## Konfrontasi Iran-Amerika Serikat di Selat Hormuz dan Dampaknya bagi Distribusi Penjualan Minyak Dunia

## Wandy Ardiyansyah Hasibuan
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau e-mail : wandyardiyansyah98625@gmail.com

## Abstract
This paper will discuss why the confrontation between Iran and the United States (US)  in  the  Strait  of  Hormuz  occurred.  After  withdrawing  from  the  Joint Comprehensive  Plan  of  Action  (JCPOA)  agreement,  US  unilaterally  giving  back their sanctions to Iran and made relations between the two countries heated up again.  Iran  then  responded  with  snarling  to  close  the  Strait  of  Hormuz.  This response makes  other  countries  in  the  world  who  have  an  interest  in  buying  oil from  the  Middle  East  under  threat.  The  US  felt  aggrieved  by  this  threat;  the country performs maneuvers and  military confrontation in the Strait of Hormuz. This  action  caused  oil  traffic  through  the  strait  disturbed,  and  global  oil distribution also harmed. By using qualitative methods and implementing Lovell's theory  of  Foreign  Policy  Strategy,  the  author  finds  that  Iran  and  US  use  the Confrontation  Strategy  approach  in  its  foreign  policy,  which  prioritized contradictory national interests. As a result, it is predicted that the confrontation in  the  Strait  of  Hormuz  will  continue  as  long  as  the  two  sides  hold  their  current positions.
Keywords: Strait of Hormuz, crude oil supply, foreign policy strategy, JCPOA, US- Iran confrontation

## Abstrak
Tulisan  ini  akan  membahas  tentang  mengapa  konfrontasi  Iran  dan  Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz bisa terjadi. Setelah menarik diri dari perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), AS secara sepihak mengembalikan sanksi kepada  Iran  dan  membuat  hubungan  kedua  negara  kembali  memanas.  Iran kemudian  merespons  dengan  menggertak  akan  menutup  Selat  Hormuz.  Hal  ini membuat negara-negara yang memiliki kepentingan untuk membeli minyak dari Timur Tengah merasa terancam. AS sebagai pihak yang merasa sangat dirugikan
dengan  ancaman  tersebut  melakukan  sejumlah  manuver  dengan  melakukan konfrontasi militer di Selat Hormuz. Tindakan ini menyebabkan lalu lintas minyak yang melalui selat tersebut menjadi terganggu, dan distribusi minyak dunia pun turut terpengaruh. Dengan menggunakan metode kualitatif dan mengimplementasikan  teori  Strategi  Kebijakan  Luar  Negeri  dari  Lovell,  penulis menemukan  bahwa  Iran  dan  AS  menggunakan  pendekatan Confrontation Strategy dalam  kebijakan  luar  negerinya,  yang  mengutamakan  usaha  mencapai kepentingan  nasional  yang  saling  berlawanan.  Sebagai  akibatnya,  diprediksi bahwa konfrontasi di Selat Hormuz akan terus terjadi selama kedua pihak masih bertahan dalam posisinya masing-masing.
Kata  kunci: JCPOA,  konfrontasi  AS-Iran,  pasokan  minyak  mentah,  Selat  Hormuz strategi kebijakan luar negeri

## Pendahuluan
Sumber  energi  merupakan  kebutuhan  yang  penting  bagi  suatu  negara, khususnya minyak dan gas yang menjadi sumber energi pembangkit di bidang industri. Minyak  dan  gas  kebanyakan  berasal  dari  kawasan  Timur  Tengah,  banyak  negara  di kawasan  tersebut  yang  menjadi  negara  pengekspor  minyak.  Minyak-minyak  tersebut kemudian  didistribusikan  melalui  jalur  lalu  lintas  laut,  yaitu  Selat  Hormuz.  Selat Hormuz  adalah  salah  satu  titik  vital  distribusi  minyak  dunia  karena  besarnya  volume minyak  yang  melalui  selat  tersebut.  Menurut  data  yang  dilansir  dari  US  Energy Information  Administration  (EIA)  pada  tahun  2018,  rata-rata  jumlah  minyak  yang melewati  selat  itu  dapat  mencapai  jumlah  28  juta  barel  minyak  per  hari,  yang  mana artinya  setara  dengan  21%  konsumsi  minyak  bumi  global  (U.S.  Energy  Information Administration, 2019).
Selat  Hormuz  adalah  satu-satunya  jalur  air  yang  mengarah  keluar  dari  Teluk Persia.  Semua  kapal  tanker  yang  mengirim  atau  mengambil  minyak  dari  pelabuhan Teluk  Persia  harus  melewati  selat  ini.  Selat  ini  dikuasai  oleh  tiga  negara,  Iran menguasai pantai utara selat, sedangkan Oman dan Uni Emirat Arab menguasai pantai selatan.  Panjang  total  selat  tersebut  mencapai  180  kilometer  dan  pada  titik tersempitnya,  lebar  selat    hanya  45  kilometer.  Selat  ini  dilalui  dua  jalur  pelayaran, masing-masing  jalur  memiliki  lebar  3,2  kilometer,  dengan  zona  penyangga  3,2 kilometer  di  antaranya  (Talmadge,  2008).  Posisi  geografis  Selat  Hormuz  juga  sangat strategis,  yaitu  berada  di  antara  Iran  dan  Oman,  dan  dihubungkan  oleh  Teluk  Persia dan  Teluk  Oman  (Katzman  et  al.,  2012:  2).  Lokasi  ini  menjadi  jalur  tercepat  bagi  lalu lintas minyak global yang akan diekspor ke berbagai kawasan, khususnya ke kawasan
Asia  yang  merupakan  salah  satu  kawasan  importir  terbesar  minyak  mentah  dunia, sehingga menjadikan selat ini jalur lalu lintas maritim yang tersibuk dunia.
Posisi  Selat  Hormuz  yang  strategis  menjadikan  wilayah  perairan  ini  rawan konflik. Iran mengklaim Selat Hormuz adalah wilayah kedaulatannya dan mengancam akan melakukan penutupan jika AS atau Israel menyerang Iran atau melakukan sanksi. Iran dan AS berkali-kali terlibat dalam perseteruan verbal mengenai selat ini. Misalnya, pada  bulan  Juli  2018,  pemerintahan  Trump  meminta  semua  negara  untuk menghentikan  impor  minyak  dari  Iran.  Hal ini direspon  oleh  Presiden Rouhani  bahwa bila  ancaman  AS  itu  dilaksanakan,  Iran  memiliki  kemampuan  untuk  menutup  jalur distribusi minyak dunia. Pernyataan ini diperjelas oleh Komandan Garda Revolusi Iran, Mohammad  Ali  Jafari,  “Kami  akan  membuat  musuh  kami  memahami  bahwa  Straits Hormuz bebas dilewati semua pihak, atau tidak sama sekali.” Pernyataan ini kemudian dibalas  oleh  Bill  Urban,  juru  bicara  US  Central  Command,  bahwa  AS  dan  sekutunya akan menjaga keamanan di kawasan dan tidak akan tinggal diam di hadapan ancaman Iran (Dehghan, 2018).
Seandainya  Iran  melaksanakan  ancamannya  dan  menghalangi  Selat  Hormuz dilewati  oleh  negara  lain  jal  ini  merupakan  pelanggaran  atas  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  (UNCLOS),  di  mana  Iran  juga  telah menandatanganinya.  Konflik  di  Selat  Hormuz  telah  terjadi  sejak  tahun  1980-an,  yaitu ketika  terjadi  perang  tanker  antara  Iran  dan  Irak.  Namun,  belakangan  pada  tahun 2018-2020,  konflik  yang  terjadi  adalah  konfrontasi  militer  antara  Iran  dan  Amerika Serikat  (AS).  Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  pada  Juli  2018  Presiden  AS Donald Trump meminta negara-negara dunia tidak lagi membeli minyak dari Iran. Hal ini merupakan kelanjutan dari langkah Trump bulan Mei 2018 yang menarik negaranya keluar dari kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
JCPOA  adalah  sebuah  kesepakatan  tentang  nuklir  Iran  di  mana  melalui kesepakatan tersebut, 5 negara besar dunia (AS, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Uni Eropa yang diwakili Jerman) bersepakat mencabut sanksi dan embargo atas Iran, dan sebaliknya  Iran  bersedia  untuk  mengurangi  dan  menghentikan  aktivitas  program nuklirnya  (Mikail,  2018:  77).  Sebelumnya,  Iran  dituduh  Israel  dan  AS  telah mengembangkan  teknologi  senjata  nuklir,  dan  oleh  karenanya  Iran  mendapatkan sanksi  embargo  yang  membuat  ekonomi  mereka  tertekan  (Mikail,  2018:  75).  Aksi sepihak yang dilakukan Presiden Trump ini menjadi sorotan dunia internasional, sebab JCPOA  dianggap  sebagai  sebuah  kesepakatan  yang  dapat  membuat  hubungan  Iran dengan Barat menjadi lebih baik. Keluarnya AS dari kesepakatan ini, ditambah dengan kembalinya  beberapa  sanksi  terhadap  Iran,  membuat  Iran  merespon  dengan mengancam akan menutup Selat Hormuz (Dehghan, 2018).
Konfrontasi Iran-AS menciptakan ketegangan di kawasan tersebut dan menarik perhatian  masyarakat  internasional,  sebab  Selat  Hormuz  merupakan  jalur  distribusi bagi seperlima pasokan minyak global dunia (Pujayanti, 2019: 10).  Untuk menjelaskan bagaimana  proses  konfrontasi  tersebut  terjadi,  penulis  akan  menggunakan  teori Strategi  Kebijakan  Luar  Negeri  dari  John  P.  Lovell  yang  akan  dijelaskan  lebih  jauh  di bagian kerangka konseptual.
Ada sejumlah karya riset terdahulu yang dijadikan sumber rujukan oleh penulis, yang  berkaitan  dengan  tema  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini,  di  antaranya  Saputra (2013)  meneliti  latar  belakang  wacana  penutupan  Selat  Hormuz  oleh  Iran  dan menemukan  bahwa  tekanan  politik  dari  negara-negara  Barat,  khususnya  AS, merupakan penyebab munculnya upaya Iran untuk menaikkan daya tawarnya di selat tersebut.  Nuriansyah  (2014)  meneliti  konflik  AS-Iran  di  Selat  Hormuz  dengan menganalisis aspek kebijakan pertahanan Iran dengan menggunakan teori Strategi dan Kebijakan  Pertahanan.  Faradiba  (2016)  meneliti  sikap  AS  terhadap  kegiatan    militer Iran  di  Selat  Hormuz  di  masa  kepresidenan  Ahmadinejad  (2011-2013).  Rahim  (2019) menjelaskan tentang kebijakan AS terhadap Iran yang semakin koersif pasca perjanjian JCPOA.  Sementara  itu,  dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  menganalisis  konflik  kedua negara  di  Selat  Hormuz  dalam  perspektif  strategi  kebijakan  luar  negeri,  dengan menggunakan pandangan dari John P. Lovell (1970).

## Strategi Kebijakan Luar Negeri
Dalam  menganalisis  kasus  ini,  penulis  menggunakan  teori  Strategi  Kebijakan Luar  Negeri  dari  John  P.  Lovell  yang  akan  menjelaskan  bagaimana  strategi  kebijakan luar  negeri  Iran  dan  AS  di  Selat  Hormuz  telah  mengakibatkan  ketidakamanan  di wilayah  dan  berpotensi  menimbulkan  konfrontasi  militer  yang  berkelanjutan.  Lovell 1970  (dalam  Yani,  2008:1-2)  berpendapat  bahwa  ada  sejumlah  faktor  penting  yang mempengaruhi  proses  strategi  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara-bangsa,  yaitu:  (1) struktur sistem internasional, (2) persepsi elit, (3) strategi negara-bangsa lain, dan (4) kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut.
Selanjutnya,  keempat  faktor  ini  menentukan  bagaimana  negara-negara  saling berinteraksi  dan  menentukan  strategi  mereka  dalam  menghadapi  satu  sama  lain. Lovell  (dalam  Yani,  2008:2-3)  membuat  tipologi  empat  jenis  strategi  kebijakan  luar negeri,  yaitu leadership  strategy,  confrontatition  strategy,  accommodative  strategy, dan concordance  strategy. Leadership  strategi  dilakukan  ketika  sebuah  negara (misalnya negara A) lebih memilih cara persuasi dan tawar-menawar daripada melalui cara  kekerasan  terhadap  negara  B.  Hal  ini  dilakukan  karena  negara  A  memandang
dirinya  memiliki  kapabilitasnya superior dan  superioritas  itu  diakui oleh  B sehingga  B mau mematuhi A.
Sementara  itu, concordance  strategy mengacu  pada  kondisi  dimana  kedua negara  berada  dalam  posisi  yang  saling  membutuhkan  dan  menguntungkan.  Dalam kondisi ini, negara B yang mengakui bahwa kapabilitasnya relatif lebih rendah daripada negara  A,  akan  berusaha  untuk  menjalin  hubungan  baik  dengan  negara  A  dan berperilaku  yang  sejalan  dengan  kebijakan  negara  A.  Tipe  ke-3  dan  4,  yaitu confrontation  strategy dan  accomodation  strategy  terjadi  secara  simultan.  Negara  A yang superior cenderung memperuncing isu-isu yang melanggar kepentingan negara B sehingga  memaksa  negara  B  untuk  memodifikasi  posisinya  ( accomodation )  melalui pengakuan  terhadap  superioritas  kapabilitas  negara  A  demi  menghindari  konflik. Namun  dalam  jangka  panjang,  B  kemungkinan  akan  melakukan  perlawanan ( confrontation ) terhadap A bila kapasitasnya meningkat (Lovell, 1970:100).
Keempat tipe strategi di atas digambarkan dalam diagram berikut ini.
(sumber diagram: Yani, 2008:3)
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  makna  konfrontasi  berarti  perihal berhadap-hadapan langsung, permusuhan, pertentangan, atau cara menentang musuh atau  kesulitan  dengan  berhadapan  langsung  dan  terang-terangan.  Sedangkan  makna dari kata strategi menurut Lovell adalah serangkaian langkah-langkah atau keputusan- keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif di mana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan (Mas ’ oed, 1998).
Dasar  pemikiran  di  atas  mengakui  bahwa  negara  merupakan  aktor  yang rasional dan dianggap selalu mengejar tujuan nasional berdasarkan kalkulasi tertentu dalam  panggung  politik  internasional.  Fokus  dalam  tulisan  ini  terdapat  pada
penekanan  aksi-reaksi antar  aktor-aktor yang  saling  terlibat  dan  tidak hanya  terfokus pada pihak yang memberikan tanggapan saja. Di dalam perspektif strategi, pola umum dari kesinambungan dan perubahan politik luar negeri dijelaskan berdasarkan tujuan- tujuan strategis para pembuat keputusan.
Meskipun  Lovell  membagi  mekanisme  kebijakan  luar  negeri  melalui  empat tipe,  namun  penulis  akan  mengembangkan  pembahasan  tulisan  ini  hanya  dengan menggunakan pendekatan Confrontation Strategy. Hal itu dikarenakan penulis menilai bahwa  pendekatan  Confrontation  Strategy  sudah  dapat  menjelaskan  pola-pola kebijakan yang diambil oleh Iran dan AS yang membuat konflik ini dapat terjadi.

## Iran dan JCPOA
Situasi  konflik  bersenjata  yang  berada di  kawasan  Timur  Tengah  bukanlah hal yang baru. Iran sebagai salah satu negara produsen minyak terbesar memiliki sejarah konflik  yang  panjang,  baik  itu  dengan  negara-negara  di  sekitarnya,  seperti  Irak, maupun  dengan  negara  super  power  seperti  AS.  Awal  mula  konflik  Iran  dengan  AS dimulai sejak tergulingnya rezim monarki Mohammad Reza Pahlevi yang didukung oleh AS  pada  tahun  1979.  Tahun-tahun  berikutnya,  AS  memberlakukan  berbagai  embargo berupa  sanksi  keuangan  atau  perbankan  dan  sanksi  ekspor  minyak,  atau  pelarangan terhadap Iran untuk mengekspor minyak (Salsabila & Yulianti, 2019).
Sejak  tahun  2006,  sanksi  yang  diberikan  kepada  Iran  selalu  dikaitkan  dengan program  nuklir.  Pasalnya,  Iran  tidak  mau  menghentikan  program  pengayaan uraniumnya. Meskipun Iran menandatangani NPT (Perjanjian Nonproliferasi Nuklir), AS bersama  dengan  Israel  selalu  menuduh  bahwa  Iran  sedang  mengembangkan  senjata nuklir  yang  dapat  mengancam  keamanan  dunia.  Misalnya,  pada  2019,  PM  Israel, Netanyahu di pertemuan IAEA Di Berlin mengklaim telah menemukan situs nuklir baru Iran  di  daerah  Abadeh  dan  meminta  IAEA  bertindak  lebih  keras  kepada  Iran  (VOA Indonesia, 2019).
Sejak  Iran  mengungkapkan  program  nuklirnya  pada  tahun  2002,  AS  berulang kali  menuduh  Iran  melanggar perjanjian pengamanan  Non-Proliferation  Treaty  (NPT). Selain  itu,  ditemukan  pula  anak  perusahaan  Iran  yang  melakukan  beberapa  aktivitas nuklir dengan tidak memberitahukannya terlebih dahulu kepada International Atomic Energy  Agency  (IAEA).  Hal  lainnya,  Iran  juga  disebut  telah  membangun  fasilitas  nuklir tanpa  sepengetahun  dari  IAEA  (Carrel-Billiar  &  Wing,  2010).  Selain  masalah  nuklir, hubungan  Iran  dan  AS  menjadi  buruk  dan  berkepanjangan  karena  adanya  alasan historis,  yaitu  Revolusi  Iran  1979.  Akibat  revolusi  ini,  hubungan  kedua  negara  yang tadinya bersahabat, menjadi bertolak belakang dan saling bermusuhan. Selain itu, Iran juga  dituduh  telah  membentuk  pasukan  proxy  di  wilayah  Timur  Tengah  yang menyebabkan ketidakstabilan kawasan (Council on Foreign Relations, 2020).
Bagaimanapun kegiatan pengembangan nuklir menjadi isu yang sangat penting bagi  keamanan  dunia  internasional.  Karena  jika  kita  belajar  dari  sejarah,  yakni  saat Perang Dunia II, ketika kekuatan bom nuklir dapat menghancurkan dua kota di Jepang, yaitu  Hiroshima  dan  Nagasaki,  nuklir  dapat  menjadi  senjata  pemusnah  massal  yang membahayakan  kehidupan  manusia.  Hal  inilah  akhirnya  yang  mendorong  AS memprakarsai  dibentuknya  IAEA,  yang secara  resmi  berdiri pada  tanggal  29  Juli 1957 dengan  jumlah  negara  yang  menyetujui  statuta  ini  sebanyak  81  negara.  Kemudian dalam  usaha  untuk  menciptakan  perdamaian  dunia  yang  bebas  dari  senjata  nuklir, masyarakat  internasional  menyepakati  perjanjian  NPT  pada  tanggal  12  Juni  1968 dengan  tujuan  untuk  mencegah  tersebarnya  senjata  nuklir  dan  meningkatkan penggunaan  nuklir  untuk  tujuan  damai,  sekaligus  mempercepat  langkah-langkah pelucutan senjata nuklir di dunia (Mikail, 2018: 73).
Setelah  beberapa  periode  kepemimpinan,  pada  masa  Presiden  Mahmud Ahmadinejad,  Iran  mengalami  hubungan  yang  semakin  memburuk  dengan  Barat, khususnya  AS.  Berulang  kali  AS  meminta  IAEA  untuk  mengadakan  inspeksi  nuklir  ke Iran  karena  mereka  curiga  bahwa  Iran  sedang  mengembangkan  senjata  nuklir.  Lebih jauh,  AS  bahkan  melakukan  kebijakan  embargo  ekonomi  terhadap  Iran.  Pada  masa pemerintahan  Obama,  AS  pada  akhirnya  menggunakan  pendekatan  diplomasi  yang lebih  konstruktif  terhadap  Iran  dengan  menginisiasi  Perjanjian  JCPOA  itu  akan membatasi  pengembangan  nuklir  Iran  dengan  imbalan  pencabutan  sanksi  ekonomi didukung  oleh  Presiden  Obama,  meskipun  Kongres  AS  menentang  kesepakatan  ini (Perwita  &  Razak,  2020:22). Perjanjian  ini  ditandatangani  oleh  Iran  dan  AS,  serta seluruh  negara  anggota  tetap  Dewan  Keamanan  PBB  lainnya  dan  Uni  Eropa  yang diwakili  oleh  Jerman (biasa  diistilahkan  “negara P5+1 ”)  pada  14  Juli  2015  di  Wina, Austria.

## AS Menarik Diri dari Kesepakatan JCPOA
Ketegangan  antara  Iran  dan  AS  kembali  meningkat  semenjak  kepemimpinan Presiden Donald Trump. Pada tanggal 8 Mei 2018 AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan  JCPOA.  Trump  beralasan  bahwa  Iran  telah  melanggar  perjanjian  dan melakukan pengembangan nuklir bukan untuk tujuan damai. AS juga menuduh bahwa rezim Iran mendukung aktivitas terorisme, mengekspor kekerasan, dan mendatangkan kehancuran di Timur Tengah (Aljazeera, 2019). Langkah konfrontatif yang dilakukan AS membuat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Iran dan P5+1 tersebut menjadi terganggu dan menyebabkan konflik antar Iran dan AS terbuka kembali. Langkah yang diambil AS ini membuat perhatian dunia internasional tertuju ke Timur Tengah, sebab wilayah ini merupakan wilayah penghasil minyak mentah yang sangat banyak dengan konsumen dari berbagai belahan dunia.
Eskalasi  hubungan  Iran  dan  AS  kemudian  semakin  memburuk  ketika  presiden Iran,  Hasan  Rouhani,  pasca  keluarnya  AS  dari  JCPOA, mengatakan,  “Iran  siap  untuk melanjutkan kegiatan nuklirnya dengan intensitas lebih dari sebelum perjanjian nuklir jika kesepakatan itu dibatalkan, semua opsi terbuka” (Bacon, 2018). Hal ini juga selaras dengan perintahnya untuk menambah jumlah pengayaan uranium jika AS memberikan sanksi  terhadap  Iran.  Berdasarkan  aturan  IAEA,  level  pengayaan  uranium  yang  legal adalah 3-5% dan Iran diberi keleluasaan memperkaya uranium hingga maksimal 3,6%. Sementara, level pengayaan uranium yang dibutuhkan dalam rangka produksi senjaat nuklir adalah 90%. Jelas bahwa setelah AS mundur dari JCPOA hubungan kedua negara menjadi  tegang,  selain  itu  masyarakat  internasional  yang  memiliki  kepentingan  di Timur Tengah juga turut merasa terganggu.

## Selat Hormuz dan Urgensinya sebagai Jalur Lalu Lintas Minyak Mentah Dunia
Selat  Hormuz  adalah  jalur  air  yang sempit  yang  menghubungkan  antara  Teluk Persia  dan  Teluk  Oman  yang  akhirnya  akan  menuju  Laut  Arab.  Selat  ini  merupakan jalur  transit  minyak  mentah  yang  terpenting  di  dunia  sebab  jumlah  minyak  yang melintasi  selat  ini  cukup  banyak.  Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  proses perindustrian  negara-negara  di  dunia,  permintaan  akan  minyak  terus  meningkat  dan sekaligus meningkatkan harga minyak di dunia.
Hal  ini  tentunya  berkaitan  dengan  Timur  Tengah  yang  merupakan  salah  satu kawasan  penyumbang  minyak  mentah  terbesar  di  dunia,  pasalnya  kebanyakan  dari anggota  organisasi  The  Organization  of  the  Petroleum  Exporting  Countries  (OPEC) seperti  Arab  Saudi,  Irak,  Uni  Emirat  Arab  (UEA),  Kuwait,  dan  Iran  berasal  dari  sana. Fakta  ini  menjadikan  kawasan  tersebut  strategis  bagi  perdagangan  minyak  dunia. Namun,  mengingat  kondisi  konflik  di  Selat  Hormuz,  kapal-kapal  minyak  yang seharusnya  dapat  melewati  jalur  ini  dengan  aman  harus  mencari  jalur  alternatif  lain agar terhindar dari berbagai ancaman di sekitaran selat.
Diagram  berikut  ini  menunjukkan  data  minyak  mentah  dan  kondensat  yang melewati Selat Hormuz serta peta jalur alternatif, yaitu Abqaiq-Yanbu dan Abu Dhabi.
Sumber: U.S. Energy Information Administration and ClipperData, Inc.
Di  sisi  lain,  terdapat  jalur  alternatif  lain  untuk  memotong  jalur  Selat  Hormuz, yaitu melalui pipa minyak. Jalur ini dimanfaatkan oleh Arab Saudi dan UEA jika di Selat Hormuz  sedang  terjadi  kondisi  yang  membahayakan.  Terdapat  dua  jalur  pipa  minyak alternatif, yaitu Abqaiq-Yanbu dan Abu Dhabi. Pipa minyak Abqaiq-Yanbu bermula dari Teluk  Persia  menuju  Semenanjung  Arab  dan  berakhir  di  Laut  Merah.  Kemudian  pipa minyak  Abu  Dhabi  dimulai  dari  Abu  Dhabi,  memutari  Selat  Hormuz,  melewati  Uni Emirat Arab, dan menuju ke Teluk Oman (Ratner, 2018: 5-6)
Meskipun  jalur  alternatif  tersebut  lebih  aman,  namun  mereka  memiliki kekurangan,  yaitu  waktu  distribusi  yang  lebih  lama,  biaya  yang  lebih  besar,  dan kurangya akses dan kapasitas yang memadai untuk membawa semua produksi minyak dan  gas  menuju  kawasan pasar.  Meskipun  Arab Saudi  mampu  mengirimkan sebagian minyaknya melalui jalur darat sepanjang 745 mil melalui pipa timur ke barat, yaitu dari Abqaiq yang berada dekat Teluk Persia ke Yanbu yang berada di Laut Merah, ataupun memindahkan  gas  alam  cair  (LNG)  di  sepanjang  jalur  yang  sama,  masalahnya  adalah jalur tersebut sudah digunakan untuk produksi lain, sehingga kelebihan kapasitas yang harus  melewati  jalur  tersebut  terbatas  dan  tentu  dapat  memperlambat  proses distribusi produsen menuju pasar (Pham, 2010: 65).
Kebanyakan minyak Timur Tengah diekspor menuju pasar Asia, dengan Jepang, India,  Korea  Selatan,  dan  China  sebagai  tujuan  utamanya  (ACIL  Tasman,  2012:  11). China  dan  India  merupakan  negara  yang  paling  cepat  pertumbuhan  ekonominya dibandingkan  dengan  dekade-dekade  sebelumnya  dan  mereka  diprediksi  akan membutuhkan minyak yang lebih banyak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan (US Energy Information Administration, 2007).
0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2020 2030 2040 2050

## Konsumsi Energi Negara non-OECD Berdasarkan Wilayah dalam Satuan Kuadriliun British Thermal Units
Sumber: International Energy Outlook 2019
Dari  data  yang  dikeluarkan  oleh  U.S.  Energy  Information  Administration  jelas diketahui  bahwa  jumlah  konsumsi  minyak  di  kawasan  Asia  diprediksi  akan  terus meningkat drastis hingga tahun 2050. Hal ini terjadi karena Asia merupakan kawasan yang  sedang  berkembang,  apalagi  China  dan  India  merupakan  negara  yang perkembanganya  sangat  cepat  dan  diprediksi  akan  menjadi  pesaing  baru  ekonomi  di masa  depan  (Kahn,  2016).  Oleh  karena  itu,  ancaman  Iran  yang  mengatakan  akan menutup Selat Hormuz merupakan potensi kendala yang cukup besar, karena kawasan Timur  Tengah  merupakan  kawasan  penghasil  dan  pengekspor  minyak  mentah  yang penting untuk negara-negara yang bermitra dengannya, khususnya Asia. Ancaman Iran ini  juga  menimbulkan  reaksi  dari  berbagai  negara  dan  pada  umumnya  mereka sependapat, yaitu meminta Iran agar mampu menahan diri terhadap kebijakan politik luar negeri AS dan berusaha untuk mencari jalan keluar lain (dw.com, 2020). Tentunya menarik  untuk  diketahui  mengapa  Iran  menggunakan  ancamannya  untuk  menutup Selat Hormuz untuk yang kesekian kalinya dalam merespon tekanan AS.

## Konfrontasi Iran-AS
Untuk  memahami  bagaimana  konfrontasi  antara  Iran  dan  AS  bisa  terjadi, penulis  menggunakan  teori  Strategi  Kebijakan  Luar  Negeri  oleh  Lovell.  Strategi  dapat dimaknai  sebagai  serangkaian  langkah-langkah  atau  keputusan-keputusan  yang dirancang  sebelumnya  dalam  situasi  kompetitif  di  mana  hasil  akhirnya  tidak  semata- mata bersifat untung-untungan. Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu  tujuan  atau  kepentingan  dengan  menggunakan power yang  tersedia,  termasuk
juga  kekuatan  militer.  Dalam  pelaksanaan  strategi,  negara  akan  memperhitungkan kapasitas power mereka  untuk  mendapatkan  atau  menjaga  kepentingan nasionalnya. Hal  ini sejalan  dengan pemikiran  kaum  realis  yang  mengatakan  kepentingan  nasional adalah  yang  terpenting.  Kepentingan  nasional  merupakan  tujuan  yang  harus  dicapai bagi  setiap  negara  untuk  mempertahankan  keberlangsungan  negaranya.  Oleh karenanya  negara  harus  menunjukkan power yang  dimilikinya  terhadap  negara  lain untuk menekan agar negara lain mau bertindak sesuai dengan kepentingannya.
Dalam  kasus  Selat  Hormuz,  AS  memiliki  kepentingan  untuk  menjaga  selat  itu sebagai  jalur  pelayaran  internasional  sebab  mereka  mengimpor  minyak  yang  berasal dari Timur Tengah. Di saat yang sama, AS memiliki sejarah konflik yang panjang dengan Iran,  yaitu  sejak  tumbangnya  rezim  monarki  dukungan  Iran,  Pahlevi.  Sebaliknya,  Iran memiliki  kepentingan  untuk  menjual  minyaknya  ke  berbagai  negara  dunia,  namun dihalangi  oleh  embargo  AS.  Iran  memanfaatkan  kedaulatan  yang  dimilikinya  di  Selat Hormuz  sebagai  daya  tawar  untuk  melawan  AS.  Konflik  antara  kedua  negara  ini diakibatkan  oleh  kepentingan  nasional  yang  berlawanan  serta  dipicu  oleh  berbagai kebijakan-kebijakan yang merugikan bagi kedua belah pihak.
Dalam kapabilitas militer yang dilansir dari Global Fire Power, posisi Iran berada jauh  di  bawah  AS,  yaitu  pada  peringkat  ke-14  dibandingkan  AS  yang  menempati peringkat  ke-1.  Dilihat  dari  kekuatan  militer  Angkatan  Laut,  Iran  juga  sangat  jauh  di bawah  AS.  Hingga  kini  Angkatan  Laut  Iran  hanya  memiliki  398  aset,  dengan  aset terbanyaknya  adalah  kapal  selam  yang  berjumlah  34  unit  (Global  Fire  Power,  2020a; 2020b). Kapal selam menjadi salah satu senjata andalan Iran untuk meletakkan ranjau- ranjau  di  bawah  laut  untuk  mengganggu  kapal-kapal  yang  melintas  di  Selat  Hormuz. Meskipun mengoperasikan ranjau di sana cukup sulit karena kondisi geografisnya yang sempit, namun nyatanya Iran mampu unuk meletakkan ranjau di perairan tersebut.
Menurut  Talmadge  (2008:  89),  Iran  dapat  meletakkan  ranjau  dari  salah  satu dari 3 fregat, 2 korvet, dan 10 kapal misil cepatnya. Iran juga memiliki 3 kapal di Teluk Persia  yang  memiliki  kemampuan  khusus  peletakan  ranjau,  ditambah  3  peletakan ranjau  RH-53D  Sea  Stallion  yang  masih  berfungsi.  Selain  itu,  Iran  memiliki  lebih  dari 200  unit patrol kecil  dan  kombatan  pantai  yang  cocok  untuk peletakan  ranjau. Selain itu Iran memiliki 3 kapal selam diesel-listrik tipe 877 Kilo yang relatif modern dari Rusia dan  setidaknya  1  kapal  selam  menengah  yang  mampu  memasang  ranjau.  Namun secara  umum,  catatan  operasional  Iran  dengan  kapal  selam  sangat  kecil  dan gerakannya pun lambat.
Berdasarkan data yang ditulis Talmadge tahun 2008, angkatan laut reguler Iran mencakup 18.000 pasukan aktif, serta 20.000 lainnya di Angkatan Laut Garda Revolusi
Islam. Angkatan Laut memiliki pangkalan di sepanjang pantai, termasuk juga pangkalan udara  yang  besar  dan  markas  operasional  di  Bandar  Abbas  tepat  di  utara  selat.  Iran juga  memiliki  hampir  selusin  pelabuhan  domestik  yang  menghadap  selat,  dan  IRGCN memiliki  pos  militer  di  pulau-pulau  dekat  selat:  Abu  Musa,  Larak,  dan  Sirri.  Iran menggunakan pulau-pulau ini sebagai pangkalan  terdepan untuk kapal patroli pantai. Iran  diyakini  memiliki  minimalnya  cadangan  2000  ranjau,  dan  ini  adalah  angka  yang sangat  kecil  dibandingkan  AS  dan  Uni  Soviet  yang  masing-masing  menyimpan cadangan ratusan ribu ranjau selama Perang Dingin (Talmadge, 2008: 86, 90).
Talmadge  menyimpulkan  bahwa  meskipun  kekuatan  Iran  jauh  di  bawah  AS, namun  jika  Iran  bisa  memanfaatkan  berbagai  kemampuan  yang  ada  dengan  benar, negara  ini  dapat  menghentikan  atau  menghalangi  lalu  lintas  di  Selat  Hormuz  selama sebulan  atau  lebih.  Jika  AS  meresponsnya  dengan  serangan  militer,  Talmadge memprediksikan akan terjadi operasi udara dan laut berskala besar yang berkelanjutan yang  akan  membebani  biaya  besar  bagi  Amerika  Serikat.  Karena  itu,  Talmadge menyarankan  agar  AS  melakukan  perubahan  dalam  postur  kekuatan  dan  kebijakan energinya (Talmadge, 2008: 116).
Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengimplementasikan analisis dengan penggunaan  perspektif Confrontation  Strategy. Sebagaimana  telah  disampaikan  di awal, ilustrasi dari tipologi konfrontasi ini adalah: jika negara A hendak mempertajam isu-isu  yang  mengandung  konflik  kepentingan dengan  negara  B,  maka  negara  A  akan memaksa  negara  B  untuk  memodifikasi  posisinya  melalui  pengakuan  terhadap superioritas  kapabilitas  negara  A.  Secara  detail  pendekatan  ini  memiliki  proposisi kunci:
Hipotesis 1 (H1) : Negara A mempertajam isu konflik terhadap negara B.
Hipotesis  2  (H2): Negara  A  memaksa  negara  B  mengakui  superioritas  kapabilitas negara A.
Penulis menempatkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh  masing-masing pihak  dalam  merespon  konflik  di  Selat  Hormuz.  Penulis  akan  menjelaskan  model  ini dimulai dari sejak keluarnya AS dari kesepakatan JCPOA pada tanggal 8 Mei 2018.

## Skenario 1
AS  menarik  diri  dari  kesepakatan  JCPOA  dengan  alasan  Iran  telah mengembangkan aktivitas nuklir untuk kepentingan militer dan menetapkan beberapa sanksi  terhadap  Iran,  di  antaranya  pembatasan  pembelian  mata  uang  AS  oleh  Iran, pembatasan penjualan onderdil mekanik seperti mobil, pesawat, dan lain-lain. Namun sanksi  yang  paling  memberatkan  adalah  diberlakukannya  kembali  embargo  ekonomi
yang sebelumnya telah dihapus pada saat kesepakatan JCPOA masih berlaku (Council on  Foreign  Relations,  2018).  Selain  itu,  AS  juga  meminta  Iran  untuk  segera menghentikan aktivitas nuklirnya.
Dari skenario  1 ini  dapat  diketahui  bahwa  AS  telah  menggunakan  pendekatan Confrontation Strategy terhadap Iran. Hal ini sesuai dengan proposisi kunci itu sendiri, sebagaimana telah disebutkan di atas:
H1: Negara A mempertajam isu konflik terhadap negara B :
AS keluar dari kesepakatan JCPOA dan menerapkan sanksi kepada Iran.
H2: Negara A memaksa negara B mengakui superioritas kapabilitas negara A :
AS meminta Iran untuk menghentikan aktivitas nuklir.

## Skenario 2
Iran  yang  tidak  dapat  menerima  sikap  AS  mengancam  akan  menutup  Selat Hormuz dan meminta AS untuk tidak melanjutkan tekanan terhadap Iran (Adharsyah, 2019). Dari skenario 2, juga dapat dilihat Iran menggunakan pendekatan Confrontation Strategy untuk merespon tindakan AS. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## H1: Negara A mempertajam isu konflik terhadap negara B:
Iran merespon sanksi yang diberikan AS dengan mengancam akan menutup Selat Hormuz. Hal ini akan membuat distribusi minyak mentah tidak stabil.

## H2: Negara A memaksa negara B mengakui superioritas kapabilitas negara A:
Iran meminta agar AS menghentikan tekanan agar mereka membatalkan ancamannya untuk menutup Selat Hormuz.
Kedua skenario di atas menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Iran dan AS memang  merupakan  suatu  tindakan  yang  konfrontatif.  Hal  ini  jelas  terlihat  dari kebijakan  luar  negeri  yang  diambil  oleh  masing-masing  negara,  yang  menunjukkan adanya  aksi-reaksi  saling  memamerkan  kapabilitas  negaranya  untuk  menekan  pihak lain. Dalam pandangan realis, hal ini dapat terjadi karena kedua negara melihat sistem internasional sebagai sesuatu yang anarki, sehingga keduanya memiliki pola pikir self- help (tidak mengandalkan pihak lain). Dengan cara pikir seperti ini, maka mereka akan terus berusaha melakukan apapun demi mencapai kepentingan nasionalnya.
Kedua  skenario  di  atas,  juga  merupakan  skenario  pembuka  bagi  rentetan konflik-konflik  yang  akan  terjadi  di  Selat  Hormuz.  Iran  telah  meningkatkan  aktivitas militernya  di  Selat  Hormuz  dan  menggertak  siapapun  yang  memberikan  ancaman terhadap  kedaulatannya.  Sementara  AS  juga  ikut  menambah  kekuatannya  dengan mengirimkan  sejumlah  tentara  dan  kapal  perangnya  untuk  mengawal  kapal  tanker yang  membawa minyak untuk  melewati Selat  Hormuz. AS  juga  mengajak  masyarakat internasional  untuk  ikut  mengawasi  jalur  perdagangan  minyak  di  Selat  Hormuz. Belakangan  diketahui  beberapa  negara,  seperti  Inggris  dan  Australia,  juga  mengikuti AS untuk melindungi kapal-kapal yang melintasi selat tersebut dalam upaya melawan ancaman militer Iran (Mueller, 2019; Tarabay, 2019).
Pasca mundurnya AS dari JCPOA yang diikuti oleh ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz, eskalasi konflik militer di kawasan tersebut menjadi meningkat. Eskalasi- eskalasi  tersebut  di  antaranya  adalah,  pada  Juli  2019,  Iran  menahan  kapal  Stena Impero  berbendera  Inggris  dengan  tuduhan  melanggar  hukum  laut  internasional  di Selat  Hormuz.  Penahanan  ini  diduga  balasan  Iran  bagi  Inggris  yang  dua  minggu sebelumnya  juga  menahan  kapal  Iran  di  Gibraltar  (Aljazeera  2019b).  Pada  bulan  Mei 2019,  otoritas  Uni  Emirat  Arab  menyatakan  bahwa  dua  tanker  minyak  Saudi  menjadi korban  serangan  sabotase  di  lepas  pantai  Fujairah  milik  Emirat.  UEA  tidak menyebutkan  siapa  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  serangan  tersebut,  namun kejadian ini menambah ketegangan di kawasan (Wirayani, 2019). Pada Juli 2019,  Iran menembak  jatuh drone AS  yang  memasuki  wilayah  Iran  dan  pada  Juli  2019,  AS membalas menembak jatuh drone Iran (CNN, 2019). Bahkan meskipun pandemi Covid- 19 sedang berlangsung, konfrontasi militer Iran dan AS di perairan itu tetap berlanjut. Hingga tanggal 12 Agustus 2020 The International Maritime Security Construct (IMSC) melaporkan bahwa Iran masih melakukan aktivitas militernya, yaitu dengan melakukan aktivitas boarding persenjataan  di  kapal  komersial  di  perairan  internasional  (Defence Visual  Information  Distribution  Service,  2020).  Bila  hal  ini  benar  dilakukan  Iran,  ini merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum  internasional  yang  merusak  kebebasan bernavigasi dan arus perdagangan bebas.
Konflik di antara Iran dan AS terkait Selat Hormuz bukanlah hal baru. Pada saat Iran  dipimpin  oleh  Presiden  Ahmadinejad  (2005-2013),  pola  yang  sama  juga  terjadi, yaitu AS menunduh Iran telah mengembangkan senjata nuklir dan melakukan embargo ekonomi  terhadap  Iran  (Stivachtis,  2018).  Waktu  itu  Iran  juga  membalas  dengan ancaman akan menutup Selat Hormuz jika sanksi yang diberikan AS. Pola terdahulu itu, masih  sama  dengan  pola  konfrontasi  Iran  dan  AS  pasca  JCPOA  sebagaimana  telah dijelaskan  di  atas.  Bagi  kaum  realis,  alasan  mengapa  negara  saling  menunjukkan kapabilitasnya, terutama di bidang militer, adalah karena menurut mereka keamanan
nasional  adalah  masalah  utama, power adalah  konsep  utama  dalam  menjamin keamanan negara. Selain itu, kaum realis juga melihat bahwa isu militer adalah bagian dari isu politik yang dominan di dunia (Saeri, 2012: 10 – 12). Pemikiran realisme tentang negara dan teori Strategi Kebijakan Luar Negeri yang dijabarkan Lovell dalam melihat pola aksi-reaksi  antar negara dapat  menjelaskan  mengapa  konfrontasi  Iran dan  AS  di Selat Hormuz akan terus berlanjut.

## Simpulan
Konfrontasi  Iran  dan  AS  yang  terjadi  di  Selat  Hormuz  merupakan  konflik  yang membuat  dunia  khawatir  karena  konflik  tersebut  membuat  pasokan  minyak  global dunia  terganggu.  Sebagaimana  diketahui  publik,  seperlima  pasokan  minyak  dunia melintasi selat tersebut. Minyak merupakan kebutuhan vital bagi suatu negara sebab ia  merupakan sumber  penggerak  perindustrian.  Apalagi  ketika  memasuki abad  ke-21, dengan  tuntutan  globalisasi  setiap  negara  dipaksa  untuk  memacu  pertumbuhan ekonominya,  dunia  industri  pun  semakin  digalakkan.  Maka  tidak  mengherankan  jika konfrontasi Iran dan AS di Selat Hormuz membuat dunia khawatir, sebab hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi banyak negara di dunia.
Ancaman  Iran  untuk  menutup  Selat  Hormuz  bukanlah  tanpa  alasan.  Hal  ini mereka lakukan karena AS menarik diri dari kesepakatan JCPOA yang sebelumnya telah membuat  hubungan  kedua  negara  membaik.  Melalui  kesepakatan  JCPOA,  sanksi- sanksi  yang  diberikan  Barat  kepada  Iran  dihapuskan,  dan  karenanya  perekonomian Iran  dapat  tumbuh.  Tetapi  setelah  AS  menarik  diri  dari  kesepakatan  ini,  mereka mengembalikan  sanksi-sanksi  yang  sebelumnya  sudah  dihapuskan.  Iran  yang  merasa dirugikan  akan  sikap  AS  melakukan  perlawanan  dengan  mengancam  akan  menutup Selat Hormuz.
Dengan  menggunakan  pendekatan Confrontation  Strategy kedua  negara  itu saling menunjukkan kekuatan kapabilitas negaranya dan memaksa pihak lawan untuk mengakui  superioritas  kemampuan  kapabilitas  negara  mereka.  Dalam  skenario  1 maupun  skenario  2  yang  telah  dijelaskan  dalam  bagian  pembahasan  terlihat  bahwa keduanya  menjadi  sebuah  pola  aksi-reaksi  yang  daur  sebab  masing-masing menggunakan strategi yang sama dalam merespon tindakan satu sama lain. Akibatnya, selama  kedua  pihak  tetap  dalam  posisi  saat  ini,  diprediksi  konfrontasi di  sekitar Selat Hormuz akan tetap berlangsung.

## Daftar Pustaka
ACIL  Tasman.  (2012). NESA  Identified  Issues:  Strait  of  Hormuz. [online].  Dalam: https://www.energy.gov.au/sites/default/files/nesa-identified-issues-strait- hormuz-2012.pdf. [diakses 3 Oktober 2020].
Adharsyah,  T.  (2019).  Iran  Ancam  AS,  Harga  Minyak  Naik. CNBC, [online].  Dalam: https://www.cnbcindonesia.com/market/20190822093421-17-93802/iran-ancam- as-harga-minyak-naik [diakses 3 Oktober 2020].
Bacon, J. (2018). Iran nuclear deal: Hassan Rouhani says deal could survive without U.S.
USA Today, [online]. Dalam:
https://www.usatoday.com/story/news/world/2018/05/07/iran-nuclear-deal- hassan-without-u-s/585867002/ [diakses 3 Oktober 2020].
Council  on  Foreign  Relations.  (2018). The  Return  of  U.S.  Sanctions  on  Iran:  What  to Know .  [online].  Dalam:  https://www.cfr.org/in-brief/return-us-sanctions-iran- what-know [diakses 3 Oktober 2020].
Council  on  Foreign  Relations.  (2020). Confrontation  Between  the  United  States  and Iran . [online] Dalam: https://www.cfr.org/global-conflict-
tracker/conflict/confrontation-between-united-states-and-iran [diakses 3 Oktober 2020].
CNBC.  (2019).  AS-Iran  di  Ambang  Perang  Gara-gara  Drone,  Ini  Ceritanya.  [online]. Dalam: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190621165512-4-79917/as-iran- di-ambang-perang-gara-gara-drone-ini-ceritanya [diakses 3 Oktober 2020].
CNN.  (2019).  Trump  Balas  Tembak  Jatuh  Drone  Iran.  [online].  Dalam: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190719083457- 134413522/trump-balas-tembak-jatuh-drone-iran [diakses 3 Oktober 2020].
Dehghan,  S.  K.  (2018)  Iran  threatens  to  block  Strait  of  Hormuz  over  US  oil  sanctions Iran. The Guardian, [online]. Dalam: https://www.theguardian.com/world/2018/jul/05/iran-retaliate-us-oil-threats-eu- visit-hassan-rouhani-trump [diakses 3 Oktober 2020].
Defence  Visual  Information  Distribution  Service.  (2020). IMSC  Statement  on  the Incident with Motor Tanker. [online]. Dalam: https://www.dvidshub.net/news/375890/imsc-statement-incident-with-motor- tanker-wila [diakses 3 Oktober 2020].
DW. (2020). Europe, China and Russia urge preservation of Iran nuclear deal . [online]. Dalam:  https://www.dw.com/en/europe-china-and-russia-urge-preservation-of- iran-nuclear-deal/a-52544410 [diakses 3 Oktober 2020].
Faradiba,  B.  (2016)  Sikap  Amerika  Serikat  Terhadap  Kegiatan  Militer  Iran  Di  Selat Hormuz  Di  Masa  Ahmadinejad  (2011-2013).  Sripsi  Universitas  Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. [online] Dalam: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40910/2/BALQIS FARADIBA-FISIP.pdf. Global Fire Power. (2020a). Iran Military Strength. [online]. Dalam: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength- detail.asp?country_id=iran [diakses 3 Oktober 2020].
Global  Fire  Power.  (2020b). Military  Strength  Ranking .  [online].  Dalam: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp [diakses 3 Oktober 2020].
Al  Jazeera.  (2019a). Understanding  the  Iran  deal:  What,  why  and  the  next  steps . [online].
Dalam:
https://www.aljazeera.com/economy/2019/05/08/understanding-the-iran-deal- what-why-and-the-next-steps/ [diakses 3 Oktober 2020]
Al  Jazeera.  (2019b). Seized  UK-flagged  tanker  Stena  Impero  leaves  Iranian  port . [online].  Dalam:  https://www.aljazeera.com/news/2019/9/27/seized-uk-flagged- tanker-stena-impero-leaves-iranian-port. [diakses 3 Oktober 2020]
Kahn,  M.  (2016)  Gr owth  star  India  overtakes  China  as  world’s  fastest  growing  major economy. Telegraph , [online]. Dalam:
https://www.telegraph.co.uk/finance/economics/12146579/India-overtakes- China-as-worlds-fastest-growing-major-economy.html [diakses 3 Oktober 2020].
Katzman,  K.  et  al.  (2012). Iran’s  threat  to  the  strait  of  hormuz,  Bypassing  Iran: Petroleum  Production  and  the  Strait  of  Hormuz. FAS ,  [online].  Dalam: https://fas.org/sgp/crs/mideast/R42335.pdf. [diakses 3 Oktober 2020]
Lovell, J.P. (1970). Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Mas’oed, M. (1998). Teori dan Metodologi Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pauss Universitas Gajahmada.
Mikail,  K.  (2018).  Perjanjian  Nuklir  Iran  dan  Kepentingan  AS-Israel  di  Timur  Tengah.
Jurnal ICMES , [online] 2(1), 69 – 85. Dalam: https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.18 . [diakses 27 November 2020]. Mueller, B. (2019). U.K. joins U.S.-led Effort to Protect Ships in Straits of Hormuz. New York Times, [online]. Dalam: https://www.nytimes.com/2019/08/05/world/middleeast/britain-iran-strait-of- hormuz.html. [diakses 27 November 2020].
Nuriansyah,  F.  (2014).  Strategi  Kebijakan  Pertahanan  Iran  Di  Selathormuz  Dalam Menghadapi  Amerika  Serikat  Periode  2011-2012.  Skripsi  UPN  "Veteran"  Jakarta. Dalam:  http://repository.upnvj.ac.id/5664/2/AWAL.pdf  .  [diakses  27  November 2020].
Perwita,  A. A. B. dan Razak,  M.  I.  (2020).  U.S. Foreign  Policy  Towards  Iranian Nuclear Threat  from  Bill  Clinton  to  Donald  Trump  Administration. Insignia  Journal  of International Relations. [online] 7(1), 17-44. Dalam: https://doi.org/10.20884/1.ins.2020.7.1.2224. [diakses 27 November 2020]
Pham, J. P. (2010). Iran’s threat to the strait of hormuz: A realist assessment . American
Foreign Policy Interests , [online] 32(2), 64 – 74. Dalam https://doi:
10.1080/10803921003697542. [diakses 27 November 2020]
Pujayanti, A. (2019.) Sengketa Nuklir Iran-Amerika Serikat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Jakarta. DPR , [online]. Dalam: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-
Mei-2019-179.pdf. [diakses 27 November 2020]
Rahim,  M.  H.  (2019).  Post-JCPOA:  Diplomasi  Koersif  Amerika  Serikat  Vis-À-Vis  Iran.
Jurnal ICMES , [online] 3(1), 27-52. Dalam:
https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.42 . [diakses 3 Oktober 2020].
Carrel-Billiar,  F.  and  Wing,  C.  (2010).  Iran  and  the  NPT. International  Peace  Institute ,
[online].
Dalam: https://www.ipinst.org/wp-
content/uploads/2010/04/pdfs_iranchapt.pdf. [diakses 3 Oktober 2020].
Ratner, M. (2018 .) Iran’ s Threats , the Strait of Hormuz , and Oil Markets: In Brief. FAS , [online].  Dalam:  https://fas.org/sgp/crs/mideast/R42335.pdf.  [diakses  3  Oktober 2020].
Saeri,  M.  (2012).  Teori  Hubungan  Internasional  Sebuah  Pendekatan  Paradigmatik.
Jurnal Transnasional , [online] 3(2), 1 – 19. Dalam:
https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/70/64. [diakses 3 Oktober 2020].
Salsabila, F.R., & Yulianti, D. (2019). Security Dilemma dalam Ketegangan AS-Iran Pasca Serangan  Kapal  Tanker  di  Teluk  Oman. Jurnal  ICMES , [online] 3 (2),  200-222. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.56.
Saputra,  F.  (2013). Latar  Belakang  Pemerintah  Iran  Atas  Wacana  Penutupan  Selat
Hormuz Tahun 2011 . Skripsi, UPN "Veteran" Yogyakarta. Dalam: http://repository.upnyk.ac.id/6030/ [diakses 3 Oktober 2020].
Stivachtis, Y. A. (2018). United States Foreign Policy in the Middle East after the Cold War. Dalam: Y.A. Stivachtis, ed., Conflict and Diplomacy in the Middle East Conflict
and  Diplomacy  in  the  Middle  East . E-International  Relation, [online].  Dalam: https://www.e-ir.info/publication/conflict-and-diplomacy-in-the-middle-east- external-actors-and-regional-rivalries/. [diakses 3 Oktober 2020].
Talmadge,  C.  (2008).  Closing  Time:  Assessing  the  Iranian  Threat  to  the  Strait  of
Hormuz. International Security , [online] 33(1), 82-117. Dalam: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/IS3301_pp082- 117_Talmadge.pdf. [diakses 27 November 2020]
Tarabay, J. (2019). Australia is Third Country to join U.S.  in Patroling Strait of Hormuz.
New York Times, [online] Dalam: https://www.nytimes.com/2019/08/21/world/australia/ships-hormuz.html.
[diakses 27 November 2020]
U.S.  Energy  Information  Administration.  (2019). The  Strait  of  Hor muz  is  the  world’s most important oil transit chokepoint.
[online] EIA. Dalam: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932  [diakses  3  Oktober 2020).
VOA  Indonesia.  (2019). PM  Israel  Klaim  Temukan  Situs  Baru  Nuklir  Iran .  [online]. Dalam: https://www.voaindonesia.com/a/pm-israel-klaim-temukan-situs-baru- nuklir-iran/5077055.html [diakses 3 Oktober 2020].
U S Energy Information Administration. (2007). https://doi.org/10.5860/choice.44-3624.
Wirayani, P. (2019). Hubungan AS-Iran Panas, Kapal Tanker Arab Saudi Diserang. CNBC , [online]. Dalam: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190513122328-4-
72052/hubungan-as-iran-panas-kapal-tanker-arab-saudi-diserang [diakses 3 Oktober 2020].
Yani, Y. M. (2008). Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis . Pustaka Unpad , [online]. Dalam: http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf.  [diakses 3 Oktober 2020].