## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.427

## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika di Kota Jambi

## Sumaidi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Correspondence email: sumaidi.medi1966@gmail.com
Abstrak  : Mengenai  peredaran  Narkotika  di  tempat  hiburan  malam  diatur  dalam  Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  44  Undang- Undang  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  pidana terhadap pemilik tempat hiburan malam atas peredaran narkotika khususnya di wilayah Kota Jambi dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya peredaran narkotika ditempat-tempat hiburan  malam di  wilayah  Kota  Jambi.  Metode dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  empiris  dan  ruang  lingkup  penelitian  yang  dikaji  yaitu  peredaran  narkotika  serta  objek  yang dikaji adalah tempat hiburan  malam di kota Jambi.  Bahan  yang digunakan  yaitu  bahan  lapangan dan penelitian pustaka. Teknik pengumpulan  data  yaitu  studi  dokumen  terkait  dengan  dokumen-dokumen  sesuai  dengan  pokok  permasalahan.  Teknik  analisis dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik tempat hiburan malam atas peredaran narkotika khususnya  di  wilayah  Kota  Jambi  belum  diterapkan  sehingga  upaya  yang  dilakukan  yakni  pihak  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi dengan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional harus melakukan razia kepada para pengunjung dan pekerja seks komersial, maupun pemilik usaha hiburan malam yang ada di Kota Jambi.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Hiburan Malam, Narkotika
Abstract:  Regarding  the  circulation  of  Narcotics  in  nightclubs,  it  is  regulated  in  Article  35  to  Article  44  of  Law  35  of  2009 concerning Narcotics so that this study aims to determine the criminal responsibility of owners of nightclubs for the distribution of narcotics,  especially  in  the  city  of  Jambi  and  explain  the  efforts  that  conducted  to  tackle  the  circulation  of  narcotics  in  night entertainment venues in the city of Jambi. The method in this research is juridical empirical and the scope of research studied is the circulation of narcotics and the object studied is a nightclub in the city of Jambi. The materials used are field materials and library  research.  Data  collection  techniques,  namely  document  studies  related  to  documents  in  accordance  with  the  subject matter.  The  analysis  technique  in  this  research  is  qualitative.  Criminal  responsibility  for  the  owners  of  nightclubs  for  the distribution of narcotics, especially in the Jambi City area has not been implemented so that efforts made, namely the Jambi  City Police  Resort  with  the  Provincial  Narcotics  Agency  and  the  National  Narcotics  Agency  must  carry  out  raids  on  visitors  and commercial sex workers, as well as entertainment business owners. night in Jambi City.

## Keywords: Criminal Liability, Night Entertainment, Narcotics

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  didalam  suatu  Negara.  Hukum  pidana  itu terdiri  dari  norma-norma  yang  berisi  keharusan-keharusan  dan  larangan-larangan  yang  telah  dikaitkan  dengan  suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. 1 Oleh karena itu, hukum pidana mengatur terkait dengan norma-norma yang berisikan perintah dan larangan terhadap siapa saja sehingga bagi setiap orang yang melanggar perintah dan larangan yang telah diatur dalam hukum pidana tersebut akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  aparat  penegak  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  itu  sendiri.  Dengan dijatuhkannya sanksi pidana itu tidak menutup kemungkinan akan memberikan efek jera terhadap pelakunya sekaligus memberikan pelajaran agar pelaku tindak pidana itu tidak mengulangi perbuatan yang sama di dalam masyarakat.
Untuk  itu  hukum  pidana  di  Indonesia  sangat  dibutuhkan  karena  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang berpotensi sebagai tempat untuk melakukan peredaran narkoba secara ilegal. Dengan adanya hukum pidana ini maka terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dapat  dijatuhkan  sesuai  dengan  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  hukum pidana Indonesia dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diadakannya sanksi pidana  dalam  undang-undang  tersebut  karena  yang  menjadi  sasaran  dalam  peredaran  narkotika  yaitu  generasi  muda. Apabila  generasi  muda  telah  mudah  dirusak  oleh  narkotika  maka  negara  cara  yang  berada  di  tangan  generasi  muda akan  menjadi  hancur.  Tidak  hanya  generasi  muda  saja  yang  menjadi  sasaran  dari  peredaran  narkotika  itu  sendiri, terkadang juga kelas elite seperti pejabat negara tersandung dengan kasus narkotika karena dirinya tidak mampu untuk menahan agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika.
Telah  dipahami  bahwa  banyak  generasi  muda  Indonesia  yang  gerak  kehidupannya  cenderung  dikuasai  dan dikontrol  oleh  Narkotika  yang  seharusnya  memiliki  manfaat  yang  sangat  besar  dan  bersifat  positif  apabila
1 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 2 . Rajawali Pers. Jakarta. 2016, hal.12
Sumaidi, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika di Kota Jambi
dipergunakan  untuk  keperluan  pengobatan  ataupun  dibidang  pengetahuan,  tetapi  oleh  generasi  sekarang  Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan. Mengenai peredaran Narkotika di tempat hiburan malam diatur dalam Pasal 35  sampai  dengan  Pasal  44  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Dalam  Pasal  35  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  peredaran  Narkotika  meliputi  setiap  kegiatan  atau  serangkaian kegiatan  penyaluran  atau  penyerahan  Narkotika,  baik  dalam  rangka  perdagangan,  bukan  perdagangan  maupun pemindahtanganan. 2
Saat  ini  pemilik  tempat-tempat  hiburan  malam  khususnya  di  wilayah  Kota  Jambi  sehingga  hal  ini  sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkotika dan peredarannya pada tempat hiburan malam, seperti tempat hiburan karaoke,  diskotik,  kafe-kafe,  maupun  hotel-hotel  yang  menyediakan  tempat  hiburan  malam,  Peredaran  Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. 3 Berdasarkan  uraian  di  atas,  sanksi  pidana  juga  di  terapkan  terhadap  pemilik  tempat  hiburan  malam  jika ditemukan  peredaran  narkotika  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009.  Untuk  itu penulis membuat suatu penelitian ilmiah yang berjudul: “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika Di Wilayah Kota Jambi.”
Masalah  yang  diangkat  adalah  bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pemilik  tempat  hiburan malam  atas  peredaran  narkotika  khususnya  di  wilayah  Kota  Jambi  dan  upaya  apakah  yang  dilakukan  untuk menanggulangi terjadinya peredaran narkotika ditempat-tempat hiburan malam di wilayah Kota Jambi.

## METODE
Di  dalam  penulisan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris,   dimana penelitiannya  dilakukan  secara  langsung  di  lapangan.  Jadi  pendekatan  yuridis  empiris  Dalam  penelitian  ini  yaitu mengkaji secara langsung terkait dengan Pertanggungjawaban pidana  yang  harus dibebankan kepada pemilik tempat hiburan  malam  jika  terjadi  peredaran  narkotika.  Untuk  itu,  penelitian  ini  mengkaji  terkait  dengan  penerapan  dan menelaah  ketentuan  Sanksi  Pidana  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  baik  yang terdapat  dalam  KUHP,  KUHAP,  maupun  peraturan-peraturan  lain  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  hukum  dalam Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pemilik  Tempat  Hiburan  Malam  Atas  Peredaran  Narkotika  Di  Wilayah  Kota Jambi.  Ruang  lingkup  penelitian  yang  dikaji  dalam  hal  ini  yaitu  peredaran  narkotika  di  kota  Jambi  dan  objek  yang dikaji adalah tempat hiburan malam di kota Jambi.
Bahan  yang  digunakan  untuk  mengkaji  penelitian  ini  yaitu  bahan  lapangan  dan  penelitian  pustaka. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  studi  dokumen  di  mana  mengkaji  terkait  dengan  dokumen-dokumen sesuai  dengan  pokok  permasalahan  yaitu  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pemilik  tempat  hiburan  malam  atas peredaran narkotika di kota Jambi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Maksud dari teknik  kualitatif  yaitu  menjelaskan  terkait  dengan  data  di  dalam  penelitian  ini  dalam  bentuk  kalimat  yang  telah tersusun secara sistematis yang akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungajwaban  Pidana  Terhadap  Pemilik  Tempat  Hiburan  Malam  Atas  Peredaran  Narkotika  Di Wilayah Kota Jambi
Sekarang  ini  tempat  hiburan  malam  terus  berkembang  di  wilayah  hukum  Kota  Jambi  pada  setiap  tahunnya. Tempat  hiburan  malam  ini  berkembang  biasanya  disebabkan  karena  banyaknya  permintaan  dari  masyarakat  Kota Jambi yang ingin mencari hiburan khususnya generasi muda  yang dalam  hal ini masih mencari jati dirinya sehingga tidak menutup kemungkinan mereka  untuk mencari  kesenangan mereka mencari tempat  hiburan malam seperti club , karaoke, cafe dan diskotik. Oleh karena itu, tempat hiburan malam ini mendapat izin dari pemerintah setempat yaitu pemerintah kota Jambi sehingga tempat hiburan tersebut menjadi legal di mata hukum. Namun, dengan mendapat izin dari  pemerintah  setempat  dalam  hal  ini  yaitu  pemerintah  kota  Jambi  terkait  dengan  tempat  hiburan  malam  maka dikhawatirkan tempat hiburan malam tersebut sangat rentan terhadap berbagai tindak pidana termasuk juga dalam ini tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran gelap jenis narkotika.
Mengingat  banyak  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  adanya  tempat  hiburan  malam  ini  maka  sudah  seharusnya pemerintah  beserta  aparat  penegak  hukum  harus  melakukan  pemantauan  dan  razia  terhadap  setiap  yang  datang  ke tempat karaoke, diskotik dan kafe-kafe guna untuk mencegah agar tidak terjadi peredaran narkotika di tempat tersebut. Apabila  terjadi  peredaran  gelap  narkotika  di  tempat  tersebut  maka  sudah  seharusnya  terhadap  pelaku  tindak  pidana perdagangan gelap narkotika dan yang memiliki tempat hiburan malam dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana karena sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, dimana Siapa saja  yang telah melakukan suatu tindak pidana dan menyediakan tempat untuk melakukan suatu tindak pidana maka si pelaku maupun si penyedia tempat tersebut dapat
2 AR. Sujono dan Bony Daniel. Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hal.48
3 Ibid, hal.49
Sumaidi, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika di Kota Jambi
dijatuhkan  dengan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Untuk  itu,  apabila  terjadi  tindak  pidana peredaran  narkotika  di  tempat  hiburan  malam  tersebut  sudah  jelas  baik  pelaku  tindak  pidana  peredaran  narkotika maupun  pemilik  tempat  hiburan  malam  itu  dapat  dijatuhkan  dengan  sanksi  pidana  sesuai  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  maupun  peraturan  pelaksana  lainnya  yang  mengatur  tentang  peredaran gelap narkotika di tempat usahanya.Oleh karena itu, aturan kewajiban pengusaha tempat hiburan secara umum terkait dengan  persoalan  peredaran  narkotika  di  tempat  usahanya  dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  setempat  yang  biasa dengan dengan Perda.
Secara  pidana,  pemilik  atau  pengusaha  tempat  hiburan  tidak  dapat  langsung  dimintakan  Pertanggungjawaban Pidana.  Perlu  dilakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  lebih  lanjut  apakah  pengusaha  tempat  hiburan  memang  turut terlibat  dalam  pengedaran  gelap  narkotika  tersebut.  Akan  tetapi,  jika  pengusaha  melanggar  larangan  menggunakan usaha  hiburan  untuk  penyalahgunaan  narkotika,  izin  usahanya  dapat  dicabut.  Menurut  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“Undang-Undang Narkotika”) : “ Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor  Narkotika  adalah  setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara  tanpa  hak  atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
Sebenarnya dalam hal pencegahan dan pemberantasan terkait dengan tindak pidana narkotika itu sudah menjadi kewajiban Lembaga Pemerintah Non Kementerian Badan Nasional Nasional. Lembaga pemerintahan  ini telah diatur di dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu, dalam hal pencegahan dan pemberantasan terkait dengan tindak pidana narkotika di tempat hiburan malam di kota Jambi menjadi tanggung jawab dalam hal pencegahan dan pemberantasan oleh  Badan  Narkotika  Provinsi/Kota  Jambi.  Jika  Lembaga  ini  berperan  aktif  di  dalam  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  Peredaran  narkotika  di  kota  Jambi  maka  pengedar  di  kota  Jambi  akan mengurungkan  niatnya  untuk  melakukan  peredaran  narkotika  karena  jika  pengedar  tersebut  tetap  melakukan peredaran narkotika tidak menutup kemungkinan dirinya akan terseret di dalam sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan  penelusuran  penulis  terhadap  sanksi  pidana  menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  maupun  peraturan  pelaksananya  tidak  mengatur  secara  khusus  soal  tanggung  jawab  hukum pengusaha  tempat  hiburan  malam  dalam  peredaran  gelap  narkotika  yang  dilakukan  oleh  karyawan  maupun pengunjungnya sendiri. Adapun yang diatur khusus dalam Undang-Undang Narkotika adalah sejumlah sanksi pidana bagi  mereka  yang  menjadi  calo/perantara  dalam  transaksi/jual  beli  narkotika.  Pengusaha  tempat  hiburan  tidak  dapat serta  merta  dikatakan  sebagai  perantara  dalam  peredaran  narkotika  tersebut.  Perlu  ada  penyelidikan  dan  penyidikan lebih  lanjut  apakah  memang  pengusaha  tempat  hiburan  terlibat  juga  sebagai  perantara  dalam  peredaran  gelap narkotika tersebut. Aturan lebih lanjut secara umum soal tanggung jawab pengusaha tempat hiburan malam khususnya Di Kota Jambi atas segala kegiatan terjadinya peredaran narkotika di tempat usahanya diatur dalam peraturan daerah, bagaimana peraturan daerah setempat yang mengatur soal peredaran gelap narkotika di tempat hiburan.
Salah satu contoh peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Di Kota Jambi (“Perda Jambi Nomor 5 Tahun 2013”). Dalam Perda ini  antara  lain  diatur  soal  kewajiban-kewajiban  pengusaha  tempat  hiburan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  11  ayat  (1) Perda Jambi Nomor 5 Tahun 2013 :
a. Memasang  tanda  dan  nomor  registarsi  izin  usaha  dari  Pemerintah  Kota  Jambi  untuk  diketahui  oleh  khalayak umum.
b. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu  keamanan dan  ketertiban  umum serta  segala hak  yang bertentangan dengan  kepribadian bangsa dan moral Pancasila.
d. Bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Khusus soal pengedaran narkotika, pengusaha tempat hiburan malam Di Kota Jambi wajib melaporkan kepada kepolisian  jika  mengetahui  adanya  peredaran  narkoba  di  tempat  usahanya.  Hal  ini  disebut  dalam  Pasal  11  ayat  (6) Perda  Jambi  Nomor  5  Tahun  2013  yang  berbunyi  :  “ Pimpinan  atau  pengusaha  wajib  melaporkan  kepada  Aparat Keamanan  (Kepolisian)  bila  mendapatkan  atau  mengetahui  adanya  peredaran  dan  pemakai  Narkoba  baik  yang dilakukan oleh pengunjung maupun pengelola atau karyawannya sendiri”.
Jika pengusaha tempat hiburan mengetahui bahwa pengunjung dan karyawannya mengedarkan narkotika, akan tetapi  pengusaha  tersebut  tidak  melaporkan  hal  itu  ke  polisi,  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  maupun  sanksi pidana  karena  melanggar  ketentuan  dalam  Perda  Jambi  Nomor  5  Tahun  2013.  Adapun  contoh  kasus  dalam  hal  ini yaitu  pemilik  salah  satu  tempat  hiburan  malam  di  kawasan  Jelutung  Kota  Jambi  berinisial  A  terjaring  Operasi Penyakit Masyarakat yang digelar Polda Jambi Minggu. A  kedapatan memiliki senjata  api (senpi) dan narkoba jenis
Sumaidi, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika di Kota Jambi
sabu-sabu.  A  diamankan  setelah  petugas kepolisian menemukan  benda  yang  diduga  narkotika  jenis  sabu-sabu  serta senjata api. Untuk itu, A diamankan guna pemeriksan di kepolisian. Saat ini yang bersangkutan masih diamankan dan diperiksa  serta  belum  ditetapkan  sebagai  tersangka. 4 Dalam  hal  ini  seharusnya  kepolisian  harus  secepatnya menetapkan si A sebagai tersangka karena telah terbukti ditemukan narkoba jenis sabu-sabu.
Jika memang pengusaha tempat hiburan malam tidak bertindak langsung sebagai pelaku, orang yang menyuruh, orang  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  peredaran  gelap  narkotika  tersebut,  atau  lainnya  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP,  ia  tidak  dapat  dimintakan  tanggungjawab  secara  pidana  atas  peredaran  tersebut. Pemilik  tempat  hiburan  malam  atas  peredaran  narkotika  di  wilayah  Kota  Jambi  tempat  hiburan  tersebut  hanya  bisa dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas  tidak  dilaksanakannya  kewajibannya  sebagai  pemilik  tempat  hiburan, termasuk melaporkan jika ada peredaran narkotika di tempat hiburannya. Ini artinya, tanggung jawab hukum pemilik pengusaha  tempat  hiburan  malam  jika  mengetahui  adanya  peredaran  gelap  narkotika  di  tempat  usahanya  itu  sebatas pada pelaporan pada aparat kepolisian. Sedangkan tanggung jawab pidana karena pengedaran narkotika tersebut tidak bisa langsung diberikan kepada pengusaha tempat hiburan malam.

## Upaya  Yang  Dilakukan  Untuk  Menanggulangi  Terjadinya  Peredaran  Narkotika  Ditempat-Tempat  Hiburan Malam Di Wilayah Kota Jambi
Upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  peredaran  narkotika  di  tempat  hiburan  malam  yakni  Pihak Kepolisian  Di  Wilayah  Resort  Kota  Jambi  yang  besinergitas  dengan  BNP  (  Badan  Narkotika  Provinsi  )  memang sangat rutin turun melakukan razia pada tempat hiburan malam untuk mencegah peredaran narkotika baik di diskotik, cafe, karaoke, hotel hotel yang menyediakan tempat hiburan malam Di Kota Jambi.
Penindakan  Pihak  Kepolisian  Wilayah  Resort  Kota  Jambi  yang  besinergitas  dengan  BNP  /  BNN  (  Badan Narkotika  Provinsi  ),  ( Badan  Narkotika  Nasional  )  baik  pada para  pengunjung  dan  pekerja  seks  komersial,  maupun pemilik  usaha  hiburan  malam  jika  tertangkap  tangan  membawa,  menyimpan,  mengkomsusi,  mengedarkan  obat obat’an  terlarang  dan  jenis  narkotika,  maka  akan  di  proses  secara  hukum  Berdasarkan  Undang  Undang  Narkotika Nomor  35  Tahun  2009  “ Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  adalah  setiap  kegiatan  atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”
Hasil  Wawancara  Penulis  dengan  salah  satu  aparat  Penegak  Hukum  anggota  Kepolisian  yang  bertugas  pada Badan  Narkotika  Nasional  Bapak  Briptu  Nanda  Adriansyah  yang  menjelaskan  bahwa  upaya  penanggulangan Terjadinya  Peredaran  Narkotika  Ditempat-Tempat  Hiburan  Malam  Di  Wilayah  Kota  Jambi  terbagi  atas  dua  bagian penting yaitu upaya preventif dan upaya represif. 5
Selanjutnya  Penulis  akan  menjelaskan  satu  persatu  upaya-upaya  tersebut  agar  lebih  dipahami,  yaitu  sebagai berikut:
1. Upaya Preventif
Upaya ini merupakan suatu cara penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan  Peredaran  Narkotika  Ditempat-Tempat  Hiburan  Malam  Di  Wilayah  Kota  Jambi  pertama  kali  dan  usaha ini  selalu  diutamakan  karena  seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  lebih  baik  mencegah  dari  pada  mengobati.  Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut : a. Mengadakan  penyuluhan  tentang  bahaya  Narkotika.  Penyuluhan  ini  sudah  seharusnya  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  baik  itu  Kepolisian,  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  dan  Kota  Jambi.  Dilakukan penyuluhan  ini  bertujuan  agar  dapat  meminimalisir  tingkat  tindak  pidana  narkotika  di  kota  Jambi.  Itu  juga Dengan  adanya  Penyuluhan  tentang  bahaya  narkotika  ini  memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat maupun  generasi  muda  sehingga  tidak  terjerumus  di  dalam  penyalahgunaan  narkotika.  Oleh  karena  itu,  sudah seharusnya  Penyuluhan  tentang  bahaya  narkotika  ini  dilakukan  di  tempat-tempat  hiburan  yang  ada  di  kota Jambi
b. Memberikan  kegiatan-kegiatan  positif  agar  mendapatkan  kesibukan  sehingga  mereka  bisa  terhindar  dari Narkotika.  Adapun  kegiatan-kegiatan  positif  yang  dapat  dilakukan  masyarakat  kota  Jambi  maupun  generasi muda yang ada di kota Jambi seperti melakukan olahraga, penanaman pohon dan kegiatan positif lainnya yang memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  maupun  generasi  muda  yang  ada  di  kota  Jambi.  Apabila  kegiatan positif  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  maupun  generasi  muda  yang  ada  di  kota  Jambi  maka  secara  tidak langsung masyarakat dan generasi muda yang ada di kota Jambi selain terhindar dari penyalahgunaan narkotika juga membentuk kehidupan yang sehat
4 https://www.merdeka.com/peristiwa/kedapatan-punya-sabu-senpi-pemilik-tempat-hiburan-malam-di-jambi- ditangkap.html, Diakses tanggal 27 Maret 2021.
5 Wawancara Briptu Nanda Adriansyah, Anggota Kepolisian Yang Bertugas Pada Badan Narkotika Nasional. Pada Kamis, 25 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB
Sumaidi, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika di Kota Jambi
c. Melakukan  patroli  keliling  pada  tempat-tempat  yang  pernah  dijadikan  lokasi  peredaran  narkotika  maupun tempat-tempat yang diduga menjadi tempat hiburan malam atas peredaran narkotika khususnya Di Kota Jambi. Adapun tempat hiburan yang ada di kota Jambi seperti Karaoke Djava, Karoeke Yoan, Karaoke Dini, Karaoke Mega  dan  Diskotik  Grand  Club.  Jika  telah  dilakukan  patroli  keliling  oleh  aparat  penegak  hukum  khususnya kepolisian dari Polda Jambi maka secara tidak langsung akan meminimalisir terjadinya peredaran narkotika di kota Jambi
d. Penempatan  Intel  anggota  kepolisian  yang  tidak  berseragam  di  tempat-  tempat  strategis  yang  memang  telah dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para pelaku pengedar, maupun pengguna Narkotika.
2. Upaya Represif
Upaya  ini  merupakan  cara  penanggulangan  secara  konsepsional  yang  ditempuh  setelah  atau  sedang terjadinya  peredaran  narkotika  pada  tempat  hiburan  malam.  Adapun  upaya  represif  yang  dilakukan  pihak  aparat penegak hukum sebagai berikut :
a. Melakukan  tindakan  pengawasan,  pengaturan  dan  pencegahan  penyakit  yang  ditimbulkan  karena  peredaran narkotika. Tindakan pengawasan terkait dengan peredaran narkotika ini sebenarnya sudah harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional khususnya  dalam hal ini Badan Narkotika  Nasional  Provinsi/Kota  Jambi.  Dengan  adanya  pengawasan  ini  tentu  dapat  meminimalisir  tingkat peredaran gelap narkotika yang terjadi di kota Jambi sehingga terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut dapat  dijatuhkan  dengan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  isi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
Kemudian  tindakan  pengaturan  dilakukan  oleh  badan  legislatif  guna  untuk  memperkuat  aturan  hukum terkait  dengan  peredaran  gelap  narkotika  sehingga  apabila  terjadi  tindak  pidana  narkotika  terhadap  pelakunya dapat  dikenakan  dengan  sanksi  pidana.  Hal  ini  juga  sanksi  pidana  dapat  dijatuhkan  terhadap  pemilik  tempat hiburan malam yang ada di kota Jambi jika terdapat peredaran gelap narkotika di tempat hiburannya.
Dalam  hal  pencegahan  penyakit  maka  sudah  seharusnya  pemerintah,  aparat  penegak  hukum  beserta Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota Jambi harus melakukan kerjasama demi mewujudkan  generasi muda yang  bersih  dan  bebas  dari  peredaran  narkotika  di  kota  Jambi.  Apabila  tindakan  pengawasan,  pengaturan  dan pencegahan peredaran narkotika telah dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum maka tingkat peredaran narkotika akan turun di kota Jambi.
b. Memberikan  saran  untuk  pemilik  usaha  agar  bersedia  bekerjasama  untuk  memberantas  peredaran  narkotika pada  tempat  hiburan  malam.  Dengan  adanya  kerjasama  antara  pemilik  tempat  hiburan  malam  dengan  aparat penegak  hukum  dan  pemerintah  kota  Jambi  maka  peredaran  gelap  narkotika  dapat  diberantas.  Kerjasama  ini sangat  penting  dalam  mewujudkan  kota  Jambi  bebas  dari  peredaran  narkotika  karena  jika  narkotika  tidak  ada lagi  di  kota  Jambi  maka  masyarakat  dan  generasi  muda  tidak  dikhawatirkan  lagi  akan  melakukan penyalahgunaan narkotika.
c. Pihak  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  melakukan  proses  penyelidikan  kemudian  penyidikan  terhadap  laporan yang  masuk  mengenai  peredaran  narkotika  pada  tempat  hiburan  malam  di  Kota  Jambi.  Penyidikan  dan penyelidikan  sangat  diperlukan  oleh  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  agar  dapat  memberantas  tindak  pidana narkotika khususnya terhadap peredaran gelap narkotika yang ada di tempat hiburan di kota Jambi. Oleh karena itu,  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi  mendapatkan  informasi  terkait  dengan  adanya  peredaran  gelap  narkotika maka  penulisan  resep  kota  Jambi  harus  segera  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terkait  dengan terjadinya kasus peredaran gelap narkotika itu. Apabila penyelidikan dan penyidikan ini dilakukan secara cepat oleh Kepolisian Resort Kota Jambi maka dimungkinkan peredaran gelap narkotika dapat diminimalisir di dalam masyarakat kota Jambi.

## SIMPULAN
1. Mengenai  peredaran  Narkotika  terhadap  pemilik  tempat  hiburan  malam  khususnya  Di  Wilayah  Kota  Jambi  yaitu karaoke, diskotik, kafe-kafe, maupun hotel-hotel Di Wilayah Kota Jambi yang menyediakan tempat hiburan malam dalam prinsip pertanggungjawaban pidana, hanya orang yang melakukan tindak pidana yang dapat dipidana. Pada dasarnya Undang-Undang Narkotika maupun peraturan pelaksananya tidak mengatur soal tanggung jawab hukum pemilik  tempat  hiburan/pengusaha  tempat  hiburan  soal  peredaran  gelap  narkotika  di  tempat  usahanya.  Namun, aturan kewajiban pengusaha tempat hiburan secara umum soal peredaran Narkotika di tempat usahanya dituangkan dalam peraturan daerah setempat.
2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi peredaran narkotika di tempat hiburan malam yakni Pihak Kepolisian Di  Wilayah  Resort  Kota  Jambi  yang  besinergitas  dengan  BNP  (Badan  Narkotika  Provinsi)  memang  sangat  rutin turun  melakukan  razia  pada  tempat  hiburan  malam  untuk  mencegah  peredaran  narkotika  baik  di  diskotik,  cafe, karaoke,  hotel  hotel  yang  menyediakan  tempat  hiburan  malam  Di  Kota  Jambi.  Penindakan  Pihak  Kepolisian Wilayah  Resort  Kota  Jambi  yang  besinergitas  dengan  BNP/BNN  (Badan  Narkotika  Provinsi),  (Badan  Narkotika
Sumaidi, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika di Kota Jambi
Nasional)  baik  pada  para  pengunjung  dan  pekerja  seks  komersial,  maupun  pemilik  usaha  hiburan  malam  jika tertangkap tangan membawa, menyimpan, mengkomsusi, mengedarkan obat obat’an terlarang dan jenis narkotika, maka akan di proses secara hukum Berdasarkan Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 2 , (Jakarta : Rajawali Pers), 2016. Sujono,  AR.  dan  Bony  Daniel. Komentar  Dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika , (Jakarta : Sinar Grafika), 2011.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Internet
https://www.merdeka.com/peristiwa/kedapatan-punya-sabu-senpi-pemilik-tempat-hiburan-malam-di-jambi- ditangkap.html