## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL

## Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi dan Watuniah
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam,
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: sultan01aulia@yahoo.com, mabrurifaozi031@gmail.com, dan watuniah17@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine public perceptions about ilegal investment, as well as to find out how the influence of supervision and protection of the Financial Services Authority on ilegal investment. This research uses a combination method (mixed method) that is from quantitative analysis,  then  followed  by  qualitative  analysis,  data  collected  by  interview,  observation, documentation, and questionnaire. Based on the results of the analysis and discussion, it was concluded  that  public  perceptions  of  ilegal  investment  are  activities  that  are  disturbing  and detrimental to the community. In addition, based on the results of the Chi-Square test found the fact that OJK Supervision has a relationship to ilegal investments with a P-value of 0.008 <0.05 (alpha), while regarding the relation of OJK Protection to ilegal investments found a P value of 0.323> 0.05 ( alpha) which means OJK Protection has no connection with ilegal investments.
Keywords : Supervision, Protection, Ilegal Investment.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat  mengenai  investasi  ilegal, sekaligus untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan dan perlindungan Otoritas Jasa Keuangan  terhadap  investasi  ilegal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kombinasi  (mixed method) bertahap yaitu dari analisis kuantitatif kemudian diikuti dengan analisi kualitatif, data yang  dikumpulkan  dengan  cara  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  kuesioner. Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  ditemukan  simpulan  mengenai  persepsi masyarakat  terhadap  investasi  ilegal  yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  meresahkan  dan merugikan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil uji Chi-Square ditemukan fakta bahwa Pengawasan OJK memiliki hubungan terhadap investasi ilegal dengan nilai P value 0,008 < 0,05  (alpha),  sementara  mengenai  hubungan  Perlindungan  OJK  terhadap  investasi  ilegal ditemukan nilai P value 0,323 > 0,05 (alpha) yang berarti Perlindungan OJK tidak memiliki hubungan dengan investasi ilegal.
Kata kunci : Pengawasan, Perlindungan, Investasi Ilegal.

## LATAR BELAKANG
Perkembangan industri keuangan merupakan akibat  dari  terjadinya  proses  globalisasi dalam  hal  sistem  keuangan  dan  pesatnya kecanggihan  informasi  dan  teknologi  telah berdampak pada meningkatnya perkembangan  industri  keuangan  yang dinamis  dan  sangat  kompleks.  Seiring dengan  kompleksitas  industri  keuangan tersebut,  tentunya  menimbulkan  beragam permasalahan-permasalahan seperti maraknya  badan  usaha  yang  memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan investasi namun tidak  memiliki  izin  resmi  dari  otoritas berwenang.  Hal  ini  menurut  Nurhuda menyebabkan  penghimpunan  dana  yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi  ilegal. 1 Disebutkan  pula  dalam Rahmadi,  Prananingtyas  dan  Mahmudah perusahaan yang memiliki izin resmi sebagai perusahaan  dagang  biasa,  namun  dalam praktiknya  beroperasi  sebagai  perusahaan investasi yang melakukan kegiatan pengumpulan  dana. 2 Hal  tersebut  juga  di anggap  sebagai  praktik  pelanggaran  etika berinvestasi,  karena  telah  bertindak  tidak sesuai  dengan  prinsip  standar  moral  yang sepatutnya  dapat  berdasar  pada  hak  asasi manusia  dan  perlindungan  lingkungan kehidupan. 3
Di  Cirebon  sendiri,  kini  telah ditemukan  beberapa  kasus  investasi  ilegal terbesar di Jawa Barat bahkan termasuk pada golongan  investasi  besar  berskala  Nasional. Seperti yang dilansir pada kabar berita online pada laman Jawapos.com, dijelaskan bahwa
1 Dwiki Nurhuda, “Tindak Pidana Penghimpunan  Dana  Masyarakat  secara  Ilegal Melalui  Koperasi  Usaha  bersama  Profit  Barokah Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  10 tahun  1998  tentang  Perbankan”, Thesis (Bandung: akultas Hukum Unpas, 2017), 2-3.
2 Fitria  Rahmadani,  Paramita  Prananingtyas, Siti  Mahmudah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Investor  Oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Hal Terjadi  Investasi  Ilegal  (Kasus  PT.  Golden  Traders Indonesia  Syariah)”, Diponegoro  Law  Review , 5 , (2016), 2.
3 Elmelki Anas, Ben Arab Mounira,  “Ethical Investment  and  the  Social  Responsibilities  of  the
sebelum  akhirnya  kasus    investasi  bodong BMT Global yang terjadi awal tahun baru ini menyeruak,  di  Cirebon  telah  terjadi  empat kasus  investasi  ilegal  pada  empat  lembaga jasa  keuangan,  seperti  pada  kasus  PT.  CSI, Family  100,  Komunitas  Pengusaha  Muslim Indonesia dan United Nation Swissindo. 4
Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  yang  dalam  hal  ini  merupakan lembaga  independen  dan  terintegrasi  untuk menjalankan  tugas,  fungsi  dan  wewenang dalam  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan jasa  keuangan  pada  sektor  Perasuransian, Pasar  Modal,  Lembaga  Pembiayaan,  dan lembaga keuangan lainnya yang bermula dari Menteri  Keuangan,  Badan  Pengawas  Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam- LK), 5 dan  telah  dialihkan  sebelumnya  dari Bank  Indonesia  pada  lembaga  Otoritas  Jasa Keuangan  pada  tanggal  31  Desember  2012. Salah  satu  tujuan  dibentuknya  Otoritas  Jasa Keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan  dan  melindungi  kepentingan masyarakat,  termasuk  dalam  hal  melakukan pengawasan  terhadap  investasi  ilegal  guna melindungi  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat tak terkecuali masyarakat Cirebon.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  mengenai Peran Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Upaya Perlindungan  Masyarakat  Dan  Pengawasan Terhadap  Investasi  Ilegal  terkait  bagaimana persepsi  masyarakat  terhadap  investasi illegal, pengaruh pengawasan OJK terhadap
Islamic  Banks”, Jurnal  International  Business Research , 2 (2), (2009):123.
4 Jawapos.com, Cirebon Jadi Sarang Investasi Ilegal . 24 April,
dalam https://www.jawapos.com/jpgtoday/24/04/2018/cireb on-jadi-sarang-investasi-ilegal/,  diakses  pada  tanggal 01 Oktober 2019.
5 Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, “Pengalihan  Tugas  Pengaturan  dan Pengawasan  Perbankan  dari  Bank  Indonesia  ke Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan”, Jurnal Ekonomi , 22 (2), (2014): 81.
investasi  ilegal,  serta  seberapa  besar pengaruh perlindungan OJK terhadap korban investasi ilegal.

## LITERATURE REVIEW
Penelitin  terdahulu  yang  berkaitan  dengan topik penelitian ini yaitu; pertama , Rizkiyani,  tentang  Peran  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  Melindungi  Nasabah Terdampak Investasi Ilegal Prespektif Hukum  Ekonomi  Syariah  (Studi  Kasus Otoritas  Jasa  Keuangan  Cirebon).  Metode yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif. Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  perlindungan  nasabah  menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan  dari  penelitian  ini  adalah  pada tahun  penelitian  yang  dilakukan  dan  pada metodologi penelitiannya. Persamaanya yaitu pada tempat penelitian dan pembahasan mengenai  perlindungan  terhadap  korban investasi  ilegal. 6 Kedua ,  penelitian  yang dilakukan oleh Mantulangi  yang melakukan Kajian  Hukum  Investasi  dan  Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. Metodologi  menggunakan  metode  Yuridis normative, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana  pengaturan  hukum  investasi  di Indonesia  dalam  sektor  perbankan  dan bagaimana upaya hukum dalam penegakkan hukum  terhadap  kegiatan  investasi  ilegal. Perbedaan  pada  penelitian  ini  terdapat  pada metodologi  penelitiannya  yaitu  yuridis normatif.  Sedangkan  persamaannya  yaitu membahas  tentang  perlindungan  terhadap korban investasi ilegal. 7
Dari  uraian  penelitian  terdahulu diatas, dapat ditemukan beberapa persamaan seperti  subjek  penelitian  yang  dilakukan
6 Endah  Rizkiyani,  “Peran  Otoritas  Jasa Keuangan  dalam  Melindungi  Nasabah  Terdampak Investasi  Ilegal  Prespektif  Hukum  Ekonomi  Syariah (Studi  Kasus  Otoritas  Jasa  Keuangan  Cirebon)”, Skripsi (Cirebon: FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018), 19.
7 Nando Mantulangi, “Kajian  Hukum Investasi dan Perlindungan terhadap Korban Investasi Bodong” ,  Jurnal  Lex  Administratum ,  V  (1),  (2017): 113.
pada  lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan Cirebon dan objek penelitian yang dilakukan juga mengenai perlindungan korban investasi ilegal. Adapun perbedaan diantaranya adalah populasi  dan  sampel,  waktu  penelitian  dan lain-lain. Maka penelitian-penelitian terdahulu  tersebut  akan  dijadikan  sebagai pedoman sebagai pembanding dan pembeda agar  menghasilkan  hal-hal  baru  yang  lebih berkualitas.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed method), Menurut Creswell  dalam  Sugiyono,  merupakan pendekatan penelitian yang menghubungkan dan  menggabungkan  metode  penelitian kuantitatif dan kualitatif. 8 Metode kuantitatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan  dan  perlindungan  Otoritas  Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal, sementara  metode  kualitatif  bertujuan  agar mengetahui  bagaimana  persepsi  masyarakat terhadap investasi ilegal.
Populasi  yang  digunakan  adalah populasi  tak  terhingga  atau  populasi  tak terbatas,  yaitu  jumlah  anggotanya  tidak memungkinkan  untuk  peneliti  menghitung jumlah populasi secara keseluruhan, sehingga  belum  diketahui  secara  pasti populasi  dari  anggota  populasi  tersebut. 9 Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan  metode non  probability sampling ,  karena  populasi  yang  diteliti infinite,  dalam  pengambilan  sampelnya dilakukan  secara Accidental  Sampling yang dilakukan  secara  kebetulan, 10 yaitu  teknik pengambilan sampel yang ditentukan secara kebetulan  pada  orang  yang  ditemui  dan
8 Sugiyono ,  Metode  Penelitian  Kombinasi (Mixed Methods ) (Bandung: Alfabeta, 2018), 19.
9 Suryani Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif:  Teori  dan  Aplikasi  Pada  Penelitian Bidang  Manajemen  dan  Ekonomi  Islam (Jakarta: Prenadmedia Group, 2015), 191.
10 Sugiyono, Metode  Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2004), 77.
dianggap sesuai dengan kriteria utama, yaitu masyarakat dan mahasiswa yang mengetahui tentang investasi. Untuk memudahkan dalam menentukan  jumlah  sampel  yang  diambil, maka  ditentukan  dengan  rumus  sebagai berikut; 11
n= (0,25)( 𝑍𝑎/2 𝑒 ) 2
Dimana: n        = Jumlah sampel Za/2  =  Nilai  yang  didapatkan  dari  tabel normal atas tingkat kepercayaan E       = kesalahan penarikan kesimpulan Tingkat  keyakinan  yang  digunakan  pada penelitian ini  ditentukan sebesar 90%, maka nilai  Za/2  adalah  1,64.  Adapun  tingkat kesalahan  penarikan  sampelnya  ditentukan sebesar 10%. Maka berdasarkan perhitungan rumus  tersebut,  dapat  ditemukan  sampel yang dibutuhkan, yaitu:
n= (0,25)( 1,64 0,1 ) 2 n= 67,24
Jadi berdasarkan rumus diatas, sampel yang diambil  sebanyak  67,24  responden.  Untuk memudahkan  perhitungan,  maka  dibulatkan menjadi 67 responden.
Teknik  pengumpulan  data  diambil dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer didapat dari hasil wawancara ataupun penyebaran  kuesioner  yang  selanjutnya diolah  menggunakan  skala Likert .  Data sekunder didapat dari studi dokumentasi dan kepustakaan  seperti  buku  dan  literatur  lain yang  berhubungan  dengan  peran  Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan  masyarakat  dan  pengawasan terhadap investasi ilegal.
Dalam uji kualitas instrumen peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.  Uji  validitas  dilakukan  dengan cara  menghitung  korelasi  dari  masing- masing  pertanyaan  dengan  skor  total. Sementara Uji  reliabilitas  dilakukan dengan
11 Riduwan, Metode  dan  Teknik  Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta, 2004), 66. 12 Rully  Indrawan  dan  Poppy  Yaniawati, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan Campuran  untuk  Manajemen,  Pembangunan,  dan
tujuan  mengetahui  sejauh  mana  kondistensi hasil  pengukuran  jika  pengukuran  yang dilakukan dua kali atau lebih. 12
Alat  uji  analisis  menggunakan  Uji Chi-Square  bertujuan  untuk  mengetahui hubungan antara pengawasan yang diberikan Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan  investasi ilegal dan perlindungan yang diberikan OJK kepada  masyarakat  dengan  investasi  ilegal. Dalam  pengambilan  keputusan  analisis, didasarkan  pada  perbandingan  nilai  chi- square  hitung  dengan  chi-square  tabel, dengan ketentuan: 13
(1)  Jika  nilai  chi-square  >  chi-square  tabel, mencerminkan  adanya  hubungan  antara variable  (X)  dengan  variable  yang  lain  (Z). (2)  Jika  nilai  chi-square  <  chi-square  tabel, mencerminkan tidak adanya hubungan antara variable (X) dengan variable yang lain (Z).

## KONSEP DASAR Konsep Investasi
Investasi  merupakan  suatu  kegiatan  berupa pembelian saham obligasi, dan benda-benda tidak  bergerak,  setelah  diadakan  analisis akan  menjamin  modal  yang  diletakan  dan memberikan  hasil  memuaskan  atau  dalam teori  ekonomi  investasi  berarti  pembelian alat  produksi  (termasuk  didalamnya  benda- benda  untuk  dijual)  dengan  modal  berupa uang.  Adapun  jenis-jenis  investasi  dalam Manan  adalah;  1)  Investasi  berdasarkan asetnya, (a) Real assets merupakan investasi yang  berwujud,  seperti  kendaraan,  gedung- gedung,  tanah  dan  lain  sebagainya;  (b) Financial assets, yaitu investasi yang berupa dokumen, 2) Investasi berdasarkan pengaruh, (a)  investasi  autonomus  (berdiri  sendiri) merupakan investasi  yang tidak dipengaruhi oleh  tingkat  pendapatan  yang  bersifat spekulatif,  contohnya  pembelian  surat-surat berharga; (b) investasi induced (mempengaruhi-menyebabkan), yaitu
Pendidikan (Bandung:  PT.  Rafika  Aditama,  2014), 123.
13 Aan  Juhana  Senjaya, Statistik  Terapan Untuk Penelitian Bidang Pendidikan dan Pengajaran , (Indramayu: FKI Press UNWIR, 2017), 69.
investasi  yang  dipengaruhi  oleh  kenaikan barang  dan  jasa  juga  tingkat  pendapatan, contohnya  bunga  tabungan.  (3)  Investasi berdasarkan sumber pembiayaan, (a) Investasi  yang  bersumber  dari  Penanaman Modal  Dalam  Negri  (PMDN),  investornya adalah  dari  dalam  negri.  (b)  Investasi bersumber  dari  modal  asing,  pembiayaan investasinya  berasal  dari  investor  asing.  3) Investasi  berdasarkan  bentuk;  (a)  Investasi langsung  yang  dilakukan  oleh  pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung, mengakuisisi perusahaan.  (b)  Investasi  tidak  langsung, investasi  ini  dilakukan  melalui  pasar  modal dengan instrumen surat-surat berharga, yaitu berupa reksadana, saham, obligasi. Terdapat beberapa  alasan  yang  mendasari  kegiatan investasi, seperti; 1) Mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, 2) Mengurangi  tekanan  inflasi,  3)  Menghemat pajak. 14
Kegiatan  investasi  dalam  perspektif Islam  merupakan  kegiatan  muamalah  yang dimana  hukum  asal  dari  muamalah  adalah mubah  (boleh),  oleh  karenanya  investasi hukumnya adalah mubah (boleh), kecuali ada hukum  yang  melarangnya  (haram).  Konsep investasi juga disebutkan dalam QS. Luqman (31) ayat 34, yang menjelaskan bahwa hanya Allah Yang Maha Mengetahui atas kehidupan  dan  matinya  seseorang  serta masalah rezeki bagi manusia. Manusia hanya berkewajiban untuk memohon kepada Allah agar  diberikan  yang  baik,  terhindar  dari kerugian  materi,  serta  mendapatkan  rezeki yang  halal.  Disisi  lain  manusia  juga  harus mampu menguasai pengetahuan tentang tata cara  mengelola  risiko,  sehingga  dalam kehidupannya dapat meminimalisir kerugian.
14 Abdul  Manan,  Aspek  Hukum  dalam Penyelenggranaan  Investasi  di  Pasar  Modal  Syariah Indonesia  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2009), 191-192.
15 Hasa  Ali.  Asuransi  dalam  Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 110.
16 Maulana  Taqi  Usmani,  “Principles  of Shari’ah  Governing  Islamic  Investment  Funds”, Journal Accountancy , (2019): 1–9.
Dalam  hal  ini  dijelaskan  bahwa  investasi adalah  salah  satu  cara  untuk  meminimalisir kerugian, dengan melakukan investasi maka seseorang mempunyai simpanan harta untuk masa  depan. 15 Investasi  syariah  dalam Usmani dapat didasarkan pada dua hal, yaitu ketetapan  proporsi  laba  yang  tidak  boleh ditentukan  nominalnya  sebelum  praktik investasi  dilakukan  dan  penyaluran  dana investasi  tidak diperuntukkan pada kegiatan bisnis yang melanggar prinsip-prinsip Islam. 16

## Peran  Pengawasan  dan  Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas  Jasa  Keuangan  mempunyai  fungsi untuk mengatur sistem regulasi dan pengawasan  pada  semua  kegiatan  disektor jasa keuangan.  Berikut adalah  fungsi-fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pengawasan dan  Pengaturan  Lembaga  Keuangan  Bank, yaitu  (a)  Izin  pendirian  bank,  pembukaan cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan,  manajemen  dan  sumber  daya manusia,  merger,  konsolidasi  dan  akuisisi bank,  dan  pencabutan  izin  usaha;  (b) Kegiatan  perbankan,  termasuk  sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank  pada  sektor  jasa;  (c)  Pengaturan  dan pengawasan kesehatan. 17
Melakukan pemantauan, pengawasan atau  bahkan  pendeteksian  merupakan  hal yang  sangat  penting  agar  OJK  dapat menetapkan prioritas dan untuk mengevaluasi  elemen-elemen  dari  setiap penerapan kebijakan dalam pengawasan dan perlindungan masyarakat. 18 Adapun tanggungjawab  pengawasan  dan  pengaturan Otoritas  Jasa  Keuangan  diperinci  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011; (a) Kegiatan jasa keuangan
17 Otoritas Jasa Keuangan, Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan , (2013).
18 Nalin  Kishor,  Richard  Damania,  “Crime And  Justice  In  The  Garden  Of  Eden:  Improving Governance  And  Reducing  Corruption  In  The Forestry  Sector”, Journal  The  World  Bank ,  1  (1), (2007): 91–116.
di  sektor  Perbankan;  (b)  Kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  Pasar  Modal;  dan  (c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan Lainnya. 19

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Analisis  Persepsi  Masyarakat  Terhadap Investasi Ilegal
Banyaknya  masyarakat  yang  diajak  untuk bergabung  dalam  investasi  yang  didesain sedemikian  rupa  agar  terlihat  seperti investasi  yang  legal,  dan  banyaknya masyarakat  yang  menjadi  korban.  Hal  ini sangat  merugikan  masyarakat  dan  dalam upaya  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum sering  terkendala,  disebabkan  karena  belum memadainya peraturan perundang-undangan yang  mengatur  kegitan  tersebut.  Dampak dari hal tersebut adalah akan mengikis bisnis yang legal.
Oleh  karenanya  OJK  membentuk Satgas  Waspada  Investasi  guna  untuk melakukan  perlindungan  konsumen  dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Didalam Satuan Tugas  Waspada  Investasi  beranggotakan OJK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (kemenag), Kementrin  Koperasidan  Usaha  Kecil  dan Menengah  Republik  Indonesia  (Kemenkop dan  UKM),  Kementrian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo),  dan  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  melakukan pencegahan  dan  penanganan  atas  dugaan tindakan  melawan  hukum  baik  melalui perumusan  rekomendasi  penanganan  kasus kepada  Kementrian  dan/atau  Lembaga terkait atau melakukan pemeriksaan bersama.
Dari hasil penyebaran kuesioner yang peneliti  lakukan  di  Kecamatan  Kesambi
19 Presiden  republic  Indonesia ,  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (2011), 7.
yaitu  dengan  sasaran  Mahasiswa/i  IAIN Syekh  Nurjati  Cirebon  dan  masyarakat umum,  jumlah  respondennya  yaitu  67 responden.  Dari  37  responden  Mahasiswa/i menyatakan pendapatnya mengenai investasi ilegal,  bahwasanya  investasi  ilegal  sangat merugikan  dan  meresahkan  masyarakat. Adapun tindakan yang dilakukan Mahasisaw/i  ketika  ia  terjebak  dalam investasi  ilegal  adalah  segera  keluar dariperusahaan tersebut. Tidak banyak yang menyatakan  akan  melaporkan  perusahaan tersebut  kepihak  yang  berwajib.  Meskipun hampir semua Mahasiswa/i mengetahi terkait lembaga yang menangani investasi ilegal.
Masyarakat umum memaparkan bahwa  kegiatan  investasi  ilegal  merupakan kegiatan  yang  melanggar  UU  perbankan karena  keuntungan  yang  ditawarkan  diluar batas  yang  sudah  ditentukan  dalam  UU perbankan,  hukum  positif,  dan  melanggar hukum syariah. Ketika mengetahui perusahaan  tersebut  adalah  ilegal,  sepakat menyatakan  akan  keluar  dari  perusahaan tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta memberikan informasi kepada tetangga atau teman dekat atau nasabah yang lain  dengan  tujuan  agar  korbannya  tidak semakin banyak.
Analisis  Pengaruh  Pengawasan  Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal
Pengaruh pengawasan Otoritas Jasa Keuangan  terhadap  investasi  ilegal  dapat diketahui  melalui  pengolahan  data  statistic uji  Chi-square  yang  telah  dilakukan  dan ditampilkan secara terperinci sebagai berikut:
Tabel 1. Pengaruh Pengawasan OJK terhadap Investasi Ilegal
Value Df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi- Square 7.078 a 1 .008 Continuity Correction b 5.722 1 .017 Likelihood Ratio 7.510 1 .006 Linear-by- Linear Association 6.972 .008 N of Valid Cases 67
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019
Berdasarkan tabel 1. Diatas, diketahui nilai P value  yang  didapat  adalah  0,008  <  0,05 (alpha).  Temuan  tersebut  mencerminkan pendapat masyarakat yang menjadi
responden
penelitian
bahwasanya pengawasan  memiliki  hubungan  terhadap perkembangan  investasi  292llegal,  yang berarti segala bentuk pengawasan-pengawan yang  diberikan  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam  menjalankan  peran,  wewenang  dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan, akan berdampak pada berkurangnya perkembangan  investasi  ilegal  termasuk  di wilayah Cirebon. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa  Keuangan,  bahwa  kerja  utama  dari Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  mengatur, mengawasi dan menyelidiki. Dimana mengatur disini adalah mengatur kondisi jasa keuangan supaya tumbuh secara berkelanjutan dan tetap stabil.
Analisis Pengaruh Perlindungan Masyarakat Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal
Adapun terkait dengan pengaruh perlindungan  Masyarakat  yang  dilakukan oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap
investasi  ilegal  melalui  hasil uji Chi-Square dapat dilihat pada tabel berikut;

## Tabel 2. Pengaruh Perlindungan OJK terhadap Investasi Ilegal
Value Df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi- Square .977 a 1 .323 Continuity Correction b .520 1 .471 Likelihood Ratio .982 1 .322 Linear-by- Linear Association .962 1 .327 N of Valid Cases 67
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2019
Berdasarkan hasil uji Chi-Squarepada tabel 2 di  atas, dapat  diketahui bahwa nilai  P value 0,323  >  0,05  (alpha).  Artinya  masyarakat mengungkapkan  bahwa  faktor  perlindungan tidak  memiliki  hubungan  dengan  investasi ilegal.  Hal  tersebut  juga  secara  tidak langsung mencerminkan kurangnya perlindungan konsumen atau yang dalam hal ini masyarakat  yang diberikan oleh Otoritas Jasa  Keuangan  dalam  hal  perlindungan investasi ilegal dalam menekan perkembangan  investasi  ilegal  di  wilayah Cirebon.
Pemberantasan  ataupun  penanganan investasi  ilegal  berada  dibawah  naungan Satgas Waspada Investasi, setiap produk atau badan  usaha  yang  ada  dibawah  naungan sudah pasti legal dan jika perusahaan tersebut melakukan pelanggaran maka izin usahanya akan  segera  dicabut  oleh  Satgas  Waspada Investasi.
Sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang  No.21  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan dan Peraturan OJK No. 1/POJK/2013 tentang Perlindungan
Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  dimana
OJK berwenang untuk melakukan perlindungan konsumen. Upaya yang dilakukan OJK untuk meningkatkan perlindungan konsumen disektor jasa keuangan  dan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat kepada industri keuanga. Sehingga OJK membentuk Satgas Waspada Investasi yaitu pada tahun 2007.
Tindakan  yang  dilakuakan  Satgas Waspada Investasi, dalam menangani banyaknya  kegiatan  penghimpunan  dana masyarkat  dan  pengelolaan  investasi  tanpa izin  atau  penyalahan  izin  yang  terjadi  di daerah-daerah,  sehingga  dibentuklah  Tim Kerja  Satgas  waspada  Invesrasi  Daerah. Tujuannya  dalah  agar  mengoptimalkan  dan efesiensi  serta  respon  cepat  atas  pengaduan atau leporan dari masyarakat.
Terkait  dengan  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar ketentuan yang  telah  dibuat  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan, maka dikenakan sanksi administratif  diantaranya  yang  memuat:  (a) Peringatan tertulis, (b) Denda yaitu kewajiban  untuk  membayar  sejumlah  uang tertentu; (c) Pembatasan kegiatan usaha; (d) Pembekuan kegiatan usaha; dan (e) Pencabutan izin kegiatan usaha.

## KESIMPULAN
Persepsi  masyarakat  mengenai  fenomena investasi  ilegal  adalah  masyarakat  sepakat bahwa  kegiatan  tersebut  merupakan  bentuk perlanggaran hukum positif , Undang-undang perbankan dan hukum syariah, yang tentunya dapat merugikan dan meresahkan masyarakat terlebih di Wilayah Cirebon yang sampai saat ini telah ditemukan beberapa kasus  investasi ilegal  dan  telah  merugikan  banyak  korban dengan nominal yang tidak sedikit.
Masyarakat  juga  mengungkapkan pentingnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan  terhadap  perkembangan  investasi ilegal, hal tersebut tercerminkan pada hasil uji Chi-Square  yang  menunjukkan  nilai  P  value 0,008 < 0,05 (alpha) dengan pengertian bahwa pengawasan  memiliki  hubungan  terhadap investasi ilegal. Di sisi lain, masyarakat juga mengungkapkan  bahwa  faktor  perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap masyarakat terkait  dengan  investasi  ilegal  masih  belum maksimal,  hal  tersebut  tercermin  pada  hasil uji  Chi-Squarepada  bab  pembahasan,  bahwa nilai P value 0,323 > 0,05 (alpha) yang berarti perlindungan  konsumen  atau  masyarakat dalam  menekan  perkembangan  investasi ilegal  di  wilayah  Cirebon  dan  sekitarnya masih belum terjangkau secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  H. Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum Islam . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
Elmelki,  A.,  &  Mounira,  B.  A.  Ethical
Investment and the Social
Responsibilities  of  the  Islamic  Banks.
Jurnal International Business Research ,
2 (2), 2009.
Hendryadi,  S. Metode  Riset  Kuantitatif: Teori  dan  Aplikasi  Pada  Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam .
Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2015. Indrawan,  R.,  &  Yaniawati,  P. Metodologi Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan Campuran untuk Manajemen,
Pembangunan  dan  Pendidikan (Edisi Pert).  Bandung:  PT  Refika  Aditama, 2014.
Jawapos.com. Cirebon Jadi Sarang Investasi Ilegal. 24 April . Diakses dari https://www.jawapos.com/jpg- today/24/04/2018/cirebon-jadi-sarang- investasi-ilegal/, 2018.
Kishor,  N.,  &  Damania,  R.  Crime  And Justice  In  The  Garden  Of  Eden: Improving  Governance  And  Reducing
Corruption  In  The  Forestry  Sector. Journal The World Bank , 1 (1), 91–116, 2007.
Manan,
A. Aspek Hukum dalam Penyelenggranaan  Investasi  di  Pasar Modal  Syariah  Indonesia .  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009.
Mantulangi, N. Kajian Hukum Investasi dan
Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong. Jurnal Lex Administratum , V (1), 108–115, 2017.
Muchda, M. W. Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari  Bank  Indonesia  ke  Otoritas  Jasa Keuangan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal
Ekonomi , 22 (2), 75–92, 2014. Nurhuda,  D. Tindak  Pidana  Penghimpunan Dana Masyarakat secara Ilegal Melalui Koperasi Usaha bersama Profit
Barokah Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan . Universitas Pasundan, 2017. Otoritas  Jasa  Keuangan.  Salinan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 2013.
Rahmadani,  F.,  Prananingtyas,  P.,  & Mahmudah,  S.  Perlindungan  Hukum Terhadap  Investor  Oleh  Otoritas  Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi  Investasi Ilegal  (Kasus  PT.  Golden  Traders Indonesia  Syariah). Diponegoro  Law Review , 5 , 1–13, 2016.
Republik  Indonesia,  P.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, 2011.
Riduwan. Metode  dan  Teknik  Menyusun Tesis . Bandung: Alfabeta, 2004.
Rizkiyani, E. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Nasabah Terdampak Investasi  Ilegal  Prespektif  Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Otoritas Jasa  Keuangan  Cirebon) .  IAIN  Syekh Nurjati Cirebon, 2018.
Senjaya,  A.  J. Statistik  Terapan  Untuk Penelitian  Bidang  Pendidikan  dan Pengajaran .  Indramayu:  FKI  Press UNWIR, 2017.
Sugiyono. Metode  Penelitian .  Bandung: Alfabeta, 2004.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kombinasi (Mixed  Methods) .  Bandung:  Alfabeta, 2018.
Usmani,  M.  T.  Principles  Of  Shari’ah Governing  Islamic  Investment  Funds. Journal Accountancy , 1–9, 2019.
As-Sanhuri. Asy-Syarh fil Qanun al-Madani , Jilid  IV.  Lebanon:  Ihya  at-Turats  al- Arabi.
Aswunatha,  Julia  dan  Suharto. Panduan Praktis  Internet .  Jakarta:  Widyaloka, 1996.
Barakatullah,  Abdul  Halim  dan  Teguh Prasetyo. Bisnis  E-Commerce:  Studi Sistem  Keamanan  dan  Hukum  di
Indonesia, Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Buana,  Lingga. Smart  Business  Online: Solusi  Cerdas  Belajar  Bisnis  Online . Bekasi: Laskar Aksara, tt. Budi,  Triton  Prawira. Binis  Lewat  Internet . Yogyakarta: Oryza, 2009. Dewi, Gemala, et al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2006.