Penegakan Hukum Sesuai  Prinsip Peradilan  yang Berkepastian, Adil  dan Manusiawi  :

## Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020
Arfiani a , Khairul Fahmi b , Beni Kharisma Arrasuli c , Indah Nadilla d , Miftahul Fikri e a Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: afriani.amhar@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: khairulfahmi@law.unand.ac.id
c Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: beniarrasuli.fhua@gmail.com
d Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia e Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
Article Info Abstract Article History: Received   : 17-04-2022
Revised     : 22-05-2022 Accepted : 29-05-2022 Published  : 31-05-2022

## Keywords:
Law Enforcement Judicial Principles Fair and Humane Law enforcement is an effort to realize the purpose of law in upholding legal  justice,  legal  certainty  and  legal  benefits  in  order  to  realize  the principle  of  a  judiciary  that  is  certain,  fair  and  humane.  The  law enforcement  mechanism,  in  this  case  the  enforcement  of  criminal  law, has  actually  been  regulated  in  Law  Number  8  of  1981  concerning  the Criminal  Procedure  Code  (KUHAP).  The  Criminal  Procedure  Code regulates all stages of the criminal justice process from the investigation process  to  the  implementation  of  court  decisions.  But  in  reality,  the dynamics  of  the  law  enforcement  system  are  not  coherent  with  each other to realize this, especially from the legal structure itself. The legal structure,  in  this  case  law  enforcement  officers,  often  marginalizes  the interests and rights of suspects, defendants and convicts in the criminal justice system in Indonesia. The criminal justice system recognizes the principle  of  Presumption  of  Innocence  ,  which  in  this  principle  also recognizes the existence of 2 (two) principle consequences, namely the Miranda Rules Principle ( The right to remain silent ) and the principle of  the  right  to  deny  self-incrimination  ).  However,  it  seems  that  these principles and principles are ignored by law enforcement officers, be it the  police,  prosecutors,  judiciary  and  correctional  institutions.  This research  will  examine  how  the  law  enforcement  process  is  in accordance with judicial principles that are certain, fair and humane and how  law  enforcement  practices  in  Indonesia  throughout  2020,  which may have not been enforced wisely and consistently by law enforcement officials.  So  to  answer  these  problems,  this  research  will  use  juridical- empirical research methods by describing the problems according to the facts.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel:
Diterima     : 17-04-2022 Direvisi      : 22-05-2022 Disetujui : 29-05-2022 Diterbitkan : 31-05-2022
Kata Kunci: Penegakan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Prinsip Peradilan Adildan Manusiawi Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam  menegakkan  keadilan  hukum,  kepastian  hukum  dan  kemanfaat hukum  guna terwujudnya prinsip peradilan  yang berkepastian, adil dan manusiawi.  Mekanisme  penegakan  hukum,  dalam  hal  ini  ialah penegakan  hukum  pidana  sesungguhnya  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  KUHAP  mengatur  semua  tahapan  proses  peradilan  pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Namun  pada  kenyataan  kini  dinamika  sistem  penegakan  hukum  tidak saling  berkoheren  untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  khususnya  dari struktur hukum itu sendiri. Struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum sering sekali memarginalkan kepentingan-kepentingan dan hak- hak  tersangka,  terdakwa  maupun    terpidana  dalam  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  mengenal  adanya asas  Praduga  Tidak  Bersalah  (Presumption  od  Innonce)  yang  di  dalam asas  ini  mengenal  pula  adanya  2  (dua)  konsekuensi  prinsip,  yaitu Prinsip  Miranda  Rules  (The  right  to  remain  silent)  dan  prinsip  Hak Ingkar  (The  right  of  non  self  incrimination).  Akan  tetapi  asas  dan prinsip  ini  seolah-olah  tidak  di  indahkan  oleh  aparat  penegak  hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga lembaga permasyarakatan.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana  proses penegakan  hukum  sesuai  prinsip  peradilan  yang  berkepastian,  adil  dan manusiawi  dan  bagaimana  praktik  penegakan  hukum  di  Indonesia sepanjang tahun 2020, yang mungkin sudah tidak di ditegakkan dengan bijaksana  dan  konsisten  oleh  aparat  penegak  hukum.  Maka  untuk menjawab  permasalahan  tersebut  penelitian  ini  akan  menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan mendeskripsikan permasalahan sesuai dengan fakta yang ada.

## PENDAHULUAN
Hakikat  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  seyogianya  harus  mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip rule of law . Penegakan hukum,  khususnya  penegakan  hukum  pidana  adalah  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  bentuk ideal dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dan apabila  dilanggar  terdapat  konsekuensi  sanksi  pidana  di  dalamnya. 1 Penegakan  hukum  pada hakikatnya  adalah  proses  perwujudan  ide-ide  dari  norma-norama  hukum  yang  bersifat  nyata sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dalam  Penegakan  hukum  dibutuhkannya  sinkronisasi  antara  tujuan  hukum  dengan struktur  hukum.  Sebagaimana  pendapat  Gustav  Radbruch  yang  menuturkan  bahwa  ada  tiga unsur  tujuan  hukum,  yaitu  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ),  kemanfaat  hukum ( zweckmassigkeit ),  dan  keadilan  hukum  ( gerechtigkeit ),  tujuan  ini  senada  sebagaimana  yang
1 Dellyana Shanty, Konsep Penegakan Hukum , (Yogyakarta: Liberty, 1998), 37.
diajarkan  dalam  teori idee  des  recht (Ajaran  Cita-Hukum). 2 Serta  Keberhasilan  penegakan hukum menurut  Lawrence M.  Friedman sangat tergantung pada sinergitas seluruh subsistem hukum  yang  ada,  yang  terdiri  dari  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum. Subsistem  hukum  tersebut  haruslah  menjadi  perhatian  serius  penegak  hukum  dalam  rangka mewujudkan efektifitas proses penegakan hukum.
Mekanisme  penegakan  hukum,  dalam  hal  ini  ialah  penegakan  hukum  pidana sesungguhnya  telah  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  KUHAP  mengatur  semua  tahapan  proses  peradilan  pidana mulai  dari  proses  penyelidikan sampai pelaksanaan  putusan  pengadilan. Selain  itu,  KUHAP juga mengatur  bagaimana  proses  peradilan  tersebut  mesti  dilakukan  dalam  kerangka  prinsip peradilan yang memperlakukan semua orang secara sama, berkepastian, adil dan manusiawi. Bahkan,  KUHAP  juga  mengatur  hak-hak  tersangka  dan  terdakwa  dalam  menjalani  proses peradilan. Hak-hak tersangka dalam proses peradilan juga merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  yang  dijamin  dalam  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyebutkan  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum  yang adil serta perlakuan  yang sama dihadapan hukum”.
Mengkaji  mekanisme  penegakan  hukum  sesuai  dengan  prinsip  peradilan  yang berkepastian,  adil  dan  manusiawi,  seyogianya  dapat  pula  di  lihat  melalui  mekanisme  proses penegakan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sebagaimana Barda Nawawi Arief yang berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan  menegakkan  hukum. 3 Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia merupakan penjelmaan dari criminal justice system yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Amerika Serikat.
Criminal justice system ini memiliki tiga komponen yaitu penegak hukum (kepolisian), proses  persidang  (hakim,  jaksa  dan  advokat),  dan  lembaga  permasyarakatan  (petugas pemasyarakatan dan petugas  pembinaan). 4 Penegakan hukum  pidana dalam  sistem peradilan
2 Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993),
1.
3 Moh. Hatta, Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta , (Yogyakarta: Galangpress, 2008),  47-48.
4 Oly Viana Agustine, Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan , (Depok : PT RajaGrafinfo Persada, 2019),
6.
pidana  yang  berorientasi  pada  prinsip  peradilan  yang  berkepastian,  adil  dan  manusiawi memiliki  tujuan  ( purposive  behavior ).  Terdapat  3  (tiga)  ukuran  untuk  menilai  keberhasilan sistem  peradilan  pidana  sebagai  sarana  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  yaitu keberhasilan sistem peradilan pidana dinilai dari terciptanya rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana;  keberhasilan  sistem  peradilan  pidana  berfungsi  untuk  mencegah  terjadinya kejahatan; dan keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial. 5
Dalam  penentuan  terhadap  penilaian  keberhasilan  sistem  peradilan  pidana  ini seyogianya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal adanya asas Praduga Tidak Bersalah ( presumption of innocence ) yang mengartikan bahwa seseorang wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan  berkekuatan  hukum  tetap,  asas  ini menjadi dasar pula untuk terwujudnya penegakan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang berkepastian,  adil  dan  manusiawi.  Oleh  sebab  itu  dinamika  keberhasilan  penegakan  hukum dalam  sistem  peradilan  pidana  membutuhkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  tegas  dan bijak.
Prinsip peradilan yang berkepastian menggambarkan bahwa dikahendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati  dan  tegas  dalam  penegakkannya.  Prinsip  peradilan  yang  adil  menggambarkan  bahwa dalam  suatu  proses  penegakan  hukum,  prinsip  keadilan  merupakan  salah  satu  harapan  yang harus  dipenuhi,  dalam  artian  pemenuhan  keinginan  atau  hak  individu  dalam  suatu  tingkat tertentu  dilaksanakan secara adil tanpa memihak dan tidak diskriminatif. Sedangkan prinsip peradilan  yang  manusiawi  menggambarkan  bahwa  untuk  menegakkan  hukum  yang  tegas bukan  berarti  mengesampingkan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  namun  bagaimana seharusnya  hukum  itu  dijalankan  dan  ditegakkan  untuk  melindungi  masyarakat  dan menciptakan suatu ketertiban tanpa melangkahi prinsip-prinsip humanis.
Pada  pokoknya,  instrumen-instrumen  hukum  tersebut  menegaskan  bahwa  penegakan hukum  berdasarkan  prinsip  peradilan  yang  berkepastian,  adil  dan  manusiawi  pada  dasarnya merupakan  usaha  perlindungan  paling  dasar  untuk  menjamin  bahwa  para  individu  yang tersandung kasus  hukum  tidak diproses secara sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, sering sekali  proses  penegakan  hukum  tidak  berjalan  pada  rel  yang  telah  ditentukan  Undang-
5 Muladi, Demokrasi,  Hal  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,  (Jakarta:  The  Habibie  Center, 2002), 36.
Undang.  Berbagai  masalah  serius  seperti  penyiksaan  dan  penganiayaan  dalam  proses penegakan hukum masih sering terjadi. Komisi  Nasional Hak Asasi  Manusia (Komnas HAM) mengungkap  bahwa  masih  menemukan  sejumlah  praktik  penyiksaan  di  sejumlah  lembaga permasyarakatan sepanjang tahun 2020. 6
Salah satunya aksi penyiksaan terhadap 26 narapidana narkotika yang dipindahkan dari Lapas Krobokan dan Lapas Bangli menuju ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah yang juga mendadak viral di media sosial. Para narapidana tersebut diperlakukan secara tidak manusiawi dengan cara diseret dalam kondisi tangan  terborgol. 7 Hal ini terjadi tidak hanya di lembaga pemasyarakatan, penyiksaan dan/atau penganiayaan juga masih terjadi dalam proses penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  bahkan  ketika  sudah  masuk  pada  proses  pengadilan. Sebagian  penyiksaan  tersebut  dilakukan  untuk  tujuan  mendapatkan  bukti-bukti.  Dalam  hal bukti  yang  diperoleh  tidak  didapatkan  dengan  cara  yang  sah,  pengadilan  memang  akan menolak  atau  mengeliminirnya,  termasuk  yang  diperoleh  dengan  melakukan  penyiksaan. Walaupuna  demikian,  terkait due  process ,  secara  umum  pengadilan  belum  memandangnya sebagai bagian terpenting dalam berjalannya sistem peradilan pidana. 8 Perlakuan penyiksaan terhadap  tersangka  ataupun  terdakwa  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  ini sesungguhnya  telah  menyalahkan  prinsip the  right  to  remain  silent  (Prinsip  Miranda  Rules) dan prinsip the right of non-self-incrimination.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  cita  ideal  penegakan  hukum  sesuai  prinsip  peradilan  yang adil,  berkepastian  dan  manusiawi  sesungguhnya  belum  sepenuhnya  ditemukan  di  lapangan. Berbagai  praktik  menyimpang  dalam  proses  penegakan  hukum  masih  terus  terjadi. Sehubungan  dengan  itu,  penelitian  ini  hendak  memetakan  lebih  jauh  mengenai  praktik penegakan  hukum  dimaksud  sepanjang  tahun  2020  melalui  sebuah  penelitian  berbasis pemantauan media massa dan laporan masyarakat kepada lembaga- lembaga negara berwenang.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dirumuskan  permasalahan  dan  pertanyaan penelitian sebagai berikut :
6 Nurul Fitriana, “13 Temuan Komnas HAM Terkait Penyiksaan Warga Binaan oleh Petugas di Lapas Narkotika Yogyakarta”,  Kompas  TV,  7  Maret  2022, https://www.kompas.tv/article/267985/13-temuan-komnas-ham- terkait-penyiksaan-warga-binaan-oleh-petugas-di-lapas-narkotika-yogyakarta .
7 Rendy  Adrikni  Sadikin  ,”  4  Fakta  Penyiksaan  Napi  Nusakambangan,  Diseret  hingga  Kalapas  Dicopot”, suara.com, 3 Mei 2019, https://www.suara.com/news/2019/05/03/190345/4-fakta-penyiksaan-napi- nusakambangan-diseret-hingga-kalapas-dicopot.
1. Bagaimana proses penegakan hukum sesuai prinsip peradilan  yang berkepastian, adil dan manusiawi?
2. Bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia sepanjang tahun 2020?
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis-empiris.  Menurut  F.  Sugeng Istanto,  penelitian  hukum  adalah  penelitian  yang  diterapkan  atau  diberlakukan  khusus  pada ilmu  hukum.  Penelitian  hukum  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  preskriptif. Dikatakan  deskriptif  karena  penelitian  hukum  yang  dilakukan  hendak  melukiskan  tentang sesuatu  hal  dalam  ruang  dan  waktu  tertentu.  Dikatakan  dengan  preskriptif  karena  penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau  fakta  yang  ada.  Dalam  penelitian  hukum  juga  dikenal  penelitian  hukum  empiris,  yaitu penelitian  yang  menelaah  atau  mengkaji  bagaimana  hukum  dilaksanakan.  Dalam  penelitian ini,  praktik  penerapan  hukum  salah  satunya  dapat  ditelaah  menggunakan  pengamatan  dan pemantauan terhadap proses penegakan hukum yang ada.

## PROSES PENEGAKAN HUKUM SESUAI PRINSIP PERADILAN YANG BERKEPASTIAN, ADIL DAN MANUSIAWI
1. Penegakan Hukum Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia
Penegakan  Hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. 9 Di  dalam  hukum  pidana, penegakan  hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Kadri  Husin  adalah  suatu  sistem pengendalian  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan lembaga  pemasyarakatan. 10 Penegakan  hukum  pidana  juga  merupakan  kegiatan  dalam aktivitas  untuk  mewujudkan  operasionalisasi  pengembalian  keseimbangan  individu,  sosial dan kesejahteraan masyarakat dari adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana. Aktivitas  ini  melalui  proses  pengejawantahan  penegakan  hukum  ,  lazim  disebut  sebagai sistem peradilan pidana ( criminal justice sistem ).
Sistem peradilan pidana ini memiliki perangkat struktur, disamping perangkat hukum dan  perangkat  budaya,  yang  bekerja  sama  secara  integral,  koheren  dan  koordinatif  untuk
9 Aria  Zurnetti, Kedudukan  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Penegakan  Hukum  dan  Relevansinya  Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional , (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020),  62.
10 Kadri Husin, Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan  Pidana ),  (Bandar  Lampung:  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap  Ilmu  Hukum  Pidana  Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999), 2.
mencipakan  mekanisme  kerja  terpadu. 11 Penegakan  hukum  juga  selalu  dikaitkan  dengan perlindungan  masyarakat  terhadap  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  masalah  penegakan hukum  pidana. Tujuan ditetapkannya hukum  pidana adalah sebagai salah satu  sarana politik kriminal  yaitu  untuk  “perlindungan  masyarakat”  yang  sering  pula  dikenal  dengan  istilah “ social defence ”. 12
Penegakan hukum  pidana bukan semata-mata mengkaji terhadap ketentuan peraturan dan  sanksi  hukum  yang  terdapat  dan  termuat  dalam  undang-undang  saja.  Namun  juga mengkaji faktor-faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum  pidana agar dapat  ditegakkan secara  konsisten.  Sebagaimana  adagium  hukum  “ Fiat  Justia  et  Perereat  moudus ”  yang artinya  meskipun  dunia  ini  runtuh,  hukum  harus  ditegakkan.    Maka  Soerjono  Soekanto memaparkan  dalam  bukunya  apa  saja  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum agar dapat ditegakkan secara konsisten, yaitu sebagai berikut : 13

## 1. Faktor Hukum
Dalam  hal  ini  faktor  hukum  hanya  akan  dibatasi  pada  peraturan  perundang- udangan  saja.  Mengenai  berlakunya  suatu  undang-undang,  terdapat  beberapa  asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif. Namun praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan  yang  disebabkan  oleh  konsepsi keadilan  yang  merupakan  rumusan  bersifat  asbtrak,  sedangkan  kepastian  hukum merupakan  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara  normatif.  Hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement , namun juga peace maintenance ,  karena  penyelenggaraan  hukum  sesungguhnya  merupakan  proses penyerasian  antara  nilai  kaidah  dan  pola  perilaku  nyata  yang  bertujuan  untuk mencapai kedamaian. 14

## 2. Faktor Penegak Hukum
11 Pujiyono,  “Rekonstruksi  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif  Kemandirian  Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum 41 No 1, (2012) :25, 10.14710/mmh.41.1.2012.118-127
12 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 11.
13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 8.
14 Aria Zurnetti, Op.Cit .
Penegak  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat,  yang hendaknya  mempunyai  mempunyai  kemampuan-kemampuan  tertentu  yang  sesuai dengan  aspirasi  masyarakat.  Namun  saat  ini  tak  jarang  terkadang  penegak  hukum menjalankan  tugas  dan  ataupun  diskresinya  tak  sesuai  aturan  perundang-undangan. Oleh sebab itu jika ingin melihat hukum yang adil maka berkaca pula kepada penegak hukum  yang  baik.  Aparat  penegak  hukum  juga  harus  memperhatikan  bagaimana seluruh  prosedur  penegakan  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan  prinsip  peradilan  yang berkepastian, adil dan manusiawi. Serta terpenuhinya prinsip Equality Before the Law dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Peningkatan  kualitas  keilmuan  dari  aparat penegak hukun juga merupakan diskursus yang penting untuk dilakukan. Pemerataan keseimbangan  peningkatan  kualitas  keilmuan  dari  orang-orang  yang  terlibat  dalam proses penegakan hukum dan keadilan tentunya juga akan berpengaruh terhadap bobot dan kualitas proses peradilan dan kualitas keputusan hukum yang dijatuhkan. 15

## 3. Faktor sarana dan Fasilitas
Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin  penegakan hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut  antara  lain mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik, peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya.  Sarana  dan  fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau  fasilitas  tersebut  tidak  akan  mungkin  penegak  hukum  menyerasikana  peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat
Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Maka  oleh  sebab  itu  masyarakat  pun  turut mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut.  Hal  ini  pun  menjadi  tolak  pijak  apabila masyarakat mematuhi hukum maka kehidupan bermasyarakat akan damai, namun jika masyarakan  melanggar  hukum  itu  akan  menjadi  kontraversi  ditengah-tengah masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan
Sebagai  suatu  sistem,  maka  hukum  mencakup  struktur,  substansi,  dan kebudayaan.  Struktur  mencakup  wadah  ataupun  bentuk  dari  sistem  hukum  yang
15 Barda Nawawi Arief, Op.Cit .
mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal serta hak-hak serta kewajibannya. Substansi  mencakup  norma-norma  hukum  beserta  perumusannya  sedangkan kebudayan pada dasarnya mencakup nilai-nilai  yang mendasari hukum  yang berlaku, nilai-nilai  yang  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).
2. Pengaturan  dan  Perkembangan  Penegakan  Hukum  Sesuai  Prinsip  Peradilan Yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi
Fair  trial atau  peradilan  yang  adil  adalah  sebuah  prinsip  yang  merupakan  indikator dari  terbangunnya  masyarakat  dan  penerapan  sistem  penegakan  hukum  yang  berkepastian, adil  dan  manusiawi.  Pengaturan  mengenai  Proses  Penegakan  hukum  berdasarkan  3  (tiga) prinsip tersebut sesungguhnya telah termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).    Tanpa penerapan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, maka orang – orang yang tidak  bersalah  akan  banyak  di  proses  secara  sewenang-wenang  oleh  aparat  penegak  hukum dalam hal ini tentunya akan  menciderai asas hukum pidana yaitu asas Praduga tidak bersalah ( presumption  of  innocence ). Asas  hukum  ini  sudah  dikenal  sejak  abad  XI  dikenal  dalam sistem  hukum Common  Law ,  khususnya  di  Inggris,  dalam Bill  of  Rights 1648  (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
Asas  hukum  ini  dilatar  belakangi  oleh  pemikiran  individualistik-liberalistik  yang berkembang  sejak  pertengahan  abad  XIX  sampai  dengan  saat  ini.  Sistem  peradilan  pidana ( criminal  justice  system )  berdasarkan  sistem  hukum Common  Law ( system adversarial/system  contest ),  asas  hukum  ini  merupakan  prasyarat  utama  untuk  menetapkan bahwa  suatu  proses  telah  berlangsung  jujur,  adil,  dan  tidak  memihak  ( due  process  of  law ). Asas praduga tidak bersalah ini mengartikan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah apabila  belum  adanya  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap.  Asas  praduga  tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip dueprocess Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem Civil Law .
Asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocence ), dimuat secara khusus dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan secara  umum  dalam  penjelasan  umum  KUHAP  butir  ke  3  huruf  (c),  yang  menjabarkan “Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan  dituntut,  dan/atau  dihadapkan  di  depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 16 Terdapat 2 (dua) Konsekuensi logis  dari  asas  praduga  tidak  bersalah  ini  yaitu: Prinsip  Pertama, kepada  tersangka  atau terdakwa  diberikan  hak  oleh  hukum  untuk  tidak  memberikan  keterangan  yang  akan memberatkan  atau  merugikan  dirinya  di  muka  persidangan  ( the  right  to  remain  silent). Hak untuk diam atau yang biasa dikenal dengan the right to remain silent merupakan bagian yang tak  terpisahkan  dari  prinsip Miranda  Rules .  Prinsip  miranda  rules  sendiri  pertama  kali ditetapkan  di  Amerika Serikat pada tahun 1966. 17 Dalam  pengaturan  hukum  di  Indonesia prinsip ini diatur dalam Pasal 175 KUHAP “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan  yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjur untuk menjawab  dan  setelah  itu  pemeriksaan  dilanjutkan”.  Dalam  artian  terdakwa  diperbolehkan untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim kepadanya.
Prinsip  Kedua ,  yaitu  ( the  right  of  non  self  incrimination )  atau  disebut  sebagai  hak ingkar.  Prinsip the right non- self incrimination memiliki relevansi  terhadap adagium  Latin “ Nemo tenetur seipsum acccusare is a kegal maxim in Latin, It states that no one is bound to incriminate  or  accuse  himself ”.  memiliki  makna  bahwa  Tidak  seorang  pun  terikat  untuk menuduh  dirinya  sendiri,  maksudnya  menyatakan  bahwa  tidak  seorang  pun  terikat  untuk memberatkan atau menuduh dirinya sendiri dalam pristiwa hukum. Dalam pengaturan hukum di Indonesia prinsip ini terdapat dalam Pasal 52 KUHAP bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat  penyidikan  dan  pengadilan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak  memberikan  keterangan secara  bebas  kepada  penyidik  atau  hakim.”  Maka  prinsip  ini  juga  menjadi  salah  satu  faktor alasan terdakwa tidak disumpah dimuka persidangan.
Adanya prinsip  the  right  to  remain  silent  dan  the  right  non  self  incrimination merupakan  usaha  untuk  mencegah  tindakan  menyimpang  seperti  penggunaan  penyiksaan dalam  proses  penyidikan  hingga  sampai  ke  lingkup  peradilan  guna  terwujudnya  penegakan hukum  berdasarkan  prinsip  peradilan  yang  berkepastian,  adil  dan  manusiawi. Kemudian apabila  tersangka  maupun  terdakwa  menggunakan  kedua  prinsip  ini  ketika  menjalankan proses  hukum,  maka  hakim  ataupun  penuntut  umum  tidak  boleh  mengartikan  diamnya terdakwa sebagai tingkah laku dan perbuatan menghalangi dan mengganggu ketertiban sidang ( Contempt  of  Court ).  Apalagi  sampai  mempertimbangkan  dan  menarik  kesimpulan  bahwa
16 M.Karjadi  R.Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana:  Dengan  Penjelasan  Resmi  Dan Komentar , (Bogor :Politeia: Bogor, 1997), 9-10.
17 M  Sofyan  Lubis, Prinsip  Miranda  Rights  Hak  Tersangka  Sebelum  Pemeriksaan ,  (Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2010), 16.
keengganan  menjawab  sebagai  keadaan  yang  memberatkan  kesalahan  dan  hukuman terdakwa. Diamnya terdakwa harus dinilai secara kasuistis dan realistis, dengan argumentasi yang matang dan cukup pertimbangannya.
Adanya  penerapan  asas  praduga  tidak  bersalah  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia sesungguhnya  juga  telah  menceriminkan  adanya  penegakan  hukum  sesuai  prinsip  peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang berkepastian, adil  dan  manusiawi  maka  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum  serta  sistem  peradilan akan runtuh. Dalam proses peradilan pidana saat  ini, paradigma  yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak dapat lagi dipandang sebagai objek namun  haruslah  dipadang  sebagai  subjek  hukum  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban berdasarkan  aturan  perundang-undangan  khususnya  terkait  jaminan  hak  asasi  manusia. Kemudian  dalam  sistem  peradilan  pidana, due  process  of  law diartikan  sebagai  suatu  proses hukum yang baik, berkepastian, adil dan manusiawi.
Agar  dapat  terwujudnya  penegakan  hukum  berdasarkan  prinsip  peradilan  yang berkepastian,  adil  dan  manusiawi,  khsusnya  dalam  sistem  peradilan  pidana  (SPP),  harus memiliki  dasar  ( Ground  Norm maupun Ground  Program ).  Dalam  hal  ini  tujuan  utamanya untuk  menciptakan  tatanan  sistem  yang  kondusif    dan  berjalan  sesuai  rel  yang  tetap  sesuai dengan  yang  diinginkan.  Adapun  asas-asas  yang  menjadi  landasan  dalam  mekanisme  atau bekerjanya sistem peradilan pidana dalam  KUHAP adalah sebagai berikut: 18
1. Asas Praduga Tidak Bersalah ( Presumption of Innonce )
2. Asas Oportunitas
3. Asas Legalitas ( Legality Principle )
4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
5. Asas Prioritas ( Priority Principle )
6. Asas Proporsionalitas ( Proporsionality Principle )
7. Asas Kesamaan di Depan Hukum ( Equality Before The Law )
3. Keselarasan Tujuan Hukum dengan Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia
Di  Indonesia  pengaturan  secara specialist mengenai  hak  asasi  manusia  telah  ada  sejak era reformasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
18 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana , (Yogyakarta : UII Pres, 2011), 10 –13.
Asasi  Manusia  menyebutkan  bahwa  “Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai  mahkluk Tuhan  Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,  Pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat  manusia”. Artinya bahwa seperangkat  hak  yang melekat  dalam diri manusia harus dihormati  oleh  setiap  orang  maupun  negara.  Bahkan  hukum  disuatu  negara  juga  dibentuk demi  terwujudnya  perlindungan  terhadap  HAM.  Demikian  pula  tujuan  hukum  dirancang sedemikian  rupa  untuk  memperoleh  kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  terhadap pengakuan adanya HAM dalam tatanan hukum negara.
Dalam  proses  penegakan  hukum,  khususnya  dalam  sistem  peradilan  pidana  hak  asasi manusia  telah  diakomodir  dalam  beberapa  ketentuan  hukum  positif  salah  satunya  adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piadan (KUHAP). Kehadiran KUHAP lebih kurang 40 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 31 Desember 1981, disambut baik oleh berbagai kalangan. Dikatakan  bahwa  KUHAP  merupakan  “karya  agung”  bangsa  Indonesia  karena  didalamnya menjunjung  tinggi  dan  memberi  jaminan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  sebagaimana  layaknya  dimiliki  oleh negara hukum. 19 Banyak harapan yang digantungkan masyarakat pada awal diberlakukannya KUHAP  karena  isi  yang  terkandung  didalamnya  dianggap  lebih  maju  apabila  dibandingkan dengan Herzien  Inlandsch  Reglement (HIR).  KUHAP  penuh  dengan  muat-muatan  nilai  hak asasi manusia dan sudah diterapkan lebih dari 40 tahun yang lalu di Indonesia.
Lantas  bagaimana  koheren  antara  tujuan  hukum  dengan  prinsip  peradilan  yang berkepastian, adil, dan manusiawi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia ?. Hal ini dapat dijawab, bahwa apabila aparat penegak hukum dapat mengejawantahkan dengan baik 3 (tiga)  tujuan  hukum  tersebut.  Aparat  penegak  hukum  harus  berfokus  terhadap  reformasi penegakan  hukum,  dengan  demikian  maka  penistaan  terhadap  hak  asasi  manusia  khususnya dalam sistem peradilan pidana pasti akan dapat di minimalisir. Pelaksanaan prinsip peradilan yang  berkepastian,  adil  dan  manusiawi  seyogianya  telah    dijamin  dalam  Pasal  27  ayat  (1) UUD  1945  yang  menyebutkan  “Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya”.
19 M.  Sri  Astuti  Agustina,  “Tinjauan  Yuridis  Tentang  Proses  Peradilan  Pidana  dan  Penegakan  Ham  di Indonesia”, Journal Unita 4 , No 1 (2018) : 142, https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v4i1.155
Namun  sering  sekali  landasan  terhadap  jaminan  masyarakat  khususnya  tersangka, terdakwa  bahkan  terpidana  dalam  sistem  peradilan  pidana  sering  sekali  di  marginalkan  oleh aparat penegak hukum. Maka oleh sebab itu untuk menciptakan keadilan yang merata dengan sistem  peradilan  pidana  terpadu  dan  menjunjung  hak  asas  manusia  dalam  setiap  mekanisme prosedur  yang  dilakukan,  maka  sangat  dibutuhkan  koordinasi  dan  hubungan  fungsional antarinstitusi  hukum  dan  untuk  itu  patut  disimak  apa  yang  dikemukan  oleh  Herman Mannheim bahwa  “ It is not the formula taht decide the issue, but the man who have to apply the formula” . Dalam artian bahwa “Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka akan buruk seluruhnya”. 20
Dalam  hal  menncegah  terjadinya  kesewang-wenangan  aparat  penegak  hukum,  maka hukum  mengatur hak-hak tersangka ataupun terdakwa dalam perwujudan dari tujuan hukum guna mejamin perlindungan HAM para tersangka atau terdakwa ialah sebagai berikut : 21
a. Hak untuk segera mendapatkan Pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP);
b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP);
c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP);
d. Hak untuk mendapatkan juru Bahasa (Pasal 177 dan 178 KUHAP);
e. Hak mendapatkan bantuan penasehat hukum (Pasal 54 KUHAP);
f. Hak menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 KUHAP);
g. Hak menerima Kunjungan Dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP);
h. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 dan 61 KUHAP);
i. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 95 ayat (1) KUHAP)  ;
j. Hak memperoleh rehabilitasi (Pasal 97 KUHAP);
k. Hak menerima dan mengirim surat;
l. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum;
m. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya.

## PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2020
1. Parameter  Penegakan  Hukum  Sesuai  Prinsip  Peradilan  yang  Berkepastian,  Adil dan Manusiawi
a. Penegakan Hukum yang Berkepastian
20 Ibid .
21 Suharto,  Jonaedi  Efendi, Panduan  Praktis  Bila  Anda  Menghadapi  Perkara  Pidana:  Mulai  Proses Penyelidikan Hingga Persidangan , (Jakarta: Kencana, 2013), 84-91.
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya  mewujudkan  keadilan.  Bentuk  nyata  dari  kepastian  hukum  adalah  pelaksanaan  atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya  kepastian  hukum  setiap  orang  dapat  memperkirakakan  apa  yang  akan  dialami  jika melakukan  tindakan  hukum  tertentu.  Kepastian  diperlukan  untuk  mewujudkan  prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. 22
Sudikno  Mertokusumo  menerangkan  bahwa  kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan  dapat  dilaksanakan. 23 Kepastian  hukum  menghendaki  adanya  upaya  pengaturan hukum dalam perundang-undangan  yang dibuat oleh pihak  yang berwenang dan berwibawa, sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki  aspek  yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 24
Kemudian  muncul  pertanyaan,  bagaimana  kita  dapat  mengukur  kepastian  hukum  itu telah  terlaksana  dalam  proses  penegakan  hukum?  Kepastian  hukum  merupakan  pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian  tidak  menimbulkan  keragu-raguan  (multi-tafsir)  dan  logis dalam  artian  ia  menjadi  suatu  rangkaian  di  dalam  sistem  norma  hukum  sehingga  tidak berbenturan  dengan  peraturan  lain  dan  menimbulkan konflik  norma.  Konflik  norma  yang ditimbulkan  dari  ketidakpastian  suatu  peraturan  perundang-undangan  hadir  dalam  bentuk kontestasi  norma,  reduksi  norma  atau  distorsi  norma. 25 Kepastian  hukum  adalah  kepastian aturan  hukum,  bukan  kepastian  tindakan  terhadap  atau  tindakan  yang  sesuai  dengan  aturan hukum.  Karena  frasa  kepastian  hukum  tidak  mampu  menggambarkan  kepastian  perilaku terhadap hukum secara benar-benar. 26
b. Penegakan Hukum yang Berkeadilan
22 Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara, Jurnal Konstitusi 13 , No. 1 (2016) : 138, https://doi.org/10.31078/jk1316
23 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.
24 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia ,( Jakarta: Rajawali Press, 2012), 36.
25 R.  Tony  Prayogo,  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian  Undang-Undang”, Jurnal  Legislasi  Indonesia 13  N0.  02  (2016):  194, https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151.
26 Ibid .
Berbicara masalah hukum tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan (conditio sine quanon) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan. 27 Hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara  dan  bermasyarakat  itu  sendiri,  yakni  keadilan (rechtsvaardigheid atau justice). Melalui  dan  dengan  hukumlah,  individu  atau  masyarakat  dapat  menjalani  hidup  secara berkeadilan. 28
Due  proses  of  law merupakan  suatu  istilah  yang  popular  digunakan  untuk  merangkup cita  hukum  peradilan  pidana,  yang  dalam  bahasa  Indonesia  dapat  diterjemahkan  sebagai proses hukum  yang adil, yang lawan sering disebut arbitrary process atau proses sewenang- wenang  (berdasarkan kuasa  aparat  penegak hukum). Tobias dan Petersen sebagaimana  yang dikutip oleh Prof. Mardjono mengatakan bahwa Due proses of law merupakan Constitutional guaranty atau  suatu  jaminan  konstitusi,  bahwa  tidak  ada  seseorang  yang  dapat  dirampas kehidupannya, kebebasan dan  haknya  untuk  suatu alasan  yang sewenang-wenang, dan harus melindungi  warga  negara  atau  masyarakat  dari  tindakan  kesewenang-wenangan  pemerintah . Menurut  mereka  unsur  minimal  dari  suatu  proses  hukum  yang  adil  itu  berupa, pertama hearing yaitu  mendengarkan  tersangka  dan  terdakwa, kedua adanya counsel atau  penesehat hukum  bagi  tersangka  atau  terdakwa,  ketiga defense atau  pembelaan, keempat berupa evidence atau  adanya  suatu  pembuktian  atas  suatu  tindakan  yang  disangkakan  dan didakwakan,  dan kelima a  fair  and  impartian  court atau  pengadilan  harus  adil  dan  tidak memihak. 29
c. Penegakan Hukum yang Manusiawi
Demi tercapainya penegakan hukum sesuai prinsip peradilan yang berkepastian dan adil maka  seyogyanya  terjalinnya  harmonisasi  antara  tujuan  hukum  tersebut  harus  dapat  saling mengisi. Dalam penegakan hukum tidak dapat semata-mata hanya berfokus kepada peraturan tertulis  dalam  sebuah  ketentuan  perundang-undangan,  tanpa  memperhatikan  dan mempertimbangkan  bagaimana  masyarakat  mendapat  keadilan  dalam  penegakan  hukum tersebut.  Selanjutnya,  disamping  menegakkan  hukum  dengan  prinsip  yang  berkepastian  dan berkeadilan,  juga  jangan  sampai  mengabaikan  sikap-sikap  yang  manusiawi.  Penegakan hukum  yang  tegas  bukan  berarti  mengesampingkan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan
27 Bobby  Briando,  “ Prophetical  Law: Membangun  Hukum  Berkeadilan  Dengan  Kedamaian”, Legislasi Indonesia 14 No. 03 (2017) : 313 – 324, https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123.
28 Ibid.,
29 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana , (Depok: Raja Grafindo, 2020), 292.
seseorang,  tetapi  bagaimana  seharusnya  hukum  itu  dijalankan  dan  ditegakkan  untuk melindungi  masyarakat  dan  menciptakan  suatu  ketertiban  tanpa  melangkahi  prinsip-prinsip yang humanis.
Humanis ,  memberikan  suatu  pengertian  bahwa  keadilan  harus  bersifat  manusiawi, sesuai  dengan  fitrah  manusia  dan  dapat  diaplikasikan  sesuai  dengan  kapasitas  yang  dimiliki oleh manusia sebagai  makhluk  yang selalu berinteraksi  dengan orang lain (dan alam) secara dimanis  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Tujuannya  adalah  untuk  memanusiakan  manusia. 30 Dalam  praktek  penegakan  hukum,  selama  ini  para  penegak  hukum  hanya  mendasarkan pemikiran bahwa pemberian vonis atau penjatuhan hukuman terhadap terdakwa hanya sebatas tuntunan  tugas  dan  fungsi  sebagai  seorang  penegak  hukum,  tidak  lebih  dari  itu.  Dengan konsep  ini  maka  setidaknya  akan  dapat  memberikan  perubahan  pola  pikir (mindset) para penegak hukum, sehingga kedepannya vonis atau hukuman yang diijatuhkan dapat lebih adil dan manusiawi. 31

## 2. Masalah dan Kendala dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata- mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak  hukumnya.  Untuk  meletakkan  pondasi  penegakan  hukum,  maka  pilar  yang  utama adalah  penegak  hukum  yang  mampu  menjalankan  tugasnya  dengan  integritas  dan  dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka, as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty. 32 Penegak hukum seringkali menjadi faktor yang paling disorot dalam buruknya penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegak hukum yang paling sering yaitu  lemahnya  integritas  penegak  hukum,  sebagai  contoh  adalah  kasus  Djoko  Tjandra, buronan  kasus  korupsi  yang  baru  sempat  ditangkap.  Jika  para  penegak  hukum  memegang nilai-nilai  integritas  tentunya  kejadian  ini  tidak  akan  terjadi.  Selain  itu  lemahnya  integritas penegak  hukum  dapat  dikategorikan  sebagai Obstruction  of  Justice ,  karena  menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum.
Dalam rangka penegakan hukum, keselarasan kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan suatu yang mutlak. Perlu adanya suatu kekuasaan dalam hal ini negara  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  penegakan  hukum  yang  berkepastian  yang
30 Bobby Briando, Op.Cit .
31 Ibid.
32 Ahmad Ali, Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya , (Jakarta: Ghalia, 2001), 4.
dilaksanakan  dengan  cara-cara  yang  manusiawi  untuk  mencapai  akhir  tujuan  hukum  berupa keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, terlebih jika kita fokuskan ke dalam pengadilan di  Indonesia, kita sering mendengar suatu  ungkapan bahwa pengadilan sebagai  benteng  terakhir  keadilan.  Ungkapan  ini  bukan  suatu  khayalan  melainkan  adalah suatu  yang  ideal  atau  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  tujuan  dan  cita-cita.  Peradilan  memang bertujuan untuk memberikan keadilan equity atau hak dengan mempersamakan semua orang di  hadapan  hukum  ( equality  before  the  law ). 33 Maka  jika  terdapat  kritikan-kritikan  terhadap pengadilan dengan mengatakan bahwa pengadilan tidak dapat memperbaiki yang salah, atau bahkan berupa ungkapan yang menyatakan bahwa profesi hukum  yang bekerja dipengadilan telah  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  etik  dan  hukum,  jika  yang  dikatakan itu adalah suatu hal yang benar, maka hal tersebut merupakan suatu kegagalan peradilan, atau kegagalan  suatu  sistem  hukum  dalam  mewujudkan  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Namun, kegagalan  yang  dimaksud  tidak  semata-mata  menjadi  kesalahan  pada  individu  atau  suatu kelompok  saja,  hal  ini  selain  karena  faktor  yang  telah  disebutkan  diatas  juga  merupakan akibat dari macetnya sistem yang tidak berfungsi dengan baik.
Jika  kembali  kepada  ungkapan  bahwa  pengadilan  sebagai  benteng  terakhir  keadilan, maka ada dua syaratnya, yakni, sidang pengadilan yang bebas (independent court ), dan kedua hakim  yang  tidak  berpihak  ( impartial  judge ). 34 Maka  terpenuhinya  syarat-syarat  ini tergantung  kepada  sistem  dan  sub-sistem  yang  berpengaruh  pada  sistem  di  pengadilan. Apakah sistem ini memberi peluang untuk dapat berkembangnya syarat-syarat tadi atau tidak didalam  pengadilan.  Kemudian  juga  apakah  profesi  hukum  yang  ada  yang  menjadi  bagian dari  pengadilan  mampu  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan  hal  tersebut.  Karena bilamana  profesi  hukum  tersebut  juga  tidak  menghargai  syarat-syarat  tersebut  maka  akan mustahil sebuah peradilan yang independent dan hakim yang tidak berpihak. Sebaliknya jika penegak hukum atau para profesi hukum mampu mengembangkan serta paham dengan syarat tadi, maka kedua syarat tersebut akan mampu berkembang dan peradilan akan mampu bebas dari segala kepentingan, serta hakim juga akan menjadi pemutus yang tidak berpihak.
Selain  dari  masalah  dan  kendala  yang  menjadi  kritikan  masyarakat  kepada  penegakan hukum  dipengadilan  tadi  sebagai  bentuk  ketidakpercayaan  masyarakat  kepada  pengadilan. Masalah  lainnya  adalah  sejauh  mana  para  profesi  hukum  dalam  pengadilan  (Penasehat
33 Mardjono Reksodiputro, Loc.Cit , 339.
34 Ibid .
hukum, Jaksa, Hakim) mampu sepaham denga napa yang dimaksud dengan sidang pengadilan yang  bebas  dan  hakim  yang  tidak  berpihak.  Kendala  selama  ini  adalah  bahwa  organisasi masing-masing  profesi  tadi  juga  masih  sangat  lemah.  Setidaknya  dapat  terlihat  pada kemampuannya  untuk  “memaksa”  anggota  masing-masing  untuk  menjalankan  keahliannya dengan standar tinggi atau dalam kata lain profesionalisme. 35 Pelaksanaan profesionalisme ini akan lebih memungkinkan profesi hukum sepaham dengan apa itu “pengadilan  yang bebas” dan  “hakim  yang  tidak  berpihak”,  karena  kesepahaman  yang  dimaksud  merupakan  suatu kesatuan  dalam  tujuan  bersama  masing-masing  sub-sistem  (Penasehat  hukum,  jaksa  dan hakim). Dalam hal ketidakmampuan salah satu profesi hukum dalam menertibkan dan disiplin dalam  tiap  organisasinya,  tidak  hanya  berdampak  kepada  sub-sistem  profesi  yang bersangkutan  tetapi  juga  berakibat  kepada  yang  lainnya.  Sebaliknya  juga  jika  ini  mampu dilaksanakan  dengan  sebaiknya  maka  dampak  yang  besar  terhadap  kembalinya  kepercayaan masyarakat pada hukum.
3. Peranan  Masyarakat  Sebagai Agent  of  Control Dalam  Penegakan  Hukum  Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi
Indonesia  sebagai  suatu  negara  demokrasi  wajib  menjunjung  tinggi  hak-hak  warga negaranya  dalam  menyampaikan  pendapat  serta  mengontrol  jalannya  kekuasaan  dan pemerintahan,  termasuk  didalamnya  mengontrol  proses  peradilan  dalam  upaya  penegakan hukum.  Dibentuknya  suatu  aturan  hukum  bertujuan  agar  dijalankan  oleh  masyarakat,  maka oleh karenanya negara harus menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam penegakan peraturan  hukum  tersebut  agar  terciptanya  suatu  peradilan  yang  menjunjung  tinggi  prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu terbentuknya hukum sebagai sosial kontrol  masyarakat,  yang  juga  dimaksudkan  sebagai  pengawasan  oleh  masyarakat  terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian sosial kontrol bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat. 36 Peran atau partisipasi publik sebagai kontrol sosial  tidak  dapat  dilepaskan  dari  proses-proses  penegakan  hukum,  karena  selain  menjadi elemen penting dalam negara demokrasi, partisipasi publik dalam hal ini juga dapat menjamin terciptanya  kondisi  penegakan  hukum  yang  adil  dan  berjalan  sesuai  dengan  prinsip  yang
35 Ibid .
36 Dewi  Iriani,  “Hukum  Sebagai  Alat  Kontrol  Sosial  Dan  Sistem  Supremasi  Penegakan  Hukum”,  J usticia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial 8, No. 11, (2011) : 147, 10.21154/justicia.v8i1.527.
manusiawi,  serta  untuk  menghindari  praktek  menyimpang  selama  berjalannya  proses penegakan hukum.
Agar  terciptanya  suatu  peradilan  yang  berkepastian,  adil  dan  manusiawi  tentunya  juga tidak  akan  dapat  dilepaskan  dari  proses  kontrol  suatu  masyarakat  selam  berjalannya penegakan hukum. Salah satu bentuk kontrol masyarakat dalam penegakan hukum selama ini di Indonesia dapat dilihat dari gerakan-gerakan masyarakat sipil atau yang sering diistilahkan dengan civil  society . Civil  society dapat  didefinisikan  sebagai  wilayah-wilayah  kehidupan sosial  yang  terorganisasi  dan  bercirikan,  antara  lain: 37 kesukarelaan (voluntary ), keswasembadaan  ( self-generating ),  dan  keswadayaan  (self- supporting ),  kemandirian  tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, civil society adalah suatu wilayah  yang menjamin  berlangsungnya  perilaku,  tindakan  dan  refleksi  mandiri,  tidak  terkungkung  oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi.  Di  dalamnya  tersirat  pentingnya  suatu  ruang  publik  yang  bebas  ( the  free  public sphere ),  tempat  dimana  transaksi  komunikasi  yang  bebas  bisa  dilakukan  oleh  warga masyarakat. 38
civil  society atau  masyarakat  sipil  adalah  ruang  publik,  dimana  setiap  masyarakat  atau individu  dan  kelompok  dalam  masyarakat  dapat  berinteraksi  dan  berpartisipasi  dalam  setiap penyelenggaraan negara, dalam hal penegakan hukum ini maka peran masyarakat sipil dapat sebagai  pengawas  dan  melakukan  kontrol  terhadap  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Sebagai suatu perkumpulan organisasi masyarakat sipil  yang selalu aktif mendorong agar terciptanya suatu reformasi peradilan di Indonesia, berbagai LSM ini dalam praktek penegakan hukum di Indonesia  juga  kerap  kali  menyoroti  proses  peradilan  yang  menyimpang  dari  yang seharusnya.  YLBHI-LBH  Jakarta  misalnya,  sering  menyoroti  dan  menangani  berbagai pengaduan  masyarakat  yang  meminta  bantuan  hukum.  Serta  mengadvokasi  korban penyiksaan  oleh  pihak  kepolisian  yang  mengalami  berbagai  peristiwa  menyedihkan  akibat „buruknya‟ prosedur penyelidikan, penyidikan, sampai putusan vonis hakim yang dikenakan kepadanya.
37 Miko Ginting, “Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi Dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut  Modal  Sosial”, Jurnal Peradilan Indonesia 6, (2017), 82, http://mappifhui.org/wp- content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf#page=83.
38 Ibid .
4. Contoh  Praktik  Penyimpangan  Penegakan  Hukum  Yang  Bertentangan  Dengan Prinsip  Peradilan  Yang  Berkepastian,  Adil  Dan  Manusiawi  di  Indonesia  Tahun 2020
Beberapa  contoh  kasus  yang  terjadi  pada  Tahun  2020  yang  menyimpang  dari  prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi tersebut antara lain:
1. Kasus ZA, pelajar yang membunuh begal
ZA yang merupakan pelajar berumur 17 Tahun, bersama teman wanitanya dibegal oleh dua  orang  dengan  meminta  barang-barang  berharga  dan  meminta  teman  wanita  untuk melayani  mereka.  ZA  yang  tidak  terima  mengambil  sebilah  pisau  di  motornya  dan terlibat perkelahian dengan para begal, hingga menewaskan salah seorang pelaku begal. Hingga  dalam  persidangan  ZA  di  dakwa  dengan  Pasal  340  KUHP  dengan  ancaman penjara  seumur  hidup.  Dakwaan  ini  dinilai  sangat  tidak  adil  dengan  kondisi  ZA  juga merupakan  korban  dari  tindakan  begal  dan  melakukan  upaya  pembelaan  diri.  Meski pada akhirnya Januari 2020 majelis hakim memvonis dengan 1 Tahun masa pembinaan.
2. Kasus pungut getah karet seharga 17.000 oleh kakek 68 tahun 39
Seorang  kakek  berusia  68  Tahun  yang  melihat  getah  karet  yang  sudah  jatuh  ke  tanah lalu memungutnya, dan kakek tersebut mengetahui kalau itu merupakan kawasan suatu perusahaan.  Kakek  tersebut  dituduh  mencuri,  dan  di  laporkan  ke  kepolisian. Persoalannya yang menjadi sorotan adalah getah karet yang dipungut hanya bernilai 17 ribu  rupiah,  penegak  hukum  memilih  menggunakan  instrumen  hukum  dalam  UU Perkebunan untuk menjerat kakek tersebut. Padahal jika memang melakukan pencurian kakek  ini  hanya  dikenakan  pencurian  biasa  yang  diateur  dalam  KUHP,  akan  tetapi karena nominalnya hanya 17 ribu, jika menggunakan KUHP maka kakek ini tidak dapat diproses karena tidak sampai jumlahnya 2.5 Juta rupiah. Pemilihan pasal dan UU yang dipaksakan untuk tetap dapat menjerat kakek ini merupakan bentuk tidak adanya prinsip keadilan dan manusiawi dalam proses penegakan hukum. Yang pada akhirnya kakek ini tetap  di  vonis  2  bulan  penjara.  Hal  ini  tentu  sangat  menciderai  rasa  keadilan  di masyarakat. Seolah penegak hukum melihat dibelakang pelapor kakek ini adalah sebuah perusahaan besar, maka bagaimanapun si pencuri ini harus diproses.
3. Kasus extra jucial killing, tewasnya laskar FPI
39 Kompas,  “Kisah  Kakek  Samirin  Pungut  Getah  Karet  Seharga  Rp  17.000  di  Perkebunan,  Divonis  2  Bulan Penjara”, Kompas.com ,  18  Januari  2020,  https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek- samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=all.
Kasus  tewasnya  6  laskar  FPI  adalah  extra  judicial  killing  atau  tindakan  pembunuhan diluar  proses  pengadilan.  Tindakan  pembunuhan  di  luar  proses  hukum  ini  dianggap melanggar HAM karena memutus hak seseorang untuk mendapat proses hukum secara adil. 40 menurut laporan  penyelidikan  komnas  HAM  kasus  ini  merupakan  suatu  pelanggaran  HAM,  2 orang tewas saat peristiwa saling serempet mobil FPI dan polisi, sementara empat orang lainnya  yang  masih  hidup  dan  dibawa  polisi,  kemudian  diduga  ditembak  mati  dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari km 50 menuju Markas Polda Metro Jaya.
4. Kasus RMS, seorang ibu di Riau mencuri tandan buah sawit. 41
Ia mencuri tandan buah sawit milik sebuah perusahaan negara senilai Rp75 ribu pada 30 Mei  2020.  RMS  mengaku  terpaksa  mencuri  tandan  buah  sawit  untuk  membeli  beras sebab  beras  untuk  makan  tiga  anaknya  yang  masih  kecil  sudah  habis.  Meski  polisi berusaha  melakukan  mediasi  agar  kasus  itu  diselesaikan  secara  kekeluargaan,  pihak perusahaan  tetap  berkukuh  ingin  menghukum  RMS.  Pengadilan  Negeri  Pasir Pengaraian  memvonis  RMS  pidana  penjara  selama  7  hari  karena  terbukti  melanggar Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan.
5. Kasus Herman, meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya usai ditangkap oleh anggota polisi Polresta Balikpapan. 42
Herman meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya usai ditangkap oleh anggota polisi Polresta  Balikpapan.  LBH  Samarinda  menyebut  peristiwa  ini  terjadi  pada  2  Desember 2020 malam di mana saat itu Herman yang disebut sedang berada di rumah, kemudian didatangi orang tidak dikenal. Herman disebut dibawa pergi oleh orang tak dikenal itu dalam  posisi  bertelanjang  dada  alias  tidak  memakai  baju  dan  mengenakan  celana pendek berwarna hitam. Belakangan, LBH Samarinda menyebut orang tak dikenal yang membawa pergi Herman itu diketahui anggota Polresta Balikpapan. Keesokan harinya, keluarga disebut mendapat kabar dari Polresta Balikpapan kalau Herman telah tewas.
40 Agus  Sahbani,  “Mengenali  Istilah  Extra  Judicial  Killing  dalam  Perspektif  HAM”, Hukum  Online.com ,  14 Desember 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-istilah-extra-judicial-killing-dalam- perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/.
41 Gaudensius  Suhardi,  “Nenek  Minah  Namamu  Disebut”, Media  Indonesia ,  25  Januari  2021, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut.
42 Farih  Maulana  Sidik,  “  Komnas  HAM  Kecam  Dugaan  Penyiksaan  Herman  Hingga  Tewas  di  Balikpapan”, detikNews ,  8  Februari  2021,  https://news.detik.com/berita/d-5365323/komnas-ham-kecam-dugaan-penyiksaan- herman-hingga-tewas-di-balikpapan.
5. Putusan  Hakim  yang  Mencerminkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan Manusiawi
Beberapa  putusan  atau  vonis  hakim  yang  mencerminkan  suatu  kepastian  hukum, bermanfaat serta mencerminkan rasa keadilan diantaranya adalah:

## 1. Vonis Penjara Seumur Hidup Terhadap Akil Mochtar 43
Salah  satu  vonis  hakim  yang  yang  masih  menunjukkan  adanya  harapan  dalam penegakan  hukum,  khususnya  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi adalah putusan penjara seumur hidup terhadap Akil Mochtar, seorang mantan Ketua Mahkamah  Konstitusi  RI  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan pencucian  uang  terkait  dengan  penanganan  sengketa  pilkada  di  Mahkamah Konstitusi.  Vonis  penjara  seumur  hidup  oleh  hakim  mulai  dari  pengadilan  tingkat pertama  sampai  kepada  putusan  kasasi  di  Mahkamah  Agung  dinilai  sesuai  dengan apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Akil  Mochtar,  yang  menurut  majelis  hakim  yang mengadili  kasasi,  bahwa  terdakwa  sebagai  pengawal  utama  konstitusi  yang merupakan 'fundamental  dan  higher  law' sistem  perundang-undangan.   Akil Mochtar  seharusnya  mengharamkan  setiap  usaha  siapa  pun  yang  ingin  menodai asas-asas  demokrasi  yang  terkandung  dalam  UUD  1945  sebagaimana  termaktub dalam  pembukaan  konstitusi  RI  yang  merupakan filosofische  grondslag bangsa Indonesia.  Vonis  ini  dinilai  telah  memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat,  dan juga  telah  memberikan  pesan  moral  bagi  semua  aparat  penegak  hukum  agar  tidak melakukan perbuatan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
2. Vonis terhadap PT. Kalista Alam dengan denda 366 Milyar Rupiah 44
Putusan  pengadilan  yang  juga  dipandang  sebagai  putusan  yang  memberikan keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  adalah  putusan  terhadap  PT.  Kalista Alam,  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  yaitu  dengan melakukan  pembakaran  hutan  seluas  1000  hektar  lahan  gambut  guna  untuk membuka  lahan.  Akhir  dari  perkara  ini  dimana  pada  tingkat  Kasasi  Mahkamah
43 Sandro Gatra, “MA Tolak Kasasi, Vonis Akil Mochtar Tetap Seumur Hidup, Kompas.com ., 23 Februari 2015, https://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/17445991/MA.Tolak.Kasasi.Vonis.Akil.Mochtar.Tetap.Seumur.H idup.
44 Andi  Saputra,  “MA  Hukum  Denda  PT  Kallista  Alam  'Pembakar  Hutan  Seribu  Hektare'  Rp  366  Miliar”, detikNews ,  11  September  2015,  https://news.detik.com/berita/d-3016776/ma-hukum-denda-pt-kallista-alam- pembakar-hutan-seribu-hektare-rp-366-miliar.
Agung  menolak  kasasi  yang  diajukan  oleh  perusahaan  sawit  tersebut.  MA memperkuat  putusan  sebelumnya  dimana  menghukum  perusahaan  dengan membayar  denda  sebesar  366  Milyar  Rupiah,  penyitaan  aset,  larangan  menanam kelapa sawit, dan kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan hidup. Putusan ini dinilai  telah  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat  yang terdampak  secara  langsung  akibat  kebakaran  hutan  yang  disengaja,  maupun  yang tidak  terdampak  secara  langsung.  Karena  putusan  ini  sebagai  salah  satu  langkah untuk pemulihan lingkungan hidup.

## 3. Vonis terhadap Benni Tjokrosaputro 45
Vonis seumur hidup yang diputuskan oleh majelis hakim, serta menolak kasasi yang diajukan  oleh  Benny  Tjokro  juga  memberikan  kepuasan  bagi  masyarakat, masyarakat  menilai  vonis  ini  juga  telah  memenuhi  rasa  keadilan.  Perbuatan  yang dilakukan oleh Benny Tjokro sebagai salah satu terdakwa dalam kasus korupsi PT. Asuransi  Jiwasraya  yang  telah  merugikan  keuangan  negara  dengan  jumlah  yang sangat besar, dinilai telah setimpal dengan vonis yang dijatuhkan kepadanya berupa penjara seumur hidup dan ditambah lagi kewajiban untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 6,078 Triliun Rupiah.

## KESIMPULAN
Berangkat  dari  pembahasan  mengenai  konsep-konsep  penegakan  hukum  yang  sesuai dengan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi, serta melihat realita praktek penegakan  hukum  di  Indonesia,  penelitian  ini  menjawab  dua  rumusan  masalah  yang  telah dijabarkan  diawal  dan  berkesimpulan  sebagai  berikut. Pertama ,  Penegakan  hukum  adalah suatu  usaha  untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  dalam  menegakn  keadilan  hukum,  kepastian hukum dan kemanfaat hukum guna mewujudkan prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi.  Namun  pada  kenyataan  kini  dinamika  sistem  hukum  tidak  saling  berkoheren untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  khususnya  dari  struktur  hukum  itu  sendiri.  Struktur  hukum dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  sering  sekali  memarginalkan  kepentingan-kepentingan dan  hak-hak  tersangka,  terdakwa  maupun    terpidana  dalam  sistem  peradilan  pidana  di
45 Devina  Halim,” Pengadilan  Tinggi  DKI  Kuatkan  Vonis  Seumur  Hidup  Benny  Tjokrosaputro  di  Kasus Jiwasraya”, Kompas.com ,  10  Maret  2021,  https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11171061/pengadilan- tinggi-dki-kuatkan-vonis-seumur-hidup-benny-tjokrosaputro-di
Indonesia.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  mengenal  adanya  asas  Praduga  Tidak  Bersalah ( Presumption od Innonce ) yang di dalam asas ini mengenal pula adanya 2 (dua) konsekuensi prinsip, yaitu Prinsip Miranda Rules ( The right to remain silent ) dan prinsip Hak Ingkar ( The right of non self incrimination ). Akan tetapi asas dan prinsip ini seolah-olah tidak di indahkan oleh  aparat  penegak  hukum,  baik  itu  kepolisian,  kejaksaan,  kehakiman  hingga  lembaga permasyarakatan.  Para  aparat  penegak  hukum  ini  sering  sekali  melakukan  intimidasi, intervensi  dan  diskriminasi  dengan  memaksa  tersangka  dan  terdakwa  untuk  mengaku  atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Bahkan setibanya di lembaga permasyarakatan  tidak  jarang  pula  terpidana  mendapatkan  kekerasan  psikis  dan  fisik  oleh aparat  penjaga  lapas.  Padahal  seyogianya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum tersebut telah menciderai prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan manusiawi.
Kedua ,  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia  khususnya  pada  Tahun  2020  masih belum  mampu  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  peradilan  yang  berkepastian,  adil  dan manusiawi.  Hal  ini  tampak  dari  bagaimana  parameter  kepastian,  keadilan  dan  prinsip  yang manusiawi itu belum terpenuhi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum  ini  berawal  dari  ketidakpastian  norma  hukum  itu  sendiri,  norma-norma  hukum  yang ada  di  Indonesia  masih  menimbulkan  ketidakjelasan  serta  membuka  ruang  interpretasi  yang luas yang membuat tidak jelas dan tegasnya suatu hukum. Penegakan hukum dalam peradilan di  Indonesia  masih  banyak  ditemui  adanya  sikap  sewenang-wenang  aparat  penegak  hukum, yang menghilangkan penghargaan terhadap harkat  dan kemerdekaan seseorang. Pelaksanaan proses peradilan  yang tidak manusiawi dengan kekerasan, serta sidang peradilan  yang bebas dan  hakim  yang  tidak  memihak  juga  menjadi  kendala  besar  dalam  penegakan  hukum  yang menjadi dasar ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Pembuktian terhadap semua  itu  dapat  dilihat  dari  putusan  atau  vonis  hakim  yang  menjadi  akhir  dari  proses peradilan.  Sangat  banyak  putusan-putusan  yang  menciderai  nurani  kemanusiaan,  serta  tidak memperhatikan  aspek  keadilan  didalam  masyarakat.  meskipun  kondisi  penegakan  hukum seperti  demikian,  dibeberapa  kasus  masih  ditemui  putusan  atau  vonis  hakim  yang  mampu memberikan harapan penegakan hukum yang memenuhi prinsip peradilan yang berkepastian, adil dan memberi manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, M. Sri Astuti. “Tinjauan Yuridis  Tentang Proses Peradilan Pidana dan Penegakan HAM di  Indonesia”, Journal Unita 4, No 1 (2018) : 142, https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v4i1.155.
Agustine,  Oly  Viana. Sistem  Peradilan  Pidana  Suatu  Pembaharuan .  Depok  :  PT RajaGrafinfo Persada, 2019.
Ali,  Ahmad. Keterpurukan  hukum  di  Indonesia,  Penyebab  dan  Solusinya .  Jakarta:  Ghalia, 2001.
Arief,  Barda  Nawawi. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Briando,  Bobby.  “Prophetical  Law:  Membangun  Hukum  Berkeadilan  Dengan  Kedamaian”,
Legislasi Indonesia 14 No. 03 (2017) : 313 – 324,
https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123.
Fitriana, Nurul. “13 Temuan Komnas HAM Terkait Penyiksaan Warga Binaan oleh Petugas di  Lapas  Narkotika  Yogyakarta”. Kompas TV , 7 Maret 2022, https://www.kompas.tv/article/267985/13-temuan-komnas-ham-terkait- penyiksaan-warga-binaan-oleh-petugas-di-lapas-narkotika-yogyakarta.
Gatra,  Sandro  “MA  Tolak  Kasasi,  Vonis  Akil  Mochtar  Tetap  Seumur  Hidup. Kompas.com ., 23 Februari 2015,
https://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/17445991/MA.Tolak.Kasasi.Vonis. Akil.Mochtar.Tetap.Seumur.Hidup.
Ginting,  Miko.“Koalisi  Pemantau  Peradilan:  Refleksi  Dari  Masyarakat  Sipil,  Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial”, Jurnal Peradilan Indonesia 6, (2017), 82, http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli- Desember-2017.pdf#page=83.
Halim,  Devina”Pengadilan  Tinggi  DKI  Kuatkan  Vonis  Seumur  Hidup  Benny  Tjokrosaputro di Kasus Jiwasraya”. Kompas.com , 10 Maret 2021,
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/11171061/pengadilan-tinggi-dki- kuatkan-vonis-seumur-hidup-benny-tjokrosaputro-di
Hatta,  Moh. Menyongsong  Penegakan  Hukum  Responsif  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu (Dalam  Konsepsi  dan  Implementasi)  Kapita  Selekta .  Yogyakarta:  Galangpress, 2008.
Husin,  Kadri.  “Diskresi  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  di  Indonesia  (Suatu  Analisis Penegakan  HAM  dalam  Peradilan  Pidana)”,  (Bandar  Lampung:  Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1999.
Iriani,  Dewi.  “Hukum  Sebagai  Alat  Kontrol  Sosial  Dan  Sistem  Supremasi  Penegakan Hukum”, Justicia  Islamica  Jurnal  Kajian  Hukum  dan  Sosial 8,  No.  11,  (2011)  : 147, 10.21154/justicia.v8i1.527.
Karjadi,  M.  &  R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana: Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar . Bogor :Politeia: Bogor, 1997.
Kompas,  “Kisah  Kakek  Samirin  Pungut  Getah  Karet  Seharga  Rp  17.000  di  Perkebunan,
Divonis 2 Bulan Penjara”. Kompas.com , 18 Januari 2020, https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin- pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=all.
Lubis, M Sofyan. Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
Mertokusumo,  Sudikno  &  A.  Pitlo. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum .  Bandung  :  Citra Aditya Bakti, 1993.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2007.
Muladi. Demokrasi , Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  The Habibie Center, 2002.
Muhammad, Rusli. Sistem Peradilan Pidana . Yogyakarta : UII Pres, 2011.
Prayogo,    R.  Tony.  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  tentang  Pedoman  Beracara  dalam  Pengujian Undang-Undang”, Jurnal  Legislasi  Indonesia 13  N0.  02  (2016):  194, https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151.
Pujiyono.“Rekonstruksi  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif  Kemandirian Kekuasaan  Kehakiman”. Jurnal  Masalah-Masalah  Hukum 41  No  1,  (2012)  :25, 10.14710/mmh.41.1.2012.118-127.
Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana . Depok: Raja Grafindo, 2020.
Sadikin , Rendy Adrikni.” 4 Fakta Penyiksaan Napi Nusakambangan, Diseret hingga Kalapas Dicopot”. suara.com , 3 Mei 2019,
https://www.suara.com/news/2019/05/03/190345/4-fakta-penyiksaan-napi- nusakambangan-diseret-hingga-kalapas-dicopot.
Sahbani,  Agus.  “Mengenali  Istilah  Extra  Judicial  Killing  dalam  Perspektif  HAM”, Hukum Online.com , 14 Desember 2020,
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-istilah-extra-judicial-killing- dalam-perspektif-ham-lt5fd73a34085e4/.
Saputra,  Andi  “MA  Hukum  Denda  PT  Kallista  Alam  'Pembakar  Hutan  Seribu  Hektare'  Rp 366  Miliar”. detikNews ,  11  September  2015,  https://news.detik.com/berita/d-
3016776/ma-hukum-denda-pt-kallista-alam-pembakar-hutan-seribu-hektare-rp- 366-miliar.
Shanty, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1998.
Sidik, Farih Maulana “ Komnas HAM Kecam Dugaan Penyiksaan Herman Hingga Tewas di Balikpapan”. detikNews ,  8  Februari  2021,  https://news.detik.com/berita/d- 5365323/komnas-ham-kecam-dugaan-penyiksaan-herman-hingga-tewas-di- balikpapan.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Suhardi,  Gaudensius.  “Nenek  Minah  Namamu  Disebut”. Media  Indonesia ,  25  Januari  2021, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah- namamu-disebut.
Suharto,  Jonaedi  Efendi. Panduan  Praktis  Bila  Anda  Menghadapi  Perkara  Pidana:  Mulai
Proses Penyelidikan Hingga Persidangan . Jakarta: Kencana, 2013.
Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan  Negara, Jurnal  Konstitusi 13,  No.  1  (2016)  :  138, https://doi.org/10.31078/jk1316
Zurnetti, Aria. Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional .  Depok:  PT RajaGrafindo Persada, 2020.