## Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran  Tatanegara Dalam Islam
Ani Nurul Imtihanah
IAIN Metro Email : aninurulimtihanah@gmail.com

## Abstract
Ijtihad  is  a  method  of  high  relevance,  to  be  applied  in  making  and  taking  a  legal conclusion,  about  an  existing  and  /  or  developing  phenomenon.  There  are  a  lot  of thoughts regarding the state that have been developed by Islamic mujtahid scholars. This thought continues to develop, of course, because the true teachings of Islam do not  separate  themselves  from  the  state,  even  the  obedience  of  the  people  to  the leaders  /  government  is  very  clearly  and  clearly  alluded  to  by  Allah  in  the  Qur'an. Although  there  are  still  contradictions  between  the  mujtahids  in  this  case,  the assumptions  that will be supported in  this paper are assumptions that state that the state  cannot  and  will  never  be  separated  from  the  teachings  of  Islam.  Most discussions  about  Islam  (religion,  din)  and  politics  (state,  dawlah)  assume  that "Islam" does not distinguish between religion and politics. So establishing a country with the intention of serving and serving the people (people) is in the perspective of religion is one of the most grand tasks, because religion will be difficult to enforce without  a  state  or  government.  The  establishment  of  religious  values  such  as security, justice, welfare, order and civilization is only possible through the state or government.
Keyword : Ijtihad, Ulama's Thought, State Administration.

## Abstrak
Ijtihad merupakan sebuah metode memiliki relevansi tinggi, untuk diterapkan dalam membuat  dan  mengambil  sebuah  konklusi  hukum,  tentang  sebuah  fenomena  yang ada  dan/atau  sedang  berkembang.  Ada  banyak  sekali  pemikiran  yang  berkenaan dengan  negara  yang  pernah  dikembangkan  oleh  para  ulama  mujtahid  Islam. Pemikiran  ini  terus  berkembang  tentu  saja  karena  sejatinya  ajaran  Islam  tidak memisahkan diri dari negara, bahkan ketaatan rakyat kepada para pemimpin/pemerintah  secara  sangat  jelas  dan  terang  telah  disinggung  oleh  Allah SWT di dalam al-qur‟an. Meskipun masih terdapat kontradiksi antara para mujtahid dalam  hal  ini,  namun  asumsi  yang  akan  didukung  dalam  tulisan  ini  adalah  asumsi yang  berpendapat  bahwa  negara  tidak  bisa  dan  tidak  akan  pernah  bisa  dipisahkan dari  ajaran  Islam.  Kebanyakan  diskusi  tentang  Islam  (agama)  dan  politik  (negara) mengasumsikan  bahwa  “Islam”  tidak  membedakan  antara  agama  dan  politik. Sehingga  Mendirikan  suatu  negara  dengan  maksud  mengabdi  dan  melayani  rakyat
Volume 16  Nomor 1, Halaman 97-111, Mei 2019 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## J u r n a l   H u k u m ISTINBATH
(umat)  merupakan  dalam  perspektif  agama  adalah  salah  satu  tugas  yang  paling agung,  karena  agama  akan  sulit  untuk  ditegakkan  tanpa  negara  atau  pemerintahan. Tegaknya  nilai-nilai  agama  seperti  keamanan,  keadilan,  kesejahteraan,  keteraturan dan keadaban hanya mungkin diwujudkan melalui negara atau pemerintahan.
Kata Kunci : Ijtihad, Pemikiran Ulama, Tatanegara .
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2019-04-16| Reviewed : 2019-05-26| Published : 2019-06-12.

## This is an open access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution 4.0 International  License , which permits  unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Dalam  literatur  Islam  ulama  merupakan  sebutan  bagi  mereka  yang  memiliki banyak  Ilmu  pengetahuan  khususnya  ilmu  pengetahuan  keagamaan.  Secara  Bahasa ulama berasal dari kata „alima ya‟lamu yang artinya mengetahuin, dan bagi personnya disebut  sebagai  „alim,  dan  kumpulan  dari  „alim  inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai ulama  sebagai  bentuk  jamak  dari  kata  „alim.  peran  utama  para  ulama  dalam  Islam adalah  sebagai  pemuka  agama  yang  dipandang  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas dalam memberikan panduan dan pengajaran tentang Islam kepada umat Islam baik yang sifatnya ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, mu‟malah iqtishadiah, jinayah, maupun siyasah syar‟iyah wathaniyah.
Dalam  konteks  bermasyarakat  ulama  juga  memiliki  peran  yang  cukup  vital, tidak  jarang  dawuh  atau  petuah  dari  seorang  „alim  atau  ulama  akan  lebih  didengar daripada  petuah  dan  nasihat  dari  seorang  pemimpin  pemerintahan.  Hal  ini  berlaku karena  asumsi  yang  terbentuk  dalam  pemikiran  masyarakat  adalah  orang  yang  bisa menunjukkan  kepada  jalan  yang  sesuai  dan  dikehendaki  Tuhan,  atau  dengan  kata  lain kepemimpinan  ulama  aspeknya  tidak  hanya  dimensi  duniawi  saja  tetapi  juga  dimensi ukhrawi.
Sedangkan  negara  adalah  sebuah  wilayah  tertentu  yang  memiliki  rakyat, pemerintahahan  yang  sah  dan  diakui  oleh  rakyatnya.  Sedangakn  fungsinya  adalah memberikan memberi  perlindungan,  memastikan  keamanan,  bagi  rakyatnya,  sealin  itu negara  juga  mempunyai  tugas  yang  bersifat  yudikatif,  berkenaan  dengan  pembntukan hukum,  kemudian  penegakkan  hukum,  dan  yang  paling  utama  adalah  mewujudkan keadilan subtantif bagi rakyatnya, sehingga tidak ada yang dapat berbuat dan bertindak secara  sewenang-wenang.  Sehingga  tidak  ada  lagi  istilah  yang  kuat  semakin  kuat  dan yang lemah semakin lemah.
Setiap  negara  muslim  atau  yang  mayoritas  penduduknya  adalah  muslim,  pasti memiliki perkumpulan ulama, di Indonesia, para „alim ini berkumpul dalam satu majelis yang kemudian disebut dengan majelis ulama Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.  Lembaga  ini  selain  memberikan  bimbingan  keagamaan  bagi  masyarakat, juga memiliki fungsi untuk merumuskan dan mengeluarkan fatwa keagamaan, sekaligus sebagai representasi dari berbagai macam organisasi keagamaan umat Islam yang ada di indonesia. Bahkan terkadang mendapat julukan sebagai polisi akidahnya Indonesia. 1
Jauh  sebelum  Indonesia  merdeka,  ulama  sudah  banyak  berperan  dalam mengupayakan  kemerdekaan  Indonesia.  Karena  dalam  konteks  masyrakat  nusantara sebelum  Indonesia  terbentuk,  para  ulama  bukan  hanya  sebagai  religion  leader,  akan tetapi  merupakan  informal  leader  yang  dianggap  sebagai  kunci  dalam  setiap  kegiatan masyarakat. Sehingga pada saat terjadi konfrontasi dengan para penjajah fatwa, arahan dan  dorongan  dari  para  ulama  berperan  besar  dalam  menggerakkan  masyarakat melakukan perlawan yang sengit kepada para penjajah. 2
Pada  masa  penjajahan  belnada  dipulau  jawa  misalnya,  saat  itu  revolusi  di Indonesia  sedang  terjadi  dan  Indonesia  baru  diperoleh,  perang  berkecamuk  dimana- mana  menghadapi  penjajah  belanda.  Salah  satu  ormas  Islam,  NU,  yang  dipimpin  oleh KH Hasyim saat itu menge-luarkan fatwa tentang harusknya seluruh warga NU berjihad untuk mempertahankan kemer-dekaan. Fatwa tersebut menjadi penyulut semangat bagi seluruh  warga  NU  yang  memang  memi-liki  rasa  ta‟assub  dan  sami‟na  wa  ahtha‟na
1 Syafiq Hasyim, “Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI),” Al-Ahkam 25, no. 2 (24 Oktober 2015): 241, https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.810.
2 A Adaby Darban, “Ulama Jawa dalam Perspektif Sejarah,” t.t., 8.
kepada  kiyai,  sekaligus  sebagai  salah  satu  bukti  bawh  secara  politik  dan  pengaruh organisasi NU saat itu memiliki pengaruh yang kuat di pulau jawa . 3
Dari fakta sejarah di  Indonesia, termasuk juga negara-negara dengan mayoritas penduduknya  adalah  muslim,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  ulama  memiliki peran serta yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dalam pembentukan sebuah negara. Karena  ulama  dapat  memberikan  pandangan  tentang  kenegaraaan  yang,  disukai  atau tidak,  turut  memberikan  sumbangsih  pemikiran  tentang  bagaimana  bentuk  ideal  dari sebuah negara, atau bagaimana seharusnya pemerintah berbuat bagi rakyatnya. 4 .

## Pembahasan
Pemikiran  ulama  tentang  negara  adalah  merupakan  bentuk  dan  wujud  ijtihad mereka dibidang kenegaraan. Ijtihad sendiri, merupakan salah satu metode yang hingga saat ini masih sangat relevan untuk diterapkan dalam membuat  dan mengambil sebuah konklusi hukum, berkenaan dengan sebuah fenomena yang ada dan sedang berkembang. Karena Ijtihad sebagai sebuah metode dalam menghasilkan inovasi hukum dalam Islam, pada  masa  dinasti  dinasti  Islam  terdahulu,  telah  mampu  mengantarkan  dinasti-dinasti tersebut kepuncak keemasan dari pada ilmu fiqh, seperti pada masa dinasti Abbasiyah. Meskipun  tak  dapat  dipungkiri  juga,  bahwa  hasil  dari  ijtihad  tersebut  terkadang menimbulkan pro kontra bagi ulama mujtahid yang terkait. 5
Ijtihad  secara  Bahasa  berasal  dari  kata ijtahada  yajtahidu ,  yang  berarti bersungguh  sungguh,  sedagnkan  secara  istilah  ijtihad  berarti  bersungguh  dan mengerahkan segala daya dan upaya dan potensi akal hingga titik maskimal untuk bisa sampai  dan  mengambil  sebuah  kesimpulan  hukum  dari  sumber  hukum  Islam  yang paling utama, atas sebuah peristiwa hukum yang ada atau yang akan ada.
Pada  masa  dinasti  khilafah  isalamiyah,  banyak  sekali  ulama  yang  berpendapat  bahwa pintu  ijtihad  terlah  tertutup  dan  adapula  yang  berasumsi  masih  terbuka  salah  satunya  adalah Wabhah al-Zuḥailī, dia adalah satu diantara intelektual muslim kontemporer, yang mendukung dan  menyatakan  bahwa  pintu  ijtihad  tetap  terbuka,  dan  pernyataan-pernyataan  tersebut
3 Amiq, “Two Fatwas On Jihad Against The Dutch Colonization In Indonesia : A Prosopoggrafichal Approach To The Study Of Fatwa,” Studia Islamika Vol. 5, no. Vol. 3 (1998): 77.
4 B. Syafuri, “Pemikiran Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam,” ALQALAM 25, no. 1 (30 April 2008): 84, https://doi.org/10.32678/alqalam.v25i1.1674.
5 Suansar Khatib, “Metode Ijtihad Ibrahim Hosen” 25 (2015): 12.
dituangkannya  dalam  tulisan-tulisan  yang  dibuatnya.  Argumen  yang  disampaikanya  guna mendukung pendapat itu adalah bahwa kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya  ijitihad  bersama.  Karena ijtihad  bersama  pembahasannya  lebih  komprehensif  dan representatif. Alasan inilah yang membuat al-Zuḥailī menyuarakan adanya pembaharuan dalam hukum.  Tujuan  dari  adanya pembaharuan  hukum  Islam  bagi  al-Zuḥailī  adalah  untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i. 6

## Ijtihad Ulama Dan Negara
Ijtihad  ulama  berperan  banyak  sekali  dalam  pengembangan  hukum  Islam  diseluruh dunia.  Termasuk  dalam  bidang  negara.  Ada  banyak  sekali  pemikiran  yang  berkenaan dengan negara  yang pernah dikembangkan oleh para ulama mujtahid Islam. Pemikiran ini terus berkembang tentu saja karena sejatinya ajaran Islam tidak memisahkan diri dari negara,  bahkan  ketaatan  rakyat  kepada  para  pemimpin/pemerintah  secara  sangat  jelas dan  terang  telah  disinggung  oleh  Allah  SWT  di  dalam  al-qur‟an.  Meskipun  masih terdapat  kontradiksi  antara  para  mujtahid  dalam  hal  ini,  namun  asumsi  yang  akan didukung  dalam  tulisan  ini  adalah  asumsi  yang  berpendapat  bahwa  negara  tidak  bisa dan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari ajaran Islam.

## Hukum Tatanegara Dan Hukum Islam
Hukum tatanegara adalah hukum  yang dibuat  yang tujuannya  adalah memberikan rule dan/atau  rambu-rambu  dalam  melakukan  pengelolaan  negara,  bagaimana  seharusnya system  hukum  itu  berjalan,  peraturan  perundang-undangan  itu  dibuat,  konstitusi  itu dijalankan dan lain sebagainya. Sementara itu, selain hukum konvensional terdapat juga hukum  Islam  yang  juga  memberikan  rule  tentan  bagaimana  melakukan  pengelollan sebuah  negara,  yang  ditetapkan  berdasarkan  kajian  ilmiah  dengan  konsentrasi  kajian fiqih siyasah.
Berdasarkan  asumsi  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  ada  korelasi  yang  kuat  antara hukum  konvensional  yang  mengatur  tentang  tatanegara  dengan  hukum  Islam    yang memberikan  panduan  dalam  pengelolaan  negara,  probabilitas  perbedaan  paling signifikan  ada  pada  ruh  ketatanegaraan,  dalam  konteks  ketatanegaraan  konvensional
6 Wahbah dan perubahan hukum
yang umum dikenal dinegara-negara dunia, apalagi dinegara-negara yang kapitalis atau bahkan komunis maka pengelolaan negara dapat dipastikan akan terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, sementara dalam pengelolaan negara menurut Islam, dapat dipastikan bahwa pengelolaan  negara  tidak  bisa  dilepaskan  dari  hal-hal  yang  bersifat  ketuhanan,  artinya dalam mengelola negara harus memperhatikan apa yang menjadi tuntunan Allah, karena dimensi  tanggung  jawab  kerja  pengelola  negara  bukan  hanya  pertanggung  jawaban dunia melainkan juga pertanggung jawaban akhirat.

## Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam
Dalam khazanah pemikiran hukum  Islam telah banyak sekali ulama-ulama  Islam  yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya. Pemahaman tentang ayat jaílun fi al-ardhi khalifah  , melahirkan  tafsir  kewajiban  bagi  umat  Islam untuk  mendirikan  negara  Islam. Ironisnya, negara Islam diteorisasikan sebagai negara Tuhan atau kerajaan Tuhan di muka bumi yang  komponen-komponennya  adalah  umat  Islam, hukum  Islam  ( Syari‟at )  dan  Khalifah sebagai  bayangan  Tuhan  di muka  bumi,  sebagaimana  yang  pernah  dirumuskan  oleh  Rashid Ridha,  Sayyid  Quthb,  Al-Maududi  dan  Hasan  Al-Banna.1  Model negara  yang  demikian  pada akhirnya  membuat  hampir  tidak  ada tempat  bagi  rakyat  untuk  menentukan  preferensi  politik secara bebas atau menegakkan kedaulatan mereka. 7
Mendirikan  suatu  negara  atau  pemerintahan  untuk mengelola  urusan  rakyat  (umat) merupakan  kewajiban  agama yang  paling  agung,  karena  agama  tidak  mungkin  tegak  tanpa negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, kesejahteraan,  keteraturan dan  keadaban  hanya  mungkin  dilakukan  melalui  negara  atau pemerintahan.  Menurut  Ibnu  Taimiyah,  bahwa  umat  manusia tidak  akan  mungkin  mencukupi segala  kebutuhannya  tanpa kerja  sama  dan  saling  membantu  dalam  kehidupan  kelompok, dan setiap  kehidupan  kelompok  atau  bermasyarakat memerlukan  seorang  kepala  atau  pemimpin. Dengan kata lain, tujuan dari berdirinya suatu negara adalah untuk melaksanakan sistem sosial yang baik atau dalam bahasa agama untuk menegakkan amar ma‟aruf nahi mungkar . Islam ( din )  dan  negara  ( dawlah ),  demikian  dua  kata  ini yang  tidak  ada  habis-habisnya  sepanjang sejarah  menjadi perbincangan  ( discourse )  dalam  khasanah  intelektual  muslim sebagai idea Islam.  Diskursus  agama  dan  negara,  khususnya pengelolaan  kekuasaan  ( relegio-political power )  sebenarnya  telah berkembang  sejak  abad  tengah.  D.E.  Smith  membagi  pemikiran tentang  hubungan  agama  dan  negara  tersebut  secara  dikotomis  ke  dalam  tipologi
7 A Miftahul Amin, “Formulasi Negara Islam Menurut Pandangan Para Ulama” 7, no. 1 (2017): 17.
religio-political  power  organic  disatu  pihak  dan  sekuler  di  lain  pihak.  Para  eksponen perspektif  organik,  mengklaim  perlunya  penyatuan  agama  dan  kekuasaan  karena jangkauan agama meliputi seluruh aspek kehidupan. Sementara itu eksponen perspektif sekuler,  cenderung  mengklaim  perlunya  pemisahan  antara  agama  dan  negara (kekuasaan), antara lain untuk tujuan menjaga keparipurnaan agama.3 Oleh karena itu, tidak  ada  klaim  tunggal  atau  hanya  ada  satu  perspektif  dalam  Islam,  sehingga diperlukan penafsiran mengenai Islam dan negara.
Kebanyakan  diskusi  tentang  Islam  (agama,  din)  dan  politik  (negara,  dawlah) mengasumsikan  bahwa  “Islam”  tidak  membedakan  antara  agama  dan  politik.  Dunia keilmuan  Barat  dan  pada  tingkat  lebih  luas  juga  dunia  keilmuan  Muslim  menegaskan ketidakterpisahan  antara  keduanya  melalui  perbandingan  antara  pemikiran  politik Muslim  dan  Kristen.  Multi  interprestasi  umat  Islam  akan  makna  holistik  yang sesungguhnya  dari  kata  Islam  Kaffah.  Satu  pihak  mengartikan  Islam  sebagai keseluruhan  instrumen  duniawi  dan  ukhrawi  yang  menyatukan  konsep  masyarakat madani  dan  peradaban  kompleks  serta  agama  sekaligus  negara.  Dimana  mereka beranggapan  bahwa  Islam  itu  bukan  hanya  agama  moral  spiritual,  akan  tetapi  juga mencakup  aspek-aspek  problematika  konstruksi  kehidupan  umat.  Sementara  itu  pada pihak  lain  mengasosiasikan  Islam  sebagai  teologi  holistik  subtansial  dimana  takwa, iman,  dan  Islam  diletakkan  sebagai  privat  matters  setiap  individu  dengan  Tuhannya tanpa harus diasosiasikan dalam bentuk negara atau politik secara legal dan formal.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  penafsiran  terhadap  Al-Qur‟an  dan  Al-Hadis atau  Sunnah  Fi‟liyah  yang  pernah  dilakukan  pada  zaman  Nabi  Muhammad  SAW, dengan  metode  penafsiran  konstekstualis,  dimana  akan  memperhatikan  Bahasa dan konteks historis dari berlangsungnya keteraturan yang ada. Sehingga akan membuka pemikiran kembali  mengenai formalisasi  negara  Islam. Interprestasi  dan  Reaktualisasi  dari Pemahaman Teks AlQur‟an Akar persoalan berdirinya negara Islam adalah adanya perbedaan penafsiran  ayat  Al-Qur‟an  yang  menjelaskan mengenai  ketaatan  dalam  menjalankan  syari‟at Islam  yang kaffah,  di  antaranya  otoritas  negara  menentukan  norma keberagamaan  didalam wilayah tertentu. Di antara ayat AlQur‟an yang secara implisit menjelaskan adanya formalisasi syari‟at Islam dalam sebuah negara adalah albaqarah ayat 208 :
”Hai  orang-orang  yang  beriman,  masuklah  kamu  ke  dalam  Islam  keseluruhan, dan  janganlah  kamu  turut  langkah-langkah  syaitan.  Sesungguhnya  syaitan  itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 208).”
Tafsir  tekstualis,  banyak  para  tokoh  ataupun  ulama‟  di Indonesia  yang  menafsirkan makna Kaffah ,  sebagaimana  kata  ini cenderung  digunakan  untuk  mencari  legitimasi  dalam beragama yang  murni  dan  menyeluruh  tentang  Islam.  Sehingga  tokoh  satu dan  yang  lain berbeda  pula  pemahaman  tentang  pemaknaan kata  ini.  Tokoh  agama  Islam  yang  sering  kita cermati  dalam penggunaan  kata ini  ialah  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur),  M. Amin  Rais,  dan Habieb Rizieq Shihab.
Tafsir  secara  Tekstualis,  pernah  dilontarkan  oleh seorang  tokoh  Abu  Bakar  Ba‟asyir mengenai  pemahaman Thaghut.  sebagaimana  ia  menjelaskan,  Ketika  seseorang  sudah menyalahi wewenang Allah dengan mengambil alih hak dalam menentukan hukum maka orang tersebut  menurut  Ba‟asyir termasuk  dalam  kategori Taghut. Taghut  adalah  segala  yang dilampaui  batasnya  oleh hamba,  baik  itu  yang  tidak  ditaati,  di  takuti  atau  di  ibadati. Thaghut pada zaman sekarang ini sangat banyak sekali, ada 5 golongan yang masuk ke dalam golongan Taghut:19 Pertama, Syaithan  yang  mengajak  ibadah  kepada  selain  Allah.  Ba‟asyir menggolongkan Syaithan kedalam dua jenis, yaitu Syaithan Jin dan Syaithan manusia. Kedua, penguasa  zhalim  yang  merubah aturan-aturan  (hukum)  Allah.  Contohnya  tidak  jauh  seperti parlemen,  lembaga  inilah  yang  memegang  kedaulatan  dan wewenang  pembuatan  hukum  atau undang-undang. Ketiga, orang yang memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan. Sepertinya  halnya  jaksa  atau  hakim  yang  memvonis bukan  dengan  hukum  Allah,  tapi berdasarkan  hukum  atau undang-undang  buatan  manusia  sendri. Keempat, orang  yang mengaku mengetahui hal yang ghaib selain Allah, seperti dukun, paranormal, tukang ramal, dan lainnya. Kelima, Orang  yang diibadati  selain  Allah  dan  dia  ridha  dengan  peribadatan  itu. Seperti halnya orang-orang yang membuat peraturan yang menyelisihi aturan Allah dan Rasul- Nya. Menurut  pendapat  penulis  yang  cenderung  kepada penafsiran  konstekstualis,  bahwa  kata Thaghut mempunyai  arti menyimpang  dengan  akidah  dan  ketauhidan  dalam  beragama Islam. Thaghut  di  sini  adalah  perbuatan  menyimpang  jauh dalam  esensi  Islam  yaitu  hukum  yang bersifat syar‟i ataupun hukum yang bersifat kauniyah. Sehingga tidak bisa mengartikan bahwa menyepakati  hukum  yang  belum  diatur  secara  eksplisit dalam  Al-Qur‟an  adalan  perbuatan Thaghut .
Reinterprestasi dan Reaktualisasi Piagam Madinah Sebagai Sunnah Fi’liyah
Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan muslim dan nonmuslim, adanya  Piagam  Madinah  itu  tampaknya  telah  diakui.  W.  Montgomery  Watt, Menyatakan  bahwa  “dokumen  ini  secara  umum  diakui  otentik.”6  Ia  menambahkan bahwa  “dokumen  tersebut  merupakan  sumber  ide  yang  mendasari  negara  Islam  pada awal  pembentukannya.7  Lahir  atau  terbukanya  konstitusi  dapat  melalui  keputusan (dekrit) yang bersifat “anugrah” atau “pemberian” (grand) seorang yang berkuasa, atau disusun  oleh  suatu  badan/panitia,  atau  dibentuk  oleh  lembaga  khusus  yang  diberi wewenang  untuk  membuat  konstitusi.  8  Sesuai  zamannya,  Konstitusi  Madinah dilahirkan dalam bentuk pertama.
Petunjuk penting tentang adanya konstitusi (piagam madinah) itu menurut Arent Jan  Wensinck,  diperoleh  dari  sejumlah  hadis.  Al-Bukhari  dan  Muslim,  menurutnya, mencantumkan  ikhtisar  tentang  konstitusi  itu  dalam  Bab  Fada‟il  (fadl)  al-Madinah.  Ia menambahkan  bahwa  isi  dokumen  itu  juga  disebutkan  oleh  Abu  Dawud  dan  Al- Nasa‟i.9 Di dalam hadis yang antara lain diriwayatkan oleh AlBukhari dan Abu Dawud disebutkan  bahwa,  ketika  Muhammad  SAW  tiba  di  madinah,  dilihat  dari  segi  agama, penduduk  Madinah  terdiri  dari  tiga  golongan  besar,  yaitu  Muslim,  Musyrikin  dan Yahudi.10  Muslim  terdiri  dari  golongan  Muhajirin  dan  Anshar.  Golongan  Muhajirin adalah  pendatang  yang  hijrah  dari  Mekah.  Mereka  adalah  orang-orang  Quraisy  yang telah masuk Islam yang terdiri dari beberapa kelompok, di antaranya Bani Hasyim dan Bani  Muthalib.  Kabilah  „Aws  dan  Khazraj  merupakan  unsur  utama  golongan  Anshar yang  masing-masing  terdiri  dari  kelompok-kelompok  suku  yang  banyak.  Golongan Musyrikin  adalah  orang-orang  Arab  yang  masih  menyembah  berhala  (paganisme). Golongan  Yahudi  dari  keturunan  Yahudi  atau  kawin  dengan  orang  Yahudi  pendatang kelompok  besar  keturunan  Yahudi  pendatang  adalah  Bani  Qaynuqa‟,  dan  Bani Qurayzah.
Ditengah kemajemukan penghuni kota Madinah itu, Muhammad saw. berusaha membangun  tatanan  hidup  bersama,  mencakup  semua  golongan  yang  ada  di  kota Madinah. Sebagai langkah awal ia “mempersaudarakan” antara para Muslim pendatang dan Muslim Madinah. Persaudaraan (al-mu‟akhah)11 itu bukan hanya tolong-menolong dalam  kehidupan  sehari-hari,  tetapi  demikian  mendalam  sampai  ke  tingkat  saling mewarisi.12  Kemudian  diadakan  perjanjian  hidup  bersama  secara  damai  di  antara
berbagai golongan  yang di Madinah, baik di antara golongan golongan Islam, maupun dengan  golongan  Yahudi.  Kesepakatan-kesepakatan  antara  golongan  Muhajirin  dan Anshar,  dan  perjanjian  dengan  golongan-golongan  Yahudi  itu,  secara  formal,  ditulis dalam suatu naskah yang disebut shahifah (piagam), yang dalam literatur bahasa Inggris diterjemahkan dengan document.13 Shahifah tersebut, sering disebut oleh para ilmuwan dengan  nama  The  Constitution  of  Medina,  agrement,  treaty,  piagam,  dan  sebagainya. Tentang adanya piagam tersebut dapat dikemukakan data sebagai berikut. Ulama hadis terkemuka, Al-Bujhari, dalam kitabnya Shahih al-Bukhari menyebut, bahwa:
Abu  Juhayfah,  bertanya  kepada  Ali  r.a.,  “Apakah  ada wahyu  selain dalam  Kitab  Allah?”  Jawab  Ali  “Saya  tidak  mengetahui  kecuali faham yang diberikan  Allah  dalam  Al-Qur‟an dan  apa  yang  ada  dalam  „shahifah‟  ini.”
“Apa  yang  ada  dalam  hahifah‟  itu?”  Jawab  Ali,  Tentang  diat,  tebusan tawanan, dan seseorang muslim yang tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir. 14
Dari  jalur  sanad15  yang  lain  ia  meriwayatkan  hadis  yang  menjelaskan  baha  Ali  r.a. pernah berpidato. Isinya, antara lain, berupa penjelasan bahwa:
Tidak  ada  kitab  yang  kita  baca  selain  Kitab  Allah  dan shahifah  ini. Dalam  shahifah  ini  ada  ketentuan  pelikaan  dan  “haram”-nya  kota  Madinah dari  „A‟ir  (nama  suatu  tempat) sampai  ke  tempat  itu,  (pada  hadis  lain disebutkan sampai ke Saur, tempat sebelah utara bukit Uhud). Siapa melanggar atau melindungi  pelanggar  akan  terkena  laknat  Allah,  Malaikat  dan  seluruh manusia.  Tidak  akan  diterima  penyesalan  dan  tebusan darinya,  siapa “menganggu”  bukan  hambanya,  ia  akanmendapat  balasan  sepadan.  Jaminan seluruh  muslim  adalah satu.  Siapa  ingkar  janji  akan  menerima  akibat  yang setimpal. 16
Di dalam kedua hadis  tersebut  tergambar  garis besar isi piagam  itu.  Ibnu  Ishaq mengutarakan naskah lengkap piagam Madinah, sebagaimana dikutip sepenuhnya oleh Ibnu  Hisyam  di  dalam  kitabnya  Sirah  al-Nabiyy.  Sayangnya  Ibnu  Ishaq  tidak menjelaskan  siapa  atau  bagaimana  ia  menerima  naskah  itu.  Ia  hanya  memberi keterangan singkat bahwa, Rasulullah saw. menulis kitab (piagam) antara Muhajirin dan
Anshar, dan ia mengikat janji perdamaian dengan Yahudi, yang di dalamnya dinyatakan bahwa mereka bebas syarat (kewajiban) yang harus mereka penuhi dan syarat (hak) bagi mereka.17
Abu  „Ubayd  al-Qasim  Ibnu  Sallam  (wafat  224),  ulama  yang  hidup  semasa dengan  Ibnu  Hisyam  meriwayatkan  naskah  Piagam  Madinah,  lengkap  seperti  yang ditulis oleh Ibnu Hisyam, disertai sanad dari siapa ia menerima naskah itu. Ia menerima naskah dari dua orang: Yahya Ibn „Abdillah Ibn Bakir dan „Abdullah Shalih. Keduanya menerima  naskah  itu  dari  Al-Lays  Ibn  Sa‟ad.  Al-Lays  dari  „Uqayl  Ibn  Khalid,  dan „Uqayl  dari  Ibn  Syihab  (al-Zuhriyy).  Ibn  Syihab,  seorang  di  antara  tabi‟ain  besar, mengatakan bahwa “Rasulullah saw. menulis naskah ini.”18 Ibn Sallam meriwayatkan naskah  itu  selengkap  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Hiysam  dari  Ibn  Ishaq.  Penulis  abad modern,  antara  lain,  Muhammad  Hamidullah  mengutip  naskah  Piagam  Madinah  itu seperti yang tertulis dalam kitab susunan Ibn Hisyam.19
Hubungan  antara  hadis-hadis  riwayat  Al-Bukhari  yang  menyatakan  adanya shahifah (piagam) dengan naskah lengkap  yang diutamakan Ibn Ishaq tanpa sanad dan oleh  Ibn  Sallam  dengan  sanad,  agaknya,  dapat  dinyatakan  sebagai  hubungan  saling menguatkan,  saling  menunjuk  dan  saling  melengkapi.  Riwayat-riwayat  itu  berkaitan yang disebut shahifah dalam hadis Al-Bukhari, tampaknya, adalah naskah shahifah yang disebutkan  oleh  Ibn  Ishaq  dan  Ibn  Sallam.  Di  dalam  riwayat-riwayat  itu  disebut  nama yang sama, yakni shahifah. Isi yang dirinci dalam naskah yang dikemukakan Ibn Ishaq dan  Ibn  Sallam  sama  dengan  garis  besar  isi  yang  disebutkan  dalam  hadis-hadis AlBukhari. Seperti telah dikutip di atas, menurut AJ. Wensinck, hadis-hadis itulah yang menjadi petunjuk tentang adanya dokumen itu.

## Pendekatan dan Pemikiran Tentang Formalisasi Negara Islam
Teori  pemikiran  tentang  penerapan  syari‟at  Islam  yang  akan  dikemukakan disini,  merupakan  kristalisasi  pemikiran  para  ahli  yang  telah  teruji  kebenarannya  dan mungkin diakui oleh kalangan ilmuwan atau masyarakat lain pada masanya. Walaupun pendapat  para  ahli  ini  dapat  dipastikan  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  politis, sosiologis,  kultural,  ideologis  dan  reliositas  seseorang  sehingga  masih  memungkinkan adanya unsur subjektifitas. Adanya unsur subjektifitas seseorang dalam mengemukakan
pemikiranteoretisnya  merupakan  sesuatu  yang  wajar,  hal  ini  tergantung  bagaimana merespon  pemikiran  itu  didasarkan  pada  kebenaran  yang  mutlak  (Al-Qur‟an),  maka hasilnya  perlu  direspon  secara  positif  disertai  dengan  sikap  kritis.  Secara  konseptual, sesungguhnya telah banyak teori pemikiran mengenai  penerapan syari‟at  Islam secara Kaffah.  Namun  demikian,  sesuai  dengan  sifat  ilmu  sosial  yang  sangat  subjektif,  maka teori-teori  para  ahli  itupun  mungkin  atau  masih  ada  relevansinya  dengan  perspektif masa  masa  kini  untuk  tetap  dipertahankan  atau  hanya  dianggap  sebagai  fakta  sosial yang tidak relevan lagi.
Teori pemikiran tentang penerapan syari‟at Islam ini banyak dikemukakan oleh para ulama‟,  politikus,  praktisi  hukum,  akademisi,  serta  cendekiawan  bertaraf  nasional maupun internasional yang tetap konsisten dan concern terhadap masalah syari‟at. Teori pemikiran  ini  merupakan  penguatan  terhadap  pentingnya  penerapan  syari‟at  Islam dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia  dan  pada  prinsipnya  setiap  umat  Islam  setuju sebagai  tuntutan  Allah  dan  Rasul-Nya.  Namun,  bila  pemberlakuan  ini  melalui formalisasi  atau  legalisasi  negara,  maka  mereka  dapat  terpecah  ke  dalam  beberapa kelompok.  Dalam  hal  ini  ada  yang  menegaskan  melalui  pendekatan  formalistik- legalistik.  Pendapat  lain  mengedepankan  penerapan  syari‟at  Islam  harus  bersifat strukturalistik  dan  kulturalistik.  Ada  juga  Pendapat  yang  bersikap  analitis  akademis dengan memberikan argumentasi bahwa nilai-nilai  Islam itu sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia, maka pendekatannya harus bersifat subtansialistik.

## Teori Pemikiran Formalistik-Legalistik
Penerapan  syari‟at  Islam  harus  formalistik-legalistik  melalui  institusi  negara, disampaikan  oleh  Habib  Riziq  Shihab,  ketua  Front  Pembela  Islam  (FPI).21  Ia mengemukakan  bahwa  syari‟at  Islam  secara  formal  harus  diperjuangkan  dan  secara subtansial meski diamalkan. Tidak ada gunanya memperjuangkan formalitas sedangkan subtansinya ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya, ia tidak setuju bila mengatakan yang penting  subtansinya,  formalisasinya  tidak  perlu.  Justru  dengan  formalisasi,  maka subtansi bisa diamalkan.
Adian  Husaini,  Sekjen  Kesatuan  Solidaritas  untuk  Dunia  Isam  (KISDI).  22  Ia berpendapat dalam sebuah masyarakat  plural,  dimana  umat  Islam  yang  pro  terhadap
penegakan  syari‟at  Islam  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tidak  memegang kendali  pemerintaan,  upaya  penegakan  syari‟at  Islam  akan  menjadi  dilematis  secara berkepanjagan.  Ia  juga  menegaskan  bahwa  syari‟at  Islam  dalam  kenyataannya  susah diamplikasikan,  karena  dalam  masyarakat  Islam  modernpun  hukum-hukum  privat Islam, seperti masalah perkawinan, waris, wakaf, dan sebagainya membutuhkan campur tangan negara. Dalam aspek yang lebih luas, seperti hubungan keperdataan antara warga negara  muslim,  ditemukan  fakta  adanya  kebutuhan  campur  tangan  negara  dalam pelaksanaan  syari‟at  Islam  secara  individual.  Demikian  juga  untuk  memberlakukan bank  Islam,  diperlukan  campur  tangan  pemerintah  untuk  melegalisasikannya  secara formal  dalam  bentuk  undang-undang.  Karenanya,  Adian,  selama  umat  Islam  masih memandang  bahwa  syari‟at  Islam  merupakan  Islamic  Law;  hukum  Tuhan  yang  wajib dilaksanakan  dalam  kehidupan,  maka  selama  itu  pula  tuntutan  pemberlakuan  terhadap syari‟at Islam membutuhkan campur tangan negara.
Pemikiran  formalisasi  Syari‟at  Islam  juga  penah  disampaikan  oleh  Ahmad Syafi‟i  Ma‟arif,23  Ia  termasuk  orang  yang  sangat  hati-hati  terhadap  masalah  ini. Baginya, formalisasi syari‟at Islam di suatu negara harus dikaji lebih cermat dan harus belajar pada pengalaman negara-negara lain serta kejadian masa lalu di Indonesia. Dari hasil  wawancara,  Syafi‟i  Ma‟arif  menjelaskan  bahwa  jangan  sampai  formalisasi syari‟at  malah  akan  menjadi  pembonsaian  Islam  itu  sendiri,  seperti  di  Aceh.  Mereka hanya  melihat  bentuk,  tetapi  mengabaikan  isi,  hal  itu  yang  dikhawatirkan.  Lebih  baik melihat  nasehat  Bung  Haatta  dalam  memahami  Islam,  yang  mengatakan  “pakailah garam;  terasa  tetapi  tidak  kelihatan  dan  jangan  menggunakan  gincu;  kelihatan,  tetapi tidak  terasa.”  Artinya,  kalau  mengikuti  falsafah  agama,  ajaran  Islam  diharapkan  dapat mewarnai  cara  bertindak,berfikir,  dan  merasa  meski  tidak  diformalisasikan. Dampaknya,  menurut  dia,  jauh  lebih  baik  karena  akan  terjadi  internalisasi  nilai-nilai. Praktek seperti ini lebih melihat isi daripada kulit. Karena itu, nasehat Bung Hatta perlu direnungkan  kembali  sehingga  dapat  memahami  realitas  lebih  tepat  lagi.  Orang-orang yang memahami syari‟at sebagai hukum atau fikih saja, menurutnya sangat simplistik.

## Teori Pemikiran Strukturalistik
Salah seorang dari pendukung utama pendekatan struktural ialah Amien Rais, 24 yang berpendapat bahwa transformasi  nilai-nilai  Islam  melalui  kegiatan  dakwah
harus  mencakup  semua  dimensi  kehidupan  manusia,  yang  berarti  adanya  upaya Islamisasi semua aspek kehidupan manusia. Kegiatan dakwah harus dilaksanakan secara simultan dengan gerakan-gerakan lain dalam berbagai bidang kehidupan yang ditujukan untuk merubah status quo. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmiah, dan lainnya harus menjadi sarana untuk merealisasikan nilai-nilai Islam.
Dalam  konteks  politik,  ini  sangat  terkait  dengan  kekuasaan  dan  metode penggunaan  kekuasaan.  Penggunaan  politik  juga  berkaitan  dengan  metode  dan  proses manajemen  negara.  Dengan  fungsi  penting  ini,  politik  menentukan  aspekaspek  sosial, ekonomi,  budaya,  hukum,  dan  aspek  kehidupan  yang  lain,  sehingga  kegiatan  politik diintegrasinkan  ke  dalam  kehidupan  muslim.  Ini  sebuah  media  dakwah  yang  dengan sendirinya  harus  mendukung  konstruksi  sosial  berdasarkan  ajaran-ajaran  Islam. Konsekuensi  dari  pandangan  tersebut,  Amien  Rais  mendukung  perumusan  dan implementasi system sosial Islam, termasuk melegislasi hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## Teori Pemikiran Kulturalistik
Seorang  yang  mendukung  pendekatan  kultural  adalah  K.H.  Abdurrahman Wahid.  25  Ia  menyadari  bahwa  secara  historis,  ekspresi  ideologi  Islam  tidak  berhasil. Akhirnya,  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  mendukung  pendekatan  kultural  dan menolak  pendekatan  struktural.  Menurutnya,  Islam  harus  bertindak  sebagai  faktor komplementer untuk mengembangkan sistem sosio-ekonomi dan politik, bukan sebagai faktor alternatif yang dapat membawa dampak disintegratif terhadap kehidupan bangsa secara  keseluruhan.  Ia  mencatat  bahwa  umat  Islam  telah  dapat  menerima  falsafah negara,  sementara  pada  saat  yang  bersamaan  masih  mempertahankan  jalan  hidup “Islamnya”  dalam  varian  lokal  dan  individu.  Oleh  karena  itu,  Abbdurrahman  Wahid tidak  menyetujui  idelisme  Islam  sebagai  sebuah  sistem  sosial.  Meski  demikian,  dia menyarankan  sebuah  pandangan  fungsional  untuk  menyatukan  persepsi  universal mengenai Islam dan persepsi satu negara tertentu. Islam harus dipandang dari fungsinya sebagai  sebuah  falsafah  hidup  yang  menekankan  kesejahteraan  rakyat;  rahmatan  lil „alamin,  tanpa  melihat  sistem  politiknya.  Jadi,  pendapatnya,  Islam  dapat  berfungsi penuh dalam kehidupan masyarakat mealui pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika dalam masyarakat. Fungsi ini bukanlah bentuk tertentu dari negara, tetapi sebuah
sistem etika sosial yang ditunjukkan untuk membimbing masyarakat dan negara sesuai dengan martabat manusia.
Mengenai  legislasi  hukum  Islam  (syari‟ah),  Abdurrahman  Wahid  mencatat bahwa secara historis tidak semua ajaran Islam dilegislasi oleh negara. Banyak hukum negara  yang  berlaku  secara  murni  dalam  bentuk  bimbingan25  moral  yang terimplementasikan dalam  kesadaran penuh  masyarakat.  Kejayaan hukum  agama tidak akan hilang dengan fungsinya sebagai sebuah sistem etika sosial. Kejayaannya  bahkan akan  tampak  karena  pengembangannya  dapat  terjadi  tanpa  dukungan  dari  negara. Karena alasan ini, Ia lebih cenderung menjadikan syari‟at Islam sebagai sebuah perintah moral  (moral  injection)  daripada  sebagai  tatanan  legalistikformalistik.  Abduurrahman wahid yang dikenal dengan sebutan Gus Dur ini sepakat untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional, tanpa ada hukum khusus untuk umat Islam saja, karena hal  ini  akan  berarti  adanya  perbedaan  hukum  nasional.  Menurutnya,  Islam  seharusnya tidak sebagai ideology politik, tetapi hanya sebagai kekuatan politik (political force).

## Teori Pemikiran Subtansialistik
Pemikiran penerapan syari‟at Islam ini lebih cenderung pada analisis akademis yang tidak menunjukkan pro-kontranya karena mereka tidak memihak kepada pendapat siapapun dan pihak manapun. Pemikiran ini hanya lahir dari sudut teoritik ajaran Islam yang  bersifat  dogmatis  dan  aplikatif.  Penerapannya  diserahkan  kepada  umat  Islam sendiri;  apakah  harus  berdasarkan  otoritas  negara  atau  bersifat  struktural,  kultural, subtansial, individu atau kolektif.

## Kesimpulan
Syariat Islam merupakan norma yang diturunkan untuk mengatur manusia, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma ini bersifat  mutlak  (absolut)  karena  bersumber  dari  firman  Allah  SWT.  Secara  normatif, segala  aturannya  sejalan  dengan  kebutuhan  hidup  manusia;  kapan  dan  dimanapun  itu. Dalam  impelmentasi  syari‟at  Islam,  diperlukan  perangkat-perangkat  yang mendukungnya sehingga menjadi hukum positif yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia  yang  beragama  Islam.  Apalagi,  jika  pemberlakuannya  dilandasi  dengan kesadaran dan kesungguhan. Maka ada empat pendekatan dalam memahami Formalisasi
Syari‟at Islam pada suatu Negara, diantaranya (1) pendekatan formalistik-legalistik (2) pendekatan  strukturalistik  (3)  kulturalistik  (4)  subtansialistik.  Oleh  karena  itu  dalam memahami  suatu  teks  Al-Qur‟an  dan  Al-Hadits  mengenai  formaisasi  syari‟at  Islam pada  suatu  negara  melahirkan  banyak  perbedaan  pendapat,  dimana  hal  ini  merupakan sunnahtullah  (Natural)  yang  masih  bisa  diperdebatkan  dalam  berbagai  penafsiran tektualis dan kontekstualis. Sehingga dengan perbedaan tersebut umat Islam mempunyai banyak  warna  untuk  saling  melengkapi,  mengembangkan,  dan  membangun  peradaban keilmuan dalam Islam.

## Daftar Pustaka
Al-„Ainyy, Ahmad. „Umdah al-Qari Syarh Shalih al-Bukhari. Mishr: Mushafa al-Babi al Halabi wa Auladuh, 1972. Cet. Pertama, juz 18.
Al-Jawaziyah,  Ibn  Qayyim.  „Aun  al-Ma‟bud  Syarh  Sunan  Abi  Dawud.  T.tp.:  al- Maktabah al-Salafiyah, 1979. Juz 8.
Behn, Wolfgang . Muhammad and The Jewes of Medina, terjemahan dari Mohamed en de  Joden  te  Medina,  oleh  Arent  Jan  Wensinck.  Berlin:  Klaus  Schwarz  Verlag- Freiburg Im Breisgou, 1975.
Budiardjo,  Miriam.  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 1991. Cet. XIII.
Dale  F.  Eicleman  dan  James  Piscatori,  Ekspresi  politikislam  (terj.)  Rofik  Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
Engineer,  Asghar  Ali.  Devolusi  Negara  Islam,  terj.  Imam  Mustaqim,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
Guillaume, A., The Life of Muhammad, terjemahan dari Siarah Rasul Allah. Pakistan:
Oxford University Press cabang Pakistan, 1970.
Hisyam, Ibn. Sirah al-Nabiyy. T. Tp: Dar al-Fikr, 1981. Juz 2.
Ibn  Sallam,  Abu  „Ubayd  al-Qasim.  Kitab  al-Amwal.  Al-Qahirah:  Dar  al-Fikr,  1975.
Jauhar, Vol. 1. No. 1, Desember, 2000
Jindan,  Khalid  Ibrahim.  Teori  Politik  Islam,  Telaah  Kritis  Ibnu  Taimiyah  tentang Pemerintahan Islam, terj. Masrohin. Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
Rosyadi,  A.  Rahmat.  Formalisasi  Syari‟at  Islam  dalam  Perspektif  Tata  Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
Shahih al-Bukhari, juz 4.
Smith, Donald Eugene. Religion and Political Development, Boston: Little, Brown and Co, 1978.
Syaifudin  Jurdi,  Pemikiran  Politik  Islam  Indonesia;  Pertautan  Negara,  Khilafah, Masyarakat  Madani  dan  Demokrasi.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2008.  Watt, W.  Montgomery.  Muhammad  at  Medina.  London:  Oxford  University  Press, 1972., 2016.