## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## PENGUATAN PERAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(Studi Penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Daerah)
Nancy Fransisca M. Simanjuntak 1 , Muhadam Labolo 2 & Yudi Rusfianda 3 1,2,3 Sekolah Pacasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia Correspondence Author: fransiscanancy4@gmail.com

## ABSTRACT
The evaluation of the National Road Safety Plan (RUNK) for the period 2011-2035 highlighted weaknesses  in  institutional  functions  and  roles,  prompting  the  Government  to  issue  Presidential Regulation (Perpres) 1 of 2022 regarding the National Road Safety Plan for the period 2021-2040. The Ministry of Home Affairs, through the Directorate General of Regional Development, plays a key role in  traffic  and  transportation  management.  This  research  focuses  on  strengthening  the  role  of  the Directorate  General  of  Regional  Development  in  implementing  Perpres  at  the  regional  level, emphasizing coordination between the central and regional governments, civil society organizations, the transportation  industry,  and  transportation  communities  to  enhance  traffic  safety.  A  qualitative descriptive  research  method  was  used  to  gain  a  deep  understanding  of  the  context,  processes,  and meanings behind the Directorate General's role in policy implementation. In-depth interviews will be conducted to collect data from various stakeholders, while participatory observation will be carried out to  directly  observe  policy  implementation.  The  results  of  the  research  indicate  that  the  Directorate General of Regional Development at the Ministry of Home Affairs plays a vital role in improving traffic safety in Indonesia. They have successfully strengthened coordination between the central and regional governments, civil society organizations, the transportation industry, and transportation communities. Through initiatives such as the Road Traffic and Transportation Safety Action Plan (RAK LLAJ) and traffic safety management information systems, the Directorate General has helped identify and address policy gaps and enhance human resource quality in regions.

## Keyword: Road Traffic, Concurrent Authority, Role of Ditjen Bina Bangda

## PENDAHULUAN
Direktorat  Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah  (Ditjen  Bina  Bangda)  Kementerian  Dalam Negeri merupakan salah satu bagian dari susunan organisasi di Kementerian Dalam Negeri berada di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Menteri  dan  dipimpin  oleh  Direktur  Jenderal.  Berdasarkan Permendagri  No.  137  Tahun  2022  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementrian  Dalam  Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas utama menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Direktorat  Jenderal  Bina  Pembangunan Daerah memiliki kewenangan yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, koordinasi,  pemantauan,  evaluasi,  pemberian  bimbingan  teknis,  administrasi,  dan  tugas  lain  yang diberikan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri.  Dengan  demikian,  Direktorat  Jenderal  Bina  Pembangunan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Daerah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  memastikan  kelancaran  dan  keselarasan pembangunan daerah di seluruh Indonesia, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  merupakan  suatu keadaan terhindarnya setiap orang  dari  risiko  kecelakaan  selama  berlalu  lintas  yang  disebabkan  oleh  manusia,  kendaraan,  jalan, dan/atau lingkungan (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pasal 1 angka 31). Keamanan dan keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi.Isu utama terkait keselamatan transportasi jalan adalah masih tingginya tingkat fatalitas akibat kejadian kecelakaan, masih relatif tingginya angka kematian serta korban luka berat akibat kecelakaan yang berdampak terhadap kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  sendiri adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang  dari  risiko  kecelakaan  selama  berlalu  lintas  yang  disebabkan  oleh  manusia,  kendaraan,  jalan, dan/atau lingkungan (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pasal 1 angka 31). Keamanan dan keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi.Isu utama terkait keselamatan transportasi jalan adalah masih tingginya tingkat fatalitas akibat kejadian kecelakaan, masih relatif tingginya angka kematian serta korban luka berat akibat kecelakaan yang berdampak terhadap kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Apabila  dilihat  dari  jenisnya,  kecelakaan  yang  paling  banyak  terjadi  adalah;  tabrakan  antar bagian  depan  kendaraan  (22%),  tabrakan  bagian  depan  dengan  belakang  kendaraan  (22%),  serta kecelakaan  tunggal  (20%).  Sebagian  besar  korban  kecelakaan  lalu  lintas  memiliki  latar  belakang pendidikan SMA/sederajat, dengan proporsi mencapai 71%. Sementara korban kecelakaan tamatan SMP hanya 14%, tamatan SD 10%, dan lulusan kuliah 5% (Lakalantas Polri, 2022). Oleh karena itu, upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan mengurangi jumlah korban harus menjadi prioritas bagi pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam sistem transportasi. Upaya-upaya tersebut dapat  meliputi  peningkatan  infrastruktur  jalan,  penegakan  regulasi  yang  lebih  ketat,  kampanye kesadaran publik, dan pelatihan yang lebih baik bagi pengemudi. Dengan cara ini, dapat diharapkan bahwa  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  dikurangi  dan  masyarakat  dapat  merasa  lebih  aman  saat berkendara.  Tingginya  angka  kecelakaan  di  daerah  merupakan  permasalahan  serius  yang  dihadapi dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas.
Untuk  melaksanakan  program  –  program  RUNK  LLAJ,  dibutuhkan  kelembagaan  yang  kuat serta koordinasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan Keselamatan LLAJ yang meliputi lintas sektor  dan  lintas  wilayah  serta  mampu  berkolaborasi  dengan  badan  usaha  dan  masyarakat.  Ruang lingkup  koordinasi  yang  dibutuhkan  meliputi  pemangku  kepentingan  di  tingkat  Nasional,  tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ diatur agar pihak yang terkait bertanggung jawab untuk berkolaborasi  dan  berkoordinasi  dalam  meningkatkan  keselamatan  melalui  perbaikan  sistem berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, pengguna yang berkeselamatan, jalan berkeselamatan, dan penanganan korban kecelakaan.
Dalam menghadapi permasalahan ini, Ditjen Bina Bangda memastikan bahwa keselamatan dan keamanan  transportasi  menjadi  prioritas  di  daerah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  rencana  aksi keselamatan  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  dalam  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  sendiri memiliki konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Dalam konteks keselamatan lalu lintas, kebijakan publik dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (RUNK  LLAJ)  memiliki  peran  krusial  dalam  menganalisis  dan mengatasi masalah keselamatan lalu lintas. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa masalah keselamatan lalu lintas dapat ditangani secara efektif dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat.
Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  penelitian  ini  memiliki  potensi  untuk  memperbarui pengetahuan dan literatur dalam bidang keselamatan lalu lintas. Dengan mempelajari peran Ditjen Bina Bangda dalam penyelenggaraan rencana aksi keselamatan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru  dan  mengisi  kesenjangan  dalam  pengetahuan  yang  ada.  Hal  ini  akan  membantu  memperkaya pemahaman  kita  tentang  bagaimana  peran  Ditjen  Bina  Bangda  dalam  penerapan  kebijakan  dan instrumen keselamatan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas di daerah.
Selanjutnya  selain implementation  gap dan knowledge  gap, peneliti  juga  melihat Theoretical  gap (kesenjangan teoritis): Theoretical gap terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara teori yang digunakan dalam penelitian dengan fakta atau hasil penelitian yang didapatkan. Kesenjangan ini biasanya terjadi ketika  ada  kekurangan  dalam  teori  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  yang  diamati. Pemerintah memiliki peran fundamental dalam mengatur, memelihara, dan mengelola tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Peran ini menuntut pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi esensial  dalam  memberikan  perlindungan,  menegakkan  hukum,  menyusun  kebijakan,  serta menyediakan pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga negara. Sebagai entitas yang memiliki otoritas  penuh,  pemerintah  menjalankan  fungsi  regulatif  untuk  menciptakan  aturan-aturan  yang menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat.
Dalam konteks kelembagaan, peran pemerintah menempati posisi sentral sebagai entitas yang memegang  kendali  atas  kekuasaan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  suatu  sistem.  Kelembagaan pemerintah mencakup berbagai badan, lembaga, dan cabang-cabang yang bertanggung jawab atas fungsi- fungsi khusus dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah dalam konteks kelembagaan juga memiliki fungsi utama untuk menyusun aturan main, mengatur, serta mengelola tata kelola suatu negara. Fungsi ini dilaksanakan melalui badan-badan khusus seperti parlemen, kabinet, departemen atau  kementerian,  dan  badan  eksekutif  lainnya.  Setiap  lembaga  ini  memiliki  peran  spesifik  dalam pembuatan kebijakan, pengaturan kehidupan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya negara.
Selain  mengatur  dan  memastikan  keberlangsungan  sistem,  pemerintah  juga  bertugas  untuk memberikan  pelayanan  publik.  Ini  mencakup  segala  aspek,  mulai  dari  layanan  kesehatan  dan pendidikan hingga infrastruktur dan transportasi yang merata. Melalui lembaga-lembaga khusus seperti kementerian kesehatan, pendidikan, dan public works, pemerintah berperan dalam penyediaan dan pengelolaan layanan-layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam  struktur  kelembagaan,  pemerintah  juga  berperan  dalam  menjaga  keseimbangan  dan memastikan  koordinasi  antara  cabang-cabang  pemerintah.  Fungsi  pengawasan  dan  pembatasan kekuasaan yang berlebihan juga merupakan bagian integral dari peran kelembagaan pemerintah. Ini dilakukan  untuk  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  menjaga  agar  setiap  cabang  pemerintah dapat bekerja secara efektif dan seimbang.
Pemerintah sebagai lembaga juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan partisipasi publik  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Ini  mencakup  adanya  transparansi,  akuntabilitas,  dan responsivitas  terhadap  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Dalam  konteks  kelembagaan,  peran

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
pemerintah melampaui hanya sekadar menjalankan kekuasaan, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa  sistem  pemerintahan  berjalan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  keadilan.Peran pemerintah dapat dibagi menjadi dua aspek yang berbeda namun saling terkait: peran normatif dan peran  inisiatif:1)  Peran  Normatif  Pemerintah:  Peran  normatif  pemerintah  berkaitan  dengan  fungsi untuk menetapkan dan menjalankan aturan serta standar yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Pemerintah berperan dalam menegakkan hukum, membuat peraturan, dan menjalankan regulasi yang mengikat bagi semua warga negara. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan, penetapan undang-undang, serta peraturan-peraturan yang memastikan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum dalam  suatu  negara.  Pada  tingkat  normatif,  pemerintah  berfungsi  sebagai  penegak  aturan  yang menetapkan standar moral, etika, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat; 2) Peran Inisiatif Pemerintah: Di sisi lain, peran inisiatif pemerintah mengacu pada kemampuan dan tanggung jawab  pemerintah  dalam  memulai,  mendorong,  dan  mengelola  berbagai  program,  kebijakan,  dan proyek  untuk  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Ini  mencakup  beragam  bidang,  mulai  dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup. Pemerintah memiliki peran utama dalam memulai langkah-langkah strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Melalui inisiatif  ini,  pemerintah  dapat  merumuskan  rencana  pembangunan,  mengelola  sumber  daya,  dan memfasilitasi inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesetaraan akses, serta kesejahteraan sosial.
Kedua peran ini saling melengkapi, peran normatif menentukan kerangka kerja dan standar bagi  perilaku  masyarakat,  sementara  peran  inisiatif  memungkinkan  pemerintah  untuk  mengambil tindakan yang proaktif dan produktif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan. Kesinambungan antara  kedua  peran  ini  penting  dalam  menjaga  keseimbangan  dalam  kebijakan  dan  tindakan pemerintah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  di  Daerah,  peran  Ditjen  Bina  Bangda  tergolong  dalam  peran  inisiatif  pemerintah. Ditjen Bina Bangda, yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki peran yang proaktif  dalam  menginisiasi,  mengembangkan,  dan  mendukung  implementasi  program-program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat daerah.
Peran  inisiatif  Ditjen  Bina  Bangda  terlihat  dalam  upayanya  untuk  merumuskan  kebijakan, memberikan arahan teknis, serta memfasilitasi kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan  keselamatan  lalu  lintas.  Ditjen  Bina  Bangda  memegang  peran  penting  dalam  menyusun pedoman,  menyediakan  bimbingan,  dan  mengkoordinasikan  upaya-upaya  di  tingkat  daerah  guna memperbaiki sistem transportasi serta meningkatkan keselamatan para pengguna jalan.
Lebih jauh lagi, Ditjen Bina Bangda berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan kapasitas dan peningkatan kompetensi para pejabat daerah dalam hal keselamatan lalu lintas. Mereka juga terlibat dalam  menyusun  rencana  aksi,  mengoordinasikan  program-program  pelatihan,  serta  mendukung implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat lokal.
Peran inisiatif Ditjen Bina Bangda dalam konteks ini menunjukkan tanggung jawabnya dalam mengawal,  mendorong,  dan  menginisiasi  upaya-upaya  konkret  untuk  meningkatkan  kesadaran, keamanan, dan perbaikan infrastruktur lalu lintas di tingkat daerah. Dengan demikian, Ditjen Bina Bangda memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
serta mendorong langkah-langkah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih aman dan efisien di tingkat lokal.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yaitu  data  yang  dikumpulkan berbentuk  kata-kata,  gambar,  bukan  angka-angka.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor,  sebagaimana  yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  memahami  peran  Direktorat  Jenderal  Bina  Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Rencana Umum  Nasional  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  Daerah.  Pendekatan  kualitatif digunakan  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  mendalam  tentang konteks, proses, dan makna di balik peran Direktorat Jenderal dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode wawancara mendalam akan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan  terkait,  sedangkan  observasi  partisipatif  akan  dilakukan  untuk  mengamati  langsung pelaksanaan kebijakan.
Penelitian ini akan menggali isu-isu terkait peran dirjen bangda dalam implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas di daerah, dengan fokus pada peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.  Isu-isu  yang  dikaji  meliputi  kesenjangan  antara  kebijakan  yang  telah  dibuat  dan implementasinya  di  lapangan,  kurangnya  perhatian  terhadap  keselamatan  di  daerah,  minimnya pemahaman tentang safety plan dan kajian tentang keselamatan LLAJ, serta kurangnya alokasi anggaran bidang  perhubungan  di  daerah.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  bertujuan  untuk  mengidentifikasi permasalahan  yang  ada  dalam  pelaksanaan  kebijakan  keselamatan  lalu  lintas  di  daerah  dan  untuk memahami peran Direktorat Jenderal dalam mengatasi masalah tersebut.
Dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas di daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang berguna bagi pihak terkait dalam memperkuat peran  Direktorat  Jenderal  dan  meningkatkan  implementasi  kebijakan  tersebut,  sehingga  dapat mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

## PEMBAHASAN
Ditjen Bina Bangda memainkan peran krusial dalam memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam konteks perencanaan pembangunan. Melalui integrasi program- program  pembangunan  dalam  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah,  Ditjen  Bina  Bangda memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif dan terpadu, mencakup sektor perhubungan sebagai salah satu prioritas utama. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang diadakan secara rutin setiap tahun merupakan forum penting untuk menyelaraskan indikator-indikator  pelayanan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  serta  untuk  memastikan  alokasi anggaran  yang  adekuat  dari  pemerintah  daerah  terhadap  program-program  keselamatan  lalu  lintas. Inisiatif ini kritikal untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan responsif terhadap

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
kebutuhan  masyarakat.  Peran  Ditjen  Bina  Bangda  dalam  mendukung  peraturan  dan  pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah untuk mencapai tujuan keselamatan lalu lintas.
Pertama, cabang dengan label "Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022" (warna merah muda) menekankan pentingnya penyelenggaraan peraturan di tingkat daerah. Cabang ini menunjukkan bahwa Ditjen  Bina  Bangda  memiliki  peran  dalam  meningkatkan  keamanan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan melalui regulasi yang mengikat. Selain itu, ini menunjukkan bahwa regulasi menjadi dasar bagi upaya keselamatan yang efektif.
Kedua,  cabang  "Peran  utama  Ditjen  Bina  Bangda"  (warna  biru)  menyoroti  koordinasi  dan evaluasi  sebagai  peran  inti  Ditjen  Bina  Bangda.  Ditjen  Bina  Bangda  berperan  dalam  melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap peraturan dan kebijakan keselamatan di tingkat daerah. Cabang ini juga mencakup pemberian bimbingan teknis serta pendampingan dalam implementasi kebijakan.
Ketiga, cabang "Peran dalam Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" (warna hijau)  menegaskan  peran  Ditjen  Bina  Bangda  dalam  mengkoordinasikan  program  keselamatan  di tingkat  daerah  dan  menyusun  strategi  untuk  keselamatan  lalu  lintas.  Cabang  ini  juga  menekankan pentingnya menyelaraskan rencana aksi keselamatan di tingkat daerah dengan regulasi nasional.
Terakhir,  cabang  "Sinergi  dengan  pemerintah  daerah"  (warna  jingga)  dan  "Evaluasi  dan penyesuaian kebijakan" (warna kuning) menunjukkan pentingnya kerja sama antara Ditjen Bina Bangda dan pemerintah daerah. Sinergi antara kedua pihak ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung program keselamatan transportasi. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan memungkinkan Ditjen Bina Bangda mengidentifikasi dan mengatasi masalah, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah berjalan sesuai dengan tujuan keselamatan lalu lintas.
a. Identifikasi Peran Inisiatif
Peran  inisiatif  dalam  pengembangan  dan  implementasi  kebijakan  publik,  termasuk  dalam konteks  Direktorat  Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah  (Ditjen  Bina  Bangda)  terhadap  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, adalah kunci untuk mendorong inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik.  Inisiatif  ini  mewakili  langkah  proaktif  dalam  mengidentifikasi  masalah,  mencari  solusi  yang kreatif,  dan  mengimplementasikan  strategi  untuk  mengatasi  tantangan  pembangunan  daerah  dan keselamatan lalu lintas. Dengan mengambil inisiatif, Ditjen Bina Bangda dapat memperkuat kapasitas pemerintah  daerah  dalam  mengintegrasikan  aspek  keselamatan  lalu  lintas  ke  dalam  perencanaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung secara efektif dan efisien, menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Dari  perspektif  Direktur  Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah  (Dirjen  Bina  Bangda),  peran inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas menjadi aspek kritis dalam mencapai tujuan keselamatan lalu lintas nasional. Pengembangan aplikasi mobile untuk  pelaporan  kecelakaan  merupakan  contoh  inovasi  teknologi  yang  memungkinkan  masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas. Inisiatif seperti ini tidak  hanya  mempermudah  proses  pelaporan  tetapi  juga  membantu  pihak  berwenang  dalam mengumpulkan  data  yang  akurat  dan  real-time,  yang  sangat  penting  untuk  analisis  dan  perbaikan kebijakan keselamatan lalu lintas.
Program edukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara juga merupakan langkah penting dalam mengubah perilaku pengguna jalan. Dengan menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses,  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  kesadaran  publik  tentang  pentingnya  kepatuhan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
terhadap aturan lalu lintas dan praktik berkendara yang aman. Edukasi yang efektif dapat mengurangi angka  kecelakaan  dan  menyelamatkan  nyawa,  menunjukkan  peran  vital  pemerintah  daerah  dalam mempromosikan keselamatan lalu lintas dari tingkat akar rumput.
Selain  itu,  pembangunan  infrastruktur  lalu  lintas  yang  lebih  aman,  seperti  peningkatan pencahayaan  jalan,  pembuatan  jalur  pejalan  kaki,  dan  pemasangan  rambu-rambu  keselamatan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pengguna  jalan.  Inisiatif  ini  tidak  hanya  mengurangi  potensi  kecelakaan  tetapi  juga  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  dengan  menyediakan  aksesibilitas  yang  lebih  baik  dan  lingkungan  yang nyaman untuk beraktivitas.
Dari  pandangan  Dirjen  Bina  Bangda,  kreativitas  dan  komitmen  pemerintah  daerah  dalam mengimplementasikan inisiatif-inisiatif tersebut mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat mereka. Ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  mengembangkan  solusi  yang  komprehensif  dan berkelanjutan untuk masalah keselamatan lalu lintas.
Dari perspektif seorang staf di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda), kebijakan  yang  telah  diambil  oleh  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  keselamatan  lalu  lintas melalui pengembangan aplikasi keselamatan lalu lintas, program edukasi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur menunjukkan langkah-langkah progresif yang signifikan. Inisiatif seperti pengembangan aplikasi keselamatan lalu lintas tidak hanya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya keselamatan tetapi juga memudahkan pengumpulan data dan feedback yang dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Sebagai staf Bina Bangda, saya mengakui bahwa teknologi memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem lalu lintas yang responsif dan interaktif.
Program  edukasi  masyarakat  tentang  keselamatan  berkendara  merupakan  fondasi  yang  kuat untuk membangun kesadaran dan mengubah perilaku berkendara di kalangan masyarakat. Dari sudut pandang  staf  Bina  Bangda,  upaya  ini  esensial  untuk  memastikan  bahwa  informasi  penting  tentang keselamatan lalu lintas menjangkau berbagai segmen masyarakat secara efektif. Kami berupaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program edukatif yang inovatif dan menarik, yang dapat meresonansi dengan masyarakat luas, termasuk kelompok usia yang beragam.
Peningkatan infrastruktur lalu lintas merupakan aspek lain yang kami dukung secara intensif. Sebagai bagian dari tim Bina Bangda, saya menyadari pentingnya memiliki infrastruktur yang aman dan sesuai  standar  untuk  mengurangi  risiko  kecelakaan.  Kami  bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah untuk  mengidentifikasi  area  blackspot  yang  rawan  kecelakaan,    yang  memerlukan  perhatian  dan peningkatan yaitu area penerangan jalan yang lebih baik, pembangunan trotoar dan jalur sepeda, serta pemasangan  rambu-rambu  keselamatan  yang  memadai.  Inisiatif  ini  tidak  hanya  meningkatkan keselamatan pengguna jalan tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mobilitas yang berkelanjutan.
Harmonisasi  regulasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  beberapa  provinsi  yang  sudah  difasilitasi Ditjen  Bangda  dalam  penyusunan  Rencana  Aksi  Keselamatan  LLAJ,  dimana  salah  satunya  adalah Pemerintah Provinsi Aceh, seperti yang disoroti oleh Ibu Ratih, menciptakan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan  kebijakan  keselamatan  lalu  lintas.  Namun,  mencapai  kesuksesan  dalam  implementasi kebijakan  tidak  hanya  bergantung  pada  kesesuaian  aturan.  Kritik  konstruktif  menunjukkan  bahwa tantangan sebenarnya sering muncul dalam aplikasi praktis dari kebijakan tersebut, dimana kapasitas

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
institusi  lokal,  ketersediaan  sumber  daya,  dan  tingkat  kepatuhan  masyarakat  berperan  dalam menentukan efektivitas kebijakan.
Koordinasi  antar-stakeholder,  meskipun  diakui  sebagai  elemen  penting  oleh  Ibu  Ratih, membawa kompleksitasnya sendiri. Proses membangun kerjasama efektif antara berbagai pihak dengan kepentingan  yang  beragam  memerlukan  keterampilan  negosiasi  dan  kemampuan  untuk  mencapai kompromi.  Ini  menunjukkan  bahwa  jembatan  yang  menghubungkan  kebijakan  dengan implementasinya melibatkan lebih dari sekadar keputusan administratif; ia membutuhkan dialog yang berkelanjutan dan kemampuan untuk merespons dinamika sosial-politik yang berubah.
Meskipun regulasi mungkin telah selaras, dukungan infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia  yang  memadai  merupakan  faktor  kunci  lain  yang  menentukan  kesuksesan  implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas. Hal ini menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam edukasi masyarakat,  pelatihan  penegak  hukum,  dan  pembangunan  infrastruktur  lalu  lintas  yang  aman. Tantangan yang dihadapi di sini meliputi pengalokasian sumber daya yang strategis dan pemanfaatan teknologi serta data untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.
Selanjutnya, dinamika politik lokal dan nasional dapat mempengaruhi prioritas dan distribusi sumber  daya  untuk  keselamatan  lalu  lintas.  Ini  menunjukkan  bahwa  upaya  keselamatan  lalu  lintas memerlukan lebih dari sekadar keselarasan regulasi; ia membutuhkan advokasi dan komunikasi yang efektif  untuk  menjaga  keselamatan  lalu  lintas  sebagai  prioritas  utama.  Dalam  hal  ini,  kejelasan komunikasi dan kemampuan untuk menavigasi perbedaan politik menjadi sangat penting.
Terakhir, menegaskan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi dalam menjamin efektivitas dan  keberlanjutan  implementasi  kebijakan.  Dengan  secara  teratur  menilai  dampak  kebijakan  yang diterapkan  dan  mengintegrasikan  pembelajaran  dari  proses  evaluasi  ke  dalam  siklus  perencanaan selanjutnya, pemerintah dapat secara proaktif mengatasi kelemahan dan menyesuaikan strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Ini menunjukkan pendekatan yang berkelanjutan dan  adaptif  dalam  meningkatkan  keselamatan  lalu  lintas,  yang  mempertimbangkan  perkembangan terbaru dan feedback dari masyarakat.
b. Pandangan tentang Peran Inisiatif Ditjen Bina Bangda
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) memegang peran kritis dalam menginisiasi dan memfasilitasi implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang sinergis dengan tujuan nasional, termasuk dalam konteks keselamatan lalu lintas. Melalui inisiatifnya, Ditjen  Bina  Bangda  bertujuan  untuk  memperkuat  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan keselamatan lalu lintas yang efektif, memastikan bahwa upaya- upaya  ini  selaras  dengan  kebijakan  keselamatan  lalu  lintas  nasional.  Dengan  mendorong pengintegrasian  pendidikan  keselamatan  lalu  lintas  dalam  kurikulum  sekolah  dan  universitas,  serta mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih aman, Ditjen Bina Bangda berperan penting dalam menciptakan ekosistem lalu lintas yang aman dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam pandangan Direktur Bina Bangda, ada pengakuan yang jelas terhadap pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan keselamatan lalu lintas. Inovasi dan inisiatif lokal dilihat  sebagai  kunci  utama  dalam  menghadapi  kondisi  unik  yang  beragam  di  setiap  wilayah. Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat diterapkan secara universal; sebaliknya, solusi yang efektif sering kali memerlukan adaptasi dan kreativitas yang bersumber dari pemahaman mendalam tentang konteks lokal.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Ditjen  Bina  Bangda,  melalui  pendekatannya,  menekankan  pentingnya  dukungan  dan kolaborasi  dengan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  mencerminkan  kesadaran  bahwa  pemerintah  pusat memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  bantuan,  baik  berupa  sumber  daya,  pelatihan,  maupun bimbingan  teknis,  untuk  memastikan  bahwa  inisiatif  lokal  dapat  direalisasikan  dengan  efektif. Pendekatan ini juga menyoroti nilai dari kerja sama yang erat antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.
Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan solusi kreatif untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas menunjukkan pendekatan yang proaktif dan adaptif. Hal ini tidak hanya tentang menghadapi tantangan yang ada tetapi juga tentang merespons secara dinamis terhadap perubahan  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  Ditjen  Bina  Bangda  berfungsi sebagai  katalisator  yang  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  mengeksplorasi  dan  menerapkan pendekatan baru yang bisa lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.
Selain  itu,  perspektif  ini  juga  menandai  pengakuan  terhadap  pentingnya  memberdayakan pemerintah  daerah  dalam  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan.  Melalui  pemberian  kebebasan untuk berinovasi, Ditjen Bina Bangda secara efektif mengakui bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang  paling  mengerti  kebutuhan  dan  tantangan  spesifik  yang  mereka  hadapi.  Dengan  demikian, memberikan  mereka  keleluasaan  untuk  menyesuaikan  solusi  merupakan  langkah  penting  dalam mencapai efektivitas yang maksimal.
Pandangan Direktur Bina Bangda mencerminkan komitmen terhadap pendekatan kolaboratif dan  inklusif  dalam  meningkatkan  keselamatan  lalu  lintas.  Melalui  dukungan  terhadap  inovasi  dan inisiatif lokal, Ditjen Bina Bangda tidak hanya berupaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatasi masalah mereka sendiri.  Pendekatan  ini  menciptakan  dasar  bagi  sebuah  sistem  keselamatan  lalu  lintas  yang  lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.
Kondisi ini sejalan dengan pandangan Roni, staf Ditjen Bina Bangda yang menyatakan bahwa strategi  dalam  mendukung  inisiatif  lokal  untuk  keselamatan  lalu  lintas  memperlihatkan  sebuah pendekatan  yang  mendalam  dan  terstruktur  terhadap  peningkatan  keamanan  di  jalan.  Dengan mengakui bahwa solusi inovatif dan kebijakan yang disesuaikan secara lokal memiliki peran penting, ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan implementasi kebijakan seringkali tergantung pada seberapa  baik  solusi  tersebut  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  unik  di  setiap  daerah. Pendekatan  ini  tidak  hanya  memperkuat  keseluruhan  sistem  keselamatan  lalu  lintas  tetapi  juga menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam proses peningkatan keselamatan.
Pendukungan  terhadap  inisiatif  lokal  juga  menandakan  pengalihan  dari  model  top-down menjadi  kerja  sama  yang  lebih  kolaboratif  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Ini  menunjukkan pengakuan atas pentingnya kepemimpinan lokal dan pengetahuan dalam merancang dan melaksanakan strategi  keselamatan  lalu  lintas  yang  efektif.  Model  kolaboratif  ini  memungkinkan  untuk  adaptasi strategi yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan kondisi atau munculnya tantangan baru di tingkat daerah, sehingga meningkatkan agilitas dan relevansi kebijakan keselamatan lalu lintas.
Selain itu, mendorong inovasi lokal dalam keselamatan lalu lintas menciptakan peluang untuk pembelajaran dan difusi praktek terbaik antar daerah. Dengan demikian, ini tidak hanya memperkuat kapasitas  individu  daerah  tetapi  juga  meningkatkan  kualitas  sistem  keselamatan  lalu  lintas  nasional secara  keseluruhan.  Dalam  konteks  ini,  Ditjen  Bina  Bangda  berperan  sebagai  facilitator  dan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
penghubung yang mempromosikan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, memperkuat jaringan antar  daerah,  dan  pada  akhirnya,  mempercepat  peningkatan  keselamatan  di  jalan  raya  di  seluruh Indonesia.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  Rencana  Umum  Nasional  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), pandangan Kepala subdivisi menggarisbawahi peran Direktorat Jenderal Bina  Pembangunan  Daerah  (Bangda)  sebagai  entitas  yang  bertanggung  jawab  menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis nasional. Peran ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah sesuai dengan arah dan tujuan strategis nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas.
Bangda  memiliki  tugas  untuk  meningkatkan  transparansi  dalam  perencanaan  pembangunan daerah.  Transparansi  ini  mencakup  keterbukaan  informasi  dan  partisipasi  publik  dalam  proses perencanaan.  Dengan  meningkatkan  transparansi,  Bangda  berupaya  membangun  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah,  serta  memastikan  akuntabilitas  dalam  penyusunan  dan implementasi kebijakan yang berfokus pada keselamatan lalu lintas.
Peran  Bangda  juga  mencakup  aspek  regulasi  dan  koordinasi  dalam  penyelenggaraan pembangunan  daerah.  Regulasi  yang  efektif  dan  koordinasi  yang  kuat  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  sangat  penting  untuk  menghindari  tumpang  tindih  kebijakan  dan  memastikan  konsistensi dalam  pelaksanaan  program  keselamatan  lalu  lintas.  Bangda  bertugas  untuk  memastikan  bahwa peraturan dan pedoman yang ada dipatuhi oleh pemerintah daerah, serta untuk mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, Bangda bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini melibatkan pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintah daerah. Dengan kapasitas yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Konsistensi  dokumen  perencanaan  pemerintah  daerah,  termasuk  dokumen  Rencana  Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ), menjadi perhatian utama Bangda. Peran Bangda  adalah  memastikan  bahwa  dokumen  perencanaan  ini  sejalan  dengan  regulasi  dan  Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Konsistensi ini penting untuk menjaga integritas perencanaan dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional.
Namun, Bangda juga menghadapi tantangan dan gap dalam menjalankan perannya. Salah satu tantangan utama adalah pembinaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.  Gap  ini  dapat  muncul  karena  perbedaan  kapasitas,  sumber  daya,  atau  pemahaman  antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, Bangda perlu menerapkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, memberikan dukungan teknis, dan mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam program keselamatan lalu lintas.
Solusi  yang  dilakukan  Bangda  untuk  mengatasi  tantangan  ini  termasuk  peningkatan komunikasi  dan  koordinasi,  penyediaan  sumber  daya  yang  memadai,  serta  pengembangan  kapasitas pemerintah daerah. Bangda juga perlu mengadopsi pendekatan berbasis bukti dalam pembinaan dan memastikan  bahwa  kebijakan  yang  diimplementasikan  memiliki  dasar  yang  kuat  dan  dapat  diukur.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Dengan  solusi  ini,  Bangda  diharapkan  dapat  mengurangi  gap  dan  tantangan  yang  dihadapi,  serta mencapai tujuan strategis nasional dalam peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Muhammadi  Lutfi,  sebagai  staff  ahli  kebijakan  publik,  menggarisbawahi  pentingnya  fasilitasi penyusunan  Dokumen  Rencana  Aksi  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (RAK  LLAJ) Provinsi,  yang  merupakan  amanat  dari  Rencana  Umum  Nasional  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  (RUNK  LLAJ).  Respons  positif  dari  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  tingkat Provinsi,  khususnya  dalam  memberikan  dukungan  data,  mencerminkan  komitmen  dan  kerjasama antarlembaga yang baik dalam mencapai tujuan keselamatan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi dan pengintegrasian data yang akurat adalah kunci dalam merumuskan rencana aksi yang efektif dan terukur.
Pendekatan yang diambil oleh Lutfi menyoroti pentingnya kepemimpinan dan inisiatif dalam mendorong penyusunan dan implementasi RAK LLAJ di tingkat provinsi. Fokus pada pengumpulan dan  analisis  data  sebagai  dasar  penyusunan  dokumen  ini  menegaskan  pada  pentingnya  membuat kebijakan  yang  berbasis  bukti.  Ini  merupakan  langkah  strategis  dalam  merencanakan  intervensi keselamatan lalu lintas yang tidak hanya komprehensif tetapi juga spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap provinsi. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan identifikasi masalah spesifik dan penargetan sumber daya secara lebih efisien.
Kesuksesan inisiatif seperti yang digambarkan oleh Lutfi tergantung pada kerjasama yang erat antara berbagai tingkatan pemerintah dan lembaga terkait, serta kemampuan mereka untuk berbagi dan menganalisis data secara efektif. Pengalaman ini juga menggarisbawahi perlunya mekanisme pendukung yang  kuat  dari  pemerintah  pusat,  seperti  Ditjen  Bina  Bangda,  dalam  memberikan  arahan  teknis, fasilitasi, dan monitoring yang berkelanjutan. Inisiatif ini menandai langkah penting menuju sistem keselamatan lalu lintas yang lebih integratif dan responsif terhadap tantangan keselamatan lalu lintas di Indonesia.
Nanang Suroso, seorang tenaga ahli transportasi, menekankan peranan penting pendampingan dalam  upaya  sinkronisasi  urusan  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (KLLAJ)  antara pemerintah  pusat  dan  daerah.  Pendekatan  ini  mencerminkan  pemahaman  bahwa  keberhasilan implementasi  kebijakan  keselamatan  lalu  lintas  tidak  hanya  bergantung  pada  kebijakan  yang dirumuskan di tingkat nasional, tetapi juga pada penerapannya di tingkat lokal. Suroso mengidentifikasi bahwa  pendampingan  ini  bisa  memfokuskan  perhatian  pemerintah  daerah  (pemda)  terhadap pentingnya mengawal regulasi dan implementasinya dengan lebih efektif.
Keterlibatan  aktif  tenaga  ahli  seperti  Suroso  dalam  proses  sinkronisasi  ini  membantu memastikan  bahwa  pemda  tidak  hanya  memahami  regulasi  yang  ada  tetapi  juga  memiliki  kapasitas untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi lokal. Pendampingan ini juga membantu membangun kapasitas  pemda  dalam  hal  pengawasan,  evaluasi,  dan  penyusunan  laporan  pelaksanaan  kebijakan KLLAJ, yang semuanya krusial dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.
Dampak dari pendampingan tersebut berpotensi besar dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas  di  Indonesia.  Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  regulasi  dan  dukungan  dalam implementasinya, pemda dapat lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan program keselamatan lalu lintas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah mereka. Kerja sama dan koordinasi yang lebih baik  antara  pusat  dan  daerah,  yang  difasilitasi  oleh  peran  inisiatif  dari  tenaga  ahli  seperti  Suroso, menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan keselamatan lalu lintas nasional.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Kartika Dwi Palupi, sebagai staff ahli transportasi, menyoroti dinamika respons daerah terhadap fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) yang mereka  lakukan.  Pendapatannya  mengenai  variasi  respons  daerah  dari  yang  positif,  pesimis,  hingga apatis terhadap efek dari regulasi menunjukkan kompleksitas tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan  keselamatan  lalu  lintas  di  tingkat  lokal.  Pendekatan  ini  menggarisbawahi  pentingnya memahami konteks sosial-politik setiap daerah dalam merancang dan menerapkan kebijakan publik.
Diversifikasi  reaksi  tersebut  mencerminkan  bagaimana  persepsi  dan  prioritas  lokal  dapat mempengaruhi  penerimaan  dan  implementasi  kebijakan  keselamatan  lalu  lintas.  Bagi  daerah  yang merespon  positif,  kegiatan  fasilitasi  penyusunan  RAK  LLAJ  dapat  dilihat  sebagai  peluang  untuk meningkatkan keselamatan publik dan memperkuat tata kelola. Sementara itu, sikap pesimis atau apatis mungkin berasal dari keraguan terhadap efektivitas regulasi, keterbatasan sumber daya, atau kelelahan regulasi yang dirasakan oleh pemangku kepentingan lokal.
Analisis  situasi  ini  menggarisbawahi  pentingnya  strategi  komunikasi  dan  pendekatan  yang disesuaikan untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen daerah terhadap kebijakan keselamatan lalu lintas. Kartika Dwi Palupi dan timnya perlu mengembangkan mekanisme pendukung dan insentif untuk memotivasi daerah yang pesimis atau tidak peduli, serta memperkuat kerjasama dengan daerah yang  sudah  merespon  positif.  Upaya  ini  dapat  mencakup  penyediaan  sumber  daya,  pelatihan,  dan pembagian  praktik  terbaik  untuk  mengatasi  hambatan  dan  memperkuat  kapasitas  daerah  dalam mengimplementasikan RAK LLAJ secara efektif.
Antonio Araujo Fernandes dari Provinsi NTT menyoroti peran vital Ditjen Bina Bangda dalam memberikan dukungan teknis dan panduan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen dan rencana  aksi  keselamatan  lalu  lintas.  Ini  menandai  langkah  penting  dalam  mengintegrasikan  upaya keselamatan lalu lintas secara nasional dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh daerah.  Namun,  analisis  ini  mengundang  pertanyaan  kritis  mengenai  sejauh  mana  panduan  dan dukungan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan unik setiap daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktural yang signifikan seperti NTT serta perilaku masyarakat yang sulit untuk dirubah.
Dukungan  Ditjen  Bina  Bangda  dalam  penyusunan  dokumen  keselamatan  lalu  lintas  jalan memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan strategi keselamatan. Namun, kritik yang dapat muncul adalah apakah pendekatan "satu ukuran untuk semua" cukup efektif dalam menangani keanekaragaman kondisi di berbagai daerah. Keunikan NTT, misalnya, mungkin  memerlukan  strategi  yang  lebih  disesuaikan,  yang  mengakomodir  kondisi  lokal  seperti topografi yang berbukit dan infrastruktur yang belum merata.
Lebih lanjut, mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi keselamatan sendiri adalah inisiatif yang positif, namun tantangannya adalah dalam penerapan dan pemantauan efektivitas rencana tersebut. Apakah ada mekanisme feedback dan evaluasi yang memadai untuk menjamin bahwa rencana  aksi  tersebut  tidak  hanya  disusun  tetapi  juga  diterapkan  dengan  cara  yang  menghasilkan peningkatan nyata dalam keselamatan lalu lintas? Kritik ini mengarah pada pentingnya Ditjen Bina Bangda tidak hanya sebagai fasilitator dalam penyusunan dokumen tetapi juga sebagai mitra aktif dalam implementasi dan evaluasi.
Meskipun  dukungan  Ditjen  Bina  Bangda  sangat  diperlukan,  kemandirian  dan  inisiatif  lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang upaya keselamatan lalu lintas. Keterlibatan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
masyarakat  lokal,  pemahaman  mendalam  tentang  perilaku  pengguna  jalan,  dan  adaptasi  strategi berdasarkan  feedback  lokal  adalah  aspek-aspek  yang  dapat  meningkatkan  efektivitas  rencana  aksi keselamatan. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara Ditjen Bina Bangda dengan pemerintah daerah harus diperkuat dengan pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan dan pemberdayaan daerah untuk mengambil tindakan inovatif sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

## PENUTUP
Berdasarkan penelitian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri telah memainkan peran kunci dalam penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya  masyarakat,  industri  transportasi,  dan  komunitas  masyarakat  transportasi  di  daerah  untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui penguatan peran ini, Ditjen Bina Bangda  telah  membantu  dalam  mengidentifikasi  dan  menutup  kesenjangan  dalam mengimplementasikan kebijakan, meningkatkan kerjasama antarlembaga, peningkatan kualitas SDM dan pembagian pengetahuan dan praktik terbaik antara pemerintah daerah. Penguatan peran Ditjen Bina  Bangda  juga  mencakup  inisiasi  terhadap  pelaksanaan  program  Rencana  Aksi  Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) yang merupakan amanat Perpres No 1 Tahun 2022 tentang RUNK dan didukung oleh sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas yang bertujuan untuk menyesuaikan implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas dengan konteks dan kebutuhan spesifik daerah; b) Strategi yang diadopsi oleh Ditjen Bina Bangda dalam mendorong pelaksanaan yang lebih efektif  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2022  mencakup  beberapa  elemen  kunci. Pertama, meningkatkan  koordinasi  dan  kolaborasi  antara  semua  tingkatan  pemerintahan  dan  stakeholders melalui  mekanisme  koordinasi  yang  terstruktur. Kedua, pemberdayaan  pemerintah  daerah  melalui transfer pengetahuan, pembangunan kapasitas, dan dukungan teknis untuk memperkuat implementasi kebijakan dan program keselamatan lalu lintas secara lokal. Ketiga , mendorong inovasi dan adaptasi kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti, dimana data dan analisis digunakan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan kebijakan dan praktik sesuai dengan dinamika dan tantangan lokal. Keempat, meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan masyarakat dalam upaya keselamatan lalu lintas untuk memastikan  bahwa  kebijakan  dan  program  keselamatan  lalu  lintas  mencerminkan  kebutuhan  dan prioritas masyarakat.
Secara umum, Ditjen Bina Bangda telah memainkan peran vital dalam memperkuat koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi RUNK LLAJ, dengan strategi yang  berfokus  pada  pemberdayaan  pemerintah  daerah,  pendekatan  berbasis  bukti,  dan  peningkatan partisipasi publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan lalu lintas yang lebih aman, responsif, dan inklusif di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Akkermans, Bram, ‘Public Policy (Orde Public)’, European Property Law Journal , 8.3 (2020), 260–300 <https://doi.org/10.1515/eplj-2019-0015>
Crable, Erika L., Allyn Benintendi, David K. Jones, Alexander Y. Walley, Jacqueline Milton Hicks, and Mari Lynn Drainoni, ‘Translating Medicaid Policy into Practice: Policy Implementation Strategies from Three US States’ Experiences Enhancing Substance Use Disorder Treatment’, Implementation

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Science , 17.1 (2022), 1–15 <https://doi.org/10.1186/s13012-021-01182-4> Davies, Huw, ‘Exploring the Impact of Policy on Road Transport in 2050 Opportunities to Accelerate Reduction  in  Carbon  Emissions’, Johnson  Matthey  Technology  Review ,  64.3  (2020),  252–62 <https://doi.org/10.1595/205651320x15816871073928>
Djajasinga, Nico, Djamal Subastian, Annisa Aliefdea, and Kastur Riestamy, ‘Safety Road Improvement on Kedu-Parakan Street , Temanggung Regency Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Research Article’, 12.12 (2021), 2832–42
Donald  Van  Meter,  Van  Horn, The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual  Framework  Dalam Administration and Society 6 (London: Sage Publication, 1995) Dunn, William, Analisis Kebijakan Publik (Jakarta: Karya Salemba Empat, 1999) Farooq,  Danish,  Sarbast  Moslem,  Arshad  Jamal,  Farhan  Muhammad  Butt,  Yahya  Almarhabi,  Rana Faisal Tufail, and others, ‘Assessment of Significant Factors Affecting Frequent Lane-Changing Related to Road Safety: An Integrated Approach of the Ahp–Bwm Model’, International Journal of Environmental Research and Public Health , 18.20 (2021), 1–18 <https://doi.org/10.3390/ijerph182010628>
Grindle, Marilee, Politics and Policy Implementation in The Third World (New Jersey: Princeton University Press, 1980) Grindle, Merilee S., Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton (New Jersey: Pronceton University Press, 1980)
Hazelkorn, Ellen, and Andrew Gibson, ‘Public Goods and Public Policy: What Is Public Good, and Who and What Decides?’, Higher Education , 78.2 (2019), 257–71
<https://doi.org/10.1007/s10734-018-0341-3>
Hiktaop,  K.,  A.  S.  Ulita,  W.  Meilvidiri,  M.  V.I.  Herdjiono,  and  P.  P.  Hayon,  ‘Influence  of  Fiscal Decentralization  on  the  Economic  Growth  of  Public  Welfare  and  Poverty  between  Regions  of Province  of  Papua’, IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science ,  473.1  (2020),  1–8 <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012030>
Jamal, Abd, Muhammad Nasir, Putri Bintusy Syathi, and Fitriyani, ‘Developing Village in the Former Conflict  Region  of  Indonesia  through  Social  and  Economic  Inclusion:  Evidence  from  Aceh’, Cogent Social Sciences , 9.1 (2023), 1–17 <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2178521> Jati, D. S., ‘Pengelolaan Program Keselamatan Transportasi Jalan Di Jalur Pantura Pekalongan’, Politika: Jurnal Ilmu Politik , 4.1 (2010), 49-58. <https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2013.49-58>
Korenik,  Dorota,  and  Maria  Wegrzyn,  ‘Public  Policy  Timing  in  a  Sustainable  Approach  to  Shaping Public Policy’, Sustainability (Switzerland) , 12.7 (2020) <https://doi.org/10.3390/su12072677> Lane, Cassandra, Patti Jean Naylor, Adam Shoesmith, Luke Wolfenden, Alix Hall, Rachel Sutherland, and others, ‘Identifying Essential Implementation Strategies: A Mixed Methods Process Evaluation of  a  Multi-Strategy  Policy  Implementation  Intervention  for  Schools’, International  Journal  of Behavioral Nutrition and Physical Activity , 19.1 (2022), 1–23 <https://doi.org/10.1186/s12966-022- 01281-5>
Luo,  Xichun,  and  Honghao  Zhao,  ‘Promotion  Strategy  of  Policy  against  Food  Waste  (PAFW):  The Perspective  on  Evolutionary  Game  between  Local  Government  and  Large  Supermarkets’, Complexity , 2021 (2021) <https://doi.org/10.1155/2021/6567902> Martati, Indah, Besse Asniwaty, and Suminto, ‘The Impact of Regional Income to Welfare of Regencies

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
and Cities Community in East Kalimantan Indonesia’, Academy of Entrepreneurship Journal , 26.1 (2020), 1–10
Mo,  Fei,  and  Derek  Wang,  ‘Environmental  Sustainability  of  Road  Transport  in  OECD  Countries’,
Energies , 12.18 (2019) <https://doi.org/10.3390/en12183525> Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosdakarya, 2018) Nayak,  Bhabani  Shankar,  ‘Reconceptualising  Public  Private  Partnerships  (PPPs)  in  Global  Public Policy’, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development , 15.3 (2019), 259– 66 <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-04-2018-0041>
Olin,  Janne  J.,  and  Milo š N.  Mladenovi ć ,  ‘Imaginaries  of  Road  Transport  Automation  in  Finnish Governance  Culture—A  Critical  Discourse  Analysis’, Sustainability  (Switzerland) ,  14.3  (2022) <https://doi.org/10.3390/su14031437>
Paulauskas,  Vytautas,  Lawrence  Henesey,  Birute  Pla č iene,  Martynas  Jonkus,  Donatas  Paulauskas, Raimondas Barzd ž iukas, and others, ‘Optimizing Transportation between Sea Ports and Regions by  Road  Transport  and  Rail  and  Inland  Waterway  Transport  Means  Including  “Last  Mile” Solutions’, Applied Sciences (Switzerland) , 12.20 (2022) <https://doi.org/10.3390/app122010652> Pérez, K., M. Marí-Dell’Olmo, A. Tobias, and C. Borrell, ‘Reducing Road Traffic Injuries: Effectiveness of Speed Cameras in an Urban Setting’, American Journal of Public Health , 97.9 (2011), 1632-1637. Pichler, Franz, Wija Oortwijn, Alric Ruether, and Rebecca Trowman, ‘Defining Capacity Building in the  Context  of  HTA:  A  Proposal  by  the  HTAi  Scientific  Development  and  Capacity  Building Committee’, International  Journal  of  Technology  Assessment  in  Health  Care ,  35.5  (2019),  362–66 <https://doi.org/10.1017/S0266462319000631>
Rosolino, V., I. Teresa, A. Vittorio, F. D. Carmine, T. Antonio, R. Daniele, and others, ‘Road Safety Performance Assessment: A New Road Network Risk Index for Info Mobility’, Procedia-Social and Behavioral Sciences , 111 (2014), 624–33 <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.096> Rúa, Erik, Lino Comesaña-Cebral, Pedro Arias, and Joaquín Martínez-Sánchez, ‘A Top-down Approach for a Multi-Scale Identification of Risk Areas in Infrastructures: Particularization in a Case Study on Road Safety’, European Transport Research Review , 14.1 (2022)
<https://doi.org/10.1186/s12544-022-00563-0>
Saefuloh, Aef, Universitas Pasundan Bandung, H Bambang Heru, and Universitas Pasundan Bandung, ‘POLICY IMPLEMENTATION STRATEGY A DECADE’, 21.3 (2022), 1–9 Santos-Reyes,  Jaime,  Diego  Padilla-Perez,  and  Alan  N.  Beard,  ‘Transport  Infrastructure Interdependency:  Metro’s  Failure  Propagation  in  the  Road  Transport  System  in  Mexico  City’, Sustainability (Switzerland) , 11.17 (2019) <https://doi.org/10.3390/su11174757>
Shuey, R., ‘Road Safety Policy & Practice’, Journal of the Australasian College of Road Safety , 30.1 (2019),
58
Soerjono Soekonto, Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015) Sudarmawan, Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002) Suresh, Subashini, Suresh Renukappa, Abdul Rashid Abdul-Aziz, Yogeswary Paloo, and Haddy Jallow,
‘Developments  in  the  UK  Road  Transport  from  a  Smart  Cities  Perspective’, Engineering, Construction and Architectural Management , 28.4 (2020), 845–62 <https://doi.org/10.1108/ECAM- 12-2019-0687>
Wiryawan,  Bangkit  A.,  and  Christian  Otchia,  ‘The  Legacy  of  the  Reformasi:  The  Role  of  Local

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Government  Spending  on  Industrial  Development  in  a  Decentralized  Indonesia’, Journal  of Economic Structures , 11.1 (2022) <https://doi.org/10.1186/s40008-022-00262-y> Zhu, S., J. Lu, and G. Wang, ‘Intersection Safety Evaluation Model’, in Seventh International Conference on Traffic and Transportation Studies (ICTTS) 2010 , 2010, pp. 305–11