## Teknologi Dalam Kontestasi Berdemokrasi
Bagus Surya, Habib Ma’rif, Heri Satriawan, Muhammad Adib Rafii
Universitas Indonesia bagus.surya81@ui.ac.id

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  Penggunaan  Teknologi  Dalam  Kontestasi Berdemokrasi  yang  diteliti  menggunakan  metode  campuran  (kualitatif  dan  kuantitatif)  dengan data  sekunder  untuk  melihat  pengaruh  dari  Kemajuan  Teknologi  dan  Informasi.  Terlebih  lagi pengunaan  teknologi  dalam  demokrasi,  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah e-democracy adalah subproduk  dari e-governance yang  dapat  bantu  mempercepat  proses good  governance dalam proses  pemerintahan . Adapun  keterlibatan  masyarakat  juga  dalam e-governance juga  yang diharapkan  pemerintah  untuk  membantu  transparansi  seperti  media  massa  untuk  memaparkan data  dan  informasi  yang  bisa  diakses  dengan  cepat  dan  mudah,  Selain  itu,  penggunaan quick count dalam  berdemokrasi  juga  dipakai  untuk  prediksi  bisa  mendorong  politisi  untuk  lebih semangat  dalam  kontestasi  politik,  dan  system e-voting yang  memanfaatkan  jaringan  dalam pengolahan suara. Semua ini diharapkan untuk memajukan sistem kontestasi politik agar lebih cepat, efektif dan efisien, walaupun masih ada kelemahan dalam praktiknya.
Kata Kunci : Teknologi Informasi, Demokrasi, dan e-demokrasi

## Abstract
This  article  was  written  with  purpose  of  displaying  what  Information  Technology  able  to  do with  certain  nation’s  democratic  process  using  mixed  secondary  data  (qualitative  and quantitative).  The  term  e-democracy  derives  from  e-governance  which  is  using  electronic  in governance  process  to  achieve  good  governance  that  doesn’t  only  restricted  from  the government’s perspective but also the societies. From the mass media to quick count surveyor, and the government’s initiatives of taking online votes or widely known as e-votes. Although the purpose  is  to  provide  transparency  and  accountability  effective  and  efficiently,  there  are  still flaws regarding its practice.
Keywords : Information Technology, Democracy, and e-democracy

## PENDAHULUAN
Di  era  perkembangan  teknologi  yang semakin canggih dan maju dengan keterbukaan  informasi  yang  bisa  diakses oleh  setiap  masyarakat,  perkembangan demokrasi  tidak  akan  lepas  dari  Teknologi dan Informasi di era 4.0. Dalam
berdemokrasi setiap masyarakat dapat berkomentar  tentang  apa  saja  yang  terkait dengan  politik,  ekonomi  hukum  dan  lain- lain. Dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi  dan  informasi  ini  masyarakat  bisa mengawasi kinerja pemerintah dan juga bisa menanggapi serta memberikan solusi
Dalam  berdemokrasi,  tentunya  kerahasiaan, transaparansi,  kejujuran,  keadilan  dan  ketepatan informasi  yang  berkaitan  dengan  pemilu,  pilpres dan  pilkada  itu  sangatlah  dibutuhkan,  dengan adanya  bantuan  dari  teknologi  yang  mendukung, tentunya informasi itu lebih mudah untuk diakses dalam  bentuk  elektronik,  dengan  memanfaatkan teknologi,  kegiatan  kampanye  banyak  muncul dari  media  massa  seperti  televisi  maupun  radio, tanpa meninggalkan media cetak sebagai teknologi  pendahulu,  tentunya  dengan  adanya perkembangan teknologi, khusunya pada teknologi  informasi  dan  komunikasi,  mampu membuat  peningkatan  partisipasi  masyarakat dalam  kegiatan  demokrasi  serta  tidak  kemajuan teknologi diharapkan tidak disalahgunakan seperti untuk  kampanya  negative  yang  saling  hina  dan bisa menjatuhkan lawan politik.
Kemajuan  demokrasi  di  Indonesia  dimulai  dan ditandai  pada  era-98  hal  tersebut  dapat  dilihat dari  semakin  banyaknya  keterlibatan  dari elemen  masyarakat  dalam  berpolitik,  demikian juga  dengan  diberikannya  kebebasan  pers berbicara  (Setiadi,  2009).  Dewasa  ini  dengan adanya kemajuan pada teknologi dan informasi, kegiatan  demokrasi  mulai  terasa  mudah,  cepat, dan  murah  untuk  diakses  oleh  siapa  saja, sebagai  seorang  pengguna  dari  teknologi  kita sangatlah  dimungkinkan  untuk  memberikan masukan dan opini mengenai kebijakan ataupun isu-isu  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  diatas (pemerintahan).  Pada  posisi  sebagai  seorang pengguna  dari  teknologi  tidak  menutup kemungkinan  dalam  dibuatnya  system  ataupun aplikasi  yang  digunakan  dalam  pencapaian tujuan politik.
Dengan memperhatikan aspek
politik dan sensitifitas dari kegiatan demokrasi  di  Indonesia,  maka  digunakanlah teknologi-teknologi dalam menunjang demokrasi  yang  nantinya  kita  kenal  dengan e-democracy seperti halnya dengan penggunaan quick count,e-voting dan penggunaan  media  massa  baik  itu  dalam Pemlihan  Umum  dan  Pilkada,  dengan digunakannya  teknologi  dalam  kontestasi berdemokrasi  bisa  memberikan  kemudahan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan, jadi di era  kemajuan  teknologi  saat  ini  bisa menunjang demokrasi di Indonesia.
1. Teknologi Informasi
Teknologi Informasi merupakan teknologi yang digunakan dalam pengolahan data yang diubah menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami dan dimengerti. Menurut Bambang Warsita (2008:135)  teknologi  informasi  itu
adalah sarana dan prasarana ( hardware, software, useware) system dan metode untuk memperoleh, megirimkan, mengolah,  menafsirkan,  menyimpan dan  menggunakan  data  tersebut secara bermakna dan berguna. Teknologi  informasi  itu  merupakan sebuah bentuk umum yang menjelasakan dan atau menggambarkan  setiap  teknologi yang membenatu dalam menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan  atau  untuk  menyampaikan informasi tersebut. Penggunaan teknologi didalam dunia Pemerintahan  digunakan  sebagai penghubung antara keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya  sebagai  bagian  dari  tuntutan masyarakat,  dalam  penerapan e- government untuk  meningkatkan kegiatan transparansi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terbuka terhadap masyarakatnya.  Teknologi  dalam kontestasi demokrasi juga digunakan untuk  memudahkan  dalam  Pemilu, Pilkada  dengan  cara  memanfaatkan teknologi  seperti  media  massa, e- voting dan quick count.

## 2. Demokrasi
Pengertian  demokrasi  dapat  dilihat dari  dua  istilah  yakni  dari  segi epistemologis dan terminologis.
Secara  epistemologis,  demokrasi terdiri  dari  dua  kata  yang  berasal dari Bahasa Yunani yakni “ demos” yang berarti  rakyat  atau  penduduk  dan “ cratos” yang  berarti  kekuasaan atau  kedaulatan.  Jadi  secara  Bahasa demos-cratos adalah keadaan negara dimana dalam system pemerintahannya kedaulatan itu berada  ditangan  rakyat,  dengan kekuasaan  tertinggi  berada  dalam keputusan Bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan oleh rakyat.
Dewasa  ini  dengan  memanfaatkan  teknologi yang semakin maju dan berkembang, demokrasi di era ini sudah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi dengan dikenalnya e-democracy yang dirumuskan  sebagai  penggunaan  TIK  untuk memfasilitasi, memudahkan  dan  meningkatkan kinerja  demokrasi, e-democracy sendiri  dalam pemanfaatannya di Indonesia dengan digunakannya e-voting,  quick  count dan  peran media massa.
E-governance Bannister (2012) melihat bagaiman e- governance sebagai pengaplikasian dari teknologi  informasi/ICT  dalam  segala  bidang pemerintahan  untuk  mengatur,  atau  mengubah sepenuhnya segi struktur, dan proses pemerintahan  yang  sebelumnya  tidak  pernah terpenuhi  tanpa  adanya  teknologi  tersebut Untuk  mengumpulkan  seluruh  informasi  yang dibutuhkan  pemilu,  pemerintah  membutuhkan satu  sistem  pangkalan  data  yang  sudah menghimpun  informasi  secara  keseluruhan. Maka  itu  pemerintah  memanfaatkan big  data dalam mengoperasikan sistem informasinya Menurut  Zhan  (2017), big  data digunakan sebagai  aset  informasi virtual yang  dapat dianalisa,  disimpan,  bisa  dibagikan,  dan diproses  oleh  organisasi. Big  data juga  bisa disebut sebagai pangkalan data elektronik yang bersifat  digital.  Diantara  cendekiawan,  sulit untuk  menjelaskan  akurat  bagaimana  konsep big  data secara  teoritis.  Namun,  teori  yang populer  mengenai big  data ini  disebut  sebagai Teori lima V yang menjelaskan sifat dan fungsi dari Big Data tersebut.
1. Volume: Ukuran data yang besar Variety: Ragam bentuk format data (pdf, jpg, docx, xlsx, dll)
2. Velocity: Kecepatan mengunggah dan mengunduh data
3. Value: Perubahan bentuk/format yang membuat input menjadi output sehingga menjadi suatu kebijakan baru (misalkan,
layanan satu pintu/ no wrong door policy ).
4. Veracity: Keakuratan dalam memprosesi data (survei kualitas, kepuasan masyarakat, dll).
Peran Media Massa Penggunaan media massa memiliki beberapa fungsi  bagi  masyarakat  (McQuail,  2011). Pertama,  Media  massa  sebagai  pemberi informasi bagi masyarakat. Segala informasi tersebar  bebas  di  media  massa  dan  menjadi konsumsi  publik.  Kedua,  adanya  kolom komentar  memberikan  peluang  terhadap masyarakat  untuk  bertanya  dan  lebih memahami  informasi.  Keberadaan  kolom komentar juga memberikan kesempatan bagi masyarakat  untuk  kritis  terhadap  informasi yang  diberikan.  Ketiga,  media  massa  juga menghubungkan masyarakat dalam memberi respon  terhadap  lingkungan.  Keempat, fungsi  media  massa  juga  dapat  menjadi sarana  proses  kesepakatan  antar  pihak.  Dan Kelima, media massa dapat menjadi ekspresi masyarakat dan nilai-nilai budaya juga dapat tersalurkan pada media massa.

## METODE
Pendekatan  penelitian  dalam  makalah  ini menggunakan pendekatan campuran.
Pendekatan  dengan  menggabungkan  data kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis data. Proses olah data dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta menjadi hasil analisis.  Selain  itu,  menekankan  pula  pada aspek  numerikal  sebagai  sumber  datanya. Sehingga  kesimpulan  dan  hasil  akhir penelitian  merupakan  gabungan  dari  hasil olah data verbal dan numerikal.
pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  pengumpulan  data  sekunder.  Data diperoleh  secara  tidak  langsung.  Data dikumpulkan  dari  pihak  ketiga  dengan berbagai cara baik secara komersial maupun non  komersial.  Data  dikumpulkan  dari literatur-literatur  di  internet  dan  buku  yang sesuai dengan penelitian.

## HASIL
Quick count di dunia muncul pada era tahun 1980-an pada negara-negara Eropa timur dan afrika  lalu  di  Asia  tenggara  pertamakali dilakukan  pada  tahun  1986  saat  pemili  di negara  Philipin  sedangkan  di  Indonesia mengenal  metode  ini  pada  era  tahun  1990- an, dan Indonesia sebenarnya sudah melakukan  metode  ini  pada  pemilu  tahun 1997  dan  pemilu  tahun  1999  tetapi  tidak terlalu  di  publikasi  kan  kepada  masyarakat sehingga tidak terlalu dikenal oleh masyarakat  tetapi  sekarang  metode  quick count  ini  menjadi  hal  yang  sangat  di  nanti- nanti  oleh  masyarakat  pada  saat  pemilu sedang  berlansung.  Quick  Count  dikenalkan untuk  mengawali  hasil  pemungutan  suara dalam  pemilu  dimana  Quick  Count  ini adalah  sebuah  metode  dalam  statistik  yang bertujuan  untuk  mengetahui  hasil  dari sebuah pemilihan suara dengan cara mengambil  sampel  dari  sejumlah  tempat pemungutan  suara  atau  TPS  yang  dimana Quick Count ini digunakan untuk
mengetahui  lebih  cepat  hasil  dari  sebuah pemilu  yang  dimana  akan  terlihat  seberapa persen  angka  kemenangan  dari  salah  satu calon  dengan  calon  yang  kalah  sehingga pada  saat  penghitungan  kertas  suara  bisa membuat  tingkat  kecurangan  pemungutan hasil  pemilu  yang  dilakukan  secara  lansung tidak  dapat  di  curangi,  karena  apabila  hasil penghitungan  kertas  yang  dilakukan  secara lansung  berbeda  jauh  dengan  Quick  Count bisa  di  sinyalir  terjadi  sebuah  kecurangan walaupun  tidak  juga  di  pastikan  terjadi sebuah kecuranagan (Uyun, 2019).
Dan  di  Indonesia  saat  ini  juga  telah sangat menjamurnya sebuah lembaga-lembaga survey yang dimana pemerintah harus melakukan  regulasi  untuk  mengatur  hasil  dari quick  count  yang  dikeluarkan  lembaga- lembaga  survey  dimana  pemerintah  telah mengeluarkan 6 peraturan yaitu
1. UU No.16 Tahun 1997 tentang
Statistik
2. SK KPU no. 701 tahun 2003 pasal 14 ayat 1
3. Keputusan KPU no. 48 tahun 2004
4. Pasal 10 dalam Peraturan KPU no.
40 tahun 2008
5. Pasal 245 ayat 3 UU Pemilu, UU No 10 tahun 2008
6. Ketentuan Pidana
Dan  dengan  adanya  quick  count  adalah satu  bentuk  dari  sebuah  negara  yang demokrasi dimana menuntut partisipasi aktif
dari  masyarakat  untuk  memantau  jalannya perhitungan  suara  pemilu  dan  juga  quick count  tidak  juga  bisa  membuat  masyarakat mendapatkan  pemimpin  yang  baik  karena quick count hanya sebatas penghitungan dari hasil  suara,  dan  memndapatka  seorang pemimpin  yang  berkualitas  karena  kita memilih  seorang  pemimpin  lewat  hitung- hitungan suara yang di pilih oleh masyarakat, dan quick count tidak menjamin kesejahteraan  publik  tetapi  dengan  adanya quick  count  di  dalam  pemilihan  umum  di harapkan  berjalan  dengan  jujur  dan  adil (Kurniawan,  2019).  Dari  quick  count  ini memberikan manfaat yang baik dan membuat  metode  quick  count  ini  menjadi penting dalam beberapa hal pada saat pemilu seperti:
1. Mencegah terjadinya kecuranag dalam  pemilihan  umum,  karena dengan pengumuman hasil-hasil survey yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga  membuat  para aparat  atau  para  calon  akan  berfikir ulang  jika  melakukan  kecuranagn dengan  membandingkann  hasil  dari quick count dengan hasil resmi yang di keluarkan oleh KPU
2. Dengan adanya quick count masyarakat bahkan calon bisa
memprediksi hasil dari pemilu sebelum keputusan akhir yang di keluarkan oleh KPU 3. Quick count meningkatkan kepercayaan kepada proses pemiliham  umum  dan  hasil  akhir melalui  laporan  kualitas  proses pemilu  dengan  data  kualitatif  yang diperoleh dari quick count
4. Quick  count  mendorong  partisipasi aktif  masyarakat  untuk  peduli  dan menjadi  pemantauan  hasil  akhir pemilu  dan  telah  menjadi  budaya baru dengan memantau setiap perkembanagan angka yang dikeluarkan lembaga-lembaga survey quick count
Tetapi  dengan  banyak  nya  kemanfaatan yang didapatkan dari metode Quick count ini masih  memiliki  kekuranagn  seperti  margin error  dari  survey  yang  dilakukan  lembaga- lembaga  survey  sehingga  dari  hasil  yang  di kelurakan  oleh  quick  count  tidak  lah  akurat hanya sebatas melihat
hasil sementara yang tidak bisa di jadikan hasil final  dan  juga  pada  saat  lembaga-lembaga survey mengeluarkan hasil quick count membuat  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  AS lansung melesat Data  di  atas  memperlihatkan  rata-rata  dan standar deviasi dari variabel harga kurs USD rata-rata Harga kurs USD sebelum Pemilihan Presiden  sebesar  11.837  dengan  standar deviasi sebesar 101,347 dan Rata-rata Harga kurs  USD  sesudah  Pemilihan  Presiden sebesar  11.722  dengan  standar  deviasi sebesar 97,297 (Silalahi, 2017). Tabel 1 Harga Kurs USD Penggunaan e-vote dalam Memberikan Kemudahan Berdemokrasi
Penerapan  sistem e-voting bisa  dilihat dari perkembangan e-governmentnya (Moynihan,  2004).  Sistem  yang  menerapkan metode  pemilihan  umum  melalui  jaringan elektronik  sebagai  pencapaian  dari  teknologi informasi yang berpotensi menciptakan pemilu yang efektif dan efisien.
Dengan  mengetahui  keberadaan  dan kebermanfaatan  dari big  data dalam  sistem informasi,  maka  komisi  pemilihan  bisa memberlakukan  sistem pemilihan metode e- voting sendiri  juga  terbagi  menjadi  2 menurut Riera & Brown (2003):
1. E-Voting :  Kotak  suara  yang sudah dilengkapi dengan teknologi direct recording electronic .  Sistem  ini  sudah terhubung  dengan big  data nama-nama calon daftar pemilih  tetap  yang  memiliki hak  suara.  Tentu  pemilih  wajib datang  ke  tempat  yang  sudah terverifikasi sebagai kotak suara sah. Namun, data pilihan langsung  terkirim  dan  dikelola oleh server pusat
2. I-Voting :  Pemilih  menetapkan
suaranya  lewat  medium  diluar tempat  yang ditentukan,  namun memanfaatkan internet , nirkabel  atau  tidak  dengan catatan  bahwa  aplikasi  ini disetujui oleh otoritas pemilihan umum. Melihat  dinamika  dari  sistem e-voting didunia, pertamakali sistem i-voting
dilaksanakan  di  Florida,  Amerika  Serikat pada  tahun  2000  (Habibi  &  Nurmandi, 2018). Tetapi, terjadi kendala saat pengadaan  pemilu  yang  justru  menjadi kegagalan.  Menurut  Riera  &  Brown,  hal yang  menyebabkan  ini  terjadi  diantaranya: Peralatan  yang  rusak,  surat  suara  yang membingungkan,  pendaftaran  yang  tidak teratur,  kesalahan  dalam  operasi  tempat pemungutan  suara  dan  masalah  hilangnya  4 hingga 6 juta suara
Jejak  buruk  ini  diperbaiki,  namun  pada Pemilu  Estonia  yang  membuktikan  bahwa sistem e-voting bisa  diterapkan  dan  dapat dipercaya.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  azas keterbukaan bagi warga Estonia dimana pada tahun  2000,  Estonia  menjadi  satu-satunya negara  uni-eropa  yang  memberikan  internet sebagai hak sipil (Trechsel & Vassil, 2010). Walaupun terkesan salah satu negara miskin Uni  Eropa,  pada  tahun  2005  pertama  kali Estonia  menerapkan  sistem i-voting. Pada tahun pertama diselenggarakan, i-vote hanya digunakan  untuk  pemilihan  DPRD.  Dari 1.059.292  pemilih,  terdapat  9.317  pengguna i-voters dengan persentase 1.9% (Detikcom, 2007).
Pada  tahun  2007, i-voters sudah  bisa digunakan  juga  untuk  penggunaan general election /pemilihan  umum  yang  dimana sudah  tersedia  untuk  memilih  anggota parlemen umum/DPR. Jumlah daftar pemilih tetap  pada  saat  itu  sebanyak  940.000 penduduk. 30.275 atau
3.4%  diantaranya  pengguna i-vote .  Statistik yang terakhir menunjukkan pada tahun 2019, dari  887.420  pemilih  tetap,  247.232  atau 43.8% berasal dari i-vote (Valimised, 2019). Namun,  apa  saja  faktor  agar  penduduk menggunakan  sistem  ini?  Ülle  &  Martens (2006)  menyebutkan  ada  faktor-faktor  yang menyebabkan  sistem  pemilihan  menjadi lebih mudah.
Pertama,  sifat  untuk  memilih  lewat internet bersifat opsional, pemilih masih bisa untuk  datang  ke  DPT  dan  menggunakan kotak suara/ ballot biasa. Kedua, sikap warga Estonia  terhadap  pemilu  tidak  berubah, malah  justru  membantu  mereka  yang  secara fisik  tidak  bisa  datang  seperti  kehalangan untuk berhadir karena sakit atau diluar DPT.
Tetapi,  kelemahan  yang  disampaikan oleh  Ülle  &  Martens  berpangkal  dari legalitas  dan  legitimasi  data,  kemudian komitmen  akan  kejujuran e-voting yang masih  menjadi  perdebatan  yang  dibuktikan oleh  Moynihan  (2004)  sebab  ketidaksiapan jika  terjadi  kerusakan  teknologi  yang  bisa saja membatalkan keputusan apabila datanya hilang,  terlebih  lagi  Wolchok  dkk  (  2010) mengatakan adanya keraguan tentang kredibilitas kerahasiaan pilihan.
Namun,  bagaimana  sikap  KPU  dalam menanggapi  tantangan  penggunaan e-vote ? Nyatanya, KPU sudah menggunakan rekapitulasi  elektronik/e-rekap  yang  dikenal sebagai Sistem Informasi Perhitungan
Suara/SITUNG.  Walaupun voting masih menggunakan  kotak  suara  konvensional, pengelolaannya dilakukan secara online.
Tetapi,  Ketua  KPU  Arief  Budiman (dalam  Wardani,  2017)  menjelaskan  ada beberapa  faktor  yang  menahan  KPU  untuk menerapkan e-vote .  Pertama,  belum  semua TPS  memiliki  listrik  yang  cukup,  jika sanggup maka 810.000 TPS akan terhubung, dan  pemerintah  perlu  menyediakan  3 komputer  untuk  setiap  TPS  yang  berjumlah 2.430.000 terhitung. Kedua, KPU tidak mau mengambil  resiko  untuk  menunda  proses pemilihan  kendala  teknis  karena  resiko penggunaan  infrastruktur  yang  minimal. Ketiga,  beberapa  kantor  KPU  dibeberapa Kabupaten/Kota  masih  bersifat  mengontrak. Percuma  juga,  sebab  kalau  sudah  menetap, pun  gudang  belum  mencukupi  untuk menyimpan alat infrastruktur
Menkominfo optimis untuk menerapkan e-vote sekiranya  2029  (Katadata,  2019). Malah,  rencananya  ini  lebih  terfokus  pada bentuk i-vote dengan  melibatkan  Badan Pengkajian  dan  Penerapan Teknologi/BPPT. Hal  ini  bisa  terjadi  apabila  data  identitas pengguna ponsel/ authenticator , dalam konteks ini yaitu Nomor Induk Kependudukan  sudah  terhubung  dengan Subscriber  Digital  Number atau  nomor ponsel.  Syaratnya,  NIK  yang  teregistrasi  di nomor  ponsel  mesto  sungguhan  dan  tidak fiktif.
KPU  dan  Menkominfo  sama-sama setuju  mengenai  percobaan  yang  harus dilakukan pada Pilkada terlebih dahulu. Saat ini,  masih  ada  9  bulan  sebelum  pelaksanaan Pilkada.  KPU  perlu  melakukan  penguatan infrastruktur  bersama  BPPT,  Badan  Sandi Negara/BSSN, dan Pemda terutama Pemkot/kab sebagai prasarana pendidik yang bersedia  untuk  menyiapkan  SDM  pemilih tetap agar mampu menggunakan internet.
Akhir  kata,  walaupun  ada  kebaikan  dan keburukan dari sebuah fitur, tetap saja e-vote ini berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang teknologi  yang  saat  ini  sudah  mengikat sistem  dunia  dengan  apa  yang  kita  ketahui sebagai Industri 4.0.

## Peran Media Massa dalam e-democracy
Perkembangan  teknologi  saat  ini begitu masif sehingga mempengaruhi kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Salah  satu teknologi  yang  paling  berkembang  saat  ini adalah  teknologi  informasi.  Dewasa  ini, akses  informasi  sangat  mudah  dan  cepat. Media massa saat ini menjamur di Indonesia dan  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  penyebaran  informasi.  Indonesia yang  menganut  paham  demokrasi  tentu  nya terpengaruh dengan banyaknya media massa.  Media  massa  tidak  hanya  menjadi sarana  informasi,  tetapi  juga  dapat  menjadi kekuatan politik yang sangat kuat.
Dalam  kontestasi  berdemokrasi,  media  massa menjadi sarana
informasi dalam penyelenggaraan  pemilu  (Gunawan,  2018). Kondisi  politik  yang  terjadi  saat  pemilu merupakan  hasil  ciptaan  media  massa.  Media massa  dituntut  untuk  netral  dan  profesional. Media massa kemudian menjadi penting karena menyediakan  suatu  wadah  komunikasi  yang tidak  ada  distorsi  bagi  masyarakat  (Gunawan, 2018).  Media  massa  menjadi  tempat  dimana individu-individu  bisa  berinteraksi  satu  sama lain tanpa batasan wilayah dan waktu.
Media  massa  dapat  pula  menjadi ruang publik atau yang sering disebut public sphere . Public  sphere dapat  diartikan sebagai ruang tempat terjadinya debat publik dan berbagai diskusi publik tentang masalah publik  yang  setiap  individu  memiliki kesempatan menyampaikan aspirasinya. Menurut  Harbernas, public  sphere dapat menjadi  arena  independensi  antara  publik dan  pemerintah,  sehingga  aksesnya  terbuka dan  dapat  diperiksa  oleh  negara  (Tissu, 2000).
Media  massa  juga  dapat  digunakan sebagai  media  untuk  berdiskusi  terkait politik,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang sedang  terjadi  di  Indonesia.  Masyarakat dapat  secara  bebas  menyalurkan  aspirasinya dan  memberikan  komentar  terkait  kondisi yang  terjadi.  Penggunaan  media  massa dalam  kontestasi  berdemokrasi  tentunya memiliki  dampak  positif  dan  negatif. Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia tentunya mendapat konsekuensi dari perkembangan  media  massa.Informasi  yang sangat  bebas  tersebar  di  media  massa membawa  dampak  yang  negatif  pula  bagi masyarakat.  Data  yang  terkirim  di  media massa  sangat  banyak  dan  menimbulkan berita-berita  yang  hoax  dan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Dimasa  pemilu  sedang  berlangsung,  media massa  dapat  memicu  ketegangan  antar pendukung  partai  politik.  Adanya  serangan secara  verbal  juga  menimbulkan  kekacauan di media massa.
Melihat  sejarah  media  massa  di Indonesia,  dalam  masa  Orde  Baru  media massa diberikan batasan dalam menyebarkan informasi (Gunawan, 2018). Rezim
pemerintahan  Soeharto  melakukan  kontrol terhadap penyebaran informasi agar informasi yang disebarkan tidak menjelekkan pemerintah. Sehingga
informasi  dan  pendapat  yang  tersebar  di media massa penuh akan kepentingan politik kelompok  tertentu.  Pada  masa  reformasi,
salah  satu  tuntutan  masyarakat  adalah adanya kebebasan pers, dimana media massa dapat  dengan  bebas  mengekspresikan  dan mengirimkan  informasi  kepada  khalayak luas  tanpa  intevensi  pemerintah  atau  pihak manapun.  Sehingga  media  massa  dapat kembali  menyebarkan  informasi  yang  netral dan  faktual  sehingga  memberikan  manfaat bagi masyarakat.
Media  massa  menjadi  sarana  yang efektif  dalam  membangun  minat  dan kesadaran masyarakat akan kontestasi berdemokrasi.  Dalam  Pemilihan  Presiden 2019  (Pilpres  2019)  dapat  dilihat  bahwa media  massa  menjadi  sarana  masyarakat dalam  memberikan  pendapatnya  mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terbentuk  pula  polarisasi  politik  dan membentuk  istilah cebong bagi  pendukung 01  dan kampret bagi  pendukung  02.  Media massa  menjadi  arena  pertarungan  antar pendukung  01  dan  02.  Terdapat  pula  debat publik  dari  berbagai  kalangan  baik  ilmuan dan  politisi  dalam  satu  mekanisme  media massa.
Saat  ini,  tantangan  terbesar  media dalam  kontestasi  berdemokrasi  adalah  tingkat keakuratan  berita  dan  perlindungan  data pribadi. Seringkali kita jumpai di media massa terdapat  berita-berita hoax yang  menyebabkan timbulnya  kekacauan.  Berita  tersebut  berupa ujaran  kebencian,  pernyataan  fitnah,  dan kalimat  provokatif  yang  bisa  menyebabkan hancurnya  persatuan  (Alief,  2016).  Selain  itu, komentar  atau  postingan  yang  dilontarkan  ke media  massa  dapat  disalahgunakan.  Apabila perkataan  kita  menyinggung  seseorang,  kita bisa dipidanakan oleh UU ITE. Adanya UU ITE menjadi sarana pengawasan kegiatan media massa yang begitu masif tersebut.
Dalam  menyikapi  peran  media massa  dalam  kontestasi  berdemokrasi  saat ini,  kita  perlu  menggunakannya  dengan bijak.  Media  massa  dapat  menjadi  sumber informasi  dan  wadah  aspirasi  kita  dalam mengutarakan  pendapat.  Namun,  jangan sampai  kita  termakan  hasutan  dari  media massa  dan  berita hoax yang  beredar didalamnya.  Semoga  kedepannya  media massa dapat menjadi sumber informasi yang berkualitas  bagi  masyarakat.  Secara  tidak langsung hal tersebut juga akan meningkatkan atmosfer kontestasi berdemokrasi yang lebih sehat lagi.

## SIMPULAN
Hasil analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa peran teknologi dalam hal ini quick  count , e-vote ,  dan  media  massa memberikan  pengaruh  yang  sangat  signifikan dalam kontestasi  berdemokrasi. Quick  count dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli  dan  menjadi  pemantau  hasil  akhir pemilu.  Peran  quick  count  juga  dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Disamping itu, quick count tidak dapat dijadikan  keputusan  akhir  dalam  pemilu. Penggunakan e-vote dalam hal ini e-voting dan i-voting mempermudah  masyarakat  dalam berpartisipasi  di  pemilu.  Namun,  e-vote memiliki  kendala  dalam  masalah  keamanan data yang mudah hilang dan dapat dimanipulasi.  Peran  penting  media  massa sangat  vital  dalam  kontestasi  berdemokrasi. Media  massa  menjadi  sumber  informasi  dan wadah  masyarakat  dalam  ber  opini.  Namun, memiliki  dampak  negatif  terkait  berita  yang simpangsiur dan provokat

## DAFTAR PUSTAKA
1. Alief,  B.  (2016,  Desember). MUI:
Berita  Hoax  Bisa  Mengancam Persatuan  dan  Kesatuan Bangsa . Retrieved from detikNews: https://news.detik.com/berita/d- 3384849/mui-berita-hoax-bisa-
mengancam-persatuan-dan- kesatuan-bangsa
2. Alwajih, A. (2014). Dilema E- Democracy di Indonesia:. Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 8, Nomor 2, April 2014 , 139-154.
3. Amalia, D. (2017, Juli 10). Teknologi Dalam Kontestasi
Berdemokrasi . Retrieved from geotines, diakses pada tanggal 28 November 2019 Pukul 11.39 AM: https://geotimes.co.id/opini/tek nologi-dalam-kontestasi- berdemokrasi/
4. Bannister, F. (2012). Defining e- Governance. e-Service Journal , 3-25.
5. Dwi, S. T., Wahyuningsih, D., & dan Baegaqi, A. (2012). Demokrasi. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
6. Detikcom.  (2007). Estonia  Gelar Pemilu Online Pertama di Dunia .
Diambil  kembali  dari  inet.detik:
https://inet.detik.com/cyberlife/d- 749814/estonia-gelar-pemilu- online-pertama-di-dunia
7. Gunawan, R.  (2018).  Fungsi  Media Massa dalam Perspektif Negara Demokrasi terkait Penyelenggaraan Pemilu. Fakultas  Hukum  Unnes , 4 (3), 1101–1118. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ snh
8. Habibi, M., & Nurmandi, A. (2018). Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara. Diambil kembali dari zenodo.org:
http://doi.org/10.5281/zenodo.1295
466
9. Khoirul, S., & Munif, A. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. ADDIN, Vol.9, No.2, Agustus 2015 ,
309-332.
10. Kurniawan, R. C. (2019). QUICK
COUNT (Metode Hitung Cepat)
DALAM PERSPEKTIF
PEMILUKADA. Staf Pengajar FISIP Universitas Lampung , 3-11.
11. McQuail, D. (2011). Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Salemba Humanika.
12. Moynihan, D. P. (2004). Building Secure Elections: E-Voting, Security, and Systems Theory.
Public Administration Review, Vol. 64, No. 5 , 515-528.
13. Riera, A., & Brown, P. (2003). Bringing Confidene to Electronic Voting. Electronic Journal of E-
Government, Vol. 1 no. 1 , 43-50.
14. Sasmita, S. (2001). Demokrasi Dalam
Bidang Digital. Demokrasi Vol. X No.2
Tahu 2001 , 159-166.
15. Silalahi, S. P. (2017). Dampak Quick Qount Pilpres 2014 Terhadap Harga Kurs USD, Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham
Di BEI (Uji Kasus Pada Saham yang Terdaftar Dalam Kelompok Perusahaan LQ-45) . Jurnal Ilmiah Methonomi , 137-138.
16. Tissu, D. K. (2000). International Communication Contiunuity and Change. New York Oxford University Press in . 17. Trechsel, A. H., & Vassil, K. (2010).
Internet Voting in Estonia (2005-
2009). Florence: Robert Schuman
Centre for Advance Studies, European
University Institute.
18. Uyun, Y. H. (2019, April 19). ejarah Quick Count Pertama di Indonesia:
Awal Pemilu 2004, Sempat Diancam dan Hasil Memuaskan . Retrieved from tribunnews.com:
https://bogor.tribunnews.com/2019/0 4/19/sejarah-quick-count-pertama-di- indonesia-awal-pemilu-2004-sempat- diancam-dan-hasil-memuaskan
19. Ülle, M., & Martens, T. (2006). E- voting in Estonia 2005. The First
Practice of Country-Wide Binding
Internet Voting in the World.
Electronic Voting 2006: 2nd International Workshop, Co- Organized by Council of Europe, ESF TED, IFIP WG 8.6 and E-Voting.CC ,
(hal. 15-26). Talinn, Estonia.
20. Valimised. (2019, Maret 8). Riigikogu
Election 2019 . Diambil kembali dari valimised.ee: https://rk2019.valimised.ee/en/voting- result/voting-result-main.html
21. Warsita, B. (2008). Teknologi
Pembelajaran: Landasan &Aplikasinya.
Jakarta: Rineka.
22. Winarno, B. (2008). Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta: Media Pressindo.
23. Wolchok, S., Wustrow, E., & Halderman, J. A. (2010). Security Analysis of India’ s Electronic Voting
Machines. Human Factors , 1-14.
24. Zhan, M. (2017). Big Data in the Public
Sector: A Systematic Literature Review. Scandinavian Journal . 25. Wardani,  H.  L.  (2017,  2  Mei). KPU: E-Voting  Belum  Bisa  Dilakukan  Saat Ini . mengutip dari: detikNews https://m.detik.com/news/berita/d-
3489522/kpu-e-voting-tidak-bisa- dilakukan-di-indonesia-saat-ini 26. Katadata. (2019, 9 Mei) Rudiantara Optimis E-Voting Bisa Berjalan Pada Tahun 2029. dikutip dari Katadata.com https://katadata.co.id/berita/2019/05/09/ rudiantara-optimistis-sistem-e-voting- pemilu-bisa-berjalan-pada-2029