Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan

## INFO PENULIS
Erfain Universitas Sulawesi Tenggara Erfain454@gmail.com Eko Harianto Universitas Terbuka ehariantoe4@gmail.com Herman Titop Universitas Sulawesi Tenggara hermantitop980@gmail.com
Haeruddin Universitas Sulawesi Tenggara haersituru@gmail.com
St. Jawiah
Universitas Sulawesi Tenggara sjawiah7@gmail.com Haeriyah Universitas Sulawesi Tenggara haeriyah.1957@gmail.com Nonia Sakka Lebang Universitas Sulawesi Tenggara lebangnonia@gmail.com
Risman Togala Universitas Sulawesi Tenggara okrisman23@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 1, No. 3, Desember 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Erfain,  Harianto,  E.,  Tito,  H.,  Haerudin,  Jawiah,  S.,  Haeriyah,  Lebang,  N.  S.,  Togala,  R.  (2021). Efektifitas  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  dalam  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  di Kecamatan  Batuatas  Kabupaten  Buton  Selatan. Arus  Jurnal  Sosial  dan  Humaniora,  1 (3),  108- 117.

## A. Pendahuluan
Pemberantasan  kemiskinan  dalam  Negara,  selalu  di  jadikan  sebagai  ajang  perhatian penting  di  berbagai  multi  pihak,  baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dalam  menghasilkan kebijakan  untuk  memberikan  solusi  atas  pemenuhan  kebutuhan  hajat  masyarakat.  Sebab kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup  penduduk,  pendidikan,  kesehatan,  gizi  anak-anak,  dan  sumber  air  minum.  Beban kemiskinan sangat dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan anak- anak  yang  berakibat  pada  terancamnya  masa  depan  oleh    karena  kekurangan  gizi,  dan rendahnya  tingkat  kesehatan  dan  pendidikan,  Simanjuntak,  dalam  (Ekardo,  Firdaus,  &  Elfemi, 2014).  Kemiskinan  merupakan  masalah  multidimensi  yang  didefinisikan  sebagai  kondisi dimana  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  tidak  terpenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  bermartabat  (Dirjen  PMD  Depdagri, 2003).
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai

## Abstrak
Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan telah efektif dilaksanakan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. Tujuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yaitu  program  penanggulangan  kemiskinan dan kedudukannya sebagai bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya  yang  memberikan  bantuan  secara  tunai  kepada  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin (RSTM) terhadap peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Batuatas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas PKH bagi rumah tangga miskin.  Penelitian  dilakukan  dengan  kualitatif  tipe  deskriptif.  Informan  dipilih  secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari PKH merupakan bagian dari program yang efektif  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Namun,  pada  pelaksanaannya  terhadap penentuan sasaran program PKH terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Batuatas belum bisa efektif.
Kata Kunci: Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Efektifitas

## Abstract
The Effectiveness of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation  efforts  has  been  effectively  implemented  in  Batuatas  District,  South  Buton Regency.  The  purpose  of  the  Family  Hope  Program  (PKH)  is  a  poverty  alleviation program and its position as part of other poverty reduction programs that provide cash assistance to Very Poor Households (RSTM) to improve the quality of life in education and  health.  This  study  aims  to  describe  the  effectiveness  of the  Family  Hope  Program (PKH) in  poverty alleviation  efforts  in  Batuatas  District.  The  aim of this  research  is  to describe  the  effectiveness  of  PKH  for  poor  households.  The  research  was  conducted with  a  qualitative  descriptive  type.  Informants  were  selected  purposively.  Data  were collected  through  observation,  interviews,  and  document  studies.  The  results  showed that the goal of PKH is part of an effective program in alleviating poverty. However, in its implementation, the targeting of the PKH program for Very Poor Households in Batuatas District has not been effective.
Keywords : Poverty, Family Hope Program, Effectiveness.
saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah golongan miskin bukannya  berkurang,  akan  tetapi  semakin  besar  dan  bertambah.  Berbagai  upaya  telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Upaya-upaya penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  diantaranya  adalah  Jaring  Pengaman    Sosial  (JPS), Subsidi  Langsung    Tunai  (SLT),  Beras  Miskin  (Raskin),  Asuransi  Kesehatan  untuk  Masyarakat Miskin  (Askeskin),  Bantuan  Operasional  Sekolah    (BOS),  Program  Nasional    Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  (PNPM),  serta  program  yang  terakhir  diluncurkan  adalah  Program Keluarga Harapan (PKH) (Simanjuntak, 2010).
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  salah  satu  diantara  program-program penanggulangan  kemiskinan  tahun  2007  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah.  Sasaran  atau penerima  bantuan  PKH  adalah  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  yang  memiliki  anggota keluarga  yang  terdiri  dari  anak  usia  0-15  tahun  dan/atau  ibu  hamil/nifas  dan  berada  pada lokasi terpilih. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  terutama  pada  kelompok  masyarakat  miskin.  Dalam  jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Dalam  mewujudkan  sebuah  kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah  harus  juga memperhatikan  masalah  kemiskinan.  Karena  kemiskinan  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan  kemampuan  masyarakat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.    Rendahnya  kualitas  hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan dapat meningkatkannya beban  ketergantungan  bagi  masyarakat.  Penduduk  yang  masih  berada  di  bawah  garis kemiskinan  mencakup  mereka  yang  berpendapatan  rendah,  tidak  berpendapatan  tetap  atau tidak berpendapatan sama sekali.
Dengan  demikian  maka  pengentasan  dan  penanggulangan  kemiskinan  yang  diupayakan berbagai  pihak  diharapkan  dapat  mengangkat  taraf  hidup  masyarakat  miskin,  dalam  (Utomo, Hakim,  &  Ribawanto , 2014).  Menurut  Kartasasmita  (1996)  menyebutkan  bahwa  kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung  yang  diarahkan pada  penciptaan  kondisi yang  menjamin  kelangsungan  setiap  upaya penanggulangan  kemiskinan;  kedua,  kebijakan  langsung  yang  ditujukan  kepada  golongan masyarakat  berpenghasilan  rendah;  dan  ketiga,  kebijakan  khusus  yang  dimaksudkan  untuk mempersiapkan  masyarakat  miskin  itu  sendiri  dan  aparat  yang  bertanggung  jawab  langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.
Program-program  yang  dilaksanakan  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  selama  ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini  tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi  masalah  yang  berkepanjangan.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka  penanggulangan kemiskinan  berbasis  rumah  tangga,  Pemerintah  meluncurkan  program  khusus  yang  diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010)  PKH  dirancang  untuk  membantu  penduduk  miskin  kluster  terbawah  berupa  bantuan bersyarat,  dalam  (Ekardo,  Firdaus,  &  Elfemi,  2014).  Tujuan  penelitian  ini  melihat  efektifitas pelaksanaan  program  keluarga  harapan  (PKH)  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan.

## Kemiskinan
Secara  umum,  kemiskinan  diartikan  sebagai  kondisi  ketidakmampuan  pendapatan  dalam mencukupi  kebutuhan  pokok  sehingga  kurang  mampu  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup (Suryawati,  2004).  Kemampuan  pendapatan  untuk  mencukupi  kebutuhan  pokok  berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup  pada  umumnya.  Berdasarkan  pengertian  ini,  maka  kemiskinan  secara  umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.
Menurut  Sudarwati  dalam  (Utomo, dkk, 2014).  kemiskinan  merupakan  masalah  dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi  ketimpangan.  Masyarakat  miskin  umumnya  lemah  dalam  kemampuan  berusaha  dan terbatas  aksesnya  kepada  kegiatan  ekonomi  tertinggal  jauh  dari  masyarakat  lainnya  yang
mempunyai  potensi  lebih  tinggi.  Lanjut,  dengan  menggunakan  perspektif  yang  lebih  luas  lagi, David Cox dalam (Utomo, dkk, 2014). membagi kemiskinan kedalam beberapa yaitu kemiskinan yang  diakibatkan  globalisasi,  kemiskinan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan,  kemiskinan sosial dan kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi  untuk  memenuhi  standar  hidup  rata-rata  masyarakat  di  suatu  daerah.  Kondisi ketidakmampuan  ini  ditandai  dengan  rendahnya  kemampuan  pendapatan  untuk  memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah  ini  juga  akan  berdampak  berkurangnya  kemampuan  untuk  memenuhi  standar  hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

## Program Keluarga Harapan (PKH)
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  penanggulangan  kemiskinan  dan kedudukan  PKH  merupakan  bagian  dari  program-program  penanggulangan  kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat  Miskin  (RSTM),  jika  mereka  memenuhi  persyaratan  yang  terkait  dengan  upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan.  Tujuan utama dari PKH adalah  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia terutama  pada  kelompok  masyarakat  miskin.  Tujuan  tersebut  sekaligus  sebagai  upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan  khusus.  Adapun  tujuan  umum  adalah    untuk  mengurangi  angka  dan  memutus  rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.
Adapun  secara  khusus,  tujuan  dari  PKH  (Direktorat  Jaminan  Sosial  Keluarga  Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 4) terdiri atas 5 poin diantaranya:
1. Meningkatkan  taraf  hidup  Keluarga  Penerima  Manfaat  melalui  akses  layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi  beban  pengeluaran  dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin  dan rentan;
3. Menciptakan  perubahan  perilaku  dan  kemandirian  Keluarga  Penerima  Manfaat  dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan  manfaat  produk  dan  jasa  keuangan  formal  kepada  Keluarga  Penerima Manfaat.
Sasaran  PKH  merupakan  keluarga  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu program  penanganan  fakir  miskin  yang  memiliki  komponen  kesehatan,  pendidikan,  dan kesejahteraan sosial.
Sasaran  PKH  Akses/Wilayah  merupakan    keluarga  miskin  dan  rentan  yang  memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:
1. Pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Daerah tertinggal/terpencil; dan atau
3. Perbatasan antar negara. Kriteria komponen penerima Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut:
1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
a. Ibu hamil/menyusui; dan
b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
d. Anak  usia  6  (enam)  sampai  dengan  21  (dua  puluh  satu)  tahun  yang  belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

## Efektifitas
Kata  efektif  berasal dari  bahasa  Inggris  yaitu  effective  yang  berarti  berhasil  atau  sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok
untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun  program.  Disebut  efektif  apabila  tercapai  tujuan  ataupun  sasaran  seperti  yang  telah ditentukan.
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep  ini  adalah  salah  satu  faktor  untuk  menentukan  apakah  perlu  dilakukan  perubahan secara  signifikan  terhadap  bentuk  dan  manajemen  organisasi  atau  tidak.  Dalam  hal  ini, efektivitas  merupakan  pencapaian  tujuan  organisasi  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  yang dimiliki  secara  efisien,  ditinjau  dari  sisi  masukan  (input),  proses,  maupun  keluaran  (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode  dan  model  yang  digunakan. Suatu  kegiatan  dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan  dengan  benar  dan  memberikan  hasil  yang  bermanfaat.  Jadi  suatu  kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.
Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena  efektivitas  dapat  dikaji  dari  berbagai  sudut  pandang  dan  tergantung  pada  siapa  yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer  produksi  memberikan  pemahaman  bahwa  efektivitas  berarti  kualitas  dan  kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana  yang  telah  ditentukan  dengan  hasil  nyata  yang  telah  diwujudkan.  Namun,  jika  usaha atau  hasil  pekerjaan  dan  tindakan  yang  dilakukan  tidak  tepat  sehingga  menyebabkan  tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.
Sedangkan Steers (1985) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:
a. Pencapaian  Tujuan  adalah  keseluruhan  upaya  pencapaian  tujuan  harus  dipandang  sebagai suatu  proses.  Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian  tujuan  akhir  semakin  terjamin,  diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
b. Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
c. Adaptasi  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

## B. Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Batuatas  Kabupaten  Buton  Selatan.  Data  primer diperoleh  dengan  wawancara.  Data  sekunder  diperoleh  dengan  mencari  dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian.
Adapun  yang  menjadi  fokus  penelitian  adalah:  (1)  efektifitas  pelaksanaan  PKH  di Kecamatan Batuatas (2) Kelemahan-kelemahan apa saja yang di temukan terhadap pelaksanaan program  keluarga  harapan  (PKH)  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  tenun  di  Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang  menurut  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2011)  ada  tahapan  yang  harus  dilalui yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

## C. Hasil dan Pembahasan
Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai  salah  satu  program  pengentasan  kemiskinan  yang  digulirkan  oleh  Kementerian Sosial,  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  bantuan  yang  baik  dalam memberikan  kontribusi  sebagai  upaya  menurunkan  angka  kemiskinan.  Berkaitan  dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas  dan  detail.  Adapun  secara  khusus,  tujuan  dari  PKH  (Direktorat  Jaminan  Sosial  Keluarga Direktorat  Jenderal  Perlindungan  dan Jaminan  Sosial,  Kementerian  Sosial  2018,  hal.  4)  terdiri atas 5 poin diantaranya:
a. Meningkatkan  taraf  hidup  Keluarga  Penerima  Manfaat  melalui  akses  layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
b. Mengurangi  beban  pengeluaran  dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin  dan rentan;
c. Menciptakan  perubahan  perilaku  dan  kemandirian  Keluarga  Penerima  Manfaat  dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
e. Mengenalkan  manfaat  produk  dan  jasa  keuangan  formal  kepada  Keluarga  Penerima Manfaat.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Peraturan Menteri Sosial Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2018  tentang  Program  Keluarga  Harapan  ditetapkan  untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin  dan  rentan.  Penyaluran  bantuan  sosial  PKH  sebagai  salah  satu  upaya  mengurangi kemiskinan  dan  kesenjangan  dengan  mendukung  perbaikan  aksesibilitas  terhadap  layanan kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial  guna  meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga miskin  dan  rentan.    Bantuan  sosial  PKH  berupa  uang  kepada  seseorang,  keluarga,  kelompok atau  masyarakat  miskin,  tidak  mampu,  dan/atau  rentan  terhadap  risiko  sosial.  (Direktorat Jaminan  Sosial  Keluarga  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial,  Kementerian Sosial 2018, hal. 4)
Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2017  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial  merupakan  implementasi  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  meliputi perlindungan  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial,  rehabilitasi  sosial,  dan  pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan  dalam  bentuk  uang  berdasarkan  penetapan  Pemberi  Bantuan  Sosial.  Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.
Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup  seluruh  program  bantuan  sosial  yang  diterima  oleh  penerima  bantuan  sosial  dan dapat  dibedakan  penggunaannya  untuk  masing-masing  program  bantuan  sosial.  Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (basic saving account) yang dapat diakses melalui  kartu  kombo  (Kartu  Keluarga  Sejahtera).  Dalam  hal  penerima  bantuan  sosial  telah memiliki  rekening  untuk  salah  satu  program  bantuan  sosial,  maka  rekening  tersebut  harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

## Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Upaya  Pengentasan  Kemiskinan Di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan
Gambaran  singkat  tentang  wilayah  Kecamatan  Batuatas  sebagai  daerah  terpencil  di kelilingi  yang  memiliki  7  (tujuh)  desa  diantaranya:  desa  Batuatas  Barat,  desa  Liwu,  desa Wambongi,  desa  Tolando  Jaya,  desa  Batuatas  Timur,  desa  Wacuala,  desa  Taduasa,  dengan  1 (satu) Kecamatan yaitu kecamatan Batuatas, yang berpisah dengan pulau daratan. Kecamatan Batuatas terletak di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan Batuatas masuk  kategori  sebagai  daerah  terluar,  terpencil  dan  tertinggal  (3T).  Secara  letak    geografis wilayah  Kecamatan  Batuatas  di  kelilingi  lautan  yang  masuk  pada  kategori  laut  Banda diantaranya; sebelah utara berbatasan dengan laut Flores, sebelah barat berbatasan dengan laut Sulawesi  Selatan,  sementara  sebelah  selatan  berposisi  sebagai  laut  Kabupaten  Buton  Selatan dan sebelah timur terdapat sebagai laut banda. Dari segi masyarakat Kecamatan Batuatas untuk laki-laki berprofesi sebagai nelayan dan perantau dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.
Sesuai  dengan  data  penelitian  lapangan  bahwa  penerapan  program  keluarga  harapan (PKH)  di  kecamatan  Batuatas  di  lakukan  secara  tiba-tiba  (mendadak).  Dimana  program  PKH kementerian tersebut diluncurkan daerah untuk sampai kepada masyarakat tampa melakukan sosialisasi dan informasinya secara tertutup. Sehinga bagi masyarakat yang dapat bantuan PKH di  informasikan  melalui  pihak  pengawas  kecamatan  PKH  secara  individu  untuk  datang mengambil bantuan langsung oleh pihak pengurus PKH Kecamatan Batuatas. Harusnya proses yang  menjadi  penentu  pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan  Batuatas  salah  satunya  yaitu  adanya langkah-langkah  persiapan  pelaksanaan  terlebih  dahulu  agar  tujuan yang diinginkan  tercapai. Proses  persiapan  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  meliputi  proses  persiapan pelaksanaan mulai dari pemilihan kabupaten/kota oleh BPS (Badan Pusat Statistik), penentuan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta PKH. Selain itu, dalam proses  pengumpulan  data  dan  informasi  harus  ada  kerja  sama  antar  satuan  kerja  terkait.
Dengan adanya kerjasama maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dalam (Utomo, dkk, 2014).
Lanjut, total keseluruhan masyarakat yang dapat PKH di Kecamatan Batuatas sesuai  data yang dimiliki oleh pihak pengawas Kecamatan Batuatas berjumlah (861) nama atau NIK /orang. Dalam  setiap  orang  atau  pihak  penerima  PKH  masing-masing  memiliki  perbedaan  jumlah nominal  uang  yang  dapatkan.  Rata-rata  pendapatan  yang  mereka  peroleh  dari  PKH  sebelum terjadinya covid 19 tahun 2018-2019, terdapat 487 NIK orang/penerima PKH yang didapatkan dengan  kisaran  (Rp.  300.000  sampai  Rp.  600.000  /1  bulan).  Untuk  kisaran  bantuan    tunai nominal  uang  (Rp.  700.000  sampai  Rp.1.100.000    /1  bulan)  di  dapatkan  207  NIK  orang /penerima PKH. Hal yang sama pada kisaran nominal uang didapatkan kisaran angka dari Rp. 1.100.000 sampai 2000.000 sampai nominal bantuan uang yang lebih besar lagi dengan jangka waktu /1 bulan) dengan jumlah 167 NIK orang /penerima PKH.
Pada tahun 2020-2021, jumlah yang sama keseluruhan penerima PKH yang ada kecamatan Batuatas  berkisar  (861)  nama  atau  NIK  /orang  dengan  beberapa  orang  yang  berbeda.  Dalam setiap  orang  atau  pihak  penerima  PKH  masing-masing  memiliki  perbedaan  jumlah  nominal uang yang dapatkan. Rata-rata pendapatan yang mereka peroleh dari PKH di masa terjadinya pandemic covid 19 tahun 2020-2021, terdapat 502 NIK orang/penerima PKH yang didapatkan berkisar  (Rp.  300.000  sampai  Rp.  600.000  dengan  jangka  waktu  /3  bulan).  Untuk  kisaran bantuan nominal uang tunai Rp. 700.000 sampai Rp.1.100.000 dengan jangka waktu /3 bulan) di dapatkan 207 NIK orang /penerima PKH. Sementara pada kisaran nominal uang didapatkan kisaran angka dari Rp. 1.100.000 sampai 2000.000 bahkan lebih dengan jangka waktu /3 bulan) hanya 152 NIK orang /penerima PKH. Bahkan dari sekian jumlah keseluruhan (861) penerima bantuan PKH di tahun 2020-2021, ditemukan ada beberapa penerima PKH hanya mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 250.000 /3 bulan, bahkan ada yang nihil dibawah rata-rata.

## Kelemahan-kelemahan  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan
Kelemahan-kelemahan  yang  di  temukan  dalam  implementasi  pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Batuatas  Kabupaten  Buton  Selatan  (Busel)  memiliki banyak kelemahan diantaranya:

## a. Penempatan Program PKH Yang Tidak Tepat Sasaran
Di  Kecamatan  Batuatas  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  masih  di  temukan  masyarakat yang  ekonominya  di  bawah  rata-rata  (lemah)  dan  lebih  membutuhkan  bantuan  program tersebut,  namun  tidak  mendapatkan.  Sementara  masyarakat  yang  dikategorikan  ekonomi menengah  ke  atas  mendapatkan  bantuan.  Hal  ini  di  sebabkan  pengambilan  data  yang  tidak langsung di masyarakat desa ditempat terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar bisa dilihat  keadaan/fenomena  untuk  menjadi  acuan  antara  layak  dan  tidak  layak  sehingga mengakibatkan  pengambilan  data  yang  tidak  begitu  akurat  dan  tidak  valid,  sementara  para pengurus  PKH  kabupaten  maupun  Kecamatan  tampa  melakukan  kerjasama  pada  pemerintah desa maupun kecamatan.
Pada  sisi  yang  lain  pihak  yang  mendata  hanya  melihat  hubungan  emosional  kedekatan antara  yang  mendata  dan  yang  di  data,  factor  keluarga  maupun  bahkan  dilihat  dari  segi kepentingan politik untuk mendukung salah satu figure pencalonan legislative daerah sehingga di  jadikan  sebagai  basis/massa.  Jika  salah  satu  masyarakat  yang  tadinya  layak  mendapatkan bantuan PKH namun tidak tergabung dalam barisan politik tersebut maka di keluarkan sebagai penerima bantuan.

## b. Tidak Mencover Semua Orang Miskin
Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan Kecamatan Batuatas dapat  diketahui bahwa jumlah  orang  miskin  sebanyak  985  orang,  jadi  jumlah  masyarakat  miskin  yang  mendapatkan bantuan  program  keluarga  harapan  (PKH)  di  kecamatan  Batuatas  sesuai  data  penelitian berjumlah  861  orang.  Sementara  masih  ada  124  RTSM  miskin  di  Kecamatan  Batuatas  yang masih  belum  mendapatkan  bantuan  program  keluarga  harapan  (PKH)  tersebut.  Hal  tersebut bisa  di  katakana  bahwa  tidak  semua  orang  miskin  tercover  untuk  mendapatkan  bantuan Program Keluarga Harapan, ini dikarenakan Program Keluarga harapan diutamakan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) memiliki beberapa kriteria-kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut sesuai  dengan  (Direktorat  Jaminan  Sosial  Keluarga  Direktorat Jenderal  Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 7) diantaranya sebagai berikut:
1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
a. Ibu hamil/menyusui; dan
b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
d. Anak  usia  6  (enam)  sampai  dengan  21  (dua  puluh  satu)  tahun  yang  belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tidak  mencakup  semua orang  miskin  karena  tidak  memiliki  kategori  atau  kriteria-kriteria  seperti  yang  di  jelaskan sebelumnya.  Dari  sekian  (861)  nama  atau  NIK  /orang  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM) yang  mendapatkan  bantuan  PKH  di  Kecamatan  Batuatas,  namun  masih  ada  301  (35%) masyarakat  yang  tidak  layak  mendapatkan  PKH  karena  masuk  kategori  ekonomi  tengah  dan atas  namun  mendapatkan  bantuan.  Sementara  ada  43  RTSM  yang  memiliki  beban  untuk menanggung  anaknya dalam  kondisi  bayi,  ada  pula yang  masih  mengikuti  jenjang pendidikan pada  tingkat  SD,  SMP,  SMA  bahkan  di  perguruan  tinggi  dan  berstatus  sebagai  janda,  yang dulunya mendapatkan bantuan PKH untuk meringankan beban tanggungan keluarganya namun telah di keluarkan dari PKH. Pada kasus yang lain di Kecamatan Batuatas masih di temukan 2 orang  ibu  yang  ekonominya  di  kategorikan  sebagai  RTSM  masing-masing  memiliki  anak  bayi mengalami gizi buruk yang begitu krisis namun pihak keluarganya tidak mendapatkan bantuan PKH, beruntungnya ada anggaran stanting dari desa yang siapkan untuk membantu pengobatan salah satu anak tersebut yang berbeda desa.

## c. Koordinasi Yang Lemah Pendamping PKH Terhadap Pemerintah Lokal
Berdasarkan data  hasil penelitian di  Kecamatan  Batuatas  dapat   di  ketahui  bahwa  selaku masing-masing pemerintah desa maupun kecamatan tidak begitu mengetahui tentang bantuan PKH.  Sesuai  dengan  hasil  wawancara  di  lapangan  juga,  bahwa  pemerintah  setempat  tidak pernah  di  informasikan  untuk  ikut  terlibat  terhadap  program  bantuan  tersebut,  baik  dalam rapat  PKH  maupun  pada  saat  pencairan.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan  tidak  adanya kerjasama  antara  pendamping  PKH dengan  pemerintah  desa  maupun  kecamatan.  Seharusnya antara pendamping PKH dengan pemerintah desa maupun kecamatan Batuatas setempat selalu menjalin  komunikasi  yang  baik  dengan  cara  melakukan  pertemuan-pertemuan.  Pendamping PKH  juga  hendaknya  mengundang  pemerintah  desa  maupun  kecamatan  dalam  setiap melakukan  pertemuan  PKH  agar  ketika  ada  kelemahan-kelemahan  di  lapangan  dalam penerapan  program  tersebut  dapat  di  selesaikan  dengan  cara  kerja  sama  demi  mendukung suksesnya  program  dan  pemanfaatan  yang  lebih  baik  bagi  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin (RTSM).
Pada  kasus  yang  lain  pendamping  PKH  tidak  melakukan  pengontrolan  atau  pengawasan terhadap masyarakat yang menerima bantuan PKH untuk melakukan aktivitas kesehatan pada kondisi yang kurang sehat, serta tanpa melakukan pengontrolan untuk melihat perkembangan anak di sekolah yang orang tuanya mendapatkan bantuan.

## d. Tidak Adanya Sosialisasi Pencairan Dana Bantuan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  terlihat  bahwa  Jadwal  dan  pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Batuatas sebelum covid 19 dilaksanakan dalam setiap bulanya  dan  tidak  menentu  waktu  tanggalnya.  Di  masa  pandemic  pelaksanaan  penyaluran bantuan  PKH  dilakukan  3  (tiga)  bulannya  dalam  1  (satu)  kali  pencairan  dengan  jumlah  yang minim.  Dalam  prosedur  pencairan  dana  bantuan  PKH,  para  peserta  tidak  ada  sama  sekali mendapat  undangan  yang  bersifat  pemberitahuan  tentang  kapan  jadwal  pencairan  dana bantuan tersebut, pendamping PKH hanya memberikan informasi melalui salah satu penerima PKH untuk memberikan informasi ke penerima bantuan PKH yang lain dengan melalui mulut ke mulut,  tampa  melalui  surat  edaran  yang  diberikan  kepada  anggota  lain.  Seharusnya  para pendamping  membuatkan  jadwal  pelaksanaan  pencairan  agar  masyarakat  dapat  mengetahui waktu  pelaksanaan  dan  pencairan  anggaran  program  PKH  tersebut  memudahkan  para penerima.
Sementara pada kasus yang lain buku tabungan rekening maupun ATM bagi penerima PKH di  kecamatan  Batuatas    sebanyak  (861)  bukanya  di  pegang  oleh  masyarakat  sendiri  yang
menjadi haknya untuk mendapatkan bantuan. Melainkan  buku tabungan dan ATM tersebut di pengang  oleh  satu  pengurus  PKH  untuk  melakukan  pencairan  di  bank  yang  dituju,  dan masyarakat sebagai penerima tidak memahami berapa jumlah yang mereka dapatkan bantuan PKH  yang  langsung  dari  pusat  dalam  melakukan  pencairan.  Pada  waktu  yang  berbeda masyarakat  sebagai  penerima    akan  mendapatkan  informasikan  berapa  jumlah  nominal  uang yang mereka dapatkan, ketika para pengurus datang untuk membagikan uang tampa memiliki bukti transaksi dari pihak bank. Menurut keterangan penelitian bahwa pemegangan kartu ATM dan buku tabungan bank akan memudahkan bagi masyarakat namun akan lebih memudahkan terjadinya pemotongan uang dari masyarakat terhadap para pengurus, sehingga mengakibatkan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
e. Jumlah Bantuan Tidak Sesuai Dan Tidak Tepat Sasaran Berdasarkan  hasil  penelitian  di  kecamatan  Batuatas  bahwa  batuan  yang  diberikan  tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan tidak menentunya jumlah bantuan yang diterima. Bahwa jumlah  bantuan  yang  mereka  terima  berbeda-beda,  sebagian  masyarakat  yang  lebih  tinggi beban tanggungannya seperti mempunyai  anak bayi, anak strata SD, SMP, SMA bahkan sampai jenjang perkuliahan tinggi namun lebih kecil nominal uang bantuan PKH yang mereka dapatkan. Sementara sebagian masyarakat lebih kecil tanggungan bebannya namun lebih besar nominal uang yang mereka dapatkan dari bantuan PKH itu pun belum cukup untuk kebutuhan hidupnya.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  program keluarga  harapan  (PKH)  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  Kecamatan  Batuatas Kabupaten  Buton  Selatan  kurang  efektif  baik  dari  segi  pendidikan  dalam  melihat  anak-anak RTSM yang mendapatkan bantuan PKH terhadap perkembangan minat pendidikan antara rajin dan tidaknya, maupun melihat dan mengukur di bidang kesehatan terhadap ibu RTSM apakah sering membawa anaknya berobat ke Puskesmas dan balita tidak lagi kekurangan gizi, namun tidak data yang menunjukkan tersebut. Hal ini disebabkan pendamping PKH yang kurang efektif dalam melihat perkembangan tersebut.
Pada  sisi  kesejahteraan  terhadap  rumah  tangga  sangat  miskin  (RTSM)  dalam  penentuan sasaran  PKH  di  kecamatan  Batuatas  masih  dianggap  belum  tepat  sasaran,  karena  masih ditemukan  masyarakat  yang  dikategorikan  kedalam  ekonomi  menegah  ke  atas  telah mendapatkan bantuan PKH, sementara sebagian masyarakat yang ekonomi di bawah dari rata- rata  kategori  (ekonomi  lemah)  tidak  mendapatkan  bantuan,  hal  tersebut  tergantung  pada kedekatan emosional, keluarga maupun kedekatan tim politik dalam setiap pencalonan pilcaleg kabupaten Buton Selatan (Busel).
Sehingga pada sisi yang lain juga secara khusus penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi  RTSM  di  kecamatan  Batuatas  belum  bisa  dikatakan  efektif,  hal  ini  dikarenakan  buku tabungan  bank  maupun  ATM  masyarakat  sebagai  penerimaan  bantuan  di  pegang  oleh  para pengurus  PKH  untuk  mencairkan  anggaran  tampa  bukti  transaksi  dari  pihak  bank,  sehingga masyarakat tidak pernah tahu berapa banyak bantuan yang mereka peroleh yang digelontorkan dari pusat  secara  langsung  dari  bank  melainkan dari para  pengurus.  Pada  sisi  lain penentuan jadwal  yang  selalu  berubah-ubah  dan  tidak  ada  jadwal  untuk  menentukan  atau  mengetahui penerimaan  PKH  terhadap  masyarakat  dalam  setiap  pencairan  atau  penerimaan.  Hal  ini memudahkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini terjadi  dikarenakan tidak adanya komunikasi dan kerja sama antara pengurus PKH sebagai pengawas dengan pemerintah desa dan Kecamatan dalam mengawasi/mengontrol sukses program PKH tersebut.

## E. Referensi
Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya  Pengentasan  Kemiskinan  di  Nagari  Lagan  Hilir,  Kab.  Pesisir  Selatan. Jurnal  Ilmu Sosial Mamangan , 3 (1), 1-9.
Direktorat  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  Kementerian  Sosial.  (2018).  Petunjuk Teknis  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Non  Tunai  Program  Keluarga  Harapan.  Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
Kartasasmita,  G.  (1996)  Pembangunan  untuk  Rakyat:  Memadukan  Pertumbuhan  dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka Cakra.
Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan.
Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, 1 (1). Steers, M. R. (1985). Efektivitas Organisasi . Jakarta: Erlangga Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suryawati. (2004). Teori Ekonomi Mikro . UPP AMP YKPN: Yogyakarta
Utomo,  D.,  Hakim,  A.,  &  Ribawanto,  H.  (2014)  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga  Harapan  Kecamatan  Purwoasri,  Kabupaten  Kediri). Jurnal  Administrasi  Publik, 2 (1), 29-34.