P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BAHAN KIMIA KOSMETIK BERBAHAYA DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PANGAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT INDONESIA
Oleh:
Shofia Difa Aulia, Assyfa, Azizah Nurhabibah Ainun Mardiah, Nurul Maulida, Siti Nurcahyati, Yuliani Dewi, Nia Yuniarsih
fm19.shofiaaulia@mhs.ubpkarawang.ac.id,
fm19.assyfa@mhs.ubpkarawang.ac.id, fm19.azizahmardiah@mhs.ubpkarawang.ac.id, fm19.nurulmaulida@mhs.ubpkarawang.ac.id, fm19.sitinurcahyati@mhs.ubpkarawang.ac.id,
fm19.yulianidewi@mhs.ubpkarawang.ac.id, nia.yuniarsih@ubpkarawang.ac.id.

## Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang

## ABSTRAK
Senyawa kimia dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan produk kosmetik dan pangan bila memenuhi dosis yang telah ditentukan. Berkembangnya inovasi  produk  kosmetika  dan  pangan  yang  beredar  di  pasaran  yang  disebabkan akibat tingkat pertumbuhan peminatan untuk penggunaan kosmetik dan konsumsi pangan.  Pekembangan  pada  sektor  kosmetik  dan  pangan  di  Indonesia  telah berkontribusi  pada  perkembangan  sektor  perekonomian  dimasyarakat.  Terbukti dengan pesatnya permintaan konsumen akan produk kosmetika dan pangan sebagai akibat  meningkatnya  trend  dan  fashion  serta  inovasi  pada  masa  kini,  membuat banyaknya para pelaku usaha dalam meracik produk kosmetika dan pangan dengan campuran  bahan  kimia.  Penambahan  bahan  kimia  yang  tidak  disarankan  oleh Lembaga yang berwenang dinilai dapat membahayakan konsumen.
Kata  Kunci : Etika  Perundang-undangan,  Kosmetika,  Pangan,  Bahan  Kimia Berbahaya.

## PENDAHULUAN
Di  era ini,  banyaknya  inovasi  produk  kosmetik  dan  pangan  yang  mengakibatkan banyaknya  pelaku  usaha  menjual  produknya  di  pasaran,  dan  meningkatkan perkembangan  perusahaan  kosmetik,  makanan  dan  minuman  di  Indonesia  telah berkontribusi  pada  perkembangan  aktivitas  dalam  penggunaan  kosmetik  dan pangan  di  masyarakat  yang  semakin  beragam.  Keinginan  seorang  wanita  untuk selalu tampil cantik dan meningkatkan daya tarik produk pangan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi atau menjual
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
kosmetik  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  atau  peraturan  yang  berlaku  saat  ini untuk disebarluaskan kepada masyarakat, dan belakangan ini banyak pelaku usaha kosmetik  dan  pangan  yang  menginginkan  keuntungan  besar,  tapi  kurang memperhatikan  kualitas  barang.  Biasanya  pelaku  usaha  melakukan  hal  tersebut karena mereka menekan biaya operasional dengan menggunakan bahan yang murah untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  maksimal  tanpa  memperhatikan  etika penggunaan bahan kimia yang aman. disadari atau tidak, hal ini dapat merugikan konsumen (Andayani, RY., 1990; Fauziah, RR., 2014).

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana tentang undang-undang mengenai perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana tentang wewenang BPOM dalam pengawasan terhadap kosmetik dan pangan ?
3. Bagaimana  sanksi  hukum  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  usaha  yang memperjual  belikan  kosmetik  dan  pangan  yang  mengandung  bahan  kimia kosmetik  berbahaya  dan  bahan  kimia  berbahaya  pada  pangan  menurut ketentuan yang berlaku ?
4. Apa  saja  kandungan  bahan  kimia  berbahaya  terhdap  kosmetik  dan  pangan yang beredar di pasaran Indonesia ?

## PEMBAHASAN
A. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang  Pasal  4  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  “Perlindungan  terhadap  konsumen  adalah  usaha  untuk  menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Sedangkan konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang telah disediakan dalam masyarakat baik untuk  kepentingan  sendiri,  keluarga  dan  orang  lain  disekitar  kita  (Shidarta, 2000).  Adapun  hak  dari  konsumen  sendiri  ialah  mendapatkan  kenyamanan, keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan  jasa  serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan  juga  jaminan  barang  yang  tersedia  (Ahmad,  2016).  Undang-undang
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
tentang  perlindungan  konsumen  ini  terdapat  (UUPK)  didalamnya  yang mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen,  serta  pelaku  usaha.  UUPK  pun memberikan  fasilitas  penyelesaian  sengketa  yang  timbul  antara  konsumen dengan pelaku usaha (Soerjono, 2010).
Perlindungan hukum  konsumen  diatur dengan “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Meliputi hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pengusaha, kegiatan yang dilarang oleh pengusaha, kewajiban pengusaha,  serta  pembinaan  dan  pengawasan  negara.  Perlindungan  hukum yang diatur oleh konsumen Tujuan UU Perlindungan adalah untuk melindungi hak konsumen, termasuk konsumen yang membeli kosmetik impor dari toko online (Arlina S, 2018).

## B. Wewenang BPOM Dalam Pengawasan Terhadap Kosmetik dan Pangan
PP RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM mengatur beberapa ketentuan diantaranya yaitu pada Pasal 1 kedudukan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan  (BPOM)  adalah  lembaga  pemerintah  nonkementerian  yang menyelenggarakan  urutan  pemerintahan  di  bidang  pengawasan  obat  dan makanan.  BPOM  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden melalui  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di  bidang kesehatan.  Pasal  2:  “BPOM  memiliki  tugas  dalam  menyelenggarakan  tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Seperti  pada  ayat  (1)  :  “obat  dan  makanan yaitu  terdiri  dari  obat,  bahan  obat,  narkotika,  psikotropika,  prekursor,  zat adiktif,  obat  tradisional,  suplemen  kesehatan,  kosmetik,  dan  pangan  olahan. Pada Pasal 3 : ”BPOM berfungsi terhadap penyusunan kebijakan nasional pada bidang pengawasan obat dan makan,  serta pengawasan sebelum beredar dan pengawasan  setelah  beredar,  koordinasi  pelaksanaan  pengawasan  obat  dan makanan  dengan  instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  pelaksanaan dukungan  yang  bersifat  substantif  kepada  seluruh  unsur  organisasi  di lingkungan BPOM.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Pada  pasal  4  menyatakan  wewenang  BPOM  yaitu  memberikan  dan menerbitkan  izin  edar  produk  dan  sertifikat  sesuai  dengan  standard  dan persyaratan  keamanan,  khasiat/manfaat  dan  mutu,  serta  pengujian  obat  dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berkewenangan  melakukan  penyidikan  di  bidang  pengawasan  obat  dan makanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun susunan struktur organisasi pada Pasal 5 berisikan susunan organisasi.
Dalam proses pengawasan didapatkan hasil oleh penyidik terbukti adanya  kecurigaan  atau  patut  diduga  telah  terjadi  tindak  pidana  di  bidang kosmetika,  penyidik  BPOM  segera  memulai  penyidikan.  (Pasal  38 HK.00.05.17.45  Peraturan  Kepala  Badan  POM  Kosmetika).  Pelaku  usaha dalam memperjual belikan produk harus memberikan informasi yang tepat dan benar terhadap kondisi dan jaminan barang atau jasa karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 Tentang Kosmetik untuk  mewajibkan  pelaku  usaha  dalam  memberi  informasi  yang  selengkap- lengkapnya  untuk  menghindari  timbulnya  kerugian  pada  konsumen  dalam menggunakan kosmetik (Dera R, 2019).
Berdasarkan  pasal  6  peraturan  kepala  BPOM  RI  No  HK 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika. Berdasarkan pasal dan peraturan diatas dijelaskan mengenai jenis pengawasan yang dilakukan oleh BPOM antara lain sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Rutin.
2. Pemeriksaan Khusus.
3. Pengawasan Sarana Produksi
(Maulida H et al, 2013)
Izin  edar  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  BPOM  dalam  mendaftarkan suatu produk pangan atau kosmetik agar produk tersebut dapat diedarkan secara sah di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik yang dijual dalam negeri dan luar  negri,  perlu  melakukan  registrasi  untuk  mendapatkan  izin  edar  yang dikeluarkan oleh BPOM. nomor registrasi tersebut dapat melacak produk yang
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
beredar  di  pasaran,  sehingga  ketika  ada  masalah,  mudah  untuk  melacak pelakunya.
Pasal  8  (1)  “Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa”.  Produk  tersebut  diantaranya kosmetika  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  tetapi  pada  faktanya  produk kosmetik  ilegal  yang  beredar  di  pasaran  tidak  sesuai  dengan  butir-butir  pada pasal  8  (1).  Produk  kosmetik  yang  diimpor  secara  ilegal  sebenarnya  bukan merupakan  izin  edar  resmi.  Jika  diterapkan  di  Indonesia,  isi  dan  kandungan produk  tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada jaminan keaslian produk, kurangnya  label  halal  dan  label  usang  membuat  produk  bertentangan  dengan peraturan  peredaran  kosmetik  di  Indonesia.  Izin  penjualan  adalah  izin pendaftaran  produk  makanan  dan  kosmetik  yang  berikan  oleh  BPOM,  yang memungkinkan  produk  dapat  diedarkan  atau  dijual  secara  legal  secara  online maupun offline dalam wilayah Indonesia (Arlina S, 2018).
C. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Memperjual Belikan Produk Yang Tidak Sesuai dengan Persyaratan Peraturan Undang-undangan Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  dan BPOM.
Dalam  Peraturan  Perundang-undangan  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2009 mengatur tentang kesehatan pasal 196 :”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang  tidak  memenuhi  standar  atau  persyaratan  keamanan,  khasiat,  atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan pidana penjara paling lama selama 10 tahun dan denda paling  banyak  RP.1.000.000.000.00  (satu  miliar  rupiah).  Pada  pasal  197 :”Setiap  orang  dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud  dalam  pasal  15  ayat  (1)  dijatuhkan  pidana  penjara  paling  lama  15 tahun  dengan  denda  yaitu  RP.1.500.000.000.00  (satu  miliar  lima  ratus  juta rupiah).
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Berdasarkan  pasal  6  Peraturan  Kepala  BPOM  RI  No  HK 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika di dalam pasal 13 ditetapkan bahwa tindakan-tindakan berikut harus diterapkan  kepada  pelanggar  aturan  tentang  produksi  dan  distribusi  produk kosmetik :
a. Peringatan tertulis.
b. Larangan untuk mengedarkan kosmetika sementara.
c. Penaikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu dan penandaan dari peredaran.
d. Pemusnahan kosmetik.
e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan importasi.
f. Pembatalan notifikasi.
g. Penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi.
h. Sanksi pidana.
Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan  mengedarkan  produk  kosmetika yang  mengandung  bahan  bahan  berbahaya  dan  atau  bahan-bahan  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Permenkes  No 1175/MENKES/PER/VIII/2010  tentang  Izin  Produksi  Kosmetika).  Dalam mengiklankan  produk  pelaku  usaha  dilarang  apabila  produk  kosmetik  yang diproduksinya belum memperoleh izin edar sebagaimana terdapat pada Pasal 30 Keputusan  Kepala  BPOM  RI  Nomor  HK.00.05.4.1745  tentang  Kosmetik (Arlina S, 2018).

## D. KOSMETIK
Kosmetik  merupakan  bahan  atau  campuran  bahan  untuk  digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan, dimasukkan dalam,  dan dipergunakan  pada  bahan  atau  bagian  badan  manusia  dengan  tujuan  untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat (Permenkes RI Pasal 1 No. 220 tahun 1976). Bahan kimia kosmetik berbahaya sering di salah gunakan oleh pelaku usaha dalam pembuatan kosmetik..  Bahan  kimia  kosmetik  berbahaya  ini  biasanya  ditambahkan  pada kosmetika  karena  kemampuan  zatnya  yang  bisa  menghambat  pembentukan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
melanin  pada  permukaan  kulit  dan  kulit  bisa  menjadi  putih  dan  mulus  dalam jangka waktu yang singkat (Syafnir et al., 2011). Bahan kimia kosmetik berbahaya yang ditemukan di lingkungan masyarakat Indonesia yaitu :

## 1. Hidrokuinon
Hidrokuinon  merupakan  agen  pencerah  kulit  yang  bekerja  dengan mengurangi  jumlah  melanosit  yang  bertugas  membuat  melanin  sehingga terkontrolnya  jumlah  melanosit  yang  membantu  warna  kulit  menjadi  lebih rata. Hidrokuinon sangat berbahaya karena >2% hidrokuinon dapat termasuk kedalam bahan yang tergolong keras yang seharusnya dalam penggunaannya berdasarkan reimendasi resep dari dokter. Kadarnya <5% dapat menyebabkan kemerahan dan rasa terbakar pada area kulit. karena kadar hidrokuinon dalam contoh kosmetik pada krim yang banyak di pasaran hanya diperbolehkan 2%, >2%  jika  digunakan  hidrokuinon  bergfungsi  sebagai  obat  bukan  kosmetik (BPOM RI, 2007).
2. Merkuri
Merkuri  sangat  berbahaya  dalam  produk  kosmetika,  dijelaskan  menurut peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  445/MENKES/PER/V/1998  Dalam kadar  yang  sedikitpun  merkuri  dapat  bersifat  racun,  merkuri  anorganik berkisar 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena  berpotensi  sebagai  bahan  untuk  memucatkan  warna  kulit.  Daya pemutihnya pun sangat kuat karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf  dan  otak  sangat  kuat  maka  dilarang  dalam  sediaan  kosmetik.  Selain perubahan warna kulit adapun perubahan yang mengakibatkan bintik-bintik hitam,  alergi,  iritasi  karena  pemakaian  berlebih  serta  dosisnya  yang  tinggi dapat  menyebabkan  kerusakan  permanen  otak,  ginjal  dan  gangguan perkembangan  janin.  Walaupun  memakai  dosis  yang  rendah  tetap  dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan pada paru-paru (BPOM RI, 2007).

## 3. Rhodamin B
Menurut Menteri Kesehatan RI No. 239/MENKES/PER/V/1985 Rhodamin B  merupakan  pewarna  sintetis  yang  berasal  dari  metanlinilat  dan  dipanel
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
alanin  yang  berbentuk  serbuk  kristal  berwarna  kehijauan,  berwarna  merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi dan berwarna merah terang  pada  konsentrasi  yang  rendah.  Menurut  WHO,  rhodamin  B  banyak disalahgunakan dan termasuk kedalam bahan karsinogen (penyebab kanker) yang kuat. Jika rhodamin B dikonsumsi dengan jangka yang Panjang maka dapat terakumulasi di dalam tubuh dan bisa menyebabkan gejala pembesaran hati  dan  ginjal,  gangguan  fungsi  hati,  kerusakan  hati,  gangguan  fisiologis tubuh,  bahkan  pula  menyebabkan  kanker  hati.  Rhodamin  B  juga  bisa menimbulkan  efek  akut  jika  tertelan  sebanyak  500  mg/kg  BB,  yang merupakan dosis toksik dan efek toksik yang bisa terjadi pada iritasi saluran cerna,  dengan  ciri-ciri  air  seni  menjadi  berwarna  merah  atau  merah  muda (BPOM RI, 2007).
4. Paraben
Paraben  merupakan  senyawa  organik  sebagai  pengawet  dalam  berbagai produk  seperti,  sampo,kondisioner,  pelembab  dan  produk  cukur.  Selain  itu paraben digunakan terutama pada kosmetik, deodorant dan beberapa produk perawatan kulit lainnya. Dalam produk kecantikan paraben digunakan untuk mencegah kontaminasi bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi (Syafnir, 2011). Sebelumnya paraben dikatakan aman tetapi pada tahun  1990-an  paraben  dianggap  sebagai  xenoestrogen,  agen  yang  meniru estrogen dalam tubuh yang berkaitan dengan kanker payudara dan masalah reproduksi. Selain itu zat ini dapat menyebabkan kemerahan dan reaksi alergi pada kulit, karena kandungannya selalu dicurigai memberikan dampak buruk pada kesehatan reproduksi dan dan kanker payudara (Tranggono, 2007).

## E. PANGAN
Pangan merupakan bahan yang berasal dari sumber hayati dari hasil alami produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,  baik  yang  diolah  maupun  tidak  diolah  yang  diperuntukkan  sebagai makanan  atau  minuman  bagi  konsumsi  manusia,  termasuk  bahan  tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,  pengolahan,  dan/atau  pembuatan  makanan  atau  minuman
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  86  tahun  2019  tentang  Keamanan Pangan  .  Peraturan  Pemerintah  nomor  86  tahun  2009  tentang  Keamanan Pangan menyebutkan bahwa pangan dalam keadaan aman adalah suatu kondisi dan  upaya  yang  diperlukan  untuk  mencegah  Pangan  dari  kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
1. Auramin
Zat  pewarna  auramine  memiliki  efek  samping  yang  dapat  meningkatkan resiko kanker kandung kemih dan prostat.
2. Formalin
Formalin biasanya dicampurkan dalam produk pembersih lantai, pakaian, pembunuh  serangga,  pembuatan  pupuk,  parfum,  pengawet  produk kosmetika,  pengawet  pada  mayat  karena  formalin  digunakan  sebagai pembunuh  kuman.  Formalin  (larutan  formaldehid),  paparan  formaldehid melalui  saluran  pencernaan  dapat  mengakibatkan  luka  korosif  terhadap selaput  lendir  saluran  pencernaan  disertai  mual,  muntah,  rasa  perih  yang hebat dan perforasi lambung. Efek sistemik dapat berupa depresi susunan saraf pusat, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine (hematuria) dan asidosis metabolik.
3. Boraks
Asam  borat  (boraks)  biasa  digunakan  untuk  mematri  logam,  pembuatan gelas dan enamel, anti jamur kayu, pembasmi kecoa, antiseptik, obat untuk kulit  dalam  bentuk  salep,  pembuatan  deterjen,  sabun,  cat,  desinfektan, pestisida,  keramik,  dan  industri  tekstil.  Penyalahgunaan  boraks  pada makanan  biasanya  diperuntukkan  sebagai  pengeras,  pengenyal,  dan pengawet. Ginjal merupakan organ yang paling besar mengalami kerusakan dibandingkan  dengan  organ  lain.  Selain  itu  dapat  menimbulkan  gejala- gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri  hebat  pada  perut  bagian  atas  (epigastrik),  pendarahan  saluran pencernaan  (gastroenteritis)  disertai  muntah  darah,  diare,  lemah,
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala. Pemakaian boraks dalam jangka panjang akan menyebabkan kulit kering, bercak-bercak merah pada kulit, dan  gangguan  saluran  pencernaan.  Boraks  juga  bersifat  karsinogenik (menyebabkan  kanker),  dapat  mengganggu  sistem  reproduksi, menyebabkan  gangguan  hormonal  dan  bila  terakumulasi  dapat menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh.
4. Rhodamin B
Rhodamin B merupakan pewarna tekstil yang bisa menumpuk di jaringan lemak  sehingga  lama-kelamaan  jumlahnya  akan  terus  bertambah. Rhodamin  B  diserap  lebih  banyak  pada  saluran  pencernaan  dan menunjukkan  ikatan  protein  yang  kuat. Kerusakan  pada  hati  tikus  terjadi akibat makanan yang mengandung rhodamin B dalam konsentrasi tinggi. Penggunaan  rhodamin  B  dalam  jangka  waktu  yang  lama  dapat menimbulkan  terganggunya  pola  kesehatan  pada  bagian  fungsi  hati  dan kanker hati (Safitri, 2015).
5. Siklamat
Pemanis buatan dengan tingkat kemanisan 30-80 kali dari gula murni berada pada  siklamat  sehingga  banyaknya  yang  menyukai  karena  rasanya  yang murni (Cahyadi W, 2006), selain itu harga yang murah membuat banyaknya peminat  dalam  sektor  industri  dalam  mencampurkan  ke  dalam  bahan formulasi. Siklamat dalam bidang kesehatan dikonsumsi untuk pasien yang sedang mengkontrol kalori makanan pada pasien riwayat diabetes melitus, kegemukkan,  sehingga  natrium  siklamat  bukan  untuk  konsumsi  umum apalagi anak sekolah dasar.

## KESIMPULAN
Produk kosmetika dan pangan yang telah berkembang mengakibatkan tingkat pola  pikir  kritisi  dari  masyarakat,  hal  tersebut  menjadi  acuan  para  pemangku kepentingan pemerintah khususnya BPOM dalam membuat kebijakan dan aturan- aturan mengenai kosmetika dan pangan untuk dapat menghasilkan kosmetika dan pangan yang aman, bermutu dan bermanfaat. Banyaknya peredaran bahan kosmetik
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
berbahaya dan bahan kimia berbahaya pada pangan membuktikan bahwa keamanan dalam sistem peraturan hukum di Indonesia mengenai kosmetik dan pangan tidak konsisten  sehingga  perlu  adanya  peningkatan  perbaikkan  terhadap  hukum  dan kinerja  dari  setiap  wewenang  bidang  kosmetik  dan  pangan  yang  telah  ada. Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  Hak  Asasi  Manusia  dan  penegakkan hukum dengan adanya peredaran bahan kimia berbahaya membuat beberapa pihak merasa  dirugikan  .  Konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha dengan  landasan  pelanggaran  hukum  yang  berada  pada  Undang-undang  tentang Perlindungan Konsumen, selain sanksi yang di dapat oleh pelaku usaha , konsumen juga dapat menuntut untuk memperoleh ganti rugi baik materil maupun immateril setinggi-tingginya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Zuhairi.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan  Problematikanya. Jakarta : GH Publishing Journal. 2016
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  Kosmetik  Mengandung  BPOM. Bahan  Berbahaya  dan  Zat  Warna  Yang  Dilarang.  Keputusan  Kepala  Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.01.432.6081. 2007
Cahyadi  W.  Analisis  dan  Aspek  Kesehatan  Bahan  Tambahan  Pangan. Jakarta : Bumi Aksara. 2006.
Dera R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. Lex Privatum, Vol. 7 (No 1): 14-22.
Maulida  H.  (2013).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. Diponogoro Law Review, Vol. 1 ( No 2).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.  PERMENKES  RI  No. 033/MENKES/PER/2012  tentang  Peraturan  tentang  Bahan  Tambahan  Pangan. Jakarta. 2012.
Peraturan  Presiden  RI  No  80  Tahun  2017.  .  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan (BPOM). Jakarta. 2017.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Peraturan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  36  Tahun  2009.  2009. Undang-Undang Kesehatan. Jakarta.
Safitri,  Y.A.,  Indrawan,  I.W.A.,  dan  Winarsih,  S.  (2015).  Rhodamine  B Induces Oxidative Stress and Cervical Epithelial Cell Proliferation in the Uterus. Toxicology Reports, Vol. 2 . 1434- 1436.
Shidarta.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia  .  Jakarta  :  PT. Grasindo. 2000.
Sri  Arlina.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Online  Produk  Kosmetik  (Pemutih  Wajah)  yang  Mengandung  Zat  Berbahaya Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Islam Riau. Vol. 2 (No 1), 317-330.
Syafnir, Livia, Arlina, dan Prima, P. (2011). Pengujian Kandungan Bahan Kimia  Berbahaya  Dalam  Sediaan  Kosmetika.  Prosiding  Snapp  Journal  Sains. Teknologi Dan Kesehatan.
Tranggono,  Retno.  Buku  Pegangan  Ilmu Pengetahuan  Kosmetik.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.