## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Dampak Hukum Dan Non Hukum Perkawinan Adat Ngemblok Di Kabupaten Rembang
Mutoharoh, Djumadi Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: mutoharoh1509@gmail.com

## Abstract
The sprawling pattern in sebang county is known as bogging. Ngemblock is a tradition of proposing to men form women with a panjer. The unique ngemblock tradition is that there are consequences of a long return.  The  writing  purposes  to  analyze  and  identify  the  reasons  people  still  carry  out  the  ngemblock tradition, the impact of the law and non-law phenomenon in Rembang county. The research method used in this article is empirical juridical with a descriptive qualitive approach. Research (1) The reason people in  the  remand  community  still  carry  out  the  ngemblock  tradition  viewed  asa  legacy,  a  society  with  a higher  view  of  the  male  position  than  the  female,  the  presence  of  a  dwelling  determined  that  the observance of the tradition and the failure of the law and non law would have no legal effect on the bride and groom who had no legal effect. For both female an male candidates who drop off the strong roots in society  have  become  a  code  of  customary  laws  that  live  in  the  community.  Remitting  societies  are expected to maintain and preserve the ngemblock tradition as unique ancestral legacy

## Keywords : customary marriage law; boys, ngemblock; women

## Abstrak
Pola  peminangan  di  Kabupaten  Rembang  dikenal  dengan ngemblok . Ngemblok merupakan  tradisi lamaran  dari perempuan  kepada laki-laki  dengan membawa panjer . Uniknya  tradisi ngemblok ialah  ada konsekuensi  pengembalian panjer .  Tujuan  penulisan  untuk  menganalisis  dan  mengidentifikasi  alasan masyarakat tetap melaksanakan tradisi ngemblok, dampak hukum dan non hukum fenomena ngemblok di Kabupaten Rembang. Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  artikel  ini adalah yuridis  empiris dengan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  (1)  Alasan  masyarakat  Rembang  masih  melaksanakan tradisi ngemblok karena  dipandang  sebagai  warisan  leluhur,  masyarakat  berpandangan  kedudukan laki- laki  lebih  tinggi dibandingkan perempuan,  keberadaan tempat  tinggal  menentukan  masyarakat mentaati dan  tidaknya  tradisi (2)  Dampak  hukum  dan  non  hukum  yaitu  Bagi  calon  mempelai  yang  tidak melaksanakan ngemblok tidak  ada  dampak  hukumnya,  Bagi  calon  perempuan  maupun  laki-laki  yang membatalkan  hubungan  social  kurang  baik  dengan  calon besan .  Tradisi ngemblo k  sudah  menjadi kebiasaan karena nilainya sudah mengakar kuat di masyarakat sehingga telah menjadi kaidah hukum adat yang  hidup  di  masyarakat.  Masyarakat  Rembang  diharapkan  dapat  menjaga  dan  melestarikan  tradisi ngemblok sebagai warisan leluhur yang memiliki keunikan.
Kata Kunci: hukum perkawinan adat; laki-laki,; ngemblok; perempuan

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  Kesatuan  yang  terdiri  dari  banyak  pulau  yang  tersebar  dari Sabang sampai Merauke. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang terbesar dari pulau yang ada. Hal  ini  tentunya  berpengaruh  terhadap  keberadaan  suku,  ras,  agama  dan  budaya  yang  dimiliki sebagai  peninggalan  sejarah  yang  perlu  dijaga  dan  dilestarikan.  Setiap  peristiwa  penting  yang dilaksanakan  oleh  masyarakat  Jawa  selalu  diadakan  suatu  upacara  tradisi.  Beberapa  upacara  tradsi yang  masih  dilaksanakan  masyarakat  di  Jawa  Tengah  antara  lain  upacara  dalam  hidup  manusia ( tingkeban,  brokohan,  kekah,  tedhak  sithen,  khitanan ),  upacara  bersih  desa  (sedekah  laut,  sedakah bumi, perayaan upacara tahuan ( muludan, rejeban ), upacara, perkawinan, upacara kematian dan lain sebagainya. (Koentjaraningrat, 1994)
Upacara  perkawinan  merupakan  salah  satu  upacara  tradisi  di  Jawa  Tengah.  Dalam penyelenggaraannya  setiap  daerah  di  Indonesia  terdapat  perbedaan  yang  dipengaruhi  karena perbedaan  agama  dan  adat  istiadat.  Ada  upacara  perkawinan  yang  diselenggarakan  dengan  acara agama  yang  sederhana  dan  ada  juga  yang  diselenggarakan  dengan  upacara  adat  yang  besar. (Hadikusuma, 2014) Hukum adat perkawinan menjadi hal penting sehingga dalam prosesnya banyak melibatkan  hubungan  diantara  kedua  mempelai  serta  keluarga-keluarga  lainnya.  Dewasa  ini pelaksanaan upacara perkawinan  telah banyak meresepsi hukum perkawinan berdasarkan  ketentuan agama,  namun dikalangan masyarakat  tertentu juga  masih didasarkan  dengan ketentuan  adat secara sederhana atau besar-besaran.(Hadikusuma, 2014)
Secara  umum  tradisi  perkawinan  pada  masyarakat  Jawa  selalu  didasarkan  atas    kesepakatan awal  dari  keluarga  pihak  laki-laki  dan  keluarga  pihak  perempuan.  Adapun  kesepakatan  ini  disebut sebagai  lamaran.  Lamaran disebut  juga peminangan  yang  dilakukan setelah  tahap nontoni berakhir dan  diteruskan  dengan  tahap  meminang.  Apakah  rencana  perkawinan  dapat  dilanjutkan  atau  tidak, Kalau  ternyata  ada  kecocokan  maka congak meneruskan  tugasnya  untuk  mengadakan perundingan lebih lanjut dengan istilah ngebunebun esuk, anjejawah sonten. (Bratawidjaja, 1995)
Perkawinan  adat  Jawa  dikenal  dengan  sisi  acara  yang  rumit,  mulai  dari  praperkawinan, perkawinan, sampai pascaperkawinan digelar didasarkan pada pedoman menurut perilaku kebiasaan setempat.  Bagi  masyarakat  Jawa  upacara  perkawinan  dianggap  sebagai  acara  yang  penting  karena mempunyai makna bahwa pembentukan somah baru (keluarga baru, rumah baru) yang mandiri juga sebagai  jalan  memperluas  tali  persaudaraan.(Geertz,  1985).  Umumnya  seseorang  yang  ingin
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
melangsungkan  ikatan  perkawinan  guna  membentuk  keluarga  yang  bahagia  maka  harus  melalui proses lamaran. Budaya Jawa, secara umum proses peminangan (lamaran) meliputi tahapan pertama nakoake (menanyakan),  kedua nontoni (melihat)  dan  ketiga paningsetan (pengikatan).Dimana keseluruhan  proses  tersebut  diawali  dengan  terlebih  dahulu  keluarga  laki-laki  datang  di  keluarga perempuan sebagai bagian dari tadisi yang berlaku di Jawa. (Koentjaraningrat, 2004)
Pada  dasarnya  masyarakat  Jawa  telah  menetapkan  cara  lamaran  dalam  perkawinan.  Adapun tata  tertib  adat  cara  melamar  setiap  daerah  berbeda,  perbedaan  inilah  yang  memengaruhi  bentuk pelamarannya.  Sebagai  contoh  misalnya  pada  upacara  perkawinan  di  daerah  Solo  dan  daerah Rembang.  Upacara  Perkawinan  di  daerah  Solo  banyak  dipengaruhi  pola-pola  kebudayaan  kraton sebagai pusat budaya Jawa, sedangkan upacara perkawinan didaerah Rembang dipengaruhi pola-pola pesisir karena letaknya jauh dari pusat kebudayaan.
Umumnya tradisi di Jawa soal proses lamaran dilakukan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak  mempelai  perempuan,  namun  sebaliknya  di  masyarakat  Kabupaten  Rembang,  Provinsi  Jawa Tengah uniknya pelamaran dilakukan dari pihak mempelai perempuan yang melamar pihak laki-laki. Istilahnya di daerah Rembang di kenal dengan nama tradisi ngemblok. .Tradisi ngemblok merupakan tradisi  asli  masyarakat  di  Kabupaten  Rembang.  Pelaksanaan  tradisi ngemblok dilakukan  dengan pihak  perempuan  yang  mendatangi,  melamar  kepada  pihak  laki-laki  lebih  dulu,  hal  ini  biasanya disertai  dengan  membawa  makanan,  minuman  dan  barang-barang  lain  sebagai panjer (pengikat) kepada pihak lak-laki.
Fenomena  perempuan meminang laki-laki di  masyarakat Jawa,  secara umum dipandang aneh dan unik bagi  sebagian  masyarakat. Berdasarkan latar belakang  yang  telah diuraikan,  maka  penulis tertarik  untuk  membahas  persoalan  ini  lebih  mendalam  terkait  dengan    mengapa  tradisi ngemblok tetap  dilaksanakan  dan  bagaimana  dampak  hukum  dan  non  hukum  apabila  kedua  calon  mempelai baik  laki-laki  maupun  perempuan  ditengah  perjalanan  menuju  perkawinan  tidak  bisa  melanjutkan atau  gagal  ditengah  jalan.  Permasalahan  tersebut  akan  diteliti  dengan  menggunakan  teori Fenomenologi oleh Alfred Schutz dan Teori Pertukaran Sosial oleh George Homans.
Penulis memberikan beberapa artikel jurnal terdahulu sebagai bahan untuk menghindari adanya plagiarisme. Berikut ini adalah pokok permasalahan yang ditulis oleh Sihar Pandapotan dengan judul Proses  Peminangan  Menurut  Adat  Istiadat  Gayo  di  Desa  Kala  Lengkio  Kecamatan  Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah. Yang menjadi fokus dalam artikel ini yaitu membahas proses peminangan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
menurut adat istiadat masyarakat Gayo di Desa Kala Lengkio yang sebagian besar mempertahankan Tradisi munginte .  Tradisi  ini  merupkan  tradisi  turun  temurun  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  pria untuk menurun yang dilakukan oleh orang tua pria untuk menunjuk seorang wakil untuk meminang perempuan  untuk  dijadikan  calon  istri  anaknya.  Hal  ini  dilakukan  dengan  musyawarah  terlebih dahulu  untuk  mengetahui  perempuan  tersebut  sudah  dipinang  lelaki  yang  lain  atau  tidak. (Pandapotan, 2012)
Artikel berikutnya ditulis  oleh Marti Netri Elyadi dengan Judul Tari Tigo Tungku Sajarangan Dalam  Arak-Arakan  Penganten  di  Muara  Paneh  Kabupaten  Solok.  Artikel  tersebut  membahas mengenai  pertunjukan  tari  Tigo  Tungku  Sajaragan  yang  disajikan  satu  arak-arakan  penganten  di Muaro  Paneh.  Pada  upacara  adat  perkawinan  disini  terdapat  acara  peminangan  dimana  dilakukan pihak  keluarga  calon  pengantin  laki-laki  maksimal  sebanyak  Sembilan  orang  yang  terdiri  dari seorang niniak mamak, seorang urang sumando, satu pihak Bapak,Satu orang tungganai rumah dan lima orang kaum Ibu. (Elyadi, 2017)
Artikel  terakhir  ditulis  oleh  Mangku  I  Nyoman  judulnya  Pelaksanaan  Perkawinan  Nyeburin Beda  Wangsa  Menurut  Hukum  Adat  Bali  di  Kabupaten  Tabanan  Provinsi  Bali.  Penelitian  ini membahas  tentang  jenis  perkawinan  yang  ada  di  Bali  yang  dikenal  dengan  nama  Nybrurin. Perkawinan  ini  sudah  jarang  dilakukan  namun  masih  bisa  ditemukan.  Sama-sama  ada  proses peminangan terlebih dahulu namun kedudukan perempuan lebih ditinggikan. (Nyoman, 2010)
Perbedaan  artikel  penulis  dengan  beberapa  artikel  yang  sebelumnya  telah  disebutkan  diatas, bahwa Artikel ini lebih fokus mengenai alasan mengapa tradisi ngemblok dalam adat perkawinan di Rembang  masih  tetap  dilakukan  serta  apa  dampak  hukum  dan  non  hukum  yang  ditimbulkan  bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Rembang.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  menganalisis  artikel  ini  adalah  penelitian  hukum empiris atau sosiologis atau disebut penelitian yuridis sosilogis yaitu penelitian yang selalu dikaitkan dengan  masalah  sosial  dengan  menitikberatkan  pada  perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam kaitanya  dengan  hukum  (Moleong,  2007).    Dengan  menggunakan  pendekatan    non-doktrinal  yang kualitatif yaitu hukum hanya dikonsepkan sebagai keseleuruhan asas-asas dan kaidan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat (Marzuki, 2006).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer atau data sekunder  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  yaitu  perilaku  warga  masyarakat  melalui penelitian. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan,  buku  harian  dan  seterusnya.  Data  tersier  yaitu  bahan  yang  memberi  petunjuk  serta penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder  yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya (Soekanto, 2014).
Metode  analisis  data  pada  artikel  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif  yang mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukamdinata, 2012).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Landasan Filosofi Fenomena Pinangan Dalam Perkawinan Hukum Adat Ngemblok
Tradisi ngemblok pada  masyarakat  di  Kabupaten  Rembang  merupakan  proses  yang dilakukan  sebelum  perkawinan  berlangsung  istilah  umumnya  adalah  lamaran  atau  pertunangan. Tradisi ngemblok muncul  sebagai  salah  satu  bentuk  hormat  yang  dilakukan  masyarakat  kepada lelulur kemudian  tradisi ngemblok ini berkembang dan  dijadikan sebagai  warisan turun-temurun masyarakat setempat.
Tradisi ngemblok termasuk  dalam  kategori  sistem  perkawinan  yang  sesuai  dengan  yang diuraikan  oleh  Koentjaraningrat  dalam  Manusia  Dan  Kebudayaan  Di  Indonesia  yaitu  sistem perkawinan ngunggah-ngunggahi ,  dimana  pada  sistem ngunggah-nggungahi ini  justru  yang melamar  adalah  pihak  perempuan.  Pada  umumnya  dimasarakat  Jawa  pihak  laki-lakinya  yang melamar  pihak  perempuan,  sehingga  hal  ini  berbeda  dengan  fenomena  tradisi ngemblok yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Rembang. (Koentjaraningrat, 2004)
Dalam  praktik  sehari-hari  di  masyarakat  Kabupaten  Rembang,  tradisi ngemblok masih diterapkan sebagai sikap hormat yang baik sebagai wujud dari sikap patuh dan taat terhadap tradisi leluhur untuk senantiasa dilaksanakan. Adanya tradisi ngemblok tersebut telah ada dalam pikiran masyarakat sehingga keberadaaanya diyakini yang menyebabkan masyarakat menjadi hormat dan patuh dengan tradisi ngemblok ini.
Tidak  dapat  dipungkiri  dalam  pelaksanaan  tradisi ngemblok tidak  semua  masyarakat Rembang menganggap bahwa tradisi tersebut sebagai suatu keharusan. Hal ini karena bergantung

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
dari  masyarakat  yang  memaknai  bagaimana  tradisi ngemblok itu  ada.  Tradisi ngemblok yang dianggap  tidak  wajib  dilakukan  maka  boleh  tidak  diikuti  atau  tidak  dilakukan.  Namun  bagi masyarakat yang menganggap bahwa tradisi sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan maka hal  ini  memengaruhi  alasan  masyarakat  untuk  melaksanakan  tradisi ngemblok sebagai  suatu kewajiban yang harus dilakukan.
Masyarakat  yang  memilih  dan  menganggap  bahwa  tradisi ngemblok sebagai  suatu kewajiban,  maka  masyarakat  akan  memaknai  tradisi ngemblok sebagai  suatu  hal  yang  wajib dilakukan  karena  apabila  tidak  dilakukan  akan  menjadi  beban  moral  di  masyarakat.  Berbeda dengan masyarakat yang menganggap bahwa tradisi ngemblok sebagai suatu hal yang tidak wajib dilakukan,  maka  masyaraktanyapun  dalam  memaknainya  juga  bukan  sebagai  bentuk  yang  tidak bersifat wajib dilakukan artinya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan karena jika dilakukan atau  tidak  maka  tidak  menimbulkan  beban  moral  seperti  pada  masyarakat  yang  menganggap tradisi tersebut sebagai suatu keharusan.
Selain  pelaksanaan  tradisi ngemblok dalam  adat  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  di Kabupaten Rembang  sebagai suatu  keharusan,  juga  dapat dipengaruhi oleh  faktor lingkungan  masyarakatnya.  Masyarakat  di  Kabupaten  Rembang  memiliki  berbagai  macam masyarakat dengan keadaan sosialnya yang berbeda-beda, ada masyarakat yang benar-benar sadar dan teguh dalam menjalanan tradisi yang ditinggalkan nenek moyang ada juga masyarakat dalam menjalankan tradisi yang ditinggalkan nenek moyang ada juga masyarakat yang kurang sadar akan adanya  tradisi  sebagai  warisan  leluhur.  Oleh  karena  itu  tidak  semua  masyarakat  di  Kabupaten Rembang melaksanakan Tradisi Ngemblok sebagai suatu keharusan yang harus dilakukan.
Dalam  hukum  adat  yang  dimaksut  adat  pelamaran  adalah  tata  cara  dalam  melakukan pelamaran  sebelum  dilangsungkan  acara  perkawinan  secara  hukum  adat.  Jadi  ketentuan  untuk melangsungkan  sebuah  ikatan  perkawinan  guna  membentuk  keluarga/rumah  tangga  yang  kekal bahagia  dan  abadi,  sebelumnya  harus  didahului  dengan  proses  pelamaran  terlebih  dahulu  yang dilakukan  oleh  pihak  satu  kepada  pihak  lain  menurut  tata  cara  adat  dari  masing-masing masyarakat setempat.
Umumnya  cara  melamar  biasanya  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  mengirimkan  utusan atau perantara oleh pihak yang akan melamar untuk berkunjung utusan atau perantara oleh pihak yang  akan  melamar  untuk  berkunjung  kepada  pihak  yang  dilamar  untuk  melakukan  penjajakan.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Setelah penjajakan barulah pelamaran dilakukan secara resmi oleh keluarga pihak laki-laki kepada pihak  perempuan  dengan  membawa  tanda  lamaran  ini  dengan  istilah paningset,  sasarahan, panjer,tukon .
Pada dasarnya hukum perkawinan dalam hukum adat mengenai sah tidaknya perkawinan itu tergantung  pada  setiap  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  yang  bersangkutan.  Artinya perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  menurut  ketentuan  agama  masing-masing  masyarakat setempat maka telah dianggap juga secara adat. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.
Masyarakat di Kabupaten Rembang memiliki suatu kebiasaan yang menjadi tradisi warisan leluhur  yang  senantiasa  dijaga  dan  dilaksanakan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Tradisi Ngemblok yang  pelaksanaannya  dilakukan  sebelum  diadakannnya  proses  perkawinan  adalah sebagai kebiasaan yang dilakukan untuk melestarikan peninggalan warisan leluhur yang memilki nilai  filosofis  dan  historis  yang  kuat,  hal  itu  ditandai  dengan  upaya  dan  alasan  masyarakat  di Kabupaten Rembang yang masih mempertahankan tradisi ngemblok dalam adat perkawinan.
Adapun  pengelompokan  alasan  masyarakat  di  Kabupaten  Rembang  yang  masih  dan  tidak melaksanakan tradisi ngemblok sebagai suatu keharusan adalah sebagai berikut:
Tabel I. Alasan masyarakat yang masih melaksanakan tradisi ngemblok
Nama Kecamatan Nama Desa Alasan Keterangan Sluke Sanetan -Tradisi ngemblok sudah  menjadi tata cara sebelum dilangsungkannya perkawinan dalam  satu  wilayah  di  Kabupaten Rembang. -Masyarakat  masih  menganggap bahwa  laki-laki  di  Kabupaten Rembang  kedudukannya  masih dijunjung  tinggi  dibandingkan perempuan Jumlah Desa :14 yaitu Jatisari, Leran, Langgar, Jurangjero,  Trahan,  Sluke, Labuhan  Kidul,  Manggar, Pangkalan,  Rakitan,  Sanetan, Sendangmulyo,Blimbing, Bendo Sarang Banowan -Tradisi ngemblok merupakan bentuk  warisan  zaman  dahulu yang  harus  dilestarikan  karena apabi;a ditinggalkan dikhawatirkan  terjadi  sesuatu  hal yang tidak baik. Jumlah  Desa  ;  23  yaitu Karangmangu, Kalipang, Nglojo,  Lodan  Wetan,  Lodan Kulon, Tawangrejo,
Temperak,  Sampung,  Pelang, Sendangmulyo,Sarangmeduro
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
,Gunungmulyo,Sumber Mulyo,Gonggang, Bajingmeduri,Najingjowo.
Dadapmulyo,Bonjor, Babaktulung,Banowan, Baturno, Gilis,Jambangan
Sumber  : Hasil  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  Desa  Sanetan  dan  Desa  Banowan  di  Rembang tanggal 26 juli 2020

## Tabel II. Alasan Masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ngemblok
Nama Kecamatan Nama Desa  Alasan Keterangan Keterangan Lasem Soditan Letak  lasem  yang  terkenal  dengan kota  santri  karena  terdapat  banyak pondok pesantren di Lasem, sehingga lebih modern dibandingkan  dengan  desa-desa lain yang tertinggal. Oleh sebab itu, pada  zamnnya  tidak  mengenal istilah  lamaran  dari  pihak  keluarga perempuan terlebih dahulu Jumlah  Desa  :20  terdiri  dari Babagan,  Binangun,  Bonang, Dasun, Dorokandang, Gedongmulyo, Gowak, Jolotundo, Ngmplak, Selopuro, Sendangasri, Sendangcoyo, Soditan, Sriombo, Sumbergirang, Tasiksono Rembang Tasik Agung Tasik  Agung  sebagai  salah  satu desa yang terletak di satu
Kecamatan  yang  sekaligus di Kabupaten Rembang maka umumnya pemikiran masyarakatnya lebih maju. Sehingga  untuk  istilah  lamaran yang  berilaku  tidak  megenal  dari pihak  perempuan  dahulu  yang membawakan  sejumlah  makanan dan lain-lain tetapi dari pihak calon laki-laki.
Jumlah  Desa  :  31  yaitu Kabongan  Kidul,  Kabongan Lor,  Kasreman,  Kedungrejo, Ketanggi,
Kumendung,
Kutoharjo,  Leteh,  Magersari, Mondoteko,  Ngadem,  Ngotet, Pacar,  Padaran,  Pandean, Pulo, Punjularjo, Sawahan, Sidowayah, Sridadi, Sukoharjo, Sumberjo, Tanjungsari, Tasikagung, Tireman, Tlogomojo, Tritunggal,  Turusgede,  Waru,
Weton, Pasarbanggi.
Sumber  :    Hasil  wawancara  dengan  Tokoh  Masyarakat  di  Desa  Soditan  dan  Desa  Tasik  Agung  di Rembang tanggal 27 Juli 2020
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 Tabel III. Alasan Masyarakat yang meninggalkan tradisi ngemblok Nama Kecamatan Nama Desa Alasan Keterangan Nama Pasangan Sluke Langgar  Mengikuti  cara  lamaran  yang  lazim dilakukan  oleh  orang-orang  pada  masa kini DSP dan MLBH Sluke Sanetan  Mengurangi  beban  pengeluaran  dari keluarga  calon  mempelai  perempuan, (faktor ekonomi) sehingga lebih baik dari keluarga calon laki-laki RA dan MS Rakitan Rakitan Perhitungan  jawa  yang  memperkirakan jika  lamaran  pada  tanggal  tersebut  lebih baik dilakukan ditempat kediaman keluarga calon mempelai perempuan SYA dan SD Sarang Bajing Jowo Ajaran agama islam yang lebih diutamakan  dari  pada  kebiasaan  yang dilakukan oleh masyarakat dulu dilakukan dari calon mempelai laki-laki. SM dan M Sarang Sarang Tidak sepatutnya perempuan yang melamar laki-laki lebih dahulu. W dan AJ
Sumber  :      Hasil  Wawancara  dengan Tokoh  Masyarakat  di  Desa Langgar, Desa  Sanetan,  desa Rakitan, Desa Bajing Jowo, Desa Sarang Meduro tanggal 28 Juli 2020
Berdasarkan  analisa  penulis,  terhadap  cara  lamaran  atau  pertunangan  yang  dilakukan masyarakat  di  Kabupaten  Rembang  termasuk  dalam  sistem  perkawinan  endogami,  karena  hal  ini sesuai dengan beberapa sistem perkawinan yang diuraikan oleh Soerojo Wignjodipoero dalam buku yang berjudul Pengantar dan  Asas-Asas  Hukum  Adat, bahwa sistem endogomi merupakan  sistem perkawinan  yang  hanya  membolehkan  seseorang  kawin  dengan  orang  yang  sesuku  dengan keluarganya sendiri.(Wignjodipoero, 1983)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Muttaqin  selau  Tokoh Masyarakat  di  Kabupaten  Rembang  yang  mengatakan  bahwa  ketentuan-ketentuan  dalam  tradisi ngemblok yang paling pokok  adalah pihak  atau pelaku  tradisi ngemblok adalah warga  masyarakat Rembang yang mendapat calon pasangan diluar Kabupaten Rembang, maka tidak berlaku dan tidak mengikat untuk melakukan tradisi lamaran dengan ngemblok .
Kecenderungan orangtua  untuk  melakukan pelamaran  dengan ngemblok bagi  masyarakat  di Kabupaten Rembang, disebabkan karena mereka lebih mudah mengenal siapa calon yang nantinya akan  disandingkan  dengan  anaknya.  Sehingga  untuk  mengurangi  ketidakcocokan  diantara  para
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
calon  laki-laki  maupun  perempuan  lebih  diminimalisir.  Selain  itu  pada  sistem  endogami  juga dipengaruhi oleh faktor keterjangkauan. Adapun maksudnya adalah dari segi jarak tempuh tempat tinggal  calon  menantu  dan besan yang  sekiranya  dapat  dijangkau dengan  alat transportasi  apapun dan dengan waktu yang tidak lama.
Pada  hakikatnya  masyarakat  di  Kabupaten  Rembang  lebih  memilih  calon  pasangan  untuk dijadikan istri atau suami dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Penyebabnya tidak lain  karena  pemikiran  di masyarakat  yang  masih  memikirkan bibit,  bebet,  bobot yang baik- baik  bagi  anak-anaknya.  Menurut  mereka  dengan  masih  ada  hubungan  keluarga  dinilai  lebih menjaga  persaudaraan  semakin  lebih  erat,  harta  yang  diwariskan  masih  bisa  terjaga  baik  supaya nantinya tidak terjadi suatu penyesalan.
Artikel  ini  menggunakan  teori  fenomenologi  oleh  Alfred  Szhutz.  Dalam  menempatkan manusia,  Alfred  Schutz  mengaplikasikannya  pada  pengalaman  subjektifnya  dalam  bertindaknya mengambil  sikap  dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  kegiatan  sehari-hari  menjadi  praktis. Manusia  mempunyai  kemampuan  dalam  menentukan  dan  meletakkan  apapun  yang  berkaitan dengan  dirinya  ataupun orang lain.  Schutz  menyebutkan dengan  konsep motif  yang dimaknai  dua pengertian  yaitu motif  in  order  to,  motif  because.  Motif  in  order  to dijadikan  pijakan  untuk melakukan  sesuatu yang bertujuan  untuk mencapai  hasil, sedangkan motif becuase hanya  melihat kebelakang. Maka secara sederhana identifikasi  masa lalu dianalisis sampai beberapa memberikan kontribusi dalam mencapai tindakan kedepannya. (George Ritzer dan Douglas J. Godman, 2007)
Fenomena lamaran tradisi ngemblok yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Rembang, bahwa  dapat  dipahami  sebagai  sesuatu  yang  disadari  oleh motif  in  order  to dan motif  because . Dalam motif  in  order  to ,  motif  ini  adalah  motif  yang  menjadi  tujuan  dari  tindakan  yang  akan dilakukan.  Adapun  tujuan  dari  tindakan  pada  tradisi ngemblok lamaran  di  masyarakat  Kabupaten Rembang  adalah  menuju fase  ke  jenjang perkawinan, sehingga hubungan  yang terbentuk  diantara keluarga calon mempelai lebih interpersonal dan lebih loyal.
Motif  in  order  to yang  telah  terjawab,  hadirlah motif  because atau  motif  penyebab  dimana seseorang  itu  melakukan  tindakan  dengan  mendatangi  keluarga  yang  akan  dilamar  adalah  suatu bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sehingga sampai sekarangpun tradisi ngemblok ini  masih  tetap  dilakukan.  Selain  itu  pada  motif  sosialnya  adalah  untuk  menunjukan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
eksistensinya  bahwa  jika  sudah  melaksanakan  tradisi ngemblok akan  terhindar  dari  pandangan negatif masyarakat sekitar.
Landasan filosofi fenomena ngemblok jika ditinjau dengan teori fenomenologi terdapat empat unsur-unsur pokok yaitu :
1. Perhatikan terhadap aktor
Aktor  yang  dimaksud  didalam  tradisi ngemblok yang  dilakukan  di  masyarakat  Kabupaten Rembang disini adalah Calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai perempuan yang diwawancarai.
2. Memusatkan perhatian kepada kenyataan yang penting atau yang pokok dan kepada sikap yang wajar atau alamiah ( natural attitude )
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  ,bahwa  peneliti  dengan  sikap  alamiahnya  pada berjalannya  proses  tradisi ngemblok yang  terjadi  di  masyarakat  Kabupaten  Rembang,  dapat terlihat bahwa aktor-aktor yang berpera dalam tradisi ngemblok yaitu keluarga calon mempelai laki-laki dengan  keluarga  calon  mempelai perempuan  senantiasa  mencoba untuk  mendapatkan apresiasi  secara  wajar  atau  normal  dari  masyarakat  sekitar  atas  pelaksanaan ngemblok yang telah dilakukan.
3. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro
Dalam teori ini hal yang dipelajari adalah dalam tahapan proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial.  Proses-proses yang akan dilalui ini nantinya sampai pada tingkatkan interaksi dari  tahap  muka  sebagai  pemahamannya  sampai  pada  hubungan  dengan  keadaan-keadaan tertentu.  Berdasarkan  proses  terbentuknya  tatanan  pada  tradisi ngemblok di  masyarakat Kabupaten  Rembang,  telah  menunjukan  perhatiannya  pada  proses  pembentukan  dalam  tradisi ngemblok , dimana interaksi yang terjalin dari tatap muka antara calon keluarga laki-laki dengan calon  keluarga  perempuan  ini  sebagai  bentuk  pemahaman  hubungan  diantara  kedua  pihak.
Sehingga dengan proses tersebut akan membentuk tujuan kehidupan baru yang lebih khusus.
4. Memperhatikan pertumbuhan, perubahan dan proses tindakan Berdasarkan  keteraturan  dalam  tradisi ngemblok yang  dilakukan  masyarakat  di  Kabupaten Rembang, telah diketahui bahwa  tindakan calon keluarga  mempelai perempuan yang melamar terlebih dahulu kepada calon dari keluarga laki-laki telah menjadi kebiasaan dan menjadi pola aturan yang senantiasa tumbuh dan berkembang.
2. Dampak  Fenomena  Tradisi  Ngemblok  Terhadap  Masing-Masing  Calon  Mempelai-Laki-laki Dan Perempuan Di Kabupaten Rembang
a. Dampak Hukum Fenomena Tradisi Ngemblok
Menurut  (Wignjodipoero,  1983)  menyatakan  bahwa  terhadap  pertunangan  akan  akan timbul  berbagai  akibat  yaitu  langsung  maupun  secara  tidak  langsung.  Berikut  adalah  akibat- akibatnya yang meliputi :
1) Secara  langsung  pertunangan  akan  memberikan  status  dari  kedua  pihak  lebih  saling  terkait untuk melaksanakan perkawinan
2) Secara  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  sikap  hubungan  khusus  antara  bakal  calon menantu, calon mertua dan calon besan
Terkadang sesuatu yang sudah direncanakan sebaik mungkin bisa terjadi suatu kegagalan yang merupakan suatu hal yang wajar. Begitupun pada pelaksanaan tradisi ngemblok yang gagal sebelum sampai kejenjang perkawinan. Dalam hal pertunangan masih mungkin dapat dibatalkan karena hal-hal berikut ini :
1) Pembatalan  uang  dikehendaki  dari  kedua  belah  pihak  yang  timbul  setelah  pertunangan berjaan berapa waktu setelah lamaran
2) Pembatalan dari salah satu pihak tidak memenuhi janjinya. Jika yang menerima lamaran yang membatalkan maka wajib baginya untuk mengembalikan barang yang diterimanya, sedangkan jika pihak yang melamar maka tidak perlu untuk mengembalikan
3) Umumnya  apabila  pembatalan  dilakukan  dari  kedua  belah  pihak,  maka  tanda-tanda pertunangan tersebut dikembalikan (Wignjodipoero, 1983)
Bagi  masyarakat  hukum  adat,  perkawinan  yang  telah  berlangsung  pantang  sekali  untuk dibatalkan. Karena perkawinan yang batal sama halnya seperti menaruh kotoran dimuka sendiri artinya  tidak  hanya  memberi  stigma,  nama  buruk  pribadi  namun  juga  mencoreng  nama  baik keluarga dan kerabat. Sehingga yang demikian pilihan yang tepat adalah lebih baik tersiksa asal tidak  menjada,  karena  status  menjada  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  status  yang  masih single.
Dalam tradisi ngemblok prosesnya tidak selalu mudah pernah dijumpai beberapa kali yang gagal  sebelum  perkawinan  dilangsungkan.  Gagalnya  tradisi  ini  dikarenakan  beberapa  faktor

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
yaitu  gagal  karena  sebab  dari  pihak  perempuan  yang  melamar  maka  tidak  ada  konsekuensi barang-barang  atau  makanan  yang  harus  dikembalikan,  Namun  jika  yang  menyebabkan  gagal dari  pihak  laki-laki,  maka  wajib  untuk  mengembalikan  apa  yang  dibawakan  pihak  perempuan kepada pihak laki-laki pada saat ngemblok.
Sebagaiamana uraian di  atas,  diperoleh faktor-faktor mengenai  penyebab  batalnya  tradisi ngemblok yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel IV. Faktor Penyebab Batalnya Tradisi Ngemblok
Nama Kecamatan Nama Desa Jumlah Pasangan Faktor Penyebab Sluke Sanetan 5 Ketikdacocokan  antara  kedua  calon mempelai  maupun  calon  keluarga  besan yang disebabkan karena faktor perbedaan status  sosial,  prinsip  hidup,  sifat  dan perilaku  dari  salah  satu  pihak  dan  lain- lain. Sarang Banowan 3 - Ngemblok yang  dilakukan  secara  diam- diam  oleh  pihak  keluarga  perempuan tanpa  memberi  tahu  terlebih  dahulu kepada  keluarga  laki-laki  atau  tanpa melalui  proses  nakokake  dan  nontoni. Hal  itu  terjadi  karena  biasanya  status calon  laki-lakinya  sudah  mempunyai calon pasangan sendiri dan dengan hanya sepihak  siterima  oleh  orang  tua  keluarga laki-laki  tanpa  sepengetahuan  dari  calon laki-laki yang diemblok .

## Sumber:    Hasil  Wawancara  dengan  Tokoh  Masyarakat  di  Desa  Sanetan,  dan  Desa  Banowan tanggal 28 November 2020
Teori  Pertukaran  ( exchange )  merupakan  teori  yang  dibangun  oleh  George  Homans. Menurutnya  Teori Exchange merupakan  reaksi  terhadap  paradigma  fakta  sosial.  Fakta  sosial mempunyai  pengaruh  yang  menentukan  perubahan  tingkah  laku  yang  bersifat  psikologi  yang menyebabkan munculnya fakta sosial baru. Sehingga reaksi terhadap sosial adalah memfokuskan pada  penjelasan  tentang  pranata  sebagai  tingkah  laku  sosial  yang  relatif  tetap  dengan  tujuan memelihara tingkah laku yang disepakati. (Wirawan, 2013)
Menurut (Ritzer, 2007) ciri khas teori pertukaran yang menonjol adalah cost and reward . Dalam suatu hubungan interaksi manusia terdapat unsur imbalan ( rewards) , pengorbanan ( cost) ,

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
dan keuntungan ( profit) . Selain itu dalam perilaku sosial perlu diketahui bahwa pertukaran orang yang  terlibat  adalah  paling  sedikit  ada  dua  orang  dengan  untung  dan  rugi  sebagai  dasarnya. Misalnya  jika cost tidak  sesuai  menguntungkan  akan  merasa  kesal  dan  menghentikan interaksinya, sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan.
Berdasarkan  analisa  penulis,  dengan  teori  pertukaran  sosial  menunjukan  bahwa  dalam tradisi ngemblok masyarakat  Kabupaten  Rembang  merupakan  bentuk  dari  perwujudan  sikap peran  individu  dalam  interaksi  sosial.  Proses  pertukaran  dalam  tradisi ngemblok terjadi  ketika keluarga  calon  mempelai  perempuan  mendatangani  keluarga  calon  mempelai  laki-laki  dengan membawakan  sejumlah  barang-barang  tertentu.  Adapun  barang-barang  yang  dibawa  tersebut berupa  makanan  dan  jajanan  basah  yang  waktunya  tidak  bisa  bertahan  lama.  Barang  yang demikian itu dijadikan sebagai objek pertukaran dalam tradisi ngemblok.
Keluarga  calon  mempelai  yang  sudah  memebawakan  sejumlah  barang  saat ngemblok kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Dan terhadap keluarga calon mempelai laki-laki yang segara  membalas ngemblok  an sebelumnya  dari  perempuan  maka  akan  dipertukarkan  dengan penghargaan dari  masyarakat dan  tentunya  dari salah satu pihak keluarga calon  mempelai.  Hal ini dikarenakan antar keluarga calon mempelai sudah merelakan sebagian miliknya untuk dapat diberikan  sehingga  hal  ini  menjadi  penanda  bahwa  keberadaannya  sebagai  bagian  dari lingkungan di masyarakat tersebut.
Dampak  hukum  fenomena tradisi  ngemblok terhadap  masing-masing  pihak  calon mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  perempuan  dalam  adat perkawinan  di  Kabupaten  Rembang  yaitu  bagi  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  yang tidak melaksanakan tradisi ngemlok tidak ada dampak hukumnya

## b. Dampak Non Hukum Fenomena Tradisi Ngemblok
Dalam  kehidupan  manusia  di  masyarakat,  terdapat  kaidah  sosial  maupun  kaidah  hukum yang  mengaturnya maka  tentunya  dalam setiap kaidah-kaidah tersebut pasti  mempunyai sanksi tententu  sebagai  akibat  hukumnya.  Antara  kaidah  hukum  dan  kaidah  sosial  sama-sama mempunyai  sanksi,  hanya  yang  berbeda  adalah  segi  pengaturannya.  Kaidah  sosial  sanskinya tidak  diatur  didalam  undang-undang,  tetapi  ada dan  ditetapkan  oleh  masyarakat  sesuai  dengan setiap pelanggaran yang dilakukan. Adapun dalam ketentuan undang-undang ataupun ketentuan

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
tertulis  lainnya  juga  tidak  mengatur  hal  yang  demikian,  kesemuanya  diserahkan  kepada masyarakat dengan cara musyawarah. (Kusumaatmaja, 2000)
Selain  sanksi  sosial  terdapat  juga  sanksi  hukum  adat.  Berikut  adalah  jenis-jenis  sanksi- sanksi adat di Indonesia yaitu :
1) Penggantian kerugian-kerugian imateriil yang berbagai rupa seperti pekasaan menikahi gadis yang dicemarkan
2) Bayaran uang adat kepada yang terkan  yang berupa benda saksi sebagai pengganti kerugian rohani
3) Penutup malu, permintaan maaf
4) Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati
5) Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu diluar tata hukum
Berikut  adalah  beberapa  sanksi  sosial  dan  sanksi  adat  yang  diberikan  oleh  masyarakat terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran, sanksi ini meliputi :
1) Teguran
Teguran mempunyai maksud untuk memberitahu dan memperingati seseorang dalam hal ini memperingati  seorang  masyarakat  bahwa  tindakannya  adalah  tindakan  yang  salah  dan diharapkan  tidak  akan diulangi  lagi.  Biasanya  sanksi  sosial teguran  merupakan  sanksi  sosial yang  pertama  kali  diberikan  oleh  masyarakat  kepada  seseorang  yang  baru  pertama  kali melakukan suatu penyimpangan.
2) Cemoohan
Cemoohan merupakan suatu ejekan atau hinaan (Kamus besar Bahasa Indonesia, 2020). Bagi setiap seseorang atau masyarakat yang melakukam penyimpangan sosial maka sangat penting untuk  disadari  nagi  didirnya  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  tersebut  adalah  tindakan  yang salah  karena  telah  melanggar  norma  hukum,  norma  sosial  dan  norma  agama.  Dengan demikian  cemoohan  disini,  bertujuan  supaya  masyarakat  yang  melakukan  penyimpangan merasa malu terhadap prbuatannya sehingga tidak akan diulangi lagi, dan pada akshirnya dapt menimbulkan efek jera bagi pelakunya tersebut.
3) Sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyakarat

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Sanski sosial yang seperti ini biasanya terdapat unsur perjanjian dan kesepakatan didalamnya, dimana ini telah melibatkan para pemuka masyarakat seperti Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Toko Masyarakat.
4) Denda
Denda adalah bentuk hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar  aturan,  undang-undang  dan  sebagaiannya  (  Kamus  Bahasa  Indonesia,  2020). Adapun tujuan dari adanya sanksi ini adalah untuk menekan adanya penyimpangan di dalam suatu masyarakat.
5) Dikucilkan
Dikucilkan  merupakan dikeluarkan  atau  dibuang  dari  lingkungan(persekutuan,  keluarga  dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020).
Adanya  suatu  rencana  yang  gagal  ,muncul  karena  suatu  sebab  yang  timbul  tidak  sesuai dengan  seharusnya  terjadi.  Pada  tradisi ngemblok yang  dijumpai  apabila  gagal  sebelum  ke jenjang  perkawinan  ini,  terdapat  konsekuensi  semacam  sanksi  sossial  yang  biasa  diberikan kepada keluarga yang gagal dalam tradsi ngemblok diantaranya yaitu :

## Tabel V.Macam-macam sanksi sosial pada tradisi ngemblok yang gagal di Kabupaten Rembang
Nama Kecamatan Nama Desa  Jenis Sanksi Sosial Keterangan Sluke Sanetan -Rasa  malu  terhadap masyarakat setempat -Gunjingan masyarakat -Malu  karena  tidak  dapat  melanjutkan proses sampai perkawinan -Dapat menjadi bahan gunjingan karena tidak dapat mengembalikan barang yang dijadikan panjer Sarang Banowan - Cemoohan - Digremengi Cemoohan  diberikan  karena  telah menolak niat baik keluarga pelamar - Digremengi  karena  tudak  melakukan tuntutan yang sesuai dengan jalannya proses ngemblok
Sumber : Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Di Desa Sanetan, Dan Desa Banowan Tanggal 28 November 2020
Berdasarkan  analisa  penulis,  Menurut  Bapak  Tahar  selaku  sesepuh  Tokoh  Adat  di Kabupaten  Rembang,  sanksi  sosial  adalah  sanksi  yang  berat  karena  berlaku  sampai  seumur hidup yang bahkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi sosial seperti semula

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
sangatlah  lama,  sehingga  akan  memengaruhi  kondisi  sosial  di  kehidupan  masyarkat  yang dimungkinkan dapat pada persoalan yang lebih kompleks.
Adapun  dampak  non  hukum  fenomena tradisi  ngemblok terhadap  masing-masing  pihak calon  mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  perempuan  dalam adat perkawinan di Kabupaten Rembang yaitu
1. Bagi Calon Mempelai Laki-Laki
a. Hubungan  sosial  kekerabatannya  rusak  antara  calon  peasangan  dan  keluarga  calon mempelai
b. Ada  keharusan  mengembalikan  panjer  (barang  yang  dibawa  disaat  ngemblok  dari  pihak perempuan
2. Bagi Calon Mempelai Perempuan
a. Teguran dari masyarakat yang dapat mengakibatkan hubungan sosial menjadi rusak
b. Tidak ada keharusan untuk meminta pengembalian panjer
Dengan  demikian  terhadap  dampak  hukum  dan  non  hukum  dari  suatu  penyimpangan sosial  pada  tradisi ngemblok di  masyarakat  Kabupaten  Rembang  dari  analisa  penulis menunjukan  bahwa  tradisi ngemblok dilaksanakan  berdasarkan  kaidah-kaidah  sosial. Penyimpangan yang  dilakukan  itu  memiliki  sanksi  yang  merupakan  dampak  dari  kaidah  yang mengatur  kehidupan  masyarakat.  Pada  pelaksanaan  tradisi ngemblok di  Kabupaten  Rembang, bagi kelompok masyarakat yang meyakini bahwa hal itu wajib dilakukan maka yang melakukan akan ada suatu bentuk apresiasi dan bagi yang tidak melakukan akan ada dampak hukumnya.
Berdasarkan teori hukum yang ada,  diperoleh hasil yang menunjukan  dampak yang akan ditimbulkan  dari  munculnya  salah  satu  pihak  keluarga  yang  membatalakan ngemblok sebelum perkawinan  dilangsungkan  merupakan  akibat  dari  hukum  sebagai  kaidah  sosial.  Hal  tersebut oleh  sebagian  kelompok  masyarakat  dinilai  sebagai  suatu  bentuk  penyimpangan.  Bentuk penyimpangan  dari  tradisi ngemblok dilaksanakan  berdasarkan,  kaidah  agama,  kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah hukum.(Bratawidjaja, 1995)
Sebagai kaidah sosial, hukum tidak hanya berupa suatu aturan yang tertulis yang berfungsi mengatur  dan  menertibkan  masyarakat,  namun  juga  sebagai  pedoman  manusia  dalam berperilaku di masyarakat. Berikut adalah aplikasi jenis kaidah-kaidah yang terdapat pada tradisi ngemblok yaitu :

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Tabel V Jenis Kaidah-Kaidah Yang Terdapat Pada Tradisi Ngemblok
Kaidah Agama Kaidah Kesusilaan Kaidah Kesopanan Kaidah Hukum Tujuan Umat manusia, penyempurnaan manusia jangan manusia jahat Perbuatan yang konkret, ketertiban masyarakat, jangan sampai ada korban Isi Ditujukan kepada sikap batin Ditujukan kepada sikap lahir Asal Usul Dari Tuhan Diri sendiri Kekuasaan luar yang memaksa Sanksi Dari Tuhan Diri sendiri Dari masyarakat secara tidak resmi Dari masyarakat secara resmi Daya Kerja Membani kewajiban Membebani kewajiban Membebani kewajiban  Membebai kewajiban dan memberi hak Sumber (Mertokusumo, 2010) Aplikasi dengan tradisi ngemblo k Tidak ada larangan secara langsung dari Tuhan hanya bertentangan dengan hal mempersamakan kedudukan  laki- laki dan perempuan Perempuan yang melamar  laki-laki .Sedangkan lazimnya yang melamar adalah pihak laki-laki. Perbedaan sejumlah makanan yang diberikan keluarag yang ngemblok kepada  keluarga  yang diemblok yang dibagikan kepada masyakat. Karena prbedaan  inilah  dapat sindiran, celaan, gunjingan,  gremengi dan omelan dari warga sekitar Perilkaku  kebiasaan pada  setiap  proses tradisi ngemblok yang  sudah  menjadi kaidah  kebiasaan  di masyarakat , sehingga  bagi  yang tidak  melaksanakan akan  dilihat  berbeda oleh masyarakat setempat.
Sumber  :  Hasil  wawancara  dengan  Tokoh  Masyarakat  di  Kabupaten  Rembang  tanggal  28  November 2020
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kaidah yang berlaku dalam masyarkat di Kabupaten  Rembang  pada  suatu  penyimpangan  dari  tradisi ngemblok ada  yang  bertentangan dengan  kaidah  agama  dan  kaidah  kesusilaan  dan  tidak  bertentangan  dengan  kaidah  kesopanan dan  kaidah hukum.  Tradisi ngemblok merupakan  tradisi  yang  sudah  menjadi  kaidah  kebiasaan karena nilainya sudah mengakar kuat di masyarakat sehingga telah menjadi kaidah hukum adat yang melanggar kaidah agama khususnya Hukum Islam

## D. SIMPULAN
Fenomena  pinangan  dalam  perkawinan  hukum  adat ngemblok masih  dilakukan  dari  pihak perempuan  terhadap  pihak  laki-laki  di  Kabupaten  Rembang  karena  masyarakat  berpandangan kedudukan  laki-laki  lebih  dipandang  dibandingkan  kedudukan  perempuan,  Tradisi ngemblok dipandang  sebagai warisan  leluhur. Keberadaan  tempat tinggal yang menentukan masyarakat  untuk mentaati atau tidaknya tradisi ngemblok .
Dampak  hukum  dan  non  hukum,  dari  fenomena  hukum  perkawinan  adat ngemblok di Kabupaten  Rembang  yaitu  bagi  calon  mempelai  perempuan  yang  tidak  melaksanakan  tradisi ngemblok tidak  ada  dampak  hukumnya,  hanya  saja  apabila  tradisi ngemblok dilaksanakan  namun batal maka ada dampak non hukum melekat pada kedua calon yaitu hubungan sosial yang rusak.
Bagi calon mempelai perempuan yang membatalkan yaitu selain hubungan sosial kurang baik dengan calon besan juga tidak ada keharusan untuk meminta pengembalian panjer . Sedangkan, Bagi calon mempelai laki-laki yang membatalkan maka dampak non hukum yang diterima yaitu hubungan sosial kekerabatannya  kurang baik dan ada konsekuensi pengembalian panjer (barang  yang dibawa saat ngemblok oleh pihak perempuan)

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bratawidjaja, T. W. (1995). Upacara Perkawinan Adat . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Geertz, H. (1985). Keluarga Jawa . Jakarta.
Hadikusuma, H. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Adat . Bandung: Mandar Maju.
Koentjaraningrat. (1994). Kebudayaan Jawa . Jakarta: Balai Pustaka.
Koentjaraningrat. (2004). Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Kusumaatmaja, M. (2000). Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional . Bandung: Bina Cipta.
Marzuki, P. . (2006). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, S. (2010). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Moleong, J. L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ritzer, G. dan D. J. G. (2007). Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Panada.
Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.
Sukamdinata, N. . (2012). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Wignjodipoero, S. (1983). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat .
Wirawan. (2013). Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial ) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Artikel Jurnal:
Elyadi, M. N. (2017). Tari Tigo Tungku Sajarangan Dalam Arak-Arakan Penganten di Muaro Paneh Kabupaten Solok. Jurnal Seni Pertunjukan , 1 .
Nyoman, M. . (2010). Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin Beda Wangsa Menurut Hukum Adat Bali di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Jurnal Penelitian Humaniora , 5. Pandapotan, S. (2012). Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkio Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 9 .