licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Anak Mengalami Kebutaan Akibat Kekerasan Fisik : Apa Hukumnya?
Nouna Shaina Amara 1 , Rahmi Zubaedah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, nounashainaamara@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
Cases of physical violence committed by minors continue to occur and increase in Indonesia. One of them was a case  of  physical  violence  that  befell  an  elementary  school  student  in  Gresik  which  resulted  in  permanent blindness due to a meatball stab attack by her senior in one eye. This research is intended to find out about legal protection  for  minor  victims  who  experience  physical  violence  and  how  the  law  in  Indonesia  regulates  the justice of minors who commit criminal acts. By using normative juridical research methods and using secondary data in the form of articles, published news and previous research and using positive law in Indonesia, namely, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It is hoped that this research will provide comprehensive insight regarding law enforcement efforts and the protection of minors in Indonesia.
Keywords Physical Violence; Legal Protection; Children Cite This Paper Nurana, D. (2024). Implementation of Plea Bargaining in the Indonesian Criminal Justice System. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History: Received: 2023-12-04
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Nouna Shaina Amara, nounashainaamara@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  definisi  anak  dapat  ditemukan  dalam  peraturan perundang-undangan,  antara  lain  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak menyebutkan  bahwa  “anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan”.  Anak  merupakan suatu istilah yang merujuk pada seorang individu yang belum memasuki usia dewasa dan umumnya masih memerlukan bimbingan serta perlindungan baik dari keluarga, masyarakat maupun negara. Secara umum, anak merujuk pada keturunan atau generasi yang muncul sebagai hasil dari hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, baik dalam konteks pernikahan maupun di luar pernikahan. 1
1 Fransiska Novita Eleanora dkk, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan (Malang: Madza Media, 2021), hal. 23.
Di tengah dinamika perkembangan masyarakat, anak-anak memiliki potensi untuk menjadi  korban  kekerasan  fisik  dalam  berbagai  bentuk  dan  tingkat  keparahan.  Baik  itu terjadi  di  lingkungan  keluarga,  dalam  bentuk  bullying  di  lingkungan  sekolah,  maupun melalui  ancaman  yang  muncul  di  ranah  dunia  maya,  anak-anak  rentan  terhadap  dampak negatif  dari  perilaku  kekerasan.  Situasi  ini  mencerminkan  bahwa  kekerasan  tidak memandang usia dan dapat merasuki kehidupan anak-anak tanpa memandang status sosial, keuangan, atau latar belakang budaya.
Pasal 1 angka 15 a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  dimaksud  dengan  Kekerasan  yakni:  "Kekerasan adalah  setiap  perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum.".
Bentuk Kekerasan yang dialami oleh siswi SD di Gresik merupakan kekerasan fisik dengan bentuk penganiayaan yang menyebabkan sebelah matanya buta permanen. Pelaku yang  masih  dibawah  umurpun  tidak  bisa  menjadi  pembenaran  atas  tindakannya, berdasarkan  laporan  yang  diterima  oleh  KemenPPPA,  terungkap  bahwa  peristiwa  ini dimulai ketika korban sedang duduk di halaman sekolah. Kemudian, seseorang yang diduga sebagai  kakak  kelas  korban  mendekati  dan  menarik  korban  masuk  ke  lorong  sekolah. Tindakan  tersebut  dilakukan  karena  korban  tidak  mau  memberikan  uang  sejumlah  Rp 7.000,-  yang  diminta  oleh  pelaku.  Akibatnya,  pelaku  menutup  mata  kiri  korban  dengan tangannya sebelum menusuk mata kanan korban menggunakan tusukan dari bakso/pentol. Setelah kejadian tersebut, pelaku melarikan diri. 2
Sangat  diperlukan  hukum  untuk  memberikan  keadilan  kepada  korban  sekaligus menjadi  perlindungan  hukum  bahwa  setiap  tindakan  kekerasan  terhadap  anak  adalah pelanggaran serius yang tidak dapat dibiarkan. Memahami bahwa anak-anak bisa terkena dampak kekerasan bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku, adalah langkah awal  untuk  menyusun  strategi  yang  efektif  dalam  pencegahan  dan  perlindungan.  Oleh karena itu, menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak harus menjadi agenda utama bagi masyarakat, keluarga, serta pihak-pihak terkait guna memastikan bahwa setiap anak dapat  berkembang  dan  tumbuh  dengan  optimal  dalam  suasana  lingkungan  yang  aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari ancaman kekerasan.
Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Mengingat bahwa pelaku kekerasan terhadap siswi SD di Gresik juga merupakan seorang anak yang usianya masih di bawah 18 tahun, maka proses peradilannya seharusnya mengacu pada sistem peradilan khusus untuk anak, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni:
1. Bagaimana perlindungan hukum kepada korban kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana  proses  peradilan  anak  diterapkan  dalam  kasus  tindakan  kekerasan terhadap siswi SD di Gresik yang mengakibatkan kebutaan permanen setelah dicolok tusuk bakso oleh kakak kelasnya?
Dengan  mengacu  pada  pertanyaan  penelitian,  Peneliti  merasa  tertarik  untuk menjalankan  studi  dengan  judul  “Aspek  Hukum  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur  Yang Mengalami Kebutaan Akibat Kekerasan Fisik”.
2 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4737/kasus-anak-alami-kebutaan-usai-matanya- ditusuk-dengan-tusuk-pentol-oleh-kakak-kelas-kemenpppa-pastikan-penanganan-dan-pendampingannya

## METODE
Pada  penelitian  ini,  jenis  penelitiannya  adalah  dengan  menggunakan  penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan  perundang-undangan  sebagai  norma  atau  kaidah yang berlaku dan menjadi acuan perilaku dalam masyarakat oleh setiap orang. Penelitian hukum  normatif  ( legal  research )  biasanya  “hanya”  merupakan  studi  dokumen,  yakni menggunakan  sumber  bahan  hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Fisik
Setiap  anak  berhak  untuk  mendapatkan  sebuah  perlindungan,  baik  di  lingkungan keluarga, masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi”.  Di  dalam  pasal  20  disebutkan  “Negara,  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  Wali  berkewajiban  dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.
“Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak -hak  anak  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan  Sejahtera”. 4 Bahkan  terutama  saat  anak  berada  di  lingkungan  sekolah,  sangat  penting  bagi  institusi pendidikan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan damai.
Sekolah seharusnya memiliki peran aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan di dalam  lingkungan  pendidikan.  Langkah-langkah  preventif  seperti  program  anti-bullying, promosi  toleransi,  dan  penanganan  konflik  harus  diimplementasikan  secara  konsisten. Selain  itu,  sekolah  juga  seharusnya  bertindak  sebagai  penjaga  untuk  memberikan perlindungan maksimal pada anak-anak. Ini mencakup tidak hanya perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap segala bentuk pelecehan, diskriminasi, dan ancaman terhadap kesejahteraan psikologis siswa. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat  (1)  “Anak  di  dalam  dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”
Dalam Pasal 76C sudah ditegaskan larangan kekerasan terhadap anak, yakni “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Oleh sebab itu, maka siapapun, setiap orang, bahkan  anak  yang  belum  berusia  18  tahun  juga  turut  dilarang  melakukan  kekerasan terhadap anak. Dan apabila melanggar Undang-Undang tersebut maka terdapat sanksi yang dikenakan apabila melanggar, hal tersebut sesuai dengan asas legalitas.
Peradilan Pidana Anak Untuk Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Fisik Sistem  peradilan  anak  merupakan  suatu  lembaga  hukum  yang  memproses  kasus pidana  yang  melibatkan  individu  di  bawah  umur.  Sistem  ini  tergabung  dalam  struktur
3 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 29 dan 45.
4 Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
peradilan  pidana  suatu  masyarakat  dan  berfungsi  untuk  menangani  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak-anak,  sambil  memberikan  perlindungan  kepada  anak-anak  yang terlibat dalam konflik hukum. 5 Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 yang  dimaksud  dengan  “Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  keseluruhan  proses penyelesaian  perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”. Pasal 1 angka 2 menyatakan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Pasal 1 angka 3  menyebutkan  bahwa  “Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
Berbeda  dengan  peradilan  dewasa,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. 6
Restorative  justice  memiliki  konsep  dengan  menyelesaikan  kasus  di  luar  ranah pengadilan  melalui  diversi.  Pendekatan  ini  melibatkan  pertemuan  antara  pihak-pihak terkait, seperti anak yang terlibat dalam konflik hukum dan keluarganya, serta korban dan keluarga korban. Alternatifnya, pihak yang terlibat dapat diwakili oleh tokoh-tokoh seperti pengacara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan lainnya sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, dalam kasus konflik hukum di sekolah, Kepala Sekolah  atau  perwakilan  dari  Departemen  Pendidikan  Nasional  dapat  diundang  untuk berpartisipasi  dalam  pertemuan  untuk  mencari  solusi  yang  disetujui  bersama,  yang dianggap tepat dan terbaik untuk anak tersebut.
Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperbaiki kondisi korban, memaafkan tindakan pelaku, dan mencapai keikhlasan dari korban, sambil membantu pelaku agar dapat kembali  berintegrasi  dengan  masyarakat.  Meskipun  demikian,  keadilan  restoratif  belum sepenuhnya dapat diterapkan secara optimal dalam penanganan kasus anak yang terlibat konflik hukum karena persyaratan adanya persetujuan dari korban atau keluarga korban. 7
Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 8 Oleh sebab  itu    Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  Keadilan Restoratif  dengan  mengupayakan  diversi  terlebih  dahulu.  Diversi  diterapkan  dalam  hal tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak    yakni  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan  pidana  Anak  dapat  dilanjutkan  apabila  proses  Diversi  tidak  menghasilkan kesepakatan ataupun kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Hasil dari keputusan Diversi tersebut dapat berbentuk, antara lain:
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan  atau  LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
5 Jefferson B. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” . Lex et Societatis. Vol. 3 No. 1, (2015), hal 104.
6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 6.
7 Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo, “Konse p Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” . DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 16 No. 2, (2020), hal 156-157.
8 Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
d. pelayanan masyarakat. 9
Pada kasus penusukan  mata siswi dengan tusuk bakso oleh pelaku anak di Gresik telah melanggar UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat  (1)  dimana  “Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  76C,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan dan/atau  denda  paling  banyak  Rp72.000.000,00  (tu juh  puluh  dua  juta  rupiah)”.  Apabila korban  mengalami  luka  berat  maka  sesuai  dengan  bunyi  ayat  (2)  yaitu  maka  “pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Berdasar p ada UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2), “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Maka berarti apabila pelaku telah melanggar Pasal  80  ayat  (1),  maka  ancaman  pidana  penjaranya  adalah  menjadi  21  bulan  atau  1,75 tahun.
Dengan  demikian  kasus  yang  menimpa  siswi  di  Gresik  wajib  diupayakan  Diversi terlebih dahulu oleh penyidik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Namun apabila diversi tidak berhasil mencapai pada sebuah keputusan, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana juga berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak,  dengan  demikian,  proses  hukum  yang  berlaku  untuk  kasus  anak-anak mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga  eksekusi  putusan.  Akan  tetapi,  setiap  dalam  menangani  perkara  Anak  wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap  terpelihara  hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  18  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Identitas  Anak  juga  wajib  dirahasiakan  dalam  pemberitaan  di  media  cetak  ataupun elektronik.  Persidangan  anak  dilaksanakan  di  dalam  ruang  sidang  khusus  Anak  dengan Hakim  yang  memeriksa  perkara  Anak  di  dalam  sidang  yang  dinyatakan  tertutup  untuk umum,  kecuali  pembacaan  putusan.  Setelah  pembacaan  putusan,  apabila  pelaku  anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka anak akan ditempatkan pada LPKA.
(LPKA)  atau  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  dahulu  bernama  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, saat ini, berfungsi menjadi tempat penahanan anak sampai mereka mencapai usia 18 tahun. LPKA sesuai dengan definisi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang  Pemasyarakatan,  merupakan  lembaga  atau  tempat  Anak  Binaan  menjalani  masa pidananya.  LPKA  wajib  merencanakan  pendidikan,  pengembangan  keterampilan, pembinaan,  dan  pemenuhan  hak  lainnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. LPKA memiliki peran khusus sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan, dengan tanggung jawab untuk mendukung dan menerapkan berbagai paradigma pembinaan. Penting untuk diingat bahwa di LPKA, anak binaan pemasyarakatan tetap diakui sebagai anak Indonesia yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap masa depannya. 10

## PENUTUP
Hak  Anak  merupakan  aspek  dari  hak  asasi  manusia  yang  perlu  dijaga,  dilindungi, serta dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sekolah seharusnya memiliki peran aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan di
9 UU Nomor 11 Tahun 2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11.
10 Rahma Eka Fitriani, “Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)” . Jurnal Universitas Bojonegoro. Vol. 6 No. 1, (2023), hal 110-114.
dalam lingkungan pendidikan. Dalam Pasal 76C sudah dengan tegas menyatakan larangan terhadap kekerasan terhadap anak, menegaskan komitmen hukum untuk melindungi hak- hak  anak  dari  segala  bentuk  perlakuan  yang  merugikan.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menjadi  instrumen  penting  untuk  menangani  pelanggaran  hukum  yang  melibatkan  anak secara khusus, dengan memastikan bahwa proses peradilan mempertimbangkan kebutuhan dan hak anak. Dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan dapat menciptakan suatu  mekanisme  yang  efektif  dan  adil  dalam  menangani  pelanggaran  hukum  yang melibatkan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar
Perlindungan Anak Dan Perempuan . Madza Media.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

## Artikel Jurnal
Fitriani, R. E. (2023, Juli). Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Jurnal Universitas
Bojonegoro, 6(1), 109-122.
Pangemanan, J. B. (2015, Februari 13). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lex et Societatis , 3 (1), 101-108.
Setyorini, E. H., Sumiati, & Utomo, P. (2020, Agustus). Konsep Keadilan
Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (2), 149-159.

## Website
Finaka, A. W. (2019). Setop Kekerasan Pada Anak di Sekolah! Indonesia Baik. Retrieved November 25, 2023, from https://indonesiabaik.id/motion_grafis/setop- kekerasan-pada-anak-di-sekolah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak . (2023, September 19). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Retrieved November 25, 2023, from
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4737/kasus-anak-alami- kebutaan-usai-matanya-ditusuk-dengan-tusuk-pentol-oleh-kakak-kelas- kemenpppa-pastikan-penanganan-dan-pendampingannya

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.