## KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN
Ainul Khalim ainul.khalim1@gmail.com Universitas Qomaruddin

## ABSTRAK
Manajemen  pendidikan  merupakan  suatu  system  pengelolahan  dan  penataan sumber  daya  pendidikan,  seperti  tenaga  kependidikan,  peserta  didik  ,masyarakat, kurikulum,  dana(keuangan)  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  tata  laksana  dan lingkungan  pendidikan.  Komponen-komponen  tersebut  perlu  dikelola  dan  ditata sebaik-baiknya  agar  tercipta  keserasian  hubungan  antar  faktor  sehingga  dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk mencapai hasil yan maksimal layanan pendidikan wajib  melakukan  4  fungsi  manajemen  yaitu  :  perencanaan,  pengorganisasian, penggerakan  dan  pengawasan.dimana  masyarakat  ikut  serta  dalam  menjalankan  4 fungsi  manajemen  tersebut,  keikut  sertaan  masyarakat  merupakan  wujud  dari manajemen  berbasis  sekolah  yang  mulai  diterapkan  pada  tahun  2004.  Dalam pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  sekolah  wajib  mengikut  sertakan masyarakat dalam pengelolahannya dan pengelolah sekolah dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional.
Manajemen  pendidikan  merupakan  suatu  system  pengelolahan  dan  penataan sumber  daya  pendidikan,  seperti  tenaga  kependidikan,  peserta  didik  ,masyarakat, kurikulum,  dana(keuangan)  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  tata  laksana  dan lingkungan  pendidikan.  Komponen-komponen  tersebut  perlu  dikelola  dan  ditata sebaik-baiknya  agar  tercipta  keserasian  hubungan  antar  faktor  sehingga  dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk mencapai hasil yan maksimal layanan pendidikan wajib  melakukan  4  fungsi  manajemen  yaitu  :  perencanaan,  pengorganisasian, penggerakan  dan  pengawasan.dimana  masyarakat  ikut  serta  dalam  menjalankan  4 fungsi  manajemen  tersebut,  keikut  sertaan  masyarakat  merupakan  wujud  dari manajemen  berbasis  sekolah  yang  mulai  diterapkan  pada  tahun  2004.  Dalam pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  sekolah  wajib  mengikut  sertakan masyarakat dalam pengelolahannya dan pengelolah sekolah dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional.
Kata kunci: Kualitas, Layanan dan Pendidikan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan jumlah enrolmen SD/MI-SLTP/MTs yang amat pesat pada lima tahun terakhir  menunjukkan  tingkat  kesadaran  masyarakat  akan  kebutuhan  pendidikan  di Kabupaten  Gresik  cukup  membanggakan,  namun  kesadaran  masyarakat  ini  ternyata tidak  diimbangi  dengan  keberadaan  perekonomian  yang  tak  kunjung  stabil  bahkan
cenderung  semakin  tidak  menentu,  Sehingga  keberadaan  masyarakat  berpartisipasi secara finansial terhadap pendidikan tidak dapat diharapkan, oleh karenanya harapan satu-satunya  adalah  pada  pemerintah  sebagaimana  fungsinya  sebagai  penanggung jawab keberadaan pendidikan didaerahnya.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas,  walau  terjadi  keterbatasan  anggaran, namun  program  pemerintah  tetap  diutamakan  pada  sektor  pendidikan,  dan  pada akhirnya  program  tentang  pendidikan  baik  tingkat  pusat,  propinsi,  maupun  daerah hampir  menyerap  sebagian  besar  sumberdaya  yang  ada  dan  mengalahkan  program pemerintah lainnya.
Perhatian  pemerintah  terhadap  pendidikan  terutama  pendidikan  dasar  memang harus diutamakan, karena UUD 1945 maupun UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengharuskan  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  khususnya  Wajar Dikdas  9  tahun.  Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban  ini  adalah dengan  mengalokasikan  dana  BOS,  insentif  guru,  buku  perpustakaan,  bantuan  sarana fisik  dan  lain-lain.  Lebih  ekstrim  lagi  sebagaimana  UU  no  20  tahun  2003  Sisdiknas mewajibkan  anggaran  pendidikan  harus  mencapai  20%  dari  total  anggaran  setelah dipotong belanja pegawai, semangat UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ini paling tidak harus terpenuhi paling lambat tahun 2010.
Hal  ini  seperti  yang  termaktub  dalam  UUD  1945  pasal  31  ayat  4  yang  berbunyi “Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daera untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional.”. Begitujuga pasal  49  ayat  1  Undang-undang  No  20.  tahun  2003  sistem  pendidikan  Nasional  yang berbunyi:  Dana  Pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  Kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapan Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah.
Di  kabupaten  Gresik  dalam  rangka  menyambut  amanah  UU  No  20  tahun  2003 tentang  Sisdiknas  tersebut  diberlakukan  system bertahap  sejak tahun  anggaran  2004, sehingga  pada  anggaran  tahun  2006  saja  dinas  pendidikan  menyerap  62  milyar  atau 16%  dari APBD   dan tahun 2007  dianggarkan 68  milyar atau  17%  dari APBD dengan tujuan agar sudah tidak ada lagi anak tidak sekolah atau layanan pendidikan yang tidak berkualitas  baik  pada  sisi  fisik  maupun  non  fisik.  Dengan  demikian  tidaklah
mengherankan  jika  program  perluasan  kesempatan  belajar  dan  peningkatan  kualitas layanan  pendidikan  di  kabupaten  Gresik  mendapatkan  prioritas  dibanding  dengan program pemerintah lainnya sebagai wujud implementasi wajar Dikdas 9 tahun, wujud akan  kepedulian  pemerintah  terhadap  pendidikan  ini  seharusnya  dapat  menepis kekhawatiran Bruce Fuller (1987), bahwa kualitas pendidikan dasar pada negara-negara berkembang terus menurun, tidak perlu terjadi di Indonesia.
Paling  tidak  dalam  upaya  perluasan  kesempatan  belajar  dan  peningkatan  kualitas layanan  pendidikan  di  Gresik  ada  tiga  esensi  yang  menjadi  titik  perhatian,  yaitu;  sisi murid (pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan), sisi guru (peningkatan kesejahteraan dan  kemampuan  guru),  dan  sisi  fasilitas  (bantuan  pembangunan  fisik  maupun  sarana pendidikan lainnya). Meskipun belum mampu mencukupi kebutuhan semuanya namun setidaknya sudah meringankan beban wali murid dan kebutuhan guru.
Fenomena  ini  setidaknya  kondisi  pendidikan  di  kabupaten  Gresik  lima  tahun terakhir, apa lagi setelah adanya dana BOS, pendamping BOS, DOP sekolah dan insentif guru,  secara  teori  baik  sisi  kesempatan  belajar  maupun  kualitas  layanan  pendidikan pasti  akan  mengalami  peningkataan  yang  cukup  signifikan  dibanding  sebelumnya, paling  tidak  pada  sisi  kesejahteraan  dan  profesionalitas  guru  dapat  meningkat,  juga sarana  dan  prasarana  seharusnya  lebih  baik  dan  berkualitas,  dan  yang  terpenting adalah beban financial wali murid sudah berkurang atau bahkan sudah tercukupi.
Kondisi  inilah  yang  cukup  menarik  untuk  diteliti,  sebab  secara  teori  HAR.  Tilar (1999)  mengemukakan    bahwa  kemampuan  system  pendidikan  dasar  baik  dari  segi pengelolaan  maupun  dari  segi  proses  pendidikan  itu  sendiri,  diarahkan  secara  efektif untuk  meningkatkan  nilai  tambah dari  faktor-faktor in-put agar  menghasilkan out-put setinggi-tingginya. Lebih jauh Sardjono (1992) menyatakan bahwa faktor in-put sebagai komponen kualitas sekolah adalah besarnya kelas sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar mengajar dan kurikulum, manajemen sekolah, dan lingkungan keluarga. Adapun proses  dan out-put pendidikan  yang  menjadi  indikator  kualitas  pendidikan  adalah partisipasi sekolah, efisiensi internal, prestasi belajar kognitif dan efektif.

## PEMBAHASAN
Bantuan Pemerintah (BOS dan Pendamping BOS)
Biaya satuan pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap  siswa  tiap  tahun,  sehingga  mampu  menunjang  proses  belajar  mengajar  sesuai dengan  standar  pelayanan  yang  telah  ditetapkan.  Dari  cara  penggunaannya,  BSP dibedakan menjadi:
a. BSP  Investasi  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  per  siswa  per  tahun  untuk menyediakan  sumber  daya  yang  tidak  habis  pakai  yang  digunakan  dalam waktu  lebih  dari  satu  tahun,  misalnya  untuk  pengadaan  tanah,  bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor.
b. BSP  operasional  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  per  siswa  per  tahun  untuk menyediakan  sumber  daya  pendidikan  habis  pakai  yang  digunakan  satu tahun atau kurang. BSP operasional mencakup:
1) Biaya personil meliputi:
a) Biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar/KJM)
b) Guru tidak tetap (GTT)
c) Pegawai tidak tetap (PTT)
d) Uang lembur
e) Pengembangan profesi guru (pendidikan dan latihan/diklat guru)
f) Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)
g) Musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS)
h) Kelompok kerja kepala sekolah (KKKS)
i) Kelompok kerja guru (KKG) dan lain lain
2) Biaya  non  personil  adalah  biaya  untuk  menunjang  kegiatan  belajar mengajar,  evalausi/penilaian,  perawatan/  pemeliharaan,  daya  dan  jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.
Bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  yang  dimaksud  dalam  PKPS  BBM  bidang pendidikan  ini  secara  konsep  mencakup  komponen  untuk  biaya  operasional  non personil  hasil  studi  badan  penelitian  dan  pengembangan  departemen  pendidikan nasional  (Balitbang  Depdiknas).  Namun  karena  biaya  satuan  yang  digunakan  adalah rata-rata  nasional,  maka  penggunaan  BOS  dimungkinkan  untuk  membiayai  beberapa kegiatan  lain  yang  tergolong  dalam  biaya  personil  dan  biaya  investasi.  Dari  uraian  di
atas  perlu di  tegaskan bahwa  prioritas  utama  BOS  adalah untuk  biaya  opersional  non personil bagi sekolah.

## Dasar Hukum dan Tujuan

## a. Landasan Hukum
Landasan  hukum  dalam  pelaksanaan  PKPS-BBM  bidang  pendidikan tahun  2006  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, antara lain:
1) Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
2) Tahun Undang-Undang  no 17 tahun 1965 tentang pembentukan badan pemeriksa keuangan.
3) Undang-Undang  no  8  tahun  1974  tentang  pokok-pokok  kepegawaian sebagaimana  telah diubah dengan undang-undang no 4 tahun 1999.
4) Undang-Undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
5) Undang-Undang  no  17  tahun  2000  tentang  bendaharawan  wajib memungut pajak penghasilan.
6) Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
7) Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
8) Undang-Undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
9) Undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
10) Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
11) Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
12) Peraturan  Pemerintah  no  28  tahun  1990  tentang  pendidikan  dasar sebagaimana  telah  diubah  dengan  peraturan  pemerintah  no  55  tahun 1998.
13) Peraturan  pemerintah  no  29  tahun  1990  tentang  pendidikan  menengah sebagaimana  telah  diubah  dengan  peraturan  pemerintah  no  56  tahun 1998.
14) Peraturan  pemerintah  no  19  tahun  2005  tentang  standar  nasional pendidikan.
15) Keputusan  menteri  pendidikan  nasional  no  044/U/2002  tentang  dewan pendidikan dan komite sekolah.
16) Keputusan  menteri  pendidikan  nasional  no  060/U/2002  tentang pedoman pendirian sekolah
17) Peraturan  menteri  pendidikan  nasional  no  11  tahun  2005  tentang  buku teks pelajaran.

## Tujuan
Program  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  bertujuan  untuk membebaskan  biaya  pendidikan  bagi  siswa  tidak  mampu  dan  meringankan bagi  siswa  yang  lain,  agar  mereka  memperoleh  layanan  pendidikan  dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

## Sasaran dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah
a. Sasaran Program BOS
Sasaran  program  BOS  adalah  semua  sekolah  setingkat  SD  dan  SMP, baik  negeri  maupun  swasta  diseluruh  propinsi  di  Indonesia.  Program  kejar paket A, paket B, dan SMP terbuka tidak termasuk sasaran PKPS-BBM bidang pendidikan,  karena  hampir  semua  komponen  dari  ketiga  program  tersebut telah  dibiayai  oleh  pemerintah.  Selain  daripada  itu,  madrasah  diniyah  juga tidak  berhak  memperoleh  BOS,  karena  siswanya  telah  terdaftar  di  sekolah regular  yang  telah  menerima  BOS.  Besar  dana  BOS  yang  diterima  oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1) SD/MI/SDLB/Salafiyah/sekolah keagamaan non Islam setara SD sebesar Rp 235.000,-/siswa/tahun
2) SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/  sekolah  keagamaan  non  Islam  setara  SMP sebesar Rp 324.000,-/siswa/tahun
b. Pemanfaatan Bantuan BOS
Dana Bos digunakan untuk :
1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran,  penggandaan  formulir,  administrasi  pendaftaran  dan pendaftaran ulang.
2) pembelian  buku  teks  pelajaran  dan  buku  referensi  untuk  dikoleksi  di perpustakan.
3) pembelian bahan-bahan habis pakai, buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum,  buku  induk  siswa,  buku  inventaris,  langganan  Koran,  gula, kopi dan unutk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
4) pembiayaan  kegiatan  penyusunan  program  remedial,  program pengayaan,  olah  raga,  karya  ilmiah,  pramuka,  palang  merah  remaja  dan sejenisnya.
5) pembiayaan  ulangan  harian,  ulangan  umum,  ujian  sekolah  dan  laporan hasil karya siswa.
6) pengembangan profesi guru, pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
7) pembiayaan  perawatan  sekolah,  pengecatan,  perbaiakan  tap    bocor, perbaikan  pintu  dan  jendela,  perbaikan  meubeler  serta  perawatan lainnya. Dan sebagainya
Operasionalisasi Bantuan Pemerintah

## a. Sekolah Penerima BOS
1) Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS.
Khusus  sekolah  swasta  harus  memiliki  ijin  operasional  (piagam penyelenggaraan  pendidikan).  Sekolah  yang  bersedia  menerima  BOS harus menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.
2) Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan  lebih  besar  dari  dana  BOS,  mempunyai  hak  untuk  menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakn ketentuan seperti sekolah  penerima  BOS.  Keputusan  atas  penolakan  BOS  harus  melalui persetujuan  dengan  orang  tua  siswa  dan  komite  sekolah.  Bilamana  di sekolah  tersebut  terdapat  siswa  miskin,  sekolah  tetap  menjamin
kelangsungan  pendidikan  siswa  tersebut  (misalnya  melakukan  subsidi silang dari dana yang diperoleh dari keluarga yang mampu).
b. Mekanisme Penyaluran Dana BOS
1) Dana  BOS  di  salurkan  untuk  periode  januari-juni  2006  dan  periode  juli- desember  2006.  Alokasi  periode  januari-juni  2006  didasarkan  jumlah siswa  tahun  ajaran  2005-2006  sedangkanalokasi  periode  juli-desember 2006 didasarkan jumlah siswa tahun ajaran 2006-2007.
2) Penyaluran dana untuk periode januari-desember 2006 dilakukan secara bertahap:
Tahap I: dana BOS bulan januari-pebruari 2006 disalurkan sekaligus.
Tahap berikutnya: dana BOS untuk bulan maret sampai dengan desember 2006  disalurkan  secara  bertahap.  Seluruh  propinsi  jawa  dan  bali,  dana BOS disalurkan perdua bulan, sedangkan propinsi lainnya disalurkan tiga bulanan.
3) Penyaluran  dana  dilaksanakan  oleh  tim  PKPS-BBM  tingkat  propinsi melalui PT. Pos/Bank pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut:
a) Satker  PKPS-BBM  propinsi  mengajukan  surat  permohonan pembayaran  langsung  (SPP-LS)  dana  BOS  kepada  dinas  pendidikan propinsi
b) Dinas  pendidikan  propinsi  setelah  melakukan  verifikasi  atas  SPP-LS dimaksud menerbitkan surat perintah membayar langsung(SPM-LS)
c) Dinas  pendidikan  propinsi  selanjutnya  mengirimkan  SPM-LS dimaksud kepada KPPN propinsi
d) KPPN  propinsi  melakukan  verifikasi  terhadap  SPM-LS  untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas Negara
e) Selanjutnya  dana  BOS  disalurkan  ke  sekolah  penerima  BOS  melalui kantor pos/bank pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama  antara  dinas  pendiidkan  propinsi  dna  lembaga  penyalur (pos/bank).perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode
juli-desember  2005  dapat  digunakan  kembali/diperpanjang  atau diperbaiaki bilamana perlu.
f) Tim  PKPS-BBM  kabupaten/kota  dan  sekolah  harus  mengecek kesesuaian  dana  yang  disalurkan  oleh  kantor  pos/bank  dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh tim PKPS-BBM kabupaten/kota. Jika terdapat  perbedaan  dalam  jumlah  dana  yang  diterima,  maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada kantor pos/bank bersangkutan,  Tim  PKPS-BBM  kabupaten/kota  dan  tim  PKPS-BBM propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.
g) Jika dana BOS  yang  diterima oleh sekolah melebihi dari jumlah  yang semestinya,  misalnya  disebabkan  oleh  kesalahan  data  siswa  jumlah siswa, maka sekolah harus segera mengembalikan dana BOS ke satker propinsi. Secara teknis mekanisme pengembalian dana tersebut diatur oleh satker dan lembaga penyalur. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke  sekolah  lain  setelah  semester  berjalan,  maka  dana  BOS  siwa tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah lama.
h) Jika batas waktu tahun anggaran belum terlampaui dan dan adi satker masih  mencukupi,  maka  satker  diperkenankan  menambah dana  BOS kepada  sekolah  yang  memperoleh  dana  lebih  kecil  dari  yang semestinya.  Perubahan  alokasi  dana  BOS  per  sekolah  harus terdokumentasi  dan  didukung  dengan  bukti  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
i) Jika  pada  batas  tahun  anggaran,  masih  terdapat  sisa  dana  BOS  di satker  propinsi,  maka  dana  tersebut  harus  dikembalikan  ke  kas Negara sebelum akhir tahun anggaran.
c. Tahapan Penyerahan Dana BOS
1) Tim  PKPS-BBM  propinsi  menyerahkan  data  rekening  sekolah  penerima BOS  dan  besar  dana  yang  harus  disalurkan  kepada  kantor  pos/bank pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana.
2) Selanjutnya  kantor  pos/bank  yang  ditunjuk  mentransfer  dana  sekaligus ke  setiap  rekening  sekolah,  dan  masuk  dalam  pos  penerimaan  di  dalam RAPBS.
3) Pengambilan  dana  BOS  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dengan  diketahui oleh  ketua  komite  sekolah  dan  dapat  dilakukan  sewaktu-waktu  sesuai kebutuhan  dengan  menyisakan  saldo  minimum  sesuai  peraturan  yang berlaku.  Saldo  minimum  ini  bukan  termasuk  pemotongan  pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan manajer atau tim kab/kota.
4) Dana  BOS  harus  diterima  secara  utuh  sesuai  dengan  SK  Alokasi  yang dibuat oleh tim PKPS-BBM kab/kota, dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
5) Penyaluran  dana  BOS  secara  bertahap  (dua  atau  tiga  bulanan)  bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana  tiap  bulan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  sekoalh  sebagaimana tertuang dalam RAPBS. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun  ajaran  atau  tahun  anggaran  maka  dana  tersebut  tetap  milik  kas sekolah (tidak disetor ke kas Negara)
d. Pertanggungjawaban  Penggunaan Dana BOS
Sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggung  jawaban  dalam  pelaksanaan PKPS-BBM,  masing-masing  pengelola  program  di  tiap  tingkatan  (pusat, propinsi, kab/kota, sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.
Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan  dengan  statistic  penerima  bantuan,  penyaluran,  penyerapan  dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

## Pengawasan dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah
a. Pengertian dan Tujuan Evaluasi
Evaluasi  adalah suatu upaya  untuk  melakukan  analisis  dan  penilaian terhadap  pelaksanaan  suatu  program  berdasarkan  pada  informasi  yang diperoleh  dari  hasil  monitoring  maupun  dari  sumber  lain.  Analisis  dan penilaian yang dimaksud meliputi:
1) Apakah  program  tersebut  diperlukan,  atau  perlu  disempurnakan  atau diperbarui
2) Apakah sesuai dengan sasaran
3) Apakah  pelaksanaan  sesuai  dengan  yang  direncanakan.  Evaluasi  juga mencakup  rekomendasi  perubahan  yang  harus  dilakukan  untuk perbaikan program.
Evaluasi  bertujuan  untuk  membantu  meningkatkan  kualitas pelayanan masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai informasi umum pada instansi dan pihak terkait, yang selanjutnya bermanfaat sebagai :
1) Bahan pembelajaran dari pengalaman masa lalu
2) Bahan  informasi  dalam  pengambilan  keputusan  untuk  perbaikan program,  termasuk  memberikan  umpan  balik  bagi  kegiatan  monitoring dan evaluasi berikutnya.
3) Motivasi semangat transparansi dan akuntabilitas.
4) Memacu peningkatan kualitas personil di semua tingkat (pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah).
b. Komponen yang Dievaluasi dan Dimonitoring
Adapun komponen utama yang dimonitor antara lain:
1) Alokasi dana sekolah penerima bantuan
2) Penyaluran dan penggunaan dana
3) Pelayanan dan penanganan pengaduan
4) Administrasi keuangan
5) Pelaporan
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring
Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh tim PKPS-BBM pusat,
Tim PKPS-BBM propinsi, tim PKPS-BBM kab/kota.
Dalam melaksanakan evaluasi dan  monitoring ada beberapa tahapan yang diantaranya :
1) Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur  ini  dapat  dilaksanakan  melalui  pengamatan  langsung  atau wawancara  atau  denfgan  memberikan  kuesioner  kepada  responden, selain  itu  data  juga  dapat  diperoleh  dari  bukti  fisik  atau  data  sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.

## 2) Pengelolahan dan Analisis Data
Proses ini dapat dilakukan secara diskriptif maupun disesuaikan dengan proses sampling dan kebutuhan.

## 3) Analisis Statistik Deskriptif
Proses  ini  sdilakukan  dengan  cara  menyajikan  data  dalam  bentuk  yang mudah  difahami  yang  dapat  dilakuakn  dengan  metode  visual  (pie  chart, histogram,  polygon)  atau  numeric  (mean,  median,  modus,  inter  aquarte range, simpangan baku).

## 4) Analisis Statistik Inferensial
Analisi  ini  digunakan  untuk  menyimpulkan  populasi  berdasarkan  data sample yang dipilih secar random dan populasi tarfet.

## Pelaporan Hasil dan Rekomendasi
a. Pelaporan hasil
Pelaporan  hasil  memonitoring  dan  evaluasi  didasarkan  pada  hasil pengolahan  dan  analisis  data  monitoring  dan  evaluyasi,  laporan  harus mencakup  tujuan,  hasil  yang  diharapkan,  sample  dan  populasi,  waktu pelaksanaan dan sumber pembiayaan.
Dari  sisi  program  perlu  dilaporkan  sejauh  mana  program  telah dilaksanakan,  tampa  banyak  alokasi  dana  yang  telah  dipergunakan,  dan mengapa suatu kegiatan dilakukan dan mengapa yang lain tidak.
Sedangkan  dari  sisi  manajemen  perlu  juga  dilaporkan  kekuatan  dan kelemahan  program,  apakah  ada  masalah  dalam  implementasi  dan  isu-isu lain  yang  relevan.  Selain  itu  laporan  tersebut  juga  harus  memperhatikan masukan dan saran dari berbagai pihak yang diperoleh melalui hasil diskusi, rapat koordinasi, atau oleh orang yang berkompeten pada bidangnya.

## b. Rekomendasi
Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  rekomendasi  untuk  tindak lanjut.  Misanya,  apakah  program  perlu  dilanjutkan,    Jika  tidak  kenapa  dan program  apa  yang  lebih  tepat,  bagain  apa  saja  yang  perlu  diperbaiki  serta disempurnakan.  Rekomendasi  yang  baik  dan  benar  akan  dapat menjaminpelaksanaan program baikyang sedang berjalan maupun yang akan datangagar dapat berjalan lebih efektif.
c. Sangsi Penyalagunaan Dana Bantuan
Sangsi  terhadap  penyalagunaan  wewenang  yang  dapat  merugikan Negara dan atau sekolah dan atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang  berwenang.  Sangsi  kepada  oknum  yang  melaksanakan  pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya :
1) penerapan sangsi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan  yang  berlaku  (pemberhentian,  penurunan  pangkat,  mutasi kerja).
2) penerapan tuntutan perpendaharaan dang anti rugu
3) penerapan proses hukum
4) pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan penghentian sementara.  Seluruh  bantuan  pada  tahu    berikutnya  kepada  kabupaten/ kota  dan  propinsi,  bilamana  terbukti  pelanggran  tersebut  dilakuakn secara  sengaja  dan  tersistem  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi, kelompok atau golongan.
Monitoring oleh Tim PKPS-BBM pusat
a. Monitoring Pelaksanaan Program
1) Monitoring ditujukan untuk memantau:
1) Penyaluran dan penyerapan dana
2) Penggunaaan dana di tingkat sekolah
3) Penggunaan  dan  pengelolaan  dana  safeguarding  di  tingkat  propinsi dan kabupaten/kota
2) Responden  terdiri  dari:  Tim  PKPS-BBM  propinsi,  Tim  PKPS-BBM kab/kota, sekolah, murid dan/ orang tua murid penerima bantuan, serta kantor pos/bank.
3) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan paska penyaluran dana.
a. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
a. Monitoring  kasus  pengaduan  ditujukan  untuk  melakukan  fact  finding investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.
b. Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  penanganan pengaduan.
c. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
d. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
e. Kegiatan  monitoring  kasus  pengaduan  akan dilaksanakan  sesuai  dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

## Monitoring oleh Tim PKPS-BBM propinsi
a. Monitoring Pelaksanaan Program
Monitoring ditujukan untuk memantau:
5) Penyaluran dan penyerapan dana
6) Penggunaaan dana di tingkat sekolah
7) Penggunaan  dan  pengelolaan  dana  safeguarding  di  tingkat kabupaten/kota
8) Responden  terdiri  dari:  Tim  PKPS-BBM  kab/kota,  sekolah,  murid  dan/ orang tua murid penerima bantuan, serta kantor pos/bank.
9) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan paska penyaluran dana.
b. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
1) Monitoring  kasus  pengaduan  ditujukan  untuk  melakukan  fact  finding investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.
2) Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  penanganan pengaduan.
3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
5) Kegiatan  monitoring  kasus  pengaduan  akan dilaksanakan  sesuai  dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

## Monitoring oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota
a. Monitoring Pelaksanaan Program
Monitoring ditujukan untuk memantau:
1) Penyaluran dan penyerapan dana
2) Penggunaaan dana di tingkat sekolah
3) Responden  terdiri  dari  sekolah,  murid  dan/  orang  tua  murid  penerima bantuan, serta kantor pos/bank.
4) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan paska penyaluran dana.
b. Monitoring Penanganan Pengaduan
1) Monitoring  kasus  pengaduan  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah.
2) Kerjasama  dengan  lembaga  terkait  dalam  menangani  pengaduan  dan penyimpangan dilakukan sesuai kebutuhan
3) Respondennya disesuaikan dengan kasus
Kegiatan  monitoring  kasus  pengaduan  akan  dilaksanakan  sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.
c. Sangsi Penyalahgunaan Dana Bantuan
Sanksi  kepada  pihak  yang  melakkukan  pelanggaran  dapat  diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya|:
1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan  yang  berlaku  (pemberhentian,  penurunan  pangkat,  mutasi kerja)
2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dang anti rugi.
3) Penerapan proses hokum
4) Pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada kab/kota dan propinsi,  bilaman  terbukti  pelanggaran  tersebut  dilakkukan  secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

## Layanan Pendidikan

## Konsep dan Tujuan Layanan Pendidikan
Secara filosofis pendidkan merupakan hak asasi manusia, sejalan dengan UUD 1945, sesungguhnya  pendidikan  bersifat  terbuka,  demokratis,  tidak  diskriminatif  dan menjangkau  semua  warga  Negara  tanpa  terkecuali.  Untuk  itu  pemikiran  dan  realisasi kea  rah  upaya  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  bagi  mereka  harus  terus  dilakukan. Namun  terdap[at  juga  kendala-kendala  dalam  memenuhi  kebutuhan  pada  pendidikan yang sering disebut problematika pendidikan.
Oleh  karena  itu  arus  disadari  bahwa  kurangnya  pelayanan  yng  optimal  bagi peserta didik dengan problem belajar sedikit banyak akan menurunkan prestasi belajar siswa  dan  menyumbang  rendanya  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  dalam percaturan internasional.
Pada dasarnya pelayanan pendidikan bagi peserta didik telah tercantum dalam UU  No.20  tahun  2003  tentang  system  pendidikan  nasional  mengamanatkan  bahwa setiap  warga  Negara  yang  berusia  7-15  taun  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar. Konsekwensi  dari  amanat  undang-undang  tersebut,  maka  pemerintah  wajib memberikan  layanan  pendidikan  bagi  seluruh  peserta  didik  pada  tingkat  pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta pendidikan yang sederajat.
Dengan  adany  pengurangan  subsidi  bahan  baker  minyak  dan  sehubungan dengan  penuntasan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun,    pemerintah memprogramkan pemberian bantuan opersional sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB  negeri/swasta  dan  pesantern  salafiyah  serta  sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang selanjutnya disebut sekolah.
Tujuan  dari  layanan  pendidikan  yang  berupa  program  bantuan  operasional sekolah  (BOS)  bertujuan  untuk  biaya  pendidikan  bagi  siswa  tidak  mampu  dan meringankan  bagi  siswa  yang  lain,  agar  memperoleh  layanan  pendidikan  dasar  yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

## Sasaran Layanan Pendidikan
Pelayanan  pendidikan  yang  beupa  program  BOS  dimana  sasarannya  adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program kejar paket A, paket B dan SMP terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS-BBM  bidang  pendidikan  karena  hamper  semua  komponen  dari  ketiga  program tersebut telah dibiayai oleh pemerintah. Selain itu, madrasa diniyah juga tidak berhak memperoleh  BOS,  karena  siswanya  terdaftar  di  sekolah  regular  yang  telah  menerima BOS.
Besarnya  dana  BOS  yang  diterima  oleh  sekolah  dihitung  berdasarkan  jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :
1. SD / MI / SDLB / Salafiyah / Sekolah agama non Islam setara SD sebesar Rp. 235.000 / siswa /tahun.
2. SMP / MTs / SMPLB / Salafiyah / Sekolah non Islam setara SMP sebesar Rp. 324.000 / siswa / tahun.

## Organisasi dan Menejemen Pelayanan Pendidikan
Manajemen  pendidikan  merupakan  suatu  system  pengelolahan  dan  penataan sumber  daya  pendidikan,  seperti  tenaga  kependidikan,  peserta  didik  ,masyarakat, kurikulum,  dana(keuangan)  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  tata  laksana  dan lingkungan  pendidikan.  Komponen-komponen  tersebut  perlu  dikelola  dan  ditata sebaik-baiknya  agar  tercipta  keserasian  hubungan  antar  faktor  sehingga  dapat mencapai hasil yang maksimal.
Untuk  mencapai  hasil  yan  maksimal  layanan  pendidikan  wajib  melakukan  4 fungsi  manajemen  yaitu  :  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan pengawasan.dimana  masyarakat  ikut  serta  dalam  menjalankan  4  fungsi  manajemen tersebut,  keikut  sertaan  masyarakat  merupakan  wujud  dari  manajemen  berbasis sekolah  yang  mulai  diterapkan  pada  tahun  2004.  Dalam  pelaksanaan  manajemen
berbasis  sekolah  (MBS)  sekolah  wajib  mengikut  sertakan  masyarakat  dalam pengelolahannya dan pengelolah sekolah dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional.
Peran  masyarakat  merupakan  dalam  satu  aspek  terpenting  dalam  MBS,  MBS menyediakan    kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat.untuk  berpartisipasi  dalam pengelolahan  sekolah.melalui  “Komit  Sekolah”.  Orang  tua  dan  masyarakat  dapat berpartisipasi  dalam  pembuatan  keputusan-keputusan  di  sekolah.  Dengan  demikian, masyarakat  lebih  memahami,  mengawasi  dan  membantu sekolah  dalam  pengelolahan termasuk  dalam  kegiatan  belajar  mengajar.  Besarnya  peran  masyarakat  dalam pengelolahan  sekolah  tersebut,  mungkin  dapat  menimbulkan  rancunya  kepentingan sekolah  antara  sekolah  dan  masyarakat  untuk  mencegah  hal  tersebut  pemerintah merumuskan batasan-batasan peranan masing-masing.
Dalam  konsep  MBS  Organisasi  pelayanan  pendidikan  sekolah  merupakan  unit utama,  sedangkan  birokrasi  dan  unsur-unsur  lain  merupakan  unit  pendukung  dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

## Kreteria Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas
UUD 1945, mengamatankan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsah dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk memenuhi amanat konstitusional tersebut pemeritah telah berupaya memberi layanan pendidikan yang berkualitas bagi segenap anak bangsa, termasuk pelaksanaan  wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008.
Penyiapan  anak  untuk  mengikuti  pendidikan  sejak  usia  dini  sangat  pentig terutan  untuk  menyiapkan  setiap  anak agar  berpotensi  mencapai  prestasi  lebih  tinggi pada jenjang pendidikan dasar.
Sehubungan dengan yang dicita-citakan oleh pemerintah dalam hal peningkatan kualitas  layanan  pendidikan  maka  diperlukan  kreteria  yang  mendukung  hal  tersebut diantaranya yaitu:
a. Ketersediaanya pendidikan yang berkualsitas
b. Kesejahteraan pendidikan yang memadai
c. Sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai
d. Biaya operasional pendidikan yang disediakan secara memadai
e. Sarana  dan  prasarana  layanan  perpustakaan  yang  memenuhi  kebuutuhan pengguna..
Begitu  juga  profesionalitas  guru  sangat  mendukung  dalam  mensukseskan wajardikdas 9 tahun, dan dominant membawa pendidikan kearah yang lebih ideal dan berkualitas. Adapun komponen profesionalitas guru yang berkualitas antara lain :

## Menurut Cooper ada 4 komponen :
1. Mengetahui pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku menusia.
2. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang study yang dibinanya.
3. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang study yang dibinanya.
4. Mempunyai keterampilandalam tehnik mengajar.
Menurut (Johnson, 1980) mencakup :
1. menguasai  materi  pelajaran  terdiri  atas  penguasaan  bahan  yang  harus diajarkan  dan  konsep-konsep  dasar  keilmuan  yang  diajarkan  dari  bahan diajarkanya itu.
2. penguasaan  dan  penghayatan  atas  landasan  dan  wawasan  pendidikan  dan peguruan.
3. penguwasaan proses-0proses kependidiakn, keguruan pembelajaran siswa.
Menurut Dekdikbut (1980) ada 10 kemampuan dasar guru yaitu:
1. penguwasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuanya.
2. pengelolahan program belajar mengajar.
3. penguasaan landasan-landasan kependidikan.
4. pengelolahan kelas
5. penggunaan media dan sumber pembelajaran.
6. pengelolahan interaksi belajar mengajar dan penyuluhan.
7. pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah.
8. pengenalan fungsi dan program bimbingan.
9. pemahaman  prinsip-prinsip  dan  pemanfaatan  hasil  penelitian  pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran.

## 10. penilaian prestasi siswa.

## Bantuan  Pemerintah  (BOS  dan  Dana  Pendamping)  dan  Implementasinya  dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan
Fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional  adalah  mengembangkan  dan  membentuk watak  serta  peradapan  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  tuhan  yang  maha  esa,  berakhlak  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  Negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab.
Untuk  itu,  pemerintah  menyiapkan  strategi  kebijakan  yaitu  memperoleh pendidikan,  pemerataan  dan  perluasan  akses,  peningkatan  mutu  dan  relefansi pendidikan, Good  Governance ,  akuntabilitas,  pencitraan  publik,  dan  memperkokoh pembangunan  kebudayaan.  Dalam  rangka  untuk  mewujudkan  strategi  kebijakan  itu, tahun  2004-2009  pemerintah  membuat  kebijakan  pembangunan  pendidikan  yang meliputi peningkatan pendidikan yang lebih berkualitas.
Hal  itu  dilakukan  melalui  penuntasan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun  dan pemberian  akses  yang  lebih  besar  kepada  kelompok  masyarakat  yang  kurang  dapat menjangkau  layanan  pendidikan  dengan  melibatkan  komite  sekolah.  Untuk mewujudkan  hal itu pemerintah membuat kompensasi pengurangan subsidi BBM dan diahlikan kebidang pendidikan yakni dengan adanya BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan  dana  pendamping  BOS.  BOS  dan  dana  pendamping  BOS  dibuat  dengan  konsep menjamin siswa miskin tetap bersekolah dengan membebaskan seluruh iuran sekolah dan penyediaan bantuan transportasi.
Implementasi dari penyelenggaraan progam BOS dan dana pendamping BOS dalam meningkatkan  kulitas  pelayanan  pendidikan  adalah  sangat  baik.  sebab  sejak  adanya BOS dan dana pendamping BOS semua sekolah berusaha menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), kondisi lingkungan sekolah semakin bersih dan kondusif  untuk  penyelenggaraan  pendidikan,  beban  biaya  sekolah  yang  ditanggung orang tua siswa menjadi lebih ringan.
Dengan  demikian,  pihak  sekolah  berusaha  untuk  lebih  mandiri  dalam  mengatur manajemennya  dan  berlomba-lomba  untuk  meningkatkan  kualitas  baik  itu  dari induvidu  guru,  lulusan,  sarana  dan  prasarana,  dan  lain  lain.sebab,    bila  pihak  sekolah tidak  berusaha  untuk  meningkatkan  kualitasnya  maka  mereka  di  tahun  berikutnya tidak akan dipercaya oleh masyarakat setempat untuk mendidik anak-anak mereka.

## KESIMPULAN
Untuk  mencapai  hasil  yan  maksimal  layanan  pendidikan  wajib  melakukan  4 fungsi  manajemen  yaitu  :  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan pengawasan.dimana  masyarakat  ikut  serta  dalam  menjalankan  4  fungsi  manajemen tersebut,  keikut  sertaan  masyarakat  merupakan  wujud  dari  manajemen  berbasis sekolah  yang  mulai  diterapkan  pada  tahun  2004.  Dalam  pelaksanaan  manajemen berbasis  sekolah  (MBS)  sekolah  wajib  mengikut  sertakan  masyarakat  dalam pengelolahannya dan pengelolah sekolah dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional.
Peran  masyarakat  merupakan  dalam  satu  aspek  terpenting  dalam  MBS,  MBS menyediakan    kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat.untuk  berpartisipasi  dalam pengelolahan  sekolah.melalui  “Komit  Sekolah”.  Orang  tua  dan  masyarakat  dapat berpartisipasi  dalam  pembuatan  keputusan-keputusan  di  sekolah.  Dengan  demikian, masyarakat  lebih  memahami,  mengawasi  dan  membantu sekolah  dalam  pengelolahan termasuk  dalam  kegiatan  belajar  mengajar.  Besarnya  peran  masyarakat  dalam pengelolahan  sekolah  tersebut,  mungkin  dapat  menimbulkan  rancunya  kepentingan sekolah  antara  sekolah  dan  masyarakat  untuk  mencegah  hal  tersebut  pemerintah merumuskan batasan-batasan peranan masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Janawi. Kompetensi Guru . Bandung : Alfabeta. 2011.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 2. 1997.
Kompri. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2015.
Kementrian pendidikan dan budaya, “Pembinaan dan pengembangan profesi guru buku 2,  pedoman  pelaksanaan  penilaian  kinerja  guru”,  https://www.slideshare.net/
Susukambing bubuk/penilaian-kinerja-guru-29727383 (diakses pada 13 juli 2018, pukul 05.00).
Kunandar. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sekses dalam Sertifikasi Guru . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
Masnur,  Muslich. Sertifikasi  Guru  Menuju  Profesionalisme  Pendidik. Jakarta  :  Bumi Aksara. 2007.
Mangkunegara,  A.A.  Anwar  Prabu. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan .
Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.