Komitmen Keislaman dan Kebangsaan Pelajar Islam Indonesia: Telaah terhadap Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia
Parid Ridwanuddin; Universitas Paramadina Jakarta; parid@gmail.com

## Abstract
Indonesian Muslim Student, known in Indonesia as Pelajar Islam Indonesia (PII)  is  an  Islamic  movement  that  emerged  in  the  post  independent  era  of  the Republic of Indonesia in May 4 th 1947. The historical imperative of this movement is twofold; (1) to modernize Islamic teachings and (2) to Islamize modernity. This project was born out of the situation of Muslims in Indonesia in the early period of post-independence where Muslims were divided by debates on serious issue such as the relation between the state and religion as well as other issues such as the superiority of religious education represented by the pesantrens over the secular ones  represented  by  public  schools  inherited  mostly  from  the  Dutch  colonial government. In that settings, Indonesian Muslim Student as a social organization offered a more holistic approach integrating Islamic and Nationalistic approaches towards social movement.
Keywords :  Indonesian  Muslim  Student,  PII,  Post-colonial  Indonesia,  and  Social Movement.

## Abstrak
Pelajar  Islam Indonesia  (PII) merupakan gerakan Islam yang lahir pada era  pasca  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  tepatnya  pada  tanggal  4  Mei  1947. Proyek  historis  gerakan  ini  adalah  melakukan  dua  gerakan  sekaligus,  yaitu melakukan modernisasi (pemahaman) Islam dan  Islamisasi modernitas. Proyek ini dilatari  oleh  kondisi  umat  Islam  di  Indonesia  yang  saat  itu  terbelah  ke  dalam perdebatan  mengenai  hubungan  serius  antara  agama  dan  kebangsaan  serta perdebatan  antara  superioritas  pendidikan  agama  yang  direpresentasikan  oleh lembaga  pesantren  melawan  pendidikan  umum  yang  direpresentasikan  oleh sekolah-sekolah  umum  yang  didesain  oleh  pemerintah  Kolonial  Belanda.  Dalam konteks itulah, PII lahir menawarkan pandangan holistik yang mengintegrasikan pandangan keislaman dengan pandangan keindonesiaan menjadi visi gerakan.
Kata  kunci :  Gerakan  Sosial,  Indonesia  Pasca-Kolonial,  Pelajar  Islam  Indonesia, dan PII.

## A. Latar Belakang
Kajian  menengenai  gerakan  sosial  Islam  di  Indonesia  tak  pernah  habis. Indonesia telah menjadi laboratorium penting untuk menguji keabsahan teori-teori gerakan sosial (Islam) yang telah dikonstruksi oleh para ahli selama ini. Secara garis besar, gerakan sosial Islam Indonesia, dapat dibaca dengan memperhatikan dua hal: pertama,  idea,  gagasan  atau  paradigma  gerakan.  Pendekatan  ini  hendak  mencari substansi  sekaligus  tipologi  pemikiran  keislamannya;  kedua,  wadah  gerakan sebagai  institusionalisasi  dari  idea,  gagasan  paradigma  keislaman  tertentu.  Jika pada pendekatan pertama hendak mengetahui substansi dan tipologi pemikirannya, maka  melalui  pendekatan  kedua,  dapat  diketahui  manifestasi  sekaligus pelembagaan dari idea atau paradigma gerakan sosial Islam.
Pembahasan  mengenai  tipologi  paradigma  keislaman  di  Indonesia  sangat variatif  dan  dinamis.  Dalam  kajian-kajian  awal,  kita  hanya  mengenal  tipologi paradigma  keislaman  modernis  dan  tradisionalis.  kajian  ini  sebagaimana  dapat ditemukan  dalam  karya  Deliar  Noer. 127 Kini,  Tipologi  tersebut  telah  memudar. Kajian-kajian selanjutnya menunjukkan bahwa tipologi lama itu tidak berlaku lagi karena telah lahir tipologi-tipologi baru sebagai kritik atau sintesis terhadap tipologi sebelumnya.  Tipologi-tipologi  baru  yang  bisa  disebut  disini  diantaranya  adalah fundamentalisme,  neo-modernis,  neo-tradisionalis,  transformatif,  dan  lain sebagainya. tipologi-tipologi ini lahir karena dinamika internal sekaligus dinamika ekstrenal yang mempengaruhi umat Islam di Indonesia. 128
Segaris dengan itu, kajian mengenai  wadah gerakan saat ini sudah sangat variatif,  meski  belum  dikatakan  dinamis.  Selama  ini,  kajian  mengenai  wadah gerakan  Islam  di  Indonesia,  mayoritas  masih  diwarnai  oleh  kajian  mengenai organisasi massa seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam dan NU; partai politik,
127 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1996).
128 Lihat:  Fachry  Ali  dan  Bahtiar  Effendy, Merambah  Jalan  Baru  Islam:  Rekonstruksi Pemikiran  Islam  Indonesia  Masa  Orde  Baru ,  (Bandung:  Mizan,  1986);  M.  Syafi’i  Anwar, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia ,  (Jakarta:  Paramadina,  1995);  Yusril  Ihza  Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamâ’at Al-Islâmî (Pakistan), terj. Mun’im A Sirry, (Jakarta: Paramadina, 1999); Greg Barton, Gagasan  Islam  liberal  di  Indoensia:  Telaah  Terhadap  Pemikiran  Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid , (Jakarta: Paramadina, 1999).
seperti  PSII,  dan  Masyumi;  pemikiran  intelektual  muslim,  seperti    Nurcholish Madjid  dan  Abdurrahman  Wahid;  Perkumpulan  atau  organisasi  cendikiawan, seperti ICMI; jaringan muda muslim, seperti JIL dan JIMM, gerakan politik ekstra parlementer  (HTI)  dan  organisasi-organisasi  sosial  yang  memperjuangkan formalisasi syari’at Islam seperti MMI, FPI dan Laskar JIhad.
Melihat  peta  kajian  gerakan  Islam  tersebut  di  atas,  masih  terdapat  satu entitas penting yang belum banyak dikaji dan dianggap memiliki peran pinggiran dalam kajian Islam  Indonesia, yaitu gerakan pelajar (student movement) . Padahal gerakan  ini  telah  menjadi  bagian  penting  dalam  proses  pembentukan  identitas keislaman dan kebangsaan sekaligus.
Pelajar  ( student )  merupakan  entitas  terpenting  aktor  politik  di  Indonesia sejak  munculnya  gagasan  mengenai  nasionalisme  Indonesia.  Bahkan, keberadaannya memainkan peranan penting dalam meletakan dasar-dasar gerakan nasionalisme Indonesia pada abad ke-20. 129 Beberapa gerakan pelajar yang dapat disebutkan antara lain; Jong Islamieten Bond (JIB) yang didirikan pada tahun 1925 di  Jakarta;  Studenten  Islam  Studieclub  (SIS)  yang  didirikan  pada  tahun  1934  di Jakarta  dan  Djami’ah  al-Chairiah  (Persatuan  Kemerdekaan  Indonesia)  sebuah organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Islam Indonesia di Kairo yang berperan menerjemahkan  literatur-literatur  berbahasa  Arab  ke  dalam  bahasa  Indonesia. Gerakan-gerakan  inilah  yang  berhasil  menyuntikan  inspirasi  bagi  berdirinya gerakan-gerakan pemuda-pelajar pada fase pasca-kemerdekaan. 130
Pelajar Islam Indonesia (PII) adalah salah satu gerakan pelajar Islam yang lahir dari rahim umat  Islam  pasca kemerdekaan.  Sebagai  bagian dari umat  Islam Indonesia, PII –sebagaimana juga organisasi yang lain– mempunyai cita-cita untuk berjuang merebut  kemerdekaan dan mengeluarkan umat dari ketertinggalan serta keterbelakangan  akibat  dari  penjajahan  panjang  yang  dialami  oleh  bangsa Indonesia.
129 Muhammad Wildan, Student and Politics; the Response of the Pelajar Islam Indonesia (PII) to Politisc in Indonesia, (Tesis S2 di Leiden University, 1999), 1.
130 Yudi Latief, Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Muslim Indonesia Abad ke-20 , (Mizan: Bandung, 2005), 305-315.
Senafas dengan tujuan organisasi pelajar yang mendahuluinya, PII memiliki proyek  historis  yaitu  melakukan  Islamisasi  modernisasi  sekaligus  modernisasi Islam.  Hal  ini  bisa  dibaca  dari  maksud  pendirian  PII;  menyatukan  para  pelajar Muslim di sekolah-sekolah agama (santri) dan sekuler (non-santri) dalam  rangka menciptakan intelek-ulama sekaligus ulama-intelek. Bagi PII, penyatuan ini sangat diperlukan untuk memperkuat Islam dalam perjuangan nasional.

## B. Sejarah Kebangkitan PII
Sejarah  Kebangkitan  PII  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kondisi  umat  Islam Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda  dan Jepang.  Selama  menjajah  Indonesia,  Belanda  menerapkan  sejumlah  kebijakan sebagai  berikut:  pertama,  kebijakan  netral  terhadap  agama.  Kebijakan  ini  dalam prakteknya  ternyata  berbeda.  Sampai  tahun-tahun  terakhir  kekuasaannya, pemerintah  Belanda  lebih  banyak  campur  tangan  terhadap  agama.  Kesulitan pemerintah Belanda bersikap netral karena politik identitas antara Islam dan kristen. Pada  umumnya  pemeluk  Islam  pasti  orang  bumiputra,  sedangkan  orang  Kristen pada umumnya dianut oleh penjajah;  kedua, politik asosiasi  kebudayaan.  Intisari politik  ini  adalah  menghendaki  agar  di  bidang  kemasyarakatan  bumiputra menyesuaikan  diri  dengan  kebudayaan  Belanda.  Jalan  yang  ditempuh  adalah melalui  asosiasi  dan  pemanfaatan  adat  serta  asosiasi  pendidikan;  ketiga, memberikan perhatian secara khusus dan serius pada perkembangan paham tarekat dan  Pan-Islamisme.  Bagi  Belanda,  dua  gerakan  ini  sangat  potensial  untuk menimbulkan  fanatisme  di  kalangan  umat  Islam.  Ketiga  kebijakan  ini  kemudian diolah  dan  di  administrasikan  oleh Kantoor  Voor  Islandsche  Zaken ,  yakni  suatu institusi yang berwenang memberikan nasihat kepada pemerintah dalam masalah- masalah bumiputra. 131
Sementara  itu,  menurut  Adaby  Darban,  inti  dari  kebijakan  pemerintah kolonial Belanda adalah melakukan usaha-usaha untuk menghalangi
131 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda , (Jakarta: LP3ES,1985), 9-64.
perkembangan dan kebangkitan agama Islam dengan cara yang halus ( soft power ).
Kebijakan tersebut ditempuh dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut: 132
Pertama,  “kristening  politik”,  yaitu  suatu  usaha  untuk  melemahkan kekuatan  bumiputra  dengan  jalan  memasukan  pengaruh  agama  lain  di  tanah jajahan. Tindakan seperti ini dilaksanakan dengan menggunakan kesucian agama untuk kepentingan kolonialisme. Di Indonesia, hal ini dilakukan Belanda pada masa kekuasaan  Gubernur  Jendral  Idenburg.  Pada  masa  inilah  politik  pengkristenan terhadap  seluruh  penduduk  nusantara  dilakukan  sedikit  demi  sedikit  secara sistematis  dan  terencana.  politik  ini  pada  intinya  bukanlah  untuk  memperkuat kekuasaan penjajah di bumi nusantara dalam waktu selama mungkin. Politik model ini memang memungkinkan bila mengingat pertimbangan kekuatan penjajah yang kalah terhadap mayoritas umat Islam.
Berdasarkan  hal  itu,  pemerintah  Belanda  memberikan  bantuan  dan pengembangan agama Kristen. Melalui restu Ratu Belanda sejak 1901, dibukalah zending  Kristen  untuk  beroperasi  di  Indonesia.  Tindak  lanjut  dari  hal  ini  adalah dengan  mendirikan  sekolah-sekolah  kristen.  Sekolah-sekolah  inilah  yang memberikan  andil  yang  cukup  besar  dalam  menyokong  perkembangan  agama kristen di Indonesia dan terutama dalam menyukseskan politik pemeintah kolonial Belanda. 133
Kedua,  politik  asosiasi,  yakni  politik  untuk  menghubungkan  antara  dunia Barat  dan  Timur.  Dengan  politik  ini  diharapkan  kebudayaan  barat  akan  mudah masuk ke Nusantara. Implikasi berikutnya tentu akan membuat Belanda semakin lama  bercokol  di  Nusantara  karena  pengaruh  kedekatan  kebudayaan  tersebut. Politik ini dilaksanakan dengan mengambil sebagian dari bumiputra untuk dididik dengan  kehidupan  dan  budaya  gaya  Barat.  Selanjutnya,  kelompok  ini  akan
132 Ahmad Adaby Darban, Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia , (Yogyakarta: Panitia Daerah  Muktamar  XIV  Pelajar  Islam  Indonesia,  1976),  7-9.  Bandingkan  dengan  Drs.  H.  Ahmad Adaby  Darban,  “Refleksi  Kilas  Balik  Berdirinya  PII,”  dalam  HM.  Natsir  Zubaidi  dan  Lukman Fathullah Rais, Pak Timur Menggores Sejarah: PII Menyiapkan Kader Umat dan Bangsa , (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 229-231.
133 F.L. Stoddard, Dunia Baru Islam , (Jakarta: Gunung Agung, 1987), 295-296.
dijadikan  sebagai  pegawai  pemerintah  atau  orang-orang  yang  memegang kekuasaan guna membantu pemerintah kolonial. 134
Tidak berbeda dengan Belanda, Jepang selama sekitar tiga setengah tahun juga  meninggalkan  berbagai  persoalan  yang  banyak  menimpa  umat  Islam  pasca kemerdekaan. Dalam catatan Hanan, paling tidak ada tiga kebijakan Jepang yang menyebabkan  rakyat  Indonesia  membenci  Jepang;  pertama,  segera  setelah berkuasa,  Jepang  memaksa  kehendak  untuk  mengubah  segala  corak  kebudayaan bumiputra. Semua sekolah harus bercorak Jepang dan yang tidak mematuhi akan dilarang melanjutkan kegiatannya. Pemuda dan pelajar dididik secara militer seperti Seinendan (untuk remaja), keibodan (untuk pemuda), fuinkai (untuk pemudi), dan hanco (untuk  dewasa).  Ringkasnya  semua  bercorak  jepang;  kedua,  Jepang melaksanakan  kerja  paksa  ( romusha )  dan  menjerat  kaum  perempuan  Indonesia menjasi budak seks ( jugun ianfu ) bagi tentara Jepang. Para romusha ditempatkan di berbagai  pangkalan  militer  dan  kubu-kubu  pertahan.  Untuk  menghadapi perlawanan bumiputra, Jepang membentuk polisi militer ( kempei tai ) yang sangat terkenal  sebagai  algojo-algojo  Jepang  super  kejam;  ketiga,  Jepang  mewajibkan kepada setiap rakyat Indonesia untuk melakukan sekkere , yakni menyembah Tenno Heika (Kaisar Jepang) setiap pagi dengan cara menghadap ke arah negeri Jepang. Secara aqidah, umat Islam tidak dapat menerima hal tersebut karena sama dengan menghantarkan orang untuk untuk berbuat syirk. Selain ketiga kebijakan ini, Jepang memberlakukan  undang-undang  nomor  3  yang  berisi  larangan  terhadap  segala pembicaraan dan pergerakan yang bersifat propaganda. 135
Akumulasi  penjajahan  (terutama  Belanda  dan  Jepang)  sebagaimana  yang digambarkan di atas, jelas membawa kemunduran dan kemerosotan dalam semua segi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam pendidikan, perkembangan mentalitas  bangsa  dan  pertumbuhan  budayanya.  Benda  menyimpulkan,  “Bangsa
134 Ahmad Adaby Darban, Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia, 13.
135 Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara: Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980-1997 , (Yogyakarta: UII Press, 2006), 52.
Indonesia telah kehilangan mental,  tambatan budaya dan politik mereka,  sebagai akibat dari penjajahan yang mereka alami selama ini”. 136
Lalu  bagaimana  kondisi  bangsa  Indonesia  setelah  kemerdekaan?  Kondisi yang  paling  memprihatinkan  dapat  dibaca  pada  saat  lima  tahun  sebelum kemerdekaan  (1940),  dimana  jumlah  HIS  ( Hollandsch-Indlandsche  School atau sekolah untuk kaum elit tradisional pribumi di Indonesia) hanya 285 buah dengan murid 72.514 orang, jumlah Sekolah Rakyat ada 17.719 buah dengan jumlah murid hanya hampir dua juta orang (tepatnya, 1.896.371 orang). Sementara itu, penduduk Indonesia  sisanya  yang  berjumlah  jutaan  jiwa  adalah  masyarakat  yang  buta huruf. 137
Kalaupun  rakyat  Indonesia  mengeyam  pendidikan,  mereka  dipecah kedalam dua golongan besar. Anton Timur Djaelani menjelaskan kondisi demikian sebagai sebagai berikut:
Terpisahnya pelajar-pelajar madrasah atau pesantren dengan pelajar- pelajar  sekolah  umum  itu  adalah  warisan  dari  zaman  penjajahan. Lembaga-lembaga  pendidikan  dan  pengajaran  rakyat  Islam  berupa madrasah  dan  pesantren  itu  terpaksa  mengisolir  atau  mengasingkan diri  supaya  mampu  bertahan  dalam  menghadapi  desakan  pengaruh Barat  (terutama  Belanda)  yang  menganut  paham  serba  benda (materalisme).  Paham  Barat  yang  demikian  pada  itulah  yang menghilangkan segala cita susila. 138
Selanjutnya Djaelani mengintisarikan beberapa kondisi Umat Islam pasca kemerdekaan sebagai berikut; pertama, kepincangan di dalam lapangan pendidikan. pengajaran  dan  kebudayaan  yang  berdasar  kebendaan  dan  menghilangkan  peran agama;  kedua,  adanya  semangat  budak;  ketiga,  kuatnya  rasa  kurang  percaya  diri ( minderwaardig  heidscomplex )  dalam  jiwa  masyarakat  Indonesia;  keempat, masyarakat Indonesia memiliki jiwa yang yang beku (statis). 139
136 Harry J Benda, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Islam di Indonesia,” dalam Taufik Abdullah (Ed.), Islam di Indonesia , (Jakarta: Tintamas, 1974), 26.
137 Harsja W Bahtiar, “Sekolah Dasar”, dalam Tempo , Jakarta, 4 Januari 1992
138 Anton Timur Djaelani, Tafsir Asasi PII: Darma Bakti Pelajar Islam Indonesia, (Jakarta: Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar PII, 2001), 11.
139 Anton Timur Djaelani, Tafsir Asasi PII: Darma Bakti Pelajar Islam Indonesia, 12.
Secara  umum,  Hanan  menggambarkan  kondisi  umat  Islam  pasca kemerdekaan sebagai  berikut: pertama, umat  Islam  tetap terpecah belah kedalam berbagai  organisasi,  dan  golongan  berdasarkan  kategori  madzhab  atau  aliran tertentu;  kedua,  bangsa  Indonesia  umumnya  dan  umat  Islam  khususnya  harus bersiap-siap menghadapi kembalinya para penjajah ke tanah air melalui berbagai cara.  Padahal  tugas  berat  dan  utama  yang  harus  segera  diselesaikan  oleh  bangsa Indonesia  sebagai  bangsa  yang  baru  merdeka  adalah  menyiapkan  pengelolaan negara  secara  politis  maupun  secara  sosial  dan  administratif;  ketiga,  bangsa Indonesia  umumnya  dan  umat  Islam  khususnya  belum  memiliki  kesiapan  yang memadai untuk mengelola negara. Keadaan ini terutama disebabkan oleh kondisi pendidikan bangsa Indonesia yang masih memprihatinkan. 140
Dengan  dilatarbelakangi kondisi bangsa Indonesia  sebagaimana digambarkan di atas, Yoesdi Ghazali (23 Tahun) adalah salah seorang yang turut gelisah  memikirkan  keadaan  pemuda  Islam.  Ia  yang  berlatar  belakang  pesantren merasakan benar kesenjangan yang terjadi antara anak-anak santri dan anak-anak sekolah  umum.  Di  Sekolah  Tinggi  Islam  (STI),  tempat  dia  belajar,  kesenjangan tersebut  mulai  memudar  karena  timbulnya  kesepahaman  antara  mahasiswa  yang berlatar belakang pendidikan berbeda, yakni agama dan sekuler. Mahasiswa yang berlatar  belakang  pendidikan  sekuler,  Lafran  Pane,  -misalnya-  mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Yoesdi sebagai pribadi yang berlatar belakang pesantren,  dalam  suatu  kesempatan  i’tikaf  di  Mesjid  Kauman  Yogyakarta  pada tanggal  25  Februari  1947  menangkap  ide  yang  terlintas  di  benaknya  yang  untuk membentuk sebuah organisasi bagi para pelajar Islam. 141
Seperti juga para pendiri JIB, SIS, maupun HMI, Yoesdi merasa tidak puas dengan wadah kepelajaran yang telah ada. Sebenarnya setelah Indonesia merdeka pada  tanggal  27  September  1945,  telah  berdiri  Ikatan  Pelajar  Indonesia  (IPI). Sementara  itu,  di  kalangan  pemuda  Islam  sendiri  telah  ada  beberapa  organisasi kepemudaan  Islam  yang  bersifat  lokal.  Namun,  bagi  Yoesdi  aspirasi  keislaman
140 Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara: Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980-1997, 54.
141 Ahmad Adaby Darban, Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia, 22.
pemuda  Islam  Indonesia  tidak  mungkin  tertampung  di  dalam  IPI  yang  bersifat ‘umum’ itu, serta tidak cukup tersalurkan hanya melalui organisasi  lokal. Tanpa menunda  waktu,  Yoesdi  menawarkan  idenya  kepadanya  teman-temanya  dalam sebuah  pertemuan  di  gedung  SMPN  11  Yogyakarta.  Hadir  dalam  pertemuan  itu antara lain Anton Timur Djaelani, Amin Syahri, Ibrahim Zarkasyi, Noorsyaf serta Djanamar Adjam. Mayoritas dari Mereka adalah mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam ) –yang kemudian menjadi UII (Universitas Islam Indonesia). 142
Selanjutnya, sebagaimana dicatat oleh Darban, 143 pada kesempatan Kongres Gerakan Pemuda Islam Indoenesia (GPII) yang berlangsung di gedung Mu’allimin Yogyakarta,  tanggal  30  Maret  hingga  1  April  1947,  ide  Yoesdi  digelorakan kembali.  Pada  saat  itu,  inti  pembahasan  acara  sidang  adalah  membahas  masalah kepelajaran. Anton Timur Djaelani sebagai pimpinan pusat GPII bagian kepelajaran memimpin  acara  sidang  itu  dan  selanjutnya  ia  mempersilahkan  Yoesdi  untuk menguraikan  gagasannya  mendirikan  wadah  khusus  bagi  pelajar  Islam.  Setelah penyampaian  gagasan  itu,  diselenggarakanlah  diskusi  antar  peserta  sidang  yang hasilnya adalah keputusan untuk melepaskan GPII bagian pelajar yang kemudian bergabung ke dalam organisasi pelajar yang akan dibentuk.
Guna  menindaklanjuti  keputusan  kongres  di  atas,  diadakanlah  pertemuan khusus  pada  tanggal  4  Mei  1947  di  kantor  GPII,  Jalan  Margomulyo  no.  8 Yogyakarta. Dalam pertemuan ini hadir pula wakil-wakil dari berbagai organisasi pelajar  Islam  yang  telah  ada;  Perhimpunan  Pelajar  Islam  Indonesia  (PPII)  yang diwakili oleh Dida Gursida dan Supomo NA, Perhimpunan Pelajar Islam Surakarta (PPIS)  yang  diwakili  oleh  Yahya  Ubeid,  Perhimpunan  Pelajar  Islam  Sekolah Menengah  (Persikem)  yang  diwakili  oleh  Multazam  dan  Shawabi  dan  lain sebagainya.  Hasil  pembicaraan  dalam  pertemuan  ini  adalah  kesepakatan  untuk mendirikan  organisasi  pelajar  Islam  yang  tunggal  dan  independen  dengan  nama Pelajar  Islam  Indonesia  atau  dengan  singkatan  PII.  Pada  nama  PII  tidak ditambahkan embel-embel  seperti himpunan, perkumpulan, dan lain-lain. Hal  ini dimaksudkan agar tidak ada konotasi semacam gerakan atau pengelompokan, tetapi
142 Ahmad Adaby Darban, Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia, 22.
143 Ahmad Adaby Darban, Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia, 22.
lebih  merupakan  media  atau  sarana  pelajar  untuk  membina  pribadi  dan mengembangkan prestasi. Selain itu, dengan tidak adanya embel-embel himpunan, perkumpulan,  hal  ini  merupakan  penegasan  bahwa  PII  juga  tidak  menjadi  milik suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan miliki pelajar Islam dan umat Islam. 144
Pendirian PII ini, dinyatakan oleh Yoesdi Ghazali sebagai pemimpin rapat pada pukul 10.00 wib. Berlandaskan hal ini, maka organisasi-organisasi yang ada meleburkan diri ke dalam PII. Kemudian rapat itu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta membentuk Pengurus Besar PII yang sifatnya masih sementara. Tanggal 4 Mei itu selanjutnya disebut sebagai Hari Bangkit PII –bukan hari  lahir-  untuk  menunjukkan  bangkitnya  kesadaran  di  kalangan  pelajar  Islam Indonesia  sebagai  pelanjut  perjuangan  para  pemuda  pelajar  yang  telah  ada sebelumnya. 145
Yoesdi Ghazali sebagai penggagas berdirinya PII ternyata telah menyiapkan lambang organisasi ini. 146 Usulan Yoesdi pun langsung disetujui oleh peserta yang hadir  dalam  pertemuan  itu  tanpa  memerlukan  perdebatan  panjang.  Adapun  yang dimaksud  dengan  lambang  PII  pada  waktu  itu  terdiri  dari  warna  hijau  yang menunjukan, bahwa dalam mencapai cita-citanya, Islam dijadikan sebagai lambing perdamaian. Lalu, ada warna biru yang melambangkan kesetiaan PII kepada cita- citanya itu. Warna merah putih menunjukan lambing kebangsaan Indonesia. Bulan- bintang menunjukan ketinggian Islam sebagai cita-cita yang diperjuangkan PII, dan kubah yang tinggi membumbung dengan lengkungan membusung melambangkan keagungan  dan  kebesaran  Islam.  Jadi,  lambang  PII  itu  berupa  bangunan  yang
144 Taufiq Dahlan, “Pak Yoesdi Ghazali Berkisah tentang kebangkitan PII”, dalam Dimensi , Bulletin No. 05, thn. II Maret – Mei 1981. Deppen PB PII, h. 8. Bandingkan dengan, Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 88.
145 Zilryrosa Jamil, Sikap Politik Pelajar Islam Indonesia Dalam Menolak “Asas Tunggal”, Skripsi S-1 di Universitas Indonesia, 1991, 39.
146 HM Yoesdi Ghazali, S.H., “Dunia Pelajar Islam Indonesia: Dasa Warsa PII” dan “Lagu- Lagu PII”, dalam Moh Husnie Thamrin dan Ma’roov (eds.), Pilar Dasar Gerakan PII: Dasa Warsa Pertama Pelajar Islam Indonesia, (Jakarta: Karsa Cipta Jaya, 1998), 19-34, 114- 15, 116-20.
menunjukan  bahwa  PII  mendirikan  organisasinya  di  atas  landasan  yang  kokoh- kuat. 147
Dua  bulan  setelah  peristiwa  bersejarah  itu,  -tepatnya  tanggal  14-16  Juli 1947-  PII  menyelenggarakan  kongres  pertamanya  di  Solo.  Kongres  akbar  ini mendapatkan  dukungan  dari  berbagai  daerah,  kelompok,  maupun  perorangan. Utusan-utusan  yang  hadir  dalam  acara  ini  mencakup  kalangan  “agama”  maupun “umum”. Dari unsur pondok pesantren tercatat wakil-wakilnya antara lain; Tebu Ireng,  Lasem,  Kediri,  Gontor  dan  Rembang,  serta  dari  sekolah  Madrasah  seperti Mu’allimin dan Mu’alimat Muhammadiyah. Sedang dari sekolah umum antara lain; Sekolah  kedokteran  Klaten,  Sekolah  Tinggi  Islam,  Sekolah  Guru  dan  Sekolah Menengah Atas. Selain itu, hadir pula utusan dari Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PERPINDO)  dari  Aceh,  dimana  kehadirannya  dalam  kongres  ini  sekaligus memfusikan diri kedalam PII sebagaimana  yang telah dilakukan oleh organisasi- organisasi pelajar Islam sebelumnya. 148
Darban mencatat, kongres ini berhasil mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggara  Rumah  Tangga  serta  Pengurus  Besar  PII.  Hal  penting  lainnya  yang dihasilkan  kongres  ini  adalah  dikeluarkannya  ikrar  mengenai  pengakuan  bahwa hanya ada satu organisasi pelajar Islam untuk seluruh Indonesia, yaitu Pelajar Islam Indonesia. kehadiran PII kemudian mendapat sambutan positif juga dari kalangan tokoh mayarakat, di mana nama-nama seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ibu Fatmawati, K.H Wahid Hasyim, dan Panglima Besar Sudirman ikut menawarkan diri menjadi pelindung atau penasehat PII. 149
Dengan demikian, proses kelahiran PII, sebagaimana yang digambarkan di atas, menunjukan adanya kesadaran bersama dari kalangan pemuda pelajar dalam mendirikan PII sebagaimana terlihat dari adanya fusi organisasi-organisasi pelajar Islam  yang  dilakukan  secara  sukarela  atas  inisiatif  sendiri.  Hal  lain  yang  perlu
147 Dikemudian  hari,  lambang  PII  mengalami  penyempurnaan.  Pembahasan  lebih  detail tentang  lambang  PII  silahkan  lihat,  Pedoman  Penyelenggaraan  Adminitrasi  (PPA)  Pelajar  Islam Indonesia (PII), (Jakarta: PB PII 1995-1998).
148 Ahmad Adaby Darban, Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia , 22.
149 Ahmad Adaby Darban, Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia, 25. Lihat juga, Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam , 88.
dicatat dari peristiwa sejarah ini adalah kata “siswa” tidak digunakan karena berasal dari bahasa sansekerta, dan munculnya kata itu pun karena ada kata “mahasiswa”.
Menurut  catatan  Hanan,  pada  waktu  berdirinya  PII,  kata  “siswa”  belum digunakan.  Sementara,  kata  “pelajar”  mempunyai  arti  yang  lebih  luas  dan mendalam. “Pelajar” yang dimaksudkan disini adalah kelompok yang belajar mulai dari  tingkat ibtidâiyyah (Sekolah  Dasar), tsânawiyyah (Sekolah  Menengah Pertama) hingga ‘âliyyah (Sekolah Menengah Pertama/Umum). Sementara, belajar merupakan  kewajiban  bagi  semua  orang.  Sedangkan  kelompok  yang  telah memasuki  perguruan  tinggi  memang  namanya  “mahasiswa”,  akan  tetapi  pada dasarnya  adalah  pelajar.  Kata  “mahasiswa”  dan  “pelajar”  dalam  bahasa  Inggris memiliki  terjemahan  yang  sama  yakni student .  Sementara  dalam  bahasa  Arab keduanya  diterjemahkan  dengan  kata thâlib .  Akan  tetapi,  PII  memang diorientasikan  sebagai  organisasi  untuk  kelompok  anak  Sekolah  Dasar  sampai Sekolah Lanjut Tingkat Atas, termasuk pelajar sekolah persiapan. Meski demikian, biasanya  kepengurusan  PII  tingkat  pusat  biasanya  diisi  oleh  pelajar  yang  sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 150
PII  bangkit  dengan  latar  belakang  sosio-politik  ketertindasan  umat  Islam. Berdasarkan  hal  ini,  motivasi  kebangkitan  PII  menurut Ensiklopedi  Islam Indonesia,174 didorong oleh dua hal, yaitu: Pertama, motivasi yang bertitik tolak dari  ajaran  agama.  dan  Kedua,  motivasi  yang  bertitik  tolak  dari  tanggung  jawab sebagai generasi penerus bangsa. 151 Dalam ungkapan yang lebih sederhana, Hanan menyebutkan bahwa motivasi kebangkitan PII didorong oleh motivasi keislaman dan motivasi kebangsaan. 152

## C. Membaca Komitmen Keislaman dan Kebangsaan PII
Komitmen keislaman dan kebangsaan PII dapat dibaca di dalam dokumen Falsafah Gerakan PII yang merupakan paradigma gerakan dan sikap PII terhadap berbagai isu serta persoalan-persoalan prinsip.  Di kalangan internal PII, Falsafah
150 Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara , 58.
151 Masyhuri  A.M, Ensiklopedi  Islam  Indonesia, (Jakarta:  Peningkatan  Prasarana  dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1987), 711.
152 Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara , 54.
Gerakan  didefiniskan  sebagai  suatu  formulasi  konsepsional  cara  pandang  PII terhadap aspek-aspek fundamental dari misi dan eksistensinya yang menjadi dasar paradigma gerakan PII. 153
Sebagai  sebuah  gerakan  yang  lahir  di  Indonesia,  PII  memiliki  sejumlah pandangan yang khas mengenai realitas keindonesiaan. Pandangan itu menjelaskan bahwa  PII  adalah  gerakan  yang  menjadi  bagian  dari  narasi  besar  Republik Indonesia.  Hal  ini  berbeda  dengan  beberapa  gerakan  Islam  seperti  Hizbut  Tahrir atau gerakan transnasional lainnya yang memiliki narasi berbeda dengan Indonesia.
Bagi  PII,  Indonesia  dipahami  dalam  empat  kerangka  besar  ini,  yaitu: pertama,  Indonesia  sebagai  konteks  sosio-historis  aktualisasi  Islam;  kedua, Indonesia  sebagai  satuan  wilayah nation  society (masyarakat  bangsa);  ketiga, Indonesia sebagai satuan wilayah nation state (Negara bangsa); keempat, Indonesia sebagai satuan komunitas wilayah dakwah. 154
a. Indonesia sebagai konteks sosio-historis aktualisasi Islam
Sejarah  Indonesia  tidak  lepas  dari  sejarah  tumbuh-kembangya  agama  Islam. Pengaruh dari para penyebar Islam yang membuka hubungan dengan para penguasa lokal  Nusantara  sejak  abad  ke-7  telah  memberikan  pengaruh  terhadap berkembangnya agama Islam. 155 Beberapa wilayah di Nusantara yang sangat subur persebarannya pada masa-masa itu antara lain: kesultanan Samudera Pasai, Ternate, Tidore,  Ternate,  Gowa,  Banten,  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya,  Islam  telah berkembang menjadi satu agama dengan penduduk terbanyak di Indonesia.
153 “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, dalam Sekretariat Jenderal Pelajar Islam Indonesia, K umpulan Keputusan dan Ketetapan Muktamar Nasional ke-26 Pelajar Islam Indonesia (PII), (Jakarta:  PB  PII  2008-2010),  h.  126.  “Falsafah  Gerakan  PII”,  dalam  Sekretariat  Jenderal Pelajar  Islam  Indonesia,  Kumpulan  Keputusan  dan  Ketetapan  Muktamar  Nasional  ke-26  Pelajar Islam  Indonesia  (PII),  (Jakarta:  PB  PII  2008-2010),  h.  126.  Elaborasi  lebih  dalam  terkait  posisi falsafah gerakan bagi gerakan PII, silahkan lihat, Parid Ridwanuddin, Paradigma Gerakan Pelajar Islam  Indonesia:  Telaah  terhadap  Falsafah  Gerakan  Pelajar  Islam  Indonesia ,  Jakarta:  Skripsi, Universitas Paramadina, 2010.
154 PII, “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia” 147-148
155 Azyumardi Azra menyebutkan fase-fase hubungan antara Islam Timur Tengah dengan Islam  Nusantara  yang  dimulai  dari  hubungan  ekonomi  dan  dagang,  kemudian  disusul  dengan hubungan  politik  keagamaan,  dan  selanjutnya  diikuti  dengan  hubungan  intelektual  keagamaan. Lihat, Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII , (Bandung: Mizan, 1994), 23.
Realitas  sejarah  membuktikan  bahwa  Indonesia  telah  menjadi  salah  satu tumpuan para penyebar agama Islam pada masa itu tidak terbantahkan. Oleh karena itu,  Falsafah  Gerakan  menegaskan  bahwa  wilayah-wilayah  di  Indonesia  telah menjadi ruang aktualisasi Islam. Komitmen terhadap kenyataan sejarah ini penting dilakukan dengan pemaknaan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah yang integral dengan aktualisasi Islam, sehingga Islam mendapatkan pengaruh yang sangat besar di Indonesia sampai sekarang. 156
Pandangan  pertama  mengenai  keindonesiaan  ini  mengisyaratkan  bahwa Islam  pada  hakikatnya  merupakan  ajaran  universal  yang  sesuai  dengan  setiap tempat dan waktu ( shâlihun li kulli zamân wa makân ). Akan tetapi, universalitas itu harus  diterjemahkan  dalam  konteks  yang  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat Indonesia yang memiliki kompleksitas dan problem yang berbeda dengan bangsa muslim  lainnya  didunia.  Pada  titik  ini,  Falsafah  Gerakan  mengisyaratkan  bahwa pribumisasi Islam atau kontekstualisasi Islam –meminjam istilah Gus Dur dan Cak Nur– merupakan satu keniscayaan.
Pandangan  ini  juga  menegaskan  bahwa  ada  satu  ikatan  yang  tidak dipisahkan  antara  kesadaran  keislaman  dengan  kesadaran  keindonesiaan  yang sudah  teranyam  kuat  dalam  alam  pikiran  PII.  Begitu  intimnya  hubungan  Islam dengan  Indonesia  dalam  perjalanan  sejarah  yang  sangat  panjang,  maka  sebutan yang  tepat  untuk  hal  ini  adalah  “sejarah  Indonesia”  bukannya  “sejarah  Islam  di Indonesia”. 157
b. Indonesia sebagai satuan wilayah nation society (masyarakat bangsa)
Falsafah  Gerakan  menegaskan  bahwa  Indonesia  sebagai nation  society mulai  mendapatkan  bentuknya  lebih  nyata  pada  28  Oktober  1928,  ketika  para pemuda  Indonesia  saat  itu  menyatakan  ikrar  “berbangsa  satu  bangsa  Indonesia, bertanah air satu Tanah Air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia”. 158
156 “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, 147.
157 Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF  (eds.), Menjadi  Indonesia:  13  Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara , (Jakarta-Bandung: Yayasan Festifal Istiqlal-Mizan, 2006), xv.
158 “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, 147.
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang diikat dalam satu paham kebangsaan. Pluralitas ini membawa pengaruh terhadap pluralitas budaya, adat, agama serta kepercayaan yang dianut. Islam sebagai agama dengan pemeluk mayoritas telah memberikan kontribusi dalam mengikat berbagai suku bangsa yang ada  di  Indonesia  dalam  satu  ikatan  keagamaan. 159 Dengan  demikian,  peran  serta umat Islam dalam pemeliharaan kebangsaan ini pun menduduki posisi yang sangat penting karena telah merekatkan ikatan batin bagi masyarakat Indonesia.
Komitmen PII kepada Indonesia sebagai nation society diwujudkan dalam bentuk  upaya  meningkatkan  kuantitas  umat  Islam  dalam  komposisi  penduduk Indonesia.  Dengan  juga  meningkatkan  kualitas  sumber  saya  manusia,  agar  umat Islam  Indonesia  dapat  “duduk  sama  rendah  berdiri  sama  tinggi”  dengan bangsabangsa lain di seluruh dunia. Untuk itu, PII berperan aktif dalam prakarsa meningkatkan  kualitas  bangsa  terutama  umat  Islamnya  dalam  konteks globalisasi. 160
Pandangan  kedua  mengisyaratkan  pengakuan  dan  penghargaan  PII mengenai  pluralitas  suku,  budaya,  adat,  bahasa,  agama  dan  kepercayaan  yang dianut  masyarakat  Indonesia.  Pluralitas  itu  kemudian  diikat  oleh  kesadaran kebangsaan  yakni  perasaan  akan  adanya  kebersamaan  dan  persaudaraan  sebagai komunitas bangsa Indonesia. Dengan tegas Falsafah Gerakan menyatakan bahwa Islam  telah  berhasil  menghapus  kesadaran  kesukuan  yang  bersifat chauvinistic dalam masyarakat Indonesia dan menggantikannya dengan kesadaran kebangsaan yang berhasil membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian Islam adalah perekat bagi masyarakat Indonesia.
c. Indonesia sebagai satuan wilayah nation state (Negara bangsa)
Indonesia  sebagai  sebuah  Negara  terbentuk  pada  17  Agustus  1945,  pada saat  Soekarno  dan  Hatta  atas  nama  bangsa  Indonesia,  memproklamasikan kemerdekaan  Indonesia.  Sejak  saat  itu  Indonesia  telah  merdeka  dan  bebas  dari penjajahan  bangsa  manapun.  Kemerdekaan  yang  telah  dicapai  dan  tegaknya
159 Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  AF  (eds.), Menjadi  Indonesia:  13  Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara , xv-xxiv.
160 “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, 148.
kedaulatan  Negara  merupakan  tujuan  semua  pergerakan  umat  Islam  saat  itu. Pembukaan UUD 1945 dengan sangat indah menuturkan kemerdekaan Indonesia itu dengan kalimat, “atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan  luhur  supaya  berperikehidupan  kebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
Komitmen  PII  terhadap  Negara  bukan  diberikan  kepada  pemerintah (penguasa), melainkan kepada eksistensi Negara itu sendiri. Eksistensi Negara, di dalamnya  mencakup  fungsi-fungsi  keadilan,  kesejahteraan,  dan  kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, komitmen PII terhadap Negara adalah komitmen penegakan  atau  transformasi  nilai-nilai  ketuhanan  berupa  cinta  keadilan, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran. 161
Pandangan  ketiga  mengisyaratkan  pengakuan  PII  terhadap  Indonesia sebagai negara bangsa ( nation state ). Negara bangsa adalah gagasan tentang negara yang  didirikan  untuk  seluruh  bangsa.  Ia  adalah  negara  untuk  keseluruhan  umat, yang  didirikan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  yang  menghasilkan  hubungan kontraktual  dan  transaksional  terbuka  antara  pihak-pihak  yang  mengadakan kesepakatan itu. Tujuan Negara bangsa adalah mewujudkan kemaslahatan umum ( al-Mashlat  al-Mursalah atau al-Mashlat  al-‘Ammah/generale  welfare ),  yaitu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga Negara tanpa kecuali. 162
Satu  hal  yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa  PII  menekankan  komitmennya kepada  Indonesia sebagai sebuah Negara  yang mencakup fungsi-fungsi keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran seluruh rakyat. PII dengan tegas tidak mengakui pemerintah  (penguasa)  yang  tidak  menjalankan  tanggung  jawabnya  untuk menjalankan keadilan, memelihara kesejahteraan, dan memakmurkan rakyatnya.
d. Indonesia sebagai satuan komunitas wilayah dakwah
Salah satu esensi ajaran Islam adalah mendakwahkan Islam. Konsekuensi ini mensyaratkan penentuan komunitas mana yang akan dijadikan sasaran  seruan dakwah tersebut. Sejak awal didirikan, PII menjadikan wilayah Indonesia sebagai komunitas dakwahnya. Hal ini tidak berarti ada keterpurusan hubungan komunitas
161 “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, 148.
162 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), 42-3.
satu dengan lainnya, dan menceraikan potensi dakwah umat Islam di dunia. Bagi PII,  komunitas  dakwah  harus  merupakan  ikatan  yang  saling  berhubungan  ibarat mata rantai yang saling menguatkan satu sama lain. Penentuan komunitas ini lebih didasarkan pada realitas empiris, sosiologis, dan kemampuan daya jangkau jaringan yang dimilikinya. 163
Komitmen  PII  terhadap  Indoensia  sebagai  satuan  komunitas  wilayah dakwah,  mengandung  arti  bahwa  PII  akan  menjaga  kondisi  wilayah  ini  agar senantiasa kondusif bagi keberlangsungan dakwah Islam. Berbagai hal, baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun keamanan yang ditengarai akan menjadi  kendala,  hambatan  atau  bahkan  ancaman  terhadap  keberlangsungan dakwah di Indonesia akan menjadi bagian tanggungjawab PII untuk menghadapi dan mengantisipasinya. 164
Pandangan  keempat  menegaskan  bahwa  Falsafah  Gerakan  bahwa  Islam harus  senantiasa  memberikan  kontribusi,  menawarkan  solusi  sekaligus  menjaga eksistensi  Indonesia.  oleh  sebab  itu,  Berbagai  hal  yang  ditengarai  akan  menjadi kendala,  hambatan  atau  bahkan  ancaman  terhadap  hal  ini  akan  menjadi tanggungjawab PII untuk menyelesaikannya.
Meskipun  memiliki  komitmen  keislaman  dan  keindonesiaan  yang  sangat kuat,  tetapi  di  dalam  sejarahnya  PII  pernah  melakukan  penolakan  terhadap  Asas Tunggal Pancasila yang pernah diberlakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Karena menolak  Pancasila  sebagai  Asa  Tunggal,  secara  legal  keberadaan  PII  pernah dibekukan  oleh  Pemerintah  Soeharto. 165 Dan  karena  penolakan  ini,  Dr.  Syafi’I Anwar,  menempatkan  PII  dalam  barisan  organisasi  yang  memiliki  orientasi syari’ah  minded ,  memiliki  penafsiran  literal  dan  percaya  terhadap  teori konspirasi. 166
163 Nurcholish Madjid, Indonesia Kita, 42-3. 164 “Falsafah Gerakan Pelajar Islam Indonesia”, 149.
165 Uraian lengkap mengenai hal ini silahkan baca, Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam di  bawah  Bayang-Bayang  Negara:  Studi  Kasus  Pelajar  Islam  Indonesia  Tahun  1980-1997 (Yogyakarta: UII Press, 2006)
166 Syafi’i  Anwar,  “Gerakan  Muslim  Modernis:  pergumulan  wacana  dan  Politik  Pasca Orde Baru”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi  Islam  di  Bumi  Nusantara , 771.  Bandingkan  dengan,  Komaruddin  Hidayat  dan  Ahmad
Lalu bagaimana menjelaskan hubungan antara komitmen keindonesiaan PII dengan  penolakan  kerasnya  terhadap  Asas  Tunggal  Pancasila?  Terkait  hal  ini, Hanan memiliki catatan menarik. Ia menulis:
PII,  sebagai  sebuah  pergerakan  Islam  yang  lahir  pada  era  pasca kemerdekaan, sebetulnya adalah organisasi yang modernis, dan tidak fundamentalis. Berdasarkan hal ini, sikap PII terhadap Pancasila dapat dipahami  dengan  beberapa  hal;  Pertama,  sikap  itu  lebih  merupakan ekspresi protes atas tindakan represif dan intimidasi oleh militer yang menguasai  rezim  Orde  Baru;  Kedua,  suasana  kepemimpinan  yang kebetulan  dominan  di  PII  saat  itu  dipegang  oleh  kelompok  yang cenderung fundamentalis dalam sikap-sikap politik; Ketiga, sikap PII dalam  menolak  Asas  Tunggal  Pancasila  tidak  sesederhana  yang dibayangkan,  di  dalamnya  ada  persoalan  komitmen  PII  terhadap demokrasi dan indepedensi organisasi. 167
Dari  pernyataan  Hanan  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  pandangan fundamentalis  yang  ada  di  PII  adalah  pandangan  yang  tidak  terkait  dengan permasalahan  lembaga  melainkan  pandangan  yang  sangat  terkait  faktor-faktor personal-individual  dan  bersifat  temporal.  Dalam  pernyataan  lain,  pandangan- pandangan yang terbuka terhadap berbagai kemajuan merupakan pandangan yang bersal dari PII. Sedangkan pandangan-pandangan yang tertutup adalah pandangan yang individu yang tidak merepresentasikan PII.

## D. Kesimpulan
Di  dalam  gerakannya,  PII  tidak  memiliki  pandangan  dikotomis  yang memisahkan  Islam  sebagai  agama  dan  Indonesia  sebagai  bangsa.  Sebaliknya, agama dan bangsa saling membutuhkan dan menguatkan. Pandangan ini berbeda secara  diametral  dengan  gerakan-gerakan  Islam  trans-nasional,  seperti  Hizbut Tahrir  Indonesia,  yang  secara  eksplisit  menolak  pandangan  kebangsaan  dan menyebutkan  pandangan  tersebut  tidak  memiliki  landasannya  di  dalam  ajaran Islam.
Gaus  AF  (ed.), Islam,  Negara  dan  Civil  Society:  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam  Kontemporer , (Jakarta: Paramadina, 2005), xix.
167 Djayadi Hanan, Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara , 222-23.
Bagi  PII,  keberadaan  bangsa-bangsa  merupakan sunnatullah dan dinyatakan  di  dalam  Kitab  Suci  al-Qur’an.  Oleh  karena  itu  menolak  keberadaan bangsa-bangsa serta paham kebangsaan sesungguhnya menolak gagasan al-Qur’an. Oleh  karena  itu,  sikap  terbaik  yang  harus  dilakukan  adalah  terlibat  aktif membangun  bangsa  Indonesia,  dengan  cara  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusianya  melalui  pendidikan  yang  memanusiakan  manusia.  Cara  lain  untuk terlibat  membangun  bangsa  adalah  dengan  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya alam negeri ini.
Pandangan-pandangan  yang  masih  membenturkan  Islam  dan  Indonesia sudah tidak memiliki tempat di Indonesia, baik secara akademis maupun praksis. Pandangan  semacam  ini  adalah  produk  masa  lalu  yang  kuno  dan  sangat terbelakang. Islam adalah Indonesia dan Indonesia adalah Islam. Oleh karena itu umat  Islam  harus  menjadi  pemain  utama  bangsa  ini.  Inilah  intisari  komitmen keislaman dan komitmen kebangsaan PII.

## Daftar Pustaka
Ali,  Fachry  dan  Effendy  Bahtiar, Merambah  Jalan  Baru  Islam:  Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru , Bandung: Mizan, 1986
A.M, Masyhuri, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1987
Anwar, M. Syafi’I, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia , Jakarta: Paramadina, 1995 ---------------------“Gerakan  Muslim  Modernis:  pergumulan  wacana  dan  Politik Pasca Orde Baru”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi   Islam di Bumi  Nusantara , Jakarta- Bandung: Yayasan Festifal Istiqlal-Mizan, 2006
Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII , Bandung: Mizan, 1994
Bahtiar, Harsja W, “Sekolah Dasar”, dalam Tempo , Jakarta, 4 Januari 1992 Barton,  Greg, Gagasan  Islam  liberal  di  Indoensia:  Telaah  Terhadap  Pemikiran Neo-Modernisme  Nurcholish  Madjid,  Djohan  Effendi,  Ahmad  Wahib,  dan Abdurrahman Wahid , Jakarta: Paramadina, 1999
Benda,  Harry  J,  “Kontinuitas  dan  Perubahan  dalam  Islam  di  Indonesia,”  dalam Taufik Abdullah (Ed.), Islam di Indonesia , Jakarta: Tintamas, 1974
Dahlan,  Taufiq,  “Pak  Yoesdi  Ghazali  Berkisah  tentang  kebangkitan  PII”,  dalam Dimensi , Bulletin No. 05, thn. II Maret – Mei 1981. Deppen PB PII
Darban,  Ahmad  Adaby, Sejarah  Lahirnya  Pelajar  Islam  Indonesia ,  Yogyakarta:
Panitia Daerah Muktamar XIV Pelajar Islam Indonesia, 1976
Djaelani,  Anton  Timur, Tafsir  Asasi  PII:  Darma  Bakti  Pelajar  Islam  Indonesia,
Jakarta: Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar PII, 2001
Ghazali, S.H., HM Yoesdi, “Dunia Pelajar Islam Indonesia: Dasa Warsa PII” dan “Lagu-Lagu  PII”,  dalam  Moh  Husnie  Thamrin  dan  Ma’roov  (eds.), Pilar Dasar Gerakan PII: Dasa Warsa Pertama Pelajar Islam Indonesia, Jakarta:
Karsa Cipta Jaya, 1998
Hanan, Djayadi, Gerakan Pelajar Islam di bawah Bayang-Bayang Negara: Studi Kasus  Pelajar  Islam  Indonesia  Tahun  1980-1997 ,  Yogyakarta:  UII  Press, 2006
Hidayat,  Komaruddin dan AF,  Ahmad Gaus  (eds.), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi  Islam  di  Bumi  Nusantara ,  Jakarta-Bandung:  Yayasan  Festifal Istiqlal-Mizan, 2006
---------------------------------------------------------------, Islam,  Negara  dan  Civil Society:  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam  Kontemporer ,  Jakarta:  Paramadina, 2005
Jamil,  Zilryrosa, Sikap  Politik  Pelajar  Islam  Indonesia  Dalam  Menolak  “Asas Tunggal”, Skripsi S-1 di Universitas Indonesia, 1991
Latief, Yudi, Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Muslim Indonesia Abad ke-20 , Mizan: Bandung, 2005
Madjid, Nurcholish, Islam Dokrin dan Peradaban , Jakarta: Paramadina, 2005
-----------------------, Indonesia Kita , Jakarta: Universitas Paramadina, 2004
Mahendra,  Yusril  Ihza, Modernisme  dan  Fundamentalisme  dalam  Politik  Islam: Perbandingan  Partai  Masyumi  (Indonesia)  dan  Partai  Jamâ’at  Al-Islâmî (Pakistan), terj. Mun’im A Sirry, Jakarta: Paramadina, 1999
Noer,  Deliar, Gerakan  Modern  Islam  Di  Indonesia  1900-1942 ,  Jakarta:  LP3ES, 1996
Pedoman  Penyelenggaraan  Adminitrasi  (PPA)  Pelajar  Islam  Indonesia  (PII), Jakarta: PB PII 1995-1998
Ridwanuddin,  Parid, Paradigma  Gerakan  Pelajar  Islam  Indonesia:  Telaah terhadap  Falsafah  Gerakan  Pelajar  Islam  Indonesia ,  Skripsi  S1  di Universitas Paramadina, 2010.
Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia Belanda , Jakarta: LP3ES,1985
Stoddard, F.L., Dunia Baru Islam , Jakarta: Gunung Agung, 1987
Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam , Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
Tim  Penyusun,  “Falsafah  Gerakan  Pelajar  Islam  Indonesia”,  dalam  dokumen Sekretariat  Jenderal  Pelajar  Islam  Indonesia,  K umpulan  Keputusan  dan Ketetapan Muktamar Nasional ke-26 Pelajar Islam Indonesia (PII), Jakarta: PB PII 2008-2010
Wildan,  Muhammad, Student  and  Politics;  the  Response  of  the  Pelajar  Islam Indonesia (PII) to Politisc in Indonesia, Tesis S2 di Leiden University, 1999 Zubaidi, HM. Natsir, dan Rais, Lukman Fathullah, Pak Timur Menggores Sejarah:
PII Menyiapkan Kader Umat dan Bangsa , Jakarta: Bulan Bintang, 1997