Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4605/ http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah
Akma Qamariah Lubis 1 , Dhiauddin Tanjung 2
1,2 Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Article Info Abstract Article history: Received : 12 January 2023 Publish : 01 Maret 2023 Itsbat of marriage is an endorsement of the assignment process, which has been held on the basis of Islamic jurisprudence, but not recorded at KUA. The goal of itsbat is to get a marriage license deed as evidence of legitimate marriage in accordance with the legislation in force in Indonesia, as provided for in article 2 paragraph (1) and  (2)  of  law  No.  1  of  the  year  1974  and  article  7  paragraph  (1),  (2)  and  (3) Compilation Of Islamic Law. Itsbat matter of marriage (endorsement of marriage) may be filed in voluntair (the petition) and filed in kontentius (the suit) to the Court. Basic consideration of judges in giving the setting of itsbat marriage in a religious Court of which namely: 1) Legal standing (legal position) the applicant to litigate itsbat marriage in a religious court based on the provisions of article 7 paragraph (4) KHI, 2) Posita (facts and legal facts of the incident), 3) witnesses and evidence in the trial, as well as 4) the reasons for filing the itsbat marriage. This study aims to determine  the  legality  of  marriage  registration  through  marriage  isbat.  This research uses the type of normative research. The results of the study indicate  that the legitimacy of marriage registration through the determination of isbat.
Keywords:
Marriage, marriage certificate, volunteer, and religious court.

## Info Artikel
Abstrak Article history: Received : 12 January 2023 Publish : 01 Maret 2023 Itsbat nikah merupakan sebuah proses penetapan pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan berdasarkan syariat Islam, namun tidak dicatat di KUA. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Perkara  itsbat  nikah  (pengesahan nikah) ini dapat  diajukan pihak perkara secara voluntair (permohonan) dan diajukan secara kontentius (gugatan) ke pengadilan agama. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah diantaranya yaitu: 1) Legal standing (kedudukan hukum)  pemohon  untuk  mengajukan  perkara  itsbat  nikah  di  pengadilan  agama berdasarkan  ketentuan  pasal  7  ayat  (4)  KHI,  2)  Posita  (fakta  kejadian  dan  fakta hukum),  3)  Keterangan  saksi  dan  bukti  di  persidangan,  serta  4)  Alasan-alasan mengajukan  itsbat  nikah,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  legalitas  dari pencatatan  perkawinan  melalui  isbat  nikah.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  legalitas  dari  pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Akma Qamariah Lubis
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Email: Akma.qamariahlubis73@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  social-culture   yang   dihadapi   oleh   umat   Islam   di   era modern ini telah menimbulkan  sejumlah  masalah  serius  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam.  Di  lain  pihak metode  yang  dikembangkan  para  pembaharu  dalam  menjawab  permasalahan  tersebut  terlihat belum  memuaskan,  ( Amir  Mu’allim  dan  Yusdani ,  2001  :   49).  Peran  dan  pengaruh  elemen-
elemen sosial terhadap fuqahā’ dalam merumuskan hukum  Islam jelas terlihat. Oleh karenanya, seringkali mereka merumuskan tafsiran ayat al-Qur’an dan Sunnah dalam konteks sosial budaya masyarakat. ( A. Qodri Azizy , 2002 : 32). Hal itu menunjukkan bahwa berubahnya hukum terjadi karena perubahan waktu  dan sosial suatu masyarakat.( Al-Suyuti, : 63). Konsep tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bakker SJ bahwa hukum islam itu terus berkembang seirama dengan  perubahan  hidup  masyarakat  di  suatau  tempat,  yang  tentunya  dipengaruhi  oleh  faktor situasi dan kondisi yang berbeda dalam suatu masyarakat, ( J.W.M. Baker SJ , 1984 : 113.). Diskursus  kontekstualisasi  hukum  Islam  dalam  bangsa  yang  multikultural  seperti Indonesia ini, tentunya telah  menjadi perhatian dan penelitian berbagai pihak. Hal ini menjadi perhatian mengingat hukum Islam, berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan kesempurnaan ajarannya, yang tidak hanya bersifat profan tetapi juga bersifat sakral. Di samping itu, konteks Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  namun  secara konstitusional Indonesia   bukan Negara Islam. Namun, eksistensi hukum Islam  telah  membumi bagi sebagian masyarakat Indonesia, dan dari fakta historis, politik, sosiologis dan hukum positif, hukum  Islam  merupakan  bagian  dari  sistem tata  hukum  nasional,  yang  sebagian  sudah  dimuat dalam  hukum  positif,  dan  akan  tetap  berperan  sebagai  faktor  penting  yang  memberikan kontribusi ( contribution factor ) dalam pembangunan kodifikasi hukum nasional. Dalam  hal  inilah,  Wael  B.  Hallaq  sebagai outsider berusaha  untuk  mengkaji  hukum Islam  secara  objektif  guna  memahami  isi  dan  dimensi  hubungan  antara  keberlanjutan  dan perubahan  melalui  konstruksi  diskursif  yang  relatif  singkat  yakni  tipologi  hukum.( Wael  B. Hallaq , 2015 : 2).
Lebih  lanjut  Mathias  Barry  Hooker  mengungkapkan  bahwa  kesulitan  dalam  memediasi hukum  Islam  (baca:  syariah)  dengan  tantangan    modernitas    adalah   karena  syariah  dipandang sebagai  karya  ideal  ahli  hukum  (mujtahid  dan  mufti)  dan  bukan  oleh  hakim.  Artinya  syariat merupakan hasil kreativitas sarjana-sarjana Muslim yang berpikiran idealis dan mereka itu independen dari negara. Mereka ini (mujtahid dan mufti) dalam pandangan yang lazim disebut sebagai  para  konseptor  syariah  yang  sebenarnya.  Mereka  ini  merupakan  ulama  idealis  yang mengembangkan keilmuannya di luar kontrol negara. Di samping itu, mereka juga terikat dengan aturan  dan  prosedur  berperkara  di  pengadilan.  Ketegangan  inilah yang  membuat  syariah  sulit berkembang, terutama di era modern.( M. B. Hooker , 1975).
Dalam kajian ini penulis coba mendudukkan Hukum Islam dalam legislasi negara yang dibentuk  dalam  satu  wadah  undang-undang  positif  di  Indonesia  khusus  terkait  dengan perkawinan  yakni  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah  upaya  untuk  mewujudkan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmat  serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih  banyak  ditemukan  perkawinan  yang  dilakukan  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  yang  tidak  dicatatkan  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah.
Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat  di  tempat  Pegawai  Pencatat  Nikah/Kantor  Urusan  Agama  tersebut  melaksanakan  tugasnya. Meskipun,  Peraturan  Perundang-Undangan  sudah  mengharuskan  adanya  Akta  Nikah  sebagai  bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.
Pencatatan nikah tersebut guna untuk  melindungi  kaum  wanita serta hak waris kepada anak- anaknya nanti dan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri salah satu  tidak  konsisten  untuk memutuskan berpisah maka bisa mendapatkan  hak  masing-masing  melalui  upaya hukum yang ada karena mempunyai bukti tersebut. Pencatatan perkawinan yang ada di indonesia sangat penting karena sudah diatur dalam perundang-undangan, satu-satunya alat bukti perkawinan yaitu dengan dicatatkan sebuah pernikahan. Jika suatu hari  ada  yang  melanggar ketentuan tersebut tidak ada jalan keluar lagi kecuali di selesaikan secara hukum.
Jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak  tercatat  atau  dicatatkan,  tidak  dapat  memperoleh  hak-haknya  untuk  mendapatkan  dokumen pribadi  yang  dibutuhkan, termasuk  anak-anak  mereka  tidak  akan  memperoleh  Akta  Kelahiran  dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohoan itsbat nikah  ke  Pengadilan  Agama.  Penetapan  itsbat  nikah  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  agama  itu sendiri,  kemudian  digunakan  dasar  untuk  mencatatkan  perkawinan  mereka  pada  Pegawai  Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.       ( H. Masrum M Noor : 2002)
Indonesia  sebagai  negara  hukum terdapat  aturan  yeng  mengatur  tentang  Perkawinan  seperti yang ternuat dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi:  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu.”.  Sedangkan  dalam  Pasal  2  ayat  2  berbunyi:  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
Dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  Pasal  2  ayat  1  dan  2  Tentang  Perkawinan mempunyai  makna  bahwa  sesungguhnya  setelah  terbitnya  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  tidak  ada  lagi  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA).  Hal  tersebut  sebagai  penertiban  dalam  perkawinan,  dengan  tidak  dicatatkannya  sebuah perkawinan yang akan menimbulkan dampak pada masyarakat dikemudian hari, dengan munculnya Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Pasal  7  ayat  3  huruf  (e)  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  tampaknya  memberikan celah  hukum sehingga  seorang  hakim  mempunyai  pertimbangan khusus  dalam  mengabulkan  perkara  itsbat  nikah  dimana  dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa: “Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan  menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”
Dari latar belakang di atas penulis akan membahas sebuah rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama?

## 2. METODE PENELITIAN.
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  lmu  pengetahuan  maupun teknologi.  Hal  ini  disebabkan  karena  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan kebenaran  secara sistematis, metodologis, dan konsisten. ( S, Soekanto , 2007) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif         dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan  penelitian  dengan  mengkombaikan  kedua  tipe  penelitian  sebagimana  disebutkan  diatas dalam   sebuah  penelitian.  ( Nawi,  S.,  2014 ).  Pada  penulisan  ini,  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ) juga akan diaplikasikan dengan mengaitkan permasalahan dengan konsep, asas maupun doktrin yang ada. (AbdulKadir, 2014)  Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang  bersifat  deskriptif,  yakni  dengan  menggambarkan  suatu  mekanisme  Legalitas  Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kata  Isbat secara    bahasa  adalah thabata artinya  penetapan,  penentuan, Penyungguhan.  ( Ahmad  Warson  Munawwir ,  1984:  349).  Kemudian  kata  dari Mengisbatkan  tersebut    artinya menyungguhkan,  menentukan,  menetapkan  (kebenaran sesuatu). (Tim  Penyusun  Kamus, KBBI ,  1990  : 339).  Sementara itu menurut fiqh nikah secara bahasa adalah حكن artinya“ bersenggama atau bercampur”( Djamaan Nur, 1993 : 1). Para  ulama  ahli fiqh berbeda  pendapat  tentang  makna  nikah,namun  secara  keseluruhan dapat  disimpulkan  bahwa  nikah  menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan    dan bersenang-senang    dengan    kehormatan seorang  isteri  serta  seluruh  tubuhnya. ( Ahmad Azhar  Basyir ,  1996  :  2).  Sedang    nikah    menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal   berdasarkan Ketuhanan yang  Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
Jadi,  pada  prinsipnya  isbat  nikah  adalah  penetapan atau penentuan  atas  perkawinan  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  yang  sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  dalam  ajaran  agama  Islam yaitu  sudah   terpenuhinya  syarat  dan  rukun  nikah,  tetapi pernikahan yang terjadi tersebut      tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini    pejabat KUA (Kantor  Urusan  Agama)  yaitu  Pegawai  Pencatat  Nikah  ( PPN).  ( Mukti Arto , 1996 : 41). Peradilan  Agama  dalam  prakteknya  bertugas  dan  berwenang  untuk menegakkan  Kompilasi Hukum  Islam  sebagai  hukum  materil  yang  berlaku  bagi  masyarakat  Islam  di  Indonesia ( Wignjosoebroto ,  2008).  Hukum  materil  yang  berlaku  dilingkungan  Peradilan  Agama  adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tertuang di dalam kitab Fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  isbat  nikah  adalah  penetapan  tentang  kebenaran (keabsahan)  nikah.  (KBBI  :  339)  Itsbat  nikah  adalah  pengesahan  atas  perkawinan  yang  telah dilangsungkan  menurut  syariat  agama  Islam,  akan  tetapi  tidak  dicatat  oleh  KUA  atau  PPN  yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).
Hukum syar’i itu sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena  banyak  sekali  mudharat  yang  akan  ditimbulkan  jika  tidak  dilakukan  pencatatan.  Islam menggariskan  bahwa  setiap  kemudharatan  itu  sedapat  mungkin  harus  dihindari,  sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih ( Jalaluddin al-Suyuti , 1987 : 31) yang berbunyi : لازي زرطلا “Kemudharatan harus dihilangkan”
Wahbah  Al-Zulaily  dalam  karyanya  Al-Fiqh  Al-Islami  wa  Adillatuhu,  dengan  tegas membagi  syarat  nikah  kepada  syarat syar’iy yakni suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yang dalam hal ini adalah rukun- rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. ( Wahbah Zuhaily ,  2005 :. 6532.) Mengapa  terjadi  permohonan  isbat  nikah?  karena  nikah  tidak  tercatat,  mengapa  tidak tercatat? karena ada bebarapa alasan yang antara lain:
a. Penikahan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
b. Karena pernikahan tidak dicatatkan oleh PPN (kelalaian PPN).
c. Hilangnya akta Nikah sedangkan data di KUA sudah tidak ada arsipnya.
d. Karena nikah sirri, alasan dilaksanakan nikah sirri diantaranya:
1) Nikah di luar negeri misalnya di Tanah Suci.
2) Kawin kontrak.
3) Mempelai laki-laki masih terikat perkawinan (poligami).
4) Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang jelas, baik karena pendatang atau orang asing.
5) Mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orang tua atau walinya.     6) Mempelai laki- laki—ada  juga  perempuan—hanya  ingin  mendapatkan  kepuasan  seksual,  bukan  bertujuan membentuk keluarga sakinah.
6) Mempelai  perempuan  adalah  janda  mati  dari  seorang  PNS  yang  tidak  mau  kehilangan pensiun.
7) Mempelai perempuan masih di bawah umur bahkan anak-anak (pedofili).
8) Untuk  tujuan  trafficking,  karena  perkawinan  adalah  cara  paling  mudah      untuk  merampas anak-anak perempuan dari keluarganya.
Ketentuan  pasal  undang-undang  yang  menjadi  landasan  yuridis  bagi  Pengadilan  Agama untuk melakukan itsbat nikah adalah penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan itsbat ke  Pengadilan  Agama  hanya  3  perkawinan  yang  dilangsungkan  sebelum  berlakukannya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dengan  pembatasan  tersebut,  maka  Pengadilan  Agama  tidak  mempunyai  payung  hukum untuk  menjalankan  fungsinya  secara  optimal  melakukan      itsbat      nikah.      Sedangkan    animo masyarakat   untuk  mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terus meningkat seiring dengan adanya persyaratan administrasi  dari  sekolah-sekolah  yang  mewajibkan  setiap  anak  yang  akan  masuk  sekolah melampirkan foto kopi Akta Kelahiran, dan salah satu syarat adminsitrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Akta Nikah adalah Buku Nikah orang tua yang bersangkutan.
Oleh karena itsbat nikah itu sangat diperlukan oleh masyarakat, maka  hakim  Pengadilan Agama    melakukan    “ijtihad”    dalam  menyahuti  persoalan  masyarakat,  kemudian  mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, apabila  perkawinan  yang  dimohonkan  untuk  diitsbatkan  itu  tidak  ada  halangan  perkawinan sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka Pengadilan  Agama  akan  mengabulkan  permohonan  itsbat  nikah  meskipun  perkawinan  itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pengadilan  Agama  mengambil  Kebijakan  tersebut  terhadap  itsbat  nikah  ternyata  karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus  dan  mendapatkan  hak-haknya  yang  berupa  surat-surat  atau  dokumen  pribadi  yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap  masing-masing  pasangan  suami  istri,  termasuk  perlindungan  terhadap  status  anak  yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. Dari kenyataan tersebut itu pula, Dirjen Badilag kemudian menjadikannya sebagai salah satu justice for  all ,  khususnya  bagi  masyarakat  Muslim  yang  miskin  dan  mereka  yang  termarjinalkan  dalam bentuk sidang keliling di dalam maupun di luar negeri.
Masih banyak masyarakat belum memahami bahwa Perkawinan itu hanya dapat dibuktikan dengan  Akta  nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah.  Dalam  hal  perkawinan  tidak dapat
dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah  sebagaimana  dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :
1. Adanya perkawinan dalam rangka  penyelesaian perceraian.
2.   Hilangnya  Akta  Nikah.
3.  Adanya keraguan  tentang sah atau tidaknya  salah satu syarat perkawinan.
4.  Adanya  perkawinan  yang  terjadi   sebelum   berlakunya   Undang- Undang  Nomor  I  Tahun 1974.
5 .  Perkawinan  yang  dilakukan  oieh  mereka  yang    tidak    mempunyai    halangan     perkawinan menurut   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Berdasarkan  syarat-syarat      isbat    nikah  yang  disampaikan  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  semua peristiwa  perkawinan  dapat  diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui  Pengadilan  Agama,  setelah melalui proses pesidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara        Yuridis telah terpenuhi  maka  Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut,  namun sebaliknya bila  syarat- syarat tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat   nikah tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, kemudian dapat  juga terjadi  kemungkinan  Majelis  akan  mengabulkan      permohonannya  apabila  Majelis  Hakim mempunyai argumentasi logis dalam   pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak- pihak ataupun bagi  keluarganya,  misalnya  dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahanan Nikah akan menjadikan  nasib seseorang  atau  anaknya  tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan  akta  kelahiran  dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian  sesuai  dengan kewenangan yang dimilikinya  hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah  yang secara Yuridis tidak terpenuhi  syarat- syarat  yang ditentukan di atas.
Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan  di  dalam hadis Nabi yang artinya:“Dari Amru bin al-'ash : Sesungguhnya beliau mendengar   Rasululiah saw Bersabda: apabila hakim memutuskan perkaara lalu  dia berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. lalu apabila dia  memutuskan perkara  dan  berijtihad  kemudian dia   salah maka baginya satu  pahala”  ( muttafaq 'alaih).(Sayyid Muhammad bin Ismail alkahlani : 117).
Tujuan  Isbat  Nikah   menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,    serta  Pasal  7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat  dibuktikan   dengan  akta  nikah,     artinya dalam  hal  perkawinan  tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan  itsbat nikah,  artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya  mendapat  bukti  secara autentik berupa  Kutipan  Akta  nikah  dan  mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu  dapat  saja  terjadi    dalam  pergaulan  sehari-hari  di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu  fungsi  hukum  adalah  mengatur  dan  memberi perlindungan  atas  hak-hak  masyarakat, karenanya  adanya  pencatatan  dan  isbat  nikah  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban perkawinan  dalam  masyarakat  yang  berimplikasi  pada  upaya  perlindungan  pada  hak-hak  bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.( Satria Efendi M.Zein , 2004 :.86).
Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara dapat dijumpai pada Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Setiap orang  berhak  membentuk   dan melanjutkan  keturunan   melalui perkawinan yang  sah. Bila  dicermati bunyi pasal tersebut di atas adanya kata- kata  "Melalui  perkawinan  yang  sah"
hal  ini  mengisyaratkan  adanya  suatu  ketentuaan  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum melaksanakan perkawinan. (Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen).
Oleh karena Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana  peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya  dibuktikan  dengan  adanya  peristiwa  itu  sendiri  tanpa  adanya  bukti  tertulis  berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat  Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan  alat  bukti  yang  sempurna  dan  mengikat  (autentik).  Pengadilan  Agama  mempunyai tugas utama atau tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan  Pengadilan  dilarang  menolak  suatu  perkara  karena  hukumnya  tidak  jelas  atau  belum  ada. Semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam tahap persidanganlah hakim akan memutuskan  apakah  permohonan  isbat  nikah  tersebut  dikabulkan  atau  ditolak.  (Roihan,  A Rasyid:53).
Dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan perundang- undangan  sebagai berikut:
1. Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974:  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
2. Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  disebutkan  bahwa  “untuk  perkawinan  dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku  yang  dijalankan  menurut peraturan-  peraturan  lama  adalah  sah”.  (Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974). Karena isbat nikah adalah bagian dari bidang perkawinan maka jelaslah pasal  tersebut  termasuk  bagian  dari   dasar  pijakan  Isbat  nikah  yang  menjadi  kewenangan Pengadilan Agama.”
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI):
1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbath  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai    hal-hal  yang berkenaan  dengan  :  Adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian  kemudian Hilangnya  Akta  Nikah,  Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah  satu  syarat perkawinan  selanjutnya  Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Yang berhak  mengajukan  permohonan     itsbat  nikah  ialah  suami  atau  isteri,  anak- anak mereka,  wali  nikah,  dan  pihak  yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
( Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama
Islam , Op.Cit.: 139).  Pasal-Pasal inilah diantaranya yang merupakan  hukum  normatif  sebagai  dasar pijakan  hakim  dalam memutuskan  suatu permohonan isbat nikah.
Berdasarkan  rumusan  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  maka  terhadap  perkawinan  yang  tidak tercatat  atau  perkawinan  bawah  tangan  yang  terjadi  sebelum  tahun  1974  atau  sebelum  lahirnya Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, maka hal ini dapat dimaklumi karena memang belum ada aturan baku yang  mengaturnya  secara  menyeluruh  yang  berlaku secara nasional    sehingga terhadap Perkawinan bawah tangan seperti ini maka merujuk pada      ketentuan Pasal  64  Undang- Undang Nomor  1  Tahun  1974,  Pasal  2  ayat  1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim mempunyai  dasar  hukum  yuridis  dan alasan  kuat  untuk  mengabulkan  permohonan  isbat  nikah tersebut dengan syarat  terbukti  dalam  proses  persidangan yakni pada tahap pembuktian bahwa
pernikahan tersebut benar-benar telah dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan   yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut undang- undang.
Adapun  terhadap  perkawinan  bawah  tangan  yang  terjadi  setelah  tahun  1974  atau  setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, maka hakim dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi  Hukum  Islam  ayat  3  huruf  (e)  yang  berlaku  secara  umum  untuk  setiap  perkawinan bawah  tangan  yang  terjadi  dengan  syarat terbukti  pada  pemeriksaan  di  persidangan  bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi  rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar,  maka hakim mempunyai  dasar  hukum  untuk  mengabulkannya.  Namun  jika  ternyata  terbukti  perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau ada larangan perkawinan yang dilanggar baik larangan  agama  maupun  larangan  undang-  undang,  maka  permohonan  isbat  nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.
Dalam  kasus  Permohonan  isbat  nikah  yang  diajukan  bersama-sama  dengan  gugat  cerai dalam rangka mengurus perceraian (komulasi obyektif perkara). Hal ini sering terjadi pada perkara Cerai  Gugat  atau  Cerai  Talak  yang  dikomulasikan  dengan      permohonan  isbat  nikah  karena perkawinannya dahulu tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka  merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf  a yakni:   “Isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan:  a  Adanya  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian perceraian.”  maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  hakim  mempunyai  dasar   hukum  untuk mengesahkan pernikahan tersebut dalam rangka proses perceraian.
Dalam hal Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh mereka yang telah memiliki buku nikah namun di kemudian hari ternyata buku nikah tersebut  hilang atau karena musibah alam dan sebagainya maka hakim memutus dengan  merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b Kompilasi Hukum  Islam  yang  berbunyi:  “Isbath  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan : b. Hilangnya Akta Nikah.” Maka jika terbukti di muka persidangan  perkawinan  tersebut  benar- benar  telah  dilangsungkan  secara  resmi  dan tercatat,  juga terpenuhi  syarat  dan rukunnya,  tidak  melanggar  ketentuan  larangan  perkawinan  baik  menurut hukum agama maupun undang-undang, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.
Isbat nikah yang dimohonkan ke Pengadilan karena adanya keraguan dari para pihak (para Pemohon) tentang sah atau  tidaknya salah satu syarat perkawinan pada waktu perkawinan mereka dilangsungkan  dahulu,  maka  para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan  isbatnya  dan  dengan mendasar pada ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam ’Isbath nikah yang dapat diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  c.  adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”. Pengadilan melalui majelis hakim akan mensahkan pernikahan tersebut dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan yang dilanggar.
Secara  umum  pasangan  suami  isteri  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  hukum agamanya tanpa dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama, maka pasangan suami isteri tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dengan syarat isbat nikah dimaksud hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a  sampai  dengan  huruf  e  Kompilasi  Hukum  Islam. Bila  terdapat  salah  satu  dari  kelima  alasan tersebut di atas dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama,  namun demikian Pengadilan  Agama  hanya  akan  mengabulkan  permohonan  isbat  nikah sepanjang  perkawinan tersebut memenuhi  rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan.
Dalam  hal  menangani  perkara  Isbat  Nikah  ini  hakim  harus  penuh  kehati-hatian  dalam
memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, hakim harus mengetahui sebab musabab yang melatar belakangi  para  pihak  atau  pasangan  suami  isteri  tersebut  tidak  mendapatkan  buku nikah.  Jika penyebabnya  karena  masalah  biaya  pencatatan  perkawinan  bagi mereka  yang tidak mampu atau mereka yang tinggal di  pelosok-pelosok  daerah  yang  tidak  terjangkau  oleh  KUA  (kantor  Urusan Agama) alasan tersebut masih dapat dimaklumi dan menjadi bahan pertimbangan   hakim.
Di  samping  mendasarkan  kepada  hukum  yuridis,  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus permohonan isbat nikah juga mengedepankan aspek- aspek lain seperti pertimbangan sosiologis dan philosofis karena hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan  dengan  sungguh-  sungguh  nilai-nilai  hukum  yang  hidup (living  law )  dalam masyarakat, selain hukum normatif sehingga putusannya sesuai dan memenuhi rasa keadilan. (Satria Efendi M.Zein, Op.Cit : 89).
Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodir hukum Islam sebagai bagian integral dari Hukum Nasional.  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  hidup (living  law) di tengah-tengah masyarakat muslim, karena itu dalam praktek sehari-hari beberapa bagian hukum keperdataan Islam seperti, perkawinan,  waris,  wakaf,  telah  berlaku  dan diamalkan  sejak  dahulu  oleh  masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam.
Dengan melihat kenyataan banyak masyarakat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dengan alasan untuk mengurus akta lahir anaknya, karena mau mendaftar sekolah, anak yang mau mendaftar  ujian  PNS,  atau  TNI/POLRI  dan lain-lain.  Melihat  kenyataan  ini,  dengan  alasan kemaslahatan  untuk  kepastian  hukum,  dengan  diisbatkan  pernikahannya mereka  mendapat  akta nikah,  selain  itu  juga untuk  memberi  perlindungan  hukum  terhadap  anak-anak  mereka  yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena anak-anak  tidak salah apa-apa sehingga statusnya perlu dilindungi. (Ditbinbapera, 1993 : 55)
Pertimbangan  dan  dasar  hukum  seorang  Hakim  dalam  mengabulkan  Isbat  Nikah  yang pernikahannya  dilakukan  setelah  lahirnya  Undang  Undang  Perkawinan  di  samping  hukum Normatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) juga pertimbangan lain seperti maslahah Mursalah (Kemaslahatan bersama),  karena  jika  tidak  dikabulkan dikhawatirkan akan mempersulit masa   depan   keluarga,  terutama   anak  dari   pelaku nikah bawah tangan.                  ( Mahkamah, disampaikan dalam rangka Rakernas MARI : 134)
Adapun  terhadap  permohonan  isbat  nikah  perkawinan  bawah  tangan  yang  mengandung unsur  penyelundupan  hukum  seperti poligami tanpa  izin  pengadilan,  atau untuk  memanfaatkan celah demi menjaga kelangsungan tunjangan suami bagi wanita yang telah bercerai, atau seorang isteri  takut tunjangannya  sebagai  isteri  Pegawai  Negeri sipil  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya hilang maka permohonan isbat nikah seperti ini dapat dipastikan akan ditolak.
Terhadap isbat nikah untuk melegalkan poligami liar maka untuk mencegah dan mengeliminasi penyelundupan  hukum  tersebut,  maka proses  pengajuan,  pemeriksaan  dan penyelesaian permohonan isbat nikah seperti  ini  merujuk  pada  buku  II  hususnya  ketentuan  pada angka 3 dan 4  sebagai berikut: ( Mahkamah, disampaikan dalam rangka Rakernas MARI : 142)
”Proses permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontentius  dengan mendudukkan  isteri  atau  suami  yang  tidak  mengajukan  permohonan  sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan Bbanding dan Kasasi”.
Apabila  dalam  proses  pemeriksaan  permohonan  isbat  nikah  tersebut,  diketahui   bahwa suaminya  masih  terikat  perkawinan  sah  dengan  perempuan  lain  maka  isteri  terdahulu  harus dijadikan  pihak  dalam   perkara  tersebut  dan  jika  Pemohon  tidak mau  merubah  permohonannya dengan  memasukkan  isteri  terdahulu  sebagai  pihak, maka  permohonan  tersebut  harus  ditolak. Hakim  harus  mempertimbangkan  secara  sungguh-sungguh  apakah  dengan mengisbatkan  nikah tersebut  akan membawa  kebaikan  atau  justru  mendatangkan  mudharat  bagi  pihak-pihak  dalam
keluarga tersebut. Dari sinilah hakim mempertimbangkan isbat nikah apakah akan dikabulkan atau ditolak  dengan  pertimbangan  yang  memadai  dan  tidak  terjebak  oleh onvooldoende  gemotiveerd (putusan yang kurang pertimbangan).

## 4. KESIMPULAN
Pengadilan  Agama  mempunyai  tugas  pokok  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan menyelesaikan  setiap  perkara  dan  larangan  menolak  suatu  perkara  karena  hukumnya  belum  jelas atau tidak  ada.  Demikian  pula  halnya terhadap  perkara  isbat  Nikah,  baik  permohonan  isbat  nikah terhadap  perkawinan  bawah  tangan yang  terjadi  sebelum  atau  setelah  lahirnya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Pengadilan  Agama akan  memeriksa  dan  mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat  perkawinan  dan  kepastian  tidak  adanya  pelanggaran  terhadap  larangan  atau  halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan  yang dilanggar maka  Permohonan  isbat  nikah  terserbut  ditolak.  Sebagai  contoh  isbat nikah  suami  yang  berpoligami  tanpa  izin  pengadilan  atau isbat  nikah  dengan  tujuan  lainnya  yang mengandung unsur penyelundupan hukum.
Sebagai saran di samping dasar hukum yang telah ada, Perlu adanya payung hukum yang lebih kuat lagi terhadap hukum isbat nikah baik berupa peraturan Ketua Mahkamah Agung atau berwujud Undang-Undang  Terapan  Peradilan  Agama  mengenai  kebolehan  isbat  nikah  yang  terjadi  setelah berlakuhnya   Undang  -  Undang   perkawinan,   mengingat   semakin   banyak peristiwa perkawinan yang  tidak  tercatat  yang  pada  saatnya  selain  merugikan  hak  sipil  perempuan  yang  menjadi  isteri dalam  perkawinan  dibawah  tangan  juga  merugikan   hak  perdata  anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amir Mu’allim dan Yusdani,  Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press A.  Qodri  Azizy,  Eklektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  antara  Hukum  Islam  dan  Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002.
Ahmad  Warson  Munawwir,  Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia Terlengkap Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984.
Ahmad  Azhar  Basyir,  Hukum  Perkawinan  Islam  (Yogyakarta:  Fakultas Hukum  UUI,
1996.
Abdullah Siddik, Hukum  Perkawinan Islam, Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1991. Abdul Azis Dahlan et. al, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1,2,3, Ikhtiar Baru Vanhope, Jakarta, 1996.
Abdul  Manan  Refleksi  Beberapa  Materi  Cara  Beracara  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Mandar Maju, Bandung, 2008.
Al-Suyuti, Asbah wa al-Nazair. Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah. Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: CV. Toha Putra, 1993. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan  Agama Islam. Ditbinbapera, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Al-Hikmah, Jakarta, 1993. J.W.M. Baker SJ. Filsafat Kebudayaan. Yogyakarta:  Kanisius, 1984.
M.  B.  Hooker,  Legal  Pluralism:  An  Introduction  to  Colonial  and  Neo-Colonial  Laws.  Oxford: Clarendon Press, 1975.
5 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996. Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah

## Grafika, Makassar.
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 3, Dam I Fikri AI-'Arabi, Beirut ,1981. Satria Efendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Pranada Media, Jakarta, 2004.
Wael  B.  Hallaq,  The  Impossible  State:  Islam,  Politik,  and  Modernity’s  Moral  Predicament, New York:  Columbia  University  Press,  2013.  Terj.  oleh  Akh.  Minhaji,  Ancaman  Paradigma Negara-Negara: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas, (Yogyakarta: Suka Press, 2015.

## Sumber Lain
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), Jakarta, 2010.