## INFLUENCE OF KNOWLEDGE OF TAXATION, SOCIALIZATION OF TAXATION AND MINISTRY FISKUS AGAINST COMPLIANCE THE AGENCY'S TAXPAYER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unidha, Ingra Sovita, SE, MM, Ak
sovitahanafi@gmail.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unidha, Indah Royavika Dwi

## ABSTRACT
The  purpose  of  from  Research  it  is  to  know  the  influence  of  taxation  knowledge,  taxation  and  service socialization  fiskus  against  taxpayer  compliance.  Penelitia  uses  the  free  variable  (X)  include  namely taxation knowledge (X 1), socialization (X 2), taxation and service fiskus (X 3) and a bound variable (Y), namely the level of Taxpayer compliance Agency (Y). Its population is a whole body of Taxpayers registered in the year 2018 at the Tax Services Office Pratama Padang in two. The sampling techniques used in this research is to accidental sampling is a method of taking of the respondents as the sample is done based on a coincidence, i.e., a condition in which the researcher by accident meet with the respondent are suitable as a data source. The number of samples for Taxpayers residing in the Agency's Office of the Ministry of Taxes Pratama Pasture two amounted to as much as 99.13 Taxpayers or rounded into 100 respondents. motode  data  collection  method  used  was  survey  with  questionnaire  technique.  This  research  use questionnaire instrument. Data analysis methods in use T test, F test, and test R 2 with the help of SPSS 21. Instrument data collection using likert scale questionnaire each cobakan has been tested and meets the terms  of  validity  and  reabilitas.The  result  of  the  test  coefficient  determination  showed  great  influence knowledge of taxation, taxation and service socialization fiskus against taxpayer compliance of 0237 or 23.7%. This shows that influence knowledge of taxation, taxation and service socialization fiskus explains its effect on taxpayer compliance of 23.7%, while the rest amounted to 76.3% is explained by other factors that do not the regression model used in this study.
KEYWORDS :  Knowledge Taxation, taxation of Socialization, the Ministry Fiskus Against Taxpayer

## Compliance

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan  perpajakan,  sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitia ini menggunakan variabel bebas(X) diantaranya yaitu pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2),dan pelayanan fiskus (X3) serta variabel terikat (Y) yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan (Y). Populasinya adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua.Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  accidental  sampling  adalah  metode pengambilan responden sebagai sampel yang dilakukan berdasarkan suatu kebetulan, yaitu suatu kondisi dimana  peneliti  secara  kebetulan  bertemu  dengan  responden  yang  cocok  sebagai  sumber  data.  Jumlah sampel  untuk  Wajib  Pajak  badan  yang  berada  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Padang  Dua  yaitu berjumlah sebanyak 99,13 Wajib Pajak atau dibulatkan menjadi 100 responden. motodepengumpulan data yang  digunakan  adalah  metode  survey  dengan  teknik  kuisioner.  Penelitian  ini  menggunakan  instrument kuisioner.Metode analisis data yang di gunakan uji T, uji F, dan uji R 2 dengan bantuan SPSS 21.Instrument pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan skala likert yang masing-masing sudah diuji cobakan dan telah memenuhi syarat validitas dan reabilitas.Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan besar pengaruhnya  pengetahuan  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan  dan  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan wajib pajak sebesar 0.237 atau 23.7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi  perpajakan  dan  pelayanan  fiskus  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak
sebesar 23.7%, sedangkan sisanya sebesar 76.3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.
KATA KUNCI : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus   Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan  nasional  untuk  mencapai kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat. Pemerintah  telah  bertekad  upaya  dalam pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional  dan  mewujudkan  peningkatan penerimaan  negara  dari  sektor  pajak.  Pajak memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bagi negara bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan  pembangunan  dimasa  yang akan  datang.  Sejak  dilakukan  reformasi perpajakan  ini  dengan  menganut self assesment  sistem mengajarkan  Wajib  Pajak untuk lebih patuh melaporkan dan membayarkan pajak terhutang secara sukarela.  Semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak,  semakin  tinggi  pula  tingkat keberhasilan  penerimaan  pajak.Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat  sistem  perpajakan  Indonesia menganut self  asessment  system dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya sendiri. Tata cara pemungutan dengan self asessment system berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan  dan  disiplin  pajak  yang  tinggi Hidayatulloh,  (2013).  Mengingat  kepatuhan Wajib  Pajak  merupakan  faktor  penting  bagi peningkatan  penerimaan  pajak,  maka  perlu secara  intensif  dikaji  tentang  faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya  Wajib  Pajak  Badan.  Literatur Perpajakan  mengidentifikasi  banyak  faktor- faktor penentu kepatuhan Wajib Pajak Badan
antara  lain  pengetahuan  dan  pemahaman tentang peraturan perpajakan.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah Ketaatan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.Umumnya
Kepatuhan Wajib Pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan  dengan  benar  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.Menurut Hidayatulloh (2013) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan
pemenuhan kewajiban perpajakan  yang  dilakukan  oleh  pembayar pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan  secara  sukarela.  Jika  Wajib  Pajak tidak  patuh  maka  akan  menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pengindaran,  pengelakan,  penyelundupan, dan  pelalaian  pajak  yang  pada  akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan  pajak  negara  akan  berkurang Rahayu (2010).
Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajibaan  perpajakan  Zuhdi,  et  al  (2015). Faktor  kedua  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  sosialisasi perpajakan.  Sosialisasi  perpajakan  memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak,  karena  dengan adanya  sosialisasi  perpajakan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  Wajib
Pajak  akan  memperoleh  pemahaman  serta informasi  mengenai  ketentuan  perpajakan sehingga  membuat  Wajib  Pajak  mengerti atau  paham  dan  sadar  atas  kewajibannya untuk  menyetor  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya  secara  rutin  Yuliasari,  et  al (2015), dengan sosialisasi ini juga masyarakat atau Wajib Pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika  tidak  membayar  pajak  Winerungan (2013), yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat  Wajib  Pajak  menjadi  patuh  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Faktor  ketiga  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  pelayanan fiksus. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama  proses  perpajakan  berkaitan  dengan sikap  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya Murti, et al (2014). Dengan  adanya  pelayanan  yang  baik  dari petugas  pajak  atau  fiskus  maka  akan membuat  Wajib  Pajak  merasa  senang  dan nyaman  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya  sehingga  akan  membuat Wajib Pajak konsisten atau cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentaun yang berlaku.
Adapun  kondisi  tingkat  kepatuhan Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Padang Dua Tahun 2015-2018 yang dapat dilihat pada table beriku ini :

## Tabel 1 Tingkat KepatuhanWajib Pajak Badan
Tahun 2015-2018 Tahun Jumlah WP Badan Terdaftar WP Badan Lapor  SPT Kepatuhan 2015 9.427 2.221 69,61% 2016 10.020 2.316 84,71% 2017 10.744 2.374 86,73% 2018 11.402 2.941 84,48%
Sumber  :  KPP  Pratama  dan  Data Dioah
Dari  tabel  1.1  dapat  disimpulkan bahwa  jumlah  Wajib  Pajak  Badan  yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun  2015  sampai  tahun  2018.  Tetapi sebaliknya  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan hanya mengalami kenaikan dari tahun 2015  sampai  tahun  2017,    berbeda  di  2018. Tingkat  kepatuhan  mencapai  angka  69,61% pada  tahun  2015,  pada  tahun  2016  tingkat kepatuhannya mencapai 84,71%, pada tahun 2017 tingkat kepatuhannya mencapai 86,73% dan pada tahun 2018 walaupun Wajib Pajak Badan  yang  terdaftar  meningkat  sebanyak 11.402  tingkat kepatuhannya menurun hanya mencapai sebesar 84,48% dengan total 2.941 Wajib  Pajak  Badan  yang  lapor  SPT. Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama  Padang  Dua  mengalami  penurunan pada akhir tahun 2018.
Berdasarkan  uraian  diatas  ada  4  hal yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  yakni  Bagaimana  pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama    Padang  Dua,  Bagaimana pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama    Padang  Dua, Bagaimana  pengaruh  Pelayanan  Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama    Padang Dua,  Bagaimana  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan  dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Badan  di  kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Padang Dua.
Safri  Nurmantu  dalam  Rahayu (2010:183)  kepatuhan  Wajib  Pajak  dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor-faktor sebagai brikut:
a. Pengetahuan Perpajakan Pengetahuan Perpajakan adalah informasi  yang  dapat  digunakan  Wajib
Pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh  arah  atau  strategi    tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya  dibidang  perpajakannya Veronica,  (2009).  Pengetahuan  dapat dipengaruhi oleh bebarapa faktor
diantaranya  adalah  faktor  pendidikan formal. Pengetahuan pajak dan pemahaman  tentang  pajak  semakin bagus maka wajib pajak dapat menentukan perilaku perpajakan dengan lebih  baik  sesuai  dengan  dasar  dan ketentuan perundang-undangan perpajakan.  Dan  sebaliknya  jika  Wajib Pajak  tidak  memiliki  pengetahuan perpajakan  tentang  aturan,  Undang- Undang  Perpajakan  yang  dijadikan sebagai  dasar  untuk  kewajiban  sebagai Wajib  Pajak,  maka  Wajib  Pajak  tidak dapat  menentukan  perilakunya  dengan tepat. Cara dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar Wajib Pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan  pengetahuan  di  bidang perpajakannya Nugroho, (2012).
b. Sosialisasi Perpajakan Sosialisasi  Perpajakan  merupakan  cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat  dan khususnya Wajib Pajak agar  mengetahui  tentang  segala  hal mengenai perpajakan, baik itu peraturan perpajakan ataupun aturan atau tata cara perpajakan  dengan  metode  yang  tepat Rimawati, (2013).
Kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan perpajakan  dapat  dilakukan  dengan  dua cara sebagai berikut Herryanto danToly, (2013).
1. Sosialisasi langsung
Sosialisasi  langsung  adalah  kegiatan
sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi  langsung  dengan  Wajib
Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi  langsung  yang  pernah
diadakan  antara  lain early  tax education,tax goes to school atau tax goes to campus , klinik pajak, seminar, workshop,  perlombaan  perpajakan seperti  cerdas  cermat,  debat,  pidato perpajakan dan artikel.

## 2. Sosialisasi tidak langsung
Sosialisasi  tidak  langsung  adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit  melakukan  interaksi  dengan peserta.  Bentuk-bentuk  sosialisasi tidak  langsung  dapat  dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow  TV  dan  talkshow  radio. Sedangkan  dengan  media  cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur  perpajakan,  rubric  tanya jawab,  penulisan  artikel  pajak,  dan komik pajak.
c. Pelayanan Fiskus
Menurut Hidayatulloh (2013), pelayanan adalah  suatu  kegiatan  atau  urutan kegiatan  yang  terjadi  dalam  interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan.  Fiskus  merupakan  petugas pajak.  Pelayanan  fiskus  dapat  diartikan cara  atau  proses  petugas  pajak  dalam melayani atau membantu, mengurus, dan menyiapkan  segala  keperluan  yang dibutuhkan Wajib Pajak.
Rahayu  (2010)  menyatakan  salah  satu langkah  penting  yang  harus  dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian  pada  pentingnya  kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan  prima  kepada  Wajib  Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
d. Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan  Wajib  Pajak  didefinisikan sebagai  memasukkan  dan  melaporkan tepat  waktu  informasi  yang  diperlukan, mengisi  secara  benar  jumlah  pajak
terutang  dan  membayar  pajak  pada waktunya  tanpa  tindakan  pemaksaan. Ketidakpatuhan  timbul  ketika  salah  satu syarat  definisi  tidak  terpenuhi  Jatmiko, (2006).
Wajib  Pajak  dikatakan  patuh  apabila menghitung,  menyetor  dan  melaporkan tepat  waktu  dan  SPT  juga  disampaikan dengan benar penulisan maupun perhitungannya  serta  dokumen-dokumen yang  diperlukan  lengkap,  sebagaimana yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 192/PMK.03/2007.
Pada prinsipnya kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan  pelaksanaan  perpajakan  yang berlaku dalam suatu negara.
Adapun  hipotesa  dari  rencangan penelitian ini adalah :
1.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan.
Pengetahuan  pajak  merupakan  hal  yang paling  mendasar  harus  dimiliki  wajib pajak.Tanpa  adanya  pengetahuan  tentang pajak  dan  manfaatnya  tidak  mungkin orang  secara  ikhlas  membayar  pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting  untuk  menumbuhkan  perilaku patuh,  karena  bagaimana  mungkin  wajib pajak  akan  patuh  apabila  mereka  tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan,  artinya  bagaimana  Wajib
Pajak akan menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo  penyerahan  SPT  Harahap,  (2004) dan Hidayatuloh, (2013). Sehingga menurut Dedi Rudaedi dalam okezone.com (2012) adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar  pajak  salah  satu  penyebabnya karena  ketidaktahuan  para  wajib  pajak
dalam  mengikuti  aturan  pembayaran pajak. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai aturan  dan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku  diharapkan  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hal  ini  dibuktikan  oleh  penelitian Sudrajat, (2015).Yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Selaras  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, (2017).Yang menunjukan bahwa Pengetahuan
Perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkanpenjelasantersebut, makahipotesis yang diajukanadalah: H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan 2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan
terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak

## Badan
Sosialisasi  merupakan  salah  satu  cara yang dapat digunakan untuk mengguggah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib  pajak  tentang  peraturan,  tata  cara perpajakan, prosedur, dan waktu pembayaran pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak akan  kewajibannya  dalam  membayar pajak Binambuni, (2013).
Kurangnya  pengetahuan  dan  wawasan karena  rendahnya  sosialisasi  perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan  kewajiban  perpajakan  dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada  penerimaan  pajak  negara  Herryanto dan Toly, (2013). Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka  masyarakat  akan  lebih  memahami
perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak juga meningkat.
Hal  ini  dibuktikan  oleh  penelitian Widowati,  (2014)  yang  menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara  persial  terhadap  kepatuhan  wajib pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari.  Selaras  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Wardani,  (2018) yang  menunjukan  bahwa  Sosialisasi Perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan 3.  Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Menurut  Hidayatulloh  (2013),  pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang  terjadi  dalam  interaksi  langsung antara  seseorang  dengan  orang  lain  dan menyediakan kepuasan pelanggan. Fiskus merupakan  petugas  pajak.  Pelayanan fiskus  dapat  diartikan  cara  atau  proses petugas  pajak  dalam  melayani  atau membantu,  mengurus,  dan  menyiapkan segala  keperluan  yang  dibutuhkan  Wajib Pajak.
Pelayanan  fiskus  adalah  cara  atau  proses petugas pajak dalam melayani kepentingan  Wajib  Pajak  sesuai  dengan aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan  dan  menghasilkan  kepuasan bagi  Wajib  Pajak  itu  sendiri.  Rahayu (2010)  menyatakan  salah  satu  langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai  wujud  nyata  kepedulian  pada pentingnya  kualitas  pelayanan  adalah memberikan  pelayanan  prima  kepada wajib  pajak  dalam  mengoptimalkan penerimaan  negara.  Apabila  kualitas pelayanan  fiskus  sangat  baik  maka persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  pelayanan akan meningkat Murti, (2014). Pelayanan fiskus  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dinyatakan  dalam  penelitian
Murti  (2014),  Susilawati  (2013),  dan Rohmawati (2012). Semakin baik kualitas pelayanan  yang  diberikan  oleh  kantor pelayanan  pajak,  maka  kepatuhan  wajib pajak cenderung meningkat.
Hal  ini dibuktikan oleh  penelitian Assan, (2017) yang menyatakan bahwa Pelayanan  memiliki  pengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selaras dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Syaputra, (2014) yang menunjukan bahwa Pelayanan  Fiskus  berpengaruh  terhadap kemauan membayar Pajak.
H3:  Pelayanan  Fiskus  berpengaruh
positif terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Badan 4.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Sosialisasi  Perpajakan  dan  Pelayanan FiskusTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus mengikuti kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri Keuangan.  Dengan  adanya  kebijakan tersebut  diharapkan  para  Wajib  Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.  Seperti  dengan  tingkat pengetahuan  perpajakan  yang  baik  dan memadai  yang  dimiliki  oleh  masyarakat khususnya  Wajib  Pajak,  maka  akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu  sendiri.  Dengan  sosialisasi  ini  juga masyarakat  atau  Wajib  Pajak  menjadi paham  tentang  manfaat  membayar  pajak serta  sanksi  jika  tidak  membayar  pajak Winerungan,  (2013)  yang  pada  akhirnya hal  tersebut  akan  membuat  Wajib  Pajak menjadi  patuh  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Serta  dengan  adanya  pelayanan  bersifat prima  atau  pelayanan  yang  baik  yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak dapat  mencapai  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak  yang  tinggi,  dalam  kondisi  Wajib
Pajak  merasa  puas  atas  pelayanan  yang diberikan  oleh  fiskus  maka  Wajib  Pajak cenderung  akan melaksanakan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.
Dalam  penelitian  R.A.  Meisaka  Lianty,
Dini  Wahjoe  Haspari  dan  Kurnia  (2017) menjelaskan bahwa Pengetahuan Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan  dan Pelayanan  Fiskus  berpengaruh  signifikan secara  positif  Terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak H4 : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan  Fiskus  berpengaruh positif Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan

## METODE PENELITIAN
Penelitian kausal merupakan
penelitian  dengan  karakteristik  masalah berupa  hubungan  sebab  akibat  antara  dua variabel atau lebih dengan kualitas pelayanan,  pengawasan,  dan  konsultasi Wajib  Pajak  kepada account  representative sebagai  variabel  bebas  terhadap  tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sebagai variabel  terikat.  Objek  pada  penelitian  ini yaitu Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
Adapun  sumber  data  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Data primer Pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua
2. Data sekunder Yaitu data yang telah dikumpulkan oleh  para  peneliti,  data  yang diterbitkan  dalam  jurnal  statistik, dan  informasi  yang  tersedia  dari sumber publikasi atau non publikasi didalam atau luar organisasi, Sekaran (Hal 245 : 2006).
Jenis  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel bebas ( independent variable ) Variabel bebas biasanya dilambangkan  dengan  X.  Variable bebas  dalam  penelitian  ini  yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Pelayanan  Fiskus  (X3),  Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi
Perpajakan  dan  Pelayanan  Fiskus terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
(X4). 2. Variabel terikat ( dependent variable ) Variabel terikat biasanya
dilambangkan  dengan  Y.  Dalam penelitian ini yang menjadi variabel  terikat  adalah  tingkat kepatuhan Wajib Pajak .

## 1. Uji Instrumen Penelitian Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  suatu kuesioner.  Suatu  kuesioner  dikatakan  valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  diukur  oleh kuesioner tersebut Ghozali, (2011).
Untuk mengetahui validitas kuesioner yang dibuat oleh peneliti menggunakan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Jika t hitung  lebih  besar  dari  r  table  dan  bernilai positif  maka  indikator  tersebut  valid Ghozali,(2013). Bila r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
Uji  validitas  ini  diperoleh  dengan menggunakan software SPSS  21.  Kriteria penilaian uji validitas adalah:
1. Apabila  korelasinya  >  0,30  maka dikatakan valid.
2. Apabila  korelasinya  ≤  0,30  maka
dikatakan tidak valid.

## Uji Reliabilitas
Reabilitas (realibility) adalah  untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrumen  tersebut  digunakan  sebagai  alat ukur  suatu  objek  atau  responden  Sugiyono, (2017).  Ujirealibilitas  digunakan  untuk mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan indikator  dari  variabel.  Suatu  instrument dikatakan  reliabel  atau  handal  apabila jawaban  seseorang  terhadap  pertanyaan adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke waktu.Untuk  mengetahui  angket  tersebut sudah  reliabel  akan  dilakukan  pengujian reliabilitas angket dengan bantuan SPSS 21. Kriteria penilaian uji reliabilitas yaitu :
1. Jika r Alpha positif, serta r > 0,60 maka dimensi tersebut reliabel.
2. Jika r Alpha negatif, serta r < 0,60 maka  dimensi  tersebut  tidak reliabel.

## Uji Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  adalah  statistik yang  digunakan  untuk  menganalisis  data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum    atau    generalisasi  Sugiyono,  (2017). Ukuran  yang  digunakan  dalam  deskripsi antara lain berupa : frekuensi, tedensi sentral (rata-rata,  median,  modus),  dispersi  (deviasi standar  dan  varian)  dan  koefisien  korelasi antar variabel penelitian.
Uji Asumsi Klasik
Sebelum dikatakan pengujian hipotesis  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik terlebih dahulu. Merupakan persyaratan yang harus ada pada regresi linier berganda. Dalam uji klasik yang digunakan dala penelitian ini
menggunakan  beberapa  uji,  diantaranya yaitu:

## Uji Normalitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel  terikat  (dependen)  dan  variabel bebas  (independen)  memiliki  distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal Ghozali, (2011). Uji normalitas menggunakan probability  plot. Prinsipnya normalitas  dapat  dideteksi  dengan  melihat penyebaran  data (titik) pada sumbu  diagonal dari  grafik    atau  dengan  melihat  histogram dari residualnya.Dasar pengambilan keputusan :
1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal  dan  mengikuti  garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal,  maka  model  regresi memenuhi asumsi normalitas,
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah  garis  diagonal  atau  grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi,  maka  model  regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji Multikolinearitas Menurut
Ghozali,
(2011),
multikoliniearitas  berarti  bahwa  antara variabel  bebas    yang  satu  dengan    variabel bebas  yang  lain  dalam  model  regresi  saling berkorelasi  linear.  Uji  ini  bertujuan    untuk menguji  apakah    model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas (independen).  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara variabel  bebas.  Jika  variabel  bebas  saling berkorelasi, maka variabel-variabel  ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas  yang  nilai  korelasi  antar  sesama variabel bebas sama dengan nol. Dilihat dari
Tolerance dan Variance  Inflation  Factor (VIF) kita  dapat  mengatahui  ada  atau tidaknya multikolonieritas dalam regresi.
1.   Jika nilai Tolerance > 0,10 dan
VIF <  10,  maka model penelitian terbebas dari Multikoliniearitas. 2.    Jika  nilai Tolerance <0,10  dan VIF >  10,  maka model penelitian tersebut terdapat multikoliniearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali, (2011), heterokedastisitas berartii varians (variasi) variable tidak sama untuk semua pengamatan. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari residual satu  pengamatan kepengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  uji statistik glejser yaitu  meregresikan  model regresi  linear  yang  digunakan  untuk mendapatkan nilai residualnya yang kemudian  diabsolutkan  dan  dilakukan regresi  dengan  semua  variabel  bebas.  Uji Heteroskedastisitas  pada  penelitian  ini menggunakan  tingkat  signifikansi  sebesar 0,05  dengan  kriteria  pengujian  adalah sebagai berikut:
1.      Jika  sign.  >  0,05  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
2.      Jika  sign.  <  0,05  terjadi heteroskedastisit

## 2. Uji Hipotesis Analisis Regresi Berganda
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  regresi linier berganda (multiple regression analysis) dengan  bantuan  SPSS  21.  Untuk  menguji hipotesis  penelitian  ini  digunakan  analisis regresi  berganda  yang  berfungsi  untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas  dengan  variabel  terikat.  Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :

## Y =  a+ ß1X1+ ß2X2+ ß3X3+ e
Keterangan :
Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan a = Konstanta ß1, ß2, ß3, = Koefisien arah regresi X1                    = Pengetahuan Perpajakan
X2                   = Sosialisasi Perpajakan X3                   = Pelayanan Fiskus e = Standar eror

## Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Uji  t  menjawab  rumusan  masalah pertama,  kedua,  ketiga,  empat,    maka digunakan  uji  statistik  t.  Uji  statistik  t  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh  satu  variabel  independen  secara individual  dalam  menerangkan  variabel- variabel  dependen  Ghozali,  (2011).  Kriteria yang  dipakai  untuk  membuat  keputusan terhadap hasil uji hipotesis yang diuji adalah berdasarkan  tingkat  signifikan  sebesar  0.05 yang  menunjukkan  probabilitas  kesalahan sebesar  5%  dasar  pengambilan  keputusan adalah sebagai berikut :
a. Nilai signifikan > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel, maka Ha ditolak
b. Nilai signifikan < 0,05 dan nilai t hitung>  t  tabel,  maka  Ha diterima,  dimana  Ha: 𝜌 ≠ 0 ~ variabel independen secara parsial  mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Uji Hipotesis Secara Simultan (uji f) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen  yang  dimasukkan  dalam  model mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama atau  simultan  terhadap  variabel  dependen Ghozali,  (2009).  Uji  ini  digunakan  untuk mengetahui pengaruh variabel bebas
terhadap  variabel  terikat,  yaitu  apakah variabel  Pengetahuan  Perpajakan  (X1), Sosialisasi  Perpajakan  (X2)  dan  Pelayanan
Fiskus (X3) secara bersama-sama
berpengaruh  terhadap  variabel  Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Hipotesis dapat diuji dengan  teknik  analisis variance (ANOVA).
Adapun  kriteria  pengambilan  keputusan sebagai berikut:
1. Apabila nilai  signifikansi  > 0,05 maka  (H0)  diterima  dan  (Ha) ditolak.
2. Apabila nilai  signifikansi  < 0,05 maka (H0) ditolak (Ha) diterima.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisisen determinasi
(R2)
digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien determinasi  antara  nol  dan  satu.  Semakin nilai  R2  mendekati  satu  maka  variabel variabel  independen  memberikan  hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi  variasi  variabel  dependen Ghozali, (2016).
Nilai  koefisien  determinasi  adalah antara  nol  dan  satu.  Nilai  R2  yang  kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati  satu  berarti  variabel-variabel independen  memberikan  hampir  semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## PEMBAHASAN Uji Hipotesis Analisis Regresi Berganda
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  regresi linier berganda (multiple regression analysis) dengan  bantuan  SPSS  21.  Untuk  menguji hipotesis  penelitian  ini  digunakan  analisis regresi  berganda  yang  berfungsi  untuk
mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas  dengan  variabel  terikat.  Dalam penelitian  ini  analisis  Regresi  Linier Berganda adalah sebagai berikut :

## Tabel 2 Analisis Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) .165 .801 pengetahuan_perpajakan .320 .113 sosialisasi_perpajakan .100 .121 pelayanan_fiskus .535 .115
Sumber  :  KPP  Pratama dan Data Dioah
Berdasarkan  tabel  2  dapat  diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:
Y = a + Bx1 + Bx2 + Bx3 + e Y = 0.165 + 0.320x1 + 0.100x2 + 0.535x3 + e 1. Dari  persamaan  regresi  berganda diatas  terlihat  bahwa  nilai  konstanta sebesar  0.165  menunjukan  bahwa tanpa  adapun  variabel  bebas  yaitu pengetahuan  perpajakan,  sosialisasi perpajakan  dan  pelayanan  fiskus terhadap  kepatuhan  wajib  pajak adalah positif sebesar 0.165.
2. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan  (X1)  bernilai  positif yakni  0.320.  Hal  ini  menunjukan bahwa apabila pengetahuan perpajakan  meningkat  sebesar  satu- satuan  maka  kepatuhan  wajib  pajak (Y)  akan  meningkat  sebesar  0.320 atau  32%  dengan  asumsi  variabel sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tetap.
3. Nilai koefisien sosialisasi perpajakan  (X2)  bernilai  positif yakni  0.100.  Hal  ini  menunjukan bahwa apabila sosialisasi perpajakan meningkat sebesar satu-satuan maka
kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  akan meningkat sebesar 0.100 atau 100% dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakandan pelayanan fiskus tetap.
4. Nilai  koefisien  pelayanan  fiskus (X3) bernilai positif yakni 0.535. Hal ini  menunjukan  bahwa  apabila pelayanan  fiskus  meningkat  sebesar satu-satuan  maka  kepatuhan  wajib pajak  (Y)  akan  meningkat  sebesar 0.535  atau  53.5%  dengan  asumsi variabel  pengetahuan perpajakandan sosialisasi perpajakan tetap.

## Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Uji  t  menjawab  rumusan  masalah pertama,  kedua,  ketiga,  empat,  maka digunakan  uji  statistik  t.  Uji  statistik  t  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh  satu  variable  independen  secara individual  dalam  menerangkan  variabel- variabel  dependen  Ghozali,  (2011).  Kriteria yang  dipakai  untuk  membuat  keputusan terhadap hasil uji hipotesis yang diuji adalah berdasarkan  tingkat  signifikan  sebesar  0.05 yang  menunjukkan  probabilitas  kesalahan sebesar  5%.  adapun  t  tabel  yang  diperoleh dari  n-k  =  100  –  3  =  97,  maka  dilihat  dari tabel t-statistik  adalah  1.661. Dalam penelitian  ini  uji  hipotesis  t  adalah  sebagai berikut :
Tabel 3 Uji t Model t Sig. 1  (Constant) .206 .837 pengetahuan_perpajakan 2.833 .006 sosialisasi_perpajakan .832 .408 pelayanan_fiskus 4.647 .000 Sumber : KPP Pratama dan Data Dioah
Berdasarkan tabel 3  di atas, uji t dapat diinterpretasikan adalah sebagai berikut:
1. Hasil pengujian
hipotesis pengetahuan  perpajakan  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan nilai  t  hitung  sebesar  2.833  >  t  table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.006. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari  0.05,  yang  berarti  bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  Ho  dan  menerima  Ha. Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H1 pengetahuan perpajakan mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak. Hal ini berarti jika pengetahuan perpajakan  mengalami  peningkatan maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan meningkat.
2. Hasil  pengujian  hipotesis  sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak  menunjukkan  nilai  t  hitung sebesar 0.832 < t table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.408. Taraf signifikansi  tersebut  lebih  besar  dari 0.05,  yang  berarti  bahwa  hipotesis dalam penelitian ini menerima Ho dan menolak Ha. Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H2 sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti jika sosialisasi perpajakan mengalami peningkatan maka tidak akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak.
3. Hasil  pengujian  hipotesis  pelayanan Fiskus  terhadap  kepatuhan  Wajib
Pajak  menunjukkan  nilai  t  hitung sebesar 4.647 > t table 1.661 dengan traf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi  tersebut  lebih  kecil  dari 0.05,  yang  berarti  bahwa  hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima  Ha.  Dengan  demikian dapat  berarti  bahwa  hipotesis  H3 pelayanan
Fiskus mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal ini  berarti  jika  pelayanan  Fiskus
mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak akan
meningkat.
Uji Hipotesis Secara Simultan (uji f) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen  yang  dimasukkan  dalam  model mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama atau  simultan  terhadap  variabel  dependen Ghozali,  (2009).  Uji  ini  digunakan  untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap  variabel  terikat,  yaitu  apakah variabel  Pengetahuan  Perpajakan  (X1), Sosialisasi  Perpajakan(X2)  dan  Pelayanan Fiskus(X3) secara bersama-sama berpengaruh  terhadap  variabel  Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Hipotesis dapat diuji dengan teknik analisis variance (ANOVA).Dalam penelitian ini uji hipotesis f adalah sebagai berikut :
Tabel 4 Uji f Model F Sig. 1  Regression 11.272 .000 a Residual
Total
S umber : KPP Pratama dan Data Dioah
Berdasarkan  tabel  4  di  atas,  uji  t  dapat diinterpretasikan adalah sebagai berikut:
Hasil pengujian hipotesis
pengetahuan perpajakan,
sosialisasi perpajakan  dan  pelayanan  Fiskus  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan  nilai  f hitung sebesar 11.272 dengan taraf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi tersebut lebih  kecil  dari  0.05,  yang  berarti  bahwa hipotesis  dalam  penelitian  ini  menolak  Ho dan  menerima  Ha.  Dengan  demikian  dapat berarti  bahwa  hipotesis  H4  pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan  Fiskus  mempunyai  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisisen determinasi (R2)
digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan variasi  variable  dependen.  Nilai  koefisien determinasi  antara  nol  dan  satu.  Semakin nilai  R2  mendekati  satu  maka  variable variable  independen  memberikan  hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi  variasi  variable  dependen Ghozali, (2016).  Nilai koefisien determinasi adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R2  yang kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati  satu  berarti  variabel-variabel independen  memberikan  hampir  semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi  variasi  variabel  dependen. Dalam  penelitian  ini  Koefisien  Determinasi adalah sebagai berikut :

## Tabel 5 Analisis Koefisien Determinasi
Model Adjusted R Square 1 .237
Sumber : KPP Pratama dan Data Dioah
Dari  table  5  di  atas  menunjukkan besar  pengaruhnya  pengetahuan  perpajakan, sosialisasi  perpajakan  dan  pelayanan  Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajaksebesar 0.237 atau  23.7%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengaruhnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi  perpajakan  dan  pelayanan  fiskus menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  23.7%, sedangkan sisanya sebesar 76.3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.
Dari  data  yang  telah  diolah  dengan menggunakan  SPSS  maka  dapat  dijelaskan bahwa :

## 1.        Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan
Hasil  pengujian  hipotesis  pengetahuan perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.833  >  t  table  1.661  dengan  taraf signifikansi  0.006.  Taraf  signifikansi tersebut  lebih  kecil  dari  0.05,  yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini  menolak  Ho  dan  menerima  Ha. Dengan  demikian  dapat  berarti  bahwa hipotesis  H1  pengetahuan  perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  berarti  jika  pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan meningkat.
Hal  tersebut  karena  hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan  yang  diterima  oleh  Wajib Pajak  dapat  menjamin  Wajib  Pajak untuk  mematuhi  kewajiban  membayar pajaknya.  Jika  Wajib    Pajak  memiliki tingkat    pengetahuan  yang    tinggi tentang    perpajakan,  maka    kepatuhan kewajiban    pajaknya    akan    meningkat sehingga    tercapai    target  pendapatan pajak    yang  nantinya  dapat  digunakan untuk kegiatan operasional dan pembangunan  suatu  negara,  sehingga pengetahuan  perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Witono (2008:206) yang menyatakan  terdapat  pengaruh  yang signifikan  pengetahuan  pajak  terhadap tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak.  dan selaras  dengan  penelitian  Tambun (2016:36)  yang  menyatakan  bahwa pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.
2.   Pengaruh Sosialisasi Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan
Hasil  pengujian  hipotesis  sosialisasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.832  <  t  table  1.661  dengan  taraf signifikansi  0.408.  Taraf  signifikansi tersebut  lebih  besar  dari  0.05,  yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini  menerima  Ho  dan  menolak  Ha. Dengan  demikian  dapat  berarti  bahwa hipotesis H2 sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika sosialisasi perpajakan mengalami peningkatan maka tidak akan berdampak  terhadap  kepatuhan  Wajib
Pajak. Adanya sosialisasi perpajakan yang rutin akan membuat Wajib
Pajak menyampaikan  Surat  Pemberitahuan Objek  Pajak  (  SPOP  ),  sosialisasi perpajakan  yang  baik  adalah  sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan secara berkala  oleh  Dirjen  Pajak,  Pemasangan billboard  dan  atau  spanduk  di  pinggir jalan  atau  di  tempat-tempat  strategis lainnya yang berisi pesan singkat tentang perpajakan  yang  mudah  dimengerti  dan menarik sehingga mampu menyampaikan  tujuannya  dengan  baik, sosialisasi  perpajakan sangat  membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan  yang  berlaku,  pemberian sosialisasi  perpajakan  yang  baik  dan benar  akan  membangun  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  pajak, Wajib  Pajak  banyak  memperoleh  kasus pajak  melalui  media  social,  Peran petugas  pajak  (fiskus)  sangat  penting dalam menyampaikan sosialisasi perpajakan  dan  Kejelasan  penyampaian informasi perpajakan oleh petugas pajak (fiskus)  dapat  menentukan  sikap  Wajib
Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban pajaknya.
Berbeda  dengan  penelitian  Winerungan (2013:969) yang menyatakan sosialisasi perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Dengan kata lain, kehadiran wajib pajak dalam  mengikuti  sosialisasi  perpajakan tidak mempengaruhi Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya  pajak  bagi  Wajib  Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.

## 3.   Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Hasil  pengujian  hipotesis  pelayanan fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 4.647 > t table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.000.  Taraf  signifikansi  tersebut  lebih kecil  dari  0.05,  yang  berarti  bahwa hipotesis  dalam  penelitian  ini  menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian dapat  berarti  bahwa  hipotesis  H3 pelayanan  Fiskus  mempunyai  pengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  berarti jika pelayanan Fiskus mengalami peningkatan  maka  kepatuhan  wajib pajak akan meningkat.
Seperti  petugas  pajak  sudah  bekerja secara professional untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak, petugas pajak cakap  dalam  melaksanakan  tugas, petugas  pajak  selalu  menindaklanjuti pengaduan  dari  masyarakat  dengan cepat, petugas pajak cepat tanggap dalam membantu  menyelesaikan  persoalan yang  dihadapi  Wajib  Pajak,  petugas pajak menguasai peraturan perpajakandengan  baik  sehingga  dapat membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, petugas  pajak  menjaga  kerahasian  data dari masing-masing Wajib Pajak,
petugas  pajak  memberikan  pelayanan yang terbaik, Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami Wajib  Pajak  terkait  pembayaran  pajak, fasilitas  fisik  (ruang  tunggu,  tempat parkir,formulir, dll) di Kantor Pelayanan Pajak  tersedia  dengan  baik  dan  saya merasa  nyaman  dengan  fasilitas  fisik (ruang  tunggu,  tempat  parkir,  formulir, dll)  yang  tersedia  di  kantor  pelayanan pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jatmiko (2006), Arum (2012), Aryobimo (2012) dan Syahril (2013) yang
mengungkapkan  bahwa  semakin  baik kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  Wajib Pajak. Begitu juga dengan teori Simanjuntak  dan  Mukhlis  (2012:87), semakin  baik  kualitas  pelayanan  pajak maka  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam memenuhi  kewajibannya  akan  semakin meningkat
4.    Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib

## Pajak Badan
Hasil  pengujian  hipotesis  pengetahuan perpajakan,  sosialisasi  perpajakan  dan pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  menunjukkan  nilai  f  hitung sebesar 11.272 dengan taraf signifikansi 0.000.  Taraf  signifikansi  tersebut  lebih kecil  dari  0.05,  yang  berarti  bahwa hipotesis  dalam  penelitian  ini  menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian dapat  berarti  bahwa  hipotesis  H4 pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Dari  uji  koefisien  determinasi menunjukkan besar pengaruhnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus
terhadap  kepatuhan  wajib  pajaksebesar 0.237 atau 23.7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya pengetahuan perpajakan,  sosialisasi  perpajakan  dan pelayanan fiskus menjelaskan
pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  wajib pajak sebesar 23.7%, sedangkan sisanya sebesar  76.3%  dijelaskan  oleh  faktor- faktor  lain  yang  tidak  digunakan  dalam model regresi penelitian ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan telah  dibahas  pada  bab  sebelumnya  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian
hipotesis pengetahuan  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan nilai  t  hitung  sebesar  2.833  >  t  table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.006. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari  0.05,  yang  berarti  bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak  Ho  dan  menerima  Ha. Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H1 pengetahuan perpajakan mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
2. Hasil  pengujian  hipotesis  sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  menunjukkan  nilai  t  hitung sebesar 0.832 < t table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.408. Taraf signifikansi  tersebut  lebih  besar  dari 0.05,  yang  berarti  bahwa  hipotesis dalam penelitian ini menerima Ho dan menolak Ha. Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H2 sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Hasil  pengujian  hipotesis  pelayanan Fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  menunjukkan  nilai  t  hitung
sebesar 4.647 > t table 1.661 dengan taraf signifikansi 0.000. Taraf signifikansi  tersebut  lebih  kecil  dari 0.05,  yang  berarti  bahwa  hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima  Ha.  Dengan  demikian dapat  berarti  bahwa  hipotesis  H3 pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Hasil pengujian hipotesis pengetahuan  perpajakan,  sosialisasi perpajakan  dan  pelayanan  Fiskus terhadap  kepatuhan  wajib  pajak menunjukkan  nilai  f  hitung  sebesar 11.272  dengan  taraf  signifikansi 0.000.  Taraf  signifikansi  tersebut lebih  kecil  dari  0.05,  yang  berarti bahwa  hipotesis  dalam  penelitian  ini menolak  Ho  dan  menerima  Ha. Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H4 pengetahuan perpajakan, sosialisasi  perpajakan  dan  pelayanan Fiskus  mempunyai  pengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Teruntuk  kepada    Indah  Royavika  Dwi  yang merupakan  mahasiswa  Program  S1  Akuntansi pada  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  UNIDHA yang merupakan bimbingan saya. Saya mengucapkan  terima  kasih  atas  izin  untuk mempublikasikan  penelitian.  Penelitian  ini  saya terbitkan  dijurnal  sebagai  apresiasi  saya  kepada mahasiswa  yang  telah  saya  bimbing  dimana hasilnya  penelitian  ini  dirasa  cukup  baik  bagi saya  untuk  membantu  mempubilkasikan  ke dalam bentuk jurnal.

## DAFTAR PUSTAKA
Andinata,  M.C.(2014).  “Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam Membayar  Pajak:  Studi  Kasus  Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Di Surabaya.” Arikunto, Suharsimi. 2002. Presedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
Arum,  Harjanti.  Puspa.  2012.  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan Fiskus,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan Pekerjaan  Bebas.  Skripsi.  Semarang:
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Aryobimo,  Putut.  Tri.  2012.  Pengaruh
Persepsi  Wajib  Pajak  tentang  Kualitas Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib  Pajak  dan  Preferensi  Risiko sebagai  Variabel  Moderating.  Skripsi. Semarang:  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Assan,  A.  E,  and  T.  W  Damayanti.  (2017). “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di  Indonesia.” Sebuah  Meta  Analisis 17(2): 139–152.
Binambuni, Donny. (2013). “Sosialisasi PBB
Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung

## Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud.”
Jurnal Emba 1(4): 2078–2087 .
Herryanto,  Marisa,  and  Agus  Arianto  Toly.
(2013).  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi  Perpajakan, Dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Di  KPP Pratama  Surabaya  Sawahan.” Tax  & Accounting Review 1(1).
Hidayatulloh, Hilman Akbar. (2013).
“Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak Dan  Pengetahuan  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”
Https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018.
(2018). APBN 2018.
Https://m-akurat- co.cdn.ampproject.org2018.(2018).
Https://m-bisnis-
co.cdn.ampproject.org2018.(2018) .
Jatmiko,  Agus  Nugroho.  (2006).  “Pengaruh Sikap  Wajib  Pajak  Pada  Pelaksanan Sanksi  Denda,  Pelayanan  Fiskus  Dan
Kesadaran Perpajakan Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang).”
Murti, Hanga Wicaksono.(2014). “Pelayanan Fiskus  Dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado”. Jurnal Emba 2(3): 389–398.
Okezone.Com.  (2012).“Ditjen  Pajak  Minta Wartawan  Sadarkan  Wajib  Pajak”. http://economy.okezone.com/read/2012 /02/11/209/573932/ditjen-pajak-minta- wartawan-sadarkan-wajib-pajak . Rahayu,  Siti  Kurnia.  (2010). Perpajakan Indonesia  Konsep  &  Aspek  Formal . Yogyakarta: GrahaIlmu. Resmi,  S.  (2014). Perpajakan  Teori  Dan Kasus .  Jakarta :  Penerbit  Salemba Empat.
Rohmawati,  Alifa  Nur,  and  Ni  Ketut Rasmini. (2012). “Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan,  Pelayanan  Dan  Sanksi Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi.”
Syahril,  Farid.  2013.  Pengaruh  Tingkat Pemahaman  Wajib  Pajak  Kualitas Pelayanan  Fiskus  terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  PPh  Orang Pribadi.  Padang:  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D . Bandung: Alfabet Sugiyono. (2014). Metode Penelitian
Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Dan R&D . Bandung : Alfabet .
Tambun, Sihar. 2016. “Anteseden Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan“. Jurnal  Media  Akuntansi  Perpajakan,
Vol.1, No.1.
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia . Winerungan,  Oktaviane  Lidya.  (2013). “Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan
Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  WPOP  Di  KPP
Manado  Dan  KPP  Bitung.” Jurnal EMBA 1(3): 960–70. Witono, Banu. 2008. “Peranan Pengetahuan Pajak  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.7, No. 2, September 2008.