## NATAPRAJA
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017
Halaman 163-174
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA MAJASARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ASAL

## DESA MAJASARI
Iqbal Bachtiar Guntara 1 dan Lena Satlita 2

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyze  the  implementation  of  policy  the  protection  of indonesian  labor  Majasari  in  Majasari  village,  Indramayu  and  the  policy  barriers.  This research    used    descriptive    approach    with  qualitative  methods.  This  technique  of  data collection is done by way of interview, observation and documentation. An examination of the  validity  of  the  data  is  done  by  triangulation  of  sources.  The  data  analysis  process includes  the  collection  of  data,  data  presentation,  data  reduction  and  withdrawal  of  the conclusion. The results  showed that the implementation  of the policy of  Indonesian  labor protection  in  the  village  of  Majasari  is  not  yet  running  to  its  full  potential.  Protection undertaken  include  pre  placement,  placement,  full-time  placement  and  full  empowerment and family labor indonesia abandoned integrated. Barriers in the implementation  of  this policy  related  to  budget  that  never  noted  in  the  budget  revenue  and expenditure of the  village  Majasari,  a  limited  number  of  employees  of  the  village,  the  absence  of mentoring on a full-time business  group of  Indonesian  labor Majasari,  low awareness  of candidates  and  after  Indonesian  labor  as  well  as  the  implementing  party  of  Labor Placement  Private  report  to  the  Government  of  Indonesia  village,  trouble  filling  the pregnancy and childbirth on the cow.
Keyword: Implementation, Policy, and Indonesian Labor Protection

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal desa Majasari di Majasari, Indramayu dan hambatan kebijakan tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan  metode  kualitatif.  Proses analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  perlindungan  TKI  di  desa  Majasari belum  berjalan  secara  maksimal.  Perlindungan  yang  dilakukan  mencakup  pra  penempatan, penempatan,  purna  penempatan  serta  pemberdayaan  purna  dan  keluarga  TKI  yang  ditinggalkan secara  terintegrasi.  Hambatan  dalam  implementasi  kebijakan  ini adalah  terkait  anggaran  yang tidak  dicantumkan  dalam  APBDes  Majasari,  jumlah  perangkat  desa yang terbatas, tidak adanya pendampingan  pada  kelompok  usaha  purna  TKI  Majasari,  rendahnya  kesadaran  calon  dan  purna TKI serta pihak PPTKIS melapor ke pemerintah desa serta kesulitan mengisi kandungan dan proses melahirkan pada sapi.
Kata  Kunci :  Implementasi,  Kebijakan,  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia
1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

## PENDAHULUAN
Indramayu  merupakan  sebuah kabupaten  di  pesisir  Jawa  Barat  yang warganya banyak memilih bekerja ke luar negeri,  yaitu  lebih  sering  disebut  sebagai TKI  atau  Tenaga  Kerja  Indonesia. Terbukti  dengan  data  yang  dirilis  oleh Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Informasi  BNP2TKI  tahun  2016  bahwa kabupaten Indramayu telah menyumbang pengiriman  TKI  sebanyak  16.625  orang. Jumlah  tersebut  menempatkan  kabupaten Indramayu  sebagai  kabupaten  tertinggi se- Jawa Barat  tentang  pengiriman  TKI setelah  kabupaten  Cirebon  dan  Cianjur. Ditingkat  nasionalpun  dengan  mengacu sumber   data   yang   sama   menyatakan, bahwa  kabupaten  Indramayu  sebagai kabupaten    penyumbang    TKI    terbesar kedua  setelah  kabupaten  Lombok  Timur dan  diatas  kabupaten  Lombok  Tengah dan kabupaten Cirebon Walaupun demikian, pengiriman TKI asal Indramayu  dalam  tiga  tahun  terakhir mengalami penurunan. Sebagaimana data yang  dirilis  oleh  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Informasi BNP2TKI tahun 2014 sebesar 25.521, 2015 sebesar 19.02, dan tahun 2016 sebesar 16.625.
Salah  satu  dari  ratusan  desa  di Indramayu  yang  berkontribusi  dalam  hal pengiriman  TKI  adalah  desa  Majasari.
Desa  yang  terletak  di  kecamatan  Sliyeg ini  hingga    Agustus    2017    tercatat sebanyak
263  warganya  yang  masih  bekerja di luar negeri. Banyaknya warga Majasari yang  ingin/sedang  bekerja  di  luar  negeri, membuat  pemerintah  desa  Majasari menggulirkan  sebuah  kebijakan  untuk melindungi para TKI beserta keluarganya. Kebijakan  tersebut  tetuang dalam peratusan   desa   nomor   3   tahun 2012 tentang perlindungan TKI asal desa Majasari.  Sehingga  dengan  peraturan desa  ini  pemerintah  desa  Majasari mempunyai  legalitas  untuk  memberikan perlindungan  kepada      warga      Majasari yang   berniat bekerja di luar negeri.
Tetapi  sampai  hampir  lima  tahun berjalan  hingga  2017  ini  perdes  tersebut masih timbul masalah dalam implementasinya. Pertama, CTKI Majasari tidak melapor kepada
pemerintah desa akibat   terbujuk   rayuan para      perekrut  tenaga  kerja/staff lapangan dari PPTKIS
( www.majasari.desa.id) .  Kedua,  anak- anak  TKI  yang  ditinggalkan  terabaikan, terlebih  anak-anak    yang    memiliki kebutuhan khusus ( www.majasari.desa.id) .  Ketiga,  suami- suami    yang  ditinggalkan    oleh    istri
bekerja  ke  luar  negeri  mendapat  stigma negatif  di  masyarakat  karena  dianggap tidak  memiliki  pekerjaan  dan  hanya menghamburkan  uang  kiriman  dari  istri ( www.kompas.com) .
Dari  permasalahan  yang  sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi  Peraturan  Desa  Nomor  3 Tahun  2012  Tentang  Perlindungan  TKI Asal  Desa  Majasari.  Hal  ini  penting dilakukan  karena  akan  memberikan gambaran nyata   mengenai implementasi perlindungan  TKI  di  desa  Majasari. Gambaran tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk
menyelesaikan masalah terkait implementasi perlindungan TKI di Majasari.
Secara  harfiah,  kebijakan  sosial merupakan perangkat perundang- perundangan  yang  berfungsi  sebagai landasan hukum dan pedoman daya gerak operasional  segala  upaya  dan  kegiatan kesejahteraan  sosial.  Dengan  demikian kebijakan sosial memberikan asas legalitas  bagi      bergeraknya      usaha kesejahteraan sosial dan asas aksesibilitas bagi  setiap  penerima  layanan  dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosialnya (Fahrudin, 2012:75).
Spicker  (1995)  dalam  Soetomo (2015:213)    mendefinisikan    kebijakan sosial      adalah      studi      tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan.
Pelayanan sosial merupakan  bidang  yang  sejak  awal menjadi  kajian  dan  sampai  saat  ini  tetap menjadi      bidang      utama      dari kebijakan  sosial.  Pelayanan  sosial  yang dimaksud meliputi; jaminan sosial, perumahan,  pendidikan,    kesehatan    dan pekerjaan  sosial.  Sehingga  perlindungan tenaga  kerja  Indonesia  merupakan  salah satu  pelayanan  sosial  yang  menjadi  hak seluruh masyarakat.
Perlu  disampaikan  definisi-definisi terkait  implementasi  kebijakan  untuk memperjelas   arah   dari   penelitian   ini. Harold  Laswell  (1956)  memandang implementasi  hanyalah  bagian  atau  salah satu  tahap  dari  proses  besar  bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:17-18). Sedangkan  Van  Meter  dan  Varn  Horn (1975) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
Keberhasilan implementasi kebijakan  akan  ditentukan  oleh  banyak variabel  atau  faktor,  dan  masing-masing variabel  tersebut  saling  berhubungan satu  sama  lain.  George  C.  Edward  III dalam
Indiahono (2009:47-51)
berpendapat  ada  empat      variabel      yang berperan      penting  dalam  pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan stuktur birokrasi. Namun, berbeda dengan  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam Subarsono (2013:94)  yang berpandangan bahwa  ada  tiga  kelompok  variabel  yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan,    yaitu    karakteristik  masalah, karakteristik  kebijakan  dan  variabel lingkungan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan    teori    Mazmanian  dan Sabatier            untuk            menganalisis implementasi   peraturan   desa   Majasari nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan TKI asal desa Majasari.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  dengan  metode kualitatif.  Bogda  dan  Taylor  (1975) menyatakan  dalam  Moleong  (2004:3) bahwa  penelitian  deskriptif  kualitatif merupakan  sebuah  prosedur  penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau
lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat  diamati.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  metode  desktiptif kualitatif untuk mendeskripsikan implemntasi  peraturan  desa  nomor  3 tahun  2012  tentang  perlindungan  TKI asal  Majasari  di  desa  Majasari  secara lebih mendalam.
Data  diperoleh  melalui  metode wawancara  semi  terstruktur.  Metode  ini dilakukan  dengan  cara  membuat  garis besar  apa  yang  akan  ditanyakan  yang tentunya  masih  dapat  dikembangkan sesuai  dengan  kenyataan  di  lapangan. Kemudian non  partisipatif  observasion dilakukan  dengan  cara  mengamati  apa yang  senyatanya  ada  dilapangan  tanpa harus  mengikuti  langsung  kegiatan  yang dilakukan  informan.  Selanjutnya  teknik dokumentasi dilakukan dengan menganalisis  informasi  dari  dokumen atau  catatan  penting.  Seperti  kebijakan pemerintah, laporan, berita.
Untuk  mengecek  keabsahan  data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Peneliti  mengumpulkan  data  dengan menanyakan pertanyaan wawancara serupa  ke  lebih  dari  satu  informan. Setelah  itu  peneliti  menarik  kesimpulkan mengenai bagaimana implementasi perdes perlindungan TKI asal Majasari di desa  Majasari.  Teknik  analisis  data  yang
digunakan dalam penelitian ini
menggunakan  analisis  interaktif  Miles dan Huberman. Teknik ini meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Idrus, 2009:148).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Majasari adalah desa di kecamatan  Sliyeg  kabupaten  Indramayu, Jawa    Barat,  Indonesia.  Memiliki  luas wilayah  293,09  hektar    yang    berbatasan wilayah  dengan desa Majasih di sebelah utara,  Tambi  Lor  di  sebelah  selatan, Sliyeg  di  sebelah  timur  dan  Sleman  Lor di sebelah barat. Total seluruh   penduduk Majasari      berjumlah  3.713      jiwa      dan seluruhnya      beragama  islam,  tersebar pada  1.254  kepala  keluarga  (kk)  yang berarti  desa  Majasari  memiliki  tingkat kepadatan        penduduk        rata-rata 1.266,86  per  KM.  Mata  pencaharian pokok  penduduk  didominasi  sebagai petani, wiraswasta dan ibu rumah tangga.
Pemerintah desa Majasari memberlakukan perdes perlindungan TKI asal  Majasari  guna  melindungi  hak-hak para  TKI  dan  keluarganya  mendapatkan hak-hak  mereka  sehingga  mereka  bisa mandiri  dan  sejahtera.  Sebagaimana Fahrudin  (2012:75)  berpendapat  bahwa dalam  mewujudkan  kesejahteraan  sosial
dibutuhkan legalitas dan kemudahan bagi si penerima pelayanan sosial.
Van  Meter  dan  Varn  Horn  (1975) merumuskan  proses  implementasi  ini sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu-individu/pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan                (Wahab,  2005:65). Dalam mengimplementasi peraturan desa tersebut, pemerintah desa Majasari memberikan  pelatihan  peningkatan  skill dan  kemudahan  administratif  kepada CTKI. Memberikan bantuan hukum pada TKI  yang  tertimpa  masalah  hukum  di luar  negeri  serta  pemberdayaan  kepada keluarga  TKI  yang  ditinggalkan  dan purna  TKI  supaya mandiri   dan   tidak tertarik      lagi      untuk  bekerja  ke  luar negeri.
Dalam  penelitian  ini,  implementasi peraturan  desa  perlindungan  TKI  asal Majasari    dilihat    dari    tiga    kelompok variabel menurut Mazmanian dan Sabatier  (Subarsono,  2013:94)  yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan.

## Karakteristik masalah
Karakteriktik masalah yang dihadapi dalam  implementasi  kebijakan perlindungan TKI asal Majasari mencakup  empat      hal;      Pertama, tingkat      kesulitan  teknis  dari  masalah yang bersangkutan. Ruang lingkup masalah    yang    akan  dibenahi  adalah meliputi wewenang pemerintah melakukan  proses  dan  tahapan  seleksi warga  yang  ingin  bekerja  ke  luar  negeri, pendataan      pemberdayaan      purna  TKI dan  memberdayakan  keluarga  TKI  yang ditinggalkan.
Pemerintah Desa Majasari
melakukan    pembenahan    proses    dan tahapan  seleksi  calon  TKI  dengan  harus melengkapi  berbagai  dokumen-dokuem seperti KK, KTP, Ijazah, Surat Rekomendasi Kepala Desa, Surat Pernyataan,  Surat  Keterangan  dan  lain- lain  serta  calon  TKI  asal  Majasari  juga dibekal  berbagai      keterampilan      dan pengenalan  terhadap  budaya  dan  hukum negara tujuan.
Selanjutnya,  pemberdayaan  yang telah  dilakukan  pemerintah  desa  dengan membuat  program  di  bidang  peternakan dengan pengembangbiakan sapi, kambing dan  bebek  untuk  keluarga  TKI  yang ditinggalkan  dan  purna  TKI  Majasari. Khusus untuk purna TKI Wanita
Majasari pemerintah desa telah memberikan pelatihan wirausaha.
Kedua,  tingkat  kemajemukan  dari kelompok  sasaran.  Tingkat  pendidikan warga      desa      Majasari      apabila mengacu  pada  data  indeks  pembangunan manusia,  pendidikan  terakhir  masyarakat Majasari  didominasi  oleh  setingkat  SMP tepatnya  kelas    2    Sekolah    Menengah Pertama  (SMP).    Mata    pencaharian pokok    warga  desa  Majasari  didominasi sebagai  petani.  Sehingga  pola  kehidupan warga  desa  Majasari  tidak  jauh  berbeda satu  sama  lain.  Sehingga  warga  desa Majasari  dengan  mudah  memahami program perlindungan TKI yang diimplementasikan pemerintah desa. Misalnya,  keluarga  TKI  dan  purna TKI menganggap  manfaat  dari  beternak  sapi tidak  hanya  dari  hasil  penjualannya  saja melainkan kotoran sapi tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan sawah. Kemudian  para  purna  TKI  wanita  yang mengikuti    pelatihan    wirausaha  seperti membuat tas tali kur dan keripik, mereka menjadi  memiliki  penghasilan  tambahan dengan  memanfaatkan  keahlian  baru tersebut.
Ketiga,  proporsi  kelompok  sasaran terhadap  populasi.  Hingga  Juli  tahun 2017 jumlah TKI asal Majasari berjumlah 263 orang jumlah. Jumlah tersebut hanya
sebesar  9,8  persen  dari  jumlah  penduduk desa.    Keempat,  cakupan  perubahan perilaku  yang  diharapkan.  Implementasi perdes perlindungan TKI di desa Majasari  bertujuan  agar  proses  seleksi CTKI dapat terdokumentasi dengan baik, mengutamakan   TKI   yang   berkerja   di sektor    formal    dan    masyarakat    desa Majasari   dapat   berdaya   di   negerinya sendiri. Tercatat sebanyak 90 persen dari seluruh jumlah TKI asal Majasari di  luar negeri    bekerja    di    sektor    formal berkisar  237  orang  dari  total  263  orang. Sedangkan  disektor  informal  hanya sebesar  26  orang.  Pada  setiap  hari  raya tiba, warga desa Majasari dapat merasakan  harga  daging  murah.  Disaat warga  desa  lain  mendapat  harga  daging sapi  yang  tinggi  mencapai  ratusan    ribu. Warga  desa  Majasari    dapat  membeli daging sapi seharga Rp 75.000 perkilogram,    ini    merupakan    buah manis  dari    pengembangbiakan    sapi secara intensif yang dilakukan pemerintah  desa  kepada  purna  dan keluarga  TKI.  Harga  tersebut    dibawah harga    yang    ditetapkan  pemerintah pusat  sebesar     Rp  80.000 perkilogram.

## Karakteristik kebijakan
Ada    tujuh    karakter    yang terkandung dalam perdes
perlindungan  TKI  di  desa  Majasari  yang memudahkan
perdes ini diimplementasikan di masyarakat. Pertama,  kejelasan  isi  kebijakan.    Pada proses seleksi, CTKI asal Majasari selain harus  memenuhi  syarat  administrasi yang  ditentukan.  Pemerintah  desa  juga melakukan  pertemuan  dengan  pihak- pihak yang dianggap memiliki keterkaitan  dengan  CTKI.  Pertemuan yang  berisi    wejangan    dan    membuat perjanjian  tak  tertulis  untuk  membangun rasa  saling  percaya  antara  CTKI  dan keluarga  yang  ditinggalkan/mengijinkan. Dimediasi  oleh  kepala  desa  dan  juga disaksikan  oleh  staff  lapangan  PPTKIS yang  memberangkatkan.  Pada  program pengembangbiakan  sapi  pemerintah  desa Majasari  memahami  bahwa  peternak tidak  cukup  hanya  diberikan  kemudahan dan  fasilitas  dalam  berusaha.    Oleh karena  itu,  para  peternak  diberikan pelatihan tentang pengembangbiakan sapi yang benar sehingga dapat menghasilkan   sapi-sapi yang unggul.
Kedua,  seberapa  jauh  kebijakan tersebut  memiliki  dukungan  teoritis. Penetapan perdes ini berdasarkan landasan  historis  yang  dialami  TKI  di Majasari dengan disesuaikan oleh kebutuhan-  kebutuhan  yang  disepakati pemerintah.  Semua  masukan  tersebut
dirangkum  dan  dimasukkan  dalam  butir- buti  pasal  perdes.  Ketiga,  besarnya alokasi  sumberdaya  finansial  terhadap kebijakan tersebut. Selama ini pemerintah  desa  hanya  mengandalkan sumbangan  dari  perseorangan  maupun organisasi.  Pemerintah  desa  beranggapan dengan memasukkan anggaran perlindungan  TKI  dalam  APBDes  sama dengan  mendorong  masyarakat    untuk bekerja    ke    luar    negeri  dan  hal  itu bertentangan dengan tujuan akhir kebijakan    perlindungan    ini    yakni  agar masyarakat  bisa  berdaya  di  negeri sendiri.
Keempat,  seberapa  besar  adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi  pelakasana.  Dalam  ha  ini implementor perdes hanyalah pemerintah desa.  Ketika  TKI  asal  Majasari  yang tertimpa kasus  di  luar negeri, pemerintah desa  dengan  dibantu  CBO  Zulfikar berkoordinasi  dengan  pemerintah  pusat seperti  BNP2TKI  dan  Kementerian  Luar Negeri melalui Dirjen Perlindungan WNI dan  Badan  Hukum  Indonesia  (BHI). Kendala  itu  muncul  dari  pemerintah pusat.  Lembaga-lembaga  yang  disebut diatas,  saling  melempar  tanggungjawab ketika ada TKI  yang tertimpa masalah di luar negeri.
Kelima,  kejelasan  dan  konsistensi aturan  yang  ada  pada  badan  pelaksana. Dalam  peraturan  desa  tentang  sumber- sumber pendapatan desa, biaya pengurusan  surat  yang  dibebankan  oleh CTKI  sebesar  Rp  5000  persurat.  Namun kenyataannya seringkali CTKI memberikan  uang  lebih  dari  yang seharusnya. Kondisi  ini  dibolehkan selama  perangkat  desa  tidak  merugikan dan memaksa siapapun.
Keenam,  rekruitmen.  pemerintah desa  melakukan  rekruitmen  perangkat desa  dengan  mengacu  pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut mengharuskan  calon  perangkat  desa harus  berpendidikan  terakhir  SMA  dan berumur  20-42  tahun.  Padahal  saat  ini IPM  desa  Majasari  di  bidang  pendidikan hanya setingkat  SMP  kelas  2. Tentu ini sangat  memberatkan  pemerintah  desa. Ditambah  dengan  upah  sebesar  Rp 1.803.239,325  perbulan  mengikuti  UMK kabupaten Indramayu tahun 2017.
Dengan  upah  sebesar  itu  sangat  tidak layak sebagai perangkat desa.
Ketujuh, seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Sejak awal penyusunan perdes
Majasari pemerintah desa telah melibatkan  NGO  ( Non-Governmental
Organization )  seperti Women      Crisis Center (WCC)  Balqis            Cirebon setelah      itu      Tifa Foundation . Berkat dua  NGO  itulah  lahir  sebuah  organisasi masyarakat  Majasari  yaitu Comunity Based    Organization (CBO)  Zulfikar yang  memiliki  program  pendampingan kepada  buruh    migran    dan  keluarganya. Selain  itu,  kegiatan  kelompok  usaha purna TKI wanita Majasari yang dilakukan  setiap  minggu  sore  juga melibatkan  KAMI  (Keluarga  Alumni Migran  Indonesia)        Indramayu.  Dalam kegiatan    tersebut    KAMI    memberikan materi  dan  praktek  usaha  pada  anggota kelompok purna TKI wanita Majasari.

## Variabel Lingkungan
Ada  empat  yang  tercakup  dalam variabel  lingkungan  yang  mempengaruhi implementasi perdes perlindungan TKI di Majasari. Pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Walaupun IPM desa Majasari  di  bidang  pendidikan  setingkat kelas  2  SMP  tetapi  mereka  memahami dan  menyambut  baik  adanya  perdes tersebut.  Tidak  jarang  warga  ikut membantu  pemerintah  desa  dengan memberikan apresiasi baik berupa materi ataupun  non  materi  ketika  melakukan pendampingan      kepada      TKI  yang
terkena      masalah      hukum      di      luar negeri.
Kedua,  dukungan  publik  terhadap sebuah  kebijakan.  Selama  mengikuti program perlindungan TKI, para keluarga dan  purna  TKI  Majasari  merasa  terbantu dengan mempunyai penghasilan tambahan.  Walau  ada  sebagian  kecil warga desa Majasari menganggap program  tersebut  menyulitkan  mereka untuk  bekerja  ke  luar  negeri.  Namun mayoritas warga desa Majasari mendukung  program    ini    karena  telah merasakan manfaatnya.
Ketiga, sikap (kritis) dari kelompok pemilih.  Kritik  yang  pernah  diutarakan oleh  warga  kepada  pemerintah  desa Majasari  adalah  terkait  ketidaktersediaan dana  program  perlindungan  TKI.  Kritik tersebut  diwujudkan  pemerintah  desa dengan  membangun  berbagai  unit  usaha bagi keluarga TKI yang ditinggalkan dan kelompok  purna  TKI  seperti  pelatihan wirausaha, pengembangbiakan sapi, kambing, bebek dan  akan dikembangkan pula budidaya lele. Sehingga warga tidak lagi  bergantung  dengan  anggaran  dari pemerintah desa.
Keempat,  tingkat  komitmen  dan keterampilan dari aparat dan implementor.  Selama  ini  tidak  pernah terjadi  penyelewengan  yang  dilakukan
perangkat desa dan tidak pernah terdengar  keluhan  warga  terkait  perilaku para  perangkat  desa.  Sebagai    manusia biasa    tentu    perangkat  desa  juga membutuhkan  apresiasi  dari  atasannya. Oleh    karena    itu,    pemerintah  desa dengan  segala  keterbatasannya  hanya bisa  memberikan  kelonggaran  sistem bagi para perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.

## Hambatan Internal dan Eksternal
Tidak adanya anggaran yang dicantumkan  dalam  APBDes  Majasari seringkali  membuat  kualahan  pemerintah desa ketika harus mendampingi  TKI asal Majasari  yang  tertimpa  masalah  hukum di  luar  negeri.  Jumlah  perangkat  desa yang terbatas membuat pelayanan di desa menjadi  kurang  maksimal.  Selain  itu tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan  dari  pemerintah  desa  pada kelompok  usaha  purna  TKI  Majasari membuat  hasil  produksi  mereka  sulit berkembang dengan baik.
Warga Majasari yang akan berangkat      bekerja      ke      luar      negeri dan  mereka  yang  telah  pulang  bekerja dari  luar  negeri  tidak  melaporkan  diri  ke pemerintah desa. Padahal dengan melaporkan  diri,  pemerintah  desa  dapat mendeteksi dan menindaklanjuti   apabila
terjadi   hal-hal yang termasuk merugikan CTKI  ataupun  purna  TKI  asal  Majasari. Kemudian  staff lapangan  PPTKIS yang memberangkatkan  tidak  melapor  ke pemerintah  desa.  Ini  dapat  berakibat sangat  buruk      ketika      ada      TKI      asal Majasari  tertimpa  masalah  di  luar  negeri sedangkan  pihak      yang  dimintai keterangan  pertama  yaitu      PPTKIS yang   memberangkatkan tidak  diketahui jelas  keberadaannya.  Para  peternak  sapi mengalami  kesulitan  dalam  hal  mengisi kandungan  sapi  dan  dalam  proses melahirkan.  Ketika  proses  melahirkan kondisi  organ  dalam  induk  sapi  ikut keluar  bersama  anakan  sapi  (prolaps). Hal    tersebut  membuat  para  peternak sapi  merasa  cemas  dan  sangat          tidak menguntungkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  dilakukan  mengenai implementasi peraturan
desa
perlindungan  TKI  di  Majasari,  peneliti menyimpulkan implementasi perdes tersebut belum berjalan secara maksimal. Salah satu dari ketiga kelompok indikator keberhasilan implementasi perdes tersebut  yang  belum  terpenuhi  adalah karakteristik kebijakan.
Dalam
implementasi  kebijakan  perlindungan
TKI  asal  Majasari  tidak  memiliki anggaran  dari  desa  dengan  alasan keterbatasan sumber daya keuangan desa dan sebagai implementor tunggal pemerintah    desa    merasa    kesulitan ketika  melakukan  proses  rekruitmen perangkat desa.
Hambatan yang muncul itu berasal  dari      internal      dan      eksternal pemerintah  desa.      Hambatan      internal yang      terjadi  terkait  tidak  adanya anggaran yang dicantumkan dalam APBDes Majasari, jumlah perangkat desa yang terbatas akibat kesulitan melakukan rekruitmen dan tidak adanya pendampingan  yang  berkelanjutan  dari pemerintah  desa  kepada  kelompok  usaha purna TKI Wanita Majasari.
Hambatan  eksternal  yang  terjadi terkait    warga    Majasari    yang    akan berangkat  bekerja  ke  luar  negeri,  mereka yang  sudah  pulang  bekerja  dari  luar negeri  dan  staff  lapangan  PPTKIS  yang memberangkatkan    TKI    asal    Majasari sering    kali    tidak    melaporkan    ke pemerintah desa. Para keluarga TKI yang ditinggalkan    dan    purna    TKI    yang mengikuti  program  perlindungan  TKI  di bidang pengembangbiakan sapi
mengalami  kesulitan  mengisi  kandungan sapi  dan  sapi  mengalami  prolaps  ketika melahirkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fahrudin, Adi .  2012. Pengantar Kesejahteraan  Sosial .  Bandung:
PT Refika Aditama.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analisys .  Yogyakarta:  Penerbit Gava Media.
Purwanto, Erwan Agus  dan Sulistyastuti, Dyah  Ratih.  2012. Implementasi
Kebijakan  Publik:  Konsep  dan
Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Idrus,  Muhammad.  2009. Metode Penelitian  Ilmu  Sosial .  Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Soetomo.  2015. Masalah      Sosial      dan Upaya
Pemecahannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Wahab,  Solichin      Abdul      .  2005. Analisi Kebijaksanaan; Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:
PT Bumi Aksara.
Subarsono, AG. 2013. Analisis kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Moleong,  J  Lexy  (2004) Metodologi Penelitian  Kualitatif .      Bandung:
PT Remaja Rosdakarya Offset.
Indramayu  (2016)  Perlindungan  TKI Dimulai  dari  Desa.  Diakses dari http://regional.kompas.com  p ada tanggal 18 April 17.04 WIB.
MAJASARI (2014) Mewujudkan Majasari  Desa  Ramah  Anak. Diakses daro
http://majasari.desa.id            p ada tanggal 18 April 16.51 WIB