## PENDAHULUAN
Lahirnya  pemikiran  untuk  melakukan suatu  perubahan  sistem  pemerintahan  dari  sistem sentralisasi  menjadi  sistem  desentralisasi  dalam rangka  memberikan  harapan  yang  sangat  besar bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat. Banyak pihak yang menganggap bahwa sistem ini akan  memberikan  jawaban  terhadap  keraguan seluruh bangsa Indonesia yang selalu menganggap bahwa  pembangunan  hanya  terpusat  pada  Pulau Jawa,    pulau    yang    menjadi    tempat    pusat pemerintahan.    Dulunya  pemerintah  pusat  harus mengurusi  seluruh  daerah yang  ada  di    Indonesia, sehingga  terkadang  ada  daerah  yang  akan  luput dari    perhatian  pemerintah    pusat,    mengingat begitu  banyak  dan  luasnya  daerah  yang  ada  di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini serta
tidak didukungnya  dengan akses transportasi yang memadai.
Sistem  desentralisasi  ini  dilaksanakan dengan  melalui  kebijakan otonomi  daerah.Adanya otonomi  daerah  membuat  pemerintah  daerah diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah melaksanakan  roda  pemerintahan  secara  mandiri, tetapi  tetap  melakukan  kordinasi  dan  pengawasan dari  pemerintah  pusat.  Diharapkan  dengan otonomi  daerah  ini,  bisa  membuat  pemerintah lebih  dekat dengan masyarakatnya.
Salah satu hal yang sangat berpengaruhpadajalannya    pemerintahan  pada otonomi  daerah  yaitu  masalah  pendanaan.Untuk menanggulangi  hal  tersebut,  pemerintah  pusat mengeluarkan  kebijakan    desentralisasi  fiskal

## PENGARUH PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2014 TERHADA PERENCANAAN ANGGARAN PENERIMAAN PADA DPPKAD KOTA PALOPO
Antong 1 , Duriani 2 , Abid Ramadhan 3
1) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
2,3) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
Abstrak: Pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  di  awal  pengelolaannya  menjadi  primadona pendapatan asli daerah. Hal  ini disebabkan karena adanya pengalihan sistem pemerintah pusat dari sentralisasi fiskal menjadi disentralisasi fiskal dalam upaya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah melalui otonomi daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri.
Data  yang  diolah  dalam  penelitan  ini  berasal  dari  DPPKAD  Kota  Palopo  dengan  data  perencanaan  anggaran penerimaan.  Penelitian  ini  menggunakan    analisis  regresi  sederhana  untuk  mengetahui  pengaruh  pengelolaan PBB-P2  terhadap  perencanaan  anggaran  penerimaan    dan  SPSS  versi  21  digunakan  untuk  menguji  besarnya pengaruhnya.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  :  variable  independen  yang  telah  diteliti  yaitu  pengelolaan  pajak  bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh positif terhadap perencanaan anggaran penerimaan. Hal ini dapat  di  lihat  dari  hasil  pengujian  variabel  X  PBB-P2  mempunyai  probabilitas  signifikan  0,002  dimana  nilai tersebut kurang dari 0,05 (0,002<0,05). Nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai adjusted R square  yaitu 0,415  atau  41,5%  hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  indevenden  PBB-P2  memiliki    pengaruh  sebesar  41,5% terhadap  perencanaan  anggaran  penerimaan,  sementara  48,5%  di  pengaruhi  oleh  variabe  indevenden  yang  lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.
Kata kunci : PBB-P2 , perencanaan anggaran penerimaan
dalam  mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah. Kebijakan  fiskal  ini  memberikan  pengaruh  yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan secara mandiri ketika pemerintahdaerah  memaksimalkan kebijakan  ini  untuk  mengoptimalkan  pendapatan dari    daerahnya  sendiri.  Adanya  kebijakan desentralisasi  fiskal  membuat  pemerintah  daerah diberikan kewenangan untuk menggalidan mengoptimalkan  sumber  daya  yang  ada  di daerahnya  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Dilaksanakannya  otonomi  daerah  ini membuat daerah diberikan kewenangan yang lebih besar  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Tujuannya  antara  lain  adalah untuk  lebih  mendekatkan    pelayananpemerintah kepada  masyarakat,  memudahkan  masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya  inovasi  (Sidik,    2002:1).    Kewenangan yang  lebih  besar  ini  akan  membutuhkan  biaya yang  begitu  besar.  Namun  diharapkan  dengan banyaknya  biaya  yang  dibutuhkan  ini,  pemerintah daerah  tidak  bergantung  pada  dana  transfer  dari pemerintah pusat.
Melihat kebijakan fiskal ini khususnyadibidang  perpajakan  bisa    membantu dalam  menopang  jalannya  otonomi  daerah,  maka pemerintah    mengeluarkan    Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah (PDRD).  Undang-Undang ini    merupakan    salah  satu  langkah  pemerintah pusat  dalam  membantu  pelaksanaan    otonomi daerah khususnya yang berkaitan dengan
desentralisai  fiskal  dalam  bidang  perpajakan.  Hal itu  ditunjukkan  dengan  pengalihan  pajak  pusat menjadi  pajak  daerah,  yaitu  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan    dan  Perkotaan  (PBB-P2), sebagaimana  yang    telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009.  Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, maka seluruh  kewenangan  dalam  pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  diserahkan  kepada Pemerintah Daerah. Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan    Perkotaan  (PBB-P2)    adalah  pajak    yang dipungut  dan  diadministrasikan  oleh  pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan/dibagihasilkan kepada pemerintah daerah    (Departemen  Keuangan,  2009).  Pada Undang-Undang Pajak Bumi dan  Bangunan yang lama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1985,    pemerintah  daerah  akan  menerima penerimaan  PBB  sebesar  90%  yang  akan  dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Hal    tersebut    dijelaskan  pula padaPeraturan Kementeriaan Keuangan Nomor 90 tahun 2008 pasal 2 ayat 2:
Dana  bagi  hasil  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  untuk daerah  sebesar  90  %  (sembilan  puluh  persen) dibagi dengan rincian:
a. 16,    2    %    (enam    belas    dua    persepuluh persen)  untuk  provinsi  yang bersangkutan;
b. 64,    8    %    (enam    puluh    empat    delapan persepuluh    persen)    untuk  kabupaten/kota yang bersangkutan;
c. 9 % (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.
Berlakunya Undang-Undang PDRD membuat  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  akan menerima  seluruh  penerimaan  PBB-P2  menjadi PAD  tanpa  perlu  dibagi  ke  daerah  lain  dan provinsi.  Dengan    demikian,    terbuka    peluang tambahan  penerimaan  dari  PBB-P2  sebesar  35,2 %.
Pengalihan  kewenangan  ini  dimulai  dari proses administrasi sampai penerimaan pembayaran pajak. Pengalihan
ini membuatpemerintah daerah harus segera melakukan  langkah-langkah  persiapan  sehingga tidak  memberikan  masalah  pada  pengelolaannya dan  bisa  memberikan    dampak  positif    terhadap penerimaan pajak daerah.
Kepala  Bidang  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas  Pajak  Bumi  dan    Bangunan  (UPTDPBB) Dinas    Pendapatan    Pengelolaan  Keuangan  Dan Aset  Daerah  (DPPKAD)  kota  palopo  menyatakan bahwa “kewenangan  pengelolaanPajak Bumi dan Bangunan  Perdesaandan  Perkotaan  (PBB-P2) sejak  1  Januari  2014  resmi  dialihkan  keDPPKAD melalui  Unit  Pelaksana  Teknik  Daerah  (UPTD) yang dikhususkan untuk PBB” (Asbi Maulana,2014).  Pelaksanaan pengalihan PBB -P2 ini    akan    berjalan  dengan    baik    jika  persiapan dilakukan  dengan  baik  dan  matang.  Dengan persiapan yang baik dan matang,  maka  besarnya potensi    PBB-P2    menjadi    terealisasi    sehingga akan  semakin  meningkatkan  perolehan  pajak daerah  kota  Palopo  dan  akan  menjadi  salah  satu kekuatan  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  akan  menopang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) kota Palopo.
Melihat begitu besarnya potensi dan peran Pajak  Bumi  dan  bangunan  Perdesaan  dan
Perkotaan  (PBB-P2)  ini    dalam    menjalankan otonomi    daerahkhususnya  sektor  pendanaan  dan kemandirian  suatu  daerah  serta  banyaknya komponen-komponenyang harus dipersiapkan dalam  pengelolaan  Pajak    Bumi    dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka peneliti akan  mengkaji  hal-hal    yang    dianggap    penting dan  berpengaruh  bagi  Pemerintah  Daerah  Kota Palopo  dalam    mengoptimalkan  persiapan  dan pengelolaan    Pajak    Bumi    dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  ini.  Diharapkan  dengan persiapan    yang  baik    dan  matang  akan  membuat besarnya  potensi  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan ini  dapat  dioptimalkan  dalam  mengembangkan Kota Palopo.

## BAHAN DAN METODE
Jenis  dan  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  data  kuantitatif    yang terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.  Popolasi penelitian adalah seluruh aparatur pemerintah/pegawai  DPPKAD  Kota  Palopo, kemudian kuesioner yang berisi 20 item peryataan disebarkan  kepada  responden  yang  bekerja  di DPPKAD  kota  palopo.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  menyebarkan  kuesioner  sebanyak  50 eksemplar  dan  36  eksemplar  kuesioner  yang kembali  serta  dapat  diolah.  Jumlah  kuesioner kembali  dengan  data  yang  dapat  diolah  adalah sebanyak  36  eksemplar  atau  72%,  dimana  14 eksemplar tidak dikeembalikan oleh responden.
Metode  analisis  data  yang  digunakan model statistic yaitu regresi linier sederhana: Y = a + bX
Keterangan :
Y = Perencanaan Anggaran Penerimaan
a = Konstanta b = Koefisien Regresi
X  =  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

## Pengujian Hipotesis
Uji Regresi Linear Sederhana Tabel 1
Dari  tabel  di  atas  dapat  diperoleh  rumus regresi sebagai berikut:
Y= 50,349+ 0,581X + e
Dari  persamaan  regresi  di  atas,  konstanta (a) adalah sebesar  50,349 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabeI pengelolaan PBB-P2 yang mempengaruhi, maka besarnya perencanaan penerimaan  anggaran  sebesar  50,349.  Sedangkan hasil  uji  regresi  sederhana  untuk  variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai koefisien pengelolaan PBB-P2 sebesar 0,581 berpengaruh  signifikan  terhadap  perencanaan penerimaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap  peningkatan  pengelolaan  PBB-P2  maka variabel  perencanaan  penerimaan  anggaran  akan naik sebesar 0,581.
Koefisien Determinasi (R 2 )

## Tabel 2
Pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa nilai  koefisien adjusted  R  square adalah  sebesar 0,415  atau  41,5%.  Maka  disimpulkan  bahwa variabel  dependen  yaitu  perencanaan  penerimaan anggaran (Y) dipengaruhi oleh variabel pengelolaan PBB-P2.
Angka  koefisien  korelasi  (R)  pada  tabel 4.5  sebesar  0,669  menunjukkan  bahwa  hubungan antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen  adalah  kuat  karena  memiliki  nilai koefisien korelasi di atas 0,5.

## Uji Parsial (Uji t)
Hasil pengujian antara variabel independen  terhadap  variabel  dependen  secara individu  (parsial)  yang  dilakukan  dengan  uji  t (tabel 4.6) adalah sebagai berikut:
Hipotesis menyatakan bahwa Pengelolaan PBB-P2 berpengaruh  terhadap  perencanaan  pererimaan anggaran.  Dari  tabel  4.6  dapat  diketahui  bahwa hasil  pengujian  untuk  variabel  pengelolaan  PBB- P2  mempunyai  probabilitas  signifikansi  0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  H 1 diterima,  hal  ini  berarti  bahwa pengelolaan  PBB-P2  mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  perencanaan  penerimaan anggaran di DPPKAD Kota Palopo.
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 50,349 8,644 Pengelolaan PBB X ,581 ,156
Model Summary b
Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,669 a ,448 ,415 1,58342
a. Predictors: (Constant), Pengelolaan PBB X
b. Dependent Variable: Perencanaan penerimaan anggaran Y

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembasahan  hasil  penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Pengelolaan PBB-P2 secara parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  perencanaan penerimaan  anggaran.  (2) Dari  nilai  koefisien adjusted  R  square adalah  sebesar  0,415,  ini menunjukkan bahwa 41,5% peningkatanpengelolaan PBB-P2 dipengaruhi perencanaan  penerimaan  anggaran.  Sedangkan sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharuddin. 2012. analisis kesiapan Kota
Makassar  menyambut  pengelolaan  pajak bumi  dan  bangunan  pedesaan  perkotaan tahun 2013. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Diana,  Anastasya.  dan  Setiawati,  Lilis.  2009. Perpajakan  Indonesia:  Konsep,Aplikasi, dan Penentuan Praktis. Yogyakarta: Andi.
Farida,  Ai  Siti.  2011. Sistem  Ekonomi  Indonesia . Bandung: Pustaka Setia.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Pedoman umum
pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan. Jakarta pusat.
Mandey Patricia Friska. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi  untuk  Pendapatan  Asli  Daerah berdasarkan  PSAP  Nomor  2  tentang Laporan  Realisasi  Anggaran  berbasis  kas dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  tahun  2006  pada  Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan,  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Utara . Skripsi (tidak  dipublikasikan)  Fakultas Ekonomi  Unversitas  Sam  Ratulangi, Manado. Hal.65
Mardiasmo. 2009. Perpajakan . Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi Marizka Addina. 2010. analisis kinerja
pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  pemerintah  kota  medan. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : universitas negeri medan.
Mediaty dkk. 2012. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalamRangka
Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah: 1.
Tamalumu  Satriawan.  2012. Analisis  Penerapan Sistem  dan  Prosedur  Penerimaan  Kas Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor  900/316/BAKD/2007  Pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  (DPPKA)  Kabupaten Kepulauan Sangihe . Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas  Sam  Ratulangi,  Manado. Hal.33-35. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 1999
tentangPemerintahan Daerah. 1999.  Jakarta:  Menteri  Negara
Sekertaris NegaraRepublik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32
Tahun 2004
tentangPemerintahan Daerah. 2004.  Jakarta:  Sekertaris  Negara RepublikIndonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah. 2009.  Jakarta:  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23
Tahun  2014    tentang  pemerintah  daerah. 2014.  Jakarta:  Menteri  Negara  Sekertaris NegaraRepublik Indonesia.
Waluyo.2009 . Akuntansi Pajak .Jakarta .Penerbit : Salemba Empat
Wahyudi,  Eddi.  2012. Memahami  Pengelolaan PBB  P2  dan  Menyiapkan  Peraturan Pendukungnya . http://eddiwahyudi.com.
Wahyuni,  Dian.  2010. Persiapan  Pemerintah Menghadapi  Peralihan  Pajak  Bumi  dan Bangunan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah  (Studi  Kasus  jabodetabek) .  Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Program
Magister  Perencanaan  dan  Kebijakan Publik  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia.