## PENERAPAN ASAS NASIONALITAS PASIF TERHADAP TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

## Lailatul Mustaqimah
Univesitas Ahmad Yani Kalimantan Selatan Email : lalash1990@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  di  bidang  Teknologi  Informasi  semakin  berkembang  dan  tanpa  batas,  kejahatan  bisa  di lakukan oleh warga Negara Asing yang berada di luar Negeri dan merugikan di wilayah Negara Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 diharapkan mampu menjerat pelaku kejahatan yang berstatus  warga  Negara  Asing  tersebut.  Dan  asas  hukum  pidana  yang  mengatur  adalah  asas  Nasionalitas Pasif. Tujuan diadakannya penelitian ini guna mengkaji alasan terjadinya perluasan Asas Nasionalitas Pasif dalam Pasal 37 UU ITE serta penerapan asas ini terhadap kejahatan teknologi informasi. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  Penelitian  ini  merupakan  normatif,  dimana  penelitian  ini  dilakukan  dengan menginventarisir  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  sejauh  mana  peraturan  yang  ada mengatur tentang masalah yang diteliti. Dengan pendekatan Asas- asas, Pendekatan PerUndang-Undangan, dan Pendekatan Konsep yakni doktrin atau pendapat para ahli  yang bertujuan untuk melihat hukum positif yang  berlaku,  sehingga  dapat  memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan  dalam  penelitian  ini. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa alasan perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif dalam Pasal 37 UU ITE adalah sebagai acuan dasar dalam menangani permasalahan ini dengan adanya Undang- Undang  Nomor11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dapat  di  terapkan  terhadap Tindak  Pidana  di  bidang  Teknologi  Informasi  yang  Locus  delicti  nya  diluar  wilayah  Indonesia,  dan berwenangnya Kepolisian Republik Indonesia menyidik perkara tindak pidana di bidang Teknologi Informasi yang  terjadi  diluar  wilayah  Indonesia  atau  berwenangnya  aparatur  penegak  hukum  Republik  Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan,dan  kehakiman dalam penyelesaian tindak pidana ini sekalipun pelaku berada di Luar Negeri dan Warga Negara Asing karena yang diserang adalah kepentingan Indonesia. Konsekuensi hukum  berdasarkan  perluasan  Asas  ini  adalah  dalam  tindak  pidana  di  bidang  Teknologi  Informasi  namun penegakan  hukum di  bidang  ini  masih  memerlukan  sarana  yang  lain untuk  dapat  tegakkan  aturan  tersebut khususnya    apabila  melibatkan  Warga  Negara  lain,  sarana  tersebut  seperti  Perjanjian  kerjasama penanganan Perkara Pidana atau Perjanjian Ekstradisi.
Kata kunci : Asas Nasionalitas Pasif, Tindak Pidana, Teknologi Informasi

## Abstract
Problems in Information Technology is a growing and without limit , the crime can be committed by foreign nationals  residing  outside  the  State  and  the  harm  in  the  territory  of  Indonesia  ,  with  the  existence  of  Act Nomor 11 of 2008 is expected to ensnare offenders  with the status of citizens  foreign . And the principle of criminal  law  is  the  principle  that  governs  Passive  Nationalities  .  The  objective  of  this  study  to  assess  the reasons for the expansion of Nationalities Passive principle in Article 37 of Law ITE and the application of this principle against crime information technology. The method used is a normative study, in which the study was  conducted  with  an  inventory  of  the  legislation  in  force  and  the  extent  to  which  the  existing  rules governing  the  matter  being  investigated.  With  the  approach  of  principles,  approaches  Legislation,  and approach the concept of doctrine or opinion of experts that aims to see the positive law applicable, so that it can provide answers to the problems in this study. Based on the results of the study concluded that the reason for  the  expansion  of  Nationalities  Passive  principle  in  Article  37  of  Law  ITE  is  a  basic  reference  in addressing  this  issue  with  the  Law  Nomor11  of  2008  on  Information  and  Electronic  Transactions  can  be applied  against  Crime  in  the  field  of  Information  Technology  Locus  delicti  her  outside  the  territory  of
Indonesia,  and  other  competent  Indonesian  Police  investigate  criminal  case  in  the  field  of  Information Technology that occurred outside the territory of Indonesia or other competent law enforcement agencies the Republic of Indonesia such as the police, prosecutors, and judges in the completion of this criminal act even if  the  perpetrator  was  in  the  Foreign  and  Foreigners  because  the  attack  was  the  interest  of  Indonesia.  The legal  consequences  of  this  principle  is  based  on  the  expansion  in  crime  in  the  area  of  Information Technology, but law enforcement in this area still requires other means to enforce these rules, especially if it involves  any  other  citizen,  the  means  of  such  cooperation  agreement  or  handling  Criminal  Extradition Treaty.
Key words :   Nationality principle Passive, Crime, Information of Technology

## PENDAHULUAN
Perkembangan  yang  pesat  dalam pemanfaatan  Internet  tak  hanya  membawa dampak  positif  bagi  para  penggunanya,  tetapi juga dampak negatif bila para pengguna tidak berhati-hati  dalam  memanfaatkan  teknologi ini.  Seperti  maraknya  situs  porno  yang  dapat merusak  mental  generasi  penerus  bangsa, pencurian kartu kredit atau yang biasa disebut dengan  istilah carding , hacking terhadap beberapa  situs,  pencurian  data  orang  lain, penyebaran  virus  yang  dapat  mengganggu sistem kerja komputer, dan lain-lain.
Kejahatan  semacam  inilah  yang  dikenal dengan istilah Cybercrime .
Secara  garis  besar,  kejahatan  yang berkaitan  dengan  teknologi  informasi  dapat dibagi  menjadi  dua  bagian  besar.  Pertama, kejahatan yang difasilitasi teknologi informasi,  misalnya  penipuan  kartu  kredit, penipuan  bursa  efek,  penipuan  perbankan, pornografi  anak,  perdagangan  narkoba,  serta terorisme. Kedua, kejahatan yang menjadikan
sistem  dan  fasilitas  teknologi  informasi sebagai sasarannya, misalnya denial of service attack  (DoS),  defacing,  cracking maupun phreaking. Mengacu  pada  penggolongan umum  dari  kejahatan  teknologi  informasi  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  yang  menjadi  alat atau  pun  objek  dari  kejahatan  ini  adalah komputer.  Dalam  hal  ini  komputer  diartikan secara  luas,  yaitu  yang  terhubung  dengan saluran  internet,  sebatas  menggunakan LAN (Local  Area  Network), atau  yang  sama  sekali tidak tidak terhubung dengan jaringan internet atau pun LAN.
Cyber  crime tidak  mengenal  batasan dan  dapat  dilakukan  negara  mana  pun  dan dapat  menyerang  negara  mana  pun  juga. Itulah  sebabnya cyber  crime digolongkan sebagai kejahatan transnasional, serta merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  sangat meresahkan  masyarakat  dunia.  Berkenaan dengan  penentuan  yurisdiksi,  dalam  hukum internasional  dikenal  3  jenis  yurisdiksi,  yaitu yurisdiksi untuk menetapkan Undang-Undang
( the  jurisdiction  to  prescribe ),  yurisdiksi untuk  penegakan  hukum  ( the  jurisdiction  to enforce ),  dan  yurisdiksi  untuk  menuntu  ( the jurisdiction  to  adjudicate ).  Dalam  konteks kajian  ini,  pengertian  yurisdiksi  merujuk kepada  yurisdiksi  penegakan  hukum.  Dalam kajian  yurisdiksi  tersebut,  untuk  menentukan hukum  yang  berlaku  ada  beberapa  asas  yang biasa digunakan sebagai berikut: a) Subjective Territorality, yaitu  asas  yang  menentukan berlakunya  hukum  ditentukan  berdasarkan tempat  perbuatan  tersebut  dilakukan;  b) Objective Territorality, yaitu  asas  perluasan dari  asas Subjective  Territorality yang menentukan  bahwa  hukum  yang  berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu  terjadi  dan  memberikan  dampak  yang merugikan bagi negara  yang bersangkutan; c) Passive  Nationality, yaitu  asas  yurisdiksi berdasarkan  kewarganegaraan  korban.  Asas ini jarang digunakan karena antara lain hukum warga  negara  asing  dianggap  tidak  memadai untuk  melindungi  warga  negara  asing;  d) Protective, yaitu asas yurisdiksi yang menentukan bahwa berlakunya hukum didasarkan  atas  keinginan  negara  untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang  dilakukan  diluar  wilayahnya.  Asas  ini pada  umumnya  digunakan  apabila  korban adalah negara atau pemerintah; e) Universality, disebut  juga Universal  Interest
Jurisdiction, yaitu  asas  yang  menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan  menghukum  para  pelaku  pembajakan. Asas  ini  kemudian  diperluas  sehingga mencakaup  pula  kejahatan  inti  ( core  crime ), misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan. 1
Selanjutnya Darrel C. Menthe mengemukakan,  ada  beberapa  teori  yang dapat  menjelaskan  tentang  yurisdiksi  hukum yang berlaku dalam cyberspace , yaitu: 2 a) The theory  of  the  uploader  and  the  downloader. Berdasarkan  teori  ini  pengertian uploader adalah  pihak  yang  meng-unggah  ( upload ) informasi  ke  dalam  suatu  lokasi  dalam cyberspace, sedangkan downloader. adalah pihak yang mengakses (meng-unduh) informasi  dari  internet.  Suatu  negara  dapat melarang  suatu  kegiatan uploading dan downloading yang  diperkirakan  bertentangan dengan kepentingan Negara; b) The law of the server. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah  kedudukan  atau  lokasi server dari webpage, yaitu dimana mereka dicatat sebagai data  elektronik.  Menurut  teori  ini  sebuah webpage yang  berlokasi  si server pada Universitas  Stanford  (misalnya)  harus  tunduk pada  hakim  california.  Namun  teori  ini  akan
1 Widodo.  2013. Hukum  Pidana  di  Bidang Teknologi  Informasi  cybercrime  law. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 40
2 Darrel C. Menthe. Jurisdiction in Cyberspace  :  A  Theory  of  International  Spaces. http://www.mttlr.org, diakses pada tanggal 21 Juli 2015
sulit  digunakan  apabila uploader berada dalam  yurisdiksi  negara  asing;  c) The  theory of  international  space. Dalam  hal  ini diusulkan  agar cyberspace menjadi the  fourt space. Analognya tidak terletak pada keberadaan  fisik,  melainkan  pada  sifat internasionalitasnya yaitu soverignless quality.
Selain  kenyataan  bahwa cyber  crime merupakan  kejahatan  transnasional  sehingga yurisdiksi  hukum  sulit  untuk  diterapkan, terdapat permasalahan lain yang menyebabkan cyber crime semakin sulit untuk ditangani,  yaitu: 3 a)  Tidak  adanya  konsensus global  mengenai  jenis-jenis cyber  crime ;  b)
Kurangnya  keahlian  aparat  penegak  hukum dan  ketidakcukupan  hukum  untuk  melakukan investigasi  dan  mengakses  sistem  komputer; c)  Ketidakharmonisan  hukum  acara  di berbagai negara; dan d) Kurangnya sinkronisasi  mekanisme  penegakan  hukum, bantuan  hukum,  ekstradisi,  dan  kerja  sama internasional  dalam  melakukan  investigasi cyber crime.
Yurisdiksi merupakan hal yang sangat krusial sekaligus kompleks khususnya berkenaan  dengan  pengungkapan  kejahatan- kejahatan  di  dunia  maya  yang  bersifat internasional ( international cybercrime ).
Dengan  adanya  kepastian  yurisdiksi,  maka
3 Asril  Sitompul.2001. Hukum  Internet. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.54
suatu  negara  memperoleh  pengakuan  dan kedaulatan  penuh  untuk  berbagai  aturan  dan kebijaksanaan  secara  penuh,  sehingga  harus diakui  bahwa  menerapkan  yurisdiksi  yang tepat  dalam  kejahatan-kejahatan  di  dunia maya ( cybercrime ) bukan merupakan pekerjaan mudah, karena kejahatannya bersifat internasional sehingga banyak bersinggungan  dengan  kedaulatan  banyak negara  atau  sistem  hukum  negara  lain.  Harus diakui  bahwa  menerapkan  yurisdiksi  yang tepat dalam kejahatan-kejahatan didunia maya ( cybercrime )  bukan  merupakan  pekerjaan yang  mudah,  karena  jenis  kejahatan  bersifat internasional  sehingga  banyak  bersinggung dengan  kedaulatan  banyak  negara  (sistem hukum negara lain).
Berkenaan  dengan  yurisdiksi  tersebut, dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  transaksi elektronik  menyebutkan  bahwa  setiap  orang dengan  sengaja  melakukan    perbuatan  yang dilarang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  sampai  dengan  Pasal  36  di  luar  wilayah Indonesia  terhadap  Sistem  Elektronik  yang berada  di  wilayah  yurisdiksi  Indonesia.  Pada BAB  VII  menyebutkan  Perbuatan  yang dilarang,  diantaranya  tercantum  di  dalam Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  36.  Pada Pasal 27  menyebutkan  mengenai  Perbuatan  yang dilarang  diantaranya,  Setiap  orang  dengan
sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/ atau  mentransmisikan  dan/  atau  membuat dapat  diaksesnya  informasi  Elektronik  dan/ atau  dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan,  yang memiliki  muatan  perjudian,  memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik, yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman.
Berpijak  atas  hal  tersebut  maka permasalahan  yang  muncul  adalah  mengapa terjadi perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif dalam  Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap perluasan jangkauan  Asas  Nasionalitas  Pasif  dalam tindak pidana di bidang Teknologi Informasi?

## PEMBAHASAN
Dasar Perluasan Jangkauan Asas Nasionalitas Pasif Dalam Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Dalam hukum pidana dikenal beberapa asas  yang  menjadi  dasar  bagi  pembentukan serta penerapan hukum. Asas-asas ini merupakan asas yang telah diakui oleh hukum Internasional  sebagai  dasar  bagi  suatu  negara untuk  menerapkan  hukum  yang  berlaku  di negara tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya,  asas-asas  ini  dapat  saling
bertautan  dalam  masalah  kejahatan  yang melibatkan dua atau lebih negara.
Salah  satu  asas  hukum  dalam  KUHP adalah  asas  nasional  aktif,  yakni  suatu  asas yang  menyatakan  berlakunya  undang-undang hukum  pidana  Indonesia  di  luar  wilayah Negara  bagi  setiap  orang,  warga  Negara  atau orang asing ang melangar kepentingan hukum Indonesia,  atau  melakukan  perbatan  pidana yang  membahayakan  kepentingan  nasional Indonesia  di  luar  negeri.  Asas  Nasional  Pasif diatur  dalam  Pasal  4 yang  menyebutkan bahwa  ketentuan  pidana  dalam  perundang- undangan  Indonesia  diterapkan  bagi  setiap orang  yang  melakukan  di  luar  Indonesia.  1) Salah  satu  kejahatan  berdasarkan  Pasal-Pasal 104, 106, 107, 108, 110,  111, pada ke-1, 127 dan  131.  2) Pemalsuan  surat  hutang  atau sertiifikat  hutang  atas  tanggungan  Indonesia. Dan  Pasal  8,  bahwa  ketentuan  pidanan  dalam perundang-undangan  Indonesia  berlaku  bagi nakhkoda  dan  penumpang  perahu  Indonesia yang diluar Indonesia.
Dasar  hukum  dari  asas  nasional  pasif adalah,  tiap-tiap  Negara  yang  berdaulat  pada umumnya berhak untuk melindungi kepentingan  hukumnya,  walpun  kepentingan hukum.  Dengan  demikian,  undang-undang hukum  pidanan  Indonesia  dapat  diperlukan terhadap  siapapun,  baik  warga  Negara maupun bukan warga Negara yang melakukan
pelanggaran  terhadap  kepentingan  hukum Negara  Indonesia  dimanapun  dan terutama  di luar  negeri.  Misalnya  melakukan  kejahatan penting terhadap kemanan Negara erta kepala Negara Indonesia(Pasal 104-108 KUHP).
Dapat kita ketahui dalam KUHP Pasal 2-9. Dalam hukum Internasional setiap negara dianggap memiliki wewenang untuk melaksanakan  ketentuan  hukum  terhadap setiap  kejahatan  yang  terjadi  di  wilayah negara tersebut. Adapun pemberlakuan hukum terhadap warga negara yang berada di luar wilayah negara tersebut sebagai kewajiban  sekaligus  tanggung  jawab  sebagai warga  negara.  Dan  Pasal  4  KUHP  memuat asas  nasionalitas  pasif.  Maksudnya    undang  - undang  pidana  Indonesia  berlaku  bagi  setiap orang – baik warga negara Indonesia maupun warga  negara  asing  –  yang  melakukan  tindak pidana  di  luar  wilayah  Indonesia  sepanjang perbuatan itu melanggar kepentingan Indonesia.  Sedangkan, Pasal  5  KUHP mengandung  asas  nasionalitas  aktif,  yaitu perundang  -  undangan  pidana  Indonesia berlaku  terhadap  warga  negara  Indonesia  di manapun ia berada.
Pengertian  Asas  Nasionalis  Pasif adalah  peraturan  hukum  pidana  Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia,  baik  dilakukan  oleh  waega  negara
Indonesia  atau  yang  tidak  dilakukan  di  luar Indonesia. Dalam hal ini disebutkan keyakinan  akan  adanya  kebutuhan  untuk mencapai,  sebagai  suatu  prioritas,  kebijakan kriminal  bersama  yang  ditujukan  pada perlindungan  masyarakat  terhadap  tindak pidana Cyber , antara lain dengan memberlakukan  perUndang-Undangan  yang sesuai dan mendorong kerjasama internasional. Di dalam kejahatan Teknologi Informasi  dapat  diterapkan  Asas  Nasionalitas Pasif  yang  ada  kaitannya  di  dalam  Pasal  37 Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi elektronik,  yakni  “Setiap  orang  dengan sengaja  melakukan    perbuatan  yang  dilarang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 sampai  dengan  Pasal  36  di  luar  wilayah Indonesia  terhadap  Sistem  Elektronik  yang berada  di  wilayah  yurisdiksi  Indonesia”. Mungkin  Pasal  37  ini  dibuat  agar  dalam kondisi  dimana  seorang  yang  berada  di Indonesia disini  yang dimaksud adalah warga negara  asing  atau  seorang  warga  negara Indonesia  melakukan  penipuan  terhadap warga  negara  lain  dengan  menggunakan server  yang ada di negara lain, orang tersebut dapat dijerat dengan undang-undang ini. Akan tetapi  karena  Pasal  27  mengatur  tindakan- tindakan  yang  tidak  memiliki  standar  yang sama  di  negara  lain,  ditambah  dengan  Pasal
34 yang mengatur masalah penjualan perangkat  keras  dan  lunak,  Pasal  37  otomatis menghasilkan konflik yurisdiksi.
Perluasan  makna  kata  “Setiap  orang” yang  terdapat  di  dalam  Pasal  37  ini mengartikan tidak hanya berlaku untuk Warga negara  indonesia  saja  tetapi  juga  Warga negara asing, didalam Pasal 37 ini mengalami perluasan  dari  data  yang  diperoleh  penulis dari  DPR  RI  yakni  risalah  rapat    rancangan, penyusunan  dan  rapat  pembahasan  Undang- Undang  nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  transaksi  elektronik,  dijelaskan terhadap  Pasal  37  dengan  beberapa  unsur: Pertama, setiap  orang dengan  sengaja melakukan  perbuatan  yang  dilarang,  yang dimaksud adalah orang perorangan atau badan hukum baik seorang warga negara Asing yang berada  di  Indonesia  atau  seorang  warga negara Indonesia  yang melakukan “perbuatan yang  dilarang”  terhadap  warga  negara  lain dengan  menggunakan  server  yang  ada  di negara lain, maka orang tersebut dapat dijerat dengan  undang-undang  ini.  Dengan  alasan kejahatan  yang  dilakukan  di  luar  wilayah Indonesia  yang  berdampak  terhadap  Sistem elektronik  yang  berada  di  wilayah  yurisdiksi Indonesia.
Kedua, perbuatan  yang  dilarang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 sampai  dengan  Pasal  36,    diantaranya  dalam
Pasal  27  ayat  (2);  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  mendistribusikan  atau  membuat  dapat  di aksesnya  Informasi  elektronik  yang  memiliki muatan  perjudian  di  luar  wilayah  Indonesia terhadap  Sistem  Elektronik  yang  berada  di wilayah  yurisdiksi  Indonesia.  Di  dalam  RUU ITE perbuatan yang dilarang merujuk terhadap  larangan  akses  tanpa  hak  terhadap sistem elektronik.
Diterapkan  Asas  Nasionalitas  Pasif artinya  ketentuan  hukum  pidana  Indonesia berlaku  bagi  semua  tindak  pidana  yang merugikan kepentingan negara yang tercantum  pada  Pasal  4  KUHP  bagi  seorang warga  negara  Asing  atau  warga  negara Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai  dengan Pasal  36  Undang-Undang  Informasi  dan transaksi  elektronik.  Yang  menjadi  objek tindak  pidana  dalam  Pasal  27  sampai  dengan Pasal  36  tersebut  adalah  Sistem  Elektronik yang  berada  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27 sampai  dengan  Pasal  36  di  luar  Indonesia, sepanjang  ditujukan  kepada  sistem  elektronik Indonesia, dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Hal  tersebut  merupakan  maksud dari  “memiliki  akibat  hukum  di  wilayah
hukum  Indonesia”  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang ini.
Maka  perbuatan  yang  dilakukan  oleh Warga Negara Asing yang telah membuat dan mendistribusikan perangkat lunak yang bersifat  perjudian  tersebut  melalui  sistem elektronik, dapat dikenai aturan Pidana. Selain hal  tersebut,  unsur  “memiliki  akibat  hukum
diwilayah hukum Indonesia” juga
dimaksudkan untuk memperluas asas nasionalitas Pasif dan memperluas keberlakuan  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Berdasarkan  Pasal  2 tersebut  diatas  ketentuan-ketentuan  tindak Pidana  dunia  maya  sebagaimana  dimaksud dalam  BAB  VII  tentang  Perbuatan  Yang Dilarang  Pasal  27  s/d  Pasal  37  UU  ITE beserta  ancaman-ancaman  pidananya  berlaku bagi:  1)  Orang  (yaitu  orang  perseorangan, baik  warga  Negara  Indonesia,  warga  Negara asing,  maupun  badan  hukum)  dalam  wilayah Negara  Indonesia,  atau  2)  Orang  (WNI, WNA,  badan  hukum)  diluar  wilayah  uokum Indonesia  dan  perbuatan  tersebut  memiliki akibat  hukum  di  wilayah  hukum  Indonesia, atau  memliki  akibat  hukum  diluar  wilayah hukum  Indonesia  dan  merugikan  kepentingan Indonesia.
Perumusan  keberlakuan  UU  ITE dalam  Pasal  2  juga  mengakomodir  teori-teori locus delicti yang berlaku di Indonesia. Secara
umum, teori  locus  delicti dalam  ilmu  hukum pidana  dan  yurisprudensi  yang  ada  adalah:  1) Teori  perbuatan  materiil (leer  van  de lichamelijke  daad). Menurut  teori  ini,  yang menjadi locus  delicti ialah  tempat  dimana pelaku  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang kemudian  dapat  menimbulkan  tindak  pidana yang  bersangkutan.  Dengan  kata  lain, locus deilcti ialah  tempat  dimana  perbuatan  yang perlu  ada  supaya  tindak  pidana  dapat  terjadi. Dengan  demikian,  waktu  dan  tempat  delik ialah sama. Kelemahannya ialah teori ini tidak membawa  penyelesaian  dalam  hal  delik materil. 2) Teori alat yang dipergunakan (leer van  het  instrument). Menurut  teori  alat  yang dipergunakan, tempat tindak pidana dilakukan ialah  ditempat alat  yang  dipergunakan  pelaku menyelesaikan  tindak  pidana.  Alat  tersebut dianggap  sebagai  perpanjangan  tangan  dari pelaku,  sehingga  dimana alat  tersebut  bekerja disitu  pula  pelaku  dianggap  berada.  3)  Teori akibat (leer  van  het  gevolgt). Menurut  teori ini, locus  delicti ialah  tempat  akibat  yang dilarang dari suatu tindak pidana muncul.
Adapun  perluasan  jangkauan  Asas Nasionalitas  Pasif  ini  yang  merupakan perluasan dari asas territorial yang berdasarkan  prinsip  kewarganegaraan,  asas Nasionalitas Pasif ini pada hakekatnya adalah asas  untuk  melindungi  kepentingan  nasional sehingga  aturan-  aturan  pidana  suatu  Negara
dapat diterapkan terhadap warga Negara asing yang  melakukan  kejahatan  diluar  wilayah Negara  tersebut  tetapi  korban  perbuatan pidana adalah warga Negara tersebut. 4
Asas  Nasional  Pasif  ini  didasarkan pada  prinsip Interest  reipublicae  quod hominess conserventur yang berarti kepentingan suatu negara agar warga negaranya dilindungi. 5 Mengenai asas nasionalitas  pasif,  Van  Hamel  menyatakan  : “…  Voorts  het  passieve  (Realprinzip, schutzprinzip, beschermingsbeginsel) ter bescherming  van  nationale  rechtsbelangen, algemeene  of  bijzondere,  zit  het  dan,  in verband  met  het  vorige,  tegenover,  nationale ruimer  dan  tegenover  vreemdelingen,  mee onmisbaar. (…  untuk  asas  nasionalitas  pasif (prinsip  riil,  prinsip  sesungguhnya,  asas perlindungan)  untuk  melindungi  kepentingan nasional,  baik  yang  umum  maupun  yang khusus,  meskipun  sehubungan  prinsip  yang terdahulu  juga  diperlukan,  namun  terhadap warga Negara lebih dilindungi daripada warga Negara asing). 6
Dasar  adanya  Asas  Nasionalitas  Pasif dalam  KUHP  Dalam  perkembangan  saat  ini dimana Asas Teritorialitas memiliki keterbatasan  untuk  menjerat  seseorang  yang melakukan tindak pidana diluar wilayah suatu
4 Moeljatno, Op. Cit, hlm. 40 5 Eddy O.S Hiariej. Op.Cit, hlm.  257.
6 G.A. Van Hamel, Op. Cit, hlm. 170
negara.  Oleh  karena  itu,  banyak  negara menambahkan  Asas  lain  agar  Perundang- Undangan  pidananya  tetap  berlaku  dalam kondisi-  kondisi  yang  tidak  dapat  dijangkau dengan  asas  teritorialitas,  khususnya  dalam kondisi  dimana  pelaku  tidak  hadir  dalam wilayah negara yang bersangkutan.
Asas  ini  lebih  dikenal  dengan  asas ekstrateritorial.  Asas  ekstrateritorial  pun  ini diwujudkan dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 KUHP.  Pasal  4  KUHP  memuat  Asas Nasionalitas  Pasif,  yang  dimaksudkan  untuk Undang-Undang  Pidana  Indonesia  berlaku bagi  setiap  orang,  baik  Warga  Negara Indonesia maupun Warga  Negara  Asing  yang melakukan  tindak  pidana  di  luar  wilayah Indonesia  sepanjang  perbuatan  itu  melanggar kepentingan  Indonesia.  Sedangkan,  Pasal  5 KUHP  mengandung  Asas  Nasionalitas  Aktif, yaitu  Perundang-Undangan  Pidana  Indonesia berlaku  terhadap  warga  negara  Indonesia  di manapun ia berada.
Maka  untuk  Asas  Nasionalitas  Pasif menurut Penulis sulit untuk diterapkan karena berdasarkan  prinsip  di  Negara  yang  memiliki yurisdiksi  terhadap  warganya  yang  menjadi korban  kejahatan  yang  dilakukan  orang  asing di  luar  negeri  maka  Indonesia  akan  memiliki yurisdiksinya  sendiri  berdasarkan  Prinsip Nasionalitas  Pasif  terhadap  Pelaku  kejahatan Cybercrime yang  melakukan  perbuatan  yang
dilarang,  diantaranya  Mendistribusikan  atau mentransmisikan  Perangkat  Lunak  yang bermuatan Perjudian yang merugikan wilayah yurisdiksi  Indonesia.  Namun  perbuatan  yang dilarang yang dimaksud nyatanya sekarang ini tidak  hanya  mencakup  yang  dimuat  dalam Bab  IV  yang  mengatur  Tentang  “Perbuatan yang  dilarang”    Undang-Undang  nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  tetapi  juga  lebih  daripada  itu dengan  melihat  jenis-jenis Cybercrime yang beragam  sekarang  ini  semakin  sulit  bagi  kita untuk  menentukan  seperti  apa  pertanggung jawaban  pidananya.  Pada  Asas  Nasionalitas Pasif  atau  disebut  juga  sebagai  asas Perlindungan yang diatur di dalam Pasal 4,7,8 KUHP  dimana  dasar  penggunaannya  adalah dengan  pemikiran  bahwa  setiap  Negara  yang berdaulat  berhak  melindungi  kepentingan hukumnya.  Asas  ini  tidaklah  mudah  untuk diterapkan  karena  kejahatan  atau  tindak pidana  ini  berkaitan  dengan  lintas  Negara ( Transnasional ),  dan  dalam  ruang  maya ( Virtual )  meski  demikian  asas  ini  tetap  dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani  permasalahan  kejahatan  yang berhubungan dengan komputer di Indonesia.
Berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepentingan hukum  suatu  negara  yang  dilanggar  oleh seseorang  diluar  wilayah  negara  atau  diluar
negeri.  Dan  disini  tidak  menjadi  masalah tentang si pelaku tindak pidana apakah warga negara  setempat  atau  warga  negara  asing. Dasar  hukumnya  adalah  setiap  negara  wajib melindungi  kepentingan  hukumnya  atau kepentingan  nasionalnya  yang  dilanggar diluar wilayah atau diluar negeri. Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  4 ayat  1,  2,  dan  3;  Pasal  7,  dan  Pasal  8.  Dalam Pasal  4  disebutkan  bahwa  ketentuan  pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan  bagi  setiap  orang  yang  melakukan diluar Indonesia.
Jika  melihat  kepada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terhadap tindak  pidana  di  dunia  maya (cybercrime) yang  bersifat  Transnasional 7 masih  memiliki kekurangan  dalam  hal  yurisdiksi  karena perkembangan yang cepat di bidang ilmu dan teknologi telah mengakibatkan semakin tingginya  mobilitas  manusia  baik  secara nasional  maupun  internasional.  Berhubung hampir  setiap  manusia  adalah  Warga  Negara dari  suatu  Negara  yang  berdaulat,  maka peningkatan mobilitas manusia tersebut banyak  menimbulkan  masalah  berkaitan
7 Transnasional  adalah  suatu  gebrakan  sosial yang tumbuh
dikarenakan meningkatnya interkonektifitas  antar  manusia  diseluruh  Dunia  yang semakin memudarkan batas-batas  antar  Negara perkembangan  telekomunikasi  khususnya  internet, migrasi  penduduk  dan  terutama  globalisasi  yang menjadi  pendorong  perkembangan  transnasionalisme ini
dengan yurisdiksi ekstrateritorial suatu Negara.
Oleh sebab itu KUHP dikatakan masih memiliki  kekurangan  dikarenakan  aturan berlakunya  hanya  sebatas  territorial-nya  saja atau  tempat  dimana  berlakunya  suatu  aturan Pidana  tersebut,  karena  berlakunya  suatu Undang-undang pidana suatu Negara digantungkan  kepada  tempat  di  mana  suatu perbuatan  pidana  dilakukan. 8 Melihat  kepada prinsip  Nasional  Aktif  dan  Nasional  Pasif, maka suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  baik  di  luar  negeri  maupun  di  dalam negeri harus melihat kepada status kewarganegaraannya  dalam  hal  ini  pelaku agar  dapat  dihukum  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku  kepadanya  (Prinsip  Nasional Aktif).  Begitu  juga  kepada  korban  yang merasa  dirugikan,  menurut  prinsip  nasional pasif maka agar dapat diberikan perlindungan hukum  kepada  korban  harus  terlebih  dahulu diketahui  apakah  status  korban  adalah  warga Negara  tempat  terjadinya  peristiwa  pidana atau  bukan.  Setelah  diketahui  maka  akan diberikan  perlindungan  hukum  dan  jika diketahui  bahwa  korban  bukan  merupakan warga  Negara  pada  tempat  peristiwa  pidana yang  terjadi  kepadanya,  maka  korban  harus kembali  kepada  Negara  asalnya  untuk meminta  perlindungan  hukum  atas  peristiwa
8 P.A.F Lamintang, Op cit, hlm. 89
pidana yang terjadi padanya (Prinsip Nasional Pasif).
Keberlakuan  Undang-undang  Pidana yang  tercantum  pada  KUHP  didasarkan  pada asas  -asas  yang  berlaku  secara  internasional, antara  lain  asas  territorial,  asas  nasional  aktif dan asas nasional pasif. Dalam perkembangan penerapannya,  asas  teritorialitas  ini  memiliki keterbatasan  untuk  menjerat  seseorang  yang melakukan tindak pidana diluar wilayah suatu Negara.  Oleh  karena  itu,  banyak  Negara menambahkan  asas  lain  agar  perundang- undangan  pidananya  tetap  berlaku  dalam kondisi-  kondisi  yang  tidak  dapat  dijangkau dengan  asas  teritorialitas,  khususnya  dalam kondisi  dimana  pelaku  tidak  dapat  hadir dalam wilayah Negara yang bersangkutan.
Asas ini dikenal dengan asas ekstrateritorial, Asas ekstrateritorial ini diwujudkan dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 KUHP. Pasal 4 KUHP memuat Asas Nasional Pasif  tentang  pemberlakuan  Undang-undang pidana  Indonesia  kepada  setiap  orang  baik warga  Negara  Indonesia  maupun  warga negara  asing  yang  melakukan  tindak  pidana diluar    wilayah  hukum  Indonesia  namun melanggar kepentingan Indonesia, mengalami manfaat  perluasan  dalam  Pasal  37  Undang- Undang  informasi  dan  transaksi  elektronik diantaranya  dapat  memberikan  kepastian hukum  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan
teknologi  informasi  yang  pelakunya  Warga Negara  Asing  yang  berada  di  dalam  atau diluar  wilayah  Indonesia  dan  merugikan Warga  Negara  Indonesia  atau  wilayah yurisdiksi Indonesia.
Dalam  Pasal  5  KUHP  mengandung asas  nasionalitas  aktif  yaitu  perundang- undangan  pidana  Indonesia  berlaku  kepada setiap  warga  Negara  Indonesia  dimanapun  ia berada.  Namun  begitu  juga  hukum  pidana Indonesia  telah  mengalami  perluasan  dalam hal  batas-batas  keberlakuannya  baik  dalam negeri  maupun  luar  negeri  atau  disebut ekstrateritorial  dengan  adanya  dukungan  dari Undang-undang  yang  mengatur  tentang  asas ekstrateritorial  salah  satunya  yaitu  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Karena cyberspace  adalah  merupakan  dunia  virtual yang  lokasinya  sulit  untuk  ditemukan  tetapi dapat  dikunjungi  oleh  berjuta  pengguna  yang tersebar di seluruh dunia setiap saat.
Perluasan  jangkauan  asas-asas  ini dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  metode atau  cara  melakukan  kejahatan  dalam  dunia maya  yang  memanfaatkan  karakteristik  ruang virtual,  selain  itu,  pengaturan  ini  juga memberikan  dasar  hukum  bagi  Pemerintah Indonesia  untuk  memberikan  bantuan  hukum kepada  Negara  lain  dalam  menyelesaikan permasalahan  yang  berhubungan  dengan
tindak  pidana cybercrime. Perbuatan  pidana yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  BAB  VII  tentang perbuatan yang dilarang, perbuatan- perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok  sabagai  berikut:  1) Tindak  pidana yang  berhubungan  dengan  aktivitas  illegal, yaitu  :  a)  Distribusi  atau  penyebaran, transmisi,  dapat  diaksesnya  konten  illegal, yang  terdiri  dari:  Kesusilaan,  Perjudian, Penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik, Pemerasan  atau  pengancaman,  Berita  bohong yang  menyesatkan  dan  merugikan  konsumen, Menimbulkan  rasa  kebencian  berdasarkan SARA,  dan  Mengirimkan  informasi  yang berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut- nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi;  b) Dengan  cara  apapun  melalui  akses  illegal;  c) Intersepsi  illegal  terhadap  informasi  atau dokumen  elektronik  dan  sistem  elektronik.  2) Tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan gangguan (interferensi), yaitu  gangguan terhadap  informasi  atau  dokumen  elektronik (data  interference) ,  dan  gangguan  terhadap system  elektronik (system  interference). 2) Tindak  pidana  memfasilitasi  perbuatan  yang dilarang.  3)  Tindak  pidana  pemalsuan informasi atau dokumen elektronik. 4) Tindak pidana  tambahan (accesoir). 5)  Perberatan- perberatan terhadap ancaman pidana.
Perluasan jangkauan Asas Nasionalitas Pasif  ini  bertujuan  untuk  Pelaku  yang berstatus warga Negara Asing yang melakukan  kejahatan  di  bidang  Teknologi Informasi  ini  dapat  dijerat  hukum  Pidana  di Indonesia  berdasarkan  Pasal  37  Undang- Undang  Nomor11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  apabila tidak ada perluasan maka hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat di jerat tidak untuk warga  Negara  Asing,  sedangkan  untuk kejahatan  Teknologi  Informasi  ini  banyak dilakukan  oleh  Warga  Negara  Asing  yang berada di luar wilayah Negara Indonesia.
Konsekuensi  Hukum  Terhadap  Adanya Perluasan  Jangkauan  Asas  Nasionalitas Pasif  Dalam  Tindak  Pidana  Di  Bidang Teknologi Informasi
Cybercrime merupakan kejahatan yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi computer  khusunya  internet.  Internet  yang menghadirkan cyberspace dengan  realitas virtualnya  menawarkan  kepada  manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang  dinamakan cyber  crime ,  baik  sistem jaringan  komputernya  itu  sendiri  yang menjadi sasaran maupun komputer  itu sendiri yang  menjadi  sarana  untuk  melakukan kejahatan.  Tentunya  jika  kita  melihat  bahwa informasi  itu  sendiri  telah  menjadi  komoditi
maka  upaya  untuk  melindungi  aset  tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan  adalah  melalui  hukum  pidana, baik  dengan  bersaranakan  penal  maupun  non penal.
Menjawab  tuntutan  dan  tantangan komunikasi  global  lewat  Internet,  Undang- Undang  yang  diharapkan  ( ius  konstituendum ) adalah  perangkat  hukum  yang  akomodatif terhadap  perkembangan  serta  antisipatif terhadap  permasalahan,  termasuk  dampak negatif  penyalahgunaan  Internet  dengan berbagai  motivasi  yang  dapat  menimbulkan korban-korban  seperti  kerugian  materi  dan non  materi.  Saat  ini,  Indonesia  belum memiliki  Undang-Undang  khusus/ cyber  law yang mengatur mengenai cyber crime. Tetapi, terdapat  beberapa  hukum  positif  lain  yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku  cybercrime  terutama  untuk  kasus- kasus  yang  menggunakan  komputer  sebagai sarana.
Kegiatan  siber  meskipun  bersifat virtual  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan dan  perbuatan  hukum  yang  nyata.  Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya  lagi  untuk  kategorikan  sesuatu dengan  ukuran  dalam  kualifikasi  hukum konvensional  untuk  dijadikan  obyek  dan perbuatan,  sebab  jika  cara  ini  yang  ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang
lolos  dari  jerat  hukum.  Kegiatan  siber  adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun  alat  buktinya  bersifat  elektronik. Dengan  demikian,  subyek  pelakunya  harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan  perbuatan  hukum  secara  nyata. Kebijakan  sebagai  upaya  untuk  melindungi informasi  membutuhkan  suatu  pengkajian yang  sangat  mendalam,  menyangkut  aspek sosiologis,  filosofis,  yuridis,  dan  sebagainya. Teknologi  informasi  sekarang  ini  sangat strategis  dan  berdampak  luas  terhadap aktifitaskehidupan  manusia  oleh  karena  itu dibutuhkan  pengaturan  secara  khusus  dengan dibentuk nya suatu undang-undang yang dapat menanggulangi  kejahatan  terhadap  teknologi informasi.
Peraturan terhadap teknologi informasi
agar diterima masyarakat harus mempertimbangkan semua aspirasi
(suprastruktur,  infrastruktur,  kepakaran  dan aspirasi internasional) dan berbagai kepentingan harus diselaraskan dan
diserasikan.Pembentukan peraturan perundang-undangan  di  dunia cyber pun, berpangkal  pada  keinginan  masyarakat  untuk mendapatkan jaminan keamanan keadilan dan kepastian  hukum.  Sebagai  norma  hukum cyber atau cyber  law akan  bersifat  mengikat bagi  tiap-tiap  individu-individu  untuk  tunduk
dan  mengikuti  segala  kaidah-kaidah  yang terkandung didalamnya.
Upaya penanganan cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat  teknologi  informasi  khususnya internet  telah  dijadikan  sebagai  sarana  untuk membangun  masyarakat  yang  berbudaya informasi.  Keberadaan  undang-undang  yang mengatur cybercrime memang  diperlukan, akan  tetapi  apalah  arti  undang-undang  jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan  atau  keahlian  dalam  bidang  itu dan  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dari undang-undang  tersebut  tidak  mendukung tercapainya  tujuan  pembentukan  hukum tersebut.  Asas  Nasionalitas  Pasif  diterapkan dalam  kejahatan  teknologi  informasi  ini dimana  asas  ini  ialah  suatu  asas  yang memberlakukan  KUHP  terhadap  siapa  pun juga  baik  WNI  maupun  WNA  yang melakukan  perbuatan  pidana  di  luar  wilayah Indonesia.
Jadi yang diutamakan adalah keselamatan  kepentingan  suatu  negara.  Asas ini  menentukan  bahwa  hukum  pidana  suatu negara  (juga  Indonesia)  berlaku  terhadap perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  di  luar negeri,  jika  karena  itu  kepentingan  tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar wilayah  kekuasaan  negara  itu.      Disini  yang dilindungi  bukanlah  kepentingan  individu
orang  Indonesia,  tetapi  kepentingan  nasional atau  kepentingan  umum  yang  lebih  luas.  Jika orang  Indonesia  menjadi  korban  delik  di wilayah  Negara  lain,  yang  dilakukan  oleh orang  asing,  maka  hukum  pidana  Indonesia tidak  berlaku.  Diberi  kepercayaan  kepada setiap  Negara  untuk  menegakkan  hukum  di wilayah  sendiri.  Berlakunya  undang-undang hukum pidana dari suatu Negara menurut asas ini  disandarkan  kepada  kepentingan  hukum ( Rechtbelang )  menurut  Simons:  Rechtgoed yang  dilanggarnya.  Dengan  demikian  apabila kepentingan  hukum  dari  suatu  Negara  yang menganut  asas  ini  dilanggar  oleh  seseorang, baik  oleh  warga  Negara  ataupun  oleh  orang asing dan pelanggaran yang dilakukukan baik diluar maupun didalam Negara yang menganut  asas  tadi,  Undang-undang  hak pidana Negara itu dapat diperlakukan terhadap di pelanggar tadi.
Konsekuensi  hukum  yang  terjadi  saat ini,  Kenyataan  nya  yang  terkait  dengan pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  lagi dapat  dilakukan  pendekatan  melalui  sistem hukum  konvensional, mengingat kegiatannya tidak  lagi  bisa  dibatasi  oleh    teritorial  suatu negara,  aksesnya  dengan  mudah  dapat dilakukan  dari  belahan  dunia  manapun, kerugian  dapat  terjadi  baik  pada  pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan  sekalipun,  misalnya  dalam
pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Teknologi informasi di  yakini  akan  menjadi  alternatif  utama  bagi penyelenggaraan  kegiatan  bisnis (e-business) maupun  pemerintahan (e-government) yang selama ini dan dimasa lalu lebih di jalankan di dunia nyata (the realworld). Namun demikian selain  keuntungan  yang  menjanjikan  dan teknologi  khususnya  teknologi  informasi  saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan kesejahteraan,  kemajuan,  dan  memudahkan manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif perbuatan    melawan  hukum). 9 Keberadaan undang-undang  yang  mengatur cybercrime memang  diperlukan,  yakni  adalah  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  akan  tetapi apalah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang  tidak  memiliki  kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dari undang-undang  tersebut  tidak  mendukung tercapainya  tujuan  pembentukan  hukum tersebut.
Walaupun  sudah  ada  aturan  yang melegalkan  tindakan  penegak  hukum  dalam menangani tindak pidana cyber crime , namun bukan  berarti  semudah    membalikkan  telapak
9 Indonesia.  Undang-Undang    tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008,.  LN  Tahun  2008  No.  58  .  TLN  No.  4843, Penjelasan
tangan  dalam  penentuan tempus  delicti cybercrime karena kejahatan ini menggunakan alat- alat canggih atau teknologi yang  canggih untuk  melakukan  kejahatannya  dan  tidak mudah melacak dan mendeteksi secara mudah untuk  menentukan tempus,  locus, alat  bukti maupun  tersangkanya  itu  sendiri.  Diterapkan Asas  Nasionalitas  Pasif  artinya  ketentuan hukum  pidana  Indonesia  berlaku  bagi  semua tindak  pidana  yang  merugikan  kepentingan negara  yang  tercantum  pada  Pasal  4  KUHP bagi  seorang  warga  negara  Asing  atau  warga negara  Indonesia  yang  melakukan  tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan  Pasal  36  Undang-Undang  Informasi dan  transaksi  elektronik.  Yang  menjadi  objek tindak  pidana  dalam  Pasal  27  sampai  dengan Pasal  36  tersebut  adalah  Sistem  Elektronik yang  berada  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27 sampai  dengan  Pasal  36  di  luar  Indonesia, sepanjang  ditujukan  kepada  sistem  elektronik Indonesia, dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Hal  tersebut  merupakan  maksud  dari “memiliki  akibat  hukum  di  wilayah  hukum Indonesia”  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 Undang-Undang ini.  Maka perbuatan yang  dilakukan  oleh  Warga  Negara  Asing
yang  telah  membuat  dan  mendistribusikan perangkat  lunak  yang  bersifat  perjudian tersebut  melalui  sistem  elektronik,  dapat dikenai  aturan  Pidana.  Selain  hal  tersebut, unsur  “memiliki  akibat  hukum  diwilayah hukum  Indonesia  “  juga  dimaksudkan  untuk memperluas  asas  nasionalitas  Pasif  dan memperluas  keberlakuan  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 2 tersebut diatas ketentuan- ketentuan tindak Pidana dunia maya sebagaimana  dimaksud  dalam  BAB  VII tentang Perbuatan Yang Dilarang Pasal 27 s/d Pasal  37  UU  ITE  beserta  ancaman-ancaman pidananya  berlaku  bagi  Orang  (yaitu  orang perseorangan,  baik  warga  Negara  Indonesia, warga  Negara  asing,  maupun  badan  hukum) dalam  wilayah  Negara  Indonesia,  atau  Orang (WNI,  WNA,  badan  hukum)  diluar  wilayah hukum  Indonesia  dan  perbuatan  tersebut Memiliki  akibat  hukum  di  wilayah  hukum Indonesia,  atau  Memliki  akibat  hukum  diluar wilayah  hukum  Indonesia  dan  merugikan kepentingan Indonesia. Perumusan keberlakuan  UU  ITE  dalam  Pasal  2  juga mengakomodir  teori-teori locus  delicti yang berlaku di Indonesia.
Dalam  perluasan  asas  Nasionalitas Pasif  ini  terdapat  beberapa  konsekuensi hukum  terhadap  tindak  pidana  di  bidang Teknologi  Informasi,  diantaranya  sebagai
berikut:  1)  Dengan  adanya  Undang-Undang Nomor11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dapat  di  terapkan terhadap  Tindak  Pidana  di  bidang  Teknologi Informasi  yang Locus  delictinya diluar wilayah Indonesia. 2) Meskipun pelaku tindak pidana  melalui  internet  jelas  identitasnya, apakah  pelaku  berada  di  wilayah  Republik Indonesia  atau  diluar  negeri.  Jika  di  wilayah Indonesia,  diwilayah  hukum  mana  mereka melakukan  tindak  pidana.  Hal  ini  penting diketahui  untuk  menentukan  kompetensi pengadilan  yang  akan  mengadili.  Jika  pelaku sudah  ditemukan,  untuk  menganalisis  kasus tersebut  perlu  dikaji  berdasarkan  doktrin keberlakuan  hukum  pidana  menurut  tempat. Hal  ini  juga  sulit  dilaksanakan  pada  kasus tertentu seperti Carding yang dilakukan dalam suatu  Negara  tetapi  korbannya  di  Negara asing,  atau  sebaliknya.  3)  Berwenangnya Kepolisian  Republik  Indonesia  menyidik perkara  tindak  pidana  di  bidang  Teknologi Informasi yang terjadi diluar wilayah Indonesia atau berwenangnya aparatur penegak  hukum  Republik  Indonesia  seperti kepolisian,  kejaksaan,dan    kehakiman  dalam penyelesaian  tindak  pidana  ini  sekalipun pelaku  berada  di  Luar  Negeri  dan  Warga Negara  Asing  karena  yang  diserang  adalah kepentingan  Indonesia.  4)  Asas  Nasionalitas Pasif  ini  tidak  mudah  diterapkan  jika  yang
ketahui  berbagai  macam  jenis  kejahatan cybercrime saat  ini  selalu  berkembang sedangkan  di  dalam  aturan  KUHP  dan Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  untuk  “Perbuatan  yang  dilarang” hanya  mencakup  beberapa  jenis  kejahatan cybercrime saja.

## PENUTUP
Perluasan  Asas  Nasionalitas  Pasif disebabkan  oleh:  1)  Tindak  Pidana  di  bidang Teknologi  Informasi  di  Indonesia  terus berkembang  dengan  berbagai  jenis  bentuk kejahatan  baru  dan  kebanyakan  berasal  dari Luar Negeri yang tentunya merugikan wilayah Indonesia. Berdasarkan Risalah Rapat Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik yang menyebutkan dalam Pasal 37 dimaksudkan untuk Warga Negara atau badan hukum Asing  yang melakukan Tindak pidana dibidang  teknologi  informasi  di  luar  wilayah Indonesia  tetapi  merugikan  Indonesia  dapat dijerat. 2) Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi  atau Cybercrime adalah  kejahatan tanpa  batas,  maka  masih  bersinggungan dengan  yurisdiksi antar Negara. Dengan  Asas Nasionalitas  Pasif  ini  mampu  memberikan kejelasan bagi Pelaku kejahatan yang memang harus  di  adili  dengan  hukum  pidana Indonesia.  3)  Banyaknya  kasus  tindak  pidana
Teknologi  Informasi  yang  belum  dapat menjerat  pelaku  yang  berada  di  luar  wilayah Indonesia
Konsekuensi hukum terhadap perluasan  Asas  Nasionalitas  Pasif  dalam tindak  pidana  di  bidang  Teknologi  Informasi, adalah  :  1)  Dengan  pemikiran  bahwa  setiap Negara  yang  berdaulat  berhak  melindungi kepentingan  hukumnya  untuk  menangani kejahatan Teknologi Informasi yang berkaitan dengan  Lintas  Negara  atau  tidak  terbatas, dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  asas  ini  diperluas  sebagai  acuan dasar  dalam  menangani  permasalahan  di bidang  Teknologi  Informasi.  2)  Dengan adanya  Undang-Undang  Nomor11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dapat  di  terapkan  terhadap  Tindak Pidana  di  bidang  Teknologi  Informasi  yang Locus  delictinya diluar  wilayah  Indonesia.  3) Berwenangnya Kepolisian Republik Indonesia menyidik  perkara  tindak  pidana  di  bidang Teknologi  Informasi  yang  terjadi  diluar wilayah Indonesia atau berwenangnya aparatur  penegak  hukum  Republik  Indonesia seperti  kepolisian,  kejaksaan,dan    kehakiman dalam penyelesaian tindak pidana ini sekalipun  pelaku  berada  di  Luar  Negeri  dan Warga  Negara  Asing  karena  yang  diserang adalah kepentingan Indonesia.
Adapun saran yang dapat dikemukakan  terhadap  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1) Dengan  terus  berkembangnya  tindak  pidana Teknologi  Informasi  maka  dalam  menangani hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  tetapi  juga  masih  bergantung dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Diharapkan  akan  ada  pembaharuan
Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik dengan melihat jenis tindak pidana  Teknologi Informasi  yang  berkembang  saat  ini.  2) Diharapkan  Pemerintah  atau  aparat  penegak hukum  dapat  mencegah  Tindak  Pidana  di bidang  teknologi  Informasi  ini,  misalnya dengan  melindungi  aplikasi  yang  bermuatan Perbuatan  yang  dilarang  sebagaimana  diatur dalam    Undang-Undang  Nomor11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  dengan  memberikan  password atau  ID.  Seperti  konten  dewasa  yang  hanya dengan  menyetujui  konfirmasi  laman  akses maka bisa diakses oleh anak berusia di bawah umur.  3)  Sekalipun  terhadap  perluasan  Asas Nasionalitas  Pasif  dalam  tindak  pidana  di bidang Teknologi Informasi namun penegakan  hukum  di  bidang  ini  masih memerlukan  sarana  yang  lain  untuk  dapat tegakkan  aturan  tersebut  khususnya    apabila
melibatkan  Warga  Negara  lain,  sarana tersebut seperti Perjanjian kerjasama penanganan  Perkara  Pidana  atau  Perjanjian Ekstradisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir.  2013. Pengantar  Teknologi Informasi  Edisi  Revisi .    Yogyakarta  : Andi penerbit
Adami  Chazawi.    2001. Pelajaran  Hukum
Pidana  1 . Jakarta:    P.T  Raja  Grafindo Persada.
Agus  Raharjo.  2002. Cybercrime  Pemahaman Dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan Berteknologi .  Bandung Alistaris  Gultom.    2005. Aspek  Hukum
Teknologi Informasi . Bandung:
Refika Aditama.
Andi  Hamzah.  1990. Aspek-aspek  Pidana  di Bidang  Komputer .  Jakarta:  P.T.  Sinar Grafika Andi Zainal Abidin.  2010. Hukum Pidana 1 .
Jakarta: P.T  Sinar Grafika.
Anton M MoelijoNomor  1998. Kamus Besar Bahasa  Indonesia .    Jakarta  :  Balai pustaka
Asril  Sitompul.  2001. Hukum  Internet.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Banda  Nawawi  Arief.    2001. Antisipasi penanggulangan
“cybercrime”
dengan  hukum pidana
Barda  Nawawi  Arief.  2005. Bunga  Rampai
Kebijakan  Hukum  Pidana .  Bandung: citra Aditya,
Barda  Nawawi  Arief.      2008. Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebiajkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan  Kejahatan. Prenada media group, Bandung Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia .  Jakarta : Balai Pustaka
Denrivianto  Budhijanto.  2000. Aspek-  Aspek
Hukum  dalam  Perniagaan  Secara
Elektronik (E-Comerce). Makalah pada Seminar Aspek Hukum Transaksi Perdagangan via Internet di Indonesia. Bandung:    Senat  Mahasiswa  Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Eddy  O.S  Hiariej.  2009. Pengantar  Hukum
Pidana  Internasional. Jakarta:  P.T Erlangga Freddy Haris, 2008. Cybercrimedari Persfektif  Akademis, Lembaga  Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Friedman  Lawrence M. 1984. American Law. New York: W.W Norton & Co.
G.A  van  Hamel.  1913. Inleiding  Tot  De Studie Van Het Nederlansche
Strafrecht, Derde  Druk.  De  Erven  F. Bohn  Haarlem  &  Gebr.  Belinfante  ‘s-
Gravenhage.
Kamus  Hukum.    Penerbit  Permata Press
Jeff  Zalesky.  1999. Spritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia M.  Arief  Mansur.  2007. Cyberlaw  Aspek
Hukun  Teknologi  Informasi. Pustaka bersama, Jakarta MoeljatNomor 2008. Asas-asas hukum
pidana. Jakarta: P.T Rineka Cipta.
Muladi.  2003. Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime .    Majalah  Media  Hukum vol. 1.  Jakarta O.C.  Kaligis.  2012. Penerapan  Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi  dan  transaksi  elektronik dalam  prakteknya .  Jakarta  :  Yasrif
Watampoone
Onno W Purbo.  2007. Kebangkitan Nasional ke  2  Berbasis  Teknologi  Informasi, Computer Network Research Group .  I P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana  Indonesia .  Bandung:    P.T
Citra Aditya Bakti Sigid  SuseNomor  2012. Yurisdiksi  Terhadap Tindak Pidana Siber dalam PerUndang-Undangan Indonesia
dihubungkan dengan Konvensi Dewan Eropa  2001 ,  dalam  Buku  Yudha Bhakti,    et.  al, Penemuan  Hukum Nasional  dan  Internasional .  Jakarta: Fikahati Aneska
Sudarto.    1990. Hukum  Pidana  I. Semarang:
Yayasan  sudarto  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro Sutanto.    2008. Cybercrime  Motif  dan
Penindakan. Pustaka bersama , Jakarta.
Soenarto Soerodibroto. 2007. Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .  Jakarta  :  P.T  RajaGrafindo
Persada
Teguh  Prasetyo.  2012. Hukium  Pidana . Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada The  Hujibers.  1998. Filsafat  Hukum  dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Kanisius Widodo.  2013. Hukum  Pidana  di  Bidang
Teknologi  Informasi  cybercrime  law.
Yogyakarta: Aswaja Pressindo Yuyun  Yulianah.  2005. Pembuktian  Tindak Pidana  Cyber  Crime .  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar

## Jurnal :
Risalah  Rapat  DPR-  RI  Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik Naskah  akademik  RUU    Tindak  Pidana  di bidang  Teknologi  Informasi  disusun oleh  Mas  Wigantoro  Roes  Setiyadi. 2003. CyberPolicy Club dan Indonesia Media Law and Policy Center
Tesis : Azamul  Fadhly  Noor.  2005.  “Tinjauan Yuridis  terhadap Cybercrime” di
Indonesia”. Tesis Magister Universitas Sumatera  Utara.  Medan:    Magister Universitas Sumatera Utara Philemon Ginting. 2008. “Kebijakan penanggulangan Pidana teknologi Informasi  melalui  hukum  pidana”. Tesis Magister Universitas Diponegoro. Semarang: Magister
Universitas Diponegoro
Situs / Internet : Darrel C. Menthe. Jurisdiction in Cyberspace :  A  Theory  of  International  Spaces. http://www.mttlr.org, diakses pada tanggal 21 Juli 2015
Opung  Mimin. 2014. Jenis-Jenis Cybercrime . http://itdare. blogspot.com/2014/02/Pengertian- cybercrime-dan-jenis-jenis
cybercrime.  html?m=1,  Diakses  Pada Tanggal 29 Juli 2015 Wahyu Agung. 2011. Kendala Dan Hambatan Penegakan Cyber Crime di Indonesia
: http://inalsyn.blogspot.com/2013/05/k endala-dan-hambatan-penegakan- cyber.html
http://www.baliorange.web.id/kasus-prita- mulyasari-vs-rs-omni-dan-inter netmarketing/
http:/www.Detiknews.com , diakses pada
tanggal 30 Juli 2015
http://www.its-
oke.net/disraker/000000db.htm; Indonesian Observer, 26 Juli 2001 http://www.kapanlagi.com/html/kronologis_ka sus_video_porno_ariel_peterpan.html http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/
08/10493531/Ada.Unsur Kejahatan.Lain.di.Kasus.33.WNA.Asal .Tiongkok http://www.fl.unud.ac.id/blockbook/BLOCK% 20BOOK%20Th.2009/BB%20Hukum %20Organisasi%20Internasional%20 2009.pdf
http://yogapw.wordpress.com/2009/11/13/pen gertian-bukti-digital-digital-evidence Pemain  Judi  poker  di  Facebook  Divonis  130 Hari Penjara, http://www.merdeka.com, diakses tanggal 22 juli 2015
Tiga Pelaku Judi Online Divonis Enam Bulan, http://www.beritasiaga.com, diakses tanggal 22 juli 2015
www.google.com.KASUS%20CYBERCRIM E/kebijakan-kriminalisasi-dan penanganan www.kompas.com/Cyber.Crime..Indonesia.Te rtinggi.di.Dunia