Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Islam Dan Politik Identitas :
Studi Tentang Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan Islam

## Syafitri Irwan
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Kantor Wilayah Kementrian Agama Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan syafitriirwan99@gmail.com

## Abstract
Identity politics in Indonesia can be filled with ethnicity, religion, and political ideology, so the problems in it are very complex. In general, the purpose of this research will be directed to  find  out,  first,  the  history  of  the  emergence  of  the  Islamic  Defenders  Front  (IDF) movement;  secondly,  the  thinking  of  the  Islamic  Defenders  Front  (IDF),  about  Islamic Education  (pluralism,  Pancasila,  NKRI,  Diversity  and  „amar  ma‟ruf  nahi  munkar).  This research  uses  Quintan  Wiktorowicz  social  movement  theory  to  study  IDF  as  a  mass  social movement based on Islamic ideology that tends to be "radical". While the approach used is the  historical  social  approach  to  study  the  history  of  IDF  as  a  movement  of  activism  and Gadamer's  hermeneutic  approach  to  analyze  the  messages  or  information  carried  by  IDF, particularly relating to Islamic education (Pluralism, Pancasila, NKRI, Diversity and Amar ma'ruf  nahi  munkar),  As  a  field  study  primary  data  was  collected  through  interview techniques with key informants through snowball sampling techniques for IDF management and  data  validity  checking  techniques  using  triangulation  techniques  and  content  analysis. The findings of this study are that as an Islamic social movement,  IDF has similarities with other  Islamic  organizations,  such  as  HTI,  FUI,  MMI,  JAT,  and  others.  However,  not infrequently  sometimes  they  have  different  goals,  and  do  not  have  a  uniform  pattern.  In connection  with  understanding  the  values  of  Islamic  education,  especially  Pancasila  they want  to  return  to  the  Jakarta  Charter.  Likewise  with  pluralism  they  reject  it  by  reason  of equating  all  religions,  but  they  accept  pluralism  in  relation  to  the  concept  of  diversity.  In terms of NKRI, they want the existence of NKRI Bersyari'ah and the concept of caliph which is similar to the Pope in the Vatican. But the concept of the Caliph they wanted was not the same as HTI. But the concept of the caliph in the conception of FPI after the arrival of Imam Mahdi.
Keywords : Islam, Identity Politics, Islamic Education, and FPI

## Abstrak
Politik identitas di Indonesia bisa bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik, sehingga permaslahan  di  dalamnnya  sangat  kompleks.  Secara  umum  tujuan  penelitian  ini  akan diarahkan  untuk  mengetahui, pertama, sejarah  munculnya  gerakan  Front  Pembela  Islam (FPI); kedua, pemikiran  Front  Pembela  Islam  (FPI),  tentang  Pendidikan  Islam  (pluralisme, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan „amar ma‟ruf nahi munkar ). Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Quintan Wiktorowicz untuk mengkaji FPI sebagai sebuah gerakan sosial massa  berbasis  ideologi  Islam  yang  cenderung  “radikal”.  Sedangkan  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  sosial  historis  untuk  mengkaji  sejarah  FPI  sebagai  gerakan aktivisme  dan  pendekatan  hermeneutik  Gadamer  untuk  menganalisis  pesan-pesan  atau informasi yang dibawa oleh FPI, khususnya berkaitan dengan pendidikan Islam (Pluralisme, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan Amar ma‟ruf nahi munkar ), Sebagai penelitian lapangan
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara ( interview ) dengan key informan melalui teknik  sampling snowball (bola  salju)  terhadap  pengurus  FPI  dan  teknik  pemeriksaan keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  dan content  analysis. Temuan  penelitian  ini adalah  sebagai  gerakan  sosial  Islam,  FPI  mempunyai  kesamaan  dengan  organisasi  Islam lainnya,  seperti  HTI,  FUI,  MMI,  JAT,  dan  lainnya.  Namun,  tak  jarang  terkadang  mereka berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Berkaitan pemahaman nilai-nilai pendidikan  Islam,  khususnya  Pancasila mereka ingin  kembali  ke  Piagam  Jakarta.  Demikian pula dengan pluralisme mereka mnolaknya dengan alasan menyamakan semua agama, tetapi mereka  menerima  pluralisti  dalam  kaitannya  dengan  konsep  kebhinekaan.  Dalam hal  NKRI mereka menghendaki adanya NKRI Bersyari‟ah dan konsep khalifah yang mirip dengan Paus di  Vatican.  Tapi  konsep  khalifah  yang  mereka  inginkan    tidak  sama  dengan  HTI.  Tetapi konsep khalifah dalam konsepsi FPI setelah datangnya Imam Mahdi.
Kata Kunci : Islam, Politik Identitas, Pendidikan Islam, dan FPI

## Latar Belakang
Kemajemukan Indonesia ini menjadi kekhawatiran dengan timbulnya politik identitas yang  akan  menghancurkan  integritas  umat  yang  telah  lama  dibangun  oleh  para founding fathers bangsa ini (Amy Gutmann, 2003: 168). Politik identitas dapat mencakup rasisme, bio- feminisme , environmentalism (politik  isu  lingkungan),  dan  perselisihan  etnis  (L.A. Kaufffman,  1990:  67-80).  Agnes  Heller  maupun  Donald  L  Morowitz  memaknai  politik identitas sebagai politik berbedaan (Muhtar Haboddin, 2012 : 110).
Secara  historis,  politik  identitas  di  Indonesia  bisa  bermuatan  etnisitas,  agama,  dan ideologi  politik.  Salah  satu  agenda  yang  mereka  perjuangkan  menjadikan  Islam  sebagai ideologi  utama  dalam  menyebarkan  gagasannya.  Sehingga  dalam  menyebarkan  gagasannya menimbulkan pertentangan antara agama di satu sisi dengan negara pada sisi lain (M. Rusli Karim, 1999: 21).
Dalam  lanskap  historis  Indonesia,  kesuburan  pelabelan  untuk  beberapa  gerakan Islam sebenarnya hanya muncul pada akhir 1990-an. Jatuhnya kekuasaan di Orde Baru pada tahun 1998 telah mengubah hubungan kekuasaan di arena politik Indonesia. Salah satu tanda perubahan ini adalah pembukaan ruang publik untuk aspirasi warga yang ingin menunjukkan identitas  politik  mereka  berdasarkan  alasan  primordial.  Namun,  setelah jatuhnya  Orde  Baru yang  ditandai  dengan  terbukanya  keran  demokratisasi  telah  menjadi  lahan  subur  bagi tumbuhnya  berbagai  gerakan  sosial-Islam,  termasuk  kelompok  Islam  radikal,  seperti  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), dan organisasi Islam radikal lainnya (Ismail Hasani (et.all.), 2011:  3).
Fenomena  radikalisme  di  kalangan  umat  Islam  sering  didasarkan  pada  pemahaman agama,  meskipun  pencetus  radikalisme  dapat  lahir  dari  berbagai  sumbu,  seperti  ekonomi,
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
politik, sosial dan sebagainya (Greg  Fealy dan Virginia Hooker, 2006: 4). Ketidakmampuan rezim  demokratis  mengelola  keamanan  dalam  negeri, memelihara  hukum,  menegakkan rule of law , membantu perbaikan dengan menawarkan layanan-layanan sosial, dan melaksanakan cita-cita  kemakmuran  adalah  salah  satu  pemicu  untuk  mobilisasi  kekerasan  kelompok- kelompok radikal (Julie Chernove Hwang, 2009:  161 dan 249).
Dalam  15  tahun  setelah  reformasi,  skala  kekerasan  dan  diskriminasi  yang  terjadi sebenarnya berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan tidak dapat dianggap sederhana. Denny JA Foundation mencatat bahwa kekerasan diskriminasi pasca-1998 telah menewaskan lebih  dari  10.000  orang.  Sejak  reformasi  1998,  ada  2.398  kasus  kekerasan.  Namun  yang dominan  bukan  lagi  kekerasan  ideologis  dalam  gaya  Orde  Baru.  Namun,  kekerasan primordial  disebabkan  oleh  perbedaan  identitas,  terutama  masalah  agama  /  agama  dan pemahaman etnis (Denny JA., 2012: 24). Dari 2.398 kasus diskriminasi kekerasan, sebanyak 65%  terjadi  untuk  kasus  perbedaan  agama  /  pemahaman  agama.  Konflik  Muslim  versus Kristen di Maluku, misalnya. Atau konflik antara Muslim versus Ahmadiyah di Mataram atau Cikeusik.  Atau  Konflik  antara  Muslim  dan  Syiah  di  Sampang.  Sebanyak  20%  kekerasan terjadi  untuk  kasus  perbedaan  etnis.  Misalnya,  kekerasan  antara  pendatang  Dayak  versus pendatang  Madura  di  Sampit.  Atau  kasus  kekerasan  massal  terhadap  etnis  Tionghoa  di Jakarta pada Mei 1998. Sebanyak 10 persen kekerasan terhadap gender atau wanita (Denny JA  dan  LSI  Community,  2012).  Kekerasan  ditemukan  dengan  mudah  dalam  agama  -  dan agama  dapat  dengan  mudah  menjadi  alat  (legitimasi)  untuk  penggunaan  kekerasan(Francois Houtart, 1997: 12).
Kekerasan dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa,  tetapi  juga  oleh  remaja  (Ruqaya  Imtiaz  et.all.,  2010:  99-108).  termasuk  tawuran antar-pelajar,  mahasiswa  dan  sebagainya  (Barakatu,  A.  R.,  2017:  193-205).  Hal  ini  tidak dapat  dilepaskan  dari  peranan  pendidikan.  Pendidikan  dan  lembaga  pendidikan  sangat berpeluang  menjadi  penyebar  benih  radikalisme  dan  sekaligus  penangkal  (baca: deradikalisasi)  Islam  radikal.  Studi-studi  tentang  radikalisme  dan  terorisme  mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam, sekolah-sekolah formal, dan Universitas yang membahas unsur-unsur  Islam  radikal, misalnya  mengajarkan  para  mahasiswa  untuk  tidak  menghormati bendera merah putih selama upacara bendera (http://www. uinjkt.ac.id/).
Penyusupan jaringan radikalisme terhadap lembaga-lembaga pendidikan memungkinkan  para  pelajar  rentan  direkrut  oleh  teroris.  Nasir  Abbas,  mantan  Pimpinan Jamaah  Islamiyah,  mengatakan,  keterlibatan  pelajar  dalam  aksi  terorisme  telah  dibuktikan
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
dengan  berhasilnya  aparat  berwenang  yang  mengungkap  sejumlah  remaja  yang  terlibat, termasuk pelajar SMA dan SMK (http://m.merdeka.com/).
Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Institut Studi Islam dan Perdamaian (LaKIP)  pada  Oktober  2010-Januari  2011,  menunjukkan  bahwa  590  guru  dari  total  2.639 guru  PAI  dan  993  siswa  Muslim  dari  total  611.678  sekolah  menengah.  siswa  sekolah  di Jabodetabek  adalah  responden.  Hasilnya  cukup  mengejutkan.  Mengenai  toleransi, misalnya, 62,7%  responden  guru  PAI  keberatan  dengan  pembangunan  tempat  ibadah  non-Muslim  di lingkungan  mereka,  sementara  siswa  yang  keberatan  40,7%.  Ketika  ditanya  apakah  non- Muslim menjadi kepala sekolah, 57,2% guru dan 45,2% siswa tidak setuju. Hasil penelitian juga  menunjukkan  bahwa  tingkat  dukungan  untuk  kekerasan  cukup  tinggi.  Demikian  juga, tingkat kesediaan mereka untuk terlibat dalam aksi kekerasan terkait dengan masalah agama ( Media Indonesia , 27 Februari 2011).
Bahkan  di  sejumlah  kampus  perguruan  tinggi  negeri,  kecenderungan  mahasiswa untuk  mendukung  radikalisme  juga  sangat  tinggi.  Ini  terungkap  dalam  sebuah  studi  di Kampus Islam yang melibatkan 2.466 sampel siswa dari berbagai lembaga tersier terkenal di Indonesia.  Ketika  para  siswa  ditanya  tentang  pelaksanaan  ma'ruf  nahi  munkar  amar  dalam bentuk tempat penyapuan  yang dianggap sebagai sumber tidak bermoral, mereka menjawab sebagai  berikut:  sekitar  65%  (1.594  responden)  mendukung  pelaksanaan  penyisiran  tidak bermoral,  18%  (  446  responden)  mendukung  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan sweeping.  Sekitar  11%  (268  responden)  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  mendukung sweeping, dan 6% sisanya (158 responden) tidak memberikan jawaban. Lebih lanjut, mereka yang  mendukung  alasan  sweeping  bahwa  kegiatan  sweeping  adalah  bagian  dari  perintah agama (88%), mendukung sweeping karena mereka berpikir bahwa pasukan keamanan tidak dapat menegakkan  hukum  (4%),  dan  karena  alasan  dekadensi moral  (8%)  (Abdullah  Fadjar dkk., 2007: 35) .
Temuan di atas, sebagaimana dilansir dalam penelitian LaKIP dan Laporan Penelitian Islam  Kampus  yang  dilakukan  oleh  Ditjen  Dikti  Depdiknas,  menunjukkan  kegagalan  guru agama  dalam  menumbuhkan  sikap  keberagaman.  Sikap  dan  gejala  radikalisme  pada  siswa dan  guru  PAI  mencerminkan  gaya  agama  yang  konservatif.  Akibatnya,  ada  kecenderungan diskriminatif  terhadap  posisi  perempuan  daripada  laki-laki  dan  aspirasi  penerapan  hukum agama dalam konteks Negara ( Media Indonesia , 27 Februari 2011).
Menurut  Haryatmoko  setidaknya  terdapat  3  (tiga)  alasan  mengapa  agama  memiliki kemungkinan  untuk  dijadikan  landasan  dan  pembenaran  tindak  kekerasan. Pertama ,  adalah karena fungsi agama sebagai ideologi. Kedua , adalah fungsi agama sebagai faktor identitas.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Dan ketiga ,  fungsi  agama  sebagai  legitimasi  etis  hubungan  antar  manusia.  Artinya,  dengan sejumlah alasan tersebut, potensi agama untuk diikutsertakan dalam tindak kekerasan sebagai „landasan dan legitimasi‟ menjadi sangat terbuka ( Kompas , edisi 17 April 2000).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dalam  konteks  problem  kekerasan  teologis,  maka penulis  ingin  menelusuri  lebih  jauh  pandangan  FPI  tentang  pendidikan  agama  (Islam). Pendidikan Islam yang dimaksudkan di sini adalah  pandangan FPI tentang aspek historisitas dan  normativitas  teologis  dari  sejumlah  isu  yang  berkembang  belakangan  ini.  Sejumlah  isu itu  dibagi  menjadi  dua  bagian:  isu  yang  berkaitan  dengan  aspek  historisitas,  yaitu pluralisme,  NKRI,  Pancasila  dan  kebhinekaan,  dan  isu  tentang  pandangan  teologis  FPI tentang amar ma‟ruf nahi munkar .
Penelitian  ini  penting  dilakukan  karena  selama  ini  FPI  dikenal  sebagai  kelompok Islam  radikal  yang  paling  kontroversial.  FPI  sering  kali  melakukan  berbagai  aksi “penertiban”  ( sweeping )  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  dianggap  bertentangan  dengan syariat Islam, khususnya di bulan Ramadlan. Terkadang tindakan sweeping ini berujung pada tindak kekerasan (Agus Ali Dzawafi, 201: 26).
Tindakan sweeping atau  sejenisnya  yang  dilakukan FPI  merupakan  manifestasi upaya  menegakkan amar  ma‟ruf  nahi  munkar sebagai  salah  satu  latar  belakang  berdirinya organisasi  ini,  dimana  sudah  merajalela  dan  menjamurnya  kemaksiatan  di  hampir  semua sektor  kehidupan  umat.  Tak  heran,  jika  Gerakan  Anti  Maksiat  dicetuskan  semenjak  FPI dideklarasikan  (Agus  Ali  Dzawafi,  201:  35).  Sehingga  FPI  tidak  dapat  dipungkiri  telah mendapat  stigma  negatif  sebagai  ormas  Islam  yang  sering  melakukan  kekerasan  atas  nama agama (Zachary Abuza,  2007: 66). Namun bila diamati seiring berjalannya waktu dan proses pendewasaan  pemikiran,  FPI  telah  banyak  melakukan  pembenahan  dalam  aksi  dakwahnya. Hal  ini  tidak  lepas  dari  berbagai  kritikan  dan  sorotan  yang  ditujukan  kepada  FPI  yang mengatasnamakan Islam, tetapi cara dakwahnya juga banyak ditentang oleh kalangan muslim Indonesia.
Terkait toleransi umat beragama, sebetulnya FPI sangat menghargai pluralitas agama sebagai sebuah keniscayaan, seperti halnya perbedaan keyakinan atau agama sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sebab sejak dahulu hampir semua agama di dunia telah tumbuh dan  berkembang  di  Indonesia.  Tetapi  mereka  menolak  pluralisme  yang  diasumsikan  bahwa semua  agama  adalah  sama.  Menurut  FPI,  apa  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi pluralitas  adalah  mempromosikan  toleransi,  tetapi  tanpa  mengorbankan  iman  (Isnul Rahmawati  dan  Dwi  Asih,  2018:  11).  Pandangan  FPI  tentang  pluralisme  sejalan  dengan „Keputusan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  7/MUNAS  VII/MUI/II/2005  Tentang
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Pluralisme,  Liberalisme,  dan  Sekularisme,  tertanggal  29  Juli  2005  bahwa  pengharaman pluralisme  disebabkan  karena  pluralisme  adalah  paham  yang  menyamakan  semua  agama” (Budhy Munawar-Rachman, 2010: 537).
Selain  pluralisme,  FPI  juga  mempertanyakan  Pancasila.  Bagi  FPI,  Pancasila  berasal dari referensi moral kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman kuno, setidaknya sejak era Majapahit.  Hanya  saja  Pancasila  yang  dimaksud  pada  saat  itu  hanya  sesuai  dengan  standar moral  masyarakat.  Sedangkan  Pancasila  yang  dimaksud  hari  ini  adalah  Lima  Dasar  Negara Indonesia.  Sejak  Republik  Indonesia  diproklamirkan  telah  terjadi  tarik  menarik  antara kelompok Islam dan kelompok sekuler dalam menafsirkan Pancasila. Kelompok sekuler yang Islamiphobia  selalu  menolak  penerapan  Syariah  Islam  di  Indonesia  dalam  berbagai  cara seperti  menetralisir  Pancasila  secara  berlebihan,  sehingga  mereka  selalu  mempertentangkan Islam  dengan  Pancasila.  Selama  masa  ini,  penafsiran  Pancasila  selalu  dipaksa  untuk mengikuti kehendak pihak berwenang. Pancasila hanya digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan dan memperkuat kekuasaan (Muhammad Rizieq Syihab, 2012).
Demikian  pula  NKRI  dan  Kebhinekaan.  FPI  mengusung  jargon  NKRI  bersyariah. Artinya,  NKRI  yang  beragama,  bukan  ateis  atau  komunis  yang  tanpa  agama.  Dalam  NKRI bersyariah menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing  (https://pinterpolitik.com/mewujudkan-nkri-bersyariah/).  Namun,  menurut Alwi  Shihab, kalau dikatakan  NKRI bersyariah, maka berarti tidak inklusif. Sehingga kalau ada  ide  baru  untuk  menjadikan  NKRI  bersyariah,  maka  seakan-akan  kelompok  Islam  ingin mengesampingkan atau mengeluarkan kelompok nonmuslim dari negara ini (https://www.tagar.id/konsep-nkri-syariah-dalam-pandangan-alwi-shihab). Merujuk pada pemikiran  Alwi  Shihab  dapat  diartikan  bahwa  NKRI  bersyariah  sesungguhnya  menafikan kebhinekaan  bangsa  Indonesia  dimana  Pancasila  telah  menjadi  titik  temu  yang  dirumuskan oleh pendiri bangsa ini.
Sejumlah  penelitian,  sejauh  yang  dapat  ditunjukan,  mengenai  Islam  dan  Politik Identitas Pasca Orde Baru belum pernah dilakukan, baik oleh lembaga maupun oleh individu. Disertasi ini akan memperkuat atau mempertanyakan secara kritis-akademis sejumlah metode atau pemikiran yang sebelumnya sudah ditulis oleh pemikir Islam lain.
Pertama, buku  “Radikalisme  Retoris”  (Jakarta:  Bumen  Pustaka  Emas,  2012)  yang ditulis  oleh  Fathurin  Zen.  Buku  ini  memberikan  penjelasan tentang  analisis  retorika  politik: bagaimana  elit  parpol  Islam  menggunakan  pernyataan-pernyataan  politik  mereka  tentang radikalisme  Islam  dilihat  dari  model  pemanfaatan  perangkat  retorika  pada  umumnya  serta perangkat retorika Islam.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Kedua, buku  yang  ditulis  oleh  Khamami  Zada,  “Islam  Radikal  Pergulatan  Ormas- ormas  Islam  Garis  Keras  di  Indoensia”  (Bandung:  Teraju,  2002).  Buku  ini  bergerak  pada dataran pemikiran jatuhnya rezim Orde Baru yang telah dimanfaatkan secara amat baik oleh kelompok  Islam  Radikal  untuk  bangkit.  Kebangkitannya  ditandai  dengan  maraknya organisasi  “garis  keras”  dalam  gerakan  Islam  seperti,  Front  Pembela  Islam  (FPI),  Laskar Jihad Ahlussunnah Waljamaah, Hizbut Tahrir, HAMMAS, Ikhwanul Muslimin, dan Majelis Mujahidin.
Ketiga, buku  yang  ditulis  oleh  Haedar  Nashir,  ”Gerakan  Islam  Syariat:  Reproduksi Salafiyah  Ideologis  di  Indonesia”  (Jakarta:  PSAP  dan  RMBooks,  2007).  Buku  ini  awalnya merupakan disertasi pada Universitas Gadjah Mada, 2005. Haedar Nashir menulis isu  sekitar sekularisme atau masalah hubungan Islam dan negara yang wujud dalam masalah perdebatan syariat Islam di Indonesia akhir-akhir ini.
Keempat, buku  ”Politik  Identitas  dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita”  (Jakarta: Paramadina, 2010) yang ditulis oleh Ahmad Syafii Maarif dan sejumlah penanggap. Buku ini bermula dari orasi ilmiah yang disampaikan  Ahmad Syafii Maarif, dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML), di Universitas Paramadina. Buku ini berisi orasi ilmiah Syafii  Maarif  yang  kemudian  mendapat  tanggapan  dari  sejumlah  komentator  dan  kini diterbitkan dalam bentuk buku.
Kelima, Saeful  Anwar,  “Pemikiran  dan  Gerakan  Amar  Ma‟Ruf  nahi  Munkar  Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012 (Dalam Teosofi, Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam,Volume  4,  Nomor  1,  Juni  2014).  Artikel  tersebut  menjelaskan  bahwa  konsep  amr ma‟rûf dan nahi munkar adalah dua konsep utama dalam gerakan FPI. Apa pun yang mereka lakukan  dalam  bentuk  bacaan  atau  tindakan  di  jalanan,  tidak  dapat  dipisahkan  dari  dua konsep.  Kategori  ma  andr  andf  dan  kejahatan  didefinisikan  oleh  FPI,  di  samping  bidang agama.  mencakup  bidang  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya.  Cara  FPI  melaksanakan gerakan  dakwah  adalah  dengan  merekrut,  memperbarui  dan  membangun  jaringan  interaksi sosial.
Keenam , Machfud Syaefudin, “Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)” (Dalam Jurnal Ilmu Dakwah , Vol. 34, No.2, Juli - Desember 2014). Dalam artikel itu dijelaskan  bahwa  cara  berdakwah  para  anggota  FPI  yang  radikal,  sering  menimbulkan terkejut  banyak  orang,  terutama  dalam  menerapkan  "amar  ma'ruf  nahi  munkar".  Tindakan radikal yang dilakukan oleh FPI telah menyebabkan rasa takut, bahkan melanggar hak asasi manusia  (HAM)  untuk  beberapa  anggota  masyarakat.  Dengan  demikian,  simbol  dan
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
propaganda  tentang  "amar  ma'ruf  nahi  munkar"  perlu  dipertimbangkan  berdasarkan  kondisi sosial masyarakat.
Ketujuh ,  Abdul  Hakim  Wahid,  “Model  Pemahaman  Front  Pembela  Islam  (FPI) Terhadap Al-Qur‟an Dan Hadis” (Dalam Jurnal Reflesi, Volume 17, Nomor 1, April 2018). Dalam  artikel  itu  dijelaskan  bahwa  FPI  telah  memahami  al-Qur‟an  dan  Hadits  secara kontekstual,  namun  tidak  maksimal  dalam  penafsirannya,  sehingga  memasukkan  ormas  ini dalam  kelompok  fundamentalis  yang  cenderung  melakukan  kekerasan  dalam  mencapai tujuannya  yaitu  pemberatasan  maksiat.  Dalam  metode  dakwah,  apa  yang  dilakukan  FPI  itu masih kurang tepat, karena kekerasan akan membuat orang menjauh sedangkan kelembutan dan  metode  hikmah  akan  lebih  menarik  banyak  orang  terhadap  Islam.  Dalam  hal  ini sebetulnya  keberadaan  FPI  ada  sisi  baiknya  juga,  dengan  bukti  banyak  ulama  yang mendukungnya  karena  memiliki  pandangan  yang  sama  bahwa  sesuai  kenyataan  aparat penegak  hukum  belum  mampu  memberantas  kemunkaran,  akan  tetapi  karena  oknum anggotanya  yang  terkadang  melampaui  batas  dalam  tindakannya,  sehingga  menghilangkan tujuan  baiknya,  dan  menyebabkan  Islam  berada  dalam image negatif  dan  identik  dengan simbol  kekerasan.  Dalam  pergerakannya  FPI  tidak  murni  hanya  untuk  membela  Islam,  tapi juga  dalam  rangka  membela  penguasa  yang  memberikan  dukungan  di  belakangnya,  yang menggunakan metode konflik ditengah masyarakat dengan kekerasan atas nama agama yang dipraktekkan oleh FPI untuk dapat mengembalikan kekuasaan mereka kembali.
Berdasarkan  penelusuran  tinjauan  pustaka  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sejauh ini  belum  ada  kajian  yang  serius  mengenai  pemikiran  FPI  mengenai  pendidikan  Islam (pluralisme, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan Amar ma‟ruf nahi munkar ) dalam kaitannya dengan  FPI  sebagai  politik  identitas  dimana  ia  sangat  “getol”  memperjuangkan  penegakan syariat  Islam.  Diharapkan  disertasi  ini  dapat  mengisi  kekosongan  tersebut,  sehingga menyumbangkan informasi pada perkembangan pemikiran Islam di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya  betapa  pentingnya  para  pemikir  Islam  mendalami  lebih  lanjut tentang  penguatan pendidikan  Islam  dalam  memecahkan  masalah  krisis  umat  Islam  terkait  isu-isu  agama  dan hal-hal lain yang melatari gerakan aktivisme Islam belakangan ini.
Di sinilah letak pentingnya penelitian ini sebab selama ini penelitian yang ada lebih cenderung  pada  motif  perjuangan  penegakkan  agama  sebagai  faktor  penting  daripada  yang lain,  dan  belum  ada  satu  kerangka  yang  mampu  menghubungkan  semua  elemen  yang sejatinya  berkait-kelindan  secara  simultan  dalam  menjelaskan  gerakan  aktivisme  Islam. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  fokus  utama penelitian  ini  mengkaji  dan  menemukan  pemikiran  FPI  sebagai  gerakan  sosial  yang  berciri
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
khas  politik  identitas  tentang  pendidikan  Islam  yang  berkaitan  dengan  isu  pluralisme, Pancasila, NKRI, Kebhinekaan dan Amar ma‟ruf nahi munkar ).

## Kerangka Teori
Dalam  artikel  ini  menggunakan  teori  gerakan  sosial  Quintan  Wiktorowicz.  Dalam teori  gerakan  sosial,  Quintan  Wiktorowicz  (2007), Islamic  Activism:  A  Social  Movement Theory  Approach. Teori  ini  digunakan  untuk  mengkaji  FPI  sebagai  sebuah  gerakan  sosial massa berbasis ideologi Islam yang cenderung “radikal”. Dengan teori ini menawarkan cara pandang  baru  dengan  melihat  berbagai  sudut  pandang  dari  motif  gerakan  aktivisme  Islam melalui  sudut  pandang  teori  gerakan  sosial.  Buku  ini  akan  berpengaruh  besar  pada  dua wilayah penelitian yang makin penting belakangan ini: teori gerakan sosial dan kajian tentang gerakan-gerakan aktivis Islam.
Teori gerakan sosial mampu menganalisa fenomena gerakan aktivisme Islam secara komparatif melalui beberapa ciri umum yang biasa ada dalam gerakan sosial pada lazimnya. Penelitian  berbasis  agama  yang  melihat  ajaran  dan  lembaga  keagamaan  sebagai  faktor penting  dalam  menginspirasi  gerakan  aktivisme  Islam,  ternyata  belum  mampu  menjelaskan adanya kelompok lain yang mempelajari agama dan kitab yang sama, tetapi tidak mau terlibat dalam kegiatan aktivisme itu.
Teori  gerakan  sosial  ini  mencoba  menjembatani  hal  itu  dengan  melihat  beberapa unsur  yang  mempengaruhi  gerakan  di  atas. Pertama, mobilisasi  sumber  daya.Dalam  dunia gerakan sosial dikenal TMSD (Teori Mobilisasi Sumber Daya). Dalam teori ini, rasa kecewa akibat  proses  peminggiran  dari  modernisasi  yang  dirasakan  oleh  khalayak  banyak,  tidak cukup  memancing  emosi  seseorang  untuk  melakukan  aksi  kekerasan.  Justru  ada  faktor  lain yang  menarik  perasaan  itu  sehingga  menjadi  kesadaran  bersama  yang  bisa  memunculkan mobilisasi secara terorganisir dengan baik. Di sinilah perlunya variabel-variabel yang mampu menghubungkan perasaan kecewa menjadi aksi yang terorganisir. Perlunya sumberdaya dan struktur-struktur mobilisasi dalam bentuk organisasi formal maupun non formal yag berperan signifikan  dalam  mengaktualisasikan  kekecewaan  tersebut  menjadi  gerakan  massif  dan terorganisir.
Tulisan Nelson A. Pichardo yang bertajuk New Social Movements: A Critical Review , lengkapi teori di atas. Nelson "menggugat" Pendapat umum tentang perbedaan sosial dengan gerakan  sosial  kontemporer.  Menurutnya,  ada  dua  ciri  menonjol  yang  kerap  diangkat  oleh pengamat  tentang  perbedaan,  pertama,  gerakan  sosial  baru  yang  unik,  terutama  jika  dilihat dari ideologi, tujuan, tantangan dan organisasi serta mengaktifkannya. Kedua, gerakan sosial
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
baru  adalah  produk  masyarakat  pasca-industri,  di  mana  masalah  yang  diangkat  tidak  lagi tentang redistribusi ekonomi, masalah politik seperti hak "minoritas", subkultur, lingkungan, perdamainan dan lain-lain (Nelson A. Pichardo, 1997: 411).
Melalui teori di atas, penelitian ini menggali dan mensistematisasikan pemikiran dan gerakan  aktivisme  Islam,  yaitu  Front  Pembela  Islam  (FPI),  yang  sering  memperjuangkan formalisasi syariat Islam sebagai sistem Negara.

## Metode Penelitian
P enelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan,  yaitu  peneliti  melakukan  penelitian langsung  ke  objek  penelitian  untuk  memperoleh  dan  mengumpulkan  data.  Penelitian  yang dilakukan di lapangan adalah untuk menguji masalah yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur data  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata tertulis atau  lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Margono, 1997: 36). Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat  analisis deskriptif kualitatif. Artinya,  peneliti menganalisis dan menggambarkan  penelitian  secara  objektif  dan  mendetail  untuk  mendapatkan  hasil  yang akurat.
1. Pendekatan
a.  Pendekatan Sosial Historis (Social Historical Approach)
Pendekatan  ini  digunakan  untuk  menelusuri  sejarah  perkembangan  pemikiran  Islam dan pertumbuhan pemikiran sosial-politik pasca-Orde Baru, termasuk sejarah pendirian FPI, sehingga  muncul  berbagai  karakter  dominan.  Karena  melalui  sejarah  dapat  ditelusuri  asal mula situasi yang melahirkan sesuatu atau ide dari seorang tokoh, melalui sejarah juga dapat dilihat  bahwa  seorang  tokoh  dalam  melakukan  atau  berpikir  sebenarnya  dipengaruhi  oleh dorongan dari dirinya sendiri dan dorongan dari luar (Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, 1989: 73).
b.  Pendekatan Hermeneutik Gadamer
Di sini hermeneutika lebih merupakan upaya untuk memahami dan menafsirkan teks dan memahami realitas yang sedang dibahas atau dinamika kombinasi berbagai faktor  dalam suatu bahasa. Model hermeneutik Gadamer memiliki sifat keterbukaan terhadap "yang lain", apa  pun  bentuknya,  terutama  terhadap  teks(Mudjia  Rahardjo,  2007).  Dengan  demikian, metode  Gadamer  sangat  mungkin  digunakan  secara  bebas  sebagai  pendekatan  untuk menganalisis suatu teks, dalam bentuk apa pun teks tersebut.
Berangkat  dari  pemahaman  di  atas,  Hermeneutika  Gadamer  cukup  relevan  sebagai pendekatan  untuk  mengeksplorasi  dan  mensistematisasikan  pemikiran    FPI,  khususnya
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
berkaitan  dengan  pendidikan  Islam  (Pluralisme,  Pancasila,  NKRI,  Kebhinekaan  dan Amar ma‟ruf nahi munkar ) yang menjadi obyek pembahasan disertasi ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  dan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data primer dan sumber data sekunder. Menurut Lofland & Lofland sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong,  sumber  data  primer  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata.  Kata-kata  orang yang diwawancarai merupakan sumber data primer. Sedangkan data dokumentasi merupakan sumber data tambahan atau sumber data sekunder (Lexy J., Moleong, 1996: 112).
Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara ( interview ) dengan key informan melalui  teknik  sampling snowball (bola  salju)  terhadap  pengurus  FPI.  Teknik  sampling snowball adalah metoda sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden  ke  responden  yang  lainnya.  Sedangkan  data  yang  diperoleh  dari  sumber  primer kemudian  didukung  dan  dikomparasikan  dengan  data  sumber  sekunder  yang  dikumpulkan melalui studi literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Teknik  Analisis Data
Teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  penelitian  ini  menggunakan  teknik triangulasi. Menurut  Moleong,  teknik  ini  digunakan  untuk  menguji  keabsahan  data  dengan membandingkan  antar  sumber  yang  berbeda.  Dalam  penelitian  ini,  triangulasi  digunakan dengan  memeriksa  derajat  keabsahan  data  temuan  dengan  membandingkan  antar  metode yang digunakan, antar sumber data dan antar konteks ketika data diperoleh. Hal ini dilakukan secara  terus  menerus  selama  pelaksanaan  penelitian  di  lapangan,  baik  ketika  akan dilaksanakan analisis data dan saat sedang melakukan analisis data itu sendiri. Dari proses ini tidak  hanya  keabsahan  data  yang  diperoleh,  tetapi  juga  data  tambahan  atau  data  yang menjelaskan secara lebih mendalam (Lexy J., Moleong, 1996: 178).
Selanjutnya, dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis isi. Metode analisis isi  ( content  analysis )  (Fred  N.  Kerlinger,  1973:  525).  dipergunakan  untuk  mengkaji  dan mendalami mengenai konsepsi pluralisme, NKRI, Pancasila, kebhinekaan, dan amar ma‟ruf nahi  munkar .  Pelopor  analisis  isi  adalah  Harold  D.  Lasswell,  yang  mempelopori  teknik symbol coding , yaitu mencatat  pesan  secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Stefan Titscher,  dkk,  2009:  96).  dan  ini  erat  hubungannya  dengan  teori  gerakan  sosial  Quintan Wiktorowicz  dan  pendekatan  hermeneutika    Hans-Georg  Gadamer.  Metode  analisis  isi menuntut pola kerja yang objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178

## Hasil dan Diskusi
A. Pemikiran FPI Tentang Kebhinekaan dan Pluralisme
lndonesia  dikenal  sebagai  negara  majemuk,  karena  memang  sejarah  dan  senyatanya membuktikan bahwa majemuk adalah keberadaannya. Komponen pulau  dan berbagai ragam budaya, bahasa, agama, suku, lengkap menjadi ramuan kemajemukan Indonesia (Avruch, K. 2003:  351-371).  Namun,  kenyataan  empiris  membuktikan  bahwa  tuduhan  bahwa  agama terlibat dalam memicu konflik dan sebagai sumber konflik antara komunitas agama memang sulit untuk diperdebatkan. Sungguh ironis, karena agama di satu sisi mengajarkan dan sangat membutuhkan  komunitas  yang  religius,  damai,  penuh  kasih,  welas  asih,  dan  saling membantu; tetapi di sisi lain kondisi objektif masyarakat jauh dari tatanan agama yang ideal (http://staff.uny.ac.id/).
Indonesia  sebagai  negara  yang  berbhineka  tunggal  ika  merupakan  realitas  yang memang  ada  semenjak  bangsa  ini  dilahirkan.  Berbagai  pulau  dan  berbagai  ragam  budaya, bahasa,  agama,  suku,  lengkap  menjadi  ramuan  kebhinekaan  Indonesia.  Kebhinekaan  ini membawa sebuah konsekuensi untuk menjadi negara yang multikultur dan plural. Tapi untuk merespon karakter masyarakat yang majemuk seperti Indonesia dengan beragam budaya atau etnik,  konsep  yang  paling  tepat  adalah  multikulturalisme.  Karena  meskipun  hampir  sama definisi,  antara  multikulturalisme  dan  pluralisme  atau  polikulturalisme  mempunyai  makna yang berbeda (Avruch, K. 2003: 351-371).
FPI melalui pendirinya Habib Rizieq mengakui akan adanya pluralitas. Kebinekaan dalam  kehidupan  umat  manusia  merupakan  sesuatu  yang  niscaya,  sebagaimana  Allah  telah berfirman  bahwa  apabila  Tuhan  berkehendak  menjadikan  umat  yang  satu  pasti  itu  akan terwujud,  sehingga  perbedaan  baik  itu  agama,  adat  istiadat  dan  ras  merupakan sunnatullah (Muhammad Rizieq Syihab, 2012, 131).
Pluralisme, bagi aktivisme Islam termasuk FPI, merupakan pemahaman yang keliru terhadap  teks  kitab  suci.  Bagi  aktivis,  pluralisme  disamakan  dengan  “semua  agama  sama” dan itu perbuatan yang haram. Seperti dituturkan Ketua Umum FPI ;
“Pluralisme  itu  ajaran  yang  menganggap  semua  agama  sama.  Itu  haram  sebab  agama  yang paling  benar  adalah  Islam.  Kalau  pluralitas  itu  FPI  mengakui  sebab  pluralistik  merupakan keniscayaan dan FPI sangat menghargai perbedaan dan toleransi agama. Jadi jangan anggap FPI anti toleransi, FPI sangat menghargai pluraistik dan kebhinekaan. Buktinya, Habib Rizieq pernah  belajar  di  skolah  Kristen  Bethel  di  daerah  Petamburan  ini”  (Wawancara,    Ahmad Sobri Lubis,  2 Oktober 2019).
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Pluralisme  muncul  karena  adanya intervensi  nalar  terhadap teks.  Dan  menurut  FPI disebabkan  pemahaman  masyarakat  yang  lepas  dari  kendali  agama.  Perkembangan  historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci (Martin E. Marty dan R. Scott Appleby, 1997: 429).
FPI mengakui akan perbedaan dan kemajemukan dan tidak pernah melarang untuk berbuat baik kepada siapa pun selama ia tidak memerangi umat Islam. Rizieq membedakan antara  pluralitas  dan  pluralisme.  Pluralitas  merupakan  kebinekaan,  keragaman  dan kemajemukan, yang niscaya  adanya. Pluralisme adalah  mencampuradukan aqidah,  sehingga menyesatkan  (Muhammad  Rizieq  Syihab,  2012,  135-137).  Pluralisme  menganut  paham relativisme, sehingga menolak adanya kebenaran mutlak dalam keyakinan beragama.
Pluralisme  melarang  penganut  suatu  agama  mengklaim  hanya  agamanya  yang benar.  Jadi,  jelas  Rizieq,  pluralisme  tidak  lain  dan  tidak  bukan  hanya  merupakan  madzhab pembenaran semua agama dan pembenaran semua penyimpangan agama, serta pemerkosaan terhadap  kebebasan  umat  manusia  dalam  membenarkan  agamanya  dan  dalam  menolak kebenaran  agama  lain  yang  tidak  diyakininya.  Ironisnya,  terang  Rizieq,  pluralisme  merusak agama dengan mengatasnamakan agama (Muhammad Rizieq Syihab, 2012, 134).
Rizieq  mengakui  akan  perbedaan,  sebagaimana  ia  menukil  al-Qur‟an  yang menyatakan  bahwa  Allah  telah  menciptakan  manusia  terdiri  dari  perempuan  dan  laki-laki, berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku,  dengan  prinsip  untuk  saling  mengenal,  seperti ditegaskan  dalam  al-Qur‟an,  surah  al-Hujurat:  13.  Islam  menurut  Rizieq  tidak  pernah melarang untuk berbuat baik kepada siapa pun selama ia tidak memerangi umat Islam (QS. al-Mumtahanah: 8-9).
Rizieq  memahami  bahwa  Islam  adalah  agama  kebebasan  yang  hakiki.  Islam membebaskan  setiap  manusia  untuk  memilih  dan  meyakini  agama  tertentu,  akan  tetapi menurut Habib Rizieq, Islam pun memberi kebebasan untuk menolak kebenaran agama lain yang  tidak  diyakini  (Muhammad  Rizieq  Syihab,  2012,  132).  Persoalannya  adalah  apabila perbedaan itu menimbulkan konflik yang bersifat kekerasan fisik. Dalam realitas sosial, FPI tak jarang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama.  FPI, misalnya, kembali menjadi sorotan setelah terlibat dalam bentrokan dengan Aliansi Nasional untuk Kebebasan Beragama atau Kepercayaan (AKKBB) di sekitar Monas pada 1 Juni 2008. Bentrokan ini terjadi karena perbedaan pandangan tentang Ahmadiyah. Di satu sisi, FPI memandang Ahmadiyah sebagai bid'ah  yang  tidak  bisa  hidup  di  Indonesia.  Padahal  di  sisi  lain,  AKKBB  mengadvokasi Ahmadiyah  (Ghanea-Hercock, N., 2013).
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Karena  melibatkan  kelompok  agama  dalam  Islam,  penggunaan  kekerasan  yang dilakukan oleh FPI, mempengaruhi citra Islam dalam penegakan HAM. Bahkan, baik sebagai agama  maupun  sebagai entitas  sosial,  Islam  diharapkan  mampu  mengembangkan komitmen moral dan sosial untuk implementasi HAM. Islam sebagai agama bersama dengan agama lain memiliki  perbedaan  dalam  memandang  isu  yang  ada.  Penerimaan  Islam  atas  hak  asasi manusia  juga  tidak  berjalan  mulus.  Beberapa  literatur  yang  meneliti  hubungan  antara  Islam dan  hak  asasi  manusia  mengungkapkan  perlawanan  yang  ditunjukkan  oleh  beberapa  ulama dan negara-negara Muslim terhadap hak asasi manusia.

## B. Pemikiran FPI Tentang Pancasila
Namun,  setelah  era  reformasi,  keran-keran  yang  lebih  terbuka  untuk  demokratisasi dan  liberalisasi  politik  diikuti,  terutama  pada  masa  pemerintahan  Presiden  B.J.  Habibie dengan penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya prinsip dari setiap organisasi. Sebagai  hasilnya,  ini  memberikan  kesempatan  untuk  mengadopsi  prinsip-prinsip  ideologi lain,  terutama  yang  didasarkan  pada  agama  yang  masih  bercita-cita  untuk  mengembalikan "tujuh kata" dalam sila pertama sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Jakarta. Terlebih lagi, kondisi  seperti  itu  diperburuk  karena  kegagalan  pemerintah  dalam  mengelola  negara  yang dilihat  oleh  sebagian  umat  Islam  sebagai  kesalahan  dalam  memilih  bentuk  dan  ideologi negara. Bagi sebagian Muslim, Republik Kesatuan Indonesia (NKRI) seharusnya diganti oleh pemerintah  Khilafah  Islam  dengan  mengganti  Pancasila  dengan  syariah  Islam  sebagai ideologi negara.
Keinginan  untuk  mengganti  Pancasila  dengan  ideologi  syariah  Islam  tampaknya menjadi  "daur  ulang"  historis  di  mana  perdebatan  tentang  filsafat  dasar  tidak  pernah  surut sepanjang  zaman.  Perdebatan  antara  dua  kutub  -  Islamis  dan  Nasionalis  -  secara  ideologis telah  diperdebatkan  sejak  awal  kemerdekaan,  ketika  merumuskan  dasar  negara,  periode Demokrasi  Liberal selama Majelis Konstituante yang merumuskan dasar-dasar dasar negara sebelum  Presiden  Soekarno  akhirnya  memutuskan  Keputusan  Presiden  5  Juli  1959. Perdebatan  antara  dua  kutub  ideologis  tidak  hanya  berhenti  di  tingkat  negara,  tetapi  juga muncul di tingkat orang-orang  yang percaya pada Pancasila sebagai konsep akhir dan suara bulat.  Tapi,  di  kutub  lain,  kutub  yang  memperjuangkan  konsep  Islam  sebagai  konsep  yang harus diletakkan dan diperjuangkan sebagai landasan filosofis negara.
Salah satu ormas Islam yang ingin mengganti Pancasila dengan syar‟at Islam adalah FPI. Dalam amanatnya, Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab  pada saat acara perayaan HUT RI  ke-  74  dan  MILAD  FPI  ke-21  di  Stadion  Rawa  Badak  Jakarta  mengatakan;  “Pancasila
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
adalah  dasar  Negara.  Oleh  sebab  itu,  ayo  pertahankan  PANCASILA  sebagai  DASAR NEGARA.  Jangan  pernah  mau  jadikan  PANCASILA  sebagai  PILAR  NEGARA.  Hati-hati, Dasar  Negara  adalah  FONDASI  yang  tidak  mudah  dibongkar,  sedang  Pilar  Negara  hanya sekedar  TIANG yang  mudah  dirobohkan. Karenanya,  pergeseran  PANCASILA  yang berintikan KETUHAHAN YME dari Dasar Negara menjadi Pilar Negara patut dicurigai sbg Gerakan  Perselingkuhan  antara  Komunis  Sosialis  &  Liberal  Kapitalis  utk  menghilangkan TAUHID  &  SYARIAH  dari  Ruh  Pancasila"  (http://www.fpi-online.com/2019/08/pancasila- adalah-dasar-negara-bukan.html?m=1).
Terlepas  dari  “tuduhan”  Habib  Rizieq  adanya  gerakan  perselingkuhan  antara komunitas  sosialis  dan  liberal  untuk  menghilangkan  syari‟ah  dari  ruh  Pancasila  yang  jelas para founding  father bangsa  ini  berpendapat  bahwa  Pancasila  merupakan  dasar  negara. Artinya  ideologi  Pancasila  menjadi  landasan,  panduan  dan  pedoman  resmi  kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, sejak pertama kali didirikan telah menetapkan Pancasila sebagai  dasar  negara  sekaligus  ideologi  negara.  Kita,  rakyat  Indonesia  sudah  selayaknya menempatkan  Pancasila  di  posisi  yang  luhur  dan  mulia,  namun  bukan  berarti menuhankannya.
Senada  dengan  pendapat  Habib  Rizieq,  Ketua  Umum  FPI  Ahmad  Sobri  Lubis  juga mengatakan; “Pancasila ada banyak versinya. Namun bagi FPI Pancasila yang diakui adalah Pancasila  yang  diciptakan  oleh  umat  Islam.  Pancasila  yang  telah  disepakati  pada  saat  ini masih  relevan  dan  cocok  pada  FPI.  FPI  tentunya  harus  menjunjung  tinggi  Pancasila  itu” (Wawancara, Sobri Lubis, 2 Oktober 2019).
Pancasila  sebagai  pilar  bangsa,  seperti  dituduhkan  Habib  Rizieq,  juga  dikritik  oleh para  ahli,  di  antaranya;  Kaelan  mengawali    kritiknya  atas  empat  pilar  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  dengan  menunjukkan  bahwa  istilah  empat  pilar  mengalami  problem fundamental menyangkut sistem epistemologisnya. Argumen yang ditunjukkan oleh  Kaelan: pertama ,  frasa  empat  pilar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tidak  memenuhi  kaidah gramatikal  atau    tidak  lazim. Kedua ,  menyamakan    kedudukan  dan  fungsi  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  1945,  Bhinneka    Tunggal  Ika,  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia menjadi suatu  varian  yang  sama. Artinya, baik  Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal  Ika,  dan  NKRI  merupakan    unsur  kategori  yang  sama. Ketiga ,  kekeliruan  dalam memahami    pengetahuan  tentang  Pancasila,  UUD    1945,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  NKRI dengan mencampuradukkan antara nilai, norma, dan kehidupan praksis terhadap  keempat hal tersebut  dalam  kehidupan    masyarakat  telah  menimbulkan    pertanyaan  dan  memperlemah rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Kaelan, 2012: 6-17).
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Selain Kaelan, terdapat sebuah  artikel yang ditulis oleh Sidik berjudul “Menggugat Empat Pilar Kebangsaan” yang dimuat media online kompasiana.com. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan hanya berhenti sampai  ranah kognitif (pengetahuan) saja, belum  mampu  sampai  pada  ranah  afektif  (sikap)  dan  psikomotorik  (perilaku)  secara menyeluruh.  Hal    tersebut  terbukti  dari  konflik  berbau    SARA  masih  terjadi,  perlindungan terhadap warga negara belum  sepenuhnya berlaku asas equality before  the law (persamaan di depan hukum).  Selain itu, pengistilahan empat pilar  menimbulkan keambiguan.
Darmanto  dalam  artikelnya  pada  harian  Kedaulatan    Rakyat  (19  Juni  2013:12) berjudul    “Media  dan  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  menjelaskan  seandainya    secara kebahasaan memang benar  bahwa pilar dapat berarti “dasar”, tetapi  menyejajarkan Pancasila dengan  UUD    1945,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  NKRI    jelas  merupakan  kekeliruan.  Kalau hal  itu dilakukan oleh masyarakat biasa,  tentu dampaknya tidak begitu besar,  namun ketika kekeliruan  itu  dilakukan    secara  institusional  oleh lembaga    terhormat  bernama MPR,  tentu tidak    bisa  dibiarkan  (Darmanto,  2013:  12).    Sudjito  dalam    pengantar  FGD  pakar  bertema Kajian    Ilmiah  Masalah  Perbedaan  Pendapat  4    Pilar  Kehidupan  berbangsa  dan    bernegara pada  tanggal  14  September    2013  di  Yogyakarta  memberikan  dua    catatan  kritis  terkait persoalan    perbedaan  pendapat  tentang  4  pilar    yaitu  1).  Apakah  istilah  “pilar”  sekedar persoalan  linguistik,  bagaimana  dimensi    ilmiahnya,  apa  makna  filosofisnya,    bagaimana implikasi  ideologisnya    terhadap  kehidupan  berbangsa  dan    bernegara.  2).  Dalam  dimensi waktu:    dulu,  istilah  “pilar”  tidak  dikenal  dalam    kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Sekarang, dikenal istilah “pilar” tetap  kontroversial. Apakah ada argumen  ilmiahnya? Atau sekedar alat  komunikasi politik? Bagaimana  penggunaan istilah “pilar” pada waktu   yang akan datang agar kehidupan  berbangsa dan bernegara stabil? (Sudjito, 2013: 11).
Risal  Kurnia  dalam  tulisannya    berjudul  “Pancasila,  Dasar  atau  Pilar?  pada  media berdikarionline  mengungkapkan  bahwa  cara  pandang  yang  menempatkan  Pancasila  sebagai salah satu pilar dari empat pilar sama  saja dengan menyejajarkan Pancasila dengan tiga pilar lainnya (UUD 1945,  Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,), cara pandang  ini  jelas  mendegradasi  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  atau weltanschauun g. Bahkan  Muhaimin  Iskandar  dalam  siaran  pers  Partai  Kebangkitan    Bangsa  (PKB)  di  DPP PKB  Jakarta    (7/4/2013)  menjelaskan  bahwa    Pancasila  sebagai  salah  satu  doktrin    empat pilar  kebangsaan  perlu  dikoreksi.    Seharusnya  Pancasila  bukanlah  sebagai    pilar, melainkan sebagai  dasar  Negara  ( https://bola.kompas.com/read/2013/04/12/02080280/Sesat.Pikir.. Samakan.Pancasila.sebagai.Pilar ).
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Di sinilah dapat disimpulkan bahwa Habib  Rizieq menolak Pancasila sebagai salah satu  dari  Empat  Pilar  Kebangsaan  memang  cukup  beralasan.  Karena  kalau  Pancasila  hanya dijadikan pilar (tiang) akan mudah “dikhianati”. Pendapat .Habib Rizieq ini juga tampaknya memiliki  kesamaan  dengan  pendapat  pada  ahli  laiinya  yang  menghendaki  agar  empat  pilar kebangsaan itu segera dikaji ulang dan dikoreksi.
Selanjutnya,  Habib  Rizieq  Syihab  mengatakan  bahwa  Pancasila  yang  asli  adalah Piagam  Jakarta.  Berikut  pernyataannya  bahwa  “Pancasila  yang  asli  adalah  Piagam  Jakarta yang  merupakan  hasil  kesepakatan  para  pendiri  bangsa,  yang  sila  pertamanya  berbunyi: Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  Syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya.  I si Pancasila  yang  diusulkan  Soekarno  sama  sekali  berbeda  dengan  Piagam  Jakarta,  yang kemudian  tidak  dipakai  oleh  para  perumus  Piagam  Jakarta.  Demokrasi  yang  digagaskan Soekarno masuk di dalam Pancasila itu tidak dipakai para ulama, karena di dalam Islam tidak dikenal demokrasi, yang dikenal adalah musyawarah, maka itu ditolak oleh para ulama, dan diubah  dan  dijadikan  sila  keempat,  yakni Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan. Gagasan  dasar  negara  Soekarno  itu justru menempatkan Ketuhanan di urutan paling buntut (sila kelima). Tentu saja, gagasan itu ditolak  oleh  para  ulama.  Ketuhanan  harus  diurutan  pertama,  tidak  boleh  di  urutan  terakhir. Soekarno  dan  Bung  Hatta  pun  kalah  berdebat  dengan  para  ulama,  maka  itu  sila  Ketuhanan pun  ditempatkan  diurutan  pertama.  Pancasila-nya  Soekarno,  Ketuhanan  ada  di  pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta, Ketuhanan ada di kepala" ( https://www.kompasiana.com/danielht/5835c135d77a617910695a86/pancasila-menurut-fpi- dan-pancasila-menurut-sejarah?page=all ).
Pernyataan  Habib  Rizieq  Syihab  ini  juga  diulangi  oleh  Juru  Bicara  FPI,  Munarman, pada  sebuah  pidatonya,  di  Masjid  al-Furqan,  Kramat,  Jakarta  Pusat,  diunggah  di  Youtube pada 13 November 2016 yakni “Pancasila yang sekarang sesungguhnya merupakan buah dari hasil pengkhianatan pertama terhadap umat Islam saat Indonesia merdeka, karena semula sila pertama Pancasila yang aslinya memuat kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang  dikenal  dengan  nama  Piagam  Jakarta  (Jakarta  Charter),  dihapus  secara  sepihak  tanpa diketahui oleh ulama-ulama yang ikut merumuskankannya” (Streaming youtube fronttv milik FPI pada 13 November 2016).
Pernyataan  Habib  Rizieq  dan  Munarman  tampaknya  ingin  menekankan  bahwa Pancasila  yang  tercantum  dalam  Piagam  Jakarta  oleh  para  pendiri  negara  ini  yang  selesai dirumuskan  pada  22  Juni  1945,  kemudian  dibawa  ke  sidang  paripurna  BPUPKI  yang diadakan  mulai  1  hingga  10  Juli,  hasilnya  semua  setuju  secara  aklamasi  bahwa  Piagam
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Jakarta  adalah  dasar  Republik  Indonesia.  Semua  tanda  tangan,  baik  dari  kebangsaan, kelompok Islam, maupun Kristen. Tetapi, kemudian, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan para ulama yang turut menyusun Piagam Jakarta itu, (oleh kelompok nasionalis dan Kristen) frasa: “dengan  kewajiban  menjalankan  Syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya” dihapus, dan  diubah  menjadi  “ Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. ”  Oleh  karena  Pancasila  yang  sekarang bukan Pancasila yang asli, kata Rizieq Syihab, maka sekarang adalah kewajiban umat Islam untuk memperjuangkan kembalinya Pancasila Piagam Jakarta itu. Sehingga demikian Hukum Islam  dapat  diberlakukan  di  Indonesia    (Streaming  youtube  fronttv  milik  FPI  pada  13 November 2016).
Pernyataan Habib Rizieq dan Munarman ada benarnya kalau merujuk pada pendapat Isa  Anshari  dimana  sebagian  pemimpin  Islam  lainnya  tidak  begitu  bersedia  menerima rumusan  Pancasila  yang  ada  sekarang.  Isa  Anshari,  misalnya,  memandang  peristiwa  itu "suatu  penipuan  yang  dilakukan  terhadap  umat  Islam".  "Kejadian  yang  mencolok  mata sejarah  itu",  katanya  lebih  dari  satu  dekade  kemudian,  "dirasakan  oleh  umat  Islam  sebagai suatu  'permainan  sulap'  yang  masih  diliputi  kabut  rahasia  (atau)  suatu  politik  pengepungan kepada cita-cita umat Islam” (Bahtiar Effendi, 1998:. 91).
Juru  bicara  FPI,  Slamet  Ma'arif  mengaku  mendapat  kesulitan  dalam  proses perpanjangan  surat  keterangan  terdaftar  (SKT)  ormas.  FPI  juga  mengaku  bingung  soal tudingan  anti-Pancasila.  Slamet  Ma‟arif  mengatakan;  "Biasanya  Departemen  Agama (Depag/Kemenag)  tidak  ada  masalah,  ya.  Sekarang  yang  justru  lama  itu  di  Depag.  Tapi kemarin  sudah  ada  langkah  Depag  untuk  dialog,  diskusi  dengan  kami,  pasal  yang  masih dipersoalkan  dan  masih  perlu  penjelasan  dari  kami,"  ujar  Slamet  di  Hotel  Lor  In,  Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019).
Mananggapi  itu,  Ketua  Bantuan  Hukum  FPI,  Sugito  Atmo  Prawiro  mengatakan bahwa  “pemerintah  seolah-olah  mewajibkan  FPI  untuk  mencantumkan  Pancasila  dalam AD/ART.  Ia  menilai  hal  itu  tidak  perlu  lantaran  FPI  sudah  melampirkan  surat  pernyataan setia kepada NKRI dan Pancasila dalam pengajuan perpanjangan SKT. Jika dalam AD/ART tidak ada, ada surat pernyataan mengenai kesanggupan menaati dasar Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945.  Kalau  itu  harus  dimasukkan  ke  dalam  AD/ART,  harus  dicek  lagi, ketentuan  yang  mana  mengatur  hal  itu"  kata  Sugito  saat  dihubungi  reporter  Tirto,  Rabu (7/8/2019) (https://tirto.id/tak-cantumkan-pancasila-di-adart-apakah-fpi-otomatis-terlarang- efTP).
Menurut  pakar  hukum  negara  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Indra Perwira  mengatakan  bahwa  organisasi  massa  tidak  dapat  dikatakan  dilarang  hanya  karena
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
tidak  memasukkan  Pancasila  dalam  Anggaran  Dasar  /  Anggaran  Rumah  Tangga. Menurutnya,  pemerintah  dapat  melihat  apakah  suatu  organisasi  bertentangan  dengan Pancasila  atau  tidak  dari  program-programnya.  "Ini  lebih  tentang  melakukan,  bukan  hanya mendaftar  Pancasila  dalam  AD  /  ART  tetapi  perilaku  tidak  mencerminkan  Pancasila.  Jadi terperangkap  dalam  formalitas,  bukan  kenyataan,"  kata  Indra  saat  dihubungi  reporter  Tirto, Rabu (7/8/2019) ( https://tirto.id/tak-cantumkan-pancasila-di-adart-apakah-fpi-otomatis- terlarang-efTP ).
Memang walaupun secara konstitusional tidak di-”wajib”-kan ormas mencantumkan Pancasila sebagai platform- nya dalam AD/ART. Namun paling sebagai ormas yang hidup di Indonesia  haruslah  taat  pada  aturan  yang  berlaku  di  negara  Indonesia.  Tanpa  bermaksud mendeskriditkan  FPI,  seyogyanya  harus  mentaati  aturan  hukum  ( role  of  law )  yang  berlaku. Apalagi sudah jelas dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI,  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 Tentang  Oranisasi  Kemasyarakatan  pada  Bab  II  Pasal  Demi  Pasal,  pada  Pasal  59  ayat  (4) huruf  c  Yang  dimaksud  dengan  “ajaran  atau  paham  yang  bertentangan  dengan  Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain  yang bertujuan mengganti  /mengubah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.

## C. Pemikiran FPI Tentang NKRI Bersyari’ah
Memang,  dalam  berbagai  jargon  FPI  mengatakan  bahwa  pada  prinsipnya  FPI  tidak menolak NKRI. Bahkan FPI siap menjadi yang terdepan dalam membela Republik Indonesia. FPI  menolak  semua  bentuk  separatis,  seperti  RMS  dan  OPM,  dan  mendesak  pemerintah untuk  bertindak  tegas  bagi  siapa  pun  yang  ingin  berpisah  dari  Indonesia.  Bahkan,  tegas Rizieq,  aktivis  FPI  siap  dikirim  oleh  negara  untuk  melawan  gerakan  separatis  di  negeri  ini (http://www.voa-islam.id/).
Ketika  di  Arab  Saudi,  saat  memberikan  pidato  bagi  peserta  reuni  212  pada  2 Desember  2017,  sekali  lagi  Rizieq  menyerukan;  ”NKRI  Bersyari'ah  adalah  NKRI  yang beragama,  bukan  atheis,  komunis,  atau  tanpa  agama.  NKRI  Bersyari'ah  adalah  NKRI  yang berketuhanan Yang Maha Esa. NKRI  Bersyari'ah, NKRI menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  yang  sujud  dan  patuh  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  NKRI Bersyari'ah adalah NKRI yang mencintai ulama, bukan mengkriminalisasi atau menterorisasi mereka.  NKRI  Bersyari'ah  adalah  NKRI  yang  menjadikan  pribumi  sebagai  tuan  di  negeri sendiri. NKRI Bersyari'ah menjauhi dari ekonomi riba, NKRI Bersyari'ah anti-korupsi, anti-
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
judi  dan  narkoba,  anti-pornografi,  anti-prostitusi,  anti-LGBT,  anti-fitnah,  anti-kebohongan, anti-kezaliman” ( detik.com, 2 Desember 2017).
Pandangan  FPI  mengenai  NKRI  Bersyari‟ah  secara  implisit  juga  menghendaki beridiri  negara  dalam  bentuk  khilafah.  Namun  ide  khilafah  yang  mereka  usung  berbeda dengan Hizbur Tahrir Indonesia (HTI). Konsep khilafah yang mereka inginkan mirip dengan Paus  di  Vatikan.  “Khilafah  merupakan  bagian  dari  syari‟at  Islam  dan  penegakannya  pun memerlukan  proses.  Khalifah  yang  dikendaki  oleh  FPI  mirip  dangan  Vatican  kan ada  Paus. Khilafah di sini, bagi  FPI akan muncul menjelang hari kiamat nanti dengan turunnya  Imam Mahdi.  Kalau  Imam  Mahdi  sudah  turun FPI  akan  berbai‟at  dan  FPI  langsung  bubar.  Tentu khalifah  di  sini  tidak  musti  harus  di  Indonesia,  terlalu  keren  itu.  Tapi  nanti  entah  di  mana. Jadi  khalifah  nanti  akan  mempersatukan  umat  dengan  menggunakan  hukum  Allah  secara kaffah.  Atau  pola  kepemimpinan  satu  seperti  di  Vatican”,  tutur  Ahmad  Sobri  Lubis (Wawancara, Ahmad Sobri, 2 Oktober 2019.
Jika dilihat dari teori gerakan sosial Quintan, dapat dilihat bahwa pidato Rizieq atau pernyataan  Ahmad  Sobri  Lubis  di  atas  menunjukkan  bahwa  aspirasi  kekuatan  politik  Islam yang diwakilinya tidak dilahirkan dalam ruang hampa. Tetapi dipahami bahwa politik Islam adalah  respons  sosio-politik  terhadap  masalah  ketimpangan  dalam  hubungan  kekuasaan  dan pertahanan  kemakmuran,  dalam  konteks  kehidupan  negara,  melalui  cita-cita,  imajinasi, simbol, bahasa, dan terminologi politik Islam.
Namun demikian, apakah dengan NKRI Bersyari'ah yang diusung oleh Habib Rizieq menjamin Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dalam berbagai aspek? Meminjau perspektif teori  Quintan, jawabnya  tentu tak  ada  jaminan  sama  sekali  karena  gerakan  sosial FPI  yang  mengusung  NKRI  Bersyari'ah  bertolak  belakang  dengan  dasar  negara,  yaitu Pancasila  dan  bahkan  sebelum  Pancasila  disahkan  berbagai  rumusan  yang  diusulkan  oleh Muhammad Yamin dan Soekarno tak satupun yang menyangkut tentang syariat Islam sebagai dasar  negara  dalam  hal  ini  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  islam.  Karena  memang nyatanya  Indonesia  bukannlah  negara  Islam.  Indonesia  bukan  negara  agama,  karena  negara agama  hanya  menerapkan  hukum  satu  agama  dalam  hukum  negara.  Juga  bukan  negara sekuler  karena  negara  sekuler  sepenuhnya  memisahkan  urusan  negara  dari  urusan  agama. Indonesia  tidak  mendasarkan  diri  pada  satu  agama,  melainkan  melindungi  para  pengikut agama  untuk  menjalankan  ajaran  agama  sebagai  hak  asasi  manusia.  Jadi  negara  tidak menegakkan  hukum  agama,  tetapi  justru  melindungi  kepatuhan  warga  negara  yang  ingin mempraktikkan ajaran agama mereka.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
NKRI Bersyari'ah juga ditengarai memunculkan sikap eksklusivisme yang melahirkan pandangan  bahwa  ajaran  yang  paling  benar  hanya  ajaran  agama  itu  sendiri.  Di  sisi  lain, agama-agama  lain  adalah  bidat  dan  harus  dikikis  atau  pengikutnya  bertobat,  karena  agama dan  penganutnya  dikutuk  di  hadapan  Tuhan.  Sikap  ini  merupakan  pandangan  dominan  dari waktu  ke  waktu,  dan  terus  dipegang  hingga  hari  ini.  Tuntutan  kebenaran  yang  ia  akui memiliki  ikatan  langsung  dengan  tuntutan  eksklusivitas.  Yaitu,  jika  pernyataan  dinyatakan, maka pernyataan sebaliknya tidak mungkin benar.
Sebagaimana dinyatakan oleh Nader Hashemi (2013), pengalaman masyarakat Islam berinteraksi dengan modernitas dan sekularisasi dalam kehidupan negara sebagian besar tidak berjalan dengan baik, bahkan ditandai oleh hubungan yang penuh ketegangan dan kontradiksi (Airlangga,  2019:    12-13).  Transformasi  sosial  yang  terjadi  di  Eropa,  yang  menunjukkan terminologi  sekularisme,  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia,  adalah  elemen  dari  proyek modernitas,  sebagai  cita-cita  perjuangan  kekuatan  sosial  dari  bawah  untuk  membangun tatanan politik yang inklusif (Airlangga, 2019: 13).
Dalam perspektif teori Quintan, munculnya FPI dalam konteks post-otoritarianisme di Indonesia,  radikalisme  Islam  yang  muncul  bukan  hanya  dampak  dari  kondisi  kacau  yang terjadi  setelah  Indonesia  memasuki  era  demokrasi.  Radikalisme  kekuatan  politik  Islam  saat ini merupakan cerminan dari berbagai faktor, termasuk warisan sejarah politik Islam (dengan dukungan kekuatan sosial kelas pedagang borjuis kecil),  yang sejak era negara kolonial ada sebagai  reaksi  terhadap  gaya  ekonomi-politik  dari  kekuatan  peninggalan  kolonial,  yang ditandai  oleh  dominasi  ruang  ekonomi  sektor  swasta  oleh  borjuasi  Cina  dan  penindasan kolonialisme terhadap kekuatan Islam politik.
Bahkan lebih menarik dalam perspektif Quintan, munculnya FPI karena adanya ruang untuk pertumbuhan gerakan sosial berdasarkan ideologi agama dan sosial untuk perlawanan sosial dan impian keadilan sosial, dengan tidak adanya kekuatan politik kiri dan politik liberal pangkalan di era Soeharto dan sesudahnya. Selain itu, kontestasi politik sebagai peninggalan historis antara intelektual sekuler modern yang menguasai negara pasca-kolonial menghadapi kaum intelektual terdidik Islam.
Selanjutnya,  menurut  analisis  perspektif  Quintan  bahwa  munculnya  gerakan  sosial berbasis  agama,  seperti  FPI,  adalah  karena  manifestasi  amuk  dari  alienasi  sosial  dan keresahan sosial, yang membentuk aliansi sosial populisme di antara kaum miskin kota, kaum rentan  menengah  orang-orang  berpendidikan  kelas  dan  perkotaan,  yang  telah  dicairkan  dan dihancurkan  oleh  janji  kemakmuran  mulai  dari  tingkat  pendidikan  yang  ditawarkan  oleh proses  modernisasi.  Seluruh  kerumitan  masalah  sosiologis  dan  ekonomi-politik
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
menghadirkan penampilan orang-orang yang memiliki mayoritas dengan masalah mentalitas minoritas .
Rohaniawan  Franz  Magnis  Suseno  memberikan  pendapatnya  terkait  Rizieq  Syihab yang meminta FPI memperjuangkan NKRI Bersyari'ah. Romo Magnis itu mengatakan bahwa konsep  syari‟ah  sebenarnya  sudah  ada  di  dalam  Pancasila.  "(Syariah)  itu  ada  di  dalam Pancasila,  karena  Pancasila  adalah  kesepakatan  bangsa  Indonesia  bahwa  di  Indonesia  itu orang  dari  setiap  agama,  semua  menjadi  warga  negara  dan  bahwa  negara  ini  negara  yang religius".  Semua  umat  agama  baik  mayoritas  maupun  minoritas  bisa  betul  betul  hidup menurut  aspirasi dan harapan dan keyakinan mereka," ujar Romo Magnis ( https://kumparan.com/@kumparannews/romo-magnis-konsep-nkri-Bersyari'ah-sudah-ada- dalam-pancasila-1rjHe2xRMKd ).
Romo  Magnis  menyebut  bahwa  konsep  Pancasila  tidak  perlu  diubah,  sebab  di dalamnya  sudah  memberi  ruang  seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk  menjalankan  dan memeluk  agamanya  sesuai  syariah.  Selain  itu,  Pancasila,  kata  Romo  Magnis,  juga  sudah memberi  kesempatan  setiap  komunitas  agama  di  Indonesia  melaksanakan  praktik keagamaannya  dengan  baik.  "Tidak  perlu  Pancasila  diubah,  dia  sudah  memberi  ruang  itu. Sudah  cukup  Pancasila  memungkinkan  setiap  komunitas  agama  di  Indonesia  hidup  sesuai dengan  cita-cita  pada  aspirasi.  Harus  dijamin  bahwa  ia  dan  teman-temannya  bisa  hidup menurut  syari‟ah,"  jelasnya  ( https://kumparan.com/@kumparannews/romo-magnis-konsep- nkri-Bersyari'ah-sudah-ada-dalam-pancasila-1rjHe2xRMKd ).

## Kesimpulan
Munculnya  gerakan  Islam  radikal  di  Indonesia  setelah  Orde  Baru  sebagai  fokus penelitian dalam artikel inii ini - tentu bukan hanya lahir atau hanya sebagai respons terhadap situasi  transisi  politik  di  Indonesia  setelah  jatuhnya  rezim  Orde  Baru  yang  otoriter.  Akar kemunculannya memiliki silsilah dalam wacana dan tindakan serupa di masa lalu. Setidaknya dua preseden adalah akar dari fenomena ini, yaitu gerakan DI / TII dan Partai Masyumi. Dua preseden ini, bersama-sama dengan pengaruh jaringan transnasional Islam kontemporer, telah menginspirasi  banyak  Muslim  Indonesia  untuk  merevitalisasi  identitas  Islam  dan  politik publik mereka di ruang publik.
Sebagai  gerakan  sosial  Islam,  FPI  mempunyai  kesamaan  dengan  organisasi  Islam lainnya,  seperti  HTI,  FUI,  MMI,  JAT,  dan  lain  lain.  Namun,  tak  jarang  terkadang  mereka berbeda  tujuan,  serta  tidak  mempunyai  pola  yang  seragam.  Ada  yang  sekedar memperjuangkan  implementasi  syari‟at  Islam  tanpa  keharusan  mendirikan  “negara  Islam”.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia: di samping yang memperjuangkan  berdirinya  “kekhalifahan  Islam‟.  FPI  memperjuangkan  syariat  Islam, namun tetap menerima Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sebagai landasan dalam bernegara, dengan catatan tidak meninggalkan agama Islam sebagai instrumen yang sangat vital dalam mengawal NKRI.
Berkaitan  pemahaman  nilai-nilai  pendidikan  Islam,  khususnya  Pancasila  mereka  ingin kembali  ke  Piagam  Jakarta.  Demikian  pula  dengan  pluralisme  mereka  mnolaknya  dengan alasan  menyamakan  semua  agama,  tetapi  mereka  menerima  pluralisti  dalam  kaitannya dengan  konsep  kebhinekaan.  Dalam  hal,  NKRI  mereka  menghendaki  adanya  NKRI Bersyari‟ah  dan konsep khalifah yang  mirip dengan Paus di Vatican. Tapi konsep khalifah yang mereka inginkan  tidak sama dengan HTI. Tetapi konsep khalifah dalam konsepsi  FPI setelah datangnya Imam Mahdi.

## Daftar Pustaka

## Sumber Buku
Abdullah.  (1989).  Taufik  dan  M.  Rusli  Karim  (ed.). Metodologi  Penelitian  Agama  Suatu Pengantar . Yogjakarta: Tiara Wacana.
Abuza,  Zachary. (2007). Political Islam and Violence in Indonesia . London: Routledge.
Alwasilah,  A.  (2002).  Chaedar. Pokoknya  Kualitatif:  Dasar-Dasar  Merancang    dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Dunia Pustaka.
Anshari,  Endang  Saifuddin. Piagam  Jakarta  22  Juni  1945  Sebuah  Konsensus  Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959.
Asih,  Isnul  Rahmawati  Dwi.  (2018). Habib  Rizieq  Shihab  dan  Politik  :  Pandangan  Front Pembela Islam (FPI) DPW Sidoarjo terhadap Aktivitas Politik Habib Rizieq Shihab . Skripsi .  (Surabaya:  Program  Studi  Filsafat  dan  Politik  Islam,  Fakultas  Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel.
Avruch,  K.  (2003).  Type  I  and  Type  II  errors  in  culturally  sensitive  conflict  resolution practice. Conflict Resolution Quarterly , 20 (3), 351-371.
Azmi.  (2016).  Demokrasi  dalam  Negara  berdasarkan  Hukum  Pancasila  dan  Masyarakat Islam,” Dalam AL QALAM 33, No. 02.
Barakatu, A. R. (2017). Pendidikan Moral: Antara harapan dan Realitas. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan , 11 (2).
Budhy  Munawar-Rachman.  (2010). Reorientasi  Pembaharuan  Islam:  Sekularisme,
Liberalisme dan Pluralisme, Paradigma Baru Islam Indonesia. Jakarta: Paramadina.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Darmanto. Media  dan  Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa .  Dalam Kedaulatan    Rakyat. 19 Juni 2013.
Denny  JA.  (2012). Draft  Menjadi  Indonesia  Tanpa  Diskriminasi  Data,  Teori  Dan  Solusi. Yayasan Denny JA.
________  dan  LSI  Community, “Dicari  Capres  2014  yang  Melindungi  Keberagaman”, Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012.
Dzawafi,  Agus  Ali.  (2012). Pemahaman  Tekstual  dan  Implikasinya  Terhadap  Gerakan Dakwah FPI ”, Jurnal Adzikra, Vol. 03, No. 1, (Januari-Juni).
Effendi,  Bahtiar.  (1998). Islam  dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik Islam di Indonesia. Jakarta : Paramadina.
Eltayeb,  Mohammed  S.M.  (2003). A  Human  Rights  Framework  for  Defining  and Understanding  Intra-Religious  Persecution  in  Muslim  Countries. Dalam  The Challenge  of  Religious  Discrimination  at  the  Dawn  of  the  Millenium,  ed.  Nazila Ghanea. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
Fadjar,  Abdullah  dkk.  (2007). Laporan  Penelitian  Islam  Kampus. Jakarta,  Ditjen  Dikti Depdiknas,
Fealy,  Greg  and  Virginia  Hooker  (ed.).  (2006). Voices  of  Islam  in  Southeast  Asia:  A Contemporary Sourcebook. Singapore: ISEAS.
Gadamer,  Hans-George.  (2010). Truth  and  Methode  (Kebenaran  dan  Metode). Penerjemah, Ahmad Sahidah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Houtart,  Francois.  (1997). The  Cult  of  Violence  in  the  Name  of  Religion:  A  Panorama (Concilium 4).
Haboddin,  Muhtar.  (2012). Menguatnya  Politik  Identitas  di  Ranah  Lokal .  Jurnal  Studi Pemerintahan Vol. 3 Nomor 1 Februari..
Haryatmoko. (2000) Agama: Etika Atasi Kekerasan . Dalam Harian Kompas , edisi 17 April.
Hasani,  Ismail  (et.all.).  (2011). Radikalisme  Agama  di  Jabodetabek  &  Jawa  Barat: Implikasinya  terhadap Jaminan  Kebebasan  Beragama/  Berkeyakinan, Jakarta: Publikasi SETARA Institute.
Hasbi, Muhammad. (2011). Wacana Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Islam . Dalam Asy- Syir‟ah Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum 45, no. 1.
Hastangka, Armaidy Armawi, dan Kaelan. (2017). Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa dan Deligitimasi  Makna  Pancasila  (Suatu  Telaah  Filsafat  Bahasa).  Dalam Jurnal  Ilmiah CIVIS , Volume VI, No 2, Juli.
Husaini, Adian Husaini. (2009). Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam  Kesalahpahaman  dan  Penyalahpahaman  terhadap  Pancasila  1945-2009. Jakarta: Gema Insani.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Hwang,  Julie  Chernove.  (2009). Umat  Bergerak:  Mobilisasi  Damai  Kaum  Islamis  di Indonesia, Malaysia, dan Turki. Jakarta: Freedom Institute.
Iftitah, Naili Rohmah. (2014). Islam dan Demokrasi. Dalam ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam 1, no. 1.
Imtiaz,  Ruqaya.  Ghulam  Yasin  dan  Asif  Yaseen.  (2010). Sociological  Study  of  the  Factors Affecting the Aggressive Behavior among Youth , Pakistan Journal of Social Sciences , Vol. 30, No. 1 (September).
Ismail,  Faisal.  (1996).  Pancasila  As  The  Sole  Basis  For  All  Political  Parties  And  For  All Mass Organizations: An Account Of Muslims‟ Responses,”Dalam Studia Islamika 3,
No. 4
Irham, Muhammad Aqil. (2015). Demokratisasi Di Indonesia: Refleksi Atas Institusionalisasi Demokrasi Dalam UUD, UU Pemda, Dan UU Pilkada . Dalam Jurnal TAPIS 11, No. 2.
Jauhar, Najid. (2007). Islam, Demokrasi, Dan HAM Sebuah Benturan Filosofis Dan Teologis . Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11, no. 1.
Lexy J., Moleong. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
L.A. Kaufffman. (1990). The Anti-Politics of Identity. Socialist Review , No.1, Vol. 20 (Jan.- March.
Kaelan. (2012). Problem Epistemologis  Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara . Yogyakarta: Paradigma.
Kamal,  Ali  Mustofa.  (2015). Menimbang  Signifikansi  Demokrasi  Dalam  Perspektif  Al- Qur‟an . Dalam ULUL ALBAB  Jurnal Studi Islam 16, no. 1.
Karim, M. Rusli. (1999). Negara dan Peminggiran Islam Politik . cet. ke-1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Kurnia, Risal. Pancasila, dasar atau Pilar? . Opini berdikarionline, 29 April 2013.
Kusman,  Airlangga  Pribadi.  (2019). NKRI  Bersyari'ah  dan  Ruang  Publik  Inklusif  dalam Pusaran  Kekuasaan  Indonesia  Pasca-Otoritarianism .  Dalam  Satrio  Arismunandar, (ed), NKRI  Bersyari'ah  atau  Ruang  Publik  yang  Manusiawi?:  Tanggapan  21  Pakar Terhadap Gagasan Denny JA . Jakarta: Cerah Budaya Indonesia (CBI).
Margono. (1997). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Miftahusyaian,  Moh.  (2013).  Pancasila:  Azas  Demokrasi  Berkarakter  Indonesia.  Dalam el- hikmah , No. 2.
Mukhlis,  Febri  Hijroh.  (2016).  Teologi  Pancasila:  Teologi  Kerukunan  Umat  Beragama. Dalam FIKRAH 4, No. 2 (31) Desember.
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Pichardo, Nelson A. (1997). New Social Movements: A Critical Review , In Annual review of sociology, Vol. 23.
Rachmawati,  Soekarnoputri. Somasi  Ketua  MPR  soal  Kosakata  'Empat  Pilar. Dalam Suara Pembaharuan , 15 April 2013
Rahardjo, Mudjia. (2007). Hermeneutika Gadamerian. Malang: UIN Malang Press.
Rosyid, Moh. (2015). Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam. Dalam ADDIN 9, no. 1.
Salinan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  Menjadi Undang-Undang.
Siaran pers Partai Kebangkitan  Bangsa (PKB) di DPP PKB Jakarta, 7 April 2013
Syihab, Muhammad Rizieq. (2012). Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam Di  Indonesia , Disertasi .  Jabatan  Fiqh  dan  Usul  Akademi  Pengajian  Islam  Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Sudjito.  (2013). Prosiding  FGD  Pakar:    Kajian  Ilmiah  Masalah    Perbedaan  Pendapat  4 Pilar  Kehidupan Berbangsa dan  Bernegara” 14 September 2013  Kerjasama Pusat Studi Pancasila  UGM dan Masyarakat Pengawal  Pancasila Joglo Solo Semarang . Yogyakarta: PSP Press.
Suma, Muhammad Amin. (2004). Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Syarif,  Mujar  Ibnu.  (2016). Spirit  Piagam  Jakarta  Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 . Dalam  Jurnal Cita Hukum, Fa kultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No. 1.
Tahir, M. (2012). Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid . Dalam LENTERA 14, no. 1 JUNI.
Vredenbregt, Jacob. (1980). Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakartra: Gramedia,
Wiktorowicz, Quintan (ed.). (2007). Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

## Sumber Internet
Abbas,  Nasir.  Mantan  Pimpinan  JI:  Pelajar  anarkis  rentan  direkrut  teroris.  Lihat http://m.merdeka.com/
Admin,  “Pancasila  adalah  Dasar  Negara,  Bukan  Pilar  Negara”.  Dalam  http://www.fpi- online.com/2019/08/pancasila-adalah-dasar-negara-bukan.html?m=1    (diakses  15 Februari 2019).
Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019            p-ISSN: 1858-3237 e-ISSN: 2623-0178
Briantika,  Adi. Tak  Cantumkan  Pancasila  di  AD/ART,  Apakah  FPI  Otomatis  Terlarang?. Dalam https://tirto.id/tak-cantumkan-pancasila-di-adart-apakah-fpi-otomatis- terlarang-efTP diak-ses 15 Februari 2019.
Hidayat,  Komaruddin. Radikalisme  Islam  Menyusup  ke  SMU .  Dalam  http://www. uinjkt.ac.id/
Konsep  NKRI  Syariah  dalam  Pandangan  Alwi  Shihab  https://www.tagar.id/konsep-nkri- syariah-dalam-pandangan-alwi-shihab. Diakses 1 Oktober 2019.
Marzuki, Konflik Antar Umat Beragama Di Indonesia Dan Alternatif Pemecahannya, dalam http://staff.uny.ac.id/ diakses 15 Februari 2019).
Mewujudkan NKRI Bersyariah ”.  Dalam  https://pinterpolitik.com/mewujudkan-nkri- bersyariah/. Diakses 1 Oktober 2019.
Putri,  Zunita. FPI:  Sisi  Mana  yang  Bertentangan  dengan  Pancasila?  Kami  NKRI  Harga Mati . Dalam https://news.detik.com/berita/d-4652925/fpi-sisi-mana-yang- bertentangan-dengan-pancasila-kami-nkri-harga-mati  diakses  15  Februari  2019). (diakses 15 Februari 2019.
Sidik. Menggugat    empat  Pilar  Kebangsaan .  Dalam https://www.kompasiana. com/71120/552e5cdb6ea834d1538b456d/menggugat-empat-pilar-kebangsaan diakses 15 Februari 2019.
Streaming youtube fronttv milik FPI pada 13 November 2016
Yanti,  Nur Polisi  Moral  dan  Ancaman  Multikulturalisme ,  Artikel  Juni  2014  dalam http://www.nuryanti.com/2014/06/polisi-moral-dan-ancaman.html
diakses 15 Februari 2019.

## Sumber Wawancara
Wawancara dengan Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis di Markas Besar Laskar Pembela Islam (LPI) Petamburan III Tanah Abang Jakrta Pusat, 2 Oktober 2019.