Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 196-203| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PENEGAKAN SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Ni Luh Sandiani, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia salah satunya yakni pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN. Maka dari itu, dibentuklah UU No. 5 /2014 tentang ASN dan PP No. 53 / 2010 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan  latar  belakang  ini,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  menguraikan  bagaimana  pengaturan disiplin ASN pada Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan UU No.5 / 2014 tentang ASN dan PP No. 53 /2010 tentang Disiplin PNS dan bagaimana penegakan sanksi hukum bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Denpasar.  Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  empiris. Penelitian ini dilakukan langsung di BKPSDM Kota Denpasar dengan melakukan wawancara terhadap Kasubid Disiplin  dan  Penghargaan  BKPSDM  Kota  Denpasar.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan kedisiplinan ASN di BKPSDM  sudah diatur secara jelas pada UU ASN dan PP No. 53 /2010 tentang Disiplin PNS,  dan  penegakan  sanksi  hukum  di  BKPSDM  bagi  ASN  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  juga berpedoman pada UU No. 5/2014 tentang ASN dan PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan perundang- undangan  tersebut  sudah  memiliki  aturan  yang  jelas.  Penyebab  masih  terjadinya  pelanggaran  disiplin  yang dilakukan oleh ASN yaitu ASN tidak memahami aturan, pimpinan tidak bersikap tegas, kurangnya pengawasan melekat (WASKAT), dan kurang memberikan apresiasi dan pujian terhadap bawahan.
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran Disiplin, Sanksi

## Abstract
One  of  the  problems  faced  by  the  Indonesian  bureaucracy  is  the  violation  of  discipline  by  Civil  Servants. Therefore,  Law  No.  5  of  2014  concerning  Civil  Servants  and  PP  No.  53/2010  concerning  Civil  Servant Discipline. Based on this background, this research was conducted with the aim of outlining how the discipline of Civil Servants in Denpasar City Government based on Law No.5 / 2014 concerning ASN and PP No. 53/2010 concerning  Discipline  of  Civil  Servants  and  how  to  enforce  legal  sanctions  for  Civil  Servants  who  commit disciplinary  violations  within  the  Denpasar  City  Government.  This  research  was  designed  using  an  empirical approach. This research was conducted directly at the Denpasar City BKPSDM by conducting interviews with the  Kasubid  Discipline  and  the  Denpasar  City  BKPSDM  Award.  The  results  of  this  study  indicated  that  the regulation of Civil Servant discipline in the BKPSDM is clearly regulated in the Civil Servant Law and PP No. 53/2010 concerning Discipline of Civil Servants, and enforcement of legal sanctions at the BKPSDM for ASN who commit violations of discipline are also guided by Law No. 5 of 2014 concerning ASN and PP No 53/2010 concerning  Discipline  of  Civil  Servants.  These  laws  and  regulations  already  have  clear  rules.  The  causes  of discipline  violations  committed  by  Civil  Servants  are  that  Civil  Servants  do  not  understand  the  rules,  the leadership  does  not  act  firmly,  lack  of  inherent  supervision  (WASKAT),  and  lack  of  appreciation  praise  for subordinates.
Keywords: State Civil Apparatus, Disciplinary Violations, Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang  mengenai  Aparatur  Sipil  Negara  (selanjutnya  disebut  ASN)  berlaku  sejak  tahun 2014,  yakni  diatur  dengan  UU  No.  5/2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (selanjutnya  disebut  UU ASN).  Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  tersebut  aturan  mengenai  Pegawai  Negeri  Sipil (selanjutnya  disebut  PNS)  diatur  dalam  UU  No.  8/1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  yang selanjutnya mengalami perubahan yakni UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 / 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti dengan UU ASN.
Seiring  dengan  berkembangnya  zaman,  ada  sejumlah  permasalahan  yang  dihadapi  oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimaksudkan adalah PNS  yang  ditempatkan  dan  bekerja  di  lingkungan  birokrasi  untuk  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsi  sebagaimana  telah  ditetapkan.  Permasalahan  tersebut  antara  lain  besarnya  jumlah  PNS  dan tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  dari  tahun  ke  tahun,  rendahnya  kualitas  dan  ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh ( Sulistiyani, 2014 ).
Salah satu indikasi rendahnya kualitas PNS tersebut adalah karena tidak bisa dipungkiri masih ada  oknum-oknum  PNS  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  PNS  misalnya  dengan  melakukan tindakan  yang  menyimpang  dari  aturan  yang  tertulis.  Untuk  menghindari  terulangnya  hal  tersebut maka  diperlukan  adanya  sanksi-sanksi  bagi  Pegawai  PNS  yang  melakukan  pelanggaran  ( Moonti  & Polidu, 2010 ; Rahman, 2016 ; Yusuf, 2015 ). Disamping adanya sanksi diperlukan juga kesadaran dari diri sendiri untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Hingga saat ini masih banyak ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itulah pemerintah membuat peraturan disiplin PNS yang melakukan pelanggaran agar tidak diulang di kemudian hari yakni PP 53 / 2010 tentang Disiplin PNS.
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis mendesain penelitian ini dengan tujuan mengungkap  bagaimana  pengaturan  disiplin  ASN  pada  Pemerintah  Kota  Denpasar  berdasarkan  UU No.5 /2014 tentang ASN dan PP 53 / 2010 Tentang Disiplin PNS, dan bagaimana penegakan sanksi hukum bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  empiris.  Pendekatan  ini  digunakan  karena penelitian ini mengkaji kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat atau sebuah kelompok. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung serta pencarian data di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denspasa yang disebut BKPSDM. Data-data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya hasil analisis data disajikan secara informal dalam bentuk deskripsi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Disiplin ASN pada Pemerintahan Kota Denpasar Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP 53 Tahun 2020 Tentang Disiplin PNS
ASN merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja  dalam  instansi  pemerintah  yang  diangkat  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  dan  diserahi tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  tugas  negara  dan  digaji  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  ( Azis  &  Jufri,  2015 ).  Pasal  6  UU  No.5  /  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara mengatur bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK).
UU  ASN  membedakan  ASN  menjadi  2  yakni  PNS  dan  PPPK.  Perbedaannya  ialah  jangka waktu kerja, dimana PNS diangkat secara tetap sedangkan PPPK mempunyai jangka waktu tertentu. Beban  tugas  yang  diberikan  bagi  PNS  yakni  melaksanakan  jabatan  pemerintahan  sedangan  PPPK berdasarkan  dengan  instruksi  dari  PNS.  Dalam  bukunya  Hartini  dan  Sudrajat  yang  berjudul  Hukum Kepegawaian  Di  Indonesia  dalam  hal  penerapan  sanksi  disiplin,  Pegawai  Pemerintah  dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berada dalam ranah hukum kepegawaian sedangkan jika dilihat dari hukum perjanjian kontrak pendek maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berada dalam ranah hukum ketenagakerjaan ( Hartini & Sudrajat, 2017 ).
Berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  Ibu  I  Gusti  Agung  Tri  Widiasari,S.H., selaku  Kasubid  Disiplin  dan  Penghargaan  BKPSDM  Kota  Denpasar  dan  Ibu  Ida  Ayu  Mas Suryaningsih,  selaku  pelaksana,  pada  tanggal  20  Januari  2020  pukul  09.00  WITA,  diketahui  bahwa BKPSDM  hanya  menangani  kasus  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) saja.
PP  53/2010  (Pasal  1  angka  1)  mengatur  bahwa  disiplin  PNS  yakni  mentaati  kewajiban sebagaimana dalam Pasal 3 PP 53/2010:
1. “Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil.
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
3. Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; hal ini bermaksud bahwa setiap Aparatur Sipil  Negara  disamping  taat  dan  berkewajiban  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan  negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Menaati segala ketentuan per-UU.
5. Melaksanakan tugas kedinasan.
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil.
7. Memprioritaskan kepentingan negara.
8. Menjaga rahasia jabatan sebagaimana mestinya
9. Jujur, tertib, cermat, dan bersemangat dalam bekerja.
10. Jika ada hal yang membahayakan dan merugikan negara, laporkan kepada atasan
11. Masuk dan menaati jam kerja.
12. Target kerja tercapai.
13. Menjaga dan memakai barang negara dengan baik.
14. Memberi pelayanan yang baik.
15. Mengarahkan bawahan dalam menjalankan tugas;
16. Memberikan kesempatan bawahan mengembangkan karir.
17. Taat akan aturan dinas.”
dan menjauhi larangan sebagaimana dalam Pasal 4 PP 53 / 2010, yakni:
1. “Menyalahgunakan wewenang.
2. Menjadi  perantara  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dan/atau  orang  lain  dengan menggunakan kewenangan orang lain.
3. Tanpa  izin  Pemerintah  menjadi  pegawai  atau  bekerja  untuk  negara  lain  dan/atau  lembaga  atau organisasi internasional.
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
5. Memiliki,  menjual,  membeli,  menggadaikan,  menyewakan,  atau  meminjamkan  barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
6. Melakukan  kegiatan  bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat,  bawahan,atau  orang  lain  di  dalam maupun  di  luar  lingkungan  kerjanya  dengan  tujuan  untuk  keuntungan  pribadi,  golongan,  atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
7. Memberi  atau  menyanggupi  akan  memberi  sesuatu  kepada  siapapun  baik  secara  langsung  atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
8. Menerima  hadiah  atau  suatu  pemberian  apa  saja  dari  siapapun  juga  yang  berhubungan  dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
10. Melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat  menghalangi  atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
12. Memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
a) Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b) Menjadi  peserta  kampanye  dengan  menggunakan atribut  partai atau  atribut  Pegawai  Negeri Sipil;
c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil lain; dan/atau
d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13. Memberikan dukungan dengan calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
a) Membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b) Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap  pasangan  calon  yang menjadi  peserta  Pemilu  sebelum, selama,  dan sesudah  masa  kampanye meliputi  pertemuan, ajakan,himbauan,seruan,  atau  pemberian  barang  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14. Memberikan  dukungan  kepada  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  atau  calon  Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dengan  cara  memberikan  surat  dukungan  foto  kopi  Kartu  Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
a) Terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untuk  mendukung  calon  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah;
b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c) Membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d) Mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada  keberpihakan  terhadap  pasangan  calon  yang menjadi  peserta  Pemilu  sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa  kampanye  meliputi  pertemuan, ajakan,  himbauan,  seruan  atau  pemberian  barang  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”
Selain  itu,  PNS  menjalankan  kode  etik  dengan  baik  sebagaimana  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  UU ASN. Ibu I Gusti Agung Tri Widiasari, SH selaku Kasubid Disiplin dan Penghargaan BKPSDM Kota Denpasar  dan  Ibu  Ida  Ayu  Mas  Suryaningsih  selaku  Pelaksana  mengatakan  bahwa  mengenai kedisiplinan  ASN  berpedoman  pada  UU  ASN  dan  PP  53  tahun  2020.  Dari  hal  itu  diketahui  bahwa mengenai  kedisiplinan  ASN  sudah  memiliki  aturan  hukum  yang  jelas  dan  pada  prakteknya  di BKPSDM Kota Denpasar juga sudah berpedoman pada aturan yang ada.

## Penegakan  Sanksi  Hukum  Bagi  ASN  Yang  Melakukan  Pelanggaran  Disiplin  Di  Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
1.1 Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara
Ibu  I  Gusti  Agung  Tri  Widiasari,SH  dan  Ibu  Ida  Ayu  Mas  Suryaningsih  mengatakan  pelanggaran disiplin ASN yang sering terjadi di kota Denpasar yakni :
1. Tidak mentaati peraturan Per-UU
ASN  tidak  mentaati  peraturan  per-UU  disebabkan  karena  ASN  tersebut  tidak  memahami mengenai  peraturan  per-UU  yang  ada.  Untuk  mewujudkan  Pegawai  ASN  yang  handal, professional  dan  bermoral  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  yang  menerapkan  prinsip- prinsip  kepemerintahan  yang  baik  maka  Pegawai  ASN  dituntut  untuk  memahami  dan  mentaati peraturan per-UU.
2. Tidak melaksanakan tugas kedinasan
Pemberian tugas kedinasan kepada ASN pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang  dengan harapan  bahwa tugas  itu  akan  dilaksanakan  sebaik-baiknya. Oleh  karenanya setiap Pegawai ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dedikasi dan tanggung jawab.
3. Melanggar kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja
Yang  dimaksud  dengan  kewajiban  masuk  kerja  adalah  setiap  PNS  wajib  datang,  melaksanakan tugas,  dan  pulang  sesuai  ketentuan  jam  kerja  yang  berlaku  serta  tidak  berada  ditempat  umum bukan karena dinas. Jumlah ketidakhadiran kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan, maksudnya pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari - Desember pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan jam kerja PNS selama 1 minggu  berjumlah 37.5 jam, dan operasionalisasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kerja dilingkungan unit kerja  masing-  masing.  Keterlambatan  jam  masuk  kerja  dan/atau  pulang  lebih  awal  dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7.5 jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
4. Tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan
Target kinerja yang ditetapkan adalah adalah target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  Aparatur  Negara  melakukan  pelanggaran  disiplin  yakni kurang  memahami  peraturan  perundang-undangan,  tingkat  kesadaran  disiplin  ASN  yang  rendah, kualitas SDM yang rendah, atasan yang tidak tegas, adanya budaya ewuh pakewuh (rasa sungkan dari atasan  untuk  menjatuhkan  hukuman  kepada  bawahannya),  kurangnya  komitmen  dalam  level kepemimpinan, dan setiap pelanggaran disiplin hanya ditindaklanjuti dengan pembinaan dan teguran.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor2 utama yang menyebabkan ASN melakukan  pelanggaran  disiplin  yaitu  tidak  adanya  kesadaran  dari  dalam  diri  ASN  untuk  menjadi
Aparatur  Negara  yang  disiplin  dan  juga  pemahaman  yang  kurang  terhadap  aturan-aturan  yang  telah ada.  Padahal  aturan-aturan  yang  telah  sudah  jelas  dan  tegas  mengatur  mengenai  larangan  dan kewajiban  yang  harus  ditaati  oleh  PNS.  Apabila  ASN  memahami  aturan  tersebut  maka  ASN  tidak akan melanggar ketentuan yang ada sebagaimana tercantum dalam UU terutama mengenai kewajiban dan larangan yang harus ditaati. Selain itu faktor utama yang menjadi penyebab adanya pelanggaran Disiplin ASN adalah atasan yang tidak bersikap tegas terhadap bawahannya.

## 1.2 Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kota Denpasar
Penegakan  disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  langkah  untuk  mewujudkan  tercapainya peningkatan kinerja Aparatur Negara dalam memenuhi pelayanan publik. Penegakkan disiplin dilihat sebagai  kegiatan  untuk  mewujudkan  keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan,  yang  berarti usaha  untuk  mewujudkan  nilai-nilai  dasar  dalam  hukum,  seperti  keadilan,  kepastian  hukum,  dan kemanfaatan ( Rahardjo, 2006 ).
Ibu  I  Gusti  Agung  Tri  Widiasari,SH  dan  Ibu  Ida  Ayu  Mas  Suryaningsih  mengatakan  bahwa BKPSDM Kota Denpasar mempunyai Tim Kepembinaan ASN yang salah satu fokusnya adalah untuk membina  ASN.  Tim  Kepembinaan  ASN  tersebut  terdiri  dari  Inspektorat  dan  Bagian  Hukum.  Tim Kepembinaan  ini  turun  ke  lapangan  untuk  memberikan  informasi  kepegawaian  dan  disiplin  kepada ASN di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar mengetahui bagaimana disiplin seorang ASN beserta dengan kode etiknya karena banyak ASN yang tidak memahami disiplin ASN itu  seperti  apa  sehingga  dengan  adanya  sosialisasi  dari  Tim  Kepembinaan  ini  diharapkan  tidak  ada lagi ASN yang melanggar. Selain itu upaya BKPSDM untuk menegakkan disiplin ASN yakni ( Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2017 ):
1. Melakukan absen sidik jari
Absen  sidik  jari  tersebut  merupakan  langkah  yang  efektif  untuk  mengatur  dan  memantau kedisiplinan para pegawai.
2. Melakukan sidak GDN (Gerakan Disiplin Nasional).
Sidak Gerakan Disiplin Nasional ini dilakukan dengan turun langsung ke perangkat daerah untuk mengetahui  dan  menilai  bagaimana  situasi  dan  perilaku  ASN  dan  perangkat  daerah  itu  sendiri seperti  melihat  apakah  Aparatur  Sipil  Negara  sudah  datang  tepat  waktu  dan  sudah  memakai identitas dengan lengkap. Sidak ini tidaklah bertujuan untuk mencari kesalahan ASN melainkan untuk  menilai  ASN.  Dalam  sidak  Gerakan  Disiplin  Nasional  ini  terdapat  3  (tiga)  budaya  yakni budaya tertib (budaya tertib  tersebut melihat  apakah ASN  tertib dan mematuhi aturan-aturan  di tempat umum), budaya bersih (Kebersihan perangkat daerah dan ASN), dan budaya kerja (ASN mentaati ketentuan jam kerja).
3. Pengawasan Melekat (WASKAT)
WASKAT  ini  merupakan  serangkaian  kegiatan  pengendalian  yang  secara  rutin  dilakukan  oleh atasan langsung terhadap.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  hanya  menangani  jenis  pelanggaran  displin  berat  yang  dilakukan  oleh Aparatur  Sipil  Negara  dan  hukuman  tersebut  ditangani  hanya  apabila  ada  laporan  dari  perangkat daerah. Dalam penegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  mempunyai  Tim  Kepembinaan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  akan  turun langsung  ke  lapangan  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  dan  juga  Tim Pemeriksa yang akan menangani apabila terdapat suatu kasus berat. Dengan adanya sosialiasi tersebut diharapkan  Aparatur  Sipil  Negara  dapat  memahami  dan  menerapkan  kedisiplinan.  Selain  itu, disamping melakukan absen sidik jari dan Gerakan Disiplin Nasional (GDN), faktor utama yang dapat meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara yakni lingkungan kerja, seperti diberikan apresiasi, pujian, perhatian dan kasih sayang dari atasan.
Ibu I Gusti Agung Tri Widiasari,SH dan Ibu Ida Ayu Mas Suryaningsih juga mengatakan bagi ASN  yang  kinerjanya  baik  telah  mematuhi  aturan,  dan  tidak  melanggar  disiplin  akan  diberikan penghargaan (reward)  atas  prestasi  kerja  yang  telah dicapainya.  Menurut Moh As’ud,  prestasi  kerja merupakan  kesuksesan  seseorang  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  ( Anggara,  2016 ).  Penghargaan (reward)  tersebut  tidak  hanya  berupa  uang  tetapi  juga  bisa  berupa  apresiasi  dan  pujian  dari  atasan, kasih  sayang  dan  perhatian  dari  atasan  pengembangan  kompetensi,  rekomendasi  untuk  mengikuti
diklat-diklat,  dan  lain-lain.  Dengan  adanya  penghargaan  (reward),  maka  diharapkan  ASN  tidak  ada alasan lagi untuk melakukan pelanggaran disiplin.

## 1.3 Sanksi Hukum bagi ASN yang Melakukan Pelanggaran Disiplin
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu I Gusti Agung Tri Widiasari, S.H. dan Ibu Ida  Ayu  Mas  Suryaningsih  dapat  diketahui  bahwa  penjatuhan  sanksi  hukum  terhadap  ASN  yang melakukan pelanggaran disiplin di BKPSDM Kota Denpasar tetap berpedoman pada Pasal 86 ayat (3) UU  ASN  yakni  dijatuhkan  hukuman  disiplin  yang terdiri  dari  hukuman  disiplin ringan,  sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman  disiplin  sedang berupa  penundaan  gaji  berkala,  penurunan  gaji  sebesar  satu  kali  kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat, dan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat sebagai ASN  atas  permintaan  sendiri,  dan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  ASN.  Adapun mekanisme  penjatuhan  sanksi  juga  sudah  berpedoman  pada  PP  53  tahun  2020  yakni  tahap pemanggilan,  tahap  pemeriksaan,  tahap  penjatuhan  hukuman,  dan  tahap  penyampaian  keputusan hukuman disiplin.
a) Dalam  tahap  pemanggilan,  ASN  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  dipanggil  oleh  atasan langsung  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sebelum  tanggal  pemeriksaan.  Apabila  yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama. Jika yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterang an yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
b) Dalam  tahap  pemeriksaan,  pemeriksaan  dilakukan  secara  lisan  atau  tertulis.  Pemeriksaan dilakukan  secara  tertutup.Hasil  pemeriksaan  dituangkan  dalam  BAP..  Syarat  yang  diperlukan dalam melakukan pemeriksaan yaitu teliti dan objektif ( Soekarno, 1983 ).
c) Dalam tahap penjatuhan hukuman, ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman  disiplin  yang  setimpal  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan.  Apabila  tidak  terdapat pejabat  yang  berwewenang  menghukum,  maka  kewenangan  menjatuhkan  hukuman  disiplin menjadi  kewenangan  pejabat  yang  lebihtinggi.  ASN  yang  ternyata  melakukan  beberapa pelanggaran  disiplin  hanya  dapat  dijatuhi  1  (satu)  hukuman  disiplin  yang  terberat.  ASN  yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya  dijatuhi  hukuman  disiplin  yang  lebih  berat  dari  hukuman  disiplin  yang  terakhir, kecuali ketentuan hukuman masuk menaati jam kerja.
d) Dalam  tahap  penyampaian  keputusan  hukuman  disiplin,  setiap  penjatuhan  hukuman  disiplin ditetapkan  dengan  keputusan  pejabat  yang  berwenang  menghukum.  Keputusan  disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS  yang  bersangkutan  serta  tembusananya  disampaikan  kepada  pejabat  instansi  terkait. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukum  disiplin,  keputusan  dikirim  kepada  yang  bersangkutan  ( Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2017 ).

## Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin ASN di Pemerintahan Kota Denpasar
dari Tahun 2018 sampai dengan 2019 No Jenis Pelanggaran Disiplin Tahun Dan Jumlah Kasus 2018 2019 1  Melanggar ketentuan jam kerja 4 2 2  Tidak melaksanakan tugas kedinasan 4 2 3  Narkoba 2 - 4  Pungutan Liar - 2 5  Penyalahgunaan wewenang - 3
6  OTT - 1 7  Pemalsuan SK 2 - 8  Penyuapan/Gratifikasi - - JUMLAH 12 10

## Sumber:  Bagian Disiplin Dan Penghargaan Sumber Daya Manusia BKPSDM kota Denpasar
Berdasarkan  data  tersebut  diketahui  bahwa  pelanggaran  disiplin  yang  paling  sering  terjadi  di tahun 2018 adalah melangar ketentuan jam kerja dan tidak melaksanakan tugas kedinasan, sedangkan pelanggaran  disiplin  yang  paling  sering  terjadi  di  tahun  2019  adalah  penyalahgunaan  wewenang. Namun,  jumlah  pelanggaran  tersebut  mengalami  penurunan  yang  signifikan  setiap  tahunnya  yakni jumlah total dari pelanggaran disiplin ASN di tahun 2018 berjumlah 12, dan menurun menjadi 10 di tahun  2019.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  upaya  BKPSDM  Kota  Denpasar  kondusif  untuk menangani ASNF yang melakukan pelanggaran disiplin.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  ada  beberapa  simpulan  yang  dapat  dibuat,  yaitu:  pertama, Kedisiplinan  ASN  di  BKPSDM  Kota  Denpasar  diatur  dan  berpedoman  pada  UU  ASN  dan  PP  53  / 2010 tentang Disiplin PNS dimana ASN dikatakan disiplin apabila mematuhi kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU ASN. ASN yang disiplin juga taat akan kewajiban- kewajiban dalam Pasal 3 PP 53 / 2010 tentang Disiplin PNS dan menjauhi larangan- larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. Kedua, Penegakan sanksi hukum  BKPSDM  Kota  Denpasar  bagi  ASN  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin  di  lingkungan pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada UU ASN dan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Aturan tersebut  sudah  jelas  dan  tegas.  Namun,  penyebab  masih  terjadinya  pelanggaran  disiplin  yang dilakukan  oleh  ASN  yaitu  ASN  tidak  memahami  peraturan  perundang-undangan  dan  juga pemimpin/atasan  yang  tidak  bersikap  tegas  terhadap  bawahannya,  kurangnya  WASKAT  dan kurangnya apresiasi/pujian yang diberikan oleh atasan terhadap bawahannya.

## 2. Saran
Saran  yang  dapat  sampaikan  berdasarkan  permasalahan  yang  telah  paparkan  adalah:  pertama, diharapkan  bagi  atasan  agar  dapat  memberikan  penghargaan  (reward)  kepada  bawahannya,  berupa apresiasi dan  pujian karena  dengan  adanya  penghargaan  (reward) tersebut akan memicu  ASN  untuk bekerja  lebih  maksimal.  Selain  itu  juga  diharapkan  agar  atasan  langsung  dapat  memberikan  sanksi yang  tegas  terhadap  bawahannya  yang  melakukan  pelanggaran,  kedua,  agar  ASN  tidak  melakukan pelanggaran  disiplin,  dan  ketiga  bagi  Tim  Kepembinaan  Pegawai  agar  secara  rutin  melakukan sosialisasi kepada  ASN  karena dengan  adanya  sosialisasi  diharapkan  ASN  dapat  lebih mengerti  dan memahami mengenai kedisiplinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2016). Administrasi Kepegawaian Negara . Bandung: Pustaka Setia.
Azis,  &  Jufri.  (2015). Implementasi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Bidang  Kesehatan  untuk Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Epidemologi Kesehatan . Kendari: CP Press. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar. (2017). Penyusunan Buku  Panduan  Pengawasan  Melekat  (Waskat)  dalam  Rangka  Meningkatkan  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil .  Denpasar:  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota Denpasar.
Hartini, S., & Sudrajat, T. (2017). Hukum Kepegawaian di Indonesia (II). Jakarta: Sinar Grafika.
Moonti, R. M., & Polidu, I. (2010). Penerapan Peraturan Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara.
Gorontalo Law Review , 1 (1), 1–14. Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahman, R. H. (2016). Analisis Pemeberian Sanksi dalam Menegakkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi  Badan  Keluarga  Berencana  Dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kabupaten  Pringsewu) (Universitas Lampung).
Soekarno. (1983). Himpunan Soal-Jawab Kepegawaian Negeri Sipil . Jakarta: Miswar. Sulistiyani,  A.  T.  (2014). Memahami  Good  Governance  dalam  Perspektif  Sumber  Daya  Manusia . Yogyakarta: Gaya Media.
Yusuf,  A.  (2015).  Pemberian  Sanksi  Pelanggaran  Disiplin  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik. E-Jurnal Katalogis ,
3 (11), 118–129.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)