Analisis Deskriptif Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu: Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Perkara Nomor 456/Pid.B/2018.PN.Jkt.Pst
Pesman Laia 1 , Hudi Yusuf 2 1,2 Universitas Bung Karno E-mail: pesibeatbaru@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com
Article History: Received: 17 Januari 2024 Revised: 25 Januari 2024 Accepted: 30 Januari 2024
Abstract: Criminal fraud is one of the violations that frequently occur in society and is a primary concern for law enforcement agencies. This crime involves various methods, requiring extra efforts to prove, and is influenced by factors such as poverty, environment, and the desire to obtain money without hard work. This article discusses fraud in the context of Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which regulates this offense. The research analyzes the indictment against Magda Safrina, a company director, who used another person's certificate as collateral for an international event. The aim is to explain the elements of fraud under Article 378 KUHP, especially those related to the use of false identities, deception, and a series of lies. Additionally, the study examines the criminal legal perspective on fraud and forgery and the effectiveness of implementing Article 378 KUHP in the Indonesian judicial system. The research method employed is a case study with normative and conceptual legal approaches. The findings indicate that despite the frequent application of Article 378 KUHP, there are disagreements and imperfections in its implementation. Economic factors affect the effectiveness of legal enforcement. Therefore, corrective measures are necessary, including intensive training for judges and prosecutors, improving the quality of investigations, and reforming the criminal justice system.
Keywords: Criminal Fraud, Article 378 KUHP, Magda Safrina, First Indictment, Legal Effectiveness, Criminal Justice Reform.
PENDAHULUAN Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi dalam masyarakat adalah perbuatan penipuan, dan tindak pidana ini juga menjadi perhatian utama. Tindak pidana ini memiliki beragam modus, menuntut upaya lebih keras dari aparat penegak hukum untuk membuktikannya. Berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang kurang baik, lingkungan yang tidak mendukung, dan peluang atau keinginan untuk mendapatkan pendapatan tanpa melakukan usaha keras., turut mempengaruhi munculnya kejahatan penipuan. Kenaikan dan frekuensi kejahatan ini menjadi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 996
perhatian serius, mengundang respons pemerintah sebagai penjaga dan pembela masyarakat untuk mengatasi peningkatan serta penyebaran tindak kejahatan yang melanggar nilai dan norma. Penipuan merupakan perilaku yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya, baik secara material maupun non-material. Dalam sistem hukum yang berlaku, tindakan penipuan dijelaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mendefinisikan penipuan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang memperoleh keuntungan secara ilegal dengan menggunakan identitas atau kedudukan palsu, strategi tipu daya, atau rangkaian kebohongan untuk mendorong orang lain menyerahkan barang atau mengakui hutang. Pasal 378 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa tindakan penipuan adalah tindakan yang tidak diizinkan dan dapat dikenai hukuman pidana maksimal empat tahun penjara. Dampak dari penipuan yang paling dirasakan oleh korban adalah kerugian materi. Berdasarkan hal tersebut, Penyusun akan menyelami lebih dalam mengenai komponen-komponen kecurangan dalam Pasal 378 KUHP, khususnya yang terkait dengan penggunaan identitas palsu atau kedudukan yang palsu, taktik tipu daya, dan serangkaian kebohongan. 1
Dalam tuduhan Dakwa Pertama, Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 456/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, disebutkan bahwa Terdakwa MAGDA SAFRINA, selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo, menggunakan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 milik ANGGIA MAFASHA SIREGAR sebagai jaminan pembayaran yang kurang pada acara International Islamic Fair 2016 yang dielola oleh PT. JI EXPO. Terdakwa dituduh meraih keuntungan dari kejadian tersebut dan merugikan ANGGIA MAFASHA SIREGAR sekitar RP.3.000.000.000,- (3 milyar). Atas kerugian tersebut, korban melaporkan Terdakwa ke SPK Polda Metro Jaya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan kasus Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst mempertimbangkan Pasal 378 KUHP. 2 Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menyelidiki perspektif hukum pidana terhadap perbuatan penipuan dan pemalsuan, serta seberapa efektif hukum tersebut dalam suatu kasus, yang akan dijelaskan dalam jurnal dengan judul "Analisis Deskriptif Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu: Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Perkara Nomor 456/Pid.B/2018.PN.Jkt.Pst".
METODE PENELITIAN Metode penelitian studi kasus akan diterapkan untuk menyelidiki tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Penelitian ini akan menginvestigasi latar belakang, motif, proses, dan konsekuensi dari perbuatan penipuan tersebut. Dengan menggabungkan metode analisis hukum, penelitian ini tidak hanya akan mengungkapkan aspek kualitatif fenomena penipuan, tetapi juga akan menilai penerapan unsur-unsur kejahatan penipuan dan pemalsuan Sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). 3
Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum positif, konseptual, dan studi kasus. Sumber materi hukum yang akan digunakan akan dihimpun
1 Chaerunnisa, R., & Fadlian, A. (2022). Penelitian mengenai aspek hukum dari tindak pidana penipuan dengan tipu muslihat berdasarkan Pasal 378 KUHP. Wahana Pendidikan, 8(15), 487-498.
2 Farid, M. (2019). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama (Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Perkara Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst). Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 252-265.
3 Stake, R. E. (2006). Analisis Studi Kasus Multipel. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
melibatkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, keputusan pengadilan, serta data asli dan data yang sudah ada. Data asli akan diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data yang sudah ada akan diperoleh dari sumber sekunder. Proses analisis data akan melibatkan penggabungan dan integrasi antara data utama dan data sekunder. Pendekatan analisis yang akan digunakan adalah kualitatif, bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam terhadap fenomena penggelapan dan memfasilitasi interpretasi norma-norma hukum yang berlaku. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Deskriptif Terkait Penipuan dan Pemalsuan dalam Pasal 378 KUHP Pasal 378 KUHP mengatur mengenai delik penipuan, yang dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda tertinggi kategori V. Pasal ini terdiri dari unsur subjektif, yaitu adanya niat pelaku untuk meraih keuntungan secara melanggar hukum, dan unsur objektif, yang mencakup perbuatan pelaku dalam mempengaruhi korban dengan cara menggunakan identitas palsu, kedudukan palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan, untuk mengakibatkan penyerahan barang, pemberian utang, pembuatan pengakuan utang, atau penghapusan piutang. Meskipun hukum juga mengatur penipuan menggunakan identitas palsu, belum ada sanksi atau hukuman yang spesifik terkait hal ini. Tindak pidana ini melibatkan penggunaan identitas palsu atau kedudukan palsu dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau hutang secara tidak sah. Jika menjadi korban pemalsuan identitas, tindakan hukum yang dapat diambil mencakup persiapan bukti, melaporkan ke polisi, memberikan keterangan lebih lanjut kepada pihak berwajib, dan menunggu pemberitahuan dari pihak kepolisian. 5
Pasal 378 KUHP menetapkan sanksi pidana bagi penipu, namun penegakan hukum dianggap kurang efektif. Terdapat peningkatan kasus penipuan, meski diatur dalam hukum pidana. Pengertian penipuan dalam Pasal 378 KUHP dijelaskan secara sempit, sedangkan pasal- pasal lain mengatur pengertian penipuan secara luas. Pada kasus ini, penipuan dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Sifat melawan hukum menjadi syarat pemidanaan, dan surat dakwaan harus menyatakan "bertentangan dengan hukum". 6
Meskipun demikian, kasus penipuan meningkat, dan Pasal 378 KUHP mencakup unsur- unsur yang melanggar bentuk dan hak milik. Pelaku terdorong memberikan atau menghapuskan utang dengan menggunakan identitas palsu atau kedudukan palsu, beserta deskripsi pelanggaran administratif. Pasal 378 KUHP tentang kepentingan diri sendiri atau orang lain merupakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan.
2. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Hukuman terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penipuan Khusus Kepada Kasus Penipuan oleh MAGDA SAFRINA. Dalam ranah sistem peradilan pidana, peran hakim memiliki signifikansi besar dalam menjalankan penegakan hukum. Hal ini terutama berlaku terkait penerapan hukuman kepada Terdakwa, yang seharusnya senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Hakim dalam menjatuhkan hukuman, perlu merujuk pada aturan normatif yang berlaku dan mempertimbangkan sifat ancaman pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana penipuan.
4 Yin, R. K. (2014). Penelitian Studi Kasus: Desain dan Metode. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
5 Ruslan, A. R. (2019). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan dalam KUHP. Jurnal Hukum dan Peradilan, 18(1), 1-12.
6 Soesilo, R. (1995). Ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasannya secara rinci pasal per pasal. Politeia, Bogor.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 998
Penting untuk diakui bahwa putusan hakim dalam kasus pidana memiliki dampak besar terhadap keadilan dan keberlanjutan sistem peradilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam akan ketentuan hukum dan kebijaksanaan dalam menilai setiap kasus menjadi kunci dalam menjaga integritas dan efektivitas peran hakim dalam menegakkan hukum. 7
Dalam kasus Penipuan dan pemalsuan yang melibatkan MAGDA SAFRINA, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 456/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, Terdakwa dihadapkan pada dakwaan ALTERNATIF yang berarti dakwaan kesatu dapat saling menggantikan dakwaan lain.
Oleh karena itu, jika terdakwa dibebaskan dari satu tuntutan, hakim tetap memiliki wewenang untuk menilai tuntutan alternatif yang terdapat. Hal ini merujuk pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MAGDA SAFRINA, terdapat perbedaan penerapan ketentuan oleh Jaksa Penuntut Umum antara dakwaan pertama dan kedua. Pada dakwaan pertama, Jaksa Penuntut Umum memanfaatkan peraturan umum yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 378 KUHP.
Dalam tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dihadapkan pada tuntutan hukuman penahanan selama dua tahun. Dengan dasar ini, penyusun berpendapat bahwa sanksi pidana yang diusulkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat. Penilaian ini didasarkan pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan dan sejauh mana kerugian yang dialami oleh korban. Analisis ini merujuk pada Pasal 378 KUHP yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:
1. Didasari niat untuk meraih keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara melanggar hukum.
2. Menggunakan identitas palsu dengan strategi manipulatif atau serangkaian kebohongan yang mampu memotivasi orang lain untuk menyerahkan barang kepada dirinya, serta untuk memperoleh utang atau menghapuskan kewajiban pembayaran.
Menimbang bahwa dengan merujuk pada bukti yang diajukan selama persidangan, Terdakwa melakukan tindakan menggadaikan Sertifikat Tanah yang dimiliki oleh korban. Dari serangkaian fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terlibat dalam tindakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terhadap korban, yang menyebabkan korban setuju untuk menandatangani proses serah terima sertifikat tersebut.
Mempertimbangkan bahwa tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk menunda penahanan Terdakwa, dan guna mempermudah Dalam pelaksanaan keputusan ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa MAGDA SAFRINA dengan bukti yang kuat dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sejalan dengan penjelasan keputusan hakim tersebut, Terdakwa dihadapkan pada tuntutan dari Majelis Hakim dengan tudingan pertama, yang secara sah dan meyakinkan menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana "penipuan dan pemalsuan".
3. Efektivitas dan kesesuaian penerapan Pasal 378 KUHP terkait dengan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dalam praktik peradilan di Indonesia Penelitian ini mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian penerapan Pasal 378 KUHP yang menetapkan perbuatan melibatkan penipuan dan pemalsuan di Indonesia. Meskipun Pasal tersebut sering diterapkan dalam praktik peradilan, hasil penelitian menunjukkan adanya
7 M. Yahya Harahap. 2016. Analisis Isu dan Implementasi KUHAP (Proses Penyelidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 399.
ketidaksepakatan dan ketidaksempurnaan dalam penerapannya. Pertimbangan ekonomi mempengaruhi kesesuaian dan efektivitas penerapan Pasal 378 KUHP. Penerapan yang belum optimal tersebut menggarisbawahi perlunya upaya perbaikan melalui beberapa langkah. Pertama, memberikan pelatihan intensif kepada hakim dan penuntut umum untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan dan pemalsuan. Kedua, perlu peningkatan kualitas penyidikan dan pembuktian, termasuk pengumpulan bukti yang cukup dan dapat diandalkan. Ketiga, diperlukan reformasi peradilan pidana yang lebih luas untuk meningkatkan independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta meminimalkan pengaruh faktor non-hukum seperti pertimbangan ekonomi dalam proses peradilan. 8
KESIMPULAN Dapat disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP menetapkan ketentuan mengenai perbuatan kejahatan penipuan dengan ancaman hukuman penjara atau denda. Namun, penegakan hukum terhadap penipuan dianggap kurang efektif, seiring dengan peningkatan kasus penipuan. Pengertian penipuan dalam pasal ini dijelaskan secara sempit, sementara kasus penipuan mengalami peningkatan dengan melibatkan unsur pelanggaran bentuk dan hak milik.
Dalam konteks penerapan hukuman terhadap Terdakwa tindak pidana penipuan, hakim memegang peran sentral. Hakim perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan hukum serta merujuk pada aturan normatif yang berlaku. Keputusan hakim memiliki dampak besar terhadap keadilan dan keberlanjutan sistem peradilan pidana.
Khususnya dalam kasus MAGDA SAFRINA, terdakwa dihadapkan pada dakwaan alternatif yang memberi kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang ada. Tuntutan hukuman yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap relevan dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, dengan memperhatikan tingkat keparahan tindak pidana dan kerugian korban.
Dalam penelitian terkait efektivitas penerapan Pasal 378 KUHP, ditemukan bahwa penerapan belum sepenuhnya efektif dan sesuai. Faktor seperti kurangnya pemahaman hakim dan penuntut umum, kurangnya bukti yang cukup, dan pengaruh faktor non-hukum seperti pertimbangan ekonomi mempengaruhi penerapan pasal ini.
Saran Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 378 KUHP, perlu dilakukan pelatihan intensif kepada hakim dan penuntut umum guna meningkatkan pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan. Peningkatan kualitas penyidikan dan pembuktian, termasuk pengumpulan bukti yang cukup dan dapat diandalkan, juga merupakan langkah krusial. Selain itu, perlu dilakukan reformasi peradilan pidana yang lebih luas guna meningkatkan independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta mengurangi pengaruh faktor non-hukum seperti pertimbangan ekonomi dalam proses peradilan. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki penerapan Pasal 378 KUHP dalam konteks tindak pidana penipuan dan pemalsuan di Indonesia.
8 BPS. 2023. Survei Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## DAFTAR REFERENSI

## Buku
Harahap, M. Yahya. (2016). Analisis Isu dan Implementasi KUHAP (Proses Penyelidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 399.
Soesilo, R. (1995). Ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasannya secara rinci pasal per pasal. Politeia, Bogor.
Stake, R. E. (2006). Analisis Studi Kasus Multipel. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. Yin, R. K. (2014). Penelitian Studi Kasus: Desain dan Metode. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

## Artikel dan Jurnal
Chaerunnisa, R., & Fadlian, A. (2022). Penelitian mengenai aspek hukum dari tindak pidana penipuan dengan tipu muslihat berdasarkan Pasal 378 KUHP. Wahana Pendidikan, 8(15), 487-498.
Ruslan, A. R. (2019). Analisis Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan dalam KUHP. Jurnal Hukum dan Peradilan, 18(1), 1-12.
Farid, M. (2019). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama (Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Perkara Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst). Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 252-265.

## Laporan atau Survei
BPS. 2023. Survei Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.