## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## KEDUDUKAN PENGACARA PRAKTEK PRA-UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Oleh :
Totok Minto Leksono totokminto@unik-kediri.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Pengacara  Praktek  merupakan  orang  yang  mewakili  kliennya  untuk  melakukan tindakan  hukum  berdasarkan  surat  kuasa  yang  diberikan  untuk  pembelaan  atau penuntutan  pada  acara  persidangan  di  pengadilan  atau  beracara  di  pengadilan (litigasi).  Dasar  hukum  pengacara  praktek  di  Indonesia  banyak  ditemui  dalam aturan-aturan  hukum  baik  yang  berupa  undang-undang  maupun  peraturan- peraturan  lainnya,  namun  pengacara  praktek  belum  mempunyai  undang-undang tersendiri  sebagaimana  penegak  hukum  lainnya.  Sebelum  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat,  kebijakan  hukum  mengenai organisasi  pengacara  praktek  di  Indonesia  sangat  pluralistis.  Berdasarkan  segi wilayah  kerja,  sebelum  berlakunya  undang-undang  advokat,  pengacara  praktek hanya terbatas pada wilayah Pengadilan Tinggi di mana ia diangkat. Berdasarkan segi  pengangkatan,  pengacara  praktek  diangkat  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi  di mana ia bertempat tinggal.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Pengacara Praktek, Advokat, Pengadilan.

## PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Konsepsi  negara  hukum mengandung  pengertian  bahwa  negara  memberikan  jaminan  dan  perlindungan hukum  bagi  warga  negara  melalui  pelembagaan  peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak  serta  penjaminan  hak  asasi  manusia.  Dengan  demikian,  setiap  warga negara  mempunyai  kedudukan  dan  derajat  yang  sama  di  depan  hukum,

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh  keadilan,  perlakuan  dan perlindungan  hukum  serta  mempunyai  hak  dalam  menuntut  keadilan  dan kebenaran  tanpa  adanya  diskriminatif,  namun  kenyataannya  masih  banyak dijumpai  adanya  ketidakadilan  dan  perlindungan  hukum  di  tengah-tengah masyarakat  yang  tidak  berdaya  walaupun  pemerintah  mengupayakan  adanya penegakan supremasi hukum.
Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance ),  maka penegakan  hukum  ( Rule  of  The  Law )  mutlak  diperlukan  dan  ini  diperlukan karakter-karakter, antara lain sebagai berikut :
1. Supremasi Hukum (the supremacy of law)
2. Kepastian Hukum ( Legal Certainly )
3. Hukum yang responsive
4. Penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif.
5. Independensi peradilan. 1
Dalam  rangka  mewujudkan  prinsip-prinsip  negara  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka profesi penasehat hukum (advokat, pengacara praktek) sangat dibutuhkan keberadaannya di samping penegak hukum yang lain seperti  hakim,  jaksa  dan  polisi.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masih banyak warga masyarakat yang menilai negatif terhadap profesi penasehat hukum, sehingga  sering  dijumpai  istilah  pengacara  hitam  ( Devil  Advocate ).  Hal  tersebut karena  masih  banyak  pengacara  praktek  yang  menunjukkan  sikap  egoistis  dan tidak  menjalankan  perilaku  yang  baik  sebagaimana  diisyaratkan  dalam  kaidah kode etiknya.
Pengacara  Praktek  dalam  menjalankan  profesinya  hanya  terpaku  kepada bagaimana cara agar bisa memenangkan perkara dan membebaskan kliennya dari
1 Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media , Jakarta, 2003, h. 193.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
segala  tuntutan  hukum  (dengan  berbagai  cara)  seperti  melakukan  konspirasi dengan  oknum  jaksa  untuk  menjadi  pengacara  terhadap  perkara-perkara  tertentu seperti  kasus  korupsi,  narkoba  dan  lain  sebagainya,  bahkan  pengacara  praktek dalam  menjalankan  profesinya  tidak  mempunyai  kecakapan  di  bidang  hukum yang dikedepankan adalah kasak kusuk oknum polisi, jaksa dan hakim yang bisa disuap  untuk  meringankan  hukuman  bahkan  bisa  membebaskan  kliennya  dari segala tuntutan hukum.
Keadaan  yang  demikian  harus  segera  diselesaikan  agar  penilaian  negatif masyarakat  terhadap  profesi  pengacara  praktek  yang  kelam  ini  berangsur-angsur baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Artijo Alkostar seorang pengacara praktek harus memnuhi unsur-unsur dasar sebagai berikut :
1. Knowledge :  Seorang lawyer yang  berkompeten  memiliki  pemahaman  tentang hukum dan institusi hukum dan dapat mengkorelasikan dengan problema hukum secara efektif.
2. Legal Skill : Seorang lawyer harus mampu menganalisa kasus dan menyelesaikan dengan baik.
3. Office Management : Seorang lawyer harus mempunyai kemampuan manajerial.
4. Character :  Seorang lawyer harus  mempunyai  watak  melayani  kliennya  secara professional.
5. Capability :  Seorang  lawyer  harus  mempunyai  kebugaran  fisik  dan  psikis sehingga melakukan peran profesinya dengan baik. 2
Sebelum  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat  rasanya  sulit  mewujudkan  hal  itu  disebabkan  dari  segi  organisasinya sendiri  tidak  ada  penyatuan  antara  satu  dengan  yang  lain.  Masing-masing organisasi  mempunyai  kebijakan  sendiri-sendiri,  belum  lagi  dari  segi
2 Artidjo Alkostar, Sarjana Syari’ah dan Profesi Advokat : Peluang dan Tantangan , Panitia Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004, h. 2.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
perekrutan/pengangkatan  dan  pendidikan  dan  pendidikan  penasehat  hukum  yang antara  satu  dengan  yang  lain  tidak  ada  kesamaan,  sehingga  banyak  profesi pengacara  praktek  yang  mestinya  mulia  dan  terhormat  hanya  sekedar  menjadi pelarian  dikarenakan  tidak  adanya  pekerjaan. Atas  dasar  pemikiran  yang  terurai dalam  latar  belakang  ini  menggugah  perhatian  penulis  untuk  membahas  tentang “Bagaimana Kedudukan Pengacara Praktek Pra Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ?” .

## P EMBAHASAN
Kedudukan Pengacara Praktek pra berlakunya Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat

## A. Sejarah Pengacara Praktek di Indonesia
Di  Indonesia,  praktek  bantuan  hukum  sudah  ada  sejak  zaman  kolonial Belanda,  terlihat  berdasarkan  adanya  aturan-aturan  yang  mengatur  tentang Advocate dan Procureurs yaitu pada Pasal 185 sampai dengan 189 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesian atau yang biasa disebut  R.O  sejak  berlakunya Raad  Van  Justice yaitu  Lembaga  peradilan  yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun pada masa itu belum dikenal adanya profesi pengacara praktek karena yang ada hanya semacam perkumpulan- perkumpulan  saja  seperti Balie  Van  Advokaten ,  sehingga  menyebabkan keberadaan profesi pengacara praktek menjadi lemah dan mengakibatkan profesi pengacara  praktek  hanya  menjadi  bulan-bulanan  kekuatan  politik  kekuasaan bahkan  sering  terperosok  dalam  komersialisme  profesi  dan  hanya  menjadi  alat

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
kekuasaan belaka.
Menyadari  akan  pentingnya  organisasi  profesi  pengacara  praktek,  dengan berlandaskan  Persatuan Balie  Van  Justitie yang  dibentuk  pada  saat  berlakunya Raad  Van  Justitie  dab  Landraad ,  maka  pada  tahun  1927  terbentuk  suatu  wadah bagi  pengacara  Indonesia  yang  disebut  dengan  Persatuan  pengacara  Indonesia yang  kemudian  disingkat  Perpi.  Berdasarkan Balie  van  Justitie ,  akhirnya  pada tahun  1959-1960  para  advokat  Jawa  Tengah  mendirikan Balie Jawa  Tengah hingga disusul berdirinya Balie Advokat di Jakarta, Medan dan Surabaya. 3
Pada tanggal 14 Maret 1963 melalui seminar hukum nasional, saat itu juga berdirilah satu wadah tunggal advokat yang pertama di Indonesia yaitu Persatuan Advokat  Indonesia  (PAI)  yang  diketuai  oleh  Mr.  Loekman  Wiradinata  yang merupakan  mantan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  yang  kemudian kemudian  diikuti  dengan  berdirinya  Persatuan  Advokat  Indonesia  (PAI)  di beberapa  daerah  di  Indoensia.  Berdirinya  Persatuan  Advokat  Indonesia  yang diikuti  dengan  berdirinya  Peradin  merupakan  tonggak  sejarah  bagi  para  advokat Indonesia,  karena  setelah  berdirinya  PAI  dan  Peradin  banyak  organisasi- organisasi profesi penasehat hukum yang bermunculan.

## B. Dasar Hukum Adanya Pengacara Praktek di Indonesia
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat, profesi pengacara praktek di Indonesia tidak punya pijakan yang kuat di Indonesia  sebagaimana  penegak  hukum  yang  lain  karena  tidak  mempunyai peraturan khusus setingkat undang-undang dan yang ada hanyalah peraturan yang
3 Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.85.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
dikeluarkan  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan penasehat hukum sekarang ini.
Di  Indonesia,  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1970  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakimanyang  kemudian  dirubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999,  disebutkan  bahwa  “Dalam memberikan bantuan hukum dalam Pasal 35,36 dan 37 tersebut di atas diatur lebih lanjut  dengan  Undang-Undang”.  Namun  kenyataannya,  Undang-Undang  yang dimaksud  dalam  Pasal  38  Undang-Undang  14  Tahun  1970  baru  lahir  setelah diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Jadi selama 33 tahun profesi pengacara praktek di Indonesia tidak punya pijakan kuat dalam menjalankan profesinya.
Berikut  ini  peraturan-peraturan  yang  mengatur  pengacara  praktek  di Indoensia  hingga  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat diantaranya sebagai berikut :
1. Reglement op de rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesian (Stb. 1847 No.23 jo Stb.1848 No.57)
Reglement  biasa  disingkat  R.O,  yang  mana  di  dalamnya  mengatur  tentang dasar-dasar  peradilan,  susunan  dan  kekuasaan  badan-badan  peradilan  di  Hindia Belanda  (Indonesia). Reglement ini  istilah  yang  digunakan  dalam  praktek penasehat  hukum  merupakan Advocat e  dan Procureur .  Bab-bab  yang  mengatur tentang  advokat  terdapat  dalam  pasal  185  sampai  dengan  192  dengan  judul Van

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## Advocaten en Procureur . 4
Dalam  Pasal  tersebut  diatur  perihal  pengangkatan  dan  pemberhentian advokat  dan procureur dilakukan  oleh  Menteri  Kehakiman  (dahulu  Gubernur Jendral). Yang dapat diangkat adalah, mereka yang berkewarganegaraan Republik Indonesia dan telah memperoleh gelar sarjana hukum ataupun doktor ilmu hukum dari Perguruan tinggi. 5
2. Reglement op de Rechtsvoerdering (Stb. 1847 No.40)
Reglement ini biasa disingkat dengan R.V. dalam Reglement ini mewajibkan para  pihak  untuk mewakilakan  kepada  orang  lain  ( Procureur )  dalam  beracara  di muka  pengadilan.  Perwakilan  ini  merupakan  suatu  keharusan,  dengan  akibat batalnya tuntutan hak( Pasal 106 ayat 1 RV) atau diputuskan di luar hadir tergugat ( Pasal 109) apabila para pihak ternyata tidak diwakili. 6
Pada hakekatnya tujuan dari perwakilan wajib oleh sarjana hukum ini tidak lain  untuk  lebih  menjamin  pemeriksaan  yang  obyektif,  melancarkan  jalannya peradilan dan memperoleh putusan yang adil.
3. Bepalingen Betreffende Het Kostuum der Regterlijke Ambtenaren end at der Advocaten, Procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 No. 8 jo Stb. 1849 No.46)
Peraturan  ini  pada  dasarnya  berisikan  ketentuan-ketentuan  mengenai pakaian  seragam  yang  harus  dipakai  oleh  para  pejabat  peradilan,  advokat, procureurs dan jurusita. Dalam Pasal 3 diatur perihal pakaian seragam berupa toga hita,  kususnya  untuk  para  advokat  dan procureur pada Hoorggerecthshof
4 Soerjono Soekanto, Pengntar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986, h.204.
5 Ibid, h.73.
6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1993, h.18.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
(Mahkamah Agung) maupun Raad van Justitie . Di dalam hal ini dibedakan antara mereka yang sarjana hukum dan yang bukan, yang terletak pada “bef” putih yang harus dipakai mereka yang bergelar sarjana hukum (lulusan Perguruan Tinggi) 7

## 4. Vertegenwoordiging van den Lande in Rechten ( Stb.1922 No. 522)
Peraturan ini sebenarnya berisikan tentang ketentuan-ketentuan bagaimana aparatur negara bertindak sebagai wakil negara di pengadilan, khususnya di dalam perkara-perkara  perdata  (oleh  karena  di  sini  negara  berkedudukan  sebagai penggugat dan tergugat). Dengan demikian, maka peraturan ini mengatur perihal bantuan hukum pengendalian konflik tidak untuk golongan miskin. 8
5. Regeling  van  de  Bijstand  en  deVertegenwoordiging  van  Partijen  in  de
Burgelijke Zaken voo Landraden (Stb.1927 No. 496)
Pengaturan  ini  mengatur  tentang  pengacara  praktek  yang  pada  waktu  itu disebut  dengan  “ zaakwaarnemers ”  atau  pada  masa  itu  dikenal  dengan  “ pokrol ” yang  pada  perkembangan  berikutnya  di  masyarakat  dikenal  dengan  sebutan pengacara praktek. 9

## 6. Het Herziene Indonesisch Reglement (Stb.1941 No.44)
Reglement ini biasa disingkat H.R, bisa juga disebut Reglement Indonesia yang  diperbaharui  atau  RIB  atau  kadang-kadang  disebut Reglement Indonesia yang  diperbaharui  atau  RID.  Pasal-Pasal  yang  menyebutkan  adanya  pengacara praktek antara lain :
a) Pasal 250 ayat 5
7 Soerjono Soekanto, Op Cit, h.76.
8 Ibid, h.77.
9 Yudha Pandhu, Klien & Advokat Dalam Praktek , Abadi,  Jakarta, 2004, h.9.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Dalam  Pasal  250  ayat  5  berbunyi  :  Bila  si  tertuduh  diperintahkan menghadap  hakim  karena  suatu  kejahatan  yang  dapat  dijatuhkan  hukuman  mati, dan si tertuduh, baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal  83h,  baik  kemudian  hari  menyatakan  kehendaknya  supaya  ia  pada  waktu persidangan  dibantu  oleh  sarjana  hukum  atau  seorang  ahli  hukum  maka  untuk memberi bantuan itu ketua dalam surat ketetapannya menunjuk seseorang anggota pengadilan  negeri  ahli  hukum,  atau  seorang  pegawai  sarjana  hukum  atau  orang ahli hukum yang lain yang menyatakan bersedia melakukan pekerjaan itu.
Penunjukan  itu  masih  dapat  juga  dilakukan  dengan  surat  keputusan  yang terasing  selama  pemeriksaan  pada  siding  yang  belum  selesai,  jika  tersangka menyatakan  kehendak  yang  demikian  itu  juga.  Akan  tetapi  penunjukan  tidak terjadi  apabila  pada  pengadilan  negeri itu  tidak ada  pegawai  sarjana  hukum  atau ahli hukum yang diperbantukan pada ketua atau tidak ada sarjana hukum atau ahli hukum yang lain yang bersedia.
b) Pasal 254 ayat 1 HIR
Dalam  Pasal  254  ayat  1  HIR  berbunyi  :  Tiap-tiap  orang  yang  tersangka berhak  mempertahankan  dirinya  pada  siding  dengan  bantuan  seorang  pembela. Pasal  254  ayat  1  ini  diartikan  bahwa  bantuan  dari  seorang  pembela  baru  dapat mengadakan  hubungan  dengan  terdakwa  yang  berada  dalam  tahanan  sementara, apabila  surat  tuduhan  sudah  tersusun,  dan  setelah  itu  hakim  menentukan  saat kapan  pembela  mulai  dapat  menjumpai  terdakwa  dalam  tahanan  dan  juga  dapat membaca  surat-surat  pemeriksaan  perkara  yang  berada  di  kantor  panitera

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## pengadilan.
7. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  pemberlakuan  Wetboek  van
Strafrecht voor Nederlands Indie yang  dikenal dengan istilah Kitab Undang-

## Undang Hukum Pidana
Dalam  undang-undang  ini  di  dalamnya  mengatur  tentang  kedudukan advokat  dan procureur dan  orang-orang  yang  memberikan  bantuan  hukum. Sebagai  contoh  Pasal  14  d  ayat  2  dan  3  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana mengatur tentang bantuan hukum, yang berbunyi :
Ayat 2 :  Jika  ada  alasan,  maka  hakim  dalam  perintahnya  dapat  memerintahkan  pada sebuah  Lembaga  bantuan  hukum  atau  Lembaga  yang  berbadan  hukum  dan berkedudukan  di  Indonesia  atau  kepada  pengurus  sebuah  Lembaga  yang berdudukan  di  Indonesia  atau  kepada  seorang  pegawai  negeri  luar  biasa,  supaya memberikan pertolongan dan bantuan hukum kepada orang yang dihukum dalam mencukupi syarat khusus itu.
Ayat 3  : Peraturan untuk mengatur lebih lanjut tentang pengawasan dan bantuan itu dan
untuk  menunjuk  Lembaga  dan  pengurus  Lembaga  mana  yang  dapat  diperintah untuk memberikan bantuan tersebut ditetapkan dengan undang-undang.
8. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1947  tentang  Peradilan  ulangan  untuk

## Jawa dan Madura
Pasal 7 ayat 1 menyebutkan : permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus harus  disampaikan  dengan  surat  atau  dengan  lisan  oleh  peminta  atau  wakilnya, yang  sengaja  dikuasakan  untuk  memajukan  permintaan  itu  kepada  Panitera

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat hari, terhitung mulai hari berikutnya yaitu hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  kata  peminta  atau  wakilnya,  wakil  dalam hal ini adalah pembela atau penasehat hukum.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung
Mengenai  penasehat  hukum,  Undang-Undang  ini  hanya  mengatur  tentang pengawasannya saja, yakni pada Pasal 133 yang berbunyi : Pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Undang- Undang  ini  selanjutnya  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  oleh  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1965  tentang  Mahkamah  Agung  yang  berbunyi  :  Pengawasan tertinggi atas notaris dan penasehat hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  mengatur  tentang Pengawasan  Penasehat  Hukum,  yakni  terdapat  pada  Pasal  36  yang  berbunyi  : Mahkamah  Agung  dan  Pemerintah  melakukan  Pengawasan  atas  Penasehat Hukum dan Notaris.
Jika  diamati  dari  dua  pasal  tersebut,  maka  terdapat  perbedaan  istilah. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1950  menggunakan  istilah  “Pengacara” sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1969  dan  Undang-Undang Tahun  1985  menggunakan  istilah  “Penasehat  Hukum”.  Di  samping  itu, berdasarkan pelaksanaan pengawasan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Undang-Undang  13  Tahun  1965  pengawasan  terhadap  notaris  dan  penasehat hukum  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung,  sedangkan  pada  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi  Pemerintah  juga  mempunyai  kewenangan  mengawasi  Notaris  dan Penasehat Hukum. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap Notaris dan Penasehat  Hukum  merupakan  pengawasan  secara  umum  sedangkan  pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan pengawasan khusus dalam hal menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan.
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

## Kekuasaan Kehakiman
Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai bantuan hukum, diantaranya Pasal 35 dan Pasal 36 yang berbunyi :
Pasal 35, berbunyi : Setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
Pasal 36, berbunyi : Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan  penangkapan  dan/atau  penahanan  berhak  menghubungi  dan  meminta bantuan Penasehat Hukum.
Dalam  penjelasan  pasal  35  jelas  bahwa  seorang  yang  terkena  perkara mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  karena  seorang  tersebut wajib diberi perlindungan sewajarnya. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 8, di mana  seorang  yang  tertuduh  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya Putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
kekuatan hukum yang tetap.
Undang-Undang  ini  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  maka  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Lehakiman  dan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  1999 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 dinyatakan tidak berlaku.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman  mengenai  masalah  bantuan  hukum  disebutkan  dalam  Bab  VII  Pasal 37 sampai dengan Pasal 40.
Pasal  37,  berbunyi  :  Setiap  orang  yang  tersangkut  perkara  berhak  memperoleh bantuan hukum.
Pasal 38, berbunyi : Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.
11. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang

## Hukum Acara Pidana
Dalam  Pasal  54  hingga  Pasal  57  dan  Pasal  69  hingga  Pasal  74,  undang- undang  tersebut  mengatur  tentang  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk mendapatkan penasehat hukum dan mengatur tentang tata cara penasehat hukum berhubungan  dengan  tersangka  atau  terdakwa.mSebagai  contoh  dalam  Pasal  69, penasehat  hukum  berhak  menghubungi  tersangka  sejak  saat  ditangkap  atau

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

## 12. Surat  Edaran  dan  Surat  Keputusan  Bersama  Mahkamah  Agung  RI  dan Menteri Kehakiman RI
Peraturan-peraturan  tentang  penasehat  hukum  juga  terdapat  dalam  Surat Edaran  maupun  Surat  Keputusan  Bersama  Mahkamah  Agung  RI  dan  Menteri Kehakiman  RI.  Sebagai  contoh  Surat  Edaran  maupun  Surat  Keputusan  Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman adalah :
a) Surat  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1/KMA/1969,  yang  berisi  tentang pemungutan biaya administrasi pada setiap permohonan sebagai pengacara. Surat Keputusan  ini  berkaitan  dengan  dengan  Instruksi  Mahkamah  Agung  Nomor  6 Tahun 1969 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan berisikan tentang peraturan mengenai keseragaman pungutan dana bagi permohonan untuk menjadi advokat.
b) Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomo  2  Tahun  1971  tentang  Pegawai Negeri/Anggota  Militer  yang  melakukan  pekerjaan  sebagai  pembela/penasehat hukum  di  muka  Pengadilan.  Surat  Edaran  tersebut  berisi  tentang  Mahkamah Agung  yang  mengintruksikan  kepada  seluruh  Ketua  Pengadilan  Negeri  di Indonesia untuk menolak bantuan hukum yang diberikan oleh :
1. Pegawai termaksud fs. 1 aj. A Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 (TLN 203)
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
2. Anggota  Militer  termaksud  surat  Instruksi  Direktur  Kehakiman  Angkatan  Darat tersebut di atas.
Meskipun  demikian,  dua  kelompok  tersebut  ada  pengecualiannya  yaitu  diijinkan menjadi  penasehat  hukum  apabila  telah  memperoleh  ijin  khusus  dari  atasannya dan telah memenuhi syarat-syarat seperti telah ditetapkan dalam fs. 4 aj. 1 b dan aj. 4 peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 1952.
c)  Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan
Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Kehakiman  tanggal  6  Juli  1987  Nomor:  KMA/005/SKB/VII/1987  dan  Nomor: M.03-PR-08.05  Tahun  1987.  Surat  Edaran  ini  memuat  tentang  tata  cara pengawasan penindakan dan pembelaan diri penasehat hukum.

## C. Tinjauan Pengacara Praktek Pra Berlakunya Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat.
1. Tinjauan Segi Organisasi
Berdasarkan  segi  organisasi  bahwa  organisasi  pengacara  praktek  di Indonesia  sebenarnya  lahir  bersamaan  dengan  berlakunya  Raad  van  Justitie  dan Landraad,  namun  saat  itu  masih  semacam  perkumpulan-perkumpulan  saja.  Pada tanggal 30 Agustus 1964 secara resmi didirikanlah organisasi advokat yang diberi nama Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan Peradin yang diketuai Mr Iskaq Tjokrohadisuryo.
Setelah Peradin berdiri, barulah muncul organisasi-organisaasi advokat di Indonesia, seperti :
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
a. Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia (PUSBADHI)
b. Forum Studi dan Komunikasi Advokat (FOSKO ADVOKAT)
c. Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI)
d. Bina Bantuan Hukum (BBH)
e. LBH KOSGORO
f. Kesatuan Advokat Indonesia, dsb. 10
Dikarenakan  banyaknya  organisasi  advokat  yang  mempunyai  Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  serta  Kode  Etik  sendiri-sendiri,  akhirnya muncul  keinginan  untuk  mempersatukan  kembali  organisasi-organisasi  advokat dalam satu wadah tunggal dan keinginan tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh Ali Said, S.H. yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia hingga  pada  tanggal  7-10  Nopember  1985  tepatnya  di  Jakarta  menghasilkan musyawarah  yang  dinamai  Ikatan  Advokat  Indonesia  (Ikadin).  Organisasi  yang mempunyai  semboyan  “ fiat  Justitia  fiat  coelum ”  yang  artinya  “demi  keadilan sekalipun langit runtuh”
Aturan  dalam  hal  advokat  dan  pengacara  praktek  memang  terdapat perbedaan. Aturan untuk menjadi anggota organisasi hanya dibatasi bagi advokat yang  berpraktek  berdasarkan  surat  keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  saja, sehingga  bagi  pengacara  praktek  yang  diangkat  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi merasa  kecewa  dan  menginginkan  untuk  membentuk  suatu  organisasi  tersendiri. Untuk  mewujudkan  keinginan  pengacara  praktek  tersebut,  maka  di  Surabaya tanggal 9 Mei 1987 didirikan organisasi bagi pengacara praktek dan diberi nama
10 Ibid, h. 85.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang sifat organisasinya lebih terbuka daripada  Ikadin.  Banyak  advokat  yang  sudah  lama  berpraktek  di  dunia kepengacaraan  masuk  menjadi  anggota  IPHI,  sehingga  dengan  keadaan  ini menjadikan organisasi IPHI cepat berkembang di Indonesia.
Seiring berkembangnya kemajuan IPTEK dan dunia usaha, maka penasehat hukum  di  luar  pengadilan  (litigasi)  juga  diperlukan,  oleh  karena  itu  para  Ahli hukum  seperti  Prof.  Dr.  Mochtar  Kusuma  Atmaja,  S.H.,  dan  Ali  Budiarjo,  S.H pada  tanggal  19  Desember  1998  mendirikan  organisasi  yang  dinamai  Asosiasi Konsultan  Hukum  Indonesia  (AKHI)  dengan  tujuan  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan  eksistensi  profesi  konsultan  hukum,  menumbuhkan  dan memelihara  integritas  dan  profesionalisme  para  konsultan  hukum  dan  berperan aktif dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam pembinaan hukum. 11
Pada  tanggal  27  Juli  1990  di  Jakarta,  didirikan  organisasi  advokat  yang dinamai Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Berdirinya organisasi ini sebenarnya dilatarbelakangi  oleh  adanya  sikap  ketidakpuasan  sebagian  advokat  terhadap kebijakan  dalam  organisasi  Ikadin  khususnya  dalam  menafsirkan  cara-cara pemilihan Ketua Umum di Hotel Horison Ancol Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Ikadin  menghendaki  pemilihan  berdasarkan  suara  Dewan  Pimpinan  Cabang (DPC)  sedangkan  DPC  Jakarta  menghendaki  pemilihan  berdasarkan  suara  per anggota  “ One  Man  One  Vote ”,  karena  perbedaan  itulah  yang  menjadi  dasar anggota Ikadin kecewa dan menyatakan keluar dari anggota Ikadin dan akhirnya bergabung  ke  organisasi  AAI  yang  saat  itu  merupakan  organisasi  yang  yang
11 Ibid, h. 55.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
disegani di Indonesia.
Pada tanggal 4 April 2989 di Jakarta berdiri organisasi Himpunan Konsultan Hukum  Pasar  Modal  (HKHPM)  yang  mengkhususkan  pada  aspek  hukum  pasar modal. Organisasi HKHPM penting dalam dunia pasar modal karena memberikan legal  opinion secara independent terhadap  perusahaan  atau emiten yang  akan mencatatkan sahamnya di pasar modal terutama di Jakarta dan Surabaya melalui Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Suarabaya.
Pada  tanggal  28  September  2003  di  Semarang  berdiri  lagi  organisasi advokat  yang  yang  diberi  nama  Asosiasi  Pengacara  Syari’ah  Indonesia  (APSI) dengan tujuan Pemerintah menyetujui lulusan syari’ah dapat menjadi advokat dan menguatkan  regulasi  dengan  dimasukkannya  aturan  tersebut  ke  dalam  undang- undang  walaupun  sebelumnya  sudah  pernah  disinggung  dalam  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  RI  nomor  1  Tahun  1998  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penerimaan  Calon  Pengacara  Praktek.  Dalam  Surat  Edaran  tersebut  dijelaskan tentang persyaratan ujian pengacara praktek.
Melihat  sejarah  perkembangan  organisasi  pengacara  praktek  di  Indonesia yang pluralisme maka mengakibatkan timbulnya segi positif dan segi negatif. Segi positif  antara  lain  munculnya  organisasi-organisasi  advokat  dalam  bentuk demokratisasi  yang  beba  berserikat  dari  anggota  anggota  advokat  itu  sendiri. Sedangkan segi negatif antara lain timbulnya persaingan antara satu dengan yang lain karena hakekatnya tidak semua organisasi advokat mengabdikan diri di dunia bantuan  hukum  dan  banyaknya  organisasi  tersebut  telah  menimbulkan  rasa

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
kekecewaan di benak para advokat.

## 2. Tinjauan Segi Wilayah Kerja
Peraturan  yang  mengatur  tentang  Wilayah  Kerja  bagi  pengacara  praktek terdapat  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  8  Tahun  1987  serta Pasal  188  dan  Pasal  189  RO.  Menurut  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI tersebut  wilayah  kerja  untuk  penasehat  hukum  dibedakan  menjadi  dua  yaitu Advokat wilayah kerjanya meliputi semua lingkungan badan peradilan di seluruh wilayah  Indonesia,  sedangkan  untuk  pengacara  praktek  dalam  menjalankan prakteknya  hanya  sebatas  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  di  mana  ia diangkat.
Bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1987 pada angka 8 huruf a dan b adalah sebagai berikut :
a. Para  Pengacara  Advokat  yang  telah  diangkat  oleh  Menteri  Kehakiman  dan  atas dasar itu memperoleh izin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun.
b. Para Pengacara Praktek yang diberi izin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah Hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
Advokat  maupun  para  pengacara  praktek  tempat  dan  kedudukannya  sudah ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya atau surat “izin praktek” yang dikeluarkan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  setempat  dan  sejak  saat  itu  para  advokat mengucapkan  sumpah  profesinya  di  muka  Ketua  Pengadilan  tinggi  setempat. Dengan  begitu  mereka  telah terdaftar  baik  pada  Kepaniteraan  Pengadilan Tinggi

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
setempat  tersebut  maupun    Kepaniteraan  Pengadilan  tinggi  di  mana  tempat kedudukannya ditentukan.
Pada  Pasal  188  dan  189 Reglement  op  de  Organisatie  en  het  Beleid  der Justitie  in Indonesian (R.O)  Mahkamah  Agung  ( Hooggerechtshof )  dan Pengadilan Tinggi ( Raad van Justitie ) mengatur tentang advokat dan procureur , bahwa advokat dan procureur yang diangkat pada Raad van Justitie hanya dapat menjalankan tugasnya pada badan peradilan di mana ia diangkat, sedangkan pada advokat  dan procureur pada Hooggerechtshof boleh  menjalankan  tugasnya  pada Raad  van  Justitie di  seluruh  Jawa  dalam  perkara  pidana  serta  untuk  perkara perdata hanya pada Raad van Justitie di Jakarta. 12
Berdasarkan aturan pada Pasal 188 dan 189 R.O tersebut di atas, jelas bahwa yang  membedakanb  istilah  antara  advokat  dan  pengacara  pengacara  praktek adalah  wilayah  tugas  masing-masing  berdasarkan  siapa  yang  mengangkat. Walaupun, terdapat unsur diskriminasi antara advokat dan pengacara praktek dari aturan  Pasal  188  dan  189  R.O  tersebut,  akan  tetapi  masih  terasa  wajar  karena proses  seorang  advokat  maupun  pengacara  praktek  pada  dasarnya  baru  bisa mengikuti  ujian  menjadi  advokat  kalua  ia  telah  menggeluti  dunia  kepengacaraan paling  sedikit  5  tahun  tanpa  cela  dan  telah  menangani  minimal  10  perkara  baik pidana maupun perdata.
Selain  daripada  itu,  berdasarkan  segi  materi  ujian  juga  terdapat  perbedaan antara advokat dengan pengacara praktek. Materi ujian yang harus ditempuh bagi calon pengacara praktek meliputi bidang :
12 Soerjono Soekanto, Op Cit, h. 73-74

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
1. Hukum Perdata dan Hukum Dagang
2. Hukum Pidana
3. Hukum Acara Perdata
4. Hukum Acara Pidana
5. Hukum Adat yang meliputi Hukum Waris dan Hukum Agraria
Sedangkan  bagi  calon  advokat  materi  ujiannya  di  samping  materi  ujian  tersebut  di atas, juga ditambah materi ujian bidang :
1. Hukum Acara Pidana Militer
2. Hukum Pidana Militer
3. Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara
4. Hukum Perkawinan Islam
Aturan  ketat  yang  selama  ini  diberlakukan  untuk  menjadi  seorang  advokat dan  tanpa  mengurangi  kemampuan  dari  seorang  pengacara  praktek,  memang membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  tidak  sedikit  bahkan  tentunya merupakan  uji  mental  dan  kemampuan  seorang  advokat  untuk  menjadi  seorang advokat  yang  berkualitas  dan  berdedikasi  tinggi.  Maka  dari  itu,  harus  diakui bahwa peraturan perundang-undangan memang telah mendudukkan advokat pada kedudukan yang lebih tinggi dibanding pengacara praktek.

## 3. Tinjauan Segi Pengangkatan dan Pendidikan
Penasehat  Hukum  dalam  hal  ini  adalah  advokat  dan  pengacara  praktek. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 1987 bahwa ijin praktek untuk advokat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, sedangkan ijin untuk

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
pengacara praktek dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Mengenai siapa  yang  dapat  diangkat  sebagai  advokat,  dijelaskan  dalam Reglement  op  de Rechtlijke  Organisatie  en  het  Beleid  der  Justitie  in  Indonesian (R.O)  Pasal  186 mengatur perihal pengangkatan dan pemberhentian advokat dan procureur yakni dilakukan  oleh  Menteri  Kehakiman  (dahulu  gubernur  jendral)  dan  yang  dapat diangkat  adalah  mereka  yang  berkewarganegaraan  Republik  Indonesia  dan  telah memperoleh  gelar  sarjana  hukum  ataupun  doctor  ilmu  hukum  dari  Perguruan tinggi. 13
Peraturan  Menteri  Kehakiman  Nomor  1  Tahun  1965  Pasal  3  menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pokrol harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  1)  Warga  Negara  Indonesia;  2)  Lulus  ujian  yang  diadakan  oleh  Kepala Pengadilan  Negeri  tentang  Hukum  Acara  Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Pokok- Pokok Perdata dan Hukum Pidana; 3) Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun; 4) Bukan Pegawai Negeri atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri. 14
Mahkamah Agung RI dalam Surat Edarannya Nomor 1 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Calon Pengacara Praktek menyebutkan bahwa persyaratan mengikuti ujian Pengacara Praktek yaitu menyerahkan Salinan ijazah Sarjana  Hukum  dari  Fakultas  Hukum  Perguruan  Tinggi  Negeri  atau  yang disamakan  atau  yang  telah  menempuh  Ujian  Negara  atau  Salinan  Ijazah  Sarjana Syari’ah dari Fakultas Syari’ah Perguruan Tinggi negeri atau yang disamakan atau
13 Soerjono Soekanto, Op Cit, h.73.
14 Ibid, h.101-102.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
yang telah menempuh Ujian Negara bagi pemohon yang akan berpraktek khusus di lingkungan peradilan Agama.
Pendidikan  bagi  para  penasehat  hukum  (advokat  dan  pengacara  praktek) diselenggarakan  oleh  masing-masing  organisasi  advokat  dan  biasanya  bekerja sama dengan beberapa Lembaga Pendidikan. Selain berbekal perjanjian kerjasama dari  organisasi  advokat,  status  dan  dasar  hukum  lembaga-lembaga  pendidikan tersebut umumnya berbentuk badan yayasan dengan berbekal ijin penyelenggaraan  khusus.  Lembaga  Pendidikan  Advokat  tertua  di  Jakarta  ialah SANDIBU-IKADIN  yang  dipimpin  Mr.  Martiman  Prodjohamidjojo  yang merupakan Lembaga Pendidikan advokat lebih maju disbanding yang lain karena lebih ditekankan pada praktek dibanding teori.
Pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  Asosiasi  Pengacara  Syari’ah Indonesia  materinya  cenderung  terhadap  masalah  kompetensi  absolut  dari Peradilan  Agama  karena  setelah  itu  pengacara  praktek  akan  berpraktek  di lingkungan  Peradilan  Agama,  seperti  halnya  Pendidikan  bagi  konsultan  hukum pasar  modal  maka  kurikulumnya  cenderung  mengarah  pada  calon  advokat  yang menjadi  konsultan  hukum  pasar  modal.  Pendidikan  advokat  dan  pengacara praktek  yang  sudah  memiliki  sistem  Pendidikan  yang  bagus  tentunya  akan melahirkan advokat dan pengacara praktek yang professional dalam menjalankan tugasnya,  karena  sudah  dibekali  dengan Pendidikan  dan  kurikulum  yang  mapan, begitu sebaliknya.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasna  tersebut  di  atas  maka  penulis  dapat  simpulkan bahwa  banyaknya  organisasi  pengacara  praktek  sebelum  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  mencerminkan  adanya demokratisasi di kalangan pengacara praktek, tetapi di sisi lain dengan banyaknya organisasi tersebut mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat antara satu dengan  yang  lain.  Berdasarkan  segi  wilayah  kerja,  pengacara  praktek  hanya diijinkan  berpraktek  di  wilayah  di  mana  dia  diangkat  oleh  Ketua  Pengadilan Tinggi saja. Sedangkan dari segi pengangkatan, pengacara praktek diangkat oleh Ketua  Pengadilan  Tinggi  di  wilayah  pengacara  praktek  bertempat  tinggal  dan berdasarkan  segi  Pendidikan,  selama  ini  antara  organisasi  satu  dengan  yang  lain tidak ada kesamaan baik mengenai sistem Pendidikan maupun kurikulumnya.

## B. Saran
Walaupun banyak organisasi Pengacara Praktek sebelum berlakunya undang undang  Advokat  nomor  18  tahun  2003  tentang  Advokat,  hendaknya  semua pengacara  praktek  tetap  berpegang  teguh  kepada  kode  etik  masing  masing organisasi untuk penegakan supremasi hukum dalam pembangunan hukum karena Pengacara  Praktek  ini  merupakan  cikal  bakal tumbuh  dan  berkembangan  adanya Advokat  di  Indonesia.  Pembangunan  Hukum  Nasional    salah  satu  variabelnya

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
adalah  dimulai  dari  penegak  hukum  yaitu  Pengacara  Praktek.  Sesuai  dengan tujuan  negara  kita  untuk  menciptakan  keadilan  sosial,  maka  ketika  menjadi pengacara  praktek  harus  mempunyai  nilai-nilai  yang  berdasarkan  system  hukum Pancasila yang bermartabat.

## Daftar Pustaka
Tim  ICCE  UIN  Jakarta, Pendidikan  Kewargaan  (Civic  Education)  Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media , Jakarta, 2003.
Artidjo  Alkostar, Sarjana  Syari’ah  dan  Profesi  Advokat  :  Peluang  dan Tantangan ,  Panitia  Seminar  Nasional  dan  Temu  Alumni  Fakultas  Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
Munir Fuadi, Aliran Hukum Kritis , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Soerjono Soekanto, Pengntar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Liberty,  Yogyakarta, 1993.
Yudha Pandhu, Klien & Advokat Dalam Praktek , Abadi,  Jakarta, 2004.