e-ISSN : 2621-4105

## PELAKSANAAN DANA HIBAH DI PROVINSI JAWA TENGAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015

## Mario Ardhianto

## Magister  Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  pelaksanaan  dana hibah  di  provinsi  Jawa  Tengah.    Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  hibah sesuai  kemampuan  keuangan  daerah.  Pelaksanaan  dana  hibah  di  Provinsi  Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Permasalahan yang  dibahas  adalah  mengenai  pelaksanaan  dana  hibah  di  Provinsi  Jawa Tengah sesuai  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  juncto  Undang-undang  Nomor  9 Tahun 2015, serta problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  pelaksanaan  dana  hibah  di Provinsi Jawa Tengah serta memahami problematika dan solusi atas pelaksanaan dana  hibah  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris. Pelaksanaan pemberian dana hibah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memungkinkan menimbulkan problematik. Salah satunya kurang pahamnya para pihak akan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sanksi yang diberikan kepada  penerima  hibah  yang  mengabaikan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan harus dipertegas. Serta perlunya partisipasi masyarakat agar Pemerintah Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  dapat  mengontrol  kegiatan  di  lapangan  yang dibiayai oleh dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Kata kunci : Pelaksanaan, hibah, pemerintah daerah.
e-ISSN : 2621-4105

## IMPLEMENTATION OF GRANT FUNDS IN THE CENTRAL JAVA PROVINCE ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING LOCAL GOVERNMENTS AS CHANGE

## Mario Ardhianto
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the implementation of grant funds in the province of Central Java Local government can provide grants according to the local  financial  ability.  Implementation  of  grants  in  Central  Java  province  in accordance with Act No. 23 of 2014 about Regional Government as amended by Act  No.  9  of  2015.  The  problem  that discussed is  about  the  implementation  of grant  fund in  Central  Java  province  in  accordance  with  Act  No.  23  of  2014  in conjunction  with  Act  No.  9  of  2015, as  well  as  problematic and  solutions  to  the implementation of the grant funds. The purpose of this research is to understand the  implementation  of  grant  funds  in  Central  Java  and  understand  the  problems and solutions for the implementation of the grant funds.The research method used is empirical juridical, with the method of socio-legal approach. Implementation of grant funding by Central Java Provincial Government allows problematic. One of them is the lack of understanding of the parties to the legislation. Penalties given to  grantees  who ignore the  provisions  of  the  legislation  should  be  emphasized. And  the  need  for public participation  so  that  the Central  Java  Provincial Government can  control  field  activities  that’s  financed  by the  Central  Java Provincial Government’s grants funds.
Keywords: Implementation; grants; local government.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  (termasuk  juga Pemerintah  Daerah)  dapat  menyalurkan  dana  hibah  kepada  masyarakat. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas,  dan  manfaat  untuk  masyarakat.  Sehingga  hibah  yang  diberikan kepada  penerima  harus  benar-benar  menunjang  pencapaian  sasaran  dan kegiatan pemerintah daerah. 1
Pemerintah  melalui  beberapa  pertimbangan  menerbitkan  regulasi melalui  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintah Daerah). Pasal 298 ayat (5) Undang-undang  Pemerintah  Daerah,  mengatur  mengenai  subjek  penerima hibah  dari  Pemerintah  Daerah  yakni  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Untuk menjaga agar  peraturan  hukum  itu  dapat  berlangsung  terus  dan  diterima  oleh  seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. 2 Akan  tetapi,  dalam  satu  hal,  hukum  berbeda  dari  kaidah-kaidah sosial  lainnya,  yakni  bahwa  penataan  ketentuan-ketentuannya  dapat dipaksakan  dengan  suatu  cara  yang  teratur.  Artinya,  pemaksaan  guna menjamin  penataan  ketentuan-ketentuan  hukum  itu  sendiri  tunduk  pada
1 Yusran  Lapananda, Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  APBD ,  (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 12.
2 Saifullah, Refleksi   Sosiologi Hukum , (Semarang : Refika Aditama, 2007, hlm 24.
e-ISSN : 2621-4105
aturan-aturan  tertentu,  baik  mengenai  bentuk,  cara,  maupun  alat pelaksanaannya. 3
Untuk  melengkapi  pengaturan  mengenai  pelaksanaan  pemberian  dana hibah  dari  Pemerintah  Daerah,  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (selanjutnya  disebut  Permendagri Nomor 14 Tahun 2016). Dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tersebut diatur mengenai kriteria badan dan lembaga serta organisasi masyarakat yang dapat menjadi penerima hibah dari Pemerintah Daerah.
Selain  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas,  pelaksanaan pemberian  dana  hibah  dari  Pemerintah  Daerah  juga  harus  dilandasi  oleh peraturan  kepala  daerah  masing-masing  daerah  di  Indonesia.  Di  lingkup Provinsi  Jawa  Tengah,  pelaksanaan  pemberian  dana  hibah  tersebut dilandaskan  oleh  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  70  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  juncto  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  55  Tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  70  Tahun 2014.

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  pelaksanaan  dana  hibah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sesuai Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015?
2. Bagaimana  problematika  dan  solusi  atas  pelaksanaan  dana  hibah berdasarkan  Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun 2015?
3 Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung, Alumni : 2002), hlm 4.
e-ISSN : 2621-4105

## C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Dana  Hibah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sesuai  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
Dasar  hukum  Indonesia  mengenai  pelaksanaan  pemberian  dana hibah dari Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah (selanjutnya  disebut  Undang-undang  Pemerintah  Daerah).  Pada  undang- undang tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (selanjutnya  disebut  APBD)  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib  dan  Urusan  Pemerintahan  Pilihan.  Hibah  tersebut  dapat  diberikan kepada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  lain,  Badan  Usaha  Milik Negara  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  serta  Badan,  Lembaga  dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum. 4
Undang-undang  Pemerintah  Daerah  belum  mengatur  mengenai prosedur  pelaksanaan  pemberian  dana  hibah  dari  Pemerintah  Daerah. Pelaksanaan  pemberian  dana  hibah  tersebut  diatur  melalui  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  juncto  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 298 ayat (4) dan (5).
70
e-ISSN : 2621-4105
dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah.
Pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jateng  tunduk  pada  Pelaksanaan  pemberian  dana  hibah  dari  Pemerintah Daerah  Provinsi  Jateng  tunduk  pada  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah Nomor  70  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pemberian  Hibah dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  juncto  Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  30  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  70  Tahun  2014  yang  diterbitkan  untuk melengkapi pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah skala Provinsi Jawa Tengah.
Alur dan prosedur pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa  Tengah  berlandaskan  ketentuan  dalam  Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  70  Tahun  2014  juncto  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah Nomor  30  Tahun  2017  yang  merupakan  landasan  hukum  pengelolaan hibah Jawa Tengah. Pelaksanaannya dimulai dari pengajuan proposal dari pemohon hibah kepada Pemerintah Daerah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan  kelengkapan  berkas  yang  diajukan  pemohon,  dibuatnya rekomendasi  hibah,  dilakukan  penganggaran  hibah,  penerbitan  Surat Keputusan  Gubernur,  penandatangan  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah, penyerahan hibah, serta penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. 5
a. Pengajuan Proposal
Calon  penerima  hibah  mengajukan  proposal  atau  usulan  tertulis mengenai pengajuan dana hibah kepada Gubernur Jawa Tengah tertuju Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengajuan tersebut dilakukan selambat-lambatnya  30  (tigapuluh)  hari  kerja  sebelum  penetapan  dan penandatanganan  Kebijakan  Umum  Anggaran  dan  Prioritas  Plafon
5 Tonik  Triantono, wawancara, Staf  Bagian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Pemuda  dan Olahraga, dan Keagamaan Provinsi Jawa Tengah, 11 Januari 2018.
e-ISSN : 2621-4105
Anggaran  Sementara  (KUA-PPAS).  Proposal  tersebut  disampaikan kepada kepala Biro yang membidangi.
b. Checklist dan verifikasi kelengkapan
Biro  yang  membidangi  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan  berkas yang  diajukan  calon  penerima  hibah  disesuaikan  dengan  persyaratan yang  harus  dipenuhi.  Kemudian  data  dimasukkan  ( input )  ke  dalam Sistem  Informasi  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (SIPPD).  Biro yang bersangkutan melakukan evaluasi bagi calon penerima hibah yang memenuhi kriteria penerima hibah.
c. Rekomendasi Hibah
Setelah  melakukan  evaluasi,  Biro  yang  bersangkutan  menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi hibah kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD memberikan pertimbangan  atas  rekomendasi  tersebut  sesuai  dengan  prioritas  dan kemampuan  keuangan  daerah.  Rekomendasi  Kepala  Pelaksana  Daerah atau Kepala Biro dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD atau Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara/Prioritas  Dan  Plafon  Anggaran  Sementara  Perubahan APBD.  Pencantuman  alokasi  anggaran  hibah  meliputi  anggaran  hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa.
d. Penganggaran Dana Hibah
Badan Anggaran memproses anggaran untuk belanja hibah berdasarkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Gubernur  mencantumkan daftar  nama  penerima,  alamat  penerima,  dan  besaran  hibah  dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
e. Surat Keputusan Gubernur
Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  dihibahkan  dengan  Keputusan Gubernur  berdasarkan  Peraturan  Daerah  tentang  APBD  dan  peraturan
e-ISSN : 2621-4105
Gubernur  tentang  Penjabaran  APBD.  Daftar  penerima  hibah  tersebut dijadikan dasar pencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah.
f. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Setiap  pemberian  hibah  dituangkan  dalam  Naskah  Perjanjian  Hibah Daerah  (NPHD).  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah  adalah  naskah perjanjian  hibah  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  antara  pemerintah  daerah  dengan  penerima  hibah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah memuat 6 :
1) Pemberi dan penerima hibah,
2) Tujuan pemberian hibah,
3) Besaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima,
4) Hak dan kewajiban,
5) Tata cara penyaluran atau penyerahan hibah,
6) Tata cara pelaporan hibah.
Pemberian  Hibah  dalam  bentuk  uang,  NPHD  ditandatangani  oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah uang, dengan:
1) penyaluran hibah di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh Gubernur;
2) penyaluran hibah di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai  dengan  Rp  1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
3) penyaluran hibah sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  ditandatangani  oleh  Kepala  PD  atau  Kepala  Biro  yang membidangi.
g. Penyerahan hibah
Proses  pemberkasan  hibah  dilakukan  oleh  Kepala  Biro  dan  kepala lembaga  penerima  hibah.  Apabila  berkas  sudah  lengkap,  berkas dimasukkan  kepada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah
6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  70  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pasal 17 ayat (3).
e-ISSN : 2621-4105
(BPKAD).  Kemudian  dana  hibah  ditransfer  melalui  rekening  Bank Jateng (dalam hal hibah berupa uang).
h. Penggunaan dana hibah
Setelah dana hibah diterima oleh penerima hibah, dilaksanakan kegiatan yang  direncanakan  akan  dilaksanakan  dengan  pembiayaan  bersumber dari  dana  hibah  tersebut,  meliputi  pembangunan  maupun  kegiatan lainnya.
i. Laporan Pertanggungjawaban
Laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  hibah  disampaikan penerima  hibah  selambat-lambatnya  tanggal  10  Januari  tahun selanjutnya.
Peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terus diterbitkan perubahan-perubahan peraturan guna menciptakan  hukum  positif  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemberi hibah dan Penerima hibah khususnya masyarakat.
Perkembangan  dan  perubahan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah tidak menutup kemungkinan memberikan dampak pada jumlah penyaluran dana hibah  kepada  masyarakat.  Pengaturan  mengenai  kriteria  penerima  hibah, khususnya  ketentuan  badan  hukum  bagi  badan,  lembaga,  dan  organisasi masyarakat,  yang  terus  diperbaharui,  juga  menimbulkan  dampak  pada penyaluran hibah.
Naik  turunnya  angka  penyaluran  dana  hibah  maupun  angka pemohon hibah dapat disebabkan oleh adanya ketentuan kriteria penerima dana  hibah  daerah  yang  tertuang  pada  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintah  Daerah  juncto  Undang-undang  Nomor  9  Tahun 2015. Begitu pula jumlah penyaluran dana hibah di tahun 2016 dan 2017 yang  juga  menurun.  Namun  naik  turunnya  jumlah  penyaluran  dana  hibah dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat juga ditentukan oleh Anggaran
e-ISSN : 2621-4105
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Karena  berdasarkan  Pasal  298  ayat  (4) Undang-undang  Pemerintah  Daerah,  Belanja  hibah  dan  bantuan  sosial dianggarkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Problematika  dan  Solusi  atas  Pelaksanaan  Dana  Hibah  berdasarkan Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
Pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada prakteknya,  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  problematika  yang menghambat  pelaksanaan  pemberian  hibah  dari  Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Tengah. Praktek dan kemungkinan timbulnya problematika tersebut  mendorong  agar  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  pelaksanaan  pemberian  dana  hibah  daerah  tersebut  terus disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  segala  pihak  yang  terkait, guna  meminimalisir  timbulnya  masalah  dalam  pelaksanaan  dana  hibah tersebut.
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah terbit pada tahun 2014, sedangkan pelaksanaannya aktif pada  tahun 2015. Di  antara  itu,  terdapat  masa  transisi.  Masa  transisi  tersebut  menimbulkan gejolak  di  kalangan  pemohon.  Sangat  memungkinkan  terdapat  pengajuan proposal hibah yang diajukan ketika peraturan lama masih berlaku, namun saat pencairan pelaksanaannya  sudah tunduk pada aturan yang baru yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Pasal  298  ayat  (5)  Undang-undang  Pemerintah  Daerah,  mengatur mengenai  subjek  penerima  hibah  dari  Pemerintah  Daerah  yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan  Usaha  Milik  Daerah,  serta  badan,  lembaga,  dan  organisasi kemasyarakatan  yang  berbadan  hukum  Indonesia.  Hal  tersebut  menjadi
e-ISSN : 2621-4105
polemik  karena  masyarakat  sebagai  penerima  hibah  diharuskan  berbadan hukum.
Lembaga  yang  eksistensinya  kurang  menonjol  akan  melakukan banyak pertimbangan apabila harus mengajukan badan hukum. Meskipun pada  prakteknya,  penetapan  badan  hukum  untuk  suatu  lembaga  atau kelompok  masyarakat  tersebut  prosesnya  tidak  rumit.  Cukup  dengan pembuatan akta notariil di hadapan Notaris, pembayaran biaya-biaya yang diperlukan, dan pendaftaran secara online. Namun kurangnya pemahaman mengenai  dampak  bagi  masyarakat  yang  berbadan  hukum  tersebut membuat  banyak  calon  penerima  hibah  lebih  memilih  untuk  mundur dalam proses pengajuan penerimaan dana hibah.
Begitu  pula  saat  diundangkannya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah. Permendagri  Nomor  14  tahun  2016  menghapus  ketentuan  badan  hukum bagi  badan  dan  lembaga  masyarakat.  Sehingga  yang  wajib  berbadan hukum hanyalah organisasi masyarakat, selain yang dikecualikan berdasar Pasal  43  Permendagri  Nomor  14  Tahun  2016  juncto  Pasal  57  Peraturan Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  30  Tahun  2017,  disesuaikan  dengan pengaturan  dalam  Undang-undang  nomor  17  Tahun  2013  tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Organisasi  Kemasyarakatan  yang  mendapat  pengecualian  tersebut dinilai  sudah  dapat  menunjukkan  eksistensinya  tanpa  harus  mendaftarkan diri sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Contoh  dari organisasi kemasyarakatan termaksud ialah Organisasi Muhammadiyah.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  83  huruf  b Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  memyebutkan  bahwa Organisasi  Kemasyarakatan  yang  telah  berbadan  hukum  berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan - perkumpulan Berbadan Hukum  ( Rechtpersoonlijkheid  van  Vereenigingen )  yang  berdiri  sebelum
e-ISSN : 2621-4105
proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  tetap  diakui keberadaannya  dan  kesejarahannya  sebagi  aset  bangsa,  tidak  perlu melakukan  pendaftaran  sesuai  dengan  Ketentuan  Undang-undang  Nomor 17  Tahun  2013  .  Sehubungan  dengan  ketentuan  tersebut,  Organisasi Muhammadiyah  telah  resmi  mendapat  legalitas  Badan  Hukum  dari Kementerian  Hukum  dan  HAM  Nomor  AHU-88.AH.01.07.Tahun  2010 dan Gouvernement  besluit 22  Agustus  1914  Nomor  81,  diubah  dengan Gouvernement  besluit 16  Agustus  1920  Nomor  40.  Mengingat pertimbangan  tersebut  maka  Organisasi  Muhammadiyah  telah  memiliki Badan  Hukum    Indonesia  sehingga  tidak  perlu  mendaftar  ulang  kepada Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah,  begitu  juga  Amal  Usaha  dan Organisasi  Otonom  yang  berada  di  bawah  struktur  Organisasi Muhammadiyah  sehingga  dapat  diberikan  dana  hibah  dan  bantuan  sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
Begitu  pula  dengan  Organisasi  Kemasyarakatan  Nahdlatul  Ulama. Badan  otonom  dan  lembaga  dibawah  naungan  Nahdlatul  Ulama  secara otomatis  bisa  mendapatkan  hibah  kembali  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Dimana  Organisasi    Nahdlatul  Ulama  telah  resmi  mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouverment Besluit sejak tanggal 6 Februari 1930 sebagaimana tercatat dalam Besluit Rechtspersoon No.IX tahun 1930. 8
Hapusnya  ketentuan  mengenai  badan  dan  lembaga  hukum  harus berbadan hukum untuk dapat menjadi penerima hibah  sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, tidak langsung dipahami oleh masyarakat.  Karena  pada  saat  itu  masih  banyak  masyarakat  yang  kurang memahami  perubahan  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Padahal
7 Surat  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  220/2742/POLPUM, Perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum. Jakarta, 30 Juni 2016.
8 Surat  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  450.7/1003/POLPUM, Perihal  Penjelasan  Organisasi  Nahdlatul  Ulama  (NU)  sebagai  Badan  Hukum.  Jakarta,  18  Maret 2016.
e-ISSN : 2621-4105
masyarakat  sudah  diberi  keringanan  dan  ruang  gerak  untuk  dapat mengajukan diri sebagai penerima hibah.
Ketentuan  kewajiban  badan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditujukan untuk mengurangi penyalahgunaan dana hibah yang diberikan kepada  kelompok masyarakat  yang  tidak  bertanggungjawab  dan  tidak  jelas  eksistensinya. Namun  pada  prakteknya,  kemungkinan  terjadinya  penyalahgunaan tersebut  tidak  berdampak  secara  langsung  terhadap  ketentuan  kewajiban badan hukum bagi masyarakat penerima hibah. Karena dalam pelaksanaan pemberian  dana  hibah  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  sejak  tahun  2010 Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  telah  melangkah  lebih  awal  dengan mewajibkan  bahwa  pengajuan  proposal  hibah  daerah  di  bidang keagamaan,  sebagai  contoh,  harus  mendapatkan  rekomendasi  dari Kementerian Agama dan diketahui oleh Camat dan/atau Lurah setempat. 9
Problematika  lain  yang  mungkin  terjadi  dalam  pelaksanaan pemberian  dana  hibah  dari  Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah  kepada masyarakat  adalah  ketidaktertiban  pertanggungjawaban  penggunaan  dana hibah.  Pada  kenyataannya  hal  ini  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  ketentuan kewajiban  berbadan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Karena  belum  tentu  yang berbadan  hukum,  dengan  tertib  melaporkan  laporan  pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
Penerima  hibah  bertanggung  jawab  secara  formal  dan  material  atas penggunaan  dana  hibah  yang  diterimanya.  Dengan  menerima  bantuan hibah berupa uang dari pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  maka  penerima  hibah  juga  harus menyadari kewajibannya selaku obyek pemeriksaan, khususnya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
9 Tonik  Triantono, wawancara, Staf  Bagian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Pemuda  dan Olahraga, dan Keagamaan Provinsi Jawa Tengah, 11 Januari 2018.
e-ISSN : 2621-4105
Pertanggungjawaban  penerima  hibah  disampaikan  kepada  kepala daerah  paling  lambat  tanggal  10  Januari  tahun  anggaran  berikutnya, meliputi:
a. laporan  penggunaan  hibah,  yang  disampaikan  Penerima  hibah  kepada Guberbur.
b. surat  pernyataan  tanggung  jawab  yang  menyatakan  bahwa  hibah  yang diterima  telah  digunakan  sesuai  Naskah  Perjanjian  Hibah  Daerah (NPHD). Penggunaan atau peruntukan hibah yang diterima harus sesuai dengan  tujuan  atau  rencana  kegiatan  yang  diajukan  dalam usulan/proposal/ permohonan hibah;
c. bukti-bukti  pengeluaran  yang  lengkap  dan  sah  sesuai  peraturan perundang-undangan.  Bukti-bukti  pengeluaran  harus  sesuai  dengan nilai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
Apabila  penerima  hibah  tidak  melaporkan  pertanggungjawaban penggunaan  dana  hibah,  maka  segala  resiko  hukum  dan  akibat  hukum menjadi  tanggung  jawab  penerima  hibah.  Sanksi  yang  diberikan  terkait ketidaktertiban penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh  penerima  hibah  diatur  melalui  Pasal  55  Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  30  Tahun  2017,  yakni  penerima  hibah  yang  melanggar kewajiban pelaporan pertanggungjawaban penggunaan hibah akan dijatuhi sanksi  yang  dapat  berupa  teguran  tertulis  dari  Kepala  Perangkat  Daerah atau  Kepala  Biro  yang  bersangkutan  hingga  sanksi  berupa  tidak diberikannya  hibah  dan/atau  bantuan  sosial  dalam  jangka  waktu  paling lama 5 (lima) tahun sejak tahun pemberian hibah.
Sanksi  tersebut  dirasa  kurang  dapat  memberikan  efek  jera  kepada penerima  hibah  karena  bagi  penerima  hibah  yang  memang  hanya membutuhkan  sejumlah  uang  untuk  kegiatan  tertentu  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan,  tentu  tidak  memerlukan  lagi  bantuan  hibah  di tahun-tahun  yang  selanjutnya.  Sehingga  diperlukan  sanksi  yang  lebih mengikat  dan  seleksi  yang  lebih  ketat  terhadap  pemberian  dana  hibah  ke masyarakat.
e-ISSN : 2621-4105
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  memerlukan partisipasi  masyarakat  untuk  mengontrol  kegiatan  yang  ada  di  lapangan yang  dibiayai  oleh  dana  hibah  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah.  Pemerintah  Daerah  dapat  mengontrol  penyaluran  hibah  sejak penerimaan permohonan hibah hingga cairnya dana hibah. Namun setelah dana  hibah  cair  dan  digunakan  untuk  kegiatan  tertentu  sesuai  dengan pengajuan  hibah,  tentu  masyarakat  sekitar  yang  berhubungan  langsung dengan  penerima  hibah  dapat  membantu  Pemerintah  Daerah  untuk mengontrol  jalannya  kegiatan  tersebut.  Koordinasi  Pemerintah  Daerah dengan masyarakat sekitar dapat dilakukan misalnya dengan memberdayakan  lingkup  Rukun  Tetangga  maupun  Rukun  Warga,  hingga Kelurahan dan Kecamatan setempat.
Monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara langsung terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai  oleh  bantuan  dana  hibah, harus  dilakukan,  namun  partisipasi  masyarakat  sekitar  juga  sangat diperlukan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  teori  budaya  hukum  dalam masyarakat.  Hukum  pada  dasarnya  bukan  hanya  hukum  tertulis  namun juga merupakan nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut kultur  atau  budaya  hukum.  Hukum  juga  merupakan  gejala  dalam kehidupan masyarakat yakni pola tingkah laku masyarakat itu sendiri.
Partisipasi  masyarakat  sekitar  secara  langsung  untuk  memonitoring kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  bantuan  dana  hibah  menimbulkan kultur  hukum  bahwa  masyarakat  adalah  bagian  dari  terlaksananya  tujuan pemberian  dana  hibah  dari  pemerintah  daerah.  Sehingga  penerima  hibah yang  juga  merupakan  bagian  dari  masyarakat  itu  sendiri  timbul tanggungjawab  untuk  menjauhkan  diri  dari  penyalanggunaan  pemberian dana hibah dari pemerintah daerah.
Masyarakat  dapat  memberikan  masukan,  saran,  atau  laporan penyimpangan  atas  pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai  dari  dana  hibah. Masukan,  saran,  dan  laporan  tersebut  disampaikan  secara  tertulis  kepada Gubernur  atau  Kepala  Perangkat  Daerah  atau  Kepala  Biro  yang
e-ISSN : 2621-4105
membidangi  dengan  tembusan  Inspektur  Provinsi  Jawa  Tengah,  Kepala Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah,  dan  Kepala  Biro Administrasi  Pembangunan  Daerah  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah.

## D. PENUTUP
Pelaksanaan  pemberian  dana  hibah  daerah  Provinsi  Jawa  Tengah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Gubernur  Jawa Tengah  Nomor  70  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pemberian Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  dengan  prosedur  dimulai  dari pengajuan  proposal  oleh  calon  penerima  hibah,  dilanjutkan  dengan pemeriksaan  kelengkapan,  pemberian  rekomendasi  hibah,  penganggaran hibah,  penerbitan  Surat  Keputusan  Gubernur,  pembuatan  Naskah  Perjanjian Hibah Daerah, penyerahan hibah, hingga penggunaan dana hibah dan laporan pertanggungjawaban  penggunaan  dana  hibah  oleh  penerima  hibah. Dalam pelaksanaan  pemberian  dana  hibah  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  memungkinkan  terjadi  problematik  yang  timbul  karena  beberapa aspek.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah yang  membatasi  penerima  hibah  dengan  ketentuan  badan,  lembaga,  dan organisasi  kemasyarakatan  harus  berbadan  hukum.  Hal  tersebut  dilakukan untuk  meminimalisir  pemberian  dana  hibah  ke  kelompok  masyarakat  yang tidak  jelas  eksistensinya.  Namun  ketentuan  tersebut  juga  menimbulkan gejolak terhadap masyarakat sebagai pengaju permohonan dana hibah.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Hendra  Karianga,  2011, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah , PT Alumni, Bandung. Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung. Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum , Refika Aditama , Semarang. Salim  HS,  2015, Hukum  Kontrak,  Perjanjian,  Pinjaman,  dan  Hibah ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Yusran  Lapananda,  2013, Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari APBD , Sinar Grafika, Jakarta.

## UNDANG-UNDANG
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2011 tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  70  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  55  Tahun  2015  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  70  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pengelolaan  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  30  Tahun  2017  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  70  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi Jawa Tengah.