## MAGISTRA Law Review
Volume 01 Nomor 02, Juli 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH LEASING DALAM FORCE MAJEURE COVID-19

## Riza Fibriani
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang *rizafibriani@yahoo.com

## ABSTRAK
Dalam  keadaan  pandemi  covid-19  sekarang  ini,  pemerintah  menetapkan  sebagai  bencana  nasional. Bencana  dalam  hukum  perdata  masuk  dalam  kategori  keadaan  memaksa  (force  majeure).  Akibat  dari force majeure covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat yang berdampak dalam segi ekonomi. Pada saat yang  sama  juga  berdampak  kepada  perusahaan  sewa  guna  usaha  ( leasing ),  para  debitur  melakukan wanprestasi  tidak  dapat  membayarkan  kredit.  Akibatnya,  ada  beberapa  pihak leasing melakukan penarikan  paksa.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan  bersifat deskriptif  analitis.  Untuk  mengatasi  penarikan  paksa  kendaraan  oleh leasing Kitab  Undang-Undang Perdata  telah  mengatur  dalam  Pasal  1338  mengenai  perjanjian.  Bahwasannya  suatu  perjanjian merupakan aturan yang mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019.  Dengan hukum  positif  yang  telah  diterapkan  di  Indonesia  dan  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah, maka penarikan paksa yang dilakukan oleh leasing tidak bisa dilakukan, karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Force Majeure ; Leasing.

## ABSTRACT
In the current co-19 pandemic situation, the government has designated it a national disaster. Disasters in  civil  law  fall  into  the  category  of  force  majeure.  The  impact  of  co-19  force  majeure  was  felt  by  the community which had an economic impact. At the same time  it also impacts on leasing companies, the debtors  defaulting  cannot  pay  credit.  As  a  result,  there  are  several  leasing  parties  who  make  forced withdrawals. In this study using normative legal research methods and analytical descriptive. To overcome the  forced  withdrawal  of  vehicles  by  leasing  the  Civil  Code  has  regulated  in  Article  1338  concerning agreements. That an agreement is a binding rule for the parties as a law and must be implemented in good faith. In addition, the government also issued Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Disaster Determination  in  the  Spreading  of  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  As  National  Disaster  and Financial Services Authority Regulation No. 11 / PJOK.03 / 2020 About the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Corona Virus Disease 2019. With the positive law that has been applied in Indonesia and the regulations issued by the government, forced withdrawal by leasing cannot be done, because it must be in accordance with statutory regulations.
Keywords : Force Majeure; Leasing.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  pada  era  globalisasi  sangat  dipengaruhi  oleh beberapa faktor baik di bidang barang maupun jasa. Pemerintah dibantu oleh lembaga-lembaga swasta untuk menggerakkan roda perekonomian agar semakin meningkat. Peran serta lembaga swasta  sangat  penting  agar  tercapai  keseimbangan  dalam  suatu  Negara  untuk  menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, juga dapat meningkatkan pendapatan Negara. Peran  dari    lembaga-lembaga  swasta  akan  terus  berjalan  untuk  mendukung  pada  sektor ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu sifat dasar dari masyarakat  yang  senantiasa  bergerak  secara  dinamis.  Apabila  peran  dari  lembaga-lembaga tersebut  terhenti  maka  kegiatan  pembangunan  masyarakat  akan  terhambat,  sehingga  dapat
mengakibatkan timbulnya keadaan-keadaan yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang statis.
Dalam menjalankan usahanya masyarakat memerlukan bantuan modal dari lembaga- lembaga  swasta  tersebut.  Lembaga  konvensional  yang  sudah  sering  kita  jumpai  yaitu  bank. Lembaga  ini  menyediakan  jasa  dalam  penyediaan  pinjaman  atau  kredit.  Dalam  penyaluran pinjaman bank memberikan syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain, harus ada jaminan.  Bagi  pelaku  usaha  yang  memiliki  asset  yang  cukup  memadai,  asset  tersebut  bisa dijadikan jaminan dalam mendapatkan kredit. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki asset yang tidak bisa dijadikan jaminan bisa menggunakan lembaga pembiayaan yang fleksibel dalam  melayani  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  permodalan.  Kegiatan  dari  lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau  barang  modal  dengan  tidak  menarik  dana  secara  langsung  dari  masyarakat.  Lembaga pembiayaan  mempunyai  peranan  penting  dalam  hal  pembangunan,  yakni  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dan  minat  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan (ekonomi) ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana untuk menumbuhkan dan mewujudkan asiprasi  dan  minat  masyarakat  tersebut.  Dengan  bantuan  dana  dari  lembaga  pembiayaan  ini diharapkan masyarakat dapat mengatasi salah satu faktor krusial yaitu faktor permodalan. Ada beberapa bidang usaha dalam kegiatan lembaga pembiayaan, yaitu :
a. Sewa guna usaha ( leasing );
b. Modal ventura ( venture capital );
c. Anjak piutang ( factoring );
d. Pembiayaan konsumen ( consumer finance );
e. Kartu kredit ( credit card );
f. Perdagangan surat berharga ( securities company ). 1
Sewa  guna  usaha  ( leasing )  merupakan  suatu  bentuk  usaha  yang  dapat  dijadikan alternatif guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka pembiayaan suatu perusahaan. Kehadiran sewa  guna usaha bagi perusahaan mempunyai peranan penting dalam membantu para pengusaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Melalui kegiatan sewa guna usaha para  pengusaha  tersebut  akan  dengan  cepat  dapat  mengatasi  cara  pembiayaan  untuk memperoleh  alat-alat  perlengkapan  maupun  barang-barang  modal  yang  mereka  perlukan. Dengan persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem pendanaan yang fleksibel. Sehingga bisnis sewa guna usaha di Indonesia bisa berkembang pesat. Leasing adalah perjanjian/kontrak antara  lessor  dan  lessee  untuk  menyewa  suatu  jenis  barang  modal  tertentu  yang dipilih/ditentukan  oleh  lessee.  Hak  atas  pemilikan  barang  tersebut  ada  pada  lessor,  adapun lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu. 2
Ada  dua  sumber  hukum  perdata  yang  mendasari  kegiatan  sewa  guna  usaha  atau leasing yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Adanya asas kebebasan berkontrak karena hubungan hukum yang terjadi dalam kegiataan sewa guna usaha selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian  hukum.  Kontrak  sewa  guna  usaha  ini  dibuat  berdasarkan  atas  asas  kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak lessor dan pihak lessee. Kontrak sewa guna usaha merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang  Hukum  Perdata.  Akibat  hukum  kontrak  yang  dibuat  secara  sah,  maka  akan  berlaku
1 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
2 Ibid.
sebagai undang-undang bagi pihak-pihak 3 , yaitu lessor dan lessee sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1)  KUHPerdata.  Oleh  karena  itu,  kontrak  tersebut  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  (in good  faith)  dan  tidak  dapat  dibatalkan  secara  sepihak.  Kontrak  sewa  guna  usaha  berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi lessor dan lessee. Sumber hukum sewa guna usaha yang berasal dari undang-undang di bidang perdata, yaitu ketentuan sewa menyewa dalam Buku III KUH  Perdata.  Perjanjian  sewa  guna  usaha  termasuk  bentuk  khusus  dari  perjanjian  sewa menyewa sebagaimana di atur dalam Pasal 1548-1580 KUH Perdata. Kekhususan dari perjanjian sewa menyewa  adalah  adanya  kekhususan  terhadap  subjek/pihak  dan objek  pada  perjanjian sewa guna usaha. Subjek atau pihak-pihak dalam perjanjian sewa guna usaha adalah lessor dan lessee yang sama-sama berstatus sebagai perusahaan. Adapun kekhususan dari objek perjanjian sewa guna usaha berupa barang khusus, yaitu barang modal yang akan digunakan lessee untuk menjalankan usahanya. Di Indonesia sudah banyak perusahaan sewa guna usaha atau leasing yang  didirikan  seperti  FIF  Group,  BAF,  WOM  Finance,  Mandiri  Finance  dan  lain  sebagainya. Perusahaan-perusahaan  tersebut  sangat  membantu  masyarakat  yang  membutuhkan  moda transportasi kendaraan.
Pada saat sekarang ini Indonesia sedang mengalami force majeure covid-19. Keadaan force  majeure  merupakan  suatu  keadaan  dimana  seseorang  yang  berkewajiban  (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga dan  tidak  dapat  diantisipasi  pada  saat  dibuatnya  perjanjian  yang  menerbitkan  kewajiban tersebut, dan keadaan atau peristiwa tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yang bersangkutan, sedangkan debitur tersebut tidak dalam  keadaan  beritikad  buruk.  Jadi,  karena  keadaan  atau  peristiwa  yang  menimbulkan keadaan memaksa tersebut tidak terduga sebelumnya, maka keadaan atau peristiwa tersebut tidak termasuk ke  dalam asumsi dasar ketika dibuatnya perjanjian yang bersangkutan. Istilah force majeure dalam perjanjian juga dikenal dengan overmacht, act of god, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar dan keadaan di luar kemampuan manusia.
Dampak dari keadaan force majeure covid -19 tidak hanya dirasakan oleh perusahaan- perusahaan  sewa  guna  usaha  ( leasing ),  tetapi  juga  masyarakat  yang  menggunakan  jasa perusahaan leasing . Pandemi covid-19 menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas seperti bekerja, karena sangat dibatasi. Penghasilan dari masyarakat sangat berkurang. Sehingga banyak masyarakat yang tidak  bisa membayar angsuran kepada pihak leasing . Ada beberapa pihak leasing yang melakukan penarikan paksa karena masyarakat tidak bisa membayar kredit angsuran. Dan hal tersebut sangat meresahkan dan mengganggu stabilitas Negara. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan tersebut sebagai langkah awal untuk  memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Karena sewa guna usaha ( leasing ) di lakukan dengan adanya perjanjian para pihak. Dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan Hukum Perdata maka harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga para pihak  bisa meninjau ulang kontrak leasing tersebut dengan memberikan keringanan kredit bisa berupa kelonggaran  waktu  dalam pembayaran kredit bagi pihak yang benar-benar bisa dibuktikan terkena dampak force majeure covud-19.  Oleh  karena  itu,  apabila  masih  ada  perusahaan  sewa  guna  usaha  yang  melakukan penarikan  paksa  akan  ditindak  tegas  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu  dengan  menutup perusahaan sewa guna usaha ( leasing ).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Dengan  metode
3 R. Subekti dan R. TjitroSudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002
kualitatif,  hasil  penelitian  disajikan  dalam  bentuk  kata-kata  tertulis  dari  objek  yang  diamati, 4 yaitu : tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam force majeure covid-19 di Indonesia.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  karena masalah  yang  diteliti  tersebut  berhubungan  dengan law  in  the  books .  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis,  yakni  mendeskripsikan  dan  menganalisis  segala  temuan  dalam  bentuk dokumen,  yang  kemudian  disusun  dalam  bentuk  karya  ilmiah  (jurnal)  untuk  memaparkan permasalahan  dengan  judul  tinjauan  yuridis  penarikan  paksa  kendaraan  oleh leasing dalam force  majeure  covid-19 di  Indonesia.  Jenis  data  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum,  karena  dalam  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  yuridis  normative  tidak  mengenal  istilah  data,  sehingga  menggunakan  bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri  dari  berbagai  regulasi  terkait  penarikan  paksa  kendaraan  oleh leasing dalam  keadaan force  majeure  covid-19 .  Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku,  hasil  penelitian  dan artikel (jurnal) yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam force majeure covid-19 di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum Sewa Guna Usaha (Leasing)
Sewa  guna  usaha  diambil  dari  bahasa  Inggris  leasing  yang  berasal  dari  kata lease yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa. Sewa guna usaha ( leasing ) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( Finance Lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( Operating Lease ) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee ) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sewa guna usaha atau leasing modern menurut T.M. Tom Clark dimulai sekitar tahun 1985, pada saat  tercatatnya  perusahaan  pertama  yang  menyewakan  kereta  api.  Di  Amerika Serikat, The Bell Telephone Company mulai membarikan layanan penyewaan telepon kepada  para  langganannya  melalui  pembayaran  secara  cicilan  pada  tahun  1877. Sementara  di  tahun  1952,  perusahaan  leasing  di  San  Francisco  mendatangi perusahaan-perusahaan  penghasil  barang  untuk menawarkan  jasa  penjualan  secara leasing.  Kejadian  ini  mendorong  munculnya  usaha  leasing  di  Inggris,  Jerman  dan Jepang. 5
Sewa  guna  usaha  di  Indonesia  dikenal  dengan  leasing.  Leasing  merupakan suatu  lembaga  pembiayaan  yang  baru  ada  di  Indonesia  pada  awal  tahun 1970  dan peraturannya pertama kali dibuat pada tahun 1974. Perusahaan leasing merupakan lembaga  keuangan  non  bank.  Perusahaan  leasing  bisa  di  selenggarakan  oleh  badan usaha yang berdiri sendiri. Pengertian sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan  No.1169/KMK.01/1991  adalah  Kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  barang  modal,  baik  secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi  ( finance lease )  maupun  sewa  guna  usaha tanpa  hak  opsi  ( operating  lease )  untuk  digunakan oleh lessee selama jangka waktu  tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 6 Bertalian  dengan  sifat  hukum  perdata  dari  leasing  ada  dua  pendapat  yang berlawanan. Pendapat pertama menyatakan bahwa leasing dalam pengertian yuridis
4 I. W. L. Manuaba, Metode Penelitian Kualitatif dalam llmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bandung: Nilacakra, 2018.
5 Ardiprawiro, Leasing. Jakarta: Universitas Gunadarma, 2016
6 “landasan teori leasing.”
adalah sewa menyewa. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa kontrak lease berdasarkan hukum perdata tidak dapat ditetapkan di bawah satu penyebutan ( noemen ).
Dalam melakukan transaksi leasing ada 4 (empat) pihak yang terlibat, antara lain lessor , lessee , supplier dan bank.
▪ Lessor : perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal . Lessor dalam financial lease bertujuan untuk  mendapatkan  kembali  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease , lessor bertujuan  mendapatkan  keuntungan  dari  penyediaan barang  serta  pemberian  jasa-jasa  yang  berkenaan  dengan  pemeliharaan  serta pengoperasian barang modal tersebut.
▪ Lessee :  perusahaan  atau  pihak  yang  memperoleh  pembiayaan  dalam  bentuk barang modal dari lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan  berupa  barang  atau  peralatan  dengan  cara  pembayaran  angsuran atau  secara  berkala.  Pada  akhir  kontrak, lease memiliki  hak  opsi  atas  barang tersebut. Pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga  berdasarkan  nilai  sisa.  Dalam operating  lease , lessee dapat  memenuhi kebutuhan peralatannya disamping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan.
▪ Supplier :  perusahaan  atau  pihak  yang  mengadakan  atau  menyediakan  barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor . Dalam mekanisme financial lease , supplie r langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa  melalui  pihak  lessor  sebagai  pihak  yang  memberikan  pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease , supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.
▪ Bank : dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing , pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor , terutama dalam mekanisme leverage lease dimana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor .
Dalam perjanjian leasing harus memuat mengenai :
a) Obyek lease ;
b) Hak milik dari barang lease ;
c) Lamanya kontrak;
d) Kewajiban lessor dan lessee ;
e) Pertanggungan garansi.
Kriteria yang paling lazim dipergunakan dalam leasing adalah pembagian resiko  ekonomis  diantara  pihak-pihak  yang  terikat  pada  suatu  kontrak lease , berdasarkan criteria ini leasing dapat dibedakan dalam operational leasing dan financial  leasing.  Fungsi  dari  financial  leasing  adalah  sebagai  suatu  cara  untuk melakukan pembiayaan, jadi suatu pandangan yang  bersifat ekonomis. Leasing dipandang  sebagai  suatu  cara  yang  memungkinkan  suatu  badan  usaha memperoleh alat-alat produksi yang diinginkan oleh lessee , oleh karena itu maka lessee  berkewajiban  memenuhi  seluruh  pembayarannya,  ia  tidak  berhak menghentikan  perjanjian  tersebut  sebelum  harga  pembelian  barang  ditambah
dengan sejumlah uang keuntungan, biaya dan bunga terbayar lunas.
Resiko  ekonomis  merupakan  suatu  unsur  yang  terkandung  dalam pnegertian  hak  milik,  pemilik  atau  benda  dengan  sendirinya  senantiasa  harus menanggung resiko ekonomis atas benda tersebut. Lessee dalam suatu financial lease seolah-olah memperoleh  hak milik  atas  benda  yang  menjadi obyek lease tersebut, karena dialah yang harus menanggung resiko ekonomis atas benda itu, sedangkan  hak  milik  yang  berada  pada lessor hanyalah  sekadar  alat  untuk menjamin pemenuhan perikatan lessee kepada lessor. Dilihat dari segi transaksi yang  terjadi  antara  lessoe  dan  lessee maka  sewa  guna  usaha  dapat  dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :
a) Sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease )
b) Sewa guna usaha tanpa hak opsi ( operating lease ) Ciri utamanya adalah pada akhir kontrak, lessee mempunyai hak pilih untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa ( residual value ) yang disepakati atau pengembaliannya kepada lessor, atau memperpanjang masa kontrak  sesuai dengan syarat-syarat  yang  telah  disetujui  bersama.  Pada  sewa  guna  usaha  jenis  ini, lessee menghubungi lessor untuk  memilih  barang  modal  yang  dibutuhkan,  memesan, memeriksa  dan  memelihara  barang  modal  tersebut,  selama  masa  sewa, lessee membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa ( full pay out ), sehingga bentuk pembiayaan ini disebut fullpay out lease atau capital lease .

## 2. Tinjauan Umum Force Majeure
Force  majeure dalam  Bahasa  Perancis  berarti  kekuatan  yang  lebih  besar merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan  sehingga  suatu  kegiatan  tidak  dapat  dilaksanakan  atau  tidak  dapat dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Dalam  Hukum  Perdata force  majeure di  atur pada Pasal 1244 dan 1245 KItab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut hanya mengatur force majeure dalam hubungan dengan pergantian ganti rugi kerugian dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam  mengartikan force  majeure.  Force  majeure merupakan  suatu  alasan  untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
Istilah force majeure dalam perjanjian juga dikenal dengan:
- Overmacht;
- Act of god;
- Keadaan memaksa;
- Keadaan darurat;
- Keadaan kahar;
- Keadaan di luar kemampuan manusia.
Keadaan  memaksa  atau  force  majeure  adalah  keadaan  seorang  debitur terhalang melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, sehingga keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  oleh  debitur  yang  tidak  dalam  itikad  buruk  sebelumnya. Keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan akibat yang besar  seperti  banjir,  gempa  bumi,  kebakaran,  angin  topan,  peperangan,  wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya yang dapat memberhentikan kontrak akibat barang  yang  musnah  sehingga  pemenuhan  tidak  dapat  dilakukan.  Pemerintah  juga telah  mengeluarkan  kebijakan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.  Yakni  Peraturab Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 91 ayat 1 dijelaskan mengenai keadaan kahar, keadaan kahar adalah suatu keadaan
yang  terjadi  diluar  kehendak  para  pihak  dan  tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Peristiwa  yang  menyebabkan  terjadinya force  majeure tersebut  haruslah  tidak terduga oleh para pihak (Pasal 1244 KUH Perdata);
b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) (Pasal 1244 KUH Perdata);
c. Peristiwa  yang  menyebabkan  terjadinya force  majeure diluar  kesalahan  pihak debitur (Pasal 1244 KUH Perdata);
d. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh debitur.  Perumusan ini tidak tepat, karena tindakan tersebut diluar  kesalahan  para  pihak  (Pasal  1545  KUH  Perdata),  bukan  tidak  sengaja. Karena, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk kelalaian;
e. Para debitu tidak dalam keadaan itikad buruk (Pasal 1244 KUH Perdata);
f. Jika  terjadi force majeure , maka  kontrak  tersebut  gugur,  dan  sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan (Pasal 1545 KUH Perdata);
g. Jika terjadi force majeure , maka para piahak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUH Perdata. Akan tetapi, karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya Force Majeure tersebut  maka  untuk  menjaga  terpenuhinya  unsur-unsur  keadilan,  pemberian restitusi atau quantum merit tentu masih dimungkinkan;
h. Resiko sebagai akibat dari force majeure , beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUH Perdata).
Syarat-  syarat  agar  debitur  bisa  menunda  kewajiban  karena  suatu  keadaan memaksa antara lain :
a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitor dan;
c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan risiko debitor.
Selain itu, keadaan memaksa juga mempunyai akibat hukum, seperti :
a. Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;
b. Debitor tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
c. Debitor tidak wajib membayar ganti rugi;
d. Resiko tidak beralih kepada debitor;
e. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbale balik;
f. Perikatan dianggap gugur.
Dapat dipahami bahwa dengan adanya keadaan memaksa akan terkait dengan resiko tangggung gugat bagi para pihak. Resiko merupakan kewajiban untuk memikul beban  kerugian  apabila  terjadi  peristiwa  diluar  kesalahan  salah  satu  pihak  yang menimpa  benda  yang  dimaksud  dalam  perjanjian  atau  menghalangi  pelaksanaan prestasi.
Sifat-sifat  dari force  majeure terhadap  pelaksanan  prestasi,  adalah force majeure yang  bersifat  absolut  atau  tetap/permanen,  yang  mengakibatkan
pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan, dan force majeure yang bersifat relatif atau tidak tetap/temporer yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, namun secara tidak normal mungkin dilakukan atau untuk sementara  waktu  ditangguhkan  sampai  dimungkinkannya  pemenuhan  prestasi kembali.
Ada beberapa teori yang berkaitan dengan resiko, yakni :
a. Teori  obyektif  :  prestasi  tidak  mungkin  bagi  setiap  orang,  terkait  dengan ketidakmungkinan  mutlak  bagi  setiap  orang  (vide  Pasal  1444  BW).  Misal  A (debitor)  mempunyai  kewajiban  menyerahkan  seekor  kuda,  namun  di  tengah perjalanan  kuda  mati  disambar  petir.  Matinya  kuda  yang  mengakibatkan tercegahnya  pemenuhan  prestasi  tidak  hanya  berlaku  bagi  A  (debitor),  namun bagi setiap orang yang berada pada posisi A akan mengalami akibat yang sama. Tetapi, dalam perkembangannya teori ini tidak berlaku absolut (mutlak), namun lebih mendekati teori subyektif bahwa apa yang dianggap secara obyektif berlaku bagi semua orang, pada akhirnya juga diterima, dan diperhatikan subyek-subyek perikatan yang terkena akibat force majeure tersebut.
b. Teori subyektif : prestasi tidak mungkin bagi debitor yang bersangkutan artinya terkait dengan ketidakmungkinan relatif (dengan mengingat keadaan pribadi atau subyek  debitor).  Missal  seorang  perajin  kecil  (debitor  mitra  binaan  BUMN) diwajibkan menyerahkan hasil kerajinan kepada BUMN, sementara harga bahan baku  sangat  mahal  (tidak  terjangkau  oleh  yang  bersangkutan).  Melambungnya harga  bahan  baku  tersebut  bagi  pebisnis  umum  merupakan  bagian  dari  resiko bisnis yang telah dipahami, namun bagi pelaku usaha kecil atau mikro hal tersebut dapat dikategorikan sebagai force majeure .
c. Teori resiko dari J.L.L Wery mengatakan bahwa force majeure mulai dimana resiko berhenti. Artinya debitor harus dihukum membayar ganti rugi apabila tidak dapat membuktikan  bahwa  terhalangnya  pelaksanaan  prestasi  timbul  dari  keadaan yang selayaknya ia tidak bertanggung gugat.
d. Teori  ambil  alih  resiko  :  debitor  telah  mengambil  resiko  untuk  pemenuhan prestasi  tersebut.  Misal  perusahaan  angkutan  menggunakan  alat-alat  angkut yang  tidak  sesuai  untuk  peruntukannya,  berarti  telah  mengetahui  resiko  yang akan timbul berdasarkan pendapat dalam lalu lintas masyarakat dan kelayakan. Dalil force majeure tidak akan berhasil, apabila :
a. Force  majeure terjadi  diluar  kesalahan  debitor,  namun  debitor  telah  dalam keadaan lalai;
b. Tercegahnya  pemenuhan  prestasi  dapat  diduga  pada  waktu  penutupan perjanjian;
c. Tercegahnya  pemenuhan disebabkan  kesalahan  seseorang  yang  diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan;
d. Tercegahnya  pemenuhan  disebabkan  oleh  cacat-cacat  benda  yang  digunakan debitor dalam melaksanakan perikatannya.
Dalam KUH Perdata sendiri tidak ditemukan istilah force majeure, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun  istilah  tersebut  ditarik  dari  ketentuan-ketentuan  dalam  KUH  Perdata  yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan- kesimpulan teori-teori hukum tentang force majeure , doktrin dan yurispudensi.
3. Tinjauan Yuridis Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Leasing Dalam Force Majeure Covid-19 Di Indonesia
Tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam force majeure covid-19  di  Indonesia  merupakan  masalah  krusial  yang  dihadapi  saat  sekarang  ini. Dalam  melakukan  leasing,  para  pihak  terikat  dengan  suatu  perjanjian  yang  sesuai dengan kaidah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika terjadi suatu perjanjian leasing  tersebut  maka  para  pihak  harus  sama-sama  melakukan  itikad  baik  saat menjalankan  perjanjian  tersebut.  Penarikan  paksa  kendaraan  oleh  leasing  terjadi karena debitur tidak bisa memenuhi prestasinya, yaitu dengan membayarkan kredit sesuai  dengan  waktu  yang  sudah  ditentukan.  Hal  tersebut  terjadi  karena  debitur terkena dampak dari pandemi covid-19. Pandemi covid-19 membuat masyarakat tidak bisa  bekerja  secara  normal  seperti  biasanya,  karena  pemerintah  memberlakukan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun  2020  tentang  pedoman  pembatasan  sosial  berskala  besar  dalam  rangka percepatan  penanganan  corona  virus  disease  2019  (COVID-19).  Pembatasan  sosial berskala besar (PSBB) merupakan pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19.
Pembatasan yang dilakukan antara lain penutupan sekolah (libur sementara waktu)  dan  kantor  atau  perusahaan,  pembatasan  kegiatan  beragama,  pembatasan kegiatan  pelayanan  umum,  pembatasan  kegiatan  sosial  budaya,  pembatasan transportasi  dan  pembatasan  yang  berkaitan  dengan  aspek  pertahanan  dan keamanan.  Kriteria  wilayah  penerapan  Pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB) adalah wilayah yang memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit covid-19  secara  signifikan  dan  cepat  serta  memiliki  kaitan  epidemiologis  dengan kejadian serupa di wilayah atau Negara lain. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika terdapat bukti  penyebaran.  Dalam  Permenkes  Nomor  9  Tahun  2020  dijelaskan  sekolah  dan tempat  kerja  diliburkan  kecuali  kantor  atau  instansi  strategis  yang  memberikan pelayanan terkait :
a. Pertahanan dan keamanan;
b. Ketertiban umum;
c. Kebutuhan pangan;
d. Bahan bakar minyak dan gas;
e. Pelayanan kesehatan;
f. Perekonomian;
g. Keuangan;
h. Komunikasi;
i. Industry;
j. Ekspor dan impor;
k. Distribusi logistik dan kebutuhan dasar lainnya. 7
Pada  pembatasan  kegiatan  beragama,  dilaksanakan  dalam  bentuk  kegiatan keagamaan  yang  dilaksanakan  dirumah  dan  dihadiri  keluarga  terbatas,  dengan menjaga  jarak  setiap  orang.  Selain  itu,  kegiatan  keagamaan  dilakukan  dengan berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  dan  fatwa  atau  pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
Untuk pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Kecuali dalam kegiatan yang dilakukan oleh :
a. Supermarket, minimarket, pasar,  toko  atau  tempat  penjualan  obat-obatan  dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak gas dan energi;
b. Fasilitas layanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;
7 “https://tirto.id.” https://tirto.id.
c. Tempat  atau  fasilitas  umum  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar  penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.
Kemudian pada pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk  pelarangan  kerumunan  orang  dalam  kegiatan  sosial  dan  budaya  serta berpedoman  pada  pandangan  lembaga  adat  resmi  yang  diakui  pemerintah  dan peraturan perundang-undangan.
Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk :
a. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang;
b. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan  untuk  kegiatan  aspek  pertahanan  dan  keamanan  dalam  rangka  untuk menegakkan  kedaulatan  Negara  dan  mempertahankan  keutuhan  wilayah,  dengan tetap  memperhatikan  pembatasan  kerumunan  orang  serta  berpedoman  kepada protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan.
Pembatasan  sosial  berskala  besar  inilah  yang  mempengaruhi  pendapatan ekonomi  seseorang.  Sehingga  tidak  bisa  melaksanakan  kewajiban  yang  seharusnya bisa diselesaikan, termasuk dalam pembayaran kredit ke pihak leasing .
Pemerintah  juga  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  No.  12  Tahun  2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai  Bencana  Nasional.  Penyebaran  covid-19  masuk  dalam  kategori  bencana nasional  dan  dalam  bidang  hukum  perdata  termasuk  kategori force  majeure atau keadaan  memaksa.  Dalam  keadaan  inilah  maka  pihak leasing harus  memberikan kelonggaran  waktu  bagi  pihak  debitur  agar  bisa  melaksanakan  prestasi  atau pembayaran kreditnya. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain yang berkaitan  dengan leasing mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 11/PJOK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus  Disease 2019. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moral hazard .
Dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menghadapi  covid-19  agar  sesuai  dengan  rasa  keadilan  perlu  dipahami  dan dilaksanakan  dengan  baik  oleh  beberapa  pihak.  Selain  itu,  dalam  hukum  perdata sebagai sumber hukum positif di Indonesia juga telah mengatur hal tersebut. Dalam Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  telah  disebutkan  bahwa  syarat sahnya suatu perjanjian yakni adalah:
a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab tertentu.
Sudah  jelas  bahwa  dasar  dimulainya  suatu  perjanjian  adalah  kata  sepakat.
Sepakat  antar  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  leasing,  itu  berarti  para  pihak menyepakati  hak  dan  kewajiban  masing-masing  yang  harus  dilaksanakan  sesuai dengan perjanjian. Lalu, akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah sesuai dengan Pasal  1320  KUH  Perdata,  maka  akan  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  pihak- pihak 8 , yaitu lessor dan lessee sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Adanya pasal tersebut mensyaratkan bahwa salah satu pihak keteika perjanjian sudah ditanda tangani maka tidak boleh ada yang melanggar dan tidak boleh mengubah perjanjian
8 Ibid. R. Subekti dan R. TjitroSudibio
secara  sepihak.  Ketika  ingin  menambah  klausa  dalam  perjanjian  maka  para  pihak tersebut harus sepakat. Oleh karena itu, kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad  baik  ( in  good  faith )  dan  tidak  dapat  dibatalkan  secara  sepihak.  Kontrak  sewa guna usaha berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi lessor dan lessee.
Sumber hukum sewa guna usaha yang berasal dari undang-undang di bidang perdata, yaitu  ketentuan  sewa  menyewa  dalam  Buku  III  KUH  Perdata.  Perjanjian  sewa  guna usaha  termasuk  bentuk  khusus  dari  perjanjian  sewa menyewa  sebagaimana  di atur dalam Pasal 1548-1580 KUH Perdata.
Dari paparan di atas sudah jelas bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  bahwa  penarikan  paksa  kendaraan  oleh leasing  dalam force  majeure covid-19  tidak  bisa  dilakukan.  Ketika  debitur  sudah mengajukan diri dengan menerangkan dirinya terkena dampak covid-19, maka pihak leasing melakukan pembuktian dengan mengumpulkan bukti-bukti dan membuktikan memang  benar  debitur  tersebut  terkena  dampak  covid-19  sehingga  tidak  bisa memenuhi  prestasi  atau  pembayaran  kredit  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  pihak  leasing  bisa  meninjau  ulang  klausul  perjanjian leasing  tersebut  dengan  menambah  isi  klausul  perjanjian  tersebut  dengan memberikan kelonggaran waktu dalam pembayarannya (pemenuhan prestasi). Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak leasing, maka pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan akan membekukan ijin Perusahaan Sewa Guna Usaha ( Leasing ).

## D. KESIMPULAN
Tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam force majeure covid- 19 di  Indonesia  terdapat  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yaitu Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.  11/PJOK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Corona  Virus  Disease 2019.  Kedua  peraturan  tersebut memberikan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak  dalam  melaksanakan  suatu  perjanjian leasing. Sehingga  para  pihak  bisa  melakukan  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  Debitur  bisa melaksanakan pemenuhan prestasi, karena dalam peraturan tersebut mengatur perjanjian yang dilakukan  agar  ditinjau  ulang  untuk  ditambah  klausanya  dan  memberikan  keringanan kelonggaran waktu dalam pembayaran kredit. Selain itu, di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur mengenai perjanjian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 1338 yang menjelaskan bahwa  perjanjian merupakan aturan yang mengikat para pihak seperti  undang-undang  dan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Jadi  ketika Negara  dalam keadaan force  majeure  covid-19 seperti  sekarang  maka  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang melakukan perjanjian akan terjamin keadilannya.

## DAFTAR PUSATAKA
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika . Jakarta, 2008. R. Subekti dan R. TjitroSudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
I. W. L. Manuaba, Metode Penelitian Kualitatif dalam llmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan . Bandung: Nilacakra, 2018. Ardiprawiro, Leasing . Jakarta: Universitas Gunadarma, 2016. “landasan teori leasing.” . “https://tirto.id.”  https://tirto.id.