## PENDAHULUAN
Swasembada garam ingin dicapai Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pemerintah telah melakukan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tahun 2011-2014 pada 44 kabupaten/kota di beberapa propinsi. Bantuan langsung masyarakat (BLM) disalurkan guna memoderenisasi peralatan dan teknologi, memperbaiki infrastruktur pergaraman, mendorong petani atau petambak garam bekerja secara kelompok dan meningkatkan kapasitas petambak melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Program yang melibatkan lebih dari 32.000 petambak garam, 67.000 tenaga kerja pergaraman dan mendayagunakan sekitar 27.898 ha lahan garam ini mampu menghasilkan surplus garam konsumsi pada tahun 2012 dengan produksi 1,76 juta ton sementara kebutuhan garam konsumsinya 1,47 juta ton (KKP 2015b). Produksi garam rakyat kembali meningkat tahun
2014 menjadi 2,5 juta ton, namun masih jauh dari pemenuhan garam keseluruhan yang mencapai 3,6 juta ton sehingga impor garam tidak terhindarkan. Sebagai lanjutan, dilaksanakan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) mulai tahun 2015 yang salah satu strateginya “mendorong sebagian petambak garam mengelola usahanya menggunakan pola korporasi”. Sasarannya adalah para petambak  yang tergabung dalam kelompok, gabungan kelompok, Bumdes garam, dan utamanya koperasi. Upaya ini memunculkan konsep korporatisasi petambak garam atau “korporatisasi garam rakyat”. Konsep ini, nampaknya, merupakan perwujudan dari apa yang disebut Micklin dan Poston (1998 dalam Dharmawan 2007) sebagai kesetimbangan antara population , organization , environtment , dan technology (POET), yakni daya dukung lingkungan yang terbatas ( environtmental carying capacity ) berupa lahan garam yang sempit dikelola sedemikian rupa agar mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan

## KORPORATISASI GARAM RAKYAT: DINAMIKA TRANSISI SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI PETAMBAK GARAM

## Corporatization of Salt Farmer: The Dynamic of Social Economic and Ecological Transitions
Khamid Baekhaki 1*) , Rilus A. Kinseng 1 , dan Endriatmo Soetarto 1
1 Program Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
*) Email : khamidjayanegara@gmail.com

## ABSTRACT
As an effort to maintain the consumption salt surplus production and to supply industrial needs, Indonesian goverment implement Pengembangan Usaha Garam Rakyat [Devolepment of People Salt Business] by encouraging salt farmers to manage their business using corporate pattern, and bring up a new concept called “corporitization of salt farmer”. They have been requested to use corporate pattern  and  apply  some  useful  equipments  and  technology,  land  integration,  formulating  contracts,  and  other  corporatization components. The aims of this research is to analyze corporatization model in people salt business by using corporatization concept with some descriptions of the socio-economic transition, and the impact of ecologycal changes. The method used is qualitative and quantitative, starting with survey, focuss group discussion, indepth interview, and observation. The results are (i) the interpretation of corporatization by farmers is diverse, it is different with government conception, (ii) Socio-economic transition indicated by the relation between small-large farmer and salt farmer trader, new incarnation of trader, and the economic farmer revenues, (iii) the dynamics of ecologycal changes caused by intersection with mangrove and housing that will effect of the large ammounts of plastic waste in the future.
Keywords: corporate pattern, corporatization, transition of social, economy, and ecology

## ABSTRAK
Sebagai upaya mempertahankan surplus garam konsumsi dan mencoba menyediakan garam industri, pemerintah melaksanakan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang salah satu strateginya mendorong sebagian petambak garam mengelola usaha dengan pola korporasi, hal ini memunculkan konsep “korporatisasi garam rakyat”. Petambak  didorong menerapkan peralatan/teknologi tepat guna, integrasi lahan, memperbanyak kontrak dengan perusahaan, dan komponen–komponen korporatisasi lainnya. Tujuan penelitian ini ingin menganalisis pemaknaan korporatisasi dari sudut pandang petambak garam, menganalisis dinamika transisi sosial ekonomi, dan dinamika perubahan ekologi yang ditimbulkan oleh korporatisasi. Metode yang digunakan adalah metode kuntitatif dan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui survei, focus group discussion , wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini adalah (i) korporatisasi ditanggapi secara beragam oleh petambak garam, yang didasari atas rasionalitas mereka selaku aktor, dan pemakanaan terhadap komponen korporatisasi tidak selalu sama dengan pamaknaan pemerintah, (ii) transisi sosial ekonomi dapat dilihat dari hubungan antara pemilik moda produksi dan pedagang-petambak garam yang mulai bergeser, jelmaan pedagang dalam bentuk baru, dan peningkatan pendapatan petambak garam, (iii) dinamika perubahan ekologi dilihat dari persinggungannya dengan pemukiman dan mangrove belum terlihat secara besar, namun terdapat potensi sampah plastik yang besar di masa mendatang.
Kata kunci: pola korporatisasi, pemaknaan korporatisasi, transisi sosial, ekonomi dan ekologi
oleh karenanya diperlukan organisasi pengelola dan peralatan- teknologi yang handal. Korporatisasi petani juga telah menjadi perhatian menarik, ada yang menyebut corporate farming , capitalist farming , dan contract farming . Wittmaack (2006) menilai pertanian korporasi mereduksi jumlah petani kecil di AS yang sejatinya ramah lingkungan dan menjaga lapangan kerja perdesaan, Vellema (2002) menyoroti hambatan– hambatan sosiokultural dalam pertanian kontrak di Filipina khususnya di Mindanao yang secara sosiokultural berbeda dengan wilayah lain, sedangkan Ploeg (2008) secara lugas membedah tipologi petani mulai pesant , entrepreneurial hingga corporate dengan mencontohkan kasus di berbagai negara.
Lalu, apa kekhasan konsep korporatisasi garam rakyat yang berkembang sekarang ini? Korporatisasi pengelolaannya dilakukan oleh kelompok maju dan dapat juga koperasi dan Bumdes garam, lahannya diintegrasikan, berorientasi laba/ keuntungan, mengoptimalkan sentuhan teknologi terutama Teknologi Ulir Filter (TUF) dan geoisolator,  dan produktivitas lahannya yang tinggi. Penerapan rekayasa lahan, TUF dan geoisolator dinilai mampu mempercepat waktu produksi 50- 57% dan mendongkrak volume produksi garam hingga 78% (KKP 2016). Selain teknologi tersebut, metode bestekin yang juga turut dikembangkan. Dengan berbagai sentuhan tersebut, garam rakyat diharapkan mampu bersaing dengan garam impor yang lebih diminati industri.

## Perumusan Masalah
Pertama, bagaimana petambak garam memaknai korporatisasi? Kedua, bagaimana dinamika transisi sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat petambak garam?
Ketiga, bagaimana perubahan ekologi di kawasan pesisir akibat korporatisasi?
Tujuan penelitian ini adalah (i) Menganalisis pemaknaan korporatisasi dari sudut pandang petambak garam dan menghubungkannya dengan agensi dan struktur sosial selama ini, yang juga berkaitan dengan motivasi dan penilaian mereka terhadap komponen–komponen korporatisasi,
(ii) Menganalisis terjadinya dinamika transisi sosial dan ekonomi petambak garam, seperti: dinamika kelompok, perubahan kelembagaan, struktur sosial petambak, dan perubahan bangunan dan pola relasi sosial petambak, serta ekonomi dengan melihat before dan after korporatisasi,
(iii) Menganalisis kemungkinan dampak ekologis akibat penggunaan lahan–lahan baru yang bersinggungan dengan pemukiman dan vegetasi mangrove, dan penggunaan zat aditif dan geoisolator berbahan plastik.
Petambak garam yang usahanya telah terpola sedemikian rupa, ketika didorong menggunakan pola korporasi, maka akan menggunakan sisi rasionalitasnya untuk menentukan tindakan mereka terhadap berbagai komponen korporatisasi. Rasionalitas tersebut menentukan seberapa besar dan cepat perubahan, dan pada saat yang sama dapat terjadi dinamika transisi baik pada sisi sosial, ekonomi maupun ekologinya. Perubahan sosial dapat berasal dari “ micro to macro ” maupun
“ macro to micro ”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada bulan Februari–Juli 2017. Lokasi dipilih karena merupakan sentra garam dengan volume produksi terbesar kedua tahun 2014 sebesar 311.187,40 ton atau 12,44% dari produksi nasional, banyak penerapan komponen korporatisasi termasuk infrastruktur yang besar, lahan potensi yang luas, dan banyak kelompok yang dianggap berhasil. Desa dan kecamatan yang menjadi lokasi pengambilan sampel yakni (i) Krangkeng, Tanjakan, dan Kalianyar Kecamatan Krangkeng, (ii) Krimun, Kecamatan Losarang, dan (iii) Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur.
Paradigma penelitian ini adalah pos positivistik, disebut Willis (2007 dalam Tylor dan Medina 2013) sebagai “ milder form of positivism ”, yakni paradigma yang tidak meninggalkan prinsip positivis namun juga mencurahkan perhatiannya pada interaksi peneliti-tineliti, sehingga selain metode kuantitatif yang merepresentasikan positivisme juga memerlukan metode kualitatif. Penelitian ini diawali dengan penyusunan instrumen survei berupa kuesioner sebagai penjabaran pertanyaan penelitian, observasi, pelaksanaan survei ke 50 petambak garam peserta korporatisasi, melakukan wawancara dengan para informan, diskusi terfokus ( focus group discussion ), dan mengumpulkan data–data pendukung.
Data–data yang dikumpulkan melalui kuesioner diperiksa secara terperinci, dilakukan pengkodean, pemasukan data, pengolahan dan analisis. Deskripsi hasil pengolahan data tersebut dapat didukung/disandingkan dengan hasil wawancara, observasi dan FGD kemudian dilakukan analisis teoritik, dan ditarik suatu kesimpulan yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi
Indramayu yang tahun 2015 penduduknya diperkirakan 1.718.495 jiwa, memiliki 5 (lima) kecamatan penghasil garam, dengan luas lahan eksisting mencapai 2.714,46 ha, meliputi Krangkeng 687,53 ha (25,33%), Losarang 1.399,32 ha (51,55%), Cantigi 126,51 ha (4,66%), Kandanghaur 444,10 ha (16,36%) dan Sukra 3,00 ha atau 0,11% (DPK Kab. Indramayu 2016). Rata–rata pengusahaan lahan di 5 kecamatan tersebut bervariasi, yakni Krangkeng 0,87 ha per petambak, Losarang 0,68 ha, Cantigi 0,2 ha, Kandanghaur 0,65 ha, dan Sukra 0,3 ha.
Petambak garam di Kabupaten Indramayu banyak yang menerapkan TUF sejak 2012 dan pada tahun 2013–2015 penggunaan geoisolator juga mulai diterapkan. Dilihat dari performa produksinya, kabupaten ini berkontribusi terhadap produksi garam nasional sebesar 11,44% pada tahun 2012, 3,47% tahun 2013, 12,44% tahun 2014 dan 10,88% tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016, kabupaten ini hanya berkontribusi sebesar 1,28% pada produksi nasional, dan
62 |  Baekhaki Khamid. et. al . Korporatisasi Garam Rakyat: Dinamika Transisi Sosial Ekonomi dan Ekologi Petambak Garam
kembali meningkat menjadi 10,67% pada 2017 dengan total produksi 97.820 ton dan produksi nasional 917.099 ton (KKP dan BPS 2017).

## Rasionalitas Petambak Garam Memaknai Korporatisasi
Pemaknaan korporatisasi berkaitan dengan stimulus, informasi, penjelasan, dan pola komunikasi. Jahi (1988 dalam Rangkuti 2010) menyebut pola komunikasi linier kurang sempurna sehingga banyak beralih ke komunikasi dua arah. Peneliti menanyakan sumber pemahaman korporatisasi, 72% menjawab Tenaga Pendamping, 26% Dinas Kelautan dan Perikanan, dan 2% ketua kelompok. Tenaga Pendamping memiliki peran besar, sesuai tugasnya melakukan pendampingan sehingga sering bertemu petambak. Intensitas pertemuan dan komunikasi mereka terdiri atas 54% sering (>2 kali/bulan), 22% sedang (2 kali/bulan), dan 24% jarang (0-1 kali/bulan). Motivasi menunjukkan 64% ingin meningkatkan produksi, 30% tertarik bantuan, 4% ikut–ikutan, dan 2% alasan lain. Mereka yang memilih ikut–ikutan juga memiliki rasionalisasi sendiri, yakni sebagai entitas kecil yang tidak ingin tertinggal dari lingkungan sosialnya yang sedang bergerak. Dalam konteks ini, individu petambak sebagai aktor dipengaruhi oleh aktor/petambak lain, yang kemampuan agensinya lebih besar.
Bagaimana mereka memaknai korporatisasi? Penilaian terhadap beberapa komponen korporatisasi dapat diamati sebagai berikut:
Peralatan dan teknologi dinilai sebagai komponen terpenting (10,00) disusul harga (9,60) dan infrastruktur (9,20). Ketiga komponen tersebut mengarah pada keuntungan ekonomi karena memperbesar peluang meningkatkan produksi dan pendapatannya. Dengan kata lain, petambak telah “berhitung” atau menggunakan rasionalitas, yang menurut Weber dimengerti sebagai cara berpikir yang didasarkan logika, perhitungan atau kalkulasi (Kinseng et al . 1996). Berkaitan dengan penilaian ini maka tipe rasionalitas yang terbangun adalah rasionalitas praktis ( practical rationality ), yang menurut Weber sebagai “... designates every way of life that views and judges worldly activitiy in relation to the individual’s purely pragmatic and egoistic interest... ” (Kalberg 1980). Peralatan dan teknologi seperti geoisolator, pompa air, kincir angin, dan
sebagainya juga memiliki nilai ekonomi tinggi, sebagian besar merupakan bantuan sehingga dianggap sebagai “keuntungan langsung”.
Modal/pendanaan memiliki nilai 5,80 yang berarti tidak terlalu prioritas menurut petambak, hal ini disebabkan mayoritas responden merupakan pemilik penggarap sehingga tidak memerlukan komponen biaya sewa lahan yang besar, sedangkan peralatan dan teknologi umumnya telah dibantu pemerintah. Sebagian yang lahannya luas juga memiliki kemampuan pendanaan yang cukup, sementara sebagian petambak yang lahannya kecil terbiasa mencukupi kebutuhannya dengan meminjam kepada pedagang atau pengumpul.
Selanjutnya adalah kontrak dan integrasi lahan yang menjadi kekhasan korporatisasi, nilainya masing–masing 8,40 dan 3,80. Petambak melihat kontrak baik kerjasama pembelian garam maupun pengelolaan di sektor produksi dengan perusahaan tertentu memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya dapat menjamin kepastian harga dan permintaan sehingga petambak tinggal menyibukkan dirinya pada sektor produksi tanpa dibebani urusan pemasaran. Kekurangannya, menurut sebagian yang melakukan, mereka menjadi terikat atau menjadi petambak yang kurang otonom. Berbeda dengan kontrak, integrasi lahan memiliki nilai yang rendah (3,80) padahal komponen ini dianggap pemerintah sebagai “solusi  terbaik”  meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas lahan, seperti disebut Juknis PUGaR tahun 2015 bahwa “bantuan diprioritaskan bagi Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang bersedia dan mempunyai komitmen untuk mengelola hamparan lahan dengan penataan saluran, kolam peminihan air tua, kolam penyimpanan air tua ( boussem ), petak ulir, dan meja kristalisasi sesuai site plan kelompok”, dengan indikator keberhasilan “terbangunnya kelembagaan usaha garam rakyat KUGAR dalam pengelolaan lahan  garam dalam satu hamparan dan satu pola manajemen kelompok” (KKP 2015a). Integrasi lahan memang didasari atas kecilnya lahan petambak yang di Indramayu sendiri rata–rata 0,30–0,87 ha dan dikerjakan 2-3 orang. Sementara 500 ha lahan garam di Adelaide Australia dikerjakan hanya 15-20 orang, padat modal, mesin, serta didukung iklim dan cuaca sub tropis yang panas sehingga jika dihadapkan pada persaingan bebas, garam rakyat kurang kompetitif. Menghadapi kondisi ini, ZM (41 tahun) pejabat KKP yang membidangi PUGaR sekaligus salah satu konseptor korporatisasi garam rakyat, mengatakan,
“...integrasi  lahan  garam  adalah  cara  yang tepat, dan hal utama dalam penerapan integrasi lahan  ini  adalah  pertimbangan  teknis  lahan, apakah sesuai secara teknis seperti kemiringan, pasang surut air laut, kepadatan tanah, salinitas air  laut  sekitar  lahan,  luas  lahan  minimum yang  diperlukan,  dan  teknis  lainnya  untuk memproduksi  garam  secara  besar,  bukan  lagi konsensus (kesepakatan petambak) meskipun itu juga diperlukan...”.
Dalam konteks swasembada garam, menurutnya, integrasi lahan adalah solusi paling tepat dalam jangka pendek hingga
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April 2018, hal 61-70 |  63
Gambar 1. Prioritas Komponen Korporatisasi menurut Petambak (0-10)
menengah sebagai langkah intensifikasi, karena ekstensifikasi lahan di wilayah timur Indonesia memerlukan persiapan baik tenaga kerja maupun lahannya. Peneliti selanjutnya menanyakan kepada responden apakah setuju jika lahannya diintegrasikan dan mengubah tata lahannya, jawaban terdiri atas sangat setuju 34%, setuju dengan catatan 12%, dan tidak setuju 54%.
Dikaitkan dengan pandangan Weber, rasionalitas praktis berhubungan dengan tujuan tertentu yang menjadi orientasinya sehari–hari, dengan menimbang–nimbang berbagai sarana secara sistematis, dan muaranya adalah kepentingan sendiri– sendiri (Laeyendecker 1983:335). Dari pengamatan, mereka yang memilih sangat setuju sebagian besar lahannya telah bersertifikat,  hal  ini  menjadi  salah  satu  pertimbangannya. Namun  sertifikasi  lahan  nampaknya  belum  sepenuhnya menjawab pilihan atas tindakan mereka yang setuju maupun tidak setuju, karena 74% responden mengaku lahan mereka telah bersertifikat sementara yang menyetujui integrasi lahan hanya 46%. Peneliti mengaitkan lebih jauh dengan teori pilihan rasional, dimana Coleman mempertajam pandangan Weber.
Coleman mengatakan “seseorang bertindak berdasarkan tujuan, dan tujuannya itu dipengaruhi oleh nilai–nilai atau pilihan–pilihan pilihan tertentu”, yang menurutnya lebih banyak ditentukan oleh maksud memaksimalkan kegunaan, atau memuaskan kebutuhan dan keinginannya (Ritzer 2011:445). Oleh sebab itu, terdapat dua hal kunci yang ia tekankan, yakni “aktor dan sumber daya”, aktor sebagai orang yang bertindak berdasarkan nilai dan pilihan tertentu sedangkan sumber daya adalah sesuatu yang ingin didapatkan sebagai bagian dari pemenuhan keinginan yang maksimal, baik sumber daya manusia (orang lain) yang akan bersamanya maupun sumber daya lainnya (termasuk lahan, akses bahan baku, barang, peralatan dan sebagainya). Mereka yang merasa kontrolnya lemah, memilih “tidak setuju” sebagai keputusan terbaik, atau memilih “setuju dengan catatan” untuk memastikan sumber daya yang mereka miliki, terutama lahan mereka, aman dan menguntungkan. Demikian sebaliknya, mereka yang kemampuan kontrolnya kuat memilih “setuju atau sangat setuju”, terlebih dengan potensi produksi dan pendapatan mereka akan meningkat.

## Transformasi atau Transisi Sosial Masyarakat Petambak Garam?
Penilaian petambak terhadap beberapa komponen korporatisasi membawa kita pada pertanyaan apakah masyarakat petambak garam mengalami transformasi atau masih dalam fase transisi? Dengan kata lain, apakah mereka telah berubah secara nyata dari pesant menjadi entrepreneurial atau bahkan corporate ? Karakteristik dari tiga tipe pertanian tersebut nampaknya perlu dikaji lebih dalam.
Ploeg (2008) menggambarkan peasant farming dengan enam ciri, yakni relasi produksi dengan alam yang masih kuat, konstruksi dan pemeliharaan yang dikontrol sendiri dan bebas dengan sumber dayanya (tanah, fertilitas, buruh, dan modal), terkadang tidak berhubungan kuat dengan pasar di wilayah luar
(lebih untuk kebutuhan dasar dan lokal), berhubungan dengan mata pencaharian keluarga, merupakan aktivitas yang turun temurun, dan adanya prinsip kekeluargaan dan resiprositas. Sedangkan entrepreneurial farming sudah dilengkapi dengan  ‘fitur  keuntungan’  sebagai  motif  keberadaannya, bahkan disebut sebagai pertanian tahap lanjut yang berbeda kontras dengan tipe sebelumnya (Ploeg 2008;2014; Edelman 2009;2013). Tipe ini sering disebut juga sebagai hasil program moderenisasi pertanian negara yang memiliki beberapa ciri yakni sering dihubungkan dengan pasar kapital atau integrated to the capitalist market (Ploeg 2008), melihat pertanian sebagai bisnis ekonomi yang menguntungkan (Kahan 2012), oleh karenanya meminimalisir biaya produksi ( cost of production ) sesuai prinsip ekonomi (Edelman 2013:13), karena berhubungan dengan penciptaan usaha dan lapangan kerja maka sering mendapat stimulan baik dari pemerintah maupun  organisasi  pendanaan  dan  disebut  ‘produk  negara’ (Ploeg 2008), mengadopsi teknologi/moderenisasi peralatan (Ploeg 2008), dan  sudah atau menuju bankable .
Tipe yang terakhir adalah corporate farming yakni pertanian yang diorganisasi atau beraliansi langsung dengan perusahaan/ korporasi dengan memaksimalkan segala sumber daya (lahan,  finansial,  mesin,  tenaga  kerja,  dan  lainnya)  untuk menghasilkan produk yang berstandar global dan memperoleh keuntungan sebesar–besarnya. Oleh sebab itu ada ekspansi– ekspansi, baik dari sisi produksi maupun pemasarannya, dengan empire sebagai payungnya. Konsep ini mirip dengan “ capitalist farming ”, yang cirinya adalah pengelolaannya yang berskala besar atau large scale farming (Marsden 1984). Sementara  Wittmaack (2006) menyebut keberadaannya yang memproduksi hasil pertanian dengan efisien dan masal sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam  jumlah besar dan harganya yang terjangkau ( leads to more affordable food supplies ).
Berdasarkan karakteristik tipe pertanian tersebut, maka sesungguhnya cukup sulit mengatakan bahwa masyarakat petambak garam telah berubah sepenuhnya dari peasant menjadi entrepreneurial atau bahkan menjadi corporate , karena ciri–ciri  tertentu dari ketiganya masih melekat erat pada mereka, atau terdapat arsiran dari ketiga tipe tersebut. Namun dengan melihat jawaban para petambak terhadap komponen– komponen korporatisasi yang menggunakan “ practical rationality ”, mungkin dapat dipahami bahwa mereka telah bertransformasi menjadi petambak yang entrepreneurial , namun masih menyesuaikan diri untuk berubah bentuk menjadi petambak yang corporate . Dengan demikian maka korporatisasi garam rakyat mungkin masih jauh dari corporate farming yang dimaksudkan Ploeg, karena menurutnya dan yang paling mendasar, petambak menjadi bagian langsung dari korporat besar dan mengalami dekontekstualisasi dengan meninggalkan principle of integrity pada lokalitas budaya dan ekonomi setempat (Ploeg 2008; Edelman 2009). Oleh sebab itu, apa yang terjadi pada masyarakat petambak garam nampaknya lebih tepat dikatakan sebagai transisi daripada transformasi.
Pertanian korporasi ala masyarakat petambak garam juga bukan diakuisisi langsung oleh perusahaan besar dan empire
64 |  Baekhaki Khamid. et. al . Korporatisasi Garam Rakyat: Dinamika Transisi Sosial Ekonomi dan Ekologi Petambak Garam
seperti pada kasus–kasus perkebunan dan kehutanan, juga bukan seperti pada era pra-kemerdekaan dimana lahan– lahan garam berikut pengelolaan produksi dan distribusi dilaksanakan oleh direksi dan dewan keuangan sebagaimana perusahaan modern (Rochwulaningsih 2012a), yang dalam hal ini dikendalikan langsung oleh suatu “ empire ” baik VOC ( Vereenigde Oostindische Compagnie ) selaku perusahaan dagang maupun pada masa pemerintah kolonial dengan perusahaan khusus garamnya “ Jawatan Regie Garam ”. Mazhab Bogor yang diprakarsai Sajugyo telah jauh hari mengkhawatirkan dampak dari rasionalitas petambak jika hanya bertumpu pada rasionalitas ekonomi semata, yang akan memudarkan pranata sosial asli berbasiskan jaringan sosial interaksional asli seperti gotong royong, skema kemitraan antar pelaku berbeda lapisan sosial ala patron-klien, sambatan, liliuran , dan digantikan perannya oleh sistem upah-kerja, kontrak, dan tata nilai lain yang hanya diterima rasionalitas ekonomi semata (Dharmawan 2007). Sementara itu, Polanyi membenturkan dua rasionalitas, yakni formal (ekonomi formalis) dan substantif (ekonomi moral) dalam pembangunan, dan kajian–kajian tentang rasionalitas adalah “ the science of rational choice or rational actions ” (Dharmawan 2015). Maka pertanyaan selanjutnya, dengan rasionalitas tersebut apakah terjadi perubahan sosial yang besar pada mereka?

## Perubahan Sosial di Kalangan Petambak Garam
Perubahan sosial ( social change ) merupakan perubahan kualitatif maupun kuantitatif, yang direncanakan maupun tidak direncanakan dan dapat digambarkan pada beberapa komponen seperti identitas, tingkatan, durasi/waktu, arah, dan besar kecilnya perubahan (Vago 1989). Soemardjan (1986) lebih dulu menjelaskannya sebagai perubahan–perubahan pada lembaga–lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai–nilai, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok didalam masyarakat.
Dalam konteks perubahan sosial pada masyarakat petambak garam yang mengikuti korporatisasi, serta menggunakan rasionalitas ekonomi dalam kerangka pijaknya, maka pandangan Colemen yang lebih fokus pada “ micro to macro ” daripada “ macro to micro ” (Ritzer 2011:448) nampaknya tepat, dan oleh karenanya perlu dilihat perubahan  pada aras yang paling kecil (mikro) yakni individu, keluarga/rumah tangga maupun kelompok kecil. Para petambak garam mengadopsi “nilai, tingkah laku dan sikap baru” dalam pengusahaan garam, dari semula memproduksi garam sekedar mencukupi kebutuhan pangannya menjadi petambak yang dituntut dengan target dan orientasi keuntungan. Karena itu, maka habitus atau pembiasaan pola tindakan tertentu sangat menentukan apakah mereka mengalami perubahan besar atau tidak. Habitus dapat melekat pada suatu aturan yang disepakati bersama dan bersifat mengikat.
Peneliti menanyakan apakah mereka memiliki aturan yang jelas, disepakati, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompoknya atau justru sebaliknya, longgar dan mudah dilanggar, 88% mengaku memiliki aturan kelompok yang jelas, dan 12% mengaku berjalan apa adanya. Dari 88% tersebut, 82% mengaku taat terhadap aturan  dan 18%
mengaku kadang melanggarnya. Sebagian aturan kelompok tertulis dan sebagian lagi tidak tertulis berupa kesepakatan atau komitmen diantara para petambak, misalnya terkait jam kerja, pembagian tugas pada saat persiapan produksi, proses produksi, perlakuan semasa panen hingga penjualan garamnya. Vellema (2002) mengatakan hal seperti ini sebagai “ the  different  style  of  farm  and  labour  management  under contracting ”, dimana dalam suatu pertanian kontrak (dalam hal ini usaha garam yang dikorporatisasikan) memiliki gaya kerja yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Gaya kerja ini berkaitan dengan kualitas dan manejemen tenaga kerja dan akan menentukan apakah tujuan yang dimiliki suatu organisasi akan tercapai atau tidak.
Besarnya proporsi petambak yang memiliki aturan baru (88%) dapat mengakibatkan transisi pada aras yang lebih besar (makro), yakni komunitas atau sosial. Maka, stratifikasi atau pelapisan sosial perlu dicermati. Gilbert dan Kahl (1987 dalam Vago 1989) menyebutnya sebagai sistem pelapisan individu dan keluarga ke dalam suatu tingkatan (strata atau kelas) yang mengakibatkan ketidaksetaraan distribusi status, kekayaan, kekuasaan, atau hal–hal lainnya yang bernilai tinggi dalam suatu komunitas dan sosial. Soetarto et al. (2007) berpandangan masyarakat pedesaan umumnya memang tidak terlepas dari pemahaman struktur masyarakat lokal yang melihat  stratifikasi  sosial  berdasarkan  kepemilikan  lahan. Lahan menjadi hal yang amat mendasar dalam masyarakat pedesaan, seperti disebut  Soetarto dan Shohibuddin (2005) “penguasaan atas sumber–sumber atau obyek agraria selain merupakan faktor produksi juga sebagai landasan struktur sosial yang utama, dan penguasaan atasnya akan berimplikasi pada kekuasaan yang lebih luas, baik pada ranah fisik maupun sosial”. Semakin luas lahan garam dikuasai oleh seorang aktor selaku subyek agraria, maka aktor tersebut umumnya menempati  stratifikasi  sosial  yang  dianggap  tinggi  dan dihormati.
Pada masyarakat petambak garam, pelapisan sosial yang berhubungan dengan lahan terbagi atas pemilik-penggarap (terbagi lagi menjadi mereka yang lahannya luas dan kecil), penggarap bagi hasil, penyewa penggarap, dan buruh kerja/kuli yakni orang yang melakukan usaha produksi garam dengan dibayar berupa uang ataupun garam dalam jumlah tertentu yang disepakati. Pemilik-penggarap yang lahannya luas (dalam ukuran masyarakat setempat) umumnya ditempatkan pada stratifikasi sosial yang tinggi, apalagi sebagian banyak merangkap sebagai pengumpul yang membeli garam–garam petambak untuk dijual kembali kepada pedagang yang lebih besar, koperasi maupun pabrik. Pengumpul sering memberikan pinjaman kepada petambak kecil untuk mencukupi berbagai kebutuhannya, mereka memotong hasil penjualannya untuk melunasinya. Dalam relasi seperti ini, pemilik lahan/moda produksi, pengumpul atau pedagang ditempatkan sebagai “patron” dan petambak kecil (penyewa, penggarap, buruh) menjadi “klien”.
Hubungan sosial antara petambak kecil dengan pengumpul dapat berubah ketika PUGaR berbasis korporatisasi mulai berjalan. Peneliti menanyakan syarat menjadi ketua kelompok, apakah berhubungan dengan status kepemilikan lahan atau
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April 2018, hal 61-70 |  65
tidak. Jawaban responden terdiri atas 78% memilih yang lahannya terluas dan dipercaya, 18% lahan tidak luas namun dipercaya, dan 4% memilih alasan lainnya. Dengan 78% memposisikan pemilik moda produksi terbesar sebagai pemimpinnya. Angka yang mayoritas ini menunjukkan patron-klien di kalangan masyarakat petambak garam masih cukup kental, dan status kepemilikan lahan masih menentukan jadi tidaknya seseorang menjadi pemimpin.
Relasi petambak-pedagang juga penting dicermati untuk melihat pergeseran patronase di komunitas petambak garam. Peneliti menanyakan penjualan garamnya, apakah tetap ke pedagang lama yang selama ini memberikan pinjaman atau beralih ke pihak lain. Jawaban terdiri atas 52% menjual ke koperasi, 34% ke pedagang lain yang lebih besar, 4% ke perusahaan, dan 10% ke pedagang lama. ER (50 tahun) petambak besar sekaligus pengumpul dari Desa Krimun, Losarang mengaku sebelumnya sebagian besar petambak menjual garamnya kepada pengumpul namun setelah adanya korporatisasi banyak yang beralih ke koperasi, atau ke pedagang besar. Keterangan ini berbeda dengan jawaban responden yang menyisakan 10% petambak yang menjual garamnya kepada pedagang lama atau pengumpul. Peneliti menanyakan apakah penjualan garamnya dilakukan sendiri– sendiri atau secara kolektif, 14% responden menjawab sendiri–sendiri dan 86% menjawab kolektif.
Kolektivitas penjualan garam ini nampaknya mengurangi pola tindakan individu dalam berhutang kepada pedagang lokal, karena mereka tidak lagi menjadi petambak yang individual dan bebas menentukan pilihan kepada siapa berhutang dan menjual produknya. Penjualan secara kolektif juga telah menjadi bagian aturan bersama dalam banyak kelompok, karena merupakan aturan ( rules ) kelompok maka hal itu menjadi bagian struktur sosial baru dalam tingkat kelompok. Kinseng (2017) berpandangan, karena struktur sosial merupakan sebuah produk bersama (kolektif) maka secara individual masing–masing aktor atau individu tidak mempunyai kuasa penuh untuk mengontrolnya. Penjualan garam dalam skala kelompok yang  lebih besar daripada secara individu, juga memerlukan pembeli yang daya belinya lebih besar.
Pertanyaan kemudian, bagaimana relasi patron-klien pada masyarakat petambak garam secara keseluruhan? Scott (1972) mengatakan patron-klien merupakan ikatan diantara dua kedudukan atau peran, pihak yang status sosioekonominya lebih tinggi biasanya menjadi patron, mereka menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk memberikan perlindungan dan keuntungan tertentu ( provide protection or benefits ), dan pihak yang lebih rendah memberikan dukungan dan pelayanan ( support and assistance ) kepadanya.
Relasi sosial yang didasarkan pada patron-klien dengan pola bertingkat tersebut telah terjadi sekian lama, hal ini berhubungan dengan rantai tata niaga garam yang terlihat begitu panjang sehingga makin ke bawah, klien makin tertekan. Korporatisasi juga memiliki maksud memangkas panjangnya tata niaga, bahkan mencoba menghubungkan petambak dengan perusahaan. Pertanyaan kemudian, apakah
struktur patron-klien tersebut berubah dan bagaimana dengan organisasi ekonomi sebagai motor penggeraknya?

## Organisasi Ekonomi: Pola Relasi dan Menakar Dampak Ekonomi
Seperti telah disinggung sebelumnya, sasaran korporatisasi adalah kelompok petambak garam yang sudah maju atau dapat juga koperasi yang bersedia mengikuti korporatisasi dengan syarat lahannya berdekatan satu dengan yang lain agar mudah diintegrasikan. Berdasarkan pengamatan, kelompok “maju” adalah organisasi ekonomi di sektor produksi yang dapat menerapkan berbagai komponen korporatisasi, meskipun dalam implementasinya mengalami berbagai dinamika. Rochwulaningsih (2012b) menyebut para petambak yang terorganisasi dalam skala kecil dan melibatkan banyak anggota keluarganya dalam kegiatan produksi, serta cenderung household farm maka disebut moda produksi non kapitalis, sebaliknya jika para petambak yang terorganisasi dalam kelompok adalah menengah–besar dengan lahan di atas 1 ha, maka dapat digolongkan sebagai moda produksi kapitalis. Berdasar data primer rata–rata lahan responden adalah 3,4 ha, tertinggi 21 ha dan terendah 0,5 ha dengan proporsi kepemilikan lahan di atas 1 ha mencapai 64%, dengan demikian maka dapat dikatakan moda produksinya cenderung kapitalis.
Dalam ilmu ekonomi, supply tidak terjadi bila tidak ada demand , demikian pula organisasi produksi tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya akses pasar. Bagaimana relasi kelompok korporatisasi dengan organisasi ekonomi yang lain? Jawaban dari pertanyaan ini sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya, apakah struktur patron-klien bertingkat di masyarakat petambak garam mulai bergeser atau tidak. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 menunjukkan kelompok korporatisasi yang
66 |  Baekhaki Khamid. et. al . Korporatisasi Garam Rakyat: Dinamika Transisi Sosial Ekonomi dan Ekologi Petambak Garam
Gambar 2. Patron-Klien dengan Pola Bertingkat pada Masyarakat Petambak Garam
merupakan anggota dari suatu koperasi mencoba bermitra dengan perusahaan, baik swasta maupun BUMN, baik industri pengguna maupun pengolah (pabrik garam). Tanda panah hitam dan juga putih menandakan ada koperasi yang mampu menjalin kerjasama, ada pula yang melakukan hubungan dagang secara bebas tanpa diikat oleh suatu perjanjian kerjasama. Pola hubungan tersebut seakan meniadakan peran pengumpul, pedagang menengah dan pedagang besar, dan disisi lain keberadaan buruh tetap menjadi klien dari pemilik lahan. Apakah pedagang benar–benar terkesampingkan dan intensitas pertemuan mereka menjadi jarang serta pemberian pinjaman dihentikan?
Sebesar 40% responden mengaku masih sangat sering berkomunikasi atau bertemu dengan pedagang yang sering memberikan pinjaman, 26% mengaku sering, 12% cukup sering, dan hanya 24% yang mengaku jarang atau bahkan tidak menghubungi lagi dalam satu tahun terakhir. Sedangkan sumber pinjaman terdiri atas 40% dari koperasi, 24% pedagang lama, 18% pedagang baru yang lebih besar, 4% dari perusahaan, dan 14% sumber–sumber lainnya. Dua data tersebut menunjukkan korporatisasi tidak serta merta menghilangkan secara total peran dan keberadaan pedagang.
Masih adanya peran pedagang lama juga ditunjukan adanya sebagian mereka yang “bermetamorfosa” kedalam bentuk baru, mereka menjadi anggota atau bahkan pengurus inti dari suatu koperasi dan asosiasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pedagang tidak terkesampingkan secara total, namun, jika korporatisasi nanti diikuti oleh sebagian besar petambak maka pedagang yang tidak mampu bermetamorfosa akan benar–benar tertinggal. Di Indramayu sendiri setidaknya terdapat 9 (sembilan) koperasi garam yang cash  flowny a dianggap cukup baik, tersebar di beberapa kecamatan seperti Losarang, Krangkeng dan Kandanghaur, sedangkan Cantigi dan Sukra belum memiliki koperasi khusus garam karena luas lahannya yang kecil. Perkembangan koperasi yang baik, serta mulai banyaknya petambak yang menggunakan
komponen–komponen korporatisasi (utamanya peralatan dan teknologi), selayaknya diikuti dengan peningkatan kualitas ekonomi petambak garam. Peneliti mencoba berhitung dengan petambak dan hasilnya sebagai berikut:
Tabel 1 menunjukkan biaya investasi usaha garam dengan pola korporatisasi memerlukan dana 83,80% lebih besar dibanding sebelumnya, demikian pula biaya operasionalnya meningkat 12,64%. Pengeluaran tersebut diikuti penerimaan dari penjualan garam yang meningkat hingga 75,42%. Produksi garam petambak meningkat menjadi 146,27%, rata–rata 113,80 ton/ha. Rasio penerimaan–pengeluaran korporatisasi mencapai 1,75, lebih tinggi dibanding sebelum korporatisasi yang besarnya 1,31. Angka sebelum korporatisasi ini hampir sama dengan penelitian Santoso et al. (2013) tentang efektifitas PUGAR di Desa Losarang, Kecamatan Losarang, dimana petambak garam memiliki profit margin sebesar 31,8–42,9%. Meskipun setelah korporatisasi pendapatannya dihitung meningkat, para petambak garam menggarisbawahi harus didukung harga yang sesuai, yakni Rp. 620.000/ton untuk KP I dan Rp. 400.000/ton untuk KP II, dan dukungan cuaca yang baik. Harga tersebut masih berada di bawah ketetapan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April 2018, hal 61-70 |  67
Gambar 3. Pola Relasi Organisasi Ekonomi pada Masyarakat Petambak Garam Korporatisasi
Tabel 1. Kelayakan Usaha Garam Sebelum dan Setelah
Korporatisasi Per 1 Ha Lahan No Komponen Usaha Garam Sebelum Korporatisasi Setelah Korporatisasi I Pengeluaran (Rp) Biaya Investasi - Peralatan/teknologi 6.084.524 11.181.696 - Penataan lahan 1.000.000 2.000.000 - Perbaikan gudang 937.500 1.562.500 Jumlah 8.022.024 14.744.196 Biaya Operasional - Perbaikan saluran, tanggul, jalan prod. 900.000 1.500.000 - Upah tenaga kerja 14.400.000 14.400.000 - Pengangkutan 6.300.000 8.400.000 - BBM 400.000 480.000 Jumlah 22.000.000 24.780.000 Biaya lain–lain 1.501.101 1.976.210 Total Pengeluaran 31.523.125 41.500.406 II Penerimaan (Rp) Garam KP I 28.941.600 63.500.400 Garam KP II 12.448.000 9.104.000 Total Penerimaan 41.389.600 72.604.400 III Laba  (II-I) (Rp) 9.866.475 31.103.994 Rasio Penerimaan– Pengeluaran 1,31 1,75 Rasio Laba–Pengel- uaran 0,31 0,75
pemerintah, yakni Rp. 750.000/ton dan Rp. 550.000/ton masing–masing untuk KP I dan KP II.
Jika kita cermati lebih dalam, korporatisasi masih menempatkan buruh sebagai klien dari pemilik penggarap, atau menjadikan mereka sebatas tenaga kerja. Upah tenaga kerja harian antara buruh yang bekerja di lahan korporatisasi dengan yang bukan korporatisasi besarannya masih sama, dengan demikian dampak ekonominya baru dirasakan pada pemilik penggarap selaku peserta korporatisasi. Apakah buruh tidak memperoleh manfaat dari korporatisasi, atau ada dalam bentuk lain? Peneliti menemukan bahwa buruh dapat dilihat dari asal–usulnya, yakni buruh yang memiliki ikatan keluarga dan buruh yang murni bekerja tanpa ikatan keluarga. Pada kasus buruh yang memiliki ikatan keluarga, terutama keluarga inti, sesungguhnya mereka sedang melakukan fungsi membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga selain memperoleh upah juga mendapatkan keuntungan sebagai “penambah ekonomi keluarga”. Berbeda halnya dengan kelompok korporatisasi yang mempekerjakan buruh murni atau tidak memiliki ikatan keluarga, maka upah tenaga kerja yang dibayarkan kepada mereka sesungguhnya sangat murah dan rentan menjadi sumber eksploitasi.

## Dinamika Ekologi
Ekologi manusia ( human ecology– yang tidak terlepas dengan biological ecology ) didasari karena adanya interaksi antara manusia dengan alam, baik manusia yang dipengaruhi oleh alam maupun manusia yang mempengaruhi alam. Hannigan (2006) mengatakan “ humans are not so immediately dependent upon the physical environment ” dan dengan berbagai kemampuannya maka muncul pembagian–pembagian kerja untuk menyelesaikan berbagai persoalannya dengan alam atau lingkungannya, dan teknologi menyertai manusia dalam memodifikasi habitat dan dunianya, sehingga manusia berusaha tidak dibatasi oleh lingkungan, serta struktur komunitas dipengaruhi oleh faktor budaya. Merujuk pemikiran Hannigan, maka dugaan korporatisasi yang melibatkan rekayasa terhadap alam dan menyertakan berbagai teknologi produksi kemudian memunculkan perubahan ekologi ( ecological change ) merupakan hal yang wajar.  Dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan kemungkinan perubahan ekolologi karena gesekannya dengan  vegetasi mangrove dan pemukiman serta dampak penggunaan geoisolator bagi manusia dan lingkungannya, yang tentu disertai dengan sudut pandang para petambak selaku aktor atau subyek kebudayaan. Integrasi lahan sebagai bagian dari korporatisasi sesungguhnya adalah upaya rekayasa yang dilakukan manusia untuk mensiasati keberadaan lingkungan yang terbatas. Pertanyaannya, apakah lahan–lahan tersebut memang bergesekan dengan mangrove dan pemukiman?
Mangrove di Indramayu sendiri ada pada beberapa kecamatan penghasil garam, seperti di Krangkeng 345,00 ha, Cantigi 3.817,82 ha, Losarang 2.479,17 ha, Kandanghaur 723,42 ha, dan Sukra 50,00 ha, vegetasi tersebut dinilai banyak mengalami kerusakan, namun 85% lebih diakibatkan oleh gejala alam seperti abrasi, sedimentasi sungai dan banjir
daripada oleh manusia. 1 Perluasan lahan garam di Indramayu juga tidak banyak disebabkan oleh adanya pembukaan kawasan vegetasi mangrove, seperti kajian Huda (2012) yang menyebutkan perluasan lahan garam lebih banyak terjadi karena banyaknya lahan–lahan fluvial yang berubah menjadi lahan garam, terutama sawah, karena terdapat persepsi bahwa hasil usaha garam lebih lebih menguntungkan dibandingkan padi di lahan sawah, seperti di Losarang yang luasnya mencapai 8,54 ha. Meskipun demikian, perluasan lahan garam ataupun revitalisasi lahan tidur membutuhkan pasokan bahan baku air laut dalam titik dan volume yang lebih besar, sehingga memungkinkan muncul saluran–saluran baru yang yang bersinggungan dengan mangrove. Peneliti menanyakan cara pengambilan bahan baku garam, jawaban responden sebagai berikut:
Gambar 4 menunjukkan pembukaan lahan baru yang bergesekan dengan mangrove relatif masih kecil. Peneliti menanyakan anggapan mereka terhadap saluran baru yang akan atau sudah dibuat, apakah akan menimbulkan kerusakan mangrove atau tidak? Jawaban responden terdiri atas 4% menganggap dapat mengganggu, 44% tidak mengganggu, dan 52% tidak mengetahui karena tidak ada mangrove yang berdekatan dengan lahan mereka. MS (29 tahun) dari DPK Indramayu, mengatakan pemerintah menyikapi hal tersebut dengan  mengantisipasi lokasi sasaran program korporatisasi di daerah harus sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil (RZ-WP3K) dan rencana tata ruang wilayah, oleh sebab itu, menurutnya Dinas tidak akan memberikan bantuan jika lahan petambak garam akan mengganggu habitat mangrove di sekitarnya.
Selain persinggungannya dengan mangrove juga dapat bersinggungan dengan pemukiman. Dalam hal ini bukan lahan garam yang mempengaruhi kualitas pemukiman akan tetapi sebaliknya, pemukiman yang mempengaruhi kualitas garam karena limbah rumah tangga seperti air bekas cucian, sampah plastik, kotoran manusia, kotoran ternak dan berbagai limbah rumah tangga lainnya akan terbawa arus dan mengalir ke saluran–saluran air sehingga berdampak pada impuritas dan cemaran logam pada garam yang dihasilkan, namun hasil uji kandungan garam di beberapa perguruan tinggi tahun 2015 menunjukkan cemaran logam garam Indramayu ternyata lebih rendah dibandingkan kabupaten–kabupaten lain, yakni tembaga (cu) 0,13 mg/kg dan timbal 3,47 mg/kg (KKP 2015b). 1. Laporan Dinas Kehutanan Indramayu diwartakan pada http://www. pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/04/16/323819/ratusan-hektare- hutan-mangrove-rusak , diakses 20 Juli 2017 pkl. 15.35 Wib.
68 |  Baekhaki Khamid. et. al . Korporatisasi Garam Rakyat: Dinamika Transisi Sosial Ekonomi dan Ekologi Petambak Garam
Gambar 4  Cara pengembilan bahan baku garam
Selanjutnya adalah penggunaan geoisolator yang berbahan plastik high density polyethylene (HDPE) maupun low density polyethylene (LDPE). Effendy et al. (2014) menyebut penggunaan geoisolator sebagai impermeable liner atau material kedap air, selain mempunyai impermeabilitas yang tinggi juga sangat tahan terhadap ultraviolet dan bahan kimia yang berbahaya, sehingga sangat baik untuk menghindari tercemarnya air tanah dari limbah yang ditampung kolam, yang kadang tidak hanya air kotor tetapi juga mengandung limbah berbahaya. Lahan garam di Indonesia termasuk di Indramayu umumnya selain digunakan untuk memproduksi garam, saat musim hujan digunakan untuk kegiatan budidaya ikan. Hal ini berarti diikuti pemberian pakan baik alami maupun buatan, sedangkan sisa–sisa pakan dan kotorannya akan mengendap di permukaan tanah selama berbulan–bulan dan tidak sedikit menjadi polutan. Geoisolator dianggap mampu mengurangi resiko tercemarnya bahan baku garam dengan limbah atau kotoran tersebut, terutama jika dipadukan dengan filter yang baik pada lahan TUF. Selain lahan TUF, geoisolator juga sering digunakan pada lahan yang menggunakan teknologi maduresse berisolator ( isolated maduresse technology ), dan hasilnya  dapat  meningkatkan  produksi  secara  signifikan (Effendy et al . 2014). Namun, bukan berarti penggunaan geoisolator dapat berlangsung seterusnya mengingat material plastik ini memiliki umur pakai yang bervariasi tergantung dari beberapa hal. Rowe dan Sangam (2002) mengatakan meskipun geomembrane telah dirancang dengan baik untuk menghadapi berbagai macam tekanan/keadaan fisik, namun beberapa faktor dapat menyebabkan penurunan kualitas ( degradation ) seperti cahaya matahari berlebihan yang menekan struktur polimer, adanya oksidasi, penggunaannya bersama material lain termasuk yang mengandung bahan kimia, adanya degradasi biologis (misalnya oleh hama perusak), dan pola pakai serta perawatannya.
Terkait perawatan, sebagian petambak mengaku tidak menggulung atau membiarkannya di lahan, dan sebagian lainnya melakukan penggulungan untuk digunakan kembali pada musim garam berikutnya. Kedua pola perawatan ini memiliki konsekuensi masing–masing, apabila ditinggalkan dan dibiarkan terpapar sinar matahari dalam kondisi kering (tanpa air di permukaannya) dan secara terus–menerus tentu akan mempercepat kerusakan, sedangkan  jika digulung meskipun cenderung akan lebih awet namun para petambak memerlukan tenaga dan biaya ekstra baik saat pemasangan maupun pelepasan. Dengan kondisi banyak petambak yang tidak menggulung, maka umur pakai yang aman pada geomembrane adalah 8-10 tahun, yang artinya perlu didaur ulang setelah usia pakai tersebut agar tidak mencemari lingkungan karena sifatnya yang tidak mudah terurai dengan tanah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian yang dipaparkan, dapat disimpulkan: 1.  Petambak garam memaknai korporatisasi berdasarkan pilihan rasional mereka, dengan urutan komponen berdasarkan penilaian tinggi-rendah terdiri atas peralatan/teknologi, harga, infrastruktur, kontrak, modal, dan integrasi lahan. Integrasi/penggabungan lahan yang
merupakan ciri khas korporatisasi justru ditempatkan pada level terendah.
2.  Transisi sosial ekonomi terlihat pada beberapa hal: (i) pemilik lahan luas dan pedagang masih ditempatkan pada stratifikasi tinggi, sebagian menjadikannya sebagai pemimpinnya, namun patronase mereka melemah karena tujuan penjualan garam telah beralih, (ii) intensitas relasi petambak-pedagang mengalami pergesaran, makin sedikit petambak yang meminjam kepada pedagang lama, dan sebagian pedagang mampu menjadi pengurus koperasi/asosiasi sehingga tidak tertinggal, (iii) struktur patron-klien bertingkat yang menempatkan pedagang besar dan menangah pada posisi strategis seolah tergeser dengan keberadaan koperasi, namun beberapa koperasi juga diisi oleh para pedagang besar/menengah sehingga kondisi masyarakat pergaraman pada umumnya masih pada status quo , (iv) korporatisasi yang mengaplikasikan TUF dan geoisolator meningkatkan pendapatan petambak namun dampak ekonominya lebih dirasakan oleh pemilik penggarap.
3.  Perubahan ekologi belum terlihat secara besar, baik karena persinggungannya dengan mangrove maupun pemukiman, namun dalam beberapa tahun kedepan akan ada geoisolator yang berpotensi menjadi limbah jika tidak didaur ulang.

## DAFTAR PUSTAKA
Dharmawan A.H. 2007. Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik. Sodality . Vol.1, No.1. Hal. 1-40.
________. 2015. Sosiologi Klasik, Sosiologi Kontemporer dan Teori Sosial Hijau dalam Mendekati Pembangunan Berkelanjutan. [internet]. [diunduh 18 November 2016]. Tersedia pada http://upiicse.conference.upi. edu/files/the_1st_upi_international_conference_on_ sociology_education_(upi_icse_2015)_7869988262. pdf.
[DPK] Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. 2016. Laporan Akhir Pengembangan Usaha Garam Rakyat  (PUGaR)  tahun  2016 . Indramayu (ID): DPK Kab. Indramayu.
Edelman M. 2009. Van der Ploeg, Jan Douwe: The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization. Hum Ecol . DOI 10.1007/s10745-010-9372-9.
________. 2013. What is a Peasant? What are peasantries? A briefing  paper  on  issues  of  definition.  Geneva  (CH): UN Dec.
Effendy  M,  Zainuri  M,  Hafiluddin.  2014.  Intensifikasi
Lahan Garam Rakyat di Kabupaten Sumenep. [internet]. [diunduh 13 Juli 2017]. Tersedia pada http://ilmukelautan.trunojoyo.ac.id/wp-content/ uploads/2015/03/2.Intensifikasi-Lahan-Garam- Rakyat-di-Kabupaten-Sumenep.-Mahfud-Effendy- Muhammad-Zainuri-Hafiluddin.pdf.
Effendy M, Heryanto A, Sidik R.F. 2014. Korporatisasi Usaha Garam Rakyat: Perspektif Teknis Sosial Ekonomis. Bangkalan (ID): UTM Press.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 1 April 2018, hal 61-70 |  69
Hannigan J. 2006. Environmental Sociology . New York (US): Routledge. Huda M. 2015. Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir
Terhadap  Perubahan  Lingkungan:  Studi  Petambak Garam di Desa Losarang, Indramayu dan Desa Pinggir Papas Sumenep . [Disertasi]. Depok  (ID): Universitas Indonesia. Kahan D. 2013. Entrepreneurship in Farming . Rome (IT):
FAO.
Kalberg  S.  1980.  Max  Weber’s  Types  of  Rationality:
Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History. The  American  Journal  of Sociology . Vol. 85, No.5 (Mar., 1980), Hal. 1145-1179. Kinseng RA, Diatin I, Fahrudin A. 1996. Dampak Program Bina Desa Terhadap Perilaku Masyarakat di Desa Binaan. Buletin Ekonomi Perikanan. Vol. 2, No 3 (1996).
Kinseng RA. 2017. Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan. Sodality. Vol. 5, No. 2 (2017), Hal. 127-137.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015a. Perdirjen KP3K Nomor 10/PER-DJKP3K/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) Tahun 2015. Jakarta (ID): Ditjen KP3K.
________. 2015b. Analisis Produksi Garam Indonesia. [internet]. [diunduh 9 Agustus 2017].  Tersedia pada: http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Berita/ Analisis%20Produksi%20Garam%20Indonesia.pdf.
________. 2016. Perdirjen PRL Nomor 2A/PER-DJPRL/2016 Tentang  Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Jakarta (ID): Ditjen PRL.
[KKP] dan [BPS] Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pusat Statistik. 2017. Laporan Akhir Penguatan Data Produksi Garam Tahun 2017. Jakarta (ID): KKP dan BPS.
Laeyendecker L. 1983. Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi . Jakarta (ID): PT.
Gramedia.
Marsden T. 1984. Capitalist Farming and The Farm Family:
A Case Study. Sociology. Vol. 18, No. 2 (May 1984), pp. 205-224.
Ploeg JD vd. 200 6. Empire and The Peasant Principle.
Keszthely (HU): Paper presented at the plenary session of the XXI Congress of the European Society for Rural Sociology. [internet]. [diunduh 18 November 2016]. Tersedia pada:  http://miau.gau.hu/osiris/content/docs/ fao_seminar/misc/ploegkeynote1keszthely.pdf.
________. 2008. The  New  Peasantries:  Struggles  for
Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization . London (GB): Sterling.
________.  2014. Peasant-Driven Agricultural Growth and Food Sovereignty. The  Journal  of  Peasant  Studies . 41:6, 999-1030.
Rangkuti. 2010. Peran Komunikasi dalam Modernisasi Pertanian Berbasis Koperasi. Jurnal Komunikasi Pembangunan .  ISSN 1693-3699.  Februari 2010, Vol.
08, No. 1. Ritzer G. 2011. Sociological  Theory . New York (US): McGraw-Hill Companies, Inc.
Rochwulaningsih Y. 2012a. Pendekatan Sosiologi Sejarah
Pada Komoditas Garam Rakyat: Dari Ekspor Menjadi Impor. Paramita. Vol. 22 No. 1 - Januari 2012, Hal. 14- 24.
________. 2012b. Marginalisasi Garam Rakyat. Semarang (ID): CV Madina.
Sangam HP, Rowe RK. 2002. Durability of HDPE Geomembranes. Geotextiles and Geomembranes. Vol. 20 (2002) 77–95.
Santoso B.W, Hubies M, Sumantadinata K. 2013. Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat di Desa Losarang, Indramayu. Manajemen IKM. Vol. 8 No. 2, Hal. 144-154.
Scott JC. 1972. Patron-klien Politics and Political Change in Southeast Asia The American Political Science Review. Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), pp. 91-113.
Soemardjan S. 1986. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.
Soetarto E, Sihaloho M, Purwandari H. 2007. Land Reform by Leverage: Kasus Distribusi Lahan di Jawa Timur.
Sodality . Vol.1, No. 02 (2007), Hal. 271-282.
Soetarto E, Shohibuddin M. 2005. Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan . Bandung (ID): Konsorsium Pembaruan Agraria.
Tylor PC, Medina MND. Educational research paradigms:
From positivism to multiparadigmatic [internet].
[diunduh 19 Agustus 2017]. Tersedia pada: https:// www.researchgate.net/profile/Peter_Taylor11/ publication/264196558_Educational_research_ paradigms_From_positivism_to_multiparadigmatic/ links/53d1c13d0cf228d363e8eccd/Educational- r e s e a r c h - p a r a d i g m s - F r o m - p o s i t i v i s m - t o - multiparadigmatic.pdf
Vago S. 1989. Social Change. New Jersey (US): Prentice Hall Inc.
Vellema S. 2002. Making Contract Farming Work? Society and Tehchnology  in  Philipine  Transnational  agribusiness.
Maastricht (NL): Shaker Publishing.
Wittmaack N. 2006. Should Corporate Farming be Limited in the United States? An Economic Perspective. [internet]. [diunduh 19 Januari 2017]. Tersedia pada http://business.uni.edu/economics/Themes/wittmaack. pdf.