Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5530

## Penyebab Perubahan Jenis Kontrak Kerja Dari Jasa Tenaga Alih Daya Ke Borongan Pekerjaan Pada Remunerasi Perusahaan
Salsabilla Athaullah 1) , Erlangga Dwi Putra 2) , Danang Kusnanto 3)
1) Universitas Singaperbangsa Karawang
2) Universitas Singaperbangsa Karawang
3) Universitas Singaperbangsa Karawang
1) 2010631020039@student.unsika.ac.id

## Abstrak
Perubahan  kontrak  kerja  (CCO)  meliputi  aktivitas  untuk  menambah  dan  mengurangi  volume pekerjaan  yang  terdapat  pada  perjanjian,  menambah  dan  mengurangi  jenis  pekerjaan,  mengubah rincian khusus pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan atau mengubah rencana pelaksanaan. PT Pupuk Kujang merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang mempekerjakan tenaga kerja alih daya. PT Pupuk Kujang saat ini akan merubah kontrak kerja tenaga alih daya ke borongan pekerjaan untuk perubahan strategi atau  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  manusia  dalam  sebuah    perusahaan  khususnya  pada  sistem remunerasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan jenis kontrak kerja dari jasa tenaga alih daya ke borongan pekerjaan  pada system remunerasi. Tiga narasumber dipilih secara purposive  sampling yang  sesuai  dengan  kriteria  penelitian. Peneliti menggunakan  jenis  data kualitatif yang  terdiri  dari  data  primer  yaitu  data  langsung  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  dari  narasumber  melalui wawancara dan  data sekunder melalui dokumentasi wawancara, laporan perusahaan, dan studi literatur. Hasil dari wawancara       dibuat table sebagai sajian data yang diperoleh dengan kesimpulan mengenai perubahan kontrak kerja di PT Pupuk Kujang menurut para narasumber bahwa perubahan tersebut dipicu oleh perintah dari perusahaan induk yaitu PT Pupuk Indonesia, dan juga upaya penyesuaian anggaran atau efisiensi biaya. Kata kunci : Perubahan Kontrak Kerja, Tenaga Kerja Alih Daya, Sistem Remunerasi.

## Abstract
Changes to work contracts (CCO) include activities to increase and decrease the volume of work contained in the  agreement,  add  and  reduce  types  of  work,  change  specific  details  of  work  according  to  field  needs  or change  implementation  plans.  PT  Pupuk  Kujang  is  a  manufacturing  company  that  employs  outsourced workers. PT Pupuk Kujang will currently change the employment contract for outsourcing workers to contract work  to  change  the  strategy  or  policy  for  managing  human  resources  in  a  company,  especially  in  the remuneration system. The aim of this research is to determine the causes of changes in the type of work contract from outsourcing services to contract work in the remuneration system. Three sources were selected using purposive sampling according to the research criteria. Researchers use qualitative data types consisting of primary  data,  namely direct  data  collected by researchers  from sources  through  interviews  and secondary data through interview documentation, company reports and literature studies. The results of the interviews were made into a table as a presentation of the data obtained with the conclusion regarding changes to the work contract at PT Pupuk Kujang. According to the sources, the changes were triggered by orders from the parent company, namely PT Pupuk Indonesia, and also efforts to adjust the budget or cost efficiency. Keywords: Contact Change Order, Outsourcing, Remuneration System.

## 1. PENDAHULUAN
Pada zaman ini, penggunaan outsourcing dalam perusahaan sudah menjadi hal yang tak terelakkan. Outsourcing dan/atau offshoring merupakan salah satu strategi krusial yang sangat penting dalam konteks rantai pasokan global yang penuh kompleksitas, dinamika, dan persaingan ketat. Ini merupakan salah satu tren bisnis berkesinambungan yang diterapkan oleh perusahaan (Adams, 2018).
Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5530
Perkembangan  praktik outsourcing di  Indonesia  mencerminkan  dalam  Keputusan  Menteri Perdagangan  RI  No.  264/KP/1989  yang  mengatur  tentang  Pengelolaan  Subkontrak  di  Kawasan  Berikat Nusantara. Outsourcing dalam konteks bisnis menjadi solusi untuk meminimalkan risiko di dunia kerja dan mengoptimalkan efisiensi perusahaan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan pasar yang sengit. Bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta  praktik outsourcing memberikan  alternatif  yang  lebih  fleksibel.  PKWT  dan  kontrak  umumnya merupakan  pilihan  langsung  oleh  perusahaan  yang  memerlukan  tenaga  kerja,  sementara  outsourcing melibatkan peran perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dalam prosesnya.
Isu  seputar  praktik  outsourcing  terus  menjadi  perhatian  sejak  UU  Cipta  Kerja  diberlakukan  pada tahun 2020. Peraturan baru dalam UU Cipta Kerja terkait outsourcing telah mengubah ketentuan sebelumnya dan mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku sebelumnya. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  membuat  perubahan  signifikan  terhadap  beberapa  aspek  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan outsourcing. Dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya, outsourcing diartikan  sebagai  tindakan  menyerahkan  sebagian  pekerjaan  kepada  perusahaan  lain  melalui  perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Para pekerja borongan, biasanya dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), harus mematuhi persyaratan tertulis dalam perjanjian kerja serta batasan  waktu  kerja  yang  telah  ditetapkan  oleh  hukum.  Namun,  di  lapangan,  seringkali  ditemui  praktik penggunaan pekerja borongan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, di mana banyak pekerja borongan bekerja  dengan  perjanjian  lisan,  yang  mengakibatkan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  hanya  diatur secara verbal tanpa adanya dokumen tertulis yang mendukungnya.
Kontrak kerja atau perjanjian kerja merujuk pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, yang dapat bersifat lisan atau tertulis, dan dapat berlaku baik untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu. Dalam  perjanjian  tersebut  termuat  ketentuan-ketentuan  terkait  pekerjaan  serta  hak  dan  kewajiban  yang dimiliki oleh pekerja terhadap pengusaha. Hak-hak pekerja diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup hak terhadap upah yang adil, penempatan tenaga kerja yang sesuai, perlindungan  terhadap  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  cuti,  dan  hak  atas pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja.
Perubahan  kontrak  kerja  (CCO)  meliputi  aktivitas  untuk  menambah  dan  mengurangi  volume pekerjaan  yang  terdapat  pada  perjanjian,  menambah  dan  mengurangi  jenis  pekerjaan,  mengubah  rincian khusus  pekerjaan  sesuai  kebutuhan  lapangan  atau  mengubah  rencana  pelaksanaan.  Dalam  konteks  ini, berkaitan dengan subjek yang akan peneliti bahas, PT Pupuk Kujang akan menjadi fokus utama. Karena PT Pupuk Kujang adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memiliki karyawan yang bekerja  melalui tenaga kerja  alih  daya.  PT  Pupuk  Kujang  saat  ini  akan  merubah  kontrak  kerja  tenaga  alih  daya  ke  Borongan pekerjaan un tuk  perubahan  strategi  atau  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  manusia  dalam  sebuah perusahaan khususnya  pada  sistem  remunerasi.  Karena  pilar  terpenting  yang  lain  pada  MSDM  adalah tersedianya  Sistem    Remunerasi  yang  efektif.  Sistem  remunerasi  sendiri  terdiri dari remunerasi  keuangan meliputi upah, bonus, keringanan dan tunjangan, sedangkan remunerasi non-finansial meliputi penghargaan, tanggung jawab dan partisipasi, perkembangan dan pertumbuhan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA Tenaga kerja alih daya dan Borongan Pekerjaan
Undang-undang  No.13  Tahun  2003  pasal  64,  memaparkan  pengertian  hubungan  kerja  sistem outsourcing  hanya  dapat  dilakukan  melalui  dua  bentuk  perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  tertulis  yaitu pemborongan  pekerjaan  dan  penyedia  jasa  atau  buruh.  Menurut  Pasal  1  angka  3  dari  Keputusan  Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Bagi  Tenaga Kerja  Harian  Lepas,  Borongan,  dan  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu,  pekerja  borongan  merujuk  pada  pekerja  yang  dipekerjakan  oleh  pengusaha  untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dan mendapatkan upah berdasarkan hasil kerja atau jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Dalam jenis pekerjaan  borongan ini, pembayaran kepada pekerja tidak didasarkan pada jumlah jam kerja yang dihabiskan, melainkan pada produktivitas atau kuantitas pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Para  pekerja  yang  terlibat  dalam  pekerjaan  borongan  biasanya  memiliki  batasan  waktu  tertentu  untuk
Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5530
menyelesaikan tugasnya. Jenis pekerjaan borongan ini sering ditemui dalam sektor konstruksi, manufaktur, pertanian, dan beberapa industri lainnya.

## Perjanjian Outsourcing.
Perjanjian Outsourcing terdapat dua poin yaitu pertama, merujuk kepada praktik outsourcing produk, dimana perjanjian kerjasama dibuat dan disepakati antara perusahaan, dengan jelas mengidentifikasi objek yang terlibat. Sebagai contoh, Kerjasama  produksi pupuk yang dilakukan oleh PT Pupuk Kujang dengan perusahaan  lain.  Di  sisi  lain,  pada  poin  kedua  dalam  pelaksanaan  perjanjian  outsourcing  dalam  bentuk penggunaan jasa individu, dapat dilakukan melalui penandatanganan kontrak kerja antara perusahaan yang mempekerjakan  atau  menggunakan  jasa  individu  dengan  perusahaan  yang  bertindak  sebagai  tempat penempatan  tenaga  kerja.  Kemudian,  individu  yang  menyediakan  jasanya  juga  dapat  memiliki  perjanjian dengan perusahaan yang mempekerjakan dan memberikan pelatihan kepada individu tersebut. Dengan kata lain kesepakatan pemborongan pekerjaan adalah perjanjian di mana salah satu pihak, yang disebut sebagai pemborong,  berkomitmen  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu  untuk  pihak  lain  dengan  menerima  bayaran khusus, sementara pihak lain, yang memberikan tugas kepada pemborong, berkomitmen untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada pemborong dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya.

## Permintaan perubahan perjanjian (Contract Change Order)
Permintaan perubahan perjanjian, yang dikenal sebagai Contract Change Order merupakan sebuah dokumen kontrak yang ditandatangani antara pemilik proyek dan kontraktor setelah kesepakatan awal, yang mengatur modifikasi, perubahan rencana, dan perubahan biaya baik penambahan maupun pengurangan yang muncul selama proses pelaksanaan proyek. Dokumen ini digunakan untuk memformalkan perubahan dalam perjanjian kerja antara pemilik proyek dan kontraktor.
Berdasarkan (Mega  Waty  &  Hendrik  Sulistio,  2021) , change  order merupakan  persetujuan tertulis  untuk  mengubah,  menambahkan,  atau  memberikan  alternatif  terhadap  pekerjaan  yang  telah ditetapkan dalam dokumen kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. Perubahan ini dapat dimasukkan ke dalam cakupan asli proyek dan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk mengubah perjanjian kerja yang telah disetujui.
Secara keseluruhan, Contract Change Order merupakan dokumen kontrak kerja yang dibuat dalam bentuk persetujuan tertulis antara pemilik proyek dan pekerja untuk mengatur modifikasi, penambahan, atau alternatif dalam pekerjaan yang telah disepakati, termasuk perubahan biaya yang terkait.

## Sistem Remunerasi
Remunerasi  merujuk  pada  pemberian  gaji  atau  penghasilan  tambahan  kepada  seorang  karyawan sebagai  bentuk  penghargaan  atas  pekerjaan  atau  kontribusinya  dalam  perusahaan  tempat  dia  bekerja.  Ini biasanya merupakan imbalan rutin yang diterima oleh karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya, dan dapat digambarkan sebagai kompensasi yang diterima oleh karyawan dari tempat kerjanya (Purnomo, 2018).
Ada  dua  jenis  utama  sistem  remunerasi  yang  dapat  dibagi  ke  beberapa  kategori  yaitu  remunerasi finansial dan remunerasi non-finansial. Remunerasi finansial atau keuangan sangat berperan penting dalam mempertahankan karyawan yang paling masuk akal dan kompeten, sehingga memberi mereka penghargaan atas  pekerjaan mereka  yang  luar  biasa  Kebutuhan  karyawan  akan  remunerasi  keuangan  dianggap  sebagai elemen penting karena berkaitan dengan tekanan biaya hidup yang tinggi, terutama bagi pekerja yang harus menghidupi  keluarganya  (Mustapha,  2013).  Selain  itu,  karyawan  berpikir  bahwa  pendapatan  yang  lebih tinggi  dapat  meningkatkan  kpercayaan  diri  tentang  kehidupan  masa  depan  mereka (Ozutku  &  Özutku, 2012) .

## 3. METODOLOGI PENELITIAN Jenis Sumber dan Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung berbentuk kata-kata verbal bukan bentuk angka. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data yaitu data primer dan data sekunder
Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5530
Peneliti menggunakan jenis data kualitatif, yang terdiri dari informasi yang tidak dapat diukur secara langsung dan diekspresikan dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis, bukan angka.
Dalam studi ini, sumber data yang dimanfaatkan adalah data primer dan data sekunder.
● Data Primer
Sumber  data  primer  merupakan  data  langsung  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  dari  narasumber. Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  metode  wawancara  langsung  dengan  karyawan  PT  Pupuk Kujang dan Outsourcing mengenai penyebab terjadinya perubahan kontrak kerja, faktor-faktor perubahan kontrak  kerja,  dan  pengaruh  perubahan  kontrak  kerja  tersebut.  Jenis  wawancara  yang  digunakan  yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang jawabannya telah disiapkan.
● Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber primer.
Data  sekunder  dilakukan  dengan  cara  mendokumentasi  dari  wawancara,  laporan  perusahaan,  dan studi literatur.

## Populasi dan Sampel
Penelitian  ini  dilakukan  di  PT  Pupuk  Kujang,  pada  Departemen  Remunerasi  dan  Hubungan Industrial. Wawancara dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria pegawai PT Pupuk Kujang yang berada di departemen Remunerasi dan Hubungan Industrial dan masa kerja lebih dari 5 tahun, maka penulis tetapkan  kepada Bapak RN selaku AVP Penggajian & Pengelolaan SDM ( Assistant Vice President ), Bapak EG selaku GM ( General Manager SDM) dan Bapak TO selaku Outsourcing pada PT Pupuk Kujang.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, dengan menganalisa secara jelas dan rinci yang mendalam terkait penelitian.
Berikut uraian teknik analisis data yang dilakukan peneliti :
a. Reduksi data: Proses ini melibatkan merangkum informasi, memilih poin-poin kunci, memfokuskan pada aspek  yang  signifikan,  dan  menghapus  elemen  yang  tidak  relevan.  Tujuannya  adalah  untuk menyederhanakan penelitian dan mempermudah pencarian informasi.
b. Penyajian data: Hasil analisis disampaikan dalam bentuk teks yang ringkas, bagan, atau menunjukkan hubungan antara kategori-kategori yang ada.
c. Menarik kesimpulan dan verifikasi: Tahap ini melibatkan pembuatan kesimpulan berdasarkan temuan data,  meskipun  mungkin  tidak  selalu  menjawab  semua  pertanyaan  penelitian.  Kesimpulan  ini  dapat menghasilkan wawasan baru dalam penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Penyebab Perubahan Kontrak Kerja
Menurut pendapat Bapak RN selaku AVP ( Assistant Vice President ), Bapak EG selaku GM ( General Manager SDM) dan Bapak TO selaku Outsourcing , penyebab terjadinya perubahan kontrak kerja pada PT Pupuk Kujang sudah dirangkum dalam tabel 1, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1. Penyebab Terjadinya Perubahan Kontrak Kerja
Bapak RN (Assistant Vice President) Bapak EG (General Manager SDM) Bapak TO (Outsourcing) Perubahan  kontrak  kerja  dapat terjadi salah satunya untuk penyesuaian  budget  perusahaan dengan mengurangi potensi pemborosan  biaya  yang  tidak dapat diprediksi serta perintah dari
Dasar  Perubahan  kontrak  adalah efisiensi dan efektivitas biaya dan pengelolaan, dalam hal pencatatan jumlah  tenaga  pun  dapat  teratur karena  kontrak  sebelumnya  itu berdasarkan jumlah tenaga PT  Pupuk  Kujang  sebagai  anak perusahaan  PT  Pupuk  Indonesia harus  mengikuti  perintah  yang dilaksanakan  dan  TKNO  di  PT Pupuk  Indonesia  sudah  ada  yang dijadikan  seperti  Driver,  OB  &
Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5530
pemegang saham untuk memaksimalkan kesesuaian dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. (harian/bulanan) sedangkan kontrak baru berdasarkan pekerjaan  dimana    tercatat  bukan jumlah  orang  tetapi  berdasarkan pekerjaan Security.  Sehingga  PT  Pupuk Kujang  mengikuti  perintah  dari PT Pupuk Indonesia untuk TKNO di  PT  Pupuk  Kujang  terjadi perubahan  kontrak  kerja  dari tenaga  alih  daya  ke  seperti Penyedia  jasa  kebersihan  & Penyedia jasa pengamanan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  penyebab  perubahan  kontrak yang  pertama  untuk  penyesuaian  biaya  perusahaan  dengan  mengurangi  potensi  pemborosan  biaya,  kedua untuk efisiensi dan efektivitas biaya dan pengelolaan dalam hal pencatatan jumlah tenaga kerja, dan terakhir yaitu adanya perintah dari pemegang saham atau dari perusahaan induk (PT Pupuk Indonesia). Perusahaan seringkali  menghadapi  tantangan  dalam  menjaga  keseimbangan  antara  pendapatan  dan  biaya. Penyebab  pertama  perubahan  kontrak  adalah  untuk  menyesuaikan  biaya.  Penelitian  oleh  Porter (1985) dalam "Competitive Advantage" menyatakan bahwa perusahaan sering mencari cara untuk meningkatkan  efisiensi  operasional  mereka.  Perubahan  kontrak  dapat  membantu  dalam mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi pemborosan biaya. Perubahan kontrak dapat membantu perusahaan  dalam  mengendalikan  pengeluaran.  Dalam  penelitian  tentang  "The  Balanced  Scorecard," efektivitas  biaya  dan  pengelolaan  menjadi  faktor  kunci  dalam  mencapai  tujuan  bisnis  (Kaplan,  2012). Perusahaan  mungkin  memodifikasi  kontrak  untuk  memastikan  bahwa  pengeluaran  mereka  sesuai  dengan target  yang  ditetapkan.  Perusahaan  induk  dapat  mengubah  strategi  korporat  mereka,  yang  memerlukan penyesuaian dalam kontrak anak perusahaan atau divisi. Hal ini sesuai dengan perusahaan yang melakukan percepatan  setiap pekerjaan  sesuai kesepakatan  dengan  menambah  main power  dan  pendatangan  material sesuai volume pekerjaan. (Khalim et al., 2021)

## Analisis Faktor-faktor Perubahan Kontrak
Menurut pendapat Bapak RN selaku AVP ( Assistant Vice President ), Bapak EG selaku GM ( General Manager SDM) dan Bapak TO selaku Outsourcing , faktor-faktor terjadinya perubahan kontrak kerja pada PT Pupuk Kujang sudah dirangkum dalam tabel 2, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Faktor-faktor perubahan kontrak kerja Bapak RN (Assistant Vice President) Bapak EG (General Manager SDM) Bapak TO (Outsourcing) Perubahan kontrak kerja di lingkungan  PT  Pupuk  Kujang dilakukan  pada  judul  kontrak, klausul  biaya-biaya  dan  cara penagihan/pembayaran.
Faktor yang mempengaruhi adalah  pencatatan  jumlah  tenaga yang  dilihat  sangat  banyak  dan besarnya  biaya  yg  ditimbulkan seperti biaya lembur yang sewaktu-waktu bahkan sering besar,  dilakukan  agar  biaya  tsb dapat  terkontrol  dengan  baik  dan biaya  menjadi  fix  cost  per  bulan.
Dalam  hal  pengelolaan  juga perusahaan  jasa  dituntut  untuk bisa  ikut  membantu  mengatur dalam  pengelolaan  tenaga  serta biaya  yang  ada  karena  kerja  ini biaya-biaya  sudah  masuk  semua (All in). 1.  Gaji  akan  di  samakan  dengan gaji tertinggi.
2. BPJS Ketenagakerjaan harus di daftarkan 4 program : JKM, JKK, JHT,  &  JP  karena  sebelumnya untuk  tenaga  insidentil  hanya  2 program  :  JKM  &  JKK  sehingga harus disamakan menjadi 4 program serta THR & jasop masih dapat.
Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5530
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  table  faktor-faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  perubahan  kontrak  adalah  berubahnya  judul  pada  kontrak  kerja,  klausul  biaya- biaya  dan  penagihan  atau  pembayaran,pencatatan  biaya  pada  jumlah  tenaga  kerja,  gaji  yang  disamakan dengan gaji tertinggi outsourcing, dan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dengan 4 program. Perubahan dalam  klausul  biaya  dan  penagihan  kontrak  bisa  disebabkan  oleh  fluktuasi  biaya,  seperti  inflasi  atau perubahan  harga  bahan  baku.  Penelitian  dalam  "The  Theory  of  Procurement  Contracts"  menjelaskan bagaimana  perubahan  biaya  dapat  mempengaruhi  desain  kontrak  (Bajari,  2001).  Pencatatan  biaya  pada jumlah tenaga kerja adalah aspek penting dalam mengendalikan pengeluaran perusahaan. Penelitian dalam "Management  and  Cost  Accounting"  menekankan  pentingnya  pemantauan  biaya  tenaga  kerja  untuk pengambilan keputusan yang tepat (Drury, 2017).

## Analisis Pengaruh Perubahan Kontak Bagi Pekerja dan Perusahaan
Adapun pendapat Bapak RN selaku AVP ( Assistant Vice President ), Bapak EG selaku GM ( General Manager SDM)  dan  Bapak  TO  selaku Outsourcing ,  pengaruh  terjadinya  perubahan  kontrak  kerja  bagi pekerja dan perusahaan sudah dirangkum dalam table 3, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3. Pengaruh perubahan kontrak kerja Bapak RN (Assistant Vice President) Bapak EG (General Manager SDM) Bapak TO (Outsourcing) Pengaruh perubahan tersebut terhadap perusahaan adalah mengurangi  potensi  peningkatan biaya tenaga yang bersifat variable seperti  lembur  dan  perjalanan dinas  serta  mengurangi  tugas  PT Pupuk Kujang dengan memberikan  kewenangan  penuh ke  perusahaan  penyedia  jasa  atas pergantian tenaga
dan pengendalian biaya lembur, dikarenakan 2 jenis biaya tersebut rawan terjadi fraud pada pelaksanaannya, sedangkan untuk sisi  tenaga  ada  sisi  keuntungan seperti  penyeragaman  besar  upah ke  nilai  tertinggi,  penyeragaman program  bpjs  tk,  implementasi kompensasi  kontrak  sesuai  UU yang  berlaku  dan  tidak  ada perubahan  atas  hubungan  kerja tenaga yang bersangkutan dengan perusahaannya.
Perubahan kontrak bagi perusahaan (RHI) diharapkan dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan biaya serta
pengelolaan  tenaga  yg  ada.  Bagi pekerja perubahan ini menjadikan bekerja  menjadi  lebih  baik  dan efektif  karena  yang  selama  ini bekerja  tidak  maksimal  dengan borongan  tenaga  didorong  agar lebih  efektif  dari  segi  waktu, pekerjaan  dan  biaya  yg  akan terjadi  karena  Perusahaan  jasa pastinya  akan  lebih  teliti  dan melihat  besaran  biaya  yg  akan timbul  dari  pekerjaan  yang  akan dilakukan oleh tenaga
Pengaruhnya  dari  SP  diubah menjadi  Add  SP  Penyedia  jasa kebersihan & Pengamanan.
Berdasarkan hasil wawancara pada tabel diatas menjelaskan bahwa pengaruh perubahan kontrak bagi pekerja  dan  perusahaan  adalah  mengurangi  potensi  peningkatan  biaya  tenaga  kerja  yang  bersifat  variabel seperti  lembur  dan  perjalanan  dinas,  serta  mengurangi  kewajiban  PT  Pupuk  Kujang  dengan  memberikan kewenangan  penuh  kepada  penyedia  jasa  dalam  rotasi  staf  dan  pengendalian  biaya  lembur,  bagi  pekerja perubahan ini menjadikan bekerja menjadi lebih baik dan efisien dari segi waktu, dan untuk kontrak kerja SP  diubah  menjadi  Add  SP  Penyedia  jasa  kebersihan  &  Pengamanan.  Perubahan  kontrak  yang memungkinkan pekerja untuk bekerja lebih efisien dari segi waktu dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan  kerja.  Penelitian  "Motivation  through  the  Design  of  Work"  menyoroti  hubungan  antara
Vol. 7, No. 1, Februari 2024 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.5530
perancangan pekerjaan yang efisien dan motivasi karyawan (Hackman & Oldham, 1976). Perubahan kontrak jenis pekerjaan menjadi Add SP Penyedia Jasa Kebersihan & Pengamanan dapat membawa perubahan positif bagi  pekerja.  Ini  mungkin  menciptakan  peluang  bagi  pekerja  untuk  memperoleh  pengalaman  baru, meningkatkan diversifikasi keterampilan, dan bahkan membuka peluang karier yang lebih luas.

## 5. PENUTUP
Penelitian  ini  meneliti  tentang  perubahan  jenis  kontrak  kerja  dari  studi  kasus  PT  Pupuk  Kujang, Departemen  Remunerasi  dan  Hubungan  Industrial.  Secara  keseluruhan  hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa penyebab dari perubahan kontrak kerja diakibatkan oleh perintah induk perusahaan yaitu PT Pupuk Indonesia dan penyesuaian budget atau efisiensi biaya. Perubahan kontrak kerja diharapkan dapat memenuhi kesesuaian UU yang berlaku.
Penelitian yang dilakukan peneliti ini masih memiliki keterbatasan, dimana keterbatasan ini perlu diperhatikan agar tetap menghasilkan ide untuk peneliti selanjutnya. Keterbatasan yang pertama, kurangnya data pendukung untuk penyajian data, Kedua, jenis metode penelitian menggunakan wawancara terstruktur, hal  ini  mengakibatkan  kurangnya  eksplorasi  pertanyaan.  Oleh  karena  itu  untuk  peneliti  selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan menyebar kuesioner dan menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif.  Diharapkan  penelitian  selanjutnya  akan  menghasilkan  penemuan  baru  dan  bermanfaat  bagi berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, K. (2018). Offshore/nearshore outsourcing as a strategic competitive posturing: insights from Ghana . Bajari, P. and S. T. (2001). Incentives versus Transaction Costs: A Theory of Procurement Contracts . Drury, C. (2017). Management and cost accounting . Hackman,  ]  Richard,  &  Oldham,  G.  R.  (1976). Motivation  through  the  Design  of  Work:  Test  of  a  Theory MOTIVATION THROUGH DESIGN OF WORK . Kaplan, R. S. (2012). The balanced scorecard: Comments on balanced scorecard commentaries. Journal of Accounting and Organizational Change , 8 (4), 539–545. https://doi.org/10.1108/18325911211273527 Khalim, M. A., Adi, H. P., Rochim, A., Sultan, I., Semarang, A., Kaligawe, J., Rw, R., Kulon, T., Genuk, K., & Semarang, K. (2021). ANALISIS CONTRACT CHANGE ORDER PADA PELAKSANAAN PROYEK APARTEMEN ALTON SEMARANG .
Mega  Waty,  &  Hendrik  Sulistio.  (2021).  CHANGE  ORDER  DAN  RISIKO  CHANGE  ORDER  PADA PROYEK  JALAN  DI  JAWA  BARAT. PADURAKSA:  Jurnal  Teknik  Sipil  Universitas  Warmadewa ,
10 (1), 124–141. https://doi.org/10.22225/pd.10.1.2387.124-141 Mustapha, N. (2013). The Influence of Financial Reward on Job Satisfaction among Academic Staffs at Public Universities in Kelantan, Malaysia. In International Journal of Business and Social Science (Vol. 4, Issue 3). www.ijbssnet.com
Ozutku, H., & Özutku, H. (2012). The Influence of Intrinsic and Extrinsic Rewards on Employee Results: An Empirical  Analysis  in  Turkish  Manufacturing  Industry. Article  in  Business  and  Economics  Research Journal , 66 , 29–48. www.berjournal.com Purnomo,  A.  (2018).  STUDI  KUANTITATIF:  BIAYA  TRANSAKSI  DALAM  PERSPEKTIF MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. In Jurnal Noken (Vol. 3, Issue 1).