## PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM
Herman Sujarwo Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo h.sujarwo2@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan korban tindak pidana terorisme dalam hukum positif Indonesia belum banyak melindungi korban. perhatian negara dan masyarakat lebih banyak tertuju kepada pelaku sedangkan korban kurang mendapat perhatian. Berbagai kekurangan dalam  perundang-undangan  Indonesia  dalam  kaitannya  dengan  pemenuhan  hak- hak  korban  tindak  pidana  terorisme  dapat  menyerap  dari  nili-nilai  perlindungan korban dalam hukum Islam.
Kata kunci  : Korban, Tindak Pidana Terorisme, Nilai-Nilai Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN
Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan  sangat  serius  yang  sudah berlangsung lama, namun dalam beberapa  dekade  tarahir  ini  terorisme menjadi  ancamam  global  yang  dapat terjadi di negara manapun. Perkembangan bidang teknologi memudahkan  pelaku  tindak  pidana terorisme untuk lebih mudah melakukan aksinya. Dengan tidak memandang siapa yang menjadi  korbannya, menyebankan banyak  korban  mengalami  banyak kerugian  bukan  saja  kerugian  fisik, namun  juga  kerugian  mental,  ekonomi maupun sosial.
Dalam  Pasal  1  angka  2  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Teorisme  Menjadi  Undang-Undang, menyebutkan bahwa :
Terorisme  adalah  perbuatan  yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan  suasana  teror  atau rasa  takut  secara  meluas,  yang dapat  menimbulkan  korban  yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran  terhadap  objek  fital yang  strategis,  lingkungan  hidup,
fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif idiologi, politik atau gangguan keamanan.
Tindak pidana terorisme merupakan salah  satu  dari  lima  bentuk  ancaman terhadap  perdamainan  dan  keamanan dunia (H. Suharto, 2007 : vii). Terorisme memiliki  banyak  aspek  yang  berbeda, bukan hanya masalah kriminalitas biasa, melainkan suatu kejahatan yang terorganisir  yang  membutuhkan  banyak
dukungan  finansial  maupun  dalam  hal persenjataan (Wibowo, 2012 : 57).
Dalam banyak kasus, tindak pidana terorisme melibatkan banyak orang yang bukan hanya dalam satu negara melainkan lintas negara. Demikian juga dengan  banyaknya  korban.  Perhatian negara  dan  masyarakat  lebih  banyak kepada pelaku, sementara korban tindak pidana  terorisme  kurang  mendapat perhatian.  Beberapa  peundang-undang yang telah dibuat oleh negara Indonesia sebenarnya sudah memberi perlindungan kepada korban, akan tetapi masih  ada  beberapa  kekurangan  dalam aturan maupun pelaksaannya.
Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia haruslah  berorientasi  pada  nilai-nilai yang  hidup  di  masyarakat,  oleh  karena itu  hukum  Indonesia  harus  berorientasi pada nilai-nilai dalam agama-agama. Hal ini  didasarkan  pada  pandangan  bahwa agama-agama  merupakan  pengemban utama  nilai-nilai  dalam  masyarakat meskipun  bukan  satu-satunya  (Suseno , 2000  :  109).  Penerapan  dari    nilai-nilai hukum  Islam  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  Indonesia  haruslah  terwadahi dalam setiap muatan produk perundang- undangan  mulai  dari  undang-undang dasar  sebagai  landasan  negara  sampai kepada peraturan daerah yang berlaku di tingkat daerah Kabupaten/Kota.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Korban  Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Positif Indonesia
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018,  pengertian  korban  diatur dalam  Pasal  1  angka  11,  yaitu  : seseorang  yang  mengalami  penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak pidana  terorisme.  Perlindungan  kepada korban tindak pidana terorisme terdapat dalam  Pasal  35  dan  36A.  Perlindungan kepada korban dalam Pasal 35  yaitu : a. Korban  merupakan  tanggung  jawab negara
b. Korban  terdiri  dari  korban  langsung dan korban tidak langsung
c. Penetapan  korban  dilakukan  oleh penyidik  berdasarkan  hasil  olah tempat kejadian tindak pidana terorisme
d. Bentuk  tanggung  jawab  negara terhadap korban yaitu :
1) Bantuan medis
2) Rehabilitasi psikososial dan psikologis
3) Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia
4) Kompensasi.
Sedangkan  perlindungan  korban dalam Pasal 36A yaitu :
a. Korban  berhak  mendapat  restitusi yaitu  ganti  kerugian  yang  diberikan
oleh  pelaku  kepada  korban  atau  ahli warisnya b. Restitusi  diajukan  oleh  korban  atau ahli  warisnya  kepada  penyidik  sejak tahap penyidikan
c. Penuntut umum menyampaikan jumlah  restitusi  berdasarkan  jumlah kerugian  yang  diderita  oleh  korban akibat tindak pidana terorisme dalam tntutan
d. Restitusi  diberikan  dan  dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan
e. Dalam  hal  pelaku  tidak  membayar restitusi,  pelaku  dikenai  pidana penjara  pengganti  paling  singkat  1 tahun dan paling lama 4 tahun.
Dengan  demikian,  dalam  undang- undang  pemberantasan  tindak  pidana terorisme, korban berhak mendapat ganti rugi  dari  pelaku  maupun  negara  namun juga  mendapatkan  bantuan  medis, rehabilitsai  psikososial  dan  psikologis dan  juga  santunan  bagi  keluarga  dalam hal korban meninggal dunia.

## 2. Nilai-Nilai  Hukum  Islam  dalam Perlindungan  Korban  Tindak Pidana Terorisme
Nilai-nilai  dalam  hukum  Islam merupakan  prinsip  dasar  dan  asas-asas yang  bersumber  dari  Al  Qur’an  dan Hadis  yang  merupakan  pedoman  bagi manusia dalam bertindak dan berperilaku  yamg  diterapkan  dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam konseptualisasi nilai-nilai hukum Islam, nilai-nilai agama Islam dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga peratuturan perundang- undangan tersebut sesuai dengan martabat dan budaya bangsa.
Nilai-nilai  hukum  Islam  yang mencakup  pada  perlindungan  korban tindak  pidana  terorisme  yaitu  Qishash. Penulis  tidak  akan  membahas  secara menyeluruh tentang diyat, namun hanya membahas  mengenai  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  diyat. Diyat ,  secara etimologi, berasal dari kata “ wada-yadi- wadayan-diyatan ” yang artinya mengalir. Namun apabila yang digunakan  adalah  kata  mashdar  ( diyat ) berarti  membayar  harta  tebusan  yang diberikan  kepada  korban  atau  wali korban.  Sedangkan  secara  terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayarkan  dan  wajib  diberikan  oleh pelaku kepada korban atau walinya yang merupakan  ganti  rugi  (Lubis  dan Ritonga, 2016 : 3).
Diyat merupakan  hukuman  berupa pemberian harta benda  yang diserahkan terpidana kepada korban atau keluarganya  yang  merupakan  akibat suatu  tindak  pidana  (Ridwan  Syah Beruh,  2015  :  180 ). Diyat adalah kompensasi yang diberikan kepada wali
korban sebagai  ganti penghilangan jiwa (Al Asqalani, 2012 :456).
Dalam  Al  Qur’an,  menetapkan qishash  diyat  dalam  surat  Al  Baqarah ayat 178, yang artinya :
Wahai oarang-orang  yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan orang yang dibunuh. Orang merdeka  dengan  orang  merdeka, hamba  sahaya  dengan  hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.  Tetapi  barang  siapa memperoleh  maaf  dari  saudaranya hendaklah dia mengikutinya
dengan  baik,  dan  membayar  diyat (tebusan)  kepadanya  dengan  baik (pula).  Yang  demikian  itu  adalah keringanan    dan  rahmat  dari
Tuhanmu.  Barangsiapa  melampaui batas  setelah  itu,  maka  ia  akan mendapat  azab  yang  sangat  pedih (Al Muyasar, 2008).
Dalam hal pemunuhan tidak disengaja, Allah langsung
memerintahkan  untuk  membayar diyat tanpa  adaya qishash, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 92:
Dan tidak patut bagi  seorang  yang beriman  membunuh  seorang  yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah  (tidak  sengaja).  Barang siapa  membunbuh  orang  yang beriman karena tersalah (hendaklah)  dia  memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman  serta  (membayar)  tebusan yang diserahkan kepada keluarganya  (si  terbubuh  itu), kecuali  (si  terbunuh)  dari  kaum
yang  memusuhi  mu,  padahal  dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh)
memerdekakan  seorang  hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia
(si  terbunuh)  dari  kaum  (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada  keluarganya  (si  terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang  beriman.  Barang  siapa  tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa  dua  bulan  berturut-turut sebagai  tobat  kepada  Allah,  dan Allah  maha  mengetahui  maha bijaksana.  pedih  (Al  Muyasar, 2008).
Nilai-nilai  perlindungan  korban tindak  pidana  terorisme  dalam  hukun Islam yaitu :
a. Pemenuhan rasa keadilan bagi korban
Islam  sangat  melindungi  korban. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan dalam  Al  Qur’an  maupun  Hadis. Perlindungan  korban  secara  langsung dengan  memberikan  ganti  rugi  pelaku atau  pihak  lain  kepada  korban  maupun keluarga  korban.  Ganti  rugi  sebagai bentuk  perlindungan  korban  secara langsung bisa disamakan dengan kompensasi  maupun  restitusi  dalam undang-undang  pemberantasan  tindak piana terorisme.
Dalam  surat  Al  Baqarah  ayat  180, ada penggalan kata yang berbunyi
... Tetapi barang siapa memperoleh maaf  dari  saudaranya  hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)...
Al  Qur’an  Surat  Al  Baqarah  ayat 187  tersebut  menerengkan  apablia  ada maaf dari keluarga korban pembunuhan, maka  hendaknya  pelaku  pembunuhan membayar diyat.
Setiap  individu  secara  pasti  tidak menginginkan  menjadi  korban  tindak pidana,  namun  demikian  apabila  ada seseorang  maupun  kelompok  orang menjadi  korban  tindak  pidana  maupun bagi keluarga atapun ahli warisnya tentu saja  memerlukan  perlakuan  yang  adil. Dalam  hal  ini,  pelaku  bukan  hanya dihukum  dengan  hukuman  setimpal malainkan  juga  adanya  perlakuan  yang adil kepada korban.
Banyak kasus tindak pidana terorisme,  pelaku  kejahatan  hanya dihukum  dengan  hukuman  penjara bahkan  sampai  hukuman  mati,  akan tetapi  negara  hanya  memperhatikan pelaku sementara korban/keluarga korban  seolah  dibiarkan  saja  yang seringkali mengalami penderitaan sebagai  akbat  dari  suatu  tindak  pidana terorisme.  Perhatian  negara  maupun masyarakat  yang  berbeda  antara  pelaku dan  korban  akan  menimbulkan  bentuk ketidakadilan.
Pembayaran diyat kepada  keluarga korban  merupakan  bukti  bahwa  Islam memberikan perlindungan kepada keluarga korban, sehingga terjadi keseimbangan  antara  korban/keluarga
korban,  pelaku  dan  masyarakat  (Ali Sodikin, 2015 ). Dengan demikian, maka korban  maupun  keluarga  korban  dan juga masyarakat akan merasa diperlakukan secara adil. Dengan adanya pemberian diyat bagi  korban  maupun keluarga  korban,  maka  Islam  sangat melindungi  korban  dan  juga  keluarga korban.
Dengan pemberian diyat yang diatur dalam  hukum  Islam  bisa  menjadikan korban  atau  keluarga  korban  merasa terpenuhi keadilannya, sehingga mereka tidak  menaruh  dendam  atau  membalas dengan balasan yang lebih kejam kepada pelakunya.  Dalam  pembunuhan  baik disengaja  maupun  tidak  disengaja, kepentingan  korban  maupun  keluarga korban  untuk  diperlakukan  adil  sangat diperhatikan.  Berbeda  dengan  sistem hukum lain yang hanya fokus menangani pelaku  dan  tidak  ada  upaya  untuk meringankan  korban  maupun  keluarga korban (Al Faruk, 2009 : 99-100 ).
b. Ketentuan  yang pasti tentang jumlah ganti rugi
Dalam undang-undang pemberantasan  tindak  pidana  terorisme tidak  mencantumkan  besarnya  nilai kompensasi dan restitusi. Majelis hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan  sendiri  berapa  ganti  rugi yang  akan  diberikan  kepada  koran. Walaupun  korban  sudah  mengajukan
sendiri  besarnya  kompensasi  mapun restitusi  yang  tentunya  sesuai  dengan kebutuhan korban, akan tetapi penentuan dapat atau tidaknya dikabulkan permohonan  tersebut  semua  tergantung dari  majelis  hakim  yang  mengadili perkara tersebut.
Dalam  hukum  Islam,  ketentuan tentang  besarnya  jumlah  ganti  rugi ( diyat ) sudah ditentukan. Walaupun ada sedikit  perbedaan  pendapat  diantara para fuqaha ,  namun  hal  itu  tidak menghalangi korban mendapatkan haknya  untuk  memperoleh  ganti  rugi. Diyat  diberikan  dalam  tindak  pidana pembunuhan dan tindak pidana pelukaan/penganiayaan.
c. Pelaku  tidak  menangung  sendiri pembayaran ganti rugi Apabila  pelaku  tidak  mempunyai harta, maka kewajiban untuk membayar diyat yaitu aqilah nya, yaitu merupakan kerabat dari golongan ashabah . Apabila mereka  juga  tidak  mampu  membayar diyat  juga,  maka  kewajiban  untuk membayar diyat ditanggung oleh Baitul Maal, agar darah tidak tertumpah sia-sia dan  hati  yang  luka  bisa  terobati  (An Nawawi,  2015: 395).
Para  ulama  sepakat,  bahwa  diyat orang  muslim  yang  merdeka  adalah seratus ekor unta dalam kasus pembunuhan
sengaja
diyatnya mughallazhah (diberatkan) yang diambil
dari harta orang yang membunuh dengan diberikan secara tunai, sedangkan untuk diyat  pembunuhan  tidak  sengaja  adalah mughallaẓah yang  wajib  dibayar  oleh Aqilah secar tempo, sedangkan pembunuhan Khaṭa` (salah)  adalah Mukhaffafah (diringankan)  yang  wajib dibayar  oleh aqilah secara  tempo  (Al Baghawi, 2013 :501).
Penanggung diya t ( aqilah) merupakan pihak-pihak
yang membayar diyat yang terdiri dari pihak dari  ayah  yaitu  ahli  waris aṣabah . Adanya penanggung diyat mengandung maksud  bahwa  apabila  orang  yang melakukan kejahatan yang menanngung diyatnya maka  dikhawatirkan  akan menghabiskan seluruh hartanya. Karena tidak  ada  pengawasan  atas  diri  pelaku kejahatan.
Ibnu  Hajar  berpendapat,  apabila pembayaran diyat ditanggung  sendiri oleh  pelaku  dalam  pembunuhan  tidak sengaja, kemungkinan pelaku akan jatuh miskin sehingga diyatnya tidak terbayarkan.  Maka  ditetapkanlah  diyat pada aqilahnya  (ashabahnya), karena ketidakmampuan  membayar  pada  satu orang lebih domionan daripada ketidakmampuan membayar pada banyak  orang  (ditanggung  banyak orang). Selain itu adanya peringatan bagi banyak  orang  untuk  tidak  mengulangi perbuatan  itu  lebih  dapat  diterima
daripada peringatan pada dirinya sendiri (Al Asqalani, 2009: 674).
Hal  ini  mengandung  prinsip  tolong menolong  yaitu  antara  pelaku,  keluarga pelaku  serta  masyarakat  secara  umum. Selain itu juga bahwa negara bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang  dilakukan  warga  negara  ketika dilakukan  dengan  sengaja  dan  bersikap hati-hati  ketika  pembunuhan  dilakukan dengan  tidak  sengaja  (Al  Asqalani, 2009: 674).
d. Sebagai  upaya  untuk  mencegah terjadinya korban baru Pengaturan  tentang  sanksi  yang tegas  dalam  Al  Qur’an  maupun  Hadis Nabi  Muhammad  bagi  pelaku  tindak pidana  akan  dapat  menimbulkan  efek jera  dari  orang  yang  akan  melakukan tindak  pidana.  Oarang  akan  berpikir apakah  benar-benar  akan  melakukan suatu  tindak  pidana  atau  tidak  setelah tahu  bahwa  apabila  ia  melakukan  suatu tindak  pidana  akan  dihukum  dengan hukuman yang berat. Dengan demikian, kemungkinan  orang  lain  yang  akan menjadi korban dari suatu tindak pidana menjadi menjadi tidak ada atau setidak- tidaknya berkurang.
Hukum  pidana  Islam  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat,  yaitu dengan  adanya  ancaman  yang  berat apabila  ada  orang  yang  melakukan tindak  pidana,  maka  kejahatan  akan
berkurang.  Pelaku  tindak  pidana  yang terpaksa  dihukum  mati,  atau  hukum lainnya  akan  bertaubat  dan  tidak  lagi mengulangi  kejahatannya.  Sedangkan bagi  orang  lain  yang  belum  pernah melakukan  kejahatan,  mereka  akan mengambil  pelajaran  dari  kasus-kasus yang  telah  ada,  sehingga  mereka  akan berupaya  untuk  tidak  melakukan  tindak pidana (Al Faruk,  2009: 100).
Upaya  peventif  atau  pencegahan dalam hukum Islam semata-mata ditujukan  untuk  melindungi  individu maupun  masyarakat.  Masyarakat  akan merasa terlidungi kehidupannya dengan adanya  sangsi  hukuman  yang  tegas. Dalam  hal  yang  sama  bahwa  tujuan hukum  Islam  adalah  kemaslahatan seluruh umat manusia.
Dalam sistem hukum pidana  Islam, kepentingan korban sangat diperhatikan dan  karena  itu  ancaman  yang  diberikan kepada  pelaku  tindak  pidana  bersifat sangat tegas. Jaminan ketertiban hukum dan  keadilan  dalam  masyarakat  ditata sedemikian rupa sehingga setiap perbuatan jahat yang dianggap mengganggu ketertiban dan keadilan itu diancam secara tegas oleh sistem sanksi yang  keras  dan  terhadap  korban diberikan  sedemikian  rupa  sehingga kepentingannya  sangat  diperhatikan. (Presetyo  dan  Barkatullah,  2012:  141- 142).
e. Perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia.
Perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia dalam hal ini adalah perlindungan  terhadap  korban  dan  juga pelaku.  Islam  sangat  melindungi  hak asasi  manusia,  bentuk  perlindungan terhadap hak asasi manusia secara tegas dinyatakan  dalam  Al  Qur’an  maupun Hadis.  Hukum  Islam  melindungi  jiwa dan  raga  manusia  dari  perbuatan- perbuatan  yang  akan  merusaknya. Dalam Islam, perbuatan-perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, melukai  badan  orang,  merusak  barang milik  orang  lain  dan  juga  merusak lingkungan  hidup  merupakan  kejahatan yang mendapatkan hukuman yang tegas. Ketegasan  dari  hukuman  dalam  hukum Islam  khususnya  untuk  menghukum pelaku  sebenarnya  bertujuan  untuk melindungi  manusia  itu  sendiri  baik korban maupun pelaku.
Banyak orang beranggapan terutama  orang-orang  Eropa  maupun Amerika  beranggapan  bahwa  apabila dilihat  bahwa  hukuman  dalam  hukum pidana  Islam  terlihat  tidak  manusiawi seperti  hukuman qishash misalnya.
Namun  demikian  apabila  melihat  lebih dalam  lagi  hukuman  ini  merupakan bentuk  perlindungan  terhadap  jiwa manusia.  Orang  yang  membunuh  orang lain  bahkan  dengan  sengaja  dapat
dikatakan  bahwa  orang  itu  telah  telah berbuat kejam merampas hak orang lain yaitu  hak  untuk  hidup.  Dengan  adanya hukuman  yang  tegas  dalam  Al  Qur’an, maka seseorang atau sekelompok orang yang  berniat  untuk  menghilangkan nyawa  orang  lain  akan  membatalkan niatnya.
Memberlakukan  hukuman  dalam hukum  pidana  Islam  berarti  menjaga masyarakat akan kehidupannya. Masyarakat akan terhindar dari kecurangan dan kekacauan. Orang yang mengetahui  apabila  ia  membunuh seseorang  akan  dijatuhi  hukuman  mati, maka  dia  tidak  akan  berani  untuk membunuh.  Oleh  karena  itu  bagi  calon pelaku  pembunuhan  ia  menjaga  jiwa orang  lain  mapun  menjaga  jiwa  diri sendiri (Darussamin , 2014 : 123).
Tujuan  dari  pemberlakuan  hukum dalam  hukum  pidana  Islam  sebenarnya adalah  untuk  menjaga  terjaminnya  hak asasi manusia. Dalam hal tindak pidana pembunuhan,  hak  asasi  manusia  yang dimaksud  adalah  hak  untuk  hidup  yang merupakan  pemberian  Allah  dan  hanya Allah  saja  yang  berhak  mengambilnya. Pelaksanaan  hukuman  seperti qishash untuk  menjalankan  apa  yang  menjadi hak  Allah  dan  mencegah  seseorang untuk  mengambilnya  (Ali  Sodikin, 2015).

## C. Simpulan
Perlindungan  korban  tindak  pidana terorisme  berdasarkan  hukum  Islam adalah  pada  prinsipnya  Islam  sangat melindungi hak-hak korban dalam hal ini korban tindak pidana terorisme.
Perlindungan terhadap korban tercantum dalam  Al  Qur’an  dan  Hadis  Nabi Muhammad.  Nilai-nilai  perlidungan korban  yaitu  :  (a).  Pemenuhan  rasa
keadilan  bagi  korban,  (b).  Ketentuan yang pasti tentang jumlah ganti rugi, (c). Pelaku tidak menangung sendiri pembayaran  ganti  rugi,  (d).  Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korban baru, (e). Perlindungan terhadap hak asasi manusia. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Baghawi,.  2013. Syarh  As  Sunnah, Buku 9 . Jakarta : Pustaka Azzam.
Al  Faruk,  Asadullah.  2009. Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam. Bogor : Ghalia Indonesia.
An Nawawi. 2015. Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab.  Jolid  26. Jakarta  : Pustaka Azam.
Darussamin,  Zikri.  2014. Qisas  Dalam Islam  dan  Relevansinya  dengan
Masa  Kini. Jurnal  Asy-Syir’ah Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum.
Vol. 48. No 1, Juni 2014.
Al  Asqalani,  Ibnu  Hajar.  2012. Fathul Baari,  Penjelasan  Kitab  Shahih  Al
Bukhari. Buku 33 . Jakarat : Pustaka
Azzam. Lubis,  Zulkarnaen  dan  Bakti  Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah .  Jakarta  :  Prenadamedia Group.
Presetyo,  Teguh  dan  Abdul  Halim
Barkatullah.  2012. Politik  Hukum Pidana (Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi) .
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sodikin,  Ali.  2015.  Jurnal  Asy  Syir’ah. Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum Vol. 49, No, 1, 2015.
Suharto,  H.    2007. Perlindungan  Hak Tersangka,  Terdakwa  dan  Korban Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta,  Refika Aditama.
Suseno, Frans Magnis. 2000. Kuasa dan Moral.  Edisi  Revisi Jakarta  : Gramedia Pustaka utama. Beruh, Ridwan Syah. 2015. Membumikan Hukum Tuhan, Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam Yogyakarta :
CV. Pustaka Ilmu Group.
Wibowo,  Ari.  2012. Tindak  Pidana Terorisme  :  Kebijakan  Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana Teroisme di Indonesia. Yogyakarta,
Graha Ilmu.