Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024

## POLICY ANALYSIS FOR HANDLING CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF CUSTOMS IN TERMS OF SMUGGLING OF SHARK FIN EXPORTED GOODS BY THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE

## ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DALAM HAL PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR SIRIP HIU OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI
Brian William Leimena Universitas Dr. Soetomo Surabaya leimenabrian@gmail.com

## ABSTRACT
The existence of the Customs Law, has regulated provisions  regarding entering goods into the  customs  area  including  criminal  sanctions  attached to  customs  crimes,  but  cannot  discourage smuggling  actors  (entering  goods  into  the  customs  area  illegally).  When  viewed  from  a  legal perspective,  perpetrators  of  smuggling  can  carry  out  various  types  of  smuggling and  their  modus operandi  is  from  smuggling  which  can  fall  into  the  category  of  material  or  immaterial  losses. Meanwhile, recently the author has found that there are cases of shark fin smuggling which are being handled by the Tanjung Perak Medium Type Customs and Excise Supervision and Service Office. The research  method  uses  a  Normative  Juridical  approach,  in  nature,  this  research  is  categorized  as descriptive research without intending to test hypotheses or theories, but is an activity of analyzing and classifying or systematizing legal materials. The crime of smuggling in Indonesia is influenced by several factors that are causally related. The factors that encourage the crime of smuggling are: Presidential Instruction Regulation (INPRES) Number 4 of 1985 concerning Policy on Smooth Flow of Goods to Support Economic Activities. Communities in efforts to combat smuggling crimes often feel a lack of participation. Exporters are lazy to submit them on the grounds that the permit levels are very long. Law Enforcement in the Criminal Act of Smuggling in the export sector is regulated by regulation in the criminal provisions of the Customs Law Article 102A stipulates an act that is considered as smuggling or that can be categorized as a criminal act of smuggling if it fulfills the following elements, namely: There is an act against the law. Transporting export goods that are not listed in the manifest. Loading or transporting export goods from inside the customs area to outside the customs area or other places without permission from the head of the customs office; Unloading export  goods  in  the  customs  area  without  permission  from  the  head  of  the  customs  office;  or transporting exported goods without being protected by valid documents.

## Keywords: Export; Customs; Smuggling; Shark fin; Criminal act

## ABSTRAK
Eksistensi UU Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Jika dilihat dari perbuatan hukum, pelaku penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan  dan  modus  operandinya  dari  penyelundupan  yang  dapat  masuk  dalam  kategori kerugian  materiil  ataupun  immaterial.  Sedangkan  pada  beberapa  waktu  belakangan  ini  penulis mendapati  terdapat  kasus  penyelundupan  sirip  Hiu  yang  sedang  ditangani  oleh  Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  Dan  Cukai  Tipe  Madya  Pabean  Tanjung  Perak.  Metode penelitian  dengan  pendekatan Yuridis  Normatif ,  sifatnya,  penelitian  ini  dikategorikan  sebagai penelitian deskriptif tanpa bermaksud untuk menguji hipotesa atau teori, tetapi merupakan kegiatan menganalisis  dan  mengklasifikasikan  atau  mensistemasi  bahan-bahan  hukum.  Tindak  pidana penyelundupan  di  Indonesia  di  pengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  saling  mempunyai  hubunga
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
kausal. Faktor-faktor yang mendorong Tindak Pidana Penyelundupan  adalah:  Peraturan/Regulation Instruksi Presiden (INPRES)  Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang Untuk  Menunjang  Kegiatan  Ekonomi.  Masyarakat  dalam  usaha  penaggulangan  tindak  pidana penyelundupan  sering  di  rasakan  kurangnya  partisipasi.  Eksportir  malas  untuk  menyampaikannya dengan  alasan jenjang  perizinan yang sangat Panjang. Penegakan  Hukum  dalam  Tindak  Pidana Penyelundupan    di    bidang    ekspor  secara  regulasi  diatur  dalam  ketentuan  pidana  pada  UU Kepabeanan Pasal 102A menetapkan tindakan yang dianggap sebagai penyelundupan atau yang dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  penyelundupan  jika  memenuhi  unsur-unsur  berikut,  yaitu: Adanya  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Mengankut  barang  ekspor  yang  tidak  tercantum  dalam manifest. Memuat atau mengangkut barang ekspor dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean atau tempat lain  tanpa  izin  kepala  kantor  pabean;  Membongkar  barang  ekspor  di  dalam  daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah.
Kata Kunci: Ekspor; Kepabeanan; Penyelundupan; Sirip Hiu; Tindak Pidana.

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita falsafah  yang  telah  dirumuskan  oleh  para pendiri  kenegaraan  dalam  konsep  Negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung arti  bahwa  hubungan  antara  hukum  dan kekuasaan,  kekuasaan  tunduk  pada  hukum sebagai kunci kestabilan politik yang berkesinambungan. 1
Salah  satu  ciri  utama  dari  suatu  negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk mengatur  setiap  tindakan  dan  tingkah  laku masyarakat  berdasarkan  atas  undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan hidup,  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan dalam  Pancasila dan  UUD  1945,  yaitu setiap
1 Sastrosoehardjo, 1997 Silabus  Mata  Kuliah Filsafat Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro
2 Asshiddiqie, 2006 Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia. Jakarta:      Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I
3 Adam    dan  Sambodo,  2008:1 Investasi  dan Perdagangan  Luar  Negeri:  Dinamika  Globalisasi  dan
negara  berhak  atas  rasa  aman  dan  bebas  dari segala bentuk kejahatan. 2
Perkembangan  Globalisasi  yang  semakin modern, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tiap tahunnya. Proses globalisasi yang semakin lama semakin intens terjadi memberi implikasi bahwa setiap negara dituntut untuk mengantisipasi dan bisa beradaptasi dengan kecenderungan globalisasi menuju  perapatan  dunia  ( compression  of  the world ) yang semakin tanpa batas ( borderles ). 3 Untuk mengantisipasi saling bersinggungan di bidang ekonomi memerlukan adanya harmonisasi  hukum  ekonomi  lintas  negara termasuk  kesepakatan  mengenai  aturan  main yang  berlaku. 4 Seiring  dengan  perkembangan ekonomi  dunia  maka  berbagai  organisasi  di bidang  ekonomi  bermunculan  seperti World Trade  Organization (WTO)  dengan  agenda
Perannya  dalam  Pertumbuhan  Ekonomi ,  Jurnal Ekonomi  dan  Pembangunan,  Vol.  XVI  No.  2,  LIPI Press, Jakarta, 2008
4 Simanjuntak, 2008:13 Acara  Pidana Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum. Jakarta:  Ghalia Indonesia
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
General Agreement  on Trade (GAT).
Sedangkan  di  tingkat  Asia  Tenggara  terdapat Asean  Free  Trade  Agreement (AFTA)  yang merupakan  bagian  dari  kebijakan  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Berkomitmen untuk menerima keberadaan globalisasi ekonomi berarti bahwa bangsa Indonesia siap dengan segala konsekuensi  yang  ditimbulkannya.  Baik dampak  positif  maupun  dampak  negatif. Adapun  dampak  positif  dari  globalisasi ekonomi  diantaranya.  produksi  global  dapat ditingkatkan; meningkatkan kemakmuran masyarakat  dalam  suatu  negara;  meluaskan pasar  untuk  produk  dalam  negeri;  dapat memperoleh  lebih    banyak    modal    dan teknologi    yang  lebih  baik;  dan  menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. 5
Selain  itu,  globalisasi  ekonomi  juga mempunyai  dampak  yang  negatif  bagi kehidupan  masyarakat  Indonesia  diantaranya: menghambat  pertumbuhan  sektor  industri; memperburuk neraca pembayaran; dan  sektor keuangan  semakin  tidak  stabil.  Aktivitas ekspor impor tercermin dalam neraca perdagangan suatu negara. Kebijakan liberalisasi  perdagangan  yang  berusaha  untuk menghilangkan  hambatan  perdagangan  dapat meningkatkan ekspor namun di lain pihak juga dapat  meningkatkan  impor.  Suatu  negara bertujuan untuk memiliki neraca perdagangan
5 Alicezah, Globalisasi dalam Bidang Ekonomi, https://alicezah.files.wordpress.com/2008/06/globalisas i.pdf,     diakses   pada tanggal  11 November 2015
6 Nongsina dan Hutabarat Pengaruh Kebijakan
Liberalisasi Perdagangan Terhadap
Laju
yang surplus atau ekspor lebih besar daripada impor. Dengan demikian, liberalisasi perdagangan  akan  berpengaruh  terhadap neraca  perdagangan yakni  pertumbuhan ekspor  dan  impor.  Pertumbuhan  ekspor  dan impor  inilah  yang  menentukan  necara perdagangan surplus atau deficit. 6
Hukum pabean  sebagaimana  yang  telah diuraikan    dalam    Undang-Undang    No.17 Tahun 2006 tentang Keupabeanan penjelasannya  memiliki  ciri  yang  tidak  jauh sebagai  bagian  dari  hukum  fiskal.  Orientasi pengaturan  undang–undang  kepabeanan,  di samping mengatur norma–norma yang berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea  keluar  juga  mengatur norma–norma yang berkaitan  dengan  pengawasan  lalu  lintas barang yang di masukkan dan di keluarkan dari daerah  pabean  sehingga  disamping  mengatur hal–hal yang berkaitan dengan  fiskal, sekaligus  mengatur  hal–hal  di  luar  fiskal. Untuk kepentingan keterpaduan, dua orientasi tersebut  di  atur  dalam  sebuah  sistem  yang  di sebut sistem hukum di bidang Kepabeanan.
Eksistensi UU Kepabeanan, telah mengatur  ketentuan  tentang  memasukkan barang  kedalam  daerah  pabean  termasuk sanksi  pidana  yang  melekat  atas  perbuatan pidana  kepabeanan,  akan  tetapi  tidak  dapat membuat  surut  para  pelaku  penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara
Pertumbuhan
Ekspor-Impor Indonesia , http://Mukhyi.Staff.Gunadarma.Ac.Id/
Downloads/Files/9106/Pengaruh+Kebijakan+Liberalis asi+Perdagangan+Terhadap+Laju+Pertumbuhan+Eksp or- Impor+Indonesia.pdf.,  diakses 28 Januari 2016.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
ilegal). Hal ini menimbulkan kerusakan sistem perekonomian negara yang sudah digagas dan di  rancang  sebaik  mungkin.  Jika  dilihat  dari perbuatan  hukum,  pelaku  penyelundupan dapat melakukan berbagai macam penyelundupan  dan  modus  operandinya  dari penyelundupan  yang  dapat  masuk  dalam kategori gerugian materiil ataupun immaterial.
Tindak  pidana  kepabenan  merupakan tindak  pidana  berupa  pelanggaran  terhadap aturan  hukum  di  bidang  kepabeanan.  Salah satu  bentuk  tindak  pidana  kepabeanan  yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan.  Kegiatan  ekspor  dan  impor sangat berhubungan erat dengan tindak pidana penyelundupan. 7 Tindakan  penyelundupan menjadi  perhatian  karena  dilakukan  secara kasat mata.
Sebagian besar dan diketahui adanya aksi penyelundupan  itu  bahkan  barang-barang tersebut  diperdagangkan  secara  bebas.  Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Penyelundupan merupakan  pengertian  gejala  sehari-hari dimana  seseorang  secara  diam-diam  atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan  barang-barang  ke  atau  dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. 8
Garis  kebijakan  umum  yang  menjadi landasan  sekaligus  tujuan  politik  hukum  di Indonesia tercantum dalam pernyataan singkat
7 Marpaung,  Pemberantasan  dan  Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
8 Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hal 13
pada  perumusan    Pembukaan  UUD  1945, yakni  “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan  Pancasila”.  Dasar  politik  hukum inilah yang menjadi landasan dan tujuan setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan  di  bidang  hukum  pabean  dan kebijakan  penanggulangan  pelanggaran  di bidang kepabeanan ( customs fraud ). 9
Tindak pidana di  bidang kepabeanan dan cukai  merupakan  tindak pidana fiskal (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  di  Bidang Kepabeanan  dan  Cukai).  Guna  mencapai efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pelaksanaan penyidikan tindak pidana fiskal, penyidikannya  dilaksanakan  oleh  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  sebagai instansi  yang  bertanggung  jawab  dalam pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  17 Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan   jo.   Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kebijakan pemerintah terkait bidang kepabeanan yaitu dengan disyahkannya Undang-undang  No.  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan  yang  kemudian  dirubah  dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan),
9 Eddie Sutarto, Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2010. hal 3
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
merupakan  sikap antisipatif yang menjangkau dimensi  strategi,  substantif,  dan  esensial    di bidang  perdagangan  internasional, yang diharapkan  mampu  menghadapi  tantangan globalisasi dan perdagangan internasional.
Pemberantasan tindak pidana penyelundupan dapat dipandang dari dua sisi, yakni  menyelamatkan  devisa,  yang  dalam pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan sekarang  dibutuhkan  baik  untuk  pembayaran barang-barang  yang belum  dapat  diproduksi di  Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari  luar  negeri,  dan  lain-lain  disatu  sisi  dan melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang,  yang  masih  kurang  mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat  diharapkan  mengurangi  pengangguran yang  saat  ini  merupakan  masalah  dalam peningkatan penghasilan nasional disisi lain. 10
Fenomena  kejahatan  kepabeanan  khususnya penyelundupan  barang  ekspor  merupakan kejahatan  yang  harus  ditanggulangi  dengan serius,  khususnya  oleh  instansi  terkait  yang dalam  hal  ini  adalah  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai  melalui  kantor-kantor  wilayah maupun  kantor-kantor  pelayanannya  yang tersebar  di  berbagai  daerah  di  wilayah  NKRI dengan  membentuk  bagian  atau  unit-unit khusus  untuk  menangani  kasus  kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas  penegakan  hukum  berkaitan tindak pidana kepabeanan.
10 Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 hal.9
Pemberlakuan  Undang-undang  No.17 Tahun  2006  tentang  Kepabeanan  juga  telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  berupa  kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup  tugas  dan  fungsi  yang diemban,  dimana  kewenangan  yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para  pengguna  jasa  internasional.  Gambaran atau  cerita  tadi  boleh  jadi  sangat    sederhana, bahkan over  simplified (sangat  sederhana). Tapi  justru simplicity (kesederhanaan)  itu punya  kekuatan dalam menggambarkan fenomena-fenomena  lainnya  di  masyarakat Indonesia,  termasuk  masalah  penyelundupan yang  katanya  sudah  berurat  akar,  sudah merupakan  bagian  dari  kegiatan  sebagian masyarakat yang sudah sangat sulit diberantas. Bukan hanya di bidang perdagangan internasional,    perdagangan  nasional  juga mempunyai  potensi  untuk  melakukan  bisnis dengan  cara penyelundupan.
Pada  beberapa  waktu  belakangan  ini penulis mendapati terdapat kasus penyelundupan  sirip  Hiu  yang  sedang ditangani  oleh  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan  Bea  Dan  Cukai  Tipe  Madya Pabean  Tanjung  Perak  yang  mana  Laporan hasil  penyidikan  dugaan  tindak  pidana kepabeanan  dibidang  ekspor,  dimana  adanya dugaan  tindak  pidana  di  bidang  Kepabeanan,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
yaitu  menyerahkan  pemberitahuan  pabean dan/atau  dokumen  pelengkap  pabean  yang palsu  atau  dipalsukan  terkait  pemberitahuan tidak benar pada PEB (pemberitahuan ekspor barang).  Pelaku  diduga  melanggar  pasal  103 huruf  (a)  Setiap  orang  yang  menyerahkan pemberitahuan  pabean  dan/atau  dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dan/atau  104  huruf  (c)  Setiap  orang  yang menghilangkan,  menyetujui,  atau  turut  serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan  pabean,  dokumen  pelengkap pabean,  atau  catatan;  Undang-Undang  nomor 17  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  nomor  10  Tahun  1995 tentang  Kepabeanan.  Yang  sesuai  Pasal  103 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan  pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah)  dan/atau  sesuai  Pasal  104 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3  (tiga)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling sedikit  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah);. Contoh kasus-kasus penyelundupan tersebut yang  ada  seringkali  berujung  kepada kerugian  yang  diderita  negara. Oleh karena itulah kiranya  perlu dikaji bagaimana upaya untuk  memberikan  tindakan  hukum  pidana yang  tegas  bagi  pelaku  penyelundupan, terutama yang menyangkut masalah
kebijakan penanganan tindak pidana hukum kepabeanan  dalam  hal  penyelundupan barang ekspor, bagaimana pertanggungjawaban  pidana  dan  aspek penegakan hukumnya.

## II.  METODE PENELITIAN
Mengingat  ini  merupakan  penelitian hukum,  maka  metode  yang  digunakan adalah metode  penelitian  hukum  yang  bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga  hasil  yang  akan  dicapai  kemudian akan  memberikan  preskripsi  mengenai  apa yang  seyogyanya  atas  isu  yang  diajukan. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode  penelitian  dengan  pendekatan Yuridis Normatif , karena yang dilakukan adalah studi litelatur dan dokumentasi peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  serta mempelajari  teori-teori  hukum  maupun  asas- asas hukum yang berkaitan tentang kebijakan penanganan tindak pidana di bidang kepabeanan dalam hal penyenlundupan barang ekspor. Selanjutnya dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan  sebagai  penelitian  deskriptif tanpa bermaksud untuk menguji hipotesa atau teori, tetapi merupakan kegiatan menganalisis dan  mengklasifikasikan  atau  mensistemasi bahan-bahan hukum.
Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir  hal-hal  yang  tidak  relevan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan  telaah  atas  isu  yang  diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan presekripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.
Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang- undangan  ( Statute  Approach ),  pendekatan konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  dan pendekatan perbandingan ( Comparative Approach ).

## III.  PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  idealnya  selaras berjalan baik terhadap penguakan kasus–kasus tindak pidana khususnya di bidang kepabeanan yang  pada  hakikatnya  kasus–kasus  di  bidang kepabeanan menganggu stabilitas perekonomian negara, seperti penyelundupan, pemalsuan  dokumen  dan  sebagainya.  Kasus penyelundupan saat ini sudah masuk pada taraf yang  memprihatinkan,  karena  terjadi  untuk semua  komoditas,  mulai  dari  penyelundupan mobil,  elektronik,  kayu,  hingga  satwa  liar.
11 Purwito  M,  Ali, Kepabenanan  dan  Cukai Lalu  Lintas  Barang,Konsep  dan  Aplikasinya ,  Cetakan IV, Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010, hlm.5
Penyelundupan  dalam  menjadi  kasus  yang cukup  merugikan  Negara.  Sumber  daya  alam hayati  tersebut  merupakan  salah  satu  modal dasar  dan  sekaligus  sebagai  faktor  dominan yang  perlu  diperhatikan  dalam  pembangunan nasional  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan  pengaruh  yang  sangat  negatif terhadap  beberapa  segi  dalam  kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan  negara  dari  bea  masuk  serta pungutan-pungutan  lain    yang    seharusnya diterima  oleh  pemerintah melalui Dirjen Bea dan  Cukai,  maupun  kerugian  yang  tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan  produksi  dalam  negeri  sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya. 11
Penyelundupan  yang  pengertiannya disejajarkan dengan smuggling (penyelundupan)  dalam The  Lexicon  Webster Dictionary, disebutkan  sebagai  “ to  import  or export  secretly  and  contrary  to  law,  without payment of legally requied duties” ( memasukkan  atau  mengeluarkan  barang– barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan  hukum  tanpa  membayar  bea  yang diharuskan menurut peraturan ). 12
12 Prapto Soepardi, Tindak Pidana Penyelundupan, Usaha Nasional; Surabaya. 1991, hlm,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
3.1 Faktor-Faktor Penyebab
Terjadinya  Tindak  Pidana  Di Bidang  Kepabeanan  Dalam  Hal Penyelundupan  Barang  Ekspor Sirip Hiu
Faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyeludupan ialah : 1. Peraturan/Regulation
Pemerintah pada saat ini telah berusaha menghilangkan  birokrasi  yang  berbelit-belit dalam  pengurusan  barang-barang  impor  dan ekspor,  Di  mana  salah  satu  kebijaksanaan pemerintah tersebut ialah dengan dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  (INPRES) Nomor  4 Tahun  1985  tentang  Kebijaksanaan Kelancaran  Arus  Barang  Untuk  Menunjang Kegiatan Ekonomi.
2. Masyarakat
Kenyataan  diatas,  di  mana  kebutuhan ekonomi serta mentalitas para pelaku menjadi masalah  utama  dalam  hukum  pabean,  karena para  pelaku  menginkan  dalam  segi  ekonomi biaya  produksi  yang  murah  bahkan  tidak mengeluarkan  biaya  produksi,  selain  itu  juga paradigma  regulasi  yang  sangat  menyulitkan maka    inilah    yang    membuat    penyelundup nekat    melakukan   aksinya   ketika   niat    dan kesempatan    ada.    Masyarakat    seperti    ini cenderung menyimpang dan berbuat kriminal, semua  itu  karena  situasi  sekitar  yang mempengaruhi secara pesikis atau sosialis. Hal ini dapat di lihat berdasarkan teori kriminologi yaitu Differential   Association   pada   intinya berbicara   perilaku   yang menyimpang yang didapatkan setelah proses belajar.
3. Pengawasan dan Penindakan
Pengawasan  dan  penindakan  pabean adalah  salah  satu  cara  untuk  mencegah  dan mendeteksi  adanya  pelanggaran.  Pengawasan dan  penindakan  yang  efektif  memungkinkan Intansi Bea dan  Cukai  mengurangi  terjadinya tingkat  pelanggaran  yang  sering  terjadi.  Dari berbagai  tipe  pelanggaran  sebagian  besar adalah  pengimporan  atau  pengeksporan  di pelabuhan tempat pengawasan Bea dan Cukai.

## 3.2 Status  Perlindungan  Hukum  Ikan Hiu dalam Regulasi Indonesia dan Internasional
Dalam PP nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, hiu gergaji mendapatkan  perlindungan  penuh  sehingga tidak  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan individu  maupun  komersial.  Ketentuan  yang sama juga terdapat dalam Keputusan Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2013 yang menetapkan status perlindungan  ikan  hiu  paus,  disusul  dengan penetapan  perlindungan  hiu  koboi  dan  hiu Martil sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan  Perikanan  Nomor  57  tahun  2014. Namun  sayangnya,  dari  sekitar  200  spesies ikan  hiu  yang  ada  di  Indonesia,  hanya  hiu gergaji (Pristis microdon) yang telah ditetapkan  sebagai  jenis  ikan  yang  dilindungi secara  nasional,  sementara  itu  hiu  paus/ whaleshark  (Rhyncodon  typus)  masih  dalam proses  penetapan  status  perlindungannya  di Kementrian Kelautan dan Perikanan. Indonesia  Ocean  Tuna  Commission  (IOTC)
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang penyelamatan perikanan dalam Resolusi  10/12  juga  telah  melarang  secara masif  kegiatan  penangkapan  hiu  tikus/  hiu monyet dikenal dengan nama Thresher Shark (Alopias pelagicus, Alopias superciliosus dan Alopias  vulpinus)  di  wilayah  RFMOs  IOTC, namun  pelarangan  ini  tidak  mengikat  secara hukum  dan  hanya  sebatas  sosialisasi  karena tidak  mendapatkan  payung  hukum  dari pemerintah.
Sementara  itu,  Peraturan  Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis kementrian Kelautan  dan  Perikanan  Tahun  2015-2019, menempatkan pengelolaan wilayah laut sebagai salah satu wujud untuk
mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran serta membangun ekonomi  kelautan  dengan  mengoptimalkan pemanfaatan  sumber  daya laut  dan  perikanan secara  optimal,  terutama  terkait  dengan pemberantasan IUU fishing. Renstra ini sangat menarik  karena  merupakan  acuan  bagi  pihak terkait  untuk  membuat  kebijakan  strategis terkait  dengan  pengoptimalan  hasil  laut  dan perikanan. Namun sayangnya, Rensta ini baru memberikan status perlindungan untuk 2 jenis hiu  yaitu  hiu  Martil  (Sphyrna  spp.)  dan  hiu koboi (Carcharhinus longimanus). 13
Dalam regulasi Internasional, perlindungan terhadap Hiu diatur secara rinci dalam  berbagai  ketentuan  internasional.
13 Lihat  Bagian  Kondisi  Umum  Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2015
Dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMO’s), Indian Ocean Tuna Commision  (IOTC),  dan  Convention  on International  Trade  in  Endangered  (CITES). RFMO’s menekankan pada cara penangkapan ikan  yang  ilegal  dan  penangkapan  ikan sampingan  yang  ikut  tertangkap.  Sedangkan dalam  IOTC  yang  menghasilkan  resolusi 05/05, yaitu: 1). Setiap contracting party wajib melaporkan penangkapan hiu; 2). Setiap kapal dilarang menyimpan di atas kapal, memindahkan dari/ke kapal lain atau mendaratkan  tangkapan  sirip  hiu  yang bertentangan dengan resolusi 05/05; 3). Setiap negara  wajib  melepaskan  hiu  hidup  terutama hiu  juveline  dan  hiu  yang  sedang  hamil;  4). Setiap  negara  wajib  melakukan  penelitian terhadap alat tangkap yang selektif. Sedangkan CITES  lebih  fokus  terhadap  perdagangan satwa  dan  tumbuhan  yang  terancam  secara legal.  Meskipun  ketiga  regulasi  tersebut memberikan fokus yang berbeda, namun pada dasarnya telah memberikan status perlindungan terhadap ikan hiu yang terancam punah. Sebagaimana tercantum dalam Appendix  II the  Convention  on  International Trade  in  Endangered  Species  of  Wild  Fauna and  Flora (CITES).  Padahal  pemanfaatan jenis  ikan  yang  dilindungi  harus  dilengkapi dengan SIUP dan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan  (SIPJI)  dan  pengangkutan/distribusinya harus  dilengkapi  dengan  Surat  Angkut  Jenis
Tentang  Rencana  Strategis  kementrian  Kelautan  dan Perikanan Tahun 2015-2019, hlm. 10
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Ikan (SAJI) untuk memastikan
pengambilannya di alam sesuai dengan kuota dan  tidak  mengancam  kelestarian  jenis  ikan tersebut.
3.3 Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dalam Hal Penyelundupan  Barang  Ekspor
Sirip  Hiu  Dihubungkan  Dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
Sirip hiu ini dikirim oleh CV SS yang melakukan  pengurusan  eksportasi  melalui Perusahaan  Pengurusan  Jasa  Kepabeanan (PPJK) PT TS. Sirip hiu ini  rencananya akan dikirim ke Hongkong. Dalam pemberitahuan dokumennya,  taksiran  barang  yang  dikirim sebesar Rp 403,6 juta. Namun diduga jumlah nominal total uang dari sirip hiu ini lebih dari itu.  bahwa  CV  SS  telah  melakukan pelanggaran UU nomor 16 tahun 1992 tentang karantina  hewan,  ikan,  dan  tumbuhan  serta UU  nomor  31  tahun  2004  tentang  perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 45  tahun  2009.  Rahmat  sebelumnya  pernah menangani  kasus  ini  pada  tahun  2015.  Ini adalah  kasus  kedua  tentang  penyelundupan sirip hiu, namun yang pertama di tahun 2016.
Berdasarkan Laporan hasil penyidikan dugaan  tindak  pidana  kepabeanan  dibidang ekspor KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya sebagai berikut :
1. Jenis  pelanggaran  :  Tindak  pidana kepabeanan dibidang ekspor;
2. SPTP  03  tanggal  18  Juli  ;  SPTP  nomor 03A  tanggal  20  Juli  2022  dan  PDP  03 tanggal  18  Juli  ;  PDP  nomor  03A  dan tanggal 20 Juli 2022;
3. Uraian  pasal  disangkakan  :  diduga melanggar  pasal  103  huruf  (a)  Setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean  dan/atau  dokumen  pelengkap pabean  yang  palsu  atau  dipalsukan dan/atau 104 huruf (c) Setiap orang yang menghilangkan,  menyetujui,  atau  turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
4. Ancaman  pidana  :  Sesuai  Pasal  103 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat 2 (dua) tahun dan  pidana penjara paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan/atau sesuai Pasal 104  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Uraian  singkat  kasus  :  Adanya  dugaan tindak  pidana  di  bidang  Kepabeanan, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean  dan/atau  dokumen  pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan terkait pemberitahuan  tidak  benar  pada  PEB
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
nomor 093358 tanggal 02 Juni 2022 dan PEB nomor 093392 tanggal 02 Juni 2022 atas nama CV. Wahyu Widodo;
6. Tersangka  :  Karimullah  bin  Abd.  Muin Nasution alias Ucok;
7. Penahanan : Saat ini tsk ditahan di Rutan
Salemba  cabang  Kantor  Pusat  DJBC Jakarta  berdasarkan  sprinthan  nomor SPP-001/KBC.1101/PPNS/2022  tanggal 20 Juli 2022 dan pepanjangan penahanan no 01/M.5.43/Fd.2/08/2022 tgl 03 Agustus 2022;
8. Penyerahan  berkas  perkara:  SPBP- 03/KBC.1101/PPNS/2022  tanggal  09 Agustus 2022
9. P21  no  B-3956/M.5.43/Fd.2/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
10. Selanjutnya  akan  dilakukan  penyerahan tahap 2 (tsk dan bb). 14
11. Sebanyak 20 ton sirip ikan hiu digagalkan penyelundupannya  oleh  Bea  Cukai Tanjung  Perak.  Modus  yang  digunakan adalah  memalsukan  dokumen  dengan mengatakan bahwa barang ekspor tersebut adalah perut ikan beku. Upaya  penggagalan  penyelundupan  ini juga  sejalan  dengan  Keputusan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  No.18  Tahun  2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus disebutkan bagi siapapun yang menangkap, memperdagangkan, mengkonsumsi,  bahkan  menyimpan  satwa tersebut  dikenakan  sanksi  pidana  denda.
14 Berkas Laporan milik KPPBC TMP Tanjung Perak
Selain itu, dalam Pasal 100 UU No.31 Tahun 2004  tentang  Perikanan,  dijelaskan  bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan  sebagaimana  dimaksud  pasal  7 ayat  (2)  dipidana  denda  paling  banyak 250.000.000.
Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  Undang- undang  Kepabeanan  yang  baru  (UU  No.17 Tahun  2006),  terjadi  fase  perubahan  norma pengertian  penyelundupan.  Jika  dalam  UU Pabean yang lama pengertian penyelundupan hanya  jika  sama  sekali  tidak    memenuhi ketentuan,  maka  dalam  UU  baru  diurai menjadi  13  norma  yang  dapat  dikategorikan sebagai  ekspor  atau  impor.  Secara  lengkap Pasal  102A  UU  Pabean  mengatur  mengenai sanksi pidana tehadap penyelundupan dibidang Ekspor, pasal tersebut pada Undang- undang  kali  ini  memiliki  kualifikasi  khusus untuk ekpor. Secara lengkap Pasal 102A UUP mengatur  mengenai  sanksi  pidana  terhadap penyelundupan  dibidang  ekspor.  Perubahan norma  tersebut  apabila  penulis  dapat mengalisa  terdapat  beberapa  norma-norma pada  Pasal  102A  menetapkan  tindakan  yang dianggap  sebagai  penyelundupan  atau  yang dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana penyelundupan  jika  memenuhi  unsur-unsur berikut, yaitu :
a. Mengangkut  barang  ekspor  yang tidak tercantum dalam manifest;
b. Memuat  atau  mengangkut  barang ekspor dari dalam daerah pabean ke
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
luar daerah pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; c. Dengan  sengaja  memberitahukan jenis  atau  jumlah  barang  ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah;
d. Mengangkut  barang  ekspor  tanpa dilindungi dokumen yang sah Pada dasarnya perlu diperhatikan untuk dapat dikatakan sebagai telah terjadi perbuatan pidana/delik  harus  memenuhi  unsur-unsur delik.  Unsur-unsur  delik  ini  harus  memenuhi secara  keseluruhan,  apabila  satu  saja  tidak memenuhi  unsur  tersebut  maka  tidak  bisa dikatakan telah terjadi perbutan tindak pidana. Adapun unsur-unsur delik, yaitu:
1. Ada  perbuatan  yang  mencocoki  rumusan delik dalam undang-undang.
2. Melawan  hukum  dan  tidak  ada  alasan pembenaran;
3. Ada  kesalahan  dan  tidak  ada  alasan pemaafan;
4. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
Seperti yang dikemukakan oleh Edwin H.  Sutherland  dalam  bukunya Principles  of Criminology menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi.  Suatu  perbuatan  tidak  akan disebut  kejahatan  kecuali  apabila  memuat semua  tujuh  unsur  tersebut.  Unsur-unsur tersebut adalah : 15
1. Harus  terdapat  akibat-akibat  tertentu
15 Edwin H. Sutherland , Asas-Asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 5
yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut  harus  dilarang  oleh undang-undang,  harus  dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus  ada  perbuatan  atau  sikap membiarkan  sesuatu  perbuatan  yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat ( mens rea )
5. Harus  ada  hubungan  kesatuan  atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian  di  antara maksud  jahat dengan perbuatan
6. Harus  ada  hubungan  sebab  akibat  di antara kerugian yang dilarang undang- undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus  ada  hukuman  yang  ditetapkan oleh undang-undang
Dilihat dari ketentuan unur-unsur delik di  atas,  tindak  pidana  penyelundupan  yang diatur  dalam  Pasal  102  dan  Pasal  102A  UU No.17  Tahun  2006  tentang  Kepabeanan, maka  untuk  menyatakan  suatu  tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:
1.    Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2.    Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
3.      Khusus  untuk  barang  impor disembunyikan dengan tanpa izin
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
4.      Informasi  tentang  jumlah  barang ekspor dan impor yang salah 5.    Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah 6.      Dilakukan  dengan  cara  melawan hukum
Pengertian  dari    barang  impor  adalah:
“barang  yang  dimasukkan  ke  dalam  daerah Pabean,  diperlakukan  sebagai  barang  impor dan  terkena Bea  Masuk.” 16 Pasal  1  angka 13  UU  No.  17  Tahun  2006  menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam  daerah  pabean.”  Barang-barang  impor harus  melewati  pemeriksaan  pabean,  yang meliputi pemeriksaan dukumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan  dukumen  dan  pemeriksaan barang  secara  fisik.  Biasanya  barang  impor dikenai  Bea  Masuk  dengan  tarif  setinggi- tingginya  40%  dari  nilai  pabean  untuk perhitungan  Bea  Masuk.  Tetapi  ada  banyak pengecualian  mengenai  tarif  ini,  bahkan  ada barang-barang  tertentu  yang  dibebaskan  dari Bea Masuk. Sedangkan yang dimaksud barang ekspor  adalah  barang  yang  telah  dimuat  atau akan  dimuat  di  sarana  pengangkut  untuk dikeluarkan  dari  Daerah  Pabean.    Menurut Pasal  1  angka  14  UU  No.  17  Tahun  2006 tentang  Kepabeanan  menyebutkan  “Ekspor adalah  kegiatan  mengeluarkan  barang  dari daerah  pabean.”  Barang-barang  yang  akan diekspor harus melewati pemeriksaan dukumen,  dan  dalam  hal  tertentu  melewati
16 Ibid hal 40
pemeriksaan.  Dalam  rangka  mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dukumennya.

## II. KESIMPULAN
Tindak  pidana  penyelundupan  di Indonesia  di  pengaruhi  oleh  beberapa  faktor yang  saling  mempunyai  hubunga  kausal. Faktor-faktor yang mendorong Tindak Pidana Penyelundupan  adalah:
1. Peraturan/ Regulation yang diharapkan menunjang  kebijaksanaan  kelancaran  arus barang  untuk  menunjang  kegiatan  para eksportir  dan  importir  pada  instansi  Bea Cukai  dan  juga  memperbaiki  lagi  aturan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam menekan angka penyelundupan  yang  lebih  besar  lagi.  Hal ini  belom  berjalan  dengan  intens  sehingga para pelaku penyelundup menyimpang dari suatu peraturan yang telah dibuat.
2. Masyarakat  dalam  usaha  penaggulangan tindak  pidana  penyelundupan  sering  di rasakan kurangnya partisipasi dan wawasan dari warga masyarakat, meskipun media  masa  telah  cukup  gencar  memuat berita-berita  tentang  pemberantasan  tindak pidana  penyelundupan.  Mungkin  hal  ini disebabkan  karena  warga  masyarakat merasa  beruntung  karena  dapat  membeli barang-barang eks luar negeri asal selundupan  dengan harga murah  dan mutu
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
yang  tinggi.  Selain  itu  juga  eksportir  pada saat mengekspor barang harus menyampaikan pemberitahuan pabean yang secara sosiologis sangat membuat eksportir malas  untuk  menyampaikannya  dengan alasan  jenjang  perizinan  yang  sangat panjang.
3. Pengawasan secara umum berarti kegiatan untuk menjaga agar p e r a t u r a n   yang  telah  dibuat  dapat dilaksanakan dengan efektif. Pengertian  ini hakikatnya  sama  dengan  definisi  Colin Vassarotti  mengenai  pengawasan  pabean yaitu  suatu  kegiatan  yang  tujuannya memastikan  semua  pergerakan  barang, kapal,  pesawat  terbang,  kendaraan  dan orang-orang  yang  melintas  perbatasan negara  berjalan  dalam  kerangka  hukum, peraturan, dan prosedur  pabean yang telah ditetapkan. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi yaitu pengawasan dan penindakan yang efektif yang dikarenakan SDM dengan objek  yang  diawasi  tidak  sebanding sehingga  terjadi  celah-celah  pada  sisi pengawasan.
Salah  satu  agar  berjalanya  hukum dengan  baik  sesuai  kaidah  karena  adanya peraturan, masyarakat  hukum  dan  juga aparat penegak  hukum  dalam  mengawasi  perbuatan hukum  hal ini bercermin pada teori efektivitas hukum  yang  telah  dikemukakan  penulis  pada bab  sebelumnya.  Penegakan    Hukum    dalam Tindak    Pidana    Penyelundupan    di    bidang ekspor secara regulasi diatur dalam ketentuan pidana  pada  UU  Kepabeanan  Pasal  102A
menetapkan  tindakan  yang  dianggap  sebagai penyelundupan atau yang dapat dikategorikan sebagai  tindak  pidana  penyelundupan  jika memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu: Adanya perbuatan  yang  melawan  hokum.  Mengankut barang  ekspor  yang  tidak  tercantum  dalam manifest.  Memuat  atau  mengangkut  barang ekspor  dari  dalam  daerah  pabean  ke  luar daerah  pabean  atau  tempat  lain  tanpa  izin kepala  kantor  pabean;  Membongkar  barang ekspor  di  dalam  daerah  pabean  tanpa  izin kepala  kantor  pabean;  atau  Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah.    Semua  mengenai  penegakan  hukum termuat dalam UU Kepabeanan baik peraturan yang  baru  ataupun  peraturan  yang  lama, seperti  ketentuan  pidana  yang  tertuang  pada Pasal 102 – 109 UU Kepabeanan. Tidak hanya ketentuan  pidana  saja,  ada  pula  mengenai tentang kewenangan  petugas  Bea  dan  Cukai seperti  kewenangan  terkait  penyidikan  (Pasal 74 dan  Pasal 112 UU Kepabeanan), pengawasan  dan  juga  tindakan-tindakan yang perlu  dilakukan  oleh  petugas  Bea  dan  Cukai (Pasal 74-Pasal 92 dan Pasal 64A-Pasal 90 UU Kepabeanan).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami  Chazawi.  2002. Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  1. Raja  Grafindo Persada: Jakarta
Alicezah, Globalisasi dalam Bidang
Ekonomi ,https://alicezah.files.wordpr ess.com/2008/06/globalisasi.pdf, Amir  Ilyas.  2012. Asas-asas  Hukum  Pidana . Rangkang Education: Yogyakarta
Asshiddiqie.
(2006). Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:  Sekretariat  Jendral  dan
Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi R.I diakses 11 November 2015.
Barda Nawawi Arief. 2011. Kebijakan Hukum Pidana .  Prenada  Media  Group: Semarang,
Chibro    Soufnir, Pengaruh  Tindak  Pidana
Penyelundupan Terhadap Pembangunan , Sinar Grafika,
Jakarta, 1992
Dirdjosisworo,  Soedjono, Pengantar  Tentang Psikologi Hukum, Bandung; Alumni,
1983 Edwin H. Sutherland, Asas-Asas Kriminologi , Alumni, Bandung, 1969
Hamdani, Buku Ekspor - Impor Tinkat Dasar. Cetakan III, Bushindo, Jakarta 2017 Jafar,  Mohammad.  (Widyaswara  Pusdiklat
Bea  dan  Cukai), Modul  Pengantar Kepabeanan , Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Badan Pendidikan  Dan  Pelatihan  Keuangan Pusdiklat  Bea  dan  Cukai  Jakarta
2015:2
P.A.F. Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana  Indonesia ,  PT  Citra  Aditya Bakti: Bandung.
Leden  Marpaung,  1991, Tindak  Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Bandung, 2012 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia  Jilid  I ,  Pradnya  Paramita, Jakarta. 1997,
Prof  Moeljatno.  2008. Azas-Azas  Hukum Pidana . Rineka Cipta.. Jakarta Prapto Soepardi, Tindak Pidana Penyelundupan, Usaha  Nasional; Surabaya. 1991
Purwito   M,   Ali, Kepabenanan   dan   Cukai Lalu    Lintas    Barang,Konsep    dan
Aplikasinya ,  Cetakan  IV,  Kajian Hukum Pabean FHUI, 2010
Simanjuntak,  N.  (2009). Acara  Pidana Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia Sionaris.  (2017). Peranan  Penyidik  dalam
Penyidikan  Tindak  Pidana  yang
Dilakukan  oleh  Anak  (Studi  di Polresta Bandar Lampung). Lampung: Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung Sofnir    Chibro, Pengaruh    Tindak    Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan , Sinar Grafika,
Jakarta, 1992, hlm.5
W.  J.  S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum Bahasa  Indonesia, Balai  Pustaka, Jakarta, 1993

## Undang-Undang:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Yogyakarta: Pustaka  Yustisia.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 17  Tahun  2006  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1995  tentang  Kepabeanan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 39  Tahun2007  tentang  Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 1995 tentang Cukai. Yogyakarta: Pustaka Yustisia Jurnal dan lainnya : Adi Sulistiyono, Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian  Visi  Indonesia  2030 , Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar
Hukum  Ekonomi  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Sebelas  Maret, Disampaikan  dalam  Sidang  Senat
Terbuka  Universitas  Sebelas  Maret pada tanggal 17 Nopember 2007 Bayu Purnomo Setyawan, Sistem Pemidanaan Perundang-undangan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peyelundupan  Barang  Ekspor  Impor di  Indonesia,  Tesis,  Universitas Sebelas Maret, 2014
Flora  Susan  Nongsina  dan  M.  Hutabarat,
Pengaruh  Kebijakan  Liberalisasi Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia , http://Mukhyi.Staff.Gunadarma.Ac.I
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
d/Downloads/Files/9106/Pengaruh+ Kebijakan+Liberalisasi+Perdaganga n+Terhadap+Laju+Pertumbuhan+Ek spor-  Impor+Indonesia.pdf.,diakses 28 Januari 2016.
Juwan  Syahputra,  Isra  Damayanti  Dongoran,
Muhammad Yasid, Penegakan
Hukum  Tindak  Pidana  Kepabeanan
Oleh  Penyidik  Bea  Cukai  Belawan
Universitas Darma Agung, Medan E- mail: JURNAL RETENTUM, Vol. 3, No. 2 (2022) Agustus : 230 - 236 Sulistyo Widayanto, Prosedur Notifikasi WTO untuk  Transparansi  Kebijkan  Impor
Terkait Bidang Perdaganagan,
Kewajiban  Pokok  Indonesia  sebagai
Anggota  Organisasi  Perdagangan Dunia  (World  Trade  Organization) ,
Jakarta, Direktorat Kerja  Sama
Multilateral Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional
Kementrian  Perdagangan  Republik
Indonesia, 2011
Syarip        Hidaya, Pengaruh  Globalisasi
Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional  Dalam  Pembangunan
Hukum Ekonomi di Indonesia , http://ejournal.narotama.ac.id/files/pe
ngaruh_globalisasi_ekonomi.pdf, diakses 15 November 2015 Ramadhani, Deaf Wahyuni, Revitalisasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Pemberantasan  Tindak  Pidana  Di Bidang  Kepabeanan  Di  Indonesia,
Fakultas  Hukum  Universitas  Bung Hatta