## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BATAM
Rina Shahriyani Shahrullah * , Hindra **
Fakultas Hukum,Universitas Internasional Batam

## Abstract
The purpose of this study is to analyze Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection on  Expired  Food  Products  in  Batam  City.  This  research  is  classified  as  qualitative research  with  empirical/sociological  legal  res,earch.  Hence,  the  data  is  collected from  interviews,  observation  and  literature  study.  The  results  of  this  study  can  be concluded  as  follows:  the  implementation  of  Law  No.  8  of  1999  on  Consumer Protection  against  expired  food  products  in  Batam  has  been  well  understood  by business or shop owners. They have adopted a sense of absolute responsibility (strict liability).  Therefore,  when  consumers  complain  regarding  the  expired  goods,  they have provided compensation in accordance with the agreement.
Keywords: Consumer protection, expired food, Batam City

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk  Makanan Kadaluwarsa  di  Kota  Batam.  Penelitian  ini  tergolong    penelitian  kualitatif  dengan jenis  penelitian  hukum empiris/sosiologis. Dengan  demikian,  data  diperoleh      dari wawacara,  observasi  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  ditarik kesimpulan  berupa:  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  terhadap  produk  makanan  kadaluarsa  di  Kota  Batam  telah dipahami  dengan  baik  oleh  pelaku  usaha/pemilik  toko.  Mereka  telah  memiliki  rasa tanggung  jawab  mutlak.  Oleh  karena  itu,  ketika  konsumen  mengajukan  keluhan dalam  hal  barang  kadaluwarsa,    mereka  telah  memberikan  ganti  rugi  sesuai  dengan kesepakatan.
Kata Kunci: Perlindungan konsumen, makanan kadaluwarsa, Kota Batam
* Alamat Korespondensi : rina@uib.ac.id
** Alamat Korespondensi : hindra_mexindo@yahoo.com

## A. Latar Belakang Masalah
Hukum  perlindungan  konsumen  dewasa  ini  mendapat  cukup  perhatian karena menyangkut  aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat,  bukan saja masyarakat  dalam  skala  perorangan  termasuk  yang  dilindungi  masyarakat  atas nama  lembaga.  Peranan  hukum  perlindungan  konsumen  dalam  hal  ini  telah mengatur  hak  dan  kewajiban  baik  konsumen  maupun  pelaku  usaha.  Melalui Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  diupayakan  agar  masyarakat  baik pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan pemenuhan kehidupannya akan menjaga  keseimbangan  dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban.  Pemerintah melalui  Undang-Undang  ini  berupaya  mengatur,  mengawasi,  dan  mengontrol, sehingga  tercipta  sistem  yang  kondusif  saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai. 1
Secara  sistematis  antara  produsen  dengan  konsumen  dalam  suatu  sistem distribusi  dan  pemasaran  produk  barang  diupayakan  tercapai  produktivitas  dan efektivitas usaha. Maka dalam hal ini diperlukan peran negara dalam melindungi kepentingan  konsumen.  Untuk  itu  perlu  upaya  pemerintah  untuk  melindungi konsumen dari produk yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan  produksi,  distribusi,  dan  peredaran  produk  sehingga  konsumen tidak  dirugikan,  baik  kesehatannya  maupun  keuangannya. 2 Perlindungan  inilah yang  diberi  pemerintah  melalui  Hukum  perlindungan  konsumen  menyangkut permasalahan  mutu  barang,  cara  prosedur  produksi,  syarat  kesehatan,  syarat pengemasan, syarat lingkungan dan sebagainya.
Tujuan  hukum  perlindungan  konsumen  adalah  untuk  meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung,  hukum ini juga akan mendorong  produsen  untuk  melakukan  usaha  dengan  penuh  tanggung  jawab. Namun,  semua  tujuan  tersebut  hanya  dapat  dicapai  bila  hukum  perlindungan konsumen  dapat  diterapkan  secara  konsekuen.  Untuk  mewujudkan  harapan tersebut,  perlu  dipenuhi  beberapa  persyaratan,  antara  lain:  hukum  perlindungan konsumen  harus  adil  bagi  konsumen  maupun  produsen  jadi  tidak  hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan  sarana  yang  memadai  dan  disertai  dengan  tanggung  jawab; peningkatakan  kesadaran  konsumen  akan  hak-haknya;  mengubah  sistem  nilai dalam  masyarakat  ke  arah  sikap  tindak  yang  mendukung  pelaksanaan perlindungan konsumen. 3
Perlindungan  yang diberikan tentu harus diikuti dengan adanya Undang- Undang  yang  mengatur  sehingga  secara  legalitas  para  pihak  yang  terkait  dapat memahami  mana  kewajiban  dan  mana  yang  menjadi  hak  masing-masing. Sehingga  hal  ini  juga  menjadi  acuan  untuk  mengarahkan  kegiatan  para  pihak selama  perjanjian  dalam  memenuhi  alat  kebutuhan  dilakukan.  Para  pihak  yang memahami  akan  adanya  aturan  Undang-Undang  yang  berlaku  tentu  akan merasakan  kenyamanan  dalam  menjalankan  transaksi,  karena  ketika  terjadi permasalahan  berkenaan  tentang  sengketa  hak,  maka  mereka  dapat  meminta
1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 1
2 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia, Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2010, h. 23-24
3 Op.Cit , h. 10
bantuan  kepada  pihak  yang  berwenang  dengan  mengembalikan  permasalahan (sengketa) tersebut kepada aturan/norma-norma hukum yang berlaku.
Dalam  menawarkan  barangnya  seorang  pelaku  usaha  harus  memberikan informasi  yang  benar  termasuklah  informasi  tentang  barang  atau  jasa  tersebut sudah  lewat  waktu  (kadaluwarsa).  Jika  pelaku  usaha  menyediakan  barang  atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yng benar, maka ia wajib menariknya  dari  peredaran.  Berarti  dalam  hal  ini  terhadap  barang-barang  yang sudah  lewat  waktu  penggunaan  (kadaluwarsa),  maka  Undang-Undang memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dari peredaran.
Hal  ini  juga  diperkuat  lagi  dalam  Pasal  9  ayat  1  butir  f  dan  ayat  3 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  ini  menyatakan  bahwa melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan barang dan/atau jasa secara tidak benar seolah-olah barang atau jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.  Pasal  3  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  ini menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  pada  ayat  1 dilarang  melanjutkan  penawaran,  promosi  dan  periklanan  barang  dan/atau  jasa tersebut.
Berbicara  pelaksanaan  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  terhadap konsumen  dalam  mendapatkan  produk  makanan    kadaluwarsa  yang diperjualbelikan  pelaku  usaha  (toko)  khususnya  di  Kota  Batam  tidak  jarang terjadi.  Melihat  kepada  realita  yang  terjadi  konsumen  sangat  dirugikan  dengan tindakan  pelaku  usaha,  sehingga  mereka  meminta  pertanggungjawaban sebagaimana  telah  diatur  oleh  Undang-Undang  perlindungan  konsumen.  Untuk mewujudkan tanggungjawab tersebut, maka diperlukan faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi  hukum  itu  berfungsi  dalam  masyarakat  diantaranya  meliputi kaedah  hukum/peraturan  itu  sendiri;  petugas/penegak  hukum;  sarana  atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan kesadaran masyarakat. 4
Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluwarsa,  termasuk  kepada  permasalahan  yang  muncul  setelah  dilakukannya akad jual beli. Sehingga bahasan ini dapat digolongkan kepada layanan purnajual, terutama mencakup permasalahan kepastian atas: ganti rugi jika barang/jasa yang diberikan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  semula;  barang  yang  digunakan  jika mengalami kerusakan tertentu dapat diperbaiki secara cuma-cuma selama jangka waktu garansi; dan suku cadang selalu tersedia dalam jumlah cukup dan tersebar luas  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  lama  setelah  transaksi  konsumen dilakukan. 5
Menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  dijelaskan bahwa  kerugian  yang  dirasakan  oleh  pihak  konsumen,  perlu  dilakukan  adanya kewajiban  bagi  pelaku  usaha  untuk  membayar  ganti  rugi  sebagai  wujud  adanya layanan  purnajual.  Sehingga  dengan  demikian  pertanggungjawaban  yang  sering terjadi di lapangan,  yang mengakibatkan konsumen dirugikan oleh pelaku usaha dapat  diatasi  sesuai  dengan  Undang-Undang  Hukum  Perlindungan  Konsumen yang berlaku.
4 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,  62
5 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., h. 150

## B. Rumusan Masalah
Rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini  meliputi  beberapa  kajian diantaranya :
1. Bagaimana  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk  Makanan  Kadaluwarsa  di  Kota Batam?
2. Bagaimana  penerapan  dampak  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Batam?
3. Bagaimana  solusi  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  terhadap dampak negatif penggunaan produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Batam?

## C. Metode Penelitian
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan  suatu panduan  pedoman  untuk  mengumpulkan  data, 6 mengolah  data, 7 menganalisa  serta mengkonstruksikannya. Penelitian ini tergolong penelitian empiris/sosiologis (hukum sosiologis). 8 Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosilogis, dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Jenis penelitian  sosiologis  yang  Penulis  lakukan  adalah  berbentuk  jenis  penelitian penerapan.    Jika  penelitian  hukum  normatif  didasarkan  pada  data  sekunder,  maka penelitian  hukum  sosiologis  bertitik  tolak  pada  data  primer.  Data  primernya berkenaan  tentang  informasi  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  melalui pengamatan (observasi), wawancara atau penyebaran kueisioner. 9
Penelitian  ini  berbentuk  penelitian  hukum  sosiologis.  Dalam  konsep  ini hukum  dikonsepkan  sebagai  pranata  sosial  yang  secara  riil  dikaitkan  dengan variabel-variabel  sosial  yang  ada. 10 Sifat  penelitian  yang  dilakukan  adalah  bentuk penelitian  deskriptif  artinya  Penulis  bermaksud  memberikan  gambaran  yang  jelas secara  sistematis, 11 terhadap  permasalahan  yang  berkenaan  tentang  penerapan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Batam.
Dalam penelitian ini Penulis mencoba menganalisa tentang penerapan hukum perlindungan  konsumen  pada  beberapa  (pengusaha)/toko  yang  menjual  beberapa produk makanan yang kadaluwarsa kepada masyarakat, kemudian dilakukan analisis menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  tersebut.  Terdapat  beberapa langkah yang dapat disusun dalam rancangan perencanaan penelitian sebagai berikut: Perumusan  Masalah;  Penyusunan  kerangka  teoritis  dan  konsepsionil;  Tipe perencanaan  perencanaan  penelitian  atau  rencana  pemeriksaan;  Tata  cara
6 Kegiatan untuk mencatat: suatu kejadian/peristiwa atau mencatat karakteristik elemen atau mencatat nilai variabel disebut mengumpulkan data. Lihat Supranto dan Nandan Limakrisna, Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Penelitian, dan Disertasi, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 57
7 Adapun  yang  dimaksud  dengan  mengolah  data  ialah  kegiatan  untuk  mendapatkan  data  ringkasan berbentuk angka berdasarkan data mentah dengan menggunakan rumus tertentu, misalnya menghitung jumlah    total,  rata-rata,  persenrase  dan  berbagai  nilai  koefisien  variasi,  koefisien  korelasi,  koefisien determinasi dan koefisien regresi. Lihat Ibiden .,
8 Zainuddin Ali, Op.Cit., h. 105
9 Suratman, dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 53
10 ZainuddinAli, 2006, Sosiologi Hukum ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hl. 13.
11 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum, Op.cit ., hl. 8-9.
menentukan ruang lingkup bahan pustaka dan/atau responden; Metode pengumpulan data meliputi alat-alat pengumpulan data, jangka waktu penelitian dan cara-cara yang ditempuh apabila menemui kesulitan dalam penelitian; dan Pedoman kerja biasanya mencakup tugas dan dari personalia penelitian. 12
Sedangkan  rangkaian  kerja  yang  dipakai  dalam  hal  ini  adalah  berupa  study literatur  untuk  mengenal  latar  belakang  masalah,  menelaah  landasan  konsep/Teori dan aspek yuridis. Sebagai tahapan inti penelitian induktif dilakukan penggalian data lapangan  melalui  teknik  wawancara  mendalam  kepada  para  pelaku  usaha  yang menerapkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  terutama  dalam  hal melakukan penjualan barang-barang produk makanan yang kadaluwarsa.
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  dijadikan sebagai  responden  yang  akan dijadikan sebagai  sumber informasi  adalah  berkenaan tentang  penerapan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  melindungi  hak konsumen  yang  dirugikan  akibat  membeli  makanan  yang  kualitas  nya  sudah  tidak layak  konsumsi  lagi  (kadaluwarsa).  Penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum sosiologis  memiliki  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  dan  observasi  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  bahan-bahan hukum  primer  dan  sekunder 13 .  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan wawancara  dan  observasi.  Data  primer  atau  data  tangan  pertama  merupakan  data yang  diperoleh  secara  langsung  dari  subjek  penelitian  dengan  mengenakan  alat pengukuran  atau  alat  pengambilan  data  langsung  pada  subjek  sebagai  sumber informasi  yang  dicari. 14 Adapun  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  perwakilan penjual toko, minimarket, dan supermarket yang menjual produk makanan yang ada di  Kota  Batam.  Data  Sekunder,  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  tangan  kedua atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh Peneliti dari  subjek  penelitian  nya.  Data  sekunder  berwujud  data  dokumentasi  atau  data laporan yang telah tersedia. 15
Data sekunder yang digunakan dalam karya tulis ini terdiri dari : Pertama ,  Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas ( autoritatif) 16 /  (Perundang-undangan)  yang  terdiri  dari  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  lain  peraturan  yang terkait dengan penelitian ini;
Kedua ,  Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  semua  publikasi  tentang  hukum  yang merupakan  dokumen  yang  tidak  resmi. 17 Bahan  hukum  sekunder,  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  misalnya  Rancangan  Undang- Undang,  hasil-hasil  penelitian,  buku-buku,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum,  dan seterusnya. 18 ; Ketiga ,  Bahan  Hukum  Tersier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer  dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. 19
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008, h. 64
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,  Jakarta: Rajawali Pers, 1996, h. 52
14 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 91
15 Ibiden.,
16 Zainuddin Ali, Op.Cit., h. 47
17 Ibid., h. 54
18 Ibid , hal 52
19 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 52
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  studi  dokumen  atau bahan  pustaka,  pengamatan  atau  observasi,  dan  wawancara  atau interview . 20 Ketiga teknik  atau  alat  penelitian  tersebut  dipergunakan  secara  bersama-sama  dalam penelitian  ini.  Menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  awalnya,  kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. 21
Adapun teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah melalui: Pertama ,  Observasi  Alamiah/ Naturalistic  Observation (pengamatan  langsung),  di mana  dalam  pendekatan  alamiah  dengan  adanya  campur  tangan  sama  sekali  dari pihak Peneliti. Objek observasi adalah fenomena-fenomena yang dibicarakan terjadi secara alamiah.
Kedua , Wawancara (teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi secara  lisan  dengan  sumber  data)  dengan  harapan  Peneliti  dapat  mengungkapkan berbagai  aspek  dari  masyarakat  maupun  dari  individu  yang  menjadi  bagian masyarakat. 22
Ketiga , studi kepustakaan (library research) . 23
Analisis  data  pada  penelitian  hukum  sosiologis  ini  adalah  analisis  data kualitatif. Adapun tahapan yang ditempuh dalam analisis data adalah sebagai berikut: mengumpulkan  hasil  data  primer  dan  data  sekunder;  membandingkan  antara  data primer  (hasil  wawancara  dan  observasi)  dengan  data  sekunder  (landasan konsepsional  dan  landasan  teori);  membuat  ringkasan  dari  hasil  perbandingan  data primer dan sekunder; melakukan analisis data dan pengambilan kesimpulan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengaturan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Batam. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  menjelaskan  perlindungan merupakan  tempat  berlindung;  dan  perbuatan  (hal  dan  sebagainya)  melindungi. 24 Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik  yang bersifat preventif maupun yang  bersifat  represif,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan  kedamaian. 25 Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.
Istilah  konsumen  berasal  dari  bahasa consumer (Inggris-Amerika),  atau consument /konsumen  (Belanda).  Pengertian  dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi di mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah
20 Soerjono Soekanto, op.cit., h. 21 21 Zainal  dan  Amiruddin  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,    Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004, hal. 133.
22 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 227
23 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal. 12.
24 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 674.
25 Polewali  Mandar,  2014,  “Status  Hukum”,  Serial  Blog,  URL:  http://statushukum.  com/  tentang- status-hukum Diakses 29 Juli 2016
(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. 26 Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersbut.  Begitu  pula  Kamus  Bahasa  Inggris-Indonesia  memberi  arti  kata  consumer sebagai  pemakai  atau  konsumen.  Selanjutnya  istilah  konsumen  digunakan  dalam buku  ini,  oleh  karena  istilah  ini  telah  memasyarakat  di  Indonesia,  seperti  istilah consumer dalam masyarakat internasional. 27
Konsumen  umumnya  diartikan  sebagai  pemakai  terakhir  dari  produk  yang diserahkan  kepada  meraka  oleh  pengusaha,  yaitu  setiap  orang  yang  mendapatkan barang  untuk  dipakai  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  atau  diperjualbelikan. 28 Menurut Az. Nasution menegaskan bahwa ada beberapa batasan tentang konsumen, yaitu: 29
Pertama , konsumen umum  adalah setiap orang  yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
Kedua ,  konsumen  antara  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang  dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan dengan tujuan komersial.
Ketiga , konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang  dan/atau  jasa  untuk  tujuan  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  pribadi,  keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).
Dalam  bukunya, Pengantar  Hukum  Bisnis ,  Munir  Fuady  mengemukakan bahwa  konsumen  adalah  pengguna  akhir  ( end  user )  dari  suatu  produk,  yaitu  setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain,  dan  tidak  untuk diperdagangkan.
Istilah produsen berasal dari bahasa  Belanda  yakni producent, dalam bahasa Inggris, producer yang  artinya  adalah  penghasil.  Produsen  sering  diartikan  sebagai pengusaha  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa.  Dalam  pengertian  ini  termasuk  di dalamnya  pembuat,  grosir, leveransir ,  dan  pengencer  profesional,  yaitu  setiap orang/badan  yang  ikut  serta  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa  hingga  sampai  ke tangan konsumen. 30 Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik  yang  menghasilkan  produk  saja,  tetapi  juga  mereka  yang  terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan  Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik  yang  berbentuk  badan hukum  maupun bukan badan hukum  yang didirikan dan  berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum  negara Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi.  Berdasarkan doktrin  dan  yurisprudensi  yang  berkembang  mengartikan  konsumen  sebagai  ” the person who obtains goods or services for personal or family purposes ”. Dari definisi
26 Az. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Diadit Media. 2011, h. 21
27 Ibid . , hal. 21
28 Janus  Sidabalok. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2010. Cet. II, h. 17
29 Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 25
30 Janus  Sidabalok. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti, 2010. Cet. II, h. 16
di  atas  terkandung  dua  unsur,  yaitu  (1)  konsumen  hanya  orang  dan  (2)  barang  atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya. 31
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  dari  hukum  konsumen,  hal  ini dapat  kita  lihat  bahwa  hukum  konsumen  memiliki  skala  yang  lebih  luas  karena hukum  konsumen  meliputi  berbagai  aspek  hukum  yang  didalamnya  terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek  perlindungannya,  misalnya  bagaimana  cara  mempertahankan  hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. 32
Suatu  perkembangan  dalam  masyarakat  dewasa  ini,  khususnya  di  negara- negara maju, adalah semakin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Apabila dimasa-masa yang lalu pihak produsen dan industri-industri yang dipandang  sangat  berjasa  bagi  perkembangan  perekonomian  negara  mendapat perhatian  lebih  besar,  maka  perlindungan  terhadap  konsumen  lebih  mendapat perhatian,  sesuai  dengan  meningkatnya  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia.  Pihak  konsumen  yang  dipandang  lebih  lemah  hukum  perlu  mendapat perlindungan  lebih  besar  dibanding  masa-masa  yang  lalu.  Maka  dari  itu  untuk melindungi hak-hak konsumen  maka  dibuatlah  Undang-Undang  tentang perlindungan konsume 33
Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang apabila hak  tersebut  dilanggar,  berpotensi  untuk  terjadinya  kejahatan  terhadap  konsumen. Seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  perlindungan  konsumen  tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pelaku usaha mempromosi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ditentukan  dalam  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan. 34
Sebelum  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  diberlakukan,  beberapa perbuatan  yang  merugikan  konsumen  belum  dinyatakan  sebagai  perbuatan  pidana. Tetapi dengan berkembangnya dunia industrial dan perdagangan melahirkan dampak kerugian  publik.  Pemerintah  kemudian  mengantisipasi  masalah  itu  dan  kemudian memformulasikannya  dalam  bentuk  hukum  pidana.  Inilah  yang  disebut  dengan kriminalisasi perlindungan konsumen. 35
Berbagai  peraturan  yang  mengatur  ketentuan  pidana  untuk  melindungi konsumen  sudah  banyak  yang  diberlakukan  sebelum  diundangkannya  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  meskipun  belum  terpadu  dan komprehensif. 36 Misalnya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  di  dalam Peraturan  Perundang-undangan,  mengenai  kesehatan,  pangan,  perdagangan, perumahan  dan  sebagainya,  maka  peraturan  hukum  pidana  perlindungan  konsumen dapat  diklasifikasikan  kedalam  tiga  kelompok  produk  legislatif,  yakni:  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHP);  Undang  Perlindungan  Konsumen
31 Shidarta,  2006, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia edisi  Revisi  2006,  Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 3
32 Ibid. , h. 12
33 Erman Rajagukguk Dkk. Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Mandarmaju. 2000, h. 43
34 Artikel  yang  berjudul  “Kejahatan  Konsumen”  di  akses  pada  www.  elisaturatmi.  wordpress.  com pada tanggal 2 Agustus 2016 pada pukul 10. 00
35 N.  H.  T.  siahaan. Hukum  Konsumen  ”Perlinungan  Konsumen  Dan  Tanggung  Jawab  Produsen” . Jakarta: Panta Rai. 2005, h. 177
36 Ibid , h. 178
(UUPK);  dan  Peraturan  Perundang-undangan  di  luar  Undang  Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). 37
Jadi  yang  dimaksud  dengan  kata  perlindungan,  yaitu  suatu  tindakan perlindungan  atau  tindakan  melindungi  dari  pihak-pihak  tertentu  yang  ditujukan untuk  pihak  tertentu  dengan  menggunakan  cara-cara  tertentu.  Perlindungan  hukum merupakan  bentuk  perlindungan  yang  utama  karena  berdasarkan  pemikiran  bahwa hukum  sebagai  sarana  yang  dapat  mengakomodisi  kepentingan  dan  hak  konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara  resmi  di  dalam  negara,  sehingga  dapat  dilaksanakan  secara  permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan melalui institusi lainnya perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.
Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  oleh  hukum  atau perlindungan  dengan  menggunakan  pranata  dan  sarana  hukum.  Hukum  dalam memberikan  perlindungan  dapat  melaui  cara-cara  tertentu,  antara  lain  dengan membuat  peraturan  ( by  giving  regulation ),  bertujuan  untuk  menjamin  hak  dan kewajiban;  menjamin  hak-hak  para  subyek  hukum.  Menegakkan  peraturan  ( by  law enforcement )  melalui  hukum  administrasi  negara  yang  berfungsi  untuk  mencegah ( preventive )  terjadinya  pelanggaran  hak-hak  konsumen,  dengan  perijinan  dan pengawasan;  hukum  pidana  yang  berfungsi  untuk  menanggulangi  ( repressive ) pelanggaran  Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  dengan  mengenakan  sanksi pidana  dan  hukuman;  hukum  perdata  yang  berfungsi  memulihkan  hak  ( curative; recovery;remedy ), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. 38
Hukum  perlindungan  konsumen  yang  berlaku  di  Indonesia  memiliki  dasar hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dengan  adanya  dasar  hukum  yang pasti,  perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen  bisa  dilakukan  dengan  penuh optimisme.  Pengaturan  tentang  hukum  perlindungan  konsumen  telah  diatur  dalam Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1  angka  (1)  Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  disebutkan  bahwa Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen  berupa  perlindungan  terhadap  hak-hak konsumen,  yang  diperkuat  melalui  undang-undang  khusus,  memberi  harapan  agar pelaku  usaha  tidak  bertindak  sewenang-wenang  yang  selalu  merugikan  hak-hak konsumen. 39
Menurut Gandi dalam buku Janus Sidabalok mendefinsikan, bahwa yang dimaksud dengan standarisasi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan- aturan  dalam  pendekatan  secara  teratur  bagi  kegiatan  tertentu  untuk kemanfaatan  dan  dengan  kerjasama  dari  semua  pihak  yang  berkepentingan, khususnya  untuk  meningkatkan  penghematan  menyeluruh  secara  optimum dengan  memperhatikan  kondisi  fungsional  dan  persyaratan  keamanan.  Hal  ini didasarkan  pada  konsolidasi  dari  hasil  (ilmu)  teknologi  dan  pengalaman. 40
37 Ibid , h. 178
38 Wahyu  Sasongko, Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007, h 31.
39 Abdul  Halim  Barkatulah. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Kajian  Teoretis  dan  Perkembangan Pemikiran , Bandung: Nusa Media. 2008, h. 15
40 Gandi,  1980.  Perlindungan  Konsumen  dilihat  dari  Sudut  Pengaturan  Standarisasi  Hasil  Industri, makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, Jakarta, h.
Selanjutnya  Gandi  dalam  buku  Janus  Sidabalok,  mengatakan  bahwa  dengan standarisasi  akan  diperoleh  manfaat.  Adapun  manfaat  dari  standarisasi  adalah pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos produksi, dan  penyerahan  yang  cepat;  penyerderhanaan  pengiriman  dan  penanganan barang; perdagangan yang adil, peningkatan kepuasan langganan; interchangeability komponen  memunkinan subcontracting ;  dan  keselamatan kehidupan dan harta. 41
Dalam  mencapai  tujuan  suatu  standarisasi,  yang  perlu  diperhatikan dalam  standar  produk  adalah: 42 terminologi  dan  definisi  yang  dapat  dipakai sebagai bahasa yang sama-sama dimengerti oleh produsen, penjual, distributor, dan  konsumen;  perlu  ditingkatkan  minimal  bagi  keselamatan,  yang  ditetapkan secara  ahli,  yang  memperhitungkan  resiko  yang  dapat  terima;  perlu  ditetapkan cara  dan  produsen  untuk  menentukan  apakah  memenuhi  persyaratan keselamatan  minimum;  perlu  diusahakan  kemungkinan  dipertukarkan,  baik bagi  produk  secara  keseluruhan  maupun  bagi  komponennya;  perlu  ditetapkan kategori  atau  deret  ukur  yang  cocok  bagi  konsumen  dan  juga  kemungkinan produsen  untuk  menghilangkan  ragam  produk  yang  tidak  perlu;  dan  perlu dikembangkan  seperangkat  cara  dan  prosedur  yang  lengkap  bagi  pengukuran kemampuan dan mutu.
Secara geografis Kota Batam mempunyai posisi yang strategis karena berada pada  jalur  pelayaran  Internasional  dan  hanya  berjarak  12,5  mil  laut  dengan  negara Singapura. Luas wilayah Kota Batam 426.563 Ha, terdiri dari  318.298 Ha luas laut dan    108.265  Ha  luas  darat  Terdiri  lebih  dari    370  buah  pulau,  di  mana  beberapa diantaranya  merupakan  pulau  kecil  dan  terdepan  yang  berbatasan  dengan  Negara Singapura dan Malaysia.
Berdasarkan  geografis  Kota  Batam  di  atas  diketahui  bahwa  kota  Batam berada  pada  posisi  silang,  yang  berdekatan  dengan  negara  lain.  Hal  ini  tentu  akan berpengaruh  kepada  mudahnya  proses  ekspor  dan  impor  yang  akan  terjadi  antar beberapa  negara  tersebut  dengan  menjadikan  Batam  sebagai  daerah  persinggahan. Hal demikian juga akan berpengaruh kepada peredaran barang dan jasa yang terjadi di Kota Batam, terutam dalam hal produk makanan.
Istilah daluwarsa ( verjaring ) adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan  dari  suatu  perikatan  dengan  lewatnya  suatu  waktu  tertentu  dan  atas syarat-syarat  yang  ditentukan. 43 Kedaluwarsa  atau  lewat  waktu  juga  dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak, hal ini diatur dalam Pasal 1967 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Berdasarkan  pengertian  daluwarsa  menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka daluwarsa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :
Pertama , Ecquisitiever  verjaring, adalah  lampu  waktu  yang  menimbulkan  hak, syarat adanya kedaluwarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut; dan
Kedua , Extinctieve  verjaring, adalah  lampu  waktu  yang  melenyapkan  atau membebaskan  terhadap  tagihan  atau  kewajiban. 44 Menurut  Salim  HS,
80  dalam  buku  Janus  Sidabalok. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2010. Cet. II, h. 19
41 Ibid , h. 20
42 Ibid , h. 20
43 Salim HS, Op. Cit . , h. 201
44 Salim HS, Op. Cit . , h. 202
mendefinisikan  bahwa  ada  beberapa  tujuan  dibuatnya  lembaga  kedaluwarsa  yaitu: melindungi  kepentingan  masyarakat;  dan  melindungi  si  berutang  dengan  jalan mengamankannya terhadap tuntutan yang sudah kuno. 45
Dalam  mendapatkan  produk  makanan  tentunya  tidak  sedikit  bentuk kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pelaku  usaha  dalam  rangka  menghadirkan produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Mulai dari pengolahan produk, berapa banyak kecurangan yang dilakukan berupa menambahkan beberapa zat berbahaya ke dalam  produk,  dalam  promosi  berapa  banyak  informasi  produk  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, begitu juga dalam hal mutu dan kualitas barang tersebut. Untuk melindungi hak konsumen dari tindakan kecurangan yang dilakukan pihak pelaku usaha, maka diperlukan Hukum Perlindungan Konsumen. Adapun yang dimaksud  dengan  produk  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa “Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud maupun tidak dapat  dihabiskan,  yang  dapat  untuk  diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan,  atau dimanfaatkan oleh konsumen”.
Berdasarkan  Pasal  tersebut  diketahui  bahwa  produk  merupakan  sejenis barang  yang  dapat  diperjualbelikan  dalam  perdagangan,  dapat  dipakai,  dapat dimanfaatkan oleh pihak konsumen. Termasuklah dalam hal ini makanan merupakan produk atau barang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak konsumen. Dengan adanya produk  makanan,  maka  konsumen  dapat  mempergunakan  produk  tersebut  untuk mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan pokok dan mendapatkan kekenyangan setelah menikmati produk makanan tersebut. Tentunya untuk mencapai hal demikian tidaklah  mudah.  Karena  setiap  produk  makanan  yang  layak  untuk  dikonsumsi tentunya  harus  memmenuhi  kriteria  yang  memberikan  dampak  positif  bagi pemakainya,  misalnya  saja  dengan  memakan  makanan  tersebut  menjadikan konsumen lebih kenyang, terjamin kesehatannya dan mendapatkan keselamatan.
Hal  ini  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  4  yang  menyatakan  bahwa  Hak konsumen  adalah:  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;  Hak untuk  memilih  barang dan/atau jasa serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi serta  jaminan  yang  dijanjikan;  Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa;    dan  hak  untuk  didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
Di samping itu dalam Pasal 6 telah diatur bahwa hak pelaku usaha  meliputi hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  hak  untuk  mendapat perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad  tidak  baik;  hak  untuk melakukan  pembelaan  diri  sepatunya  di  dalam  penyelesaian  hukum  sengketa konsumen;  hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;  dan  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Berdasarkan  ketentuan  lain  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  telah  diatur mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  adalah  meliputi  beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan  usahanya;  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,
45 Salim HS, Op. Cit . , h. 202
perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif;  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang dan/atau jasa  yang berlaku;  memberi kesempatan kepada konsumen untuk  menguji, dan/atau  mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang  diperdagangkan;  memberi kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat  penggunaan, pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan;  dan memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf (g) menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal  kadaluwarsa  atau  jangka  waktu  penggunaan/  pemanfaatan  yang  paling  baik atas  barang  tertentu”.  Berdasarkan  pasal  tersebut  bahwa  ketentuan  jangka  waktu penggunaan/  pemanfaatannya  yang  paling  baik  adalah  terjemahan  dari  kata  best before  yang  biasa  digunakan  dalam  label  produk  makanan.  Defenisi  ini  sama pemahamannya  dengan  istilah  best  before,  karena  kedua  ketentuan  waktu  ini menyatakan  perihal  ketentuan  baik  untuk  digunakan  sebelum  dan  expiry  date menyatakan  tidak  boleh  digunakan  arti  kata  sudah  kadaluwarsa.  Pada  ayat  dua Undang-Undang  ini  juga  disebutkan  bahwa  barang  yang  dimaksud  dalam  ayat  1 termasuk  hurug  g  adalah    barang  yang  tidak  membahayakan  konsumen  dan  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  berlaku,  termasuklah  dalam  hal  ini persediaan farmasi/pengobatan dan pangan tidak membahayakan konsumen menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  ayat  4  (empat)  dalam Undang-Undang  ini  dinyatakan  bahwa    Menteri  dan  Menteri  Teknis  berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.
Jadi  pada intinya pasal  ini  tertuju pada dua hal  yaitu larangan memproduksi barang  dan/  atau  jasa,  dan  larangan  memperdagangkan  barang  atau  jasa  dimaksud. Larangan  yang  dimaksud  menurut  Nurmadjito  dalam  buku  Ahmadi  Miru menyatakan  bahwa  untuk  mengupayakan  agar  barang  atau  jasa  yang  beredar  di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya. 46 Untuk  memperoleh  makanan  yang  berkualitas  bagus  dan  tidak  kadaluwarsa, maka  perlu  dilakukan  beberapa  upaya.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk menanggulangi  peredaran  makanan  kadaluwarsa  di  masyarakat  yakni  upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya  tindak  pidana  atau  sebagai  upaya  pencegahan  dari  suatu  tindak  pidana. sedangkan  upaya  represif  adalah  upaya  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  tindak pidana  tersebut  terjadi  dengan  menindak  lanjuti  laporan-laporan  yang  muncul  dari masyarakat.
Berdasarkan  pengaturan  Pasal  di  atas  diketahui  bahwa  pelaksanaan perlindungan konsumen akan memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk dalam  hal  ini  perlindungan  bagi  konsumen  uyang  mendapatkan  produk  makanan yang  kadaluwarsa.    Sebagaimana  yang  terjadi  di  Kota  Batam    dengan  banyaknya barang-barang yang beredar di seluruh Supermarket, Minimarket, dan kios/toko yang
46 Ahamdi  Miru  &  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen. Jakarta:  PT  Rajagrafindo Perkasa, 2011, h. 65
tersebar  di  12  kecamatan  yang  ada,  tidak  sedikit  barang  berupa  produk  makanan yang tersebut sudah jatuh tempo (kadaluwarsa).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  telah  peneliti  lakukan bahwa  ada  beberapa  kecamatan  diperoleh  informasi,  bahwa  pelaksanaan perlindungan  hukum  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  pihak  konsumen  yang mendapatkan produk makanan kadaluwarsa sudah dilakukan. Hal ini terlihat dengan adanya  pertanggungjawaban  yang  sudah  dijalankan  oleh  pihak  pemilik  toko, supermarket  dan  minimarket  yang  ada  di  Kota  Batam.  Hal  demikian  tentunya  jelas pengaturan  yang  sudah  diatur  dalam  ketentuan  pasal  7  terutama  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen secara realisasi sudah dijalankan oleh pelaku usaha yang  ada di Kota Batam.  Berbagai  ganti rugi,  kompensasi  dan pertanggungjawaban lain  sudah  dilakukan  oleh  pihak  pemilik  toko,  sehingga  hak-hak  konsumen  yang sebelumnya  masih  dilanggar  dapat  dilindungi  dan  sengketa  hak  berkenaan  dengan perlindungan konsumen dapat dilakukan secara baik.
Berdasarkan  Undang-Undang  perlindungan  konsumen  diketahui  bahwa terdapat  pengaturan  tentang  perihal  pengawasan  yang  harus  dilakukan  oleh  badan pengawas  yang  ditunjuk  sehingga  dengan  pengawasan  tersebut  diupayakan  hukum perlindungan  konsumen  betul-betul  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  sudah  diatur oleh  Undang-Undang  yang  berlaku.  Badan  pengawas  perlindungan  konsumen merupakan  bagian  dari  tugas  pemerintah  dalam  melakukan  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  dan  pelaku  usaha  dalam  hal  mendapatkan  barang  atau  jasa. Ketika  pengawasan  dilakukan  tentu  peredaran  produk  makanan  sebagaimana  yang dihadapi  oleh  masyarakat  kota  Batam  sebagaimana  yang  ditemukan  di  lapangan, masyarakat menemukan adanya produk makanan yang sudah kadaluwarsa beredar di supermarket,  minimarket  dan  toko  yang  ada.  Sebagaimana  hasil  temuan  Peneliti  di lapangan ditemukannya produk minuman Marjan dalam keadaan sudah kadaluwarsa, berarti dalam hal ini dapat diketahui kenapa ini terjadi. Jika seandainya pengawasan dilakukan  secara  baik  atau  secara  berkala,  maka  hal  seperti  ini  tidak  akan  terjadi. Tetapi  dari  hasil  info  dari  Dinas  Disperindag  Kota  Batam  diketahui  bahwa pengawasan  di  Kota  Batam  belum  terlaksana  secara  baik  karena  memang  dari personil yang ada masih minim. Sedangkan dari data yang ada luas kota Batam yang tersebar  ke  pulau-pulau  terkadang  menyulitkan  pelaksanaan  pengawasan  untuk  di lakukan.  Seperti  contoh  misalnya  masyarakat  belakang  Padang  yang  mengandalkan kendaraan  laut,  ketika  cuaca  buruk  maka  pemantuan  untuk  ke  sana  sangat  sulit dilakukan.  Oleh  sebab  itu  perlu  kiranya  pengawasan  yang  sudah  ditunjuk  sebagai perpanjangtanganan  dari  pelaksanaan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen diterapkan sebagaimana tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan.
Ketika  suatu  produk  luput  dari  hasil  pemantauan  tim  pengawas  yang  sudah ditunjuk,  akan  berdampak  kepada  ditemukannya  produk  yang  cacat  produk  di lapangan.  Berkaitan  dengan  cacat  produk  dapat  ditemukan  dalam  tiga  klasifikasi menurut  tahap-tahap  produksi,  yaitu  kerusakan  produk,  kerusakan  desain,  dan pemberian  informasi  yang  tidak  memadai.  Untuk  menghindari  adanya  produk  yang cacat atau berbahaya, maka perlu ditetapkan standar minimal yang harus dipedomani dalam memproduksi suatu produk yang layak dan aman untuk dipakai. Usaha inilah yang  dimaksud  dengan  standarisasi  yang  memuat  penerapan  aturan-aturan  yang teratur  bagi  kegiatan  tertentu  untuk  kemanfaatan  dan  dengan  kerjasama  dari  semua pihak  yang  berkepentingan,  khususnya  untuk  meningkatkan  penghematan menyeluruh  secara  optimum  dengan  memperhatikan  kondisi  fungsional  dan
persyaratan  keamanan.  Hal  ini  didasarkan  pada  konsolidasi  dari  hasil  (ilmu) teknologi dan pengalaman.
Sebagaimana  pengaturan  pidana  yang  telah  diatur  secara  jelas  termasuk perihal pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik dengan kesengajaan atau tidak  sengaja,  maka  secara  hukum  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara sanksi  pidana.  Ketika  sanksi  pidana  ini  dilakukan  tentunya  khusus  untuk  wilayah Kota  Batam  tidak  akan  ditemukan  barang  produk  makanan  yang  kadaluwarsa  di supermarket,  minimarket  atau  di  toko  sekalipun.  Sepanjang  hal  itu  tidak  dilakukan, maka perbuatan curang dari pelaku usaha akan tetap ada, sehingga akan berdampak pada  kerugian  yang  ditanggung  oleh  pihak  konsumen  selaku  orang  yang membutuhkan  produk  tersebut.  Jika  partisipasi  pemerintah  dalam  hal  ini  tim pengawas  yang ditunjuk tidak melakukan tugasnya secara baik tersebut, maka tentu hal  ini  akan  memberikan  dampak  kerugian  yang  makin  hari  akan  semakin  banyak diderita oleh konsumen baik individu maupun kelompok. Jadi dibutuhkan dalam hal ini  tindakan  preventif  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  pelaksanaan Undang-Undang  perlindungan  konsumen  meliputi  pengawas  yang  sudah  ditunjuk oleh  pemerintah,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat yang diberikan wewenang untuk itu. Semua ini merupakan bentuk kaitan antara  perlindungan  hukum  sebagaimana  teori  Philiphus  M.  Hadjon  perlindungan konsumen yang dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha, produsen dan pemerintah.
Apabila  tindakan  produsen  menyediakan  barang  atau  jasa  untuk  konsumen mendapatkan  komplein    karena  tindakannya  tersebut  menimbulkan  kerugian konsumen, maka akan dimintakan tanggungjawab mutlak. Tindakan tanggungjawab ini  tentunya  akan  memberikan  tuntutan  ganti  rugi  atau  biaya  kompensasi  kepada pelaku  usaha  setelah  dilakukannya  pembuktian.  Berdasarkan  pengaturan  Undang- Undang di atas diketahui bahwa pengaturan tentang produk makananan kadaluwarsa dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, sebagaimana pasal 4 dalam ayat ini telah  menjabarkan  bahwa  konsumen  memiliki  hak  sebagai  sebagai  berikut  hak  atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;  dan  hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan.
Berdasarkan  pasal  tersebut  diketahui  bahwa  makanan  yang  kadaluwarsa merupakan bentuk tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak konsumen, baik kesehatannya  maupun  kerugian  secara  materi.  Seorang  konsumen  ketika  mereka memperoleh  barang  yang  sudah  kadaluwarsa  (lewat  waktu),  maka  mereka  secara ekonomi  apa  yang  diinginkan  tentu  tidak  tercapai,  begitu  juga  bagi  yang mengkonsumsi.  Namun  hal  ini  tidak  tercapai  karena  makanan  itu  memberikan dampak negatif bagi yang mengkonsumsinya.
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  bahwa  produk  makanan  kadaluarsa  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas, sehingga  diperlukan  ketentuan  produk  makanan  yang  dikategorikan  kadaluarsa adalah  produk  makanan  yang  ketika  dikonsumsi  tidak  diterima  baik  oleh  tubuh melainkan  akan  menyebabkan  suatu  kerugian  berupa  sakit  pada  bagian  tubuh  yang mengkonsumsinya.  Hal  yang  sama  juga  dipertegas  oleh  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  tentang  sanksi  yang  harus  dikenakan  kepada  pelaku  yang melakkan  pelanggaran  hak  konsumen.  Untuk  menentukan  kadaluarsa  atau  tidaknya
suatu  produk  makanan  ditentukan  oleh  berubah  warna,  berubah  rasa  dan menimbulkan efek samping bagi pemakainya. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil  laboratorium  atau  dengan  melihat  label  ketentuan  produksi  makanan  tersebut sehingga  dengan  label  tertera,  maka  dapat  diketahui  makanan  tersebut  memiliki kondisi masih bagus dikonsumsi atau tidak bagus untuk dikonsumsi.

## 2. Dampak  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Batam.
Berdasarkan  keterangan  lapangan  diperoleh  informasi  mengenai  objek penelitian  berkenaan  tentang  permasalahan  dampak  penerapan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  terhadap  produk  makanan kadaluwarsa  di  Kota  Batam  diantaranya: Pertama ,  memberikan  kenyamanan  dan keselamatan  konsumen  dalam  membeli  produk  makanan.  Hal  ini  sebagaimana dimuat  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  konsumen  Pasal  4  menyatakan  bahwa ”hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa;  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan;  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa;  hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan.  Berdasarkan  pengaturan  tersebut,  maka  telah diatur  secara  jelas  perihal  hak  konsumen  menyangkut  permasalahan  memperoleh produk  makanan  secara  aman  dan  tidak  menimbulkan  efek  samping  yang membahayakan  kesehatan,  serta  ketika  memberikan  efek  negatif  maka  konsumen harus  didengan  pendapatnya  berkenaan  dengan  keluhan  tersebut.  Melihat  kepada hasil  lapangan  yang  ada,  tindakan  konsumen  untuk  melakukan  komplein  kepada pihak  toko  merupakan  hak  baginya  karena  terdapat  bagian  hak  konsumen  yang belum didapatkan setelah membeli barang yang disediakan oleh pelaku usaha.
Adanya  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen,  tentunya  akan  memberi dampak  kepada  pertanggungjawaban  kepada  pelaku  usaha.  Sebagaimana  diatur dalam Pasal 10 pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk  diperdagangkan  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan    atau membuat  pernyataan  yang  tidak  benar  atau  menyesatkan  mengenai  harga  suatu barang  dan/atau  jasa;  kegunaan  suatu  barang  dan/atau  jasa;  kondisi,  tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan Pasal tersebut diketahui bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan tindakan  yang  menawarkan,  mempromosikan  barang  yang  memberikan  dampak negatif atau menimbulkan bahaya kepada konsumen.
Kedua ,  adanya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  akan  memberikan kepastian  hukum  bagi  konsumen  maupun  bagi  pelaku  usaha.  Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  6  dan  7  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  telah  dijelaskan bahwa  adanya  pengaturan  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha.  Salah  satu  hak  pelaku usaha  adalah  hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Namun hak tersebut haruslah sesuai dengan jenis dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Misalnya  saja  ketika  menjual  makanan  tentu  secara  harga  dan  kualitas  tentu  sesuai dengan kualitas dan fungsi barang tersebut dan tidak menimbulkan efek negatif bagi konsumen.  Sedangkan  kewajibannya  sebagaimana  Pasal  7  butir  b,  menyatakan
bahwa  pelaku  usaha  wajib  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan.  Selanjutnya  butir  f  menyatakan  bahwa pelaku  usaha  wajib  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Sebagaimana  yang  terjadi  di  lapangan  tindakan  yang  dilakukan  oleh Supermarket  Top  100  Batu  Aji,  Toko  Aciu  dan  toko  lain  yang  Penulis  wawancarai dan  telah  dilakukan  observasi.  Berdasarkan  hasil  observasi  terdapat  beberapa kesalahan,  berupa  luputnya  pengawasan  barang  produk  makanan  sehingga  barang yang  kadaluwarsa  sampai  ke  tangan  konsumen.  Namun  sebagaimana  telah  diatur Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mereka  telah  menuanaikan  kewajiban memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  dalam  bentuk  memberikan  ganti  rugi atas kerugian konsumen dengan cara penggantian barang, ganti rugi pengobatan dan bentuk lain yang disetujui dengan pihak konsumen.
Di samping itu, sebagaimana bunyi pasal 67 sampai dengan pasal 96 Undang- Undang  perlindungan  konsumen,  telah  diatur  tentang  penyelenggaraan  keamanan pangan  yang  dilakukan  melalui  sanitasi  pangan,  pengaturan  terhadap  bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap  iradiasi  pangan,    penetapan  standar  kemasan  pangan,  pemberian  jaminan keamanan  pangan  dan  mutu  pangan  serta  jaminan  produk  halal  bagi  yang dipersyaratkan.
Selanjutnya  dalam  pasal  96  sampai  107  mengatur  tentang  kewajiban mencantumkan  label  di  dalam  dan  atau  pada  kemasan  pangan,  pencantuman  label tersebut  ditulis  atau  dicetak  dengan  menggunakan  bahasa  Indonesia  serta  memuat paling  sedikit  keterangan  mengenai:nama  produk,  daftar  bahan  yang  digunakan, berat  bersih  atau  isi  bersih,  nama  dan  alamat  pihak  yang  memproduksi  atau mengimpor,  halal  bagi  yang  dipersyaratkan,  tanggal  dan  kode  produksi,  tanggal, bulan  dan  tahun  kedaluwarsa,  nomor  izin  edar  bagi  pangan  olahan  dan  asal  usul bahan  pangan.  Keseluruhan  aturan  dalam  Undang-Undang  tersebut  memberikan sanksi  berupa  sanksi  administratif  yaitu  berupa:  denda;  penghentian  sementara  dari kegiatan,  produksi,  dan/atau  peredaran;  penarikan  pangan  dari  peredaran  oleh produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  jenis,  besaran  denda,  tata  cara,  dan mekanisme  pengenaan  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah 47 Berdasarkan  realisasi  yang terjadi  di  lapangan  beberapa  kasus  yang  terjadi  berkenaan  dengan  pelaksanaan produk makanan yang kadaluwarsa sehingga sebagian hak konsumen dilanggar oleh pihak  pelaku  usaha,  dimintakan  tanggungjawab  atas  kerugian  konsumen  dengan memberikan  sanksi  administrasi  berupa  pembayaran  ganti  rugi  kepada  pihak konsumen  dalam  bentuk  penggantian  dengan  barang  yang  tidak  kadaluwarsa, membayar  biaya  pengobatan,  penarikan  pangan  dari  peredaran,  mengembalikan barang  kadaluwarsa  kepada  pihak  penjual    dan  memusnahkan  barang  tersebut  jika barang kadaluwarsa dalam jumlah yang sedikit.
Ketiga ,  dengan  adanya  ketentuan  Undang-Undang  perlindungan  konsumen, maka  pelaku  usaha  dimintakan  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  menyediakan  atau menawarkan  barang  dagangan  dengan  maksud  mengelabui  atau  membuat  tindakan
47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
tidak  senang,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  akan  diminta pertanggungjawaban  pelaku  secara  mutlak.  Baik  dikenakan  sebatas  sanksi  pidana maupun  akan  dikanakan  sanksi  perdata.  Hal  ini  diperkuat  dengan  ketentuan  sanksi yang  akan  dikenakan  kepada  pelaku  usaha  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  62  (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat  (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Serta ketentuan  Pasal  63  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyebutkan bahwa  sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  62,  dapat  dijatuhkan hukuman  tambahan,  berupa  perampasan  barang  tertentu;  pengumuman  keputusan hakim;  pembayaran  ganti  rugi;  perintah  penghentian  kegiatan  tertentu  yang menyebabkan  timbulnya  kerugian  konsumen;  kewajiban  penarikan  barang  dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.
Adapun  tujuan  penyelenggaraan  dan  pengaturan  perlindungan  konsumen adalah  untuk  meningkatkan  martabat  dan  kesadaran  konsumen,  dan  secara  tidak langsung  mendorong  pelaku  usaha  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  usahanya dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab.  Pengaturan  perlindungan  konsumen  dapat dilakukan  dengan  cara  menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang mengandung  akses  dan  informasi,  serta  menjamin  kepastian  hukum;  melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;  meningkatkan  kualitas  barang  dan  pelayanan  jasa;  memberikan perlindungan  kepada  konsumen  dari  praktik  usaha  yangmenipu  dan  menyesatkan; dan  memadukan  penyelenggaraan,  pengembangan  dan  pengaturan  perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. 48
Menurut  Zen  Umar  Purba  mendefinisikan  bahwa,  kerangka  umum  tentang sendi-sendi  pokok  pengaturan  perlindungan  konsumen  yaitu: 49 meliputi kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha; konsumen mempunyai hak; pelaku usaha  mempunyai  kewajiban;  pengaturan  tentang  perlindungan  konsumen berkontribusi  pada  pembangunan  nasional;  perlindungan  konsumen  dalam  iklim bisnis  yang  sehat;  keterbukaan  dalam  promosi  barang  atau  jasa;  pemerintah  perlu berperan  aktif;  masyarakat  juga  perlu  berperan  serta;  perlindungan  konsumen memerlukan  terobosan  hukum  dalam  berbagai  bidang  dan  konsep  perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa  Indonesia  berarti  tempat  berlindung  atau  merupakan  perbuatan  melindungi, seperti  memberi  perlindungan  terhadap  orang  yang  lemah.  Menurut  Sudikno Mertokusumo  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hukum  adalah  kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena  berlaku  bagi  setiap  orang  dan  normatif  karena  menentukan  apa  yang seyogyanya  dilakukan,  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau  harus  dilakukan serta  menentukan  bagaimana  caranya  melaksanakan  kepatuhan  pada  kaedah- kaedah. 50
Berdasarkan  teori  perlindungan  hukum  sebagaimana  teori  perlindungan hukum  yang dikemukanakan oleh Philiphus M. Hadjon  menyebutkan bahwa sarana
48 Ibid , h. 18
49 Happy  Susanto,  2008, Hak-hak  Konsumen  Jika  Diragukan ,  Jakarta-Selatan:  Transmedia  Pustaka. 2008, h. 5
50 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1991, h. 38
perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  mengkonsumsi  produk  makanan kadaluwarsa  terdiri  dari  sarana  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif,  dalam penelitian ini perlindungan hukum preventif dan represif dilakukan oleh pemerintah melalui  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  serta  dinas-dinas  terkait  lainnya.  Hal ini  tentu  dilakukan  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa oleh  konsumen  atau  perwakilan  konsumen.  Sehingga  dengan  gugatan  yang  sudah diterima  pihak  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  akan  melakukan pemanggilan  sebagaimana  layaknya  peradilan  biasa  dengan  melibatkan  konsumen, pelaku  usaha,  badan  pengawas,  masyarakat  dan  tokoh  masyarakat  sebagai  bukti bahwa memang terjadi pelanggaran sengketa konsumen sesuai dengan gugatan yang ada.  Hasil  dari  BPSK  akan  melahirkan  putusan  baik  berupa  sanksi  perdata (administrasi/perizinan) atau berupa sanksi pidana (penjara dan denda).
Perlindungan  preventif  dilakukan  oleh  pengawas  yang  ditunjuk  untuk mengawasi  pelaksanaan  barang-barang  yang  beredar  di  beberapa  supermarket, minimarket  dan  toko-toko  yang  ada  di  Kota  Batam.  Pemerintah  Kota  Batam  dalam hal  ini  belum  menggunakan  kebijakan  otonomi  daerahnya  untuk  mengatur  tentang pelindungan  hukum  terhadap  konsumen  dari  beredarnya  produk  kadaluarsa  di  Kota Batam.  Sedangkan  perlindungan  di  bidang  represif  yang  harus  dilakukan  adalah menjalankan  sanksi  yang  ada  kepada  pelaku  usaha  yang  melakukan  `tindakan  yang melanggar  hak-hak  konsumen  terutama  dalam  hal  produk  makanan  kadaluwarsa. Memfungsikan  penyelesaian  sengketa  konsumen  ke  ranah  penyelesaian  baik peradilan  maupun  pra  peradilan.  Serta  melibatkan  lembaga  swadaya  masyarakat dalam  menanggulangi  permasalahan  yang  ada  berkenaan  tentang  pelaksanaan pengawasan  dari  beredarnya  produk  makanan  yang  sudah  kadaluwarsa  di supermarket, minimarket dan toko-toko yang ada di Kota Batam.
Keempat ,  pihak  manapun  baik  pelaku  usaha,  konsumen  antara,  maupun konsumen akhir akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga menyebabkan pihak lain  tidak  mendapatkan  kerugian  baik  secara  moril  maupun  materil.  Berdasarkan hasil  wawancara  yang  dilakukan  Peneliti  dari  beberapa  pedagang,  Peneliti menemukan  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  pedagang  mengedarkan  barang- barang  kadaluwarsa  diantaranya  disebabkan  oleh  faktor  ketidaktahuan  akan  kondisi barang. Pedagang yang awalnya membeli atau mengorder barang dagangannya akan langsung  menjual  kembali  barang  tersebut  tanpa  mengecek  kembali,  barang  yang telah lama dijajakan akan tetap dijajakan tanpa melihat apakah barang tersebut sudah sampai  masa  kadaluwarsanya.  Beberapa  contoh  barang  kadaluwarsa  yang  sering dijajahkan  oleh  pedagang  berupa  produk  mie  instan,  produk  susu  kemasan,  produk minuman  botolan,  produk  biskuit,  produk  bumbu-bumbu  masak,  dan  produk makanan ringan. Namun produk kadaluwarsa yang paling banyak ditemukan adalah pada  produk  mie  instan.  Berdasarkan  kajian  di  lapangan  seperti  yang  telah  penulis teliti  ditemukan  produk  makanan  kadaluwarsa  berupa  makanan  kaleng  (makarel produk naraya), susu borjuis, kue bolu coklat, jely drink, dan lain-lain.
Faktor  lain  disebabkan  oleh  karena  tidak  adanya  komplain  dari  konsumen, sehingga  pedagang  merasa  aman  ketika  makanan  kadaluwarsa  mereka perjualbelikan. Ketika tidak adanya konsumen yang komplein, maka pihak pedagang selaku pelaku usaha akan lalai memperhatikan barang dagangannya yang akan dijual. Faktor  lainnya  tidak  ingin  rugi,  maksudnya  pedagang  tetap  menjual  makanan kadaluwarsa  selama  bentuk  dagangannya  tersebut  masih  layak  untuk  dijual dikarenakan  tidak  ingin  rugi.  Faktor  lainnya  juga  disebabkan  oleh  pedagang  tidak mengetahui  jika  menjual  makanan  kadaluwarsa  merupakan  pelanggaran  hukum.
Beberapa  pedagang  terkadang  mengakui  bahwa  ia  mengetahui  bahwa  makanan kadaluwarsa  tidak  layak  untuk  di  konsumsi  dan  berbahaya  untuk  kesehatan  akan tetapi mereka tidak mengetahui jika hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan  konsumen  sebagai  korban  tidak melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  pihak  terkait  dengan  beberapa  alasan diantaranya konsumen menganggap hal tersebut adalah hal sepeleh dan tidak perlu di besar-besarkan,  jika  konsumen  hanya  membeli  satu  atau  dua  barang  saja  yang harganya  bahkan  tidak  lebih  dari  Rp.5000,-;  konsumen  menjaga  hubungan  baik dengan  pedagang  yang  merupakan  tetangga  atau  dekat  dengan  mereka;  konsumen tidak  mau  repot  untuk  mengembalikan  lagi  atau  melaporkannya  ke  pihak  berwajib; konsumen  merasa  kasihan  kepada  pedagang;  konsumen  beranggapan  akan  lebih banyak  biaya  yang  harus  di  keluarkan  jika  melaporkannya  kepada  yang  berwajib. Beberapa  konsumen  beranggapan  bahwa  jika  hanya  karna  makanan  kadaluwarsa yang harganya hanya berkisar Rp. 5000,- ia harus mengeluarkan dana lebih berkali- kali lipat dari harga makanan tersebut konsumen merasa di rugikan.

## 3. Solusi  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Terhadap  Dampak Negatif Penggunaan Produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Batam
Hasil  wawancara  tersebut  memberikan  informasi  bahwa    menurut  pemilik toko  menerangkan  bahwa  selama  berjualan  memang  pernah  mendapati  makanan yang  dijual  kadaluwarsa.  Terhadap  hal  tersebut,  maka  tindakan  yang  dilakukan adalah  mengembalikan  barang  tersebut  kepada  pihak  pemilik  barang.  Hal  ini dilakukan  kalau  seandainya  barang  yang  kadaluwarsa  tersebut  masih  banyak,  tetapi kalau barangnya sedikit 2 (dua) atau 3 (tiga) buah biasanya kami buang saja. Namun memang  tidak  jarang  produk  makanan  yang  didapat  dari  pihak  grosir  khususnya makanan, didapat barang yang ½ bulan akan kadaluwarsa. Ketika ini terjadi biasanya pihak kami membeli barang tersebut dalam jumlah sedikit, sehinggaa barang tersebut tidak  menumpuk.  Sebelum  barang  itu  jatuh  tempo,  biasanya  untuk  jangka  waktu beberapa harus biasanya kami akan mengobral barang tersebut dengan menjual agak murah.  Hal  ini  dengan  tujuan  agar  barang  kadaluarsa  tersebut  tidak  sampai  jatuh tempo  (kadaluwarsa).  Menurut  keterangan  pemiliki  toko  juga  mengatakan  bahwa selama  beroperasi  sejak  berdiri  toko  ini,  pernah  mendapati  adanya  komplein  dari pihak konsumen yang mendapatkan barang yang sudah kadaluwarsa. Namun dengan penyelesaian secara kekeluargaan, pemilik toko memberikan tanggungjawab kepada pihak  konsumen  atas  kerugiannya,  berupa  mengganti  dengan  barang  yang  masih bagus.  Menurut  Pemilik  toko  mereka  menjual  makanan  tersebut  karena  atas  dasar ketidaktahuan  bahwa  barang  tersebut  kadaluwarsa.  Pada  waktu  itu  jenis  makanan yang  kadaluwarsa  adalah  makanan  Sardines.  Pemilik  toko  menyadari  bahwa, memang  pada  waktu  itu  kesalahan  yang  terjadi  adalah  memang  oleh  pihak  kami sendiri, karena memang lupa melihat pajangan barang jualan pada waktu itu. Tetapi dengan  penyelesaian  yang  secara  kekeluargaan  dapat  diselesaikan,  makanya  urusan permasalahan tidak sampai kepada permasalahan yang mengarah kepada pertikaian. Makanya  dengan  permasalahan  tersebut,  menjadi  suatu  pelajaran  bagi  kami  bahwa dalam memajang makanan harus dilakukan pengecekan barang yang diperjualbelikan dengan ketentuan kebolehan untuk dikonsumsi atau tidak dibolehkan.
Keterangan  seperti  di  atas  Penulis  dapatkan  melalui  wawancara  langsung dengan  pihak  penjual  yang  mewakili  supermarket,  minimarket  dan  toko/swalayan yang  ada  di  Kota  Batam.  Ada  juga  keterangan  pemilik  toko  menyebutkan  bahwa untuk  menghindari  kesalahan  dari  pihak  toko  membeli  barang  dengan  batas
kadaluwarsa  yang  berjangka  waktu  masih  lama,  misalnya  masih  3-6  bulan kadaluwarsa.  Sementara  terhadap  kadaluwarsa  mencapai  1-2  bulan,  biasanya  kami menghabiskan stok yang ada, kalau membeli barang yang baru itupun dalam jumlah yang  sedikit.  Sehingga  dengan  demikian.  Barang  tersebut  tidak  menumpuk  lama  di toko  dan  kemungkinan  kadaluwarsa  dapat  diantisipasi.  Kemudian  jika  seandainya pihak  pemasok  (pelaku  usaha)  tidak  mau  tanggung  jawab,  maka  terhadap  barang kadaluwarsa  seperti  itu,  akan  dilakukan  pemusnahan  terhadap  barang  tersebut  dan kerugian  tentu  akan  ditanggung  oleh  kami  (pemilik  toko)  karena  memang  barang kadaluwarsa  bukan  disebabkan  oleh  pihak  pemasok  barang  melainkan  karena lamanya barang tersebut menumpuk di toko kami (pemilik toko).
Keterangan  lainnya  juga  didapatkan  berupa  antisipasi  yang  dilakukan  oleh pihak  toko/pemilik  supermarket  terhadap  barang  kadaluwarsa  adalah  dengan meningkatkan  kehati-hatian  terutama  terhadap  produk  makanan  yang  sudah menumpuk  lama  di  toko.  Berdasarkan  keterangan  dari  responden  penelitian menyatakan  bahwa  ketika  didapatkan  produk  yang  kadaluwarsa,  maka  kami  akan mengembalikannya  kepada  pihak  penjual,  karena  memang  sebelum  kami memutuskan untuk melakukan atau tidak untuk melakukan akad jual beli, maka kami akan  menyepakati  bahwa  kalau  barang  yang  dibeli  terlihat  cacat,  maka  kami  akan mengembalikan  barang  tersebut.  Pihak  penjual  pun  menyetujui  hal  demikian sehingga  baru  transaksi  jual  beli  dilakukan.  Jika  seandainya  barang  yang kadaluwarsa tersebut sampai ke tangan pembeli (konsumen), maka pihak kami akan bertanggungjawab  terhadap  kerugian  konsumen  dengan  ketentuan  konsumen membawa  bukti  kadaluwarsa  tersebut  ke  tempat  kami.  Adapun  bentuk pertanggungjawaban  yang  kami  lakukan  berupa  tanggung  jawab  ganti  rugi  atas kerugian  konsumen  dengan  cara  mengganti  dengan  barang  baru  yang  layak konsumsi,  mebayar  biaya  pengobatan,  meminta  pertanggungjawaban  kepada  pihak pemasok  barang  bersamaan  dengan  mengmebalikan  barang  kadaluwarsa  lain  ke penjual pertama. Dengan demikian apa yang dikeluhkan oleh pihak konsumen dapat diantisipasi setelah kesepakatan pertanggungjawaban dilakukan.
Dari  hasil  wawancara  yang  ada  pihak  pemilik  toko  memberikan  arahan bahwa  pernah  dahulunya  terjadi  komplein  dari  pihak  pembeli  perihal  barang  yang dijual  sudah  kadaluwarsa  sehingga  pada  akhirnya  pihak  pembeli  menuntut  ke  toko kami  untuk  membayar  kerugian  atas  kerugian  yang  ditanggung  oleh  pembeli.  Pada akhirnya  mereka  memberikan  pertangungjawaban  terkait  dengan  kasus  tersebut. Adapun  bentuk  pertangungjawaban  yang  mereka  berikan  adalah  bentuk  perjanjian penggantian  barang  yang  layak  (bisa  dikonsumsi),  membayar  pengobatan  kalau seandainya  sudah  dikonsumsi  oleh  pihak  konsumen,  atau  memberikan  ganti  rugi sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  sehingga  dengan  upaya  tersebut  tidak  terjadi pertikaian  antara  pihak  toko  selaku  pelaku  usaha  dengan  pihak  pembeli  selaku konsumen.
Di  samping  diperoleh  informasi  dari  wawancara,  Penulis  juga  memperoleh informasi  berupa  hasil  observasi  ke  beberapa  supermarket,  Minimarket  dan Toko/Swalayan  yang  dijadikan  objek  penelitian.  Dari  hasil  pengamatan  Penulis diperoleh  informasi  bahwa  produk  makanan  kadaluwarsa  oleh  pihak  toko/pemilik, maka  sebagaimana  Undang-Undang  Perlindungan  konsumen  mereka  akan memberikan  tanggungjawab  atas  kerugian  pihak  konsumen.  Tanggungjawab  yang diberikan berupa tanggungjawab mengobati konsumen tersebut dengan menanggung biaya  pengobatan,  mengganti  dengan  produk  yang  tidak  kadaluwarsa,  atau memberikan  pengembalian  harga  yang  sudah  dibayarkan  atau  sesuai  dengan
kesepakatan yang disepakati oleh keduanya. Dengan adanya tindakan tersebut maka pihak  pelaku  usaha  dengan  pihak  konsumen  menganggap  permasalahan  ini  sudah selesai.  Jadi  dengan  adanya  prinsip  tanggungjawab  mutlak  terhadap  kerugian  yang ditanggung  oleh  pihak  pelaku  usaha  akan  memberikan  solusi  atas  dampak  negatif yang  timbul  bagi  konsumen  yang  mendapati  produk  makanan  kadaluwarsa  di  Kota Batam.  Tanggungjawab  yang  dberikan  oleh  pemilik  toko  merupakan  bukti  bahwa pemilik  toko  sudah  berjiwa  besar  dalam  memberikan/  menunaikan  hak-hak konsumen yang telah dia rampas dari diri konsumen itu sendiri. Namun karena ganti rugi  yang  diberikan  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak,  maka  tidak  terjadi  pertikaian dalam hal ini dan kesepakatan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen disetujui oleh keduanya.
Kejadian  ini  terjadi  pada  saat  membeli  produk  agar-agar  ini,  maka  pihak pembeli tergesa-gesa membeli produk tersebut dengan alasan pihak pembeli tergesa- gesa  membeli  dengan  alasan  anaknya  menangis  meminta  dibelikan  produk ini.Barang  tersebut  tidak  dicek  terlebih  dahulu  oleh  pihak  konsumen,  begitu  juga yang terjadi pada pihak toko Acui, di mana pembeli tidak memperhatikan label yang ada  pada  kemasan  karena  terburu-buru  mau  membeli,  sehingga  mereka  salah mendapatkan  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  kualitas  yang  bagus.  Setelah  anak- anak  mengkonsumsi  makanan  ini  mereka  merasakan  sakit  perut,  mual,  mencret, panas tinggi, sehingga dilarikanlah si anak ke rumah sakit. Setelah diobati oleh pihak rumah sakit, maka diperoleh info bahwa si anak keracunan makanan yang baru saja dia  konsumsi.  Mendengar  hal  demikian  pihak  orang  tua  mendatangi  pihak  penjual, maka  ditemukan  hasil  pihak  toko  mau  mengakui  kesalahan  yang  dilakukan.  Dan mereka  dengan  spontan  menjawab  bahwa  dia  akan  bertanggungjawab  sepenuhnya untuk mengobati si anak sampai si anak sembuh.
Melihat hal demikian tentunya diketahui bahwa pelanggaran  yang dilakukan oleh  pihak  pelaku  usaha  atas  kelalaian  nya  harus  diminta  pertanggungjawaban  atas kesalahan  nya.  Ketika  mereka  tidak  mau  mempertanggungjawabkan  tindakan  nya, maka konsumen punya hak untuk melaporkan permasalahan ini ke pihak yang lebih tinggi. Dengan adanya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pemilik toko tersebut,  maka  perselisihan  berkenaan  tentang  pelanggaran  hak  konsumen  tidak berujung  kepada  sengketa  konsumen.  Dengan  tindakan  tersebut,  maka  konsumen pembeli dari dua toko tersebut, baik toko sempurna Jaya maupun toko Acui, merasa lega  dan  mereka  berjanji  untuk  kedepannya  akan  lebih  berhati-hati  untuk  menjual barang  pada  supermarket  atau  toko  mereka  khususnya  produk  makanan,  dari pelanggaran  hak  konsumen  yang  mendapatkan  produk  yang  sudah  kadaluwarsa. Dengan  perlakuan  tersebut,  kedua  toko  ini  mengutarakan  solusi  kedepannya  yang akan mereka lakukan sehingga kelalaian mereka khususnya dalam hal mendapatkan barang  yang  kadaluwarsa  tidak  terjadi  adalah  dengan  cara  meningkatkan  kehati- hatian  dalam  membeli  barang  khususnya  produk  makanan  dari  pihak  pemasok barang,  sering  melakukan  pengecekan  terhadap  jenis  produk  makanan  yang  sudah lama dipajang jangan sampai luput dari pengawasan pihak pemilik/penjaga toko atau supermarket. Karena apabila ini dilalaikan akan berakibat fatal menghilangkan citra baik toko atau supermarket di mata masyarakat.
Melihat kepada permasalahan demikian, diketahui bahwa kesalahan memilih makanan yang kadaluwarsa berawal dari kesalahan konsumen dan berlanjut menjadi kesalahan  pihak  penjual  selaku  pelaku  usaha.  Pembeli  yang  pintar,  tentu  sebelum memutuskan membeli atau tidaknya barang-barang produk makanan, mereka terlebih dahulu  memeriksa  kondisi  barang  tersebut,  terutama  dalam  hal  memeriksa  kondisi
barang  kadaluwarsa  atau  tidak,  memeriksa  kemasan  rusak  atau  tidak,  memeriksa bentuk  atau  bau  dari  produk  makanan  yang  akan  dibeli.  Semakin  jeli  seorang konsumen  membeli,  maka  akan  semakin  kecil  peluang  untuk  mendapatkan  barang kadaluwarsa, dan sebaliknya.
Dari  hasil  observasi  Penulis  dengan    pihak  penjual  toko  Acuan  tersebut, diperoleh  informasi  bahwa  pihak  toko  mengalami  suatu  hal  yang  sangat  buruk berupa  menjual  barang  yang  sudah  kadaluwarsa  berupa  makanan  makanan  susu bubuk yang dikonsumsi oleh anak-anak. Setelah anak-anak mengkonsumsi makanan ini mereka merasakan sakit perut, mual, mencret, panas tinggi, sehingga dilarikan lah si anak ke rumah sakit. Setelah diobati oleh pihak rumah sakit, maka diperoleh info bahwa  si  anak  keracunan  makanan  yang  baru  saja  dia  konsumsi.  Mendengar  hal demikian  pihak  orang  tua  mendatangi  pihak  penjual,  maka  ditemukan  hasil  pihak toko  mau  mengakui  kesalahan  yang  dilakukan.  Dan  mereka  dengan  spontan menjawab  bahwa  dia  akan  bertanggungjawab  sepenuhnya  untuk  mengobati  si  anak sampai si  anak sembuh.  Melihat  hal  tersebut,  diketahui  bahwa tanggungjawab  yang diberikan  oleh  pelaku  usaha  terhadap  pihak  konsumen,  terlihat  lah  dalam  hal  ini pihak pelaku usaha sudah menjalankan ketentuan yang berlaku.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  telah  disahkan  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dengan  demikian,  maka  terdapat  4  (empat) alasan  pokok  mengapa  konsumen  harus  dilindungi  antara  lain: 51 melindungi konsumen  sama  artinya  dengan  melindungi  seluruh  bangsa  sebagaimana  yang diamanatkan  oleh  tujuan  pembangunan  nasional  menurut  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945;  melindungi  konsumen  perlu  untuk menghindarkan  konsumen  dari  dampak  negatif  penggunaan  teknologi;  melindungi konsumen perlu untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat jasmani dan rohani bagi  para  pelaku  usaha  untuk  menjaga  kesinambungan  pembangunan  nasional;  dan melindungi  konsumen  perlu  untuk  menjamin  dana  pembangunan  yang  bersumber dari masyarakat konsumen.
Karena hukum perlindungan konsumen berada dalam bidang  perekonomian khususnya  berkaitan  dengan  menjalankan      bisnis,  maka  hukum  perlindungan konsumen termasuk ke dalam hukum ekonomi khususnya hukum bisnis. Pada hukum perlindungan  konsumen  dipersoalkan  bagaimana  ketentuanketentuan  hukum  yang berkaitan  dengan  menjalankan  bisnis  sehingga  tidak  merugikan  konsumen  dan sebaliknya  bagaimana  konsumen  dapat  memperoleh  perlindungan  hukum  atas  hak- haknya sebagai konsumen.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  ada,  maka  solusi  yang  dapat  dilakukan untuk mengatasi dampak negatif akibat penggunaan produk makanan kadaluwarsa di Kota Batam  diantaranya adalah: Pertama , memperkuat  pelaksanaan tanggungjawab mutlak (strick  lialibility) terhadap  pelaku  usaha  (penjual)  yang  melakukan pelanggaran  Undang-Undang  konsumen  terutama  dalam  hal  menjajakan  barang berupa  produk  makanan  yang  sudah  kadaluwarsa; Kedua ,  menerapkan  audit  serta pengawasan  terhadap  pelaku  usaha,  khususnya  terhadap  distributor  selaku  pemasok barang; Ketiga ,  menerapkan  teori  efektivitas  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto,  yang menerangkan  bahwa  efektifitas  hukum  dipengaruhi  oleh  faktor  hukum  itu  sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.
Penegakan  hukum  ( law  enforcement) dalam  arti  luas  mencakup  kegiatan untuk  melaksanakan  dan  menerapkan  hukum  seta  melakukan  tindakan  hukum
51 Erna Widjajati , op.cit., h. 2
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum,  baik  melalui  prosedur  peradilan  maupun  melalui  abitrase  dan  mekanisme penyelesaian sengketa lainnya ( Alternative despute or conflicts resolution) . 52
Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala  aktivitas  yang  dimaksudkan  agar  hukum  sebagai  perangkat  kaidah  normatif yang  mengatur  dan  mengikat  pada  subjek  hukum  dalam  segala  aspek  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  benar-benar  ditaati  dan  sungguh-sungguh  dijalankan sebagaimana mestinya. 53 Penegakan hukum  dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan  terhadap  setiap  pelanggaran  atau  penyimpangan  terhadap  peraturan perundang-undangan,  khususnya  melalui  proses  peradilan  pidana  yang  melibatkan peran  serta  aparat  kepolisian,  kejaksaan,  advokat  atau  pengacara  dan  badan-badan peradilan  karena  itu  aktor-aktor  utama  yang  peranannya  sangat  menonjol  dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. 54
Secara  konsepsional,  maka  arti  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyelesaikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup. 55 Selanjutnya  menurut  Soerjono  Soekanto  mendefinisikan  bahwa, masalah  pokok  dari  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mungkin  memengaruhinya,  yaitu: 56 Pertama ,  faktor  hukumnya  sendiri  yaitu  berupa Undang-Undang;  di  mana praktik penyelenggaraan hukum  di  lapangan ada kalanya terjadi  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh konsepsi  keadilan  merupakan  suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara  normatif. Justru  itu,  suatu  kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak  sepenuhnya  berdasar  hukum merupakan  sesuatu  yang  dapat  dibenarkan  sepanjang  kebijakan  atau  tindakan  itu tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Maka  pada  hakikatnya  penyelenggaraan  hukum bukan  hanya  mencakup law  enforcement ,  namun  juga peace  maintenance ,  karena penyelenggaraan  hukum  sesungguhnya  merupakan  proses  penyerasian  antara  nilai kaedah  dan  pola  perilaku  nyata  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian. Kedua , faktor  penegak  hukum,  yaitu  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  yang menerapkan  hukum;  di  mana  fungsi  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas penegak  hukum  memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  penegak hukum. Ketiga ,  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum;  di mana  faktor  ini  mencakup  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras,  salah  satu  contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami  hambatan  di  dalam  tujuannya,  diantaranya  adalah  pengetahuan  tentang kejahatan  computer,  dalam  tindak  pidana  khusus  yang  selama  ini  masih  diberikan
52 Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, H. 22
53 Ibid. , 54 Ibid. ,
55 Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial , Surabaya: Ghalia Indonesia. 1983, h. 2
56 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegeakan  Hukum, Cetakan  Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004, h. 42
wewenang  kepada  jaksa,  hal  tersebut  karena  secara  teknis  yuridis  polisi  dianggap belum  mampu  dan  belum  siap.  Walaupun  disadari  pula  bahwa  tugas  yang  harus diemban  oleh  polisi  begitu  luas  dan  banyak. Keempat ,  faktor  masyarakat,  yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; bahwa penegak hukum berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok  sedikit banyaknya mempunyai kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf  kepatuhan  hukum,  yaitu kepatuhan  hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya  derajat  kepatuhan hukum  masyarakat  terhadap  hukum,  merupakan  salah  satu  indicator  berfungsinya hukum  yang  bersangkutan. Kelima ,  faktor  kebudayaan,  yaitu  sebagai  hasil  karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Berdasarkan  kajian  teori  efektifitas  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor  yang  mungkin  memengaruhinya,  yaitu: Pertama ,  faktor  hukumnya sendiri  yaitu  berupa  Undang-Undang.  Kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur yang  telah  ditentukan  secara  normatif.  Kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak sepenuhnya  berdasarkan  hukum  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang  yang  ada. Kedua ,  faktor  penegak  hukum,  yaitu  pihak-pihak  yang membentuk  maupun  yang  menerapkan  hukum.  Artinya  fungsi  hukum,  mentalitas atau  kepribadian  petugas  penegak  hukum  dalam  hal  menjalankan  hukum perlindungan  konsumen  memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Ketiga , faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; hal ini mencakup adanya pendidikan. Keempat , faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam  masyarakat. Kelima ,  faktor  kebudayaan,  yaitu  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di  dalam  pergaulan hidup. 57 Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu  budaya masyarakat yang harus dikembangkan adalah budaya  jeli  membeli,  teliti,  menjadi  konsumen  yang  pintar  sehingga  kerugian  tidak dirasakan  ketika  membeli  produk  makanan  atau  tidak  tertipu  dengan  barang kadaluwarsa.
Solusi  lainnya    dari  teori  perlindungan  hukum  sebagaimana  teori perlindungan  hukum  oleh  Philiphus  M.  Hadjon  yang  menyatakan  bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dalam rangka melindungi subjek-subjek hukum  dengan  norma-norma  atau  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku (hukum positif) dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Menurut Philiphus M. Hadjon, negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  warga  negara  sesuai  dengan Pancasila.  Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum  berdasarkan  Pancasila  berarti pengakuan  dan  perlindungan  hukum  akan  harkat  dan  martabat  manusia  atas  dasar nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan,  persatuan,  permusyawaratan,  serta keadilan  sosial.  Nilai-nilai  tersebut  melahirkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak
57 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegeakan  Hukum, Cetakan  Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 42
asasi  manusia  dalam  wadah  negara  kesatuan  yang  menjunjung  tinggi  semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. 58
Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pemerintah  bertumpu  dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia  karena  menurut  sejarahnya  di  Barat,  lahirnya  konsep-konsep  tentang pengakuan  dan  perlindung  an  terhadap  hak-hak  asasi  menusia  diarahkan  kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 59
Adapun  konsep  perlindungan  hukum  menurut  Philiphus  M.  Hadjon mencakup  2  (dua)  sarana  yaitu: Pertama ,  sarana  perlindungan  hukum  preventif. Perlindungan  hukum  preventif  ini,  subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapat  nya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat bentuk yang definitif dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Kedua , sarana  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan untuk  menyelesaikan  sengketa.  Penanganan  perlindungan  hukum  pada  konsep  ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.
Perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi  peredaran makanan  kadaluwarsa  di  Kota  Batam  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya  tindak  pidana  atau  pencegahan  dari  tindak  pidana.  Sedangkan  upaya represif  adalah  upaya  yang  dilakukan  setelah  terjadinya  tindak  pidana,  di  mana  hal ini terjadi dengan menindak lanjuti laporan-laporan dari masyarakat. ketika tindakan kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  menyebabkan  pihak  konsumen meninggal,  maka  pertanggungjawaban  dapat  dilakukan  dengan  upaya  represif membuktikan bahwa kebenaran kesalahan itu memang terjadi akibat kelalaian pelaku usaha.
Beberapa  upaya  preventif  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  melibatkan pihak  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  pihak  kepolisian  dalam menanggulangi  peredaran  makanan  kadaluwarsa  yaitu  melakukan  pengawasan  dan pembinaan  kepada  pelaku  usaha  dan  konsumen,  sidak  atau  razia  ke  supermarket, minimarket dan toko-toko perbelanjaan, dapat dilakukan penyitaan terhadap barang- barang yang kedaluwarsa dan kemudian dimusnahkan.
Kerjasama  juga  dapat  dilakukan  oleh  Badan  Pengawasan  Obat  Makanan dengan  melakukan  upaya  preventif,  untuk  menanggulangi  peredaran  makanan kadaluwarsa  dengan  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kepada  para  pedagang atau pelaku usaha. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tahapan pre market yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk tersebut diedarkan di masyarakat untuk di  konsumsi  dan pro  market yaitu  pengawasan  yang  di  lakukan  saat  produk  telah beredar atau dijajakan ke masyarakat.
Upaya  represif  yang  di  lakukan  oleh  pihak  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  yaitu  dengan  melakukan  mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrasi.  Upaya-upaya tersebut  dilakukan  jika  ada  laporan  atau  pengaduan  dari  pihak  konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan diperoleh info bahwa keterangan responden menyebutkan bahwa hampir keseluruhan toko/supermarket dan pedagang pernah menjual produk makanan.
58 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Hal. 84
59 Philipus M. Hadjon. Op.cit. Hal. 38

## E. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama , pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  terhadap produk  makanan  kadaluarsa  di  Kota  Batam  secara  praktek  pelaku  usaha  (pemilik toko) sudah memiliki rasa tanggung jawab mutlak ( strick lialibility) , di mana ketika konsumen  konplein  dalam  hal  barang  kadaluwarsa  mereka  telah  memberikan  ganti rugi  sesuai  dengan  kesepakatan.  Terhadap  barang  yang  kadaluwarsa  pemilik  toko melakukan tindakan mengembalikan barang kepada penjual, memusnahkan dan ada juga  menjual  barang  dengan  harga  murah.  Dari  segi  pengawasan  dan  pembinaan belum dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga pelaku usaha (penjual)  banyak  yang  tidak  terpantau  berkenaan  dengan  produk  makanan  yang kadaluwarsa. Kedua ,  dampak  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Produk  Makanan  Kadaluwarsa  di  Kota Batam  adalah  terjaminnya  kepastian  hukum  bagi  konsumen  maupun  bagi  pelaku usaha.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  ketentuan  hak  dan  kewajiban  antara  keduanya sehingga  pelaku  usaha  harus  lebih  hati-hati  untuk  menyediakan  atau  menawarkan barang  dagangan  dengan  maksud  mengelabui  atau  membuat  tindakan  tidak  senang. Ketika  mereka  lalai,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  akan diminta pertanggungjawaban pelaku secara mutlak serta akan diminta pertanggungjawaban  nya  sehingga  pihak  konsumen  yang  dirugikan  berhak  untuk menuntut  ganti  rugi  sesuai  dengan  besarnya  kerugian  yang  diterima. Ketiga ,  solusi yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  dampak  negatif  adalah  dengan  menerapkan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, yaitu dengan melakukan efektifitas hukum  perlindungan  konsumen  baik  dipengaruhi  oleh  faktor  hukum  itu  sendiri, faktor  penegak  hukum,  faktor  masyarakat  dan  faktor  budaya.  Serta  dengan mengukuhkan teori perlindungan hukum oleh  Philiphus M. Hadjon melalui tindakan melakukan  upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Upaya  preventif  adalah  dengan melibatkan  pihak  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  pihak  kepolisian dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, sidak atau razia ke Supermarket, Minimarket dan toko-toko perbelanjaan, serta melakukan penyitaan terhadap barang- barang  yang  ditemukan  yang  kemudian  barang  tersebut  akan  dimusnahkan,  serta melakukan  upaya  hukum  represif  yang  dilakukan  oleh  pihak  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu dengan melakukan mediasi, konsiliasi dan arbitrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin, 2006, Sosiologi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
Azwar, Syaifuddin, 2012, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Barkatulah,  Abdul  Halim,  2008, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Kajian  Teoretis dan Perkembangan Pemikiran , Nusa Media, Bandung. Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Jakarta  :  Balai Pustaka, 2005.
Fuady, Munir, 2013, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Kencana, Jakarta.
HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Penelitian dan Disertasi . Rajawali Pers, Jakarta.
Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi,  2014, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Sinar  Grafika, Jakarta.
Madjon,  Philips  M,  1997, Tentang  Wewenang ,  Yuridika,  Nomor  5&6  Tahun  XII, Sep-Des.
Nasution, Az. 2011, Hukum Perlindungan Konsumen , Diadit Media. Jakarta.
Philipus  M.  Hadjon,  1987, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  PT.  Bina Ilmu, Surabaya.
Rajagukguk  Dkk.,  Erman,  2000, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Mandarmaju, Bandung.
Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW . Cet VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Sasongko,  Wahyu,    2007, Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan Konsumen Universitas Lampung., Bandar Lampung.
Shidarta,  2006, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia edisi  Revisi  2006, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegeakan  Hukum, Cetakan  Kelima,  Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
Siahaan, N. H. T.. 2005, Hukum Konsumen ”Perlinungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produsen” , Panta Rai., Jakarta. Sidabalok,  Janus,  2010, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia, PT  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
1996, Pengantar Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta.
Suratman, dan Dillah, Philips, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
Zainal  dan  Asikin,  Amiruddin,  2004, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Artikel
Supranto  dan  Nandan,  2012, Petunjuk  Praktis  Penelitian  Ilmiah  Untuk  Menyusun
Skripsi, Penelitian, dan Disertasi, Mitra Wacana Media, Jakarta.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2005, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

## Website
Polewali  Mandar,  2014,  “Status  Hukum”,  Serial  Blog,  URL:  http://statushukum.
com/ tentang-status-hukum Diakses 29 Juli 2016
Artikel  yang  berjudul  “Kejahatan  Konsumen”  di  akses  pada  www.  elisaturatmi.
wordpress. com pada tanggal 2 Agustus 2016 pada pukul 10. 00

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.