INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4815-4827 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta
Tiurmaida H. Aritonang 1 ✉ , Jonson Rajagukguk 2 , L. Primawati Degodona 3
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen Email: tiurmaidaaritonang@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan badan permusyawaratan desa dalam proses legislasi pembuatan peraturan desa khususnya di desa Dolok Margu. Yang dimana, terdapat 3 tahapan dalam pembuatan peraturan desa yaitu, yang pertama tahap inisiasi(perumusan), yang kedua tahap sosio-politis (tahap pembahasan), dan yang terakhir tahap yuridis (penetapan/pengesahan). Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam proses legislasi pembuatan peraturan desa di desa Dolok Margu, peran badan permusyawaratan desa masih  harus  lebih  ditingkatkan  lagi.  Adapun  yang  menjadi  faktor  pendukung  yang  mempengaruhi badan permusyawaratan desa di desa Dolok Margu dalam menjalankan perannya adalah faktor sosial budaya yang disingkat dengan Martabe. Sedangkan untuk faktor penghambat dan kendala di dalam proses pembuatan peraturan desa Dolok Margu adalah sumber daya manusia, evaluasi yang lambat dari pemerintah kabupaten, dan kurangnya koordinasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa
Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Legislasi Peraturan Desa
Abstract
In this study, a qualitative research approach was used to understand how the Village Consultative Body contributes to the legislative process of making village regulations, particularly in Dolok Margu village. The process involves three stages: initiation (formulation), socio-political stage (discussion), and the final juridical stage (determination/approval). Data collection techniques include interviews and documentation.  The  research  results  indicate  that  in  the  legislative  process  of  making  village regulations in Dolok  Margu, the role of the Village Consultative Body needs further improvement. Supporting factors influencing the body’s performance include socio -cultural factors abbreviated as “Martabe.” On the other hand, hinder ing factors in the regulation-making process in Dolok Margu village  include  human  resources,  slow  evaluation  from  the  district  government,  and  insufficient coordination between the Village Consultative Body and the village head Keyword: Village Consultative Body, Village Regulation Legislation

## PENDAHULUAN
Dalam  pemerintahan  desa  Kepala  Desa  adalah  pemimpin  penyelenggaraan pemerintahan  desa  berdasarkan  aturan-aturan  atau  kebijakan  yang  disepakati  bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pemerintahan desa yang dipilih oleh penduduk desa secara demokratis dan mewakili wilayah. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi, seperti membahas dan menyetujui rancangan peraturan  desa  (Perdes)  bersama  Kepala  Desa,  mengumpulkan  dan  meneruskan  aspirasi serta kebutuhan masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pemerintah  desa  adalah  lembaga  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa atau pedesaan.
Dalam  menjalankan  fungsi  legislasinya,  Badan  Permusyawaratan  Desa  harus  mampu menangkap  aspirasi  yang  berkembang  di  masyarakat  yang  memilihnya.  Hal  ini  penting karena peraturan desa yang dihasilkan akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam merumuskan  kebijakan  yang  akan  diterapkan  oleh  pemerintah  desa  maupun  masyarakat desa.  Dengan  demikian,  Badan  Permusyawaratan  Desa  harus  mampu  memahami  dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan  mencerminkan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  yang  mereka  wakili.  Agar kebijakan atau peraturan pemerintah desa dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa juga berada ditangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar- benar mengetahui perlu atau tidaknya peraturan desa tersebut. Dalam proses penyusunan peraturan  desa,  disinilah  letak  pentingnya  Badan  Permusyawaratan  Desa,  karena  Badan
Permusyawaratan  Desa  dapat  menolak  dan  menerima  usulan  rancangan  peraturan  desa, yang  mana  dibentuk  oleh  pemerintah  desa  maupun  yang  dibentuk  oleh  anggota  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan legislasi peraturan desa yang mana tahap-tahap ini harus dijalankan semua desa termasuk dalam pembuatan peraturan  didesa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta. Dalam proses pembuatan peraturan desa (perdes) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting. Salah satu masalah yang  muncul  adalah  di  dalam  pembuatan  peraturan  desa  kurangnya  pemahaman masyarakat setempat atas peraturan desa yang ditetapkan oleh  Pemerintah  Desa beserta Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  kurangnya  sosialisasi  peraturan  yang  dibuat  oleh Perangkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi permasalahan yang  dalam  proses  pembuatan  peraturan  desa  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan masyarakat  sehingga,  mengakibatkan  peraturan  desa  yang  dibuat  di  langgar  masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidaksesuain terjadi seperti yang sudah dijelaskan karena kurangnya sosialisasi antara Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi peraturan desa.

## Studi Literatur
Peranan
Peranan adalah konsep yang berkaitan dengan fungsi, tanggung jawab, tugas, dan kontribusi yang dimainkan oleh individu, kelompok, atau entitas dalam berbagai situasi atau konteks. Peranan berkaitan dengan status seseorang dalam masyarakat atau kelompok yang menentukan cara mereka bertindak dan berinteraksi. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto dalam (Syahril et al., 2022) menjelaskan bahwa “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.

## Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerintahan desa di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga  perwakilan  ditingkat  desa  yang  bertugas  dalam  mengelola  atau  menampung aspirasi  masyarakat,  mengadakan  musyawarah  desa,  mengawasi  pelaksanaan  program desa, serta memberikan saran dan pengawasan terhadap kepala desa dalam pengambilan kebijakan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau istilah yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang didesa merupakan hasil perwujudan dari system demokrasi di tingkat desa  yang  dimana  adalah  lembaga  di  desa  yang  berfungsi  sebagai  wadah  musyawarah dalam  mengambil  keputusan  sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  setempat.  Badan
Permusyawaran  desa  memiliki  fungsi  dalam  pengambilan  keputusan,  pembentukan peraturan desa, pengawasan terhadap pemerintahan desa, serta memberikan saran kepada kepala desa. Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) menjadi alat penting  bagi masyarakat dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintahan.  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) menjadi  wakil  berbagai  kelompok  dan  pendapat  dalam  masyarakat  desa,  memastikan partisipasi yang merata dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yang mana adalah Kepala Desa merupakan  mitra  kerja  dalam  upaya  bersama-sama  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat desa.

## Peraturan Desa
Peraturan  desa adalah peraturan yang dibuat  oleh  pemerintah desa atau lembaga desa  yang  memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  urusan  pemerintahan,  pembangunan, dan  kemasyarakatan  ditingkat  desa.  Peraturan  desa  yang  bertujuan  untuk  mengatur pelaksanaan  pemerintahan  ditingkat  desa.  Oleh  karena  itu,  peraturan  desa  harus merupakan penjelasan  rinci  dari hukum yang lebih tinggi  dan tidak boleh  bertentangan dengan kepentingan umum atau undang-undang yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan desa harus mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya didesa tersebut, dengan tujuan untuk  mencapai  target  pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam jangka waktu panjang, menegah, dan pendek. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bab 1 pasal 1 ayat 7 dijelaskan peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang  ditetapkan oleh  Kepala Desa setelah dibahas  dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembuatan peraturan desa dilakukan secara demokrasi  dan  partisipatif,  dimana  masyarakat  desa  berhak  memberikan  saran  atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan  kewenangan  berskala  local,  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## Proses Legislasi Peraturan Desa
Proses  legislasi  peraturan  desa  merupakan  tahapan  penting  dalam  pembentukan aturan  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  ditingkat  desa.  Menurut  Yuliandri  dalam (Rohman Ramdani et.al., 2022) menyatakan bahwa 3 (tiga) tahapan legislasi peraturan desa yaitu : Tahap Inisiasi, Tahap Sosio Politis dan Tahap Yuridis

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan  melakukan  wawancara  secara  mendalam.  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa data tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan cara memilah data yang penting dan data yang tidak perlu. Analisis data dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  deskriptif,  artinya  suatu penelitian dengan pencarian fakta yang sebenarnya dengan menguraikan dan menjelaskan secara objektif dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran objek penelitian yang lengkap dan detail tentang fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Bentuk Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berfungsi di desa dengan tugas dan fungsi strategis dalam pelaksanaan pembagunan desa, yang dimana, masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi akan  demokrasi. Badan Permusyawartan Desa yang merupakan forum tempat perwakilan masyarakat desa dapat bersuara,  berdiskusi,  dan  mengambil  keputusan  terkait  regulasi  dan  kebijakan  yang  akan diterapkan di tingkat desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang telah memberikan kesempatan bertindak yang positif dalam wujud demokrasi, terutama bagi masyarakat desa Dolok  Margu.  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  dikenal  sebagai  lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa, sebagai lembaga legislasi dan juga  sebagai  lembaga  parlemen  desa  yang  dimana  telah  membawa  wujud  baru  dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kehidupan demokrasi yang dimana, dapat mencerminkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  tanggung  jawab  mereka  terhadap kelangsungan masa depan desa, meskipun mungkin terdapat perbedaan di antara mereka.
Kerusakan  lingkungan  di  desa  Dolok  Margu  yang  dimana  mengancam  kelestarian ekosistem dan daya dukung lingkungan. Penebangan hutan dan adanya penggalian tanah bukit  dalam waktu dekat ini secara langsung merusak ekosistem, mendorong masyarakat melalui  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk  menyampaikan  aspirasi  kepada  pemerintah desa.  Sehingga  pemerintah  desa  dan  Badan  Permusyawaran  desa  membuat  kesepakatan seperti : bagi setiap masyarakat desa Dolok Margu di larang menebang pohon dan menggali tanah  bukit  yang  bisa  merusak  lingkungan,  masyarakat  juga  kiranya  menjaga  keamanan
untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
Dari hasil penelitian tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembauatan peraturaran desa, menurut bapak Wasinton Silaban (tokoh masyarakat) mengatakan :
“Peranan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa cukup baik,  BPD  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  masyarakat  mereka  mengundang masyarakat dari setiap dusun masing-masing untuk meminta pendapat sebelum membuat peraturan desa. Oleh karna itu dapat memperoleh keiginan masyarakat”. (wawancara W.S, tanggal 5 januari 2023).
Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu, bapak Wasinton Silaban yang dimana, hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat desa Dolok Margu bahwa apa yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat  ( Wasinton Silaban) sudah benar. Sehingga, dari hasil penelitian tersebut dapat  disimpulan  bahwa  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  desa  Dolok  Margu  dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa sudah cukup baik Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Mayarakat
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menerima dan mengalirkan  gagasan  serta  aspirasi  masyarakat  kepada  pejabat  atau  lembaga  yang berwenang,  baik  dalam  pelaksanaan  maupun  perencanaan  pembangunan.  Hal  ini merupakan  bagian  penting  dari  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  memahami/ mengetahui dan menampung berbagai masukan dari masyarakat terkait pembangunan desa. Seperti halnya tugas dan fungsi yang memiliki peran dalam megayomi adat istiadat, kelihatan bahwa  adat  istiadat  menjadi  alat  pendorong  masyarakat  di  desa  Dolok  Margu  dimana, adanya budaya martabe yang memberikan rasa semangat bersama-sama dalam membagun. Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai peran dalam membantu masyarakat dalam hal mengemukakan pendapat, mengusulkan hal-hal penting untuk pembagunan desa, serta membantu masyarakat belajar membuat program-program yang bermanfaat melalui rapat desa demi kemajuan desa.
“Bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014,  daerah  pedesaan  kini  memiliki  ruang  gerak  dalam  menjalankan  sistem  demokrasi. Melalui  fungsi  BPD  yang  dapat  menjadi  sarana  untuk  menyalurkan  aspirasi  masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, daerah pedesaan dapat lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi perkembagan desa”. (wawancara dengan L.S, tanggal 5 januari 2023).

## Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
Badan  Permusyawaratan  Desa  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menilai  kebijakan dan  program  yang  diimplementasikan  oleh  kepala  desa,  memastikan  bahwa  kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam pembuatan perencanaan pembagunan  desa  yang  berkaitan  dengan  proyek  pembagunan  jalan  yang  dimana, membutuhkan alokasi dana signifikan disini Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan  masyarakat,  memiliki  peran  penting  dalam  mengawasi  pelaksanaan  proyek tersebut.  Pembuatan  perencanaan  pembagunan  desa,  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa bekerjasama sehingga, terjalin hubungan yang baik antara Kepala Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Selama  pelaksanaan  proyek,  Badan Permusyawaratan  Desa  dapat  melakukan  pemantauan  secara  berkala  untuk  memastikan bahwa  pekerjaan  dilakukan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Jika  terdapat permasalahan  atau  ketidaksesuain  dengan  rencana,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dapat memberikan rekomendasi atau meminta klarifikasi dari kepala desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya atau kehadiran Badan  Permusyawaratan  Desa  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  baik  itu  dalam  hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga dalam hal pembuatan peraturan desa.
Peranan Badan Permusyawartan Desa Dalam Proses Legislasi PeraturanDesa Dolok Margu Dalam pembuatan peraturan desa Dolok Margu Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBDesa yang dimana terdapat tiga (3) tahapan dalam proses legislasi peraturan desa tersebut yaitu, tahap inisiasi, tahap sosio-politis, dan tahap yuridis. Tahap-tahap tersebut menjadi pedoman dalam proses legislasi peraturan  desa  dan  banyak  melibatkan  pihak.  Dalam  proses  pembuatan  peraturan  desa,  Badan Permusyawaratan  Desa  Dolok  Margu  dan  Pemerintah  Desa  memegang  peranan  penting  dan menguasai proses tersebut dimana, Badan Permusyawartan Desa Dolok Margu bertindak  sebagai lembaga legislasi di desa dan menjadi dominan dalam proses pembuatan peraturan desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBDesa.
1. Tahap Inisiasi Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu
Tahap inisiasi (perumusan) ini merupakan tahap awal di dalam pembuatan peraturan desa khususnya di desa Dolok Margu yang dimana, di dalam pembuatan peraturan desa nomor 4 tahun  2022  tentang  APBDesa  merupakan  gagasan  oleh  pemerintah  desa  Dolok  Margu. Dalam  pemerintahan desa,  peraturan  desa sangatlah  penting tidak terkecuali  desa Dolok Margu yang dimana membutuhkan peraturan desa mengenai APBDesa untuk memperbaiki baik itu infrastuktur maupun suprastuktur di desa tersebut. Seperti yang dijelakan oleh bapak Marganda Silaban S.H selaku Kepala Desa Dolok Margu bahwa :
“Dalam rangka memperbaiki desa Dolok Margu, peraturan desa tentang APBDesa sangat
penting untuk menciptakan pembagunan yang memadai dan kita tahu setiap desa harus memiliki  yang  namanya  peraturan  desa  dan  tidak  terkecuali  desa  Dolok  Margu  yang membutuhkan peraturan desa seperti APBDesa”. (wawancara M.S, tanggal 4 januari 2023).
a. Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Desa Dolok Margu
Pengumpulan aspirasi masyarakat desa Dolok Margu dalam hal pengusulan dan penyusuan APBDesa  nomor  4  tahun  2022  dilakukan  dengan  dengan  musyawarah  tingkat  dusun. Musyawarah tingkat dusun merupakan forum diskusi antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat di tingkat dusun untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Dalam musyawarah tingkat dusun, masyarakat desa Dolok Margu dapat mengajukan usulan dan aspirasi mereka, yang kemudian dapat dibahas dan diprioritaskan bersama dengan  desa  dan Badan Permusyawaratan Desa Dolok Margu dalam hal proses pembuatan peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa. Proses ini memastikan  partisipasi  aktif  masyarakat,  sehingga  lebih  sesuai  dengan  prioritas  dan kebutuhan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menjelaskan “Sebelum meru muskan ranperdes, pemerintah desa Dolok Margu mengadakan rapat dan disini  Badan  Permusyawaratan  Desa  mengundang  perwakilan  masyarakat  untuk mengadakan rapat tersebut untuk mengupulkan aspirasi. Saya sebagai tokoh masyarakat dan juga sebagai kepala dusun, saya turut serta dalam musyawarah dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah desa untuk dibahas bersama camat Lintongnihuta”. (wawancara dengan W.S, tanggal 5 januari 2023).
Pengumpulan  aspirasi  masyarakat  yang  pertama  dalam  hal  proses  pembuatan  peraturan desa  Dolok  Margu  nomor  4  tahun  2022  dengan  melakukan  rapat  (musyawarah  desa). Musyawarah ini menjadi wadah diskusi pertama yang diadakan di desa dengan tujuan untuk membicarakan apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat Dalam musyawarah desa  kehadiran  sangat  penting  baik  itu  kepala  desa,  perangkat  desa,  tokoh  masyarakat, masyarakat desa serta kepala dusun yang ada di desa Dolok Margu yang dimana, terdiri dari 5  dusun  yang  dimana  masing-masing  dusun  mempunyai  kepala  dusun.  Seperti  hasil wawancara  dengan  salah  satu  informan  yang  dimana,  sebagai  tokoh  masyarakat  di  desa Dolok Margu mengatakan :
“Dalam musyawarah desa yang bertujuan untuk membuka saluran komunikasi yang  baik, yang  efektif  antara  masyarakat  dan  pemerintah  desa.  Musyawarah  ini,  menjadi  tempat berdiskusi, menyiapkan bahan yang akan di diskusikan atau dibahas ke musyawarah tingkat dusun.  Jadi  disini, masyarakat desa dapat memberikan  gagasannya yang akan dibahas di rapat selanjutya”. (wawancara dengan W.S, tanggal 5 januari 2023).
Dari  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  tokoh  masyarakat  desa  Dolok  Margu  bahwa
musyawarah  desa  ini  berguna  untuk  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  desa  untuk berdiskusi dan memberikan gagasan yang dimana, pendapat atau masukan yang diutarakan akan disiapkan menjadi  bahan  diskusi  yang akan  dibawa ke rapat  selanjutnya yaitu rapat kedua (musyawarah tingkat dusun).
Tahap kedua pengumpulan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa. Pengumpulan aspirasi masyarakat juga dilakukan di tingkat dusun, yang dimana musyawarah tingkat dusun yang merupakan wadah diskusi dan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat di setiap masing- masing  dusun.  Dalam  forum  ini,  masyarakat  memiliki  kesempatan  untuk  menyampaikan pendapat,  memberikan  masukan,  sehingga  tercapai  kesepakatan  bersama.  Hal  ini  juga dijelaskan oleh tokoh masyarakat desa Dolok Margu :
“Didalam  musyawarah  tingkat  dusun  ini,  diberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk menyampaikan  atau  memberikan  pendapatnya  manatau  masih  ada  usulan  yang  masih tertinggal”. (wawancara dengan W.S, tanggal 5 januari 2023).
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wasiston Silaban selaku tokoh masyarakat desa Dolok  Margu  Kecamatan  Lintongnihuta,  yang  dimana  menjelaskan  bahwa  fungsi musyawarah tingkat dusun ini adalah, dimana musyawarah dusun ini sebagai forum diskusi dalam  pengumpulan  aspirasi  masyarakat,  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  menyampaikan  pendapat,  gagasan,  dari  setiap  masing-masing  dusun,  dan  hasil musyawarah  tingkat  dusun  ini  akan  disampaikan  atau  diberikan  kepada  pemerintah  desa Dolok Margu menjadi bahan untuk mempertimbangkan dalam merumuskan peraturan desa. Didalam proses  perumusan  dalam proses  legislasi peraturan  desa Dolok Margu  nomor 4 tahun  2022  tentang  APBDesa  yang  dimana  sebelumnya  telah  dilakukan  pengumpulan aspirasi masyarakat dan telah memperoleh hasil dan akan di bawa ke rapat gabungan dan dibahas bersama oleh pemerintah desa dan camat Lintongnihuta. Dalam rapat gabungan yang  dimana,  terkait  proses  pembuatan  peraturan  tentang  anggaran  pendapatan  dan belanja desa tahun 2022. Dalam pertemuan ini, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dalam memberikan masukan dan berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa yang terkait dengan APBDesa nomor 4 tahun2022 dan akan dibawa ke tahap sosio-politis (pembahasan) untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan) Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu
Dalam proses legislasi pembuatan peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 tahap yang kedua adalah tahap sosio-politis (pembahasan). Di tahap sosio-politis partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembahasan peraturan desa menjadi kunci penting, masyarakat terlibat dan memiliki akses informasi membuka wawasan terkait tingkat kesesuaian peraturan
dengan  kebutuhan masyarakat. Tahap sosio-politis (pembahasan) merupakan tahap yang akan menentukan  hasil yang dimana, berkaitan dengan peraturan desa npmor 4 tahun 2022 yang nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pernyataan salah salah informan penelitian selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengatakan:
“Pada tahap pembahasan pembuatan peraturan desa nomor 4 tahun 2022 mencerminkan keterlibatan  semua  pihak  yang  berwenang.  Dimana,  di  tahap  pembahasan  ini  akan  ada usulan rapat gabungan yang akan dijadwalkan oleh Kepala desa dan BPD. Di dalam rapat ini juga akan ada saran atau masukan dari beberapa pihak yang mengikuti rapat manatau masih ada usulan perubahan dari APBDesa”. (wawancara L.S , tanggal 4 Januari 2023).
Di dalam rapat gabungan yang sudah dijelaskan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh yang berkepentingan tidak terkecuali Badan Permusyawaratan Desa yang juga turut berperan di dalam rapat tersebut dalam membahas pembuatan peraturan  desa Dolok Margu. Seperti pernyataan Kepala desa Dolok Margu yaitu:
“Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki  peran  penting  dalam  pembahasan  proses pembuatan  peraturan  desa  dimana,  kita  tahu  bahwa  BPD  ini  berperan  sebagai  lembaga perwakilan  masyarakat  desa  yang  tentunya  ikut  serta  dalam  mengambil  keputusan.  Akan tetapi, karna desa Dolok Margu adalah desa yang kental dengan adat istiadat yang dimana, saat  pembuatan  peraturan  desa  kehadiran  mereka  menjadi  pengambat  dalam  proses tersebut.  Padahal  kehadiran  mereka  sangat  diperlukan  yang  dimana,  dapat  memberikan masukan dalam hal pembuatan ranperdes”. (wawancara dengan M.S, tanggal 4 januari 2023).
c. Tahap Yuridis (Penetapan/Pengesahan) Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu
Tahap yuridis atau biasa disebut tahap penetapan/pengesahan merupakan tahap terakhir di dalam proses legislasi peraturan desa khususnya, di pembuatan peraturan desa Dolok Margu nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa. Setelah rancangan peraturan desa tersebut disetujui semua pihak yang dimana, kemudian akan diberikan kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa (Lamhot Silaban) yang dimana, disaat pembahasan sudah ditetapkan diakhir ranperdes tersebut di pegang oleh Badan Permusyawaran Desa kemudian, ketua BPD akan memberikan kepada Kepala desa. Dan sebelum ketua BPD menyerahkan ranperdes tesebut, ranperdes tersebut  sudah  disusun  sesuai  dengan  perundang-undangan.  Di  dalam  tahap penetapan/pengesahan ini adanya proses yang cukup panjang dan lumayan lama, seperti pernyataan salah satu informan selaku Kepala desa Dolok Margu sebagai berikut:
“Seperti halnya di dalam pembahasan ranperdes yang saya jelaskan tadi bahwasannya yang membuat lambat itu kehadiran baik itu Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat desa.  Kemudian,  yang  membuat  ranperdes  ini  lambat  mungkin  dikarenakan  adanya perbaikan  dari  pemerintah  kabupaten  HumbangHasundutan  tentang  ranperdes  tentang
APBDesa nomor 4 tahun 2022”. (wawancara dengan M.S, tanggal 4 Januari 2023.
Kendala-Kendala Dalam Proses Legislasi Pembuatan Peraturan Desa Dolok Margu
1. Sumber daya manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  suatu  kegiatan masyarakat dalam kepentingan organisasi. Seperti pernyataan salah satu informan penelitian sebagai berikut:
“Di desa Dolok Margu ini tingkat pendi dikan masyarakat yang masih rendah dan pola piker masyarakat  di  desa  ini  masih  tergolong  rendah  sehingga,  di  dalam  membuat  rancangan peraturan desa menjadi lambat penggaliannya dan penjabarannya”. (wawancara dengan L.S, tanggal 4 januari 2023).
2. Evaluasi DariPemerintah Kabupaten Humbang Hasudutan
Seperti  yang  dijelaskan  di  tahap  yuridis  (penetapan/pengesahan)  bahwasannya  tahap terakhir  adalah  evaluasi  dari  pemerintah  kabupaten  HumbangHasundutan  karna  adanya perbaikan. Peryataan informan yang mengatakan bahwa:
“Ranperdes yang telah disetujui oleh pemerintah desa yang kemudian diserahkan ke camat Lintongnihuta dan selanjutnya di evaluasi di kabupaten HumbangHasundutan dan di sahkan jika memenuhi syarat menjadi peraturan desa”. (wawancara dengan M.S, tangga 4 Ja nuari 2022).
3. Koordinasi Antara Pemerintah Desa dan BPD Yang Masih Kurang
Kurangnya  koordinasi  anatar  pemerintah  desa  dengan  Badan  Permusyawaratan  desa menjadi kendala dalam proses legislasi pembuatan peraturan desa. Kurangnya koordinasi antara kepala desa dan badan permusyawartan desa dapat dilihat dari pembuatan ranperdes yang dimana, dirapat musyawarah dusun peran badan permusyawaratan desa masih belum terlihat

## SIMPULAN
Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai perpanjang tangan masyarakat dalam menetapkan  peraturan  desa  bersama  Kepala  desa  serta  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat.  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  desa  Dolok  Margu  yang dimana, dalam pembuatan ranperdes nomor 4 tahun 2022 tentang APBDesa yang dimana adanya  faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  faktor  sosial  budaya  yang  dimana  faktor  ini merupakah alat pendorong atau pendukung Badan Permusyawartan Desa dalam pembuatan ranperdes desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta.
Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi proses legislasi pembuatan peraturan desa  adalah  sebagai  berikut  Sumber  Daya  Manusia,  Evaluasi  dari  pemerintah  Kabupaten
Humbanghasundutan  yang  lambat  dan  Koordinasi  antara  pemerintah  desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). Jurnal Eksekutif, 1(1).
Anwar, M. S., Darwance, S.H., Sari, R., & Safitri, R. (2021). “Penataan Administrasi Pemerintahan Desa  Pasir  Putih  Dalam  Menggali  Potensi    Desa  Berbasis  Kearifan  Lokal  (Local Wisdom)”.
Batita, A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2017). “ Pera nan Badan KepegawaianDaerah Dalam Penempatan  Jabatan  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan  Dinas  Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat”. Jurnal Eksekutif, 2(2).
Bugin,  Burhan,  (2013). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  :  Aktualisasi  Metodologis  ke  Arah Ragam Varian Kontemporer PT. RajaGravindo Persada, Depok
Creswell, j. w. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Campuran  Edisi Keempat (Fourth). Pustaka Pelajar
Feber,W.,  &  Iskandar,  I.  (2023).  “Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  Long Beluah  Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan”. JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2(3), 76-87.
Malik, S. (2020). “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 325-343.
Marisi,  A.  (2016).  “Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”. Jurnal Ilmu Pemerintahan
Norman Putra, Y. P. (2023). “Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014” (Studi Kasus di Desa Ranuagung), Doctoral dissertation, UIN Khas Jember.
Nurcholis, Hanif. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang peraturan desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
Rohman Ramdani, N., Nurulsyam S, A., & Nurdin Rosihan Anwar, A. (2022).  Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa  di Desa Sukaremik Kecamatan Sidamulih  Kabupaten Pangandaran.
Syahril, I., Wahid, A., & Hasriani, H. (2022). “ Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam  Pengawasan  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa (PAD)  Kabupaten  Sinjai”. Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2).
Soetarto, S., Buulolo, O., & Gulo, M. (2022). “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo”. Jurnal Governance Opinion, 7(2), 78-93
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa