INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6546-6557 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Efektifitas Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Program Sambang Desa/Kelurahan
Elfrida Manurung 1 ✉ , Hendri Jayadi Pandiangan 2 , Tatok Sudjiarto 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Email: elfrida0911@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Peranan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  dalam  masyarakat  adalah  menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Adapun  permasalahan penelitian ini adalah  1) Sejauh  mana peran  Bhabinkamtibmas  terlibat  dalam  Program  Sambang  Desa/Kelurahan  di  wilayah  hukum Kepolisian  Sektor  Metro  Kelapa  Gading?  dan  2)  Pengimplementasian  analisis  deteksi  dini  oleh Bhabinkamtibmas? Penelitian ini tergolong penelitian hukum  empiris dengan mengutamakan data lapangan (field research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitiannya yaitu 1) Peran  dan  kemampuann  Bhabinkamtibmas  Polsek  Metro  Kelapa  Gading  masih  perlu  ditingkatkan untuk mendorong dan mengupayakan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas di lingkungan  masing-masing  warga  Kelapa  Gading  2)  Berbagai  faktor  yang  mempengaruhi Bhabinkamtibmas  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  ringan  ataupun  non  pidana/masalah  social lainnya, misalnya ada campur tangan pihak ketiga, para pihak yang masih menang sendiri sehingga sulit  tercapai  pemecalahan  masalah  secara  win  win  solution,  dan  masih  banyak  anggota Bhabinkamtibmas yang tidak memahami dalam membuat laporan administrasi, dan 3) Faktor-faktor keterbatasan  sarana,  prasarana  dan  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  ditugaskan  sebagai Bhabinkamtibmas masih sangat jauh dari jumlah ideal.
Kata Kunci : polisi, peran, bhabinkamtibmas, menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat

## Abstract
The role of the Indonesian National Police (Polri) in society is to create public order and security. The problems of this research are 1) How far is the role of Bhabinkamtibmas involved in the Village/Sub District Sambang Program in the jurisdiction of the Kelapa Gading Metro Sector Police? and 2) How to implement early detection analysis by Bhabinkamtibmas?This research is classified as empirical legal research by prioritizing field data (field research) with descriptive analytical research specifications. The results of the research are that 1) The role and capability of the Bhabinkamtibmas of the Kelapa Gading Metro Sectoral Police still need to be improved to encourage and strive for community participation in improving public order and security in the environment of each Kelapa Gading resident, 2) Various factors that influence Bhabinkamtibmas in light criminal action or non-criminal/other social problems, for example there is third party intervention, parties who still win themselves  so that it is difficult to achieve win-win solution problems, and there are still many members of Bhabinkamtibmas who do not understand in making administrative reports, and 3) The factors of limited facilities, infrastructure and the number of human resources assigned as Bhabinkamtibmas are still cannot ideal.
Keyword: police, role, bhabinkamtibmas, Maintaining public security and order

## PENDAHULUAN
Menurut  W.  J.  S.  Purwodarminto,  pengertian  polisi,  1)  Lembaga  pemerintah  yang mempunyai wewenang untuk  menindak setiap warga negara yang melanggar peraturan perundang-undangan.  2)  Anggota  dari  lembaga  pemerintahan  yang  bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban negara (Adi, 2021).
Berdasarkan  Undang-undang  Pokok  Kepolisian  Nomor  13  Tahun  1961  (UU  No. 13/1961) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang menyebutkan bahwa posisi Polri sebagai salah satu unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sejajar dengan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Sebelum reformasi tahun 1998 Polri dan ABRI menjadi satu sejak tahun 1962 dan pada saat itu alasan antara  TNI/Polri  dijadikan  satu  adalah  dalam  rangka  untuk  membentuk  kekuatan  dan ketahanan ABRI dengan tujuan pencapaian efisiensi dan efektivitas secara maksimal dalam melawan berbagai ancaman yang dapat menceraiberaikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
Setelah era tahun 1998, secara struktur organisasi dilakukan pemisahan di tubuh ABRI dan Polri dengan supaya Polri lebih professional, kompeten dan independen. Maka pada tanggal 1  April 1999, Presiden  Bacharuddin Jusuf Habibie  menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 (Inpres No. 2/1999) tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI. Mulai saat itu Polri resmi berpisah dari ABRI/TNI (Ancel, 1998).
Sejak  diundangkannya  UU  No.  2/2002,  kemandirian  Polri  secara  ekponensial mereformasi dirinya agar tujuan Polri terpisah dari TNI yaitu mewujudkan aparat Polri selaku abdi  negara  yang  kompeten  dan  menyatu  dengan  rakyat  untuk  mencapai  tatanan kehidupan  nasional  menuju  masyarakat  madani.  Aparat  polisi  dituntut  untuk  cerdas (intelligent), akal sehat ( commen sense), ramah (friendly), saling menghormati (courtesy) dan sabar  ( patience)  untuk  mempermudah  aparat  kepolisian  dalam  menyelesaikan  berbagai konflik yang menimpa warga harus secara humanis tanpa ada kekerasan (Kusnia et al., 2020).
Efisiensi  setelah  diterbitkannya  UU  No.  2/2002  garis  komando  menjadi  jelas  dan terang benderang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan hierarki  yang  transparan.  Markas  Besar  (Mabes)  Polri  yang  tersentral  di  ibukota  negara Republik Indonesia hingga tingkat Kepolisan Sektor (Polsek).  Polri yang bermula dari bagian masyarakat  sekarang  ada  di  pihak  negara  yang  bertindak  dalam  menghadapi  dan mengendalikan masyarakat.  Kemandirian Polri pasca terpisah dari TNI juga termasuk dalam hal  intelijen.  Baintelkam  Polri  yang  juga  menjadi  tugas  pokok  Polri  dalam  hal  intelijen, sekarang  bertanggungjawab  langsung  kepada  Kepala  Kepolisian  Repubblik  Indonesia (Kapolri).  Tugas  Baintelkam  sebagai  pembantu  kapolri  untuk  pembinaan  dan penyelenggaraan fungsi intelkam dalam melaksanakan tugas dan manajemen polri sebagai wujud menjaga keamanan dalam negeri (Arief, 2006).
Tindakan  preventif  terhadap  kejahatan  pidana  adalah  elemen  tanggung  jawab pemerintah  untuk  tercapainya  penguatan  tegaknya  hukum  ( law  enforcement).  Secara sederhana  penegakan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  implementasi  hukuman  pada tindakan-tindakan pidana yang ada di lingkungan masyarakat. Lapatra menjelaskan sistem peradilan pidana/ criminal justice system (SPP/CJS) terdapat empat fungsi kelembagaan dan masing-masing  fungsi  kelembagaan  tersebut  saling  bersinergi  dalam  menanggulang kejahatan, yakni:
a. Kepolisian
b. Kejaksaan
c. Kehakiman
d. Lembaga pemasyarakatan/lapas.
Pengkonsolidasian  ( empowerment)  SPP/CJS  adalah  perwujudan  dari  kebijakan kriminal ( criminal policy). Marc Ancel pencetus criminal police theory menyebutkan “ criminal policy  is  rational  organization  of  the  social  reactions  to  crime ”.  Suatu  tindakan  kriminal bergantung  persepsi  masyarakat  apakah  tindakan  tersebut  dapat  ditoleransi  atau  tidak (“ society disparity about crime ”) (Asikin & Zainal, 2004).
Pada umumnya peran dan fungsi kepolisian di banyak negara mempunyai kemiripan
yaitu menjadi barisan terdepan untuk menjadi penengah terhadap konflik kepentingan yang terjadi antara penguasa dan warga negara. Pengaruh politik juga di banyak negara sangat berpengaruh pada sistem kepolisiam. Selain persamaan peran dan fungsi seperti tersebut di atas, tugas dan wewenang kepolisian juga memiliki banyak persamaan di banyak negara, yaitu polisi mempunya fungsi sebagai pre-emtive, preventive dan repressive.  Terjemahan polisi pada UU No. 2/2002 yakni sebagai abdi negara dalam terciptanya penguatan hukum di lingkungan masyarakat serta sebagai kamtibmas. Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu yakni cara-cara yang dipakai dalam melindungi kesetaraan hajat hidup warga negara baik individu termasuk para pelaku maupun korban dalam tindak pidana (Azhary, 1995).
Apabila aparat polri sebagaimana penjelasan di atas, maka wacana good police untuk mencapai  good  governance  akan  lebih  mudah  dan  lebih  cepat  termanifestasi.  Good governance diartikan sebagai keinginan (idee) dan juga sebagai keadaan atau kondisi. Idee adalah  salah  satu  hasrat  terciptanya  pemerintahan  yang  bersih  ( clean  governance)  yaitu terbebas  dari  berbagai  distorsi  yang  mengakibatkan  kemudaratan  bagi  negara  maupun masyarakat. Good  governance  concept  harus  dilaksanakan  secara  terbuka, bertanggungjawab,  berperan  aktif,  tunduk  pada  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  bertujuan  pada  kesepakatan,  solidaritas,  dan  mempunyai  visi-visi  yang strategis.  Apabila  penyelenggara  negara  dalam  menjalankan  pemerintahan  sudah berdasarkan good governance concept, maka akan berdampak pada keadaan pemerintah sudah tertata rapi, konstan, disiplin, jujur, tanpa cacat, baik dan berwibawa (Azhary et al., 1992).
Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas) berpegang  pada  Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol. KEP/8/II/2009  tentang  perubahan  buku  petunjuk  lapangan  Kapolri  No.  Pol.  : BUJUKLAP/17/VII/1997  tentang  Sebutan  Babinkamtibmas  (Bintara  Pembina  Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas)  dari Tingkat  Kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.  Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun  2015  (Perkap  No.  3/2015)  tentang  Pemolisian  Masyarakat  bahwa  yang  dimaksud “Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat di desa/kelurahan”. Sasaran yang menjadi goal atas aktifitas Bhabinkamtibmas adalah tercipta situasi kamtibmas yang kukuh dan  dinamis  dalam  rangka  mengamankan  dan  menyukseskan  pembangunan  nasional. Kamtibmas  yakni  adanya  jaminan  keamanan,  keteriban,  penegakan  hukum  (law enforcement) dan ketenteraman untuk membina, membangun kemampuan dan intensitas warga negara untuk mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat menciptakan
ketidaknyamanan bagi setiap warga negara (Novia et al., 2020).
Pada  umumnya  Community  Policing  Concept  ialah  filosofi  pemolisian  yang mengepankan masyarakat sebagai partner yang mempunyai kedudukan seimbang untuk dapat bersama-sama menciptakan public safety. Polisi dan masyarakat berkolaborasi agar dapat  mendeskripsikan,  memberikan  jalan  keluar  atas  problem  social  yang  ada  di Masyarakat  dan  polisi  dapat  menjadi  stimulus  kepada  Masyarakat  untuk  mengupayakan kamtibmas  di  lingkungan  masing-masing  (Bogdan  &  Biklen,  1997).  Community  Policing Concept juga sebagai landasan hukum atas kerja sama usaha antara Masyarakat dengan kepolisian dalam mengatasi mengoptimalkan keamanan dan kualitas hidupnya. Pada kata “Community Policing” ada 2 (d ua) ciri yang dapat ditafsirkan, yakni:
1.  Community Policing Activities diterjemahkan sebagai pengaturan ulang aktifitas internal polisi dan lebih ditujukan kepada wawasan kemasyarakatan. Dengan kata lain, aktifitas ini disebut juga kegiatan polisi yang proaktif membina hubungan yang baik antara polisi dengan  Masyarakat,  misalnya  melakukan  ronda  bersama,  membuat  pos-pos  mini  di lingkungan Masyarakat ataupun pos-pos polisi di desa-desa (Faal, 1991).
2.  Community Policing Activities yaitu aktifitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk melibatkan  setiap  warga  negara  secara  aktif  dalam  mengupayakan  keamanan  dan ketertiban misalnya melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Community  Policing  Concept  dipandang  sudah  sesuai  dengan  karakter  maupun budaya bangsa Indonesia. Pelaksanakan siskamling di setiap lingkungan perumahan warga dilakukan  secara  bergantian  antar  warga  telah  disetujui  bersama  sebelum  menjalankan tugas siskamling dan yang menjadi goal dari siskamling ini adalah menciptakann keamanan, ketertiban  maupun  kenyaman  di  lingkungan  perumahan  masing-masing.  Pelaksanaan siskamling  juga  ditunjang  oleh  Bhabinkamtibmas.  Bhabinkamtibmas  adalah  aparat kepolisian yang ditugaskan pada level kelurahan untuk menunaikan peran pre-emtive secara bermitra mitra dengan masyarakat (Abdillah et al., 2021).
Teori Peran yang diperkenalkan Linton dan Elder sangat erat kaitannya dengan fungsi Bhabinkamtibmas.  Walaupun  demikian,  Bhabinkamtibmas  tidak  selamanya  atau  bukan suatu  kewajiban  untuk  dapat  memberikan  solusi  atas  keluhan-keluhan  warga,  namun Bhabinkamtibmas  wajib  menjadi  fasilitator  atas  persoalan/keluhan  yang  dihadapi  oleh warga melalui forum-forum resmi, misalnya: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ataupun forum-forum lainnya (Friedman, 1969).
Aktifitas wajib dikerjakan Bhabinkamtibmas yaitu menyambangi atau mengunjungi tempat  tinggal  warga  dari  pintu  ke  pintu  (door  to  door  system/DDS).  Aktifitas  ini dilaksanakan di tempat tinggal warga, pos-pos RW/Ronda, tempat jualan/usaha warga, atau
dimana saja, yang pada dasarnya dalam melakukan aktifitas ini anggota Bhabinkamtibmas hanya “Datang -Duduk-Dengar- Dialog dan Catat” (4D – 1C). Door to door system adalah aktifitas  yang  konkrit  dilakukan  aparat  Polri  untuk  menyambangi  warga  baik  di  rumah, tempat peribadatan, sekolah, tempat usaha dan lain-lain untuk melakukan diskusi serentak dengan warga atau orang per orang yang didatangi dan aparat tersebut wajib meminta keterangan dari orang tersebut sesuai format blanko yang disediakan (Hamzah, 1986). Bukan hal gampang menciptakan relasi yang baik antara polisi dengan Masyarakat, namun suatu keharusan antara polisi dan masyarakat bersinergi dalam melakukan pencegahan terhadap indikasi kejahatan-kejahatan.
Program-program Kamtibmas yang harus dijalankan, yaitu:
1.  Peran Pembina Masyarakat (Binmas)
2.  Binmas dengan Kamtibmas Swakarsa
3.  Membentuk Babinkamtibmas
Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Metro Kelapa Gading meliputi 3 (tiga) Kelurahan, yaitu: 1) Kelapa Gading Barat, 2) Kelapa Gading Timur dan 3) Pegangsaan Dua. Untuk  meminimalisir  berkembangnya  tindak  pidana  yang  dapat  meresahkan  kehidupan masyarakat  Kelapa  Gading,  Polsek  Metro  Kelapa  Gading  melalui  Bhabinkamtibmas melaksanakan  program  door  to  door  system  dan  kegiatan/  interaksi  lainnya  dengan Masyarakat (Harvey et al., 2014).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipakai adalah data primer  langsung  dari  sumber  aslinya  (data  lapangan),  namun  penulis  juga  tetap menggunakan data-data sekunder maupun tersier yang dihasilkan dari penelusuran buku- buku  Pustaka,  peraturan  perundang-undangan  terkait,  jurnal-jurnal  yang  terkait  dengan hukum, ensiklopedia, maupun sumber-sumber dari internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan  yaitu,  studi  dokumen,  observasi,  kuesioner,  dan  wawancara  (Schiffman  & Wisenblit, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tugas dan Kegiatan Bhabinkamtibmas
Polri sebagai lini terdepan dalam mengupayakan keamanan dan keteriban Masyarakat (kamtibmas) diwajibkan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan segala perubahan dan perkembangan  yang  terjadi  dalam  Masyarakat,  termasuk  dalam  penguasaan  teknologi. Seiring dengan era reformasi siap atau tidak siap seluruh komponen bangsa wajib untuk
melakukan pembenahan dan pembaharuan terhadap berbagai ketimpangan, kinerja dan hal-hal  yang  dianggap  tidak  profesional  untuk  terwujudnya  masyarakat  sipil  yang demokratis. Polri juga tidak luput dari perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, karena kepolisian  adalah  harapan  masyarakat  untuk  mendapatkan  rasa  aman,  keamanan, kenyamanan,  ketertiban  maupun  ketenteraman  dalam  endukung  produktifitas  untuk mensejahterakan  warga  masyarakat.  Polri  diharapkan  dapat  menyesuaikan  diri  terhadap perubahan eksponansial atmosphere  baru yang terjadi  dalam masyarakat dan Polri juga dituntut untuk dapat mereformasi dirinya sendiri termasuk merubah pola pikir para petugas Polri (to change the mind set of police officers) untuk mengatasi tantangan masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi (Kusumaatmadja, 2002).
Sebagaimana  penjelasan  tersebut  di  atas,  maka  dalam  rangka  terciptanya  suasana yang kondusif di lingkungan perumahan, sekolah/ kampus, pertokoan/perkantoran, tupoksi dan wewenang Bhabinkamtibmas :
1. Tupoksi  Bhabinkamtibmas  antara  lain  melakukan  pembinaan  terhadap  masyarakat, pendeteksian  dini  dan  mediasi/negosiasi  agar  tercipta  hubungan  yang  kondusif  di desa/kelurahan. Secara lengkap tupoksi Bhabinkamtibmas dapat dibaca pada Perkap No. 3/2015, tentang Pemolisian Masyarakat.
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas
a. Kegiatan pemberdayaan system Polmas, ketertiban Masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa dan kerjasama kantibmas.
b. Pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas mempunyai fungsi:
1) Meningkatkan  kesadaran  dan  ketaatan  masyarakat  terhadap  hukum  dan perundang-undangan.
2) Pembinaan dan penyuluhan (binluh) tentang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, perempuan dan anak.
3) Pemberdayaan  masyarakat  dalam  kegiatan  polmas,  mitra  dan  Kerjasama pemerintah kecamatan, desa/kelurahan maupun instansi lainnya.
c. Kegiatan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk menciptakan kondisi ketertiban umum dan  penegakan  hukum  dalam  upaya  perlindungan  dan  yanmas,  meliputi pembinaan kesadaran terhadap kamtibmas dan hukum, serta melaksanakan tugas- tugas kepolisian secara umum maupun dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti :
1) Bhabinkamtibmas  mengunjungi  warga  masyarakat  dengan Door  to  Door System di wilayah tanggungjawabnya, memberikan informasi kamtibmas dan pengarahan  mengenai  pencegahan  tindak  criminal  serta  hal-hal  yang dianggap perlu untuk meningkatkan kamtibmas.
2) Penyelesaian pemecahan masalah ( problem solving) adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan atau hal-hal lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Tujuan pemecahan  masalah  ( problem  solving)  adalah  upaya  memperkecil  atau bahkan  meniadakan  bentuk-bentuk  permasalahan  yang  ada  di  Masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana.
3) Tatap  muka  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  Bhabinkamtibmas  untuk menjelaskan  rencana  kegiatan  dalam  terwujudnya  kamtibmas  dalam lingkungan masyarakat.
4) Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) yaitu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh  Bhabinkamtibmas  dalam  membimbing,  mendorong,  mengarahkan, menggerakkan, koordinasi dan bimbingan teknis terhadap Masyarakat.
5) Koordinasi lintas sectoral yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah usaha dan kegiatan  untuk  membangun  kemitraan  dalam  hal  pembinaan  kamtibmas untuk mencegah permasalahan secara kekeluargaan.
6) Terobosan  kreatif  yang  dilakukan  Bhabinkamtibmas  manfaatnya  sangat dirasakan oleh Masyarakat, misalnya pembuatan pos keamanan lingkungan (poskamling), pembuatan sarana olah raga di lingkungan setempat, dan lain- lain.
d. Sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas)
1) Polmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas untuk mengajak Masyarakat melalui kemitraan Polri dan Masyarakat dalam mengidentifikasi dan mendeteksi permasalahan kamtibmas serta meberikan solusi atas permasalahn tersebut.
2) Strategi Polmas mengikutsertakan masyarakat maupun pemerintah setempat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman gangguan kamtibmas.
3) Fungsi Polmas: a) mengajak Masyarakat melalui kemitraan dalam hal kantibmas, b) membantu masyarakat mengatasi sosial dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,  c)  mendeteksi,  mengidentifikasi,  menganalisa,  menetapkan prioritas masalah dan merumuskan solusinya.
4) Bersama masyarakat menerapkan solusi kamtibmas.
e. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)
Berdasarkan Perkap No. 3/2015 tentang Polmas, sebagai upaya implermentasi kemitraan antara polisi dengan masyarakat, antara lain tugas dari Bhabinkamtipmas
adalah mengupayakan Masyarakat agar membentuk suatu organisasi yang diberi nama Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM). Wewenang FKPM, yaitu:
1) Membuat  kesepakatan  tentang  hal-hal  yang  perlu  dilakukan  atau  tidak dilakukan  oleh  warga  sehingga  merupakan  suatu  peraturan  lokal  dalam lingkungannya.
2) Secara  kelompok  atau  perorangan  mengambil  tindakan  Kepolisian  (Upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan.
3) Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan.
4) Turut serta menyelesaiakan perkara ringan atau perselisihan antar warga yang dilakukan oleh petugas polmas/ Bhabinkamtibmas.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh  Bhabinkamtibmas Polri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Masyarakat, maka wadah FKPM sebagai sarana untuk berdiskusi, melakukan  musyawarah,  dan  membahas  masalah-masalah  yang  sering  terjadi  ditengah- tengah  Masyarakat  yang  diharapkan  dapat  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang kerap terjadi di Masyarakat (Lamintang & Lamintang, 2022).
Pembentukan  FKPM  juga  sebagai  salah  satu  upaya  pendeteksian  dini  terhadap potensi-potensi  konflik  yang  terjadi  di  Masyarakat,  sehingga  eksistensi  FKPM  sebagai mediator  terhadap  berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat  demi  terwujudnya kamtibmas. FKPM juga dapat dijadikan sebagai alat konsultasi bagi wargha yang sedang menghadapi  masalah  hukum  sehingga  Bhabinkamtibmas  Polri  dapat  memberikan bimbingan dan nasehat vhukum terhadap warga yang bermasalah (Lamintang & Lamintang, 2010).
Berdasarkan penjelasan di atas, FKPM dibentuk untuk:
1. Membina keharmonisan hubungan kerja sama kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat  khususnya  untuk  menanggulangi  kejahatan  dan  ketidaktertiban  sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan Masyarakat .
2. Menampung dan menyalurkaisin aspirasi warga dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan  sosial  yang  mengancam  kamtibmas  serta  ketenteraman  kehidupan masyarakat.
3. Menghimpun  seluruh  kekuatan  yang  ada  di  masyarakat  yang  diperlukan  untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas pengamanan di lingkungannya.
4. Menyelesaikan  dan  mengatasi  berbagai  permasalahan  sosial  yang  mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat.
5. Melakukan  koordinasi, konsultasi,  dan  konsulidasi antara warga  dengan polisi dalam
rangka mencapai sinergi tas dalam penanggulangan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

## Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)
Proses penanganan/penyelesaian perkara tipiring dikategorikan sebagai penyelesaian masalah (Problem Solving) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kesepakatan kedua belah pihak dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan dibuatkan kesepakan bersama yang  ditandatangani kedua belah pihak, dan disaksikan/diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat  sebagai  bukti  bahwa  sudah  menempuh  jalan  damai  tanpa  harus  melalui persidangan.  Selain  menyelesaikan  kasus  tipiring,  anggota  Bhabinkamtibmas  juga menangani kasus-kasus nom pidana, misalnya masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Biasanya  cara-cara  yang  dilakukan  dalam  menyelesaikan  masalah  non  pidana  adalah dengan mengundang para pihak yang bermasalah dan untuk selanjutnya Bhabinkamtibmas akan memfasilitasi perundingan antara para pihak yang bermasalah sampai menghasilkan perdamaian diantara para pihak (Moleong, 1989).
Anggota Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di wilayah hukum Polsek Metro Kelapa Gading, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan (Problem Solving) minimal 2 (dua) setiap bulannya, baik kasus tipiring maupun kasus-kasus non pidana/masala-masalah social. Program  kerja  Bhabinkamtibmas  Polri  dalam  penyelesaian  masalah  (Problem  Solving), diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dan hal ini sejalan dengan keinginan Kepolisian Republik Indonesia untuk mereformasi Polri lebih humanis dalam melnjalankan pekerjaannya (Kelana, 1972).
Kendala Yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Tipiring
Dalam  menangani  kasus-kasus  tipiring,  kendala-kendala  yang  sering  dihadapi  oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian masalah (problem solving), antara lain:
1. Adanya campur tangan pihak ketiga yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi proses berjalannya negoisasi penyelesaian masalah (problem solving) diantara  Para Pihak  yang  bermasalah,  dan  biasanya  campur  tangan  pihak  ketiga  ini  dapat memperlambat/mempersulit jalan damai diantara Para Pihak.
2. Para  Pihak  yang  bermasalah  masih  banyak  yang  belum  sadar  hukum  atau  tidak mengerti  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  sehingga  dalam  proses  penyelesaian masalah (problem solving) diantara Para Pihak selalu ingin menang sendiri, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya penyelesaian masalah yang “win – win solution” .
Selain  kendala-kendala  yang  disebutkan  di  atas,  adakalanya  hambatan-
hambatan dalam menyelesaikan tipiring ataupun non pidana/masalah-masalah social justru berasal dari anggota Bhabinkamtibmas itu sendiri (Muladi, 1995). Kemungkinan hal  seperti  ini  dapat  terjadi  karena  anggota  Bhabinkamtibmas  tersebut  belum memahami  secara  keseluruhan  cara-cara  penyelesaian  masalah  yang  sedang ditangani,  misalnya  anggota  tersebut  belum  mengerti  cara  membuat  laporan  dan pengarsipan  sesuai  dengan  ketentuan  administrasi  di  Kepolisian  (Morgan  &  Smith, 2023).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, yang telah dituangkan dalam penulisan tesis ini, maka penulis membuat beberapa kesimpulan. Pertama, Peran dan kemampuann  Bhabinkamtibmas  Polsek  Metro  Kelapa  Gading  masih  perlu  ditingkatkan untuk  mendorong  dan  mengupayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  meningkatkan kamtibmas di lingkungan masing-masing warga Kelapa Gading. Kedua, Berbagai faktor yang mempengaruhi  Bhabinkamtibmas  dalam  menyelesaikan  tipiring  ataupun  non pidana/masalah social lainnya, misalnya ada campur tangan pihak ketiga, para pihak yang masih menang sendiri sehingga sulit tercapai pemecalahan masalah secara win win solution, dan  masih  banyak  anggota  Bhabinkamtibmas  yang  tidak  memahami  dalam  membuat laporan  administrasi.  Ketiga,  Faktor-faktor  keterbatasan  sarana,  prasarana  dan  jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas masih sangat jauh dari jumlah ideal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  L.  A.,  Effendy,  F.,  Rachim,  F.,  Kato,  I.,  Yuniwati,  I.,  Sudarmanto,  E.,  Tjahjana,  D.,
Kuswandi, S., Masdiana, M., & Purba, B. (2021). Proses Bisnis Pengadaan. Yayasan Kita Menulis.
Adi, R. (2021). Metodologi penelitian sosial dan hukum. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ancel,  M.  (1998). Social  defence:  A  modern  approach  to  criminal  problems  (Vol.  199). Psychology Press.
Arief, B. N. (2006). Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Asikin, A. H. Z., & Zainal, H. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Azhary, M. T. (1995). Negara Hukum Indonesia. UI-Press, Jakarta.
Azhary, M. T., Rasyidi, M., & Suny, I. (1992). Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-
prinsipnya  dilihat  dari  segi  hukum  Islam,  implementasinya  pada  periode  negara Madinah dan masa kini. (No Title).
Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). Qualitative research for education. Allyn & Bacon Boston,
MA.
Faal, M. (1991). Penyaringan perkara pidana oleh polisi: diskresi kepolisian. Pradnya Paramita. Friedman, L. M. (1969). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Penerbit Nusa Media,
April 2009, diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman.
Hamzah, A. (1986). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia.
Harvey, S., Kerr, J., Keeble, J., & Nicholls, C. M. (2014). Understanding victims of financial crime. Vol.
Kelana,  M.  (1972).  Hukum  Kepolisian  (Perkembangan  di  Indonesia)  suatu  studi  histories komperatif. PTIK, Jakarta.
Kusnia, H. M., Anwar, A. S. H., & Mudrifah, M. (2020). SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN  KAS  (Studi  Kasus  Pada  Cv  Sekartika  Jati  Rencana). Jurnal  Akademi Akuntansi (JAA), 3(2), 153 – 162.
Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan.
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi. Sinar Grafika.
Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif. (No Title).
Morgan, R., & Smith, D. J. (2023). Coming to terms with policing: perspectives on policy. Taylor & Francis.
Muladi.  (1995). Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana.  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Novia, M. A., Semmaila, B., & Imaduddin, I. (2020). Pengaruh kualitas Layanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan. Tata Kelola, 7(2), 201 – 212.
Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2015). Consumer Behavior, 12th Global Edition. New Jersey:
Pearson Education. Prentice Hall.