SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023; 968-983 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.32801 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 3, September 2023
Upaya Preventif Aparatur KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia
Mita Andriany D 1* , Muh Saleh Ridwan 2 , Andi Muhammad Akmal 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.
E-mail: 1 addarwismita@gmail.com, 2 salriduin@gmail.com, 3 andiakmal76@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 02 November 2022] [Reviewed: 25 Mei 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

## Abstrak
Pernikahan merupakan prosesi yang melahirkan satu ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan  untuk  melangsungkan  kehidupan,  Namun,  Bagaimana  jadinya  jika  pernikahan  itu dilakukan oleh anak. Pokok masalah pada penelitian ini bagaimana kedudukan Pernikahan Anak ditinjau Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia serta bagaimana peran aparatur KUA Kecamatan Bontotiro  Kabupaten  Bulukumba.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kedudukan Pernikahan  Anak  ditinjau  Perspektif  Fikih  Klasik  dan  Fikih  Indonesia  serta  peran  aparatur  KUA Kecamatan  Bontotiro  Kabupaten  Bulukumba  dalam  Penanggulangannya.  Jenis  penelitian  ini adalah jenis penelitian lapangan (filed research) kualitatif dengan pendekatan normatif (syar’i) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Dari  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  adanya  upaya pencegahan  yang  dilakukan  oleh  KUA  Kecamatan  Bontotiro  dengan  melaksanakan  sosialisasi terkait  batasan  umur  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  pernikahan  anak  No  16  tahun  2019. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran  Keluarga)  dalam  rangka  memberikan  pencegahan  terhadap  bahaya  pernikahan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian pernikahan anak yang dapat  memberikan  ragam  konsep  dan  pendapat  terkait  boleh  tidaknya  pernikahan  anak dilaksanakan. Selain itu, implikasi penelitian ini juga diharapkan menyinggung pemerintah dalam memberikan  sosialisasi  yang  lebih  massif  dan  gerakan  cepat  terkait  dalam  penanganan  kasus pernikahan anak yang semakin marak terjadi.
Kata Kunci: Upaya Preventif; Aparatur KUA; Pernikahan Dini; Fikih Klasik; Fikih Indonesia

## Abstract
Marriage is a procession that creates a physical and spiritual bond between a man and a woman to continue life. However, what happens if a child carries out the marriage. The main problem in this research  is  how  the  position  of  Child  Marriage  is  viewed  from  the  perspective  of  Classical Jurisprudence and Indonesian Jurisprudence and what is the role of the KUA apparatus in Bontotiro District, Bulukumba Regency. This research aims to determine the position of child marriage from the perspective of Classical Jurisprudence and Indonesian Jurisprudence as well as the role of the KUA apparatus  of  Bontotiro  District,  Bulukumba  Regency  in  dealing  with  it.  This  type  of  research  is  a qualitative type of field research (field research) with a normative (syar'i) and juridical approach to understanding  the  situation  as  it  is.  In  collecting  data,  the  author  used  library  research  and  field studies. This research found that there were prevention efforts carried out by the Bontotiro District KUA by carrying out outreach regarding the age limits regulated in Child Marriage Law No. 16 of 2019. Apart from that, another effort was made by organizing the PUSPAGA (Family Learning Center) program. to provide prevention against the dangers of child marriage. It is hoped that this research
can  contribute  to  the  study  of  child  marriage  by  providing  a  variety  of  concepts  and  opinions regarding whether or not child marriage can be carried out. Apart from that, the implications of this research  are  also  expected  to  encourage  the  government  to  provide  more  massive  outreach  and quick movement regarding handling cases of child marriage which are increasingly common.
Keywords: Preventive Efforts; KUA Apparatus; Early Marriage; Classical Jurisprudence; Indonesian Jurisprudence.

## 1. Pendahuluan
Nikah  secara  hakiki  bermakna  persetubuhan,  sedangkan  menurut  terminologi  adalah suatu  akad  yang  berisi  pembolehan  melakukan  persetubuhan  dengan  menggunakan  lafaz menikahkan. 1 Pernikahan umumnya merupakan sebuah ketentuan yang melahirkan satu ikatan lahir  maupun  batin  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  melangsungkan  kehidupan  secara bersama dalam satu rumpun rumah tangga dan membuat keturunan berdasarkan pada syariat Islam.  Allah  swt telah  mensyariatkan perkawinan  dengan  tujuan  agar tercipta  hubungan  yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. 2
Al- Qur’an menjelaskan  berbagai  macam  peristiwa  masa  lalu  yang  dijadikan  sebagai pelajaran  dan  ikhtiar  bagi  setiap  generasi. 3 Hukum  Islam  dapat  memenuhi  kebutuhan  setiap masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam. 4 QS. An-Nisa/4: 1 dalam penafsirannya menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara  khusus  seorang  diri,  lalu  diciptakanlah  pasangannya  dari  dirinya.  Mekanismenya  tidak dapat  dijelaskan  secara  sains. 5 Selanjutnya,  barulah  anak-anaknya  lahir  dari  proses  biologis secara  berpasangan-pasangan  sesuai  kehendak-Nya.  penciptaan  Adam  dan  Hawa  menjadi
1 M.Tahir Maloko, “Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 234 – 41, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627.
2 Rahmat Nur Hidayat, Hamzah Hasan, and Tahir Maloko, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak  Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA  Kecamatan Somba. Opu Kabupaten Gowa),” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 3 (2022): 673 – 86, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29011.
3 Azman Arsyad, “Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al - Shaf,” Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 242 – 53, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648.
4 Irfan  Irfan,  “Khalwat  Perspektif  Hukum Islam ;  Studi  Kasus  Tanjung  Layar  Putih  Makassar,” Mazahibuna:  Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 112 – 21, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14293.
5 Farida Afifah, “Penerjmahan Ranah Gender; Studi Atas Al - Qur’an Dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama Edisi  Penyempurnaan  2019,” SUHUF;  Jurnal  Pengkajian  Al- Qur’an  Dan  Budaya 14,  no.  2  (2021):  313 – 50, https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.675.
Upaya  Preventif  Aparatur  KUA  dalam  Menanggulangi  Pernikahan  Dini  di  Kabupaten  Bulukumba;  Perspektif  Fikih Klasik dan Fikih Indonesia Mita Andriany D, et. al.
sebuah rujukan dalam melihat proses bagaimana manusia mampu berproses dan berkembang biak dari generasi ke generasi berikutnya.
Meski  demikian,  untuk  sampai  pada  tujuan  pernikahan  bukanlah  sesuatu  yang  sangat mudah.  Terdapat  persyaratan  utama  yang  harus  dimiliki  oleh  seseorang.  salah  satu  syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur  minimal  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Ketentuan  mengenai  batas  umur  minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. 6
Aturan  ini  juga terdapat  dalam  Bab  IV  pasal  15 ayat  (1)  dan ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam  yang  mengatakan bahwa:  Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  yakni  calon  suami  sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
Aturan  yang  menyangkut  batasan  umur  pernikahan  terhadap  anak  telah  mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan revisi Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah terjadi perubahan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana dampak pernikahan dini  yang  disebabkan  oleh  faktor  tersebut  di  atas,  menjadi  realitas  yang  selayaknya  diberikan perhatian  secara  khusus  padahal  di  Indonesia  sendiri  sebuah  program  pemerintah  yakni membatasi kelahiran ada sebelum Tahun 1957. 7 Bagaimanapun, hal ini akan berpengaruh pada keberlangsungan  masa  depan  seorang  anak  pun  dengan  keluarga  dari  kedua  bela  pihak.  Jika hanya mementingkan ego untuk melepaskan tanggung jawab lahir antara orang tua dan anaknya dengan  menikahkan  sesegera  mungkin,  maka  peneliti  menganggap  hal  ini  sebagai  pemikiran
6 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV.Nuansa Aulia, n.d.).
7 Siti Aisyah and Sarina Sarina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB); Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 59 – 79, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14283.
jangka pendek serta penolakan terhadap garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah swt. Ajaran Islam  pada  hakikatnya  mencakup  berbagai  dimensi,  baik  dimensi  teologi,  spiritual,  moral, sejarah, kebudayaan, politik, hukum, maupun ilmu pengetahuan. 8 Islam tidak hanya mengatur masalah  ibadah  ritual  dalam  hubungan  vertikal  dengan  tuhan  saja,  tetapi  juga  mengatur hubungan  manusia  dalam  interaksi  sosial  kemasyarakatan  guna  memberikan  solusi  terhadap problematika yang dihadapi oleh umat Islam untuk mendapatkan kemaslahatan atau istislah. 9
Berdasarkan  pada  uraian  yang  telah  dicantumkan  di  atas,  maka  sudah  selayaknya masyarakat serta berbagai komunitas tertentu yang mempunyai andil dalam memainkan peran kemanusiaan  dan  keagamaan  untuk  menunjukkan  solusi  terbaik  dari  berbagai  dampak  yang ditimbulkan  dari  pernikahan  dini  tersebut.  Terkhusus  mengamati  bagaimana  perspektif  fikih klasik  dan  fikih  Indonesia  dalam  menanggulangi  pernikahan  anak.  Meski  menyadari  bahwa  di kelurahan  Ekatiro  sendiri  masih  tergolong  sebagai  wilayah  yang  menjadi  kriteria  dalam keberlangsungan  pernikahan  dini,  hal  ini  justru  harus  dijadikan  sebagai  peluang  dalam menjalankan  misi  dakwah  dan  peran  kemanusiaan  oleh  berbagai  kalangan.  Menjalankan sosialisasi hukum terkait undang-undang pernikahan, edukasi seks, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah dampak buruk dari pernikahan dini. Pada dasarnya aturan dalam Undang-Undang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Terlepas dari kontroversi nikah di bawah umur, yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul ini, selain dari faktor-faktor nikah di bawah umur ada hal-hal yang menjadi perhatian utama yaitu terjadi persepsi di kalangan masyarakat untuk menikahkan anaknya pada usia dini.

## 2. Literatur Review
Sebelum  melakukan  penelitian  lebih  lanjut,  langkah  pertama  yang  dilakukan  peneliti adalah melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh dan membuat daftar literatur yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini. Diantara literatur itu yakni, Derry Istiawan menerbitkan penelitian dengan judul Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa
8 Abdi Wijaya, “Respon Lembaga Fatwa  Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi  Komparatif Lembaga Fatwa  MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180 – 99, https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.
9 Achmad  Musyahid  Idrus,  “Diskursus  Maslahat  Mursalah  Di  Era  Milenial;  Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Konsep Maslahat  Imam  Malik,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (December  2019):  134 – 45, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
Upaya  Preventif  Aparatur  KUA  dalam  Menanggulangi  Pernikahan  Dini  di  Kabupaten  Bulukumba;  Perspektif  Fikih Klasik dan Fikih Indonesia Mita Andriany D, et. al.
Rejing  Kecamatan Tiris  Kabupaten  Probolinggo. 10 Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  alasan orang tua dulu melakukan pernikahan usia dini karena menghindari zinah dan fitnah. Selain itu, juga terdapat mitos bahwa apabila ada anak perempuan menolak untuk diajak menikah sampai tiga  kali  maka  dirinya  tidak  akan  laku.  Penelitian  yang  ditulis  oleh  Halimatus  Sakdiyah  dan Kustiawati  Ningsih  dengan  judul  "Mencegah  pernikahan  dini  untuk  membentuk  generasi berkualitas (Preventing early-age marriage to establish qualified generation)." 11 Hasil penelitian mengungkapkan  bahwa  faktor  ekonomi,  pribadi,  pendidikan,  dan  sosial  semuanya  memiliki peran dalam keputusan untuk menikah di masa sekarang. Pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan  pernikahan  dini  dari  instansi  terkait  di  Dusun  Pereng  Ampel  Desa  Pamoroh  sangat dibutuhkan. Program-program kegiatan penyuluhan dan diskusi-diskusi adalah jenis pembinaan yang  diharapkan  oleh  masyarakat  umum.  Untuk  mencegah  terjadinya  pernikahan  dengan mendorong  sosialisasi  tentang  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974, peran pembinaan  aktif  dari masyarakat dan tokoh agama sangat dibutuhkan. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang telah  dilakukan  sebelumnya  dan  yang  telah  dilaporkan  di  atas  adalah  bahwa  penelitian  ini berfokus pada Peran Penyuluhan Agama Islam di KUA Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dalam menanggulangi kasus pernikahan dini.
Mengenai pernikahan dini, selayaknya diberikan perhatian lebih karena maraknya kasus yang terjadi. Oleh karenanya, perlu adanya definisi secara derivatif yang menyangkut pernikahan anak dibawah umur. Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. 12
Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang  wanita  di  mana  umur  keduanya  masih  dibawah  batas  minimum  yang  diatur  oleh
10 Derry Istiawan, “Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo” (Malang: Universitas Airlangga, 2017).
11 Halimatus Sakdiyah and Kustiawati Ningsih, “Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early- Age Marriage to Establish Qualified Generation),” Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 26, no. 1 (2013): 35 – 54.
12 Peraturan Pemerintah, “UU No 16 Tahun 2019,” Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , no. 006265 (2019): 2 – 6.
Undang-Undang  dan  kedua  calon  mempelai  tersebut  belum  siap  secara  lahir  maupun  bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.Pengertian pernikahan secara umum dan pernikahan anak dibawah umur atau pernikahan dini mempunyai redaksi dan objek yang sama, yakni mengacu pada hubungan antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  membangun  ikatan  rumah  tangga,  baik  secara  lahir maupun batin. Hanya saja letak perbedaannya berada pada batasan umur, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  lapangan  ( filed  research )  kualitatif,  maka  risetnya dilaksanakan  dengan  teknik-teknik  wawancara  dan  observasi  partisipasi  aktif  terhadap  suatu kegiatan  tertentu  dengan  upaya  untuk  mendekati  informan  bersangkutan  sebagai  objek penelitian  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di  KUA  Kecamatan  Bontotiro  Kabupaten Bulukumba. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (syar’i) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya, normal  dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.  Dalam  mengumpulkan  data,  penulis  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan.  Teknik  penulis  gunakan  dalam  studi  lapangan  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  kemudian  diolah  dan  dianalisis  melalui  tiga  tahapan  yaitu, reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Makna Pernikahan Anak Menurut Fuqaha (mazhab klasik) dan Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara lengkap tentang rujuk, baik yang bersifat normatif, teknis maupun administratif, yaitu diatur dalam Bab XVIII Pasal 163, 164, 165 dan 166, sedang secara teknis diatur dalam Pasal 168 dan 169. Persoalan yang bukan bersifat normatif tidak disinggung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun  1975.  Sedangkan  yang  bersifat  teknis  dan  administratif,  KHI  hanya  memperkuat ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Permenag No. 3 Tahun 1975, bahkan hampir semua kata yang dipakai sama. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI dibuat untuk memperkokoh atau
Upaya  Preventif  Aparatur  KUA  dalam  Menanggulangi  Pernikahan  Dini  di  Kabupaten  Bulukumba;  Perspektif  Fikih Klasik dan Fikih Indonesia Mita Andriany D, et. al.
mencari  rujukan  Undang-Undang  atau  peraturan-peraturan  sebelumnya  dan  menambah  yang belum ada. Oleh karena itu, materi KHI tidak hanya terbatas pada satu mazhab, tetapi beberapa mazhab. Pasal 163 (2) point b menegaskan bahwa rujuk tidak dapat dilakukan jika perpisahan itu terjadi disebabkan zina yang pelaksanaannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Pasal ini juga menegaskan bahwa rujuk dapat terjadi dengan putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan  Agama  dengan  satu  atau  beberapa  alasan.  Dalam  hal  ini,  KHI  tidak  menyebutkan secara rinci, selain zina dan khulu’. Alasan -alasan ini bersifat umum, yakni dapat berwujud istri tidak diberi nafkah, istri selalu disakiti, suami pergi tanpa ada berita dan suami dipenjara. Tentang bunyi Pasal 163 (2) point b, kompilasi berbeda dengan kebanyakan ulama. Menurut KHI, alasan yang  dapat  dimasukkan  ke  dalam  talak  raj’i  yang  dapat  dilakukan  rujuk  hanya  talak  yang diputuskan pengadilan karena suami tidak memberi nafkah, sebagaimana pendapat Hanafiyah.
Pernikahan merupakan sesuatu hal yang kompleks untuk dapat tetap terlaksana dengan baik.  Ada  banyak  pendapat  yang  mencakup  tentang  makna  pernikahan  yang  secara  eksplisit penulis akan jabarkan dalam pembahasan ini terkait makna pernikahan menurut Fikih klasik dan fikih Indonesia. Hukum Islam memiliki nilai-nilai plural didalamnya. 13 Dimana pada pembahasan ini peneliti mengkomparasikan pandangan antara keduanya melalui sebuah dialektika pemikiran yang juga ditunjang dengan dasar hukum Islam yakni al- Qur’an dan Sunnah. Secara umum dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan balig yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah  siap  nikah  secara  biologis.  Akan  tetapi  dalam  perkembangan  yang  terjadi  kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara  ekonomis  dan  psikis.  Secara  ekonomis  berarti  sudah  mampu  mencari  atau  memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di  atas  (kemampuan  biologis,  ekonomis  dan  psikis),  karena  ketiga  kemampuan  tersebut
13 Arif  Rahman,  “Al -Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama  Tentang  Makna Maslahat,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
dimungkinkan  telah  ada  pada  seseorang  ketika  sudah  berumur  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16 tahun bagi perempuan. 14
Ulama  Hanafiyah  berpendapat  tentang  makna  nikah  secara  hakiki  adalah  bersetubuh, sedangkan  secara majazi bermakna  akad.  larangan  bagi  seorang  anak  untuk  menikahi  wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya. Kata nikah dalam ayat tersebut menurut ulama hanafiyah harus diartikan wata bukan aqad . Tampaknya, Hazairin sependapat dengan golongan ini. Menurutnya, inti suatu perkawinan adalah hubungan seksual, tidak ada perkawinan jika tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bahwa apabila perkawinan tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (masa iddah) untuk menikah kembali bekas istri dengan laki-laki lain.
Sedangkan,  U lama  Syafi’iyah  dan  Malikiyah  berpendapat  bahwa  makna  nikah  secara hakiki adalah aqad, sedangkan secara majazi wata’ larangan bagi suami yang berkumpul dengan istri  yang ditalak tiga  sampai  ia  menikah dengan  laki-laki  lain.  Kata  nikah  dalam  ayat tersebut menurut ulama golongan ini harus diartikan aqad bukan wata dengan alasan bahwa yang terkena dalam ayat tersebut adalah wanita, sebab wanita bukanlah pelaku dalam watha .
Jumhur  ulama  yang  menggabungkan  dua  pendapat  yang  kontradiktif  di  atas.  Menurut Jumhur. Jika di telusuri nas syar’i maka akan di temukan bahwa kata nikah terkadang digunakan dalam arti wata’ dan terkadang pula digunakan dalam arti aqad. Dengan demikian, kata nikah tidak dapat diartikan sebagai aqad. Untuk itu nikah seharusnya dimaknai sebagai kesepakatan yang  dinyatakan  dengan  ucapan  melalui  ijab-kabul  antara  wali  dengan  calon  suami  yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual.
Berdasarkan pada keterangan di atas, maka untuk mencari tahu terkait bagaimana hukum menikahkan  anak  di  bawah  umur?  Hal  ini  tentu  menjadi  pertanyaan  inti  dalam  memecahkan problematika  kasus  pernikahan  anak  yang  marak  terjadi.  Beberapa  pendapat  ulama  mazhab klasik sebagai berikut:
a. Para ulama madzhab Maliki dan Syafi’i berpendapat tidak boleh menikahkan nya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya  rasa  kasih  sayang  seorang  ayah  dan  kecintaan  yang  sesungguhnya  demi
14 Abu Al-Ghifari, Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza (Bandung: Mujahid, 2002).
Upaya  Preventif  Aparatur  KUA  dalam  Menanggulangi  Pernikahan  Dini  di  Kabupaten  Bulukumba;  Perspektif  Fikih Klasik dan Fikih Indonesia Mita Andriany D, et. al.
kemaslahatan  anaknya.  Sedangkan  Hakim  dan  orang  yang  diberi  wasiat  oleh  ayahnya adalah  pada  posisi  seperti  ayahnya  karena  tidak  ada  selain  mereka  yang  berhak memperlakukan  harta  seorang  anak  yang  masih  kecil  demi  kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulull ah saw,” Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkan nya .” (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah).
b. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan firman Allah SWT, ”Dan jika kamu takut tidak akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu mengawininya).” (QS. An-Nisa: 3)
c. Para ulama Syafi’i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari  ad  Daruquthni, ”Seorang  janda  berhak  atas  dirinya  daripada  walinya,  seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya.” Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim,” Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya.” Sedangkan kakek pada posisi seperti  ayah  ketika  ayahnya  tidak  ada  karena  ia  memiliki  hak  perwalian  dan  ashobah seperti ayah 15
Di sisi lain, Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah Islam, usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah  dalam  rangka  menjalin  kasih  sayang  dan  menguatkan  persaudaraan  antara  beliau  saw dengan ayahnya, Abu Bakar ash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian. 16 Alasan yang disampaikan oleh para Imam Mazhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang  masih  kecil  oleh  ayah  dan  kakeknya,  berdasarkan  hak  seorang  anak  terletak  pada  orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahi. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kehancuran. Perbedaan pendapat diantara para ulama tentang
15 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu , Juz VII (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989).
16 Azlan, “Pernikahan Usia Dini Islam ” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010).
makna  nikah  tersebut,  membawa  implikasi  hukum  yang  berbeda.  Nikah  menurut  bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan ( majaz ) arti sebenarnya dari nikah dalam dham yang berarti berkumpul. Sedang arti kiasan adalah watha yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

## 4.2. Dampak yang Timbul Akibat Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba
Pernikahan anak yang sering terjadi di tengah masyarakat, sedikit banyaknya menuai pro dan kontra. Hal ini bisa dilihat dari ragam pendapat masyarakat yang menyatakan untuk sepakat dengan adanya pernikahan anak dengan yang tidak sepakat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mendamaikan ragam pendapat tersebut dalam rangka menemukan alternatif kasus pernikahan dini  tersebut.  Ragam  pendapat  dari  para  ulama  terkait  boleh  tidaknya  pernikahan  anak dilaksanakan berimbas kepada polemik yang terjadi di tengah masyarakat. Meskipun sejatinya harus juga dilihat dari kacamata sosio kultural yang terjadi dalam wilayah dimana banyak terjadi kasus  pernikahan  dini.  Perbedaan  dalam  melihat  pernikahan  anak  menjadi  sebuah  hal  yang menarik untuk dikaji lebih jauh.
Pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tidak lepas dari  polemik  yang  sebelumnya  diuraikan.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  aparatur  KUA Kecamatan Bontotiro bahwa:
“ Kalau dari pihak aparatur KUA tidak menyetujui adanya pernikahan anak atau di bawah umur makanya di kasih surat penolakan dari KUA untuk ke pengadilan Agama”
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  disampaikan  di  atas  saat  ditanyakan  mengenai bagaimana  pandangan  aparatur  KUA  terhadap  pernikahan  dini  menuai  jawaban  yang  bersifat penolakan. Ketidak setujuan aparatur KUA dalam kasus pernikahan dini dengan cara memberikan surat pengantar untuk langsung ditindak lanjuti di Pengadilan Agama. Pernyataan sikap dari KUA Kecamatan  Bontotiro  dalam  hal  untuk  menolak  pernikahan  anak  yang  terjadi  di  Kecamatan Bontotiro sendiri mempunyai alasan utama yang bisa dijadikan rujukan penolakan pernikahan anak. Hal ini bisa dilihat dari faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pernikahan dini ditengah masyarakat  yang tidak  lepas  dari  kelalaian  orang  tua,  kenakalan  remaja  dan  pergaulan  bebas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bontotiro bahwa:
Upaya  Preventif  Aparatur  KUA  dalam  Menanggulangi  Pernikahan  Dini  di  Kabupaten  Bulukumba;  Perspektif  Fikih Klasik dan Fikih Indonesia Mita Andriany D, et. al.
“Jadi sebenarnya itu disini kalau terjadi kasus pernikahan dini tidak bisa dipungkiri itu dari kenakalan remaja dan pergaulan bebas”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa yang menjadi salah satu faktor hadirnya pernikahan anak di tengah masyarakat adalah kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini biasanya akan berimbas kepada masyarakat dan termasuk juga keluarga terdekat. Sebagaimana yang disampaikan oleh aparatur KUA Kecamatan Bontotiro bahwa:
“ Dampak untuk kedua mempelai biasanya berdampak pada ekonomi finansial, dampak ke  keluarga  berdampak  terhadap  status  sosialnya  bisa  saja  merasa  malu  dan  dampak untuk masyarakat karena meningkatnya angka kelahiran anak dan jumlah penduduk”
Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka dapat diuraikan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan anak bagi kedua mempelai (pria dan wanita) yang terjadi di Kecamatan Bontotiro.
a. Dampak Ekonomi (Finansial)
Usia  yang  belum  mumpuni  serta  ditunjang  dengan  berbagai  ketidaksiapan  dalam memasuki  tahapan  yang  paling  serius  dalam  kehidupan  menjadi  sebuah  realitas  yang  harus dihadapi oleh pelaku pernikahan anak. Hal ini bisa lihat dari urusan nafkah-menafkahi keluarga sendiri. Oleh karena itu bagi anak yang belum mempunyai pekerjaan yang mumpuni dianggap sebagai dampak dalam hal melangsungkan pernikahan anak.
b. Status Sosial
Pernikahan anak yang terjadi karena sesuatu hal yang tidak diinginkan (misal kenakalan remaja, dll) akan dianggap sebagai sebuah aib bagi keluarga tersebut. Hal ini akan berimbas pada masyarakat untuk  menutupi  rasa  malu  yang  ditanggung  oleh  keluarga  mempelai.  Meski demikian, setiap wilayah akan mempunyai kultur dan adat yang berbeda-beda dalam menyikapi hal tersebut.
c. Meningkatnya Angka Kelahiran
Pada tahap ini, hal ini bukanlah sesuatu hal yang buruk. Untuk menyambut manusia yang baru lahir di dunia merupakan sesuatu hal yang baik dan wajar saja. Oleh karena itu, perlu dipilah dan dipilih secara matang kejahatan atau kesalahan tersebut datang dari kedua orang tuanya, bukan dari anaknya yang belum tahu apa-apa.
Pernikahan anak memang banyak menimbulkan permasalahan atau dampak yang sangat kompleks,  baik  dari  keluarga,  masyarakat,  aparat  yang  bertanggungjawab  maupun  kepada pelaku secara langsung. Adapun yang dimaksud disini adalah dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya. Dari sisi fisik dan biologis, pada:
a. Bagi Ibu
1) Banyak menderita anemia selagi hamil dan melahirkan.
2) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini.
3) Mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga memungkinkan banyak peluang besar untuk melahirkan dan mempunyai anak.
4) Secara medis usia bagus untuk hamil 25-35 tahun, maka bila usia kurang meski secara fisik dia telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi, yakni berpikir  dan  dapat  menanggulangi  resiko-resiko  yang  akan  terjadi  pada  masa reproduksi nya. Seperti misalnya terlambat memutuskan mencari pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya.
5) Ketika pernikahan menghentikan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi  dengan  lingkungan  teman  sebaya,  maka  dia  tidak  memperoleh kesempatan  pengetahuan  dan  wawasan  yang  lebih  luas,  sehingga  berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempit nya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang  otomatis  lebih  mengekalkan kemiskinan  (status  ekonomi  keluarga  rendah karena pendidikan yang minim). 17
b. Bagi Bayi
1) bayi lahir dengan berat rendah.
2) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini. Dari  sisi  sosial,  apa  yang  diungkap  oleh  sosiolog  UNS  Dr  Drajat  Tri  Kartono  patut diperhatikan.  Ia  mengatakan  bahwa  pernikahan  dini  merupakan  salah  satu  faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang
17 Abd. Hamid Wahid, Pernikahan Dini: Tinjauan Sosial Keagamaan (Jakarta: Gunung Agung, 1972).
Upaya  Preventif  Aparatur  KUA  dalam  Menanggulangi  Pernikahan  Dini  di  Kabupaten  Bulukumba;  Perspektif  Fikih Klasik dan Fikih Indonesia Mita Andriany D, et. al.
belum matang bagi pasangan muda tersebut. Walaupun di samping faktor tersebut ia menyebut  masih  ada  faktor  lain  penyebab  tindak  kekerasan  terhadap  istri,  seperti masa pengenalan yang pendek, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, ataupun relasi yang buruk dengan keluarga. Berdasarkan  pada  pembahasan  dan  keterangan  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  jelas bahwa kasus pernikahan anak sedikit banyaknya akan menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat  kompleks  dan  berbahaya.  Meski  demikian  jika  ditinjau  dari  segi  hukum  Islam,  maka pernikahan anak boleh dilaksanakan asalkan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan 4.3. Peran Aparatur KUA Kecamatan Bontotiro dalam Mencegah Kasus Pernikahan Anak
Merujuk  pada  tugas  dan  fungsi  KUA  yang  sebelumnya  peneliti  cantumkan  dalam pembahasan  gambaran  umum  lokasi  penelitian,  maka  hal  yang  berkaitan  dengan  keagamaan akan dikembalikan kepada KUA sebagai tanggung jawab dalam urusan agama. Begitupun dengan pernikahan  yang  melibatkan  ikatan  batin  dan  agama  antara  kedua  mempelai,  maka  KUA bertanggung jawab dalam urusan pernikahan termasuk pelaporan dan pencatatan buku nikah.
Pernikahan anak yang menjadi tema besar dalam penelitian ini tidak lepas dari urusan agama yang menjadi tanggung jawab dan wewenang aparatur KUA Kecamatan Bontotiro dalam hal pencegahan untuk terjadinya kasus pernikahan dini karena menimbulkan berbagai dampak yang sangat kompleks dan berbahaya. Oleh karena itu, dibutuhkan langka antisipasi yang dapat membantu  untuk  mengurangi  pernikahan  anak  di  kecamatan  Bontotiro.  Adapun  yang dilaksanakan  adalah  dengan  melakukan  berbagai  sosialisasi  dan  kegiatan  yang  sifatnya memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat dalam urusan agama dan pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Bontotiro bahwa:
“Kami  pernah  menjalankan  suatu  program  PUSPAGA  sosialisasi  yang  di  kerahkan langsung dari pusat pemberdayaan perempuan dan Aparatur KUA untuk menanggulangi pernikahan anak”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  dari  pihak  KUA  pernah  melaksanakan  program PUSPAGA  (Pusat  Pembelajaran  Keluarga)  yang  dikerahkan  langsung  dari  pusat  pemberdayaan perempuan termasuk aparatur KUA dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan sekaligus pencegahan  terhadap  pernikahan  anak.  Selain  dari  itu,  pihak  KUA  saat  ditanyakan  terkait bagaimana  upaya  aparatur  KUA  dalam  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  terkait batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang pernikahan anak, maka pihak urusan agama
melakukan  sosialisasi  hukum.  Sebagaimana  yang  disampaikan  langsung  oleh  aparatur  KUA bahwa:
“Upaya Aparatur KUA memberi pemahaman terhadap masyarakat terkait Batasan umur untuk  melangsungkan  pernikahan  sudah  ada  aturan  perundang  undang  terbaru  yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan sudah ditetapkan bahwa mempelai laki-laki harus berumur 19 Tahun begitupun juga mempelai perempuan juga harus berumur 19 Tahun”
Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur KUA di atas, update terkait revisi Undang- Undang pernikahan anak No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan perempuan 19 tahun laki-laki  19  tahun  terhadap  UU  Pernikahan  Anak  No.  1  tahun  1974  terkait  batasan  umur perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun telah disampaikan ke masyarakat. Oleh karena itu, melalui sosialisasi hukum tersebut, pihak aparatur KUA memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat terkait batasan umur yang dimiliki oleh seseorang yang akan menikah.
Sejauh ini, upaya pencegahan pernikahan anak yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Bontotiro  sudah  sangat  perlu  diapresiasi.  Berbagai  langkah  pencegahan  yang  dilakukan setidaknya  menunjukkan  bahwa  dari  pihak  KUA  telah  bertanggungjawab  dan  menjalankan tugasnya  dengan baik.  Sebagaimana  yang disampaikan oleh  Kepala  KUA Kecamatan  Bontotiro bahwa;
“Kami pernah juga mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih menanamkan pemahaman tentang pernikahan pada usia yang matang atau sudah siap untuk berumah tangga”
Berdasarkan hasil wawancara di atas, pihak KUA memberikan penegasan terhadap hukum Undang-Undang pernikahan anak terkait batasan umur yang sebelumnya dicantumkan. Upaya ini sebagai langkah terakhir yang dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Meski demikian, sejauh apapun dan sebanyak apapun langkah pencegahan yang dilakukan, tetapi masyarakat  belum  mampu  untuk  menyerap  dan  mendalami  serta  menghilangkan  pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang marak terjadi hari ini, maka hal itu belum mampu dikatakan bahwa pernikahan anak akan tidak terjadi lagi.

## 5. Kesimpulan
Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan anak adalah Dampak Ekonomi (Finansial), Status  Sosial,  Meningkatnya  Angka  Kelahiran  dan  yang  paling  berbahaya  adalah  kesehatan
Upaya  Preventif  Aparatur  KUA  dalam  Menanggulangi  Pernikahan  Dini  di  Kabupaten  Bulukumba;  Perspektif  Fikih Klasik dan Fikih Indonesia Mita Andriany D, et. al.
reproduksi pada perempuan dan bayi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bontotiro  adalah  dengan  melaksanakan sosialisasi  terkait  batasan  umur  yang  diatur  dalam Undang-Undang pernikahan anak No 16 tahun 2019. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan  menyelenggarakan  program  PUSPAGA  (Pusat  Pembelajaran  Keluarga)  dalam  rangka memberikan pencegahan terhadap bahaya pernikahan anak. Meskipun demikian, para ulama’ berbeda  pendapat  tentang  batas  usia  baligh  bagi  laki-laki  dan  perempuan  dan  kebolehan menikahkan  seseorang  pada  usia  anak-anak.  Umat  Islam  diperbolehkan  memberikan  batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan  reproduksi  perempuan,  persoalan  ekonomi  keluarga,  hingga  perceraian.  Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

## Daftar Pustaka
Abd. Hamid Wahid. Pernikahan Dini: Tinjauan Sosial Keagamaan . Jakarta: Gunung Agung, 1972. Afifah, Farida. “ Penerjmahan Ranah Gender; Studi Atas Al-Qur ’ an Dan Terjemahannya Terbitan Kementerian  Agama  Edisi  Penyempurnaan  2019. ” SUHUF;  Jurnal  Pengkajian  Al-Qur ’ an Dan Budaya 14, no. 2 (2021): 313 – 50. https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.675.
Aisyah,  Siti,  and  Sarina Sarina. “ Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Penerapan  Kampung  Keluarga Berencana  (KB);  Studi  Kasus  Di  Desa  Inrello  Kecamatan  Keera  Kabupaten  Wajo. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 59 – 79. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14283.
Al-Ghifari, Abu. Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza . Bandung: Mujahid, 2002. Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu . Juz VII . Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989.
Arsyad,  Azman. “ Falsafah  Hukum  Jihad  Masa  Kini  Dalam  Surah  Al-Shaf. ” Mazahibuna  Jurnal
Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 242 – 53. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648.
Azlan. “ Pernikahan Usia Dini Islam. ” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
Hidayat,  Rahmat  Nur,  Hamzah  Hasan,  and  Tahir  Maloko. “ Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba.  Opu  Kabupaten  Gowa). ” Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga
Islam 3, no. 3 (2022): 673 – 86.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29011.
Idrus,  Achmad  Musyahid. “ Diskursus  Maslahat  Mursalah  Di  Era  Milenial;  Tinjauan  Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (December 2019): 134 – 45. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
Irfan,  Irfan. “ Khalwat  Perspektif  Hukum  Islam;  Studi  Kasus  Tanjung  Layar  Putih  Makassar. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 112 – 21. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14293.
Istiawan, Derry. “ Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. ” Malang: Universitas Airlangga, 2017.
M.Tahir  Maloko. “ Nikah  Muhallil  Perspektif  Empat  Imam  Mazhab. ” Mazahibuna:  Jurnal
Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 234 – 41. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627.
Peraturan  Pemerintah. “ UU  No  16  Tahun  2019. ” Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , no. 006265 (2019): 2 – 6.
Rahman,  Arif. “ Al-Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama Tentang Makna Maslahat. ” Mazahibuna: Jurnal  Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
Sakdiyah,  Halimatus,  and  Kustiawati  Ningsih. “ Mencegah  Pernikahan  Dini  Untuk  Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation). ” Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 26, no. 1 (2013): 35 – 54.
Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam . Bandung: CV.Nuansa Aulia, n.d.
Wijaya,  Abdi. “ Respon  Lembaga  Fatwa  Terhadap  Isu  Fikih  Kontemporer  (Studi  Komparatif Lembaga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  Dan  Bahtsul  Masail  NU). ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180 – 99. https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624.