Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG OLEH APARATUR NEGARA (Studi Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu)
Bambang Hartono 1 , Aprinisa 2 , Muhamad Bagas Ranata 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email: bambanghartono@ubl.ac.id, aprinisa@ubl.ac.id, m.bagas18211252@student.ubl.ac.id

## Abstract
Crime is an act that is prohibited by law and whoever does something that violates the law will be punished. In addition, crime is also a form of violation of social rules. Violations determined within the limits of values upheld in a society, including the Crime of Embezzlement. The problem in this  research  is  the  criminal  responsibility  for  the  perpetrators  of  the  crime  of  embezzlement  of money committed by the State Civil Apparatus based on Decision Number: 83/Pid.B/2021/PN Kbu and the factors considered by the judge to provide criminal sanctions against the perpetrators of the crime of embezzlement of money committed by State Civil Apparatus based on Decision  Number: 83/Pid.B/2021/PN Kbu. The research method used is the Normative Research Method. The crime of embezzlement is embezzlement which means having goods or something that is owned by someone else but the act is not a crime.
Keywords: criminal liability, crime, embezzlement, PNS

## Abstrak
Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang maka ia akan dihukum. Selain itu  Tindak  Pidana  juga  merupakan  suatu  bentuk  dari  pelanggaran  kaidah  sosial.  Pelanggaran ditentukan  dalam  batas nilai-nilai yang  dijunjung  tinggi  pada  suatu  masyarakat,  termasuk  Tindak Pidana  Penggelapan.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  pertanggungjawaban  Pidana  terhadap pelaku  Tindak  Pidana  penggelapan  uang  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu dan faktor-faktor pertimbangan Hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan  Putusan  Nomor:  83/Pid.B/2021/PN  Kbu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu Metode  Peneltian  Normatif.  Tindak  Pidana  Penggelapan  adalah  penggelapan  berarti  memiliki barang  atau  sesuatu  yang  dimiliki  oleh  orang  lain  tetapi  tindakannya  tersebut  bukan  suatu kejahatan.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana,  tindak pidana,  penggelapan uang,  PNS
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## PENDAHULUAN
Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang siapa yang  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  melanggar  Undang-Undang  maka  ia  akan  dihukum. Selain  itu  Tindak  Pidana  juga  merupakan  suatu  bentuk  dari  pelanggaran  kaidah  sosial. Pelanggaran  ditentukan  dalam  batas  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi  pada  suatu  masyarakat termasuk Tindak Pidana penggelapan.
Tindak Pidana penggelapan adalah penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  diancam  karena penggelapan,  dengan  pidana  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak sembilan ratus rupiah.
Tongat  mengemukakan  penjelasannya  mengenai  Tindak  Pidana  penggelapan  yaitu: Tindak  Pidana  sebagaimana  tersebut  dalam  BAB  XXIV  KUHP  lebih  tepat  disebut  sebagai “Tindak  Pidana  penyalahgunaan  hak”atau  “penyalahgunaan  kepercayaan”.  Sebab,  inti  dari Tindak Pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak”atau “penyalahgunaan  kepercayaan” .  Karena  dengan  penyebutan  tersebut  maka  akan  lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.
Unsur-unsur  Tindak  Pidana  penggelapan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  372  KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan huku man penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.
Tindakan  hukum  ini  bisa  dilakukan  oleh  manusia  atau  orang  yang  telah  dilekati berbagai status dan kedudukan dalam hal ini aparatur Negara dan aparatur pemerintah yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri maupun badan hukum publik yang bertindak sebagai
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
organ  Negara.  Para  Apartur  Negara  yang  disebut  Apartur  Sipil  Negara  memiliki  Dinas tersendiri  sesuai  dengan  lingkup  masing-masing  yang  lingkup  tersebut  memiliki  bidang- bidang tersendiri.
ASN menjalankan tugasnya sesuai dengan porsi bidang dan tingkat pangkat beserta jabatan,  dimana  itu  dilaksanakan  ketika  orang  tersebut  telah  sah  diangkat  menjadi  bagian dari Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan tugas seorang ASN yang porsi tersebut sesuai dengan  jabatan,  tetapi  tidak  sedikit  ASN  yang  tidak  mensyukuri  jabatan  yang  diperoleh dimana ini menimbulkan seorang ASN membuka cela bagi seseorang yang berniat melakukan Tindak  Pidana  penipuan  yang  menjanjikan  jabatan  yang  diinginkan  oleh  ASN  tersebut  bisa didapat dengan mudah.
Masalah  yang saat ini sering  terjadi di lingkungan  masyarakat adalah Tindak  Pidana yang tiada henti-hentinya perkembangan yang saat ini terjadi adalah peristiwa di Lingkungan sekitar yang terjadi adanya seseorang yang ingin mencari keuntungan dengan cara menjual nama  orang  lain  dan  juga  dengan  tipu  muslihat  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  yang berarti di sini dengan cara ini orang tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan Tindak Pidana.
Pelaku  Tindak  Pidana  sudah  mulai  berani  masuk  ranah  pemerintah,  ataupun  dalam ruang lingkup Aparatur Sipil Negara (untuk seterusnya disingkat ASN), dalam kejahatan yang dilakukan  oleh  pelaku  yang  dijanjikan  kepada  korban  tidak  hanya    mulai  dari  menjanjikan seseorang  tersebut  bisa  masuk  dalam  ruang  lingkup  ASN  hingga  menjanjikan  bisa memberikan  jabatan atau  naiknya  karier seseorang  dalam lingkup  kekuasannya,  walaupun proses  seleksi  jabatan  pimpinan  tinggi  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara yang dijelaskan tentang pengembangan karier yang bisa didapatkan oleh anggota ASN tersebut.
Salah satu contoh Tindak Pidana Penggelapan uang oleh Aparatur Sipil Negara adalah pada  Putusan  Nomor:  83/Pid.B/2021/PN  Kbu,  Tindak  Pidana  penggelapan  uang  yang dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  memanfaatkan  jabatan  yang  dilakukan  oleh  Lisa  Hestina Pegawai Negeri Sipil Lapas Way Kanan yang berawal dari Muhammad Farhan yang mengikuti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
seleksi  PNS  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  selanjutnya  disingkat  Lapas  dan  pada  saat  itu Muhammad Farhan bertemu dengan Aqira Aqsal Repliansyah yang merupakan anak kandung dari  terdakwa  Lisa  Hestina  yang  pada  saat  itu  mengikuti  tes  PNS/ASN  juga.  Dimana  Aqira Aqsal  berkata  kepada  Muhammad  Farhan  bahwa  ibunya  bisa  memasukkan  jad i  PNSLapas karena mempunyai kenalan orang pusat. Pada saat itu Muhammad Farhan bercerita kepada ibunya Firdayati bahwa ada yang bisa membantu meluluskan dalam tes PNS Lapas kemudian Firdayati menyetujui dengan memberikan uang sejumlah Rp 152.000.000 (seratus lima puluh dua  juta  rupiah)  kepada  terdakwa  Lisa  Hestina.  Kemudian  setelah  melaksanakan  tes  PNS nama Muhammad Farhan tidak lulus dan saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai uang yang  telah  diserahkan  kepada  terdakwa,  terdakwa  berkata  bahwa  uang  telah  diserahkan kepada yang dapat membantu meluluskan dan akan dikembalikan dalam tempo tiga minggu dan pada saat itu terdakwa menjaminkan dua sertifikat yang tidak jelas dan terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah) milik Firdayati. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.
Berdasarkan  Putusan  Nomor:  83/Pid.B/2021/PN  Kbu  menyatakan  Terdakwa  Lisa Hestina,  S.H,  M.M.  Binti  Sairi  Jais  tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif kedua  Penuntut  Umum.  Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama1  (satu)  Tahun  dan  10  (sepuluh)  Bulan.Menetapkan  masa penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

## KAJIAN PUSTAKA
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan  diancam  pidana  oleh  peraturan  perundang-undangan,  harus  juga  bersifat  melawan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.  Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat  dalam  KUHAP.  Tindak  pidana  khusus  adalah  tindak  pidana  di  luar  KUHP  seperti Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Ekonomi,  Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan -ketentuan khusus hukum  acara  pidana  bersangkutan.  Sementara  itu,  tindak  pidana  tertentu  adalah  tindak pidana  di  luar  KUHP  yang  tidak  termasuk  dalam  tindak  pidana  khusus,  seperti  Undang- Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound  dalam  Lili  Rasjidi  menyatakan  bahwa  konstelasi  negara  modern,  hukum  dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).
Suatu  tindak  pidana  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan
c. Macam-macam maksud atau oogmerk
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
e. Perasaan takut atau vress
Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
a. Sifat melanggar hukum
b. Kualitas dari si pelaku
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Sedangkan  menurut  Leden  Marpaung  unsur  tindak  pidana  yang  terdiri  dari  2  (dua) unsur pokok, yakni: Unsur pokok subjektif: (1) Sengaja (dolus), (2) Kealpaan (culpa).
Unsur  pokok  objektif  :  (1)  Perbuatan  manusia,  (2)  Akibat  (result)  perbuatan  manusia,  (3) Keadaan-keadaan, (4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:
a) Kesengajaan (Opzet)
Dalam Teori Kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:
(1) Teori  Kehendak  (wilstheorie),  adanya  kehendak  untuk  mewujudkan  unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
(2) Teori  Pengetahuan  atau  Membayangkan  (Voorstellings  Theorie),  pelaku  mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya.
Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :
(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk).
Dapat  dikatakan  bahwa  si  pelaku  benar-benar  menghendaki  mencapai  akibat  yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
(2) Kesengajaan  secara  keinsyafan  kepastian  (Opzet  Bij  Zekerheids-Bewustzinj). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk  mencapai  akibat  yang  menjadi  dasar  dari  delict,  tetapi  ia  tahu  benar  bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayingan suatu kepastian  akan  terjadi  akibat  yang  bersangkutan,  tetapi  hanya  dibayangkan  suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
b) Culpa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Arti  kata  culpa  adalah  “kesalahan pada  umumnya”,  tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum  mempunyai  arti  teknis,  yaitu  suatu  macam  kesalahan  si  pelaku  tindak  pidana  yang tidak  seberat  seperti  kesengajaan,  yaitu  kurang  berhati-hati  sehingga  akibat  yang  tidak disengaja terjadi.
Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (untuk selanjutnya  disingkat  KUHAP),  penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan tersangkanya.
Akuntabilitas  atau  yang  dikenal  sebagai  konsep  pertanggungjawaban  dalam  istilah filsafat  hukum,  seorang  filosof  besar  abad  ke-20,  Roscoe  Pound  menyatakan  bahwa  : I…Gunakan  kata sederhana tanggung  jawab untuk situasi dimana  yang satu  mungkin  tepat secara  hukum  dan  yang  lain  tunduk  secara  hukum  ke  presisi.  Tanggung  jawab  pidana didefinisikan oleh Pound sebagai kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  dirugikan,  menurutnya  juga  bahwa  tanggung  jawab yang dilakukan tidak hanya terkait dengan masalah hukum tetapi juga menyangkut masalah nilai moral. dan kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa  asing  disebut  dengan toerekenbaarheid, pertanggungjawaban  pidana,  pertanggungjawaban  pidana,  pertanggungjawaban  pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban  atas  suatu  kejahatan  atau  tidak  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya.
Dalam konsep KUHP 2012, Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah  kelanjutan  dari  suatu  teguran  yang  obyektif  atas  suatu  tindak  pidana  berdasarkan undang-undang yang berlaku, secara obyektif kepada pembuatnya yang memenuhi syarat- syarat hukum untuk dipidana karena perbuatannya.
Mengenai  kemampuan  bertanggung  jawab,  Pasal  44  KUHP  tidak  disebutkan  secara khusus.  Hanya  ada  beberapa  pandangan  para  ulama,  misalnya  Van  Hammel  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
mengatakan  bahwa  seseorang  yang  mampu  memikul  tanggung  jawab  harus  memenuhi paling  tidak  3  (tiga)  syarat,  yaitu:  (1)  dapat  menyadari  (memahami)  makna  perbuatannya dalam ranah tindak pidana, (2) dapat menyadari bahwa perbuatannya dianggap tidak pantas dalam  pergaulan  sosial,  (3)  mampu  menentukan  niat  atau  kehendaknya  untuk  melakukan perbuatan tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pertangungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan  diterima  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  dirugikan,  pertanggungjawaban  yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.
Beberapa teori yang menyebutkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana, yaitu: 1. Teori Lingkungan
Mazhab  ini  dipelopori  A.  Lacassagne.dalam  teori  sebab-sebab  terjadinya  tindak pidana  yang  mendasarkan  diri  pada  pemikiran  bahwa  dunia  lebih  bertanggung  jawab  atas jadinya diri sendiri.
2. Teori Kontrol Sosial
Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa: Ada  tiga  komponen  dari  kontrol sosial  yaitu  kurangnya  kontrol  internal  yang  wajar selama masih  anak-anak,  hilangnya  kontrol  tersebut  dan  tidak  adanya  norma-norma  sosial  atau konflik  norma-norma  yang  dimaksud.  Ada  dua  macam  kontrol  yaitu  personal  kontrol  dan sosial  kontrol.  Personal  kontrol  (internal  kontrol)  adalah  kemampuan  seseorang  untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Sedangkan  Kontrol  Sosial  (eksternal  kontrol  adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma - norma atau peraturan menjadi efektif.
3. Teori Spiritualisme
Menurut teori ini sebab terjadinya tindak pidana dapat dilihat dair sudut kerohanian dan  keagamaan,  karena  sebab  terjadinya  tindak  pidana  adalah  tidak  beragamanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
seseorang.Oleh  karena  itu,  semakin  jauh  hubungan  seseorang  dengan  agama  seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebaliknya, semakin  dekat  seseorang  dengan  agamanya  maka  semakin  takut  orang  tersebut  untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada tindak pidana.
4. Teori Multi Faktor
Teori ini sangat berbeda  dengan  teori-teori sebelumnya dalam  memberi  tanggapan terhadap  tindak  pidana  dengan  berpendapat  sebagai  berikut:  Penyebabnya  terjadi  tindak pidana tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab tindak pidana. 5. Partisipasi masyarakat.
Pengawasan  dan  kesiagaan  terhadap  kemungkinan  timbulnyanya  tindak  pidana. Penanggulangan tindak pidana  kalau  diartikan secara luas akan banyak  pihak  yang terlibat didalamnya  antara  lain  adalah  pembentuk  undang-undang,  kejaksaan,  pamong  praja  dan aparat eksekusi serta orang biasa.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Soejono  yang  merumuskan  tindak  pidana  sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka  masyarakat  juga  dibebankan  kewajiban  demi  keselamatan  dan  ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi tindak pidana.
Berdasarkan uraian di atas  maka  usaha-usaha untuk  menanggulangi  dan  mencegah terjadinya  tindak  pidana,  maka  kepada  masyarakat  juga  di  bebankan  untuk  turut  serta bersama-sama  aparat  penegak  hukum  guna  menanggulangi  tindak  pidana  semaksimal mungkin.

## 1. Pengertian Pertimbangan Hakim
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya  nilai  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  (ex  aequo  et  bono)  dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan hati-hati, baik, dan hati- hati. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan hati-hati, maka putusan hakim yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
bersumber  dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
Hakim  dalam  memeriksa  suatu  perkara  juga  memerlukan  alat  bukti,  dimana  hasil pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian  merupakan  tahapan  terpenting dalam  pemeriksaan di pengadilan.Pembuktian bertujuan untuk  memperoleh  kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta  yang diajukan benar - benar  terjadi,  guna  memperoleh  putusan  hakim  yang  benar  dan  adil.Hakim  tidak  dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu terbukti benar, sehingga ada hubungan hukum antara para pihak.
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Isu-isu utama dan hal-hal yang diakui atau argumen-argumen yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis yuridis terhadap putusan dalam segala aspek mengenai semua fakta/hal yang terbukti di persidangan.
c. Adanya seluruh bagian petitum Penggugat harus diperhatikan/diadili satu per satu agar hakim dapat  mengambil  kesimpulan apakah terbukti/tidak terbukti dan  dapat  tidaknya gugatan dikabulkan dalam putusan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum  kehakiman,  di  mana hakim  merupakan  aparat penegak  hukum  melalui  putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
Kekuasaan kehakiman yang pokok diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta UU Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  bahwa  kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan bagi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pelaksanaan Negara Hukum Republik Indonesia.
Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  yang  merdeka.Ketentuan  ini  mengandung pengertian  bahwa  kekuasaan  kehakiman  bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan  di  luar kekuasaan kehakiman, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam UUD 1945.Kebebasan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidaklah mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
Independensi hakim juga perlu dijelaskan sebagai hakim yang tidak memihak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.Istilah imparsialitas di sini tidak boleh secara harfiah, karena dalam mengambil keputusan hakim harus berpihak pada yang benar.Dalam hal ini bukan berarti tidak memihak dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya rumusan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang.
Seorang  hakim  diwajibkan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dengan  tidak memihak.  Hakim  dalam  memberi  suatu  keadilan  harus  menelaah  terlebih  dahulu  tentang kebenaran  peristiwa  yang  diajukan  kepadanya  kemudian  memberi  penilaian  terhadap peristiwa tersebut dan  menghubungkannya dengan hukum  yang  berlaku.Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor  35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Seorang hakim  dalam  menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2009  yaitu:  Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang  berlaku.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  berdasar  penafsiran  hukum  yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
Putusan  hakimpada  dasarnya  adalah  suatu  karya  menemukan  hukum,yaitu menetapkan  bagaimanakah  seharusnya  menurut  hukum  dalam  setiap  peristiwa  yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti  dalam  pemeriksaan  disidang  pengadilan.  Dalam  Pasal  1  butir  11    Kitab    Undang- Undang    Hukum    Acara    Pidana  disebutkan  bahwa  Putusan  pengadilan  adalah  pernyataan hakim  yang    diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa  pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Berdasarkan  undang-undang,  hakim  dalam  mengajukan  perkara  penjatuhan  pidana denda  yang  melampaui  ketentuan  ketentuan  undang-undang    harus  berdasarkan  hukum materil  maupun  hukum  formil.  Hakim  juga  sepenuhnya  memperhatikan  ketentuan- ketentuan yang tercantum dalamUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  badan  yang  menentukan  kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.
Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  terikat  oleh  aturan  hukum  yang  dijadikan landasan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman,  dan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Kekuatan hukum ini tidak  memiliki dasar
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila  ada  kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti  putusan  bila  ada  kekeliruan  baik  dari  hakim  maupun  dari  terdakwa,  serta  untuk mengulang  agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.
Menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap individu.
Ajaran  kepastian  hukum  Yuridis-Dogmatik  yang  didasarkan  pada  aliran  pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi  penganut  aliran  ini,  tujuan  hukum  tidak  lain  dari  sekedar  menjamin  terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
Dalam suatu kejahatan, mengetahui dengan jelas kejahatan yang terjadi adalah suatu keharusan.Beberapa  tindak  pidana  yang  terjadi  harus  diketahui  makna  dan  definisinya, termasuk tindak pidana penggelapan.
Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi perbuatan tersebut bukan  merupakan tindak pidana. Pasal  372  KUHP  menyatakan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang berada dalam penguasaannya bukan karena suatu kejahatan, diancam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dengan  penggelapan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  denda  paling banyak sembilan ratus rupiah.
Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  BAB  XXIV  KUHP  lebih  tepat  disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Hal ini karena inti  dari  kejahatan  yang  diatur  dalam  BAB  XXIV  KUHP  adalah  penyalahgunaan  hak  atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan ini, akan lebih mudah bagi setiap orang  untuk  mengetahui  perbuatan  apa  yang  sebenarnya  dilarang  dan  diancam  dengan hukuman dalam ketentuan tersebut.
Adami Chazawi menambahkan penjelasan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang  berbunyi  sebagai  berikut:  Kata  verduistering  yang  secara  harfiah  diterjemahkan  ke dalam  bahasa  kita  adalah  penggelapan,  bagi  orang  Belanda  diberikan  dalam  arti  luas (figurlijkhappen),  bukan  diartikan  sebagai  arti  sebenarnya  dari  kata  sebagai  membuat sesuatu.  tidak  terang  maupun  gelap.  Lebih  dekat  dengan  pengertian  bahwa  pelaku menyalahgunakan  haknya  sebagai  orang  yang  menguasai  suatu  benda  (memiliki),  yang haknya  tidak  boleh  melebihi  haknya  sebagai  orang  yang  dipercayakan  untuk  menguasai benda tersebut bukan karena suatu tindak pidana.
Tindak pidana penggelapan dalam KUHP terdiri atas beberapa bentuk, yaitu: a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa b. Penggelapan ringan
c. Pengelapan dengan pemberatan; dan
d. Penggelapan dalam keluarga

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
A.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penggelapan  Uang  Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu
Pertanggungjawaban  atau  yang  dikenal  dengan  konsep  liability  dalam  segi  falsafah hukum, seorang filosof besar Abad ke 20, Roscoe Poundmenyatakan bahwa : I…Use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.” Pertangungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk  membayar  pembalasan  yang  akan  di  terima  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai toereken-baarheid, criminal reponsibilty, criminal liability, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.
Pada  Pasal  27  KUHP  menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  adalah  diteruskanya celaan  yang  objektif  ada  pada  tindak  pidana  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,  secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.
Mengenai  kemampuan  bertanggungjawab  sebenarnya  tidak  secara  terperinci ditegaskan  oleh  Pasal  44  KUHP.  Hanya  di  temukan  beberapa  pandangan  para  sarjana, misalnya  Van  Hammel  yang  mengatakan,  orang  yang  mampu  bertanggungjawab  harus memenuhi  setidaknya  3  (tiga)  syarat,  yaitu  :  (1)  dapat  menginsafi  (mengerti)  makna perbuatannya  dalam  alam  tindak  pidana,  (2)  dapat  menginsafi  bahwa  perbuatanya  di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pertangungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan  diterima  pelaku  dari  seseorang  yang  telah  dirugikan,  pertanggungjawaban  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam suatu  Tindak  Pidana,  mengetahui  secara  jelas  Tindak  Pidana  yang  terjadi  adalah  suatu keharusan.  Beberapa  Tindak  Pidana  yang  terjadi  harus  diketahui  makna  dan  definisinya termasuk Tindak Pidana penggelapan.
Tongat  mengemukakan  penjelasannya  mengenai  tindak  pidana  penggelapan  yaitu: Tindak  pidana  sebagaimana  tersebut  dalam  BAB  XXIV  KUHP  lebih  tepat  disebut  sebagai “tindak  pidana  penyalahgunaan  hak”atau  “penyalahgunaan  kepercayaan”.  Sebab,  inti  dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak”atau “penyalahgunaan  kepercayaan”.  Karena  dengan  penyebutan  tersebut  maka  akan  lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.
Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
diancam  karena penggelapan, dengan pidana  paling lama  empat tahun  atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Tindak  Pidana  sebagaimana  tersebut  dalam  BAB  XXIV  KUHP  lebih  tepat  disebut sebagai  “Tindak  Pidana  penyalahgunaan  hak”atau  “penyalahgunaan  kepercayaan”.Sebab, inti dari Tindak Pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak”atau  “penyalahgunaan  kepercayaan”.  Karena dengan penyebutan tersebut  maka  akan lebih  memudahkan  bagi  setiap  orang  untuk  mengetahui  perbuatan  apa  yang  sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.
Kemudian,  Adami  Chazawi  menambahkan  penjelasan  mengenai  penggelapan berdasarkan  Pasal  372  KUHP  yang  dikemukakan  sebagai  berikut:  Perkataan  verduistering yang  kedalam  bahasa  kita  diterjemahkan  secara  harfiah  dengan  penggelapan  itu,  bagi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya  sebagai  membikin  sesuatu  menjadi  tidak  terang  atau  gelap.  Lebih  mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki),  hak  mana  tidak  boleh  melampaui  dari  haknya  sebagai  seorang  yang  diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.
Tindak Pidana penggelapan dalam KUHP terdiri atas beberapa bentuk, yaitu: a. Tindak Pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa b. Penggelapan ringan
c. Penggelapan dengan pemberatan; dan
d. Penggelapan dalam keluarga
B. Faktor-faktor pertimbangan Hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana  penggelapan  uang  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2021/PN Kbu
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal  dari  pertimbangan  hakim  tersebut  akan  dibatalkan  oleh  Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  juga  memerlukan  adanya  pembuktian, dimana  hasil  dari  pembuktian  itu  akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.Pembuktian  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu peristiwa/fakta  yang  diajukan  itu  benar-benar  terjadi,  guna  mendapatkan  putusan  hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pidana  bersyarat  perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk  mencapai  kepastian  hukum  dengan  penegakan  hukum  secara  tegas  adalah  melalui kekuasaan  kehakiman,  di  mana  hakim  merupakan  aparat  penegak  hukum  yang  melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  pembuktian  merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh  kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta  yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna  mendapatkan  putusan  hakim  yang  benar  dan  adil.  Hakim  tidak  dapat  menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum  kehakiman,  dimana  hakim  merupakan  aparat  penegak  hukum  melalui  putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
Pokok  kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar  1945 Bab  IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Nomor    48  Tahun  2009,  yaitu  Kekuasaan  Kehakiman  adalah  kekuasaan negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  dalam  ketentuan  ini mengandung  pengertian  bahwa  kekuasaan  kehakiman  bebas  dari  segala  campur  tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dasar 1945.Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas  hakim  alah  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  sehingga putusannya  mencerminkan  rasa  keadilan  rakyat  Indonesia.  Kemudian  Pasal  24  ayat  (2) menegaskan  bahwa:  kekuasan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam  lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) Undang-UndangNomor  48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.Dalam  hal  ini  tidak  diartikan  tidak  berat  sebelah  dalam  pertimbangan  dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan Undang-UndangNomor  48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda - bedakan orang”.
Seorang  hakim  diwajibkan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dengan  tidak memihak.  Hakim  dalam  memberi  suatu  keadilan  harus  menelaah  terlebih  dahulu  tentang kebenaran  peristiwa  yang  diajukan  kepadanya  kemudian  memberi  penilaian  terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.
Setelah  itu  hakim  baru  dapat  menjatuhkan  putusan  terhadap  peristiwa  tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili  suatu  peristiwa  yang  diajukan  kepadanya.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999  Jo.Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Seorang hakim  dalam  menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang  berlaku.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  berdasar  penafsiran  hukum  yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
Putusan  hakim  pada  dasarnya  adalah  suatu  karya  menemukan  hukum,  yaitu menetapkan  bagaimanakah  seharusnya  menurut  hukum  dalam  setiap  peristiwa  yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti  dalam  pemeriksaan  disidang  pengadilan.  Dalam  Pasal  1  butir  11    Kitab    Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana   disebutkan  bahwa   Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim  yang    diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa  pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Berdasarkan  undang-undang,  hakim  dalam  mengajukan  perkara  penjatuhan  pidana denda  yang  melampaui  ketentuan  ketentuan  undang-undang    harus  berdasarkan  hukum materil  maupun  hukum  formil.  Hakim  juga  sepenuhnya  memperhatikan  ketentuan- ketentuan yang tercantum dalamUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Kekuasaan  kehakiman  merupakan  badan  yang  menentukan  kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari  kekuasaan kehakiman adalah  hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.
Dalam  menjatuhkan  hukuman,  hakim  terikat  oleh  aturan  hukum  yang  dijadikan landasan  hakimdalam  menjatuhkan  hukuman,  dan  hakim  dalam  menjatuhkan  hukum berkisar  antara  straf  minimal  dan  straf  maksimal.  Dalam  perkara  anak  penjatuhan  pidana denda yang  dikenakan paling banyak ½ (satu perdua)  dari maksimum ancaman pidana bagi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
orang  dewasa.  Kekuatan  hukum  ini  tidak  memiliki  dasar  hukum  artinya  putusan  tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila  ada  kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum  dilakukan  untuk  memeriksa  kembali  putusan,  untuk  meneliti  putusan  bila  ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, seta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.
Tongat  menegaskan  perihal  pengertian  tentang  penggelapan  adalah  apabila  suatu benda  berada  dalam  kekuasaan  orang  bukan  karena  tindak  pidana,  tetapi  karena  suatu perbuatan  yang  sah,  misalnya  karena  penyimpanan,  perjanjian  penitipan  baran g,  dan sebagainya.Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan pengelapan.
Penggelapan  diatur  dalam  Pasal  372  KUHP,  yang  termasuk  penggelapan  adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas  barang  itu  sudah  ada  pada  pelaku,  tapi  penguasaan  itu  terjadi  secara  sah.  Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya  yang  mana  barang/uang  tersebut  pada  dasarnya  adalah  milik  orang lain.Sementara  itu  penipuan  diatur  dalam  Pasal  378  KUHPyaitu  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih  luas  dari  penggelapan.  Jika  penggelapan  terbatas  pada  barang  atau  uang,  penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Hukuman  Penggelapan  Uang  Diatur  dalam  KUHP  Pasal  Penggelapan  Uang.  Untuk hukuman  yang  harus  diterima  oleh  pelaku  penggelapan  uang  sudah  diatur  dalam  Pasal penggelapan  uang  yang  ada  dalam  buku  II  Bab  XXIV  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang berjudul  “Penggelapan”. Diantaranya pasal 374 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (“KUHP”)  tentang  pasal  penggelapan  uang  perusahaan  dengan  pelaku  penggelapan  dalam sebuah jabatan dapat diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun .
Mengingat tindak pidana penggelapan ini sudah diatur dalam pasal 374 KUHP, maka sudah  jelas  jika  proses  hukum  terhadap  pelakunya  tidak  bisa  dihentikan  meski  pihak  yang terkait  telah  melakukan  perdamaian.  Sehingga  tindakan  kejahatan  ini  tergolong  ke  dala hukum  pidana  dan  bukan  hukum  perdata  penggelapan  uang,  yang  mana  jika  kasus penggelapan tersebut telah diadukan dan dalam tahap persidangan, pidananya tidak dapat dihapus  meskipun  para  pihak  telah  melakukan  pembayaran.  Karena  kasus  tindak penggelapan  ini  masuk  ke  dalam  delik  biasa  yang  mana  harus  tetap  diproses  oleh  pihak berwajib (polisi, jaksa, hakim) tanpa perlu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi  posisi  penegak  hukum  disini  bersifat  aktif  untuk  bisa  menindaklanjuti  sebuah  tindak pidana.
Jika  ternyata  ditengah  proses  berjalannya  penanganan  perkara,  para  pihak  sudah berdamai,  kasus  tergolong  delik  biasa  ini  tidak  dapat  dihentikan  saat  para  pihak  berdamai seperti  delik  aduan.  Proses  hukum  akan  terus  berjalan  hingga  tersangka/terdakwa  dapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

## KESIMPULAN
1. Pada uraian kasus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kejahatan sangat diketahui  dengan  jelas  kejahatan  yang  terjadi  adalah  suatu  keharusan.  Untuk  itu, beberapa  tindak  pidana  yang  terjadi  harus  diketahui  makna  dan  definisinya,  termasuk tindak  pidana  penggelapan.  Dalam  hal  ini,  maka  pertanggungjawaban  yang  dilakukan tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Hakim juga tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dapat  menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata  baginya  bahwa  peristiwa/fakta tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni  dibuktikan  kebenaranya,  sehingga  nampak  adanya hubungan hukum antara para pihak.
2. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan  seimbang  dalam  tataran  teori  dan  praktek.  Salah  satu  usaha  untuk  mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adami Chazawi. 2016. Kejahatan Terhadap  Harta Benda, Bayu Media, Jakarta. Ahmad Rivai. 2016. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum. Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Hamzah. 2015.KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.-------.2018 . Hukum Pidana dan AcaraPidana , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief.  2012. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan , Citra Aditya, Bandung.
Moch.Anwar.2019. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung. Moeljatno. 2007. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Bumi Aksara, Jakarta. Mukti  Arto.  2016.Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Muladi.2012. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2011. Delik-delik Khusus yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik , Tarsito, Bandung.
R Sugandhi.2010 . Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya . Usaha Nasional, Surabaya.
Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas. 2018. Hukum Kepegawaian , UII Press, Yogyakarta. Romli Atmasasmita. 2010. Perbandingan Hukum Pidana . Mandar Maju, Bandung.
-------.  2016 .  Sistem  Peradilan  Pidana;  Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abilisionisme ,  Bina Cipta, Bandung.
S.R Sianturi. 2016. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Storia Grafika, Jakarta.
Soedarto. 2015. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Soedjono Dirdjosisworo. 2012. Pengantar Ilmu Hukum , Grafindo Persada, Jakarta.
Soejono Soekanto.2011. Metode Penelitian Sosial. UI Press, Jakarta. Tongat.2016. Hukum Pidana Materiil , UMM Press, Malang.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Wirjono  Prodjodikoro.  2013. Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu di Indonesia , Refika  Adityama, Bandung.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 Hasil Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  jo.Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ahmad  Fadil  Dwiansyah.  2019. Sanksi  dan  Akibat  Hukum  Terhadap  Status  Aparatur  Sipil Negara  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi, Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.
Sagung  Dewi  Tarastya  Yudhi  Putri.  2019. Oknum  Aparatur  Sipil  Negara  Yang  Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana(Studi Kasus Putusan  Nomor  65/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn  Mdn), Jurnal  Program  Kekhususan  Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali