## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Penyuluhan Hukum Problematika Tanah dan Penyelesaiannya di Negeri Wotay Maluku Tengah
Novyta Uktolseja 1* , Jenny Kristiana Matuankotta 2 , Pieter Radjawane 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: * novytanovyta27@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx Dikirim: 12/02/2021 Direvisi: 24/02/2021 Dipublikasi: 26/02/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Legal Counseling; Soil Problems; Land Problem
Solving.
Introduction: Land is a vital object that is very important for the community to carry  out  all  activities  and  activities  in  support  of  community  survival  and development.
Purposes of Devotion: Providing education and legal understanding for the community  regarding  land  problems  and  their  solutions  so  that  land-related problems that often occur in the community can be resolved properly.
Method  of  Devotion: Performed  with  the  lecture  method  by  each  of  the presenters.  The  lecturer  is  given  time  to  deliver  the  material,  after  which  the participants are invited to ask a problem or question, which is then answered in turn by the speaker according to the problem being asked.
Results  of  the  Devotion: Legal  counseling  in  Negeri  Wotay  through  panel discussions  in  which  the  presenters  take  turns  delivering  the  material  then continued  with  questions  and  answers  between  the  presenters  and  the community, thus answering the lack of understanding of the community about the land law.

## Abstrak
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum;
Problematika Tanah; Penyelesaian Masalah Tanah.
Latar Belakang: Tanah merupakan objek vital yang sangat penting bagi masyarakat  guna  melangsungkan  semua  aktivitas dan  kegiatan  dalam menunjang kelangsungan hidup dan pembangunan masyarakat. Tujuan Pengabdian: Memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat  mengenai  problematika  tanah  dan  penyelesaiannya sehingga persoalan-persoalan menyangkut tanah yang seringkali terjadi dalam masyarakat tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
Metode Pengabdian: Dilakukan dengan metode ceramah oleh masing- masing  pemateri.  Penceramah  diberi  waktu  untuk  menyampaikan materinya, setelah itu di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.
Hasil/Temuan  Pengabdian: Penyuluhan  hukum  di  Negeri  Wotay melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara  bergiliran  kemudian  dilanjutkan  dengan  Tanya  jawab  antara pemateri  dan  masyarakat, sehingga  menjawab  minimnya  pemahaman masyarakat tentang hukum tanah tersebut.

## Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 40 – 45
E-ISSN: 2775-6203

## 1. Pendahuluan
Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat sekaligus sebagai objek utama dalam setiap kegiatan pembangunan. 1 Tanah ialah salah satu asset Negara yang sangat mendasar, sebab Negara dan  Bangsa hidup serta tumbuh di atas tanah. 2 Tanah tidak bisa terlepas dari seluruh aktivitas kehidupan manusia. Tanah meliputi pula seluruh  aspek  dalam  kehidupan  serta  penghidupannya.  Warga  Indonesia  memposisikan  tanah pada  kedudukan  yang  sangat  berarti,  sebab  tanah  menjadi  aspek  utama  dalam  kenaikan produktivitas agraria.
Melalui perkembangan globalisasi saat ini, tanah menjadi modal dasar pembangunan, yang mana  di  dalam  kehidupannya,  masyarakat  akan  menggantungkan  kehidupannya  dengan memanfaatkan tanah untuk kebutuhan hidup mereka. Apalagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan,  tidak  jarang  ditemukan  banyak  masyrakat  yang  memanfaatkan  lahan  kosong  duntuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi juga dalam jumlah yang besar, hasil dari bercocok tanam tersebut dapat diperjualbelikan kepada orang lain.
Secara umum, hukum tanah di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disingkat  UUPA)  yang merupakan  pelaksanaan  Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: 3
”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Tanah  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  kehidupan  masyarakat,  bahkan  bisa dikatakan bahwa  setiap aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah. Setiap masyarakat membutuhkan  tanah  bukan  saja  ketika  dia  masih  hidup,  tetapi  setelah  meninggal  dunia  pun masyarakat tersebut membutuhkan tanah.
Manusia  adalah  makhluk  sosial  (zoon  politicon)  dimana  mereka  saling  membutuhkan  satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik  yang  timbul  akibat  adanya  kepentingan  yang  berbeda-beda.  Dengan  timbulnya  konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. 4
Oleh  sebab  itu  tanah  sangat  diperlukan  oleh  semua  masyarakat,  namun  seringkali  dalam pemanfataan,  pengelolaan,  dan  penggunaan  tanah  tersebut  terkadang  menimbulkan  benturan kepentingan yang dapat memicu terjadinya konflik diantara masyarakat.
Benturan kepentingan yang memicu terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat akibat persoalan tanah itu pun sering terjadi dalam masyarakat Negeri Wotay Kecamatan TNS Kabupaten Maluku  Tengah,  oleh  karena  itulah,  masyarakat  Negeri  Wotay  perlu  pula  untuk  mendapatkan pemahaman  di  bidang  hukum  khususnya  berkaitan  dengan  problematika  tanah  dan  cara penyelesaiannya.
1 Yosia  Hetharie,  “Perjanjian  Nominee  Sebagai  Sarana  Penguasaan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Oleh  Warga  Negara Asing  (WNA)  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,”  SASI  25,  no.  1  (2019):  27–38, https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147, h. 27.
2 Liga Rahayu, “Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013),” (Universitas Riau, 2014), https://media.neliti.com/media/publications/31263-ID-problematika-penyelesaian-konflik-tanah-ulayat-masyarakat- adat-di-kabupaten-kamp.pdf, h. 2.
3 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 112.
4 Nurnaningsih  Amriani,  Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di  Pengadilan  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2011), h. 1.

## 2. Metode Pengabdian
Problematika  dan  persoalan  tanah  di  masyarakat  begitu  banyak  dan  beragam,  sehingga edukasi  dan  pemahaman  hukum  yang  baik  mengenai  tanah  itu  sendiri  perlu  diberikan  kepada masyarakat agar masyarakat pun memahami  tentang berbagai  macam regulasi pertanahan serta cara  penyelesaian  jika  terjadi  sengketa  tanah.  Untuk  itulah,  kegiatan  pengabdian  masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Negeri Wotay Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah.
Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu:
1) Bagian  Keperdataan  Fakultas  Hukum  Universitas  pattimura  melakukan  Melakukan komuniaksi dan koordinasi dengan Alumni yang ada di Maluku Tengah untuk kemudian melakukan koordinasi selanjutnya dengan pemerintah Negeri Wotay.
2) Menyiapkan  Materi  penyuluhan  berupa  powerpoint  untuk  dipresentasikan  dalam kegiatan penyuluhan hukum.
3) Penyuluhan  hukum  ini  juga  melibatkan  dua  (2)  orang  mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura  untuk  membantu  kegiatan  penyuluhan  hukum  dengan  menjadi master of ceremony.
4) Menyiapkan  lokasi  yang  akan  dipakai  untuk  kegiatan  penyuluhan  hukum  di  Negeri Wotay  dengan  dibantu  oleh  masyarakat.  Lokasi  yang  dipilih  adalah  Kantor  Negeri Wotay.
5) Melaksanakan  kegiatan  penyuluhan  hukum  di  Negeri  Wotay  melalui  Diskusi  secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Kegiatan  Penyuluhan  hukum  problematika  tanah  dan  penyelesaiannya  di  Negeri  Wotay Maluku  Tengah  merupakan  bagian  dari  program  pengabdian  kepada  masyarakat  Bagian Keperdataan  fakultas  Hukum  Universitas  Pattimura  Ambon  di  awal  Semester  Genap  Tahun Akademik 2020/2021.
Penyuluhan  hukum  problematika  tanah  dan  penyelesaiannya  di  Negeri  Wotay  Maluku Tengah diselenggarakan pada Tanggal 2 Februari 2021 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan sejumlah masyarakat Negeri Wotay Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah yang berjumlah 29 orang. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.  Kedua  orang  mahasiswa  ini  adalah  anak  negeri  dari  Kecamatan  TNS  yang  ditugaskan untuk memandu jalannya kegiatan penyuluhan hukum ini.

## Gambar 1.

## Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum di Negeri Wotay
Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pembukaan oleh Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura sekaligus memberikan cindera mata kepada pejabat Negeri Wotay. Setelah kegiatan pemberian cindera mata selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ini yaitu pemberian materi dengan tema “hak-hak keperdataan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum”  yang salah satunya yaitu membahas mengenai problematika tanah dan penyelesaiannya.
Masyarakat  Negeri  Wotay  menyambut  baik  kehadiran  tim  pengabdian  masyarakat  yang hadir untuk memberikan materi terkait dengan problematika tanah dan penyelesainnya. Meskipun dalam keadaan kondisi covid-19 yang melanda saat ini, namun antusias masyarakat untuk hadir dan mendengarkan  materi  yang  disampaikan  oleh  pemateri  sangat  baik.  Hal  ini  terbukti  dengan beberapa masyarakat yang kemudian ingin mengetahui lebih jauh sehingga mengajukan beberapa pertanyaan untuk kemudian didiskusikan dengan pemateri.

## Gambar 2
Masyarakat Yang Sedang Bertanya Kepada Pemateri
Adapun kegiatan penyuluhan ini disampaikan dalam bentuk diskusi secara panel, yang mana semua pemateri menyampaikan materinya masing-masing kemudian oleh moderator dibuka sesi Tanya jawab antara masyarakat Negeri Wotay dengan pemateri.

## Gambar 3.

## Pemateri Menyampaikan Materi
Mengakhiri  kegiatan  penyuluhan  hukum  di  Negeri  Wotay  tersebut,  bersama  dengan pemerintah Negeri Wotay, Tokoh Masyarakat dan tim pengabdian melakukan sesi foto bersama.

## 4. Kesimpulan
Program pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dengan tema “Hak-hak keperdataan  masyarakat  dalam  menjamin  kepastian  hukum”  di  Negeri  Wotay,  Kecamatan  TNS Kabupaten  Maluku  Tengah  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat khususnya  mengenai  persoalan-persoalan  atau  problematika  tanah  yang  banyak  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat  yang  tidak  jarang  menimbulkan  sengketa.  Oleh  karena  itu,  melalui penyuluhan hukum inilah, masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar mengenai hukum tanah dan cara penyelesainnya sehingga tidak sampai menimbulkan sengketa.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)
Kegiatan  Penyuluhan  Hukum  kepada  Masyarakat  Negeri  Wotay  ini  adalah  bagian  dari Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Bagian  Keperdataan  Fakultas  Hukum  Universitas Pattimura  Tahun  2021.  Kegiatan  ini  sudah  boleh  terlaksana  dengan  baik  karena  bantuan  dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Ibu Bupati yang ikut memfasilitasi kegiatan ini, Pejabat Negeri Wotay Tokoh Masyarakat dan segenap masyarakat Negeri Wotay,  Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

## Referensi
Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Hetharie,  Yosia.  “Perjanjian  Nominee  Sebagai  Sarana  Penguasaan  Hak  Milik  Atas  Tanah  Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” SASI 25, no. 1 (2019): 27–38. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147.
Rahayu, Liga. “Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
Tahun 2012-2013),.” Universitas Riau, 2014.
https://media.neliti.com/media/publications/31263-ID-problematika-penyelesaian- konflik-tanah-ulayat-masyarakat-adat-di-kabupaten-kamp.pdf.
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.