## Pengaruh Migrasi Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok dalam Kebijakan Selektif Keimigrasian di Indonesia
Oleh: M. Alvi Syahrin ma.syahrin@poltekim.ac.id Politeknik Imigrasi, Kemenetrian Hukum dan HAM RI

## Abstrak
Suasana  politik  ekonomi  saat  ini  menuntut  Indonesia  harus  membuka  diri  dari masuknya  tenaga  kerja  asing  (Tiongkok),  namun  bukan  berarti  harus meninggalkan  kebijakan  selektif  keimigrasian.  Berdasarkan  kebijakan  ini, Pemerintah tidak dapat seenaknya memberikan akses masuk bagi orang asing, tapi juga tidak dapat menutup diri secara ekstrim dari perkembangan global. Perosalan migrasi warga negara Tiongkok ke Indonesia bukan hanya masalah satu atau dua institusi, tapi menjadi permasalahan bangsa. Keberadaan tenaga kerja Tiongkok ibarat dua sisi mata uang, yang (mungkin) dapat mensejahterakan masyarakat, tapi juga mengganggu keamanan negara. Tidak hanya itu, dalam jangka panjang dapat memberikan  pengaruh  negatif  terhadap  perkembangan  ideologi,  sosial,  politik, dan  ekonomi.  Penegakan  hukum  terkait  ekspansi  warga  negara  Tiongkok  yang melakukan  pelanggaran,  mau  tidak  mau  harus  segera  dilaksanakan,  terutama  di bidang keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan pelanggaran yang paling  banyak  dilakukan.  Diperlukan  koordinasi  antar  lembaga  guna meningkatkan  pengawasan  selama  mereka  melakukan  kegiatan  di  Indonesia. Keberadaan  Sekretariat  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  Pora)  yang melibatkan  TNI,  Polri,  Kejaksaan,  Kemenakertrans,  dan  lembaga  lainnya, perlu didukung  secara  maksimal.  Peran  serta  masyarakat  sebagai  pihak  yang  paling sering bersentuhan dengan warga negara asing (Tiongkok) harus diberdayakan.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Tiongkok, Imigrasi

## Abstract
The current political and economic atmosphere requires Indonesia to open itself from the influx of foreign workers (China), but that does not mean it must abandon the  selective  immigration  policy.  Based  on  this  policy,  the  Government  cannot arbitrarily provide entry access for foreigners, but also cannot close itself to the extreme  from  global  developments.  The  issue  of  migrating  Chinese  citizens  to Indonesia is not just a problem of one or two institutions, but is a problem of the nation. The existence of Chinese labor is like two sides of a coin, which (maybe) can prosper the community, but also interfere with national security. Not only that, in the long run it can have a negative influence on the development of ideology, social,  political,  and  economic.  Law  enforcement  related  to  the  expansion  of Chinese  citizens  who  commit  violations,  inevitably  must  be  implemented immediately, especially in the field of immigration. Misuse of residence permits is the  most  common  violation.  Coordination  between  institutions  is  needed  to increase  supervision  during  their  activities  in  Indonesia.  The  existence  of  the
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 02 November 2020. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Secretariat of the Foreigners Supervision Team involving the TNI, Polri, Attorney General, Ministry of Manpower and Transmigration, and other institutions, needs to  be  fully  supported.  Community  participation  as  the  party  most  frequently  in contact with foreign citizens (China) must be empowered.
Keywords: Foreign Workersm Tiongkok, Immigration

## I. PENDAHULUAN
Fenomena  sosial  politik  yang  terjadi  saat  ini  sungguh  mengkhawatirkan, khususnya  terkait  dengan  ekspansi  warga  negara  Tiongkok  yang berbondong-bondong  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Sejak  Presiden  Joko Widodo  mencanangkan  percepatan  pembangunan,  maka  arus  masuknya orang  asing,  terutama  dari  negara  Tiongkok  semakin  membeludak.  Semua kebijakan yang (mungkin) dahulu mempersulit investasi kini dipermudah.
Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  dan  perubahan  persyaratan  tenaga  kerja asing  adalah  sedikit  regulasi  yang  membuka  pintu  arus  masuknya  warga negara  asing  ke  Indonesia.  Perhatian  khusus  tentu  pada  keberadaan  warga negara  Tiongkok.  Adanya  perjanjian Governement  to  Governement (G2G) antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di sektor perindustrian,  berimplikasi  pada  sumber  daya  manusia  yang  digunakan. Kerap kali dalam kontrak yang disajikan, memuat ketentuan bahwa klausul kontrak dapat dilaksanakan, jika menggunakan tenaga kerja dari negara asal, yaitu  Tiongkok  (Wibawati,  Sari,  &  Sulistyani,  2018).  Ketentuan  ini  ibarat satu paket dengan objek utama kontrak. Sehingga mau tidak mau, ketentuan ini  harus  dilaksanakan.  Mengingat  Indonesia  sedang  gencar-gencarnya melakukan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian nasional.
Kebijakan  ini  diawali  pada  saat  Presiden  Joko  Widodo  menyampaikan pidatonya  di  KTT  APEC  di  Beijing,  8-12  November  2014,  yang  meminta agar  negara-negara  Asia  Pasifik  datang  dan  menanamkan  modalnya  di Indonesia. Hal ini ditanggapi serius oleh Tiongkok yang kemudian langsung membuat rencana investasi besar-besaran di Indonesia. Penjajakan investasi
itu dikonkritkan oleh Presiden Joko Widodo lewat kunjungannya ke Beijing pada tanggal 25-27 Maret 2015.
Ada  delapan  nota  kesepahaman  yang  disepakati  yaitu  kerjasama  ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional  RRT,  kerjasama  Proyek  Pembangunan  Kereta  Cepat  Jakarta- Bandung  antara  Kementerian  BUMN  dan  Komisi  Reformasi  dan Pembangunan Nasional RRT, kerjasama Maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT, Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara, Kerja Sama  Antariksa  2015-2020  antara  LAPAN  dan  Lembaga  Antariksa  RRT, kerjasama  saling  dukung  antara  Kementerian  BUMN  dan  Bank Pembangunan  Tiongkok,  kerjasama  antara  pemerintah  RRT  dan  RI  dalam pencegahan  pengenaan  pajak  ganda  kedua  negara  dan  kerja  sama  bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT (Anam & Ristiyani, 2018).
Sebagai  tindak  lanjut  dari  penandatanganan  nota  kesepahaman  itu,  Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong, datang ke Indonesia pada tanggal 27  Mei  2015.  Dalam  sambutannya  di  Auditorium  FISIP  UI,  Yandong mengatakan  bahwa  akan  mengirimkan  banyak  warga  negaranya  untuk datang ke Indonesia demi mencapai kerjasama yang ideal antara Indonesia dan Tiongkok dalam berbagai bidang. Menurut Liu Yandong, Tiongkok akan lebih mempererat kerja sama dengan Indonesia di bidang keamanan politik, ekonomi dan perdagangan, serta humaniora. Kerjasama bilateral Indonesia- Tiongkok  sangat  penting  mengingat  jumlah  penduduk  kedua  negara sangatlah besar mencapai 1,6 miliar jiwa atau seperempat dari total penduduk dunia (Kurniawan, 2016).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh migrasi tenaga kerja tiongkok dalam kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan sosio- legal  ( socio-legal  research )  yang  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Penggunaan  pendekatan  ini  pada  dasarnya  merupakan penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya penambahan  berbagai  unsur  empiris  (Soetandyo  Wgnosoebroto,  2016). Metode  penelitian  hukum  normatif-empiris  akan  melihat  bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum  tertentu  dalam  suatu  masyarakat,  khususnya  yang  terkait  dengan migrasi  tenaga  kerja  tiongkok  dalam  kebijakan  selektif  keimigrasian  di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Politik  Hukum  Kebijakan  Keimigrasian  Indonesia:  Sejarah  dan

## Resistensinya
Sebagaimana  diketahui  kedatangan  orang  Belanda  ke  Indonesia  pada abad  XVI  dan  XVII  adalah  untuk  berdagang  rempah-rempah.  Sejak semula Pemerintah Kerajaan Belanda amat mendukung usaha itu. Pada tahun  1602-1830,  Kongsi  Dagang  Belanda,  VOC  ( Vereenigde Oostindische  Compagnie ),  bersaing  dengan  kongsi-kongsi  dagang Portugis,  Spanyol,  dan  Inggris.  Kongsi-kongsi  dagang  dari  Eropa  itu diperkuat  dengan  pasukan  yang  dipersenjatai.  Para  pedagang  dari Portugis  dan  Spanyol  kian  tersingkir  dari  nusantara,  digantikan  oleh Belanda dan Inggris.
Setelah Kulturstelsel dihentikan, daerah Hindia Belanda dijadikan daerah penanaman modal dengan berbagai kemudahan bagi para kapitalis untuk bergerak  di  sektor  perdagangan.  Maka  berdirilah onderneming yang bergerak  di  bidang  perkebunan,  maskapai-maskapai  pertambangan minyak bumi, timah, batu bara, emas, dan industri pabrik gula. Semuanya itu  tentu  memerlukan  tenaga  kerja  ( manpower )  yang  luas.  Untuk
mendapatkan  tenaga  kerja  yang  luas  dan  murah  bagi  para  penanam modal, dilakukanlah politik yang memberi kesempatan yang luas kepada bangsa asing yang ingin masuk ke Indonesia. Maka membanjirlah arus migrasi  ke  Indonesia.  Selain  orang  Belanda  dan  Eropa  lainnya, didatangkan  para  pekerja  murah  dari  daratan  Tiongkok  dan  India (Syahrin, 2019a).
Politik  (kebijakan)  keimigrasian  yang  diterapkan  di  Hindia  Belanda disebut opendeur  politiek atau  yang  disebut  politik  pintu  terbuka  (yang sebenarnya  suatu  istilah  ekonomi  kolonial),  yaitu  kebijakan  yang membuka Hindia Belanda seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, menetap, dan menjadi penduduk Hindia Belanda. Opendeur politiek pada hakikatnya  tak  pernah  diubah  sampai  Indonesia  merdeka.  Menurut  M. Iman Santoso, Mantan Direktur Jenderal Imigrasi sekaligus Guru Besar Ilmu  Hukum  Keimigrasian,  menjelaskan  secara  tersurat  tidak  ada ditetapkan  politik  keimigrasian  kolonial  bersifat  terbuka,  tetapi  dari berbagai  peraturan  di  bidang  kependudukan,  kewarganegaraan, pemberian izin masuk, dan izin tinggal dapat disimpulkan bahwa politik keimigrasian pada masa kolonial adalah bersifat pintu terbuka (Syahrin, 2016b).
Menurutnya,  kebijakan  politik  pintu  terbuka  ini  bermaksud  membuka kesempatan  seluas-luasnya  bagi  orang  asing  untuk  menetap  dan melakukan  kegiatan  di  Hindia  Belanda.  Dengan  semakin  banyak  dan bervariasi  golongan  atau  keturunan  bangsa  asing  masuk,  tinggal,  dan bekerja  di  Hindia  Belanda  maka  semakin  baik.  Diharapkan  sektor perekonomian dan politik tetap dikuasai bangsa asing, sehingga golongan bumiputera diharapkan akan tetap di bawah jajahan bangsa Belanda.
Singkat  kata,  kebijakan  pintu  terbuka  ini  mempunyai  tujuan  sebagai berikut: (i) mendapatkan tenaga kerja murah untuk menekan penduduk asli  sekaligus  menciptakan  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  antara
pendatang  dan  penduduk  asli,  (ii)  menarik  modal  asing  dan  pengaruh asing  sebesar-besarnya  agar  kesempatan  bagi  bumiputera  (pribumi) semakin tertutup dan dapat ditekan oleh pengaruh tadi  sehingga bangsa Indonesia  sudah  tentu  tetap  menjadi  bangsa  terjajah,  dan  (iii)  bila  ada serangan  dari  luar  terhadap  Hindia  Belanda,  pemerintah  Belanda  tidak akan  sendiri  menghadapinya karena  negara  penanam  modal  tidak  akan tinggal diam untuk melindungi kepentingan modalnya. Dengan demikian bahwa  poliitk  keimigrasian  kolonial  hanya  mengatur  kehadiran  orang asing dan berpihak pada kepentingan pemerintah jajahan.
Sejak  Indonesia  merdeka  hingga  tanggal  22  Mei  1992,  politik  hukum keimigrasian  masih  merujuk  pada  aturan  hukum  kolonial.  Dilihat  dari sudut  pandang  sejarah  Imigrasi  di  Indonesia,  kebijakan  kemigrasian masih belum sepenuhnya bersumber pada hukum nasional. Sebagaimana diketahui,  orientasi  kebijakan  Presiden  Soeharto  pada  masa  itu  adalah pembangunan  yang   mengharuskan  dibukanya  pintu  investasi  sebesar- besarnya.  Sehingga  kebijakan  keimigrasian  yang  berlaku  dari  zaman kolonial hingga masa pemerintahan Soerharto adalah bersifat terbuka.
Setelah  diberlakukannya  UU  No.  9  Tahun  1992  tentang  Keimigrasian, maka  kebijakan  dan  pengaturan  keimigrasian  yang  tergambar adalah selective policy (kebijakan selektif). Namun dalam pelaksanaannya  tidak  maksimal,  terutama  sejak  diberlakukannya kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  Singkat  (BVKS).  Kebijakan  BVKS pada  masa  itu  ditetapkan  oleh  Menteri  Kehakiman  RI   dalam  SK  No. M.O1-IZ.01.02 Tahun 1993 yang berisi pembebasan visa bagi kunjungan singkat 60 hari dan tidak dapat diperpanjang kepada 20 negara tambahan dan  perubahan  26  negara  Bebas  Visa  Kunjungan  Wisata  (BVKW) menjadi  Bebas  Visa  Kunjungan  Singkat,  termasuk  perubahan  atas penambahan beberapa negara (Syahrin, 2016a).
Modifikasi kebijakan BVKS dan BVKW ini muncul pada saat Joop Ave menjadi  Menteri  Pariwisata.  Pada  saat  itu  perluasan  defenisi kepariwisataan  secara  internasional,  bahwa  wisata  tidak  lagi  diartikan secara sempit sekedar rekreasi, tetapi juga meliputi kegiatan lain, asalkan bukan bekerja. Kalangan Imigrasi pada waktu itu tidak setuju pemberian BVKS terhadap orang asing. Kebijakan tersebut mendapat respon negatif dari  salah  seorang  anggota  Badan  Perencana  Pariwisata  Nasional (Bapparnas), Hj. Irtje Irza Ratubagus Sianturi, sekaligus Pejabat Imigrasi yang  menyampaikan  pernyataan  kepada  Joop  Ave  bahwa  Departemen Pariwisata  harus  meningkatan  pengawasannya  (Syahrin,  Arifin,  & Nursanto, 2018).
Sehingga  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  menyebabkan  politik keimigrasian  kembali  bernuansa  terbuka  ( opendeur  policy ).  Akibatnya walaupun  secara de  jure disyaratkan  selektifitas  dalam  hal  lalu  lintas orang keluar masuk wilayah RI, namun secara de facto wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga negara asing (Syahrin, 2015d).  Dalam  kurun  waktu  71  tahun  Indonesia  merdeka,  republik  ini telah  mengalami  berbagai  bentuk  kebijakan  keimigrasian.  Indonesia pernah  menganut  prinsip  kebijakan  keimigrasian  terbuka,  selektif,  dan selektif bernuansa terbuka. Resistensi ini tentu sangat dipengaruhi oleh suasana dan kepentingan politik di masing-masing pemerintahan.

## B. Paket Kebijakan Investasi Pro Tiongkok
Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  dan  perubahan  persyaratan  tenaga kerja asing adalah sedikit regulasi yang membuka pintu arus masuknya warga negara Tiongkok ke Indonesia. Membeludaknya jumlah tersebut tidak  terlepas  dari  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Presiden  Joko  Widodo, yaitu Kebijakan Bebas Visa Kunjungan . Kebijakan ini diawali dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, hingga yang terakhir
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang memberikan Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara (Syahrin, 2015b).
Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  yang  telah  mengalami  perubahan hingga tiga kali ini menjadi momentum bagi ekspansi  masuknya warga negara  asing  ke  Indonesia,  khususnya  Tiongkok.  Tiongkok  sebagai negara yang memiliki hubungan bilateral G2G terhadap Indonesia, sangat memiliki kepentingan terhadap kebijakan ini.
Alasan  ekonomi  dan  pariwisata  yang  menjadi  dasar  pemberlakukan kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  tidaklah  tepat.  Sejauh  ini  belum  ada angka  pasti  yang  menyebutkan  seberapa  besar  pengaruh  positif  bagi perekonomian  bangsa  terkait  dengan  kebijakan  tersebut  (Syahrin, 2018d). Dari sudut pandang legalitas, kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 yang mensyaratkan bahwa orang asing  dapat  dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  visa  apabila  telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Lalu, apa Tiongkok juga memberlakukan Bebas Visa  Kunjungan  kepada  Indonesia?  Apakah  kebijakan  tersebut  lebih besar manfaatnya dibanding kerugian yang ditimbulkan? Pertanyaan ini yang harus dijawab dan menjadi perhatian serius pemerintah.
Di  bidang  ketenagakerjaan.  Pemerintah  dalam  waktu  kurang  dari  dua tahun,  telah  merevisi  Permenakertrans  Nomor  12  Tahun  2013  tentang Tata  Cara  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  dengan  mengeluarkan Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga  Kerja  Asing.  Dua  peraturan  ini  dilahirkan  dari  rezim pemerintahan yang berbeda. Revisi dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menuntut percepatan pembangunan dengan mendatangkan  tenaga  kerja  Tiongkok.  Perubahan krusial  terdapat  pada ketentuan  yang  menghilangkan  syarat  pendidikan  S1  dan  kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (Syahrin, 2018c).
Tidak hanya itu, ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan apabila ingin  memperkerjakan  satu  tenaga  kerja  asing,  harus  merekrut  sepuluh tenaga  kerja  Indonesia,  kini  juga  dihapus  oleh  Kemenakertrans. Semestinya,  ketentuan  tentang  persyaratan  tenaga  kerja  asing  ini  harus menjadi  perhatian  serius,  khususnya  terkait  dengan  posisi  jabatan, jumlah,  prosedur,  dan  waktu  yang  harus  dibatasi.  Disini  terlihat  jelas bagaimana usaha dari pemerintah untuk merubah aturan yang sudah ada agar memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.
Regulasi  ketenagakerjaan  menentukan  bahwa  tenaga  kerja  asing  yang bekerja di Indonesia harus sesuai dengan keahlian dan menempati jabatan tertentu serta bertujuan untuk mentransfer ilmu kepada pendampingnya, yakni  warga  negara  Indonesia  dengan  waktu  yang  ditentukan.  Namun, faktanya  sebagian  besar  tenaga  kerja  (ilegal)  Tiongkok  adalah  buruh kasar.  Ini  berarti  pemerintah  sama  saja  menyakiti  rakyat  dengan mempersempit peluang kerja, di saat angka pengangguran di Indonesia masih  tinggi.  Pemerintah  kelihatan  terkesan  tunduk  pada  kemauan investor.  Akibatnya  pihak  Kemenakertrans  menjadi  dalang  dari kedatangan  ribuan  buruh  asal  Tiongkok  itu.  Sehingga  diperlukan tindakan  tegas  darii  pihak  terkait,  seperti  Direktorat  Jenderal  Imigrasi, Kepolisian,  dan   TNI  untuk  mengantisipasi  keberadaan  warga  negara asing tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra berpendapat  eksodus besar-besaran  wisatawan  Tiongkok  ke  Indonesia  memang  bisa diperdebatkan. Tapi jumlah itu dapat saja terjadi dalam beberapa tahun ke  depan  sejalan  dengan  kian  membesarnya  pinjaman  proyek  dan investasi  mereka di  Indonesia.  Ini  bukan  hanya persoalan  angka,  tetapi masalah kesempatan kerja rakyat Indonesia yang dirampas oleh pekerja kasar  dari  Tiongkok.  Semakin  besar  pinjaman  dan  investasi  mereka  di Indonesia,  maka  semakin  besar  pula  potensi  ekspansi  warga  negara Tiongkok di Indonesia. Mereka pada akhirnya hanya akan menciptakan
lapangan pekerjaan untuk warganya (Tiongkok) di Indonesia, sedangkan rakyat kita tidak mendapat manfaat apapun.
Penjelasan  Menakertrans  yang  membandingkan  jumlah  tenaga  kerja Indonesia  di  Hongkong  jauh  lebih  besar  dari  tenaga  kerja  Tiongkok adalah  keliru.  Mereka  bekerja  disana  berdasarkan  kontrak,  sehingga dapat dipulangkan kapan saja. Berbeda dengan tenaga kerja Tiongkok di Indonesia yang kebanyakan ilegal. Lebih lanjut, keberadaan tenaga kerja Indonesia  di  Hongkong  dan  Tiongkok  dengan  mudah  dapat  dibedakan dari  warga  lokal,  sedangkan  pekerja  Tiongkok  sangat  sulit  dibedakan dengan  warga  negara  Indonesia  kalangan  Tionghoa  yang  sudah  lama menetap di Indonesia.
Adanya ekspansi tenaga kerja Tiongkok dalam jumlah besar dewasa ini, mengingatkan  kita  akan  politik  pintu  terbuka  di  masa  lalu.  Dulu pemerintah  kolonial  membuka  akses  seluas-luasnya  kepada  pekerja murah  dari  Eropa  dan  Asia  untuk  kepentingan  urusan  dagangnya.  Pun demikian  dengan  orde baru  di  bawah  pemerintahan  Presiden  Soeharto. Selama tiga puluh dua tahun, kebijakan penanaman modal asing menjadi suatu kebijakan tunggal, dengan tujuan tercapainya pembangunan.
Namun,  dengan  adanya  fakta  yang  terjadi  saat  ini,  tentu  kita  seakan mengulangi  sejarah.  Kebijakan  selektif  keimigrasian  yang  telah disepakati dalam konsep UU No. 6 Tahun 2011, kini patut dipertanyakan. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, perubahan aturan ketenagakerjaan dan perjanjian  bilateral  di  bidang  perekonomian  dengan  Tiongkok  adalah bukti  bahwa  secara  perlahan  Indonesia  telah  kembali  pada konsep opendeur politiek atau yang disebut politik pintu terbuka.
Kebijakan keimigrasian yang dianut dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  adalah  kebijakan  selektif  yang  meneruskan  konsep kebijakan  keimigrasian  dalam  UU  No.  9  Tahun  1992.  Di  dalam Penjelasan  UU  No.  6  Tahun  2011  dijelaskan  bahwa  kebijakan  selektif
mengharuskan  bagi  orang  asing  yang  masuk  dan  berada  di  wilayah Indonesia  harus  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuannya.  Kebijakan dimaksud dalam rangka melindungi kepentingan nasional, dimana hanya orang  asing  yang  memberikan  manfaat  serta  tidak  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  diperbolehkan  masuk  dan  berada  di wilayah Indonesia. Pada hakikatnya, kebijakan selektif keimigrasian ini mengharuskan bahwa:  (1) hanya  orang  asing  yang bermanfaat  yang diperbolehkan  masuk  dan  berada  di wilayah Indonesia; (2) hanya orang asing  yang  tidak  membahayakan keamanan  dan ketertiban  umum  yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;  (3) orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia; (4) orang  asing  yang masuk  dan  berada  di  wilayah  Indonesia  harus  sesuai  dengan maksud dan tujuannya (Syahrin, 2019b).

## C. Potensi Ancaman dan Gangguan Stabilitas Nasional
Asaaro  Lahagu,  Kolomnis  Koran  Kompas,  dalam  artikelnya  yang berjudul  “Implikasi  Kerjasama  Cina-Indonesia:  Masuknya  Ribuan Pekerja  Cina  di  Banten  dan  Papua”,  menyampaikan  bahwa  dalam mewujudkan  kedelapan  nota  kesepahaman  antara  Indonesia-Tiongkok itu, setidaknya akan ada beberapa implikasi yang memunculkan isu-isu strategis  terutama  bagi  Indonesia.  Isu-isu  itu  sangat  sensitif  dan  bisa membahayakan Indonesia ke depan. Isu-isu strategis itu adalah (Anam & Ristiyani, 2018):
Pertama,  migrasi  besar-besaran  warga  Tiongkok  ke  Indonesia.  Migrasi itu  terkait  dengan  investasi  besar  Tiongkok  di  Indonesia.  Kedatangan warga  negara  Tiongkok  berpeluang  memunculkan  isu-isu  politik  yang krusial.  Selain  itu  akan  menimbulkan  persaingan  budaya  antara  warga negara Tiongkok dengan Pribumi. Ini menjadi sumber masalah baru bagi bangsa Indonesia ke depannya. Mengingat ekspansi yang terjadi saat ini bukanlah  suatu  jumlah  yang  sedikit,  dikhawatirkan  menjadi  strategi
Tiongkok untuk menguasai Indonesia. Secara pelan memasukkan warga negara  Tiongkok  ke  Indonesia,  kemudian  mendesak  keluar  warga pribumi Indonesia pada perannya di sektor-sektor strategis di Indonesia untuk digantikan warga Tiongkok.
Kedua,  program  Presiden  Joko  Widodo  yang  meminjam  dana  dari Tiongkok sebanyak 520 triliun atau USD 40 miliar dengan motif investasi untuk membiayai sejumlah BUMN seperti proyek kereta api di berbagai daerah  di  Indonesia  dan  pembiayaan  listrik  35  ribu  Mega  Watt  (MW), membuat posisi Indonesia berada di posisi rawan. Sekarang ini kondisi perekonomian  Indonesia  belum  menunjukan  perubahan  positif  secara signifikan. Jika nanti terjadi krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan BUMN akan jatuh kepada tangan asing. Dengan kata lain, jika terjadi krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998, maka sebagian besar BUMN Indonesia akan jatuh ke tangan Tiongkok.
Ketiga, dana yang digelontorkan oleh Tiongkok dengan motif investasi, selalu terlampir syarat-syarat terselubung. Salah satu syarat yang sudah terlaksana  dan  disetujui  oleh  Joko  Widodo  adalah  bahwa  pelaksanaan seluruh  mega  proyek  Tiongkok  di  Indonesia  mengharuskan  tenaga kerjanya didatangkan dari Tiongkok. Persetujuan ini kemudian menjadi nyata  ketika  mulai  datang  ribuan  tenaga  kerja  dari  Tiongkok  ke Indonesia.  Kedatangan  ribuan  tenaga  kerja  dari  Tiongkok  dan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia, bertolak belakang dengan tindakan  pemutusan  hubungan  kerja  yang  terjadi.  Kenyataan  tersebut tentu  telah  melanggar  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  No  15 Tahun  2015  tentang  Jabatan  yang  Dapat  Diduduki  oleh  Tenaga  Kerja Asing di Indonesia.
Keempat,  izin  kepemilikan  properti  oleh  warga  asing  di  Indonesia.
Percepatan proyek pembangunan hotel, apartemen, menara kondominium  dan  properti  lainnya  adalah  untuk  menampung  warga
negara  Tiongkok  dalam  jumlah  besar  yang  akan  segera  datang  ke Indonesia. Bukan sekedar berkunjung, tapi diduga menetap selamanya. Rencana  pemberian  izin  kepada  warga  negara  asing  untuk  memiliki properti di Indonesia bertepatan dengan migrasi warga negara Tiongkok ke Indonesia. Dengan begitu warga negara Tiongkok yang berdatangan akan secara sah memiliki properti di Indonesia dan memudahkan mereka untuk juga secara sah menjadi warga negara Indonesia. Berbagai media menginformasikan  bahwa  puluhan  ribu  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) indonesia  telah  dipalsukan  untuk  mememudahkan  warga  negara Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia. Dengan memiliki properti dan KTP,  akan  mudah  lagi  bagi  mereka  untuk  mengusai  Indonesia sepenuhnya.
Implikasi kerjasama Tiongkok-indonesia itu memang bisa
menguntungkan Indonesia dengan mendapat investasi besar-besaran dari Tiongkok. Namun sebaliknya bisa juga berpotensi merugikan Indonesia terutama memunculkan isu-isu strategis yang dapat merugikan bangsa.

## D. Kebijakan  Investasi  Tiongkok  dalam  Implikasi  Hukum  dan  Sosial Keimigrasian
Banyak  alasan  mengapa  pemerintah  memilih  Tiongkok  sebagai  mitra kerja untuk menanamkan investasi nya di Indonesia. Salah satunya yaitu dari  sumber  daya  manusia  yang  murah.  Upah  tenaga  kerja  Tiongkok dapat terbilang murah. Selain itu juga kemampuan fisik serta etos kerja yang  berbeda  dengan  pekerja  local  .  Anggapan  yang  berkembang,  bila suatu proyek dikerjakan oleh tenaga kerja Tiongkok dapat selesai dalam kurun waktu enam bulan, sedangkan bila menggunakan tenaga kerja lokal maka bisa memakan waktu satu tahun bahkan lebih. Tentu ini tidak dapat dijadikan  alasan  pembenar  untuk  melegalkan  migrasi  besar-besaran warga negara Tiongkok di Indonesia.
Keberadaan  tenaga  kerja  Tiongkok  juga  kerap  kali  menimbulkan permasalahan  sosial  bagi  masyarakat  sekitar.  Perbedaan  bahasa  dan budaya  menjadi  pemicu  timbulnya  keributan.  Masyarakat  lokal cenderung  tidak  menerima  kehadiran  tenaga  kerja  asing.  Mereka menganggap keberadaan tenaga kerja Tiongkok di sana telah mengambil lapangan  pekerjaan  dan  tidak  menutup  kemungkinan  mengancam keberlangsungan hidup mereka. Bahkan yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita adalah makin maraknya kegiatan porstitusi sebagai ekses dari keberadaan tenaga kerja Tiongkok ini di Indonesia. Bekerja dalam waktu yang  lama  dan  jauh  dari  keluarga,  menyebabkan  terjadinya  kegiatan porstitusi.
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  (Permenakertrans)  No.  16  Tahun  2015  dan  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2015, tenaga kerja asing  yang  bekerja  di  Indonesia  hanya  dapat  menduduki  jabatan tertentu, memiliki  keahlian  khusus,  dan  profesional  di  bidangnya. Normatifnya,  ekspatriat  yang  dapat  bekerja  di  Indonesia  adalah  para pekerja spesialis yang keahliannya tidak dimiliki oleh masyarakat lokal.
Namun,  fakta  di  lapangan  banyak  ditemui  tenaga  kerja  Tiongkok yang melakukan pekerjaan tidak sesuai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)  yang  diberikan.  Katakanlah,  dalam  IMTA  disebutkan pekerjaannya adalah Engineering Specialist atau Electronical Specialist , namun  kenyataannya  mayoritas  mereka  melakukan  pekerjaan  kasar, seperti  mengaduk  semen,  memasang  batu  bata,  mengangkat  batu  dan besi,  bahkan  pernah  ditemukan  sebagai  tukang  masak  (koki)  pada perusahaan  tersebut.  Mayoritas  tenaga  kerja  Tiongkok  (ilegal) adalah unskill  worker ,  yang  bekerja  bukan  atas  dasar  kualifikasi  dan keahlian tertentu.
Pada  tahun  2014,  Penulis  yang  tergabung  dalam  Tim  Pengawasan  dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di PT. Priamanaya Energy yang bertempat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ditemukan kurang lebih 350 tenaga kerja Tiongkok yang tidak sesuai  dengan  izin  tinggal  diberikan.  Hampir  semuanya  menggunakan Visa  Kunjungan  Satu  Kali  Perjalanan  (B.211),  bahkan  sebagian  besar dari  mereka  telah overstay di  Indonesia.  Berdasarkan  data  paspor  dan pengamatan  fisik,  tidak  sedikit  dari  mereka  adalah  pekerja  di  bawah umur.  Tentu  selain  adanya  pelanggaran  keimigrasian,  ada  dugaan kejahatan  sindikat  perdagangan  manusia  ( human  traficking )  di  dalam kegiatan  tersebut.  Ini  menjadi  ironi  di  saat  Indonesia  membuka  pintu masuk  seluas-luasnya  bagi  investasi  dengan  jaminan  percepatan pembangunan,  di  sisi  lain  pelanggaran  hukum  semakin  meningkat. Jangan sampai kita mengorbankan negara hanya untuk kepentingan asing (Syahrin, 2018a).
Tenaga  kerja  Tiongkok  yang  berada  di  Indonesia  mendominasi  sektor konstruksi.  Satu  di  antaranya  adalah  pembangunan  PLTU  Celukan Bawang, di Buleleng, Bali yang dikerjakan oleh empat kontraktor, yaitu China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali. Proyek PLTU berkapasitas 3x100 MW tersebut bernilai Rp. 9 triliun. Dengan nominal sebanyak itu, tentu Pemerintah Tiongkok memiliki misi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya di Indonesia.
Selain  itu  juga,  tentu  kita  masih  ingat  kasus  tertangkapnya  lima  orang warga  negara  Tiongkok  berbaju  militer  dan  dua  orang  warga  negara Indonesia  oleh  Tim  Patroli  TNI  Angkatan  Udara  Lanud  Halim Perdanakusuma,  Jakarta  Timur.  Kepala  Dinas  Penerangan  TNI  AU, Marsekal Pertama Wieko Syofyan mengatakan ketujuh pekerja yang lima
di  antaranya  merupakan  tenaga  kerja  Tiongkok  telah  memasuki  area Lanud tanpa izin dan melakukan pengeboran secara ilegal.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kelima orang warga negara Tiongkok itu merupakan karyawan PT Geo Central Mining yang beralamat di Pantai Indah  Kapuk,  Bukit  Golf,  Jakarta  Utara  dan  juga counterpart dari  PT
Wijaya Karya. Mereka kemudian diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka memang bekerja dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Diduga terdapat pelangaran keimigrasian berupa tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan serta izin tinggal (Syahrin & Irsan, 2018).
Mayoritas pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok  di  Indonesia  adalah  melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai dengan  izin  tinggal  yang  telah  diberikan.  Selain  itu  juga  tidak  dapat menunjukkan  paspor  dan  izin  tinggal,  karena  dipegang  oleh  pihak sponsor. Sebagian besar dikenakan Pasal 116 dan Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Syahrin, 2015a).
Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2011 menentukan bahwa “Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  Rp.  25.000.000  (dua  puluh  lima  juta rupiah).” Pasal 71 mengatur bahwa “Setiap orang asing yang berada di wilayah  Indonesia  wajib:  (a)  memberikan  segala  keterangan  yang diperlukan  mengenai  identitas  diri  dan/atau  keluarganya  serta melaporkan  setiap  perubahan  status  sipil,  kewarganegaraan,  pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau (b) memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal  yang  dimilikinya  apabila  diminta  oleh  Pejabat  Imigrasi  yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”
Kemudian  Pasal  122  huruf  a  UU  No.  6  Tahun  2011  mengatur  bahwa “Setiap  orang  asing  yang  dengan  sengaja  menyalahgunakan  atau melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pemberian  izin  tinggal  yang  diberikan  kepadanya,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak  Rp.  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah).”  Kedua  pasal  ini merupakan pasal yang paling banyak dilanggar oleh warga negara asing, khususnya tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok (Syahrin, 2018b).
Selain pelanggaran keimigrasian, kegiatan pekerja Tiongkok di Indonesia juga menimbulkan kejahatan lainnya, seperti cyber crime . Jauh sebelum diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan untuk negara Tiongkok, kejahatan cyber crime masih terbilang minim. Namun, sekitar satu tahun setelah  diberlakukannya  kebijakan  ini  maka  persentasenya  meningkat tajam dan itu hampir semuanya dilakukan oleh warga negara Tiongkok (Syahrin, 2017).
Terakhir,  kasus cyber  crime yang  menarik  perhatian  publik  terjadi  di kawasan Bogor.  Polresta Bogor Kota dan Kantor Imigrasi Kelas I  Non TPI  Bogor mengamankan 31 WN China yang diduga melakukan cyber fraud di  perumahan  mewah  di  kawasan  Bogor.  Mereka  melakukan kejahatan transnasional dengan modus operandi penipuan online kepada korban  warga  negara  Tiongkok.  Mereka  melaklukan  penipuan secara online kepada  warganya  sendiri,  namun  menjadikan  Indonesia sebagai homebase mereka (Syahrin, 2015c).

## IV. KESIMPULAN
Penegakan hukum terkait ekspansi warga negara Tiongkok yang melakukan pelanggaran, mau tidak mau harus segera dilaksanakan, terutama di bidang keimigrasian.  Penyalahgunaan  izin  tinggal  merupakan  pelanggaran  yang paling  banyak  dilakukan.  Diperlukan  koordinasi  antar  lembaga  guna
meningkatkan pengawasan selama mereka melakukan kegiatan di Indonesia. Keberadaan  Sekretariat  Tim  Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  Pora)  yang melibatkan  TNI,  Polri,  Kejaksaan,  Kemenakertrans,  dan  lembaga  lainnya, perlu didukung secara maksimal. Peran serta masyarakat sebagai pihak yang paling  sering  bersentuhan  dengan  warga  negara  asing  (Tiongkok)  harus diberdayakan.
Perosalan  migrasi  warga  negara  Tiongkok  ke  Indonesia  bukan  hanya masalah  satu  atau  dua  institusi,  tapi  menjadi  permasalahan  bangsa. Keberadaan  tenaga  kerja  Tiongkok  ibarat  dua  sisi  mata  uang,  yang (mungkin)  dapat  mensejahterakan  masyarakat,  tapi  juga  mengganggu keamanan negara. Tidak hanya itu, dalam jangka panjang dapat memberikan pengaruh  negatif  terhadap  perkembangan  ideologi,  sosial,  politik,  dan ekonomi. Jangan sampai kita yang punya wilayah dan sumber daya, malah menjadi  penonton  di  negara  sendiri.  Indonesia  adalah  negara  berdaulat. Kedaulatan itulah yang harus dijaga, bukan untuk digadaikan.
Diharapkan,  walau  suasana  politik  ekonomi  saat  ini  menuntut  Indonesia harus  membuka  diri  dari  masuknya  tenaga  kerja  asing  (Tiongkok),  bukan berarti  harus  meninggalkan  kebijakan  selektif  keimigrasian.  Kebijakan  ini merupakan  kebijakan  yang  paling  tepat  bagi  Indonesia  untuk  menghadapi serbuan  tenaga  kerja  Tiongkok.  Kita  tidak  dapat  seenaknya  memberikan akses  masuk  bagi  orang  asing,  tapi  juga  tidak  dapat  menutup  diri  secara ekstrim dari perkembangan global. Indonesia masih membutuhkan investor untuk membangun, tetapi bukan berarti harus menggadaikan bangsa untuk suatu proses yang instan. Silakan mereka masuk, berinvestasi, dan bekerja di Indonesia,  tapi  hanya  mereka  yang  membawa  manfaat  serta  tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam,  S.,  &  Ristiyani,  R.  (2018).  Kebijakan  Belt  and  Road  Initiative  (BRI) Tiongkok  pada  Masa  Pemerintahan  Xi  Jinping. Jurnal  Ilmiah  Hubungan Internasional . Kurniawan, Y. (2016). One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok? Politica .
Soetandyo  Wgnosoebroto.  (2016).  Hukum  Paradigma  Metode  dan  Dinamika Masalahnya. E-Jurnal Undiksha . Syahrin,  M.  A.  (2015a).  Beri  Efek  Jera  Pada  Pelaku  Kejahatan  Keimigrasian.
Bhumi Pura , 8 (1), 16–21. Syahrin, M. A. (2015b). Hak Asasi Bermigrasi. Bhumi Pura , 11 (1), 45–48. Syahrin, M. A. (2015c). Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi? Checkpoint , 3 (1), 29–31.
Syahrin,  M.  A.  (2015d).  Memaksimalkan  Peran  Imigrasi  di  Perbatasan. Bhumi Pura , 2 (1), 38–40.
Syahrin, M. A. (2016a). Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. In Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) (1st ed., Vol. 1, pp. 16–31). Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.
Syahrin,  M.  A.  (2016b).  Reorientasi  Fungsi  Imigrasi  Indonesia.  In Imigrasi  di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) (1st ed., Vol. 1, pp. 89–102). Jakarta:
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.
Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum  Seekers  and  Refugees  in  Indonesia. Sriwijaya  Law  Review , 1 (2), 168–178.
Syahrin,  M.  A.  (2018a).  Menakar  Kedaulatan  Negara  dalam  Perspektif
Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), 43–57.
Syahrin,  M.  A.  (2018b).  Penerapan  Wewenang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Seminar Hukum Nasional , 4 (1), 25–49. Syahrin, M. A. (2018c). Pro dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing. Bhumi  Pura , 3 (1),  22–25. res_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing
Syahrin,  M.  A.  (2018d).  Refleksi  Hukum  Implementasi  Kebijakan  Bebas  Visa
Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. Fiat Justicia , 4 (2), 155–169. Syahrin, M. A. (2019a). Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan Sejarah dan Kontemporer. Sol Justicia , 2 (1), 43–68.
Syahrin,  M.  A.  (2019b).  Teori  Kebijakan  Selektif  Keimigrasian. Opinio  Juris ,
9 (4), 26–27.
Syahrin,  M.  A.,  Arifin,  R.,  &  Nursanto,  G.  A.  (2018). Regulasi  Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Syahrin, M. A., & Irsan. (2018). Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration  Residence  Permit:  Case  Studies  on  Energy  and  Mining Companies. In International Conference on Energy and Mining Law (Vol. 59, pp. 184–189).
Wibawati, S. W., Sari, M. I., & Sulistyani, Y. A. (2018). Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (Obor) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim. Jurnal Kajian Wilayah .