## SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PERDAMAIAN ANTARA TERSANGKA DAN PELAPOR DALAM DELIK BIASA
Azizul Hakiki Universitas Bhayangkara Surabaya

## ABSTRAK
Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  atau  selanjutnya  disebut  dengan  SP3  adalah kewenangan yang diberikan secara atributif kepada penyidik tindak pidana. Pasal 109 Ayat (2) Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menyatakan bahwa  terdapat  tiga  syarat  untuk  menghendikan  suatu  penyidikan  tindak  pidana.  Pertama, tidak  ada  cukup  bukti.  Kedua,  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  tersangka  bukan  merupakan suatu  tindak  pidana.  Ketiga,  penyidikan  dihentikan  demi  hukum.  Ketiga  syarat  tersebut merupakan  syarat  yang  bersifat  alternatif.  Pada  tataran  implementasi,  terdapat  banyak perkara-perkara yang dihentikan karena memenuhi tiga persyaratan tersebut. Akan tetapi tidak jarang pula dilakukan penghentian penyidikan terhadap suatu kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan  dikarenakan  sudah  ditemukannya  kesepakatan  perdamaian  antara  tersangka dengan pelapor melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh penyidik kepolisian. Implikasi dari kesepakatan yang tercapai pada tahap mediasi tersebut adalah dicabutnya laporan polisi oleh pelapor. Dalam konteks ini, perkara tersebut merupakan perkara dengan status delik biasa yang  artinya  apabila  terjadi  pencabutan  laporan  maka  pencabutan  tersebut  tidak  dapat mempengaruhi  proses  penanganan  perkara.  Perkara  harus  tetap  berlanjut  dan  tidak  dapat dihentikan  dengan  alasan  apapun,  kecuali  alasan-alasan  yang  terdapat  pada  Pasal  109  Ayat (2) KUHAP. Fakta bahwa dicabutnya laporan polisi tersebut mengakibatkan perkara tersebut tidak  dilanjutkan  alias  dihentikan  dibuktikan  dengan  diterbitkannya  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  atau  SP3,  dilanjutkan  dengan  Surat  Ketetapan  Penghentian Penyidikan  (SKPP).  Padahal  telah  diatur  secara  tegas  pada  Pasal  109  Ayat  (2)  KUHAP tentang  syarat-syarat  dapat  dihentikannya  suatu  penyidikan  sebagaimana  telah  disinggung pada awal tulisan ini bahwa kesepakatan perdamaian tidak termasuk sebagai salah satu syarat untuk  dapat  diterbitkannya  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan.  Tulisan  ini  bermaksud untuk memberikan analisa dari segi hukum normatif perihal keabsahan penghentian penyidikan yang dilakukan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan pelapor dalam hal delik biasa. Penyidikan  yang  dihentikan  atas  dasar  tercapainya  kesepakatan  perdamaian  akan  membuka celah  bagi  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  untuk  menempuh  mekanisme  praperadilan  yang tujuannya adalah menguji tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut.
Kata  Kunci:  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan,  Syarat-Syarat  Penghentian  Penyidikan, Perdamaian

## PENDAHULUAN
Suatu perbuatan pidana dapat diklasifikasikan menjadi kategori berat dan kategori ringan, ditinjau dari berat dan ringannya ancaman pidananya. Perbuatan pidana menurut Moeljatno  sebagaimana  dikutip  oleh  Eddy  O.S  Hiariej  adalah  perbuatan  yang  dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. 1 Banyaknya jumlah pelaku perbuatan pidana sangat berpengaruh terhadap jumlah perkara yang ditangani dan disidik oleh Kepolisian RI, mulai dari perkara dengan kategori berat
1 Eddy  O.S  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana  :  Edisi Revisi (Yogyakarta  :  Cahaya Atma  Pustaka, 2016) hlm. 121.
2022-06-15
hingga  kategori  ringan.  Semua  perkara  wajib  diproses  hingga  menghasilkan  sebuah putusan atas perkara tersebut, sehingga suatu kepastian hukum dapat diperoleh.
Diprosesnya  suatu  perbuatan  pidana  oleh  penyidik  selain  demi  tercapainya  suatu kepastian hukum,  juga demi terciptanya perlindungan hak asasi  manusia  (HAM) untuk korban dan masyarakat  pada umumnya. Karena  masyarakat  akan merasakan keamanan karena  pelaku  diproses  secara  hukum  karena  melakukan  perbuatan  pidana,  sehingga masyarakat merasa hak asasi manusianya terlindungi. Menurut Widodo Ekatjahjana, hak asasi  manusia  itu  merupakan  hak  dasar  yang  bersifat  kodrati  dan  melekat  dalam  diri manusia, oleh sebab itu negara harus menghormati dan melindungi. 2
Pada  tataran  implementasi,  acap  kali  terjadi  suatu  perkara  yang  dihentikan  oleh penyidik  karena  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh  Pasal  109 ayat  (2)  KUHAP,  yaitu  apabila  tidak  cukup  bukti,  bukan  tindak  pidana,  atau  perkara dihentikan demi hukum. Berakibat pada perkara harus dihentikan dan tidak berlanjut ke pengadilan. Masih pada tataran implementasi, acap kali pula tercapai suatu rekonsiliasi atau perdamaian antara tersangka dan pihak pelapor pada tingkat  penyidikan, sehingga berakibat  pada  dicabutnya  laporan  polisi  oleh  pelapor,  padahal  belum  tentu  perkara tersebut  merupakan  perkara  yang  tergolong  sebagai  delik  aduan, 3 dan  berakibat  pula pada  terhentinya  suatu  perkara.  Sebagai  legalitas  dari  terhentinya  perkara  yang  telah sampai pada tahap penyidikan tersebut, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.
Penyidik  acap  kali  menggunakan  dalih  diskresi  untuk  memberikan  dasar argumentasi  atas  tindakan  penghentian  penyidikan  yang  berdasarkan  pada  perdamaian antara  tersangka  dan  pelapor,  terlepas  dari  apakah  perkara  yang  dihentikan  itu  masuk pada kategori delik aduan maupun delik biasa. Pada konteks hukum administrasi, suatu diskresi  haruslah  memenuhi  kaidah-kaidah  yang  telah  ditetapkan  oleh  hukum administrasi, artinya tidak bisa sembarangan berlindung di balik kata diskresi.
Dalam  konteks  delik  aduan  terdapat  opsi  pencabutan  pengaduan  yang  berakibat pada  terhentinya  proses  penanganan  suatu  perkara,  namun  dalam  konteks  delik  biasa tidak terdapat opsi demikian, sehingga seandainya tercapai perdamaian antara tersangka dan  pelapor  dan  berujung  pada  pencabutan  laporan  atau  pengaduan  tidak  berakibat apapun pada penanganan perkara.
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan  objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum. Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 4
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  atau statute  approach digunakan  jika  permasalahan  penelitiannya  mempermasalahkan  konflik  norma  yang terjadi  secara  vertikal  maupun  horizontal.  Misalnya  norma  yang  berada  pada  sebuah peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  khusus  atau  umum,  ataukah  berada  pada
2 Widodo  Ekatjahjana, Negara  Hukum,  Konstitusi,  dan  Demokrasi (Jember  :  Jember  University  Press, 2015) hlm. 62.
3 Menurut  Adami  Chazawi,  delik  aduan  merupakan  tindak  pidana  yang  untuk  dapatnya  dilakukan penuntutan  pidana  disyaratkan  untuk  terlebih  dahulu  adanya  pengaduan  oleh  yang  berhak  mengajukan pengaduan,  yakni korban.  Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I (Jakarta :  RajaGrafindo, 2014) hlm. 132.
4 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.
2022-06-15
yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah,  dan  berada  pada  yang  lama  atau  yang  baru. Pendekatan  konseptual  atau conceptual  approach beranjak  dari  pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum,  sehingga  dapat menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 5
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  tulisan  ini  hendak  membahas  mengenai keabsahan  penerbitan  surat  perintah  penghentian  penyidikan  oleh  penyidik  yang berdasarkan  pada  rekonsiliasi  atau  perdamaian  yang  telah  dicapai  antara  tersangka  dan pihak pelapor dalam delik biasa.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Tindakan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian  RI  sangat  erat kaitannya  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepadanya.  Kewenangan  merupakan suatu  legitimasi  seseorang  melakukan  suatu  tindakan  dalam  koridor  pejabat pemerintahan  atau  organ-organ  negara.  Dalam  konteks  Hukum  Administrasi  Negara, kewenangan  merupakan  suatu  konsep  inti  karena  memiliki  kedudukan  yang  sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek. 6 Terdapat 3 (tiga)  sumber  kewenangan,  yaitu  kewenangan  atribusi,  kewenangan  delegasi,  dan kewenangan mandat. H.D van Wijk dan Willem Konijnenbelt memberikan definisi pada ketiganya sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR yaitu : 7
a. Atribusi  adalah  pemberian  wewenang  pemerintahan  oleh  pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
b. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
c. Mandat  terjadi  ketika  organ  pemerintahan  mengizinkan  kewenangannya oleh organ lain atas namanya.
Berdasarkan pada uraian di atas, sudah terang bahwa kewenangan yang diperoleh secara  atribusi  merupakan  kewenangan  yang  asli  diperoleh  dari  pembuat  undang- undang.  Dengan  kata  lain,  organ  pemerintahan  memperoleh  kewenangan  secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. 8
Kepolisian  RI  memiliki  fungsi  yaitu  menjalankan  fungsi  pemerintahan  negara  di bidang  pemeliharaan  keamanan,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat. 9 Tujuan fungsi pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 10 tentang Administrasi Pemerintahan adalah  fungsi  dalam  melaksanakan-menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Kepolisian  RI  mendapatkan  pelimpahan  wewenang  dalam  hal  perlindungan, pengayoman,  dan  kamtibmas  (keamanan  dan  ketertiban  masyarakat).  Implikasinya adalah  Kepolisian  RI  merupakan  bagian  dari  badan  pemerintahan  yang  bertanggung jawab  langsung  kepada  Presiden.  Oleh  karena  itu  harus  dipahami  bahwa  tugas  dan
5 Ibid , hlm. 159.
6 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara : Edisi Revisi (Jakarta : RajaGrafindo, 2014) hlm. 99.
7 Ibid , hlm. 102.
8 Ibid , hlm. 105.
9 Lihat  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
10 Lihat  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.
2022-06-15
wewenang  Kepolisian  RI  merupakan  bagian  dari  tugas  pemerintahan  di  bidang penegakan hukum.
Oleh  karena  menjalankan  fungsi  pemerintahan,  maka  diberikan  kewenangan secara atribusi oleh undang-undang salah satunya yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan  sebagaimana  diatur  di  dalam  KUHAP.  Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya, demikianlah bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. 11 Buah dari proses penyidikan  adalah  ditetapkannya  seorang  tersangka  yang  diduga  sebagai  pelaku perbuatan  pidana  berdasarkan  2  (dua)  alat  bukti  yang  mendukungnya.  Argumentasi  ini muncul berdasarkan pada kecermatan kita memahami bunyi  ketentuan Pasal  1 angka 2 KUHAP  tersebut,  khususnya  pada  kalimat  “mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang terjadi  guna  menemukan  tersangkanya”.  Dapat  disimpulkan  bahwa  penyidikan  tidak ditujukan  untuk  menentukan  perkara  tersebut  merupakan  perbuatan  pidana  atau  tidak, karena penyidikan ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan pelakunya. 12
Ketika  penyidik  melaksanakan  proses  penyidikan,  penyidik  dibebani  suatu kewajiban  yaitu  mengirimkan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP) kepada  Penuntut  Umum  yang  dalam  hal  ini  adalah  Jaksa  selaku  pemegang  kekuasaan tunggal dalam hal penuntutan ( Dominus Litis ), yang isinya adalah menerangkan bahwa penyidikan  telah  dimulai.  Kegiatan  ini  bermakna  sebagai  suatu check  and  balances antara kewenangan penyidikan dan kewenangan penuntutan.
Berdasar  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  2  KUHAP  sebagaimana  telah  dinyatakan di atas, kemudian menimbulkan kewenangan-kewenangan untuk melegitimasi tindakan- tindakan  penyidik  yang  kemudian  dinyatakan  dalam  Pasal  7  KUHAP 13 yang  pada intinya dijelaskan sebagai berikut :
1. Melaksanakan tindakan pemeriksaan
a. Pemanggilan terhadap saksi-saksi dan/atau tersangka
b. Memberitahukan  bahwa  tersangka  berhak  didampingi  pengacara/penasihat hukum
c. Keterangan  oleh  saksi  dan/atau  tersangka  adalah  bebas  dan  tidak  di  bawah sumpah
2. Melakukan upaya paksa yang diperlukan
a. Penangkapan
b. Penahanan
c. Penyitaan
d. Penggeledahan
Didik  Endro  Purwoleksono  berpendapat  bahwa  pemanggilan  sebagaimana angka 1 huruf a di atas adalah termasuk ke dalam upaya paksa, meskipun tidak termasuk  ke  dalam  upaya  paksa  yang  dimaksud  oleh  KUHAP.  Alasan-alasan yang  memperkuat  pendapat  tersebut  adalah  :  (i).  Seseorang  yang  dipanggil menjadi saksi untuk hadir, baik di depan penyidik pada saat proses penyidikan maupun  dalam  proses  persidangan,  mereka  wajib  hadir  untuk  memenuhi panggilan  tersebut;  (ii)  Jika  tidak  mau  hadir,  dapat  dipaksa  untuk  hadir;  (iii)
11 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).
12 Tholib  Effendi, Dasar-Dasar  Hukum  Acara  Pidana  :    Perkembangan  dan  Pembaharuannya  di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015) hlm. 82.
13 Lihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).
Manakala  dia  tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah,  maka  diancam  dengan pidana. 14
3. Menetapkan seorang tersangka Penetapan  tersangka  adalah  buah  dari  proses  penyidikan.  Karena  proses penyidikan fungsinya adalah mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan siapa tersangkanya, agar suatu perbuatan pidana menjadi terang. Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang  disyaratkan oleh Pasal  184 ayat  (1) KUHAP 15 adalah mutlak  ditemukan  terlebih  dahulu,  sebelum  memutuskan  untuk  menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, wajib  diperiksa  dahulu  sebagai  saksi  atau  “calon  tersangka”.  Hal  ini  merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014.
4. Melakukan gelar perkara 16
Dalam  Peraturan  Kapolri  (Perkap)  Nomor  14  Tahun  2012  dikenal  mekanisme gelar perkara sebagai bagian dari manajemen penyidikan Polri yang merupakan bagian  dari  metode  pengawasan  dan  pengendalian  kegiatan  penyelidikan  dan penyidikan. Gelar perkara dibagi ke dalam dua jenis, yang pertama adalah gelar perkara  biasa  dan  kedua,  gelar  perkara  khusus.  Gelar  perkara  biasa  dilakukan untuk  menyikapi  hal-hal  tertentu  yang  berkaitan  dengan  strategi  penyidikan, baik pada awal, pertengahan, dan akhir proses penyidikan.
Seluruh  rangkaian  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  akan dirangkum  dalam  suatu  berita  acara  yang  disebut  sebagai  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP)  yang  disatukan  dengan  berkas  perkara.  Berkas-berkas  tersebut  kemudian diserahkan  kepada  jaksa  peneliti  pada  indtansi  kejaksaan  untuk  diteliti  perihal kelengkapannya. Apabila jaksa peneliti menyatakan bahwa berkas belum lengkap maka berkas-berkas  tersebut  akan  dikembalikan  kepada  penyidik  disertai  catatan-catatan petunjuk untuk dilengkapi. Apabila jaksa peneliti menyatakan bahwa berkas-berkas dari penyidik  telah  lengkap,  maka  kemudian  penyidik  menyerahkan  tanggung  jawab  atas tersangka  dan  barang  bukti  kepada  kejaksaan.  Setelah  diserahkannya  tanggung  jawab atas  tersangka  dan  barang  bukti  dari  penyidik  kepada  kejaksaan  maka  secara  yuridis penyidikan  telah  selesai  dan  segala  tanggung  jawab  beralih  kepada  kejaksaan,  dan kejaksaan wajib segera menunjuk penuntut umum atas perkara tersebut.
Ketika  proses  pengumpulan  bukti-bukti  sedang  berlangsung  terkadang  mengarah pada fakta bahwa suatu perbuatan yang awalnya diduga sebagai suatu perbuatan pidana ternyata  bukanlah  perbuatan  pidana.  Atau  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan pidana  namun  tidak  terdapat  cukup  bukti  untuk  membawa  tersangka  pada  proses persidangan  di  pengadilan.  Atau  apabila  terdapat  fakta-fakta  penyidikan  harus dihentikan  demi  hukum  karena  terdapat  hal-hal  yang  menggugurkan  kewenangan menuntut  dan  menjalankan  pidana  sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  pada  BAB  VIII KUHP. 17 Oleh karena itu penyidikan harus dihentikan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :
14 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Surabaya : Airlangga University Press, 2015) hlm. 80.
15 Alat  bukti  sebagaimana  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  terdiri  atas  :  a.  keterangan  saksi  ;  b. keterangan ahli ; c. surat ; d. petunjuk ; e. keterangan terdakwa.
16 Aristo  M.A  Pangaribuan,  Arsa  Mufti,  Ichsan  Zikry, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo, 2017) hlm. 63.
17 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti  atau  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tindak  pidana  atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”
M.  Yahya  Harahap  mengemukakan  tentang  rasio  dari  diberikannya  wewenang menghentikan penyidikan adalah sebagai berikut :
a. Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan  sekaligus  untuk  menegakkan  kepastian  hukum  dalam  kehidupan masyarakat.  Jika  penyidik  berkesimpulan  bahwa  berdasar  hasil penyelidikan  dan  penyidikan  tidak  cukup  bukti  atau  alasan  untuk menuntut  tersangka/terdakwa  di  persidangan  lebih  baik  penyidik  secara resmi menyatakan penghentian penyidikan agar segera tercipta kepastian hukum  baik  bagi  penyidik  sendiri  terutama  kepada  tersangka  dan masyarakat.
b. Untuk  menghindari  tuntutan  ganti  kerugian,  sebab  apabila  perkara dilanjutkan  akan  tetapi  tidak  cukup  bukti  atau  alasan  untuk  menuntut dengan  sendirinya  memberikan  hak  kepada  tersangka/terdakwa  untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP. 18
Konsekuensi  dari  dihentikannya  proses  penyidikan  adalah  penyidik  harus memberikan suatu tanda yang memiliki fungsi legitimasi dari dihentikannya penyidikan tersebut.  Dalam  tataran  implementasi,  apabila  pemeriksaan  suatu  perkara  pidana dihentikan pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan suatu surat yang bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan diterbitkannya surat ini, maka otomatis berakhir pula proses penyidikan atas perkara pidana tersebut. Surat perintah penghentian penyidikan  tidak  memiliki  definisi  yang  bersifat  otentik  dalam  peraturan  perundang- undangan,  namun  terkait  dengan  format  suratnya  dijelaskan  pada  Keputusan  Jaksa Agung  Nomor  KEP-518/A/J.A/11/2001  tentang  Perubahan  Keputusan  Jaksa  Agung Nomor KEP-132/A/J.A/11/1994. 19

## Keabsahan  Dan  Implikasi  Penerbitan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan (Sp3) Atas Dasar Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor
Perkara pidana yang sedang diproses pada tahap penyidikan kemungkinannya ada 2  (dua),  yaitu  berlanjut  sampai  tahap  persidangan  di  pengadilan,  atau  berhenti  pada tahap  penyidikan  itu  sendiri.  Jika  perkara  berhenti  pada  taham  penyidikan,  maka seyogianya  terdapat  alasan-alasan  yang  menjadi  dasar  penghentian  suatu  perkara, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Sebagai legitimasi dari dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana, maka penyidik menerbitkan suatu surat yang bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Permasalahan  muncul  manakala  pada  proses  penyidikan  tercapai  suatu kesepakatan  damai  atau  perdamaian  antara  tersangka  dan  pelapor,  yang  berujung  pada dicabutnya  laporan  polisi  oleh  pelapor,  padahal  perbuatan  pidana  yang  dilaporkan adalah  termasuk  pada  kategori  bukan  delik  aduan,  alias  delik  biasa.  Implikasi  dari pencabutan laporan polisi tersebut, maka penyidik memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan  atas  perkara  tersebut,  yang  kemudian  dilegalisasi  dengan  terbitnya  Surat Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3).  Padahal  apabila  kita  merujuk  pada  Pasal  109
18 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan , (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 150.
19 Lihat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2011.
2022-06-15
ayat  (2)  KUHAP  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada  pembahasan  sebelumnya, tercapainya  suatu  perdamaian  antara  tersangka  dan  pelapor  serta  pencabutan  laporan polisi  dalam  hal  delik  biasa  bukanlah  syarat  dapat  dihentikannya  suatu  penyidikan perkara  pidana.  Syarat-syarat  untuk  dapatnya  suatu  penyidikan  perkara  pidana dihentikan  selain  telah  diatur  dalam  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP,  juga  diadopsi  pada Peraturan  Kapolri  (Perkap)  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak  Pidana  Pasal  76  ayat  (1).  Artinya  syarat-syarat  tersebut  adalah  sangat  kuat, sampai-sampai harus diatur ke dalam dua produk hukum yang berbeda.
Dalam  hal  penghentian  penyidikan  yang  berdasarkan  pada  perdamaian  antara tersangka dan pelapor serta pencabutan laporan polisi oleh pelapor, rasanya sulit untuk berlindung  di  balik  kata  diskresi.  Diskresi  atau  dalam  konteks  Hukum  Administrasi Negara  disebut  sebagai Freies  Ermessen atau Diskresionare  Power ,  menurut  Nana Saputra  sebagaimana  dikutip  oleh  Ridwan  HR  yaitu  suatu  kebebasan  yang  diberikan kepada  alat  administrasi,  yaitu  kebebasan  yang  pada  asasnya  memperkenankan  alat administrasi  negara  mengutamakan  keefektifan  tercapainya  suatu  tujuan  daripada berpegang teguh pada ketentuan hukum. 20 Pasal  1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  memberikan  definisi  diskresi  yaitu sebagai berikut :
“Diskresi  adalah  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan perundang-undangan  yang  memberikan  pilihan,  tidak  mengatur,  tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”
Laica  Marzuki  sebagaimana  dikutip  oleh  Ridwan  HR  menyatakan  bahwa freies ermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang  harus  diberikan  tata  usaha  negara  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi  para  warga yang  kian  kompleks. 21 Lebih  lanjut  Sjachran  Basah  sebagaimana  dikutip  oleh  Ridwan HR  menjelaskan  mengenai  unsur-unsur  dari freies  ermessen dalam  konteks  negara hukum yaitu sebagai berikut : 22
a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik
b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara
c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri
e. Sikap  tindak  itu  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba
Apabila  kita  cermati  mengenai  uraian  tentang freies  ermessen pada  paragraf  di atas,  maka  dengan  tegas  dinyatakan  bahwa freies  ermessen atau diskresionare  power atau  diskresi  haruslah  merupakan  tindakan  yang  dimungkinkan  oleh  hukum. Penghentian  penyidikan  yang  berdasarkan  pada  perdamaian  antara  tersangka  dan pelapor dalam hal delik biasa, secara terang bukanlah termasuk dalam tindakan diskresi. Karena syarat-syarat Penghentian penyidikan telah diatur secara limitatif pada Pasal 109 ayat  (2)  KUHAP  dan  dipertegas  kembali  pada  Pasal  76  ayat  (1)  Peraturan  Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan di dalam  pasal-pasal  tersebut  tidak  dinyatakan  bahwa  perdamaian  antara  tersangka  dan
20 Ridwan HR, Op.Cit , hlm. 170.
21 Ibid , hlm. 171.
22 Ibid , hlm. 170.
2022-06-15
pelapor  yang  diikuti  dengan  pencabutan  laporan  dalam  delik  biasa  merupakan  syarat dapat  dihentikannya  penyidikan.  Pada  akhirnya  dapat  dinyatakan  secara  tegas  bahwa penghentian penyidikan yang berdasarkan pada perdamaian antara tersangka dan pelapor dalam hal delik biasa, secara terang bukanlah termasuk dalam tindakan diskresi karena bertentangan dengan hukum, dalam hal ini bertentangan dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri  (Perkap).  Tindakan  penghentian  penyidikan  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku,  maka  berimplikasi  pula  pada  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan (SP3)  yang  diterbitkan.  Sehingga  tidak  berlebihan  apabila  dikatakan  bahwa  Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan berdasarkan perdamaian antara tersangka  dan  pelapor  yang  diikuti  dengan  pencabutan  laporan  polisi  oleh  pelapor sebagai SP3 yang tidak sah.
Dengan  dinyatakan  tidak  sahnya  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3) yang diterbitkan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka timbul pertanyaan mengenai upaya  apa  yang  dapat  ditempuh  untuk  membatalkan  Surat  Perintah  Penghentian Penyidikan  (SP3)  yang  telah  terbit.  Mekanisme  Praperadilan  dapat  ditempuh  untuk menjadi  solusi  atas  permasalahan  ini.  Praperadilan  merupakan  suatu  lembaga  yang diberi  kewenangan  oleh  KUHAP  untuk  menjamin  serta  memberikan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  bagi  tersangka,  keluarga  tersangka,  dan  pihak  ketiga  yang berkepentingan. Mengingat aparat penegak hukum ketika menjalankan kewenangannya bisa saja melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan undang-undang, sehingga yang pada  awalnya  berniat  untuk  menjalankan  perintah  undang-undang  justru  menimbulkan suatu  kerugian  bagi  tersangka,  keluarga  tersangka,  atau  pihak  ketiga  yang berkepentingan.
Lembaga  praperadilan  lahir  karena  adanya  dorongan  bahwa  tidak  tersedianya lembaga  yang  memiliki  fungsi  untuk  mengawasi  dan  menilai  upaya  paksa  yang menjamin  hak  asasi  manusia  di  dalam  HIR.  Praperadilan  pada  prinsipnya  bertujuan untuk  melakukan  pengawasan  horizontal  atas  segala  tindakan  upaya  paksa  yang dilakukan  aparat  penegak  hukum  untuk  kepentingan  pemeriksaan  perkara  pidana  agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, di  samping  adanya  pengawasan  internal  dalam  perangkat  aparat  itu  sendiri. 23 Praperadilan bukanlah lembaga tersendiri, namun sebatas pada pemberian kewenangan baru oleh KUHAP kepada Pengadilan Negeri.
Pasal  77  KUHAP 24 mengatur  mengenai  kewenangan  lembaga  praperadilan  yang dinyatakan sebagai berikut :
“Pengadilan  Negeri  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus,  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Namun dalam  perkembangannya, kewenangan lembaga  praperadilan ditambahkan, yaitu menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014.
23 Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, Op.Cit ,hlm. 143.
24 Lihat ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).
2022-06-15
Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang  diterbitkan  karena  dihentikannya  penyidikan  oleh  sebab  tercapainya perdamaian  antara  tersangka  dan  pelapor  diikuti  dengan  pencabutan  laporan  polisi dalam hal delik biasa, dapat diajukan kepada lembaga praperadilan oleh pihak yang merasa berkepentingan menurut undang-undang agar kemudian diuji dan dinyatakan tidak sah.

## PENUTUP
Kepolisian  RI  merupakan  lembaga  negara  yang  memiliki  fungsi  salah  satunya yaitu  menjalankan  fungsi  pemerintahan  di  bidang  penegakan  hukum,  keamanan  dan ketertiban masyarakat  (kamtibmas), dan pengayoman. Oleh karena menjalankan fungsi pemerintahan  maka  diberikan  kewenangan-kewenangan  secara  atribusi  oleh  undang- undang.  Melaksanakan  tindakan  penyidikan  merupakan  implementasi  dari  fungsi penegakan  hukum,  disamping  tindakan  penyidikan  merupakan  kewenangan  yang diberikan  kepada  institusi  Kepolisian  RI  secara  atribusi.  Penyidikan  dilakukan  untuk mengumpulkan bukti-bukti agar menjadi terang suatu perbuatan pidana dan menemukan siapa tersangkanya. Seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan  dirangkum  dalam  suatu  berita  acara  pemeriksaan  yang  disatukan  dengan  berkas perkara.  Ketika  penyidik  sedang  melakukan  pengumpulan  bukti-bukti  seringkali mengarah  pada  kenyataan  bahwa  suatu  perbuatan  yang  awalnya  diduga  sebagai  suatu perbuatan  pidana  ternyata  bukanlah  perbuatan  pidana.  Atau  perbuatan  tersebut merupakan perbuatan pidana namun penyidik tidak dapat menemukan bukti-bukti yang cukup untuk  membawa tersangka pada proses persidangan di  pengadilan. Atau  apabila ditemukan  fakta-fakta  yang  mengharuskan  penyidikan  dihentikan  demi  hukum  karena terdapat  hal-hal  yang  menggugurkan  kewenangan  menuntut  dan  menjalankan  pidana sebagaimana ketentuan pasal-pasal pada BAB VIII KUHP, maka mengharuskan proses penyidikan untuk dihentikan.
Dalam tataran implementasi, muncul persoalan manakala pada proses penyidikan tercapai  suatu  kesepakatan  damai  atau  perdamaian  antara  tersangka  dan  pelapor,  yang berujung  pada  dicabutnya  laporan  polisi  oleh  pelapor,  padahal  perbuatan  pidana  yang dilaporkan  adalah  termasuk  pada  kategori  bukan  delik  aduan,  alias  delik  biasa.  Dalam konteks  delik  biasa,  meskipun  terjadi  pencabutan  laporan  atau  pengaduan  maka  tidak memiliki dampak apapun terhadap proses penanganan perkara, kecuali memang perkara itu layak untuk dihentikan karena memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 109  ayat  (2)  KUHAP.  Pada  kenyataannya  pencabutan  laporan  polisi  berdampak  pada dihentikannya  penyidikan  atas  perkara  tersebut,  yang  kemudian  dilegalisasi  dengan terbitnya  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3),  baik  dalam  hal  delik  aduan maupun  delik  biasa.  Alasan  penerapan  diskresi  tidak  dapat  dijadikan  pelindung  dalam permasalahan  ini,  mengingat  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  diskresi  atau freies  ermessen .  Tidak  ada  pilihan  lain  selain  menyatakan  bahwa  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  (SP3)  yang  diterbitkan  tersebut  adalah  tidak  sah  menurut hukum. Konsekuensi dari dianggap tidak sahnya SP3 tersebut maka harus diuji kepada lembaga  yang  memiliki  wewenang  untuk  menguji  sekaligus  menyatakan  tidak  sahnya SP3, yaitu lembaga praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami, 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta, RajaGrafindo. Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum , Jakarta, Prenada Media Grup. Effendi,  Tholib,  2015. Dasar-Dasar  Hukum  Acara  Pidana  :    Perkembangan  dan Pembaharuannya di Indonesia , Malang, Setara Press. Ekatjahjana,  Widodo,  2015. Negara  Hukum,  Konstitusi,  dan  Demokrasi ,  Jember, Jember University Press.
Harahap,  M.  Yahya,  2012. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  : Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta, Sinar Grafika. Hiariej,  Eddy  O.S,  2016. Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana  :  Edisi  Revisi ,  Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
HR, Ridwan, 2014. Hukum Administrasi Negara : Edisi Revisi , Jakarta, RajaGrafindo. Pangaribuan,  Aristo  M.A,  Arsa  Mufti,  Ichsan  Zikry,  2017. Pengantar  Hukum  Acara Pidana di Indonesia , Jakarta, RajaGrafindo. Purwoleksono,  Didik  Endro,  2015. Hukum  Acara  Pidana ,  Surabaya,  Airlangga University Press.