## RELASI ANTAR IMAN DI NEGERI SYARI’AT ISLAM (STUDI PERAN DAN FUNGSI FKUB DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH TENGAH)

## Muhammad Riza
STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh Email: rizajundana@gmail.com
Abstrak .  Persoalan  kerukunan  antar  umat  beragama  merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  konteks keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan upaya menjaga kerukunan antar umat beragama,  maka  penelitian  ini  dilakukan  di  Aceh  Tengah  sebagai  bagian  dari  pemerintah  Aceh  yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan syari’at Islam. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi peran dan fungsi FKUB Aceh Tengah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut dan pada sisi lainnya melihat tingkat kerukunan antar umat beragama yang terbangun dalam masyarakat dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah. Untuk mendapat data sebagaimana yang disebutkan penelitian menggunakan pendekatan gabungan ( mixed-method ) yaitu dengan melakukan teknik wawancara  dan  penyebaran  angket  ( questionnaire ).  Adapun  yang  menjadi  subjek  peneletian  ini  adalah ketua  FKUB,  Kepala  Kemenag  Aceh  Tengah  dan  tokoh-tokoh  pemuka  agama  yang  dilakukan  secara snowballing .  Di  samping  itu  data  juga dihimpun  dari  40 responden  dari  sejumlah  agama  yang  ada  yakni Islam, Khatolik, Protesten dan Budha. Selanjutnya data yang terhimpun dianalisis dengan pendekatan mix- method yaitu  data  kualitatif-kuantitatif  bertahap.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  FKUB  Aceh Tengah telah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai dengan SKB Menteri Agama No.09 dan Menteri Dalam Negeri No. 08 ,Qanun No. 08 tahun 2015 dan Qanun No. 04 tahun 2016. Di samping itu tingkat kerukunan agama dalam masyarakat Aceh Tengah dalam hal ini berada pada level 3,7 atau dalam kategori sangat baik.
Kata Kunci: FKUB, Kerukunan Antar Umat Beragama, Aceh Tengah.

## Pendahuluan
Dalam  perjalanan  kehidupan  keragaman  agama  di  Indonesia  gesekan-gesekan  dan riak konflik pada tataran grass root kadang kala  tidak dapat dielakkan (  Potensi konflik merupakan  sebuah  variable  yang  bersifat  konsekuentif  apabila  msayarakat  tidak mendapat  pendidikan  toleransi  yang  memadai.  Contoh  dari  konflik  agama  di  Indonesia dalam  beberapa  tahun  terakhir  masih  dapat  dilihat  seperti  yang  terjadi  Tolikara  Papua, Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara bahkan di Singkil Aceh. Gesekan tersebut secara umum  berkaitan  dengan  toleransi  antar  masyarakat  yang  hidup  berdampingan  dalam melaksanakan  proses  peribadatan.  Fakta  tersebut  secara  tidak  langsung  memberikan gambaran  bahwa  persoalan  toleransi  antar  umat  beragama  bukan  persoalan  kecil  yang patut dipandang sebelah mata. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang diberikan wewenang oleh konstitusi dalam hal ini diharapkan dapat mengelola keberagaman agama masyarakat  Indonesia  yang  kemudian  ditindaklanjuti  melalui  kementerian  agama.  Isu toleransi agama dalam  perjalanannya diharapkan tidak  hanya  menjadi objek kajian pada tataran  kota-kota  besar  di  Indonesia  karena  sebagaimana  diketahui  persoalan  konflik antar  umat  beragama  justru  lahir  ataupun  terjadi  di  daerah-daerah  yang  selama  ini terkesan aman-aman saja.
Terkait dengan tingkat toleransidalam beragama dalam hal ini Center of Strategic and  International  Studies (CSIS)  pada  tahun  2012,  menyatakan  bahwa  toleransi

## Jurnal As-Salam, 3(1) Januari-April 2019
(Print ISSN 2528-1402, Online ISSN 2549-5593)
beragama  masyarakat  Indonesia  tergolong  rendah  (Rina,  2016  :  4).  Dari  sekian  varibel yang  dilakukan  survey,  isu  terkait  izin  penyelenggaraan  ibadah  menjadi  persoalan  yang sering  memunculkan  konflik  dalam  interaksi  sosial  keagamaan  di  dalam  masyarakat. Berdasarkan persoalan yang dikemukan di atas maka penanganganan persoalan toleransi beragama  ada  baiknya untuk  mulai digalakkan pada  level-level pemerintah daerah guna menghadirkan  upaya-upaya  yang  bersifat  preventif  dan  antisipatif  dalam  menciptkan kerukunan umat beragama dalam bingkai toleransi.
Di  Aceh  sendiri  persoalan  kerukunan  agama  pernah  terjadi  di  kabupaten  Aceh Singkil  yang  dalam  hal  ini  dipicu  oleh  persoalan  terkait  dengan  izin  pendirian  rumah ibadah. Berkaca dari contoh konfilk agama yang terjadi tersebut maka pemerintah Aceh baik  yang  berada  dalam  tataran  eksekutif  maupun  legeslatif  dituntut  untuk  dapat melakukan  upaya  yang  bersifat  preventif  dan  kuratif  pada  sisi  lainnya  dalam  rangka membangun  kerukunan  antar  umat  beragama  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh konstitusi  negara.  Aceh  sebagai  sebuah  daerah  yang  didominasi  oleh  pemeluk  agama Islam pada sisi tertentu dihadapkan pada sebuah realitas keberagaman masyarakatnya di tengah-tengah  masyarakat  asli  Aceh  yang  dikenal  kental  dengan  syariat  Islam.  Secara spesifik keberagaman  yang dimaksudkan dalam  hal  ini  salah satunya adalah keberadaan masyarakat-masyarakat  minoritas  penganut  agama  lain  yang  diakui  dalam  konstitusi negara seperti penganut agama Kristen, Hindu, Budha dan lainnya.
Di  antara  wilayah  yang  memiliki  tingkat  heterogenitas  secara  agama  dan  suku- suku dalam wilayah provinsi Aceh adalah masyarakat yang mendiami dataran tinggi gayo yang  secara  khusus  dalam  hal  ini  terdapat  pada  dua  wilayah  kabaputen  yakni  Aceh Tengah  dan  Bener  Meriah.  Secara  demografi  saat  ini  masyarakat  yang  mendiami  dua kebupaten tersebut tidak hanya berasal dari suku Gayo yang merupakan suku asli daerah tersebut namun juga berasal dari suku lainnya seperti Aceh, Jawa, Minangkabau, Batak, Sunda dan suku lainnya. Keberagaman masyarakat daerah tersebut kemudian juga tegak lurus  dengan  adanya  masyarakat  minoritas  lainnya  yang  beragama  diluar  agama mainstream  masyarakat  setempat  seperti  agama  Kristen,  Protestan,  Budha  dan  Hindu. Bukti  dari  adanya  bagian  kecil  masyarakat  diluar  agama  Islam  di  Aceh  Tengah  secara khusus  dalam  hal  ini  dapat  ditemukan  rumah-rumah  ibadah  seperti  Vihara  yang keberadaannya relatif sudah ada sejak negara ini didirikan maupun rumah ibadah lainnya seperti  Gereja.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  sensus  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat Statistik  Aceh  pada  semester  I  tahun  2015    jumlah  penduduk  Aceh  berdasarkan  agama dalam  hal  ini  Kabupaten  Aceh Tengah sebagai  bagian dari  wilayah dataran tinggi Gayo diperoleh data bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 204.853, Kristen 400,  Hindu  157,  Khatolik  319  dari  jumlah  penduduk  secara  keseluruhan  sebanyak 205.730 (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Aceh : 2015)
Tabel. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama No Nama Kabupaten Islam Kristen Hindu Budha Khatolik Jumlah Penduduk 1. Aceh Tengah 204.853 400 0 157 319 205.730
Berdasarkan  data  yang  tersaji  di  atas  dalam  hal  ini  menarik  untuk  dilihat bagaimana  tingkat  kerukunan  beragama  yang  mungkin  akan  lahir  dalam  masyarakat Aceh  Tengah  yang  notabenenya  adalah  penganut  agama  Islam  secara  mayoritas  di
tengah-tengah  penganut  agama  minoritas  lainnya.  Lebih  lanjut,  jumlah  penganut  Islam yang  dominan  di  Aceh  Tengah  yang  dalam  hal  ini  kemudian  ditunjang  dengan  aturan khusus  terkait  pelaksanaan  syariat  Islam  yang  telah  berlangsung  sejak  tahun  2002  di Aceh.  Keberagaman  masyarakat  berdasarkan  agama  yang  telah  ada  di  Aceh  Tengah  ini tentunya membutuhkan peran serta pemerintah yang dalam hal ini ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah  forum  lintas agama  yang dikenal dengan FKUB (Forum  Kerukunan Umat Beragama) melalui SKB No. 09 dan 08 Kementrian Agama dan Kementrian Dalam Negeri.  Untuk  mengimbangi  khususan  Aceh  sebagai  daerah  yang  diberikan  otonomi khusus  melalui  UU  Pemerintah  Aceh  No.  11  tahun  2006,  kemudian  dikeluarkan  aturan khusus terkait upaya membangun kerukunan antar umat beragama di Aceh dalam Qanun No.  04 tahun  2016.  Penulisan  penelitian  ini  dilakukan  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk memotret landscape tingkat  kerukunan  antar  umat  dalam  masyarakat  kabupaten  Aceh Tengah  yang  akan  dilihat  dari  sisi,  yang  pertama  adalah  terkait  dengan  apa  saja  yang telah  dilakukan  FKUB  Aceh  Tengah  sebagai  forum  yang  diinisiasi  untuk  memelihara kerukunan antar umat beragama sesuai tugas dan fungsinya serta pada sisi lainnya adalah kondisi  kerukunan  yang  telah  tercipta  dalam  masyarakat  Aceh  Tengah  sebagai  bagian yang  berpengaruh  secara  langsung  dan  tidak  langsung  dari  keberadaan  FKUB  Aceh Tengah.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Kerukunan Umat Beragama
Kata  kerukunan  berasal  dari  kata  dasar  rukun,  berasal  dari  bahasa  Arab ruknun (rukun)  jamaknya arkan berarti  asas  atau  dasar, misalnya:  rukun  Islam,  asas  Islam  atau dasar  agama  Islam.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  arti  rukun  adalah  sebagai berikut:  Rukun  (nomina):  (1)  sesuatu  yang  harus  dipenuhi  untuk  sahnya  pekerjaan, seperti:  tidak  sah  sembahyang  yang  tidak  cukup  syarat  dan  rukunnya;  (2)  asas,  berarti: dasar, sendi:  semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam:  tiang  utama  dalam  agama  Islam;  rukun  iman:  dasar  kepercayaan  dalam  agama Islam  (Porwadarminta,  1986  :  25).  Dalam  bahasa  Inggris  disepadankan  dengan harmonious atau concord .  Dengan  demikian,  kerukunan  berarti  kondisi  social  yang ditandai  oleh  adanya  keselarasan,  kecocokan,  atau  ketidak  berselisihan  ( harmony , concordance ). Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outonomous units . Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya  pola-pola  interraksi  yang  beragam  diantara  unit-unit  (unsur/sub sistem)  yang  otonom.  Kerukunan  mencerminkan  hubungan  timbal  balik  yang  ditandai oleh  sikap  saling  menerima,  saling  mempercayai,  saling  menghormati  dan  menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan ( Ridwan, 2005 : (7-8).
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kerukunan  hidup  umat  beragama  mengandung  tiga  unsur  penting: pertama ,  kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelomppok lain. Kedua , kesediaan  membiarkan  orang  lain  untuk  mengamalkan  ajaran  yang  diyakininya.  Dan ketiga ,  kemampuan  untuk  menerima  perbedaan  selanjutnya  menikmati  suasana kesahduan  yang  dirasakan  orang  lain  sewaktu  mereka  mengamalkan  ajaran  agamanya. Adapun aktualisasi dari keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap  orang  .  Lebih  dari  itu,  setiap  agama  adalah  pedoman  hidup  umat  manusia  yang bersumber dari ajaran ketuhanan.
2. Langkah-Langkah Strategis Dalam Memantapkan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Adapun  langkah-langkah  yang  harus  diambil  dalam  memantapkan  kerukunan hidup umat beragama, diarahkan kepada 4 (empat) strategi yang mendasar yakni :
1) Para  pembina  formal  termasuk  aparatur  pemerintah  dan  para  pembina  non formal  yakni  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  merupakan  komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama.
2) Masyarakat  umat  beragama  di  Indonesia  yang  sangat  heterogen  perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjurus ke sikap primordial.
3) Peraturan  pelaksanaan  yang  mengatur  kerukunan  hidup  umat  beragama  perlu dijabarkan  dan  disosialisasikan  agar  bisa  dimengerti  oleh  seluruh  lapisan masyarakat,  dengan  demikian  diharapkan  tidak  terjadi  kesalahpahaman  dalam penerapan  baik  oleh  aparat  maupun  oleh  masyarakat,  akibat  adanya  kurang informasi atau saling pengertian diantara sesama umat beragama.
4) Perlu  adanya  pemantapan  fungsi  terhadap  wadah-wadah  musyawarah  antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama.

## 3. Faktor-Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama
1) Pendirian rumah ibadah: apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat  setempat  maka  akan  tidak  menutup  kemungkinan  menjadi  biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat beragama.
2) Penyiaran  agama:  apabila  penyiaran  agama  bersifat agitasi dan  memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagamaan  agama  lain,  maka  dapat  memunculkan  permasalahan  agama yang  kemudian  akan  menghambat  kerukunan  antar  umat  beragama,  karena disadari  atau  tidak  kebutuhan  akan  penyiaran  agama  terkadang  berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.
3) Perkawinan  beda  agama:  perkawinan  beda  agama  disinyalir  akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing  pasangan  berkaitan  dengan  hukum  perkawinan,  warisan,  dan harta benda, dan  yang paling penting adalah keharmonisan  yang tidak  mampu bertahan lama di masing-masing keluarga.
4) Penodaan agama: yaitu melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan  ini  sering  dilakukan  baik  perorangan  atau  kelompok.  Meski  dalam skala kecil,  baru-baru  ini penodaan agama  banyak terjadi  baik dilakukan oleh umat  agama  sendiri  maupun  dilakukan  oleh  umat  agama  lain  yang  menjadi provokatornya.
5) Kegiatan aliran sempalan: adalah suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu.  Hal ini terkadang sulit di antisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancu diantara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi didalam agama ataupun antar agama.
4. Toleransi dalam Masyarakat Mulitikultural
Menurut  Hornby  dalam  Casram,  toleransi  berasal  dari  bahasa  latin tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan  hati, keringanan  dan kesabaraan (Casram, 2006 :  188). Secara  garis  besar  maka  dapat  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan  toleransi  adalah
sebuah  sikap  sosial  yang  diungkapkan  oleh  seseorang  atau  kelompok  tertentu  dalam sebuah komunitas untuk dapat bertenggang rasa, saling menghormati dan berlapang dada terhadap  perbedaan  yang  dimiliki  oleh  individu  atau  kelompok  lainnya.  Sementara  itu toleransi  dalam  bahasa  Arab  dikenal  dengan  istilah tasamuh atau al-Samahah yang diartikan  sebagai  sebuah  konsep  modern  untuk  menggambarkan  sikap  saling menghormati  dan  saling  bekerja  sama  di  antara  kelompok-kelompok  masyarakat  yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama (Agil, 2004 : 13).
Berdasarkan definisi toleransi beragama yang dibangun di atas maka dalam hal ini dapat  dipahami  bahwa  sikap  toleransi  beragama  sebagaimana  yang  dimaksud  adalah aktualisasi sikap untuk menghormati agama-agama lain yang berbeda dalam bentuk tidak berupaya  untuk  memaksa  seseorang  untuk  memeluk  agama  tertentu  atau    pada  sisi lainnya berupaya untuk memberikan intimidasi terhadap penganut agama tertentu. Lebih lanjut,  toleransi  yang  diharapkan  dalam  hal  ini  adalah  bagaimana  saling  memberikan ruang  untuk  mengekspresikan  keyakinan  atau  agama  tertentu  secara  bebas  baik  untuk beribadah  ataupun  melakukan  kegiatan  keagamaan  lainya.Sebagaimana  yang  telah disebutkan sebelumnya bahwa toleransi beragama dapat dipahami secara eksplesit bahwa toleransi  beragama  bukan  berarti  ikut  mempercayai  atau    turut  melakukan  ritual  ibadah agama  orang  lain.  Selama  ini  pemahaman  ini  kerap  kali  muncul  dalam  kalangan  anak muda yang tidak terlalu memahami makna essensi toleransi beragama.
Sejalan dengan pemaparan yang telah disajikan di atas maka dalam hal ini Islam sebagai  sebuah  ajaran  agama  memiliki  beberapa  bentuk  dalam  mengekspresikan  sikap toleransi terhadap kelompok atau golongan di luar Islam sebagai berikut :
a. Toleransi Islam dalam Bidang Ibadah
Seorang  muslim  dituntut  mempunyai  sikap  toleransi  yang mendalam dan luas terhadap  orang  lain  yang  berbeda  agama.  Terlebih  lagi  terhadap  sesama  saudara semuslim  tentunya  sikap  toleransi  itu  harus  lebih  diutamakan.  Sikap  toleransi  terhadap sesama  muslim  dapat  ditumbuhkan  dengan  cara,  seorang  muslim  harus  melihat  lebih banyak segi-segi persamaan dalam Islam, bukan malah sebaliknya memperbesar segi-segi perbedaan  (Ali,  2007  :  124-125).  Agama  Islam  mudah  dan  ringan  dijalankan,  dan dilarang  mempersulit  atau  memperberat  beban.  Peraturan  Islam  sesungguhnya  terdapat toleransi artinya dalam bidang ibadah juga terdapat toleransi, karena Islam adalah agama fitrah, sesuai dengan naluri maka inti ajaran Islam amat ringan. Sebagai contoh keringan puasa  bagi  orang  yang  sudah  tua,  musafir,  orang  sakit  dan  masih  banyak  lagi  rukhsah untuk  menjalankan  syariat  agama  Islam.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  peraturan  Islam bagi pemeluknya sendiri terdapat suatu toleransi yang besar (Umar, 1979 : 249).

## b. Toleransi Islam dalam Bidang Mu’amalah
Di  dalam  hal  mu’amalah  atau  hubungan  antar  manusia,  syariat  Islam  banyak menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, yakni hubungan antara seorang muslim dengan para pemeluk agama lain. Sebagai contoh ialah pertama-tama soal makanan. Orang Islam dan  pemeluk  agama  lain  boleh  saling  memakan  makanan  masing-masing,  kecuali  bagi orang Islam memang dilarang memakan makanan yang jelas dilarang dalam nash seperti daging babi dan minum arak (Umar, 1979: 249). Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Menurut Said Agil Al Munawar (2003 :34) ada dua macam toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis.  Toleransi  statis  adalah  toleransi  dengan  tidak  melahirkan  kerja  sama  hanya bersifat  teoritis.  Toleransi  dinamis  adalah  toleransi  aktif  melahirkan  kerja  sama  untuk
tujuan  bersama  sehingga  kerukunan  antar  umat  beragama  bukan  dalam  bentuk  teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.
Kemajemukan  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  merupakan  sebuah keniscayaan  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi.  Terma  ini  merupakan  suatu  hal  yang telah  menjadi  fitrah  yang  dianugerahkan  oleh  sang  maha  kuasa.  Kemajemukan sebagaimana  yang  dimaksud  terletak  pada  banyak  hal  seperti  keragaman  dalam  bahasa, suku,  ras,  agama  dan  banyak  hal  lainnya.  Keberagaman  dalam  hal  beragama  atau keyakinan sebagai bagian dari kemajemukan yang disebut di atas pada sisi tertentu kerap menjadi  potensi  konflik.  Dalam  perjalanannya  kemudian  keberagaman  agama  yang muncul dalam sebuah tatanan masyarkat adakalanya terdapat agama yang memiliki peran dominan dan adapula yang bersifat resesif. Perbedaan ini dapat muncul dengan beberapa faktor yang melatarbelakangi. Salah satu faktor tersebut dapat berupa latar historis yang menjadikan sebuah agama sebagai agama pribumi atau tuan rumah juga pada sisi lainnya secara konsekuensi akan memunculkan apa yang disebut dengan agama pendatang. Kubu umat beragama tuan rumah biasanya memiliki kuantitas umat yang mayoritas, sedangkan kubu  umat  beragama  pendatang  biasanya  menduduki  posisi  minoritas.  Kedua  kubu  ini saling  bertubrukan dalam pergaulan  sosial,  bila di antara  mereka  menjadikan perbedaan agama  sebagai  hambatan  dalam  mengintegrasikan  nilai-nilai  suatu  bangsa  atau masyarakat (Casram, 2016 : 36).
Dalam  rangka  menghindari  terjadinya  sebuah  kondosi  yang  saling  bertubrukan antar  agama,  maka  moto  “ agree  in  disagreement ”  diharapkan  menjadi  jembatan  yang dapat memainkan perannya. Kesadaran dalam memaknai “setuju dalam ketidaksetujuan” pada  akhirnya  akan  dapat  meminimalisir  potensi-potensi  bentrokan  antar  agama.Lebih lanjut,  toleransi  yang  diharapkan  dapat  dibangun  dengan  pendekatan  ini  tidak  hanya berorientasi  pada  rasa  saling  menghormati  perbedaan  secara  teologi  namun  juga  pada upaya untuk dapat memahami kultur agama-agama tersebut. Harapan besar dari lahirnya sikap  toleransi  ini  adalah  terbentuknya  masyarakat  yang  madani  yang  merupakan manisfetasi  dari  nilai-nilai  spiritualitas.  Ada  dua  tipe  toleransi  beragama  : Pertama, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu  yang bersifat faktual. Kedua, toleransi beagama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman (Ali, 2007 : 191). Urgensi dari dua tipe toleransi yang  disebutkan  di  atas  adalah  bagaimana  membangun  kehidupan  berdampingan  secara damai  dan  saling  menghargai  di  antara  keragaman.  Dalam  dinamikanya,  persoalan toleransi  antar agama  sering kali  naik dan turun. Hal  ini  juga tidak  bisa dilepaskan dari pemaknaan yang bersifat distingtif yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”.

## a. Tipologi Sikap Keberagamaan
Ada  lima  tipologi  sikap  keberagaman,  yakni  “eksklusivisme,  inklusivisme, pluralisme,  eklektivisme  dan  universialisme”.  Masing-masing  dari  kelima  tipologi  ini tidak  berarti  saling  terlepas  dan  terputus  satu  sama  lainnya  dan  tidak  pula  permanen, tetapi  lebih  tepat  dikatakan  sebagai  sebuah  kecenderungan  menonjol  mengingat  setiap agama  maupun  sikap  keberagamaan  senantiasa  memiliki  potensi  untuk  melahirkan kelima sikap di atas (Wahid, 2006 : 35).

## 1) Eksklusivisme
Sikap  ini  merujuk  kepada  sebuah  pemahaman  bahwa  agama  yang  paling  benar adalah  agama  yang  dianut  oleh  kelompok  tertentu  dan  pada  sisi  lainnya  menganggap bahwa  agama  orang  lain  tidak  benar.  Secara  konsep  agama  secara  intrinsik  dari  sebuah
agama  pandangan  ini  tidak  keliru  atau  menyimpang.  Sikap  ini  pada  sisi  dianggap  akan bermasalah senandainya paham keagamaan yang bersifat intrisik ini diekspresikan secara intimidatif  untuk  memaksa  orang-orang  lain  diluar  agama  tersebut  mengkonversi keyakinan  atau  agama  mereka.  Persoalan  yang  terjadi  selama  ini  sikap  eksklusivisme seakan  menjadi  pembenaran  untuk  menolak  keberadaan  agama-agama  yang  dianggap pendatang atau sebagai kelompok minoritas.

## 2) Inklusivisme
Sikap  ini  merujuk  kepada  sebuah  pemahaman  bahwa  agama-agama  lain  diluar agama  yang  diyakini  oleh  kelompok  tertentu  masih  terdapat  bagian  yang  sama  secara konseptual. Namunpun seperti  itu, agama  yang paling  benar adalah agama  yang  mereka anut  sementara  orang-orang  yang  berada  di  luar  agamanya  masih  relatif  dapat diselamatkan untuk menuju kepada keyakinan yang mereka anggap paling benar.

## 3) Pluralisme
Sikap  ini  memandang  bahwa  semua  agama  yang  ada  merupakan  jalan  yang  sama untuk  menuju  kepada  sebuah  kebenaran.  Lebih  lanjut,  sikap  ini  mempercayai  bahwa walaupun  agama-agama  lain  memiliki  cara-cara  yang  berbeda  secara  pemahaman teologis maupun ritual peribadatannya namun hakikatnya pada akhirnya berakhir kepada konsep kebenaran yang sama.
4) Eklektisisme
Menurut  Moran  dalam  Casram  (2016),  eklektisisme    adalah    suatu    sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan memper-temukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang  baik dan cocok untuk dirinya  sehingga  format akhir dari  sebuah agama menjadi semacam mosaik yang bersifat eklektik.
5) Universalisme
Menurut Moran dalam Casram (2016), universalisme  beranggapan  bahwa  pada dasarnya  semua  agama  adalah  satu  dan  sama.  Hanya  saja,  karena  faktor  historis- antropologis, agama lalu tampil dalam format yang plural.

## Metodologi Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  gabungan  ( mix-methods )  antara pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Penelitian  gabungan  ini  merupakan  pendekatan penelitian  yang  berusaha  untuk  mengkombinasikan  antara  penelitian  kualitatif  dengan penelitian  kuantitatif.  Sedangkan  menurut  Sugiyono  (2011  :  23),  ( mix-methods ) adalah metode  penelitian  dengan  mengkombinasikan  antara  dua  metode  penelitian  sekaligus yaitu  kualitatif  dan  kuantitatif  dalam  suatu  kegiatan  penelitian  sehingga  akan  diperoleh data  yang  lebih  komprehensif,  valid,  reliable  dan  objektif.  Untuk  mendapatkan  data terkait  dengan  indeks  kerukunan  umat  beragama  di  Aceh  Tengah  dalam  hal  ini menggunakan pendekatan kuantitatif sementara pada sisi lainnya untuk mendapatkan data terkait peran dan fungsi FKUB Aceh Tengah dalam hal ini ditempuh melalui pendekatan kualitatif  dengan  cara snawballing .  Adapun  yang  menjadi  sampel  penyebaran  angket yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  40  responden  yang  diambil  secara  acak ( random sampling )  yang terdiri dari 10 responden penganut agama Islam, 10 responden penganut  agama  Kristen,  10  responden  penganut  agama  Protestan,  10  responden penganut  agama  Budha.  Angket  yang  disebar  didalamnya  memuat  beberapa  aspek
kumulatif  sebagai  standar  tingkat  kerukunan  umat  beragam  yang  terdiri  dari  indeks persepsi,  indeks  sikap  toleransi,  indeks  kerjasama  dan  indeks  sikap  pemerintah.  Dalam jawaban pada kuesioner para responden diminta untuk memilih salah satu dari 5 jawaban yakni  Sangat  Setuju  (SS),  Setuju  (S),  Netral  (N),  Tidak  Setuju  (TS)  dan  Sangat  Tidak Setuju  (STS).    Dengan  menggunakan  hasil  perhitungan  skor  tersebut,  disusun  indeks penilaian  dari  setiap  variabel  dan  indeks  keseluruhan  yang  mencerminkan  tingkat toleransi umat beragama di dataran tinggi Gayo.   Sementara  itu  yang  menjadi  informan terkait  data  tentang  peran  dan  FKUB  Aceh  Tengah  dalam  hal  adalah  kepala  kantor kementerian  agama  Aceh  Tengah  dan  kepala  forum  kerukunan  umat  beragama  Aceh Tengah.
Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks tersebut adalah :
a. Menghitung Indeks Indeks = (Σ frekuensi x skor) / Σ frekuensi
b. Menghitung jarak interval
Interval = Skor Tertinggi - Skor Terendah / 5\
Tabel 2. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama 1 -1.7 = Sangat Rendah 2.6 – 3.3 = Cukup 4.2 – 5  =  Sangat Tinggi 1.8 – 2.5= Rendah 3.4 – 4.1 = Tinggi
Hasil  penghitungan  tersebut  selanjutnya  dianalisis  dengan  menginterpretasikan nilai  indeks.  Dalam  interpretasi  tersebut  juga  digunakan  hasil  pengolahan  data  secara deskriptif. Selanjutnya, jawaban tersebut diberi skor yakni 5 untuk SS, 4 untuk S, 3 untuk N, 2 untuk TS dan 1  untuk STS. Sementara  itu untuk  mendapatkan data  yang  berkaitan dengan  peran  dan  fungsi  FKUB  Aceh  Tengah  dilakukan  dengan  teknik  wawancara kepada  setiap  informan  yang  dilakukan  secara purposive .  Data  yang  diperoleh  melalui wawancara dalam hal ini diolah dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Azwar, 2010 : 28).

## Hasil dan Pembahasan
Untuk memotret lanscape tingkat kerukunan yang berkembang dalam masyarakat Aceh  Tengah  pengukuran  dilakukan  secara  kuantitatif  berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  penyebaran  angket  ( questionnaire) yang  disebarkan  kesetiap  penganut  agama  yang ada  di  Aceh  Tengah.  Dalam  konteks  ini  pengukuran  dilakukan  dalam  bentuk  indeks kerukunan  umat  beragama  yang  terdiri  dari  empat  dimensi  yaitu  persepsi  tentang toleransi  antar  umat  beragama,  sikap  toleransi  antar  umat  beragama,  kerjasama  antar umat  beragama  dan  sikap  pemerintah  dalam  hubungan  antar  umat  beragama.  Keempat hal ini kemudian berdasarkan indikator yang telah disusun dalam angket ( questionnaire ) diberikan  bobot  berdasarkan  skala  1  (sangat  tidak  setuju)  sampai  dengan  5  (sangat setuju).  Selanjutnya  variabel  komposit  yang  telah  disusun  kemudian  digunakan  untuk melihat  tingkat  kerukunan  yang  ada  dalam  hubungan  antar  umat  beragama  di  Aceh Tengah.
1. Persepsi Tentang Tolerasi Antar Umat Beragama
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam  hal  ini  didapatkan  bahwa  mayoritas persepsi yang muncul dalam toleransi antar umat beragama masyarakat di Aceh Tengah
berada dalam kategori positif. Dari data yang diperoleh di atas dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang secara ukuran skala dijawab rendah oleh para responden. Dalam hal ini misalnya  dapat  dilihat  pada  pertanyaan  terkait  dengan  pernah  tidaknya  terjadi  konflik antar umat beragama di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam hal ini sebanyak 62, 5 % menjawab STS (Sangat Tidak Setuju) yang berarti bahwa secara mayoritas responden menyatakan  bahwa  konflik  antar  umat  beragama  di  lingkungan  tempat  tinggal  mereka hampir tidak pernah ditemui. Selanjutnya sisa responden yang ada memberikan jawaban TS ( Tidak Setuju) sebanyak 37,5 %. Jawaban yang diberikan responden meskipun dalam hal ini berada skala pengukuran terendah yaitu STS yang berarti 1 dan kemudian TS yang berarti 2   tapi dilain pihak hal dimaknai sebagai suatu hal yang positif yang menunjukkan bawha  tidak  ada  konflik  agama  yang  muncul  dalam  lingkungan  masyarakat  di  Aceh Tengah.
Kemudian  terkait  dengan  pemicu  konflik  antar  umat  beragama  yang  didasakan pada beberapa hal yakni politik dan ekonomi juga dalam hal ini berlaku hal sama dengan karakter pertanyaan yang disebutkan diatas. Karakter sebagaimana yang dimaksud adalah walaupun  jawaban  responden  relatif  berada  pada  level  pengukuran  terendah  tapi  justru bermakna  baik.  Para  responden  yang  ditanyakan  terkait  pemicu  konflik  agama  yang bersumber pada politik, sebanyak 37,5% menjawab STS (Sangat Tidak Setuju) sementara 12,5  %  lainnya  menjawab  netral  dan  sisa  lainnya  sebanyak  25  %  menjawab  TS  (Tidak Setuju). Hasil jawaban responden secara keseluruhan dalam hal ini menunjukkan bahwa meskipun  selama  ini  isu  agama  kerab  menjadi  komoditas  yang  digunakan  oleh  pihak tertentu dalam politik namun pada tataran akar rumput di dalam masyarakat Aceh Tengah tidak  sama  sekali  mempengaruhi  kerukunan  mereka  dalam  beragama.Kemudian  terkait dengan  peranan  yang  diberikan  oleh  pihak  yang  selama  ini  dianggap  berwenang  dalam memelihara kerukunan umat beragama dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Dalam hal  ini  pihak-pihak  yang  dimaksud  adalah  para  tokoh  agama  yang  ada,  organisasi- organisasi keagamaan dan pemerintah. Yang pertama para responden ditanyakan terkait peranan  para  tokoh  agama  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam  menjaga kerukunan  umat  beragama  dalam  hal  ini  sebanyak  12,5  %  menyatakan  bahwa  mereka sangat  setuju  (SS)  kemudian  sebanyak  50  %  menyatakan  setuju  (S)  dan  sisa  lainnya menjawab 37,5 %. Data yang tersaji tersebut menunjukkan bahwa umat beragama dalam masyarak  Aceh  Tengah  dalam  hal  ini  menganggap  para  tokoh  agama  yang  ada  telah memainkan perannya dengan baik dalam memelihara kerukunan umat beragama. Hal ini juga  dapat  dilihat  dari  peran  serta  para  tokoh  agama  untuk  saling  terlibat  dalam  forum kerukunan  umat  beragama  (FKUB)  yang  diwujudkan  melalui  kegiatan-kegiatan  baik yang bersifat formal dan non formal dalam menjalin kesepamahaman dalam memelihara kerukunan umat beragama bersama pemerintah daerah setempat.
Selanjutnya sebagaimana yang disinggung di atas terkait dengan kerukunan umat beragama  dengan  pemerintah  dalam  hal  ini  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  tentunya membutuhkan  peran  serta  pemerintah  yang  bersifat  sinergis  dalam  membina  kerukunan agama  yang  telah  terbangun.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  responden  sebanyak 25  %  dalam  hal  ini  menyatakan  sangat  setuju  (SS),  dan  sebanyak  70%  lainnya menyatakan setuju (S) yang dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Tengah selama  ini  telah  merasa  kehadiran  pemerintah  dalam  rangka  membangun  dan  membina kerukunan  antar  umat  beragama  yang  telah  terjalin  dengan  baik  dan  harmonis.  Lebih lanjut sebagaimana informasi yang didapatkan dari informan, pemerinta kabupaten Aceh Tengah  berserta  unsur  muspida  lainnya  telah  yang  dalam  termasuk  di  dalamnya  kantor kementerian agama, kantor kesbangpol, FKUB dan  lainnya telah  bekerja secara sinergis
satu  sama  lainnya  dalam  konteks  memelihara  dan  membina  kerukunan  antar  umat beragama.
2. Sikap Toleransi Antar Umat Beragama
Adapun  sikap  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa attitude yang ditampilkan  oleh  seseorang  ataupun  kelompok  agama  tertentu  terhadap  individu  atau kelompok agama lainnya. Lebih lanjut yang dimaksud dengan variabel sikap toleransi ini adalah  bagaimana  kemudian  seseorang  melakukan  tindakan  terhadap  fakta  adanya individu  atau  kelompok  lainnya  yang  berbeda  dengan  mereka  secara  keyakinan  atau agama.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  responden  sebagaimana  yang  ditampilkan dalam table di atas dalam hal ini dapat dipahami bahwa masyarakat Aceh Tengah relatif tidak  memiliki  masalah  jika  harus  berinteraksi  dengan  individu-individu  atau  kelompok dengan  latar  belakang  yang  berbeda  termasuk  di  dalamnya  perbedaan  secara  agama. Masih  berdasarkan data  yang ditampilkan di  atas,  masalah kemudian  baru akan  muncul bila  interaksi-interaksi  yang  terbangun  tersebut  telah  masuk  ke  dalam  ranah  privat.  Hal ini  dimungkinkan  mengingat  masyarakat  Aceh  Tengah  adalah  masyarakat  yang  secara agama adalah penganut agama Islam. Dalam ajaran Islam sendiri terdapat sebuah prinsip yang mengatur tentang pola interaksi dengan masyakat di luar agama Islam. Lebih lanjut dalam  hal  ini  masyarakat  Islam  didorong  untuk  berbuat  baik  kepada  sesama  bahkan saling  melindungi  satu  sama  lainnya  dengan  masyarakt  non-muslim  namun  ketika  telah berbicara  dalam  konteks  aqidah/keyakinan  maka  secara  tegas  Islam  menyatakan “agamamu bagimu dan bagiku agamaku”.
Berdasarkan hak tersebut tidak mengherankan pula bila umat Islam dalam hal ini tidak  mentolerir  pernikahan  lintas  agama  atau  urusan-urusan  lainnya  yang  bersifat privasi.  Fakta  tersebut  kemudian  menunjukkan  kepada  kita  bahwa  hubungan  yang terbangun  secara  toleransi  hanya  dapat  terbangun  pada  ranah  yang  sifat  pubklik  dan kemudia ia akan menyempit bila berhubungan dengan masalah pribadi.
Kemudian yang menarik berdasarkan data yang ada terkait dengan sikap toleransi yang mucul dalam interaksi sosial antar umat beragama di Aceh Tengah adalah persoalan yang  berhubungan  dengan    perselisihan  antar  umat  beragama.  Berdasarkan  data  yang didapatkan  dari  responden  dalam  hal  ini  37,5  %  menyatakn  N  (netral)  dan  55  % menyatakan  TS  (Tidak  Setuju)  dan  7,5  %  S  (Setuju).  Data  ini  menunjukkan  bahwa responden  yang  menyatakan  netral  dalam  hal  ini  beranggapan  bahwa  perselisihan  antar umat  beragama  berpotensi  terjadi  pada  hal-hal  tertentu  misalnya  terkait  dengan pemanfaatan  bangunan  tertentu  oleh  kelompok  tertentu  sebagai  sarana  rumah  ibadah tanpa  melihat  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  secara  khusus  di  Aceh.  Sementara  itu mayoritas  masyarakat  dalam  hal  ini  beranggapan  bahwa  perselisihan  antar  umat beragama  pada  kasus-kasus  yang  sifatnya  sensitif  tidak  akan  berpotensi  terjadi  apabila semua  pihak  terkait  dapat  memposisikan  dirinya  masing-masing  sesuai  dengan  aturan- aturan yang berlaku dalam konteks kerukunan antar umat beragama.
3. Kerjasama/Hubungan Sosial Antar Umat Beragama
Dari  beberapa  pertanyaan  yang  diajukan  dalam  variabel  hubungan  sosial  antar umat  beragama  ini  di  antaranya  berkaitan  dengan  kesediaan  pemeluk  agama  tertentu untuk  mengundang  pemeluk  agama  lainnya  dalam  kegiatan  yang  diselenggarakan.  Dari data  responden  yang  ada  dalam  hal  ini  mayoritas  masyarakat  S  (Setuju)  untuk mengundang  relasi-relasinya  yang  berbeda  keyakinan  dalam  kegiatan  yang diselenggarakan.  Kegiatan-kegiatan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  seperti  yang
disampaikan  sebelumnya  adalah  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  sosial  yang  tentunya tidak  bersinggungan  langsung  dengan  persoalan  privasi  (agama)  yang  dianut  oleh individu atau kelompok tertentu. Sebagian lainya dalam konteks ini sejumlah responden menyatakan  bahwa  mereka  bahkan  SS  (Sangat  Setuju)  yakni  sebesar  17,5%  untuk mengundang pemeluk agama  lain dalam kegiatan  yang dilakukan. Hal  ini secara umum secara  tidak  langsung  menunjukkan  bahwa  interaksi  sosial  antar  umat  beragama  pada dasarnya  tidak  memiliki  hambatan  ataupun  penghalang  yang  berarti  namun  hubungan interaksi  sosial  yang  terbangun  hendaknya  tidak  mengarah  kepada  ranah  keyakinan seseorang dalam beragama.
Bukti  interaksi  sosial  yang  terbangun  antar  pemeluk  agama  yang  ada  di  Aceh Tengah  bahwa  hanya  berada  pada  ranah  yang  sifatnya  sosial  sebagaimana  yang dijelaskan  di  atasa  adalah  ketika  responden  dalam  hal  ini  ditanyakan  terkait  dengan kesediaannya untuk membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya dalam  hal  ini  mayoritas  masyarakat  menyatakan  TS  (Tidak  Setuju)  sebanyak  40%.  Hal sebagaimana  yang  dimaklumi  dari  penjelasan  sebelumnya  agama  Islam  sebagai  agama mayoritas  yang  dianut  oleh  masyarakat  Aceh  Tengah  memiliki  rambu-rambu  tersendiri berkaitan dengan hubungan interaksi dengan agama lainnya di luar Islam yang dalam hal ini  dibolehkan  di  luar  persoalan  aqidah.  Sebaliknya  agama  lainnya  juga  dalam  hal  ini memiliki  prinsip  yang  hampir  sama  dengan  prinsip  yang  dianut  oleh  penganut  agama Islam.

## 4. Sikap Pemerintah Dalam Hubungan Antar Umat Beragama
Persoalan  yang  berkaitan  dengan  kerukunan  umat  beragama  selama  ini berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  terus  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan terobosan-terobosan  yang  tepat  guna  menyelesaikan  persoalan  terkait  yang  muncul  dan pada  sisi  lainnya  terus  membina  dan  memelihara  kerukunan  antar  umat  beragama  yang telah ada. Berhubungan dengan persoalan kerukunan umat beragama, pemerintah dalam hal  ini  telah  melakukan  kebijakan-kebijakan  terkait  dengan  mengeluarkan  Peraturan Bersama  Menteri  Agama  No.09  dan  Menteri  Dalam  Negeri  No.08  tentang  pedoman pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  para  responden  dalam  masyarakat  Aceh Tengah maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel. 3 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Aceh Tengah
Capaian Indeks Skor Kategori Indeks Persepsi 4,2 Sangat Tinggi Indeks Sikap 3,5 Tinggi Indeks Kerjasama 3,5 Tinggi Indeks Sikap Pemerintah 3,9 Tinggi Indeks Kerukunan 3,7 Tinggi
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  capaian  indeks  setiap  variabel  berada  pada kategori  “Tinggi”  bahkan  dalam  hal  ini  indeks    persepsi  tentang  toleransi  antar  umat beragama berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Secara akumulatif dari indeks variabel yang  diukur  dari  sejumlah  responden  yang  ada  dalam  hal  tingkat  kerukunan  antar  umat beragama  di  Aceh  Tengah  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  sangat  baik.  Meskipun  secara umum dari data yang ada kerukunan umat beragama dalam kondisi baik namun terdapat
pula  penilian  yang  cenderung  negatif  dari  jawaban  responden  terkait  dengan  aktifitas keberagamaan yang dianggap dapat mengganggu ranah privasi responden.
Kerukunan  antar  umat  beragama    yang  telah  terbina  dengan    baik  sejauh  ini berdasarkan  data  yang  diperoleh  juga  erat  kaitannya  dengan  indeks  sikap  responden terhadap pemerintah dalam menjalankan perannnya untuk menjaga kerukukan antar umat beragama  di  Aceh  Tengah.  Data  yang  ada  menunjukkan  sikap  responden  terhadap pemerintah  berada pada kategori  “Tinggi”. Hal  ini dimungkinkan dengan adanya setiap kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  melalui  forum  kerukunan  umat beragama (FKUB) baik  yang  bersifat rutinitas dalam setiap tahun seperti dialog  internal umat  beragama,sosialisasi  kerukunan  antar  umat  beragama,  sosialisasi  aturan  pendirian rumah  ibadat  di  Aceh  yang  berlaku  khusus  melalui  qanun  no.  04  tahun  2016  ataupun kegiatan  yang  bersifat  responsif  terkait  dengan  isu-isu  kerukunan  antar  umat  beragama yang  terjadi  secara  nasional  seperti  pada  kasus  Tolikara,  Singkil  dan  lain-lainnya. Sementara itu kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam hal ini berhubungan langsung dengan peran serta fungsi FKUB Aceh Tengah yang telah teraktualisasi dengan baik.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  informan  yang  dalam  hal  ini  ketua  FKUB Aceh  Tengah  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  wadah  pemersatu  antar  umat beragama FKUB Aceh Tengah telah kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan dialog antar umat beragama yang melibatkan para tokoh lintas agama di Aceh  Tengah  dan  instansi  terkait  lainnya  seperti  kantor  kemenag,  dinas  syari’at Islam,  Kesbangpol  dan  lainnya.  Kegiatan  dialog  ini  sendiri  dalam  hal  ini dilakukan  sebagai  kegiatan  rutin  sebanyak  empat  sampai  enam  kali  dalam setahun.  Kegiatan  ini  sendiri  dilakukan  sebagai  sarana  bertukar  pikiran  dan konsultasi terkait dengan dinamikan kerukunan umat beragama di Aceh Tengah.
2. Sosialisasi terkait dengan peraturan dalam  bentuk undang-undang atau kebijakan lainnya  terkait  kerukunan  antar  umat  beragama.  Secara  spesifik  sosialisasi  yang pernah dilakukan adalah Qanun No.04 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan kerukunan umat  beragama dan pendiri rumah  ibadah di  Aceh.  Hal  ini dilakukan juga  berdasarkan  persoalan  yang  pernah  muncul  terkait  pemanfaatan  bangunan tertentu untuk sarana rumah ibadah yang kerap disalahpahami oleh sebagian kecil pendatang  yang  beragama  minoritas  di  Aceh  Tengah.  Sosialiasi  ini  sendiri dilakukan  dengaan  dukungan  langsung  dari  FKUB  provinsi  Aceh  sebagai  upaya untuk menjelaskan khususan Aceh dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama yang relatif sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia secara umum.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa terhadap data yang tersedia terkait dengan  peran FKUB Aceh Tengah dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di Aceh Tengah dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa :
1. Peran  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  dalam  membangun  kerukunan antar  umat  beragama  dalam  masyarakat  dataran  tinggi  Gayo  di  Kabupaten  Aceh Tengah  telah  berjalan  dengan  sangat  baik  sebagaimana  fungsinya  sesuai  dengan aturan  yang ada  yakni SKB  Menteri  Agama No. 09 dan  Menteri Dalam  Negeri No. 08, Qanun No. 04 tahun 2016, Pergub No. 09 tahun 2006, Qanun No. 08 tahun 2015. Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  memelihara  kerukunan  antar  umat beragama  adalah  Kegiatan  dialog  antar  umat  beragama  yang  melibatkan  para  tokoh
lintas  agama  di  Aceh  Tengah  dan  instansi  terkait  lainnya,  Sosialisasi  terkait  dengan peraturan  dalam  bentuk  undang-undang  atau  kebijakan  lainnya  terkait  kerukunan antar umat beragama.
2. Tingkat  kerukunan  antar  umat  beragama  dalam  masyarakat  dataran  tinggi    Gayo  di Kabupaten  Aceh  Tengah  termasuk  dalam  kategori  “Sangat  Tinggi”,  yang mengidentifikasikan bahwa interaksi sosial antar umat beragama di Kabupaten Aceh Tengah telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar.  Masyarakat  Aceh  Tengah  mempunyai  pandangan  yang  positif  terkait  dengan kerukunan  antar  umat  beragama  sebagaimana  yang  tercermin  dalam  aspek  persepsi toleransi antar umat beragama, sikap toleransi antar umat beragama, kerjasama/hubungan  sosial  antar  umat  beragama  dan  sikap  pemerintah  dalam hubungan  antar  umat  beragama.  Dari  hasil  analisa  yang  ada  potensi  konflik  dalam konteks  kerukunan  antar  umat  beragama  di  Aceh  Tengah  muncul  pada  persoalan perizinan  rumah  ibadah  yang  berada  dalam  ranah  kewenangan  pemerintah  yang dalam  hal  ini  memiliki aturan khusus  yang  berlaku terkait dengan kekhususan  Aceh dalam  menjalankan  Syari’at  Islam  dalam  payung  Undang-undang  Pemerintah  Aceh No. 11 tahun 2006.

## Daftar Pustaka
Abdullah Ali. 2007. Agama dalam Ilmu Perbandingan . Bandung: Nuansa Aulia.
Abdurrahman  Wahid.  2006. Islam  Ku  Islam  Anda  Islam  Kita .  Jakarta,  The  Wahid Institute.
Azwar, Saifuddin.  2010. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Casram.  2016. Membangun  Sikap  Toleransi  Beragama  Dalam  Masyarakat Plural. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1 dan 2
Data  Dirjen  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Provinsi  Aceh  Jumlah  Penduduk Berdasarkan Agama pada tahun 2015
Fatimah  Usman.  2002. Wahdah  al-Adyan  :  Dialog  Pluralisme  Agama. Yogyakarta  : LKIS.
Ridwan Lubis. 2005. Cetak Biru Peran Agama . Jakarta, Puslitbang
Rina  Hermawati.  2016. Toleransi  Antar  Umat  Beragama  di  Kota  Bandung. Umbara  : Indonesian Journal of Athropolgy  Vol. 1 (2).
Said Agil Husin Munawar. 2004. Fikih Hubungan Antar Agama . Ciputat Press. Jakarta Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D. Bandung  : Remaja Rosdakarya
Umar Hasyim. 1979. Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialoq dan Kerukunan Antar Umat beragama . Surabaya: Bina Ilmu
W.J.S Porwadarminta. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka. Jakarta.
.