DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jm.v9i2.5314

## ORIENTASI MUTU PENDIDIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
1 Kadarisman & 2 Saifullah Idris
1 Universitas Terbuka, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia email: kadarisman@gmail.com , saifullah.idris@ar-raniry.ac.id

## Abstract
Improving the quality of human resources is an absolute prerequisite for achieving development  goals.  Efforts  to  improve  the  quality  of  education  are  continuously carried  out.  It  is  even  more  focused  after  being  mandated  in  the  objectives  of national  education,  namely  to  improve  the  quality of  education at  each  type  and level of education. Realizing this, the government has made efforts to improve the education  system,  both  through  structuring  software  (software)  and  hardware (hardware). For this reason, attention needs to be paid to improving the quality of education.  In  this  case,  using  the  School-Based  Management  (MBS)  approach. MBS can be regarded as a community work process by applying the principles of autonomy,  accountability,  participation,  and  sustainability  to  achieve  quality education and learning goals.
Keywords: orientation; quality of education; school-based management .

## Abstrak
Peningkatan    kualitas    sumber    daya    manusia    merupakan    prasyarat mutlak  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan.  Upaya  peningkatan  mutu pendidikan  terus-menerus    dilakukan.  Hal  tersebut  lebih  terfokus  lagi setelah  diamanatkan  dalam  tujuan    pendidikan  nasional    yaitu    untuk meningkatkan    mutu    pendidikan    pada  setiap    jenis    dan  jenjang pendidikan.  Menyadari  hal  tersebut,  pemerintah  telah  melakukan  upaya penyempurnaan  sistem  pendidikan,  baik  melalui  penataan  perangkat lunak (soft   ware)  maupun  perangkat  keras  (hard  ware). Untuk  itu  perlu adanya  perhatian  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Dalam  hal  ini menggunakan pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS dapat dikatakan sebagai suatu proses kerja komunitas dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi dan subtainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu.
Kata Kunci: orientasi; kualitas pendidikan; manajemen berbasis sekolah .

## PENDAHULUAN
Pendidikan  secara  umum  memiliki  tugas  suci  dan  mulia,  yaitu memberdayakan      umat        manusia      sehingga        mampu mengaktualisasikan  dirinya  secara  penuh  di  tengah  kehidupan bermasyarakat.  Pendidikan  memegang  tugas  mentransformasikan individu-individu menjadi manusia sejati, yakni manusia sempurna yang mampu menggali kecerdasan-kecerdasannya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. 1
Peningkatan kualitas pendidikan adalah pilihan  sekaligus orientasi pengembangan  peradaban  bangsa  sebagai  investasi  masa  depan pembangunan  bangsa  berjangka  panjang.Orientasi  ini  mutlak  dilakukan oleh      karena  pendidikan  diyakini  sebagai  sarana  utama  pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks itulah revitalisasi kebijakan pendidikan  terus  menjadi  perhatian  pemerintah.  Salah  satu  bentuk revitalisasi  itu  ialah  kebijakan  pengelolaan  sistem  pendidikan  dari kebijakan  yang  semula  sentralistik  berubah  menjadi  desentralistik. Sebagai  konsekuensi  logis  dari  bentuk  desentralisasi  pendidikan  ialah munculnya  kebijakan  pengelolaan  pendidikan  berbasis  sekolah  (school based management).
Dengan  sistem  pengelolaan  pendidikan  berbasis  sekolah  tersebut diasumsikan  bahwa  kualitas  pendidikan  dapat  ditingkatkan,  dan  peran serta  masyarakat  dalam  memprakarsai  lembaga  pendidikan  di  tingkat mikro  (sekolah)  akan  lebih  meningkat.  Mutu,  dalam  pengertian  umum dapat  diartikan  sebagai      derajat  keunggulan  suatu  produk  atau    hasil kerja, baik  berupa barang  atau jasa. Mutu dapat bersifat abstrak,  namun dapat dirasakan, baik itu berupa barang atau  jasa. Oleh karena itu makna mutu  akan  berbeda  antara  orang  yang  satu  dengan      orang  lainnya, tergantung dari sudut pandang dan kebutuhannya.
_____________
1 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta, Rajawali Pres, 1999), hal. 1-2.
Dalam  konteks  pendidikan  banyak  pendapat  tentang  mutu. Namun demikian, kajian tentang  mutu dalam pendidikan dapat  ditinjau dari  aspek  input,  proses,  output  dan  dampak  serta  manfaat.Peningkatan kualitas    sumber    daya    manusia  merupakan  prasyarat  mutlak    untuk mencapai    tujuan    pembangunan.    Salah  satu  wahana  untuk meningkatkan  kualitas  SDM  tersebut  adalah  pendidikan,  Kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan.
Adapun faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah kualitas SDM    yang  harus  terus  ditingkatkan  melalui  berbagai  program pendidikan yang  dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan  yang      mengacu  pada  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (iptek)  dan  dilandasi   oleh  keimanan dan ketakwaan (imtak). 2
E.  Mulyasa  mengartikan  MBS  dengan  pemberianotonomi  luas pada  tingkat  sekolah  agar  sekolah  tersebut  leluasa  mengelola  sumber daya  dan  sumber    dana    dengan    mengalokasikannya    sesuai    dengan prioritas  kebutuhan, sserta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. 3 Dengan  kata  lain,  kepala  sekolah  sebagai  seorang  manajer  diberikan kewenangan    sepenuhnya    untuk    bias    mengoptimalkan    sumber    daya yang    ada  pada    sekolah    tersebut    guna    meningkatkan    kualitas    dan mutu    sekolah    yang  dipimpinnya.  MBS    adalah    suatu    ide    tentang pengambilan  keputusan  pendidikan  yang diletakkan   pada   posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah. Pemberdayaan sekolah dengan  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar,  disamping    pemerintah juga  menunjukkan  sikap  tanggap    terhadap    tuntutan  masyarakat  juga merupakan  sarana  peningkatan  efesiensi  mutu  dan  pemerataan pendidikan.  Penekanan          aspek-aspek  tersebut  sifatnya  situasional  dan kondisional sesuai dengan masalah yang dihadapi dan politik yang dianut oleh  sistem  pemerintahan.  Misalnya  krisis  multi  dimensi  yang  sudah
_____________
2 E.  Mulyasa,  Manajemen  Berbasis Sekolah;  Konsep,  Strategi,  dan  Implementasi,
(Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 3-4.
3 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah…, hal. 24.
bertahun-tahun  melanda  Indonesia,  dampaknya      terhadap      dunia pendidikan   tidak   dapat dihindari.
Hal    ini    paling    tidak    ditunjukkan    dengan    berkurangnya kemampuan  pemerintah    dalam    penyediaan    dana    yang    memadai untuk  pendidikan  serta menurunnya  kemampuan  sebagian  orang  tua untuk    membiayai    pendidikan  anaknya.    Kondisi    tersebut    secara langsung    berakibat    pada    menurunnya    mutu  pendidikan  dan terganggunya proses pemerataan.
Pendidikan yang bermutu  mengacu  pada  berbagai   input  seperti tenaga  pengajar,  peralatan,  buku,  biaya   pendidikan,  teknologi,  dan input-input  lainnya  yang  diperlukan  dalam  proses  pendidikan.  Ada pula    yang  mengaitkan    mutu    pada    proses    (pembelajaran),    dengan argumen    bahwa  proses  pendidikan  (pembelajaran)  itu  yang  paling menentukan kualitas. Jika mutu ingin diraih, maka proses harus diamati dan  dijadikan  fokus  perhatian.  Melalui        proses,        penyelenggara pendidikan    dapat    mengembangkan  pendidikan,  metode,  dan  teknik- teknik pembelajaran  yang dianggap efektif.
Orientasi  mutu      dari      aspek  outputmendasarkan      pada      hasil pendidikan (pembelajaran) yang ditunjukkan oleh keunggulan akademik dan nonakademik di suatu sekolah. Banyak  sekolah  yang  mulai  sadar bahwa  antara  berbagai  input, proses,  dan  output,  perlu  diperhatikan secara    seimbang.    Bahkan    untuk  menjamin    mutu,    langkah-langkah sudah  dimulai  dari  misi,  tujuan,  sasaran, dan  target  dalam  bentuk desain    perencanaan    yang  mantap.    Para    pendidik  harus  selalu  sadar akan  hasil  yang  akan  diperoleh  bagi  siswa  setelah  melalui  proses pembelajaran  tertentu,  dan  gambaran  akan  hasil  yang  ingin  dicapai itu  pada  gilirannya  akan  memberikan  motivasi  untuk  mengembangkan input  dan  proses  yang  sesuai.  Bahkan  saat  ini  mutu  pendidikan  tidak hanya  dapat  dilihat    dari    prestasi    yang    dicapai,    tetapi    bagaimana prestasi  tersebut  dapat dibandingkan  dengan  standar  yang  ditetapkan,
seperti  yang  tertuang  di dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 dan PP No. 19 Tahun 2005.
Berbagai pengamatan dan analisis yang dilakukan, 4 sedikitnya ada tiga  faktor  yang  menyebabkan  mutu  pendidikan  tidak  mengalami peningkatan  secara  merata.  Pertama,      kebijakan      dan  penyelenggaraan pendidikan      nasional  menggunakan  pendekatan educational  production function yang  tidak  dilaksanakan  secara  konsekuen.  Pendekatan  ini melihat      bahwa      lembaga  pendidikan      berfungsi    sebagai      pusat produksi.      Jika  input      (masukan)  pendidikan    memadai,  maka diperlukan    kegiatan    proses  dilembaga    ini,    dan  akan      menghasilkan output   yang   dikehendaki.   Dalam kenyataan,   mutu pendidikan  yang diharapkan    tidak    terjadi,    karena    selama    ini,  penerapan  pendekatan education    production    function  lebih    memusatkan    padainput pendidikan    dan    kurang    memperhatikan    pada    proses    pendidikan. Padahal,  proses  pendidikan  sangat  menentukan  output  pendidikan. Kedua,  penyelenggaraan  pendidikan  dilakukan  secara  sentralistik, sehingga sekolah sebagai   penyelenggara pendidikan sangat tergantung padakeputusan  birokrasi,  yang  kadang-kadang  kebijakan  yang dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sekolah.  Dengan  demikian sekolah  kehilangan  kemandirian,    motivasi,    dan    inisiatif    untuk mengembangkan    dan  memajukan  lembaganya  termasuk  peningkatan mutu   pendidikan   sebagai salah   satu   tujuan   pendidikan   nasional. Ketiga,  peran      serta  masyarakat,  khususnya    orang    tua    siswa    dalam penyelenggaraan    pendidikan    selama    ini  sangat    minim.    Partisipasi masyarakat pada  umumnya  selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana,  bukan  pada  proses        pendidikan  (pengambilan    keputusan, monitoring,  evaluasi,  dan akuntabilitas).  Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggung-jawabkan hasil
_____________
4 Dit.  Dikdasmen,  Manajemen    Peningkatan    Mutu    Berbasis    Sekolah,  Buku    I Konsep  dan Pelaksanaan, (Jakarta, Diknas, 2001), hal. 1-2.
pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang  tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.
Penetapan    standar    untuk    melihat    mutu    pendidikan    masih banyak  yang    didasarkan  pada    keinginan    yang    kuat    dari    pengguna dan    pemangku  kepentingan    pendidikan.  Termasuk    pengguna    dan pemangku  kepentingan adalah  siswa,  guru,  orang  tua  pengguna  jasa pendidikan,  pengguna  jasa lulusan yang menuntut kompetensi tertentu sebagai  indikator  kelayakan  bagi  yang    bersangkutan    untuk melaksanakan  suatu  tugas  atau  pekerjaan,  atau berbagai peran dalam kehidupan  sosial    yang    merupakan  output  pendidikan.  Sementara masalah  input  dan  proses  dianggap  sebagai  masalah  internal sekolah yang    merupakan  prerogatif profesi tenaga kependidikan. Sebenarnya, input,  proses,  dan  output  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain. Ketiganya  merupakan  masalah        internal    atau    eksternal    yang  akan menentukan mutu pendidikan sekolah.
Dari  segi  lingkup  kompetensi  yang  harus  dicapai  begitu  luas. Pandangan      tentang  mutu  pun  kemudian  meliputi    berbagai      aspek kompetensi.  Bukan    hanya    menyangkut    ranah    kognitif    tetapi    juga afektif,  psikomotor,    dan  bahkan        spiritual.  Mutu  tidak  hanya  terfokus pada  pencapaian    atau    prestasi    akademis    (academic    achievement), tetapi    juga  bidang-bidang      non-akademik,    seperti      prestasi      seni, keterampilan      sosial,  keterampilan  vokasional,  serta  penghayatan  dan pengamalan spiritual dalam bentuk budi pekerti luhur.
Uraian    di    atas,    dapat    dipahami    bahwa    pembangunan pendidikan  bukanhanya    terfokus    pada    penyediaan    faktor  input pendidikan,    tetapi    juga  harus    lebih    memperhatikan    faktor    proses pendidikan. Input pendidikan merupakan  hal  yang  mutlak  harus  ada dalam  batas-batas  tertentu,  tetapi input tersebut tidak  menjamin  dapat meningkatkan    mutu    pendidikan    secara  otomatis.  Menyadari  hal tersebut,  pemerintah  telah  melakukan  upaya  penyempurnaan    sistem
pendidikan,    baik    melalui    penataan    perangkat    lunak  (soft    ware) maupun  perangkat  keras (hard  ware).
Upaya  tersebut  dapat dilihat  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang    tentang  Otonomi  Daerah,  yan  secara  langsun  berpengaruh terhadap    perencanaan,    pelaksanaan    dan  evaluasi        pendidikan. Sebelumnya    pengelolaan    pendidikan    merupakan wewenang pusat, dan  dengan  berlakunya  undang-undang    tersebut  kewenangan    berada pada  pemerintah  daerah,  kota/kabupaten.
Oleh  karena itu,  perlu  adanya  formula  baru  dalam  pengelolaan pendidikan    di    sekolah  sesuai    dengan    tuntutan    masyarakat    dan berkembangnya    peraturan    baru  tersebut.Formula    baru    pengelolaan pendidikan    itu    merupakan    suatu  upaya  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan,  efesiensi,  dan  pemerataan. 5 Secara  umum,    manajemen peningkatan    mutu  berbasis  sekolah  dapat  diartikan    sebagai    model manajemen    yang    memberikan    otonomi    lebih    besar  kepada    sekolah dan    mendorong    pengambilan    keputusan    secara    partisipatif  yang melibatkan  secara  langsung  warga  sekolah  (orang  tua  siswa,  tokoh masyarakat,    ilmuwan,    pengusaha,    dsb.)    untuk    meningkatkan    mutu sekolah berdasarkan Kebijakan Pendidikan Nasional.Dengan pendekatan ini  sekolah  memiliki  kewenangan    dalam      mengembangkan      program- program   yang  sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang  dimilikinya. Dengan  fleksibilitas  sekolah  akan  lebih  aktif  dalam  mengelola  sumber daya sekolah secara lebih optimal. 6
_____________
5 Supriono Subakir dan Achmad Sapari, Manajemen Berbasis Sekolah (Surabaya, Penerbit SIC, 2001), hal. 5.
6 Mulyono,  Manajemen    Pendidikan;    Untuk    Sekolah    dan    Madrasah  (Malang, UIN,  2007), hal. 150.

## PEMBAHASAN
Sasaran  pendidikan  adalah  seluruh  aspek  individu  yang  perlu dikembangkan  dan  ditumbuhkan.  Pertumbuhan  tersebut  meliputi  spiritual, kepribadian, pikiran, kemauan, perasaan, keterampilan, jasmani dan kesehatan. Kesemuanya  sangat  perlu  untuk  dikembangkan  secara  menyeluruh  sehingga terciptalah  manusia  Indonesia  seutuhnya.  Untuk  mengimplementasikan Manajemen  Berbasis  Sekolah  secara  efektif  dan  efesien,  Kepala    Sekolah    perlu memiliki  kemampuan  kepemimpinan,  perencanaan  dan  pandangan  yang  luas tentang  sekolah  dan  pendidikan.  Di  samping  itu,  Kepala  Sekolah  juga  harus melakukan diskusi  atau tukar pikiran, sumbang saran dan  studi banding antar sekolah  untuk  menyerap  kiat-kiat  kepemimpinan  Kepala  Sekolah  yang  lain. Selanjutnya  Kepala  Sekolah  juga  dituntut  untuk  melakukan  fungsinya  sebagai manajer  sekolah  dalam  meningkatkan  proses    belajar    mengajar  dengan melakukan  supervsisi  kelas,  membina  dan  memberikan  saran-saran  positif kepada menyerap kiat-kiat kepemimpinan Kepala Sekolah yang  lain.
Selanjutnya  Kepala    Sekolah  juga  dituntut  untuk  melakukan fungsinya  sebagai  manajer  sekolah  dalam  meningkatkan  proses  belajar mengajar dengan  melakukan supervsisi kelas, membina dan memberikan saran-saran    positif  kepada  guru.  Dalam    rangka  mengimplementasikan manajemen  berbasis  sekolah secara  efektif,  guru  harus meningkatkan manajemen  kelas.  Guru  merupakan  teladan  dan  panutan  siswa  di  kelas. Oleh karena itu, guru berkewajiban untuk menyiapkan pembelajaran dan manajemen persiapan isi materi pengajaran.
Implementasi  MBS  akan  berlangsung  secara  efektif  dan efesien apabila  didukung    oleh    sumber    daya    manusia  yang    profesional. Pengoperasian    sekolah,  dana    yang    cukup    agar    sekolah    mampu menggaji  staf    sesuai    dengan    fungsinya,  sarana    dan    prasaran    yang memadai    untuk  mendukung    proses    belajar-mengajar,  serta  dukungan masyarakat (orangtua murid) yang tinggi. 7
_____________
7 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah…, hal. 57-58.
Berbeda    dengan    Nur    Kholis, 8 menurutnya    ada    sembilan strategi    yang  bisa  digunakan    agar    strategi    implementasi    kebijakan MBS  dapat  berjalandengan sukses. Adapun ke sembilan strategi tersebut adalah  sebagaiberikut:  1)  Sekolah    harus    memiliki    otonomi    terhadap empat    (4)    hal,  yaitu:  kekuasaan  dan  kewenangan,  pengembangan pengetahuan  dan  keterampilan          secara  berkesinambungan,    akses informasi    ke    segalabagian,    serta    penghargaan  kepada  pihak  yang berhasil.  2)  Adanya  peran  serta  masyarakat  secara  aktif        dalam pembiayaan,  proses  pengambilan  kurikulum  dan  intruksional  non- intruksional.  3)  Adanya  kepemimpinan  sekolah  yang  kuat.  4)  Proses pengambilan  keputusan  yang  demokratis.  5)  Semua  pihak  memahamai peran  dan  tanggung      jawabnya  secara  sungguh-sungguh.  6)  Adanya guidelines  (garis  pedoman)  dari  Departemen  Pendidikan.  7)  Sekolah memiliki    transparansi    dan    akuntabilitas    yang    minimal  diwujudkan dalam  pertanggungjawaban  setiap  tahunnya.  8)  Penerapan  MBS  harus diarahkan untuk pencapaian kinerja kerja. 9)  Implementasi harus diawali dari  konsep  MBS,  identifikasi  peranmasing-masing  pembangunan kelembagaan, pelatihan dan sebagainya.
Sebagai  suatu  paradigma  pendidikan  baru  maka        implementasi sebuah  paradigma  harus  memperhatikan      kondisi  sekolah  setempat. Dengan  demikian,  paradigma  MBS  memerlukan  pentahapan  yang  tepat. Dengan  mempertimbangkan  komplesitas  tersebut,  MBS  diyakini    akan dapat  dilaksanakan  paling  tidak  melalui  tiga  tahap  yaitu  jangka  pendek (tahun  pertama  sampai  dengan  tahun  kedua),  jangka  menengah  (tahun keempat  sampai  dengan    tahun    keenam)  dan  jangka  panjang  (setelah tahun keenam). Pelaksanaan jangka pendek diprioritaskan pada kegiatan- kegiatan yang tidak memerlukan perubahan mendasar     terhadap aspek- aspek pendidikan.
_____________
8 Nur Kholis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta, Grasindo, 2003), hal. 132-134.
Menurut Djama’an Satori sebagaimana dikutip oleh  Mulyono. 9 MBS diwujudkan dalam bentuk kemandirian (otonomi pengelolaan) sekolah dan menuntut  penciptaan  tatanan  dan  budaya  kelembagaan  baru.  Hal  yang dimaksud  mencakup:  a)  Pembentukan  Komite  Sekolah  yang  berfungsi sebagai  wadah  yang  menampung  aspirasi  dan  stakeholder  sekolah,  serta badan yang berfungsi untuk membantu sekolah meningkatkan kinerjanya untuk terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu, b) Pengembangan  Strategi  Sekolah      yang  menggambarkan  arah pengembangan sekolah dalam  perspektif  3-4  tahun  mendatang. Dalam perencanangan  ini  dirumuskan  visi  dan  misi  sekolah    (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) kajian isu-isu stratejik   yang dihadapi, perumusan  program-program  prioritas  sekolah,  perumusan  strategi pencapaian  sasaran,  pengendalian  dan  evaluasi  pencapaian  sasaran pengembangan  sekolah.  Penyusunan  ini  harus  bekerja  sama  dengan Komite  Sekolah,  c)  Pengembangan    Perencanaan  Tahunan  Sekolah. Perencanaan ini merupakan elaborasi dari   Perancanaan Stratejik Sekolah yang  menggambarkan  kegiatan-kegiatan        operasional  sekolah  disertai perencanaan  anggaran  pembiyaan  sekolah,  d)  Melakukan  internal monitoring    dan self - assesment yang  dilakukan  secara  reguler,  serta melaporkan hasilnya dalam forum Komite Sekolah, e) Menyususn Laporan Tahunan  Sekolah  yang    menggambarkan  pelaksanaan  perencanaan tahunan  sekolah,  f)  Melakukan  survey  pendapat  sekolah  terhadap stakeholder sekolah mengenai apa yang dianggap baik dan hal-hal apa saja yang masig perlu perbaikan.
Manajemen berbasis sekolah ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi  pendidikan  dalam  konteks  otonomi  daerah,  hal  ini  pada dasarnya  akan  memberikan  wawasan  baru  terhadap  sistem  yang  sedang berjalan  saat  ini.  Hal  ini  diharapkan  dapat  membawa  dampak  terhadap peningkatan efesiensi dan efektifitas kinerja sekolah,  dengan menyediakan _____________
9 Mulyono,  Manajemen    Pendidikan    Untuk    Sekolah    dan    Madrasah  (Malang, UIN  Malang, 2007), hal. 157-158.
layanan  pendidikan  yang  konprehensif  dan  tanggap  terhadap  kebutuhan masyarakat. 10
Bervariasinya    kebutuhan    siswa    akan    belajar,    beragamnya kebutuhan    guru  dan  staf    lain    dalam    pengembangan    profesionalnya, berbedanya  lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan  orang  tua/masyarakat    akan    pendidikan    yang    bermutu    bagi anak  dan  tuntutan  dunia usaha  untuk  memperoleh  tenaga  bermutu, berdampak  kepada  keharusan  bagi setiap  individu  terutama  pimpinan kelompok    harus    mampu    merespon    dan  mengapresiasikan  kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. 11
Ini  memberi    keyakinan    bahwa    di    dalam    proses    pengambilan keputusan    untuk  peningkatan    mutu    pendidikan    mungkin    dapat dipergunakan  berbagai  teori, perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan      melibatkan      berbagai  kelompok    masyarakat  terutama    yang memiliki    kepedulian    kepada    pendidikan.  Karena  sekolah  berada  pada pada  bagian  terdepan  dari  pada  proses  pendidikan,  maka  diskusi  ini memberi  konsekwensi  bahwa  sekolah  harus  menjadi  bagian    utama    di dalam  proses  pembuatan  keputusan  dalam  rangka  peningkatan  mutu pendidikan.  Sementara,  masyarakat  dituntut  partisipasinya  agar    lebih memahami   pendidikan,   sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal    menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.
Strategi ini berbeda dengan  konsep  mengenai  pengelolaan  sekolah yang selama  ini  kita  kenal.Dalam  sistem  lama,  birokrasi  pusat  sangat mendominasi proses pengambilan  atau pembuatan keputusan pendidikan, yang    bukan    hanya  kebijakan    bersifat    makro    saja    tetapi    lebih    jauh kepada  hal-hal  yang  bersifat mikro; Sementara sekolah cenderung hanya melaksanakan  kebijakan-kebijakan  tersebut    yang    belum    tentu    sesuai
_____________
10 E.  Mulyasa,  Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional  (Bandung,  Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 35.
11 Dikmenum,  Peningkatan    Mutu    Pendidikan  Berbasis    Sekolah:    Suatu Konsepsi  Otonomi Sekolah (paper kerja), (Jakarta : Depdikbud,1 999), hal. 36.
dengan  kebutuhan  belajar  siswa,  lingkungan Sekolah, dan harapan orang tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama seringkali menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah   dengan kebijakan yang harus  dilaksanakan  di  dalam  proses peningkatan mutu pendidikan.
Fenomena    pemberian    kemandirian    kepada    sekolah    ini memperlihatkan suatu   perubahan   cara   berpikir   dari   yang   bersifat rasional,   normatif   dan pendekatan  preskriptif  di  dalam  pengambilan keputusan    pandidikan    kepada  suatu    kesadaran    akan    kompleksnya pengambilan    keputusan    di    dalam    sistem  pendidikan    dan organisasiyang  mungkin  tidak  dapat  diapresiasiakan  secara utuh  oleh birokrat    pusat.    Hal    inilah    yang    kemudian    mendorong    munculnya pemikiran  untuk  beralih  kepada  konsep  manajemen  peningkatan  mutu berbasis  sekolah    sebagai    pendekatan    baru    di    Indonesia,    yang merupakan    bagian    dari  desentralisasi  pendidikan  yang  tengah dikembangkan. 12
Manajemen    peningkatan    mutu    berbasis    sekolah    merupakan alternatif  baru dalam  pengelolaan  pendidikan  yang  lebih  menekankan kepada  kemandirian dan  kreatifitas  sekolah.  Konsep  ini  diperkenalkan oleh  teori effective  school yang  lebih  memfokuskan  diri  pada  perbaikan proses    pendidikan    (Edmond,  1979).  Beberapa  indikator  yang menunjukkan  karakter  dari  konsep  manajemen  ini  antara  lain  sebagai berikut; (a) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (b) sekolah memilki misi  dan  target  mutu  yang  ingin  dicapai,  (c)  sekolah  memiliki kepemimpinan  yang  kuat,  (d)  adanya  harapan  yang  tinggi  dari  personel sekolah (kepala  sekolah,  guru,  dan  staf  lainnya  termasuk  siswa)  untuk berprestasi,    (e)  adanya  pengembangan  staf  sekolah  yang  terus  menerus sesuai  tuntutan  IPTEK,  (f)    adanya    pelaksanaan    evaluasi    yang    terus menerus    terhadap    berbagai    aspek  akademik  dan  administratif,  dan
_____________
12 Suseno, Muchlas , Percepatan Pembelajaran Menjelang Abad 21 makalah hasil analisis  dari  Accelerated  Learning  for  21st  Century  oleh  Colin  Rose    and      Malcolm  J. Nicholl, (Jakarta, Pasca  IKIP, 2001),  hal. 37.
pemanfaatan  hasilnya  untuk  penyempurnaan/perbaikan    mutu,    dan    (g) adanya    komunikasi    dan    dukungan  intensif  dari  orang  tua murid/masyarakat. 13
Pengembangan  konsep    manajemen    ini    didesain    untuk meningkatkan kemampuan  sekolah  dan  masyarakat  dalam  mengelola perubahan    pendidikan  kaitannya  dengan  tujuan  keseluruhan,  kebijakan, strategi  perencanaan,  inisiatif  kurikulum  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah  dan  otoritas  pendidikan.  Pendidikan    ini    menuntut  adanya perubahan  sikap  dan  tingkah    laku  seluruh    komponen    sekolah;    kepala sekolah,    guru    dan    tenaga/staf    administrasi  termasuk  orang  tua  dan masyarakat  dalam  memandang,memahami,  membantu  sekaligus  sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah  yang  bersangkutan  dengan  didukung  oleh  pengelolaan sistem informasi  yang presentatif dan  valid. Akhir  dari  semua  itu  ditujukan kepada  keberhasilan          sekolah  untuk  menyiapkan  pendidikan  yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.
Dalam  mengimplementasikan    konsep    ini,    sekolah    memiliki tanggung    jawab  untuk  mengelola  dirinya    berkaitan        dengan permasalahan        administrasi,  keuangan    dan    fungsi    setiap    personel sekolah  di  dalam  kerangka  arah  dan kebijakan  yang  telah  dirumuskan oleh    pemerintah.  Bersama  -sama    dengan  orang    tua    dan    masyarakat, sekolah  harus  membuat  keputusan,  mengatur  skala prioritas disamping harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional  bagi guru, dan meningkatkan    pengetahuan    dan    kemampuan    serta  keyakinan masyarakat tentang sekolah/pendidikan.
Kepala sekolah  harus tampil   sebagai   koordinator   dari   sejumlah orang      yang  mewakili    berbagai  kelompok    yang    berbeda    di    dalam masyarakat  sekolah  dansecara  profesional harus  terlibat  dalam  setiap proses    perubahan    di    sekolah    melalui  penerapan  prinsip-prinsip _____________
13 Tim  Teknis    Bappenas,  School-Based    Management    di    Tingkat    Pendidikan Dasar. (Jakarta, Naskah kerjasama Bappenas dan Bank Dunia, 1997), hal. 46.
pengelolaan    kualitas    total    dengan    menciptakan    kompetisi    dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. Ada  empat hal    yang  terkait  dengan  prinsip  -prinsip  pengelolaan  kualitas  total  yaitu; (a)    perhatian  harus  ditekankan  kepada  proses  dengan  terus-menerus mengumandangkan  peningkatan  mutu,  (b)  kualitas/mutu  harus ditentukan  oleh  pengguna    jasa    sekolah,    (c)    prestasi    harus diperolehmelalui  pemahaman  visi bukan  dengan  pemaksaan  aturan, (d) sekolah  harus  menghasilkan  siswa  yang memiliki  ilmu  pengetahuan, keterampilan,  sikap  arief  bijaksana,  karakter,  dan memiliki  kematangan emosional.  Sistem  kompetisi  tersebut  akan  mendorong sekolah  untuk terus    meningkatkan    diri,    sedangkan    penghargaan    akan    dapat memberikan    motivasi    dan    meningkatkan    kepercayaan    diri    setiap personel sekolah,  khususnya  siswa.
Jadi    sekolah    harus    mengontrol    semua    semberdaya  termasuk sumber  daya  manusia  yang  ada,  dan  lebih  lanjut  harus  menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal  -hal yang  bermanfaat bagi  peningkatan  mutu  khususnya.Sementara  itu,  kebijakan  makro  yang dirumuskan oleh  pemerintah  atau  otoritas  pendidikan  lainnya  masih diperlukan    dalam  rangka  menjamin  tujuan-tujuan  yang  bersifat  nasional dan  akuntabilitas  yang  berlingkup  nasional.Jelaslah    bahwa    konsep manajemen    peningkatan    mutu    berbasis    sekolah  ini    membawa    isu desentralisasi    dalam    manajemen    (pengelolaan)    pendidikan  dimana birokrasi  pusat  bukan  lagi  sebagai  penentu  semua  kebijakan  makro maupun      mikro,    tetapi  hanya  berperan  sebagai  penentu    kebijakan makro, prioritas   pembangunan,   dan standar secara keseluruhan melalui sistem monitoring dan pengendalian mutu.
Konsep ini sebenarnya lebih  memfokuskan diri  kepada  tanggung jawab    individu    sekolah    dan    masyarakat    pendukungnya  untuk merancang    mutu    yang    diinginkan,  melaksanakan,    dan    mengevaluasi hasilnya,    dan    secara    terus    menerus    mnyempurnakan    dirinya.  Semua upaya  dalam    pengimlementasian    manajemen    peningkatan    mutu
berbasis    sekolah    ini  harus  berakhir  kepada  peningkatan  mutu  siswa (lulusan). Sementara  itu  pendanaan  walaupun  dianggap  penting  dalam perspektif  proses  perencanaan  dimana  tujuan  ditentukan,  kebutuhan diindentifikasikan, kebijakan  diformulasikan   dan prioritas   ditentukan, serta      sumber  daya  dialokasikan,  tetapi      fokus      perubahan      kepada bentuk      pengelolaan      yang  mengekspresikan  diri    secara    benar  kepada tujuan  akhir  yaitu  mutu pendidikan dimana  berbagai  kebutuhan  siswa untuk  belajar  terpenuhi.
Untuk    itu    dengan  memperhatikan  kondisi  geografik  dan sosiekonomik  masyarakat,  maka  sumber  daya    dialokasikan    dan didistribusikan    kepada    sekolah    dan    pemanfaatannya  dipercayakan kepada  sekolah  sesuai  dengan  perencanaan  dan  prioritas  yang telah ditentukan  oleh  sekolah  tersebut  dan  dengan  dukungan  masyarakat. Pedoman      pelaksanaan      peningkatan      mutu      kalaupun      ada      hanya bersifat   umum   yang   memberikan   rambu-rambu   mengenai   apa-apa yang  boleh/tidak  boleh  dilakukan.  Secara    singkat    dapat    ditegaskan bahwa  akhir  dari  itu  semua  bermuara  kepada mutu   pendidikan.   Oleh karena   itu   sekolah-sekolah   harus   berjuang   untuk menjadi pusat  mutu (center for excellence) dan  ini  mendorong  masing-masing sekolah  agar dapat    menentukan    visi    dan    misi    nya    utnuk    mempersiapkan    dan memenuhi kebutuhan masa depan siswanya.

## PENUTUP
Peningkatan      kualitas      pendidikan      adalah      pilihan      sekaligus orientasi  pengembangan    peradaban    bangsa    sebagai    investasi    masa depan    pembangunan  bangsa  berjangka  panjang  yang  mutlak  harus dilakukan  oleh seluruh  elemen masyarakat  baik di lembaga maupun di lingkungan    keluarga,  karena  pendidikan  diyakini  sebagai  sarana  utama pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia      di      indonesia.  Oleh karena  itu  sekolah  harus  tanggap  tentang  perkembangan  dunia pendidikan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat.
Di  sinilah  peran  MBS  sangat  penting  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  dan  memajukan  kemampuan    SDM  dari  seluruh  aspek individu    yang perlu dikembangkan dan ditumbuhkansecara maksimal. Hal    ini  meliputi  aspek  spiritual,  kepribadian,    pikiran,    kemauan, perasaan,    keterampilan,    jasmani    dan  kesehatan.  Kesemuanya  sangat perlu  untuk  dikembangkan  secara  menyeluruh  sehingga  terciptalah manusia yang cerdas dan kompeten.

## DAFTAR PUSTAKA
Dit.Dikdasmen. 2001. Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah, Buku  I  Konsep  dan Pelaksanaan. Jakarta, Diknas.
Dikmenum.  1999.  Peningkatan    Mutu    PendidikanBerbasis    Sekolah:
Suatu    Konsepsi    Otonomi  Sekolah  (paper  kerja).  Jakarta: Depdikbud.
E.  Mulyasa.  2004.  Manajemen  Berbasis  Sekolah;  Konsep,  Strategi,  dan Implementasi. Bandung, Remaja Rosdakarya.
E. Mulyasa. 2004. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung, Remaja Rosdakarya.
Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta, PT. Rajawali Pres, 1999. Mulyono. 2007. Manajemen  Pendidikan;  Untuk  Sekolah  dan  Madrasah. Malang,  UIN.
Nur Kholis. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta, Grasindo.
Mulyono. 2007. Manajemen  Pendidikan  Untuk  Sekolah  dan  Madrasah. Malang,  UIN  Malang.
Supriono Subakir dan Achmad Sapari. 2001. Manajemen Berbasis Sekolah. Surabaya, Penerbit SIC.
Suseno,  Muchlas.  2001.  “Percepatan  Pembelajaran  Menjelang  Abad  21 makalah hasil analisis dari   Accelerated Learning for 21st Century oleh Colin Rose and Malcolm J.   Nicholl”. Jakarta, Pasca  IKIP.
Tim  Teknis  Bappenas.  1997.  School-Based  Management  di  Tingkat Pendidikan  Dasar.  Jakarta,  Naskah  kerjasama  Bappenas  dan  Bank Dunia.