IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
I Kadek Juli Karmawan 1 , I Nyoman Surata 2 , I Gede Arya Wira Sena 3 ( juli.karnawan@gmail.com ) ( nyoman.surata@unipas.ac.id ) ( arya.sena@unipas.ac.id )
Abstrak :  Jika  anak  berkonflik  dengana  hukum,  penyelesiannya    harus        selalu mengutamakan        suatu  kepentingan        yang        selalu        dianggap  terbaik    bagi anak.  Penelitian  ini  meneliti  implementasi  pemenuhan  hak-hak  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  pada  tindak  pidana  lalu  lintas  yang  wajib  dilindungi berdasarkan  Pasal  7  UU  No.  11  Tahun  2012  dalam  tahap  penyidikan  di Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  faktor-faktor    dominan  yang  menghambat implementasi  pemenuhan  hak-hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada tindak  pidana  lalu  lintas  yang  wajib  dilindungi  berdasarkan  Pasal  7  UU  No.  11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Buleleng berjalan dengan baik. Ada dua  faktor  dominan  yang  berpengaruh  terhadap  implementasi,  yaitu:  belum tersedianya  tenaga  kesehatan,  tenaga  sosial  dan  pembimbing  rohani,  dan pembimbing kemasyarakatan dengan  jumlah yang cukup, dan dalam hal  diversi yang  mensyaratkan  persetujuan  korban/keluarganya.  Persetujuan  ini  sering menyulitkan,  karena  masih  ada  anggapan  di  masyarakat  bahwa  pelaku  tindak pidana  meskipun  masih  anak-anak  harus  dihukum  agar  jera  dan  tidak  lagi melakukan tindak pidana.

## Kata Kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Penyidikan, Tindak Pidana Lalu Lintas.

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  hal  yang  penting  untuk  dikaji  sebab  anak  ialah  generasi penerus serta penentu masa depan bangsa sekaligus cermin sikap hidup pada masa mendatang.  Namun  kontradiktif  dengan  hal  ini,  anak  dan  perempuan  merupakan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
kelompok  rentan  yang  sering  menjadi  korban  kekerasan,  sehingga  diperlukan jaminan  secara  khusus.  Fransiska  Novita  Eleanora,  dkk.,  menyatakan  bahwa perlunya jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini muncul seiring dengan  adanya  kesadaran  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik  dan  psikis,  diskriminasi,  keterbelakangan  dalam  berbagai  bidang,  dan sebagainya  sehingga  dalam  berbagai  kajian  kelompok  ini  digolongkan  ke  dalam kelompok  yang vulnerable (Fransiska  Novita  Eleanora,  dkk.,  2021:  3).  Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu (Fransiska Novita Eleanora, dkk., 2021: 6):
1. Anak dipahami sebagai  bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.
2. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya.
3. Anak  merupakan  generasi  penerus  cita-cita  bangsa  dan  menjamin  eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Anak  bukanlah  orang  dewasa  dalam  ukuran  kecil,  tetapi  orang  yang  belum mencapai  tahap  optimal  dalam  perkembangan  pisik  dan  rohaninya.  Oleh  karena itu,  tidak  dapat  diperlakukan  sama  dengan  orang  dewasa,  termasuk  jika  karena suatu hal, anak tersebut melakukan kenakalan atau melanggar hukum.
Anak  dengan  fisik  dan  mental  yang  secara  umum  lebih  lemah  dari  orang dewasa  sangat  rentan  menjadi  korban  kekerasan.  Secara  fisik,  umumnya  anak lebih  kecil  dan  lebih  lemah  dari  orang  dewasa.  Secara  mental,  umumnya  anak lebih labil dan mudah dipengaruhi, sehingga memberikan kesempatan bagi orang dewasa  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  kejahatan  (I  Nyoman  Gede  Remaja, 2022:  1).  Arifin  (dalam  Nursariani  Simatupang  dan  Faisal)  menyatakan  bahwa disepakati  dalam  situasi  dan  proses  terhadap  anak  dalam  kasus  apapun, kepentingan  anak  selalu  diutamakan  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018: 32):
a. Bahwa  perlindungan  anak-anak  harus  dijunjung  tinggi  oleh  setiap  orang dengan  tidak  lupa  menanamkan  rasa  tanggungjawab  kepada  anak  untuk
melaksanakan  kewajibannya  sebagai  warga  negara,  warga  masyarakat,  dan anggota  keluarga  dalam  batas-batas  tertentu  yang  menghimbau  anak  dalam melaksanakan kewajiban itu.
b. Bahwa  perlindungan  anak  dalam  arti  hak-hak  dan  kebutuhannya  secara optimal  bertanggungjawab,  merupakan  usaha  bagi  kepentingan  masa  depan anak dan pembinaan generasi mendatang.
Jika  anak  berkonflik  dengana  hukum,  penyelesiannya    harus        selalu mengutamakan        suatu  kepentingan        yang        selalu        dianggap  terbaik    bagi anak. Hal  ini  berarti jika    anak    melakukan    suatu perbuatan  pidana  baik  itu kejahatan atau  pelanggaran,  sanksi  pidana  adalah yang  terakhir  demi  melihat hak-hak  anak  serta  kejiwaan  anak  dan  cap  atau  stigma      yang      didapat      atau diperoleh  seorang  anak  (Fransiska  Novita  Eleanora  dan  Nina  Zainab,  2020:  20). Perlakuan  yang  tepat  terhadap  anak,  akan  memudahkan  anak  tersebut memperbaiki perilakunya dan dapat bermasyarakat seperti anak-anak yang lain.
Pengertian  anak  dalam  berbagai  ketentuan  yuridis  di  Indonesia  sangat beragam, baik yang mengatur mengenai batasan minimal hingga maksimal, tetapi sebagian besar peraturan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut  UU  No.  39  Tahun  1999),  menegaskan pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun  dan  belum menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan  apabila hal  tersebut  demi  kepentingannya.  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  diubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  (selanjutnya  disebut  UU  No.  23  Tahun  2002) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan.  Lahirnya  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  anak  (selanjutnya  disebut  UU  No.  3 Tahun  1997),  telah  memberikan  batasan  mengenai  anak  nakal  yaitu  anak  yang terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang  usianya  12 tahun sampai 18 tahun dan belum kawin.
Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya  dan  faktor  lingkungan.  Dari  empat  faktor  tersebut  yang  memegang  peranan penting  adalah  faktor  manusia.  Kekurangan-kekurangan  yang  ada  pada  manusia sebagai  pemakai  jalan  raya,  terutama  sekali  kurangnya  disiplin  merupakan penyebab  utama  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  Faktor  kecelakaan  yang disebabkan unsur ketidakdisiplinan manusia sebagai pemakai jalan semakin besar jika  pengendaranya  adalah  anak-anak.  Pengendara  anak-anak  yang  cenderung menganggap kenderaan sebagai mainan telah mengabaikan berbagai disiplin lalu lintas,  sehingga  memperbesar  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  dan kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan.  Kurangnya  kesadaran  atau  perhatian  orang  tua untuk  melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak menggunakan kenderaan secara  ugal-ugalan  di  jalan  raya  turut  serta  mendorong  peningkatan  kecelakaan lalu lintas, sebaliknya banyak orang tua justru membebaskan anak yang masih di bawah  umur  berkendara  di  jalan  raya,  terbukti  dari  semakin  banyaknya  jumlah pengendara anak dijalan. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak juga mengalami peningkatan.
Saat  ini  di  Indonesia,  masih  banyak  terdapat  pelajar  tingkat  SLTA  bahkan SLTP yang mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, sangat  memprihatinkan  karena  diizinkan  oleh  orang  tua  dan  tanpa  larangan  dari pihak  sekolah.  Hal  tersebut  sangat  berbahaya  karena  kondisi  mentalnya  masih labil.  Semua  pihak  seharusnya  menyadari  risiko  yang  mungkin  timbul  dari perilaku yang memandang kondisi ini sebagai hal yang wajar. Alasan banyak anak muda di bawah usia 17 tahun mengendarai sepeda motor adalah selain manajemen yang buruk oleh pejabat pemerintah, tindakan keras yang tidak konsisten terhadap pengendara  sepeda  motor  tanpa  SIM,  dan  pengawasan  orang  tua  yang  lemah (Nurul Fathiqah Sari, 2023: 210).
Tingginya  angka  kecelakaan  yang  melibatkan  pelaku  anak  disebabkan kurangnya stabilitas  emosi saat berkendara serta cenderung tidak memperdulikan etika  berkendara.  Setiap  orang  yang  karena  tindakannya  melakukan  kecelakaan lalu  lintas  tentu  harus  berhadapan  dengan  hukum.  Anak  pelaku  kecelakaan  lalu
lintas  juga  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  di  hadapan  hukum, anak yang melanggar hukum ini selanjutnya disebut sebagai anak yang berkonflik dengan  hukum.  Sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku,  penanganan tersangka  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  oleh  penegak  hukum  tidak  boleh disamakan  dengan  penanganan  orang  dewasa.  Tersangka  anak  dalam  proses peradilan  pidana  wajib  dilindungi  agar  tidak  menjadi  korban  dari  proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya akan UU No. 11 Tahun 2012). Penyidik kepolisian  sebagai  salah  satu  unsur  penegak  hukum  mempunyai  peranan  yang sangat  penting,  agar  undang-undang  tersebut  dapat  benar-benar  diterapkan sebagaimana  maksud  dari  pembuat  undang-undang.  Penyidik  kepolisian harus melakukan  penanganan  dengan  mengedepankan  kepentingan  anak,  yaitu  dengan mengupayakan  pemenukan  hak-hak  anak sebagaimana  di atur dalam UU  No. 11 Tahun  2012,  yaitu:  diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan kebutuhan  sesuai  dengan  umurnya,  dipisahkan  dari  orang  dewasa, bebas  dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan  derajat  dan  martabatnya,  tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan  dalam  waktu  yang  paling  singkat, melakukan kegiatan  rekreasional,  serta  memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  artinya  jelas  bahwa  dalam  proses  penyidikan, tersangka anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana penanganan orang dewasa.
Satu  hal  yang  wajib  diupayakan  oleh  kepolisian  dalam  penanganan  tindak pidana anak adalah diversi. Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di pengadilan  wajib  diupayakan  diversi.  Pada  tahap  penyidikan,  kepolisian berkewajiban  mencari penyelesaian  di  luar  peradilan  pidana  dengan  melakukan diversi, yaitu proses penyelesaian perkara anak melalui musyawarah antara pelaku dengan korban kecelakaan lalu lintas.
Peranan kepolisian untuk mengupayakan terjadinya diversi sangat diperlukan, karena  pada  dasarnya  tahapan  paling  baik  untuk  melakukan  diversi  adalah  pada tahap penyidikan. Pentingnya peranan kepolisian dalam penerapan  diversi  karena kemungkinan  tingkat  keberhasilannya  dianggap  lebih  tinggi  dibanding  pada tahap  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  pengadilan,  serta  lebih menjamin  anak terhindari dari proses peradilan yang berlarut-larut, di mana sebagian besar proses hukumnya hanya berlangsung di kepolisian tanpa harus melalui proses penuntutan ataupun pemeriksaan di pengadilan yang umumnya membutuhkan waktu lama.
Jaringan kepolisian yang sangat luas dan bersinggungan  secara langsung dengan kehidupan  masyarakat  juga  menyebabkan  aparat  kepolisian  lebih  mampu mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana serta lebih mengenal pihak- pihak  yang  berkonflik,  sehingga  lebih  mudah  untuk  menemukan  proses penyelesaian  yang  saling  menguntungkan  bagi  para  pihak  yang  berkonflik,  baik bagi tersangka anak maupun bagi korban terjadinya kecelakaan lalu lintas. Polres Buleleng  merupakan  salah  satu  instansi  penegak  hukum  di  jajaran  Kepolisian Republik  Indonesia.  Instansi  tersebut  telah  banyak  menangani  kasus  anak  dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementasi  pemenuhan  hak-hak  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  pada  tindak  pidana  lalu  lintas  yang  wajib  dilindungi  berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa faktor-faktor  dominan yang menghambat implementasi pemenuhan hak- hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas yang wajib  dilindungi  berdasarkan  Pasal  7  UU  No.  11  Tahun  2012  dalam  tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  karena  lebih terfokus  untuk  meneliti  pelaksanaan  norma,  dalam  hal  ini        implementasi
pemenuhan  hak-hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  berdasarkan  Pasal  7 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  anak  pada  penyidikan  tindak  pidana  lalu  lintas  di  Kepolisian Resor Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan  hubungan  satu  dengan  yang  lain  di  dalam  aspek–aspek  yang diselidiki. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan norma hukum yaitu norma mengenai    hak-hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  berdasarkan  Pasal  7 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana anak pada penyidikan tindak pidana lalu lintas.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Satuan  Lalu  Lintas  kepolisian  Resor  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data,  karena  peneliti berdomisili  di  Kabupaten  Buleleng,  sehingga  lokasi  penelitian  mudah  dicapai. Selain  itu    secara  obyektif  institusi  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi melakukan  penyidikan  tindak  pidana  lalu  lintas  adalah  Satuan  Lalu  Lintas kepolisian Resor Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terdiri dari:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini antara lain:  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak;  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
Perlindungan  Anak  sebagaimana  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014;  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 15 Tahun 2013.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku, tulisan yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, dan sebagainya.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  berfungsi  untuk menjelaskan  bahan-bahan  hukum  lainnya,  antara  lain  berbentuk  kamus hukum.
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan/menghimpun  data,  baik  data  primer  dari  lapangan,  maupun  data sekunder  dari  sumber  kepustakaan.  Penelitian  ini  mempergunakan  beberapa teknik pengumpulan data yaitu:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan  pengumpulan  data  melalui  teknik  studi  dokumen  dimulai  dengan penentuan  perpustakaan  yang  akan  didatangi,  mencari  buku-buku  inventaris perpustakaan,  menelaah  isi  buku  yang  relevan,  dan  pembuatan  catatan- catatan.
b. Teknik  wawancara  bebas  terpimpin,  yaitu  wawancara  yang  dalam pelaksanaannya  menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  akan  ditanyakan kepada  responden/informan,  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  munculnya pertanyaan-pertanyaan  baru.  Menurut  peneliti,  cara  mengumpulkan  data lapangan  yang  paling  sesuai  dengan  penelitian  ini  adalah  wawancara terpimpin.  Melalui  wawancara  terpimpin,  peneliti  dapat  memperoleh  data lapangan  yang  diperlukan  dari  informan  yang  memahami  dan  mengetahui
permasalahan,  dan  ada  peluang  untuk  menanyakan  hal-hal  baru  meskipun tidak ada pada pedoman wawancara.
Penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data deskriptif kualitatif. Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah: Meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Pemenuhan  Hak-Hak  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum pada Tindak Pidana Lalu Lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11

## Tahun 2012 dalam Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Buleleng
Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng, menjelaskan,  dengan  mengacu  pada  Perkap  No.  2  Tahun  2021,    bahwa  Satuan Lalu  Lintas  bertugas  melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan  dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi  kendaraan  bermotor  dan  pengemudi,  serta  penegakan  hukum  di bidang  lalu  lintas.  Dalam  melaksanakan  tugas    tersebut  Satuan  Lalu  Lintas menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran,  pengelolaan  dan  pembinaan manajemen  personel  dan  logistik,  administrasi  dan  ketatausahaan,  serta pengelolaan keuangan;
b. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi  informasi  dan  komunikasi  lalu  lintas,  penyelenggaraan  analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
c. penyelenggaraan  pendidikan  masyarakat  lalu  lintas,  pengoperasionalan rekayasa  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  serta  melaksanakan  audit  dan inspeksi di bidang lalu lintas;
d. pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas,  penanganan  kecelakaan,  pelanggaran  lalu  lintas  dan  tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
e. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
f. penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
penanganan  dan  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  pada  Satlantas  Kepolisan Resor Buleleng, dilakukan sebagai berikut:
1. Setelah  menerima  laporan  adanya  kecelakaan  lalu  lintas,  petugas  sentra pelayanan  kepolisian  terpadu  segera  menginformasikan  laporan  kepada petugas  kepolisian  terdekat.  Petugas  kepolisian  terdekat  wajib  segera mendatangi  TKP  dan  melakukan  tindakan  pertama  di  TKP  dan  memberikan pertolongan  kepada  korban.  Dalam  hal  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan  korban  manusia,  petugas  sentra  pelayanan  kepolisian  terpadu wajib  menginformasikannya  kepada  petugas  rumah  sakit  terdekat.  Petugas Polri  dan    petugas  medis  yang  mendatangi  TKP  wajib  segera  memberikan pertolongan pertama agar kondisi korban tidak menjadi lebih buruk.
2. Pengamanan  TKP  dilakukan    untuk  menjaga  agar  TKP  tetap  utuh sebagaimana  dilihat  dan  ditemukan  oleh  petugas  yang  melakukan  tindakan pertama  di  TKP.  Pengamanan  TKP  juga  untuk  melindungi  barang  bukti, barang  muatan,  atau  barang  bawaan  penumpang  tidak  hilang  atau  rusak.
Selain  itu,  juga  untuk  mengumpulkan  keterangan  dan  fakta  sebagai  bahan penyidikan.
3. Apabila  dari  hasil  oleh  TKP  penyidik  menilai  ada  unsur  tindak  pidana  pada kecelakaan  lalu  lintas  dan  terdapat  cukup  bukti,  penyidik  melakukan penyidikan.  Penyidik  menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  terdapat  cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana. Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan  hasil  perkembangan  penyidikan  kepada  korban  atau  keluarga korban  melalui  Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil  Penyidikan (SP2HP).
4. Jika  yang  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  maka  akan  dilakukan pemeriksaan  singkat.  Dalam  hal  ini  jika  terjadi  kesepakatan  damai  di  antara para pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.
5. Penyidik kecelakaan lalu lintas menyerahkan kepada penyidik fungsi reserse, apabila  menemukan  adanya  bukti  petunjuk  adanya  tindak  pidana  terkait dengan kendaraan, barang muatan, atau modus kecelakaan.
Pasal  7  Pasal  UU  No.  11  Tahun  2012  mengamanatkan  untuk  mengupayakan agar  dilakukan  diversi  dalam  penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak, sehingga  dengan  demikian  diversi  merupakan  hak  bagi  anak  yang  berkonflik dengan  hukum.  Dijelaskan  lebih  lanjut    bahwa  diversi  pada  penyidikan  tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, bertujuan:
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Menyelesaikan  perkara  anak  di  luar  proses  peradilan.  Hal  ini  akan menghindarkan anak dari stigma pelaku tindak pidana.
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Diversi  dapat  dilakukan  sepanjang  bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.  Proses  diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional  berdasarkan  pendekatan  keadilan restoratif.  Dalam  hal  diperlukan,  musyawarah  dapat  melibatkan  tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012  menyatakan:
Proses Diversi wajib memperhatikan:
a. kepentingan korban;
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Berikut  adalah  data  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di Kabupaten Buleleng yang melibatkan anak dan diselesaikan melalui diversi:
No. Tahun Jumlah Laka Lantas melibatkan Anak sebagai Pelaku Diselesaikan melalui Diversi Dengan Persetujuan Korban/ keluarganya 1 2020 2 2021 3 2022 4 2023
Sumber: Satlantas Polres Buleleng.
Hal penting berkaitan dengan penyelesaian melalui diversi adalah persetujuan korban  dan/atau  keluarga  anak  korban.  Hal  ini    berhubungan  dengan  adanya pendapat  bahwa  dalam  hal  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  faktor  manusia memegang  peran  penting,  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  luar  berupa  keadaan sekelilingnya, keadaan cuaca, daerah pandangan ( visibility ) serta penerangan jalan dimalam hari. Selain itu juga dipengaruhi oleh emosinya sendiri seperti sifat tidak sabar dan marah-marah (Dwi Prasetyanto, 2019: 2).
Tidak harus ada persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, sepanjang tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan,  tindak pidana tanpa korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi setempat. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2)  UU No. 11 Tahun 2012. Dalam korban  dan/atau  keluarga  anak  korban    tidak  sepakat,  kesepakatan  diversi  untuk menyelesaikan  tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran,  tindak  pidana  ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum  provinsi  setempat  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  bersama  pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
Sesuai  Pasal  11  UU  No.  11  Tahun  2012,  kesepakatan  diversi  dilakukan  oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
1. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. rehabilitasi medis dan psikososial;
3. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
4. keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan  paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Selain UU No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, ketentuan lain yang juga menjadi acuan penting adalah    Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Pedoman  Umum Penanganan  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum.  Rambu-rambu  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak ini antara lain:
1. Penyidik  menerima  pelaporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  atau menemukan sendiri adanya tindak pidana lalu lintas.
2. Setelah  menerima  pelaporan  atau  menemukan  sendiri,  penyidik  segera melakukan penyidikan untuk mencari keterangan dan barang bukti.
3. Dalam  hal  ditemukan  cukup  bukti  adanya  tindak  pidana,  segera  diterbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan.
4. Kasat menunjuk penyidik disesuaikan dengan kasus dan jenis kelamin anak.
5. Dalam  melaksanakan  penyidikan,  penyidik  wajib  memberitahukan  kepada BAPAS  dan  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  pembimbing kemasyarakatan.  Apabila  perlu  dapat  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari ahli  pendidikan,  ahli  kesehatan  jiwa,  ahli  agama,  atau  petugas kemasyarakatan lainnya.
6. Sebelum dilakukan pemanggilan kepada anak, sebagai pelaku tindak pidana, penyidik  wajib  memeriksa  terlebih  dahulu  pelapor  dan  para  saksi  termasuk konsultasi dengan ahli.
7. Pemanggilan kepada anak sebagai pelaku wajib mempertimbangkan dampak psikologi atau dampak lainnya.
8. Anak  yang  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang  dipanggil  atau tertangkap tangan langsung dibawa ke ruang pelayanan khusus.
9. Dalam  hal  polisi  terpaksa  melakukan  penangkapan,  tindakan  tersebut  harus dilakukan sebagai upaya terakhir, dan jangka waktu penangkapan tidak lebih dari 1x12 jam.
10. Terhadap  anak  yang  tertangkap  tangan,  penyidik  wajib  memberitahukan kepada  keluarga,  wali,  orang  tua  asuh,  penasehat  hukum,  advokat  dan BAPAS dalam waktu 1x12 jam.
11. Pemeriksaan awal terhadap anak wajib memperhatikan kondisi kesehatan dan kesiapan anak.
12. Pemeriksaan  terhadap  anak  dapat  dilakukan  apabila  anak  dalam  kondisi kesehatan baik. Dalam hal anak dalam kondisi tidak sehat, baik fisik maupun psikis, maka penyidik wajib menunda pemeriksaan awal terhadap anak.
13. Penyidik melakukan upaya pemulihan terhadap kondisi kesehatan anak, jika perlu  merujuk  ke  puskesmas,  rumah  sakit,  pusat  pelayanan  terpadu  (PPT), pusat  pelayanan  terpadu  perlindungan  perempuan  dan  anak  (P2TP2A)  dan psikolog.
14. Waktu  pemeriksaan  anak  untuk  pembuatan  BAP  tidak  lebih  dari  4  (empat) jam  sehari  dan  tidak  dilakukan  pada  malam  hari.  Diusahakan  untuk menghadirkan orangtua anak, wali dan penasehat hukum.
15. Selama  melakukan  pemeriksaan,  penyidik  wajib  memeriksa  anak  dalam suasana kekeluargaan, dengan pendekatan secara efektif, afektif/kasih sayang dan simpatik.
16. Penahanan  sebagai  upaya  terakhir,  dapat  dilakukan  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana 10 tahun atau lebih.
17. Dalam proses penilaian terhadap anak dan kasusnya, penyidik mengumpulkan informasi dalam suasana kekeluargaan.
18. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib segera meminta pertimbangan atau  saran  dari  pembimbing  kemasyarakatan  dalam  waktu  1  x  12  jam,  dan apabila  perlu  dapat  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  ahli  pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
19. Penentuan  identitas  anak  sebagai  pelaku,  khususnya  terkait  dengan  umur anak,  sedapat  mungkin  dibuktikan  dengan  akte  kelahiran/surat  kenal lahir/surat  keterangan  lainnya  yang  sah  seperti  ijazah,  buku  rapor,  kartu keluarga dan surat keterangan dari RT, RW dan kelurahan.
20. Penyidik  wajib  melakukan  upaya  musyawarah  dengan  cara  pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan para pihak terkait dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan.
21. Penyidik  dapat  melakukan  proses  diskresi  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Dalam  hal  anak  sebagai  pelaku  ditahan,  penyidik  wajib  melakukan  upaya musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif paling lama 20 hari sejak penahanan.
23. Dalam  hal  dicapai  kesepakatan  maka  hasil  kesepakatan  tersebut ditandatangani  oleh  penyidik,  pembimbing  kemasyarakatan,  pelaku,  orang tua/wali, korban/orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru.
24. Dalam  hal  tidak  dicapai  kesepakatan,  proses  hukum  tetap  dilanjutkan  dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil kesepakatan.
25. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun.
26. Dalam  hal  anak  sudah  dapat  bertanggung  jawab  secara  pidana  menurut undang-undang,  penahanan  hanya  dapat  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir dan  demi  keselamatan  anak.  Penyidik  dapat  menitipkan  anak  tersebut  di lembaga sosial/lembaga keagamaan/lembaga pendidikan atau di tempat yang khusus dan layak untuk anak.
27. Penahanan  sebagai  upaya  terakhir,  dapat  dilakukan  terhadap  anak  yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana 10 tahun atau lebih.
28. Apabila  tidak  ada  alternatif  lain  sehingga  harus  dilakukan  penahanan, penyidik  dapat  melakukan  penahanan  kota  atau  penahanan  rumah,  atau tempat  khusus  untuk  anak  di  lingkungan  RUTAN,  cabang  RUTAN,  atau  di
tempat tertentu yang terpisah dari orang dewasa, setelah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan.
29. Setiap  Polsek,  Polres  dan  Polda  wajib  mencatat  data  kasus  ABH  (pelaku, korban dan saksi) yang ditangani dalam catatan tersendiri pada buku register dan membuat laporan secara berkala
Tata cara diversi yang dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng secara garis besar adalah sebagai berikut:
1. Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung  sejak  surat  perintah  penyidikan  diterbitkan.    Penyidik  dalam melaksanakan  penyidikan,  berkoordinasi  dengan  Penuntut  Umum  dalam jangka  waktu  paling  lama  1  x  24  (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung sejak  dimulainya  penyidikan.  Penyidik  memberitahukan  upaya  Diversi kepada  Penuntut  Umum  dalam  jangka  waktu  paling  lama  1  x  24  (satu  kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.
2. Penyidik sejak dimulainya penyidikan, dalam jangka waktu  paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta:
a. Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk  hadir  mendampingi  Anak  dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan
b. Pekerja  Sosial  Profesional  untuk  membuat  laporan  sosial  terhadap  Anak Korban dan/atau Anak Saksi.
Dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  surat  permintaan  dari  Penyidik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pembimbing  Kemasyarakatan  wajib menyampaikan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dan  Pekerja  Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.
3. Penyidik  dalam  jangka  waktu  paling  lama  7  x  24  (tujuh  kali  dua  puluh empat)  jam  terhitung  sejak  dimulainya  penyidikan,  memberitahukan  dan menawarkan  kepada  anak  dan/atau  orang  tua/wali,  serta  korban  atau  anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.
Jika  anak  dan/atau  orang  tua/wali,  serta  korban  atau  anak  korban  dan/atau
orang  tua/wali  sepakat  melakukan  diversi,  penyidik  menentukan  tanggal dimulainya  musyawarah  diversi.  Jika  anak  dan/atau  orang  tua/wali,  serta korban  atau  anak  korban  dan/atau  orang  tua/wali  tidak  sepakat  untuk melakukan  diversi,  penyidik  melanjutkan  proses  penyidikan,  kemudian menyampaikan  berkas  perkara  dan  berita  acara  upaya  diversi  kepada penuntut umum.
4. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari  terhitung  sejak  tanggal  dimulainya  diversi.  Diversi  dilakukan  melalui musyawarah  yang  melibatkan  penyidik,  anak  dan/atau  orang  tua/walinya, korban  atau  anak  korban  dan/atau  orang  tua/walinya,  pembimbing kemasyarakatan,  dan pekerja sosial profesional. Jika dikehendaki oleh anak dan/atau  orang  tua/wali,  pelaksanaan  musyawarah  diversi  dapat  melibatkan masyarakat  yang  terdiri  atas:  tokoh  agama,  guru,  tokoh  masyarakat, pendamping,  dan/atau  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum.  Musyawarah diversi  dipimpin  oleh  penyidik  sebagai  fasilitator  dan  pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.
5. Jika dalam proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, penyidik membuat  laporan  dan  berita  acara  proses  diversi.  Penyidik  mengirimkan berkas  perkara  kepada  penuntut  umum  serta  melanjutkan  proses  peradilan pidana.  Jika  dalam  hal  musyawarah  diversi  dicapai  kesepakatan,  surat kesepakatan  diversi  ditandatangani  oleh  anak  dan/atau  orang  tua/wali, korban,  anak  korban  dan/atau  orang  tua/wali,  penyidik,  pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial  profesional.  Seluruh  proses  pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.
6. Jika  diversi  mencapai  kesepakatan,  penyidik  menyampaikan  surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik. Dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  terhitung  sejak  tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung penyidik mengirimkan surat kesepakatan  diversi  dan  berita  acara  diversi  kepada  ketua  pengadilan  negeri untuk memperoleh penetapan.
7. Ketua  pengadilan  negeri  mengeluarkan  penetapan  kesepakatan  diversi  dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung  sejak tanggal  diterimanya surat  kesepakatan diversi  dan berita  acara  diversi.  Penetapan  ini  disampaikan  kepada  penyidik  dan pembimbing  kemasyarakatan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari terhitung sejak tanggal penetapan.
8. Penyidik  meminta  para  pihak  untuk  melaksanakan  kesepakatan  diversi setelah  menerima  penetapan.  Atasan  langsung  penyidik  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kesepakatan  diversi.  Pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.
9. Jika  diperlukan,  pembimbing  kemasyarakatan/  pekerja  sosial  profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak, bekerja sama dengan lembaga terkait.
Pasal  5  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun  menyatakan:  “Proses  Diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan melibatkan  Anak  dan  orang  tua/Walinya,  korban  atau  Anak  Korban  dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.
Pelaksanaan  diversi  dalam  penyidikan  harus  dikaitkan  dengan  Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  dalam  ketentuan  Perpol  ini  terdapat beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  mekanisme  penanganan berdasarkan keadilan restoratif yaitu, sebagai berikut:
1. Umum, meliputi:
a. Syarat materiil meliputi:
1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2) Tidak berdampak konflik sosial;
3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5) Bukan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  putusan pengadilan, dan
6) Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan negara,  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  terhadap  nyawa orang.
b. Syarat formil antara lain:
1) Perdamaian  antara  pihak-pihak  dengan  perjanjian  yang  telah ditandatangani kecuali dalam hal kejahatan narkoba;
2) Untuk memenuhi hak dan kewajiban korban sebagai tanggung jawab pelaku  maka  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  penyitaan  barang,  ganti rugi,  penggantian  biaya  yang  timbul  dari  tindak  pidana,  dan penggantian  kerugian  akibat  tindak  pidana  yang  dibuktikan  dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh korban.
2. Syarat  khusus:  adalah  syarat  tambahan  untuk  tindak  pidana  informasi  dan transaksi  elektronik;  tindak  pidana  narkoba,  dan    tindak  pidana  lalu  lintas. Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas meliputi:
a. kecelakaan  laIu  lintas  yang    disebabkan  mengemudikan  kendaraan bermotor  dengan  cara  dan  keadaan  membahayakan  yang  mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
b. kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  karena  kelalaiannya  yang  mengakibatkan korban manusia danl atau kerugian harta benda.
Uraian  di  depan  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak-hak  anak  yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam  tahap penyidikan di  Kepolisian Resor Buleleng  dapat terimplementasi  sesuai  dengan  ketentuan.  Diversi  dapat  dilakuan  terutama  jika yang  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  yang  akan  dilakukan  pemeriksaan singkat.  Dalam  hal  ini  jika  terjadi  kesepakatan  damai  di  antara  para  pihak  yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.
2.        Faktor-faktor    Dominan  Penghambat  Implementasi  Pemenuhan  Hak- Hak  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  pada  Tindak  Pidana  Lalu Lintas  berdasarkan  Pasal  7  UU  No.  11  Tahun  2012  dalam  Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Buleleng
Beberapa  faktor-faktor    dominan  penghambat  implementasi  pemenuhan  hak- hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  tindak  pidana  lalu  lintas berdasarkan  Pasal  7  UU  No.  11  Tahun  2012  dalam  tahap  penyidikan  di Kepolisian Resor Buleleng, yaitu:
1. Belum  tersedianya  tenaga  kesehatan,  tenaga  sosial  dan  pembimbing  rohani, dan  pembimbing  kemasyarakatan  dengan    jumlah  yang  cukup,  sehingga sering tidak ada yang hadir dalam hal pelaksanaan musyawarah diversi. Pasal 27  Ayat  (1)  UU  No.  11  Tahun  2012  menyatakan  “Dalam  melakukan penyidikan  terhadap  perkara  anak,  Penyidik  wajib  meminta  pertimbangan atau  saran  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana dilaporkan atau diadukan”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, Penyidik  dapat  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  ahli  pendidikan, psikolog,  psikiater,  tokoh  agama,  pekerja  sosial  profesional  atau  tenaga kesejahteraan  sosial,  dan  tenaga  ahli  lainnya”.  Salah  satu  lembaga  yang terlibat adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas), di Bali hanya ada di Denpasar. Balai  Pemasyarakatan  adalah  unit  pelaksana  teknis  pemasyarakatan  yang menangani  pembinaan  klien  pemasyarakatan  yang  terdiri  dari  terpidana bersyarat  (dewasa  dan  anak),  narapidana  yang  mendapat  pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  serta  anak  negara  yang  mendapat pembebasan  bersyarat  atau  diserahkan  kepada  keluarga  asuh,  anak  negara yang  mendapat  cuti  menjelang  bebas,  dan  anak  negara  yang  oleh  hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.
2. Dalam  hal  diversi  yang  mensyaratkan  persetujuan  korban/keluarganya, persetujuan  ini  sering  menyulitkan,  karena  masih  ada  anggapan  di masyarakat  bahwa  pelaku  tindak  pidana  meskipun  masih  anak-anak  harus dihukum  agar  jera  dan  tidak  lagi  melakukan  tindak  pidana.  Unsur pembalasan  masih  menjadi  pemahaman  sebagian  masyarakat.  Persetujuan
korban  dan/atau  keluarga  anak  korban,dapat  disampingkan  hanya  sepanjang tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan,  tindak pidana tanpa korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah  minimum provinsi setempat. Pemahaman masyarakat masih negatif terhadap anak yang melakukan  pelanggaran  hukum  sehingga  aparat  penegak  hukum  mengalami kendala  dalam  perlindungan  hak  anak  berkonflik  dengan  hukum.  Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan  keluarga  sangat  penting  agar  pendekatan  keadilan  restoratif  dapat berhasil.  Orang  tua/wali  atau  keluarga  anak  tersebut  perlu  dilibatkan  secara aktif  dalam  penyelesaian  perkara,  program  rehabilitasi,  dan  reintegrasi.  Jika keluarga  (orang  tua/wali)  tidak  diikutsertakan  secara  aktif,  maka  rencana penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  yang  efektif  akan  sulit untuk diimplementasikan. Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan anak tersebut  sehingga  menutup-nutupi  kesalahan  anak.  Jika  ada  orang  tua  atau keluarga seperti  ini maka APH atau pihak terkait wajib memberi pengertian kepada orang tua atau keluarga tersebut tentang perlunya dukungan keluarga.

## PENUTUP
1. Implementasi  Pemenuhan  Hak-Hak  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum pada Tindak Pidana Lalu Lintas berdasarkan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 dalam Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Buleleng berjalan dengan baik. Diversi  dapat  dilakuan  terutama  jika  yang  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas ringan  yang  akan  dilakukan  pemeriksaan  singkat.  Dalam  hal  ini  jika  terjadi kesepakatan  damai  di  antara  para  pihak  yang  terlibat  dapat  diselesaikan  di luar  pengadilan.  Diversi  juga  harus  memenuhi  persyaratan  umum    (yang terdiri  dari  syarat  materiil  dan  syarat  formal)  dan  khusus,  sebagaimana dimaksud  Peraturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Faktor-faktor  dominan yang menghambat implementasi pemenuhan hak-hak anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  pada  tindak  pidana  lalu  lintas  yang
wajib  dilindungi  berdasarkan  Pasal  7  UU  No.  11  Tahun  2012  dalam  tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng di antaranya:
3. Belum  tersedianya  tenaga  kesehatan,  tenaga  sosial  dan  pembimbing rohani,  dan  pembimbing  kemasyarakatan  dengan    jumlah  yang  cukup, sehingga sering tidak ada yang hadir dalam hal pelaksanaan musyawarah diversi  padaha  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  perkara  anak, penyidik  wajib  meminta  pertimbangan  atau  saran  dari  pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
4. Dalam  hal  diversi  yang  mensyaratkan  persetujuan  korban/keluarganya, persetujuan  ini  sering  menyulitkan,  karena  masih  ada  anggapan  di masyarakat  bahwa  pelaku  tindak  pidana  meskipun  masih  anak-anak harus dihukum agar jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwi Prasetyanto. 2019. Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan . Bandung:
Penerbit Itenas.
Fransiska  Novita  Eleanora  dan  Nina  Zainab.  2020.  “Diversi  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Hak-Hak  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum”.  Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303.  E-ISSN:2549-9874.  Volume  6 No. 1,  Maret 2020.
Fransiska  Novita  Eleanora,  dkk.  2021. Hukum  Perlindungan  Anak  dan Perempuan . Bojonegoro: Madza Media.
I  Nyoman  Gede  Remaja.  2022.  “Penggunaan  Pendekatan  Kriminologi  dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng”. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 Desember 2022.
Nursariani  Simatupang  dan  Faisal.  2018. Hukum  Perlindungan Anak.  Medan: CV. Pustaka Prima.
Nurul  Fathiqah  Sari.  2023.  “Konstruksi  Hukum  Terhadap  Pertanggungjawaban Pelaku  Anak  Pada  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Dengan  Korban  Orang  Tua”. Recidive . Volume 13, Issue: 2.