ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696

## ANALISA AKURASI PENYALURAN DANA PENGEMBALIAN TABUNGAN KEPADA PNS MELALUI BANK BRI (PERSERO), TBK DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISA SWOT
Gatut D Purwoko 1)
1) dosen universitas pamulang, email : gatut_dp@yahoo.com ARTICLES INFORMATION ABSTRACT

## JURNAL SEKURITAS
( Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi )
Vol.2, No. 1, September  2018 Halaman  : 119 – 137 © LPPM & Prodi Manajemen UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2581-2777 ISSN ( print )     : 2581-2696

## Keyword :
Analisa Akurasi Penyaluran Dana, Analisa SWOT
JEL. classification : D79, E32, G30, M20

## Contact Author :

## PRODI MANAJEMEN UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : jurnalfinance.unpam@gmail.com
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  1)  apakah  Penyaluran dana  Pengembalian  Tabungan  Perumahan  melalui  Bank  BRI (Persero),  Tbk  sudah  berjalan  dengan  baik  sesuai  prinsip keterbukaan,  akuntabilitas,  dapat  dipercaya,  bertanggungjawab dan adil serta pemantauan manajemen terhadap visi dan misi Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  dan kualitatif  dengan  menggunakan  Jumlah  populasi  sebanyak  34 cabang Bank BRI di seluruh Indonesia. Teknik penentuan sampel penelitian  ini  menggunakan  data  cabang  yang  paling  tinggi melakukan  kesalahan  bayar  dan  metode  yang  digunakan  untuk peneilitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  Metode  Anasilisis SWOT.
Berdasarkan    hasil  analisa  SWOT  yang  telah  dilakukan  bahwa peta  terdapat  di  Kuadran  ke  II,  yang  artinya  ada  2  faktor  yang sangat dominan, yaitu faktor Kekuatan dan faktor Ancaman, yang berarti  bahwa  Faktor  Kekuatan  yang  cukup  besar  dalam mengatasi faktor Ancaman yang timbul dari luar.
This  study  aims  to  know  1)  whether  the  Distribution  of  Housing Savings  Returns  through  Bank  BRI  (Persero)  Tbk  has  been running  well  according  to  the  principles  of  openness, accountability,  credibility,  responsibility  and  fair  and  monitoring the management of existing vision and mission.
This research uses quantitative and qualitative research methods by  using  the  total  population  of  34  branches  of  Bank  BRI throughout  Indonesia.  The  technique  of  determining  the  sample of  this  study  using  the  data  of  the  highest  branch  to  make  a mistake pay and methods used for this research is to use SWOT Analysis Method.
Based  on the results of SWOT analysis that has been done that the  map  is  in  Quadrant  to  II,  which  means  there  are  two  factors that  are  very  dominant,  namely  the  Power  factor  and  Threat factor,  which  means  that  a  considerable  strength  factor  in overcoming the threats that arise from outside.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696

## A. Pendahuluan
Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  14  tahun  1993  tentang  Tabungan Perumahan  Pegawai  Negeri  Sipil  Jo  Keputusan Presiden  RI  Nomor  46 tahun  1994  tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1993 dengan tujuan untuk mengelola tabungan  perumahan  PNS.  Terbentuknya  badan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan kesehjateraan PNS, Khususnya di bidang perumahan melalui Bantuan Uang Muka KPR dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah di atas tanah sendiri bagi yang belum memiliki rumah dan Pengembalian Tabungan yang diberikan kepada PNS pada saat berhenti bekerja baik karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab lain yang selama dinas aktifnya belum pernah memanfatkan bantuan dari BAPERTARUM-PNS.
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  No.14  Tahun  1993  tentang  Tabungan  Perumahan Pegawai  Negeri  Sipil,  yang  dimaksud  dengan  Tabungan  Perumahan  Pegawai  Negeri  Sipil adalah  “Iuran  yang  dipotong  dari  setiap  PNS  berdasarkan  azas  keadilan  dan kegotongroyongan  yang  peruntukkannya  digunakan  untuk  penyediaan  uang  muka pembelian rumah melalui kredit pemilikan rumah dari perbankan”.
Sedangkan  konsep  Tabungan  Perumahan  Rakyat  menurut    Kementerian  Negara Perumahan Rakyat adalah untuk mendorong masyarakat menabung agar beban cicilan KPR dapat  lebih  terjangkau  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,  dan  awal  program  ini diprioritaskan  memfasilitasi  Program  KPRS/KPRS  Mikro  Bersubsidi,  dengan  cara Pemerintah  (Pusat  dan  Daerah)  akan  memberikan  fasilitas  subsidi  perumahan.  Subsidi tersebut  akan  dimanfaatkan  bagi  masyarakat  sebagai  insentif  untuk  menabung  sekaligus untuk  memperkuat  likuiditas  BPR  dalam  penerbitan  pokok  pinjaman  untuk  KPRS/KPRS Mikro”.
Program  tabungan  semacam  ini  telah  diterapkan  di  beberapa  negara,  seperti  China, Brazil,  Meksiko,  dan  Singapura.  Di  Singapura,  misalnya,  program  ini  disebut Central Providen  Fund (CPF)  yang  semula  ditujukan  untuk  membiayai  perumahan  seluruh karyawan  yang  bekerja  di  negara  pulau  itu,  baik  swasta  maupun  pegawai  negeri.  Setelah sukses, CPF tidak hanya membiayai kepemilikan rumah, tetapi lebih luas lagi seperti biaya renovasi,  penggantian  rumah,  kesehatan  serta  investasi  bagi  profesional  yang  ingin berusaha.  Dalam  program  ini  dana  dihimpun  melalui  pemotongan  gaji  karyawan  sebesar 21%  ditambah  bantuan  (keharusan)  dari  perusahaan  atau  instansi  tempatnya  bekerja sebesar 19% dari gaji.
Program  Pengembalian  Tabungan  atau  selanjutnya  disingkat  “PT”,  adalah  Jumlah Tabungan  Perumahan  PNS  yang  diberikan  kepada  PNS  pada  saat  berhenti  bekerja  baik karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab lain dan selama dinas aktifnya belum pernah memanfatkan bantuan dari BAPERTARUM-PNS.
Adapun  jumlah  besaran  iuran  tabungan  perumahan  yang  dipotong  dari  setiap  PNS adalah berdasarkan golongan ruang masing-masing PNS, yaitu sebesar :
 Golongan I : Rp.  3.000,-
 Golongan II : Rp.  5.000,-
 Golongan III : Rp.  7.000,-
 Golongan IV
: Rp.10.000,-
Dasar Pelaksanaan penyaluran pembayaran “PT” ini adalah berdasarkan :
1.  Keputusan  Presiden  No.14  Tahun  1993  tentang  Tabungan  Perumahan  Pegawai  Negeri Sipil.
2.  Keputusan  Presiden  No.46  Tahun  1994  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Pada  awalnya  program  “PT”  ini  diberikan  kepada  PNS  melalui  PT.TASPEN  bersamaan ketika  PNS  mengambil  pensiunnya  di  PT.TASPEN.  Namun  karena  adanya  beberapa perubahan  kebijakan  yang  terjadi  di  PT  TASPEN,  maka  sejak  tahun  2003  pengurusan pengambilan “PT” dialihkan ke PT Bank Rakyat Indonesia.
Pemilihan  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  sebagai  Bank  Pembayar  untuk  Pengembalian Tabungan  karena  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  memiliki  cabang  yang  menjangkau  PNS sampai ke pelosok daerah dimana PNS bekerja dan, penggunaan jaringan “ Sistem Host To Host ”  yang  dimiliki  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  sangat  membantu  PNS  dalam  memperoleh Pengembalian Tabungannya.
Semula  pelaksanaan  kerjasama  ini  sangat  membantu  BAPERTARUM-PNS  dalam melayani PNS di seluruh Indonesia. Namun dalam perjalanannya mulai timbul permasalahan dalam  pelaksanaan  pemba yaran  “PT”  tersebut,  yaitu  seringnya  “Kesalahan  Bayar”  yang dilakukan oleh petugas pelaksana PT Bank Rakyat Indonesia kepada PNS di lapangan, yang tentunya  hal  ini  sangat  merugikan  bagi  BAPERTARUM-PNS  khususnya  PNS  dalam menerima  kembali  Tabungan  Perumahannya.  Jumlah  Kesalahan  Bayar  terhadap pembayaran Pengembalian Tabungan dapat terlihat dari Tabel dibawah ini : Tabel 1 : Transaksi PT dan Kesalahan Bayar
NO  TAHUN TRANSAKSI PT KESALAHAN BAYAR % Rp. PNS Rp. PNS 1 2005 62.400 59.808 540 7.873 0,87% 2 2006 66.700 58.649 701 11.855 1,05% 3 2007 71.310 57.302 149 1.990 0,21% 4 2008 66.864 87,15 1.143 14.291 1,71% 5 2009 101.290 72.871   1.837 14.200 1,81% 6 2010 99.717 73.286   1.647 12.576 1,65%
Sumber data : BAPERTARUM-PNS (2010)
Dari tabel diatas terlihat bahwa total jumlah kesalahan bayar tahun 2005 sebesar Rp.540 juta atau sebesar 0,87% dari total transaksi “PT” sebesar Rp.62,4 Milyar meningkat terus sampai dengan tahun 2009 pada titik tertinggi sebesar Rp.1,837 Milyar atau sebesar 1,87% dari total transaksi  “PT”  sebesar  Rp.101.249  Milyar.  Penurunan  terjadi  pada  tahun  2007  sebesar Rp.149  juta  dan  tahun  2010  sebesar  Rp.1,647  Milyar.  Namun  hal  ini  bukan  berarti  adanya perbaikan pelayanan dalam penyaluran pembayaran “PT”. Karena jumlah tingkat kesalahan bayar  timbul  masih  sangat  besar  dan  signifikan  sekali  sehingga  harus  segera  dilakukan “perubahan” untuk meminimalisir tingginya tingkat kesalahan bayar tersebut.
Tingginya  tingkat  Kesalahan  Bayar  ini  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  citra BAPERTARUM-PNS  khususnya  dalam  memberikan  pelayanan  yang  optimal terhadap  PNS baik secara materiil maupun immaterial.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  Latar  Belakang  permasalahan  tersebut  di  atas,  masalah  yang muncul dalam pe mbayaran “PT” dari BAPERTARUM-PNS ke PT Bank Rakyat Indonesia dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1.  Tingginya  Tingkat  Kesalahan  Bayar  yang  dilakukan  oleh  PT  BRI  (Persero),  Tbk kepada PNS
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
2.  Tidak  Lengkapnya  Data  Riwayat  Kepangkatan  PNS  yang  diberikan  kepada  petugas PT BRI di lapangan, yang dapat mengakibatkan jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan Tabungan yang harus di terima PNS.
3.  Lamanya  Proses  Pengambilan  PT  di  cabang  PT  BRI  yang  dikarenakan  masalah Komputer yang Offline atau masalah administrasi lainnya (tidak kelengkapan.
4.  Tidak terdaftarnya NIP PNS pada database BAPERTARUM-PNS, dikarenakan belum lengkapnya  Sistim  Database  PNS  yang  dimiliki  saat  ini,  sehingga  mengakibatkan proses pengembalian PT belum dapat diproses saat itu.

## C. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah seperti yang diuraikan diatas, maka penulis memilih masalah  yang  akan  diteliti  di  dalam  tesis  ini,  yaitu  tentang  masalah  Tingginya  Tingkat Kesalahan Bayar dalam pelaksanaan pembayaran PT melalui PT Bank Rakyat Indonesia s erta bagaimana cara untuk “meminimalisasi” tingkat kesalahan bayar tersebut.

## D. Pembatasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
1.  Lokasi  yang  diteliti  terbatas  pada  cabang  atau  regional  yang  paling  banyak  tingkat kesalahan bayarnya,  yaitu : Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Sumatera Selatan melalui program Bimbingan Teknis pada periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010.
2. Data yang akan diteliti adalah Transaksi pembayaran “PT” tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.
3.  Penelitian  ini  hanya  meliputi  penyaluran  Pengembalian  Tabungan  saja  dan  tidak mencakup  pada  laporan  Keuangan  BAPERTARUM-PNS  pada  periode  tersebut.  Hal ini  dimaksudkan  bahwa  fokus  utama  pembahasan  tesis  ini  hanya  pada  program Pengembalian  Tabungan  kepada  PNS.  Karena  bila  membahas  Laporan  Keuangan BAPERTARUM-PNS,  maka  harus  membahas  program  layanan  BAPERTARUM-PNS yang  ada  seperti  Bantuan  Uang  Muka  atau  Bantuan  Sebagian  Biaya  Membangun diatas  lahan  milik  PNS  sendiri  atau  permasalahan  lain  yang  timbul  dalam  Laporan Keuangan tersebut.

## F.  Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  “meminimalisasi”  tingginya  tingkat Kesalahan Bayar “PT” di PT Bank Rakyat Indonesia.

## G.  Manfaat Penelitian
1.  Manfaat  praktis,  penelitian  ini  dapat memberikan  masukan kepada  BAPERTARUM- PNS untuk mengambil Kebijakan yang Strategis terhadap pelaksanaan Pembayaran ”PT” melalui PT Bank Rakyat Indonesia.
2.  Manfaat Bagi Peneliti lain, Sebagai referensi dalam penelitian- penelitian lebih lanjut khususnya mengenai masalah yang sama.
3.  Manfaat Bagi peneliti, menambah wawasan peneliti tentang pelaksanaan penyaluran dana  TAPERUM-PNS  khususnya  Pengembalian  Tabungan  dan  pengaruhnya terhadap kepuasan pelayanan kepada PNS di seluruh Indonesia.

## H. Tinjauan Theoritis
1.  Pengertian Tabungan Perumahan
Berdasarkan Keputusan Presiden No.14 tahun 1993 adalah Iuran yang wajib disetor oleh  setiap  PNS  dalam  suatu  Tabungan  Perumahan  PNS  yang  pemanfaatannya khusus  digunakan  untuk  penyediaan  uang  muka  bagi  PNS  yang  semasa  aktifnya akan  membeli  rumah  secara  kredit  melalui  Lembaga  Perbankan,  berdasarkan  azas
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
keadilan  dan  gotong  royong  diantara  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sedangkan  bagi  PNS yang pada masa aktifnya belum memanfaatkan tabungan Perumahan ini, maka akan dikembalikan pada saat pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lain. Program  Tabungan  Perumahan  ini  erat  kaitannya  dengan  program  pemerintah khususnya dalam bidang perumahan. Salah satu program pembangunan perumahan yang  digulirkan  di  negeri  ini  adalah  pengadaan  rumah  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS). Mengapa PNS? Dalam kesehariannya, PNS memiliki tugas yang teramat vital. Mereka  motor  penggerak  pembangunan  dari  masa  ke  masa.  Setiap  warga  negara, mau-tak-mau, suka-tak-suka, akan selalu berhubungan dengan aparatur birokrasi itu, dari mereka lahir hingga meninggal dunia.
Jika  ditarik  ke  belakang,  kebijakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  perumahan  bagi aparatur  birokrasi  telah  berlangsung  sejak  jaman  kolonial  Belanda.  Melalui Burngerlyke  Woning  Regeling (BWR) staatblad 1934  No.  147  berikut  aturan-aturan perubahannya,  pemerintah Belanda mengatur pengadaan tempat tinggal untuk PNS dengan sistem sewa.
Kala  itu,  pemerintah  membangun  rumah-rumah  dinas  untuk  pegawai  dan  rumah jabatan  untuk  pejabat  pemerintah  dengan  anggaran  pemerintah  sendiri.  Namun, pada masa pendudukan Jepang, kegiatan ini terhenti karena situasi perang. Setelah  penyerahan  kedaulatan,  program  ini  kembali  dilanjutkan.  Pemerintah membangun  kawasan  perumahan  di  berbagai  kota  yang  kemudian  dimanfaatkan PNS  dari  berbagai  instansi  pemerintah  dengan  sistem  sewa.  Di  Yogyakarta, misalnya, dibangun Komplek Perumahan Baciro, sedangkan di Jakarta ada Komplek Perumahan  Panaragan  Baru.  Memasuki  era  1970-an,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  baru  yang  mengijinkan  PNS  dengan  syarat-syarat  tertentu  untuk  membeli rumah  dinas  yang  mereka  tempati.  Uang  hasil  penjualan  rumah  tersebut  akan digunakan untuk membangun rumah dinas baru bagi PNS yang lain.
Namun, memasuki era 1980-an, pola sewa-beli itu dirasa sudah tak mungkin lagi dilakukan.  Jumlah  PNS  bertambah  menjadi  begitu  besar  sejalan  dengan pertumbuhan  laju  pembangunan  nasional.  Bersamaan  dengan  itu  anggaran pemerintah  semakin  terbatas,  sehingga  upaya  untuk  mengadakan  fasilitas perumahan bagi PNS tidak lagi memungkinkan.  Keadaan ini  semakin memperberat anggaran pemerintah ketika terjadi kelesuan perekonomian nasional akibat anjloknya harga  minyak  pada  awal  tahun  1980-an.  Akhirnya  pada  tahun  1984,  pemerintah mengambil  keputusan  yang  sangat  berat,  meniadakan  dana  pembangunan perumahan dinas bagi PNS.
Sebagai  gantinya  pemerintah  memberikan kesempatan  bagi  PNS  untuk  membeli rumah  melalui  fasilitas  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  dari  Bank  Tabungan  Negara (BTN).  PNS  pun  mendapat  hak  isitimewa  berupa  KPR  bersubsidi  yang memungkinkan mereka mencicil rumah yang dibelinya dengan suku bunga di bawah KPR komersial.
Kendati  didukung  dengan  beragam  kemudahan,  bukan  berarti  jalan  PNS  untuk mendapatkan rumah semakin lapang. Persoalan baru pun muncul dan terasa begitu memberatkan, yaitu uang muka pembelian rumah yang jumlahnya bisa mencapai 20- 30  persen  dari  harga  jual  rumah.  PNS  pun  kewalahan  menyediakannya.  Padahal, kalau tidak mampu menyediakannya, fasilitas KPR-BTN tidak akan mengucur. Pemerintah  pun  segera  mencari  jalan  keluar  dengan  strategi  yang  tepat. Berangkat  dari  azas  kegotong-royongan,  pemerintah  mempelajari  potensi  yang dimiliki PNS untuk menolong dirinya sendiri secara bersama-sama, dengan semangat gotong royong. Dengan falsafah bangsa yang sudah berakar ini, banyak beban berat dapat diatasi karena dipikul bersama-sama.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Setelah  melakukan  pengkajian  secara  seksama,  pemerintah  pun  berkesimpulan bahwa  masalah  uang  muka  yang  melilit  PNS  dapat  dipecahkan  jika  PNS  dilibatkan dalam suatu program tabungan perumahan.
Berdasarkan  kajian-kajian  yang  dilakukan  ditambah  dengan  masukan  dari berbagai  instansi  terkait  yang  disepakati  dalam  sidang  Badan  Kebijaksanaan Perumahan  Nasional  (BKPN),  akhirnya  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat mengajukan usulan Program Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum- PNS)  kepada  Presiden  Soeharto.  Usulan  ini  menjadi  konkret  dengan  diterbitkannya Keputusan  Presiden  No.  14  tahun  1993  tentang  Tabungan  Perumahan  Pegawai Negeri  Sipil,  tertanggal  15  Pebruari  1993.  Sebagai  pengelola  tabungan  tersebut dibentuk  Badan  Pertimbangan  Tabungan  Perumahan  Pegawai  Negeri  Sipil (BAPERTARUM-PNS)  dengan  Ketua  langsung  dijabat  oleh  Presiden  dan  Menteri Negara Perumahan Rakyat sebagai Ketua Harian.
Dalam  menjalankan  fungsinya,  Bapertarum-PNS  lebih  ditekankan  pada  aspek penghimpunan dana, sedangkan pembangunan rumahnya diserahkan kepada pihak- pihak  yang  layak,  seperti  Perum  Perumnas  dan  pengembang  yang  memenuhi kualifikasi.  Penghimpunannya  pun  dipilih  dengan  cara  langsung  memotong  gaji sebelum diterima PNS. Setiap PNS menabung sesuai dengan golongan pangkatnya. Golongan I Rp. 3000, Golongan II Rp 5000, Golongan III Rp 7000, dan Golongan IV Rp  10.000.  Hasilnya,  sebesar  40%  disimpan  untuk  pemupukan  dana  dan  60% sisanya  digunakan  untuk  bantuan  uang  muka  kredit  kepemilikan  rumah  (KPR)  atau sebagian  biaya  membangun  rumah  di  atas  tanah  sendiri.  Besarnya  bantuan bervariasi  berdasarkan  golongan  PNS  penerimanya.  Untuk  PNS  golongan  I, besarnya bantuan ditetapkan sebanyak Rp 1,2 juta, Rp 1,5 juta untuk golongan II, Rp 1,8  juta  untuk  golongan  III,  sementara  PNS  golongan  IV  mendapatkan  bantuan sebesar  Rp  2,1  juta.  Adapun  PNS  yang  tidak  memanfaatkan  layanan  Bapertarum- PNS akan menerima kembali dana tabungannya sebesar pokok tabungan pada saat berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain. Untuk  memahami  lebih  jauh  lagi  tentang  Tabungan  Perumahan,  dibawah  ini diberikan  beberapa  definisi  tentang  tabungan  Perumahan  yang  dapat  memberikan gambaran  mengenai  konsep-konsep  dasar  yang  terkandung  dalam  Tabungan Perumahan, yaitu dari :
1) Artle,  Roland  and  Pravin  Varaiya  (1978).  Life  Cycle  Consumption  and Homeownership,  Journal  of  Economic Theory,  18,  1,  38-58 : “Housing Provident Fund  (HPF)  adalah  merupakan  salah  satu  alat  yang  dikembangkan  oleh pemerintah  Cina  dalam  upaya  untuk  memprivatisasi  perumahan  yang sebelumnya  dimiliki  publik.  Program  ini  telah  berhasil  selama  beberapa  dekade terakhir  dalam  membantu  privatisasi  saham  perumahan  perkotaan  di  Cina. Tantangan untuk HPF adalah untuk memotivasi orang peserta yang berada dalam sistem tetapi belum membeli rumah mereka. Dengan Program Housing Privident Fund,  Pemerintah  China  telah  memulai  pada  upaya  untuk  mengurangi  jumlah penyewa yang tinggal di perumahan milik umum.
Dana  tabungan  perumahan  ini  awalnya  diperkenalkan  sebagai  program percontohan  di  Shanghai  pada  akhir  1991,  dan  diperpanjang  secara  nasional pada  tahun  1995.  Program  ini  terbuka  untuk  karyawan  instansi  pemerintah, BUMN,  perguruan  tinggi,  rumah  sakit,  dan  beberapa  perusahaan  semi-negara. Baru-baru  ini  pemerintah  telah  mengamanatkan  bahwa  semua  karyawan  yang memenuhi syarat harus mengikuti program ini, meskipun pekerja swasta bekerja tidak harus untuk berpartisipasi.
Seorang karyawan yang bergabung dengan program ini setuju untuk memiliki antara 4% dan 10% dari gaji mereka disimpan ke dalam sebuah rekening khusus
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
di  bank  milik  negara.  Sementara  account  ini  hanya  membayar  tingkat  bunga bebas  risiko,  majikan  peserta  memberikan  cocok  dengan  satu-untuk-satu  untuk setiap  Yuan  yang  deposito  karyawan  ke  account.  Dana  ini  disimpan  ke  dalam account  yang  sama  dan  mereka  juga  mendapatkan  tingkat  risiko-bebas. Karyawan  memiliki  rekening,  dan  semua  uang  di  dalamnya,  meskipun  mereka hanya  dapat  menggunakan  dana  untuk  pembelian  rumah.  Haruskah  karyawan mati,  dana  mereka  menjadi  bagian  dari  harta  mereka.  Setelah  di  program, namun,  karyawan  harus  terus  iuran  bulanan  mereka  ke  rekening  HPF  mereka sampai mereka pensiun, meninggal dunia, atau dipisahkan dari majikan mereka. Karyawan  mungkin  tidak  secara  sukarela  mengundurkan  diri  dari  program  ini sementara  mereka  masih  dipekerjakan  oleh  badan  negara  atau  disponsori negara.  Kecuali  untuk  tidak  bisa  menarik  diri  dari  program  ini,  ini  komponen tabungan  dari  sistem  sangat  mirip  dengan  401  (k)  atau  program  pensiun  IRA  di Amerika Serikat.
2)  Di  Singapura,  badan  yang  mengelola  perumahan  bagi  para  anggotanya  yang disebut  “ Central  Providen  Fund  (CPF) ”.  Pada  mulanya  skema  CPF  sebagian besar  dikhususkan  untuk  tabungan  pensiun  saja.  Kontribusi  statis  dari  masing- masing  anggotanya  adalah  sebesar  5  %  baik  oleh  pemberi  kerja  dan  karyawan pada  gaji  dan  individu  yang  disimpan  dalam  suatu  CPF  account  dan  pada akhirnya  dapat  diambil  oleh  yang  bersangkutan  pada  saat  pensiun  sesuai  yang dilakukan oleh BAPERTARUM-PNS.
3)  Ohio  Housing  Finance  Agency  adalah  sebuah  lembaga  indenpenden  yang dibentuk dan didirikan paa tahun 2005 berdasarkan amandemen pada pasal 431 mengenai pembiayaan perumahan. Lembaga tersebut menyediakan kredit murah kepada  pemilik  rumah  dan  KPR  untuk  pembeli  rumah,  penawaran  insentif keuangan bagi pengembang penyediaan rumah untuk meningkatkan penyediaan perumahan  sewa  yang  terjangkau  dan  membantu  pengembang  properti  untuk memperhatikan keamanan, lingkungan yang baik bagi perumahan murah.
4) Kementerian  Negara  Perumahan  Rakyat  :”Konsep  TPR  (Tabungan  Perumahan Rakyat) adalah untuk mendorong masyarakat menabung agar beban cicilan KPR dapat  lebih  terjangkau  bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,  dan  awal program  ini  diprioritaskan  memfasilitasi  Program  KPRS/KPRS  Mikro  Bersubsidi, dengan  cara  Pemerintah  (Pusat  dan  Daerah)  akan  memberikan  fasilitas  subsidi perumahan.  Subsidi  tersebut  akan  dimanfaatkan  bagi  masyarakat  sebagai insentif  untuk  menabung  sekaligus  untuk  memperkuat  likuiditas  BPR  dalam penerbitan pokok pinjaman untuk KPRS/KPRS Mikr o”.

## 2.  Dasar Hukum
a.  Keputusan  Presiden  No.14  Tahun  1993  tentang  Tabungan  Perumahan  Pegawai Negeri Sipil.
b.  Keputusan  Presiden  No.46  Tahun  1994  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan Presiden No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
c.  Keputusan  Kepala  Pelaksana  Sekretariat  Tetap  BAPERTARUM-PNS  Nomor: 90/KPTS/TAPERUM-PNS/VI/2000  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyaluran  Bantuan BAPERTARUM-PNS.
d.  Perjanjian  Kerjasama  antara  BAPERTARUM-PNS  dengan  PT  Bank  Rakyat Indonesia  No.  20/Add.PKS/TAPERUM-PNS/9/2008  &  B.547-DIR/HBL/09/08 tanggal 1 September 2008 tentang Pengembalian Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
3. Mekanisme pelaksanaan kerjasama penyaluran “PT”
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kerjasama Penyaluran Pembayaran “PT” dengan PT Bank Rakyat Indonesia, adalalah terdiri dari :
a. Penandatanganan  Kerjasama  Pelayanan  Penyaluran  Pengembalian  Tabungan antara  BAPERTARUM-PNS  dengan  PT  Bank  Rakyat  Indonesia,  sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan layanan Pengembalian Tabungan.
b. Penyusunan  Standar  Operasional  dan  Prosedur  Penyaluran  Pembayaran Pengembalian  Tabungan,  sebagai  Landasan  Hukum  dalam  pelaksanaan operasional  pelayanan  Pengembalian  Tabungan  kepada  PNS  melalui  PT  Bank Rakyat Indonesia.
c. Memberikan Sosialisasi tentang mekanisme penyaluran Pengembalian Tabungan beserta  permasalahannya,  sebagai  tindaklanjut  dari  pelaksanaan  Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani bersama.
d. PT  Bank  Rakyat  Indonesia  berkewajiban  mengirimkan  Pelaporan  Realisasi Pencairan  Pengembalian  Tabungan  sebagai  dasar  BAPERTARUM-PNS melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Pencairan  Pengembalian Tabungan melalui PT Bank Rakyat Indonesia.
e. Pengawasan  baik  secara  “ On  Desk ”  maupun  tinjauan  langsung  ke  lapangan khususnya  cabang-cabang  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  untuk  mengetahui permasalahan yang timbul di lapangan.
f. Monitoring  dan  evaluasi  terhadap  hasil  pengawasan  sebagai  tindak  lanjut terhadap permasalahan yang timbul di lapangan.

## 4. Perhitungan Pembayaran “PT”
Konsep  perhitungan  pembayaran  “PT”  adalah  dihitung  berdasarkan  Iuran  yang dipotong  sejak  PNS  tersebut  diangkat  dan  bekerja  sampai  dengan  masa  PNS tersebut  pensiun  sesuai  dengan  golongan  ruang  yang  dimiliki  oleh  PNS  tersebut. Sebagai contoh adalah : Bapak Budi adalah PNS di Dep. Dalam Negeri Jakarta, dan diangkat menjadi PNS pada tanggal 01-01-1977 pada usia 24 Tahun digolongan   II/a pada  tanggal 01-06-2009 yang bersangkutan memasuki usia pensiun dengan masa kerja  selama  32  tahun,  dengan  riwayat  kepangkatan/golongan  bapak  Budi  sebagai berikut:
1. TMT : 01-01-1977 diangkat sebagai PNS  Gol II/a 2. TMT : 01-04-1993 naik menjadi Gol III/a 3. TMT : 01-04-2009 naik menjadi Gol IV/a 4. TMT : 01-06-2009 Pensiun Gol IV/a
Perlu  diiformasikan  bahwa  Perhitungan  Pengembalian  Tabungan  Dihitung  mulai Tanggal 1 Januari 1993, maka Perincian Pengembalian Tabungan Bapak Budi adalah sebagai berikut:
1.  01-01-1993 s/d 31-03-1993  Gol II =        3  bulan  x  Rp.5.000,-    =    Rp. 15.000,- 2.  01-04-1993 s/d 31-03-2009  Gol III =  191  bulan  x  Rp7.000,-      =  Rp. 1.337.000,- 3.  01-04-2009 s/d 01-06-2009  Gol IV =          2  Bulan  x  Rp.10.000,-=  Rp. 20.000,- Jumlah Tabungan = Rp.  1.372.000,-

## 5. Persyaratan PNS Yang Berhak Mendapatkan “PT”
Persyaratan PNS penerima PT adalah semua Pegawai Negeri Sipil yang :
a.  Mengiur Tabungan Perumahan.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
b.  Bukan berasal dari lingkungan POLRI, Militer, BUMN, BUMD, Perhutani, Berhenti sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  baik  karena  memasuki  usia  Pensiun  atau meninggal dunia atau karena sebab lainnya.
c.  Semasa masih aktif belum memanfaatkan atau tidak menerima layanan Taperum baik  berupa  Bantuan  Uang  Muka  (UM-KPR)  atau  Bantuan  Sebagian  Biaya Membangun Rumah (BM) kecuali program layanan Pinjaman.

## I. Kerangka Berfikir
Adapun Kerangka Berpikir dari Penyaluran Dana Taperum ini adalah merupakan alur permohonan  pencairan  PT  sejak  awal  proses  permohonan  dari  PNS  sampai  dengan proses pembayaran dana PT dapat dicairkan oleh PNS tersebut, yaitu :
1.  PNS  datang  ke  Instansi  setempat  untuk  mengambil  Formulir  Pengembalian TAPERUM-PNS yang telah ditanda-tangani/disyahkan oleh Pejabat yang berwewang dari Instansi yang bersangkutan.
2.  PNS  datang  ke  Kantor  Cabang  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  pembayar  dengan membawa  formulir  dan  dokumen  pendukung  berupa  SK  Golongan,  Kartu  Pegawai dan SK Pensiun.
- Kantor  Cabang  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  melakukan  Pengecekan  terhadap keabsahan  Formulir  Pengembalian  TAPERUM-PNS  dan  bila  sesuai  dengan persyaratan maka akan membayarkan dana PT kepada PNS yang bersangkutan.
- Apabila belum/tidak dapat dibayarkan, Kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia Pembayar  akan  mengembalikan  seluruh  dokumen  kepada  PNS  dan menyarankan untuk menghubungi BAPERTARUM untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
- PNS yang belum dapat dibayarkan, menghubungi/menyurati  BAPERTARUM.
- Berdasarkan  laporan/surat  dari  PNS,  BAPERTARUM  melakukan  penelitian  dan verifikasi serta menjawab permasalahan PNS.
Instansi PNS                            Kanca BRI b a e d g f
c BAPERTARUM-PNS DATA SITARUM
Gambar 4 : Skema pembayaran PT melalui PT Bank Rakyat Indonesia,
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696

## J.  Metodologi Penelitian

## 1.  Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  BAPERTARUM-PNS  di  Wisma  Iskandarsyah  Blok  B2-B3, kaveling 12-14, Jalan Iskandarsyah Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

## 2.  Waktu Penelitian
a.  Tahap Persiapan
Tahap ini adalah tahapan awal yaitu melakukan tinjauan umun dan proses perijinan terhadap BAPERTARUM-PNS sebagai tempat penelitian.
b.  Tahap pengumpulan data
Tahap  ini  adalah  tahap  pelaksanaan  untuk  memperoleh  data  penelitian  melalui wawancara di BAPERTARUM-PNS.
c.  Tahap pengolahan data.
Tahap  ini  untuk  mengolah  dan  menganalisis  data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil wawancara.
d.  Tahap penyusunan laporan Tahap ini merupakan tahap pembuatan penelitian.

## 3.  Metode Penelitian
Data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dihasilkan dari penelitian ini diolah secara    manual  maupun  dengan  menggunakan  komputer.  Data  yang  telah dikumpulkan,  disusun  dan  diolah  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan diinterpretasikan secara deskriptif.
Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a.  Analisa Data Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana PT dan Hasil Rekonsiliasi
Kesalahan Bayar dari Tahun 2005 s/d 2010,
Adalah analisa terhadap data-data sekunder hasil Realisasi transaksi PT melalui PT  Bank  Rakyat  indonesia  dan  hasil  pemeriksaan  dokumen  realisasi  PT  yang telah diolah kembali.
b.  Analisa  Hasil  Kuesioner  dan  Wawancara  dengan  Petugas  PT  Bank  Rakyat Indonesia di beberapa cabang di Indonesia.
c.  Analisa SWOT yang berguna untuk mengambil Kebijakan yang dianggap penting mengatasi permasalahan ini.
Dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  bidang  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya maka perlu dilakukan identifikasi seluruh faktor kekuatan dan kelemahan sehingga  keduanya  dapat  dijadikan  sumber  kekuatan  organisasi  sebagai  kapasitas sumber  daya  yaitu  dengan  mengenali  kekuatan  yang  dimiliki  dan  kelemahan  yang mungkin  ada  dan  harus dihindari.  Untuk menyusun  strategi  dan  rencana kerja guna menanggulangi  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  perlu  dilakukan  identifikasi faktor –faktor  kunci  yang  dapat  menunjang  atau  menghambat  keberhasilan,  baik faktor internal maupun eksternal.
Analisis  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  faktor –faktor  tersebut  dilakukan dengan menggunakan salah satu dari Teknik Analisis Managemen (TAM) yaitu teknik analisis  SWOT.  Teknik  analisis  SWOT ini  adalah  cara  menerapkan  metode  ilmiah dalam  merinci  dan  menilai  keadaan  lingkungan  secara  konprehensif  guna memperoleh informasi faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
sehingga  menghasilkan strategi,  program  dan kegiatan  yang tepat  dan  menjelaskan identifkasi  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  dari  keadaan  lingkungan  pada pelaksanaan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  pada  Penyaluran  Dana Taperum-PNS.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  organisasi  dibagi  dalam  2  (dua) kelompok yaitu faktor Internal dan eksternal yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.  Faktor Internal:
a) Strengths (kekuatan) , adalah kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas  dengan  baik  dan  benar  dengan  sumber  daya  yang  cukup  dan  dalam kondisi baik.
b) Weaknesses (kelemahan) , adalah  kemampuan  yang  rendah  dalam menyelesaikan tugas dengan sumber daya yang terbatas dan kapasitas yang berkurang.

## 2.  Faktor Eksternal
a) Opportunities (peluang)  adalah  Input  yang  dapat  diolah  dan  mendatangkan suatu keuntungan atau manfaat yang besar dikemudian hari.
b) Threats (ancaman),  adalah  suatu  kondisi  yang  dapat  menghalangi,  bahkan dapat  menimbulkan  resiko  kegagalan  dalam  mencapai  sesuatu  yang diharapkan.
Adapun  langkah-langkah  pelaksanaan  analsis  SWOT  dapat  dibagikan  dalam  lima langkah:
1. Menyiapkan sesi SWOT.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
3. Mengidentifikasi kesempatan dan ancaman.
4. Melakukan ranking terhadap kekuatan dan kelemahan.
5. Menganalisis kekuatan dan kelemahan.
Hubungan ke 3 analisa tersebut diatas sangat erat dan dapat dijelaskan sebagai berikut : a.  Hasil data pemeriksaan berkas pencairan dana PT dikompilasikan dengan hasil analisa kuesioner dan wawancara dilapangan.
b.  Setelah  dilakukan Analisa  terhadap  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dengan  Kesalahan Bayar dan analisa SWOT, seluruh hasil analisa tersebut dikumpulkan dan diolah.
c.  Dan terakhir digunakan untuk kebijakan Pengambilan  keputusan terhadap permasalahan Kesalahan Bayar tersebut.
Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam flowchart dibawah ini :
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Gambar 5 : Flowchart Bagan Tehnik Analisa Data

## K.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dari hasil analisa SWOT dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 1 :  Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

## FAKTOR INTERNAL
Kekuatan (Strengths=S) 1.  PT Bank BRI sebagai Bank Pemerintah  terkemuka  yang  memiliki banyak  cabang  di  seluruh  Indonesia dan  melaksanakan  praktek  ” Good Corporate Governance ”.
2.  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  sebagai salah  satu  Bank  Pemerintah  yang memiliki pengalaman yang luas dalam memberikan pelayanan kepada usaha mikro,  kecil  dan  menengah  untuk menunjang ekonomi masyarakat.

## Kelemahan (Weakness=W)
1.  Human Error (SDM)
2.  Tenaga  pelaksana  di  Front  Office adalah  tenaga  outsource,  sehingga kurang  memiliki  rasa  kebanggaan yang  besar  sebagai  karyawan  di  PT BRI.
3.  Tidak  adanya  Sangsi  yang  tegas dalam memberikan Punishment terhadap timbulnya Kesalahan Bayar kepada Tenaga Outsource  di  cabang dan tindak lanjut penyelesaian
KUESIONER DAN WAWANCARAA DATA BERKAS DOKUMEN KOMPILASI ANALISA FAKTOR FAKTOR SWOT KEBIJAKAN
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
3.  Sebagai  salah  satu  Bank  Pemerintah terbesar  PT  Bank  Rakyat  Indonesia memiliki hubungan yang baik dan luas dengan  para  pejabat  di  tingkat Pemerintah Pusat & Daerah.
permasalahan tersebut oleh PT BRI.

## FAKTOR EKSTERNAL
Peluang (Opportunities=O) 1.  Jumlah  PNS  yang  banyak  dan tersebar di Indonesia.
2.  Kebijakan Pemerintah untuk menunjuk dan menetapkan pembayaran  gaji  PNS  dan  pensiun melalui  PT  Bank  Rakyat  Indonesia. dapat  menjadikan  PT  Bank  Rakyat Indonesia  sebagai  Bank  Persepsi untuk seluruh pelayanan bagi PNS.
3.  Kebijakan untuk peningkatan Kenaikan Iuran Tabungan Perumahan-PNS dari pemerintah sebagai  “Potential  Funding”  bagi perbankan dalam menjalin kerjasama dengan BAPERTARUM-PNS.

## Ancaman (Threats=T)
1.  Pesaing dari Perbankan lain.
2.  Tuntutan  PNS  atas  pelayanan  yang lebih  baik  dan  akurasi  pembayaran PT.
3.  Hasil  Evaluasi  dan  usulan  dari Pemerintah untuk mengganti perbankan lain sebagai Bank
Pelaksana.
A. Memilih dan Menetapkan Faktor Kunci Keberhasilan
1. Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal
Untuk menentukan faktor yang menjadi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran maka  perlu  dilakukan  pengkondisian  faktor-faktor  tersebut  terhadap  setiap  faktor yang teridentifikasi. Suatu faktor dikatakan penting terhadap tujuan dan sasaran yang diinginkan  bila  mempunyai  nilai  yang  lebih  tinggi  dari  faktor  lain.  Sejauhmana pentingnya  faktor  yang  teridentifikasi  secara  internal  dan  eksternal,  dapat  dilakukan dengan  melakukan  komparasi  antar  faktor.  Hasil  komparasi  antar  faktor  internal  ini dapat dilihat pada matriks urgensi faktor internal pada tabel dibawah ini.

## 2.  Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal
Untuk  menentukan  faktor  yang  menjadi  kebutuhan  pencapaian  tujuan  dan sasaran maka perlu dilakukan pengkondisian faktor-faktor tersebut terhadap setiap faktor  yang  teridentifikasi.  Suatu  faktor  dikatakan  penting  terhadap  tujuan  dan sasaran  yang  diinginkan  bila  mempunyai  nilai  yang  lebih  tinggi  dari  faktor  lain. Sejauhmana  pentingnya  faktor  yang  teridentifikasi  secara  internal  dan  eksternal, dapat  dilakukan  dengan  melakukan  komparasi  antar  faktor.  Hasil  komparasi  antar faktor  internal  ini  dapat  dilihat  pada  matriks  urgensi  faktor  internal  pada  tabel dibawah ini.

## Keterangan :
B obot Faktor ( BF % ) = ( NF / ∑NF ) X 100 % Makna Nilai Faktor ( NF ):
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
Nilai Faktor (NF) Bobot Faktor (BF %) 5 = sangat besar / tinggi 33.33 4 = besar / tinggi 26.67 3 = sedang / cukup 20.00 2 = rendah / kecil 13.33 1 = sangat rendah / kecil 6.67
Masing –masing  faktor  dibandingkan  dengan  faktor  lainnya  mana  yang  lebih urgen /penting, sehingga masing –masing akan memiliki Nilai Faktor (NF) dengan nilai antara 1 – 5 (skala linkert ).
Seperti  halnya  faktor  internal,  terhadap  faktor  eksternal  juga  dilakukan  proses komparasi  semua  faktor  eksternal  yang  ada.  Hasil  komparasi  ini  dapat  dilihat  pada matriks urgensi faktor eksternal pada table dibawah ini.
Tabel  : Matriks Urgensi Faktor Internal No. Faktor Internal S1 S2 S3 W1 W2 W3 NF BF% S1 PT  Bank  BRI  sebagai Bank Pemerintah terkemuka yang memiliki banyak cabang di seluruh  Indonesia  dan melaksanakan praktek ” Good Corporate Governance ”. S1 S1 W1 S1 S1 4 26,67 S2 PT Bank Rakyat Indonesia  sebagai  salah satu  Bank  Pemerintah yang memiliki pengalaman  yang  luas dalam memberikan pelayanan kepada usaha  mikro,  kecil  dan menengah untuk menunjang ekonomi masyarakat S1 S2 W1 S2 S2 3 20.00 S3 PT Bank Rakyat Indonesia memiliki hubungan yang baik dan luas dengan para pejabat di tingkat Pemerintah Pusat & Daerah. S1 S2 W1 S3 S3 2 13,33

## W1 Human Error (SDM)
W1 W1 W1 W1 W3 4 26,67 W2 Tenaga pelaksana di Front Office adalah S1 S2 S3 W1 W2 1 6,67
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
tenaga outsource, sehingga kurang memiliki rasa kebanggaan  yang  besar sebagai  karyawan  di  PT
BRI.
W3 Tidak adanya Sangsi yang tegas dalam memberikan  Punishment terhadap timbulnya Kesalahan Bayar kepada Tenaga Outsource di cabang dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan  tersebut oleh PT BRI. S1 S2 S3 W1 W3 1 6,67 Jumlah 15 100 Tabel 9 : Matriks Urgensi Faktor Eksternal No Faktor Eksternal O1 O2 O3 T1 T2 T3 NF BF% O1 Jumlah PNS yang tersebar di Indonesia O1 O1 O1 T2 T3 3 20,00
O2 Kebijakan Pemerintah untuk menunjuk dan menetapkan pembayaran  gaji  PNS dan pensiun  melalui PT Bank Rakyat Indonesia. O1 O2 O2 T2 T3 2 13,33
O3 Kebijakan untuk peningkatan Kenaikan Iuran Tabungan Perumahan-PNS dari pemerintah, O1 02 T1 T2 O3 1 6,67 T1 Pesaing  dari  Perbankan lain. O1 O2 T1 T1 T1 3 20,00 T2 Tuntutan PNS atas pelayanan  yang  lebih baik dan akurasi pembayaran PT. T2 T2 T2 T1 T2 4 26,67 T3 Hasil Evaluasi dan usulan  dari  Pemerintah untuk mengganti T3 T3 O3 T1 T2 3 20.00
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
perbankan  lain  sebagai
Bank Pelaksana.
Jumlah 15 100 Keterangan :
Bobot Faktor ( BF % ) = ( NF / ∑NF ) X 100 % Makna Nilai Faktor ( NF ):
Nilai Faktor (NF) Bobot Faktor (BF %) 5 = sangat besar / tinggi 33.33 4 = besar / tinggi 26.67 3 = sedang / cukup 20.00 2 = rendah / kecil 13.33 1 = sangat rendah / kecil 6.67

## 3.  Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal
Setelah  nilai  aspek  urgensi  yaitu  Nilai  Faktor  (NF)  dan  Bobot  Faktor  (BF%)  bagi masing –masing faktor diperoleh, maka selanjutnya dilakukan evaluasi faktor internal dan  eksternal  agar  dapat  ditentukan  besar  nilai  Faktor  Kunci  Keberhasilan  (FKK). Nilai nilai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) ini diperoleh dengan mencari/menghitung nilai  faktor  dukungan  yaitu  Nilai  Dukungan  (ND)  dan  Nilai  Bobot  Dukungan  (NBD) juga  nilai  keterkaitan  yang  mancakup  Nilai  Keterkaitan  (NK,  Nilai  Rata-rata Keterkaitan  (NRK)  dan  Nilai  Bobot  Keterkaitan  (NBK)  dan  akhirnya  diperoleh  Total Nilai  Bobot  (TNB).  Nilai  TNB  terbesar  pada  masing-masing  faktor  baik  Internal maupun Eksternal ini merupakan Nilai Faktor Kunci Keberhasilan.
Penjelasan Nilai-nilai ini adalah sebagai berikut:
a.  Nilai Dukungan (ND) ditentukan secara rasional (1 –5).
b.  Nilai Bobot Dukungan (NBD) = (ND) X (BF) %
c.  Nilai  Keterkaitan  (NK)  =  Bobot  keterkaitan  satu  faktor  dengan    faktor  lainnya, ditentukan secara rasional (0 –5).
d.  Nilai Rata- rata Keterkaitan (NRK) = (TNK) / (∑N – 1) TNK = Total Nilai Keterkaitan N = Jumlah faktor internal dan eksternal yang dinilai.
e.  Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) = (NRK X BF %.)
f.  Total Nilai Bobot (TNB) = (NBD + NBK)
Hasil  evaluasi  faktor  internal  dan  eksternal  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang diinginkan dapat dilihat pada Tabel 10. Dalam penentuan nilai dukungan antara masing- masing  faktor  baik  internal  maupun  eksternal  dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran, dilakukan  dengan  pendekatan  penilaian  skala  1-5.  Sedangkan  penentuan  nilai keterkaitan  menggunakan  pendekatan  nilai  dengan  skala  0-5.  Arti  dari  masing-masing nilai tersebut adalah:
1)  Angka 5 – sangat tinggi nilai dukungan/nilai keterkaitan
2)  Angka 4 – Tinggi nilai dukungan/nilai keterkaitan
3)  Angka 3 – Cukup tinggi nilai dukungan/nilai keterkaitan
4)  Angka 2 – Rendah nilai dukungan/nilai keterkaitan
5)  Angka 1 – Sangat rendah nilai dukungan/nilai keterkaitan
6)  Angka 0 – Tidak mempunyai keterkaitan sama sekali.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696

## 4.  Peta Posisi Kekuatan Organisasi
Berdasarkan  hasil  evaluasi  faktor  Internal  dan  Eksternal  dengan  melihat  semua nilai  keterkaitan  seperti  yang  dijelaskan  pada  tabel  10  diatas,  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  Total  Nilai  Bobot  (TNB)  untuk  masing-masing  faktor  adalah sebagai berikut:
- Faktor Kekuatan ( Strength ) = 4,6 - Faktor Kelemahan ( Weakness )   = 2,9
- Faktor Peluang ( Opportunities )  = 2,8
- Faktor Ancaman ( Threat ) = 4,0
Berdasarkan  hasil  TNB  dari  masing-masing  faktor  tersebut,  maka  dapat  dibuat Peta  Posisi  Kekuatan  seperti  yang  diperlihatkan  pada  gambar  7  Perhitungan  untuk mendapatkan koordinat yang dilakukan adalah sebagai berikut: -   Sumbu SW = ∑ TNB (S) – ∑ TNB (W) = 4,6 – 2,8 =  1,8
-   Sumbu OT = ∑ TNB (O) – ∑ TNB (T)  = 2,8 – 4,0 = -1,2
Berdasarkan  hasil  tersebut,  kemudian  dibuat  gambar  atau  diagram  yang menggambarkan  masing-masing  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini.
Gambar  : Grafik hasil Analisa SWOT
S=4,6 4 KWADRAN II KWADRAN I 3 SW = 1,8 2 1 T = 4,0 O = 2,9 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 OT = -1,2 -1 KWADRAN III
KWADARAN IV -2 -3 -4

## W = 2,8
Berdasarkan    hasil  analisa  SWOT  yang  telah  dilakukan  bahwa  peta  terdapat  di Kuadran  ke  II,  yang  artinya  ada  2  faktor  yang  sangat  dominan,  yaitu  faktor  Kekuatan dan  faktor  Ancaman,  yang  berarti  bahwa  Faktor  Kekuatan  yang  cukup  besar  dalam mengatasi  faktor  Ancaman  yang  timbul  dari  luar.    Sehingga  disini  citra  PT  Bank  BRI
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696
sebagai  Faktor  Kekuatan  utama,  yang  sudah  terbangun  sebagai  Bank  tertua  di Indonesia  yang  memiliki  pengalaman  luas  serta  cabang  yang  cukup  banyak  dan tersebar  di  seluruh  Indonesia  harus  dipertahankan  dari  Faktor  Ancaman  yang  dalam hal  ini  merupakan  Pesaing  yang  timbul  dari  pesaing  perbankan  sejenis  yang  dapat menjadi batu sandungan bagi PT Bank BRI.
Untuk  mengimbangi  Ancaman  timbul  khususnya  dari  pesaing  perbankan  lain tersebut,  PT  BRI  harus  menjaga  dan  meningkatkan  reputasinya  dimata  nasabah  dan mitra  kerja  yaitu  dengan  menerapkan  beberapa  langkah  dan  strategi  yang  dapat mendukung  dan  mengatasi  ancaman  yang  timbul  tersebut,  yaitu  dengan  melakukan peningkatan  pada  bidang  Pelayanan,  pengembagan  dalam  “Bidang  Sumber  Daya Manusia  melalui  pelatihan-pelatihan,  peningkatan  Sistem  Komputerisasi  (IT)  dan penyempurnaan Database PNS” yang selama ini menjadi masalah utama.
Saran  yang  dapat  disampaikan  terkait  penelitian  yang  telah  dilakukan  bahwa Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  masih  dapat  dilanjutkan  dengan  beberapa perubahan, yaitu :
1.  PT Bank Rakyat Indonesia
a.  Agar  PT  BRI  Pusat  lebih  meningkatkan  Bimbingan  Teknis  secara  kontinuitas dan  berkesinambungan  agar  permasalahan  di  lapangan  dapat  lebih  dini diketahui.
b.  Percepatan  terhadap Transfer  Knowledge kepada  petugas  di  lapangan  dapat segera dilakukan dan diusulkan agar proses Rotasi Pegawai di cabang-cabang PT  Bank  Rakyat  Indonesia    khususnya  petugas  SDM  yang  menangani pelaksanaan  pembayaran  PT  dapat  lebih  diminimalisasi  agar  program minimalisasi tingkat kesalahan menuju “Zero Percent” dapat tercapai dan citra PT  Bank  Rakyat  Indonesia  di  mata  PNS  dan  BAPERTARUM-PNS  dapat semakin terpercaya.
c.  Agar  sistim  Pelaporan  Realisasi  Penyaluran  Dana  PT  dari  PT  Bank  Rakyat Indonesia dapat lebih ditingkatkan sebagai upaya penyampaian pertanggungjawaban laporan Keuangan kepada BAPERTARUM-PNS.

## 2.  BAPERTARUM-PNS
Langkah-langkah yang harus dilakukan BAPERTARUM-PNS adalah : a.  Meningkatkan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional dalam rangka penyempurnaan Database Riwayat Kepangkatan PNS di BAPERTARUM-PNS.
b.  Membuat  Surat  Edaran  Bersama  ke  seluruh  Badan  Kepegawaian  Daerah  di Indonesia  untuk  mengirimkan  data  Riwayat  Kepangkatan  PNS  yang  akan memasuki masa pensiun maksimal 6 bulan sebelum  PNS yang bersangkutan pensiun.
c.  Melakukan  penginputan  data  riwayat  Kepangkatan  PNS  dalam  rangka penyempurnaan Data Riwayat Kepangkatan ke data base BAPERTARUM-PNS agar dapat dilakukan perhitungan pengembalian tabungan melalui pengembangan sistem komputer.
d.  Melakukan  perubahan  mekanisme  pembayaran  PT,  dimana  seluruh penginputan data Riwayat Kepangkatan PNS dilakukan di BAPERTARUM-PNS sehingga  petugas  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  hanya  melakukan  penginputan Nomor  Induk  Pegawai  dan  SK  Pensiun  PNS  yang  bersangkutan  dan  secara otomatis  Jumlah  Pengembalian  Tabungan  langsung  terinformasi  dari  Sistem Komputerisasi tanpa harus menginput lagi Riwayat Kepangkatan PNS.
e.  Dengan  perubahan  mekanisme  tersebut  diatas,  diharapkan  Kesalahan  Bayar menjadi  “ Zero Persen ”,  karena  penginputan  data  dilakukan  oleh BAPERTARUM-PNS melalui Sistem Komputerisasi.
ISSN ( online ) : 2581-2777 & ISSN ( print ) : 2581-2696

## L.Kesimpulan
Berdasarkan    hasil  analisa  SWOT  yang  telah  dilakukan  bahwa  peta  terdapat  di Kuadran  ke  II,  yang  artinya  ada  2  faktor  yang  sangat  dominan,  yaitu  faktor  Kekuatan  dan faktor  Ancaman,  yang  berarti  bahwa  Faktor  Kekuatan  yang  cukup  besar  dalam  mengatasi faktor Ancaman yang timbul dari luar.

## Daftar Pustaka
Artle,  Roland  and  Pravin  Varaiya  (1978).  Life  Cycle  Consumption  and  Homeownership, Journal of Economic Theory, 18, 1, 38-58.
Denzin, Norman K. & Tvona S. Lincoln (Eds.). Handbook of Qualitative ResearchTerjemahan oleh Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 350.
Keputusan Presiden No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Presiden No.46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor: 90/KPTS/TAPERUM-PNS/VI/2000  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyaluran  Bantuan BAPERTARUM-PNS.
Moeleong, Lexy J., 1998, Metodologi Penenlitian Kualitatif, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
Patton,  M.  Q.(1990).  Qualitative  Evaluation  and  Research  Methods  (2 nd Ed).  London:  Sage Publication Ltd.
Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  No.03/PERMEN/M/2009  tanggal  31 Agustus 1999  tentang  Pemberhentian  Layanan  Bantuan  kepada  Golongan  IVa  &  IVb  serta Pemberhentian Pemberian Jasa Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
Perjanjian  Kerjasama  antara  BAPERTARUM-PNS  dengan  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  No. 20/Add.PKS/TAPERUM-PNS/9/2008  &  B.547-DIR/HBL/09/08  tanggal  1  September 2008 tentang Pengembalian Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
Raco, J. R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2010 Sugiyono. (2005), Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.