INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 394-401 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaturan Hukum Terkait Data Pribadi Nasabah Bank Yang Diretas Menurut Hukum Di Indonesia
Eka Syafrina Monica 1 ✉ , M. Rifqi Romadhona 2 , Herlina Hanum Harahap 3
(1) Prodi Manajemen Hutan, Universitas Satya Terra Bhinneka Medan
(2) Prodi Kewirausahaan, Universitas Satya Terra Bhinneka Medan
(3) Prodi Magister Hukum, Universitas Muslim Nusantara AlWashliyah Medan
Email: ekasyafrina@satyaterrabhinneka.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Seiring  berkembangnya  zaman  dan  berkembangnya  teknologi  terkusus  internet  dalam  dunia perbankan, memberikan banyak dampak untuk kehidupan masyarakat. Bukan hanya dampak positif, perkembangan  internet  juga  memberikan  dampak  megatif  untuk  penggunanya,  diantaranya  ialah terjadinya aksi kejahatan dunia siber ( cybercrime). Penyalahgunaan penggunaan internet melahirkan beberapa  perkara  termasuklah  permasalahan  hukum.  Salah  satunya  ialah  permasalahan  yang berhubungan dengan peretasan data pribadi para nasabah. Dari beberapa kasus yang sudah terjadi, dapat kita lihat bukti nyata bahwa Indonesia sendiri masih rentan sekali menjadi korban atas peretasan. Hal tersebut salah satunya disebab oleh kesadaran siber yang masih rendah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, denga pendekatan hukum yuridis normatif,  serta metode pendekatannya adalah studi pustaka. Dari pembahasan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan hukum terkait data pribadi nasabah yang diretas diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain dari itu, perihal masalah yang terjadi bisa juga menjadikan KUHPer, KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan,  UU  ITE,  UU  Dokumen  Perusahaan,  serta  Peraturan  Perundang-Undangan  lainnya  yang lebih spesifik terkait kejahatan di sektor apa sebagai rujukan tambahan.
Kata Kunci: Nasabah, Pengaturan Hukum, Peretasan
Abstract
As time goes by and the development of technology, especially the internet in the world of banking, has had many impacts on people's lives. Not only has it had a positive impact, the development of the internet has also had a negative impact on its users,  including the occurense of cyber crimes. This misuse  of  the  internet  has  given  rise  to  several  cases,  including  legal  problems.  One  of  them  is problems related to hacking of costumers personal data. From several cases that have occurred, we can see clear evidence that Indonesia itself is still very vulnerable to becoming a victim of hacking. One of the reasons for this is that cyber awareness is still low. This type of research is descriptive analysis, the legal approach used is normative juridical, and the approach method is literature study. From this discussion,  the  conclusion  that  can  be  drawn  is  that  legal  regulations  regarding  hacked  customer personal data are regulated in the Consumer Protection Law. Apart from that, the problems that occur can  also  use  the  Civil  Code,  Criminal  Code,  Personal  Data  Protection  Law,  Banking  Law,  ITE  Law, Company Documents Law, as well as other legislation that is more specific regarding crimes in which sectors as additional references.
Keywords: Customers, Legal Regulations, Hacking

## PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  merasakan  dampak  signifikan  dari kemajuan  teknologi,  informasi,  dan  komunikasi  yang  dalam  penerapannya  merupakan subsektor  perekonomian  yang  memobilisasi  dana  masyarakat.  Kemajuan  dan perkembangan teknologi khususnya internet sendiri telah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, yaitu semakin mudahnya memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan sesama pengguna internet. Keberadaan internet sekarang ini dirasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna internet.
Salah satu permasalahan hukum yang kerap muncul dalam dunia perbankan adalah permasalahan  terkait  perlindungan  informasi  pribadi  para  nasabah,  spesifiknya  ialah permasalahan  pembobolan  data  pribadi  para  nasabah  tersebut,  memanfaatkan  layanan internet secara tidak sah dan penyimpanan serta menyebarkan data pribadi tanpa izin dan tanpa pengetahuan mereka. Melindungi keamanan data pribadi pengguna layanan internet sangatlah perlu. Pasalnya, data/informasi pribadi merupakan bagian dari kehidupan pribadi seseorang dan jika disalahgunakan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data yang diretas. Hal ini terutama berlaku jika data tersebut dipakai guna kepentingan bisnia atau keuntungan lainnya dengan tujuan melakukan tindakan ilegal.
Ketika  bank  terintegrasi  menerapkan  pengelolaan  layanannya,  perkembangan  dan kompleksitas  akan  meningkat,  yang  berarti  penggunaan  teknologi  akan  berbeda  dan kompleksitasnya akan berbeda pula. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan teknologi
disegala bidang, termasuk juga keuangan, tidak hanya untuk menyederhanakan operasional internal perusahaan, tetapi juga guna memberikan pelayanan yang lebih baik pada nasabah tau rekening bank. Teknologi berperan mutlak pada dunia perbankan, di mana majunya sistem pada suatu bank pastinya disokong oleh peran teknolohi informasi. Saat ini terkhusu pada dunia keuangan, banyak produk yang ditawarkan pada konsumen adalah sama, maka persaingan  pada  dunia  keuangan  ialah  bagaimana  menawarkan  produk  yang  gampang serta cepat. Tetapi, ada beberapa masalah hukum terkait perkembangan ini. Dalam kondisi saat ini, rincian bank nasabah masih menjadi masalah hukum terkait perlindungan nasabah dan  masih  berisiko  dibobol  oleh  aktivitas  dunia  maya  atau  peretasan.  Berdasarkan fenomena  yang  ada,  terdapat  permasalahan  pengaturan  hukum  terkait  data  pribadi nasabah bank yang diretas menurut hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  di  mana  metode  penelitiannya  dengan mengumpulkan  data  yang  sepadan  dengan  yang  sebenarnya,  lalu  data  yang  di  dapat kemudian disusun, kemudian diolah lalu dianalisa agar memberikan penggambaran tentang permasalahan yang terjadi. Adapun pendekatan hukum yang dipakai ialah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka secara berkala. Adapun metode pendekatannya ialah studi pustaka (kepustakaan), di mana suatu rangkaian aktivitas mengumpulkan  data  di  pustaka,  membaca,  mencatat,  dan  juga  mengolah  data  yang didapat tersebut. Dengan kata lain, studi pustaka ini mecakup aktivitas hanya pada bahan kompilasi perpustakaan tanpa studi lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya,  hukum  merupakan  sebuah  pengaturan  terhadap  sebuah  perilaku seseorang, di mana yang melanggar hukum akan mendapat hukuman sesuai dengan yang telah  ditetapkan  oleh  negara  dan  yang  sudah  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  telat  dibuat  serta  disahkan.  Hukum  merupakan  sistim  penting  pada pelaksanaan serangkaian kekuasaan kelembagaan. Dalam dunia hukum, ada banyak sekali teori  yang  biasa  digunakan,  antara  lain  adalah  teori  kepastian  hukum,  teori  pengaturan hukum, dan teori perlindungan hukum. Ketiga teori tersebut pada dasarnya berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.
Walaupun  dunia  siber  merupakan  dunia  virtual,  akan  tetapi  hukum  tetaplah dibutuhkan guna membenahi perilaku manusia dalam berkegiatan di dunia virtual tersebut. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang berkaitan, yaitu pertama orang-orang yang berada di dunia
virtual  tersebut  ialah  orang-orang  yang  pasti  ada  dalam  dunia  nyata.  Kedua,  mereka mempunyai keperluan secara pribadi ataupun kelompok yang memang mesti dilindungi. walaupun  terjadi  di  dunia  virtual,  seluruh  kegiatan  dan/atau  transaksi  yang  terjadi mempunyai akibar di dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non-ekonomis.
Dewasanya, pengaturan yang digunakan sebagai dasar hukum terkait kejahatan dunia maya di Indonesia diatur dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
UU  ITE  ini  memiliki  beberapa  manfaat,  antara  lain  adalah:  (1)  Menjamin  kepastian hukum  untuk  setiap  warga  yang  melaksanakan transaksi  secara  elektronik;  (2)  Menekan perkembangan ekonomi di Indonesia; (3) Menghindari berlangsungnya kejahatan berbasis teknologi informasi; dan (4) Mejaga warga yang menggunakan jasa tersebut.
Salah  satu  dasar  dibuatnya  UU  ITE  ini  ialah  bahwasanya  pengaruh  globalisasi  dan berkembangnya teknologi telekomunikasi yang begitu  pesat telah berakibat berubahnya dasar  pada  pelaksanaan  serta  cara  pandang  terkait  telekomunikasi.  Munculnya  UU  ITE membuat perubahan yang berarti, terkhusus pada dunia telekomunikasi. Diharapkan UU ITE bisa menjadi pelindunga warga yang menggunakan teknologi informasi di Indonesia, hal ini adalah  penting  sebab  pengguna  internet  di  Indonesia  makin  hari  semakin  melambung. Meningkatnya pengguna internet memiliki banyak kemudahan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi  di  sisi  lain  pula  memudahkan  oknum-oknum  tertentu  untuk  melakukan  suatu perbuatan yang melanggar hukum di dunia virtual.
Perkembangan  teknologi  pun  dapat  memengaruhi  pola  hidup  dan  juga  pola  pikir masyarakat. Kenyataannya sekarang banyak sekali terjadi kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi, biasa disebut dengan cybercrime. Cybercrime tumbuh dengan cukup cepat,  perkembangan  ini  juga  tak  mengenal  batasan,  oleh  sebab  itu  patut  sangat diwaspadai sebab kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya.
Cybercrime  adalah  kegiatan  yang  tidak  legal  pada  sesuatu  sistem  komputer  yang masuk dalam jenis tindak kejahatan di dunia maya salah satunya adalah hacking. Hacking atau peretasan ialah aktivitas membobol masuk secara paksa ke dalam program-program komputer milik  orang lain.  Kegiatan peretasan tersebut memiliki akibat yang berbahaya. Hal-hal yang dapat dibobol ialah hal-hal terkait dengan informasi data pribadi, harta seperti uang, dan berbagai kemungkinan informasi lainnya.
Cybercrime hacking adalah suatu aktifitas ilegal pada suatu sistem komputer dengan tujuan  untuk  menyalahgunakan  dan/atau  mengganggu  sistem  yang  ada,  di  mana  hal tersebut ialah tindak kejahatan dunia maya.
Peran teknologi di dunia sangat berpengaruh, di mana kemajuan diberbagai sektor yang salah satunya adalah perbankan pasti disokong oleh peran teknologi informasi. Makin berkembang  serta  semakin  komplek  fasilitas-fasilitas  dalam  perbankan,  maka makinberkembang serta semakin beragam pula adopsi teknologi di sebuah bank tersebut. Tak bisa dielakkan bahwa tiap aspek termasuk pula perbankan, selain untuk mempermudah oprasional internal perusahaan, bertujuan juga untuk meningkatkan kemudahan pelayan antara  bank  dan  para  nasabahnya.  Di  balik  perkembangan  tersebut  yang  sudah  serba mudah, terdapat ancaman besar yang bisa terjadi kapan saja kepada pihak bank dan pihak nasabah. Ancaman tersebut berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan melanggar hukum.
Salah  satu  pelanggaran  hukum  yang  marak  terjadi  saat  ini  adalah  peretasan  atau hacking pada data pribadi nasabah bank. Data pribadi ialah data yang berkaitan dengan seseorang yang diidentifikasikan secara eksklusif atau terafiliasi dengan info yang lain baik secara langsung ataupun tdak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.
Peretasan  data  pribadi  ini  biasanya  dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak bertanggungjawab  yang  biasanya  disebut  dengan hacker.  Pada  dasarnya,  hacker  ialah orang  atau  kelompok  yang  memakai  komputer  dan  jaringan,  yang  di  mana  memiliki keahlian  untuk  menanggulangin  permasalah  teknis.  Tetapi  karena  keahliannya  tersebut, beberapa dari mereka mendapatkan akses ke suatu sistem maupun jaringan secara ilegal dan akhirnya melakukan suatu kejahatan.
Ada 3 (tiga) jenis hacker yang ada, yakni black hat, white hat,  dan grey hat. Yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah black hat. Black hat biasa disebut dengan unethical hacker,  di  mana  mereka  melakukan  peretasan  pada  suatu  sistem  dengan  tujuan  jahat. Biasanya,  mereka  akan  mencuri  data  ataupun  informasi  penting,  melakukan  pemerasan serta melakukan modifikasi atau bahkan hingga merusak data pada suatu sistem. Kegiatan yang dilakukan oleh black hat ini adalah mutlak kegiatan ilegal.
Nasabah pada suatu bank disebut juga sebagai konsumen. Konsumen merupakan tiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada pada masyarakat. Jelasnya, nasabah ialah  tiap  orang  yang  menggunakan  barang  dan/atau  jasa  yang  berada  pada  dunia perbankan.
Adanya kegiatan dalam dunia perbankan antara bank dan nasabah menjadikan sebab terbentuknya  sebuah  peraturan  hukum  di  Indonesia  yang  perduli  dengan  nasib  para nasabah. Peraturan hukum tersebut ialah UU No.8/1999 Tentang Pelindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan konsumen ialah sebuah jaminan kepastian hukum yang diberi pihak
bank  pada  nasabah  sebab  pada  dasarnya  UU  ini  yang  melindungi  konsumen  termasuk nasabah secara umum.
Dalam UUPK sendiri, perlindungan konsumen didasari atas 5 (lima) asas, yaitu:
1. Asas  manfaat  adalah  suatu  asas  guna  mengamanatkan  seluruk  upaya  dalam penyelenggaraan proteksi hukum konsumen wajib memberikan utilitas yang besar untuk kepentingan konsumen serta pelaksana usaha;
2. Asas keadilan ialah sebuah asas dengan tujuan supaya keikutsertaan masyarakat bisa terwujud dengan maksimal serta memberikan peluang pada konsumen serta pelaku usaha untuk mendapatkan haknya, serta melaksakan kewajibannya dengan adil;
3. Asas  keseimbangan  ialah  sebuah  asas  dengan  tujuan  untuk  memberikan ekuilibrium antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah;
4. Asas  keamanan  serta  keselamatan  konsumen  ialah  sebuah  asas  degan  tujuan untuk  memberikan  jaminan  keamanan  dak  keselamatan  pada  konsumen  saat pemakaian barang dan jasa yang digunakan; dan
5. Asas kepastian hukum ialah sebuah asas dengan tujuan supaya pelaku usaha dan konsumen  taat  terhadap  hukum  serta  mendapatkan  keadilan  dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen, negara juga turut andil dalam penjaminan kepastian hukum.
Pada UUPK disebutkan bahwa ada 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen, yaitu: (1) Menambah pemahaman, kemampuan serta kemandirian konsumen guna melindungi diri; (2)  Menaikkan  harkat  serta  martabat  konsumen  dengan  menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (3) Menaikkan pemberdayaan konsumen dalam memilah,  menentukan,  serta  menuntut  hak-haknya  selaku  konsumen;  (4)  Menciptakan sistem proteksi konsumen yang memiliki faktor kepastian hukum serta keterbukaan data dan akses  guna memperoleh data; (5) Meningkatkan  pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya  perlindungan  konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan (6) Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa yang menjamin  kelangsungan  usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.
Perlindungan konsumen berisi faktor kepastian hukum serta keterbukaan informasi. Berarti dengan adanya UUPK ini, para konsumen yang di sini disebut juga dengan nasabah, akan mendapatkan kepastian hukum tentang hal-hal yang bisa saja terjadi di kemudian hari terkait dengan hal-hal tentang nasabah tersebut. Salah satunya ialah jika terjadi peretasan
pada sistem yang berisikan data nasabah bank yang merupakan hal pribadi yang bersifat privasi.
Selain  dari  UUPK  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut,  ada  beberapa peraturan  perundang-undangan yang  bisa menjadi tambahan sebagai dasar hukum jika terjadi peretasan dikemudian hari, yaitu:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
6. UU No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
8. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/PJOK.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
9. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih spesifik terkait kejahatan pada sektor mana. Dengan  sudah  adanya  dasar  hukum  yang  diciptakan  berkaitan  tentang perlindungan konsumen ini, diharapkan para konsumen diberbagai sektor perusahaan terutama perbankan mendapatkan rasa aman, serta para nasabah mendapatkan hak dilindungi oleh hukum.
Untuk melindungi masyarakat pengguna teknologi, diperlukan adanya kerjasama serta kesungguhan  seluruh  pihak  mengingat  teknologi  informasi  terkhusus  internet  sudah menjadi fasilitas yang berguna dalam membentuk masyarakat yang melek inforamasi.
Dalam memberi perlindungan hukum kepada korban peretasan data, aparat penegak hukum juga sudah melaksanakan banyak cara untuk menanggulangi banyaknya kejahatan yang  terjadi  di  dunia  maya.  Diantaranya  adalah  dilakukannya  sosialisasi  pada  warga pengguna teknologi serta untuk masyarakat yang sempat menjadi korban peretasan data bisa melaporkan ke pihak polisi secara langsung atau melalui sosial media dan kontak yang tertera.
Dengan  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada  serta melakukan  koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  mencegah  terjadinya cybercrime serta memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku kejahatan tersebut, masyarakat sebagai  konsumen  akan merasa lebih terjamin lagi  keselamatan atas hal-hal yang berkaitan dengan dunia maya. Selain itu, masyarakat sebagai nasabah akan merasa lebih dilindungi secara hukum sebab sudah ada dengan jelas berbagai macam peraturan
perundang-undangan yang ada serta sudah berjalan mengenai kejahatan dunia maya yang bisa kapan saja terjadi dewasa ini.
Dalam  Pasal  6  UU  Perlindungan  Konsumen  disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang pemilik data pribadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi pada data pribadinya tersebut.

## SIMPULAN
Pengaturan hukum terkait nata nasabah yang terdampat hacking di atur dalam UU Perlindungan  Konsumen.  Selain  dari  itu,  perihal  masalah  yang  terjadi  bisa  juga  dirujuk kepada  KUHPer,  KUHP,  UU  Perbankan,  UU  ITE,  UU  Dokumen  Perusahaan,  Peraturan  BI terkait  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran,  Peraturan  OJK  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  dan  Peraturan  Perundang-Undangan lainnya yang lebih spesifik terkait kejahatan di sektor apa. Dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ada serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya hacking serta memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Prasetya, Ronny. 2010. Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka.
Riawati. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Harta Warisan Yang Dikuasai Oleh Anak Angkat Dihubungkan  Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Disertasi  Doktor,  Fakultas  Hukum Unpas.
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Wahyudi, Dheny. (2013). Perliindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia, 4 (1), 107.