## Nuansa
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam
Vol. 16 No. 2 Juli – Desember 2019
Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya
Wahyuddin
Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh wahyuddin@serambimekkah.ac.id
Ar Royyan Ramly Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Tgk Dirundeng, Meulaboh arroyyanramly@staindirundeng.ac.id
Muslim A. Djalil Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh muslimadjalil@gmail.com
Mirna Indriani Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh mirnaindriani@unsyiah.ac.id

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  dan  melihat  efektifitas  distribusi  pemanfaatan  dana  desa  di  Kecamatan  Kuala Kabupaten Nagan Raya dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Data yang digunakan berupa data time series dari tahun  2015  hingga  tahun  2018  yang  dikumpulkan  melalui  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan mendatangi  langsung  ke  desa-desa  di  kecamatan  kuala.  Sementara  data  sekunder  diperoleh  dari  website  Badan  Pusat Statistik (BPS), telaah dokumen, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini melakukan observasi terhadap  10  desa  sebagai  sample  dari  17  desa  di  Kecamatan  Kuala.  Metode  analisa  mengunakan  regresi  data  panel dengan metode analisa random effect model (REM). Dari hasil regresi model random effect ditemukan bahwa variabel dana desa berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kemisikinan dengan Probabilitas sebesar 0,0000  = p-value α = 5%.  Kemudian  variabel  alokasi  dana  desa  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan  dengan  Probabilitas sebesar  0,0000  =  p-value  α  =  5%.  Artinya  dengan  menambahkan  1%  dana  desa  atau  meningkatkan  dana  desa  akan mengurangi kemiskinan di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
(This  research  is  aimed  at  analyzing  and  seeing  the  effectiveness  of  village  fund  utilizing  distribution  in  Kuala  sub- district, Nagan Raya regency and also its relations with the poverty level. The data used the time series data from 2015 to 2018 collected through primary and secondary data. Primary data is taken from directly getting the data from the villages in  Kuala  sub-district,  while  secondary  one  is  taken  from  Central  Bureau  of  Statistics,  document  and  articles  analysis related to the research object. This research did observation on 10 out of 17 villages as sample in Kuala sub-district. The analysis used panel data regression with random analysis model (REM). From the effect random model regression result, fit is found that the village fund variable has given a positive and significant effect on the poverty for 0,0000 = p-value α = 5%. The village fund allocation variable affects negatively on the poverty with probability 0,0000 = p-value α = 5%. It means that by adding 1% village fund or adding the village fund can make the poverty in Kuala sub-district Nagan Raya regency decreased.)
Kata Kunci:
Effectiveness; village fund; poverty.
Wahyuddin, Ar Royyan Ramly, Muslim A. Djalil, dan Mirna Indriani

## Pendahuluan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  mengatur  tentang Implementasi  penggunaan  Dana  Desa  dalam  hal  Perencanaan,  Penganggaran,  Pelaksanaan, Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Pelaporan,  Pembinaan  serta  Pengawasan.  Undang-Undang  ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di  wilayah  perdesaan.  Setiap  desa  di  Indonesia  memiliki  kewenangan  dan  kesempatan  lebih  luas untuk  merumuskan  kebijakan  dan  melaksanakan  pembangunannya  sendiri  sehingga  desa  menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan.
Pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dengan sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah  desa  harus  bisa  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  tata pemerintahannya, di  mana  semua akhir  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan desa    harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. 1
Tujuan  pembangunan  desa  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial.
Secara  intensif  dan  efektif    Dana  Desa  akan  mendorong  peningkatan  taraf  hidup  dan kesejahteraan  masyarakat  dengan  menitik  beratkan  pada  Pembangunan  pedesaan  sebagai  sasaran pembangunan, 2 guna  untuk  meningkatnya  pemerataan  pendapatan,  kesempatan  kerja  dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat juga mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dan peningkatan perekonomian di Desa, Tidak terkecuali di kecamana kuala Kab nagan raya.
Kecamatan kuala merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nagan raya yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Barat. Luas wilayah 3.544.90 hektar dengan potensi yang  hutan,  laut,  perkebunan,  dan  tambang  dengan  pertumbuhan  ekonomi  3.89  persen  di  Tahun 2015.  Namun  prosenstase  penduduk  miskin  di  Kabutapen  Nagan  Raya  masih  tinggi  sekitar  20,13 persen pada tahun 2015, persentase ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase 24 hingga 33 persen jumlah penduduk miskin dan 19.25 persen pada Tahun 2017.
Kecamatan kuala memiliki 17 desa yang masing-masingnya memiliki wilayah strategis dan sangat berpotensi  untuk  pendongkrak  perekonomian  masyarakat,  Kecamatan  kuala  merupakan  sentral akses bagi masyarakat dengan garis wilayah yang menghubungkan antar kabupaten di Provinsi Aceh. selain itu  posisi  kecamatan kuala  memiliki  akses terhadap  pasar  induk dan  pusat  pelayanan  publik seperti  perkantoran,  dan  rumah  sakit  daerah.  Sedangkan  distribusi  luas  Kecamatan  Kuala  sebesar 3.41  persen  dari  luas  Kabupaten  Nagan  Raya.  Namun  masih  terdapat  masyarakat  yang  berada  di bawah  garis  kemiskinan  yang  tidak  memiliki  akses  terhadap  pemanfataan  pembangunan  desa  di Kecamatan  Kuala.  Oleh  karena  itu  sesuai  dengan  tujuan  pemerintah  mengalokasikan  dana  desa untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkat kesejahteraan masyarakat melalui program
1 Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan  (BPKP).  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan    Konsultasi  Pengelolaan Keuangan  Desa,  Deputi  Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah,  (Jakarta:  Buku  Bantu  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pengelolaan Pembangunan Desa, 2015).10.
2 Tangkumahat,  F.V.  Vicky  V.  J.  Panelewen,  Arie  D.  P.dan  Mirah.  Dampak  Program  Dana  Desa  Terhadap  Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.(  Jurnal Agri-Sosioekonomi UNSRAT, ISSN 1907– 4298 ,Volume 13  Nomor  2a, p: 335 -  342, Juli  Tahun 2017).336.

## Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya
alokasi  dana  desa  dan  alokasi  dana  gampong  di  Kecamatan  Kuala  demi  terwujudnya  desa  yang mandiri  melalui  implementasi  kebijakan  dana  desa  dan  konstribusi  Badan  Usaha  Milik  Gampong (BUMG) yang ada di kecamatan kuala.
Dana Desa  sebetulnya memiliki  potensi sangat  besar dalam  upaya mempercepat  pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga  supaya  pemanfaatan  tersebut  tetap  di  koridor  yang  diharapkan?    jumlah  anggaran  yang meningkat sehingga desa dituntut dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan  masyarakat  desa  tentu  menjadi  input  yang  bermanfaat  baik  bagi  desa  itu  sendiri maupun  bagi  daerah  lainnya.  Desa  yang  maju  ditunjang  oleh  perkembangan  perekonomian  yang seimbang  seperti  wilayah  di  perkotaan.  Untuk  mengetahui  dampak  program  Dana  Desa  terhadap peningkatan ekonomi yang meliputi pendapatan masyarakat diperlukan sebuah analisa ilmiah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam mengentaskan kemiskan di Kecamatan kuala kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh.

## Metode Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dengan populasi desa berjumlah  17  desa  yang  ada  di  Kecamatan  kuala.  Namun  sampel  yang  diambil  ialah  sebanyak  10 desa, terdiri atas desa Blang Bintang, Kuta Makmue, Ujong Patihah, Ujong Sikuneng, Ujong Padang, Jogja, Simpang Peut, Lawa Batu, Alue Ie Mameh, Puloe Ie dan Blang Muko. Sedangkan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menemui langsung objek yang  diteliti,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  sumber  lain  dari  internet,  dokumentasi, jurnal  dan  mengakses  data  dari  badan  pusat  statistik  (BPS)  dan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat (BPM) Kabupaten Nagan Raya yang terkait penelitian yang diteliti.
Teknik  pengumpulan  data  ditempuh  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan  kuesioner. Observasi dilakukan terhadap desa yang menjadi sampel penelitian dengan melihat dan mengamati obejek  secara  langsung  terkait  Efektivitas  pemanfaatan  Dana  Desa  Terhadap  Pengentasan Kemiskinan  di  beberapa  desa.  Kemudian  wawancara  dilakukan  langsung  dengan  aparat  desa  yang menjadi sampel, terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan Masyarakat.
Analisa Penelitian  ini  menggunakan  metode  data  panel (pooled  panel  data)  dengan  Random  Effect Model.  Data yang digunakan terdiri atas data cross section dan time series dengan jumlah individu yang beragam dan hanya diambil dalam kurun waktu 4 tahun. seperti penelitian sebelumnya Dura (2016), Azwardi  Sukanto (2014), menggunakan regresi berganda, Sari  Abdullah (2017) Menggunakan analisa  Fixed  Effect  Model  (FEM).  Namun  penelitian  ini  mecoba  melihat  model  terbaik  terhadap perilaku  Dana  Desa  di  kecamatan  Kuala.  Sesuai  penelitian  Fajriah    Rahayu  (2016)  yang menggunakan  regresi  data  panel  dengan  analisa  Random  Effect  Model  (REM).  Penentuan  dan pemilihan model terbaik dalam model regresi data panel penulis melakukan estimasi statistik antara FEM dan REM dengan melakukan Uji Hausman (Hausman test).
Wahyuddin, Ar Royyan Ramly, Muslim A. Djalil, dan Mirna Indriani
Adapun model regresi dalam bentuk masing-masing variabel respon adalah sebagai berikut:
LogPoverty(Y it ) = β 0 + β 1 Logdd 1 + β 2 adg 2 +LogD i +e i
(1)
Dimana;
Log Poverty adalah prosentase tingkat kemiskinan di kecamatan Kuala Kabupaten nagan raya. Logdd adalah Dana Desa yang diterima setiap desa di kecamatan kuala bersumber dari APBN Logadg  adalah  Alokasi  dana  desa  yang  diterima  oleh  desa  dikecamatan  kuala  bersumber  dari APBK
LogD i adalah variabel dummy.
Dalam  persamaan  di  atas  juga  dimasukkan  variabel  dummy  berupa  tahun  penelitian  dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan kemiskinan desa pada Tahun 2015 hingga 2018. Sedangkan pada pemilihan model terbaik antara FEM dan REM mengunakan Uji Hausman sebagai berikut:
m = ^q’var (q) -1q (2)
dimana q^= [β OLS – β GLS ] dan var(q) = var (β OLS) – var(β GLS )
Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistik chi square dengan degree of freedom sebanyak k dimana  k  adalah  jumlah  variabel  independen.  Jika  kita  menolak  hipotesis  nol  yaitu  ketika  nilai statistik  hausman  lebih  besar  dari  nilai  kritisnya  maka  model  yang  tepat  adalah  model  fixed  effect sedangkan apabila kita gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai  kritisnya  maka  model  yang  tepat  adalah  model  random  effect. 3 Uji  spesifikasi  Hausman membandingkan model efek tetap dan model efek  acak. Jika hipotesis nol yang menyatakan  tidak ada  korelasi  antara  efek  individu  dengan  regresor  tidak  di  tolak,  model  efek  random  disarankan daripada efek tetap. 4
Operasional variabel yang digunakan ialah variabel independen ialah DD (dana desa), dan alokasi dana gampong (ADG). Sedangkan  variabel dependen menggunakan  rasio kemsikinan (Poverty)  di Kecamatan  Kuala  Kuala  Kabupaten  Nagan  Raya.  Variabel  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa dikumpulkan  sejak  tahun  2015  sampai  Tahun  2018  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  10  desa. Sedangkan  Variabel  kemiskinan  (Poverty)  dikumpulkan  melalui  data  BPS  sejumlah  prosentase  di kecamatan kuala selama kurun waktu 4 tahun.
3 Widarjono, A. Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2013). 215.
4 Susanti, S. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Jawa Barat Menggunakan Analisis Data Panel.(Jurnal Matematika Integratif. Vol 9 No 1 p:1-18 Tahun 2013.).8.

## Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya
Tabel 1 Variabel Dependen, Variabel Independen dan Satuan No Variabel Keterangan Satuan 1 Poverty (Y) Prosentase Penduduk miskin Kecamatan Kuala Persen 2 DD (X1) Dana Desa yang diterima setiap desa dari APBN Jutaan Rupiah 3 ADG (X2) Alokasi dana Desa yang diterima setiap desa dari APBK Jutaan Rupiah
Penelitian ini menggunakan Data Panel Seimbang (Balance Panel Data), terdiri dari data Time Series dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dan data Cross Section terdiri dari 10 desa dalam kecamatan kuala dengan kode BB, KTM, UJS, UPD, JOG, SP4, LWT, BM, AIM, dan PI, sehingga observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 unit.

## Hasil dan Pembahasan
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dalam  rangka  meningkat  pemberdayaan,  kesejahtraan  dan pemerataan  pembangunan  dipedesaan  melalui  dana  APBD  kabupaten,  provinsi  dan  pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat  perlu merealisasikan  dana APBD masing  masing sebesar  10%  untuk  dana  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). 5 Peraturan  Daerah  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang metetapkan pemanfaatan ADD mengacu pada Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa.  pemanfaatan  ADD  ini  harus  sejalan  dengan tujuan program Nawacita Indonesia, salah satunya mewujudkan desa yang mandiri.
Desa  mandiri  merupakan  tujaun  dari  program  kemandirian  desa  dalam  Pemberdayaan masyarakat  desa  melalui  program  program  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di tingkat desa, secara substansial ruang dari Ungernsi pelaksanan ADD  sangat didukungan dari dana yang diserahkan, maka desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam  kapasitas  kewenangan  yang  dimiliki,  disamping  menerima  program-program  pembangunan dari  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kota, 6 sehingga  dapat menghasilkan desa kemandirian dan  kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 7
Pembahasan  kegiatan  pembangunan  di  tingkat  desa  harus  berpedoman  pada  prinsip-prinsip Perencanaan  Pembangunan  Partisipasi  Masyarakat  Desa  (P3MD).  Prinsip  tersebut  mengharuskan keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  menentukan  pembangunan  yang  akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan. 8
Pembangunan  dapat  diartikan  suatu  usaha  perubahan  untuk  menujukeadaan  lebih  baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pemberdayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya inilah yang disebut dengan pembangunan. Sedangkan Pemberdayaan masyarakat mempunyai  arti  meningkatkan  kemampuan  atau  meningkatkan  kemandirian  masyarakat.
5 Widjaja, H. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). 37.
6 Diansari,  R.E.  Analisa  Implementasi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Kasus  Seluruh  Desa  Di  Kecamatan  Kledung  Kabupaten Temanggung Tahun 2013, (Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2015).6.
7 Takaliuang, R.A, Tulusan, F. dan Sondakh, T. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. (Jurnal Administrasi Publik UNSRAT. Vol 4 No 32, Tahun 2015). 10.
8 Ibid, hal 11.
Wahyuddin, Ar Royyan Ramly, Muslim A. Djalil, dan Mirna Indriani
Pemberdayaan  masyarakat  bukan  hanya  meliputi  penguatan  individ  tetapi  juga  pranata-pranata sosialnya. 9
Konsep  Pendekatan  dalam  pembangunan  yang  berorientasi  pada  masyarakat,  harus  diubah dengan  pendekatan  pembangunan  yang  berpusat  pada  masyarakat.  Artinya  usaha  perubahan  yang berlangsung  dalam  masyarakat  dan  pendekatan  pembangunan  berorientasi  pada  masyarakat  perlu diubah sebagai figur sentral pembangunan dengan dimensi. 10 Salah satunya adalah konsep perubahan sosial yang menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh  dan  berkesimbungan  dan  merupakan  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. 11
Tujuannya bukan hanya pemberdayaan masyarakat secara pembangunan dan ekonomi melainkan upaya  melegetimasi  dan  memperkokoh  segala  bentuk  gerakan  masyarakat  yang  ada,  gerakan kesejahteraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak LSM, gerakan protes masyarakat terhadap dominasi  dan  intervensi  birokrasi  negara,  kesewenangan  dunia  industri,  gerakan  moral,  yang bermaksud memberikan baju moral kekuatan (force) yang menjadi andalan hubungan sosial dan tiga dekade terakhir  upaya pemberdayaan  rakyat mencakup  tiga-P yaitu,  (1) Pendampingan  yang  dapat menggerakkan  partisipasi  total  masyarakat,  (2)  Penyuluhan  dapat  merespon  dan  membantu perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  (3)  Pelayanan  yang  berfungsi  sebagai pengendali  ketepatan  distribusi  aset  sumberdaya  fisik  dan  non  fisik  yang  diperlukan  oleh masyarakat. 12
Suryono  (2001)  menyatakan  Pembangunan  adalah  upaya  yang  terus  menerus  yang  dilakukan dengan  tujuan  menempatkan  manusia  pada  posisi  dan  perannya  secara  wajar  sebagai  subjek  dan objek  pembangunan  untuk  mampu  mengembangkan  dan  memberdayakan  dirinya  sehingga  keluar dapat berhubungan dengan serasi dan dinamis, sedangkan keluar dapat menciptakan keseimbangan. 13 Sedangkan  Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  pemerintah  untuk  mendorong  akselerasi penurunan  angka  kemiskinan  yang  berbasis  partisipasi  yang  diharapkan  dapat  menciptakan  proses penguatan  sosial  yang  dapat  mengantar  masyarakat  miskin  menuju  masyarakat  yang  madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. 14
Kemiskinan dan pemerataan memiliki pengertian yang multidimensi, yaitu   (1) ekonomi, dimana terdapat  ketiadaan  pendapatan,  nutrisi,  rumah  dan  pakaian;  (2)  sosial,  dimana  hubungan  sosial, keterasingan dan ketidakamanan; (3) politik disebabkan oleh ketidak berdayaan dan tidak tersedianya politik; (4) budaya, yang berakibat rendahnya rasa sebagai imbas dari tingkat pendidikan dan tingkat melek rendah. 15
9 Karubaba, O. Purwanti, F. dan Suprapto, D. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Sarawandori, Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua (Evaluation of Coastal Community Empowerment Program in The Sarawandori Village Kosiwo  Yapen  Island  Regency,  Papua  Province),  (Diponegoro  Journal  of  Maquares  Management  of  Aquatic  Resources, Volume 3, Nomor 4, Halaman 119-124, Tahun 2014). 120.
10 Patton.  Peran  Informal  Leader  Dalampembangunan  Desa  Didaerah  Perbatasan  Kabupaten  Malinau.  (Malang:  Universitas Brawijaya. Malang. 2005).7.
11 Haryono, S. Buku Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. (Bandung: Mandar Maju, 2002).74.
12 Yunus,  P.  Penangkapan  Ikan  Tidak  Ramah  Lingkungan  Di  Kepulauan  Paraido  Kabupaten  Biak.  (Bogor:  Insitut  Pertanian Bogor, 2009). 23.
13 Suryono, A., Teori Dan Isu Pembangunan, Universitas Negeri Malang, (Malang: UM Press, 2001). 67.
14 Gunawan.,  S. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Angka Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009). 112.
15 Yenida, E.S. Efektifitas Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Diwilayah Pesisir Pantai Sumatera Barat. (National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology. Politeknik Negeri Padang, 15 – 16 Oktober 2016.). 234.
Tujuan pembangunan pada masa lalu adalah pertumbuhan (growth) dan sekalilagi pertumbuhan. Seharusnya  pertumbuhan  hanya  bersifat  indikator  pembangunan  bukan  tujuan.  Tujuan pembangunan  itu  adalah  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia.  Beberapa  indikator  pembangunan bisa  kita  susun  sebagai  berikut:  Partisipasi  (participation),  keadilan  sosial  (sosial  justice),  kesempatan kerja  untuk  semua  (work  for  all),  dan  kemandirian  (autonomy).  Demi  mencapai  kebutuhan  yang diinginkan  oleh  individu,  kelompok,  dan  masyarakat  agar  mereka  memiliki  kemampuan  untuk memilih  dan  mengontrol  lingkungannya  untuk  mampu  memenuhi  keinginan,  termasuk  juga  akses terhadap sumberdaya yang dimiliki. 16
Pemanfaatan  Dana  Desa  melalui  program  Pemberdayaan  Masyarakat  antara  lain. 17 Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, Pelatihan teknologi tepat guna, Pendidikan, pelatihan,  dan  penyuluhan  bagi  kepala  desa,  perangkat  desa,  dan  Badan  Pemusyawaratan  Desa, Peningkatan kapasitas masyarakat.
Pemanfaatan  dana  desa  ini  diharapkan  berjalan  sempurna  sesuai  target-target  yang  ditentukan oleh pemerintah. Oleh karenanya ada beberapa prioritas yang dijadikan ukuran dalam penggunaan dana desa seperti prioritas dasar yang tertuang dalam APBDes yaitu prioritas penggunaan dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, prioritas pada bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  pada  bidang  pembinaan  masyarakat  desa.  sehingga  dengan adanya beberapa prioritas yang dilakukan dalam pemanfaatan dana desa tentunya dapat kita lakukan monitoring  dan  evaluasi  sejauhmana  penggunaan  dana  desa  berdampak  pada  setiap  bidang  yang dituangkan dalam APBDes.
Ukuran  efektivitas  yang  unvariasi,  dikemukakan  oleh  Campbell  yaitu  kualitas,  produktivitas, kesiagaan,  efesiensi,  laba  atau  penghasilan,  pertumbuhan,  pemanfaatan  lingkungan,  stabilitas, perputaran atau keluar masuk pekerja, kemangkiran, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, penerimaan tujuan-organisasi, kepaduan konflik-konflik kompak, keluwesanadaptasi, penilaian oleh pihak luar. 18
Menurut  Drucker  efektivitas  didefinisikan  sebagai  melakukan  pekerjaan  yang  benar  (doing  the raight  things),  sedangkan  efisien  adalah  melakukan  pekerjaan  dengan  benar  (doing  things  right) Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. 19
Secara  umumnya  pengertian  efektifitas  menunjukkan  pada  taraf  tercapainya  hasil,  sering  atau senantiasa  dikaitkan  dengan  pengertian  efisien,  meskipun  sebenarnya  ada  perbedaan  diantara keduanya.  Efektifitas  menekankan  pada  hasil  yang  dicapai,  sedangkan  efisiensi  lebih  melihat  pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.
Dalam  kasus  ini  penulis  akan  mengkaji  pemanfaatan  dana  desa  yang  dilakukan  masyarakat dengan  melakukan  observasi  terbuka  dan  penilaian  objektif  terhadap  arah  penggunaan  dana  desa yang  di  lihat  melalui  efektifitas  penggunaannya.  Dengan  demikian  pemberian  dana  desa  ini  dapat
16 Sriwahyuni,  A.  Hubungan  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Efektivitas  Kegiatan  Simpan  Pinjam  Perempuprogram  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (SPP  PNPM)  Mandiri  di  Desa  Talagasari,  Kecamatan  Kadungora,  Kabupaten  Garut,  (Skripsi  tidak dipublikasikan, Institut Pertanian Bogor, 2015). 67.
17 Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan  (BPKP).  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan    Konsultasi    Pengelolaan Keuangan  Desa,  Deputi  Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah,  (Jakarta:  Buku  Bantu  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pengelolaan Pembangunan Desa, 2015).19.
18 Sumaryadi, N. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. (Jakarta: Citra Utama, 2005).23.
19 Asfi, U.  Wijaya, H.B. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling  Di  Kelurahan  Kemijen  Kota  Semarang”.  Jurnal  Teknik  PWK.  Volume  4  Nomor  2  tahun  2015.  Online: http://ejournal S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Pwk.). 5.
Wahyuddin, Ar Royyan Ramly, Muslim A. Djalil, dan Mirna Indriani
dinikmati  dan  berdampak  positif  bagi  masyarakat.  Begitu  juga  dengan  target  yang  dilakukan  oleh pemerintah dengan adanya program pengentasan kemiskinan ini.
Bedasarkan data Badan Pusat Statstik, jumlah penduduk di kecamatan Kuala pada Tahun 2015 berjumlah  20.593  jiwa.  Jumlah  ini  terdiri  dari  10.433  penduduk  laki-laki  dan  10.160  penduduk perempuan. Rasio Jenis kelamin (Sex Ratio) di kecamatan Kuala adalah 103. Hal ini berarti  setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki di kecamatan Kuala. 20
Tabel 2 Indikator Kependudukan Kecamatan Kuala Uraian Satuan 2015 2016 Jumlah Penduduk Jiwa 20.593 20.970 Kepadatan Penduduk Jiwa/Km 2 170 174 Sex Ratio % 103 102 Depedency Ratio % 51,04 -
Sedangkan  indikator  kependudukan  pada  Tahun  2016  mengalami  kenaikan  jumlah  penduduk sebanyak  377  jiwa,  kepadatan  penduduk  bertambah  sebanyak  4  jiwa/km 2 di  kecamatan  kuala. Kemudian rasio angka kemiskinan di Kecamatan Kuala dari Tahun 2015 sebesar 31.320 jiwa pada tahun  2017  sebesar  31.060,  mengalami  penurunan  angka  secara  signifikan.  Dari  prosentase  20.13 persen di tahun 2015 menjadi 19.34 persen pada tahun 2017.
Tabel 3 Indikator Kemiskinan Kecamatan Kuala 21 Uraian Satuan 2015 2016 2017 Garis Kemiskinan Rp 361,359 374,236 400,811 Jumlah Penduduk Miskin Jiwa 31.320 30.310 31.060 Persentase Penduduk Miskin % 20.13 19.25 19.34
Persentase penduduk miskin di kecamatan kuala mengalami fluktuasi, dari keterangan Tabel  di atas  dapat  kita  lihat  dari  Tahum  2015  sebesar  20.13  %  penduduk  miskin  di  kecamatan  kuala, kemudian turun sebesar 19.25 % pada tahun 2016 dan meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 19.34 persen dengan perbedaan rasio 9 persen.

## Penggunaan Dana Desa terhadap Kemiskinan
Penggunaan  dana  desa  di  kecamatan  kuala  berawal  dari  tahun  2015  hingga  sekarang,  Untuk menganalisa  apakaha  dana  desa  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  atau  dengan  adanya  dana  desa tingkat  kemiskinan  di  desa  dapat  di  atasi.  Penulis  telah  memasukkan  10  sampel  desa  dari  17  desa dengan penentuan Sample Purposive sampling. Artinya penentuan sampel ini melihat karakteristik desa dengan pemanfaatan dana desa secara aturan yang ditentukan oleh pemerintah dan desa yang belum mampu secara administratif mengelola dana desa. Untuk itu sebelum melakukan pengujian sampel dengan menggunakan estimasi regresi data panel ada dua model analisa yang harus ditempuh untuk
20 BPS Nagan Raya. Statistik Kecamatan Kuala 2016, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya. 2016). 23.
21 BPS Nagan Raya 2017

## Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya
melihat yang mana model analisa terbaik yang digunakan antara efek tetap dan efek random. Oleh karenanya  harus  di  uji  dahulu  spesifikasi  statistik  melalui  Hausmann  Test  (Uji  Hausman)  sebagai berikut.
Tabel 4
Hausman Test (Uji Hausman) Correlated Random Effects - Hausman Test Pool: DD Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f.  Prob. Cross-section random 1.403647 2 0.4957
Setelah Melakukan uji hausman dengan p-value sebesar 0.000 sedangkan nilai kritis chi squares dengan df sebesar 2 pada α=5%, Sehingga diputuskan untuk menolak H0. Maka diputuskan model Random Effect lebih cocok dibandingkan model lainnya, karena degree of freedom-nya lebih minim.
Tabel 5 Hasil Regresi Random Effect Model (REM) Dependent Variable: LOG(POVERTY?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/31/18   Time: 09:53 Sample (adjusted): 2015 2017
Included observations: 3 after adjustments Cross-sections included: 10 Total pool (balanced) observations: 30 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 3.051245  0.017614 173.2333 0.0000 LOG(DD?) 0.018245  0.001331 13.70604 0.0000 LOG(ADG?) -0.023943  0.000509 -47.02649 0.0000 Random Effects (Cross) _BB—C 0.000000 _KTM—C 0.000000 _UJS—C 0.000000 _UPD—C 0.000000 _JOG—C 0.000000 _SP4—C 0.000000 _LWT—C 0.000000 _BM—C 0.000000 _AIM—C 0.000000 _PI—C 0.000000
Wahyuddin, Ar Royyan Ramly, Muslim A. Djalil, dan Mirna Indriani
Hasil  analisa  di  atas  menunjukkan  variabel  dana  desa  dan  alokasi  dana  gampong  memiliki hubungan signifikan dengan p-value sebesar 0.0000, dengan asumsi sig-tailed sebesar α=0.05, yaitu lebih  kecil  sehingga  dapat  dikatakan  variabel  dana  desa  dan  alokasi  dana  gampong  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  perilaku  kemiskinan.  pemilihan  data  variabel  terhitung  sejak  2015 sampai dengan 2018, dengan memasukkan variabel dummy.
Terlihat pada tabel hasil regresi di atas dari 10 sample yang digunakan, dapat kita interprestasi penggunaan  dana  desa  terhadap  pengentasan  kemiskinan  berpengaruh  positif  signifikan.  Seperti gampong BB, KTM, UJS, UPD, JOG, SP4, LWT, BM, AIM, dan PI dengan nilai probabilitas 0.00, pada asumsi sig-tailed lebih kecil α=0.05.
Variabel  Dana  Desa  berpengaruh  Positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  desa.  Koefisien sebesar  0,01  ini  memberikan  indikasi  jika  setiap  penambahan  1%  Alokasi  Dana  Desa,  maka  akan menurunkan kemiskinan desa sebesar 0,01 %. Dimana nilai tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa jika  Dana  Desa  naik  maka  akan  menurunkan  kemiskinan  desa.  Kemudian  variabel  Alokasi  Dana gampong  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  desa.  Koefisien  sebesar  -0,02, memberikan indikasi jika setiap penambahan 1% Alokasi Dana Gampong, maka akan menurunkan kemiskinan desa  sebesar 0,02%.  Dimana nilai  tersebut sesuai  dengan hipotesis  bahwa jika  Alokasi dana Gampong naik maka akan menurunkan kemiskinan desa.
Pemberdayaan  masyarakat  melalui  Potensi  desa  sangat  penting  dalam  mewujudkan  desa  yang sejahtera.  Selain  itu  potensi  desa  ini  merupakan  tolak  ukur  pengalokasian  dana  desa  yang  ada diseluruh  indonesia  selain  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah  desa,  dan  tingkat kesulitan geografi desa yang digunakan saat ini dalam formula dana desa (DD).
Hasil  potensi  desa  (Podes)  diukur  oleh  badan  pusat  statistik.  Data  potensi  desa  merupakan sumber data tematik berbasis luas wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh setiap  wilayah  di  Indonesia.  Data  potensi  desa  dilaksanakan  setiap  empat  tahun  sekali  yang  telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan kembali dilaksanakan pada tahun 2018 dan seterusnya. 22
Oleh karena itu diperlukan peran dan fungsi desa dalam mengelola potensi desa baik secara fisik maupun  non-fisik.  Desa  melalui  sistem  pemerintahannya  memiliki  peran  yang  besar  dalam memanfaatkan  potensi  yang  ada  di  desa  atau  wilayah  hukum  masing-masing  potensi  desa  dan mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  bedasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul dan/atau hak istiadat sesua dengan undang-undang desa. Kemudian dalam mengukur dan melihat potensi  desa,  tentu  terdapat  beberapa  cara  diantaranya  dengan  melihat  sumber  daya  alam  yang dimiliki atau kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat setempat.
Di  Indonesia  melalui  undang-undang  No  6  Tahun  2014  tentang  desa  yang  memberikan wewenang otonomi desa walaupun hanya sebagai pelengkap dari otonomi daerah secara normatif. 23 Kemudian  di  dukung  oleh  peraturan  pemerintah  nomor  72  tahun  2005,  yang  menyatakan  bahwa untuk  meningkatkan  pendapatan  desa  pemerintah  desa  boleh  mendirikan  badan  usaha  milik  desa sebagai alternatif pengelolaan sumber ekonomi bagi masyarakat untuk mengekplorasi potensi desa. 24 Ada tiga hal utama dalam fase pembangunan yang dapat menjadi misi pemerintahan gampong dalam  pembangunan  yaitu  pertama,  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia,  kedua  meningkatkan
22 Team  KOMPAK.  Policy  Analysis  Village  Fund  and  Poverty  Allevation.  (Jakarta:  Australian-Indonesian  Government Patnership, 2017).6.
23 Aziz,  N.L.L.  The  Village  Autonomy  a  The  Effectiveness  of  Village  Fund.  (Jurnal  Penelitian  Politik.  Volume  13.  No  2. 2016).16.
24 Hardijono,  R.  dkk.  Economic  Independence  of  the  Village  Through  Institutional  Village  Enterprise  (BUMDes). (IOSR Journal of economic and finance (IOSR-JEF), Volume 3, Issue 2, Maret-April 2014).16.

## Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya
kesejahteraan  masyarakat  gampong,  dan  ketiga,  menanggulangi  kemiskinan.  Kemudian  pada  fase pemberdayaan  sudah  seharusnya  diutamakan  kepada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat gampong, hal ini sesuai dengan filosofi pembangunan desa yang dituangkan dalam undang-undang nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  setiap  kegiatan  dan  program  yang  disusun  oleh  pemerintah gampong  melalui  musrenbang  dan  dituangkan  kedalam  APBG  semestinya  diarahkan  setidanya kedalam dua hal yaitu Pengentasan Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemerintah gampong saat ini memiliki kewenangan atau otonomi dalam mengatur pemerintahan  gampongnya sendiri.
Oleh karena itu dari hasil penelitian ini dapat kita lihat perilaku pemanfaatan dana desa sangat berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di  desa.  hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  perilaku  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa  mampu  dan berpengaruh  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  masyarakat  yang  ada  di  desa.  tentunya  ini perlu di dukung oleh beberapa pihak agar prioritas pembangunan di arahkan kepada skala kebutuhan dan  kemampuan  desa  sendiri.    kemudian  pemberdayaan  masyarakat  ini  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  desa  melalui  program-program  yang  bermanfaat  dan  di  musyawarahkan  dengan masyarakat, sehingga masyarakat pula terlibat aktif dalam ruang pembangunan di desa.

## Penutup
Dari  pembahasan  di  atas  maka  dapat  kita  peroleh  beberapa  temuan  dari  kajian  diatas  yaitu; pertama  efektifitas  penggunaan  dana  desa  di  kecamatan  kuala  masih  belum  begitu  efektif  secara akumulatif di kuala. Secara statistik angka kemsikinan di kecamatan kuala masih mengalami kenaikan walaupun ditemukan pada tahun 2016 prosentasenya rendah, akan tetapi meningkat 9 persen pada tahun  2017.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  permasalahan  yang  serius  dalam pengelolaan  dana  desa  pada  tahun  2015  hingga  2017.  Kemudian  dari  hasil  regresi  model  random effect  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kemisikinan dengan Probabilitas sebesar 0,0000 = p-value α = 5%. Kemudian variabel alokasi dana desa berpengaruh  negatif  signifikan terhadap  kemiskinan  dengan  Probabilitas sebesar  0,0000  =  p- value  α  =  5%.  Artinya  dengan  menambahkan  1%  dana  desa  atau  meningkatkan  dana  desa  akan mengurangi kemiskinan di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asfi, U.  Wijaya, H.B. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program  Gerdu  Kempling  Di  Kelurahan  Kemijen  Kota  Semarang”  Jurnal  Teknik  PWK. Volume 4 Nomor 2 tahun 2015. Online: http://ejournal S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Pwk. Aziz,  N.L.L.  The  Village  Autonomy  a  The  Effectiveness  of  Village  Fund.  Jurnal  Penelitian  Politik.
Volume 13. No 2. Tahun 2016
Azwardi    Sukanto.  Efektifitas  Alokasi  dana  desa  (ADD)  dan  Kemiskinan  di  provinsi  sumatra selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Journal of Economic and Development. Vol 12 No 1 hal:29-41 Tahun 2014.
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, (Jakarta:  Buku  Bantu  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa Pengelolaan Pembangunan Desa).
BPS Nagan Raya. Statistik Kecamatan Kuala 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya. 2016 Diansari, R.E. Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013, Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2015.
Wahyuddin, Ar Royyan Ramly, Muslim A. Djalil, dan Mirna Indriani
Dura, J. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Desa, Dan  Kelembagaan  Desa  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  Kasus  Pada  Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).  Jurnal JIBEKA, Vol 10 No 1 Hal:26-32, Tahun 2016.
Fajriah,  N    Rahayu,  S.P.  Pemodelan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Penel. Jurnal Sains dan Seni ITS. Vol 5. No 1 2337-3520 (2301-928 X Print) Tahun 2016.
Gunawan.,  S. 2009. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa : Menanggulangi Angka Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo).
Hardijono, R. dkk. Economic Independence of the Village Through Institutional Village Enterprise (BUMDes). IOSR Journal of economic and finance (IOSR-JEF), Volume 3, Issue 2, Maret-April 2014
Haryono, S. (2002). Buku Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. (Bandung: Mandar Maju). Karubaba, O. Purwanti, F. dan Suprapto, D. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa  Sarawandori,  Kosiwo  Kabupaten  Kepulauan  Yapen,  Provinsi  Papua  (Evaluation  Of Coastal Community Empowerment Program In The Sarawandori Village Kosiwo Yapen Island Regency, Papua  Province),  Diponegoro  Journal  Of  Maquares  Management  Of  Aquatic  Resources,  Volume  3, Nomor 4, Halaman 119-124, Tahun 2014.
Patton,  (2005).  Peran  Informal  Leader  Dalampembangunan  Desa  Didaerah  Perbatasan  Kabupaten  Malinau. Universitas Brawijaya. Malang.
Sari, I.M.  Abdullah, M.F. Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung. Jurnal ekonomi Pembangunan. Vol 15 No.1 Juni Tahun 2017.
Sriwahyuni, A. (2015). Hubungan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Efektivitas Kegiatan Simpan Pinjam Perempuprogram  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (SPP  PNPM)  Mandiri  di  Desa  Talagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Skripsi tidak dipublikasikan, Institut Pertanian Bogor Sumaryadi, N. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. (Jakarta: Citra Utama). Suryono, A. (2001), Teori Dan Isu Pembangunan, Universitas Negeri Malang, (Malang: UM Press). Susanti,  S.  Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Pengangguran  Dan  Indeks  Pembangunan Manusia  Terhadap  Kemiskinan  Di  Jawa  Barat  Menggunakan  Analisis  Data  Panel.  Jurnal Matematika Integratif. Vol 9 No 1 p:1-18 Tahun 2013.
Takaliuang,  R.A,  Tulusan,  F.  dan  Sondakh,  T.  Pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman   Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT. Vol 4 No 32, Tahun 2015
Tangkumahat,  F.V.  Vicky  V.  J.  Panelewen,  Arie  D.  P.dan  Mirah.  Dampak  Program  Dana  Desa Terhadap  Peningkatan  Pembangunan  Dan  Ekonomi  Di  Kecamatan  Pineleng  Kabupaten Minahasa.  Jurnal  Agri-Sosioekonomi  UNSRAT,  ISSN  1907–  4298,  Volume  13  Nomor  2a,  p: 335 -  342, Juli Tahun 2017.
Taufikkurrahman.  Delegitimasi  Partai  Politik  atas  Hasil  Sistem  Pemilu  Proporsional  Terbuka.  Pamekasan: Duta Media, 2017.
Team  KOMPAK.  Policy  Analysis  Village  Fund  and  Poverty  Allevation.  Jakarta:  Australian-Indonesian Government Patnership, 2017.
Widarjono, A. Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN). 2013. Widjaja, Ha. (2005). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

## Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya
Yenida,  E.S.  Efektifitas  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Miskin  Diwilayah  Pesisir Pantai Sumatera Barat. National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology. Politeknik Negeri Padang, 15 – 16 Oktober 2016.
Yunus,  P  (2009).  Penangkapan  Ikan  Tidak  Ramah  Lingkungan  Di  Kepulauan  Paraido  Kabupaten  Biak. Insitut Pertanian Bogor