SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 1, Juni 2021, hlm. (1-21) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

## Rila Kusumaningsih
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten E-mail: rila.kusumaningsih.sh.mh@untirta.ac.id

## Alizia Fatimah Nuraini
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten E-mail: aliziafatimah@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11436

## Info Artikel
|Submitted : 31 Mei 2021 |Revised : 21 Juni 2021 |Accepted : 25 Juni 2021
How  to  cite:  Rila  Kusumaningsih,  Alizia  Fatimah  Nuraini, “ Upaya  Pemerintah  dalam Perlindungan  Hukum  Anak  Terhadap  Pekerja  Anak  di  Lingkungan  Pasar  Rau  Trade Center  Kota  Serang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 1-21.

## ABSTRACT
The issues of underage labor in many areas in Indonesia are related to the ignorance of education. In the end, children fall into an environment that forces children to work at an early age, not only ignorance but also socio-cultural culture and poverty, which causes them to have to work. They should use opportunities to play  and  learn  but  are  shackled  by  circumstances  that  force  children  to  work  to  meet  their  daily  needs  to support  their  daily  needs  so  that  children  lose  their  rights  as  children  who  will  be  the  successors  of  future generations — the good ones. Economic exploitation of children is a form of violence against children. Children are often positioned in a subordinated state so that children need to get protection. How is the legal protection of children against child labor based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower? What are the efforts made by the Child Protection Agency against the occurrence of child labor?
This study uses an empirical juridical method, which means that primary data and secondary data are needed in this study. Empirical juridical is done by looking at the reality that exists in practice in the field. This approach is also known as a sociological approach which is carried out directly in the field.
The protection of child labor rights is still facing obstacles from the family, the community, and the regulations themselves. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower only regulates workers' rights who work in the formal sector. In contrast, most children work in the informal sector, so that children's rights have not  been  fully  fulfilled.  Constraints,  in  general,  are  since  there  are  still  many  people  in  a  weak  economic condition, lack of awareness of parents and the community about the importance of education for children. The government's seriousness is needed to protect child labor which in the end is expected to be able to eliminate the number of child workers.
Keyword : Labor, Children Right, Legal Protection

## ABSTRAK
Pekerja anak di bawah umur yang terjadi pada banyaknya daerah di Indonesia disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua betapa pentingnya pendidikan yang pada akhirnya anak terjerumus ke dalam lingkungan yang memaksa anak untuk bekerja di usia dini, bukan hanya ketidaktahuan tapi  juga  kultur  sosial  budaya,  juga  kemiskinan  yang  menyebabkan  mereka  harus  bekerja. Kesempatan-kesempatan  yang  seharusnya  mereka  gunakan  untuk  bermain  dan  belajar,  tetapi terbelenggu oleh keadaan yang memaksa anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari guna membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga anak kehilangan hak-haknya sebagai  anak  yang  akan  menjadi  penerus  generasi  mendatang  yang  baik.  Eksploitasi  ekonomi terhadap  anak  merupakan  suatu  bentuk  kekerasan  terhadap  anak.  Anak  kerap  kali  diposisikan dalam  keadaan  tersubordinat  sehingga  anak  perlu  mendapatkan  suatu  perlindungan.  Bagaimana perlindungan hukum anak terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan?  Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  Lembaga  Perlindungan  Anak terhadap terjadinya pekerja anak?
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  yang  berarti  dalam  penelitian  ini diperlukan  data  primer  dan  data  sekunder.  Yuridis  empiris  yakni  dilakukan  dengan  melihat kenyataan  yang  ada  dalam  praktek  dilapangan.  Pendekatan  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.
Pelaksanaan perlindungan  hak-hak  pekerja  anak  masih  mendapat  kendala  baik  dari keluarga,  masyarakat,  maupun  peraturan  itu  sendiri.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  hanya  mengatur  hak-hak  bagi  pekerja  yang  bekerja  di  sektor  formal, padahal  kebanyakan  anak-anak  bekerja  di  sektor  informal,  sehingga  hak-hak  anak  belum sepenuhnya  terpenuhi.  Kendala  pada  umumnya  disebabkan  masih  banyaknya  masyarakat  yang berada  dalam  kondisi  ekonomi  lemah,  kurangnya  kesadaran  orang  tua  dan  masyarakat  akan pentingnya pendidikan bagi anak. Diperlukannya keseriusan Pemerintah dalam upaya melindungi pekerja  anak  yang  pada  akhirnya  diharapkan  mamp u  menghilangkan  jumlah  para  pekerja anak.
Kata Kunci : Pekerja, Anak, Hak Anak, Perlindungan Hukum

## Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  pasal  1 angka  26  mendefinisikan  Anak  adalah setiap  orang  yang  berusia  di  bawah  18 tahun. Definisi ini diambil sesuai dengan peraturan  perundang-undangan,  mulai dari  Konvensi  Hak  Anak  yang  telah diratifikasi  pada  tahun  1990  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36,  dan Undang-undang Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Penetapan  Perpu  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Anak  adalah  bagian  dari  generasi muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya manusia  yang  merupakan  potensi  dan penerus  sita-sita  perjuangan  bangsa, 1 anak-anak merupakan tunas bangsa yang harus  memperoleh  perlindungan  yang memadai.
Perlindungan
hukum merupakan  aspek  penting  dari  suatu negara hukum. Indonesia telah mengatur perlindungan  bagi  anak  di  dalam  UUD 1945 pada Pasal 28B, ini berarti Indonesia memandang  perlindungan  bagi  anak sebagai suatu agenda.  Perlindungan bagi anak  dimulai  sejak  anak  tersebut  masih dalam  rahim  ibunya  sampai  nanti  anak tersebut  mencapai  usia  dewasa.  Anak juga  diberi  perlindungan  agar  sedapat mungkin  dihindarkan  sebagai  korban suatu tindak pidana.
Perlindungan  anak  adalah  suatu kegiatan  bersama  yang  dilakukan  secara sadar  oleh  setiap  orang,  lembaga pemerintah  dan  swasta  dengan  tujuan mengusahakan  pengamanan,  pengadaan dan  pemenuhan  kesejahteraan  rohaniah dan  jasmaniah  anak  sesuai  dengan kepentimgan  dan  hak  asasinya  untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,
1 Ridwan Arifin Vivin Riesta,
“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,” Nurani Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  1  (2019):  25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk. v2i1.5018.
berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2 Undang-Undang tentang perlindungan anak sebelumnya ditetapkan  pada  tahun  2002,  yaitu Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 sebelum dilakukannya perubahan menjadi  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  dan  perubahan  kedua Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 Tentang Perlindungan Anak. Secara garis besar  hak  anak  dapat  dikategorikan sebagai  berikut,  yaitu  yang  pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan  anak  oleh  negara,  ketiga peran  serta  berbagai  pihak  (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan  terhadap  hak-hak  anak. 3 Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki  oleh  anak  yang  dilengkapi dengan  kekuatan  dan  yang  diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. 4
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan  Anak  pada  pasal  2  dan pasal  3  mencantumkan  dengan  jelas mengenai  asas  dan  tujuan  perlindungan anak.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 35  tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak berbunyi:
“Penyelengg araan  perlindungan anak  berasaskan  Pancasila  dan berlandaskan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip
2 “Undang -Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).
3 Sutriya  Mugiyati, Aspek  hukum Perlindungan  Terhadap  Anak (Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, 2010). Hlm. 17.
4 Maulana  Hasan  Wadong, Pengantar Advokasi  Dan  Hukum  Perlindungan  Anak (Jakarta: Grasindo, 2000). hlm. 28.
dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak meliputi :
1. non diskriminasi;
2. kepentingan  yang  terbaik  bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4. penghargaan terhadap pendapat anak.”
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor 35  tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak berbunyi:
“Perlindungan  anak  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhinya hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera.”
Salah  satu  masalah  anak  yang harus  memperoleh  perlindungan  khusus adalah  isu  pekerja  anak  ( child  labor ).  Isu ini  telah  mengglobal  karena  begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang bekerja  pada  usia  sekolah.  Isu  pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh  upah,  akan  tetapi  lekat sekali  dengan  eksploitasi,  pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat
perkembangan  fisik,  psikis,  dan  sosial anak.  Proses  tumbuh  kembang  anak sangat  menentukan  kepribadian  anak setelah dewasa, dimana perlakuan buruk atau  kasar  terhadap  anak  dapat berdampak  buruk  bagi  perkembangan anak,  baik  jangka  pendek  maupun panjang.  Kasus  dan  bentuk  tertentu, pekerja  anak  telah  masuk  sebagai
kualifikasi  anak-anak  yang  bekerja  pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir. 5 Hakikatnya  anak  tidak  boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan  untuk  belajar,  bermain, bergembira,  berada  dalam  suasana damai,  mendapatkan  kesempatan  dan fasilitas  untuk  mencapai  cita-citanya sesuai  dengan  perkembangan  fisik, psikologis,  intelektual,  dan  sosialnya. Faktanya  banyak  anak-anak  di  bawah usia  18  tahun  yang  telah  terlibat  aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak  dengan  alasan  tekanan  ekonomi yang  dialami  orang  tuanya  ataupun faktor  lainnya.  Jumlah  pekerja  anak  atau orang  yang  bekerja  di  bawah  umur  17 tahun  di  Indonesia  masih  tinggi,  yaitu sekitar 1,6 juta orang atau orang. 6 Pekerja anak menurut International Labour  Organization (2009)  ialah  anak yang  kehilangan  masa  anak  dan  masa depan (yang menjadi haknya), melakukan  pekerjaan  orang  dewasa,  jam kerja,  gaji  rendah,  kondisi  kerja  yang membahayakan
kesehatan, dan perkembangan fisik serta mental. Definisi  yang  disampaikan  ILO (International Labour Organization) mencakup  arah  yang  lebih  spesifik  lagi mengenai pekerja anak, dimana penjelasan  mengenai  masa  depan  sang anak  yang  hilang  diterangkan  sebagai proses  yang  terjadi  dalam  diri  para pekerja  anak,  terlepas  dari  sang  anak maupun  orang  tua  menyadari  atau tidaknya  proses  yang  terjadi  ini. Begitupun  juga  dengan  pekerjaan  yang dilakukan.  Meski  jam  kerja  didefinisikan secara  berbeda  oleh  banyak  lembaga, namun  pada  dasarnya  satu  paham  yang dapat  dijelaskan  mengenai  pekerja  anak adalah  anak  yang  terlibat  dalam
5 Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak,” Journal Vol. 1
Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro 1  (2018): 114. 6 “No Title,” n.d., http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja- anak.
pekerjaan  dan  dengan  didasari  maksud dan niat untuk memperoleh keuntungan.
Perlindungan  hukum  pekerja anak  menurut  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  dimaksudkan  untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap  anak-anak  di  bawah  usia  18 tahun  yang  bekerja  di  luar  hubungan kerja  maupun  dalam  suatu  hubungan kerja  pada  pengusaha  dengan  menerima upah  yang  sering  kali  mendapat perlakuan  tidak  adil  dari  pengusaha. Ketentuan  mengenai  pekerja  anak  diatur dalam  Pasal  68  sampai  dengan  Pasal  75 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan.  Pasal  68 menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan  anak.  Pemerintah  tidak melarang  semua  jenis  pekerjaan  untuk dikerjakan  oleh  anak  yang  berusia  di bawah 18 tahun.
Ada  beberapa  jenis  pekerjaan yang  diperbolehkan  untuk  dikerjakan seorang  anak.  Anak  usia  13-15  tahun diperbolehkan  mengerjakan  pekerjaan ringan  yang  apabila  tidak  mengganggu tumbuh
kembang, keselamatan, kesehatan,  moral,  dan  juga  pendidikan anak.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  dalam ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan : 1. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  68  dapat  dikecualikan bagi  anak  yang  berumur  antara  13 (tiga  belas)  tahun  sampai  dengan  15 (lima  belas)  tahun  untuk  melakukan pekerjaan  ringan  sepanjang  tidak mengganggu  perkembangan  dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
2. Pengusaha  yang  mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat
(1) harus memenuhi persyaratan :
a. izin  tertulis  dari  orang  tua  atau wali;
b. perjanjian  kerja  antara  pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu  kerja  maksimum  3  (tiga) jam;
d. dilakukan  pada  siang  hari  dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima  upah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (2)  huruf  a,  b,  f,  dan  g dikecualikan  bagi  anak  yang  bekerja pada usaha keluarganya.
Larangan  mempekerjakan  dan melibatkan  anak  dalam  pekerjaan- pekerjaan  yang  terburuk  diatur  dalam pasal  74  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :
1. Siapapun  dilarang  mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan- pekerjaan yang terburuk.
2. Pekerjaan-pekerjaan  yang  terburuk yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) meliputi :
a. segala  pekerjaan  dalam  bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau  menawarkan  anak  untuk pelacuran,  produksi  pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau  melibatkan  anak  untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika,  dan  zat  adiktif lainnya; dan/atau d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,
keselamatan, atau moral anak. Kewajiban  untuk  melindungi pekerja anak tidak hanya harus dilakukan oleh  pengusaha  yang  mempekerjakan anak,  tetapi  juga  harus  dilakukan  oleh Pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan anak  yang  bekerja  di  luar  hubungan
kerja. 7 Tujuan dari upaya penanggulangan  tersebut  adalah  untuk menghapuskan  atau  mengurangi  anak yang  bekerja  di  luar  hubungan  kerja. Upaya  penanggulangan  tersebut  harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi  dengan  instansi  terkait. Contoh  dari  anak  yang  bekerja  diluar hubungan kerja adalah anak pekerja kuli panggul,  anak  penjual  koran,  dan  masih banyak lagi pekerja anak lainnya.
Keterlibatan  anak  dalam  sektor produktif  sesungguhnya  bukan  sekedar karena  motif  ekonomi  saja,  melainkan juga  karena  kebiasaan  dan  faktor kultural.  Anak-anak  terlibat  bekerja dikarenakan  beberapa  faktor  yang melatarbelakangi, yaitu:
1. Faktor Ekonomi
Anak  sering  menjadi  sumber penghasilan yang sangat penting. Pekerja anak  dipandang  sebagai  mekanisme survival  untuk  mengeliminasi  tekanan kemiskinan  yang  tidak  terpenuhi  dari hasil  kerja  orang  tua. 8 Faktor  ekonomi merupakan  faktor  dominan  sebagian besar  anak-anak  yang  bekerja  orang tuanya  berpenghasilan  kecil  dan  tidak menentu,  dan  kondisi  demikianlah  yang memaksa  anak  bekerja  tanpa  memilih dan  memilah  jenis  dan  resiko  pekerjaan, dengan  harapan  yang  penting  dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidak- tidaknya  untuk  membantu  mencukupi kebutuhan  dirinya  sendiri,  dan  kalau memungkinkan  juga  untuk  membantu keluarganya.\
2. Faktor Orang Tua Faktor kemiskinan dianggap sebagai  pendorong  utama  anak  untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak  menciptakan  terjadinya  pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya  sebagai  pekerja  untuk
7 “Undang -Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” (n.d.).
8 Bagong  Suyanto, Pekerja  Anak  Dan Kelangsungan  Pendidikannya (Surabaya:  Airlangga University Press, 2003). hlm. 87.
membantu  ekonomi  keluarga.  Di  titik inilah  muculnya  kerawanan,  sebab anak- anak  bisa  berubah  peran  dari  “sekedar membantu”  menjadi  pencari  nafkah utama.  Pekerja  anak  tidak  hanya disebabkan  oleh  kemiskinan,  tetapi  juga menyebabkan  “pemiskinan”,  artinya anak-anak  yang  bekerja  dan  tidak mencgecap  pendidikan  akan  tetap  hidup di  dalam  kondisi  kemiskinan  di kemudian  hari.  Akibat  lebih  jauh, generasi  berikutnya  akan  tetap  miskin dan tidak berpendidikan.
3. Faktor Lingkungan
Kemiskinan  bukan  hanya  satu- satunya  penyebab  seorang  anak  bekerja di  bawah  umur,  faktor  lingkungan  juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup  di  lingkungan  teman-teman  yang cenderung  menyukai  bekerja  daripada sekolah  meskipun  orang  tua  mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Lingkungan teman-teman sebaya mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar dalam  menanamkan  nilai-nilai  tertentu yang  mereka  anggapan  sesuai  dengan dunia mereka
Berdasarkan paparan di atas perlu kira  nya  mengkaji  lebih  dalam  sebagai berikut:
1. Bagaimana  upaya  pemerintah  dalam perlindungan hokum terhadap pekerja  anak  berdasarkan  Undang- undang  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
2. Apa  hambatan  dalam  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terjadinya pekerja anak? Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  yuridis  empiris yang  berarti  dalam  penelitian  ini diperlukan  data  primer  dan  data sekunder.
9 Yuridis Empiris yakni
9 Philips  Dillah  Suratman, Metode Penelitian  Hukum (Bandung:  Alfabeta,  2013).  hlm. 106.
dilakukan  dengan  melihat  kenyataan yang  ada  dalam  praktek  di  lapangan, yaitu  di  lingkungan  Pasar  Rau Trade Center Kota  Serang.  Pendekatan  ini dikenal  pula  dengan  pendekatan  secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. 1. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan atas  satu  atau  dua  variabel  yang  saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau  konsep  yang  bersifat  umum  yang diaplikasikan  untuk  menjelaskan  tentang seperangkat  data  dengan  perangkat  data lainnya.  Penelitian  ini  menguraikan ataupun  mendeskripsikan  data  yang diperoleh  secara  normatif  lalu  diuraikan untuk  melakukan  suatu  telaah  terhadap data tersebut secara sistematik.
10 2. Sumber Data Penelitian Sumber penelitian dapat dibedakan  menjadi  sumber  penelitian yang  berupa  data  primer  dan  data sekunder,  serta  bahan-bahan  hukum tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian ini.
Data  primer  dalam  penelitian  ini adalah  data  yang  diambil  langsung  dari lapangan  melalui  wawancara  dengan pihak terkait.
Data  sekunder  dalam  penelitian ini  merupakan  data  yang  berasal  dari bahan-bahan pustaka. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  studi dokumentasi yang berasal dari
kepustakaan  berupa  buku-buku  dan peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  erat  untuk  mendukung penulisan skripsi ini. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:
a Bahan  Hukum  Primer  yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat 11 yang  terdiri  atas peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.  Dalam  hal  ini  yang terkait meliputi: 1) Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945; 2) Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; 3) Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 4) Undang-Undang  Nomor  35
Tahun  2014  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5) Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia;
b. Bahan  hukum  sekunder,  terdiri dari  buku-buku  hukum  termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum
tersebut memiliki kegunaan  untuk  memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, karena  sudah  tentu  buku-buku dan  artikel-artikel  hukum  yang dirujuk  adalah  yang  mempunyai relevansi  dengan  apa  yang  akan diteliti. 12 c. Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu bahan-bahan  atau  tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap  bahan  hukum  primer dan  skunder  seperti  dengan
11 Devi  Andani,  “Tinjauan  Hukum
Investasi  Dampak  Judicial  Review  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal,” Nurani  Hukum :  Jurnal  Ilmu Hukum 2, no. 2 (2019): 18, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.
v2i2.8431.
12 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992). hlm. 195.
menggunakan  kamus  umum, website internet dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data Adapun  teknik  pengumpulan data  dari  penulisan  skripsi  ini,  penulis lakukan  melalui  studi  pustaka  ( library research ) atau studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari  dokumen-dokumen  yang berhubungan  dengan  masalah  yang penulis teliti untuk mendapatkan landasan  teoritis  dari  permasalahan penelitian.  Wawancara  suatu  metode pengumpulan data dengan jalan
komunikasi,  yakni  melalui  kontak  atau hubungan  pribadi  antara  pewawancara dan responden.
a. Wawancara Wawancara adalah teknik pencatatan  data  dengan  mengajukan pertanyaan  langsung  kepada  pihak yang  terkait  dengan  penelitian. Jawaban pertanyaan penelitian direkam  dengan  alat  perekam  tape recorder  dan  ditulis  ulang  untuk mendapatkan  hasil  wawancara  yang tertulis  dalam  transkrip  wawancara dengan bahasa apa adanya.
b. Catatan Lapangan Catatan lapangan dilakukan setiap kali setelah melakukan pengamatan  atau  wawancara,  tidak boleh dilalaikan karena akan tercampur dengan informasi lain dan ingatan  seseorang  itu  sifatnya terbatas.  Catatan  lapangan  menurut Bogdan  dan  Biklen,  adalah  catatan tertulis  tentang  apa  yang  didengar, dilihat,  dialami,  dan  dipikirkan dalam  rangka  pengumpulan  data dan  refleksi  terhadap  data  dalam penelitian kualitatif.
13 4. Analisis Data
Pengolahan data merupakan kegiatan mengorganisir atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian
13 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif (Jakarta:  PT.  Remaja  Rosdakarya,  2005). hlm. 208-209.
tersebut  dapat  dibaca  dan  ditafsirkan dengan  baik  oleh  penulis  maupun pembaca  nantinya.  Pengolahan  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara kualitatif  yaitu  pengolahan  data  dengan tujuan  untuk  mengerti  dan  memahami gejala yang diteliti.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  deskriptif  analitis yaitu  data  yang  diperoleh  berdasarkan kenyataan  kemudian  diartikan  dengan penerapan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dibahas,
dianalisa,  kemudian  ditarik  kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. 5. Lokasi Penelitian
Untuk  memperoleh  data  yang berkaitan  dengan  skripsi  ini,  maka penulis melakukan penelitian di beberapa tempat, yaitu:
a. Lingkungan  Pasar  Rau Trade Center Kota Serang.
b. UPT Pasar Kota Serang.
c. Lembaga  Perlindungan  Anak
(LPA) Provinsi Banten. d. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten. e. Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi
Banten.

## Analisis Upaya Pemerintah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak
Umumnya  pekerja  anak  kurang mendapatkan perlindungan yang memadai baik dari segi hukum maupun sosialnya.  Pekerja  anak  tidak  terikat pada  kesepakatan  kerja,  karena  syarat- syarat  formal  (kecakapan)  yang  harus dipenuhi  dalam  rangka  perlindungan tidak  dimiliki  oleh  anak  bekerja.  Pada Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  perjanjian  kerja  dibuat atas dasar:
1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya  pekerja  yang  diperjanjikan; dan
4. pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak bertentangan dengan ketertiban umum,  kesusilaan  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal  68  Undang-Undang  Nomor
13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan mengatur  bahwa  pengusaha  dilarang memperkerjakan anak, apabila
memperkerjakan  anak  harus  melalui prosedur tertentu. Selanjutnya pada Pasal 74,  Undang-Undang  tersebut  mengatur bahwa  anak  dilarang  bekerja  ditempat yang  membahayakan.  Kedua  peraturan tersebut  pada  prinsipnya  melarang  anak untuk  bekerja  dan  apabila  terpaksa bekerja,  maka  secara  normatif  anak-anak tersebut  harus  memperoleh  jaminan perlindungan  hukum.  Prakteknya  hal  ini tidak  terlaksana  dengan  baik  khususnya pada  para  pekerja  anak  di  .lingkungan pasar Rau Trade Center Kota Serang.
Pengawasan  terhadap  pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar  perlindungan  terhadap  hak-hak anak  dapat  diwujudkan  sebagai  bentuk tanggung  jawab  negara.  Perlindungan anak  menjadi  tanggung  jawab  berbagai insitusi  dan  lintas  sektor.  Pelaksananya harus  dikoordinasikan  secara  baik,  baik tingkat  pusat  maupun  daerah  sehingga terjadi  keterpaduan  dan  sinergis  dalam penanganannya.

## Dasar Hukum Perlindungan Anak
Anak  dengan  karakteristik  yang ada  padanya,  jiwa  yang  belum  matang dan cenderung bersifat labil serta mudah terpengaruh, membuat dirinya berpeluang menjadi korban. Peter Newel, seorang  ahli  dalam  perlindungan  anak mengemukakan  beberapa  alasan  anak membutuhkan perlindungan, yaitu:
1. Biaya  pemulihan  ( recovery )  akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan  anak  sangat  tinggi.
Jauh  lebih  tinggi  dari  pada  biaya yang  dikeluarkan  jika  anak-anak memperoleh perlindungan; 2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan dari  pemerintah  dan  kelompok lainnya; 3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan  atau  kesenjangan  dalam pemberian pelayanan publik; 4. Anak-anak  tidak  mempunyai  hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan  lobi  untuk  mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
5. Anak-anak  pada  banyak  keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak- hak anak; dan
6. Anak-anak  lebih  beresiko  dalam eksploitasi dan penyalahgunaan. 14
Menyadari  akan  hal  tersebut, Indonesia  telah  mengatur  mengenai perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja anak  yang  diatur  dalam  beberapa ketentuan perundang-undangan,
berikut  akan  dijabarkan  peturan  yang mengatur mengenai perlindungan hukum  dan  bentuk  perlindungan hukum yang diberikan bagi tenaga kerja anak:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang  undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah mengatur  perlindungan  hukum  bagi anak, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar  1945  pasal  28B  ayat  (2)  berbunyi: “Setia p  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi.” 15 Ini  berarti  bahwa anak  memperoleh  perlindungan  dari negara  terhadap  tindakan  kekerasan
14 Peter  Newel,  “Taking  Children Seriously,  A  Proposal  For  Children’s  Rights Commisioner”  (London:  Colouste  Gulbenkian Foundation, n.d.). hlm. 30.
15 “Undang  undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).
maupun  diskriminasi  yang  dilakukan kepada anak.
2. Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Upaya untuk mewujudkan pemenuhan  dan  perlindungan  hukum terhadap hak seseorang untuk
memperoleh  pekerjaan  dan  bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam  undang-undang  ini,  bahwa siapapun  warga  negara  di  negeri  ini berhak  untuk  bekerja  dan  memperoleh pekerjaan  dengan  mendapat  upah  yang layak,  serta  memperoleh  perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Salah satu aspek yang diatur oleh Undang-undang  Nomor 13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  (selanjutnya disebut  UU  Ketenagakerjaan)  ini  adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap  pengupahan, dan  kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan  Pasal  68  sampai  dengan ketentuan  Pasal  75  UU  Ketenagakerjaan. Ketentuan  Pasal  68  menentukan  bawah pengusaha dilarang mempekerjakan anak.  Filosofi  larangan  anak  untuk bekerja  atau  mempekerjakan  anak sebagaimana  diatur  di  dalam  UU Ketenagakerjaan  ini  sebenarnya  erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya  dalam  Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan  anak  sebagaimana  telah diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  68  UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan  Pasal  52  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  yang  menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat  dan  negara.  Selanjutnya dalam  ayat  (2)  mengatur  mengenai  hak anak  sebagai  hak  asasi  manusia  dan
untuk  kepentingannya  hak    anak  itu diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum bahkan  sejak  dalam  kandungan.  Secara filosofis  larangan  mempekerjakan  anak ini  semata-mata  dimaksudkan  untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi
pengembangan  harkat  dan  martabatnya dalam  rangka  mempersiapkan  masa depannya. 16
Beberapa  ketentuan  pasal  yang mengatur  pekerja  anak  di  dalam  UU Ketenagakerjaan  dilatar  belakangi  oleh fakta,  bahwa  di  Indonesia  pada  saat  itu dan  bahkan  sampai  saat  ini  banyak ditemukan  anak  yang  bekerja  atau  anak yang  dipekerjakan  oleh  pihak-pihak tertentu  dengan  berbagai  alasan  dan sebab  yang  berbeda-beda,  baik  pada sektor  formal,  seperti  anak-anak  yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri atau pabrik-pabrik besar maupun  pabrik-pabrik  menengah  dan kecil  dengan  mengikuti  ketentuan  dan persyaratan  kerja  yang  ditetapkan  oleh pengusaha,  juga  bekerja  pada  sektor- sektor  informal,  yaitu  anak  yang  bekerja di  luar  sektor  industri  atau  pabrikan dalam  berbagai  skalanya,  termasuk  ada di Kota Serang .
Menurut  ILO  (2006)  jumlah pekerja  di  bawah  umur  di  Asia diperkirakan  122  juta,  atau  64%  dari seluruh  total  buruh  anak-anak  sedunia. Indonesia, menurut survey Kesejahteraan Nasional  Susenas  (2003)  menunjukkan bahwa  sebanyak  1.502.600  anak  berusia 10-14 tahun bekerja dan tidak bersekolah, sekitar  1.612.400  anak  usia  10-14  tahun lainnya  tidak  bersekolah  dan  membantu di rumah atau melakukan hal-hal lain.
Persoalan  pekerja  anak  pada dasarnya  bukan  persoalan  perlu  atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya
kedudukan  anak  dalam  pekerjaan.
16 Netty  Endrawati,  “Faktor  Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya,” Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum , 2011, 22.
Pekerja  anak  kurang  terlindungi,  baik oleh  Undang-Undang  formal  maupun kondisi  dimana  anak  bekerja.  Justru itulah letak persoalan yang dihadapi oleh pekerja  anak.  Konsentrasi  pada  upaya memperkenalkan
langkah-langkah
perlindungan akan memungkinkan anak- anak  tumbuh  dan  berkembang  secara normal. 17 Perlindungan  hukum  pekerja anak  juga  diwujudkan  dalam  bentuk pembatasan  jenis-jenis  atau  bentuk- bentuk  pekerjaan  yang  dilarang  untuk dikerjakan  anak.  Hal  ini  dapat  dilihat  di dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  59 Tahun  2002  tentang  Bentuk-bentuk Pekerjaan  yang  Dilarang  Untuk  Anak, dan juga Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  Kep-
235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan,  Keselamatan  Atau  Moral
Anak,  yang  pada  prinsipnya  melarang anak  untuk  bekerja  pada  jenis-jenis pekerjaan tertentu.
Pasal  68  menyebutkan  bahwa
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak,  namun  pemerintah  tidak  melarang semua  jenis  pekerjaan  untuk  dikerjakan oleh  anak  yang  berusia  di  bawah  18 tahun. Ada beberapa jenis pekerjaan yang diperbolehkan  untuk  dikerjakan  seorang anak.
Anak usia 13-15 tahun diperbolehkan  mengerjakan  pekerjaan ringan  yang  apabila  tidak  mengganggu tumbuh kembang, keselamatan,
kesehatan,  moral,  dan  juga  pendidikan anak.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  dalam ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  68  dapat  dikecualikan bagi  anak  yang  berumur  antara  13 (tiga  belas)  tahun  sampai  dengan  15
17 Dwiyanti Hanandini, “Tin dak Kekerasan  Di  Lingkungan  Pekerja  Anak  Sektor Informal  Kota  Padang,” Jurnal  Sosiologi  SIGAI 6, no. 9 (2005): 94 – 95.
(lima  belas)  tahun  untuk  melakukan pekerjaan  ringan  sepanjang  tidak mengganggu  perkembangan  dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
(2) Pengusaha  yang  mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan
sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
a) izin  tertulis  dari  orang  tua  atau wali;
b) perjanjian  kerja  antara  pengusaha dengan orang tua atau wali;
c) waktu  kerja  maksimum  3  (tiga) jam;
d) dilakukan  pada  siang  hari  dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e) keselamatan dan kesehatan kerja;
f) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g) menerima  upah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (2)  huruf  a,  b,  f,  dan  g dikecualikan  bagi  anak  yang  bekerja pada usaha keluarganya.
3. Undang-undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Perlindungan  hukum  terhadap pekerja  anak  tidak  dapat  dilepaskan dengan  hak  asasi  anak,  sebab  secara konstitusional  Indonesia  telah  mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD l945 yang  dimasukkan  pada  klasifikasi  hak yang  bersifat  asasi.  Pengaturan  terhadap hak  asasi  ini  dituangkan  dalam Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia.  Ketentuan  Pasal  1 ayat  (1)  mengatur  mengenai  pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu:
“Seperangkat  hak  yang  melekat pada  hakekat  dan  keberadaan manusia  sebagai  mahluk  Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugrah-Nya yang wajib
dihormati,  dijunjung  tinggi  oleh negara,  hukum  pemerintah  dan setiap  orang,  demi  penghormatan serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia.”
Berkaitan  dengan  perlindungan hukum  terhadap  anak  termasuk  untuk melakukan  pekerjaan  diatur  di  dalam ketentuan  Pasal  64  Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa setiap anak berhak  untuk  memperoleh  perlindungan dari  kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan setiap  pekerjaan  yang  membahayakan dirinya,  sehingga  dapat  mengganggu pendidikan,  kesehatan  fisik,  moral,
kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.  Ketentuan  pasal  tersebut  di atas  menunjukkan  bahwa,  apapun alasannya  anak  tidak  boleh  bekerja  dan dipekerjakan,  baik  di  sektor  formal maupun sektor informal.
4. Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-undang  Nomor  23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan  hukum  bagi  anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
membedakan  perlindungan  menjadi  dua jenis,  yakni  perlindungan  khusus  dan perlindungan anak.
a. Perlindungan  Anak  adalah  segala kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi Anak dan hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
18
b. Perlindungan Khusus adalah suatu  bentuk  perlindungan  yang diterima  oleh  Anak  dalam  situasi dan  kondisi  tertentu  untuk mendapatkan  jaminan  rasa  aman terhadap ancaman yang membahayakan  diri  dan  jiwa dalam tumbuh kembangnya. 19
18 “Undang -undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” (n.d.).
19 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  pada  pasal  2  dan pasal  3  mencantumkan  dengan  jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 35  tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak berbunyi:
“Penyelenggaraan  perlindungan anak  berasaskan  Pancasila  dan berlandaskan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  serta  prinsip-prinsip dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak meliputi :
a. non diskriminasi;
b. kepentingan  yang  terbaik  bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap
pendapat anak.”
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor 35  tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak berbunyi:
“Perlindungan  anak  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhinya hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi,  demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera.”
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  terdapat klasifikasi dari pekerja yang diperbolehkan  anak  untuk  bekerja dengan  syarat-syarat  tertentu,  serta aturan-aturan mengenai pelarangan anak untuk bekerja yang mengancam keselamatan anak itu sendiri.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  tidak  ada sinkronisasi  dengan  Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ada ruang  untuk  anak  boleh  bekerja, sekalipun dalam sektor-sektor yang tidak membahayakan,  tetapi  waktu  si  anak akan  tersita,  waktu  untuk  bermain  dan waktu  untuk  belajar,  namun  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  melarang  eksploitasi ekonomi terhadap anak pada pasal 2 dan pasal  3  mencantumkan  dengan  jelas mengenai  asas  dan  tujuan  perlindungan anak,  dan  ketentuan  Pasal  64  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa apapun  alasannya  anak  tidak  boleh bekerja  dan  dipekerjakan,  baik  di  sektor formal maupun sektor informal.

## Penanganan Pekerja Anak Di Pasar Rau
Trade Center Kota Serang Sehubungan dengan dicanangkannya Kota Serang Layak Anak 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disnakertrans)    Provinsi
Banten  saat  ini  sudah  tidak  memiliki data-data  pekerja  anak  baik  formal maupun informal. Sepanjang tahun 2010- 2017,  pihaknya  sudah  berhasil  menarik lebih  dari  3.000  pekerja  anak  dan  yang putus  sekolah,  mereka  berasal  dari berbagai  daerah  se-Banten.  Setelah dilakukan penarikan, mereka dikembalikan  ke  dunia  pendidikan kemudian diberi pelatihan kewirausahaan dan diberkan pengembangan  potensi  sesuai  dengan wilayah masing-masing. Terkait pengawasan pekerja anak, pihak Disnakertrans hanya melakukan pengawasan  kepada  para  pekerja  anak dalam  sektor  formal,  seperti  pada perusahaan  atau  pabrik,  padahal  pekerja anak  dalam  sektor  informal  juga  berhak mendapatkan pengawasan dan
perlindungan  dari  pemerintah  dan lembaga terkait. 20
Kota Serang pada tahun 2015 telah membentuk  Peraturan  Daerah  Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak  Anak  sebagai  suatu  bentuk penguatan kelembagaan dalam
implementasi  kebijakan  Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak  yang bertujuan untuk: menjamin terpenuhinya hak  anak  agar  dapat  hidup  aman  dari ancaman,  tumbuh  dan  berkembang  dan berpartisipasi secara optimal; mengembangkan  potensi,  bakat  dan kreatifitas  anak;  mengoptimalkan  peran dan  fungsi  keluarga  sebagai  basis pendidikan  pertama  bagi  anak;  serta membangun    sarana    dan    prasarana daerah    yang    mampu    memenuhi kebutuhan  dasar  anak  tumbuh  dan berkembang  secara  optimal.  Adanya Perda  ini  juga  merupakan  bentuk dukungan dari legislatif dalam menuangkan komitmen untuk melaksanakan  KLA  di  Kota  Serang dengan  harapan  Kota  Serang  akan semakin  baik  dalam  upaya  pemenuhan harapan bersama yaitu mewujudkan Kota yang  layak  bagi  anak.  Kota  Layak  Anak dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak  yang  selanjutnya  disingkat  KLA adalah  Kota  yang  mempunyai  sistem pembangunan berbasis hak  anak  melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia  usaha  yang  terencana  secara menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
Penilaian  kota  layak  anak  dinilai dari  berbagai  klaster,  dan  penilaian  itu bersifat  obyektif  setiap  tahun  ada pembaruan-pembaruan  yang  dilengkapi.
20 Wawancara  dengan  bapak  Drs.  H. Ubaidillah, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi Banten, pada tanggal 6 Agustus 2020, pukul 13.11 WIB.
Terkait  masih  banyaknya  pekerja  anak yang  ada  di  Kota  Serang  kita  selaku pemerintah sudah mengultimatum kepada para orang tua yang mempekerjakan  anaknya  dan  akan mendapatkan sangsi, dan sedang berbenah,  dikarenakan  Kota  Serang adalah tempat transit kebanyakan masyarakat  yang  bukan  asli  kota  serang yang seperti itu. 21 Kota  Layak  Anak  memiliki indikator  yang  dimaksudkan  untuk menjadi  acuan  bagi  pemerintah  daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi  kebijakan, program  dan  kegiatan  pembangunan yang  ditujukan  untuk  pemenuhan  hak anak melalui perwujudan KLA. 22
Indikator  KLA  terdapat  dalam  pasal  6 Peraturan  Daerah  Kota  Serang  Nomor  6 Tahun 2015 meliputi:
1. penguatan kelembagaan;
Penguatan kelembagaan meliputi :
a. adanya  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  untuk pemenuhan hak anak;
b. persentase anggaran untuk pemenuhan  hak  anak,  termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c. jumlah  peraturan  perundang- undangan,  kebijakan,  program dan  kegiatan  yang  mendapatkan masukan dari forum atau kelompok anak;
d. tersedia  sumber  daya  manusia terlatih  dan  mampu  menerapkan hak  anak  ke  dalam  kebijakan, program dan kegiatan;
e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
21 Wawancara dengan Ibu Sri Murtiningsih,  Kasi  Perlindungan  Khusus  Anak Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak,  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (DP3AKKB)  Provinsi  Banten,  pada  tanggal  6 Agustus 2020 pukul 14.05
22 “Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak” (n.d.).
f. keterlibatan  lembaga  masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan g. keterlibatan  dunia  usaha  dalam pemenuhan hak anak. 23
2. klaster hak anak, meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
1) hak atas identitas;
2) hak perlindungan identitas; 3) hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat; 4) hak  berpikir,  berhati  nurani dan beragama; 5) hak berorganisasi dan berkumpul secara damai; 6) hak atas perlindungan kehidupan pribadi; 7) hak akses informasi yang layak; dan
8) hak bebas dari  penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 1) bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
2) anak  yang  terpisah  dari  orang tua;
3) reunifikasi; 4) pemindahan anak secara illegal;
5) dukungan  kesejahteraan  bagi anak;
6) anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7) pengangkatan atau adopsi
anak;
8) tinjauan  penempatan  secara berkala; dan
9) kekerasan dan penelantaran. c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; 1) anak penyandang cacat; 2) kesehatan dan layanan kesehatan;
3) jaminan  social  layanan  dan fasilitas kesehatan; dan
4) standar hidup.
d. pendidikan,  pemanfaatan  waktu luang dan kegiatan budaya; dan 1) pendidikan;
2) tujuan pendidikan; dan
3) kegiatan  liburan,  kegiatan  seni dan budaya.
e. perlindungan khusus.
1) anak dalam situasi darurat;
2) anak  yang  berhadapan  dengan hukum;
3) anak  dalam  situasi  eksploitasi;
dan 4) anak  yang  masuk  dalam kelompok minoritas dan terisolasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara peneliti  dengan  Disnakertrans  Provinsi Banten,  pelaksanaan  Kota  Layak  Anak dan  literatur  yang  ada  masih  terdapat beberapa kekurangan yang bisa dianggap sebagai  masalah  yang  terdapat  pada indikator  penguatan  kelembagaan  KLA, diantaranya  adalah  keterlibatan  dunia usaha  dalam  pemenuhan  hak  anak  tidak signifikan  dan  tidak  dilakukan  secara berkelanjutan.
Dunia usaha akan berinteraksi dengan anak dan memberikan  dampak  baik  langsung ataupun  tidak.  Keterlibatan  dunia  usaha dapat berupa kebijakan, produk, penyediaan  fasilitas  yang  layak  anak, pemberdayaan  keluarga  dan  masyarakat sekitar,  penyediaan  layanan  dalam tumbuh  kembang  dan  perlindungan anak,  dan/atau  dana,  seperti  halnya kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak. 24 Peraturan  Daerah  Kota  Serang terkait  KLA  belum  berjalan  secara optimal,  banyak  kendala  yang  dihadapi. Tidak  ada  inisiatif  dan  kurangnya
24 Wawancara  dengan  bapak  Drs.  H. Ubaidillah, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi Banten, pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 10.34 WIB.
pemahaman pelaku usaha di Kota Serang terkait  KLA,  sehingga  untuk  memenuhi undangan pun tidak ada yang mengirimkan  personilnya  untuk  ikut serta  dalam  sosialisasi,  pengembangan, maupun  evaluasi  Kota  Layak  Anak. Pernyataan  tersebut  menunjukan  bahwa koordinasi yang terjalin antara Pemerintah  Kota  Serang  dengan  dunia usaha belum optimal dalam pengembangan Kota Layak Anak. Hal ini merupakan  tugas  pemerintah  Kota Serang,  sehingga  menunjukkan  peran pemerintah Kota Serang dalam merangkul  pihak  pelaku  usaha  belum maksimal.
Standar  dan  sasaran  kebijakan dilakukan  melalui  kegiatan  melibatkan dinas  terkait  diantaranya  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans) dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  (DP3AKKB)  untuk secara  bersama-sama  menangani  para pekerja anak; Sumberdaya dalam penanganan  pekerja  anak,  pemerintah Kota Serang melibatkan lembaga- lembaga  perlindungan  anak  untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan  wawancara  penulis dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  Kependudukan  dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten  baru  akan  merencanakan  pada tahun  2020  ini  untuk  melakukan pengawasan  langsung  kepada  para pekerja  anak  di  Kota  Serang  yang  akan dilakukan  Pengawasan  dalam  bentuk koordinasi  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi  Banten. Kewenangan DP3AKKB Provinsi  Banten  sebatas  melakukan pencegahan melalui pertemuan,
sosialisasi  dan  koordinasi  agar  tidak terdapat  pekerja  anak,  sehubungan  anak masih  bisa  tumbuh  dan  berkembang menjadi  anak  yang  mandiri,  kreatif  dan produktif. Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan harus disosialisasikan terus-menerus  kepada  seluruh  lapisan
masyarakat  agar  mereka  paham  dan mengerti  mengenai  pemenuhan  hak-hak anak  dan  perlindungan  anak  dengan harapan  mereka  tanggap  dan  peduli terhadap perkembangan anak.
25 Komunikasi antar badan pelaksana  sebagaimana  dalam  perda bahwa setiap instansi seharusnya mengambil  peran  masing-masing  dan saling  bekerjasama  dan  menguatkan, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana
(DP3AKKB) Provinsi Banten memberikan perlindungan  kepada  para  pekerja  anak dan  diintegrasikan dengan Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans). Karakteristik  dalam  pelaksana  dalam penanganan pekerja anak dibagi pelaksanaan perlindungan misalnya Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  Kependudukan  dan  Keluarga Berencana (DP3AKKB). Lingkungan sosial  ekonomi  dan  politik,  penanganan pekerja anak dilakukan melalui
pendekatan  kebijakan  sosialisasi  dan kemudian dikembalikan pada lingkungan keluarga  dan  masyarakat  sekitarnya; Sikap  Pelaksana  bagi  instansi  yang ditunjuk  oleh  Undang-undang  dalam menangani  pekerja  anak  dilakukan penindakan melalui sosialisasi
kekeluargaan  dan  pembinaan  secara mental  dan  diberikan  bantuan  ekonomi kepada  keluarga  mereka  agar  tidak mempekerjakan anak mereka kembali.
Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  pihak  pengelola  pasar Rau Trade Center , UPT Pasar Kota Serang pun tidak begitu memperhatikan keberadaan  para  pekerja  anak  di lingkungan  pasar  Rau Trade  Center,
25 Wawancara dengan Ibu Sri
Murtiningsih,  Kasi  Perlindungan  Khusus  Anak Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak,  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (DP3AKKB)  Provinsi  Banten,  pada  tanggal  6 Agustus 2020 pukul 14.05
karena  menurutnya  mereka  melakukan pekerjaannya secara sembunyi-sembunyi. Penanganan  yang  akan  dilakukan    UPT Pasar Kota Serang terhadap pekerja anak di  lingkungan  pasar  Rau Trade  Center yaitu :
1. Pencegahan
Pencegahan  yang  dimaksud  yaitu dengan  dilakukannya  sosialisasi  oleh kepada  para  pihak  yang  berwenang dalam menangani para pekerja anak a. Sosialisasi  di  lingkungan  Pasar Rau Trade  Center itu  sendiri,  baik dengan  para  pekerja  anaknya maupun  para  pedagang  yang mempekerjakan anak tersebut.
b. Sosialisasi  di  lingkungan  tempat tinggal  para  pekerja  anak  Pasar Rau Trade  Center. Sosialisasi  ini dilakukan  dengan  melakukan pemahaman  kepada  orang  tua anak  tersebut,  serta  tanggung jawab  orang  tua  terhadap  anak ( parenting ).
Pihak  UPT  Pasar  Kota  Serang belum  pernah  melakukan  sosialisasi terkait  pekerja  anak  di  lingkungan  Pasar Rau Trade Center.
2. Penanganan kasus Penanganan kasus harus
dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Hal-hal  yang  dilakukan  antara  lain dengan  menegur  si  anak  dan  orang tua/keluarganya,  kemudian  diselesaikan dengan  musyawarah  atau  tindak  pidana jika  perkaranya  dirasa  berat  dan  sudah tidak  dapat  diselesaikan  dengan  jalan musyawarah. 26
Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Lembaga  Perlindungan Anak  (LPA)  Provinsi  Banten  selaku Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) yang  menangani  masalah  perlindungan anak di Provinsi Banten termasuk di Kota Serang, mengatakan bahwa pihaknya pun
26 Wawancara  dengan  Bapak  H. Mohamad Zen, SE., selaku Kepala UPT Pasar Kota Serang, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 13.26 WIB.
sampai  saat  ini  belum  pernah  secara langsung  mendapatkan  pengaduan  dari masyarakat terkait masalah pekerja anak,
namun pihaknya akan berusaha menangani  kasus  ini  dengan  melakukan investigasi terlebih dahulu untuk
mendapatkan  data-data  yang  ada. Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA) Provinsi  Banten  menyebutkan  bahwa tindakan  yang  akan  dilakukan  terhadap para  pekerja  anak  khususnya  di lingkungan  Pasar  Rau Trade  Center Kota Serang yaitu:
a. Pihak LPA Banten akan mengerahkan  tim  investigasi  ke lingkungan pasar Rau Trade Center Kota  Serang  untuk  menggali informasi  anak-anak  yang  bekerja di  lingkungan  tersebut,  yang nantinya  tim  LPA  Banten  akan membedah  kasus  para  pekerja anak  yang  masih  bekerja  dan dipekerjakan,  kemudian  pihak LPA  Banten  akan  menguraikan identifikasi, inventarisasi, penjangkauan, dan pemenuhan.
b. Setelah  mendapatkan  bahan  serta data-data  di  lapangan,  lalu diteruskan ke pihak yang bertanggungjawab menangani masalah pekerja anak di lingkungan pasar Rau Trade Center Kota Serang, serta yang bertanggungjawab  di  area  pasar Rau Trade  Center Kota  Serang, yaitu  UPT  Pasar  Kota  Serang termasuk dinas yang menaunginya, Disperindagkop
kota  Serang,  dan  SKPD  lainnya yang  berkaitan  dengan  masalah pekerja anak, seperti Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi,  Dinas Pemberdayaan Perempuaan, Perlindungan Anak, Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  (DP3AKKB),  Dinas Sosial,  Dinas  Pendidikan,  Satpol PP,  serta  lembaga-lembaga  yang berkaitan untuk saling berkoordinasi menangani masalah
pekerja  anak  khususnya  di lingkungan pasar Rau Trade Center Kota Serang.
c. Mendorong serta membantu antar lintas  SKPD  untuk  memberikan pembinaan  dan  penyuluhan  atau sosialisasi  kepada  anak  yang bekerja  di  lingkungan  pasar  Rau Trade
Center Kota Serang,
khususnya  orang  tua  mereka. Mendorong  UPT  Pasar  Kota Serang  memberikan  himbauan untuk  melakukan  pelarangan mempekerjakan  anak  bagi  para pedagang  yang  berdagang  di lingkungan tersebut. 27 Dari  pemaparan-pemaparan  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sampai saat ini, kapasitas pengalaman pemerintah, lembaga swadaya
masyarakat  dan  berbagai  pihak  terkait perlindungan  terhadap  pekerja  anak khususnya  pekerja  anak  informal  masih terbatas. Meski fenomena pekerja anak ini sudah cukup banyak, namun penanganannya  masih  belum  bersifat lintas  SKPD.  Hal  ini  sangat  disayangkan mengingat  bahwa  salah  satu  kriteria pengawasan  yang  baik  mencakup  juga koordinasi yang baik dan juga kesesuaian antar  program.  Dalam  arti  semakin kurang baiknya koordinasi yang dilakukan dalam menangani pekerja anak ini  berjalan,  semakin  bertambah  juga jumlah pekerja anak di Kota Serang.
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan  garda  utama  penyelesaian masalah perlindungan pekerja. Pengawasan  ketenagakerjaan  menurut Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951 memiliki kegunaan, yaitu memastikan keberlakuan  regulasi khusus  di  bidang  perburuhan  dan mengumpulkan bahan/data seluas- luasnya  mengenai  soal-soal  hubungan
27 Wawancara  dengan  bapak  Muhamad Uut  Lutfi,  S.H,  M.H  selaku  Ketua  Lembaga Perlindungan  Anak  (LPA)  Provinsi  Banten  pada tanggal 26 November 2020 pukul 10.00 WIB.
kerja  untuk  tujuan  perubahan  atau pembuatan peraturan. Upaya pengawasan jika dicermati lebih
mendalam  memiliki  pesan  utama  yaitu jaminan atas proses hubungan kerja yang harmonis,  dinamis  dan  berkeadilan. Adanya  kepastian  hukum,  tentunya produktivitas merupakan outcome yang akan didapat oleh pemberi kerja.
Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Terhadap Pekerja Anak Pekerja  anak  merupakan  salah satu  fenomena  permasalahan  sosial  yang dialami  oleh  anak.    Permasalahan  yang dihadapi oleh para pekerja anak di Pasar Rau Trade  Center Kota  Serang  bukan hanya  rendahnya  tingkat  pendidikan yang  disebabkan  oleh  putus  sekolah, tetapi  juga  beberapa  masalah  lain  yang dapat  berdampak  pada  proses  tumbuh kembang anak. Para pekerja anak ini juga rentan  mengalami  eksploitasi  secara ekonomi  dari  keluarga  mereka,  dan beberapa  bentuk  perlakuan  kasar  di tempat  mereka  bekerja.  Perlakuan  kasar tersebut  biasanya  mereka  terima  dari rekan  kerja  yang  lebih  dewasa,  sebagai bentuk  dari  adanya  persaingan  dalam melakukan pekerjaannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (DP3AKKB)  Provinsi  Banten,  pihaknya pun sampai saat ini belum pernah secara langsung  terjun  ke  lapangan,  khususnya di  lingkungan  Pasar  Rau Trade  Center Kota  Serang.  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten menyebutkan  bahwa  upaya  yang  akan dilakukan  terhadap  para  pekerja  anak khususnya di lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang yaitu  melalui APBDP 2020 akan dilakukan sosialisasi kebijakan
perlindungan  khusus  anak  agar  anak tidak  dipekerjakan  sebagai  pekerja  anak di  kota  Serang  khususnya  di  lingkungan Pasar  Rau Trade  Center Kota  Serang dengan  tujuan  memberikan  pemahaman perlindungan  khusus  bagi  pekerja  anak, pelibatan  pemangku  kepentingan  dalam koordinasi  dan  kerjasama.  Koordinasi dilakukan  dengan  disperindag,  disnaker, UMKM,  APSAIN  melalui  CSR,  Dinas PPA  Kabupaten/Kota.  Sosialisasi  akan dilakukan lebih mengarah ke orang tua si anak  serta  masyarakat  sekitar  tentang bahaya bagi anak yang bekerja. 28 Masih  sangat  sedikit  masyarakat yang  menyadari  bahaya  bagi  anak-anak dari  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk yang dilakukan oleh anak. Ditambah lagi pihak  keluarga  yang  juga  masih  cukup banyak  menutup-nutupi  keberadaan pekerja  anak  di  sekitarnya.  Hal  ini membuat  semakin sulit bagi  pihak-pihak yang  berwenang  dalam  mengawasi keselamatan kerja para pekerja anak yang ada di Kota Serang. Masyarakat bersama para  tokoh  masyarakat  memegang  kunci utama  dalam  membantu  pemerintah mengatasi  persoalan  pekerja  anak  ini karena  pekerja  anak  beraktivitas  di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap faktor yang menyebabkan  mereka  bekerja  dan  pihak yang  berkapasitas  untuk  mengawasi pekerjaan mereka dengan lebih terperinci adalah  masyarakat  lingkungan  di  sekitar tempat mereka bekerja ataupun tinggal.
Dilihat  dari  sudut  pandang Hukum  Administrasi  Negara,  suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik kala pengawasan dalam kegiatan tersebut berjalan  tidak  semestinya.  Setiap  pihak harus tetap diawasi untuk bisa mencapai tujuan awal. Kota Serang berharap bahwa permasalahan pekerja anak dapat
28 Wawancara dengan Ibu Sri Murtiningsih,  Kasi  Perlindungan  Khusus  Anak Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak,  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana (DP3AKKB)  Provinsi  Banten,  pada  tanggal  6 Agustus 2020 pukul 14.05
dihapuskan, maka sangat perlu
diadakannya  pengawasan  yang  baik kepada setiap pihak yang ditunjuk untuk bisa mencapai pengurangan pekerja anak yang  ada.  Perlu  adanya  sebuah  lembaga atau  badan  yang  memantau  tentang mekanisme  dan  teknis  pengawasan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan di lapangan. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian terhadap  Perlindungan  Hukum  Anak
Terhadap  Pekerja  Anak  Di  Lingkungan Pasar  Rau Trade  Center Kota  Serang Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan sebagaimana telah diuraikan dan dibahas, maka  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut :
a. Perlindungan hukum anak terhadap pekerja anak di lingkungan pasar Rau Trade Center kota Serang berdasarkan Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  diatur dalam  Pasal  68  sampai  dengan
Pasal  75.  Pasal  68  menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan  anak,  namun pemerintah tidak melarang semua jenis  pekerjaan  untuk  dikerjakan oleh  anak  yang  berusia  di  bawah 18  tahun.  Pasal  69  menyebutkan ada beberapa jenis pekerjaan yang diperbolehkan  untuk  dikerjakan seorang  anak.  Anak  usia  13-15 tahun diperbolehkan mengerjakan pekerjaan  ringan  yang  apabila tidak mengganggu tumbuh kembang, keselamatan, kesehatan, moral,  dan  juga  pendidikan  anak. Sekalipun  dalam  sektor-sektor yang  tidak  membahayakan,  tetapi waktu si anak akan tersita,  waktu untuk  bermain  dan  waktu  untuk belajar.  Hal  itu  akan  berpengaruh
ke psikologis anak itu sendiri, dan dampaknya  akan  terlihat  ketika dewasa nanti.
Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak melarang eksploitasi ekonomi  terhadap  anak  pada pasal 2 dan pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan
perlindungan anak, dan ketentuan Pasal  64  Undang-undang  Nomor 39  Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia  menunjukkan  bahwa apapun  alasannya  anak  tidak boleh  bekerja  dan  dipekerjakan, baik  di  sektor  formal  maupun sektor informal. Perhatian pemerintah  dan  instansi  terkait terhadap  pekerja  anak  di  Kota Serang  khususnya  di  pasar  Rau Trade Center belum cukup memadai,  dan  belum  adanya payung  hukum  yang  secara khusus mengatur mengenai masalah  pekerja  anak  dalam sebuah  pengaturan  perundang- undangan secara tersendiri.
Berdasarkan  penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat  ini,  kapasitas  pengalaman pemerintah,  lembaga  swadaya masyarakat  dan  berbagai  pihak terkait  perlindungan  terhadap pekerja  anak  khususnya  pekerja anak  informal  masih  terbatas. Pengawasan yang dilakukan dinas/lembaga  terkait,  seperti Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi Banten,  Disnakertrans  Provinsi Banten,  Lembaga  Perlindungan Anak  (LPA)  Provinsi  Banten,  dan UPT  Pasar  Kota  Serang  masih lemah. Hal ini sangat disayangkan mengingat  bahwa  salah  satu kriteria  pengawasan  yang  baik mencakup  juga  koordinasi  yang
baik  dan  juga  kesesuaian  antar program.
b. Upaya  yang  dilakukan  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan  dan  Keluarga Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi
Banten terhadap para pekerja anak khususnya  di  lingkungan  Pasar Rau Trade  Center Kota  Serang yaitu  melalui  APBDP  2020  akan dilakukan  sosialisasi  kebijakan perlindungan  khusus  anak  agar anak tidak dipekerjakan sebagai di kabupaten/kota  dengan  tujuan memberikan pemahaman perlindungan khusus bagi pekerja anak, pelibatan pemangku kepentingan  dalam  koordinasi dan kerjasama. Koordinasi dilakukan  dengan  disperindag, disnaker, UMKM, APSAIN melalui CSR, Dinas PPA Kabupaten/Kota.  Sosialisasi  akan dilakukan  lebih  mengarah  ke orang tua si anak serta masyarakat sekitar  tentang  bahaya  bagi  anak yang bekerja.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran atau masukan kepada pihak yang terkait dalam  penelitian  ini,  sebagai  bentuk masukan  yang  bersifat  membangun  dan bertujuan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk beberapa pihak terkait, antara lain :
a. Masalah pekerja anak yang berada di  Kota  Serang  khususnya  di lingkungan  Pasar  Rau Trade Center , pengaturan tentang pekerja anak  di  Indonesia  belum  diatur secara  tersendiri  sehingga  dalam hal  perlindungan  hukum  belum memadai.  Untuk  memperkecil peluang  terjadinya  pelanggaran hukum  terhadap hak-hak  si  anak, maka  pengaturan  tentang  pekerja anak  harus  lebih  komprehensif, dalam  satu  peraturan  perundang- undangan secara tersendiri.
Pengawasan  yang  dilakukan dinas/lembaga  terkait,  seperti Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan  dan  Keluarga
Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi Banten,  Disnakertrans  Provinsi Banten,  Lembaga  Perlindungan Anak  (LPA)  Provinsi  Banten,  dan UPT  Pasar  Kota  Serang  masih lemah. Hal ini sangat disayangkan mengingat  bahwa  salah  satu kriteria  pengawasan  yang  baik mencakup  juga  koordinasi  yang baik  dan  juga  kesesuaian  antar program.  Dalam  arti  semakin kurang  baiknya  koordinasi  yang dilakukan dalam menangani pekerja anak ini berjalan, semakin bertambah  juga  jumlah  pekerja anak  di  Kota  Serang.  Suatu kebijakan  tidak  akan  berjalan dengan  baik  kala  pengawasan dalam  kegiatan  tersebut  berjalan tidak  semestinya.  Setiap  pihak harus  tetap  diawasi  untuk  bisa mencapai  tujuan  awal.  Kota Serang berharap bahwa permasalahan  pekerja  anak  dapat dihapuskan,  maka  sangat  perlu diadakannya  pengawasan  yang baik  kepada  setiap  pihak  yang ditunjuk  untuk  bisa  mencapai pengurangan  pekerja  anak  yang ada. Perlu adanya sebuah lembaga atau  badan  yang  memantau tentang  mekanisme  dan  teknis pengawasan terhadap pihak- pihak  yang  mempekerjakan  anak sehingga  memperkecil  peluang terjadinya penyimpangan di lapangan khususnya di
lingkungan pasar Rau Trade Center Kota Serang.
b. Harus  ada  kegiatan  penyuluhan dari  pemerintah  baik  terhadap pekerja  anak  maupun  kepada orangtua  pekerja  anak  agar mereka  lebih  mengerti  dan memahami, bahwa kegiatan
pekerja  anak  tersebut  telah melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Harus ada organisasi daerah kota Serang yang  berfungsi  untuk  mendata para pekerja anak guna memastikan  keselamatan  para pekerja  anak  dalam  melakukan kegiatan  kerja  tersebut.    Hal  ini menunjukkan
ambiguitas pemerintah  karena  di  suatu  sisi anak-anak  itu  dilarang  bekerja,
namun  di  sisi  lain  jika  dalam keadaan terpaksa karena ekonomi dan  sosial  dari  anak  itu  tidak menguntungkan, tetapi tidak boleh  menyimpang  dari  kekuatan yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andani, Devi. “Tinjauan Hukum Investasi  Dampak  Judicial  Review Undang-Undang  Nomor  25  Tahun
2007  Tentang  Penanaman  Modal.”
Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2019): 18. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.51825/nhk.v2i2.8431. Endrawati,  Netty.  “Faktor  Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya.” Jurnal Ilmiah Hukum-Refeksi Hukum , 2011, 22. Hanandini, Dwiyanti. “Tindak Kekerasan  Di  Lingkungan  Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang.” Jurnal  Sosiologi  SIGAI 6, no. 9 (2005): 94 – 95.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian
Kualitatif .  Jakarta:  PT.  Remaja
Rosdakarya, 2005.
Mugiyati,
Sutriya.
Aspek hukum Perlindungan Terhadap Anak . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian  Hukum  dan  HAM, 2010. Newel, Peter. “Taking Children Seriously, A Proposal For
Children’s  Rights  Commisioner.” London: Colouste Gulbenkian Foundation, n.d. “No Title,” n.d. http://poskotanews.com/2017/06/ 13/pekerja-anak.
Peraturan  Daerah  Kota Serang  Nomor  6
Tahun  2015  tentang  Kota  Layak Anak (n.d.).
Prajnaparamita, Kanyaka. “Perlindungan
Tenaga  Kerja  Anak.” Journal  Vol.  1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1 (2018): 114.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo. Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1992.
Suggono,  Bambang. Metode  Penelitian Hukum .  Jakarta:  Rajawali  Press, 2010. Suratman, Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta, 2013. Suyanto,  Bagong. Pekerja  Anak  Dan Kelangsungan Pendidikannya . Surabaya:  Airlangga  University Press, 2003.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan (n.d.).
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak (n.d.). Undang undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (n.d.). Vivin Riesta, Ridwan Arifin.
“Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak Sebagai  Korban  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga.” Nurani  Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2019): 25. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.51825/nhk.v2i1.5018.
Wadong,  Maulana  Hasan. Pengantar Advokasi  Dan  Hukum  Perlindungan Anak . Jakarta: Grasindo, 2000.