## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUPORTER ATAS SUATU KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA
Muhammad Arief
Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin E-mail: muhammad.arief0808@gmail.com
Abdul Halim Barkatullah
Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin E-mail: ahbarkatullah@ulm.ac.id

## Saprudin
Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin E-mail: saprudin.fhulm@ulm.ac.id

## ABSTRAK
Tragedi  Kanjuruhan  yang  menewaskan  135  orang  dan  ratusan  lainnya  terluka pasca  pertandingan  Liga  1  Persebaya  vs  Arema  FC  pada  1  Oktober  2022 bertentangan  dengan Undang-Undang Keolahragaan. Pengaturan  jaminan keselamatan  dan  keamanan  penonton  maupun  suporter  yang  harus  mendapat perlindungan  hukum  di  dalam  maupun  di  luar  pertandingan  olahraga  serta memperoleh fasilitas  sesuai  dengan nilai tiket  masuk diatur dalam Pasal 54 dan Pasal  55  Undang-Undang Keolahragaan .  Namun,  dalam  undang-undang  a  quo tidak sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha sehingga merugikan hak-hak keperdataan  suporter  atas  suatu  kegiatan  penyelenggaraan  pertandingan  sepak bola.  Melalui  penelitian  hukum  normatif  diketahui  bahwa:  Pertama,  Hak-hak keperdataan  suporter  atas  suatu  kegiatan  penyelenggaraan  pertandingan  sepak bola ada 2 yaitu hak keperdataan suporter yang bersifat relatif dan hak mutlak atas suatu  benda.  Kedua,  Pertanggungjawaban  penyelenggara  dalam  aspek  hukum perdata  yaitu  suporter  dapat  mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan  hukum terhadap pihak penyelenggara  pertandingan  sepak bola  yaitu Panitia  Pelaksana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan kepada PSSI dan PT LIB berdasarkan Pasal  1367  KUHPerdata  atau  menggunakan  konsep  vicarious  liability. Pertanggungjawaban  secara  hukum  administrasi,  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  mewujudkan  tujuan  penyelenggaraan keolahragaan.  Pertanggungjawaban  secara  hukum  pidana,  suporter  dapat melaporkan PSSI dan PT LIB kepada pihak berwajib (Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Keolahragaan). Serta, PT Liga Indonesia Baru dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Suporter, Sepak Bola.

## A. PENDAHULUAN
Sistem  keolahragaan nasional adalah pondasi  penting  dalam  pembentukan tatanan  olahraga  suatu  negara,  dan  harus senantiasa
beradaptasi dengan
perkembangan  hukum.  Hal  ini  bertujuan untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara  sebagaimana  tercantum  dalam Pembukaan  UUD  NRI  1945  (UUDNRI 1945). Penggantian Undang-Undang
Nomor  3  Tahun  2005  tentang  Sistem Keolahragaan  Nasional  dengan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan bertujuan memberikan kepastian  hukum  bagi  pemerintah  pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan olahraga.
Undang-Undang Keolahragaan adalah langkah penting dalam
memperbaiki  tata  kelola  olahraga  di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan  posisi  olahraga  dalam tatanan  hukum  nasional,  sejalan  dengan pembangunan nasional. Olahraga memiliki  peran  vital  dalam  membentuk masyarakat  yang  gemar  berolahraga, aktif, sehat, bugar, dan berprestasi dalam dunia  olahraga.  Salah  satu  aspek  penting yang  diatur  dalam  Undang-Undang Keolahragaan adalah hak penonton dalam kejuaraan  olahraga.  Pasal  54  Ayat  4
Undang-Undang
Keolahragaan menyatakan bahwa penyelenggaraan kejuaraan  olahraga  harus  memperhatikan hak  penonton.  Hal  ini  menekankan pentingnya  menjaga  hak-hak  penonton dalam setiap acara olahraga (UUKeolahragaan 2022).
Dalam undang-undang tersebut, olahraga  didefinisikan  sebagai  segala kegiatan  yang  melibatkan  pikiran,  raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis. Ini bertujuan untuk mendorong, membina, dan  mengembangkan  potensi  jasmani,
rohani, sosial, dan budaya. Suporter dalam konteks  Undang-Undang  Keolahragaan adalah individu atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap suatu cabang olahraga tertentu. Mereka memainkan peran penting dalam menciptakan  atmosfer  dan  semangat dalam kompetisi olahraga.
Dalam  konteks  hak-hak  suporter sepak bola, mereka bisa dianggap sebagai konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen  mendefinisikan  konsumen sebagai setiap individu yang menggunakan  barang  atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  untuk kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain,  maupun  makhluk  hidup  lain,  dan bukan untuk tujuan diperdagangkan. Oleh karena  itu,  suporter  sepak  bola  atau penonton yang membeli tiket ke pertandingan  dapat  melindungi  hak- haknya sebagai konsumen. Mereka berhak mendapatkan  pelayanan  yang  memadai dan  aman,  serta  perlindungan  terhadap praktik-praktik yang merugikan.
Undang-Undang Keolahragaan memberikan  kerangka  kerja  hukum  yang jelas  untuk  pengaturan  dan  perlindungan hak-hak  penonton  dan  suporter  dalam dunia  olahraga.  Melalui  undang-undang ini,  diharapkan  bahwa  hak-hak  suporter, termasuk  yang  hadir  dalam  pertandingan sepak bola, akan terjamin dan dihormati.
Ini juga membantu menciptakan lingkungan  olahraga  yang  positif  dan aman bagi semua pihak yang terlibat.
Tragedi  Kanjuruhan  menjadi  luka terdalam dalam sejarah sepak bola Tanah Air pada 2022. Sebanyak 135 orang tewas dan  ratusan  lainnya  terluka  akibat peristiwa yang terjadi pasca pertandingan Liga  1  antara  Persebaya  vs  Arema  FC pada  1  Oktober  2022.  Insiden  kelam  di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur dalam pertandingan yang berakhir dengan skor  3-2  untuk  kemenangan  Persebaya (Bagaskara 2022).
Ketua  DPR  RI  Puan  Maharani menegaskan,  keselamatan  dan  keamanan penonton  atau  suporter  pertandingan olahraga  dilindungi  oleh  negara  melalui Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2022 tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional. Sehingga,  DPR  RI  berharap  pemerintah menegakkan  aturan  tersebut  dengan segera menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Keolahragaan (Maharani 2022).
Menteri  Koordinator  Bidang  Politik, Hukum,  dan  Keamanan  melihat  sikap saling  lempar  tanggung  jawab  dalam tragedi Kanjuruhan yaitu antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga  Indonesia  Baru  (LIB),  panitia pelaksana  (panpel)  dan  stasiun  televisi yang  pemegang  hak  siar  pertandingan (Yahya 2022).
Korban  luka-luka  bahkan  jiwa  dari suporter  yang  memiliki  tiket  sudah seharusnya  mendapatkan  perlindungan hukum. Sehingga, hal tersebut menjadikan hak-hak keperdataan suporter sepak bola dalam Undang-undang Nomor 11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan belum  mendapat  perlindungan  hukum yang konkrit, padahal termasuk konsumen dalam  industri  olahraga  yang  selayaknya memiliki kepastian hukum.
Seharusnya  adanya  perlindungan hukum yang memiliki kejelasan terhadap hak-hak keperdataan suporter yang bersifat  relatif  karena  adanya  hubungan hukum  dengan  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan karena  telah  membeli  tiket  dalam  suatu kegiatan  penyelenggaraan  pertandingan sepak bola.
Ketua  Yayasan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (YLKI)  Tulus  Abadi  menilai insiden  yang  menyebabkan  135  orang meninggal  tersebut  menunjukkan  belum adanya kesadaran konkrit dari penyelenggara  bahwa  penonton  adalah konsumen.  Sebagai  konsumen,  Tulus mengatakan penonton sepak bola semestinya  mendapat  jaminan  keamanan ketika menyaksikan pertandingan olahraga.  Disebabkan  suporter  telah mengeluarkan  uang  untuk  membayar tiket. Maka penyelenggara harus memperhatikan aspek perlindungan
konsumen  di  dalam  stadion.  Tentang infrastruktur  dan  standarisasi  stadion serta  standar  kompensasi  bagi  konsumen yang mengalami kecelakaan fatal di dalam stadion juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan (Rahayu 2022).
Pengaturan jaminan keselamatan dan keamanan  penonton  maupun  suporter yang harus mendapat perlindungan hukum  di  dalam  maupun  di  luar pertandingan  olahraga  serta  memperoleh fasilitas  sesuai  dengan  nilai  tiket  masuk diatur  dalam  Pasal  54  dan  Pasal  55 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022 tentang  Keolahragaan.  Namun,  dalam undang-undang a  quo tidak  sejalan dengan  tanggung  jawab  pelaku  usaha yaitu  pihak  penyelenggara  yang  dalam praktiknya  sering  kali  saling  melempar tanggung jawab, sehingga merugikan hak- hak  keperdataan  suporter  atas  suatu kegiatan  penyelenggaraan  pertandingan sepak bola.
Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (Iftitah 2023), dimana penelitian hukum normatif
adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas- asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin (ajaran) (Achmad 2010).
Sifat penelitian yang peneliti pergunakan adalah penelitian yang bersifat  preskriptif yaitu  mengenai  apa yang  seharusnya  yaitu  yang  berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, dengan memberi argumentasi  baru,  bertolak  dari  argumen tersebut  diberikan  preskriptif dalam bentuk  saran-saran  atau  rekomendasi (Marzuki 2011).
Penelitian ini menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach ) yaitu dengan menelaah semua  peraturan  perundang-undangan yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum yang sedang ditangani. Pendekatan lainnya adalah melalui pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu  hukum  untuk  memperjelas  ide-ide dengan suatu pengertian-pengertian hukum,  konsep  hukum  maupun  asas hukum yang relevan dengan permasalahan.  Dalam  penelitian  ini  juga dipergunakan pendekatan historis ( historical  approach )  yaitu  dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari  dan  perkembangan  pengaturan mengenai  isu  yang  dihadapi  (Gozali 2021).
Setelah  semua  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier  terkumpul  maka
kemudian  dilakukan  pengolahan  bahan hukum  dengan  membagi-bagi  bahan
hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun
sedemikian  rupa  untuk  menjawab  isu hukum  yang  telah  dirumuskan  (Erliyani 2021).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Hak-Hak  Keperdataan  Suporter Atas Suatu Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola Bahwa setiap penyelenggaraan kejuaraan  olahraga  di  Indonesia  wajib tunduk  dan  melaksanakan  ketentuan sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan  sebagai  bentuk  kepatuhan dalam tata Kelola keolahragaan nasional.
Regulasi
PSSI dan turunannya sebagaimana  disebutkan  di  atas  bersifat mengikat  pihak  penyelenggara  dalam rangka memenuhi
kewajiban penyelenggara sebagaimana diatur dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2022 tentang Keolahragaan.
Pasal  52  Undang-Undang a  quo “Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat,  keamanan,  ketertiban  umum, dan kepentingan publik”.
Kewajiban penyelenggara diatur dalam  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor
11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan, yaitu:
a. Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib  memenuhi  persyaratan  teknis kecabangan,  kesehatan,  keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban  umum,  dan  kepentingan publik.
b. Penyelenggara kejuaraan olahraga sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  memiliki  penanggung  jawab kegiatan.
c. Setiap  orang  dan/atau  badan  hukum asing dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Indonesia dalam bentuk kemitraan dengan Induk
Organisasi Cabang Olahraga.
d. Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib  memperhatikan  hak  penonton dalam setiap kejuaraan olahraga.
Berdasarkan Pasal 36 Ayat 5 Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan  “Induk  Organisasi  Cabang Olahraga  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan  dan  menetapkan  model pengelolaan, penyelenggaraan
pembinaan, dan pengembangan olahraga”.  Induk  organisasi  cabang olahraga yang bersangkutan dalam hal ini PSSI. Namun dikarenakan dalam pelaksanaannya  PSSI  mendelegasikan penyelenggaraan kejuaraan kepada operator  yaitu  PT.  LIB  maka  timbul  dua
tanggung  jawab  yaitu  PSSI  selaku regulator melakukan pengawasan dan PT. LIB  bertanggung  jawab  secara  teknis penyelenggaraan  sebagai  implementasi regulasi yang ditetapkan PSSI.
Sesuai  ketentuan  Pasal  1  angka  24 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022 tentang  Keolahragaan,  PSSI  sebagai Induk  Cabang  Organisasi  Olahraga  yang bertugas membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan  1  (satu)  cabang olahraga,  jenis  olahraga,  atau  gabungan organisasi cabang olahraga yang merupakan  federasi  cabang  olahraga internasional.  Karena  PSSI  merupakan anggota  federasi  olahraga  internasional maka untuk urusan internal organisasinya diatur  dengan  Statuta  yang wajib mengadopsi dari Statuta FIFA. Dikaitkan dengan  kedudukan  statuta  PSSI  terhadap Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022 tentang  Keolahragaan  pada  prinsipnya statuta bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, merupakan bentuk  kepatuhan  standar  pengelolaan organisasi  keolahragaan  terhadap  kriteria dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  yakni  menjadi  anggota federasi  cabang  olahraga  Internasional yaitu Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
PSSI  membuat  regulasi  tentang Keselamatan  dan  Keamanan  2021  yang
melindungi  diri  mereka  sendiri  dengan mencantumkan  Pasal  3  ayat  1  huruf  d “Panpel  menjamin,  membebaskan,  dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya)  dari  segala  tuntutan  oleh pihak  manapun  dan  menyatakan  bahwa Panpel  bertanggung  jawab  sepenuhnya terhadap  kecelakaan,  kerusakan  dan kerugian  lain  yang  mungkin  timbul berkaitan  dengan  pelaksanaan  peraturan ini”.  Sehingga  membuat  PSSI  lepas  dari tanggung  jawab  jika  terjadi  insiden  atau pelanggaran dalam pertandingan. Namun, regulasi  a  quo  batal  demi  hukum  karena bertentangan dengan Pasal 49 Ayat 2 dan Pasal  50 Ayat  1  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan yaitu  Induk  Organisasi  Cabang  Olahraga bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga.
Dinas  Pemuda  dan  Olah  Raga Kabupaten  Malang  memperhitungkan bahwa  kapasitas  Stadion  Kanjuruhan Kabupaten  Malang  adalah  sebanyak 38.054  orang  dengan  perincian  bangku VVIP  menampung  kapasitas  sebanyak 602  orang,  Tribun  VIP  menampung kapasitas penonton sebanyak 2.804 orang. Tribun  Ekonomi  dari  pintu  1  sampai dengan  pintu  14  menampung  kapasitas sebanyak  19.720  orang  dan  tribun ekonomi  berdiri  dari  pintu  ekonomi  2 sampai  dengan  13  menampung  kapasitas sebanyak 14.928 orang, Panitia Pelaksana
mencetak  tiket  sebanyak  43.000  tanpa mempertimbangkan  kapasitas  Stadion Kanjuruhan  Kabupaten  Malang  yang hanya  memiliki  daya  tampung  sebanyak 38.054 perlindorang (Surabaya 2023).
Tindakan  aparat  keamanan  yang menembakkan  gas  air  mata  untuk menghalau  massa/suporter  baik  yang memaksa  masuk  ke  tengah  lapangan maupun  yang  berada  di  tribun  stadion menjadi penyebab awal timbulnya kericuhan dan kepanikan yang mengakibatkan  para  suporter  berlarian menuju  pintu  keluar  untuk  menghindari dampak  gas  air  mata,  sedangkan  kondisi pintu  keluar  stadion  tidak  ideal  untuk menjadi  akses  ribuan  suporter  tersebut, hal  ini  mengakibatkan  banyak  jatuh korban  meninggal  dunia,  luka  berat, maupun luka ringan. Padahal penggunaan gas air mata menurut regulasi Federation International  de  Football  Association (FIFA)  yang  tertuang  dalam  Pasal  19 huruf b FIFA Stadium Safety and Security
Regulation menyatakan bahwa
penggunaan  gas  air  mata  dan  senjata  api dilarang  keras  dibawa  masuk  ke  dalam stadion apalagi digunakan untuk mengendalikan massa.
PSSI  tidak  pernah  mengadakan sosialisasi terkait regulasi FIFA, khususnya yang berkaitan dengan larangan  penggunaan  gas  air  mata, sehingga banyak anggota Polisi yang tidak
mengetahui  terkait  regulasi  FIFA  dan bertindak berdasarkan diskresi Kepolisian.  Sebagai  upaya  evaluasi  dari tragedi  kanjuruhan,  Kapolri  menerbitkan Peraturan  Kepolisian  Nomor  10  Tahun
2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
Suporter mempunyai hak keperdataan sebagai  konsumen  berdasarkan  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan konsumen. Suporter yang  merupakan  konsumen  berhak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
Suporter  sepak  bola  merupakan bagian dari penyelenggaraan pertandingan  sepak  bola  yang  bebas membeli  tiket.  Jika  suporter  membeli tiket  maka  sudah  seharusnya  memiliki hak  keperdataan  yang  bersifat  absolut atas  benda  yaitu  tiket  untuk  masuk  ke dalam stadion dan menonton pertandingan sepak bola yang disediakan oleh  penyelenggara  pertandingan.  Tiket tersebut  secara  luas  dan  terbuka  dijual kepada masyarakat umum oleh penyelenggara pertandingan. Artinya tiket dan pertandingan dalam pertandingan sepak bola merupakan suatu
benda  yang  tersedia  dalam  industri olahraga.
Terkait  penjualan  tiket  yang  diatur dalam  ketentuan  Pasal  49  angka  (1) Regulasi  BRI  Liga  1-2022/2023,  bahwa setiap  klub  tuan  rumah  bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan  penjualan  tiket  pertandingan,  LIB dapat membantu untuk membuat template design tiket untuk klub. Berdasarkan  hasil  laporan  dari  temuan
Tim  Gabungan  Independen  Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Stadion Kanjuruhan  Malang  didapatkan  fakta bahwa  penjualan  tiket  pada  pertandingan yang  digelar  tidak  didasarkan  pada kelayakan dan kapasitas stadion, dan  ditemukan  fakta  bahwa  harga  tiket tidak termasuk asuransi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan, industri olahraga adalah kegiatan ekonomi  bidang  olahraga  dalam  bentuk produk  barang  dan/atau  jasa  yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
Hak  suporter  dituangkan  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022 tentang  Keolahragaan  dalam  Pasal  55 Ayat  5  yaitu  “Suporter  Olahraga sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) memiliki hak:
a.  mendapatkan  perlindungan  hukum,
baik  di  dalam  maupun  di  luar pertandingan Olahraga;
b.  mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
c.  mendapatkan  kesempatan  prioritas memiliki  klub  melalui  kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan d.  memberikan  dukungan  langsung  atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.
Hak-hak keperdataan suporter yang  bersifat  relatif  karena  adanya hubungan  hukum  saat  membeli  tiket dari  penyelenggara  pertandingan  sepak bola  yang  hak  nya  dijamin  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2022 tentang Keolahragaan. Di dalam penjelasannya penyelenggaraan keolahragaan dilakukan
secara transparan  dan  dengan  penuh  tanggung jawab  dengan  prinsip  ketertiban  dan kepastian hukum bahwa penyelenggaraan keolahragaan  harus  dapat  mewujudkan kepatuhan  dan  ketertiban  masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
Kekaburan  norma  hukum  dalam Pasal  54  Ayat  5  dan  Pasal  55  Ayat  5 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah menimbulkan ketidakjelasan terkait perlindungan hukum terhadap hak
penonton  dan  suporter  olahraga.  Dalam implementasinya, penyelenggara pertandingan  sepak  bola  sering  kali melempar  tanggung  jawab  atas  peristiwa yang  merugikan  hak-hak  keperdataan suporter,  mengakibatkan  kebingungan dan  keraguan  dalam  menentukan  pihak yang bertanggung jawab.
Vicarious  liability atau  tanggung jawab  ganti  rugi  atas  perbuatan  orang lain  yang  berada  di  bawah  tanggungan seseorang merupakan konsep yang relevan  dalam  konteks  ini.  Namun,  ada batasan  dalam  pembebanan  tanggung jawab  berdasarkan  vicarious  liability, seperti yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (5)  KUHPerdata  (KUHPer  t.t.).  Hal  ini berarti  bahwa  pihak  yang  bertanggung jawab  atas  hak  suporter  sepak  bola yang berada dalam tanggungannya berakhir  jika  PSSI  dan  PT  LIB  dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat  mencegah  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  Panitia Pelaksana yang berada dalam tanggungan mereka.
Selain  gugatan  perbuatan  melawan
hukum berdasarkan Pasal 1365
KUHPerdata, suporter dapat juga mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum berdasarkan Pasal 1367
KUHPerdata.  Gugatan  ini  ditujukan kepada PSSI dan PT LIB karena kerugian yang  disebabkan  oleh  perbuatan  Panitia
Pelaksana  yang  menjadi  tanggungan PSSI dan PT LIB atau disebabkan barang- barang yang berada di bawah pengawasan mereka.
Dalam  rangka  menuntut  ganti  rugi atas  kerugian  yang  diderita  suporter, baik  yang  bersifat  materiil  maupun imateriil,  kepada  PSSI,  PT  LIB,  dan penyelenggara  pertandingan,  terutama yang  mengakibatkan  korban  jiwa  dan luka-luka,  perlu  diperhatikan.  Kerugian tersebut  mencakup  ketidakmendapatkan perlindungan hukum baik selama maupun  di  luar  pertandingan  olahraga, serta ketidakmendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan sesuai dengan  Pasal  54  Ayat  5  huruf  c  dan Pasal 55 Ayat 5 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Klarifikasi  dan  penegasan  norma hukum  yang  mengatur  tanggung  jawab penyelenggara kejuaraan olahraga terhadap  hak  penonton  dan  hak  suporter dalam  undang-undang  adalah  langkah penting. Ini akan membantu menciptakan kerangka  kerja  yang  lebih  jelas  dan  adil dalam  menangani  masalah-masalah  yang melibatkan hak-hak keperdataan suporter dalam  pertandingan  sepak  bola.  Lebih penting  lagi,  hal  ini  akan  memberikan perlindungan  yang  lebih  baik  terhadap keselamatan,  keamanan,  dan  hak-hak suporter dalam lingkungan olahraga.
2. Pihak  yang  Bertanggung  Jawab Atas Penyelenggaraan Pertandingan  Sepak  Bola  dari Suatu  Tragedi  yang  Merugikan Suporter Tanggungjawab hukum secara perdata  timbul  akibat  adanya  perikatan atau  kontrak  yang  berasal  dari  suatu perbuatan  yang  dapat  menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan  kesalahan  dalam  hukum  perdata yang  disebut  sebagai  adanya  Perbuatan Melawan  Hukum  atau  PMH  yang didalamnya terdapat unsur kesalahan yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut dengan civil liability . Perikatan
merupakan  awal  mula  timbulnya  suatu pertanggungjawaban.  Pasal  1233  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata
menyebutkan  sumber  perikatan  adalah perjanjian dan undang-undang.
Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban  secara  hukum  atas tidak  terpenuhinya  hak-hak  keperdataan penonton dan suporter yaitu hak keselamatan dan keamanan serta
mendapat perlindungan hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54
ayat (5) huruf c dan Pasal 55 (5) huruf a
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022 tentang Keolahragaan
yang mengakibatkan korban yaitu PSSI, PT.LIB,  dan  Panitia  Pelaksana  karena tidak berkomitmen melaksanakan Statuta
PSSI,  Regulasi  Kompetisi  BRI  Liga  1- 2022/2023,  Regulasi  Keselamatan  dan Keamanan  PSSI  Edisi  tahun  2021, Regulasi  Stadion  PSSI  Edisi  2021,  dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2022 tentang Keolahragaan.
Pertanggungjawaban  dalam  aspek hukum perdata oleh penyelenggara pertandingan  sepak  bola  dibagi  menjadi dua  macam,  yaitu  kesalahan  dan  risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang  dilakukan  panitia  pelaksana  dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau tanggung  jawab  risiko  dilakukan  oleh PSSI dan PT LIB. Undang-Undang yang menjadi sumber perikatan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Pertanggungjawaban karena kesalahan,  dapat  didasarkan  pada  Pasal 1365 KUHPerdata oleh Panitia Pelaksana karena  mencetak  dan  menjual  tiket melebihi kapasitas stadion, tidak memahami  tugas  dan  tanggung  jawab dalam  menyelenggarakan  pertandingan, tidak  mengetahui  adanya  ketentuan spesifikasi  teknis  terkait  stadion  yang standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola, terutama terkait dengan  aspek  keselamatan  manusia  serta tidak mensosialisasikan berbagai ketentuan  dan  larangan  terhadap  petugas keamanan.
Pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang  dikenal  dengan  tanggung  jawab risiko  dilakukan  oleh  PSSI  dan  PT  LIB dapat  didasarkan  dengan  Pasal  1367 KUHPerdata  atau  menggunakan  konsep vicarious  liability yaitu  tanggung  gugat pengganti  karena  Panitia  Pelaksana berada dibawah tanggungan PSSI dan PT LIB.
Adanya  kesalahan  dari  PSSI  karena tidak melakukan sosialisasi/pelatihan yang  memadai  tentang  regulasi  FIFA kepada penyelenggara pertandingan, baik kepada panitia pelaksana, aparat keamanan  dan  suporter  serta  tidak melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya dalam  pengendalian  pertandingan  sepak bola  dan  pembinaan  klub  sepak  bola  di Indonesia. Karena PT LIB, tidak mempertimbangkan  faktor  risiko  ( high risk  match )  dalam  menentukan  jadwal pertandingan  dan  lebih  memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial (orientasi  bisnis) dari jam  penayangan di media.
Jika  dilihat  dari  hak  suporter  dalam meminta pertanggungjawaban adalah Pasal  55  ayat  5  huruf  a  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan. Tidak mendapatkan perlindungan  hukum,  baik  di  dalam maupun  di  luar  pertandingan  olahraga sehingga  mengakibatkan  adanya  korban meninggal  maupun  luka-luka.  Suporter
dapat  mengajukan  ganti  kerugian  karena mempunyai  hak  sebagai  konsumen  atas tiket  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak berdasarkan  Pasal  19  Ayat  1  Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2022  tentang  Keolahragaan  mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta  kewenangan  dan  tanggung  jawab semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta koordinasi  yang  sinergis  secara  vertikal antara  pusat  dan  daerah,  dan  secara horizontal  antara  berbagai lembaga terkait,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2022  tentang  Keolahragaan masih  belum  optimal  karena  terdapat kendala/masalah  terkait  aspek  substansi hukum,  kelembagaan  dan  tata  kelola. Terdapat  pengaturan  dalam  Undang- Undang a quo dan peraturan pelaksanaannya  yang  tidak  dan/atau belum  diimplementasikan  dalam  setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia.
Pasal  11  Ayat  2  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur kewajiban
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya  kegiatan  Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.  Pasal  15 Undang-Undang  a quo  menyatakan  “Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab untuk mewujudkan tujuan
penyelenggaraan Keolahragaan”.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam implementasinya  tidak  dapat  berdiri sendiri harus dibuat peraturan pemerintah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 yaitu  ketentuan lebih lanjut  mengenai tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12 sampai  dengan  Pasal  15  diatur  dengan peraturan pemerintah.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2022  tentang  Keolahragaan  Bab  XXI mengatur  ketentuan  pidana,  Pasal  103 Ayat  1  menyatakan  “(1)  Penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan,  ketentuan  daerah  setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Pihak yang bertanggung jawab dalam PT. Liga Indonesia Baru adalah Direktur Utama  yaitu,  Akhmad  Hadian  Lukita, sebagaimana  dalam  anggaran  dasar  PT. Liga  Indonesia  Baru  bertanggung  jawab ke  dalam  maupun  ke  luar  perusahaan sebagaimana  undang-undang  PT  dan bentuk  pertanggungjawaban  Direksi  PT. Liga Indonesia Baru dalam akta anggaran dasar PT. Liga Indonesia Baru.
Dalam  ketentuan  umum  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 (5)
menyebutkan  “Direksi  adalah  Organ
Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan, sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
Pertanggungjawaban korporasi berdasarkan  aspek  hukum  pidana  diatur dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi. Dalam  Pasal  4  “Korporasi  dapat dimintakan  pertanggungjawaban  pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam  undang-undang  yang  mengatur tentang Korporasi”.
Kerugian  atas  adanya  korban  luka- luka  dan  jiwa  dalam  tragedi  Kanjuruhan
Malang, korporasi yaitu PT Liga Indonesia  Baru  dapat  diminta  ganti  rugi berdasarkan Pasal 20 Peraturan
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  oleh Korporasi,  “Kerugian  yang  dialami  oleh korban  akibat  tindak  pidana  yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi  menurut  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  atau  melalui gugatan perdata” (Perma13 2016).

## C. SIMPULAN
Dalam konteks penyelenggaraan pertandingan sepak bola, hak keperdataan suporter  dapat  dibagi  menjadi  dua kategori.  Pertama,  hak  keperdataan  yang bersifat  relatif dan dijamin oleh Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan. Kedua, hak mutlak suporter sebagai konsumen yang membeli tiket, memberi mereka hak untuk meminta kompensasi,  ganti  rugi,  atau  penggantian jika  fasilitas  yang  dijanjikan  tidak diberikan.  Kekaburan  norma  hukum muncul  dalam  Pasal  55  ayat  5  huruf  a Undang-Undang  Keolahragaan  karena ketiadaan perlindungan hukum yang jelas terkait  tanggung  jawab  penyelenggara pertandingan atas peristiwa yang merugikan hak-hak keperdataan suporter. Dari  segi  hukum  perdata,  suporter  dapat
mengajukan  gugatan  perbuatan  melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata terhadap pihak
penyelenggara  pertandingan  sepak  bola, seperti  Panitia  Pelaksana,  PSSI,  dan  PT LIB.  Konsep  vicarious  liability,  yang berarti tanggung gugat pengganti, digunakan  untuk  menentukan  siapa  yang harus  bertanggung  jawab.  Dalam  hal  ini, Direksi juga dapat dianggap bertanggung jawab secara bersama.
Pertanggungjawaban dalam aspek hukum administrasi melibatkan pemerintah pusat dan  daerah  dalam  mencapai  tujuan penyelenggaraan  olahraga.  Namun,  perlu ada  peraturan  lebih  lanjut  dalam  bentuk peraturan  pemerintah  untuk  mengatur implementasinya.  Di  sisi  hukum  pidana, suporter  memiliki  hak  untuk  melaporkan PSSI  ke  pihak  berwajib  sesuai  dengan Pasal  103  Ayat  1  dan  Pasal  52  Undang- Undang Keolahragaan. PT Liga Indonesia Baru juga bisa diminta untuk memberikan ganti rugi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Untuk memberikan kepastian hukum terkait  hak-hak  keperdataan  suporter dalam penyelenggaraan pertandingan sepak  bola,  disarankan  untuk  membuat turunan  hukum  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  Persyaratan Penyelenggaraan  Kejuaraan  Olahraga,
termasuk  peran  penonton  dan  suporter. Penjualan  tiket  pertandingan  sebaiknya mencakup  asuransi,  memperhitungkan kapasitas  stadion,  dan  menggunakan sistem digital. Penyelenggara pertandingan harus lebih memprioritaskan faktor  keamanan  dan  keselamatan  dalam menentukan jadwal pertandingan daripada semata-mata mencari keuntungan. Pertanggungjawaban
Penyelenggara:  Untuk  mencapai  asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan olahraga, perlu dibuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan olahraga.
Kementerian Pemuda dan Olahraga harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mencakup  perlindungan  bagi  pemain, wasit,  terutama  suporter,  dan  perangkat penyelenggara lainnya. PSSI juga diharapkan merevisi atau membuat
regulasi yang lebih jelas tentang tanggung jawab  mereka.  PT  Liga  Indonesia  Baru perlu  menyusun  standar  yang  berlaku
untuk  semua  pejabat  penyelenggara pertandingan, termasuk Panitia Pelaksana, Security  Officer,  dan  Steward.  Panitia Pelaksana  harus  benar-benar  memahami tugas  dan  tanggung  jawab  mereka  dalam penyelenggaran  pertandingan.  Selain  itu, pihak  kepolisian  juga  harus  lebih  aktif dalam mensosialisasikan peraturan keamanan dan keselamatan stadion, sesuai dengan  aturan  FIFA,  terutama  yang tercantum  dalam  Peraturan  Kepolisian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.  Dengan  mengikuti  saran-saran ini,  diharapkan  akan  ada  kejelasan  dan kepastian hukum  yang lebih  besar dalam hal  hak-hak  keperdataan  suporter  dalam pertandingan sepak bola, dan juga dalam hal  tanggung  jawab  penyelenggara.  Ini akan  menciptakan  lingkungan  olahraga yang  lebih  aman  dan  adil  bagi  semua pihak yang terlibat.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan
Yulianto.  2010. Dualisme  Penelitian
Normatif  dan  Empiris .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bagaskara,  Mirza.  2022.  “Kaleidoskop 2022:  Tragedi  Kanjuruhan  Sejarah
Kelam  Sepak  Bola  Tanah  Air,  28 Desember 2022.” Erliyani, Rahmida. 2021. Metode Penelitian  dan  Penulisan  Hukum .
Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
Gozali, Djoni Sumardi. 2021. Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum .
Yogyakarta:UII Press.
Iftitah, Anik, ed. 2023. Metode Penelitian Hukum .  Mei  2023.  Sada  Kurnia
Pustaka.
KUHPer. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Maharani, Puan. 2022. “Suporter Olahraga  Dilindungi  UU,  Berhak Dapat  Jaminan  Keselamatan  dan Keamanan  ,  10  Oktober  2022, dikunjungi pada .” https://www.dpr.go.id/berita/detail/id /41169/t/Suporter+Olahraga+Dilindu ngi+UU%2C+Berhak+Dapat+Jamin an+Keselamatan+dan+Keamanan (November 6, 2022).
Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Perma13.  2016. Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi .
Rahayu, Riri. 2022. “Tragedi Kanjuruhan, YLKI:  Penonton  Adalah  Konsumen yang  Punya  Hak  Keamanan  dan
Keselamatan.” https://bisnis.tempo.co/read/1681974 /tragedi-kanjuruhan-ylki-penonton- adalah-konsumen-yang-punya-hak- keamanan-dan-keselamatan (Februari 6, 2023).
Surabaya, Putusan PN. 2023. Putusan PN Surabaya  Nomor  15/Pid.B/2023/PN Sby .
UUDNRI.  1945. Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 .
UUKeolahragaan. 2022. Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2022  tentang Keolahragaan .
Yahya,  Achmad  Nasrudin.  2022.  “PT LIB-Penyelenggaraan  Siaran  Saling Lempar Tanggung Jawab soal Kanjuruhan, Mahfud: Bukti Penyelenggaraanan  Liga  Kacau.” https://nasional.kompas.com/read/20
22/10/12/11090851/pt-lib- penyelenggaraan-siaran-saling- lempar-tanggung-jawab-soal- kanjuruhan (November 6, 2022).