## ANALISIS YURIDIS SITA UMUM ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Rizal Widiya Priangga Email: rizalwidiya@gmail.com Mahasiswa FH Universitas Sebelas Maret Yudho Taruno Muryanto Email: yudho_fhuns@yahoo.com Dosen FH Universitas Sebelas Maret
Abstract
Keyword:

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data  penelitian  adalah  data  sekunder  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan metode analisa menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa status dan kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara masuk dalam domain keuangan  negara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Meskipun  aset  Badan Usaha Milik  Negara  masuk  pada  domain  negara, dapat  diterapkan  sita  umum terhadap  aset  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Hal  ini  karena  Badan  Usaha  Milik  Negara  pengelolaanya tunduk  pada  hukum  privat  termasuk  dalam  hal  kepailitan. Aset  Badan  Usaha  Milik  Negara  sebagai badan hukum ini dapat dilakukan penyitaan. Namun, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, terhadap Pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan.
Kata Kunci: Sita Umum, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Kepailitan

## A.  Pendahuluan
Indonesia sebagai negara besar memandang perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud  untuk  memberikan  manfaat  yang
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Tuti Rastuti, 2015: 60). Pembentukan unit-unit usaha tersebut  berlandaskan  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik Negara. Undang-Undang ini merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
yang  selanjutnya  lebih  rinci  diatur  dalam  Pasal 33  UUD  NRI  merupakan  tugas  konstitusional bagi seluruh komponen bangsa.
Badan  Usaha  Milik  Negara  selanjutnya disebut  BUMN  adalah  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki oleh  negara  melalui  penyertaan  modal  secara langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara yang  dipisahkan.  Demikian,  BUMN  adalah perusahaan  negara.  Tujuan  dari  perusahaan negara  sesuai  diamanatkan  oleh  Pasal  33 UUD  NRI  Tahun  1945  lebih  difokuskan  untuk memberikan pelayanan.
BUMN  dalam keberjalanan usahanya pasti akan mengadakan hubungan-hubungan dengan pihak  ketiga  untuk  memperlancar  usahanya. Konsekuensi dari hubungan dengan pihak ketiga resiko  terjadinya  pailit  yang  berakibat  pada kondisi  BUMN  tersebut  tidak  bisa  membayar hutangnya pada para kreditor. Suatu BUMN dapat dimohonkan pailit dalam Pasal 2 ayat (5) Undang- Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (KPKPU)  menyatakan  hal debitor  adalah  BUMN  yang  bergerak  dibidang kepentingan  publik,  permohonan  pailit  hanya dapat  diajukan  oleh  Menteri  Keuangan.  Muncul perbedaan pendapat mengenai kasus kepailitan BUMN  ketika  BUMN  menjadi  termohon  pailit. Perbedaan  pendapat  terjadi  karena  terdapat perbedaan  perspektif  dalam  memahami  pasal- pasal  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor 19  tahun  2003  Tentang  BUMN,  dan  Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2004 Tentang  Perbendaharaan  Negara.  Para  hakim kesulitan  untuk  menerapkan  sita  umum  pada aset BUMN.
Penjelasan dalam Undang-Undang Keuangan  Negara  yang  memiliki  ruang  lingkup yang  luas  yakni  semua  yang  berasal  dari negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  adalah milik  negara  termasuk  kekayaan  negara  yang dipisahkan pada perusahaan negara. Kemudian terkait pengelolaan barang milik negara Pasal 50 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  menyatakan  pihak manapun  dilarang  untuk  menyita  aset  negara. Akibat  dari  persoalan  tersebur  maka  hakim dalam yang bertindak untuk memutuskan perkara kepailitan BUMN menjadi kesulitan karena adanya bayang-bayang  tentang  larangan  melakukan
sita  terhadap  aset  negara.  Melihat  implikasi dari  beberapa kasus  kepailitan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara sebagai debitur pailit seperti yang terjadi pada Kepailitan PT. Hutama Karya  Persero,  PT.  Dok  Kodja  Bahari  Persero, PT.  Dirgantara  Indonesia  Persero,  PT.  IGLAS Persero,  PT.  Istaka  Karya  Persero  maka  kita dapat  menangkap  bahwa  terdapat inkonsistensi peraturan  terkait  yang  menimbulkan  perbedaan pemikiran  dan  pendapat  terkait  kedudukan  dan status  aset  BUMN  ketika  terjadi  kepailitan.  Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam hukum Indonesia.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas. Maka  dalam  artikel  ini  akan  dibahas  mengenai sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan Negara.

## B.  Metode Penulisan
Jenis penelitian dalam ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif, Penelitian hukum normatif yaitu penelitian  berdasarkan  bahan-bahan hukum  ( library  based )  yang  fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan- bahan  hukum  primer  dan  sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2011:3). Metode  analisa  yang  digunakan  adalah deduktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Status  Hukum  dan  Kedudukan  Aset  Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan  Usaha  Milik  Negara  di  Indonesia terdapat  dua  bentuk  atau  jenis  yakni  Badan Usaha  Milik  Negara  berbentuk  Perusahaan Umum (Perum)  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara berbentuk  Perseroan  (Persero)  Penjelasan  dua bentuk  Badan  Usaha  Milik  Negara  dijelaskan dalam  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan Perseroan  yang  selanjutnya  disebut  Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)  sahamnya  dimiliki  oleh  negara  republik Indonesia  yang  tujuan  utamanya  mengejar keuntungan.  Sementara  Perum    adalah  BUMN
yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham tujuan utamanya memberikan pelayanan umum.
Berkenaan  dengan  hal  diatas  bahwa BUMN ini merupakan badan hukum. Lebih lanjut badan  hukum  merupakan  suatu  badan  yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk  melakukan  suatu  perbuatan  seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan  menggugat  didepan  pengadilan  (Ridwan Khairandy,  2014:  5).  Hal  ini  selaras  dengan ) dalam ilmu hukum yang menyatakan  badan  hukum  hal  yang  abstrak tapi  tindakan  badan  hukum  dianggap  layaknya manusia.
H.M Praseyto dikutip oleh Ridwan Khairandy menyatakan  terdapat  unsur-unsur  material subtantif bagi suatu badan agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (Ridwan Khairandy, 2014: 14):
1. Adanya aset (hak-hak) yang dengan tujuan tertentu  yang  terpisah  dengan  kekayaan pribadi para sekutu dan pendiri badan itu.
2. Kepentingan  yang  menjadi  tujuan  adalah kepentingan bersama
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut .
Kemudian  badan  hukum  itu  lahir  karena adanya pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok  orang  tertentu  untuk  melakukan kegiatan yang terpisah dari kepentingan individu. maka  perlu  adanya  pengakuan  dari  pihak  yang memiliki  kuasa  atas  keberadaan  badan  hukum yakni pemerintah. BUMN sebagai badan hukum mendapat pengakuan keberadaannya yakni pada BUMN  berbentuk  Perum  memperoleh  status badan  hukum  sejak  diundangkannya  Peraturan Pemerintah  tentang  pendiriannya.  Sementara BUMN berbentuk Perseroan memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi berdasarkan  kriteria  dan  landasan  teori  badan hukum kedua bentuk Badan Usaha Milik Negara tersebut  telah  memenuhi  kriteria  dari  badan hukum.
Melihat kedudukan dan status hukum aset BUMN  maka  dapat  ditinjau  dari  sisi  modal  asal yang  dimiliki  oleh  Perseroan  tersebut.  Hal  ini juga  berkaitan  dengan  kegiatan  perusahaan. Modal  awal  yang  dimiliki  oleh  BUMN  termasuk dalam  hal  ini  berbentuk  Persero  berasal  dari
kekayaan  pendiri  yang  dipisahkan.  Kekayaan pendiri  itu  selain  saham  yang  dapat  bersumber dari perorangan/korporasi swasta, modal BUMN  dapat  pula  bersumber  dari  pemerintah. Lebih  lanjut  mengenai  kekayaan  BUMN  yang bersumber  dari  pemerintah  dalam  Pasal  24 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  menjelaskan hubungan  antara  pemerintah  dan  perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta,  dan  badan  pengelola  dana  masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman /hibah /penyertaan modal kepada dan menerima  pinjaman/  hibah  dari  perusahaan negara/daerah  setelah  mendapat  persetujuan Dewan  Perwakilan  Rakyat  /  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2003  menjelaskan bahwa  modal  BUMN  itu  berasal  dari  kekayaan negara  yang  dipisahkan.  Hal  penyertaan  modal negara selanjutnya  disingkat  (PMN),  dana yang diberikan  bersumber  dari  APBN  dan  ditetapkan dengan  Peraturan  Pemerintah  (Sie  Infokum
ac.id  diakses  tanggal  19  agustus  2016  pukul 18.48 wib). Penjelasan makna kata “dipisahkan” adalah kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan  yang  terpisah  dari  APBN  untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.
Penyertaan modal negara pada BUMN yang membedakan  antara  BUMN  Berbentuk  Perum dan  BUMN  berbentuk  Perseroan  adalah  BUMN berbentuk Perum modal negara yang disertakan itu  tidak  terbagi  atas  saham  dan  seluruhnya dimiliki negara. BUMN berbentuk Persero modal negara  yang  berubah  menjadi  saham  dan terbagi dalam bentuk saham setelah Perusahaan menerbitkan saham kepada pemegang saham.
Kemudian aset BUMN dihubungkan dengan pengelolaan  keuangan  negara  berdasarkan bunyi Pasal 23 UUD NRI 1945 tersebut memiliki makna yang sempit, hanya menyangkut anggaran  semata  yakni  Anggaran  Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, apabila dibaca lebih mendalam dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal  23  C  UUD  NRI  1945  yang  menyebutkan bahwa “ diatur  dengan  undang-undang ”.  memberikan makna  bahwa  keuangan  negara  tidak  hanya
anggaran  dan  pendapatan  belanja  negara (APBN),  tetapi  juga  termasuk  segala  hal  yang terkait  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat dinilai  dengan  uang  sehingga  termasuk  juga kekayaan  negara  yang  dipisahkan.  Lebih  lanjut diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara  tepatnya dalam Pasal 2 huruf g bahwa kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  termasuk  kekayaan  negara  yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.  Penjelasan  dalam  Pasal  2  huruf  g tersebut  mengelompokkan  kekayaan  negara yang  dipisahkan  pada  perusahaan  negara  atau perusahaan daerah adalah bagian dari keuangan
kekayaan  negara  yang  berada  pada  pihak  lain termasuk pada perusahaan negara itu termasuk bagian dari keuangan negara.
Mahkamah  Konsitusi  selanjutnya  disingkat (MK)  melalui  dua  putusannya  yakni  Putusan Nomor  48/PUU-XI/2013  dan  putusan  Nomor 62  /PUU-XI/2013  yang  dibacakan  tanggal  18 September  2014.  Kedua  putusan  MK  tersebut telah  mengukuhkan  status  kekayaan  negara yang  dipisahkan  dari  APBN  untuk  disertakan menjadi  penyertaan  modal  di  BUMN  tetap menjadi  bagian  dari  rezim  keuangan  negara. Namun status yang demikian membawa dampak ketika dihadapkan pada kepailitan BUMN karena akan  kesulitan  melakukan  sita  umum  terhadap aset  BUMN  apabila  aset  BUMN  termasuk bagian  dari  keuangan  negara  hal  ini  dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara  yang menyatakan  bahwa  “Pihak  mana  pun  dilarang melakukan penyitaan terhadap:
1. Uang  atau  surat  berharga  milik  negara/ daerah  baik  yang  berada  pada  instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. Uang yang disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
3. Barang  bergerak  milik  negara/daerah  baik yang  berada  pada  instansi  pemerintah maupu pada pihak ketiga;
4. Benda  tidak  bergerak  dan  hak  kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. Barang  milik  pihak  ketiga  yang  dikuasai oleh  negara/daerah yang  diperlukan  untuk
penyelenggaraan tugas pemerintah”.
Pelaksanaannya  terjadi  kesulitan  dalam untuk melaksanakan sita umum pada aset BUMN yang  mendasarinya  adalah  terdapat  perbedaan perspektif undang-undang terkait yakni Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang diketahui dari kedua peraturan tersebut melihat kekayaan negara dari segi objek yakni tidak melihat pihak dan  tempat  yang  mengelola  atau  memegang kuasa  terhadap  kekayaan  negara,  sehingga dimanapun  tempat  nya  maka  tetap  statusnya menjadi bagian keuangan negara. Hal ini berbeda dengan prespektif Undang-Undang BUMN yang melihat  dari  sisi  subjek  yakni  kekayaan  negara yang dipisahkan pada BUMN statusnya berubah dari  keuangan  negara  menjadi  keuangan  privat milik  BUMN  karena  kekayaan  yang  dipisahkan untuk  dijadikan  penyertaan  modal  tersebut telah  beralih  status  menjadi  keuangan  privat yang dikelola menggunakan prinsip perusahaan yang  tunduk  pada  hukum  privat.  Pemisahan  ini ditegaskan  dalam  Pasal  1  angka  21  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Pusat/ Daerah  adalah  pengalihan  kepemilikan  Barang Milik  Negara/Daerah  yang  semula  merupakan kekayaan  yang  tidak  dipisahkan  menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai  modal/saham  negara  atau  daerah pada  badan  usaha  milik  negara,  badan  usaha milik  daerah,  atau  badan  hukum  lainnya  yang dimiliki  negara.  Kata  “Pengalihan”  menegaskan terjadinya  perpindahan  status  hukum  kekayaan negara/daerah menjadi  kekayaan Badan Usaha Milik Negara.
Perbedaan perseptif Undang-Undang tersebut menurut pertimbangan  isi putusan MK tidak  ada.  Dijelaskan  bahwa  kekayaan  negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah tidak terjadi pengalihan status setelah terjadinya transaksi  pemisahan  modal,  karena  transaksi itu  hanya  memudahkan  pengelolaan  keuangan negara  yang  dipisahkan  secara  korporasi  saja. Kemudian  pertimbangan  lain  karena  kekayaan negara  yang  dipisahkan  tersebut  adalah kepanjangan  tangan  negara  maka  terdapat alasan    penyelamatan  keuangan  negara, dimana  negara  melalui  mekanisme  ketentuan
yang  ada  telah  menyerahkan  kekayaan  negara untuk  dijadikan  modal  usaha  BUMN  Persero sehingga  negara  perlu  melakukan  pengawasan terhadap modal baik benda berwujud atau tidak berwujud  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan kekayaan  negara  dalam  bentuk  modal  tersebut hanya  menjadi  keuntungan  dari  diri  pribadi organ  persero  sehingga  apa  yang  diamanatkan dalam  Pasal  33  UUD  NRI  1945  tercapai  yakni perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Jadi dari penjelasan diatas bahwa terhadap BUMN  berlaku  kedua  rezim  hukum  tersebut, namun  rezim  hukum  Keuangan  Negara  hanya berlaku  bagi  BUMN  sebatas  yang  terkait dengan  permodalan  dan  eksistensi  BUMN. Misalnya, di dalam Undang-undang BUMN diatur bahwa  pendirian,  penggabungan,  peleburan, pengambilalihan,  perubahan  modal,  privatisasi, dan  pembubaran  BUMN  ditetapkan  dengan Peraturan  Pemerintah,  dan  bahkan  dalam prosesnya  melibatkan  Menteri  Teknis,  Menteri Keuangan,  Presiden,  dan  DPR.  Sedangkan tindakan-tindakan operasional (diluar permodalan dan  eksistensi  BUMN),  tunduk  sepenuhnya kepada rezim hukum Korporasi.
Sita  umum  terhadap  aset  debitur  pailit yang  merupakan  pengertian  lain  dari  kepailitan mempunyai  akibat  hukum  yakni  sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  24  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan dan  Penundaan    Kewajiban  Pembayaran Utang  (KPKPU)  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (KPKPU)    menjelaskan akibat dari pernyataan pailit adalah Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit,  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit dinyatakan.  Kemudian  dijelaskan  juga  dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan seluruh aset debitor, baik yang bergerak maupun tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari  menjadi tanggungan  bagi  seluruh  utang  debitor  (Sutan Remi Sjahdheini, 2002: 197).
Penjelasan siapa saja yang dapat dinyatakan pailit dapat disimpulkan dalam bunyi pasalnya yakni dalam Pasal 2 ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (KPKPU) yang menyebutkan “Dalam hal debitur
merupakan  badan  hukum,  maka  kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”.
Namun  tidak  dengan  sendirinya  semua jenis  pihak  dapat  dipailitkan,  harus  diperhatikan
dapat  dikatakan  bahwa  yang  dapat  dipailitkan hanyalah  pihak  yang  memenuhi  syarat  sebagai subyek  hukum  (http://www.hukumonline.com/ k linik /det ail/ cl1746/apak ah-B UM N-dapat- dipailitkan  diakses  tanggal  25  Juni  2016  pukul 11.50 wib).
Hubungan  BUMN  Persero  dengan  pihak ketiga  dalam  mengadakan  sebuah  perikatan, perikatan yang dibuat BUMN hanyalah mengikat Perusahaan tersebut dan tidak mengikat negara. Hal  demikian  selaras  dengan  konsep  sebagai sebuah  perusahaan  terbatas  adalah  badan hukum.  Jadi  perikatan  yang  dibuat  pihak  ketiga dengan BUMN Persero adalah perikatan diantara pihak ketiga dengan BUMN sebagai suatu badan hukum,  bukan  perikatan  antara  pihak  ketiga dengan negara. Jadi kedua bentuk Badan Usaha Milik Negara ini sangat bisa dimungkinkan untuk pailit dan dilakukan penyitaan terhadap asetnya.
Terkait  sita  umum  aset  BUMN  maka terdapat  perbedaan  teknis  untuk  kedua  bentuk BUMN yakni pada BUMN Perum dalam Pasal 2 ayat (5)  Undang-Undang Nomor  37  tahun  2004 Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (KPKPU)  menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang  kepentingan  publik  dan  modalnya tidak  terbagi  dalam  saham  maka  permohonan pailit  harus  diajukan  oleh  Menteri  Keuangan. BUMN Perum karena modalnya seluruhnya milik negara maka hnaya satu pihak saja yang dapat mempailitakn yakni Menteri Keuangan. Mengenai kepailitan  Perum  dalam  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2003  tentang  Badan Usaha  Milik  Negara.  Dalam  Pasal  55  ayat  (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.
Sementara BUMN Persero dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa “Terhadap  Persero  berlaku  segala  ketentuan dan  prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
berlakulah  segala  prinsip-prinsip  dari  perseroan terbatas  termasuk  kepailitannya  yakni  seperti perseroan swasta pada umumnya.
BUMN baik berbentuk Perum dan berbentuk Persero  dihubungkan  dengan  Undang-Undang Keuangan  Negara  maka  kedua  bentuk  BUMN aset  nya  adalah  bagian  dari  keuangan  negara. Sehingga  terhadap  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara aset BUMN baik berbentuk Perum dan berbentuk Persero  tidak  dapat  disita.  Pelaksanaan  sita umum terhadap BUMN berbentuk Perum apabila mendapat  persetujuan  dari  Menteri  Keuangan maka  prosedurnya  seperti  kepailitan  biasa namun  yang  membedakan  dengan  perusahaan swasta yakni aset BUMN Perum semuanya milik negara  maka  perlu  aturan  khusus  mengenai pengalihan  aset  negara  kepada  pihak  lain  dan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.06/2014  Tentang  Penghapusan  Barang Milik Negara. Sementara BUMN Persero karena modalnya  terbagi  dalam  saham  dan  terdapat unsur  swasta  serta  dalam  Pasal  11  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan Usaha  Milik  Negara  yang  menyatakan  untuk Perseroan  berlaku  prinsip-prinsip  Perseroan Terbatas  yang  ada  pada  Undang-Undang Perseroan  Terbatas,  Jadi  BUMN  Persero kepalilitannya  seperti  Perseroan  swasta  pada umumnya  yakni  tanpa  ada  persetujuan  dari menteri keuangan terlebih dahulu.
Sita umum aset milik BUMN Persero perlu dilakukan  pemilahan  terlebih  dahulu.  Mengenai adanya  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  maka  hal  ini tidak  berlaku  bagi  kekayaan  BUMN  Persero, karena  kekayaan  negara  yang  disertakan ke  BUMN  Persero  adalah  kekayaan  yang dipisahkan sehingga tidak lagi menjadi kekayaan negara (Wayan Desi Aryanti, 2013: 166). Namun, dalam suatu BUMN terdapat barang milik negara yang  masih  dikuasai  baik  bergerak  maupun tidak  bergerak  yang  pengelolaanya  dititipkan pada  BUMN.  Barang-barang  inilah  statusnya bukan  milik  BUMN,  maka  ketentuan  Pasal  50 Undang-undang  Nomor.  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  berlaku  sehingga barang  milik  negara  tersebut  tidak  dapat dilakukan penyitaan.
Penjelasan tersebut diatas selaras oleh hasil Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas)  Mahkamah Agung  tanggal  14  Oktober  2010  di  Balikpapan, Kalimantan  Timur.  Rakernas  Mahkamah  Agung menyimpulkan bahwa terhadap keuangan negara  yang  disertakan  inbreng  (penyertaan modal) dalam BUMN atau BUMD persero dapat disita.  Simpulan  dari  Rakernas  Mahkamah Agung  tersebut  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa tidak  sembarangan  harta kekayaan BUMN atau BUMD  yang  dapat  disita.  Kekayaan  negara yang  sudah  disertakan  sebagai  modal  lewat penyertaan  modal  negara  kedalam  BUMN  atau BUMD  yang  bisa  disita.  Status  harta  ini  tunduk pada Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tata kelolanya perseroan tunduk  berdasarkan  prinsip-prinsip  pengelolaan perusahaan yang sehat.
Demikian, merujuk pada rakernas Mahkamah  Agung  apabila  BUMN  Persero dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga implikasi pertanggung  jawaban  kepailitan  perusahaan harus  dilaksanakan  dengan  lebih  berhati-hati. karena hal ini harus dipilah/ dipisahkan tersendiri yakni aktiva lancar ( current asset ) maupun aktiva tidak  lancar  ( non  current  asset )  dari  BUMN Persero  sendiri  sebagai badan  hukum  dan  juga aktiva lancar (current asset) maupun aktiva tidak lancar ( non current asset )  yang berasal negara.

## D.  Simpulan
Kedudukan  dan  status  hukum  aset  BUMN Pesero  adalah  bagian  dari  keuangan  negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan  Nomor 17  tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Penerapan  sita  umum  aset  BUMN  dapat dilakukan. Namun, apabila pada BUMN terdapat barang  milik  negara  yang  masih  dikuasai baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak  yang pengelolaanya  dititipkan  pada  BUMN.  Barang- barang  ini  statusnya  bukan  milik  BUMN,  maka ketentuan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor.  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara berlaku  sehingga  barang  milik  negara  tersebut tidak dapat sita.

## E. Saran
Perlu harmonisasi peraturan guna terwujudnya  kepastian  hukum,  keadilan,  dan kemanfaatan.  Revisi  peraturan  Undang-undang
Nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 2004  tentang  Perbendaharan  Negara.  Karena keduanya  Undang-undang  tersebut  inkonsisten apabila dikaitkan  dengan Undang-Undang
BUMN  Nomor  19  tahun  2003  Tentang  Badan Usaha  Milik  Negara.  Hal  ini  berdampak  pada BUMN  sebagai  entitas  usaha  kurang  maksimal dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga dan juga terhadap kepailitanya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Persada. M. Hadi Subhan. 2008. . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Ridwan Khairandy. 2014. . Yogjakarta: FH UII Press . . Peter Mahmud Marzuki. 2011. . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Sutan Remy Sjahdeini. 2002. Tuti Rastuti. 2015. . Bandung:

## Jurnal, Makalah, Artikel, Skripsi
Agus Dhari. 2015. Eksistensi BUMN sebagai Korporasi yang Dikuasai Negara. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Vol 7 Nomor 1 .

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

## INTERNET
Donny Satya Wijanarko. 2015.
Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Dalam studentjournalub.ac.id. diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 11.55 wib
Aria Suyudi. 2002. http:// www. hukumonline.com/klinik/detail/
cl1746/apakah-BUMN-dapat-dipailitkan diakses tanggal 25 Juni 2016 pukul 11.50 wib.
Unpad.  2014.
(http://www.unpad.
ac.id/2014/05/dari-seminar-kemandirian-BUMN-persero-terpisah-dari-aset-negara/.  diakses tanggal 23 juni 2016 pukul 12.05 wib