## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Pengaturan  Honorarium  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah
Husna Handayani * , Aminuddin Ilmar, Muhammad Aswan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: husnahandayani25@gmail.com

## Abstract:
This  study  aims  to  analyze  the  principle  of  justice  in  setting  the  honorarium  for  Land  Deed  Officials.  This research  is  normative  legal  research  using  statutory  approach  (statute  approach)  and  conceptual  approach (conceptual approach). The data analyzed qualitatively will be presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between the various types of data, then all data is selected and processed and then expressed descriptively. The results of the study show that the essence of setting the honorarium for Land Deed Making Officials is as an effort to create legal certainty with clarity regarding the PPAT honorarium and to realize justice through equal distribution of the PPAT honorarium. The application of the principle of justice in setting the honorarium for the Land Deed Making Officer uses distributive justice which assesses justice from proportionality or comparability based on rights, services, money and also position, so that the PPAT is a position which receives its rights in the form of an honorarium for services provided to the community.
Keywords: Deed; Honorarium; Land Titles Registrar; Notary

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis secara kualitatif  akan  dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  secara  sistmatis  dengan  menjelaskan  hubungan  antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  esensi  pengaturan  honorarium  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah  sebagai upaya  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  dengan  adanya  kejelasan  mengenai  honorarium  PPAT  serta untuk  mewujudkan  keadilan  melalui  pemerataan  honorarium  PPAT.  Penerapan  prinsip  keadilan  dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan keadilan distributif yang menilai keadilan dari proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan pada hak, jasa, uang dan juga jabatan, sehingga PPAT  merupakan  suatu  jabatan  yang  mana  menerima  haknya  berupa  honorarium  atas  jasa  yang  diberikan kepada masyarakat.
Kata Kunci: Akta; Honorarium; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Notaris

## 1. Pendahuluan
Secara  umum,  keberadaan  jabatan  PPAT  adalah  memberikan  pelayanan  dibidang pendaftaran  tanah  kepada  masyarakat,  untuk  mendapatkan  kepastian  dan perlindungan  itu,  maka  diperlukan  adanya  seorang  pejabat  yang  diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengalihkan, memindahkan dan membebankan hak atas  tanah  dan/atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun.  Pejabat  yang  diberikan kewenangan  yaitu  PPAT  dimana  tugas  tersebut  membantu  Kepala  Kantor  Badan Pertanahan  Kabupaten/Kota  dalam  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran
tanah.  Untuk  melakukan  pendaftaran  itu,  maka  PPAT  harus  membuat  akta  sebagai bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu. 1 PPAT  mempunyai  kedudukan dan  peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, karena pejabat ini diberi kewenangan oleh negara, untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah. 2
Pengaturan  PPAT  sendiri  secara  khusus  baru  diatur  pada  tahun  1998  yaitu  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  selanjutnya  disebut  PP-PJPPAT  Lama,  seiring dengan  perkembangan  hukum  dan  masyarakat,  kebutuhan  hukum  pun  turut mengalami perkembangan dan perubahan dalam beberapa aspek untuk meningkatkan peranan  dan  pelayanan  PPAT  kepada  masyarakat  atas  pendaftaran  tanah  sehingga perlu  melakukan  perubahan  terhadap  beberapa  ketentuan  dalam  PP-PJPPAT  Lama, sehingga  pada  tanggal  27  Juni  2016  diundangkanlah  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  selanjutnya disebut PP-PJPPAT Perubahan. 3
Secara  sosiologis,  PPAT  telah  mendapatkan  pengakuan  dari  masyarakat  karena keberadaan jabatan PPAT sangat membantu masyarakat dalam melakukan perubahan atau  peralihan  hak  atas  tanah,  baik  melalui  jual-beli,  sewa- menyewa ,  hibah  maupun perbuatan-perbuatan  hukum  lainnya.  Namun  karena  kurangnya  pemahaman mengenai  PPAT  masyarakat  seringkali  menyamakan  PPAT  dengan  Notaris  padahal Notaris  dan  PPAT  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  itu  berbeda  satu dengan  yang  lain  dalam  pembuatan  akta  otentik.  Hal  ini  juga  kemungkinan  karena dilatar  belakangi  adanya  rangkap  jabatan  untuk  kedua  profesi  ini  atau  masyarakat menganggap  Notaris  sama  dengan  PPAT,  akan  tetapi  hal  yang  membedakan  kedua profesi  tersebut  terdapat  pada  dasar  hukum  dan  lembaga  yang  berwenang  dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan dari kedua profesi ini. 4
PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi PPAT tidak menerima gaji dari pemerintah atau adanya uang pensiun dari pemerintah, sehingga honorarium yang  diterima  PPAT  sebagai  pendapatan  pribadi,  yang  artinya  ketika  PPAT menjalankan  jabatannya  maka  akan  mendapatkan  honorarium  atau  tarif  yang diberikan oleh masyarakat atau klien atas jasa hukum yang diberikannya. Pemberian honorarium PPAT penting dilakukan karena hal tersebut merupakan hak PPAT ketika selesai memberikan jasanya sesuai dengan kewenangannya untuk membuat suatu akta otentik atas perbuatan atau perjanjian yang dilakukan.
Dalam  menentukan  honorarium  seorang  PPAT  haruslah  mengacu  kepada  Peraturan yang  telah  ditetapkan  dan  didasarkan  pada  kode  etik  PPAT.  Besaran honorarium dimasing-masing  wilayah  kerja  tentunya  berbeda,  ini  merupakan  suatu  perbedaan
1 Salim H.S, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,  2016, hal.1 2 Rudi Indrajaya, et al, Notaris dan PPAT Suatu Pengantar , PT. Refika Aditama, Bandung, 2020, hal 14. 3 Faridah, Khuzaimatul, Khalimi Khalimi, and Mohamad Ismed. "Kepastian Hukum dan Pengawasan Honorarium  PPAT  sebagai  Upaya  untuk  Penyetaraan  Pelayanan  dan  Mewujudkan  Keadilan  bagi Masyarakat." Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2023): 65-72.
4 Frisca, Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  Sama  atau  Beda? , “Lembaga  Bantuan  Hukum Pengayoman”, Universitas Katolik Parahyangan, November 2021.
yang  pasti  terjadi  dalam  profesi  PPAT,  karena  PPAT  tidak  menerima  gaji  dari pemerintah sebagaimana pegawai lainnya, melainkan penghargaan yang berasal dari klien  yang  membuat  akta  padanya  atau  yang  memakai  jasanya.  Penghargaan  yang dimaksud yaitu berupa pemberian honorarium.
Adapun aturan yang mengatur honorarium tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat  (1)    Peraturan  Pemerintah  nomor  24  Tahun  2016  perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah (selanjutnya  disebut  PP  24/2016  PP-PJPPAT)  yang  mengatur ,“Uang  jasa  (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum dalam akta”. 5
Ketentuan lain, PPAT dikejutkan dengan adanya peraturan baru Pemerintah dalam hal ini  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  (Menteri  ATR/Ka.BPN),  pada  tanggal  18  Oktober  2021 mengeluarkan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 33 Tahun 2021 (yang selanjutnya disebut Permen ATR/BPN 33/2021) tentang Uang  Jasa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  diterbitkan  dengan  mempertimbangkan bahwa  untuk  meningkatkan  kemudahan  berusaha  di  Indonesia  terkait  pendaftaran properti, diperlukan adanya kejelasan atas biaya peralihan hak atas tanah dan untuk memperjelas  biaya  yang  diperlukan  dalam  pengaturan  uang  jasa  dalam  rangka pembuatan akta PPAT.
Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor  33  Tahun  2021  tentang  Uang  Jasa  Pejabat Pembuat Akta Tanah, dinyatakan  bahwa  Uang  Jasa  PPAT  dan  PPAT  Sementara atas    biaya    pembuatan    akta    tidak    boleh    melebihi    1%  (satu  persen)    dari    harga transaksi  yang  tercantum  di dalam  akta, uang  jasa  sudah  termasuk  honorarium saksi  dalam  pembuatan  akta. Adapun uang  jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  33  Tahun  2021  Tentang  Uang  Jasa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  mengatur bahwa: 6
(1) Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas biaya pembuatan akta tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.
(2) Uang  Jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sudah  termasuk  honorarium  saksi dalam pembuatan akta.
(3) Uang Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai ekonomis.
(4) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dari harga transaksi setiap akta dengan rincian sebagai berikut:
a. Kurang  dari  atau  sampai  dengan  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah), maksimal 1% (satu persen);
b. Lebih  dari  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maksimal 0,75% (nol koma tujuh lima persen);
5 Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6 Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021
c. Lebih  dari  Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  sampai  dengan Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah),  maksimal  0,5%  (nol koma lima persen); atau
d. Lebih  dari  Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah),  maksimal 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).
Selanjutnya diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  bahwa  PPAT  dan  PPAT  Sementara  wajib  memberikan jasa pembuatan akta tanpa memungut biaya kepada orang yang tidak mampu. Orang yang  tidak  mampu  dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  yang diterbitkan  oleh  instansi  yang  berwenang.  Penetapan  pengaturan  mengenai honorarium    yang    baru  Permen  ATR/BPN  33/2021  Tentang    Uang    Jasa    Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  yang  mengatur  uang  jasa  PPAT    sebagaimana    dimaksud didasarkan  pada  nilai  ekonomis  pada  setiap  transaksi  akta  yang  dalam   hal  ini menimbulkan    permasalahan    terkait    dengan    adanya  penurunan  honorarium  yang diterima oleh PPAT dalam hal penetapan uang jasa PPAT.
Pada tataran praktis, muncul suatu fenomena di mana dalam media sosial dan internet yang  penulis  baca  dimana  para  PPAT  mengeluhkan  adanya  penurunan  honorarium yang  dipatok  oleh  Menteri  ATR/BPN  dalam  hal  pengaturan  tentang  uang  jasa. Peraturan  tersebut  sulit  untuk  dilaksanakan  karena  dilihat  dari  segi  peraturan  itu sendiri, dari segi nilai honorarium  yang telah ditetapkan oleh peraturan sangat kecil belum  lagi  PPAT  harus  memberi  gaji  para  karyawannya  serta  perlengkapan  kantor yang  harus  dipenuhi  juga  sehingga  sangat  sulit  jika  diterapkan  dan  mengenai  tidak adanya  sanksi  yang  jelas  dan  siapa  yang  memberikan sanksi  apabila  peraturan  itu tidak dilaksanakan dan belum adanya penyuluhan mengenai peraturan yang baru.
Penurunan  honor PPAT akan berdampak besar terhadap honor yang diperoleh PPAT atas  jasanya  dan  dapat  mempengaruhi  kualitas  dari  akta  tersebut  karena  honor  bisa dijadikan tolak ukur dari kualitas akta yang dihasilkan dan honor juga mempengaruhi rasa  tanggung  jawab  dari  PPAT  yang  bersangkutan,  belum  juga  semakin bertambahnya jumlah PPAT yang semakin hari semakin banyak yang tidak terkendali khususnya  pada  kota-kota  besar,  meskipun  terdapat  batasan  jumlah  dalam  suatu wilayah  tetapi  pada  kondisi  demikian  memungkinkan  klien  lebih  percaya  terhadap PPAT  yang  telah  dikenalnya  dan  PPAT  senior  dalam  pembuatan  jasa  akta,  sehingga menjadi  kekurangan  klien  sehingga  muncul  suatu  ketidak  keadilan  antara  PPAT senior dan PPAT junior. Ditambah lagi dengan adanya penurunan dalam pengaturan honorarium dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan harga yang tidak sehat demi mendapatkan klien yang banyak, serta penghargaan bagi profesi PPAT sebagai perpanjangan  tangan  dari  pemerintah,  sehingga  sudah  sewajarnya  jika  masyarakat memperoleh  pelayanan  jasa  yang  terbaik  dari  PPAT.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach). 7 Data  yang  dianalisis  secara  kualitatif  akan  dikemukakan  dalam  bentuk
7 Bambang  Sunggono.  (2001). Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, hlm. 195-196
uraian  secara  sistmatis  dengan  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  jenis  data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. 8

## 3. Esensi  Pengaturan  Honorarium  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah: Telaah Perbandingan Norma Hukum
Pengaturan  merupakan  kebijakan  yang  ditetapkan  suatu  badan  lembaga  yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga. Peraturan perundang- undangan  yang  dibentuk  oleh  pejabat  atau  lingkungan  jabatan  (badan,  organ)  yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum ( aglemeen ). Peraturan  perundang-undangan  bersifat  mengikat  umum,  tidak  dimaksudkan  harus selalu  mengikat  semua  orang.  Mengikat  umum  hanya  menunjukan  bahwa  peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  teori  Perundang-undangan  merupakan suatu  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum dibentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan.  Hierarki peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 9
Pada  dasarnya  teori  Perundang-undangan  mulai  bekerja  secara  kongnitif  manakala terjadi  permasalahan  dalam  ilmu  Perundang-undangan.  Teori  Perundang-undangan menyediakan  konstruksi  berfikir  teoritis  mengenai  bagaimana  ideal  dari  Perundang- undangan  oleh  karena  itu,  ilmu  pengetahuan  Perundang-undangan  mengkaji peraturan  negara.  Bruggink  menyatakan,  bahwa  aturan  hukum  yang  dirumuskan dalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan,  menjadikan  orang  dengan  kepastian dapat  mengatakan  bahwa  ia  ditetapkan  oleh  pengemban  kewenangan  hukum,  dan karena itu termasuk hukum positif. Namun aturan hukum, yang oleh pembentuknya tidak dirumuskan demikian, tetapi aturan itu tetap merupakan hukum tidak tertulis, dengan demikian tidak termasuk dalam hukum positif.
Dari  pendapat  Bruggink  tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  peraturan  perundang- undangan adalah bagian dari aturan hukum dalam bentuk hukum tertulis, merupakan hukum  positif  dan  di  samping  aturan  hukum  dalam  bentuknya  tidak  tertulis  yang bukan  merupakan  hukum  positif.  Sama  halnya  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Philipus  M  Hadjon,  bahwa  “peraturan  perundang-undangan  merupakan  hukum tertulis  untuk  menunjukkan  norma  pemerintahan  sebagai  alat  ukur  bagi  keabsahan tindak pemerintahan”.
8 Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their  Usefulness  and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201– 207.
9 Michael  Frans  Berry,  Pembentukan  Teori  Peraturan  Perundang-Undangan, “Jurnal  Muhammadiyah Law Review”, Volume 2 Nomor 2, Juli, 2018, hal  .89.
Untuk  menentukan  apakah  aturan  hukum  itu  tertulis  atau  tidak  yang  menjadikan aturan hukum tersebut merupakan hukum positif atau tidak, haruslah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan bentuk atau format tertentu. Pejabat yang berwenang adalah  pejabat  yang  menurut  aturan  hukum  diberi  wewenang  untuk  membentuk suatu peraturan hukum tertentu. Hal ini dapat diketahui pada saat membahas tentang lembaga  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  dan  sistematisasi  terhadap materi isi dan struktur dari peraturan perundang-undangan. Kembali pada pengertian peraturan  perundang-undangan  (hukum  tertulis),  dan  merupakan  hukum  positif, maka  Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar  mengemukakan,  bahwa:  “peraturan perundang-undangan  adalah  setiap  putusan  tertulis  yang  dibuat,  ditetapkan  dan dikeluarkan  oleh  lembaga  dan  atau  pejabat  negara  yang  mempunyai  (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.
Untuk  menentukan  apakah  aturan  hukum  itu  tertulis  atau  tidak  yang  menjadikan aturan hukum tersebut merupakan hukum positif atau tidak, haruslah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan bentuk atau format tertentu. Pejabat yang berwenang adalah  pejabat  yang  menurut  aturan  hukum  diberi  wewenang  untuk  membentuk suatu  peraturan  hukum  tertentu. 10 Hal  ini  dapat  diketahui  pada  saat  membahas tentang  lembaga  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  dan  sistematisasi terhadap materi isi  dan struktur dari peraturan perundang-undangan. Kembali pada pengertian peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), dan merupakan hukum positif,  maka  Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar  mengemukakan,  bahwa  peraturan perundang-undangan  adalah  setiap  putusan  tertulis  yang  dibuat,  ditetapkan  dan dikeluarkan  oleh  lembaga  dan  atau  pejabat  negara  yang  mempunyai  (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. 11
Pembentukan  atau  pembuatan  suatu  peraturan (regeling) lanjutan  oleh  pemerintah haruslah  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  untuk  itu.  Selain  itu,  harus pula  didasarkan  pada  adanya  khirarki  pengaturan  atau  jenjang  norma  hukum  yang dijadikan sebagai dasar untuk membentuk atau membuat peraturan lanjutan tersebut. Dalam teori perundang-undangan sebagaimana dikemukanan oleh Hans Kelsen (1995) dengan Stufenbau Theory -nya disebutkan, bahwa pembentukan suatu aturan haruslah didasarkan kepada suatu khirarki atau tingkatan peraturan atau jenjang norma hukum sehingga  tidak  terjadi  adanya  tumpang  tindih  pengaturan  yang  akan  dilakukan. Dengan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi dan menjadi sumber hukum (norma dasar)  sehingga  peraturan  dibawahnya  merupakan  suatu  norma  jabaran  dari  aturan yang lebih tinggi derajat atau khirarkinya tersebut. 12
10 Angraeni, Dinnie, Nurfaidah Said, Hasbir Paserangi, and Muhammad Ilham Arisaputra. "The Legal Analysis of Notary/PPAT Who Takes a Leave but Keep Make Legal Deed." Jurnal Hukum Novelty 9, no. 2 (2018): 205-217.
11 Sukamto  Satoto, Pengaturan  Eksistensi  Dan  Fungsi  Badan  Kepegawaian  Negara ,  Disertasi,  Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, hal.2-4
12 Aminuddin  Ilmar, Hukum  Tata  Pemerintahan ,  Identitas  Universitas  Hasanuddin,  Makassar,2013, hal.175
Dalam  prinsip  perundang-undangan,  menurut  Ashshiddiqie  kesatuan  tata  hukum tidak  pernah  bias  terancam  oleh  suatu  pertentangan  antar  norma  yang  lebih  tinggi dengan norma yang lebih rendah di dalam hirarkhi hukum ( The unity of the legal order can  never  be  endangered  by  any  contradiction  betweena  higher  and  a  lower  norm  in  the hierarchy  of  law ).  Sebuah  undang-undang  memang  biasanya  mengatur  hal-hal  yang sederhana atau inti saja sehingga biasanya memerlukan pengaturan yang lebih lanjut dalam aturan lain yang lebih bawah seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan  Peraturan  Menteri.  Namun  sayangnya,  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan Presiden  yang  seharusnya  didelegasikan  kembali  peraturan  di  bawahnya  dengan alasan bahwa pengaturan tersebut bersifat teknis. 13
Dari ketentuan peraturan mengenai honorarium PPAT maka sudah seharusnya PPAT mengikuti  aturan  yang  berlaku  dan  patuh  terhadap  aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah yang bersifat mengikat sebagai dasar dalam menetapkan honorarium atas jasa  yang  diberikan  kepada  calon  klien  yang  datang  menghadap  padanya  sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya masih banyak PPAT yang belum menjalankan ketentuan maupun aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang  mengikat  artinya  ada  sanksi  yang  didapatkan  oleh  PPAT  apabila  tidak melaksanakan aturan tersebut. 14
Adapun  tanggapan  PPAT  yang  berwilayah  kerja  di  Sudiang  mengapa  belum melaksanakan aturan tersebut karena beliau menganggap klien yang datang padanya sedikit  dan  apabila mengikuti  aturan  tersebut  sudah  jelas  pendapatan  honornya berkurang, belum lagi harus membayar gaji karyawan dan biaya operasional kantor. Lain  halnya  tanggapan  PPAT  berwilayah  kerja  di  Kabupaten  Gowa,  beliau beranggapan  bahwa  jika  mengikuti  aturan  tersebut  semakin  kurangnya  pendapatan belum  lagi  adanya  bermunculan  PPAT  baru  dan  jika  kurangnya  klien  yang  datang menghadap  hal  ini  juga  disebabkan  bahwa  PPAT  senior  lebih  dikenal  dibandingkan PPAT junior. Jika dilihat dari tanggapan PPAT, penulis menyimpulkan bahwa aturan tersebut  belumlah  dapat  dilaksanakan  disebabkan  belum  adanya  penyuluhan mengenai  aturan  tersebut  serta  sanksi  yang  tegas  apabila  aturan  tersebut  tidak dijalankan.
Secara  teoritis,  terdapat  tiga  tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal. Keadilan  adalah  perekat  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  yang  beradab.  Hukum diciptakan  agar  setiap  individu  anggota  masyarakat  dan  penyelenggara  negara melakukan  sesuatu  tindakan  yang  diperlukan  untuk  menjaga  ikatan  sosial  dan mencapai  tujuan  kehidupan  bersama  atau  sebaliknya  agar  tidak  melakukan  suatu tindakan  yang  dapat  merusak  tatanan  keadilan.  Jika  tindakan  yang  diperintahkan
13 Sofyan  Apendi,  Ketiadaan  Peraturan  Menteri  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional, “ Jurnal Unpak PALAR (Pakuan Law Review ), Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni, 2021, hal.113
14 Prasetyawati, S. Endang. "Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan." Pranata Hukum 11, no. 1 (2016): 160263.
tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya  keadilan.  Untuk  mengembalikan  tertib  kehidupan  bermasyarakat, keadilan  harus  ditegakkan.  Setiap  pelanggaran  akan  mendapatkan  sanksi  sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. 15
Pada  tataran  konseptual,  Aristoteles  memberikan  sumbangan  cukup  besar  bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan, dimana ia menggolongkan keadilan ke dalam keadilan  distributif  dan  keadilan  komutatif.  Keadilan  distributif  yakni  keadilan  yang memberikan  kepada  setiap  orang  jatah  menurut  jasanya.  Artinya  keadilan  ini  tidak menuntut  supaya  setiap  orang  mendapat  bagian  yang  sama  banyaknya  atau  bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
Keadilan  komutatif,  yakni  keadilan  yang  memberikan  kepada  setiap  orang  sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut adanya suatu  persamaan  dalam  memperoleh  prestasi  atau  sesuatu  hal  tanpa memperhitungkan  jasa  perseorangan.  Keadilan  kumutatif  (justitia  komutativa)  ialah suatu  keadilan  yang  diterima  masing-masing  anggota  tanpa  memperdulikan  jasa masing-masing (persamaan) atau memperlakukan kepada sesorang tanpa melihat jasa- jasa yang sudah dilakukan. 16 Maka keadilan komutatif ( justitia komutativa ) ialah suatu keadilan  yang  diterima  masing-masing  anggota  tanpa  memperdulikan  jasa  masing- masing  (persamaan)  atau  memperlakukan  kepada  sesorang  tanpa  melihat  jasa-jasa yang sudah dilakukan.
Terkait  penjelasan  diatas  maka  keadilan  komutatif  hanya  berdasarkan  pada  suatu kesamaan  tidak  melihat  jasa  yang  dilakukan,  sedangkan  PPAT  merupakan  penyedia jasa dalam pembuatan akta autentik yang membantu masyarakat dalam memberikan kepastian  hukum.  Sehingga  dalam  penarikan  honorarium  tidak  dapat  didasarkan dalam  kesamaan  karena  pada  prinsipnya  PPAT  memiliki  biaya  operasional  yang tentunya  berbeda  sehingga  tidak  dapat  serta  merta  untuk  menyamaratakan honorarium PPAT.
Merujuk  pada  teori  Keadilan  Distributif  ( Iustitia  Distributiva ),  keadilan  yang memberikan  kepada  masing-masing  terhadap  apa  yang  menjadi  hak  pada  suatu subjek  hak  yaitu  individu.  Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  menilai  dari proporsionalitas  atau  kesebandingan  berdasarkan  jasa,  kebutuhan,  dan  kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. 17
Prinsip  yang  mengatur  pembagian  barang  adalah  bahwa  hanya  orang-orang  setara diperlakukan  secara  sama  dan  kepada  mereka  diberikan  barang-barang  yang  sesuai atau  seimbang  dengan  kemampuan  masing-masing.  Inilah  yang  disebut  dengan
15 Moh.  Mahfud  MD., Penegakan  Hukum  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik, Bahan  pada  Acara Seminar  Nasional  “Saatnya  Hati  Nurani  Bicara”  yang  diselenggarakan  oleh  DPP  Partai  HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009, hal. 2-3
16 Abid Zamzami, Keadilan Di Jalan Raya, “ Jurnal Yurispruden” Volume 1, Nomor 2, Januari 2018.
17 Riza  Awaludin  Rahmansyah,  dkk,  Studi  Hukum  Berdasarkan  Tipe-Tipe  Keadilan  Perspektif Aaristoteles, ” Jurnal Filsafat Terapan” Volume 1 Nomor 1, Desember 2022, Hal. 9
keadilan distributif yang berurusan dengan kesamaan proporsional dalam pembagian barang-barang seperti “kehormatan, uang dan juga jabatan-jabatan publik.” 18
Terkait  penjelasan  diatas  maka  penulis  menghubungkan  keadilan  distributif  dimana keadilan  distributif  disini  menjelaskan  keadilan  yang  memberikan  kepada  masing- masing  terhadap  apa  yang  menjadi  hak  pada  suatu  subjek  hak  yaitu  individu. Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  menilai  dari  proporsionalitas  atau kesebandingan  berdasarkan  jasa,  kesamaan  proporsional  bentuk  kehormatan,  uang dan juga jabatan. Melalui penjelasan mengenai tentang keadilan distributif maka dapat dikatakan  bahwa  jabatan  itu  adalah  PPAT.  PPAT  sebagai  pejabat  umum  merupakan perpanjangan  tangan  negara  dalam  membantu  pemerintah  dibidang  pendaftaran tanah,  PPAT  dalam  membantu  masyarakat  terkait  dalam  pembuatan  akta  memiliki hak dalam mendapatkan imbalan dari pekerjaannya, berupa honorarium atau fee.
Pemberian  honorarium  kepada  PPAT  penting  untuk  dilakukan  karena  hal  tersebut merupakan  hak  dari  PPAT  ketika  selesai  memberikan  jasanya  sesuai  dengan kewenangannya  dalam  pembuatan  akta.  Sebagai  jabatan  yang  mempunyai  tujuan utama  melayani  masyarakat,  PPAT  memperoleh  penghasilan  berupa  honorarium sebagai  bentuk  penghargaan  atau  imbalan  atas  pelaksanaan  tugasnya. 19 Honorarium hanya  diberikan  kepada  mereka  yang  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagaimana yang  telah  ditentukan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dalam  penentuan penarikan  honorarium  maka  ada  dua  peraturan  yang  mengatur,  sehingga  penulis mencoba  membandingkan  antara  kedua  peraturan  tersebut  mana  peraturan honorarium  yang  adil  bagi  PPAT.  Selanjutnya  penulis  mencoba  untuk  menguraikan kedua  peraturan  tersebut  dengan  melihat  pendapat  dari  beberapa  PPAT  mengenai peraturan honorarium PPAT.
Dari  penjelasan  aturan  diatas  maka  PPAT  di  Kabupaten  Gowa  mengatakan  bahwa ketika  berbicara  kuantitas  maka  rata-rata  PPAT  memilih  aturan  PP  Nomor  24/2016 yang  mana  dalam  penetapan  honorarium  tidak  melebihi  1%  (satu  persen),  karena menurut  beliau  aturan  baru  yakni  Permen  ATR/BPN  Nomor  33/2021  memberikan batasan nilai honorarium yang diminta pada klien, makin besar nilainya maka makin kecil presentasi honor yang ditarik, sedangkan aturan lama tidak membatasi demikian yang penting tidak melebihi dari 1% ( satu persen) karena menurut beliau, belum lagi kurangnya klien yang datang menghadap serta nilai transaksi yang kecil, biaya-biaya saksi,  karyawan  yang  harus  dibayarkan  dan  biaya-biaya  kantor  serta  pengurusan lainnya,  sehingga  dalam  penarikan  honorarium  beliau  berpatokan  pada  PP  No 24/2016 yang dianggap adil asal tidak melebihi 1% (satu persen). 20
18 Yosef  Keladu,  Kesamaan  Proporsional  Dan  Ketidaksamaan  Perlakuan  Dalam  Teori  Keadilan Aristoteles, “ Jurnal DISKURSUS”, Volume 19 Nomor 1, April 2023, Hal.65 19 Nirwana,  Nirwana,  Farida  Patittingi,  and  Sri  Susyanti  Nur.  "The  Legal  Protection  For  Real  Land Right Holder In Case Of Forged Rincik." Tadulako Law Review 2, no. 2: 184-198.
20 Wawancara  PPAT di Kabupaten Gowa, pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 12.13 WITA
Pendapat lain dari PPAT di Kabupaten Maros, dimana beliau berpatokan pada PP No 24/2016  beliau  menanggapi  bahwa  jika  dilihat  dari  khirarki  Undang-undang  maka Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan Menteri, PP hanya mengatur secara umum saja bahwa honor itu 1% (satu persen) dari nilai transaksi jika melihat dari sisi ekonomis  tentunya  itu  lebih  mengutungkan  baginya  PPAT,  tetapi  honor  itu  tidak melihat  serta  merta  kepentingan  PPAT  saja  tapi  juga  dilihat  dari  kepentingan masyarakat, bahkan PPAT diberikan kewenangan untuk tidak memungut biaya pada masyarakat  ekonomi  lemah,  sehingga  persoalan  keadilan  itu  tergantung  dari  PPAT- nya dari sisi mana memandang, dan menurut beliau melihat dari peraturannya yaitu Peraturan  Pemerintah  yang  lebih  tinggi,  maksudnya  secara  khirarki  dan  secara peraturan ekonominya karena biaya yang dikenakan PPAT kepada klien itu ada biaya- biaya  saksi,  biaya  pengurusan  ke  BPN,  sedangkan  dalam  pengurusan  ke  BPN terkadang  biaya  juga  tidak  menentu,  karena  BPN  sendiri  secara  tidak  tertulis menetapkan  dana  taktis,  dimana  dana  taktis  itu  sendiri  yang  merusak  suatu  aturan karena  BPN  sendiri  juga  melihat  nilai  dan  harga  akta.  Jadi  dalam  item  penarikan honorarium itu ada biaya-biaya untuk pendaftaran, biaya saksi dan biaya operasional kantor,  sehingga  menurut  beliau  nilai  yang  diterapkan  oleh  Permen  ATR/BPN  itu tidak adil karena BPN sendiri juga harusnya tidak memungut biaya dari ketentuan. 21
Dari penjelasan yang diungkapkan oleh PPAT Maros bahwa beliau lebih memilih pada Peraturan Pemerintah karena dilihat dari segi khirarki Perundang-undangan dan juga dilihat  dari  nilai  honor  yang  menjadi  batasan  dalam  penarikan  trasaksi  setiap  akta pada  klien.  Lain  halnya  PPAT  Kota  Palopo  bahwa  beliau  lebih  melihat  adanya keadilan  pada  Permen  ATR/BPN  Nomor  33  Tahun  2021,  menurut  pendapat  beliau bahwa  dalam  aturan  baru  tersebut  untuk  menghindari  persaingan  tidak  sehat mengenai honorarium sepertinya Permen ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2021 lebih tepat dengan  adanya  rincian  honorarium  berdasarkan  nilai  ekonomis  sehingga  tidak  ada lagi perbedaan penarikan honorarium.
Dari  tanggapan  beberapa  PPAT  diatas  dan  PPAT  yang  lainnya  yang  penulis  tidak menerangkan  keseluruhannya,bahwa  penulis  mendapatkan  responden  dari  hasil diskusi  terkait  pengaturan  honorarium  PPAT  jika  dilihat  dari  prinsip  keadilan  maka penulis menyimpulkan bahwa PPAT lebih memilih dan menerapkan pada aturan yang lama  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2021  yang  mengatur  tentang honorarium PPAT  dalam Pasal 32 ayat (1)  tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang mengatur, “ Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang  jasa  (honorarium)  saksi  tidak  boleh  melebihi  1%  (satu  persen)  dari  harga transaksi yang tercantum dalam akta”. Karena pada prinsipnya PPAT memiliki biaya- biaya  operasional    tersendiri  yang  harus  dikeluarkan,  belum  lagi  jumlah  klien  yang datang  menghadap  sedikit  serta  adanya  perbedaan  antara  PPAT  senior  dan  junior sehingga PPAT belum dapat menjalankan aturan Permen ATR/BPN Nomor 33 Tahun 2021, karena pada aturan tersebut membuat pendapatan PPAT menurun, serta belum
21 Wawancara PPAT di Kabupaten Maros pada 10 Juli 2021, Pukul 16.00 WITA
adanya  penyuluhan  mengenai  aturan  tersebut  sehingga  ada  juga  PPAT  yang  belum mengetahui adanya peraturan terbaru mengenai uang jasa PPAT.

## 4. Penutup
Esensi  pengaturan  honorarium  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah  sebagai  upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan adanya kejelasan mengenai honorarium PPAT  serta  untuk  mewujudkan  keadilan  melalui  pemerataan  honorarium  PPAT. Penerapan  prinsip  keadilan  dalam  pengaturan  honorarium  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah menggunakan keadilan distributif yang menilai keadilan dari proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan pada hak, jasa, uang dan juga jabatan, sehingga PPAT merupakan suatu jabatan yang mana menerima haknya berupa honorarium atas jasa yang diberikan kepada masyarakat.

## Referensi
Aminuddin  Ilmar, Hukum  Tata  Pemerintahan ,  Identitas  Universitas  Hasanuddin, Makassar, 2013.
Angraeni,  Dinnie,  Nurfaidah  Said,  Hasbir  Paserangi,  and  Muhammad  Ilham Arisaputra. "The Legal Analysis of Notary/PPAT Who Takes a Leave but Keep Make Legal Deed." Jurnal Hukum Novelty 9, no. 2 (2018): 205-217.
Bambang  Sunggono. Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2001.
Faridah, Khuzaimatul, Khalimi Khalimi, and Mohamad Ismed. "Kepastian Hukum dan Pengawasan  Honorarium  PPAT  sebagai  Upaya  untuk  Penyetaraan  Pelayanan dan Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat." Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum 1, no.
2 (2023): 65-72.
Frisca, Notaris  dan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  Sama  atau  Beda? , “Lembaga Bantuan  Hukum  Pengayoman”, Universitas  Katolik  Parahyangan,  November 2021.
Michael  Frans  Berry,  Pembentukan  Teori  Peraturan  Perundang-Undangan, “Jurnal Muhammadiyah Law Review”, Volume 2 Nomor 2, Juli, 2018: 89.
Moh.  Mahfud  MD., Penegakan  Hukum  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik, Bahan pada  Acara  Seminar  Nasional  “Saatnya  Hati  Nurani  Bicara”  yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009.
Nirwana, Farida Patittingi, and Sri Susyanti Nur. "The Legal Protection For Real Land Right Holder In Case Of Forged Rincik." Tadulako Law Review 2, no. 2: 184-198.
Prasetyawati,  S.  Endang.  "Fungsi  Notaris  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan." Pranata Hukum 11, no. 1 (2016): 160- 73.
Riza  Awaludin  Rahmansyah,  dkk,  Studi  Hukum  Berdasarkan  Tipe-Tipe  Keadilan Perspektif Aaristoteles, ” Jurnal Filsafat Terapan” Volume 1 Nomor 1, Desember 2022.
Rudi Indrajaya, et al, Notaris dan PPAT Suatu Pengantar , PT. Refika Aditama, Bandung,
2020.
Salim H.S, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Sofyan  Apendi,  Ketiadaan  Peraturan  Menteri  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan  Nasional  Dan  Implikasinya  Terhadap  Penataan  Regulasi  Dalam Sistem Hukum Nasional, “ Jurnal Unpak PALAR (Pakuan Law Review ), Volume 07, Nomor 01, Januari-Juni, 2021: 113
Sukamto Satoto, Pengaturan Eksistensi Dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara , Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004.
Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their Usefulness  and  Relevance  in  the  Study  of  Law  as  an  Object,” Procedia  -  Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201–207.
Yosef  Keladu,  Kesamaan  Proporsional  Dan  Ketidaksamaan  Perlakuan  Dalam  Teori Keadilan Aristoteles,“ Jurnal DISKURSUS”, Volume 19 Nomor 1, April 2023, 65.
Zamzami, Abid. "Keadilan di jalan raya." Jurnal Yurispruden 1, no. 2 (2018): 17-34.