Ilmiah Indonesia, 7 (6).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## ANALISIS  KEPATUHAN  PELAPORAN  SPT  TAHUNAN  WAJIB  PAJAK ORANG  PRIBADI  KARYAWAN  DAN  NON  KARYAWAN  PADA  KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK GEDE KOTA BEKASI
S. Pentanurbowo Institut Stiami Jakarta, Indonesia Email:  pentanurbowo@gmail.com

## Abstrak
kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan ketentuan  perpajakan  dan  Perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Di  era digitalisasi   masih saja wajib pajak belum memenuhi kepatuhan dalam perpajakan Hal  ini  kurang  nya  sosialisasi  dan  edukasi  pelaporan  SPT  Tahunan  oleh  fiscus. Oleh sebab itu meningkat atau tidaknya dalam  kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dapat diliat  dengan dua cara yaitu Kepatuhan secara formal dan Kepatuhan secara material. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara kualitatif deskriptif naratif,  pengumpulan  data,  wawancara,  serta  gambar-gambar  saat  kegiatan.  Hasil penelitian  dan  kesimpulan  dalam  pelaporan  SPT  Tahunan  memberikan  hasil perbandingan  jumlah  wajib  pajak  dan  pelaporan  SPT  Tahunan  pada  KPP  Pondok Gede  mengalami  naik  turun,  baik  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  serta  yang melaporkan  SPT  Tahunan  datang  langsung  ke  pelayanan  melalui  system  E-filing. Untuk  tahun  2019  dengan  wajib  SPT  orang  pajak  karyawan  81.041  yang melapor hanya 57.806 artinya mengalami penurunan 23.235 prosentase kepatuhan (71,33%), untuk wajib SPT orang pajak non karyawan 7.479 yang melapor hanya 4.082 turun 3.397  prosentase  kepatuhan  (54,58%).  Wajib  SPT  tahun  2020  orang  pajak karyawan 65.825 yang melapor hanya 53.278 turun  12.547 (80,94%). Untuk wajib SPT  orang  pajak  non  karyawan  8.222  yang  melapor  hanya  2.982  turun  5.240 prosentase  kepatuhan  (36,26%).Wajib  SPT  tahun  2021  orang  pajak  karyawan 70.246  yang  melapor  hanya  54.586  mengalami  penurunan  15.660  prosentase kepatuhan  (77,71).  Untuk  wajib  SPT  orang  pajak  non  karyawan  10.590  yang melapor  2.631  turun  7.959  prosentase  kepatuhan  (24,84%).  Wajib  pajak  SPT Karyawan    naik  turun  ,  untuk  wajib  pajak  non  karyawan  selalu  naik  dalam  kurun waktu  3  tahun.  SPT  yang  diterima  baik  wajip  pajak  karyawan  mengalami  naik turun  sedangkan  untuk  wajib  pajak  non  karyawan  yang  melapor  dalam  kurun  3 tahun turun.
Kata Kunci :  kepatuhan  pelaporan  SPT  tahunan;  wajib  pajak  orang  pribadi  karyawan; dan non karyawan

## Abstract
tax  compliance  is  the  obedience  of  taxpayers  in  implementing  tax  provisions  and laws in force in Indonesia. In the digitalization era, taxpayers still have not fulfilled compliance in taxation. This is the lack of socialization and education on reporting
of  Annual  SPT  by  the  tax  authorities.  Therefore,  whether  or  not  the  annual  SPT reporting  compliance  has  increased  can  be  seen  in  two  ways,  namely  formal compliance  and  material  compliance.  The  method  used  in  this  research  is descriptive  qualitative,  narrative,  data  collection,  interviews,  and  pictures  during the  activity.  The  results  of  the  research  and  conclusions  in  the  reporting  of  the Annual SPT provide the results of a comparison of the number of taxpayers and the reporting  of  the  Annual  SPT  at  the  Pondok  Gede  Tax  Office  has  ups  and  downs, both  the  number  of  registered  taxpayers  and  those  who  report  the  Annual  SPT come directly to the service through the E-filing system. For 2019 with mandatory tax  return  for  employees  of  81,041  who reported  only  57,806, it  means  that  there was a decrease of 23,235 percentage of compliance (71.33%), for mandatory SPT of  non-employee  taxpayers  7,479  who  reported  only  4,082,  decreased  by  3,397 percentage  of  compliance  (54.58%).  In  2020,  there  are  65,825  employees  who report  tax  returns,  only  53,278,  a  decrease  of  12,547  (80.94%).  For  mandatory SPT  non-employee  taxes,  8,222  who  reported  only  2,982,  the  percentage  of compliance  decreased  by  5,240  (36.26%).  In  2021,  there  were  70,246  tax  returns for employees who reported only 54,586, experiencing a decrease of 15,660 in the percentage  of  compliance  (77.71). For  mandatory  SPT  non-employee  10,590  who reported  2,631,  the  percentage  of  compliance  decreased  by  7,959  (24.84%). Employee  SPT  taxpayers  go  up  and  down,  for  non-employee  taxpayers  it  always rises within 3 years. The SPT received by both employee taxpayers has experienced ups and downs while for non-employee taxpayers who have reported within 3 years it has decreased.

## Keywords: annual SPT reporting compliance; individual employee taxpayers; and non- employees

## Pendahuluan
Sebagai  negara  yang  menganut  pajak  sistem  self  assesment,  kepatuhan  pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pasalnya dalam sistem self assesment, pemerintah memberikan kepercayaan kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri  kewajiban perpajakannya.  Dengan  demikian  kesadaran  dari  wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajiban  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  menjadi  ujung  tombak keberhasilan  sistem  perpajakan.  Kendati  telah  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib pajak,  pemerintah  juga  tetap  menjalankan  pengawasan  serta  senantiasa  berupaya meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak seluruh dunia.
Pada  beberapa  negara,  misalkan  pada  Amerika  Serikat,  Australia  dan  Kanada, kepatuhan  pajak  pada  umumnya mengacu  pada  kemampuan  dan  kemauan  wajib pajak untuk  tunduk  terhadap  regulasi  perpajakan,  membayar  pajak  penghasilan  secara  benar dan melaporkan tepat waktu. Sementara itu, merujuk pada IBFD (International Bureau Of Fiscal Documentation) International Tax Glossary, kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan  tindakan  prosedural  dan  administratif  yang  diperlukan  untuk  memenuhi
kewajiban  wajib  pajak  berdasarkan  aturan  pajak  yang  berlaku.  Untuk  meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
Pengoptimalan  kepatuhan  pajak  dapat  dirasakan  ketika  dalam  pelayaan  dan pembayaran  dipermudah  seperti  secara  pelayanan  online,  hal  ini  dapat  juga  untuk mengurangi interaksi wajib pajak dengan fiskus selain itu dapat menghemat waktu serta dapat meningkatkan  kepercayaan  wajib  pajak.  Besarnya  kontribusi  pajak  untuk  negara sangatlah  diharapkan,  bagi  wajib  pajak  yang  kooperatif  dalam  menyetorkan  dan melaporkan  pajak  dengan  jujur,  lengkap  dan  benar,  sehingga  secara  signifikan  jelas mendukung kemajuan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (RAPBN)  tahun  2019  penerimaan  pajak  mencapai Rp.1.781,0  triliun.  Salah  satu  cara  mencapai  target  penerimaan  pajak  dapat  tercapai, pemerintah memberikan stimulus berupa penghargaan wajib pajak terbaik di Indonesia atas  kepatuhan  wajib  pajak.  Kepatuhan  wajip  pajak  baik  dalam  membayar  pajak  dan melaporkan  pajak  dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas  merupakan  faktor  penting  dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Pajak merupakan pondasi negara dan menjadi salah  satu  kontributor  terbesar  sektor  penerimaan  Negara.  Pajak  sangat  menentukan arah pembangunan nasional pada umumnya.
Direktorat  Jenderal  Pajak  mengubah  strategi  dalam  meningkatkan  kepatuhan material.  Sedangkan  untuk  regulasi  disosialisakan  melalui  berbagai  saluran  mulai  dari media elektronik hingga imbauan langsung melalui unit vertikal DJP di daerah. Untuk sosialisasi  masih  tetap  sama,  namun    terus  melakukan  melalui channel-channel baik media  elektronik,  cetak,  maupun  medsos  dan  juga  kelas  pajak online di  setiap  Kanwil dan KPP untuk meningkatkan kepatuhan material dan formal termasuk pihak akademis melalui Tax Center sebagai media strategis dalam menyampaikan edukasi dan sosialisai kepada  wajib  pajak.  Karena  masih  adanya  wajib  pajak  sangat  kurang  bergairah  untuk menghitung  membayar  dan  melaporkan  pajak.  Hal  ini  bukan  saja  karena  wajib  pajak kurang  paham  tentang  hal  ini,  namun  yang  penulis  temukan  ada  bebarapa  hal  seperti kurang  100  %  percaya  kepada  fiskus,  wajib  pajak  masih  merasa  uang  yang  mereka bayar  untuk  apa  dan  kemana.  karena  masih  adanya  oknum-oknum  tertentu  yang menyalahkan  gunakan  hal    tersebut.  Selain  itu  masih  ada    beberapa  wajib  pajak  orang pribadi masih ada yang kurang patuh dalam pelaporan SPT Tahunan, patuh dalam artian seperti  sudah  membayar  pajak    di  tahun  2019,  namun  melaporkan  SPT  Tahunan  di tahun  2021.  Hal  ini  yang  dikatakan  tidak  patuh  pajak,  yang  patuh  seperti  apa,  tentu bayar  dan  lapor  tepat  waktu  serta  berkelanjutan.  Karena  ada  beberapa  pendapat  yang keliru  pada  wajib  pajak,  mereka  sudah  merasa  membayar,  baik  yang  di  potong  oleh pemberi kerja atau termasuk di pungut oleh pihak lain. kenapa musti melapor pula. Di sinilah  tantangan  bagi    fiskus  untuk  memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  tentang pelaporan  SPT  Tahnan.  Serta  memberikan  keyakinan  bahwa  uang  yang  Wajib  pajak bayar  itu  untuk  dan  di  gunakan  sebesar-besarnya  kepetingan  bersama.  Bahwasannya dalam pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Pondok Gede mengalami naik turun di  wajib  pajak  orang  pribadi,  baik  wajib  pajak  orang  pribadi  Karyawan  maupun  Non Karyawan. Dapat di lihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1 Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2019 Jenis Wajib Pajak Wajib SPT SPT Diterima % Kepatuhan Orang Pribadi Karyawan 81.041 57.806 71,33% Orang Pribadi Non Karyawan 7.479 4.082 54,58% Jumlah 88.520 61.888 Tabel 2 Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 Jenis Wajib Pajak Wajib SPT SPT Diterima % Kepatuhan Orang Pribadi Karyawan 65.825 53.278 80,94% Orang Pribadi Non Karyawan 8.222 2.982 36,27% Jumlah 74.047 56.260 Tabel 3 Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2021 Jenis Wajib Pajak Wajib SPT SPT Diterima % Kepatuhan Orang Pribadi Karyawan 70.246 54.586 77,71% Orang Pribadi Non Karyawan 10.590 2.631 24,84 % Jumlah 80.836 57.217
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede Kota Bekasi
Fenonema yang terjadi pada saat ini banyaknya wajib pajak yang terdaftar di KPP, namun  belum  siap  untuk  melaporkan  SPT  Tahunan.  Karena  mereka  belum  menyadari pentingnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dapat di lihat pada tabel diatas terutama  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  non  karyawan  dari  tahun  2019  sampai  tahun 2021 jika di buat rta-rata  masih dibawah 40%.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  menggunakan  kualitatif  deskriptif  dengan mengumpulkan data, observasi, wawancara, dokumentasi, narasi, publikasi teks.
“Metode  Penelitian  Kualitatif  adalah  prosedur  penemuannya  tidak  hanya menggunakan  alat-alat  statistic  atau  kuantifikasi,  tapi  penelitian  yang  berkaitan  dengan kehidupan  manusia,  sejarah,  perilaku,  fungsi-fungsi  organisasi,  gerakan  social,  serta hubungan  interaksi,  menggunakaan  prosedur  wawancara  dan  observasi”  (Muchlis  R. Luddan, 2016).

## Hasil dan Pembahasan
Direktorat  Jenderal  Pajak  mengubah  strategi  dalam  meningkatkan  kepatuhan material.  Sedangkan  untuk  regulasi  disosialisakan  melalui  berbagai  saluran  mulai  dari media elektronik hingga imbauan langsung melalui unit vertikal DJP di daerah. Untuk sosialisasi  masih  tetap  sama,  namun    terus  melakukan  melalui channel-channel baik media  elektronik,  cetak,  maupun  medsos  dan  juga  kelas  pajak online di  setiap  Kanwil dan KPP untuk meningkatkan kepatuhan material dan formal termasuk pihak akademis melalui Tax Center sebagai media strategis dalam menyampaikan edukasi dan sosialisai kepada  wajib  pajak.  Karena  di  masa  pandemi  ini  wajib  pajak  sangat  kurang  bergairah untuk  menghitung  membayar  dan  melaporkan  pajak.  Hal  ini  bukan  saja  karena  wajib pajak kurang paham tentang hal ini, namun yang penulis temukan masih adanya kurang kepecayaan  kepada  fiskus,  wajib  pajak  masih  merasa  uang  yang  mereka  bayar  untuk apa  dan  kemana.  karena  masih  adanya  oknum-oknum  tertentu  yang  menyalahkan gunakan uang tersebut.  Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun  secara  prosentasi  naik  turun.  Walaupun  dari  beberapa  wajib  pajak  orang  pribadi masih ada yang kurang patuh dalam pelaporan SPT Tahunan, patuh dalam artian seperti sudah membayar pajak  di tahun 2019, namun melaporkan SPT Tahunan di tahun 2021. 1. Kepatuhan Formal, Suatu Keadaan Di Mana Wajib Pajak Memenuhi kewajiban  perpajakan  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-
Undang  Perpajakan.  Tepat  waktu  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP (Nomor Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak),  tepat  waktu  dalam  menyetorkan  pajak  yang terutang, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar melalui SPT Tahunan  baik  menggunakan  e-filling  dan  e-form  untuk  SPT  Tahunan  wajib  pajak perorangan  dengan  cara  NPPN  (Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto)  yang merupakan  suatu  norma  bermanfaat  dan  dapat  digunakan  oleh  semua  wajib  pajak dalam satu tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh terutang dengan menggunakan pencatatan.  Ketentuan    batas  waktu  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan Pajak  Penghasilan  (SPT  PPh)  terakhir  dilaporkan  tanggal  31  Maret.  Untuk  wajib pajak orang pribadi, atau sering disebut 3 (tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk dilaporkan, contoh tahun buku pajak 2020 maka paling lambat pelaporan SPT tahunan di tahun 2021 bulan Maret tanggal 31. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat  Pemberitahuan  Pajak  Penghasilan  Tahunan  sebelum  atau  pada  tanggal  31 Maret  maka  wajib  pajak  telah  memenuhi  ketentuan  formal,  akan  tetapi  jika  isinya tidak    memenuhi  ketentuan  material,  yaitu  suatu  keadaan  di  mana  WP  memenuhi semua ketentuan material perpajakan.
2. Kepatuhan  material  dapat  meliputi  dimana  Wajib  Pajak  yang  dapat  memenuhi menghitung  pajak  yang  terutang  dengan  benar,  membayar  tepat  waktu  pajak  yang terutang serta melaporkannya dalam bentuk SPT Tahunan dengan lengkap dan jujur. Baik secara e-filing maupun secara e-form yang sudah tersedia di Direktorat Jenderal Pajak  dengan  tepat  waktu.  Jangan  sampai  sudah  dibayar  namun  tidak  di  laporkan
dalam  bentuk  SPT  Tahunan,  ketika  semua  dijalankan  dengan  baik,  benar  dan lengkap dapat dikatakan patuh dalam perpajakan.
3. Hasil  Penelitian  dalam  perbandingan  wajib  SPT  dan  Pelapoan  SPT  Tahuan memberikan  hasil  perbandingan  jumlah  wajib  pajak  dan  pelaporan  SPT  Tahunan pada  KPP  Pondok  Gede  mengalami  naik  turun,  baik  jumlah  wajib  pajak  yang terdaftar serta yang melaporkan SPT Tahunan datang langsung ke pelayanan melalui system E-filing. Untuk tahun 2019 dengan wajib SPT orang pajak karyawan 81.041 yang  melapor  hanya  57.806  artinya  mengalami  penurunan  23.235  prosentase kepatuhan  (71,33%),  untuk  wajib  SPT  orang  pajak  non  karyawan  7.479  yang melapor hanya 4.082 turun 3.397 prosentase kepatuhan (54,58%). Wajib SPT tahun 2020  orang  pajak  karyawan  65.825  yang  melapor  hanya  53.278  turun    12.547 (80,94%).  Untuk  wajib  SPT  orang  pajak  non  karyawan  8.222  yang  melapor  hanya 2.982 turun 5.240 prosentase kepatuhan (36,26%).Wajib SPT tahun 2021 orang pajak karyawan  70.246  yang  melapor  hanya  54.586  mengalami  penurunan  15.660 prosentase  kepatuhan  (77,71).  Untuk  wajib  SPT  orang  pajak  non  karyawan  10.590 yang melapor 2.631 mengalami penurunan 7.959 prosentase kepatuhan (24,84%).

## Kesimpulan
1. Bahwasannya  kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  dan  perundang-undangan.  Untuk mengetahui  meningkat  atau  tidaknya  dalam    kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan dapat di simpulkan dengan dua cara yaitu ;
a) Kepatuhan secara formal
b) Kepatuhan secara material
2. Wajib pajak orang pribadi karyawan di tahun 2019 ke tahun 2020 untuk jumlah wajib pajak  orang  pribadi  karyawan  mengalami  penurunan,  sedangkan  pelaporan  SPT Tahunan  yang  melalui  KPP  setempat  mengalami  penurunan.  Untuk  jumlah  Wajib pajak orang pribadi non karyawan di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan, sedangkan dalam pelaporan SPT Tahunannya mengalami penurunan.
3. Wajib pajak orang pribadi karyawan di tahun 2020 ke tahun 2021 untuk jumlah wajib pajak  orang  pribadi  karyawan  mengalami  kenaikan,  sedangkan  pelaporan  SPT Tahunan  yang  melalui  KPP  setempat  mengalami  kenaikan  pula.  Sedangkan  wajib pajak  orang  pribadi  non  karyawan  di  tahun  2020  ke  2021  mengalami  kenaikan jumlahnya, sedangkan dalam pelaporan SPT Tahunan  mengalami penurunan jumlah wajib pajaknya yang melaporkan di KPP setempat.

## BIBLIOGRAFI
Danny, Darussalam. (2020). Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan . DDTC Jakarta.
Gunadi.  (2020). Pemeriksaan,  Investigasi,  dan  Penyidikan  Pajak,Koperasi  Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Mardiasmo 2016. Perpajakan .
Katini,  N.  K.,  &  Suardana,  K.  A.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Administrasi  Pada  Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 392–420.
Kesumasari, Ni Kadek Intania, & Suardana, Ketut Alit. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan,  kesadaran  dan  pengetahuan  tax  amnesty  pada  kepatuhan  WPOP  di KPP pratama Gianyar. E-Jurnal Akuntansi , 22 (2), 1503–1529.
Mahfud,  Muhammad  Arfan,  &  Abdullah,  Syukriy.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Membayar  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di  Kota  Banda  Aceh). Jurnal  Administrasi  Akuntansi:  Program  Pascasarjana Unsyiah , 6 (2).
Paramartha, I. P., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan dan  sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  badan. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , (641–666).
Siti, Rahayu Kurnia. (2017). Perpajakan , Konsep dan Aspek Formal.
Copyright holder: S. Pentanurbowo (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: