## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2731/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Relevansi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Gatt-Wto
Adi Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 07 Januari 2022 Publish: 08 Januari 2022 During  the  Jokowi-Ma'ruf  administration,  Indonesia  was  led  towards  investment politics. From a domestic perspective, Indonesia has successfully passed the Omnibus Law  for  job  creation.  With  various  offers  of  welfare  through  employment  and investment opportunities, on the one hand the existence of the Job Creation Act has the potential to threaten the interests of the environment, not only for the existence of the community itself but also for the territory owned and the sources of livelihood in it. It is feared that the Omnibus Law will cut and change the concept of administrative requirements, this is related to business practices that will cause damage/change the function  of  space  or  the  environment,  including  the  centralization  of  policies, eliminating  community  involvement,  flexibility  and  spatial  adjustment,  eliminating building  permits,  reduction  of  the  substance  of  the  AMDAL,  and  the  abolition  of environmental criminal sanctions. In addition, the Omnibus Law concept is intended to make it easier for investors to invest in Indonesia. However, environmental issues are not problems that stand alone, but are always related to various problems of life and  even  life  between  countries  or  issues  of  relations  between  countries  which incidentally have a wedge with the agreement in the negotiations at the WTO in the context  of  environmental  management  and  protection.  This  is  the  urgency  for  the Government's commitment to managing investments based on quality environmental sustainability.
Keywords: Omnibus Law Investasi Lingkungan Hidup
Article Info Abstract Article history: Diterima: 07 Januari 2022 Terbit: 08 Januari 2022 Pada masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Indonesia digiring ke arah politik investasi. Dari  segi  domestik ,  Indonesia  berhasil  meloloskan  Omnibus  Law  untuk  penciptaan lapangan  kerja.  Dengan  berbagai  tawaran  kesejahteraan  melalui  lapangan  kerja  dan peluang  investasi,  di  satu  sisi  keberadaan  dari  Undang-undang  Cipta  Kerja  tersebut berpotensi  mengancam  kepentingan  lingkungan,  tidak  hanya  bagi  eksistensi masyarakat itu sendiri namun juga pada wilayah yang dimiliki serta sumber-sumber penghidupan  di  dalamnya. Omnibus  Law  dikhawatirkan  akan  memangkas  dan mengubah  konsep  syarat-  syarat  administrasi,  hal  ini  terkait  dengan  praktek  usaha yang  akan  menyebabkan  kerusakan/mengubah  fungsi  ruang  atau  lingkungan  antara lain  adanya sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat, fleksibilitas dan  penyesuaian  tata  ruang,  penghilangan  izin  mendirikan  bangunan,  reduksi  atas substansi  AMDAL,  dan  penghapusan  sanksi  pidana  lingkungan.  Selain  itu  Konsep Omnibus Law dimaksudkan untuk memudahkan investor untuk menanamkan modal di  Indonesia.  Namun  Persoalan  lingkungan  hidup  bukanlah  persoalan  yang  berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan berbagai persoalan kehidupan bahkan kehidupan antar Negara atau persoalan hubungan antar Negara yang notabenenya memiliki irisan dengan  persetujuan  dalam  perundingan  di  WTO  dalam  konteks  pengelolaan  dan perlindungan  lingkungan  hidup.  Hal  inlah  yang  menjadi  urgensi  perlu  adanya komitmen  Pemerintah  dalam  mengelola  investasi  yang  berdasar  pada  kelangsungan lingkungan hidup yang berkualitas.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Adi Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email : adikurniawan900@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pada era periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Indonesia digiring ke arah politik investasi. Sejak  terpilihnya  Joko  Widodo  sebagai  Presiden  RI  untuk  kali  kedua,  pada  pidato  politik pertamanya,  Jokowi  dengan  tegas  dan  gamblang  meneriakkan  keterbukaan  terhadap  investasi dengan  dalih  membuka  lapangan  kerja  seluas-luasnya.  Dari  segi  domestik ,  Indonesia  berhasil
meloloskan Omnibus Law untuk penciptaan lapangan kerja yang merupakan reformasi struktural terbesar sejak krisis 1997–1998. Undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan hambatan- hambatan investasi dasar seperti perizinan dan tenaga kerja. Pada dasarnya Omnibus Law Cipta Kerja  bertujuan  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  dalam  memenuhi  hak  konstitusional  warga negara guna mendapatkan pekerjaan dan penghidupan  yang layak. Rancangan Undang-undang Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020 dan mencakup sepuluh bidang kebijakan yang terdiri dari:  1).  Peningkatan  ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha;  2).  Ketenagakerjaan;  3). Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 4). Kemudahan berusaha; 5). Dukungan Riset dan inovasi; 6). Pengadaan lahan/tanah; 7). Kawasan ekonomi; 8). Investasi pemerintah  Pusat  dan  Percepatan  Proyek  Strategi  Nasional;  9).  Pelaksanaan  Administrasi Pemerintah untuk Mendukung Cipta Kerja; dan 10). Pengawasan dan Pembinaan.
Dengan  adanya  Undang-undang  Cipta  Kerja,  upaya  pemerintah  untuk  membuka  pintu seluas-luasnya  bagi  investasi  salah  satunya  dengan  dibukanya  Daftar  Negatif  Investasi  (DNI) sebanyak 14 bidang usaha dari 20 DNI. Pemerintah juga menetapkan sebanyak 245 bidang usaha sebagai  prioritas  dalam  mendorong  investasi  di  dalam  negeri.  Sebanyak  245  bidang  usaha prioritas tersebut tercantum dalam lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang merupakan aturan turunan dari UU No. 11/2020 tentang Cipta  Kerja.  Berdasarkan  Pasal  4  Perpres  No.  10/2021,  disebutkan  bidang  usaha  prioritas mencakup bidang usaha yang merupakan program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, berorientasi ekspor, dan/atau berorientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
Dengan berbagai  tawaran kesejahteraan melalui  lapangan kerja dan peluang investasi,  di satu  sisi  keberadaan  dari  Undang-undang  Cipta  Kerja  tersebut  berpotensi  mengancam kepentingan  lingkungan,  tidak  hanya  bagi  eksistensi  masyarakat  itu  sendiri  namun  juga  pada wilayah  yang  dimiliki  serta  sumber-sumber  penghidupan  di  dalamnya . Omnibus  Law dikhawatirkan akan memangkas dan mengubah konsep syarat- syarat administrasi, hal ini terkait dengan  praktek  usaha  yang  akan  menyebabkan  kerusakan/mengubah  fungsi  ruang  atau lingkungan,  antara  lain:  adanya  sentralisasi  kebijakan,  menghilangkan  pelibatan  masyarakat, fleksibilitas  dan  penyesuaian  tata  ruang,  penghilangan  izin  mendirikan  bangunan,  reduksi  atas substansi  AMDAL,  dan  penghapusan  sanksi  pidana  lingkungan.  Diterimanya  isu  lingkungan hidup dalam Final Act of the Uruguay Round memang dapat dimengerti, karena dalam sejarahnya, GATT (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) yang pertama kali disusun pada tahun 1947  telah  secara  eksplisit  memberikan  pengakuan  akan  perlunya  perlindungan  terhadap kesehatan manusia, binatang maupun tanam-tanaman.

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk  menyusun  hasil  penelitian  tersebut,  penulis  melakukan  studi  kepustakaan  dengan menggunakan metode penelitian Normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan  mengkaji  aspek-aspek    internal  dari  hukum  positif.  Metode  penelitian  hukum  normatif menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dimana  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Omnibus Law dalam Perspektif Politik Hukum
Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan model omnibus law telah dimulai sejak  masa  penjajahan  kolonial  Belanda.  Pada  saat  itu,  pemerintah  kolonial  Belanda menyelesaikan  konflik  norma,  utamanya  yang  menyangkut  penduduk  bumiputra  dengan aturan yang dibuat pemerintah kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pola politik hukum  yang  dikembangkan  adalah  menempatkan  norma  hukum  yang  ada  saat  itu  seperti hukum adat, hukum Islam di bawah kodifikasi hukum kolonial Belanda. Model omnibus law yang dibentuk pada saat masa kolonialisasi  Belanda dalam arah politik hukum  yaitu untuk menopang  kegiatan  perdagangan  VOC,  artinya  pada  fase  tersebut  dapat  dipahami  bahwa
omnibus law senantiasa memiliki tema besar untuk kepentingan tertentu. Esensi omnibus law tidak berubah dari masa ke masa, yakni penyelesaian konflik norma dalam waktu cepat guna mencapai  tujuan  tertentu  dengan  membuat  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang memuat banyak substansi.
Salah  satu  hal  yang  mendorong  untuk  kembali  dibentuknya  perundangan  berbasis omnibus  law di  tahun  2020  adalah  guna  mengantisipasi  dampak  tumpang  tindih  peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih kewenangan sebagai dampak pelaksanaan otonomi daerah. Selain menyelesaikan konflik norma, omnibus law yang dibentuk di tahun 2020 juga memiliki tujuan untuk penataan kewenangan antar instansi. Salah satu dampak dari konflik norma adalah timbulnya gangguan pada fungsi birokrasi dalam melayani kepentingan publik, dalam  hal  ini  adalah  panjangnya  birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan  pada  masyarakat. Debirokrasi menjadi arah politik hukum di tahun 2020 yang melatarbelakangi pembentukan omnibus  law. Lahirnya  Undang-undang Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah penyesuaian dengan arah politik hukum  pada 2020  yang memprioritaskan pada penciptaan lapangan kerja maka diperlukan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi yang bersumber dari penanaman modal asing (PMA).
Omnibus  law tersebut  merupakan  format  pembentukan  undang-undang  yang  bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi undang-undang lain yang saling berkaitan dengan substansi  yang  diatur  oleh  undang-undang  yang  diubah  atau  dibentuk.  Dengan  format pembentukan omnibus  law ini,  pembentukan  satu  undang-undang  dilakukan  dengan mempertimbangkan  semua  materi  ketentuan  yang  saling  berkaitan  langsung  ataupun  tidak langsung  yang  diatur  dalam  berbagai  undang-undang  lain  secara  sekaligus. Omnibus  law dapat dianggap sebagai undang-undang 'Sapu Jagat' yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa undang-undang.
Sesuai  laporan  kemudahan  berusaha  di  Indonesia,  peringkat  kemudahan  berusaha  dan investasi  di  Indonesia  pada  tahun  2015  hingga  2020  terkendala  oleh  persoalan  kepastian hukum.  Sebagaimana  laporan  Bank  Dunia  bahwa rating  Ease  of  Doing  Business (EoDB) Indonesia  mengalami  penurunan  karena  disebabkan  oleh  empat  faktor  utama  yakni  terkait persoalan perizinan, perlindungan investor minoritas, kemudahan perdagangan lintas batas, dan  terkait  penegakan  atas  kontrak  dagang.  Keempat  faktor  yang  menyebabkan  turunnya rating EoDB Indonesia sebenarnya hanya bermuara pada satu hal yakni investor perlu iklim investasi  yang  mampu  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  investor.  Persoalan ketidakpastian inilah yang kemudian berimbas pada investor yang hendak memulai usahanya di  Indonesia.  Upaya  perbaikan  yang  harus  dilakukan  adalah  melakukan  debirokrasi  aturan teknis sehingga mudah dan murah diakses serta membuat sistem yang transparan, memiliki standar, dan batas waktu pengurusan. Selain itu pemerintah perlu memperluas jangkauan OSS pada perizinan teknis. Kondisi tersebutlah yang mendorong lahirnya pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis omnibus law, dalam hal ini yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3.2. Omnibus Law sebagai Pintu Perluasan Investasi Konsep Omnibus Law dikenal juga dengan omnibus bill yang sering digunakan di Negara yang  menganut  sistem common  law seperti  Amerika  Serikat  dalam  membuat  regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.  Tumpang tindih regulasi akan berimplikasi pada iklim investasi di Indonesia, sebagai contoh ketika ada usulan memperbaiki regulasi di bidang kehutanan maka yang harus direvisi  adalah  UU  No.  41/1999  tentang  Kehutanan.  Namun,  masih  ada  ganjalan  dalam peraturan lain, misalnya UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Konsep Omnibus Law dapat digunakan di Indonesia untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dalam  menunjang  iklim  investasi,  di  mana  konsep  ini  menjadi  cara  singkat  sebagai  solusi peraturan  perundang-undangan  yang  saling  berbenturan,  baik  secara  vertikal  maupun horizontal.    Konsep  Omnibus  Law  dimaksudkan  untuk  memudahkan  investor  untuk
menanamkan modal di Indonesia. Sebagai catatan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia atau Ease of Doing Business (EoDB) secara berangsur-angsur terus menunjukkan perbaikan signifikan, di mana pada tahun 2016 berada pada peringkat 106, saat ini sudah di peringkat 91.  Omnibus  Law  secara  teoritis  dapat  menjadi  solusi  atas  konflik  peraturan  perundang- undangan  secara  cepat,  efektif,  dan  efisien.  Namun  demikian,  perlu  memperhatikan  asas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu asas lex posterior derogat legi priori (Undang-undang yang disahkan belakangan akan tetap bisa mengesampingkan omnibus law jika materi muatannya berbeda). Perlu harmonisasi secara hati-hati tidak hanya pada undang- undang yang akan dicabut dengan omnibus law , namun demikian dengan Rancangan Undang Undang (RUU) lain yang sedang dibahas, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) bisa jadi opsi bentuk Omnibus Law .
Omnibus Law yang hadir sebagai  konsep pembaharuan tatanan regulasi  dengan tujuan meningkatkan  investasi  di  Indonesia  wajib  dilaksanakan  seluas-luasnya  untuk  kepentingan masyarakat  sebagai  mandat  dari  konstitusi  UUD  NRI  1945.  Proses  Omnibus  Law  harus memperhatikan  aspek  yuridis,  politik,  sosiologi,  ekonomi  serta  aspek  lingkungan.  Dalam konteks  yuridis,  sistem  perundang-undangan  harus  berimbang  dalam  aspek  efektivitas  dan akuntabilitas. Penanaman modal asing tampaknya selalu memberikan kesan akan membawa dampak modernisasi dan perubahan ekonomi suatu negara. Studi yang dilakukan oleh PBB telah  menunjukkan  bahwa  modal  asing  belum  tentu  memberikan  modal  pada  negara penerima, setidaknya seperti yang terjadi di Amerika Latin. Di sini, perusahaan penanaman modal asing tidak membawa modal ke negara penerima justru menggunakan modal yang ada di  negara  penerima.  Dengan  demikian,  perusahaan  modal  asing  yang  diyakini  akan memodernisasi dan mengubah struktur ekonomi karena merupakan sumber modal bagi negara berkembang belum tentu sepenuhnya benar.
Namun  dengan  adanya omnibus  law melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  tentu  hal tersebut  dimaksudkan  untuk  mengubah  struktur  ekonomi  menjadi  lebih  maju  dengan menjadikan  sumber  daya  manusia  yang  lebih  produktif. Badan  Pusat  Statistik  (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67  juta  orang.  Dengan  demikian,  jumlah  angkatan  kerja  di  Indonesia  yang  menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Omnibus law yang hadir dengan cita-cita perluasan investasi tentu diharapkan dapat menekan angka pengangguran pada isu ketenagakerjaan. Di sisi lain, akan  menjadi  hal  yang  ironis  jika  perluasan  investasi  tersebut  membuka  ruang  untuk pengembangan  sumber  daya  manusia  namun  di  waktu  yang  bersamaan  sumbu  ledakan kerusakan terhadap lingkungan hidup  juga dinyalakan. Pada tataran ideal, keinginan untuk membuka  pintu  investasi  seluas-luasnya  bagi  para  investor  tidak  mesti  dikontradiksikan dengan kebutuhan manusia terhadap lingkungan hidup. Pada satu sisi, investasi merupakan salah satu variabel utama dalam peningkatan kualitas ekonomi dan menjadi kewajiban negara untuk  menjaga  iklim  pergaulan  internasional,  karena  di  era  globalisasi,  suatu  negara  tidak akan mampu bergerak maju jika tidak melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar di negaranya. Pada sisi lain, apabila salah satu komponen ekosistem,  misalnya  kondisi  hutan,  mengalami  perubahan  maka  sistem  adaptasi  dari organisme akan ikut berubah untuk menjaga keseimbangan alamiah.
3.3. Omnibus  Law  Cipta  Kerja  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  dalam  Kerangka GATT-WTO 1994
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lain.  Pada Convention  on  Civil  Liability  for  Damage  Resulting  from  Activities  Dangerous  to  the Environment Pasal  2  Ayat  (1)  mengartikan  lingkungan  sebagai:  “ The  sum  of  all  external conditions  affecting  the  life,  development  and  survival  of  an  organism ”.  Kedua  definisi tersebut  memberikan  pengertian  dan  batasan  di  dalam  ketentuan  mengenai  lingkungan
bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sampai pada taraf sejauh mana konvensi internasional  maupun  ketentuan  hukum  nasional  dapat  mencakupnya,  selain  itu  dapat  pula menuntut  tanggung  jawab  ( responsibilty )  maupun  tanggung  gugat  ( liabilty )  bagi  pelaku perusakan lingkungan.
Mengenai bentuk pertanggungjawaban tersebut, dalam omnibus law cipta kerja, Pada Bab III Bagian ketiga mengenai persetujuan lingkungan, yang mengubah ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menjadi  “ Pemerintah  Pusat  berwenang untuk  memaksa  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  untuk  melakukan  pemulihan lingkungan  hidup  akibat  pencemaran  dan  atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang dilakukannya .” Terlihat dalam perubahan tersebut hanya pada kewenangan pemerintah pusat yang  mengambil  alih  kendali  secara  penuh,  di  mana  sebelumnya  Menteri,  Gubernur  atau Bupati/Walikota  memiliki  kewenangan  untuk  memaksa  penanggung  jawab  usaha.  Dari beberapa tuangan dalam omnibus law, terdapat beberapa Pasal yang menekankan pada aspek pemulihan lingkungan hidup. Di antaranya pada perubahan Pasal 55, Pasal 82, Pasal 82 B UU Lingkungan Hidup, Pasal 80 UU Kehutanan, Pasal 48 UU Panas Bumi.
Persoalan lingkungan hidup bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan  berbagai  persoalan  kehidupan  bahkan  kehidupan  antar  Negara  atau  persoalan hubungan  antar  Negara.  Di  antaranya,  aspek  lingkungan  hidup  terlihat  juga  di  dalam hubungan  perdagangan  internasional.  Oleh  karena  itu  ketentuan-ketentuan  hukum perdagangan  internasional  sebagaimana  GATT  ( General  Agreement  on  Tariff  and  Trade ) selalu  memperhatikan  aspek  lingkungan  dalam  perdagangan  internasional.  Kesadaran masyarakat  internasional  atas  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  Negara  kerap  kali menyampingkan  dampak  lingkungan  yang  berdampak  besar  pada  Negara  berkembang  dan miskin  yang  sebagian  wilayahnya  masih  banyak  SDA  namun  perlakukan  eksploitasi  ini sangat  berdampak  besar  pada  generasi  yang  akan  datang.  Pembangunan  ekonomi  yang dilakukan  setiap  Negara  dalam  perkembangannya,  hanya  memperhatikan  kebutuhan  umat manusia itu sendiri, manusia yang merupakan subjek utama pembangunan sedangkan sumber daya  alam  dan  lingkungan  serta  ekosistemnya  dijadikan  objek  pembangunan  manusia. Alhasil, kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi hampir di belahan dunia. Hukum  lingkungan  internasional  klasik  tumbuh  dan  berkembang  melalui  kebiasaan internasional  yang  aturan  hukumnya  tersebar  di  berbagai  perjanjian-perjanjian  bilateral. Disepakatinya  Deklarasi  Stockholm  1972  dianggap  sebagai  kerangka  kebijakan  hukum lingkungan internasional yang meletakkan pondasi dan dasar-dasar pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Dua puluh tahun kemudian konsep pengelolaan berwawasan lingkungan dipaduserasikan  dengan  kegiatan  pembangunan  yang  prinsip-prinsip  hukumnya  menjadi dasar  dan/atau  tema  daripada  Deklarasi  Rio  de  Jeneiro  1992.  Disepakatinya  dua  Deklarasi Internasional tersebut  membawa implikasi terhadap berbagai peraturan hukum, baik hukum nasional  maupun  hukum  internasional,  termasuk  hukum  perdagangan  internasional  yang diatur di dalam GATT/WTO sebagai norma hukum  yang mengatur berbagai persoalan dan permasalahan  di  bidang  perdagangan  internasional  sebagai  salah  satu  komponen  penting pembangunan nasional negara-negara anggota WTO.
Pemilik dan pengelola bisnis umumnya hanya mempertimbangkan operasi mereka dalam jangka pendek. Sebagian besar hanya 3 sampai 5 tahun mendatang, atau yang jarang sekali ada,  sampai  10  tahun.  Kondisi  bisnis  yang  tidak  diperkirakan  (fase-fase  siklus  bisnis, kompetisi  dari  perusahaan  lain,  harga input yang  diperlukan  seperti  bahan  mentah,  dan investor yang tak mau menunggu laba terlalu lama) mengharuskan mereka belaku demikian, juga  permintaan  spekulator  untuk  keuntungan  jangka  pendek.  Berangkat  dari  hal  tersebut, sering  kali  perusahaan/investor  bertindak  dengan  cara-cara  yang  sama  sekali  mengabaikan batas  alamiah  dan  kepentingan  lingkungan  hidup.  Berdasar  pada  faktor  tersebut,  dalam melaksanakan  proses  investasi  entah  itu  dari  pihak  investor  maupun host  country harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Selain kewajiban negara untuk melindungi Investor, Investor  yang  melakukan  penanaman  modal  langsung  juga  memiliki  kewajiban  untuk
mematuhi ketentuan hukum nasional, menghormati HAM, memperhatikan lingkungan hidup, dan melakukan uji tuntas ( due diligence) sebelum berinvestasi untuk mengidentifikasi iklim berusaha negara tuan rumah. Dengan adanya tendensi dominan atas kewajiban negara tuan rumah  melindungi  investor  asing  di  negaranya,  hal  tersebut  bukan  berarti  investor  tidak memiliki kewajiban secara internasional.
Proses  perdagangan  internasional  tidak  lepas  dari  proses  investasi  dan  pendirian perusahaan  di  negara  tempat  basis  produksi  berada  ( host  country ).  Mekanisme  hukum internasional  telah mengatur perdagangan dan kaitannya dengan  cara-cara investasi (Trade Related  Investment  Measures (TRIMs)).  TRIMs  juga  melarang  tindakan  investasi  yang mengakibatkan terlanggarnya prinsip-prinsip perdagangan  yang telah diatur oleh WTO. Ini menunjukkan  bahwa  dalam  hubungan  perdagangan  internasional  yang  dilakukan  antara korporasi  transnasional  dengan host  country wajib  saling  menghargai  dan  dilarang  saling mendiskriminasi, agar kemudian antara kedua belah pihak terwujud relasi perdagangan yang saling menguntungkan, tanpa melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah ditentukan  oleh  WTO/GATT.  WTO  1994  mencantumkan  secara  eksplisit  pengaturan mengenai lingkungan antara lain dengan dikeluarkannya “ The Ministerial Decision on Trade and Environment ” pada tanggal 15 April 1994. Dalam putusan tersebut bahwa WTO memiliki tiga  prioritas  program,  yaitu  kebijakan  perdagangan  dunia,  kebijakan  lingkungan  dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur tentang lingkungan hidup tersebar dalam beberapa kesepakatan WTO antara lain dalam Article XX huruf (b) dan (g) GATT. Article XX  ini  merupakan  ketentuan  utama  yang  mengatur  isu  lingkungan  hidup. Dengan  adanya Article  XX tersebut,  maka  negara  penandatangan  GATT  diizinkan  untuk memberikan perlakuan berbeda/diskriminatif kepada produk-produk atau tindakan investasi dari  negara  lain  yang  dinilai  potensial  untuk  mengancam  kesehatan  dan  keselamatan lingkungan hidupnya (penduduk, hewan dan tanaman).

## 4. KESIMPULAN
Terdapat  3  (tiga)  kesimpulan  yang  diambil  berdasarkan  pembahasan  secara  keseluruhan. Pertama, dibentuknya  perundangan  berbasis omnibus  law di  tahun  2020  adalah  guna mengantisipasi  dampak  tumpang  tindih  peraturan  perundang-undangan  dan  tumpang  tindih kewenangan sebagai dampak pelaksanaan otonomi daerah. Selain menyelesaikan konflik norma, omnibus law yang dibentuk di tahun 2020 juga memiliki tujuan untuk penataan kewenangan antar instansi. Salah satu dampak dari konflik norma adalah timbulnya gangguan pada fungsi birokrasi dalam  melayani  kepentingan  publik,  dalam  hal  ini  adalah  panjangnya  birokrasi  dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Debirokrasi menjadi arah politik hukum di tahun 2020 yang melatarbelakangi pembentukan omnibus law. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  adalah  penyesuaian  dengan  arah  politik  hukum  pada  2020  yang memprioritaskan pada penciptaan lapangan kerja maka diperlukan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi yang bersumber dari penanaman modal asing (PMA).
Kedua, konsep  Omnibus  Law  dimaksudkan  untuk  memudahkan  investor  untuk menanamkan modal di Indonesia. Omnibus Law yang hadir sebagai konsep pembaharuan tatanan regulasi dengan tujuan meningkatkan investasi  di  Indonesia wajib dilaksanakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat sebagai mandat dari konstitusi UUD NRI 1945. Proses Omnibus Law  harus  memperhatikan  aspek  yuridis,  politik,  sosiologi,  ekonomi  serta  aspek  lingkungan. Mekanisme  hukum  internasional  telah  mengatur  perdagangan  dan  kaitannya  dengan  cara-cara investasi (Trade  Related  Investment  Measures (TRIMs)).  TRIMs  juga  melarang  tindakan investasi yang mengakibatkan terlanggarnya prinsip-prinsip perdagangan yang telah diatur oleh WTO.
Ketiga,  omnibus  Law melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  notabene  merupakan upaya perluasan investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, memiliki irisan dengan persetujuan dalam perundingan di WTO dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. GATT dalam Article XX memandatkan mengenai kebutuhan untuk melindungi manusia,
hewan dan tumbuhan dalam proses perdagangan internasional atau tindakan investasi. Omnibus law sejatinya  hadir  untuk  kelangsungan  hidup  jangka  panjang  sehingga  mesti  memperhatikan kualitas lingkungan alih-alih hanya fokus pada keuntungan dalam keterbukaan investasi.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih kepada Universitas Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyusun artikel ini sebagai suatu pembaharuan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Benuf,  Kornelius,  dan  Muhamad  Azhar.  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . Gema Keadilan 7.1 2020: 20-33.
Christiawan, Rio. Omnibus Law: Teori dan Penerapannya . Jakarta: Sinar Grafika, 2021. Husin, Sukanda. Hukum Lingkungan Internasional . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
Magdoff, Fred dan John Bellamy Foster. Lingkungan Hidup dan Kapitalisme. Diterjemahkan oleh Pius Ginting. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2018.

## Jurnal
Darmawan,  Agus.  Politik  Hukum Omnibus  Law dalam  Konteks  Pembangunan  Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies. Volume 1 No. 1. Mei 2020. Gustira,  Zevia  dan  Retno  Kusniati.  Pengaturan  Aspek  Lingkungan  Hidup  dalam  Perdagangan Internasional  Berdasarkan  GATT/WTO. Uti  Possidetis:  Journal  of  International  Law. Vol. 1 No. 2 (2020).
Kusumadara, Afifah. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 25 No. 5. Juni 2017.
Prabowo, Adhi Setyo. et. al. Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator. Volume 13 Nomor 1. April 2020.
Prakasa,  Satria  Unggul  Wicaksana.  Perdagangan  Internasional  dan  HAM:  Relasinya  dengan Sustainable Development. Jurnal Hukum Novelty. Vol. 9 No. 1. Februari 2018. Rahayu,  Mella  Ismelina  Farma.  Isu  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Dalam  Kerangka Perdagangan Bebas di Era Globalisasi. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan. Vol. XIX No. 3. September 2003.
Sari,  Ria  Maya  dan  Muhammad  Arman.  Policy  Paper:  Mencermati  Ancaman  Perampasan wilayah Masyarakat Adat dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral  dan  Batu  Bara dan  UU No. 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja.
Simatupang, Taufik H.. Kebijakan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Rangka menimhkatkan Iklim Investasi di Indonesia. Lex Jurnalica, Volume 7 Nomor 3. Agustus 2010.

## Peraturan dan Konvensi
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja General Agreement on Tariffs and Trade 1994

## Sumber Internet
Alika,  Rizky.  UU  Cipta  Kerja  Buka  14  Jenis  Usaha  yang  Sebelumnya  Tertutup  bagi  Asing. https://katadata.co.id/pingitaria/finansial/5f7ddb0c60090/uu-cipta-kerja-buka-14-jenis- usaha-yang-sebelumnya-tertutup-bagi-asing . Diakses 20 Juni 2021. Alim MA, Nur. Melihat Peluang Investasi di Indonesia.
https://indonews.id/artikel/27492/Melihat-Peluang-Investasi-Di-Indonesia/ .  Diakses  19 Juni 2021.
Azzahra, Annisa. Memahami Kewajiban Negara Tuan Rumah dan Investor Asing dalam Investasi Langsung  (Direct  Investment). https://fh.unair.ac.id/memahami-kewajiban-negara-tuan- rumah-dan-investor-asing-dalam-investasi-langsung-direct-investment/ . Diakses pada 21 Juni 2021.
Elena,  Maria.  Dukung  Cipta  Kerja  245  Bidang  Usaha  Disahkan  Jadi  Prioritas  Investasi. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210223/9/1359788/dukung-cipta-kerja-245-bidang- usaha-disahkan-jadi-prioritas-investasi. Diakses 19 Juni 2021 .
Fauzia,  Mutia.  Indonesia  Resesi,  Jumlah  Pengangguran  Naik  Jadi  9,77  Juta  Orang. https://money.kompas.com/read/2020/11/05/141654326/indonesia-resesi-jumlah- pengangguran-naik-jadi-977-juta-orang . Diakses 20 Juni 2021.