## HILANGNYA INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
Ester Silooy 1) ; Listyowati Sumanto 2)
1) estersilooy1967@gmail.com, Universitas Trisakti
2) listyowati@trisakti.ac.id, Universitas Trisakti

## Abstract
The independence of judges in examining and deciding a case reflects the characteristics of a legal state, but this independence sometimes doesn't match what is expected. Seekers of justice initially had the enthusiasm to find a sense  of  justice  in  the  judiciary,  but  the  reality  was  far  from  expectations.  Sometimes,  professionals  are disappointed with the knowledge they learn because it contradicts the truth in practice. How can the independence of judicial power be implemented if law enforcement officials do not follow work rules and procedures and do not have moral integrity? What causes the loss of a judge's independence in examining and deciding cases is the main problem. A descriptive type of normative juridical research was used, using data collection techniques from the literature study. Secondary data was analyzed qualitatively. The research results are concluded using deductive logic. The research results show that the independence of judicial power can be implemented if law enforcement officials  can  carry  out  work  rules  and  procedures  correctly.  Hence,  the  independence  of  the  judicial  power determines the law enforcement apparatus's moral integrity.
Keywords: Independence, Integrity, Judge, Judicial power

## Abstrak
Penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia  harus  beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi  digital  yang  pesat Independensi  hakim dalam  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara  mencerminkan  karakteristik  negara  hukum, namun  independensi  itu  terkadang  tidak  sesuai  dari  apa  yang  diharapkan.  Pencari  keadilan  semula  memiliki semangat menemukan rasa adil pada lembaga peradilan, tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Terkadang para professional kecewa dengan ilmu yang dipelajari sebab bertolak belakang dengan kenyataan dalam praktiknya. Bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum tidak menjalankan aturan dan prosedur kerja dan tidak memiliki inegritas moral, apa penyebab hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menjadi pokok permasalahan. Tipe penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder  dianalisis  secara  kualitatif.  Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  deduktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  independensi  kekuasaan  kehakiman  dapat  di  implementasikan  apabila  aparatur  penegak hukum dapat  menjalankan  aturan  dan  prosedur  kerja  dengan  benar  sehingga  integritas moral  aparatur  penegak hukum tersebut sesuai dengan independensi kekuasaan kehakiman.
Kata Kunci: Hakim, Independensi, Integritas, Kekuasaan kehakiman

## PENDAHULUAN
Independensi  hakim  merupakan  prinsip  fundamental  dalam  sistem  peradilan  yang  adil dan demokratis. Apabila budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat masih lemah, maka penghormatan  terhadap  independensi  yudisial  mungkin  tidak  terjaga  dengan  baik.  Ini menciptakan lingkungan di mana tekanan terhadap hakim lebih mudah terjadi. Budaya hukum hakim yang lemah akan lebih mudah dipengaruhi oleh media dan opini publik. Hakim mungkin merasa  tertekan  untuk  memutuskan  perkara  dengan  cara  yang  akan  disukai  oleh  media  atau masyarakat umum, meskipun hal tersebut bertentangan dengan fakta hukum. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hilangnya independensi hakim, diperlukan langkah-langkah seperti reformasi sistem  peradilan,  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  korupsi  dan  intimidasi,  serta peningkatan pendidikan  dan pelatihan bagi  hakim  tentang pentingnya independensi  yudisial. Selain itu, perlindungan yang memadai bagi hakim serta pembentukan mekanisme pengawasan yang independen dan transparan juga penting untuk menjaga integritas sistem peradilan.
Lawrence  M.  Friedman ,  seorang  ahli  hukum  terkenal  dalam  Teori  Sistem  Hukum menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga elemen utama dalam sistem  hukum,  yaitu  struktur  hukum (legal  structure) ,  substansi  hukum (legal  substance) ,
budaya hukum (legal culture)(Friedman, 2009) . Struktur hukum (legal structure) merupakan proses hukum yang merujuk pada cara dimana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam suatu sistem  hukum.  Ini  melibatkan  institusi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  membuat, menafsirkan,  dan  menegakkan  hukum.  Proses  hukum  mencakup  segala  hal,  mulai  dari pembuatan undang-undang oleh badan legislatif hingga pengadilan dan penegakan hukum oleh lembaga kepolisian dan sistem peradilan. Proses hukum juga mencakup berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase. Pentingnya proses hukum adalah untuk  memastikan  bahwa  hukum  diterapkan  secara  adil,  konsisten,  dan  transparan  dalam masyarakat, sedangkan substansi hukum (legal substance) , mengacu pada isi atau materi dari hukum  itu  sendiri.  Ini  mencakup  aturan-aturan,  prinsip-prinsip,  dan  norma-norma  yang diterapkan dalam suatu sistem hukum untuk mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum mencakup berbagai  aspek, mulai  dari hukum  pidana dan perdata hingga  hukum  kontrak dan hukum  properti.  Setiap sistem  hukum  memiliki kumpulan substansi  hukum  yang unik,  yang mencerminkan  nilai-nilai,  tradisi,  dan  kebijakan  masyarakat  di  dalamnya.  Misalnya,  dalam sistem  hukum Anglo-Saxon ,  hukum  umum (common  law) yang  berkembang  dari  keputusan pengadilan menjadi bagian penting dari substansi hukum. Elemen terakhir yang sangat penting adalah budaya hukum (legal culture) , mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang membentuk  sikap  masyarakat  terhadap  hukum  dan  proses  hukum.  Ini  mencakup  pandangan masyarakat terhadap keadilan, kebebasan, dan kewajiban, serta penghargaan terhadap otoritas hukum dan lembaga-lembaga yang menegakkan hukum. Budaya hukum juga mencerminkan sejarah, tradisi, dan pengalaman hukum suatu masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang menghargai keadilan dan egalitarianisme, proses hukum mungkin lebih terbuka dan partisipatif, sementara  dalam  masyarakat  yang  lebih  otoriter,  proses  hukum  mungkin  lebih  terpusat  dan otoriter.
Ketiga  elemen  ini  saling  terkait  dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain  dalam membentuk sistem hukum suatu masyarakat. Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai dan kebijakan masyarakat, proses hukum digunakan untuk menerapkan substansi hukum tersebut, sementara  budaya  hukum  membentuk  pandangan  masyarakat  terhadap  hukum  dan  proses hukum.  Pemahaman  yang  holistik  tentang  ketiga  elemen  ini  penting  untuk  analisis  yang komprehensif tentang sistem hukum suatu negara.
Jika salah satu saja elemen penting dalam sistem hukum tersebut tidak sesuai, maka bisa mengakibatkan  berbagai  konsekuensi  yang  merugikan.  Dengan  kata  lain,  keberhasilan penegakan  hukum  tidak  hanya  tergantung  pada  keberadaan  struktur  hukum  yang  baik  dan substansi hukum yang relevan, tetapi juga pada dukungan dan pengakuan dari budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Kesesuaian dan keseimbangan antara ketiga unsur ini dianggap penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berhasil dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat.
Dalam hal ini, penulis ingin membahas tentang salah satu elemen penting dari teori sistem hukum,  yaitu  budaya  hukum  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara  dalam kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman.
Dalam  kamus  umum  Bahasa  Indonesia  yang  dimaksud    independensi  adalah  berdiri sendiri (Poerwadarminta, 2006). Jika merujuk dalam Black’s Law Dictionary,  independence diartikan  sebagai  “… not  subject  to  the  control  or  influence  of  another,  not  associated  with another entity, not dependent or contingent on something else” (Garner , 2009). Sementara itu, definisi peradilan adalah “ A governmental body consisting of one or more judges who are to adjudicated and administer justice “ dan/atau “ the building where the judges or judges converse to  adjudicate  the  dispute  and  administer  justice .”  Kata  putusan  dalam  Bahasa  Inggris diistilahkan dengan decision, judgment, verdict, finding dan ruling (Stevens and Schmidgall, 2008). Makna judgment dalam kamus hukum ialah “ A court’s final determination of the right
and obligations of the parties in a case“ , sedangkan verdict adalah “A Jury’s finding or decision on the factual issues of a case dan/atau “…a judges resolutions of the issues of a case” . Dari berbagai  definisi  di  atas  dapat  ditangkap  pengertian  bahwa  tanpa  independensi  keberadaan hakim  kehilangan  maknanya.  Putusan  hakim  atau  pengadilan  yang  tidak  bersandar  pada independensi juga akan kehilangan rohnya dimata para pencari keadilan.
Apabila  merujuk  dari  segi  budaya  hukum (legal  culture) -  Teori  Sistem  Hukum  yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman , Budaya Hukum (legal  culture), mencakup sikap dan nilai-nilai manusia termasuk budaya hukum dari aparat penegak hukumnya, sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas  substansi  hukum (legal  substance) yang  dibuat  tanpa  didukung  budaya  hukum  oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan  hukum  dan  munculnya  praktik-praktik  pelanggaran  yang  merusak  tatanan  hukum dan sosial.
Budaya hukum yang mencakup sikap seorang hakim sangatlah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keadilan. Ada beberapa alasan mengapa budaya hukum dan sikap seorang majelis hakim menjadi penting karena budaya hukum yang kuat dan memiliki integritas merupakan fondasi dari sistem peradilan yang adil dan transparan. Ketika masyarakat  percaya bahwa hakim bertindak dengan integritas dan mematuhi prinsip- prinsip  keadilan,  maka  kepercayaan  terhadap  sistem  peradilan  akan  meningkat.  Selanjutnya budaya  hukum  yang  didasarkan  pada  penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  keadilan merupakan  pra-syarat  untuk  melindungi  hak-hak  individu  dalam  masyarakat.  Sikap  seorang hakim  yang  peka  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  kewajiban  mereka  untuk  memastikan perlindungan hak-hak tersebut sangatlah penting dalam menegakkan keadilan. Kemudian sikap seorang hakim yang objektif, netral, dan tidak memihak sangatlah penting untuk pengambilan keputusan yang adil dalam setiap kasus. Budaya hukum yang menekankan independensi dan profesionalisme  dalam  sistem  peradilan  dapat  membantu  memastikan  bahwa  keputusan- keputusan  yang  diambil  didasarkan  pada  bukti  dan  hukum  yang  berlaku,  bukan  pada kepentingan  pribadi  atau  tekanan  eksternal.  Selain  itu  sikap  seorang  hakim  yang  konsisten dalam menegakkan hukum dan menghormati keputusan pengadilan akan mendorong kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum.  Ketika  masyarakat  melihat  bahwa  pelanggar  hukum  dihukum secara adil dan konsisten, mereka cenderung lebih patuh terhadap aturan hukum.  Perihal yang tidak kalah penting dari sikap seorang hakim adalah yang peduli terhadap kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari putusan mereka serta memastikan bahwa putusan yang  mereka buat  menghasilkan hasil yang adil bagi masyarakat.
Berpegang pada budaya hukum yang kuat dan memiliki sikap integritas merupakan aspek penting  dalam  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  peradilan  dan  keadilan.  Ini juga merupakan hal yang krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan warga negara serta dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan yang merata  bagi  semua  individu  dalam  masyarakat.  Namun,  ketika  budaya  hukum  hakim  tidak sesuai,  integritas  dan  independensi  sistem  peradilan  dapat  terancam.  Majelis  hakim  yang terpengaruh  oleh  tekanan  eksternal,  korupsi,  atau  bias  pribadi  dapat  membuat  putusan  yang tidak  adil  atau  tidak  berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  mengarah  pada  hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.
Ketidaksesuaian dalam budaya hukum juga dapat memengaruhi perlindungan hak asasi manusia, dimana hak-hak individu mungkin dilanggar atau diabaikan tanpa proses yang adil. Selain itu, jika budaya hukum tidak sesuai, majelis hakim mungkin tidak mempertimbangkan kepentingan  publik  dan kesejahteraan  masyarakat  dalam  keputusan  mereka,  yang  berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Akibatnya, sistem peradilan yang tidak sesuai
dapat  menciptakan  lingkungan  yang  tidak  stabil,  dimana  keadilan,  kepercayaan,  dan keseimbangan kekuasaan menjadi terancam.
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  memperbaiki  budaya  hukum  hakim  agar  ada kepastian  bahwa  keadilan,  integritas,  dan  kepatuhan  terhadap  hukum  dipertahankan  dalam sistem  peradilan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  kedaulatan  hukum  yang  sehat. Independensi  individual  meletakan  hakim  sebagai  titik  sentral  dari  seluruh  pengertian independensi  yaitu  kebebasan  dari  segala  pengaruh  dari  luar,  apapun  bentuknya.  Sedangkan independensi substantif lebih pada peran hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya untuk  memutus  perkara  (Djohansjah,  2008).  Kehormatan  seorang  hakim  dapat  dinilai  dari putusan yang merupakan hasil dari proses persidangan yang dipimpinnya atau yang melibatkan dirinya  sebagai  salah  satu  anggota  majelis.  Secara  etimologis  hakim  berarti  pembuat  yang menetapkan hukum, dan yang menemukan, memperkenalkan dan menjelaskan hukum (Dahlan, 2001).
Sekalipun  setiap  putusan  hakim  selalu  diawali  dengan  irah-irah  “Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  tidak  banyak  ditemukan  argumentasi  tentang keadilan  dimuat  di  dalam  analisis  putusan.  Biasanya  konsep  keadilan  dibiarkan  oleh  hakim sebagai  area  yang  tidak  tersentuh  karena  bernilai  transenden  dan  sarat  subjektivitas. Pengecualian  atas  fenomena  umum  itu  ternyata  dapat  ditemukan  dalam  putusan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Sel (Shidarta, 2011). Oleh karena itu, penting  bagi  hakim  untuk  mempertahankan  independensi  dan  integritas  mereka  serta memutuskan berdasarkan hukum dan fakta yang relevan, bukan sekadar mengikuti keinginan atau tekanan dari pihak tertentu. Ini adalah prasyarat untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan berkeadilan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  maka  timbul  permasalahan  yang  menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apa penyebab hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sistim peradilan atau personal hakim?

## KAJIAN PUSTAKA
Teori Budaya Hukum.
Lawrence M. Friedman adalah seorang profesor hukum dan sosiologi di Stanford Law School ,  merupakan  salah  satu  akademisi  yang  paling  berpengaruh  dalam  pengembangan pemahaman tentang budaya hukum dan mempopulerkannya.  Dalam bukunya yang berjudul "The  Legal  System:  A  Social  Science  Perspective" (1975), Friedman menjelaskan  bahwa budaya  hukum  mencakup  sikap,  nilai,  norma,  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  hukum  dan institusi hukum. Menurutnya, budaya hukum berperan penting dalam menentukan bagaimana hukum  diterapkan  dan  bagaimana  masyarakat  memandang  legitimasi  hukum. Friedman membagi budaya hukum menjadi dua elemen utama yang merujuk pada sikap, nilai, dan praktik yang  dimiliki  oleh  para  profesional  hukum,  termasuk  hakim,  pengacara,  dan  pegawai pengadilan (Internal  Legal  Culture). dan External  Legal  Culture yang  merujuk  pada  sikap, nilai,  dan  persepsi  masyarakat  umum  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum.  Hilangnya independensi hakim dapat terjadi jika budaya hukum internal dipengaruhi secara negatif oleh budaya  hukum  eksternal,  misalnya,  ketika  ada  tekanan  politik  atau  ekonomi  yang  kuat  dari masyarakat  atau  pemerintah  yang  mempengaruhi  keputusan  hakim. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum tidak terisolasi dari lingkungan sosial dan politiknya. Hakim, meskipun idealnya harus independen, sering kali berada di bawah pengaruh kekuatan sosial dan politik. Ketika tekanan dari pemerintah atau kelompok kepentingan menjadi terlalu kuat, independensi hakim bisa terganggu. Friedman menunjukkan bahwa di banyak masyarakat, pengadilan tidak selalu menjadi benteng terakhir dari keadilan yang bebas dari pengaruh eksternal. Friedman juga mencatat bahwa tekanan ekonomi dapat mengancam independensi hakim. Ini bisa terjadi
dalam bentuk korupsi, di mana hakim mungkin dipengaruhi oleh suap atau tekanan finansial dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Selain  itu,  kekuatan  ekonomi  memainkan  peran dominan, keputusan hukum mungkin lebih dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi daripada oleh prinsip-prinsip  hukum  murni.  Menurut  Friedman  Sistem  hukum  yang  memiliki  mekanisme checks  and  balances yang  kuat  cenderung  lebih  mampu  melindungi  independensi  hakim. Pandangan Lawrence M. Friedman tentang hilangnya independensi hakim menunjukkan bahwa pemahaman  ini  adalah  hasil  interaksi  antara  budaya  hukum  internal  dan  eksternal,  tekanan sosial, politik, dan ekonomi, serta struktur institusional dari sistem hukum itu sendiri. Untuk menjaga  independensi  hakim,  perlu  ada  upaya  terus-menerus  untuk  memperkuat  integritas sistem  hukum,  meminimalkan  pengaruh  eksternal,  dan  membangun  kepercayaan  publik terhadap lembaga peradilan.

## Teori Pengaruh Ekonomi
Pengaruh dari kelompok-kelompok ekonomi kuat atau individu dengan kekayaan besar dapat  mengancam  independensi  hukum,  melalui  suap,  lobi,  atau  bentuk-bentuk  tekanan ekonomi lainnya, kelompok-kelompok ekonomi ini dapat mempengaruhi putusan hukum yang menguntungkan kepentingan mereka. Ini menciptakan sistem hukum yang bias terhadap pihak yang  lebih  kuat  secara  ekonomi.  Teori  Pengaruh  Ekonomi  dalam  hukum  dikemukakan  dan dikembangkan  oleh  beberapa  tokoh  penting  seperti Ronald  Coase,  Gary Becker,  Richard  A. Posner ,  dan Guido  Calabresi .  Mereka  melihat  hukum  melalui  perspektif  ekonomi,  dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan mencapai kesejahteraan sosial secara maksimal. Pemikiran mereka telah memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana hukum dan ekonomi saling terkait dan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dapat diterapkan untuk menganalisis dan merancang sistem hukum.
Ronald  Coase adalah  salah  satu  tokoh  paling  berpengaruh  dalam  bidang Law  and Economics. Karyanya yang paling terkenal adalah " The Problem of Social Cost" (1960), yang memperkenalkan Teorema Coase . Teorema ini menyatakan bahwa dalam kondisi tanpa biaya transaksi, alokasi sumber daya akan efisien dan tidak tergantung pada siapa yang memiliki hak properti  awal.  Coase  menunjukkan  bagaimana  hukum  hak  milik  dan  biaya  transaksi mempengaruhi alokasi sumber daya dan aktivitas ekonomi. Konsep  kunci Ronald  Coase menekankan pentingnya biaya transaksi dalam analisis ekonomi. Dalam konteks hukum, biaya transaksi  mencakup  biaya  yang  terkait  dengan  penyelesaian  sengketa,  penegakan  hak,  dan pelaksanaan  kontrak.  Hakim  yang  independen  dapat  membantu  mengurangi  biaya  transaksi dengan  memberikan  putusan  yang  dapat  diprediksi  dan  adil,  sehingga  mengurangi ketidakpastian dan biaya litigasi. Selain itu Ronald Coase juga menyoroti pentingnya hak milik yang  jelas  dan  terdefinisi  dengan  baik  untuk  efisiensi  ekonomi.  Hakim  yang  independen berperan  dalam  menegakkan  dan  melindungi  hak  milik,  yang  pada  gilirannya  menciptakan lingkungan  yang  kondusif  untuk  transaksi  ekonomi  yang  efisien.  Ketika  hakim  tidak independen, hak milik mungkin tidak ditegakkan dengan konsisten, yang bisa meningkatkan ketidakpastian  dan  biaya  ekonomi. Ronald  Coase tidak  secara  langsung  membahas independensi  hakim  dalam  banyak  tulisannya.  Namun,  konsep-konsep  dasar  dalam  teori ekonominya dapat memberikan wawasan tentang pandangannya terhadap independensi hakim dan pentingnya dalam sistem hukum. Dari perspektif Coase , independensi hakim penting untuk mencapai  kepastian  hukum,  yang  merupakan  prasyarat  untuk  efisiensi  ekonomi.  Jika  hakim dapat  membuat  keputusan  tanpa  pengaruh  eksternal,  mereka  lebih  mungkin  menghasilkan putusan  yang  konsisten.  Menurut Ronald  Coase Hakim  yang  independen  dapat  membantu menginternalisasi  biaya  eksternal (externalities) dengan  memastikan  bahwa  pihak  yang menyebabkan  kerugian  menanggung  biaya  dari  tindakan  mereka.  Ini  sejalan  dengan  prinsip Teorema Coase , di mana penyelesaian sengketa yang efisien dapat tercapai jika hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat dapat ditegakkan oleh lembaga yang netral dan independen.

## Teori Korupsi
Teori korupsi  dikemukakan oleh berbagai  tokoh dan ahli dari berbagai  disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, politik, ekonomi, dan hukum seperti Max Weber dan Robert Klitgaard . Robert  Klitgaard ,  seorang  ekonom  yang  dikenal  karena  pekerjaannya  tentang  ekonomi pembangunan  dan  korupsi.  Ia  mengembangkan  formula  yang  dikenal  sebagai "Formula Klitgaard" untuk  korupsi,  yang  menyatakan  bahwa  korupsi  terjadi  ketika  kekuasaan diskresioner  (D)  dikombinasikan  dengan  rendahnya  akuntabilitas  (A)  dan  rendahnya transparansi  (T),  dan  ketika  hal  ini  dibagi  dengan  integritas  (I),  menghasilkan  korupsi  (C). Klitgaard berpendapat bahwa korupsi terjadi ketika ada kombinasi kekuasaan diskresioner yang besar,  rendahnya  akuntabilitas,  dan  rendahnya  transparansi,  sementara  integritas  atau keberanian  untuk  melawan  korupsi  menjadi  faktor  penyeimbang.  Dalam  konteks  ini, independensi  hukum  menjadi  krusial  karena  hakim  yang  independen  lebih  mungkin  untuk menegakkan hukum dengan adil dan tanpa pengaruh eksternal. Klitgaard (Corruption: What Everyone Needs  to  Know (2017)) juga mendorong pentingnya transparansi  dan akuntabilitas dalam  pencegahan  korupsi.  Ketika  lembaga-lembaga  hukum  dan  penegakan  hukum  tidak transparan  atau  kurang  akuntabel,  risiko  terjadinya  korupsi  dan  penyalahgunaan  kekuasaan meningkat.  Independensi  hukum  memastikan  bahwa  keputusan-keputusan  hukum  dapat diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang adil dan transparan, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang  berkepentingan.  Meskipun Robert  Klitgaard tidak  secara  langsung  memfokuskan pandangannya pada independensi hukum, prinsip-prinsip yang dia usulkan untuk pencegahan korupsi memberikan dorongan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum beroperasi secara  independen  dan  transparan.  Dalam  pandangannya,  independensi  hukum  merupakan bagian  integral  dalam  membangun  sistem  yang  dapat  melawan  korupsi  dan  memastikan keadilan serta kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi-institusi negara.

## METODE
Tipe penelitian yang digunakan yaitu  penelitian  hukum  normative bersifat  deskriptif. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer  (peraturan  perundang-undangan)  dan  bahan  hukum  sekunder  (buku,  jurnal,  artikel ilmiah  lainnya)  dianalisis  secara  kualitatif.  Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi umum yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya, untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus atau konkret .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hilangnya independensi hakim dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan  hakim  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  secara  objektif  dan  bebas  dari tekanan eksternal. Intervensi politik dapat terjadi apabila ada campur tangan dari eksekutif dan legislatif  dalam  proses  peradilan  sehingga  dapat  mengganggu  independensi  hakim.  Ketika hakim  merasa  tertekan  oleh  pejabat  pemerintah  atau  anggota  parlemen,  putusan  atau  vonis mereka dapat dipengaruhi oleh keinginan pihak-pihak tersebut alih-alih berdasarkan fakta dan hukum. Korupsi dan tekanan ekonomi juga merupakan ancaman serius terhadap independensi peradilan. Hakim yang menerima suap atau dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi mungkin akan memutuskan  perkara  dengan  bias  untuk  memenuhi  kepentingan  pemberi  suap.  Selain  faktor ekonomi, korupsi dan tekanan ekonomi, hilang independensi hakim disebabkan oleh ancaman dan intimidasi. Hakim yang diancam atau diintimidasi oleh individu atau kelompok tertentu, dapat merasa tertekan dan cenderung memutuskan perkara sesuai keinginan para pengancam. Media dan opini publik yang berlebihan juga dapat memengaruhi independensi hakim. Selain
itu pengawasan yang berlebihan oleh otoritas tertentu terhadap hakim dapat mengarah pada rasa takut dan ketidaknyamanan dalam memutuskan perkara secara bebas. Kurangnya perlindungan hukum  dan  keamanan  bagi  hakim  juga  dapat  membuat  mereka  rentan  terhadap  tekanan eksternal. Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya independensi yudisial dan etika peradilan dapat membuat hakim kurang sadar akan peran mereka dalam mempertahankan integritas  sistem  peradilan. Untuk  itu  sangatlah  penting  independensi  yudisial  dan  etika peradilan sebab hal itu berhubungan dengan budaya hukum hakim.
Tahun  2021  hakim  Pengadilan  Negeri  Tangerang  memeriksa  dan  memutus  perkara Nomor 1333/Pdt.G/2021/PN.Tng.dimana hak pemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat  dialihkan  kepada  pihak  Penggugat  tanpa  adanya  suatu  perbuatan  hukum  jual  beli, hibah  dan  lainnya.  Dalam  Perkara  No.1333/Pdt.G/2021/PN.Tng,  Tergugat  (YS)  mengajukan bukti valid berupa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1358/Cikokol yang didukung oleh akta autentik  lainnya,  termasuk  asli  kwitansi  pembelian  objek  sengketa  dan  asli  Akta  Jual  Beli Nomor: 79/2008 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kota Tangerang antara Tergugat (YS) sebagai pembeli dan PT. Jasparmega Sentosa yang diwakili oleh Tn. Lukman sebagai penjual. Bukti-bukti autentik ini diperkuat oleh bukti dari pihak Turut Tergugat,  Badan  Pertanahan  Kota  Tangerang,  yang  secara  formil  membuktikan  bahwa Tergugat (YS) adalah pemilik sah atas objek sengketa
Secara  umum  yang  sering  dipermasalahkan,  apakah  penyebab  buruknya  penegakan hukum,  sistim  atau  aparat  penegak  hukum  (hakim)  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara? Fakta persidangan pemeriksaan perkara No. 1333/Pdt.G/2021/PN.Tng banyak dipengaruhi oleh sikap dan perilaku hakim yang pada akhirnya mempengaruhi putusan akhir.  Awal persidangan sudah terlihat adanya keberpihakan majelis hakim kepada salah satu pihak. Persidangan dengan hakim tunggal dilakukan sejak awal persidangan hingga duplik, meskipun kuasa tergugat telah mengingatkan.  Hal  ini  sangat  mempengaruhi  jalannya  persidangan  yang  selalu  diwarnai ketegangan  antara  majelis  hakim  dan  kuasa  tergugat.  Disisi  lain  hakim  yang  membuat kesimpulan saat pemeriksaan barang bukti, hakim mengkonfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang (turut tergugat) “Apakah sertifikat boleh atas nama organisasi, dijawab: boleh ”, secara spontan Hakim Ketua menyimpulkan dan berkata “Kalau begitu tergugat melakukan tipu  daya”  hal  ini  didengar  langsung  oleh  kuasa  hukum  tergugat,  kesimpulan  hakim  secara spontan ini tentu saja tidak pantas dan  menunjukan keberpihakan, seharusnya hakim dalam persidangan bersikap objektif, tidak memihak dan professional.
Di dalam persidangan tepatnya pada acara  pemeriksaan saksi, interupsi kuasa tergugat dianggap  menyela    omongan  hakim,  bentakan  hakim  yang  tidak  mau  menerima  interupsi tersebut membuat pengunjung sidang terhentak, sikap hakim ini tentu saja jauh dari perilaku yang  arif  dan  bijaksana  yang  bermakna  mampu  bertindak  sesuai  dengan  norma-norma  yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan kondisi pada saat tersebut. Perilaku yang arif dan bijaksana memiliki tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
Saat  pemeriksaan  setempat,  terlontar  kalimat  yang  kurang  etis  dari  salah  satu  hakim kepada kuasa tergugat “mata-mu taruh di pantat”, sedangkan kuasa tergugat tidak mengenali hakim  karena  mengenakan  pakaian  non  formil,  serta  posisinya  berada  dibelakang,  sikap tersebut tidak etis karena hakim dilarang mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan mengancam, atau menyudutkan, idealnya hakim harus bersikap arif dan bijaksana kepada para pihak. Begitupula saat Penggugat salah menentukan arah letak utara  dari  objek  sengketa,  pada  akhirnya  hakim  mengarahkan  penggugat  untuk  sesuaikan dengan arah utara yang ditentukan Tergugat. Ini adalah hal prinsip yang tidak boleh diintervensi oleh hakim dalam posisinya sebagai pengadil yang seharusnya bersikap pasif. Di sisi lain tidak dapat dipungkiri independensi hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut sangat dipengaruhi
oleh hubungan kesukuan dengan salah satu pihak. Memang sangat manusiawi bila hubungan emosional tersebut terpelihara, namun tidak untuk hal-hal yang sifatnya substantif.
Selain perilaku di atas, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara tersebut berpihak dan menimbulkan rasa tidak adil. Hakim tidak mempertimbangkan dan memeriksa Akta Pendirian penggugat sebagai unsur yang harus dipenuhi oleh badan hukum jika ingin menuntut atau ingin mempertahankan objek sengketa miliknya, jika ingin bertindak selaku  pihak  (legitima  persona  standi  in  judicio)  oleh  sebab  itu  legal  standing  penggugat menjadi rancu apakah sebagai pribadi atau badan hukum. Hal tersebut dapat terlihat dari alamat yang ada pada surat gugatan menggunakan alamat pribadi bukan alamat sekretariat organisasi.
Hakim juga tidak mempertimbangkan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang sebagai turut tergugat. Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait persetujuan suami/isteri atas  harta  bersama/gono-gini,  sebab  objek  sengketa  merupakan  harta  bersama  tergugat  dan isterinya,  tidak  pernah  dialihkan  atau  diperjual-belikan  kepada  pihak  manapun  termasuk penggugat.  Di  dalam  pertimbangan  hukum  juga  ditemukan  suatu  kalimat  bentukan  hakim dimana frasa kata “plang” diubah oleh majelis hakim menjadi “pemalangan pintu”, hal ini tidak patut dilakukan oleh hakim.
Perkara  YS  melawan  MD  Gereja  Pantekosta  di  Indonesia  (GPdI)  Provinsi  Banten  di ajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Tangerang  atas  dasar  adanya  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  kuasa  hukum  tergugat  menggembok,  memasang  plang  larangan  penggunaan ruko  tanpa  ijin  dan  merusak  pintu  ruko.  Hal  ini  sesuai  laporan  polisi  di  Polres  Metro  Kota Tangerang dan bukti yang diajukan di pengadilan, Jadi dua Advokat yang dilaporkan sebagai pelaku  perbuatan  melawan  hukum  bukan  principal  YS  (tergugat).  Lalu  bagaimana  hakim membuat  pertimbangan  hukum  yang  menyatakan  YS  (tergugat)  telah  melakukan  perbuatan melawan hukum, sedangkan pelaku yang dilaporkan adalah kedua kuasa hukum tergugat, jelas independensi hakim goyah dan berat sebelah.
Dalam pertimbangan hukum  Majelis  Hakim Pengadilan Tangerang, menyatakan objek sengketa telah dibeli oleh penggugat (Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia) padahal dalam persidangan penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pembelian tersebut. Kemudian dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menjadikan laporan keuangan organisasi GPdI Provinsi Banten sebagai bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran kepada tergugat, padahal uang masih tersimpan utuh di rekening organisasi, tidak digunakan untuk apa pun.
Ternyata kekuatan pembuktian sertifikat tanah bisa dipatahkan oleh notulen rapat atau, laporan  internal  keuangan  organisasi.  Putusan  perkara  No.1333/Pdt.G/2021/PN.Tng.,  akan berakibat apabila tanah tersebut akan didaftarkan peralihan haknya. Proses peralihan hak atau pensertifikatan tanah harus sesuai dengan aturan yang berlaku, harus ada Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT), dan dilakukan pendaftaran akta jual beli oleh Pejabat  Pembuat Akta ke Kantor Pertanahan setempat, apabila tidak ada Akta Jual Beli, mengakibatkan peralihan haknya tidak dapat didaftarkan. Dengan demikian independensi hakim terhadap pihak yang berperkara juga diabaikan hal ini terlihat jelas hakim mengabaikan aspek pembuktian formil tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menangani perkara No.1333/Pdt.G/ 2021/PN.Tng
Dari fakta-fakta yang menjadi hasil penelitian di atas maka ditemukan beberapa hal yang mempengaruhi proses jalannya persidangan sampai kepada pengambilan keputusan yaitu:

## Kekuasaan Absolut Hakim
Pengadilan adalah mata rantai terakhir dari proses peradilan. Dalam bahasa sehari-hari disebut pengadilan adalah benteng terakhir dalam mencari keadilan. Dalam setiap putusannya selalu  dimulai  dengan  irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Artinya pengadilan tidak saja menemukan, menyatakan dan menetapkan suatu kebenaran fakta
dari hasil temuannya dalam proses persidangan tetapi juga memberikan keadilan dari kebenaran itu  dengan  tinggi  sekali  yang  secara  normatif  dalam  undang-undang  kekuasaan  kehakiman disebut  keadilan  berdasarkan  Pancasila.  Tetapi  pengalaman  menunjukan  bahwa  pengadilan dewasa  ini  sudah  menjadi  bagian  dari  masalah  bukan  lagi  bagian  dari  lembaga  untuk memecahkan persoalan apalagi memberi kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, membawa perkara ke pengadilan justru akan menjadikan persoalan tidak akan pernah tuntas secara baik dan benar tetapi justru akan bertambah. Akibatnya banyak orang menghindari pengadilan, bila dapat  dilakukan.  Sebab  ukurannya  bukanlah  fakta  dan  hukum  untuk  menentukan  kebenaran tetapi  harga  yang  harus  dibayar.  Dalam  perkara  No.1333/Pdt.G/2021/PN.Tng,  sudah  terlihat jelas  bahwa  pertimbangan  hukum  hakim  mengabaikan  fakta  dan  hukum.  Laporan  keuangan internal organisasi digunakan sebagai kwitansi pembayaran jual beli, notulen rapat organisasi digunakan  sebagai  perbuatan  hukum  jual  beli,  padahal  sampai  saat  ini  tidak  pernah  terjadi perbuatan hukum jual beli antara YS (tergugat) dengan pihak manapun. Apabila pertimbangan hukum  hakim  tidak  berdasarkan  fakta  dan  hukum  untuk  menentukan  kebenaran,  maka  yang terjadi adalah berapa harga yang harus dibayar.
Meskipun  dalam  perkara  No.1333/Pdt.G/2021/PN.Tng  tidak  dapat  dibuktikan  secara eksplisit  adanya  pelanggaran  kode  etik  hakim  terkait  perilaku  hakim,  tetapi  upaya  untuk mengajukan  dan  melaporkan  dugaan  perilaku  hakim  ini  telah  disampaikan  kepada  Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Salah  satu  masalah  mengapa  pengadilan  menjadi  bagian  dari  persolan  adalah  karena integritasnya yang tidak  dapat  diandalkan. Persoalan integritas ini muncul karena kekuasaan yang begitu absolut pada tangan hakim. Pemeriksaan di pengadilan meliputi tiga aspek yaitu fakta, kesalahan dan hukum (dan hukuman) semuanya berada ditangan hakim. Para pihak hanya membantu saja untuk mendapatkan informasi (M.P, 2016).
Kasus berikut yang dapat dijadikan contoh adanya pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim adalah Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.BTL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.BTL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo.(Imran, 2019) Dalam sistim  peradilan  pidana  penanganan  suatu  kasus  dimulai  sejak  kasus  itu  muncul,  kemudian ditangani oleh polisi, hingga proses akhir dari penegakan hukum terletak pada putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa menjatuhkan hukuman ataupun membebaskan seorang terdakwa. Dalam  putusan  hakim  akan  terlihat  kemampuan  hakim  dalam  mengkonstruksi  kasus  sejak dakwaan  dibacakan  hingga  pledoi.  Semua  konstruksi  hakim  tersebut  akan  tergambar  dalam pertimbangan-pertimbangan  hukumnya.  Dalam  pertimbangan  tersebut  akan  terlihat  apakah suatu  putusan tersebut  melanggar kode  etik atau tidak. Apa yang terlihat  dalam dua putusan hakim yaitu Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.BTL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.BTL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo mencerminkan adanya persoalan, ketika seorang terdakwa dua kali dihukum oleh majelis hakim yang sama untuk perbuatan yang sama pula. Kronologis kasus sama dan orang yang didakwapun sama, sehingga tidak sepantasnya kasusnya dibuat  menjadi  dua  kasus  yang  berbeda  dengan  masa  hukuman  yang  berbeda  pula.  Tugas profesional hakim bersandar pada kode etik hakim. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diatur tentang sikap profesional hakim yang bermakna, suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong  terbentuknya  pribadi  yang  senantiasa  menjaga  dan  mempertahankan  mutu pekerjaan,  serta  berusaha  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kinerja,  sehingga  tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

## Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak
Peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak  merupakan  salah  satu  prinsip  penting  untuk menopang bangunan negara modern. Sebagai konsekwensi dari prinsip ini, maka hakim dalam
menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh karena kepentingan  jabatan  (politik)  maupun  kepentingan  uang  (ekonomi)  (Asshiddiqie,  2004). Hilangnya  independensi  hakim  dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi kemampuan  hakim  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  secara  objektif  dan  bebas  dari tekanan  eksternal.  Korupsi  dan  tekanan  ekonomi  juga  merupakan  ancaman  serius  terhadap independensi peradilan. Hakim yang menerima suap atau dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi mungkin akan memutuskan perkara dengan bias untuk memenuhi kepentingan pemberi suap. Meskipun dalam perkara YS tersirat tidak terlihat adanya pengaruh kekuatan ekonomi dalam pemeriksaan  dan  putusannya  namun  perilaku  dan  pertimbangan-pertimbangan  hukumnya mengindikasikan ada sesuatu yang terjadi.
Godaan dari pihak yang berperkara kepada oknum pengadilan dengan mudah terjadi di institusi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Dalih demi independensi  justru  dipakai  sebagai  senjata  ampuh  guna  memuluskan  terjadinya penyimpangan.  Artinya  hakim  dapat  saja  melakukan  tindakan  yang  menciderai independensinya, seperti menerima suap.  Hal  demikian dapat  kita temukan pada kasus  yang menimpa  hakim  berinisial  MAS.  MAS  adalah  seorang  hakim  yang  kebetulan  juga  menjabat sebagai  ketua  pengadilan  yang  bertugas  di  salah  satu  Provinsi  Jawa  Barat.  Setelah  melalui pemeriksaan Komisi Yudiasial dan atas desakan publik, MAS akhirnya menjalani pemeriksaan di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  atas  tuduhan  menerima  suap.  Pada  tanggal  9  Desember 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana kurungan  selama  satu  bulan.  Putusan  pengadilan  ini  tertuang  dalam  Putusan  Nomor 904/PID/B/2010/ PN.JKT.TIM (Nur, 2011).
Selain  faktor  ekonomi,  korupsi  dan  tekanan  ekonomi,  hilangnya  independensi  hakim disebabkan oleh ancaman dan intimidasi. Hakim yang diancam atau diintimidasi oleh individu atau  kelompok  tertentu,  dapat  merasa  tertekan  dan  cenderung  memutuskan  perkara  sesuai keinginan para pengancam. Media dan opini publik yang berlebihan juga dapat memengaruhi independensi  hakim.  Selain  itu  pengawasan  yang  berlebihan  oleh  otoritas  tertentu  terhadap hakim dapat mengarah pada rasa takut dan ketidaknyamanan dalam memutuskan perkara secara bebas. Kurangnya perlindungan hukum dan keamanan bagi hakim juga dapat membuat mereka rentan  terhadap  tekanan  eksternal.  Kurangnya  pendidikan  dan  pelatihan  tentang  pentingnya independensi  yudisial  dan  etika  peradilan  dapat  membuat  hakim  kurang  sadar  akan  peran mereka  dalam  mempertahankan  integritas  sistem  peradilan.  Untuk  itu  sangatlah  penting independensi  yudisial  dan  etika  peradilan  sebab  hal  itu  berhubungan  dengan  budaya  hukum hakim.
Peradilan yang bebas  dan tidak memihak adalah  salah satu  pilar utama dalam sistem pemerintahan  yang  demokratis  dan  negara  modern.  Prinsip  ini  memastikan  bahwa  hukum ditegakkan secara adil tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah, korporasi, maupun individu yang berkuasa

## PENUTUP
Meskipun  kekuasaan  kehakiman  telah  memberi  independensi  kekuasaan  bagi  hakim namun dalam beberapa kasus justru yang terjadi adalah hilangnya independensi hakim tersebut dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini terasa menjadi budaya yang terus terjadi dan sering ditemukan dalam setiap persidangan. Adapun yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:
Independensi  kekuasaan  kehakiman telah memberi kemerdekaan bagi  hakim agar proses persidangan  tidak  sampai  dipengaruhi  oleh  pihak  manapun  (budaya  koruptif).  Justru  karena adanya independensi ini maka pengawasan terhadap kinerja institusi peradilan, kinerja hakim, dan  kualitas  putusan  menjadi  sesuatu  yang  mutlak  perlu,  tanpa  itu  independensi  berpeluang digunakan sebagai kamuflase terjadinya tindakan koruptif sebagaimana tampak dari perilaku hakim MAS.
Aspek profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh seorang hakim agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dengan baik. Profesionalisme hakim dapat dilihat  dari  aspek  penguasaan  ilmu  hukum,  kemampuan  berpikir  yuridis,  kesadaran  serta komitmen  profesional,  sehingga  terhindar  dari  kekeliruan  dan  melanggar  Kode  Etik  dan Perilaku Hakim.
Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang memiliki dasar pertimbangan hukum yang pasti dan tidak rancu. Peralihan hak tanpa perbuatan hukum jual-beli, hibah atau lainnya adalah putusan yang membingungkan, akan berakibat apabila tanah tersebut akan didaftarkan peralihan haknya .

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2004). Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer. Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
Dahlan, A. A. dkk. (2001). . Ensiklopedi Hukum Islam. Ichtiar Baru van Hoeve. Djohansjah, J.  (2008). Reformasi  MA menuju Independensi  Kekuasaan  Kehakiman.  Kesaint Blanc.
Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (diterjemah). Nusa Media. Garner, B. A. (2009). Black’s Law Dictionary. St. Paul: West Publishing co.
Imran. (2019). Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kajian Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.TBL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN. Jurnal Yudisial 2019. Vol.12 No. 1 April 2019.
M.P, L. (2016). Catatan Hukum Luhut M.P. Pangaribuan, Pengadilan, Hakim dan Advokat. Nur, A. S. (2011). Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Saksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. Jurnal Yudisial, Vol-IV/No-01/April/2011.Hal. 29.
Poerwadarminta, W. J. . (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka.
Shidarta.  (2011).  Dalih  Keadilan  dan  error  juris  sebagai  alasan  melepaskan  Terdakwa  dari segala  tuntutan  hukum”  KajIian  Putusan  Nomor  583/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.  Jurnal YUDISIAL, Vol-IV/No-01/April/2011.
Stevens  and  Schmidgall.  (2008).  A  Comprehensive  Indonesia  –  English  Dictionary.  Ohio University Press.