Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2366

## PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT GANDA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022)
Muhammad Ridwan Rasyid
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta mridwanrasyid@upnvj.ac.id
Atik Winanti

## Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
atikwinanti@upnvj.ac.id

## Abstrak
Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  penegakan  hukum,  yang  berarti bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Dalam  hal  ini Undang-Undang Pokok Agraria meletakan dasar yang nantinya akan mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum  untuk  warga  negara  Indonesia.  Menurut  Pasal  19  UUPA  Nomor  5  Tahun  1960  yang  menyatakan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Permasalahan terjadi pada Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3061  K/Pdt/2022.  Dalam  kasus  ini,  ada  permasalahan  terkait  tumpang tindih  sertifikat  hak  milik  atas  tanah.  Hal  ini  mengakibatkan  ketidakjelasan  norma  sehingga  terjadi ketidakpastian  hukum.  Permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  bagaimana  pertimbangan  hakim  terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah Pertimbangan  hakim  terkait  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3061  K/Pdt/2022  memenuhi  3  (tiga) unsur,  yakni  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Namun,  pada  putusan  tersebut  dalam mempertimbangkan keputusannya hakim condong pada kepastian hukum.
Kata  Kunci  :  Perlindungan  Hukum,  Sertifikat  Hak  Milik  Ganda,  Kepastian  Hukum,  Pertimbangan  Hakim, Putusan Mahkamah Agung

## Abstract
Legal certainty is one of the conditions that must be met in law enforcement, which means that someone will be able to  get  something that  is expected in  certain circumstances. In this case the Basic Agrarian Law  lays the foundation which will later create legal  certainty and protection for Indonesian citizens. According to Article 19  UUPA  Number  5  of  1960  which  states "To  ensure  legal  certainty  by  the  Government,  land  registration is carried  out  throughout  the  territory  of  the  Republic  of  Indonesia  according  to  the  provisions  regulated  by Government Regulations. The problem occurred in the Supreme Court Decision Number 3061 K/Pdt/2022. In this  case,  there  are  problems  related  to  overlapping  land  title  certificates.  This  results  in  unclear  norms resulting in legal uncertainty. The problem that will be discussed is how the judge's considerations are related to the Supreme Court decision Number 3061 K/Pdt/2022. The research method used is normative juridical with statutory  and  case  approaches.  The  conclusion  in  this  paper  is  that  the  judge's  consideration  regarding  the Supreme  Court  Decision  Number  3061  K/Pdt/2022  fulfills  3  (three)  elements,  namely  legal  certainty,  justice and expediency. However, in considering the decision, the judge leaned on legal certainty.
Keywords:  Legal  Protection,  Multiple  Property  Rights  Certificates,  Legal  Certainty,  Judge  Considerations, Supreme Court Decisions

## PENDAHULUAN
Hukum harus memberikan kepastian agar seluruh masyarakat bisa merasakan keadilan dari hukum  itu  sendiri. 1 Sudikno  Mertokusumo  menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  adalah  jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan  dapat  dilaksanakan,  Sudikno  juga  menyatakan  bahwa  kepastian  hukum  merupakan  salah satu  syarat  dalam  penegakan  hukum,  yaitu  merupakan  yustisiabel  terhadap  tindakan  sewenang- wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 2 Undang-Undang  Pokok  Agraria  meletakan  dasar  yang  nantinya  akan  mewujudkan  kepastian  dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Menurut Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah”  .  Pasal  3  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Tujuan Pendaftaran  Tanah  yang  berbunyi  “untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepada pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.
Sistem pendaftaran tanah yang dijalankan merupakan sistem pendaftaran tanah negatif. 3 Hal ini nantinya akan membawa akibat hukum berupa surat tanda bukti hak atas tanah kepada pemegang hak  atas  tanah  dan  juga  sertifikat  tersebut  berlaku  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  guna  proses pembuktian di persidangan bilamana terjadi persengketaan. Dalam pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah  yang  menyatakan bahwa  “Sertipikat merupakan  surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.
Sertifikat  merupakan alat bukti  yang kuat, bilamana sertifikat sudah diterbitkan oleh pihak yang  berwenang,  pihak  yang  berwenang  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN). 4 Penerbitan terkait sertifikat  hak  atas  tanah  disini  berupa  sertifikat  hak  milik  yang  melibatkan  pihak pemohon, pemerintah desa dan instansi yang terkait dengan permohonan sertifikat. pada saat ini sertifikat hak atas tanah yang nantinya akan menjadi alat bukti surat masih belum dapat memenuhi keinginan dan kepuasan  bagi  masyarakat,  dikarenakan  proses  dan  perjalanannya  masih  sering  terjadi  sengketa
1 Carto Nuryanto, “Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan,” Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018).
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Ilmu Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1986).
3 Fina Ayu Safitri, Lita Tyestas Alw, dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Akibat Hukum Penggunaan Sistem  Publikasi  Negatif  Berunsur  Positifdalam  Pendaftaran  Tanah  di  Kota  Semarang,” Notarius 13,  no.  2 (2020), https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167.
4 Rahmat  Ramadhani,  “Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Langkah  Untuk  Mendapatkan  Kepastian  Hukum Terhadap  Hak  Atas  Tanah,” SOSEK :  Jurnal  Sosial  Dan  Ekonomi 2, no. 1 (2021), https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119.
dalam hal penentuan siapakah yang berhak atas suatu tanah tersebut, Proses penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan waktu lumayan lama, apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi antara pihak maka  Kantor Pertanahan dalam hal ini selaku mediator.  Tidak jarang sengketa tanah berakhir  pada  perkara  di  meja  hijau,  pada  prakteknya  penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanah  masih terdapat ketidakpastian hukum dalam  melindungi objek (tanah) dan subyek (hak perorangan/badan hukum) dari sertipikat hak atas tanah tersebut.
Permasalahan  terjadi  di  daerah  Pejeng  Gianyar.  Kasus  ini  terkait  adanya  tumpang  tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) antara Ir Dede Prabowo, Garry Wyne La Bar (Selaku Pemohon Kasasi) melawan  Ida  Ayu  Putu  Eka  Kartika  (Selaku  Termohon  Kasasi)  yang  diselesaikan  melalui pengadilan hingga mencapai upaya hukum yang luar biasa yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061  K/Pdt/2022.    Dalam  kasus  ini,  terkait  tumpang  tindih  sertifikat  hak  milik  atas  tanah,  hal  ini mengakibatkan  ketidakjelasan  norma  sehingga  terjadi  ketidakpastian  hukum  yang  menjadi  hak pemilik  tanah.  Penelitian  ini  akan  menghasilkan  dan  memberikan  gambaran  lebih  jelas  akan penyelesaian sebuah kasus tumpang tindih sertifikat tanah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  dan penelitian  ini  adalah  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  terkait  dengan  putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022.

## PENELITIAN TERDAHULU
1. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  dalam  Perspektif  Kepastian  Hukum  atas Sertifikat Ganda" oleh Rizki Syahputra,  yang diterbitkan dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 2 pada tahun 2019.
Artikel  ini  membahas  tentang  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  dalam kasus  sertifikat  ganda.  masalah  sertifikat  ganda  seringkali  terjadi  di  Indonesia,  dan  ini  dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah  yang terkena dampaknya. Oleh karena  itu  perlindungan  hukum  harus  diberikan  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  kasus sertifikat ganda. Untuk melindungi pemegang hak atas tanah dalam kasus sertifikat ganda, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus sertifikat ganda ini. Secara keseluruhan, artikel ini membahas mengenai pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  kasus  sertifikat  ganda,  dan dapat memberikan beberapa saran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak pemegang hak atas tanah.
2. Perlindungan  Hukum  Pemegang  Sertifikat  Atas  Tanah  Ganda  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah No.24  Tahun  1997,  Maya  Anas  Taqiyyah,  dan  Atik  Winanti,  Jurnal  Fakultas  Syariah  dan  Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun  2020
Penelitian  ini  yang  disusun  oleh  Maya  Anas  Taqiyyah  dan  Atik  Winanti  berjudul “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Sertifikat  Atas  Tanah  Ganda  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah No.24 Tahun 1997” ini berisikan tentang Kepemilikan tanah diakui secara hukum apabila terlebih dahulu  didaftarkan  pada  kantor  pertanahan.  Dengan  tujuan  memberikan  kepastian  hukum  serta perlindungan terhadap tanah yang dimiliki, Pada penerapannya masih banyak sengketa yang timbul berhubungan  dengan  kepemilikan  tanah,  Seperti  diterbitkannya  dua  buah  Sertifikat  di  atas  bidang tanah  yang  sama,  seperti  Sertifikat  tanah  yang  mengalami  tumpang  tindih  sebagaimana  dalam putusan  PK  No.2/PK/Pdt/2008.  Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  untuk  dapat menunjukan  sebuah  jual  beli  tanah  yang  baik  dalam  kasus  putusan  PK  No.2/PK/Pdt/2008  yang digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  serta  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada pemegang yang sebenarnya dalam kasus tersebut.
3. Pentingnya  Kepemilikan  Sertifikat  Tanah  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Bukti  Hak,  Yulies Tiena Masriani, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Tahun 2022
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  proses pensertifikatan  tanah  negara.  Hasil    penelitian  menjelaskan  bahwa  pensertifikatan  tanah  dan membalik      nama  tanahnya  atas    nama      pemilik    sertifikat  adalah      hal    yang      penting dilakukan masyarakat  agar    terhindar    dari    permasalahan    hukum    atau  meminimalisir    resiko    dikemudian hari.  Diterbitkannya  sertifikat  hak  atas tanah,  maka  kepada  pemiliknya  diberikan  kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum  untuk  mencegah    adanya    sengketa  di  kemudian  hari.  Salah  satu permasalahan    tanah    yang    sering    muncul    dalam    masyarakat    yakni    sengketa    tanah    atau perebutan  tanah  antar  pihak,  yang  dapat  digunakan  untuk  meminimalisir  sengketa  tanah  yang terjadi    ialah    dengan  menegakkan  peraturan  hukum,  berupa  hukum  yang  jelas  agar  dapat memberikan  kepastian  hukum  kepada  pemilik  sah  hak  atas  tanah  tersebut,  dan  juga  hukum  yang bersifat  memaksa  dan  mengatur.  Pendaftaran    tanah    sebagai  bukti  merupakan  bukti  legal kepemilikan tanah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Yuridis Normatif. 5 Penelitian  Yuridis  Normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan
5 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020), https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka.  Yuridis  normatif  merupakan  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 6 Jadi  dapat dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  atau  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.    Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum  itu  berdasarkan  pada  peraturan  yang  tertulis  maupun  bahan-bahan  hukum  yang  berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif atau perpustakaan ini lebih banyak dilakukan terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang  ada  di  perpustakaan.  Objek  Kajian  dalam  penelitian hukum  normatif  adalah  pada  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah.  Norma  yang menjadi  objek  kajiannya  meliputi  undang  undang,  peraturan  pemerintah  dan  lain-lain.    Penelitian hukum normatif dapat juga diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yang  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  untuk  menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut sudah mengandung nilai.
Pendekatan  yang  diaplikasikan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu-isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 7 Pendekatan  perundang-undangan  merupakan  pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi  dan  juga regulasi.  Lalu  dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  kasus,  Dalam  membahas  dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan kasus (case approach) dengan tipe studi normatif yudisial.  Metode pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus  yang berkaitan dengan isu  yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum.
Sumber data atau bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer  merupakan bahan hukum yang bersifat  otoritatif  artinya  mempunyai  otoritas  dan  juga  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  yang  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi/risalah dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim.  Sedangkan  sumber  hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum  meliputi buku-buku teks, kamus-kamus  hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar  atas  putusan  pengadilan.  Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  sekunder  yang
6 Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Edisi  1  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
7 Ria Tri Vinata, “Harmonisasi Equidistance Line Principle Danmedia Line Prinsiple Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut,” Perspektif Hukum 17, no. 2 (2017), https://doi.org/10.30649/ph.v17i2.70.
digunakan  buku-buku  teks,  kamus  –  kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar atas  putusan  pengadilan.  Sumber-sumber  yang  erat  hubungannya  dengan  sumber  hukum  primer, serta dapat membantu menganalisis dan memahami dari pada sumber hukum primer.
Cara  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  studi kepustakaan  (Library  Research).  Studi  pustaka  ialah  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitian. 8 Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan  menganalisis  serta  membuat  catatan  dari  buku  literatur,  peraturan  perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  metode  kualitatif,  yaitu  dengan mengalikan  semua  data  menurut  mutu,  dan  sifat  gejala  dan  peristiwa  hukumnya  melakukan pemilihan  terhadap  bahan-bahan  hukum  relevan  tersebut  di  atas  agar  sesuai  dengan  permasalahan yang  dibahas  dengan  mempertautkan  bahan  hukum  yang  ada. 9 Metode  penarikan  kesimpulan dilakukan  secara  deduktif.  Metode  penarikan  kesimpulan  secara  deduktif  adalah  proposisi  umum yang  kebenarannya  telah  diketahui  dan  berakhir  pada  suatu  kesimpulan  (pengetahuan  baru)  yang bersifat khusus.
Untuk  menganalisis  data  dan  menarik  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  menggunakan Analisis  data  yang  bersifat  Normatif  terhadap  bahan  hukum  sekunder.  Pada  dasarnya  analisa  data yang  bersifat  Normatif  menghasilkan  laporan  penelitian  yang  bersifat  tipe  penelitian  preskriptif analisis,  yaitu  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep- konsep hukum, dan norma-norma hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penolakan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022

## 1. Penolakan hakim dalam putusan tingkat pertama
Berdasarkan  surat-surat  yang  disertakan  para  penggugat  yang  berada  pada  gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan yang dalam provisi adalah untuk  menghukum  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  untuk  tidak  memasuki  tanah  sengketa  sampai putusan  a  quo  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (in  kracht  van  gewijs),  kalau  perlu  dengan bantuan petugas kepolisian.
8 Ani Apiyani dkk., “Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam  Meningkatkan  Keprofesian  |  JIIP  -  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan,” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan 5, no. 2 (2022), http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/443.
9 Ulfa  Mahira, Pengaruh  Tingkat  Pendapatan,  Pengetahuan  Zakat,  dan  Kepercayaan  Terhadap Ketaatan  Masyarakat  Kota  Banda  Aceh  Membayar  Zakat  di  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh (Aceh:  UIN  Ar- Raniry, 2022).
Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hakim  terhadap  gugatan  tersebut  Pengadilan  Negeri Gianyar  telah  memberikan  Putusan  Nomor  98/Pdt.G/2019/PN  Gin,  tanggal  6  Oktober  2020  yang dalam  provisinya  menolak  tuntutan  provisi  dari  Penggugat  dan  dalam  eksepsinya  menolak  eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkaranya hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,  Menyatakan  hukum  bahwa  Penggugat  adalah  pemilik  yang  sah  atas  tanah  dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1414/Desa Pejeng, SU tanggal 24-6-1999 Nomor 11/Pejeng/1999, luas 1.650 m² atas nama: Ida Ayu Putu Eka Kartika, Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menempati objek sengketa yaitu sebagian (seluas 1.000 m²) dari tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1414/Desa Pejeng seluas 1.650 m², adalah tanpa hak, Menghukum Tergugat atau siapa saja yang  mendapatkan  hak  atas  objek  sengketa  berupa  tanah  dengan  luas  1.000  m²  yang  merupakan sebagian dari tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1414/Desa Pejeng, SU tanggal 24-6-1999 Nomor 11/Pejeng/1999, luas 1.650  m² atas nama Ida Ayu Putu Eka Kartika, untuk mengosongkan dan  menyerahkan  objek  sengketa  tersebut  kepada  Penggugat,  bila  perlu  dengan  bantuan  aparat kepolisian,  Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  sebesar Rp2.711.000,00  (dua  juta  tujuh  ratus  sebelas  ribu  rupiah),  Menolak  gugatan  Penggugat  selain  dan selebihnya.

## 2. Penolakan hakim dalam putusan tingkat banding
Bahwa  dalam  pertimbangan  hakim  dalam  tingkat  banding,  Putusan  Pengadilan  Negeri Gianyar  tersebut  telah  dikuatkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  dengan  Putusan  Nomor 190/Pdt/2020/PT  DPS  tanggal  17  Desember  2020  yang  berisikan  bahwa  hakim  memutuskan Menerima  permohonan  banding  dari  Pembanding  semula  Tergugat,  Menguatkan  Putusan Pengadilan  Negeri  Gianyar  Nomor  :98/Pdt.G/2019/PN.Gin  tanggal  6  Oktober  2020  yang dimohonkan  banding  tersebut,  Menghukum  Pembanding  semula  Tergugat  untuk  membayar  biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

## 3. Penolakan hakim dalam putusan tingkat kasasi
Dalam  hal  ini  termohon  kasasi  telah  mengajukan  kontra  memori  kasasi  yang  diterima tanggal  19  April  2021  yang  pada  pokoknya  mohon  agar  Mahkamah  Agung  menolak  permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi. Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya mohon agar  Mahkamah  Agung  menolak  permohonan  kasasi  dari  Para  Pemohon  Kasasi,  bahwa  terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon  Kasasi  tidak  dapat  dibenarkan.  Putusan  Judex  Fact  /Pengadilan  Tinggi  Denpasar  yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar sudah tepat dan benar, serta Judex Facti tidak salah dalam  menerapkan  hukum  dengan  pertimbangan  Tergugat  tidak  memiliki  alas  hak  lagi  untuk
menempati atau menguasai objek sengketa karena Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Desember 2004 antara Penggugat selaku pemilik dengan Tergugat selaku penyewa telah dinyatakan batal demi hukum,  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dan  objek  sengketa seluas 1000 m2 yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1414/Desa Pejeng milik Penggugat  harus  dikosongkan  oleh  Tergugat  dan  diserahkan  kepada  Penggugat.  berdasarkan pertimbangan  di  atas,  ternyata  putusan  Judex  Facti  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  yang  menguatkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Gianyar  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  Para  Pemohon  Kasasi:  1.  Ir.  DEDE PRABOWO, 2. GARRY WYNE LA BAR tersebut harus ditolak. Memperhatikan  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang bersangkutan.
Bahwa  dalam  putusan  ini  majelis  hakim  memutuskan  bahwa  Menolak  permohonan  kasasi dari  Para  Pemohon  Kasasi:  1.  Ir.  DEDE  PRABOWO,  2.  GARRY  WYNE  LA  BAR  tersebut  dan Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## B. Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  terkait  dengan  putusan  Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022?
Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu  menjunjung  tinggi  hukum. 10 Kehidupannya  tidak  dibenarkan  melakukan  tindakan-  tindakan yang  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  kehormatan  dan  harus  mempunyai  kelakuan  pribadi  yang tidak cacad. Hukum bagaimanapun  membutuhkan  moral,  seperti pepatah di masa kekaisaran (quid leges  leges  sine  moribus)  apa  artinya    undang-undang  kalau  tidak  disertai  moralitas. 11 Hakim, sebagai  salah  satu  pejabat  kekuasaan  kehakiman  yang  melaksanakan  proses  peradilan,  termasuk juga proses peradilan perdata, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan.  Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah- masalah baru.  di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.    Kenyataan  di  lapangan  masih  banyak  putusan  hakim  dalam  proses  peradilan  yang  justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang
10 Puja Anzhalna dkk., “Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato,” Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 1, no. 01 (2022).
11 Otong  Rosadi,  “Hukum  Kodrat,  Pancasila  Dan  Asas  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di Indonesia,” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.98.
dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara.
Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  perdata  di  pengadilan,  mempunyai  tugas  untuk menemukan hukum  yang tepat. 12 Hakim, dalam  me- nemukan hukum,  tidak cukup hanya mencari dalam  undang-undang  saja,  sebab  kemungkinan  undang-undang  tidak  mengatur  secara  jelas  dan lengkap,  sehingga  hakim  harus  menggali  nilai-  nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat. Kepastian  hukum  yang  dituangkan  dalam  putusan  hakim  merupakan  hasil  yang  didasarkan  pada fakta-fakta  persidangan  yang  relevan  secara  yuridis  serta  dipertimbangkan  dengan  hati  nurani. 13 Hakim  selalu  dituntut  untuk  selalu  dapat  menafsirkan  makna  undang-undang  dan  peraturan- peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang  terjadi,  sehingga  hakim  dapat  mengkonstruksi  kasus  yang  diadili  secara  utuh,  bijaksana  dan objektif. Sehubungan dengan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, perlu dilakukan analisis salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3061 K/Pdt/2022. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:
Bahwa  alasan-alasan  kasasi  dari  Para  Pemohon  Kasasi  tidak  dapat  dibenarkan  Putusan Judex  Fact  /Pengadilan  Tinggi  Denpasar  yang  menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gianyar sudah tepat dan benar, serta Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai  berikut,  Bahwa  Tergugat  tidak  memiliki  alas  hak  lagi  untuk  menempati  atau  menguasai objek  sengketa  karena  Perjanjian  Sewa  Menyewa  tanggal  28  Desember  2004  antara  Penggugat selaku  pemilik  dengan  Tergugat  selaku  penyewa  telah  dinyatakan  batal  demi  hukum,  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  Bahwa  objek  sengketa  seluas  1000  m2 yang  merupakan  sebagian  dari  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1414/Desa  Pejeng  milik  Penggugat harus  dikosongkan  oleh  Tergugat  dan  diserahkan  kepada  Penggugat,  Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  ternyata  putusan  Judex  Facti  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  yang menguatkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gianyar  dalam  perkara  ini  tidak  bertentangan  dengan hukum  dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh  Para  Pemohon Kasasi: 1. Ir. DEDE PRABOWO, 2. GARRY WYNE LA BAR tersebut harus ditolak, Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
Putusan  hakim  dalam  perkara  ini,  menurut  penilaian  penulis  lebih  condong  pada  unsur pemenuhan  kepastian  hukum  bukan  berarti  tidak  memperhatikan  keadilan  dan  kemanfaatan.  Pada dasarnya  putusan  majelis  hakim  ini  telah  memperhatikan  ketiga  unsur  tersebut  yakni  kepastian
12 Ahmad Asif Sardari dan Ja’far Shodiq, “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum,” Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2022).
13 Chanifah Chanifah, Elly Sudarti, dan Nys Arfa, “Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 4, no. 1 (2023), https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075.
hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun demikian penekanannya lebih ke arah kepastian hukum. 14 Hal  ini  pula  dapat  dipahami  dengan  melihat  apa  yang  menjadi  objek  gugatan.  Bertitik  tolak  pada kasus  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  kepastian  hukum  menuntut  agar  prosedur  pembuatan pengesahan  hukum  harus  jelas  dan  diketahui  oleh  masyarakat  umum.  Kepastian  hukum  juga menuntut agar hukum itu dibangun secara berkelanjutan dan taat asas.

## KESIMPULAN
Seorang hakim dalam  memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Pada setiap perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-rubah dari asas yang satu ke  asas  yang  lain.  Hakim  harus  memperhatikan  pertimbangan  hukum  dengan  nalar  yang  baik, mengapa  dalam  kasus  tertentu  harus  memilih  salah  satu  asas.  Pertimbangan  hakim  terkait  dengan Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3061  K/Pdt/2022  memenuhi  3  (tiga)  unsur,  yakni  kepastian hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Namun,  pada  putusan  tersebut  dalam  mempertimbangkan keputusannya  hakim  condong  pada  kepastian  hukum.  Dalam  memutus  perkara  hakim  bertugas menemukan  hukum  yang  tepat.  Kepastian  hukum  yang  dituangkan  dalam  putusan-putusan  hakim didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati  nurani.  Dalam  menafsirkan  hakim  dituntut  untuk  dapat  memaknai  undang-undang  dan peraturan-peraturan  lainnya  yang  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  untuk  diterapkan.  Pada penulisan  jurnal  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Pendekatan  yang diaplikasikan  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  juga  kasus  (case  approach) dengan  tipe  studi  normatif  yudisial.  Maka  dalam  menganalisis  data  dan  menarik  kesimpulan, peneliti  menggunakan  Analisis  data  yang  bersifat  Normatif  terhadap  bahan  hukum  sekunder. Kepada para hakim baik Pengadilan Nege- ri dan Pengadilan tinggi serta hakim agung di Mahkamah Agung  sebagai  salah  satu  pelaku  pe-  laksana  kekuasaan  kehakiman,  perlu  tetap  me-  ngusahakan idealnya putusan hakim harus men- cerminkan ketiga unsur yakni keadilan, kepasti- an hukum dan kemanfaatan.  Suatu  hal  yang  me-  mang  harus  diakui  bahwa  untuk  mewujudkan  ketiga  unsur tersebut secara bersama-sama agak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anzhalna, Puja, Zhilla Permata Radela Sukma, Jihan Oktari, dan Farhan Ramadhan Fadhilah. “Etika Hakim  Dalam  Menegakkan  Keadilan  Menurut  Perspektif  Etika  Plato.” Praxis:  Jurnal Filsafat Terapan 1, no. 01 (2022).
Apiyani,  Ani,  Yuli  Supriani,  Sony  Kuswandi,  dan  Opan  Arifudin.  “Implementasi  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesian | JIIP  - Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan.” Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan 5,  no.  2  (2022).
14 Herman dkk., “Penolakan Putusan Praperadilan Oleh Penuntut Umum,” Halu Oleo Legal Research 4, no. 2 (2022), https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.44.
http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/443.
Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontemporer.”
Gema Keadilan 7, no. 1 (2020). https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
Chanifah, Chanifah, Elly Sudarti, dan Nys Arfa. “Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan.”
PAMPAS: Journal
of Criminal Law 4, no. 1 (2023). https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075.
Herman,  Handrawan,  Sabrina  Hidayat,  Oheo  Kaimuddin  Haris,  Jabalnur,  dan  Sumber  Jaya  T. “Penolakan Putusan Praperadilan Oleh Penuntut Umum.” Halu Oleo Legal Research 4, no. 2 (2022). https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.44.
Mahira,  Ulfa. Pengaruh  Tingkat  Pendapatan,  Pengetahuan  Zakat,  dan  Kepercayaan  Terhadap Ketaatan  Masyarakat  Kota  Banda  Aceh  Membayar  Zakat  di  Baitul  Mal  Kota  Banda  Aceh . Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Ilmu Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1986.
Nuryanto, Carto. “Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan.” Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018).
Ramadhani,  Rahmat.  “Pendaftaran  Tanah  Sebagai  Langkah  Untuk  Mendapatkan  Kepastian  Hukum Terhadap  Hak  Atas  Tanah.” SOSEK :  Jurnal  Sosial  Dan  Ekonomi 2,  no.  1  (2021). https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119.
Rosadi,  Otong.  “Hukum  Kodrat,  Pancasila  Dan  Asas  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di
Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010).
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.98.
Safitri, Fina Ayu, Lita Tyestas Alw, dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Akibat Hukum Penggunaan Sistem  Publikasi  Negatif  Berunsur  Positifdalam  Pendaftaran  Tanah  di  Kota  Semarang.”
Notarius 13, no. 2 (2020). https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167.
Sardari, Ahmad Asif, dan Ja’far Shodiq. “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum.” Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2022).
Soekanto,  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Edisi  1.  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Vinata,  Ria  Tri.  “Harmonisasi  Equidistance  Line  Principle  Danmedia  Line  Prinsiple  Dalam Penentuan Batas Wilayah Laut.” Perspektif Hukum 17, no. 2 (2017). https://doi.org/10.30649/ph.v17i2.70.