## ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP ANAK

## COMPARATIVE ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS ON SEXUAL ADULTERY AND
FORNICATION OF CHILDREN
Marojahan Hutabarat Helmax Alex Tampubolon & Partner maro_cute07@yahoo.com

## Abstrak
Terdapat  perbandingan  antara  putusan  tindak  pidana  persetubuhan  dan  tindak  pidana percabulan,  dimana  putusan  tindak  pidana  persetubuhan  tersebut  lebih  rendah  dibandingkan putusan  tindak  pidana  percabulan.  putusan  tersebut  diantaranya  putusan  pengadilan  nomor: 72/Pid.  Sus/2018/PN.Kng,  putusan  pengadilan  nomor  :170/Pid.sus/2016/PN.Kng,  putusan pengadilan
Nomor:
313/Pid.sus/2018/PN.Trg, dan putusan pengadilan
nomor:163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana  Perbandingan  Putusan  Hakim Terhadap Tindak  Pidana  Persetubuhan  dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak dengan alat bukti Visum Et Repertum? dan Apakah putusan hakim  tindak  pidana  pencabulan  dan  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  sudah memenuhi rasa keadilan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan lapangan. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Perbandingan putusan  hakim terhadap   tindak  pidana  persetubuhan  dan  tindak  pidana  percabulan  terhadap anak  dengan  alat  bukti  visum  et  repertum  yaitu  setiap  putusan  hakim  berbeda-beda dikarenakan  selain  hakim  memikir  azas  pembaruan  hukum  dan  penemuan  hukum,  juga memperhatikan  dan  mempertimbangkan  fakta-fakta  persidangan,  sehingga  setiap  putusan  itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga.
Kata Kunci: Perbandingan Putusan Hakim, Pencabulan, Persetubuhan.

## Abstract
There is a comparison between the conviction of sexual acts of sexual relations and acts of sexual immorality, where the decisions of criminal acts of sexual intercourse are lower than the decisions of criminal acts of sexual immorality. These decisions include court decision number: 72 / Pid.Sus / 2018 / PN.Kng, court decision number: 170 /Pid.sus/2016/PN.Kng, court decision number:  313  /  Pid.sus  /  2018  /  PN.Trg,  and  court  decision  number:  163  /  Pid.Sus  /  2015  / PN.Kng.  Issues  to  be  discussed  in  this  research  What  is  the  Comparison  of  Judge's  Decision Against  Criminal  Acts  of  Sexual  Adultery  and  Fornication  of  Children  Against  Children  with evidence of  Visum Et Repertum? and Is the judge's decision for the crime of sexual abuse and the crime of sexual intercourse with children fulfilling a sense of justice?
This study uses a normative juridical approach, the data used in the form of primary data and secondary data. Data collection in this research is literature and field. Analysis of the data used qualitative data analysis. Based on the results of the discussion in this study showed that the  Comparison  of  judges'  decisions  on  sexual  offenses  and  sexual  offenses  against  children
Volume  2  Nomor  2,  Juli-Desember  2018:  hlm.  93-100. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
with  visum  et  repertum  evidence  that  each  judge's  decision  is  different  because  besides  judges think the principle of legal reform and legal discovery, also pay attention and consider the facts - trial facts, so that each decision does not have to be the same for each crime due to different judges.
Keywords: Comparison of Judge's Decisions, Sexual Obstacles, Sexual Activity.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Marojahan  Hutabarat,  “Analisis  Perbandingan  Putusan  Hakim Atas  Tindak  Pidana  Persetubuhan  dan  Tindak  Pidana  Percabulan  Terhadap  Anak ”,  Jurnal Cepalo , 2 (2), (2018): 93-100.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1766

## A. Pendahuluan
Menurut  Moeljatno  “Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum,  larangan  mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  siapa  yang melanggar larangan tersebut”. Agar dapat  mengetahui  adanya tindak pidana, maka  dirumuskan dalam  peraturan  perundang-undangan  pidana  tentang  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  dan disertai  dengan  sanksi.  Rumusan  tersebut  ditentukan  beberapa  unsur  atau  syarat  yang  menjadi ciri atau sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. 1
Tindak  pidana  yang  sangat  meresahkan  masyarakat  adalah  tindak  pidana  pencabulan  dan persetubuhan.  Pencabulan  adalah  suatu  jenis  kejahatan  yang  sangat  berdampak  buruk,  Kitab Undang  Undang  Hukum  Pidana  menggolongkan  tindak  pidana  pencabulan  itu  kepada  tindak pidana kesusilaan, KUHP belum  mendefinisikan pencabulan itu sendiri  dikarenakan agar tidak terkesan  mencampurkan  dengan  persetubuhan  atau  pemerkosaan.  Tindak  pidana  persetubuhan adalah  salah  satu  bagian  dari  kesusilaan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pria  terhadap  wanita  itu sendiri  dengan  memasukan  alat  kelaminnya  tersebut.  Tindak  pidana  pencabulan  adalah  suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang  mengenai dan  yang  berhubungan  dengan  alat  kelamin  atau  bagian  tubuh  lainnya  yang  dapat  merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium  mulut seorang perempuan. 2 Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah: 3
1. Exhibitionism seksual yaitu, dengan sengaja memamerkan alat kelamin pelaku pada orang lain.
2. Voyeurism yaitu, pelaku yang mencium seseorang tersebut dengan bernafsu.
3. Fondling yaitu, mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellato yaitu, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.
Suatu  perilaku  manusia  yang  pada  suatu  saat  tertentu  telah  ditolak  di  dalam  sesuatu pergaulan  hidup  tertentu  dan  dianggap  sebagai  perilaku  yang  harus  dihilangkan  oleh  hukum pidana  dengan  menggunakan  berbagai  sarana-sarana  yang  bersifat  memaksa  yang  terdapat didalamnya. 4 Gejala  yang  dinamakan  kejahatan  tersebut  pada  dasarnya  terjadi  di  dalam  proses dimana  ada  interaksi  sosial  antara  bagian-bagian  dalam  masyarakat  yang  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  perumusan  tentang  kejahatan  dengan  pihak-pihak  mana  yang memang melakukan kejahatan. 5
Anak adalah sekelompok  yang harus diperhatikan  oleh Negara dan  masyarakat sekitar.  Di dalam  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mempertegas perlunya  adanya  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  terutama kejahatan seksual, tujuan tersebut adalah untuk memberikan efek jera.
1 Nikmah Rosida, Asas Asas Hukum Pidana , Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang, (2011), hlm. 10.
2 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , Jakarta: Raja Grafindo, (2005), hlm. 80.
3 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual , Bandung: Mandar Maju, (1985), hlm. 264.
4 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, (2011), hlm. 181.
5 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi , Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2001), hlm. 15.
Menurut  Oemar  Seno  Adji,  sebagai  seorang  hakim  dalam  memberikan  putusan kemungkinan  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  seperti  pengaruh  dari  faktor  agama,  kebudayaan, pendidikan,  nilai,  norma  dan  sebagainya.  Dapat  dimungkinkan  adanya  perbedaan  putusan  atas kasus  yang  sama.  Pada  dasarnya  hal  tersebut  lebih  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  cara pandang  sehingga  mempengaruhi  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan. 6 Kewenangan  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  telah    diatur  di  dalam  Pasal  5  Ayat  (1) Undang-  Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  mengatur  bahwa  “ Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Sesungguhnya,  pengawasan  dan  pengamatan  putusan  hakim  yang  dilakukan  oleh  hakim tersebut  merupakan  lembaga  baru  dalam  hukum  acara  pidana  diindonesia.  Hal  tersebut  di  atur didalam  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  33  Ayat  (2).  Di  negara-negara lain pun  lembaga  masih baru, seperti Prancis  yang  mengenal Juge de l’ application des peines sejak  Tahun  1959  yang  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  putusan  hakim  sejak  putusan dijatuhkan  bahkan  sampai  sesudah  narapidana  meningglkan  penjar.  Mereka  diangkat  oleh presiden atas usul Menteri Kehakiman dan setelah  mendengar hakim senior Mahkamah  Agung untuk jabatan tigatahun, yang dapat diperpanjang. 7
Dalam  menghadapi  perumusan  delik  yang  mengandung  ancaman  pidana  penjara,  hakim hanya dihadapkan  kepada dua pilihan. Pertama, hakim  dapat menjatuhkanpidana yang bersifat “costodian” (berupa pidana penjara atau pidana tutupan), atau kedua, menjatuhkan pidana yang bersifat  “ non- costodian”  berupa  pidana  pengawasan.  Pidana  pengawasan  yang  dimaksudkan sebagai alternatif pidana penjara ini, menurut Konsep Buku I, dapat dikenakan kepada terdakwa yang  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun atau kurang (pasal 66 konsep). 8
Hukum  mencampuri  urusan  manusia  sebelum  ia  lahir  dan  masih  mencampuri  sesudah  ia meninggal. 9 Atas  dasar  hukum  tersebut  diatas  tujuan  hukum  adalah  mencari  kebenaran  dan mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran  materiil,  ialah  kebenaran  yang selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  pidana secara  jujur  dan  tepat. 10 Tujuannya  untuk  mencari  siapakah  pelaku  yang  dapat  didakwakan. Dalam  hal  ini  terdapat  perbandingan  antara  putusan  tindak  pidana  persetubuhan  dan  tindak pidana  percabulan,  dimana  putusan  tindak  pidana  persetubuhan  tersebut  lebih  rendah dibandingkan  putusan  tindak  pidana  percabulan.  putusan  tersebut  diantaranya  putusan  nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN.Kng, putusan nomor :170/Pid.sus/2016/PN.Kng, putusan nomor:313/Pid.sus/2018/PN.Trg,  dan  putusan  nomor:163/Pid.Sus/2015/PN.Kng.  Berdasarkan latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis Perbandingan Putusan Hakim  Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap  Anak”  Permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana  Perbandingan  Putusan Hakim  Terhadap    Tindak  Pidana  Persetubuhan  dan  Tindak  Pidana  Percabulan  Terhadap  Anak dengan  alat  bukti Visum  Et  Repertum ?  Dan  Apakah  putusan  hakim  tindak  pidana  pencabulan dan  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  sudah  memenuhi  rasa  keadilan?  Penelitian  ini menggunakan pendekatan normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  ialah  kepustakaan  dan  lapangan.  Analisis  data  yang digunakan analisis data kualitatif.

## B. Pembahasan
1. Perbandingan  Putusan  Hakim  Terhadap    Tindak  Pidana  Persetubuhan  dan  Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak dengan Alat Bukti Visum Et Repertum
6 Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, (1984), hlm. 12.
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, (2014), hlm 317.
8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Jakarta: Kencana, (2011), hlm 166.
9 Mr.L.J.Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Pradyna Paramita, (2004), hlm 6.
10 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, (2014), hlm. 7&8.
Tabel tentang alat bukti Visum et Repertum digunakan sebagai perbandingan putusan hakim di pengadilan:
Tabel 1.1
Penggunaan Visum et Repertum dalam Proses Perbandingan Tindak Pidana Persetubuhan dan
Pencabulan Terhadap Anak No. Putusan Posisi Kasus Hasil Visum et Repertum Hasil Putusan 1 Nomor: 72/Pid.Sus/ 2018/PN.K ng ( Tindak Pidana Persetubuh an ) - Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut. - Melanggar agama dan hukum Visum et Repertum Nomor: 002H317709/IV/2018 tanggal 30 April 2018 - Ada kemerahan pada pemeriksaan Vulva - Pada pemeriksaan selaput darah, ditemukan robekan luka lama sampai dasar arah pukul tujuh dan sepuluh. - Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Membujuk Anak untuk
melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”; - Pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan. 2 Nomor: 170/Pid.sus /2016/PN.K ng ( Tindak Pidana Persetubuh an ) - Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut. - Melanggar agama dan hukum Visum et Repertum Nomor: 015/VeR/RSU KMC/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 - Pada pemeriksaan selaput darah tampak robekan lama tak beraturan sampai ke dasar selaput darah pada jam 3, jam 6, jam 9, dan jam 12. - Selaput darah tidak utuh yang disebabkan adanya kekerasan benda tumpul yang menembus liang senggama (penetrasi) - Menyatakan terdakwa terbukti secara sah “Dengan sengaja turut serta membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. - Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). 3 313/Pid.sus /2018/PN.T rg ( Tindak Pidana Pencabulan ) - Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul - Sudah melanggar norma etika dan agama Visum et Repertum Nomor: 447/008/IV/RSUD- DRKB/2017 tanggal 17 April 2017 - Pada pemeriksaan tidak ditemukan robek pada selaput darah - Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. - Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). 4 163/Pid.Sus /2015/PN.K ng ( Tindak Pidana Pencabulan ) - Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul - Sudah melanggar norma etika dan agama Visum et Repertum Nomor: 182.2/1820/RM tanggal 21 Oktober 2015 Dari hasil pemeriksaan tidak tampak/ tidak ditemukan bekas luka lama dan luka baru di daerah Anus. - Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” - Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- Subsidair 1 (satu) bulan kurungan. - Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
Menurut  Penulis,  berdasarkan  hasil  tabel  diatas, penulis  berpendapat  bahwa  perbandingan identitas  terdakwa  tergantung  kepada  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang meringankan  terdakwa  itu  sendiri.  Tetapi  disisi  lain  terdakwa  tersebut  sudah  merenggut kesucian anak tersebut dengan memasukkan penis terdakwa tersebut kedalam vagina anak yang disebutkan  sebagai  korban  persetubuhan  yang  sudah  merusak  selaput  darah  dan  mengganggu mental  serta sosial  dan  cita-cita  anak  itu sendiri.  Jika  dikaitkan  dengan  menggunakan visum  et repertum ,  penulis  berpendapat  bahwa  hal  itu  sudah  merusak  sistem  reproduksi  anak  tersebut dengan memasukkan penis tersebut kedalam vagina anak sebagai korban. Dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
“Dalam  hal  ini  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D  menimbulkan korban  lebih  dari  1(satu)  orang,  mengakibakan  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,  seumur  hidup, atau  pidana  penjara paling  singkat  10  (sepuluh)  tahun  dan  paling  lama  20 (dua puluh) tahun.”
Hal  tersebut  sudah  diatur sebagaimana  di  dalam  pasal  tersebut  diatas,  dikarenakan  sistem reproduksi  anak  sebagai  korban  tersebut  sudah  terganggu,  dengan  kata  lain  selaput  darah  anak sebagai  korban  tersebut  sudah  dirusak  oleh  pelaku  persetubuhan  itu  sendiri.  Disisi  lain,  anak sebagai korban tersebut mentalnya sudah terganggu karena belum waktunya reproduksi si anak tersebut  berkembang  dikarenakan  anak  tersebut  belum  waktunya  untuk  matang.  Hal  tersebut sebagai  pertimbangan  hakin  dalam  memutus  suatu  perkara  itu sendiri.  Disisi  lain  hakim  hanya berpatokan kepada undang-undang tetapi tidak kepada hati nurani hakim itu sendiri dikarenakan sudah  ada  undang-undang  yang  mengatur  hakim  itu  sendiri  agar  dapat  berpatokan  kepada
undang-undang  yang  berlaku.  Hal  itu  yang  membuat  hakim  berat  memutuskan  menggunakan hati  nurani  atau  mengikuti  undang-undang  yang  berlaku  tersebut.  Dikarenakan  undang-undang adalah  suatu  peraturan  tertinggi  di  dalam  wilayah  republik  indonesia,  sedangkan  hati  nurani hakim  tersebut  adalah  suatu  nurani  yang  berasal  dari  diri  dia  sendiri  yang  ingin mempertahankan keputusannya tersebut.
Putusan  hakim  berbeda-beda  dikarenakan  selain  hakim  memikir  azas  pembaruan  hukum dan  penemuan  hukum,  juga  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  fakta-fakta  persidangan, sehingga  setiap  putusan  itu  tidak  harus  sama  untuk  masing-masing  tindak  pidana  dikarenakan majelis  hakim  yang  berbeda  juga.  Misalnya  untuk  Tindak  Pidana  Anak  terdakwa  melakukan perbuatan  pencabulan  atau  persetubuhan  dengan  Tindak  Pidana  Biasa  tentu  akan  berbeda  baik kronologis  kejadiannya  ,  apa  yang  terjadi,  bagaimana  caranya,  dampaknya,  dan  siapa  korban dan  pelakunya  (usia).  Disitulah  kewenangan  hakim  dan  jaksa  dengan  kewenangan  yang dibenarkan  oleh  undang-undang  mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal yang  meringankan.  Dalam  hal  jaksa  memberikan  tuntutan  dan  hakim  memberikan  putusan, dalam  hal  ini  terkait  dengan  putusan  terhadap  tindak  pidana  pencabulan  dan    persetubuhan terhadap anak. 11

## 2. Putusan  Hakim  Tindak  Pidana  Pencabulan  Lebih  Berat  Dibandingkan  Dengan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Sudah Memenuhi Rasa Keadilan
Perbandingan  putusan  tersebut  sudah  adil  atau  tidak,  penulis  menganalisis  setiap  putusan- putusan yang sudah penulis kumpulkan yang diambil dari putusan – putusan pengadilan Nomor:
313/Pid.Sus/2018/PN.Trg, Nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN.Kng, Nomor: 170/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Nomor: 163/Pid.Sus/2015/PN.Kng. Dari analisis tersebut menjelaskan  bahwa  di  dalam  putusan  hakim  tersebut  menyatakan  bahwa  adil  itu  tidak  harus sama  rata  tetapi  juga  berdasarkan  kapasitasnya  sesuai  dengan  fakta-fakta  dalam  persidangan, jika terdapat perbedaan mengapa tindak pidana persetubuhan terhadap anak diputus oleh hakim lebih  rendah  dibandingkan  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  dikarenakan  atas pertimbangan  di  dalam  putusan  terdakwa  banyak  hal  meringankan  yaitu  terdakwa  mengakui perbuatan dan kesalahannya, terdakwa belum atau tidak pernah dihukum sama sekali, dari pihak korban  dan  keluarga  korban  tidak  memperpanjang  masalah  dan  menyelesaikan  secara kekeluargaan  serta  membuat  surat  pernyataan  perdamaian  yang  intinya  menyatakan  bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam  melakukan tindakan atau perbuatan  sehingga  putusan  hakim  memberi  hukuman  minimal  5  tahun,  sedangkan  putusan hakim atas perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak lebih tinggi dikarenakan berbagai macam  faktor-faktor  banyaknya  hal  yang  memberatkan,  yaitu  terdakwa  tidak  mengakui  dan menyesali  perbuatan  yang  dilakukannya,  perbuatan  terdakwa  menimbulkan  trauma  bagi  anak tersebut,  perbuatan  terdakwa  melanggar  norma  kesusilaan  dan  kesopanan  serta  norma  agama, terdakwa pernah dihukum, terdakwa  melakukan kejahatannya dengan kekerasan dan tipu daya, sehingga korban merasa dirugikan dan dimanfaatkan oleh si terdakwa itu sendiri. 12
Dari  penjelasan  diatas  tersebut  maka  hakim  dapat  memutuskan  sesuai  kompetensi  dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan itu terletak dari faktor- faktor  pendukung  yang  tidak  tersurat  harus  sama  rata  (fakta  persidangan),  aturan  hanya mengatur batasan-batasan atau undang-undang dan keadilan akan tumbuh. 13
Berdasarkan  peraturan  terlampir  sebagai  contoh  untuk  tindak  pidana  persetubuhan  dan pencabulan  jika  berdasarkan  undang-undang  putusan  tersebut  tidak  memenuhi  rasa  keadilan namun,  dalam  prakteknya  hakim  dan  jaksa  memiliki  hati  nurani  dalam  menegakkan  hukum perlindungan  anak. 14 Didalam  kehakiman,  benturan  hukum  di  Indonesia  mengenai  keadilan tidak hanya berpatokan kepada saja, hakim juga berpatokan pada KUHP dan Undang-Undang. 15
11 Hasil wawancara dengan Leni Oktarina, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu, Lampung.
12 Hasil wawancara dengan Leni Oktarina, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu, Lampung.
13 Hasil wawancara dengan Leni Oktarina, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu, Lampung.
14 Hasil wawancara dengan Leni Oktarina, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu, Lampung.
15 Hasil wawancara dengan Hasmy, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Lampung.
Hakim  dituntut  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  secara  profesional.  Baik  dari  segi penerapan,  hingga  kemampuan  mempertimbangkan  putusan  berdasarkan  nilai-nilai  keadilan yang berkembang di dalam kehidupan  bermasyarakat. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang  mutlak yang  dimiliki hakim sebagaimana amanat undang-undang, tugas  hakim  untuk  mengadili  perkara  berdimensi  menegakkan  keadilan  dan  menegakkan hukum.  Dalam  memutus  suatu  perkara,  hakim  juga  memiliki  keadilan  yang  harus  bermanfaat. Putusan hakim tersebut  dibatasi oleh undang-undang  yang sudah ada. Didalam undang-undang yang memiliki hukuman minimal disitu membuat hakim tidak nyaman untuk memutuskan suatu perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu  sendiri.  Menurut  Oemar  Seno  Adji 16 :”suatu  pengadilan  yang  bebas  dan  tidak  dipengaruhi merupakan  syarat  yang indispensable bagi  negara  hukum.  Bebas  berarti  tidak  ada  campur tangan  atau  turun  tangan  dari  kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif  dalam  menjalankan  fungsi judiciary. Ia  tidak  berarti  bahwa  ia  berhak  untuk  bertindak  sewenang-wenang  dalam menjalankan tugasnya, ia ” subordinated”, terikat pada hukum . ”
Menurut  Oemar  Seno  Adji  dan  Indriyanto 17 ,  dari  aspek  historis,  menguatnya  sitilah kebebasan  hakim  (  independensi  peradilan)  menjadi  wacana  nasional,  telah  memberikan indikasi adanya campur tangan  ekstra yudisial. Indikasi demikian  merupakan karakteristik  dari negara-negara yang mengakui konsepsi rule of law , baik dinegara yang menganut sistem liberal, neoliberal,  maupun  sosialis.  Konsepsi  dan  ide  kebebasan  peradilan  yang  tidak  memihak  sudah menjadi  acuan  negara-negara  dengan  multi  pola  sistem,  karenanya  suatu  peradilan  bebas  dan tidak  memihak  adalah  karakteristik  negara  demokratis  yang  mengakui  dan  menjunjung  tinggi prinsip rule of law tersebut. Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran,  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  seseorang,  jadi  bukan  hanya  sekedar  balas dendam  atau  bersifat  formalitas.  Oleh  karena  itu  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman).  Mengenai  nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat hal ini merupakan suatu keyakinan hakim.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan putusan hakim terhadap  tindak  pidana  persetubuhan  dan  tindak  pidana  percabulan  terhadap  anak  dengan  alat bukti visum  et  repertum berbeda-beda  dikarenakan  selain  hakim  memikir  azas  pembaruan hukum  dan  penemuan  hukum,  juga  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  fakta-fakta persidangan,  sehingga  setiap  putusan  itu  tidak  harus  sama  untuk  masing-masing  tindak  pidana dikarenakan  majelis  hakim  yang  berbeda  juga.  Disitulah  kewenangan  hakim  dan  jaksa  dengan kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang.
Dalam  memenuhi  rasa  keadilan,  putusan  hakim  tindak  pidana  pencabulan  lebih  berat dibandingkan  dengan  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  menyatakan  bahwa  adil  itu tidak  harus  sama  rata  tetapi  juga  berdasarkan  kapasitasnya  sesuai  dengan  fakta-fakta  dalam persidangan.    Hakim  dapat    memutuskan  sesuai  kompetensi  dan  kewenangan  yang  diberikan oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan itu terletak dari faktor-faktor pendukung yang tidak tersurat  harus  sama  rata  (fakta  persidangan),  aturan  hanya  mengatur  batasan-batasan  atau undang-undang  dan  keadilan  akan  tumbuh.  Putusan  hakim  dalam  suatu  perkara  merupakan pilihan  yang  mutlak  yang  dimiliki  hakim  sebagaimana  diamanatkan  undang-undang.  Putusan hakim  tersebut  dibatasi  oleh  undang-undang  yang  sudah  ada.  Didalam  undang-undang  yang memiliki  hukuman  minimal  disitu  membuat  hakim  tidak  nyaman  untuk  memutuskan  suatu perkara jika dibatasi oleh adanya hukuman minimal, dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri.
16 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum , Jakarta: Erlangga, (1987), hlm 46.
17 Oemar  Seno  Adji  dan  Indriyanto  Seno  Adji, Peradilan  Bebas  dan  Contempt  of  Courts ,  Jakarta:  Diadit  Media,
(1980), hlm. 15.

## 2. Saran
Saran  yang  dari  penulis  berhubungan  dengan  analisis  perbandingan  putusan  hakim terhadap  tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana percabulan terhadap anak adalah Hakim dalam  memeriksa suatu perkara di persidangan harus lebih selektif, proporsional dan bijaksana seperti  yang telah  diamanatkan  oleh undang-undang  yang berlaku. Hakim juga harus memakai hati nurani yang utama di perlukan dalam memutuskan suatu perkara. Di sisi lain dalam Visum Et Reperetum, masa depan anak tersebut sudah di rusak oleh pelaku-pelaku persetubuhan.
Perlunya  kebijakan  pemerintah  dalam  mengubah  pasal  persetubuhan  dan  pencabulan  di dalam  undang-undang  perlindungan  anak.  Agar  kedua  pasal  tersebut  tidak  disamakan penjatuhan  hukumannya. Di sisi lain seorang  hakim  dalam penjatuhan putusan harus tegas dan profesional dalam mengurus tindak pidana persetubuhan, karena anak itu harus di lindungi oleh negara.  Masa  depan  anak  tersebut  masih  panjang  dan  membutuh  perhatian  khusus  di  dalam kehidupannya.  Pemerintah  harus  memperberat  hukuman  untuk  tindak  pidana  persetubuhan daripada tindak pidana pencabulan dan hal itu tidak bisa disamaratakan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Chazawi, Adami. (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan . Jakarta: Raja Grafindo. Gultom, Maidin. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan . Medan: Refika Aditama.
Hamzah, Andi. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Kartono,  Kartini.  (1985). Psikologi  Abnormal  dan  Abnormalitas  Seksual. Bandung:  Mandar Maju.
Lamintang,  P.  A.  F.  (2011). Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Nawawi, Barda. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. Purnomo,  Bambang.  (1994). Pertumbuhan  Hukum  Penyimpangan  diluar  Kodifikasi  Hukum Pidana . Jakarta: Bina Aksara.
Rosida, Nikmah. (2011). Asas Asas Hukum Pidana . Semarang: Pustaka Magister. Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2001). Kriminologi . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Seno Adji, Oemar. (1984). Hukum Hakim Pidana . Jakarta: Erlangga. Seno Adji, Oemar. (1987). Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno  Adji. (1980). Peradilan Bebas dan Contempt of Courts . Jakarta: Diadit Media.
Van Apeldoorn, L.J. (2004). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Pradyna Paramita.

## B. Wawancara
Leni Oktarina, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu, Lampung. Hasmy, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Lampung.

## C. Peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.