## KEMUDAHAN INVESTOR DALAM PROSES INVESTASI MODAL ASING DI BANTEN

## Rina Yulianti
Email : rina.antinas@gmail.com
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang Banten
Abstracts :  Investment  is  the  investment  made  by  local  and  international  companies. And  Banten  is  one  area  that  many  ogled  for  investment,  so  Banten  had  to  do  a  lot  of preparation to provide convenience services. With the increase in the area of investment will be realized if there is a potential area that can be "sold" to investors, whether it be natural  resources  and  potential  of  human  resources.  The  next  thing  that  is  very important  is  the  ability  to  sell  potential.  The  ability  to  sell  must  be  supported  by  the creation  of  a  conducive  environment  and  support  areas  such  as  investment;  the guarantee  of  security  and  legal  certainty  for  investment,  as  well  as  excellent  public service  delivery.  If  Banten  wants  advanced  economies,  the  economy  must  always improve  to  increase  capital  investment  and  quality  of  human  resources,  and  increase prosperity and create jobs. This research approach using qualitative methods. Banten is an area with a fairly high industrial growth, thus making parties interested in investing. The  results  showed  that  with  ease  in  providing  one-stop  service  and  not  a  lot  of bureaucracy that is passed so as to make investors happy. This is certainly an impact on investment  into  Banten.  So  as  to  increase  rather  than  the  economy  Banten,  and absorption of human resources in the field of work.
Keywords : Local Government, Foreign Capital Investment Easiness

## PENDAHULUAN
Pelayanan
publik adalah bekerjanya  produk  administrasi  secara keseluruhan.  Keberadaan  dan  esensi sistem  administrasi  negara  sejatinya sangat  mudah  diukur,  apakah  hak-hak masyarakat  dalam  pelayanan  publik dapat  diselenggarakan  dengan  baik.
Dengan  kata  lain,  baik  buruknya  suatu pelayanan publik akan sangat ditentukan oleh kualitas sistem administrasi  negara  yang  dimiliki  oleh suatu  negara.  Sebagai  sebuah  sistem, administrasi  negara  sangat  dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lainnya seperti  subsistem  ekonomi,  hukum,
politik,  sosial  dan  budaya.  Keseluruhan subsistem  tersebut  secara  langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi  tugas  negara  daam memberikan  pelayanan  publik  dan pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Kegagalan pembangunan dan pelayanan publik disebabkan oleh ketidakmampuan pemimpinya
melakukan  perubahan  terhadap  sistem administrasi negaranya. (Prasojo,2008)
Jenis  pelayanan  menjadi  tiga kelompok,  sebagai  berikut:  pertama, kelompok  pelayanan  administrative, yaitu  pelayanan  yang  menghasilkan berbagai  bentuk  dokumen  resmi  yang dibutuhkan oleh publik. Kedua, kelompok  pelayanan  barang.  Ketiga, kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk  jasa  yang  dibutuhkan  oleh publik, misalnnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan penyelenggaraan transportasi. (Ratminto
dan Winarsih: 2008:20)
Pada kelompok pelayanan administrative, salah satu jenis pelayanan  umum  yang  diberikan  oleh birokrasi  adalah  pelayanan  perizinan. Pelayanan  perizinan  merupakan  salah satu faktor bagi berkembangnya
investasi. Guna mendukung iklim investasi,  sektor  perizinan  menjadi  hal penting untuk diperbaiki, karena selama ini pelayanan perizinan masih dianggap masih  kurang.  Banten  sendiri  memiliki sumberdaya alam, pelabuhan internasional,  dan  lokasinya  yang  dekat dengan  ibukota  negara,  Banten  dapat menjadi  salah  satu  tujuan  utama investasi baik domestik maupun asing.
Pengembangan suatu daerah atau  kawasan,  selain  harus  didukung oleh  sumberdaya  manusia,  sumberdaya alam,  sarana  dan  prasarana  yang memadai,  juga  diperlukan  kegiatan promosi  dan  publikasi,  terutama  terkait dengan  upaya  untuk  meraih  dukungan investasi  dan  pasar  baik  domestik maupun internasional.
Selain industri manufactur  yang ada  di  Banten,    juga  ada  sumber  daya alam  yang  dimiliki  Banten  dan  banyak diminati oleh  invetor  asing  atau Penanam  Modal  Asing  (PMA),  sektor itu  meliputi  Pertanian,  dengan  tanaman pangan,  seperti  padi,  kacang,  jagung, singkong,sayuran,  jahe,  dan  lain-lain. Juga  bidang  peternakan,  seperti  kerbau, sapi,  ayam,  kambing;  lalu  perkebunan, seperti  kelapa,  kelapa  sawit,  cokelat, karet,  melinjo,  aren,  buah  tropis,
kayu/hutan. Ada juga perikanan, meliputi,  perikanan  tangkap,  ikan, udang, kerang, rumput laut.
Keberlimpahan  kandungan  dan pesona  alam,  tentunya  membutuhkan dukungan finansial dalam mengolah dan mengembangkannya.  Secara  geografis Propinsi  Banten  terletak  pada  posisi yang  sangat  strategis.  Di  sebelah  utara berbatasan dengan laut jawa, di sebelah selatan  berbatasan  dengan  samudra hindia  dan  sebelah  barat  perbatasan dengan  selat  sunda.  Selain  itu  Propinsi Banten  juga  sebagai  terdekat  dari  DKI, Jawa  Barat,  dan  Lampung  serta  dilalui koridor lalu lintas darat Jawa Sumatera.
Secara  nasional  Propinsi  Banten merupakan  salah  satu  daerah  tujuan investasi  yang  banyak  menarik  pihak investor.  Hal  ini  dapat  dimaklumi karena  letaknya  yang  sangat  strategis tersebut.  Dengan  kepadatan  penduduk DKI  Jakarta  yang  semakin  meningkat dan kesediaan lahan untuk industri yang semakin  terbatas,  Propinsi  Banten menjadi  wilayah  pilihan  bagi  para investor untuk membangun dan memperluas usahanya di bidang industri dan properti.
Saat  ini  dalam  mengembangkan perekonomian  daerahnya,  pemerintah
Propinsi  Banten  mendorong  kegiatan investasi  di  sektor  sekunder  dan  tersier. Pengembangan kegiatan investasi tersebut ditempatkan di wilayah Tangerang, Serang dan Cilegon. Sedangkan di wilayah Kabupaten Lebak dan  Pandeglang  dikembangkan  sektor primer  dan  pariwisata.  Untuk  sektor tersier,  pemerintah  Propinsi  Banten telah  menyediakan  17  kawasan  industri yang  tersebar  di  Kota  dan  Kabupaten Tangerang,  Serang  dan  Cilegon  dengan potensi lahan yang belum dimanfaatkan seluas  lebih  dari  5.000  Ha.  Hal  ini berarti  bahwa  ketersediaan  lahan  cukup luas bagi para investor untuk membangun atau memperluas usahanya di Propinsi Banten (BKPMD: 2012)

## Peluang Investasi di Provinsi Banten
Banten merupakan wilayah yang sangat  dekat  dengan  pemerintahan ibukota,  sehingga  membuat  wilayah  ini sangat  mudah  untuk  di  datangi.  Hal  ini menjadi salah satu keunggulan daripada Banten. Selain itu Banten juga termasulk wilayah yang
perkembangannya sangat pesat terutama di  bidang  industri  dan  pariwisata. Sehingga  banyak  dilirik  oleh  negara asing  untuk  ber-investasi.  Tentunya  hal
ini  tidak  akan  dilepas  begitu  saja, apalagi  faktor  wilayah  yang  dekat dengan  pemerintahan  pusat,  membuat banyak negara melirik Banten.
Tujuh negara berminat melakukan investasi di Banten. Ketujuh Negara  itu  adalah  Saudi  Arabia,  Uni Emirat  Arab  (UEA),  Pakistan,  Ghana, Nigeria  dan  China.  Negara-negara tersebut  berminat  investasi  pada  bidang pelabuhan,  infrastruktur  dan  KEK pariwisata di Banten. Seperti
disampaikan  Kepala  Badan  Kordinasi
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT, 2015) Selain
Banten,  Pemerintah  RI  melalui  BKPM RI  juga  mengajak  Provinsi  Banten, Lampung,  dan  Jawa  Timur.  Di  Banten peluang  investasi,  di  antaranya  KEK Tanjung Lesung, Pelabuhan Bojonegara, dan Tol Serang- Panimbang. Pemerintah juga menjanjikan akan memberikan
kemudahan  berinvestasi  di  Banten.
Bahkan, Banten selalu masuk lima besar tujuan investasi, baik PMA (penanaman modal asing) maupun PMDN (penanaman modal dalam negeri).
Selain  itu  Negara  Saudi  Arabia berminat melakukan investasi di bidang kesehatan,  yakni  untuk  membangun
rumah  sakit  Islam  di  Banten.  Karena warga  Banten  mayoritas  banyak  umat muslim dan lokasi wilayah Banten tidak jauh dari bandara Internasional Soekarno-Hatta.  Sedangkan  Uni  Emirat
Arab berminat di pelabuhan, infrastruktur,  jalan  tol  dan  pariwisata. Nigeria dan Ghana berminat melakukan invetasi  di  bidang  veterelogi,  masalah perminyakan  di Lebak,  sementara Pakistan di sektor pertanian.
Menurut BKPMPT ketujuh negara  itu  mempertanyakan  kepastian hukum  soal  investasi,  hak  guna  tanah atau  lahan  serta  lamanya  proses perizinan.    Mereka  sangat  antusias untuk  melakukan  investasi  di  Banten, oleh  karena  itu  mereka  juga  tidak  mau investasi  yang  akan  mereka  lakukan akan  menjadi  ganjalan  kalau  kepastian hukumnya  tidak  terpenuhi  dan  proses izin  yang  lama.  Negara-negara  ini menginginkan  kemudahan  dalam  hal berinvestasi.
Keberhasilan Banten dalam menarik  minat  investasi  asing  tidak terlepas  dari  semangat  para  badan  yang mengurusi  investasi  dalam  memberikan pelayanan kepada para investor.
Pelayanan yang dimaksud juga mencakup kemudahan perizinan
investasi di Provinsi Banten. Diberlakukannya  kebijakan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  dengan menerapkan  pelayanan  di  satu  tempat dengan prinsip mempermudah pelayanan  perizinan  investasi,  semakin mendorong  para  investor  menanamkan modalnya di  Banten, terutama penanam modal  asing  (PMA).  Perizinan  yang mudah  disertai  pelayanan  yang  bagus diyakini  akan  terus  menarik  investor asing, Tidak berlebihan jika hingga kini, Banten  masih  menjadi  primadona  bagi investor asing (PMA).
Laporan  Kegiatan  Penanaman Modal  (LKPM)  yang  dirilis  oleh BKPMPT   tentang  realisasi  inevastasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  dan  Penanaman  Modal  Asing (PMA)  selama  periode  Triwulan  III (Agustus-Oktober) Tahun 2014 realisasi di Banten masih cukup tinggi. Realisasi investasi  Penanaman  Modal  Asing (PMA)  selama  periode  Triwulan  III (Agustus-Oktober)
Tahun 2014 mencapai  Rp.  4,7  triliun  dengan  187
proyek  berada  dan  di  posisi  5  secara nasional. Selanjutnya,
Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) berada di posisi  12  secara  nasional  dengan  20 proyek dan nilai investasi mencapai Rp.
1,4  triliun.  Seperti  tahun  –  tahun sebelumnya  realisasi  PMA  di  Provinsi Banten  lebih  besar  dibanding  dengan PMDN.  Hal  tersebut  mengindikasikan Banten masih menjadi primadona penanam modal luar negeri.

## Wilayah Investasi dan Sektor Usaha
Dari sebaran investasi berdasarkan  wilayah  pada  Triwulan  III (Agustus-Oktober)  Tahun  2014,  porsi realisasi investasi  tertinggi PMA berada di   Kabupaten  Tangerang  sebanyak  82 proyek  dengan  nilai  investasi  65.375,4 ribu  US$,  selanjutnya  berturut-turut Kota  Tangerang  sebanyak  41  proyek dengan  nilai  investasi  sebesar  11.606,4 ribu  US$,  Kabupaten  Serang  sebanyak 27 proyek dengan nilai investasi sebesar 199.400,4  ribu  US$,   Kota  Cilegon sebanyak  17  proyek  dengan  nilai investasi  sebesar  60.206,7  ribu  US$, Kota  Tangerang  Selatan  sebanyak  15 proyek  dengan  nilai  investasi  sebesar 1.369,9 ribu US$, dan Kabupaten Lebak sebanyak  5  proyek  dengan  nilai investasi  sebesar  110.620,9  ribu  US$. Pada  PMDN,  Kabupaten  Tangerang juga menempati urutan pertama sebagai tempat tujuan investasi. Diketahui, total investasi Kabupaten
Tangerang
mencapai Rp. 152.233,8 juta dengan 10 proyek,  Kota  Cilegon  total  investasi sebesar  Rp.  1.105.108,2  juta  dengan  4 proyek, Kabupaten Serang total investasi  sebesar  Rp.  138.030  juta dengan 4 proyek.
Untuk Sektor Usaha, di Provinsi Banten  mayoritas  PMA  bergerak  di sektor industri, perdagangan dan reparasi  dengan  total  46  proyek  atau sekira 24,5 persen dari total keseluruhan proyek  dengan  nilai  inevstasi  sebesar 11051,7  (ribu)  US$.  Sementara  untuk PMDN sektor usaha berada pada bidang industri  logam  dasar,  barang  logam, mesin  dan  elektronik  dengan  total  9 proyek  atau  45  persen  dari  proyek keseluruhan  dengan  nilai  investasi sebesar Rp. 152,233,8 juta. Berdasarkan Laporan  Kegiatan  Penanaman  Modal (LKPM)  yang  diterima  oleh  BKPM Provinsi Banten, realisasi proyek Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  pada Triwulan  III  (Agustus-Oktober)  Tahun 2014 sebanyak 187 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 4,7 triliun.
Sementara  Penanaman  Modal  dalam Negeri  (PMDN)  sebanyak  20  proyek dengan  nilai  investasi  mencapai  Rp  1,4 triliun.  Perlu  diketahui,  secara  nasional saat  ini  masih  Banten  menempati
peringkat  ke-5  setelah  Jawa  Timur dengan  total  investasi  sebesar  448,6  $ atau  sekira  Rp.  4,9  triliun.  Sementara untuk PMDN, Banten menempati peringkat  ke-12  dengan  total  investasi sebesar Rp. 1,4 triliun.
Sementara itu, berdasarkan negara yang
menginvestasikan modalnya di Provinsi Banten, Singapura merupakan negara dengan nilai investasi tertinggi yang mencapai 151.838,7 (ribu) US$ dengan 20 proyek, disusul  Konsorium  (Gabungan  Negara) sebesar 191.008,7 (ribu) US$ dengan 39 proyek,  Malaysia  sebesar  29.184,8 (ribu) US$ dengan 11 proyek, Hongkong  (termausk  RCC)  mencapai 26.521,4  (ribu)  US$  dengan  5  proyek, Jepang  mencapai  8.395,2  (ribu)  US$ dengan  22  proyek.  Selebihnya  (negara investor),  realisasi  investasi  dibawah 8.000  (ribu)   US$  dengan  rata-rata  7-1 proyek. Keberadaan investor di Provinsi  Banten  telah  menyerap  tenaga kerja  secara  signifikan.  Untuk  Januari- September  2014  tenaga  kerja  yang berhasil diserap mencapai 98813 tenaga kerja.  Yang  terdiri  dari  PMA  menyerap 92191  tenagar  kerja  dan  PMDN menyerap 6622 tenaga kerja.
Motivasi  ketertarikan  PMA untuk  mengivestasikan  di  Banten. menjelaskan  keberhasilan  Banten dalam  menarik  minat  investasi  asing tidak  terlepas  dari  semangat  para badan  yang  mengurusi  investasi dalam memberikan pelayanan
kepada invsetor. Pelayanan itu mencakup kemudahan perizinan investasi  di  Provinsi  Banten.  Selain itu  juga  keterbukaan  masyarakat Banten  akan  masuknya  investor asing  dan  khususnya  pengusaha daerah yang bisa bekerjasama dengan  para  PMA  dan  tentunya pemerintah  daerah.  Karena  hal  ini akan  membuat  perekonomian  di Banten  semakin  maju  dan  juga bersaing dengan daerah-daerah lainya  yang  ada  di  Indonesia.
Apalagi Banten sangat terbuka dengan  investor  asing  yang  ingin menanamkan  modalnya.  Selain  itu Banten  juga  meminta  agar  para investor  dapat  mengikuti  peraturan terkait investasi sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
Hingga  kini  Banten  masih menjadi  primadona  bagi  investor asing,  sehingga  tidak  heran  Banten 2014  menduduki  peringkat  ke  lima
secara nasional.
Keberhasilan investasi  akan  berdampak  sistematis pada bidang lain, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan  pelayanan  kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Selain  itu  untuk  mewujudkan  iklim investasi yang sehat, selain membutuhkan aparatur yang kompoten,  juga  regulasi  perizinan estasi  yang  mendukung.  Sesuai dengan  visi  PTSP  yang  menjamin terselenggaranya  pelayanan  dengan mudah, nyaman dan profesional.

## Investasi di Provinsi Banten dalam Menghadapi MEA
Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi  Asean  (MEA)  2015  yang akan  dimulai  pada  Desember  nanti tentu akan berpengaruh besar terhadap  perekonomian  di  Indonesia dan daerah, tak terkecuali pembangunan  ekonomi  di  Banten. Terbukanya  gerbang  pasar  bebas pada  MEA  2015,  secara  otomatis membuka  peluang  bagi  kegiatan investasi  di  Provinsi  Banten  yang secara  langsung  akan  berdampak pada perekonomian di Banten. Sebagai  wilayah  yang  banyak  dilirik
investor,  Banten  harus  menyiapkan strategi  agar  peningkatan  penanam modal  di  Banten  selaras  dengan peningkatan  ekonomi  di  kalangan pelaku  usaha  menengah  (UMKM), pemerintah  harus  memberi  ruang bagi ekonomi kreatif di Banten.
Penguatan  ekonomi  kreatif dalam menghadapi MEA akan
berdampak pada kondusifitas
kegiatan  investasi  di  Banten,  bahkan pertumbuhan penanaman modal
berdampak pada peningkatan ekonomi  mikro  dan  menengah. Untuk  menciptakan  daya  saing kegiatan  perekonomian  di  Banten, banyak  aspek  yang  perlu  dibenahi, mulai  dari   dukungan  infrastruktur, proses  perizinan,  dan  tata  kelola birokrasi. Komponen-komponen tersebut  berperan  penting  dalam mendukung  kegiatan  investasi  di Banten.  Semisal,  kegiatan  investasi pada  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK) Tanjung Lesung secara langsung  akan  membuka  peluang bagi  pelaku  usaha  ekonomi  kreatif dalam memperomosikan produknya.
Masyarakat  Ekonomi  Asian (MEA) merupakan momentum dalam  menciptakan  iklim  investasi
dan  iklim  usaha  yang  kondusif, sehingga  arus  modal  ASEAN  bisa terdorong  ke  wilayah  Banten.  Untuk itu,  pembenahan  layanan  perizinan dan  dukungan  infrastruktur  mutlak dilakukan Pemerintah Provinsi Banten.  Masyarakat  Ekonomi  Asian tidak  hanya  akan  menguntungkan industri skala besar, industri rumahan (UMKM-red)  juga  akan  ikut  dalam percaturan  pasar  Asian  ini.  Oleh karena  itu,  pelaku  usaha  mikro  dan menengah harus berupaya meningkatkan  kualitas  produk  yang berdaya saing. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan.

## Pelayanan  Birokrasi  Publik  dalam Investasi
Salah  satu  pendekatan  yang dapat  digunakan  sebagai  upaya mereformasi pelayanan adalah melalui  pendekatan New  Publik Service (NPS). NPS mencoba menemukan  kembali  makna  kepada siapa  sesungguhnya  pelayanan  itu diberikan.  Nilai  yang  paling  utama dalam  NPS  adalah  orientasinya terhadap  hak  dan  kewajiban  yang dimiliki warga negara untuk memperoleh  setiap  jenis  pelayanan
dengan  baik.  Pemeirntah  daerah harus  memiliki  pemahaman  tentang berbagai  paradigm  penyelengaraan pemerintah modern dan menajdikannya sebagai landasan berpijak  untuk  melakukan  reformasi birokrasi di semua tingkatan.
Berikut  ini  diuraikan  secara singkat  prinsip-prinsip  NPS  yang dikembangkan  oleh  Denhardt  dan Denhardt (2007), antara lain :
1. Melayani daripada mengawasi 2. Kepentingan publik
merupakan tujuan, bukan
efek samping
3. Berpikir secara strategis, bertindak secara demokratis
4. Melayani warga Negara, bukan pelanggan.
5. Akuntabilitas tidaklah sederhana 6. Menghargai  orang,  bukan
sekedar produktivitas
7. Menghargai  warga  Negara dan pelayan publik lebih dari
orientasi bisnis.
Dasar  teoritis  pelayan  publik
yang  ideal  menurut  paradigm New Publik  Service yaitu  pelayanan publik  yang  responsive  terhadap
berbagai  kepentingan  dan  nilai-nilai publik.  Tugas  pemerintah  adalah melakukan negosiasi
dan mengelaborasi  berbagai  kepentingan warga negara dan kelompok komunitas. Dengan demikian karakter  dan  nilai  yang  terkandung dalam  pelayanan  publik  tersebut harus  berisi  preferensi  nilai-nilia yang  ada  dalam  masyarakat.  Karena masyarakat  bersifat  dinamis,  maka karakter pelayanan publik juga harus selalui berubah mengikuti perkembangan masyarakat.
Berdasarkan  paparan  di  atas mengatakan  bahwa  pelayan  publik yang  baik  tentu  akan  membuka peluang  sangat  besar  bagi  investor untuk  menanamkan  modalnya  di Banten. Dengan pelayanan maksimal yang diberikan dan kemudahan  yang didapat  tentu  akan  membuat  para investor  merasa  puas  dengan  apa yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah khususnya Banten.

## Kemampuan Dalam Pelayanan
Sumber daya manusia merupakan variabel yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan.
Kegagalan  utama  penerapan  suatu kebijaksanaan  dilihat  dari  sumber daya  manusia  baik  itu  jumlah pegawai  yang  tidak  mencukupi maupun  kemampuan  aparat  yang rendah. Oleh karena itu, kemampuan aparat pelaksana kebijakan memegang  peranan  yang  sangat penting. Kemampuan
keseluruhan seseorang  pada  hakikatnya  tersusun dari  dua  faktor  yaitu  kemampuan intelektual  dan  kemampuan  fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan  yang  dibutuhkan  untuk menjalankan  kegiatan  mental.  Tujuh dimensi  yang  paling  sering  dikutip
yang membentuk kemampuan inteletual adalah kemahiran
berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perceptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi  ruang  dan  daya  ingat. Pekerjaan  membebankan  tuntutan- tuntutan  berbeda  keapda  pelaku untuk menggunakan
Istilah kemampuan kerja
biasanya  menunjukan  potensi  untuk melaksanakan  suatu  tugas  yang mungkin atau tidak mungkin dilaksanakan.  Ini  menunjukan  pada
apa  yang  dapat  dikerjakan  oleh seseorang  dan  bukan  apakah  ia mengerjakan pekerjaaan itu.
Dalam kehidupan berorganisasi, setiap karyawan dituntut untuk mempunyai kemampuan kerja yang tinggi, dalam arti memiliki kecakapan dan keterampilan  dalam  melaksanakan pekerjaan. Tercapainya tujuan
organisasi  dipengaruhi  oleh  tujuan individu, yaitu pendayagunaan karyawan  secara  optimal  melalui latihan dan pengembangan. Kemampuan merupakan
keterampilan  yang  diperoleh  dari pendidikan, latihan dan pengalaman.
Pendidikan yang pernah diikuti  akan  sangat  mempengaruhi kemampuan baik dalam hal keterampilan  maupun  pengetahuan yang  dikuasai.  Besarnya  peranan pendidikan dalam menentukan kemampuan dapat dilihat dari pengertian  pendidikan  itu  sendiri, antara lain dikemukakan oleh Payaman sebagai berikut :
“Pendidikan membentuk dan
menambah  pengetahuan  seseorang untuk  mengerjakan  sesuatu”  (
Payaman,1984:144).
Kemampuan kerja sangat dibutuhkan, dengan masuknya investor  ke  Banten  tentu  akan membutuhkan  tenaga-tenaga  yang kompeten  dan  memiliki  keahlian  di bidangnya  masing-masing.  Kalau investasi dalam bidang industri tentu akan  banyak  kebutuhan  kemampuan manusianya  dalam  bidang  teknik, sedangkan  dalam  bidang  pariwisata tentu akan membutuhkan
kemampuan dalam bidang lainnya.

## Penyelenggaraan  Pemberian  Ijin Investasi di Propinsi Banten
Dalam  Penanaman  Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri  (PMDN)  terdapat  tiga kebijakan yang perlu diperhatikan,
1) Regulasi. Dalam  hal  ini  terkait dengan  peraturan  perundang- undangan  dan  peraturan  daerah yang  memberikan  keuntungan atau kemudahan dalam melakukan investasi dan penanaman modal 2) Insentif . Terkait dengan keinginan investor untuk mendapatkan  insentif  baik  dari pemerintah  pusat  maupun  dari pemerintah daerah.
Berdasarkan UU
Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007  pasal  18  ayat  4,  fasilitas yang  akan  diberikan  pemerintah antara lain potongan PPh melalui
pengurangan penghasilan  neto,  pembebasan atau  keringanan  Bea  Masuk (BM) barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi  yang  belum  dapat diproduksi di dalam negeri.
Kecuali  itu,  pembebasan atau keringanan BM bahan baku atau  bahan  penolong  untuk keperluan produksi untuk jangka waktu  tertentu  dan  persyaratan tertentu. Pembebasan atau penangguhan  PPN  atas  impor barang  modal,  serta  penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
Adapun  kriteria  penerima insentif  dalam  UU  Penanaman Modal  adalah  industri  yang menyerap  banyak  tenaga  kerja, berskala prioritas tinggi, bergerak dibidang pembangunan infrastruktur  atau  alih  teknologi, dan  juga  bergerak  pada  industri pionir.  Industri  tersebut  juga harus berada di daerah terpencil,
daerah tertinggal, daerah
perbatasan,  atau  daerah  lain yang  dianggap  perlu.  Bergerak di bidang kelestarian lingkungan hidup, dan industri yang menggunakan  barang  modal, mesin atau peralatan yang diproduksi  di  dalam  negeri.
Kriteria  lainnya,  melaksanakan kegiatan penelitian,
pengembangan, dan inovasi serta  harus  bermitra  dengan usaha mikro, kecil, menengah.
Sementara itu bentuk insentif  yang  diberikan  oleh
BKPMD  Propinsi  Banten  saat ini  masih  sebatas  memberikan kemudahan  dalam  pemberian
pelayanan perijinan atau persetujuan usaha.
3) Jaminan  keamanan .  Investor hanya mau menanamkan
modalnya  jika  ada  jaminan keamanan  yang  diberikan  baik oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah dan masyarakat  local.  Factor  politik, ekonomi  dan  keamanan  suatu Negara  sangat  mempengaruhi investor  jika  ingin  menanamkan modal  di  Indonesia.  Di  tingkat
daerah / local, investor menginginkan  adanya  jaminan keamanan berusaha. Di Indonesia  sering  terjadi  aksi demo yang  dilakukan  oleh penduduk local
yang menginginkan  putra  daerah  atau penduduk  local  untuk  menjadi pegawai  pada  perusahaan  yang akan  berdiri.  Oleh  karena  itu, biasanya pemerintah daerah dalam  hal  ini  lurah  dan  camat meminta kepada perusahaan untuk  memberikan  persentase memperkerjakan penduduk local.  Dan  meminta  kepada penduduk local untuk ikut menjaga perusahaan yang ada di lingkungan mereka.

## Ijin Tingkat Daerah
Dalam  rangka  pelaksanaan penanaman  modal  di  Daerah, setiap  perusahaan  PMA/PMDN wajib  memiliki  izin-izin  Daerah yang diperlukan, terdiri dari 1. Surat Persetujuan Prinsip
Pembebasan Lahan 2. Surat izin Penunjukan Penggunaan Tanah
3. Izin Mendirikan Bangunan/izin  Penggunaan Bangunan. 4. Izin
Undang-undang Gangguan 5. Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Guna melengkapi pembuktian  pemilikan  tanah  yang merupakan
asset perusahaan,
disarankan  juga  agar  menyelesaikan Hak Atas Tanah/Sertifikat Tanah.
Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  Daerah  (BKPMD)  Propinsi Banten  menyelenggarakan  beberapa jenis  pelayanan  perijinan  investasi, yaitu :
1) Surat  persetujuan  penanaman modal baru bagi PMA/PMDN
Persyaratan :
- Surat  permohonan/Bukti  diri pemohon  :  a)  fotocopy  akte pendirian perusahaan, b) fotocopy  anggaran  dasar,  dan c) fotocopy KTP.
- Surat  kuasa  dari  yang  berhak apabila penandatanganan
pemohon  bukan  dilakukan direksi
- Fotocopy NPWP.
- Uraian  proses  produksi  dan uraian kegiatan usaha - Bagi usaha yang dipersyaratkan  kemitraan  :  a) kesepakatan perjanjian
tertulis mengenai kesepakatan dengan  usaha  kecil,  b)  Akta pendirian  atau  peubah  atau risalah RUPS mengenai
penyertaan usaha kecil.

## Prosedur
1. Menyerahkan berkas permohonan persetujuan yang disampaikan kepada BKPMD propinsi kepada BKPMD
Banten rangkap 2
2. Berkas  permohonan  diproses (diteliti dan diperiksa)
3. Rapat persetujuan
4. Menyampaikan SK SP kepada pemohon dan
tembusan  kepada  penanaman modal  dan  investasi  terkait. Jika  dalam  waktu  3  tahun sejak  tanggal  SP  dikeluarkan tidak  ada  realisasi  proyek, maka  SP  dengan  sendirinya batal.
Biaya : belum ada ketentuan Waktu : 10 hari kerja
2) Surat persetujuan perluasan
3) Surat persetujuan perubahan
a. Perubahan lokasi
b. Perubahan  bidang  usaha  dan produksi
c. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan
d. Perubahaan penggunaan
tenaga kerja
e. Perubahan kepemilikan saham PMA
f. Perubahan status PMA menjadi PMDN
g. Perubahan status  PMDN atau Non  PMDN/PMA  menjadi perusahaan PMA
h. Perubahan nama perusahaan
i. Perpanjangan
waktu
penyelesaian proyek PMA/PMDN 4) Surat persetujuan fasilitas
kepabeanan
5) Ijin usaha tetap (IUT) industry/perdagangan 6) Angka pengenal importer
terbatas
7) Ijin kerja tenaga asing
elain  dengan  prosedur  yang ada,  juga  pada  tahun  2015  ini,
Banten  ingin  lebih  mengembangkan lagi proyeksi apa yang  dapat membuat  investor  lebih  rajin  untuk berkunjung ke Banten dan melakukan investasi, dengan memberikan kemudahan berinvestasi selain  juga  pemerintah  ingin  agar masyarakat lebih sejahtera dan membuka lapangan pekerjaan.
Provinsi  Banten  merupakan daerah  yang  memiliki  andil  besar dalam menopang perekonomian nasional. Banten menjanjikan
wilayah  cukup  aman  bagi  kalangan pengusaha untuk
berinvestasi.
Bermodal  keyakinan  itulah,  Provinsi Banten ikut serta menawarkan potensi 10 proyek investasi unggulan kepada  para  calon  investor.  Adapun proyeki  Investasi  yang  ditawarkan itu meliputi:
1. Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional
Bojonegara
2. Pembangunan Jalan Tol
Cilegon - Bojonegara
3. Pembangunan Jalan Kereta
Cilegon - Bojonegara
4. Pembangunan Jalur
Transportasi Moda Monorel
Serpong - Bandara Soekarno Hatta
5. Pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang
6. Pembangunan Terminal Transit Bojonegara
7. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
8. Pembangunan Tanjung Lesung Waterfront City
9. Pembangunan Industri
Kerang
10. Pembangunan Industri
Rumput Laut Di Provinsi Banten, Bojonegara merupakan proyek investasi  yang  akan  diakselerasi pertumbuhannya terutama oleh pelabuhan  laut  yang  terintegrasi
dengan kawasan industri dan terminal petikemas. Feasibility Study atas  proyek  ini  telah  dirampungkan dengan  lahan  yang  tersedia  seluas 500 hektar dan dukungan penuh dari Pemerintah  Daerah  baik  Provinsi maupun Kabupaten / Kota.
Selain itu banyak sektor yang sebelumnya sudah dilirik oleh
investor  asing  dan  sampai  saat  ini
sudah terealisasi. Diantaranya
investor  asing  yang  sudah  masuk  ke
Banten  dan  merupakan  investor besar di dunia yaitu:
 Blue Scope Steel (Steel) - Australia;
 Dystar (Chemical) - German;
 Asahimas Chemical (Chemical) - Japan;
 Charoen Phokpand (Poultry) - Thailand;
 Nikomas Gemilang (Shoes) - Taiwan;
 Korindo Utama (Automotive) - Republic of Korea;
 Daekyung Indah Heavy Industry (Metal) - Republic of Korea;
 Dong Jin Indonesia
(Chemical) - Republic of Korea;
 Baiksan Indonesia
(Chemical) - Republic of Korea;
 Japfa Comfeed (Food) - Thailand;
 Tifico (Textile) - Japan;
 Surya Toto (Sanitary) - Japan;
 Siloam Gleneagles (Hospital)
- Singapore;
 Swiss-German University (Education) - Germany;
 Cabot (Chemical) - USA;
 Banten Bay Refinery (oil Refinery) - Iran.

## Simpulan
Perbaikan  kinerja  pelayanan birokrasi akan berdampak tumbuhnya  kepercayaan  masyarakat dan calon investor untuk menanamkan investasinya di
Propinsi  Banten  sehingga  dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan  mengurangi  pengangguran  di Propinsi  Banten.    Perbaikan  kinerja birokrasi  pelayanan  publik    akan meningkatkan  pemerintahan  dimata masyarakat,  karena  dengan  kualitas pelayanan publik yang semakin baik,
kepuasan dan kepercayaan masyarakat  bisa  dibangun,  sehingga legitimasi  BKPMD  sebagai  sebagai tempat  penanaman  modal  semakin lebih  kuat.  Apalagi  Banten  termasuk wilayah  yang  diminati  oleh  negara luar  untuk  berinvestasi.  Selain  itu kemudahan berinvestasi
yang
diberikan  di  Banten  juga  dapat membuka  kompetisi  yang  sehat
antara pemilik modal, yaitu bagaimana mereka mendapatkan
keuntungan tetapi juga dapat
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Banten.
Selain  itu  dengan  ada  MEA pemerintah  daerah  juga  harus  lebih waspada  dengan  akan  membanjirnya produk-produk asing. Oleh karena itu harus di persiapkan dan diperdayakan  UMKM  yang  ada, karena salah satu yang akan menompang  perekonomian  adalah UMKM  yang  kreatif.  Selain  itu pemerintah  daerah  juga  harus  siap bersaing  dan  lebih  berhati-hati  di dalam  mengajak  investor  yang  akan menanamkan modalnya di Banten.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Chung,  Kae  H  dan  Leon  C Meggison. 1991. Organization Behavior Development Manajerial Skill. Harper and Row Publisher, New York
Denhardt  dan  Denhardt.  2007. The
New  Public  Service,  Serving Not  Steering .  M.E  Sharpe,
USA
Direktori. 2008. Peluang Investasi di Propinsi Banten. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten. Dwiyanto,  Agus.  2006. Reformasi Birokrasi Publik di
Indonesia . Gajah Mada
University Press, Yogyakarta
Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis  Multivariat  dengan Program  SPSS,  Cetakan  IV. Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang Mohammad, Ismail. 2003. Pelayanan  Publik  dalam  Era Desentralisasi .  (Deputi  II Bidang  Kajian  Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara).  Makalah  Seminar yang  diselenggarakan  oleh Bappenas (18 Desember
2003).
Purwanto, Erwan Agus. 2008. Merumuskan Kembali Agenda Pembangunan Budaya  Birokrasi. Makalah Dies  XV  dan  Temu  Alumni
MAP UGM dengan KR.
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.
2008. Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar  Pelayanan  Minimal. Pustaka Pelajar, Yogyakarta Saragih, Ferdinan D. 2006. Menciptakan Pelayanan Publik  yang  Prima  Melalui Metode Benchmarking Praktis. Jurnal  Bisnis  dan
Birokrasi Vo. XIV No. 3

## Dokumen
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, 2012 dan 2014
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten
Undang-undang  No.  25  Tahun  2007
Tentang Penanaman Modal