## Akibat hukum Berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Negara terhadap Hak Ulayat di Kalimantan Timur
Aushofi Zuhrotul Ulya, Putri Kinanthi, Salsabilla Shofia dan Veronica Cynthia Wibowo aushofizuhrotululya@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Indonesia as a multicultural country has recognized the existence of indingenous people along with their right, which is Ulayat Right or the right to control, govern and take care of a specific land. With the enactment of State Capital Law on February 15th 2022, the capital city of Indonesia will be relocated from Jakarta to East Borneo. The relocation of Indonesia’s capital will potentially use Ulayat Land, the land that belongs to the indingenous people, and can cause conflicts within the society. Thus, this research intends to analyze the legal standing of Ulayat Right in East Borneo after the enactment of State Capital Law and legal protection for indingenous people that are impacted by the government through State Capital Law. This writing is a legal doctrinal research that uses statute approach and conceptual approach. The analysis shows that the process of relocating the state’s capital is categorized as land acquisition for public interest, regulated on Article 16 (3) of State Capital Law. Thus, the Government has the authority to acquire the land in question as long as they regard the impacted parties and their rights. The legal protection for those who are impacted by State Capital Law is by receiving compensation for the land and they could also submit an objection to the local District Court.
Keywords: Indingenous People; Ulayat Right; State Capital Law; Land Acquisition; Public Interest.

## Abstrak
Indonesia sebagai negara multikultural mengakui eksistensi masyarakat adat beserta hak  yang  dimilikinya,  yaitu  Hak  Ulayat  atau  hak  untuk  menguasai,  mengatur  dan mengurus tanah. Dengan disahkannya UU IKN pada 15 Februari 2022, maka Ibu Kota Negara akan beralih dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses pemindahan Ibu Kota Negara berpotensi untuk menggusur tanah adat sehingga dapat menimbulkan konflik di  kalangan  masyarakat  adat.  Oleh  karena  itu,  penulisan  ini  membahas  kedudukan Hak Ulayat Kalimantan Timur setelah adanya UU IKN dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat  atas penggunaan Hak Ulayat oleh pemerintah akibat UU IKN. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis penulis pembangunan Ibu Kota Negara dikategorikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur  Pasal  16  Ayat  (3)  UU  IKN.  Sehingga,  Tanah  Ulayat  dapat  digunakan  sebagai pembangunan Ibu Kota Negara dengan syarat Pemerintah harus tetap memperhatikan masyarakat adat yang terdampak akibat UU IKN tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan  berupa  ganti  kerugian  atas  tanah  yang  diserahkan  dan  keberatan  apabila masyarakat adat menilai ganti kerugian yang diberikan tidak sesuai. Kata Kunci: Masyarakat  Adat;  Hak  Ulayat;  UU  IKN;  Pengadaan  Tanah;  Kepentingan Umum .

## Notaire
Article history: Submitted 16 August 2022; Accepted 26 October 2022; Available online 31 October 2022.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v5i3.38341 Vol. 5 No. 3, Oktober 2022
Copyright © 2022 Aushofi Z.U., Putri Kinanthi, Salsabilla Shofia,  dan Veronica C.W. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## 330 Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara multikultural karena memiliki keanekaragaman suku, budaya maupun agama yang ada dalam masyarakatnya. Negara mengakui dan menghormati adanya keberagaman suku dan budaya yang dimiliki masyarakatnya dengan mengakui adanya masyarakat adat yang hidup di wilayah Indonesia melalui Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Dengan adanya masyarakat adat maka muncul kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis yang melekat pada masyarakatnya sehingga terbentuk hukum adat. Hukum  adat  lahir  jauh  sebelum  adanya  hukum  positif  sehingga  telah  melekat dan susah untuk dihilangkan, sehingga pembuat undang-undang memasukkan beberapa aspek dalam hukum adat dalam hukum positif di Indonesia salah satunya mengenai Hak Ulayat. Hak Ulayat sebagai istilah yuridis, yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan  mengurus  dan  mengatur  tanah  seisinya  dengan  kekuatan  berlaku kedalam  dan  keluar. 1 Yang  dimaksud  mengatur  kedalam  adalah  memberikan izin bagi masyarakat hukum adatnya sendiri agar kepentingan antar masyarakat hukum adat tidak berbenturan karena pada dasarnya siapapun yang merupakan masyarakat adat boleh memanfaatkan tanah.
Tanah Ulayat yang menjadi objek Hak Ulayat awalnya merupakan hak bersama masyarakat  adat.  Masyarakat  adat  yang  diberikan  hak  untuk  membuka  tanah  di wilayah  hukum  adatnya  jika  terus  menerus  diolah  maka  dengan  izin  kepala  adat menjadi hak perorangan, hal ini mengakibatkan Tanah Ulayat semakin berkurang karena menjadi hak individu. 2 Namun jika setelah dibuka kemudian ditinggalkan dan membuka tanah baru maka tanah yang lama kembali menjadi Tanah Ulayat.
1 Imam Sudiyat, Hukum Adat : Sketsa Asas (Liberty 1981).[1].
2 Hamler, ‘Hukum Tanah Dalam Hak Komunal Masyarakat’ 2 Jurnal Ius Civile.[55].
Kewenangan dalam Hak Ulayat dalam mengatur keluar memperjelas bahwa pada dasarnya orang yang bukan merupakan masyarakat hukum adat atau dapat dikatakan orang  luar  hukum  adat  tidak  boleh  membuka  tanah  dalam  wilayah  Hak  Ulayat masyarakat adat. Penggunaan tanah adat selain masyarakat adat yang bersangkutan di daerah tersebut biasanya harus membayar semacam “upeti”. 3 Sehingga untuk orang luar  hukum  adat  izin  harus  disertai  dengan  pembayaran  uang,  sebagai  pengakuan bahwa tanah yang dibuka bukan miliknya melainkan milik masyarakat hukum adat dan penggunaan tanah tersebut memiliki waktu yang terbatas.
Pada  tanggal  18  Januari  2022,  DPR  RI  mengesahkan  Rancangan  Undang- Undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. 4 Kemudian pada tanggal 15 Februari  2022,  Presiden  RI  mengesahkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). UU IKN ini mengatur mengenai pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur.
Adanya  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  Indonesia  ini  mempunyai konsekuensi bahwa pusat pemerintahan utama Negara Indonesia akan beralih ke Kalimantan Timur. Menurut UU IKN, kurang lebih 256,142 hektar tanah yang ada di Kalimantan Timur yang menjadi wilayah IKN. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan  Nasional,  Suharso  Monoarfa  mengatakan  bahwa  tanah  yang digunakan  untuk  pembangunan  Nusantara  ini  menjadi  milik  negara. 5 Hal  ini berdampak terjadinya pelanggaran terhadap hak masyarakat adat atas wilayah adat yang termasuk kedalam wilayah IKN.
Secara garis besar, di Kalimantan Timur terdapat 2 (dua) kelompok hukum adat,  yaitu  kelompok  hukum  adat  melayu  dan  kelompok  hukum  adat  dayak.
3 Sri Hajati, et al., Politik Hukum Pertanahan Indonesia (Kencana 2021).[81].
4 Lidya Julita Sembiring, ‘Catat! RUU IKN Akan Disahkan Di Paripurna DPR 18 Januari 2022’’ < https://www.cnbcindonesia.com/news/20220113194633-4-307203/catat-ruu-ikn-akan-disahkan- di-paripurna-dpr-18-januari-2022, >. Accessed 04 Juli 2022.
5 Anisyah  Al  Faqir,  ‘Lahan  Untuk  Pembangunan  Ibu  Kota  Baru  Akan  Jadi  Milik  Negara’ ( Merdeka.com ,  2022).  <https://www.merdeka.com/uang/lahan-untuk-pembangunan-ibu-kota- baru-akan-jadi-milik-negara.html>, accessed 20 Juni 2022.

## 332 Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...
Kelompok  hukum  adat  dayak  memiliki  lebih  banyak  suku  daripada  kelompok hukum adat melayu. Salah satu suku dalam kelompok hukum adat dayak yaitu suku kutai. Suku kutai berada di beberapa wilayah antara lain, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat.
Eksistensi  masyarakat  adat  ini  telah  diakui  dalam  peraturan  perundang- undangan. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 18B UUD NRI 1945. Pasal tersebut sejalan  dengan  diundangkannya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai  Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Pelestarian  Adat  Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Sengketa Hak Ulayat terjadi di wilayah IKN yaitu pada masyarakat adat Kesultanan Kutai kartanegara Ing Martadipura. Kesultanan Kutai Kartanegara menyatakan  bahwa  lahan  yang  merupakan  wilayah  kesultanan  Kutai Kartanegara masuk ke dalam wilayah IKN, tetapi terhadap wilayah tersebut belum melalui pelepasan Hak Ulayat oleh masyarakat adat kesultanan Kutai Kartanegara.  Sedangkan  wilayah  yang  termasuk  wilayah  IKN  merupakan tanah milik negara.
Adanya UU IKN ini menyebabkan timbulnya sengketa antara pemerintahan dengan  masyarakat  adat  yang  berada  di  Kalimantan  Timur.  Diundangkannya Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  maka  masyarakat  adat  tidak  dapat memanfaatkan  lahan  yang  digunakan  untuk  pembangunan  Ibu  Kota  Negara sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Masyarakat  Adat  kehilangan  haknya  yaitu hak  ulayat.  Oleh  karena  itu,  perlu  dikaji  mengenai  kedudukan  Hak  Ulayat  di Kalimantan Timur setelah adanya UU IKN dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat  atas penggunaan Hak Ulayat oleh pemerintah akibat UU IKN.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian doktrinal  atau  normatif,  ditujukkan  untuk  menemukan  aturan  hukum  guna
menghadapi  isu  yang  dihadapi.  Yang  mana  dalam  penulisan  ini  tipe  penelitian normatif digunakan untuk menemukan akibat hukum berlakunya UU IKN terhadap Hak Ulayat di Kalimantan Timur dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas penggunaan Hak Ulayat oleh Pemerintah sebagai implikasi dari UU IKN. Pendekatan yang digunakan yaitu merupakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai  isu  hukum yang  dihadapi,  dalam  hal  ini  merupakan  UU  IKN  dan  pendekatan  konseptual  yang merujuk pada konsep, doktrin, pandangan, dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya terkait Hak Ulayat masyarakat adat.

## Kedudukan Hak Ulayat di Kalimantan Timur setelah adanya Undang-Undang Ibu Kota Negara
Melihat  kembali  pada  masa  Kolonial  Belanda,  politik  hukum  pertanahan  yang berlaku bersifat dualisme bahkan beberapa ahli menganggap sebagai pluralisme hukum yang  dimana  bagi  masyarakat  Indonesia  berlaku  hukum  adat  dan  hukum  belanda. 6
Setelah merdeka Indonesia tidak mungkin lagi menerapkan politik hukum pertanahan kolonial  yang  merugikan  rakyat  Indonesia  sehingga  hukum  adat  dijadikan  sebagai dasar  dalam  pembuatan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 7 Hukum adat sebagai dasar dari pembentukan hukum agraria nasional mempunyai 2 (dua) kedudukan. 8 Pertama, hukum adat sebagai dasar utama dimana hukum agraria dibentuk dari konsep yang berasal  dari  hukum  adat  yang  salah  salah  satunya  adalah  Hak  Ulayat.  Kemudian hukum adat sebagai dasar utama dimana hukum agraria dibentuk dari asas-asas, dan lembaga-lembaga hukum yang berasal dari hukum adat. Kedua, hukum adat sebagai dasar pelengkap dimana hukum agraria nasional yang tertulis namun belum lengkap memerlukan norma-norma hukum adat.
6 Muhammad Bakri, ‘Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)’ (2008) 33 Kertha Patrika.[1].
7 Muhammad Bakri, ‘Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)’ (2008) 33 Kertha Patrika.[3].
8 Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah (Kencana 2008).[65].

## 334 Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...
Konsepsi hukum adat tentang tanah yaitu komunalistik religio magis dimana tanah  merupakan  milik  bersama  yang  diberikan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang merupakan sebuah karunia. 9 Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan  tanah  itu,  memungut  hasil  dari  tumbuh-tumbuhan  yang  hidup diatas  tanah  itu,  juga  berburu  terhadap  binatang-binatang  yang  hidup  disitu. 10
Selain itu, terdapat juga konsepsi dalam hak pribadi terdapat hak kebersamaan dimana hak-hak pribadi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama masyarakat hukum adat sehingga tanah harus memiliki fungsi sosial. 11 Berdasarkan konsepsi yang telah dijabarkan diatas maka terbentuklah Hak Ulayat dalam suatu masyarakat  hukum  adat.  Mengingat  UUPA  beberapa  konsep  didasarkan  pada hukum adat maka UUPA mengakui adanya Hak Ulayat.
Pengertian  Hak  Ulayat  dapat  ditemui  dalam  Pasal  1  Angka  1  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat (Permen Agraria 5/1999).
Hak  Ulayat  dan  yang  serupa  itu  dari  masyarakat  hukum  adat,  (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang  merupakan  lingkungan  para  warganya  untuk  mengambil  manfaat dari  sumber  daya  alam,  termasuk  tanah,  dalam  wilayah  tersebut,  bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  Hak  Ulayat  merupakan  suatu  kewenangan  bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam (BARAKA) di dalam wilayahnya. Seringkali terdapat kerancuan terhadap Hak Ulayat dan Tanah Ulayat. Hak Ulayat merupakan sebuah kewenangan sedangkan Tanah Ulayat merupakan objek dari Hak Ulayat. Pengertian Tanah Ulayat dapat
9 Soerojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Haji Masagung 1988).[198].
10 ibid .
11 Indah Sari, ‘Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)’ (2017) 9 Jurnal Mitra Manajemen 25.
dilihat dalam Pasal 1 Angka 2 Permen Agraria 5/1999 yang menyatakan “Bidang tanah  yang  diatasnya  terdapat  Hak  Ulayat  dari  suatu  masyarakat  hukum  adat tertentu”. Objek Hak Ulayat tidak hanya tanah, tetapi juga air, dan kekayaan alam yang terdapat di wilayah hukum adat.
Wewenang Hak Ulayat kurang lebih sama dengan Pasal 2 Ayat (2) UUPA yaitu:
1.  Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2.  Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
3.  Mengatur  dan  menetapkan  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang- orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  bumi,  air dan ruang angkasa.
Hak Ulayat ini berlaku ke luar dan kedalam. 12 Kewenangan Hak Ulayat dalam mengatur ke dalam yaitu mengatur masyarakat adatnya sendiri seperti mengatur izin pada masyarakat hukum adatnya dalam mengelola tanah agar kepentingannya tidak berbenturan karena pada dasarnya semua masyarakat hukum adat berhak untuk mengelola tanah dalam wilayahnya. Sedangkan kewenangan dalam Hak Ulayat yang mengatur ke luar yaitu mengatur izin bagi orang luar masyarakat hukum  adat  yang  akan  mengelola  Tanah  Ulayat,  mengingat  orang  luar  yang bukan merupakan masyarakat hukum adat tidak memiliki hak atas Tanah Ulayat sehingga sebagai pengakuan bahwa tanah yang akan dibuka bukan milik orang luar masyarakat hukum adat maka diberikan waktu izin yang terbatas.
Hak  Ulayat  dapat  disamakan  dengan  hak  bangsa  Indonesia  karena merupakan hak tertinggi atas tanah, merupakan induk dari hak-hak perorangan atas tanah, dan juga bersifat abadi. 13 Namun Hak Ulayat terbatas sejauh wilayah masyarakat  hukum  adat  dan  juga  kedudukan  Hak  Ulayat  dalam  hierarki
12 ibid.
13 Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, ‘Hukum Tanah Adat/Ulayat’ (2019) 4 Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan).[14].

## Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...
penguasaan tanah tetap berada di bawah hak menguasai negara. 14 Hak Ulayat dan Hak  Bangsa  Indonesia  sama-sama  merupakan  induk  dari  hak-hak  perorangan atas tanah. Dalam Hak Ulayat, Tanah Ulayat awalnya merupakan hak bersama masyarakat  adat,  kemudian  masyarakat  adat  diberikan  hak  untuk  membuka tanah di wilayah hukum adatnya untuk dikelola, setelah tanah yang telah dibuka dikelola  secara  terus  menerus  akan  menjadi  hak  perorangan  dengan  izin  dari kepala adat. Jika tanah yang telah dibuka ditinggalkan dan/atau membuka tanah baru maka tanah yang lama akan kembali menjadi Tanah Ulayat.
Eksistensi Hak Ulayat sendiri telah diakui oleh UUPA, meskipun Indonesia tidak memiliki perangkat hukum spesifik terkait Hak Ulayat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA yaitu:
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang- undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Hak Ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  serta  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan.    Hal  ini  sejalan  pula  dengan  ketentuan  Pasal 18B  UUD  NRI  1945  yang  mengindikasikan  bahwa  Negara  akan  mengakui  dan menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-haknya  sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Hak  Ulayat  akan  dianggap  eksis  selama  memenuhi  unsur  adanya masyarakat adat, wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung, hubungan, keterkaitan dan  ketergantungan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  wilayahnya, dan  kewenangan  untuk  mengatur  secara  bersama-sama  pemanfaatan  Tanah  di wilayah  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersangkutan,  berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
14 Sri Hajati, et al ., Op.Cit .[75].
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Ketentuan sebagaimana diterangkan mengindikasikan adanya pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat, yaitu hak masyarakat adat yang salah satunya Hak Ulayat, hanya akan diakui apabila sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Hak  Ulayat  tidak  dapat  dijadikan  sarana  penghambat  dalam  penyelenggaraan kepentingan  umum  dan/atau  kepentingan  nasional.  Kepentingan  suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas, dan Hak Ulayat pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas tersebut. Dapat disimpulkan bahwa secara hirarkis, kepentingan nasional dan Negara berada di atas kepentingan masyarakat adat. Beranjak dari pemikiran tersebut, Pasal 18 UUPA menyatakan “untuk kepentingan umum, yang termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat bahwa hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian kepada pihak terkait”. Hak Ulayat dapat dicabut oleh instansi yang berwenang dengan syarat bahwa hak atas tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum.
Merujuk pada pembangunan IKN Nusantara yang menimbulkan polemik di  kalangan  masyarakat  adat  karena  berpotensi  untuk  menggusur  tanah  adat, maka dalam kasus tersebut perlu diperhatikan apakah benar pembangunan IKN Nusantara merupakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  (UU  2/2012)  yaitu  “kepentingan  bangsa,  negara,  dan  masyarakat  yang harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan  digunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat”.  Kepentingan  umum  merupakan  asas  fundamental  dari konsep pengadaan tanah, yang mana negara sebetulnya dituntut untuk memenuhi keperluan,  kebutuhan,  dan/atau  kepentingan  seluruh  lapisan  masyarakat  serta tujuan  sosial  yang  luas.  Terdapat  beberapa  unsur  dari  pengertian  kepentingan umum  sebagaimana  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan  yaitu

## 338 Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...
kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, diwujudkan oleh pemerintah, dan digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat. 15 Pembangunan  IKN  Nusantara  dikutip dari  Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  upaya pemerintah  untuk  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  yang  inklusif  dengan menyebarluaskan  magnet  pertumbuhan  ekonomi  baru,  sehingga  tidak  hanya bertumpu di pulau Jawa. 16
Sehingga  apabila  disandingkan  dengan  pengertian  kepentingan  umum, pembangunan IKN sudah sesuai karena :
1.  Dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan nasional yang merealisasikan visi Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata;
2.  Dilaksanakan oleh pemerintah;
3.  Bertujuan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  masyarakat  dengan  upaya pemerataan ekonomi dan mendorong diversifikasi ekonomi bagi wilayah non- Jawa.
Adapun  sesuai  dengan  Pasal  3  UU  2/2012  menyatakan  “pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  bertujuan  menyediakan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bangsa, negara,  dan  masyarakat  dengan  tetap  menjamin  kepentingan  hukum  pihak yang  berhak”.  Penjaminan  kepentingan  umum  yang  dimaksud  yaitu  dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Pasal 10 UU 2/2012 mengatur secara limitatif pembangunan yang dapat dilaksanakan di atas tanah untuk kepentingan umum, yang salah satunya pada Huruf n dikatakan untuk Kantor Pemerintah/
Pemerintah Daerah/Desa. Penjelasan Pasal 10 Huruf n UU 2/2012 mengartikan kantor  Pemerintah/Pemerintah  Daerah/desa  sebagai  berikut,  “Yang  dimaksud
15 Dinda  Heidiyuan  Agustalita  dan  Deni  Setya  Bagus  Yuherawan,  ‘Makna  “Kepentingan Umum”  Pada  Kewenangan  “Deponering”  Dalam  Perspektif  Kepastian  Hukum’  (2022)  4  Jurnal Suara Hukum.[161].
16 Eddy  Cahyono  Sugiarto,  ‘“IKN  Nusantara  Magnet  Pertumbuhan  Ekonomi  Baru  Dan Smart  City”’  ( Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ,  2022).  (Kementerian  Sekretariat Negara  Republik  Indonesia,  2022)  <https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_ magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city#:~:text=IKN%20Nusantara%20 Magnet%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Baru%20dan%20Smart%20City,-bagikan%20berita%20 ke&text=Pembangunan%20Ibu%20Kota%20Negara%20(IKN,bertumpu%20di%20Pulau%20 Jawa%20semata>, accessed 04 Juli 2022.
dengan  “kantor  Pemerintah/Pemerintah  Daerah/desa”  adalah  sarana  dan prasarana  untuk  menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan,  termasuk  lembaga pemasyarakatan,  rumah  tahanan  negara,  dan  unit  pelaksana  teknis  lembaga pemasyarakatan lain”.
IKN  Nusantara  dapat  dikategorikan  sebagai  kantor  Pemerintah,  karena merupakan  sarana  dan  prasarana  guna  menyelenggarakan  pemerintahan.  IKN merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang sebagaimana diatur  dalam  Pasal  4  Ayat  (1)  jo.  Pasal  5  Ayat  (1)  UU  IKN  merupakan  tempat penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah  pusat.  Hal  ini  tentunya  mengakibatkan pembangunan IKN sebagai bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Pada Pasal 16 Ayat (3) UU IKN menyatakan “tanah untuk pembangunan kepentingan umum di IKN merupakan salah satu jenis dalam pengadaan tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum”.  Namun,  pemberian  hak  untuk mengelola tanah tersebut harus memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan hak  atas  tanah  masyarakat  adat.  Artinya  pembangunan  IKN  Nusantara  dapat menggunakan tanah Hak Ulayat apabila diperlukan dengan mengikuti prosedur sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  sepanjang  pemerintah memberikan ganti rugi yang sesuai kepada masyarakat yang terdampak.

## Perlindungan  hukum  masyarakat  adat  atas  penggunaan  Hak  Ulayat  oleh pemerintah akibat adanya UU IKN
Dalam  melakukan  pembangunan  infrastruktur  sering  kali  dibutuhkan tanah  yang  tidak  menutup  kemungkinan  membutuhkan  tanah  yang  diatasnya telah berdiri hak atas tanah milik individu sehingga pemerintah perlu melakukan pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum.  Penggunaan  Tanah  Ulayat  oleh pemerintah dapat dilakukan melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan asas pada Pasal 18 UUPA yaitu mengutamakan kepentingan nasional dan  negara  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  daripada  kepentingan perseorangan atau golongan. Walaupun terdapat asas mengutamakan kepentingan nasional, namun bukan berarti pemerintah tidak menghormati hak-hak atas tanah

## 340 Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...
yang telah dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Bentuk menghormati hak-hak atas tanah yang telah dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu yang akan digunakan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum adalah dengan memberikan ganti rugi yang pantas dalam hal ini tidak boleh merugikan yang memiliki hak.
Menurut  Boedi  Harsono,  pengadaan  tanah  merupakan  perbuatan  hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik  tanah  dan  pihak  yang  memerlukan. 17 Kemudian  menurut  Gunanegara, pengadaan tanah adalah proses pelepasan hak atas tanah kepemilikan orang atau tanah dan/atau benda-benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum. 18 Pengertian pengadaan tanah sendiri telah diatur pada Pasal 1 Angka 2 UU 2/2012 dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  (PP  19/2021)  yaitu  “kegiatan menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil kepada  pihak  yang  berhak”.  Dari  pengertian  pengadaan  tanah  diatas,  maka pengadaan tanah terdiri dari unsur-unsur, antara lain: 19
1.  Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah Negara
2.  Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum
3.  Perbuatan hukum didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan
4.  Disertai ganti rugi yang adil dan layak.
Pengadaan tanah dilakukan dengan berdasarkan asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU 2/2012, antara lain:
1.  Asas kemanusiaan adalah Pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap
17 Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya) (Djembatan 2008).[18].
18 Gunanegara, Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Tata  Nusa 2008).[11].
19 Agung  Basuki  Prasetyo,  ‘Prinsip  Pengadaan  Tanah  Bagi  Kepentingan  Umum’  (2018)  1 Administrative Law & Governance Journal.[262].
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
2.  Asas  keadilan  adalah  memberikan  jaminan  penggantian  yang  layak  kepada Pihak  yang  Berhak  dalam  proses  Pengadaan  Tanah  sehingga  mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik;
3.  Asas kemanfaatan adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
4.  Asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses  Pengadaan  Tanah  untuk  pembangunan  dan  memberikan  jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak;
5.  Asas  keterbukaan  adalah  bahwa  Pengadaan  Tanah  untuk  pembangunan dilaksanakan  dengan  memberikan  akses  kepada  masyarakat  untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah;
6.  Asas kesepakatan adalah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
7.  Asas  keikutsertaan  adalah  dukungan  dalam  penyelenggaraan  Pengadaan Tanah  melalui  partisipasi  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan;
8.  Asas  kesejahteraan  adalah  bahwa  Pengadaan  Tanah  untuk  pembangunan dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi  kelangsungan  kehidupan  Pihak  yang Berhak dan masyarakat secara luas;
9.  Asas keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
10. Asas keselarasan adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.
Berdasarkan Pasal 13 UU 2/2012, pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui beberapa tahapan, antara lain perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada tahap perencanaan dilakukan penetapan lokasi  pengadaan  tanah  dan  membentuk  tim  persiapan  pengadaan  tanah. Kemudian  pada  tahap  ini,  rencana  tersebut  diberitahukan  kepada  masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian masyarakat yang tidak setuju dapat mengajukan keberatan lokasi pengadaan tanah.
Sedangkan  pelaksanaan  terdiri  dari  penyuluhan,  inventarisasi, pengumuman, penilaian, musyawarah mengenai bentuk besarnya ganti kerugian, menyusun  daftar  nominatif  dan  pelaksanaan  pembayarannya,  serta  pelepasan hak  atas  tanah.  Tahapan  pelepasan  hak  atas  tanah  merupakan  tahapan  yang penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebab pelepasan hak atas tanah merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah selain jual beli, tukar

## 342 Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...
menukar,  perjanjian  pemindahan  hak,  penyerahan  hak,  lelang,  hibah  atau  cara lain yang disepakati. 20 Pelepasan hak atas tanah dilakukan bersamaan atau setelah pemberian ganti kerugian. 21 Jika belum dilakukan pelepasan hak atas tanah, maka tanah  tersebut  tidak  boleh  digunakan  kecuali  tanah  tersebut  merupakan  tanah instansi yang pelepasannya belum selesai dan telah lewat 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. 22
Ganti kerugian dikatakan sebagai unsur terpenting karena berkaitan langsung dengan  hak-hak  para  subyek  hak  atas  tanah  yang  dilepaskan,  sebab  pengadaan tanah  kegiatan  melepaskan  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak  atas  tanah dengan  tanahnya,  dan  tanah  menjadi  tanah  Negara  yang  selanjutnya  diberikan penguasaannya kepada instansi yang membutuhkan. Ganti kerugian atas adanya pengadaan  Tanah  Ulayat  untuk  kepentingan  umum  diatur  dalam  UU  2/2012 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 19/2021. Ganti kerugian menurut UU 2/2012 “penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”. Dalam pasal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip dasar pengambilalihan tanah yang berlaku secara universal yaitu prinsip “ no private property shall be taken for public use without just and fair compensation ” yang mempunyai artian bahwa proses pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberian kompensasi yang jujur dan adil. 23 Pihak yang mendapatkan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pihak yang berhak yaitu merupakan pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut.
Dalam halnya pengadaan terhadap Tanah Ulayat untuk kepentingan umum, menurut Pasal 18 Ayat (2) Huruf e PP 19/2021, pihak yang berhak atas Tanah
20 Agustina  Dalianti,  ‘Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Unit  Sekolah Baru Milik Pemerintah Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2008).[44].
21 Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22).
22 Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 22).
23 Marhcel R. Maramis, ‘Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2013) 21 Jurnal Hukum Unsrat.[102].
Ulayat  adalah  masyarakat  hukum  adat.  Maka  jika  Tanah  Ulayat  merupakan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka masyarakat hukum adat yang  menguasai  Tanah  Ulayat  itu  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  ganti rugi atas pengadaan Tanah Ulayat tersebut. Begitu juga dalam hal pembangunan dan pengembangan IKN, maka sebagian besar tanah di Kalimantan Timur akan digunakan  untuk  pembangunan  dan  pengembangan  Nusantara  yang  akan menjadi IKN. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) jo. 30 Ayat (1) UU IKN yang menyatakan bahwa tanah di IKN ditetapkan sebagai barang milik Negara dengan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum.  Terdapat  beberapa  masyarakat  hukum  adat  sebagai  pemegang  Hak Ulayat atas tanahnya yang berada di wilayah Kalimantan Timur, sehingga jika tanah  adat  berada  dalam  wilayah  IKN  maka  pemerintah  harus  memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat adat yang Tanah Ulayatnya akan menjadi milik negara.
Bentuk pemberian kerugian dalam Pasal 36 UU 2/2012 dapat berupa : “a. uang;  b.  tanah  pengganti;  c.  permukiman  kembali;  d.  kepemilikan  saham;  atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak”. Berdasarkan UU tersebut, dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pemerintah perlu melakukan  inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dan mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hal ini dilakukan sebagai dasar dalam menentukan nilai ganti rugi tanpa merugikan keuangan negara dan untuk mengetahui siapa yang berhak atas ganti rugi tanah yang menjadi lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Penilaian  ganti  kerugian  dilakukan  oleh  Penilai  yang  ditetapkan  oleh perundang-undangan.  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  11  UU  2/2012,  Penilai merupakan orang perorangan yang mendapat lisensi dari kementerian keuangan sehingga bisa melakukan penilaian atas suatu objek. Penilaian dilakukan dengan mengacu  pada  appraisal  dengan  dilakukan  bidang  per  bidang  tanah  yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda

## 344 Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...
yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai sehingga ganti rugi dilakukan dengan layak dan adil. Nilai dari ganti kerugian yang telah dilakukan  oleh  penilai  selanjutnya  disampaikan  kepada  Lembaga  Pertanahan dengan berita acara dan nilai ganti kerugian tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.
Menetapkan besaran ganti rugi atas suatu Tanah Ulayat yang akan digunakan sebagai  lokasi  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dilakukan  melalui musyawarah  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah,  didampingi  oleh  Penilai dengan  masyarakat  adat  dalam  hal  ini  dapat  diwakilkan  oleh  ketua  atau  kepala masyarakat hukum adat. Mekanisme musyawarah penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah ini diatur dalam PP 19/2012 dengan tujuan adalah memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat hukum adat. Instansi pemerintah mengajukan besaran ganti rugi berdasarkan hasil penilaian dari Penilai. Jika terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat yang diwakilkan oleh  ketua  atau  kepala  masyarakat  hukum  adatnya,  maka  kesepakatan  tersebut yang menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada masyarakat hukum adat.
Jika dalam musyawarah penetapan ganti kerugian atas pengadaan Tanah Ulayat tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besaran ganti rugi atas pengadaan tanah ulayat, maka menurut Pasal 38 UU 2/12 masyarakat hukum adat  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan  negeri  setempat  dalam waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  musyawarah  penetapan ganti  kerugian  dilaksanakan.  Jika  terhadap  putusan  pengadilan  negeri  atas keberatan penetapan ganti rugi atas pengadaan Tanah Ulayat dirasa belum layak dan adil bagi masyarakat hukum adat, maka terdapat upaya kasasi sebagai upaya terakhir  yang  dapat  ditempuh  oleh  masyarakat  adat  atas  bentuk  atau  besaran ganti kerugian atas pengadaan Tanah Ulayat. Dengan adanya putusan pengadilan negeri ataupun putusan mahkamah agung atas penetapan bentuk atau besaran ganti  kerugian  atas  Tanah  Ulayat  yang  menjadi  objek  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum tersebut yang akan menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan yaitu masyarakat adat.
Terdapat  beberapa  masyarakat  adat  yang  hidup  di  dalam  wilayah kalimantan  timur,  salah  satunya  adalah  masyarakat  adat  Kesultanan  Kutai kartanegara Ing Martadipura yang berada di wilayah kabupaten kutai kartanegara di  provinsi  kalimantan  timur.  Masyarakat  adat  Kesultanan  Kutai  kartanegara Ing  Martadipura  telah  diakui  eksistensinya  dengan  adanya  Peraturan  Daerah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Pelestarian  Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dengan adanya UU IKN yang menegaskan bahwa tanah yang ditetapkan menjadi lokasi berdirinya IKN maka tanah tersebut menjadi milik negara. Hal tersebut menimbulkan sengketa yang terjadi di wilayah IKN karena Kesultanan Kutai Kartanegara menyatakan bahwa lahan yang merupakan wilayah kesultanan Kutai Kartanegara masuk ke dalam wilayah IKN, tetapi terhadap wilayah tersebut belum melalui pelepasan Hak Ulayat oleh masyarakat adat kesultanan Kutai Kartanegara.
Menurut sumber berita kompas.com bahwa Bendungan Sepaku Semoi yang akan menjadi salah satu sumber air bersih di IKN merupakan hak milik Kesultanan Kutai  Kartanegara  Ing  Martadipura. 24 Dengan  adanya  klaim  kepemilikan  atas tanah  ulayat  tersebut  dari  Kesultanan  Kutai  Kartanegara  Ing  Martadipura  dan dapat  membuktikan  kepemilikan  tanah  ulayat  tersebut,  maka  berdasarkan UU  2/12  Jo.  PP  19/21  Kesultanan  Kutai  Kartanegara  Ing  Martadipura  berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil atas tanah ulayatnya yang akan menjadi tanah milik negara karena adanya UU IKN. Jika dalam pemberian ganti kerugian atas pengadaan tanah ulayatnya dirasa tidak layak dan tidak memiliki keadilan maka menurut UU 2/12, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura mempunyai  hak  untuk  mengajukan  keberatan  atas  penetapan  ganti  kerugian kepada  Pengadilan  Negeri  hingga  sebagai  upaya  terakhir  dapat  mengajukan keberatan atas penetapan ganti kerugian kepada Mahkamah Agung.
24 Masya  Famely  Ruhulessin,  ‘Pembebasan  Lahan  Bendungan  Baru  Di  IKN  Masih Terkendala  Gugatan  Hukum’  ( kompas ,  2022).  <https://www.kompas.com/properti/ read/2022/03/19/130006121/pembebasan-lahan-bendungan-baru-di-ikn-masih-terkendala- gugatan-hukum>, accessed 09 Agustus 2022.

## 346 Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...

## Kesimpulan
Hak Ulayat bersifat religio magis dimana tanah merupakan milik bersama yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sebuah karunia sehingga semua masyarakat adat berwenang untuk mengelola tanah ulayat. Kewenangan dalam Hak Ulayat tidak mutlak mengingat adanya hierarki hak penguasaan atas tanah Hak Ulayat berada pada urutan ketiga setelah Hak Bangsa Indonesia atas tanah  dan  Hak  Menguasai  dari  Negara  atas  tanah,  sehingga  Hak  Ulayat  dapat dibatasi yaitu dengan adanya asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPA. Dalam memenuhi salah satu tujuan dari Bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum maka pemerintah melakukan pembangunan yang seringkali memerlukan lahan dan memungkinkan pemerintah menggunakan tanah ulayat dari suatu masyarakat adat. Kepentingan umum menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  (UU  2/2012)  yaitu  “kepentingan  bangsa,  negara,  dan  masyarakat  yang harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan  digunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat”.  Dalam  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 diatur secara limitatif apa saja yang termasuk dalam Pembangunan yang dapat dilaksanakan di atas tanah untuk kepentingan umum yang salah satunya pada huruf n adalah kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa sehingga dalam hal ini IKN termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum.
Tanah  ulayat  di  kalimantan  timur  yang  termasuk  kedalam  wilayah  IKN maka  akan  ditetapkan  menjadi  tanah  milik  negara  dengan  melalui  mekanisme pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  kepentingan  umum  berdasarkan  asas mengutamakan kepentingan nasional, dengan menghormati hak-hak atas tanah yang  telah  dimiliki  oleh  individu  atau  kelompok  tertentu.  Dengan  mekanisme pengadaan  tanah  tersebut  maka  masyarakat  hukum  adat  sebagai  pemegang hak  atas  tanah  ulayat  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  yang layak dan adil atas tanah ulayatnya yang akan digunakan untuk pembangunan
dan pengembangan IKN. Menetapkan bentuk dan/atau besaran ganti kerugian dilakukan dengan melalui musyawarah oleh pemerintah, didampingi oleh Penilai dengan masyarakat adat. Jika dalam musyawarah penetapan ganti kerugian atas tanah ulayat tidak terjadi kesepakatan atas bentuk dan/atau besaran ganti rugi atas pengadaan tanah ulayat, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan  kepada  pengadilan  negeri  setempat  dan  upaya  terakhirnya  yaitu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Terhadap sengketa yang terjadi karena  adanya  klaim  kepemilikan  atas  tanah  ulayat  dari  Kesultanan  Kutai Kartanegara  Ing  Martadipura  di  wilayah  IKN,  maka  jika  dapat  membuktikan kepemilikan tanah ulayat tersebut, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura berhak  mendapatkan  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil  atas  tanah  ulayatnya yang akan menjadi tanah milik negara.

## Daftar Bacaan

## Buku
Boedi  Harsono, Hukum Agraria Nasional (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya) (Djembatan 2008).
Gunanegara, Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Tata Nusa 2008).
Imam Sudiyat, Hukum Adat : Sketsa Asas (Liberty 1981).
Soerojo  Wignjodipuro, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Haji  Masagung 1988).
Sri Hajati, et al., Politik Hukum Pertanahan Indonesia (Kencana 2021).
Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah (Kencana 2008).

## Jurnal
Agung  Basuki  Prasetyo,  ‘Prinsip  Pengadaan  Tanah  Bagi  Kepentingan  Umum’ (2018) 1 Administrative Law & Governance Journal.
Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, ‘Hukum Tanah Adat/Ulayat’ (2019) 4 Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan).

## 348 Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...
Dinda  Heidiyuan  Agustalita  dan  Deni  Setya  Bagus  Yuherawan,  ‘Makna “Kepentingan Umum” Pada Kewenangan “Deponering” Dalam Perspektif Kepastian Hukum’ (2022) 4 Jurnal Suara Hukum.
Hamler ‘, ‘Hukum Tanah Dalam Hak Komunal Masyarakat’ 2 Jurnal Ius Civile.
Indah Sari, ‘Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)’  (2017)  9  Jurnal  Mitra Manajemen.
Marhcel  R.  Maramis,  ‘Kajian  Atas  Perlindungan  Hukum  Hak  Ulayat  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2013) 21 Jurnal Hukum Unsrat.
Muhammad  Bakri,  ‘Unifikasi  Dalam  Pluralisme  Hukum  Tanah  Di  Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)’ (2008) 33 Kertha Patrika.

## Laman
Anisyah  Al  Faqir,  ‘Lahan  Untuk  Pembangunan  Ibu  Kota  Baru  Akan  Jadi  Milik Negara’  ( Merdeka.com ,  2022)  <https://www.merdeka.com/uang/lahan- untuk-pembangunan-ibu-kota-baru-akan-jadi-milik-negara.html>, accessed 20 Juni 2022.
Eddy  Cahyono  Sugiarto,  ‘“IKN  Nusantara  Magnet  Pertumbuhan  Ekonomi Baru  Dan  Smart  City”’  ( Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia , 2022) <https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_ magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city#:~:text=IKN%20 Nusantara%20Magnet%20Pertumbuhan%20Ekonomi%20Baru%20dan%20 Smart%20City,-bagikan%20berita%20ke&text=Pembangunan%20Ibu%20
Kota%20Negara%20(IKN,bertumpu%20di%20Pulau%20Jawa%20semata>, accessed 04 Juli 2022.
Lidya  Julita  Sembiring,  ‘Catat!  RUU  IKN  Akan  Disahkan  Di  Paripurna  DPR 18  Januari  2022’’  ( CNBC Indonesia, 2022)  <https://www.cnbcindonesia. com/news/20220113194633-4-307203/catat-ruu-ikn-akan-disahkan-di- paripurna-dpr-18-januari-2022>, accessed 04 Juli 2022.
Masya Famely Ruhulessin, ‘Pembebasan Lahan Bendungan Baru Di IKN Masih Terkendala Gugatan Hukum’ ( kompas , 2022) <https://www.kompas.com/ properti/read/2022/03/19/130006121/pembebasan-lahan-bendungan- baru-di-ikn-masih-terkendala-gugatan-hukum>, accessed 09 Agustus 2022.

## Skri psi
Agustina  Dalianti,  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Unit
Sekolah Baru Milik Pemerintah Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat  (Skripsi  pada  Program  Sarjana  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, Yogyakarta, 2008).

## Perundan g-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22).
How to cite: Aushofi Zuhrotul Ulya, Putri Kinanthi, Salsabilla Shofia dan Veronica Cynthia Wibowo, ‘Akibat hukum berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Negara terhadap Hak Ulayat di Kalimantan Timur’ (2022) Vol. 5 No. 3 Notaire.

## Aushofi Zuhrotul, et.al: Akibat hukum Berlakunya...
--Halaman ini sengaja dikosongkan--