## POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

## ¹Nadia Ayu Febriani, ²Ryan Muthiara Wasti
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Correspondent email : nadiaayufebriani@gmail.com
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
30  Maret 2023
25  Mei 2023
31  Mei 2023 7   Juni 2023

## Abstract
Article  22A  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  mandates  the establishment of a rule regarding the law-making process, which serves as a guideline for the  law-making  process  from  its  inception  until  the  regulation  is  enacted  to  the  public. However,  in  its  implementation,  problems  are  still  related  to  the  law-making  process  in Indonesia.  This  normative  research  uses  a  statutory  and  conceptual  approach  that specifically looks at "over regulated" or "legal obesity” to analyze the legal politics of the formation of laws and regulations after the second amendment of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. In this context, there is an overlap between one law and another, which creates sectoral egos and results in legal uncertainty in its application. One of the causes of this legal obesity is the lack of regularity in the law- making process. In this case, legislators do not always refer to the guidelines for the law- making  process  and  the  principles  for  forming  statutory  regulations  as  stipulated  in  the law-making process regulation. In addition, the law still needs to be optimal in  fulfilling meaningful  participation.  Therefore,  the  author  will  analyze  the  politics  of  law  of  the amendments  of  law-making  process  regulation  after  the  Constitutional  Court  Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, which includes accommodating the omnibus method and the concept of meaningful community participation as a solution for overlapping legislation in Indonesia.
Keywords: Legislation; Law-Making Process; Participation; Omnibus.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  manusia  merupakan  makhluk  sosial,  dimana  setiap  manusia pasti  membutuhkan  manusia  lainnya.  Dalam  kehidupannya,  manusia  memiliki karakter  untuk  bertemu  dan  berkumpul  dengan  manusia  lain.  Kumpulan  manusia tersebut  yang  semula  merupakan  kelompok  kecil,  kemudian  menjadi  besar  yang akhirnya  dapat  disebut  sebagai  masyarakat.  Masyarakat  juga  mengalami perkembangan,  dari  mulanya  yang  merupakan  masyarakat  sederhana,  kemudian menjadi masyarakat yang beradab. Salah satu ciri dapat dikatakan sebagai masyarakat beradab  adalah  terbentuknya  sebuah  bangsa  yang  memiliki  kepentingan  yang  sama. Bangsa  berkembang  menjadi  bangsa  modern  yang  cirinya  adalah  terbentuknya negara.  Indonesia  dapat  dikatakan  sebagai  bangsa  modern,  karena  telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 1
Sebagai  negara  merdeka,  dalam  rangka  untuk  menjalankan  negaranya,  maka dibentuklah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan hukum dasar. Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat  cita-cita  luhur  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  serta  Pancasila  yang merupakan  Ideologi  Negara  Indonesia.  UUD  NRI  Tahun  1945  hingga  saat  ini  telah mengalami  empat  kali  perubahan,  terakhir  dilaksanakan  pada  tahun  2002.  Dalam Pasal  1  Ayat  3  UUD  NRI  Tahun  1945,  dinyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah Negara  Hukum.  Dalam rangka  untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  negara  hukum, negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan  secara  terencana,  terpadu,  dan  berkelanjuran  dalam  sistem  hukum nasional  dengan  tujuan  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  hak  dan  kewajiban rakyat Indonesia yang didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.
Konsep  negara  hukum  yang  dicita-citakan  oleh  para founding  father sedari awal  perjuangan  kemerdekaan  sangat  jelas  terlihat  dari  dicantumkannya  gagasan- gagasan dasar dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan  dan  pernyataan  bahwa  pemerintah  negara  berkewajiban  untuk melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan pedoman dan harapan bahwa hukum  akan  melindungi  setiap  orang  dari  perlakuan  tidak  adil  dan  tindakan sewenang-wenang.  Hukum  akan  melindungi  seluruh  warga  negara  sehingga  hak-
1 BPHN,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  2019.  “Pedoman  Evaluasi Peraturan  Perundang-Undangan.” Kemenkumham .  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.
haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. 2 Guna terciptanya cita-cita  negara  Indonesia  tersebut,  dibutuhkan  suatu  hukum  yang  dijadikan  sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan utama yang  berlaku  untuk  membentuk  peraturan  dari  awal  proses  pembentukan  hingga peraturan tersebut berlaku efektif di masyarakat.
Dalam  proses  pembentukan  undang-undang  agar  dapat  menghasilkan  suatu undang-undang  yang  tangguh  dan  berkualitas,  Bagir  Manan  mengatakan  bahwa undang-undang  tersebut  harus  memiliki  landasan  yuridis  ( juridische  gelding ), landasan  sosiologis  ( sociologische  gelding )  dan  landasan  filosofis  ( philosophical gelding ). 3 Untuk  menghasilkan  hukum  yang  berkualitas  seperti  yang  disebutkan diatas,  politik  hukum  nasional  mempengaruhi  sistem  hukum  nasional  seperti  yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya ‘ Law and Society in  Transition  :  Toward  Responsive  Law ’,  yang  menyatakan  bahwa  tujuan  politik hukum  nasional  adalah  menciptakan  sebuah  sistem  hukum  nasional  yang  rasional, transparan, demokratis, otonom,  dan  responsif terhadap perkembangan  aspirasi dan ekspektasi  masyarakat,  bukan  sebuah  sistem  hukum  yang  bersifat  menindas, ortodoks, dan reduksionistik. 4
Politik Hukum menurut Moh.  Mahfud  MD merupakan  kebijakan hukum atau arah hukum yang ditetapkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang dapat  dilakukan  melalui  pembentukan  hukum  baru  dan  penggantian  hukum  lama. Politik    hukum  tersebut  dibagi  menjadi  3  (tiga)  kelompok,  yang  meliputi: Pertama , legal  policy yang  merupakan  arah  resmi  dalam  penerapan  hukum  yang  bertujuan untuk  mencapai  tujuan  negara,  termasuk  penggantian  hukum  yang  sudah  ada  dan pembentukan  hukum  baru; Kedua ,  latar  belakang  politik  dan  sub-sistem kemasyarakatan  yang  mempengaruhi  terbentuknya  hukum,  termasuk  arah  resmi dalam  penerapan  hukum  yang  akan  atau  tidak  akan  diberlakukan;  dan Ketiga , persoalan  seputar  penegakan  hukum,  terutama  dalam  implementasi  dari  kebijakan politik hukum yang telah ditetapkan. 5
Bintan R Saragih mengemukakan bahwa politik hukum merujuk pada tindakan yang  diambil  oleh  negara  melalui  lembaganya  atau  pejabatnya,  dengan  tujuan
2 Mattalatta, Andi. “Politik Hukum Perundang-Undangan.” Jurnal Legislasi Indonesia 6 (2009): hlm. 572.
3 Manan,  Bagir. Dasar-Dasar  Konstitusional  Peraturan  Perundang-Undangan  Nasional .  Padang:  Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994, hlm. 13-21.
4 Arinanto,  Satya. Politik  Hukum  2 .  Jakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2018, hlm. 117-118.
5 Moh. Mahfud, MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hlm. 5.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menentukan  hukum  yang  perlu  diubah,  diganti,  atau  dipertahankan,  serta menetapkan  peraturan  atau  kebijakan  yang  diperlukan  agar  penyelenggara  negara dan  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  teratur.  Hal  ini  bertujuan  untuk mewujudkan tujuan negara secara bertahap dan terencana. 6
Dalam  rangka  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  peraturan perundang-undangan  yang  baik,  dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 jo Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (UU  Pembentukan  PUU)  ,yang  merupakan  amanat  Pasal  22A UUD NRI Tahun 1945. UU tersebut merupakan pedoman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut  diberlakukan  kepada  masyarakat.  Namun  dalam  implementasinya,  masih ditemukan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  salah  satunya  yaitu  Indonesia  mengalami  situasi  yang  disebut  sebagai " over-regulated "  atau  "obesitas  hukum”.    Dalam  konteks  ini,  terjadi  tumpang  tindih atau overlap antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya, yang menciptakan ego sektoral dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Sebagai contohnya yaitu terdapat sekitar 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) peraturan daerah/peraturan  kepala  daerah  yang  dicabut  ataupun  direvisi  karena  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  diatasnya. 7 Salah  satu  penyebab  terjadinya obesitas  hukum  ini  adalah  kurangnya  keteraturan  dalam  pembentukan  undang- undang.  Dalam  hal  ini,  pembentuk  undang-undang  tidak  selalu  merujuk  pada pedoman  penyusunan  pembuatan  peraturan  dan  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  UU  Pembentukan  PUU. Selain  itu,  dalam  UU  Pembentukan  PUU  juga  belum  diakomodir  partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (meaningful participation).
Dalam  keberlangsungannya,  UU  Pembentukan  PUU  merupakan  UU  yang terdampak  atas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020.  Untuk menindaklanjuti  Putusan  MK  tersebut, maka dilakukan  perubahan  terhadap  UU Pembentukan PUU melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (UU  Pembentukan  PUU  2022)  yang  mencoba  mengakomodir metode  omnibus  dan  konsep  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna (meaningful
6 Saragih, Bintan R. Politik Hukum . Bandung: Utomo, 2006, hlm.17.
7 Supriyadi,  “Gagasan  Penggunaan  Metode  Omnibus  Law  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No. 2 (2021), hlm. 3.
participation ).  Selain  mengakomodir  mengenai  metode  omnibus  dan  konsep partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  ( meaningful  participation), dalam  perubahan UU  Pembentukan  PUU  2022  juga  diatur  8  (delapan)  substansi  dasar  lainnya  yang meliputi penanganan pengujian peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian, pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  rancangan  peraturan  daerah  provinsi, perbaikan  kesalahan  teknis  penulisan  rancangan  undang-undang,  pengundangan peraturan  perundang-undangan,  pemantauan  dan  peninjauan  undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, keikutsertaan analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keikutsertaan analis legislatif  &  tenaga  ahli  dalam  pembentukan  raperda,  dan  pelaksanaan analisis dan evaluasi. Berdasarkan  uraian  di  atas,  menjadi  urgen  untuk  dilakukan penelitian  perihal  “Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  secara  yuridis  normatif    melalui  studi  kepustakaan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Tulisan  ini berorientasi  pada  problem solution dengan  pendekatan  undang-undang  ( statue approach ), pendekatan perbandingan ( comparative approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual  approach )  untuk  menganalisis  politik  hukum  pembentukan  peraturan perundang-undangan pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam jurnal ini, pendekatan yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  dimana terdapat  konflik  normatif  yang  muncul  akibat  banyaknya  peraturan  perundang- undangan  yang  diterbitkan  oleh  legislatif  sehingga  menimbulkan  obesitas  hukum. Selanjutnya,  pendekatan  perbandingan  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk membandingkan metode omnibus di Indonesia saat ini, dengan sejarah perkembangan hukum  di  Indonesia  serta  metode omnibus di  negara  lain.  Selain  itu,  pendekatan konsep  digunakan  untuk  memahami  konsep  pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang selanjutnya diselaraskan dengan teori hukum.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan di dalamnya  harus  berdasarkan  pada  hukum  yang  sesuai  dengan  sistem  hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua  unsur  yang  saling  mendukung  dalam  mengatasi  masalah  yang  muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasarkan pada Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Negara  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan  pembangunan  hukum  nasional  yang  terencana,  terpadu,  dan berkelanjutan  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  melindungi  hak  dan  kewajiban seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  masyarakat  diperlukan  tatanan  yang  tertib  di  bidang pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  22A  UUD  NRI  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Saat ini pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada UU Pembentukan PUU.
Undang-Undang  Pembentukan  PUU  menjadi  dasar  hukum  untuk pembentukan  peraturan  perundang-undangan  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah.  Tujuan  dari  pembentukan  undang-undang  tersebut  adalah  untuk memastikan  bahwa  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dilakukan secara tertib dan harmonis, tidak bertentangan atau tumpang tindih satu sama lain. Dengan  adanya  UU  Pembentukan  PUU  diharapkan  dapat  memberikan  pedoman yang  baku  dan  terstandarisasi  bagi  lembaga-lembaga  yang  berwenang  untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan proses yang terencana, terpadu, dan  sistematis.  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah  syarat penting dalam pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud melalui metode  yang  baik  dan  mengikat  semua  lembaga  yang  berwenang.  Indonesia sebagai  negara  hukum  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  pembangunan hukum  nasional  yang  baik,  terencana,  terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem hukum  nasional.  Sistem  hukum  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan
perlindungan  hak  dan  kewajiban  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dengan  merujuk pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 8
Undang-Undang  Pembentukan  PUU  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan,  yaitu  berawal  dengan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan diubah pertama dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Perubahan UU tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembentukan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  sehingga  dapat  dilakukan  dengan lebih  efektif,  efisien,  dan  transparan.  Perubahan  UU  ini  juga  bertujuan  untuk mengurangi  tumpang  tindih  dan  pertentangan  antar  peraturan  perundang- undangan serta memberikan pedoman yang lebih jelas bagi lembaga-lembaga yang berwenang  untuk  membuat  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  adanya perubahan UU tersebut, diharapkan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat  lebih  memperhatikan  aspirasi  masyarakat,  lebih  mempertimbangkan kepentingan  umum,  dan  lebih  responsif  terhadap  perubahan  kondisi  sosial  dan lingkungan  yang  terus  berkembang.  Selain  itu,  perubahan  UU  juga  diharapkan dapat  meningkatkan  kualitas  peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Namun  dalam  implementasinya,  masih  ditemukan  permasalahan  yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya yaitu Indonesia  mengalami  situasi  yang  disebut  sebagai  " over-regulated "  atau  "obesitas hukum”.  Dalam  konteks  ini,  terjadi  tumpang  tindih  atau overlap antara  undang- undang  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  yang  menciptakan  ego  sektoral  dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mencapai total 42.161 (empat puluh  dua  ribu  seratus  enam  puluh  satu)  peraturan  perundang-undangan  per  18 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut: 9
1. Peraturan  Pusat  sebanyak  4000  (empat  ribu)  peraturan  perundang- undangan;
8 Ferry  Irawan  Febriansyah,  “Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia”, Jurnal Perspektif Vol. XXI No, 3 (September 2016), hlm.226.
9 Rizaty, Monavia Ayu. Hari Konstitusi, Berapa Jumlah Peraturan di Indonesia? , n.d. dataindonesia.id.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
2. Peraturan  Menteri  sebanyak  17.468  (tujuh  belas  ribu  empat  ratus  enam puluh delapan) peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK)  sebanyak  4.711 (empat ribu lima ratus empat belas) peraturan perundang-undangan; dan
4. Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang-undangan.
Jumlah peraturan perundang-undangan di atas masih akan terus bertambah seiring  bertambahnya  peraturan  yang  dibentuk.  Jumlah  peraturan  yang  begitu banyak  tidak  selalu  sejalan  dengan  kualitas  dari  peraturan  tersebut.  Faktanya, banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  diujikan  baik  ke  Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Hingga awal tahun 2023, terdapat sebanyak 1.648 (seribu  enam ratus  empat puluh delapan) pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun  1945  yang  diregistrasi  di  Mahkamah  Konstitusi  dan  913  (sembilan  ratus tigabelas)  peraturan  perundang-undangan  yang  diujikan  ke  Mahkamah  Agung. Oleh karena itu, terlihat bahwa pembentukan peraturan di Indonesia masih belum sepenuhnya terencana. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka akan merugikan upaya  meningkatkan  pergerakan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Hiperregulasi  ini bahkan membuat Indonesia berada di posisi ke-6 sebagai negara ramah investasi di kawasan ASEAN. 10
Terdapat  beberapa  faktor  penyebab  banyaknya  regulasi  yang  lahir  di Indonesia. Pertama ,  banyak  orang  percaya  bahwa  regulasi  dapat  menyelesaikan semua  masalah  hukum. Kedua ,  pemeriksa  selalu  mempertanyakan  apakah  ada regulasi  sebagai  dasar  hukum  dalam  menjalankan  tugas  mereka. Ketiga , Kementerian  Keuangan  sering  menyetujui  atau  menolak  anggaran  kementerian atau  lembaga  berdasarkan  keberadaan  regulasi  sebagai  dasar  hukum . 11 Penyebab lain  terjadinya  hiperregulasi  hukum  ini  adalah  kurangnya  keteraturan  dalam pembentukan  undang-undang.  Dalam  hal  ini,  pembentuk  undang-undang  tidak selalu  merujuk  pada  pedoman  penyusunan  pembuatan  peraturan  dan  asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam UU Pembentukan PUU.
Bayu Dwi Anggoro berpendapat bahwa jika DPR, Presiden, dan DPD sepakat untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  pembentukan  undang-undang  yang  baik  dan
10 Ibnu  Sina  Chandranegara.  “Bentuk-Bentuk  Perampingan  dan  Harmonisasi  Regulasi, Jurnal  Hukum  IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 26 (September 2019), hlm. 437.
11 Wicipto  Setiadi,  “Simplifikasi  Regulasi  Dengan  Menggunakan  Metode  Pendekatan  Omnibus  Law”, Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No. 1 (April 2020), hlm. 42.
benar,  termasuk  prinsip  proporsionalitas,  kewajiban  memberikan  alasan  atau argumentasi  mengenai  perlunya  pengaturan,  dan  prinsip  kepastian  hukum  dalam penyusunan  prolegnas  secara  konsisten,  maka  hiperregulasi  dapat  dihindari. Walaupun  negara  memiliki  kekuatan  untuk  memaksa,  namun  penting  untuk diingat bahwa kekuasaan penguasa negara berasal dari rakyat sehingga kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang tidak mutlak atau tanpa batas. 12
Montesquieu  (1748)  mengatakan  bahwa  undang-undang  yang  tidak diperlukan  dan  terkesan  dipaksakan  untuk  dijadikan  undang-undang  dapat membahayakan  sistem  hukum  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  perubahan- perubahan  yang  tidak  penting  dalam  undang-undang,  undang-undang  yang  sulit dilaksanakan,  dan  undang-undang  yang  tidak  benar-benar  diperlukan  harus dihindari  agar  tidak  memperlemah  otoritas  sistem  hukum  secara  umum.  Ketika menghadapi  persoalan  hiperregulasi  atau  kelebihan  regulasi,  kita  harus  mencari akar masalahnya, dan salah satu penyebabnya adalah pembuat undang-undang itu sendiri.  John  Locke  pernah  berpendapat  bahwa  undang-undang  yang  dibuat  oleh kekuasaan  legislatif  haruslah  bertujuan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat secara  umum  atau "make  them  for  the  public  good ".  Oleh  karena  itu,  pembuat undang-undang  harus  memahami  peraturan  mana  yang  perlu  dibahas  dan  mana yang  tidak  dan  harus  memprioritaskan  kepentingan  masyarakat  dalam  membuat undang-undang.  Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tersebut tidak boleh sembarangan dan harus jelas dalam tujuan mereka. 13
Selain  itu,  permasalahan  lain  dalam  UU  Pembentukan  PUU  yaitu  belum diakomodirnya  partisipasi  masyarakat  yang  maksimal  dan  lebih  bermakna (meaningful  participation). Sebelumnya  pengaturan  mengenai  partisipasi masyarakat telah diatur dalam UU Pembentukan PUU yaitu melalui diaturnya asas keterbukaan yang berarti bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan harus dilakukan secara terbuka dan transparan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Hal ini  bertujuan  agar  seluruh  masyarakat  dapat  memberikan  masukan  yang  luas dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  semua orang  diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  berpartisipasi  dalam  proses
12 Andrian Habibi dan Muchtar Sani, “Jalan Panjang Mengobati Obesitas Regulasi”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No.2 (2022), hlm.232.
13 Ibid .
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
tersebut. 14 Pasal lain terkait partisipasi masyarakat juga diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan  PUU  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  dapat  memberikan masukan  baik  secara  lisan  maupun  secara  tertulis  melalui  rapat  dengar  pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi,seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Walaupun  dasar  hukum  pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  sudah  sangat progresif,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  kabur  karena  belum  ada  kriteria yang  spesifik  mengenai  konsep  partisipasi  publik  tersebut.    Sebagai  contoh permasalahan  minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  UU yaitu pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dimana UU ini kemudian diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam  permohonannya,  pemohon  menyatakan  bahwa  dalam  pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat tidak diberikan secara maksimal karena di dalam pertemuan dengan kelompok masyarakat, belum dibahas naskah akademik dan  materi  perubahan  undang-undang  yang  akan  digabungkan  dalam  UU  Cipta Kerja. Oleh karena itu, masyarakat yang terlibat tidak mengetahui secara pasti apa saja  perubahan  yang  akan  dibuat  dalam  undang-undang  tersebut.  Selain  itu, naskah  akademik  dan  rancangan  UU  Cipta  Kerja  tidak  mudah  diakses  oleh masyarakat.  Padahal,  akses  terhadap  undang-undang  diharuskan  untuk memudahkan  masyarakat  memberikan  masukan  secara  lisan  dan  tertulis,  sesuai dengan Pasal 96 ayat (4) UU Pembentukan PUU. [Par. 3.18.4].
Dalam  Pertimbangan hukum  Mahkamah  Konstitusi dalam  Putusan  MK  No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan partisipasi masyarakat menyatakan bahwa berkenaan  dengan  asas  keterbukaan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  menyertakan  partisipasi  masyarakat  yang  maksimal  dan  lebih bermakna  ( meaningful participation) sehingga  tercipta/terwujud  partisipasi  dan keterlibatan  publik  secara  sungguh-sungguh.  Partisipasi  masyarakat  yang  lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama , hak untuk didengarkan  pendapatnya  ( right to be heard );  kedua,  hak  untuk  dipertimbangkan pendapatnya  ( right to be considered );  dan  ketiga,  hak  untuk  mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan ( right to be explained ). 15
14 Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Penjelasan
15 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020,
2. Arah Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia  Pasca  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Politik Hukum menurut Moh. Mahfud MD merupakan kebijakan hukum atau arah  hukum  yang  ditetapkan  oleh  negara  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara yang  dapat  dilakukan  melalui  pembentukan  hukum  baru  dan  penggantian  hukum lama.  Politik    hukum  tersebut  dibagi  menjadi  3  (tiga)  kelompok,  yang  meliputi: Pertama , legal  policy yang  merupakan  arah  resmi  dalam  penerapan  hukum  yang bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  negara,  termasuk  penggantian  hukum  yang sudah  ada  dan  pembentukan  hukum  baru; Kedua ,  latar  belakang  politik  dan  sub- sistem  kemasyarakatan  yang  mempengaruhi  terbentuknya  hukum,  termasuk  arah resmi  dalam  penerapan  hukum  yang  akan  atau  tidak  akan  diberlakukan;  dan Ketiga ,  persoalan  seputar  penegakan  hukum,  terutama  dalam  implementasi  dari kebijakan politik hukum yang telah ditetapkan. 16
Bintan  R  Saragih  mengemukakan  bahwa  politik  hukum  merujuk  pada tindakan  yang  diambil  oleh  negara  melalui  lembaganya  atau  pejabatnya,  dengan tujuan  menentukan  hukum  yang  perlu  diubah,  diganti,  atau  dipertahankan,  serta menetapkan peraturan atau kebijakan yang diperlukan agar penyelenggara negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan  tujuan  negara  secara  bertahap  dan  terencana. 17 Menurut  Satjipto Rahardjo politik hukum didefinisikan sebagai memilih dan strategi yang digunakan untuk  mencapai  tujuan  sosial  dan  hukum  tertentu  dalam  masyarakat.  Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa ada beberapa pertanyaan penting yang harus diajukan dalam studi politik hukum, yakni : 18
a. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan sistem hukum yang ada?
b. Bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut?
c. Kapan waktu yang tepat untuk mengubah hukum dan bagaimana caranya?
d. Apakah  ada  pola  tetap  yang  dapat  membantu  kita  memutuskan  proses pemilihan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif? Merujuk  pada  pengertian  Politik  Hukum  sebagaimana  pendapat  para  ahli  di atas, apabila dikaitkan dengan pengaturan materi pokok baru sebagaimana diatur
16 Moh.  Mahfud,  MD. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi .  Jakarta:  Pustaka  LP3ES,  2006, hlm. 5.
17 Saragih, Bintan R. Politik Hukum . Bandung: Utomo, 2006, hlm.17.
18 Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.352.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dalam  UU  Pembentukan  PUU  2022,  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  secara  politik  hukum  diantaranya  terdapat  dua  hal  dalam  perubahan undang-undang ini yakni:
a. Penambahan  Metode  Omnibus  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Untuk  mengatasi  jumlah  peraturan  perundang-undangan  yang berlebihan  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  diperlukan langkah-langkah  untuk  memangkas  peraturan  yang  tumpang  tindih  dan menyelaraskan  aturan  yang  menghambat  pelaksanaan  dari  peraturan perundang-undangan.  Salah  satu  jalan  yang  dipilih  oleh  pemerintah  yaitu memasukan  metode  omnibus  dalam  penyusunan  peraturan  perundang- undangan  yang  memiliki  karakteristik  multisektor  dan  melibatkan  banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau korelasi yang erat. Dalam metode ini, terdapat beberapa kelebihan seperti menyederhanakan banyaknya peraturan  yang  tumpang  tindih,  mempercepat  proses  legislasi,  serta mendorong  harmonisasi  dan  sinkronisasi  seluruh  peraturan  perundang- undangan.
Selanjutnya  merujuk  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020 (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020). Berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah [3.18.2.2]: 19
“bahwa  teknis  atau  metode  apa  pun  yang  digunakan  oleh pembentuk undang-undang dalam upaya penyederhanaan undang- undang, menghilangkan berbagai tumpang tindih undang-undang, ataupun  mempercepat  proses  pembentukan  undang-undang, bukanlah  persoalan  konstitusionalitas  sepanjang  pilihan  atas metode  tersebut  dilakukan  dalam  koridor  pedoman  yang  pasti, baku  dan  standar  serta  dituangkan  terlebih  dahulu  dalam  teknik penyusunan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  dapat menjadi  pedoman  bagi  pembentukan  undang-undang  yang  akan menggunakan  teknik  atau  metode  tersebut.  Diperlukannya  tata cara  yang  jelas  dan  baku  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  pada  prinsipnya  merupakan  amanat konstitusi dalam mengatur rancang bangun pembentukan undang- undang.  Artinya  metode  ini  tidak  dapat  digunakan  selama  belum diadopsi di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan
19 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
perundang-undangan”.
Mahkamah  juga  memberikan  pertimbangan  hukum  pada  paragraf [3.18.1.7]: 20
“Dalam  konteks  ini,  jika  diikuti  perkembangan  tata  cara pembentukan peraturan perundang-undangan, substansi Lampiran UU  12/2011  sesungguhnya  merupakan  bentuk  perubahan  yang telah disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang semula ditentukan dalam UU 10/2004.  Oleh  karenanya,  jika  terdapat  kebutuhan  baru  sesuai dengan  dinamika  kondisi  kekinian  yang  berkembang  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah hal tersebut terkait  dengan  perubahan  ataukah  pencabutan,  maka  terbuka ruang  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  Lampiran  UU 12/2011.  Artinya,  ihwal  teknis  atau  metode  tersebut  dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan,  termasuk  jika  akan  dilakukan  penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apapun, termasuk metode omnibus law. Hal demikian dimaksudkan agar pengaturan soal  teknis  yang  baku  dan  standar  tidak  menjadi  penghambat proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  sepanjang pembentukan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan standar baku yang  telah  ditentukan.  Dengan  demikian  tetap  tercipta  kondisi tertib  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan sebagaimana maksud diterapkannya asas-asas dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  [vide  Pasal  5  UU 12/2011].”
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka diperlukan landasan hukum  yang  baku  untuk  dapat  menjadi  pedoman  di  dalam  pembentukan undang-undang  dengan  menggunakan  metode  omnibus  yang  mempunyai sifat  kekhususan  tersebut.  Hal  ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa  metode omnibus  yang  digunakan  dalam  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  belum diakomodir  dan  diatur  dalam  UU  Pembentukan  PUU  sehingga  menjadi  sulit dipahami apakah UU tersebut merupakan  UU baru,  UU perubahan,  atau UU pencabutan.
Secara  terminologis,  istilah  “omnibus” berasal  dari  Bahasa  Latin  dan
20 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
memiliki arti “untuk semua” ( for all ). 21 Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh  Jacques  Lafitte  di  Paris  pada  1819  atau  1820an  sebagai  sebutan  untuk transportasi umum yang menampung banyak penumpang ( voiture omnibus ). Di  dalam  Black’s  Law  Dictionary,  definisi  omnibus  adalah for  all;  containing two or more independent matters. Applied most commonly to a legislative bill which comprises more than one general subject. 22 (Untuk semua/seluruhnya; mengandung dua atau lebih hal-hal yang berdiri sendiri Seringkali diterapkan dalam sebuah RUU yang terdiri lebih dari satu subjek umum).
Dari  definisi  omnibus,  Black  kemudian  mengarahkan  ke omnibus  bill dengan  definisi: 23 “A  legislative  bill  including  in  one  act  various  separate  and distinct matters, and frequently one joining a number of different subjects  in one  measure  in  such  a  way  as  to  compel  the  executive  authority  to  accept provisions  which  he  does  not  approve  or  else  defeat  the  whole  enactment”. (Sebuah RUU dalam satu bentuk yang mengatur bermacam-macam hal yang terpisah  dan  berbeda,  dan  seringkali  menggabungkan  sejumlah  subjek  yang berbeda dalam satu cara, sedemikian rupa sehingga dapat memaksa eksekutif untuk  menerima  ketentuan  yang  tidak  disetujui  atau  juga  membatalkan seluruh pengundangan).
Secara  konseptual, “omnibusbills”  menurut  Audrey  O’Brien  &  Marc Bosc  adalah  usulan  undang-undang  yang  bertujuan  untuk  mengubah, mencabut,  atau  memberlakukan  beberapa  Undang-Undang,  dan  biasanya terdiri  dari  sejumlah  inisiatif  terkait  namun  terpisah. 24 Michel  Bédard mencatat dua hal terkait tujuan RUU omnibus. Pertama , untuk memperbaiki anomali,  kesalahan,  inkonsistensi,  atau  tumpang  tindih  yang  ada  dalam berbagai  UU  terkait. Kedua ,  dengan  isi  materi  yang  luas,  RUU  omnibus diharapkan  dapat  memiliki  dampak  yang  lebih  besar  pada  UU  secara keseluruhan.  Di  sisi  lain,  Massicotte  mengidentifikasi  dua  manfaat  bagi pemerintah  dalam  menggunakan  RUU  omnibus. Pertama ,  RUU  omnibus dapat  menghemat  waktu  dan  mempersingkat  proses  pembentukan  UU dengan  menghindari  pembahasan  atas  berbagai  UU  yang  berbeda. Kedua ,
21 Toruan, H.D.L., “Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan  Model  Omnibus Law”, Jurnal Hukum to-ra Vol. 3 No. 1 (2017), hlm. 464
22 Black.  H.C., Black’s  Law  Dictionary :  Definitions  of  the  Terms  and  Phrases  of  American  and  English Jurisprudence, Ancient and Modern, (6th ed.), St. Paul, Minn: West Publishing, 1990, p. 1087.
23 Ibid .
24 Audrey  O’Brien  &  Marc  Bosc,  eds. House  of  Commons  Procedure  and  Practice,  2nd  Ed .  Cowansville,  QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009, p. 724.
RUU  omnibus  dapat  mengurangi  ruang  lingkup  bagi  oposisi  dalam  proses pembentukan  UU  untuk  mempertanyakan  materi  muatan  kontroversial dengan  cara  menggabungkannya  ke  dalam  satu  paket  RUU  yang  sangat kompleks. 25
Undang-Undang Omnibus  pada mulanya  berasal  dari  negara-negara yang  menganut common  law  system ,  meskipun  praktiknya  dapat  berbeda- beda di setiap negara. Di Inggris, misalnya, UU omnibus dilaksanakan dengan lebih  terkontrol  terhadap  lamanya  perdebatan. 26 UU  Omnibus  Juga berkembang  di  negara-negara  seperti  Irlandia,  Selandia  Baru,  dan  Australia juga.  Bahkan,  di  Irlandia  pernah  diloloskan  satu  UU  yang  mencabut  tidak lebih dari 3.225 UU. 27 Meskipun awalnya berasal dari negara yang menganut common  law  system, negara-negara  yang  menganut civil  law  system juga menerapkan  UU  Omnibus,  seperti  di  Turki  yang  mengesahkan  UU  Omnibus No..  6552  yang  mengubah  Kitab  Hukum  Dagang  Turki  yang  terkait  dengan tanggung  jawab  perusahaan  pada  tahun  2014. 28 Uni  Eropa  juga  mengadopsi UU Omnibus yang secara resmi disebut sebagai " omnibus regulations ", yang di  antaranya  adalah  Regulasi  Omnibus  terkait  kebijakan  bidang  pertanian pada  tahun  2017 29 dan  UU  Omnibus  dalam  bidang  aturan  keuangan  yang mengubah sepuluh UU yang berbeda pada tahun 2018. 30
Jika  melihat  sejarah  perkembangan  hukum  di  Indonesia,  UU  No.  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dapat  dianggap sebagai  salah  satu  UU  Omnibus  pertama.  Di  dalam  UU  tersebut,  terdapat penjelasan  yang  jelas  bahwa  UU  tersebut  mencabut  sejumlah  peraturan, yaitu:
1. “ Agrarische  Wet ”  ( Staatsblad 1870  No.  55)  sebagai  yang  termuat
25 Michel Bédard, “Omnibus Bills: Frequently Asked Questions”, Publication Paper No. 2012-79-E, 1 Oktober 2012, online: <https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/201279E#txt5>
26 Ibid .
27 “Omnibus bills in theory
and practice,”
online: < https://www.thefreelibrary.com/Omnibus+bills+in+theory+and+practice.-a0328162667 >
28 “Turkey: Omnibus Bill Dated 11.09.2014”,
online: < https://www.mondaq.com/turkey/CorporateCommercial-Law/348688/Omnibus-Bill-Dated-11092014 >
29 “Omnibus regulation: Council adopts new, simplified, agricultural rules”, online: < https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/12/omnibus-regulation-council- adopts-new-simplified-agricultural-rules/ >
30 “Omnibus regulation: simpler rules for use of EU funds adopted”, online: < https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/16/omnibus-regulation-simpler-rules- for-use-of-eu-funds-adopted/ >
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
dalam  pasal  51  “ Wet  op  de  Staatsinrichting van Nederlandsch Indie ” ( Staatsblad 1925  No.  447)  dan  ketentuan  dalam  ayat-ayat  lainnya  dari pasal itu;
2. "Domein  Verklaring"    tersebut    dalam    pasal    1    “ Agrarisch    Besluit ” ( Staatsblad 1870  No.  118);
3. “ Algemene Domein Verklaring ” tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A;
4. “ Domein  Verklaring untuk  Sumatera”  tersebut  dalam  pasal  1  dari Staatsblad 1874 No. 94f;
5. “ Domeinverklaring untuk keresidenan Manado” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;
Dengan demikian, dapat dianggap bahwa UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  sebenarnya  juga  termasuk  UU Omnibus, seperti halnya Regulasi Omnibus  di Uni Eropa yang mengubah dan mencabut beberapa UU atau peraturan legislasi. Dalam hal tujuan, UU No. 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dan  Regulasi Omnibus  tentang  Pertanian  di  Uni  Eropa  memiliki  kesamaan,  yakni memberikan  kepastian  hukum  dan  melakukan  harmonisasi  dalam  bidang pertanian.  UUPA  memiliki  tujuan  untuk  menghentikan  sifat  dualisme  dalam hukum  agraria,  dengan  memberlakukan  hukum  adat  di  samping  hukum agraria  yang  berbasis  pada  hukum  barat  untuk  menjamin  kepastian  hukum bagi  rakyat  asli  Indonesia.  Sementara  itu,  Regulasi  Omnibus  Uni  Eropa bertujuan  untuk  memastikan  implementasi  dukungan  kepada  petani  muda dilakukan secara harmonis dan tidak diskriminatif untuk mencapai kepastian hukum. 31 Hal ini sesuai dengan pandangan Michel Bédard tentang tujuan UU omnibus,  yaitu  untuk  memperbaiki  anomali,  kesalahan,  inkonsistensi,  atau tumpang tindih yang terdapat dalam beberapa UU terkait.
Apabila dikaitkan dengan reformasi regulasi, menurut Bappenas, perlu dilakukan  reformasi  regulasi  secara  sistematis  untuk  mengatasi  berbagai hambatan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan  dan  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  yang  diperlukan dalam  mendorong  kinerja  pembangunan  nasional  yang  optimal. 32 Untuk mencapai  tujuan  ini,  diperlukan  tindakan  luar  biasa  seperti  reformasi regulasi. Kepastian hukum dapat dicapai dengan menghasilkan regulasi yang
31 PE-CONS 56/17, online: < https://www.consilium.europa.eu/media/32072/pe00056en17.pdf >
32 Bappenas. Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi . Jakarta: Bappenas, 2011, hlm. 1.
sederhana  dan  teratur.  Dalam  hal  ini,  sederhana  merujuk  pada  jumlah regulasi yang wajar dan rumusannya yang mudah dipahami dan diterapkan. Semakin  banyak  regulasi  dan  semakin  rumit  formula  regulasi,  semakin rendah  tingkat  kepatuhan  terhadap  regulasi  tersebut.  Regulasi  yang  tertib harus sesuai dengan aturan umum yang berlaku untuk regulasi, seperti tidak ada regulasi yang lebih rendah yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi dan regulasi harus dibuat sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dalam pembentukan regulasi .
Apabila melihat pada fokus pencapaian  satu prinsip  atau tujuan dasar, maka dalam konteks  UU Pembentukan PUU, isu-isu yang dibahas dalam UU omnibus  cenderung  difokuskan  pada  "memenuhi  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat". Namun, dengan fokus pada tujuan dasar tersebut, UU omnibus dapat  sekaligus  mengatasi  masalah  disharmonisasi  atau  tumpang  tindih peraturan  yang  seringkali  menghambat  pelayanan  publik  oleh  pemerintah. Pengaturan  mengenai  metode  omnibus  dalam  UU  Pembentukan  PUU  diatur dalam  Pasal  64  ayat  (1a)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  penyusunan rancangan  peraturan  perundang-undangan  dapat  menggunakan  metode omnibus .
b. Memperjelas  Konsep  Partisipasi  Masyarakat  yang  Bermakna  ( Meaningful Participation )
Partisipasi dalam proses legislasi merupakan hal yang penting sehingga perlu  diperhatikan  dalam  praktisnya.  Di  era  sekarang,  kajian  kritis  terhadap undang-undang  menjadi  hal  yang  paling  penting  dan  fundamental  dalam interaksi  sosial  bernegara  karena  sebagai  instrumen  untuk  memperjuangkan keadilan,  kedamaian  dan  kepastian  hukum  juga  memberikan  manfaat  dalam rencana  pembangunan  hukum  yang  populis.1  Perhatian  terhadap  hal  ini menarik, mengingat hubungan antara subyek hukum dalam perkembangannya memerlukan  regulasi  dalam  hukum  modern,  yang  harus  terkodifikasi,  logis, terkonsep,  universal,  dan  mampu  merespons  perubahan  sosial  agar  dapat memenuhi  aspek  kepastian  hukum.. 33 Doktrin  "partisipasi  bermakna"  atau "meaningful  participation"  telah  berkembang  di  Mahkamah  Konstitusi  Afrika Selatan  dalam  menangani  kasus Doctors  for  Life. Doktrin  ini  dikenal  sebagai
33 Na’a,  I  Gde  Pantja  Astawa  dan  Suprin. Dinamika  Hukum  dan  Ilmu  Perundang-Undangan  di  Indonesia . Bandung: PT. ALUMNI, 2012, hlm. 1-2.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Meaningful  Participation  Test dan  bertujuan  untuk  mengevaluasi  aspek prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu apakah lembaga  legislatif  telah  mematuhi  prosedur-prosedur  tersebut  sehingga memberikan  kesempatan  kepada  warga  negara  untuk  berpartisipasi  secara aktif dalam menentukan kebijakan hukum. 34
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  diatur  dalam  Pasal  96  UU  Pembentukan  PUU.  Menurut  ketentuan tersebut,  masyarakat  diberi  hak  untuk  memberikan  masukan  secara  tertulis maupun  lisan  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan. Pemberian  masukan  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  yakni  dapat dilaksanakan  melalui  rapat  dengar  pendapat  umum,  kunjungan  kerja, sosialisasi,  seminar,  lokakarya,  dan  diskusi.  Orang  perseorangan  atau kelompok  yang  memiliki  kepentingan  atas  substansi  rancangan  peraturan perundang-undangan  dapat  dianggap  sebagai  masyarakat  menurut  Pasal  96 UU  Pembentukan  PUU.  Kelompok  tersebut  meliputi  kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.
Tujuan  partisipasi  masyarakat  dalam  konteks  pembentukan  peraturan perundang-undangan  adalah  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam memberikan  masukan.  Oleh  karena  itu,  setiap  rancangan  peraturan perundang-undangan  harus  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Selain  itu, kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembentukan undang-undang  adalah  bagian  dari  pemenuhan  amanat  konstitusi  sebagai salah  satu  pilar  utama  bernegara.  Amanat  tersebut  tercantum  dalam  Pasal  1 ayat (2) UUD NRI Tahun  1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Pasal  28C ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  juga  menjamin  partisipasi  masyarakat  sebagai hak  konstitusional,  memberikan  kesempatan  bagi  setiap  orang  untuk memajukan  dirinya  secara  kolektif  dalam  memperjuangkan  haknya, membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 35
Doktrin  Meaningful  participation  atau  partisipasi  bermakna  saat  ini
34 Susi  Dwi  Harijanti,  Lailani  Sungkar,  Wicaksana  Dramanda.  “Laporan  Hasil  Penelitian  Pengujian  Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji.” Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020, hlm. 77.
35 Nur  Aji  Pratama,  “ Meaningful  Participation Sebagai  Upaya  Kompromi Idee  Des  Recht Pasca  Putusan  MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Jurnal Crepido Vol. 4 No. 2 (November 2022), hlm. 140.
telah  semakin  terlihat  jelas  dalam  negara  hukum  Indonesia,  terutama  setelah Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang menetapkan tiga prasyarat yakni hak untuk  didengarkan,  hak  untuk  dipertimbangkan,  dan  hak  untuk  memperoleh penjelasan  bagi  warga  negara  yang  memiliki  konsentrasi  dalam  pengkajian bidang  hukum  atau  merupakan  pihak  terkait  dalam  perumusan  substansi undang-undang.  Mahkamah  Konstitusi  menghendaki  adanya  partisipasi  yang dialogis untuk menjamin hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan.  Partisipasi  masyarakat  memiliki  dampak  yang  besar  dalam aspek praktik ketatanegaraan, seperti mewujudkan kesadaran dan kecerdasan bersama dalam merumuskan aturan hukum yang baik, memperkuat legitimasi dan  tanggung  jawab,  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  peran parlemen,  dan  memberikan  kesempatan  kepada  warga  negara  untuk menyampaikan  kepentingannya.  Putusan  MK  No.91/PUU-XVIII/2020  juga menjadi  embrio  perubahan  UU  Pembentukan  PUU  dengan  menambahkan mekanisme  lanjutan  untuk  mengakomodir  meaningful  participation  dalam aturan tersebut. 36
Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna ( meaningful participation ) apabila  diletakkan  dalam  tahapan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  setidaknya  harus  diletakkan  dalam  tahapan  pengajuan  rancangan undang-undang, pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan  presiden,  serta  pembahasan  bersama  antara  DPR,  Presiden,  dan  DPD sepanjang  terkait  dengan  Pasal  22D  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD  1945;  dan persetujuan  bersama  antara  DPR  dan  presiden.  Mas  Achmad  Santosa menyatakan  alasan  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu : 37
a. alasan  filosofis  demokratis,  artinya  setiap  kebijakan    yang  akan diberlakukan  terhadap  pihak-pihak  tertentu    dalam  masyarakat  wajib dimintakan pendapat  dan masukannya bahkan keberatan mereka perlu diperhatikan;
b. alasan  praktis,  artinya  kemampuan  wawasan  dan  penguasaan pengetahuan  dari  penentu  kebijakan  ada  batasnya  sehingga  perlu melibatkan masyarakat;
36 Ibid .
37 Husnayati  Erni, Partisipasi  Masyarakat    dalam  Proses  Pembentukan  Undang-Undang  No  17  Tahun  2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan , Thesis, Fak. Hukum,Universitas Indonesia, 2004.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
c. alasan  efektifitas,  maksudnya  terdapat  asumsi    bahwa  semakin masyarakat  terlibat  dalam  proses  pembentukan  maka  semakin  tinggi rasa  memiliki  serta  dukungan  masyarakat  terhadap  suatu  kebijakan sehingga efektifitas pelaksanaan  dan penegakannya;
d. alasan  kepentingan  pendidikan  politik,  maksudnya  penyebarluasan informasi yang menjadi isi dari suatu rancangan peraturan perundang- undangan  merupakan proses pendidikan politik yang efektif.
Sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi Pasal 1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945,  dan  menjamin  hak  konstitusional  warga negara sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI  Tahun  1945,  Putusan  MK  No.91/PUU-XVIII/2020  telah  mendorong perubahan  UU  Pembentukan  PUU  untuk  mengakomodasi  partisipasi masyarakat yang bermakna. Penambahan tersebut terlihat dalam Pasal 96 yang sebelumnya memiliki 4 buah ayat diubah menjadi 9 buah ayat dengan merinci 4  ayat  asli  dan  menambah  5  ayat  yang  mengatur  mekanisme  lanjutan. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU Pembentukan PUU memungkinkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  legislasi  secara bermakna,  bukan  hanya  sebagai  formalitas.  Dengan  demikian,  pemerintah diwajibkan  untuk  lebih  memperhatikan  aspirasi  rakyat  dalam  merumuskan kebijakan. Hal ini sejalan dengan konstitusi yang memberdayakan DPR sebagai wakil rakyat dalam proses pembentukan undang-undang yang partisipatif.
Penguatan partisipasi masyarakat secara sadar memberikan kesempatan  untuk  menciptakan  peraturan  yang  efektif  pada  saat diimplementasikan,  namun  penting  untuk  diingat  bahwa  keseriusan pemerintah dalam menerapkan partisipasi tersebut harus diperhatikan. Hal ini penting  karena  partisipasi  masyarakat  merupakan  hak  konstitusional  yang dilindungi  oleh  konstitusi,  dan  pemerintah  harus  memperhatikan  dan menghormati hak-hak tersebut.

## D. KESIMPULAN
Sebagai  pelaksanaan  amanat  Pasal  22A  UUD  NRI  Tahun  1945,  pembentukan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  saat  ini  didasarkan  pada  UU Pembentukan PUU. UU Pembentukan PUU telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu  berawal  dengan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  kemudian  disempurnakan
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan  diubah  pertama  dengan  UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Namun dalam implementasinya,  masih  ditemukan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  yaitu  Indonesia  mengalami  situasi  yang  disebut sebagai " over-regulated " atau "obesitas hukum” dan belum diakomodirnya partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (meaningful participation) dalam UU Pembentukan  PUU.  Untuk  mengatasi  permasalahan  obesitas  hukum  tersebut,    jalan yang  dipilih  oleh  pemerintah  yaitu  memasukan  metode  omnibus  dan  konsep partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna (meaningful participation) dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  selaras  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  (Putusan  MK  No.  91/PUU- XVIII/2020).  Putusan  MK  No.91/PUU-XVIII/2020  telah  mendorong  perubahan  UU Pembentukan  PUU  untuk  mengakomodasi  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna. Dengan demikian, pemerintah diwajibkan untuk lebih memperhatikan aspirasi rakyat dalam  merumuskan  kebijakan  untuk  menciptakan  peraturan  yang  efektif  pada  saat diimplementasikan.  Pemerintah  harus  memperhatikan  dan  menghormati  hak konstitusional partisipasi masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arinanto,  Satya. Politik  Hukum  2 .  Jakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2018.
Audrey  O’Brien  &  Marc  Bosc,  eds. House  of  Commons  Procedure  and  Practice,  2nd  Ed . Cowansville, QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009.
Bappenas. Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi . Jakarta: Bappenas, 2011.
Black. H.C., Black’s Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American and English  Jurisprudence,  Ancient  and  Modern,  (6th  ed.),  St.  Paul,  Minn:  West Publishing, 1990.
BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2019. “Pedoman Evaluasi  Peraturan  Perundang-Undangan.” Kemenkumham .  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Ferry  Irawan  Febriansyah,  “Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia”, Jurnal Perspektif Vol. XXI No, 3 (September 2016).
Habibi  dan  Muchtar  Sani,  “Jalan  Panjang  Mengobati  Obesitas  Regulasi”, Jurnal  Legislasi Indonesia Vol. 19 No.2 (2022).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Husnayati Erni, Partisipasi Masyarakat  dalam Proses Pembentukan Undang-Undang No 17 Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan ,  Thesis,  Fak.  Hukum,Universitas Indonesia, 2004.
Ibnu Sina Chandranegara. “Bentuk-Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 26 (September 2019).
Indonesia,  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  UU  No.  12
Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Penjelasan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
Manan,  Bagir. Dasar-Dasar  Konstitusional  Peraturan  Perundang-Undangan  Nasional . Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994.
Mattalatta,  Andi.  “Politik  Hukum  Perundang-Undangan.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 6 (2009): 572.
Michel Bédard, “Omnibus Bills: Frequently Asked Questions”, Publication Paper No. 2012-
79-E, 1 Oktober 2012, online:
<https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/2012 79E#txt5>
Moh. Mahfud, MD. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi . Jakarta: Pustaka Na’a, I Gde Pantja Astawa dan Suprin. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia . Bandung: PT. ALUMNI, 2012.
Nur Aji Pratama, “ Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Jurnal Crepido Vol. 4 No. 2 (November 2022). Omnibus bills in theory and practice,” online: < https://www.thefreelibrary.com/Omnibus+bills+in+theory+and+practice.- a0328162667 >
Omnibus  regulation:  Council  adopts  new,  simplified,  agricultural  rules”,  online:  < https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/12/omnibus- regulation-council-adopts-new-simplified-agricultural-rules/ >
Omnibus  regulation:  simpler  rules  for  use  of  EU  funds  adopted”,  online:  < https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/16/omnibus- regulation-simpler-rules-for-use-of-eu-funds-adopted/ >
PE-CONS 56/17, online: < https://www.consilium.europa.eu/media/32072/pe00056en17.pdf >
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
Rizaty,  Monavia  Ayu. Hari  Konstitusi,  Berapa  Jumlah  Peraturan  di  Indonesia? ,  n.d. dataindonesia.id.
Saragih, Bintan R. Politik Hukum . Bandung: Utomo, 2006.
Supriyadi,  “Gagasan  Penggunaan  Metode  Omnibus  Law  dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No. 2 (2021).
Susi  Dwi  Harijanti,  Lailani  Sungkar,  Wicaksana  Dramanda.  “Laporan  Hasil  Penelitian Pengujian  Formil  Undang-Undang  oleh  Mahkamah  Konstitusi:  Urgensi  dan  Batu Uji.” Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.
Toruan, H.D.L., “Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model Omnibus Law”, Jurnal Hukum to-ra Vol. 3 No. 1 (2017). Turkey: Omnibus Bill Dated
11.09.2014”, online:
< https://www.mondaq.com/turkey/CorporateCommercial-Law/348688/Omnibus- Bill-Dated-11092014 >
Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law”, Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No. 1 (April 2020).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 35-58 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179