## PENGAWASAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM ALIH FUNGSI LAHAN DI KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI
Irma Safei 1
1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Alih Fungsi Lahan Di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi”. Batasan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  belum  optimalnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  di  Kawasan  Bandung  Utara,  maka  penelitian  dapat  merinci  dengan mengidentifikasi  masalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  pengawasan  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Cimahi  dalam  menjaga ketersediaan  lahan  agar  tidak  terjadi  alih  fungsi  lahan  secara  terus menerus  di  Kecamatan  Cimahi  Utara?  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi, wawancara, studi pustaka dan dengan mempelajari peraturan daerah yang berhubungan  dengan  penelitian  ini,  serta  dilakukan  teknik  analisis  data dengan  tiga  tahap  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpula.  Pihak-pihak  yang  dijadikan  narasumber  dalam  penelitian  ini yaitu  Kepala  Seksi  Pengendalian  Pemanfaatan  Tata  Ruang,  Camat  Cimahi Utara dan staff Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang. Sedangkan instrumen utama  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri.  Berdasarkan  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  menjadi  salah satu  faktor  terjadinya  alih  fungsi  lahan  di  Kecamatan  Cimahi  Utara,  lalu pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  belum  optimal  sebab  belum  mampu  bertindak  sesuai  dengan peraturan  yang  ada  dan  komitmen  yang  belum  optimal  dalam melaksanakan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  fungsi  penataan  ruang yang  mengakibatkan  alih  fungsi  lahan  terjadi  di  Kawasan  Bandung  Utara Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
Kata Kunci : Pengawasan, alih fungsi lahan, pertumbuhan penduduk dan komitmen

## Abstract
This  research  is  entitled  “  The  Supervision  Of  Public  Works  and  Spatial Planning In Over The Conversion Land In North Cimahi Subdistrict Of Cimahi City”.  The  limitations  problem  in  this  study  is  not  yet  optimal  controlling  by Publick Works Control and Spatial Planning in the North Bandung Area. Then
the  research  can  be  detail  by  identification  the  problem  as  follow  :  How  the controlling  of  Public  Works  and  Spatial  Planning  of  Cimahi  City  areas  in maintainance  the  availability  of  land  that  conversion  does  not  occur continuously in? The method used in this reseach by using descriptive method of  analysis  with  qualitative  approach.  While  the  technique  on  data  collection is done  through, literature study,  interview,  observation  and  by studying  the local regulation, and performed data analysis techniques with three stages of data  reduction,  data  presentation  and  conclusion.  The  interview  was conducted in this reseach to Head of the Spatial Use Control Section, Head of North  Cimahi  Subdistrict  and  Staff  of Permissions  The  Spatial  Section.  While the  main  instrument  in  this  reseach  is  the  researcher  themselves.  Based  on the  result  of  the  research  is  population  growth  became  one  of  the  facts  of conversion  land,  controls  conducted  by  Department  of  Public  Works  and Spatial  Planning  has  not  been  optimal  because  it  has  not  been  able  to  act witch  regulations  and  commitment  to  built  in  to  implement  local  regulations with  the  spatial  fungction  which  resulted  in  land  conversion  occurred  in  The Area of North Bandung; North Cimahi Subdistrict; Cimahi City.
Keywords : Controlling, Conversion land, population growth and commitment

## PENDAHULUAN
Seiring  pertumbuhan  dan  perkembangan  peradaban  manusia,  maka penguasaan  dan  penggunaan  lahan  mulai  beralih  fungsi.  Seperti  halnya daerah  perkotaan  yang  mempunyai  fungsi  dan  peranan  yang  sangat penting  dalam  menopang  pertumbuhan  dan  kemajuan  di  bidang perekonomian,  terlebih  lagi  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dengan  kondisi seperti itu, pemukiman penduduk terkonsentrasi di daerah perkotaan yang mengakibatkan  arus  urbanisasi  penduduk  ke  kota  dari  tahun  ke  tahun terus  mengalami  peningkatan  tetapi  ketersediaan  lahan  tidak  mengalami peningkatan ataupun perluasan.
Dalam hal ini, penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan di sektor industri, permukiman dan jasa lainnya sedikitnya akan mengubah rona  lingkungan  awal  menjadi  rona  lingkungan  baru,  sehingga  terjadi perubahan  kesinambungan  lingkungan  yang  mengakibatkan  adanya konversi lahan yang tidak dapat dicegah.
Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit  karena  kondisi  perekonomian  pada  saat  ini  semakin  hari  semakin pesat  beriringan  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  melonjak  yang
berimbas  kepada  tekanan  penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang  untuk pertumbuhan  kawasan  perumahan  dan  pemukiman.  Lahan  merupakan sumber  daya  alam  yang  strategis  bagi  pembangunan.  Oleh  sebab  itu, hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian,  perumahan,  industri,  pertambangan,  transportasi,  dll.  Lahan menjadi  salah  satu  unsur  utama  dalam  menunjang  kehidupan  manusia. Hal  tersebut  dikarenakan  penggunaan  lahan  yang  tidak  memperhatikan kemampuan lahan, daya dukung dan bentuk peruntukannya.
Beban  alih  fungsi  lahan  bagi  pembangunan  semakin  tinggi  karena menyangkut pemanfaatan lahan resapan air yang meliputi lahan pertanian perkotaan  dan  ruang  terbuka  hijau.  Dalam  prosesnya,  alih  fungsi  lahan senantiasa  berkaitan  erat  dengan  ekspansi  atau  perluasan  kawasan perkotaan.  Persoalan  sumber  daya  lahan  yang  dinilai  cukup  serius belakangan  ini  adalah  alih  fungsi  lahan  produktif  yang  cukup  besar.  Alih fungsi  lahan  berlangsung  secara  terus  menerus  sejalan  dengan peningkatan  pembangunan  dan  transformasi  ekonomi  yang  ditandai pergeseran  peran  antar  sektor  menuntut  alih  fungsi  lahan  dalam  jumlah yang tidak sedikit.
Dalam  hal  ini  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  membuat  perhatian khusus terhadap Kawasan Bandung Utara karena wilayah tersebut sangat berpotensi  terjadinya  alih  fungsi  lahan,  sebab  kawasan  tersebut  memiliki nilai guna yang sangat berpengaruh bagi wilayah Bandung Raya. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat aturan untuk kawasan tersebut yang  diatur  di  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2016  tentang Pengendalian  Kawasan  Bandung  Utara  (KBU).  Berdasarkan  peraturan tersebut,  fenomena  alih  fungsi  lahan  di  Kota  Cimahi  terutam  Kecamatan Cimahi  Utara  merupakan  dampak  dari  transformasi  pertumbuhan penduduk  yang  semakin  meningkat  yang  pada  akhirnya  mendorong transformasi  sumberdaya  lahan  yang  seharusnya  dijadikan  lahan  resapan air  tetapi  beralih  fungsi  menjadi  perumahan.  Selain  itu  ketidak  tegasan pemerintah  dalam  mengimplementasikan  aturan  yang  membuat  pemilik
lahan  dengan  mudah  mengkonversi  lahan  tanpa  mempertimbangkan peruntukan dayaguna lahan tersebut di dalam peraturan.
Terlebih Kota Cimahi sebagai daerah yang cukup padat penduduknya.  Permasalahan  timbul  ketika  pertumbuhan  penduduk  tidak dapat  dihentikan  banyak  pihak  yang  memanfaatkan  untuk  mendirikan perumahan di kawasan yang seharusnya menjadi wilayah resapan air. Alih fungsi lahan adalah proses pengalihan penggunaan lahan dari penggunaan semula ke penggunaan selanjutnya.
Pertumbuhan  penduduk  memerlukan  lahan  yang  semakin  luas,  hal tersebut  dibutuhkan  sebagai  lahan  untuk  pemukiman.  Seperti  contohnya di Kecamatan Cimahi Utara terdapat perumahan yang sudah berdiri cukup lama  yaitu  perumahan  Kamarung  Regency,  dimana  perumahan  tersebut belum  mengantongi  izin  dari  pemerintah  tetapi  sampai  saat  ini  tidak  ada tindak tegas dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Hal itu menjadi sebuah permasalahan sebab perumahan tersebut berada di wilayah  Cimahi  Utara  yang  notabene  wilayah  tersebut  termasuk  ke  dalam Kawasan  Bandung  Utara.  Perubahan  penggunaan  lahan  tersebut  atau dikenal  sebagai  alih  fungsi  lahan  tentu  saja  akan  memberikan  dampak pada lingkungan dimana alih fungsi lahan tersebut terjadi.
Dengan  timbulnya  permasalahan  tersebut  maka  pemerintah  Kota Cimahi dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, pemerintah tidak mampu melaksanakan  perencanaan  kota  secara  komprehensif  sesuai  dengan peruntukan  lahan  tersebut.  Sesuai  dengan  peraturan  Daerah  Nomor  4 tahun  2013  tentang  rencana  Tata  Ruang  Wilayang  Kota  Cimahi  Tahun 2012-2032 dalam bab 1 pasal 1, menjelaskan bahwa : “Kawasan Bandung Utara  yang  selanjutnya  disingkat  KBU  adalah  kawasan  yang  meliputi sebagaian  wilayah  Kabupaten  bandung,  Kota  Bandung,  Kota  Cimahi  dan Kabupaten  Bandung  Barat.”  Maka  wilayah  Kecamatan  Cimahi  Utara dengan  memiliki  luas  13,3  km²  yang  berbatasan  langsung  dengan Kabupaten  Bandung  Barat  yang  termasuk  ke  dalam  Kawasan  Bandung Utara  terus  mengalami  peningkatan  pembangunan  perumahan,  akibatnya wilayah resapan air tersebut mengalami banyak perubahan yang berimbas
kepada  wilayah  yang  seharusnya  menjadi  tempat  resapan  air  menjadi kawasan  perumahan  penduduk.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena kurangnya  pengawasan  dari  pemerintah,  dimana  pemerintah  yang memeliki  peran  dalam  mengawasi  Kawasan  Bandung  Utara  ialah  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang.  Dalam  hal  ini  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  memiliki  tugas  seperti:  memberi  sosialisasi tentang  penggunaan  lahan,  memberikan  peringatan,  himbauan  dan teguran  terhadap  pemilik  pemukiman  ataupun  perumahan  yang  tidak sesuai  dengan  peraturan  izin  terbatas  mendirikan  bangunan  di  Kawasan Bandung  Utara.  Hal  tersebut  seharusnya  menjadi  perhatian  dan  diawasi secara  serius  oleh  dinas  terkait.  Masalah  tata  ruang,  adalah  suatu  fakta bahwa  jumlah  penduduk  serta  kebutuhan  yang  semakin  meningkat  baik secara  kualitatif  maupun  secara  kuantitatif.  Seperti  halnya  di  wilayah Kecamatan  Cimahi  Utara  yang  sebagian  wilayahnya  masuk  kedalam Kawasan  Bandung  Utara  dimana  hal  itu  harus  mampu  lebih  diperhatikan oleh pemerintah akan guna lahan tersebut agar tidak dimanfaatkan sebagai wilayah yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
Faktor  yang  mempengaruhi  alih  fungsi  lahan  di  Kota  Cimahi  antara lain  semakin  meningkatnya  kebutuhan  lahan,  sehingga  mengakibatkan harga  tanah  naik  secara  tajam.  Serta  peraturan  mengenai  penataan  ruang pertanahan  yang  belum  dilaksanakan  dengan  tegas,  sehingga  terdapat celah untuk alih fungsi lahan. Pesatnya pembangunan yang mengakibatkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan  yang  dihadapkan    pada persoalan-persoalan  seperti  yang  berkaitan  dengan  lahan  di Kecamatan Cimahi Utara , yang melatar belakangi penelitian ini yaitu:
1. Pertumbuhan  penduduk  yang  terus  meningkat  dengan  keberadaan terbatasnya ketersediaan lahan.
2. Pemanfaatan  dan  pengelolaan  lahan  serta  pola  tata  ruang  yang  belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.
3. Penggunaan lahan seringkali terjadi penyimpangan dari peruntukannya.
4. Masih  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  kepatutan  atas kewajiban sebagai warga negara.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  .  Penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  bertujuan  untuk  membuat  suatu  penjelasan,  gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta  fenomena  yang  diselidiki.  Analisis  dilakukan  terhadap  data  yang diperoleh  berdasarkan  kemampuan  nalar  dalam  menghubungkan  fakta, data dan informasi.
Dalam  penelitian  ini  tidak  menabukan  pendekatan  kuantitatif, karena  tidak  dapat  dipungkiri  data  berbasis  angka  juga  akan  didapatkan dalam  penelitian  ini,  sehingga  akan  dihasilkan  pembahasan  yang  lebih komprehensif.  Menurut  Moloeng  (2010:6)  menjelaskan  bahwa  :  Penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang  bermaksud  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku, presepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain  secara  holistik  dan  dengan  cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena  alih  fungsi  lahan  di  Kota  Cimahi  terutam  Kecamatan Cimahi  Utara  merupakan  dampak  dari  transformasi  pertumbuhan penduduk  yang  semakin  meningkat  yang  pada  akhirnya  mendorong transformasi sumber daya lahan yang seharusnya dijadikan lahan resapan air  tetapi  beralih  fungsi  menjadi  perumahan.  Seiring  dengan  pertambahan penduduk  maka  kebutuhan  akan  lahan  pun  semakin  meningkat. Perubahan penggunaan lahan atau dikenal sebagai alih fungsi  lahan tentu saja akan memberikan dampak pada lingkungan dimana alih fungsi lahan tersebut terjadi. Selain itu ketidak tegasan pemerintah dalam mengimplementasikan aturan yang membuat pemilik lahan dengan mudah mengkonversi  lahan  tanpa  mempertimbangkan  peruntukan  dayaguna lahan  tersebut  di  dalam  peraturan.  Dan  juga  kurangnya  pengawasan  dari
pemerintah  yang  mengakibatkan  pembangunan  di  wilayah  resapan  air terus  berlanjut  tanpaada  kontrol.  Alih  fungsi  lahan  adalah  proses pengalihan  penggunaan  lahan  dari  penggunaan  semula  ke  penggunaan selanjutnya.  Proses  alih  fungsi  lahan  tidak  dapat  dihindari  dari  setiap wilayah yang sedang berkembang.
Dalam  hal  ini  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  yang memiliki kewenangan dalam mengawasi keberadaan perumahan di wilayah Kawasan  Bandung  Utara  yang  terletak  di  Kecamatan  Cimahi  Utara  Kota Cimahi.  Sehingga  didalam  pembahasan  ini  peneliti  membahas  hasil penelitian yang akan menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian yang  telah  dilakukan,  baik  yang  dilakukan  melalui  studi  literatur  maupun penelitian yang dilakukan di lapangan melalui wawancara kepada informan yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukun,  mengenai  “Pengawasan Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dalam  Alih  Fungsi  Lahan  di Kecamatan  Cimahi  Utara  Kota  Cimahi”,  untuk  memperjelas  pembahasan sekaligus  mempermudah  penjelasan  dan  hasil  penelitian  maka  terdapat dimensi  dan  indikator  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  membantu peneliti  dalam  mendeskripsikan  atau  menjelaskan  bagaimana  pengawasan yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dalam alih  fungsi  lahan  di  Kecamatan  Cimahi  Utara  Kota  Cimahi  terlaksana sesuai  dengan  tahap-tahap  dalam  proses  pengawasan  yang  dikemukakan oleh Handoko (2015: 360-363) sebagai berikut:

## 1. Peraturan yang berlaku
Penataan  ruang  sebagai  suatu  proses  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan  ruang,  pengawasan  serta  pengendalian  pemanfaatan  ruang merupakan  suatu  satu  kesatuan  sistem  yang  tidak  dapat  terpisahkan antara  satu  dan  yang  lainnya.  Untuk  menciptakan  suatu  penataan  ruang yang sesuai peruntukannya maka memerlukan suatu peraturan perundangan-undangan  yang  serasi  diantara  peraturan  tingkat  pusat sampe  peraturan  tingkat  daerah,  sehingga  terjadinya  suatu  koordinasi dalam penataan ruang yang sesuai dengan guna fungsi peruntukannya.
Hasil observasi peneliti dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  maka  penetapan  standar  ialah dengan  melaksanakan  peraturan  yang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang wilayah  agar  dapat  terlaksana  penataan  ruang  sesuai  dengan  semestinya. Dengan  menetapkan  peraturan  hal  itu  dilakukan  sebagai  landasan  yang digunakan  untuk  penilaian  yang  diperoleh.  Peneliti  mengamati  peraturan daerah yang ada di Kota Cimahi tentang rencana tata ruang wilayah sudah baik  tetapi  dalam  mengimplementasikan  peraturan  daerah  tersebut  belum sepenuhnya terlaksana sebab di wilayah Kecamatan Cimahi Utara terdapat perumahan yang belum mengantongi izin tetapi dapat berdiri dengan tidak memperhitungkan  dengan  zonasi  peruntukan  Kecamatan  Cimahi  Utara yang termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara.
Analisis  dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dan  juga  hasil observasi  bahwa  penetapan  standar  pelaksana  yang  dilakukan  adalah dengan  mengimplementasikan  peraturan  daerah  mengenai  rencana  tata ruang  wilayah  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi  Nomor  4  tahun  2013 tentang  RTRW  Kota  Cimahi  Tahun  2012-2032  dimana  didalamnya mengatur  tentang  Kecamatan  Cimahi  Utara  dan  juga  tercantum  bahwa Kota  Cimahi  terutama  Kecamatan  Cimahi  Utara  termasuk  ke  dalam Kawasan  Bandung  Utara.  Hal  tersebut terdapat  korelasi  dengan  Peraturan Daerah  Provinsi  Nomor  2  tahun  2016  bahwa  Kota  Cimahi  khususnya Kecamatan Cimahi Utara adalah bagian dari Kawasan Bandung Utara, yang memiliki  zonasi  penataan  ruangnya  sebagai  kawasan  resapan  air  dan perumahan kepadatan rendah.

## 2.Proses penetapan standar izin
Kebutuhan    akan    tempat    hunian    (perumahan)      yang    semakin tinggi  mengakibatkan  terjadinya  alih  fungsi  lahan  yang  tidak  dapat dihindari, terutama di Kecamatan Cimahi Utara yang wilayahnya masuk ke dalam  Kawasan  Bandung  Utara  memiliki  aturan  yang  membatasi peruntukan perumahan dan pemukiman sebab wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah cekungan Bandung yang salah satu fungsinya ialah sebagai wilayah resapan air. Di Kecamatan Cimahi Utara diperbolehkan mendirikan
suatu  perumahan  dengan  kepadatan  rendah  sesuai  dengan  peraturan daerah yang telah ditetapkan.
Dari  hasil  observasi  peneliti  bahwa  perkembangan  perumahan  di kecamatan Cimahi  Utara semakin meningkat walaupun dengan penetapan standar  izin  khusus  dan  pembangunan  terbatas,  hal  tersebut  dihiraukau oleh  para  pengembang  sebab  standar  izin  khusus  untuk  wilayah  tersebut dan tanpa mengantongi izin pun sampai saat ini terdapat perumahan yang belum  mengantongi  izin  dan  masih  berdiri  bahkan  semakin  berkembang dan  maju.  Fenomena  tersebut  terjadi  karena  lemahnya  pengawasan  yang dilakukan oleh dinas terkait dengan peraturan yang ada di Kota Cimahi.
Analisis  dari  wawancara  dan  observasi  di  lapangan  yang  peneliti lakukan  yang  berkaitan  dengan  Bagaimana  pengawasan  yang  dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menajga resapan air di KBU  yang  terletak  di  Kecamatan  Cimahi  Utara.  maka  dapat  disimpulan, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dinas terkait  ialah  dengan  mengimplementasikan  peraturan  daerah  yang  relevan dan  juga  dengan  mengeluarkan  izin  tertentu  untuk  Kecamatan  Cimahi Utara  agar  tidak  terjadialih  fungsi  lahan  yang  mengakibatkan  kawasan untuk  resapan  air  semakin  berkurang  di  Kawasan  Bandung  Utara.  Tetapi pada  nyatanya  yang  terjadi  di  lapangan  ialah  bahwa  pertumbuhan  atau peningkatan akan perumahan semakin pesat di wilayah kecamatan Cimahi Utara  bahkan  terdapat  perumahan  yang  belum  memiliki  izin  setelah  5 tahun berdiri dan tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait, dalam  hal  ini  kecamatan  selaku  yang  memiliki  wilayah  tidak  berhak memberikan sanksi tetapi kecamatan memberi pembinaan dan mengingatkan  bahwa  keberadaan  perumahan  tersebut  ilegal  karena  tidak terdapat izinnya.
Maka  dalam  hal  ini  fakta  di  lapangan  dan  hasil  dari  wawancara belum  mencapai  kesesuaian  yang  semestinya  dilaksanakan,  sebab penetapan  standar  izin  yang  ada  sudah  baik  jika  dilaksanakan  dengan semestinya  yang  mengakibatkan  terdapat  perumahan  yang  tidak mengantongi izin sebab lemahnya pengawasan tersebut. Peraturan standar
yang  ada  merupakansuatu  satuan  pengukuran  yang  dapat  digunakan sebagai patokan aturan yang harus dilaksanakan, diterima dan ditegakkan secara tepat.

## 3. Tahap-tahap yang harus dilaksanakan dalam perizinan
Penentuan    pengukuran    pelaksanaan    kegiatan    dilakukan    untuk mengukur  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  nyata  dan  kegiatan  secara tepat.  Begitupun  dalam  pengawasan,  bahwa  pengawasan  bisa  berjalan dengan  baik  jika  terdapat  tahapan-tahapan  standar  yang  dapat  mengukur pengawasan  tersebut.  Dalam  fenomena  alih  fungsi  lahan  yang  terjadi  di Kecamatan  Cimahi  Utara  maka  yang  harus  dilaksanakan  untuk  kegiatan pengawasan yaitu dengan cara memberikan tahapan-tahapan dalam proses perizinan  dalam  membuat  perumahan.  Kota  Cimahi  sendiri  dalam  hal memberikan  perizinian  berhubungan  langsung  dengan  DPMPTSP  dan  jika perizinan  yang  diajukan  dalam  skala  besar  seperti  berhubungan  dengan pembuatan  perumahan  maka  akan  berhubungan  juga  dengan  DPUPR karena  untuk  meninjau  penataan  ruangnya.  Dengan  tahapan  yang  cukup panjang  dan  selektif  tersebut  membuat  maraknya  berdiri  perumahan- perumahan  baru  di  Kecamatan  Cimahi  Utara  yang  dibangun  secara  ilegal tanpa  memperhatikan  tata  ruang  wilayah  kegunaan  fungsi  lahan  tersebut yang masuk ke dalam Kawasan Bandung Utara.
Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dengan narasumber dan  juga  hasil  observasi  peneliti  di  lapangan  bahwa  proses  yang  harus dilalui  untuk  dapat  memanfaatkan  ruang  terutama  di  wilayah  Kecamatan Cimahi  Utara  yang  termasuk  kedalam  Kawasan  Bandung  Utara  ialah sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Cimahi  Nomor  16  Tahun  2012 tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Tata  Ruang.  Dimana  dalam  awal  sekali seseorang  untuk  meminta  izin  ialah  bukan  membangun  terlebih  dahulu tetapi  mereka  meminta  izin  prinsip,  izin  prinsip  diberikan  sebagai persetujuan  untuk  menggunakan  ruang  serta  memberikan  arahan  umum terhadap  penggunaan  ruang  yang  dimohon  dari  aspek  tata  ruang,  aspek lingkungan,  aspek  teknis  bangunan  gedung,  aspek  ekonomi  dan  sosial budaya sebagai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang lainnya.
Izin  Prinsip  bukan  merupakan  izin  untuk  memulai  kegiatan pembangunan  dan  harus  ditindaklanjuti  dengan  Izin  Pemanfataan  Ruang lainnya.  Setelah  izin  prinsip  keluar  maka  masih  terdapat  izin-izin  lainnya yang  harus  dilalui  untuk  dapat  mendirikan  bangunan  yang  sesuia  dengan standar  untuk  Kawasan  Bandung  Utara.  Dengan  peraturan  yang  bahwa Kawasan  Bandung  Utara  yang  seharusnya  mengutamakan  sebagai kawasan  resapan  air  dengan  kepadatan  penduduk  rendah  tetapi  pada nyatanya  masih  terdapat  perumahan  yang  belum  mengantongi  izin  yaitu perumahan  Kamarung  Regency  yang  sudah  ada  sejak  5  tahun  yang  lalu dan  saat  ini  sudah  banyak  penghuni  yang  berdomisili  di  perumahan tersebut.  Hal  tersebut  sangat  berbanding  terbalik  dengan  peraturtan  yang ada  sebab  terjadi  alih  fungsi  lahan  yang  berlebihan  yang  mengganggu ekosistem  lingkungan  sekitarnya.  Dengan  keberadaan  perumahan  yang berdiri  dengan  ilegal  (tanpa  izin)  maka  perumahan  tersebut  tidak  sesuai dengan  zonasi  peruntukannya  dan  mengakibatkan  terjadinya  alih  fungsi lahan.

## KESIMPULAN
Dengan memiliki standar pelaksanaan yaitu melalu peraturan Daerah Nomor  4  Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Cimahi tahun  2012-2032  maka  hal  tersebut  dapat  meminimalisir  terjadinya pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai,  terutama  di  Kecamatan  Cimahi Utara  yang  termasuk  kedalam  Kawasan  Bandung  Utara  maka  sangat membantu  wilayah  tersebut  agar  tetap  sesuai  peruntukan  fungsinya  yaitu sebagai  kawasan  resapan  air.  Selain  itu  juga  Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Barat  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Pengendalian  KBU,  sangat  jelas bahwa  Kawasan  Bandung  Utara  merupakan  wilayah  yang  betul-betul sangat  dijaga  karena  sangat  berpotensi  dan  berpengaruh  untuk keseimbangan wilayah Bandung Raya.
Terdapatnya  penentuan  pengukuran  pelaksanaan  kegiatan  hal tersebut  membantu  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  dalam
meminimalisir  terjadinya  alih  fungsi  lahan  di  Kawasan  Bandung  Utara yaitu  dengan  cara  tahap-tahap  yang  dilakukan  dalam  permohonan pengeluaran  izin  berbeda  zonasinya  dengan  wilayah  lain  yang  ada  di  Kota Cimahi  sebab  wilayah  Kecamatan  Cimahi  Utara  peruntukan  hunian ataupun  perumahannya  adalah  wilayah  dengan  kepadatan  rendah,  KDB maksimalnya yaitu 30% dan Ruang Terbuka Hijau minimum untuk wilayah Kecamatan  Cimahi  Utara  adalah  52  %  itu  semua  terdapat  di  dalam Peraturan  daerah  Kota  Cimahi  Nomor  16  tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Perizinan Penataan Ruang.
Dari  hasil  penelitian  bahwa  pemerintah  sudah  melakukan  prosedur sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  tetapi  dalam  hal  pengawasannya yang  dilakukan  masih  kurang  optimal  sebab  ditemukannya  perumahan yang  belum  memiliki  izin  tetapi  dapat  berdiri  tanpa  tindak  lanjut  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dengan  adanya  peraturan  daerah  yang mengatur  tentang  tata  ruang  wilayah  Kota  Cimahi,  aturan  tersebut  ada agar penataan ruang di Kota Cimahi dapat sesuai peruntukannya dan tidak terjadi  alih  fungsi  lahan.  Dalam  hal  ini  koordinasi  yang  dilakukan  oleh dinas-dinas  terkait  sudah  cukup  optimal  dalam  mengeluaran  izin  sesuai dengan peraturan penyelenggaraan penataan ruang di Kot Cimahi.

## REKOMENDASI
Alih  fungsi  lahan  terjadi  karena  kurangnya  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Pemerintah  juga  belum  optimal  dalam menegakkan  peraturan  daerah  yang  berlaku.  Selain  itu  kesadaran masyarakat  akan  kegunaan  lahan  tidak  peduli  karena  tingkat  kebutuhan akan hunian dan pemukiman di Kota Cimahi semakin meningkat. Perlunya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kesesuaian  lahan  sesuai  dengan  fungsinya.  Ketegasan  pemerintah  dalam memberikan  tindakan  sangat  dibutuhkan  agar  dapat  menghindari terjadinya  alih  fungsi  lahan  yang  terus  menerus  terjadi  di  Kota  Cimahi khususnya  di  Kecamatan  Cimahi  Utara  Kota  Cimahi.  Dalam  hal  ini pemerintah juga harus mampu mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat  juga  mengetahui  tentang  peraturan  yang  berlaku  dan  seperti
apa  prosedur  yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  agar  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan,  Malayu  Parlagutan.  2014.  Manajemen  Dasar,  Pengertian,  Dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
Handayaningrat,  Soewarno.  1996.  Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
Irwan,  Zoer’aini  Djamal.  2012.  Prinsip-prinsip  Ekologi  :  Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya. Jakarta: Bumi Aksara.
Ridwan, Juniarso. 2016. Hukum Tata Ruang. Bandung: Nuansa.
Moleong,  Lexy,  J.  2012.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Ndraha, Taliziduhu. 2015. Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Makmur. 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung. PT Refika Aditama.
Purwowidodo. 1983. Teknologi Mulsa. Bandung: Angkasa.
Handoko, Hani. 2015. Manajemen Edisi 2. Yogyakarta. BPFE.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Alfabeta.