Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah  Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Bandar Lampung)
Ulfi Maryati Armel Yentifa Wiwik Andriani Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  evaluate  implementation  of  Accrual  based  accounting  of  local government  in Kota  Semarang and  Kota  Bandar  Lampung. The research finds that  Government Act (PP)  No. 71  Year  2010  as  amendment  of  Section  36  ayat (1)  Regulation  No  17-2003  and  Pasal  70 section (2) Regulation No.1-2004 has instructed government to apply Accrual accounting by the year 2008.  However,  the  regulation  for  implementing  this  Accrual  based  accounting  has  just  established since  2010  in  PP  71-2010.  The  establishment  of  this  governmental  act,  all  governments  both  local and  central,  must  apply  Accrual  based  accounting  by  the  year  of    2015.  The  years  from  2010  until 2014 can be identified as the transition from cash based accounting to Accrual based accounting. In December 2013, Central government has set Regulation of Internal Affairs Ministry (Permendagri) No. 64  in  2013  which  can  be  identified  as  the  regulation  for  controlling  the  implementation  of  PP  71  in 2010 at local governments. Local government of Kota Semarang is the only region in Indonesia which has  applied  Accrual  based  accounting  since  2008.  In  2013,  government  of  Bandar  Lampung  start implementing this financial policy informally, but actually they still use PP 24-2005. This research was conducted  using  qualitative  research  methods  with  library  research  technique.  The  result  of implementation  accrual  accounting  in  two  public  governments  is  appropriated  to  conceptual framework.
Keyword : implementation, Accrual,  accountancy, local governments

## PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  pengelola  keuangan masyarakat dituntut untuk mengelola keuangan  secara  transparan  dan  akuntabel. Akuntabilitas  Publik  di  Indonesian  dimulai sejak  reformasi  keuangan  Negara  yang ditandai  dengan  diterbitkannya  UU  No  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, UU  No  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah,  PP  No  105  Tahun  2000  tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Pada  masa  1974 –1999,  pencatatan  transaksi keuangannya menggunakan metode tata buku tunggal berbasis kas (cash-based accounting) . Bendaharawan  mencatat  setiap  kas  masuk dan  kas  keluar  baik  yang  langsung  melalui tangannya  maupun  perantara  bank.  Metode tata buku tunggal memiliki banyak kelemahan, misalnya  sulit  melakukan  cross-check  ketika melakukan  pemeriksaan/perhitungan  realisasi anggaran.  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  dan  Pasal  70  ayat  (2)
Undang-Undang  No.1  Tahun  2004  yang mengamanatkan  pemerintah  paling  lambat sudah  menerapkan  akuntansi  Akrual (accrual- based   accounting) pada tahun 2008.
Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  dapat dilaksanakan  secara  bertahap  dari  penerapan SAP  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  ( Cash Toward  Accrual  Basis )  menjadi  penerapan SAP Berbasis Akrual. Pemerintah menetapkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  24  tahun  2005 Tentang  standar  Akuntansi  Pemerintahan. Dengan keluar PP 24 tahun 2005, pemerintah menggunakan  basis  kas  menuju  akrual.  Yang dimaksud  dengan  basis  kas  menuju  akrual adalah  pengakuan  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual.
Pada  tanggal  22  Oktober  2010    pemerintah telah  menerbitkan  PP  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis  Akrual.  Terbitnya  PP  Nomor  71
Tahun 2010, mengantikan PP Nomor 24 tahun 2005  mengenai  hal  sama.  Walaupun  sudah dinyatakan  tidak  berlaku  secara  substansial PP 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka  proses  transisi  penyusunan  laporan keuangan  paling lambat paling lambat sampai tahun  2014  karena pada tahun 2015 pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah harus  menggunakan  PP  71  tahun  2010. Menurut
AB
Triharta, dalam Suara
Merdeka.com (2012), standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintahan yang mengadopsi  standar  Akuntansi  pemerintahan internasional  (IPSAS).  Standar  ini,  sudah digunakan  di  beberapa  negara  Amerika  dan Eropa.  Tapi  di  tingkat  Asia  Tenggara,  baru Indonesia yang akan menerapkan.
Penerapan  basis  akrual  pada  akuntansi bertujuan  untuk  memperbaiki  keterbatasan dan ketidakcukupan informasi yang disediakan oleh basis kas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan  keputusan  (Mulyana,  2009). Basis  Akrual  adalah  Suatu  basis  akuntansi dimana  transaksi  atau  peristiwa  ekonomi diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi tersebut  tanpa  memperhatikan  waktu  kas diterima  atau  dibayar.  Beban  dan  pendapatan secara  hati –hati  disamakan.  Basis  Akrual menyediakan informasi  yang lebih  handal dan terpercaya  tentang  seberapa  besar  suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima  uang  dalam  setiap  bulannya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui  beban  pada  saat  transaski  terjadi walaupun  kas  belum  dibayarkan.  Begitu  pula dengan pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat  transaksi  pendapatan  terjadi  walaupun kas atas transaksi pendapatan belum diterima.
Pada bulan Desember tahun 2013 Pemerintah menetapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  No.  64  tahun  2013  yang merupakan  regulasi  yang  mengatur  tentang implementasi  PP  71  tahun  2010  pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, Kota Semarang  merupakan  satu-satunya  daerah  di Indonesia  yang  sudah  menerapkan  akuntansi berbasis  akrual  sejak  tahun  2005.  Kemudian diikuti  oleh  Kota  Sleman  dan  Kota  Pontianak menerapkannya,  Namun  Kedua  Pemerintah daerah ini mundur dan kembali menerapkannya PP 24 tahun 2010. Pemerintah Swiss melalui Swiss State Secretariat  for  Economic  Affairs (SECO) memberikan  apresiasi,  dengan  memberikan hibah  kepada  pemerintah  kota  Semarang
untuk  menyelenggarakan  pendidikan  dan pelatihan  bagi  daerah  lain  untuk  persiapan implementasi  PP  71  tahun  2010.  Pada  tahun 2013  pemerintah  kota  Bandar  Lampung  dan pemerintah kota Tanggerang juga sudah mulai menerapkannya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengevaluasi  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  pada  ketiga  pemerintah daerah  yang  sudah  menerapkan,  yaitu pemerintah  kota  Semarang,  Pemerintah kota Bandar Lampung

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif  dan  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam, studi dokumentasi,  dan studi lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Akuntansi  Akrual  di  beberapa negara bervariasi.
Hasil
penelitian menunjukkan terdapat negara yang mengimplementasikan akuntansi akrual bersamaan  dengan  anggaran  akrual,  antara lain  Selandia  Baru,  Australia,  dan  Inggris. Selain  itu  juga  terdapat  negara  yang  tidak atau  belum  mengimplementasikan  anggaran akrual,  diantaranya  yaitu  Amerika,  Belanda, dan Indonesia (Oktaviani,2014).  Penggunaan basis  akrual  merupakan  salah  satu  ciri  dari praktek  manajemen  keuangan  pemerintahan modern,  yang  bertujuan  untuk  memberikan informasi  keuangan  pemerintah  yang  lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.
Perbedaan  mendasar antara PP No. 24 tahun 2005 dengan PP 71 tahun 2010 antara lain:
1.  Basis  Akuntansi  yang  digunakan  oleh  PP 24 tahun 2005 adalah modifikasi basis kas (kas  menuju  akrual),  dimana  basis  Kas digunakan  untuk  pengakuan  pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basia akrual untuk  pengakuan  aset,  kewajiban  dan ekuitas  di  Neraca  (PP  24  tahun  2005,  par 39).  Sedangkan  PP  71  tahun  2010  basis akuntansi  yang  digunakan  adalah  basis akrual  untuk  laporan  finansial  dan  basis kas  untuk  laporan  pelaksanaan  anggaran, karena  sistem  penganggaran  Indonesia masih  menggunakan  basis  kas.  Bila penyusunan anggaran menggunakan basis akrual, maka laporan pelaksanaan anggaran  juga  mengunakan  basis  akrual. (PP 71 tahun 2010, par 44)
2.  Laporan  Keuangan  Pokok  yang  harus disusun  oleh  Pemerintah  daerah  terdiri  7 laporan  keuangan  yang  terdiri  dari  laporan
pelaksanaan  anggaran  yang  terdiri  dari Laporan  Realisasi  Anggaran  dan  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih.  Serta Laporan Finansial yang terdiri dari Laporan Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas, Neraca,  Laporan  Arus  Kas  serta  Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan berdasarkan  PP  24  tahun  2005  laporan keuangan  pokok  yang  harus  disusun  oleh pemerintah  daerah  hanya  4  laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan, sedangkan Laporan Operasional dan
Laporan Perubahan Ekuitas bersifat opsional 3.  PP  24  tahun  2005  belum  mengatur mengenai penyusutan
aset
tetap sedangkan  dalam  PP  71  tahun  2010 mengatur  tentang  penyusutan  aset  tetap (Kerangka  Konseptual  PP  71  tahun  2010,
par 46). Pengakuan Pendapatan Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat  kas  diterima  di  Rekening  Kas  Umum
Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan(PP  24  tahun  2005,  par  88), sedangkan  Pendapatan-LO  diakui  pada saat  timbulnya  hak  atas  pendapatan tersebut  atau  ada  aliran  masuk  sumber daya  ekonomi.  Pendapatan-LRA  diakui pada  saat  kas  diterima  di  Rekening  Kas Umum  Negara/Daerah  atau  oleh  entitas pelaporan (PP 71 tahun 2010, par 95)
4.  Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya  pengeluaran  dari  Rekening  Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan  (PP  24  tahun  2005,  par  89). Sedangkan  Beban  diakui  pada  saat timbulnya  kewajiban,  terjadinya  konsumsi aset,  atau  terjadinya  penurunan  manfaat ekonomi  atau  potensi  jasa.  Belanja  diakui berdasarkan  terjadinya  pengeluaran  dari Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  atau entitas  pelaporan  (PP  71  tahun  2010,  par 96-97).
5.  Pengukuran  Unsur  Laporan  Keuangan berdasarkan PP 24 tahun 2005 menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat  sebesar  pengeluaran  kas  dan setara  kas  atau  sebesar  nilai  wajar  dari imbalan  yang  diberikan  untuk  memperoleh aset tersebut sedangkan Kewajiban dicatat sebesar  nilai  nominal  (PP  24  tahun  2005, par  90).  Sedangkan  berdasarkan  PP  71 tahun  2010  Pengukuran  Unsur  Laporan Keuangan¸  Menggunakan  nilai  perolehan Historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan  sumber  daya  ekonomi  atau sebesar  nilai  wajar  dari  imbalan  yang diberikan  untuk memperoleh  aset  tersebut,
Kewajiban  dicatat  sebesar  nilai  wajar sumber  daya  ekonomi  yang  digunakan pemerintah  untuk  memenuhi  kewajiban yang bersangkutan (PP 71 tahun 2010, par 98).

## Langkah  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Adapun  langka-langkah  implementasi  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual menurut Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP) tahun 2008 adalah:
1.  Menyusun bagan akun standar. BAS  menurut  Pasal  3  huruf  c  permendagri 64  tahun  2013  merupakan  pedoman  bagi pemerintah      daerah      dalam      melakukan kodefikasi      akun      yang  menggambarkan struktur  laporan  keuangan  secara  lengkap dirinci sebagai berikut:
a.  level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
b.  level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c.  level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d.  level  4  (empat)  menunjukkan  kode obyek; dan
e.  level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
Kode  akun  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a.  akun 1 (satu) menunjukkan aset;
b.  akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
c.  akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
d.  akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
e.  akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
f.  akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
g.  akun
7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; h.  akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
i.   akun 9 (sembilan) menunjukkan beban
2.  Tetapkan  kebijakan  akuntansi.  Kebijakan Akuntansi Penyusunan kebijakan akuntansi bukan  copy  and  paste  semata  dari  PSAP, tetapi  memilih  standar  mana  yang  akan diterapkan. Sebagai misal, standar memberi kemungkinan pencatatan persediaan secara perpetual. Khusus untuk persediaan keperluan kantor entitas pelaporan yang bersangkutan dapat memilih  pencatatan  persediaan  secara physical  atau  perpetual.  Contoh  kebijakan akuntansi  laiinya  adalah  Penyusutan  aset, pencadangan piutang tak tertagih, kapitalisasi belanja, dll.
3.  Susun sistem akuntansi yang akan digunakan  untuk  membukukan  transaksi. Perlu  dipertimbangkan  apakah  sistem akuntansi akan dilaksanakan secara manual,  ataukah  secara  terkomputerisasi
menjadi  Sistem  Informasi  Manajemen (SIM).  Sistem  akuntansi  pada  dasarnya berisikan  jurnal  standar    untuk  mencatat transaksi, baik transakasi anggaran maupun transaksi finansial.
4.  Pilih strategi implementasi akuntansi berbasis  akrual,  Strategi  implementasi  ada
2:
a.  Langsung Akrual Tahun  2015  langsung  menerapkan akuntansi berbasis akrual.
b. Paralel Run
i.  Tahun  2015  akuntansi  CTA paralel  dgn  Akrual,  di  mana CTA formal Akrual informal. ii.  Tahun  2015  akuntansi  Akrual paralel  dgn  CTA,  di  mana Akrual formal CTA informal.
5.  Melatih dan memotivasi pegawai  akuntansi secara berkelanjutan.
Berikut  ini  akan  kami  uraikan  implementasi akuntansi Akrual pada masing-masing pemerintah daerah yang sudah Menerapkannya akuntansi Akrual.

## I.  Implementasi  Akuntansi  Akrual  Pada Pemerintah Kota Semarang
Pemerintah  Kota  Semarang,  menjadi  satu- satunya pemerintah daerah  yang menerapkan sistem  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual secara  penuh.  Bahkan  sejak  tahun  2005 (Suara Merdeka.com, 2012). Dalam mengimplementasikan
Akuntansi Akrual pemerintah  kota  Semarang  terlebih  dahulu menbangun  Bagan  Akun  Standar.  Meskipun kebijakan Akuntansi kota Semarang ditetapkan  sebelum  permendagri  64  tahun 2013  ditetapkan  yaitu,  bagan  akun  standar kota semarang sudah sesuai dengan permendagri tersebut.
Pendapatan  pada  akuntansi  akrual  pada pemerintahan ada secara garis besar dibagi 2, yaitu  pendapatan  LO  dan  pendapatan  LRA. Pendapatan LO adalah akun pendapatan yang digunakan untuk menyusun Laporan Operasional,  sedangkan  pendapatan  LRA adalah  pendapatan  akun  pendapatan  yang digunakan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang  untuk  pengakuan  pendapatan  LRA adalah  pada  saat  kas  diterima  di  bendahara Umum  Daerah,  pendapatan  LO  diakui  pada saat memiliki hak atas pendapatan.
Pengukuran  pendapatan    dengan  menganut azaz  bruto.  Berikut  ini  contoh  pengakuan
pendapatan  LRA  dan  Pendapatan  LO  pada pemerintahan kota Semarang.
Tabel 1 Perbedaan  Kebijakan Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Pemkot Semarang
URAIAN LRA (Anggaran) LO (Finansial)  Jika langsung dibayar maka  tidak terjadi piutang &Pendapat an masuk LRA Jurnal : Silpa Pendapatan Pajak Reklame Kas Pendapatan Pajak Reklame  Jika tidak dibayar maka  timbul piutang Jurnal : Tidak ada Piutang Pendapatan Pajak Reklame Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran  kas  dari  Rekening  Kas  Umum Daerah  atau  pada  saat  pertanggungjawaban atas  pengeluaran  tersebut  disahkan  oleh  unit yang  mempunyai  fungsi  perbendaharaan. Sedangkan  Beban  diakui  pada  saat  Timbul kewajiban  atau  terjadi  konsumsi  aset  atau terjadi  penurunan  manfaat  ekonomi/potensi jasa.  Belanja  diukur  dan  dicatat  berdasarkan Nominal  yang  dibayarkan.  Sedangkan  Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan/nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan  atau  akan  dikeluarkan.  Berikut  adalah contoh  pengakuan  belanja  dan  beban  pada LRA dan LO
Tabel 2 Perbedaan  Kebijakan Belanja pada LRA dan Beban pada LO Pemkot Semarang
URAIAN LRA (Anggaran) LO (Finansial) Contoh : Pembelian Persedian  ATK Rp.100.000 Pada saat pembelian Belanja barang Silpa Pada saat pembelian Beban  persd Kas Akhir periode stock  opname sisa  Rp.30.000
maka  dilakukan jurnal koreksi
mengurangi beban  sebesar
Rp.30.000,
dan nampak
pada persediaan di neraca Rp.30.000,00 Pada saat mengakui persediaan akhir tahun: Tidak ada jurnal Pada saat mengakui persediaan akhir tahun: Persediaan 30.000 Beban persediaan 30.000
Berikut  adalah  kebijakan  batas  kapitalisasi biaya pemeliharaan pada pemkot Semarang.
Tabel 3 Batas kapitalisasi belanja pemeliharaan

## Pemkot Semarang
Akun Batas kapitalisasi 1.  Tanah Lebih dari 15% 2.  Peralatan dan mesin Lebih dari 5% 3.  Gedung dan Bangunan Lebih dari 6% 4.  Jalan,  Irigasi  dan Jaringan Lebih dari 20% 5.  Aset Tetap lainnya Konstruksi  Dalam Pengerjaan
Sedangkan  kebijakan  Penyisihan  piutang pada Pemkot Semarang dikaji dengan analisa umur piutang.
Tabel 4 Kebijakan Penyisihan Piutang
Pemkot Semarang
Umur  Piutang  Melebihi Jatuh Tempo Penyisihan Penyisihan 1 bulan 1 hari s/d 3 bulan 20% 3 bulan 1 hari s/d 6 bulan 40% 6 bulan 1 hari s/d 9 bulan 60% 9 bulan 1 hari s/d 1 tahun 80%
1 tahun lebih 100%
Sistem  Informasi  Akuntansi  yang  digunakan oleh  pemkot  Semarang  adalah  MySQL  dalam penyusunan  Laporan  keuangannya.  MySQL adalah  sebuah  perangkat  lunak  sistem manajemen  basis  data  SQL  (bahasa  Inggris: database  management  system )  atau  DBMS yang multithread , multi-user ,  dengan  sekitar  6 juta  instalasi  di  seluruh  dunia.  MySQL  AB membuat  MySQL  tersedia  sebagai  perangkat lunak  gratis  dibawah  lisensi  GNU  General Public License (GPL). Implementasi akuntansi Akrual  pada  pemerintah  kota  Semarang dilakukan secara langsung.

## II.  Implementasi  Akuntansi  Akrual  Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung
Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  mulai menerapkan  PP  71  tahun  2010  untuk penyusunan  Laporan  keuangan  tahun  2013. Bagan  akun  standar  yang  di  buat  oleh pemerintah  kota  Bandar  Lampung  sudah sesuai  dengan  permendagri  64  tahun  2013. Pada  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung, pencatatan  persediaan  menggunakan  Metode Fisik, disajikan sebesar:
1. Biaya  perolehan  apabila  diperoleh  dengan pembelian;
2. Biaya standar/Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai  wajar,  apabila  diperoleh  dengan  cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Sedangkan Piutang Diakui pada saat:
(1)  Diterbitkan surat ketetapan; atau
(2)  Telah  diterbitkan  surat  penagihan  dan telah dilaksanakan penagihan;
(3)  Belum  dilunasi  sampai  dengan  akhir periode pelaporan
Piutang  dicatat    sebesar  Nilai  nominal  yang belum  dilunasi  dari  setiap  tagihan  yang
ditetapkan.  Piutang  disajikan  sebesar  nilai bersih yang dapat direalisasikan ( net realizable  value ),  oleh  karena  itu,  terhadap piutang  yang  diperkirakan  tidak  akan  tertagih dilakukan  penyisihan.  Bila  telah  melalui  masa jatuh tempo, piutang masih belum terbayarkan maka piutang tersebut harus  disisihkan dalam bentuk Cadangan Kerugian Piutang.
Penyisihan  piutang  tidak  tertagih  dilakukan melalui  estimasi  berdasarkan  umur  piutang ( aging  schedule ).  Piutang dalam aging schedule dibedakan  menurut  jenis  piutang, baik dalam  menetapkan umur  maupun penentuan  besaran  yang  akan  disisihkan. Perhitungan cadangan kerugian piutang dilakukan  dengan  persentase  tertentu  dari total  saldo,  besaran  penyisihan  piutang  sama dengan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  kota Semarang.
Persediaan Diakui Pada Saat :
1.  potensi  manfaat  ekonomi  masa  depan diperoleh  dan  mempunyai  nilai  atau  biaya yang dapat diukur dengan andal, dan
2.  pada saat diterima atau
hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah Pencatatan Persediaan Menggunakan Metode
Fisik, Disajikan Sebesar:
1.  Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2.  Biaya standar/Harga pokok produksi apabila  diperoleh  dengan  memproduksi sendiri;
3.  Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Persediaan dinilai dengan menggunakan:
1.  Metode FIFO ( First In First Out ), sehingga persediaan  yang  ada  tinggal  persediaan sisa  pembelian  akhir, kecuali Penilaian Persediaan  obat  menggunakan  Metode FIFO dengan mempertimbangkan kadaluarsa;
2.  Harga  pembelian  terakhir  apabila  setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
Aset  lainnya  adalah  aset  pemerintah  selain aset  lancar,  investasi  jangka  panjang,  aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara
lain  aset  tak  berwujud,  kemitraan  dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya,  dan  aset  lain-lain.  Aset  Tak berwujud (goodwill, hak paten, royaty dll)
Pengakuan Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.  Kemungkinan  besar  diperkirakan  manfaat ekonomi  di  masa  datang  yang  diharapkan atau  jasa  potensial  yang  diakibatkan  dari Aset  Tak  Berwujud  tersebut  akan  mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2.  Biaya  perolehan  atau  nilai  wajarnya  dapat diukur dengan andal
Pengukuran Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan. Terhadap Aset Tak Berwujud  dilakukan  amortisasi,  kecuali  atas Aset  Tak  Berwujud  yang  memiliki  masa manfaat  tak  terbatas.  Amortisasi  dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.
Aset  Lain-lain  digunakan  untuk  mencatat  aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran,  tuntutan  perbendaharaan,  tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi  ke  dalam  Aset  Lain-lain.  (rusak berat,  usang,  dan/atau  aset  tetap  yang  tidak digunakan  karena  sedang  menunggu  proses pemindahtanganan)
Pengakuan  aset  lain-lain  diakui  pada  saat dihentikan  dari  penggunaan  aktif  pemerintah dan  direklasifikasikan  ke  dalam  aset  lain-lain. Pengukuran  aset  tetap  yang  dimaksudkan untuk  dihentikan  dari  penggunaan  aktif pemerintah  direklasifikasi ke dalam Aset Lain- lain  menurut  nilai  tercatatnya.  Aset  lain –lain yang  berasal  dari  reklasifikasi  aset  tetap disusutkan  mengikuti  kebijakan  penyusutan aset  tetap.  Aset  Lain-lain  disajikan  di  dalam kelompok  Aset  Lainnya  dan  diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi  ke  dalam  Aset  Lain-lain.  (rusak berat,  usang,  dan/atau  aset  tetap  yang  tidak digunakan  karena  sedang  menunggu  proses pemindahtanganan).  Pengakuan  aset  lain-lain diakui  pada  saat  dihentikan  dari  penggunaan aktif  pemerintah  dan  direklasifikasikan  ke dalam aset lain-lain
Pengukuran  aset  tetap  yang  dimaksudkan untuk  dihentikan  dari  penggunaan  aktif pemerintah  direklasifikasi ke dalam Aset Lain- lain  menurut  nilai  tercatatnya.  Aset  lain –lain yang  berasal  dari  reklasifikasi  aset  tetap disusutkan  mengikuti  kebijakan  penyusutan aset tetap.
Aset  Lain-lain  disajikan  di  dalam  kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

## Pengakuan Kewajiban
1. Kewajiban diakui pada saat:
2. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
3. Dana  pinjaman  dikeluarkan  oleh  kreditur sesuai  dengan  kesepakatan  pemerintah daerah; atau
4. Pada saat kewajiban timbul.
5. Kewajiban dapat timbul dari:
6. Transaksi  dengan  pertukaran  ( exchange transactions );
7. Transaksi tanpa pertukaran ( non - exchange  transactions ),  sesuai  hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan,  yang  belum  dibayar  lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
8. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah  ( government-related  events ); dan
9. Kejadian yang diakui pemerintah ( government-acknowledged events ).
Kewajiban  dicatat  sebesar  nilai  nominal  yang mencerminkan  nilai  kewajiban  pemerintah daerah  pada  saat  pertama  kali  transaksi berlangsung.
Ekuitas  adalah  kekayaan  bersih  pemerintah yang  merupakan  selisih  antara  aset  dan kewajiban  pemerintah  pada  tanggal  laporan. Saldo  Ekuitas  berasal  dari  Ekuitas  awal ditambah  (dikurang)  oleh  Surplus/Defisit  LO dan  perubahan  lainnya  seperti  koreksi  nilai persediaan,  selisih  evaluasi  Aset  Tetap,  dan lain-lain.
Ekuitas  SAL  digunakan  untuk  mencatat  akun perantara  dalam  rangka  penyusunan  Laporan Realisasi  Anggaran  dan  Laporan  Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi
Pendapatan,
Estimasi
Penerimaan
Pembiayaan,  Apropriasi  Belanja,  Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
Ekuitas  untuk  Dikonsolidasikan  digunakan untuk  mencatat reciprocal  account untuk kepentingan  konsolidasi,  yang  mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.
Pendapatan-LO  merupakan  hak  pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat:
1.  Timbulnya  hak  atas  pendapatan.  Kriteria ini dikenal juga dengan earned .
2.  Pendapatan  direalisasi,  yaitu  adanya aliran  masuk  sumber  daya  ekonomi  baik sudah  diterima  pembayaran  secara  tunai ( realized )  maupun  masih  berupa  piutang ( realizable )
Pendapatan  Non  Operasional  mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus  Penyelesaian  Kewajiban  Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
3 (tiga) alternative pengakuan :
1)  Pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan  Surat  Ketetapan.  diakui ketika  telah  diterbitkan  penetapan berupa  Surat  Ketetapan  (SK)  atas pendapatan terkait
2)  Pendapatan  pajak  yang  didahului dengan  penghitungan  sendiri  oleh wajib  pajak  ( self  assessment )  dan dilanjutkan  dengan  pembayaran  oleh wajib  pajak  berdasarkan  perhitungan tersebut. diakui ketika telah diterbitkan penetapan  berupa  Surat  Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait
3)  Pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi  kewajiban  dalam  periode tahun berjalan diakui ketika pembayaran telah diterima.
Pendapatan-LO  operasional  non  pertukaran, diukur  sebesar  aset  yang  diperoleh  dari transaksi  non  pertukaran  yang  pada  saat perolehan  tersebut  diukur  dengan  nilai  wajar. Pendapatan-LO  dari  transaksi  pertukaran diukur dengan menggunakan harga
sebenarnya  ( actual  price )  yang  diterima ataupun  menjadi  tagihan  sesuai  dengan perjanjian yang telah membentuk harga
Tabel 5 Perbedaan  Kebijakan Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Pemkot Bandar Lampung
URAIAN LRA (Anggaran) LO (Finansial)  Pengakuan a. Diterima  di  Rekening  Kas  Umum
Daerah; atau b. Diterima oleh SKPD;  atau c. Diterima  entitas  lain  diluar  pemerintah daerah atas nama BUD. a.  Timbulnya hak atas pendapatan. b.  Pendapatan direalisasi Pengukuran a.  membukukan  penerimaan  bruto,  dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) b.  diukur  dengan  menggunakan  nilai nominal  kas  yang  masuk  ke  kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto c.  Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya)  bersifat variabel  terhadap pendapatan  dimaksud  dan  tidak  dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan  proses  belum  selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan d.  Pengecualian  azas  bruto  dapat  terjadi jika  penerimaan  kas  dari  pendapatan tersebut  lebih  mencerminkan  aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau  penerimaan  kas  tersebut  berasal dari  transaksi  yang  perputarannya cepat,  volume  transaksi  banyak  dan jangka waktunya singkat
a. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur  sebesar  aset  yang  diperoleh  dari transaksi  non  pertukaran  yang  pada  saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar b. Pendapatan-LO  dari  transaksi  pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya  ( actual  price )  yang  diterima ataupun  menjadi  tagihan  sesuai  dengan perjanjian yang telah membentuk harga
Beban  diakui  pada  saat  timbulnya  kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan  manfaat  ekonomi  atau  potensi jasa/saat  terjadinya  peralihan  hak  dari  pihak lain ke pemerintah  tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

## Pengakuan Beban PPKD
1.  Beban bunga
Beban  bunga  diakui  saat  bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan
2.  Beban Subsidi
Beban  subsidi  diakui  pada  saat kewajiban  pemerintah  daerah  untuk memberikan subsidi telah timbul.
3.  Beban hibah
Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran 4.  Beban Bantuan social Pengakuan  beban  bantuan  sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran 5.  Beban penyisihan piutang
Beban  Penyisihan  Piutang  diakui  saat akhir tahun.
6.  Beban Transfer Beban  transfer  diakui  saat  diterbitkan SP2D  atau  pada  saat  timbulnya kewajiban  pemerintah  daerah  (jika terdapat  dokumen  yang  memadai). Dalam hal pada akhir Tahun
Anggaran  terdapat  pendapatan  yang harus  dibagihasilkan  tetapi  belum disalurkan dan sudah diketahui daerah  yang  berhak  menerima,  maka nilai  tersebut  dapat  diakui  sebagai beban.

## Pengakuan Beban SKPD
1.  Beban pegawai Beban  pegawai  melalui  mekanisme LS,  diakui  saat  diterbitkan  SP2D  atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Melalui GU/UP/TU  beban  pegawai  diakui ketika bukti pembayaran beban
2.  Beban Barang Beban  barang  diakui  ketika  bukti penerimaan  barang  atau      Berita Acara  Serah  Terima  ditandatangani. Dalam  hal  pada  akhir  tahun  masih terdapat  barang  persediaan  yang belum  terpakai,  maka  dicatat  sebagai pengurang beban
Beban  dari  transaksi  non  pertukaran  diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang  pada  saat  perolehan  tersebut  diukur dengan  nilai  wajar.  Beban  dari  transaksi pertukaran  diukur dengan menggunakan harga sebenarnya ( actual price ) yang dibayarkan  ataupun  yang  menjadi  tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
Untuk Penyusunan laporan keuangan pemerintah  kota  Semarang  menggunakan Microsoft
Excell . Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Kabid  Akuntansi  dan pelaporan  pemerintah  kota  Semarang alas  an penggunaan Microsoft Excell dalam penyusunan  laporan  keuangan  adalah  lebih mudah di pahami dan lebih ekonomis.
Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan metode implementasi bertahap, dimana  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung menyusun  dua  versi  Laporan  keuangan,  baik berdasarkan  PP  24  tahun  2005  maupun berdasarkan  PP  71  tahun  2010.    Dimana secara  formal  dan  untuk  tujuan  pemeriksaan laporan Keuangan Oleh BPK Pemerintah Kota
Bandar Lampung masih menggunakan laporan  keuangan  berdasarkan  PP  24  tahun 2005. Dalam Penyusunan Laporan keuangannya Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan Microsoft Excel. Yang membedakan  Implementasi  Akuntansi  Akrual antara  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung dengan  Pemerintah  Kota  Semarang  dan Tanggerang  adalah,  pengakuaan  pendapatan LO sesuai dengan Kronologis transaksi karena Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  sudah melakukan sesus ulang terhadap objek Pajak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 2. Pemerintah Kota semarang mengimplementasi Akuntansi Akrual sejak  tahun  2005.  Bagan  Akun  Standar yang  disusun  dan  kebijakan  akuntansi yang  ditetapkan  Oleh  Pemerintah  Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan  berlaku.  Untuk  penyusunan Laporan  keuangan,  Pemerintah  Kota Semarang menggunakan MySQL.
3. Pemerintah  kota  Bandar  Lampung  mulai menerapkan Akuntansi akrual sejak tahun 2013,  secara  bertahap  dimana  secara formal  masih  menggunakan  PP  24  tahun 2005 dalam penyusunan Laporan Keuangannya.  Secara  informal  mereka juga menyusun Laporan Keuangan berdasarkan  PP  71  tahun  2010.  Untuk penyusunan Laporan keuangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan Microsoft  Excell. Bagan Akun Standar yang disusun dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Oleh Pemerintah Kota Semarang sudah sesuai dengan peraturan berlaku.

## DAFTAR REFERENSI
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang, 2013
Kebijakan  Akuntansi  pemerintah  Kota  Bandar Lampung, 2015
Oktaviani et  al.,  Overview  Implementasi Accrual-Based  Budgeting  pada  Entitas Pemerintahan,  E-Journal Ekonomi  Bisnis dan Akuntansi  2014, Volume 1 (1): 56-66
Suara  Merdeka.com,  03  September  2012, Pemkot  Pelopori  Penggunaan  Akuntansi
Berbasis  Akrual,  diunduh  tanggal  1  April 2013
Undang –Undang  No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang –Undang    No.1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara
Undang –Undang  No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah