## PELUANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT PANDEMI WABAH COVID 19
Angga Pramodya P, S.H., M.H 1 Meirza Aulia Chairani, S,H., M.H 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133
E-mail : angga@unmer-madiun.ac.id 2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133, E-mail: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id
Abstrac-- Corruption during the Covid 19 pandemic led to the fact that many people experienced layoffs, employee reductions and the distribution of working hours for employees. This will have an impact on reducing income or not getting more income. This income reduction will lead to a criminal act, namely the Corruption Act, to fulfill the needs of oneself, others and corporations. This will affect the economy and harm the country's finances. The method  used  in  this  research  is  Normative  Juridical.  Based  on  the  results  of  research  on  the  perpetrators  of corruption during this pandemic, it is very sensitive because everyone in the world is experiencing this pandemic and  some  people  are  making  personal  gains,  others  and  corporations  this  needs  to  be  given  severe  sanctions because during the Covid 19 pandemic they committed criminal corruption contained in Article 2 and Article 3 of the PTPK Law, and the penalty is added 1/3 (one third) of the main criminal.
KEY WORDS: Crime, Corruption, Covid Pandemic 19

## I. PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  segala  bentuk perbuatan atau  tindakan  semua  sudah  diatur  dengan hukum,  baik  perbuatan  yang dilarang maupun  perbuatan  yang  boleh  dilakukan  diatur  dalam hukum.  Beberapa  waktu  ini  di   dunia  di  hebohkan dengan sebuah virus yang menyerah seluruh dunia yaitu Covid 19 atau yang dikenal dengan Virus Corona. Corona sendiri  muncul  di  Kota  Wuhan  Cina  pada  Tahun  2019  dan  menyebar  keseluruh  dunia.  Berakibat  pada  penurunan bidang perekonomian, bidang insfrastruktur,  bidang politik dan bidang-bidang lainya.
Beberapa perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha kecil menengah banyak mengalami kebangkrutan akibat dari  Covid  19  ini.  Dampak  dari  Covid  19  seperti  Pengurangan  pegawai,  Pemutusan  Hubungan  Kerja,  dan  lain sebagainya. Pengurangan pegawai dan Pemutusan Hubungan Kerja ini  akan berdampak banyak terutama di bidang perekonomian. Hal ini mengakibatkan kurangnya pendapatan yang akan menimbulkan tindak pidana. Tindak pidana yang paling mencolok yaitu tindak pidana Korupsi.
Indonesia adalah  era yang berdasarkan hukum yang bermakna Indonesia dalah negara hukum sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 45 ). Setiap perbuatan warganya diatur didalam hukum, karena hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia  bahkan sudah tergolong extra-ordinari crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. 1
Di Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan mengenai Pemberantasa Tindak Pidana Korupsu sejak Tahun 1971 yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dirubah menjadi UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidnak Pidana Korupsi direvisi lagi dengan UU No 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.
1 Ermansjah Djaja, 2010,Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.
Virus  Covid  19  yang  melanda  Indonesia  akan  menimbulkan  akibat-akibat  meningkatnya  tindak  pidana Korupsi karena faktor ekonomi yang semakin sulit. Faktor ekonomi akan mempengaruhi seseorang akan melakukan tindak pidana korupsi bagi beberapa orang yang memiliki jabatan dalam suatu pekerjaan.
Korupsi selalau bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahan-perusahaan milik negara. Bukti-bukti yang nyata dengan  kekuasan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 2
Korupsi tidak hanya dalam lingkup pemerintahan namun juga dalam lingkup swasta pun terdapat korupsi, jika aktivitas bisnisnya terkait dengan sektor publik misalnya sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik akan menjadi ladang tindak pidana korupsi.
Tindak  pidana  korupsi  sudah  sejak  dulu  menjadi  momok  menakutkan  bagi  suatu  negara  karena  sangat merugikan negara dalam segala aspek. Oleh karena itu pemerintah berusaha  untuk memberantasannya namun juga memerlukan peran serta masyarakat. Upaya penanggulangan korupsi dilakukan juga oleh organisasi sosial tertentu seperti ICW  ( Indonesian  Corruption  Watch ).  Peran  serta  masyarakat  dalam menaggulangi Tindak  Pidana  Korupsi sangat membantu pemerintah dalam mengurangi Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan tulisan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perekonomian Indonesia  ?
2. Bagaimana pada saat pandemi Covid 19 ini ada oknum yang melakukan Tindak Pidana Korupsi?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  dalam  penelitian ini menggunakan penelitian normatif  ( Normative  research ).  Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), dan Studi kasus ( case study ). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  undang-undang  dan  putusan-putusan  hakim. 3 Adapun  bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

## III. PEMBAHASAN

## A. Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan Covid 19 terhadap Perekonomian Indonesia
Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus . Corruptio berasal dari kata corrumpere , suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris  yaitu corruption , corrupt ;  Prancis  yaitu corruption ;  dan  Belanda  yaitu corruptie , korruptie. Dari  Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi. 4
Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu  keuntungan  yang  tidak  resmi  dengan  hak-hak  dari  pihak  lain  secara  salah  menggunakan  jabatannya  atau karakternya  untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain,  berlawanan  dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. 5
Tindak pidana korupsi dalam keadaan Covid 19  terhadap perekonomian Indonesia sangat berdampak besar. Dampak  yang  sangat  mencolok  yaitu  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  oleh  beberapa  perusahan-perusahaan,
2 Romli Atmasasmita,2004,Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung hlm.1
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta,2015, h. 181
4 Andi Hamzah, 2006,Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional danInternasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hl m 4
5 Chaerudin DKK,2008,Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak PidanaKorupsi,PT Refika  Aditama, Bandung, hlm 2
pengurangan  pegawai  dan  pengaturan  waktu  bekerja.  Hal  ini  berdampak  sekali  dalam  sektor  perekonomian. Kehilangan mata pencarian dan berkurangnya pendapatan akan menimbulkan suatu dampak negatif berupa Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainya.
Dari  bentuk-betuk  Tindak  Pidana  Korupsi  diatas  semuanya  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  Covid  19  ini karena perekonomian yang susah untuk menyambung hidup beberapa orang akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum. PHK besar-besaran,penguranagn pegawai, penurunan jumlah uang yang didapat, beberapa tungakan- tungakan yang belum dibayar, untuk pangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya sudah mencukupi dalam keadaan Covid 19 ini tidak mencukupi. Hal ini dapat menimbulkan upaya Tindak Pidana Korupsi bagi mereka yang menduduki suatu jabatan.
Tindak Pidana korupsi ini merupakan perbuatan melawan hukum bagi siapa saja yang melakukan perbuatan ini akan dijerat dengan UU PTPK yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang, dengan mempunyai kesempatan untuk melakukan  tindak  pidana  dilakukan  untuk  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  suatu  korporasi  dan  perbuatan terebut berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Tindak pidana korupsi terdapat garis besar dalam memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a. Perbuatan melawan hukum;
b. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana;
c. Memperkaya diri sendiri,orang lain atau korporasi; dan
d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian.
Kerugian  yang  diterima  bukan  hanya  instansi  mereka  bekerja  namun  juga  negara  terutama  bidang perekonomian. UU PTPKsecara umum dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3.
Perbuatan melawan hukum ini merupakan  perbuatan melawan hukum  dalam arti  formil  maupun  dalam arti materiil,  jadi  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  namun  apabila  ada  perbuatan tersebut  dianggap  tercela  karena    tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma-norma  kehidupan  sosial  dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  dalam  keterangan  UU  PTPK  memperkaya merupakan menjadikan  lebih  kaya  dan memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain atau  korporasi  dalam  Pasal  2  UU PTPK diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata adanya. 6
Dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  bahwa  tidak  pidana  korupsi  cukup  dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 7
Kerugian negara atau daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.
Keuangan negara yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat dijadikan milik Negara berhubungan denga pelaksaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Perekonomian negara dalam penjelasan Pasal 2  UU PTPK menjelaskan :
“Perekonomian  negara  adalah  kehidupan  perekonomian  negara  yang  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik  ditingkat  pusat  maupun  di  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.
Tindak pidana korupsi dalam keadaan Covid 19 terhadap perekonomian Indonesia juga merupakan kerugian negara  dalam  hal  ini  jika  dalam  unsur-unsur  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTPK  masuk  dan  perbuatan  tersebut dikategorikan perbuatan melanggar hukum maka pelaku dapat dikenai sanksi.

## B. Pada saat Pandemi Covid 19 ini masih ada oknum yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
Pandemi Covid 19 saat ini yang menyerang seluruh dunia juga berdampak pada Indonesia. Banyak PHK, pengurangan pegawai dan pembagian waktu pekrja pegawai dalam hal ini akan ada banyak tindakan-tindakan kriminal yaitu salah satunya Tindak Pidana Korupsi.
6 Amiruddin, 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 155
7 Ibid
Dalam hukum tindak pidana korupsi terdapat subyek hukum yaitu subyek hukum orang dan subyek hukum korporasi. Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: 8
1. Cara  pertama  disebutkan  sebagai  subjek  hukum  orang  pada  umumnya,  artinya  tidak  ditentukan  kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek  hukum  tindak  pidana  orang  pada  umumnya,  yang in  casu tindak  pidana  korupsi  disebutkan  dengan perkataan  “setiap  orang”  misalnya  Pasal  2,  3,  21,  dan  22,  tetapi  juga  subjek  hukum  tindak  pidana  juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.
2. Sedangkan  cara  kedua  menyebutkan  kualitas  pribadi  dari  subjek  hukum  orang  tersebut,  yang in  casu ada banyak kualitasnya.
Subyek  hukum  korporasi  menurut  Mardjono  Reksodiputro  bahwa  dalam  perkembangan  hukum  pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu : 9 1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab;
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yangbertanggung jawab;
3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.
Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni : 1. indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
2. secara sumir mengatur hukum acaranya;
3. mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.
Dari penjelasan diatas mengenai subyek hukum terdapat dua subyek hukum yaitu subyek hukum  orang dan subyek  hukum  korporasi.  Dalam  pandemi  Covid  19  ini  karena  masalah  ekonomi  pemasukan  untuk  pemenuhan kehidupan  berkurang  akhirnya  mereka  yang  memegang  suatu  jabatan  dalam  pemerintahan  ataupun  swasta  dapat melakukan tindak pidana korupsi.
Pelaku  tindak  pidana  korupsi  ini  melakukan  tindak  pidana  dalam  keadaan  pandemi  Covid  19  ini  karene akurangnya pemasukan karena banyak perusahaan yang mengurangi pegawai, PHK dan penjualan barang dan jasa perushaan menurun drastis kaibat Covid 19 ini.
Pemasukan penghasilan yang berkurang dan kebutuhan tetap tidak ada penurunan hal ini akan menjadi awal perbuatan  kriminal  seperti  Tindak  pidana  korupsi  ini.  Pendapatan  berkurang  kebutuhan  primer  dan  skunder  tetap seperti makan, minum, listrik, kebutuhan sekolah, iuran-iuran dan lain sebagainya. Dari hal ini akan menimbulkan suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
Bila pelaku yang tertangkap atau di indikasi melakukan perbuatan melawan hukum dalam UU PTPK dapat dijatuhi hukuman yaitu :
a. Pidana mati
b. Pidana penajara
c. Pidana tambahan
Terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh atau nama  suatu  korporasi  yaitu dengan  pidana  pokok yang dapat dijatuhkan adlaah pidana dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga).
Oknum-oknum  yang  memanfaatkan  pandemi  Covid  19  ini  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  orang  lain  atau korporasi ini karena kurangnya pemasukan dan niat mereka untuk kepentingan pribadi orang lain dan korporasi ini merupakan perbuatan melawan hukum dan hal ini dapat dipidana sesuai UU PTPK yang berlaku.
8 Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia , Bayumedia Publishing, Malang, hlm 343-344
9 Ibid , hlm 345

## IV. KESIMPULAN
Dari beberapa uraian pembahasan yang telah dipaparkan para peneliti sebagaimana tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut :
1. Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan pandemi Covid 19 terhadap perekonomian sangat mempengaruhi dengan banyaknya orang pegawai perusahaan yang mengalami PHK, pengurangan pegawai dan pengurangan jam kerja hal  ini  akan  mengakibatkan  penurunan  pendapatan  dan  mengakibatkan  seseorang  yang  terdesak  melakukan perbuatan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  merugikan  perekonomian  suatu  negara.  Oleh  karena  itu  dengan penyuluhan  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  bagi  masyarakat  mngetahui  adanya  sanksi  berat  bagi  siapa  saja  yang melakukan Tindak Pidna Korupsi.
2. Dalam masa pandei Covid 19 ini orang akan melakuka apa sajaaga mendapatkan uang, hala maupun tidak halal misalnya melakukan Tindak Pidana Korupsi yang berakibat kerugian negara yang diguakan untuk diri senidiri, orang lain atau korporasi. Jadi seharusnya dalam masa pandemi Covid 19 ini semua orang mengalami kesusahan sebaiknya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia , Bayumedia Publishing, Malang
Andi Hamzah, 2006,Pemberantasan Korupsi  Melalui Hukum Pidana Nasional danInternasional, PT. Raja Grafindo Persada
Amiruddin, 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta,
Chaerudin  DKK,2008,Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  PidanaKorupsi,PT  Refika    Aditama, Bandung
Ermansjah Djaja, 2010,Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta Peter Mahmud Marzuki, 2015,, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , Jakarta:PT Adhitya Andrebina Agung,
Romli Atmasasmita,2004,Sekitar Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung
INTERNET:
https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi diakses pada 22 Maret 2020 Pukul 09.30 WIB