## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 2, No 1, 2022, 49-57

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan
Nicha Suwalla 1 , Khairul Riza 2 Irpan Husein Lubis 3
Universitas Batam, Riau 1,2,3 nicha@univbatam.ac.id 1 khairul@univbatam.ac.id 2 , irpanhuseinluubis@univbatam.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 18 Oktober 2022 Revisi 1 pada 03 November 2022 Revisi 2 pada 11 November 2022 Revisi 3 pada 25 November 2002 Disetujui pada 07 Desember 2022

## Abstract
Purpose: The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  find  out  the diversion  arrangements  at  the  level  of  investigation  of  children who  commit  narcotic  crimes,  and  find  out  the  rights  violated  in investigations  and  efforts  to  protect  the  law  against  children  who commit narcotic crimes.
Methodology: The method used is a normative approach, namely through  the  study  of  legislation  and  literature,  and  the  empirical approach  is  through  field  research  by  conducting  a  series  of interviews  with  respondents  and  informants  to  obtain  field  data. Results: The  results  of  the  study  show  that  the  regulation  of diversion  at  the  level  of  investigation  of  children  who  commit narcotics  crimes  means  that  there  is  absolute  authority  from investigators  to  carry  out  diversion  efforts  against  children  who commit narcotic crimes, but of all the cases handled so far none of the  diversion  attempts  have  been  successful.  applied.  The  rights that  are  violated  in  the  investigation  of  children  who  commit narcotics  crimes  are  that  the  investigator  does  not  prioritize  the principle of the best interests of the child, the investigator does not provide legal assistance and other assistance, the investigator does not  ask  for  expert  opinion  in  carrying  out  the  investigation,  and does  not  notify  the  right  to  obtain  legal  assistance.  Efforts  to protect  the  law  against  children  who  commit  criminal  acts  of narcotics  abuse  in  investigations,  namely  asking  parents  and Community  Advisors  to  accompany  children  during  the investigation  process,  provide  guidance  to  children  while undergoing  a  period  of  detention  at  the  investigative  level,  and complete the investigation process within a time limit of 7 (seven) days with an extension of 8 (eight) days.
Keywords: Legal Protection, Child Victims, Narcotics How  To  Cite: Suwalla,  N.,  Riza,  K.,  Lubis,  I.H.(2022). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Narkotika  dalam Proses  Peradilan. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, 2(1),49-57.

## 1. Pendahuluan
Negara  harus  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana. Perlindungan  anak  ini  dapat  dilakukan  dari  segala  aspek,  mulai  pada  pembinaan  pada  keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik  yang  dibuat  oleh  sebuah  negara  (Hasyimzum,  2021).    Anak  merupakan  harapan  orang  tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik  fisik,  mental  maupun  sosial.  Terlebih  lagi  bahwa  masa  kanak-kanak  merupakan  periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Gultom & Sumayyah, 2008).
Penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  dapat  terjadi pada  seorang  anak.  Maka  semua  pihak  baik  dari  pemerintah,  masyarakat  maupun  pelaku  itu  sendiri untuk  segera  sadar  akan  bahaya  dari  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika.  Salah  satu  upaya pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  ini  dengan  membuat  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang  Narkotika.  Penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika  adalah  merupakan  tindakan  suatu kejahatan  dan  mengancam  keselamatan,  baik  fisik  maupun  jiwa  pemakai  dan  juga  terhadap masyarakat  di  sekitar  secara  social  (Dollar  &  Riza,  2022).  Dampak  yang  paling  luas  dan  berat penyalahgunaan  peredaran  gelap  narkotika  dan  psikotropika  adalah  terhadap  generasi  muda  yang merupakan  aset  bangsa  yang  paling  berharga.  Pada  awalnya  mereka  mengkonsumsi  narkotika  dan psikotropika diawali perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah, pergaulan mulai meningkat, apalagi  ketika  anak  tersebut  bergabung  ke  dalam  lingkungan  orang-orang  yang  sudah  menjadi pecandu narkotika dan psikotropika. Awalnya mencoba, lalu kemudian ketergantungan.
Hal  itu  terjadi,  antara  lain  karena  kurangnya  perhatian  orang  tua  dan  banyaknya  masalah  rumah tangga, sehingga mengakibatkan anak-anak memilih narkotika dan psikotropika sebagai pelariannya. Saat  ini  para  orang  tua  sangat  longgar  dalam  memberikan  pengawasan  dan  bimbingan  terhadap generasi  muda,  karena sibuk  mencari  nafkah  untuk  keluarga,  sehingga  anak  mudah  terjerumus  pada obat-obatan yang bisa merusak syaraf manusia tersebut. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.  Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak  pidana,  sistem  peradilan  formal  yang  ada  pada  akhirnya  menempatkan  anak  dalam  status narapidana  tentunya  membawa  konsekuensi  yang  cukup  besar  dalam  hal  tumbuh  kembang  anak. Proses  penghukuman  yang  diberikan  kepada  anak  lewat  sistem  peradilan  pidana  formal  dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang  lebih  baik  untuk  menunjang  proses  tumbuh  kembangnya.  Penjara  justru  seringkali  membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (Joni & Tanamas, 2009).
Untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  dari  pengaruh  proses formal  sistem  peradilan  pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak  pidana  dari  proses  peradilan  pidana  dengan  memberikan  alternatif  lain  yang  dianggap  lebih baik  untuk  anak.Dalam  rangka  melaksanakan  tugasnya  sebagai  gerbang  utama  proses  peradilan pidana,  penyidik  polisi  menanggung  beban  yang  tidak  ringan.  Penyidik  polisi  harus  benar-benar menjadi  penyidik  yang  baik,  dan  juga  penilaian  yang  baik.  Penyidik  polisi  harus  melakukan penyaringan-  penyaringan  terhadap  arus  perkara  yang  masuk.  Pada  dasarnya,  tidak  semua  perkara pidana  yang  masuk  dan  diterima  oleh  penyidik  polisi  diteruskan  ke  tahapan  peradilan  selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap  selanjutnya.  Peran  penyidik  polisi  dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap  anak  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyatakan:
Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan  dalam  waktu  yang paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak,  dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pada Pasal 7 juga disebutkan bahwa:
1. Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan  negeri  wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Namun  untuk  perkara  tindak  pidana  narkotika  yang  dengan  tersangkanya  melibatkan  anak  upaya perlindungan  hukum  tidak  berjalan  dengan.  Tidak  ada  perkara  anak  yang  melakukan  tindak  pidana narkotika  diterapkan  upaya  diversi  baik  pada  tingkat  penyidikan  maupun  tingkat  penuntutan. Seharusnya  upaya  diversi  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tetap  dilakukan  meskipun untuk  kategori  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Pasal  9  ayat  (2)  butir  c  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa  “Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan  keluarganya,  kecuali  untuk  tindak  pidana  tanpa  korban”.    Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis merasa tertarik untuk  meneliti lebih jauh, dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan”.
Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  diversi  pada  tingkat  penyidikan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apa saja hak yang dilanggar dalam penyidikan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  yaitu  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  melalui  studi  kepustakaan  (library  research),  dan  juga  menggunakan  pendekatan  empiris yaitu melalui penelitian lapangan (field research) dengan mengadakan serangkaian wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data-data lapangan (Suharsimi, 2002). Untuk memperoleh data yang terkait dengan judul jurnal ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.  Data  yang  dikumpulkan,  kemudian  diolah,  dianalisa  dan  diinterprestasikan  untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Soekanto & Mamudji, 2013). Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode content analisa yang kemudian menginterprestasikannya dengan bahasa penulis  sendiri,  maksud  dari  content  analisa  dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisa  hukum  adat
tentang  sidang  itsbat  bagi  pasangan  nikah  siri  ditinjau  dalam  perspektif  hukum  islam    (Suharsimi, 2002).

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Pengaturan Diversi pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah  bangsa  dan  negara.  Dalam  konstitusi  Indonesia,  anak  memiliki  peran  strategis  yang  secara tegas  dinyatakan  bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pradana, 2022). Oleh karena itu, kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai  kepentingan  terbaik  bagi  kelangsungan  hidup umat  manusia.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU SPPA)  telah  mengatur  tentang  Diversi  yang  berfungsi  agar  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum tidak  terstigmatisasi  akibat  proses  peradilan  yang  harus  dijalaninya.  Penggunaan  mekanisme  diversi diberikan  kepada  para  penegak  hukum  (polisi,  jaksa,  hakim,  lembaga  lainnya)  dalam  menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.
Menurut Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas di Kota Batam, diversi telah diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif, namun Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat mengedepankan faktor perdamaian antara korban  tindak  pidana  dengan  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Selain  itu  proses  diversi  hanya bisa  dilakukan  bila  tindak  pidana  tersebut  diancam  dengan  pidana  kurang  dari  7  tahun  penjara  dan bukan  pengulangan  tindak  pidana.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  pelaksanaan  diversi  tidak  selalu  dilakukan  terhadap  tindak  pidana  yang memiliki  korban,  untuk  tindak  pidana  tanpa  korban  juga  wajib  dilakukan  diversi.  Dalam  praktek peradilan,  tindak  pidana  tanpa  korban  misalnya  penyalahgunaan  narkotika  yang  bahkan  menurut undang-undang  perlindungan  anak,  Anak  yang  menjadi  penyalahguna  narkotika  dikategorikan sebagai korban.
Berbeda  dengan  diversi  pada  umumnya  yang  menggantungkan  keberhasilannya  pada  perdamaian dengan  korban,  oleh  karena  tindak  pidana  tanpa  korban  tidak  memiliki  korban  maka  esensi kesepakatan  korban  menjadi  hilang,  oleh  karenanya  lumrah  jika  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat aturan khusus mengenai diversi tindak pidana tanpa korban yang berbeda dengan diversi pada umumnya yakni termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Ternyata  konstruksi  diversi  dapat  dilakukan  tanpa  persetujuan  korban  berlaku  untuk  tindak  pidana tanpa  korban,  menurut  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak juga berlaku dalam hal :
1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat;
Aturan  ini  memperlihatkan  dampaknya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dalam  mengkonstruksikan  persetujuan  korban  dalam  diversi,  aturan  satu menyatakan  pentingnya  peran  korban  akan  tetapi  aturan  lainnya  memperlihatkan  peran  korban dikesampingkan.  Tidak  memerlukannya  persetujuan  korban  dalam  pelaksanaan  dan  pembuatan kesepakatan  diversi  merupakan  ciri  pembeda  yang  utama  antara  diversi  tindak  pidana  umumnya dengan tindak pidana tanpa korban, hal ini pula yang membedakan konsep keadilan restoratif dengan
konsep diversi, dimana keadilan restoratif syarat utamanya adalah adanya maaf dan persetujuan dari korban,  sedangkan  diversi  tidak  selalu  mensyaratkan  adanya  persetujuan  korban.  Dari  aturan  pasal tersebut dapat dikonstruksikan bentuk dan tata cara diversi tindak pidana tanpa korban seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai berikut :
1. Kesepakatan diversi tanpa memerlukan kesediaan anak dan keluarganya.
Selain  tanpa  memerlukan  persetujuan  korban  ternyata  diversi  untuk  tindak  pidana  tanpa  korban memiliki  karakteristik  khusus  lainnya  yakni  dilakukan  tanpa  kesediaan  anak  dan  keluarganya, konstruksi  ini  diperoleh  dari  penafsiran  Pasal  9  ayat  (2)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  menyatakan  bahwa,  “Kesepakatan  diversi  harus mendapatkan  persetujuan  korban  dan/atau  keluarga  anak  Korban  serta  kesediaan  anak  dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana tanpa korban”.  Sekilas aturan tersebut menunjukkan diversi bisa dipaksakan kepada anak, bersedia atau tidak, dalam hal tindak pidana tanpa korban, anak harus mau didiversi dan hal ini berbeda dengan diversi “umumnya” karena syarat utama pelaksanaan diversi adalah anak (pelaku) harus bersedia melakukan diversi atau anak harus mengakui perbuatannya. Jika anak tidak mengakui perbuatannya maka proses diversi harus dinyatakan gagal sejak awal.
Dengan  melihat  asas  praduga  tak  bersalah  dan  asas  seseorang  tidak  dapat  dipaksa  untuk  mengakui telah  melakukan  tindak  pidana  maka  yang  lebih  memiliki  dasar  pembenar  adalah  konstruksi  kedua yakni  anak  harus  diberikan  ruang  untuk  memilih  sikap  bersedia  atau  tidak  melakukan  diversi,  hak anak  untuk  menyatakan  tidak  mengakui  melakukan  tindak  pidana  harus  tetap  diberikan  ruang, sehingga  dalam  hal  tindak  pidana  tanpa  korban,  diversi  tidak  dapat  dilaksanakan  jika  anak  tidak mengakui  perbuatannya  dan  sebaliknya  jika  anak  mengakui  perbuatannya  maka  diversi  dapat dilaksanakan.  Akan  tetapi  yang  harus  digaris  bawahi  adalah  alasan  anak  tidak  mau  melaksanakan diversi  hanyalah  berbentuk  anak  tidak  mengakui  perbuatannya  dan  bukan  alasan  lainnya,  jika  anak mengakui  perbuatannya  maka  upaya  diversi  harus  dilaksanakan  dan  diikuti  dengan  pembuatan kesepakatan diversi.  Oleh karena konstruksi kesepakatan diversi dibuat tanpa kesediaan anak” maka jika  anak  melakukan  tindak  pidana  tanpa  korban,  Penyidik  mempunyai  kewenangan  absolut  untuk menetapkan  jenis  tindakan  yang  diberikan  kepada  anak  tersebut  dalam  kesepakatan  diversi  yang dibuat.
Namun  dalam  pelaksanaannya  di  Polresta  Barelang,  dari  semua  perkara  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani, tidak ada satu perkarapun yang diselesaikan melalui upaya diversi. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah  memberi  peluang  kepada  penyidik  untuk  melakukan  upaya  diversi  terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Menurut  Irwan,  polisi  memiliki  kewenangan khusus  yang  diatur  pada  Pasal  18  Undang-Undang  Kepolisian,  dimana  kepolisian  diperbolehkan membuat  suatu  kebijakan  dalam  menangani  suatu  perkara  pidana.  Dalam  hal  ini,  setiap  kasus narkotika  pihak  kepolisian memiliki  kebijakan  untuk  tidak  menerapkan  upaya  diversi  terhadap  anak yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika.  Kebijakan  tersebut  ditetapkan  mengingat  tindak  pidana narkotika semakin meningkat setiap tahunnya di wilayah Kota Batam.
2. Hanya  Penyidik  yang  disebutkan  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  diversi  tindak  pidana tanpa korban atas rekomendasi dari Bapas.
Konstruksi  ini  diperoleh  dari  ketentuan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  aturan  pasalnya  hanya  “menyebutkan”  Penyidik  yang  dapat melaksanakan diversi untuk tindak pidana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  karena  tidak  menyebutkan  pihak  lain  dalam  hal  ini Penuntut  Umum  dan  Hakim  Pengadilan  Negeri  maka  Pasal  10  dijadikan  dasar  untuk  menyatakan Penuntut Umum dan Hakim tidak berwenang untuk melakukan diversi perkara anak yang melakukan
tindak  pidana  tanpa  korban.  Tidak  disebutnya  Penuntut  Umum  menjadi  beralasan  untuk  perkara pelanggaran  dan  tindak  pidana  ringan  karena  sesuai  hukum  acara,  Penuntut  Umum  tidak  dilibatkan dalam penyelesaian perkara tersebut, akan tetapi untuk jenis perkara lainnya yang disebutkan dalam Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak penyelesaiannya  harus  melalui  Penuntut  Umum.  Apalagi  jika  dikaitkan  dengan  tidak  disebutnya Hakim  dengan  alasan  hukum  acara  karena  mutlak  Hakim  terlibat  dalam  penyelesaian  perkara seluruhnya sehingga jika ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dibuat  dengan  mendasarkan  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian perkara menurut hukum acara pemeriksaan perkara pidana maka konstruksinya menjadi berantakan.
Namun dalam perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2022/PN.Btm terhadap MF bin MK yang berumur 17 tahun dan DK bin JD umur 16 tahun, bapas sepakat dengan pihak kepolisian untuk tidak menerapkan upaya diversi tetapi dilakukan penyidikan sebagaimana biasanya. Menurut hasil penelitian dari bapas, kedua tersangka  anak  dalam  perkara  tersebut  memang  terlibat  dalam  peredaran  tindak  pidana  narkotika. Mereka sering menjadi kurir transaksi penjualan narkotika jenis sabu. Selain itu, penyidikan terhadap kedua  tersangka  juga  diperlukan  untuk  mengembangkan  kasus  agar  pihak  kepolisian  bisa mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada bandar besar peredaran narkotika di Kota Batam.
Apabila  upaya  diversi  diterapkan  dan  adanya  keharusberhasilan  diversi  tindak  pidana  tanpa  korban seperti penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyidikan berkorelasi tidaklah mungkin ada perkara tersebut  yang  maju  ke  tingkat  penuntutan/persidangan  sehingga  tidak  diperlukan  adanya  pemberian kewenangan  pada  Penuntut  Umum/Hakim.  Hal  inilah  yang  kemudian  memperlemah  konstruksi  ini karena  pada  kenyataannya  terdapat  keadaan  yang  menyebabkan  diversi  tindak  pidana  tanpa  korban pada tingkat Penyidikan tidak berhasil sehingga perkara maju ke tingkat penuntutan atau persidangan. Sehingga  lahirnya  pandangan  sebaliknya,  meskipun  dalam  Pasal  10  hanya  Penyidik  yang  disebut dapat  melakukan  diversi  akan  tetapi  tidak  menutup  kewenangan  Penuntut  Umum  dan  Hakim  untuk melakukan Diversi perkara tindak pidana tanpa korban, hal ini dengan melihat ruang berlakunya Pasal 10  tersebut  dilingkupi  oleh  aturan  umum  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yakni  Dalam  semua  tingkat  pemeriksaan  baik  pada tingkat  Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  Pengadilan  Negeri  wajib diupayakan diversi.

## 3.2 Hak  yang  Dilanggar  dalam  Penyidikan  dan  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Terkait  upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  semata.  Namun  sistem  peradilan  pidana  anak  harus  juga dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya  pencegahannya.  Lebih  jauh,  ruang  lingkup  sistem  peradilan  pidana  anak  mencakup  banyak ragam  dan  kompleksitas  isu  mulai  dari  anak  melakukan  kontak  pertama  dengan  polisi,  proses peradilan,  kondisi  tahanan,  dan  reintegrasi  sosial,  termasuk  pelaku-pelaku  dalam  proses  tersebut. Dengan  demikian,  istilah  sistem  peradilan  pidana  anak  merujuk  pada  legislasi,  norma  dan  standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.  Hak yang dilanggar dalam penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polresta Barelang Kota Batam, yaitu:
1. Tidak mengutamakan azas kepentingan terbaik bagi anak;
Azas kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang
menyatakan  bahwa  “Dalam  menangani  perkara  Anak,  Anak  Korban,  dan/atau  Anak  Saksi, PembimbingKemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut  Umum,  Hakim,  dan  Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya  wajib  memperhatikan kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dan  mengusahakan  suasana  kekeluargaan  tetap  terpelihara”.  Oleh karena  itu,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  karena  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  seharusnya  dipandang  sebagai  korban,  bukan  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Namun  pada kenyataannya  di  Polresta  Barelang  penanganan  kasus  anak  yang  melakukan  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika dipandang anak sebagai pelaku kejahatan yang harus diproses sebagaimana peradilan  konvensional.  Seperti  yang  terjadi  pada  proses  penyidikan  perkara  Nomor: 09/Pid.Sus/2022/PN.Btm  terhadap  MF  bin  MK  yang  berumur  17  tahun  dan  DK  bin  JD  umur  16 tahun.  Kedua  tersangka  yang  ditangkap  karena  kedapatan  menggunakan  narkotika  jenis  ganja  di sekolah  harus  menjalani  hukuman  pidana  penjara  selama  8  bulan  di  Lembaga  Permasyarakatan setelah melalui proses persidangan.
2. Tidak memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
Dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan,  Anak  wajib  diberikan  bantuan  hukum  dan  didampingi  oleh Pembimbing  Kemasyarakatan  atau  pendamping  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Yang  dimaksud  dengan  “pemberi  bantuan  hukum  lainnya”  adalah  paralegal,  dosen,  dan mahasiswa  fakultas  hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  tentang  Bantuan  Hukum.  Namun  pada kenyataannya  pada  perkara  Nomor:  09/Pid.Sus/2022/PN.Btm,  terdakwa  sama  sekali  tidak mendapatkan bantuan hukum apapun selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan berlangsung. Terdakwa hanya didampingi oleh orang tuanya serta Pembimbing Kemasyarakatan selama menjalani proses penyidikan.
3. Penyidik tidak meminta pertimbangan Bapas dalam melakukan penyidikan;
Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  dalam  hal  dianggap  perlu,  Penyidik  dapat  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  ahli pendidikan,  psikolog,  psikiater,  tokoh  agama,  Pekerja  Sosial  Profesional  atau Tenaga  Kesejahteraan Sosial,  dan  tenaga  ahli  lainnya.  Untuk  perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan  oleh  anak  seharusnya  penyidik  meminta  pertimbangan  dan  saran  dari  tenaga  ahli  yang mengetahui  mengenai  dampak  penggunaan  narkotika  terhadap  anak  yang  mengkonsumsinya.  Hal tersebut  dikarenakan  penerapan  hukuman  penjara  tidak  akan  mampu  menyembuhkan  seseorang apabila sudah kecanduan. Namun tindakan yang lebih tepat diberikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi. Apalagi seperti pada perkara Nomor: 09/Pid.Sus/2022/PN.Btm, dimana tersangka penyalahgunaan narkotika merupakan seorang anak yang masih  sekolah.  Pemberikan  hukuman  penjara  terhadap  anak  tersebut  malah  dapat  berdampak  buruk bagi masa depannya.
4. Tidak memberitahukan hak memperoleh bantuan hukum;
Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak disebutkan  bahwa,  “Pejabat  yang  melakukan  penangkapan  atau  penahanan  wajib  memberitahukan kepada  Anak  dan  orang  tua/Wali  mengenai  hak  memperoleh  bantuan  hukum”.  Pada  ayat  (2) dilanjutkan  bahwa,  “Dalam  hal  pejabat  tidak  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  penangkapan  atau  penahanan  terhadap  Anak  batal  demi  hukum”.  Menurut  orang  tua tersangka  anak  pada  perkara  Nomor:  09/Pid.Sus/2022/PN.Btm,  orang  tua/wali  anak  tersebut  sama sekali  tidak  mengetahui  mengenai  adanya  hak  memperoleh  bantuan  hukum.  Hal  tersebut  dapat disimpulkan bahwa pihak penyidik pada tingkat kepolisian tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Selanjutnya  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana
penyalahgunaan narkotika dalam penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polresta Barelang yaitu:
1) Meminta  orang  tua  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  mendampingi  anak  selama  proses penyidikan.
Menurut Irwan, salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang  melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam penyidikan terhadap anak yaitu meminta orang tua dan pembimbing kemasyarakatan  untuk  selalu  mendampingi  anak  tahap  demi  tahap  dalam  proses  penegakan  hukum terhadapnya. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan untuk membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak.
2) Memberikan pembinaan terhadap anak selama menjalani masa penahanan pada tingkat penyidikan. Menurut  Irwan,  apabila  penyidik  merasa  harus  melakukan  penahanan  terhadap  anak  yang  diduga keras melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selama  masa  dilakukan  penahanan  tahanan  tersebut  petugas  kepolisian  yang  menangani  khusus bidang  anak  memberikan  pembinaan  untuk  menjaga  kestabilan  mental  sang  anak.  Jangka  waktu penahanan  anak  pelaku  tindak  pidana  juga  lebih  singkat  daripada  penahanan  orang  dewasa.  Hal  ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental maupun sosial.
3) Menyelesaikan  proses  penyidikan  dalam  batas  waktu  7  (tujuh)  hari  dengan  perpanjangan  8 (delapan)  hari  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Irwan  mengatakan,  proses  penyidikan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang sangatlah singkat demi mewujudkan upaya  perlindungan  terhadap  anak.  Oleh  karena  itu,  penyidik  meningkatkan  kinerjanya  pada  tahap penyidikan agar proses penyidikan terhadap anak dapat selesai dalam waktu sesingkat mungkin.
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  proses  penyidikan  terhadap  anak  pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa hak anak yang tidak terpenuhi. Hal tersebut  menurut  Kasat  Resnarkoba  Ildani  Ilyas,  dikarenakan  tindak  pidana  narkotika  termasuk kategori tindak pidana berat meskipun tersangkanya  adalah seorang anak (Ilyas, 2022). Akan tetapi, dalam  proses  pemeriksaan  pada  tahap  penyidikan  di  Polresta  Barelang,  pihak  kepolisian  tetap berusaha memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
Pengaturan diversi pada tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polresta  Barelang  yaitu  adanya  kewenangan  absolut  dari  penyidik  untuk  melakukan  upaya  diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan tetapi dari semua kasus yang  ditangani  selama  ini  tidak  ada  satupun  upaya  diversi  yang  diterapkan.    Hak  yang  dilanggar dalam  penyidikan  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yaitu penyidik  tidak  mengutamakan  azas  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penyidik  tidak  memberikan bantuan  hukum  dan  bantuan  lain  secara  efektif,  penyidik  tidak  meminta  pertimbangan  tenaga  ahli dalam  melakukan  penyidikan,  dan  tidak  memberitahukan  hak  memperoleh  bantuan  hukum.  Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang  melakukan  tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam
penyidikan  yaitu  meminta  orang  tua  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  mendampingi  anak selama proses penyidikan, memberikan pembinaan terhadap anak selama menjalani masa penahanan pada  tingkat  penyidikan,  dan  menyelesaikan  proses  penyidikan  dalam  batas  waktu  7  (tujuh)  hari dengan perpanjangan 8 (delapan) hari.

## Daftar Pustaka
Dollar,  D.,  &  Riza,  K.  (2022).  Penerapan  Kualifikasi  Penyalahguna,  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan  Tindak  Pidana  Narkotika  demi  Mewujudkan  Nilai  Keadilan.  Kajian  Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 1(1), 13-21.
Gultom,  M.,  &  Sumayyah,  D.  (2008).  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  sistem  peradilan pidana anak di Indonesia.
Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 27-35.
Ilyas, I. (2022). Kasat Resnarkoba Polresta Barelang. Hasil Wawancarai: 08 November 2022. Joni,  M.,  &  Tanamas,  Z.  Z.  (2009).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif  Konvensi Hak Anak: Citra Aditya Bakti.
Pradana,  Y.  (2022).  Implementasi  Prinsip  “Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak”  dalam  proses persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(2), 43-53.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2013).  Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan  Singkat.  Radja Grafindo Persada.
Suharsimi, A. (2002). Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak