## MODEL PEMBINAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JALANAN (KLITIH) DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A YOGYAKARTA

## Gilang Kresnanda Annas
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultaas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
gilang.annas@uin-suka.ac.id

## Abstrak
Perlindungan  anak  merupakan  kegiatan  untuk  menjamin  anak  memperoleh  hak- haknya  agar  dapat  hidup  tumbuh  dan  berkembang  tanpa  adanya  kekerasan  dan diskriminasi.  Perlindungan  anak  wajib  diberikan  kepada  siap  pun  termasuk  anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pembinaan  pelaku  kejahatan  jalanan (klitih )  serta  hambatan  yang  dialami  oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan  yuridis-empiris.  Pembinaan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana kejahatan  jalanan (klitih) di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A Yogyakarta  mengedepankan pada pemberian pendidikan. Selain pendidikan anak juga  diberikan  pembinaan  dalam  bentuk  kepribadian  berupa  penguatan  terhadap mental  dan spiritual  serta pembinaan kemadirian. Hambatan  yang dialami  dalam melakukan  pembinaan  anak  didik  pemasyarakatan  diantaranya  masih  kurangnya tenaga  kesehatan,  tenaga  psikolog  serta  peran  dari  masyarakat  untuk  menerima kembali anak-anak yang sudah selesai menjalani masa pidana.
Kata Kunci: Pembinaan, Perlindungan Anak, Hak-hak Anak

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  hukum  yang  meletakkan  pacasila  dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sebagai Negara yang merdeka Indonesia memiliki harapan bangsa  yang termaktub  dalam  Alinea 4 pembukaan
Undang-Undang  Dasar  1945  yang  salah  satunya  berbunyi  “mencerdaskan kehidupan  bangsa.”  Anak  merupakan  generasi  penerus  dan  asset  berharga  suatu bangsa, sehingga kesejahteraan dan hak anak haruslah diperhatikan agar  seorang anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  untuk  menjadi  sosok  manusia seutuhnya dan memberikan manfaat kepada peradaban suatu bangsa. 1
Sebagai  Negara  berkembang,  tentunya  Indonesia  mengaharapkan peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki.  Peningkatan  kualitas berupa  kesiapan  sumber  daya  manusia  yang  mempunyai skill,  knowledge dan attitude wajib menjadi perhatian dan diberikan kepada anak. Hal tersebut tentunya selaras  dengan  proses  perlindungan  dan  pemenuhan  terhadap  hak-hak  anak. Perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  anak  wajib  diberikan  kepada  setiap  anak tanpa  memandang  status  anak.  Posisi  seorang  anak  dari  sudut  pandang  Islam mendapatkan  tempat  yang  sangat  istimewa  dan  menyebutkan  hak-haknya  secara terperinci. Hak-hak anak di katagorikan sebagaii hak  paling prinsip  yang disebut sebagai hak asasi dalam Islam (dharuriyatu khamsin) . Terdapat lima hal yang perlu cermati berkaitan dengan dharuriyatu khamsin , pertama (hifdz din ) pemeliharaan akan hak beragam; kedua hifdz nafs (pemeliharaan terhadap jiwa); ketiga hifdz aql (pemeliharaan terhadap akal); keempat hifdz mal ( pemeliharaan terhadap harta);
kelima hidz nasl dan hifdz ‘ird (pemeliharaan atas keturunan dan kehormatan. Hak- hak tersebut dianggap sebagai tanggungjawan yang melekat pada setiap orang tua, masyarakat maupun negara. 2
Dewasa  ini  perkembangan  teknologi  berjalan  begitu  cepat.  Pesatnya perkembangan teknologi tersebut juga membawa dampak positif dan negatif bagi
1 Theresa Arima Pangaribuan, ‘Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak’, Jurnal  Hukum ,  1.1  (2017),  1–10  <http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL HK11298.pdf>.
2 Lis  Yulianti  Syafrida  Siregar,  ‘Pendidikan  Anak  Dalam  Islam’, Bunayya :  Jurnal Pendidikan Anak , 1.2 (2017), 16 <https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.2033>.
peradaban  manusia.  Dampak  positif  dapat  dimaknai  dengan  semakin  mudahnya masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan-kegiatannya.  Bahkan  hal  tersebut  sangat bisa  dirasakan  ketika  dunia  sedang  dilanda  pandemi  covid-19  beberapa  waktu silam.  Kemudahan  akan  akses  berbagai  informasi,  kemudahan  komunikasi, kemudahan  bertransaksi,  menjadi  nilai  positif  dari  semakin  pesatnya  teknologi. Terbukti dengan kodisi seluruh belahan dunia dilanda covid-19 dan mengharuskan masyarakat untuk membatasi aktifitas dan mobilitas akan  tetapi masyarakat masih tetap bisa melakukan berbagai aktifitas dengan dukungan teknologi. 3
Pada  sisi  lain  perkembangan  teknologi  juga  membawa  dampak  negative yang begitu terasa pada semua kalangan. Keterbukaan akses tanpa batas digadang- gadang  menjadi  penyebab  utama  munculnya  tindakan-tindakan  yang  bersifat pelanggaran terhadap norma yang berlaku dimasyarakat. Kalangan remaja dan anak menjadi peringkat pertama yang terdampak akan pesatnya perkembangan teknologi tanpa batas pada masa ini. Dengan akses tanpa batas, seorang anak dapat melihat tayangan-tayangan  yang  bukan peruntukannya dimana hal  tersebut  akan  memicu anak  untuk  mencari  lebih  dalam  bahkan  mencoba  melakukan  seperti  apa  yang mereka  lihat.  Dari  segi  hukum  perdata,  dampak  perkembangan  teknologi menjadikan anak yang pada kosepnya belum layak untuk melakukan sutu tindakan perdagangan, namun berkat kemajuan teknologi hal tersebut dapat ditembus dengan mengesampingkan kecakapan hukum dalam melakukan suatu transaksi jual beli. 4
Dampak  buruk  lainnya  muncul  dalam  aspek  kejahatan.  Di  era  modern seperti  saat  ini  tidak  jarang  kita  jumpai  berbagai  jenis  kejahatan/tindak  pidana
3 Lita  Kurnia  and  Ahmad  Edwar,  ‘Pengaruh  Negatif  Di  Era  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi  Pada  Remaja  (Perspektif  Pendidikan  Islam)’, Kordinat:  Jurnal  Komunikasi  Antar Perguruan Tinggi Agama Islam , 20.2 (2021), 291–308
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.22183>.
4 Anissa  Nur  Fitri,  Agus  Wahyudi  Riana,  and  Muhammad  Fedryansyah,  ‘Perlindungan Hak-Hak  Anak  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Anak’, Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2.1 (2015), 45–50 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
dengan berbasis teknologi. Kejahatan berbasis teknologi mendapat perhatian yang serius dari pemerintah mengingat tindakan yang dilakukan bersifat universal namun memiliki dampak yang sangat luar biasa. Oleh karenanya perlu adanya ketegasan dari pemerintah dan masyarakat untuk memulai kesadaran terhadap perlindungan data pribad sehingga kedepan manfaat dari adanya kemajuan teknologi dapat kita nikmati sebagai suatu sarana untuk memudahkan suatu kegiatan bukan memberikan suatu ancaman bagi kehidupan di masyarakat.
Di Indonesia angka kejahatan yang terjadi masyarakat dapat dikatagorikan cukup  tinggi.  Data  terkait  jumlah  kejahatan  yang  dihimpun  oleh  Badan  Pusat Statistik dan sistem register polri menunjukkan jumlah kejahatan pada kurun waktu tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Jumlah kejahatan di tahun 2019 mengalami penurunan  menjadi  sebanyak  269.324  kejadian  dan  di  tahun  2020  angkanya semakin menurun menjadi 247.218 kejadian. 5
Masih  cukup  banyaknya  kejahatan  yang  terjadi  menjadi  perhatian  serius bagi  setiap  lapisan  elemen  yang  berada  di  Indonesia  baik  pemerintah,  penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri. Terlebih dewasa ini terjadi pergeseran motif dan  pelaku  kejahatan/tindak  pidana  yang  terjadi  di  masyarakat.  Pada  umunya kejahatan/tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa karena suatu motif tertentu, namun saat ini tren kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah mulai marak terjadi di setiap daerah dengan berbagai jenis tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat. 6
5 Rafli Rizki Rasyid and others, ‘Kajian Krimonologis Penanganan Kejahatan Percabulan Terhadap  Anak  Saja  Masalah  (  Hukum  )  Nasional  Suatu  Negara  ,  Melainkan  Sudah  Merupakan Masalah  Kasus  Percabulan  Terhadap  Anak  Juga  Terjadi  Di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat Disingkat SBB Yaitu Tahun 2018 J’, 1.11 (2022), 1141–45.
6 Winny  Wiriani,  Shelly  Kurniawan,  and  Universitas  Kristen  Maranatha,  ‘ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL PENGGANTIAN SERTIPIKAT MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK ( SERTIPIKAT-EL )’, 2022.
Tentunya dengan melihat fakta demikian, proses penegakan hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku juga perlu untuk dibedakan dengan orang dewasa, mengingat  kondisi  seorang  yang  masih  belum  cakap  baik  secara  fisik  maupun psikis.  Sehingga  masih  perlu  berbagai  bentuk  pendampingan  dan  perlakuan- perlakuan khusus  dalam  proses peradilan  yang  akan berlangsung. Artinya  proses peradilan  yang  dijalankan  haruslah  suatu  peradilan  yang  bertanggungjawab terhadap aspek perlindungan dan pemenuhan akan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. 7
Sebagai  kota  pelajar,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  juga  tidak  luput  dari masalah  kenakalan  remaja  yang  dilakukan  oleh  pelajar.  Kenakalan  remaja  pada umumnya yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan aksi kenakalan remaja  atau  masyarakat  Yogyakarta  menyebutnya  sebagai klitih . Klitih pada hakikatnya merupakan suatu kosa kata Bahasa Jawa yang bermakna suatu aktivitas seseorang atau sekelompok orang yang keluar rumah pada waktu malam hari hanya untuk  sekedar  jalan-jalan,  membeli  makan,  atau  duduk  bersama  rekan-rekannya untuk menghilangkan kepenatan tanpa mengandung unsur negatif apapun. 8
Namun  kini  istilah klitih mengalami  pergeseran  makna  menjadi  suatu kegiatan  bersifat  negatatif  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  remaja.  Aksi klitih yang  terjadi  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  saat  ini  merupakan  Tindakan kenakalan remaja dengan melakukan aksi kekerasan kepada siaapun tanpa terduga dan tidak ada kejelasan target utama. Dalam melaksanakan aksi biasanya mereka melakukan  secara  berkelompok  dengan  membawa  senjata  tajam  seperti  pedang,
7 Okky  Chahyo  Nugroho,  ‘Peran  Balai  Pemasyarakatan  Pada  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  Ditinjau  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia’, Jurnal  HAM ,  8.2  (2017),  161 <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>.
8 Irna Dwi Septiani and Mukhtar Zuhdy, ‘PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL Irna Dwi Septiani Dan Mukhtar Zuhdy’, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1.2 (2020), 108–16 <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>.
celurut,  gir  ataupun  senjata  lain  utuk  digunakan  melukai  korban  dijalanan. Tindakan ini biasanya dilakukan pada saat malam hari hingga menjelang dini hari. Umumnya para pelaku kejahatan klitih berusia antara 14-19 tahun dan masih aktif berstatus sebagai pelajar baik duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.
Klitih menajdi suatu fenomana baru  yang memperlihatkan jenis kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Sitem peradilan pidana Indonesia melalui apparat penegak hukumnya dapat melakukan suatu tindakan yang bersifat preventif maupun  represif  terhadap  fenomena  kenakalan  remaja.  Preventif  berarti  aparat penegak  hukum  melakukan  upaya  yang  bersifat  pencegahan  agar  tidak  terjadi kenakalan  remaja  di  tengah  lingkungan  masyarakat.  Sedangkan  upaya  represif merupakan  suatu  uapaya  untuk  melakukan  penindakan  secara  tegas  dengan menggunakan  landasan  formil  dan  materil  hukum  pidana  anak  yang  berlaku  di Indonesia. 9
Proses penaganan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya juga harus dibedakan  dengan  penanganan  ketika  aparat  penegak  hukum  melakukan penindakan  kepada  orang  dewasa.  Pembeda  tersebut  berlaku  sejak  dimulainya tahap penyelidikan hingga proses pembinaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai “model pembinaan anak pelaku tindak Pidana Kejahatan Jalanan (Klitih) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian field  research dengan pendekatan yuridis empiris . Penelitian ini akan mengkaji terkait model pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, hak-hak anak yang harus dipenuhi selama
9 Datu  Jatmiko,  ‘Kenakalan  Remaja  Klithih  Yang  Mengarah  Pada  Konflik  Sosial  Dan Kekerasan Di Yogyakarta’, Humanika , 21.2 (2021), 129–50
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>.
menjalani  masa  pidana  serta  kendala-kendala  yang  dialami  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta dalam proses pembinaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem  Peradilan  Pidana (Criminal  justice  system) merupakan  suatu jaringan  peradilan  yang  saling  bekerja  sama  secara  terpadu  diantara  bagian- bagiannya  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. 10 Bekerjanya  suatu  sistem  peradilan pidana  tentu  membutuhkan  peran  dari  berbagai  lembaga  yang  masuk  kedalam subsistem  peradilan  yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga pemasyarakatan. Keempat subsitem tesebut merupakan satu kesatuan dalam proses penegakan  hukum  di  Indonesia (integrated  criminal  justice  system). 11 Sistem peradilan  pidana  Indonesia  diatur  secara  menyeluruh  dalam  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam suatu peradilan  pidana  seseorang  yang  telah  selesai  menjalani  proses  pemeriksaan  di pengadilan  dan  terbukti  telah  melakukan  tindak  pidana  maka  jaksa  sebagai eksekutor  akan  menempatkan  yang  bersangkutan  ke  dalam  Lembaga Pemasyaraktan. 12
Dalam  konsep  pemasyarakatan  ada  beberapa  katagori  stelsel  pemidanaan yang berkembang diantaranya:
a. Model pansylvanian.
10 Rusli Muhammad, (2011), Sisitem Peradilan Pidana , Yogyakarta: UII Press.
11 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
12 Guntarto Widodo, ‘Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak’, Jurnal  Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 6.1 (2016), 58 <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>.
Menitik  beratkan  seorang  terpidana  agar  menyesali  perbuatannya  dan bertaubat.  Dengan  demikian  maka  proses  pembinaannya  hanya  boleh dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa (berdoa memohon ampunan).
b. Model Auburn
Menitik beratkan pada proses isolasi terhadap narapidana. Dalam hal ini dalam  menjalani  masa  pidana  seorang  terpidana  tidak  diperbolehkan untuk saling berkomunikasi dengan terpidana yang lain.
c. Model Marksystem
Menitik  peratkan  pada  peemahaman  kondisi  psikologis  terpidana. Dengan  kata  lain mark  system memandang  perlu  adanya  penyesuaian terhadap perubahan social dan psikis seorang terpidana.
d. Model Revormatory
Menitik beratkan pada hak khusus pendidikan dan pengalaman kerja bagi terpidana.
Lembaga  pemasyarakatan  merupakan  bagian  dari  subsistem  peradilan pidana  Indonesia  yang  berfungsi  sebagai  tempat  yang  diberikan  wewenang  oleh undang-undang  untuk  menjalankan  pembinaan  terhadap  narapidana.  Tujuan  dari pembinaan tentunya mengharapkan seorang narapidana sadar akan perbuatan yang sudah  diakukan  dan  tidak  mengulangi  perbuatnanya  kembali.  Dalam  Undang- Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan proses pembinaan terhadap narapina  dibedakan  antara  narapidana  anak  dengan  narapidana  dewasa  dengan menganut asas lex specialis derogate legi generali . 13
Peradilan pidana anak secara umum dilakukan dengan berlandaskan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan umum beracara pidana. Akan tetapi  secara  khusus  sistem  peradilan  pidana  anak  dilakukan  berdasar  Undang-
13 Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, ‘Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum’, Jurnal Usm Law Review , 4.1 (2021), 226 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Status penahanan dalam penanganan dan pembinaan pada perkara anak yang berhadapan dengan  hukum  berada  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA). 14 . Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa    pelaksanaan  peradilan  anak  harus berdasar pada:
1. Perliundungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemardekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 10. Penghindaran pembalasan. 15
Pengakuan  terhadap  hak-hak  anak  didik  pemasyarakatan  dalam  menjalani pembinaan tentu menjadi perhatian utama untuk tetap diberikan meskipun dalam kondisi  sedang  menjalani  masa  pidana.  Sebab  konsep  anak  yang  berhadapan dengan hukum adalah menempatkan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Artinya,  anak  dapat  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  dikarenakan  kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat sehingga anak tersebut cenderung mencari jati
14 Muhammad Fachri Said, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’,
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 4.1 (2018), 141 <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
15 Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, ‘Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan’, 143384, 2022.
dirinya  sendiri  tanpa  kontrol  dari  orang-orang  terdekat,  baik  dalam  lingkup keluarga mapun masyarakat. 16
Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A  Yogyakarta  membina  anak dibawah  usia  18  tahun  serta  tidak  membedakan  pembinaan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan  berdasarkan  latar  belakang  kejahatan  yang  dilakukan.  Dalam melakukan  pembinaan  kepada  anak  didik  pemasyarakat,  Lembaga  pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta berpedoman pada Pasal 50 Undang-undang Nomor  22  Tahun  2022  tentang  pemasyarakatan,  meliputi:  a.)  pembinaan pendidikan  ;  b.)  pembinaan  yang  bersifat  kepribadian  dan  c.)  pembinaan kemandirian.  pendidikan merupakan suatu hak wajib yang harus diberikan kepada anak tanpa terkecuali seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.
Pendidikan  dan pengajaran  yang layak merupakan suatu  usaha dan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki suatu sumbangsih yang besar kepada ada pembangunan bagi kesejahteraan umat manusia. Pendidikan bagi anak merupakan suatu wujud usaha untuk memberikan bekal kepada anak agar ia pada suatu  ketika  dalam  menjalani  proses  kehidupan  dapat  berdiri  sendiri  dan bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.  mengingat  pentingnya  pendidikan  bagi setiap  anak  maka  lembaga  pembinaan  khusus  anak  kelas  II  A  Yogyakarta menjadikan pembinaan berbasis pendidikan menjadi Hal yang paling utama. 17
Pendidikan formal yang dilakukan di dalam lembaga pembinaan khusus anak kelas  II  A  Yogyakarta  meliputi  pendidikan  baik  di  tingkat  Sekolah  Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas. Pada masa pandemi Covid-19 Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Yogyakarta  melakukan  suatu  upaya  dalam  bentuk pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara menjalin komunikasi dengan sekolah asal  anak didik Pemasyarakatan untuk
17 Irma  Cahyaningtyas,  ‘Pembinaan  Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak Dalam Perspektif Restorative Justice’, Notarius , 8.2 (2015), 342-353–353.
tidak mengeluarkan  anak tersebut  dari lingkungan sekolahnya. Hal  ini dilakukan mengingat  pada  masa  pandemi  covid-19  proses  pembelajaran  dilakukan  secara daring sehingga anak tidak perlu untuk hadir langsung di sekolah.
Terobosan tersebut dilakukan dengan tujuan seorang anak yang berhadapan dengan  hukum  dan  sedang  menjalani  masa  pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak tidak terampas startus pendidikannya dikarenakan melakukan suatu perbuatan  pidana.  Dalam  pelaksanaan  pembelajaran  secara  daring  dibutuhkan peran  aktif  dari  seluruh  komponen  dan  orang-orang  terdekat  dari  anak  didik Pemasyarakatan  agar  proses  pembelajaran  dapat  berjalan  seperti  pada  saat  anak menjalani pembelajaran secara langsung di sekolah. Namun apabila terobosan yang dilakukan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta tidak diterima  olah  pihak  sekolah  asal  anak  didik  pemayarakatan,  pihak  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta tetap memberikan fasilitas berupa ruang kelas yang sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana baik untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring, mapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara luring (langsung).
Pembelajaran  secara  luring  dapat  dilaksanakan  dengan  mendatangkan pengajar  dari  Sekolah  Menengah  Atas  Gajah  Mada  dan  Budi  Luruh.  Bahkan jaminan pendidikan juga akan terus diberikan kepada anak didik pemasyarakatan sampai  mereka  selesai  menjalani  masa  pembinaan  dengan  menampung  anak  ke sekolah-sekolah mitra ( SMA Gajah Mada dan SMA Budi Luhur). Adapun program ini diharapkan agar anak tidak putus sekolah pasca menjalani pembinaan dan dapat tumbuh menjadi anak yang bertanggungjawab serta bermanfaat bagi masyarakat.
Pembinaan dengan melandaskan pada pelaksanaan pendidikan ini tentunya sejalan  dengan  ajaran  Islam  yang  menyatakan  pendidikan  adalah  salah  satu  hak wajib yang harus diberikan kepada anak. Dalam firman Allah QS. Al Mujadalah:
11 disebutkan:
“Nisacaya  Allah  akan  meningkatkan  orang-orang  yang  beriman diantaranmu  dan  orang-orang  yang  diberi  ilmu  pengetahuan  beberapa derajat ..”
Selain dalam ayat-ayat Al-Quran pentingnya pendidikan juga dapat di lihat dari hadis yang menjelaskan mengenai hak pendidikan pada anak, diantaranya:
“Apabila anak kadam telah meninggal dunia, maka akan putuslah segala amalnya,  kecuali  tigal  hal:  sedekah  jariyah,  ilmu  yang  bermanfaat  serta anak soleh yang mendoaakan”.”(HR. Muslim)”
“Ajarkanlah  kebaikan  kepada  anak-anak  kamu  dan  keluarga  kamu  dan didiklah mereka”. “(HR. Abdur Razzaq dan Sa’id bin Mansur)”
“Dunia ini terkutuk dan terkutuklah yang ada didalamnya, kecuali  orang- orang yang menginggat Allah dan yang taat kepada-Nya serta orang-orang yang alim atau terpelajar.” (HR. Tirmidzi)”
Dalil  diatas  secara  jelas  menyebutkan  akan  pentingnya  pemenuhan  hak pendidikan  pada  setiap  anak.  Pemenuhan  hak  pendidikan  pada  anak,  hendaknya diberikan oleh setiap orang tua dan/atau keluarga  sebagai  basis terdekat  dengan anak.  Namun,  apabila  orang  tua  dan/atau  keluarga  tidak  mampu  untuk memenuhinya,  maka  pemerintah  dan  masyarakatlah  yang  mengambil tanggungjawab  akan  kewajiban  tersebut.  Dengan  pemahaman  bahwa  sebagai pemangku  kepentingan,  pemerintah  berhak  untuk  memfasilitasi  serta  mendorong agar  terciptanya  suatu  proses  pendidikan  yang  ideal.  Dalam  hal  ini,  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Yogyakarta  telah  mengupayakan  pemenuhan terhadap  pemenuhan  hak  pendidikan  anak  didik  pemsyarakatan  sebagai  upaya pemenuhan hak-hak anak.
Selain pembinaan pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A  Yogyakarta  juga  melakukan  pembinaan  kepribadian.  Pembinaan  kepribadian, bertujuan  pada  pembinaan  terhadap  mental  dan  spiritual.  Pembinaan  mental dilakukan dengan mengajak  anak didik pemasyarakatan melakukan kegiatan untuk untuk melatih kedisiplinan dan cinta tanah air. Dalam hal pembinaan spiritual, anak didik  pemasyarakatan  diwajibkan  untuk  lebih  mendekatkan  diri  kepada  Tuhan Yang Maha Esa sebagai  wujud cinta dan taat kepada Tuhan  yang dipercayainya. Dengan  didasari  ketaatan  untuk  selalu  mengerjakan  perintah  dan  menjauhi larangannya.  Pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A  Yogyakarta, pembinaan keagamaan dilakukan melalui program sholat wajib lima waktu secara berjamaah,  shalat  duha,  membaca  al-quran,  kebaktian  gereja  dan  memberikan
kajian-kajian  kerohanian  yang  dilakukan  bekerjasama  dengan  kantor  wilayah kementerian agama gunung kidul.
Agar  anak  didik  pemasyarakatan  memiliki  skill  untuk  kesiapan  pasca menjalani  masa  pembinaan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A Yogyakarta juga membekali anak didik pemasyarakatan dengan keterampilan yang masuk ke dalam program pembinaan kemandirian. Pembinaan kemadirian tersebut berupa pelatihan shoes and care yang dijalankan berkat Kerjasama dengan simple shoes and clean (seorang pengusaha muda dan kreatif gunung kidul). Selain itu juga diberikan  pelatihan  musik  dengan  menggandeng  seniman  muda  gunung  kidul. Pembentukan karakter anak juga diberikan melalui pelatihan teater yang dimotori oleh  para  seniman  muda  gunungkidul.  Menyikapi  perkembangan  teknologi  yang semakin  pesat,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A  Yogyakarta  juga memberikan  fasilitas  berupa  ruang podcast sebagai  wadah  untuk  anak  didik pemasyarakatan berlatih dasar-dasar podcast.
Selain pembinaan, menindak lanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.-19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 turut dilakukan sebagai upaya mempersiapkan anak didik  pemasyarakatan  untuk  dapat  berbaur  dengan  masyarakat  umum  melalui pelaksanaan  program  asimilasi.  Asimilasi  merupakan  suatu  hak  yang  wajib diberikan kepada anak didik pemasyarakatan setelah menjalani setengah dari masa pidananya.  Berbagai  model  pembinaan  yang  diberikan  oleh  para  pembimbing kemasyarakatan  hendaknya  dapat  menjadi  modal  utama  bagi  anak  didik pemasyarakatan  setelah  mereka  selesai  menjalani  masa  pidana.  Sehingga  anak dapat  diterima  kembali  oleh  masyarakat  luas,  sadar  akan  perbuatan  salah  yang pernah ia lakukan serta tidak anak menggulangi perbuatannya kembali. 18
18 Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)’, Jurnal Hukum Khaira Ummah , 13.1 (2018), 183–92.
Namun  disi  lain  masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  dialami  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  A  Yogyakarta  dalam  proses  pembinaan, diantaranya:
1. Masih  kurangnya  tenaga  Kesehatan  yang  terdapat  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta.
2. Masih kurangnya psikolog untuk melakukan program konseling. Hal ini kiranya  perlu  untuk  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah  pusat mengingat  bimbingan  konseling  sangat  dibutuhkan    dalam  proses pembinaan agar dapat secara cepat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi anak didik pemasyarakatan.
3. Faktor  masyarakat  juga  menjadi  komponen  yang  penting  dalam menentukan  berhasil/tidaknya  pembinaan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan.  Anak  didik  pemasyarakatan  yang  sudah  selesai menjalani proses pembinaan dan akan kembali kemasyarakat bukan lagi menjadi  tanggungjawab  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak.  Tentu dalam hal ini tidaklah mudah mengingat masih terdapat beberapa kasus yang  menunjukkan  potret  penolakan  masyarakat  bahkan  keluarga terhadap  anak-anak  yang  sudah  selesai  menjalani  masa  pidana    dan hendaknya ia bisa kembali berkumpul dengan masyarakat.

## KESIMPULAN
Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana kejahatan jalanan (klitih) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta  mengedepankan kepada model reformatory sistem  yang  berfokus  terhadap  pemberian  pendidikan.  Selain pendidikan  anak  juga  diberikan  pembinaan  dalam  bentuk  kepribadian  berupa penguatan  terhadap  mental  dan  spiritual  serta  pembinaan  kemadirian.  Hambatan yang dialami dalam melakukan pembinaan anak didik pemasyarakatan diantaranya masih  kurangnya  tenaga  Kesehatan,  tenaga  psikolog  serta  peran  dari  masyarakat untuk menerima kembali anak-anak yang sudah selesai menjalani masa pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Kamil dan Fauzan, (2008), Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nashriana, (2011), Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Rusli Muhammad, (2011), Sisitem Peradilan Pidana , Yogyakarta: UII Press.

## Jurnal
Cahyaningtyas, Irma, ‘Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice’, Notarius , 8.2 (2015), 342-353– 353
Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, ‘Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan’, 143384, 2022
Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah,
‘Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak’, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2.1
(2015), 45–50 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
Jatmiko, Datu, ‘Kenakalan Remaja Klithih Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta’, Humanika , 21.2 (2021), 129–50
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>
Kurnia, Lita, and Ahmad Edwar, ‘Pengaruh Negatif Di Era Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Remaja (Perspektif Pendidikan Islam)’, Kordinat:
Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam , 20.2 (2021), 291– 308 <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.22183>
Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra, ‘Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum’, Jurnal Usm Law Review , 4.1 (2021), 226 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
Nugroho, Okky Chahyo, ‘Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Jurnal HAM ,
8.2 (2017), 161 <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>

## Pangaribuan, Theresa Arima, ‘Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak
Didik Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak’, Jurnal Hukum , 1.1 (2017), 1–10 <http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL HK11298.pdf>
Purnomo, Bambang, Gunarto, and Amin Purnawan, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)’, Jurnal Hukum Khaira Ummah , 13.1 (2018), 183–92
Rasyid, Rafli Rizki, Deassy Jacomina, Anthoneta Hehanussa, and Hadibah Zachra Wadjo, ‘Kajian Krimonologis Penanganan Kejahatan Percabulan Terhadap Anak Saja Masalah ( Hukum ) Nasional Suatu Negara , Melainkan Sudah Merupakan Masalah Kasus Percabulan Terhadap Anak Juga Terjadi Di Kabupaten Seram Bagian Barat Disingkat SBB Yaitu Tahun 2018 J’, 1.11
(2022), 1141–45
Said, Muhammad Fachri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 4.1 (2018), 141
<https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
Septiani, Irna Dwi, and Mukhtar Zuhdy, ‘PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL Irna Dwi Septiani Dan Mukhtar Zuhdy’, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1.2 (2020), 108–16 <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>
Syafrida Siregar, Lis Yulianti, ‘Pendidikan Anak Dalam Islam’, Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak , 1.2 (2017), 16
<https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.2033>
Widodo, Guntarto, ‘Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan
Keadilan , 6.1 (2016), 58 <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>
Wiriani, Winny, Shelly Kurniawan, and Universitas Kristen Maranatha, ‘ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL PENGGANTIAN SERTIPIKAT MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK ( SERTIPIKAT-EL )’, 2022