## Zaini Ibrahim

## STRATEGI MENDORONG PERTUMBUHAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

## Abstrak
Sebagai bagian dari dual banking system, eksistensi perbankan syariah saat ini terus menunjukkan perkembangan positif. Walaupun market share baru sebesar lima persen,  namun  pertumbuhan  setiap  tahun  yang  mencapai  40  persen  merupakan sinyal yang membanggakan untuk tetap dipertahankan.
Identifikasi  faktor  pendorong  kemajuan  bank  syariah  bersumber  dari  internal dan eksternal. Faktor internal berupa kelangkapan regulasi. Ada dua regulasi yang signifikan mendorong akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di tanah air, yaitu UU  No.  21/2008  tentang  Perbankan  Syariah  dan  UU  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN).  Sedangkan  faktor  eksternal  berupa  perkembangan  ekonomi  global  dan nasional.
Ada  lima  strategi  yang  dirumuskan  oleh  Bank  Indonesia  agar  bank  syraiah dapat  memberi  dorongan  positif  bagi  perekonomian  nasional.  Pertama,  mendorong pembiayaan  syariah  ke  sektor  produktif;  kedua,  mendorong  inovasi  produk  agar tidak  kalah  dengan  produk  yang  dipasarkan  bank  konvensional;  ketiga,  melakukan koordinasi  dengan  lembaga  pengawas  baru,  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Strategi  keempat,  mendorong  efisiensi  bank  syariah  dengan  cara  bersinergi  dengan bank  induk;  kelima,  semakin  meningkatkan  sosialiasi  dan  edukasi  agar  positioning bank syariah di mata nasabah semakin kuat.
Kata Kunci: Bank syariah, OJK, strategi, pertumbuhan.

## Pendahuluan
Sektor  perbankan  merupakan  sektor  yang  sangat  dominan  dalam  aktivitas perekonomian,  bahkan  bisa  dikatakan  merupakan  urat  nadi  bagi  perekonomian sebuah  negara.  Dikatakan  demikian  karena  perbankan  berfungsi  mengalirkan investasi  dari  sisi  surplus  modal  kepada  defisit  modal.  Krisis  moneter  yang  terjadi pada  tahun  1997  disebabkan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sektor perbankan.
Saat ini jumlah bank  yang beroperasi di  Indonesia mencapai sekitar 120 bank, dengan  jumlah  kantor  sebanyak  16.625  unit. 1 Jumlah  tersebut  berkurang  setengah dibanding  dengan  sebelum  terjadinya  krisis  yang  terdapat  sekitar 240  bank.  Jumlah saat ini pun dinilai tidak ideal, sehingga Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan
kepemilikan  tunggal  ( single  presence  policy /PSP).  Kebijakan  ini  mewajibkan  setiap pemegang saham hanya  boleh menguasai satu bank saja. Jika memiliki  saham lebih dari  satu  bank,  maka  disarankan  untuk  menjual  sahamnya,  melakukan  merger,  atau membentuk sebuah perusahaan induk ( holding company ). Diharapkan dari kebijakan PSP  ini  kelak  jumlah  bank  yang  beroperasi  di  Indonesia  hanya  sekitar  70  bank. Dilihat dari penguasaan  aset, bank umum saat ini memiliki  aset lebih dari Rp 4.262 triliun. Jumlah dana masyarakat yang terkumpul mencapai lebih dari Rp 3.542 triliun, dan rupiah yang dikucurkan untuk pinjaman kredit lebih dari Rp 4.173 triliun. 2 Dual  banking  system dalam  sektor  moneter  Indonesia  dimulai  saat  berlakunya UU  No.  10  Tahun  1998  sebagai  amandemen  dari  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  yang  memberikan  landasan  hukum  bagi  keberadaan  sistem  perbankan syariah.  Menurut  UU  tersebut,  selain  bank  konvensional  diperbolehkan  juga mendirikan  usaha  bank  yang  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan  syariah Islam. Eksistensi bank syariah semakin kokoh dengan diterbitkannya undang-undang tentang perbankan syariah lewat UU No. 21 tahun 2008.
Diawali  dengan  Bank  Muamalat  Indonesia,  bank  syariah  mulai  tumbuh  dan berkembang di Indonesia dengan pesat. Secara perlahan dan didukung fatwa Majelis Ulama  Indonesia,  masyarakat  mulai  memanfaatkan  jasa  perbankan  syariah.  Data terakhir per Desember 2012, terdapat sebelas bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah,  serta  158  bank  pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS).  Total  terdapat  2663 kantor cabang bank maupun unit syariah di seluruh Indonesia, termasuk didalamnya BPRS. Perluasan jaringan kantor mampu meningkatkan jumlah nasabah bank syariah yang  terlihat  dari  peningkatan  jumlah  total  rekening.  Di  tahun  2011  total  rekening (pembiayaan dan simpanan) mencapai 9,8 juta rekening, bertambah sebanyak 3,6 juta rekening di tahun 2012 menjadi 13,4 juta rekening. 3
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  telaah  mengenai faktor  apa  saja  yang  ikut  mendorong  pertumbuhan  bank  syariah,  serta  strategi  yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan bank syariah di Indonesia.

## Pertumbuhan Organik Bank Syariah
Sebelum  melakukan  identifikasi  terhadap  faktor  pendorong  pertumbuhan  bank syariah,  berikut  penulis  deskripsikan  perkembangan  organik  bank  syariah  dengan menggunakan data terbaru per Desember 2012 yang dirilis Bank Indonesia (BI).
Pertumbuhan  perbankan  syariah  di  akhir  2012  menunjukkan  kondisi  yang cukup menggembirakan. Dari sisi aset, perbankan syariah mampu tumbuh sekitar 34 persen, sehingga total asetnya menjadi Rp 195 triliun. Peningkatan aset ini otomatis menambah market  share bank  syariah  terhadap  perbankan  nasional  menjadi  sekitar 4,57 persen.
Pertumbuhan  aset  didukung  oleh  peningkatan  pada  penghimpunan  dana  pihak ketiga  (DPK)  yang  juga  mengalami  pertumbuhan  sebesar  27,8  persen  dibanding tahun  2011  menjadi  Rp  147,51  triliun.  Penghimpunan  DPK  mayoritas  didominasi oleh deposito,  yaitu mencapai Rp 84,73 triliun (tumbuh 19,67 persen), tabungan Rp
45  triliun  (tumbuh  38,25  persen),  dan  giro  sebesar  Rp  17,71  triliun  (tumbuh  47,49 persen).  Dominasi  deposito  dalam  DPK  menunjukkan  bahwa  preferensi  masyarakat terhadap produk simpanan bank syariah cenderung memilih produk yang memberikan bagi hasil yang tinggi.
Dari  aspek  pembiayaan,  selama  setahun  terakhir  jumlah  dana  yang  disalurkan meningkat  43,69  persen  mencapai  Rp  147,50  triliun.  Penyaluran  dana  masih didominasi piutang murabahah sebesar Rp 88 triiliun atau tumbuh sebesar 56 persen, lalu  pembiayaan  musyarakah  meningkat  sebanyak  46  persen  menjadi  Rp  27,67 triliun,  pembiayaan  mudharabah  sebesar  Rp  12,02  triliun  (tumbuh  sekitar  17,5 persen),  serta  terakhir  piutang  qardh  sebesar  Rp  12,09  triliun  (menurun  sekitar  6,5 persen).  Penyaluran  pembiayaan  masih  didominasi  oleh  dana  mahal,  karena  piutang murabahah masih menawarkan margin yang relatif tinggi dibanding suku bunga rata- rata. Di akhir 2012 ini rata-rata margin bank syariah mencapai 13,69 persen.
Dana  yang  dikumpulkan  bank  syariah  seluruhnya  disalurkan  ke  sektor  riil dalam  bentuk  pembiayaan  sehingga  fungsi  intermediasi  bank  syariah  di  tahun  2012 menunjukkan kinerja yang positif. Nilai FDR ( Financing to Deposit Ratio ) mencapai 100 persen, meningkat dibanding 2011 yang hanya mencapai 88,94 persen. Semakin baiknya pembiayaan bank syariah membuat rasio NPF  ( Non Performing Financing ) juga  semakin  membaik.  Di  akhir  2011  tercatat  NPF  sebesar  2,52  persen,  kemudian berkurang menjadi 2,22  persen pada Desember 2012. Perbaikan kinerja pembiayaan membawa sedikit dampak negatif terhadap sisi permodalan. Capital Adequacy Ratio (CAR) bank syariah mengalami penurunan dari 16,63 persen menjadi 14,13 persen di bulan Desember 2012.
Hal  positif  lain  juga  ditunjukkan  industri  perbankan  syariah  yang  telah mengurangi  deposito  bagi  hasil  tinggi  seiring  penurunan  suku  bunga  simpanan. Secara  gradual,  hal  ini  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  rentabilitas  industri perbankan  syariah.  Kondisinya  dicerminkan  oleh  rasio  biaya  operasional  terhadap pendapatan  operasional  (BOPO)  yang  membaik  dari  78,41  persen  menjadi  74,75 persen  pada  Desember  2012. Return  on  Assets (ROA)  pun  ikut  menguat  dari  1,79 persen di 2011 menjadi 2,14 persen pada Desember 2012.

## Faktor Internal
Faktor internal  yang turut mendorong perkembangan bank syariah di tanah air yaitu  kelengkapan  regulasi.  Ada  dua  regulasi  yang  mendorong  secara  langsung akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di tanah air. Pertama, dikeluarkannya UU No.  21/2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Dalam  UU  tersebut  diberikan  beberapa insentif  terkait  dengan  aturan-aturan  untuk  memudahkan  pendirian  Bank  Umum Syariah  (BUS)  maupun  pengonversian  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  menjadi  BUS. Apalagi dengan diikuti penerbitan UU Surat Berharga Syariah Negara/SBSN (sukuk) pada  tahun  yang  sama.  Adanya  kepastian  hukum  ini  akan  memudahkan  pencarian modal  pendirian  bank  syariah  baik  dari  sumber  domestik  maupun  dari  luar  negeri
terutama  Timur  Tengah,  sehingga  akan  mempercepat  proses  akselerasi  peningkatan porsi aset perbankan syariah secara nasional. 4
Mengutip  pendapat  Sunarsip, 5 ada  delapan  kontribusi  UU  No.  21/2008 terhadap  pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Pertama,  adanya  pasal  yang mengatur percepatan pemisahan ( spin off ) bagi UUS yang masih menginduk pada bank konvensional. Bagi bank konvensional yang telah memiliki UUS setelah 15 tahun sejak berlakunya UU perbankan syariah atau telah memiliki aset UUS minimal 50 persen dari total nilai aset bank induknya, UUS harus dijadikan BUS.
Kontribusi  kedua,  UU  No.  21/2008  memberi  keleluasaan  bagi  bank  syariah dalam  menjalankan  bisnisnya.  Selain  melakukan  aktivitas  perbankan  pada  umumnya, bank  syariah  juga  diizinkan  secara  langsung  untuk  melakukan  pembiayaan  dengan nasabah.  Bila  bank  konvensional  akan  melakukan  kegiatan  pembiayaan,  bank  tidak  bisa langsung  berhubungan  dengan  nasabah  melainkan  menjalin  kemitraan (channeling) dengan lembaga pembiayaan terkait.
Kontribusi ketiga, adanya kewajiban mencantumkan kata syariah bagi bank syariah, kecuali  bagi  bank-bank  syariah  yang  telah  beroperasi  sebelum  berlakunya  UU  No 21/2008. Bagi bank konvensional  yang memiliki UUS diwajibkan mencantumkan frase Unit Usaha Syariah setelah nama bank.
Kontribusi keempat, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and proper test dari Bank Indonesia (BI). Bila pemegang saham pengendali bank syariah tidak lulus fit and proper test, yang bersangkutan harus menurunkan kepemilikan sahamnya  menjadi  paling  banyak  10  persen.  Jika  tidak  bersedia  menurunkan  ke- pemilikannya, maka pemegang saham tersebut akan kehilangan hak suaranya dalam RUPS. Selain  itu  pemegang  saham  juga  hanya  dapat  memperoleh  dividen  maksimal  10  persen, serta nama yang bersangkutan dipublikasikan di dua media massa nasional.
Kelima,  satu-satunya  pemegang  otoritas  fatwa  syariah  adalah  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI).  Karena  fatwa  MUI  harus  diterjemahkan  menjadi  produk  hukum positif, dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam proses penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan wakil dari BI, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah.
Keenam,  pembinaan  dan  pengawasan  bank  syariah  dan  UUS  dilakukan  oleh  BI. Dalam  hal  mengenai  masalah  kepatuhan  syariah (sharia  compliance) yang kewenangannya berada pada MUI direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).  DPS  diangkat  melalui  mekanisme  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) atas rekomendasi MUI.
Ketujuh, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan  bahwa  murabahah  adalah  jual  beli  barang  sebesar  harga  pokok  barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No 21/2008 disebutkan akad  murabahah  adalah  akad  pembiayaan  suatu  barang  dengan  menyebutkan  harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan diubahnya kata jual beli dengan kata pembiayaan,
secara  implisit UU No 21/2008 ini ingin mengatakan  bahwa  transaksi  murabahah  tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi kendala bagi bank syariah.
Kontribusi kedelapan, diaturnya prinsip choice of law dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah. Menurut UU N6 21/2008, penyelesaian sengketa yang terjadi  pada  perbankan  syariah  memang  dilakukan  melalui  peradilan  agama.  Namun, sesuai  prinsip choice  of  law, mekanisme  penyelesaian  di  luar  peradilan  agama  juga dibuka sepanjang isi perjanjian menyatakan demikian. Mekanisme penyelesaian di luar peradilan agama yang dapat ditempuh tersebut antara lain melalui  musyawarah,  mediasi perbankan,  lembaga  arbitrase,  atau  melalui  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum.
Regulasi  kedua  yang  juga  memberikan  dorongan  terhadap  pertumbuhan perbankan  syariah  adalah  revisi  dari  UU  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Dengan adanya  revisi  ini,  maka  jasa  perbankan  syariah  terutama  yang  berkaitan  dengan murabahah  (jual  beli)  dan  produk  turunannya  tidak  lagi  dikenakan  aturan  pajak ganda. Revisi UU PPN ini menyejajarkan posisi perbankan syariah sebagai salah satu bagian  dari  industri  jasa  di  bidang  perbankan,  sehingga  terbebas  dari  aturan  pajak pertambahan  nilai.  Perkembangan  positif  ini  tentu  akan  meningkatkan  daya  saing perbankan  syariah  yang  selama  ini  masih  rendah  yang  disebabkan  harga  jasa  yang harus  dibayar  konsumen  atas  produk  bank  syariah  jauh  lebih  mahal  dari  harga  jasa perbankan  konvensional.  Hal  ini  juga  didukung  kondisi  di  mana  posisi  murabahah sampai saat ini masih menjadi produk andalan bank syariah. 6

## Faktor Eksternal
Perkembangan  ekonomi,  baik  global  maupun  nasional,  berperan  dalam mendorong  pertumbuhan  perbankan  syariah.  Kondisi  perekonomian  global  di  masa 2011-2012 ini masih belum menunjukkan perkembangan yang positif setelah terkena krisis  keuangan  yang  dialami  negara-negara  anggota  Uni  Eropa.  Kondisi  ini ditunjukkan oleh pertumbuhan perekonomian global yang diperkirakan hanya tumbuh sebesar  3,2  persen,  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  capaian  pada  tahun sebelumnya yang mampu mencapai angka 3,8 persen.
Muslimin  Anwa  dalam  artikelnya 7 mengungkapkan  ada  tiga  faktor  yang menjadi  penyebab  melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  dunia.  Pertama,  kebijakan penghematan  anggaran  yang  diambil  beberapa  negara  Eropa  tidak  berjalan  dengan baik  sehingga  berimbas  pada  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dan meningkatnya  pengangguran.  Meningkatnya  pengangguran  yang  mencapai  11,6 persen  pada  September  2012  merupakan  angka    tertinggi  sepanjang  sejarah  Eropa. Kondisi  tersebut  telah  memicu  pelemahan  kinerja  konsumsi  yang  tercermin  dari keyakinan konsumen  yang turun dan penjualan eceran  yang hanya tumbuh moderat. Pelemahan  juga  terjadi  di  sektor  industri  yang  banyak  mengalami  penurunan produksi.  Pertumbuhan  ekonomi  kawasan  Eropa  untuk  keseluruhan  tahun  2012 diperkirakan hanya sebesar -0,5 persen (yoy).
Kedua, seperti halnya negara di kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi AS pun masih belum signifikan sebagaimana tercermin pada sektor manufaktur yang sempat mengalami  kontraksi  dan  moderatnya  pertumbuhan  indeks  produksi  sehingga aktivitas  sektor  industri  sepanjang  tahun  2012  terindikasi  menurun.  Lambannya penyerapan tenaga kerja yang tercermin dari indikator non-farm payroll yang tumbuh tidak  setinggi  pada  2011  telah  mendorong  tertekannya  kinerja  penjualan  eceran sehingga kontribusi sisi konsumsi terhadap PDB AS mengecil.
Faktor  ketiga  merupakan  kombinasi  dari  kedua  faktor  di  atas  menyebabkan pelemahan  ekonomi  global  yang  berdampak  pada  menurunnya  permintaan  terhadap barang-barang dari negara berkembang. Penurunan permintaan dunia ini melemahkan kinerja  sektor  eksternal  negara-negara  berkembang  di  Asia  dan  akhirnya pertumbuhan  ekonomi  negara-negara  ini  akan  tertahan,  bahkan  terkoreksi  melalui jalur penurunan volume perdagangan yang diikuti dengan anjloknya harga komoditas global. Harga komoditas internasional diperkirakan tumbuh negatif yang dicerminkan oleh Indeks Harga Komoditas Ekspor (IHKEx) non-migas yang tumbuh sebesar -11,9 persen per November 2012 (yoy).
Penurunan  aktivitas  ekonomi  Eropa  dan  Amerika  berdampak  terhadap melambatnya kinerja ekonomi di kawasan Asia. Pertumbuhan ekonomi negara besar di Asia, seperti Cina pada tahun 2012 mengalami perlambatan yang cukup signifikan, diperkirakan  hanya  tumbuh  sebesar  7,7  persen  atau  menurun  bila  dibandingkan dengan tahun sebelumnya tercatat sebesar 9,3 persen (yoy).
Perkembangan  ke  depan,  perekonomian  dunia  diperkirakan  mulai  meningkat secara  gradual  dan  tumbuh  lebih  tinggi  serta  harga  komoditas  dunia  juga  akan mengalami kenaikan. Sejalan dengan langkah-langkah kebijakan perbaikan ekonomi di  AS  dan  Eropa,  ekonomi  dunia  pada  2013  diperkirakan  akan  membaik,  mencapai 3,6  persen.  Kinerja  perekonomian  global  yang  lebih  baik  akan  diikuti  oleh peningkatan aktivitas perdagangan internasional. 8
Sebagai  bagian  dari  globalisasi,  apa  yang  dialami  ekonomi  dunia  dialami  juga oleh  perekonomian  Indonesia.  Pertumbuhan  ekonomi  keseluruhan  di  tahun  2012 diprediksi  mencapai  sekitar  6,3  persen  atau  menurun  jika  dibandingkan  tahun  2011 yang  tercatat  6,5  persen.  Perlambatan  ini  dipicu  oleh  menurunnya  kinerja  eksternal sejalan dengan kinerja perdagangan dunia yang memburuk, terutama mulai semester II/2012.  Namun  masih  kuatnya  permintaan  domestik,  terutama  konsumsi  rumah tangga  dan  investasi,  mampu  menopang  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  membuat Indonesia  masuk  ke  dalam  kelompok  negara-negara  yang  pertumbuhannya  tertinggi di dunia bersama Cina dan India. 9
Seiring  dengan  prospek  pemulihan  ekonomi  global,  pertumbuhan  ekonomi Indonesia diperkirakan kembali meningkat karena adanya peningkatan kinerja ekspor. Membaiknya  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  itu  juga  didukung  oleh  indikasi  tetap kuatnya  permintaan  domestik,  terutama  konsumsi  rumah  tangga  dan  investasi. Meningkatnya  konsumsi  rumah  tangga  didukung  oleh  masih  kuatnya  daya  beli masyarakat, dan pertumbuhan golongan usia produktif di Indonesia.
Ada  tiga  prioritas  utama  yang  harus  dibenahi  agar  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  tetap  terjaga. 10 Pertama,  kebijakan  moneter  yang  dirumuskan  BI  harus merupakan  bauran  kebijakan  makroprudensial  untuk  menjaga  stabilitas  nilai  rupiah, baik  dalam  bentuk  inflasi  yang  terkendali  dalam  rentang  sasaran  4,5+1  persen maupun volatilitas nilai tukar yang kondusif bagi perkonomian domestik.
Kedua,  pemerintah  perlu  menjaga  iklim  dunia  usaha  dan  stabilitas  ekonomi nasional  dengan  memastikan  penyerapan  APBN  dan  mengawal  implementasi berbagai  isu  strategis  yang  berjalan  dengan  baik  dan  damai.  Khususnya,  isu penyesuaian  upah  di  atas  UMP  untuk  berbagai  provinsi  yang  berbeda-beda  sesuai dengan tingkat inflasi dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) provinsi-provinsi tersebut. Selain itu, isu penyesuaian batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi (Rp 24 juta/tahun yang akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat serta isu kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
Ketiga,  mendorong  keseriusan  para  legislator  dalam  memprioritaskan  undang- undang  yang  harus  diselesaikan  secara  tepat  waktu.  Adapun  yang  mendukung pertumbuhan  ekonomi  domestik,  diantaranya  hal-hal  yang  terkait  dengan  isu kenaikan BBM dan isu program redenominasi rupiah.

## Strategi Yang Dilakukan
Salah  satu  tantangan  ke  depan  yang  dihadapi  perbankan  syariah  yaitu  harus mampu  menjawab  tantangan  sosial  ekonomi  dalam  pemerataan  kesejahteraan ekonomi.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  BI  telah  merancang  lima  strategi  yang diuraikan sebagai berikut:

## 1. Mengarahkan Pembiayaan Ke Sektor Produktif
Dengan  memanfaatkan  luas  wilayah  Indonesia  yang  sangat  besar,  pembiayaan ke  sektor  produktif  tidak  hanya  akan  meningkatkan market  share ,  namun  juga  akan mendukung  perekonomian  nasional  menjadi  lebih  mandiri.  Sektor  produktif  yang dimaksud  merupakan  proyek  yang  masuk  skala  prioritas  dalam  Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI),  misalnya konstruksi,  listrik  dan  gas,  pertanian,  serta  industri  kreatif.  Selain  itu,  sektor  usaha mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  juga  membutuhkan  dukungan  perbankan syariah untuk lebih berkembang.
Upaya memperbesar porsi pembiayaan ke sektor produktif dan berisiko rendah bisa  dilakukan  dengan  membiayai  pembangunan  infrasturktur  yang  dibiayai  APBN dengan cara melakukan sindikasi tidak saja sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional. 11
Selain  sektor  produktif,  kontribusi  lain  yang  bisa  dilakukan  perbankan  syariah dalam mendukung pemerataan ekonomi adalah dengan penguatan kewirausahaan dan financial  inclusion kepada  kelompok  masyarakat  yang  belum  tersentuh  sektor keuangan.  Bila  aktivitas  wirausaha  semakin  kuat  dan financial  inclusion mencapai
puncaknya,  akan  menunjukkan  bahwa  ekonomi  syariah  memiliki  sistem perekonomian yang mampu mengangkat kesejahteraan umat.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, dari jumlah penduduk Indonesia yang  berusia  15  tahun  ke  atas  sekitar  239  juta  jiwa,  hanya  19,6  persen  yang  telah memiliki rekening di bank. Jumlah ini tertinggal dari negara-negara ASEAN maupun negara yang jumlah penduduknya melebihi Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah.
Data yang dilansir LPS menunjukkan, akses masyarakat Indonesia kepada bank masih sangat kecil. Di Malaysia, sudah 66,2 persen dari 28,4 juta penduduknya yang berusia  15  tahun  ke  atas  telah  memiliki  rekening.  Disusul  Thailand  berjumlah  72,7 persen  dan  Singapura  dengan  komposisi  98,2  persen.  China  dan  India  yang  jumlah penduduknya  mencapai  milyaran  jiwa,  masing-masing  sudah  63,8  persen  dan  35,2 persen yang memiliki rekening di bank.
Salah  satu  alasan  masyarakat,  terutama  pelaku  usaha  kecil  dan  mikro,  tidak menjadikan  bank  sebagai  mitra  bisnis  mereka  adalah  biaya  transaksi  yang  terasa tinggi.  Bila  bank  umum  masih  kesulitan  untuk  menekan  biaya  transaksi,  masih  ada jalan lain bagi perbankan syariah dalam menguatkan akses dunia wirausaha ke bank, yaitu  dengan  menjalin  kerja  sama  dengan  lembaga  keuangan  syariah  bukan  bank, Baitul  Mal  wat  Tamwil  (BMT).  Besarnya  jumlah  anggota  BMT  merupakan  potensi untuk mendorong financial inclusion dalam menjangkau daerah terpencil.
BMT  dan  juga  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  dinilai  mampu menjangkau  kelompok  pelaku  usaha  kecil  dan  mikro  yang  membutuhkan  akses pinjaman  modal  dengan  biaya  murah  dan  pengembalian  ringan.  Sejauh  ini,  BMT menunjukkan  peran  besar  dalam  menyediakan  layanan  keuangan  syariah  kepada sektor informal dan wirausaha di wilayah yang belum terjangkau perbankan syariah. BI mencatat per Oktober 2012, jumlah dana linkage program perbankan syariah yang  disalurkan  ke  BMT  selama  satu  tahun  mencapai  Rp  439,2  miliar,  jauh  lebih besardari  dana linkage ke  BPRS  yang  sebesarRp  207,2  miliar  dalam  periode  yang sama.  Dengan  peran  tersebut,  BMT  bisa  dijadikan  oleh  BUS  dan  UUS  sebagai perpanjangan  tangan  mereka  di  daerah-daerah  yang  sulit  terjangkau  melalui serangkaian skema. Baik berupa technical assistance, penyediaan sistem pembayaran, maupun  berfungsi  sebagai lender  of  the  last  resort (Apex  Bank).  Asosiasi  BMT Indonesia  (Absindo)  mencatat,  saat  ini  terdapat  5.500  BMT  yang  tersebar  di  33 provinsi Indonesia dengan lebih 22 ribu gerai dan 22 juta rekening. 12

## 2. Mendorong Inovasi Produk Perbankan Syariah
Langkah ini dilakukan melalui penyempurnaan regulasi dan proses pemantapan produk.  Termasuk  di  dalamnya  adalah  perbaikan  kualitas  pelayanan  perbankan syariah  agar  dicapai  tingkat exellence .  Kualitas  pelayanan  perbankan  syariah  harus setara,  bahkan  melebihi  pelayanan  konvensional.  Pengambangan  produk  perbankan syariah  salah  satunya  dilakukan  dengan  memanfaatkan information  technology (IT)
untuk mendukung kemudahan akses pembayaran misalnya internet banking dan sms banking . 13
Untuk  menjawab  tantangan  bank  syariah  ke  depan,  dibutuhkan  lebih  banyak dukungan  regulasi  yang  progresif  dan  berbasis  pasar.  Kondisi  ini  sangat  mendesak untuk  dilakukan  mengingat  persaingan  global  yang  semakin  ketat.  Saptono mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  bank  syariah  di  Timur  Tengah,  Eropa  dan Malaysia,  tidak  hanya  didorong  perkembangan  pasar  semata.  Melainkan  karena melimpahnya  dana  yang  bersumber  dari  kenaikan  harga  minyak,  yang  kemudian dimanfaatkan  oleh  negara-negara  Eropa  dengan  menerbitkan  portofolio  investasi syariah. Sementara perkembangan bank syariah di Malaysia karena adanya dorongan pemerintah  dalam  bentuk  penempatan  dana  BUMN  yang  wajib  ditempatkan  dalam porsi tertentu di bank syariah. 14
Dalam  upaya  pengembangan  produk,  bank  syariah  harus  kreatif  menciptakan inovasi  produk  sesuai  dengan  kebutuhan  bisnis  nasabah  yang  senantiasa  berubah cepat.  Jangan  sampai  peluang  besar  dilepaskan  hanya  karena  kekakuan  dalam berijtihad  keuangan.  Regulator  diharapkan  bersikap  akomodatif  dan  cepat  dalam merumuskan  regulasi  yang  kondusif  untuk  mendukung  inovasi  produk.  Misalnya, produk Margin  During  Contruction (MDC),  pembiayaan  multiguna, Musyarakah Mutanaqishah , treasury  products ,  pasar  uang  syariah  dengan  komoditas  syariah, sindikasi  pembiayaan  dengan  bank  konvensional, leverage model,  dan  sebagainya. Regulator  juga  seharusnya  mengakomodasi  akad-akad  yang  terjadi  dalam  sejarah Islam,  seperti bay    wafa , bay  istighlal,  bay  istikjar,  bay  tawarruq  fiqhiy ,  dan sebagainya. Asal jangan bay inah dan tawarruq munazzam . Karena, bay inah dengan tegas dilarang dalam lima hadis Nabi SAW. 15

## 3. Melakukan Koordinasi Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Eksistensi OJK mulai dioperasikan per Januari 2013 dengan berlandaskan pada UU  No.  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  Keuangan.  Menurut  UU tersebut, OJK dirancang menjadi pengawas lembaga keuangan dan non keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah.
UU  tersebut  mengatur  struktur  kerja  OJK  yang  hanya  memiliki  komisioner eksekutif  perbankan,  komisioner  eksekutif  pasar  modal  dan  komisioner  eksekutif lembaga  non-keuangan.  Padahal  di  dalam  masing-masing  kompartemen  itu  terdapat unit syariahnya. Melihat kapitalisasi perbankan syariah yang saat ini sudah mencapai lima persen terhadap pangsa pasar perbankan nasional, maka sangat dibutuhkan satu deputi komisioner  yang bertugas mengawasi operasional lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah.
Selama masa transisi di tahun 2013 ini, OJK harus tetap menjaga aspek kehati- hatian  dalam  bisnis  perbankan  syariah.  Pengawasan  OJK  terhadap  bank  syariah secara  mikroprudensial  misalnya  meliputi  kebijakan  FTV  ( financial  to  value )  dan minimum  DP.  OJK  harus  mendorong  kinerja  perbankan  syariah,  termasuk  juga meningkatkan  unit  usaha  syariah  yang  dimiliki  bank  konvensional.  Selain  itu,  OJK
harus didorong menciptakan regulasi baru yang dapat mendorong perbankan syariah melakukan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.
Dengan  hadirnya  lembaga  pengawas  baru  ini,  diharapkan  perbankan  syariah dapat meningkatkan koordinasi dengan OJK agar tidak kehilangan momentum untuk menunjukkan peran yang lebih besar lagi di masa mendatang. Karena bagaimana pun perkembangan  industri  keuangan  syariah  telah  membantu  pemerintah  dalam membuka  lapangan  kerja  yang  cukup  luas  dan  berkontribusi  pada  berkembangnya sektor  produksi  yang  secara  tidak  langsung  akan  meningkatkan  permintaan  tenaga kerja.
4. Mendorong Sinergi Bank Syariah dan Bank Induk Agar Tercapai Efisiensi Sinergi bank syariah dengan bank induk harus terus ditingkatkan agar masing- maisng  bank  syariah  dapat  memenuhi  aturan  yang  ditetapkan  BI  dalam  hal multiple license (izin  berjenjang).  Dalam  aturan  ini  BI  menetapkan  empat  kategaori  atau jenjang  Bank  Umum  dengan  Kegiatan  Usaha  (BUKU).  BUKU  I  terdiri  dari  bank yang  memiliki  modal  Rp  100  miliar  sampai  Rp  1  triliun.  Bank  dengan  kategori BUKU  II  memiliki  modal  Rp  1 triliun  sampai Rp  5  triliun,  sedangkan  bank  dengan kategori  BUKU  III  memiliki  modal  Rp  5  triliun  sampai  dengan  Rp  30  triliun. Terakhir,  bagi  bank  yang  memiliki  modal  lebih  dari  Rp  30  triliun  masuk  ke  dalam kategori  BUKU  IV.  Namun  saat  ini  dari  11  bank  umum  syariah,  tidak  ada  bank syarah  yang  masuk  buku  III  dan  Buku  IV.  Hanya  tiga  bank  yang  masuk  dalam BUKU  II,  selebihnya  masuk  kategori  buku  I. 16 Semakin  besar  modal  yang  dimiliki bank  syariah,  maka  gerak  langkah  bisnisnya  semakin  lincah  berkembang  dan ekspansi  pun  lebih  luas,  termasuk  berpeluang  untuk  dipercaya  mengelola  dana  haji yang selama ini masih dimonopoli oleh bank konvensional.
Sinergitas  bank  syariah  dengan  bank  induk  diarahkan  untuk  mengoptimalkan pemanfaatan  fasilitas  teknologi  informasi,  jaringan  kantor,  dan  SDM.  Baik  untuk layanan  pendanaan  maupun  pembiayaan.  Tingkat  efisiensi  bisa  dicapai  dengan pembukaan  outlet  baru  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  lembaga-lembaga  yang berjaringan  masif,  seperti  PT.  Pos,  sehingga  daya  jangkau  bisa  diperluas  tanpa mengeluarkan biaya yang besar. 17
Dari  sisi  ketersediaan  SDM,  permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini  minimnya kuantitas SDM dan kualitas kompetensi yang masih rendah. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 60 sampai 80 ribuan tenaga kerja yang bergerak di lembaga keuangan syariah. Jumlah  ini  akan  semakin  bertambah  seiring  dengan  pertumbuhan  industri  keuangan syariah. Sedangkan saat ini baru sekitar 25 hingga 30-an universitas  yang membuka kajian ekonomi Islam dan hanya mampu menghasilkan lulusan sekitar 1.000-an orang setiap tahun. 18
Saat  ini  industri  keuangan  syariah  masih  didominasi  oleh  SDM  konvensional yang dibekali  pelatihan  singkat perbankan syariah sekitar 90 persen. Sisanya sekitar 10 persen berlatar belakang syariah. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kualitas “kesyariahan“ industri yang ada. 19
Jika  melihat  tren,  pertumbuhan  SDM  perbankan  syariah  senantiasa  naik  dua kali  lipat  setiap  tiga  tahun.  Pada  tahun  2006,  jumlah  SDM  yang  bekerja  di  bank syariah, baik BUS, UUS maupun BPRS, mencapai angka 7.376 orang. Angka ini naik menjadi 15.443 orang pada tahun 2009 dan 30.875 orang pada bulan Oktober 2012. Ini menunjukkan dinamika pertumbuhan perbankan syariah yang luar biasa. 20
Persoalan SDM merupakan hal mendasar yang perlu dipecahkan dan dalam hal ini  perguruan  tinggi  adalah  lembaga  yang  paling  berkompeten  dalam  menyediakan SDM yang dibutuhkan oleh perbankan syariah. Oleh karena itu menurut Syauqi Beik, kampus  harus  bisa  menjalankan  dua  fungsi  utama,  yaitu  sebagai  tempat berlangsungnya  proses transfer  of  knowledge dan  sebagai  tempat  pembentukan karakter ( character building ). Semuanya ini harus tercermin dalam desain kurikulum dan proses belajar mengajar yang dilakukan di perguruan tinggi. 21
Dalam menjalankan peran yang pertama, desain kurikulum pendidikan ekonomi syariah  harus  menghasilkan  SDM  yang  dapat  menguasai  basis  teori  ekonomi  dan keuangan  syariah,  memiliki  daya  analisa  yang  tajam,  dan  kemampuan  metodologis yang  baik.  Aspek  filosofi  dalam  penguasaan  teori  ekonomi  syariah  harus  juga mendapat perhatian.
Jangan  sampai  mahasiswa  hanya  memahami  ekonomi  syariah  sebagai  proses mekanistik  semata,  tanpa  memahami  filosofi  utama  di  dalamnya.  Sebagai  contoh, filosofi  jual  beli  murabahah  antara  lain  bahwa  akad  tersebut  harus  dibangun  di  atas prinsip  kepercayaan  ( trust ).  Pengungkapan  harga  pokok  pembelian  disertai  dengan penetapan  marjin  profit  yang  diketahui  oleh  pembeli  (nasabah)  dan  penjual  (bank syariah)  merupakan  cermin  dari  prinsip  saling  percaya.  Berbeda  dengan  jual  beli biasa  dimana  penjual  cenderung  menutupi actual  cost yang  dikeluarkannya  kepada pembeli.
Hamzah  mengungkapkan,  dari  sisi  pengembangan  kurikulum  ekonomi  Islam, diperlukan standar kurikulum yang terintegrasi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang  berbasis  ekonomi  Islam,  sekaligus  menguasai  aplikasi  ilmu  pengetahuan modern atau memahami Islam
secara al-Turath ( heritage ) dan modern  knowledge ( economics  or  finance ).  Revisi  kurikulum  dilakukan  untuk mengoreksi  kurikulum  yang  selama  ini  hanya  bertujuan  untuk  mendapatkan  karir yang  baik,  hanya  menyampaikan  ilmu,  hanya  mencari  keuntungan,  ke  arah penciptaan  karakter  Islam,  memahami  dan  memformulasi  insan  yang  kaffah,  dan memahami konsep muaddab dan muaddib . 22
Peran  kampus  yang  kedua  adalah  tempat  pembentukan  karakter.  Karena  itu, pendidikan  karakter  merupakan  variabel  kunci  dalam  menghasilkan  SDM  yang memiliki  akhlak  personal  dan  akhlak  sosial  yang  baik.  Akhlak  personal  kaitannya dengan sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh setiap individu, seperti sifat jujur, amanah,  kerja  keras,  dan  lain-lain,  sementara  akhlak  sosial  sangat  erat  kaitannya dengan aspek interaksi individu dengan individu lainnya, maupun dengan masyarakat secara keseluruhan.

## 5. Mendorong Sosialisasi dan Edukasi Sektor Perbankan Syariah
Edukasi  dan  komunikasi  juga  dilakukan  untuk  meningkatkan  pemahaman tentang  kesetaraan  dan  keunggulan  ( parity and  distinctiveness )  produk  perbankan syariah. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk bank syariah harus terus digalakkan  dengan  gerakan-gerakan  sinergis,  seperti  sinergi  dengan  Ikatan  Ahli Ekonomi  Islam  (IAEI),  MES,  Forum  Silaturahim  Studi  Ekonomi  Islam  (FoSSEI), kerja sama dengan ratusan perguruan tinggi se-Indonesia, ormas Islam, MUI daerah, dan sebagainya.
Dengan  sosialisasi  dan  edukasi  diharapkan  dapat  terbangun brand  positioning yang  kuat  serta  penerapan  nilai-nilai  syariah  sebagai  faktor  pembeda  dengan  sistem konvensional. 23
Ada  beberapa  upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk  meningkatkan brand positioning bank syariah di mata masyarakat. Sasaran pemasaran sebaiknya ditujukan dengan  mengisi  pasar  yang  selama  ini  tidak  sepenuhnya  terlayani  oleh  perbankan konvensional seperti nasabah mikro, serta sektor  pertanian. Dengan mengedepankan kearifan  lokal  seperti  mengangkat  budaya-budaya  bagi  hasil  seperti maro , mertelu , dan  sebagainya.  Intinya,  kreativitas  perlu  ditingkatkan  dengan  memperhatikan kondisi spesifik pasar Indonesia merupakan peluang tersendiri bagi perbankan syariah untuk  bisa  mengangkat  posisinya  secara  bertahap  berdiri  sejajar  dalam  sistem dual banking di Indonesia. 24
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh bank syariah untuk menegaskan posisinya  di  mata  nasabah.  Strategi  ini  bisa  dilakukan  dalam  tiga  tahap. 25 Pertama, menyentuh  sisi  kognisi  nasabah  yaitu  memberikan  sosialisasi  sistem  dan  produk perbankan  syariah  kepada  nasabah  melalui  publikasi  di  berbagai  media  cetak, elektronik  maupun  dalam  bentuk gathering , talkshow dan  seminar  publik.  Pada tahapan  ini  diharapkan  masyarakat  mampu  mengetahui  dan aware tentang  sistem perbankan syariah dan bagaimana sistem itu diterapkan. Diharapkan masyarakat juga memahami fungsi keberadaan perbankan syariah dari sisi personal maupun sosial. Tahap  kedua  adalah  menyentuh  sisi  emosional  nasabah  dengan  memberikan gambaran  menyeluruh  tentang  manfaat  dan  keuntungan  memakai  sistem  perbankan syariah  dari  sisi  bisnis  ( profit )  maupun  spirit  sehingga  masyarakat  meyakini  bahwa sistem dan produk perbankan syariah ini memang baik dan layak untuk dipakai. Hal  terpenting  yang  harus  dilakukan  dalam  tahap  kedua  ini  adalah  langkah kongkrit  dari  pihak  perbankan  syariah  untuk  terlebih  dulu  memahami  kebutuhan nasabah  yang  bisa  dilakukan  dengan  riset  pasar  ( marketing  research ).  Setelah memahami  kebutuhan  nasabah,  dilakukan  strategi  pembentukan  citra  bank  syariah yang  fokus,  kreatif,  dan  konsisten.  Pembentukan  citra  bank  syariah  dimulai  dengan memetakan persepsi masyarakat tentang perbankan syariah. Citra bank syariah  yang ada  dalam  benak  masyarakat  bisa  dioptimalkan  menjadi  titik  pembangkit  citra  yang diinginkan.  Untuk  meningkatkan  citra  perbankan  syariah  yang  positif,  dapat  juga dilakukan  dengan  kegiatan  sosial,  mengembangkan  program  pengembangan masyarakat  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  kepada  publik  yang  biasa
disebut corporate  social  responsibility (CSR).  Citra  bank  syariah  juga  sangat dipengaruhi  oleh  sistem  perbankan  syariah  itu  sendiri, product  knowledge para praktisi perbankan syariah maupun sikap dan prilaku sesuai syariah ditunjukkan para praktisi kepada nasabah.
Tahap ketiga adalah tahap aktivasi yang menyentuh sisi konasi nasabah dengan menggerakan  nasabah  sampai  mereka  benar-benar  menggunakan  sistem  dan  produk bank syariah. Keberadaan regulasi office channeling , sistem aplikasi TI yang proven untuk bank syariah, SDM yang handal, harus diimbangi dengan strategi persuasif dari semua  pihak  yang  terkait  dalam  sistem  perbankan  syariah  untuk  mengajak masyarakat  menggunakan  sistem  dan  produk  bank  syariah,  misalnya  dengan mengadakan  kampanye  dan  berbagai  kegiatan  massal  di  berbagai  daerah  seperti kegiatan  expo  serta  pemberian  fasilitas  lain  yang  memudahkan  masyarakat  untuk menjangkau  layanan  bank  syariah. CEO  gathering juga  bisa  dioptimalkan  untuk menjaring nasabah korporasi.
Perkembangan perbankan syariah tidak semata harus diserahkan pada keinginan pasar,  namun  dibutuhkan  keberpihakan  seperti  dilibatkan  dalam  pengelolaan  dana pemerintah pusat maupun daerah. Misalnya penyaluran dana pemberdayaan ekonomi masyarakat  dengan  akad  syariah  harus  dilakukan  melauli  bank  syariah,  atau menunjuk bank syariah sebagai bank penghimpun setoran penerima negara (BPSPN), dan bahkan mengonversi bank konvensional menjadi bank syariah.
Perbankan  syariah  juga  membutuhkan  dukungan  yang  tegas  terkait  kewajiban transaksi-transaksi  yang  bernilai  ibadah  agar  dilakukan  secara  eksklusif  hanya  oleh bank syariah, seperti menerima setoran haji, menerima dan mengelola dana ZISWAF (Zakat,  Infak,  Sedekah,  dan  Wakaf).  Dengan  demikian  diperlukan  sosialisasi, dorongan dan insentif untuk pengelolaan dana masjid, pesantren, lembaga pendidikan syariah, serta ormas Islam lainnya melalui perbankan syariah.

## Penutup
Prospek  pertumbuhan  bank  syariah  di  Indonesia  masih  menyimpan  potensi untuk  menjadi  pusat  keuangan  syariah  global.  Hal  ini  didorong  adanya  kesadaran masyarakat terutama  yang berpendidikan tinggi untuk menjalankan kehidupan sosial ekonomi  tanpa  meninggalkan  nilai-nilai  Islam.  Kondisi  tersebut  harus  diantisipasi dengan  menyiapkan  sistem  pendidikan  yang  mengakomodasikan  kebutuhan  sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengembangkan ekonomi syariah di masa depan.
Pemberlakuan  UU  No  21/2008  merupakan  salah  satu  upaya  mempercepat pertumbuhan  perbankan syariah dari sisi penguatan kerangka hukum. Keberadaan  UU perbankan  syariah  diharapkan  dapat  membawa  dampak  meningkatnya  portofolio investasi  syariah  di  Indonesia, terutama yang bersumber dari investor Timur  Tengah. Masih  banyak  strategi  lain  yang  bisa  dilakukan  untuk  mempercepat  pertumbuhan perbankan syariah berdiri sejajar dengan bank konvensional.
Pertumbuhan  bank  syariah  diharapkan  membawa multiplier  effect bagi
perekonomian nasional. Dukungan berupa komitmen kuat dari semua pihak akan sangat menentukan  perkembangan  bank  syariah  ke  depan  menjadi  bank  yang  tumbuh  sehat  dan kuat serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

## Catatan Akhir:
1 Bank  Indonesia,  “Statistik  Perbankan  Indonesia  Desember  2012”,  data  diakses  pada  tanggal  5 Februari 2013 dari www.bi.go.id.
2 Ibid ., hal. 2.
3 Bank  Indonesia,  “Statistik  Perbankan  Syariah  Desember  2012”,  data  diakses  pada  tanggal  27 Februari 2013 dari www.bi.go.id.
4 Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, Indonesia Economic  Outlook  2010;  Ekonomi  Makro, Demografi, Ekonomi Syariah, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 103-104.
5 Sunarsip, “Beberapa Aspek Penting Dalam Perbankan Syariah”, Republika, 7 Oktober 2008.
6 Fakultas Ekonomi UI, loc. cit.
7 Muslimin  Anwa,  “Outlook  Pertumbuhan  Ekonomi  2013;  Tiga  Langkah  Prioritas”,  Republika,  7 Januari 2013.
8 Ibid. 9 Ibid. 10 Ibid.
11 Agustianto, “Perbankan Syariah 2013”, Republika, 26 Desember 2012.
12 “Mendorong Peran BMT”, Republika, 19 Desember 2012.
13 Ibid.
14 Imam  T.  Saptono,  “Strategi  Perbankan  Syariah:  Dari  Niche  Menuju  Mainstream”,  Republika,  28 Juni 2012.
15 Agustianto, loc.cit.
16 Ibid. 17 Ibid.
18 Euis Amalia, “ Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia”, Republika , 26 Januari 2012 . 19 Ibid.
20 Irfan Syauqi Beik, “Tantangan SDM Ekonomi Syariah”, Republika, 27 Desember 2012.
21 Ibid.
22 Muhammad  Zilal  Hamzah,  “Tantangan  dan  Solusi  Ekonomi  Syariah  2013”,  Republika,  31 Desember 2012.
23 Agustianto, loc.cit.
24 Ibid.
25 Ahmad Ifham Sholihin, “Strategi Bank Syariah Merebut Hati Nasabah”, Republika, 7 Juli 2006.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto, “Perbankan Syariah 2013”, Republika, (26 Desember 2012).
Amalia,  Euis, “ Potret  Pendidikan  Ekonomi  Islam  di  Indonesia”, Republika , (26 Januari 2012) .
Anwa,  Muslimin,  “Outlook  Pertumbuhan  Ekonomi  2013;  Tiga  Langkah  Prioritas”, Republika, (7 Januari 2013).
Bank Indonesia, “Statistik Perbankan Indonesia Desember 2012”, www.bi.go.id.
--------------------, “Statistik Perbankan Syariah Desember 2012”, www.bi.go.id.
Beik,  Irfan  Syauqi,  “Tantangan  SDM  Ekonomi  Syariah”,  Republika,  (27  Desember 2012).
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, Indonesia Economic  Outlook  2010;
Ekonomi Makro, Demografi, Ekonomi Syariah, Jakarta: Grasindo, 2009.
Hamzah, Muhammad  Zilal , “Tantangan  dan  Solusi  Ekonomi  Syariah  2013”, Republika, ( 31 Desember 2012 ) .
Saptono,  Imam  T,  “Strategi  Perbankan  Syariah:  Dari  Niche  Menuju  Mainstream”, Republika, (28 Juni 2012).
Sholihin, Ahmad Ifham, “Strategi Bank Syariah Merebut Hati Nasabah”, Republika,
(7 Juli 2006).
Sunarsip,  “Beberapa  Aspek  Penting  Dalam  Perbankan  Syariah”,  Republika,  (7 Oktober 2008).
“Mendorong Peran BMT”, Republika, (19 Desember 2012).
__________________________________ Zaini  Ibrahim ,  dosen  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Sultan Maulana Hasanuddin Banten.