________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 Juli – Desember 2022
Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis… |1

## SYURA SEBAGAI BASIS ETIS POLITIK ISLAM

## MUHAMMAD RIZKY HK, MA
UIN MATARAM rizkyhamzar@uinmataram.ac.id

## Abstract
This article tries to examine explore the concept of shura and its relevance to  the  Islamic  Political  Thought.  In  order  to  discuss  this  issue,  the  main focus  will  be  directed  on  two  main  discussions;  The  ground  concepts  of Islamic Political Thought, and The Islamic concepts: shura (consultation) It is  already  known  that  shura  concepts  has  been  widely  interpreted  as  a theoretical  basis  for  electoral  democracy  in  Islam. The  main  purpose  is  to present  a  more  philosopical  view  of  Islamic  political  thought  throught  it ethical basis and to show that there are and possibilities for an enrichment the discourse on Islamic political though with ethical concept within Islamic dogma.
Keywords: Shura, Ethics, Islam Politics

## Pendahuluan
Dinamika  perkembangan  keilmuan  politik  Islam,  mengantarkan  kita kepada satu titik problematik. Terutama ketika membahas proses integrasi dan  hibdridasi  keilmuan  antar  dua  titik  epistemologi  yang  berbeda.  Politik Islam selama ini lazim dipahami sebagai bentuk dukungan kepada konsep teokrasi  yang  anti-demokrasi  dan  identik  dengan  totalitarianisme,  yang kemudian  memunculkan  sikap  alergi  dan  kecurigaan  terhadap  berbagai wacana dan term yang dibahas di dalam diskursus pemikiran politik Islam.
Hal  ini  tentu  terjadi  bukan  tanpa  sebab.  Diskursus  yang  berkutat pada aspek historis, membawa kita terjebak pada pandangan, bahwa islam
________________________________________________________________________________________ 2| Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.2 2020
politik  hanya  membahas  kerangka  normatif  dari  perjalanan  historis daulah islamiyah .  Pembahasan  tentang  khilafah,  dan  etika  personal  seorang pemimpin  seakan  menjadi  inti  dari  pembahasan  politik  Islam,  tanpa berfokus pada aspek esensial yang menjadi ruh dari pemikiran politik islam.
Dalam kerangka hubungan antara Islam dengan politik, Para pemikir politik  Muslim  terbagi  ke  dalam  tiga  kelompok 1 ;  Pertama,  Kelompok  yang menggagas  „depolitisasi'  Islam.  Kelompok    ini  menegaskan  sekularisasi atau pemisahan agama dari urusan tata kelola pemerintahan, kelompok ini berpendapat  bahwa  agama  dan  negara  harus  terpisah  sepenuhnya,  dan dengan  demikian  menolak  gagasan  bahwa  Islam  relevan  dengan  politik. Kedua,  Para  pemikir  seper ti  Sayyid  Qutb,  Abul  A‟la  Al  Maududy  yang berpendapat    bahwa  ada  sistem  politik  „khas‟  Islam.  Islam  dipandang sebagai  agama  yang  bersifat omnipresence ;  dalam  artian  mengatur kehidupan  seorang  muslim  dan  menawarkan  solusi  atas  semua  masalah. Kelompok  ini  m enolak  sistem  lain  yang  datang  dari  pihak  „lain‟    termasuk demokrasi,  yang  dianggap  sebagai  sistem  yang    "tidak  Islami".    Di  antara pendirian-pendirian tersebut, terdapat kelompok yang mengusung integrasi antara  islam  dan  politik  yang  memberikan  ragam  interpretasi  berbeda tentang  konsepsi  politik  dalam  islam  dan  menggabungkan  Islam, demokrasi, sosialisme, liberalisme dan nasionalisme.
Di  dalam  kubu  yang  mengusung  pendekatan  integratif,  Islam dianggap  tidak  memiliki  panduan  sistem  politik  dan  ketatanegaraan  yang baku.  Akan  tetapi,  Islam  menyediakan  tata  nilai  etik  bagi  kehidupan bernegara.  Kelompok  ini  terbagi  menjadi  dua  kubu ;  mereka  yang cenderung  kepada  konsep  demokrasi  liberal  dan  mereka  yang  lebih menyukai  konsep  elektoral.  Pendukung  konsep  electoral  cenderung
1 Bahtiar  Effendy, Islam  dan  Negara:  Transformasi  Gagasan  dan  Praktik  Politik Islam di Indonesia , (Jakarta : Democracy Project, 2011) hal.11
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 Juli – Desember 2022
Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis… |3
menekankan  pada  mayoritarianisme.  Dalam  gerakan  Islamis,  pandangan ini termasuk yang paling populer. Di sisi lain, Pendukung demokrasi liberal mengusung  sistem  dengan  unsur-unsur  liberalisme  konstitusional  dan ketentuan  ekstensif  untuk  melindungi  hak-hak  minoritas.  Dalam  gerakan Islamis, konsep demokrasi liberal hampir sulit ditemukan.
Semua  argumentasi  dari  kelompok  diatas,  termasuk  argumen depolitisasi  islam,  mendasarkan  sebagian  besar  legitimasi  dan  justifikasi mereka pada landasan teologis historis Islam. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin  untuk menyatakan bahwa  ada  satu  sistem  politik  Islam eksklusif. Dengan kata lain, interpretasi teoretis tentang Islam pada dasasrnya dapat digunakan  untuk  mendukung  berbagai  jenis  rezim  politik,  mulai  dari otoritarianisme  yang  represif  dan  fasis,  hingga  pluralisme  toleran  dan demokrasi liberal.

## Dimensi Politik dalam Islam
Menilik  penjabaran  sebelumnya,  secara  jelas  dapat  kita  pahami bahwa, tidak ada suatu kesepakatan konseptual yang jelas mengenai islam politik,  yang  pada  ujungnya  membuka  peluang  re-interpretasi  teologis historis.  Meskipun  pada  dasarnya,  dapat  disepakati  bahwa  baik  al- Qur‟ân maupun  Sunnah  telah  menyediakan  prinsip-prinsip  etis  yang  relevan dengan  tata  cara  penyelenggaraan  pemerintahan.  Qur‟ân  beberapa  kali menyebut  gagasan  etis  tentang  musyawarah  (syura),  keadilan  („adl)  dan egalitarianisme  (musawah).  Beberapa  prinsip  yang  dipraktekkan  secara jelas  dalam  tradisi  politik  Islam  awal,  khususnya  pada  masa  Nabi Muhammad.  Etika  juga  merefleksikan  spirit  kenabian ‘liutammima makarima  al  akhlak ‘, yaitu  semangat  penyempurnaan  akhlak.  Semangat inilah  yang  kemudian  menjadi  dasar  implementasi  nilai-nilai  ke-Islaman menjadi basis etis dari setiap tindakan politik. 2
2 Rizky HK, Muhammad. “Membaca Pemikiran Taha Abdurrahman Tentang Etika Politik Islam”. Politea : Jurnal Politik Islam 3, no. 2 (August 27, 2020): 273 - 286. Accessed March 3, 2021. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2339.
________________________________________________________________________________________ 4| Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 2020
Secara historis, kemunculan islam pada mulanya dapat digolongkan sebagai  gerakan  sosial-politik  yang  mengusung  keadilan  sosial,  dan tindakan  politik.  Aspek  sosial-poltik  bahkan  muncul  mendahului  perintah- perintah  peribadatan,  seperti  kewajiban  mendirikan  ibadah  sholat  yang muncul  setelah  10  tahun  masa  kenabian.    Misalnya,  Permohonan  agar Muhammad untuk meninggalkan Islam dengan imbalan penobatan sebagai raja  Mekkah,  Perundingan  dengan  orang-orang  Ta'if  (sebuah  kota  dekat Mekah)  untuk  menyediakan  tanah  air  /  kota-negara  bagi  Muslim, demonstrasi  untuk  menyatakan  dan  menuntut  legitimasi  untuk  identitas agama baru (yaitu Muslim) di Mekah dan menuntut hak untuk beribadah di Kakbah (tempat suci paling suci bagi kedua penyembah berhala Arab dan Muslim),  dan  perundingan    dengan  raja  Ethiopia  untuk  menyediakan perlindungan dan tempat perlindungan. 3
Masalah  sosial-politik  disebutkan  setidaknya  lebih  dari  100  kali  di dalam al Quran, 73 di antaranya berkaitan dengan mencela penguasa yang tidak  adil  atau  memuji  orang-orang  yang  memprotes,  menentang  atau menentang  penguasa  tersebut.  Muhammad  sendiri  menyatakan  bahwa jihad  yang  terbaik  adalah  berdiri  tegak  di  hadapan  penguasa  yang menindas,  menuntut  keadilan  dan  memprotes  ketidakadilan  penguasa meskipun tercancam kehilangan nyawanya. 4
Penting  untuk  diulas,  bahwa  penentuan  awal  Kalender  Islam bukanlah  hari  lahir  Muhammad  atau  awal  dari  turunnya  wahyu,  tapi  justru peristiwa  hijrah,  dimana  Muhammad  menuju  Madinah  dan  disambut sebagai  pemimpin  politik  baru  negara-kota  itu.  Proyek  pertama  yang dimulai  di  Madinah  adalah  penyusunan  kontrak  sosial-politik,  yang  dapat
3 Muhammad  al-Buthi, Fiqh  al-Sirah (Jurisprudence  of  the  Biography  of  the Prophet) (Cairo: Dar al-Fikr, 1980): hal 146.
4 Muhammad  al-Ghazali,  Fiqh  al-Sirah  (Jurisprudence  of  the  Biography  of  the Prophet) (Cairo: Dar al-Kutub al-Haditha, 1976), hal. 111.
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 Juli – Desember 2022
Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis… |5
menjadi  bentuk  konstitusi  masa  awal,  yang  dikenal  sebagai    Sahifat  al- Muwada'a 5 yang mengakui setiap suku di Madinah, mengakui agama lain, dan menjelaskan aturan interaksi antar kelompok suku dan agama. Sahifat menjabarkan  pertahanan  dan  keamanan  bersama,  etika  antar  kelompok, resolusi  konflik,  dan  bentuk  otonomi  khusus  bagi  orang  Yahudi  mengenai urusan internal mereka. Maka sulit kemudian, untuk menyimpulkan bahwa Islam  tidak  memiliki  dimensi  politik.  Landasan  teologis-historis  meyiratkan kuatnya  dimensi  politik  dalam  bangunan  pemikiran  Islam. 6 Semangat sosial-politik  bahkan  mendahului  rangkaian  perintah  peribadatan  dalam Islam.

## Aspek Etis dalam Politik Islam
Peradaban  barat  adalah  "peradaban  kata-kata"  ( ḥadāratu  alqawl) atau  civilization  of  logos,  didasarkan  pada  pemahaman  bahwa  manusia adalah  binatang  yang  berbicara  atau  rasional.  Sementara  dalam  islam, peradaban dibangun atas dasar peradaban perbuatan ( ḥadāratu al fiʻl ) atau civilization  of  ethos,  dengan  etika  sebagai  landasan.  Manusia  memiliki identitas  hidup  dalam  dua  alam,  material  dan  spiritual.  Kedua  alam  ini dapat dikonsepsikan sebagai relasi antara manusia sebagai Homo politicus (Hayawan  siyasiy),  dan  manusia  sebagai Homo  religiosus (Hayawan Mutadayin).  Kecenderungan  memandang  manusia  hanya  dari  sudut pandang  hayawan  siyasiy,  atau  hewan  yang  berpolitik  saja,  akan menjerumuskan  manusia  menjadi  makhluk  yang  kejam,  opresif,  dan menguasai satu sama lain. 7
5 Ibid
6 Omar Ashour, “Democratic Islam? Assessing the Bases of Democracy in Islamic Political Thought,” https://www.mcgill.ca/mes/files/mes/MJMES9Ashour.pdf
7 Taha  Abdurrahman, R ūḥ al-diin  min  dhayq  al-„almaniyah  ilaa  sa‟ati  al- I‟timaniyah, (Casablanca : Al-Markaz al-tsaqafiy al-arabiy,2012), hal 27-31
________________________________________________________________________________________ 6| Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.2 2020
Dalam  Islam,  wahyu,  logika  etika,  dan  perbuatan  tidak  dapat dipisahkan  dan  tidak  dapat  bertentangan  satu  sama  lain.  Etika  sebagai sumbu  yang  merekonstruksi  kebangkitan  politik-filosofis  dari  dunia  Arab- Islam  pada  khususnya,  dan  dapat  berkontribusi  pada  pembentukan peradaban  etos  yang  pluralis  di  seluruh  dunia.  Etika  merupakan  esensi manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Agama berarti etika itu sendiri, yang secara ontologis hadir bersamaan dengan adanya manusia. Berbasis pada diktum laa insan bi-ghayr akhlaq , tidak ada manusia tanpa etika, sementara etika  adalah  agama  itu  sendiri,  dan  tidak  ada  agama  tanpa  adanya manusia. 8 Etika,  menjadi  ruh  dan  semangat  yang  mengisi  tiap-tiap  doktrin keagamaan ( Aqidah ) dan kewajiban peribadatan ( Syariah ).
Dalam  ranah  politik,  konsepsi  teori  barat  dibangun  atas  dasar semnagat  perlawanan  terhadap  dominasi  gereja.  Semangat  ini  kemudian mengarah pada pola pikir materialisme yang tidak mengindahkan sakralitas nilai-nilai  religious  dalam  pola  interaksi  antar  manusia.  Fazlul  Rahman, misalnya menyatakan bahwa masyarakat demokratis di Baratlebih condong mengarah  kepada  materialisme  yang  berujung  pada  penolakan  terhadap bangunan  tatanan  sosial-moral  yang  lebih  tinggi.  Muhammad  Iqbal  juga menekankan  bahwa sekularisme  Barat  hanyalah  bentuk  lain  dari penerapan prinsip kristiani „berikan pada kaisar, apa yang menjadi haknya, dan  berikan  pada  Tuhan  apa  yang  menjadi  haknya. 9 Demokrasi  barat dalam  pandangan  Iqbal  tidak  memberikan  ruang  pada  prinsip  etika  dan spiritualitas, meskipun pada dasarnya ia tidak menolak secara keseluruhan bentuk dan proses dari demokrasi barat.
Dalam  konteks  hubungan  antar-manusia,  dimensi  etis  dalam  politik islam  tergambar  melalui  konsep  Syura.  Syura  dapat  dipahami  sebagai identitas  dasar  politik  Islam.  Konsep  ini  menjadi  tanda  pengenal  yang
8 Taha  Abdurrahman, R ūḥ al-diin  min  dhayq  al-„almaniyah  ilaa  sa‟ati  al- I‟timaniyah, 153,174
9 Fazlur  Rahman, Prinsip-prinsip  Syuro  dan  Peranan  Ulama  Dalam  Islam, (ed), Muntaz Muhammad, Bandung: Mizan1994), halaman 125
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 Juli – Desember 2022
Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis… |7
merangkum  doktrin  keislaman  dalam  bentuk  prinsip-prinsip  kehidupan bersama.  Ajaran  Islam  yang  menekankan  pada  spirit  solidaritas  sosial; mengangkat  harkat  martabat  manusia,  menjaga  hak-hak  asasi  baik  pada lingkup individual maupun komunal, sikap saling menjaga dan menghargai satu sama lain, terelaborasi dalam konsep musyawarah ( syuro ).
Islam  tidak  turun  pada  ruang  hampa,  melainkan  pada  masyarakat yang  telah  memiliki  perangkat  kebudayaan  yang  ajeg.  Islam  menyatu  dan memberi  warna  pada  kultur  masyarakat  arab  primordial.  Konsep  syura tidak  datang  sebagai  tradisi  baru  yang  tidak  dipahami  masyarakat  arab. Sejarah mencatat adanya dar al-nadwah yang beranggotakan para pemuka kabilah, golongan berpengaruh, para cerdik cendekia yang bermusyawarah tidak  hanya  pada  persoalan  sosial,  tetapi  juga  persoalan  politik,  seperti pemilihan pemimpin. Legitimasi syura dalam Islam merujuk pada dua ayat dalam al Quran, yaitu (QS 42: 38) dan (QS 3:159). Pada ayat-ayat tersebut, Quran  menegaskan  musyawarah  sebagai  jalan  pengambilan  keputusan, dan  perwujudan  sikap  lemah  lembut  dan  merupakan  antitesi  dari  sikap keras dan keras hati. 10
Muhammad  Tahir  bin  Asyur,  menggambarkan  dialog  antara  Tuhan dengan  malaikat  pada  saat  penciptaan  Adam,  sebagai  wujud  dari  Syura. Lebih  lanjut,  Ahmad  Raysuni  mengatakan  bahwa  syura  adalah  praktek sosial  pertama  yang  diajarkan  Tuhan  kepada  makhluknya.  Dalam  hal  ini, praktik syura merupakan contoh yang harus ditiru bahkan dalam kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diselesaikan sebelumnya, atau jawaban  yang  sudah  diketahui. 11 Syura dalam  hal  ini,  memiliki  tujuan  dan manfaat,  yang  lebih  dari  sekadar  mencari  pendapat  atau  nasihat,
10 Ahmad Al-Raysuni, Al-Syuro: The Quranic Principle of Consultation, (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2012), 1-2
11 Ibid
________________________________________________________________________________________ 8| Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 3 No.2 2020
melainkan  sebagai  perintah,  bentuk  penganugerahan  kehormatan,  dan memberikan teladan bagi orang lain untuk menduplikasi syura .
Maka  Syura,  mendapatkan  landasan  teologis  untuk  mengatur hubungan-hubungan  individu,  baik  yang  berkaitan  dengan  individu  itu sendiri,  hubungan  dengan  individu  lain.  Pentingnya  praktik  Syura  di  ruang publik  menjadi  jelas  dalam  dua  ayat  Al-Qur'an  yang  disebutkan sebelumnya.  Yang  pertama  menggambarkan  kelompok  yang  selalu musyawarah  sebagai  jalan  pemecahan  setiap  persoalan,  yang  kedua berupa  perintah  kepada  Muhammad  Shallallahu  „alaihi  wasallam  untuk bermusyawarah  pada  setiap  persoalan  public  yang  dihadapi.  al-Qannuji sebagaimana  dikutip  oleh  Raysuni,  menjelaskan  bahwa  ayat  ini menunjukkan  bahwa  mereka  terlibat  dalam  musyawarah  mengenai  setiap masalah  atau  pertanyaan  yang  mereka  temui.  Hasilnya,  tidak  ada keistimewaan dan diskrisminasi pada satu pendapat tersentu, semua sudut pandang diterima dan dipertimbangkan. 12

## Syura: Basis Etika Politik Islam
Syura  secara  harfiah  dimaknai  sebagai  'konsultasi'.  Dalam  istilah pemikiran politik Islam,  Syura mengacu pada musyawarah yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan mendiskusikan pendapat yang berbeda tentang subjek tertentu untuk mencapai keputusan bersama. Syura secara sederhana  merupakan  proses  dimana  masing-masing  pihak  dalam masyarakat,  berkonsultasi  dan  bermusyawarah  dalam  menyelesaikan persoalan  sosial  politik.  Syura  merupakan  proses  integral  dalam berfungsinya nilai-nilai Islam dalam negara, melalui konsultasi kolektif yang benar,  masyarakat  atau  para  wakilnya  bisa  membuat  dan  mengesahkan
12 Ahmad Al-Raysuni, Al-Syuro: The Quranic Principle of Consultation, (London: The Institute Of Islamic Thought, 2012),  Institute Of Islamic Thought, 2012), 8
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 Juli – Desember 2022
Muhammad Rizky HK,MA
Syuro Sebagai Basis Etis… |9
undang-undang atau keputusan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Syura  didefinisikan  sebagai  proses  yang  melaluinya  keputusan  mengenai urusan publik diselesaikan. 13
Syura  dalam  pandangan  Fachry  Ali,  diterjemahkan  sebagai  sebuah mekanisme  operasional  menemukan common  platform di  antara kemajemukan masyarakat. Musyawarah sejatinya bukan hanya pengakuan akan  pluralitas,  melainkan  juga  kesadaran  dan  tindakan  memperlakukan tiap  individu,  sama  dan  sederajat  yang  bermuara  pada  keadilan.  Menjadi jelas  kemudian,  bahwa  konsep  musyawarah  mendorong  perkembangan demokrasi, dan memberikannya landasan etis di dalam pemikiran politik. 14
Berdasarkan ayat-ayat al-Quran, serta beberapa hadits dan metode pengambilan  keputusan  Muhammad,  mayoritas  ahli  hukum  klasik  dan  ahli studi  Islam  kontemporer  menganggap  syura  sebagai  fardhu  (kewajiban Islam).    Dalam  kasus  seorang  Presiden,  Perdana  Menteri  atau  pihak  lain yang  memiliki  wewenang,  perintah  untuk  “berkonsultasi  dalam  semua  hal yang  menjadi  perhatian  publik”  berlaku  wajib.  Hal  ini  didasari  pandangan bahwa  musyawarah  tetap  dilakukan  dan  dibutuhkan  oleh  Rasulullah meskipun  dengan  status  kenabian  dan  kesempurnaan  pribadinya,  maka bagi orang lain kebutuhan akan musyawarah menjadi lebih jelas dan lebih mendesak.  Ibn  Atiyyah,  mengklasifikasikan  konsultasi  sebagai  kewajiban, dan  menggolongkannya  sebagai  salah  satu  "di  antara  fondasi  dan  ajaran paling  mengikat  dari  hukum  Islam,"  setelah  itu  dia  melanjutkan    bahwa merupakan  suatu  keharusan  yang  tidak  perlu  dipertanyakan  lagi  untuk
13 Omar  Ashour,  “Democratic  Islam?  Assessing  the  Bases  of  Democracy  in Islamic Political Thought,” https://www.mcgill.ca/mes/files/mes/MJMES9Ashour.pdf
14 Fachry  Ali,  “Musyawarah  dan  Demokrasi  sebagai  Dasar  Etika  Politik  Islami,” Makalah, Disampaikan  pada  Konferensi  Islamic  Studies,  Dirjen  Pendidikan  Islam, Kemenag, Palembang, 4 Nov 2008, halaman  3
________________________________________________________________________________________
10| Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.2 2020
memberhentikan  penguasa  atau  pemimpin  yang  tidak  bermusyawarah dengan  golongan  intelektual  dan  saleh.  Ibn  Asyur  mengedepankan pendapat  yang  sama,  baginya  kegagalan  bermusyawarah  lebih  fatal akibatnya  ketimbang  perbuatan  fasiq,  Tindakan  seseorang  fasiq  tidak menyakiti  siapa  pun  kecuali  dirinya,  sedangkan  kelalaian  seseorang  yang gagal  bermusyawarah  dapat  membahayakan  kepentingan  seluruh  elemen masyarakat. 15
Oleh  karena  itu,  musyawarah  menjadi  sebuah  kebutuhan  dan  tidak ada  alasan  untuk  menolaknya.  Posisi  musyawarah  juga  tersirat  dalam sistem kebebasan kontemporer ala barat yang secara jelas membedakannya dari totalitarianisme. Islam dan otoritarian dalam konteks value  dari  musyawarah  seharusnya  menjadi  dua  hal  yang  berlawanan. Ajaran  Islam  dengan  prinsip  tauhid,  kesalehan  spiritual  dan  sosial, mengharapkan  lahirnya  individu  yang  lebih  humanis,  bertolak  belakang dengan otoritarianisme yang berorientasi pada pemberhalaan duniawi dan penindasan antar manusia.
Dari perspektif para teolog, Abu Bakr al-Asam (wafat 816) misalnya, berpendapat bahwa masyarakat luas harus berada di antara ahl al-hal dan begitu  pula  dengan  kelompok  Khawarij."  Namun,  sebagian  besar  ahli hukum  Muslim  berpendapat  lebih  spesifik  dengan  mengatakan  bahwa ahl al-hal  wa  al-'aqd adalah  mereka  yang  memiliki  syaukah  (kekuasaan  atau kekuatan) yang dibutuhkan untuk menimbulkan ketaatan atau, memastikan adanya  persetujuan  publik. 16 Pandangan  klasik  tentang  ahl  al –hal  wa  al- aqd  menunjukan  dominasi    elitisme.  Peserta  syura  hanya  terbata  pada
15 Ahmad Al-Raysuni, Al-Syuro: The Quranic Principle of Consultation, (London: The Institute Of Islamic Thought, 2012),  Institute Of Islamic Thought, 2012), 8 16 Ahmad Al-Raysuni, Al-Syuro: The Quranic Principle of Consultation, (London: The Institute Of Islamic Thought, 2012),  Institute Of Islamic Thought, 2012), 8
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 Juli – Desember 2022
Muhammad Rizky HK,MA
Syuro Sebagai Basis Etis… |11
orang-orang  berpengaruh,  termasuk  pemimpin  suku,  komandan  militer, pedagang  kaya,  para  tetua  suku,  ulama,  maupun  individu  yang  dikenal intelek dan capable.
Syuro versi klasik, dalam penerapannya identik dengan elitisme, dan cenderung  kepada  aristokrasi.  Setidaknya  terdapat  tiga  elemen  kunci syuro: peserta, mekanisme pemilihan peserta, dan hasil dari syuro. Dalam lintasan  sejarah,  peserta  syuro  dikenal  dengan  nama  ahl  al-shura  (orang- orang  syura)  atau  ahl  al-hal  wa  al-'aqd.  Secara  umum,  tidak  ada penyebutan  tentang  identitas  ahl  al-hal  dalam  Alquran  dan  hadis.    Hadis, misalnya  hanya  memberikan  deskripsi  general  tentang  'kepemimpinan yang  baik',  penjelasan  khusus  diteruskan  melalui    ijtihad  dan  merupakan produk pemikiran politik para ulama muslim.
Dalam kasus khusus, peserta syuro tidak selalu melewati pemilihan. Ijtihad  'Umar  bin  Khattab  misalnya,  ketika  menunjuk  enam  orang  komite syura  sebagai  kandikat  penggantinya,  dan  memerintahkan  mereka  untuk memilih  pengganti  setelah musyawarah  konsultatif dengan  para  pemimpin Muslim  lainnya. 17 Setelah  tiga  hari  bermusyawarah  dan  berkonsultasi dengan  komandan  militer,  pemimpin  suku  dan  Muslim  yang  berpengaruh, panitia akhirnya memilih 'Utsman Ibn' Affan sebagai khalifah ketiga. Dalam kasus  ini,  Kebanyakan  ahli  hukum  Muslim  klasik  menjadikan  ijtihad  umar sebagai landasan argumentasi suksesi berbasis syura. Namun seperti yang diketahui,  seluruh  mekanisme,  merupakan  produk  ijtihad  dan  pemikiran politik „Umar. Tidak ada tuntunan qath‟iy yang menjelaskan metode memilih pemimpin  baru,  baik  dalam  Alquran  dan  sunah,  dan  'Umar  pun  tidak menyebutkan  dalil  naqliy  atas  segala  mekanisme  pemilihan  yang  ia perintahkan.  Berdasarkan  hal  ini,  terdapat  peluang  yang  terbuka,  untuk
17 Omar  Ashour,  “Democratic  Islam?  Assessing  the  Bases  of  Democracy  in Islamic Political Thought,” https://www.mcgill.ca/mes/files/mes/MJMES9Ashour.pdf
________________________________________________________________________________________
12| Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.2 2020
mengembangkan  mekanisme  pemilihan  pemimpin  atau  pemerintah berdasarkan  syura,  sesuai  dengan  landasan  Islam  dan  preseden  sejarah yang  tergambar  di  atas.  Selain  itu,  ada  ruang  gerak  yang  memadai  untuk mengembangkan  proses  ini  menjadi  sesuatu  yang similar dengan mekanisme demokrasi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.
Hal  ketiga  yang  relevan  untuk  dibahas  adalah  mengenai  hasil  dari syura,  berkaitan  dengan  situasi  di  mana  konsesus  gagal  dicapai.  Dalam kasus  ini,  kontroversi  timbul  menyangkut  bagaimana  keputusan  atau permufakatan  harus  diambil.  Berkenaan  dengan  suksesi  kepemimpinan, hampir  semua  ulama  setuju  bahwa  jumlah  suara  harus  menjadi  faktor penentu.  Namun,  dalam  kasus  lain,  seperti  penentuan  kebijakan  atau hukum, terdapat  ketidaksepakatan. Beberapa pemikir Muslim berpendapat bahwa keputusan haruslah dibuat berdasarkan gabungan dari argumentasi yang  berlandaskan  bukti  atau  sandaran  scriptural  teologis  yang  kuat, dengan konsistensi sikap pengutamaan terhadap 'kepentingan umum' dan 'kebaikan  bersama'.  Golongan  ini  tidak  sama  sekali  menekankan  pada keunggulan jumlah mayoritas. 18
Kelompok  lain  berpendapat  bahwa  suara  mayoritas  haruslah menjadi faktor penentu utama apabila terdapat deadlock dalam penentuan konsensus.  Dalam  pandangan  kelompok  ini,  jika  dalam  pemilihan pemimpin-  yang  begitu  penting –  saja,  suara  mayoritas  menjadi  penentu utama,  maka  pada  persoalan  lain  yang    tidak  menjadi  prioritas-,  juga dibutuhkan penentu yang sama. Kedua kelompok ini  mendukung argumen mereka dengan penafsiran terhadap teks dari Alquran dan sunnah, dengan menggunakan  perangkat  pembacaan  yang  berbeda.  Masalah  kedua
18 Lihat: Khalid Abou El-Fadl, “Islam and the Challenge of Democracy”, (Princeton University  Press,  2004),  Ibrahim  al-Shatibi,  Al-I„tisam  (The  Adherence)  (Beirut:  Dar  al- Ma„rifa, 1980). Dan Yusuf Al-Qaradawi, Al-Hulul Al-Mustawrada, halaman 77
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 Juli – Desember 2022
Muhammad Rizky HK,MA
Syuro Sebagai Basis Etis… |13
adalah  mengenai  legitimasi  hasil  dari  syuro.  Apakah  kemudian,  hasil  dari syuro bersifat mengikat,  inkracht/ syura mulzima atau tidak.  Jika hasil dari syura  bersifat  mengikat  maka  penguasa  harus  mematuhi  ketetapan  yang dibuat oleh ahl al-syura, dengan demikian kondisi check and balance akan terwujud dengan membatasi wewenang penguasa. 19
Meskipun  beberapa  ulama  menganggap  bahwa output dari  syuro hanya  bersifat  anjuran  dan  persuasif,  tetapi  kewajiban  penerimaan  atas hasil  kesepakatan  setidaknya  dapat  menjaga  semangat  syuro  sebagai saluran  aspirasi  yang  secara  tidak  langung  menjaga  keseimbangan kekuasaan,  agar  tidak  terjebak  pada  monopoli  kehendak  penguasa. Bahkan  Abul  A'la  al-Mawdudi  (w.  1979),  yang  dikenal  konservatif  dan menganggap hasil syuro sebatas „anjuran‟, mengakui urgensi pembatasan dan subordinasi penguasa dengan keputusan para ahli syura. 20
Pada  faktanya,  kita  tidak  dapat  menyangkal  bahwa  mekanisme syura  tidak  pernah  ajeg  dan  final,  melainkan  terus    berkembang  sebagai respon terhadap dinamika sejarah yang telah berubah dari waktu ke waktu. Para  Intelektual  Islam  kontemporer,  telah  berusaha  memberikan  landasan teoretis  yang  kuat  dan  aplikatif,  sebagai  alat  untuk  mengubah  syura menjadi  bentuk  yang  lebih  ramah  dan  relevan  untuk  menginspirasikan bentuk pemerintahan modern yang partisipatif.
Ketika  etika  syura  secara  luas  diimplementasikan  dalam  bentuk pemerintahan  partisipatif,  kekhawatiran  akan  kemunculan  tirani  mayoritas mengingatkan  akan  pentingnya  komitmen  moral  yang  mendasari    proses pembuatan  suatu  kebijakan  dalam  bentuk  undang-undang,  sama
19 Khalid Abou El-Fadl, “Islam and the Challenge of Democracy”
20 Abu  al-A„la  Maududi,  Mabadi„  al-Islam  wa  Falsafah  al-Hukum  (Cairo:  Dar  al- Shuruq,
1967): halaman 203.
________________________________________________________________________________________
14| Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.2 2020
pentingnya  dengan  hasil  dari  proses  itu  sendiri.  Jadi,  jika  syura  diubah menjadi  suatu  instrumen  dari  perwujudan  pemerintahan  partisipatif,  maka dibutuhkan  komitmen    ke  arah  tujuan  moral  utama  seperti  keadilan,  dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, syura hendaknya dinilai bukan atas dasar  bentuk  kesepakatan  yang  dihasilkan,  melainkan  atas  dasar  nilai moral  yang  diwakilinya.  Hal  ini  menjadi  jurang  pembatas  yang membedakan  subtansi  lembaga  perwakilan  dalam  Islam  dan  lembaga parlemen barat. Meskipun konsep syuro tidak tergambar secara final, tetapi kehadirannya  dibutuhkan  untuk  mencegah  munculnya  penindasan pemerintahan  yang  otoriter  dan  zalim.  Sejalan  dengan  perlawanan terhadap  kezaliman  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  hawa  nafsu  dan kesewenang-wenangan.
Dalam  perspektif  modern,  Al-Jabiri  menjelaskan  beberapa  prinsip- prinsip  dasar  yang  dapat  berkembang  dalam  konsepsi  syuro,  mengikuti perkembangan  zaman,  diantaranya;  Prinsip  kebebasan  berpendapat, Prinsip akuntabilitas dan integrasi serta peninjauan ulang terhadap  konsep  kekebalan  hukum;  Prinsip  suksesi  dan  pembagian wewenang,  Prinsip  Netralitas,  dengan menghindari pemilihan berdasarkan kelompok,  mazhab  dan  agama  dalam  jabatan-jabatan  pemerintahan  dan tugas-tugasnya, serta berpegang teguh pada prinsip. 21
Prinsip-prinsip  ini  yang  kemudian  menjadi  sumbangan  wacana  etis pada bangunan keilmuan pemikiran politik islam. Syuro tidak lantas hanya ditilik  dari  segi  hasil,  atau  konsensus  yang  dilahirkan,  melainkan  dari prinsip-prinsip  dasar  yang  digunakan  dalam  proses  pembentukan
21 Abdurrahim, “Konsep Syura‟ Menurut Pemikiran Abd Al-Jabiri,” dalam Makalah yang  Disampaikan  di  Diskusi  Pusat  Studi  dan  Konsultasi  Hukum  Fakultas  Syari‟ah  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mei 2008, halaman. 6
________________________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 5 No.1 Juli – Desember 2022
Muhammad Rizky HK,MA
Syuro Sebagai Basis Etis… |15
kebijakan.  Syuro,  dalam  hal  ini,  menyumbangkan  pondasi  etis,  yang  perlu dikembangkan  dengan  kacamata  modernitas,  agar  prinsip  dasar  syuro, seperti tasamuh,  qisth, ta’ayusy, dan musawah menyingkirkan  elemen yang anti demokratis seperti elitisme dan otoritarianisme, dan dapat diatasi dan  ditafsirkan  ulang  dengan  cara  yang  sesuai  prinsip  modern  dari pemerintahan partisipatif dan demokrasi elektoral

## Penutup
Dinamika  Syuro  dan  segala  problematika  tentu  membutuhkan pengkajian  lebih  dalam.  Perbedaan  konsep  penerapan  syuro  memancing perhatian pada nilai prinsipil yang terkandung dalam Syura. Nash Al- Quran dan  Hadis  sebagai  landasan  teologis,  dapat  menjadi  pijakan  para pemerhati  politik  islam,  untuk  menggali  prinsip  etis  syuro  dalam merekonstruksi kajian pemikiran politik Islam.
Islam  dalam  hal  ini,  memberikan  sumbangan  nilai  etis  pada perkembangan  pemikiran  politik,  maka  perlu  ada  dorongan,  agar modernisasi syura,  atau shurakrasi dapat dijadikan alternative pendekatan dalam  mengatasi  masalah-masalah  utama  seperti  tirani  mayoritas,  dan menjawab  kemungkinan  liberalisasi  syura  serta  memperluas  proyek 'demokratisasi  Islam'.  Poin-poin  ini  penting  untuk  mempromosikan kompatibilitas  antara  syuro    dan  konsep  demokrasi  dalam  hal  pergantian kekuasaan dan akuntabilitas.
Pada  akhirnya,  rintangan  utama  bagi  penafsiran  Islam  yang demokratis,  adalah  argumen  yang  mendukung  'kedaulatan  ketuhanan', dapat  diatasi  dengan  menekankan  fokus  pada  kedaulatan  Manusia  yang berbicara atas namanya menurut pendapat individu mereka yang terbatas, dan dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi dan psikologis.
________________________________________________________________________________________
16| Muhammad Rizky HK,MA Syuro Sebagai Basis Etis POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 3 No.2 2020

## References
Abdurrahman, Taha R ūḥ al-diin min dhayq al-‘almaniyah ilaa sa’ati al-I’timaniyah,
(Casablanca : Al-Markaz al-tsaqafiy al-arabiy,2012)
Al-Buthi, Muhammad, Fiqh al-Sirah (Jurisprudence of the Biography of the
Prophet) (Cairo: Dar al-Fikr, 1980)
Al-Ghazali , Muhammad, Fiqh al-Sirah (Jurisprudence of the Biography of the Prophet) (Cairo: Dar al-Kutub al-Haditha, 1976)
Ali, Fachry, “Musyawarah dan Demokrasi sebagai Dasar Etika Politik Islami,”
Makalah, Disampaikan pada Konferensi Islamic Studies, Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag, Palembang, 4 Nov 2008
Al-Raysuni, Ahmad, Al-Shura: The Quranic Principle of Consultation, (London:
The International Institute Of Islamic Thought, 2012)
Al-Shatibi, Ibrahim, Al- I„tisam (The Adherence) (Beirut: Dar al-Ma„rifa, 1980).
Yusuf Al-Qaradawi, Al-Hulul Al-Mustawrada,
Ashour, Omar, “Democratic Islam? Assessing the Bases of Democracy in Islamic Political Thought,” https://www.mcgill.ca/mes/files/mes/MJMES9Ashour.pdf
Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia , (Jakarta : Democracy Project, 2011)
El-Fadl, Khalid Abou, “Islam and the Challenge of Democracy”, (Princeton
University Press, 2004)
Maududi, Abu al- A„la, Mabadi„ al-Islam wa Falsafah al-Hukum (Cairo: Dar al-
Shuruq, 1967)
Rahman Fazlur, Prinsip-prinsip Syura dan Peranan Ulama Dalam Islam, (ed),
Muntaz Muhammad, Bandung: Mizan1994)
Rizky HK, Muhammad, “Membaca Pemikiran Taha Abdurrahman Tentang Etika Politik Islam”, Politea : Jurnal Politik Islam 3, no. 2 (August 27, 2020): 273 - 286. Accessed March 3, 2021.
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2339.