## History:
Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 April 2024 Publishe d: 30 April 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 677 - 685 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4227

## IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI POLESTABES PALEMBANG
Rahmat Raka Winata 1) , Arief  Wisnu  Wardhana 2) , Ismail  Pettanasse 3)
Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Palembang,  Palembang, Indonesia 1,2,3) Corresponding Author: rahmatraka16@gmail.com 1)

## Abstrak
“Anak” biasanya berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau benda yang berada “di  bawah”  benda  lain.Terjadi  peningkatan  laporan  kasus  penganiayaan  orang  tua  terhadap  anak  di bawah umur dan kasus penganiayaan  anak yang dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Salah satu kas us yang  terjadi  di  Panti  Asuhan  Fisabilira,  dimana  anak-anak  mendapat  santunan  atas perbuatan yang dilakukan    pemilik  panti.  Metode  penelitian  yang  diterapkan  berkenaan  dengan  penelitian    ini merupakan  penelitian  hukum  empiris  atau  biasa  disebut    penelitian  lapangan,  yang  hal  tersebut menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan apa yang terjadi di masyarakat  nyata.  Hasil    pembahasan  ini  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dan  jaksa  yang  akan memutuskan  apakah  reparasi  akan  berhasil  atau  tidak,  berdasarkan   pada  dasar  evaluasi,  landasan pengambilan keputusan, dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

## Kata kunci: anak; implementasi; korban tindak pidana; polrestabes Palembang; restitusi

## Abstract
“Child”  usually  means  something  smaller,  someone  who  is  not  yet  an  adult,  or  an  object  that  is  “under”  another object.  There  has  been  an  increase  in  reports  of  cases  of  parental  abuse  of  minors  and  cases  of  child  abuse  reported to the  Palembang  Police.  One  of  the  cases  occurred  at  the  Fisabilira  Orphanage,  where  th e  children  received compensation  for  the  actions  of  the  orphanage  owner.  The  methodology  used  in  this  research  is  empirical  legal research  or  what  is  usually  called  field  research,  which  studies  current  legal  regulations  and  what  happens  in  real society.  The  results  of  this  discussion  become  the  basis  for  consideration  by  judges  and  prosecutors  who  will  decide whether  reparations  will  be  successful  or  not,  based  on  the  basis  of  evaluation,  the  basis  for decision making, and the values of life in society.  assessed.
Keywords:  children;  implementation;  victims  of criminal  acts; Palembang  police  station;  restitution

## PENDAHULUAN
Indonesia  harus  berdasarkan  hukum  yang  baik  dan  adil  tanpa  saling  diskriminasi. Karena  Indonesia  merupakan  negara  konstitusional  (Syaputra  and  Nasution  2019). Hukum x yang x baik x adalah x hukum x yang demokratis, hukum yang berdasarkan kemauan x rakyat  dan  sejalan  dengan x kesadaran  hukumnya.  Sedangkan    hukum x yang adil  berarti  mencapai  tujuan  hukum,  yaitu  keadilanHukum  yang  baik  dan  adil  harus
dihormati,hal ini guna
melegitimasi kepentingan x tertentu, bahkan kepentingan x penguasa,  masyarakat, dan kelompok.
Hukum  adalah  kumpulan  peraturan  umum  yang  tujuannya  mengatur  kehidupan masyarakat,  yang  bersifat  perintah  dan  larangan,  serta  bersifat  paksaan,  dengan memberikan  sanksi  kepada  yang  melanggarnya.  Undang-undang  ini  bersifat  preskriptif dan  wajib,  artinya  bagi  yang  melanggar  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  ketentuan negara Indonesia  (Warjiyati 2018).
Berdasarkan  data  statistik,  terdapat  peingkatan  kejahatan  dan  tindak  kriminal  di Indonesia,  sehingga  menunjukkan  tren  peningkatan  dari  tahun  2016  hingga  tahun  2023. Tingkat  kejahatan  diperkirakan  mencapai  357.197  kejahatan  pada  tahun  2023, meningkat  1,2% dibandingkan  tahun  sebelumnya.     Terdapat pelonjakan kasus pidanasangat  jelas  bahwa  memerlukan  perhatian  khusus  dari  pemerintah.  Jika kejahatan  juga  ditambahkan  ke  dalam  angka  tersebut,  tingkat  kejahatan  bisa  menjadi lebih  tinggi,  namun  orang-orang  yang  melakukan  kejahatan  tidak  melaporkannya kepada    penegak  hukum.  Menurut  berbagai  pemberitaan,  tingginya  tindak  pidana penyebabnya  adalah  berbagai  permasalahan  seperti  ekonomi,  sosial,  konflik,  dan rendahnya  kesadaran  hukum,  dan faktor-faktor  tersebut  diyakini  saling  berinteraksi.
Kota  Palembang  sendiri  akhir-akhir  ini  sedang  Viral  video  penganiayaan  anak  panti asuhan  di  Palembang,  Sumatera  Selatan  (Sumsel)  oleh  seorang  pria  yang  disebut merupakan  pengurus  panti.  Kini  polisi  telah  menetapkan  pria  tersebut  sebagai tersangka.  Kasus  tersebut  pun  telah  masuk  kedalam  Polrestabes  Palembang  yang  kini sedang  diperiksa  dan  di  upayakan  adanya  restitusi.  Berdasarkan  data  dari  Polrestabes Palembang,  tercatat  sejak  Januari  –  Juni  2023  terdapat  setidaknya  5  kasus  penganiayaan terhadap  anak  yang  terlapor  di  Polrestabes  Palembang,  salah  satu  diantaranya  terjadi  di Panti  Asuhan  Fisabilillah.  Penetapan  Dayat  sebagai  tersangka  atas  kasus  penganiayaan anak  dilakukan  setelah  polisi  lakukan  gelar  perkara  dengan  memeriksa  20  Saksi.  Hal diatas  beredar  dikarenakan  keberanian  anak-anak  panti  yang  menggunggah  video  yang dilakukan  pemilik  panti  ke  sosial  media.  Keberanian  ini  di  apresiasi  oleh  seorang wakakil  Ketua  Komisi v Perlindungan a Anak a Indonesia  (KPAI).  Untuk  saat  ini  semua anak  asuh  panti  asuhan  tersebut  susah  dipindahkan  sementara  waktu  ke  panti  asuhan milik  Kementrian  Sosial  yakni Panti Asuhan  Centra  Budi  Perkasa.
Secara  tradisional,  bila  suatu  tindak  pidana  dilakukan  terhadap  seorang  anak,  maka korbannya  tidak  hanya  menderita  kerugian  materil  (calcicable)  dan  kerugian  non- materi  (uncaliable)  (uncalculable),  tetapi  juga  berupa  kerugian  masa  lalu,  kehilangan harga  diri,  kurang  percaya  diri.  Harga  diri  yang  traumatis  dan  ketakutan  yang berlebihan.  Kerugian  ini  harus  ditanggung  oleh  pelaku  dalam  bentuk    ganti  rugi sebagai  kompensasi  atas  penderitaan    anak    korban  kejahatan  tersebut.  Hal  ini  sejalan dengan Pasal 71D Undang- X Undang
Perlindungan a Anak a yang menyatakan bahwa x setiap  anak    korban x berhak x mengajukan  permohonan  ke x pengadilan  untuk meminta  ganti rugi  atas pertanggungjawaban  pidana  pelaku.
Namun  pada  prakteknya,  Restitusi  yang  seharusnya  di  perjuangkan  untuk  mendapat gantirugi  akibat x dari x perbuatan  pelaku  tindak  pidana  tidak  sepenuhnya  dilakukan. Hal  ini  menyebabkan  beberapa  pihak  mempertanyakan  apakah  restitusi  efektif  untuk dilakukan.  Khususnya  pada  kasus  penganiayaan  karena  pada  kasus  kekerasan  seksual pada anak sudah  diberlakukan  walaupun  tidak sepenuhnya  efektif.
Penganiayaan  adalah  penggunaan  kekerasan  fisik  terhadap  individu,  kelompok,  atau komunitas,  baik  diancam  atau  tidak,  yang  dapat  menyebabkan  trauma,  kematian,  cacat perkembangan,  atau  bahaya.  Penganiayaan  merupakan  kendala  kesehatan  masyarakat yagn  utama  di  seluruh x dunia.  Sebab,  akibat  dari  penyalahgunaan  sangatlah  serius, baikxdalam  jangka x panjang x maupun  jangka x pendek.
Perihal  hal  tersebut,  Mahkamah  Agung    menerbitkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Tata  Cara  Pengolahan  Permohonan  dan  Pemberian  Santunan  serta  Ganti  Rugi kepada  Korban  Tindak  Pidana,  yang  mengatur  mengenai  ganti  rugi  yang  akan diberikan.  Selain  sejumlah  peraturan  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  korban  kekerasan,    pada  bulan  Oktober  2017,  pemerintah  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang  Kompensasi  Bagi  Anak  Korban Kekerasan.  Seharusnya  dengan  adanya  peraturan  ini,  Restitusi  itu  sendiri  dapat berjalan  menjadi  salah  satu  alternatif  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap anak.  Ganti  kerugian  dalam  hal  ini  adalah  hak  pelaku  untuk  menerima,  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  atas  kerugian  materiil dan/atau  non materiil  yang diderita  korban atau ahli warisnya.
Besarnya  penggantian  biaya  bagi  anak  korban  kejahatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal   3 adalah  sebagai  berikut:
a) Penggantian  kerugian  terhadap  kehilangan  harta benda.
b) Ganti rugi  terhadap  penderitaan  yang diakibatkan  oleh  tindak  pidana.  dan/atau
c) Penggantian x biaya  pengobatan  dan/atau  psikologis.
Anak  yang  menjadi x korban    tindak x pidana    jarang  meminta  kompensasi.  Hal  ini karena  sebagian  besar  pelaku  kekerasan  adalah  anak  kandung  atau  saudara sedarahnya.  Berbeda  dengan  korban  penyiksaan  fisik  dan  mental,  kejahatan x pornografi dan  perdagangan x manusia  karena  mereka  mempunyai  hak  untuk  mengajukan permohonan  ke  pengadilan  dalam  bentuk  tuntutan  ganti  rugi  yang  menjadi  tanggung jawab pelaku,  dan yang terakhir  telah  dilakukan.
Restitusi  bagi  anak    korban  kejahatan,  selain  untuk  mengganti  biaya  yang  timbul, juga meringankan penderitaan x anak x korban kejahatan akibatkejahatan dilakukan x oleh  pelaku  dan  menjamin  keadilan.  Pasca  terbitnya  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2017  tentang  Restitusi x Bagi x Anak x Korban  Tindak x Pidana,  harapan pemerintah  pemberian  santunan  terhadap  anak  korban kekerasan  bisa berhasil.
Praktiknya,  tidak  sedikit  Negara  yang  mengembangkan  konsep  restitusi  serta diberikan  pula  pada  korban  kejahatan  atas  derita  yang  dirasakan  korban.  Konsep tersebut  memaparkan  bahwasanya  korban  dan  keluarga  korban  haruslah  memperoleh
pergantian  kerugian  yang  adil  dan  sesuai  dari  pelaku  kejahatan.  Restitusi  merupakan pelaku  tindakan  jahat  atau  pihak  ke-3  yang  memiliki  tanggung  jawab  ganti  rugi  pada korban x kejahatan, keluarga x atau orang x yang bergantung x kepaad korbanaatas kejahatan x yang terjadi.
Restitusi  wajib  di  bayar  oleh  pelaku  kejahatan  dimaksudkan  untuk  ganti  rugi  alias hilangnya  kekayaan,  mengganti  rugi  atas  derita  karena  kejahatan,  serta  dimaksud untuk  pertanggung  jawaban  pelaku  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  serta mengurangi  derita  dan  mendukung  keadilan  untuk  korban  sebagai  dampak  tindakan kejahatan.

## METODE PENELITIAN
Metode  digunakan  merupakan  metode  hukum  empiris  atau  disebut    penelitian lapangan  yang  menyelidiki  peraturan x perundang-undangan  yang x berlaku  serta realitas  sosial  yang x ada.  Penelitian  hukum  empiris  merupakan  penelitian  hukum perihal  penerapan  atau  pelaksanaan  sebenarnya  peraturan  hukum  normatif    pada setiap  peristiwa  hukum  tertentu    dalam  masyarakat.  Bahasa  lainnya  merupakan  studi tentang  situasi  nyata  dan  situasi  nyata  dalam  masyarakat  dengan  tujuan  untuk mengidentifikasi  dan  menemukan    fakta  dan  data  yang  diperlukan.  Mengumpulkan data  yang  diperlukan  akan  membantu  mengidentifikasi  dan  pada  akhirnya memecahkan  masalah.  Bahan  hukumnya  terbagi  menjadi  bahan  hukum  premier, sekunder  dan tersier.
a. Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  hukum  primer  merupakan  dokumen  hukum  yang mengikat  baik  berupa  peraturan,  dokumen  atau  monumen  lainnya.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  sumber  data primer  sebanyak:
a) Data Laporan Penganiayaan  terhadap  anak di  Polrestabes  Palembang
b) KUHP
c) UU  No.  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  UU  No.  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan  Saksi dan Korban
d) UU  No.  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak juncto  UU  No.  35  Tahun  2014  perubahan  atas  UU  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak
e) UU  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang
f) PP  No.44  Tahun  2008  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan kepada  Saksi dan Korban
g) PP  No.43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak  yang  menjadi Korban  Tindak  Pidana
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  Merupakan  bahan  hukum  yang  memberi  pemaparan terkait  bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  bacaan  yang  sifatnya  pelengkap  dari bahan dasar  (bahan hukum  primer),  yakni berupa,  buku,  jurnal ilmiah.
c. Bahan  Hukum  Tersier,  Merupakan  bersifat  saling  melengkapi  dan  memberikan arahan atau penjelasan X tambahan x terhadap sumber hukum x primer dan x sekunder.  Yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diantaranya:  kamus x hukum dan kamus x besar x bahasa  Indonesia.
Metodologi  menggunakan  metodologi  penelitian  kepustakaan,  yaitu  metode pengumpulan x data  dengan x melakukan  penelitian  kepustakaan  terhadap  seluruh bahan x hukum  primer x ,    sekunder,  dan  tersier.  Teknik  dokumentasi  diperoleh  dari studi  literatur  seperti  kajian  hukum  dan  peraturan,  artikel  buku,  makalah  akademis, dan  bahan  bacaan  lain  yang  berkaitan  dengan  pertanyaan  penelitian berdasarkan bahan hukum  sekunder  dan  tersier  yang  diperoleh.  Metode x analisis  dokumen  hukum yang x digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  kualitatif  terhadap permasalahan  yang akan dibahas.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Penganiayaan Di Polrestabes Palembang
Ketentuan    Pasal  71D(2)  UU  Perlindungan  Anak  juga  mengatur  tentang  pelaksanaan Peraturan  Pelaksanaan  Santunan  Bag . i  Anak  Korban  Tindak x Pidana x yaitu  PP  Nomor 43  Tahun  2017.  Ketentuan  ini  bertujuan  untuk  memperjelas  sistem  dan  memastikan bahwa  prosedur  terhadap  anak  korban  kejahatan  telah  dilaksanakan  dengan  baik. Rephrase  Anak  yang  dapat  menerima  kompensasi  antara  lain  anak  yang pernah x berhadapan x dengan x hukum,  yaitu    anak x yang x menjadi  korban.  Korban eksploitasi seksual atau
ekonomi.
Korban
xperdaganganxmanusia.
Kekerasan x fisik x dan x psikis  terhadap  korban pornografi  dan kejahatan x seksual.
Definisi  dari  restitusi  itu  adalah  memberikan  ganti  rugi  yang  dilakukan oleh  pelaku maupun  pihak  terhadap  korban  maupun  keluarga  korban  yang  menjadi  korban perbuatan  yang  merugikan  yang  telah  dibuat  oleh  pelaku  berdasar  ketentuan  putusan yang  diberikan  pengadilan  secara  tetap.  Adapun    rupa  restitusi  bisa  dengan mengembalikan  harta  milik,  biaya  ganti  rugi  jika  vkehilangan maupun penderitaan yang korban  alami  serta  ganti  rugi  berupaya biaya  untuk  perbuatan  yang  telah  merugikan korban.
Terdapat  di  Undang-U . ndang  N0  13  Tahun l 2006  jo. 0 Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  terkait  Perlindungan x Saksi  dan x Korban  menentukan  tentang  suatu organisasi  independent  yang  mempuyai  tanggung  jawab  untuk menangani  pemberian bantuan  serta  perlingdungan  untuk  korban  serta  saki  yang  disebut  LPSK.  Selain daripada  itu,  LPSK  memiliki  tugas  untuk  mendamping anak  korban agar  mendapatkan hak  yang  menurut  UU.  Contoh  salah  satunya  adalah  memperoleh  hak  restirusi.  Dalam
penerapannya  restitusi  untuk  anak  korban  tindak  pidana  LPSK  diberi  mandat  untuk menilai  besaran  tuntutan  restitusi  yang  diajukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  instansi terkait  seperti  pusat  Pelayanan  Umum  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (  P2TP2A ), dan tentu  saja oleh  korban  dan sekutunya.
Besarnya  permintaan  restitusi  yang  wajib  dipertanggungjawabkan  oleh  tersangka ialah  suatu  kewajiban  yang  wajib  dilaukan  dalam  mengajuka  restitusi.  Dalam memperhitungkan  besaran  restitusi  LPSK  mengihitung  segala  aspek  nilai  yang berpegang  teguh  di  asas restitutio  in  integrum  (pengembalian n kepada k keadaan  yang semula).
Dalam  mengajukan  permohonan r restitusi  harus  diajukan  secara  Pihak  korban mengajukan  permintaan  restitusi,  layaknya  orang  tua  maupun  waliiyanggmenjadi korbanntindakpidana, ahliwaris dari anak x menjadi x korban x pidana, serta seseorang g yang  diajukan  kuasanya  olehwali,  orangtua  maupun x ahli  waris x anak korbantindak x pidana  melalui  suratkuasa  khusus  tertera  dengan  kalimat  bahasa Indonesi  diatas  kertas  dan  dibubui  materai  dan  diajukan  sebelum  keputusan pengadilan  berada  di  tingkat  penuntutan  maupun  penyidikan.  Selainnya,  Permohonan ganti  kerugian  bagi  korban  di  bawah  umur  dapat  disetujui  berdasarkan  keputusan pengadilan  yang  telah  mendapat  peraturan  hukum    tetap  oleh  LPSK..  Adapun  yang harus  dipersiapkan  pihak  korban  sebelum  mengajukan  restitusi  dengan  melengkapi persyaratan  administrasi,  dan minimal  dengan  melampirkan  hal berikut  :
a. Data diri  pemohon;
b. Data Diri  Pelaku;
c. Keterangan  terkait  kejadian  yang dialami;
d. Ketrangan  tentang apa yang dirugikan;
e. Jumlah  serta  besaran restitusi;
f. Fotocopy  data  diri  anak k yang  sebagai  korban  dari  tindak  pidana  yang  diverifikasi oleh h pejabattyang  berwenang;
g. Bukti sah kerugian;
h. Fotocopy  surattketerangannyang  sudah  dilegalisir  oleh  pejabata  yang  memiliki wewenangan  apabila anak (sebagai korban) tersebut  meninggal dunia;  dan
i. Bukti  dokumen  kuasan  khusus  apabila  pengajuan  diberikan  dari  kuasa  ahli  waris, wali,  atau orang tua yang n menjadi i korban k tindak  pidana.
Tata c cara  untuk  mengajukan  permintaan  restitusi  bisa  diberikan  saat  tahapan penyidikan  dan  tahapan  penuntutan.  Saat  tahap  penyidik,  tugas  penyidik  ialah menginformasikan  kepada p pihak  korban m mengenai h hak  anak k yang  sebagai  korban tindak k pidana  agar  dapat  memperoleh  restitusi  serta  mekanisme  pengajuan  tersebut. Setelah  penyidikan  memberitahu  hal  mengenai,  korban  selaku  pihak  yang  dirugikan harus  mengajukan  kelengkapan  tersebut  dengan  kurun  waktu  tidak  lebih  dari  tujuh hari yang dimulai saat tanggal pengajuan x permohonan x restitusi anak x yang menjadi x korban  telah x diterima.  Jika  dokumen  tidak  lengkap  untuk  permohonan
restitusi,  penyidik  akan  menginformasikannya  kepada  pemohon  untuk  segera dilengkapi.
Pemohon mungkin
memerlukan
waktu u tiga h hari s sejak x diterimanya pemberitahuan x untuk  menyelesaikan  permohonannya.  Sebaliknya k ,  jika  permohonan tidak x diselesaikan  dalam  jangka  waktu x yang x ditentukan,  maka  pemohon x dianggap tidak  meminta  pengembalian  dana.  Penyidik  dapat  meminta  LPSK  menilai  besaran tuntutan  pengembalian  dana  yang  akan  terjadi  setelah  tuntutan  dinyatakan  ditutup. LPSK  akan  menyampaikan    penilaian  besaran  permohonan  pengembalian  dana berdasarkan  dokumen  penyidik  dalam  jangka  waktu  7  hari  setelah  menerima permohonan  penilaian  pengembalian  dana.  Selanjutnya,  penyidik  akan  mengirimkan permohonan  pengembalian  dana  yang    dinyatakan  lengkap  kepada  kejaksaan  sebagai lampiran  berkas.  Begitu  pula  saat  penyidik  meminta  perkiraan  restitusi  kepada  LPSK yang dilampirkan  dalam  berkas jaksa.
Peran  jaksa  pada  tahap  penuntutan    adalah  memberikan  pendidikan  kepada    anak korban  tindak  pidana  mengenai  haknya  atas  reparasi  dan  tata  cara  penyerahan  reparasi tersebut  sebelum  dan/atau  pada  saat  proses  hukum,  yaitu  dengan  memberi  tahu masyarakat.  Setelah  perkara  tersebut  diumumkan,  korban  mempunyai  waktu  3  hari dari  kejaksaan  guna  mengajukan  tuntutan  restitusi  kepada  penegak  hukum.  Kejaksaan akan  memeriksa x kelengkapan x permohonan  anda  dalam x waktu  maksimal  3  hari setelah  diterima.  Apabila  pengajuan  permohonan  restitusi  belum  lengkap,  maka Kejaksaan  akan meminta  pemohon  untuk  melengkapi  permohonannya.
Anda  harus  menyelesaikan  permohonan  Anda  dalam  waktu  hingga  tiga  hari  setelah menerima  pemberitahuan.  Lewat  dari  jangka  waktu x yang x ditentukan,  pemohon dianggap  tidak  mengajukan  permohonan.  Kejaksaan  bisa  meminta  LPSK  untuk  menilai besaran  permohonan  penggantian  yang  akan  dilakukan  setelah  permohonan ditetapkan  ditutup.  LPSK  akan  mengirimkan  hasil  penetapan  besaran  ganti  rugi  yang dituntut  berdasarkan  dokumen  kejaksaan  dalam  waktu  7  hari  setelah  menerima pemberitahuan  ganti  rugi.  Jaksa  kemudian  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi berdasarkan  fakta kasus  yang didukung  bukti.
Pasal  43  PP  Nomor  2017  mengatur  bahwa  perihal  aparat  penegak  hukum (kepolisian,  jaksa,  dan  hakim)  akan  dilibatkan  dalam  tata  cara  pengajuan  permohonan penggantian dan pemberian penggantian. Pelibatan sistemperadilan pidana x dalam x pelaksanaan  reparasi  diharapkan  mampu  menjamin  kepastian  hukum atas  reparasi  yang  dilakukan  pelaku  terhadap  anak    korban  kejahatan.  Dengan memberikan  kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  reparasi  dalam  bentuk  peraturan negara,  diharapkan    korban  di  bawah  umur  akan  mendapatkan  keadilan  berupa  hak atas reparasi.
Menurut  penelitian  penulis,  ada  beberapa  faktor  yang  berperan  penting  dalam pelaksanaan  kompensasi  terhadap  anak k korban x kejahatan.  Diantaranya  merupakan aparat  penegak  hukum  menangani  kasus-kasus  tersebut  harus  mampu  berperan  aktif
dalam  memperjuangkan  hak  atas  reparasi  bagi  anak-anak  korban  kejahatan.  Peran jaksa  terlihat  jelas  dalam  UU  18  Tahun  2017  PP  Nomor  43,  di  mana  jaksa  harus mencantumkan  dalam  surat  tuntutan  tuntutan  recourse  berdasarkan  fakta  perkara  yang didukung    bukti.  Hal  ini  penting  karena  majelis h hakim  tidak x dapat  memutuskan untuk  menjatuhkan  restitusi x kepada x terdakwa x tanpa x adanya  permintaan x dari  jaksa. Ketentuan  mengenai  tata  cara  permohonan  penggantian  biaya  dalam x ketentuan Pasal i 18 p PP  Nomor  43 x Tahun x 2017  mengatur x bahwa  jaksa  harus  mencantumkan diidalam  formulir  permohonan x permohonan  penggantian  biaya  sesuai x dengan x fakta perkara  yang x didukung x dengan  bukti.  Pasal  ini  tidak  menegaskan  kewajiban kejaksaan  untuk  mencantumkan  permohonan  penggantian  dalam  surat  tuntutan. Namun  kewajiban  tersebut  timbul  dari  permohonan  penggantian  yang  diajukan pemohon  berdasarkan  Pasal  15  PP  Nomor  43  Tahun  2017.  Di dalam pengertian Pasal 14 harus x mengajukan  tuntutan  penggantian  pada  tahap  Penuntutan  paling  lambat  dalam waktu  3  hari  pasca  memberitahukan  kepada  penuntut  umum  tentang  hak  anak  korban kejahatan.
Disamping  peraturan x perundang- x undangan x tersebut  diatas,  terdapat  beberapa aruran  teknis  dan  pedoman  dalam  kementerian/  lemabaga  yang  menetapkan  petunjuk teknis  dan  pedoman  tentang  restitusi  salah  satunya  yakni  Kejaksaan  sebagai aparat x penegak x hukum  yang  mempunyai  peran  utama   pada  implementasi  hak  restitusi terhadap  anak  korban.  Pada  tahun  2012,  Kejaksaan    telah  menerbitkan  petunjuk  teknis pengajuan  pengembalian  berdasarkan  Surat  JAMPIDUM  No.3718/E/EJP/11/2012 tanggal  28  November  2012.  Petunjuk  teknis  ini  mengatur  sikap  kejaksaan  dalam mempertimbangkan  tuntutan  ganti  rugi korban:
a. Tahap Prapenututan
b. Tahap Penuntutan
Pemberian  akses  terhadap  keadilan  kepada  anak  ketika  menangani  perkara pidana  sudah  menjadi    kebutuhan  hukum  bagi  masyarakat  untuk  melindungi kepentingan  dan  hak x anak  yang x berhadapan  dengan x hukum.    Dalam x sistem peradilan x pidana x terpadu,  jaksa  memainkan  peran  penting  dalam  memantau  dan memastikan    akses  terhadap  keadilan  bagi  anak-anak  korban  kejahatan.  Untuk mewujudkan  prinsip  pemulihan  hak-hak  korban  di  bawah  umur,  maka  akses anak  terhadap  keadilan  dalam  penanganan  perkara  pidana  harus  proporsional, dengan  mempertimbangkan  peran  dan  status  anak  dalam  perkara  pidana  serta masa depannya,  Agar aku bisa kembali  ke keadaan semula.

## B. Kendala  Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Palembang
Jika  restitusi x dipahami x dan x disepakati  sebagai  suatu  hak x maka  pemenuhan  hak tersebut  harus x menjadi  tanggung  jawab  negara.  Karena  perkara  ini  menyangkut  hak atas  kompensasi  yang  harus x dibayarkan  oleh x pelaku,  maka x tanggung  jawab
dan x peran x negara  untuk  melaksanakan  hak  tersebut  adalah  menciptakan  suatu pengaturan    yang  memungkinkan  adanya  pemaparan  yang  praktis  dan  jelas  serta  tidak menimbulkan  multitafsir  atau  bahkan  keraguan.  Itu  adalah  sesuatu  yang  harus dilakukan.  Karena  kompensasi  sebagai  hak  korban  pada  dasarnya  merupakan  hak  asasi manusia,  maka x negara mempunyai x tanggungjawab  yang besar x dalam  hal ini.
Terdapat  3  hak  hukum  dan  dapat  digunakan  para  koban  kejahatan  ketika  proses sidang  pidana  yang diatur  dalam  KUHAP yakni :
a) Hak  dalam  melaksanakan  kontrol  kepada  penuntut  umun  serta  penyidik,  yang berarti  hak  untuk  memberi  keberatan  tindakan  penghentian  penuntunan  atau serta  penghentia  penyidikan  saat  kualifikasinya  sebagai pihak  ke-3  yang  tidak penting  (Pasal  77 jo. 80 KUHAP).
b) Hakkorban x kejahatan  yang  berhubungan  serta  kedudukannya x sebagai x saksi, yakni  hak  agar  bisa  mengundurkan x diri  menjadi  saksi x (Pasal x 168  KUHAP) serta  hak  untuk  keluarga x korban,  apabila  korban x meninggal  maka  dapat  izin untuktidak x mengijinkan  aparat  kepolisian  dalam  melakukan  otopsi x (Pasal  134- 136 x KUHAP.)
c) Hak  dalam  menuntut  kompensasi  atas  kerugian x akibat  derita  kejahatan  yang dialami  (Pasal  98-101 KUHAP).
Oleh  karena  itu,  persoalan  mewujudkan  restitusi  sebagai  hak  korban  tindak  pidana sebenarnya  tidak  sebatas  persoalan  kejelasan  teks  hukum,  melainkan  bagaimana reparasi  dimaknai  sebagai  hak  korban.  Korban  adalah  suatu  badan  hukum  yang haknya dilanggar  dan menderita  serta  menderita  kerugian  akibat perbuatan  pelaku.
Dalam  pengertian  tersebut,  tindakan  pelaku  tidak  hanya  melanggar x hukum x negara tetapi juga x melanggar x hak x pribadi korban.Oleh x karena x itu, solusi dengan menjatuhkan    hukuman x kepada  pelaku  saja  tidak  cukup  untuk  memulihkan  sistem kepercayaanaatau  memulihkan a keadaan a korban a yang a terganggu,  kecuali  jika  pelaku menggunakan  hak korban atas  kompensasi.
Mengingat peraturan x perundang- x undangan x yang mengatur atau mengatur reparasi  tersebut  di  atas,  maka  tidak  ada  keraguan  mendasar  bahwa  reparasi merupakan  bagian  hak  yang  dimiliki  korban  dalam  proses  pidana.  Kecuali  Undang- undang  yang  khusus  mengatur x tindak X pidana x diluar  hukum  pidana,  tidak  semua undang-undang  terkait  secara  jelas  mengatur  jenis  tindak  pidana  apa  saja  yang  dapat dituntut  ganti  ruginya,  sehingga  ada  kemungkinan  tidak  dapat  ditegakkan  dengan baik.  kejahatan  perdagangan  manusia,  kejahatan  kekerasan  seksual,  dan  kejahatan perlindungan anak.Sehubungan dengan perbuatan pidan lain yang diatur x dalamKUHP  atau  tindak x pidana  lain  yang  tidak x diatur  dalam  tindak  pidana tertentu,  tergantung  pada  LPSK  apakah  korban  dapat  mengajukan/menggugat  ganti rugi  atas tindak pidana  tersebut.
Namun  demikian,  hal  ini  tidak  berarti  bahwa  korban  kejahatan  jenis  ini  tidak  dapat menuntut  reparasi  atau  kompensasi,  dan  kerugian  yang  diderita  dapat  berupa  nilai
moneter dan nilai ekonomi, misalnya dalam bentuk kerugian penderitaan x yang x berkaitan  langsung.  Sebagai  dampak  dari  suatu  kejahatan atau x penggantian x biaya x perawatan  medis x dan/atau x psikologis.    Artinya,  korban dapat  menuntut  kompensasi  atas  kejahatan  yang  kejahatannya  tidak  menimbulkan kerugian  ekonomi.  Misalnya  saja  dalam  kasus  penganiayaan,  ada  empat  jenis  ganti  rugi yang dapat mengakibatkan  ganti rugi  bagi korban: Mengklaim  kompensasi,  yaitu:
a. Ganti rugi  atas hilangnya  harta benda atau penghasilan.
b. Ganti  rugi  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh  penderitaan  yang  berhubungan langsung  dengan  kejahatan kekerasan  seksual.
c. Penggantian  biaya perawatan  medis  dan/atau  psikologis.
d. Ganti kerugian  lain-lain  yang diderita  korban akibat penuntutan  pidana.
1. Kendala  Terhadap  Pemenuhan  Hak Restitusi  yang Ada  di  Polrestabes  Palembang a. Tidak  semua  pelaku  penganiayaan  di  kota  Palembang  memiliki  ekonomi menengah  ke  atas.  Hal  ini  di  buktikan  dengan  data  angka kemiskinan yang ada di kota Palembang yakni:
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  di Kota Palembang, Tahun 2011-2021
Sumber: Survei Sosial Ekonomi  Nasional ( SUSENAS  )
Terlihat    jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  di  Kota  Palembang  meningkat cukup  signifikan  pada  bulan  Maret  2021.  Melihat  beberapa  tahun  terakhir,  angka kemiskinan    mengalami  penurunan.    Peningkatan  jumlah  penduduk  miskin  pada tahun  2021  dinilai  sebagai  salah  satu  dampak  pandemi  virus  corona.  Diketahui, pandemi  penyakit  virus  corona  (Covid-19)  pertama  kali  melanda  Kota  Palembang pada    April    2021.  Pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  yang  diterapkan beberapa  kali  selama    pandemi  COVID-19  berdampak  pada  perekonomian  kota. Larangan  bepergian  dan  bekerja  ke  luar  negeri  jelas  berdampak  pada  aktivitas perekonomian  yang  bisa  dilakukan    masyarakat.  Banyak  perusahaan  yang mengurangi  jumlah  staf  dan  mengurangi  produksi,  sehingga  menyebabkan banyak  karyawan  yang  dirumahkan  atau  dirumahkan.  Tentu  saja  warga
terdampak  juga  kehilangan  sumber  pendapatan  untuk  menunjang  kehidupan sehari-hari.
Tabel 2. Garis kemiskinan, P0,P1, dan P2 di Kota Palembang, Maret 2018 -2021
Catatan: P0  : Persentase penduduk miskin P1  : Angka kedalaman kemiskinan P2  : Angka keparahan kemiskinan GK  : Garis kemiskinan Sumber: Servei Sosial Ekonomi  Nasional ( SUSENAS  )
Berdasarkan  Tabel  2,  terlihat  bahwa  angka  P1  dan  P2  Kota  Palembang  turut mengalami  peningkatan  dari  tahun  2020  ke  tahun  2021.  Indeks  kedalaman kemiskinan  (P1)  merupakan  ukuran  rata-rata  kesenjangan  antara  pengeluaran setiap  penduduk  miskin  dengan  garis  kemiskinan.  Semakin  tinggi  nilai  indeksnya, berarti  semakin  jauh  rata-rata  pengeluaran  masyarakat  keluar  dari  garis kemiskinan.  Nilai  P1  yang  meningkat,  menunjukkan  bahwa  penduduk  miskin  di Kota  Palembang  pada  Tahun  2021  mempunyai  pengeluaran  yang  jauh  dari  garis kemiskinan,  sehingga  membutuhkan  usaha  yang  lebih  besar  bagi  mereka  untuk keluar  dari  kemiskinan.  Indeks  keparahan  kemiskinan  (P2)  memberikan gambaran mengenai distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin.Semakin  tinggi  nilai  indeksnya,  maka  semakin  besar  ketimpangan pengeluaran  di  kalangan  masyarakat  miskin.  Nilai  P2  yang  meningkat, menunjukkan  bahwa  kesenjangan  antar  penduduk  miskin  besar.  Hal  ini membuktikan  bawak  kendala  utama  dari  tidak  berjalannya  pemenuhan  hak restitusi  adalah  karena  faktor  kemiskinan.  Jika  jangka  waktu  tersebut  tidak dipenuhi,  pengadilan  wajib  memberikan    peringatan  tertulis  kepada  pelaku  dan membayar  ganti  rugi.  Apabila  pengembalian  uang  tidak  diberikan  setelah mendapat  teguran,  maka  Kejaksaan  akan  menyita  harta  benda  pelaku/terpidana dan  melelangnya.  Jika  pelaku  tidak  mempunyai  harta  benda,  maka  pelaku  akan divonis  satu  tahun penjara.
b. Pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  lebih  memilih  hukuman  kurungan  penjara dari  pada ganti harta.
Sifat  sanksi  reparasi  yang  bersifat  tambahan  menimbulkan  hambatan  terhadap reparasi  bagi  korban  tindak  pidana  penganiayaan,  sehingga  memungkinkan
korban  menerima  ganti  rugi  materil  berupa  reparasi  yang  dikenakan  kepada pelaku  tindak  pidana  penganiayaan.  Jika  pelaku  tidak  mampu  membayar  ganti rugi  dan  harta  bendanya  tidak  mencukupi,  maka  hukuman  penjara  bisa  menjadi alternatif.  Selain  itu,  hukuman  penjara  yang  dijatuhkan  sebagai  alternatif pengganti  reparasi  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  besaran  reparasi,  karena  korban wajib  membayar  reparasi  ketika  menjalani  pidana  penjara  dengan  ancaman hukuman  paling  lama  satu  tahun,  sehingga  dianggap  ada  keseimbangan.  Ini mungkin  menjadi  tidak  valid.  Tentu  saja  hal  ini  tidak  mencerminkan  rasa  keadilan bagi    korban  tindak  pidana.  Kasus  dimana  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana penganiayaan  tidak  dapat  menerima  ganti  rugi  berupa  ganti  rugi  atas  kejahatan yang  dilakukan.  Selain  itu,  perhatian  juga  diberikan  terhadap  hak-hak  hukum, psikososial,  kesehatan,  reintegrasi,  dan  dukungan  reintegrasi  korban  tindak pidana  hingga  pelaku  menerima  putusan  pengadilan  yang  mengikat  secara hukum  (ketidakakuratan).  Persoalannya,  mereka  harus  menunggu  keputusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sebelum  membayar  ganti rugi    kepada  korban.  Penggantian  hukuman  penjara  dengan  kompensasi melanggar  keadilan  karena  dianggap  tidak  memberikan  rasa  keadilan  kepada korban  tindak  pidana.  Komplementaritas  kompensasi  ini  melanggar  hak  dan  tidak sejalan  dengan  tujuan  kompensasi,  yaitu  memberikan  kompensasi  kepada  korban atas kerugian  materil  yang  diderita   korban melalui  kerugian.
c. Tidak  adanya aturan  dalam menentukan  jumlah  restitusi Permasalahan  lain  dalam  praktiknya  adalah  belum  adanya  regulasi  dalam menentukan  besaran  ganti  rugi  atas  kerugian  non-materiil.  Besarnya  ganti  rugi akan ditentukan  berdasarkan  keputusan  pengadilan.  Adapun  mengenai penggantian  ganti  kerugian    untuk  mengganti  kerugian  materil,  hakim  dapat melakukannya  dengan x menghitung  besarnya  kerugian  ekonomi  diderita x korban. Hal  ini  lebih  mudah    dibandingkan  menghitung  kerugian  yang  tidak  berwujud seperti  reputasi  atau  tekanan  emosional,  yang  sifatnya  lebih    abstrak. Ketidakjelasan  aturan  mengenai  kompensasi  non-moneter  mengakibatkan  hakim hanya  menghitung  kerugian  materiil,  seringkali  kerugian  non-materi  ditahan  dan tidak  dimasukkan  dalam pertimbangan  hakim.
d. Tidak  adanya daya paksa terhadap  korban pelaku  tindak  pidana  penganiayaan. Bahwasannya  hakim  selaku  ketua  mempunyai  wewenang  untuk  menolak maupun  menerima  permohonan  dalam  menggabungkan  perkara  pidana bersama perkara  ganti-rugi.  Maka  selanjutnya,  diberikan  kebebasan  untuk  ketua  sidang (hakim)  dalam  memutuskan  kebijakannya  apa  diajukan  atau  disatukan  secara perdata.  Namun,  menurut  hemat  penulis  dengan  memberikan  kebebasan  kepada hakim  untuk  menerima  atau  menolak  permohonan  digabungkannya  perihal persoalan  ganti  rugi  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  98  KUHAP  kurang  memberi
kepastian  hukum  bagi  korban.  Idealnya  menurut  penulis,  hakim  wajib  menerima permohonan  penggabungan  perkara  ganti  kerugian  yang  dimaksud  sebagai wujud  perlindungan x hukum x bagi x korban.  Adapun  terkait  dengan  benar  atau tidaknya  terjadi  kerugian  baik  materil  dan  immaterial  bagi  korban,  selanjutnya akan  dibuktikan  dalam  proses  pembuktian  dalam  persidangan.  Termasuk penghitungan  besaran  kerugian  nantinya  akan  dilakukan  dalam  proses persidangan.  Apabila  ganti  kerugian  ikut  dipertanggungjawabkan  untuk  pihak lainnya,  maka  ketua  sidang  (hakim)  dapat  tidak  menerima  untuk menggabungkan ganti  kerugian  tersebut  sebab  pastinya  berketerkaitan  dengan  keadilan  untuk pihak  lainnya  tersebut,  yang  pada dasarnya tidak ada hubungannya  dengan  tindak pidanakan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa. Sementara  apabila  hanya  terdakwa saja  yang  dituntut  pertanggungjawabannya  maka  hakim  ketua  dapat  menolak menyatukan  perkara  tersebut  tanpa  alasan.  Untuk  dapat  mengajukan  permintaan menggabungkan  perkara  ganti  rugi  hanya  bisa  dilakukan  sebelum/selambat- lambatnya  tuntutan  pidana  diajukan,  atau  apabila  penuntut  hukam  tidak  hadir saat  sidang  maka  pengajuan  tersebut  bisa  dilakukan  sebelum  hakim  memutuskan hasil  putusannya.
e. Adanya  prosedur  permohonan  oleh  korban atau LPSK Hal  ini  juga  merupakan  kendala  yang  cukup  besar  karena  jika  korban  tidak menyerahkan  pengembalian  uang  tersebut  kepada  penyidik,  maka  jumlah pengembalian  uang  yang  sebenarnya  tidak  dapat  dimasukkan  dalam  keputusan hakim  dan  korban  kehilangan  hak  untuk  menerima  pengembalian  tersebut.. Sebab,  Anda  baru  bisa  meminta  pengembalian  dana  setelah  mendapat  putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.Baru  setelah  itu  LPSK  dapat mengajukan  permohonan   kepada  pengadilan  yang berwenang.
2. Solusi  Pemenuhan  Hak Restitusi  Terhadap  Korban  Penganiayaan
Sebagaimana  yang  telah  penulis  sebutkan  di  pembahasan  sebelumnya  bahwa  salah satu  kelemahan  dari  beberapa  peraturan  yang  mengatur  terkait  restitusi  yaitu  tidak adanya  daya  paksa  yang  diberikan  pada   pelaku x tindak x pidana x terhadap x anak  yang menjadi  korbannya,  sehigga  pelaku  seringkali  enggan  hingga  lalai  menjalankan kewajibannya  untuk  memberikan  ganti  kerugian  kepada  anak  korban  tindak  pidana. Oleh  sebab  itu,  menurut  penulis  perlu  diberikan  daya  paksa  dalam  pelaksanaan restitusi  terhdap  anak  korban  tindak  pidana.  Di  bawah  ini  beberapa  alternatif  cara  yang dapat  digunakan  sebagai  bentuk  pemaksaan  terhadap  pelaku  kejahatan terhadap  anak:
a. Solusi  Hibah,  Pelepasan  Bersyarat,  dan  Pembebasan  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi  dan Kunjungan  Keluarga,  Peraturan  Menteri  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  18  kiri  untuk dan  diakhiri  dengan  syarat.  Solusi  pertama  yaitu  berkaitan  dengan  pemberian
bebas  bersyarat  terhadap  terpidana  yang  telah  diputus  bersalah  oleh  pengadilan harus  memenuhi  syarat  bahwa  pelaku  tindak  pidana  terhadap  anak  telah menjalankan  kewajibannya  untuk  memberikan  restitusi  kepada  anak  korban tindak pidana  yang  telah  dilakukan  sebagaimana  telah  diputuskan  oleh  hakim  dalam persidangan.  Salah  satu  syarat  bebas  bersyarat  yang  menurut  hemat  penulis sebaiknya  diadopsi  dalam  pelaksanaan  pemberian  restitusi  terhadap  anak  korban tidak  pidana  yaitu  berkaitan  dengan  “telah  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan atas  kesalahan  yang  menyebabkan dijatuhi  pidana”  Menurut  penulis,  dengan  adanya tindakan  pelaku  tindak pidana  terhadap  anak  yang  menolak  membayar  restitusi berarti  pelaku  menolak  untuk  mebayar  restitusi  berarti  pelaku  menolak bertanggungjawab  dan  belum  menunjukkan  kesadaran  dan  penyesalan  atas kesalahannya.  Dengan  mengimplementasikan  ketentuan  tersebut,  maka  anak yang menjadi  korban  tindak  pidana  dilindungi  oleh  hukum  dan  terjamin.  Sebab jika  menerapkan  ketentuan  itu,  akan  menyebabkan  pengaruh  yang  baik  untuk melakukan  restitusi  untuk  anak  korban  tindak  pidana  itu  sendiri.  Kepastian  ialah karakteristik  yang  tak  boleh  dipisah  oleh  hukum,  khususnya dalam  normal  hukum tertulis.  Hukum  yang  tidak  terdapat  nilai  kepastiannya  akan  menghilangkan makna  dari  hukum  tersebut  serta  tidak  bisa  dipergunakan  bagi  masyarakat. Kepastian  adalah  sesuatu  yang  dimiliki  oleh tujuan  adanya  hukum.  “Kepastian” ialah  kata  yang  terkait  dengan  aspek  kebenaran,  yakni sesuatu  dengan  kuat  serta bisa  dilegalkan  secara  formal-legal.  Dengan  kepastian  hukum  maka  seseorang akan  terjamin  ketika  melakukan  perilaku sesusai  terhadap  hukum  yang  berlaku, berbanding  jika  tidak  terdapat  kepastika  maka  seseorang  tidak  mempunyai kekuatan  baku  saat  menjalankan  perilaku.  Oleh  sebab  itu,  benar  apa  yang dikatakan  oleh  Gustav Radburch  bahwa  tujuan  dari  hukum  ialah  kepastian.  Ketika aturan  kehidupan  masyarakat  terjalin  relasi  yang  kuat  dengan  hukum  yang  pasti. Kepastian  menuju  kepada  pelaksanaan  kehiduapn  individual  yang  dalam pelaksanaannya  konsekuen,  jelas,  konsisten  serta  teratur  dan  tidak  bisa dipengaruhi  oleh  keadaan  subjektif  disekitarnya  dalam  kehidupan  sosial.  Agar nilai  kepastian  hukum  dapat  dipahami  maka  yang  perlu  diperhatikan  yaitu bahwasannya  nilai  tersebut  memiliki  hubungan  yang  kuat  dengan  instrumen hukum  yang  positive  serta  peran  Negara  untuk  menerapkannya  hukum  yang positif.  Bentuk  aktualisasi  yang  biasa  diterapkan  ialah  dengan  mengadopsi  suatu syarat  pemberian  bebas  dengan  syarata  kepada  narapidana  terorism  terhadap anakkorban  tindak  pidan  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnnya.  Kepastian  hukum mempunyai  kehendak  dalam  usaha  mengatur  hukum  pada  perundang-undangan yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwibawa  serta  berwenang,  sehingga  aturan tersebut  mempunyai  aspek  yuridis  yang  bisa  menjamin  bahwa  dengan adanya hukum  yang  pasti  maka  peraturan  waji  dipatuhi.  Ketetapan  tersebut  pada awalnya  adalah  syarat  yang  harus  dijalankan  oleh  Narapidana  untuk  tindakan
terorisme.  Tetapi  tidak  ada  salahnya  jika  diterapkan  pada  sistem  perlindungan anak  terutama  anak  yang menjadi  korban  tindak  pidana  yang  pada  dasarnya  juga berhubungan  dengan kejahatan  kemanusiaan.  Lainnya  jika  kita  melihat  ketetaoan yang  diatur  pada  Pasal  2  ayat  (3)  Permenkumham  Nomor  18  Tahun  2019 bahwasannya: Cuti  dengan  syarata,  remisi,  pembebebasan  bersyarakat,  asimilasi, cuti  menjelang bebas, dan cuti mengunjungki keluarga sesuai yang tetulis di ayat [2] diberikan  melalui  pertimbangan  dan  kepentingan  keamana,  rasa  keadilan masyarakat  serta  ketertiban  umum.  Dari  ketetepan  tersebut,  salah  satu  aspek  yang dijadikan  pertimbangan  adalah  “rasa  keadilan  masyarakat”  yang  bisa  diartikan bahwasannya  keadilan  yang  dimaksud  apabila  korban  merasakan  maknanya saat tindak  pidana  itu  sendiri.  Hukum  secara  nasional  tidak  dapat  menjamin keadilan terwujud 95 ,melainkan  ada  faktor  lainnya  yang  dapat  berpengaruh  unyuk  hukum demi  tercapainya  kepastian,  keadilan,  serta  kemanfaatan.  Sesuai  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman  bahwasannya  hukum  yang  bekerja dipengaruhi  dari  komponen  yang  berjumlah  3  yakni  culture  hukum,  structure hukum  serta  substation  hukum.  Adapun  hukum  dipengaruhi  dari  salah  satu faktor  yakni  faktor  substansi  hukum.  Hal  tersebut  berhubungan  terhadap  teori dari  hukum  itu  sendiri.  Sehingga  karena  itu  perlu  diatur  secara  tegas  mengenai keharusan  pelaku  tindak  pidana  terhadap  anak  agar  memberikan  restitusi  dengan memberikan  paksa dayanya.
b. Solusi  Sita Harta Kekayaan.
Melakukan  sita  paksa  harta   kekayaan  dan  sebaliknya  dilaksanakan  saat  pertama penyidikan.  Hal  tersebut  dibuat  karena  anak  ialah  seseorang  yang  cenderung jiwanya  mudah  tergoncang  serta  perlu  direhab  dengan  sempurna  agar  dapat kembali  seperti  kondisi  semula.  Tindakan  penyitaan  harta  bendak  hasil  tindak pidanan  terhadap  anak  dapat  digunakan  dengan  berlandaskan  nilai  system peradilan pidana  saat  ini  supaya  korban  dan  keluarga  korban  dapat  merasa  adil. Dengan  menyita  harta  kekayaan,  maka  akan  memberikan  rasa  kepuasan  kepada korban  atau  keluarga  korban  dengan  sistem  peradilan  tersebut  sehingga  putusan yang  dijatuhkan  kepada  sanksi  atau  sebagai  pelaku  melalu seluruh  jenis  pidana yang  mencakup  hak  penggantian  ganti-rugi  terhadap  tindakan  pidana  yang dibuat  pelaku  sebagai  accsesoir  sanksi  untuk  pelaku.  Usaha  paksa  yang  dilakukan dengan  tindakan  penyidik  agar  dapat  melakukan  penyidikan  dalam  perihal penahanan,  pemeriksaan  surat,  penangkapan,  penyitaan  serta  penggeledahan. Ketika  kondisi  normal,  yang  mana  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  tidak didasari  oleh  ketetapan  perundangan-undangan,  maka  hal  itu  bisa  dikategorikan sebagai  pelanggan  HAM,  terutama  mengenai  kebebasan  dan  hak  individu seseorang  yang  tertindak.  Tertulis  di  KUHAP  bahwasanya  upaya  paksa  dibisa dilaksanan melalui  cara  penyitaan.  Dasar  Hukum  Penyitaan  tersebut  terdapa  pada
Pasal Ayat  (1)  huruf  (b)  angka  (1)  KUHAP;  Pasal  7  Ayat  (1)  huruf  (d)  KUHAP Pasal  11  KUHAP,  Pasal  38  hingga  Pasal  49  KUHAP,  Pasal  128  sampai  dengan Pasal  132  KUHAP  yang  menyatakan  bahwasannya:  Penyitaan  merupakan rangkain  oleh  tugas  penyidik  agar  dapat  memperoleh  alih  maupun  menyimpan  di bawah  kekuasannya  benda  tidak  bergerak  maupun  benda  bergerak,  tidak berwujud  maupun  berwujud  dengan  kepentingan  untuk  dijadikan  alat  bukti  dari penggeledahan  yang  dilakukan  terhadap  tersangka,  sehingga  penyitaan  akan dilaksanakan  sebagai  tindakan  lanjut  dari  prosedur  penyidikan.
Penyidikan  bisa  membuat  penyitaan  terkait  dengan  barang  bukti  yang  mempunyai hubungan  terhadap  tindak  pidana  yang  sedang  terjadi  sehingga  suatu  perkara  dapat dibuktikan  karena  adanya  barang  bukti  tersebut.  Adapun  dalam  proses  peradilan, penyidikan  maupun  penuntutan  diperlukan  benda  yang  bisa  digunakan  sebagai  alat bukti  ketika  tindak  pidana  terjadi.  Berikut  adalah  syarat  yang  dapat  dijadikan  sebagai barang  bukti  yang  telah  diatur  dengan  limitatif  pada  KUHAP.  Dimana  pada  Pasal  39 KUHAP dikatakan  bahwa  bentuk tersebut  ialah:
1. Benda  maupun  tagihan  terdakwa  atau  tersangka  yang  sebagian  maupun seluruhnya  berasal  dari  hasil  yang dilakukannya  ketika  melalukan  tindak  pidana;
2. Benda  yang  digunakan  secara  langsung  ketika  melalukan  tindak  pidananya maupun  ketika  mempersiapkan  benda  tersebut;
3. Benda  yang digunakan  agar  dapat  menghalagi  penyidikan  tindak pidana;
4. Benda khusus  yang dibuat  untuk  melakukan  sebuah  tindak  pidana;
5. Benda  lainnya  yang  mempunyai  keterkaitan  secara  langsung  terhadap  tindak pidana  yang dilakukannya;
6. Benda  yang  terdapat  di  penyitaan  saat  perkara  perdata  maupun  karena  pailit selama  memenuhi  ketentuan  poin  (1)  hingga  dengan  (5)  pun  dapat disita  dalam rangka penuntutan,  penyidikan  serta  mengadili  perkara  pidana.
Penyitaan  terhadap  kekayaannya  itu  dapat  melingdung  hak  asasi  untuk  anak  korban dan  bisa  bermanfaat  serta  berguna  untuk  anak  korban  maupun  keluarga  korban. Proses penyitaan  harta  dalam  hukum  hanya  bisa  dilakukan  leh  penyidik  apabila  memperoleh surat  izin  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  setempat.  Tetapi  demikian,  apabila  dalam kodisi  mendesak,  penyidik  dapat bergerak  sendiri  jika  surat  ijin  tidak  memungkinan untuk  didapat  terlebih  dahulu.  Penyidik  dapat  menyita  barang/benda  yang  bergerak. Setelah  penyidik  melakuan  penyitaan  maka  harus  melakukan  pelaporan  terlebih dahulu  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  agar  mendapatkan  persetujuan  terhadap proses  yang dilakukan.
Berhubungan  dengan  penyitaan  benda,  yang  dituliskan  pada  Pasal  39  KUHAP, bahwasannya  benda  yang  bisa  dilakukan  penyitaan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan peristiwa  di  dalam  tindak x pidana.  Perampasan  merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  oleh  penggugat  berupa  mengajukan  pengaduan  ke  pengadilan  negeri setempat  untuk  menghindari  kemungkinan    tergugat  mengalihkan  harta  miliknya
kepada  pihak  lain.Penggugat  bisa  mengajukan  agar  harta  yang  diperoleh  dari  hasil kejahatan  tersebut  untuk  diberhentikan,  disimpan  untuk  jaminan  dan  tidak  dapat  dijual atau dialihkan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  perlu  dijabarkan mekanisme ideal pelaksanaan restitusi  melalui  sita  harta kekayaan yaitu  sebagai berikut:
1. Korban  atau  keluarga  korban  melaporkan  tindak  pidana  kepada  Kepolisian setempat;
2. Polisi  menerima  laporan  korban  atau  keluarga  korban  dan  melakukan  penyidikan. Dalam  proses  penyidikan,  Penyidik  Polri  memberikan  informasi  kepada  korban atau  keluarganya  tentang  Hak  Restitusi  yang  dapat  diterima  oleh  korban  ataupun keluarganya  selaku  ahli waris,  jika korban  telah meninggal.
3. Penyidik  Polri  akan  meminta  korban  atau  keluarga  korban  mengumpulkan  bukti- bukti  berupa  kuitansi  atas  seluruh  biaya  yang  telah  dikeluarkan.  Bukti-bukti  yang telah  dikumpulkan  oleh  penyidik  Polri akan disatukan dalam berkas tuntutan yang akan diajukan  ke Jaksa Penuntut  Umum.
4. Pada  pemeriksaan  tersangka,  penyidik  melakukan  upaya  paksa  untuk  melakukan sita  harta kekayaan tersangka
5. Dalam  proses  penuntutan,  Jaksa  Penuntut  Umum  mencantumkan  pengajuan restitusi  bagi korban tindak  pidana.
6. Dalam  proses  persidangan,  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  restitusi sebelum putusan  dan dicantumkan  dalam  tuntutan  penuntut  umum
7. Restitusi  dilaksanakan  sejak dijatuhi  putusan  oleh  Hakim

## SIMPULAN
Pada  dasarnya  pelaksanaan  restitusi  yang  ada  di  Polrestabes  Palembang  sudah berjalan  sebagaimana  mestinya  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Dengan  adanya  restitusi,  maka  diharapkan  korban  bisa  dilakukan  pemulihan kebebasan,  hak  hukum,  status  sosial,  serta  kehidupan  keluarganya,  kembali kerumahnya,  memulihkan  pekerjaan  dan  memulihkan  asset.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum  ,  (Bandung:Citra  Aditya  Bakti,
2004)
Abu  Huraerah,  Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung:  Nuansa  Cendikia,  2012)
Ady Achmad, “PP Restitusi Anak Terbit, Begini Harapan Mereka”,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f053bf4a630/pp-restitusi-anak- terbit--beginiharapan-mereka,  diakses  pada tanggal 2 Juli  2023, Pukul 11.05 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kejahatan di Indonesia Meningkat” ,
https://databoks.katadata.co.id/  ,  diakses  pada tanggal 1 Juli  2023, Pukul 21.34
Bambang Waluyo,   Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta:Sinar Grafika,2002)
Chaerudin  dan  Syarif  Fadillah,  Korban Kejahatan Dalam Persfektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, (Ghardika  Press,  Jakarta, 2004).
Fauzy  Marasabessy,  “Restitusi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana:  Sebuah  Tawaran
Mekanisme Baru”, diakses di http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9 pada 10  Oktober  2023
pukul  12.20 wib.
Imron      Anwari,      Kedudukan      Hukum      Korban      Kejahatan      (dalam    sistem    peradilan Pidana  Indonesia  Melalui  Putusan-Putusan  Pengadilan  Pidana),  (Genta  Publishing, Yogyakarta, 2014)
Johnny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  (Malang:Bayumedia Publishing,  2006).
Lihat  Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2017 tentang Pelaksanaan  Restitusi  Bagi Anak  Yang Menjadi  Korban  Tindak  Pidana
M  samson  Fajar,  “Keadilaan  Dalam  Hukum  Islam  (  Tinjauan  Multidispliner  Dala  Kasus Poligami  )”, Jurnal AL-‘ADALAH, Vol.  XII, No. 1 Juni  2014
Miszuarty  Putri.  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  2017.  Soumatera  Law  Review.  Vol  2  No.1,  2019.  Padang: Lembaga Layanan Pendidikan  Tinggi  (LLDIKTI)  Wilayah X. 2019.
Mohammad Taufik Makarao, dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka  Cipta,  2013),
Muladi,  Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  BP  UNDIP, Semarang, 2002,
Nasir  M.  Djamil.  Anak  Bukan  Untuk  Dihukum  Catatan  Pembahasan  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). (Jakarta: Sinar Grafika. 2013).
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  (Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media  Group, 2011),
Rena  Yulia,  Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan,  (Yogyakarta  : Graha Ilmu,  2022),
Rena  Yulia.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan.  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu.
2010.)  Hlm.
Seysha Desnikia, “PP Restitusi Terbit, Anak Korban Tindak Pidana Bisa Minta Ganti Rugi”, https://news.detik.com/berita/d-3709455/pp-restitusi-terbit-anak-korban-tindak- pidanabisa-minta-ganti-rugi,   diakses  pada  tanggal 2 Juli  2023, Pukul  12.30
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta:Rineka Cipta, 2012),
Syaputra,  Muhammad  Yusrizal  Adi,  and  Mirza  Nasution.  2019.  “Pemenuhan  Hak Konstitusional  Masyarakat  Penganut  Kepercayaan  Lokal  Dalam  Pemilihan Umum.” Jurnal Yuridis 6(1): 46–66.
Warjiyati, Sri. 2018. “Memahami  Dasar  Ilmu  Hukum: Konsep  Dasar  Ilmu  Hukum.”
Winarno  Surakhmad,  Pengantar  Ilmiah;  Dasar,  Metode,  dan  Teknik,  (Bandung:  Tarsito, 2004),
Zainal Asikin,  Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo  Persada,  2012)