## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting

## ANALISIS PERKEMBANGAN BUMDES SE KABUPATEN TOLITOLI

## ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF BUMDES SE TOLITOLI DISTRICT
Fitriyah Astri Universitas Madako Tolitoli Indonesia fitriyah.astri@gmail.com

## ABSTRACT
BUMDes  are  the  economic  drivers  of  rural  communities  that  are  managed  by communities  appointed  through  village  meetings  in  an  effort  to  strengthen  the  village economy  and  are  formed  based  on  the  needs  and  potential  of  the  village.  This  study aims  to  determine  the  development  of  BUMDes  in  Tolitoli  Regency.  The  research approach used is descriptive quantitative. By using data collection techniques through interviews  with  informants  who  are  considered  to  have  the  potential  to  provide information  about  BUMDes  development  from  various  aspects  of  institutions, regulations, BUMDes businesses, reporting administration and accountability, capital and  assets.  also  through  interviews  and  office  administration  documentation  and accountability. The results show that in the classification most of them are at the growth classification  level  and  some  are  in  the  basic  classification.  Factors  that  should  be improved  and  receive  attention  for  the  development  of  BUMDes  are  to  immediately improve  the  system  starting  from  institutions,  utilization  of  capital  and  assets, administration, and BUMDes regulations.
Keywords: Village Business Institutions, Development

## ABSTRAK
BUMDes  merupakan  penggerak  ekonomi  masyarakat  pedesaan  yang  dikelola  oleh masyarakat  yang  ditunjuk  melalui  musyawarah  desa  dalam  upaya  memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  perkembangan  BUMDes  se  Kabupaten  Tolitoli. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Dengan menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  kepada  informan  yang dianggap  berpotensi  untuk  memberikan  informasi  tentang  perkebangan  BUMDes  dari berbagai  aspek  kelembagaan,  aturan,  usaha  BUMDes,  administrasi  pelaporan  dan pertanggung jawaban, permodalan serta asset. juga melalui wawancara dan dokumentasi adminitrasi  kantor  maupun  pertangung  jawaban.  Hasil  penelitian  menujukan  bahwa dalam  pengklasifikasian  sebagian  besar  berada  pada  level  klasifikasi  tumbuh  dan sebagiannya  lagi  masuk  pada  klasifikasi  dasar.  Faktor-faktor  yang  sebaiknya  perlu ditingkatkan  dan  mendapat  perhatian  untuk  perkembangan  BUMDes  adalah  segera memperbaiki  system  mulai  dari  kelembagaan,  pemanfaatan  permodalan  dan  asset, pengadministrasian, serta aturan BUMDes.
Kata Kunci: Lembaga Usaha Desa, Perkembangan

## PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional  secara umum merupakan suatu bentuk pembangunan  secara  menyeluruh,  tidak tumpang  tindih  dan  berkeadilan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  dimana pembangunan  sendiri  berdasarkan  pada pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten  dan  Desa  yang  merupakan satu  kesatuan  yang  utuh  dan  saling menopang.  Perencanaan  pembangunan secara  legal  menampung  aspirasi masyarakat  secara  partisipatif  yang secara  legal  menjamin  kebutuhan masyarakat  yang  dituangkan  dalam proyek-proyek  pembanguan  desa.  Desa yang  sekarang  ini  menjadi  entitas terkecil  dalam  hirarki  pemerintahan telah berubah arah, dengan disahkannya UU  Desa  No  6  Tahun  2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa sendiri  bertujuan  untuk  dalam  rangka peningkatan  kualitas  hidup,  oleh karenanya  intervensi  kewenangan  lokal menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk mempercepat laju pembanguna di desa, dimana  dalam  yang  konferhensif  tidah dapat  terjadi  tanpa  pembangunan dipedesaan  (Bahareal,  et  al.,  2013)  hal ini  juga  menjadi  kekuatan  baru  bagi desa  khususnya  masyarakat  desa  untuk bergeliat  dalam  segala  sektor  baik  itu social, budaya, ekonomi bahkan politik.
Secara  garis  besar  perubahan ditunjukkan dengan pembalikan paradigma  dalam  memandang  desa, pemerintahan  dan  pembangunan  yang selama ini telah mengakar di Indonesia. Pembalikan itu membuahkan perspektif “desa  lama”  yang  berubah  menjadi “desa  baru”,  dimana  berbeda  dengan kewenangan  pemerintah,  ada  beberapa prinsip  penting  yang  terkandung  dalam kewenangan desa: (1) Baik kewenangan asal  usul  maupun  kewenangan  lokal bukanlah  kewenangan  yang  diserahkan oleh pemerintah, bukan juga merupakan sisa  (residu)  yang  dilimpahkan  oleh
pemerintah kabupaten/kota sebagaimana  pernah  diatur  dalam  UU No.  32/2004  dan  PP  No.  72/2005. Sesuai  dengan  asas  rekognisi  dan subsidiaritas,  kedua  jenis  kewenangan itu diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang  dan  dijabarkan  oleh peraturan pemerintah. Pemberian kewenangan  ini  harus  diikuti  dengan penyerahan  sumber  daya  kepada  desa agar  kewenangan  yang  dimiliki  dapat dilaksanakan dengan baik, oleh arenanya desa memiliki sumber sumber- sumber  pendapatan  Desa  sebagai  hal desa  yang  selanjutnya  harus  dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan  kewajiban  desa  yang tercermin  dari  isi  anggaran  pendapatan dan belanja desa (APB Desa) http://kedesa.id/id_ID/wiki/keuangan- desa-dan-aset-desa/pendapatan-desa/ Peraturan  pemerintah  dalam  hal ini  bukanlah  perintah  yang  absolut melainkan  sebagai  pandu  arah  yang  di dalamnya  akan  membuat  daftar  positif (positive list), dan kemudian menentukan pilihan atas positive list itu dan  ditetapkan  dengan  peraturan  desa sebagai  kewenangan  desa.  (2)  Sebagai konsekuensi  desa  sebagai  masyarakat yang  berpemerintahan  (self  governing community),  kewenangan  desa  yang berbentuk mengatur hanya terbatas pada pengaturan  kepentingan  lokal  dan masyarakat  setempat  dalam  batas-batas wilayah  administrasi  desa.  Mengatur dalam  hal  ini  bukan  dalam  bentuk mengeluarkan  izin  baik  kepada  warga maupun  kepada  pihak  luar  seperti investor,  melainkan  dalam  bentuk keputusan  alokatif  kepada  masyarakat, seperti  alokasi  anggaran  dalam  APB Desa,  alokasi  air  kepada  warga,  dan lain-lain.  Desa  tidak  bisa  memberikan izin mendirikan bangunan, izin pertambangan, izin eksploitasi air untuk kepentingan  bisnis  dan  sebagainya.  (3) Kewenangan desa lebih banyak
mengurus,  terutama  yang  berorientasi kepada pelayanan warga dan pemberdayaan  masyarakat,  sebagai contoh  desa  melayani  dan  juga membiayai  kegiatan  kelompok  tani, melatih  kader  perempuan,  membiayai Posyandu, mengembangkan hutan rakyat  bersama  masyarakat,  membikin bagan  ikan  untuk  kepentingan  nelayan, dan  sebagainya.  (4)  Selain  mengatur dan  mengurus,  desa  dapat  mengakses urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk dimanfaatkan  memenuhi  kepentingan masyarakat. Desa  dapat  memanfaatkan  dan menanam  pohon  di  atas  lahan  itu dengan cara mengusulkan dan memperoleh  izin  dari  bupati/walikota. UU No. 6/2014 menegaskan kewenangan  lokal  berskala  desa.  Ada sejumlah  kewenangan  melekat  milik desa  yang  sudah  dimandatkan  oleh  UU No.  6/2014,  yakni:  (1)  Memilih  kepala desa  dan  menyelenggarakan  pemilihan kepala  desa.  (2)  Membentuk  dan menetapkan  susunan  dan  personil perangkat  desa.  (3)  Menyelenggarakan musyawarah  desa.  (4)  Menyusun  dan menetapkan perencanaan desa. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa.  (5)  Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan  desa.  (6)  Membentuk  dan membina lembagalembaga
kemasyarakatan  maupun  lembaga  adat. (7) Membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Upaya  dalam  menggerakkan perekonomian  desa  agar  lebih  maju adalah  dengan  melalui  kewirausahaan yang  ada  didesa yang  berorientasi pada kajian  potensi  lokal  desa.  Optimalisasi pemanfaatan  potensi  lokal  merupakan salah  satu  langkah  selanjutnya  dalam keswadayaan masyarakat yang memanfaatkan potensi dan sumber daya
lokal.  Potensi  tersebut  meliputi  semua potensi  yang  ada  seperti  sumber  daya alam,  sumber  daya  manusia,  sumber daya sosial. salah satu bentuk optimalisasi  pemanfaatan  potensi  lokal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat adalah melalui pemanfaatan potensi  sumber  daya  manusia ( Ahmad, 2017 ) Geliat  pengembangan  ekonomi perdesaan dapat dipicu melalui lembaga ekonomi  yang  dimiliki  oleh  desa,  yaitu BUM Desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)  merupakan  usaha  yang  didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat  desa  untuk  saling  bekerja sama,  gotong  royong  dan  juga membangun  ekonomi  rakyat  yang bertujuan  untuk  kesejahateraan  dan kemakmuran masyarakat desa ( Dita,  2017).
BUM  Desa  secara  jelas  diatur  pada Permendesa  No.  4  Tahun  2015. Pendirian  BUM  Desa  bertujuan  :  1. Meningkatkan  perekonomian  Desa;  2.
Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat  untuk  kesejahteraan  Desa;
3.  Meningkatkan  usaha  masyarakat dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi Desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama  usaha  antar  desa  dan/atau  dengan pihak  ketiga;  5.  Menciptakan  peluang dan  jaringan  pasar  yang  mendukung kebutuhan  layanan  umum  warga;  6.
Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan pemerataan  ekonomi  Desa;  dan  8.
Meningkatkan  pendapatan  masyarakat Desa  dan  Pendapatan  Asli  Desa. Pendirian  BUM  Desa  hanya  dapat dilakukan  melalui  Musyawarah  Desa.
BUMDes yang merupakan pilar ekonomi desa seakan menjadi primadona  Program  Kementerian  Desa Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi diharapkan  dapat  berkontribusi  secara positif dari segi pemberdayaan ekonomi
masyarakat,  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat  dengan  ditandai  salah satunya dengan peningkatan pendapatan masyarakat  yang  akan  berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat  desa.  Melalui  investasi penyertaan  modal  desa  baik  yang berasal  dari  DD  maupun  sumber- sumber  penyertaan  lainnya  BUMDes diharapkan memiliki kontribusi terhadap  pendapatan  asli  desa  sehingga teori  ekonomi  yang  menekankan investasi  untuk  pertumbuhan  ekonomi selalu  mengalami  kegagalan  ketika dibawa  ke  desa  akan  terbantahkan dengan  sendirinya  dengan  pengelolaan BUMDes secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan akan  melahirkan  BUMDes-BUMDes yang terus berkembang disetiap tahunnya.  Eksistensi  desa  mendapatkan perhatian  yang  serius  dari  pemerintah pusat  dengan  lahirnya  kebijakan- kebijakan  terkait  dengan  pemberdayaan ekonomi  yangdilakukan  dengan  cara menghimpun dan melembagakan kegiatan  ekonomi  masyarakat.  BUM Desa  lahir  sebagai  suatu  pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat  desa,  yaitu  dari  desa,  oleh desa dan untuk desa (Zulkarnain, 2016)
Berdasarkan  Perda  BUMDes Kabupaten  Tolitoli  Nomor  14  Tahun 2017  tentang  Pedoman  Pembentukan Badan  Usaha  Milik  Desa,  dimana BUMDes  adalah  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki  oleh  desa  melalui  penyertaan secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan usaha  lainnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Kabupaten  Tolitoli  sendiri  terdiri  dari 10  Kecamatan,  6  Kelurahan  dan  103 Desa, dan diantara 103 desa diKabupaten  Tolitoli  terdapat  77  Desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik desa  (BUMDes)  sampai  tahun  2019. Sudah sepantasnya BUMDes memberikan  bukti  nyata  melalui perkembangan  BUMDes  yang  semakin tahun semakin meningkat ditandai sejak diberikannya kewenangan desa berdasarkan  UU  Desa  No  6  Tahun 2014.  BUM  Desa  dapat  menjalankan usaha  di  bidang  ekonomi  dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya  tidak  hanya  berorientasi pada  keuntungan  keuangan,  tetapi  juga berorientasi untuk mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Desa,  BUM  Desa  dapat  melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan  ekonomi  lainnya,  BUM Desa  dapat  menghimpun  tabungan dalam  skala  lokal  masyarakat  Desa, antara  lain  melalui  pengelolaan  dana bergulir  dan  simpan  pinjam  (Desa Lestari.,  2016),  dapat  disimpulkan ruang  gerak  BUM  Desa  dalam mengelola bisnis terbuka lebar.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan metode deskriftif kuantitatif,  dimana  data  dihitung  dari data  penilaian  perkembangan  BUMDes versi  Kemendesa,  data  yang  diperoleh adalah  data  primer,  pengumpulan  data yaitu  wawancara  pengurus  BUMDes dan  Pemerintah  Desa,  Observasi langsung,  adapun  responden  dalam penelitian  ini  adalah  DPMD  yang membidangi  pemberdayaan  masyarakat desa,  seluruh  pengurus  BUMDes beserta  pemerintah  desa  se  Kabupaten Tolitoli.  Adapun  tingkat  perkembangan BUMDes  diukur  dengan  skor  versi
Kemendes : Dasar : 25 - 49 Tumbuh : 50 -74 Berkembang  : 75 - 85
Maju : diatas 86

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  BUMDes  di  Kabupaten Tolitoli
BUMDes  di  Kabupaten  Tolitoli sudah  ada  sejak  Tahun  2012  melalui penyertaan  modal  atau  suntikan  modal yang  berasal  dari  pemerintah  daerah Kabupaten  Tolitoli  yang  rata-rata menerima  15  Juta  untuk  sebagian BUMDes  yang  terdiri  dari  Rp.
7.500.000,00  untuk  usaha  simpan pinjam perempuan dan Rp. 7.500.000,00  untuk  kios  desa,  akan tetapi usaha BUMDes tersebut sebagian tidak  berjalan  maksimal  dan  bahkan cenderung  gulung  tikar  hal  tersebut dikarenakan  kurangnya  pemahaman masyarakat terkait pengelolaan BUMDes walaupun dukungan pemerintah  daerah  terkait  peningkatan kapasitas  pengelolaan  BUMDes  terus dilakukan melalui pelatihan kepengurusan dan tata kelola manajemen  BUMDes  setiap  tahunnya serta  monitoring  yang  secara  intens dilakukan  oleh  pemerintah  daerah seperti  yang  diutarakan  oleh  Kepala Seksi  Pengembangan  Ekonomi  Desa Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Kabupaten  Tolitoli  Erniwati.  SE.  M.Si. Sejalan  dengan  hal  tersebut  pada  tahun 2014  muncul  Undang-undang  nomor  6 tahun  2014  tentang  desa  yang  isinya juga  mengatur  tentang  pendirian BUMDes  yang  menjadi  angin  segar bagi  BUMDes-BUMDes  utuk  bergeliat kembali  di  dunia  usaha  desa,  yang kemudian  melahirkan  Perda  BUMDes Nomor  14  Tahun  2017  Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Perbedaan yang paling mencolok adalah pada perda yang baru disertakan anggaran  karena  adanya  dana  desa sedangkan perda sebelumnya tidak.
Perkembangan BUMDes di Kabupaten Tolitoli Sejalan dengan beriringan waktu
UU  Desa  No  6  tahun  2014  yang menjadi  roh  atau  kekuatan  Desa, dimana  Desa  diberikan  kewenangan untuk  mendirikan  Badan  Usaha  Milik desa sendiri melalui inisiasi masyarakat desa atau pemerintah desa, dan dari hal itu  juga  BUMDes  dapat  menjalankan usaha  di  bidang  ekonomi  dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Artinya,  BUMDes  dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan  jasa,  keuangan  mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi  lainnya.  Sebagai  contoh, BUMDes  bisa  membentuk  unit  usaha yang  bergerak  dalam  keuangan  mikro dengan  mengacu  secara  hukum  pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun
UU  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Luasnya ruang gerak BUMDes dalam menjalankan  usaha  yang  sesuai  dengan kajian potensi masing-masing desa yang memiliki  BUMDes  merupakan  peluang dan  kekuatan  bagi  tumbuh  dan berkembangnya  sebuah  BUMDes  di desa, hal tersebut akan berdampak pada Pendapatan  Asli  desa  yang  akan tertuang  dalam  struktur  APBDes  setiap tahunnya.  Kabupaten  Tolitoli  yang memiliki  77  BUMDes  yang  lahir  sejak Tahun  2012  –  2019  telah  mendapatkan suntikan  penyertaan  modal  baik  dari Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah, maupun  Pemerintah  Desa  (Dana  Desa) sebesar  Rp.  6.336.313.152,00  tidak mampu berkontribusi secara nyata dapat dilihat  banyaknya  desa  yang  tidak memiliki  pendapatan  asli  desa  dari BUMDes,  perkembangan  BUMDes  di Kabupaten  Tolitoli    dapat  dilihat  dari hasil  penelitian  dengan  beberapa
Dasar Tumbuh Berkembang Maju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kec. Dondo
Anggasan
Pesonguan 49.79
Ö Ogobuga Husada Mandiri 52.916
Ö Ogowele Sinar Balamba 50.833
Ö Lais Sounga-unga
48.541 Ö Bambapun Pesoguanoto 52,291
Ö
Lobuo Sipammase mase 35.833
Ö
Salumbia Sanjangan Mandiri 39.583
Ö Manipi Apotojojo 50.562
Ö
Ogogasang Pelhuangan rezeki 47.083
Ö
Malomba Methubuane 50.625
Ö
Ogogili Karya Utama 38.75
Ö
Tinabogan Apoto 64.791
Ö
Malulu Pada Idi 58.125
Ö
Malala Maju Bersama 50.625
Ö
Betengon Toga Jaya 46.666
Ö
Pangkung Muokopido 37.916
Ö
2 Kec Baolan Lelean Nono Mitra Tani 58.6 Ö Dadakitan Pidota 49
Ö
Pangi Bunga Cengkeh 50
Ö
Buntuna Berkah Bersama 69.54
Ö
3 Kec Dakopamean Galumpang Gotong Royong 56.6
Ö
Dungingis Mekar Baru 65.83
Ö
Kapas Usaha Baru 62.5
Ö
Lingadan Bersahabat 68.54
Ö
4 Kec Dampal Selatan Dongko Menanti Harapan 30 Ö Pallakawe Bunga Cengkeh 50 Ö Puse Saro Deceng 30 Kombo Maju Bersama 25 Ö Soni Mitra Usaha 50 Ö Tampiala Harapan Baru
30
Lemba Harapan Bukit Harapan
25 Ö 5 Kec Basidondo SIBALUTON SEHATI 52.08 Ö GALANDAU KARYA MAKMUR 46.25 Ö BASI MEKAR JAYA 51.25 Ö SILONDOU INSAN PENGAPDI 47.5 Ö KINAPASAN SIPAKAINGE 40.41 Ö LABONU LABONU 35.83 Ö KAYU LOMPA MEKAR SARI 30.41
Ö
MARISA MEKAR JAYA 51.04 Ö OGOSIPAT SUMBER HARAPAN 50 Ö 6 Kec Dampal Utara SESE SESE JAYA 52,5 √ KABINUANG BELOTAPURA 53,33 √ OGOTUA Maju Sejahtera 60 √ BAMBAPULA Tunas Baru 31,87
√
BANAGAN Masagenae 53,54 √ SIMATANG TANJUNG Usaha  AIR MINUM 32,70
√
7 Kec Galang OGOMOLI OMINDA 39.58 √ KALANGKANGAN GALANG JAYA 73.125 √ TENDE BAHAGIA 39.79 √ AUNG KARYA BERSAMA 39.16 √ GINUNGGUNG ALFATIHA 70,625 √ MALANGGA MITRA UTAMA 34,79
√
LAKATAN PESONGUAN 42,708 √ LANTAPAN PADA IDI 36,458 √ KINOPASAN KINOPASAN 38,33 √ LALOS LALOS 43,95 √ 8 Kec Lampasio Desa Ogomatanang Mekar Jaya 65 √ Desa Sibea Sarana Budi Luhur 40 √ Desa Salugan Berkah Sejahtera 40 √ Desa Tinading Mekar Jaya 47,3
√
Desa Muliasari Nata Utama 58 √ Desa Lampasio harapan Sejahtera 45,8 √ 9 Kec Tolitoli Utara Laulalang Gemilang 50.41 √ Salumpaga Mitra Usaha 53.75
√
Diule Masagena 49.16
√
Binantoan Makasanang 54.79
√
Gio Gio Mandiri 49.79
√
Timbolo Magau 51.66
√
10 Kec Ogodeide Kabetan MUTIARA LAUT 53.54 √ Pulias BUNGA KARANG 43.54
√
Labuan Lobo WAE TELLA 50.41 √ Bilo SEJAHTRA MANDIRI 43.75 √ Muara Besar MAPAILAE 65 √ Kamalu KUONOTO 51.66
√
Pagaitan PAGAITAN 52.22
√
Bambalaga HARAPAN BERSAMA 45.6
√
Batuilo PADA ITO 41.4 √ Total 10 77 No Nama Desa Nilai Klasifikasi Bumdes
Kecamatan
Nama Bumdes indicator  penilaian  BUMDes  seperti
terlihat pada table dibawah ini :
Tabel 1 Klasifikasi Penilaian BUMDes se Kabupaten Tolitoli
Dari  hasil  penilaian  diatas sebanyak  30  BUMDes  atau  38% BUMDes  di  Kabupaten  Tolitoli  masuk pada  klasifikasi  BUMDes  dasar  dan  47 BUMDes  atau  62%  masuk  pada klasifikasi  tumbuh  sedangkan  untuk klasifikasi  berkembang  dan  maju  tidak didapat  BUMDes  dalam  klasifikasi tersebut,  dari  analisa  klasifikasi  yang dilakukan  ada  beberapa  hal  yang menjadi ukuran dan didapatkan hasil :
Kelembagaaan 1. Proses pendirian BUMDes didapatkan sebagian BUMDes dalam pendirian BUMDes dilakukan melalui  musyawarah  pembentukan BUMDes  tetapi  tanpa  kajian  usaha,
tim  pembentukan  perumus  dan  tidak adanya  dokumen  dan  didapat  pula proses  pendirian  BUMDes  sudah sesuai  dengan  mekanisme  pendirian dimana dilakukan melalui musyawarah  desa,  adanya  kajian,
dibentuknya  tim  perumus  dan dokumen pendukung tersedia 2. Struktur organisasi didapat Penasehat, Pengawas dan pelaksanaa operasional sudah terbentuk 3. Kepengurusan ditetapkan melalui SK Kepala Desa dan sudah melaksanakan kegiatan usaha sebagian  dan  juga  kegiatan  usaha sesuai dengan job diskripsi. 4. Tupoksi  dalam  menjalankan  tupoksi penasehat, badan pengawas, pelaksana  menjalankan  tupoksinya masing-masing walaupun tidak semua  menjalankan  tupoksi  secara maksimal  dikarenakan  minimnya kapasitas  dan  tidak  fokusnya  dalam melaksanakan dan menjalankan usaha.
5. Program  kerja  dimana  pengurus harus  memiliki  program  kerja sebagai  acuan  dalam  menjalankan usaha, akan tetapi terkadang program kerja  yang  mereka  buat  tidak dilaksanakan  hal  tersebut  lebih banyak dipengaruhi oleh factor tidak terduga
Aturan/Legalitas Peraturan BUMDes untuk peraturan  BUMDes  sendiri  dokumen yang tersedia di BUMDes hanya terkait Perdes  pembentukan,  SK  Kades  dan AD/ART  sedangkan  untuk  SOP  dan unit usaha yang berbadan hukum hanya sebagian BUMDes memiliki hal tersebut dikarenakan akta notaris bukan merupakan  sebuah  kewajiban  yang harus dimiliki BUMDes.

## Usaha BUMDes
1. BUMDes  di  Kabupaten  Tolitoli sebagian besar hanya memiliki 1 unit usaha yang berjalan optimal 2. Pasar  untuk  produk  usaha  BUMDes rata-rata dipasarkan untuk skop local desa  dan  hanya  beberapa  BUMDes yang memasarkan di tingkat Kabupaten  dan  Provinsi  seperti BUMDes Mekar Jaya Desa Tinading Kecamatan  Lampasio  dan  BUMDes Maju Bersama Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan 3. Keberlanjutan  untuk  BUMDes  di kabupaten  Tolitoli  usaha  berbasis potensi  desa  serta  didukung  oleh pemerintah desa serta masyarakat

## Administrasi
1. Untuk  pembukuan  dan  laporan dilakukan  secara  sederhana  dan dilaporakan hanya salah satu laporan saja 2. Pertanggung  jawaban  keuangan  dan perkembangan  usaha  sebagian  besar tidak  dilakukannya  melalui  musdes tetapi dilakukan hanya dalam bentuk laporan  tertulis  kepada  pemerintah desa

## Permodalan dan Aset
1. Modal  usaha  BUMDes  sebagian besar  berasal  dari  modal  desa  dan sebagiannya lagi berasal dari pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah. 2. Inventaris  BUMDes  diKabupaten Tolitoli sebagian besar tidak memiliki kantor permanen melainkan menggunakan rumah pribadi pengurus  atau  banguna  desa  yang dipinjamkan kepada BUMDes Dampak BUMDes terhadap masyarakat 1. Hadirnya  BUMDes  memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat  desa  ditandai  dengan
kegiatan  BUMDes  yang  bersinergi atau  menguatkan  usaha  yang  ada dimasyarakat  contoh  usaha  kecil yang  membutuhkan  suntikan  dana memelui  Lembaga  keuangan  mikro, kios  kecil  yang  mendapatkan  drop kebutuhan  kios  dari  kios  BUMDes, peteni  dan  peternak  tercukupi kebutuhan  pertanian  dan  peternakan mereka 2. Dampak Sosial terhadap pelayanankepada masyarakat desa 3. Dampak  pembangunan  desa  dimana
BUMDes  memberikan  kontribusi pendapatan  asli  desa  walau  belum maksimal
Perkembangan  BUMDes  dari tahun  ketahun  dapat  berubah  dengan meningkatkan kualitas mulai dari proses perencanaan sampai pertanggung jawaban BUMDes memberikan pendapatan asli desa guna meningkatkan perkembangan desa.

## PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian diatas didapat bahwa
1. BUMDes  yang  menjadi  lokomotif ekonomi  guna  menggerakan  roda ekonomi  ditingkat  desa  diperlukan penguatan-penguatan  kelembagaan, peningkatan  kapasitas  pengurus, peran  serta  masyarakat,  dorongan pemerintah  desa  dan  pembinaan instansi pemerintah yang terlibat.
2. Kajian  pengenalan  potensi  desa menjadi  sebuah  keharusan  bagi
BUMDes  guna  menentukan  jenis usaha yang akan dijalankan.
Saran BUMDes yang merupakan motor penggerak ekonomi desa, haruslah  melakukan  strategi-strategi inovatif  dimulai  dengan  memperbaiki proses  pengadministrasian  dokumen- dokumen  BUMDes  sebagai  penunjang jalannya operasional BUMDes, struktur organisasi yang jelas dengan mempertimbangkan  pada  penempatan orang  pada  tempatnya  agar  dapat menjalankan  tugas  dan  fungsi  sesuai yang disepakati dalam struktur orgnisasi,  menjalin  kerjasama  baik kedalam  maupun  keluar  BUMDes, memiliki program kerja yang jelas seuai dengan  yng  direncanakan,  potensi  desa merupakan  kekuatan  bagi  BUMDes untuk  tetap  menjalankan  usaha  bahkan memperluas  cakupan  usaha  BUMDes serta  dukungan  pemerintah  daerah  dan pendampingan oleh tenaga pendamping professional  sangat  dibutuhkan  dalam kemajuan BUMDes
DAFTAR PUSTAKA Ansari, B. (2013). Sustanable Enterpreneurship in Rural Areas , Research Journal of Environmental and Earth Scences 5(1): 26-31. Ahmad, S. (2017) Strategi Pengembangan  Potensi  Desa . 5(1) Dita,  A.,R.  (2017). BUMDes  Motor Penggerak Desa. http://kedesa.id/id_ID/wiki/keua ngan-desa-dan-aset- desa/pendapatan-desa/ PERMEN  Desa  No  4  Tahun  2015 Tentang  Pendirian,  Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Program Desa Lestari. (2016). Pendekatan  Utuh  Penguatan Kelembagaan  Ekonomi  Desa. Yogyakarta. Yayasan Penabulu.
Purnomo  (2020). Pengantar  Bisnis. Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran  dan  Operasional .
Yogjakarta : Gcaindo Zulkarnaen, M, R. (2016) Pengembangan Potensi Ekonomi  Desa  Melalui  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDES) PONDOK SALAM KABUPATEN  PURWAKARTA http://jurnal.unpad.ac.id/dharma karya/article/view/11430/5226