## DAMPAK TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) TERHADAP KEDISIPLINAN PEGAWAI PADA KANTOR KELURAHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nurana Jamal 1 ,  Muliyadi Hamid 2 , Rukaiyah 3 1,2,3 Universitas Fajar nuranajamal88@gmail.com

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, pentingnya menjadikan aparatur sipil negara sebagai profesi yang aktif mengembangkan dirinya serta memiliki tanggung jawab terhadap kinerjanya. Selain  itu,  Undang-Undang  tersebut  menegaskan  pentingnya  penerapan  prinsip  merit  dalam manajemen aparatur sipil negara. (Pratiwi, 2022) .
Perhatian  pemerintah  terhadap  permasalahan  kinerja  yang  belum  optimal  saat  ini tercermin  dalam  upaya  mereka  untuk  melakukan  berbagai  perubahan  dan  pembaharuan terhadap sistem serta mekanisme penilaian kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Susanto, Fachruzzaman, dan Abdullah (2020). Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa kinerja di sektor pemerintahan masih menunjukkan tingkat yang rendah, yang tercermin dalam beberapa hal,  antara  lain:  (1)  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik  yang  ditandai  dengan  lambatnya layanan,  ketidakpastian  aturan  atau  hukum,  proses  yang  rumit,  perilaku  arogan,  serta permintaan  pelayanan  yang  bersifat  "feodal";  (2)  kecenderungan  adanya  praktik  KKN;  (3) kurangnya  kualitas  disiplin  dan  etos  kerja  dari  aparat  negara;  (4)  manajemen  pemerintahan yang  kurang  produktif,  tidak  efektif,  dan  tidak  efisien;  dan  (5)  rendahnya  akuntabilitas  dan transparansi dalam pelayanan publik. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparat  publik,  pemerintah  mengambil  langkah  dengan  menetapkan  kebijakan  pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  Tambahan Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  terhadap  kedisiplinan  pegawai  di  Kantor Kelurahan  Kecamatan  Penajam.  Metode  penelitian  menggunakan  deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  induktif  dalam  bentuk  survei.  Meskipun  TPP memiliki  dampak  positif  pada  motivasi,  kinerja,  dinamika  kerjasama,  dan interaksi pegawai, terdapat ketidakpuasan terkait distribusi yang memerlukan perbaikan  melalui  perubahan  mekanisme  perhitungan  dan  peningkatan komunikasi. Penguatan pengawasan kedisiplinan dan evaluasi rutin program TPP  dengan  melibatkan  umpan  balik  pegawai  dianggap  penting  untuk meningkatkan  keefektifan.  Saran  meliputi  perincian  kriteria  distribusi  TPP, penguatan  mekanisme  kebebasan  berpendapat,  dan  peningkatan  kesadaran pimpinan  melalui  pelatihan.  Implementasi  saran  ini  diharapkan  dapat meningkatkan  dampak  TPP,  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  produktif, serta meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan pegawai di Kantor Kelurahan Kecamatan Penajam.
e-ISSN 2715-7474 p-ISSN 2715-9892

## Informasi Artikel
Tanggal masuk 19 September 2023 Tanggal revisi 28 Oktober 2023 Tanggal diterima 30 Desember 2023
Kata Kunci: Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) 1 , kedisiplinan pegawai 2
Volume 4 Nomor 2
Desember 2023
Juni 2021
Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  14  tahun  2005  tentang  Pegawai,  Dosen,  dan ASN/PNS, tambahan penghasilan pegawai dijelaskan sebagai ekstra pendapatan yang diterima oleh pegawai selain dari gaji pokok mereka. Besar tambahan penghasilan ini setara dengan satu kali gaji pokok pegawai yang memiliki tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Dana untuk tambahan penghasilan ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Setiap  pegawai  yang telah melakukan tugas atau pekerjaan tertentu berhak menerima tambahan penghasilan sesuai dengan  kebijakan  pemerintah.  Jadi,  tambahan  penghasilan  pegawai  merupakan  bentuk penerimaan tambahan yang diberikan kepada pegawai di samping gaji pokok mereka.
Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, setiap pegawai negeri sipil diminta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Kinerja pegawai merupakan hasil dari usaha mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara kinerja pegawai dan prestasi kerja  adalah  sebab  dan  akibat  yang  saling  berhubungan.  Terdapat  beragam  faktor  yang berkontribusi  terhadap  peningkatan  kinerja  pegawai,  terutama  disiplin  dan  kesadaran  akan tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  pelayan  publik.  Sebagai  contoh, kedisiplinan  seperti  kehadiran  tepat  waktu,  penyelesaian  tugas  dengan  tepat  dan  tanpa penundaan,  serta  menjalankan  tugas  sebagai  pelayan  publik  dengan  baik  adalah  hal  yang penting.  Apabila  hal  tersebut  dapat  diwujudkan,  hak-hak  seorang  PNS,  termasuk  gaji  dan tunjangan, dapat dipenuhi, sesuai penelitian Valentia and Putri (2017).
Namun,  dalam  praktiknya,  masih  banyak  kekurangan  yang  dimiliki  oleh  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS),  terutama  dalam  hal  mematuhi  peraturan  disiplin.  Hal  ini  dapat  menjadi hambatan  bagi  kinerja  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional.  Dalam  konteks  reformasi birokrasi,  ada  upaya  untuk  mengatur  kembali  struktur  tata  kelola  pemerintahan  dengan memastikan kepatuhan pada aturan dan meningkatkan semangat kerja pegawai. Oleh karena itu, diperlukan insentif atau imbalan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Salah  satu  indikasi  rendahnya  kualitas  PNS  adalah  tingginya  pelanggaran  disiplin. Untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi  seperti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Peraturan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  disiplin  pegawai  adalah  dengan memberikan Tambahan  Perbaikan Penghasilan  (TPP). Kebijakan TPP bagi  PNS  diharapkan dapat  meningkatkan  kesejahteraan  pegawai  dan  memotivasi  mereka  untuk  meningkatkan kinerja  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur.  Melalui  kebijakan  ini,  pemerintah berusaha  untuk  meningkatkan  kinerja  para  aparatur  pemerintah  di  daerah  agar  dapat memberikan  pelayanan  yang  optimal,  dengan  salah  satu  langkah  yang  diambil  adalah pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai.
Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menetapkan melalui  Peraturan  Bupati  Penajam  Paser  Utara  Nomor  26  Tahun  2022  tentang  Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Keputusan ini merujuk  pada  Pasal  58  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  menetapkan  bahwa  pemberian  Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti beban  kerja,  tempat  bertugas,  kondisi  kerja,  kelangkaan  profesi,  prestasi  kerja,  dan pertimbangan objektif lainnya. Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengacu pada regulasi yang berlaku (Provinsi Kalimantan Timur, 2022).
Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik  adalah  dengan  meningkatkan  kesejahteraan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Hal  ini bertujuan  untuk  menciptakan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  memiliki  tingkat  integritas  yang tinggi  dan  mampu  bertanggung  jawab  terhadap  tugas-tugasnya,  serta  untuk  mengurangi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.
Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  bagi  Pegawai  ASN  adalah  tambahan penghasilan  yang  diberikan  kepada  mereka  yang  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan tugas sesuai dengan peran dan fungsi mereka, serta memenuhi kewajiban terhadap kehadiran dan  jam  kerja  serta  menjaga  disiplin  pegawai  (Provinsi  Kalimantan  Timur,  2022).  TPP merupakan  penghasilan  bulanan  yang  diberikan  kepada  pegawai  di  samping  gaji,  tunjangan jabatan  struktural,  tunjangan  jabatan  fungsional  tertentu,  dan  tunjangan  jabatan  fungsional umum. Besar TPP ditentukan berdasarkan bobot  jabatan, penilaian kinerja, dan kedisiplinan (Ghani, 2023). Pendekatan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai sebagai solusi  objektif  untuk  mengatasi  rendahnya  pendapatan  ASN,  yang  didasarkan  pada  prestasi kerja,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  pegawai.  Pemberian  tambahan penghasilan  ini,  yang  diterima  secara  rutin  setiap  bulannya  oleh  pegawai,  diyakini  dapat meningkatkan  keyakinan  pegawai  dalam  merencanakan  kebutuhan  hidupnya  (Irsan  & Tambahan, 2021). Di sisi lain, pemberian tambahan penghasilan ini juga dimaksudkan untuk mendorong  seluruh  ASN  agar  meningkatkan  disiplin  dan  kinerjanya,  serta  memberikan pelayanan  dengan  kualitas  sesuai  standar  operasional  prosedur  yang  ditetapkan  (Valentia  & Putri, 2017).
Pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Provinsi  Kalimantan  Timur, mengalokasikan anggaran sekitar Rp24,5 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan lainnya,  termasuk  TPP  (Tunjangan  Perbaikan  Penghasilan)  bagi  ASN  di  lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Menurut Penyelenggara Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhajir, anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji ke-13 ASN dan tunjangan lainnya, serta TPP (Purwaniawan, 2023).
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien salah satunya dapat dilakukan dengan  memberikan  perhatian  kepada  pegawai,  termasuk  dengan  memberikan  tambahan perbaikan  penghasilan  yang  adil  dan  layak  untuk  meningkatkan  kedisiplinan  para  pegawai. Namun, dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai di Kantor Kelurahan di Kabupaten Penajam, seringkali menimbulkan kecemburuan sosial antara satu ASN dengan yang lainnya. Hal  ini  disebabkan  oleh  penilaian  pemberian  tambahan  perbaikan  penghasilan  yang  hanya didasarkan pada tingkat kehadiran pegawai, tanpa mempertimbangkan prestasi kerja. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan motivasi dan kinerja pegawai, serta berdampak negatif pada kinerja pemerintahan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menulis tentang dampak Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap kedisiplinan pegawai di Kantor Kelurahan di Kabupaten Penajam”.

## TINJAUAN PUSTAKA Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)
Tambahan  penghasilan  pegawai,  atau  yang  dikenal  juga  dengan  istilah  insentif, merupakan sarana yang bertujuan untuk memotivasi pegawai agar bekerja dengan kemampuan yang optimal, dan berfungsi sebagai pendapatan tambahan yang diberikan di luar gaji pokok yang telah ditetapkan. Pegawai yang bekerja dalam suatu organisasi memerlukan kompensasi atau imbalan yang memadai dan adil sebagai stimulus untuk meningkatkan semangat kerja dan produktivitas mereka.
Menurut  Hasibuan  (2017),  kompensasi  merujuk  pada  segala  jenis  penghargaan  baik berupa uang, barang, atau imbalan lainnya yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan atas jasa yang mereka berikan kepada organisasi. Sistem kompensasi yang efektif memainkan peran penting  dalam  manajemen  sumber  daya  manusia  karena  membantu  dalam  mempertahankan pegawai  berbakat.  Lebih  lanjut,  Pratiwi  (2022)  menyatakan  bahwa  sistem  kompensasi perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja strategis organisasi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Pegawai,  Dosen,  dan ASN,  tunjangan  kinerja  merupakan  tambahan  pendapatan  di  luar  gaji  pokok  yang  besarnya setara dengan satu kali gaji pokok pegawai pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama yang dialokasikan dari dana APBN atau APBD. Setiap pegawai yang telah melaksanakan tugas tertentu  berhak  menerima  tunjangan  kinerja,  yang  hanya  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Menurut  Susanto,  Fachruzzaman,  dan  Abdullah  (2020), tunjangan  kinerja  adalah  suatu  bentuk  pengakuan  terhadap  kompetensi  seseorang  untuk melaksanakan  tugas  atau  pekerjaan  dalam  suatu  organisasi.  Secara  etimologis,  tunjangan kinerja berasal dari gabungan kata "tunjangan" dan "profesi", yang secara harfiah merujuk pada uang atau barang tambahan di luar gaji yang diberikan sebagai bantuan atau dukungan.
Menurut (Provinsi Kalimantan Timur, 2022), dalam Pasal 2 ayat (1) TPP dinyatakan bahwa  pemberian  TPP  bertujuan  untuk:  a.  Meningkatkan  kinerja  individu  ASN  dan  kinerja unit  kerjanya;  b.  Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik;  c.  Meningkatkan  efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah;  dan  d.  Meningkatkan  kesejahteraan  ASN.  Menurut  Madjid (2016), tambahan perbaikan penghasilan pegawai merupakan bentuk tunjangan yang diberikan kepada  seluruh  pegawai  di  lingkungan  instansi  sebagai  motivasi  atas  kinerja  atau  tanggung jawab  mereka  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  merupakan formulasi tunjangan atau insentif yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai apresiasi  atas  prestasi  atau  kinerja  yang  mereka  tunjukkan.  Tambahan  penghasilan  pegawai bertujuan sebagai alat motivasi untuk mendorong pegawai bekerja secara optimal.
Dengan memberikan tunjangan atau insentif yang sesuai dengan kinerja pegawai dan menghargai  upaya  keras  mereka,  diharapkan  pegawai  akan  menunjukkan  sikap  profesional. Pemberian tambahan penghasilan pegawai, seperti Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## Teori Kompensasi
Sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  suatu perusahaan  karena  dengan  SDM  yang  berkualitas,  perusahaan  dapat  mencapai  tujuan  yang ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  perlu  memberikan  perhatian  yang  cukup  terhadap kompensasi  bagi  pegawainya  sebagai  upaya  untuk  menjaga  semangat  kerja  mereka. Kompensasi dapat berupa finansial dan non-finansial, seperti gaji, tunjangan, jaminan sosial, insentif, dan fasilitas yang nyaman. Kompensasi ini bertujuan sebagai motivasi bagi pegawai untuk  tetap  bekerja  dengan  sungguh-sungguh  dan  menjaga  kinerja  mereka  dengan  baik (Nugraha and Tjahjawati, 2018).
Menurut  Khusaini  (2003),  kompensasi  merupakan  balas  jasa  yang  diberikan  oleh perusahaan kepada pegawai sebagai imbalan atas tugas dan kontribusi yang telah dilakukan. Kompensasi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pegawai untuk tetap bekerja karena dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan dengan baik pentingnya kompensasi bagi pegawai.
Adapun  menurut  Asmayana  (2018),  kompensasi  pada  umumnya  berbentuk  finansial karena melibatkan pengeluaran moneter oleh organisasi. Kompensasi dapat diberikan langsung kepada  pegawai  dalam  bentuk  uang  atau  tidak  langsung  dalam  bentuk  non-moneter.  Ada berbagai bentuk  kompensasi  finansial, antara lain bayaran pokok, bayaran prestasi,  insentif, dan bayaran tertangguh. Selain itu, terdapat juga kompensasi non- finansial yang melibatkan aspek-aspek pekerjaan dan lingkungan kerja.
Komponen-komponen dari program gaji secara umum dapat dikelompokkan menjadi kompensasi  finansial  langsung,  tidak  langsung,  dan  non-finansial.  Kompensasi  finansial langsung  mencakup  bayaran  pokok,  bayaran  prestasi,  insentif,  dan  bayaran  tertangguh. Sementara itu, kompensasi finansial tidak langsung meliputi program proteksi dan bayaran di
luar  jam  kerja,  sedangkan  kompensasi  non-finansial  mencakup  aspek-  aspek  pekerjaan  dan lingkungan kerja (Asmayana, 2018).
Dalam  mengukur  kompensasi,  terdapat  beberapa  indikator  yang  digunakan  secara keseluruhan. Gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada pegawai atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Upah lembur adalah pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja resmi, sementara insentif merupakan pembayaran yang  dikaitkan  dengan  kinerja  sebagai  pembagian  keuntungan  bagi  pegawai  akibat peningkatan  produktivitas  atau  penghematan  biaya  (Hasibuan  dalam  Septawan,  2014; Kadarisman,  2012).  (Mukrimaa  et  al.,  2016)  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  manusia bekerja  untuk  memperoleh  upah  atau  balasan  atas  pekerjaannya  guna  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Seiring dengan meningkatnya penghargaan terhadap kerja keras dan kinerja yang ditunjukkan  kepada  perusahaan,  perusahaan  memberikan  penghargaan  atas  prestasi  kerja pegawai dengan memberikan kompensasi.
Manajemen  kompensasi  merupakan  proses  pengembangan  dan  penerapan  strategi, kebijakan,  serta  sistem  kompensasi  yang  membantu  organisasi  mencapai  tujuannya  dengan cara  mendapatkan  dan  mempertahankan  tenaga  kerja  yang  diperlukan,  serta  meningkatkan motivasi dan komitmen mereka (Cahayani, 2005). Pegawai melakukan pertukaran tenaganya dengan  harapan  mendapatkan  imbalan  finansial  maupun  non-finansial.  Kompensasi merupakan fungsi dari  Manajemen Sumber Daya Manusia  (MSDM) yang berkaitan dengan segala jenis penghargaan yang diterima individu sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi  (Ivancevich,  1995).  Dalam  konteks  ini,  kompensasi  merujuk  pada  total  imbalan yang diterima para pegawai sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan (Mondy, 2008)

## Kedisiplinan Pegawai
Disiplin  merupakan  bagian  dari  fungsi  operasional  MSDM  yang  terpenting  karena semakin  baik  disiplin  pegawai,  semakin  tinggi  prestasi  kerja  yang  dapat  dicapainya.Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan atau instansi mencapai hasil yang optimal (Yusuf et al., 2019). (Simamora, 1997) menyatakan bahwa disiplin merupakan bagian integral dari fungsi operasional Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa adanya disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan atau instansi untuk mencapai hasil yang  optimal.  Menurut  (Rivai,  2004),  kedisiplinan  adalah  prosedur  yang  digunakan  untuk mengoreksi atau menghukum bawahan ketika melanggar peraturan atau prosedur yang berlaku. Hal  ini juga merupakan alat yang digunakan manajer untuk  berkomunikasi  dengan pegawai guna mendorong mereka untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran serta ketaatan terhadap  aturan  perusahaan  dan  norma  sosial.NSingodimejo  (2002)  menjelaskan  bahwa disiplin  merupakan  sikap  kesediaan  dan  kerelaan  seseorang  untuk  mematuhi  norma-norma peraturan  yang  berlaku  di  sekitarnya.  Disiplin  yang  baik  pada  pegawai  dapat  membantu mencapai tujuan perusahaan dengan lebih cepat, sementara disiplin yang kurang akan menjadi penghalang dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan.
Faktor  tingkat  kedisiplinan  sumber  daya  manusia  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu tolak ukur dalam pencapaian prestasi dan produktivitas kerja yang mampu diraih oleh pegawai, yang pada akhirnya berpengaruh pada tujuan perusahaan. Tingkat kedisiplinan ini merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia yang harus diperhatikan, karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa adanya  kedisiplinan  yang  baik  dan  tanggung  jawab  dari  pegawai,  sulit  bagi  mereka  untuk mencapai prestasi kerja yang diharapkan.
Menurut  Mangkuprawira  (2007:122),  kedisiplinan  pegawai  adalah  sifat  seorang pegawai yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan ini sangat  memengaruhi  kinerja  pegawai  dan  keseluruhan  kinerja  perusahaan.  Hasibuan (2008:193)  dan  Fathoni  (2006:126)  menyatakan  bahwa  kedisiplinan  adalah  kesadaran  dan
kesediaan  seseorang  untuk  mentaati  semua  peraturan  perusahaan  dan  norma  sosial  yang berlaku. Oleh karena itu, disiplin pegawai juga tercermin dalam kepatuhan mereka terhadap jadwal  kerja,  penyelesaian  tugas  dengan  baik,  dan  patuh  terhadap  aturan  perusahaan  serta norma sosial.
Pemimpin perusahaan perlu memahami perilaku dan sifat pegawai mereka untuk dapat memilih  jenis  motivasi  kerja  yang  sesuai.  Selain  itu,  pemahaman  ini  juga  penting  dalam menentukan  jenis  pendisiplinan  yang  sesuai  untuk  diterapkan  kepada  pegawai.  Manajemen juga harus menetapkan standar-standar secara positif agar para pegawai dapat memahami dan menjalankannya  dengan  baik.  Pada  saat  yang  sama,  pendekatan  disiplin  korektif  juga  perlu diterapkan  melalui  tindakan  pendisiplinan  seperti  peringatan  atau  skorsing  untuk  menjaga kedisiplinan  yang  diperlukan  dalam  organisasi  (Hasibuan,  2008:193;  Fathoni,  2006:126). Menurut Handoko (2008:209), sasaran dari tindakan pendisiplinan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
1. Mengoreksi pelanggaran yang telah terjadi,
2. Mencegah pegawai lain untuk melakukan pelanggaran yang serupa,
3. Menjaga konsistensi dan efektivitas berbagai standar dalam kelompok.
Sasaran-sasaran ini seharusnya memiliki karakter positif, dididik, dan korektif. Tujuan dari  tindakan  pendisiplinan  bukanlah  untuk  menghukum  pegawai  yang  berbuat  salah,  tetapi untuk memperbaiki perilaku di masa mendatang. Pendekatan negatif dalam penerapan disiplin, yang  cenderung  menghukum,  dapat  memiliki  dampak  samping  yang  merugikan,  seperti gangguan dalam hubungan emosional, peningkatan tingkat absensi, apati atau kurang semangat, serta kekhawatiran yang dapat mengganggu kinerja pegawai secara keseluruhan.
Disiplin  progresif  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  pegawai  untuk melakukan perbaikan sebelum hukuman yang lebih serius diberlakukan. Melalui pendekatan ini,  manajemen  dapat  membantu  pegawai  dalam  memperbaiki  kesalahan  yang  dilakukan. Tindakan pendisiplinan sering kali disampaikan secara berurutan, dimulai dari teguran lisan oleh  pimpinan,  dilanjutkan  dengan  teguran  tertulis  yang  dicatat  dalam  file  personalia, kemudian mungkin dilakukan skorsing dari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, penurunan jabatan  (demosi),  dan  sebagai  tindakan  terakhir,  pemecatan.  Meskipun  pemecatan  sering dianggap sebagai kegagalan manajemen sumber daya manusia, pandangan tersebut tidak selalu realistis  karena  tidak  ada  manajer  atau  pegawai  yang  sempurna,  sehingga  berbagai  masalah kadang tidak dapat dihindari.
Urutan tindakan pendisiplinan tersebut biasanya disusun berdasarkan tingkat keparahan hukuman. Untuk pelanggaran serius tertentu, bisa jadi pegawai dipecat langsung tanpa harus melalui proses disiplin progresif yang biasa diterapkan. Kedisiplinan tidak hanya diperlukan dalam perusahaan besar atau kecil, tetapi juga dalam semua organisasi yang mempekerjakan banyak sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pembuatan aturan disiplin bertujuan  agar  para  pegawai  dapat  menjalankan  tugas  mereka  sesuai  dengan  harapan perusahaan  (Halik et  al.,  2024). Namun,  penerapan disiplin seringkali mengalami  hambatan dalam pelaksanaannya. Dari definisi-definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan mencakup berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap jam kerja, penyelesaian tugas dengan baik, patuh terhadap peraturan perusahaan, dan penerapan sanksi bagi pegawai yang tidak menunjukkan disiplin. Penerapan kedisiplinan sangat penting dalam setiap instansi karena dapat membantu dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan..

## METODE Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari fenomena yang diteliti dengan fokus pada pertanyaan dasar "bagaimana". Pendekatan induktif memungkinkan peneliti
untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian berdasarkan data yang  terkumpul.  Jenis  penelitian  ini  melibatkan  survei  terhadap  seluruh  pegawai  yang menerima Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Lingkungan Daerah Kabupaten Penajam Paser  Utara.  Responden  penelitian  diwawancarai  untuk  mendapatkan  wawasan  tentang implementasi kebijakan TPP di Kantor Kelurahan di Kabupaten Penajam.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan di Kabupaten Penajam.  Adapun lama penelitian dilaksanakan selama bulan November sampai dengan Februari 2024.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data  Kualitatif  yaitu  data  yang  dapat  diukur  secara  tidak  langsung  yang  berbentuk  kalimat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara, dan data skunder yang berupa data catatan atau dokumentasi instansi berupa absensi, gaji, dan lain sebagainya

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Metode  Observasi  merupakan  pengamatan  dan  pencatatan  sistematis  terhadap fenomena yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data ketika direncanakan secara sistematis, dicatat dengan teliti, dan dapat dikontrol keandalannya. Dalam  observasi,  peneliti  mengandalkan  pengamatan  langsung  terhadap  objek penelitian  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Observasi  dilakukan  oleh  peneliti sendiri dengan pendekatan partisipatif.
2. Wawancara Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara pewawancara (interviewer) dan informan.  Pewawancara  berperan  sebagai  penginterviu,  sementara  informan  adalah subjek yang diwawancarai.  Wawancara  berguna  untuk  mendapatkan  data primer, melengkapi  teknik  pengumpulan  data  lainnya,  dan  memvalidasi  hasil  pengumpulan data.  Pewawancara  bertindak  sebagai  fasilitator  dalam  proses  wawancara,  sementara informan memiliki pemahaman mendalam tentang objek penelitian.
3. Kuisioner Teknik  pengumpulan  data  melalui  dokumentasi  melibatkan  pengambilan  data  dari dokumen-dokumen terkait. Keuntungan penggunaan dokumentasi termasuk biaya yang relatif rendah, efisiensi waktu, dan tenaga. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh  data  historis  atau  arsip  yang  relevan  dengan  penelitian  tanpa  harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam pengumpulan data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Hasil Penelitian tentang dampak Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai (TPP) di  Kantor  Kelurahan  di  Kabupaten  Penajam  berdasarkan  Peraturan  Bupati Penajam Paser Utara Nomor 26 Tahun 2022
Tujuan TPP (Pasal 2 Bab II)
a) Peningkatan kinerja individu ASN dan satuan kerja.
b) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
c) Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
d) Peningkatan kesejahteraan ASN.
TPP diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja ASN, pelayanan publik, dan manajemen keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai.

## Kritreria TPP (Pasal 2 Bab II)
Beban  kerja,  prestasi  kerja,  tempat  bertugas,  kondisi  kerja,  kelangkaan  profesi,  dan pertimbangan objektif lainnya. TPP diberikan berdasarkan sejumlah kriteria yang mencakup berbagai aspek, termasuk beban kerja, prestasi, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja.
Batasan Besaran TPP (Pasal 9) Bab III besaran TPP tidak boleh melebihi 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Adanya  batasan  besaran  TPP  bertujuan  untuk  menjaga  keseimbangan  keuangan daerah dan menghindari potensi beban anggaran yang berlebihan.

## Komposisi TPP (Pasal 10 BAB IV
TPP diberikan berdasarkan penilaian disiplin kerja (40%) dan produktivitas kerja (60%). Komposisi TPP mencerminkan penekanan pada kedisiplinan dan produktivitas kerja sebagai faktor utama dalam penentuan besaran TPP Pengurangan dan Pembayaran TPP (Pasal 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 BAB VI-VIII)
a) Mengatur pengurangan TPP berdasarkan pelanggaran disiplin dan kinerja.
b) Menjelaskan aturan terkait keterlambatan masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya, ketidakikutan pada apel, dan upacara.
c) Mengatur peran petugas yang menangani data TPP dan pembayaran TPP.
Adanya mekanisme pengurangan TPP untuk pelanggaran disiplin dan kinerja, serta pengaturan proses pembayaran TPP yang terorganisir.

## Ketentuan Tambahan (Pasal 27 BAB X)
Menetapkan ketentuan tambahan terkait pegawai ASN yang pindah jabatan, meninggal dunia, dan  pengurangan  TPP  pada  situasi  tertentu.  Terdapat  ketentuan  tambahan  yang  mengatur situasi khusus terkait perpindahan jabatan, kematian, dan pengurangan TPP.
2) Hasil Penelitian tentang dampak Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Hasil Wawancara,
a.  Informan  1.  Adhitya  Perdana  Kusumah  Sekretaris  Lurah,  Kelurahan  Gersik  Kecamatan Penajam
Adapun Inti hasil wawancara dari Informan pertama ini adalah sebagai berikut: 1. Persepsi tentang TPP
Bagaimana  Anda  melihat  dampak  pemberian  Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP) terhadap motivasi pegawai di lingkungan Kantor Kelurahan di Kecamatan Penajam? Adhitya Perdana Kusumah menyatakan bahwa:
“TPP dianggap sebagai penghasilan tambahan yang diberikan bulanan kepada ASN di luar gaji pokok. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pegawai untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik’.
( 03 Januari 2024) 2. Motivasi dan Kualitas Kerja
Apakah menurut Anda, adanya TPP dapat meningkatkan kinerja pegawai secara keseluruhan? Bagaimana cara Anda mengukur peningkatan kinerja tersebut?Adhitya menekankan bahwa: “Pemberian  TPP  seharusnya  menjadi  motivasi  bagi  pegawai  untuk  meningkatkan  kualitas kerja. Meskipun pimpinan dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, kesadaran diri dan etos kerja pegawai juga memiliki pengaruh signifikan”.
(03 Januari 2024) 3. Kedisiplinan dan TPP Apakah  ada  perubahan  dalam  tingkat  kehadiran  dan  ketepatan  waktu  pegawai  setelah diberlakukannya  TPP?  Jika  ya,  bagaimana  perubahan  tersebut  dapat  diukur?  Adhitya mengindikasikan bahwa
“Adanya TPP berdampak pada tingkat kedisiplinan pegawai. Absensi yang tepat waktu dan penyelesaian pekerjaan yang berkualitas menjadi tolak ukur peningkatan kinerja pegawai”.
(03 Januari 2024) 4. Keadilan dalam Pemberian TPP Bagaimana persepsi pegawai terhadap keadilan dalam penentuan dan distribusi TPP? Apakah ada umpan balik atau keluhan terkait sistem ini? Adhitya menyoroti “Pentingnya pemahaman tentang aturan kepegawaian, khususnya terkait dengan besaran TPP. Meskipun ada perbedaan pandangan, ASN diharapkan untuk mentaati peraturan yang berlaku”. (03 Januari 2024) 5. Kebebasan Berpendapat dan Konsultasi Bagaimana manajemen mengelola situasi di mana ada pegawai yang merasa tidak puas dengan besaran  TPP  yang  diterimanya?  Apakah  ada  mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  efektif? Adhitya menyebutkan bahwa
“ASN memiliki hak kebebasan berpendapat, namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada ketidaksesuaian, pegawai dapat melakukan konsultasi, termasuk melalui inspektorat daerah”.
(03 Januari 2024) 6. Indikator Kedisiplinan dan Perekapan TPP Apakah  terdapat  indikator  kedisiplinan  yang  diukur  secara  rutin,  dan  apakah  terdapat  tren perubahan setelah pemberian TPP? Adhitya menjelaskan bahwa
“Indikator  kedisiplinan  diukur  melalui  absensi  kehadiran  pegawai,  baik  secara  elektronik maupun manual. Perekapan tersebut menjadi dasar perhitungan besaran TPP”.
(03 Januari 2024)
7. Dampak Positif pada Kedisiplinan Bagaimana perbandingan antara kedisiplinan pegawai  sebelum dan setelah diberlakukannya TPP? Apakah ada peningkatan atau penurunan yang signifikan? Adhitya menyatakan bahwa “Peraturan terbaru tentang TPP memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan. Kontrol kedisiplinan dilakukan secara berkala oleh atasan sebagai motivasi”.
(03 Januari 2024) 8. Interaksi Antar Pegawai dan TPP Apakah ada dampak pemberian TPP terhadap interaksi antar pegawai atau hubungan di dalam tim? Apakah ada perubahan dinamika kerja sama? Adhitya berpendapat bahwa “Pemberian  TPP  tidak  secara  langsung  memengaruhi  interaksi  antar  pegawai.  Pentingnya pimpinan dalam mengatur dan mengingatkan pegawai untuk bekerja secara profesional untuk menjaga harmoni”
(03 Januari 2024) 9. Pengawasan Kedisiplinan dan Sosialisasi Bagaimana program TPP ini dapat ditingkatkan atau dioptimalkan untuk lebih efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai di lingkungan Kantor Kelurahan di Kecamatan Penajam?
Adhitya menekankan “Pentingnya pengawasan kedisiplinan secara berjenjang dan periodik. Perhitungan kebutuhan ASN  harus  objektif,  dan  sosialisasi  terus  dilakukan  untuk  menjaga  motivasi  dan  semangat pegawai”.
(03 Januari 2024)
Adapun keterkaitannya dengan Dampak TPP terhadap Kedisiplinan:
1) Motivasi dan Kualitas Kerja
Dampak  TPP  terhadap  kedisiplinan  dapat  dilihat  dari  tingkat  motivasi  pegawai  untuk meningkatkan  kualitas  kerja.  Pemberian  TPP  diharapkan  memberikan  insentif  yang mendorong pegawai untuk bekerja lebih baik.

## 2) Kedisiplinan dan Pengurangan TPP
Adanya  peraturan  pengurangan  TPP  dari  aspek  disiplin,  seperti  keterlambatan  masuk  kerja, menciptakan  kesadaran  dan  motivasi  untuk  meningkatkan  kedisiplinan,  sehingga  pegawai dapat mempertahankan atau meningkatkan besaran TPP yang diterima.
3) Persepsi Keadilan dan Kepatuhan terhadap Aturan
Kesadaran  terhadap  aturan  kepegawaian,  pemahaman  terhadap  besaran  TPP  yang  telah dihitung  secara  matang,  dan  kepatuhan  terhadap  aturan  menjadi  faktor  kunci  dalam menciptakan persepsi keadilan dalam pemberian TPP.
4)  Interaksi  Antar  Pegawai  dan  Pengawasan  Kedisiplinan  Walaupun  TPP  tidak  langsung memengaruhi  interaksi antar pegawai, pengawasan  kedisiplinan  yang  diintensifkan dapat  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  lebih  terstruktur,  mendukung  komunikasi, dan menjaga harmoni antar pegawai.
5) Konsultasi dan Kebebasan Berpendapat
Dalam kondisi dampak TPP, konsultasi melalui inspektorat daerah menjadi mekanisme penting untuk menyelesaikan permasalahan atau menyampaikan pendapat terkait TPP, menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat yang diakomodasi oleh aturan.
Dengan  mengaitkan  hasil  wawancara  ini,  dapat  dipahami  bahwa  dampak  TPP  terhadap kedisiplinan  pegawai  di  Kantor  Kelurahan  di  Kabupaten  Penajam  sangat  dipengaruhi  oleh faktor  motivasi,  persepsi  keadilan,  pemahaman  aturan,  dan  interaksi  antar  pegawai  yang terjaga.  Kesadaran  diri  dan  peran  pimpinan  juga  menjadi  elemen  penting  dalam  menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kualitas kerja.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Adhitya Perdana Kusumah, S.Pi, selaku Sekretaris Lurah di  Kelurahan  Gersik  Kecamatan  Penajam,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) memiliki dampak positif terhadap kedisiplinan pegawai. Adhitya menyatakan  bahwa  TPP  dianggap  sebagai  insentif  tambahan  yang  dapat  meningkatkan motivasi pegawai untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik. Selain itu, TPP juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kerja dan tingkat kedisiplinan pegawai, yang  diukur  melalui  absensi  tepat  waktu  dan  penyelesaian  pekerjaan  berkualitas.  Meskipun terdapat tanggapan terkait keadilan dalam distribusi TPP dan perlunya perubahan mekanisme perhitungan,  Adhitya  menyoroti  pentingnya  pengawasan  kedisiplinan  secara  berjenjang  dan periodik  untuk  menjaga  motivasi  dan  semangat  pegawai.  Dengan  demikian,  kesadaran  diri, peran pimpinan, dan pemahaman aturan menjadi faktor kunci dalam menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kualitas kerja di lingkungan Kantor Kelurahan

## b. Informan 2. Andi Murni, Kasi PM. Kesso, Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam
Bagaimana  Anda  melihat  dampak  pemberian  Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP) terhadap  motivasi  pegawai  di  lingkungan  Kantor  Kelurahan  di  Kecamatan  Penajam?  Andi Murni menyatakan bahwa:
“Dampak TPP terhadap kedisiplinan pegawai:
a)  Meningkatnya semangat kerja pegawai.
b)  Dapat dilihat dari kedisiplinan dan kinerja pegawai.
c)  Terlihat
dari kehadiran dan
ketepatan menyelesaikan pekerjaan”.
(05 Januari 2024) Kaitan dengan TPP dan kedisiplinan adalah pemberian TPP di Kel.
Pejala  diharapkan  dapat  meningkatkan  semangat  dan  kedisiplinan  pegawai  untuk menyelesaikan tugas dengan baik.

## c.  Informan  3.  Panca  Hertina  (Staff  Bendahara),  Kelurahan  Gn.Steleng  Kecamatan Penajam
Bagaimana  Anda  melihat  dampak  pemberian  Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP) terhadap  motivasi  pegawai  di  lingkungan  Kantor  Kelurahan  di  Kecamatan  Penajam?  Panca Hertina  (Staff  Bendahara),  Kelurahan  Gn.Steleng  Kecamatan  Penajam  menyatakan  bahwa: “Dampak TPP terhadap kedisiplinan pegawai:
a)  Dampaknya terlihat pada disiplin pegawai.
b)  Kedisiplinan meningkat dengan adanya pemotongan insentif jika terlambat. c)  Terlihat dari absensi kehadiran dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu”. (05 Januari 2024)
Adapun kaitan antara TPP dan Kedisiplinan yaitu TPP di Kel. Gn.Steleng memberikan dampak  positif  pada  kedisiplinan  dengan  adanya  insentif  pemotongan  untuk  mendorong kehadiran tepat waktu.
d. Informan 4. Rabiah (Kasubag Perencanaan Program Keuangan, Kec. Waru)
Bagaimana  Anda  melihat  dampak  pemberian  Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP) terhadap motivasi pegawai di lingkungan Kantor Kelurahan di Kecamatan Penajam? Rabiah (Kasubag Perencanaan Program Keuangan, Kec. Waru) menyatakan bahwa:
“Dampak TPP terhadap kedisiplinan pegawai:
a)  Motivasi pegawai meningkat.
b)  Terlihat dari tingkat kehadiran pegawai.
c)  Kedisiplinan terlihat dari kehadiran dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu”
(05 Januari 2024) Adapun kaitan antara TPP dan Kedisiplinan yaitu TPP di Kecamatan Waru memberikan motivasi dan terlihat pada kedisiplinan pegawai melalui kehadiran dan kinerja yang baik.
e. Informan 5. Hairuddin (Staff Bendahara, Kelurahan Saloloang) Kecamatan Penajam Bagaimana  Anda  melihat  dampak  pemberian  Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP) terhadap motivasi pegawai di lingkungan Kantor Kelurahan di Kecamatan Penajam? Hairuddin (Staff Bendahara, Kelurahan Saloloang) Kecamatan Penajam menyatakan bahwa:
“Dampak TPP terhadap kedisiplinan pegawai:
a)  Kedisiplinan pegawai meningkat.
b)  Terlihat dari tingkat kehadiran.
c)  Kehadiran dan pekerjaan dilakukan tepat waktu” (08 Januari 2024)
Adapun  kaitan  antara  TPP  dan  Kedisiplinan  yaitu  TPP  di  Kel.  Saloloang  memberikan dampak positif pada kedisiplinan, terlihat dari tingkat kehadiran dan peningkatan kinerja. f. Informan 6. Hj. Mardianah (Seklur, Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Bagaimana  Anda  melihat  dampak  pemberian  Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP) terhadap  motivasi  pegawai  di  lingkungan  Kantor  Kelurahan  di  Kecamatan  Penajam?  Hj. Mardianah (Seklur, Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam menyatakan bahwa
“Dampak TPP terhadap kedisiplinan pegawai:
a)  Kedisiplinan pegawai meningkat.
b)  Terlihat dari tingkat absensi.
c)  Kehadiran dan pemotongan insentif (TPP) jika tidak masuk”.
(08 Januari 2024)
Adapun kaitan antara TPP dan Kedisiplinan yaitu TPP di Kel.
Tanjung Tengah memberikan dampak positif pada kedisiplinan, terlihat dari kehadiran dan adanya insentif pemotongan.
g. Informan 7. Uskah (Staff Satpol Pamong Praja, Kecamatan Penajam
Bagaimana  Anda  melihat  dampak  pemberian  Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP) terhadap motivasi  pegawai  di  lingkungan Kantor  Kelurahan di  Kecamatan Penajam? Uskah (Staff Satpol Pamong Praja, Kecamatan Penajam menyatakan bahwa:
“Dampak TPP terhadap kedisiplinan pegawai:
a)  Banyak perubahan, termasuk kedisiplinan. b)  Terlihat dari tingkat kehadiran pegawai.
c)  Peningkatan kinerja dengan adanya TPP”
(08 Januari 2024)
Adapun  kaitan  antara  TPP  dan  Kedisiplinan  yaitu  TPP  di  Kec.  Penajam  memberikan dampak positif pada kedisiplinan dan kinerja pegawai.

## h. Informan 8. Masnia (Staff), Kecamatan Penajam
Bagaimana  Anda  melihat  dampak  pemberian  Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP) terhadap motivasi pegawai di lingkungan Kantor Kelurahan di Kecamatan Penajam? Masnia (Staff), Kecamatan Penajam menyatakan bahwa:
“Kaitannya dengan dampak TPP terhadap kedisiplinan pegawai:
a)  Pegawai tambah disiplin.
b)  Kedisiplinan terlihat dari tingkat kehadiran.
c)  Peningkatan kedisiplinan dengan lebih rajin ke kantor” (08 Januari 2024)
Adapun  kaitan  antara  TPP  dan  Kedisiplinan  yaitu  TPP  di  Kec.  Penajam  memberikan dampak positif pada kedisiplinan, terlihat dari peningkatan kehadiran dan semangat kerja.
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan  (TPP)  di  Kantor  Kelurahan  di  Kabupaten  Penajam  telah  memberikan  dampak positif  pada  kedisiplinan  pegawai.  Hal  ini  terlihat  dari  peningkatan  semangat  kerja,  tingkat kehadiran yang baik, dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu. Meskipun ada beberapa persepsi yang  menganggap  TPP  belum  adil,  namun  umumnya  terdapat  peningkatan  yang  signifikan setelah  pemberian  TPP.  Langkah-langkah  seperti  pengawasan,  evaluasi,  dan  penyesuaian berdasarkan  beban  kerja  masing-  masing  pegawai  menjadi  kunci  dalam  menjaga  dampak positif dari pemberian TPP terhadap kedisiplinan pegawai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Adhitya Perdana Kusumah, S.Pi, selaku Sekretaris Lurah  di  Kelurahan  Gersik  Kecamatan  Penajam,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian Tambahan  Perbaikan  Penghasilan  (TPP)  memiliki  dampak  positif  terhadap  kedisiplinan pegawai.  Adhitya  menyatakan  bahwa  TPP  dianggap  sebagai  insentif  tambahan  yang  dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik.  Selain  itu,  TPP  juga  berkontribusi  pada  peningkatan  kualitas  kerja  dan  tingkat kedisiplinan  pegawai,  yang  diukur  melalui  absensi  tepat  waktu  dan  penyelesaian  pekerjaan berkualitas. Meskipun terdapat tanggapan terkait keadilan dalam distribusi TPP dan perlunya perubahan mekanisme perhitungan, Adhitya menyoroti pentingnya pengawasan kedisiplinan secara  berjenjang  dan  periodik  untuk  menjaga  motivasi  dan  semangat  pegawai.  Dengan demikian, kesadaran diri, peran pimpinan, dan pemahaman aturan menjadi faktor kunci dalam menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kualitas kerja di lingkungan Kantor Kelurahan.

## i. Informan 9. Muhajir Jabatan Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara
Hasil wawancara Muhajir, Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser  Utara menyatakan bahwa TPP memberikan dampak sebagai berikut:
1.  Bagaimana Anda melihat dampak pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap motivasi pegawai di lingkungan Kantor Kelurahan di Kecamatan Penajam? Terkait Motivasi Pegawai, Muhajir menyatakan:
a)  TPP sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan motivasi pegawai.
b)  Pemberian TPP dinilai sebagai faktor penting meningkatkan motivasi pegawai dengan meningkatkan kesejahteraan.
(10 Januari 2024)
2.  Apakah  menurut  Anda,  adanya  TPP  dapat  meningkatkan  kinerja  pegawai  secara keseluruhan? Bagaimana cara Anda mengukur peningkatan kinerja tersebut? Terkait Kinerja Pegawai, Muhajir menyatakan:
a)  TPP  dapat  meningkatkan  kinerja  pegawai  secara  keseluruhan  dengan  mengukurnya melalui tingkat kehadiran dan output pekerjaan.
b)  Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan kehadiran dan hasil kerja untuk mengukur peningkatan kinerja.
(10 Januari 2024)
3.  Apakah ada perubahan dalam tingkat kehadiran dan ketepatan waktu pegawai setelah diberlakukannya TPP? Jika ya, bagaimana perubahan tersebut dapat diukur? Terkait Perubahan Kehadiran dan Ketepatan Waktu, Muhajir menyatakan:
a)  Terjadi perubahan yang dapat diukur melalui daftar hadir pegawai.
b)  Pemberian TPP memberikan dampak positif terhadap tingkat kehadiran dan ketepatan waktu pegawai.
(10 Januari 2024) 4.  Bagaimana persepsi pegawai terhadap keadilan dalam penentuan dan distribusi TPP? Apakah  ada  umpan  balik  atau  keluhan  terkait  sistem  ini?  Terkait  Persepsi  Keadilan  dalam Distribusi TPP, Muhajir menyatakan:
a)  Pegawai merasa ada ketidakadilan dalam distribusi TPP berdasarkan kelas jabatan.
b)  Perlu  dilakukan  perubahan  mekanisme  perhitungan  untuk  meningkatkan  keadilan dalam distribusi TPP
(10 Januari 2024)
5.  Bagaimana manajemen mengelola situasi di mana ada pegawai yang merasa tidak puas dengan  besaran  TPP  yang  diterimanya?  Apakah  ada  mekanisme  penyelesaian  konflik  yang efektif? Terkait Penanganan Ketidakpuasan Pegawai, Muhajir menyatakan:
a) Manajemen  menangani  ketidakpuasan  dengan  memberikan  penjelasan  dan  berusaha melakukan perubahan mekanisme pemberian TPP.
b)  Upaya dilakukan untuk  menyelesaikan konflik dan meningkatkan kepuasan pegawai terkait besaran TPP.
(10 Januari 2024)
6.  Apakah terdapat indikator kedisiplinan yang diukur secara rutin, dan apakah terdapat tren perubahan setelah pemberian TPP? Terkait Indikator Kedisiplinan, Muhajir menyatakan:
a)  Kedisiplinan diukur rutin melalui daftar hadir dan tingkat kehadiran pegawai.
b)  Evaluasi  kedisiplinan  dilakukan  secara  berkala  dengan  memperhatikan  indikator kehadiran.
(10 Januari 2024)
7.  Bagaimana  perbandingan  antara  kedisiplinan  pegawai  sebelum  dan  setelah diberlakukannya  TPP?  Apakah  ada  peningkatan  atau  penurunan  yang  signifikan?  Terkait Perbandingan Kedisiplinan Sebelum dan Sesudah TPP, Muhajir menyatakan:
a)  Terjadi peningkatan kedisiplinan pegawai setelah diberlakukannya TPP.
b)  Pemberian  TPP  memberikan  dampak  positif  dengan  peningkatan  signifikan  dalam kedisiplinan pegawai.
(10 Januari 2024)
8.  Apakah ada dampak pemberian TPP terhadap interaksi antar pegawai atau hubungan di  dalam tim?  Apakah ada perubahan dinamika  kerja sama? Terkait Dampak pada Interaksi dan Kerjasama, Muhajir menyatakan:
a)  Terdapat perubahan dinamika kerjasama dan interaksi antar pegawai.
b)  Pemberian  TPP  memberikan  dampak  positif  terhadap  dinamika  kerjasama  di  dalam tim.
(10 Januari 2024)
9.  Bagaimana program TPP ini dapat ditingkatkan atau dioptimalkan untuk lebih efektif dalam  meningkatkan  kedisiplinan  dan  kinerja  pegawai  di  lingkungan  Kantor  Kelurahan  di Kecamatan Penajam? Terkait Peningkatan Program TPP, Muhajir menyatakan:
a)  Perlu  dilakukan  perubahan  mekanisme  perhitungan  untuk  meningkatkan  efektivitas program TPP.
b)  Program  TPP  dapat  dioptimalkan  melalui  perubahan  mekanisme  perhitungan  guna meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai.
(10 Januari 2024)

## Pembahasaan 1. Wawancara informan
Berdasarkan  wawancara  dengan  Adhitya  Perdana  Kusumah,  Sekretaris  Lurah  di Kelurahan  Gersik  Kecamatan  Penajam,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) memiliki dampak yang signifikan terhadap kedisiplinan pegawai. Adhitya  merinci  bahwa  persepsi  tentang  TPP  sebagai  penghasilan  tambahan  mampu memberikan  motivasi  ekstra  bagi  pegawai  untuk  menyelesaikan  tugas  dengan  lebih  baik. Dampak  positif  juga  terlihat  pada  peningkatan  kualitas  kerja,  yang  diharapkan  menjadi indikator utama kesuksesan program TPP. Adhitya menyoroti pentingnya pemahaman aturan kepegawaian  sebagai  landasan  distribusi  TPP  yang  adil.  Faktor-faktor  seperti  konsultasi melalui  inspektorat  daerah,  kebebasan  berpendapat,  dan  interaksi  antar  pegawai  juga  turut memengaruhi  kedisiplinan  dan  pengelolaan  TPP  secara  efektif.  Kesimpulannya,  pemberian TPP bukan hanya sekadar insentif finansial, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menciptakan  lingkungan  kerja  yang  disiplin,  profesional,  dan  penuh  semangat  di  Kantor Kelurahan Gersik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  berbagai  informan  di  Kantor  Kelurahan Kecamatan Penajam, dapat disimpulkan bahwa pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap  kedisiplinan  pegawai.  Setiap informan, mulai dari Andi Murni, Panca Hertina, Rabiah, Hairuddin, Hj. Mardianah, Uskah, hingga Masnia, menyatakan bahwa TPP telah meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, dan kinerja  pegawai  di  masing-masing  unit  kerja.  Hal  ini  tercermin  dari  peningkatan  tingkat kehadiran, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, serta peningkatan motivasi dan disiplin pegawai. Meskipun terdapat sedikit kekhawatiran terkait persepsi ketidakadilan dalam distribusi TPP, namun upaya manajemen untuk  mengatasi ketidakpuasan dan meningkatkan keadilan  distribusi  menjadi  indikasi  bahwa  program  ini  dapat  terus  ditingkatkan.  Dengan demikian, langkah- langkah seperti pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian berdasarkan beban kerja masing-masing pegawai perlu diperhatikan untuk menjaga dampak positif dari pemberian TPP terhadap kedisiplinan pegawai di Kantor Kelurahan, menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur, disiplin, dan penuh semangat.
Berdasarkan wawancara dengan Muhajir, Kepala BKAD Kab. PPU, mengenai dampak Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap kedisiplinan pegawai di Kantor Kelurahan Kecamatan  Penajam,  dapat  disimpulkan  bahwa  TPP  memainkan  peran  krusial  dalam meningkatkan  motivasi,  kinerja,  dan  kedisiplinan  pegawai.  Tanggapan  positif  terhadap peningkatan kesejahteraan dan motivasi pegawai sebagai akibat dari TPP menunjukkan bahwa pemberian tambahan ini efektif sebagai insentif.
Evaluasi kinerja yang melibatkan tingkat kehadiran dan output pekerjaan memberikan indikasi  bahwa  TPP  memiliki  dampak  positif  pada  kinerja  pegawai  secara  keseluruhan. Meskipun  terdapat  persepsi  ketidakadilan  dalam  distribusi  TPP  berdasarkan  kelas  jabatan, upaya manajemen untuk mengatasi ketidakpuasan dan meningkatkan keadilan dalam distribusi memberikan  gambaran  bahwa  program  ini  dapat  dioptimalkan.  Perubahan  positif  dalam
kedisiplinan, terlihat dari tingkat kehadiran dan ketepatan waktu, menegaskan bahwa TPP telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan disiplin.
Selain  itu,  dampak  positif  pada  dinamika  kerjasama  dan  interaksi  antar  pegawai menunjukkan  bahwa  TPP  tidak  hanya  memengaruhi  aspek  individual,  tetapi  juga memperkukuh kolaborasi di dalam tim. Adanya kesadaran untuk terus meningkatkan program TPP  dengan  melakukan  perubahan  mekanisme  perhitungan  menandakan  komitmen manajemen untuk  mencapai  efektivitas yang lebih baik  dalam mencapai  tujuan peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai di Kantor Kelurahan di Kabupaten Penajam.
Berdasarkan wawancara dengan Muhajir, Kepala BKAD Kab. PPU, mengenai dampak Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap kedisiplinan pegawai di Kantor Kelurahan Kecamatan  Penajam,  dapat  disimpulkan  bahwa  TPP  memainkan  peran  krusial  dalam meningkatkan  motivasi,  kinerja,  dan  kedisiplinan  pegawai.  Tanggapan  positif  terhadap peningkatan kesejahteraan dan motivasi pegawai sebagai akibat dari TPP menunjukkan bahwa pemberian  tambahan  ini  efektif  sebagai  insentif.  Evaluasi  kinerja  yang  melibatkan  tingkat kehadiran  dan  output  pekerjaan  memberikan  indikasi  bahwa  TPP  memiliki  dampak  positif pada kinerja pegawai secara keseluruhan.
Meskipun  terdapat  persepsi  ketidakadilan  dalam  distribusi  TPP  berdasarkan  kelas jabatan, upaya manajemen untuk mengatasi ketidakpuasan dan meningkatkan keadilan dalam distribusi  memberikan  gambaran  bahwa  program  ini  dapat  dioptimalkan.  Perubahan  positif dalam kedisiplinan, terlihat  dari tingkat  kehadiran dan ketepatan waktu,  menegaskan bahwa TPP telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan disiplin. Selain itu, dampak positif pada dinamika kerjasama dan interaksi antar pegawai menunjukkan bahwa TPP tidak hanya memengaruhi aspek individual, tetapi juga memperkukuh kolaborasi di dalam tim. Adanya  kesadaran  untuk  terus  meningkatkan  program  TPP  dengan  melakukan  perubahan mekanisme perhitungan menandakan komitmen manajemen untuk mencapai efektivitas yang lebih  baik  dalam  mencapai  tujuan  peningkatan  kedisiplinan  dan  kinerja  pegawai  di  Kantor Kelurahan di Kabupaten Penajam.
TPP  dianggap  sebagai  penghasilan  tambahan  yang  dapat  menjadi  motivasi  bagi pegawai  untuk  menyelesaikan  tugas  dan  tanggung  jawab  dengan  lebih  baik.  Motivasi  ini diharapkan  dapat  mendorong  peningkatan  kualitas  kerja  pegawai,  selain  itu  pemberian  TPP seharusnya menjadi motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas kerja. Meskipun peran pimpinan juga penting, kesadaran diri dan etos kerja pegawai memiliki pengaruh signifikan. Ini  menunjukkan  bahwa  dampak  TPP  tidak  hanya  bersifat  eksternal  dari  pemberi  insentif, tetapi juga bersumber dari motivasi internal pegawai, sehingga dengan adanya TPP dikaitkan dengan peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai. Absensi yang tepat waktu dan penyelesaian pekerjaan yang berkualitas menjadi tolak ukur peningkatan kinerja pegawai. Ini menunjukkan bahwa  TPP  tidak  hanya  memotivasi  secara  finansial,  tetapi  juga  berdampak  langsung  pada perilaku kedisiplinan pegawai.
Oleh  karena  itu,  pentingnya  pemahaman  aturan  kepegawaian,  khususnya  terkait besaran TPP, ditekankan oleh Adhitya. Meskipun ada perbedaan pandangan, ASN diharapkan untuk  mentaati  peraturan  yang  berlaku.  Ini  menunjukkan  bahwa  persepsi  keadilan  dan kepatuhan terhadap aturan merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang terdisiplin.  konsultasi,  termasuk  melalui  inspektorat  daerah,  merupakan  mekanisme  penting untuk menyelesaikan permasalahan terkait TPP. Hal ini menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat yang diakomodasi oleh aturan sebagai bagian dari dampak positif TPP.
Dengan  mengaitkan  hasil  wawancara  dengan  informan  lainnya,  seperti  Andi  Murni, Panca  Hertina,  Rabiah,  Hairuddin,  Hj.  Mardianah,  Uskah,  dan  Masnia,  dapat  disimpulkan bahwa pemberian TPP di Kantor Kelurahan di Kabupaten Penajam telah memberikan dampak positif pada kedisiplinan pegawai. Peningkatan semangat kerja, tingkat kehadiran yang baik, dan penyelesaian pekerjaan tepat waktu menjadi bukti nyata dari dampak positif TPP.
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kantor Kelurahan di Kabupaten Penajam  menunjukkan  bahwa  pemberian  TPP  telah  memberikan  dampak  positif  pada kedisiplinan  pegawai.  Temuan  ini  sejalan  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  juga menemukan bahwa pemberian TPP dapat memberikan kontribusi positif terhadap kedisiplinan dan  kinerja  pegawai.  Penelitian  Valentia  and  Putri  (2017)  bahwa  meskipun  TPP  belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena beberapa faktor hambatan seperti kurangnya tanggung jawab individu dan ketidakstabilan server aplikasi e-kinerja,  namun  temuan  tersebut  memberikan  landasan  bahwa  pemberian  TPP  memiliki potensi  untuk  memengaruhi  kedisiplinan.  Selain  itu,  penelitian  Irsan  and  Tambahan  (2021) menekankan bahwa meskipun terdapat potensi peningkatan, pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan  kinerja  pegawai,  termasuk  dalam  aspek  kedisiplinan,  yang  sejalan  dengan temuan  terbaru  di  Kantor  Kelurahan  di  Kabupaten  Penajam.  Temuan  Madjid  (2016)  di BAPPEDA  Kabupaten  Morowali  juga  mendukung  hal  ini  dengan  menegaskan  bahwa tambahan  penghasilan  pegawai  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pegawai, termasuk dalam aspek kedisiplinan. Begitu pula dengan penelitian Andilolo (2021) di Kabupaten Toraja Utara yang menyimpulkan bahwa pemberian TPP berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, termasuk dalam aspek kedisiplinan. Oleh karena itu, hasil penelitian terbaru  ini  memberikan  dukungan  tambahan  terhadap  pemahaman  bahwa  pemberian  TPP dapat  menjadi  salah  satu  faktor  yang  efektif  dalam  meningkatkan  kedisiplinan  pegawai  di berbagai konteks organisasi pemerintahan.
Meskipun demikian masih terdapat beberapa kekhawatiran terkait distribusi TPP yang dianggap  tidak  adil,  manajemen  telah  aktif  berusaha  melakukan  perubahan  untuk meningkatkan  keadilan  dan  kepuasan  pegawai.  Program  TPP  juga  memiliki  dampak  positif pada  interaksi  dan  kerjasama  di  dalam  tim.  Dalam  kondisi  program  TPP,  evaluasi  yang dilakukan  oleh  Muhajir,  Kepala  BKAD  Kabupaten  PPU,  menunjukkan  bahwa  TPP memberikan  dampak  positif  terhadap  motivasi,  kinerja,  dan  kedisiplinan  pegawai.  Program TPP  perlu  dioptimalkan  melalui  perubahan  mekanisme  perhitungan  guna  meningkatkan efektivitas  dalam  mencapai  tujuan  peningkatan  kedisiplinan  dan  kinerja  pegawai.  Dengan demikian,  kesimpulan  dari  hasil  wawancara  ini  adalah  bahwa  pemberian  TPP  di  Kantor Kelurahan di Kabupaten Penajam secara umum memberikan dampak positif pada kedisiplinan pegawai. Faktor-faktor seperti motivasi, persepsi keadilan, pemahaman aturan, interaksi antar pegawai,  dan  dukungan  pimpinan  menjadi  elemen-elemen  kunci  dalam  menjaga  dampak positif tersebut. Langkah-langkah seperti pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian berdasarkan beban kerja masing-masing pegawai juga menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan dampak positif dari pemberian TPP terhadap kedisiplinan pegawai.

## 2. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang dampak TPP
Interpretasi  dan  penguatan  justifikasi  atas  Peraturan  Bupati  Penajam  Paser  Utara tentang dampak TPP di lingkungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Kesesuaian  dengan  Temuan  Penelitian:  Peraturan  Bupati  perlu  diinterpretasikan  sebagai respons  terhadap  temuan-temuan  penelitian  sebelumnya,  seperti  yang  diidentifikasi  dalam studi Valentia and Putri (2017). Jika kurangnya efektivitas TPP disebabkan oleh faktor disiplin dan  kesadaran  individu,  peraturan  ini  dapat  dijustifikasi  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan tanggung jawab dan disiplin melalui ketentuan yang lebih jelas.
Optimalisasi  Kinerja  Pegawai:  Temuan  dari  penelitian  Irsan  and  Tambahan  (2021) menunjukkan  bahwa  TPP  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  pegawai,  tetapi  perlu peningkatan. Peraturan
Bupati  dapat  diinterpretasikan  sebagai  langkah  untuk  optimalisasi  kinerja  pegawai  melalui penentuan kriteria dan mekanisme pemberian TPP yang lebih efektif. Pertimbangan Keuangan Daerah: Batasan total besaran TPP dalam Peraturan Bupati (Pasal 9 BAB III) mencerminkan pertimbangan  terhadap  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  diinterpretasikan  sebagai  langkah
justifikasi  untuk  menjaga  keseimbangan  dan  keberlanjutan  keuangan  daerah,  sesuai  dengan temuan  dalam  literatur  keuangan  publik.  Keadilan  dan  Transparansi:  Prinsip-prinsip  dalam pemberian  TPP,  seperti  kepastian  hukum,  akuntabilitas,  proporsionalitas,  keadilan,  dan kesetaraan (Pasal 2 BAB II), mengindikasikan upaya untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan.  Interpretasi  dapat  dilakukan  dengan  menghubungkan  prinsip-prinsip  ini  dengan temuan  penelitian  terkait  faktor-faktor  memengaruhi  efektivitas  TPP.  Penyesuaian  dengan Kondisi  Lokal:  Temuan  dari  studi-studi  yang  berfokus  pada  daerah-daerah  tertentu,  seperti Susanto, Fachruzzaman, and Abdullah (2020) dan Andilolo (2021), dapat dijadikan dasar untuk justifikasi  kebijakan  ini.  Peraturan  Bupati  dapat  diinterpretasikan  sebagai  respons  terhadap kondisi dan kebutuhan spesifik di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Secara  umum,  Peraturan  Bupati  ini  dapat  dianggap  sebagai  langkah  konkret  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  dampak  positif  dari  pemberian  TPP  di  Kantor  Kelurahan  di Kabupaten  Penajam,  sejalan  dengan  temuan-  temuan  dalam  penelitian  terdahulu.  Secara keseluruhan,  interpretasi  dan  potensial  penguatan  justifikasi  menyarankan  bahwa  peraturan Bupati  Penajam  Paser  Utara  dapat  merespons  temuan-temuan  tersebut  dengan mempertimbangkan penekanan pada disiplin, peningkatan kinerja, dan hubungan positif antara TPP, kemampuan kerja, dan kinerja pegawai.

## SIMPULAN Kesimpulan
Dampak Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap kedisiplinan pegawai pada Kantor  Kelurahan  Kecamatan  Penajam  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  sangat  signifikan. Berdasarkan  analisis  terhadap  berbagai  aspek,  dapat  disimpulkan  bahwa  TPP  memberikan pengaruh positif terutama pada motivasi, kinerja pegawai, dinamika kerjasama, dan interaksi antar pegawai. Meskipun terdapat ketidakpuasan terkait distribusi TPP, manajemen perlu fokus pada  peningkatan  keadilan  distribusi  dengan  merubah  mekanisme  perhitungan  dan meningkatkan komunikasi efektif. Langkah-langkah pengawasan kedisiplinan yang berjenjang perlu diperkuat untuk menjaga efektivitas program TPP.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini,  maka  diajukan  saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Perlu  dilakukan  evaluasi  rutin  terhadap  program  TPP,  dengan  mempertimbangkan umpan balik dari pegawai untuk meningkatkan keberlanjutan dan keefektifan program.
2. Manajemen perlu merinci kriteria distribusi TPP dan melakukan komunikasi yang lebih baik untuk mengurangi ketidakpuasan.
3. Peningkatan  mekanisme  kebebasan  berpendapat  dan  konsultasi  dapat  memperkuat partisipasi pegawai dalam perbaikan program TPP.
4. Kesadaran  dan  peran  pimpinan  perlu  ditingkatkan  melalui  pelatihan  dan  pendekatan yang mendukung budaya kerja positif.
5. Hubungan hasil wawancara dengan berbagai  informan perlu dipertimbangkan secara holistik untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak TPP.

## DAFTAR PUSTAKA
Andilolo, L. J. (2021) The Effect Of Work Environment, Additional Employee  Income (TPP) and Promotion on Employee Performance Scope Government of North
Toraja Regency . Available at:
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10568/2/A042191040_tesis_19-  10-2021
1-2.pdf.
Asmayana (2018) ‘Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar’, pp. 6–23. Available at:
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2602-Full_Text.pdf .
Bandhaso, M. L., Tandiredung, J., Palungan, E., & Sasabone, L. (2023).  Pengaruh Pelatihan Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT.Cipta  Sejati  Revolution  Makassar. Journal  of Marketing
Management and
Innovative Business Review , 1 (1). https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2154 Ghani,  S.  (2023) PNS  Wajib  Tahu  Membedakan  Antara  Tunjangan  Kinerja  dengan TPP . Available at: https://lamongan.jatimnetwork.com/ragam/7419058422/pns-wajib- tahu- membedakan-antara-tunjangan-kinerja-dengan- tpp#:~:text=Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  adalah,jabatan%2C penilaian kinerja dan kedisiplinan.
Halik, J. B., Lintang, J., Haezer, E., & Patandean, B. (2024). The role of employee productivity through digitalization in increasing the performance of culinary SMEs. Brazilian Journal of Development , 10 (2). https://doi.org/10.34117/bjdv10n2-047
Hasibuan,  M.  S.  .  (2017) Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Edisi  Revi. Jakarta: Bumi Aksara.
Irsan, M. and Tambahan, P. P. (2021) ‘Muhammad Irsan  - Pengaruh Pemberian Tambahan penghasilan Pegawai terhadap peningkatan Kinerja’.
Khusaini,  S.  P.  D.  and  M.  (2003)  ‘Kajian  Terhadap  Kepuasan  Kompensasi,  Komitmen Organisasi,  Dan  Prestasi  Kerja’, Manaj.  dan  Wirausaha ,  5(1),  pp.  25–41.  doi: 10.9744/jmk.
Madjid,  M.  (2016)  ‘Kemampuan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Badan Perencanaan  ,
Penelitian
Dan Pembangunan Daerah’, Katalogis ,
4(8), pp. 85–93. Available at: https://media.neliti.com/media/publications/151474-ID-pengaruh- tambahan-
penghasilan-pegawai-tp.pdf.
Mukrimaa,  S.  S. et  al. (2016)  ‘Pengaruh  Kompensasi  terhadap  Kinerja Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado’, Jurnal  Penelitian Pendidikan
Guru  Sekolah Dasar , 6(August), p. 128. Available at:
https://media.neliti.com/media/publications/73783-ID-pengaruh-  kompensasi-terhadap- kinerja-kar.pdf.
Nugraha, A. and Tjahjawati, S. S. (2018) ‘Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai’, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi , 3(3), p. 24. doi: 10.35697/jrbi.v3i3.942.
Pirade, A., Sambara, K., & Bandhaso, M. L. (2023). Pengaruh pelatihan administrasi terhadap peningkatan  kualitas  pegawai  di  kantor  bupati  toraja  utara. Paulus  Economics  and Business
Review , II (2), 126–138.
http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pebr/article/view/735/578
Pratiwi,  N.  (2022)  ‘Pengaruh  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP)
terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel’, (8.5.2017),pp. 1– 49. Available at: http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23885/2/E011181511_skripsi_0  7-06-2022
1-2.pdf .
Provinsi Kalimantan Timur, B. P. P. (2022) Peraturan Bupati Penajam  Paser  Utara
Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah . Available
At:
Https://Jdih.penajamkab.go.id/assets/Perbup PPU Nomor 26 Tahun 2022.pdf. Purwaniawan,  N.  B.  (2023) Pemerintah  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara,  Provinsi
Kalimantan  Timur,  menyiapkan  anggaran  lebih  kurang Rp24,5 miliar untuk pembayaran  gaji  ke-13  dan  tunjangan  lain,  serta  TPP  (tunjangan  perbaikan penghasilan) ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan pemerintah .  Available at:
https://kaltim.antaranews.com/berita/185031/penajam-siapkan-  anggaran-rp245- miliar-untuk-gaji-ke-13-dan-tunjangan-asn.
Sambara, K., Halik, M. Y., & Aprianti, R. (2023). The Effect of Working Hours System on Employee  Productivity  At  PT.  Manakarra  Unggul  Lestari. JOURNAL  OF ENTREPRENEUR, BUSINESS, AND
MANAGEMENT , 1 (2), 49–60.
https://doi.org/10.37531/jebm.v1i2.47 Sugiyono  (2018) Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif, kualitatif dan R&D . Keduapulu. Bandung: Alfabeta.
Susanti,  E.  (2022)  ‘Tesis  evaluasi  pemberian  tambahan  penghasilan pegawai
(tpp) di sekretariat daerah kabupaten rokan hilir’.
Susanto, A., Fachruzzaman and Abdullah (2020) ‘Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Provinsi Bengkulu’, Fairness , 10(1), pp. 43–52.
Available at: https://ejournal.unib.ac.id/fairness/article/download/15233/7442. Valentia,  F.  and  Putri,  A.  (2017)  ‘Efektivitas  Pemberian  Tambahan  Penghasilan Pegawai  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Blitar  Provinsi  Jawa  Timur  (Tinjauan  Aspek  Disiplin)’.  Available  at: http://eprints.ipdn.ac.id/6165/1/Febrizha Valentia_Efektivitas
Pemberian Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Blitar  Provinsi  Jawa  Timur  %28TINJAUAN ASPEK DISIPLIN%29_28.0765.pdf.
Yusuf, T., Baptista Halik, J., & Nurlia, N. (2019). Analisis Kualitas Kehidupan Kerja (Quality Of  Work  Life)  Terhadap  Kinerja  (Performance)  pegawai  RSUD  Dr.  Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Jurnal
GeoEkonomi , 10 (2), 199–218. https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v10i2.96