Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10
1
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi ISSN : 2622-2310 JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Volume 4 Issue 2 (2021) : 1 - 10 Diterima 1/06/2021 Disetujui 12/08/2021
Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi

## Liza Milani 1)
1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi; e-mail : lizamilani18@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  measures  environmental  management  compliance  in  the  hotel  sector  in  Jambi  City  and determines  strategies  to  improve  environmental  management  with  Strategic  Asumption  Surfacing  and Testing  (SAST)  method.  Assessment  of  environmental  management  compliance  by  the  hotel  sector  is measured  through  an  assessment  of  3  aspects,  namely  licensing,  monitoring  and  reporting  based  on statutory  indicators.  Meanwhile,  strategy  determination  uses  the  Strategic  Assumption  Surfacing  And Testing (SAST) method by considering the assumptions of 15 factors based on certainty and importance levels, with a range of 1 to 5 intervals. The results shows that they have complied in licensing aspects, but have not complied in monitoring and reporting aspects. Assumption as a  priority strategy by Jambi City’s Government to improve environmental management of hotel sector is increasing coordination efforts as guidance  and  supervision  form  in  appeals,  strengthening  the  structure  and  person  in  charge  of environmental  management,  as  well  as  providing  environmental  management  facilities.  Important  to increase  of  guidance  and  supervision  efforts  by  strengthening  coordination  with  hotels  in  carrying  out environmental management, especially strengthening the structure and person in charge of environmental management as well as to increase provision of environmental management facilities in hotels in Jambi City.
Keywords : Environmental Management Complience; Hotel Sector; SAST; Jambi City

## PENDAHULUAN
Sektor pariwisata memiliki peran penting pembangunan di Provinsi Jambi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Sektor ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat di kawasan atau lokasi tujuan wisata.  Perkembangan  sektor  pariwisata  ditunjukkan  oleh  peningkatan  jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara  (wisman)  maupun  wisatawan  nusantara  (wisnus),  dengan  total  kunjungan  2.399.560  di tahun 2018, meningkat 237.405 orang (11%) dibanding total kunjungan di tahun 2017 sebesar 2.162.155 orang  (Dinas  Pariwisata  Provinsi  Jambi,  2016;  Saragih,  2019).  Kunjungan  wisatawan  tersebut menumbuhkan  sektor  perhotelan  di  Provinsi  Jambi  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Jumlah  hotel berbintang sebanyak 19 hotel di tahun 2011 bertambah menjadi 131 hotel di tahun 2016, sedangkan untuk  hotel  non  bintang  pada  tahun  2011  terdapat  125  hotel  dan  di  tahun  2016  menjadi  168  hotel. Peningkatan  jumlah  ini  diikuti  peningkatan  Tingkat  Penghunian  Kamar  (TPK)  sebesar  45,20%  pada September 2019, dengan TPK tertinggi yaitu hotel bintang 5 (Badan Pusat Statistik RI, 2020).
Pertumbuhan sektor pariwisata yang mengungkit pertumbuhan perhotelan tentunya harus diiringi dengan  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup,  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Kepariwisataan,  pada  pasal  26  yang  menyebutkan  bahwa  “ setiap pengusaha  pariwisata  wajib  memelihara  lingkungan  yang  sehat,  bersih  dan  asri,  serta  memelihara
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10 2
kelestarian  lingkungan  hidup”. Pertumbuhan  perhotelan  tentu  dapat  berpotensi  pada  pencemaran lingkungan  apabila  tidak  dikelola  dengan  baik  seperti  pencemaran  air,  meningkatnya  polusi  udara, bertambahnya sampah dan sebagainya. Biaya pengelolaan lingkungan yang sangat besar dan komitmen pengusaha menjadi salah satu alasan utama bagi hotel tidak melakukan pengelolaan lingkungan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan semakin tidak terkendali (Gunawan, Mahendra, & Diara, 2014;  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  2009;  Nikasius,  2013;  Perdanawati  Pitoyo,  Arthana,  & Sudarma, 2016; Pramono, n.d., 2016).
Beberapa  hasil  penelitian  terkait  pengelolaan  lingkungan  oleh  sektor  perhotelan  menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh hotel ternyata disebabkan baik oleh pihak hotel sendiri maupun oleh peranan pihak pemerintah. Penyebab dari pihak hotel didominasi oleh  banyaknya  hotel  yang  tidak  memiliki  kebijakan  dan  departemen  yang  menangani  masalah lingkungan, kurangnya informasi dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan lingkungan, adanya sikap kurang konsisten yang dilakukan oleh staf hotel, kurangnya kesadaran, masih minimnya jumlah personil Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi maupun kota, serta lemahnya penegakan aturan oleh pemerintah (Dalem, 2012; Melisa, 2013; Nikasius, 2013; Pramono, 2016; Rizky AP & dkk, 2016; Suhardjanto, Studi, Penyuluhan, & Pemberdayaan, 2018).
Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yakni melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2014. Secara substansial, Proper  terkait  dengan  penerapan  berbagai  Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  mengatur  tentang pengendalian pencemaran dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), seperti PP No. 27 Th.1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan), PP No. 82 Th.2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air dan PP No.41 Th.1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan PP No.101 Thn 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta pengendalian  kerusakan  lingkungan  (lahan)  (Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  2014; Purnama, 2016).
Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun  2016  tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan  Hidup.  Pasal  5  ayat  2 mengamanatkan  pemerintah  harus  tetap  melakukan  pengawasan  sebagai  upaya  pencegahan  yang dilaksanakan melalui instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: (a) kajian lingkungan hidup strategis; (b) tata ruang; (c) baku mutu lingkungan hidup; (d) kriteria baku kerusakan  lingkungan  hidup;  (e)  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup;  (f)  upaya  pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; (g) perizinan; (h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; (i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; (j) anggaran berbasis lingkungan hidup; (k) analisis  risiko  lingkungan  hidup;  (l)  audit  lingkungan  hidup;  dan  (m)  instrumen  lain  sesuai  dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan  (Sekretaris Daerah Kota Jambi, 2016).
Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Proper) juga dilaksanakan pada hotel- hotel di Provinsi Jambi, dengan hasil pada periode 2012-2013 ditemukan 2 (dua) hotel di Provinsi Jambi mendapat peringkat Merah dan 1 (satu) hotel dengan peringkat hitam   (Permen No 3 Tahun 2014 tentang PROPER).  Sementara  sejak  tahun  2015  sampai  sekarang,  kegiatan  penilaian  yang  seyogyanya  untuk selanjutnya  dilaksanakan  oleh  daerah  melalui  PROPERDA  belum  berjalan  maksimal.  Selain  itu,  hasil evaluasi pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) untuk dunia usaha di Kota Jambi tahun 2018, menyatakan  hanya  1  (satu)  hotel  yang  melaporkan  kegiatan  pengelolaan  tersebut  hingga  triwulan  III, sedangkan di tahun 2019, dari 10 hotel yang terdata di DLH Kota Jambi, hanya 3 (tiga) hotel yang telah melaporkan. Hal tersebut menunjukkan kesadaran pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh pihak perhotelan di Kota Jambi masih sangat jauh dari yang diharapkan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2020).
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10 3
Penelitian ini mendukung upaya Pemerintah Kota Jambi di dalam upaya percepatan pengelolaan lingkungan  oleh  sektor  perhotelan  di  Kota  Jambi  dengan  mengukur  ketaatan  pengelolaan  lingkungan sektor perhotelan di Kota Jambi dan menentukan strategi dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan menggunakan metode Strategic Asumption Surfacing and Testing (SAST).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menentukan  ketaatan pengelolaan lingkungan dan strategi dalam peningkatan ketaatan oleh pihak hotel di Kota Jambi tahun 2020. Pemilihan hotel sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria hotel berbintang dengan jumlah terbanyak di Kota Jambi yaitu hotel bintang 3 sebanyak 5 (lima) hotel.
Penilaian  ketaatan  pengelolaan  lingkungan  dilakukan  melalui  teknik  wawancara  mendalam kepada penanggung jawab pengelola lingkungan dan manajer dari masing-masing hotel dan observasi pada fasilitas pengelolaan lingkungan. Penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan oleh pihak hotel diukur melalui  penilaian  pada  3  (tiga)  aspek  kategori  penaatan  yaitu  perizinan,  pemantauan  dan  pelaporan berdasarkan indikator perundang-undangan. Pada aspek perizinan, diukur melalui 3 (tiga) indikator: (1) izin lingkungan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, (2) izin tempat penyimpanan sementara LB3 melalui indikator PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan LB3, (3) izin pembuangan limbah cair melalui indikator Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PerMenLH) No 01 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air.
Pada aspek pemantauan, diukur melalui 5 (lima) indikator: (1) pemantauan pada air limbah (outlet IPAL) menurut lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KepMenLH) No. 5 tahun 2014 tentang kualitas air limbah, (2) udara ambient menurut KepmenLH No. 38 tahun 1996, (3) kebisingan menurut KepMenLH No. 13 tahun 2011, (4) badan air permukaan menurut PP No. 82 tahun 2001, (5) limbah B3 menurut PP 101 tahun 2014. Sedangkan pada aspek pelaporan, diukur melalui 3 (tiga) indikator: (1) izin lingkungan menurut PP No. 27 tahun 2012, (2) izin pembuangan limbah cair menurut PerMenLH No. 01 tahun 2010, (3) izin TPS LB3 menurut PP 101 tahun 2014

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Pendugaan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Drainase yang Berkelanjutan

## Penaatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan
Penaatan  pengelolaan  lingkungan  oleh  sektor  perhotelan  di  Kota  Jambi,  berdasarkan  hasil responden  dan  ditinjau  dari  3  aspek  yaitu  perizinan,  pemantauan  dan  pelaporan  berdasarkan  indikator peraturan  perundang-undangan.  Pada  aspek  perizinan,  ditinjau  dari  3  jenis  yaitu  kepemilikan  izin lingkungan  berdasarkan,  izin  tempat  penyimpanan  sementara  LB3,  dan  izin  pembuangan  limbah  cair. Penaatan  terhadap  pemantauan  ditinjau  dari  5  aspek  yaitu  terhadap  air  limbah  (outlet  IPAL),  udara ambient,  kebisingan,  badan  air  permukaan  dan  limbah  B3.  Sedangkan  aspek  pelaporan  ditinjau  dari pelaporan  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  seperti  yang  tercantum  di  dalam  izin  lingkungan,  izin pembuangan limbah cair, dan izin TPS LB3.
Hasil penelitian menunjukkan hotel yang menjadi sampel pada penelitian ini telah taat di dalam kepemilikan  izin  lingkungan,  sesuai  persyaratan  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  27  Tahun
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10 4
2012  tentang  Izin  Lingkungan.  Untuk  izin  tempat  penyimpangan  sementara  LB3  juga  dinilai  telah  taat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3. Sedangkan perizinan  pembuangan  limbah  cair,  hotel  pada  penelitian  ini  juga  telah  taat,  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  (PermenLH)  Nomor  01  Tahun  2010  tentang  Tata  Laksana  Pengendalian Pencemaran Air.
Penaatan  pengelolaan  lingkungan  berdasarkan  aspek  pemantauan  air  limbah,  sesuai  dengan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kualitas Air Limbah, hotel yang menjadi sampel penelitian ini telah taat didalam melakukan pemantauan. Untuk udara ambient yang diukur berdasarkan indikator Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, ditemukan 33 persen hotel yang tidak taat, dikarenakan belum melakukan pemantauan.
Penaatan  berdasarkan  aspek  pemantauan  terhadap  kebisingan  menurut  Keputusan  Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  13  Tahun  2011,  seluruh  hotel  yang  menjadi  sampel  penelitian  telah  taat.
Demikian pula untuk pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 juga telah dilakukan dengan baik oleh seluruh hotel yang menjadi sampel pada penelitian ini. Akan tetapi, untuk pemantauan badan air permukaan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001, ditemukan 33 persen hotel pada sampel penelitian yang belum dilakukan pemantauan.
Penaatan  lingkungan  berdasarkan  pelaporan  terkait  kewajiban  yang  tercantum  di  dalam  izin lingkungan  menurut  PP  Nomor  27  Tahun  2012  telah  ditemukan  di  seluruh  hotel  yang  menjadi  sampel penelitian, demikian pula dengan pelaporan terkait izin pembuangan limbah cair menurut PermenLH No.01 Tahun 2010. Namun untuk pelaporan terkait izin TPS LB3 menurut PP No.101 Tahun 2014, ditemukan 33 persen hotel yang belum menyampaikan laporan pengelolaan LB3 per triwulannya.
Tabel 2. Evaluasi Penaatan Pengelolaan Lingkungan oleh Sektor Perhotelan di Kota Jambi
No Kategori Penaatan Peraturan Perundang- undangan Responden Status Penaatan Keterangan 1. Perizinan 1.Izin Lingkungan PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hotel A Taat Hotel C Taat Hotel E Taat 2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara LB3 PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan LB3 Hotel C Taat Hotel A Taat Hotel E Taat 3. Izin pembuangan Limbah Cair PERMENLH No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Hotel A Taat Hotel C Taat Hotel E Taat 2. Pemantauan 1. Air Limbah (Outlet IPAL Lampiran KEPMEN LH No. 5 Tahun 2014 Tentang Kualitas Air Limbah Hotel A Taat Hotel C Taat Hotel E Taat 2.Udara Ambient KepMenLH No 48/MENLH/11/1996 Hotel A Taat Hotel C Tidak Taat  Belum dilakukan pemantauan Hotel E Taat 3.Kebisingan Hotel A Taat
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10
5
No Kategori Penaatan Peraturan Perundang- undangan Responden Status Penaatan Keterangan KepMenLH No. 13/MENLH/10/2011 Hotel C Taat Hotel E Taat 4.Badan Air Permukaan PP No. 82 Tahun 2001 Hotel A Tidak Taat  Belum dilakukan pemantauan Hotel C Taat Hotel E Taat 5.Limbah B3 PP 101 tahun 2014 Hotel a Taat Hotel C Taat Hotel E Taat 3. Pelaporan 1.Izin Lingkungan PP no. 27 Tahun 2012 Hotel A Taat Hotel C Taat Hotel E Taat 2. Izin Pembuangan Limbah Cair PERMENLH No. 01 Tahun 2010 Hotel A Taat Hotel C Taat Hotel E Taat 3. Izin TPS LB3 PP 101 Tahun 2014 Hotel A Tidak Taat  Belum menyampaikan laporan pengelolaan LB3 pertriwulan Hotel C Taat Hotel E Tidak Taat  Belum menyampaikan laporan pengelolaan LB3
pertriwulan
Sumber : Data Primer Diolah, 2020
Analisis Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)
Penentuan strategi dalam peningkatan penaatan lingkungan oleh sektor perhotelan di Kota Jambi yang  dilakukan  melalui  penilaian  terhadap  15  asumsi  berdasarkan  tingkat  kepastian  dan  tingkat kepentingan dengan skala interval 1-5, seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel  2.  Penilaian  Asumsi  Peningkatan  Penaatan  Lingkungan  oleh  Sektor  Perhotelan  di  Kota  Jambi berdasarkan Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)
Kode Asumsi Asumsi Tingkat Kepentin gan Tingkat Keyakinan Axis X Dan Axis Y A1 Adanya kepemilikan dokumen lingkungan hidup 5 5 5,5 A2 Adanya pelaksanaan RKL-RPL yang tercantum dalam dokumen lingkungan 5 4 5,4 A3 Adanya kepemilikan izin lingkungan 5 5 5,5 A4 Adanya fasilitas pengelolaan lingkungan (IPAL, TPS LB3, TP Sampah Padat) 5 5 5,5 A5 Adanya pemantauan rutin terhadap fasilitas pengelolaan lingkungan yang dimiliki (air limbah, LB3) 5 4 5,4
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10
6
Kode Asumsi Asumsi Tingkat Kepentin gan Tingkat Keyakinan Axis X Dan Axis Y A6 Adanya pengelolaan lanjutan terhadap limbah yang dihasilkan (pihak ke-tiga) 5 4 5,4 A7 Adanya himbauan tentang pengelolaan lingkungan di lingkungan hotel 5 5 5,5 A8 melakukan kegiatan pendaur ulang terhadap limbah/sampah yang masih bisa dimanfaatkan 4 4 4,4 A9 Adanya pemakaian produk yang ramah lingkungan untuk keperluan/kegiatan hotel 4 4 4,4 A10 Adanya ruang terbuka hijau di sekitar lingkungan hotel 4 4 4,4 A11 Adanya sosialisasi/pelatihan untuk penanggung jawab PLH di hotel 4 4 4,4 A12 Adanya struktur/penanggung jawab PL 5 5 5,5 A13 Adanya sosialisasi terhadap staf/pekerja di hotel mengenai PL 4 3 4,3 B1 Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan hotel 4 3 4,3 B2 Adanya dukungan dari masyarakat sekitar mengenai keberadaan hotel dan PL yang telah dilakukan pihak hotel 5 3 5,3 B3 Adanya bantuan /CSR untuk masyarakat sekitar 5 5 5,5 C1 Adanya pembinaan dan pengawasan rutin dari instansi terkait mengenai PL 3 3 3,3 C2 Adanya sosialisasi/refreshment mengenai peraturan perundang-undangan PLH 5 4 5,4

## Sumber: Data Primer Diolah, 2020
Untuk selanjutnya, hasil analisis SAST seperti ditunjukkan pada tabel 4.4 diatas dan bagan nilai pada  gambar  1.  Hasil  isian  kuesioner  tingkat  kepastian  dan  tingkat  kepentingan  meliputi  18  asumsi, selanjutnya diperingkatkan berdasarkan skala prioritas. Pada gambar terlihat posisi 18 asumsi yang dapat dilakukan dalam peningkatan pengelolaan lingkungan hidup sektor perhotelan di Kota Jambi. Terdapat 14 asumsi  yang  ditemukan  pada  kuadran  II  atau  B  (maintain  performance),  yang  menunjukkan  kuadran dimana  tingkat  asumsi  kepastian  dan  asumsi  kepentingan  tinggi  dan  sesuai,  sehingga  cukup mempertahankan asumsi-asumsi tersebut.
Asumsi-asumsi  tersebut  ditemukan  terletak  pada  2  kuadran,  yaitu  kuadran  II  dan  kuadran  IV, dengan 3 kategori nilai untuk di masing-masing kuadran. Pada kuadran II ditemukan kode asumsi A1, A3, A4, A7, A12, B3 dengan nilai asumsi tertinggi yakni 5,5, sehingga ketiga asumsi tersebut menjadi prioritas utama untuk dipertimbangkan dalam rangka optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup oleh sektor hotel di Kota Jambi. Sedangkan asumsi dengan nilai 5,4 dengan kode A2, A5, A6, C2, dan asumsi dengan nilai 4,4 yaitu A8, A9, A10 dan A11. Untuk kuadran IV, ditemukan nilai 5,3 untuk kode asumsi B2, nilai 4,3 untuk kode asumsi A13, dab B1, dan nilai 3,3 untuk kode asumsi C1. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10 7
Gambar 1.   Bagan Penilaian Asumsi Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Perhotelan di Kota Jambi Sumber: Data Primer Diolah
Asumsi-asumsi dengan nilai tingkat kepastian dan kepentingan yang tinggi dengan nilai masing- masing 5. Asumsi-asumsi berdasarkan nilai yang didapatkan per kuadran menjadi pemeringkatan asumsi yang akan dilakukan terlebih dahulu. Asumsi dengan nilai tertinggi yaitu 5 menurut tingkat kepastian dan 5 menurut kepentingan, yang kemudian dilanjutkan dengan nilai 5 menurut tingkat kepastian dan 4 menurut tingkat kepentingan. Demikian seterusnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Matrik Analisis SAST Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Perhotelan
Asumsi Variabel Nilai Asumsi Keterangan Kuadran II A1 Adanya kepemilikan dokumen lingkungan hidup Dokumen Lingkungan Menjadi asumsi yang paling tinggi dengan nilai 5,5 Asumsi tersebut menjadi utama untuk ditangani dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup sektor perhotelan di Kota Jambi A3 Adanya kepemilikan izin lingkungan Dokumen Lingkungan A4 Adanya fasilitas pengelolaan lingkungan (IPAL, TPS LB3, TP Sampah Padat) Fasilitas Pengelolaan A7 Adanya himbauan tentang pengelolaan lingkungan di lingkungan hotel Fasilitas Pengelolaan A12  Adanya struktur/penanggung jawab PL B3 Adanya bantuan /CSR untuk masyarakat sekitar A2 Adanya pelaksanaan RKL-RPL yang tercantum dalam dokumen lingkungan Pelaporan rutin Asumsi dengan nilai 5,4 Adalah asumsi yang harus dilaksanakan selanjutnya A5 Adanya pemantauan rutin terhadap fasilitas pengelolaan lingkungan yang dimiliki (air limbah, LB3) Laporan Hasil Pengujian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 4 2 5 IMPORTANT UNIMPORTANT UNCERTAIN CERTAIN 1 A1, A3, A4, A7 A12,  B3 A2, A5, A6, , C2 B2 A8, A9, A10,  A11 A13, B1 C1
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10
8
Asumsi Variabel Nilai Asumsi Keterangan A6 Adanya pengelolaan lanjutan terhadap limbah yang dihasilkan (pihak ke-tiga) Bukti manifest C2 Adanya sosialisasi/refreshment mengenai peraturan perundang-undangan PLH A8 melakukan kegiatan pendaur ulang terhadap limbah/sampah yang masih bisa dimanfaatkan Asumsi dengan nilai 4,4 Adalah asumsi yang harus dilaksanakan selanjutnya A9 Adanya pemakaian produk yang ramah lingkungan untuk keperluan/kegiatan hotel A10   Adanya ruang terbuka hijau di sekitar lingkungan hotel
A11 Adanya sosialisasi/pelatihan untuk penanggung jawab PLH di hotel Kuadran IV B2 Adanya dukungan dari masyarakat sekitar mengenai keberadaan hotel dan PL yang telah dilakukan pihak hotel Asumsi dengan nilai 5,3 Adalah asumsi yang dapat dilaksanakan setelah asumsi pada kuadran II dilaksanakan A13  Adanya sosialisasi terhadap staf/pekerja di hotel mengenai PL Asumsi dengan nilai 4,3 B1 Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan hotel C1 Adanya pembinaan dan pengawasan rutin dari instansi terkait mengenai PL Asumsi dengan nilai 3,3
Sumber: Data Primer Diolah, 2020
Tabel di atas menampilkan 6 (enam) asumsi utama yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum asumsi-asumsi lain. 6 (enam) asumsi utama tersebut adalah; adanya kepemilikan dokumen lingkungan hidup; adanya kepemilikan izin lingkungan; adanya fasilitas pengelolaan lingkungan (IPAL, TPS LB3, TP Sampah  Padat);  adanya  himbauan  tentang  pengelolaan  lingkungan  di  lingkungan  hotel;  adanya struktur/penanggung jawab PL; adanya bantuan /CSR untuk masyarakat sekitar.
Hasil analisis menunjukkan, pembuatan izin lingkungan yang tentunya melalui proses-proses dan persyaratan tertentu menjadi hal yang dianggap harus dilakukan terlebih dahulu. Langkah ini diasumsikan paling  penting  dan  pasti  di  dalam  peningkatan  pengelolaan  lingkungan  oleh  pihak  hotel  di  Kota  Jambi.
Demikian halnya dengan fasilitas pengelolaan lingkungan yang menjadi syarat di dalam proses pembuatan dokumen lingkungan, meliputi ketersediaan IPAL, TPS LB3, TP Sampah Padat.
Terkait  struktur/penanggung  jawab  pengelolaan  lingkungan  menjadi  asumsi  yang  dianggap penting  dan  pasti  untuk  mengungkit  pengelolaan  lingkungan  oleh  pihak  hotel  di  Kota  Jambi.  Kepastian petugas  yang  bertanggung  jawab  di  dalam  pengelolaan  lingkungan  di  hotel  memang  hal  yang  sangat penting,  dan  tentunya  dengan  adanya  tugas  pokok  dan  fungsi  khusus  untuk  pengelolaan  lingkungan, proses pengelolaan lingkungan akan dapat lebih dilakukan dengan tanggung jawab yang besar. Hal ini sekaligus akan menentukan kepastian pelaksanaan himbauan pengelolaan lingkungan di lingkungan hotel. Asumsi terkait bantuan CSR untuk masyarakat sekitar juga dinilai penting dan pasti untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan pihak hotel di Kota Jambi.
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10 9
Hasil  analisis  SAST  juga  menunjukkan  terdapat  4  asumsi  dengan  penilaian  penting  dan  pasti masing-masing 5 dan 4. Hal ini menunjukkan, untuk peningkatan pengelolaan lingkungan oleh hotel di Kota Jambi, diperlukan langkah kedua yaitu pelaksanaan RKL-RPL yang tercantum dalam dokumen lingkungan, pemantauan  rutin  terhadap  fasilitas  pengelolaan  lingkungan  yang  dimiliki  terhadap  air  limbah  dan  LB3, pengelolaan  lanjutan  terhadap  limbah  yang  dihasilkan  oleh  pihak  ketiga,  dan  sosialilasi/refreshment terhadap peraturan perundang-undangan PLH.
Temuan ini menunjukkan bahwa dalam peningkatan pengelolaan lingkungan oleh pihak hotel di Kota Jambi, langkah selanjutnya yang menjadi prioritas adalah pelaksanaan dari RKL-RPL yang telah terdapat di dalam dokumen lingkungan. Hal ini memang menjadi hal yang penting, sebuah izin lingkungan yang diterbitkan di dalam dokumen lingkungan mengandung persyaratan pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara untuk melaksanakan apa yang telah tertera di dalam dokumen lingkungan tersebut, termasuk RKL-RPL. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum di dalam dokumen tersebut apabila telah dilaksanakan maka menunjukkan pengelolaan lingkungan oleh pihak hotel telah dilakukan.

## KESIMPULAN
Penaatan pengelolaan lingkungan oleh sektor perhotelan di Kota Jambi, yang ditinjau dari 3 aspek meliputi perizinan, pemantauan dan pelaporan ditemukan pada aspek perizinan semua hotel telah taat, namun belum taat pada aspek pemantauan dan pelaporan. Strategi prioritas berdasarkan tingkat kepastian dan kepentingan, dari 18 asumsi hampir sebagian besar sebanyak 14 asumsi berada pada kuadran II yang menunjukkan tingkat kepastian dan kepentingan tinggi dan sesuai, sehingga cukup kuat untuk menjadikan asumsi-asumsi tersebut menjadi sebuah strategi. Asumsi yang menjadi prioritas strategi oleh pemerintah Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  pengelolaan  lingkungan  oleh  sektor  perhotelan  di  Kota  Jambi  adalah melalui  upaya  koordinasi  dalam  bentuk  himbauan,  memperkuat  struktur  dan  penanggung  jawab  untuk melakukan pengelolaan lingkungan, serta penyediaan fasilitas pengelolaan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  RI.  (2020). Berita  Resmi  Statistik;  Perkembangan  Statistik  Perhotelan .  Retrieved from https://jambi.bps.go.id/pressrelease
Dalem, A. A. G. R. (2012). Sistem Manajemen Lingkungan, Tri Hita Karana Dan Implementasinya Pada Hotel. Bumi Lestari , 8 (1), 1–7.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. (2020). Hasil Penilaian PROPER Kota Jambi .
Dinas  Pariwisata  Provinsi  Jambi.  (2016). Laporan  Perkembangan  Pariwisata  Provinsi  Jambi .  Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.
Gunawan, I. W. A., Mahendra, M. S., & Diara, I. W. (2014). Kinerja Dan Strategi Pengelolaan Limbah Hotel Berbintang. Ecotrophic , 12 (1), 9–17. Retrieved from issn:1907-5626
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  K.  (2014). Peraturan  Menteri  LH  Nomor  3  TH  2014 Tentang PROPER. (pp. 1–10). pp. 1–10.
Melisa, W. (2013). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Limbah Berdasarkan Sertifikasi Eco-Hotel Di Sheraton Surabaya Hotel And Towers . Universitas Kristen Petra.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2009). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 . Retrieved from
Ó 2021 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas jambi Liza Milani, . Metode Strategic Asumption Surfacing And Testing (Sast) Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 4(2); 1-10
10

## www.ekowisata.org
Nikasius, J. . (2013). Green Hotel Sebagai Daya Saing Suatu Destinasi (Studi Kasus Pada Industri Hotel Berbintang  Di  Wilayah  Yogyakarta). Jurnal  Nasional  Pariwisata , 5 (2),  83–93.  Retrieved  from https://www.mendeley.com/catalogue/25b049cf-1290-3226-9135-
0c38dbab3aa1/?utm_source=desktop
Perdanawati  Pitoyo,  P.  N.,  Arthana,  I.  W.,  &  Sudarma,  I.  M.  (2016).  Kinerja  Pengelolaan  Limbah  Hotel
Peserta Proper Dan Non Proper Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. ECOTROPHIC : Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science) , 10 (1), 33.
https://doi.org/10.24843/ejes.2016.v10.i01.p06
Pramono, J. (n.d.). Issues, Process, and Benefits of Environmental Management At the Star Rated Hotel in Bali .
Pramono, J. (2016). Isu-Isu Pengelolaan Lingkungan pada Hotel Berbintang Di Bali . 10 (1), 64–73.
Purnama, R. A. (2016). Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup Peserta Proper. Seminar Nasional Dan Gelar Produk , 41–46.
Rizky AP, & dkk. (2016). Analisis Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Peserta  Proper  Studi  Kasus  Di  Hotel Ciputra Semarang . Universitas Sebelas Maret.
Saragih,  R.  (2019).  Geliat  Pariwisata  Jambi,  2019.  Retrieved  from  Berita  Satu  website: https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/532935/geliat-pariwisata-jambi
Sekretaris  Daerah  Kota  Jambi.  (2016). PERATURAN  DAERAH  KOTA  JAMBI  NOMOR  3  TAHUN  2016 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP .
Suhardjanto, D., Studi, P., Penyuluhan, S., & Pemberdayaan, P. (2018). Existing Program Tanggung Jawab Sosial ( Csr ) Hotel Berbintang Terhadap Masyarakat Di Kota Surakarta. Prosiding SENDI , (3), 978– 979.