## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH

## PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Oleh : Musfianawati, S.H., M.H.

## Abstract
Legal  certainty  in  realizing  the  President  as  the  head  of  government  as  the  executive government is mandated to create a Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) when  the  material  existing  Act  does  not  regulate  the  material  that  is  needed  in  urgent circumstances  and  in  a  state  of  urgency  that  forces.  However,  none  of  the  provisions concerning the criteria  crunch forcing any good at NRI 1945 Constitution and the law. One of the tasks of the Constitutional Court is to examine the Act that is contrary to the Constitution  of  1945.  While  the  regulations  under  laws  that  are  contrary  to  the Constitution authorized  to  conduct  testing  is  the  Supreme  Court.  Position  Regulation Legislation is any part of the sort order of legislation-based On invitation State Indonesia Law  Number  12  Year  2011  concerning  the  establishment  of  legislation-Invite.  The Constitutional  Court  has  the  authority  to  conduct  testing  of  the  juridical  decree  though NRI 1945 Constitution does not explicitly grant authority to test it. Consideration used by constitutional  judges  to  examine  the  decree  is  teleological  and  sociological  factors  as community needs are growing. The new authority is held by the Constitutional Court to examine  the  decree  through  its  decision,  the  Constitutional  Court  can  be  said  to  have made changes to the constitution.
Keywords: Authority, the Constitutional Court, Regulation

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara   semua warga  Negara berhak memperoleh kepastian hukum.
Sebagaimana  di  dalam  UUD  NRI  1945 di  dalam Pasal  27    ayat  1 Segala  warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  kecualinya.  Oleh  karena itu  menjadi  hak    segala  warga  Negara bilamana  ada  peraturan  yang  tidak menjujung    asas    keadilan  untuk  dapat memperjuangkannya    dan  menjadi kewajiban  pula  bagi  warga  Negara  untuk menjunjung  hukum  yang  artinya  bahwa bila ada peraturan yang tidak sesuai dengan asas-asas  yang  ada  dalam  hukum,  maka warga Negara mempunyai kewajiban untuk menjunjungnya. Begitu pula di dalam Pasal 28Dayat (1)    Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Undang  Undang  no  12 tahun 2011 tentang  peraturan  pembentukan Perundang-Undangan mengatur  tentang Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang. Berdasarkan  Undang-Undang  12 tahun 2011,    semua  peraturan  di  bawahnya tidak  boleh  bertentangan  dengan  UUD NRI 1945. Adapun:
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik   Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan  Majelis  Permusya-
waratan Rakyat
c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
(2) . Kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang- undangan  sesuai  dengan  hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 1 Pada    21  September      2009 Presiden Republik Indonesia menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia  (Perpu)  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perpu  itu  memberikan  kewenangan kepada  Presiden  untuk  mengangkat anggota  sementara  pimpinan  KPK  bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan  KPK  sehingga  pimpinannya kurang dari tiga orang.
Terjadinya kekosongan keanggo- taan  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan
1 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Korupsi  telah  mengganggu  kinerja  serta berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian hukum  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan  Korupsi;  b)  bahwa pengaturan
mengenai pengisian kekosongan  keanggotaan  Pimpinan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang diatur  dalam  UU  NRI    No.  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi diperlukan  percepatan  dalam  pengisian kekosongan  keanggotaan  Pimpinan Komisi  Pemberantasan Korupsi. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a dan  huruf  b,    serta  untuk  mengatasi timbulnya kegentingan yang diakibatkan terjadinya  kekosongan  keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,  perlu  menetapkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2
Keberadaan Perpu Nomor 4 tahun 2009  telah  menimbulkan  kontra  di
2 Perppu no 4 tahun 2009,
masyarakat,  karena  dinilai  bertentangan dengan  UUD  NRI  1945 .Perhimpunan Advokat  Indonesia  Pengawal  (PAIP) Konstitusi (sebagai pemohon) Berargumen  bahwa  perpu  4/2009 melanggar  prosedur  pembentukan  suatu perpu  karena  tidak  memenuhi  unsur kegentingan  yang  memaksa.  Pasal  22 ayat  (1)  UUD  NRI  1945 menyebutkan unsur  kegentingan  yang  memaksa, presiden  berhak  menetapkan  peraturan pemerintah pengganti undang-undang Karena  menilai  Perpu  tersebut tidak sesuai kepastian hukum dan kaidah pembentukan  peraturan  perundang- undangan  serta  bertentangan  dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang merugikan  hak  konstitusional  para Pemohon.  Akhirnya,  Perpu  tersebut dibawa  ke  MK  untuk  dimohonkan  uji materi.  Dapatkan  MK  menguji  Perpu? MK harus mampu mengikuti perkembangan  hukum  ketatanegaraan.
MK  sebagai  pengawal  konstitusi sekaligus  pelindung  hak  konstitusional warga  negara  seharusnya  dapat  menguji Perpu.  Apalagi,  saat  ini  tidak  ada lembaga  negara  yang  dapat  mengontrol penerbitan  Perpu.  Penerbitan  Perpu adalah hak subjektif Presiden. Ini sesuai dengan  Pasal  22  UUD  NRI 1945  yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika ada kegentingan memaksa. Namun,  tidak  ada  satu  ketentuan  pun
mengenai kriteria  kegentingan memaksa baik di UUD NRI 1945 maupun undang- undang.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan    uraian  yang  telah disebutkan  pada  latar  belakang  di  atas, permasalahan yang akan dikaji pada tulisan ini  adalah dapatkah  Mahkamah Konstitusi  melakukan judicial  review terhadap
Perpu yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI 1945?

## II. PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Dalam Menguji Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang
Di  dalam  Peraturan  pemerintah pengganti  Undang-undang  yang  perlu diperhatikan  pertama  kali  sebelum  yang lainnya  adalah  bagaimana  UUD  NRI  1945 mengaturnya. Artinya,  mempermasalahkan Perpu  tentu  harus  meletakkannya  dalam tatanan  sistem yang dibangun dalam UUD NRI 1945. Ada tiga hal sangat penting yang perlu dicermati dalam hal ini. Dalam UUD NRI  1945,  Perpu  diatur  dalam  Pasal  22 yang diletakkan pada Bab VII tentang DPR. Konstruksi  yang  demikian  harus  dipahami betul  mengingat  ketentuan  Pasal  22  erat hubungannya  dengan  kewenangan  DPR
sebagai  pemegang  kekuasaan  legislatif. Pasal 22 UUD NRI 1945 berisikan tiga hal, yaitu  1).  pemberian  kewenangan  kepada Presiden  untuk  membuat  Perpu,  2). Kewenangan  itu  hanya  digunakan  apabila terdapat keadaan genting dan memaksa, 3). Perpu  harus    mendapat    persetujuan    DPR pada  persidangan  berikutnya.
UUD  NRI  1945  membedakan dengan  jelas  Perpu  dengan  Peraturan Pemerintah  (PP). PP  sebagaimana  diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dibuat untuk tujuan menjalankan  undang-undang.  Sementara, Perpu  yang  diatur  dalam  Bab  DPR  materi muatannya  seperti  yang  diatur  dalam undang-undang, bukan untuk melaksanakan undang-undang.  Karenanya,  jika  terjadi kekosongan  undang-undang,  sehingga materi  undang-undang  itu  belum  diproses untuk menjadi undang-undang sebagaimana tata  cara  yang  berlaku,  maka  Pasal  22 menyediakan  pranata  khusus yaitu memberikan  kewenangan  kepada  Presiden untuk  membuat  Peraturan  Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-Undang.
Dalam hal ini, yang terpenting ialah adanya situasi  dan  kondisi  mendesak  yang membutuhkan  aturan  (undang-undang), sementara  proses  normal  pembuatan undang-undang  memerlukan  waktu  lama sehingga  kebutuhan  akan  hukum  yang mendesak itu tak dapat diatasi. Sederhananya,  Perpu  diperlukan  apabila memenuhi tiga parameter, yakni :
1. Ada  keadaan  mendesak  untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang,
2. Terjadi  kekosongan  hukum  karena undang-undang  yang  dibutuhkan untuk itu belum ada,
3. Kekosongan hukum tidak teratasi jika harus  menempuh  prosedur  legislasi biasa  yang  perlu  waktu  lama sedangkan  keadaan  mendesak  perlu cepat  mendapatkan  kepastian  untuk diselesaikan.
Pengertian  kegentingan  memaksa dalam  Pasal 22  ayat  (1)  tak  bisa  dimaknai hanya  dengan  mengkaitkannya  dengan adanya  keadaan  bahaya  sebagaimana dimaksud  Pasal  12  UUD  NRI  1945. Keadaan bahaya memang dapat menyebabkan proses legislasi normal tidak dapat  dilaksanakan,  tetapi  itu  bukan  satu- satunya  penyebab  timbulnya kegentingan memaksa. Berdasarkan    pada  sistem konstitusi di atas, Pasal 22 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Dalam
keadaan kegentingan  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan
peraturan pemerintah pengganti  undang-undang"  harus  dimaknai sebagai berikut.  peraturan pemerintah pada pasal itu adalah sebagai pengganti undang- undang.  Artinya,  materi  yang  diatur  dalam peraturan  pemerintah  itu  seharusnya  diatur dalam  wadah  undang-undang.  Tetapi karena  kegentingan  memaksa,  UUD  NRI 1945  memberikan  hak  kepada  Presiden
untuk menetapkannya, bukan kepada DPR. Kenapa  bukan  DPR?  Karena  apabila diserahkan ke DPR, proses dan mekanisme pengambilan  keputusannya  akan  memakan waktu lama mengingat diperlukannya rapat- rapat  DPR  dengan  berbagai  tingkatan. Sehingga, kebutuhan hukum secara cepat jelas tak dimungkinkan.
Frase ”Presiden  berhak” pada Pasal  22  ayat  (1)  mengesankan  adanya subyektifitas  dan  tergantung  sepenuhnya pada Presiden dalam hal pembuatan Perpu. Memang,  pembuatan  Perpu  di  tangan Presiden  yang  bergantung  pada  penilaian subyektifnya.  Namun,  itu  tidak  berarti penilaian  subyektif  itu  bersifat  absolut  dan tanpa  dilandasi  hal  mendasar.  Penilaian subyektif  Presiden  itu  harus  didasarkan pada keadaan obyektif berupa terpenuhinya tiga  parameter  adanya  kegentingan memaksa.  Sebagai  instrumen  mengatasi kebutuhan  hukum  dalam  kegentingan memaksa,  maka  tentu  saja  Perpu melahirkan  norma  hukum.  Sebagai  norma hukum baru, Perpu akan menimbulkan
1) status hukum baru,
2). Hubungan hukum baru,
3). Akibat hukum baru.
Norma  hukum  lahir sejak  Perpu disahkan.  Hanya  saja,  nasibnya  norma hukum  itu  sangat  bergantung  pada  DPR, apakah  menerima  atau  menolak  norma hukum  Perpu.  Meski  demikian,  sebelum DPR  berpendapat  untuk  menyetujui  atau
menolak  Perpu,  norma  hukum  itu  adalah sah  dan  berlaku  mengikat.  Oleh  karena keberadaannya  yang  melahirkan  norma hukum  dengan  kekuatan  setara  undang- undang  itulah  maka  sudah  seharusnya Perpu dapat dimohonkan untuk diuji materi di  MK.  Singkat  cerita,  MK  mestinya berwenang  menguji  Perpu  terhadap  UUD NRI 1945 sebelum adanya persetujuan atau penolakan  oleh  DPR.  Untuk  Perpu  pasca persetujuan DPR tentu saja MK berwenang karena Perpu telah menjadi UU.
Perpu  adalah  suatu  peraturan yang  dibentuk  oleh  Presiden  dalam  hal ikhwal  kegentingan  yang  memaksa, dalam arti pembentukannya memerlukan alasan-alasan tertentu, yaitu adanya  keadaan  mendesak,  memaksa atau  darurat  yang  dapat  dirumuskan sebagai  keadaan  yang  sukar  atau  sulit dan  tidak  tersangka-sangka  yang memerlukan  penanggulangan    segera. Kriteria  tentang    yang  dimaksudkan dengan    hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa  adalah  suatu  keadaan  yang sukar,  penting  dan  terkadang  krusial sifatnya,  yang  tidak  dapat  diduga, diperkirakan atau diprediksi sebelumnya,  serta  harus  ditanggulangi segera  dengan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  setingkat dengan undang-undang. 3
3 R.  Kranenburg,  De  Grondslagen  der
Keadaan  bahaya  tidak  boleh berlama-lama,  karena  fungsi  utama hukum  negara  darurat  (staatsnoodrecht) ialah  menghapuskan  segera  bahaya  itu sehingga  kembali  normal.  Bila  terjadi keadaan  berlama-lama,  nood  (bahaya) maka menyalahi tujuan diadakan hukum negara  darurat.Keadaan  bahaya  dengan upaya luar biasa harus ada keseimbangan,  supaya  kewenangan  itu tidak  berkelebihan  sekaligus  mencegah penyalahgunaan  kekuasaan  yang  besar. Keadaan bahaya itu adalah sesuatu yang abnormal,  untuk  mengatasi  bahaya  itu hukumnya pun dalam keadaan biasa pun harus  dipandang  abnormal  dan  luar biasa,  mungkin  dalam  keadaan  normal tindakan  penguasa  itu  masuk  dalam kategori  onrechtmatig,  namun  karena keadaan  bahaya  atau  abnormal,  maka tindakan  Penguasa  itu  adalah  sah  dan dapat dibenarkan. 4 Harus pula dipertimbangkan,  bagaimana  supaya dalam keadaan bahaya (staatsnoodrecht) hak-hak  asasi  manusia  tetap  dihargai sebagaimana  layak.  Karena  Perpu  ini merupakan  PP  yang  menggantikan kedudukan  undang-undang,  materi-
Rechtswetenschap,  Cetakan  ketiga,  1951, hlm.  94-96,  sebagaimana  dikutip  kembali oleh Herman Sihombing dalam Hukum Tata Negara  Darurat  di  Indonesia,  Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. viii.
4 A.A.L.F Van Dullemen, Staatsnoodrech en Democratie 1947, dikutip kembali oleh herman sihombing, ibid Hal 7
muatannya  adalah  sama  dengan  materi- muatan  dari  undang-undang. 5 Hal  yang sama  dikemukakan  oleh  Bagir  Manan, yang  dimaksud  dengan  pengganti undang-undang  adalah  bahwa  materi muatan Perpu merupakan materi muatan undang-undang. 6 Dalam  keadaan  biasa (normal)  materi  muatan  tersebut  harus diatur dengan undang-undang. Justru itu, Pasal  9  UU  No.  12 Tahun  2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  memberi  ketegasan  bahwa, materi  muatan  Perpu  sama  dengan materi  muatan  undang-undang.  Karena memang Perpu  adalah  undang-undang yang dibentuk seperti PP.
Sebagai  peraturan  darurat,  Perpu mengandung  pembatasan-pembatasan. Pertama: Perpu hanya dikeluarkan dalam hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa. Dalam  praktik  hal  ikhwal  kegentingan yang  memaksa  sering  diartikan  secara luas. Tidak hanya terbatas pada keadaan yang  mengandung  suatu  kegentingan atau  ancaman,  tetapi  termasuk  juga kebutuhan  yang  dipandang  mendesak. Siapakah  yang  menentukan  kegentingan yang  memaksa  itu?  Karena  kewenangan menetapkan  Perpu  ada  pada Presiden,
5 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  Ilmu Perundang -undangan;
Dasar -Dasa r dan Pe mbentukannya, Kanisius,
Yogya karta, 1998, hlm.  131. 6 Bagir  Manan,  Dasar-Dasar  Perundang-undangan Indonesia, IndHill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 50.
Presidenlah yang secara hukum menentukan kegentingan yang memaksa. Kedua,  Perpu  hanya  berlaku  untuk jangka  waktu  yang  terbatas.  Presiden paling  lambat  dalam  masa  sidang  DPR berikutnya  harus  mengajukan  Perpu  ke DPR  untuk  memperolah  persetujuan. Apabila  disetujui  DPR,  Perpu  berubah menjadi  undang-undang.  Kalau  tidak disetujui,  Perpu tersebut  harus  segera dicabut.
Pembatasan  jangka  waktu  dan persetujuan  DPR  mengandung  berbagai makna:
1. kewenangan membuat Perpu memberikan  kekuasaan  luar  biasa kepada  Presiden.  Kekuasaan  luar biasa  ini  harus  dikendalikan  untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan Perpu sebagai sarana;
2. telah  dikemukakan,  materi  muatan Perpu  merupakan  materi  muatan UU.  Karena  itu,  harus  diajukan kepada  DPR  agar  mendapatkan persetujuan untuk menjadi UU;
3. Perpu mencerminkan suatu keadaan darurat.
Keadaan darurat merupakan pembenaran untuk misalnya menyimpangi  prinsip-prinsip  negara berdasarkan  atas  hukum  atau  prinsip negara  berkonstitusi.  Pengajuan  Perpu
secepat  mungkin  kepada  DPR  berarti secepat  mungkin  pula  pengembalian pada  keadaan  normal  yang  menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip negara berdasar  atas  hukum  atau  negara berkonstitusi.
Pasal  12  UUD  NRI  1945 mempersyaratkan  ditentukan  syarat- syarat  objektif  untuk  pemberlakuan, pengawasan,  dan  pengakhiran  suatu keadaan bahaya itu, sedangkan Pasal 22 UUD  NRI  1945  tidak  menentukan adanya  syarat-syarat  objektif  semacam itu,  kecuali  menyerahkan  pelaksanaan sepenuhnya  kepada  Presiden  untuk menilai  apakah  kondisi  negara  berada dalam  keadaan  genting  dan  memaksa atau  terdapat  hal  ikhwal  kegentingan yang bersifat memaksa untuk ditetapkan suatu  peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang (Perpu). 7
Dengan
perkataan  lain, Pasal  12  mengatur mengenai keadaan yang bersifat objektif,  sedangkan  Pasal  22  mengatur mengenai  tindakan  pengaturan  yang harus dilakukan oleh Presiden atas dasar penilaian subjektifnya mengenai keadaan negara.
7 Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama, Kerja sama Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH  UI,  Jakarta,  2004,  hlm.  273-274.  Lihat  juga Joeniarto,  Selayang Pandang  Sumber-Sumber Hukum  Tatanegara  di  Indonesia,  Cetakan  kedua, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 138.
Mengenai  kedudukan  Perpu memang  sering  dipersoalkan  apakah masih  akan  dipertahankan.  Dengan sebutan  yang  berbeda,  baik  dalam  Pasal 139  ayat  (1)  konstitusi  Republik Indonesia  Serikat  1949  maupun  dalam Pasal  96  UUDS  1950,  bentuk  peraturan demikian  selalu  ada,  yaitu  dengan sebutan  Undang-Undang  Darurat.  Pasal 139  ayat  (1)  Konstitusi  RIS  1949 menyatakan,Pemerintah  berhak  atas kuasa  dan  tanggung  jawab  sendiri menetapkan  undang-undang  darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan  federal  yang  karena keadaan-keadaan  yang  mendesak  perlu diatur dengan  segera.  Ketentuan  yang diadopsi dalam UUD NRI 1950 Pasal 96 ayat (1) menegaskan,”Pemerintah berhak  atas  kuasa  dan  tanggung  jawab sendiri  menetapkan  undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan  pemerintahan  yang karena keadaan-keadaan yang  mendesak perlu  diatur  dengan  segera”.Ayat  (2) mengatakan  bahwa,  Undang-undang darurat  mempunyai  kekuasaan  dan derajad  undangundang,  ketentuan  ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal  yang  berikut.  Kedua  ayat  dari pasal  tersebut  nampak  bahwa  untuk menyebut  peraturan  sebagaimana  yang dimaksud  dengan  Perpu  menurut  UUD NRI  1945  dipergunakan  “Undang-
Undang  Darurat”.  Pemakaian  Undang- undang  darurat  seringkali  dikacaukan dengan  yang  dimaksud  dengan  Undang- undang tentang Keadaan darurat/Bahaya.
Undang-undang  darurat  atau Perpu  adalah  dimaksudkan  menyebut suatu  peratutan  berderajad  undang- undang sebagai gantinya undang-undang yang dibuat dalam hal ikhwal yang perlu segera  diatur,  sehingga  tidak  perlu menunggu  persetujuan  DPR  dulu. Undang-undang tentang keadaan darurat adalah  suatu  undang-undang  yang mengatur manakala ada keadaan bahaya, baik  mengatur  tentang  syarat-syaratnya kapan  boleh  dinyatakan  ada  keadaan bahaya maupun akibat-akibat hukumnya setelah  dinyatakan  adanya  keadaan bahaya  itu.  Dalam  UUD  NRI 1945 ketentuan mengenai ini diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 12  menegaskan,”Presiden  menyatakan keadaan  bahaya.  Syaratsyarat  dan akibatnya  keadaan  bahaya  ditetapkan dengan  undang-undang.”Pasal  22  ayat (1)  menyatakan  “Dalam  hal  ikhwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah  sebagai  pengganti  undang- undang.”  Dari  ketentuan  tersebut,  dapat diketahui  adanya  dua  kategori  keadaan menurut  UUD  NRI  1945  yaitu:  keadaan
bahaya dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
Istilah  yang  dipakai  dalam  kedua pasal tersebut jelas berbeda. Istilah yang pertama  menggunakan  istilah  “keadaan bahaya”  yang  tidak  lain  sama  dengan pengertian  keadaan  darurat (state  of emergency) .  Istilah  kedua  memakai istilah  “hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa.”  Apakah  kata  “hal  ikhwal” sama  dengan  pengertian  “keadaan”  ? Keduanya  tentu  tidak  sama.  Keadaan adalah  strukturnya,  sedangkan  hal ikhwal  adalah  isinya.  Namun,  dalam praktik,  keduanya  dapat  mengandung makna  praktis  yang  sama.  Oleh  karena itu,  keadaan  bahaya  kadang  dianggap sama  dengan  hal  ikhwal  yang membahayakan,  atau  sebaliknya  hal ikhwal  yang  membahayakan  sama dengan  keadaan  bahaya.  Hanya  saja, apakah  hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa  itu  selalu  membahayakan? Segala  sesuatu  yang  “membahayakan” tentu  selalu  memikili  sifat  yang menimbulkan “kegentingan yang memaksa”,  tetapi  segala  hal  ikhwal kegentingan  yang  memaksa  tidak  selalu membahayakan.  Jika  demikian,  berarti kondisi  kegentingan  yang  memaksa  itu lebih  luas  daripada  keadaan  bahaya. Oleh  karena  itu,  kedua  istilah  “keadaan bahaya”  dan  “hal  ikhwal  kegentingan
yang memaksa” tersebut dapat dibedakan  satu  dengan  yang  lain. Adanya  pembedaan  itu,  wajar  apabila penetapan  suatu  peraturan  pemerintah sebagai  undang-undang  berdasarkan ketentuan Pasal  22  ayat  (1)  UUD  NRI 1945  tidak  harus  didahului  oleh  suatu deklarasi  keadaan  darurat.  Pelaksanaan ketentuan  Pasal  12  UUD  NRI  1945 mempersyaratkan dilakukanknya deklarasi  atau  proklamasi  resmi  dalam rangka  pemberlakuan  keadaan  bahaya itu.
Tidak  setiap kali  Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berarti negara berada  dalam  keadaan  bahaya.  Keadaan bahaya dapat dianggap sama dengan hal ikhwal  yang  membahayakan,  atau sebaliknya, hal ikhwal yang membahayakan juga merupakan keadaan yang  membahayakan.  Hal  ikhwal keadaan  yang  memaksa  itu  tidak  selalu membahayakan.  Segala  sesuatu  yang “membahayakan”  tentu  selalu  bersifat “kegentingan  yang  memaksa,”  tetapi segala  hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa  tidak  selalu  membahayakan. Oleh  karena  itu,  dalam  keadaan  bahaya menurut  Pasal  12,  Presiden  dapat menetapkan Perpu kapan saja diperlukan, tetapi, penetapan Perpu oleh Presiden  tidak  selalu  harus  berarti  ada
keadaan  bahaya  lebih  dulu.  Artinya, dalam  kondisi  negara  dalam  keadaan normal  pun,  apabila  memang  memenuhi syarat,  Presiden  dapat  saja  menetapkan suatu  Undang-Undang  Darurat  yang digunakan  dalam  Konstitusi  RIS  1949 maupun  UUDS  1950  Dasar  hukumnya adalah  keadaan  darurat  yang  memaksa (emergensi),  baik  karena  keadaan bahaya  ataupun  karena  sebab  lain  yang sungguh-sungguh  memaksa.  Jadi,  tidak benar  jika  dikatakan  bahwa  dasar hukumnya  hanya  keadaan  darurat menurut ketentuan keadaan bahaya yang dikaitkan dengan pemberlakuan keadaan staatsnoodrect  (hukum  negara  dalam keadaan bahaya) atau mengenai noodverordeningsrect Presiden. Di samping  keadaan  bahaya  itu,  dapat  saja terjadi  karena  alasan-alasan  mendesak, misalnya untuk memelihara keselamatan negara  dari  ancaman-ancaman  yang tidak  boleh  dibiarkan  berlarut-larut, sementara  proses  di  DPR  tidak  dapat dilaksanakan,  maka  Presiden  atas  dasar keyakinannya  dapat  saja  menetapkan peraturan  mengenai  materi yang seharusnya  dimuat  dalam  undang undang  itu  dalam  bentuk  Perpu.Harus diingat  bahwa  pengertian  keadaan memaksa  yang  bersifat  longgar  tersebut harus pula diimbangi dengan pengertian bahwa  sebagai  konsekuensi  bergesernya kekuasaan  membentuk  undang-undang
dari  Presiden  ke  DPR  berdasarkan ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  baru  juncto Pasal  5  ayat  (1)  baru  UUD  NRI  1945, maka  kedudukan  DPR  sebagai  lembaga legislatif  makin dipertegas.  Oleh  karena itu,  semua  peraturan  yang  dikeluarkan oleh  Presiden  haruslah  mengacu  kepada undang-undang  dan  UUD,  dan  tidak boleh  lagi  bersifat  mandiri  dalam  arti tidak  untuk  melaksanakan  perintah undang-undang  adalah  berbentuk  Perpu yang  dapat  berlaku  selama-lamanya  1 tahun.  Untuk  selanjutnya Perpu tersebut harus  diajukan  untuk  mendapatkan persetujuan  DPR.  Jika  DPR  menolak menyetujui  Perpu  tersebut,  maka menurut  ketentuan  Pasal  22  ayat  (3) UUD  NRI  1945  Presiden  harus mencabutnya kembali .
Ide untuk  membentuk  MK  yang salah satu tugasnya antara lain meninjau kembali  keabsahan  perudang-undangan sebagai  sarana  untuk  membatasi penggunaan kekuasaan pemerintah, telah disuarakan  oleh  para  hakim,  pengacara dan  kelompok  kelas  menengah  pada 1966-1967,  hanya  saja  dominasi pemerintah  sangat  kuat  sehingga  ide tersebut tidak dapat terealisir 8 .
8 Beny  K  Herman,”    Judicial  Review  dan Perjuangan  untuk  Tegaknya  Konstitusi”,  dalam Konstitualisme Peran DPR dan Judicial Review, YLBHI, Jakarta, 1991, hlm. 35-36, dalam Didit Hariadi  Estiko  Suhartono  (Editor),  Mahkamah Konstitusi  Lembaga  Negara  Baru  Pengawal
MK  sebagai  salah  satu  pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan  konstitusi  dan  prinsip negara  hukum  sesuai  dengan  tugas  dan wewenangnya sebagaimana  ditentukan dalam  UUD  NRI  1945.  Wewenang  MK sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  24 C  ayat  (1),  ialah  menguji  undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh  UUD,  memutus  pembubaran  partai politik  dan  memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan  tersebut  adalah  dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan MK  bersifat  final,  yaitu  langsung mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan tidak  terdapat  upaya  hukum  untuk mengubahnya. 9
Selain  daripada  itu,  berdasarkan Pasal  24  C  ayat  (2),  juncto  Pasal  7  B MK  juga  berwenang  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  mengenai pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  telah  melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan  tindak  pidana  berat  lainnya,
Konstitusi,  Pusat  Pengkajian  dan  Pelayanan Informasi,  Sekjen  DPRRI,  Jakarta,  2003,  hlm, 102.
9 Harun  AlRasid”Hak  menguji  dalam  teori  dan praktek” Artikel  dalam  jurnal  konstitusi  Vol  1 nomor 1 Tahun 2004 Hal. 99
atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.  Perlu  dicatat  bahwa  putusan ini  sifatnya tidak  final  karena  tunduk pada  (subject  to)  putusan  Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7 A)..
Berdasarkan  uraian  di  atas,  UUD NRI 1945 sama sekali tidak memberikan kewenangan  kepada  MK  untuk  menguji Perpu  sebagai  produk  hukum  buatan Presiden,  yang  dari  bentuknya  adalah PP,  namun  dari  muatannya  adalah muatan  UU.  Padahal,  akhirakhir  ini sering  timbul  perdebatan,  apakah penilaian  untuk  memberi  persetujuan atau  tidak  atas  Perpu  oleh  DPR dilakukan  tepat pada  masa  sidang setelah  Perpu  dikeluarkan  atau  bisa kapan saja. Dalam salah satu pertimbangannya MK menyatakan bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945
menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan  yang  memaksa,  Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah  sebagai  pengganti  undang- undang”.  Dari  rumusan  kalimat  tersebut jelas  bahwa  peraturan  pemerintah  yang dimaksud    pasal  ini  adalah  sebagai pengganti  undang-undang,  yang  artinya seharusnya  materi  tersebut  diatur  dalam
undang-undang tetapi karena kegentingan  yang  memaksa,  UUD  NRI 1945  memberikan  hak  kepada  Presiden untuk  menetapkan  Perpu  dan  tidak memberikan  hak  kepada  DPR  untuk membuat  peraturan  sebagai  pengganti undang-undang.
Disamping itu, dengan disebutnya  “Presiden  berhak”  terkesan bahwa  pembuatan  Perpu  menjadi  sangat subjektif  karena  menjadi  hak  dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan  Perpu  memang  di  tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian  subjektif  Presiden,  meskipun demikian  tidak  berarti  bahwa  secara absolut  tergantung  kepada  penilaian subjektif  Presiden  karena  penilaian subjektif  Presiden  tersebut  harus didasarkan  kepada  keadaan  yang objektif yaitu :
(1) adanya  keadaan  yaitu  kebutuhan mendesak  untuk  menyelesaikan masalah  hukum  secara  cepat berdasarkan undang-undang;
(2) undang-undang  yang  dibutuhkan tersebut  belum  ada  sehingga terjadi  kekosongan  aturan,  atau ada  undang-undang  tetapi  tidak memadai;
(3) kekosongan  aturan  tersebut  tidak dapat diatasi dengan cara membuat  undang-undang  secara prosedur  biasa  karena  akan
memerlukan waktu  yang  cukup lama  sedangkan  keadaan  yang
mendesak
tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
Tiga  syarat  tersebut  sebagai parameter  adanya  kegentingan  yang memaksa. Dalam  kasus  tertentu  dimana kebutuhan akan undang-undang
sangatlah
mendesak untuk menyelesaikan  persoalan  kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh  bangsa,  hak  Presiden  untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan  Perpu  sebagai  upaya  untuk menyelesaikan  persoalan  bangsa  dan negara.
Dalam  hal  dikeluarkannya  Perpu No. 4 Tahun 2009 pemohon berpendapat bahwa  pertimbangan  Presiden  Republik Indonesia  dalam  Perpu  No.  4  Tahun 2009 adalah pertimbangan yang bertentangan  dengan  hukum  karena tidak  sesuai  dengan  fakta  yang sebenarnya. Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun  2002  menyatakan,  “Komisi Pemberantasan  Korupsi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. Pimpinan  KPK  yang  terdiri  dari  5 (lima) anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Tim  Penasihat  yang  terdiri  dari  4 (empat) anggota;
3. Pegawai  KPK  sebagai  Pelaksana Tugas.
4. Bahwa  pada  saat  dikeluarkannya Perpu No. 4 Tahun 2009, pimpinan KPK yang aktif terdiri dari 2 (dua) orang  sedangkan  3  (tiga)  orang tidak aktif (diberhentikan
sementara) karena sedang menjalani  proses  hukum  karena diduga  telah  melakukan  tindak pidana.
Status  kepemimpinan  di  KPK oleh  UU  NRI  No.  30  Tahun  2002  tetap dinyatakan  sebagai  pimpinan  KPK. Sehingga  tidak  benar  pertimbangan Presiden  Republik  Indonesia  yang menyatakan,  “terjadiya  kekosongaan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”.
Pada  saat  dikeluarkannya  Perpu No. 4 Tahun 2009 tanggal 21 September 2009,  pimpinan  KPK  menjadi  8 (delapan) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dengan status aktif, 3 (tiga) orang dengan  status  non  aktif  dan  3  (tiga) orang dengan status pimpinan sementara, sehingga bertentangan dengan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  No.  30 Tahun  2002  yang  mengakibatkan  tidak adanya  kepastian  hukum  bagi  warga negara;  Karena  tidak  adanya  kepastian hukum,  maka  akan  merugikan  para Pemohon  sebagai  penegak  hukum  dan
bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945, Pasal  28  D  ayat  (1)  yang  menyatakan, “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama di hadapan hukum”.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut  di  atas  telah  terbukti  bahwa Perpu  No.  4  Tahun  2009  dapat dikategorikan sebagai
wujud penyalahgunaan  kekuasaan. (Abuse  of power) dan  kesewenang - wenangan (arbitrary  action) ,  selain  itu  Perpu tersebut  telah  melanggar  asas  kepastian hukum  dan  merusak  sistem  hukum. Perpu  tersebut  melanggar konstitusi yaitu  Pasal  22  ayat  (1),  Pasal  28  D, Pasal  9  UUD  NRI  1945.  Dengan demikian  menurut  hukum,  Perpu  No.  4 Tahun  2009  haruslah  dinyatakan  tidak sah dan tidak berlaku, bahwa penerbitan Perpu No. 4 Tahun 2009 merugikan hak konstitusional  para  Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1.  Para  Pemohon  yang  berprofesi sebagai  advokat  tidak  dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya  Perpu  No.  4  Tahun 2009.  Jika  pun  para  Pemohon mengalami kerugian, maka kerugian  dimaksud  tidak  bersifat
spesifik  (khusus)  dan  aktual  atau setidak-tidaknya  potensial  yang menurut  penalaran  yang  wajar dapat dipastikan akan terjadi;
2.  Tidak  ada  hubungan  sebab-akibat (causal  verband)  antara  kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan  berlakunya  Perpu  No.  4 Tahun  2009  yang  dimohonkan pengujian;
3.  Tidak  terdapat  ayat  (1)  tersebut sangat  jelas  hanya  menyebut undang-undang dan tidak menyebut Perpu. Seandainya Mahkamah  diperbolehkan  menguji Perpu tentu UUD menyebut secara eksplisit  pembolehan  tersebut sebab  secara  formal  UUD  NRI 1945 membedakan dan menempatkan secara berbeda penyebutan  atau  pengaturan  antara undang-undang dan Perpu; Undang-Undang  diatur  dalam Pasal  20  sedangkan  Perpu  diatur dalam  Pasal  22.  Undang-undang. Artinya  isi  Perpu  itu  sebenarnya adalah undang-undang yang dibuat dalam  kegentingan  yang  memaksa yang  alasan-alasannya  merupakan hak  subjektif  Presiden.  Meskipun demikian,  justru  karena  dibuat dalam keadaan genting itulah UUD NRI  1945  melalui Pasal  22
menyatakan bahwa Perpu itu harus mendapat  persetujuan  dari  DPR pada masa sidang berikutnya, yang apabila  DPR  tidak  menyetujuinya maka  Perpu  itu  harus  dicabut  atau dibatalkan,  tetapi  apabila  DPR menyetujuinya  maka  Perpu  itu ditetapkan menjadi undang-
undang. Jadi, kewenangan
Mahkamah  untuk  menguji  Perpu yang memang bermaterikan undang-undang  itu  hanya  dapat dilakukan  apabila  sudah  diuji, dinilai,  dibahas,  atau  apapun namanya  dalam  forum  politik  di DPR  dan  DPR  menyetujuinya menjadi  undang-undang.  Jika  DPR tidak  menyetujui  maka  Perpu  itu dicabut tetapi jika DPR menyetujui maka Perpu itu ditetapkan menjadi undang-undang dan setelah menjadi  undang-undang  inilah Mahkamah  baru  dapat  melakukan pengujian  yudisial  atasnya.  Di sinilah  letak  imbangan  bagi “keadaan  genting”  itu;  artinya karena Perpu berisi undang-undang tapi  dibuat  dalam  keadaan  genting maka DPR harus memberi penilaian
atau melakukan pengujian politik (political review) lebih  dulu,  apakah  akan  disetujui menjadi  undang-undang    atau tidak.  Kalau  sudah  menjadi
undang-undang  barulah dapat diuji oleh Mahkamah.
Perkembangan  ketatanegaraan  di lapangan  yang  menjadi  alasan  untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap  Perpu  oleh  MK  adalah  hal-hal sebagai  berikut: Pertama,  apakah penilaian  untuk  memberi  persetujuan atau  tidak  atas  Perpu  oleh  DPR dilakukan  pada  masa  sidang  berikutnya tepat pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan  ataukah  pada  masa  sidang berikutnya  dalam  arti  kapan  saja  DPR sempat  sehingga  pembahasannya  dapat diulur-ulur. Kalau  Perpu  tidak  dapat diuji  oleh  Mahkamah  maka  sangat mungkin  suatu  saat  ada  Perpu  yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya.  Padahal  Perpu  tersebut mengandung  hal-hal  yang  bertentangan dengan  konstitusi.  Oleh  karena  itu menjadi  beralasan,  demi  konstitusi Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya  oleh  MK  agar segera  ada  kepastian  berlakunya  sebuah Perpu.  Kedua,  timbul  juga  polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan  hukumnya  karena  tidak disetujui  dan    ditolak  oleh  DPR.  Dari sudut isi sebuah Perpu  mengatur materi muatan agar Pemerintah segera mengajukan bagaimana kedudukan hukum  sebuah  Perpu  yang  tidak
disetujui  tetapi  tidak  ditolak  secara nyata  tersebut.  Secara  gramatik,  jika memperhatikan  bunyi  Pasal  22  UUD NRI  1945,  sebuah  Perpu  yang tidak secara  tegas  mendapat  persetujuan  dari DPR  “mestinya”  tidak  dapat  dijadikan undang-undang atau tidak dapat diteruskan  pemberlakuannya  sebagai Perpu,  tetapi  secara  politis  ada  fakta yang  berkembang  sekarang  ini  bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan,  sehingga  sebuah  Perpu yang  tidak  disetujui  oleh  DPR  (meski tidak  ditolak  secara  nyata)  masih  terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan  hukumnya  karena  dikaitkan dengan  satu  kasus.  Dalam  keadaan  ini menjadi  wajar  jika  Mahkamah  diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.
Ketiga,  terkait  dengan  tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga  pertanyaan,  sampai  berapa  lama atau  kapan  sebuah  Perpu  yang  tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan  Undang-Undang  Pencabutan atau  UndangUndang  Pengganti.  Karena tidak  ada  kejelasan  batas  atau  titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini  ada  Perpu  yang  tidak  mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya  atau  pencabutannya  baru diajukan  setelah  timbul  kasus  yang
berkaitan  dengannya.  Oleh  karena  itu menjadi  wajar  pula,  demi  tegaknya konstitusi, MK diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.
Keempat,  dapat  terjadi  suatu  saat Perpu  dibuat  secara  sepihak  oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat  bersidang untuk  membahasnya karena  situasi  tertentu,  baik  karena keadaan  yang  sedang  tidak  normal. Bahkan,  dapat  juga  dalam  keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga  negara  tertentu  secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan  DPR  tidak dapat diselenggarakan. Dengan
memerhatikan  kemungkinan  itu  menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.
Dalam  UUD  NRI  1945  maupun peraturan  perundang-undangan  lainnya secara  eksplisit  tidak  ada  yang memberikan  kewenangan  kepada  MK untuk  menguji  Perpu.  Meskipun  MK tidak  bermaksud  melakukan  perubahan terhadap rumusan UUD NRI 1945 untuk memperluas  kewenangannya.  Tetapi, dengan  menyatakan  kewenangannya untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus Perpu, sesungguhnya MK telah
melakukan  perubahan  pada  UUD  NRI 1945. MK telah menambah kewenangannya  melalui  putusan  yang diterbitkannya.  Perubahan  UUD  NRI 1945  yang  dilakukan  oleh  MK  melalui putusan  tersebut  bukanlah  sesuatu  yang perlu diperdebatkan secara serius, sebab dalam  bidang  hukum  tata  negara, merupakan  hal  yang  sering  kali  terjadi. Penafsiran  dalam  hal  ini  judicial interpretation  (penafsiran  oleh  hakim), juga  dapat  berfungsi  sebagai  metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki  makna  yang  terdapat dalam  teks  undang-undang  dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, undang-undang  dasar  dapat  diubah melalui: 10
a. formal amandement,
b. judicial interpretation, dan
c. constitutional usage and
conventions.
Menurut Robert K. Carr dinamika UUD  melalui  perubahan-perubahan resmi  (Formal  Amendements),  bukan sesuatu  yang  penting.  Dinamika  UUD atau  Konstitusi  justru  lebih  dipengaruhi bahkan  ditentukan  oleh  perubahan- perubahan  tidak  resmi,  baik  melalui
10 Valina  Singka  Subekti,  Menyusun  Konstitusi Transisi  Pergulatan  Kepentingan  dan  Pemikiran dalam  Proses  Perubahan  UUD  NRI  1945, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. xxiii.
konvensi ketatanegaraan maupun putusan hakim.

## III. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa,  MK  mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap  Perpu  meskipun  secara  yuridis UUD  NRI  1945  tidak  memberikan kewenangan secara tegas untuk mengujinya. Pertimbangan yang digunakan  oleh  hakim  konstitusi  untuk menguji  Perpu  adalah  faktor  teleologis dan  sosiologis  karena  kebutuhan masyarakat  yang  terus  berkembang. Kewenangan  baru  yang  dimiliki  oleh MK  untuk  menguji  Perpu  melalui putusannya,  dapat dikatakan  MK  telah melakukan perubahan konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Beny  K  Herman,”    Judicial  Review  dan
Perjuangan untuk Tegaknya
Konstitusi”,  dalam  Konstitualisme Peran  DPR  dan  Judicial  Review, YLBHI, Jakarta, 1991,
Harun  AlRasid ”Hak  menguji  dalam  teori dan  praktek”  Artikel  dalam  jurnal konstitusi  Vol  1  nomor  1  Tahun 2004
Mahkamah  Konstitusi  Lembaga  Negara
Baru  Pengawal  Konstitusi,  Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Sekjen DPRRI, Jakarta, 2003. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan  Pertama,  Kerja  sama Mahkamah  Konstitusi  RI  dan  Pusat Studi  Hukum  Tata  Negara  FH  UI, Jakarta, 2004
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya,  Kanisius,
Yogyakarta, 1998
Valina Singka Subekti, Menyusun
Konstitusi  Transisi  Pergulatan Kepentingan  dan  Pemikiran  dalam Proses Perubahan UUD NRI 1945, RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2008,
R.  Kranenburg,  De  Grondslagen  der Rechtswetenschap,
Cetakan
ketiga, 1951
UU  Nomor 12 Tahun  2011  Tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Perppu  No  4  tahun 2009 Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Musfianawati,  S.H.,  M.H. adalah  Dosen Tetap  pada Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember.  Memperoleh  gelar  Sarjana Hukum  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Jember  (UIJ)  dan  memperoleh  gelar Magister  Hukum (M.H.)  dari  Fakultas Hukum Universitas Jember.