Volume 5 Nomor 1 2022, 182 - 192 E-ISSN: 2655-0695 DOI: https://doi.org/ 10.32923/kjmp.v5i1.3053

## Madrasah dan Mobilitas Sosial
Abdullah Idi 1 , Yulia Tri Samiha 2 , Romadhon 3*

## Abstrak
Madrasah sebagai salah satu Lembaga Pendidikan senantiasa mengalami perubahan sesaat setelah masyarakat berubah atau  sebaliknya,  perubahan  pada  sistem  pendidikan  seharusnya  membawa  perbaikan  di  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatan. Sejarah menunjukkan kaitan dan hubungan yang erat antara pendidikan di satu pihak dan keadaan sosial kemasyarakatan dipihak lain. Dari padanya kita belajar bahwa corak masyarakat pada satu kurun waktu tertentu, sangat  ditentukan  oleh  sistem  pendidikan  yang  dilaksanakannya.  Dan  sebaliknya,  sistem  pendidikan  sosial  sangat dipengaruhi oleh corak dan keadaan masyarakat yang membentuknya. Kelihatannya kaitannya antar sistem pendidikan dan keadaan masyarakat yang mendukung sistem tadi merupakan suatu dilema yang cenderung bersifat statis, karena keduanya saling mempengaruhi. Hal itu disebabkan, di satu sisi pendidikan menciptakan kekuatan-kekuatan pendorong untuk mencapai kemajuan dan di sisi lain, masyarakat adalah kekuatan yang menentukan peradaban dan pengetahuan serta  memberi  corak  dan  menentukan  arah  perkembangan  dan  kemajuannya  sendiri.  Tinggi  tingkat  Pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima, sehingga mendorong terjadinya mobilitas sosial naik (upward social mobility). Pendidikan yang dimaksudkan di sini ialah pendidikan formal yang berkualitas. Melalui pendidikan,  seseorang  dapat  memperoleh  ijazah  yang  merupakan  syarat  penting  untuk  mendapatkan  pekerjaan tertentu. Idealnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar harapannya memperoleh pekerjaan dan status yang lebih baik dalam masyarakat. Melalui Pendidikan orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Sudah menjadi fitrah bagi seluruh umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui penghasilan yang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan pendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas social demi tercapainya kesejahterahan hidup.
Kata Kunci: madrasah; pendidikan; mobilitas sosial
History: Received   : 06 April 2022 Revised     : 23 Juni 2022 Accepted  : 23 Juni 2022 Published  : 08 Agustus 2022
123 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang *Koresponden Penulis : romadhon@gmail.com
Publisher: LPM  IAIN  Syaikh  Abdurrahman  Siddik  Bangka Belitung, Indonesia
Licensed: This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

## Pendahuluan
Pendidikan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  sejarah  perkembangan sosial  keagamaan  utamanya  dibidang  peradaban  dan  ilmu  pengetahuan.  Pendidikan menciptakan  kekuatan-kekuatan  pendorong  untuk  mencapai  kemajuan  peradaban  dan pengetahuan serta memberi corak dan menentukan arah perkembangan dan kemajuan sosial keagamaan  itu  sendiri.  Kalau  kita  melihat  perkembangan  sosial  keagamaan  sejak  zaman Rasulullah  saw  sampai  sekarang  mengalami  pasang  surut  dalam  sejarahnya,  akan  ditemukan kaitan  dan  hubungan  yang  erat  antara  pendidikan  disatu  pihak  dan  keadaan  sosial kemasyarakatan dipihak lain. Dapat dikatakan bahwa corak masyarakat pada satu kurun waktu tertentu,  sangat  ditentukan  oleh  sistem  pendidikan  yang  dilaksanakannya. Sebaliknya  sistem pendidikan sosial itu sendiri sangat dipengaruhi oleh corak dan keadaan masyarakat ketika itu. Kelihatannya  kaitannya  antar  sistem  pendidikan  dan  keadaan  masyarakat  yang  mendukung sistem tadi merupakan suatu dilemma yang cenderung bersifat statis, karena keduanya saling mempengaruhi  (Syalabi,  1954:  1).  Ia  bisa  berubah  apabila  salah  satu  dari  dua  unsur  tersebut mengalami perubahan.
Sistem  pendidikan  sebagai  media  sosial  seharusnya  mengalami  perubahan  apabila setelah masyarakat berubah atau sebaliknya, perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan
cepat  atau  lambat  dengan  sendirinya  akan  membawa  perubahan  di  dalam  sosial kemasyarakatan.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  sejarah  Islam  misalnya  pada  masa  Abbasiyah (Bosworth, 2001: 27-29). Setelah keadaan politik dan keadaan masyarakat berubah maka sistem pendidikan  ikut  berubah  pula.  Pada  masa-masa  permulaan  Abbasiyah  di  mana  kebebasan berfikir  terjamin  dan  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  luas  untuk  mendalami  dan mengembangkan ilmu pengetahuan, maka timbullah majelis-majelis ilmu dan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh negeri.
Perhatian dalam bidang kajian tidak hanya terbatas pada aspek tertentu saja dari ilmu pengetahuan  yang  berkembang  pada  masa  itu,  tetapi  mencakup  dan  meyeluruh  sepanjang kemampuan daya nalar para cende-kiawan. Tidaklah mengherankan apabila masa itu dipandang sebagai  masa  keemasan  dalam  sejarah  Islam  dan  sebagai  puncak  ketinggian  dari  ilmu pengetahuan sosial keagamaan. Tetapi sebaliknya tatkala keadaan politik dan masyarakat sudah mulai mundur maka kebebasan berfikir dan berijtihad dibatasi, sehingga sistem pendidikan ikut serta berubah (Yunus, 1976: 62-63).
Meskipun  pendidikan  telah  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  yang  tercatat dalam sejarah perkembangan sosial keagamaan, tetapi perhatian secara khusus pada bidang ini sangat sedikit. Bahkan sebelum abad ke 20 M, literatur-literatur yang membahas secara khusus mengenai  pendidikan  dan  pengajaran  dapat  dihitung  dengan  jari.  Belum  lagi  pada  aspek sosialnya.  Fahmi  (1947:  3),  mengeluh  dengan  menyatakan  “suatu  hal  yang  mengherankan, karena  pembahasan-pembahasan  banyak  dilakukan  orang  dalam  berbagai  segi  peradaban seperti  politik,  ilmu  pengetahuan,  ekonomi,  dan  sosial  tetapi  pembahasan-pembahasan mengenai hubungan langsung dengan prinsip-prinsip, sistem, lembaga, metode, dan kurikulum pendidikan dan pengajaran di negeri-negeri Islam sangat kurang perhatian”.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan studi  deskrptif  kualitatif.  Penelitian  kepustakaan  merupakan  suatu  penelitian  atas kumpulan literatur ilmiah, buku, yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, selanjutnya  akan  ditelaah  dan  dianalisisi  guna  memperoleh  hasil  yang  baik.  Penulis menganalisa data dengan metode analisa sintesis (Sumaryono, 1999). Metode analisis sintesis adalah cara yg di pakai untuk mengkombinasikan konsep yg berlainan menjadi satu  secara  koheren  degan  cara  mengumpulkan  atau  mengembangkan  pernyataan- pernyataan.

## Hasil dan Diskusi Pendidikan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara. Pendidikan dapat  pula diartikan sebagai  usaha sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi  diri  profesionalisme pendidikan di  sekolahnya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Anggriawan, Syafril, Oktarina, dan Afrian, 2012).
Pendidikan  dapat  pula  dimaknai  sebagi  sebuah  proses  pematangan  dan pendewasaan  masyarakat  dengan  metode-metode  tertentu,  sehingga  memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat  menghasilkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  unggul  (Palupi  &  Zatdni,  2016). Pelaksanaan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, pasal 13 ayat  (1),  yang menjelaskan bahwa jalur  pendidikan dilaksanakan  melalui  tiga  jalur,  yakni pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan Pendidikan informal.
Pertama,  adalah  pendidikan  formal  yang  lebih  dikenal  sebagai  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  sekolah,  baik  yang  dikelola  oleh  pemerintah  maupun swasta.  Pendidikan  ini  dapat  dikatagorikan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Sekolah  Dasar, Sekolah  Lanjutan,  hingga  Perguruan  Tinggi.  Pendidikan  formal  memiliki  peraturan  yang tegas  dan  mengikat,  serta  kurikulum  yang  telah  dirancang  yang  terkadang  mengalami perubahan  yang  disesuaikan  dengan  perkembangan  jaman.  Tiap-tiap  jenjang  pada Pendidikan formal sangat berkaitan, karena siswa tidak dapat melanjutkan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi apabila tidak menempuh jenjang yang lebih rendah sebelumnya. Misalnya seseorang ingin bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, maka dia harus bersekolah di Sekolah Dasar terlebih dahulu. ini menjadi salah satu syarat mutlak diantara berbagai syarat lainnya bagi siswa untuk dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dalam penyelenggaraan sistem pendidikan formal.
Kedua,  pendidikan  nonformal.  Pendidikan  nonformal  adalah  penyelenggaraan pendidikan  di  luar  sekolah,  atau  yang  berada  di  lingkungan  masyarakat,  seperti  kursus, lembaga bimbingan belajar, dan balai latihan kerja. Dalam UU No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat  (12)  menjelaskan  bahwa  pendidikan  nonformal  adalah  jalur  pendidikan  di  luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan dalam  pasal  26  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  pendidikan  nonformal  berfungsi  sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pengganti, adalah apabila seseorang tidak mampu menem puh  pendidikan  formal,  maka  dia  dapat  menempuh  pendidikan  nonformal  demi kelangsungan  hidupnya.  Penambah,  adalah  apabila  seseorang  yang  telah  menempuh pendidikan  formal  dan  ingin  menambah  ilmunya  melalui  pendidikan  nonformal  adalah tidak  dilarang,  sedangkan  pelengkap  berarti  pendidikan  sepanjang  hayat  berlaku  bagi setiap  orang  untuk  selalu  melengkapi  pendidikannya  baik  formal  maupun  nonformal. Seseorang dapat mengambil program pendidikan nonformal dalam bentuk sajian paket A (setara dengan pendidikan SD), B (setara dengan Pendidikan SLTP), dan C (setara dengan SMA/SMK). Profesionalisme Pendidikan di Sekolah
Ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam lingkup keluarga, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat (13)  yang  menyatakan bahwa  pendidikan informal  adalah jalur  pendidikan keluarga  dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan informal sangat fleksibel dan tidak terikat dan terbatas  waktu,  dan  prosesnya  berjalan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan informal tidak memiliki sistem, karena komponen sistem tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk komponen sistem.
Sedangkan  dalam  pengawasannya,  pendidikan  informal  tidak  memiliki  lembaga khusus  yang  bertanggung  jawab  atas  terselenggaranya  pendidikan.  Pengawasan pendidikan  dalam  keluarga  sangat  bergantung  pada  keketatan  dan  kedisiplinan  dalam keluarga tersebut (Palupi & Zatdni, 2016). Banyaknya hal yang mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan adalah bukti bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu masalah pendidikan  yang  rumit  ini  bukan  hanya  tanggung  jawab  pemerintah,  akan  tetapi  juga merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Peran sarta masyarakat diperlukan dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkat mutu pendidikan di Indonesia.

## Madrasah
Salah  satu  Lembaga  Pendidikan  yang  ada  di  Indonesia  dibawah  naungan Kementrian  Agama  Republik  Indonesia  adalah  Madrasah.  kata Madrasah dalam  bahasa Arab  merupakan  bentuk  kata  keterangan  tempat  dari  kata darasa .  Secara  harfiah, madrasah diartikan sebagai “tempat belajar para pelajar”, atau tempat untuk memberikan pelajaran.  Dari  kata darasa juga  bisa  diturunkan  kata  midras  yang  berarti  “buku  yang dipelajari”  atau  “tempat  belajar”.  Kata  al  “midras”  juga  diartikan  sebagi  “rumah untuk mempelajari  kitab  taurat.  Kata madrasah juga  didapatkan  dalam  bahasa  Hebrew  dan Aramy, dari akar kata yang sama yakni darasa berarti “membaca dan belajar” atau tempat duduk untuk belajar. Dari kedua bahasa itu, kata “madrasah” memiliki memiliki arti yang sama: “tempat belajar”, dalam bahasa Indonesia, madrasah sekolah, di mana sekolah itu sendiri berasal dari bahasa asing, yakni school atau scola. (Khoiriyah dalam Idi, 2015: 161) . Secara  etimologis,  kata  merupakan isim  makan dari  kata darasah yang  berarti  “tempat duduk untuk belajar”.
Di Indonesia, istilah madrasah telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan, khususnya  yang  bernuansa  Islam.  Dengan  demikian,  secara  harfiah,  kata  madrasah memiliki kesamaan arti dengan sekolah agama. Setelah mengarungi perjalanan peradaban bangsa,  diakui  telah  mengalami  perubahan-perubahan,  walaupun  tidak  melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam. (Asrohah, 2001: 35) Jika  pandangan  diarahkan  kepada  SKB  (Surat  Keputusan  Bersama)  Menteri  Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri tahun 1975, madrasah diartikan sebagai lembaga pendidikan yang yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai  mata  pelajaran dasar  yang diberikan sekurang-kurangnya  30  % di  samping  mata pelajaran  umum.  (Mappanganro,  1996:  23).  Dengan  demikian,  di  lembaga  pendidikan madrasah, peserta didik memperoleh pembelajaran mengenai hal ihwal dan seluk beluk agama  dan  keagamaan  Islam.  Karenanya,  dalam  pemakaiannya,  kata  madrasah  lebih dikenal sebagai sekolah agama.
Meski  demikian,  perlu  dipahami  bahwa  kelahiran  madrasah  di  Indonesia  bukan bentuk adopsi langsung terhadap praktek madrasah di Timur Tengah tersebut, sehingga secara otomatis, latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia tetap pula dalam format yang  berbeda.  (Rahim,  2001:  102).  Dalam  perspektif  historis,  lembaga  pendidikan  Islam yang pertama didirikan di Indonesia adalah berbentuk pesantren. Karenanya, pesantren disebut  sebagai  bapak dari  pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum  pemerintah kolonial Belanda  memperkenalkan  sistem  pendidikan  Baratnya,  dengan  karakternya  yang  yang relegius oriented, pesantren telah mampu meletakkan dasar keagamaan yang kuat. Para
santri  tidak  hanya  dibekali  pemahaman  tentang  ajaran  Islam,  tetapi  juga  kemampuan untuk menyebarkan dan mempertahankan Islam. (Shaleh, 2000: 97).
Masuknya  model  pendidikan  Barat  pada  sekolah  yang  didirikan  oleh  pemeritan colonial Belanda, membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam saat itu,  yakni  mengarah  kepada  dikhotomi  ilmu  agama  (Islam)  dan  ilmu  sekuler  (umum). Dualisme  pendidikan  yang  konfrontatif  tersebut,  telah  mengilhami  munculnya  gerakan reformasi dalam pendidikan sekolah ke dalam lingkungan pesantren. Dari situlah embrio madrasah lahir.
Pada  sekitar  abad  ke-19,  pemerintah  kolonial  Belanda  mulai  memperkenalkan sekolah-sekolah  modern  menurut  sistem  pengajaran  yang  berkembang  di  dunia  Barat. Untuk  menjembatani  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  yang  terlalu  jauh,  maka  sistem pendidikan pesantren yang ada  harus  diperbaharui.  Usaha  pemerintah kolonial  Belanda melalui  politik  pendidikan,  mendapat  respon  dari  umat  Islam.  Penyatuan  lembaga pendidikan  yang  didirikan  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda,  yang  kemudian  diimbangi dengan  berdirinya  madrasah-madrasah,  yang  dalam  batas-batas  tertentu  merupakan lembaga pendidikan ala Belanda yang diberi muatan keagamaan. (Djamaluddin, 1998: 57) Jadi,  kelahiran  madrasah  dilatarbelakangi  oleh  keinginan  untuk  memberlakukan  secara berimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, dalam kegiatan pendidikan di kalangan umat Islam. Atau dengan kata lain, madrasah merupakan perpaduan antara sistem  pendidikan  pesantren  dengan  sistem  pendidikan  umum  yang  dilakukan  oleh kolonial Belanda.

## Mobilitas Sosial
Mobilitas  sosial  adalah  sebuah  gerakan  masyarakat  dalam  kegiatan  menuju perubahan yang lebih baik. Henry Clay Smith (1968) mengatakan mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial (gerakan antar individu dengan kelompoknya). (Gunawan dalam  Idi,  2015:  195).  Dapat  dijelaskan  bahwa  pergerakan  individu,  kadang-kadang kelompok antara posisi berbeda dalam hierarki stratifikasi sosial pada masyarakat. Dalam masyarakat modern, posisi-posisi kelas dalam struktur pekerjaan menjadi perhatian utama dalam  mobilitas  sosial.  Mobilitas  sosial  meliputi  pergerakan  meliputi  pergerakan  suatu kelas  atau  hierarki  status,  mobilitas  ke  atas  ( upward  mobility) atau  mobilitas  ke  bawah ( downdard mobility: di mana fokus dan perhatian sosiologi adalah pada perbedaan antara kelas sosial ekonomi atau posisi status, atau hal itu mungkin merupakan lebih pada waktu singkat,  sebagai  contoh  naik  atau  turun  karier  individu, intragenerational  mobility. (Idi, 2015: 196).
Kata mobilitas berasal dari Bahasa latin “ mobilis ” yang berarti mudah dipindahkan atau  banyak  bergerak  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.  Dalam  Bahasa  Indonesia,  istilah yang sepadan dengan kata itu lazim digunakan adalah perpindahan, gerak, atau gerakan. Dengan demikian, istilah mobilitas sosial diartikan sama dengan istilah perpindahan sosial, gerak sosial, atau gerakan sosial. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain. Masyarakat dengan sistem pelapisan  sosial  terbuka  memiliki  tingkat  mobilitas  yang  tinggi  dibandingkan  sistem pelapisan  sosial  tertutup  yang  biasanya  mempunyai  tingkat  mobilitas  rendah,  seperti terlihat pada masyarakat dengan kasta.
Gunawan dalam  Idi  (2015:  198)  menjelaskan bahwa  menurut  P.A  Sorokin  saluran mobilitas sosial terdiri dari:
a. Angkatan  bersenjata,  meruapakan  organisasi  yang  dapat  digunakan  untuk  saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Misalnya, seorang  prajurit  yang  berjasa  pada  negara  karena  menyelamatkan  negara  dari pemberontakan, dia akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat.
b. Lembaga  keagamaan,  dapat  meningkatkanstatus  sosial  seseorang,  misalnya seorangyang berjasa dalam perkembangan agamaseperti ustadz, pendeta, dan biksu. Statussosial  para  penyebar  jajaran  agama  iniakan  meningkatkan  status  sosialnya dimasyarkat, terutama bagi komunitaspengikut agama tertentu.
c. Lembaga  pendidikan,  umumnyamerupakan  saluran  yang  konkret  darimobilitas vertikal  ke  atas,  bahkan  dianggapsebagai sosial  elevator (perangkat)  yangbergerak dari kedudukan yang rendah kekedudukan yang lebih tinggi. Pendidikanmemberikan kesempatan pada setiap oranguntuk mendapatkan kedudukan lebihtinggi. Seseorang anak  dari  keluargamiskin  mengenyam  sekolah  samapaijenjang  yang  lebih  tinggi. Setelah  lulus  diamemiliki  pengetahuan  bisnis  danmenggunakan  pengetahuannya untukberusaha, sehingga ia berhasil menjadipengusaah sukses, yang telahmeningkatakan status sosialnya.
d. Organisasi  politik,  organisasi  politik  memungkinkan  anggotanya  yang  loyal danberdedikasi  tinggi  untuk  menempati  jabatan  yang  lebih  tinggi,  sehingga  status sosialnya meningkat.
e. Ekonomi,  organisasi  ekonomi,  seperti  perusahaan,  koperasi,  BUMN,  dapat meningkatkan tingkat pendapatan seorang.Semakin besar prestasinya semakin besar jabatannya.  Jika  jabatannya  tinggi  maka  pendapatannya  akan  bertambah  karena pendapatannya  bertambah  berakibat  pada  kekayaan  bertambah.  Juga  karena kekayaannya bertambah akibatnya status sosial di masyarakat meningkat.
f. Keahlian,  seperti  situs-situs  karya  ilmiah,orang  yang  rajin  menulis  dan menyumbangkan  pengetahuan/keahliannya  kepada  kelompok  pastistatusnya  akan dianggap lebih tinggi dari pengguna biasa.
g. Perkawinan,  seorang  bisa  berubah  kedudukan  atau  status  sosialnya.  Misalnya, seorang  pria  miskin  yang  menikah  dengan  seorang  janda  kaya  dengan  sendirinya status sosial pria itu berubah menjadi orang kaya yang dikarenakan istiranya kaya.
Adapun Faktor Pendorong Mobilitas Sosial, yaitu:
a. Perubahan  Kondisi  Sosial,  struktur  kasta  dan  kelas  dapat  berubah  dengan sendirinya,  misalnya  karena  masyarakat  berubah  pandangan  menjadi  lebih terbuka.Kemajuan  teknologi  juga  dapat  membuka  kemungkinan  timbulnya mobilitas ke atas.Selain itu, perubahan stratifikasi baru.
b. Ekspansi  Teritorial  (Peluasan  Daerah)  dan  Gerak  Populasi,  misalnya  karena perkembangan  kota  dan  transmigrasi  dapat  mendorong  terjadinya  mobilitas sosial.
c. Komunikasi  yang  bebas,  komunikasi  yang  terbatas  antar  anggota  masyarakat akan  menghambat  mobilitas  sosial.  Sebaliknya,  komunikasi  yang  bebas  dan efektif  akan  memudarkan  semua  garis  batas  antar  anggota  sosial  yang  adadi masyarakat. Hal itu akan merangsang terjadinya mobilitas sosial.
d. Pembagian kerja, besarnya kemungkinan terjadinya mobilitas dipengaruhi oleh tingkat  pembagian  kerja  yang  ada.  Pembagian  kerja  berhubungan  dengan spesifikasi  jenis  pekerjaan.  Spesifikasi  pekerjaan  menuntut  keahlian  khusus. Semakin  spesifik  pekerjaan  yang  ada  dimasyarakat,  semakin  sedikit  pula
kemungkinan  individu  berpindah  dari  pekerjaan  satu  ke  pekerjaan  lain. Akibatnya semakin kecillah kemungkinan terjadi mobilitas social.
e. Tingkat fertilitas (kelahiran) yang berbeda, kelompok masyarakat yang memiliki tingkat  ekonomi  dan  tingkat  Pendidikan  yang  rendah  cenderung  memiliki tingkat fertilitas yang tinggi. Pada pihak lain masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingkat reproduksi dan angka kelahiran. Pada saat itu orang-orang dari tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah memiliki kesempatan untuk banyak bereproduksi  dan memperbaiki  kualitas  keturunan. Dalam situasi seperti itu mobilitas sosial dapat terjadi.
f. Situasi  politik,  kondisi  politik  suatu  negara  yang  tidak  stabil  memungkinkan banyak  penduduknya  yang  mengungsi  atau  pindah  sementara  ke  negara  lain yang  lebih  aman.Sebagai  contoh,  ketika  di  Indonesia  terjadi  Reformasi, dikhawatirkan kondisi negara kacau balau. Sebagian kecil penduduk Indonesia pindah ke daerah atau negara yang dianggap aman. Contoh lainnya ketika Israel menyerang Lebanon, sebagian besar penduduk Lebanon mengungsi ke negara tetangga untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. (Silvia,2011)
Proses  perpindahan dari  satu  kelas  sosial  ke  kelas  sosial  lainnya  tidaklah mudah. Ada beberapa faktor yang penting yang justru menghambat perpindahan tersebut.
a. Perbedaan ras dan agama. Mobilitas social dapat terhambat karena faktor ras dan agama. Perbedaan ras menimbulkan perbedaan status sosial. Berikut contohnya: Perbedaan  tingkat  ras  yang  pernah  terjadi  di  Afrika  Selatan.  Ras  kulit  putih berkuasa  dan  tidak  memberi  kesempatan  ras  berkulit  hitam  berada dipemerintahan  sebagai  penguasa.  Namun,  setelah  politik  Apharteid  berakhir, Nelson Mandela dari kalangan kulit hitam menjadi presiden Afrika Selatan. Sistem kasta di India. Sistem tersebut tidak memungkinkan seseorang yang berasal dari kasta rendah dapat naik ke kasta yang paling tinggi. Dalam agama seseorang tidak dibenarkan dengan sebebas-bebasnya dan sekehendak hatinya berpindah agama untuk mencapai status tertentu.
b. Diskriminasi  kelas  dalam  sistem  kelasterbuka,  dapat  menghalangi  mobilitas keatas. Hal itu terbukti dengan adanyapembatasan keanggotaan suatu organisasi tertentu  dengan  berbagai  syarat  dan  ketentuan,  misalnya  jumlah  DPR dibatasihanya 500 orang.
c. Kelas-kelas  sosial,  dapat  menjadi  subkultur  tempat  individu  berkembang  dan mengalami  proses  sosialisasi.  Hal  ini  menjadi  pembatas  mobilitas  sosial keatas.Misalnya,  anak-anak  dari  kelas  ekonomi  rendah  cenderung  hidup  dalam lingkungan,  nilai  dan  pola  pikir  yang  umumnya  ada  dalam  masyarakat  kelas rendah.  Pengaruh  sosialisasi  yang  kuat  dari  lingkungannya  tersebut  cenderung mengukuhkan sang anak untuk hidup dengan pola pikir masyarakat kelas rendah.
d. Kemiskinan,  dapat  membatasi  kesempatan  bagi  seseorang  untuk  berkembang dan mencapai stastus sosial tertentu. Sebagai contoh, Ahmad memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena keduaorang tuanya tidak bisa membiayai.
e. Perbedaan  jenis  kelamin.  Berpengaruh  terhadap  prestasi,  kekuasaan,  status sosial,  dan  kesempatan-kesempatan  untuk  maju.Pria  dipandang  lebih  tinggi derajatnya dan cenderung menjadi lebih mudah mengalami gerak sosial dari pada wanita.Sebagai contoh, wanita yang hidup di desa yang masih sederhana merasa
bahwa  perannya  hanyalah  sebagai  ibu  rumahtangga.  Hal  itu  dipengaruhi  oleh pandangan yang umum ada pada masyarakatnya. (Silvia, 2011)

## Hubungan Madrasah dengan Mobilitas Sosial
Hubungan antara Pendidikan (Madrasah / Sekolah) dengan mobilitas seperti yang dikemukakan Robert G. Burgess dalam Bahar bahwa sistem pendidikanlah yang menjadi mekanisme  mobilitas  sosial.  Pendapat  Ivan  Reid  menyatakan  bahwa  pendidikan memainkan  peranan  penting  dalam  mobilitasd  sosial  sekallipun  tidak  tertuju  pada penempatan pekerjaan tertentu. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam mobilitas sosial, kita mengetahui bahwa kualifikasi pendidikan harus dihubungkan secara langsung dengan jenis pekerjaan. (Robinson, 1996: 54).
Pendidikan dipercaya menjadi salah satu faktor yang akan mempercepat terjadinya mobilitas  sosial.  Fungsi  Pendidikan  sebagai  sebuah  proses  penyeleksian  untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian (Harahap et al., 2022). Pendidikan menjadi sinkron dengan tujuan mobilitas sosial karena di dalam mobilitas sosial yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian seseorang.
Mobilitas  sosial  dalam  suatu  masyarakat  tentu  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor, dimana  pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  mendorong  terjadinya mobilitas  sosial  (Arifin,  2017).  Lebih  lanjut,  menurut  Minabari  (2001),  peran  pendidikan nasional harus dapat mewujudkan diri untuk menjadi sarana atau media mobilitas sosial sehingga  harus  menekankan  pada  pemerataan  kualitas  pendidikan.  pada  penelitiannya, Pattinasarany  (2012)  menyatakan  bahwa  pendidikan  dapat  dikatakan  sebagai  “ elevator sosial ” yang berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan posisi social seseorang.
Ada  beberapa  hal  dalam  melihat  hubungan  antara  pendidikan  dengan  mobilitas sosial yaitu: kesempatan pendidikan yang banyak ditentukan oleh faktor-faktor tertentu antara  lain  kedudukan  atau  status  sosial  masyarakat.  Kalangan  masyarakat  bawah menginginkan  terjadinya  perubahan  atau  mobilitas  sosial  melalui  pendidikan.  Selain  itu juga untk mendapatkan pekerjaan, kualifikasi pendidikan ada hubungannya dengan jenis pekerjaan,  akan  tetapi  tidak  semua  orang  yang  berkualifikasi  tinggi  dalam  pendidikan mendapatkan yang cocok dengan pekerjaanya. Kesempatan pakerjaan antara satu daerah dengan  daerah  lainnya  berbeda-beda  karena  mobilitas  sosial  dipengaruhi  adanya pendidikakan,  maka  pendidikan  menghasilkan kualifikasi  yang  lebih  banyak.  Jadi  secara singkat  hubungan  dengan  mobilitas  sosial  dipengaruhi  kesempatan  memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Sehingga apabila ingin mobilitas sosial semakin  baik  maka  kesempatan  memperoleh  pendidikan  semakin  baik,  dan  hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.
Pada  zaman  dahulu  orang  yang  dapat  menyelesaikan  pendidikannya  tingkat  SD pada zaman Belanda mempunyai harapan menjadi pegawai dan mendapatkan kedudukan sosial yang terhormat. Apalagi bila seseorang dapat meluluskan pendidikannya di MULO, AMS,  atau  perguruan  tinggi  maka  makin  besarlah  kesempatan  untuk  mendapatkan kedudukan yang lebih baik. (Sutomo, 2009: 39).
Kini pendidikan SD/Madrasah Ibtidaiyah, bahkan SMU atau Madrasah Aliyah hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Apalagi bila kewajiban belajar ditingkatkan sampai  SMU/Madarsah  Aliyah,  maka  ijazah  SMU/Madarsah  Aliyah  tidak  ada  artinya  lagi dalam  mencari  kedudukan  yang  lebih  tinggi.  Bahkan  kini  lulusan  perguruan  tinggi  pun sudah  bertambah  sulit  dalam  mobilitas  sosial  secara  vertikal,  yakni  untuk  memperoleh
kedudukan yang lebih baik. Karena kompetisi untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dengan bekal ijazah perguruan tinggi semakin melimpah. Oleh karenanya persaingan pun juga sangat ketat. Walaupun demikian pendidikan tinggi masih sangat selektif. Tidak semua  orang  tua  mampu  membiayai  studi  anaknya  di  perguruan  tinggi.  Dengan menggunakan komputer untuk menilai tes seleksi masuk menjadi obyektif, artinya tidak lagi  dipengaruhi  oleh kedudukan orang tua  atau  orang yang memberikan rekomendasi. Cara  itu  memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi  anak-anak  dari  golongan  rendah  dan menengah  untuk  memasuki  perguruan  tinggi  atas  dasar  prestasi  dan  kemampuannya. (Vembriarto, 1993: 102).
Di satu sisi Anderson (1961), dalam studinya menekankan bahwa hendaklah berhati- hati untuk menyimpulkan bahwa mobilitas sosial ke atas itu ditentukan oleh pendidikan formal  saja.  Studi-studi  komparatif  menunjukkan bahwa  di  Swedia, dan  Amerika Serikat banyak  terdapat  diketemukan  mobilitas  sosial  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan pendidikan  sekolah.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  intelegensi  dan  motivasi  merupakan faktor  penting  pula  yang  mempengaruhi  mobilitas  sosial.  Kedua  faktor  tersebut  tidak selalu ada hubungannya dengan pendidikan formal sekolah. (Robinson, 1996: 286).
Dari  uraian  di  atas  simpulkan  semakin  berfungsinya  tingkat  pendidikan,  maka semakin  besarlah  kemungkinan  untuk  mobilitas  sosial,  terutama  bagi  anak-anak  dari golongan rendah dan menengah. Meskipun dalam realitasnya pernyataan tersebut tidak selalu benar terutama jika pendidikan hanya sebatas tingkat madrasah aliyah saja terlebih lagi  tidak  memiliki  keterampilan  sebagai  pendamping  ijazah.  Strategi  pembaharuan pendidikan merupakan perspektif baru dalam dunia pendidikan yang mulai dirintis sebagai alternatif  untuk  memecahkan  masalah-masalah  pendidikan  yang  belum  diatasi  secara tuntas.  Jadi  pembaharuan  pendidikan  dilakukan  untuk  memecahkan  masalah-masalah yang  ada  dalam  dunia  pendidikan  dan  menyongsong  arah  perkembangan  dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan ke depan. Hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat social ekonomi seseorang digambarkan oleh Clark (dalam Mukhlas dan Muslih, 2015) sebagai berikut:
a. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilannya. Tidak  dapat  dipungkiri,  pada  umumnya  karyawan  dengan  tamatan  pendidikan  SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi memiliki tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula tingkat pendapatannya.
b. Tamatan sekolah dasar (atau sekolah menengah pertama) akan mendapat penghasilan maksimal  pada  usia  sekitar  25-34  tahun;  tamatan  sekolah  menengah  atas  akan mendapatkan  penghasilan  maksimal  pada  usia  sekitar  35-44  tahun  dan  tamatan perguruan tinggi akan mendapat hasil maksimal pada usia sekitar 45-54 tahun.
c. Tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada usia tua mendapat hasil yang lebih rendah dari hasil ketika mereka mulai bekerja. Tamatan sekolah menengah atas pada  usia  tua  mendapat  hasil  yang seimbang dengan hasil  ketika  mereka  mulai bekerja.  Tamatan  perguruan  tinggi  pada  usia  tua  mendapat  hasil  yang  lebih  besar ketika mereka mulai bekerja.
Pendapat  Clark  tersebut  senada  dengan  pendapat  Kuznet  (dalam  Nuraini,  2012), yang  menjelaskan  bahwa  distribusi  pendapatanberhubungan  dengan  distribusi  tingkat pendidikan. Pada masyarakat kelasbawah yang berpendapatan sangat rendah cenderung memiliki distribusi pendapatan yang merata karena faktor tingkat pendidikan yang sangat
rendah  pula.  Walau  demikian tentulah dimaklumi  bahwa  tidak  semua  orang mengalami atau  memiliki  korelasi  antara  tingkat  pendidikan  dan  penghasilan  seperti  diatas, penyimpangan  tentu  ada  sebagaimana  dalam  masalah  sosial  lainnya.  Misal Profesionalisme  Pendidikan  di  Sekolahkan  saja  seperti  pendapat  Musyarifah  (2018), seorang  anak  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  bahkan  kelompok  miskin  mengenyam sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus dia memiliki pengetahuan bisnis dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha, sehingga dia berhasil menjadi pengusaha sukses yang telah meningkatkan status sosialnya.

## Kesimpulan
Madrasah  sebagai  salah  satu  macam  nama  Pendidikan  yang  ada  di  Indonesia, dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan  demikian  terbuka  kesempatan  untuk  meningkat  ke  golongan  sosial  yang  lebih tinggi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pendidikan  merupakan salah satu jalan bagi mobilitas sosial.
Dalam  proses  perubahan pendidikan paling  tidak  memiliki  dua  peran yang harus diperhatikan,  yaitu:  1)  Pendidikan  akan  berpengaruh  terhadap  Mobilitas  Sosial  dan perubahan  masyarakat,  dan  2)  Pendidikan  harus  memberikan  sumbangan  optimal terhadap  proses  trnasformasi  menuju  terwujudnya  masyakat  madani.  Pendidikan  akan berpengaruh  terhadap  perubahan  kehidupan  masyarakat  dan  dapat  memberikan sumbangan  optimal  terhadap  proses  transformasi  ilmu  pengetahuan dan pelatihan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Pendidikan harus bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang realitas sosial serta cara melakukan mobilitas sosial. Mengingat pentingnya pendidikan bagi masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah dapat mengakomodasi Pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia, agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

## Referensi
Ahmadi,  Abu  dan  Uhbiyati,  Nur.  2001. Ilmu  Pendidikan  Islam.  Cet.  II ;  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta.
Asrohah, Harun. 2001. Sejarah Pendidikan Islam. Cet. II. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu Djamaluddin, M. dan Ali, Abdullah. 1998. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Cet.I; Bandung: Pustaka Setia.
Harahap,  F.  M.,  Ulinniam,  Sitinjak,  L.,  Urath,  S.,  &  Alfiyanto,  A.  (2022).  Pelaksanaan Pembelajaran  Daring  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  SMPN  23  Palembang.
Pendidikan Tambusai , 06 (02), 8501–8508.
https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3697
Idi, Abdullah, Safarina. 2015. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
Mappanganro.  1996. Eksistensi  Madrasah  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional. Ujung Pandang : CV. Berkah Utami.
Nasution, S., Sosiologi Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
Rahim,  Husni.  2001. Arah  Baru  Pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Cet.  I .  Jakarta:  PT  Logos Wacana Ilmu.
Nuraini,  E.  (2012). Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap Disparitas Pendapatan Di Wilayah Gerbangkertosusila. Unesa, 5(1), 52–67.
Palupi, D. R., & Zatdni, G. F. (2016). Perubahan Sosial Dan Pendidikan . Malang.
Pattinasarany,  E.  R.  I.  (2012). Mobilitas  Sosial  Vertikal  Antar  Generasi:  Kajian  Terhadap Masyarakat Kota Di Provinsi Jawa Barat Dan Jawa Timur . Universitas Indonesia.
Seknun, M. Y. (2015). Pendidikan Sebagai Media Mobilitas Sosial . Auladuna, 2(1), 131–141.
Soekanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Zaitun.  (2015). Sosiologi  Pendidikan  (Analisis  Konprehensif  Aspek  Pendidikan  dan  Proses Sosial). Pekan baru: Kreasi Edukasi.
Zamhari, A. (2012). Pengaruh Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial. Ta’limuna , 1(2), 127–140.