_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021

## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG

## NASRULLAH UIN Mataram
nasrullah86rch@gmail.com
______________________________________________________________________

## Abstrak
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik hukum  secara  hirarki  agar  dapat  menjaga  konsistensi  peraturan perundang-undangan, mulai dari derajat yang derajat yang paling rendah, dan konsistensi hirarkinya dapat diuji melalui lembaga  yudisial,  baik  Mahkamah  Agung  (MA)  ataupun  Mahkamah Konsitusi (MK). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang adalah  salah  satu  bentuk  produk  hukum  yang  terdapat  dalam  hirarki peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.Perppu  adalah  produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang berada pada posisi sejajar dengan undang tingkatan  hirarki.Di  satu  sisi,  tidak  terdapat  regulasi  yang mengatur  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Pengadilan Konstitusi  (Constitutional  Court) ditegaskan  di  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945,  MK  hanya  dapat menguji undang-udang terhadap Undang kajian  terhadap  kewenangan  MK  dalam  menguji  perppu  ini  menjadi penting.  Adapun  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif menjadikan  norma  sebagai  objek  kajian.  Kesimpulan  dari  pen bahwa  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dapat  menguji  Perppu  terhdap  UUD 1945,  jika  Perppu  dinyatakan  sama  kedudukannya  dengan  undang undang  yang  menciptakan  norma  hukum  baru,  yang  menurut  teori peraturan  perundang-undangan  harus  tetap  berada  pada  tatan untuk  menjalin  konsistensi  antara  peraturan  perundang lebih tinggi derajatnya dengan yang lebih rendah dalam artikel.
Kata Kunci : Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Menguji, Perppu.
_______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |23

## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
________________________________________________________________________
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum  secara  hirarki  agar  dapat  menjaga  konsistensi  peraturan undangan, mulai dari derajat yang paling tinggi sampai kepada derajat yang paling rendah, dan konsistensi hirarkinya dapat diuji melalui lembaga  yudisial,  baik  Mahkamah  Agung  (MA)  ataupun  Mahkamah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) produk  hukum  yang  terdapat  dalam  hirarki undangan  di  Indonesia.Perppu  adalah  produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang berada pada posisi sejajar dengan undang-undang dalam idak  terdapat  regulasi  yang  secara  tegas mengatur  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Pengadilan Konstitusi  (Constitutional  Court)    untuk  menguji  perppu,  sebagaimana ditegaskan  di  dalam  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945,  MK  hanya  dapat udang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kajian  terhadap  kewenangan  MK  dalam  menguji  perppu  ini  menjadi Adapun  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang menjadikan  norma  sebagai  objek  kajian.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dapat  menguji  Perppu  terhdap  UUD 1945,  jika  Perppu  dinyatakan  sama  kedudukannya  dengan  undang- undang  yang  menciptakan  norma  hukum  baru,  yang  menurut  teori undangan  harus  tetap  berada  pada  tatanan  hirarki menjalin  konsistensi  antara  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi derajatnya dengan yang lebih rendah sebagaimana diuraikan di
Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Menguji, Perppu.
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
24| Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..

## A. Pendahuluan
Semenjak  proklamasi  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  yang dibacakan  oleh  Soekarno  pada  tanggal  17  Agustus  1945  yang  disusul dengan  pemberlakuan  Undang-undang  Dasar  (UUD)  Neg Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, maka semenjak itulah Indonesia menjadi  sebuah  negara  merdeka  dan  berdaulat  yang  memiliki  konstitusi dasar sebagai pedoman dalam bernegara. Seiring perjalanan panjang lika liku pemerintahan, konstitusi dasar negara Indonesia telah  beberapa kali mengalami penggantian dan perubahan (amandemen).  Pada tahun 1949, ketika bentuk Negara  Republik Indonesia diubah menjadi Negara  Serikat, telah  diadakan  penggantian  konstisui  dari  UUD  1945  ke  konstitusi  RIS tahun 1949, demikian pula pada tahun 1950, ketika bentuk negara diubah lagi  menjadi  Negara  Kesatuan,  konstitusi  RIS  diganti  dengan  Undang Undang  Dasar  Sementara  (UUDS)  tahun  1950. selanjutnya,  perjalanan  konstitusi  di  Indonesia  tidak  mengalami penggantian, tetapi perubahan atau amandemen pasca runtuhnya  rezim orde baru.
Bertepatan  dengan  tanggal  21  Mei  1998,  babak  baru  perjalanan bangsa Indonesia dimulai kembali ketika runtuhnya rezim orde baru yang dinahkodai  oleh  Presiden  Soeharto  yang  sebelumnya  menggantikan Presiden Soekarno dengan rezim orde lamanya. Pola kepemimpina diselenggarakan  secara  diktator  oleh  orde  baru  dinilai  mengkhawatirkan bagi  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia  oleh  para  aktivis  reformasi, rasa  kekhawatiran  terus  menghantui  para  reformator  akan  terulangnya kejadian serupa dimasa-masa yang akan da
1 Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia 2010), hlm. 42.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Semenjak  proklamasi  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  yang dibacakan  oleh  Soekarno  pada  tanggal  17  Agustus  1945  yang  disusul
undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, maka semenjak itulah Indonesia menjadi  sebuah  negara  merdeka  dan  berdaulat  yang  memiliki  konstitusi dasar sebagai pedoman dalam bernegara. Seiring perjalanan panjang lika- sar negara Indonesia telah  beberapa kali mengalami penggantian dan perubahan (amandemen).  Pada tahun 1949, ketika bentuk Negara  Republik Indonesia diubah menjadi Negara  Serikat, telah  diadakan  penggantian  konstisui  dari  UUD  1945  ke  konstitusi  RIS 949, demikian pula pada tahun 1950, ketika bentuk negara diubah lagi  menjadi  Negara  Kesatuan,  konstitusi  RIS  diganti  dengan  Undang- Undang  Dasar  Sementara  (UUDS)  tahun  1950. 1 Pada  masa-masa selanjutnya,  perjalanan  konstitusi  di  Indonesia  tidak  mengalami ggantian, tetapi perubahan atau amandemen pasca runtuhnya  rezim
Bertepatan  dengan  tanggal  21  Mei  1998,  babak  baru  perjalanan bangsa Indonesia dimulai kembali ketika runtuhnya rezim orde baru yang dinahkodai  oleh  Presiden  Soeharto  yang  sebelumnya  menggantikan Presiden Soekarno dengan rezim orde lamanya. Pola kepemimpinan yang diselenggarakan  secara  diktator  oleh  orde  baru  dinilai  mengkhawatirkan bagi  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia  oleh  para  aktivis  reformasi, rasa  kekhawatiran  terus  menghantui  para  reformator  akan  terulangnya masa yang akan datang, maka munculah inisiatif
Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika,
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
untuk  melakukan  perubahan  sistem  ketatanegaraan  melalui  amandemen UUD  1945.  Gerakan  reformasi  di  samping  bertujuan  menuntut pengunduran  diri  presiden  juga  menuntut  perubahan  sistem  ekonomi, sistem politik dan sistem hukum,  ka tidak  mampu  menghadapi  cobaan  (krisis)  yang  terjadi,  sistem  politik otoriter  jauh  dari  nilai/paham  demokrasi  dan  sistem  hukum  tidak  ada kejelasan  walaupun  dalam  UUD  1945  dengan  jelas  bahwa  Indonesia negara berdasarkan hukum. 2
UUD  1945  telah  mengalami  empat  kali  perubahan,  yaitu Perubahan  pertama  pada  tahun  1999,  perubahan  kedua  pada  tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Pasal 24 ayat (2) hasil perubahan (amandemen) ketiga bulan November 2001, berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negar
Mahkamah  Konstitusi”.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi bertambah dengan adanya  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai  Pengadilan  Konstitusi (Constitutional Court) yang sebelumnya
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  lembaga penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  yang  baru  di  Indonesia  disertai dengan  beberapa  kewenangan  yang  dimiliki  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 24 C UUD 1945 hasil amandemen, pada ayat (1) dan
Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan
2 Suripto. Makalah; Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang (Jakarta : Setneg, 2007) hlmn. 1
____________________________________________________________________ Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |25
untuk  melakukan  perubahan  sistem  ketatanegaraan  melalui  amandemen UUD  1945.  Gerakan  reformasi  di  samping  bertujuan  menuntut pengunduran  diri  presiden  juga  menuntut  perubahan  sistem  ekonomi, sistem politik dan sistem hukum,  karena sistem ekonomi yang dibangun tidak  mampu  menghadapi  cobaan  (krisis)  yang  terjadi,  sistem  politik otoriter  jauh  dari  nilai/paham  demokrasi  dan  sistem  hukum  tidak  ada kejelasan  walaupun  dalam  UUD  1945  dengan  jelas  bahwa  Indonesia
UUD  1945  telah  mengalami  empat  kali  perubahan,  yaitu Perubahan  pertama  pada  tahun  1999,  perubahan  kedua  pada  tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Pasal 24 ayat (2) hasil perubahan (amandemen) ketiga bulan November 2001, berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah  Konstitusi”.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia menjadi bertambah dengan adanya  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai  Pengadilan  Konstitusi yang sebelumnya tidak ada,.
Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  salah  satu  lembaga penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  yang  baru  di  Indonesia  disertai dengan  beberapa  kewenangan  yang  dimiliki  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 24 C UUD 1945 hasil amandemen, pada ayat (1) dan (2), yaitu “(1) Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan
Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-undang
________________________________________________________________________________________

## 26| Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang terhadap  Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh
Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan tentang  hasil  pemilihan  umum.  (2)  Mahkamah  Konstitusi  wajib memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil
Undang-Undang Dasar.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  24  C  ayat  (1)  ditegaskan  bahwa salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  adalah  menguji undang-undang  terhadap  Undang- diketahui,  keududukan  undang-undan Undang Dasar, lebih jauh ditegaskan dalam Undang tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Pasal 7 hirarki Peraturan Perundang-
a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Re 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah    Pengganti  Undang Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Ketentuan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  MK  sebagaimana  telah disebutkan yaitu menguji undang-undang terhadap undang sekilas  nampak  telah  menjadi  jelas  batasan  dan  keududukannya
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan tentang  hasil  pemilihan  umum.  (2)  Mahkamah  Konstitusi  wajib memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  24  C  ayat  (1)  ditegaskan  bahwa salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  adalah  menguji
-Undang  Dasar  (UUD).  Sebagaimana undang  adalah  berada  di  bawah  Undang-
Undang Dasar, lebih jauh ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada
-undangan teridiri atas :
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang/Peraturan  Pemerintah    Pengganti  Undang-
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
an  yang  dimiliki  oleh  MK  sebagaimana  telah undang terhadap undang-undang Dasar, sekilas  nampak  telah  menjadi  jelas  batasan  dan  keududukannya
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
berdasarkan  hirarki  peraturan  perundang atas.Namun,  pada  ketentuan  huruf  c,  terdapat  dua  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  sejajar  kedudukannya  yaitu  Undang dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang oleh  garis  miring  (/).  Hal  tersebut  kemudian  menjadi  sebuah  pertanyaan akan siapa yang berhak menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang  tersebut  jika  dinilai  bertentangan,  sementara  disatu  sisi kewenangan  MK  dalam  melakukan  uji  materi  hanya  disebutkan  menguji undang-undang terhadap UUD dan tidak disebutkan mengenai ketent menguji  Perppu.  Permasalahan  ini  kemudian  menjadi  sebuah  polemik  di kalangan  para  ahli  hukum  tata  negara,  antara  kebolehan  MK  dalam menguji  Perpu  terhadap  undang- semenjak  munculnya  putusan  MK  No.  138/  PUU
Februari  2010  atas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang Nomor  4  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Undang
30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  diajukan  oleh  Saor  Siagian,  SH,  dkk.  Perma mengemuka  ketika  pemerintah  menetapkan Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Keuangan  Negara  DanStabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan PandemiCorona  Virus  Disease  2019  (Covid
Menghadapi  Ancaman  Yang  MembahayakanPerekonomian  Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Permasalahan kewenangan dalam menguji  Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  menjadi  sebuah  permasalahan kontemporer  dalam  ranah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  yang  menarik untuk dibahas berdasarkan perspektif UUD 1945 yang menjadi konstitusi
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |27
berdasarkan  hirarki  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  di tentuan  huruf  c,  terdapat  dua  jenis  peraturan undangan  yang  sejajar  kedudukannya  yaitu  Undang-Undang dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  yang  diselingi oleh  garis  miring  (/).  Hal  tersebut  kemudian  menjadi  sebuah  pertanyaan apa yang berhak menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  tersebut  jika  dinilai  bertentangan,  sementara  disatu  sisi kewenangan  MK  dalam  melakukan  uji  materi  hanya  disebutkan  menguji undang terhadap UUD dan tidak disebutkan mengenai ketentuan menguji  Perppu.  Permasalahan  ini  kemudian  menjadi  sebuah  polemik  di kalangan  para  ahli  hukum  tata  negara,  antara  kebolehan  MK  dalam
-undang  dasar  atau  tidak,  terutama semenjak  munculnya  putusan  MK  No.  138/  PUU-VII/  2009  tanggal    8 Februari  2010  atas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  diajukan  oleh  Saor  Siagian,  SH,  dkk.  Permasalahan  ini  kembali mengemuka  ketika  pemerintah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah
Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan Keuangan  Negara  DanStabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan PandemiCorona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  Dan/AtauDalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  Yang  MembahayakanPerekonomian  Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Permasalahan kewenangan dalam menguji  Peraturan Pemerintah Undang  (Perpu)  menjadi  sebuah  permasalahan kontemporer  dalam  ranah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  yang  menarik untuk dibahas berdasarkan perspektif UUD 1945 yang menjadi konstitusi
________________________________________________________________________________________

## 28| Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
dasar  negara,  hal  ini  sebagai  upaya  revitalisasi  kelimuan  untuk  menuju kearah  perubahan  yang  lebih  baik  dan  dinamis  dalam  ranah  hukum. Sehingga  besar  harapan  bahwa  dari  hasil  kajian  atau  pembahasan permasalahan  ini  dapat  menjadi  sesuatu  yang  berguna  bagi  ki dalam  menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  bawah naungan konsitusi yang mendekati keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
B. Konstitusi dan Negara Hukum
Menurut  James  Bryce  sebagaimana  dikutif  oleh  C.F  Strong, mendefinisikan  konstitusi  sebagai  suatu  kerangka  masyarakat  politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum.Sedangkan menurut C.F  Strong,  konstitusi  dapat  pula  dikatakan  sebagai  kumpulan  prinsip prinsip  yang  mengatur  kekuasaan  pemerintah,  hak diperintah  (rakyat),  dan  hubungan  di  antara  keduanya. menyatakan  bahwa  konstitusi  merupakan  jenjang  tertinggi  hukum positif. 4 Secara  lebih  rinci,  Kelsen  membagi  pengertian  konstitusi  menjadi dua, yaitu konstitusi dalam arti formal dan material. Konstitusi formal  adalah  suatu  dokumen  resmi,  seperangkat  norma  hukum  yang dapat  diubah  di  bawah  pengawasan  ketentuan tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan sulit.  Selanjutnya  konstitusi  dalam  arti  mate peraturan  yang  mengatur  pembentukan  norma bersifat umum, terutama pembentukan undang
3 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politk Modern hlm. 14-15.
4 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 244.
5 Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara 2011), hlm. 180.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
asar  negara,  hal  ini  sebagai  upaya  revitalisasi  kelimuan  untuk  menuju kearah  perubahan  yang  lebih  baik  dan  dinamis  dalam  ranah  hukum. Sehingga  besar  harapan  bahwa  dari  hasil  kajian  atau  pembahasan permasalahan  ini  dapat  menjadi  sesuatu  yang  berguna  bagi  kita  semua dalam  menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  bawah naungan konsitusi yang mendekati keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut  James  Bryce  sebagaimana  dikutif  oleh  C.F  Strong, i  sebagai  suatu  kerangka  masyarakat  politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum.Sedangkan menurut C.F  Strong,  konstitusi  dapat  pula  dikatakan  sebagai  kumpulan  prinsip- prinsip  yang  mengatur  kekuasaan  pemerintah,  hak-hak  pihak  yang (rakyat),  dan  hubungan  di  antara  keduanya. 3 Hans  Kelsen menyatakan  bahwa  konstitusi  merupakan  jenjang  tertinggi  hukum Secara  lebih  rinci,  Kelsen  membagi  pengertian  konstitusi  menjadi dua, yaitu konstitusi dalam arti formal dan material. Konstitusi dalam arti formal  adalah  suatu  dokumen  resmi,  seperangkat  norma  hukum  yang dapat  diubah  di  bawah  pengawasan  ketentuan-ketentuan  khusus,  yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan-perubahan norma ini lebih sulit.  Selanjutnya  konstitusi  dalam  arti  material  terdiri  atas  peraturan- peraturan  yang  mengatur  pembentukan  norma-norma  hukum  yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang. 5
Konstitusi Politk Modern (Bandung : Nusa Media, 2011),
(Bandung : Nusa Media, 2010), hlm. 244. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Bandung : Nusa Media,
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Menurut  K.C  Wheare,  sebagaimana  dikutif  oleh  Juniarto menyatakan  bahwa  Istilah constitution untuk  menunjuk  kepada  seluruh  peraturan  mengenai  ketatanegaraan suatu  negara  yang  secara  keseluruhan  akan  menggambarkan  sistem ketatanegaraan tersebut terbagi dua golongan, yaitu peraturan berderajat legal (law) dan berderajat nonlegal (extralegal).
Di  lingkungan  Kerajaan  Romawi constitutio dalam bentuk latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk menyebut “the  acts  of  legislation  by  the  Emperor”
Thompson  secara  sederhana  pertanyaan: dijawab bahwa “….a constitution is a document which contains the rules for  the  operation  of  an  organization”.
and Jackson sebagaimana dikutif oleh Jimliy, konstitusi menurutnya adalah suatu  bangunan  aturan,  adat  istiadat, menentukan  susunan  dan  kekuasaan  organ mengatur  hubungan  di  antara  berbagai  organ  negara  itu  satu  sama  lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Lebih jauh menurut  Jimly,  konstitusi  adalah  hukum  dasar  yang  dijadikan  pegangan dalam  penyelenggaraan  suatu  negara.Konstitusi  dapat  berupa  hukum dasar  tertulis  yang  lazim  disebut  Undang tidak tertulis. 7
Menurut  Lord  Bryce,  terdapat  empat  landasan  dibentuknya konstitusi, yaitu:
6 Juniarto, Selayang Pandang Sumber (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 22.
7 Lihat : Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia
Grafika, 2010), hlm. 4-29. ____________________________________________________________________ Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |29
Menurut  K.C  Wheare,  sebagaimana  dikutif  oleh  Juniarto constitution  pada  umumnya  dipergunakan untuk  menunjuk  kepada  seluruh  peraturan  mengenai  ketatanegaraan suatu  negara  yang  secara  keseluruhan  akan  menggambarkan  sistem ketatanegaraan tersebut terbagi dua golongan, yaitu peraturan berderajat legal (law) dan berderajat nonlegal (extralegal). 6
ingkungan  Kerajaan  Romawi (Roman  Empire),  perkataan dalam bentuk latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk “the  acts  of  legislation  by  the  Emperor”.  Menurut  Brian Thompson  secara  sederhana  pertanyaan: what  is  a  constitution  dapat “….a constitution is a document which contains the rules for  the  operation  of  an  organization”.  Sedangkan  menurut  Philips  Hood and Jackson sebagaimana dikutif oleh Jimliy, konstitusi menurutnya adalah suatu  bangunan  aturan,  adat  istiadat,  kebiasaan-kebiasaan  yang menentukan  susunan  dan  kekuasaan  organ-organ  negara  dan  yang mengatur  hubungan  di  antara  berbagai  organ  negara  itu  satu  sama  lain,
organ negara itu dengan warga negara. Lebih jauh lah  hukum  dasar  yang  dijadikan  pegangan dalam  penyelenggaraan  suatu  negara.Konstitusi  dapat  berupa  hukum dasar  tertulis  yang  lazim  disebut  Undang-undang  Dasar,  dan  dapat  pula
Menurut  Lord  Bryce,  terdapat  empat  landasan  dibentuknya
Selayang Pandang Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia
Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia (Jakarta : Sinar
________________________________________________________________________________________
30|

## Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
1. Adanya  keinginan  aggota  warga  negara  untuk  menjamin  hak haknya  yang  mungkin  terancam  dan  sekaligus  membatasi tindakan-tindakan penguasa;
2. Adanya  keinginan  dari  pihak  yang  diperintah  atau  yang memerintah  dengan  harapan  untuk  memjamin    rakyatnya dengan  menentukan  bebtuk  suatu  sistem  ketatanegaraan tertentu;
3. Adanya  keinginan  dari  pembentuk  negara  yang  baru  untuk menjamin tata cara penyelenggaaraan ketatanegaraan;
4. Adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif antar negara bagian. 8
Konsepsi negara hukum yang disebut istilah not of Man berarti bahwa suatu kepemimpinan dalam pemerintahan yang sebenarnya  adalah  terdapat  pada  hukum,  bukan  pada  orangnya. hukum  merupakan  raja  yang  menjadi  acuan  bagi  semua  orang  yang terdapat  di  negara  tersebut,  tak  terkecuali  kepala  pemerintahan  beserta segenap  jajarannya.Istilah  negara  hukum  di  Indonesia  berasal  dari terjemahan Rechtsstaat  dan  Rule  of  Law.
Rescoe Pound, Rechtsstaat memiliki karakter administratif sedangkan Rule of Law berkarakter yudisial.Reschsstaat negara-negara  Eropa  Kontinental  yang  bersandar  pada legisme  yang  menganggap  hukum  adalah  hukum  tertulis,  dan  kebenaran hukum dan keadilan di dalam rechsstaat pembuktian  tertulis.  Sedangkan The  Rule  of  Law tradisi hukum negara-negara Anglo Saxon yang mengembangkan
8 Juniarto, Selayang Pandang. Op. Cit.
9 Jimly.Konstitusi. Op.Cit. hlm. 299
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Adanya  keinginan  aggota  warga  negara  untuk  menjamin  hak- haknya  yang  mungkin  terancam  dan  sekaligus  membatasi tindakan penguasa;
Adanya  keinginan  dari  pihak  yang  diperintah  atau  yang memerintah  dengan  harapan  untuk  memjamin    rakyatnya dengan  menentukan  bebtuk  suatu  sistem  ketatanegaraan
Adanya  keinginan  dari  pembentuk  negara  yang  baru  untuk menjamin tata cara penyelenggaaraan ketatanegaraan;
Adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif antar
negara hukum yang disebut istilah The Rule of Law, and berarti bahwa suatu kepemimpinan dalam pemerintahan yang sebenarnya  adalah  terdapat  pada  hukum,  bukan  pada  orangnya. 9 Maka hukum  merupakan  raja  yang  menjadi  acuan  bagi  semua  orang  yang at  di  negara  tersebut,  tak  terkecuali  kepala  pemerintahan  beserta segenap  jajarannya.Istilah  negara  hukum  di  Indonesia  berasal  dari
Rule  of  Law.Sebagaimana  diidentifikasi  oleh memiliki karakter administratif sedangkan the Reschsstaat bersumber dari tradisi hukum negara  Eropa  Kontinental  yang  bersandar  pada civil  law  dan legisme  yang  menganggap  hukum  adalah  hukum  tertulis,  dan  kebenaran rechsstaat terletak pada ketentuan bahkan
The  Rule  of  Law  berkembang  dalam negara Anglo Saxon yang mengembangkan common
Op. Cit. hlm. 40-41.
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
law  (hukum  tak  tertulis),  kebenaran  hukum  dan  keadilan  di  d bukan semata-mata hukum tertulis. 10
Sistem  hukum  Romawi-Jerman  adalah  sistem  yang  dipakai  di Indonesia.  Di  Indonesia,  tampaknya  ia  lebih  dikenal  dengan  nama Law  System,  yang  terjemahan  harfiahnya  menjadi  sistem  hukum sipil. 11 Civil  law  juga  biasa  dikenal  dengan  sebutan  sistem  hukum  eropa kontinental.Tradisi hukum Eropa Kontinental mengandalkan kitab undang undang (code)  sebagai  dasar  hukum  utamannya.Karena  mengandalkan kitab undang-undang sebagai sumber hukum dan dasar hukum utamanya, maka sistem hukum Romawi sangat mengandalkan unsur sistematika  berpikir. 12 Perbedaan  antara  Eropan  Kontinental  dan  Anglo Saxon  dewasa  ini  lebih  tertuju  pada  tumpuan  strategi  pembangunan hukumnya,  yang  satu  menekankan  pada  peran  lembaga  legislatif  dan eksekutif untuk membuat hukum-hukum tertulis, sedangkan yang satunya lebih  menekankan    pada  peran  lembaga  yudisial  untuk  membuat  hukum melalui vonis-vonisnya yang kreatif dengan menggali nilai dalam masyarakat. 13
Menurut Franz Magnis-Suseno negara hukum. Pertama, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan norma yang objektif juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma yang objektif itu, hukum,
10 Mahfud MD, Membangun. Op.Cit. 11 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : Citra Adikarya, cet ke 235. 12 Munir Fuady, Perbandingan Ilmu Hukum 32. 13 Makalah 4 Mahfud MD. MK dan Politik Perundang
( www.mahfudmd.com )
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|31

## (hukum  tak  tertulis),  kebenaran  hukum  dan  keadilan  di  dalamnya

## 10
Jerman  adalah  sistem  yang  dipakai  di Indonesia.  Di  Indonesia,  tampaknya  ia  lebih  dikenal  dengan  nama Civil yang  terjemahan  harfiahnya  menjadi  sistem  hukum a  dikenal  dengan  sebutan  sistem  hukum  eropa kontinental.Tradisi hukum Eropa Kontinental mengandalkan kitab undang- sebagai  dasar  hukum  utamannya.Karena  mengandalkan undang sebagai sumber hukum dan dasar hukum utamanya, hukum Romawi sangat mengandalkan unsur-unsur logis dan
Perbedaan  antara  Eropan  Kontinental  dan  Anglo Saxon  dewasa  ini  lebih  tertuju  pada  tumpuan  strategi  pembangunan hukumnya,  yang  satu  menekankan  pada  peran  lembaga  legislatif  dan hukum tertulis, sedangkan yang satunya lebih  menekankan    pada  peran  lembaga  yudisial  untuk  membuat  hukum vonisnya yang kreatif dengan menggali nilai-nilai keadilan di
Suseno, terdapat dua unsur dalam paham negara hukum. Pertama, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan norma yang objektif juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma yang objektif itu, hukum,
Op.Cit. hlm. 24-25.
(Bandung : Citra Adikarya, cet ke-vi 2006), hlm.
Perbandingan Ilmu Hukum (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm.
MK dan Politik Perundang-undangan
________________________________________________________________________________________

## 32|
Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
memenuhi  syarat  bukan  hanya  secara  formal,  melainkan  dapat dipertahankan  berhadapan dengan ide hukum.
Albert  Venn  Dicey  (1835 prinsip yang berlaku bagi suatu negara hukum, yaitu
1. Prinsip supremacy of law
2. Prinsip equality before t
3. Prinsip the constitution based on individual rights.
Menurut  Julius  Stahl,  konsep  Negara  Hukum  yang  disebutnya
dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang
4. Peradilan tata usaha Negara.
Sedangkan  menurut  Jimly 16
terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yaitu :
1. Adanya  jaminan  persamaan  dan  kesejahteraan  dalam kehidupan bersama;
2. Adanya  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya  aturan  yang  mengikat  dan  dijadikan  sumber  rujukan bersama;
4. Adanya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu;
5. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap
14 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 295.
15 Astim Riyanto, Teori Konstitusi (Bandung : Yapemd
16 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dalam Pilar Konpress, 2005) hlm. 229-300.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
syarat  bukan  hanya  secara  formal,  melainkan  dapat dipertahankan  berhadapan dengan ide hukum. 14
Albert  Venn  Dicey  (1835-1922)  mengemukakan  adanya  tiga prinsip yang berlaku bagi suatu negara hukum, yaitu 15 :
Prinsip supremacy of law
Prinsip equality before the law
Prinsip the constitution based on individual rights.
Menurut  Julius  Stahl,  konsep  Negara  Hukum  yang  disebutnya itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
Perlindungan hak asasi manusia.
Pembagian kekuasaan.
erdasarkan undang-undang.
Peradilan tata usaha Negara.
16 ,  terdapat  sebelas  prinip  pokok  yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yaitu :
Adanya  jaminan  persamaan  dan  kesejahteraan  dalam
dan  penghormatan  terhadap  perbedaan
uran  yang  mengikat  dan  dijadikan  sumber  rujukan
Adanya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu;
Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap HAM;

## Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern
(Bandung : Yapemdo, 2006), hlm. 256. Hukum Tata Negara Dalam Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta :
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021

## 6. Adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan  pembagian  kekuasaan  disertai  mekanisme  penyelesaian sengketa  ketatanegaraan  antara  lembaga  negara,  baik  secara vertical maupun horizontal;
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
8. Adanya  lembaga  peradilan  yang  dibentuk  khusus  untuk menjamin  keadilan  bagi  warga  negara  yang  dirugikan  akiabat putusan atau kebijkan pemerintah;
9. Adanya  mekanisme    judicial  revi menghadap  norma-norma  ketentuan  legislatif,  baik  yang ditetapkan oleh lembaga legislative maupun eksekutif; dan
10.Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang mengatur jaminan pelaksaan prinsip
11.Adanya  pengakuan  terhadap  asas  legalitas  atau    due  process of law  dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.
C. Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Setelah dilakukannya  amademen terhadap  Undang (UUD)  1945,  struktur  kelembagaan perubahan. Pasca perubahan ke-empat terdapat delapan lembaga negara yang setingkat, yaitu:
1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat
____________________________________________________________________
Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |33
Adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan  pembagian  kekuasaan  disertai  mekanisme  penyelesaian sengketa  ketatanegaraan  antara  lembaga  negara,  baik  secara vertical maupun horizontal;
Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan
Adanya  lembaga  peradilan  yang  dibentuk  khusus  untuk menjamin  keadilan  bagi  warga  negara  yang  dirugikan  akiabat putusan atau kebijkan pemerintah;
Adanya  mekanisme    judicial  review  oleh  lembaga  peradilan norma  ketentuan  legislatif,  baik  yang ditetapkan oleh lembaga legislative maupun eksekutif; dan
Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksaan prinsip-prinsip diatas.
engakuan  terhadap  asas  legalitas  atau    due  process of law  dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Setelah dilakukannya  amademen terhadap  Undang-undang Dasar uktur  kelembagaan  negara  di  Indonesia  mengalami empat terdapat delapan lembaga negara
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Majelis Permusyawaratan Rakyat
________________________________________________________________________________________
34| Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Agung
7. Mahkamah Konstisusi
8. Komisi Yudisial
Adapun  beberapa  lembaga independen,  yang  dasar  pembentukannya dalam UUD 1945 adalah:
1. Komisi Pemilihan Umum
2. Tentara  Nasional  Indonesia POLRI)
3. Bank Indonesia
4. Kejaksaan Agung.
Selain  lembaga  independen lembaga khusus yang tidak diatur dalam
1. Komnas HAM
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Komisi Ombudsmen
4. Komisi  Pemeriksa  Kekayaan telah dilebur menjadi satu
5. Komisi Pengawas Persaingan
6. Komisi  Kebenaran  dan dibatalkan oleh MK pada
Salah satu point penting dari lahirnya  Mahkamah  Konstitusi  dalam sebagai  lembaga  yang  berwenang
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021

## Badan Pemeriksa Keuangan
Presiden dan Wakil Presiden
lembaga-lembaga  lain  yang  bersifat pembentukannya  merujuk  pada  bunyi  pasal
Umum
Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  (TNI  &
independen  di  atas,  terdapat  beberapa  lembaga-
dalam UUD 1945, yaitu :

## Korupsi (KPK)
Kekayaan  Penyelenggara  Negara  (KPKPN),
satu dengan KPK pada tahun 2004.
Persaingan Usaha (KPPU)
Rekonsiliasi  (KKR),  UU  terkait  telah pada tahun 2006.
dari hasil amandemen UUD 1945 adalah dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia, berwenang  untuk  melaksanakan  fungsi  uji
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
konstitusionalitas.  Memperhatikan pascaterjadinya  beberapa  konflik  ketatane

## Mahkamah Konstitusi setidaknya didorong
1. Bertambahnya  jumlah ketentuan sebagai akibat potensi  sengketa  antar
banyak. Sementara itu telah supremasi  MPR  kepada ada  lagi  lembaga  tertinggi kekuasaan yang berwenang antarlembaga  negara.  Oleh yang netaral untuk menyelesaikan
2. Sebagai  konsekuensi  dari demokratios yang berdasarkan bahwa  suatu  keputusan dengan  ketentuan  hukum diperlukan  suatu  lembaga konstitusionalitas UU terhadap
3. Ada kasus aktual yang terjadi
pemakzulan ( impeachment
kursi  kepresidenannya  oleh tahun 2001. Kasus ini mengilhami mencari  cara  agar  ada proses  pemberhentian  Presiden
17 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Demokratis: Catatan Tiga Tahun Perjalanan Mahkamah Konsti Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006) hlm. 28.
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|35
Memperhatikan  kondisi  faktual  yang  terjadi ketatanegaraan,  gagasan  pembentukan didorong oleh tiga alasan 17 :
lembaga  negara  dan  bertambahnya akibat perubahan UUD 1945, menyebabkan antar  lemabaga  negara  menjadi  semakin telah terjadi perubahan paradigma dari kepada  supremasi  konstitusi,  sehingga  tidak tertinggi  negara  pemegang  supremasi
berwenang menyelesaikan sengketa
Oleh  karena  itu,  diperlukan  lembaga menyelesaikan sengketa tersebut.
dari  perwujudan  negara  hukum  yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukan keputusan  yang  demokratis  tidak  selalu  sesuai hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu, lembaga  yang  berwenang  menguji terhadap UUD.
terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu impeachment) Presiden Abdurahman Wahid dari oleh  MPR  pada  sidang  istimewa  MPR mengilhami tercetusnya pemikiran untuk mekanisme  hukum  yang  membingkai Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  yang
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis: Catatan Tiga Tahun Perjalanan Mahkamah Konstitusi 2003-2006, (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006) hlm. 28.
________________________________________________________________________________________
36| Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
tidak  didasarkan  atas disepakati  keperluan  akan berkewajiban menailai pelanggaran Presiden  dan/atau  Wakil Presiden dan/atau Wakil habis masa jabatannya.

## D. Bentuk dan Kewenangan Lembaga
Yang dimaksud dengan judicial review ilmu  hukum  yang  memberikan  kewenangan  kepada  badan  pengadilan umum,  atau  pengadilan  khusus,  ataupun  lembaga  khusus  untuk melakukan peninjauan ulang, dengan jalan menerapkan atau menafsirkan ketentuan  dan  semangat  dari  konstitusi,  sehingga  dari  hasil  peninjauan ulang  tersebut  dapat  menguatkan  atau  menyatakan  batal  atau membatalkan, atau menambah atau mengurangi terhadap suatu berbuat  atau  tidak  berbuat  dari  aparat  pemerintah  (eksekutif)  atau  dari pihak-pihak lainnya (termasuk parlemen).
Menurut  Mahfud  MD  secara  spesifik, pengujian  oleh  lembaga  yudikatif  tentang  konsistensi  UU  terhadap  UUD atau  peraturan  perundang-undangan  terhadap  peraturan  perundang undangan  yang  lebih  tinggi. 19 Esksistensi    lembaga penting  untuk  menjamin  tertibnya  pengaturan  dan  pelaksanaan  hukum agar  tidak  menimbulkan  kekacauan  pada  saat  diterapkan.  Hal  t sesuai dengan pendapat Kelsen tentang tujuan hukum, sebagaimana telah
18 Munair Fuady, Teori. Op. cit. hlm. 81.
19 .Mahfus MD.Membangun. Op. Cit.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
alasan  politis  semata.  Untuk  itu, akan  adanya  suatu  lembaga  yang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wakil  Presiden,  yang  dapat  menyebkan Presiden dapat diberhentikan sebelum
Bentuk dan Kewenangan Lembaga Judicial Review
judicial review adalah suatu pranata dalam ilmu  hukum  yang  memberikan  kewenangan  kepada  badan  pengadilan umum,  atau  pengadilan  khusus,  ataupun  lembaga  khusus  untuk melakukan peninjauan ulang, dengan jalan menerapkan atau menafsirkan ketentuan  dan  semangat  dari  konstitusi,  sehingga  dari  hasil  peninjauan ulang  tersebut  dapat  menguatkan  atau  menyatakan  batal  atau membatalkan, atau menambah atau mengurangi terhadap suatu tindakan berbuat  atau  tidak  berbuat  dari  aparat  pemerintah  (eksekutif)  atau  dari pihak lainnya (termasuk parlemen). 18
Menurut  Mahfud  MD  secara  spesifik, Judicial  review  adalah pengujian  oleh  lembaga  yudikatif  tentang  konsistensi  UU  terhadap  UUD
undangan  terhadap  peraturan  perundang-
Esksistensi    lembaga judicial  review  sangat penting  untuk  menjamin  tertibnya  pengaturan  dan  pelaksanaan  hukum agar  tidak  menimbulkan  kekacauan  pada  saat  diterapkan.  Hal  tersebut sesuai dengan pendapat Kelsen tentang tujuan hukum, sebagaimana telah
hlm. 81. Op. Cit. hlm. 37.
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
dikutif  oleh  Khuzaifah  Dimyati,  yaitu  untuk  mengurangi  kekacauan  dan kemajemukan menjadi kesatuan. 20
Di  Indonesia,  judicial  review  dilaksanakan  oleh  lembaga  yudikatif selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA)  dan  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  24  ayat  (2)  yaitu  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan    oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Adapun  kewenangan  Mahakamah  Agung  (MA)  dalam  bidang judicial review, diatur dalam Pasal 24 A perundang-undangan  di  bawah  undang undang”. Sedangkan tugas Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat  (1)  yaitu  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang-undang  terhadap  Undang kewenangan MK dan MA dirinci kembali di dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
(1) Dalam hal suatu Undang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2) Dalam  hal  suatu  Peraturan  Perundang
Undang-Undang  diduga  bertentangan  dengan  Undang Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
20 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum ____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|37
dikutif  oleh  Khuzaifah  Dimyati,  yaitu  untuk  mengurangi  kekacauan  dan
Di  Indonesia,  judicial  review  dilaksanakan  oleh  lembaga  yudikatif sana kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA)  dan  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  24  ayat  (2)  yaitu  “Kekuasaan  kehakiman  dilakukan    oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam ingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Adapun  kewenangan  Mahakamah  Agung  (MA)  dalam  bidang diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) yaitu “menguji peraturan undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang”. Sedangkan tugas Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat  (1)  yaitu  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,”.  Lebih  lanjut, kewenangan MK dan MA dirinci kembali di dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam  hal  suatu  Peraturan  Perundang-undangan  di  bawah
Undang  diduga  bertentangan  dengan  Undang- dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Teorisasi Hukum (Yogyakarta : Genta, 2010), hlm. 44.
________________________________________________________________________________________

## 38|
Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
Menurut  Jimly  selaku  mantan  ketua  Mahkamah  Konstitusi, sebagaimana  dikutif  Susanto  bahwa  dari  78  negara  yang  memiliki Mahakamah  Konstitusi,  terdapat  enam  pola  Mahkamah  Konstitusi  yang diterapkan  di  seluruh  dunia  yaitu  Pola  Au
Serikat,  Amerika  Latin,  dan  Pola  Supremasi  Parlementer  .  Dari  ke pola  Mahkamah  Konstitusi,  Indonesia  menerapakan  pola  seperti  Austria yang  membentuk  suatu  Mahkamah  Konstitusi  sendiri  di  samping Mahkamah Agung. 21
Dalam  ilmu  hukum  dikenal  dua  macam sebagai berikut 22 :
1. Judicial review dalam bidang pengadilan, yang berarti dari badan pengadilan tertinggi terhadap putusan pengadilan yang  lebih  rendah  dengan  alasan
terbatas, seperti adanya barang bukti baru kesalahan  berat  ketika  hakim  rendahan  memutus  perkara tersebut.  Di  Indonesia  kewenangan  seperti  ini  berada  di tangan MA dengan sebutan Peninjauan Kembali (PK)
2. Dalam  bidang  hukum  konstitusi,  kewenangan  lembaga pengadilan  tertinggi  untuk  membatalkan  putusan  badan legislatif dan atau eksekutif. Pengertian inilah yang digunakan di Indonesia, dan kewenangan seperti ini  berada  ditangan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah Agung.
21 Agung Susanto, Hukum Acara Perkara Konstitusi 2006), hlm. 77.
22 Munir Fuady, Teori Negara Hukum _______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Menurut  Jimly  selaku  mantan  ketua  Mahkamah  Konstitusi, sebagaimana  dikutif  Susanto  bahwa  dari  78  negara  yang  memiliki Mahakamah  Konstitusi,  terdapat  enam  pola  Mahkamah  Konstitusi  yang diterapkan  di  seluruh  dunia  yaitu  Pola  Austria,  Perancis,  Belgia,  Amerika Serikat,  Amerika  Latin,  dan  Pola  Supremasi  Parlementer  .  Dari  ke-enam pola  Mahkamah  Konstitusi,  Indonesia  menerapakan  pola  seperti  Austria yang  membentuk  suatu  Mahkamah  Konstitusi  sendiri  di  samping
lmu  hukum  dikenal  dua  macam judicial  review,  yaitu
dalam bidang pengadilan, yang berarti review dari badan pengadilan tertinggi terhadap putusan pengadilan yang  lebih  rendah  dengan  alasan-alasan  yang  sangat rti adanya barang bukti baru (novum) atau ada kesalahan  berat  ketika  hakim  rendahan  memutus  perkara tersebut.  Di  Indonesia  kewenangan  seperti  ini  berada  di tangan MA dengan sebutan Peninjauan Kembali (PK)
Dalam  bidang  hukum  konstitusi,  kewenangan  lembaga engadilan  tertinggi  untuk  membatalkan  putusan  badan legislatif dan atau eksekutif. Pengertian judicial review seperti inilah yang digunakan di Indonesia, dan kewenangan seperti ini  berada  ditangan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah
Hukum Acara Perkara Konstitusi (Bandung : Mandar Maju,
Teori Negara Hukum (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 82.
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Salah  satu  persyaratan  agar  suatu dilaksanakan adalah adanya “kasus dan sengketa” Umumnya,  agar  kewenangan judicial  review memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Persyaratan Standing/Legal Standing
2. Persyaratan di Luar Persoalan Politik
3. Persyaratan Kematangan Perkara
4. Persyaratan Kelanjutan Kelangsungan Kerugian
Adapun  yang  merupakan  persyaratan  yang  bersifat  teknikal  yuridis bagi suatu permohonan judicial review
1. Harus  ada  suatu  perbuatan,  kebijakan,  produk  hukum (seperti  undang-undang),  bahkan  termasuk  juga  tindakan tidak berbuat.
2. Perbuatan  (termasuk  tidak  berbuat),  kebijakan  atau  produk hukum tersebut bertentangan dengan kons
3. Adanya kerugian bagi pihak pemohon
4. Adanya nexus  (hubungan  sebab  akibat)  antara  perbuatan,
kebijakan, atau produk hukum di satu pihak dengan kerugian di pihak lain. 23

## Kedudukan Perppu dalam Peraturan Perundang
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang dalam  peraturan  perundang-undangan  berada  pada  tingkatan  ke
23 Ibid. hlm. 95-96.
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|39
tan  agar  suatu judicial  review  dapat dilaksanakan adalah adanya “kasus dan sengketa” (case and controversy). judicial  review  dapat  dijalankan,  harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
Persyaratan Standing/Legal Standing
Persyaratan di Luar Persoalan Politik (Political Question)
Persyaratan Kematangan Perkara (Ripennes)
Persyaratan Kelanjutan Kelangsungan Kerugian (Mootness).
Adapun  yang  merupakan  persyaratan  yang  bersifat  teknikal  yuridis view tersebut adalah sebagai berikut:
Harus  ada  suatu  perbuatan,  kebijakan,  produk  hukum undang),  bahkan  termasuk  juga  tindakan
Perbuatan  (termasuk  tidak  berbuat),  kebijakan  atau  produk hukum tersebut bertentangan dengan konstitusi
Adanya kerugian bagi pihak pemohon judicial review
(hubungan  sebab  akibat)  antara  perbuatan, kebijakan, atau produk hukum di satu pihak dengan kerugian
Kedudukan Perppu dalam Peraturan Perundang-undangan
intah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  di undangan  berada  pada  tingkatan  ke-dua,
________________________________________________________________________________________

## 40|
Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
sejajar  dengan  undang-undang.  Hal  tersebut  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 yaitu:
(1) Jenis dan hirarki peraturan perundang
a.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah    Pengganti  Undang Undang;
d. Peraturan Pemerintah ;
e. Peraturan Presiden ;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kewenangan  untuk  membentuk  Perppu  berada  pada  presiden yaitu dalam hal kegentingan yang memaksa, hal ini berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, yaitu :
(1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden ber menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang.
(2) Peraturan  Pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika  tidak  mendapat  persetujuan,  maka  Peraturan  Pemerintah itu harus dicabut.
Mengingat bahwa undang-undang dasar tidak memiliki penjelasan secara  resmi,  maka  yang  dimaksud  dengan  kegentingan  yang  memaksa memungkinkan  munculnya  berbagai  macam terhadap kategori kegentingan memaksa.
_______________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
undang.  Hal  tersebut  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 yaitu:
Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang/Peraturan  Pemerintah    Pengganti  Undang-
d. Peraturan Pemerintah ;

## Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Kewenangan  untuk  membentuk  Perppu  berada  pada  presiden yaitu dalam hal kegentingan yang memaksa, hal ini berdasarkan Pasal 22
Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
Peraturan  Pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
Jika  tidak  mendapat  persetujuan,  maka  Peraturan  Pemerintah
undang dasar tidak memiliki penjelasan secara  resmi,  maka  yang  dimaksud  dengan  kegentingan  yang  memaksa memungkinkan  munculnya  berbagai  macam  interpretasi  atau  penafsiran terhadap kategori kegentingan memaksa.
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021

## E. Konstitusi, Judcial Review dan Teori Hirarki
Keberadaan  konstitusi  merupakan  sesuatu  yang  sangat  urgen  dan substansial dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan atas hukum dan  dilaksanakan  dengan  demokratis,  tidak  dapat  dibayangkan  suatu negara  jika  dibangun  dan  diselenggarakan  tanpa  sebuah  konstitusi  yang menjadi sebuah pedoman dalam penyelenggaraan negara. Tanpa adanya konstitusi  yang  mengatur  hubungan orang  yang  diperintah,  maka  pemerintah  akan  bebas  melaksanakan kehendaknya  sesuka  hati,  maka  dari  itu  diperlukan  sebuah  konstitusi dalam  sebuah  negara  yang  dibuat  oleh  rakyat  untuk  mengatur  penguasa atau  pemerintah,  sehingga  pemerintah  dapat  terkontrol  dalam menjalankan  pemerintahan.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Thomas Paine sebagaimana dikutif oleh Jimly, yang menyatakan not  the  act  of  a  government,  but  of  people  constituting  a  government, and a government without a constitution is power without right”.
UUD  1945  pertama  kali  disahkan  dan  berlaku  sebagai  konstitu negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  pada  tanggal  18  Agustus  1945,  yaitu  sehari  setelah  kemerdekaan negara  Republik  Indonesia  diproklamasikan  oleh  Seokarno  dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. 1945  berlaku  sebagai  hukum  dasar  dalam  penyelenggaraan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat, adil dan makmur. Di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami
24 Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara 2010) . hlm. 161. 25 Jimly.Konstitusi .Op.Cit. hlm. 32.
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|41

## dan Teori Hirarki
Keberadaan  konstitusi  merupakan  sesuatu  yang  sangat  urgen  dan substansial dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan atas hukum dan  dilaksanakan  dengan  demokratis,  tidak  dapat  dibayangkan  suatu diselenggarakan  tanpa  sebuah  konstitusi  yang menjadi sebuah pedoman dalam penyelenggaraan negara. Tanpa adanya konstitusi  yang  mengatur  hubungan-hubungan  antara  pemerintah  dan orang  yang  diperintah,  maka  pemerintah  akan  bebas  melaksanakan ka  hati,  maka  dari  itu  diperlukan  sebuah  konstitusi dalam  sebuah  negara  yang  dibuat  oleh  rakyat  untuk  mengatur  penguasa atau  pemerintah,  sehingga  pemerintah  dapat  terkontrol  dalam
Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Thomas imana dikutif oleh Jimly, yang menyatakan “a constitution is not  the  act  of  a  government,  but  of  people  constituting  a  government, and a government without a constitution is power without right”. 24
UUD  1945  pertama  kali  disahkan  dan  berlaku  sebagai  konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada  tanggal  18  Agustus  1945,  yaitu  sehari  setelah  kemerdekaan negara  Republik  Indonesia  diproklamasikan  oleh  Seokarno  dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. 25 Semenjak itulah UUD 1945  berlaku  sebagai  hukum  dasar  dalam  penyelenggaraan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat,
Di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta : Raja Grafindo,
________________________________________________________________________________________
42|
Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
bahwa  hukum  mempunyai  tiga  tujuan  pokok,  yait kepastian (certainty), dan kegunaan
Empat tujuan bernegara di Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam  alinea  IV  Pembukaan  UUD  1945.  Keempat  tujuan  itu  adalah  :  (i) melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh
Indonesia;  (ii)  memajukan  kesejahteraan  umum;  (iii)  mencerdaskan kehidupan  bangsa;  dan  (iv)  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial). Pada umumnya  dikatakan  bahwa  tujuan  (yang  sering  d cita)  bangsa  Indonesia  adalah  membentuk  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  pancasila. 27 Tujuan  bernegara  sebagaimana  dimaksud,  tidak akan  mungkin  tercapai  dengan  tanpa  adanya  konstitusi,  maka  dari  itu tujuan  bernegara  indoneisa  pun  diletakkan  dalam  pembukaan  konstitusi dasar.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 menjadi dasar utama negara dalam menjalankan negara dan sebagai induk dari  undang-undang  yang  berada  dibawahnya  serta  sebagai  kontrol.
Dalam  hal  keperingkatan  dan  perangkat/hukum,  berlaku  asas  hukum ( rechtsbeginsel) yaitu; lex supriori derogate legi inferiori yang  lebih  tinggi  jenjangya  mengalahkan  peraturan  yang  lebih rendah. 28 Setiap  peraturan  perundang disahkan  harus  tetap  memiliki  kaitan  konsistensi  dengan  peraturan perundang-undangan  sebelumnya  yang  berada  di  atasnya  agar  tetap berada dalam tatanan hirarki.
26 Jimly, Pengantar, Op.Cit hlm. 119.
27 Mahfud MD, Membangun Politik. Op. Cit
28 Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang 2009), hlm. 20.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
bahwa  hukum  mempunyai  tiga  tujuan  pokok,  yaitu  :  keadilan (justice),
dan kegunaan (utility). 26
Empat tujuan bernegara di Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam  alinea  IV  Pembukaan  UUD  1945.  Keempat  tujuan  itu  adalah  :  (i) melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia;  (ii)  memajukan  kesejahteraan  umum;  (iii)  mencerdaskan kehidupan  bangsa;  dan  (iv)  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial). Pada umumnya  dikatakan  bahwa  tujuan  (yang  sering  disamakan  dengan  cita- cita)  bangsa  Indonesia  adalah  membentuk  masyarakat  adil  dan  makmur
Tujuan  bernegara  sebagaimana  dimaksud,  tidak akan  mungkin  tercapai  dengan  tanpa  adanya  konstitusi,  maka  dari  itu diletakkan  dalam  pembukaan  konstitusi
undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 menjadi dasar utama negara dalam menjalankan negara dan sebagai induk undang  yang  berada  dibawahnya  serta  sebagai  kontrol.
katan  dan  perangkat/hukum,  berlaku  asas  hukum lex supriori derogate legi inferiori artinya peraturan yang  lebih  tinggi  jenjangya  mengalahkan  peraturan  yang  lebih
Setiap  peraturan  perundang-undangan  baru  yang  dibuat  dan kan  harus  tetap  memiliki  kaitan  konsistensi  dengan  peraturan undangan  sebelumnya  yang  berada  di  atasnya  agar  tetap
hlm. 119. Op. Cit . hlm, 17. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Bandung : Mandar Maju,
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Di  Indonesia  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  tatanan hirarki  peraturan  perundang-undangan  di 2011  pada  Pasal  7.  Terkait  dengan  fokus  bahasan  pegujian  Perppu  oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terhadap  UUD  1945,  permasalahan  ini  akan dielaborasi  menggunakan  teori  hirarki  peraturan  perundang penafsiran terhadap Perppu, dan konsep judicial review serta bagaimana awal kemunculunnya.
Berawal  dari  putusan  John  Marshall  selaku putusan  kasus  antara  Marbury  versus  Madison  yang  diajukan  ke Mahkamah  Agung (supreme  court)
yang  kemudian  diputus  pada  tahun  1803.  Dalam  putusannya,  John Marshall  tidak  hanya  memutus  soal  perkara  yang  diajukan  Marbury, melainkan juga membatalkan ketentuan yang terdapat dalam 1789  tentang  writ  of  madamus  karena  dianggap  bertentangan  dengan article III section 2 yang merupakan konstitusi dasar Amerika Serikat pada waktu  itu,  meskipun  pada  saat  yang  bersamaan  belum  ada  ketentuan yudisial review. John mengemukakan tiga alasan untuk mendasari dirinya melakukan judicial review yaitu: 29
a. Hakim  bersumpah  untuk  menjunjung  tinggi  konstitusi, sehingga  jika  ada  peraturan  yang  bertentangan  dengan konstitusi ia harus melakukan uji materi;
b. Konsitusi adalah the supreme law of the land ada pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar isi
the supreme law tidak dilangkahi;
29 Lihat Mahfud.Membangun Politik.
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |43
Di  Indonesia  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  tatanan undangan  diatur  dalam  UU  No.  12  tahun 2011  pada  Pasal  7.  Terkait  dengan  fokus  bahasan  pegujian  Perppu  oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terhadap  UUD  1945,  permasalahan  ini  akan dielaborasi  menggunakan  teori  hirarki  peraturan  perundang-undangan,
, dan konsep judicial review serta bagaimana
Berawal  dari  putusan  John  Marshall  selaku chief  justice  dalam putusan  kasus  antara  Marbury  versus  Madison  yang  diajukan  ke
(supreme  court)  Amerika  Serikat  pada  tahun  1801, yang  kemudian  diputus  pada  tahun  1803.  Dalam  putusannya,  John Marshall  tidak  hanya  memutus  soal  perkara  yang  diajukan  Marbury, melainkan juga membatalkan ketentuan yang terdapat dalam judiciary act karena  dianggap  bertentangan  dengan yang merupakan konstitusi dasar Amerika Serikat pada waktu  itu,  meskipun  pada  saat  yang  bersamaan  belum  ada  ketentuan yudisial review. John mengemukakan tiga alasan untuk mendasari dirinya
Hakim  bersumpah  untuk  menjunjung  tinggi  konstitusi, sehingga  jika  ada  peraturan  yang  bertentangan  dengan konstitusi ia harus melakukan uji materi;
the supreme law of the land sehingga harus dap peraturan yang di bawahnya agar isi
tidak dilangkahi;
Lihat Mahfud.Membangun Politik. Op. cit. hlm. 125-127.
________________________________________________________________________________________
44| Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
c. Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan  permintaan dipenuhi.
Apa yang dilakukan oleh John Marshall merupakan sejarah baru dunia  peradilan  di  dalam  bidang tersebut mendapat banyak pujian diantaranya decision, the most brilliant innovation, the single most important decision in American constitutional law.Kini,
Amerika  saja,  melainkan  telah  menjadi  inspirasi  dan  merambah  ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
Sehubungan dengan tindakan John Marshal yang melakukan review,  Alec  stone  sebagaimana  dikutif  ol hakim  di  Amerika  Serikat  bertanggung  jawab  untuk  mempertahankan integritas  hierarki  norma  hukum,  yang  berpuncak  pada  konstitusi,  dan, karena  secara  yuridis  undang-undang  berada  di  bawah  norma  konstitusi. Oleh  karena  itu,  kaidah-kaidah  konstitusi  harus  berlaku  terhadap  seluruh konflik  hukum  yang  terjadi  dengan  undang
judicial review dan merupakan pandangan terkenal dari Mahkamah Agung Amerika  Serikat  atas  perkara  Marbury  vs  Madison.  Akan  tetapi,  hakim (peradilan  umum)  negara-negara  Eropa  diberi  tugas  untuk  menegakkan hierarki peraturan perundangan, yang berpuncak kepada undang norma  legislatif  (seperti  di  Amerika).  Artinya,  undang penting  jika  suatu  peraturan  perundang dengannya  (seperti  peraturan  pemerintah,  keputusan,  peraturan perundang-udangan daerah, dan lain
30 Lihat : Jimly Asshiddiqie, Peradilan Konstitusi di 10 Negara 2012), hlm. 12-15.
_______________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan  permintaan judicial  review,  hal  itu  harus
Apa yang dilakukan oleh John Marshall merupakan sejarah baru bagi dunia  peradilan  di  dalam  bidang judicial  review,  sehingga  tindakan tersebut mendapat banyak pujian diantaranya disebut sebagai a landmark decision, the most brilliant innovation, the single most important decision
Kini, judicial review tidak hanya dilakukan di Amerika  saja,  melainkan  telah  menjadi  inspirasi  dan  merambah  ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
Sehubungan dengan tindakan John Marshal yang melakukan judicial Alec  stone  sebagaimana  dikutif  oleh  Jimly 30 ,  menyatakan  bahwa hakim  di  Amerika  Serikat  bertanggung  jawab  untuk  mempertahankan integritas  hierarki  norma  hukum,  yang  berpuncak  pada  konstitusi,  dan,
undang  berada  di  bawah  norma  konstitusi. kaidah  konstitusi  harus  berlaku  terhadap  seluruh konflik  hukum  yang  terjadi  dengan  undang-undang.Hal  ini  adalah  logika dan merupakan pandangan terkenal dari Mahkamah Agung Amerika  Serikat  atas  perkara  Marbury  vs  Madison.  Akan  tetapi,  hakim negara  Eropa  diberi  tugas  untuk  menegakkan hierarki peraturan perundangan, yang berpuncak kepada undang-undang, norma  legislatif  (seperti  di  Amerika).  Artinya,  undang-undang  berperan penting  jika  suatu  peraturan  perundang-undangan  bertentangan dengannya  (seperti  peraturan  pemerintah,  keputusan,  peraturan udangan daerah, dan lain-lain).
Peradilan Konstitusi di 10 Negara (Jakarta : Sinar Grafka,
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Jika  dicermati  tindakan  John  Marshal  dalam  melakukan review dan kemudian dikaitkan dengan pengertian konstitusi sebagaimana telah  dijelaskan  sebelumnya.  Maka,  putusan  John  Marshal  berlandaskan pada  konsitusi  sebagai  norma  hukum  dasar  suatu  negara  yang  berada pada  tingkatan  teratas  dalam  peraturan  perundang peraturan yang berada dibawahnya sudah tentu tidak boleh bertent dengannya.  Analisa  hukum  yang  mengungkapkan  karakter  dinamis  dari sistem  norma  dan  fungsi  norma  dasar,  juga  mengungkapkan  suatu kekhasan  lebih  lanjut  dari  hukum:  hukum  mengatur  pembentukannya sendiri  karena  suatu  norma  hukum  menetukan  cara  untuk  memb norma  hukum  yang  lain,  dan  juga,  sampai  derajat  tertentu,  mentukan  isi dari  norma  yang  lain  itu.  Karena,  norma  hukum  yang  satu  valid  lantaran dibuat  dengan  cara  yang  ditentukan  oleh  suatu  norma  hukum  yang  lain, dan norma hukum yang lain menjadi landasa yang disebut pertama. 31
Landasan  utama  yang  sangat  substansial  dilakukannya review adalah untuk menjaga konsistensi peraturan perundang yang lebih tinggi derajatnya dengan yang lebih rendah. Sebab jika terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan atau konsisten dengan yang  lebih  tinggi  derajatnya,  maka  undang konstitusional dan tidak valid. Norma yang tidak valid adalah norma yang secara hukum tidak berlaku dan tidak ada sama se undang dinyatakan valid maka undang undang-undang  tersebut  sesuai  dengan  konstitusi;  undang bisa  valid  jika  bertentangan  dengan  konstitusi
31 Hans Kelsen. Teori Umum. Op. Cit.
32 Ibid. hlm. 223. ____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|45
Jika  dicermati  tindakan  John  Marshal  dalam  melakukan judicial dan kemudian dikaitkan dengan pengertian konstitusi sebagaimana ijelaskan  sebelumnya.  Maka,  putusan  John  Marshal  berlandaskan pada  konsitusi  sebagai  norma  hukum  dasar  suatu  negara  yang  berada pada  tingkatan  teratas  dalam  peraturan  perundang-undangan,  maka peraturan yang berada dibawahnya sudah tentu tidak boleh bertentangan dengannya.  Analisa  hukum  yang  mengungkapkan  karakter  dinamis  dari sistem  norma  dan  fungsi  norma  dasar,  juga  mengungkapkan  suatu kekhasan  lebih  lanjut  dari  hukum:  hukum  mengatur  pembentukannya sendiri  karena  suatu  norma  hukum  menetukan  cara  untuk  membuat norma  hukum  yang  lain,  dan  juga,  sampai  derajat  tertentu,  mentukan  isi dari  norma  yang  lain  itu.  Karena,  norma  hukum  yang  satu  valid  lantaran dibuat  dengan  cara  yang  ditentukan  oleh  suatu  norma  hukum  yang  lain, dan norma hukum yang lain menjadi landasan validitas dari norma hukum
Landasan  utama  yang  sangat  substansial  dilakukannya judicial adalah untuk menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya dengan yang lebih rendah. Sebab jika terdapat undangan yang tidak sejalan atau konsisten dengan yang  lebih  tinggi  derajatnya,  maka  undang-undang  tersebut  tidak konstitusional dan tidak valid. Norma yang tidak valid adalah norma yang secara hukum tidak berlaku dan tidak ada sama sekali, jika suatu undang- undang dinyatakan valid maka undang-undang itu bisa valid hanya karena undang  tersebut  sesuai  dengan  konstitusi;  undang-undang  tidak bisa  valid  jika  bertentangan  dengan  konstitusi . 32 Lebih  jauh  menurut
Op. Cit. hlm. 179.
________________________________________________________________________________________
46| Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
Kelsen,  biasanya  suatu  undang-undang  dibatalkan  oleh  undang yang lain, menurut azas lex superior derogate priori;
undang  dibatalkan  oleh  peraturan  hukum  kebiasaan  yang  bertentangan dengannya.
Pentingnya  menjaga  konsistensi  terhadap  peraturan  perundang undangan  dengan  menjadikan  konsitusi  sebagai  tolak  ukur  yang  paling tinggi,  karena  mengingat  konstitusi  itu  sendiri  merupakan  kerangka masyarakat  hukum  suatu  negara  sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya,  yang  sudah  pasti  di  dalamnya  memuat  hal urgen,  diantaranya  mengenai  hak  azasi  manusia,  hak  dan  kewajiban ataupun  konsensus  antara  pemerintah  dengan  rakyat  dan  sebagainya.
Sehingga segala peraturan peraundang berupa norma hukum baru harus  tetap mendapat kontrol a terlebih  lagi  karena  mengingat  perubahan  setiap  produk  hukum  yang muncul  adalah  merupakan  hasil  konfigurasi  politik.  Sebagimana dinyatakan  oleh  Mahfud  MD,    perubahan  tersebut  tentunya  tidak  lepas dari unsur kepentingan politik, karena mengin produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan anggota-anggota  lembaga  yang  membuatnya. masyarakat  yang  diorganisasikan  secara  politik  karena  negara  ini merupakan  sebuah  komunitas  yang  dibentuk  oleh  suatu  tatanan  yang bersifat  memaksa,  dan  tatanan  pemaksa  ini  adalah  hukum. masyarakat itu menyadari arti politik itu sendiri, maka masyarakat tersebut
33 Mahfud, Membangun Politik. Op. Cit.
34 Hans Kelsen. Teori Umum. Op. Cit.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
undang  dibatalkan  oleh  undang-undang lex superior derogate priori; atau suatu undang- undang  dibatalkan  oleh  peraturan  hukum  kebiasaan  yang  bertentangan
Pentingnya  menjaga  konsistensi  terhadap  peraturan  perundang- ngan  dengan  menjadikan  konsitusi  sebagai  tolak  ukur  yang  paling tinggi,  karena  mengingat  konstitusi  itu  sendiri  merupakan  kerangka masyarakat  hukum  suatu  negara  sebagaimana  telah  disebutkan sebelumnya,  yang  sudah  pasti  di  dalamnya  memuat  hal-hal  yang  sangat urgen,  diantaranya  mengenai  hak  azasi  manusia,  hak  dan  kewajiban antara  pemerintah  dengan  rakyat  dan  sebagainya.
Sehingga segala peraturan peraundang-undangan yang timbul dibawahnya berupa norma hukum baru harus  tetap mendapat kontrol atau dikontrol, terlebih  lagi  karena  mengingat  perubahan  setiap  produk  hukum  yang muncul  adalah  merupakan  hasil  konfigurasi  politik.  Sebagimana dinyatakan  oleh  Mahfud  MD,    perubahan  tersebut  tentunya  tidak  lepas dari unsur kepentingan politik, karena mengingat bahwa hukum itu adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik anggota  lembaga  yang  membuatnya. 33 Negara  adalah  suatu masyarakat  yang  diorganisasikan  secara  politik  karena  negara  ini yang  dibentuk  oleh  suatu  tatanan  yang bersifat  memaksa,  dan  tatanan  pemaksa  ini  adalah  hukum. 34 Semakin masyarakat itu menyadari arti politik itu sendiri, maka masyarakat tersebut
. Cit. hlm. 37. Op. Cit. 273.
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
akan berhati-hati dalam mempergunakan instrument pemerintahan untuk melindungi dan mendahulukan kepentingannya.
Norma  yang  mengatur  penciptaan  norma  lain  berkedudukan  lebih tinggi, norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang disebut pertama itu  berkedudukan  lebih  rendah.  Tatanan  hukum  bukanlah  sebuah  sistem norma  terkoordinir  yang  berkedudukan  sama,  melainkan  sebuah  hierarki norma  hukum  dengan  berbagai  jenjang. konstitusi  mengenai  pembuatan  undang secara  efektif jika suatu organ  selain organ  legislatif diberi mandat untuk menguji apakah suatu undang-undang (hukum) sesuai atau  tidak dengan konstitusi,  dan  untuk  membatalkannya  jika hukum tersebut “tidak konstitusional”.

## Penafsiran Terhadap Perppu dan Kedudukannya
Sebagaimana  telah  diketahui,  bahwa adalah merupakan konstitusi dasar negara yang dijadikan pedoman dalam bernegara dan merupakan bentuk norma hukum tertinggi dari hukum yang lain  yang  berada  di  bawahnya.  Keberadaan  dan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  sebagagai  lembaga judicial telah  ditetapkan  oleh  UUD  1945,  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  24 ayat (2) dan 24 C ayat (1).
Terkait  dengan  permasalahan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi untuk  dapat  menguji  Peraturan  Pemerintahn  Pengganti  Und
35 C.F. Strong. Konstitusi. Op. Cit. hlm. 185.
36 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni.
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|47
hati dalam mempergunakan instrument pemerintahan untuk i dan mendahulukan kepentingannya. 35
Norma  yang  mengatur  penciptaan  norma  lain  berkedudukan  lebih tinggi, norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang disebut pertama itu  berkedudukan  lebih  rendah.  Tatanan  hukum  bukanlah  sebuah  sistem yang  berkedudukan  sama,  melainkan  sebuah  hierarki norma  hukum  dengan  berbagai  jenjang. 36 Penerapan  peraturan-peraturan konstitusi  mengenai  pembuatan  undang-undang  hanya  dapat  dijamin secara  efektif jika suatu organ  selain organ  legislatif diberi mandat untuk
undang (hukum) sesuai atau  tidak dengan konstitusi,  dan  untuk  membatalkannya  jika-menurut  pendapat  organ  ini- hukum tersebut “tidak konstitusional”.

## Penafsiran Terhadap Perppu dan Kedudukannya
Sebagaimana  telah  diketahui,  bahwa  Undang-Undang  Dasar  1945 adalah merupakan konstitusi dasar negara yang dijadikan pedoman dalam bernegara dan merupakan bentuk norma hukum tertinggi dari hukum yang
Keberadaan  dan  kewenangan  Mahkamah judicial  untuk  melakaukan  judicial  review telah  ditetapkan  oleh  UUD  1945,  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  24
Terkait  dengan  permasalahan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi untuk  dapat  menguji  Peraturan  Pemerintahn  Pengganti  Undang-Undang
hlm. 185. Hans Kelsen. Teori Hukum Murni. Op. Cit. hlm. 244.
________________________________________________________________________________________
48|
Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
(Perpu)  yang  ditetapkan  oleh  Presiden,  ketentuan  Perpu  diatur  dalam Pasal 22 UUD 1945 :
(1) Dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang undang.
(2) Peraturan  Pemerintah  itu  harus  me Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.
Berdasarkan  kewenagan  yang  dimiliki  oleh    Mahkamah  Konstitusi, secara  tekstual  MK  hanya  memiliki  kewena undang terhadap undang-undang dasar berdasar Pasal 24 C ayat (1), dan tidak memiliki kewenangan untuk menguji Perppu terhadap UUD. Namun, permasalahan ini tidak hanya cukup dilihat dari ketentuan tekstual semata, karena  mengingat  prinsip  peraturan  perundang dan sejalan dari atas sampai ke-bawah dan undang barometer  atau  tolak  ukur  utama  dari  semua  peraturan  perundang undangan  yang  berada  di  bawahnya.  Jika    seandainya    terdapat  perppu yang bertentangan dengan UUD, lalu kemudian tidak ada yang dapat dan berhak  mengujinya,  hal  tersebut  akan  menyebebabkan  terjadinya inkonsistensi  dalam  peraturan  perundang mengingat  bahwa  hukum  adalah  produk  politik  yang  tidak  pernah  ster dari  kepentingan  orang-orang  atau  lembaga  yang  membuatnya. Permasalahan ini ibarat dua sisi mata uang, disatu sisi kewenanangan MK hanya  disebutkan  menguji  undang dasar,  dan  disatu  sisi  undang-undang  dasar  adalah  peraturan yang paling tinggi derajatnya dan peraturan yang berada dibawahnya tidak boleh  bertentangan  dengannya,  termasuk  juga  perppu,  karena  perppu terletak  di  bawah  peringkat  undang
_______________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
(Perpu)  yang  ditetapkan  oleh  Presiden,  ketentuan  Perpu  diatur  dalam
Dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-
Peraturan  Pemerintah  itu  harus  mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu
Berdasarkan  kewenagan  yang  dimiliki  oleh    Mahkamah  Konstitusi, secara  tekstual  MK  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  menguji  undang- undang dasar berdasar Pasal 24 C ayat (1), dan tidak memiliki kewenangan untuk menguji Perppu terhadap UUD. Namun, permasalahan ini tidak hanya cukup dilihat dari ketentuan tekstual semata,
prinsip  peraturan  perundang-undangan  harus  searah bawah dan undang-undang dasar sebagai barometer  atau  tolak  ukur  utama  dari  semua  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  di  bawahnya.  Jika    seandainya    terdapat  perppu bertentangan dengan UUD, lalu kemudian tidak ada yang dapat dan berhak  mengujinya,  hal  tersebut  akan  menyebebabkan  terjadinya inkonsistensi  dalam  peraturan  perundang-undangan,  terlebih  lagi mengingat  bahwa  hukum  adalah  produk  politik  yang  tidak  pernah  steril orang  atau  lembaga  yang  membuatnya.
Permasalahan ini ibarat dua sisi mata uang, disatu sisi kewenanangan MK hanya  disebutkan  menguji  undang-undang  terhadap  undang-undang undang  dasar  adalah  peraturan-perundang yang paling tinggi derajatnya dan peraturan yang berada dibawahnya tidak boleh  bertentangan  dengannya,  termasuk  juga  perppu,  karena  perppu terletak  di  bawah  peringkat  undang-undang  dasar.  Mengenenai
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam

## keperingkatan hukum, terdapat sebuah teori huku
Stufenbau  des  Recht,  yangmenurut  Hans  Kelsen  yaitu  hukum  bersifat hierarkis,  artinya  hukum  itu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan yang lebih atas derajatnya. 37
Mengingat  secara  teori  bahwa  dalam  peraturan  perundang undangan  memiliki  peringkat,  dan  kita  sudah  mengkonstantasi  bahwa undang-undang  dasar  adalah  merupakan  peringkat  tertinggi  dari  semua peraturan  perundang-undangan,  maka  perlu  dilakukan  interpretasi terhadap  ketentuan  Pasal  24  C  ayat  (1)  UUD  1945  dan  ketentuan  Pasal 22 terkait dengan yang dimaksud kegentingan yang memaksa
Istilah  hal    ihwal  kegentingan  yang  memaksa  dan  darurat  di  sini tentu  tidak  boleh  dikacaukan  atau  diindentikkan  dengan  pengertian “keadaan bahaya” menurut ketentuan Pasal 12 UUD 1945 yaitu “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat ditetapkan  dengan  Undang-undang”.  Keadaan  darurat  atau  dalam  hal ihwal kegentingan yang memaksa di sini adalah keadaan yang ditafsirkan secara  subjektif  dari  sudut  pandang  Presiden/Pemeri karena : (i) Pemerintah sangat membutuhkan suatu undang tempat  menuangkan  sesuatu  kebijakan  yang  sangat  penting  dan mendesak  bagi  negara;  tetapi  di  lain  pihak  (ii)  waktu  atau  kesempatan yang  tersedia  untuk  mendapatkan  perse tidak mencukupi sebagaimana mestinya.
Polemik  seputar  kewenangan  MK  dalam  menguji  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), berawal dari putusan MK
37 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.
38 Jimly.Pengantar. Op. Cit. hlm. 167.
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |49
keperingkatan hukum, terdapat sebuah teori hukum yang dikenal dengan yangmenurut  Hans  Kelsen  yaitu  hukum  bersifat hierarkis,  artinya  hukum  itu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan
Mengingat  secara  teori  bahwa  dalam  peraturan  perundang- liki  peringkat,  dan  kita  sudah  mengkonstantasi  bahwa undang  dasar  adalah  merupakan  peringkat  tertinggi  dari  semua undangan,  maka  perlu  dilakukan  interpretasi terhadap  ketentuan  Pasal  24  C  ayat  (1)  UUD  1945  dan  ketentuan  Pasal
kegentingan yang memaksa.
Istilah  hal    ihwal  kegentingan  yang  memaksa  dan  darurat  di  sini tentu  tidak  boleh  dikacaukan  atau  diindentikkan  dengan  pengertian “keadaan bahaya” menurut ketentuan Pasal 12 UUD 1945 yaitu “Presiden enyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya undang”.  Keadaan  darurat  atau  dalam  hal ihwal kegentingan yang memaksa di sini adalah keadaan yang ditafsirkan secara  subjektif  dari  sudut  pandang  Presiden/Pemerintah,  di  satu  pihak karena : (i) Pemerintah sangat membutuhkan suatu undang-undang untuk tempat  menuangkan  sesuatu  kebijakan  yang  sangat  penting  dan mendesak  bagi  negara;  tetapi  di  lain  pihak  (ii)  waktu  atau  kesempatan yang  tersedia  untuk  mendapatkan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat tidak mencukupi sebagaimana mestinya. 38
Polemik  seputar  kewenangan  MK  dalam  menguji  Peraturan Undang (Perpu), berawal dari putusan MK
(Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.
________________________________________________________________________________________

## 50| Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
No.  138/  PUU-VII/  2009  tanggal    8    Februari    2010    atas Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  diajukan  oleh  Saor  Siagian,
SH,  dkk.  Dalam  amar  putusannya  MK  menyatakan
Pemohon  tidak  dapat  diterima,  dan  adapun  pertimbangan  hukum Mahkamah Konstitusi antara lain:
a. bahwa    UUD    membedakan    antara    Perppu    dengan    Peraturan Pemerintah    sebagaimana    dimaksud    Pasal    5    ayat    (2)    yang tujuannya    adalah    untuk
sebagaimana  mestinya.  Karena  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang    diatur  dalam  Bab  tentang  DPR  sedangkan    DPR adalah  pemegang  kekuasaan  untuk  membentuk  Undang maka  materi  Perpu  seharusnya  adalah  materi  yang  men diatur    dengan    Undang-Undang    dan    bukan    materi    yang melaksanakan    Undang-Undang    sebagaimana    dimaksud    oleh Pasal  5  ayat  (2)  UUD  1945  dan  materi  Perpu  juga  bukan  materi UUD.
b. bahwa    Perpu    melahirkan    norma    hukum    dan    sebagai    norma hukum  baru akan dapat menimbulkan:  (a)  status  hukum  baru, (b)  hubungan  hukum  baru,  dan    (c)  akibat  hukum  baru.  Norma hukum  tersebut  lahir  sejak  Perpu  disahkan  dan  nasib  dari  norma hukum    tersebut    tergantung    kepada    persetujuan    DPR    untuk menerima  atau  menolak  norma  hukum  Perpu,  namun  demikian sebelum  adanya  pendapat  DPR  untuk  menolak  atau  menyetujui Perpu,  norma  hukum  tersebut  adalah  sah  dan  berlaku  seperti Undang-Undang.  Oleh  karena  dapat  menimbulkan  norma  hukum yang  kekuatan  mengikatnya  sama  denga terhadap  norma  yang    terdapat  dalam  Perpu  tersebut  Mahkamah dapat    menguji    apakah    bertentangan      secara    materiil    dengan UUD 1945.
c. bahwa  Para  Pemohon  yang  berprofesi  sebagai  advokat  tidak dirugikan  hak  konstitusionalnya  ol Jika  pun  para  Pemohon mengalami  kerugian,  quod  non, maka kerugian  dimaksud  tidak  bersifat  spesifik  (khusus)  dan  aktual
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
VII/  2009  tanggal    8    Februari    2010    atas  Peraturan Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  diajukan  oleh  Saor  Siagian, SH,  dkk.  Dalam  amar  putusannya  MK  menyatakan  :  Permohonan  para Pemohon  tidak  dapat  diterima,  dan  adapun  pertimbangan  hukum
bahwa    UUD    membedakan    antara    Perppu    dengan    Peraturan Pemerintah    sebagaimana    dimaksud    Pasal    5    ayat    (2)    yang tujuannya    adalah    untuk    menjalankan    Undang-Undang sebagaimana  mestinya.  Karena  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang    diatur  dalam  Bab  tentang  DPR  sedangkan    DPR adalah  pemegang  kekuasaan  untuk  membentuk  Undang-Undang maka  materi  Perpu  seharusnya  adalah  materi  yang  menurut  UUD Undang    dan    bukan    materi    yang Undang    sebagaimana    dimaksud    oleh Pasal  5  ayat  (2)  UUD  1945  dan  materi  Perpu  juga  bukan  materi bahwa    Perpu    melahirkan    norma    hukum    dan    sebagai    norma aru akan dapat menimbulkan:  (a)  status  hukum  baru,
(b)  hubungan  hukum  baru,  dan    (c)  akibat  hukum  baru.  Norma hukum  tersebut  lahir  sejak  Perpu  disahkan  dan  nasib  dari  norma hukum    tersebut    tergantung    kepada    persetujuan    DPR    untuk lak  norma  hukum  Perpu,  namun  demikian sebelum  adanya  pendapat  DPR  untuk  menolak  atau  menyetujui Perpu,  norma  hukum  tersebut  adalah  sah  dan  berlaku  seperti Undang.  Oleh  karena  dapat  menimbulkan  norma  hukum yang  kekuatan  mengikatnya  sama  dengan  Undang-Undang  maka terhadap  norma  yang    terdapat  dalam  Perpu  tersebut  Mahkamah dapat    menguji    apakah    bertentangan      secara    materiil    dengan bahwa  Para  Pemohon  yang  berprofesi  sebagai  advokat  tidak dirugikan  hak  konstitusionalnya  oleh  berlakunya  Perpu  4/2009. Jika  pun  para  Pemohon mengalami  kerugian,  quod  non, maka kerugian  dimaksud  tidak  bersifat  spesifik  (khusus)  dan  aktual
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
atau  setidak-tidaknya  potensial  yang  menurut  penalaran  yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. bahwa    Tidak    ada    hubungan    sebab antara    kerugian    yang    didalilkan    oleh    para    Pemohon    dengan berlakunya  Perpu  4/2009  yang  dimohonkan  pengujian  dan  tidak terdapat  jaminan  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan quo,  kerugian  konstitusional  sebagaimana yang  didalilkan  tidak lagi terjadi
e. bahwa    tidak    terdapat    jaminan    bahwa    dengan    dikabulkannya permohonan  a  quo,  kerugian  konstitusional  sebagaimana  yang didalilkan tidak lagi terjadi. 39
Berdasarkan  huruf  b,  sebagaimana  ringkasan  putusan  di  atas, Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  berhak  untuk  menguji  Peraturan Perundang-Undangan  (Perpu)  terhadap  UUD  1945,  karena  munculnya perpu  telah  menimbulkan  akibat  hukum  sebagaimana  halnya  undang undang yaitu  (a)  status  hukum  baru, (b) hubungan hukum baru, dan  (c) akibat  hukum  baru.  Jadi,  materi  yang  terkandung  dalam  perpu  adalah materi  undang-undang,  dan  menjadikannya  sejajar  dengannya.Berbeda halnya  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  dibuat  untuk melaksanakan undang-undang.
Dalam  putusan  perkara  No.  138/  PUU hakim yang mempunyai alasan berbeda Mahfud  MD  dan  pendapat  berbeda Muhammad Alim, dengan pertimbangan antara lain :
a. Moh. Mahfud, MD
Perppu  dapat  diuji  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  penekanan pada  penafsiran  sosiologis  dan  teleologis.  Penekanan  pilihan  atas
39 Ringkasan Putusan MK No. 138/PUU
( http://www.djpp.depkumham.go.id/files/litigasi/Putusan%20PUU%20138
2009%20KPK.pdf ).
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|51
tidaknya  potensial  yang  menurut  penalaran  yang terjadi.
bahwa    Tidak    ada    hubungan    sebab-akibat    (causal    verband) antara    kerugian    yang    didalilkan    oleh    para    Pemohon    dengan berlakunya  Perpu  4/2009  yang  dimohonkan  pengujian  dan  tidak terdapat  jaminan  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  a quo,  kerugian  konstitusional  sebagaimana yang  didalilkan  tidak bahwa    tidak    terdapat    jaminan    bahwa    dengan    dikabulkannya permohonan  a  quo,  kerugian  konstitusional  sebagaimana  yang
uruf  b,  sebagaimana  ringkasan  putusan  di  atas, Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  berhak  untuk  menguji  Peraturan Undangan  (Perpu)  terhadap  UUD  1945,  karena  munculnya perpu  telah  menimbulkan  akibat  hukum  sebagaimana  halnya  undang- atus  hukum  baru, (b) hubungan hukum baru, dan  (c) akibat  hukum  baru.  Jadi,  materi  yang  terkandung  dalam  perpu  adalah undang,  dan  menjadikannya  sejajar  dengannya.Berbeda halnya  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  dibuat  untuk
Dalam  putusan  perkara  No.  138/  PUU-VII/  2009,  terdapat  satu hakim yang mempunyai alasan berbeda (concurring opinion), yaitu Moh.
Mahfud  MD  dan  pendapat  berbeda (dissenting  opinion),  yaitu
Muhammad Alim, dengan pertimbangan antara lain :
Perppu  dapat  diuji  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  penekanan pada  penafsiran  sosiologis  dan  teleologis.  Penekanan  pilihan  atas
Ringkasan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 http://www.djpp.depkumham.go.id/files/litigasi/Putusan%20PUU%20138-
________________________________________________________________________________________
52| Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
penafsiran    yang    demikian    memang    agak    mengesampingkan penafsiran    historis    dan    gramatik,    bahkan    keluar    dar intent  ketentuan  tentang  Perpu  sebagaimana  diatur  di  dalam Pasal    22    UUD    1945.    Hal    ini    perlu    dilakukan    justru    untuk melindungi  kepentingan  original  intent  pasal prinsip  lain  yang  juga  ada  di  dalam  U pandangan    ini    semata-mata    didasarkan    pada    prinsip    dalam menjaga  tegaknya  konstitusi  yakni  “tidak  boleh  satu  detik  pun ada  peraturan  perundang-undangan  yang  berpotensi  melanggar konstitusi    tanpa    bisa    diluruskan    atau    di yudisial.”

## b. Muhammad Alim
 Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945,  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang Tahun    2004      tentan menyebut, “Menguji undang
 jikalau  muatan  materi  Per diatur dalam undang-undang, atau materi muatan Perpu yang di luar    kewenangan    Presiden,    atau    jelas dengan  konstitusi,  misalnya  Presiden  mengeluarkan  Perp yang  berisi  atau  materinya  membekukan  atau  membubarkan DPR,  karena  bertentangan  dengan  Pasal  7C  UUD  1945,  maka Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pengujian  Perpu tersebut,    walaupun    belum    mendapat    persetujuan    atau penolakan    dari    DPR    dalam    persidangan    yang    berikutnya, apalagi kalau materi Perp tak ada DPR yang menyetujui atau menolak Perp
Apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Mahfud  M dalam  ringkasan  putusan,  terlihat  bertentangan  dengan  tulisannya  yang menyatakan  Perppu  tidak  bisa  dimintakan  uji  materi  kepada  lembaga yudisial sebab sebagai hukum darurat Perppu hanya diuji melalui review atau legislative review di DPR pada masa sidang berikutnya setelah
40 ibid. Ringkasan Putusan.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
penafsiran    yang    demikian    memang    agak    mengesampingkan penafsiran    historis    dan    gramatik,    bahkan    keluar    dari    original intent  ketentuan  tentang  Perpu  sebagaimana  diatur  di  dalam Pasal    22    UUD    1945.    Hal    ini    perlu    dilakukan    justru    untuk melindungi  kepentingan  original  intent  pasal-pasal  dan  prinsip- prinsip  lain  yang  juga  ada  di  dalam  UUD  1945.  Pilihan mata    didasarkan    pada    prinsip    dalam menjaga  tegaknya  konstitusi  yakni  “tidak  boleh  satu  detik  pun undangan  yang  berpotensi  melanggar konstitusi    tanpa    bisa    diluruskan    atau    diuji    melalui    pengujian
Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945,  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang  Nomor 4 Tahun    2004      tentang    Kekuasaan    Kehakiman    hanya menyebut, “Menguji undang-undang terhadap UUD.” jikalau  muatan  materi  Perpppu  bukan  muatan  yang  seharusnya undang, atau materi muatan Perpu yang di luar    kewenangan    Presiden,    atau    jelas-jelas    bertentangan dengan  konstitusi,  misalnya  Presiden  mengeluarkan  Perppu yang  berisi  atau  materinya  membekukan  atau  membubarkan DPR,  karena  bertentangan  dengan  Pasal  7C  UUD  1945,  maka Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pengujian  Perpu un    belum    mendapat    persetujuan    atau penolakan    dari    DPR    dalam    persidangan    yang    berikutnya,
ppu itu adalah pembubaran DPR sudah tak ada DPR yang menyetujui atau menolak Perppu tersebut. 40
Apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Mahfud  MD  di  atas  sebagaimana dalam  ringkasan  putusan,  terlihat  bertentangan  dengan  tulisannya  yang pu  tidak  bisa  dimintakan  uji  materi  kepada  lembaga yudisial sebab sebagai hukum darurat Perppu hanya diuji melalui political di DPR pada masa sidang berikutnya setelah
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
perppu  itu  diundangkan.  Memberikan  hak  uji  materi  perppu  kepada lembaga yudisial merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 41
Senada  dengan  pendapat  di  atas ringkasan  putusan,  menurut  Jimly  sebelum  adanya  putusan  tersebut, bagaimanapun  perppu  itu  sendiri  memang  merupakan  undang yang  dibentuk  dalam  dalam  keadaan  yang  darurat.  Segi  substansinya merupakan  undang-undang  dalam  arti  m yang terkandung di dalamnya adalah materi undang peraturan  pemerintah.  Jadi,  substansinya  adalah  substansi  undang undang,  tetapi  bentuk  formalnya  adalah  Peraturan  Pemerintah.Oleh karena  itu,  perppu  dianggap  sederajat  kedudukannya  dengan  undang undang  sehingga  materi  muatannya  sangat  mungkin  bertentangan  atau bersifat  mengubah  ketentuan  undang Bahkan,  jika  dicermati,  kesamaan  kedudukan  antara  Perppu  dengan undang-undang  dan  dianggap  sebagai  bentuk  undang perppu dapat diuji oleh MK, hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) UU No.12  tahun  2011,  yaitu  “Dalam  hal  suatu  Undang bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”
Menurut  logika  sederhana,  UUD  1945  yang  merupakan peraturan  perundang-undangan  tertinggi  yang  sudah  konstantasikan menjadi  barometer  atau  tolak  ukur  bagi  perturan  perundang yang  berada  dibawahnya,  maka  sep dibawahnya  tidak  boleh  bertentangan  dengannya,  termasuk  di  dalamnya
41 Mahfud Md. Membangun Politik. Op. Cit.
42 Jimly.Pengantar. Op. Cit. hlm. 169-170.
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|53
perppu  itu  diundangkan.  Memberikan  hak  uji  materi  perppu  kepada lembaga yudisial merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (2) dan
Senada  dengan  pendapat  di  atas  sebagaimana  halnya  dalam ringkasan  putusan,  menurut  Jimly  sebelum  adanya  putusan  tersebut, bagaimanapun  perppu  itu  sendiri  memang  merupakan  undang-undang yang  dibentuk  dalam  dalam  keadaan  yang  darurat.  Segi  substansinya
undang  dalam  arti  materiil,  sebab  substansi  norma yang terkandung di dalamnya adalah materi undang-undang bukan materi peraturan  pemerintah.  Jadi,  substansinya  adalah  substansi  undang- undang,  tetapi  bentuk  formalnya  adalah  Peraturan  Pemerintah.Oleh
p  sederajat  kedudukannya  dengan  undang- undang  sehingga  materi  muatannya  sangat  mungkin  bertentangan  atau bersifat  mengubah  ketentuan  undang-undang  yang  ada  sebelumnya. 42
Bahkan,  jika  dicermati,  kesamaan  kedudukan  antara  Perppu  dengan gap  sebagai  bentuk  undang-undang,  maka perppu dapat diuji oleh MK, hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) UU No.12  tahun  2011,  yaitu  “Dalam  hal  suatu  Undang-Undang  diduga
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia ngujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”
Menurut  logika  sederhana,  UUD  1945  yang  merupakan  bentuk tertinggi  yang  sudah  konstantasikan menjadi  barometer  atau  tolak  ukur  bagi  perturan  perundang-undangan ya,  maka  sepatutnya  peraturan  yang  terdapat dibawahnya  tidak  boleh  bertentangan  dengannya,  termasuk  di  dalamnya
Op. Cit. hlm. 104-105. 170.
________________________________________________________________________________________

## 54| Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
perppu.  Berdasarkan  UUD  1945,  tidak  ada  pernyataan  akan  siapa  yang berhak  menguji  perppu  telah  menunjukkan  bahwa  konstitusi  dasar  kita masih  lemah  disebabkan  masih  memberikan  kemungkinan  seorang pemerintah  untuk  melakukan  pelanggaran  terhadapnya  untuk  merubah undang-undang denga perppu sekalipun dinilainya dalam keadaan bahaya menurut perspektifnya yang kemudian dapat secara legal melanggar UUD. Perubahan  tersebut  tentunya  tidak  lepas  dari  unsur  kepentingan  politik, karena mengingat bahwa hukum itu adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan-kepentingan politik anggota membuatnya.
Jika  tidak  ada  kejelasan  aka perppu,  sama  saja  halnya  dengan  melegalkan  pemerintah  bertindak sewenang-wenang untuk melanggar konstitusi dasar melalui perppu, dan tidak ada lagi upaya yang dapat ditempuh bagi orang hak  konstitusionalnya  dilanggar,  maka  salah  satu menghadapinya  adalah  memohon  perlindungan  kepada  Tuhan.  Hal  ini senada menurut pendapat John Lock dalam hal tindak criminal yang hanya kuat menjerat rakyat namun tidak kuat menjerat sang penguasa. Menurut John  Lock,  sebagaimana  dikutif  oleh  Dennis.  F.  Thompson  menyatakan “bila  para  pejabat  bertindak  berlawanan  dengan  kepercayaan  yang diberikan,  tradisi  liberal  menawarkan  kepada  warga  pengikutnya  bantuan terakhir dengan naik banding dengan “naik banding ke sur
Sekilas,  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Mahfud  MD  dkk  serupa dengan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  John  Marshall  pada  tahun  1803, yakni  suatu  penemuan  baru  dalam  bidang  hukum  tata  negara,  terlepas
43 Dennis F.Thompson. Etika Politik Pejabat Negara 2002), hlm. 90.
_______________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
perppu.  Berdasarkan  UUD  1945,  tidak  ada  pernyataan  akan  siapa  yang berhak  menguji  perppu  telah  menunjukkan  bahwa  konstitusi  dasar  kita ah  disebabkan  masih  memberikan  kemungkinan  seorang pemerintah  untuk  melakukan  pelanggaran  terhadapnya  untuk  merubah undang denga perppu sekalipun dinilainya dalam keadaan bahaya menurut perspektifnya yang kemudian dapat secara legal melanggar UUD. erubahan  tersebut  tentunya  tidak  lepas  dari  unsur  kepentingan  politik, karena mengingat bahwa hukum itu adalah produk politik yang pasti tidak kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang
Jika  tidak  ada  kejelasan  akan  siapa  yang  berhak  untuk  menguji perppu,  sama  saja  halnya  dengan  melegalkan  pemerintah  bertindak wenang untuk melanggar konstitusi dasar melalui perppu, dan tidak ada lagi upaya yang dapat ditempuh bagi orang-orang yang merasa ya  dilanggar,  maka  salah  satu-satunya  cara  untuk menghadapinya  adalah  memohon  perlindungan  kepada  Tuhan.  Hal  ini senada menurut pendapat John Lock dalam hal tindak criminal yang hanya kuat menjerat rakyat namun tidak kuat menjerat sang penguasa. Menurut hn  Lock,  sebagaimana  dikutif  oleh  Dennis.  F.  Thompson  menyatakan “bila  para  pejabat  bertindak  berlawanan  dengan  kepercayaan  yang diberikan,  tradisi  liberal  menawarkan  kepada  warga  pengikutnya  bantuan terakhir dengan naik banding dengan “naik banding ke surga””. 43
Sekilas,  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  Mahfud  MD  dkk  serupa dengan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  John  Marshall  pada  tahun  1803, yakni  suatu  penemuan  baru  dalam  bidang  hukum  tata  negara,  terlepas
Etika Politik Pejabat Negara (Jakarta : Obor Indonesia,
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
dari  kontroversi  sikap  yang  diambil  oleh  MK  tersebut. menyatakan  bahwa  MK  berwenang  menguji  Perpu  adalah  perkembangan baru yang positif dalam hukum ketatanegaraan Indonesia yang tidak saja mengikat  para  pihak,  akan  tetapi  menjadi  jurisprudensi  dalam  hukum ketatanegaran  di  Indonesia.  Dengan  put penyalahgunaan kekuasaan melalui Perppu dan kelemahan sistemik dalam UUD  1945  dalam  mengawasi  produk  Presiden  tersebut  menjadi terantisipasi  yang  dengan  sendirinya  pula  akan  lebih  memberikan perlindungan hukum bagi para pencari k
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlu  diadakannya  tinjauan  terhadap keberadaan  perppu  di  dalam  hirarki  peraturan  perundang penyusunan  perppu,  hal  ini  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadinya inkonsistensi  dalam  hiarki  peraturan  perundang memunculkan undang-undang yang tidak konstitusional, dan jika dianggap tidak  konstitusional  maka  peraturan  tersebut  harus  dapat  diuji  selama berada  di  dalam  tatanan  hirarki  peraturan  perundang tersebut  hanya  dapat  dilakukan  oleh  sebuah  organ  atau  lembaga  negara yang disebut sebagai pengadilan konstitusi untuk melakukan pengawasan kekonstitusionalan suatu undang-undang yang disebut
Jika  memang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang (Perppu)  diinginkan/dikehendaki  untuk  tidak  dapat  diuji,  maka  sebaiknya perppu  diatur  tersendiri  secara  terpisah  dengan  tegas  dalam  suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menempatkannya dalam  tatanan  hirarki  peraturan  perundang
44 Manunggal K Wardaya. Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK Konstitusi, Vol 7, Nomor 2, April 2010)
45 Lihat : Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum .
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |55
dari  kontroversi  sikap  yang  diambil  oleh  MK  tersebut.  Putusan  MK  yang menyatakan  bahwa  MK  berwenang  menguji  Perpu  adalah  perkembangan baru yang positif dalam hukum ketatanegaraan Indonesia yang tidak saja mengikat  para  pihak,  akan  tetapi  menjadi  jurisprudensi  dalam  hukum ketatanegaran  di  Indonesia.  Dengan  putusan  tersebut,  kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan melalui Perppu dan kelemahan sistemik dalam UUD  1945  dalam  mengawasi  produk  Presiden  tersebut  menjadi terantisipasi  yang  dengan  sendirinya  pula  akan  lebih  memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan. 44
Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlu  diadakannya  tinjauan  terhadap keberadaan  perppu  di  dalam  hirarki  peraturan  perundang-undangan  dan penyusunan  perppu,  hal  ini  untuk  menjaga  agar  tidak  terjadinya inkonsistensi  dalam  hiarki  peraturan  perundang-undangan  sehingga  tidak undang yang tidak konstitusional, dan jika dianggap tidak  konstitusional  maka  peraturan  tersebut  harus  dapat  diuji  selama berada  di  dalam  tatanan  hirarki  peraturan  perundang-undangan.  Hal n  oleh  sebuah  organ  atau  lembaga  negara yang disebut sebagai pengadilan konstitusi untuk melakukan pengawasan
undang yang disebut judicial review. 45
Jika  memang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang /dikehendaki  untuk  tidak  dapat  diuji,  maka  sebaiknya perppu  diatur  tersendiri  secara  terpisah  dengan  tegas  dalam  suatu undangan dengan tidak menempatkannya dalam  tatanan  hirarki  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  tidak
Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK (Jurnal
Lihat : Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum . Op. Cit. hlm. 225.
________________________________________________________________________________________

## 56| Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
memberikan  ruang  multi  tafsir  terhadap  keberadaannya  bagi  kalangan terkait.  Terlebih  lagi  kelemahan  di  dalam  tatanan  hirarki  peraturan perundang-undangan, sebagaimana kini terdapat di dalam Pasal 7 UU No. 12  Tahun  2011  sebagaimana  telah  disebutkan,  perppu  ber peringkat ke-tiga sejajar dengan undang (/) yang lumrah diartikan “atau” yang menunjukkan bahwa antara undang undang  dan  perppu  pada  dasarnya  adalah  sama peraturan  perundang-undangan.  Coba  bandi Huruf  (g)  yang  terdapat  pada  Pasal  7  UU  No.  12  Tahun  2011  yaitu “Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota”,  tanda  yang  terdapat  dalam ketentuan tersebut yaitu garis miring (/), menunjukkan bahwa antara Perda Kabupaten  dan  Kota  adalah  sama  der dilakukan  pengujian  terhadapnya.  Bila  dianalogikan  dengan  ketentuan Huruf  (c)  yaitu  “Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah    Pengganti Undang-Undang”,  maka  seharusnya  ketentuan  pada  pada  huruf  (c)  ini harus  diartikan  sama  dengan  ketentuan  huruf  (g),  karena  penggunaan lambang  yang  dipakai  adalah  sama.  Penggunaan  tanda  atau  lambang dalam  ketentuan  peraturan  perundang perhatian  dan  dikaji  ulang,  dan  harus  digunakan  secara  proporsi  guna mencapai keprofesionalan, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran yang saling kontradiktif.

## G.Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  dari  di  atas  sebagaimana  telah dijelaskan,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  fokus  bahasan  mengenai Kewanangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menguji  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu),  yaitu:
_______________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
berikan  ruang  multi  tafsir  terhadap  keberadaannya  bagi  kalangan terkait.  Terlebih  lagi  kelemahan  di  dalam  tatanan  hirarki  peraturan undangan, sebagaimana kini terdapat di dalam Pasal 7 UU No.
12  Tahun  2011  sebagaimana  telah  disebutkan,  perppu  berada  pada tiga sejajar dengan undang-undang dan diselingi oleh tanda
(/) yang lumrah diartikan “atau” yang menunjukkan bahwa antara undang- undang  dan  perppu  pada  dasarnya  adalah  sama-sama  merupakan  suatu undangan.  Coba  bandingkan  dengan  ketentuan Huruf  (g)  yang  terdapat  pada  Pasal  7  UU  No.  12  Tahun  2011  yaitu “Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota”,  tanda  yang  terdapat  dalam ketentuan tersebut yaitu garis miring (/), menunjukkan bahwa antara Perda Kabupaten  dan  Kota  adalah  sama  derajatnya  atau  setingkat  dan  dapat dilakukan  pengujian  terhadapnya.  Bila  dianalogikan  dengan  ketentuan
Undang/Peraturan  Pemerintah    Pengganti Undang”,  maka  seharusnya  ketentuan  pada  pada  huruf  (c)  ini n  ketentuan  huruf  (g),  karena  penggunaan lambang  yang  dipakai  adalah  sama.  Penggunaan  tanda  atau  lambang dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perlu  mendapat perhatian  dan  dikaji  ulang,  dan  harus  digunakan  secara  proporsi  guna
an, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam
Berdasarkan  uraian  pembahasan  dari  di  atas  sebagaimana  telah dijelaskan,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  fokus  bahasan  mengenai
Konstitusi  dalam  menguji  Peraturan  Pemerintah undang (Perppu),  yaitu:
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam
Jika hanya berdasarkan kepada teks Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  maka  MK  tidak diperkenankan  untuk  menguji  Perppu  terh
Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menguji Perppu terhdap UUD 1945, jika Perppu  dinyatakan  sama  kedudukannya  dengan  undang menciptakan  norma  hukum  baru,  yang  menurut  teori  peraturan perundang-undangan  harus  tetap  berada  pada  t menjalin  konsistensi  antara  peraturan  perundang tinggi  derajatnya  dengan  yang  lebih  rendah,  karena  mengingat  konstitusi adalah merupakan hukum dasar suatu negara yang memuat permasalahan yang  sangat  substansial  bagi  kelangsungan  negara  dan  menjadi  sumber atau  rujukan  bagi  peraturan  yang  berada  dibawahnya,  maka  peraturan yang  berada  dibawahnya  harus  sesuai  dengannya,  termasuk  Peppu  yang harus  sesuai  dengan  UUD  1945,  sebab  pembentukan  atau  perubahan suatu  peraturan  tidak  pernah  steril  dari  kepentingan  politik  golongan tertentu.  Untuk  itu  semua  peraturan  yang  berada  di  bawah  konstitusi harus  dapat  diuji  untuk  menjamin  konsistensi  perundang suatu  lembaga,  sebab  peraturan  yang  tidak  konsisten  adalah  tidak konstitusional  dan  tidak  dapat  diberlakukan.  Sebagaimana  halnya sejarah judicial  review  muncul,  pada  saat  yang  bersamaan  tidak  terdapat ketentuan untuk melakukan hal tersebut, maka MK juga dapat melakukan pengujian  Perppu  terhadap  UUD  1945    dalam  rangka  meng menegakkan  konstitusi  serta  sebagai  temuan  baru  dalam  hukum ketatanegaraan  Indonesia.  Terlebih  lagi  penggunaan  tanda  atau  lambang dengan  garis  miring  (/)  tidak  dapat  digunakan  secara  proporsional  dan professional serta dapat memunculkan penafsiran
____________________________________________________________________ Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
|57
Jika hanya berdasarkan kepada teks Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  maka  MK  tidak diperkenankan  untuk  menguji  Perppu  terhadap  UUD  1945.  Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menguji Perppu terhdap UUD 1945, jika Perppu  dinyatakan  sama  kedudukannya  dengan  undang-undang  yang menciptakan  norma  hukum  baru,  yang  menurut  teori  peraturan undangan  harus  tetap  berada  pada  tatanan  hirarkis  untuk menjalin  konsistensi  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  derajatnya  dengan  yang  lebih  rendah,  karena  mengingat  konstitusi adalah merupakan hukum dasar suatu negara yang memuat permasalahan i  kelangsungan  negara  dan  menjadi  sumber atau  rujukan  bagi  peraturan  yang  berada  dibawahnya,  maka  peraturan yang  berada  dibawahnya  harus  sesuai  dengannya,  termasuk  Peppu  yang harus  sesuai  dengan  UUD  1945,  sebab  pembentukan  atau  perubahan dak  pernah  steril  dari  kepentingan  politik  golongan tertentu.  Untuk  itu  semua  peraturan  yang  berada  di  bawah  konstitusi harus  dapat  diuji  untuk  menjamin  konsistensi  perundang-undangan  oleh suatu  lembaga,  sebab  peraturan  yang  tidak  konsisten  adalah  tidak nstitusional  dan  tidak  dapat  diberlakukan.  Sebagaimana  halnya sejarah muncul,  pada  saat  yang  bersamaan  tidak  terdapat ketentuan untuk melakukan hal tersebut, maka MK juga dapat melakukan pengujian  Perppu  terhadap  UUD  1945    dalam  rangka  mengawal  dan menegakkan  konstitusi  serta  sebagai  temuan  baru  dalam  hukum ketatanegaraan  Indonesia.  Terlebih  lagi  penggunaan  tanda  atau  lambang dengan  garis  miring  (/)  tidak  dapat  digunakan  secara  proporsional  dan professional serta dapat memunculkan penafsiran variatif atau multi tafsir
________________________________________________________________________________________

## 58|
Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..
serta  melahir    kan  kontradiksi  antara  dua  pendapat  yang  berbeda, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie,  Jimly.  2005. Hukum  Tata  Negara  Dalam  Pilar
Demokrasi. Jakarta : Konpress
Asshiddiqie, Jimly. 2010. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia.
: Sinar Grafika.
Asshiddiqie,  Jimly.  2010. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara.
Raja Grafindo.
Asshiddiqie,  Jimly.2012. Peradilan Konstitusi di 10 Negara.
Grafika
Dimyati, Khuzaifah. 2010. Teorisasi Hukum.
Fuady,  Munir.  2009. Teori  Negara  Hukum  Modern.
Aditama.
Fuady,  Munir.  2010. Perbandingan  Ilmu  Hukum.
Aditama.
F. Thompson, Denis. 2002. Political Ethics and Public Office
Politik  Pejabat  Negara  (penerjemah:  Benyamin  Molan).  Jakarta  :
Yayasan Obor Indonesia.
Ismatullah, Dedi dkk. 2009. Hukum Tata Negara.
Juniarto. Selayang  Pandang  Sumber
Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta _______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
serta  melahir    kan  kontradiksi  antara  dua  pendapat  yang  berbeda, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

## Daftar Pustaka
Hukum  Tata  Negara  Dalam  Pilar-Pilar
Jakarta : Konpress
Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara.  Jakarta  : Peradilan Konstitusi di 10 Negara.Jakarta : Sinar Teorisasi Hukum.Yogyakarta : Genta. Teori  Negara  Hukum  Modern.Bandung  :  Refika
Perbandingan  Ilmu  Hukum.  Bandung  :  Refika
Political Ethics and Public Office dalam Etika
(penerjemah:  Benyamin  Molan).  Jakarta  :
Hukum Tata Negara. Bandung : Pustaka Setia.
Selayang  Pandang  Sumber-sumber  Hukum  Tata  Negara  di
ka Cipta
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021
Kelsen,  Hans.  2010. Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara  Hukum dalam The General Theory of State
Muttaqien).Bandung : Nusa Media.
Kelsen, Hans. 2010. Pure Theory of Law
Raisul Muttaqien).Bandung : Nusa Med
Kusnardi, Moh dkk. 1994. Ilmu Negara.
Lubis,  Solly.  2001. Ilmu  Pengetahuan  Perundang
Mandar Maju.
Magnis, Franz Suseno. 1999. Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern.Jakarta: Gramedia.
MD, Mahfud. 2011. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.
Jakarta : Raja Grafindo.
MD, Mahfud. 1998. Politik Hukum.
Strong.C.F. 2010. Modern Politcal Constitution
Politik  Moedern  (Pen:  Derta  Sri  Widow
Media.
Susanto,  Agung.  2006. Hukum  Acara  Perkara  Konstitusi.
Mandar Maju.
Raharjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum.
Riyanto, Astim. 2006. Teori Konstitusi.
Soehino. 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta : Liberty.
Jurnal Konstitusi, Volume 7, nomor 2, April 2010.
____________________________________________________________________ Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |59 Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara  Hukum The General Theory of State (Pen: Raisul Muttaqien).Bandung : Nusa Media.
Pure Theory of Law dalam Teori Hukum Murni (Pen:
Raisul Muttaqien).Bandung : Nusa Media Ilmu Negara. Jakarta : Gaya Media.
Ilmu  Pengetahuan  Perundang-undangan.  Bandung  :
Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.
Politik Hukum. Yogyakarta : LP3ES. Modern Politcal Constitution dalam Konstitusi-Konstitusi (Pen:  Derta  Sri  Widowatie).  Bandung  :  Nusa
Hukum  Acara  Perkara  Konstitusi.  Bandung  :
Ilmu Hukum. Bandung : Citra Adikarya, cet ke-vi.
Teori Konstitusi. Bandung : Yapemdo.
Yogyakarta : Liberty.
Jurnal Konstitusi, Volume 7, nomor 2, April 2010.
________________________________________________________________________________________
60| Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi..

## Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,
Yang  Demokratis:  Catatan  Tiga  Tahun  Perjalanan  Mahkamah Konstitusi  2003-2006.  Jakarta  :  Sekretariat  Jendral  d Kepaniteraan MK RI, 2006
Suripto.Makalah 2007. Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang
undang. Jakarta : Setneg
Undang Undang Dasar 1945
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, Menegakkan  Negara  Hukum Yang  Demokratis:  Catatan  Tiga  Tahun  Perjalanan  Mahkamah
Jakarta  :  Sekretariat  Jendral  dan
Wewenang Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-
_________________________________________________ POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 4 No.1Januari-Juni 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Hamid, Ihsan, ‘Black Campaign’, Detik FD <http://ihsan.org/blackcampaign> [accessed 2 December 2020] ———, Sistem Politik Indonesia (Mataram: FD Publishing, 2020) Hamid, Ihsan, and Rizky HK, ‘Analisis Partisipasi Politik Warga Pada Pilkada NTB Tahun 2018’, Politea : Jurnal Politik Islam
100
Hamid, Ihsan, and Agus Dedi Putrawan, ‘Politik Ormas’, in Society Di Lombok (Mataram: FD Publishing, 2020), pp. 54 Post, FD, ‘Pemilu Serentak Dijadwal Ulang’ (Mataram, 2 December 2020), p. 7
Wahyudi, Very, ‘Potret Buram Politik Indonesia’, in Publishing, 2020), III , 50–60
____________________________________________________________________
Nasrullah
Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. |61

## DAFTAR PUSTAKA
Detik FD, 2020 http://ihsan.org/blackcampaign> [accessed 2 December 2020] (Mataram: FD Publishing, 2020)
Hamid, Ihsan, and Rizky HK, ‘Analisis Partisipasi Politik Warga Pada Politea : Jurnal Politik Islam, 3.1 (2020), 1–
Hamid, Ihsan, and Agus Dedi Putrawan, ‘Politik Ormas’, in Dinamika Civil (Mataram: FD Publishing, 2020), pp. 54–70
Post, FD, ‘Pemilu Serentak Dijadwal Ulang’ (Mataram, 2 December 2020),
Wahyudi, Very, ‘Potret Buram Politik Indonesia’, in AICIO (Mataram: FD
________________________________________________________________________________________ 62| Nasrullah Kewenangan Mahkamah Konstitusi.. _______________________________________________

## POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 4 No.1Januari – Juni 2021