## PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL HAK CIPTA ATAS MOTIF BATIK KRAKATOA DI KOTA CILEGON

## Sulasno
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Banten. Email : sulasno1971@gmail.com
Info Artikel: | Submission : 20 November 2020          | Revissions : 26 November 2020             | Accepted : 18 Desember 2020 : 10 Desember 2020 : 17 Desember 2020

## Abstrack
This research aims to find out the problems and solutions that can be done to overcome the problem of the protection of batik copyright law in the city of Cilegon based on law number 28  of  2014  concerning  copyright.The  formulation  of  the  problem  and  the  purpose  of  this paper is to see how the existence of batik in the city of Cilegon, businesses and any obstacles faced by the Cilegon city government in providing legal protection for the batik. in addition, the  purpose  of  this  study  is  to  provide  knowledge  that  the  importance  of  other  legal instruments  that  are  technical.  The  intended  legal  device  can  be  in  the  form  of  a  Regional Government  Regulation  that  regulates  the  protection  of  traditional  batik  art  creations including  folklore.  The  research  method  used  is  the  empirical  juridical  approach  method, where the procedure begins by examining secondary data first, then proceed with examining primary data in the field. The specifications of this study are analytical descriptive. Sources and  types  of  data,  consisting  of  primary  data  and  secondary  data.  Data  analysis  is  done qualitatively considering the data collected is analytical descriptive.
Keyword: Law; Protection; Copyright; Batik; Krakatoa.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 155-168 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Batik  adalah  salah  satu  hasil  ciptaan  intelektual  manusia  yang  menjadi  ciri  khas dari suatu daerah. Kekayaan intelektual ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia  namun  belum  mendapat  perlindungan  sepenuhnya  dari  pemerintah.  Banyak motif Batik  yang memiliki nilai  seni  yang cukup tinggi  dan mempunyai  nilai  filosofi  di berbagai  daerah  yang  ada  di  Indonesia  telah  didaftarkan  sebagai  milik  orang  asing. Keadaan ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
Batik merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa yaitu: “Ba” atau “mba” yang merupakan  awalan  umum  dalam  bahasa  Jawa  yang  berarti  akan  melakukan  sedangkan kata  “Tik”  berarti  titik,  jadi  batik  artinya  membuat  titik.  Batik  sendiri  pada  dasarnya terdiri dari dua (2)  goresan dasar  yaitu titik dan garis, dari dua goresan tersebut lahirlah motif  yang  bervariasi  mengikuti  perkembangan  waktu,  latar  belakang  sosial,  budaya, ekonomi, dan geografi suatu daerah. Daerah penghasil batik terbesar di Indonesia adalah Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Cirebon, Lasem, dan Tuban. Selain itu juga terdapat daerah yang memiliki ciri khas dalam motif  batiknya, tetapi belum begitu dikenal secara luas seperti batik Krakatoa, batik Pandeglang, batik Tegal, batik Kudus, batik Semarang, batik Kebumen, dan batik Salatiga.
Kota  Cilegon  merupakan  salah  satu  kota  yang  memiliki  motif  batik  yang mempunyai  nilai  sejarah  dan  filosofi.  Motif  batik  ini  sangat  unik,  karena  memiliki identitas tell  story (motifnya  bercerita)  memilki  khas  tersendiri  ketimbang  batik  lain. Beberapa motifnya diadopsi dari benda-benda sejarah (artefak). Di setiap motif terdapat warna abu-abu yang konon menjadi cermin Banten. Semua batiknya mengandung muatan filosofi. Batik Banten memilki ciri yang khas dan unik karena di samping setiap motifnya bercerita  sejarah,  juga  berasal  dari  benda-benda  peninggalan  seperti  gerabah  dan  nama- nama  penembahan  kerajaan  Banten  seperti  Aryamandalika,  Sakingking,  Pancaniti  dan lain-lain.
Menurut Jultin Ginandjar  usaha kerajinan batik Indonesia mencapai 48.287 unit dengan menyerap tenaga kerja 792.300 orang setara dengan nilai produksi Rp. 2,9 triliun dan nilai  ekspor  U$$ 110 juta berlokasi  di  17 provinsi  sebagai  basis produksi. 1 Apabila motif  batik  terus  dikembangkan  akan  menjadi  salah  satu  hasil  produksi  yang  akan menambah  pendapatan  daerah,  sehingga  perlindungan  kekayaan  intelektual  ini  harus segera diberikan, untuk menghindari motif-motif yang mengandung nilai seni yang tinggi ini diakui oleh pihak lain, dalam hal ini adalah pihak asing.
HKI  ( Intellectual  Property  Rights) adalah  kependekan  dari  Hak  Kekayaan Intelektual.  KI  merupakan  hak  untuk  menikmati  hasil  kreativitas  intelektual  manusia secara eknomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau  lahir  dari  kemampuan  intelektual  manusia.  Pengaturan  hak  kekayaan  intelektual dalam  lingkup  internasional  sebagaimana  terdapat  dalam Trade-related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights  (TRIP’s), misalnya  hingga  saat  ini  belum  mengakomodasi kekayaan  intelektual  masyarakat  asli/tradisional.  Dengan  adanya  fenomena  tersebut, maka  dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan  intelektual  yang dihasilkan oleh masyarakat  asli tradisional  hingga saat  ini masih lemah.  Sayangnya, hal ini  justru  terjadi  di  saat  masyarakat  dunia  saat  ini  tengah  bergerak  menuju  suatu  trend yang  dikenal  dengan  gerakan  kembali  ke  alam (back  to  nature) yang  ditandai  dengan semakin  besarnya  kesadaran  akan  budaya  tradisional  sebagai  bagian  dari  kekayaan
1 Http://bisnisukm.com , hlm 2
intelektual dan warisan budaya yang layak dihargai dan wajib dijaga, terutama di negara- negara berkembang.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan meneliti data primer yang ada di lapangan (Soekanto dan Mamudji, 1986: 1). Data primer adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat  Jadi  pendekatan  yuridis  empiris merupakan  suatu  penelitian  yang  meneliti  peraturan-peraturan  hukum  yang  kemudian dihubungkan  dengan  data  dan  perilaku  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat langsung.  Adapun  alat  pengumpul  data  dengan  cara  peneliti  melakukan  wawancara, survey,  dan  kuesioner.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif, yaitu data yang diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif  ini  adalah  untuk  mendapatkan  pandangan-pandangan  mengenai  perlindungan Hak  Cipta  atas  motif  batik  sebagai  warisan  budaya  khususnya  batik  tradisional  Kota Cilegon.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta
Perlindungan  hukum  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  dipahami karena  perlindungan  hukum  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat  dalam  menikmati  hak-haknya. 2 Dalam  hal  ini  perlindungan  hukum  dapat diberikan  terhadap  suatu  karya  yang  diciptakan,  karena  merupakan  bagian  dari kekayaan  intelektual  yang  dihasilkan  dari  pemikiran  dan  kecerdasan  seseorang. Berdasarkan  cipta,  rasa,  dan  karsa.  Menurut  pendapat  Phillipus    M.    Hadjon dalam bukunya bahwa perlindungan hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan pemerintah  yang bersifat    preventif    dan    represif. 3 Perlindungan  hukum    yang    preventif  bertujuan untuk  mencegah    terjadinya    sengketa,    yang    mengarahkan  tindakan    pemerintah bersikap    hati-hati    dalam  pengambilan    keputusan    berdasarkan    diskresi,    dan perlindungan    yang    represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sengketa, termasuk penanganannya  di lembaga  peradilan.
Dalam  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  rakyat  dapat  mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah, dimana pada saat pengambilan keputusan, pemerintah harus berdasarkan diskresi dan bersikap hati- hati. 4 Hal ini berbeda dengan bentuk perlindungan hukum kedua  yakni represif,  yaitu perlindungan setelah adanya sengketa dengan penyelesaian yang dapat diselesaikan  baik  secara  litigasi  maupun  non  litigasi  sebagai  upaya  perlindungan hukum  bagi  rakyat. 5 Berdasarkan  dua  pengertian  perlindungan  hukum  diatas, pengaturan perlindungan hukum di Indonesia termasuk perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang mencegah terjadinya sengketa yang timbul dari pelanggaran- pelanggaran terhadap hak karya-karya kekayaan intelektual seseorang.
2 Verani Bresnisya, “Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Tulis Di Kota Pangkalpinang”:, Jurnal Hukum Progresif. Volume X/No.1/Juni 2016. Hlm 3
3 Hadjon,Philipus. Perkembangan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.
4 ibid
5 ibid
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 155-168 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Kekayaan  intelektual  dapat  dilindungi  dengan  diberikan  Hak  Kekayaan Intelektual  yang  merupakan  aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  kekayaan intelektual.  Cakupan  dari  hak  kekayaan  intelektual,  yaitu  meliputi:  hak  cipta,  paten, merek,  desain  industri,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  dan  varietas  tanaman. 6 Pada hakikatnya,  mempelajari  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  asas-asas  yang menjadi  landasan  berdirinya  suatu  hukum.  Asas  hukum  bukan  peraturan  hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. 7
Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dikenal  prinsip untuk  menyeimbangkan  antara kepentingan individu  dan  kepentingan masyarakat, yaitu:
a) Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)
Pencipta  sebuah  karya,  atau  orang  lain  yang  bekerja  membuahkan  hasil  dari kemampuan  intelektualnya  wajar  memperoleh  imbalan  seperti  adanya  rasa  aman karena  dilindungi  dan  diakui  atas  hasil  karyanya,  hukum  melindungi  pencipta dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan juga di luar batas negaranya.
b) Prinsip Ekonomi (The Economic Arguement)
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan  daya  pikir  manusia  yang  diekspresikan  kepada  khalayak  umum dalam  berbagai  bentuknya,  memiliki  manfaat  dan  berguna  dalam  menunjang kehidupan  manusia.  Maksudnya  ialah  kepemilikan  itu  wajar  karena  sifat ekonomis  manusia  menjadikanhak  itu  suatu  keharusan  untuk  menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.
c) Prinsip Kebudayaan (The Cultural Arguement)
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu  pengetahuan, seni,  dan sastra sangat  besar artinya  bagi  peningkatan  taraf  kehidupan,  peradaban,  dan  martabat  manusia, selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat,bangsa, dan negara. Hal itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru.
d) Prinsip Sosial (The Social Argument)
Hukum  tidak  mengatur  kepentingan  manusia  sebagai  individu  yang  berdiri sendiri,  terlepas  dari  manusia  yang  lain,  tetapi  hukum  mengatur  kepentingan manusia  sebagai  warga  masyarakat.  Jadi  manusia  dalam  hubungannya  dengan manusia lain, terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan.
Perlindungan  hukum  haruslah  dirancang  sedemikian  rupa  dengan  baik  dan memadai  supaya  setiap  karya,  temuan,  atau  invensi  yang  berasal  dari  kreativitas seseorang  membuatnya  semakin  berkembang.  Selain  itu,  konsumen  juga  memiliki  4 hak dasar, yaitu sebagai berikut; 8
1. Hak atas keamanan dan kesehatan
2. Hak atas informasi yang jujur
3. Hak pilih
4. Hak untuk didengar
6 Nuzulia Kumala Sariv, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik  Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo”, SASI, Volume 24 Nomor 2, hlm 4
7 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, cet. 6, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti) hlm 47.
8 Munir Fuady, “Pengantar Hukum Bisnis”, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,2019) hlm 228
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014,  Definisi  Hak  Cipta  telah diatur,  tepatnya  di  dalam  Pasal  1  ayat  1  UU  Hak  Cipta  yang  isinya  sebagai  berikut: “Hak Cipta adalah  hak eksklusif  pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  undangan”. Dari  ketentuan  Undang-Undang  No.  28  tahun  2014  dapat  disimpulkan  bahwa  hak cipta merupakan hak monopoli dari si pencipta atau pemegang hak cipta lainnya untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimilikinya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan  dengan  definisi  hak  cipta  di  atas,  dapat  ditemukan  3  (tiga)  unsur yang  terdapat  di  dalam definisi hak cipta,  yakni  hak eksklusif, pencipta, dan ciptaan. Hak  eksklusif  dapat  diartikan  bahwa  tidak  ada  orang  lain  yang  boleh  menggunakan, memanfaatkan, dan melakukan hak itu hak tersebut tanpa izin pencipta karya tersebut. Hal  ini  bertujuan  untuk  menghargai  hasil  jerih  payah  pencipta  yang  telah mengorbankan  waktu,  tenaga  dan  pikiran  pencipta  tersebut.  Selanjutnya,  pengertian Pencipta yakni seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama- sama  menghasilkan  suatu  ciptaan  yang  bersifat  khas  dan  pribadi. 9 Ciptaan  yang dimaksud  yaitu  setiap  hasil  karya  cipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra yang  dihasilkan  atas  inspirasi,  kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 10 Dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta telah dibagi menjadi 3 bidang yakni bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dan bidang-bidang tersebut meliputi karya-karya sebagai berikut:
1. Bidang Ilmu Pengetahun, terdiri dari:
a. Alat  peraga  yang  dibuat  untuk  kepentingan  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan;
b. Peta;
c. Kompilasi  Ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yangdapat  dibaca  dengan Program Komputer maupun media lainnya;
d. Program Komputer.
2. Bidang Seni;
a. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga  rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi;
b.  Buku,  pamflet,  karya  tulis  yang  diterbitkan,  dan  semua  hasil  karya  tulis lainnya;
c. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
3. Bidang Sastra :
a. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
b. Film, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
c. Karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  lukisan,gambar,  ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
d. Karya seni terapan;
e. Karya arsitektur;
f. Karya seni batik atau seni motif lain;
9 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
10 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 155-168 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
g. Karya fotografi;
h. Potret;
i. Karya sinematografi;
j. Terjemahan,  aransemen,  transformasi,  atau  modifikasi  ekspresi  budaya tradisional;
k. Kompilasi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
l. Video.
Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, antara lain :
1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2) Setiap  ide,  prosedur,  sistem  metode,  konsep,  prinsip,  temuan  atau  data walaupun  telah  diungkapkan,  dinyatakan,  digambarkan,  dijelaskan  atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3) Alat  benda,  atau  produk  yang  diciptakan  hanya  untuk  menyelesaikan masalah  teknis  atau  yang  bentuknya  hanya  ditunjukan  untuk  kebutuhan fungsional.

## 2. Perlindungan Hak Cipta atas Motof Batik Krakatoa di Kota Cilegon
Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  yang  dilakukan  penegak  hukum untuk  melindungi  hak-hak  dari  subjek  hukum  agar  hak-hak  tersebut  tidak  dilanggar. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai  unsur-unsur  yaitu  adanya  perlindungan  pemerintah  terhadap  warganya, jaminan  kepastian  hukum,  dan  berkaitan  dengan  hak-hak  warga  negara.  Disamping itu,  perlindungan  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia  juga  penting  bagi  kehidupan bernegara, hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Supremasi hukum,  dengan tegaknya supremasi hukum maka  hukum  memiliki  kekuasaan  yang  besar  dalam  mengatur  tindakan  manusia. Keadilan,  hukum  memberikan  keadilan  untuk  melindungi  hak  setiap  warga  negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subyek hukum. Selama subyek hukum  berhak  maka  hukum  akan  tetap  melindungi  hak  tersebut.  Mewujudkan perdamaian,  dengan  tegaknya  hukum  maka  keadilan  dalam  memastikan  hak-hak setiap subjek hukum akan tewujud. Dengan demikian perdamaian akan terwujud.
Perlindungan  hukum  merupakan    hal  yang  sangat  penting  untuk  diberikan kepada  manusia  karena  perlindungan  hukum  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menikmati hak dan kewajibannya.  Perlindungan hukum  juga  dapat  mengantarkan  manusia  menuju  pada  kesejahteraan.  Perlindungan hukum  diberikan  kepada  manusia  dimuka  bumi  ini  terlebih    bagi  masyarakat  yang lemah  kondisi  dan  situasinya  baik  dari  segi  pengetahuan  hukum  serta  ekonomi. Perlindungan  hukum  tersebut  tidak  bisa  dipisahkan    dengan  kehidupan  manusia, terutama  dari  segi  perbuatan  hukum  atau  tindakan  hukum  yang  mereka  lakukan. Setiap perbuatan  hukum manusia sudah diatur oleh hukum melalui aturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang dan pasti mempunyai konsekwensi hukum dan logis.
Perlindungan  hukum  bisa  diartikan  sebagai    segala  upaya  yang  dilakukan untuk  menjamin  kepastian  hukum  yang  didasarkan  pada  keseluruhan  peraturan  atau kaidah-kaidah  yang  ada  dalam  suatu  kehidupan.  Menurut  UU  No.  28  Tahun  2004
tentang  Hak  Cipta,  menerangkan  bahwa  hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  pencipta yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya Hak Cipta adalah sejak ide atau gagasan itu dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang  nyata.  Pengakuan  lahirnya  Hak  Cipta  tersebut  tidak  diperlukan  formalitas  atau bukti  tertentu,  berbeda  dengan  hak  atas  kekayaan  intelektual  lainnya,  seperti  paten, merek,  desain  industri,  indikasi  geografis,  dan  desain  tata  letak  sirkuit terpadu.Lahirnya  hak  tersebut  diperlukan  suatu  formalitas  tertentu  yaitu  dengan terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  pemberian  hak  .  Syarat  yang  harus  ada dalam  perlindungan  hukum  di  bidang  Hak  Cipta  adalah  asas  originalitas  (keaslian). Keaslian  ini  tidak  bias  dilakukan  seperti  halnya  novelty  (kebaruan)  yang  ada  dalam paten,  karena  prinsip  meniru  ciptaan  lain,  jadi  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  suatu pembuktian oleh penciptanya.
Perlindungan  hukum  hak  cipta  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014,  termasuk  didalamnya  masalah  perbatikan.,  batik, pengrajin  batik  dan  komunitas  batik,  demikian  juga  Batik  yang  ada  di  Cilegon  yaitu batik Krakatoa. Dengan adanya perlindungan hukum  yang diberikan kepada manusia baik  itu  menyangkut  subyek  ataupun  obyeknya  maka  kepastian  itu  hendaknya diberikan  sebagaimana  mestinya.  Begitu  juga  dengan  para  pengusaha,  pelaku  bisnis, pengrajin batik utamanya, atau pengrajin pengrajin yang lain atau produk produk yang lain  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sama  sejajar  seimbang  dengan  yang lainnya.
Ruang lingkup karya cipta yang dapat dilindungi sebagaimana yang disebut di atas  menunjukkan  bahwa  terdapat  batasan-batasan  terhadap  hasil  karya  intelektual, karena  tidak  semua  ciptaan  seseorang  mendapatkan  perlindungan  hak  cipta. Berdasarkan  jenis-jenis  karya  cipta  di  atas,  maka  batik  tulis  Krakatoa  hasil  karya intelektual pencipta yang dihasilkan oleh pemberdayaan mmasyarakat Cilegon masuk ke dalam kategori karya cipta yang dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang di atur di dalam UU Hak Cipta.
Batik  Krakatoa  sendiri  merupakan  hasil  dari  pemberdayaan  masyarakat  Kota Cilegon  yang diketuai Helldy Agustian warga  Link. Kadipaten RT 06/02 Kedaleman Cibeber  Kota  Cilegon,  Banten.  Batik  Krakatoa  tersebut  merupakan  produk  asli  kota Cilegon  yang  memiliki  ciri  khas  tersendiri  dari  motif-motif  batik  lainnya,  dimana motif  batik  Krakatoa  tersebut  diambil  dari  dari  benda-benda  sejarah  (artefak)  dan nama-nama  makanan  khas  Banten,  sehingga  motifnya  pun  memiliki  makna  yang berbeda-beda.  Batik  krakatoa  sendiri  sudah  memiliki  lebih  dari  50  puluh  moti  batik. Tetapi  hanya  50%  batik  yang  telah  dipatenkan  atau  kurang  lebih  25  motif.  Menurut sepengetahuan penulis motif-motif yang telah dipatenkan serta arti dari motif tersebut sebagai berikut; 11
a. Sate Bebek
Sate  bebek  adalah  salah  satu  makan  khas  Kota  Cilegon  yang  disajikandengan bumbu  kacang  dan  kecap,  rasanya  yang  manis  dan  khas  membuat  sate  ini terkenal di Kota Cilegon
b. Ani-ani
11 Hasil wawancara dengan Hj. Hani Seviantry selaku Pembina Sanggar Batik Krakatoa pada  tanggal 23 Januari 2020
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 155-168 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Sejenis  alat  yang  terbuat  dari  kayu  tipis  yang  ujungnya  diberi  pisau,  dahulu diginakan sebagai pemotong pagi pada saat panen tiba.
c. Godong Kestela Godong  Kestela  atau  daun  pepaya  merupakan  salah  satu  sayura  lezat  yang memiliki  gizi  yang  tinggi.  Masyarakat  Kota  Cilegon  sering  mengonsumsi sayuran muda ini sebagai lalapan
d. Masjid Agung Nurul Ikhlas Masjid  ini  adalah  masjid  kebanggaan  Kota  Cilegon  yang  memiliki  empat menara ini berdiri tepat di depan Rumah Dinas Wali Kota Cilegon.
e. Trisula Trisula  dapat  diartikan  dalam  bahasa  sansekerta  adalah  TRISULH,  yaitu sejenis  senjata  tajam  yang  memiliki  mata  tombak  dan  digunakan  dalam  bela diri. Senjata ini biasa digunakan dalam seni beladiri Bandrong
f. Bandrong Lesung, Motif  bandrong  Lesung  terdiri  dari  dua  ikan  cucut  yang  ditengahnya  berdiri Menara Banten dan diatasnya terdapat  Bintang. Logo ini sering dipakai  untuk padepokan pancak silat dan Debus di Banten.
Motif-motif batik tulis Krakatoa di  atas dibuat tidak dengan  cara  yang instan, namun diperlukan keterampilan khusus untuk membuatnya, apalagi motif batik Batik Krakatoa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh batik-batik lain. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan banyaknya peminat motif Batik Krakatoa  yang tidak hanya dari  wilayah  Cilegon  saja,  akan  tetapi  sudah  menjangkau  hingga  ke  wilayah  luar Cilegon,  bahkan  Jakarta.  Adanya  Batik  Krakatoa  juga  mengurangi  pengangguran warga  Kedaleman  Cibeber,  bahkan  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat Kedalaman  Cibeber,  Kota  Cilegon.  Manfaat  dan  keuntungan  yang  diperoleh  dari adanya  Batik  Krakatoa  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas  menunjukkan  bahwa batik  tersebut  haruslah  dijaga  dan  dillindungi,  apalagi  motif  Batik  Krakatoa merupakan  motif  batik  yang  menjadi  ciri  khas  dari  Kota  Cilegon,  Banten.  Batik Krakatoa  memiliki  kurang  lebih  50  motif-motif  yang  memiliki  arti  berbagai  macam dari  ciri  khas  Kota  Cilegon.  Tetapi,  dari  550  motif  tersebut,  hanya  kurang  lebih  25 batik  yang  memiliki  hak  paten.  Menuut  Hany  Seviantru  rumitnya  pendaftaran kekayaan intelektual adalah kendalanya. Padahal, motif batik sangat rentan mengalami pelanggaran  hak  cipta  bila  tidak  segera  didaftarkan.  Hal  inilah  yang  masih  menjadi kendala  di  Indonesia  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  pencipta  dan  karya nya.
Perlindungan  yang  dimaksud  yakni  berupa  perlindungan  hak  cipta.
Perlindungan  hak  cipta  diberikan  sebagai  bentuk  reward  kepada  pembatik  dibawah naungan  Ketua  Sanggar  Batik  Krakatoa  atas  karya  ciptaannya  yakni  Batik  Tulis Krakatoa. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas  produk  ciptaannya  yang  terdiri  dari  2  jenis  hak  yang  di  dapat  pencipta  yaitu pertama, hak moral  dan  hak ekonomi. Bekenaan  dengan hak moral  diartikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta itu sendiri untuk melakukan hal-hal diantaranya: 12
a. Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  nama  pencipta  pada  salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
12 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
b. Menggunakan nama alias atau nama samara pencipta;
c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e. Mempertahankan  haknya  dalam  hal  terjadi  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan, modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasi dari pencipta.
Berkaitan dengan hal tersebut, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  setelah  pencipta meninggal  dunia,  dimana  pengalihannya  dilakukan  secara  tertulis. 13 Kedua,  hak ekonomi yakni hak eksklusif yang diperoleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan  yang  dihasilkan.  Hak  Ekonomi  dapat digunakan oleh pencipta untuk melakukan hal-hal diantaranya:
a. Penerbitan ciptaan;
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan ciptaan;
g. Pengumuman ciptaan;
h. Komunikasi ciptaan; dan
i. Penyewaan ciptaan. Di  dalam  UU  Hak  Cipta  telah  terangkum  rapih  perlindungan  hukum  yang mampu  melindungi  pencipta  dan  karya  nya.  Tetapi,  karna  keterbatasan  informasi mengenai  Undang-Undang  ini,  maka  pencipta  seringkali  malas  untuk  mendaftarkan ciptaanya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta  terutama masalah batik Krakatoa secara umum  tertuang dalam Undang Undang Hak Cipta  No. 28 tahun 2014. Namum perlindungan  hukum  tersebut  belum  maksimal  dikarenakan  ada  beberapa  persoalan klasik di wilayah tersebut. Pemerintahan Kota Cilegon belum menindaklanjuti secara serius  yang  berkaitan  dengan  batik  tersebut  .  Itu  terbukti  sampai  sekarang  belum banyak  yang  didaftarkan  karya  Cipta  batik  oleh  pengrajin  batik  Krakatoa.  Selain  itu Pemerintahan  Kota  Cilegon  belum  mengatur  secara  khusus  yang  berkaitan  dengan perbatikan.

## 3. Upaya Pelaku Usaha dalam Melindungi Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon
Upaya merupakan tindakan  yang dilakukan oleh seseorang dalam  melindungi ciptaan    yang  dihasilkannya.  Guna  melindungi  karya  cipta  yang  ia  hasilkan  agar  ia bisa menggunakan hak haknya terhadap karya ciptaannya tersebut. Upaya yang sudah dilakukan beberapa pengrajin batik tersebut dalam melindungi motif batik ciptaannya, yaitu mereka saat ini sudah mendaftarkan motif batik ciptaannya untuk  mendapatkan Hak Desain Industri dan Hak Cipta. Hak desain industri dilihat dari segi gambar atau hasil  akhir  dari  kain  batik  tulis  yang  sudah  jadi,  beberapa  pengrajin  batik  di  Kota Cilegon tersebut baru-baru ini mendaftarkan motif batik ciptaannya dan belum pernah melakukan  permohonan  pendaftaran  Ciptaan,  desainnya,  mereknya.  Hal  tersebut, karena  baru  mulai  menjalankan  usaha  batik    krakatoanya  pada  akhir  tahun  lalu.
13 ibid
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 155-168 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Berbeda  dengan  para  pengrajin  yang  lama,  namun  demikian  para  pengrajin  batik tersebut  enggan  untuk  melakukan  permohonan  pendaftaran  ke  Ditjen  Kekayaan Intelektual.  Menurut  salah  satu  pengrajin  batik  Krakatoa  dalam  perbincangannnya, pada  awalnya  belum  mendaftarkan  motif  batik  ciptaannya,  karena  kurangnya informasi  dan  sosialisasi  dari  Depkumham,  Disperindag,  Perguruan  Tinggi,  Dinas terkait dan mahalnya hak cipta dan hak industri bagi usaha baru. Untuk itulah pelaku usaha  berinisiatif  untuk  mendaftarkan  motif  batiknya  dan  juga  ada  peran  dari Disperindag Kota Cilegon Pada kelompok usaha batik Krakatoa yang merupakan batik Khas Cilegon.
Karya  ciptaan    tersebut  dilindungi  karena  mempunyai  nilai  seni,  baik  dalam kaitannya dengan motif, gambar, corak, maupun komposisi warna. UU Hak Cipta juga menegaskan  bahwa  pentingnya  untuk  melindungi  Hak  Cipta  dikarenakan  setiap pencipta,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pencipta  motif  batik  Krakatoa  Cilegon. Berdasarkan  Undang-undang  Hak  Cipta,  batik  termasuk  kekayaan  intelektual  yang dilindungi  oleh  pemerintah.  Tetapi,  dalam  kehidupan  sehari-hari  pengrajin  batik kurang  mendapatkan  wawasan  dan  pengetahuan  mengenai  pentingnya  kekayaan intelektual.  Dalam  kehidupan  nyata  pengrajin  menghadapi  hambatan  hambatan sebagai berikut :
1. Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai  pentingnya Hak Cipta dalam Kekayaan  Intelektual    (KI)  atau  Minimnya  kesadaran  hukum  para  pengrajin batik  untuk  mendaftarkan  motif  batiknya  karena  tidak  adanya  keharusan melakukan pendaftaran
2. Adanya  kebiasaan  umum  yang  berlaku  di  kalangan  pengrajin  batik  untuk menjiplak motif di antara sesama pengusaha batik karena mereka menganggap bahwa motif tersebut sedang tren di pasaran.
3. Mahalnya biaya dalam mendaftarkan hak cipta batik ke Dirjen KI
4. Rumitnya  proses  pendaftaran  Hak  Cipta  ke  Dirjen  KI  sehingga  memakan waktu yang lama
Pemerintah Provinsi Banten khususnya pemerintah Kota Cilegon pun memiliki hambatan-hambatan dalam menghadapi permasalahan Kekayaan Intelektual Hak Cipta yaitu;
1. Kurangnya dana dari pemerintah pusat dalam hal pendaftaran hak cipta
2. Kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  dalam  hal  memberikan  penyuluhan  atau memberikan sosialisai terhadap pengrajin Batik Krakatoa
3. Kurangnya  sinergi  antara  pelaku  bisnis  dalam  hal  ini  pengrajin  batik  atau pembantik  dengan  unsur  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan serta Kanwil Hukum Dan Hak Azasi Manusia.
4. Kurangnya perhatian pemerintah Kota Cilegon terhadap kekayaan kebudayaan di  Kota  Cilegon  terbukti  belum  adanya  perda  yang  mengatur  perlindungan mengenai batik di Kota Cilegon
5. Kurangnya pendampingan baik itu dari Institusi Perguruan Tinggi, Pemkot dan dinas terkait.
Pemerintah Kota Cilegon seharusnya membuat program program yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).sehingga pengusaha dan pengrajin motif batik Krakatoa sangat membutuhkan bimbingan dari pemerintah daerah mulai dari masalah Hukum dan Hak Cipta sehingga motif batik Krakatoa
menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam menangani permasalahan Hak Cipta Motif Batik Krakatoa di Kota Cilegon terdapat dua perlindungan hukum yaitu,
a) Perlindungan hukum  yang  preventif bertujuan  untuk mencegah  terjadinya sengketa,    yang    mengarahkan  tindakan    pemerintah    bersikap    hati-hati dalam  pengambilan    keputusan    berdasarkan    diskresi.  Dalam  bentuk perlindungan hukum preventif rakyat dapat mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah, dimana pada saat  pengambilan  keputusan,  pemerintah  harus  berdasarkan  diskresi  dan bersikap  hati-  hati.  Perlindungan  hukum  jenis  ini  penerapannya  adalah mencegah  terjadinya  hal  hal  yang  dimungkinkan  bisa  dimanfaatkan  oleh orang  lain  baik  secara  ekonomi  atau  kepentingan  yang  lain.  Untuk  itu pengrajin  atau  pembatik  batik  Krakatoa  dan  jenis  pengrajin  lain  hendaknya melindungi  dengan  melakukan  Tindakan  hukum  yaitu  melakukan permohonan  pendaftaran  karya  ciptanya  ke  Ditjen  Kekayaan  Intelektual sedini  mungkin.  Hal  ini  untuk  mencegah  dan  menghalangi  bagi  para  pelaku usaha,  pengrajin  dari  daerah  lain  yang  ingin  mencoba  memanfaatkan  untuk kepentingannya atau dibajak orang lain. Dengan kata lain para pengrajin atau pembantik  tersebut  berusaha  untuk  mencari  kepestian  hukum  agar  dalam melakukan  kegiatannya  di  bidang  karya  cita  itu  terlindungi.  Demikian  juga pemerintah   Kota  Cilegon  juga  diharapkan  membuat  strategi  dalam penerapan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya ciptaannya tidak  hanya  masalah  batik  membatik  namun  juga  kekayaan  intelektual  yang lain  yaitu  merek,  paten,  disain  industry,  rahasia  dagang,  desain  tata  letak sirkuit  terpadu,  PVT  dan  pengetahuan  Tradisional,  Ekspresi  Budaya Tradisional (EBT) dan Indikasi Geografis (IG)
b) Perlindungan    yang    represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya sengketa,    termasuk  penanganannya.  Perlindungan  ini  dilakukan  setelah adanya  sengketa  dengan  penyelesaian  yang  dapat  diselesaikan  baik  secara litigasi  maupun  non  litigasi  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  bagi  rakyat. Jika  ada  pelanggaran/  pengklaiman  Hak  Cipta  terhadap  batik  Krakatoa tersebut  dapat  dilakukan  perlindungan  yang  bersifat  represif.  Karena, perlindungan  represif  dilakukan  setelah  adanya  sengketa/  pelanggaran  atau gugatan  dari  pihak  lain.  Biasanya  perlindungan  ini  terjadi  setelah  adanya suatu  kasus  yang  melakukan  Tindakan  penyimpangan  baik  itu  pembajakan, pemalsuan, pencurian, pendomplengan merek (passing off) dan atau memakai datau atau mengambil barang milik orang lain tanpa ijin.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perlindungan  Hukum  atas  Hak  Cipta  Batik  Krakatoa  di  Cilegon  belum  berjalan maksimal,  ini  bisa  dilihat  dari  pendaftaran  Hak  Cipta  Batik  Krakatoa  itu  sendiri. Dari  lebih  50  batik  Krakatoa,  hanya  25  batik  yang  sudah  mendaftarkan  Hak Ciptanya,  ini  berarti  kurang  dari  50%  Batik  Krakatoa  yang  telah  memiliki kekuatan  hukum.  Masalah  terbesar  dalam  pendaftaran  hak  cipta  seni  batik Krakatoa  adalah  dari  pengrajin  batik  itu  sendiri.  Pertama  karena  kurangnya pemahaman  dan  kesadaran  hukum  hak  cipta.  Kedua,  memakan  waktu  yang lumayan lama karna proses nya oanjang dan terkesan berbeli-belit. Ketiga, karena mengeluarkan  biaya  yang  banyak.  Sedangkan  masalah  dari  sisi  pemerintah.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 155-168 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pertama  minimnya  anggaran  dalm  memfasilitasi  ciptaan  yang  di  tanggung  oleh pemerintah.  Kedua,  kurang  Sumber  Daya  Manusia  dari  pihak  Dirjen  KI  dan Pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pendaftaran Hak Cipta.
2. Upaya dari pelaku usaha dalam melindungi motif Batik Krakatoa di Kota Cilegon adalah  dengan  mendaftarkan  motif-motif  batik  Krakatoa  ke  Dirjen  KI.  Ini dibuktikan  dengan  pendaftaran  motif  batik  Krakatoa  dari  tahun  ke  tahun  terus bertambah. Pada tahun 2019 saja sudah ada kurang lebih 25 motif batik Krakatoa telah didaftarkan ke Dirjen KI, ini dilakukan karna semakin sengitnya persaingan batik  di  daerah  Kota  Cilegon.  Ini  juga  menandakan  Perlindungan  hukum    yang preventif  telah  dipahami  oleh  pemilik  sanggar  Batik  Krakatoa.  Perlindungan Hukum  Preventif  adalah  perlindungan  bertujuan    untuk  mencegah    terjadinya sengketa.
Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :
1. Diharapkan  dapat dilakukan untuk mengatasi problematika perlindungan hukum hak  cipta  seni  batik  motif  Krakatoa  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  harus Sedangkan  solusi  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pengrajin  yaitu,  pertama meningkatkan  kesadaran  hukum  secara  mandiri  untuk  lebih  peduli  terhadap perlindungan  hukum  hak  cipta.  Kedua  lebih  mengenal  tentang  pengaturan  yang terkait dengan hak cipta, karena dengan mengenal pengaturan yang terkait dengan hak  cipta  diharapkan  para  pengrajin  lebih  memahami  dan  peduli  terhadap  hak cipta atas ciptaan motif batiknya.
2. Hendaknya  untuk  masyarakat  Banten  khususnya  Kota  Cilegon,  agar  bisa  lebih menghargai  warisan  budaya  motif  batik  Krakatoa  di  Kota  Cilegon  sekaligus bangga akan produk nasional. Serta masyarakat bisa melakukan berbagai  inovasi yang  kreatif  yang  dapat  mendukung  perkembangan  batik  motif  batik  Krakatoa Cilegon.
3. Hendaknya  untuk  melestarikan  batik  Krakatoa  yang  berada  di  Kota Cilegon,sebaiknya  menghargai  budaya  batik  Krakatoa  yang  ada  di  Kota  Cilegon dengan  cara  menggunakan  kostum  batik  dan mencintai  batik  agar  tidak  di  klaim oleh  Negara  lain  yang  berada  diluar  Indonesia.Serta  membuat  Undang-Undang bahwa budaya batik Krakatoa adalah warisan Indonesia sejak turun-temurun yang harus  di  lestarikan.  Selain  itu  mensosialisasikan  batik  Krakatoa  kepada  generasi muda agar batik dapat berkembang pada era selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Fuady, Munir. 2019. Pengantar Hukum Bisnis . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Hadjon,Philipus.  1987. Perkembangan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia .  Surabaya:  PT.Bina Ilmu.
Lindsey, dkk. 2013. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar . Bandung: PT. Alumni Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum . cet. 6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Riswandi, Budi Agus., & Syamsudin, M. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sardjono,  Agus.  (2006). Hak  Kekayaan  lntelektual  &  Pengetahuan  Tradisional. Bandung: PT. Alumni.
Soekanto dan Mamudji, 1986 Metode Penelitian Hukum
Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hal.
70.  10  Tim  Lindsey,  2002,  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  Suatu Pengantar, Bandung: P.T. ALUMNI, hal. 124. 9
Jurnal :
Verani  Bresnisya, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Motif  Batik  Tulis  Di  Kota Pangkalpinang” : Jurnal Hukum Progresif. Volume X/No.1/Juni 2016
Nuzulia  Kumala  Sariv, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik  Karya Cipta  Batik Tulis Dewi Rengganis  Di  Desa  Jatiurip  Kecamatan  Krejengan  Kabupaten  Probolinggo” ,  SASI,
Volume 24 Nomor 2 Juli - Desember 2018
Bangkit Pamungkas, “Perlindungan Hukum Seni Batik Motif Kontemporer Berdasarkan
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Privat Law, Vol. VI No 2. Juli - Desember 2018
Nuzullia  dian  pertiwi,    Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Program  Studi  Ilmu  Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017
Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Motif  Batik  Sebagai  Warisan  Budaya Bangsa
Kartini  Parmono,  Nilai  Kearifan  Lokal  dalam  Batik  Tradisional  Kawung  diakses  dari https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/13217/9459  pada  tanggal  15  Januari 2018  pukul  11.07  WIB  2  Ihyaul  Ulum  MD,  Batik  dan  Kontribusinya  terhadap
Perekonomian Nasional
diakses
dari ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/91/10 pada tanggal 15 Januari 2018 pukul  11.20  WIB  3  http://www.kemenperin.go.id/artikel/18591/Hingga-Oktober- 2017,-Nilai-Ekspor-Batik-Lampaui-USD-51-Juta,  diakses  tanggal  19  Februari 2018.perlindungan  hukum  hak  cipta  terhadap  pencipta  motif  batik  kontemporer  di indonesia

## Undang-Undang :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 155-168 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Internet : http://www.batikkrakatoacilegon.com/2015/06/batik-krakatoa-cilegon-telah-hadir-di.html (Diakses pada tanggal 15 Januari)
Http://bisnisukm.com ((Diakses pada tanggal 15 Januari) https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia-5974/
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia