INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 398-407 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Efektivitas Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Masa Kampanye Pilkada:
Studi Kasus di Polresta Surakarta
Stevano Leonard Johannes 1 ✉ , Surya Nita 2 , Yopik Gani 3
Universitas Indonesia
Email: vanno_ska-people@hotmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini didasarkan pada tingginya angka pelanggaran lalu lintas selama kampanye Pilkada 2015 di Surakarta, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran berlalu lintas di kalangan masyarakat terutama pada  masa  kampanye.  Makalah  ini  juga  membahas  teori  kegiatan  rutin,  yang  menjelaskan  kondisi- kondisi di mana tindak pidana dapat terjadi. Tidak adanya penjaga yang cakap, target yang sesuai, dan pelaku yang termotivasi adalah tiga elemen kunci yang dapat menyebabkan tindak pidana menurut teori  ini.  Artikel  ini  membahas  efektivitas  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  dalam  mewujudkan keselamatan  dan  ketertiban  berlalu  lintas  selama  kampanye  Pilkada  di  Surakarta.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan  pencermatan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta Surakarta  perlu  meningkatkan  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  selama  masa  kampanye  Pilkada. Penelitian ini juga membahas teori aktivitas rutin yang menjelaskan kondisi di mana tindakan kriminal dapat  terjadi.  Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  bagi  lembaga  penegak  hukum  dan  pembuat kebijakan  untuk  meningkatkan  keselamatan  berlalu  lintas  dan  efektivitas  penegakan  hukum  selama kampanye Pilkada.
Kata Kunci: Efektifitas Penindakan, Pelanggaran Lalu-Lintas, Kamseltibcar, Kampanye, Pilkada, Pemilu

## Abstract
This research is based on the high number of traffic violations during the 2015 Pilkada campaign in Surakarta, which is caused by the low awareness of traffic among the public, especially during the campaign period. The paper also discusses routine activity theory, which explains the conditions under which criminal offenses can occur. The absence of capable guards, suitable targets, and motivated offenders are the three key elements that can lead to criminal offenses according to this theory. This article discusses the effectiveness of prosecuting traffic violations in realizing traffic safety and order during  the  Pilkada  campaign  in  Surakarta.  This  research  uses  a  qualitative  approach  with  data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation review. The results showed that the Surakarta Police Traffic Unit needs to increase the enforcement of traffic violations during the Pilkada campaign period. This research also discusses routine activity theory which explains the conditions under which criminal acts can occur. This research provides recommendations for law enforcement  agencies  and  policy  makers  to  improve  traffic  safety  and  the  effectiveness  of  law enforcement during Pilkada.
Keywords: Enforcement Effectiveness, Traffic Violations, Kamseltibcar, Campaign, Pilkada, Election

## PENDAHULUAN
Dalam  demokrasi,  pemilihan  umum  memainkan  peran  penting  dalam  memahami keinginan dan kekeluargaan masyarakat. Pemilihan umum, yang disebut Pemilu, adalah sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  diselenggarakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  Negara  republik  Indonesia.  Pilkada,  yang  terjadi setiapan  tahun,  merupakan  masa  kampanye  pemilihan  umum  yang  melibatkan  banyak massa dan masyarakat.
Dalam  melaksanakan  pemilihan  umum,  para  pasangan  calon  pemilihan  umum melakukan kampanye untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye ini melibatkan penggunaan kendaraan bermotor yang banyak dan beriring iringan dengan membawa bendera atau gambar para pasangan calon kepala  daerah  masing  masing.  Dalam  proses  ini,  banyak  peserta  kampanye  melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengancam kecelakaan dan kemacetan masyarakat lain.
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" dan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang "Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan  angkutan  jalan  adalah  tanggung  jawab  dari  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kedaulatan  rakyat,  atau  yang  dikenal  sebagai  demokrasi,  secara  nyata  tercermin dalam kehidupan berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu. Sesuai dengan  "Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan Umum,"  Pemilu  diartikan  sebagai  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang  diadakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Pemilu  melibatkan  beberapa  jenis  pemilihan,  termasuk  Pemilu  anggota  dewan perwakilan rakyat, Pemilu Presiden  dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah, yang dikenal sebagai Pilkada. Pilkada mencakup pemilihan Gubernur dan wakil gubernur provinsi, walikota  dan wakil walikota, serta bupati  dan wakil  bupati. Dalam  menjalankan  Pemilu,  pasangan  calon  Pemilu,  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 23," dapat  melakukan kampanye,  yang  diartikan  sebagai  kegiatan  untuk  meyakinkan  para  pemilih  dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
Kampanye dilakukan untuk meyakinkan para pemilih, yang merupakan masyarakat, dan  para  calon  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  memiliki  pendukung  masing- masing. Pilkada, khususnya selama masa kampanye, melibatkan partisipasi massal, dengan menggunakan kendaraan dan beriringan membawa bendera atau gambar pasangan calon kepala  daerah.  Banyak  pendukung  berasal  dari  luar  kota  Surakarta,  karena  Karesidenan Surakarta mencakup beberapa daerah di Jawa Tengah. Hal ini didukung oleh data inti dari Polresta Surakarta yang mencatat jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 503.421 jiwa dengan tingkat kepadatan 11.370 jiwa/km².
Pelaksanaan  kampanye  dapat  dilakukan  dengan  konvoi  di  jalanan  menggunakan sejumlah  personil  yang  signifikan,  menggunakan  berbagai  jenis  kendaraan  seperti  bus, mobil,  dan  sepeda  motor.  Namun,  di  lapangan,  banyak  peserta  kampanye  melanggar peraturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 2 orang, menggunakan  knalpot  berbunyi  keras,  penumpang  kendaraan  roda  empat  atau  lebih melebihi kapasitas, bahkan naik di atas mobil atau bus, dan masih banyak lagi. Tindakan- tindakan  ini  dapat  menimbulkan  risiko  kecelakaan  bagi  para  pengendara  sendiri  dan masyarakat yang tidak terlibat dalam kampanye. Selain risiko kecelakaan, yang pasti terjadi adalah kemacetan lalu lintas yang menghambat aktivitas masyarakat.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia  Pasal 13, tugas utama Kepolisian adalah memelihara  keamanan dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 14 menyatakan bahwa Kepolisian memiliki tugas, antara lain:
a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap  kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b. Menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan.
Ketika  tugas  Kepolisian  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 40, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut sebagai pemimpin Kepolisian dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi  kepolisian,  termasuk  dalam  bidang  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tugas Kepolisian juga mencakup penertiban, penegakan hukum, dan pelayanan  di  jalan  raya.  Penegakan  hukum  dilakukan  untuk  menciptakan  keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Salah satu bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta adalah penindakan pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Pasal 1 Ayat 2 dari peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  adalah serangkaian  tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di  bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap  pelanggaran  lalu  lintas.  Dengan  demikian,  Satuan  Lalu  Lintas  dan  penyidik pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki wewenang untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas.
Untuk  meningkatkan  pelaksanaan  Pilkada  selama  masa  kampanye  di  tahun-tahun mendatang, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempersiapkan petugas dari Satuan Lalu Lintas  Polresta  Surakarta  untuk  melakukan  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  secara efektif,  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  diatur.  Penindakan  ini  harus  sesuai  dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang "Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan  Angkutan".  Dengan  kondisi  Pilkada  yang  seringkali  diwarnai  oleh  pelanggaran  lalu lintas  yang  dilakukan  secara  masif  oleh  pendukung  kampanye  dari  masing-masing pasangan  calon,  diharapkan  bahwa  petugas  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta  Surakarta  akan lebih  siap  dalam  menghadapi  kampanye  di  masa  depan.  Hal  ini  diharapkan  dapat mencegah pengulangan pelanggaran lalu lintas dan mendorong kesadaran hukum serta
disiplin  berlalu  lintas.  Selain  itu,  diharapkan  juga  dapat  mengurangi  kemacetan  dan kecelakaan lalu lintas yang seringkali terjadi selama kampanye Pilkada.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta selama masa kampanye Pilkada 2015 di Wilayah Hukum Polresta Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan pencermatan dokumentasi. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta  Surakarta dalam meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas selama masa kampanye Pilkada di masa depan.
Dalam  penelitian  ini,  kita  akan  membahas  teori  aktivitas  rutin  yang  menjelaskan kondisi  di  mana  tindakan  kriminal  dapat  terjadi,  yaitu  ketidakpastian  pelaku  secara individual atau secara kelompok, sasaran yang sesuai, dan motivasi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Teori ini akan membantu kita memahami pergangan pelanggaran lalu lintas  dan  mengembangkan  strategi  penindakan  yang  efektif  untuk  mengurangi pelanggaran lalu lintas selama masa kampanye Pilkada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengkaji  pergangan pelanggaran lalu lintas dan mengembangkan strategi penindakan yang efektif selama masa kampanye  Pilkada  di  Wilayah  Hukum  Polresta  Surakarta.  Berikut  ini  adalah  metodologi penelitian yang digunakan:
1. Pendekatan  penelitian:  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yang melibatkan  pengumpulan  data  kualitatif  seperti  wawancara,  observasi,  dan pencermatan dokumentasi.
2. Populasi dan sampel: Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta kampanye Pilkada 2015 di Wilayah Hukum Polresta Surakarta. Sampel penelitian ini adalah 10 peserta kampanye yang dipilih secara bergantian.
3. Teknik  pengumpulan  data:  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  untuk mendapatkan  informasi  langsung  dari  peserta  kampanye  tentang  peralahan  dan kesulitan yang dihadapi saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, penelitian  ini  juga  melibatkan  observasi  dan  pencermatan  dokumentasi  untuk mengumpulkan data secara kuantitatif tentang jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta kampanye.
4. Tinjauan  data:  Hasil  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengembangkan  strategi penindakan yang efektif selama masa kampanye Pilkada di Wilayah Hukum Polresta
Surakarta.
Dalam proses penelitian ini, peneliti berperhatikan etika kehilangan dan beradaptasi diri  selama  mengumpulkan  data  untuk  memastikan  konfidenzialitas  dan  privasi  peserta kampanye.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masa kampanye merupakan kondisi di mana mobilisasi masyarakat bertambah tinggi, yang  berdampak  pada  lalu-lintas.  Terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  selama  masa kampanye di Polresta Surakarta, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis, dapat  disebabkan  oleh  kaitan  yang  kuat  antara  pribadi  atau  ikatan  personal  dengan kelompok yang sengaja melakukan pelanggaran. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Keinginan untuk memperlihatkan kemampuan diri atau kelompok kepada orang lain atau  masyarakat,  dengan  keyakinan  bahwa  kelompok  tersebut  dapat  beroperasi secara bebas di jalan, bahkan dengan menganggap bahwa petugas lalu lintas tidak berani bersikap tegas terhadap kelompok tersebut.
2. Keberanian  pelanggar  untuk  melakukan  tindakan  melanggar  hukum  selama kampanye,  didukung  oleh  solidaritas  dan  kebersamaan  kelompok.  Melihat  rekan- rekannya sengaja melanggar aturan, seperti tidak menggunakan helm, dan terlihat mengesankan, menjadi contoh yang diikuti dalam kegiatan kampanye. Motivasi untuk melakukan tindakan serupa dapat muncul saat masa kampanye sebelumnya.
3. Kurangnya kesadaran para peserta kampanye tentang pentingnya mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas. Meskipun sebagian peserta kampanye memiliki kesadaran yang  berasal  dari  pengalaman  pribadi  atau  orang  lain  terkait  keselamatan  berlalu lintas, masih ada yang tidak menyadari bahayanya melakukan pelanggaran lalu lintas secara berkelompok di jalan.
4. Rasa keberanian karena keyakinan bahwa akan ada perlindungan jika tertangkap oleh petugas. Para peserta kampanye yakin bahwa  jika mereka tertangkap,  koordinator mereka  akan  menangani  seluruh  masalah,  termasuk  membayar  denda  yang dijatuhkan saat melakukan pelanggaran lalu lintas.
Masa kampanye di jalan raya dianggap sebagai kesempatan yang tepat oleh peserta kampanye untuk melakukan pelanggaran lalu lintas bersama-sama. Mereka percaya bahwa periode  kampanye  adalah  waktu  yang  baik  untuk  memperlihatkan  solidaritas  dan kebersamaan  kelompok.  Dengan  memanfaatkan  budaya  yang  memandang  enteng pelanggaran selama kampanye, peserta kampanye mencari lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat  agar  pelanggaran  mereka  menjadi  sorotan  dan  menimbulkan  kebanggaan.
Lokasi-lokasi  ini menjadi target yang telah direncanakan  sebelumnya,  dengan kegiatan- kegiatan  yang  ditentukan  untuk  menarik  perhatian  masyarakat.  Sasaran  utama  adalah menunjukkan kekompakan, kehebatan, jumlah, dan mempromosikan partai atau pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota yang didukung.
Penyebab  pelanggaran  lainnya  adalah  situasi  dan  kondisi  yang  dianggap  aman, mendukung, dan menguntungkan untuk melakukan kampanye dengan bebas melakukan pelanggaran.  Selama  kampanye  Pilkada  2015  di  Surakarta,  petugas  lalu  lintas  tidak konsisten  dalam  menindak  pelanggar  dengan  tilang.  Beberapa  petugas  memberikan teguran,  sementara  yang  lain  membiarkan  pelanggaran  berlangsung  tanpa  tindakan. Kondisi  ini  membuat  peserta  kampanye  yakin,  senang,  dan  bangga  untuk  melakukan pelanggaran yang disengaja. Keberadaan polisi yang memberikan tilang membuat peserta kampanye mencari jalur yang tidak terkena operasi lalu lintas, mencoba menghindari tilang.
Menurut analisis penulis, ketiga faktor tersebut saling terkait, yakni motivasi pelanggar, sasaran pelanggaran, dan tindakan petugas pengamanan. Untuk mencegah pelanggaran lalu  lintas,  setidaknya  salah  satu  dari  tiga  faktor  tersebut  perlu  dilemahkan.  Beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil berdasarkan teori aktivitas melibatkan penyuluhan dan pembinaan Dikmas Lantas, sosialisasi tentang penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas selama kampanye, serta memberikan sanksi tilang agar tercipta efek jera. Untuk melemahkan  faktor  kedua,  yaitu  sasaran  pelanggaran,  dapat  dilakukan  dengan menempatkan petugas  lalu lintas  di wilayah  ramai sehingga peserta kampanye memilih jalur  yang  sepi.  Untuk  mengatasi  faktor  ketiga,  yaitu  tindakan  pembiaran  dari  petugas pengamanan, diperlukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan di tempat alternatif yang dapat dilintasi oleh peserta kampanye.
Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang saling terkait yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh peserta kampanye saat Pilkada 2015 di jalan raya. Ketiga faktor tersebut melibatkan motivasi pelaku, adanya target atau sasaran yang sesuai untuk melakukan pelanggaran, dan faktor situasi keamanan dan pengamanan yang dilakukan oleh petugas, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mendukung terjadinya penindakan pelanggaran lalu lintas.  Oleh karena itu,  untuk mengurangi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, diperlukan tindakan yang dapat menghilangkan, mengurangi, atau melemahkan faktor-faktor tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.
Sebelum  melaksanakan  penindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas,  Polresta Surakarta melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Prosedur pemeriksaan ini seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1993
tentang  "Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan".  Pasal  2  dari  peraturan  tersebut menetapkan  bahwa  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Pasal 3 memuat tugas Polisi Negara Republik Indonesia  yang  melibatkan  pemeriksaan  persyaratan  administratif,  seperti  SIM,  STNK, STCKB, TNKB, dan TCKB. Sementara pasal 4 menetapkan tugas pemeriksa Pegawai Negeri Sipil,  yang  mencakup  pemeriksaan  tanda  bukti  lulus  uji  bagi  kendaraan  wajib  uji,  serta pemeriksaan  fisik  kendaraan  bermotor,  termasuk  sistem  rem,  kemudi,  roda,  badan  dan kerangka, pemuatan, klakson, lampu, penghapus kaca, kaca spion, ban, emisi gas buang, alat pengukur kecepatan, sabuk keselamatan, perlengkapan, dan peralatan.
Pasal 21 dari  peraturan tersebut  menyatakan bahwa dalam kasus pelanggaran lalu lintas  yang  ditemukan  selama  pemeriksaan,  baik  terkait  persyaratan  administrasi pengemudi maupun pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pemeriksa Polisi Negara Republik Indonesia melaporkan kepada pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sementara pemeriksa Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pada kenyataannya, dalam fase pemeriksaan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta untuk  melakukan  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas,  petugas  lalu  lintas  di  Polresta Surakarta melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif, yakni pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Padahal, seharusnya pemeriksaan fisik kendaraan bermotor ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Selama setiap kampanye, Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tersebut tidak dilibatkan, sehingga pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas lalu  lintas  di  Polresta  Surakarta  tidak  optimal.  Selain  itu,  legitimasi  dalam  pemeriksaan kendaraan  bermotor  saat  kampanye  menjadi  tidak  sah  karena  tidak  sesuai  dengan peraturan yang berlaku, terutama mengingat peserta kampanye yang cenderung kritis dan tidak  ingin  kalah.  Namun,  hingga  saat  ini,  belum  ada  laporan  atau  pengaduan  dari masyarakat terkait hal ini selama masa kampanye Pilkada tahun 2015.
Setelah melakukan pemeriksaan, jika ditemukan pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polresta Surakarta melakukan tindakan berupa teguran atau pemberian sanksi tilang. Penindakan pelanggaran lalu lintas hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan  Kendaraan Bermotor di  Jalan  dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai hukuman berupa denda atau hukuman kurungan yang dapat diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran dapat diberikan peringatan tertulis, denda administratif, atau pembekuan serta pencabutan izin.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  penindakan  pelanggaran  lalu lintas selama masa kampanye Pilkada oleh petugas Sat Lantas Polresta Surakarta sudah tepat, namun masih perlu diperbaiki dalam beberapa aspek. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas selama masa  kampanye  Pilkada  di  masa  depan.  Ada  3  Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya pelanggaran Lalu Lintas oleh peserta kampanye saat Pilkada tahun 2015, yaitu:
1. A motivated offender (pelaku yang termotivasi);
2. A suitable Target (target/ sasaran yang tepat);
3. The absence of capable guardian (kondisi pengamanan petugas yang mendukung).
Dengan adanya keterkaitan antara tiga faktor,  yaitu  motivasi pelaku, keberadaan target  atau  sasaran  yang  sesuai  untuk  melakukan  pelanggaran,  dan  situasi  keamanan serta  pengamanan  yang  dilakukan  oleh  petugas,  maka  untuk  mengurangi  frekuensi pelanggaran  lalu  lintas,  diperlukan  langkah-langkah  yang  dapat  menghilangkan, mengurangi, atau melemahkan faktor-faktor tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.
Pelaksanaan  tindakan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  pada peserta kampanye Pilkada 2015 oleh Satuan Lalu Lintas di Polresta Surakarta melibatkan teguran  atau  pemberian  sanksi  tilang.  Teguran  dapat  diberikan  atas  kebijaksanaan petugas  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta  Surakarta,  sementara  pemberian  sanksi  tilang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Melalui pemberian sanksi tilang dan teguran, diharapkan dapat menciptakan efek jera dan pemahaman terhadap hukum bagi  masyarakat.  Dengan  adanya  efek  jera  yang  dirasakan  oleh  peserta  kampanye, diharapkan  masyarakat  dapat  mematuhi  aturan  dan  menghindari  tindakan  serupa  di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal. 2014. Metode Peneltian Kualitatif.Jakarta: RajaGrafindo
Ghala  Rimba  Doa  Sirrang,  2013  Skripsi:  Implementasi  Sanksi  Tilang  Dalam  Rangka Meningkatkan  Disiplin  Berlalu  Lintas  Masyarakat  di  Wilayah  Hukum  Polres
Balikpapan Semarang: STIK-PTIK.
Gunawan, Imam.2006. Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik, Jakarta:  Bumi Aksara Heri Sugeng, 2008 Skripsi: Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Unit Patwal Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara: STIK-PTIK
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2014 ( www.kbbi.com )
Keputusan  Ketua  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kepolisian  Nomor  :  Kep/115/IXI/2018  tanggal  30
November 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan   Pembimbingan  Skripsi Mahasiswa STIK-PTIK.
Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. Metode Penelitian Sosial. Ed. Revisi. Jakarta: PTIK Press & CV. Restu Agung.
Muhammad, Farouk dan Djali. 2005. Metode Penelitian Sosial Ed. Revisi, Jakarta : PTIK Press & CV. Restu Agung.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2012, tentang    Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  Di  JalanDan  Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009,  tentang  Lalu-Lintas  dan Angkutan Jalan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2010, tentang pelaksanaan kitab undang undang hukum acara pidana.
Saile,  Sai  M.  2006.  Himpunan  Teori/  Pendapat  para  Sarjana  Yang  Berkaitan  Dengan Kepolisian, Jakarta: PTIK
Soekanto, Soerjono. 2004. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.
Sugiyono 2018. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung:  Alfabeta https://id.wikipedia.org/wiki/Surakarta_(disambiguasi)
https://syukai.wordpress.com/2009/06/15/pengertian-fungsi-fungsi-dan-unsur-unsur- manajemen/