## JURNAL ILMIAH WAHANA AKUNTANSI
http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi

## PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH
Safiul Huda *Ati Sumiati Universitas Negeri Jakarta

## ARTICLE INFO

## Keywords:
Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Capital Expenditures

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  the  effect  of  Regional Original  Income,  General  Allocation  Funds,  and  Specific Allocation  Funds  for  Capital  Expenditures  both  partially and simultaneously. The subjects in this study were Regency/ City  Regional  Governments  in  Central  Java  Province.  This research  used  a  sample  of  32  regencies/  cities  in  Central Java  originating  from  the  Regional  Revenue  and Expenditure  Budget  (APBD)  Report  from  2014-2016 obtained from the Directorate General of Fiscal Balance of the  Ministry  of  Finance  of  the  Republic  of  Indonesia.  The data  analysis  technique  used  is  multiple  linear  regression with hypothesis testing using t-statistics and F -statistics and coefficient  of  determination.  The  results  of  the  research provide  information  that  Regional  Original  Income  and General  Allocation  Funds  have  an  effect  on  Capital Expenditures, while Special Allocation Funds do not affect

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini  menggunakan  sampel  sebanyak  32  Kab/Kota  di  Jawa Tengah  yang  bersumber  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dari  tahun  2014- 2016  yang  diperoleh  dari  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan  Kementerian  Keuangan  RI.  Teknik  analisis  data yang  digunakan  adalah  regresi  linear  berganda  dengan pengujian  hipotesis  menggunakan  t-statistik  dan  F-statistik serta  koefisien  determinasi.  Hasil  penelitian  memberikan informasi bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal,  sedangkan Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja Modal.
How to Cite:
Corresponding Author : * atis.june@gmail.com
Huda, Safiul dan Ati Sumiati. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14(1), 85-100. https://doi.org/10.21009/wahana.014.1.6 ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100

## PENDAHULUAN
Setelah  berjalan  17  tahun  pelaksanaan Otonomi  Daerah  di  Indonesia  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  22 tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang  efektif berlaku  per  Januari  tahun  2001.  Undang- Undang  tersebut  dalam  perkembangannya diperbarui  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-  Undang Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2004,  “Otonomi  Daerah  merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”  (UU  No  32  tahun  2004 Pemerintah  Daerah).  Hal  ini  menandai dimulainya era pembangunan secara mandiri.
Urusan  pemerintah  pusat  diserahkan kepada  daerah  disertai  dengan  sumber pendanaan,  pengalihan  sarana  dan  prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.  Kebijakan  tersebut  akan berdampak  pada  luasnya  hak,  kewenangan dan  kewajiban  yang  dimiliki  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri dengan sedikit campur dari
pemerintah pusat.
Tujuan  dari  Otonomi  Daerah adalah
untuk mengurangi ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah pusat.  Pelimpahan  wewenang  di  bidang penerimanaan  anggaran  atau  keuangan  baik secara  administrasi  maupun  pemanfaatannya yang  sebelumnya  diatur  atau  dilakukan  oleh pemerintah  yang  sebelumnya  diatur  atau dialkukan  oleh  pemerintah  pusat  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah  dengan jumlah  yang  sangat  signifikan  adalah  salah satu  wujud  pelaksanaan  otonomi  daerah tersebut.
Otonomi Daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan publik,  pemberdayaan,  dan  peran  serta masyarakat. Otonomi daerah juga berdampak pada  optimalnya  potensi  pendapatan  daerah serta  memberikan  porsi  belanja  daerah  yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif.  Hal  ini  memberikan  peluang  bagi daerah  untuk  menggali  potensi  lokal  dan meningkatkan  kinerja  keuangannya  dalam rangka  mewujudkan  kemandirian  daerah secara efektif dan efisien.
Pengelolaan  keuangan  daerah  harus dilakukan secara tertib dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatuhan  (PP  No.  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Wujud
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
kemandirian  daerah  untuk  menggali  potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya tersebut  dijabarkan  melalui  desentralisasi fiskal.
Di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru dikarenakan  tingkat  kesiapan  fiskal  dari masing-masing  daerah  berbeda.  Daerah  yang kaya dengan potensi keuangan akan memiliki sumber  pendanaan  daerah  yang  semakin besar sehingga daerah tersebut  akan semakin maju, sehingga bertolak belakang bagi daerah dengan  potensi  yang  kurang.  Dengan  adanya otonomi daerah pada pemerintah Kabupaten/ Kota, maka pengelolaan keuangan
sepenuhnya berada di tangan daerah itu sendiri kemudian dituangkan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  yang  tentunya  menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan.
Dengan  diberlakukannya  desentralisasi fiskal,  salah  satu  provinsi  dengan  jumlah penduduknya  terbanyak  di  Indonesia  yaitu Provinsi Jawa Tengah pun harus mencari atau menggali  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dengan  mengoptimalkan  potensi sumber pajak lain dikarenakan realisasi PAD nya tidak mancapai  target.  Tidak tercapainya target PAD tersebut disebabkan oleh gagalnya  pencapaian  target  pajak  daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB).
Khusus Indonesia (Kadin) Jawa
Tengah,  mengatakan  bahwa  infrastruktur khususnya  jalan  raya  menjadi  persoalan serius  di  wilayah  Jawa  Tengah.  Pasalnya, wilayah  dengan  penduduk  35  juta  jiwa tersebut  dipersiapkan  sebagai  salah  investasi jika infrastrukturnya siap (Bisnis.Com, 2016). Secara umum, minat investor di Jawa Tengah didominasi  oleh  industri  padat  karya, sehingga perlu banyak pembangunan infrastruktur  yang  menungjangnya.  Tahun 2016  telah  dicanangkan  sebagai  tahun pembangunan, sehingga pemerintah berupaya keras dalam percepatan pembangunan terutama  pada  pembanguan  infrastruktur, seperti  jalan,  jembatan,  rel  kereta  api, pelabuhan, dan bandar udara.
Setiap  daerah  memiliki  kemampuan yang  tidak  sama  dalam  hal  mendanai  segala bentuk  kegiatan  operasionalnya,  akibatnya timbul ketimpangan fiskal ( fiscal gap ) antar daerah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan  fiskal  ( fiscal  gap )  dan  adanya kebutuhan  pendanaan  daerah  yang  cukup besar,  maka  pemerintah  pusat  memberikan Dana Perimbangan.
Dana  Perimbangan  adalah  dana  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Kebijakan  penggunaan  semua dana  tersebut  diserahkan  kepada  pemerintah daerah.  Dana  perimbangan  terdiri  dari  Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
(DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).
Otonomi daerah tidak bisa terlepas dari pelaksanaan  pembanguan  daerah.  Karena merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam
menjalankan roda pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin terwujud  tanpa  adanya  pembanguan  fisik berupa  sarana  dan  prasarana.  Pembangunan fisik dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan  kedalam  APBD  pada  pos belanja, khususnya belanja modal.
Alokasi  belanja  modal  diperuntukkan untuk  memenuhi  sarana  dan  prasarana  untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga  meningkatnya  pelayanan  kepada masyarakat.  Secara  umum,  belanja  modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.
Beberapa  pertimbangan  yang  menjadi
latar belakang penulis dalam penyusunan
penelitian ini antara lain adanya kecenderungan  naiknya  porsi  belanja  modal pemerintah  daerah  yang  tidak  dibarengi dengan peningkatan pembangunan dan masih tingginya  ketergantungan  terhadap  dana transfer dari pemerintah pusat, serta pengaruh sumber pendapatan pemerintah daerah terhadap belanja modal.
Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini dibuat dengan judul “Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus  (DAK)  terhadap  Belanja  Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014- 2016)”. Dan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  berpengaruh  terhadap  Belanja Modal?
Apakah Dana Alokasi Umum (DAU)
berpengaruh terhadap Belanja Modal? Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal?
Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal?

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Belanja Modal
Belanja Modal menurut PP Nomor 71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  adalah  pengeluaran  yang dilakukan  delam  rangka  pembentukan modal  yang  sifatnya  aset  tetap/  inventaris yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya
pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan  atau  menambah  masa manfaat,  serta  meningkatkan  kapasitas  dan kualitas aset.
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100 Menurut Halim (2002) yang dimaksud dengan belanja modal adalah Belanja Pemerintah Daerah
yang manfaatnya  melebihi  satu  tahun  anggaran dan  akan  menambah  aset  atau  kekayaan daerah  dan  selanjutnya  akan  menambah belanja  yang  bersifat  rutin  seperti  biaya pemeliharaan  pada  kelompok  belanja administrasi umum.
Fauzi  (2015)  mengatakan  bahwa belanja  yang  besifat  kebutuhan  publik secara  fisik  memiliki  masa  manfaat  lebih dari satu tahun. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan  untuk  pembelian  barang- barang  kebutuhan  investasi  (dalam  bentuk aset tetap dan aset lainnya)

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Halim (2002) PAD
merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah. Kelompok  PAD  dipisahkan  menjadi  empat jenis  pendapatan,  yaitu  Pajak  daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan  milik  daerah  yang  dipisahkan  dan Lain-lain  PAD  yang  sah.  Menurut  Dewi (2002) tahapan identifikasi sumber PAD adalah meneliti, menentukan, dan

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  yang  selanjutnya disebut  DAU  adalah  dana  yang  bersumber dari  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar- daerah  untuk  mendanani  kebutuhan  Daerah dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).
Darise ( 2009 ) menyatakan  bahwa, DAU  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan APBN  yang dialokasikan dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi  bertujuan  untuk  pemerataan dan  mengurangi  ketimpangan  kemampuan keuangan antar daerah.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana  Alokasi  Khusus  selanjutnya disebut  DAK  adalah  dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan kepada  Daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas  nasional  (UU  Nomor  33  tahun 2004).
Darise  (2009)  mengemukakan  bahwa “DAK adalah dana yang bersumber dari menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi  sumber  pendapatan  asli  daerah. Dengan  cara  mengidentifikasi  sumber  PAD tersebut  dengan  benar  diharapkan  akan memberikan hasil yang maksimal.
pendapatan APBD  yang  dialokasikan kepada daerah  tertentu  dengan  tujuan  membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100 ditetapkan.”  Sedangkan  Halim  (2002) berpendapat  bahwa  “DAK  adalah  dana  yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.”
Hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah terhadap Belanja Modal
PAD  merupakan  sumber  pembiayaan bagi  pemerintah  daerah  dalam  rangka menciptakan  infrastruktur  daerah.  PAD didapatkan  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD yang  sah.  PAD  sebagai  sumber  penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.
Masa desentralisasi saat ini, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan PADnya dengan  cara  memaksimalkan  sumber  daya yang  dimiliki  supaya  mampu  membiayai segala  kegiatan  baik  infrastuktur  ataupun sarana  prasarana  daerah  melalui  alokasi belanja  modal  pada  APBD.  Daerah  yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak pada
meningkatnya tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang  akhirnya  akan  meningkatkan  PAD  itu sendiri.
Peningkatan  belanja  modal  diharapkan mampu  meningkatkan  kualitas  layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan  tingkat  partisipasi  publik terhadap  pembangunan  yang  tercermin  dari adanya peningkatan PAD (Darise, 2009).
Dengan  peningkatan  PAD  diharapkan mampu  memberikan  efek  positif  terhadap anggaran  belanja  modal  oleh  pemerintah. Selain itu, diharapkan meningkatnya kualitas pelayanan  publik  dan  pada  gilirannya meningkatkan  partisipasi  atau  kontribusi publik  terhadap  pembangunan  daerah  yag tercermin pada peningkatan PAD.
Berdasarkan  teori  di  atas,  maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:
H 1 :  PAD  berpengaruh  terhadap  belanja modal

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Belanja Modal
DAU merupakan salah satu dari Dana Perimbangan yang disediakan oleh pemerintah  pusat  yang  bersumber  dari APBN,  dengan  tujuan  untuk  pemerataan keuangan  antar  daerah  demi  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Pemerintah daerah banyak yang
ISSN 2302-1810 (online)
DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
mengandalkan DAU dikarenakan
kemampuan  keuangannya  lemah  sehingga DAU  digunakan  untuk  membiayai  segala kegiatan  pemerintahannya,  karena  DAU merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisai. DAU  merupakan  bantuan  umum  yang  tidak dikaitkan  dengan  program  pengeluaran tertentu.  Tujuan  bantuan  ini  adalah  untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalakan fungsi- fungsinya dan menyediakan pelayanan public  (Piliang,  2003).  Selain  itu,  DAU bertujuan  untuk  pemerataan  kemampuan daerah  termasuk  jaminan  kesinambungan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam rangka  penyediaan  pelayanan  dasar  kepada masyarakat  dan  merupakan  satu  kesatuan dengan  penerimaan  umum  APBD  (HAW, 2008).
Setiap  transfer  DAU  yang  diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah. Sehingga melalui alokasi dana  perimbangan  (DAU,  DAK  dan  DBH) dalam  bentuk  alokasi  belanja  daerah  baik untuk  belanja  rutin  dan  belanja  modal, pemerintah  daerah  dapat  menentukan  skala prioritas  dalam  alokasi  anggaran  tersebut (Mukhlis, 2012).
Berdasarkan  teori  di  atas,  maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:
H 2 :  DAU  berpengaruh  terhadap  belanja modal.

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Belanja Modal
DAK  merupakan  salah  satu  Dana Perimbangan  yang  bersumber  dari  APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk  membiayai  kegiatan  khusus  yang merupakan  urusan  daerah  dan  prioritas nasional.  untuk  mengurangi  beban  biaya kegiatan  khusus  yang  harus  ditanggung  oleh pemerintah daerah.
Melalui  alokasi  dana  perimbangan (DAU,  DAK  dan  DBH)  dalam  bentuk alokasi  belanja  daerah  baik  untuk  belanja rutin  dan  belanja  modal,  pemerintah  daerah dapat  menentukan  skala  prioritas  dalam alokasi  anggaran  tersebut  (Mukhlis,  2012). Secara  khusus  DAK  digunakan  untuk membiayai  Belanja  Modal  yaitu  investasi pengadaan  dan  atau  peningkatan  prasarana dan  sarana  fisik  dengan  umur  ekonomis panjang (HAW, 2008).
DAK  dimaksudkan  untuk  membantu membiayai  kegiatan-  kegiatan  khusus  di daerah  tertentu  yang  merupakan  urusan daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional. Khususnya  untuk  membiayai  kebutuhan sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar masyarakat  yang  belum  mencapai  standar tertentu  atau  untuk  mendorong  percepatan pembangunan (Marbun, 2005).
Berdasarkan  teori  di  atas,  maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:
H 3 :  DAK  berpengaruh  terhadap  belanja modal
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
Tujuan  tersendiri  dari  DAK  adalah
APBD memuat prioritas- prioritas pembangunan, terutama  prioritas kebijakan dan  target  yang  akan  dicapai  melalui belanja  daerah  (belanja  modal)  sesuai sumber  daya  yang  tersedia,  baik  melalui pendapatan  asli  daerah  ataupun  melalui skema  transfer  dana  perimbangan  (DAU, DAK,  dan  DBH)  dari  pemerintah  pusat (Simanjuntak, 2015)
Dana perimbangan merupakan sumber  pendapatan  daerah  yang  berasal dari  APBN  untuk  mendukung  pelaksanaan kewenangan  pemerintahan  daerah  dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada  daerah,  yaitu  terutama  peningkatan pelayanan  dan  kesejateraan  masyarakat yang semakin baik (HAW, 2004).
Menurut  Sidik  (2002),  salah  satu  ciri yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terdapat pada kemampuan keuangan daerah. Dengan arti, daerah otonom harus memiliki kewenangan serta  kemampuan  untuk  menggali  sumber- sumber  keuangan  sendiri,  mengelola  dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
H 4 :  PAD, DAU dan DAK berpangaruh terhadap belanja modal

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dibatasi  hanya  pada pembahasan mengenai pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016.
Peneliti memilih Kabupaten/Kota  pada  Provinsi  Jawa  Tengah sebagai  sampel  dalam  penelitian,  sedangkan periode  tahun  yang  digunakan  oleh  peneliti adalah tahun 2014-2016.
Adapun  penggunaan  sampel  lebih lanjut bergantung kepada pemenuhan persyaratan, seperti:
1. Seluruh  kabupaten/kota  pada  Provinsi Jawa  Tengah  mencantumkan  jumlah PAD,  DAU,  DAK  dan  Belanja  Modal pada Laporan Realisasi APBD.
2. Karakteristik kemampuan keuangan dan geografis yang relatif sama.
Data  yang  digunakan  berupa  data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi APBD, website Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan
Kementerian
Keuangan  Republik  Indonesia.  Sampel  yang digunakan sebanyak 32 kab/kota. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  dengan  model  regresi  berganda sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan.
Berdasarkan  teori  di  atas,  maka HASIL PENELITIAN DAN hipotesis keempat penelitian ini adalah:

## PEMBAHASAN
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100

## Statistik Deskriptif
Dalam  statistik  deskriptif,  peneliti dapat  memberikan  gambaran  atau  sebuah deskripsi  dari  suatu  data  yang  dilihat melalui  sisi  nilai  rata-rata  ( mean ),  standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum serta variance .
Hasil statistik deskriptif pada penelitian  ini  disajikan  pada  Tabel  1  di bawah ini.

## Tabel 1
Statistik Deskriptif
Sumber: Data diolah penulis, tahun 2018
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat bahwa variabel yang memiliki nilai minimum tertinggi adalah DAU sebesar 418, sedangkan  nilai  minimum  terendah  adalah DAK sebesar 45. Selanjutnya nilai maksimum  tertinggi  yaitu  DAU  sebesar 1.336  sedangkan  nilai  maksimum  terendah adalah  DAK  sebesar  241.  Kemudian  nilai rata-rata  tertinggi  juga  DAU  sebesar  875,78 sedangkan  nilai  rata-rata  terendah  adalah DAK sebesar 111,66. Berikutnya, nilai
standar deviasi tertinggi adalah DAU sebesar 205.807  sedangkan  nilai  standar  deviasi terendah  adalah  PAD  sebesar  53,206 kemudian  nilai  variance  tertinggi  adalah DAU dan terendah adalah PAD.

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam variabel pengganggu atau  residualnya  dapat  terdistribusi  secara normal  atau  tidak.  Peneliti  menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov .
Besaran Kolmogorov-Smirnov yang dihasilkan  oleh  penelitian  ini  adalah  0,135 dengan  tingkat  signifikansi  0,147.  Tingkat signifikansi  lebih  besar  dari  0,05,  hal  ini mengartikan bahwa penyebaran data terdistribusi  secara  normal.  Selain  itu, peneliti  juga  melakukan  uji  normalitas dengan Probability Plot untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak.
Hasil uji normalitas dengan Probability Plot terdapat pada Gambar 1 di bawah ini.

## Gambar 1
Hasil Uji Normalitas – Probability Plot Sumber: Data diolah penulis, tahun 2018
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
Berdasarkan  hasil  pengujian  di  atas, dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  data  tidak menjauhi  garis  diagonal  atau  penyebaran titik-titik berada pada sekitar garis diagonal dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  data  pada penelitian ini berdistribusi normal.

## Uji Multikolinieritas
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  nilai  VIF yang  kurang  dari  10,0  untuk  masing-masing variabelnya,  yaitu  dengan  nilai  PAD  sebesar 1,323, DAU sebesar 1,563 dan DAK sebesar 1,210.  Hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Autokorelasi
Untuk  menguji  apakah  terdapat  korelasi maka  dilakukan  juga  Uji Durbin-Watson dengan  model  regresi  dU  <  dW  <  4-dU. Untuk  taraf  signifikansi  sebesar  0,05 dengan jumlah sampel (n) 32 dan 3 variabel independen  (k=3), didapat  nilai  dL sebesar 1,2437  dan  dU  sebesar  1,6505  maka  4-dU sebesar 2,3495.
Hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan  uji Durbin-Watson yang telah  dilakukan  peneliti  diperoleh  dengan hasil  dU  <  DW  <  4-dU  =  6505  <  2,059  < 2,3495. Maka dapat dikatakan hasil analisa menunjukkan  tidak  adanya  autokorelasi dalam data sampel.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas penelitian ini dilakukan  dengan  uji Glejser .  Prediksi dilakukan  dengan  meregresikan  independen dengan variable  absolute  residual dari  tiga variabel  independen  yaitu  PAD,  DAU,  dan DAK  yang  menunjukkan  nilai  signifikansi lebih  dari  0,05  masing-masing  0,628,  0,416 dan  0,445.  Dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan hasil analisis regresi yang dihasilkan maka menghasilkan juga persamaan model regresi seperti:
Y =  51,953 + 0,386 X 1 + 0,150 X 2 + 0,154 X 3 + e
Dari persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Konstanta  sebesar  51,953  memiliki makna  ketika  PAD,  DAU  dan  DAK setara  dengan  nol  maka  belanja  modal memiliki nilai 51,953.
2. Koefisien variabel PAD sebesar 0,386
memiliki makna ketika PAD
meningkat  1  satuan  dan  variabel  lain mempunyai  nilai  0,  maka  belanja modal akan bertambah sebesar 0,386.
3. Koefisien variabel DAU sebesar 0,150 memiliki makna ketika DAU
meningkat  1  satuan  dan  variabel  lain mempunyai nilai 0 maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,150.
4. Koefisisen  variabel  DAK  sebesar 0,154 memiliki makna ketika DAK
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
meningkat  1  satuan  dan  variabel  lain mempunyai nilai 0 maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,154.

## Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

## 1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil uji t dari pengaruh PAD terhadap belanja modal diperoleh  t hitung untuk  PAD  sebesar
2,481, sedangkan t table dengan signikansi 0,05 dengan df (n-k-1) atau  32-3-1  =  28  adalah  sebesar 2,048.  Maka  t hitung 2,481  >  t tabel 2,048,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal dan hipotesis pertama diterima.

## 2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil uji t dari pengaruh
DAU terhadap belanja modal diperoleh  t hitung untuk  DAU  sebesar 3,161, sedangkan t table dengan signikansi 0,05 dengan df (n-k-1) atau  32-3-1  =  28  adalah  sebesar 2,048.  Maka  t hitung 3,161  >  t tabel 2,048,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa DAU secara parsial berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal dan hipotesis kedua diterima.
3. Pengujian pengaruh DAK terhadap

## Belanja Modal
Berdasarkan hasil uji t dari pengaruh
DAK terhadap belanja modal
diperoleh t hitung untuk PAD sebesar
1,481, sedangkan dengan signikansi 0,05 dengan df (n-k-1) atau 32-3-1  =  28  adalah  sebesar  2,048. Maka  t hitung 1,481  <  t tabel 2,048, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan hipotesis ketiga tidak diterima.

## Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)
Hasil  uji  F  dari  penelitian  ini  memperoleh F hitung sebesar 3,902, sedangkan F tabel dapat diketahui pada tabel statistik dengan signifikansi  0,05  dimana  df  (k;  n-k).  k merupakan  jumlah  variabel  bebas  dan  n merupakan jumlah sampel, df (3; 29) sebesar 2,93.  Maka  F hitung 3,902  >  F tabel 2,93, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  PAD, DAU,  dan  DAK  secara  simultan  atau bersama-sama  berpengaruh  terhadap  Belanja Modal.  Nilai  signifikansi  juga  menunjukkan sebesar  0,019  yang  lebih  besar  dari  0,05. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara simultan  PAD,  DAU  dan  DAK  berpengaruh terhadap Belanja Modal dan dapat digeneralisasi  untuk  seluruh  populasi  selain yang terdapat di Kab/Kota Jawa Tengah.

## Uji Korelasi Simultan
Hasil  penelitian  ini  menunujukkan  nilai  R yaitu  0,543  yang  berarti  bahwa  nilai  R termasuk dalam kategori 0,400-0,600 maka
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
t table
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
keeratan PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal tergolong sedang.

## Uji Korelasi Parsial

## 1. X 1 terhadap Y
Hasil penelitian  menunjukkan  koefisien korelasi  antara  PAD  terhadap  BM adalah  sebesar  0,789  yang  berarti bahwa PAD berpengaruh positif
terhadap belanja modal dan berdasarkan pada pedoman interprestasi koefisien korelasi termasuk kedalam kategori kuat.

## 2. X 2 Terhadap Y
Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi  antara  dana  alokasi  umum (DAU)  terhadap  belanja  modal  (BM) adalah  sebesar  0,389  yang  berarti bahwa  dana  alokasi  umum  (DAU) berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal  (BM)  dan  tingkat  hubungannya berdasarkan pada pedoman interprestasi koefisien korelasi termasuk kedalam kategori rendah.
3. X 3 Terhadap Y
Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi antara dana alokasi khusus  (DAK)  terhadap  belanja modal  adalah  sebesar  0,098  yang berarti  bahwa  dana  alokasi  khusus (DAK)  berpengaruh  positif  terhadap belanja modal (BM) dan tingkat hubungannya berdasarkan pada pedoman interprestasi koefisien
korelasi termasuk kedalam kategori sangat rendah.

## Uji Koefisien Determinasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai R- Square atau  pengaruh  antara  PAD,  DAU dan  DAK  terhadap  Belanja  Modal  sebesar 0,295. Jadi kemampuan dari variabel PAD, DAU dan DAK untuk menjelaskan Belanja Modal secara simultan sebesar 29,5%, sedangkan sisanya sebesar 70,5% menunjukkan  bahwa  terdapat  faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal.

## Pembahasan
Berikut ini penjelasan mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen:

## 1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  ini  konsisten terhadap  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Tuasikal,  2008)  bahwa PAD  berpengaruh  terhadap  alokasi belanja  modal  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Indonesia.
PAD  merupakan  sumber  utama pendapatan  pemerintah  daerah  yang berasal  dari  sumber-sumber  kekayaan dalam  wilayah  atau  daerah  itu  sendiri. PAD  merupakan  indikator  pemerintah daerah  dalam  hal  pelaksanaan  tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
masyarakat.  Sehingga  semakin  besar PAD  maka  akan  semakin  besar  pula belanja  modal  yang  akan  dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  ini  mendukung penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Salawali, dkk (2016). Hasil temuan ini juga  mendukung  temuan  sebelumnya yaitu  Martini,  dkk  (2014)  yang menyatakan  bahwa  DAU  sangat berpengaruh  terhadap  belanja  modal. Pengaruh  tersebut  disebabkan  karena adanya  DAU  dari  pemerintah  pusat sehingga pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatannya tersebut  untuk  membiayai  belanja modal.
DAU  adalah  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  menilai  menilai kemandirian  suatu  daerah  dan  tolak ukur  untuk  keberhasilan.  Sehingga semakin  besar  DAU  maka  akan semakin  besar  pula  belanja  modal daerah tersebut.
3. Pengaruh DAK terhadap Belanja

## Modal
Hasil  penelitian  ini  mendukung penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Trisnawati  dan  Vitta  (2015).  Pendapat yang  sama  juga  telah  ditemukan  oleh Budi  S  dan  Rofiq  (2013)  di  provinsi jawa timur bahwa DAU tidak
berpengaruh  terhadap  belanja  modal.
DAK juga merupakan dana yang ditransfer  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  yang  digunakan secara  khusus  untuk  program  prioritas pemerintah pusat dalam rangka pembangunan nasional sehingga diharapkan  pembangunan  secara  fisik di  daerah  setiap  tahunnya  meningkat pula.  Dalam  kenyataanya  dengan jumlah DAK yang diterima Pemerintah daerah cukup besar tidak diimbangi dengan efektifnya tatakelola implementasi DAK bagi pembangunan di  daerah.  Justru  DAK  yang  begitu besar  diterima  oleh  pemerintah  daerah masih  banyak  dialokasikan  untuk belanja  pegawai  bukan  untuk  belanja modal.
4. Pengaruh PAD, DAU dan DAK
terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian Tuasikal (2008) dengan penelitian
Martini (2014).
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa semakin besar PAD, DAU dan DAK  sebagai  sumber  penerimaan daerah maka semakin besar pula dana yang  dikeluarkan  untuk  belanja modal.  Hal  ini  disebabkan  untuk membiayai  penyediaan  kebutuhan publik sebagai salah satu unsur yang mendorongperubahankualitas
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
pemerintah daerah dalam
meningkatkan  PAD,  maka  peran dana  perimbangan  yaitu  DAU  dan DAK sangat signifikan untuk membiayai belanja daerah khususnya belanja yang menyediakan pelayanan publik yaitu belanja modal.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang diperoleh  serta  pembahasan  dari  hasil penelitian,  maka  kesimpulan  yang  diperoleh peneliti adalah:
Hasil  pengujian  hipotesis  membuktikan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap belanja  modal.  Artinya  jika  nilai  PAD dan DAU meningkat, maka nilai belanja modal tersebut juga akan meningkat dan begitupun sebaliknya.
Hasil pengujian hipotesis juga membuktikan  bahwa  Dana  Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Hasil  pengujian  hipotesis  membuktikan bahwa  ketiga  variabel  yaitu  PAD,  DAU dan  DAK  secara  bersama-sama  memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

## SARAN
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran
yang  diharapkan  dapat  menjadi  masukan yang  berguna  bagi  beberapa  pihak, diantaranya adalah:
Bagi  pemerintah  daerah,  mengingat PAD  memiliki  pengaruh  terhadap perkembangan  belanja  modal  di  Kab/ Kota  Provinsi  Jawa  Tengah,  maka peningkatan  efektifitas  dan  efisiensi dalam sumber-sumber PAD harus lebih diintensifkan,  terutama  di  sektor  pajak dan  retribusi  daerah.  Sedangkan  dari sisi dana perimbangan perlu manajemen dan perencanaan yang baik pula  guna  memaksimalkan  dana  dari pemerintah  pusat  untuk  membiayai pengeluaran  pemerintah  pada  sektor publik.
Manajemen  pengeluaran  pemerintah daerah  dalam  bentuk  pos  belanja modal perlu diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan publik  yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bagi  peneliti  selanjutnya,  agar  kelak dapat  menggunakan  data  yang  lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga dapat  dilakukan  generalisasi  secara tepat. Penelitian berikutnya juga diharapkan  mampu  meneliti  variable lainnya  yang  mempengaruhi  belanja modal,  seperti  dana  bagi  hasil,  PDRB, SILPA, dan lain sebagainya.
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100

## DAFTAR PUSTAKA
(n.d.). Retrieved from beritasatu.com: http://
m.beritasatu.com/ekono mi/232211- jokowi-diminta-perhatikan.
(n.d.). Retrieved from http//jateng.bps.go.id
(n.d.). Retrieved from www.djpk.kemenkeu.go.id (2016, April 04). Retrieved April 14, 2017, from
Bisnis.Com: http:// semarang.bisnis.com/
read/20160413/2/86436/
(2016, September 23). Retrieved April 10, 2017, from Kabarnusantara.net: http:// kabarnusantara.net/2016/09/23/dpd- minta- alokasi-dak-tepat-sasaran/
(2016, April 13). Retrieved from Bisnis.com: http://semarang.bisnis.com/read/20160 413/2/86436/infrastruktur-jadi-pr-besar
-dijawa-tengah. inilah 18 daftar Program Prioritas 2017 (2016, Mei 27). Retrieved
from
Republika.co.id: http:// nasional.republika.co.id/beri ta/
nasional/daerah/16/05/27/o7tyb6361- jawa-tenga-diminta-gali-potensi- sumber-pajak-lain
(2016,   Agustus   24).   Retrieved   from
Bisnis.com:   http://industri.bisnis.com/ read/201608 24/45/578140/kualitas-
infrastruktur
(2017). Retrieved from Kontan.co.id: http:// kontan.co.id/news/inilah- 18-daftar- program-prioritas-2017.  Jawa  Tengah Diminta Gali Potensi Sumber Pajaklain
Abdullah, S.  (2009). Pengaruh  DAU  dan PAD  terhadap  Belanja  Pemerintah Daerah Studi Kasus Kab/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: UGM.
Ardhani, P. (2011). PAD, DAU, dan DAK
terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi .
Darise,  N.  (2009). Pengelolaan  Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jakarta: Indeks.
Dew, E.  (2002).  Sumber  endapatan  asli
Daerah  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Otonomi daerah. Jurnal Ilmiah
Identifikasi .
Dewi, E. (2011). Dewi, Elita. 2002. Jurnal Ilmiah Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sumatera Utara: USU. Simanjuntak, Entarina D. (2015). Pemantauan  Pelaksanaan Investasi Infrastruktur  Umum. Jakarta:  Kajian Kementrian PU. Fauzi, H. N. (2015).
Akuntansi
Pemerintahan. Jakarta: LPP UNJ.
Ghazali, I.  (2009). Ghozali,  Imam.  2009.
Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. . Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro.
Gujarati, N. D. (2003). Basic Econometrics. USA: Mc Graw Hill.
Halim,   A.   (2002). Akuntansi   Keuagan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, S.  A.  (2006).  Studi  atas  Belanja Modal  pada  Anggaran  Pemerintah
Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja  Pemeliharaan  dan  Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintahan .
HAW, W.  (2004). Otonomi  Daerah  dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
HAW, W. (2008). Penyelengaraan Otonomi
ISSN 2302-1810 (online) DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06
Safiul Huda dan Ati Sumiati/ Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 14 (1) 2019, 85-100
di Indonesia. Jakarta: Raja grafindo Persada.
Indra J. Piliang, D. (2003). Otonomi Daerah:
Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
Juwaini, J.  (2007). Otonomi  Sepenuh  Hati. Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat.
Kuncoro, M. (2014). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta:
Erlangga.
Kusufi,  A.  H.  (2014). Akuntansi  Sektor Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
Kusufi, A.  H.  (2014). Akuntansi  Sektor Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah, Edisi 4 . Jakarta: Salemba empat.
Marbun, B. (2005). Otonomi Daerah 1945-
2005  Proses  dan  Realita. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Marbun, B. (2005). Otonomi Daerah 1945-
2005:  Proses  dan  Realita. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
Yogyakarta: ANDI.
Mukhlis,  T.  H.  (2012). Dimensi  Ekonomi Perpajakan dalam Pembanguna
Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Oentarto,  D.  (2004). Menggagas  Format Otonomi Daerah Masa Depan. Jakarta:
Samitra Media Utama.
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.).
Ramdani,  I.  J.  (2003). Otonomi  Daerah:
Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta:
Yayasan Harkat Bangsa.
Rasdianto, O. S. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah  Berbasis  Akrual  . Jakarta: Salemba Empat.
Sabarno, H.  (2007). Memandu  Otonomi Daerah  Menjaga  Kesatuan  Bangsa. Jakarta:  Sinar  Grafika. Jakarta:  sinar Grafika.