Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1936-1941 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2548

## Pemanfaatan Platform Online dalam Pembuatan Legalitas Berusaha pada UMKM Kedung Baruk
1) Ryan Alam Sajati, 2) Mei Retno Adiwati, 3) Raden Johnny Hadi Raharjo
1,2) Manajemen, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia Email : 1 21012010435@student.upnjatim.ac.id, 2 meiadiwaty.mnj@upnjatim.ac.id

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Legalitas UMKM
OSS NIB
NPWP
Legalitas bisnis  ialah hal-hal  khusus  yang  patut  dipenuhi oleh  para  pengusaha.  Bagi  Pelaku Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  melengkapi  hal-hal  tersebut  menjadi  krusial untuk  berkompetisi  dalam  era  pasar  yang  terbuka.  Namun,  banyak  di  antara  mereka  yang menghadapi  masalah  karena  kurangnya  kepemilikan  legalitas  usaha.  Berbagai  hambatan seperti  kurangnya  dana  untuk  proses  legalitas,  kesulitan  administrasi  dokumen,  kurangnya pengetahuan, dan hal lainnya menjadi kendala utama. Tulisan ini akan mengungkap hasil dari upaya  pengabdian  masyarakat  yang  menyoroti  pentingnya  memiliki  legalitas  usaha  bagi UMKM.  Dengan  kegiatan  tersebut  bertujuan  agar  dapat  mengembangkan  kesadaran  dan membentuk  pola  pikir  yang  memahami  urgensi  legalitas  usaha  bagi  UMKM  di  Kelurahan Kedung Baruk, dengan memanfaatkan platform online seperti Online Single Submission (OSS) dan Website DJP dalam pembuatan legalitas berusaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak agar dapat bersaing secara efektif di era pasar yang bebas. Online Single  Submmision  adalah  platform  online  yang  digunakan  untuk  penerbitan  legaligas berusaha.

## ABSTRACT
Keywords: Legality MSMEs OSS NIB NPWP
Adherence to business legality standards is an essential requirement for individuals engaged in business  activities.  For  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises  (MSMEs),  fulfilling  these criteria holds significant importance in order to effectively participate in a competitive market environment. However, many of them face problems due to lack of business legality. Various obstacles such as lack of funds for the legality process, document administration difficulties, lack of  knowledge,  and  other things  are  the  main  obstacles.  This  document will present the outcomes of a community service initiative emphasizing the significance of business legality for MSMEs. The objective of this undertaking is to foster awareness and cultivate a mindset that  recognizes  the  critical  importance  of  business  legality  for  MSMEs  in  Kedung  Baruk Village.  This  is  achieved  through  the  utilization  of  online  platforms  like  the  Online  Single Submission (OSS) and the DGT Website, facilitating the establishment of essential legalities such  as  the  Business  Identification  Number  (NIB)  and  Taxpayer  Identification  Number (NPWP). These measures are crucial for enabling effective competition in the contemporary open market era, with the Online Single Submission serving as a dedicated online platform for the issuance of business legalization.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Peran ekonomi dari Usaha Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki signifikansi krusial dalam struktur ekonomi nasional. Keberadaan UMKM sangat signifikan dalam struktur ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan  oleh  jumlah  industri  yang  besar  di  setiap  sektor  ekonomi,  potensi  besar  untuk  menciptakan lapangan kerja, dan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak hanya itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menonjolkan keunggulan dalam sektor-sektor
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1936-1941 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2548
yang  bergantung  pada  sumber  daya  alam  dan  tenaga  kerja,  seperti  pertanian,  perkebunan,  peternakan, perikanan, perdagangan, dan sektor makanan/restoran.
Sementara  itu,  usaha  menengah  menonjol  ketika  membuat  tambahan  manfaat  di  bidang  seperti Akomodasi, sektor keuangan, penyewaan, layanan perusahaan, dan industri kehutanan. Di sudut lain, usaha besar mencakup kelebihan do Industri-industri seperti manufaktur, energi listrik, gas, sektor komunikasi, dan pertambangan yang terkait dengan sumber daya alam. Ini mengindikasikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM)  serta  perusahaan  besar  saling  memberikan  dukungan  dan  ketergantungan,  meskipun UMKM  cenderung  lebih  mendominasi  dalam  penciptaan  lapangan  kerja  dan  memberikan  kontribusi  yang signifikan terhadap pendapatan nasional (Nur Sarfiah et al., 2019). UMKM memiliki peranan dalam struktur ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia. Dari segi lapangan kerja, UMKM mendominasi dengan menyerap hampir  97%  dari  total  tenaga  kerja  nasional.  Sebagai  perbandingan,  sektor  Usaha  Besar  hanya  mampu menyerap  sekitar  3%  dari  total  tenaga  kerja.  Persentase  ini  mencerminkan  betapa  pentingnya  kontribusi UMKM dalam menyediakan pekerjaan bagi masyarakat.(Yuniarti, 2023)
Program  pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  berperan  akan  sarana  dalam meningkatkan daya beli masyarakat, yang sebenarnya dapat berfungsi sebagai penopang dalam Keadaan krisis keuangan.  Pengembangan  UMKM  menyebabkan  hal  yang  begitu  krusial  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi  nasional  karena  berbagai  tindakan  dilakukan,  mereka  terlibat  dalam  sebagian  besar  sektor  bisnis, sehingga  kontribusinya  terhadap  kenaikan  pendapatan  dengan  berbagai  kalangan  di  masyarakat berpenghasilan  rendah  sangatlah  besar.  Tetapi,  dalam  upaya  pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM), tindakan ini tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Pihak internal UMKM yang  sedang mengalami  perkembangan dapat  bekerja  sama  dengan  Pemerintah.  Potensi  yang  dimiliki  oleh UMKM memungkinkan terciptanya inovasi dalam bisnis dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.(Gusti Ayu Diah Yuniti et al., 2021).
Kelurahan Kedung Baruk terletak di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Terdapat sekitar 150 UMKM di  kelurahan  ini  dengan  beragam  kategori  produk/jasa,  mulai  dari  produk  makanan  dan  minuman,  barang kerajinan seperti sandal, tas, dan kotak tisu, serta berbagai produk dan jasa lainnya. (Dika Adhilni et al., n.d.). Mempunyai  legalitas  dalam  usaha  mikro  menjadi  suatu  keperluan  yang  esensial  dan  penting  untuk kelangsungan bisnis tersebut. (Badina et al., 2022) Legalitas usaha bukan hanya sebagai syarat formal, tetapi juga berperan sebagai perlindungan hukum dan pendukung pertumbuhan bisnisnya. Para pelaku usaha yang sudah  memiliki  NIB  harus  patuh  terhadap  persyaratan  serta  kewajiban  yang  sesuai  dengan  norma-norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.  (Penyuluhan et al., n.d.). Adapun tujuan dari kegiatan Bina Desa ini adalah memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas usaha NIB dan NPWP dalam berusaha dan melakukan pendampingan yang mencakup penyusunan panduan tentang prosedur pengurusan dokumen legalitas usaha dengan memanfaatkan platform daring.
Perubahan yang diharapkan dari program pembinaan desa untuk UMKM di Kelurahan kedung baruk ini diharapkan  dapat  mendorong  kemajuan  UMKM  yang  telah  mendapatkan  bantuan,  mulai  dari  strategi pemasaran, manajemen keuangan, legalitas. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperluas jangkauan dan pemasaran produknya, mengembangkan bisnis mereka, serta bersaing lebih baik dengan UMKM lainnya. (Nur Rahma Budiarto et al., n.d.)

## II. MASALAH
Permasalahan yang hendak dipecahkan yaitu pelaku UMKM yang kurang memahami tentang pentingnya legalitas  dalam  berusaha  dan  bagaimana  cara  pemanfaatan  platform  daring  yang  diberikan  oleh  pemerintah untuk penerbitan legalitas berusaha. (Aji Putra et al., 2022) selain itu juga, dalam peraturan yang berlaku di Kelurahan Kedung Baruk untuk mereka yang bergerak di sektor UMKM tanpa memiliki legalitas khusunya Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak dapat mengikuti event  – event paguyuban seperti Bazar, Karnaval, dan Pameran.

## III. METODE
Kegiatan Bina Desa ini berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan legalitas berusaha pada UMKM. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan pada UMKM Sinom Bu Kenti dan Salad Mega. UMKM ini terletak di Jalan Kedung Asem GG Sekolahan 8, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Berikut ini adalah langkah-langkah kegiatan Bina Desa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1936-1941 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2548

## Gambar.1 Metode Pelaksanaan
Kegiatan Bina Desa ini diberikan dalam bentuk edukasi tentang apaitu platform Online Single Submission (OSS)  dalam  pembuatan  NIB  dan  sistem  DJP  serta  pentingnya  legalitas  NIB  dan  NPWP  dalam  berbisnis. Kegiatan ini juga memberikan pendampingan pembuatan legalitas NIB dengan memanfaatkan platform Online Single  Submission  (OSS).  Kegiatan  ini  dilaksanankan  dengan  metode door  To  door dimana  Kegiatan  ini dilakukan secara tatap muka dengan mengunjungi rumah atau tempat tinggal . pelaku UMKM. Berikut adalah implementasi metode pelaksanaanya :
1. Persiapan
Pada tahap persiapan kami melakukan survey langsung door to door dengan para pelaku UMKM untuk membangun  hubungan  yang  lebih  dekat  dengan  pelaku  UMKM  dan  juga  untuk  mendapatkan  informasi langsung  yang  valid.  Kami  menjelaskan  maksud  dan  tujuan  kami  perihal  untuk  membantu  pengembangan UMKM di wilayah Kelurahan Kedung Baruk. Selanjutnya kami melakukan pedataan UMKM yang berpotensi tetapi belum memiliki Legalitas.  Lalu kami akan memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas berusaha dan menawarkan untuk membantu pelaku UMKM dalam penerbitan legalitas usahanya.
2. Pelaksanaan
Pada  tahap  pelaksanaan  ini  kami  memakai  metode door  to  door yang  kegiatan  tersebut  dilakukan  di kediaman  pelaku  UMKM.  Pada  tahap  juga  ini  kami  memberikan  pendampingan  dan  edukasi  tentang pemahaman platform Online Single Submission (OSS), Website DJP serta memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas dalam berusaha seperti NIB dan NPWP dengan metode ceramah dan berdiskusi Ceramah merupakan teknik yang dipakai untuk mengkomunikasikan pesan atau informasi secara verbal kepada individu atau  kelompok,  sementara  Diskusi  Kelompok  Kecil  adalah  bagian  dari  pembelajaran  yang  melibatkan keterlibatan  aktif  dari  peserta.  (Suryani,  2020)  Pada  tahap  ini  kami  juga  melakukan  pendampingan  cara menggunakan platform daring dalam pembuatan legalitas khusunya NIB pada pelaku UMKM.
3. Tahap Akhir
Pada tahap ini kami menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) langsung kepada pelaku UMKM dengan langsung mengunjungi kediamannya. UMKM yang telah memiliki NIB dapat bergabung dengan paguyuban UMKM  di wilayah  Kelurahan  Kedung Baruk.  Dan  juga  menurut  informasi  yang kami  dapat  UMKM  yang telah  memiliki  legalitas  usaha  NIB  juga  dapat  mengikuti  event  bazar  yang  diadakan  oleh  pihak  Kelurahan kedung Baruk. Bagi para pelaku UMKM khusunya dalam bidang kuliner, Nomor Induk Kependudukan (NIB) juga  merupakan  syarat  dalam  pembuatan  sertifikasi  halal,  dimana  sertifikasi  halal  ini  penting  untuk meningkatkan citra merk.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan awal Bina Desa ini adalah dengan melakukan  survey dan pendataan UMKM yang terletak di wilayah kelurahan Kedung Baruk. Data ini kami diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh pihak kelurahan Kedung Baruk. Pendataan ini dilakukan agar kami mendapatkan informasi yang valid mengenai UMKM di wilayah  Kelurahan  Kedung  Baruk  sendiri.  Dari  data  tersebut  kami  memperoleh  UMKM  yang  akan  kami berikan  edukasi  tentang  pentingnya  legalitas  dalam  berusaha  serta  memperoleh  2  UMKM  yang  akan  kami bantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Persiapan : 1. Survey 2. Pendataan Pelaksanaan : 3. Sosialisasi dan Pendampingan 4. Pembuatan Tahap Akhir : 5. Penyerahan 6. Pemantauan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1936-1941 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2548

## Gambar 2. Permohonan Izin Dan Pemberian Data UMKM
Kegiatan kedua kami memberikan sosialisasi dan bimbingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui  website  Online  Single  Submission  (OSS).  Dalam  kegiatan  ini  kami  menggunakan  metode door  to door . Kami juga memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas dalam berusaha. Dan memberitahu kepada pelaku UMKM bahwa NIB ini adalah syarat untuk penerbitan Sertifikasi Halal. Kami juga kami memberikan pemahaman tentang pemanfaatan platform online dalam pembuatan legalitas berusaha dan peningkatan citra merk seperti OSS, DJP dan SIHALAL. OSS dan Sistem DJP sendiri sudah terhubung, jadi bagi UMKM yang tidak memiliki NPWP bisa langsung mengajukan pembuatan NPWP. Pelaku usaha lebih mudah mendapatkan NPWP

## Gambar 3. Pendampingan Pembuatan NIB melalui OSS
Gambar 4. Pemberian Edukasi Kepada Pelaku UMKM
Kegiatan  terakhir  adalah  penyerahan  Nomor  Induk  Berusaha  yang  telah  terbit  melalui  website  Online Single Submission. NIB yang sudah terbit akan langsung kami berikan kepada pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini. Penyerahan ini berupa softfile dan hardfile. Berikut adalah bentuk Nomor Induk Berusaha yang telah terbit melalui website Online Single Submission (OSS) :
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1936-1941 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2548

## Gambar 5. NIB Yang Diterbitkan OSS

## Gambar 6. Penyerahan NIB Kepada UMKM Sinom Bu Kenti
Kegiatan pengabdian ini diadakan dengan harapan agar para pelaku UMKM memahami manfaat memiliki legalitas usaha. Dengan memiliki legalitas yang valid, mereka dapat memanfaatkan program pembinaan dari kantor  Dinas  Koperasi,  termasuk  bimbingan  teknis,  pelatihan  keterampilan,  dan  aspek  pembinaan  lainnya. Lebih lanjut, kepemilikan legalitas usaha memungkinkan para pelaku UMKM untuk mengajukan Kredit Usaha Kecil dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tingkat bunga yang terjangkau. Pengetahuan mengenai bisnis online juga akan mendorong pertumbuhan usaha karena memperluas jangkauan pasar melalui platform online, selain  itu  legalitas  dapat  meningkatkan  citra  merk  usaha,  sehingga  dapat  mengatasi  kendala  promosi  dan pengetahuan produk terhadap calon konsumen yang terkendala oleh jarak geografis. (Widayanto et al., 2020)

## V. KESIMPULAN
Para  pelaku  UMKM  di  Kelurahan  Kedung  Baruk  sangat  antusias  menerima  kegiatan  ini.  Mereka menganggap platform daring yang disediakan pemerintah sebagai solusi tepat untuk mengurus legalitas usaha. Melalui  sosialisasi  dan  pendampingan  ini,  tujuannya  adalah  memastikan  agar  pelaku  UMKM  di  wilayah tersebut  benar-benar  paham  cara  optimal  memanfaatkan  platform  daring  dan  menyadari  betapa  pentingnya
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1936-1941 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2548
memiliki  legalitas  yang  sah.  Diharapkan  bahwa  legalitas  ini  tidak  hanya  meningkatkan  citra  merek  usaha, tetapi juga memberikan manfaat tambahan yang signifikan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimaksih  kepada  pelaku  UMKM  Sinom  Bu  Kenti  dan  Mega  Salad,  Ibu  Fatin Hamamah,  S.Ag,  S.H.  selaku  lurah di  Kelurahan  Kedung Baruk,  Bapak  Raden  Johnny Hadi  Raharjo, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan juga Kelompok Bina Desa Kedung baruk atas kerjasama dan support yang diberikan selama kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji  Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single
Submission (OSS). I-Com:
Indonesian Community Journal , 2 (2), 149–157. https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397
Badina,  T.,  Pardiansyah,  E.,  Atiah,  I.  N.,  &  Cahyono,  B.  D.  (2022).  Pendampingan  Pembuatan  NIB  Melalui  Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (6). https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300 Dika Adhilni, R., Aprillia, N., Putri, A., Risky, A. H., Eden, J., Mohamad, T., Wicaksono, A., Nisa, T. K., & Firdaus Nuryananda,  P.  (n.d.).  UPAYA  PENGEMBANGAN  UMKM  KELURAHAN  KEDUNG  BARUK  MELALUI WORKSHOP  INSTAGRAM  BUSINESS  SEBAGAI  MEDIA  PROMOSI  DIGITAL. Media  Promosi  Digital. JCOS: Journal of Community Service , 1 (3), 137–145. https://doi.org/10.56855/jcos.v1i3.476 Gusti Ayu Diah Yuniti, I., Putu Sukanteri, N., Verawati, Y., & Made Suryana, I. (2021). PENGEMBANGAN UMKM MELALUI KERJASAMA PERUSDA, SWASTA DAN LEGALITAS USAHA (Vol. 4).
Nur  Rahma  Budiarto,  F.,  Sandra  Amelia,  K.,  Arindawati,  S.,  Kumala  Mawardhany,  S.,  Amalia  Putri  Belangi,  H., Wardhani Mas, K., Wuryandari, Y., Pembangunan Nasional, U., Timur Jl Raya Rungkut Madya, J., & Anyar, G. (n.d.). Pendampingan  Pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dalam  Rangka  Pengembangan  UMKM  Desa Ngampungan . 1 .
Nur Sarfiah, S., Eka Atmaja, H., & Marlina Verawati, D. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) UMKM SEBAGAI  PILAR  MEMBANGUN  EKONOMI  BANGSA  MSMES  THE  PILLAR  FOR  ECONOMY. Riset Ekonomi Pembangunan , 4 (1). https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952 Penyuluhan,  J.,  Masyarakat,  P.,  Diana,  L.,  Akbhari,  I.,  Fadhilah,  A.,  &  Hidayaturracman,  H.  (n.d.). PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO .
Suryani, L. (2020). EFEKTIVITAS METODE CERAMAH DAN DISKUSI KELOMPOK TERHADAP KEPATUHAN REMAJA MENGKONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH. JOMIS (Journal of Midwifery Science) , 4 (1), 46– 54. https://doi.org/10.36341/jomis.v4i1.1110
Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., Tumini, & Rahma Dhany, U. (2020). SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS  USAHA  DAN  PENJUALAN  ONLINE  UNTUK  PENGEMBANGAN  USAHA  MIKRO  KECIL DAN MENENGAH. Jurnal Abdimas Bina Bangsa , 1 (2). https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37 Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec.  Majauleng  Kab.  Wajo. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Dan  Riset  Pendidikan , 2 (1),  299–306. https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177