## KOMUNIKASI POLITIK SULTANAH SAFIATUDDIN ACEH

## Muarrief Rahmat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia muarrief.rahmat@gmail.com
Abstract : The  leadership  of  Sultanah  Sri  Ratu  Safiatuddin  has  given  birth  to  new values  related  to  the  presence  of  women  in  the  power  of  the  Kingdom  of  Aceh Darussalam. Through his policies, he has contributed greatly to a new perspective in the political history of Aceh. His collaborative policies have provided opportunities for everyone to be involved in the Aceh Darussalam government system regardless of background,  especially  gender.  This  paper  attempts  to  unravel  and  analyze  Ratu Safiatuddin's pattern of political communication regarding his policies that led to the trust of the Acehnese people at that time to be led. Among them include policies in the  field  of  science  and  knowledge,  strengthening  the  law,  freedom  of  opinion,  and gender equality. The results of this study show that through this policy the Queen can survive in a span of 35 years and even continues with three queens' leadership in the next  period.  Ratu  has  contributed  new  ideas  for  the  fulfillment  of  the  value  of  the existence of Islam and science.
Keywords: Sultanah, Aceh, Political Communication
Abstrak: Kepemimpinan  Sultanah  Sri  Ratu  Safiatuddin  telah  melahirkan  nilai  baru terkait  kehadiran  perempuan  dalam  kekuasaan  Kerajaan  Aceh  Darussalam.  Melalui kebijakan-kebijakannya  ia  telah  memberikan  sumbangsih  amat  besar  terhadap padangan  baru  dalam  kancah  sejarah  perpolitikan  di  Aceh.  Kebijakannya  yang kolaboratif telah  memberi  peluang  bagi  setiap  kalangan  untuk terlibat  dalam  sistem pemerintahan Aceh Darussalam tanpa memandang latar belakang, khususnya gender. Tulisan  ini  berupaya  mengurai  dan  menganalisa  pola  komunikasi  politik  Ratu Safiatuddin  perihal  kebijakan-kebijakannya  yang  mengarah  pada  kepercayaan masyarakat  Aceh  pada  masa  itu  untuk  dipimpin.  Diantaranya  mencakupi  kebijakan bidang  ilmu  dan  pengetahuan,  penguatan  hukum,  kebebasan  berpendapat,  dan kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini menunjukkan melalui kebijakan ini Ratu dapat  bertahan  dalam  rentang  waktu  35  tahun  bahkan  berlanjut  dengan  tiga kepemimpinan  ratu  pada  periode  berikutnya.  Ratu  telah  memberi  sumbangsih pemikiran baru bagi pemenuhan nilai keberadaan Islam dan ilmu.
Kata kunci : Sultanah, Aceh, Komunikasi Politik

## A. Pendahuluan
Menjadi  pemimpin  dalam  tataran  pemerintahan  dalam  perkembangannya didominasi  oleh  kaum  laki-laki,  oleh  karenanya  tentu  tidak  mudah  menjadi pemimpin perempuan dalam kondisi ini. Terkhusus, saat penunjukkan Putri Safia menjadi Sultanah pertama di Kerajaan Aceh Darussalam yang bergelar Sultanah Sri  Ratu  Tajul  Alam  Shafiatuddin  Johan  Berdaulat  (1641-1675) menggantikan suaminya  yaitu  Sultan  Iskandar  Thani  yang  meninggal  dunia 1 .  Meskipun penunjukkan  ini  disetujui  oleh  Kadi  Malikul  Adil  dan  Anggota  Balai  Gading, namun  penolakannya  menjadi  Ratu  terus  menggema  selama  rentang  waktu  35 tahun  oleh kelompok wujudiyah yang diduga disusupi oposisi penguasa kala itu 2 .
Rentang  waktu  yang  lama  ini  menjadi  menarik  untuk  dikaji,  bagaimana pola komunikasi politik yang dibangun Safiatuddin baik untuk teman politiknya hingga  lawan  politiknya.  Pada  masa  itu  masih  populer  bahwa  yang  layak menjadi pemimpin adalah kaum lelaki, sementara perempuan diposisikan berada pada urusan rumah tangga saja 3 . Namunn fakta yang berbeda, justru sejarah juga mencatat sejak  lama  Aceh telah terkenal dipimpin oleh perempuan baik di darat oleh  para  Sulthanah  maupun  di  laut  oleh  Laksamana  Malahayati  yang  ditunjuk langsung  oleh  Sultan  Alaidin  Riayat  Syah  al-Mukammal  (1589-1604).  Artinya peran  perempuan  dalam tata  pemerintah di  Aceh  telah  berlangsung  lama,  maka ketika diangkatnya Sultanah Sri ratu Safiatuddin hingga tiga Sultanah berikutnya peristiwa sejarah yang luar  biasa.
Pada  faktanya,  Kerajaan  Aceh  Darusslam  senantiasa  berjaya  meskipun kepimpinan  paling  agung  ini  dikendalikan  oleh  ratu  sejak  tahun  1641  hingga tahun  1699 4 .  Menurut  Sher  Banu  A.L.  Khan  dalam  kajiannya  ia  menyebutkan bahwa kepemimpinan ratu berbeda dengan raja. Ia menambahkan bila pada masa Aceh  dipimpin  oleh  laki-laki  kentara  memunculkan  sosok  pemimpin  yang kharismatik  dan  terus  menampilkan  keunggulan  raja.  Hal  ini  berbeda  dengan
1 Raden  Hoesein  Djajadiningrat, Kesultanan  Aceh ,  (Daerah  Istimewa  Aceh:  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982/1983), h. 56.
2 A.  Hasjmy, 59  Tahun  Aceh  Di  Bawah  Pemerintahan  Ratu ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1977), h. 48-49
3 Ibnu Musthafa, Perempuan Islam Menjelang Tahun 2000 , (Bandung: Al-Bayan, 1993), h. 60
4 Rusdi  Sufi, Sultanah  Safiatuddin  Syah,  Perempuan  Utama  Nusantara  dalam  Lintasan Sejarah, (Jakarta: Jayakarta Agung, 1994), hlm. 42.

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
pola  kepemimpinan  sultanah  yang  memerintah  dengan kehendaknya,  otoritas mereka  dihormati  dan  diterima  oleh  kalangan  laki-laki.  Pembagian  kekuasaan yang  dijalankan  ratu  dianggap  sebagai  pendekatan  kolaboratif  meskipun sepintas  seolah  membatasi  kekuasaan  absolut  kerajaan,  namun  Sher  Banu menyebut  gaya  kepemimpinan  seperti  itu  sangat  cocok  untuk  menjembatani sebagai  fasilitas  perdamaian,  penguatan  perdagangan,  dan  diplomasi  yang menjadikan ekonomi Aceh berjaya pada masa itu 5 .
Gaya  kolaboratif  seperti  ini  menunjukkan  bahwa  ratu  mengakomodir setiap  kepentingan  dalam  kekuasaannya.  Saat  Qadhi  Malikul  Adil  dijabat  oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri terjadi perbedaan kentara kepada Hamzah Al Fansuri hingga  pengikutnya.  Namun,  ketika  Ratu  Syafiatuddin  mengangkat  Syekh  Abd Al-Ra‟ûf  Bin  Alî  Al-Jâwî  Al-Fansurî  Al-  Sinkilî  atau  dikenal  dengan  Syiah Kuala  menjadi  Qadhi  Malikul  Adil  yang  tidak  terlalu  mempersoalkan kontroversi  paham  wujudiyah  walaupun ia  sebenarnya tidak sepenuhnya setuju dengan paham tersebut . 6
Berdasarkan  catatan  sejarah,  kebijakan-kebijakan  Sultanah  Safiatuddin menjadi pemantik ia dapat bertahta hingga 35 tahun. Diantaranya, dalam sektor perpolitikan,  Safiatuddin  merumuskan  kembali  Qanun  Meukuta  Alam  atau Undang-Undang  Dasar  Kerajaan  Aceh  Darussalam. 7 Qanun  ini  tidak  hanya menjadi pegangan Kerajaan Aceh Darussalam, bahkan menjadi pegangan utama bagi kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Asia Tenggara. Selain mengenai qanun ini,  pada  masa  Safiatuddin  juga  menjadikan  Aceh  sebagai  jalur  niaga  kaliber dunia yang menjadi penyambung dua pusat kebudayaan besar lainnya yaitu India dan  Cina.  Sektor  perekonomian  lainnya  juga  ditandai  adanya  penggunaan  mata uang  yang  dinamai derham sebagai  mata  uang  resmi  kerajaan.  Hal  ini  karena berlimpahnya  temuan  tambang  emas,  hingga  hiasan  bangunan  Masjid  Raya Baiturrahman dan keranda jenazah suaminya dihiasi emas.
5 Toto Haryanto, Konstruksi  Politik Atas Kepemimpinan Perempuan: Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17, Jurnal Studi Islam Medina, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 5.
6 Toto Haryanto, Kontruksi  Politik Atas  Kepemimpinan  Wanit : Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17, Medina-Te: Jurnal Studi Islam, Vol. 15 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 139.
7 Tuanku Abdul Jalil, Adat Meukuta Alam (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA).
Terkait  bidang  sosial,  Safiatuddin  telah  menganggkat  derajat  kaum perempuan.  Diantaranya  bahwa  perempuan  boleh  bekerja  di  lembaga  negara, adanya  undang-undang  yang  menaikkan  derajat  perempuan,  serta  adanya peraturan  penyedian  rumah  bagi  anak  perempuan.  Pada  masa  itu,  kegiatan keagamaan  pula  dipusatkan  di meunasah-meunasah ,  baik  pembayaran  zakat hingga  musyawarah  keagamaan.  Tentu,  diantara  sekian  banyak  kebijakannya yang  dianggap  sangat  kolaboratif,  pembangunan  Jami‟at  Bait  al-Rahman  telah menjadi pusat pendidikan kala itu. Dengan berlabel universitas semua kalangan didorong  untuk  belajar.  Terutama  kaum  perempuan  amat  diperhatikan pemenuhan keilmuannya.
Melihat  beragam  kebijakan  yang  dijalankan  Ratu  Safiatuddin,  maka penting  bagi  masyarakat  masa  kini  memahami  bagaimana  pola  komunikasi politik  ini  dibangun  Safiatuddin  sehingga  ia  dapat  bertahta  35  tahun  lamanya? Penulis mencoba menguraikan lebih dalam melalui penulisan karya ilmiah ini.

## B. Konseptual / Teori
1. Komunikasi Politik
Mengacu  pada  khazanah  terminologi  komunikasi,  kata  komunikasi  berasal dari  bahasa  Latin,  yaitu communico diartikan  membagi,  sementara communis memiliki arti membina kebersamaan baik dua orang atau lebih. Selain itu, dikenal pula kata communicare ini diartikan „menjadikan sama‟. Berpedoman pada bahasa Inggris,  kata communication sebenarnya  berasal  dari  bahasa  Latin  pula,  ragam communis yang  kita  kenal  misalya  kata communico,  communication, dan communicare mempunyai  arti  yang  sama.  Maka,  komunkasi  sebenarnya mengarahkan keberpihakan makan, pikiran hingga pesan digunakan secara sama. 8 Masih berdasarkan pendapat Miller, Aristoteles yang hidup rentang tahun 385-322 SM  sebagai  pendefinsi  pertama  komunikasi  dalam  bukunya Rethoric ,  yaitu “siapa  mengatakan  apa  kepada  siapa”. 9 Sehingga,  melalui  penjelasan  ini  telah memberi  pemahaman  ahli  komunikasi  dan  politik  Harold  D.  Lasswell  di  tahun 1948 menjabarkannya menjadi “siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya.” Teori-teori komunikasi yang telah berkembang sejauh ini tak
8 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 4.
9 K. Miller, Communication Theories; Perspectives, Processes, and Conteexts, hlm. 5..

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
bisa dilepaskan dari ahlinya. Mereka telah mengelaborasikan konsep komunikasi dalam  beragam  disiplin  keilmuan.  Kendati  demikian,  konseptual  komunikasi tetaplah menjadi pemicu utama lahirnya ilmu-ilmu lain yang masih bersinggungan dengan  komunikasi.  Misalnya,  berdasarkan  kajian  yang  berkembang  teori komunikasi kebanyakan amat banyak bersisian dengan kajian politik. 10
Sebagai upaya mengedepankan pandangan ini, dalam tataran epistemologis kata  politik  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu polis diartikan  negara  kota  atau kota.  Penafsiran  ini  selaras  dengan  konsepsi  Smith  yang  menyatakan  bahwa politik  adalah  serangkaian  tindakan  yang  mengarahkan  danmenata  masalah publik. 11 Pembahasan  lebih  konseptual  terkait  ini  menimbulkan  kesinambungan dua  kajian  keilmuan.  Konsep  disiplin  komunikasi  politik  tidak  bisa  dilepaskan dari  adanya  pengaru  pesan  dari  aktor  politik  terhadap  kebijakan  yang disampaikannya.  Oleh  karenanya,  pandangan  McNair  ia  menguraikan  bahwa komunikasi  politik  membicarakan  adanya  alokasi  sumber  daya  publik  yang mempunyai  nilai,  baik  nilai  kekuasan atau  ekonomi,  petugas  yang  berwewenang memberi  kebijakan  pada  keputusan  saat  pembuatan  Undang-Undang,  peraturan, legislatif maupun eksekutif dan hukuman-hukuman berupa hadiah hingga denda. 12
Oleh  karena  itu,  pendefinisian  komunikasi  politik  dapat  diartikan  sebagai sebuah  fungsi  yang  mutlak  dibutuhkan  selamanya  dalam  skema  perpolitikan. Pembuatan  kebijakan-kebijakan  yang  penuh  politis  juga  tetap  berkaitan  erat dengan isu-isu maupuan pesan politik sehingga menjadikannya dekat dengan ilmu komunikasi.
Secara lebih lanjut, komunikasi politik mempunyai karakteristik yang dapat memberi  penegasan  terkait  pola  kebijakan  pada  masyarakat  multikultural, khususnya  yang  berkaitan  dengan  nilai-nilai  kebijakan  pemerintah.  Unsur-unsur ini  memberikan  penguatan  terkait  pola  komunikasi  politik  yang  dibangun  oleh aktor politik. Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan unsur-unsur komunikasi dengan akibat-akibat politik tertentu. 13
10 K.  Miller, Communication  Theories;  Perspectives,  Processes,  and  Conteexts, 2nd  Ed, New York: McGraw-Hill, 20055, hlm. 3.
11 Zaenal Mukarom, Komunikasi Politik , Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, hlm. 35
12 Cangara, Pengantar Ilmu Komuninkasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011. Hlm.
13 Dan  Nimmo, Komunikasi  Politik  Komunikator  Pesan  Media ,  terj.  Jalaluddin  Rakhmat (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 8-9
a. Komunikator
Peranan  komunikator  dalam  komunikasi  politik  mempunyai  peranan  strategis sebagai penggiring dan pembentuk opini masyarakat. Hal ini bertujuan mengarahkan pada pengertian bersama antar setiap komponen terkait pembicaraan proses negosiasi. Maka,  pesan  atau  nilai  antar  tiap  komponen  memerankan  dan  bertindak  bersama- sama.

## b. Pesan
Terkait dengan pesan komunikasi ini dapat menjadi cara menyampaikan pesan oleh komunikator melalui kebijakan atau nilai sehingga memberikan efek tertentu bagi komunikan. 14 Pernyataannya  yang  menjadi  kebijakan  tertentu  baik  berupa  ide, informasi,  keluhan,  keyakinan,  himbauan  ajuran  dan  lainnya.  Semuanya  bertujuan untuk memberi pengaruh pada orang lain.

## c. Media
Saluran  komunikasi  berupa  wadah  pesan  baik  secara  kombinasi  maupaun simbolik  dengan  teknik  dan  ruang  media  tertentu. 15 Jika  melihat  pada  masa Sultanah  Safiatuddin,  media  dapat  berupa  lisannya  sendiri  maupun  melalui pendampingnya.  Media  komunikasi  ini  dapat  memudahkan  komunikator  dalam menyampaikan  pesan.  Oleh  karena  itu,  dalam  pengertian  lainnya  saluran komunikasi berupa pengertian bersama tterkait siapa berbicara kepada siapa, dalam keadaan  bagaimana  serta  sejauh  mana  dapat  diaku  kebenarannya.  Tentu  ini  bukan sekadar titik sambungan saja.
d. Khalayak
Arthur  F.  Bentey  dalam  bukunya The  Process  of  Government sebagaimana dikutip  Dan  Nimmo  memberikan  pengertian  yang  mengarah  pada  pemahaman tentang khalayak sebagai bagian tertentu dari orang-orang dalam masyarakat  yang diperlakukan  tidak  sebagai  massa  fisik  yang  terpisah  dari  masa  yang  lain,  tetapi sebagai  “kegiatan  massa  yang  tidak  menghalangi  orang  yang  berpartisipasi  di
14 Nizam, K. (2021). The Role And Authority Of Queen Of Aceh And Sultan Of Perak To Deal  With  The  Dutch  In  The  Tin  Trade  Issues.  Jurnal  Peurawi:  Media  Kajian  Komunikasi  Islam, 4(1), 1-14.
15 Gea, Z. S., Zulyadi, T., & Nurfahmi, N. (2022). The Effectiveness  of The Role of The Special  Job  Fair  SMK  SMTI  Banda  Aceh  in  Enhancing  Graduates  Employability  to  The Business/Industry World. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 5(1), 51-62.

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
dalamnya  untuk  berpartisipasi  juga  dalam  banyak  kegiatan  kelompok  yang  lain”. Jalaluddin Rakhmat menjelaskan pengertian khalayak dengan sejumlah orang yang heterogen.  Mereka  menjadi  khalayak  komunikasi  politik  segera  setelah  mereka “mengkristal” menjadi opini publik.
e. Efek
Sebuah pesan yang disampaikan tentu memberi efek terhadap pesan tersebut. Komponen  ini  menjadi  sisi  penting  adanya  proses  komunikasi.  Beragam  dampak yang  ditimbulkan  selalu  berawal  dari  unsur  kognitif  yaitu  melalui  langkah pengetahuan dari tidak mengetahui menjadi memahami. Tahapan berikutnya bahwa unsur  afektif  terkait  adanya  rasa  emosional  baik  senang,  marah,  sedih,  simpati, empati.  Terakhir,  aspek  konatif  berupa  aksi,  tindakan,  kegiatan,  serta  perilaku terkait pesan yang mempengaruhi khalayak.

## 2. Sultanah Safiatuddin
Secara  silsilah  keturunan,  Sultanah  Safiatuddin  dapat  dirincikan  sebagai berikut:  Sri  As-Sulthanah  Tajul  Al  Alam  Safiat  ad-Din  Syah  Binti  Sultan Iskandara Muda Meukuta Alam Bin Laksamana Malik Abdul Kahhar Bin Sulyan Johan  Ali  Ibrahim  Mughayat  Syah  Bin  Sultan  Salahuddin  Syamsyu  Syah  Bin Malik Munawwar Mahmud Syah Bin Sultan Al ad-Din Abdullah Malikh Mubin.
16
Usai  mangkatnya  Sultan  Iskandar  Thani  sebagai  Sultan  Kerajaan  Aceh Darussalam,  maka  pembesar  negara  dan  ulama  bermusyarawah  menentukan penggantinya.  Melalui  pesertujuan  Kadli Malikul  Adil  dan  Balai  Gading,  hal  ini dirumuskan  dan  menetapkan  Putri  Safiatuddin  sebagai  Raja  yang.  Ia  memiliki gelar  Sultanah  Seri  Ratu  Tajul  Alam  Safiatuddin  Johan  Berdaulat  yang memerintah  dari  tahun  1641  hingga  1675.  Ia  menjadi  perempuan  pertama memimipin Kerajaan Aceh Darussalam. 17
Jika  melihat  masa  kecilnya,  Sultanah  Safiatuddin  adalah  seseorang  putri kerajaan  yang  amat  senang  dengan  ilmu  pengetahuan.  Di  Istana  kerajaan,  bersama
16 Kamaruzzaman Bustaman  Ahmad, Islam Histori: Dinamika Studi Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Percetakan Galang Press, 2017, hlm. 309.
17 A.Hasjmy, 59 Tahun Aceh ..., hlm. 49.
dengan putra-putri ulama besar kerajaan baik Syekh Nuruddin Ar-Raniry dan Hamzah Fansuri.  Dalam  keadaan  demikian,  ia  berkembang  dengan  baik  terutama  mampu mempelajari bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu dengan baik. Begitu pula, ia juga menguasai ilmu fiqh, sejarah, mantik, falsafah, tasawuf, dan sastra. 18
Maka  amat  wajar,  jika  saat  memimpin  Kerajaan  Aceh  Darussalam  ia menumpahkan  seluruh  tenaganya  pada  ilmu  pengetahuan,  terutama  ia memerintahkan untuk adanya peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dalam masa  kepemimpinannya.  Berdirinya  Universitas  Baiturahman  serta  adanya  dayah- dayah  di  seantero  Aceh  karena  kebijakannya.  Pun  dengan  para    ulama  yang berseberangan  dengannya,  Sultanah  Safiatuddin  tetap  memberikan  kesempatan untuk menyebarkan pemahamannya.
Selama  rentang  waktu  35  tahun  memimpin  Kerajaan  Aceh  Darussalam, Sultanah  Safiatuddin  mampu  memimpin  dan  menjaga  kerajaan  dari  pengaruh Belandar.  Tepatnya  tanggal  23  Oktober  1675,  Sultanah  Safiatuddin  meninggal dunia dan digantikan oleh penerusnya yang telah ia persiapkan jauh-jauh hari, yang bernama Nurul Alam Naqiyatuddin Syah. Penobatannya pula sama seperti kasus di awal penobatan Sultanah Safiatuddin yang dipenuhi berbagai spekulasi dan instrik para oposisi kerajaan yang tak senang dengan pola kepemimpinaan ratu.

## C. Metode Penelitian
Aspek  penulisan  dalam  penelitian  ini  didasarkan  dengan  menggunakan pendekatan  deskriptif  analitif,  melalui  metode  penelitian  sejarah  dengan merekonstruksi kejadian terdahulu yang terjadi pada masa kerajaan Aceh di abad ke 17.  Terkhusus  dalam  periode  pemerintahan  Sultanah  Safiatuddin.  Mengenai pengumpulan  data  berdasarkan  pada  uraian  deskriptif  naratif  yang  menjelaskan dampak dari peristiwa sejarah meliputi struktur dan prosesnya. Kajian penelitian ini menggunakan  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research ), mencakupi pada acuan sumber penelitian mengenai kajian literatur.

## D. Hasil dan Pembahasan
Keberadaan Sultanah Safiatuddin sebagai ratu pertama dalam Kerajaan Aceh Darussalam  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  keberlangsungan
18 Ali Hasjmy, 59 Tahun Aceh..., hlm. 125

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
pemerintahannya. Dalam rentang waktu 35 tahun, ia dianggap berhasil menyakikan masyarakat  akan  kepemimpinannya.  Meskipun  beragam  serangan  dari  kaum wujudiyah terus menghampiri periodesasi kepemimpinnya.
Jalaluddin  Rakhmat  mengutip  tulisan  Aristoteles  pada  lebih  dari  2000  tahun yang  lalu  bahwa  persuasi  tercapai  karena  karakteristik  personal  pembicara,  yang ketika  ia  menyampaikan  pembicaraannya  kita  menganggapnya  dapat  dipercaya. Kita  lebih  percaya  pada  orang-orang  baik  daripada  orangorang  lain;  Ini  berlaku umumnya  pada  masalah  apa  saja  dan  secara  mutlak  berlaku  ketika  tidak  ada kepastian (yang mungkin) dan berbagi pendapat. Tidak benar anggapan sementara penulis  retorika  bahwa  kebaikan  personal  yang  diungkapkan  pembicara  tidak berpengaruh  apa-apa  pada  kekuatan  persuasinya;  sebaliknya,  karakternya  hampir bisa  disebut  sebagai  alat  persuasi  yang  paling  efektif  yang  dimilikinya. 19
Memahami  penyataan  ini  sehingga  menjadi  menarik,  ketika  menelaah  kebijakan- kebijakan  yang  diambil  olehnya  bersama  para  pembesar  kerajaan.  Melalui kebijakan  ini,  ia  dapat  bertahta,  membangun  citra  dengan  komunikasi  politiknya, dan  memberi  sumbangsih  bagi  ilmu  pengetahuan,  penguatan  hukum,  kebebasan berpendapat, serta keseteraan gender.

## 1. Ilmu Pengetahuan
Jauh sebelum berdirinya Komplek Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, sebenarnya  Safiatuddin  telah  mendirikan  Universitas  Baiturrahman  atau  dikenal pula  dengan  sebutan  Jami‟at  Bait  al-rahman.  Di  pusat  pendidikan  tinggi  ini, pendiriannya  dimaksudkan  untuk  mewadahi  kaum  laki-laki  maupun  perempuan. Bandar  Aceh  sebagai  pusat  peradaban  dan  perdagangan  telah  menjadi  pusat  ilmu pengetahuan, maka adanya ruang bagi perempuan dan laki-laki ini secara langsung Ratu telah mengakomodir semua kalangan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Melalui  pendirian  universitas  ini  pula,  Ratu  mempunyai  perhatian  lebih  terhadap pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan.  Maka  tak  salah  di  masa  itu  menjadi  masa kejayaan ilmu pengetahuan.
Berdasarkan catatan sejarah yang dirangkum A. Hasymy, “Pola pendidikan di  kerajaan  Aceh  telah  menjadi  sumber  ilmu  pengetahuan  sehingga  lahir  sarjana-
19 Jalaluddin Rakhmat, 1988, Psikologi Komunikasi , CV Remadja Karya, hlm. 289.

## KOMUNIKASI POLITIK SULTANAH SAFIATUDDIN ACEH
sarjana yang terkenal di dalam dan luar negeri. Maka, semakin banyaknya pemuda yang membutuhkan ilmu pengetahuan, mereka datang dari segala penjuru beramai- ramai datang ke Aceh. Karena dipimpin oleh kebijakan yang berpengetahuan pula, jadinya Aceh telah mashur, berjaya, dan terkenal seantero dunia.” Kemajuan pesan bidang  ilmu  pengetahuan  masa  itu  dipengaruhi  atas  kebijkan  langsung  Ratu Safiatuddin  mengenai  karya-karya  keagamaan  para  ulama  baik  ilmu  fikih,  hadis, dan  ilmu  penafsiran.  Misalnya  Abdurrauf  As-Singkili  dan  Nuruddin  Ar-Raniri keduanya  sangat  aktif  menulis.  Karya-karynya  meliputi Tibyan  fi  al-Adyan ,  kitab ini  menjelaskan  perdebatan  kaum  Wujudiyah  dengan  Sultan  Iskandar  Tsani. Artinya, Sultan Safiatuddin berani memberi ruang baru dengan tidak mencaci maki paham wujudiyah. Tetapi ia melalui karya ulama „melawan‟ paham wujudiyah itu. Kitab  terkemuka  lainnya  yaitu Akhbar  al-Akhirat  fi  Ahwal  al-Qiyamat ,  salah  satu kitab  yang  amat  dibaca  dan  terkenal. Maal-Hayat  li  Ahl  al-Mamat ,  khusus  ditulis atas  permintaan  Ratu  Safiatuddin.  Isinya  pula  masih  membahas  tentang  ajaran Wujudiyah terkait kesatuan Alam dengan Tuhan.

## 2. Penguatan Hukum
Dalam ranah hukum, Undang-Undang  Meukuta Alam 20 yang disusun Sultan Iskandar  Muda.  Jika  pada  masa  kepemimpinan  Sultan  hanya  menindaklanjuti, namun  Sultanah  Safiatuddin  melakukan  serangkaian  perubahan  sesuai  dengan kebutuhan  pada  zaman  itu.  Undang-Undang  yang  disebut  dengan qanun ini  telah menjelaskan  bentuk  dan  dasar  negara  adalah  Islam  dengan  Sultan  sebagai pemimpin  tertinggi.  Bahkan  dijelaskan  pula,  Raja  boleh  berasal  dari  keluarga kerajaan.  Spesifik  lainnya  yaitu  kepala  negara  memiliki  sekretaris  negara  bergelar Rama Setia Kerukan Katibul Muluk . Selanjutnya orang kedua dalam kerajaan  yait Qadhi  Malikul  Adil dengan  empat  pembantunya  yang  bergelar Mufti. Kemudian, untuk  membantu  Sultan  menjalankan  roda  pemerintahan  maka,  dalam qanun ini pula  telah  menetapkan  pejabat  tinggi  bergelar Wazir atau  dikenal  dengan  sebutan Perdana  Menteri  dan  Menteri.  Selain  urutan  kepemerintahan  Sultanah  dan dibawahnya, qanun ini  mengatur  pula  bahwa Qadhi  Malikul  Adil memegang kekuasaan  hukum  (yudikatif),  Sultan  memegang  kekuasaan  adat  (eksekutif), sementara  itu  kekuasan qanun (legislatif)  sendiri  dipegang  oleh  Majelis  Hakim
20 Tuanku Abdul Jalil, Adat Meukuta Alam.

## Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam
Vol. 5 No. 2 Tahun 2022 EISSN: 2598-6031 -  ISSN: 2598-6023
Rakyat.  Terakhir,  kekuasan reusam (hukum  darurat)  diberi  kewenangan  kepada penguasa tunggal, sehingga Sultan selaku penguasa tertinggi, dalam waktu perang dapat menggunakan hukum ini.

## 3. Kebebasan Berpendapat
Pada  awal  menjadi  Sultanah,  kaum  wujudiyah  menjadi  garda  depan menolak  kepemimpinannya.  Tidak  hanya  di  luar  kepemerintahan,  tetapi  juga  di internal  kerajaan  yang  berambisi  menjadi  raja.  Sultanah  mempunyai  langkah strategis  dalam  mengecilkan  polemik  ini.  Langkah  ini  meliputi  mengumpulkan ulama  dan  pembesar  kerajaan  untuk  membahas  status  raja  dipimpin  oleh  seorang perempuan.  Karenanya,  Qadhi  Malikul  Adil,  Syekh  Nuruddin  Ar-Raniri mengadakan  musyawarah  penobatan  raja.  Ulama  dan  Ulee  Balang  akhirnya bersepakata  menentapkannya  sebagai  ratu  perempuan  pertama  dalam  Kerajaan Aceh Darussalam. Kendati adanya penolakan, Ratu Safiatuddin berani mendobrak skema  lama  yang  mengharuskan  bahwa  yang  memimpin  adalah  seorang  laki-laki. Mengenai paham wujudiyah yang berseberangan pendapat dengan Ratu, terkhusus mengenai  boleh  tidaknya  kepemimpinan  wanita,  melalui  As-Singkili  Ratu menunjukkan  sikap  toleransinya  yang  tinggi.  Sikapnya  yang  arif  dan  penuh tasamuh terhadap  paham  wujudiyah  tidak  terlalu  mempersoalkan  penolakannya. Bahkan Ratu memberikan kebebasan bagi para ulama dan  penganut wujudiyah inin untuk mendirikan dayah selalu tempat menimba ilmu mereka. Selama masih dalam batas wajar dan tidak subversif, Ratu mengiyakan yang mereka kerjakan.

## 4. Kesetaraan Gender
Kepemimpinan  Ratu  Safiatuddin  juga  mencatat  rekor  baru.  Ia  berupaya memperbaiki status sosial kaum perempuan. Diantaranya ia membuat aturan bahwa anak  perempuan  perlu  disediakn  rumah, adanya  undang-undang  yang  mengangkat harakat dan martabat perempuan. Melalui kebijakanya yang bernilai humanis itu, ia juga  membolehkan  perempuan  setara  dapat  bekerja  layaknya  kaum  laki-laki. Termasuk ia memberi porsi khusus jumlah perempuan di Balai Mahkamah Rakyat sebagai  lembaga  parlemen  masa  itu.  Secara  lebih  lanjut,  pola  komunikasi  yang dibangunnya  terus  mendobrak  sistem  lama.  Teramat  fenomenal  pada  masa  itu ialaha ia memerinthakan Abdurrauf As-Singkili menulis kitab bernama Mir’at alt-
Thullab fi Tashil Ma’rifat al-Ahkam . Isinya ialah membolehkan perempuan menjadi hakim  (lebih  luas  dapat  menjadi  penguasa).  Kitab Tarjumah  al-Mustafid ,  karya tafsir  Alquran  berbahsa  Melayu  yang  menyebutkan  pula  bahwa  perspektif  gender mencermikan  kepemimpinan  ratu  sehingga  ia  menjadi  tokoh  reposisis  peran perempuan di Aceh Darussalam.

## E. Kesimpulan
Kepemimpinan  Ratu  Safiatuddin  diawali  dengan  pelbagai  kontroversi  itu sejatinya  telah  melahirkan  paradigma  baru.  Ruang-ruang  nilai  yang  selama  ini masih ambigu bila dipegang oleh kaum perempuan, oleh Ratu Safiatuddin mampu mendobraknya.  Sehingga  ia  dapat  bertahan  selama  rentang  waktu  35  tahun lamanya. Tentu  tidak mudah, ia harus mempunyai semangat dalam memimpin dan pola kepemimpinan kolaboratif dan komunikatif. Melalui kebijakan-kebijakan yang mengarah pada keberpihakan pada kaum perempuan, ia telah memposisikan wanita setara  dengan  kaum  lelaki.  Adanya  pendirian  Universitas  Baiturahman  pun  telah membentuk  dan  memberi  ruang  tidak  hanya  untuk  lelaki  tetapi  bagi  perempuan. Begitu pun adanya kehadiran posisi wanita dalam pemerintahan bagi legislatif dan eksekutif,  mendiskreditkan  Ratu  menjawab  setiap  tantangan.  Perihal  penguatan qanun Meukuta  Alam  juga  telah  memberi  konsep  dan  perspektif  baru  dalam  hal pembaruan sistem pemerintahan dan kekuasaan. Terakhir, kebebasan pendapat juga dijunjung dengan diberikan kebebasan kaum wujudiyah menyebarkan pahamnya.

## Daftar Pustaka
Abdul  Jalil,  Tuanku.  1991. Adat  Meukuta  Alam .  Banda  Aceh:  Pusat  Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA).
Bustaman  Ahmad,  Kamaruzzaman.  2017. Islam  Histori:  Dinamika  Studi  Islam  Di Indonesia, Yogyakarta: Percetakan Galang Press.
Cangara, 2011. Pengantar Ilmu Komuninkasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Gea, Z. S., Zulyadi, T., & Nurfahmi, N. (2022). The Effectiveness Of The Role of The  Special  Job  Fair  SMK  SMTI  Banda  Aceh  in  Enhancing  Graduates Employability  to  The  Business/Industry  World.  Jurnal  Peurawi:  Media Kajian Komunikasi Islam, 5(1), 51-62.
Haryanto,  Toto.  2019. Konstruksi  Politik  Atas  Kepemimpinan  Perempuan:  Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17. Jurnal Studi Islam Medina, Vol. 15 Nomor 2.
Hasjmy,  A.  (1977). 59  Tahun  Aceh  Di Bawah  Pemerintahan  Ratu . Jakarta:  Bulan Bintang.
Hoesein  Djajadiningrat,  Raden.  (1982/1983). Kesultanan  Aceh .  Daerah  Istimewa Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Ilaihi, Wahyu. 2010. Komunikasi Dakwah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
Miller, K. 2005. Communication Theories; Perspectives, Processes, and Conteexts.
2nd Ed, New York: McGraw-Hill.
Mukarom, Zaenal. 2016. Komunikasi Politik , Bandung: CV Pustaka Setia.
Musthafa,  Ibnu.  1993. Perempuan  Islam  Menjelang  Tahun  2000 .  Bandung:  Al- Bayan.
Nimmo, Dan.1993. Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media , terj. Jalaluddin Rakhmat. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nizam, K. (2021). The Role And Authority Of Queen of Aceh And Sultan of Perak To  Deal  With  The  Dutch  In  The  Tin  Trade  Issues.  Jurnal  Peurawi:  Media Kajian Komunikasi Islam, 4(1), 1-14.
Rakhmat, Jalaluddin. 1988, Psikologi Komunikasi , CV Remadja Karya.
Sufi, Rusdi. 1994. Sultanah Safiatuddin Syah, Perempuan Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Jayakarta Agung.