Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 2 (2015), pp. 277-284, link: https://www.academia.edu/30711030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Penghapusan Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk *

## (ELIMINATION OF RELIGION COLUMN IN THE IDENTITY CARD)

## Novita Akria Putri
Legal Officer Bank Rakyat Indonesia Jl. Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46. Jakarta E-mail: novitaakria@gmail.com
Abstract: Human  rights  are  claims  that  must  be  met  in  order  to  maintain  the existence  and  human  dignity.  Right  to  religious  freedom  in  fact,  is  a  right enshrined  directly  in  the  Constitution  of  Indonesia.  The  essence  of  religious freedom  is the  recognition  that  every person  has the  right to  believe  and to live worship and engage in what is believed to be the call of God demands the truth. Appreciate  the  identity  of  a  group  is  very  important,  inclusion  of  a  religious identity  in  residence  identity  cards  so  that  no  one  group  that  is  forming  a  new religious  sects  that  would  undermine  the  nation's  integration.  Therefore,  the elimination  of  religion  column  in  the  ID  card  is  not  the  primary  reason  for  the creation of the concept of equality before the law that became the main feature of a state of law. However, as the concept of justice of John Rawls, that the interests of certain groups are not allowed to undermine the social justice.
Keywords: Removal, Religion Column, KTP
Abstrak: Hak  asasi  manusia  adalah  klaim  yang  mesti  dipenuhi  demi mempertahankan  eksistensi  dan  martabat  manusia.  Hak  kebebasan  beragama nyatanya,  adalah  hak  yang  diatur  secara  langsung  dalam  UUD  1945.  Hakikat dengan  kebebasan  beragama  adalah  pengakuan  bahwa  setiap  orang  berhak meyakini  serta  untuk  hidup  beribadat  dan  berkomunikasi  sesuai  dengan  apa yang  diyakini  sebagai  panggilan  tuntutan  Tuhan  yang  mutlak.  Menghargai adanya  identitas  sebuah  golongan  amatlah  penting,  pencantuman  sebuah identitas  agama  dalam  kartu  identitas  kependudukan  agar  tidak  ada  suatu golongan  yang  membentuk  suatu  sekte-sekte  agama  baru  yang  justru  akan merusak  integrasi  bangsa.  Oleh  karena  itu,  penghapusan  kolom  agama  dalam KTP tidaklah menjadi alasan utama untuk terciptanya konsep equality before the law  yang  menjadi  ciri  utama  dari  sebuah  negara  hukum.  Namun,  sebagaimana konsep keadilan dari Jhon Rawls, bahwa kepentingan golongan tertentu tidaklah diperbolehkan menggerus keadilan sosial.
Kata kunci: Penghapusan,  Kolom Agama, KTP
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  23  Juli  2015,  direvisi:  19  Agustus  2015,  disetujui untuk terbit: 22 November 2015.

## Pendahuluan
Peraturan  perundang-undangan  akan  selalu  tertinggal  dengan perkembangan yang berjalan lebih cepat. Karena itu ada sebuah pameo yang menyatakan, het  recht  hinkt  achter  de  feiten  aan, artinya  hukum  dengan terpontang panting mengikuti peristiwanya dari belakang. 1 Indonesia sebagai Negara  hukum  sudah  sepatutnya  mengakomodir  hak-hak  setiap  warga Negara dalam suatu ukuran aturan yang jelas dan memberi kepastian. Ketika suatu  Negara  hukum  amatlah  dikaitkan  dengan  ciri  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  sebagaimana  termaktub  dalam  UUD  NRI  1945  sebagai tujuan nasional bangsa. Nyatanya, perlindungan tersebut dapat direalisasikan dalam  bentuk  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Pasal  27  UUD  1945  yang menjamin  adanya  konsepsi equality  before  the  law ,  sehingga  tidak  ada  alasan ketika  sekelompok  warga  Negara  yang  menginginkan  haknya  dapat terakomodir, terlebih terkait dengan hak konstitusional.
Gagasan  penghapusan  kolom  agama  muncul,  dan  santer  dibicarakan berbagai  kalangan,  tidak  lepas  dari  pernyataan  Menteri  Dalam  Negeri (Mendagri)  akan  mengizinkan  pengosongan  kolom  agama  pada  kartu identitas  penduduk  yang  ditujukan  bagi  warga  Negara  penganut  aliran kepercayaan yang belum diakomodasi oleh undang-undang. 2 Namun gagasan tersebut  yang  awalnya  bertujuan  untuk  mengakomodir  hak-hak  pemeluk keyakinan mulai menyebar menjadi gagasan penghapusan kolom agama bagi seluruh  umat  beragama  di  Indonesia.  Indonesia  amat  jelas,  merupakan Negara  beragama  yang  digambarkan  dalam  sila  pertama  Pancasila  yakni Ketuhanan  yang  Maha  esa,  dan  ditegaskan  pula  pada  pasal  29  UUD  1945 3 yaitu, Negara berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.  Jelaslah, bahwa ketika konstitusi  sebagai  landasan  untuk  suatu  penyelenggaraan  pemerintahan sudah menegaskan bahwa esensi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
1 Jenedjri M. Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h.V.
2 www.theglobal-review.com-ide penghapusana-kolom-agama-merongrong-pancasila- diunduh pada 10 Mei 2015 pukul 13.39.
3 Sri Soemantri berpendapat bahwa UUD merupakan hasil perjuangan politik bangsa yang  berisi  pandangan  tokoh-tokoh  bangsa  dalam  bentuk  tujuan  nasional  yang  hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun  untuk masa yang akan datang. Hal tersebut menguatkan  bahwa  doktrin  atau  pendapat  ahli  hukum  tentang  undang-undang  dasar  akan lebih  menguatkan  dasar  argumentasi.  Karena,  Doktrin  merupakan  salah  satu  sumber  hukum yang diakui di Indonesia.
mengakui adanya agama dan merupakan identitas dari setiap warga Negara Indonesia yang tentu amat berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari.
Kontroversialnya,  gagasan  tersebut  tidak  hanya  datang  dari  ahli hukum, bahkan datang dari tokoh-tokoh agama maupun institusi agama yang ada di Indonesia.   Oleh karena itu, artikel ini akan menghantarkan kita pada dinamisnya  kontroversial  gagasan  tersebut  dan  menemukan  formulasi  yang tetap memperhatikan segala hak yang terjamin dalam konstitusi.

## Urgensi Penghapusan Kolom Agama dalam KTP
“ ... Buat saya cinta Tanah Air adalah cinta pada manusia dan kemanusian. Saya tidak mengecualikan siapapun.. .”
(Mahatma Gandhi).
Peryataan  Negarawan  asal  India  ini  pula  dijadikan  kutipan  oleh The Founding Father Indonesia Soekarno dalam memperteguh gagasan-gagasannya. Menurut  Soekarno  hal  ini  dijadikan  dalih  oleh  Mahatma  Gandhi  dalam memperstukan  pihak  Islam,  pihak  Hindu,  Parsi,  Jainis,  dan  Sikhyang jumlahnya lebih dari 300 ribu jiwa – enam kali lipat dari penduduk Indonesia pada waktu itu.
Hak  asasi  manusia  adalah  klaim  yang  mesti  dipenuhi  demi mempertahankan eksistensi dan martabat manusia. 4 Hak kebebasan beragama nyatanya, adalah hak yang diatur secara langsung dalam UUD 1945, dimana dalam  putusan  MK  140/PUU-VII/2009,  Frans  Magni  Suseno  memberikan penjabarannya  sebagai  seorang  ahli,  bahwa  hakikat  dengan  kebebasan beragama adalah pengakuan bahwa setiap orang berhak meyakini serta untuk hidup beribadat dan berkomunikasi sesuai dengan apa yang diyakini sebagai panggilan  tuntutan  Tuhan  yang  mutlak.  Tentu  berkaitan  dengan  esensi  hak konstitusional  warga  negara, 5 karena  warga  negara  merupakan  unsur
4 Masdar  Farid  Mas’udi, Syarah  Konstitusi  UUD  1945  Dalam  Perspektif  Islam, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010, h: 140.
5 Janedji  M.  Gaffar, Demokrasi  Konstitusional  Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, h. 190.
konstitutif  dari  suatu  Negara. 6 Tentu  umat  beragama  di  Indonesia  adalah mereka  yang  menginginkan  pula  hak-hak  kehidupan  sehari-harinya  dapat menggambarkan  agama  atau  kepercayaan  yang  dipercayainya.  Bahkan, mengenai  urusan  perdata  maupun  administratif  seorang  yang  memiliki kepercayaan  di  luar  agama  resmi  yang  diakui  Indonesia  pun  bagi  mereka ingin  menunjukkan  identitas  dirinya  sebagai  umat  yang  memiliki kepercayaan.
Adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan  adalah  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan Khonghucu.  Tidak  ada  klausul  yang  jelas  mengenai  kepercayaan  itu  sendiri sehingga  untuk  meratakan  semua  hak  dan  kewajiban  yang  akan  menjadi akibat  hukum  pencantuman  kolom  agama.  Dalam  kartu  identitas penduduk digagas adanya penghapusan kolom agama oleh Kementerian Dalam Negeri Republik  Indonesia  Kabinet  Kerja  2014-2019.  Adapun  sedikit  komparasi kepada  negara  Perancis  yang  maju,  namun  tetap  memperhatikan  hak kesamaan,  agar setiap  warga  negaranya  tetap  mendapatkan suatu perlakuan yang  sama  dari  segi  kebijakan  maupun  lainnya.  Penghapusan  kolom  nama dan agama pada kartu identitas penduduknya dalam penerimaan kerja salah satu  bukti  bahwa  tujuan  penghapusan  tersebut  adalah  daya  untuk  lebih memajukan negara Indonesia ke arah yang demokratis.
Atas  dasar  tersebut  terlihatlah,  apa  yang  disampaikan  Ki  Hajar Dewantara  adalah  hal  yang  dapat  dikorelasikan,  yakni  bangsa  ini  adalah bangsa  yang  tidak  mencampuradukkan  antara  urusan  agama  dan  urusan negara, namun kedudukan agama adalah sebagai nafas kehidupan bangsa ini. Bahwa  penghapusan  kolom  agama  adalah  hal  yang  urgen  untuk merealisasikan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  terlebih  terkait dengan kebebasan dalam beragama dan meyakini sesuatu sesuai dengan hati nuraninya. Penghapusan kolom agama pun tidak akan menggerus semangat religius  yang  tertuang  dalam  Sila  Pertama  Pancasila  yakni  Ketuhanan  Yang Maha  Esa.  Karena  Penghapusan  Kolom  Agama  dalam  KTP  adalah  bentuk kesamaan  hak  secara  pengenalan  administratif  bagi  setiap  warga  negara bukan  untuk  menghapuskan  nilai-nilai  agama  yang  tertanam  dalam  warga negara Indonesia.
6 Bahwa  dilihat  dari  perspektif  teori  perjanjian  social  yang  mendasari  keberadaan demokrasi  modern,  maka  warga  negara  yang  membentuk  negara,  dengan  melakukan perjanjian social berisi ketentuan yang harus dilakukan dan penyelenggaraannya oleh negara.

## Penghapusan Kolom Agama adalah Kebijakan Inkonstitusional
Jika  kita  kembali  sejenak  pada  sejarah  bangsa,  bahwa  pembentukan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  didasari  dengan  UUD  1945  yang menjadi  landasan  dasar  terselenggaranya  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Dimana perumusan UUD 1945 disusun oleh panitia Sembilan yang mewakili berbagai golongan, dan bukanlah hanya berasal dari satu golongan. Golongan  tersebut  terdiri  dari  lima  orang  golongan  kebangsaan  dan  empat orang  dari  golongan  Islam. 7 Sehingga,  jika  disimpulkan  negara  ini  adalah negara  yang  dirumuskan  oleh  mereka  yang  menghargai  adanya  identitas sebuah  golongan  dan  tentu  amatlah  penting  pencantuman  sebuah  identitas agama  dalam  kartu  identitas  kependudukan  agar  tidak  ada  suatu  golongan yang  membentuk  suatu  sekte-sekte  agama  baru  yang  justru  akan  merusak integrasi  bangsa.  Sri  Soemantri  berpendapat  bahwa  suatu  pembangunan politik  janganlah  sampai  merusak  integrasi  bangsa,  sehingga  sudah sepatutnya  kita  menyadari  bahwa  penghapusan  kolom  agama  merupakan kebijakan yang bertentangan dengan dasar konstitusi Indonesia.
Adapun  menurut  negara  ini  memanglah  bukan  suatu  negara  agama, namun  sebuah  simbol  keagamaan  yang  bersifat  universal  adalah  suatu  hal yang  patut  diakomodir  melalui  pengenalan  diri,  agar  setiap  tindakan pemerintah melalui kebijakannya terukur dengan suatu kepastian.

## Penghapusan Kolom Agama Menambah Sekat Birokrasi Keperdataan
Sebagaimana yang dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa “hukum adalah instrumentasi  dari  putusan  atau  keinginan  politik  sehingga  pembuatan peraturan  perundang-undangan  sarat  dengan  kepentingan-kepentingan tertentu.”  Ketika  doktrin  tersebut  dijadikan  dasar  selanjutnya  maka  jelaslah bahwa  kebijakan  tersebut  adalah  hasil  keberpengaruhan  golongan-golongan tertentu  tanpa  melihat  dan  menjadikan  referensi  bahwa  toleransi  dan kehidupan  beragama  yang  dibangun  selama  ini  adalah  kehidupan  yang tenteram.  Dengan  diberikannya  hak  bagi  pemeluk  kepercayaan  untuk mengosongkan  kolom  agamanya  dalam  identitas  kependudukannya  adalah merupakan  hal  yang  tepat.  Bahwa  hak  golongan  tertentu  tidak  harus
7 Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara, Mahkamah Konstitusi RI, 2008, h: 8.
menggerus  hak  golongan  lain  yang  secara  keseluruhan  telah  mendapatkan kepastian hukum.
Adapun  hal-hal  yang  terkait  dengan  bidang  keperdataan  akan  lebih sulit birokrasinya ketika dilakukan suatu penghapusan kolom agama yakni :
Pertama; “ Setiap pernikahan harus sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing.“ 8 Undang-undang  tentang  pernikahan  ini  memberikan kejelasan  bahwa  kolom  agama  sangat  penting  tertera  pada  kartu  tanda penduduk  warga  negara  Indonesia,  hal  ini  untuk  mengetahui  bagaimana sebuah akad dalam pernikahan itu dilaksanakan dan catatan untuk pengurus adminstrasi  pernikahan  sangat  dibutuhkan  untuk  memudahkan  kinerja  dan mengefektifkan waktu.
Kedua; “Hak  waris  setiap  anak  dibagi  sesuai  agamanya  masing– masing  ataupun  keperdataan.“  Begitu  juga  dengan  hukum  waris  yang menegaskan  bahwa  pembagian  harta  warisan  dikembalikan  pada  agamanya masing–masing, sehingga  adanya  kolom agama menjadi  hal  terpenting pada sebuah  kartu  tanda  penduduk  warga  Indonesia  untuk  mengetahui  bahwa setiap  ahli  waris  akan  mendapatkan  pembagian  harta  warisan  sesuai  agama pewaris.
Selain  itu  tempat  kematian  abadi  juga  menjadi    hal  yang  berpatok pada  agama  yang  dianut  oleh  seseorang,  jika  seseorang  meninggal  bukan pada  wilayahnya  maka  akan  dengan  mudah  orang  disekelilingnya  untuk mensemayamkannya  orang  tersebut  hanya  dengan  melihat  kolom  agama pada  KTP-nya  dan  akan  kesulitan  jika  kolom  agama  dihilangkan,  tak  ada identitas  lebih  jelas  untuk  mengetahui  seseorang  dalam  memperlakukan sesuai apa yang diyakininya.

## Penutup
Setiap orang  wajib  menghormati hak  asasi  manusia orang lain  dalam tertib  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara”. 9 Sehingga kerukunan,  keadilan,  dan  kesejahteraan  bersama  adalah  tolak  ukur  bagi kedamaian  suatu  negara.  Dalam  hal  ini,  undang–undang  administrasi kependudukan  telah  mencoba  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi,
9 Ayat 1 Pasal 28J Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
bahwa  bagi  pemeluk  agama  yang  tercantum  dalam  salah  satu  agama  yang enam  telah  ditetapkan  dalam  undang–undang  diharuskan  mencantumkan agama  yang  dianutnya,  dan  bagi  mereka  yang  tidak  meyakini  salah  satu agama tersebut maka diperbolehkan untuk mengosongkannya, sehingga hak masing–masing  warga  negara  dapat  dipenuhi  secara  bebas  dan  tidak dipaksakan.  Oleh  karena  itu,  setidaknya  penghapusan  kolom  agama  dalam KTP  tidaklah  menjadi  alasan  utama  untuk  terciptanya  konsep equality  before the  law yang  menjadi  ciri  utama  dari  sebuah  negara  hukum.  Namun, sebagaimana konsep keadilan dari Jhon Rawls, bahwa kepentingan golongan tertentu tidaklah diperbolehkan menggerus keadilan sosial.

## Pustaka Acuan
Gaffar, Janedjri M, Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press, 2012
________________, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi,
Konstitusi Press. Jakarta.
Mas’udi, Masdar Farid, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010
Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara, Mahkamah Konstitusi RI, 2008
www.theglobal-review.com-idepenghapusana-kolom-agama-merongrong-
pancasila- diunduh pada 10 Mei 2015 pukul 13.39.
Maggalatung,  A  Salman.  "Hubungan  Antara  Fakta,  Norma,  Moral,  Dan Doktrin  Hukum  Dalam  Pertimbangan  Putusan  Hakim" Jurnal  Cita Hukum [Online],  Volume  2  Number  2  (1  December  2014). doi:10.15408/jch.v1i2.1462
Rohim,  Nur.  "Kontroversi  Pembentukan  Perppu  No.  1  Tahun  2013  Tentang Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Ranah  Kegentingan  Yang  Memaksa" Jurnal  Cita  Hukum [Online],  Volume  2  Number  1  (1  June  2014). doi:10.15408/jch.v1i1.1454
Yunus,  Nur  Rohim, Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang : Undang-Undang Dasar NRI 1945
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan