http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGYA

## Nabila Farahdila Putri
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: nabilafa87@gmail.com
Ellin Vioni Akse
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel:

## Sumiyati
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: sumiyatifhj2@gmail.com

## Abstrak
Hak  Asasi  Manusia  menurut  Undang-Undang  No  39  Tahun  1999  merupakan  seperangkat  hak  yang melekat  pada  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini banyak Hak Asasi Manusia yang dilanggar baik oleh pemerintah, aparat negara, seseorang maupun kelompok sehingga berdasarkan pengertian  HAM  tadi  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pelanggaran  HAM  adalah  setiap  perbuatan seseorang  atau  kelompok,  atau  kelompok  orang  yang  termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  maupun tidak  disengaja  atau  kelalaian  yang  secara  melawan  hukum  mengurangi,  menghalangi,  membatasi  dan mencabut  HAM  seseorang  atau  sekelompok  orang.  Mengenai  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  pada Rohingya terdapat tiga pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, perang yang  dilakukan  oleh  Negaranya  sendiri,  yang  dimana  kasus  ini  telah  menjadi  perhatian  internasional. Sebagai sesama Negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia tidak tinggal diam dan Indonesia ikut berpartisipasi  dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya. Dan PBB sebagai  Organisasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mempunyai  komitmen  untuk  memenuhi,  melindungi HAM  serta  menghormati  kebebasan  pokok manusia  secara  universal  sesuai  dalam  Piagam  PBB  Pasal  1 ayat (3).
Kata Kunci : Etnis Rohingya, Pelanggaran HAM, Peran Indonesia dan PBB

## Abstract
Human Rights according to Law No. 39 of 1999 are a set of rights that are inherent in humans as creatures of Almighty God and are gifts that must be respected, upheld and protected by the State, law, government and everyone for  the  honor  and  protection  of  dignity  and  human  dignity.  In  this  case,  many  human  rights  are  violated  by  the government, state apparatus, individuals and groups, so based on the definition of human rights, it can be concluded that human rights violations are every act of a person or group or group of people including state apparatus whether intentional or unintentional or negligence which unlawfully reduces, deters, limits and revokes the rights of a person or group of people. Regarding the human rights violations that occur in the Rohingya there are three gross human rights violations, namely crimes against humanity, genocide, wars carried out by their own country, where this case has become an international concern. As fellow countries that are members of ASEAN, Indonesia does not remain silent and Indonesia participates in resolving cases of human rights violations that occur in ethnic Rohingya. And the  United  Nations  as  the  United  Nations  Organization  has  a  commitment  to  fulfill,  protect  human  rights  and respect universal basic human rights according to the Charter of the United Nations Article 1 paragraph (3). Keywords : Ethnic Rohingya, Human Rights Violations, The role of Indonesia and the United Nations

## Pendahuluan Latar Belakang
Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak  yang  melekat  pada  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara,  hukum, pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia. Dalam hal ini banyak Hak Asasi Manusia yang dilanggar baik oleh pemerintah, aparat negara, seseorang maupun kelompok, salah satunya terhadap Negara yang sedang memasuki era  demokrasi  yaitu  Myanmar.  Myanmar  menghadapi  krisis  kemanusiaan  antara  aparat pemerintah  dengan  etnis  rohingya.Rohingya  merupakan  etnis  dengan minoritas muslim  yang mendiami  wilayah  bagian  Negara  Rakhine,  Myanmar.  Etnis  Rohingya  bukanlah  orang Bangladesh ataupun etnis Bengali.
Populasi orang Rohingya saat ini diprediksi sekitar  1.5 juta – 3 juta jiwa. Dimana 800.000- an  tinggal  di  Arakan  dan  sisanya  menyebar  di  banyak  negara.    Bagi  orang  Burma  pada umumnya, seorang Burma adalah Buddhis, jika seorang Burma kebetulan Muslim, dia dianggap sebagai  Kalah  atau  seorang  asing.  Disini  orang  Rohingya  adalah  muslim,  raut  wajah  mereka berbeda dari orang Burma pada umumnya, dan karena itu biasanya mereka dipandang sebagai orang asing atau keturunan orang asing. Jadi, orang Rohingya dianggap sebagai nonpribumi.
Undang-Undang  Kewarganegaraan  Burma  tahun  1982  telah  meniadakan  Rohingya sebagai  etnis  yang  diakui  di  Myanmar.    Selanjutnya  peniadaan  ini  adalah  juga  penghilangan dan  pembatasan  hak  etnis  Rohingya  dalam  hal:  Hak  untuk  bebas  bergerak  dan  berpindah tempat,  Hak  untuk  menikah  dan  memiliki  keturunan,  Hak  atas  Pendidikan,  Hak  untuk berusaha dan berdagang, Hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah, Hak untuk bebas dari penyiksaan  dan  kekerasan.  Sedangkan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  (crime  against humanity) yang  dialami  oleh  etnis  Rohingya  antara  lain:  Pembunuhan massal dan  sewenang- wenang,  Pemerkosaan,  Penyiksaan,  Penyitaan  tanah  dan  bangunan,  Kerja  Paksa  dan Perbudakan, Relokasi secara paksa dan Pemerasan. Dan terdapat tiga pelanggaran HAM berat yang dilakukan Myanmar kepada Rohingya yaitu kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.
Mengenai  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  diatur  dalam  Art  5  Rome  Statute  of  The

## International Court 1998 menyatakan:
The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:
(a) The crime of genocide;
(b) Crimes against humanity;
(c) War crimes;
(d) The crime of aggression.
Dalam  peraturan  tersebut  menjelaskan  yang  dimana  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia diatur  dalam  Pasal  5  Statuta  Roma  Tentang  Pengadilan  Internasional  1998  yang  menjelaskan bahwa  Yurisdiksi  Pengadilan akan  terbatas  pada  kejahatan  paling  serius  yang  menjadi
perhatian  komunitas  internasional  secara  keseluruhan.  Pengadilan  memiliki  yurisdiksi  sesuai dengan Statuta ini sehubungan dengan kejahatan berikut:
(a) Kejahatan genosida;
(b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang  berat  menurut  Pasal  7  Undang  Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia meliputi:
a. Kejahatan genosida
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
Pengertian Genosida menurut Frank Chalk and Kurt Jonassohn yaitu “Genocide is a form of one-sided mass killing in which a state or other authority intends to destroy a group, as that group  and  membership  in  it  are  defined  by  the  perpetrator.” 1 Sedangkan  Genosida  menurut Isidor  Wallimann  and  Michael  N.  Dobkowski  yaitu  “Genocide  is  the  deliberate,  organized destruction, in whole or in large part, of racial  or ethnic groups by a government or its agents. It can invole not only mass murder, but also forced deporation (ethnic cleansing), systematic rape and  economic  and  biological  subjugation.” 2 Jadi  unsur  kejahatan  genosida  yaitu  bentuk pembunuhan  massal  yang  secara  sengaja  dan  teroganisir  untuk  menghancurkan  suatu kelompok ras atau etnis oleh pemerintah dan juga bertujuan memindahkan suatu etnis tersebut dengan cara pemaksaan atau bisa disebut pemusnahan atau pembersihan suatu etnis.
Genosida  berarti  setiap  tindakan  berikut  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk menghancurkan,  secara  keseluruhan  atau  sebagian,  suatu  kelompok  nasional,  etnis,  ras  atau agama, seperti:
1. Membunuh anggota kelompok;
2. Menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok
3. Dengan  sengaja  menimbulkan  kondisi-kondisi  kehidupan  kelompok  yang  diperkirakan menyebabkan kehancuran fisiknya seluruhnya atau sebagian;
4. Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok;
5. Secara paksa memindahkan anak-anak dari kelompok ke kelompok lain Penjelasan  tersebut  diatur  dalam  Art  6  Rome  Statute  of  The  International  Court  1998 mengatur mengenai Kejahatan Genosida.
Mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan diatur dalam Art 7 paragraph 2 Rome Statute of The International Court 1998 yang menyatakan :Yang dimaksud dalam ayat 1 berupa:
a. Serangan terhadap penduduk sipil manapun
b. Pemusnahan, dalam kondisi kehidupan yang akan membawa kehancuran terhadap sebagian populasi
c. Perbudakan dan proses perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak;
1 Kurt Jonassohn dan Karin Solveig, Genocide and Gross Human Rights Vilations In Comparative Perspective, Transaction Publishers : New Brunswick and London , 1998, hal 10.
2 Adam Joness, Genocide A Comprehensive Introduction, New York : Routledge, 2006, hal 17.
d. Deportasi atau pemindahan paksa populasi, yang dilakukan dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya
e. Penyiksaan, yang berarti penderitaan yang dilakukan secara sengaja baik secara fisik atau mental, terhadap seseorang dalam tahanan atau di bawah kendali
f. Kehamilan yang dipaksakan
g. Penganiayaan,berarti  perampasan  hak-hak  fundamental  yang  disengaja  dan  yang bertentangan dengan hukum internasional
h. Kejahatan apartheid
i. Penghilangan orang secara paksa
Rumusan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dalam  penjelasan  tersebut  paling  tidak harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
1. Perbuatan harus ditujukan secara meluas atau sistematis;
2. Perbuatan harus ditujukann secara langsung kepada penduduk sipil;
3. dan  kejahatan  lainnya  terhadap  warganya  sendiri  yaitu  etnis  Rohingya.
Perbuatan itu sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. 3
Pada  hakikatnya  setiap  negara  mempunyai  tanggung  jawab  negara  berupa  negara berhak melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia warga negaranya, tetapi berbeda dengan Myanmar. Pemerintah Negara Myanmar justru melakukan penindasan,kekerasan dan kejahtan lainnya terhadap warganya sendiri yaitu etnis Rohingya.
Hukum  Tanggung  Jawab  Negara  juga  mewajibkan  suatu  negara  untuk  melakukan pemulihan  manakala  negara  tersebut  gagal  untuk  melaksanakan,  dengan  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  dapat  diatribusikan  kepadanya,  suatu  kewajiban  menurut  hukum International.
Serta dilaksanakannya proses hukum secara tuntas bagi para pelaku pelanggaran berat HAM  dilingkup  nasional  oleh  negara  pelanggar  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  negara yang diatur  dalam  hukum HAM  internasional.  Apabila  hal  tersebut  tidak dilaksanakan  maka selanjutnya  mekanisme  international  akan  bertindak.  Mekanisme  international  pada  dasarnya lebih  bersifat  sebagai  pelengkap  dan  akan  diberlakukan  apabilla  mekanisme  nasional  tidak dilaksanakan. 4

## Rumusan Masalah
1. Apakah Etnis Rohingnya mengalami Pelanggaran HAM?
2. Apa Peran Indonesia dalam menangani Kasus Pelanggaran HAM pada Etnis Rohingya?
3. Bagaimana Sikap PBB terhadap Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi pada Etnis Rohingya?

## Pembahasan
1. Rohingya merupakan salah satu etnis yang bermukim di Arakan, Myanmar Utara.
3 Fadli Andi N, Ketika Hukum Berbicara, Jakarta:Prenada Media Group, 2018, Hal 9-10
4 Andrey Sujatmoko, Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya, Jakarta: Grasindo, 2005, hal 4-5.
Seluruh arakan terdiri dari dua kelompok etnis utama: Rakhine Buddha dan Rohingya Muslim.  Raikhine  Buddha  Mereka  adalah  pengikut  Buddhisme  Theravada  dan  secara  etnis dekat dengan Burman.
Buddha Arakanese bergabung dengan sebagian besar Burman di Birma saat ini. Negara arakan  atau  Rakhine  dianterkan  sebagai  bagian  dari  Burma  pada  1785.  Selama  transformasi, penduduk  arakan  mencoba  untuk  menolak.  Sayangnya,  itu  tidak  berhasil.  Dalam  waktu  itu, umat Buddha Arakanese disatukan dan dicampur dengan Burma sampai mereka menjadi satu bagian yang sama karena iman yang sama pada Buddhisme Theravada.
Kelompok  etnis  besar  lainnya  Rohingya,  mereka  didominasi  Muslim  dan  tinggal  di bagian utara arakan Oleh pemerintahan Junta Myanmar, Etnis Rohingya diperlakukan berbeda dengan etnis-etnis lainnya yang ada di Myanmar. Menurut Kadarudin Etnis rohingya dianggap sebagai “orang asing” yang tidak diakui kewarganegaraannya 5 .
Terdapat  hal  lain  yang  menyebutkan  bahwa  Etnis  Rohingya  adalah  orang-orang  dari Bangladesh yang mencari kehidupan lebih baik di Myanmar. Pada tahun 1785, Kerajaan Birma (Myanmar)  menginvasi  wilayah  Rakhine  sehingga  berhasil  dikuasai  namun  tidak  mengakui keberadaan etnis Rohingya. Etnis Rohingya mengalami intoleransi karena mereka muslim dan identitas etnis dan ciri-ciri fisik dan bahasa mereka dianggap berbeda dengan mainstream.
Oleh karenanya, mereka selalu menjadi subyek penyiksaan utamanya sejak 1962, ketika rezim militer U Ne Win mengambil alih pemerintahan negara Burma. Dan terjadi secara sengaja dalam  merampas  hak  atas  tanah,  penolakan  untuk  memiliki  hak  kewarganegaraan, pembantaian  massa,  pengusiran  dan  pembakaran  tempat  ibadah  dan  pelanggaran  terhadap pelaksanaan  ibadah,  penutupan  jalur  pasokan  makanan  dan  etnis  ini  terusir  dari  tanah kelahirannya  dan  menyebar  ke  berbagai  belahan  dunia.  Ribuan  diantaranya  berada  di Indonesia,  sehingga  memerlukan  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  maupun  kelompok masyarakat.  Bahwa  sejumlah  tindakan  tersebut  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia.
Mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya , Tim Pencari Fakta PBB telah menemukan fakta bahwa terdapat tiga pelanggaran HAM  terjadi pada Etnis Rohingya ini sendiri  yaitu  pelanggaran  HAM  berat  karena  berkaitan  dengan  kemanusiaan,  genosida  dan perang.  Etnis  rohingya  sering  mendapat  kekerasan  dari  pemerintah  seperti  tidak  diberikan kewarganegaraan,  diberi  pembatasan  ruang  gerak  untuk  berpindah,  penahanan  dan penyiksaan,  pelecehan  seksual,  pembatasan  dalam  kegiatan  ekonomi,  pembatasan  dalam pendidikan  dan  mereka  hidup  dalam  pengawasan  aparatur  wilayah  dan  mereka  memiliki masalah kemiskinan-kemiskinan dan terhambat pembangunan karena status mereka yang tidak diakui kewarganegarannya.
5 Kadarudin, “Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi Tahun 1951”, Jurisdictionary Volume VII No.1, hal 111.
Mengenai warga Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya,  Convention Relating to  the  Status  of  Stateless  Persons  1954  atau  Konvensi  1954  tentang  Status  Orang-Orang  Tanpa Kewarganegaraan  meberikan  perlindungan  terhadap  mereka  sebagai  manusia  dan  Hak-hak yang terdapat didalam konvensi ini harus diberikan tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan atas agama, ras, ataupun negara asal (Country of Origin). Konvensi ini tetap menjadi perangkat internasional  utama  yang  mengatur  status  orang-orang  tanpa  kewarganegaraan  yang  bukan pengungsi dan yang memastikan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan menikmati hak- hak  asasi  manusia mereka  tanpa diskriminasi.  Dalam  Konvensi  ini  menjelaskan  bahwa  dalam Convention  Relating  to  the  Status  of  Stateless  Persons  1954  berdasar  pada  suatu asas  pokok yaitu tidak  satupun  orang  yang  tidak  berkewarganegaraan  boleh  diperlakukan  lebih  buruk  dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan.
Dalam  Convention  Relating  to  the  Status  of  Stateless  Persons  1954  memberikan  perlakuan yang  sama  terhadap  orang yang  tidak mempunyai  kewarganegaraan  seperti  memberikan  hak kebebasan  beragama,  memberikan  pendidikan  dasar  seperti  yang  disebut  dalam  Pasal  22, menjamin hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan seperti yang  disebut  dalam  Pasal  25,  memberikan    suatu  hak  akan  identitas  diri  dan  dokumen perjalanan  seperti  yang  disebut  dalam  Pasal  27  dan  28  dan  mengecualikan  mereka  dari persyaratan-persyaratan timbal balik sesuai yang disebut dalam Pasal 7.
Dengan  demikian,  telah  disebutkan  bahwa  setiap  orang  tanpa  kewarganegaraan memiliki  kewajiban  dinegara  mana  ia  berada,  yang  mengharuskan  secara  khusus  bahwa  ia harus mematuhi hukum dan peraturannya serta langkah-langkah yang diambil untuk menjaga ketertiban  umum  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  2  Convention  Relating  to  the  Status  of Stateless  Persons  1954.  Sehingga  setiap  orang  yang  menjadi  pengungsi,  ia  wajib  taat  dan mengikuti aturan di negara yang dimana ia tinggal.
Fakta-fakta  ini  menunjukan  bahwa  Etnis  Rohingnya  menjadi  kelompok  yang  rentan karena menjadi korban persuasi atau tawanan kejahatan-kejahatan karena kurangnya keamanan dari pemerintah dan aparat setempat. Selain itu anak laki-laki dan perempuan rohingya menjadi sasaran  pelaku  kejahatan  perdagangangan  manusia  untuk  mengeksploitasi  mereka  kedalam industri seks, pekerja rumah tangga yang tidak dibayar, dan bermacam kerja paksa lainnya.
Dalam wawancara Thomsom Reuters Foundation di  kamp-kamp pengungsi Rohingya di  Bangladesh,  diketahui  bahwa  ada  sekitar  500  pelacur  Rohingya  yang  tinggal  di  kamp tersebut,  dan  500  pelacur  ini  jugaa  membujuk  gadis-gadis  yang  lain.  Ketika  ditanya mengapa mereka memilih untuk bekerja sebagai pelacur, alasannya adalah untuk bertahan hidup. Karena kebutuhan  mereka  untuk  bertahan  hidup  yang  didapat  dari  bantuan-bantuan  kemanusiaan tidaklah  cukup  untuk  dalam  memenuuhi  kebutuhan-kebutuhan  mereka  yang  lain,  contohnya ketika  ada  yang  hamil  dan  ingin  membeli  kebutuhan-kebutuhan  yang  terkait  kehamilannya, atau obat-obatan.
Sehingga  keadaan  ini  yang  mendorong  anak-anak  perempuan  Rohingya  untuk melacurkan  diri  dengan  harapan  mendapatkan  uang  tunai.  Selain  itu,  fakta-fakta  yang  lebih mengejutkan  yaitu  guru-guru  sekolah  dan  petugas-petugas  medis  yang  bertugas  pada  kamp- kamp pengungsian juga terlibat dalam eksploitasi anak-anak perempuan di Rohingya, bahkan
orang  tua  dari  anak-anak  tersebut  pun  ikut  mengeksploitasi  anak-anak  mereka  untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Etnis  Rohingya  sering  menjadi  korban  kerusuhan  sosial  pada  negara  dimana  mereka mengungsi, seperti yang terjadi di Bangladesh. Masyarakat Bangladesh sering merasa cemburu jika  pemerintah  lebih  memperhatikan  Etnis  rohingya  di  bandingkan  mereka,  atau  Etnis Rohingya  merebut  mata  pencaharian  mereka.  Misalnya  pemerintah  Bangladesh  lebih memberikan bantuan-bantuan kepada pengungsi Etnis Rohingya.
Kekejaman  militer  dan  kelompok-kelompok  agama  di  Myanmar  merupakan  suatu pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang tak bisa ditolerir, apa pun latar belakang dan alsannya. Krisis kemanusiaan di Rohingya adalah bentuk pengingkaran terbuka terhadap prinsip-prinsip  dasar  kemanusiaan  dalam  dokumen  Universal  Declaration  of  Human  Rights PBB. Tindakan genosida terhadap penduduk etnis Muslim Rohingya juga telah menjadi prinsip- prinsip  utama  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia  Tenggara  (ASEAN).  Prinsip  utama  ASEAN diantaranya  ialah  penyelesaian  perbedaan  dengan  damai  dan  menolak  penggunaan  kekuatan yang mematikan. 6
Seharusnya Negara Myanmar menghormati prinsip-prinsip utama ASEAN dan Piagam HAM  PBB.  Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  pelanggaran  HAM  lainnya  harus  segera dihentikan kalau perlu dengan tekanan dunia internasional kepada Negara Myanmar.
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  sangat  peduli  terhadap  kasus-kasus pelanggaran  HAM  didunia,  bukan  hanya  peduli,  Indonesia  juga  turut  berpatisipasi  dalam penyelesaian masalah-masalah HAM tersebut. Selama ini usaha Indonesia dan bahkan negara- negara  lain  tertama  negara  yang  berada  di  Asia  Tenggara  untuk  ikut  dalam  menyelesaikan konflik Rohingya selalu saja terkendala karena prinsip non interfence yaitu (prinsip tak boleh ikut campur  urusan  domestik  negara  lain).  Karena      negara-negara  yang  masuk  dalam  anggota ASEAN memegang teguh prinsip ini, yang salah satunya adalah Myanmar.
Sebagai  suatu  negara  yang  berdaulat  tidak  ingin  jika  masalah  dalam  negerinya  di intervensi oleh negara lain. Namun pada sisi lain, sebagai sesama anggota negara ASEAN, kita tidak bisa berdiam diri jika melihat pelanggaran HAM yang terjadi pada negara tetangga. Hal inilah yang membuat Indonesia dan negara lain dilema dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya, karena tidak ingin pemerintah Myanmar memandang hal tersebut sebagai intervensi kedaulatan.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  dengan  tegas  menolak  adanya diskriminasi  ataupun  upaya  ethnic  cleansing  .  Salah  satu  amanah  UUD  1945  adalah  untuk melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Tugas  kemanusiaan  tersebut  merupakan  amanah  konstitusi  yang  harus diemban dalam pergaulan Internasional, termasuk dalam persoalan pengungsi etnis Rohingya.
6 M. Fuad Nasar,  Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan, Yogyakarta: Gre Publishing,2019,hal 141.
Oleh karenanya, peran aktif Indonesia dalam upaya penyelesaian persoalan Etnis Rohingya ini seharusnya menjadi sekala prioritas dalam sikap politik regional. 7
Karena pada satu sisi prinsip non interfence menciptakan stabilitas kawasan, namun pada sisi  yang  lain  menyebbabkan  ketidakberdayaanya  negara-negara  ASEAN  yang  mengalami krisis kemanusiaan akibat pelanggaran HAM. Kita harus belajar dari konflik pada tahun  80-an yang  terjadi  di  Kamboja,  jangan  sampai  menunggu  banyak  jiwa  terbunuh  baru  ASEAN bergerak.  Untuk  itu  sebagai  salah  satu  negara  anggota  ASEAN,  Indonesia  harus  mendorong ASEAN untuk menerapkan prinsip ini secara seimbang dengan prinsip kewajiban negara untuk melindungi HAM. Yang dimana jika negara melakukan pelanggaran HAM berat, maka negara anggota ASEAN bisa ikut menyelesaikan masalah tersebut secara kolektif dan konstruktif.
Untuk itu beberapa upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam memabantu konflik di Rohingya  yaitu,  pada  tahun  2015,  Pemerintah  Indonesia  saat  itu  menyiapkan  Peraturan Presiden  sebagai  dasar  hukum  terkait  penanganan  pengungsi  dan  pencari  suaka  yang memasuki wilayah hukum Indonesia. 8
Warga Rohingya yang keluar dari negaranya ini dapat dikategorikan sebagai pengungsi, karena mereka tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar dan mendapatkan perlakuan penganiayaan  dan  pelanggaran  HAM  lainnya.  Oleh  karena  itu  mereka  harus  diberikan perlindungan internasional karena memiliki dimensi HAM.
“Sikap kita terhadap para pengungsi Rohingya merupakan batu ujian yang paling nyata terhadap kesungguhan kita menghormati Hak Asasi Manusia dan sila kedua Pancasila.” Kata Brigjen TNI (Purn) Dr. Saafroedin Bahar, seorang intelektual dan purnawirawan perwira Tinggi TNI , mantan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara di masa Presiden Soeharto. 9
Dalam  Konvensi  Tahun  1951  tentang  Status  Pengungsi,  Pasal  1  disebutkan  bahwa seorang pengungsi adalah mereka yang memiliki ketakutan yang mendasar akan penganiayaan karena  alasan-alasan  ras,  agama,  kebangsaan,  keanggotaan  kelompok  sosial  tertentu  atau pendapat  politik,  yang  berada  diluar  negara  asal  kewarganegaraannya  dan  tidak  dapat  atau karena ketakutannya tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara tersebut. 10 Dengan kondisi ini, Indonesia sebagai salah satu negara tujuan tempat yang akan dituju oleh warga Rohingya seyogianya pemerintah harus bersikap menerima demi rasa kemanusiaan seperti ketika kasus pengungsi Vietnam yang ditempatkan di Pulau Galang. Meskipun sampai saat ini Indonesia belum menjadi negara peserta ratifikasi Konvensi Tahun 1951, tetapi dengan adanya  tercantum  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28G  ayat  (2) tentang  hak  setiap  orang  untuk  diberikan  perlindungan  atau  suaka  politik.  Jadi  sembari menunggu  pemberian  status  pengungsi  oleh  UNHCR  sebaiknya  Pemerintah  Indonesia
7 Heru Susetyo, Fitria, Rozaq Asyhari, Rohingya Stateless People And Nowhere To Go, Jakarta:PAHAM Indonesia dan PIARA, 2016, Hal 37-38.
8 M. Fuad Nasar,  op.cit hal 140.
9 Ibid.,
memberikan  perlindungan  dalam  bentuk  memfasilitasi  agar  warga  Rohingya  yang  berada  di Indonesia terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. 11
Pemerintah  Indonesia  pada  september  2017,  mengeluarkan  sikap  resmi  terhadap  aksi kekerasan  yang  menyebabkan  krisis  kemanusiaan  Rohingya,  antara  lain    komitmen  untuk membantu krisis kemanusiaan tersebut bersinegi dengan kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan  juga  masyarakat  internasional.  Dalam  kaitan  ini,  patut  di  apresiasi  kepedulian  lembaga kemanusiaan berbasis agama yang menginisiasi penggalangan bantuan untuk muslim Rohingya sebagai  misi  kemanusiaan.  Sejumlah  lembaga  kemanusiaan  membuat  aliansi  dalam  rangka merespons krisis kemanusiaan Rohingya.
II. Seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk  memenuhi,  melindungi  HAM  serta  menghormati  kebebasan  pokok  manusia  secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 (3):
”Untuk  memajukan  kerjasama  internasional  dalam  memecahkan  masalah-masalah internasional  dibidang  ekonomi,  sosial,  budaya  dan  kemanusiaan,  dan  menggalakan  serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang  tanpa  pembedaan  ras,  jenis  kelamin,  bahasa  atau  agama  ”  Komitmen  ini  kemudian ditindaklanjuti  oleh  PBB  melalui  pembentukan  instrumen-instrumen  hukum  yang  mengatur tentang  HAM,  selain  statuta  Roma  ada  juga Universal Declaration  Of  Human  rights  (UDHR), Interrnational Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), Convention on the Rights  of  Child  (CRC),  Convention  on  the  Elimination  of  All Forms  of  Discrimination  against Women  (CEDAW)  dan  International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial Discrimination (ICERD).
Hukum  internasional  dan  instrumen  HAM  internasional  telah  mengatur  perlindungan terhadap  kelompok  minoritas.  Juga  telah  memiliki  pengaturan  terhadap  kejahatan  semacam genocide dan  crime against humanity, Namun Etnis Rohingya tidak memiliki ‘teman’ dan tak terlindungi di dalam maupun di luar negara Myanmar. Dalam kasus kejahatan terhadap etnis Rohingya  ini  hukum  HAM  internasional  seperti  tidak  berfungsi  dan  tidak  berdaya.  Sehingga PBB dinilai tidak tegas dalam menangani permasalahan HAM tersebut, padahal sudah banyak instrumen-instrumen nasional yang mengantur tentang HAM.
Dan  sebagai  upaya  untuk  menjaga  ketertiban  dunia  dan  memberikan  rasa  keadilan untuk masyarakat Myanmar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu membawa persoalan ini ke  International,  untuk  itu  ada  3  mekanisme  jalur  hukum  yang  dapat  ditempuhi  antara  lain yang pertama:
a. International Criminal Court (ICC). Untuk Kemudian diberlakukan kondisi etnis
Rohingya  sebagai  kejahatan  kemanusiaan  yang  termasuk  dalam  yuridiksi  Rationae  materiae sebagaimana diatur dalam Pasal 5-8 Statuta Roma tahun 1998. Melalui mekanisme ini, seluruh pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  persoalan  Rohingya  ke  International  Criminal  Court, meskipun  Myanmar  belum  meratifikasi  konvenannya 12 .  Karena  jika  Myanmar  tidak  mampu
11 Ibid.,
18 Heru Susetyo, loc.cit
menyelesaikan  kasus  negaranya  sendiri  maka  International  Criminal  Court  (ICC)  dapat mengambil  alih  kasus  tersebut,  sesuai  bunyi  pasal  17 ayat  (1a)  :  “  kasusnya  sedang  diselidiki atau dituntuti oleh suatu negara yang mempunyai jurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau negara  tersebut  tidak  bersedia  atau  benar-benar  tidak  dapat  melakukan  penyelidikan  atau penuntutan “
b. Melalui Dewan HAM PBB, dengan cara complaint procedure, yang dimana mampu untuk memberikan kesempatan kepada individu, atau organisasi untuk melaporkan ke dewan HAM PBB terkait pelanggaran HAM yang di derita. Maka dengan itu PBB akan membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri kasus tersebut, hal ini didasarkan dari Piagam PBB.
c. Melalui  Intervensi  Militer,  yang  didasarkan  pada  konsep  Responbility  to  Protect,
Muncul  anggapan  bahwa  konsep    Responsbility  to  Protect  ada  karena  kegagalan  dari  konsep human  intervention.  Karena  didalam  pelaksanaanya  selalu  dihadapkan  negara  kepentingan politik  dari  negara-negara  tententu,  yang  dilakukan  dengan  tidak  sah  atau  tanpa  legalitas  . Sehingga  konsep  human  intervantion  ini  selalu  mengalami  kontroversi  baik  ketika  adanya intervensi maupun tidak ada intervensi. Banyak permasalahan-permasalahan yang menciderai prinsip non intervensi yang ada dalam pasal 2 ayat (4) Piagam PBB:
“  Semua  anggota  harus  menahan  diri  dalam  hubungan  internasional  mereka  dari ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  terhadap  integritas  teritorial  atau  kemerdekaan  politik setiap  negara,  atau  dengan  cara  lain  tidak  konsisten  dengan  tujuan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa.“ 19 inti  dari  konsep  ini  yaitu  untuk  menyaratkan  perlindungan  kepada  warga negaranya.  Dan  jika  negara  itu  gagal  dalam  melindungi  warga  negaranya,  maka  dunia internasional  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi.  Sehingga  dalam  situasi  seperti  ini memungkinkan untuk intervensi militer, agar mencegah semakin banyaknya korba
Seharusnya PBB dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia  menekan  pemerintah  Myanmar  untuk  menghentikan  segala  bentuk  kekerasan  serta mengembalikan  kedamaian  dan  keamanan  di  bumi  Arakan  tempat  dimana  Etnis  Rohingya tinggal, melakukan intervensi  kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya pembunuhan baru,  kekerasan,  kerusakan  dan  perkosaan  demi  pemeliharaan  kedamaian  dan  keamanan. Karena  kasus  ini  sudah  jelas  merupakan  Extraordinary  Crime  yang  bertujuan  untuk menghilangkan suatu populasi berdasarkan etnis atau agama tertentu.

## Penutup
Kesimpulan
Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak  yang  melekat  pada  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  Negara,  hukum, pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia. Dalam hal ini banyak Hak Asasi Manusia yang dilanggar baik oleh pemerintah, aparat negara, salah satunya terhadap Negara yang sedang memasuki era demokrasi yaitu Myanmar.
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  diatur  dalam  Pasal  5  Statuta  Roma  Tentang Pengadilan  Internasional  1998  yang  menjelaskan  bahwa  Yurisdiksi  Pengadilan akan  terbatas pada  kejahatan  paling  serius  yang  menjadi  perhatian  komunitas  internasional  secara
keseluruhan.  Pengadilan  memiliki  yurisdiksi  sesuai  dengan  Statuta  ini  sehubungan  dengan kejahatan berikut:
(a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi
1. Mengenai  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  pada  etnis  Rohingya  ,  Tim  Pencari Fakta  PBB  telah menemukan  fakta  bahwa  terdapat  tiga  pelanggaran HAM   terjadi  pada  Etnis Rohingya  ini  sendiri  yaitu  pelanggaran  HAM  berat  karena  berkaitan  dengan  kemanusiaan, genosida dan perang. Etnis rohingya sering mendapat kekerasan dari pemerintah seperti tidak diberikan kewarganegaraan, diberi pembatasan ruang gerak untuk berpindah, penahanan dan penyiksaan,  pelecehan  seksual,  pembatasan  dalam  kegiatan  ekonomi,  pembatasan  dalam pendidikan  dan  mereka  hidup  dalam  pengawasan  aparatur  wilayah  dan  mereka  memiliki masalah kemiskinan-kemiskinan dan terhambat pembangunan karena status mereka yang tidak diakui kewarganegarannya.
2. Dengan kondisi ini, Indonesia sebagai salah satu negara tujuan tempat yang akan dituju  oleh  warga  Rohingya  seyogianya  pemerintah  harus  bersikap  menerima  demi  rasa kemanusiaan  seperti  ketika  kasus  pengungsi  Vietnam  yang  ditempatkan  di  Pulau  Galang. Meskipun  sampai  saat  ini  Indonesia  belum  menjadi  negara  peserta  ratifikasi  Konvensi  Tahun 1951,  tetapi  dengan  adanya  tercantum  dalam  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pasal 28G  ayat  (2)  tentang  hak  setiap  orang  untuk diberikan  perlindungan  atau suaka  politik. Jadi  sembari  menunggu  pemberian  status  pengungsi  oleh  UNHCR  sebaiknya  Pemerintah Indonesia  memberikan  perlindungan  dalam  bentuk  memfasilitasi  agar  warga  Rohingya  yang berada di Indonesia terpenuhi hak-haknya sebagai manusia.
3. Dan PBB sebagai Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai komitmen untuk  memenuhi,  melindungi  HAM  serta  menghormati  kebebasan  pokok  manusia  secara universal sesuai dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3).

## Saran
Seharusnya PBB dan komunitas internasional serta semua pemerintah negara-negara di dunia  menekan  pemerintah  Myanmar  untuk  menghentikan  segala  bentuk  kekerasan  serta mengembalikan  kedamaian  dan  keamanan  di  bumi  Arakan  tempat  dimana  Etnis  Rohingya tinggal, melakukan intervensi  kemanusiaan ke Arakan untuk mencegah lahirnya pembunuhan baru, kekerasan, kerusakan dan perkosaan demi pemeliharaan kedamaian dan keamanan dan memperlakukan etnis Rohingya selayaknya manusia yang terpenuhi hak-haknya. Karena kasus ini bertujuan untuk menghilangkan suatu populasi berdasarkan etnis atau agama tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982
Rome Statute of The International Court 1998

## Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954
Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa Universal Declaration Of Human Rights Interrnational Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Convention on the Rights of Child,
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

## Buku
Andi, Fadli N. 2018. Ketika Hukum Berbicara. Jakarta:Prenada Media Group. Frank, M. Thomas.2007. Interpretation and Change in the Law of Humanitarian Intervention. Fuad,  M.  Nasar.  2019.    Capita  Selecta  Zakat  Esei-Esei  Zakat  Aksi  Kolektif  Melawan  Kemiskinan, Yogyakarta: Gre Publishing.
Jonassohn,  Kurt  dan  Karin  Solveig,  1998.  Genocide  and  Gross  Human  Rights  Vilations  In Comparative Perspective, Transaction Publishers : New Brunswick and London.
Jonnes, Adam. 2006. Genocide A Comprehensive Introduction, New York : Routledge. Sujatmoko, Audrey. 2005.  Tanggung  Jawab  Negara  Atas  Pelanggaran  Berat  HAM  Indonesia,  Timor Leste dan Lainnya, Jakarta: Grasindo.
Susetyo,  Heru.,  dkk.  2016.  Rohingya  Stateless  People  And  Nowhere  To  Go,  Jakarta:PAHAM Indonesia dan PIARA.