Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 4 April 2021
KINERJA  KPU  KABUPATEN  SINTANG  DALAM  PEMUTAKHIRAN  DATA DAN  PENYUSUNAN  DAFTAR  PEMILIH  PEMILIHAN  GUBERNUR  DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

## Supranto
Program Pascasarjana Universitas Terbuka Email: asyraafi.stg@gmail.com

## Abstract
Permanent  voter  list  (DPT)  has  always  been  a  crucial  point  in  the  success  of  the election process or election. The quality of the DPT depends very much on how the Regency  Election  Commission  implements  regulations  that  have  been  set  by  the Indonesian  Election  Commission  and  the  Provincial  Election  Commission.  To implement  this  regulation  requires  good  performance  from  all  elements  of  the election  organizer.  The  performance  of  the  Sintang Regency  Election  Commission in updating the data and preparing the voter list for  the Election of the Governor and Deputy Governor of  West Kalimantan in 2018 is very strategic  in realizing a quality election. The results of this study showed that the quality of the Permanent Voter  List  (DPT)  in  the  Election  of  the  Governor  and  Deputy  Governor  of  West Kalimantan  in  2018  in  Sintang  District  was  already  good.  This  was  indicated  by voter  participation  which  reached  89%.  The  process  of  updating  the  data  and compiling the voter list was carried out according to the schedule set by the West Kalimantan  Provincial  Election  Commission  which  was  guided  by  Election Commission  Regulations.  Sintang  Regency  Election  Commission  initiative  in resolving existing problems in the field was quite good, so that all stages could be carried  out  properly.  The  ability  of  Sintang  Regency  Election  Commission  in updating voter data needs to be improved, especially for PPDP and PPS, because they are the spearhead in updating data and compiling voter lists. Sintang Regency Election  Commission  had  built  intensive  communication  with  all  stakeholders  so that  the  process  of  updating  data  and preparing  voter  lists  had  run  well.  The conclusion  of  this  study  is  the  performance  of  the  Sintang  Regency  Election Commission in updating the data and preparing the voter list for the Election of the Governor and Deputy Governor of West Kalimantan in 2018 viewed from the five aspects studied were quite good.
Keyword : voter list; performance; election commission.

## Abstrak
Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  selalu  menjadi  titik  krusial  dalam  kesuksesan penyelenggaraan  pemilu  atau  pemilihan.  Kualitas  DPT  sangat  tergantung bagaimana  KPU  Kabupaten  dalam  mengimplementasikan  regulasi  yang  sudah ditetapkan oleh KPU RI dan  KPU Provinsi. Untuk mengimplementasikan regulasi ini  diperlukan  kinerja  yang  baik  dari  semua  unsur  penyelenggara  pemilihan. Kinerja  KPU  Kabupaten  Sintang  dalam pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar
pemilih  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  Tahun  2018 merupakan  hal  yang  sangat  strategis  dalam  mewujudkan  pemilihan  yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilihat dari aspek: (1) kualitas ( quality ), (2) ketepatan ( promptness ), (3) inisiatif ( intiative ), (4) kemampuan  ( capability ),  dan  (5)  komunikasi  ( communica-tion ).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kualitas  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  pada  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kabupaten Sintang sudah  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  partisipasi  pemilih  yang  mencapai  89%. Proses  pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih  dilaksanakan  sesuai jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang berpedoman  pada  Peraturan  KPU.  Inisiatif  KPU  Kabupaten  Sintang  dalam menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan sudah cukup baik, sehingga semua tahapan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Kemampuan  KPU  Kabupaten  Sintang dalam  pemutakhiran  data  pemilih  perlu  ditingkatkan,  terutama  untuk  PPDP  dan PPS,  karena  merekalah  ujung  tombak  dalam  pemutakhiran  data  dan  penyusunan daftar  pemilih.  KPU  Kabupaten  Sintang  telah  membangun  komunikasi  yang intensif  dengan  semua stakeholder sehingga  proses  pemutahiran  data  dan penyusunan daftar pemilih berjalan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian adalah kinerja  KPU  Kabupaten  Sintang  dalam  pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar pemilih  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  Tahun  2018 dilihat dari kelima aspek yang diteliti sudah cukup baik.
Kata kunci: daftar pemilih; kinerja; komisi pemilihan umum

## Pendahuluan
Kinerja  berasal  dari  kata performance. Ada  pula  yang  memberikan  pengertian performance sebagai  hasil  kerja  atau  prestasi  kerja,  namun  kinerja  mempunyai  makna yang  lebih  luas,  bukan  hanya  hasil  kerja  termasuk  bagaimana  proses  pekerjaan berlangsung  (Wibowo,  2014).  Kinerja  dapat  merupakan  penampilan  baik  individu maupun  kelompok  kerja  personil.  Penampilan  hasil  kerja  tidak  terbatas  pada  personil yang  memangku  jabatan  fungsional  maupun  struktural  di  dalam  organisasi  (Ilyas, 2012).
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam Pemutakhiran Data dan  Penyusunan  Data  Pemilih  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan Barat  Tahun  2018  dapat  diukur  dengan  melihat  kualitas  data  yang  dihasilkan  dari seluruh  proses  yang  dilaksanakan  oleh  KPU  Kabupaten  Sintang  dan  jajarannya  dalam pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih  berdasarkan  regulasi  yang  sudah ditetapkan,  yaitu  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Pemutakhiran  Data  dan  Penyusunan  Daftar  Pemilih  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati,  dan/atau Walikota dan  Wakil Walikotadan Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Provinsi  Kalimantan Barat Nomor: 18/  HK.03.1- Kpt/61/Prov/VIII/2017  tentang  Pedoman  Teknis Pemuktahiran  Data  Pemilih  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Kalimantan Barat Tahun 2018.
Dari  pelaksanaan  pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih  dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 di Kabupaten Sintang  yang  dilaksanakan  oleh  KPU  Kabupaten  Sintang  beserta  jajarannya  diketahui data sebagaimana tabel berikut:

## Tabel 1.
Perbandingan Jumlah DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2015, DP4, DPS, dan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Barat Tahun 2018 No. KECAMATAN DPT 2015 DP4 2018 DPS 2018 DPT 2018 1 AMBALAU 10.331 10.745 9.012 8.937 2 BINJAI HULU 9.745 9.382 9.724 8.966 3 DEDAI 23.786 20.013 21.947 21.237 4 KAYAN HILIR 22.120 18.918 20.844 20.274 5 KAYAN HULU 19.299 16.917 17.840 17.206 6 KELAM PERMAI 12.227 12.506 11.733 12.430 7 KETUNGAU HILIR 15.301 15.364 14.871 15.173 8 KETUNGAU HULU 16.998 14.369 14.843 14.660 9 KETUNGAU TENGAH 20.330 18.805 20.740 19.936 10  SEPAUK 37.701 35.335 39.711 35.825 11  SERAWAI 17.959 17.141 17.692 16.998 12  SINTANG 48.043 49.687 42.953 43.121 13  SUNGAI TEBELIAN 24.222 23.352 23.078 22.825 14  TEMPUNAK 21.038 20.565 21.129 20.911 JUMLAH 299.100 283.099 286.117 278.499
Sumber: Subbagian  Program dan Data KPU Kab. Sintang
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari data pemilih  dimana  untuk  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Sintang  Tahun  2015 sejumlah  299.100  pemilih  menjadi  278.499  pemilih  pada  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  Tahun  2018.  Untuk  itu,  peneliti  memaparkan bagaimana  kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Sintang  dalam  Pemutakhiran Data  dan  Penyusunan  Daftar  Pemilih  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.
Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 218.
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan kinerja KPU antara lain  (1)  Penelitian  (Juliansyah  2013.)  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan Pemutakhiran  Administrasi  Pemilih  dalam  Pemilihan  Umum  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  Tahun  2007  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pemutakhiran administrasi  data  dan  daftar  pemilih  belum  berjalan  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari masih  terdapat  data  pemilih  ganda  dan  membengkaknya  jumlah  pemilih  di  beberapa TPS; (2) Penelitian (Anusapati, 2014) dengan judul Kinerja Aparatur Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten  Kubu  Raya  menunjukkan  bahwa  kinerja  aparatur  KPU  Kabupaten Kubu  Raya  belum  sesuai  dengan  harapan;  (3)  Penelitian  Jani  dengan  judul  Tinjauan tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden  Tahun  2014  di  Kabupaten  Paser  menunjukkan  bahwa  kinerja  yang dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Paser  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden cukup maksimal; (4) Penelitian (Lumingkewas 2015) dengan judul    Kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  Pemilihan  Umum  Legislatif  (Studi  di Kabupaten  Minahasa  Selatan)  menunjukkan  bahwa  Komisi  Pemilihan  Umum  belum melaksanakan  tugasnya  secara  paripurna,  sehingga  perlu  dilakukan  koordinasi  dengan pihak-pihak terkait yakni pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, TNI/POLRI, tokoh- tokoh masyarakat, dan pers, untuk membantu kinerja komisi pemilihan umum menjadi lebih  baik  dan  melaksanakan  tugasnya  secara  paripurna;  dan  (5) Penelitian  (Halawa  & Adiwidjaja,  2016)  dengan  judul Analisis  Kinerja  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) Kabupaten  Malang  dalam  Sosialisasi  Menghadapi  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) Serentak  Tahun  2015  menunjukkan  bahwa    kinerja  yang  dilakukan  KPU  Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak  tahun 2015 telah berjalan dengan optimal baik dari perumusan kebijakan maupun dalam implementasi pemilihan Kepala Daerah tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif , yaitu  metode  penelitian yang  banyak  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah  ( natural setting ),  yang  dalam  hal  ini  fenomena  apa  adanya  pada  subjek  penelitian  Kinerja Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Sintang.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah wawancara dan kajian dokumentasi.
Wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  pedoman  yang  sudah  disiapkan, sedangkan  pengumpulan  dokumentasi  terkait  kegiatan  pemutakhiran  data  dan penyusunan  daftar  pemilih  yang  sudah  dilakukan.  Adapun  responden  yang  dipilih merupakan responden yang benar-benar mengalami kejadian, dalam pemutakhiran data dan  penyusunan  daftar  pemilih  yaitu  Ketua  KPU  Kabupaten  Sintang,  Anggota  KPU Kabupaten  Sintang  yang  membidangi  Divisi  Data  dan  Informasi,  Kepala  Sub  Bagian Program  dan  Data  KPU  Kabupaten  Sintang,  Operator  Sistem  Informasi  Data  Pemilih
(SIDALIH),  Ketua  PPK  Sintang, Ketua  PPS  Desa  Merti  Guna,  dan  Ketua  Panwaslu Kabupaten Sintang.

## Hasil dan Pembahasan Kualitas Pekerjaan
KPU  Kabupaten  Sintang  merupakan  penyelenggara  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat  di  Kabupaten  Sintang,  dengan  memperhatikan Peraturan KPU  serta petunjuk teknis  yang dikeluarkan  oleh  KPU  Provinsi  Kalimantan Barat.  KPU  Kabupaten  Sintang  bekerja  berdasarkan  regulasi.  Ukuran  berkualitas  atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan KPU Kabupaten Sintang dapat dilihat dari pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan regulasi yang ada.
Dalam  pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih,  KPU  Kabupaten Sintang berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota. Dalam  peraturan  tersebut  telah  dijelaskan  secara  rinci  proses  yang  dilakukan  KPU Kabupaten  dalam  pelaksanaan  teknis  di  lapangan,  sehingga  jika  peraturan  tersebut dilaksanakan, maka data pemilih yang dihasilkan pasti akurat.
Menurut (Abdullah,  2009) menyatakan bahwa  ketidakakuratan data pemilih/DPT disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (a) belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Dalam  Negeri  beserta  jajarannya;  (b) pemutakhiran data/verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik; dan (c) masyarakat, dalam hal ini calon pemilih tidak berusaha secara aktif agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
Dilihat  dari  DPT  yang  dihasilkan,  dapat  dikatakan  kualitas  kinerja  KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sudah cukup baik. Hal ini dapat  dinilai  dari  tidak  banyaknya  persoalan-persoalan  yang  mengemuka  berkaitan daftar  pemilih  pada  saat  pelaksanaan  pemungutan  dan  perhitungan  suara.  Selain  itu, KPU  Kabupaten  Sintang  telah  melaksanakan  regulasi  yang  ditetapkan  dengan  sebaik- baiknya,  sehingga  menghasilkan  kualitas  kinerja  yang  tinggi.  Sebagaimana diungkapkan  oleh  (Dwiyanto,  2003)  yang  menjelaskan  bahwa  penilaian  kinerja birokrasi  publik  tidak  cukup  dilakukan  dengan  menggunakan  indikator  yang  melekat pada  birokrasi  itu,  seperti  efisiensi  dan  efektivitas,  tetapi  juga  harus  dilihat  dari indikator-indikator  yang  melekat  pada  pengguna  jasa,  seperti  kepuasan  pengguna  jasa, akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting  karena  birokrasi  publik  juga  muncul  karena  tujuan  dan  misi  birokrasi  publik sering  kali  bukan  hanya  memiliki stakeholder yang  banyak  dan  memiliki  kepentingan yang  sering  berbenturan  satu  sama  lainya  yang  menyebabkan  birokrasi  publik
mengalami  kesulitan  untuk  merumuskan  misi  yang  jelas.  Akibatnya,  ukuran  kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga berbeda-beda.

## Ketepatan
Dari  pelaksanaan  tahapan  pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih, semua  berjalan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Dimulai  dari  penyusunan Daftar  Pemilih  oleh  KPU  Kabupaten  untuk  disampaikan  kepada  PPDP  melalui  PPS yang  dilakukan  mulai  tanggal  30  Desember  2017  s.d.  19  Januari  2018,  kemudian kegiatan  Pencocokan  dan  Penelitian  (Coklit)  oleh  PPDP  tanggal  20  Januari  s.d.  18 Februari  2018,  Rekapitulasi  Daftar  Pemilih  Hasil  Pemutakhiran  (DPHP)  oleh  PPS, PPK,  dan  oleh  KPU  Kabupaten  untuk  ditetapkan  sebagai  Daftar  Pemilih  Sementara (DPS) tanggal 10 s.d. 16 Maret 2018. Setelah ditetapkannya DPS, PPS mengumumkan DPS  tersebut  di  tempat-tempat  strategis  untuk  diberikan  masukan  dan  tanggapan  dari masyarakat.  DPS  Hasil  Perbaikan  ditetapkan  menjadi  DPT  oleh  KPU  Kabupaten  pada tanggal  18  April  2019  (di  jadwal  13  s.d.  19  April  2018).  Sebagaimana  wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Sintang yang membidangi Divisi Data dan Informasi KPU  Kabupaten  Sintang,  yang  menyatakan  bahwa:  “semua  jadwal  yang  telah ditetapkan oleh KPU maupun KPU Provinsi telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU Kabupaten Sintang. Sejak penyusunan Daftar Pemilih, Coklit, DPS, hingga DPT, jadwal tersebut  disosialisasikan  ke  semua stakeholder ,  sehingga  mereka  semua  dapat mengontrol jadwal yang telah ditetapkan”.
Dari segi ketepatan, setiap tahapan yang  dilaksanakan KPU  Kabupaten Sintang berpedoman  pada  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  yang  sudah  ditetapkan  oleh  KPU. ( Wib o wo ,   2 01 4)   menjelaskan  bahwa  pengukuran  terhadap  kinerja  perlu  dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah  ditentukan,  atau  apakah  kinerja  dapat  dilakukan  sesuai  jadwal  waktu  yang ditentukan,  atau  apakah  hasil  kinerja  telah  tercapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Untuk  melakukan  penilaian  tesebut  diperlukan  kemampuan  untuk  mengukur  kinerja sehingga  diperlukan  adanya  ukuran  kinerja.  Dengan  kondisi  ini,  ketepatan  waktu pekerjaan  menjadi  hal  mendasar  yang  harus  dipenuhi  oleh  KPU  Kabupaten  Sintang dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

## Inisiatif
Tahap  pendaftaran  pemilih  merupakan  tahap  yang  penting  terkait  dengan  hak warga  negara  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  pemilu  sekaligus  parameter  awal  dari demokrasi prosedural. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebagai penyelenggara  pemilu  dalam  pendaftaran  pemilih  yaitu  teknik  pendaftaran  dan  syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih. Teknik pendaftaran pemilih pada umumnya dapat dibedakan antara stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu penyelenggara pemilu menjadi  pihak  yang  pasif  untuk  melakukan  pendaftaran  pemilih.  Pemilih  yang  telah memenuhi syarat aktif mendaftarkan diri ke penyelenggara pemilu. Teknik stelsel pasif adalah kebalikan dari teknik stelsel aktif. Pada stelsel pasif, penyelenggara pemilu aktif
melakukan pendaftaran kepada warga negara yang telah memenuhi syarat untuk didaftar sebagai  pemilih.  Sementara  itu,  warga  negara  atau  pemilih  bersifat  menunggu pendaftaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.
Dalam  penyelesaian  masalah  yang  dihadapi,  KPU  Kabupaten  Sintang menggunakan  prinsip  keputusan  kolektif  kolegial.  Dengan  model  kepemimpinan  ini, setiap persoalan yang timbul diputuskan secara bersama (kolektif) melalui rapat pleno. Seorang  ketua  hanya  berfungsi  sebagai  pengarah  dalam  menentukan  kebijakan  yang akan  diambil,  bukan  penentu  akhir  kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  dalam  menghadapi persoalan  berkaitan  dengan  masalah  daftar  pemilih,  KPU  Kabupaten  Sintang  selalu melibatkan berbagai pihak agar kualitas data pemilih dapat dipertanggungjawabkan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  inisiatif  KPU  Kabupaten  Sintang  dalam memecahkan  persoalan  berkaitan  dengan  Pemutakhiran  Data  dan  Penyusunan  Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 sudah  cukup  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  responsivitas  KPU  Kabupaten  Sintang  dalam menanggapi  masukan  dan  tanggapan  masyarakat  serta  keterlibatan stakeholder dalam setiap  pengambilan  keputusan  KPU  Kabupaten  Sintang  proses  penyusunan  daftar pemilih  yang  berkualitas.  Apa  yang  dilakukan  KPU  Kabupaten  Sintang  sudah  sesuai dengan  definisi  dari  pelayanan  publik  menurut  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  63/Kep./M.PAN/7/2003 yang  menyatakan  bahwa  pelayanan publik  dipahami  sebagai  segala  kegiatan  layanan  yang  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  orang,  masyarakat,  instansi pemerintah,  dan  badan  hokum  sebagai  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## Kemampuan
Kemampuan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan pekerjaan dapat dilihat dari  segi  profesionalisme.  Profesionalisme  mempunyai  arti  seorang  yang  terampil, andal,  dan  sangat  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  tugas  atau  profesinya. Seseorang  layak  dianggap  profesional  dalam  bidang  pekerjaan  jika:  (a)  memiliki kemampuan  atau  keterampilan  dalam  menggunakan  peralatan  yang  berhubungan dengan  bidang  pekerjaan;  (b)  memiliki  ilmu  dan  pengalaman  dalam  menganalisis;  (c) bekerja  di  bawah  disiplin  kerja;  (d)  mampu  melakukan  pendekatan  disipliner;  (e) mampu bekerja sama; serta (f) cepat tanggap terhadap masalah.
Pekerjaan  KPU  Kabupaten  Sintang  berkaitan  dengan  panitia  yang  berada  di bawahnya yang biasa disebut badan ad hoc , yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP),  dan Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS).  Semua  panitia  penyelenggara tersebut memberikan andil yang besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Setiap personil  yang  ada  harus  dapat  bekerja  dengan  profesional  dan  tentunya  didukung oleh  integritas  pribadi yang  merupakan  penopang  dalam  terciptanya  pemilu  yang
berkualitas. Dalam kaitan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, badan ad hoc yang terlibat adalah PPK, PPS, dan PPDP.
Berkaitan  dengan  kemampuan  PPDP,  Ketua  PPK  Kecamatn  Sintang menyatakan bahwa jumlah PPDP adalah 1 (satu) orang untuk satu TPS. Dengan waktu Coklit  selama  1  bulan,  hal  ini  tidak  masalah,  tergantung  pada  individu  petugasnya, apakah  serius bekerja dalam pelaksanaan Coklit atau tidak. KPU melalui PPK dan PPS selalu  memberikan  motivasi  agar  PPDP  bekerja  dengan  baik.  Memang  hal  ini  agak berat, karena rata-rata PPDP adalah  ketua RT  yang notabene merasa sudah menguasai wilayah  dan  penduduk,  jadi  kadang-kadang mereka  agak  mengabaikan  prosedur  yang sudah ditetapkan. Misalnya, dalam pelaksanaan coklit yang harusnya dilakukan door to door tetapi  kenyataan  di  lapangan  ada  laporan  bahwa  PPDP  hanya  melakukan pendataan di rumah dengan meneliti nama-nama dari daftar yang diberikan.
Berdasarkan  dokumen  yang  ada,  anggota  PPDP  yang  melakukan  pemutakhiran data  hanya  sebagian  kecil  yang  berkualifikasi  sarjana  dan  ahli  madya.  Hal  inilah  yang mempengaruhi  kinerja  mereka  dalam  pemutakhiran  data  pemilih  sehingga  kurang maksimal  memahami  mekanisme  kerja  yang  sudah  ditetapkan.  Apalagi  mayoritas  dari anggota  PPDP  belum  cukup  memiliki  pengalaman  dan  pemahaman  terkait  hal  yang harus dilakukan dalam pemutakhiran, sekalipun telah dilakukan bimbingan teknis oleh KPU Kabupaten melalui PPK dan/atau PPS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kemampuan SDM di tingkat ad hoc dapat  ditutupi  dengan  komunikasi  yang  efektif  dan  profesionalisme  dari  KPU Kabupaten  Sintang  dalam  menyampaikan  regulasi  dan  mengoordinasikan  seluruh tahapan.  Pola-pola  koordinasi  yang  baik  dilakukan  untuk  menutupi  kekurangan- kekurangan  yang  terjadi  dalam  hal  kemampuan  pemahaman  PPDP  maupun  PPS  dan PPK  dalam  pelaksanaan  tahapan.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh (Simamora, 2012) yang menyatakan bahwa kinerja ( performance ) dipengaruhi oleh tiga faktor  yaitu  (1)  faktor  individual  yang  terdiri  dari:  kemampuan  dan  keahlian,  latar belakang,  dan  demografi;  (2)  faktor  psikologis  yang  terdiri  dari:  persepsi, attitude , personality ,  pembelajaran,  dan  motivasi;  serta  (3)  faktor  organisasi  yang  terdiri  dari: sumberdaya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan job design.

## Komunikasi
Pola  komunikasi  yang  dibangun  KPU  Kabupaten  Sintang  dalam  pemutakhiran data  dan  penyusunan  daftar  pemilih  pada  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Kalimantan  Barat  Tahun  2018  di  Sintang  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  respons stakeholder ,  baik  dalam  kegiatan  rapat  koordinasi  maupun  rapat- rapat  penetapan  DPS  dan  DPT.  Hanya  memang  perlu  dicari  solusi  berkaitan  dengan masalah  partisipasi  masyarakat  dalam  ikut  aktif  melakukan  pengecekan  daftar  pemilih yang  sudah  diumumkan.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  KPU  Kabupaten  Sintang sebenarnya  sudah  cukup  intens  dalam  sosialisasi  terhadap  pengumuman  DPS,  tetapi memang kesadaran masyarakat dalam hal ini  yang masih kurang. Untuk itu diperlukan pemahaman  bersama  agar  selain  penyelenggara  (KPU  dan  Bawaslu),  masyarakat
(termasuk  tim  kampanye  pasangan  calon)  juga  harus  aktif  berpartisipasi  dalam  setiap tahapan pemilihan, terutama dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  faktor  kerja  sama  merupakan  faktor  penentu terselenggaranya  tahapan  pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih  yang sebagaimana diharapkan bersama. Tentu kerja sama ini bukan hanya sebatas komisioner dengan  sekretariat,  tapi  juga  bagaimana kerja  sama  terbangun  antara  KPU,  PPK,  PPS, dan  PPDP,  juga  antara  KPU  dengan  Pengawas  Pemilihan  dan  seluruh stakeholder lainnya. Dengan komunikasi yang dibangun oleh KPU kepada seluruh stakeholder ini, pemutakhiran  data  pemilih  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  menghasilkan  data  yang akurat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut.  (1)  Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun  2018  di  Kabupaten  Sintang  sudah  cukup  baik;  (2)  Ketepatan  dalam  proses pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih  di  KPU  Kabupaten  Sintang  sudah berjalan  sesuai  dengan  tahapan  yang  sudah  ditetapkan;  (3)  Inisiatif  KPU  Kabupaten Sintang dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sudah baik; (4) Kemampuan KPU Kabupaten Sintang dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih  masih  kurang  maksimal  terutama  pada  badan  penyelenggara ad  hoc ;  dan  (5) Komunikasi yang dibangun KPU Kabupaten Sintang sudah cukup baik.
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disampaikan saran-saran untuk KPU  Kabupaten  Sintang,  yaitu:  (a)  melakukan  sosialisasi  yang  massif,  guna memastikan  semua  masyarakat  dan stakeholder mengetahui  dan  ikut  berpartisipasi dalam kegiatan tersebut; (b) melakukan rekrutmen penyelenggara ad hoc dengan teliti, terutama  untuk  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP);  dan  (c)  komunikasi  yang sudah  cukup  baik  antar- stakeholder yang  terlibat  agar  ditingkatkan  untuk  membangun kesepemahaman.  Untuk  Pemerintah  Kabupaten  Sintang  agar  dapat:  (a)  memberikan akses yang memadai untuk KPU Kabupaten guna mencermati data kependudukan yang ada  dalam database Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  serta  (b)  memfasilitasi kegiatan  pemutakhiran  data  dan  penyusunan  daftar  pemilih  secara  maksimal  dengan ikut  mensosialisasikannya  kepada  masyarakat.  Untuk  Panwaslu  Kabupaten  Sintang diharapkan  (a)  melakukan  pengawasan  yang  ketat  dalam  kegiatan  coklit  dan penyusunan  daftar  pemilih,  dan  (b)  mengomunikasikan  temuan-temuan  yang  ada  di lapangan  agar  dilakukan  pencermatan  bersama.  Untuk  Partai  Politik,  Pasangan  Calon, dan  Tim  Kampanye  serta  masyarakat  agar  aktif  memantau  proses  pemutakhiran  data dan  penyusunan  daftar  pemilih  dengan  mengecek  data  dan  memberikan  masukan  jika data yang ada beluma kurat.

## Bibliography
Abdullah,  R.  (2009). Mewujudkan  pemilu  yang  lebih  berkualitas:  pemilu  legislatif . Rajawali Pers.
Anusapati,  E.  (2014). Kinerja  Aparatur  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Kubu Raya . Tanjungpura University.
Dwiyanto,  A.  (2003). Reformasi  tata  pemerintahan  dan  otonomi  daerah .  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
Halawa, M., & Adiwidjaja, I. (2016). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten  Malang  dalam  Sosialisasi  Menghadapi  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015. Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 5 (3).
Ilyas,  Y.  (2012). Kinerja,  Teori,  Penilaiandan  Penelitian .  Pusat  Kajian  Ekonomi Kesehatan FKM Universitas Indonesia.

## Juliansyah, E. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN
ADMINISTRASI  PEMILIH  DALAM  PEMILIHAN  GUBERNUR  DAN  WAKIL GUBERNUR. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 12 (3), 199–208.
Lumingkewas,  F. (n.d.). R.(2015). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum  Legislatif:  Studi  Di  Kabupaten  Minahasa  Selatan.  Skripsi  Universitas Ratulangi .
Simamora, H. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 1 (STIE YKPN). STIE YKPN Yogyakarta.
Wibowo. (2014). Manajemen Kinerja . Raja Grafindo Persada.
Keputusan  Menpan  No.  63/Kep./M.PAN/7/2003,  Paragraph  I,  butir  c  tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik.
Mangkunegara,  Anwar,  Prabu.  2017. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Martoyo.  2014.  Kinerja  Aparatur  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Kubu  Raya. Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak, Vol. 4, No. 0004 Tahun 2014.
Peraturan  KPU  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pemutakhiran  Data  dan  Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota