## PERLAKUAN PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI PADA INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY
Vania Rani Anissa Kurniawan 1) ; Ferry Irawan 2)*
1) anissavaniarani@gmail.com, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2) ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN * penulis korespondensi

## Abstract
Economic  growth  requires  adequate  investment  both  domestic  and  overseas.  Incoming  investment  must  be managed properly and with the principle of prudence. The Indonesia Investment Authority (INA) is established to manage investments owned by the State to be more efficient and sustainable. The purpose of this study is to analyze how  the  tax  treatment  of  foreign  income  obtained  by  the  Indonesia  Investment  Authority  is.  This  study  uses  a qualitative method with a literature study approach and in-depth interviews with government official. The results of the study indicate that there is no different treatment from the perspective of taxation provisions on income earned by the Indonesia Investment Authority.
Keywords: tax treatment, Indonesia Investment Authority, foreign income

## Abstrak
Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang memadai baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi yang masuk harus dikelola dengan baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority) hadir untuk mengelola investasi yang dimiliki Negara agar lebih efisien dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan luar negeri yang diperoleh  Lembaga  Pengelola  Investasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda dari perspektif ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh Lembaga Pengelola Investasi. Kata Kunci : ketentuan perpajakan, lembaga pengelola investasi, penghasilan luar negeri

## PENDAHULUAN
Perdagangan internasional berkurang sekitar 13-32% di tahun 2020 akibat dari pandemi Covid-19.  United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development  (UNCTAD)  telah memprediksi banyak perusahaan multinasional yang akan kembali ke negara asal mereka untuk meningkatkan ketahanan rantai pasokan, fenomena tersebut dikenal dengan istilah reshoring . Fenomena  tersebut  didukung  dengan  fakta  terlihat  bahwa  mitra-mitra  perdagangan  dan investasi  utama  Tiongkok sangat  aktif dalam mendorong perusahaan mereka untuk  kembali. Termasuk negara Amerika Serikat (AS) yang mempertimbangkan pemerintahnya menanggung seluruh  biaya  untuk  melakukan  relokasi.  Selanjutnya,  Korea  Selatan  juga  menawarkan pinjaman  relokasi  lebih dari  US$3,6  miliar,  dan Jepang  yang  mengalokasikan  sebesar  US$2 miliar  dalam  paket  bantuannya  untuk  perusahaan-perusahaan  yang  kembali  (Jung,  2020; Landay, 2020; Reynolds & Urabe, 2020).
Pengalaman dari perang dagang sebelumnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan multinasional  lebih  memilih  untuk  memindahkan  kegiatan  mereka  dari  Tiongkok  ke  Asia Tenggara  (The  World  Bank,  2018).  Hampir  seribu  perusahaan  manufaktur  milik  Jepang mendiversifikasi  pengadaan  ke  luar  Tiongkok.  Hal  tersebut  juga  disokong  oleh  pemerintah mereka yang mengalokasikan lebih dari US$200 juta untuk mendukung rencana diversifikasi ke Asia Tenggara (Reynolds &Urabe, 2020).
Menurut  data  yang  terdapat  pada  CIA  World  Fact  Book  Tahun  2008,  Indonesia merupakan  perekonomian  terbesar  di  Asia  Tenggara.  Pengalihan global  value  chain (GVC) seharusnya merupakan berita baik  bagi  Indonesia. Namun,  Indonesia relatif dipandang tidak menarik bagi investor asing jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, karena banyaknya aturan yang menghambat investasi.

## EDUCORETAX
Indeks kemudahan berbisnis ( Ease of Doing Business ) Indonesia sudah membaik secara signifikan sejak tahun 2014, namun belum cukup untuk mengatasi ketertinggalan dari negara- negara lain. Sangat disayangkan bahwa indikator keterbukaan terhadap investasi asing malah terus menurun sebelum dapat berbalik di tahun 2015. Kedua indikator tersebut terhambat sejak tahun  2017,  padahal  negara-negara  tetangga  malah  meningkat  selama  periode  yang  sama (OECD, 2021).
Peringkat EODB Indonesia meningkat dari urutan 91 menjadi 71 dari total 190 negara. Namun,  dibandingkan  dengan  negara-negara  sesama  ASEAN,  Indonesia  masih  berada  di bawah  Singapura  (peringkat  2),  Malaysia  (peringkat  24),  Thailand  (peringkat  26),  Vietnam (peringkat  69),  dan  Brunei  Darussalam  (peringkat  57).  Indonesia  hanya  unggul  terhadap Filipina, kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste (Adesurya &  Irawan, 2018). Salah satu indikator  EODB  yang  mengalami  penurunan  adalah  pembayaran  pajak  (p aying  taxes ). Indikator  tersebut  mengalami  penurunan  peringkat  dari  104  menjadi  114  di  tahun  2018 (Adesurya & Irawan, 2018)
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dipengaruhi  oleh  beberapa  komponen  diantaranya adalah investasi dan tenaga kerja (Nizar et al., 2013). Investasi memiliki peran penting dalam pembangunan  ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi  tergantung  pada  pertumbuhan  penyediaan faktor-faktor produksi yang berupa penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal (Investasi) (Saptomo, 2008). Dalam ilmu ekonomi makro, salah satu komponen dari pendapatan nasional adalah investasi. Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional berhubungan positif dengan investasi, PDB akan naik seiring naiknya investasi dan berlaku sebaliknya.
Dibutuhkan formulasi kebijakan ekonomi proinvestasi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai penambahan stok modal. Kontinuitas pembangunan ekonomi terjamin dengan meningkatnya investasi,  terserapnya  lebih  banyak  tenaga  kerja  sekaligus  turunnya  angka  kemiskinan, sehingga perbaikan tingkat kesejahteraan dapat tercapai secara menyeluruh.
Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi.  Perekonomian  Indonesia  juga  kuat  dan  stabil  yang  membuat  investor merasa modalnya aman. Emerging market (pasar modal di negara berkembang) selalu berhasil menarik  investor  untuk  masuk  dan  melakukan  diversifikasi  internasional,  salah  satunya Indonesia (Pratiwi, 2015).
Indonesia  merupakan  negara  berkembang,  meskipun  produk  domestik  bruto  (PDB) menunjukkan angka yang lebih tinggi  dibanding negara tetangganya, Malaysia, seperti yang dimuat  dalam  data  tingkat  produk  domestik  bruto  (PDB)  Indonesia,  Malaysia,  dan  Brasil (Gambar 1). Namun, pendapatan per kapita rendah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hasil Sensus Penduduk (SP 2020) pada September 2020 jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil Sensus Penduduk (SP 2010) tahun 2010.

## EDUCORETAX
Gambar 1 . Tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, Malaysia, dan Brasil Sumber: Bank Dunia, 2019
Pertumbuhan  ekonomi  di  negara  berkembang  memiliki  karakteristik  yang  berbeda dengan pasar di negara maju, sehingga akan lebih menguntungkan dalam membentuk investasi di negara berkembang (Tandelilin, 2010). Namun, banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk mengatur dan memperbaiki sistem hukum investasi (Utomo, 2019).
Saat  ini  terdapat  42  ribu  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Dampaknya adalah  banyak  tumpang  tindih  peraturan  baik  tingkatan  hierarki  yang  sama  atau  dengan peraturan  di  bawahnya.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  perlu  menerapkan omnibus  law sebagai jawaban  atas  permasalahan-permasalahan  yang  menghambat  investasi  di  Indonesia (Suriadinata, 2019).
Penanaman  modal  merupakan  langkah  awal  untuk  melakukan  pembangunan. Pengertian  modal  disini  meliputi  aset  bentuk  uang  atau  bentuk  lain  yang  bukan  uang  yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis (Winarno, 2005). Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri disebut Penanaman Modal Asing (PMA) (Rizky et al ., 2016).
Pelaksanaan pembangunan ekonomi seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada  waktu  yang  tepat  (Ilmar, 2006). Terbatasnya dana yang dimiliki  pemerintah,  untuk  menggerakkan  pertumbuhan  ekonomi,  membuat  peran  investasi baik  secara  investasi  dari  luar  negeri  (PMA)  maupun  dari  dalam  negeri  (PMDN)  sangat diharapkan (Ambarsari & Purnomo, 2017). Penanaman  modal  asing  atau Foreign  Direct  Investment (FDI)  memberikan  dampak positif terhadap perekonomian negara tuan rumah karena melalui penanaman modal asing bisa menambah ketersediaan dana bagi negara tuan rumah ( recipient country ) (Athukorala, 2003). Beberapa  penelitian  mendukung  argumentasi  yang  menyatakan  bahwa  FDI  memberikan pengaruh  yang  besar  terhadap  pola  perdagangan  internasional  dan  sebagian  besar  FDI  yang masuk ke negara-negara sedang berkembang mampu memberikan peningkatan ekspor (Kholis, 2012).
Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sumber paling penting dari arus sumber daya eksternal ke negara-negara berkembang setelah 1990-an dan telah menjadi pembentukan modal yang signifikan bagi negara-negara tersebut (Kumar et al ., 2002). Analisis time-series di Pakistan, Tiongkok, dan Korea menunjukkan bahwa bantuan luar  negeri  memberi  kontribusi  bagi  pertumbuhan,  baik  negara  miskin  maupun  negara berpendapatan sedang.
Untuk  menarik  para  penanam  modal  tersebut,  berbagai  upaya  dilakukan  oleh pemerintah (Arliman S. 2018). Untuk itu disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law . Omnibus  law Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  resmi  disahkan  menjadi
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  pada  tanggal  5  Oktober  2020  dan  diterbitkan pemerintah dalam rangka menyelesaikan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi (Hernawati & Suroso , 2020).
Omnibus law dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terkait dari sifatnya bisa lintas sektor (Prabowo et al ., 2020), UU ini memuat 11 klaster pembahasan, yaitu  (1)  penyederhanaan  perizinan,  (2)  persyaratan  investasi,  (3)  ketenagakerjaan,  (4) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, (5) kemudahan berusaha, (6) dukungan riset  dan inovasi,  (7) administrasi  pemerintahan, (8) pengenaan sanksi, (9) pengadaan lahan, (10) investasi dan proyek pemerintah, dan (11) kawasan ekonomi.
Salah  satu  klaster  yang  menjadi  aspek  penting  sehubungan  dengan  perekonomian Indonesia adalah klaster investasi. Pada klaster investasi, terdapat sebuah pasal yang menarik, Pasal 165 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, “Dalam rangka pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) huruf b, untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pengelola Investasi.” Dan Pasal 172 ayat (2) berbunyi, “Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi  dan/atau  entitas  yang  dimilikinya  termasuk  transaksi  sebagaimana  yang  dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Berdasarkan hal tersebut muncul Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Pasal 172 ayat (2) tersebut.
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) telah didirikan oleh banyak negara. LPI selanjutnya diresmikan dengan nama Indonesia Investment Authority (INA). LPI memiliki perbedaan dengan Kementerian Investasi, meskipun sama-sama bertujuan untuk menarik investor, Kementerian Investasi memiliki tugas untuk menyinergikan investasi- investasi  yang  berasal  dari  dalam  maupun  luar  negeri  serta  melakukan  investasi  yang berkualitas yang sesuai dengan visi Presiden yaitu transformasi ekonomi yang meningkatkan nilai tambah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari Aceh sampai ke Papua. Sementara itu, LPI bertugas untuk mengelola dana investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Hasil dari pengelolaan  dana  tersebut  dapat  menjadi  sumber  pembiayaan  alternatif  dan  mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek.
Motif negara memiliki Sovereign Wealth Funds (SWF) mungkin berbeda-beda. Sebagai cadangan jika kekayaan negara suatu saat habis sehingga tidak dapat surplus lagi dalam neraca perdagangannya atau mungkin karena ingin memiliki cadangan untuk intervensi pasar ketika kurs mata uangnya kacau atau untuk  tujuan keseimbangan pembayaran luar negeri (Beck  & Fidora, 2008).
Dalam  rangka  penyediaan  layanan  dasar,  peningkatan  konektivitas,  dan  mendukung pemulihan  ekonomi  tahun  2021  terjadi  peningkatan  alokasi  anggaran  infrastruktur.  Dimuat dalam  APBN  2021,  anggaran  untuk  infrastruktur  alokasinya  meningkat  dari  281,1  triliun  di tahun  2020  ke  417,4  triliun  di  tahun  2021.  Untuk  itu  Indonesia  membutuhkan  LPI  sebagai institusi yang dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan.
SWF  secara  tradisional  dibentuk  untuk  menangani  sejumlah  masalah  mikroekonomi; misalnya,  memperlancar  pendapatan  fiskal,  mengurangi  ‘Penyakit  Belanda’  atau  menabung untuk  generasi  mendatang.  Hal  tersebut  menyebabkan,  SWF  cenderung  berinvestasi  ke  aset asing. Namun, selama beberapa tahun kedepan diharapkan melihat poliferasi ‘gelombang baru’ SWF dengan karakteristik yang berbeda; terutama yang berkaitan dengan struktur pendanaan mereka dan pergerakan menuju investasi dalam negeri. SWF dapat mencakup cadangan devisa, dana stabilisasi, dana pembangunan, dan perusahaan milik negara (Fry et al ., 2011).
Mengenai istilah investasi, Supanca (2006) menyatakan bahwa:
Istilah  investasi  atau  penanaman  modal  merupakan  istilah-istilah  yang  dikenal,  baik dalam  kegiatan  bisnis  sehari-hari  maupun  dalam  bahasa  perundang-undangan.  Istilah investasi  merupakan  istilah  yang  lebih  popular  dalam  dunia  usaha,  sedangkan  istilah
penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada  dasarnya  kedua  istilah  tersebut  mempunyai  pengertian  yang  sama  sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable .
Menurut Salim dan Sutrisno (2008), investor digolongkan menjadi dua macam. Investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri,  sedangkan  investor  domestik  merupakan  penanam  modal  yang  berasal  dari  dalam negeri.
Investasi asing berhubungan juga dengan bunga, bunga biasanya “muncul” di negara bagian  di  mana  pembayar  bunga  adalah  penduduk  maka  akan  muncul  penghasilan  bunga (Holmes, 2007). Penghasilan bunga akan diperlakukan sebagai laba usaha jika tagihan utang yang  memunculkan  kewajiban  pembayaran  bunga  itu  memiliki  hubungan  efektif  ( effectively connected ) dengan Badan Usaha Tetap (BUT) yang berada di negara sumber (Khurana et al ., 2013).  Penghasilan  bunga  sebagai  laba  usaha  BUT  atau  penghasilan  dari  pekerjaan  bebas dikenakan pajak penghasilan setelah memperhitungkan pengeluaran yang dapat  dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak ( net income basis ) (Holmes, 2007).
Mengenai  penghasilan  bunga,  Indonesia  dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah mengatur mengenai pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT (Sovita & Firsta, 2019). Sovereign Wealth Funds (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi  (LPI)  tentu  memiliki  hubungan  dengan  pendapatan  bunga  luar  negeri  yang pemajakannya diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26, maka sesuai dengan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 akan ada peraturan yang mengatur hubungan tersebut.
Selain  pendapatan  bunga  yang  pemajakannya  diatur  dalam  Undang-Undang  Pajak Penghasilan Pasal 26, Indonesia Investment Authority (INA) juga berkaitan dengan penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau  penyelenggara  kegiatan  selain  telah  dipotong  pajak  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam PPh Pasal 21. Penghasilan tersebut pemajakannya diatur dalam Pasal 23 UU PPh.
Subjek  pajak  Pasal  23  adalah  Wajib  Pajak  Dalam  Negeri  yang  meliputi  wajib  pajak badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Namun, Badan Usaha Tetap (BUT)  yang berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri juga dapat dikategorikan sebagai subjek pajak Pasal 23 dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Badan yang juga merupakan subjek pajak Pasal 23.
Objek pajak penghasilan Pasal 23 diantaranya adalah dividen; bunga; royalti; hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi; sewa dan penghasilan lain sehubungan  dengan  penggunaan  harta,  kecuali  sewa  tanah  dan/atau  bangunan;  dan  imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki dua jenis  yaitu  15%  dan  2%.  Tarif  15%  dari  jumlah  bruto  dividen  (kecuali  pembagian  dividen kepada  wajib  pajak  orang  pribadi  dikenakan  final,  bunga  dan  royalti)  serta  hadiah  dan penghargaan (selain yang telah dipotong PPh Pasal 21). Tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan  penghasilan  lain  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  harta,  kecuali  sewa  tanah  atau bangunan.
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mengalami  penurunan  dari  5,17%  di  tahun  2018 menjadi  5,02% di  tahun 2019. Badan Pusat  Statistik (BPS) dalam konferensi  pers di  Kantor BPS,  Jakarta  menilai  hal  tersebut  disebabkan  oleh  kinerja  investasi  yang  menurun.  INA diharapkan menjadi lembaga yang dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ketentuan pemajakan atas penghasilan dari luar negeri
yang diperoleh Indonesia Investment Authority (INA). Diskusi lebih lanjut dari penelitian ini diuraikan dalam bagian kajian ustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta penutup.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Dependency School
Teori ini menggambarkan investasi asing dari negara maju merupakan hal yang negatif karena  dan  akan  merusak  ekonomi  negara  berkembang  dalam  jangka  panjang.  Hal  ini dikarenakan  adanya  penetrasi  dari  perekonomian  di  luar  inti  sistem  perekonomian  nasional, oleh perusahaan besar yang berasal dari negara maju, untuk mengontrol sumber daya potensial yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional.
Teori ketergantungan muncul pada akhir 1950-an sebagai tanggapan atas kekhawatiran akan kesenjangan antara negara kaya dan miskin dan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara- negara  industri  maju  tidak  mengarah  pada  pertumbuhan  di  negara-negara  miskin  (Ferraro, 2008).  Studi  yang  dilakukan  oleh  Raúl  Prebisch,  Direktur  Komisi  Ekonomi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk  Amerika  Latin  (UNECLA)  saat  itu  dan  rekan-rekannya  menyatakan bahwa kegiatan ekonomi di  negara-negara maju tidak menguntungkan negara-negara miskin tetapi sering mengakibatkan tantangan ekonomi yang serius di negara-negara miskin (Ferraro, 2008). Teori ketergantungan ini mencapai puncaknya pada tahun 1970-an. Teori dependen atau ketergantungan  mengungkapkan  bahwa  untuk  dapat  keluar  dari  ekonomi  yang  melemahkan negara yang sedang berkembang maka negara tersebut harus berkembang secara independen. Maksudnya, sebuah negara harus independen dari produk dan aliran modal luar negeri. Artinya, suatu negara harus berdiri dengan modalnya sendiri.
Bornschier  dan  Chase-Dunn  (1985)  menyadari  sebenarnya  aliran  investasi  asing mempunyai  dampak  positif  dalam  jangka  pendek  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi akumulasi modal dan investasinya berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dalam jangka  panjang.  Pendapat  tersebut  didukung  oleh  Firebaugh  (1998),  ia  menunjukkan  bahwa investasi asing berdampak buruk pada negara miskin karena adanya hubungan negatif antara rasio investasi persediaan dan pertumbuhan perkapita GDP.
Bertolak belakang dengan Amerika Latin, Asia Timur dan Asia Tenggara menerapkan kebijakan aktif dalam menarik investasi asing masuk ke dalam perekonomian mereka. Akibat dari  kebijakan  tersebut,  perekonomian  di  Asia  Timur  bertumbuh  pesat  pada  tahun  1970  dan 1980.  Peristiwa  tersebut  berakibat  pada  turunnya  popularitas  dari  teori  dependen  yang kemudian menyebabkan pergeseran studi yang mengarah pada orientasi FDI (Hein, 1992).

## Foreign Direct Investment (FDI)
Caves  (1974)  berpendapat  bahwa  kehadiran  perusahaan  multinasional  di  negara host lebih  produktif  daripada  perusahaan  domestik  yang  bergerak  pada  bidang  yang  sama  serta berdampak positif terhadap kinerja perusahaan domestik. Blomstrom dan Kokko (1998) juga berpendapat  bahwa  perusahaan  multinasional  karena  adanya  perdagangan  internasional  dan investasi  asing  seringkali  dianggap sebagai  sumber utama difusi  teknologi  dan pertumbuhan ekonomi negara host .
Ketika suatu entitas yang berkedudukan di suatu negara memperoleh atau menetapkan kepemilikan dan kendali atas aset produktif di negara lain maka terjadi investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). FDI berdampak langsung pada PDB negara tuan rumah, lapangan kerja, upah, dan kegiatan lainnya maka dari itu FDI berbeda dengan aliran modal yang lain, ia perlu membangun dan memelihara aset fisik yang menghasilkan produksi di negara tuan rumah (Blonigen, 2014).
Pengaruh  adanya  FDI  yang  masuk  di  Indonesia  akan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya, peningkatan
infrastruktur,  serta  meningkatkan  ekspor  (Agma,  2015).  Sehingga,  dipandang  perlu  adanya lembaga/instansi yang dapat meningkatkan FDI yang masuk ke Indonesia.
Lembaga  Pengelola  Investasi  (LPI)  di  Indonesia  diresmikan  dengan  nama Indonesia Investment Authority (INA). INA berstatus sebagai Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuan pendirian INA  adalah  untuk  meningkatkan  dan  mengoptimalkan  nilai  Investasi  yang  dikelola  secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Sebagai sebuah institusi, Indonesia Investment Authority (INA) memiliki dasar hukum. Dasar hukum  INA  adalah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020  Pasal  174 ayat  (4), turunan dari pasal  tersebut  adalah Peraturan Pemerintah (PP) 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. Kemudian Pasal 159 ayat (6) diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Terakhir, Pasal 172 ayat (2)  diturunkan  menjadi  Peraturan  Pemerintah  (PP)  49  Tahun  2021  tentang  Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan LPI dan/atau Entitas yang Dimilikinya.
Proses  bisnis  merupakan  serangkaian  aktivitas  yang  disusun  secara  spesifik  dan bergantung pada penerapan aturan bisnis yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Proses bisnis dapat  digunakan untuk  menganalisis suatu  organisasi. Indonesia  Investment  Authority (INA) juga dilakukan proses bisnis.
Berikut ini adalah proses bisnis yang dilakukan oleh INA:
Gambar 2 . Proses Bisnis LPI

## Sumber: Diolah Penulis

## METODE
Salah  satu  bagian  terpenting  dari  penelitian  adalah  metode  yang  digunakan.  Metode yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan ( field research ) dan studi kepustakaan.
Moleong (2021) mendefinisikan bahwa wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu.  Dalam  metode  ini  peneliti  dan  responden  secara  langsung  (tatap  muka)  untuk memperoleh  informasi  secara  lisan  dengan  mendapatkan  data  tujuan  yang  bisa  menjelaskan masalah  penelitian.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan yang  telah  disusun  secara  sistematis  kepada  narasumber.  Narasumber  dalam  hal  ini  adalah seorang Analis Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal. Dengan
demikian,  memudahkan  responden  untuk  menjawab  dan  dalam  memenuhi  kelengkapan  data yang diharapkan oleh penulis.
Menurut  Arikunto  (2006)  studi  pustaka  merupakan  studi  yang  dilakukan  dengan mempelajari sumber-sumber tertulis seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan  menteri  (PerMen),  keputusan  menteri  (KepMen),  buku,  jurnal  terdahulu,  catatan, literatur, dan berbagai laporan yang berhubungan dengan topik penelitian yang bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Lembaga  Pengelola  Investasi  atau  LPI  yang  diresmikan  dengan  nama Indonesia  Investment Authority adalah  lembaga  yang  diberi  kewenangan  khusus  ( sui  generis )  dalam  rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. INA berfungsi untuk mengelola dana pemerintah pusat yang berbentuk dana Investasi abadi. Dana Investasi abadi adalah pengelolaan Investasi dari  kelebihan  kekayaan  negara.  Selain  itu,  INA  juga  merencanakan,  mengawasi  dan mengendalikan Investasi. Tujuan dari pendirian Indonesia Investment Authority (INA) adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam  rangka  mendukung  pembangunan  secara  berkelanjutan.  INA  didirikan  untuk meningkatkan kepercayaan investor global.
INA  diberikan  kewenangan  yang  dijelaskan  pada  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  74  Tahun  2020  tentang  Lembaga  Pengelola  Investasi.  Kewenangannya  meliputi: melakukan  penempatan  dana  dalam  instrumen  keuangan,  menjalankan  kegiatan  pengelolaan aset,  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak  lain  termasuk  entitas  dana  perwalian  ( trust  fund ), menentukan  calon  mitra  Investasi,  memberikan  dan  menerima  pinjaman,  dan/atau menatausahakan aset. Kemudian, INA dapat melakukan kerja sama seperti yang diatur dalam Pasal  2  PP  Nomor  74  Tahun  2020  tentang  Lembaga  Pengelola  Investasi  bahwa  LPI  dapat melakukan kerja sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya, LPI atau INA dapat melakukan kerja sama internasional.
Seperti organisasi pada umumnya, Indonesia Investment Authority (INA) membutuhkan modal  untuk  melaksanakan  tujuan-tujuannya.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  73  Tahun  2020  tentang  Modal  Awal  Lembaga  Pengelola  Investasi. Pasal  tersebut  berbunyi,  “untuk  mendukung  kegiatan  operasional  dan  kegiatan  investasinya INA memperoleh modal awal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020”. INA memperoleh modal awal sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.  Modal  senilai  lima  belas  triliun  rupiah  itu  diperoleh  dalam  bentuk  tunai  dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
Atas  transaksi  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  dilakukan  oleh  INA  atau  oleh entitas yang dimilikinya, akan dikenakan pajak. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 172 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Ciptaker),  “Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau entitas yang dimilikinya,  termasuk  transaksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  diatur  dengan  atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.
Terkait perlakuan perpajakan yang dimaksud dalam Pasal tersebut dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi
yang  Melibatkan  LPI  dan/atau  Entitas  Yang  Dimilikinya.  Pada  PP tersebut  terdapat  fasilitas perpajakan bagi LPI atau INA dan bagi pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud disini adalah investor dalam negeri dan luar negeri
Sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN) pada dasarnya perlakuan perpajakan pada Indonesia  Investment  Authority (INA)  adalah  sama  dengan  SPDN  lainnya.  Namun,  pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021, juga dijelaskan bahwa INA mendapatkan fasilitas perpajakan atas beberapa transaksi. Pertama, atas bunga pinjaman yang diterima oleh INA dari pihak ketiga atau Dana Kelola dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan,  namun  tidak  termasuk  bunga  obligasi  dalam  negeri.  Kedua,  atas  pembentukan dana cadangan wajib dapat dibebankan dengan batasan tertentu sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021. Yang terakhir adalah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Atas perolehan harta berupa tanah  dan/atau  bangunan  sebagai  pengganti  saham  atau  penyertaan  modal  bagi  LPI,  dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto pada tahun pajak diperolehnya tanah dan/atau bangunan.
Selain LPI selaku Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), pihak ketiga juga memperoleh fasilitas perpajakan. Fasilitas untuk Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah tentang dividen. Untuk dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal  yang  disetor  atau  nilai  investasi  awal  yang  diterima  SPLN  atas  kerja  sama  langsung dengan LPI. Kemudian, untuk pihak ketiga subjek pajak dalam negeri (SPDN) bentuk fasilitas perpajakannya  adalah  untuk  dividen  dikecualikan  dari  objek  Pajak  Penghasilan  (PPh) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f). Sehingga fasilitas perpajakan yang didapat oleh pihak ketiga  adalah  untuk  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  adalah  pajak  yang  dikenakan  pada penghasilan  atas  modal,  penyerahan  jasa,  atau  hadiah  dan  penghargaan,  selain  yang  telah dipotong PPh Pasal 21.
Sejalan dengan tujuan pendirian INA, terdapat peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut adalah capaian investasi kuartal I (periode Januari – Maret) 2021.
Tabel 1 . Perbandingan Capaian Investasi Kuartal I 2020 dan Kuartal I 2021
Capaian Kuartal I 2020 Capaian Kuartal I 2021 Persentase Peningkatan Rp210,7 triliun Rp219,7 triliun 4,3%
Sumber: Data diolah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (2021) Realisasi  capaian  investasi  pada kuartal  I tahun 2021 memberikan kontribusi  sebesar 25,5%  dari  target  nasional  sebesar  Rp900  triliun.  Capaian  investasi  asing  (PMA)  memenuhi sebesar  50,8%  dari  capaian  realisasi  investasi  kuartal  I  tahun  2021  sebesar  Rp111,7  triliun, angka  tersebut  menunjukkan  adanya  kenaikan  sebesar  14%  dibandingkan  capaian  kuartal  I tahun 2020 yaitu Rp98 triliun.
Realisasi  capaian  investasi  pada  kuartal  I  tahun  2021  menunjukkan  bahwa  terdapat pertumbuhan  investasi  di  Indonesia.  5  negara  yang  memiliki  kontribusi  terbesar  dalam pemenuhan target capaian investasi asing pada kuartal I tahun 2020 yaitu: Singapura (US$ 2,6 miliar), R. R. Tiongkok (US$ 1 miliar), Korea Selatan (US$ 0,9 miliar), Hongkong (US$ 0,8 miliar), dan untuk pertama kalinya Swiss (US$ 0,5 miliar) masuk dalam urutan peringkat lima besar negara kontributor FDI di Indonesia.
Menurut  laporan  kegiatan  penanaman  modal  asing  (PMA)  untuk  periode  Januari  – Maret tahun 2021 diraih oleh sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain; Industri  Makanan  dan  Minuman;  Transportasi,  Gudang  dan  Telekomunikasi;  Pertambangan; dan  Industri  Pembuatan  Logam  Dasar  Bukan  Besi.  Masuknya  investasi  asing  menimbulkan dampak  positif  berupa  penyerapan  tenaga  kerja,  sehingga  menekan  angka  pengangguran  di Indonesia. Pada realisasi penyerapan tenaga kerja pada triwulan I tahun 2021 mencapai angka 311.793  orang.  Jumlah  tersebut  berasal  dari  dua  proyek  yang  sedang  dijalankan  oleh pemerintah,  untuk  proyek  PMDN  menyerap  sebanyak  165.630  orang.  Sementara  itu,  pada proyek  PMA  menyerap  sebanyak  146.163  orang.  Proyeksi  penerimaan  setoran  pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pada tahun 2020 mencapai Rp37,84 triliun. Kementerian Keuangan menargetkan  penerimaan  setoran  PPh  Pasal  23 tumbuh  sebesar  5,9%  pada  tahun  2021  yaitu sebesar Rp40,22 triliun.

## PENUTUP Simpulan
INA  merupakan  subjek  pajak  dalam  negeri  (SPDN),  pada  dasarnya  perlakuan perpajakannya sama dengan SPDN lainnya. Namun, pada Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 49  Tahun  2021,  juga  dijelaskan  bahwa  INA  mendapatkan  fasilitas  perpajakan  atas  beberapa transaksi.  Atas  bunga  pinjaman  yang  diterima  oleh  INA  dari  pihak  ketiga  atau  Dana  Kelola dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, namun tidak termasuk bunga obligasi dalam negeri.
Atas  pembentukan  dana  cadangan  wajib  dapat  dibebankan  dengan  batasan  tertentu sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021. Mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), atas perolehan harta berupa  tanah  dan/atau  bangunan  sebagai  pengganti  saham  atau  penyertaan  modal  bagi  LPI, dapat dibiayakan. Artinya perolehan tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto pada tahun pajak diperolehnya tanah dan/atau bangunan.
Selain LPI selaku subjek pajak dalam negeri (SPDN), pihak ketiga juga memperoleh fasilitas perpajakan. Fasilitas untuk subjek pajak luar negeri (SPLN) adalah tentang dividen. Untuk dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal  yang  disetor  atau  nilai  investasi  awal  yang  diterima  SPLN  atas  kerja  sama  langsung dengan LPI. Tidak ada perlakuan perpajakan khusus selain mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Proyeksi penerimaan setoran PPh Pasal 23 pada tahun 2020 mencapai Rp37,84 triliun. Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan setoran PPh Pasal 23 tumbuh sebesar 5,9% pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp40,22 triliun.

## Saran
Untuk  studi  berikutnya,  penulis  merekomendasikan  agar  melakukan  penelitian  lebih lanjut baik secara kualitatif maupun kuantitatif terkait pendirian Indonesia Investment Authority (INA), ruang lingkup bisnis, dan aspek pemajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adesurya, R., & Irawan, F. (2018). Upaya dan Evaluasi Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Memperbaiki Peringkat Ease Of Doing Business Indonesia. Agma,  S.  F.  (2015).  Peranan Foreign  Direct  Investment Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia. Agma, S. (2015). (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Ambarsari,  I.,  &  Purnomo,  D.  (2017).  Studi  tentang  penanaman  modal  asing  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 6(1), 26-47. Arikunto, S. (2006). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
Arliman  S,  L.  (2018).  Penanaman  Modal  Asing  di  Sumatera  Barat  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Supremasi Jurnal Hukum , 1(1), 8-23. Athukorala, P. W. (2003). The Impact of Foreign Direct Investment for Economic Growth: A Case Study in Sri Lanka . in 9th International Conference on Sri Lanka Studies (Vol. 92, pp. 1-21).
Beck,  R.,  &  Fidora,  M.  (2008).  The  impact  of  sovereign  wealth  funds  on  global  financial markets. Intereconomics, 43(6), 349-358.
Blomström, M., & Kokko, A. (1996). The impact of foreign investment on host countries: a review of the empirical evidence. Policy Research Working Paper , 1745 .
Blonigen,  B.  A.,  &  Piger,  J.  (2014).  Determinants  of  foreign  direct  investment .  Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 47(3), 775-812. Bornschier, V., & C. Chase-Dunn. (1985). Transnational Corporations and Underdevelopment . New York: Praeger. Caves,  R.  E.  (1971). International  Corporations:  The  Industrial  Economics  of  Foreign Investment . Economica 38: 1-27.
Central Intelligence Agency. (2008). The CIA world factbook 2009 . Skyhorse Publishing Inc.. Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia . Jakarta: Erlangga. Firebaugh, G. (1998). Growth Effects of Foreign and Domestic Investment . American Journal of Sociology 98(1): 105-30 .
Ferraro,  V.  (2008).  Dependency  theory:  An  introduction. The  development  economics reader , 12 (2), 58-64.
Fry, R., McKibbin, W. J., & O'Brien, P. J. (Eds.). (2011). Sovereign wealth: the role of state capital in the new financial order. World Scientific.
Hein,  S.  (1992).  Trade  Strategy  and  the  Dependency  Hypothesis:  A  Comparison  of  Policy,
Foreign  Investment,  and  Economic  Growth  in  Latin  America  and  East  Asia. Economic Development and Cultural Change 40(3):495-521 .
Hernawati,  R.  A.  S.,  &  Suroso,  J.  T.  (2020).  Kepastian  Hukum  Dalam  Hukum  Investasi  Di Indonesia Melalui Omnibus Law . Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(1), 392-408.
Holmes,  K.  (2007). International  Tax  Policy  and  Double  Tax  Treaties:  An  Introduction  to Principles and Application . Amsterdam: IBFD. Ilmar,  A.  (2006).  Sejarah  Perkembangan  Penanaman  Modal. Hukum  Penanaman  Modal  di Indonesia , 2. Jakarta: K E N C A N A.
Kholis,  M.  (2012).  Dampak Foreign  Direct  Investment Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia;  Studi  Makroekonomi  Dengan  Penerapan  Data  Panel. Jurnal  Organisasi  dan Manajemen , 8(2), 111-120. Khurana, S., & et., a. (2013). Taxing Passive Income in the Hands of Permanent Establishment . International Taxation, 9, 640-642.
Kumar, N., & et., al. (2002). Foreign Direct Investment, Externalities, and Economic Growth in  Developing  Countries:  Some  Empirical  Explorations  and  Implications  for  WTO Negotiations on Investment . RIS Discussion Paper .
Landay, J. (2020). Full Immediate Expensing Would Lure U.S. Firms Back From China: Trump Advicer Kudlow. Reuters .
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Nizar,  C.,  Hamzah,  A.,  &  Syahnur,  S.  (2013). Pengaruh  investasi  dan  tenaga  kerja  terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(2), 1-8.
OECD  (2021),  FDI  restrictiveness  (indicator).  doi:  10.1787/c176b7fa-en  (diakses  pada  3 Januari 2022)
Prabowo,  A.  S.,  Triputra,  A.  N.,  &  Junaidi,  Y.  (2020).  Politik  Hukum Omnibus  Law di Indonesia. Pamator , 13(1), 1-6.
Pratiwi, N. M. (2015). Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, Dan Nilai Tukar Terhadap Penanaman  Modal  Asing  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia  (Tahun  2004  Sampai Dengan Tahun 2013). Jurnal Administrasi Bisnis, 26(2), 1-9.
Reynolds,  I.,  &  Urabe,  E.  (2020).  Japan  to  Fund  Firms  to  Shift  Production  Out  of  China. Bloomberg .
Rizky,  R.  L.,  Agustin,  G.,  &  Mukhlis,  I.  (2016).  Pengaruh  Penanaman  Modal  Asing, Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  Dan  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Provinsi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 8(1), 9-16. Salim, HS., & Sutrisno, B. (2008). Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Saptomo, T. (2008). Pengaruh Pertumbuhan Investasi Publik, Pertumbuhan Investasi Swasta, dan  Pertumbuhan  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kota  Semarang. Tesis MIESP-Universitas Diponegoro .
Sovita,  I.,  &  Firsta.  (2019).  Analisis  Perhitungan  dan  Pemotongan  Pajak  Penghasilan  di Indonesia. Menara Ekonomi, 5(3), 60-72.
Supanca, I. B. R. (2006). Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, 1.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 115-132. Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Kanisius. The World Bank. (2018). Indonesia Economic Quarterly 2018: Strengthening competitiveness . Utomo, P. (2019). Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif. Nurani Hukum, 2(1), 33-41.
Winarno, R. (2005). Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan, dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal. Perspektif , 10(4), 385-398.