## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 Nomor 2, Maret 2024 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis
PENDIDIKAN  HUKUM  SERTA  KODE  ETIK  BIJAK  DAN  CERDAS BERMEDIA SOSIAL PADA SISWA-SISWI SMKN 2 PALANGKA RAYA
Firman 1 , Triyani 2 , Dotrimensi 3 , Suryadi 4
1 Program  Studi  PPKn,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas Palangka Raya *E-mail : firman@fkip.upr.ac.id 1 , triyani@fkip.upr.ac.id 2 , dotrimensi37@fkip.upr.ac.id 3 , suryadiabel2@fkip.upr.ac.id 4
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  yakni  untuk  memberkan  gambaran  dan  analisis terkait  pentingnya  pendidikan  hukum  serta  pemahaman  terkait  kode  etik  dalam bermedia  sosial.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Hukum  Empiris yang  langsung  turun  kelapangan  dimana  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang  didapat  ataupun  dari wawancara  atau  survei  yang  bersumber  pada  perilaku  nyata  dilakukan  secara pengamatan  langsung.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bijak  dan  cerdas bermedia  sosial  sangat  perlu  dilakukan  oleh  siswa-siswi  sekarang  ini  supaya  tidak terjurumus  pada  penyimpangan-penyimpangan  yang  mengarah  pada  hal  yang negatif. Siswa-siswi adalah generasi muda yang akan menjadi agen perubahan dalam memajukan  bangsa  dan  negara.  Maka  dengan  adanya  pendidikan  hukum, kesadaran  hukum,  larangan  pelanggaran  media  sosial  berdasarkan  UU  ITE,  kode etik  bermedia  sosial,  dan  tindakan  preventif  dan  refresif  penyimpangan  bermedia sosial.  Hal  ini  yang  akan  menjadikan  siswa-siswi  terarah  dan  bisa  memanfaatkan media sosial sebagai literasi belajar dan menjauhi pebuatan yang melanggar hukum. Peraturan  perundang-undangan  mengenai  aturan  bermedia  sosial  sudah  ada  akan tetapi  perlunya  juga  petunjuk  teknis  atau  pedoman  berupa  kode  etik  bermedia sosial yang akan melengkapi aturan dan menjadikan terciptanya kepastian hukum.
Kata Kunci : Pendidikan Hukum, Kode Etik, Bijak dan Cerdas, Media Sosial
Abstract  : The  aim  of  this  research  is  to  provide  an  overview  and  analysis  regarding  the importance  of  legal  education  and  an  understanding  of  the  code  of  ethics  in  using  social media. This research uses an Empirical Law research method which is directly applied to the field, which uses empirical facts taken from human behavior, either verbal behavior obtained
or  from  interviews  or  surveys  which  are  based  on  real  behavior  carried  out  through  direct observation. The results of the research show that it is very necessary for today's students to be wise and intelligent in using social media so that they do not fall into deviations that lead to negative  things.  Students  are  the  young  generation  who  will  become  agents  of  change  in advancing  the  nation  and  state.  So  with  legal  education,  legal  awareness,  prohibitions  on social  media  violations  based  on  the  ITE  Law,  a  code  of  ethics  for  social  media,  and preventive  and  repressive  measures  for  social  media  irregularities.  This  will  make  students focused  and  able  to  use  social  media  as  learning  literacy  and  stay  away  from  actions  that violate the law. Legislation regarding social media rules already exists, but there is also a need for technical instructions or guidelines in the form of a code of ethics for social media that will complement the rules and create legal certainty.
Keywords: Legal Education, Code of Ethics, Wise and Smart, Social Media.

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum atau rechstaat (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945),  maka  apapun  yang  menjadi  hubungan  hukum  dan  peristiwa  hukum  di masyarakat di atur dalam peraturan perundang-undangan. Di era industry 4.0 dan socity  5.0  sekarang  ini  media  sosial  menjadi  kebutuhan  primer  sehari-hari  bagi masyarakat, berkembangnya media sosial banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal komunikasi tanpa mengenal jarak, Penjualan online atau e- commerce tanpa membutuhkan lapak fisik, dan mudah mengakses informasi dalam dunia Pers. Media sosialpun memiliki dampak negatif juga seperti banyaknya berita hoax  (bohong),    Isu  Sara  (agama,  suku,  ras),  hate  speech  (ujaran  kebencian),  dan bahkan penipuan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Di  dalam  sistem  demokrasi  kita  diberikan  mimbar  kebebasan  dalam mengemukakan  pendapat  yang  tertuang  jelas  dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  berbunyi  “Setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dalam mengemukakan pendapat dilindungi oleh konstitusi yang wajib kita taati bersama, tetapi  yang  harus  diperhatikan  jangan  sampai  kebebasan  yang  diberikan  akan merugikan  diri  sendiri  dan  orang  lain.    Adapun  yang  dilarang  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berupa perbuatan pencemaran nama baik di media sosial merujuk pada Pasal 27  ayat  (3),  larangan  menyebarkan  informasi  yang  bertujuan  menimbulkan kebencian  berdasarkan  SARA  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (2),  dan  menyebarkan berita bohong atau hoax diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
Media sosial dari beberapa pendapat para ahli adalah alat sebagai alat bantu dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain atau kelompok, dan  untuk  mencapai  tujuan  atau  maksud  yang  diinginkan  dari  individu  maupun kelompok. Lebih jelasnya yang di kemukakan Nasrullah (2016: 8) bahwa  “ media sosial  dapat  dilihat  dari  perkembangan  bagaimana  hubungan  individu  dengan perangkat media“. Serta tak kalah menarik Menurut Van Dijk (2013), yang dikutip
oleh  Nasrullah  (2016:11),  bahwa  “Media  sosial  adalah  platform  media  yang memfokuskan  pada  eksistensi  pengguna  yang  memfasilitasi  mereka  dalam beraktifitas  maupun  berkolaburasi,  Karena  itu  media  sosial  dapat  dilihat  sebagai medium  (fasilitator)  online  yang  menguatkan  hubungan  antar  pengguna sekaligus sebagai  sebuah  ikatan  sosial”.  Dapat  disimpulkan  media  sebagai  alat  bantu  dalam penunjang  aktivitas  sehari-hari  dan  menjaga  eksistensi  sebagai  makhluk  sosial  di masyarakat.
Berdasarkan  data  Laporan  We  Are  Social  menunjukkan,  jumlah  pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari jumlah masyarakat yang ada di Indonesia, dan hal ini perlu menjadi  perhatian bersama karena jumlah yang begitu banyak maka masyarakat  Indonesia  dapat  dianggap  melek  terhadap  perkembangan  Ilmu Teknologi di era moderenisasi saat ini, dan akan mudah mengakses segala macam informasi di media sosial.
Berdasarkan data survei Tahun 2023 pada siswa-siswi SMKN-2 Palangka Raya data  menunjukan  umur  rata-rata  siswa  adalah  16  Tahun  dimana  masuk  kategori Generasi Z, dalam  teori   generasi   yang   dikemukakan Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall, Penguin, 5 generasi manusia berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu:  Generasi  Baby  Boomer,  lahir  1946-1964;  Generasi  X,  lahir 1965-1979; Generasi  Y,  lahir  1980-1995,  sering  disebut  generasi  millennial; Generasi  Z, lahir  1996-2009 (id.wikipedia.org,  2022).
Gambar 1 Persentase Umur Siswa-Siswi SMKN-2 Palangka Raya Sumber : Hasil  Survei Tim Peniliti Tahun 2023
Dengan  perkembangan  teknologi  sekarang  ini  maka  tantangan  terbesar bagaimana  supaya  siap  siaga  generasi  muda  (generasi  Z)  dengan  era  Revolusi Industri  5.0.  Serta  Hasil  survei  pada  siswa-siswi  SMKN-2  Palangka  Raya menunjukkan  siwa-siswi  tersebut  mahir    dalam    penggunaan    teknologi. Kemampuan    untuk    mempertahankan  dan  mengembangkan    generasi    milenial dan    Generasi    Z    adalah    salah    satu    faktor  keberhasilan    instansi  pendidikan untuk  meningkatkan  performasi  secara terus  menerus. Pengembangan  kualitas Sumber    Daya    Manusia    (SDM)    “generasi    milenial    dan  Generasi    z”
membutuhkan  pendekatan  strategi  manajemen  yang  baru  untuk mendapatkan outcome yang lebih baik (Hidayat & Selvia, 2022).
Untuk mempilter dari pada kebudayaan yang kurang baik ke siswa-siswi maka tidak cuma hukum yang dapat menekan supaya tidak melanggar hukum, tetapi ada juga yang namanya etika di mana tingkah laku yang diatur bagaimana idealnya di dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat menurut pendapat dari Kunandar dan Suryawati  etika  lahir  dari  norma-norma  yang  dibuat  dalam  sebuah  sistem masyarakat.  Perbedaan  hukum  dan  etika  dapat  dilihat  dari  ditujukannya  hukum kepada  manusia  sebagai  makhluk  sosial,  sedangkan  kalau  etika  ditujukan  kepada manusia  sebagai  individu.  Serta  hukum  bersifat  memaksa  (sanksi  tertulis)  namun dapat diubah sesuai dengan zaman, sementara etika tidak bersifat memaksa namun tidak dapat diubah (Kunandar & Suryawati, 2019:12).
Supaya  siswa-siswi  tidak  terjerumus  dalam  pelanggarang  hukum  dan  etika yang  seharusnya  perlu  memahami  hakikat  dari  bijak  dan  cerdas  bermedia  sosial, dimulai  memahami    pengertian  berdasarkan  KBBI  (Online,  2023),  Bijak    adalah selalu  menggunakan  akal  budinya, pandai, dan mahir. Sedangkan cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya). Dapat  diartikan  kalau  digabungkan  cerdas    dan    bijak    adalah  sebagai  tindakan sikap  yang  berfikir  dan  mengerti  serta  selalu  menggunakan  akal  budinya  dalam bermedia sosial.
Dengan  banyaknya  pelanggaran  dalam  media  sosial  saat  ini  maka  di  rasa sangat  penting  untuk  melakukan  langkah  preventif  sejak  dini  bagi  siswa-siswi supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara diberikan pengetahuan  dan  pemahaman  di  dalam  kelas  terkait  aturan  dan  bagaimana  cara memilah    informasi    dan  menyebarkan    informasi.  Serta  langka  represif  berupa tindakan tegas dari sekolah ketika mengetahui siswa-siswi melakukan hal yang tidak baik dalam bermedia sosial. Oleh karena itu kami mengangkat judul penilitian ini tentang  Pendidikan  Hukum  Bijak  Dan  Cerdas  Bermedia  Sosial  Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kode  Etik Komunikasi Pada Siswa-Siswi SMKN-2 Palangka Raya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  Hukum  Empiris  adalah  suatu  metode  penelitian  hukum  yang lansung  turun  kelapangan  dimana  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  diambil dari perilaku manusia, baik  perilaku verbal  yang  didapat  ataupun dari wawancara atau  survei  yang  bersumber  pada  perilaku  nyata  dilakukan  secara  pengamatan langsung.  Penelitian  empiris  juga  digunakan  untuk  mengamati  hasil  dari  perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah siswa-siswi di SMKN-2 Palangka Raya.

## C. PEMBAHASAN
1. Pendidikan Hukum
Dalam  menjadikan  subjek  hukum  yang  memiliki  kepatuhan  hukum  yang  tinggi maka  perlu  adanya  pendidikan  hukum  sebagai  sebuah  proses  untuk  menggapai  tertib hukum  dalam  bermedia  sosial.  Yang  perlu  di  optimalkan  adalah  edukasi  hukum  dan kolaborasi formal dan informal supaya terciptanya kesadaran hukum dan taat akan hukum. Menurut Darwis (2003: 19) mengatakan bahwa kondisi pendidikan hukum yang ada saat ini sebagai berikut:
a. Sifat  dan  ruang  lingkup  pendidikan  hukum  formal  sangat  terbatas  bahkan  pada sejumlah  lembaga  yang  masih  bersifat  konservatif.  pendidikan  hukum  terasing  dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bisa menjangkau hanya UU ITE apalagi  mengatur  mengenai  ranah  delik  hukum  pidana  di  media  sosial,  dan  ruang lingkup  hanya  sebatas  intansi  dan  pendidikan  formal  saja  seperti  sekolah,  untuk lembaga luar atau informal kurang di libatkan.
b. Orientasi  pendidikan  hukum  formal  lebih  menampilkan middle-class  legal , problem oriented dengan  materi  dan  susunan  kurikulum  yang  terarah  pada  penguasaan  ilmu teknik hukum (a knowledge of legal technics), sehingga relatif lebih melayani kepentingan- kepentingan  golongan  menengah,  terutama  perkotaan.  Untuk  penerapan  dan penegakan  hukum  sendiri  masih  banyak  diberlakukan  dikota-kota  dan  berbanding terbalik  dengan  sekolah-sekolah  yang  ada  di  desa  mayoritas  tidak  melek  hukum  dan dianggap bullying seperti  menyebut  nama  orang  tua  di  grup-grup whatsapp hal  yang lumrah dan bukan sebuah pelanggaran.
c. Belum adanya minat dan sikap para pelaku hukum dan pelajar hukum untuk memiliki kepekaan  terhadap  problema  hukum  di  lingkungan masyarakat  yang  marginal. Belum ada aturan yang lebih khusus mengatur pencegahan dan penindakan pelanggaran bagi siswa-siswi dalam bermedia sosial dan ketentuan maupun arahan bijak dalam literasi di media  sosial  karena  UU  ITE  pembuatan  awalnya  dalam  rangka  mengatur  terkait perdagangan dan bisnis online, akan tetapi semakin ke sini dijadikan untuk menjerat pelanggaran di media sosial.
d. Adanya metode pendidikan hukum yang konvensional. karakter pendidikan hukum ini lebih  cenderung  mengarah  pada  pengetahuan  kognisi,  dan  teknik  hukum.  sementara proses  reaktualisasi,  interpretasi  dan  juga  kontekstualisasi  hukum  tidak  mendapat perhatian yang serius.  Hal  ini  bisa  kita  lihat  aturan  hukum  masih  belum  update  dan banyak  ketertinggalan  dengan  perkembangan  teknologi  apalagi  di  dalam  media  sosial, mengingat  hukum  di  Indonesia  lebih  kepada  kepastian  hukum  untuk  keadilan  dan kemanfaatan di belakang.
Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia sendiri pendidikan hukum  banyak  dilakukan  melalui  pendidikan  formal  saja,  sebenenarnya  tidak  cuma  di bebankan  pada  pendidikan  formal  (sekolah)  akan  tetapi  bisa  di  luar,  baik  melalui lingkungan  keluarga  (informal),  media  massa,  lembaga-lembaga  bantuan  hukum,  dan lembaga-lembaga sosial lainnya.  Perlu  kolaborasi  mencakup  tiga  dimensi  lingkungan  yang penting  yakni  lingkungan  keluarga,  lingkungan  sekolah,  dan  media  massa  dalam memberikan  pengetahuan  dan  pendidikan  yang  meningkatkan  moralitas.  Dalam
pendidikan  hukum  tidak  ada  yang  praktis  perlu  diawali  dengan  tahapan  proses  yang panjang yang dibekali dari kebiasaan sampai dengan  membudaya.
Perlunya program edukasi hukum melewati media massa atau media sosial tentang bijak  dan  cerdas  dalam  menggunakan  media  sosial.  Edukasi  bisa  melalui  aplikasi  seperti facebook, tiktok, instagram, youtube, dan twitter. Hal ini bisa di inisiasi oleh pemerintah, pihak sekolah, dan keluarga karena siswa-siswi SMKN-2 Palangka Raya sangat bersentuhan lansung  dengan  teknologi handphone dan  dianggap  melek  terhadap  teknologi.  Dengan kemudahan  mengakses  dan  kebebasan  sehingga  sering  disalahgunakan  dalam  menarik perhatian  orang  banyak  di  media sosial  sebagai  upaya dalam menunjukkan eksistensi. Contoh kecilnya adalah melakukan hal-hal yang mengarah pada bullying , atau melakukan ujaran  kebencian  kepada teman  dan  atau  orang  lain. Serta  untuk  mencegah hal tersebut bisa melalkukan edukasi lansung seperti sosialisasi rutin oleh lembaga terkait, dan disusupi materi  pada  proses  pembelajaran  bahayanya  penyimpangan  media  sosial  dan  manfaat media sosial dalam dunia literasi proses pembelajaran.
Perlunya peran keluarga, menurut Soerjono Soekanto (2005:12) mengatakan bahwa sebagai  unit  sosial  terkecil  dalam  masyarakat,  keluarga  mempunyai  peranan  peranan tertentu. Peranan-peranan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Keluarga memiliki peran sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.
b.  Keluarga  merupakan  unit  sosial  ekonomis  yang  secara  materil  mempunyai  peran memenuhi kebutuhan kebutuhan anggota-anggotanya.
c.  Keluarga  memiliki  peran  menumbuhkan  dasar-dasar  bagi  kaidah-kaidah  pergaulan hidup.
d. Keluarga merupakan wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah.
Dari  pendapat  Soerjono  Soekanto  dapat  kita  hubungkan  peran  keluarga  sangat penting dalam menjaga anak supaya tidak masuk dalam pergaulan yang menyimpang, hal ini dimulai dengan menanamkan anak dari segi etika dalam komunikasi di keluarga berupa cara  menghormati  yang  lebih  tua  dengan  mengutamakan  sopan  santun  dan  mentaati aturan  yang  ada  sehingga  anak  ketika  diluar  akan  terbiasa  dan  memiliki  modal  dalam menfilter kebudayaan yang kurang baik apalagi di media sosial yang banyak godaan untuk melakukan sesuatu diluar norma-norma yang ada.
Perlunya  peran  pihak  sekolah  yang  lebih  dominan  karena  dengan  adanya  guru PPKn,  Guru  Agama,  dan  Guru  BK  (Bimbingan  Konseling)  yang  kita  harapkan  memiliki kompetensi dan loyalitas tinggi akan mudah memaksimalkan sadar dan taat akan hukum bermedia  sosial,  hal  ini  bisa  dilakukan  pada  saat  apel  dimulai  disusupi  materi  bahaya penyimpangan  bermedia  sosial,  pada  saat  proses  pembelajaran,  dan  bahkan  dibuat kreativitas misalkan output dari tugas-tugas siswa-siswi berupa membuat mading, pamflet, dan  player  bahayanya  perundungan, bullying ,  dan  manfaat  literasi  digital  di  media  sosial. Secara program dan tindakan di SMKN-2 sudah melakukan pembinaan bidang kesiswaan yang  terintegrasi  kedalam  program  sekolah,  melakukan  pengembangan  komponen pendidikan karakter kedalam kurikulum sekolah, baik yang bersifat intrakurikuler maupun
ekstrakurikuler  tinggal  di  tinggkatkan  lagi  dan  diaplikasikan  output  dari  kegiatan  supaya hasilnya lebih maksimal.
Generasi  muda  tingkat  seusia  mereka  masih  rentan  terpengaruh  hal-hal  negatif, karena dalam taraf mencari jati diri dan kepribadian. Sangat rentan lingkungan yang akan mempengaruhi    hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  teman  sebaya,    faktor    media    sosial,    dan keluarga.  Kurangnya  kesadaran  hukum  dalam  penggunaan  media  sebagai  media  berbagi informasi  dan  transaksi elektronik, bisa  mengakibatkan  dampak  negatif,  seperti  halnya mereka  bisa  menjadi  pelaku atau korban informasi hoax, mengarah bullying, penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Supaya tidak terjadi ke depan maka perlu di antisipasi sejak dini ketika mereka masih sekolah. Yang harus dilakukan  dengan cara  mengedukasi  siswa-siswi  ke  hal  yang  baik  oleh  guru-guru  terkait  pemanfaatan  media sosial sangat penting untuk mencari literasi belajar.

## Kesadaran Hukum
Menurut  Soekanto  (1987:  207)  mengatakan  bahwa  kesadaran  hukum  merupakan suatu  penilaian  terhadap  hukum  yang  ada  serta  hukum  yang  seharusnya  ada.  Serta Pendidikan  hukum  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum. Lebih lanjut Soerjono Soekanto (1987: 159) mengatakan tentang indikator- indikator dari kesadaran hukum sebagai berikut :
a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness)
Pengetahuan hukum bisa didapatkan oleh siswa-siswi melalui media sosial, sosialisasi, pembelajaran  di  ruang  kelas,  dan  dengan  kemandirian  membaca  aturan  yang berkaitan  dengan  larangan  atau  sanksi  ketika  melanggar  aturan  hukum  berkaitan media sosial.
b) Pengetahuan tentang isi peraturan-perturan hukum (law acquaintance) Dengan  mengetahui  apa  isi  hukum  maka  akan  tau  mengenai  ketentuan-ketentuan peraturan,  larangan,  dan  sanksi.  Berdasarkan  hasil  survei  siswa-siswi  di  SMKN-2 Palangka  Raya  sangat  minim  pengetahuan  tentang  larangan-larangan  yang  diatur dalam UU ITE terkait sanksi bagi yang menyebarkan hoax, ujaran kebencian di media sosial, dan Bullying.
c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)
Dengan  kesadaran  hukum  maka  akan  timbul  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yakni  melaksanakan  perintah  dan  menjauhi  larangan.  Sikap patuh terhadap hukum sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan keluarga berupa patuh terhadap orang tua, menjaga nama baik keluarga, menghormati anggota keluarga,  menaati  aturan  yang  telah  diputuskan  bersama,  dan  mendengar  nasihat terutama  dari  orang  tua.  Serta  hal  kecilnya  sampai  ketahapan  lingkungan  sekolah yakni  dimulai  dengan  memakai  seragam  sekolah  sesuai  jadwal/hari,  datang  dan pulang  tepat  waktu,  memperhatikan  guru  ketika  mengajar/menjelaskan,  belajar dengan tertib di kelas, dan sampai dengan mematuhi tata tertib yang berlaku. Dengan adanya kebiasaan yang ada akan membentuk sikap taat terhadap hukum dan menjadi budaya  yang  baik  karena  sadar  dengan  adanya  larangan  penyimpangan  media  sosial akan berpengaruh buruk, begitu juga sebaliknya jikalau ada arahan dan anjuran dari isi peraturan maka dianggap membawa pengaruh baik.
d) Pola-pola perilaku hukum (legal behavior)
Perilaku hukum adalah di mana orang atau dalam konteks ini siswa-siswi mematuhi peraturan  yang  berlaku.  Hukum  yang  diciptakan  dalam  tata  aturan  untuk berkehidupan  guna  mencapai  nilai-nilai  yang  diinginkan  salah  satunya  seperti ketertiban. Ketertiban di dalam menggunakan media sosial sangat diharapkan supaya tidak ada konflik dan bahkan ada yang dirugikan, perilaku ini perlu ditanamkan bagi kalangan siswa-siswi yang nantinya sebagai agen perubahan.
Meningkatkan Kesadaran Hukum yang  paling efektif saat ini dan sangat mudah bisa melalui  media  sosial    yang  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  dengan  cara  memberikan kampanye  mengenai  bagaimana  bermedia  sosial  yang  baik  dan  begitu  juga  sebaliknya dampak  penyalah  gunaan  media  sosial  yang  buruk  berimplikasi  ke  pertanggung  jawaban hukum. Kesadaran  hukum  dalam hal ini dapat diartikan  sebagai  kesadaran  seseorang atau  suatu kelompok kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat perlu yang tujuannya agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan  dalam  pergaulan  antar  sesama  siswa  dan  ketika  mereka  masuk  ke  dalam masyarakat. Adapun contoh dari kesadaran hukum jikalau tinggi maka tidak akan terjadi Bullying  dan  Hoak  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  dan  etika  sekolah. Kesadaran  hukum  sangat  penting  dan  perlu  ditanamkan  sejak  dini  yang  berawal  dari lingkungan      keluarga  dengan  memahami  hak-hak  dan  tanggung  jawabnya  terhadap keluarga, menghormati hak-hak  anggota  keluarga  lain,  dan  menjalankan  kewajibannya sebelum    menuntut  haknya.    Kalau  dilakukan  terus  menerus  maka  akan  mendapatkan dampak positif ke lingkungan sekolah karena terbiasa  menerapkan kesadaran   yang   telah dimilikinya   dalam   lingkungan  keluarga (Nurkasihani, 2018).
Generasi  muda  sekarang  ini  atau  disebut  dengan  generasi  Z  sangat  dekat  dalam ruang-ruang  media  sosial  karena  manfaat  dari  media  sosial  tidak  cuma  sebagai  sarana komunikasi  atau  silaturahmi  tapi  dapat  mempermudah  mendapatkan  informasi,  dengan era  keterbukaan  sekarang  ini  dirasa  perlu  generasi  z  memahami  dan  memiliki  kesadaran akan pentingnya menjalankan ketentuan hukum dan menjauhi larangan yang berimplikasi pada  masa  depan  mereka  kelak.  Untuk  menanamkan  pemahaman  yang  mendalam  ini tugas dari orang tua dan guru supaya melek terhadap media sosial baru bisa memberikan arahan yang tidak kaku untuk membuat siswa-siswi dapat menerima apa yang menjadi hal yang positif kalau digunakan untuk kebaikan contohnya dalam literasi belajar akan tetapi hal yang negatif jikalau risalah gunakan seperti untuk saran menghujat dan menyebarkan Howe.

## Larangan Pelanggaran Media Sosial Berdasarkan UU ITE
Kaidah yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dalam  perlindungan  kehormatan  setiap  orang  yang dilengkapi  dengan  sanksi  pidana  jikalau  melanggar.  Pengaturan  terkait  dengan  bermedia sosial  yang  melarang  pemanfaat  media  internet  (media  sosial)  dalam  hal  kebebasan menyampaikan  pendapat  adalah  ketentuan  Pasal  27,  Pasal  28  dan  Pasal  29.  Dapat  kita katakan kalau KUHP tidak bisa menjangkau kasus pencemaran nama baik di media sosial,
ini berbeda dengan UU ITE lebih lex specialis dapat dikatakan canggih memiliki rasio legis di mana secara normatif dapat menjangkau perbuatan- perbuatan yang terindikasi tindak pidana  tentang  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  misalnya  tindak  pidana pencemaran nama baik yang telah memanfaatkan perkembangan informasi elektronik yang secara  tidak  langsung  adalah  resiko  perkembangan  itu  sendiri.  Dalam  sebuah  putusan Mahkamah Konstitusi dikuatkan bahwa beberapa unsur tindak pidana pencemaran nama baik tidak bisa terpenuhi jika menggunakan batasan normatif KUHP.

## Kode Etik Bermedia Sosial
Dalam  dimensi  bermedia  sosial  harus  mengetahui  etika  komunikasi  sebagai  bahan kehati-hatian kita dalam mengirim atau menanggapi informasi mengingat sudah keluarnya Undang-  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  mengatur  mengenai  tata  cara  bermedia  sosial  dan  sanksi  ketika melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  perkembangan  zaman begitu  pesat  maka  akan  muda  untuk  mendeteksi  dari  mana  sumber  ataau  asal-muasal percakapa  kita.  Berdasarkan  hasil survei  via google form (November  2023)  pada  siswa siswi SMKN 4 Palangka Raya sebagai berikut.
Hasil survei diatas dapat disimpulkan mayoritas siswa-siswi melek dan mampu berkomunikasi  memakai  media  teknologi  digital  dan  hanya  sebagaian  kecil  yang kurang setuju (masih gagap bermedia sosial), hal ini menandakan potensi yang ada bagi  generasi  muda  untuk  bisa  mengikuti  era  modern  sekarang  ini  dan  bahkan perlu  diberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  saja  untuk    bijak  dan  cerdas bermedia sosial berdasarkan koridor etika dalam komunikasi yang baik dan benar.
Gambar 1. Persentase Siswa Siswi Mampu Berkomunikasi Melalui Media Teknologi Digital
Dengan hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  menjadi  koridor  bagi  siswa-siswi  agar  secara  sadar  dan  bertanggung  jawab menggunakan media  sosial  dengan  bijaksana. Caranya dimulai dari diri sendiri untuk  memilih  kata-kata  yang      lebih  bijak  dan  santun  sebelum  disebarluaskan (Hyun & Ru, 2021; Surniandari, 2018).  Dalam penelitian ini etika berkomunikasi ditunjukkan  pada  siswa-siswi  dengan    memakai    bahasa    Indonesia    yang  santun, tidak menggunakan kata-kata negatif, seperti kata-kata kasar atau berbau pornografi, dan  tidak  menyinggung  perasaan  orang  lain.  Serta  bentuk  komunikasi  etis ditunjukkan bukan hanya melalui penggunaan bahasa yang lebih santun dan kata- kata  yang  terpilih,  melainkan  juga  memperhatikan  faktor  luar  bahasa,  seperti relevansinya   dengan apa yang sedang dibicarakan,  waktu  mengirim  pesan,  dan membuka percakapan dengan memperkenalkan diri.
Berdasarkan hasil wawancara dan survei dengan siswa-siswi SMKN-2 Palangka Raya  bentuk  Etika  di  Media  Sosial  yang  bisa  menjadi  kode  etik  kedepannya  dan yang perlu dilakukan secara maksimal oleh siswa-siswi di lingkungan sekolah adalah :
a. Tidak menyinggung perasaan orang lain
Berbicara memperhatikan apa yang sepantasnya dan ideal sesuai dengan tata krama yang terbangun dalam lingkungan sosial di masyarakat, hal ini harus memiliki kepekaan sosial
bisa mengukur dan menggunakan kata-kata yang bijak dan arif.
b. Membaca ulang pesan sebelum dikirim dan meminta izin sebelum di sebarkan Perlunya crosscheck mengenai isi pesan, sumber pesan, hal ini memungkinkan melihat pesan itu apakah benar atau tidak, dan kalau benar apakah pesan ini dapat memberikan dampak positif.
c. Memilih waktu pengiriman yang tepat
Pemilihan  waktu  yang  harus  tepat  sebagai  acuan  melihat  keadaan  dalam menyampaikan  pesan  dengan  yang  menerima  pesan  tersebut  disinilah  yang akan  kita  lihat  seberapa  maksimal  respons  yang  didapat  ketika  pesan  yang dikirimkan tepat waktunya (timing) .
d. Memilih kata-kata yang sopan dan positif Dengan budaya kita lebih mengedepankan etika  di dalam komunikasi, sopan santun  yang  paling  utama  ketika  berkomunikasi  dengan  teman  sebaya  dan orang  tua,  pemilihan  kata-kata  yang  sopan  dan  positif  akan  membangun kebudayaan dalam berbahasa yang baik.
e. Mengucapkan salam dan terima kasih Budaya yang bisa dibangun dari hal kecil berdampak besar adalah mengucapkan salam dan terimakasih sebagai bentuk saling menghormati dan menghargai.
f. Berkata jujur
Perkataan jujur dan apa adanya sebagai usaha meningkatkan kepercayaan dari lingkungan kita, hal ini  mengurangi indikasi supaya tidak menyebarkan hoax dan berakibat pada pelanggaran norma-norma yang ada.
g. Dapat mengendalikan emosi
Tidak  terpancing  emosi  sebagai  bentuk  pendewasaan  diri  dalam  menghadapi suatu  masalah  dan  bisa  melahirkan  solusi  yang  baik,  begitu  juga  dalam bermedia sosial penting untuk bisa bijak dalam melihat pesan.
Dirasa  sangat  penting  adanya  kode  etik  komunikasi  dalam  bermedia  sosial karena dari fungsinya sebagai pola aturan atau tata cara untuk dijadikan pedoman berperilaku  dilingkungan  sekolah,  dan  yang  akan  mengarahkan  supaya  sesuai dengan  etika  komunikasi  dalam  bermedia  sosial.  Berdasarkan  hasil  survei  dan wawancara dengan siswa-siswi di SMKN - 2 Palangka Raya untuk kode etik biasanya lebih  banyak  lisan  yang  disampaikan  oleh  guru-guru,  setiap  proses  pembelajaran yang ada disekolah contoh dilarang untuk berkata kasar pada media sosial dan grup kelas  whatsapp,  dan  bullying  sesama  teman  sekelas.  Serta  hasil  observasi  terdapat kurangnya kampanye media sosial di sekolah melewati mading, player, pamflet di lingkungan  sekolah  mengenai  bahayanya  sara,  hoax,  bullying,  dan  ujaran kebencian.  Dengan  kurangnya  kampanye  ini  membuat  siswa-siwi  tidak  melek terhadap  budaya  bijak  dan  cerdas  bermedia  sosial,  pengetahuan,  dan  kesadaran hukumpun minim.

## Tindakan Preventif dan Refresif Penyimpangan Bermedia Sosial
Tindakan  prepentif  atau  pencegahan  dirasa  sangat  perlu  untuk meminimalisir  supaya  tidak  terjadi  penyimpangan  bermedia  sosial  di  kalangan remaja atau Gen Z, adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dapat berupa:
a. Penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyimpangan  bermedia sosial  yang sifatnya rutin  tiap  semester  dan  bahkan  hal  ini  sangat  tepat  jikalau  disampaikan  pada momentum masa orientasi siswa yang baru masuk sekolah di SMKN-2 Palangka Raya dengan narasumber yang memang kompeten di bidangnya.
b. Imbauan  akan  suatu  kasus  tertentu  berupa  agar  lebih  bijak  dan  cerdas  dalam menggunakan medsos dan supaya tidak terjebak pada pelanggaran yang di ulang- ulang.
c. Anjuran dari pihak keluarga, pihak sekolah SMKN-2, pemerintah (Diskominfo Provinsi  Kalimantan  Tengah),  instansi  kepolisian  dan  kejaksaan,  atau  pihak berwenang  lainnya  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  menggunakan  media  sosial dan  pada  hal  yang  positif  bisa  disampaikan  lansung  atau  melewati  player, pamflet di media sosial sebagai wahana untuk mengkampanyekan.
d. Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan. Dengan adanya  aturan  berupa  UU  ITE  dirasa  sangat  jelas  bagi  siswa-siswi  untuk
memahami  apa  yang  menjadi  sanksi  ketika  melanggar  aturan  dan  begitu  juga kalau ada kode etik dalam bermedia sosial di SMKN-2 Palangka Raya akan lebih mudah siswa-siswi dalam menjalankan imbaun, anjuran, dan larangan. Kode etik sebagai dasar atau acuan supaya siswa-siswi terarah dalam bermedia sosial.
Untuk  memaksimalkan  tindakan  preventif  harus  adanya  kolaborasi  yang saling  mensupport  antara  lingkungan  keluarga,  sekolah,  pemerintah,  dan  intansi yang  terkait.  Generasi  muda  perlu  di  bimbing  dan  di  kawal  supaya  kedepannya akan  menjadi  generasi  perubahan  dan  menjadi rule model yang  bisa  berguna  bagi bangsa  dan  negara.  Serta  pepatah  mengatakan  lebih  baik  mencegah  dari  pada mengobati ketika hal tersebut sudah terjadi akan sulit mengembalikan kejalan yang baik  oleh  karena  itu  tindakan  preventif  yang  sangat  efektif  untuk  meminimalisir supaya tidak terjadi.
Tindakan  refresif  atau  penindakan  adalah  tindakan  tegas  jikalau  melanggar aturan  yang  ada,  dan  bahkan  bisa  di  kategorikan  sebagai  obat  atau  memberikan efek  jera  kepada  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum,  dengan lengkapnya instrumen penegak hukum yang ada di Indonesia seperti Diskominfo,
Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan  (hakim)  dirasa  sangat  mampu  untuk melaksanakan tindakan ini. Tindakan refresif lebih menekankan pada sanksi tegas jikalau  melanggar  dan  pendekatannya  ke  hukum  pidana.  Akan  tetapi  yang  perlu dibangun  bagi  pemuda  atau  siswa-siswi  adalah  karakter  yang  memiliki  moralitas tinggi maka tindakan refresif dikatakan tidak efektif.

## D. KESIMPULAN
Pendidikan  hukum  selama  ini  hanya  dibebankan  pendidikan  formal  saja sebenarnya  harus  kolaborasi  mencakup  lingkungan  keluarga  (informal),  media massa,  lembaga-lembaga  bantuan  hukum,  dan  lembaga-lembaga sosial lainnya  dan bahkan  aturan  yang  ada  belum  khusus  mengatur  terkait  dengan  penyimpangan media  sosial  bagi  pemuda  yang  masih  sekolah.  Serta  dalam  pendidikan  hukum perlu  program  edukasi  hukum  melewati  media  massa  atau  media  sosial,  pernan lingkungan  keluarga,  dan  pihak  sekolah  memberikan  bimbingan  dan  mengawasi supaya bisa bijak dan cerdas menggunakan media sosial.
Kesadaran  hukum  diukur  dengan  pengetahuan  tentang  peraturan-peraturan hukum,  pengetahuan  tentang  isi  peraturan-perturan  hukum,  sikap  terhadap peraturan-peraturan  hukum,  dan  pola-pola  perilaku  hukum.  Dalam  kesadaran hukum  perlu  juga  setiap  pihak  yang  mempunyai  tugas  untuk  mengkampanyekan terkait bahaya penyimpangan bermedia sosial dan harus bijak dalam menggunakan smartphone .  Kode  etik  bermedia  sosial  sebagai  pedoman  bagi  siswa-siswi  untuk menggunakan  media  sosial  dengan  bijak  dan  cerdas.  Secara  garis  besar  isinya
berkaitan  dengan  larangan  dan  anjuran  melakukan  sesutu  yang  positif  dan menjauhi yang negatif. Hal ini perlu di buat kode etiknya pada SMKN-2 Palangka Raya,  karena  selama  ini  etika  komunikasi  hanya  sebatas  lisan  belum  di  himpun menjadi kode etik.
Tindakan  preventif  dan  refresif  penyimpangan  bermedia  sosial  dapat dilakukan  pemerintah,  penegak  hukum,  pihak  sekolah,  dan  lingkungan  keluarga. Dalam tindakan ini yang paling penting adalah pencegahan (preventif) bisa melalui sosialisasi,  penyuluhan,  imbauan,  anjuran,  dan  larangan  sesuai  dengan  UU  ITE. Jikalau  langkah  pinindakan  (refresif)  sebagai  obat  supaya  diberikan  efek  jera  dan tindakan tegas.

## E. UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  seluruh  pihak  yang  memberikan motivasi  dalam  penulisan  sehingga  artikel  ini  dapat  diselesaikan  dengan  baik. Mungkin  banyak  kekurangan  dan  kekhilafan  dalam  penulisan  oleh  karena  itu masukan dan saran sangat diharapkan ke depannya sebagai penyempurnaan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Fauzi Rahman, M., Yuliantini, A., Hakim, A. F., Nur’aeni, S., Anri, A., Restiani,
A.,  ...  &  Santosa,  G.  V.  (2023).  Etika  Bermedia  Sosial  Di  Lingkungan Pelajar  SMP  Dan  SMA  Di  Kota  Bandung  Sebagai  Upaya  Pemahaman Literasi  Digital. Sasambo:  Jurnal  Abdimas  (Journal  of  Community Service) , 5 (2), 255-263.
Fitriasari,  S.  (2010).  Pentingnya  Pendidikan  Hukum  bagi  Warga  Negara Indonesia. JURNAL CIVICUS , 10 (2), 1-9.
Horman,  Y.  Y.,  Mokalu,  B.,  &  Purwanto,  A.  (2018).  Peran  keluarga  dalam mencegah  perilaku  menyimpang  (Studi  pada  remaja  pengguna  lem  ehabon di kelurahan Karame kecamatan Singkil). Jurnal Administrasi Publik , 4 (53). Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B.  A. (2022). Edukasi  Hukum Melalui  Media Sosial Bagi  Generasi  Z. Jurnal Citizenship Virtues , 2 (2), 377-385.
Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). Komunikasi dan media sosial. Jurnal The Messenger , 3 (2), 69.
Wijayanti, S. H., Sihotang, K., & Dirgantara, V. E. (2022). Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial. Jurnal Komunikasi , 16 (2), 129-146.
Web
https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia- sebanyak-167-juta-pada-2023