Palita: Journal of Social Religion Research April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752
http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v8i1.3587

## Representasi Identitas Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai Media Resolusi Konflik Etnoreligius di Mamasa
1 Mahyuddin, 2 Muhammad Zaldy Febry 1,2 Institut Agama Islam Negeri Parepare Alamat : Jalan Amal Bakti No. 8 Email: mahyuddin032@gmail.com

## Abstract
Social  conflict  in  Mamasa  was  a  crucial  issue.  The  conflict  which  initially  had  a  political dimension  has  led  to  ethnic  and  religious  conflicts.  Various  efforts  to  rebuild  the  social integration of the community continue to be carried out. This study aims to examine the role of religious identity representation as media of conflict resolution in building social reintegration. The author analyzes the electoral arena in Mamasa which always provides space for religious representation  in  contesting.  The  research  used  an  ethnographic  approach  to  explain  this phenomenon.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  observation,  interviews  and documentation. This study found that religious representation in the regional head election has a  significant  role  in  the  process  of  social  reintegration  of  the  community  in  Mamasa  district, West Sulawesi. In the process, the community does not rely on extreme identity politics (ethnic and  religious)  but  rather  builds  moderate  political  awareness.  These  political  choices contribute to the development of social integration in society.
Keywords: Conflict Reconciliation, Religious Identity, Ethnoreligious.

## Abstrak
Konflik sosial di Mamasa merupakan isu yang krusial. Konflik yang awalnya berdimensi politis telah mengarah pada konflik etnis dan agama. Berbagai upaya membangun kembali integrasi sosial  masyarakat  pun  terus  dilakukan.  Studi  ini  bertujuan  untuk  menelaah  peran keterwakilan  identitas  agama  sebagai  media  resolusi  konflik  dalam  upaya  membangun reintegrasi  sosial.  Penulis  menganalisis  percaturan  pilkada  di  Mamasa  yang  senantiasa memberi  ruang  bagi  keterwakilan  agama  dalam  berkontestasi.  Penelitian  menggunakan pendekatan  etnografi  dalam  menjelaskan  fenomena  tersebut.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Temuan  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  representasi  keterwakilan  agama  dalam  pesta  demokrasi  pilkada memiliki peran signifikan dalam proses  reintegrasi sosial masyarakat di kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dalam prosesnya, masyarakat  tidak menandaskan diri pada politik identitas ekstrem  (etnis  dan  agama)  melainkan  membangun  kesadaran  politik  yang  moderat.  Pilihan politik ini berkontribusi pada pengembangan integrasi sosial di masyarakat.
Kata Kunci : Resolusi Konflik, Identitas Agama, Etnoreligius.
110 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124

## Pendahuluan
Kabupaten Mamasa merupakan salah satu daerah yang pernah dilanda konflik sosial keagamaan. Problem sosial tersebut dipicu oleh konflik politik pemekaran  daerah  yang  kemudian  tumbuh  menjadi  konflik  horizontal bernuansa  SARA 1 .  Setidaknya  segregasi  sosial  dan  ketegangan  hubungan antarkelompok  sosial  sempat  menggeliat  dan  mengancam  keharmonisan sosial di masyarakat 2 .
Sejak  berakhirnya  konflik  bernuansa  etnis  dan  agama  di  Mamasa, perkembangan  kehidupan  sosial  dan  politik  antarumat  dan  anggota masyarakat  mulai  membaik.  Kondisi  sosial  politik  setelah  konflik  berakhir, menunjukkan bahwa isu etnis dan agama dalam kehidupan masyarakat tidak lagi  menonjol.  Setidaknya  segregasi  sosial  dan  ketegangan  hubungan antarkelompok  agama  yang  mengancam  keharmonisan  sosial  tidak  lagi mengemuka  yang  ditandai  dengan  kerukunan  sosial  masyarakat  masih terjaga dengan sangat baik 3 .
Salah satu isu yang menarik di ranah ini adalah konflik bernuansa etno- religius  diurai  melalui  model  kebijakan  dan  pendekatan  keterwakilan identitas  agama  dalam  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada).  Dari  awal  mula terbentuknya Mamasa hingga sekarang, masing-masing pemimpin di daerah tersebut  senantiasa  menggandeng  identitas  agama,  baik  Islam  maupun Kristen di setiap pasangan calon kepala daerah.  Walhasil, mobilisasi politik atas nama agama dan etnik, tidak lagi mengarah pada parameter-parameter primordialisme  yang  memfasilitasi  mencuatnya  konflik  di  daerah  tersebut. Itikad  baik  masyarakat  dalam  upaya  mewujudkan  demokrasi  yang  sehat telah mengantarkan masyarakat menuju damai dengan kearifan baru 4 .
Proses  sosial  ini  tentu  saja  menjadi  modal  penting  dalam  merawat keberagaman  di  tengah  berbagai  konflik  berbasis  identitas  di  setiap perhelatan  pilkada.  Apalagi  dewasa  ini,  masyarakat  Indonesia  masih  sering dirundung permasalahan ketegangan etnis dan agama yang cenderung tinggi pada  wilayah-wilayah  yang  pernah  dimuati  konflik  sosial  dalam  perhelatan pilkada.  Ini  diperkuat  pula  dengan  hasil  survei  Wahid  Foundation  di  awal
1 Zulkifli  Abdullah,  “Kontestasi  Elit  Lokal  Dalam  Konflik  Politik  Pemekaran  Daerah (Studi  Kasus  Konflik  Pemekaran  Kabupaten  Mamasa  Di  Sulawesi  Barat)”  (Universitas Indonesia, 2016), http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20433398&lokasi=lokal.
2 Tabah  Maryanah,  “Governance  Dalam  Manajemen  Konflik  Pemekaran  Kabupaten Mamasa,” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan 4, no. 1 (2013): 7–16.
3 Muhammad  Sadli  Mustafa,  “Potret  Kerukunan  Umat  Beragama  Di  Kabupaten Mamasa,” Al Qalam 20, no. 72 (2014): 129–38.
4 Hamdar Arraiyah, “Menuju Damai Dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan Dan Mambi),” Al-Qalam 11, no. 2 (2018): 26–42.
111 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
tahun  2020  bahwa  radikalisme  dan  intoleransi  cenderung  mengalami peningkatan  dari  waktu  ke  waktu.  Peningkatan  tren  tersebut  salah  satunya dipengaruhi oleh faktor kontestasi politik 5 .
Di  berbagai  belahan  nusantara,  kini  semakin  dapat  disaksikan  bahwa polarisasi  perbedaan  etnis  dan  agama  dalam  politik  terutama  saat  pilkada mengalami  gelombang  pasang  di  mana  ada  upaya  perebutan  kekuasaan politik  yang  menitikberatkan  pada  identitas  etnik  dan  agama 6,7 .  Dalam kondisi  ini,  Indonesia  yang  memiliki  ragam  kelompok  entitas  etnis,  tradisi budaya  serta  agama,  dihadapkan  pada  persoalan  krusial  bagaimana mengelola  keberagaman  dalam  berdemokrasi.  Betapa  tidak,  masyarakat dengan beragam identitas tersebut, semakin mudah ditemukan dengan jelas pembelahan politik di tingkat lokal dan nasional berkaitan dengan soal relasi antarumat  beragama  sebelum  dan  setelah  pemilihan  kepala  daerah berlangsung 8, 9 .
Adanya  keterwakilan  identitas  agama  dalam  pilkada  Mamasa, menunjukkan  demokrasi  di  tingkat  lokal  daerah  tersebut  tumbuh berkembang  mengakomodir  semangat  integrasi  sosial.  Sistem  politik  lokal yang  memberi  ruang  bagi  keterwakilan  identitas  agama  dalam  demokrasi telah  memperkuat  basis  keharmonian  sosial  dalam  kerangka  penguatan politik  keseimbangan  sebagai  pengejawantahan  dari  upaya  meminimalkan segregasi  sosial  masyarakat  Mamasa  pasca  konflik.  Ini  terjadi  karena masyarakat  tidak  hanya  menaruh  penghormatan  terhadap  perbedaan, melainkan  kesediaan  di  antara  warga  untuk  saling  mendukung  dan menciptakan kehidupan yang damai.
Fenomena sosial politik di atas bukan merupakan hal baru bagi daerah yang pernah dilanda konflik etnisitas dan agama. Jika bergeser selangkah ke bagian  Timur  Indonesia  khususnya  Provinsi  Maluku,  yang  menarik  adalah pesta  demokrasi  di  tingkat  lokal  juga  menerapkan  keterwakilan  agama sebagai  sarana  perdamaian.  Ambon  yang  memiliki  sejarah  kelam  perihal
5 Wahid Fondation, “Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik” (Jakarta,  2020),  https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/284269/survei-wahid- institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik.
6 Sri Astuti Buchari, Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).
7 Sabara  Nuruddin,  “Basis  Paradigmatik  Atas  Paradoks  Agama,  Beragama  & Keberagaman” (Makassar, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, 2019).
8 Ian  &  Prayogi  Irfan  Pasaribu,  “Bekerjanya  Politisasi  Identitas  Pada  Pilkada  Sumut 2018:  Menakar  Pengaruh  Isu  Agama  Terhadap  Kemenangan  Efy  Rahmayadi  Dan  Musa Rajekshah,” Adhyatsa Pemilu 4, no. No. 1 2018 (2018): Hal. 11-28.
9 Mahyuddin, “The Crisis of Intolerance and Primordialism in the Name Of Religion in Indonesia: A Case Study Of Pilkada DKI Jakarta at 2017,” Kuriositas 12, no. 2019 (2019): 29– 30.
112 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
konflik berbasis agama dan sengkarut aneka konflik lainnya ternyata mampu menghadirkan  ruang  kontestasi  dalam  rajutan  representasi  agama  dalam pesta demokrasi sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan perjanjian Malino 10 .
Dalam  buku  yang  tulis  oleh  Tim  Sistem  Nasional  Pemantauan Kekerasan  bekerja  sama  dengan  The  Habibie  Center  tahun  2014  yang berjudul  Segregasi,  Kekerasan  dan  Kebijakan  Rekonstruksi  Pasca  Konflik Ambon,  dituliskan  bahwa  segregasi  pasca  konflik  di  Maluku  diwadahi  oleh berbagai  unsur  di  masyarakat  untuk  mencapai  perdamaian,  salah  satunya adalah  aspek  politik  yang  menerapkan  politik  representasi 11 .  Pembagian kekuasaan  dalam  jawatan  politik  antara  Islam  dan  Kristen  atau  sebaliknya, mendapat  dukungan  penuh  dari  berbagai  kalangan  masyarakat  sehingga  di ranah sosial politik tercipta suasana yang kondusif.
Sebagaimana  di  Mamasa,  dalam  prosesnya  ada power  sharing simbol agama  di  setiap  perhelatan  pilkada.  Jika  calon  kepala  daerahnya  beragama Islam,  maka  wakilnya  beragama  Kristen.  Sebaliknya,  jika  calon  kepala daerahnya  Kristen,  wakilnya  Islam.  Potret  ini  yang  mewarnai  prosesi  pesta demokrasi di aras lokal Mamasa. Pengambilan keputusan pencalonan kepala daerah  yang  akan  berkontestasi,  menyokong  keanekaragaman  (pluralitas) yang  secara  tidak  langsung  turut  mendorong  terjadinya  reintegrasi masyarakat.  Dengan  kata  lain,  manifestasi  partikular  identitas  agama  dan etnis  di  ranah  politik  (eksekutif)  yang  menawarkan  relativisasi  identitas masyarakat dan kelompok agama sekaligus etnis, secara berkesinambungan telah  melahirkan  iklim  demokrasi  yang  mengedepankan  pilar-pilar kebersamaan dalam perbedaan.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  kajian  terdahulu  ialah  basis representasi  agama  dalam  Pilkada  Mamasa  dilegitimasi  secara  ketat  oleh lembaga  adat  dan  agama.  Menariknya,  persepakatan  tersebut  lahir  dari kontrak  sosial  tidak  tertulis 12 .  Hal  ini  yang  menjadikan  cara  pandang masyarakat Mamasa kian terbuka untuk mengakomodir perbedaan identitas. Terbukti,  perpaduan  kandidat  calon  kepala  daerah  yang  menyandingkan
10 Saidin  Ernas,  “Policy  of  Social  Conflict  Resolution:  Implementation  of  the  Malino Agreement in Maluku,” Jurnal Studi Pemerintahan 3, no. 2 (2012).
11 Mohammad  Hasan  Ansori  et  al., Segregasi,  Kekerasan  Dan  Kebijakan  Rekonstruksi Pasca Konflik Di Ambon (Jakarta: The Habibie Center, 2014).
12 Hasil  wawancara  dengan  salah  satu  tokoh  masyarakat  disebutkan  bahwa  sejak dahulu  para    tokoh  masyarakat  di  Mamasa  telah  membentuk  formula  keterwakilan  agama sebagai media resolusi konflik. Masyarakat lokal menyebut sebagai perjanjian tidak tertulis di  mana  strategi  ini  telah  mengakar  di  masyarakat  dan  cukup  efektif  mencegah  segregasi sosial di Mamasa terutama dalam Pilkada.
113 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
pasangan  beda  agama,  selalu  menjadi  pilihan  utama  warga  dalam  pilkada sehingga mereka secara perlahan terhindar dari konflik bernuansa identitas.
Melalui  pilkada  masyarakat  Mamasa  menegosiasikan  pengelolaan konflik etno-religius dengan memberi tempat (representasi) identitas agama dalam  politik  yang  kondisi  demografi  suku,  adat,  agama,  historitasnya berpotensi  menimbulkan  konflik  horizontal.  Masyarakat  Mamasa  yang terbelah  dan  tersegregasi  berdasarkan  identitas  agama  dan  etnis  serta kesejarahan  pasca  konflik,  kini  menuju  proses  integrasi  sosial  yang  positif.
Peniadaan  partikularisme  identitas  dalam  kontestasi  demokrasi  telah menjadi penghubung untuk merajut kembali keharmonian sosial.
Dengan  demikian,  tulisan  ini  mengulas  fenomena  keterwakilan identitas agama dalam pilkada Mamasa dari masa ke masa. Pertanyaan yang diajukan  ialah  bagaimana  proses  terjadinya  konflik  bernuansa  etnis  dan agama  di  Mamasa  yang  melahirkan  disintegrasi  sosial  masyarakat,  dan bagaimana  peranan  keterwakilan  agama  sebagai  jalan  mengurai  konflik sosial?

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  etnografi. Pendekatan  ini  digunakan  sebab  peneliti  mengeksplorasi  corak  budaya masyarakat  Mamasa  yang  beragam  secara  kultural  dan  agama  dan mendeskripsikan  dinamika  pergulatan  identitas  agama  dan  politik  di baliknya. Melalui studi lapangan, peneliti menggunakan metode pengamatan dengan  memilih setting aspek  pengalaman  aktor-aktor  upaya  merawat toleransi  dalam  berdemokrasi,  dimana  peneliti  memperoleh  pemahaman tentang  konflik  etno-religius  di  daerah  tersebut  dan  strategi-strategi masyarakat dalam mengelolanya menuju perdamaian yang diimplementasikan dalam prosesi demokrasi di tingkat lokal.
Lokasi  penelitian  mengambil  tempat  di  Kabupaten  Mamasa  Sulawesi Barat tepatnya di kota Mamasa dan tiga wilayah kecamatan yakni kecamatan Aralle,  Tabulahan  dan  Mambi.  Ketiga  kecamatan  ini  dipilih  menjadi  lokasi penelitian sebab daerah tersebut merupakan titik pusat konflik di masa silam yang  kemudian  melahirkan  istilah  konflik  ATM  (Aralle,  Tabulahan,  Mambi). Penelitian  kualitatif  ini  lebih  ditekankan  pada  proses  eksplorasi  mengelola konflik  etnis  dan  agama  dengan  pendekatan  perwakilan  identitas  agama dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mamasa.
Penelitian  ini  lebih  banyak  mengambil  data  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  tokoh  agama,  pemerintah,  tokoh  pemuda  dan  tokoh pendidik.  Analisis terhadap data-data temuan tersebut kemudian dijelaskan menggunakan pendekatan teori sosial dalam menelaah interelasi masyarakat
114 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
dalam  membangun  kerukunan  dan  reintegrasi  sosial  dalam  praktik demokrasi  lokal  di  Mamasa.  Pengolahan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan dikorelasikan dengan konsep otoritas dalam sudut pandang sosiologi agama dalam praktek pengelolaan kerukunan di Kabupaten Mamasa. Proses analisis data  yang  sudah  diolah  adalah  dengan  menggunakan  teknik  analisis  Miles dan  Haberman 13 .  Data  lapangan  yang  telah  diperoleh,  direduksi,  disajikan kemudian menarik dan menguji kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## Konflik Mamasa: Isu Pemekaran Berbalut Identitas Etnis dan Agama
Secara  etimologi,  konflik  berasal  dari  kata conflict yang  berarti percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Menurut kamus Webster, istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan”, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak 14 . Namun, makna  kata  ini  kemudian  berkembang  dengan  masuknya  ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain 15 .
Konflik  merupakan  pertentangan  yang  terjadi  antar  anggota  atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Fenomena konflik sosial ditandai  dengan  adanya  sikap  saling  mengancam,  menekan,  hingga  saling menghancurkan 16 . Dengan kata lain, konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang  berbeda 17 .  Dalam  bentuknya  yang  paling  ekstrem,  konflik  itu dilangsungkan  tidak  hanya  sekedar  untuk  mempertahankan  hidup  dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.
Konflik  yang  terjadi  di  Mamasa  bermula  sejak  adanya  wacana pemekaran daerah. Mamasa yang awalnya merupakan salah satu kecamatan di  Kabupaten  Polewali  Mamasa  Sulawesi  Selatan,  diresmikan  menjadi kabupaten setelah terbentuk provinsi  baru bernama Sulawesi Barat. Benih- benih  konflik  menyeruak  tatkala  terjadi  pro  kontra  pemekaran  di  antara kelompok-kelompok  masyarakat.  Singkatnya,  konflik  sosial  yang  terjadi  di
13 Aan  Satori,  Djama`an  &  Komariah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011).
14 Robert  Alfred  Amsler, The  Structure  of  The  Merriam-Webster  Pocket  Dictionary (Texas: The University of Texas at Austin, 1980).
15 Dean  G.  &  Jeffrey  Z.  Rubin  Pruitt, Teori  Konflik  Sosial ,  Terjemahan  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
16 Novri  Susan, Sosiologi  Konflik  &  Isu-Isu  Konflik  Kontemporer (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2009).
17 Damsar, Pengantar Teori Sosiologi (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
115 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
Mamasa beberapa  tahun silam merupakan imbasan  dari pemekaran  daerah 18 .  Kontestasi  elit  dan  tokoh  masyarakat  telah  menumbuhkan  benih-benih konflik sosial politik di lingkup kehidupan sosial masyarakat yang kemudian mempengaruhi kohesi sosial masyarakat 19 .
Sejak  Mamasa  dimekarkan  menjadi  kabupaten  tersendiri  di  tahun 2003,  beberapa  wilayah  di  Mamasa  secara  khusus  Aralle,  Tabulan,  Mambi (ATM)  telah  meletus  konflik  karena  perseteruan  antara  kelompok  pro pemekaran dan kontra pemekaran. Namun dalam proses ini, diketahui faktor sejarah  dan  agama  juga  menjadi  pemicu  utama  terciptanya  konflik  yang berkepanjangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arraiyah, menemukan bahwa  sebagian  besar  masyarakat  Mandar  yang  tergabung  dalam  ikatan sejarah Pitu  Ulunna  Salu dan Pitu  Ba'bana Binanga merasa  berkeberatan dengan dipilihnya Mamasa sebagai ibu kota kabupaten dan nama kabupaten. Ini  karena  secara  histori  dan  agama,  masyarakat  Mandar  yang  tergabung dalam  ikatan  komunal  tujuh  kerajaan  yang  secara  kebetulan  mayoritas beragama  Islam,  merasa  lebih  terhormat  kedudukannya  dibanding  Mamasa yang kebetulan mayoritas beragama Kristen 20 .
Terbentuknya  kabupaten  Mamasa  telah  menimbulkan  konflik etnisitas di wilayah ATM yang memang pada awal pembentukan kabupaten tersebut  tetap  menolak  bergabung  dengan  kabupaten  Mamasa.  Konflik tersebut  menjadi  runyam  tatkala  para  elit  mulai  memobilisasi  massa  yang mengangkat  kembali  semangat  primordialisme  yakni,  beberapa  pihak mencoba  memprovokasi  dengan  gesekan  perbedaan  identitas  yang  nyata, yaitu perbedaan kultur dan budaya 21 . Alhasil, politisasi agama dan perbedaan etnis  merupakan  unsur  yang  cukup  dominan  di  Mamasa  yang terejawantahkan dalam konflik dan kekerasan terbuka.
Konflik di Mamasa dalam prosesnya telah melahirkan implikasi yang serius  bagi  keberlangsungan  kehidupan  sosial  yang  damai.  Setidaknya, konflik di Mamasa telah menyebabkan retaknya hubungan-hubungan sosial yang  intim  di  antara  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  selama  ini terbangun dengan baik. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi gesekan sosial
18 Maryanah, “Governance Dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa.” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan 4, no. 1 (2013): 7–16.
19 Zulkifli  Abdullah,  “Kontestasi  Elit  Lokal  Dalam  Konflik  Politik  Pemekaran  Daerah (Studi  Kasus  Konflik  Pemekaran  Kabupaten  Mamasa  Di  Sulawesi  Barat)”  (Universitas Indonesia, 2016), http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20433398&lokasi=lokal.
20 Arraiyah, “Menuju Damai Dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan Dan Mambi).” Al-Qalam 11, No. 2 (2018): 26–42.
21 Andi  Hasnul  Hasanuddin,  “Konflik  Etnisitas  Dalam  Pemekaran  Wilayah::  Studi Tentang Konflik Etnisitas Dalam Pembentukan Kabupaten Mamasa” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005).
116 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
identitas  etnis,  tetapi  juga  mengarah  pada  agama.  Akibatnya,  iklim persaudaraan  antarsesama  warga  pegunungan  yang  terbangun  sejak bertahun-tahun  lamanya  mulai  terusik  yang  dampaknya  masih  dirasakan sampai saat ini terutama potensi ancaman konflik horizontal.
Konflik  sosial  yang  tumbuh  menjadi  isu  etnoreligius  ini,  membawa implikasi  sosial  yang  serius  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sampai  saat  ini sekelompok anggota masyarakat yang tidak ingin kembali ke wilayah dataran tinggi Mamasa lantaran trauma dengan tragedi konflik kekerasan yang sering mengatasnamakan  agama  dan  bernuansa  etnis.  Meski  demikian,  seiring dengan berjalannya waktu, diantara anggota masyarakat memutuskan untuk kembali bermukin di Mamasa lantaran mereka telah mengimplementasikan manajemen  konflik  sebagai  bentuk  respons  mereka  terhadap  kondisi masyarakat  yang  dihantui  dengan  konflik  dan  ketegangan  sosial  yang mengarah pada isu etnoreligius.

## Representasi Identitas Agama sebagai Media Resolusi Konflik
Dalam sistem demokrasi, keterwakilan merupakan poin penting bagi jalannya pemilihan umum. Setiap anggota masyarakat sebagai warga negara memilih orang-orang yang dapat mewakili mereka tidak hanya di parlemen, tetapi  juga  di  ranah  eksekutif  (pemerintahan).  Dengan  kata  lain,  pemilu sangat  erat  kaitannya  dengan  mandat  yang  diberikan  oleh  masyarakat terhadap seseorang untuk menduduki jabatan pemerintahan. Di sini, pemilu berfungsi  memberikan  legitimasi  terhadap  pemerintahan  dan  legitimasi  itu sendiri  berarti  anggota  masyarakat  ( the  polity )  menerima  bahwa  mereka yang  memiliki  kekuasaan  tersebut  sah  berada  di  posisinya  melalui  pemilu kemudian mereka yang terpilih akan menjalankan kewenangannya 22 .
Relasi  yang  terbangun  antara  kelompok  etnis  dan  agama  di  Mamasa sejak  pecahnya  konflik  mengalami  pasang  surut.  Hal  tersebut  terlihat  pada proses resolusi konflik yang membutuhkan waktu panjang pihak-pihak yang tengah  berkonflik  membangun  kesadaran  bersama  (kesadaran  kolektif) melalui  saluran  representasi  identitas  agama  dalam  pilkada  untuk menduduki  jabatan  kepala  daerah  (bupati).  Dalam  kondisi  tersebut, keterlibatan  tokoh  masyarakat  (adat  dan  agama)  yang  mengarahkan pengembangan  demokrasi  substantif  telah  membawa  masyarakat  merajut kebersamaan.
Di kehidupan sosial, terdapat keharusan atau aturan-aturan adat yang harus  dipatuhi  oleh  masyarakat,  meliputi  segala  perbuatan  yang  dilarang,
22 Chusnul  Mar’iyah,  “Pemilu  Dan  Demokrasi: Belajar  Dari  Lokal,”  in Seri  Pemilu  Dan Partai Politik Belajar Dari Politik Lokal (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2013).
117 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
diperbolehkan atau diperintahkan. Hal yang menjadi penekanan tokoh adat dan  agama  di  Mamasa  agar  para  warga  senantiasa  menaati  aturan  adat terutama  menjaga  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  tanpa  membeda- bedakan  identitas.  Yang  terpenting  dalam  berdemokrasi  ialah  bagaimana para anggota masyarakat agar  selalu  menjaga  persatuan dan persaudaraan, bahwa masyarakat Mamasa memiliki identitas kolektif sebagai sesama warga pegunungan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
Pilkada Mamasa telah menunjukkan bahwa perwakilan agama dalam penyelenggaraan pemilu menjadi satu entitas kearifan dalam berdemokrasi. Tetapi,  argumentasi  lain  yang  bisa  dikemukakan  di  sini  adalah  proses  ini merupakan langkah meminimalkan fragmentasi masyarakat dilihat dari segi agama di mana diperlukan kerangka demokrasi yang mampu mengakomodir perbedaan  agama  untuk  memutus  atau  meminimalisasi  persoalan  ini.  Ini sejalan  dengan  padangan  Jeff  Heynes  bahwa  demokrasi  substantif  yang diperlukan  sesungguhnya  adalah  mendorong  kepedulian  terhadap pengembangan  moralitas parennial ,  kesetaraan,  keadilan,  serta  kebebasan sipil 23 .  Hal  ini  menjadi  niscaya  pula  untuk  diterapkan  dan  menjadi  agenda pengembangan demokrasi di Mamasa saat ini dan masa depan.
Mamasa  yang  pernah  dilanda  konflik  bernuansa  identitas  (Islam  vs Kristen),  tengah  mencoba  merajut  sebuah  strategi  dalam  Pilkada  untuk mewakilkan identitas agama sebagai sarana membangun rekonsiliasi sosial. Basis demokrasi ini merupakan sebuah cara mengelola konflik yang disokong oleh lembaga agama dan adat setempat. Mereka  tidak membuat pemisahan yang  ketat  antaragama  dalam  wilayah  publik  politik  untuk  membangun pengembangan bersama pasca konflik. Dengan kata lain, pemerintah Mamasa bersama  warga  masyarakat  mendorong  mitigasi  konflik  dengan berpandangan  netral  dan  moderat  dalam  mendudukkan  para  pemangku jabatan publik secara khusus di bidang eksekutif (pemerintahan).
Mengelola  keragaman  berbasis  demokrasi  lokal  tersebut  merupakan langkah  preventif  mencegah  konflik  berkepanjangan  menuju  reintegrasi sosial.  Segmentasi agama dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengurai konflik politik yang sebelumnya menggema di daerah ini. Upaya mengusung keterwakilan  identitas  agama  (Islam-Kristen)  di  setiap  perhelatan  Pilkada dijadikan format politik baru demi meminimalkan tensi politik identitas yang bisa  menggerus  semangat  kebersamaan  masyarakat.  Politik  representasi kemudian    termanifestasikan  dalam  bentuk  pasangan  calon  (Islam-Kristen
23 Jeff Heynes, Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Di Dunia Ketiga , Terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).
118 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
atau  Kristen-Islam)  untuk  menduduki  jabatan  kepala  daerah  hingga  dua puluh tahun terakhir telah melembaga yang mempunyai kemampuan  untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan.

## Tabel 1. Pasangan Kepala Daerah dengan Kombinasi Beda Agama
Bupati Wakil Bupati Mulai Jabatan Akhir Jabatan Kombinasi Agama M. Said Saggaf Victor Paotonan 2003 2008 Islam dan Kristen Obed Nego Depparinding Ramlan Badawi 2008 2011 Kristen dan Islam Ramlan Badawi - 2011 2013 - Ramlan Badawi Victor Paotonan 2013 2018 Islam dan Kristen Ramlan Badawi Bonggalangi 2016 2018 Islam dan Kristen Ramlan Badwai Marthinus Tiranda 2018 Petahana Islam dan Kristen
Sumber : diolah dari berbagai sumber media nasional dan lokal, di Tahun 2011 sampai 2013 ada kekosongan jabatan wakil bupati 24 .
Berdasarkan informasi yang digali oleh penulis dari beberapa sumber media  dan  informan,  masyarakat  Mamasa  sesungguhnya  sejak  dahulu  kala memang  sudah  memiliki  semangat  kolektif  yang  baik.  Di  antara  kelompok- kelompok  masyarakat  di  masa  silam  telah  menetapkan  berbagai  kerangka sosial  untuk  tetap  bersatu  yang  terejawantahkan  dalam  persekutuan  Hadat di atas  pegunungan Kabupaten Polewali Mamasa,  di mana dari tujuh Hadat tersebut  enam  di  antaranya  sekarang  sudah  terbentuk  menjadi  Kabupaten Mamasa 25 .  Namun  keselarasan  sosial  itu  mulai  pudar  tatkala  berhadap- hadapan dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Karena itu, salah satu  strategi  untuk  menguatkan  kebersamaan  masyarakat  pasca  konflik, ialah  pelaksanaan  demokrasi  dijalankan  dengan  mewakilkan  dua  entitas kelompok  agama  sebagai  tindak  lanjut  persepakatan  tokoh-tokoh masyarakat sebelumnya.
Strategi ini selain berfungsi memberikan hak-hak politik setiap warga untuk  dipilih,  juga  sebagai  upaya  menjunjung  tinggi  semangat  kebersaman
24 Kekosongan ini terjadi karena ada transisi pergantian kepala daerah setelah Bupati Obed Nego Depparinding terjerat hukum.
25 Hendry  Jonathan  Manase, Mappurondo:  Budaya  Khas  Dan  Kearifan  Lokal  Sulawesi Barat , ed. Sarman Sahuding (Mamuju: Bumi Transindo, 2019).
119 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
terutama  menjaga  kerukunan  Umat  beragama  di  pegunungan  Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi konflik identitas, maka warga  menyepakati  untuk  mengusung  perwakilan  setiap  agama  dalam tampuk  kepemimpinan  kabupaten  Mamasa  demi  mengurangi  tensi  atau ketegangan  di  antara  masyarakat  yang  berbeda  agama. Dalam  proses  ini, meski  tidak  dinafikan  jika  masih  ada  sikap  primordialisme  di  ranah  publik, tetapi  di  lingkup  dan  proses  pilkada  tidak  begitu  mengemuka.  Terbukti,  di setiap perhelatan Pilkada Mamasa, masyarakat lebih memilih pasangan calon yang  mengusung  dua  identitas  agama.  Dalam  politik,  para  warga  tidak melihat  perb edaan  suku,  adat,  ras  dan  agama  melainkan  menandaskan  diri bagaimana  membangun  politik  lokal  yang  dapat  menciptakan  demokrasi  sehat sehingga mereka terhindar dari konflik sosial 26 .
Pengelolaan  dan  institusionalisasi  sistem  demokrasi  semacam  ini, menjadikan  transisi  konflik  lebih  mudah  dikendalikan 27 .  Bahwa  para kandidat kepala daerah di Mamasa mampu menjaga stabilitas dan dinamika politik demi saling mendukung dan saling menghormati dalam proses politik yang  terus  menerus  berlangsung  di  tengah-tengah  masyarakat.  Di  sinilah pilkada Mamasa mengapresiasi realitas keragaman dan resolusi sosial dalam berdemokrasi.  Semua  itu  dapat  dilihat  dan  tercermin  dalam  setiap perhelatan  pilkada  yang  memberi  ruang  kepada  perwakilan  agama  untuk berpasangan dalam pilkada dari masa ke masa.
Kondisi-kondisi komunikasi yang dibangun antarwarga, memengaruhi hadirnya  persepakatan  keterwakilan  identitas.  Inilah  proses  demokrasi deliberatif ,  yang  disebut  Habermas  sebagai  opini-opini  yang  berkembang secara  informal  diinstitusionalisasi  dalam  kehidupan  politik  sepanjang alasan-alasan  tersebut  diterima  secara  intersubjektif  oleh  semua  warga masyarakat.  Kehendak  demokratis  bersama  yang  kemudian  disokong  oleh kehadiran  agama  atau  berkenaan  dengan  simbol  identitas  agama  di  ruang publik 28 ,  memiliki  peranan  penting  dalam  membentuk  lahirnya  kontrak sosial  untuk  mewakilkan  identitas  sebagai  upaya  mengantisipasi  konflik berkepanjangan di lingkup kehidupan sosial.
Cita  perdamaian  dan  resolusi  konflik  sosial  ini  memberikan  jalan damai di setiap proses pilkada Mamasa dengan menghadirkan dua identitas agama  yang  dapat  mengatasi  kecenderungan  menguatnya  politik  identitas
26 Hasil  wawancara  dengan  tokoh  pemuda  WN.  Ia  bercerita  jika  di  Mamasa masyarakat  tidak  pernah  mempermasalahkan  perbedaan  agama  dalam  politik.  Terbukti, bahwa warga selalu memenangkan pasangan Bupati yang mengusung dua identitas agama.
27 Martina  Klicperova-Baker  and  Ivo  K  Feierabend,  “Democracy—Institutionalized Conflict  Resolution:  Social  Psychological  Explanation  of  Its  Decline.,” Peace  and  Conflict: Journal of Peace Psychology 26, no. 2 (2020): 227.
28 Gusti A.B Menoh, Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara Dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2015).
120 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
berbasis etnis dan agama di level akar rumput. Oleh karena itu, titik tumpu tujuan  ini  adalah  semangat  kebersamaan  dan  kekeluargaan  dengan menghargai  kebebasan  pilihan  individu  dan  penekanan    bahwa  setiap individu  atau  anggota  masyarakat  perlu  mengedepankan  toleransi  dan solidaritas  sosial  untuk  menghindari  konflik  etnis  dan  agama  di  kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

## Kolaborasi Dua Agama dan Pelembagaan Politik  Saling Mengerti
Politik saling mengerti merupakan suatu konsepsi yang diperkenalkan oleh Piet H. Khaidir. Konsepsi politik saling mengerti diterjemahkan sebagai sebuah  rajutan  dialogis  antara  kepentingan-kepentingan  politik  untuk mencari kesepahaman. Kesepahaman yang dimaksud ialah bagaimana setiap individu  dan  kelompok  mendengarkan  dengan  baik  apa  yang  disampaikan kelompok lain agar bisa diperoleh tujuan politik yang sama 29 .
Praktik  politik  yang  lebih  beradab  adalah  tujuan  utama  dari  pola paradigma  politik  ini,  bahwa  setiap  anggota  masyarakat  berupaya menumbuhkan  dialog  dan  kesadaran  tentang  pentingnya  kesatupaduan  di ranah  politik  tanpa  melihat  perbedaan  identitas 30 .  Pengakuan  secara  sosial terhadap  perbedaan  identitas  sosial  budaya  merupakan  cita-cita  yang diidam-idamkan  oleh  komunitas  masyarakat  Mamasa.  Pengakuan  tersebut terpatri  dalam  kemampuan  setiap  individu  yang  berbeda  untuk  memahami perbedaan  agama  sehingga  hal  ini  dapat  mencegah  mencuatnya  sikap primordialisme  atas  nama    suku  dan  agama  yang  selama  ini  kadang  kala menjadi penghambat integrasi sosial dalam berdemokrasi.
Inklusifisme  politik  merupakan  strategi  yang  dipraktikkan masyarakat dengan semangat mengusung kolaborasi dua agama 31 . Semangat ini  dimiliki  oleh  seluruh  warga  Mamasa.  Misalnya  dalam  pasangan  calon bupati  nampak  pasangan  calon  dua  keterwakilan  agama,  yakni  Islam  dan Kristen.  Gejala  politik  ini  bersumber  dari  semangat  “saling  mengerti”  dan “kesadaran  bersama”  di  mana  posisi  agama  dijadikan  sebagai  sarana mencapai  keberhasilan  kepentingan  politik  dengan  menegakkan  dimensi positif dalam berdemokrasi.
29 Piet H Khaidir, Nalar Kemanusiaan, Nalar Perubahan Sosial (Teraju, 2006).
30 Imam  Iqbal,  “Konflik  Etno-Religius’  Di  Indonesia  Kontemporer  Dalam  Pandangan Orde Baru,” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 9, no. 1 (2017): 1–24.
31 Pdt Retnowati, “Agama, Konflik Dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama Di  Indonesia:  Belajar  Dari  Komunitas  Situbondo  Membangun  Integrasi  Pasca  Konflik,” SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan 1, no. 1 (2018): 1–28.
121 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
Gambar 1 Pasangan Calon Bupati Dua Identitas Agama yang Menjadi Bupati Periode 2018-2023
Resolusi  konflik  dengan  bentuk  politik  kolaborasi  keterwakilan  dua agama membuahkan hasil yang menggembirakan. Eskalasi konflik di Mamasa yang pada awalnya berdasarkan politik kepentingan pemekaran daerah  dan berdimensi  agama  kemudian  secara  perlahan  dapat  dihindari.  Bahkan hadirnya  pasangan  dua  agama  telah  menumbuhkan  prinsip  egalitarian agama dalam berpolitik.  Inilah yang terejawantahkan dalam resolusi konflik di  Mamasa.  Sikap  toleran  dan  terbuka  untuk  menerima  kehadiran  berbagai perbedaan  telah  menjadi  jembatan  untuk  memahami  keanekaragaman identitas  sosial  dan  budaya  dalam  masyarakat.  Komitmen  yang  paling mendasar dari konteks ini ialah bagaimana menerapakan demokrasi dengan baik,  di  mana  kebebasan  dan  kesetaraan  dari  warganya  benar-benar diakomodir 32,33 .  Para  tokoh  masyarakat  di  Mamasa  senantiasa
32 Will Kymlicka, “Kewargaan Multikultural,” Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan Oleh Edlina Hafmini Eddin , 2002.
122 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
mengupayakan agar identitas sosial agama yang selama ini menjadi pemicu konflik,  dapat  dijadikan  sebagai  jalan  resolusi  dalam  Pilkada,  yakni bagaimana setiap individu mengakomodir setiap perbedaan demi terciptanya harmoni sosial.
Di  Mamasa,  setiap  anggota  masyarakat  memberi  ruang  terhadap perbedaan  agama  untuk  dipilih  dalam  kontestasi  politik.  Masyarakat  selalu berusaha  memperlihatkan  bahwa  basis  kesetaraan  agama  dalam  politik menjadi hak setiap individu dan kelompok agama 34 . Di sinilah pelembagaan politik  saling  mengerti  mengemuka,  bahwa  inklusifisme  keyakinan  politik dan  semangat  partisipatif  dan  kerjasama  serta  saling  mengakui  dan menghargai pilihan dan pandangan politik menjadi hal lumrah pada masing- masing  anggota  masyarakat  sekalipun  berbeda  agama.  Prinsip  saling mengerti  dalam  praktik  politik  tersebut  menandaskan  bahwa  setiap  orang mengakui  dan  menghargai  perbedaan  agama  sekaligus  sebagai  salah  satu formasi intensifikasi resolusi konflik.

## Kesimpulan
Konflik  etnoreligius  di  Mamasa  merupakan  imbasan  dari  pemekaran daerah di masa silam. Dalam kasus ini, terjadi perbedaan pandangan antara kedua belah pihak terkait pro kontra status penempatan ibu kota kabupaten. Dalam  prosesnya,  salah  satu  gejala  yang  mewarnai  ialah  konflik  politik  ini justru  mengarah  pada  konflik  sosial  bernuansa  suku,  agama,  ras  dan antargolongan  (SARA)  terutama  di  wilayah  (Aralle,  Tabulahan,  Mambi). Namun  imbasannya,  tidak  hanya  dirasakan  oleh  ketiga  wilayah  tersebut melainkan  masyarakat  Mamasa  secara  umum,  bahwa  ada  ketegangan  yang serius antara  kelompok-kelompok masyarakat dari sisi etnisitas dan agama yang mengarah pada kontestasi identitas.
Untuk  keluar dari kemelut konflik,  politik representasi menjadi media dalam  membangun  rekonsiliasi  sosial  di  Mamasa  yang  masyarakatnya terbagi  oleh  etnik  dan  agama.  Berpegang  pada  kontrak  sosial  tidak  tertulis dari  tokoh-tokoh  masyarakat  terdahulu  yang  menekankan  pentingnya pengembangan  komunitas  bersama  yang  lebih  luas  dengan  mewadahi keterwakilan  agama  di  dalam  pemerintahan,  masyarakat  Mamasa  di  setiap perhelatan  pilkada  senantiasa  memadukan  dua  identitas  agama  (Islam  dan Kristen) demi menengahi fenomena benturan-benturan identitas etnoreligius
33 Mahyuddin  Mahyuddin,  “Peran  Strategis  IAIN  Ambon  Dan  IAKN  Ambon  Dalam Merawat  Toleransi  Sosial  Dan  Moderasi  Beragama  Di  Ambon  Maluku,” KURIOSITAS:  Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 13, no. 1 (2020): 103–24.
34 Manase, Mappurondo: Budaya Khas Dan Kearifan Lokal Sulawesi Barat , 2019.
123 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
di lingkup kehidupan sosial.  Strategi tersebut  menjadi spirit  integrasi sosial di  Mamasa  dan  sekurang-kurangnya    konflik  dapat  dikendalikan    menjadi potensi positif  dalam mengembangkan kerukunan dan  keharmonian sosial.

## Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat  (LP2M)  Institut  Agama  Islam  Negeri  Parepare  atas  bantuan penelitian  Litabdimas yang diberikan kepada tim penulis. Kemudian, penulis tidak  lupa  menghaturkan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  (pemerintah kabupaten Mamasa, tokoh agama, tokoh pemuda  dan tokoh adat yang telah bersedia menjadi informan dalam riset ini.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Zulkifli.  “Kontestasi  Elit  Lokal  Dalam  Konflik  Politik  Pemekaran Daerah (Studi Kasus Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa Di Sulawesi Barat).” Universitas Indonesia, 2016. http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20433398&lokasi=lokal. Amsler,  Robert  Alfred. The  Structure  of  The  Merriam-Webster  Pocket Dictionary . Texas: The University of Texas at Austin, 1980. Ansori,  Mohammad  Hasan,  Rudi  Sukandar,  Sopar  Peranto,  Fathun  Karib, Sofyan  Cholid,  and  Imron  Rasyid. Segregasi,  Kekerasan  Dan  Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik Di Ambon . Jakarta: The Habibie Center, 2014. Arraiyah, Hamdar. “Menuju Damai Dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik  Di  Aralle,  Tabulahan  Dan  Mambi).” Al-Qalam 11,  no.  2  (2018): 26–42.
Buchari,  Sri  Astuti. Kebangkitan  Etnis  Menuju  Politik  Identitas .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
Damsar. Pengantar Teori Sosiologi . Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Ernas,  Saidin.  “Policy  of  Social  Conflict  Resolution:  Implementation  of  the Malino Agreement in Maluku.” Jurnal Studi Pemerintahan 3, no. 2 (2012). Hasanuddin,  Andi  Hasnul.  “Konflik  Etnisitas  Dalam  Pemekaran  Wilayah:: Studi  Tentang  Konflik  Etnisitas  Dalam  Pembentukan  Kabupaten Mamasa.” Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.
Heynes,  Jeff. Demokrasi  Dan  Masyarakat  Sipil  Di  Dunia  Ketiga .  Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
Iqbal,  Imam.  “Konflik  Etno-Religius’  Di  Indonesia  Kontemporer  Dalam Pandangan Orde Baru.” Tasamuh: Jurnal Studi Islam 9, no. 1 (2017): 1– 24.
Khaidir, Piet H. Nalar Kemanusiaan, Nalar Perubahan Sosial . Teraju, 2006. Klicperova-Baker,  Martina,  and  Ivo  K  Feierabend.  “Democracy— Institutionalized Conflict Resolution: Social Psychological Explanation of Its  Decline.” Peace  and  Conflict:  Journal  of  Peace  Psychology 26,  no.  2 (2020): 227.
124 Mahyuddin, Muhammad Zaldy Febry/Palita: Journal of  Social  Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.109-124
Kymlicka,  Will.  “Kewargaan  Multikultural.” Jakarta:  Penerbit  LP3ES, Terjemahan Oleh Edlina Hafmini Eddin , 2002.
Mahyuddin.  “The  Crisis  of  Intolerance  and  Primordialism  in  the  Name  Of Religion  in  Indonesia:  A  Case  Study  Of  Pilkada  DKI  Jakarta  at  2017.” Kuriositas 12, no. 2019 (2019): 29–30.
Mahyuddin,  Mahyuddin.  “Peran  Strategis  IAIN  Ambon  Dan  IAKN  Ambon Dalam  Merawat  Toleransi  Sosial  Dan  Moderasi  Beragama  Di  Ambon Maluku.” KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 13, no. 1 (2020): 103–24.
Manase,  Hendry  Jonathan. Mappurondo:  Budaya  Khas  Dan  Kearifan  Lokal Sulawesi  Barat .  Edited  by  Sarman  Sahuding.  Mamuju:  Bumi  Transindo, 2019.
Mar’iyah, Chusnul. “Pemilu Dan Demokrasi: Belajar Dari Lokal.” In Seri Pemilu Dan Partai Politik Belajar Dari Politik Lokal . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2013.
Maryanah,  Tabah.  “Governance  Dalam  Manajemen  Konflik  Pemekaran Kabupaten  Mamasa.” Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  Dan Pembangunan 4, no. 1 (2013): 7–16.
Menoh, Gusti A.B. Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama Dan Negara  Dalam  Masyarakat  Postsekuler  Menurut  Jurgen  Habermas . Yogyakarta: Kanisius, 2015.
Mustafa, Muhammad Sadli. “Potret Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Mamasa.” Al Qalam 20, no. 72 (2014): 129–38. Nuruddin,  Sabara.  “Basis  Paradigmatik  Atas  Paradoks  Agama,  Beragama  & Keberagaman.”  Makassar,  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Agama Makassar, 2019.
Pasaribu,  Ian  &  Prayogi  Irfan.  “Bekerjanya  Politisasi  Identitas  Pada  Pilkada Sumut 2018: Menakar Pengaruh Isu Agama Terhadap Kemenangan Efy Rahmayadi  Dan  Musa  Rajekshah.” Adhyatsa  Pemilu 4,  no.  No.  1  2018 (2018): Hal. 11-28.
Pruitt,  Dean  G.  &  Jeffrey  Z.  Rubin. Teori  Konflik  Sosial .  Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
Retnowati,  Pdt.  “Agama,  Konflik  Dan  Integrasi  Sosial  Refleksi  Kehidupan Beragama Di Indonesia: Belajar Dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik.” SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan 1, no. 1 (2018): 1–28.
Satori, Djama`an & Komariah, Aan. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2011.
Susan,  Novri. Sosiologi  Konflik  &  Isu-Isu  Konflik  Kontemporer .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Wahid  Fondation.  “Survei  Wahid  Institute:  Intoleransi-Radikalisme Cenderung  Naik.”  Jakarta,  2020.  https://mediaindonesia.com/politik- dan-hukum/284269/survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme- cenderung-naik.