Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus 2014 VOL. 15, NO. 1, 13-31

## MENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

## A. Samad Usman
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Washliyah Banda Aceh abdussamad@yahoo.co.id

## Abstract
National education management in Indonesia as a whole still remains to be centralized, so  that  less  encouraging  democratization  and  decentralization  of  education. Basically, education  management  issues  concerning  the  efficiency  in  the  utilization  of  existing resources. National education management is a neat strategy to overcome the negative effects  of  globalization.  Hence  strengthening  it  will  steer  globalization  in  a  positive direction for the development of the nation. Centralized management system of education that has been proven to not bring significant progress to improve the quality of education in  general. Even  in  certain  cases,  the  centralized  management  of  education  had  led  to limit creativity in various types and levels of education.

## Abstrak
Manajemen  pendidikan  nasional di  Indonesia  secara  keseluruhan  masih  cenderung terpusat  sehingga  perkembangan  demokratisasi  dan  desentralisasi  pendidikan kurang menggembirakan. Masalah manajemen pendidikan pada dasarnya menyangkut efisiensi dalam  pemanfaatan  sumber  daya  yang  ada.  Manajemen  pendidikan  nasional  adalah strategi yang perlu ditata ulang untuk mengatasi efek negatif dari globalisasi. Revitalisasi manajemen  ini  sekaligus  akan  mengarahkan  globalisasi  ke  arah  yang  positif    bagi perkembangan  peradaban bangsa.  Selama  ini  sistem  manajemen  terpusat  dari pendidikan  terbukti  tidak  membawa  kemajuan  yang  signifikan  untuk  meningkatkan kualitas  pendidikan pada  umumnya.  Bahkan  dalam  kasus-kasus  tertentu,  manajemen terpusat  telah  menghambat  kreativitas  satuan  pendidikan  pada  berbagai  jenis  dan jenjang.
Kata Kunci : Pendidikan Nasional, Globalisasi; Manajemen Pendidikan

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  ini  sebagian  kehidupan  umat  manusia  dapat  diramalkan arahnya,  namun  sebagian  besar  masih  merupakan  teka-teki. Banyak  pakar  yang
Keywords: National Education; Globalization; Education Management
menelaah  globalisasi,  seperti  Rosabeth  Moss  Kanter, 1 mengidentifikasi  enam kekuatan  yang  mendorong  proses  tersebut,  yaitu:  1)  Globalisasi  dari  proses industrialisasi dan teknologi; 2) Globalisasi keuangan, komunikasi, dan informasi; 3) Globalisasi kekaryaan, pekerjaan, dan migrasi; 4) Globalisasi efek polusi biosfer terhadap  kehidupan  manusia;  5)  Globalisasi  dari  perdagangan  senjata;  dan  6) Globalisasi kebudayaan, konsumsi, dan media massa.
Perubahan  besar  yang  berjalan  cepat  melanda  kehidupan  masyarakat, bangsa, dan negara, memaksa kita mempersiapkan diri, bukan saja agar dapat tetap bertahan, tetapi juga mengembangkan diri. Hal ini menuntut suatu wawasan masa depan. Masa  depan  bukan  sesuatu  yang  menakutkan  sehingga  harus  dihindari, tetapi  merupakan  peluang  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  asalkan  sebuah bangsa siap menghadapinya.
Menghadapi  era  globalisasi,  diperlukan  visi  yang  dapat  mengarahkan  misi, rencana, dan segala ikhtiar. Minimal ada enam komponen yang akan menentukan perubahan,  yaitu:  1)  Adanya  visi  yang  jelas;  2)  Misi berupa  rumusan  langkah- langkah  kunci  untuk  mulai  melakukan  inisiatif,  mengevaluasi  dan  mempertajam bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi; 3) Rancangan kerja; 4) Sumber daya; 5) Keterampilan profesional; serta 6) Motivasi dan Insentif. 2
Peningkatan kemampuan intelektual termasuk penguasaan, penerapan, dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  agar  dapat  meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya,  manusia Indonesia yang berkualitas mempunyai daya saing  yang  tinggi  di  tengah-tengah  kehidupan  global. Sudah  tentu  penguasaan intelektual  tersebut  selalu  harus  seimbang  dengan  peningkatan  kemampuan  etis dan moral serta agama sebagai sumber nilai-nilai etika dan moral.
Laporan UNESCO mengenai pendidikan abad XXI menyatakan empat pilar, yaitu: learning  to  know,  learning  to  do,  learning  to  be, dan learning  to  live together . 3 Dalam kaitan itu kesadaran lingkungan dan moral merupakan suatu tugas yang  sangat  penting  di  setiap  program  pendidikan  nasional. Selanjutnya,  dunia yang telah menyatu itu  meminta setiap anggota masyarakat untuk hidup bersama dengan penuh toleransi di tengah-tengah perbedaan yang ada.
1 H.A.R.  Tilaar, Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  Dalam Era  Globalisasi:  Visi, Misi,  dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020 , Jakarta: Grasindo, 1997, hal. 12.
2 H.A.R. Tilaar, Pengembangan Sumberdaya Manusia …, hal.12.
3 http://www.depdiknas.go.id/publikasi/Buletin/Pppg_Tertulis/08_2001/manajemen_pendi dikan_masa_depan.htm
Dalam era globalisasi diperlukan jaringan komunikasi global seperti bahasa dunia  (Inggris,  Mandarin,  dan  Arab)  yang  merupakan  bahasa  mayoritas  populasi penduduk  dunia,  perangkat  komunikasi  seperti  komputer/internet,  sikap  disiplin dan  kemandirian. Dalam  konteks  nasional,  pendidikan  diharapkan  menghasilkan menusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang  Maha  Esa,  berbudi  pekerti  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung  jawab  kemasyarakatan  dan  kebangsaan. 4 Oleh  karena  itu,  peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.
Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran  yang  sangat  penting.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  merupakan  suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu  sendiri.  Pemerintah  dan  kalangan  swasta  sama-sama  berupaya  mewujudkan amanat  tersebut  melalui  berbagai  usaha  pembangunan  pendidikan  yang  lebih berkualitas.  Antara  lain  melalui  pengembangan  dan  perbaikan  kurikulum,  sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Tetapi  pada  kenyataannya  upaya  pemerintah  tersebut  belum  cukup  berarti dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Salah  satu  indikatornya  nilai  Ujian Nasional  (UN)  siswa  yang  tidak  memperlihatkan  kenaikan  yang  berarti.  Ada  dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini  kurang  atau  tidak  berhasil. Pertama strategi  pembangunan  pendidikan  selama ini  lebih  bersifat input  oriented. Kedua ,  pengelolaan  pendidikan  selama  ini  lebih bersifat macro-oriented, diatur  oleh  jajaran  birokrasi  di  tingkat  pusat.  Akibatnya, banyak  faktor  yang  diproyeksikan  di  tingkat  makro  (pusat)  tidak  terjadi  atau  tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah).
Pendidikan  pada  hakikatnya  merupakan  proses  membangun  peradaban bangsa.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  harus  selalu  bertumpu  pada  konsep pertumbuhan,  pengembangan,  pembaharuan,  dan  kelangsungannya  sehingga penyelenggaraan  pendidikan  harus  dikelola  secara  profesional.  Mengingat
4 http://www.depdiknas.go.id/publikasi/Buletin/Pppg_Tertulis/08_2001/manajemen_pend idikan_masa_depan.htm
pendidikan  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  dalam  proses  pembangunan peradaban  bangsa,  maka  bidang  pendidikan  perlu  komitmen  nasional.  Adanya dukungan  pemerintah  perlu  ditindaklanjuti  oleh  Kabupaten/Kota  dengan memberikan  alokasi  anggaran  pendidikan  di  daerahnya  sesuai  dengan  amanat konstitusi.
Pengesahan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20 Tahun  2003  telah  meletakkan  dasar  kebijakan  pendidikan  ke  depan  sekaligus memberikan    landasan  legal  dalam  pelaksanaannya.  Sebagai  produk  hukum, undang-undang  ini  tidak  hanya  mengakomodasi  berbagai  kepentingan  guna pengembangan    pendidikan  nasional,  tetapi  juga  mempertimbangkan  fenomena globalisasi. Pesan-pesan baru yang terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, antara lain, memberikan dasar pengelolaan desentralisasi pendidikan, peningkatan porsi  dana  pendidikan,  dan  kecenderungan  global.  Desentralisasi  pengelolaan pendidikan ditekankan pada manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi. Pemberian otonomi tidak dimaksudkan untuk memberikan kebebasan saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk memberdayakan perguruan tinggi.
Menyimak  uraian  di  atas  perhatian  kita  akan  terfokus  bagaimana pendidikan  mampu  menghadapi  berbagai  persoalan  yang  semakin  global  ini. Tantangan yang dirasakan begitu luas dan berat ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu diperlukan satu konsep dan pemikiran yang mampu mengakomodir berbagai wacana dan fenomena tentang dunia pendidikan. Dengan demikian  diperlukan  satu  metode  pengelolaan  yang  menyeluruh.  Metode pengelolaan inilah yang dikenal dengan manajemen pendidikan nasional.

## PEMBAHASAN

## Manajemen Pendidikan Nasional
Tilaar  mengemukakan  tentang  keberhasilan  pembangunan  pendidikan nasional, “Kalau etape pertama berkenaan dengan berbagai target kuantitatif dalam pembangunan,  yang  kedua  berkaitan  dengan  pengaturan  sistem  pendidikan nasional.”  Pernyataan  tersebut  menegaskan  kepada  kita  tentang  pentingnya manajemen  pendidikan  sebagai  bagian  dari  manajemen  pembangunan  nasional. Manajemen pendidikan nasional sangat penting karena bukan saja pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar manusia Indonesia, akan tetapi merupakan salah satu dinamisator  pembangunan.  Oleh  karena  itu  manajemen  pendidikan  haruslah
merupakan subsistem dari sistem manajemen pembangunan nasional.  Seperti apa dan bagaimana manajemen pendidikan nasional?
Dalam  artikel  ini,  kata  “manajemen  pendidikan”  diartikan  sebagai  suatu kegiatan  anggota  yang  mengimplikasikan  adanya  perencanaan  atau  rencana pendidikan serta kegiatan implementasinya. Ditegaskan oleh H.A.R  Tilaar bahwa pada  dekade  90-an  dunia  menyaksikan  suatu  perubahan  besar  dalam  tata kehidupan  manusia  dengan  runtuhnya  tatanan  kehidupan  sosial,  politik  dan ekonomi  yang  tidak  berakar  pada  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  hakiki. Kecenderungan  itu  adalah  humanisasi  dari  proses  pembangunan,  globalisasi  dari masalah yang dihadapi umat manusia serta proses demokratisasi.
Pada  awal  abad  XXI,  dunia  pendidikan  di  Indonesia  menghadapi  tiga tantangan  besar.  Tantangan pertama ,  sebagai  akibat  dari  krisis  ekonomi,  dunia pendidikan  dituntut  untuk  dapat  mempertahankan  hasil-hasil  pembangunan pendidikan  yang  telah  dicapai. Kedua , untuk  mengantisipasi  era  global  dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar  mampu  bersaing  dalam  pasar  kerja  global. Ketiga ,  sejalan  dengan diberlakukannya  otonomi  daerah,  perlu  dilakukan  perubahan  dan  penyesuaian sistem  pendidikan  nasional  sehingga  dapat  mewujudkan  proses  pendidikan  yang lebih  demokratis,  memperhatikan  keberagaman  kebutuhan/keadaan  daerah  dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. 5
Pada  saat  ini  pendidikan  nasional  juga  masih  dihadapkan  pada  beberapa permasalahan  yang  menonjol:  1)  masih  rendahnya  pemerataan  memperoleh pendidikan;  2)  masih  rendahnya  kualitas  dan  relevansi  pendidikan;  dan  3)  masih lemahnya  manajemen  pendidikan,  di  samping  belum  terwujudnya  kemandirian dan  keunggulan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  kalangan  akademisi. Ketimpangan  pemerataan  pendidikan  juga  terjadi  antarwilayah  geografis  yaitu antara  perkotaan  dan  perdesaan,  serta  antara  kawasan  timur  Indonesia  (KTI)  dan kawasan  barat  Indonesia  (KBI),  dan  antartingkat  pendapatan  penduduk  ataupun antar gender. 6
Kualitas  pendidikan  di  Indonesia  masih  sangat  memprihatinkan.  Hal tersebut  tercermin,  antara  lain,  dari  hasil  studi  kemampuan  membaca  untuk tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  yang  dilaksanakan  oleh  organisasi International
5 Kusnandar, Guru Profesional , Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hal. 21.
6 Kusnandar, Guru Profesional …, hal. 23.
Educational Achievement (IEA)  yang  menunjukkan  bahwa  siswa  SD  di  Indonesia berada  pada  urutan  ke-38  dari  39  negara  peserta  studi.  Sementara  untuk  tingkat Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  (SLTP),  studi  untuk  kemampuan  matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA)  hanya  berada pada  urutan  ke-40  dari 42 negara peserta. 7
Manajemen  pendidikan  nasional  secara  keseluruhan  masih  bersifat sentralistis  sehingga  kurang  mendorong  terjadinya  demokratisasi  dan desentralisasi  penyelenggaraan  pendidikan.  Manajemen  pendidikan  yang sentralistis  tersebut  telah  menyebabkan  kebijakan  yang  seragam  yang  tidak  dapat mengakomodasi perbedaan keragaman/kepentingan daerah/sekolah/peserta-didik, mematikan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pendidikan,  serta  mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.
Secara  teoritis  sebagaimana  diungkapkan  oleh  H.A.R    Tilaar  ada  beberapa alasan  mengenai  pendidikan  di  Indonesia. Pertama, Masyarakat  dan  bangsa  kita dalam ancang-ancang memasuki tahap pembangunan nasional yang penting yaitu pembangunan  nasional  jangka  panjang  kedua.  Untuk  itu  diperlukan  pemikiran- pemikiran  mengenai  kebijakan  yang  perlu  dirumuskan  dalam  berbagai  bidang, termasuk  bidang  pendidikan,  yang  teramat  strategis  dan  vital.  Menurutnya  pada tahap  pembangunan  nasional  jangka  pajang  kedua  akan  menitik  beratkan  pada peningkatan  kualitas  manusia  dan  masyarakat  Indonesia,  yang  tidak  lain  akan bertumpu pada pendidikan. 8
Alasan kedua,  H.A.R    Tilaar konser  pada  pendidikan  saat  ini  ialah pengamatan  dia  mengenai  perkembangan  dunia  pendidikan  Nasional  dewasa  ini yang  semakin  membutuhkan  suatu  manajemen  atau  pengelolaan  yang  semakin baik.  Dikatakan  krisis  pendidikan  yang  kita  hadapi  dewasa  ini  berkisar  kepada krisis  manajemen.    Menurutnya manajemen  pendidikan  dirumuskan  sebagai mobilisasi  segala  sumber  daya  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang ditetapkan , maka apa yang kita hadapi ialah berbagai hambatan yang menghadang pencapaian  tujuan  tersebut.  Misalnya  masalah  pembiayaan  pendidikan,  masalah tenaga  kependidikan  khususnya  guru  Sekolah  Dasar,  dualisme  pengelolaan  SD,
7 Miftah  Toha, Kepemimpinan  dalam  Manajemen ,  Jakarta:  Raja  Grafindo,  2006,    50. Rahman,  at  all, Peran  Strategis  Kapala  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan ,  Jatinangor: Alqaprint, 2003,  17.
8 H.A.R. Tilaar, Pengembangan Sumberdaya… , hal.20.
masalah  pengangguran  lulusan  perguruan  tinggi  dan  menengah.  Masalah perguruan  swasta,  dan  sebagai  kulminasi  dari    keseluruhan  masalah  manajemen tersebut di atas ialah rendahnya kualitas pendidikan kita. 9
Masalah manajemen pendidikan menyangkut efisiensi dalam pemanfaatan sumber  yang  ada.  Masih  lemahnya  manajemen  pendidikan  kita  menunjukkan sistem  pendidikan  nasional  masih  belum  efisien.  Hal  itu  bisa  ditunjukkan  bahwa pengembangan sistem pendidikan nasional kita bukan hanya memerlukan konsep- konsep  manajemen  pendidikan  yang  mantap,  tetapi  juga  memerlukan pengetahuan  dan  pengalaman  manajemen  pendidikan  secara  sistematis  yang dikembangkan  dan  diterapkan  dalam  situasi  dan  kondisi  sosial  ekonomi  negara kita yang beraneka ragam tersebut. Sejalan dengan itu kebutuhan manajer-manajer pendidikan yang  profesional sudah merupakan keharusan.

## Globalisasi, Humanisasi dan Demokratisasi
Kehidupan manusia memang sedang dihadapkan pada gejala globalisasi, di mana  globalisasi  ini  akan  menerjang  siapa  saja.  Kalau  gelombang  tsunami menerjang  mereka  yang  hidup  di  pantai  dan  sekitarnya  maka  globalisasi  tidak pandang  bulu  baik  di  pantai  maupun  di  pegunungan  semua  akan  dibabat  habis. Sebetulnya  apa  sebenarnya  globalisasi  ini.  Beberapa  pengertian  globalisasi  akan memberikan  pemahaman  kepada  kita,  apa  sebenarnya  globalisasi  ini.  Menurut Engking  Suwarman,  dalam  perkuliahan  beliau  menjelaskan  beberapa  definisi globalisasi yaitu “Proses mendunia sarat dengan perubahan yang cepat dan radikal di  berbagai  aspek  kehidupan  manusia.  Proses  meningkatkan  tingkatan kesejahteraan  masyarakat  dari  negara  berkembang  setara  dengan    yang  ada  di negara  maju.  Proses  menciptakan  ketergantungan  negara  berkembang  dri  negara maju”.  Dari  pengertian-pengertian  tersebut  selanjutnya  dapat  diketahui  Faktor- faktor  pendorong  globalisasi,  dampaknya  serta  tantangan  globalisasi  seperti dijelaskan  dalam  perkuliahan.  Faktor  pendorongnya,  menurut  Engking  dapat digambarkan sebagai berikut:
9 H.A.R. Tilaar, Pengembangan Sumberdaya… , hal.22.

## Gambar 1. Faktor pendorong Globalisasi
Bahasan  serupa  seperti  diungkapkan  oleh  Tilaar.  “Proses  informasi  yang cepat  karena  kemajuan  teknologi  semakin  membuat  horizon  kehidupan  di  planet dunia ini  semakin meluas dan sekaligus dunia semakin mengerut”. 10 Menurutnya hal ini berarti  berbagai masalah  kehidupan manusia  menjadi masalah global atau setidak-tidaknya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  kejadian  di  belahan  bumi lain,  baik  maslah  politik,  ekonomi,  maupun  sosial.  Pendidikan  bertugas  untuk mengembangkan  kesadaran  atas  tanggung  jawab  setiap  warga  negara  terhadap kelanjutan hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakatnya, dan negara, juga  terhadap  kehidupan  manusia.  Dalam  konstelasi  global  ini  pendidikan berperan  sangat  dominan.  Karena  pendidikan  ini  akan  meningkatkan  taraf kecerdasan  manusia.  Hanya  manusia  yang  cerdaslah  yang  mampu  menghadapi tantangan globalisasi ini. 11
Tantangan  lain  yang  mewarnai  kehidupan  manusia  dewasa  ini  adalah  ke arah  dunia  yang  lebih  mementingkan  nilai-nilai  kemanusiaan,  baik  dalam usahanya  untuk  pengaturan  kehidupan  politik  maupun  sosial  ekonomi.    Dalam pendidikan,  usaha  ini  telah  melahirkan  kembali  pendekatan  pendidikan  yang mementingkan  pengembangan  kreativitas  dalam  kepribadian  anak.  Ini  disebut gerakan  humanisasi  dalam  proses  pendidikan.  Gerakan  ini  meminta  reformasi yang  mendasar  dalam  pendidikan  dalam  metodologi  belajar  sampai  manajemen dan  perencanaan  pendidikan.  Disinyalir  masih  banyak  negara  yang  belum  siap untuk menghadapi perubahan global, hal ini menuntut reformasi pendidikan yang
10 H.A.R. Tilaar, Pengembangan Sumberdaya…, hal.15.
11 H.A.R. Tilaar, Pengembangan Sumberdaya… , hal.17.
GLOBALISASI

## Liberalisasi
Perdagangan
 barang dan jasa
 investasi IPTEK  Informasi  Komunikasi  transformasi

## Deregulasi
 Nasional  Regional Pasca Perang dingin  Sistem Pasar  Sistem komando Komunikasi
meminta pendekatan baru mengenai makna kehidupan, restrukturisasi pendidikan nasional, penyesuaian peranan pendidikan dalam dunia yang berkembang.  Semua pemikiran ini meminta penilaian kembali terhadap tujuan pendidikan, kurikulum, proses pendidikan, serta restrukturisasi manajemen pendidikan. 12
Humanisasi  kehidupan  manusia  berkaitan  erat  dengan  demokratisasi kehidupan  manusia.  Demokrasi  adalah  penghormatan  kepada  nilai-nilai kemanusiaan.  Demokrasi  ini  memungkinkan  kreativitas  manusia  dalam peningkatan  kehidupannya.  Demokratisasi  pendidikan  mempunyai  dampak  yang sangat besar dalam proses perencanaan dan manajemen pendidikan. Dalam hal ini menuntut  perubahan  dari  sistem  perencanaan  dan  manajemen  pendidikan  yang birokratik menjadi sistem perencanaan dan manajemen yang terbuka.
Di  Indonesia,  sistem  manajemen  pendidikan  yang  sentralistik  dan birokratik  masih  dominan,  padahal  sudah  tidak  sesuai  lagi  di  era  globalisasi  ini. Sistem  perencanaan  dan  manajemen  pendidikan  nasional  harus  bersifat  terbuka dan  fleksibel.  Oleh  karenanya  menuntut  perubahan  dari  yang  cenderung  kental dengan  kekuasaan  menjadi  terbuka  dan  partisipatoris,  artinya  perencanaan  dan manajemen  harus  melibatkan  semua  pihak.  Dengan  demikian  pendidikan  akan disesuaikan dengan kebutuhan riil manusia atau masyarakat.

## Manajemen Sistem Pendidikan sebagai Kebutuhan Masa Depan
Berbicara manajemen sistem pendidikan, maka perhatian kita arahkan pada SISMENAS,  yang merupakan suatu  perpaduan dari tata  nilai, struktur dan proses yang merupakan himpunan usah untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya guna nasional dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  nasional.  Ada  3  faktor  dalam  sistem  tersebut: yaitu  manajemen  sebagai  faktor  upaya,  organisasi  sebagai  faktor  sarana,  dan administrasi  sebagai  faktor  karsa.  Ketiga  faktor  ini  memberikan  arah  dan perpaduan  dalam  merumuskan,  mengendalikan  pelaksanaan,  mengawasi  serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam usaha mencapai tujuan nasional. 13
Di dalam SISMENAS tersusun dalam beberapa setting yang disebut tatanan dalam,  yaitu  Tata  Laksana  Pemerintahan  (TLP),  Tata  Administrasi  Negara  (TAN).
12 Fritjof  Capra, Titik  Balik  Peradaban,  Sains,  Masyarakat  dan  Kebangkitan  Kebudayaan , Yogyakarta: Bentang 1981,  hal.62.
13 Sudarwan  Danim, Inovasi  Pendidikan  dalam  Upaya  Peningkatan  Profesionalisme  Tenaga Kepandidikan , Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal. 36.
SISMENAS  sendiri  merupakan  proses  pengambilan  keputusan  berkewenangan (TPKB),  hal  ini  terjadi  pada  TAN  dan  TLP.  TPKB  bisa  terlaksana  diperlukan  arus masuk  yaitu  dari  Tata  Kehidupan  Masyarakat  (TKM),  dan  melewati  Tata  Politik Nasional  (TPN).  SISMENAS  secara  fungsional  mempunyai  fungsi:  yaitu pembuatan aturan, penerapan aturan dan penghakiman aturan. Selanjutnya unsur- unsur  sistem  dalam  manajemen  pendidikan  nasional  itu  akan  menjadi  pedoman pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita. 14
Memperhatikan  begitu  pentingnya  manajemen  sistem  pendidikan  dalam pelaksanaan  pendidikan  nasional  serta  menunjukkan  perhatian  aspek  kehidupan manusia ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia itu.  Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  manajemen  sistem  pendidikan merupakan satu kebutuhan bagi manusia di masa mendatang.
Salah  satu  tuntutan  pembangunan  nasional  adalah  tersedianya  tenaga- tenaga  yang  cakap  dan  terampil  dalam  jumlah  yang  memadai,  maka  Sistem Pendidikan  Nasional  (SISDIKNAS)  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  kebutuhan masyarakat  terhadap  tenaga-tenaga  tersebut.    Selanjutnya  untuk  memenuhi tuntutan tersebut upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui penekanan pada konsep-konsep  sebagai berikut:
1. Konsep pendidikan berkelanjutan
Ketentuan pemerintah mengenai jalur penyelenggaraan pendidikan yaitu  jalur pendidikan  sekolah  dan  pendidikan  luar  sekolah.  Dua  jalur  tersebut  dalam pelaksanaannya memiliki karakteristik yang berbeda. Pendidikan berkelanjutan ini  termasuk  dalam  jalur  pendidikan  luar  sekolah,  jalur  pendidikan berkelanjutan  tidak  terbatas  pada  usia  dan  ruang  sekolah  secara  formal. Pendidikan  berkelanjutan  adalah  konsep  pendidikan  yang  berlangsung sepanjang  hayat,  termasuk  dalam  konsep  ini  adalah  bentuk  pelatihan    yang mempunyai ciri sebagai berikut:
a. Pelatihan mengasumsikan adanya dasar pendidikan formal.
b. Pelatihan mempunyai konotasi keterampilan tertentu.
c. Modalitas pendidikan dan pelatihan berbeda.
d. Dimensi pengembangan perilaku berbeda.
14 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan… , hal. 38.
Tinjauan  teoritik  di  atas  menunjukkan  bahwa  pembedaan  antara  pendidikan (formal) dan pelatihan adalah artifisial. Keduanya saling mengisi dalam rangka pengembangan manusia Indonesia seutuhnya sebagai pelaksana pembangunan.
Memperhatikan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan sebagai  kebutuhan  nasional  artinya  bahwa  manajemen  pendidikan harus  memperhatikan  kebutuhan  manusia  dalam  konstelasi  pembangunan nasional,  di  mana  ditemukan  konsep  pendidikan  berkelanjutan,  yaitu  konsep pendidikan  yang  tidak  mengenal  batas  usia  dan  ruang  secara  formal,  dan merupakan konsep pendidikan sepanjang hayat.

## Manajemen Pendidikan Dasar dan Pembangunan Daerah
Persoalan  pendidikan  dasar menjadi  polemik  tersendiri  dalam    tatanan sistem pendidikan nasional. Upaya pemerintah dalam hal ini dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pendidikan dasar. Undang- undang  yang  mengatur  yaitu  UU  no.  28  tahun  1989.  Sedangkan mengenai  sekolah dasar  diberlakukan  PP  No.  65  tahun  1951.  Pada  masa pembangunan  pendidikan  dasar  menjadi  prioritas  dan  dijadikan  satu  pendidikan yang bersifat universal. Pemerataan pembangunan di bidang pendidikan dasar  ini menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah.
Kontroversi  yang  timbul  dewasa  ini  mengenai  manajemen  sekolah dasar bersumber  dari  dua  asumsi.  Yaitu  mutu  pendidikan akan  dapat  ditingkatkan apabila ditangani secara efisien dan Pendidikan dasar yang merupakan kebutuhan dasar dari setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah yang paling dekat untuk melaksanakannya.
Pendidikan dasar menjadi fokus karena alasan sebagai berikut:
a. Pendidikan dasar merupakan hak asasi manusia Indonesia
b. Masalah  manajemen  pendidikan,  khususnya  pendidikan  dasar bukan hanya  sekedar  masalah  yuridis  tetapi  lebih  dari  itu  berkenaan  dengan anak Indonesia yang akan memperoleh pendidikan dasar.
c. Desentralisasi  atau  sentralisasi  pelaksanaan  pendidikan  proses pendidikan.
2. Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen  Sekolah  dasar  kita  terdapat  dualisme,  atau  lebih,  bila  dilihat  dari sumber  biayanya.  Penyelenggaraan  pendidikan  dasar selama  ini  berdasarkan PP No. 65 tahun 1951  oleh Departemen Dalam Negeri
2. Isu Pokok sentralisasi dan desentralisasi
Pendekatan manajemen secara sentralisasi atau desentralisasi. PP No. 65 tahun 1951  menekankan  pemberian  sebagian  wewenang  pada  daerah  untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.  Hal ini diwadahi oleh UU No. 5 tahun 74 mengenai  pemerintahan  daerah  yang  menjurus  kepada  pemberian  otonomi kepada daerah.  Namun sebaliknya PP No. 28 tahun 1990 cenderung  ke arah pendekatan  manajemen  sentralistisik,  karena  lahir  dari  PP  No.  2  tahun  1989 tentang Sisdiknas.
Usaha  pengembangan  manajemen  pendidikan dasar  yang  sehat,  dengan menggali nilai-nilai positif maupun negatif dari dua kutub pendekatan manajemen pendidikan  dasar yang  sentralistik  dan  desentralistik  sehingga  dapat  dirumuskan alternatif  pendekatan  kondusif  bagi  pengembangan  sistem  pendidikan  nasional yang  menunjang  pembangunan  nasional.  Dalam  dikotomi  pemikiran  sentralistik dan desentralistik manajemen pendidikan dasar ada tujuh unsur yang merupakan poros penentu perumusan strategi pengelolaan. Ketujuh unsur itu adalah:
a. Wawasan nusantara dalam wadah negara kesatuan
b. Asas demokrasi sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat
c. Pengembangan  kurikulum yang  mengacu  kepada  pembangunan  nasional dan syarat-syarat teknis kependidikan.
d. Proses Belajar Mengajar.
e. Efisiensi dari sistem pendidikan dasar.
f. Pembiayaan
g. Ketenagaan.
3. Beberapa kasus manajemen pendidikan nasional.
Beberapa  kasus  mengenai  manajemen  pendidikan nasional  akan  membahas contoh  kasus  dari  pelaksanaan  manajemen  pendidikan  yang  terjadi  di Indonesia.  Uraian ini  akan  mengangkat  tentang  permasalahan  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  manajemen  pendidikan.    Beberapa  pertimbangan  tentang munculnya  berbagai  kasus  dalam  manajemen  pendidikan  ialah  didasari  oleh berbagai  fenomena  yang  dihadapi  oleh  bangsa.  Misalnya  adanya  era industrialisasi  di  mana  pada  masa  ini  tumbuh  berkembang  industri-industri.

## 1. Gambaran Manajemen Pendidikan Dasar dewasa ini
Perkembangan  ini  menuntut  ketersediaannya  tenaga  terampil  yang  memiliki keahlian  yang  dibutuhkan  industri.    Era  globalisasi  di  mana  menuntut ketersediaan  Sumber  daya  manusia  yang  handal,  yang  mampu  berkompetisi dan  komparasi.  Dan  semuanya  itu  dalam  rangka  mencapai  cita-cita  nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.
Salah satu program yang dapat menyiapkan dan merekayasa perkembangan masyarakat kita di masa depan adalah pendidikan. Dikatakan bahwa pendidikan adalah  salah  satu  dinamisator  dalam  pengembangan  manusia.    Tantangan Globalisasi  dan  masyarakat  industri  bisa  menjadi  peluang  yang  besar  bagi pengembangan  manusia,  juga  bisa  menjadi  pembunuh  pengembangan manusia  apabila  masyarakat  tidak  dipersiapkan  untuk  hidup  dan  menghidupi masa  global  dan  masyarakat  industrialisasi.  Pada  konteks  inilah  peranan lembaga  pendidikan  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  untuk  ikut  serta dalam  menyiapkan  kehidupan  masyarakat  dan  manusia  Indonesia  dalam menghadapi  masa  depan.  PGRI  sebagai  suatu  kekuatan  sosial  masyarakat mempunyai  peranan  sesuai  dengan  jati  dirinya.  Kasus  ini  akan  memberikan pemahaman  kepada  kita  tentang,  perspektif  masyarakat  masa  depan,  sistem pendidikan  nasional  yang  diperlukan  masyarakat  masa  depan,  peranan lembaga-lembaga pendidikan untuk masyarakat masa depan.

## Revitalisasi Manajemen Pendidikan untuk Menghadapi Tantangan Globalisasi
Berdasarkan  tinjauan  teoritis  di  atas,  maka  untuk  mengatasi  persoalan manajemen  pendidikan  nasional  apa  yang  dibutuhkan  dan  apa  yang  harus  kita lakukan.  Pada bagian ini akan mengungkap secara singkat tentang berbagai usulan untuk mengatasi persoalan yang sudah diidentifikasi di atas.
Di antaranya untuk mengatasi berbagai masalah kependidikan sebagaimana disebutkan  di  atas  maka  diperlukan  satu  kebijakan  pemerintah.    Misalnya  untuk mengantisipasi  permasalahan  pada  pembangunan  jangka  panjang  pemerintah melalui kebijakan pembangunan pendidikan yang tercantum dalam GBHN 1999- 2004 yaitu:
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia  berkualitas  tinggi  dengan  peningkatan  anggaran  pendidikan  secara berarti.
2. Meningkatkan  kemampuan  akademik  dan  profesional  serta  meningkatkan jaminan  kesejahteraan  tenaga  kependidikan  sehingga  tenaga  pendidik  mampu berfungsi  secara  optimal  terutama  dalam  peningkatan  pendidikan  watak  dan budi  pekerti  agar  dapat  mengembalikan  wibawa  lembaga  dan  tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik,  penyusunan  kurikulum  yang  berlaku  nasional  dan  lokal  sesuai  dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat  pembudayaan  nilai,  sikap,  dan  kemampuan,  serta  meningkatkan partisipasi  keluarga  dan  masyarakat  yang  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana memadai.
5. Melakukan  pembaharuan  dan  pemantapan  sistem  pendidikan  nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan  kualitas  lembaga  pendidikan  yang  diselenggarakan  baik  oleh masyarakat  maupun  pemerintah  untuk  memantapkan  sistem  pendidikan  yang efektif  dan  efisien  dalam  menghadapi  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu  dan  menyeluruh  melalui  berbagai  upaya  proaktif  dan  reaktif  oleh seluruh  komponen  bangsa  agar  generasi  muda  dapat  berkembang  secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi,  termasuk teknologi  bangsa sendiri dalam dunia usaha,  terutama usaha  kecil,  menengah,  dan  koperasi  guna  meningkatkan  daya  saing  produk yang berbasis sumber daya lokal. 15
Kemudian  kebijakan  tersebut  dituangkan  ke  dalam  program-program pembangunan antara lain:
a. Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah
b. Program Pendidikan Menengah
c. Program Pendidikan Tinggi
15 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia , Bandung: Pustaka Setia, 2006,  hal.
28.
d. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
e. Program Sinkronisasi dan Koordinasi pembangunan pendidikan Nasional
f. Program  Penelitian,  Peningkatan  Kapasitas,  dan  Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
g. Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek
Sedangkan untuk Manajemen pendidikan nasional sebagaimana diuraikan di atas H.A.R  Tilaar (1997).  dalam bukunya membagi ke dalam 4 bagian, yaitu:
Pertama, membahas  masalah  pokok  pengembangan  Sistem  Pendidikan Nasional,  yang  mengacu  kepada  UU  No.  2  tahun  1989  tentang  Sisdiknas. Menurutnya  Sisdiknas  perlu  dikelola  sebagai  suatu  sub  sistem  dari  sistem manajemen  pembangunan  nasional.  Dalam  hal  ini  H.A.R    Tilaar  mengusulkan gagasan untuk menyusun suatu sistem pendidikan dan pelatihan nasional terpadu (Sisdiklatnas),  alasannya  adalah  karena  masalah  tenaga  kerja  terampil  telah  dan akan  merupakan  masalah  serius  yang  perlu  segera  ditanggulangi  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  kedua.    Pada  bab  ini  dimuat  secara  ekstensif  dan analitis mengenai manajemen pendidikan dasar.
Kedua, bagian  ini  dikemukakan  tiga  kasus  manajemen  pendidikan  yang menyangkut  fungsi  dan  peran  pendidikan  swasta,  pendidikan  tinggi  dan pendidikan  di  daerah  terpencil;    Mengenai  pendidikan  swasta  mengambil  kasus lembaga  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  PGRI,  yaitu  dibahas  mengenai kemitraan  pendidikan  swasta  dalam  Sisdiknas  dalam  usaha  mencari  jati  diri  dari lembaga-lembaga pendidikan itu. Menurut H.A.R  Tilaar kebijakan pengembangan dan  pengelolaan  pendidikan  swasta  dewasa  ini  cenderung  menuju  konformisme yang  berarti  mematikan  jati  diri  pendidikan  swasta  sendiri.  Konformisme  akan mematikan kreativitas, inovasi yang justru merupakan pupuk bagi suatu kehidupan yang  dinamis.    Mengenai  pendidikan  tinggi    memerlukan  orientasi  kelembagaan dan  program  secara  terus  menerus  kepada  dinamika  masyarakat  Indonesia.  Oleh karena  itu  diperlukan  manajemen  yang  sesuai  dengan  dan  tentunya  manajer- manajer  pendidikan yang profesional. Dan mengenai pendidikan daerah terpencil berkisar  pada  masalah  pemerataan  pembangunan  dan  penanggulangan kemiskinan.
Ketiga, Tilaar  menjelaskan pertama tentang  hasil  manajemen  pendidikan, yaitu kesenjangan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan yang menjalankan dan mengelola  sisdiknas,  khususnya  tenaga  guru  pada  jenjang  SD. Kedua, tentang
pendidikan  dalam  globalisasi,  di  mana  H.A.R   Tilaar  menghimbau  negara-negara berkembang tentang perlunya terobosan baru dalam strategi pendidikan guru.  Di antaranya  dikemukakan  tentang  pendidikan  guru  yang  profesional  untuk menghadapi  masyarakat  teknologi  dan  informasi,  serta  profesi  guru  sebagai manajer pendidikan untuk mempersiapkan masyarakat masa depan.
Keempat, bagian  ini  H.A.R    Tilaar  mengemukakan  pemikirannya  tentang fungsi  dan  peran  Sisdiknas  sebagai  bagian  dari  strategi  pembangunan  nasional jangka  panjang  kedua,  untuk  mempersiapkan  masyarakat  Indonesia  memasuki dan  menghadapi  masyarakat  industri  modern.  Dalam  hal  ini  H.A.R    Tilaar mengemukakan  sepuluh  kecenderungan    ( megatrends) dari  Sisdiknas,  salah satunya  adalah  manajemen  pendidikan  yang  rasional,  terpadu,  serta  dikelola  para manajer pendidikan yang profesional. 16
Salah  satu  masalah  pendidikan  yang  kita  hadapi  dewasa  ini  adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan  dasar  dan  menengah.  Berbagai  usaha  telah  dilakukan,  antara  lain melalui  berbagai  pelatihan  dan  peningkatan  kualifikasi  guru,  penyediaan  dan perbaikan  sarana/prasarana  pendidikan,  serta  peningkatan  mutu  manajemen sekolah.  Namun  demikian,  berbagai  indikator  mutu  pendidikan  belum menunjukkan  peningkatan  yang  merata.  Sebagian  sekolah,  terutama  di  kota-kota, menunjukkan  peningkatan  mutu  yang  cukup menggembirakan,  namun  Sebagian lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, 17 yaitu:
Pertama , kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan  pendekatan educational  production  function yang  tidak  dilaksanakan secara  konsekuen.  Pendekatan  ini  melihat  bahwa  lembaga  pendidikan  berfungsi sebagai  pusat  produksi  yang  apabila  dipilih  semua  input  (masukan)  yang diperlukan  dalam  kegiatan  produksi  tersebut,  maka  lembaga  ini  akan menghasilkan output yang dikehendaki.  Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan  tidak  terjadi,  mengapa?  Karena  selama  ini  dalam  menerapkan pendekatan education  production  function terlalu  memusatkan  pada  input
16 Soekarto  Indrafachrudi, Bagaimana  Memimpin  Sekolah  yang  efektif ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2006, hal. 43-45.
17 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 32-35.
pendidikan  dan  kurang  memperhatikan  pada  proses  pendidikan.  Padahal,  proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan.
Kedua ,  penyelenggaraan pendidikan dilakukan  secara sentralistik,  sehingga sekolah  sebagai  penyelenggara  pendidikan  sangat  tergantung  pada  keputusan birokrasi,  yang  kadang-kadang  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan kondisi  sekolah  setempat.  Dengan  demikian  sekolah  kehilangan  kemandirian, motivasi,  dan  inisiatif  untuk  mengembangkan  dan  memajukan  lembaganya termasuk  peningkatan  mutu  pendidikan  sebagai  salah  satu  tujuan  pendidikan nasional.
Ketiga ,  peran  serta  masyarakat,  khususnya  orang  tua  siswa  dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya  selama  ini  lebih  banyak  bersifat  dukungan  dana,  bukan  pada  proses pendidikan  (pengambilan  keputusan,  monitoring,  evaluasi,  dan  akuntabilitas). Berkaitan  dengan  akuntabilitas,  sekolah  tidak  mempunyai  beban  untuk mempertanggungjawabkan  hasil  pelaksanaan  pendidikan  kepada  masyarakat, khususnya  orang  tua  siswa,  sebagai  salah  satu  pihak  utama  yang  berkepentingan dengan  pendidikan.  Berdasarkan  kenyataan-kenyataan  tersebut,  perlu  dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan, melalui manajemen sekolah ( School Based Management ).
Manajemen  berbasis  sekolah  atau School  Based  Management dapat didefinisikan  dan  penyerasian  sumber  daya  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh sekolah  dengan  melibatkan  semua  kelompok  kepentingan  yang  terkait  dengan sekolah  secara  langsung  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  memenuhi kebutuhan  mutu  sekolah  atau  untuk  mencapai  tujuan  mutu  sekolah  dalam pendidikan nasional.
Esensi  dari  MBS  adalah  otonomi  dan  pengambilan  keputusan  partisipasi untuk  mencapai  sasaran  mutu  sekolah.  Otonomi  dapat  diartikan  sebagai kewenangan (kemandirian) yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri.  Jadi,  otonomi  sekolah  adalah  kewenangan  sekolah  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  warga  sekolah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  pendidikan  nasional  yang  berlaku.  Kemandirian  yang  dimaksud  harus didukung  oleh  kemampuan  mengambil  keputusan  yang  baik,  kemampuan
berdemokrasi/menghargai  perbedaan  pendapat,  kemampuan  memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  bertujuan  untuk  memandirikan  atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan demikian, secara bertahap akan terbentuk sekolah yang memiliki kemandirian tinggi.

## SIMPULAN
Tantangan globalisasi yang melanda setiap bangsa memerlukan penyikapan yang  bijak.  Bangsa  Indonesia  sebagai  bagian  dari  bangsa  yang  akan  menerima konsekuensi  tantang  global  tersebut,  menghadapinya  dengan  mempersiapkan sistem pendidikan yang terintegrasi. Sistem pendidikan yang mampu menghadapi tantangan  globalisasi  memerlukan  satu  pengelolaan  yang  serius.  Manajemen Pendidikan  Nasional  menjadi  salah  satu  alternatif  dalam  mengatasi  persoalan pendidikan nasional yang amat strategis dan kompleks.
Manajemen  Pendidikan  nasional  pada  hakikatnya  merupakan  keterpaduan dari proses dan sistem manajemen pendidikan secara menyeluruh dalam mencapai tujuan  pendidikan  dan  pembangunan  nasional.  Kebijakan  pemerintah  dan berbagai  upaya  diusulkan  oleh  para  ahli  dalam  mengatasi  persoalan  manajemen pendidikan  nasional.  Penyelenggaraan  pendidikan  dasar  dilihat  dari  berbagai aspek, politik, teknis edukatif, budaya dan profesional, tampak dengan jelas bahwa masalah manajemen pendidikan dasar bukan  merupakan masalah kecil dan tidak dapat diletakkan dalam dikotomi sederhana: sentralisasi vs desentralisasi.
Sistem  manajemen  pendidikan  yang  sentralistis  telah  terbukti  tidak membawa  kemajuan  yang  berarti  bagi  peningkatan  kualitas  pendidikan  pada umumnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, manajemen yang sentralistis telah menyebabkan  terjadinya  pemandulan  kreativitas  pada  satuan  pendidikan  pada berbagai  jenis  dan  jenjang  pendidikan.  Untuk  mengatasi  terjadinya  stagnasi  di bidang pendidikan ini diperlukan adanya paradigma baru di bidang pendidikan.
Seiring  dengan  bergulirnya  era  otonomi  daerah,  terbukalah  peluang  untuk melakukan  reorientasi  paradigma  pendidikan  menuju  ke  arah  desentralisasi pengelolaan  pendidikan.  Peluang  tersebut  semakin  tampak  nyata  setelah dikeluarkannya  kebijakan  mengenai  otonomi  pendidikan  melalui  strategi pemberlakuan  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS  bukan  sekedar  mengubah
pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu melalui MBS diyakini akan muncul kemandirian sekolah).

## DAFTAR PUSTAKA
Capra,  Fritjof, Titik  Balik  Peradaban,  Sains,  Masyarakat  dan  Kebangkitan Kebudayaan, Yogyakarta: Bentang 1981.
http://www.depdiknas.go.id/publikasi/Buletin/Pppg_Tertulis/08_2001/manajeme n_pendidikan_masa_depan.htm
Indrafachrudi, Soekarto, Bagaimana Memimpin Sekolah  yang Efektif , Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
Kusnandar, Guru Profesional , Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
Rahman  ( at  all ), Peran  Strategis  Kapala  Sekolah  dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan, Jatinangor: Alqaprint, 2003.
Samsudin,  Sadili, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Bandung:  Pustaka  Setia, 2006.
Sudarwan  Danim, Inovasi  Pendidikan  dalam  Upaya  Peningkatan  Profesionalisme Tenaga Kepandidikan , Bandung: Pustaka Setia, 2002.
Tilaar, H.A.R., Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Era Globalisasi: Visi, Misi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020, Jakarta: Grasindo, 1997.
Toha, Miftah, Kepemimpinan dalam Manajemen , Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
Wahjosumidjo, Kepemimpinan  Kepala  Sekolah ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2002.