## KERENTANAN INDONESIA DARI ANCAMAN KEJAHATAN TERORGANISASI
( ORGANIZED CRIME ) PADA SEKTOR-SEKTOR EKONOMI,

## KEMANANAN HINGGA POLITIK

## Oleh

## Teuku Fahmi
Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

## ABSTRACT
This  paper  discusses  the  organized  crime  that  has  been  threatened  on  a  variety  of important  sectors  in  many  countries,  both  sectors  of  the  economy,  politics  and  national security.  Furthermore,  this  paper  also  presented  growth  opportunities  identification  and handling of organized crime in Indonesia.

## Keywords: Vulnerability, organized crime

## PENDAHULUAN
Kejahatan  terorganisasi  ( organized  crime )  adalah  fenomena  internasional  dan ancaman  keamanan  yang  utama  diabad  ke-21  (Shanty,  2008).  Tak  dipungkiri  bahwa organized  crime telah  mengancam diberbagai bidang sektor penting dibanyak  negara, baik sektor ekonomi, politik dan keamanan nasional. Beberapa tulisan telah mengemukakan hasil kajiannya mengenai pernyataan tersebut, diantaranya: Finklea (2010) yang menggambarkan bahwa  lingkup organized  crime (transnasional)  semakin  meluas  seiring  dengan perkembangan internet, yang dengan itu para kriminal membahayakan kedaulatan Amerika Serikat,  tidak  hanya  berasal  dari  negara  perbatasan  namun  berasal  dari  luar.  Ancaman datang  dari  berbagai  sindikat criminal  organizations ,  termasuk  Rusia,  Asia,  Italia,  Balkan, Timur  Tengah,  dan  sindikat  Afrika.  Dobovšek  (2006)  mengungkapkan  bahwa  (dominasi) organized  crime telah  menghancurkan  (potensi  manfaat  dari  memperkenalkan)  demokrasi dan  disiplin  pasar  dinegara  bagian  barat  Balkan.  Akibatnya,  investor,  baik  domestik  dan asing,  kurang  bersedia  mengambil  resiko  untuk  melakukan  investasi  modal.  Lebih  lanjut, tingginya  tingkat  kejahatan  yang  mengancam  keamanan  nasional,  stabilitas  politik  dan pembangunan ekonomi.
Untuk  konteks  Indonesia,  kerentanan  disektor  ekonomi  bisnis  terhadap  ancaman organized crime dapat terlihat sebagai sesuatu yang legal, namun dalam praktiknya mereka melakukan  tindakan  pemalsuan,  pengancaman  ataupun  pemerasan.  Rhinofa  (2011) memberikan  gambaran  metode  yang  digunakan organized  crime untuk  masuk  ke  dalam kehidupan  ekonomi:    Pertama,  secara  langsung  atau  tidak  langsung  melakukan  investasi dalam perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, uangnya yang berasal dari kegiatan yang termasuk  dalam  formula  racketeering,  atau  yang  berasal  dari  penagihan  utang  yang  legal
( unlawful  debt ).  Kedua,  mendapatkan  keuntungan  dari  suatu  perusahaan  melalui  cara-cara yang  termasuk  ke  dalam  kegiatan  dengan  formula    racketeering    atau  yang  termasuk kedalam  penagihan  utang    yang  illegal.    Ketiga    menjalankan  perusahaan/berpartisipsai dalam  kegiatan  perusahaan  melalui  formula    racketeering  atau  penagihan  terhadap  utang yang  illegal.  Keempat,  ikut  berkonspirasi  dalam  melakukan  pelanggaran  ketentuan- ketentuan  racketeering.  Sementara  itu,  Meliala  (2009)  memberikan  penjelasan  terkait peluang kemungkinan area yang akan ditempuh oleh organized crime untuk masuk kedalam sektor ekonomi, diantaranya:
(1) illegitimate/unfair  bussiness  practice. Contoh: insider-trading,  price-gouging, unfair  trading  practices,  union-busting,  monopolization,  lobbying  for  pork, economic intimidation, graft, polluting, etc ;
(2) underground  economy .  Contoh: black  market  activities,  trafficking  of  illegal merchandises, vice industries (e.g. prostitution, gambling, etc.), dan ;
(3) legitimate  bussiness  +  money  laundering .  Contoh:  usaha  yang  dikembangkan sumber pendanaannya berasal dari uang haram.
Pada sektor keamanan nasional, Finklea (2010) mengungkapkan bahwa para ahli dan pembuat  kebijakan  di  Amerika  Serikat  menyatakan  perhatiannya  akan  kemungkinan hubungan antara organized crime dan terorisme. Menurutnya, meskipun terdapat perbedaan motivasi antara organized crime (keuntungan) dan terorisme (ideologi), namun penghubung kedua elemen tersebut adalah uang. Teroris berpotensi dapat memperoleh pendanaan untuk operasi  mereka  dari  bermitra  langsung  dengan  para organized  crime .  Hal  senada  juga diungkapkan  oleh  Albanese  (2007),  menurutnya, organized  crime dan  terorisme  berjalan secara  bersamaan  ketika  kelompokk  teroris  menggunakan  aktivitas organized  crime untuk mendanai  tujuan-tujuan  politik  mereka.  Indonesia,  seperti  negara-negara  lain  di  dunia menghadapi  ancaman  nyata  yang  serupa,  keterkaitan  antara organized  crime dengan terorisme yang marak terjadi. Selain ancaman teorisme, ancaman lain dari organized crime dapat  terlihat  dari  penggunaan  jasa  para  kelompok  tersebut,  yang  diantaranya  sebagai tukang  pukul, debt  collector ,  menjaga  kemananan  bahkan  sampai  dengan  pembunuh bayaran.  Pada  sisi  lainnya,  menjamurnya  sektor  keamanan  informal  juga  menjadi  bagian berkembangnya organized crime yang mesti diwaspadai.
Pada sektor politik, Harasymiw (2003) dalam tulisannya menggambarkan keterkaitan antara organized crime dan politik dibeberapa negara, salah satunya  adalah di Meksiko. Ia mengungkapkan  hasil  temuan  Bailey  and  Godson  yang  mana  dalam  dunia  politik  di Meksiko, terdapat hubungan antara politisi dan organized criminal dapat dimodelkan seperti dua  arah  yang  saling  mempengaruhi.  Sementara  politisi  menggunakan  para  penjahat  dan membuang  mereka  ketika  lagi  berguna,  atau  inisiatif  lain  datang  dari  sisi  si-penjahat  yang menjadikan  para  politisi  sebagai  " criminal  protection ".  Secara  keseluruhan,  masuknya organized crime ke dunia politik secara prinsip disebabkan oleh lemahnya institusi politik, serta  keserakahan  para  politisi  partai  (Harasymiw,  2003).  Tak  pelak,  situasi  yang digambarkan  Harasymiw  dapat  terjadi  di  Indonesia.  Lingkup  politik  merupakan  area  yang sangat  strategis, organized  crime dan  politik  dapat  bertautan  satu  sama  lain.  Pada  satu  sisi politik  (jelang  pemilihan)  membutuhkan  dana  cukup  besar  dan organized  crime akan bersedia  dalam  ”mensponsori”  biaya  pemilihan  tersebut.  Hal  ini  akan  menjadi  alat ”penagihan/balas  budi”  disuatu  saat  nanti, organized  crime membutuhkan  bantuan  para politisi  untuk  melahirkan/mengubah  sebuah  kebijakan,  meminta  perlindungan,  dan sebagainya.
Secara  keseluruhan,  menarik  untuk  dicermati  ulasan  dari  Allum  and  Siebert  (2003) yang memberikan gambaran representasi dinamis dari hubungan antar elemen yang berbeda dari organized crime dan sistem politik dan ekonomi (Gambar 1). Pada awalnya, organized Crime (OC) jelas tidak ada hubungannya dengan political system (PS) dan economic system (ES),  tetapi  segera  sebagai  kelompok  kriminal  menjadi  lebih  terstruktur  secara  hierarkis, yaitu,  ia  berkembang  menjadi  sebuah crime  sysndicate (CS),  terhubungkan  ke economic system (yang sudah ter'institusional' dan terhubung dengan political system ) dan pendekatan political  system . Mafia (M)  berinteraksi  baik  dengan polical  syste m  dan economic  system , mereka  mendapatkan  posisi  dominan  yang  mungkin  berkembang  menjadi  sebuah mafia state (MS),  di  mana  mafiosi  menganggap  baik  kepemimpinan  politik  dan  memonopoli sumber daya ekonomi dan keuangan negara.
Gambar 1.

## Hubungan antara elemen yang berbeda dari
Organized Crime , Political System and Economic System
Adanya  Peluang  Pertumbuhan Organized  Crime di  Indonesia  karena  Faktor  Hukum dan Penegakkan Hukum
Kejahatan terorganisasi dan demokrasi bekerja menurut panduan prinsip-prinsip yang saling bertentangan langsung dengan satu sama lain. Sebuah Negara demokratis menjunjung tinggi  kedaulatan  bangsa  dan  menjamin  perlindungan  hak-hak  semua  individu,  tanpa memandang  kekayaan,  usia  status  sosial,  atau  gender.  Sedangkan, organized  crime secara tradisional didefinisikan, di sisi lain, dibangun atas patronase, membawa tradisi feodalisme, dan tidak ragu untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Buscaglia, 2003).
Buscaglia  (2003)  juga  memaparkan  sebuah  analisis  tentang  hubungan  antara organized crime dan negara demokratis, bahwa terjadi hubungan yang berlawanan atas satu pertumbuhan  dalam  mempengaruhi  pertumbuhan  lainnya,  yaitu,  konsolidasi  demokrasi yang  terjadi  bersamaan  di  tingkat  lokal  dan  nasional  menghambat  pertumbuhan  kejahatan terorganisasi.
Bila  dikaitkan  dengan  konteks  Indonesia,  menarik  untuk  diamati  kondisi    saat  ini  - baik berjalannya proses demokrasi, faktor hukum dan penegakkan hukum - dengan peluang pertumbuhan  dari organized  crime .  Situasi  tak  kondusif  (krisis  penegakkan  hukum)  justru menjadikan  peluang  berkembangnya organized  crime di  Indonesia.  Bila  merujuk  pada pendapat  Meliala  (dalam  Rhinofa,  2011)  yang  mengemukakan  bahwa  Indonesia  termasuk kedalam  kategori soft  state. Maka,  (dapat  dikatakan)  Indonesia  menjadi  negara  yang potensial untuk perkembangan bisnis organized crime , hal ini dikarenakan:
M PS ES OC PS CS PS ES ES MS Sumber: Allum and Siebert, 2003 hlm. 27
 Negara dengan pemerintahnya yang lemah,
 Aparat penegak hukum dan birokrasinya mudah ditembus, serta
 Administrasi kependudukannya yang kacau.
Pada aspek lainnya, pertumbuhan organized crime di Indonesia dapat terjadi/bermain pada  sektor  swasta.  Peluang  tersebut  dapat  terjadi  ketika  pemerintah  kurang  mampu mengelola pengawasan terhadap sektor swata. Hal ini seperti yang dikemukakan Buscaglia (2003)  yang memberikan argumentasi kurangnya tata kelola di sektor swasta menyediakan tempat berkembang biak bagi pertumbuhan organized crime .
Peluang Penanganan Organized Crime di Indonesia bila Dikaitkan dengan Kerentanan dan Peluang yang Ada
Pada  proses  penangangan organized  crime ,  Buscaglia  (2003)  menyoroti  upaya peningkatan  independensi  peradilan.  Menurutnya,  keseimbangan  antara  akuntabilitas peradilan dan independensi lembaga peradilan dari kekuatan-kekuatan politik adalah kondisi yang  diperlukan  untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  untuk  melawan organized  crime .  Selain  itu,  Buscaglia  (2003)  memberikan  argument  bahwa  negara  harus mampu  menerapkan  kebijakan best  practice dalam  memerangi organized  crime di  sektor ekonomi  dan  keuangan.  Hal  ini  sangatlah  menjadi  jelas  karena  untuk  mengatasi organized crime diperlukan langkah-langkah multidimensi.
Mengacu  pada  dua  ulasan  poin  sebelumnya,  terlihat  jelas  bahwa  Indonesia merupakan  negara  yang  potensial  berkembangnya organized  crime .  Maka  diperlukan lagkah-langkah multidimensi dalam menangani organized crime . Bila mengacu pada ulasan Buscaglia (2003), maka beberapa area yang perlu mendapat perhatian, diantaranya:
 Faktor sosio-ekonomi.
 Bidang politik;
 Sistem peradilan pidana;
 Tata kelola sektor swasta;
 Tata kelola sektor publik, dan
 Independensi dan integritas lembaga peradilan
Dalam  banyak  kasus,  kemiskinan  dan  pengangguran  tidak  hanya  memberikan pasokan  pekerja  ilegal  yang  potensial  untuk organized  crime ,  tetapi  mereka  juga menciptakan  lingkungan  yang  menguntungkan  bagi  para  pelaku  untuk  mengeksploitasi struktur masyarakat sebagai landasan untuk beroperasinya organized crime . Oleh karena itu, usaha  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  harus  mampu  diwujudkan  sebagai  salah  satu penanganan organized  crime .  Tidak  hanya  itu,  namun  juga  mencakup  lima  poin  lainnya sebagai mana yang dikemukakan oleh Buscaglia (2003).
Terkait  dengan  peluang  penanganan organized  crime di  Indonesia,  Meliala  (2009) mengungkapkan dua strategi besar menjaring kejatahan terorganisasi, yakni:
1. Pemberlakuan  RICO  ( Racketeer  Influenced  Corrupt  Organization )  Act,  yang melarang setiap orang untuk:
 Memperoleh penghasilan dari kegiatan pemerasan,
 Menanamkan uang dari kegiatan pemerasan,
 Berpartisipasi dalam kegiatan pemerasan, dan
 Bersekongkol melanjutkan kegiatan tersebut di atas.
2. Adopsi & Ratifikasi Palermo Convention , yang merupakan rancang tindak bersama dari  berbagai  bangsa    menghadapi  TNOC  (trans-national  organized  crime)  dan  tiga protokol tambahan :
 Protokol terkait women & children trafficking ,
 Protokol terkait penyelundupan orang, dan
 Protokol terkait produksi senjata illegal.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  pemerintah  terus  melakukan  berbagai  upaya  guna mencegah dan menanggulangi beroperasinya kejahatan terorganisasi diantaranya:
 Dibentuknya  Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai  implementasi dari Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menarik untuk dibahas karena salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada KPPU tersebut  yakni KPPU berwenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 huruf j UU Nomor 5 tahun 1999 (Subagiono, 2009).
 Dibentuknya  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  sebagai implementasi  dari  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2002  Tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  sebagaimana  saat  ini  telah  diperbaharui  dengan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010.  Secara  umum  keberadaan  lembaga  ini  dimaksudkan  sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersamaan dengan negara-negara lain memberantas kejahatan  lintas  negara  yang  terorganisir  seperti  korupsi,  terorisme,  dan  pencucian uang  ( money  laundering ).  Sedangkan  secara  khusus,  keberadaan  lembaga  ini dimaksudkan  sebagai  suatu  upaya  atau  strategi  dalam  mencegah  dan  memberantas praktik pencucian uang didalam negeri (PPATK Pedoman I, 2003).

## DAFTAR PUSTAKA
Allum,  Felia  and  Renate  Siebert.  2003. Organized  crime  and  the  challenge  to  democracy . New York: Routledge
Albanese, Jay S. 2007. Organized crime in our times, fifth edition . NJ: Anderson Publishing
Buscaglia, Edgardo and Jan van Dijk. 2003. Controlling organized crime and corruption in the public sector . Forum on Crime and Society, vol. 3, Nos. 1 and 2, December 2003. Sumber: http://www.unodc.org/pdf/crime/forum/forum3_ Art1.pdf
Dobovšek,  Bojan.  2006. Transnational  organised  crime  in  the  western  balkans .  First Annual  Conference  on  Human  Security,  Terrorism  and  Organized  Crime  in  the Western  Balkan  Region,  organized  by  the  HUMSEC  project  in  Ljubljana,  23-25 November  2006.  Sumber:  http://www.etc-graz.at/cms/fileadmin/  user_upload/ humsec/Workin_Paper_Series/Working_Paper_Dobovsek.pdf
Finklea,  Kristin  M.  2010. Organized  crime  in  the  united  states:  trends  and  issues  for congress .  Congressional  Research  Service  December  22,  2010.  Sumber: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40525.pdf
Harasymiw, Bohdan. 2003. Putting organized crime in its place . . . within political science . the  annual  meetings  of  the  Canadian  Political  Science  Association,  Dalhousie University,  Halifax,  Nova  Scotia,  1  June  2003.  Sumber:  http://www.cpsa- acsp.ca/paper-2003/harasymiw.pdf
Meliala,  E.  Adrianus.  2009. Memburu  kejahatan  terorganisasi .  Paparan  materi.  Sumber: http://www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul_160920091007 42 .ppt
PPATK Pedoman I. 2003. Pedoman  umum  pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan . Sumber: www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman_pencucian_uang.pdf
Rhinofa,  R.  Dea.  2011. Kewenangan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  dalam pemberantasan  money  laundering  hasil  tindak  pidana  narkotika .  Sumber: http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2011/03/29/20110329063610 -9651.pdf
Shanty,  Frank  G.  2008. Organized  crime  from  trafficking  to  terrorism .  California:  ABC- CLIO
Subagiono,  Sigit  Handoyo.  2009. Tinjauan  yuridis  terhadap  Kewenangan  Luar  Biasa Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dalam  memberikan  putusan . Abstrak  Tesis  Universitas  Pancasila.  Sumber:  http://s2.hukum.  univpancasila .ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81:analisis-kekuatan- pembuktian&catid=56:abstrak-tesis&Itemid=62