E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERBANDINGAN  HUKUM  PENGATURAN  TINDAK  PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN SINGAPURA
Lefri Mikhael 1 , Rehnalemken Ginting 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: Lefrimikha@student.uns.ac.id
Abstrak:  Salah  satu  upaya  memberantas  kejahatan  perdagangan  orang  adalah  melalui  kerangka  hukum pidana.  Indonesia  dan  Singapura  sama-sama  memiliki  aturan  hukum  pidana  dalam  menangani perdagangan orang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan Singapura diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  perbandingan  hukum  terhadap  pengaturan  di  kedua  negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perbandingan  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  yang  digunakan  merupakan  data sekunder  terdiri  atas  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang dihimpun melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode silogisme yang bersifat deduktif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Indonesia  dan Singapura  memiliki  persamaan  diantaranya  diatur  dalam  lex  specialis,  dan  memiliki  pengaturan  delik pemanfaatan  korban  maupun  delik  penyertaan  sedangkan  perbedaannya  adalah  bentuk  subjek  pelaku, bentuk  pemidanaan,  serta  beda  dalam  menentukan  batas  anak  sebagai  korban.  Perbedaan  pengaturan kedua undang-undang dapat dijadikan bahan pembaharuan hukum di masa mendatang.
Kata Kunci: Perbandingan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Indonesia; Singapura.
Abstract:  One of the efforts to overcome the crime of trafficking in  persons is through the criminal law framework.. Indonesia and Singapore both have criminal law that deals with human trafficking, namely in Law Number 21 of 2007 on Eradication of the Crime of Human Trafficking, while Singapore regulated in the Prevention of Human Trafficking Act 2014. This study aims to conduct a legal comparison of the regulations in  the  two  countries.  This  research  is  normative  legal  research  with  prescriptive  characteristics,  using comparative  and  statutory  approaches.  The  author  used  secondary  data  types,  consisting  of  primary, secondary,  and  tertiary  legal  materials  collected  through  library  research  and  then  analyzed  using  a deductive syllogism method. The study indicates that the regulation of criminal acts of human trafficking in Indonesia and Singapore has similarities as regulated in lex specialis, has the regulation of offenses for the  use  of  victims  and  offenses  for  participation,  while  the  difference  is  the  form  of  the  perpetrator’s subject, the form of punishment, and in determining the child as a victim. The difference in the regulation of the two laws can be used as material for future legal reforms.
Keywords: Law Comparison; Criminal Act of Human Trafficking; Indonesia; Singapore.

## 1. Pendahuluan
Perdagangan manusia atau human trafficking hingga saat ini telah menjadi masalah nasional  dan  internasional  yang  belum  dapat  diberantas  secara  tepat  oleh  setiap pemerintahan  nasional.  Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  semakin
mempersulit  mengatasi  masalah  perdagangan  orang  sebab  hal  tersebut  dimanfaatkan pelaku  kejahatan  untuk  memperbarui  dan  menyamarkan  kejahatannya  (Endro Sulaksono,  2016:  111-112).  Perdagangan  manusia  merupakan  tindakan  yang  tidak berperi-kemanusiaan terhadap harkat dan martabat manusia. Istilah perdagangan orang dapat  diartikan  dengan  bentuk  perbudakan  modern  modern  slavery.  Perdagangan manusia  adalah  kejahatan  yang  sulit  dideteksi;  juga  sulit  untuk  menghasilkan  statistik yang andal tentang volumenya sebab fenomena ini layaknya gunung es di samudra yang dalam,  artinya  masih  jauh  kasus  yang  belum  mampu  diungkap  aparat  penegak  hukum (Ahmad Syaufi, 2013: 457).
Jumlah kasus terbanyak secara global terjadi di wilayah Asia Pasifik sebagai daerah awal, daerah transit, maupun daerah akhir trafficking terbesar di dunia (Sarfaraz Ahmad Khan,  2014:  569-570),  termasuk  di  Indonesia  maupun  Singapura.  Terdapat  beberapa bentuk  umum  perdagangan  orang,  antara  lain  pengiriman  pekerja  migran,  prostitusi, pekerja  rumah  tangga,  hingga  perdagangan  organ.  di  Asia  Tenggara,  sebagian  besar perdagangan terjadi untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual (Catherine Renshaw, 2016: 630). Perdagangan manusia telah mendapat perhatian yang meningkat selama 10 hingga 15 tahun terakhir baik di arena politik maupun publik (Mary C. Burke, 2017: 4). Mengingat sifat kejahatan yang bersifat global, tidak jarang terjadi secara transnasional, maka  telah  dilakukan  berbagai  upaya  bersama  memberantas  human  trafficking¸  salah satunya  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  sebagai  wadah  komunitas  negara-negara  di dunia, namun masih perlu banyak yang dibenahi karena cepatnya perkembangan modus perdagangan  orang  (Anca  Iuhas,  2020  :  235).  Salah  satu  upaya  memberantas perdagangan  orang  kontemporer  adalah  dibentuknya  Protokol  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Atas Manusia, Khususnya  Kaum  Perempuan  dan  Anak-Anak  (lebih  terkenal  dengan  sebutan  Protokol Palermo 2000) yang merupakan pelengkap dari Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional  Yang  Terorganisir  (United  Nations  Convention  Against  Transnational Organized Crime). Protokol Palermo inilah yang menjadi instrumen hukum internasional pertama yang menjadi pioneer aturan hukum human trafficking di berbagai negara.
Berbagai  Berbagai  Pemerintahan  negara  di  dunia  telah  mengikatkan  diri  pada Protokol Palermo 2000. Indonesia mengikatkan diri dengan cara diratifikasinya Protokol Palermo  2000  melalui  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2009,  sedangkan  Singapura mengikatkan diri melalui aksesi pada 28 September 2015, menjadikan Singapura sebagai salah  satu  negara  yang  di  Asia  yang  kurang  memiliki  kerangka  hukum  anti-human trafficking yang memadai saat itu. Implementasi hukum mengikatkan diri pada Protokol Palermo  tentunya  mewajibkan  Negara  untuk  memiliki  aturan  hukum  yang  jelas  dalam memberantas perdagangan orang. Salah satu instrumen hukum utama nan khusus yang Indonesia  miliki  adalah  melalui  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan Singapura secara khusus diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014 (No, 45 of 2014) yang berlaku sejak Maret 2015..
Alasan Penulis melakukan perbandingan dengan Singapura adalah karena Singapura menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil menduduki tier 1 berdasarkan Trafficking in Person Report, sedangkan Indonesia masih stagnan di tier 2. Selanjutnya adalah  karena  sistem  hukum  yang  dianut  kedua  negara  berbeda,  Indonesia  menganut
civil  law  dan  Singapura  menganut  common  law.  Terakhir  adalah  karena  Singapura menjadi  salah  satu  negara  yang  memiliki  daya  tarik  bagi  pekerja  asing,  sehingga  akan berpotensi terjadinya perdagangan orang di sektor ketenagakerjaan.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini  adalah  bagaimana  perbandingan  hukum  terhadap  pengaturan  tindak  pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura?

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui tinjauan terhadap data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang pada akhirnya menciptakan suatu argumentasi, teori, atau konsep pemikiran baru sebagai penyelesaian masalah yang dikaji (Peter Mahmud Marzuki,  2013:  55-56).  Sifat  penelitian  adalah  preskriptif.  Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi  kepustakaan, lalu  dianalisis  dengan  metode  silogisme  yang  berpola  pikir  deduktif.  Teknik  deduktif bertumpu dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89). Dalam penelitian ini, premis mayor berupa perundang-undangan di Indonesia dan Singapura yang mengatur ketentuan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  sedangkan  premis  minor  berupa persamaan-perbedaan  dan  kelebihan-kekurangan  pengaturan  tindak  pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Perbandingan  hukum  dapat  menjadi  salah  satu  cara  untuk  menemukan  suatu gagasan/ide  baru  mengenai  suatu  pengaturan  hukum  pada  suatu  bidang  hukum  di negara/wilayah  tertentu,  satu  diantaranya  pada  ranah  hukum  pidana.  Perbandingan hukum  terkait  pengaturan  perdagangan  orang  di  Indonesia  dengan  Singapura  ini berfokus  pada  pengaturan  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  khusus  (lex specialis) yang dimiliki kedua negara, guna mengetahui persamaan maupun perbedaan pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Singapura. Analisis secara umum dan komprehensif dilakukan guna memberi konstruksi pemahaman pengaturan hukum  di  Indonesia  dan  Singapura  secara  utuh,  sehingga  kemudian  dapat  memberi penilaian  akan  kelebihan  dan  kekurangan  dari  masing-masing  pengaturan.  Dalam melakukan  perbandingan,  Penulismenggunakan  beberapa  indikator,  diantaranya mengenai  tujuan  pengaturan,  definisi  perdagangan  orang,  unsur  tindak  pidana perdagangan orang, subjek pelaku, definisi korban, hingga sanksi pidana. Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Singapura
a. Letak pengaturan
Baik  Indonesia  dan  Singapura,  pengaturan  tindak  pidana  perdagangan  orang sama-sama  diatur  dalam  undang-undang  pidana  khusus,  yaitu  Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (UU PTPPO), sedangkan Singapura diatur dalam Prevention of Human Trafficking Act 2014 (PHTA 2014).
b. Tujuan pembentukan
UU PTPPO maupun PHTA 2014 sama-sama dibentuk dengan tujuan yang sama, yaitu secara substansi untuk menyediakan rezim hukum yang dapat mencegah dan memberantas  perbuatan  perdagangan  orang;  substansi  perlindungan  dan  bantuan hukum bagi korban; serta elemen peningkatan kerja sama antar negara, baik dalam regional  maupun  internasional.  Kesamaan  tujuan  tersebut  menjadi  wajar  sebab kedua  undang-undang  tersebut  berpedoman  pada  Protokol  Palermo,  yang  mana tujuan  pengaturan  dimuat  dalam  Pasal  2  Protokol  Palermo,  yaitu:  (a)  Untuk mencegah  dan  memberantas  perdagangan  orang,  dengan  memberikan  perhatian khusus  kepada  perempuan  dan  anak-anak;  (b)  Untuk  melindungi  dan  membantu korban-korban  perdagangan  tersebut,  dengan  menghormati  sepenuhnya  hak-hak asasi mereka; dan (c) Untuk mendorong kerja sama antar Negara-Negara Pihak untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.
c. Definisi perdagangan orang
Kedua  undang-undang  sama dalam  mendefinisikan  perdagangan  orang, kurang lebih  sebagai  perekrutan,  pengangkutan,  pengiriman,  penampungan,  atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain  dari  paksaan,  penculikan,  penipuan,  penyesatan,  penyalahgunaan  kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang. memiliki kekuasaan atas orang lain,  untuk  tujuan  eksploitasi,  Eksploitasi  meliputi,  sekurang-kurangnya,  eksploitasi dalam  pelacuran  seseorang  atau  bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya,  kerja  atau pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktek-praktek  serupa  dengan  perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.
d. Unsur tindak pidana perdagangan orang
Persamaan  definisi  perdagangan  orang  berpengaruh  pada  persamaan  unsur TPPO,  yaitu  unsur tindakan (the  action),  unsur  cara  (the  means),  dan  unsur  tujuan (the purpose).
e. Ketiadaan sanksi pidana mati Baik UU PTPPO dan PHTA 2014, tidak mengakomodir bentuk pidana mati dalam ancaman pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang.
f. Tindak pidana pemanfaatan korban
Mengingat  TPPO  terjadi  karena  adanya  permintaan  untuk  memanfaatkan jasa/tenaga  korban  yang  diperdagangkan,  penting  kiranya  hukum  pidana  juga menjangkau  pihak  tersebut.  Hal  inilah  yang  kemudian  mendorong  UU  PTPPO  dan PHTA  2014  untuk  sama-sama  memuat  pengaturan  bagi  mereka  yang  menerima benefit  dari  korban  yang  diperdagangkan  tersebut.  Indonesia  dalam  Pasal  12  UU PTPPO berbunyi “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan  persetubuhan  atau  perbuatan cabul  lainnya  dengan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”. Sedangkan Singapura diatur dalam Pasal 6 menyatakan “any person who knowingly  receives  any  payment  in  connection  with  the  actual  or  intended exploitation in Singapore of a trafficked victim shall be guilty of an offence”, sehingga yang  dapat  dipidana  terkait  pemanfaatan  korban  TPPO  adalah  hanya  setiap  orang yang  dengan  sengaja  menerima  pembayaran  apapun  dalam  sehubungan  dengan eksploitasi yang dialami korban.
g. Ketentuan penyertaan tindak pidana Ketentuan mengenai penyertaan yang terdapat dalam UU PTPPO terdapat pada
Pasal 9, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi,  …”. Menurut  Penulis,  bentuk  penyertaan  yang  dimaksud  adalah membujuk atau  menggerakkan  orang  lain  supaya  perbuatan  dilakukan  atau  uitlokken,  namun dengan syarat perbuatan yang diminta oleh pelaku yang menggerakkan tersebut tidak terjadi.  Bentuk  selanjutnya  terdapat  dalam  Pasal  10,  berbunyi  ”Setiap  orang  yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, …”. Penyertaan yang dimaksud merupakan bentuk membantu perbuatan atau medeplichtigheid.  Untuk  kualifikasi  menyuruh  lakukan,  dan  turut  serta  melakukan, Penulis melihat bahwa hal tersebut tidak perlu dijelaskan lebih rinci dalam UU PTPPO, sebab pasal-pasal yang ada akan berlaku umum terhadap bentuk kualifikasi tersebut, sedangkan  Pasal  9  dan  Pasal  10  hadir  untuk  suatu  keadaan  khusus  yang  sekiranya perlu untuk dijadikan pasal tersendiri.
Sedangkan  ketentuan  PHTA  2014  dimuat  dalam  Pasal  5  ayat  (1),  terdiri  atas perbuatan  (a)  orang  tersebut  memerintahkan  orang  lain  untuk  melakukan pelanggaran;  (b)  orang  tersebut  menyediakan  atau  mengatur  segala  bentuk pembiayaan,  transportasi,  tempat  tinggal,  akomodasi  atau  fasilitas  lainnya  dengan maksud  memfasilitasi  dilakukannya  pelanggaran;  atau  (c)  orang  tersebut  : berpartisipasi  atau  membantu  dalam  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang; mempekerjakan atau membantu dalam penggunaan  salah  satu  cara  yang  ditentukan  dalam  Pasal  3(1)(a)  hingga  (f) sehubungan  dengan  individu;  atau  (iii)  melakukan  tindakan  apa  pun  untuk mempromosikan  atau  memajukan  eksploitasi  aktual  atau  yang  dimaksudkan terhadap  individu,  dengan  maksud  memfasilitasi  dilakukannya  tindak  pidana terhadap  individu  tersebut.  Ketentuan  diatas  mencakup  bentuk  turut  serta melakukan  (medeplegen),  membujuk/menggerakkan  untuk  melakukan  (uitlokken), dan membantu perwujudan tindak pidana (medeplichtigheid).
Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Singapura
a. Penjabaran definisi eksploitasi
UU  PTPPO  hanya  memberi  definisi  eksploitasi  maupun  eksploitasi  seksual.  UU PTPPO  juga  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  praktik  serupa  perbudakan, maupun potensi bentuk eksploitasi lainnya yang bersifat samar seperti perkawinan kontrak. Sementara PHTA 2014 PHTA 2014 memberi definisi yang lebih rinci, sebab turut  menjelaskan  perbuatan  yang  serupa  dengan  perbudakan,  seperti  penjeratan utang,  penghambaan,  perkawinan  paksa.  Termasuk  pula  penjelasan  eksploitasi
seksual  yang  juga  merinci,  dengan  mencakup  perbuatan  tindakan  cabul  atau  tidak senonoh oleh  individu  atau  penggunaan  individu dalam  rekaman  audio atau  visual atau representasi dari tindakan tersebut.
b. Penggolongan unsur pada penjeratan utang UU  PTPPO  menggolongkan  penjeratan  utang  sebagai  “unsur  cara” ,  sedangkan dalam  PHTA  2014  dimasukkan  sebagai  unsur  tujuan,  yaitu  perbuatan  serupa perbudakan. Menurut Penulis, akan lebih tepat apabial digolongkan sebagai bentuk eksploitasi. Ciri eksploitasi menurut Jocanovic ialah suatu keadaan bahwa orang yang dieksploitasi diharuskan melakukan suatu tindakan selama jangka waktu tertentu — untuk menawarkan pekerjaan atau jasanya yang menguntungkan orang lain secara tidak  proporsional  dalam  situasi  di  mana  dia  tidak  memiliki  alternatif  yang  dapat diterima (Marija Jocanovic, 2020: 702). Penjeratan utang memuat kondisi sedemikian rupa sehingga lebih tepat disebut sebagai bentuk eksploitasi.
c. Subjek pelaku TPPO UU PTPPO mendefinisikan subjek orang sebagai perseorangan maupun korporasi.
Mengingat tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang & kuasa penyelenggara  negara  dalam  kaitannya  upaya  dalam  memuluskan  atau  membantu praktik TPPO pada hal-hal tertentu, maupun tren TPPO yang telah beroperasi lintas wilayah  sehingga  mendorong  praktik  TPPO  yang  dilakukan  oleh  kelompok terorganisir,  hal  itu  kemudian  yang  memperluas  subjek  pelaku  pada  UU  PTPPO menjadi  penyelenggara  negara  dan  kelompok  terorganisir.  Di  sisi  lain,  PHTA  2014 tidak mendefinisikan lebih lanjut kata “person”, Apabila ditelusuri dalam Penal Code 1871,  Pasal 11  menyatakan  kata  “person”  mencakup  setiap  perusahaan  atau perkumpulan atau lembaga, baik berbadan hukum maupun tidak.
d. Definisi Anak sebagai korban
Mayoritas  yang  menjadi  korban  perdagangan  orang  ialah  anak-anak  dan perempuan  (Nursiti  Iskandar,  2021:  392).  Mendefinisikan  bagaimana  kriteria  Anak sebagai  korban  adalah  penting  untuk  dapat  menentukan  terpenuhi  atau  tidaknya suatu  perbuatan  pidana  maupun  dalam  hal  pemberatan  pidana.  UU  PTPPO mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan UU PTPPO, PHTA 2014 mendefinisikan “anak” sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
e. Pemenuhan unsur pada korban anak
Pasal 3 ayat C Protokol Palermo menyatakan terdapat pengecualian terpenuhinya unsur cara apabila korban merupakan anak-anak. Ketentuan tersebut diadopsi oleh PHTA  2014  sebagaimana  dimuat  dalam  Pasal  3  ayat  (2).  Namun  UU  PTPPO  tidak mengadopsi  ketentuan  tersebut  sebab  tidak  adanya  ketentuan  ayat  yang menegaskan pengecualian tersebut.
f. Bentuk sanksi pidana
UU PTPPO menyebut sanksi pidana berupa pidana penjara dengan pidana denda subsidair pidana kurungan. PHTA 2014 terkandung pidana penjara, pidana denda, dan hukuman pukulan cambuk menggunakan rotan (bersifat kumulatif). Mengenai durasi atau jumlah pidana yang diberikan, UU PTPPO mengandung ancaman sanksi pidana yang  lebih  berat  dibanding  PHTA  2014.  Hukuman  maksimal  yang  diatur  dalam  UU
PTPPO  untuk  delik  TPPO  berupa  pidana  penjara  selama  seumur  hidup  dan  pidana denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dibanding ancaman pidana pada  PHTA  2014  untuk  pelanggaran  pertama  yaitu  pidana  penjara  maksimal  10 (sepuluh) tahun, pidana denda maksimal S$100.000 (seratus ribu dollar singapura), serta pukulan cambuk maksimal 6 pukulan.
g. Sanksi pidana tambahan
Pidana  tambahan  adalah  bentuk  pidana  yang  dijatuhkan  bersamaan  dengan pidana pokok yang sifatnya fakultatif (Mardjono Reksodiputro, 2020:434). UU PTPPO juga  memiliki  hukuman  tambahan  apabila  pelaku  merupakan  korporasi,  terdapat dalam Pasal 15, dapat berupa a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha  yang  sama  serta  bagi  pelaku  penyelenggara  negara,  pada  Pasal  8  terdapat pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. PHTA 2014 tidak ada penegasan sanksi tambahan bagi korporasi maupun aparatur negara.
h. Ketentuan ancaman pemidanaan bagi pelaku residivis PHTA 2014 memiliki aturan pemidanaan yang jelas terhadap pelaku residivis, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b (pelaku residivis TPPO) dan Pasal 6 ayat (2) huruf b (pelaku residivis pemanfaatan korban TPPO). Dalam kedua pasal tersebut, terdapat ayat  yang  apabial  diterjemahkan  berbunyi  “dalam kasus  kejahatan  kedua  atau berikutnya, harus dihukum dengan …”. UU PTPPO tidak memuat ketentuan demikian. UU  PTPPO  sebagai  lex  spesialis  dapat  menyimpang  dari  ketentuan  pemidanaan terhadap residivis yang dimuat dalam KUHP.
i. Ketentuan pemberataan pemidanaan
Pemberatan  pidana  merupakan  alasan  yang  menyebabkan  pidana  yang diancamkan  terhadap  seseorang  menjadi  lebih  berat  dibandingkan  dengan  pidana yang diancamkan pada umumnya (Velycia Maya Yuwanta, 2019: 1481). Pemberatan pidana yang ada dalam UU PTPPO apabila dicermati dibagi atas 2 (dua) alasan, yaitu terkait kualifikasi status subjek pelaku, baik berupa orang, korporasi, penyelenggara negara, maupun kelompok terorganisir, serta alasan keadaan yang ditimbulkan bagi korban,  seperti  korban  menderita  luka  berat  maupun  kematian.  Sedangkan  PHTA 2014  tidak  memiliki  ketentuan  pemberatan  pemidanaan  sehingga  ketentuan ancaman pidana yang tersedia bersifat tunggal. PHTA 2014 hanya memuat pedoman faktor pemberat yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan hukum, termuat dalam Pasal 4 ayat (2), diantaranya mengenai pelibatan penggunaan obat-obatan dan senjata;  status  pelaku  yang  merupakan  pasangan  korban,  hingga  faktor penyalahgunaan  kepercayaan  dan  hubungan  pelaku-korban.  Selain  itu,  PHTA  2014 juga  mempertimbangkan  akibat  terjadinya  perdagangan  orang  yang  turut mempengaruhi korban maupun orang terdekat korban.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dan  pembahasan  terhadap rumusan masalah yang diangkat, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan  tindak  pidana  perdagangan  orang  di Indonesia  dan  Singapura  memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya sama-sama diatur dalam  undang-undang  khusus  (UU  PTPPO  dan  PHTA  2014),  kesamaan  tujuan pembentukan  undang-undang,  terdapatnya  ketentuan  penyertaan  tindak  pidana, serta kesamaan definisi dan unsur tindak pidana perdagangan orang.
2. Perbedaan  pengaturan  di  kedua  negara  antara  lain  dalam  hal  menentukan penggolongan unsur penjeratan utang, subjek pelaku TPPO, bentuk pemidanaan dan berat ancaman sanksi pidana, serta eksistensi ketentuan pemberatan pemidanaan, ketentuan pemidanaan bagi pelaku residivis, maupun tersedianya ketentuan pidana tambahan.

## 6. Saran
Saran  yang  dapat  Peneliti  berikan  dengan  didasarkan  dari  penelitian  hukum  ini adalah:
1. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (UU  PTPPO)  perlu  dilakukan  pembaharuan  hukum  mengingat bentuk  eksploitasi  perdagangan  orang  di  zaman  modern  ini  telah  beragam. Pembaharuan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  perluasan  makna  eksploitasi,  baik eksploitasi  fisik,  eksploitasi  ekonomi,  maupun  eksploitasi  seksual.  Selain  itu  perlu adanya  pengecualian  pada  penanganan  perkara  dengan  anak  sebagai  korban, melalui  penegasan  dihilangkannya  kewajiban  pemenuhan  unsur  cara.  Sedangkan perbaikan  Prevention  of  Human  Trafficking  Act  2014  dapat  berupa  memberi penjelasan status subjek pelaku yang lebih khusus, termasuk mengakomodir pidana tambahan bagi subjek pelaku tertentu tersebut.
2. Indonesia  dapat  mengambil  hal  positif  yang  termuat  pada  PHTA  2014.  Selain  itu, Indonesia perlu meningkatkan upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, dimulai dengan mengimplementasikan ketentuan hukum yang ada pada UU PTPPO,  serta  bekerjasama  dengan  para  pemangku  kebijakan  maupun  masyarakat luas dan pelaku bisnis, agar dapat memahami bahwasannya kejahatan perdagangan orang dapat terjadi di sekitar. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pemahaman para aparat penegak hukum mengenai kerangka hukum dan kerangka penanganan kasus perdagangan orang yang memadai.

## 7. Persatuan
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan karunia- Nya  yang  telah  diberikan  kepada  Penulis  dalam  penyusunan  penelitian  ini  dari  awal sampai  akhir,  sehingga  Penulis  dapat  menyelesaikan  peneitian  ini  dengan  baik.  Dapat terselesaikannya  penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  bantuan,  bimbingan,  masukan,  serta arahan  dari  Bapak  Dr.  Rehnalemken  Ginting,  S.H,.M.H.,  selaku  dosen  pembimbing penulisan hukum (Skripsi) Peneliti.

## 8. Daftar Pustaka
Burke, Mary C. 2017. Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives . Oxford: Routledge.
Iskandar,  Nursiti.  (2021).  Peran  Organisasi  Internasional  Dan  Regional  Dalam Penyelesaian  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Perdagangan  Orang  Di  Indonesia. Jurnal HAM , 12(3), 385-414.
Iuhas, Anca. (2020). The Phenomenon Of Trafficking In Human Beings In The International And European Documents. Analele Universităţii din Oradea. Relaţii Internationale şi Studii Europene (RISE) , 12(12), 229-240.
Khan, Sarfaraz Ahmed. (2014). Human Trafficking, Justice Verma Committee Report and Legal Reform: An Unaccomplished Agenda. Journal of the Indian Law Institute , 56(4), 567- 580.
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Penal Code Singapore 1981.
Prevention of Human Trafficking Act 2014 (Act No. 45 of 2014).
Reksodiputro, Mardjono. (2020). Sistem Peradilan Pidana , Depok: Raja Grafindo.
Renshaw,  Catherine.  (2016).  Human  trafficking  in  Southeast  Asia:  Uncovering  the dynamics of state commitment and compliance. Michigan Journal of. International Law , 37(4), 611-659.
Sulaksono,  Endro.  (2016).  Disharmoni  Hak  Migran  di  Wilayah  Perbatasan  Berimplikasi Kejahatan  Perdagangan Manusia  di  Luar  Negeri. Jurnal  Keamanan  Nasional , 2(1), 111- 140.
Syaufi,  Ahmad.  (2013).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender , 3(2), 456-465.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana / Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women  and  Children  Supplementing  the  United  Nations  Convention  Against Transnational Organized Crime. 2000.
Yuwanta,  Velycia  Maya.  (2019).  Pemidanaan  Terhadap  Narapidana  yang  Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Jurist-Diction , 2(4), 1479-1496.