## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4770/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Dinamika Advokasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang
1 Ratih Kumala Dewi, 2 Rahmadani Yusran
12 Universitas Negeri Padang Article Info Abstract Article history: Received : 27 February 2023 Publish : 01 March 2023 This study aims to find out what factors support and inhibit the implementation of Padang City Government policy advocacy in efforts to prevent stunting. According to Presidential Decree No. 42 of 2013 through the policy of the National Movement for the Acceleration of  Nutrition  Improvement,  advocacy  activities  by  cross-sectors  and  across  agencies  are needed.  By  coordinating  and  cooperating  with  each  other  in  efforts  to  prevent  stunting.
Padang  City  is  one  of  the  cities  with  a  stunting  prevalence  rate  above  20%.  So  that  the
Padang City Government must make efforts to prevent stunting by coordinating with each other  among  other  related  OPDs.  This  study  uses  qualitative  research  using  descriptive methods.  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of  stunting  prevention policy advocacy in the city of Padang is carried out through stunting consultation activities and outreach involving OPDs related to stunting prevention. In order to create successful implementation of policy advocacy in efforts to prevent stunting in the city of Padang, it is influenced by the existence of supporting and inhibiting factors so that the implementation of the policy can be carried out in accordance with the objectives of the policy.
Keywords: Advokasi  Stunting Kota Padang

## Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima : 27 Februari 2023 Publis : 01 Maret 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan advokasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam upaya pencegahan stunting . Menurut Perpres No. 42 Tahun 2013 melalui kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dibutuhkan kegiatan advokasi oleh lintas sektor dan lintas lembaga. Dengan saling koordinasi dan bekerjasama dalam upaya pencegahan stunting. Kota Padang merupakan salah satu kota yang angka prevalensi  stunting  nya  di  atas  20%.  Sehingga  Pemerintah  Kota  Padang  harus berupaya dalam pencegahan stunting dengan saling berkoordinasi antar OPD lain yang  terkait.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa, pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang dilaksanakan melalui  kegiatan  rembuk  stunting  dan  sosialisasi  dengan  melibatkan  OPD-OPD terkait pencegahan stunting. Agar terciptanya keberhasilan pelaksanaan advokasi kebijakan  dalam  upaya  pencegahan  stunting  Di  Kota  Padang  ini  dipengaruhi dengan  adanya  faktor  pendukung  dan  penghambat  agar  pelaksanaan  kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Rahmadani Yusran Universitas Negeri Padang Email : yusranrdy@fis.unp.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Stunting  merupakan  salah  satu  masalah  kesehatan  nasional  dan  global.  Stunting  adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan mengakibatkan anak  terlalu  pendek  pada  usianya.  Kekurangan  gizi  pada  masa  tumbuh  kembang  anak  dapat menghambat  perkembangan  fisik,  meningkatnya  kesakitan,  menghambat  perkembangan  mental anak,  dan  dapat  menyebabkan  kematian.  Organisasi  kesehatan  dunia  telah  menetapkan  jika prevalensi  stunting antara  30%  -  39% maka  telah terjadi kasus  stunting  yang  serius di  wilayah tersebut.  Bahkan  apabila  prevalensi  melebihi  40%,  wilayah  tersebut  terhambat  dan  akan mengalami  masalah  yang  serius.  Di  Indonesia,  stunting  juga  menjadi  salah  satu  permasalahan serius yang sedang dihadapi. Prevalensi stunting pada anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia dikatakan mengalami penurunan pada tahun 2019, dari 30,8% menjadi 27,7% dibandingkan tahun
2018. (Riskesdas, 2019). Untuk itu diperlukannya upaya dalam pencegahan kasus stunting. Pada Perpres  No.  42  Tahun  2013  terkait  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi  telah  menata bagaimana usaha pencegahan stunting dalam hal ini antara pemerintah dan masyarakat bersinergi menggalang  partisipasi  dan  perhatian  para  pemangku  kepentingan  secara  terencana  dan terkoordinasi untuk mempercepat perbaikan gizi. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi ini dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan  advokasi  yang  dilakukan  lintas  sektor  dan  lintas  lembaga. Dimana tujuan dari kegiatan advokasi yang dilakukan lintas sektor dan lintas lembaga ini ditujukan untuk  penggalangan  dukungan  pada  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi.  Di  Provinsi Sumatera  Barat  angka  prevalensi  stunting  masih  berada  di  atas  toleransi  World  Health Organization (WHO), yaitu 20%. Salah satu kota yang memiliki angka prevalensi stunting yang masih  berada  diatas  angka  20%  adalah  Kota  Padang.  Prevalensi  stunting  di  Kota  Padang  pada tahun 2017 bisa dikatakan tinggi mencapai 20,4% (Harian Haluan, 23 November 2018). Naik lagi menjadi 9,6% atau 4.266 kasus pada tahun 2019 (Profil Kesehatan Kota Padang, 2018). Tahun 2019  kembali  naik  menjadi  9,6%  atau  4.266  kasus  (Profil  Kesehatan  Kota  Padang,  2019). Fenomena  ini  mengindikasikan  bahwa  kebijakan  pencegahan  stunting  belum  berhasil dilaksanakan.  Hal  ini  disebabkan  karena  rendahnya  capaian  koordinasi  kebijakan  (Febrian  & Yusran, 2021), konvergensi kebijakan belum berhasil meningkatkan upaya  pencegahan stunting (Iqbal & Yusran, 2021). Bahkan belum tercapainya tujuan kebijakan pencegahan stunting secara luas  di  Sumatera  Barat  juga  ditunjukkan  oleh  kajian  yang  dilakukan  Sari  &  Yusran  (2022)  di Kabupaten  Solok  Selatan;  Yasri  &  Yusran  (2022)  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  bahwa pencegahan  stunting  melalui  program  gizi  sensitif  dan  gizi  spesifik  belum  berhasil  diwujudkan sesuai dengan tujuan kebijakan.
Dalam  konteks  yang  berbeda,  penelitian  ini  berusaha  melihat  permasalahan  dalam pelaksanaan  kebijakan  pencegahan  stunting  melalui  kegiatan  advokasi  kebijakan.  Tujuannya adalah  meningkatkan  dukungan  pelaksanaan  kebijakan  pencegahan  stunting.     Dalam  konteks advokasi kebijakan di Kota Padang dapat dilihat dari upaya komunikasi yang jelas serta mencari solusi berdasarkan bukti dalam pencegahan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan sekaligus membahas secara jelas seperti apa peran dan tindakan yang dapat dilakukan oleh para pimpinan sub-nasional di berbagai tingkat untuk mengaplikasikan solusi dalam pencegahan stunting. Dengan demikian, Advokasi kebijakan pencegahan stunting ini bersifat multisektor. Oleh karena itu, melibatkan banyak pihak dan kerjasama atau koordinasi dari berbagai sektor, tingkat pemerintahan di berbagai lokasi geografis.Namun demikian, advokasi pencegahan stunting belum diterapkan  secara  ideal.  Ini  terjadi  karena  berbagai  permasalahan,  yaitu:  Pertama,  Advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang belum dilaksanakan koordinasi antar pemangku kepentingan dan OPD dalam upaya pencegahan stunting. Kedua, advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang dalam bentuk pengembangan pesan dan materi yang meyakinkan, tepat sasaran dan teruji juga belum optimal dilakukan. Ketiga, Alive and Thrive (2018), mengemukakan pemerintah pusat sudah memasukkan stunting dalam RPJMN 2015-2019 serta membuat Rencana Aksi  Nasional  Pangan  dan  Gizi  (RANPG  2015-2019).  Namun,  Sebagian  besar  pemerintah provinsi, kabupaten/kota masih belum memiliki RANPG yang mutakhir dan belum memasukkan stunting kedalam RPJMD mereka. Maka perlu untuk melakukan pencarian solusi advokasi kepada pemerintah daerah untuk menjadikan stunting sebagai masalah yang utama. Keempat, Advokasi pencegahan stunting di Kota Padang belum optimal, dikarenakan  belum didukung oleh regulasi atau  payung  hukum  yang  mengatur  tentang  pencegahan  stunting.  Pada  dasarnya  dikutip  dari Kemenkes  RI  (2018),  mengemukakan  hasil  dari  advokasi  berkelanjutan  untuk  pengambilan keputusan  dan  kemitraan  lintas  sektor  dalam  pencegahan  stunting  bisa  dicapai  melalui  cara penjangkauan yang sistematis serta berupa dukungan kebijakan (peraturan Bupati/Walikota).

## 2. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini bertujuan  memberikan  gambaran  secara  mendetail  dari  data  fakta  dan  realita  lapangan  yang didapatkan terkait Advokasi Kebijakan dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kota Padang. Lokasi
penelitian  peneliti  memilih  BAPPEDA  Kota  Padang,  Dinas  Kesehatan  Kota  Padang,  Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, serta Dinas Sosial Kota Padang sebagai lembaga terkait dalam pelaksanaan  advokasi  kebijakan  pencegahan  stunting,  serta  UPTD  pada  Dinas  Kesehatan  Kota Padang, yaitu UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Lubuk Buaya. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Pada  uji  keabsahan  data  peneliti menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  ialah  teknik  yang  membandingkan  derajat  balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu, orang dan alat yang berbeda, sehingga cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Moleong & Lexy, 2013, hal. 330)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan temuan penelitian, advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang telah dilaksanakan  dalam  bentuk  Rembuk  stunting  dan  Sosialisasi.  Namun  demikian,  advokasi pencegahan  stunting  belum  mampu  mencegah  prevalensi  stunting.  Ini  terjadi  karena  berbagai permasalahan,  yaitu:  Pertama,  Advokasi  kebijakan  pencegahan  stunting  di  Kota  Padang  belum dijalankan  secara  optimal.  Permasalahan  ini  terlihat  dari  belum  optimalnya  dilaksanakan koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  dan  OPD  dalam  upaya  pencegahan  stunting.  Kedua, advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang dalam bentuk pengembangan pesan dan materi yang meyakinkan, tepat sasaran dan teruji juga belum optimal dilakukan. Ketiga, Alive and Thrive  (2018),  mengemukakan  pemerintah  pusat  sudah  memasukkan  stunting  dalam  RPJMN 2015-2019 serta membuat Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG 2015-2019). Namun, Sebagian  besar  pemerintah  provinsi,  kabupaten/kota  masih  belum  memiliki  RANPG  yang mutakhir dan belum memasukkan stunting kedalam RPJMD mereka. Maka perlu untuk melakukan pencarian solusi advokasi kepada pemerintah daerah untuk menjadikan stunting sebagai masalah yang utama. Keempat, Advokasi pencegahan stunting di Kota Padang belum optimal, dikarenakan belum didukung oleh regulasi atau payung hukum yang mengatur tentang pencegahan stunting. Pada dasarnya dikutip dari Kemenkes RI (2018), mengemukakan hasil dari advokasi berkelanjutan untuk pengambilan keputusan dan kemitraan lintas sektor dalam pencegahan stunting bisa dicapai melalui  cara  penjangkauan  yang  sistematis  serta  berupa  dukungan  kebijakan  (peraturan Bupati/Walikota).Namun  demikian  pelaksanaan  advokasi  kebijakan  dalam  upaya  pencegahan stunting  di  Kota  Padang  belum  berhasil  dilakukan.  Hal  ini,  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor berikut:
Pertama,  Faktor  pendukung  pelaksanaan  advokasi  pencegahan  stunting  di  Kota  Padang. Diantaranya a) Kesadaran dan Kemauan dari OPD-OPD terkait. Pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan  stunting  di  dukung  oleh  Faktor  kesadaran  dan  kemauan  dari  masing-masing  OPD. Dalam  melaksanakan  advokasi  kebijakan  dalam  upaya  pencegahan  stunting  di  Kota  Padang, masing-masing dinas dan OPD yang terkait sudah memiliki program dan kebijakan dalam upaya pencegahan  stunting.  Program  dan  kebijakan  dari  masing-masing  OPD  terkait  dapat  dikatakan berjalan dengan baik tergantung kepada kesadaran dan kemauan dari OPD dalam melaksanakan program  tersebut.  Di  Kota  Padang,  sudah  adanya  kesadaran  dan  kemauan  dari  masing-masing OPD dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemauan masing-masing OPD untuk mengikuti kegiatan rembuk stunting dan sosialisasi  stunting  yang  dilakukan  oleh  Bappeda  Kota  Padang,  dengan  merumuskan  dan melaksanakan  program  dan  kebijakan  dari  masing-masing  OPD  yang  telah  disepakati  dari kegiatan rembuk stunting yang telah dilaksanakan. b) Tersedianya kader-kader kesehatan. Pada Dinas  Kesehatan  Kota  Padang,  tersedianya  kader-kader  kesehatan  menjadi  faktor  pendukung dalam  pelaksanaan  advokasi  kebijakan  pencegahan  stunting  melalui  kegiatan  sosialisasi  dalam pelayanan  kesehatan  gizi  masyarakat  oleh  kader-kader  kesehatan  yang  berada  dilingkungan masyarakat melalui kegiatan posyandu dengan memberikan imunisasi, pemberian vitamin A, serta mendata  tumbuh  kembang  anak,  dan  memberikan  penyuluhan  dalam  pemenuhan  gizi.  Melalui kader  inilah  sosialisasi  itu  dilakukan  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  kegiatan  sosialisasi,  yang dibantu  oleh  kader-kader  posyandu  dapat  memudahkan  Dinas  Kesehatan  Kota  Padang  dalam
memantau dan mengawasi kesehatan masyarakat khususnya balita di lapangan melalui kegiatan posyandu oleh pihak puskesmas.
Kedua,  Faktor  Penghambat  pelaksanaan  advokasi  pencegahan  stunting  di  Kota  Padang. Diantaranya a) Masih banyak OPD-OPD belum menjadikan program pencegahan stunting menjadi program  prioritas.  Dikarenakan  adanya  program  atau  kebijakan  lain  dari  masing-masing  OPD terkait  yang  harus  dilaksanakan,  sehingga  untuk  mengumpulkan  dan  melaksanakan  koordinasi antar  dinas  dan  OPD-OPD  lain  yang  terkait  dalam  pencegahan  stunting  ini  masih  sulit dilaksanakan karena tidak adanya kesamaan waktu. Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting ini sangat membutuhkan waktu yang tepat dari masing-masing dinas dan OPD-OPD terkait sehingga advokasi kebijakan pencegahan stunting  ini  dapat  terlaksana.  Namun  kenyataannya  di  Kota  Padang  pelaksanaan  advokasi kebijakan  pencegahan  stunting  ini  masih belum terlaksana  dengan  optimal.  Dikarenakan  masih ada program lain yang dimiliki OPD-OPD terkait, sehingga sulit untuk mempercepat pelaksanaan advokasi  kebijakan  pencegahan  stunting  ini.  b)  Tidak  adanya  ketersediaan  data  yang  memadai tentang  pencegahan  stunting.   Faktor  penghambat  lain  pada  implementasi  advokasi  kebijakan pencegahan  stunting  ini  ialah  masih  kurangnya  ketersediaan  data  yang  diperoleh  dari  masing- masing  OPD.  Hal  ini  salah  satunya  dikarenakan  adanya  pergantian  jabatan  maka,  data  yang dihasilkan  menjadi  tidak  sinkron.  Sehingga  dalam  penyampaian  laporan  akhir  dalam  program konvergensi  pencegahan  stunting  ini  mengalami  keterlambatan.  Selanjutnya  tidak  adanya ketersediaan data khusus tentang stunting yang dimiliki oleh masing-masing OPD, karena mereka hanya melaksanakan program yang mereka miliki saja sehingga tidak ada program khusus dari OPD  terkait  tentang  pencegahan  stunting.  Dari  informasi  yang  didapat  dijelaskan  bahwa,  data merupakan  faktor  utama  yang  dapat  digunakan  dalam  pemerintah  untuk  membuat  sebuah kebijakan.  Sebagaimana  dalam  penyampaian  laporan  akhir  dalam  program  konvergensi pencegahan  stunting,  data  merupakan  unsur  utamanya.  Namun  kenyataannya,  dari  penjelasan diatas,  pelaksanaan  advokasi  kebijakan  pencegahan  stunting  dalam  pembuatan  laporan  tentang konvergensi  pencegahan  stunting  yang  dilakukan  oleh  Bappeda  Kota  Padang  mengalami keterlambatan. Dikarenakan kurangnya ketersediaan data yang memadai dari masing-masing OPD terkait.  c)  Terbatasnya  Ketersediaan  Anggaran.  Faktor  penghambat  pelaksanaan  advokasi kebijakan pencegahan stunting yang lainnya adalah terbatasnya ketersediaan anggaran. Menurut teori  George  Edwards  III  Keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  itu  juga  didukung  oleh ketersediaan anggaran yang cukup. Di Kota Padang pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting melalui kegiatan sosialisasi belum berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya ketersediaan anggaran yang dimiliki masing-masing OPD sehingga sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tidak merata.
Penelitian  ini  telah  membuktikan  bahwa  secara  luas  pelaksanaan  kebijakan  pencegahan stunting  di  Provinsi  Sumatera  Barat  belum  berhasil  dilakukan.  Hasil  penelitian  terdahulu menggambarkan  bahwa  tingkat  prevalensi  stunting  yang  cukup  tinggi  yaitu  26,4%  lebih  besar dibandingkan dengan nilai standar prevalensi yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20%. Misalnya, koordinasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang (Febrian & Yusran, 2021). Selanjutnya, pencegahan stunting melalui aksi konvergensi kebijakan pencegahan stunting (Iqbal & Yusran, 2021). Kedua penelitian ini memiliki pandangan yang sama bahwa koordinasi dan konvergensi kebijakan belum berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan. Penelitian ini, berkeyakinan bahwa  pelaksanaan  kebijakan  pencegahan  stunting  selama  ini  belum  berhasil  mengurangi prevalensi stunting di Kota Padang. Oleh karena itu, Diperlukan advokasi kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Walaupun begitu, pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting belum  berdampak  signifikan  terhadap  pencegahan  stunting.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  advokasi  merupakan  dinamika  yang  sering  terjadi  dalam  pelaksanaan  program pencegahan stunting. Adanya keengganan OPD menjadikan program pencegahan stunting sebagai program  prioritas  dalam  organisasinya,  menunjukkan  sulitnya  digunakan  pendekatan multisektoral (lihat kembali Febrian & Yusran, 2021; Iqbal & Yusran, 2021). Demikian juga, tidak
tersedianya  data  yang  memadai  tentang  prevalensi  stunting,  juga  memperlihatkan  bahwa pelaksanaan kebijakan perlu diperkuat melalui advokasi kebijakan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan yang penelitian yang telah dilakukan tentang advokasi kebijakan pencegahan  stunting  di  Kota  Padang  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  pelaksanaan  advokasi kebijakan  pencegahan  stunting  di  Kota  Padang  dilakukan  dalam  bentuk  Rembuk  stunting  dan sosialisasi.  Sementara itu  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  advokasi  kebijakan  pencegahan stunting di Kota Padang adalah karena adanya kemauan dan keinginan OPD-OPD terkait dalam melaksanakan kegiatan Rembuk stunting dan sosialisasi, serta tersedianya kader-kader kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa kegiatan posyandu. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang adalah program pencegahan stunting belum menjadi program prioritas OPD-OPD terkait, karena masih  ada  program  lain  yang  dimiliki  OPD-OPD  terkait  yang  harus  dilaksanakan.  Kemudian kurangnya  ketersediaan  data  yang  memadai  dari  masing-masing-masing  OPD.  Sehingga  dalam pembuatan laporan akhir tentang konvergensi pencegahan stunting yang dilakukan oleh Bappeda Kota  Padang  mengalami  keterlambatan.  Serta  terbatasnya  ketersediaan  anggaran.  Sehingga pelaksanaan advokasi kebijakan pencegahan stunting melalui menjadi tidak merata.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abidin, S. Z. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Adi, I. R. (2007). Intervensi Komunikasi Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya       Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press. Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik .
Alamsyah, K. (2016). Kebijakan Publk Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press. Alive&Thrive.  (2018). Peta  Jalan  untuk  Mengembangkan  Strategi  Advokasi  dan  Komunikasi untuk   Perubahan Perilaku dalam Upaya Mengurangi Stunting di Indonesia.
Alodokter. (2020). Pahami Penyebab Stunting dan Dampaknya pada Kehidupan Anak. Ayuningtyas,  D.  (2018). Analisis  Kebijakan  Kesehatan:  Prinsip  dan  Aplikasi  (1st  ed). Depok: Rajawali Pers.
BAPPENAS. (2019). Rencana Kerja Pemerintah. Jakarta: BAPPENAS. Buletin  Jendela  (Situasi  Balita  Pendek  (Stunting)  di  Indonesia). (2018).  Jakarta:  Pusdatin Kementrian Kesehatan RI.
Chrysan, M. (2020). Basilek Sebagai Presentasi Kekuasaan an Keakraban dalam Tutur Penolakan pada Interaksi Jual Beli Pasar Tradisional. Jurnal Skripta . Espine, S. (2008). Dveloping Advocacy for Children and Young People. United Kngdom: Jessica Kigsley.
Foundation,  T.  (2020). Stunting,  Ancaman  bagi  Masa  Depan  Anak-Anak  Indonesia. Jakarta: Tanoto  Foundation.
Febri  Febrian  dan  Rahmadani  Yusran.  (2021). Koordinasi  dalam  Implementasi  Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik. Grindle,  M.  S.  (1980). Politics  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World. New  Jersey: Princnton University Press.
Hermoyo.  (2005).  Buku  Pedoman  Advokasi:  Kerangka  untuk  Perencanaan,  Bertindak,  dan Refleksi.  In  M.  d.  Covey, Advocacy  Soucrebook:  Framework  for  Planning,  Action, and Reflection. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Islamy, I. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakasanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. KADIN. (2005). Pedoman Advokasi kebijakan. KADIN INDONESIA.
Kumorotomo, W. (2017). Konsep dan Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Makinuddin  &  Sasongko.  (2006). Analisis  Sosial:  Beraksi  dalam  Advokasi  Irigasi. Bandung: Yayasan AKATIGA.
Moleong&Lexy. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Roasdakarya. Muhammad  Iqbal  dan  Rahmadani  Yusran.  (2021). Upaya  Konvergensi  Kebijakan  Pencegahan Stunting di Kota Padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik. Nakamura&Smallwood.  (1980). The  Policics  of  Policy  Implementation. New  York:  St  Martin Press.
Neuman&Lawrence.  (2013). Metode  Penelitian  Sosial  Pendekatan  Kualitatif  dan  Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.
Ni Ketut Aryastami dan Ingan Tarigan. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Inndonesia. Buletin Penelitian Kesehatan . Nugroho  D,  R.  (2004). Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Impementasi,  dan  Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Pratiwi, S. R. (2019). Manajemen Kampanye akomunikasi Kesehatan dalam Upaya Pengurangan
Prevalensi Balita stunting. Jurnal Manajemen Komunikasi . Priyono. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan. Jurnal Good Governance . Rini  Archda  Saputri  dan  Jeki  Tumangger.  (2019).  Hulu  Hilir  Penanggulangan  Stunting  di Indonesia. Journal of Political Issues . Situmorang, C. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan.
Social Security Development Institute.
Sugiono. (2012). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung: Alfabeta. Suharto, E. (2009). Pekerjaan Sosial diDunia Industri. Bandung: Refika Aditama. Suryana,  S.  E.  (2009). Implementasi  Kebijakan  tentang  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  di Kabupaten Aceh Taniang. Tesis, Prgram Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana.
Susanti, D. E. (2016). Metode Penelitian. Malang: Lilya Susanti. Syafiie, I. K. (2007). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Taufiqurokhman.  (2014). Kebijakan  Publik  (Pendelegasian  Tanggung  Jawab  Negara  Kepada Presiden  Selaku  Penyelenggara  Pemerintahan). Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu   Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Wahab,  S.  A.  (1991). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan  Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Warjio,  A.  (2015).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Asahan  No  11  Tahun  2011 Tentang  Pajak  Daerah  Dalam  Pencapaian  Target  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perpedesaan   dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik .
Wibawa, S. (1994). Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.