanda pengenal.    Orang  tua  angkat  tidak  boleh  bertindak  sebagai  wali  dalam  perkawinan terhadap anak angkatnya.

## C. Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  penyempurnaan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  1979  tentang  Pemeriksaan Permohonan  Pengesahan/Pengangkatan  Anak  yang  mengatur  tentang  ketentuan mengenai pengangkatan anak bagi pasangan suami-isteri. Adapun syarat pengangkatan anak  antar  WNI  yang  diatur  dalam  SEMA  ini  adalah  bahwa  pengangkatan  anak  yang dilakukan  secara  langsung  antara  orang  tua  kandung  dan  orang  tua  angkat  dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak/belum menikah adalah sama- sama  diperbolehkan.  Bagi  anak  angkat,  jika  calon  anak  angkat  tersebut  berada  dalam yayasan  sosial  maka  persyaratannya  harus  melampirkan  surat  izin  tertulis  Menteri Sosial tentang perizinan yayasan tersebut dan anak angkat harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk menerangkan bahwa anak tersebut sah sebagai anak angkat.
Dilanjutkan  dengan  Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Perizinan  Pengangkatan  Anak menegaskan  bahwa  syarat  untuk  mendapatkan  izin  adalah  calon  orang  tua  angkat berstatus kawin sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai anak atau melahirkan  anak  dan  pada  saat  mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak  calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari penjabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah atau kepala desa. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.
9 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003).

## Pengangkatan Anak Syarifah Rahmatillah & Mahlil Ridwan
Prosedur  pelaksanaan  pengangkatan  anak  telah  dijelaskan  secara  eksplisit  di  dalam Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  110/HUK/2009  tentang  Persyaratan  Pengangkatan Anak yang diberlakukan sejak 19 Oktober 2009.

## D. Praktik  Pengangkatan    Anak    di    Tadu    Raya
Tadu  Raya  merupakan  salah  satu  kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten  Nagan Raya dan  beribu  kota  kecamatan  di  Alue  Bata  serta  memiliki  luas kecamatan 347,19 Km. 2 Persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten sebesar 9,79 persen dengan 2 kemukiman serta terdapat  22  Gampong. Berdasarkan data dari BPS  Kabupaten Nagan Raya,  penduduk  di  Kecamatan  Tadu  Raya  pada  tahun  2019  berjumlah  13.398  jiwa dengan  6.921  jiwa    laki-laki    dan    6.477    jiwa    perempuan.  Masyarakat    yang    sudah berumah tangga berjumlah 3.296 dengan rata-rata jiwa per-rumah tangga adalah 4 jiwa. Selanjutnya,  kecamatan  ini  didominasi  oleh  masyarakat  yang  sudah  berumur  0-14 tahun  dan  hanya  terdapat  382  jiwa  yang  berumur  sekitar  60-64  tahun. Tercatat jumlah penduduk yang lahir pada tahun  2019 berjumlah 238 jiwa dan diikuti  dengan jumlah  penduduk  yang  meninggal  yaitu  63  jiwa. Terkait praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, penulis melakukan penelitian di tiga gampong yang berada di kecamatan ini yaitu Gampong Cot Me, Gampong Kuala Tadu, dan Gampong Alue Siron dengan tiap-tiap gampong terdapat satu keluarga yang mengangkat anak sebagai berikut:
Pasangan  Ibu  Nurjasmani  umur  39  tahun  dan  Bapak  M.  Yunus  umur  44 tahun, pekerjaan  petani,  nama  anak  angkat  Yusmanijal  (laki-laki),  umur  5    tahun    5    bulan, alamat    Dusun    Gunong    Tapa    Gampong    Alue    Siron  Kecamatan  Tadu  Raya.  Mereka mengangkat  anak  pada  tahun  2016  dan  usia  anak  44  hari  setelah  lahir.  Orang  tua kandung  berasal  dari  Gampong  Cot  Kecamatan  Seunagan  Timur.  Latar  belakang pengangkatan anak ini dikarenakan sudah menikah namun belum dikarunia keturunan.
Pasangan  Ibu  Rismalawati  umur  49  dan  Bapak  Nasruddin  umur  57,  pekerjaan petani,  nama  anak  angkat  Luthfi  Ramadhan  (laki-laki),  umur  2  tahun  1  bulan,  alamat Dusun  Ingin  Jaya  Gampong  Cot  Me  Kecamatan  Tadu  Raya.  Mereka  mengangkat  anak pada  tahun  2018  dan  usia  anak  dalam  keadaan  baru  lahir.  Orang  tua  kandung  juga berasal dari alamat yang sama hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah orang tua angkat.  Faktor  yang  melatarbelakangi  pengangkatan  anak  ini  karena  sudah  lama menikah namun belum diberikan keturunan.
Pasangan  Ibu  Asmariani  umur  49  dan  Bapak  Raja  India  umur  51, pekerjaan petani  dan  wiraswasta,  nama  anak  angkat  Rahma  Maulida (perempuan),  umur  3 tahun    7  bulan,    alamat    Dusun  Hijrah    Gampong  Kuala  Tadu  Kecamatan  Tadu  Raya, mereka mengangkat anak pada tahun 2018 pada usia anak baru lahir. Alamat orang tua kandung  belum  diketahui.  Alasan  dilakukannya  pengangkatan  anak  karena  telah  lama menikah belum dikarunia anak perempuan dan disertai rasa iba kepada sang anak.
Pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tadu Raya pada praktiknya hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat
yang disaksikan oleh  beberapa  saksi,  dilakukan  secara lisan  dan  proses  pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan di Mahkamah Syar ’ iyah.
Dari  ketiga  responden  yang  telah  penulis  wawancarai,  dalam  hal  tata  cara pengangkatan  anak  sebagaimana  penuturan  dari  Ibu  Rismalawati,  pengangkatan  anak yang  dilakukan  oleh  Ibu  Rismalawati  yaitu  dengan  proses  kekeluargaan  yakni  hanya sebatas  pertemuan  antara  keluarga  kandung  anak  angkat  dengan  keluarga  Ibu Rismalawati.  Ketika  anak  angkat  tersebut  lahir  di  Puskesmas  Tadu  Raya,  orang  tua kandung  sang  anak  mengabari  keluarga  Ibu  Rismalawati  untuk  segera  menuju  ke Puskesmas,  karena  sebelumnya  mereka  sempat  mendengar  kabar    bahwa    Ibu Rismalawati    ingin    mengangkat    anak    yang    lahir    apabila  disetujui  oleh  keluarga kandungnya. Maka ketika anak tersebut lahir, orang tua kandung langsung menyetujui dan  menyerahkan  sang  anak  untuk  diurus  oleh keluarga  Ibu  Rismalawati  mulai  dari dilakukannya  azan  di  telinga  sang  bayi  sampai  mengurus  keperluan  berkas administrasi lainnya seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).
Demikian  pula  proses  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  keluarga  Ibu Nurjasmani  yaitu  dengan  cara  kekeluargaan  (lisan)  bahkan  keluarga kandung sang anak merupakan saudara dari Ibu Nurjasmani. Dalam prosesnya ketika  anak  tersebut tepat  berusia  44  hari,  Ibu  sang  anak  meninggal  dunia. Dalam keadaan duka, ayah kandung dari anak angkat tersebut menghubungi Ibu Nurjasmani sekaligus saudaranya untuk mengambil dan merawat anak tersebut seperti anak sendiri. Di rumah orang tua kandung  tersebut  Ibu  Nurjasmani  mengungkapkan  secara  lisan  kepada  keluarga  sang anak bahwa akan merawat dan menjaga anak tersebut seperti anak sendiri, pernyataan ini  disaksikan  oleh  aparatur  gampong  yang      berada  di  sana.  Selanjutnya  mereka langsung  mendatakan  nama  anak  angkat  tersebut  kevDisdukcapil  sebagai  anak kandungnya sendiri.
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  keluarga  Ibu  Rismalawati  dan  Ibu Nurjasmani adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan orang tua kandung sang anak  yang  sebelumnya  telah  dikenali  oleh  mereka  dan  masih  ada  hubungan kekerabatan.  Berbeda    dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  keluarga  Bapak  Raja  India, beliau dan istrinya melakukan   pengangkatan anak tanpa/belum mengetahui orang tua kandung dari sang anak. Dengan demikian, proses yang dilalui oleh keluarga Bapak Raja India sedikit berbeda dengan dua keluarga diatas. Dalam prosesnya sang anak lahir di sekitaran perkebunan sawit milik warga ketika sang ibu sedang bekerja membersihkan kebun sawit. Dalam keadaan pendarahan,  beliau langsung dilarikan ke Puskesmas Tadu Raya. Melihat kondisi sang ibu yang mengalami pendarahan hebat dan hanya ditemani oleh  seorang  suami  ditambah  lagi  sang  anak  harus  dirujuk  ke  RSUD  Cut  Nyak  Dhien Kabupaten  Nagan  Raya  karena  membutuhkan  perawatan  lebih.  Maka  ayah kandungnya memberitahukan kepada perawat Puskesmas Kuala Tadu bahwa  siapapun diizinkan untuk mengadopsi anaknya.

## Pengangkatan Anak Syarifah Rahmatillah & Mahlil Ridwan
Langsung  perawat  menghubungi  keluarga  Bapak  Raja  India  untuk  datang  ke Puskesmas  agar melihat keadaan sang anak. Karena rasa  iba  dan juga  belum memiliki anak  perempuan  keluarga  Bapak  Raja  India  memutuskan  mengangkat  sang  anak  dan meminta izin kepada orang tua kandungnya agar anak tersebut menjadi anak angkatnya. Selanjutnya  pada  hari  ke  5  umur  anak,  mereka  mendatakan  identitas  sang  anak  ke Disdukcapil Nagan Raya sebagai anak kandungnya sendiri.

## E. Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Kecamatan Tadu Raya
Dari  hasil  wawancara,  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Kecamatan  Tadu  Raya  dilatarbelakangi  oleh  faktor  yang  berbeda-beda  diantaranya adalah  karena  sang  istri  yang  tidak  bisa  memberikan  keturunan  setelah  sekian  lama menikah  (mandul),  karena  istri  dan  suami  sudah  tidak  bisa  lagi  memiliki  keturunan (faktor  usia),  dan  karena  dalam  keluarga  tersebut  belum  memiliki  anak  perempuan setelah sekian lama menikah juga disertai dengan rasa iba.
Ada  dua  faktor  mendasar  yang  melatarbelakangi  keluarga  tersebut  melakukan pengangkatan anak, yaitu:
1. F aktor biologis, yaitu keadaan seseorang berdasarkan pernyataan dokter kandungan tidak  atau  susah  mendapatkan  anak  (keturunan),  jadi  hasrat  manusia  untuk menyalurkan rasa kasih sayang baik dalam bentuk mendidik, mengasuh, dan menjaga anak, oleh karena itu  diangkatlah seorang anak atau bahkan lebih.
2. F aktor  belas  kasihan  (rasa  iba),  yaitu  faktor  yang  didasari  oleh  rasa  kemanusian, mengingat  orang tua kandung tidak  mampu  secara ekonomi  atau  sudah  meninggal, jadi diangkatlah seorang anak untuk dirawat dan disekolahkan.
Kedua  faktor  ini  menjadi  garis  besar  yang  melatarbelakangi  masyarakat Kecamatan  Tadu  Raya  melakukan  pengangkatan  anak.  Selain  kedua  faktor  tersebut, tentu  tujuan  utama  pengangkatan  anak  adalah  untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak.  Menurut  penulis,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  ketiga responden,  meskipun  sebagian  dari  mereka  adalah  keluarga  kelas  menengah  bawah (pra  sejahtera)  tetapi  mereka  berupaya  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  sang  anak layaknya anak kandungnya sendiri dengan sebaik-baiknya.

## F. Pengangkatan Anak Tanpa Pengadilan pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya
Pengangkatan anak  yang dipraktikkan oleh masyarakat  Kecamatan  Tadu  Raya dilakukan dengan  tata  cara adat setempat yaitu dengan kesepakatan antara orang tua kandung  dan  orang  tua  angkat  dengan  tujuan  yang  berbeda.  Praktik  atau  tata  cara pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Tadu  Raya  tidak bertentangan  dengan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan adat  kebiasaan  setempat.
Permasalahannya  adalah  pengangkatan  anak    yang    dilakukan    bertentangan dengan  Pasal  20  Peraturan Pemerintah  Nomor 54  Tahun  2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan  Anak  yaitu  bahwa  pengangkatan  anak  harus  memperoleh  Penetapan Pengadilan. Dengan demikian, kesadaran terhadap hukum pada masyarakat Kecamatan Tadu  Raya  masih  tergolong  lemah  dan  kesadaran  hukum  menjadikan  masyarakat termotivasi  mentaati  peraturan  perundang-undangan  yang    telah    ditetapkan  oleh negara.
Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yang baru karena adanya perubahan  status  hukum  yang  baru  terhadap  sang  anak.  Keadaan  anak  angkat  yang masuk  ke  dalam  keluarga  barunya,  menimbulkan  akibat  hukum  yang  baru  yakni adanya  hak  dan  kewajiban  yang  harus  terpenuhi  antara  anak  angkat  dengan keluarga dan orang tua angkatnya. 10
Pelaksanaan  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan Tadu Raya tanpa melalui proses sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan khusus dan  dilakukan  tanpa  penetapan  pengadilan  dengan  alasan  tertentu.  Dari  hasil wawancara tersebut pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Ibu Nurjasmani, keluarga Ibu Rismalawati dan keluarga Bapak Raja India belum memperoleh penetapan pengadilan hingga saat ini, dengan  alasan  mereka  tidak  mengetahui  adanya  aturan yang    mengharuskan  orang  tua  angkat  untuk  memperoleh  penetapan  pengadilan sebagaimana  yang  telah  disebutkan  pada  Pasal  20  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak.  Walaupun pengangkatan  anak  yang  dilakukan  tersebut  berdasarkan  adat  kebiasaan  setempat, namun  mereka  harus  memperoleh  penetapan  di  pengadilan  sesuai  aturan  karena penetapan  pengadilan  tersebut  sebagai  bukti  otentik  pengangkatan  anak  yang dilakukan telah sah dan legal di mata hukum.
Selanjutnya  penetapan  pengadilan  dalam  proses  pengangkatan  anak  berfungsi untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan terbukti sah dimata hukum  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  dengan  adanya  bukti  otentik  yakni penetapan pengadilan. 11 Oleh karena itu, penetapan pengadilan mengandung kepastian hukum terhadap anak angkat di dalam keluarga  angkatnya  dan  juga  akan  memberikan perlindungan  untuk  sang  anakPraktik  adopsi  yang  terjadi  di  Kecamatan  Tadu  Raya tersebut memang melalui persetujuan antar orang tua asal (orang tua kandung) dengan orang tua angkat.
10 Abidin  Abidin  and  Abdullah  Kelib,  “Rekonseptualisasi  Akibat  Hukum  Pengan gkatan  Anak Menurut  Kajian  Kompilasi  Hukum  Islam,” JURNAL  USM  LAW  REVIEW 1,  no.  1  (2018), https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226.
11 Muhamad  Isna  Wahyudi,  “ Melacak  Illat  Hukum  Larangan  Waris  Beda  Agama ,” Jurnal  Hukum Dan  Peradilan 10,  no.  1  (2021),  https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172;  Sulistiyawati Sulistiyawati, “Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang - Undang  Peradilan  Agama  (Seb uah  Analisis  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  Dan  Kemanfaatan),” Al- Manhaj:  Journal  of  Indonesian  Islamic  Family  Law 1,  no.  1  (2019),  https://doi.org/10.19105/al- manhaj.v1i1.2656.

## Pengangkatan Anak Syarifah Rahmatillah & Mahlil Ridwan
Orang tua  angkat  menisbatkan  sang anak sebagai anak kandungnya baik secara lisan  ataupun  administrasi  walaupun  orang  tua  angkat  tersebut  tidak  memutuskan nasab  orang  tua  kandungnya,  yakni  tetap  memberitahukan  kepada  sang  anak  siapa orang  tua  kandungnya.  Dalam Islam,  adopsi  atau pengangkatan  anak  yang dilakukan seperti ini yaitu dengan tidak menghilangkan nasab atau akibat hukum antara orang tua kandung  dengan  anak  angkat,  walaupun  antara  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat memiliki  hubungan  keperdataan wasiat  wajibah . 12 Namun  tetap  saja  tidak dibolehkan  menisbatkan  nama  anak  angkat  sebagai  anak  kandung  dari  keluarga  yang mengangkat anak.  Dengan  demikian,  pengangkatan  yang  dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya  telah  menyalahi hukum  Islam  yakni dengan  menisbatkan  nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung kepada anak angkat tersebut sebagaimana yang dilakukan  oleh  Bapak  Raja  India  lebih lagi  beliau telah  menganggap  bahwa anak angkat tersebut sama seperti anak kandungnya. Dalam hal kewarisan sebagaimana yang disampaikan  oleh  Ibu  Nurjasmani,  beliau  akan  memberikan  harta  waris  kepada  anak angkatnya  mengingat  anak  tersebut  adalah  keturunan  beliau  satu-satunya,  namun tindakan  ini  sangat  bertentangan  dengan  hukum  Islam  sebagaimana  di  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171  ayat  (1)  bahwa  anak  angkat  hanya  mendapatkan wasiat wajibah saja sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya.
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Tadu  Raya adalah  sudah  sesuai  dengan  adat  kebiasaan  setempat  yaitu  proses  yang  dilakukan melalui   kekeluargaan  dan  dilakukan   secara  lisan. Prinsip  hukum  adat  yaitu  terang dan  tunai  maka  pelaksanaan  pengangkatan  anak  di  Kecamatan  Tadu  Raya  telah memenuhi  prinsip  hukum  adat.  Praktik  ini  dilakukan  oleh  keluarga  Bapak  Raja  India ketika  mengangkat  anak  beliau  lakukan  di  hadapan saksi  yaitu  perawat  di  Puskesmas Tadu  Raya  dan  diucapkan  dengan  jelas  secara  lisan.  Begitu  juga  dengan keluarga Ibu  Rismalawati  dan  Ibu  Nurjasmani,  pengangkatan  anak  yang  mereka  lakukan disaksikan  oleh  aparatur  gampong setempat  dan  juga  dilakukan  dengan lisan. Dengan demikian jelas bahwa pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan  Tadu  Raya  yaitu  keluarga  Bapak  Raja  India,  Ibu  Rismalawati  dan  Ibu Nurjasmani  hanya  dilakukan  secara  adat  kebiasaan  setempat.  Faktor  ketidaktahuan mereka adanya peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak sehingga mereka tidak/belum  menempuh  proses  pengangkatan  anak  sesuai  peraturan  perundang- undangan berlaku.
Sejalan dengan fakta hukum yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Tadu Raya  tentang  pelaksanaan  pengangkatan  anak  yang  belum sesuia dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemerintah  harus  segera  mengeluarkan  kebijakan
12 Helda Mega Maya C. P., “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam, ” Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2021), https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153; Hendri Susilo et al., “ Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam ,” JURNAL USM LAW REVIEW 4, no. 1 (2021), https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409; Nur Farikha and M. Ali Syaifudin Zuhri, “Konsep Waris Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI Dan Prof. Wahbah Zuhaili,” Rechtenstudent 1, no. 3 (2021), https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32.
yang  lebih  progresif  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  praktik  pengangkatan anak ini yakni mulai dari masyarakat yang melakukan pengangkatan anak, Disdukcapil, Pengadilan,  Kantor  Urusan  Agama  dan  lainnya.  Perlu  dilakukannya  penyuluhan  ke seluruh pelosok desa yang ada pada Kecamatan Tadu Raya, karena dari hasil penelitian alasan masyarakat  tidak melewati  proses penetapan pengadilan karena ketidaktahuan mereka  tentang  proses  tersebut  dan  kurangnya  komunikasi  antara  pihak  Disdukcapil dengan pihak pengangkat anak.

## G. Kesimpulan
Praktik  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Tadu Raya  Kabupaten  Nagan  Raya  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  disebutkan  dalam peraturan yang berlaku. Pengangkatan anak disana tidak melalui pembuatan laporan ke Dinas  Sosial  Provinsi  hingga  tidak  adanya  proses  untuk  memperoleh  penetapan pengadilan.  Dengan  demikian,  praktik  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh masyarakat Kecamatan Tadu Raya melalui prosedur adat kebiasaan, yaitu dengan cara kekeluargaan dan diucapkan secara lisan serta dihadirkan oleh para saksi.

## Daftar Kepustakaan
Abdurrahaman. Peradilan  Adat  Di  Aceh  Sebagai  Sarana  Kerukunan  Masyarakat .  Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
Abidin,  Abidin,  and  Abdullah  Kelib. “ Rekonseptualisasi  Akibat  Hukum  Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam. ” JURNAL USM LAW REVIEW 1, no. 1 (2018). https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226.
Amrullah. “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana Adat Di Aceh Selatan: Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba ’ u Kecamatan Kluet Utara Kab. Aceh Selatan. ” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 4, no. 1 (2019): 55 – 72.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu . 6th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Farikha,  Nur,  and  M.  Ali  Syaifudin  Zuhri. “ Konsep  Waris  Anak  Angkat  Dalam  Wasiat Wajibah  Perspektif  KHI  Dan  Prof.  Wahbah  Zuhaili. ” Rechtenstudent 1,  no.  3 (2021). https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.32.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan . Bandung: Refika Aditama, 2018.
Junaidi. “ Motif  Dan  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Adat Dan  Hukum  Positif. ” Jurnal  Humani  (Hukum  Dan  Masyarakat  Madani) 10,  no.  2 (2020).
M, A. K Fauzan,  Ahmad Kamil,  and M  Fauzan. Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Maya C. P., Helda Mega. “ Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum  Waris  Islam. ” Rechtsregel :  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  2  (2021).

## Pengangkatan Anak Syarifah Rahmatillah & Mahlil Ridwan
https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16153.
Muhammad,  Rusjdi  Ali. “ Reconciliation  for  the  Settlement  of  Criminal  Cases: Reactualization of Local Wisdom in Indonesian Criminal Law [Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana: Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia]. ” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2 (November 19, 2021): 171.
Muhammad,  Rusjdi  Ali,  and  Dedy  Sumardi. Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penyerapan Syariat  Islam  Dalam  Hukum  Adat  Aceh .  Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam  Aceh, 2011.
Munadi Usman. “Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Siyāsah Al - Syar’iyyah . ” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.39.
Nasution,  Adawiyah. “ Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. ” Jurnal  Ilmiah  Penegakan Hukum 6, no. 1 (2019). https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473.
Pradhani,  Sartika  Intaning. “ Pendekatan  Pluralisme  Hukum  Dalam  Studi  Hukum  Adat: Interaksi  Hukum  Adat  Dengan  Hukum  Nasional  Dan  Internasional. ” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021). https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124.
Prakoso,  Abintoro. Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Yogyakarta:  Laksbang Grafika, 2013.
Sabiq, Al-Sayyid. Fiqh Al-Sunnah . II. Kairo: Dar al-Fath Li I ‘ lam al- ‘ Arabi, 1996.
Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia . Citra Aditya Bakti, 2009.
Siregar, Bismar, Abdul Hakim G. Nusantara, and Arif Gosita. Hukum Dan Hak-Hak Anak . Edited by Mulyana G. Kusumah. Jakarta: Rajawali, 1986.
Sulistiyawati,  Sulistiyawati. “ Pengangkatan  Anak  Oleh  Keluarga  Muslim  Di  Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan). ” Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 1, no. 1 (2019).
Susilo,  Hendri,  Muhammad  Junaidi,  Diah  Sulistyani  RS,  and  Zaenal  Arifin. “ Hak  Waris Anak  Yang  Berbeda  Agama  Dengan  Orang  Tua  Berdasarkan  Hukum  Islam. ” JURNAL USM LAW REVIEW 4, no. 1 (2021).
Syaltut, Mahmud. Al-Islam ‘ Aqidah Wa Syari ’ ah . III. Dar Al-Fikr, 1966.
Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh . Jakarta: Kencana, 2003.
Wahyudi,  Muhamad  Isna. “ Melacak  Illat  Hukum  Larangan  Waris  Beda  Agama. ” Jurnal Hukum Dan Peradilan 10, no. 1 (2021).
Yanggo,  Huzaemah  Tahido. Fiqih  Anak  Metode  Islam  Dalam  Mengasuh  Dan  Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Islam Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak . Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004.