## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1015

## IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI di PT PAL INDONESIA (Persero)
Kumala Sukma Iskandar 1 ; Arimurti Kriswibowo 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
arimurti.adne@upnjatim.ac.id 1 , kmlskmiskndr.27@gmail.com 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  tinjauan  mengenai Good  Corporate Governance yang  dijalankan  dalam  pelaksanaan  tugas  di  PT  PAL  Indonesia  (Persero). Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif, dengan  pengumpulan  data melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  dengan  fokus pada  lima  prinsip  GCG.  Hasil  kajian  menunjukkan  komitmen  dan  kesungguhan  PT  PAL dalam mengendalikan kepuasan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  pedoman  yang  diikuti  untuk  bisnis  yang  sehat,  dengan penilaian peningkatan 80,4% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kata Kunci : Gratifikasi, Pengendalian, Good Corporate Governance

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  review  of  Good  Corporate Governance carried out in carrying out duties at PT PAL Indonesia (Persero). The methodology  used  in  this  study  is  a  qualitative  descriptive  approach,  with  data collection through observation, interviews, and documentation, with a focus on the five  principles  of  GCG.  The  results  of  the  study  show  PT  PAL's  commitment  and seriousness  in  controlling  satisfaction  in  accordance  with  GCG  principles, applicable  laws  and  regulations,  and  guidelines  to  be  followed  for  a  healthy business,  with  an  assessment  of  an  increase  of  80.4%  compared  to  the  previous year.
Keywords : Gratification, Control, Good Governance

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  dikutip  oleh  Ikhwansyah  dkk (2018), Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah suatu bentuk badan hukum  yang  modalnya  berupa  kekayaan  yang  terpisah  dari  aset  milik negara.  BUMN  ada  terutama  untuk  meningkatkan  kehidupan  ekonomi nasional  dan  untuk  melayani  kepentingan  umum  dengan  menyediakan barang  dan/atau  jasa  yang  berkualitas  tinggi  dan  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  orang  banyak.  Untuk  menyediakan  produk  atau  layanan berkualitas  tinggi  yang  diterapkan  oleh  BUMN  sesuai  dengan  GCG  atau prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  perlu  untuk  memenuhi permintaan  publik  dan  meningkatkan  kepercayaan  pemangku  kepentingan. Guna  menyediakan  produk  barang  atau  jasa  dengan  mutu  tinggi  yang diterapkan  oleh  BUMN  mengenai  prinsip-prinsip  GCG  atau Good Corporate  Governance diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  dan

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1016
meningkatkan  kepercayaan stakeholder .  GCG  berbeda  dengan Good Governance yang merupakan tata kelola perusahaan yang mencakup antara sektor  privat,  usaha  dan  masyarakat.  Sedangka  n Good  Governance adalah bentuk  partisipasi  antara  sektor  privat,  publik,  dan civil  society (Sabilla  & Kriswibowo, 2021).
GCG  dapat  dikatakan  sebagai  tolak  ukur  bagaimana  pengelolaan perusahaan  seharusnya  berjalan,  namun  tidak  semua  perusahaan  berhasil memberantas  tindakan-tindakan  kecurangan  yang  terjadi  begitu  saja. Berdasarkan  tindakan-tindakan  kecurangan  yang  ada,  korupsi  menjadi  hal yang  cukup  urgen  untuk  dibicarakan  mengingat  jumlahnya  yang  terus
meningkat (Satria, 2020).

## Gambar 1.1 JumlahLaporanGratifikasi 2015-2020
Sumber: Databoks Katadata (2020)
Kendala  yang  dihadapi  umumnya  ialah  kebiasaan  masyarakat Indonesia  yang  menganggap  lumrah  pemberian  gratifikasi  sebagai  bentuk atau  ungkapan  terima  kasih  berkat  jasa  atau  produk  yang  telah  diberikan oleh  aparatur  sipil  negara/pegawai  BUMN  kepada  masyarakat  baik  dalam bermacam  bentuk,  seperti  barang  atau  bahkan  uang.  Kebiasaan  ini  dapat menjadi  kebiasaan  yang  bersifat  buruk  dan  memiliki  dampak  berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Salah  satu  BUMN  yang  sedang  berupaya  keras  dalam  mewujudkan implementasi GCG ialah PT PAL Indonesia (Persero) melalui Surat Edaran Menteri  BUMN  Nomor:  SE-02/MBU/07/2019  tentang  pengelolaan  BUMN yang bersih untuk mengimplementasikan pencegahan KKN dan penanganan benturan  kepentingan  serta  penguatan  akan  pengawasan  intern.  PT  PAL Indonesia  (Persero)  melalui  Surat  Keputusan  Direksi  tersebut  membentuk Unit Good  Corporate  Governance ,  Unit Whistle  Blowing  System dan  Unit Pengendalian  Gratifikasi.  Pembentukan  ketiga  hal  tersebut  ditujukan  untuk

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1017
mencapaivisi  dan  misi  Perseroan  yang  proses  bisnisnya  berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG.

## Gambar 1.2 List Bukti PenerimaanGratifikasi PT. PAL Indonesia
(Persero) Tahun 2021
Sumber: Data Internal PT PAL Indonesia (Persero) Berdasarkan  data  internal  yang  diperoleh  peneliti  melalui  PT  PAL Indonesia  (Persero)  di  atas,  ditunjukkan  bahwa  beberapa  Insan  PAL  telah menerima gratifikasi berupa berbagai macam benda dengan berbagai ragam bentuk  pada  tahun  2021  dan  telah  dilaporkan  kepada  UPG  PT  PAL Indonesia  (Persero).  Potensi  terjadinya  benturan  kepentingan  dengan kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  PT  PAL  Indonesia  melalui  UPG  sebagai standar  dan  kaidah  atau  pedoman  dasar  dalam  pengelolaan  perusahaan sehingga  menyebabkan  ketidakefektifan  fungsi  pengendalian  intern perusahaan  dalam  mengatasi  munculnya  persoalan  mengenai  gratifikasi. Masalah  ini  termasuk  dalam  unsur  prinsip-prinsip  dasar  GCG  dalam  unsur akuntabilitas.
Penelitian  ini  pun  akan  mencari  tahu  bagaimana  GCG  diterapkan dalam  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  namun  terkhusus  dalam  upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan internal perusahaannya.
Pengendalian  gratifikasi  akan  dapat  terwujud  maksimal  apabila  GCG diterapkan  secara  menyeluruh  dan  konsisten.Tujuandari  penelitian  ini  ialah untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  prinsip  GCG  pada  PT  PAL Indonesia  (persero)  dengan  fokus  pada  lima  prinsip  GCG  Jeklin  (2016) yakni:  Transparansi,  Akuntabilitas,  Pertanggungjawaban,  Kemandirian  dan Kewajaran.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  untuk  mengkaji  masalah  tersebut menggunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  data  guna  kajian  yang  mendalam  menggunakan  data  yang

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1018
mengandung  makna  dan  menjelaskan  bagaimana  GCG  dijalankan  dalam pelaksanaan  tugas  Unit  Pengendalian  Gratifikasi  di  PT  PAL  Indonesia (Persero)  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada.  Fokus  penelitian  ini menggunakan prinsip GCG sebagai berikut:

## Transparansi
a. Melihat apakah PT PAL Indonesia (Persero) memberikan informasi yang jelas,  tepat  waktu,  memadai,  jelaas  dan  dapat  diperbandingkan  perihal upaya pengendalian gratifikasi dalam perusahaan.
b. Melihat  apakah  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  menerapkan  keterbukaan selama  proses  identifikasi-penanganan  tindakan  gratifikasi  dalam perusahaan.

## Akuntabilitas
a. Melihat  bagaimana  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  menjelaskan  fungsi, tugas  dan tanggung  jawab  tugas  Unit  Pengendalian  Gratifikasi  sehingga dalam  pelaksanaannya  menjadi  efektif  sesuai  prinsip good  corporate governance .
b. Melihat  bagaimana  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  melakukan  penilaian atau  evaluasi  terhadap  tupoksi  termasuk  tanggung  jawab  yang ditanggung oleh Unit Pengendalian Gratifikasi.

## Pertanggungjawaban
a. Melihat  apakah  pengelolaan  internal  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
b. Melihat bagaimana PT PAL Indonesia (Persero) memastikan lingkungan internal perusahaannya taat pada peraturan dan hukum yang berlaku serta melaksanakan  pengendalian  sehingga  dapat  meminimalisir  tindakan gratifikasi.

## Kemandirian
a. Melihat  apakah  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  mampu  mengelola perusahaannya  secara  professional  tanpa  dipengaruhi  pihak  manapun yang berpotensi  menyebabkan  keberpihakan  perusahaan  maupun  adanya peluang terjadinya gratifikasi.
b. Melihat  bagaimana  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  mampu  memastikan kinerja  perusahaan  bebas  dari  konflik  kepentingan  yang  dapat memberikan peluang terjadinya tindakan gratifikasi.

## Kewajaran
a. Melihat  apakah  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  mengelola  perusahaannya dengan  seimbang,  menjunjung  kesetaraan  dan  keadilan  dari  masing- masing jabatan yang dimiliki sehingga dapat menunjang tugas dan fungsi UPG dengan baik.

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1019
b. Melihat  bagaimana  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  mampu  melaksanakan tugas  dan  kewajibannya  guna  memenuhi  hak-hak  yang  dimiliki  oleh pemangku kepentingan sesuai dengan perjanjian maupun kebijakan yang ditetapkan.
Menurut  Moleong,  (2018)  penelitian  kualitatif  menggunakan  teknik pengumpulan  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  Kepala  dan Staf  Departemen  Hukum  dan  Kepatuhan  divisi  Sekretaris  Perusahaan  dan Kepala  dan  Staf  Divisi  Sistem  Pengendalian  Internal  PT  PAL  Indonesia (Persero),  dan  observasi  yaitu  dengan  mengamati  serta  mencatat  secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaksi Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi pengumpulan data  dengan  menggunakan  berbagai  teknik  pengumpulan  data  untuk mendukung  penelitian,  pemadatan  data  melalui  proses  identifikasi  dan penggalian yang diperoleh. Data pada saat penelitian dilakukan secara field of view , penyajian data adalah rangkaian uraian  informasi yang padu dalam bentuk  naratif,  yang  dapat  disimpulkan  atau  dibuktikan  kebenarannya, merupakan  langkah  terakhir  dalam  proses  analisis  data,  yang  bertujuan untuk  mengetahui  makna  dari  data  yang  dikumpulkan  selama  proses penelitian.  Pilih  teknik  analisis  data  dengan  model  interaktif,  karena  data yang diperoleh dapat diringkas dan disederhanakan dengan lebih efektif dan efisien. Menjadikan hasil penelitian objektif, efektif dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  berfokus  pada  Implementasi  Diterapkannya Good Corporate  Governance dalam  Unit  Pengendalian  Gratifikasi  di  PT  PAL Indonesia  (Persero)  dan  akan  menjadi  suatu  pertistiwa  yang  unik  untuk diteliti,  karena  tindakan  dalam  pengendalian  Gratifikasi  dapat  menciptakan prinsip Good  Corporate  Governance, hal  ini  diatur  dalamSurat  Keputusan SKEP/13/10000/III/2020  Tentang  Pembentukan  Unit Good  Corporate Governance ,  Unit Whistle  Blowing ,  Unit  Pengendalian  Gratifikasi,  Unit Pengelolaan  LHKPN  dan  Tim  Kode  Etik  di  Lingkunga  PT  PAL  Indonesia (Persero),  Pengendalian  Gratifikasi  PT.  PAL  Indonesia  (Persero) menggunakan  prinsip  GCG  diterapkan  sebagai  upaya  dalam  peningkatan kinerja  dari  perusahaan,  mengurangi  atau  meminimalisir  risiko  yang kemungkinan  akan  dapat  dilakukan  oleh  dewan  dengan  mengambil keputusan yang menguntungkan untuk pribadijuga dimaksudkan agar dapat meningkatkan keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki agar investor dapat menanamkan  modalnya  yang  juga  berdampak  terhadap  kinerja  dewan tersebut.
Guna  mengetahui  Implementasi  Kebijakan  mengenai  prinsip good corporate  governance pada  Unit  Pengendalian  Gratifikasi  di  PT  PAL

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1020
Indonesia  (Persero),  maka  dapat  dianalisis  melalui  lima  dasar  dari Good
Corporate  Governance Menurut  Jeklin  (2016),  yakni:  Transparansi, Akuntabilitas,  Pertanggungjawaban , Kemandirian,  dan  Kewajaran  sebagai berikut:
Prinsip Transparansi (Transparency).
Unit  Pengendalian  Gratifikasi  (UPG)  PT  PAL  Indonesia  (Persero), dalam  menjalankan  prinsip  transparansi  ini,  dilakukan  melalui  manajemen kegiatan,  hingga  tahapan  sosialisasi  tentang  gratifikasi  diberikan  kepada beberapa  divisi  yang  dianggap  krusial  seperti  pada  Divisi  Pengadaan Barang,  Divisi  Pemasaran,  dan  juga    UPG  sendiri,  adapun  pelaksana nasosialisasi  keterbukaan  informasi  juga  dilakukan  oleh  UPG  PT  PAL Indonesia (Persero) pada company profile di laman website tersedia.
Perwujudan  komitmen  pengendalian  gratifikasi  di  PT  PAL  Indonesia (Persero)  pada  Unit  Pengendalian  Gratifikasi  telah  mendapatkan penghargaan  ISO  37000  tentang  implementasi  manajemen  anti  suap  yang diprakasai  oleh  kementrian  BUMN  dalam  sistem  pengendalian  manajemen anti  penyuapan  gratifikasi.  Melalui  sosialisasi  keterbukaan  informasi tersebut menjadikan khalayak umum sedikit lebihnya mengetahui cara kerja perwujudan  prinsip  GCG  di  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  tersebut,  adapun dalam  lingkup  internal  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  sendiri  menjadi  lebih paham  bagaimana  pelaksanaan  perwujudan  prinsip  GCG  tersebut  dengan upaya  pengendalian  gratifikasi,  tidak  hanya  sosialisasi  bagi  internal  namun terdapat  juga  pelatihan  SMAP  ISO  37000  di  PT.PAL  Indonesia  (Persero) pada divisi-divisi yang dianggap krusial.
Meskipun  dalam  prinsip  transparansi  ini  keterbukaan  mengenai informasi upaya pengendalian gratifikasi sebagai upaya perwujudan GCG di PT  PAL  Indonesia  (Persero)  ini  cukup  terbuka,  hal  ini  hanya  sebatas keterbukaan regulasi saja, pada prosesnya berlangsung secara tertutup mulai dari  tindakan  pelaporan,  identifikasi,  hingga  tindakan  penanganan  terhadap hasil identifikasi hal ini tentu sejalan dengan whistle blowing system (WBS) , Dalam  penelitian  yang  dihasilkanoleh  Valentina  et  al.,  (2017),  juga menyatakan  bahwa  sistem  ini  berperan  untuk  membantu  dalam pengungkapan potensi tindak pidana gratifikasi dan korupsi, yang dilakukan oleh whistleblower ,  sebagai  pihak  internal  perusahaan  yang  memberikan laporan  kepada  penegak  hukum,  maka  harus  mendapatkan  perlindungan hukum  sebagai  saksi,  hal  ini  tentu  diharapkan  dapat  mendorong  budaya keterbukaan,  kejujuran,  dan  juga  mengurangi  budaya  apatis  di  wilayah  PT PAL  Indonesia  (Persero)  agar  mewujudkan  prinsip good  corporate governance yang  sejalan  dengan  pernyataan  komitmen  oleh  Dewan Komisaris dan Direksi PT PAL Indonesia (Persero) sesuai dengan peodman pelasanaan WBS dalam Peraturan Direksi Nomor: Perdir/02/10000/X/2021.

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1021

## Prinsip Akuntabilitas (accountability).
Pedoman pelaksanaan prinsip GCG PT PAL Indonesia (Persero) juga menjelaskan  apabila  dalam penerapan prinsip  akuntabilitas  ini  juga  melihat pada  efektifitas  dalam  penggunaan  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  serta pertanggung jawaban dalam organ. Pelaksanaan prinsip ini mereferensi pada Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No.  PER-01/  MBU/2011  Tahun  2012 Tentang  Penerapan  Tata  kelola  Perusahaan  yang  baik  pada  BUMN  dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengendali gratifikasi.
UPG  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  dalam  menjalankan  tugas  sebagai pengendali  gratifikasi,  dalam  proses  penangananya  dibantu  menggunakan aplikasi GOL (Gratifikasi Online) milik Komisi Pemberantas Korupsi, pada aplikasi  tersebut  terlihat  beberapa  fitur  tentang  pelapor,  laporan  dan  profil. Adapun  dalam  upaya  pengendalian  preventif  PT  PAL  Indonesia  (Persero) memberikan  himbauan  melalui  WA kepada pegawai  untuk tidak  menerima gratifikasi  dalam  bentuk  apapun  pada  hari-haribesar  Penelitian  Iskandar  & Kurniawan  (2020)  hal  ini  sesuai  dengan  temuan  beberapa  penelitian  yang mengungkap  beberapa  contoh  kasus  gratifikasi  yang  memanfaatkan berbagai  celah  yang  ada  sebagai  peluang,  salah  satunya  adalah  bentuk penerimaan dan pemberian gratifikasi berupa paket atau tunjangan hari raya (THR)  saat  momen  hari  raya  Idul  Fitri  atau  berbagai  perayaan  hari  besar agama  lainnya.  Hasil penelitian  Piliang et al., (2020),  menunjukkan dalam pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  menunjukan  bahwa  terdapat  komitmen dari  perusaaan  dalam  hal  memajukan perusahaan  secara berkesinambungan Hal  tersebut  sejalan  dengan  upaya  perwujudan  GCG  PT  PAL  Indonesia (Persero)  dalam  tugas  dan  fungsinya  menerapkan  komitmen  pelaksanaan prinsip good  corporate  governance melalui  penerapan  pengendalian gratifikasi di UPG.
Terdapat  5  prinsip  komitmen  GCG  lingkungan  PT  PAL  Indonesia (Persero)  dalam  menjalankan  komitmen  pengendalian  gratifikasi  sebagai berikut:  (1)  Prinsip  Dasar  yang  di  antaranya  berisi  tentang  PT  PAL Indonesia  (Persero)  yang  tidak  akan  menawarkan  atau  memberikan, menerima  dan  meminta,  serta  wajib  mencegah  dan  mengupayakan pencegahan  kasus  korupsi,  tindakan  suap,  gratifikasi  kepada  dan  dari lembaga  manapun  untuk  mendapatkan  keuntungan;  (2)  Penerapan  dan pelaksanaan tugas pengendalian gratifikasi di lingkungan PT PAL Indonesia (Persero);  (3)  Penyiapan  anggaran  untuk  penerapan  pengendalian gratifikasi;  (4)  penyediaan  SDM  dan  pembentukan  pelaksana  pengendalian gratifikasi yang  bertugas pengendalian gratifikasi; (5) Menjaga rahasia data pelapor dan  yang dilaporkan kepada  pihak  manapun  kecuali diminta sesuai dengan perundang-undangan.

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1022
Selain  menerapkan  komitmen  pengendalian  gratifikasi  PT  PAL Indonesia  (Persero),  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk mewujudkan Good  Corpoorate  Governance PT  PAL  Indonesia  (Persero) juga  melalukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  secara  berkala  tiap  tahun, melalui Assessment CGC  sejak  tahun  2018,  pada  Tahun  2021 Assessment GCG  menggunakanenam  barometer  penilaian  yang  tersusun  atas: Komitmen  terhadap  tata  kelola  yang  baik  serta  berkelanjutan,  Pemegang Saham  dan  RUPS,  Dewan  Komisaris/Dewan  Pengawas,  Dewan  Direksi, Pengungkapan informasi dan transparansi, serta aspek lainnya hal ini sejalan dengan  yang  dikemukakan  pada  penelitian  Hartutik  et  al.  (2020),  Prinsip mengenai akuntabilitas digunakan untuk menumbuhkan system kontrol atau pengawasan  yang  efektif  berdasarkan  dari  distribusi  kekuasaan  akan pemegang  saham,  direksi,  dan  komisaris,  biasanya  memalui  hasil  evaluasi Assessment.
Hasil  penilaian  ini  membuktikan  keseriusan  UPG  PT  PAL  Indonesia (Persero) dalam upaya perbaikan GCG, terbukti dari tiap tahunnya terdapat peningkatan  dalam  penilaian  GCG,  bahkan  hingga  tahun  2020/2021  PT PAL  Indonesia  (Persero)  ini  mendapatkans  kor  80.04%  dalam  penerapan manajemen  tata  kelola  perusahaan  yang  transparansi  dan  akuntabilitas  dari sebelumnya  yang  hanya  mendapat  skor  75.14%.  dari  kenaikan  tersebut dapat  dilihat  bahkan  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  dalam  melakukan pengendalian  gratifikasi  demi  mewujudkan  GCG  selalu  mengupayakan yang  terbaik  adapun  beberapa  aspek  perlu  ditingkatkan  sesuai  dengan pedoman WBS, GCG PT PAL Indonesia (Persero).
PrinsipPertanggungjawaban (Responsibility).
Dalam  hal  ini  pula  UPG  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  telah  berhasil mendapatkan  sertifikasi  ISO  37000:  2016,  ISO  ini  sengaja  dirancang  guna membantu  organisasi  dan  menetapkan,  memelihara,  serta  meningkatkan program anti penyuapan/gratifikasi. Bentuk pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban  GCG  pada  Unit  Pengendalian  Gratifikasi  (UPG)  PT PAL Indonesia (Persero) ini  juga  berusaha  untuk selalu bertanggung  jawab dalam  memastikan  lingkungan  perusahaan  untuk  taat  pada  peraturan  yang berlaku dalam bentuk pengendalian gratifikasi.
Bentuk  prinsip  pertanggungjawaban  GCG  di  PT  PAL  Indonesia (Persero)  ini  terbukti  dengan  adanya  kode  etik  perusahaan  yang  disebut Code  of  Conduct yang  di  dalamnya  memuat  bagaimana  tata  kelola perusahaan itu dijalankan bagi setiap pegawai perusahaan, sebagaimana etos kerja dan aturan umum mengenai integrase dalam menciptakan produk yang berkualitas,  menggunakan  sikap  professional  dalam  bekerja  yang  tidak mengedepankan  egoism  pribadi,  tidak  menerima  ataupun  menjanjikan apapun  pada  mitra  kerja  atas  kerjasama  baik  dalam  ranah  internal  maupun

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1023
eksternal  sehingga  menimbulkan  praktik  gratifikasi,  kemudian  tidak memanfaatkan  jabatan  yang  dimiliki  untuk  kepentingan  apapun  itu.  Dalam menjalankan  prinsip  pertanggungjawaban  tersebut  melalui  kepatuhan pegawai  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  harus  wajib  mematuhi  pedoman  dan peraturan,  sehingga code  of  conduct yang  ditandatangani  di  awal  kontrak kerja  menjadi  jaminan  untuk  menjalankan  prinsip Good  Coorporate Governance dalam bentuk pertanggungjawaban.
Prinsip Kemandirian (Independency).
Prinsip Kemandirian PT PAL Indonesia (Persero) dalam berkerjasama dengan  mitra  kerja  maupun  vendor  sangat  rawan  dengan  adanya  tindakan gratifikasi,  oleh sebab itu PT PAL Indonesia (Persero) melakukan antisipasi khususnya  dari  para  pihak stakeholder selama  kerjasama  berlangsung, dengan  mengadakan  rapat  bersama  perusahaan  mitra  maupun  vendor  dan juga  melakukan penandatanganan  pakta integritas, sebagai tanda  komitmen bersama-sama untuk mewujudkan perusahaan dengan tata kelola yang baik, bersih terhindar dari praktik gratifikasi dan korupsi, kolusi, nepotisme dalam proses  kerjasama  sehingga  dapat  mewujudkan  kemandirian  sesuai  dengan prinsip  GCG  yang  dianut.  Implementasi  GCG  prinsipkemandirian  pada UPG PT PAL Indonesia (Persero) ini ditekankan pada pakta integritas yang wajib di tandatangani selama kerjasama berlangsung, dan benar-benar harus diterapkan,  dan  hingga  saat  ini  implementasi  GCG  PT  PAL  Indonesia (Persero)  sudah  dikategorikan  baik,  serta  pengawasan  elemen  gratifikasi yang telah mencapai nilai 80,4%.
Prinsip Kewajaran (Fairness).
Implementasi  prinsip  kewajaran  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  guna  memenuhi  hak-hak  yang  dimiliki oleh  pemangku  kepentingan (stakeholder )  mengikuti  kesepakatan  dan undang-undang  yang  berlaku  dengan  alur  mengadakan  review  untuk memenuhi  hak stakeolder. Bersama  dengan  pihak  vendor.  Hal  ini  untuk mencegah  adanya  tindakan  gratifikasi  dalam  prosesnya.  Selain  hal  tersebut prinsip  kewajaran  untuk  mewujudkan  GCG  PT  PAL  Indonesia  (Persero) juga  berkaitan  dengan  implementasi  mewujudkan  keseimbangan,  keadilan, serta  keadilan  dalam  setiap  jabatan  yang  dimiliki  diperoleh  secara  adil. SDM/HCM  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  melihat  melalui  kinerja  pegawai dalam  menentukan kenaikan  jabatan. Semakin  baik tingkat kinerja pegawai semakin  cepat  pula  mendapatkan  promosi  jabatan,  dalam  kenaikan  jabatan pegawai  PT.  PAL  Indonesia  (Persero)  diawasi  oleh  UPG,  sehingga pemberian jabatan diberikan secara adil.
Hingga saat ini belum ditemukan kasus berkaitan dengan ketidakpuasan antara stakeholder terkait yang bekerjasama dengan PT PAL Indonesia  (Persero)  dan  kasus  gratifikasi  selama  proses  kerjasama

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1024
berlangsung, tentu hal ini karena seluruh pihak yang bekerjasama antara PT PAL  Indonesia  (Persero)  dengan  pihak  vendor,  mitra  kerja,  hingga stakeholder terkait  turut  mematuhi  segala  peraturan  yang  berlaku  demi mewujudkan  implementasi  manajemen  tata  kelola  perusahaan  yang  baik Good Coorporate Governance.

## SIMPULAN
GCG  dapat  dikatakan  sebagai  tolak  ukur  bagaimana  pengelolaan perusahaan  seharusnya  berjalan,  namun  tidak  semua  perusahaan  berhasil memberantas  tindakan-tindakan  kecurangan  yang  terjadi  begitu  saja. Berdasarkan  tindakan-tindakan  kecurangan  yang  ada,  korupsi  menjad  ihal yang  cukup  urgen  untuk  dibicarakan  mengingat  jumlahnya  yang  terus meningkat.  Tata  kelola  dalam  perusahaan  yang  buruk  dapat  menyebabkan perusahaan  menjadi  rentan  akan  timbul  atau terjadi  berbagai  permasalahan dan  tidak  dapat  bertahan  dalam  kurun  waktu  yang  lama.  Buruknya  tata kelola  dalam  perusahaan  tentu  sangat  berkaitan  dengan  penerapan manajemen  yang  buruk.  Oleh  karena  itu  penerapan  GCG  yang  baik  sangat diperlukan  agar  perusahaan  bersih  dari  tindakan-tindakan  kecurangan.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1)
Implementasikebiakan  GCG  pada  UPG  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  telah sesuai  dengan  prinsip  tranparansi/keterbukaan  yang  sejalan  dengan pedoman  GCG  PT  PAL  Indonesia  (Persero).  Transparansi  informasi  bagi msyarakat  luas  terkait  dengan  regulasi  Pedoman  GCG  dan  juga pengendalian gratifikasi sudah disebarluaskan melalui akun media sosial PT PAL Indonesia (Persero), namun prinsip transparansi ini hanya sebatas pada regulasi  saja,  sedangkan  untuk  proses  dari  pelaporan,  identifikasi  kasus hingga  proses  penanganan  untuk  melindungi  identitas  pelapor  dan  terlapor masih  perlu  dievaluasi  lebih  lanjut;  (2)  mplementasi  GCG  kebijakan  GCG pada  UPG  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  pada  prinsip  Akuntabilitas,  UPG menjalankan  tugas  dan  fungsinya  menjalankan  komitmen  anti  gratifikasi, dan  melaksanakan  penilaian  assessment  setiap  satu  tahun  secara  rutin sebagai  bentuk  evaluasi  kinerja  pegawai  PT  PAL  dalam  implementasi prinsip  akuntabilitas  GCG  dengan  skor  80,4%  dari  75,14%  namun  masih ada  kekurangan  pada  beberapa  aspek  seperti  pada  komitmen  menjalankan prinsip good  corporate  governance yang  berkelanjutan;  (3)  Implementasi GCG  kebijakan  GCG  pada  UPG  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  pada  prinsip Pertanggungjawaban,  mengacu  pada  regulasi  yang  digunakan  dalam mewujudkan  GCG  kesesuaian  dengan  pedoman  GCG,  PT  PAL  telah mendapatkan sertiikasi ISO 37000:2016  tentang anti penyuapan/gratifikasi. PT  PAL  juga  mewajibkan  seluruh    elemen  kepegawaian  melaksanakan tanda tangan code of conduct pada awal melaksanakan tanda tangan kontrak sebagai  pedoman  dalam  pengendalian  gratifikasi  PT  PAL  Indonesia

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik
Volume 10 Nomor 3, 2023

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1025
(Persero),  dan  hal  ini  mampu  menekan  angka  gratifikasi  dalam implementasi kebijakan GCG; (4) Implementasi GCG kebijakan GCG pada UPG  PT  PAL  Indonesia  (Persero)  pada  prinsip  kemandirian,  untuk menghidari  adanya  intervensi  pihak  eksternal,  terlihat  PT  PAL  Indonesia (Persero)  menekankan  adanya  sosialisasi  berkaitan  dengan  system manajemen  anti  penyuapan  dan  dengan  adanya  perjanjian  pakta  integritas yang ditandatangani oleh perusahaan mitra kerja maupun pihak vendor yang wajib  dipatuhi  selama  bekerjasama,  untuk  mengihindari  adanya  praktik penyimpangan  gratifikasi/  korupsi  lingkungan  PT  PAL  Indonesia  (Persero) di  kemudian  hari  sehingga  dapat  mewujudkan  tata  kelola  perusahaan  yang profesional  dan  juga  sehat  yang  mencerminka  nprinsip  kemandirian  GCG; (5)  Implementasi  GCG  kebijakan  GCG  pada  UPG  PT  PAL  Indonesia (Persero)  pada  prinsip  Kewajaran,  dilihat  dari  pemberian  promosi  jabatan oleh  Divisi  SDM  PTPAL  melihat  dari  aspek  kualitas  kerja  yang  terus meningkat, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dan strategi yang bagus itu akan memberikan efek ke UPG menjadi biro bersih dari tindak kriminal.

## DAFTAR PUSTAKA
Databoks Katadata. (2020). Jumlah Laporan Gratifikasi 2015-2020.
Hartutik, Prima Anggraeni, Mahsuni, Abdul Wahid, & Mawardi, M. Cholid.
(2020). Penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. E-Jra , 09 (02). 53–72.
Ikhwansyah,  Isis,  Chandrawulan,  An  An,  &  Amalia,  Prita.  (2018). Optimalisasi  Peran  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  pada  Era Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA). Jurnal  Media  Hukum , 25 (2),150–161.
Iskandar,  Irvan  Sebastian,  &  Kurniawan,  Teguh.  (2020).  Gratifikasi  di Badan  Usaha  Milik  Negara  Berdasarkan  Motif  Kecurangan:  Sebuah Tinjauan Literatur. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 5 (2).  81– 97. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690
Jeklin, Andrew. (2016). Pedoman GCG PT PAL Indonesia 2020 . 1–23.
Miles,  Matthew.  B.,  Huberman,  A.  Michael.,  &  Saldaña,  Johny.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods  Sourcebook  (Third) . Ariona State University : SAGE Publications.
Moleong, Lexy J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (37th ed.). Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
Piliang,  Arfah,  Kirmizi,  &  Basri,  Yesi  Mutia.  (2020).  Pengaruh  Penerapan Prinsip-Prinsip  Good  Corporate  Governance  terhadap  Kinerja Keuangan  pada  Perusahaan  Manufaktur  Sektor  Industri  Dasar  dan Kimia (Arfah Piliang, Kirmizi & Yesi Mutia Basri). Jurnal Akuntansi ,

## PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik

## Kumala Sukma Iskandar, Cs: Implementasi Good Corporate ….  Page 1026
9 (1). 1–13.
Sabilla, A. A., & Kriswibowo, A. (2021). Implementation of the Principles of  Good  Governance  in  Combating  Stunting  in  the  Jabon  District, Sidoarjo Regency. Dia , 19 (1). 53–67. https://doi.org/10.30996/dia.v19i1.4822
Satria,  Hariman.  (2020).  Kebijakan  Kriminal  Pencegahan  Korupsi
Pelayanan Publik. Jurnal Anti Korupsi Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi , 6 (2). 169–186. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660 Surat Keputusan Direksi PT. PAL Indonesia (Persero) No. 13/10000/III/2020  Tentang  Pembentukan  Unit  Good  Corporate Governance,  Unit  Whistle  Blowing  System  dan  Unit  Pengendalian Gratifikasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Valentina,  Dewi,  Putri  Indar,  &  Andrisman.  (2017).  Implementasi  Whistle Blower  Dalam  Mengungkapkan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal Poenale , 5 (3).