Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara Email : pibk@umj.ac.id

## KEKUATAN MORAL DAN BUDAYA, MENDUKUNG PEREKONOMIAN INDONESIA: SEBUAH GAMBARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Endang Rudiatin 1,* , Anwar Ilmar Ramadhan 2
1 Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
2 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
* Email: endang.rudiatin@umj.ac.id

## Abstrak
“UMKM  telah  menjadi  backbone  dan  buffer  zone  yang  menyelamatkan  negara  dari keterpurukan  ekonomi”,  kalimat  ini  senantiasa  didengung-dengungkan  dalam  setiap pertemuan  para  birokrat  dan  pakar  serta  pengamat  ekonomi.  UMKM  pun  menjadi  sorotan dan  senantiasa  diteropong  dalam  berbagai  masalah  nasional  berkenaan  dengan, penanggulangan  kemiskinan,  pengangguran  dan  kenaikan  nilai  PDB  (Product  Domestik Bruto) negara. UMKM diyakini berpotensi memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.  Secara  historis  UMKM  dalam  kegiatan  ekonominya  lebih  menonjol  pada  moral (agama)  dan  budaya  daripada  terstruktur  dalam  teori-teori  profit,  maksimalisasi  dan  free kompetitif.  Dalam  teori  Antropologi  Ekonomi  kerap  dideskripsikan  bahwa,  proses  ekonomi dalam  masyarakat  UMKM  menggambarkan  bentuk  perilaku    yang  ber  tipe  kekerabatan, terikat pada ritual keagamaan, berbagi rezeki dan juga resiko serta menuntut “kepercayaan” dalam  transaksi  di  antara  mereka.  Fenomena  inilah  sesungguhnya  yang  memungkinkan pengusaha UMKM lebih tahan dalam menghadapi krisis, refleksi penelitian penulis terhadap ekonomi  usaha  kecil  di  kota  Jakarta.  Penggambaran  bentuk  kegiatan  ekonomi  ini  menjadi dasar  pemikiran  penulis  ketika  para  ahli  tengah  mencari  bentuk  sistem  ekonomi  nasional yang berbasis ekonomi rakyat dan ketika para pelaku UMKM cenderung  dijadikan sandaran untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi nasional.
Kata Kunci: ritual agama-budaya, berbagi rezeki dan resiko, kepercayaan, kekerabatan.

## PENDAHULUAN
Krisis ekonomi nasional yang berawal  dari  tahun  1998,  memunculkan gejalanya  kembali  sejak  tahun  2016. Mengutip  pendapat  Menteri  Keuangan  Sri Mulyani  Indrawati  (Republika,  20  Februari 2017)  bahwa,  pertumbuhan  ekonomi  dunia menunjukkan tren penurunan secara kontinyu  sejak  2009  atau  setahun  setelah
krisis ekonomi global pada 2008. Pernyataan tersebut merupakan pengulangan pada saat ia membuka the 12 th
World  Islamic  Economic  Forum  (WIEF) pada  2  Agustus  in  Jakarta  2016.  Artinya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi  nasional.  Tahun  2016  lalu, pertumbuhan  ekonomi  dunia  menyentuh
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
jurangnya  yang  terdalam  di  angka  3,1 persen.  Indonesia  yang  cukup  tergantung dengan  penerimaan  dari  sektor  migas, pertambangan,  dan  perkebunan,  lumayan terpukul  dengan  anjloknya  harga  minyak dunia  atau  harga  batu  bara.  Kinerja  ekspor yang  menurun  dibandingkan  impor  serta Jatuhnya  harga  -harga  komoditas  eskpor Indonesia  seperti  komoditas  pertambangan dan  pertanian  dll  serta  tetap  bertenggernya dolar  AS  selama  setahun  di  kisaran  angka Rp  13.000  rupiah  merupakan  sinyal  krisis ekonomi. Sejak 2014, kinerja ekspor impor Indonesia  tercatat  negatif,  baru  mulai menunjukkan pemulihan di kuartal keempat 2016. Hal ini ditandai dengan defisit APBN yang  akhirnya  harus  memotong  jumlah anggaran  di  APBN  -P  tahun  2016 diantaranya  menghilangkan  subsidi  tarif dasar  listrik  bagi  pelanggan  900  Watt, melakukan  obral  SUN  dan  obligasi  dengan bunga  yang  tinggi,  terjadinya  deflasi  yang disebabkan oleh daya beli masyarakat  yang menurun  dan  bukan  oleh  kinerja  Ekonomi makro  yang  efisien,  serta  tingginya  NPL perbankan  Indonesia  yang  sudah  di  atas  5 persen.  Ia  juga  menyebutkan  sejumlah risiko  eksternal  yang  masih  dimonitor pemerintah  adalah  rencana  kenaikan  suku bunga  acuan  Bank  Sentral  AS  atau  The Federal  Reserve,  efek  lanjutan  dari  Brexit (keluarnya  Inggris  dari  Uni  Eropa),  dan kebijakan  proteksionisme  yang  dijalankan Trump  untuk  ekonominya,  serta  kembali terulangnya  krisis  ekonomi  Yunani  yang pada 2015 mencapai puncaknya. Selain itu, Indonesia  masih  rentan  terkena  imbas  dari upaya  Cina  untuk  menyeimbangkan  lagi pertumbuhan  ekonominya.  Ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi global diprediksi  para  ekonom  menjadi  faktor utama fluktuatifnya kondisi ekonomi Indonesia.  Artinya,  sepanjang  tahun  ini faktor  eksternal  masih  menyumbangkan
risiko  yang  cukup  dominan.  Sedangkan  di sisi internal atau dalam negeri, Sri meyakini pekerjaan rumah terberat pemerintah masih berupa kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan masalah klasik Indonesia  yang  tidak  pernah  selesai  sejak kemerdekaan  1945.  Masa  pembangunan dan  surplus  pangan  di  era  Soeharto  tidak berlangsung  lama.  Sekarang  Indonesia dikenal  sebagai  salah  satu  negara  importir, banyak  komoditas  kebutuhan  masyarakat yang  dipenuhi  dengan  cara  impor.  Seperti bahan  pangan  mulai  dari  beras  hingga kedelai  pemerintah  terus  mendatangkannya dari  luar  negeri.  Pemerintah  membuka lebar-lebar  keran  impor  akibat  perjanjian perdagangan bebas pasca 1998.
Gejala  krisis  ekonomi  1998  tersebut, 2  (dua)  tahun  terakhir  ini  tampak  seperti akan  berulang.  Usaha  kecil  dan  menengah (UKM)  sebagai  salah  satu  penggerak perekenomian  nasional  memiliki  peran penting  di  Indonesia,  digadang-gadang sebagai  sektor  yang  tahan  terhadap  krisis, menjadi  ocehan  para  politisi  dan  birokrat. Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati dalam  Forum  Ekonomi  Islam  Dunia  ke-12 (WIEF)  2  Agustus  2016  di  Jakarta menekankan  pentingnya  kerjasama  antara pemerintah  dan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  Indonesia  (termasuk  start  up). Usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di Indonesia  merupakan  tulang  punggung perekonomian Indonesia. Perusahaan- perusahaan ini menyumbang 99 persen dari total  jumlah  perusahaan  yang  beroperasi  di Indonesia  dan  mereka  menghasilkan  total 107,6 juta pekerjaan di ekonomi terbesar di Asia  Tenggara.  Selain  itu,  perusahaan mikro,  kecil  dan  menengah  di  Indonesia menyumbang  60,6  persen  terhadap  produk domestik  bruto  (PDB)  Indonesia.  Semua

## Endang Rudiatin, Anwar Ilmar Ramadhan
Kekuatan  Moral  dan  Budaya,  Mendukung  Perekonomian  Indonesia:  Sebuah  Gambaran  Usaha  Kecil  dan Menengah
fakta ini menunjukkan pentingnya keberadaan perusahaan tersebut.
Sebenarnya,  mereka  melindungi  ekonomi negara  itu  pada  saat  guncangan.  Namun, sebagian  besar  perusahaan  ini  tidak membayar  pajak,  sementara  sebagian  besar pekerja  tergabung  dalam  sektor  informal. Mengapa UKM yang justru kurang mendapat  perhatian  pemerintah, yang cenderung mandiri dalam segala hal, modal, pemasaran, kebutuhan bahan baku, distribusi  dan  kadang  bersaing  dengan barang pabrikan, dapat lebih eksis dibanding perusahaan besar yang kebanyakan  dimiliki  oleh  pengusaha  etnis Cina?
Fenomena yang muncul dari kelompok masyarakat ini (UMKM) di masa krisis  yaitu,  mengaktifkan  seperangkat simpul-simpul sosial-budaya sebagai strategi  bertahan  hidup.  Strategi  tersebut adalah perilaku yang muncul secara spontan ketika  berhadapan  dengan  situasi-situasi sulit, yaitu menggalang solidaritas kekeluargaan  atau  solidaritas  sosial  untuk memobilisasi  dan  menyatukan  seluruh sumber  daya  terbatas  yang  ada  pada masing-masing  anggota  kelompok.  Dalam solidaritas  kekeluargaan  atau  solidaritas sosial,  pelaku-pelaku  UKM  lebih  mudah mengantisipasi  situasi-situasi  sulit  dan mencekam.

## METODE PENELITIAN
Pemikiran ini, saya kemukakan
berdasarkan proses yang saya temukan pada masyarakat  nelayan  Muara  Angke  di Jakarta Utara. Bagaimana mereka menghadapi  kompetisi  mendapatkan  akses ke  sumber  daya  perikanan  di  perkotaan (urban  area),  bagaimana  peran  struktur sosial-budaya dalam ekonomi mendominasi dan  melekat  dalam  kehidupannya  secara
turun temurun, serta bagaimana hubungannya  dengan  berbagai  pelaku  dan institusi  formal  dalam  jaringan  kegiatan usaha  perikanan  (Rudiatin,  1997;  Nadia, 2016;  Anisa  dkk.,  2017).  Proses  tersebut berlangsung dalam suatu jaringan integratif di  antara  berbagai  pranata  ekonomi,  sosial- budaya, birokrasi dan bisnis yang kemudian membentuk  jaringan  sosial  masyarakat nelayan.
Dalam  struktur  masyarakat  Jakarta, nelayan  berada  pada  posisi  bawah  bersama para  buruh  dan  pedagang  mikro  dan  kecil menengah.  Mungkin sedikit lebih baik dari pedagang asongan dan  para pemulung. Apa yang berlangsung pada ekonomi masyarakat  nelayan,  hampir  memiliki kesamaan  dengan  masyarakat  usaha  kecil lainnya.  Deskripsi  strategi  ataupun  upaya yang  dilakukan  nelayan  supaya  tetap  eksis dalam mata pencahariannya, adalah sebagai entry point untuk  memahami  bagaimana kelompok-kelompok    masyarakat  kecil bergerak  dalam  roda  perekonomian  lokal, regional  dan  bahkan  nasional.  Deskripsi kualitatif didapatkan melalui catatan etnografi  pedagang  kecil  di  lingkungan Muara  Angke  Jakarta  Utara.  Penulis melakukan  pengamatan  dan  wawancara terhadap beberapa informan dan jaringannya. Analisa jaringan sosial dilakukan  dalam  membuat  kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fluktuatif  Ekonomi  Bagian  Kehidupan Sehari-hari
Krisis ekonomi nasional bagi UMKM seperti tak kunjung berakhir, di tahun 1998 hingga  kini.  Di  masa  itu  banyak  para pengusaha kecil, menutup usahanya dengan berbagai  sebab,  yaitu  bahan  baku  yang semakin  langka,  kalaupun  ada  mahal
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
harganya,  atau  pasar  yang  mengalami penyempitan,  akibat  menurunnya  daya  beli masyarakat,  atau  kurangnya  modal  kerja. Dalam  berbagai  permasalahan  ekonomi nasional, kelompok masyarakat yang paling terkena akibatnya adalah kelompok masyarakat  yang  dikategorikan  sebagai kelompok masyarakat  yang memiliki usaha kecil  antara  lain:  pedagang  asongan, pedagang  bakul,  pedagang  kaki  lima, pedagang  gerobak,  pedagang  kios  atau warung, petani dan nelayan.
Bila  institusi  formal  belum  berfungsi dengan  baik,  maka  terdapat  kemungkinan potensi  berbagi  resiko  dan  mengakumulasi aset  (saweran)  di  antara  pelaku  UMKM. Terlebih  lagi  apabila  sistem  birokrasi formal  membuka  kesempatan  terjadinya manipulasi dalam  memanfaatkan  aset negara  yang  ada.  Para  pelaku  pemasaran berkolaborasi  dengan  aparat  pemerintah untuk  memperoleh  dan  mengunakan  aset bantuan  usaha  kecil,  misalnya  merubah bentuk  hubungan  di  antara  UMKM  dan dinas Koperasi dan UKM, menjadi hubungan  yang  bersifat  askriptif  (Plattner, 1989:  210-218).  Mereka  memanfaatkan hubungan  kekerabatan  dan  bila  tidak, membangun  hubungan  kekerabatan  semu ( pseudo  kinship ),  yaitu  kekerabatan  bukan hanya  dalam  arti  pertalian  darah  dan perkawinan  saja  melainkan  juga  yang tumbuh berdasarkan kesamaan, kepentingan,  persamaan  nasib  atau  agama dan  keyakinan  (Keesing,  1971;  Gellner, 1994;  dan  Stack,  1980).  Bentuk  hubungan seperti ini dikategorikan sebagai hubungan- hubungan  personal.  Kemudian  hubungan personal dikembangkan ke dalam hubungan-hubungan  yang  lebih  luas  lagi, yaitu hubungan bisnis. Memadukan hubungan  personal  ke  dalam  hubungan bisnis  menjadi  bagian  dari  proses  transaksi yang umum berlangsung dalam masyarakat
manapun,  tidak  hanya  pada  masyarakat ekonomi.  Yang  terbanyak  membentuk hubungan  seperti  ini  adalah  UMKM. Bentuk hubungan-hubungan seperti tersebut, berlangsung sesuai kesepakatan di antara  mereka.  Setiap  waktu  selalu  ada hubungan lanjutan atas dasar saling percaya antara individu-individu dengan mitra-mitra dagangnya.  Rudiatin,  1997  berpendapat; pinjaman-pinjaman yang didapat dari pedagang  akan  mengalami  perpanjangan dengan  syarat  ada  jaminan  barang  atau tunai  untuk  pengganti  modal.  Di  kalangan UMKM,  tanpa  jaminan  pinjaman  tetap dapat diberikan.
Kepercayaan  adalah  Faktor  Penting untuk Memudahkan untuk
Mendapatkan Pinjaman Jangka Panjang
Hubungan pengulangan pinjaman akan  memperlama  hubungan  kerja  antar produsen  dengan  pedagang;  (1)  apakah perpanjangan  kredit  terjadi  disebabkan petani  tanpa  pilihan  memberikan  hasil panen  kepada  pedagang  dengan  harga ditetapkan  sebelum  harga  jual  nyata berlaku;  (2)  atau  adanya  jaringan  integratif antara pedagang besar dan pedagang eceran terjadi,  karena  pedagang  eceran  berhutang pada  pedagang  besar;  (3)  atau  secara  lebih lengkap  bahwa  adanya  jaringan  informasi bersama  tentang  harga,  mutu  komiditi  dan kondisi pengadaan barang (Rudiatin, 1997). Terhadap  bentuk  hubungan  bisnis  ini, disebabkan  hubungan  yang  lama  umumnya terjadi  lebih  banyak  disebabkan  biaya produksi  yang  besar  tidak  mampu  diatasi sendiri  oleh  nelayan,  sehingga  nelayan membutuhkan bantuan biaya dari pedagang. Apabila  biaya  produksi  hari  ini  tidak  dapat tertutupi dari hasil produksi, maka pembayaran  diangsur  di  hari  berikutnya, demikian  seterusnya.  Sedangkan  tidak satupun di antara nelayan dapat memastikan

## Endang Rudiatin, Anwar Ilmar Ramadhan
Kekuatan  Moral  dan  Budaya,  Mendukung  Perekonomian  Indonesia:  Sebuah  Gambaran  Usaha  Kecil  dan Menengah
berapa.    Produksi  yang  dapat  mereka  capai hari  ini  atau  besok.  Kondisi  ketidakpastian dan  usaha  mereduksi  resiko  ini  bagi nelayan  memberi  corak  pada  sistem  bagi hasil, pinjam meminjam dan gadai menggadai  di  dalam  hubungan  sosial mereka.  Corak  sistem  ini  bersifat  unik  dan enkulturatif,
perlu
pemahaman antropologis-ekonomi.
Kompleksnya kegiatan  ekonomi  mendorong  sejumlah aktifitas sosial sebagaimana yang ditemukan Malinowski (1961) dalam perdagangan “kula”, sehingga perdagangan yang  berlangsung  di  dalamnya  memiliki keterkaitan  dengan  sejumlah  tradisi  dan aturan-aturan.  Sebagaimana  dikatakan  pula oleh  Levi  Strauss,  barang-barang  bukan komoditi  ekonomis,  namun  sarana  bagi realitas  sebuah  tatanan  yang  lain  seperti: kekuasaan,  pengaruh,  simpati,  status  dan emosi.  Komunitas  “kelompok”  manapun dalam  masyarakat  modern  walaupun  sudah bergerak  menuju  pola  yang  global,  masih banyak berorientasi pada pola partikularistik,  askriptif  dan  rasa  hormat (penghargaan) yang berkembang dan berkelanjutan  (Long,  1977).  Hal  ini  yang menjadi alasan mengapa di tingkat komunitas  masyarakat  usaha  kecil,  ikat- ikatan pertemanan, kekerabatan dan ketetanggaan  mempunyai  banyak  orientasi partikularistik dan askriptif. Pada umumnya di  latarbelakangi  kebutuhan  dan  kendala yang  di  hadapi  dalam  sistem  ekonominya. Ibnu Khaldun menyatakan masyarakat kota diatur  oleh  jaringan,  dimana  persekutuan yang dibentuk berdasarkan pertalian keluarga,  pertukaran  jasa,  daerah  asal  yang sama,  pengalaman  institusional  yang  sama, serta  juga  perekat  paling  kental  yaitu kesamaan (keyakinan pribadi) atau ’Iman’(beralasan    atau  tidak)  yang  pada umumnya  berlandaskan  pada  hubungan- hubungan informal. Pada akhirnya
masyarakat  tampaknya  tidak  memiliki perekat lain selain keyakinan “iman” di satu sisi  dan  kesetiaan  di  sisi  lain,  yang  dulu bersifat  etnik,  sekarang  bersifat  klien (Gellner,  1994:  32).  Sehingga  dapat dikatakan unsur kekerabatan menjadi bersifat  kontekstual.  Jaringan  hubungan pertemanan,  kekerabatan  dan  berbagai kesamaan;  latarbelakang,  asal  daerah  atau iman  (keyakinan)  dijadikan  sebagai  dasar membangun  ikatan  “kepercayaan”,  satu nilai  terpenting  dalam  hubungan  bisnis masyarakat  kecil.  Oleh  sebab  itu  bentuk susunan  (struktur)  sosial  dari  kelompok- kelompok  masyarakat  usaha  kecil  harus dilihat  sebagai  jaringan  manusia-manusia yang  bergerak  berdasarkan  pilihan-pilihan moral-rasional.
Whitten  dan  Wolfe  (Macmillan, 1986) mendefinisikan jaringan sosial sebagai serangkaian hubungan yang terbentuk diantara individu-individu dengan maksud  membentuk  sebuah  basis  guna memobilisasi  mereka  dan  juga  orang  lain menghadapi  suatu  kondisi  tertentu.  Oleh sebab itu dapat dipahami mengapa hubungan  kelompok  usaha  kecil  dan pemberi/peminjam  modal  (yang  lebih sering  dimasukkan  ke  dalam  kategori tengkulak)  secara  historis  sangat  langgeng dari  waktu  ke  waktu  dan  tidak  dapat dipatahkan  oleh  kehadiran  lembaga  formal beserta  kebijakan  yang  menyertainya. UMKM menjalin hubungan-hubungan dengan kelompok-kelompok di luar masyarakatnya,  setuju  atau  tidak  setuju, sesuai dengan kepentingannya pada kelompok-kelompok tersebut dan upayanya untuk  mempermudah  mendapatkan  sumber daya seperti; modal serta fasilitas pendukung  produksi  dan  pemasaran  a.l. surat  izin  usaha,  meliputi:    penangkapan, pemasaran  dan  pengolahan,  serta  rumah, kredit  dan  tempat  berjualan,  untuk  dapat
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
ambil  bagian  dalam  usaha  perikanan nasional. Hubungan diperluas dalam struktur  lokal  hingga  nasional  dengan menjadi  anggota  dalam  berbagai  organisasi seperti;  Himpunan  Nelayan  dan  Tani, Kelompok  Pedagang  Asongan,  Kelompok Pedagang  Pasar  atau  Kelompok  UKM, Koperasi-koperasi  UMKM  termasuk  juga organisasi  sosial  di  lingkungan  dimana  dia berada  seperti;  di  lingkungan  kampung, tetangga  ataupun  kekerabatan  (Rudiatin, 1997).  Dengan  demikian  pada  masyarakat UMKM,  banyak  kemungkinan  variasi bentuk-bentuk jaringan yang muncul. Sekaligus  menjelaskan  dua  kecenderungan paling  banyak  terbentuknya  jaringan  di kalangan  UMKM  yaitu  patron-klien  dan pertemanan. Termasuk juga jaringan kekerabatan  dan  brokerage,  yang  adalah kombinasi  dan  variasi  diantara  keduanya (Eisenstadt  dan  Roniger,  1984).  Tindakan kelompok  usaha  kecil  dalam  kegiatan ekonominya  merupakan  refleksi  dalam perilaku-perilaku yang  muncul  ketika menggunakan sumber daya untuk merealisasi kepentingan-kepentingan mereka, sedangkan perilaku-perilaku dimotivasi  kepentingan-kepentingan  sosial sebagai  akibat  kedudukan  mereka  sebagai anggota  dan  posisi  mereka  dalam  struktur sosial. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut  diwujudkan  dalam  aturan-aturan pada  sistem  hubungan  kerja  mereka, dimana  aturan-aturan  yang  ada  dalam hubungan  kerja  mereka  menunjukkan  sifat hubungan  sosial  yang  ada.  Apakah  sifat hubungan;  pribadi  atau  bisnis,  serta landasan yang membentuk hubungan tersebut,  yaitu  adanya  kepercayaan  dan selanjutnya menumbuhkan kesetiaan terhadap mitranya.
Kemiskinan yang menempatkan kelompok  usaha  kecil  berada  pada  lapisan paling  bawah  dalam  struktur  masyarakat
Indonesia,  merupakan  proses  sosial  dari interaksi  perilaku  dan  budaya  melalui serangkaian periode waktu. Manusia menyeleksi secara intensif dan menggunakan bagian-bagian dari kebudayaan mereka untuk menginterprestasi  dan  berinteraksi  dengan lingkungannya, alam, sosial dan budayanya. Interaksi  tersebut  menimbulkan  budaya yang  saling  membaur  yang  menunjukkan suatu  masyarakat  dari  struktur  yang manapun,  berkembang  dan  tidak  statis. Perilaku kelompok usaha kecil di lingkungan  manapun  tidak  saja  merupakan implikasi  dari  lingkungan  di  mana  dia berada,  melainkan  juga  sebagai  akibat  dari kontak  hubungannya  dengan  individu- individu  lain  yang  memiliki  budaya  yang berbeda  dengan  latar  belakang  kehidupan kota/desa dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam  perspektif  antropologi  perilaku mereka  ini,  adalah  memadukan  peran pranata-pranata  sosial  budayanya  ke  dalam kegiatan ekonominya.
Gejala perilaku seperti ini berlangsung  pada  hampir  semua  kelompok usaha kecil. Di sini penulis ingin menunjukkan  bagaimana  sistem  ekonomi yang  sesungguhnya  berkembang  pada masyarakat kecil di Indonesia. Penulis lebih cenderung  menggunakan  istilah  kekuatan- kekuatan  moral  dalam  ekonomi,  sebab kekuatan-kekuatan  material  dan  fisik  yang berjalan pada kegiatan ekonomi sesungguhnya  memiliki  hubungan  erat dengan  faktor-faktor  moral  dan  spiritual. Pemetaan  antropologis  terhadap  fenomena ekonomi-politik  masyarakat  usaha  kecil yang saya observasi dari tahun 1995 hingga tahun 1996,  yaitu pada  masyarakat  nelayan Jakarta,  menghasilkan  temuan  tambahan tentang  bagaimana  dua  bentuk  perilaku pertukaran saling berinteraksi komplementer  (Rudiatin,  1997).  Apakah

## Endang Rudiatin, Anwar Ilmar Ramadhan
Kekuatan  Moral  dan  Budaya,  Mendukung  Perekonomian  Indonesia:  Sebuah  Gambaran  Usaha  Kecil  dan Menengah
aktifitas  ekonomi  yang  berorientasi  pasar, masuk  ke  dalam  proses  pertukaran  yang didukung  seperangkat  aturan-aturan  atau batasan-batasan  moral  masyarakat.  Atau sebaliknya seperangkat aturan-aturan moral etik masyarakat mempengaruhi atau mendominasi aktifitas ekonomi yang berorientasi  pasar.    Apapun  yang  terjadi dari  kedua  proses  tersebut  menunjukkan bahwa,  tidak  satupun  dari  sistem-sistem besar  ekonomi  dunia,  tampak  dominan berkembang  pada  kelompok  masyarakat seperti  ini.  Apakah  sistem  ekonomi masyarakat tersebut koheren dengan sistem ekonomi nasional? Ataukah sistem masyarakat  tersebut  justru  menampakkan bentuk  aslinya,  setelah  sistem  ekonomi nasional  justru  tidak  memberikan  jalan keluar dari permasalahan-permasalahan ekonomi  global  dan  terutama  tidak  dapat menjalankan fungsinya memberi kesejahteraan bagi bangsa dan negara?

## SIMPULAN
Ekonomi  Pasar  dan  Kekuatan  Agama- Budaya Dalam Kegiatan Ekonomi.
Sistem  Ekonomi  dipandang  sebagai mekanisme yang digunakan dalam melakukan  aktifitas  ekonomi;  mulai  dari produksi,  distribusi  hingga  konsumsi. Apabila  kita  berbicara  mengenai  sistem ekonomi  kapitalis,  maka  kita  segera menghubungkannya dengan ekonomi pasar. Market orientation diyakini sebagai penggerak  kapitalisme,  sehingga  sistem ekonomi kapitalis dikatakan berbasis pasar. Perekonomian yang didasarkan pada sistem berusaha  ( laissez  faire )  adalah self- regulating , artinya mempunyai kemampuan untuk  kembali  ke  posisi  keseimbangannya secara otomatis.  Oleh sebab itu pemerintah tidak  perlu  campur  tangan.    Landasan  dari keyakinan ini adalah: (1) berlakunya hukum
yang  menyatakan  “ supply  creates  its  own demand ”  dan  (2)  beranggapan  bahwa semua  harga  fleksibel.  Pandangan  yang diperoleh  dari  Adam  Smith  tersebut, dikenal  dengan  konsep  “ Invisible  Hand ”. Mekanisme  pasar  seperti  ini  akan  dapat mewujudkan  kegiatan-kegiatan  ekonomi yang  efisien  dan  juga  dapat  mencapai kemakmuran  yang  optimum.  Dikatakan bahwa,  pasar  menganut free  competition . Semuanya menjadi lain, ketika sekelompok pelaku ekonomi bergabung untuk mempengaruhi  harga.  Kecenderungan  ini banyak  terjadi  pada  komoditas-komoditas publik  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat luas  dan  memberi  keuntungan  yang  tinggi, misal  sembilan  bahan  pokok  (sembako), listrik, air dan bahan bakar minyak (BBM). Apa  bila  harga  cenderung  naik  terus  dan tidak akan pernah turun, akan memunculkan  perilaku  ekonomi  yang  lain. Pemerintah harus mulai melakukan monopoli  dengan  mengatur  stock  barang dengan  mengontrol  harga,  agar  tetap  dapat dijangkau masyarakat kecil. Apabila pelaku ekonomi  kecil  semakin  sulit  mengikuti mekanisme  pasar,  mereka  akhirnya  akan terlempar keluar. Sedangkan pelaku ekonomi besar semakin merambah mengambil  alih  semua  yang  ditinggalkan pelaku  ekonomi  kecil,  inilah  yang  disebut sebagai  proses  konglomerasi.  Ekonomi pasar  yang  semakin  rasional,  akhirnya dikatakan  tidak  dapat  diterapkan  di  atas sendi-sendi  tradisional  dan  moral.  Pada kondisi inilah pemerintah mengambil tindakan,  sebab  telah  terjadi market  failure dengan dilanggarnya code of conduct . Akan tetapi  seberapa  kuat  suatu  pemerintah menjalankan  perannya  sebagai  pengontrol pasar? Atau bahkan keterlibatan pemerintah malah cenderung mengakibatkan government  failure ?    Pentingnya  peran negara  dalam  mengatur  perekonomian
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
rakyat,  dideskripsikan  oleh  Ibnu  Khaldun dalam  bukunya  “Mukkadimah”  didasarkan pada  penelitiannya  terhadap  sistem  pasar pada  dinasti  Abbasiyah  dan  Umayyah. Selain  itu,  bagaimana  perhitungan  negara mengatur sirkulasi pemasukan dan pengeluaran  bagi  kesejahteraan  rakyat, menjelaskan bagaimana faktor-faktor moral-material  saling  berinteraksi  pada berjalannya  sistem  ekonomi.  Uang,  barang dan  jasa  tidak  saja  menyandang  fungsi bisnis  dan  ekonomi,  tetapi  juga  fungsi sosial-budaya  dan  kesejahteraan  ( social welfare ),  antara  lain:  pajak,  tabungan, investasi,  sedekah,  infak,  zakat  harta  dan penghasilan,  serta  bentuk  dan  berjalannya persekutuan-persekutuan bisnis yang berorientasi social welfare .
Kita  perlu  menelaah  juga  penelitian Yoshihara Kunio yang menemukan berjalannya  kapitalisme  semu  di  negara- negara  Asia  Tenggara,  termasuk  Indonesia dan  Malaysia.  Penelitiannya  menjelaskan begitu banyak faktor-faktor politik (terutama birokrasi) yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian nasional (Kunio:1989). Kehidupan ekonomi di  beberapa  Negara  di  Asia  Tenggara, digambarkan didominasi oleh sistem ekonomi  yang  lebih  banyak  menerapkan nilai-nilai  kapitalis,  daripada  sistem  mix ekonomi.  Kelompok  kepentingan  (sebagai buah kapitalis), telah memanfaatkan simbol-simbol  budaya  untuk  mencapai kepentingan kelompoknya, apakah kelompok pedagang/pengusaha atau kelompok birokrat. Seperti misalnya budaya  patron  klien  yang  melahirkan birokrasi  patrilinial.  Pada  era  Soeharto, kapitalis  semu  semakin  menjamur  sepuluh tahun  terakhir  ini  dan  membawa  dampak yang  besar  terhadap  kehancuran  sistem ekonomi  di  Indonesia.  Konsep  ideal  sistem ekonomi Pancasila bukan semakin
menampakkan bentuknya, melainkan semakin kehilangan nilainya berganti dengan kapitalisme yang malu-malu memunculkan warna aslinya.
Kegiatan  ekonomi  adalah  bagian integral  dari  masyarakat  dan  tidak  dapat  di kaji atau dimenej secara terpisah. Antropologi  Ekonomi  memandang  pasar tidak saja sebagai arena jual beli, melainkan juga interaksi-interaksi sosial seperti terbukanya hubungan-hubungan yang bersifat lebih personal; pertukaran informasi  ataupun  membentuk  solidaritas atau  dasar  kebersamaan  etnis,  kampung halaman, tujuan dan prinsip hidup, juga atas dasar  keyakinan  dan  agama.  Pada  kegiatan Ekonomi  seperti  ini,  kekuatan-kekuatan material  dan  fisik  saling  berintegrasi dengan  faktor-faktor  moral  dan  spiritual. Lembaga-lembaga  di  dalam  masyarakat saling berinteraksi di dalamnya, antara lain: pemerintah,  agama  atau  masyarakat  itu sendiri.  Tentang  ini  Adam  Smith  juga berpendapat bahwa ekonomi terkait dengan kehidupan sosial, tidak dapat dipahami jika terpisah  dari  kebiasaan,  moral  dan  perilaku masyarakat  (lihat  tulisannya  dalam  “ The Theory of Moral Sentiments ”).
Pembahasan tentang perilaku ekonomi  petani  dan  nelayan  serta  para pedagang  kecil,  sudah  banyak  menjadi bahan  pembicaraan  para  ahli  Antropologi Ekonomi. Pada umumnya mereka menghasilkan  kesimpulan  bahwa  perilaku ekonomi  kelompok  masyarakat  ini  bersifat subsistensi, respons mereka terhadap ekonomi  pasar  yang  rasional,  negatif. Mereka terpaku pada sikap takut menghadapi  resiko,  yang  kemudian  lebih mengedepankan etika moral yaitu, subsistens, saling tergantung satu sama lain dengan terlalu ketat, sehingga menghilangkan  keinginan  untuk  mandiri progresif  dan  berpikir  rasional  produktif.

## Endang Rudiatin, Anwar Ilmar Ramadhan
Kekuatan  Moral  dan  Budaya,  Mendukung  Perekonomian  Indonesia:  Sebuah  Gambaran  Usaha  Kecil  dan Menengah
Pada  masyarakat  kecil,  pembahasan  sistem ekonominya  senantiasa  didominasi  oleh sistem pertukaran yang berlangsung sederhana,  tanpa  birokrasi  dan  terikat  erat dengan nilai “kepercayaan”.  “Uang” bukan hal  yang  terpenting  dalam  menggerakkan roda  perekonomian,  melainkan  prinsip- prinsip  moral  yang  menyertai  pertukaran ekonomi  tersebut  merupakan  landasan terpenting membangun dan melanggengkan usaha.
Dalam kajian-kajian Antropologi Ekonomi,  persoalan  ekonomi  nelayan, petani  dan  pedagang  kecil  lebih  banyak didominasi dikotomi rasional versus subsistensi.  Walaupun  pada  kemunculan Teori  Ekonomi  Politik  Baru,  dikotomi  ini mendapat  kritikan.  Popkin  tidak  melihat tindakan  para  petani  di  Vietnam  sebagai tindakan yang tidak rasional (Popkin, 1979; Bates, 1981). Justru tindakan-tindakan yang dilakukan  oleh  para  petani  tersebut, dianggap  sebagai  rasional.  Demikian  pula penelitian  yang  dilakukan  oleh  Robert Bates,  tentang  pasar  dan  negara,  pasar dipergunakan  oleh  petani  untuk  menentang kebijakan  negara  yang  tidak  sesuai  dengan kondisi  para  petani.      J  Carsten  (1989:117) menemukan  perbedaan  perilaku  antara nelayan  Melayu  dengan  pedagang  Cina, dikatakan  bahwa  kegiatan  bisnis  nelayan Melayu  banyak  didasarkan  pada  moral kekerabatan,  sedangkan  pedagang  Cina lebih  berorientasi  komersial  dan  profit. Akibatnya  pedagang  Cina  dalam  bisnis lebih  sukses  daripada  nelayan  Melayu. Akan  tetapi  apakah  prinsip  moral  yang menyertai  pertukaran  material  senantiasa mendatangkan  hal-hal  negatif?  UMKM sangat sarat dengan nilai demikian.
“Kepercayaan”
Sebuah Prinsip
Pertukaran Ekonomi
Penulis
berpendapat, pada kenyataannya  terdapat  dua  tipe  yang berintegrasi  secara  komplementer  dalam kegiatan ekonomi kelompok masyarakat ini a.l.: (1) tipe perdagangan yang di dalamnya terdapat  hubungan  sosial  kekeluargaan  dan perilaku  pelaku-pelaku  ekonomi  yang bersifat  subsisten,  non-profit  dan  moral- religius; (2) tipe perdagangan yang dilakukan  tanpa  melibatkan  hubungan- hubungan  personal  di  antara  pelaku-pelaku ekonomi  dan  bermotivasi  pada  prinsip- prinsip rasional-produktif dan memaksimalkan  profit.  Kepada  kedua bentuk ini, baik subsisten maupun rasional, kita  tidak  dapat  menarik  garis  pemisah secara  tegas,  sebab  keduanya  tidak  dapat dimenej secara terpisah.
Pemikiran  adanya  hubungan integrasi komplementer moral-rasional pada masyarakat usaha kecil, penulis adopsi dari bentuk perilaku ekonomi masyarakat nelayan (Rudiatin, 1997). Perilaku ekonomi mereka  diidentifikasi  sebagai  berikut:  (1) hubungan yang lama antara pengusaha kecil dengan  pedagang  merupakan  bagian  dari kebudayaan  yang  ditemukan  dalam  setiap masyarakat  usaha  kecil,  untuk  memenuhi kebutuhan  ekonominya.  Mereka  sangat memelihara  hubungan  ini,  yaitu  lebih mengutamakan  menjual  hasil  produksinya pada  pedagang  yang  memiliki  hubungan dekat  dengannya  daripada  pembeli  asing yang menawarkan harga tinggi, yang dalam prinsip ekonomi, perilaku dagang seperti ini dianggap  merusak  ekonomi  (Acheson, 1981;  Firth,  1975;  Plattner,  1989  dan Sunimal,1985); (2) hubungan yang lama ini pada  akhirnya  membentuk  pola  jaringan sosial  di  kalangan  kelompok  usaha  kecil, ditujukan  untuk  dapat  memperoleh  dan mempergunakan  sumber  daya  apa  saja, yang  berada  dalam  rangkaian  kegiatan ekonomi  nasional,  sehingga  tetap  eksis
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
dalam  usahanya.  Tingkat  kestabilan  suatu jaringan  bergantung  pada  jarak  yang terdekat  dari  sumber  daya  dan  kekuasaan. Jaringan  sosial  yang  sudah  terbentuk tersebut  pun  perlu  dipertahankan,  dengan maksud  agar  tetap  berada  dalam  suatu jaringan  usaha,  karena  sekali  keluar  belum tentu bisa lebih baik lagi atau bahkan dapat masuk  lagi  dalam  jaringan  tersebut. Jaringan  sosial  difungsikan  atau  digunakan sebagai  alat  memfleksibelkan  kebijakan- kebijakan  yang  dianggap  merugikan,  dapat dipahami mengapa pranata non formal lebih berperan  dibandingkan  pranata  formal;  (3) Budaya  yang  terbentuk  di  dalam  sistem hubungan  kerja  mengisyaratkan  selain hubungan  tersebut  menyebabkan  arus barang  dan  jasa,  juga  menghubungkan produsen dan konsumen dalam kekerabatan dan pertemanan. Hubungan tersebut cenderung  menetap,  bukan  terbatas  pada hubungan yang singkat ( short-term ).
Kelanggengan  hubungan  ( long-term )  ini mengukuhkan  pembiayaan  usaha  cara kredit/pinjaman jangka panjang; (4)
Hubungan  pertemanan  dan  kekerabatan yang  diperluas  menjadi  hubungan  etnis, dijadikan  sumber  manfaat  atau  mata pencaharian.  Untuk  menjamin  hari  depan mereka dilakukan melalui jaringan kekerabatan  yang  oleh  Ibnu  Khaldun disebut solidaritas sosial; (5) “Kepercayaan”  merupakan  satu  nilai  yang mendasari  berbagai  hubungan  (sosial  dan bisnis),  oleh  karena  itu  pinjam  meminjam sering tanpa jaminan. Dari hubungan saling percaya  berkembang  hubungan  tolong menolong dan kerjasama dan berbagi rezeki dalam mata pencaharian.
Selanjutnya kewajiban moral (agama) menjadi prinsip dasar kelanjutan hubungan. Perilaku ekonomi nelayan tersebut memadukan  prinsip  moral  dan  rasional, didasarkan kepada keyakinan (Ibnu
Khaldun  menyebutnya  iman)  terhadap ajaran  agamanya  (dalam  hal  ini  Islam), yang menggiatkan sedekah, zakat dan infak bagi  orangorang  yang  kurang  mampu. Keyakinan  ini  bersifat  turun  temurun  dan menjadi kebiasaan dalam seluruh kehidupan  mereka.  Etnis-etnis  tertentu seperti  Bugis,  Madura,  Banten,  Betawi,  di masyarakat nelayan memegang  teguh prinsip  agama  Islam  ini  selama  beberapa generasi  hingga  kini.  Sementara  etnis-etnis yang lain mensinkretiskan keyakinan mereka, sehingga ajaran  agama  Islam tidak dominan,  telah  bersinkretis  dengan  budaya lokal.  Semua  prinsip  dan  keyakinan  ini tertanam  dalam  backmind  mereka,  dan mewarnai  seluruh  perilaku  dan  kebiasaan mereka.    Demikian  budaya  ekonomi masyarakat  pelaku  UMKM  yang  membuat mereka  mampu  bertahan  dalam  berbagai kesulitan ekonomi.
Diskusi: Kepentingan
Pemerintah Terhadap  UMKM  Untuk  Mengatasi Masalah Nasional? Penandatanganan
Masyarakat Ekonomi  ASEAN  sejak  tahun  2015 merupakan  suatu  perdagangan  bebas  yang bisa  dilakukan  khususnya  antar  anggota ASEAN.  Kesepakatan  ini  telah  dilakukan bersama  yang  bertujuan  agar  kawasan  dari negara-negara  yang  termasuk  di  ASEAN tersebut akan lebih makmur, stabil dan juga menciptakan  perdagangan  yang  kompetitif. Banyak dampak yang telah di bawa dengan adanya sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN  tersebut,  khususnya  dalam  segi perekonomian  yang  tak  lain  arus  dari barang  maupun  jasa,  hingga  tenaga  kerja dan  juga  investasi  modal  yang  terjadi. Dengan  adanya  sistem  ekonomi  yang  luas tersebut, maka masyarakat Indonesia tentunya juga memiliki tantangan tersendiri untuk  menciptakan  usahanya.  Di  sisi  lain,

## Endang Rudiatin, Anwar Ilmar Ramadhan
Kekuatan  Moral  dan  Budaya,  Mendukung  Perekonomian  Indonesia:  Sebuah  Gambaran  Usaha  Kecil  dan Menengah
beragam  jenis  peluang  harus  bisa  dimasuki oleh  masyarakat  Indonesia  sehingga  bisa mengikuti  tantangan  sebagai  Masyarakat Ekonomi  ASEAN.  UMKM  bisa  menjadi salah  satu  faktor  yang  mendorong  agar perekonomian  di  Indonesia  mengalami kemajuan  sekalipun  tantangan  dari  MEA terus  berlanjut.  Selain  itu  juga,  dengan menjalankan  UMKM,  banyak  peran  yang akan  dipenuhi,  mulai  dari  memberikan lapangan  kerja  sehingga  mengurangi  angka para pengangguran, membantu yang kurang penghasilan atau meningkatkan penghasilan masyarakat dan juga lebih banyak lagi.
Setelah 1998  UMKM dijadikan primadona  oleh  pemerintah,  sebanyak  27 instansi  mengurusi  UMKM,  atau  UKM (Usaha  Kecil  Menengah)  atau  IKM (Industri  Kecil  Menengah).  Saat  ini  jumlah Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  di Indonesia  ada  lebih  dari  50  juta  unit  usaha dengan  pertumbuhan  rata-rata  di  atas  dua persen  dalam  lima  tahun  terakhir  serta pertumbuhan  pekerja  yang  hampir  sama banyaknya. Sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2012 sebesar 57.46  persen  (BPS,  2014).  Sebagai  jenis usaha  yang  banyak  dimasukkan  dalam sektor  ekonomi  informal,  maka  UMKM juga  memiliki  sifat-sifat  dasar  sbb:  Mereka umumnya berada dalam unit usaha berskala kecil, dengan kuantitas yang cukup banyak, tidak  terkena  pajak.  Karakteristik  lainnya adalah kepemilikan oleh individu, menggunakan teknologi yang sangat sederhana, sulit untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan, umumnya  memiliki  produktifitas  tenaga kerja  yang  juga  rendah  serta  tingkat  upah yang rendah pula.
Harapan paling besar terhadap UMKM  dari  pemerintah  adalah  daya serapnya  terhadap  sektor  tenaga  kerja. Semakin  banyak  UMKM  di  Indonesia,
pemerintah semakin berpeluang mengurangi  tingkat  pengangguran  dan membuka  lebih  banyak  lapangan  kerja. Demikian  juga  yang  dinyatakan  oleh Ahmad Dading Gunadi, Direktur UKM dan Koperasi Kementerian
Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  yang membacakan  sambutan  Rahma  Iryanti,
Wakil Menteri Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Bappenas, “UKM Indonesia  adalah  salah  satu  pilar  ekonomi negara.  Sekitar  99  persen  bisnis  di Indonesia  adalah  UKM  dan  mereka  adalah penyedia  pekerjaan  utama  di  Indonesia. Oleh  karena  itu,  pertemuan  ini  sangat penting  bagi  Indonesia  dan  pembuat kebijakannya  untuk  mengembangkan  dan merumuskan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan koheren mengenai UKM”.  Sambutan  ini  diberikan  pada Kursus pelatihan, bekerjasama dengan ILO, dan Organization for Economic Cooperation  and  Development  (OECD) (ILO  News,  22  Juni  2017).  Besarnya harapan pemerintah/negara terhadap UMKM,  apakah  berbanding  lurus  dengan besarnya  anggaran  dan  fasilitas  serta kemudahan berusaha yang diperoleh UMKM?  Ataukah  sesungguhnya  UMKM demikian  mandirinya  dalam  menghadapi persaingan  usaha  di  era  MEA  yang  sangat ketat ini?

## Rekomendasi:  Budaya Ekonomi  UMKM versus Kebijakan-kebijakan UMKM
Usaha  Kecil  dan  Menengah  atau UKM  bisa  menjadi  salah  satu  faktor  yang mendorong agar perekonomian di Indonesia mengalami  kemajuan  sekalipun  tantangan dari  MEA  terus  berlanjut.  Selain  itu  juga, dengan  menjalankan  UKM,  banyak  peran yang akan dipenuhi, mulai dari memberikan lapangan  kerja  sehingga  mengurangi  angka para pengangguran, membantu yang kurang
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018
penghasilan atau meningkatkan penghasilan masyarakat  dan  juga  lebih  banyak  lagi. Mencari  peluang  usaha  sebagai  tantangan MEA  di  tahun  2018.  Dengan  kata  lain, berupaya  untuk  membuka  peluang  usaha dan menjalankan usaha secara mandiri yang bisa  dilakukan  dengan  sangat  mudah  saat ini  bila  dilihat  dari  tingginya  perhatian pemerintah terhadap UKM.
Pemerintah  perlu  banyak merefer budaya  UMKM  yang  bertipe  kekrabatan, berbagi  rezeki  dan  resiko,  menjunjung tinggi  “kepercayaan”  dalam  bertransaksi dari  cara  pandang praktek  ekonomi konvensional.  Kebijakan  pemerintah  yang selama  ini  menjadikan  UKM  sebagai pelengkap  ekonomi  nasional  perlu  dibalik dengan sebuah kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi terhadap ekonomi UMKM. Mulai dari pembangunan infrastruktur  dan  fasilitas  bagi  berjalannya roda  perekonomian  nasional  tidak  saatnya
lagi diprioritaskan pada industri skala besar saja, karena sudah terbukti UMKM dengan budayanya  yang  unik  dan  eklusif  itu mampu  bertahan  dalam  berbagai  krisis. Implementasi  kebijakan  terhadap  UMKM perlu  didasarkan  atas  berbagai  penelitian kualitatis  bersifat  partisipan  dan  bukan hanya asumsi sebagaimana format ekonomi nasional  yang  cenderung  kapitalis.  Banyak aset ekonomi UMKM dalam operasionalnya tidak masuk dalam hitungan angka  angka  statistik  ekonomi,  seperti hubungan-hubungan, jaringan yang dibangun  dengan  dasar  kepercayaan,  nilai- nilai agama dan budaya yang mengikat erat antar  individu    dan  mobilitas  kekerabatan dan  pesudo  kekerabatan  (ketetanggaan  dan pertemanan) lebih mengeksplorasi kerjasama  daripada  persaingan  bebas  yang umum  ditemukan  dalam  teori    ilmu ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Acheson J (ed.) 1994, Anthropology and Institutional Economics. Monographs in Economic Anthropology, Society for Markets: Anthropological Aspects Economic Anthropology. University Press of America, Lanham, MD
Anisa,  dkk,  2018,  Eksplorasi  Kondisi  Fisik  Dan  Non  Fisik  Pada  Pemukiman  Pengolahan Hasil  Perikanan  Tradisional  Di  Kampung  Nelayan  Pengasinan,  Muara  Angke, Langkau Betang, Jurnal Arsitektur Untan, Vol 5, No 1 (2018) http://jurnal.untan.ac.id/index.php/lb/article/view/25771
Bates,  Robert  H.,  1981,  Markets  and  States  in  Tropical  Africa:  The  Political  Basis  of Agricultural Policies, University of California Press, 178 pages
Carsten, Janet. 1989. Cooking Money: Gender and the Symbolic Transformation of Means of Exchange in a Malay Fishing Community. In J. Parry and M. Bloch (eds.): Money and the Morality of Exchange.
Eisenstadt,  Schmuel,  1968,  Social  Institution,  David  L.Sills,  ed.  The  International Encyclopedia of The Social Sciences, 16 edition, hlm. 283-291
Eisenstadt  and  Roniger,  1984,  Patron,  Client  and  Friends:  Interpersonal  Relation  and  The Structure of Trust in Society, London, Cambridge University Press

## Endang Rudiatin, Anwar Ilmar Ramadhan
Kekuatan  Moral  dan  Budaya,  Mendukung  Perekonomian  Indonesia:  Sebuah  Gambaran  Usaha  Kecil  dan Menengah
Gellner,  1995,  Ernest,  Membangun  Masyarakat  Sipil:  Prasyarat  Menuju  Kebebasan  Aswab Mahasin (Introduction), Ilyas Hasan (Translator)
Geertz,  Clifford,  1978,  "The  Bazaar  Economy:  Information  and  Search  in  Peasant Marketing." American Economic Review 68:28-32.
_____,  1963,  Peddlers  and  Princes  Social  Development  and  Economic  Change  in  Two Indonesian Towns
Kunio, Yosihara, 1990, Kapitalis Semu di Asia Tenggara, LP3ES
Long,  Norman,  1986,  The  Commoditization  debate:  labour  process,  strategy  and  social network, Agricultural University Wageningen
Listiyandra,  Krishna,  dkk,  2016,  Kontribusi  Wanita  Nelayan  Dalam  Upaya  Pemenuhan Kebutuhan  Ekonomi  Keluarga  Nelayan  Di  Muara  Angke  Kecamatan  Penjaringan Jakarta  Utara,  Jurnal  Perikanan  Kelautan  Vol.  VII  No.  2  /Desember  2016  (80-90), http://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/11364
Nida, Nadhia, R.A, 2016, “Buruh Angkut dan Keluarga Nelayan di Pelabuhan Muara Angke” Lembaran sejarah,
Jurnal
UGM,
Vol 12, No 1, 2016, https://jurnal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/view/25519
Plattner, Stuart, 1989, Economic Anthropology, Ed. Stanford University Press, Stanford, CA, 1989. xiv, 487 pp.
Rudiatin, Endang, 1997, “Kepercayaan dan Kesetiaan: jaringan Sosial Masyarakat  Nelayan di Muara Angke Jakarta”, Thesis Pasca Sarjana, Universitas Indonesia
Sunimal,  Fernando,  1985,  The  Marketing  System  in  The  Small  Scale  Fishery  of  Srilanka: Does  The  Middleman  Exploit  The  Fisherman?,  in  “Small  Scale  Fisheries  in  Asia” Socioeconomic  Analysis  and  Policy,  ed.  Theodore  Panyotou,  The  International Development Research Centre , Ottawa Canada, pp 12-31
Indonesian  Economy:  Micro,  Small  &  Medium  Sized  Enterprises  03  Agustus  2016 https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/indonesian- economy-micro-small-medium-sized-enterprises/item7068?
ILO,  2017,  “Indonesia  policy  makers  to  better  coordinate  on  SME  policies”  22  June  2017 http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_561816/lang--en/index.htm.
Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baskara : Journal of Business and Entrepreneurship Volume 1 No. 1 Bulan Oktober Tahun 2018