Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 4, Januari 2019 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## DI UNIT PPA SAT RESKRIM DALAM KEBERHASILAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
( Studi wilayah hukum Polda Sumatera Barat )
Ridho Oktoviama Amran, Philips A. Kana, Fitriati Program Magister Ilmu Hukum Universitas Eka Sakti Padang Email : ridhooktoviama0410@gmail.com

## Abstract
Article 7 of Law Number 11 Year 2012 on the Child Criminal Justice System Requires that the  realization  of  Justice  Restorative  Justice  by  Diversi  Process  shall  be  pursued  at  the level  of  investigation,  prosecution  or  in  court.  At  the  level  of  investigation  in  the  police effort to realize the Diversi is not separated from the role of an investigator who will be a Mediator  in  Diversi.  The  purpose  of  this  writing  is  to  analyze  the  success  rate  of  female investigators  in  realizing  Diversi.  Based  on  the  research  result,  it  can  be  concluded  that female investigators are more effective in realizing the Diversity process in the children's case and prioritizing Justice Restorative Justice, so according to the data obtained in the field  the  success  rate  of  female  investigators  is  higher  than  the  male  investigators  in realizing  the  settlement  of  the  children's  case  against  the  law  and  the  Third  ,  in  the Diversity  Process  on  solving  a  child's  case  a  female  investigator  is  a  good  mediator, meaning that the female investigator as a mediator is not decided but merely as a liaison for more targeted communication and mitigate the negative impacts that occur to focus on the  form  of  a  solution  that  benefits  both  parties,  because  female  investigators  are  more patient  in  understanding  the  characteristics  of  the  two  disputants,  understanding  the importance of all important parties to realize the full extent possible of Justice's restorative settlement.
Kata Kunci : Perlindungan Anak, Diversi, Peran, Penyidik perempuan

## PENDAHULUAN
Dalam konsep Pembangunan manusia bagi keberlangsungan bangsa dan Negara, anak  merupakan  aset  bangsa  dan  sekaligus  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  anak menempati  peran  sangat  strategis  sebagai succesor suatu  bangsa.  Dalam  konteks bernegara,  anak  adalah  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Anak  sangat  perlu  mendapat perlindungan  dari  kemungkinan  adanya  kesalahan  penerapan  peraturan  perundang- undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Oleh karena itu diperlukan Regulasi hukum yang mengedepankan konsep keadilan bagi anak pelaku dengan tetap mempertimbangkan norma  hukum  yang  ada.  Selain  itu  Kejahatan  atau  Tindak  pidana  anak  juga  harus dipandang  sebagai  pelanggaran  terhadap  manusia  dan  relasi  antar  manusia  sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk  mengambil  peran  guna  mencari  solusi  terbaik  bagi  kepentingan  pihak-pihak  yang menjadi  korban  dan  juga  bagi  kepentingan  anak  sebagai  pelaku.  (  Momo  Kelana,  2002  : 111 )
Harus  dipahami  bahwa  proses  peradilan  pidana  anak  bukanlah  ditujukan  untuk memenuhi  tujuan  pemidanaan  secara  komprehensif,  melainkan  terhadap  kasus  anak ditujukan  untuk  perbaikan  kondisi,  pemeliharaan  serta  perlindungan  anak  itu  sendiri. Peradilan  anak  bertujuan  memberikan  yang  paling  baik  bagi  anak,  tanpa  mengorbankan kepentingan  masyarakat  dan  tegaknya  keadilan  (Maidin  Gultom,  2008  :  77)  karena  pada hakikatnya  proses  pengadilan  dibentuk  oleh  negara  untuk  menyelesaikan  konflik  yang muncul  dan  bersifat  netral.  Namun  pada  konsep  progresif  pengadilan  bukanlah  satu- satunya  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan  konflik  tersebut.  Realitanya  Pihak-pihak  yang berkonflik  tidak  selamanya  menggunakan  mekanisme  penyelesaian  melalui  jalur  litigasi. Seperti  halnya  pada  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  diupayakan  untuk diselesaikan  melalui  jalur  non  litigasi.  Dalam  Undang  Undang  nomor  11  tahun  2012 tentang  sistim  peradilan  pidana  anak  penyelesaian  melalui  jalur  non  litigasi  dilakukan dengan cara Diversi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan  di  Kepolisian  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  penyidik perempuan berdasarkan hasil penelitian penulis merupakan mediator yang baik dan handal
dalam mewujudkan proses diversi pada perkara yang dilakukan oleh anak. Pada penulisan karya ilmiah ini, Penulis merumuskan beberapa poin yaitu
1) Bagaimana pelaksanaan Diversi serta peran penyidik perempuan dalam keberhasilan Diversi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?
2) Bagaimana  perbandingan  keberhasilan  Diversi  yang  dilakukan  oleh  penyidik  laki laki dengan penyidik perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?
3) Bagaimana  prospek  keberhasilan  Diversi  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian diskriptif  analitis dengan pendekatan yuridis  normative sebagai  pendekatan  utama  dan yuridis  empiris sebagai pendukung pendekatan utama. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan melalui wawancara untuk data primer  dan  studi  kepustakaan  untuk  data  sekunder.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara kualitatif dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  analitis,  yaitu  hanya  menggambarkan mengenai  analisa  peran  penyidik  perempuan  dalam  keberhasilan  mengupayakan  Diversi pada Perkara anak berhadapan dengan hukum.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Kewenangan  Kepolisian  dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  diatur dalam  Pasal  1  angka  2  dan  angka  5  KUHAP  serta  pasal  6  KUHAP  serta  Pasal  2  PP  58 tahun  2010  tentang  perubahan  atas  peraturan  pemerintah  nomor  27  tahun  1983  tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana mengenai Kepangkatan Penyidik di Kepolisian.  Didasari  hal  tersebut  maka  sudah  tentu  untuk  mewujudkan  Proses  Diversi adalah  suatu  kewajiban  oleh  Penyidik  kepolisian  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam Undang  Undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistim  Peradilan  Pidana  Anak.  Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa polres di wilayah hukum Polda Sumatera Barat untuk dijadikan lokasi penelitian tentang tingkat keberhasilan diversi yang dilakukan oleh penyidik  kepolisian.  Polres  yang  dimaksud  adalah  :    Polres  Solok  Selatan,  Polres  Solok, Polres  Solok  Kota  serta  Polres  Tanah  datar.  Cara  penulis  melakukan  pengambilan  data
pada  penelitian  ini  adalah  :  mengambil  semua  data  atau  dokumen  yang  terkait  dengan Kasus  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  yang  sukses  dilakukan  Diversi  serta  melakukan wawancara  terhadap  semua  pihak  yang  ikut  berperan  dalam  keberhasilan  Diversi dimaksud.  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistim  Peradilan Pidana  Anak,  tidak  semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan  Diversi.  Ada  batas  yang ditentukan  Undang  undang  terhadap  tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  penyelesaian Restoratif Justice . Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak sangat tegas menjelaskannya pada Pasal 7 yang berbunyi :
1) Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2) Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Pada  ayat  2  dijelaskan  bahwa  perbuatan  yang  dapat  dilakukan  penyelesaian keadilan Restoratif  Justice dengan  cara  Diversi  adalah  ancaman  pidana  dibawah  7  tahun dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana.  Berdasarkan  arti  Pasal  diatas, Pemahaman penulis perbuatan yang dapat dilakukan Diversi bukanlah jenis tindak pidana berat karena, fakta yang penulis temui dalam penelitian adalah Kasus yang banyak terjadi yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  adalah,  Kasus  Pencurian,  Kasus Penganiayaan.  Jenis  Tindak  pidana  ini  adalah  tindak  pidana  yang  sering  ditemui  di kehidupan  masyarakat  dan  hal  ini  merupakan  masalah  sosial  yang  terjadi  pada  saat sekarang ini.
Berdasarkan Hasil penelitian perwujudan Diversi dalam Undang Undang Nomor 11  tahun  2012  tentang  Sistim  peradilan  Pidana  Anak  Faktanya  banyak  dilakukan  oleh Penyidik dalam Tahap penyelidikan daripada tahap penyidikan, artinya perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan lebih cepat disaat para penyidik melakukan langkah  awal  dalam  berupaya  mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Hal ini  dapat  dikategorikan  juga  sebagai  pewujudan  keadilan Restoratif  Justice. Alasannya adalah  disaat  Proses  Penyelidikan  semua  pihak  sudah  menyepakati  bentuk  penyelesaian masalahnya  dan  merasakan  bahwa  kesepakatan  dimaksud  tidak  merugikan  kedua  belah
pihak,  disana  tergambar  bahwa  semua  pihak  sudah  merasakan  keadilan  menurut  mereka masing masing, inilah poin dari keadilan Restoratif Justice yang dimaksud dalam 1 angka 6 Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, hal ini sesuai dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  Satjipto  Rahardjo  yaitu  Konsep restorative  justice pada  dasarnya  sejalan  dengan  teori  hukum  progresif,  inti  dari  hukum  progresif  terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum,  karena  pada  akhirnya  hukum  itu  bukan  untuk  teks  hukum,  melainkan  untuk kebahagiaan  manusia  (  Satjipto  Rahardjo,  2009,  :  7  ).  Konsep Restorative  Justice merupakan  suatu  pendekatan  yang  lebih  menitik-beratkan  pada  kondisi  terciptanya keadilan  dan  keseimbangan  bagi  pelaku  tindak  pidana  serta  korbannya  sendiri,  dapat diartikan  juga  bahwa  restorasi  meliputi  pemulihan  hubungan  antara  pihak  korban  dan pelaku.  Dalam  penyelesaian  perkara  anak  dengan  proses  Diversi  perwujudan  keadilan Restoratif  Justice dapat  dilihat ketika kedua belah pihak membuat poin  poin  kesepakatan yang  akan  dilaksanakan  bersama  sama  dalam  melahirkan  penyelesaian  perkara  anak,  ini merupakan  bentuk  kepuasan    masing  masing  pihak  dan  merasakan  keadilan Restoratif justice .  berdasarkan  fokus  beberapa  perumusan  masalah  diatas  penulis  dapat menyimpulkan bahwa :
1) Pelaksanaan Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan terciptanya keadilan Restoratif Justice yakni keadilan yang dapat dirasakan oleh kedua pihak yang sedang  bersengketa  dan  khusus  dalam  penanganan  perkara  anak  yaitu  anak  sebagai pelaku  Kejahatan  Undang  undang  sistim  peradilan  pidana  anak  sudah  mengatur teknisnya yang dijelaskannya pada beberapa pasal antara lain :
a) Pasal 2, membahas tentang Azas yang harus dipedomani dalam penegakkan hukum perkara anak ;
b) Pasal 3, membahas tentang Apa saja Hak anak  yang harus diberikan dalam proses peradilannya ;
c) Pasal  5,  membahas  keharusan  untuk  dilakukan  pendekatan Restoratif  Justice dengan cara melakukan diversi ;
d) Pasal  8,  membahas  tentang  mengedepankan  Musyawarah  dalam  penyelesaian masalah anak untuk mencari solusi bijak, baik dari sisi Korban ataupun dari pihak
anak  sebagai  pelaku  kejahatan.  Hal  ini  pada  intinya  agar  anak  sebagai  pelaku kejahatan sedapat mungkin tidak dibawa ke Proses peradilan.
e) Pasal  93,  yang  menerangkan  bagaimana  keharusan  beberapa  pihak  di  sosial masyarakat  untuk  dapat  berperan  dalam  pencegahan,  pengawasan  serta penyelesaian masalah anak demi menjamin kehidupan Sosial anak.
Dan  apabila  Diversi  di  tingkat  Penyidik  tidak  berhasil  maka  penyidik  mengirimkan berkas  perkara  ke  Jaksa  Penuntut  Umum/JPU  guna  tahapan  selanjutnya,  namun berdasarkan  Pasal  7  Undang  undang  nomor  11  tahun  2012  menjelaskan  bahwa ditingkat  Penuntutan  pun  wajib  diusahakan/dilakukan  Diversi,  dalam  posisi  ini menjadi  tanggung  jawab  Jaksa  Penuntut  Umum/JPU.  Hasil  penelitian  penulis menyimpulkan  bahwa  perwujudan  diversi  oleh  Penyidik  Kepolisian  di  tahap penyelidikan dan penyidikan efektif dilakukan penyidik perempuan.
2) Mekanisme  dan  Teknik  Penyidik  perempuan  dalam  keberhasilan  proses  Diversi berbeda  dengan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  laki  laki.  Maksud  penulis  dengan Mekanisme dan Teknik penyidik perempuan dalam mewujudkan keberhasilan diversi lebih  kepada  strategi  penyidik  perempuan  dalam  melaksanakan  tugasnya  pada penanganan  perkara  anak  dan  pastinya  dalam  pelaksanaan  tugas  penyelidikan  dan penyidikan,  penyidik  perempuan  tetap  berpedoman  kepada  KUHAP  dan  Undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak yang sebahagian mengatur  hukum  acaranya,  namun  dalam  mempraktikkan  tindakan  hukum  tersebut penyidik perempuan mempunyai cara dan pola yang berbeda beda, inilah yang disebut dengan  seni  seorang  penyidik  dalam  melaksanakan  tugasnya  selaku  aparat  penegak hukum.  Penyidik  perempuan  lebih  mempunyai  semangat  dalam  mengusahakan Diversi perkara anak dan penyidik perempuan menjadikan beban terlaksananya diversi menjadi  bebannya  pribadi  selaku  perempuan.  Perbedaan  taktik  yang  dilakukan  oleh penyidik perempuan adalah penyidik perempuan lebih berupaya untuk memperbanyak pertemuan  dengan  korban  guna  meyakinkan  korban  bahwa  penawaran  penyelesaian dalam  bentuk  diluar  peradilan  lebih  baik  dan  meyakinkan  korban  bahwa  tindakan pemaafan  akan  lebih  efektif  dan  praktis  dalam  menghukum  anak  yang  melakukan perbuatan pidana, hal ini pastinya dilakukan dengan santun oleh penyidik perempuan tersebut. Sebagaimana  yang pernah dijelaskan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung
Prof.  Dr.  H.  Bagir  Manan,  SH,  MCL  pernah  menulis  bahwa  hambatan  dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan  walaupun  telah  terjadi  perdamaian,  sifat  melawan  hukum  tidak  akan  hapus karena perdamaian. Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai  apabila  para  pihak  telah  berdamai  satu  sama  lain?  tujuan  penegakan  hukum bukanlah  untuk  menerapkan  hukum,  melainkan  untuk  mencapai  ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.
3) Prospek keberhasilan Diversi dalam konsep keadilan Restoratif Justice oleh penyidik perempuan  di  Unit  PPA  Sat  Reskrim  terhadap  Perkara  Anak  berdasarkan perbandingan data penyelesaian perkara anak yang penulis lakukan penelitian, didapat bahwa  penyidik  perempuan  lebih  efektif  dalam  mewujudkan  penyelesaian  perkara anak  dengan  jalan  Diversi  guna  mewujudkan  keadilan  restoratif  baik  dalam  tahap penyelidikan  ataupun  pada  tahap  penyidikan.  keberhasilan  penyidik  perempuan tersebut  dikarenakan  keaktifannya  menjadi  seorang  mediator  yang  baik.  Forum pertemuan penyelesaian perkara pidana tidak sama dengan forum pertemuan masalah lainnya,  karena  pada  forum  pertemuan  penyelesaian  perkara  pidana  ada  salah  satu pihak  yang  merasa  dilanggar  haknya  oleh  pelaku  dengan  semena  mena,  untuk menurunkan  emosi  korban  tindak  pidana  dan  selanjutnya  memintanya  untuk  dapat memaafkan perbuatan pelaku bukanlah hal yang sangat mudah dilakukan perlu adanya pendekatan  pendekatan  yang  sangat  persuasif  sehingga  korban  merasa  bahwa  ada pihak  yang  mengerti  masalahnya  dan  kemudian  mengajaknya  untuk  berbagi  masalah dimakksud  dengan  cara  menawarkan  bentuk  penyelesaian  yang  baik.  Pada  intinya setiap  orang  tidak  mau  sibuk  dengan  hal  hal  yang  berkaitan  dengan  masalah,  akan tetapi  kalau  tidak  ada  pihak  yang  berusaha  menenangkan  dan  berupaya  untuk membuat  tenang  maka  tingkat  emosi  korban  tidak  akan  reda  dan  kemauanya  untuk melanjutkan perkara guna menunjukkan bahwa pelaku disalahkan oleh pengadilan atas kesalahannya,  pada  perkara  anak  disinilah  letak  peran  Penyidik  selaku  seorang mediator  dalam  penyelesain  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Terbukti dengan  data  yang  didapat  bahwa  persentase  keberhasilan  penyidik  perempuan  dalam kesuksesan  mewujudkan  diversi.  Penyidik  perempuan  selaku  mediator  pada
penyelesaian  perkara  anak  untuk  mewujudkan  Diversi  langkah  untuk  memahami masing masing pihak ini sangatlah penting untuk mewujudkan hal dimaksud. Seorang penyidik akan kesulitan dalam peran mediator ketika ianya tidak mengetahui kemauan masing  masing  pihak  sehingga  situasi  pada  pertemuan  Diversi  tidak  dapat dikendalikan  karena  masing  masing  pihak  merasa  situasi  dan  perlakuaan  yang dialaminya  tidak  adil  dan  akan  merugikan  terhadapnya.  Keberhasilan  proses  Diversi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif Justice yang dimaksud dalam Undang undang nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistim  peradilan  Pidana  anak  ini  sangat  bergantung kepada  sepakatnya  masing  masing  pihak  diatas,  berdasarkan  data  Perkara  anak  di  4 Polres  di  wilayah  hukum  Polda  Sumbar  yakni  Polres  Solok  Selatan,  Polres  Solok, Polres Solok Kota dan Polres Tanah Datar didapat bahwa proses penyelesaian perkara anak  lebih  banyak  dilakukan  pada  tahap  penyelidikan  dan  kemudian  perkara  anak yang  masuk  ke  tahap  penyidikan  hanya  sebahagian  kecil  saja,  Proses  Penyelesaian perkara  anak  di  tingkat  Penyelidikan  maupun  penyidikan  efektif  dilakukan  oleh penyidik perempuan. Intinya penyidik perempuan adalah seorang mediator yang baik dan handal, dengan kesantunan dan kelembutannya seorang penyidik perempuan dapat membawa  materi  hukum  yang  tegas  menjadi  suatu  hal  yang  humanis  untuk disampaikan  kepada  pihak  yang  bersengketa.  Penyidik  perempuan  selaku  mediator tidak  bersifat  memutuskan  namun  hanya  sebagai  penghubung  agar  komunikasi  lebih terarah dan meredam dampak dampak negativ yang terjadi guna fokus kepada bentuk solusi  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak,  karena  penyidik  perempuan  lebih sabar dalam memahami karateristik kedua pihak yang bersengketa dan ditambah lagi dengan  adanya  dukungan  ruang  pelayanan  khusus/RPK  di  unit  PPA  yang  membuat pertemuan diversi  menjadi  nyaman  yang secara langsung berdampak positive kepada semua pihak yang bersengketa dalam penyelesaian perkara anak.

## PENUTUP
Teknis untuk mencapai diversi adalah mempertemukan kedua belah pihak yaitu antara  Pihak  korban  dengan  Pihak  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  yang  selanjutnya pertemuan tersebut difasilitasi oleh Penyidik selaku aparat penegak hukum. Peran Penyidik dalam  pertemuan  diversi  dimaksud  adalah  sebagai  Mediator  kedua  belah  pihak.  Peran
mediator  menjadi  penting  karena  mediatorlah  yang  akan  memfokuskan  masalah  dan memformulasikan solusi yang baik untuk semua pihak yang bersengketa, hal ini dilakukan semata  mata  untuk  melahirkan  penyelesaian  perkara  anak  dengan  cara  Diversi  sehingga anak  pelaku  tersebut  tidak  menjalani  proses  hukum  peradilan.  Dalam  mewujudkan keberhasilan diversi dimaksud menurut hasil penelitian penulis lebih efektif dilakukan oleh penyidik berjenis kelamin perempuan, alasannya adalah Penyidik perempuan lebih sensitif merasakan kemauan semua pihak dalam perkara anak, hal ini berguna karena darisanalah setiap penyidik memahami kemauan atau bentuk kepuasan yang diinginkan masing masing pihak.  penyidik  perempuan  lebih  cerdas  dalam  menyampaikan  makna  pemaafan  kepada korban,  penyidik  perempuan  melakukannya  dengan  cara  santun  dan  lembut  yang  mudah dipahami  dan  dirasakan  oleh  korban.  Secara  lahiriah  penyidik  perempuan  mempunyai semangat  keibuan  dalam  mengusahan  diversi  dan  melakukan  berbagai  upaya  upaya pendekatan  kepada  korban  untuk  mau  menerima  penyelesaian  perdamaian.  Kebanyakan penyidik  selalu  mengedepankan  gaya  tegas  dalam  melaksanakan  tugasnya  selaku  aparat penegak hukum dengan alasan hukum tersebut mempunyai wibawa yang tinggi jadi harus dilakukan pula dengan tegas. Sebagai Mediator Penyidik perempuan berperan dalam posisi netral untuk membantu kedua pihak memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan, disini  mediator  tidak  bersifat  memutuskan  namun  hanya  sebagai  penghubung  agar komunikasi  lebih  terarah  dan  meredam  dampak  dampak  negativ  yang  terjadi  guna  fokus kepada  bentuk  solusi  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Dalam  pelaksanaanya tindakan  penyidik  Perempuan  yang  lebih  dapat  melakukan  membujuk,  santun  serta  sabar dalam menghadapi situasi merupakan hal yang sering dianggap remeh dan mudah, namun dalam  penyelesaian  masalah  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sifat  dimaksud  sangat efektif  dalam  menciptakan  keberhasilan  Diversi  dan  keadilan Restoratif  Justice sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian) , FH-UII Press, Yogyakarta, 2005
Maidin  Gultom, Perlindungan Terhadap Anak Dalam System   Peradilan  Pidana Anak di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2008
Momo  Kelana, Memahami  Undang  Undang  Kepolisiaan  (  UU  Nomor  2  Tahun  2002  ) latar belakang komentar pasal demi pasal , PTIK Press, Jakarta, 2002 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum;  Pencarian,  Pembebasan  dan  Pencerahan ,    Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004