## ZAKAT TANAMAN MENURUT ULAMA DAYAH ACEH PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH
Alimuddin, Harjoni Desky
Fakultas Syari’ah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe Jl. Banda Aceh - Medan, Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh Email: alimuddin_iainlsm@yahoo.com, harjonidesky@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  secara  mendalam  tentang  alasan  Ulama  Dayah  Aceh  terkait tanaman  dan  biji-bijian  yang  dikenakan  zakat.  Dari  sini  akan  diketahui  bagaimana logika berfikir yang digunakannya terkait pendapat tersebut dan hubungannya dengan maqāṣid al-syarī‘ah . Penelitian ini menitikberatkan kepada substansi hukum tentang zakat  tanaman  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  al-Qur’an    dan  Hadis,  kemudian dianalisis  dari  sisi maqāṣid  al-syarī‘ah .  Adapun  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Ulama  Dayah  Aceh  berpendapat  zakat  tanaman  hanyalah  padi  atau  sejenis makanan pokok saja, dengan alasan sebagai makanan pokok penduduk suatu negeri, yang memiliki sifat mengenyangkan dan dapat disimpan serta tahan lama. Tanaman lain sepert kelapa sawit, cokelat, kopi meskipun produktif tetapi tidak ada kewajiban zakat  atasnya  kerena  tidak  memenuhi  kriteria  tersebut.  Nalar  berfikir  Ulama  Dayah Aceh  dengan  metode  deduktif  dengan  pendekatan  metode  penalaran bayānī .  Di  sisi lain, Ulama Dayah Aceh tidak menyangkal  bahwa penelusuran maqāṣid al-syarī‘ah dapat  dilakukan  melalui istiqrā’ ,  namun  belum  meyakini  kewajiban  zakat  tanaman produktif  dapat  dirumuskan  melalui  pendekatan  ini,  sehingga  mereka  menolaknya. Menurut mereka, perintah zakat hanya dapat dipahami dari sisi ta‘abbudī saja bukan melalui ta‘aqqulī .
Kata  Kunci: Ulama  Dayah  Aceh,  zakat  tanaman,  ijtihad,  deduktif,  maqāṣid  al- syarī‘ah

## Abstract
This study examines the reasons for Achehness Ulama of Dayah regarding plants and seeds  that  are  subject  to  zakat.  How  the  logic  of  thinking  used  by  these  ulama  and their  relationship  with maqāṣid  al-syarī‘ah (syariah  legal  purposes).  This  research focuses on the legal substance of zakat as intended by the Qur’an and Hadith, then it is  analyzed  from  the  side  of maqāṣid al-syarī‘ah .  The  results  of  this  study  indicate that Acehnese Ulama argues that zakat of plants is only rice or a kind of staple food, on  the  grounds  that  it  is  a  staple  food  of  a  country’s  population,  which  has  filling properties and can be stored and lasted. Other plants such as oil palm, cocoa, coffee, even though they are productive they  are not  zakatable wealth, because  they do not meet  these  criteria.  The  legal  reasoning  of  the  Acehness  Ulama  uses  the  deductive method with the bayani (language) approach. On the other hand, the Acehness Ulama does not deny that the search for maqāṣid al-syarī‘ah can be done through in-depth study, but it is not yet certain that the obligations of zakat on productive plants can be formulated through this approach, so they reject it. According to them, the command
of zakat can only be understood  from the side of ta‘abbudī (worship approach), not through ta‘aqqulī (resourceful approach).
Keyword : Ulama  of  Aceh  Dayah, zakat  of  plants,  legal  reasoning,  deductive, maqāṣid al-syarī‘ah

## A. Pendahuluan
Zakat  hasil  pertanian  merupakan zakat  yang  unik  dan  berbeda  dengan beberapa  kategori  zakat  harta  lainnya, diantara  keunikan  tersebut  adalah  zakat hasil  pertanian  dikeluarkan  langsung ketika  panen  dan  nisabnya  relatif  lebih kecil dari pada zakat harta lainnya, namun kadar pengeluarannya lebih besar. 1
Kewajiban  zakat  pertanian  di  tengah- tengah  masyarakat,  khususnya  di  Aceh disikapi  dengan  ragam  perbedaan.  Dan kebanyakan  di  Aceh,  kewajiban  zakat pada  tanaman  dipungut  hanya  dari  padi. Padahal  tanaman  di  zaman  sekarang  ini sudah  banyak  yang  memiliki  nilai ekonomi  yang  tinggi  melebihi  pengha- silan dari padi.
Teungku  Mukhtar,  salah  seorang Ulama  Dayah  Aceh  berpendapat  bahwa zakat  tanaman  produktif  wajib  dikeluar- kan  dengan  alasan  sudah  menjadi  penca- harian  pokok  serta  dapat  mendongkrak perekonomian masyarakat setempat, bahkan menjadi utama dikeluarkan karena pada  dasarnya  zakat  bertujuan  untuk mensejahterakan  masyarakat  (fakir  dan miskin), penghasilan tersebut lebih banyak  jumlahnya  bila  dibandingkan penghasilan dari pertanian. Sementara itu, para  Ulama  Dayah  Aceh  lainnya  umum- nya  menolak  kewajiban  zakat  tanaman komoditi  ekonomi  selain  makanan  pokok ( qūtan  bilādīn )  dengan  alasan  dalam mazhab  Syafi’i  ( qaul  al-jadīd )  tidak mewajibkannya. 2
Ulama Dayah di Aceh
berargumen  bahwa  tanaman  selain  padi tidak  ada  kewajiban  zakat. 3 Mereka  tidak berani berpendapat bahwa tanaman komoditi  ekonomi  selain  makanan  pokok wajib  zakat,  dengan  alasan  tidak  sesuai dengan  mazhab  Syafi’i,  dimana  menurut
Imam  Syafi’i,  yang  wajib  dizakati  adalah setiap  hasil  pertanian  yang  berupa makanan  pokok,  dapat  disimpan  dan sudah  mencapai  satu  nisab.  Hal  tersebut berdasarkan  pada  hadits:  “Sesungguhnya Nabi  Muhammad  SAW  berkata  kepada mereka  berdua  (Abi  Musa  dan  Muadz), Janganlah kalian berdua mengambil zakat, kecuali  dari  empat  macam  yaitu, syair , hinṭah (gandum), anggur dan kurma.” 4
Berdasarkan  permasalahan  terse- but,  maka  penelitian  ini  bertujuan pertama, mengkaji  secara  mendalam tentang  logika  berfikir  dan  dalil  yang digunakan  Ulama  Dayah  Aceh  dalam mempertahankan  pendapatnya; kedua, Apa  saja  nilai-nilai maqāṣid  al-syarī‘ah yang  terkandung  dalam  pensyariatan zakat  tanaman  bila  dikorelasikan  dengan pemikiran  fikih  Ulama  Dayah  Aceh;  dan ketiga ,  interpretasi  penalaran maqāṣid  al- syarī‘ah yang memiliki  koherensi  dengan zakat  tanaman  produktif.  Manfaat  dari penelitian  ini,  diantaranya:  dapat  membe- rikan  pencerahan  bagi  pemikir  tentang kewajiban zakat tanaman dalam kerangka berfikir  sistem  hukum  Islam;  menjadi bahan  pertimbangan  kepada  lembaga yang  berwenang  dalam  menerapkan ketentuan  dan  aturan  tentang  zakat, pengawasannya  serta  metode  sosiali- sasinya;  tercapainya maqāṣid  al-syarī‘ah dalam penerapan hukum Islam.
Prosedur  kerja  penelitian  ini menitik beratkan kepada subtansi  hukum tentang  zakat  tanaman  sebagaimana  yang di  maksud  oleh  Al-Qur’an    dan  Hadis, dengan  menganalisis  dalil  dari  sisi maqāṣid  al-syarī‘ah melalui  langkah istiqrā’  maknawi (penalaran  dari  sisi lingguistik)  terhadap  dalil; selanjutnya diteruskan  kepada takhrij  al  manāt (eksploitasi  illat);  dan  selanjutnya taḥqīq
al-manāt (pengukuhan  terhadap  illat berdasarkan  fakta  empiris) . Adapun analisis  dalil  dilakukan  dengan  menggu- nakan  metode  penalaran istiṣlaḥiyyah dengan  menggunakan  logika  berfikir induktif. 5
Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan penelaahan terhadap Al-Qur’an dan Hadis serta  fungsi  hadis  terhadap  Al-Qur’an. Aksioma  yang  tertinggi  adalah  meyakini bahwa  Al-Qur’an    merupakan  dalil  yang qaṭ’ī  al-wurūd dan  tidak  diragukan  lagi dari  sisi  pensyariatan  hukum. 6 Untuk menghasilkan  suatu  pemahaman  yang kuat  dalam  mengkaji  tujuan    agama ( maqāṣid  al-syarī‘ah )  terhadap  pensyari- atan hukum zakat tanaman, akan ditempuh  melalui  pendekatan  metode mauḍū‘ī ,  yaitu  dengan  mengumpulkan seluruh  ayat-ayat  yang  membicarakan tentang  kewajiban  zakat,  mencari  dalil penguat  dari  hadis,  setelah  itu  dilakukan analisis,  kemudian  dilakukan  penguatan guna menemukan dan menyatakan hukum yang  terkandung  didalamnya. 7 Dengan demikian,  dalam  penelitian  ini  akan menemukan  dua  tingkatan  kesimpulan yaitu:  menemukan  prinsip  hukum  yang sesuai  dengan  tujuan  syari’at  tentang adanya  kewajiban  zakat  tanaman  komo- diti  ekonomi;  dan  menafsirkan  hukum yang  terkandung  di  dalamnya  sesuai dengan  cakupan  nilai  yang  terkandung dalam pemahaman nash.
Sebagai  barometer  dalam  menilai dalil  tentang  zakat  pertanian,  akan  diuji dengan  semangat maqāṣid  al-syarī‘ah .
Upaya  memahami maqāṣid  al-syarī‘ah yang  terkandung  dalam  teks  melalui pertimbangan sosial politik, budaya dimana  teks  itu  muncul,  dan  kekinian, serta mempertimbangkan konteks bahasanya,  dengan  melibatkan Uṣūl Fikih , Balaghah (sastra),  dan  lingustik. Maqāṣid  al-syarī‘ah merupakan  suatu barometer  atau  menjadi  standar  pertim- bangan  utama  dalam  perumusan  syari’at dengan  tujuan  kemaslahatan  umat,  dan
Islam  konsisten  menjadikan maqāṣid  al- syarī‘ah ini dalam seluruh aturannya. 8

## B. Eksistensi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pembentukan Hukum Islam
Tujuan  penetapan  hukum  atau yang  sering  dikenal  dengan  istilah Maqāṣid  al-Syarī‘ah merupakan  salah satu  konsep  penting  dalam  kajian  hukum Islam.  Bahkan  mayoritas  ahli  Usul  Fikih menekankan pentingnya penggunaan maqāṣid  al-syarī’ah sebagai  instrumen penetapan  hukum  berdasarkan  pengakuan mereka  pada ta‛līl  al-aḥkām .  Yusuf  al- Qardawi  mengakui ta‛līl  al-aḥkām dan mengaitkannya dengan hikmah dan kemaslahatan  telah  menjadi  kesepakatan ulama ( ijma’ ) kecuali sebagian kecil saja. 9 Begitu  pentingnya maqāṣid  al-syarī‘ah tersebut,  para  ahli  teori  hukum  menja- dikan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai sesuatu yang  harus  dipahami  oleh  mujtahid  yang melakukan  ijtihad.  Adapun  inti  dari  teori maqāṣid  al-syarī‘ah adalah  untuk  mewu- judkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan,  atau  menarik  manfaat  dan menolak madharat.
Istilah  yang  sepadan  dengan  inti dari maqāṣid  al-syarī‘ah tersebut  adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam  harus  bermuara  kepada  maslahat. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai Syāri‛ (yang  menetapkan  syari’at)  tidak menciptakan  hukum  dan  aturan  begitu saja.  Akan  tetapi  hukum  dan  aturan  itu diciptakan  dengan  tujuan  dan  maksud tertentu.  Menurut  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari’at  adalah  kemaslahatan  hamba  di dunia  dan  di  akhirat.  Syari’at  semuanya adil,  semuanya  berisi rahmat,  dan semuanya  mengandung  hikmah.  Setiap masalah  yang  menyimpang  dari  keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari’at. 10
Sementara itu, perubahan- perubahan  sosial  yang  dihadapi  umat
Islam  di  era  modern  telah  menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab  permasalahan  tersebut  terlihat belum  memuaskan.  Dalam  penelitian mengenai  pembaruan  hukum  di  dunia Islam,  disimpulkan  bahwa  metode  yang umumnya  dikembangkan  oleh  pembaru Islam  dalam  menangani  isu-isu  hukum masih  bertumpu  pada  pendekatan  yang terpilah-pilah  dengan  mengeksploitasi prinsip takhayyūr, talfīq dan ijtihad . Maka menjadi  kebutuhan  yang  sangat  urgen agar  para  pembaru  Islam  saat  ini merumuskan  suatu  metodologi  sistematis yang  mempunyai  akar  Islam  yang  kokoh jika  ingin  menghasilkan  hukum  yang komprehensif  dan  berkembang  secara konsisten.
Berdasarkan  pertimbangan  terse- but,  maka  pengetahuan  tentang  teori maqāṣid  al-syarī‘ah dalam  kajian  zakat menjadi  suatu  keniscayaan.  Menurut  al- Ghazali maqāṣid  al-syarī‘ah bertujuan mewujudkan  kemaslahatan  dan  menolak kemudharatan bagi manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, ini merupakan salah  satu maqāṣid  al-syarī‘ah yang meliputi:  memelihara  agama,  memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan  dan  memelihara  harta. 11 Al- Syātibī  mendefinisikan maqāṣid al- syarī‘ah adalah  suatu  tujuan  syari’at dalam  mewujudkan  kemaslahatan  bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syātibī  membagikan maqāṣid  al- syarī‘ah dalam  tiga  katagori  yaitu, ḍarūriyyāt, ḥājjiyyāt dan taḥsīniyyāt. 12 Maqāṣid  al-syarī‘ah terdiri  dari dua  kata, maqāṣid dan al-syarī‘ah .  Kata maqāṣid merupakan  bentuk  jama’  dari maqṣad yang  berarti  maksud  dan  tujuan, sedangkan syari‘ah mempunyai pengertian  hukum-hukum  Allah.  Teori maqaṣīd  al-syari‘ah dalam  hukum  Islam yang  ditetapkan  untuk  manusia  agar dipedomani  untuk  mencapai  kebahagiaan hidup  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Maka
dengan  demikian, maqāṣid  al-syarī‘ah berarti  kandungan  nilai  yang  menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqaṣīd  al-syarī‘ah adalah tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai  dari suatu penetapan hukum. 13
Izzuddīn  bin  Abd  al-Salam, sebagaimana  dikutip  oleh  Khairul  Umam mengatakan  bahwa  segala taklīf hukum selalu  bertujuan  untuk  kemaslahatan manusia  dalam  kehidupan  dunia  dan akhirat.  Allah  tidak  membutuhkan  ibadah seseorang,  karena  ketaatan  dan  maksiat, tidak  memberikan  pengaruh  apa-apa terhadap  kemulian  Allah. 14 Jadi,  sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan  manusia.  Menurut  Amir Mualim maqaṣīd al-syari‘ah mengandung pengertian  umum  dan  pengertian  khusus. Pengertian  yang  bersifat  umum  mengacu pada  apa  yang  dimaksud  oleh  ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan  oleh  pengertian  kebaha- saannya  atau  tujuan  yang  terkandung  di dalamnya. 15
Sementara  itu,  Wahbah  al-Zuhaili mendefinisikan maqaṣīd al-syari‘ah dengan  makna-makna  dan  tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara‛ dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari’at dan rahasia- rahasia  yang  diletakkan  oleh  syara'  pada setiap  hukumnya.  Kajian  teori maqaṣīd al-syari‘ah dalam  hukum  Islam  adalah sangat  penting.  Urgensi  itu  didasarkan pada  pertimbangan-pertimbangan  sebagai berikut. Pertama ,  hukum  Islam  adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan  diperuntukkan  bagi  umat  manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan  perubahan  sosial.  Dalam  posisi seperti  itu,  apakah  hukum  Islam  yang sumber  utamanya  (Al-Qur’an  dan  al- Sunnah)  turun  pada  beberapa  abad  yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. 16
Jawaban  terhadap  pertanyaan  itu baru  bisa  diberikan  setelah  diadakan kajian  terhadap  berbagai  elemen  hukum
Islam,  dan  salah  satu  elemen  yang terpenting  adalah  teori maqaṣīd  al- syari‘ah . Kedua ,  dilihat  dari  aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori  ini  telah  dilakukan  oleh  Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga ,  pengetahuan  tentang maqaṣīd  al-syari‘ah merupakan  kunci keberhasilan  mujtahid  dalam  ijtihadnya, karena  di  atas  landasan  tujuan  hukum itulah  setiap  persoalan  dalam  bermua- malah  antar  sesama  manusia  dapat dikembalikan.
Abdul  Wahhab  Khallaf,  seorang pakar  Usul  Fikih,  menyatakan  bahwa nash-nash syari’ah  itu  tidak  dapat dipahami  secara  benar  kecuali  oleh seseorang  yang  mengetahui maqaṣīd  al- syari‘ah (tujuan  hukum). 17 Pendapat  ini sejalan  dengan  pandangan  pakar  fikih lainnya, yang mengatakan bahwa pengetahuan  tentang maqaṣīd  al-syari‘ah merupakan  persoalan ḍarūrī (urgen)  bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbāṭ hukum, dan bagi orang lain  dalam  rangka  mengetahui  rahasia- rahasia syari’ah. 18
C. Uṣūl  al-Khamsah sebagai  Pondasi Penetapan Maqāṣid  al-Syarī‘ah dalam Islam
Uṣul  al-khamsah merupakan  lima dasar  yang  menjadi  tumpuan  dalam penetapan  syari’at  karena  lima  hal tersebut dipandang sangat urgen ( maqāṣid al-ḍarūriyyah )  untuk  dipertahankan  dan dilestarikan,  lima  hal  tersebut  meliputi; (1).  Pemeliharaan  agama.  (2).  Peme- liharaan jiwa. (3). Pemeliharaan akal.  (4). Pemeliharaan  keturunan.  (5).  Pemeliha- raan harta. Terkait dengan itu, Abu Hamid al-Gazali  (w.  505  H)  dalam  karyanya Syifā‘  al-Ghalīl  fi  Bayānī  al-Syabah  wa al-Mukhil wa Masāliku al-Ta‘līl 21 dan al- Musṭasyfā  min  ‘Ilm  al-Uṣūl 22 membagi tujuan syariah menjadi dua, yaitu keagamaan  dan  keduniaan. 23 Hal  ini dikaitkan  dengan  mengutip  Al-Qur’an “ inna al-ṣalāh tanhā ‘an al - faḥsyā’ wa al-
munkar "  Larangan  terhadap al - faḥsyā’ merupakan akumulasi kemaslahatan agama  yang  juga  dibarengi  dengan kemaslahatan  yang  bersifat  keduniaan. Lalu,  mengklasifikasi al-maṣālīḥ ini pada tiga  tingkatan,  yaitu al-ḍarūriyyat,  al- ḥājiyyāt dan al-taḥsīniyyāt serta al- tazyīnāt dan  produk  ijtihad  al-Ghazali  ini menjadi referensi para teorikus Usul Fikih sesudahnya. 24
Al-Syāṭibī  membagi  maslahat  ini menjadi  tiga  bagian  yaitu ḍarūriyyāt (primer), ḥājiyyāt (sekunder) dan
taḥsiniyyāt (tersier). 31 Maqāṣid al-ḥājiyyāh berada  setingkat  di  bawah al-maqāṣid  al- ḍarūriyyah dan  dalam  kondisi  tertentu bisa  naik  ke  tingkat ḍarūriyyah. Hal  ini menjadi  alasan  betapa  pentingnya al- maqāṣid al-ḥājiyyah sehingga para ulama menaruh  perhatian  besar  terhadapnya. 32 Meliputi  bidang  ibadah,  seperti  keringa- nan  ( rukhṣah )  boleh  berbuka  puasa  bagi orang  yang  sakit  atau  musafir, qasr salat bagi orang yang musafir. 33 Juga dibenarkan  memakan  daging  babi  di waktu darurat. Sementara, konsep maqāṣid dalam  bidang al-taḥsīniyyah bertujuan  untuk  kesempurnaan  mukallaf, oleh  karena  itu al-Syāri’ memeliharanya dengan  menetapkan  berbagai  ketentuan hukum. Pemeliharaan al-taḥsīniyyah dalam  syariat  meliputi  ibadat,  adat, muamalat, dan jinayat. 34 Sementara, Zuhaily dan Muhammad  Sa‘id  al-Buthi  menghu- bungkan sistematisasi al-ḍarūriyyah dengan  mazhab  tertentu.  Ia  mengatakan bahwa  fukaha  Malikiyyah  dan  Syafi‘iyah melakukan  sistematisasi  terhadap al- ḍarūriyyah  al-khams kepada  lima,  yaitu: agama,  jiwa,  akal,  keturunan  ( nasal ),  dan harta  ( māl ). 25 Sedangkan  al-Ḥanafiyyah melakukan  sistematisasi  pada  upaya melindungi  agama,  jiwa,  nasab,  akal,  dan harta.  Walaupun  para  teorikus  meman- dang  penghubungan  sistematisasi al- ḍarūriyyah dengan mazhab tertentu kurang  relevan,  apalagi  menisbatkannya
hanya kepada Ḥanafiyah dan Malikiyyah. 26
Imam  al-Syaṭibī  salah  satu  ulama yang dikenal telah berjasa dalam pengembangan konsep maqāṣid al-syarī’- ah, menuliskan  pandangannya dalam kitabnya al-Muwāfaqat . 27
Al-Syaṭibī membagi maqāṣīd dalam  dua  bagian penting,  yakni  maksud  syari’  ( qaṣd  al- syari‘ )  dan  maksud  mukallaf  ( qaṣd  al- mukallaf ).  Dalam qaṣd  al-syari‘  fi  wad‘i al-syarī‘ah (maksud syari' dalam menetapkan  syariat).  Semuanya  mengacu kepada  suatu  pertanyaan:  “Apakah sesungguhnya  maksud  Tuhan  dalam menetapkan hukum?” Menurut Al- Syaṭibī, Allah menurunkan syariat (aturan hukum)  untuk  kemaslahatan  manusia  dan menghindari kemadaratan ( jalb al- maṣalīh  wa  dar‘al-mafāṣid ). 28 Al-Syaṭibī kemudian  membagi  maslahat  ini  kepada tiga  bagian  penting  yaitu ḍarūriyyāt (primer), ḥajiyyāt (sekunder) dan taḥsīnāt (pelengkap).
̣Guna  penyempurnaan  kajian Uṣul al-khamsah ini,  maka  akan  diampil kutipan  pemikiran  Jasser  Audah  dalam karyanya Maqasid al-Syari’ah as
Philosophy  of  Islamic  Law:  A  Systems Approach (Maqasid  Syari’ah  sebagai
Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem).  Ada  beberapa  alasan  yang  men- dorong Jasser Audah memusatkan kajiannya  pada al-maqāṣid  al-syarī’ah sebagai pendekatan filosofis untuk pembaruan  hukum  Islam.  Pertama, al- maqāṣid merupakan
metodologi perumusan hukum Islam yang lahir dalam wacana  intelektual  muslim. 29 Kedua, penggunaan al-maqāṣid dengan  pende- katan  teori  system,  dapat  menutupi kelemahan-kelemahan  kajian-kajian  hu- kum  Islam  sebelumnya  dan  mampu menghasilkan  penyelesaian  yang  lebih menyeluruh.  Ketiga, al-maqāṣid dapat dijadikan landasan ijtihad kontemporer. 30 Uṣūl  al-khamsah merupakan  lima dasar  yang  menjadi  tumpuan  dalam penetapan  syari’at  karena  lima  hal
tersebut  dipandang  sesuatu  yang  sangat urgen  ( maqāṣid  al-ḍarūriyyah )  untuk dipertahankan dan dilestarikan: (1) ḥifż al- dīn (memelihara  agama);  (2) ḥifż  al-nafs (memelihara jiwa); (3) ḥifż al-aql (meme- lihara  akal);  (4) ḥifż  al-nasl (memelihara keturunan);  dan  (5) ḥifż  al-māl (meme- lihara harta).

## D. Nalar Berfikir Ulama Dayah Aceh tentang Zakat Tanaman Produktif
Sebelum  melihat  pendapat  Ulama Dayah  Aceh  tentang  kewajiban  zakat, penulis  terlebih  dahulu  akan  menjelaskan defenisi  zakat.  Kata  zakat  sebagaimana dalam al-Mu’jam al-Wasiṭ dari zakā yang berarti  berkah,  tumbuh,  bersih  dan  baik.
Sedangkan menurut istilah adalah sejumlah  harta  tertentu  yang  wajib dikeluarkan  oleh  orang  yang  beragama Islam  dan  diberikan  kepada  golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Islam.  Oleh  karena  itu  setiap  orang  yang telah  memenuhi  kriteria  yang  telah ditetapkan  agama  wajib  membayar  zakat. Nama  bagi  sejumlah  harta  tertentu  yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak ( muṣtaḥīq )  oleh  orang-orang  yang  wajib mengeluarkan zakat ( muzakkī ). 24
Ada  pendapat  beberapa  ulama mengenai pengertian zakat, yaitu: 25
1. Menurut  mazhab  Maliki,  definisi zakat adalah “mengeluarkan sebagian yang  khusus  dari  harta  yang  khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas  yang  mewajibkan  zakat) kepada  orang-orang  yang  berhak menerimanya  ( mustaḥiq ).  Dengan catatan,  kepemilikan  itu  penuh  dan mencapai ḥaul (setahun),  bukan barang  tambang  dan  bukan  perta- nian.”
2. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan  sebagian  harta  yang khusus  dari  harta  yang  khusus sebagai  milik  orang  yang  khusus,
yang  ditentukan  oleh  syari’at  karena Allah SWT.
3. Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah  ungkapan  untuk  keluarnya harta  atau  tubuh  sesuai  dengan  cara khusus.
4. Menurut  mazhab  Hambali,  zakat adalah  hak  yang  wajib  (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.
Menurut  istilah  ekonomi,  zakat merupakan  tindakan  pemindahan  keka- yaan dari golongan kaya kepada golongan tidak  punya.  Salah  satu  ajaran  penting yang  terdapat  dalam  agama  Islam  adalah urgensi  zakat  kaitannya  dengan  penge- ntasan  kemiskinan.  Sebagai  sebuah  dina- mika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian  manusia (syahādah  al-insān) pada  rukun  Islam  yang  keempat  di hadapan  Allah  yang  muaranya  tertuju pada dimensi kemanusiaan.
Mayoritas  Ulama  Dayah  Aceh berpendapat  bahwa  zakat  tanaman  itu hanya  wajib  terhadap  makanan  pokok yang dapat mengenyangkan, dapat disimpan  lama,  contohnya,  gandum, sya‘ir ,  kurma  kering  dan  anggur  kering. Makanan  pokok  yang  dapat  disimpan lama  serta  mengenyangkan  bagi  masya- rakat  Aceh  adalah  padi  juga  masuk kedalam  katagori  tersebut  jagung  dan kacang-kacangan.  Padi  merupakan qiyās terhadap  jenis  yang  telah  disebutkan  di atas. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan selain  anggur  dan  kurma  tidak  diambil zakatnya  walaupun  pendapat  ini  menjadi wajib di sisi Mazhab Ḥanafi. 26
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ayah  Min Coet Trueng dan  Tgk.  M.Yunus  sesuai  dengan  kriteria yang  termaktub  dalam  mazhab  Syafi’i. 27
Tumin  menguatkankan  jawabannya  de- ngan  menggunakan  bahasa  daerah  ” Nyan keuh lagenyan jawaban ” (begitulah jawa- bannya),    serta  tidak  ada  zakat  pada  biji- bijian  selain  yang  telah  disebutkan  dalam kriteria di atas sebagaimana yang dipelajari,  terlepas  dari  pendapat  mazhab
lain.  Benar  adanya,  mazhab  fikih  yang lain,  menjelaskan  ada  zakat  tanaman selain  makanan  pokok,  namun  Tumin sesuai  dengan adillah  syar‘iyyah, tidak ada  zakat  biji-bijian  selain  dari  makanan pokok.
Senada  dengan  pendapat  Tumin,
Waled  Nuruzzahri,  menyatakan  tidak sampai ilmunya ke arah yang menyatakan wajib,  karena  pensyari’atan  zakat  tidak hanya  ditinjau  dari  dimensi  sosial  saja, melainkan juga dilihat dari sisi ibadahnya. Waled  berargumen  bahwa  zakat  hanya dipandang  sebagai ibādah māliyyah maḥ- ḍah. Waled  juga  menyinggung  bahwa pada  masa-masa  Rasulullah  SAW  dan Imam  Mazhab  juga  ada  tanaman  yang bermacam-macam  dan  memiliki  potensi ekonomi  yang  dapat  mensejahterakan masyarakat, namun tidak dibebani dengan kewajiban zakat.
Dalam  hal  ini  dapat  dipahami bahwa  Ulama  Dayah  memahami  bahwa apa  yang  sudah  tertera  dalam  Mazhab Syafi’i  merupakan  totalitas  dari  syari’at, sehingga  cenderung  dilupakan  sisi-sisi ijtihad  dan  penggunaan  metode  yang dilakukan  oleh  mazhab  Syafi’i.  Itulah yang  menjadi  sisi-sisi  kelemahan  dalam menilai  hukum  yaitu  saat  seseorang  telah sampai  kepada  tingkat  keyakinan  tertentu terhadap  sesuatu,  selanjutnya  mendoktrin dan  menutup  peluang  untuk  mengem- bangkan  suatu  hukum  walau  sebenarnya Islam  mengharapkan  hukum  itu  harus raḥmah li al-‘alamīn .
Ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  bersifat umum menurut Waled, tidak cukup syarat diamalkan  secara ḍahir ,  akan  tetapi membutuhkan  kepada  penjelasan  hadis sebagai takhṣis, tidak  semua  prediksi manusia tentang syari’at itu benar adanya, dan  hendaknya  tidak  memposisikan  diri sebagai Syāri ‘.  Untuk  menalar  agama dibutuhkan logika namun tidak selamanya logika itu dapat digunakan untuk menalar agama.  Logika  penalaran  hukum  seperti ini  termasuk  ke  dalam  metode  penalaran
bayāni ,  dengan  menggunakan  logika deduktif.
Waled  mengakui  bahwa  pensya- ri’atan zakat meliputi unsur ta ‘ abbudi dan ta ‘ aqquli, namun  manusia  hakikatnya tidak  sanggup  untuk  memisahkannya. Bagi  Waled,  apa  yang  telah  termaktub dalam  mazhab  sudah  memadai  untuk beramal di bidang syari’at. Pernyataan ini membuktikan  bahwa  pengamalan  hukum fikih  dikalangan  Ulama  Dayah  tidak dengan  logika  penalaran  hukum  namun lebih cenderung bersifat ittiba ‘.
Berbicara  tentang  banyaknya  ayat Al-Qur’an  yang  menjelaskan  tentang zakat,  Tgk.  Muhammad  Amin  mene- gaskan  bahwa  itu  ayat  umum  yang  tidak dapat  dipahami  sepihak  namun  butuh kepada dalil lain sebagai bayān al-takhṣīs seperti  hadis,  sedangkan  penjelasan  hadis tentang  zakat  sudah  khusus  sampai menyebutkan  jenisnya.  Demikian  juga pendapat  Walidin,  bila  sebuah  daerah makanan pokoknya jagung maka jagunglah sebagai zakat.
Ulama Dayah Aceh demikian ketat dengan  Mazhab  Syafi‘i  sehingga  hampir dipastikan  bahwa  mereka  menutup  pelu- ang untuk pengembangan hukum terutama masalah zakat.  Bila ditinjau dari sisi argumen  yang diberikan oleh mazhab Syafi‘i  terhadap  kriteria  wajibnya  zakat pada  biji-bijian  merupakan  hasil istiqra ‘ yang  diperoleh  melalui  ijtihad,  ini  jelas- jelas  merupakan  hukum  yang  digali melalui  prosses ta ‘ aqqulī bukan ta ‘ ab- budī, namun  mereka  mengalami  stagnasi berfikir  dalam  melihat  masalah  ini. Bahkan jika jenis zakat tersebut merupakan ta ‘ abbudī, sesuai  dengan petunjuk ḍahir nash  maka  semua  jenis tanaman dan hasil usaha wajib dikeluarkan zakatnya.
Ulama  Dayah  Aceh  berpendapat bahwa zakat tanaman dari hasil perkebunan  walaupun  produkif  tidak wajib  karena  tidak  ada  nash  yang  jelas, sedangkan ayat  yang umum tentang zakat sudah  ditakhsiskan  berdasarkan  hadis:
‟ jangan diambil zakat kecuali pada empat jenis  yang  telah  ditetapkan .”  Abu  Tumin ketika  diwawancarai  mengenai  zakat tanaman produktif yang berpotensi ekonomi seperti kelapa sawit, cokelat dan kopi, Tumin menjawab: ‟ Nyan koen jenis tanaman yang keunong zakeut ” (Itu bukan jenis  tanaman  yang  dikenakan  zakatnya). Logika  berfikir  Tumin  dapat  dipahami melalui pernyataan; dalil yang dikemukakan  dimana mahāl  istidlāl selanjutnya wajah  istidlāl ,  hasil  dari wajah  istidlāl baru  melahirkan natijah atau  kesimpulan,  ini  jalur  yang  harus ditempuh oleh seseorang
yang menyampaikan  sebuah  hukum  terutama masalah  zakat.  Demikian  juga  pendapat Tgk.  Muhammad  Yunus.  Ia  menam- bahkan  bahwa  Ulama  Dayah  salafi  Aceh sudah  ijma’  tidak  ada  kewajiban  zakat pada  tanaman  produktif. 28 Pendapat  ini didukung juga oleh Waled Nuruzzahri.
Keterangan  tersebut  bila  ditinjau dari  sisi  metodologi,  Tgk.  M.Yunus  telah melupakan  bahwa  kriteria  yang  diberikan oleh  mazhab  yang  mereka  pelajari merupakan  hasil  istiqra’  yang  dilakukan oleh  mazhab,  tidak  secara  serta  merta melakukan ta‘abbudi terhadap  nash. Dikaitkan  dengan  beberapa  pendapat  lain yang mewajibkan zakat tanaman produktif, Tgk. Muhammad Yunus mengatakan  bahwa  ia  belum  memahami jalur dan pola istinbāṭ yang dikemukakan oleh  ulama  lain,  karena  keyakinan terhadap sumber dan pola yang dicetuskan oleh  mazhab  Syafi’i,  sudah  cukup  kuat dan tidak ada keraguan padanya sedangkan  pendapat  yang  lain  belum memiliki  dalil  yang  cukup  kuat  untuk diterima.
Mengenai  pandangan  berbeda  dari ulama  pembaharu  seperti  Yusuf  al- Qardawi  tentang  wajibnya  zakat  tanaman dan  biji-bijian  produktif  yang  memiliki potensi  ekonomi  dan  pendapat  Ali Muhammad  di  Aceh  bahwa  tanaman produktif  dikenakan  zakat.  Menurut Waled,  ada  dimensi  penilaian  yang  ber-
beda, mereka melihat dari sisi kemaslahatan dan tinjauan dimensi ekonomi,  namun  mazhab  Syafi’i,  tidak menjadikan  maslahah  sebagai  pondasi utama  dalam istinbaṭ hukum,  hanya sebagai  pertimbangan  saja.  Kitab al- Maḥallī pernah  menyinggung  pendapat qadīm 29 tentang  adanya  zakat  dari beberapa  jenis  tanaman,  namun  itu dipandang lemah dalilnya sehingga dirobah dengan pendapat jadīd oleh Imam Syafi’i, alasannya tidak lain karena belum adanya dalil yang kuat.
Adapun mengenai kekayaan seseorang dari harta dan tanaman tersebut, secara  tegas  Tgk.  Muhammad  Amin menyatakan  bahwa  tidak  semua  harta  itu wajib  zakat  kecuali  setelah  sampai  nisab dan ḥaul- nya  bagi  jenis  yang  diwajibkan zakatnya. Zakat tidak semata-mata disyari’atkan  karena  hikmah    namun memiliki  unsur ta’abbudi yang  harus diikuti.  Ayat-ayat  zakat  menurut  Tumin adalah  bersifat  umum  dan  telah  di- bayan takhṣis oleh  hadis. 30 Lagi  pula,  zakat adalah termasuk ibadah māliyyah mahḍah yang harus dipahami apa adanya.  Metode pemahaman  hukum  seperti  ini  dikate- gorikan  kedalam  metode bayāni dengan menggunakan  logika  berfikir  deduktif. Lebih  lanjut,  Tumin  menjelaskan  bahwa dalam  memahami  sebuah  hukum  tidak harus  melakukan  ijtihad,  namun  cukup mendalami  dan  mengamalkan  apa  yang telah  difatwakan  oleh  mazhab  beserta kekuatan dalilnya ( ittiba’ ). Demikian juga pandangan Tgk. Walidin, tidak semua hal yang  menurut  seseorang  itu  benar,  maka benar  pula  di  sisi syara‘ .  Walidin menambahkan,  dalam  memahami  syari’at ada  kaidah; al-aṣl  lā  yus’āl ,  persoalan dasar  dalam syara‘ tidak  dipertanyakan karena maqāṣid dari  agama  hanya  Allah dan Rasulnya yang dapat mengetahuinya. Dengan demikian Walidin seorang
Ulama  Dayah  Acer  menolak  kewajiban zakat  tanaman produktif, karena dalil  dan metode istinbaṭ yang  ditempuhnya  masih lemah.  Dengan  argumen,  jenis  tanaman
produktif  tidaklah  termasuk  dalam  jenis zurū‘ dan  sifatnya  tidak  mengenyangkan. Akan  tetapi  Ulama  Dayah  Aceh  tidak melarang, dengan catatan bukan dinamakan zakat. Dan jika hal itu dinama- kan  dengan  zakat  maka  pemerintah  telah membuat hukum.
Ulama Dayah Aceh sepakat terhadap  kewajiban  zakat  pada  tanaman hanya  padi,  dengan  alasan  sebagai makanan  pokok,  mengenyangkan  dan dapat  disimpan  lama,  namun  pada  tahap verifikasi data selanjutnya ternyata muncul  jenis  lain  sebagai  jenis  zakat yaitu;  jagung  dan  kacang-kacangan, alasan  jenis  ini  wajib  zakat  menurut Ulama  Dayah  Aceh,  karena  jagung  dan kacang-kacangan  memungkinkan  dijadi- kan  sebagai  makanan  pokok.  Demikian dijelaskan  oleh  Tumin,  Ayah  Min  dan Abu  Daud  Zamzami.  Jenis  tanaman  ini tidak menjadi fokus perhatian para Ulama Dayah  Aceh  saat  pengambilan  data  tahap pertama,  karena  komoditi  ini  sangat jarang  ditanam  oleh  masyarakat  dalam kapasitas besar dan disimpan bijinya serta tidak dijadikan sebagai makanan pokok di Aceh.
Saat dilakukan interview mendalam, Ulama Dayah lainnya mengakui  bahwa  jagung  dan  kacang- kacangan  termasuk  juga  dalam  jenis tanaman  yang  diwajibkan  zakat  dengan alasan,  tanaman  dan  biji-bijian  tersebut memungkinkan dijadikan makanan pokok, dan ia  yakin  dengan pendapat  ter- sebut. Tgk. M. Yunus menjelaskan bahwa jenis  tersebut  tersurat  dalam  mazhab, cuma  saja  di  Aceh  tidak  dipungut  karena belum  dijadikan  sebagai  makanan  pokok oleh  masyarakat,  sehingga  Ulama  Dayah belum  memberikan  ketegasan  tentang zakat  jenis  tersebut.  Keterangan  yang sama  juga  dijelaskan  oleh  Abu  Daud Zamzami dan Walidin. Ketika ditanyakan peluang  untuk  jenis  tanaman  produkti seperti  kelapa  sawit,  kopi  dan  cokelat, Ulama  Dayah  secara  tegas  menjawab
bahwa  itu  bukan  jenis  yang  di  wajibkan zakat.
E. Nilai-Nilai Maqāṣid  al-Syarī ‘ ah dalam  Pensyari’atan  Zakat  dan Korelasinya  dengan  Pemikiran Fikih Ulama Dayah Aceh
Pada  hakikatnya  Allah  mewa- jibkan  zakat  kepada  orang  yang  mempu- nyai  harta  lebih  agar  harta  yang didapatkan  benar-benar  bersih  dari  hak orang lain. Setiap harta yang dimiliki oleh seseorang  didalamnya  terdapat  hak-hak orang-orang  miskin  ( kai  lā  yukūna dūlatan  baina  aghniyā’ ).  Allah  menguji hati  seseorang  apakah  ia  termasuk  kikir atau dermawan melalui zakat dan sedekah.  Zakat  juga  berfungsi  untuk meningkatkan  perekonomian  umat,  yaitu zakat yang diberikan kepada para mustaḥīq untuk  tidak  dihabiskan  secara langsung (konsumtif), akan tetapi dikembangkan  dan  digunakan  untuk membantu usaha sehingga dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  secara  terus menerus (produktif). 32
Islam menghendaki agar
penguasaan  harta  benda  dilakukan  secara merata dengan jalur yang telah ditentukan syari’at  agar  tidak  terjadi  jurang  pemisah antara  orang  kaya  dengan  orang  miskin. Ajaran  Islam  menjadikan  zakat  sebagai ibadah  yang  mempunyai  aspek  sosial untuk  dijadikan  landasan  membangun suatu  sistem  untuk  mewujudkan  kese- jahteraan  dunia  dan  akhirat.  Dengan mengintegrasikan  zakat  dalam  ibadah berarti  memberikan  peranan  penting  pada kesadaran mengendalikan seorang mukmin  dalam  hidupnya. 33 Teori  diatas bila dikorelasikan dengan dengan pendapat  Ulama  Dayah  Aceh  maka  tidak akan  ditemukan  suatu  jawaban  penyele- saian  hukum  Islam,  karena  Ulama  Dayah Aceh  hanya  mengakuinya  sebagai  sebuah teori  namun  tidak  untuk  dipraktekkan. Para  ulama  kontemporer  baik  dalam bidang  fikih  maupun  bidang  Usul  Fikih terus  memproduksikan  teori-teori  baru
yang  dapat  diaplikasikan  dalam  dunia perubahan  hukum,  namun  Ulama  Dayah Aceh  berasumsi  bahwa  hukum  yang sudah  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih sudah  memadai  untuk  diamalkan,  para mujtahid  mutlak  yang  telah  mencetus logika  pemikiran  hukum,  mereka  telah menempuh  berbagai  jalur  ijtihad  dan istibaṭ serta  mewariskan  metode  tersebut kepada  generasi  selanjutnya,  sehingga Ulama  Dayah  tidak  lagi  berijtihad terhadap  hukum  baru  kecuali  hanya sebagai ilḥāq hukum yang dapat menghasilkan fatwa. Maqāṣid al-syarī‘ah , diakui keberadaanya  oleh  Ulama  Dayah  namun mereka  belum  yakin  dengan  hasil  ijtihad dan  penerapan  yang  terjadi  di  zaman global ini, kegelisahan intelektual tersebut bukan  merupakan  hasil  pengujian  teori namun  dilandasi  oleh  sikap  idealisme mereka  dengan  mazhab  yang  dipela- jarinya selama ini (fanatisme). Imbas dari logika berfikir tersebut, penerapan hukum baru  di  Aceh  terutama  menyangkut dengan  aplikasi  zakat  tanaman  sebagai- mana  yang  termuat  dalam  Undang- Undang  Zakat,  Qanun  serta  Fatwa  MPU Aceh  Tahun  1974  mengalami  kendala dalam  penerapannya.  Andaikan  Ulama Dayah  Aceh  setuju  membuka  wawasan- nya  dalam  melihat maqāṣid  al-syarī‘ah terutama dalam menyetujui zakat tanaman sebagaimana  yang  telah  diijtihadkan  oleh beberapa  ulama  klasik  seperti  Hanafi, ulama  kontemporer  seperti  Yusuf  al- Qardhawi dan lainnya, serta Ali Muhammad,  Tgk  Abdullah  Ujung  Rimba serta  rekan-rekannya  yang  lain  maka pemasukan  dalam  bidang  zakat  di  Aceh akan  melimpah  ruah  serta  dapat  secara cepat  meningkatkan  taraf  ekonomi  umat, dengan demikian penerapan dan pengamalan nilai-nilai maqāṣid  al- syarī‘ah di Aceh kusus bidang zakat akan terlaksana  sebagaimana  mestinya.  Disisi lain, illat hukum  yang  ditemukan  oleh Imam  Syafi’i  melalui istiqrā‘ terhadap dalil,  kesimpulan istiqrā‘ itu  yang
dijadikan  sebagai  standar  persyaratan wajib  zakat,  dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  kewajiban  zakat  pada makanan  pokok  merupakan  hasil  ijtihad ( ta‘aqquli )  bukan ta‘abbudi ,  sehingga alasan  yang  dipertahankan  oleh  Ulama Dayah  Aceh  yang  mengatakan  bahwa persoalan  zakat  merupakan  persoalan ta‘abbudi , dianggap kurang tepat.

## F. Analisis  dan  Solusi  terhadap
Kewajiban Zakat Tanaman

## Produktif
Dalam  kitab  mazhab  Syafi’i, ditemukan  bahwa  penjelasan qaul  qadīm sudah  pernah  diputuskan  kewajibannya namun  dibatalkan  kembali  berdasarkan qaul  jadīd , inilah  yang  menjadi  pegangan kuat  kalangan  Ulama  Dayah  Aceh. Seiring  bermunculan  metode  pengkajian hukum  Islam  yang  merupakan  pengem- bangan  dari  metode  Usul  Fikih  maka ditemukan  beberapa  metode  pengkajian hukum  lewat  berbagai  pendekatan.  Salah satu  metode  yang  terkenal  adalah melalui kajian maqāṣid al-syarī ‘ ah, semua metode tersebut  diteorikan  dengan  bertujuan untuk kesempurnaan Islam sebagai raḥmah  li  al-‘ālamīn .  Pengkajian  zakat tanaman  produktif  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  termasuk  salah  satu  dari aplikasi  nilai-nilai maqāṣid  al-syarī ‘ ah yang  bertujuan  untuk  tercapainya  tujuan syariat demi kemaslahatan manusia.
Pemberlakuan  hukum  terhadap adanya  kewajiban  zakat  pada  tanaman produktif sebagaimana yang telah dijelaskan  sebelumnya  dalam  aplikasi teori maqāṣid  al-syarī ‘ ah, terpampang jelas dari perintah syari’at untuk berzakat, pemahaman  tersebut  ditemukan  melalui kajian  penalaran  dengan  menggunakan metode istiqra’  ma’nawi .  Penelusuran terhadap  berbagai  dalil  nash  Al-Qur’an maupun  dari  Hadis,  juga  ditemukan pembahasannya  dari  mazhab  seperti mazhab  Ḥanafi,  kitab-kitab  tafsir  dan lainnya. Berikut akan dijelaskan nas  yang
bersumber  dari  Al-Qur’an  Surah  al- Baqarah ayat 267 dan al-Taubah ayat 34.
Makna, anfiqū dalam  ayat  di  atas terdapat  perbedaan  pendapat  dikalangan para  mufassir,  diantara  mereka  ada  yang berpendapat wajib, sebahagian lain berpendapat sunnat, namun pendapat kuat adalah  wajib,  Abu  Hanifah  mengatakan seluruh  yang  tumbuh  di  bumi  yang diusahakan  secara  khusus  wajib  padanya zakat  (kecuali  yang  dibatasi  sebagaimana penjelasan sebelumnya). 34 Zakat termasuk ibadah māliyyah maḥḍah yang disebutkan berbarengan  dengan  salat  dari  sisi kewajibannya,  namun  dari  sisi  jenisnya merupakan ibadah ijtima’iyah . Zakat pada dasarnya  adalah  untuk  merealisasikan keadilan  yang  menjadi  tujuan  hukum Islam  yang  berfungsi  untuk  mensucikan harta  dan  mempersempit  jurang  pemisah antara  si  kaya  dengan  si  miskin.    Allah SWT berfirman:
اَهِب  ْمِهيِ ك َزُت َو  ْمُه ُرِ هَطُت  ًةَقَدَص  ْمِهِلا َوْمَأ  ْنِم  ْذُخ ٌعيِمَس ُهَّللا َو  ْمُهَل  ٌنَكَس  َكَت َلََص  َّنِإ  ْمِهْيَلَع  ِ لَص َو ٌميِلَع Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)
Subtansi  ayat  di  atas  adalah  zakat itu  membersihkan  mereka  dari  kekikiran dan  cinta  yang  berlebih-lebihan  kepada harta  benda,  menyuburkan  sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memper- kembangkan harta benda mereka. Menunda-nunda  pengeluaran  zakat  itu menjadi żālim bila  sudah  sampai  nisab- nya,  karena  para  fakir  dan  miskin  betul- betul  membutuhkannya  dengan  segera sebagai  pemenuhi  kebutuhan  hidupnya. Kewajiban  zakat  tanaman  produktif  di Aceh menjadi suatu pertentangan pemikiran  antara  Ulama  Dayah  Aceh dengan  para  pakar  hukum  Islam  lainnya
di Aceh, akibat dari berbedanya pola fikir dan  metode  analisis  hukum,  serta  refe- rensi  yang  menjadi  sandaran  masing- masing,  dimana  Ulama  Dayah  Aceh menolak  kewajiban  zakat  tanaman  selain padi,  jagung  dan  kacang-kacangan  dan para  pakar  hukum  Islam  di  Aceh berpendapat sebaliknya.
Dalam  tinjauan maqāṣid  syarī‘ah adalah  adanya  suatu  kejanggalan  bila zakat tanaman produktif tidak diwajibkan, karena  hasil  dari  tanaman  produktif melebihi  hasil  zakat  pertanian  yang dikeluarkan  petani  setiap  hasil  panennya. Bila  dipelajari  lebih  dalam,  umumnya petani tergolong miskin yang hanya layak sebagai mustaḥīq zakat. Sangat ironis bila seorang pengusaha perkebunan dan mempunyai  hasil  berlimpah  perkebu- nannya  tidak  diambil  zakat,  terasa  seperti men- żālimi para petani kecil.
Yusuf  al-Qardhawi,  dalam Fikih Zakat menjelaskan;  zakat  tanaman  dan buah-buahan  wajib  dikeluarkan  pada waktu panen, tidak harus menunggu ḥaul - nya,  hal  ini  berbeda  dengan  zakat perdagangan  karena  sifatnya  bertambah maka  harus  menunggu ḥaul -nya. 35 Ijtihad Yusuf  Qardhawi  ini  perlu  didukung mengingat  fungsi  dan  tujuan  umum pensyari’atan  zakat.  Bahkan  dengan mengatakan  zakat  tanaman  produktif tidak wajib maka secara stratifikasi sosial ada  orang-orang  kaya  raya  yang  tidak dipungut  zakatnya  mengingat  mereka bukan  petani,  peternak  atau  pedagang. Jika  ditelusuri  hakikat  harta  itu  milik Allah swt yang dititipkan kepada manusia sebagai pemilik kedua.
Para  ulama  di  Aceh  berbeda pendapat  dalam  masalah  zakat  tanaman selain  padi  disebabkan  oleh  nash  yang umum  dan  tidak  terdapat  dalam  teks Mazhab  Syafi’i  yang  mereka  pelajari. Sebahagian  mereka  berpendapat;  zakat tanaman  produktif  wajib  dikeluarkan zakat,  dikarenakan  nilai  manfaat  dan kesejahteraan  masyarakat  sangat  tinggi  di dalamnya. Tanaman tersebut adalah suatu
yang  sengaja  ditanam  untuk  mendapat keutungan  yang  besar,  salah  satu  syarat muzakki adalah  kaya  dalam  artian mempunyai harta yang lebih dari kebutuhan hidupnya.
Menanggapi  hadis  pentakhsisan tersebut,  Ulama  Dayah  Aceh  menilai bahwa  hadis  tersebut  berbicara  terkait makanan  pokok,  sedangkan  tanaman produktif  disamakan  dengan  penghasilan, ketentuan  zakatnya  adalah  sama  dengan harta perdagangan yaitu sampai niṣab dan ḥaul setelah  tersimpan  setahun  yang merupakan kelebihan dari hartanya. Sementara  menurut  Abu  Hanifah  segala sesuatu  yang  tumbuh  di  bumi  wajib dikeluarkan  zakatnya  apabila  mencapai ukuran  lima wasaq ,  tidak  ada  perbedan antara  sedikit  dan  banyak,  kering  atau basah,  baik  disiram  atau  tadah  hujan, kecuali  kayu  bakar,  bambu  dan  rumput. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa penanamannya  dimaksudkan  untuk  me- ngambil hasil  bumi  dan  mengem- bangkannya. 36

## G. Kesimpulan
Nalar  berfikir  Ulama  Dayah  Aceh tentang  zakat  tanaman  merujuk  kepada mazhab  Syafi’i,  mereka  berpendapat bahwa  tanaman  dan  biji-bijian  untuk wilayah  Aceh  yang  dikenakan  zakat hanyalah  padi,  dengan  alasan  makanan pokok  penduduk  suatu  negeri,  memiliki sifat  mengenyangkan  dan  dapat  disimpan serta  tahan  lama,  termasuk  juga  jagung dan  kacang-kacangan  karena  memung- kinkan  dijadikan  makanan.  Tanaman  lain (kelapa  sawit,  cokelat,  kopi)  meskipun lebih  produktif  tidak  ada  kewajiban zakatnya  sebab  tidak  memenuhi  kriteria tersebut.  Nalar  berfikir  tersebut  karena menganut  logika  berfikir  deduktif  dengan menggunakan metode penalaran bayani . Sedangkan  Ulama  lain  meman- dang  bahwa  nilai-nilai maqāṣid  al- syarī‘ah yang ditemukan dalam
pensyariatan  zakat  tanaman  masuk  dalam ḥifz al-dīn dan ḥifz al-māl .  Ini  ditemukan
melalui takhrīj  al-manāt dari  dalil  yang ada.  Logika  penalaran  yang  digunakan merujuk  kepada  logika  berfikit  induktif, analisis dalil dilakukan berdasarkan metode  penalaran istiṣlāhiah .  Ulama Dayah  Aceh  tidak  menyangkal  bahwa penelusuran  tujuan  syariat  ( maqāṣid  al- syarī‘ah ) , dapat dilakukan melalui istiqra’ dalil,  namun  belum  meyakini  kewajiban zakat tanaman produktif dapat dirumuskan melalui pendekatan ini sehingga secara tegas menolaknya.
Argumen  yang  diberikan  bahwa  perintah zakat  hanya  dapat  dipahami  dari  sisi ta ‘ abbudi saja  tidak  boleh  dipahami secara ta ‘ aqquli .
Catatan Akhir:
1 Ainiah  Abdullah,  “Model  Perhitungan Zakat  Pertanian  (Studi  Di  Kecamatan  Kuta Makmur Aceh Utara),” Jurnal At-Tawassuth , Vol.
II, No. 1 (2017), hlm. 69-93.
2 Wahbah  al-Zuhaily, al-Fiqh  al-Islāmī  wa Adillatuh ,  terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  cet.  1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 353.
3 Ulama  Dayah  Aceh  yang  dimaksudkan dalam  penelitian  ini  adalah  ulama-ulama  yang telah  mendapatkan  pengakuan  lisan  dalam masyarakat  dan  mereka  juga  sebagai  pimpinan Dayah/Pesantren  yang  ada  di  Aceh  dan  pendapat mereka  seringkali  menjadi  pegangan  bagi  seluruh masyarakat Aceh. Lihat Amirudin Hasbi, Menatap Masa Depan Dayah Aceh , (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm. 119
4 Suhadi. “Telaah  Ulang  Kewajiban  Zakat Padi  dan  Biaya  Pertanian  Sebagai  Pengurang Zakat  (Analisis  Fatwa  -  Fatwa  di  Media  Sosial),” Jurnal Zakat dan Wakaf . Vol. 1, No. 2, Desember (2014), hlm. 1-43.
5 Alaiddin  Koto, Ilmu  Fiqih  dan  Ushul Fikih  Sebuah  Pengantar, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004), hlm. 15.
6. Moh.  Toriquddin, Pengelolaan  Zakat Produktif  Perspektif  Maqāṣid  al-Syarī’ah  Ibnu ‘Āsyūr (Malang:  UIN  Malang  Press,  2014),  hlm. 14. 7 Hasbi  ash-Shiddiqiy, Pedoman  Zakat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 23. 8 Yusuf al-Qardawi , al-Siyāsah  al- Syar’iyyah  fi  Ḍaw’  Nuṣūs  al-Syarī‘ah  wa Maqṣidiha (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 272.
9 Muhammad  al-Tahir  Ibn  Asyur, Maqāsid al-Syarī‘at  al-Islāmīyyah, (Kairo:  Dār  al-Salām, 2005), hlm. 62.
10 Khairul  Umam, Ushul  Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127
11 Al- Ghazāli, Al- Mustaṣfā fi ‘Ilmi al Uṣūl, (Bairut:  Dār  al-Kutub  al-Ilmiyyah,  2000),  hlm. 174
12 Al  Syātibī ,  Al-Muwāfaqāt  fi  Uṣūl  al- Syarī‘ah (Kairo: Maktabah al- Taufiqiyyah, 2003), III: 30.
13 Asafri Jaya, Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah menurut  al-Syaṭibī ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1996), hlm. 15.
14 Ibid, hlm. 124.
15 Amir  Mualim  dan  Yusdani, Konfigurasi Pemikiran  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta,  UII  Press, 2001), hlm. 54.
16 Ṣālih  bin  Muhammad  Fauzan, Istis ̇ mār Amwāl al-Zakāt wa mā fī Ḥukmihā min al-Amwāl al-Wājibah Haqqn li Allah Ta’ālā, (Riyad: Dār al- Kunūz Isybiliyā, 2005), hlm. 45.
17 Muhammad Bakr Ismail Habib, Maqāṣid al-Islāmiyah  Ta’ṣīlan  wa Taf’īlan (Makkah:  Dār al-Tībah al-Khaḍrā’, 2006), hlm. 112.
18. Ibid , hlm. 67
19 Al-Syātibī , Al-Muwāfaqāt  fi  Uṣūl  al- Syarī‘ah, Vol. II, (Kairo: Maktabah al- Taufiqiyyah, 2003), hlm. 30.
20 Sayyid al-Quṭb, Tafsīr fī ḍilāl al-Qur’ān , (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 246. 21 QS. Al-Ḥajj, 22:78
22 QS. Al-Baqarah; 2: 184
23 (QS. Al-Nisā’, 4: 101
24 Hasan  Muarif  Ambary,  dkk. Ensiklopedi Islam, Vol.  5. (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hueve, 1999), hlm 224.
25. Wahbah  al-Zuhaylī. Zakat  Kajian Berbagai  Mazhab ,  terj.  Agus  Efendi  dan
Bahruddin Fannany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 83-84. 26 Hasbi Amirudin, Ulama Dayah Pengawal  Agama  Masyarakat  Aceh ,  cet  2 (Lhokseumawe:  Nadya  Foundation,  2007),  hlm. 45-46.
27 Al-Nawāwī, Al-Manhāj  al-Nawāwī, (CD Program Maktabah Syāmilah) , hlm.92.
28 DPRD  Aceh,  Qanun  Nomor.  9  Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit
29 Hasyiyah  Qulyubīy  Amirah,  Zakāt  al-
Nabāt (Maktabah Syamilah), V: 82
30 Subhi  al-Shaleh, Mabāhis  fi  ‘Ulūm  al- Ḥadīs (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), VI: 270.
31 Muhammad,  Ali, Zakat  Tanamandan Zakat  Jasa:  Sebuah  Pendekatan  Baru, (Banda Aceh:  Darussalam  Taman  Pengajian  Islam DarunNasyiin, 1987)
32 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif  Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63 33 Ali Yafie, Menggagas Fikih Sosial: Dari Sosial  Lingkungan  Hidup,  Asuransi  Hingga Ukhuwah (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 231 34 Yūsuf al-Qard ̣ āwī, Fikih al-Zakāh (Kairo: Muasasah Risālah, 1323 H), I: 162.
35 Abu  Fida  Ismail  Ibn  Umar  ibn  Katsir, Tafsir Al-Qur’ān al-Aḍīm (CD Maktabah Syamilah), VIII: 491 36 Fikih Mazhab Ḥanafi , al-Ināyah Syarah al-Hidāyah, Vol. III, hlm. 161-163.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Ainiah.  “Model  Perhitungan
Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan  Kuta  Makmur  Aceh
Utara)”, Jurnal  At-Tawassuth ,
Vol. II, No. 1. 2017.
Ambary,  Hasan  Muarif,  dkk. Ensiklopedi Islam, vol. V. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hueve, 1999.
Amirah,  Hasyiah  Qulyubīy. Zakat  an- Nabāt .  Jilid  V.  CD  Maktabah Syamilah, t.t.
Amirudin,  Hasbi. Menatap  Masa  Depan Dayah Aceh , Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008. Amirudin, Hasbi. Ulama Dayah Pengawal  Agama  Masyarakat Aceh ,  Cet  II.  Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2007.
Asnaini. Zakat Produktif dalam Perspektif
Hukum Islam . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.
Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. Maqāsid al-Syarī‘at  al-Islāmīyyah, Kairo: Dār al-Salām, 2005.
DPRD  Aceh. Qanun  Nomor  9  Tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit al-Ghazāli. Al-Mustaṣfā  fi  ‘Ilmi  al  Uṣūl. Beirut: Dār  al-  Kutūb  al- Ilmiyyah, 2000.
Habib, Muhammad Bakr Ismail. Maqāṣid al-Islāmiyyah Ta’ṣīlan wa Taf’īlan. Makkah:  Dār  al-Tībah
al-Khaḍrā’, 2006.
Jaya, Asafri. Konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah menurut al-Syaṭibī .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996. Katsir,  Abu  fida  Ismail  Ibn  Umar  Bin,
Tafsir  Al-Qur’ān  al-Aḍīm ,  Dār T ̣ ayyibah  li  Nasyri  wa  Tauzi’: Maktabah Syamilah, t.t. Koto,  Alaiddin. Ilmu  Fiqih  dan  Ushul Fikih Sebuah Pengantar. Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004. Mu‘alim, Amir dan Yusdani. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , Yogyakarta, UII Press Muhammad,  Ali. Zakat  Tanaman  dan
Zakat  Jasa,  Sebuah  Pendekatan Baru, Banda  Aceh:  Darussalam, 1987. al-Nawawī. Al-Manhāj al- Nawāwīy, Vol.
I. CD Maktabah Syāmilah t.t. al-Nawāwī, Zakat Kajian Berbagai
Mazhab .  terj.  Agus  Efendi  dan Bahruddin  Fannany.  Bandung  :
Remaja Rosdakarya, 1995. al-Qardāwī, Yusuf. Fikih al-Zakāh. Kairo: Muasasah Risālah, 1901. al-Quṭb, Sayyid. Tafsīr fī Ḍilāl al-Qur’ān , Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2003. al-Shaleh,  Subhi. Mabāhis  fī  ‘Ulūm  al- Ḥadīs. Jakarta:  Pustaka  Firdaus,
2007.
Ash-Shiddiqiy,  Hasbi. Pedoman  Zakat, Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra, 2005.
Suhadi,  “Telaah  Ulang  Kewajiban  Zakat
Padi dan Biaya Pertanian Sebagai Pengurang Zakat (Analisis Fatwa - Fatwa di Media Sosial)”. Jurnal Zakat dan Wakaf .  Vol.  1,  No.  2,  Desember
(2014).
al-Syātibī. Al-Muwāfaqāt  fi  Uṣūl  al- Syarī‘ah. Vol. II. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah 2003.
Toriquddin,  Moh. Pengelolaan  Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al- Syarī’ah  Ibnu  ‘Āsyūr. Malang: UIN Malang Press, 2014.
Umam,  Khairul. Ushul  Fiqih .  Bandung,
Pustaka Setia, 2001.
Yafie, Ali. Menggagas Fikih Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah . Bandung: Mizan, 1995.