Patriarki Sebagai Akar Diskriminasi Gender di Sri Lanka
Bayu Setyawan
Ilmu Pemerintahan - Universitas Kristen Palangkaraya bayu.dagut@gmail.com

## Abstract
In the last few decades, women in Sri Lanka still face social inequality. This paper highlights that  patriarchy  as  a  socio-cultural  factor  is  very  dominant  in  gender  discrimination  in  the country. Among them is the role of religion which has created the root of male tendency to dominance. As a result, women become a marginalized group, including in politics and work. This disparity has in fact been rooted from the family level, where the role of women in various matters in this small scope is very limited.
Keywords : patriarchy, gender discrimination, Sri Lanka

## Abstrak
Dalam beberapa tahun terakhir, perempuan di Sri Lanka masih menghadapi ketidaksetaraan sosial.  Tulisan  ini  menyoroti  bahwa  patriaki  sebagai  factor  sosial-budaya  sangat  dominan dalam  diskriminasi  gender  di  negara  tersebut.  Diantaranya  yaitu  peran  agama  yang  telah menciptakan  akar  kecenderungan  dominasi  laki-laki.  Dengan  kondisi  demikian,  perempuan menjadi  kaum  yang  termajinalkan,  termasuk  dalam  bidang  politik  dan  pekerjaan. Ketimpangan  ini  pada  kenyataannya  telah  mengakar  dari  level  keluarga,  dimana  peran perempuan dalam berbagai hal dalam lingkup kecil ini sangat kecil.
Kata kunci: patriaki, diskriminasi gender, Sri Lanka

## Pendahuluan: Eksistensi Budaya Patriarki di Sri Lanka
Permasalahan  yang  selama  ini  dihadapi  oleh  negara-negara  berkembang sangatlah  complex  dan  beragam.  Problematika  tersebut  meliputi  perekonomian (Anwar  et  al.,  2017),  kemiskinan,  diskriminasi  (Fosu,  2017),  dan  isu  lainnya. Membicarakan  tentang  diskriminasi  gender  sebenarnya  merupakan  salah  satu fenomena yang cukup penting dalam kajian sosial budaya. Sebagian dari penyebab ketidaksetaraan ini diakibatkan oleh warisan budaya patriarki yang telah mengakar di suatu masyarakat. Sri Lanka yang sebagaian penduduknya beragama Budha dan Hindu tidak lepas dari budaya ini.
Berkaitan dengan UNDP, program empowering women yang langsung ditujukan untuk  menghadapi  sistem  sosial  patriarki  sepertinya  tidak  dapat  berjalan  dengan efektif di negara tersebut. 1 Untuk itu, tulisan ini lebih banyak memberikan penjelasan
1 Tulisan ini adalah riset lanjutan dari studi sebelumnya tentang tema permasalahan gender di Sri Lanka. Lihat, Setyawan (2019a, 2019b).
bagaimana patriarki telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebagian masyarakat Sri Lanka.
Dalam  budaya  Patriarki,  laki-laki  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi daripada  wanita.  Hal  ini  bisa  terjadi  umumnya  di  tingkat  keluarga  sampai masyarakat, dimana  laki-laki memiliki kuasa lebih atas sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan (Bhopal, 2019). Hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan pria (Yllo & Straus, 2017).
Terkait kondisi sosial di Sri Lanka, kaum perempuan telah kesulitan mencapai tingkat kesetaraan gender di negara tersebut. Ketidaksetaraan gender telah ditandai terutama oleh hambatan sosial dan konsep tabu yang berakar dari berbagai bentuk kebudayaan yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Hal ini ditambah dengan kurangnya  komitmen  pemerintah  dalam  agenda  kesetaraan  gender  (Setyawan, 2019b).
Di  kebanyakan  negara  Asia  Selatan,  kelahiran  seorang  gadis  cenderung memberikan ketidakpuasan bagi orang tua. Bahkan beberapa dari mereka mencoba untuk  menggugurkan  kandungan  atau  membunuh  anak-anak  perempuan  yang belum  lahir  (Versigghel,  2019).  Pada  umumnya  perhatian  terhadap  anak  laki-laki lebih baik dibandingkan anak perempuan.
Salah satu faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya diskriminasi gender di Sri Lanka adalah berbagai tradisi dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum negara tersebut merdeka. Tradisi yang bersifat diskriminatif ini semakin kuat mengakar selama lebih dari ratusan tahun. Konsekuensinya, hal ini  sangatlah sulit  untuk  dihapuskan  dari  tengah-tengah  kondisi  masyarakat  Sri  Lanka  yang memegang  keyakinan  serta  mempertahankan  tradisinya  selama  turun-temurun. Hampir  semua  kelompok  yang  ada  di  Sri  Lanka  menentang  keras  adanya  upaya persamaan gender.
Bentuk kebudayaan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan tersebut mempengaruhi sistem politik di Sri Lanka serta turut serta berdampak pada kebijakan dari  pemerintahan  Sri  Lanka  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  peran  gender. Sebagian besar dari kaum perempuan bekerja di sektor informal. Situasi kemiskinan yang ditambah dengan ketidakstabilan politik dan juga tradisi kepemimpinan laki- laki  membuat  sulit  bagi  mereka  untuk  menantang  atau  mengubah  situasi (Samarasinghe,  2000).  Melihat  kembali  bagaimana  awal  terbentuknya  diskriminasi gender di Sri Lanka, sejak lama Sri Lanka telah diperintah oleh sistem kerajaan yang menganut  ajaran  Hindu  dan  Buddha.  Kedua  agama  ini  telah  membawa  dan membentuk  system  masyarakat  yang  patriarkis.  Untuk  itu,  studi  ini  menyoroti bagaimana patriaki sebagai sistem sosial telah berdampak pada adanya diskriminasi gender di Sri Lanka.

## Metode
Studi ini fokus pada kajian pustaka yang dapat diakses secara terbuka dari berbagai sumber. Beberapa literatur meliputi buku dan jurnal ilmiah, serta ditambah dengan berbagai  informasi  dari  berbagai  artikel  online.  Dengan  memanfaatkan  sumber- sumber  sekunder  tersebut,  tulisan  ini  mencoba  menganalisis  secara  kualitatif deskriptif. Secara khusus, objek yang difokuskan adalah keadaan sosial di Sri Lanka sebelum tahun 2012. Focus tersebut dimaksudkan untuk membatasi objek penelitian agar tidak meluas mengingat tantangan dalam ilmu sosial dinamika sosial itu sendiri yang penuh perubahan.

## Pengaruh Agama Dalam Diskriminasi Gender di Sri Lanka

## Pengaruh Buddha
Di  dalam  ajaran  agama Buddha  menurut  tradisi Theravada,  meskipun  sang Buddha Sidharta Gautama mengakui bahwa kaum perempuan layak mendapatkan pencerahan,  tetapi  beliau  sendiri enggan  untuk  mengizinkan  mereka  untuk  keluar dan menyebarkan agama ajaran Buddha. Sehingga tidak memungkinkan bagi derajat seorang  bhikkuni  atau  biarawati  untuk  dapat  disejajarkan  dengan  bhikku  atau biarawan.  Bahkan  posisi  seorang  bhikkuni  perempuan  terhitung  sangatlah  sulit untuk menjadi seorang pemuka agama (Yan, 2018).
Pandangan  bahwa  perempuan dilahirkan  dengan  derajat  yang  lebih  rendah jika dibandingkan dengan laki-laki adalah karena desakan kaum Brahmanisme pada saat itu yang semakin kuat. Hal tersebut ditambah dengan pandangan bahwa Buddha haruslah  seorang  laki-laki.  Sehingga,  pada  saat  ini  masih  ada  sebagian  kecil  umat Buddha  yang  beranggapan  bahwa  dilahirkan  sebagai  seorang  perempuan  adalah lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kaum  laki-laki.    Padahal  perempuan  juga  bisa mencapai nirwana atau setara dengan Buddha (Bhagavant.com, 2012).
Diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam Buddhisme mulai berakar di dalam  masyarakat  dan  merupakan  gejala  dari  suatu  struktur  patriarki  masyarakat yang  ada  sejak  saat  itu.  Namun,  ketidaksetaraan  gender  dapat  menemukan pembenaran  dalam  ajaran  Buddha.  Inti  dan  kontradiksi  yang  terang-terangan mengajarkan  bahwa  meskipun  sang  Buddha  tidak  mengambil  beberapa  langkah untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender, hal ini mau tidak mau dibatasi oleh budaya pola pikir yang ekstrim pada masanya tersebut.
Sang  Buddha  bukanlah  seorang  reformis  sosial.  Tujuannya  bukan  untuk mengubah masyarakat tetapi hanya untuk mengubah hati dari elemen masyarakat, yaitu manusia. Ketika ia menentang ketidakadilan sosial itu biasanya karena praktek
tertentu  atau  kepercayaan  merupakan  hambatan  penyebaran  Dharma.  Misalnya, tidak akurat jika mengklaim bahwa Buddha menyerang sistem kasta. Apa yang beliau lakukan  adalah  serangan  keyakinan  atau  sudut  pandang  dari  sang  Buddha  yang melihat bahwa dari suatu sistem kasta ternyata dikondisikan oleh faktor keturunan dan bukan oleh faktor karma.
Menurut  sejarah,  sang  Buddha  sendiri  dikenal  sebagai  seorang  yang pragmatis, beliau menyadari persis seberapa jauh ia bisa pergi. Jika Dharma berhasil disebarluaskan di dalam masyarakat pada waktu itu, hal ini berarti bahwa ia harus bekerja  dalam  kondisi  sosial  yang  sangatlah  tidak  adil.  Maka  hal  itulah  yang  ia lakukan.  Seorang  pemimpin  harus  memimpin  dari  depan.  Akan  tetapi  jika  dia memutuskan untuk bergerak terlalu jauh ke depan, maka sang Buddha akan beresiko kehilangan  para  pengikutnya.  Sang  Buddha  berpandangan  bahwa  mengorbankan keberhasilan dari Dharma hanya untuk mengejar ideologi sosial revolusioner tidaklah akan  menjadi  tindakan  dari  seorang  Buddha  yang  sudah  sepenuhnya  mengalami pencerahan.
Lingkungan  historis  Buddha  dipengaruhi  oleh  sistem  hierarki  dari  kasta Brahmanikal. Di dalam masyarakat Arya awal, posisi kaum perempuan telah relatif kurang  begitu  terpinggirkan.  Munculnya  kasta  Brahmana  dan  pemadatan  sistem kasta  telah  mengurangi  status  sosial  perempuan  dan  disetarakan  dengan  kasta terendah,  yaitu  Sudra.  Satu-satunya  tujuan  perempuan  untuk  melayani  laki-laki adalah  menghasilkan  keturunan  laki-laki.  Kaum  Perempuan  menyangkal  untuk terlibat dalam praktek keagamaan dan keselamatan mereka benar-benar tergantung pada tingkat pengabdian dari mereka kepada suami mereka sebagai sosok tuhan. Jika seorang  istri  mematuhi  suaminya,  hanya  karena  alasan  itu  saja  maka  dia  akan ditinggikan di surga (Zheng, 2010).
Sang Buddha mengajarkan Dharma pencerahan bagi mereka yang tidak dapat melihatnya  sendiri,  seperti  seorang  raja  yang  meminta  orang-orang  buta  untuk menggambarkan  seekor  gajah.  Begitu  banyak  perselisihan,  perpecahan,  bidah, dan perpecahan sektarian yang telah menandai suatu perkembangan ajaran Buddhisme. Sama seperti di masyarakat Arya saat itu terikat oleh pemikiran sempit, tersesat, dan cenderung perilaku negatif.
Pada  sebuah  catatan  Sutra  Mahayana  tertulis  bahwa  Sang  Buddha  pernah mengatakan  bahwa  suatu  kelemahan  yang  harus  diwaspadai  oleh  kaum  biarawan adalah  keinginan  seksual.  Maka  untuk  mencapai  suatu  pencerahan  akan  menjadi mustahil  jika  terus  bersama-sama  hidup  berdampingan  dengan  para  bhikkuni. Tampaknya  beberapa  bhikkhu  melihat  perempuan  sebagai  ancaman  terbesar  bagi praktek mereka daripada mereka sendiri. Mungkin lebih mudah untuk menghapus sumber dari luar godaan daripada sumber sejati, yakni nafsu tersebut.
Sang Buddha tentu menyadari kelemahan yang melekat pada biarawan dan membuat setiap usaha untuk melindungi mereka. Namun, itu adalah suatu kesalahan berpikir  bahwa  ia  telah  melindungi  mereka  dari  perempuan,  karena  hal  yang seharusnya  dikontrol  yaitu  keinginan  mereka  sendiri  bahwa  mereka  perlu perlindungan dari  pola  pikir  mereka  sendiri.  Penyebabnya  adalah  kelemahan  para bhikkhu  saat  berhadapan  dengan  keinginan  seksual  mereka  sendiri,  tetapi  pada akhirnya Sangha Bhikkhuni lah yang harus menderita serta menghadapi situasi yang diskriminatif sebagai konsekuensi dari kelemahan moral (Thera, 2012).

## Pengaruh Agama Hindu
Posisi kaum perempuan telah diketahui dengan jelas di dalam ajaran agama Hindu.  Beberapa  gagasan  tentang  posisi  tersebut  telah  diperoleh  dari  suatu Dharmashastras Hindu klasik yaitu Manu-smirthi, atau lebih populer sebagai sebagai "Hukum  Manu".  Karya  tersebut  menggambarkan  tugas  dari  kaum  perempuan sebagai berikut:
“Seorang anak perempuan, seorang perempuan muda, atau bahkan perempuan yang lebih tua, tidak ada yang benar-benar merdeka, bahkan di rumahnya sendiri di dalam masa kanak-kanak perempuan harus tunduk kepada ayahnya, pada masa mudanya tunduk kepada suaminya.  Ketika  tuannya  meninggal,  maka  seorang  budak  perempuan  akan  diserahkan kepada  anak-anak  dari  tuannya  sebagai  warisan,  seorang  perempuan  tidak  akan  pernah menjadi benar-benar merdeka" - Hukum Manu ke-5, 147-148 (Sacred Texts, n.d.).
Kaum perempuan pada masa itu dicegah melakukan ritual keagamaan, dan bahkan pengetahuan tentang ajaran Weda telah dijauhkan dari mereka. Sejak tahun 205 SM pada masa invasi kerajaan Hindu Chola di bawah pemerintahan raja Elara yang  memerintah  selama  44  tahun  di  Sri  Lanka,  budaya  Tamil  Hindu  sangat berpengaruh terutama di dalam masyarakat Buddha Sinhala. sistem kasta dan anti feminisme telah meresap masuk ke dalam Sangha atau persaudaraan para bhikku, kelompok-kelompok Sangha menjadi monopoli kasta-kasta tertentu (Thiruchandran, 2012).
Salah  satu  contoh  ajaran  agama  Hindu  yang  bersifat  diskriminatif  terhadap kaum  perempuan  tergambar  dalam  suatu  tradisi  Sati.  Bahwa  seorang  istri  harus tunduk pada suaminya. Bahkan pada saat suaminya meninggal, maka istrinya harus ikut  dikremasi  atau  dibakar  hidup-hidup  bersama-sama  dengan  jasad  sang  suami sebagai simbol atau wujud kesetiaan dari seorang istri terhadap suaminya (Nrugham, 2013). Meskipun tradisi Sati tidak dipraktekkan di Sri Lanka, paling tidak sikap anti feminisme yang memaksa kaum perempuan untuk tetap tunduk di bawah dominasi laki-laki masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Hindu di Sri Lanka.
Namun demikian ada beberapa agama lainnya yang dianut oleh sebagian kecil dari  penduduk  Sri  Lanka,  di  antaranya  yaitu  agama  Islam  dan  Kristen.  Dalam
masyarakat muslim, perempuan dan laki-laki diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan  dengan  kode-kode  sosial,  budaya  atau  agama  (peran  gender).  Hal  ini diciptakan dengan tujuan untuk membedakan antara apa yang dianggap "maskulin" atau "feminim" (jenis kelamin). Peran dari gender dipelajari di dalam konteks sosial dan  juga  budaya  tertentu  dan  dipengaruhi  faktor  oleh  pendidikan  dan  ekonomi. Dalam praktek sehari-hari pentingnya gender sering berpengaruh negatif terhadap kaum  perempuan  dan  menghambat  penentuan  nasib  kaum  mereka  sendiri dilingkungkannya. Antara lain seperti status sosial ekonomi, status dalam keluarga, kesehatan,  harapan  hidup,  kemerdekaan,  kebebasan  dan  hak  (bias  gender) (Jayachandran, 2015).
Meskipun  dalam  pandangan  Alquran  (dasar  bagi  penganut  agama  Islam) perempuan dan laki-laki harus sama dalam martabat manusia, kesetaraan spiritual atau etis belum tercermin pada sebagian Hukum Islam. Misalnya, perempuan tidak memiliki  hak/status  yang  sama  untuk  membuat  keputusan  independen  dalam memilih pasangan hidup dalam pernikahan, mendapatkan perceraian dan hak asuh anak-anak mereka. Kaum reformis dan feminis telah menantang kurangnya hak dari kaum perempuan dan kurangnya kontrol atas hidup mereka sendiri dalam Hukum Islam melalui berbagai teknik seperti pada bagian Kerangka Progresif Islam (Hélie, 2012).
Tantangan  ini  telah  menjadi  suatu  reinterpretasi  dari  ayat-ayat  Alquran  di mana laki-laki dan perempuan saling menghormati dan memperkuat. Gender dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An Nisa ayat ke-34. Dasar ini dijadikan acuan bagi kaum  laki-laki  sebagai  wali  (qawamun)  atas  perempuan  serta  digunakan  untuk membenarkan  peran  gender  dan  hak  istimewa  laki-laki  atas  perempuan  (Shihab, 2020).
Ulama  reformis  dan  feminis  berpendapat  bahwa  konsep  perwalian  telah membentuk  dasar  tertentu  mengenai  peran  gender  di  dalam  masyarakat  Muslim. Kaum perempuan seringkali diharapkan menjadi istri yang taat dan ibu yang tinggal dalam lingkungan keluarga dan kaum laki-laki diharapkan menjadi pelindung dan penjaga keluarga.
Hal  tersebut  telah  membatasi  otonomi  dari perempuan,  kebebasan bergerak dan akses terhadap kesempatan ekonomi dan kemerdekaan. Mereka percaya bahwa konsep  perwalian  hanya  dimaksudkan  dan  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa seorang  perempuan  yang  melahirkan  dan  memelihara  anak-anak,  disediakan  oleh laki-laki  dan  untuk  sementara  melakukan  tugas  ini.  Feminis  percaya bahwa  secara ekonomi,  konsep  perwalian  menciptakan  suatu  hubungan  dan  kontrol  sosial  yang kaku  bagi  laki-laki  atas  kaum  perempuan.  Perluasan  dari  perwalian  laki-laki  atas perempuan telah terkandung di dalam Hukum Islam dan tertanam dalam masyarakat muslim (Raftari & Bahrami, 2011). Salah satu alasan utama untuk membenarkan wali
laki-laki atas perempuan di dalam keluarga dan dalam masyarakat pada umumnya adalah  gagasan  bahwa  perempuan  perlu  dikontrol  sebagai  bagian  seksualitas perempuan  di  dalam  Islam.  Konsep  perwalian  laki-laki  atas  seksualitas  kaum perempuan  ini  juga  menjadi  alat  untuk  memberlakukan  dan  menegakkan heteroseksualitas.
Sementara  itu,  Kristen  telah  menjadi  suatu  agama  maskulin  tradisional (MacAloon,  2013).  Terutama  dogma  utama  yang  berhubungan  dengan  Tuhan dianggap sebagai laki-laki "Bapa" dan Yesus Kristus yang dianggap sebagai "Anak"- Nya yang tunggal. Inti dari agama tersebut adalah hubungan antara Bapa dan Anak yang  berwujud  laki-laki,  dan  tidak  mengherankan  bahwa  perempuan  telah diturunkan  ke  tempat  sekunder  (Eteng,  2015).  Yesus  menganggap  dirinya  untuk menjadi Mesias Yahudi dan tidak menantang pandangan orang Yahudi tentang hal tersebut. Doktrin dari wujud keilahian laki-laki dan anak laki-lakinya berarti bahwa setiap kemajuan dalam pemikiran sosial tidak membentuk perbedaan yang signifikan di dalam struktur didominasi laki-laki seperti pada gereja-gereja Katolik.

## Diskriminasi Gender dalam Politik dan Pekerjaan
Berbagai  tradisi  yang  sifatnya  diskriminatif  masih  tetap  dipertahankan  oleh berbagai kelompok dan segenap lapisan masyarakat. Hal ini kemudian membentuk suatu isu stereotip bahwa ranah politik bukanlah bidang yang tepat untuk ditempati oleh  kaum  perempuan.  Stereotip  inilah  yang  kemudian  membuat  perempuan menghadapi  bermacam  hambatan  untuk  ikut  berpartisipasi di dalam  arena  politik sehingga kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk berkarir di luar bidang politik (Groundviews, 2011a).
Maskulin atau dominasi dari kaum laki-laki dalam sistem politik di Sri Lanka yang  bersifat  diskriminatif  itu  terbentuk  oleh  berbagai  kebudayaan  yang menomorduakan  perempuan  di  bawah  kaum  laki-laki  di  dalam  segala  aspek kehidupan.  Tradisi  diskriminatif  yang  tumbuh  dan  berkembang  selama  ratusan tahun itu juga ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah Sri Lanka dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Termasuk penentuan jumlah kouta perempuan yang minim, baik di tingkat parlemen nasional, provinsi, maupun daerah.
Dalam hal pekerjaan, perempuan Sri lanka mengalami perkembangan jumlah sebagai  pekerjaan  pada  pabrik-pabrik  garmen  di  zona  perdagangan bebas. Banyak juga  yang  mendapatkan  pekerjaan  sebagai  pelayan  dan  pembantu  khususnya  di negara-negara Timur Tengah. Pekerjaan tersebut pada umumnya akan dicadangkan untuk  kaum  perempuan  yang  belum  menikah,  yang  reputasi  seksual-moralnya tercoreng karena mereka tidak berada di bawah pengawasan dan kontrol dari para kerabat laki-laki.
Jadi,  ketika kembali  setelah  bekerja  selama  1-5  tahun  di luar  negeri,  mereka yang tidak menikah cenderung kesulitan dalam mencari bentuk pekerjaan baru. Di tahun 2009, tingkat pengangguran kaum perempuan mencapai 22%. jumlah tersebut adalah dua kali lipat dari jumlah pengangguran laki-laki. Di Sri Lanka, ada tradisi yang  kuat  di  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hal  pekerjaan.  Laki-laki  lebih difokuskan hidupnya pada peluang pendapatan dan perempuan yang berfokus pada rumah tangga. Saat ini, partisipasi kaum perempuan dalam angkatan kerja dibayar signifikan,  meskipun  tidak  secara  merata,  terkonsentrasi  pada  profesi  seperti perawatan, pengajaran, memilih teh, dan konstruksi garmen. Pada bidang pertanian, laki-laki  biasanya  diberikan  suatu  tugas  yang  dianggap  lebih  menuntut  fisik. Kesempatan  untuk  bekerja  sangatlah  sulit  bagi  kaum  perempuan.  Selain  dibayar dengan upah yang rendah, juga dibatasi dengan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan peluang kerja bagi kaum laki-laki lebih bervariasi, mulai dari pekerjaan yang kasar hingga  pekerjaan  perkantoran.  Di  rumah,  terlepas  dari  keterlibatan  mereka  dalam pekerjaan, perempuan dan anak perempuan melakukan semua persiapan makanan dan pekerjaan rumah tangga lainnya (Attanapola, 2004).
Meskipun  sebagian  besar  sekolah  dipisahkan  menurut  jenis  kelamin, pendidikan selalu penting bagi anak laki-laki dan perempuan di Sri Lanka. Angka melek aksara bagi laki-laki dan perempuan sama-sama tinggi, sensus pada tahun 1981 menemukan  bahwa  87%  dari  perempuan  di  atas  usia  10  tahun  melek  huruf, dibandingkan dengan kaum laki-laki di angka 91%. Peran kepemimpinan di Sri Lanka sebagian  besar  dipegang  oleh  laki-laki    dengan  beberapa  pengecualian.  Sri  Lanka memilih  perdana  menteri  perempuan  pertama  dan  sekaligus  perdana  menteri  di dunia  pada  era  pemerintahan  modern  pada  tahun  1960,  Sirimavo  Bandaranaike, diikuti oleh putrinya, Chandrika Bandaranaike Kumaratunga yang berhasil menjadi Presiden Sri Lanka melalui pemilu pada tahun 1994. Meskipun hal tersebut bukanlah indikasi  dari  kekuatan  politik  perempuan  secara  umum.  Karena  pada  faktanya sebagian  besar  pekerja  kantoran,  pemimpin,  dan  pemuka  agama  didominasi  oleh kaum  laki-laki.  Sementara  kaum  perempuan  hanya  cenderung  menjadi  kalangan pengikut mereka (Attanapola, 2004).

## Status Relatif Perempuan Dalam Keluarga
Secara  tradisional,  perempuan  mempertahankan  ikatan  yang  kuat  dengan keluarga  mereka  sendiri,  meskipun  ketika  pernikahan  pengantin  perempuan  akan pindah ke rumah suami mereka. Selain itu, di antara kelompok-kelompok tertentu, keluarga mempelai perempuan wajib memberikan mahar kepada pengantin laki-laki. Dalam  praktek  properti  tersebut  pada  umumnya  tetap  dalam  kepemilikan  istri sampai dibagikan untuk anak-anaknya kelak.
Meskipun  praktek-praktek  tradisional  dan  hak-hak  kewarganegaraan seharusnya  mengarah  pada  kesetaraan,  perempuan  secara  konsisten  tunduk  pada laki-laki di semua aspek kehidupan, termasuk pada tempat kerja dan rumah. Selain itu,  kasus  pelecehan  dan  juga  penyerangan  seksual    jarang  dilaporkan  ke  pihak berwenang,  Hal  tersebut  dianggap  sebagai  pengalaman  yang  umum  dan  mereka maklumi.
Budaya dan tradisi berbeda-beda di berbagai daerah di Sri Lanka, termasuk agama yang mempengaruhi perempuan dengan cara yang berbeda. Sebagian besar kaum  perempuan  telah  bekerja  pada  sektor  informal.  Kemiskinan  yang  ditambah dengan  ketidakstabilan  politik  dan  tradisi  kepemimpinan  kaum  laki-laki, mempersulit mereka untuk menantang atau mengubah situasi mereka sendiri.
Kaum  perempuan  di  Sri  Lanka  memiliki  tingkat  perlindungan  yang  relatif tinggi  di  dalam  konteks  keluarga.  Terkecuali  pada  beberapa  komunitas  Muslim mengikuti  hukum  Syariah  Islam,  yang  berisi  ketentuan  diskriminatif.  Ikatan  antar keluarga di negara tersebut telah diatur oleh beberapa sistem hukum. Hukum Umum (kombinasi  dari Hukum  Romawi-Belanda dan  Inggris) dominan,  tetapi  tiga  sistem paralel  hukum  dapat  berlaku,  yakni  Hukum  Islam,  Kandyan  dan  Hukum Thesavalamai,  semua  didasarkan  pada  praktek-praktek  adat  kuno  dan  agama  (De Alwis, 2002).

## Perkawinan, Keluarga, dan Kekerabatan
Dalam  semua  kelompok  etnis,  pernikahan  secara  tradisional  diatur  oleh keluarga  dari  pasangan.  Sudah  menjadi  hal  umum  pernikahan  diprakarsai  oleh pasangan  sendiri.  Terlepas  dari  siapa  yang  memprakarsai  pernikahan,  kedua mempelai  diharapkan  mempunyai  status  sosial  ekonomi  yang  sama.  Bagi  umat Buddha dan Hindu, status dan kasta menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, meskipun  umumnya  pengantin  laki-laki  sangat  diharapkan  sedikit  lebih  tua,  lebih tinggi,  dan  lebih  berkualitas  dalam  bidang  pendidikan  dan  profesional  jika dibandingkan  pengantin  perempuan.  Selain  itu,  ada  ketentuan  antara  kelompok Tamil dan Sinhala untuk pernikahan silang sepupu, yaitu menikah dengan anak dari saudara ayahnya ataupun kakak dari ibunya.
Usia  legal  pernikahan  di  Sri  Lanka  adalah  18  tahun  untuk  laki-laki  dan perempuan. Pernikahan dini kurang umum dibandingkan di negara-negara lainnya di Asia Selatan. Namun demikian tetap terjadi di beberapa komunitas yang mengikuti keyakinan  agama  tertentu  dan  praktek-praktek  budaya.  Misalnya,  Hukum  Islam yang berpendapat  tentang konsep  usia  minimum  pernikahan.  Sebuah  laporan  dari PBB pada tahun 2004 memperkirakan bahwa 7% anak perempuan Sri Lanka antara usia 15 sampai 19 tahun telah menikah, bercerai atau bahkan menjadi janda.
Poligami  merupakan  hal  ilegal  di  Sri  Lanka.  Namun,  Hukum  Islam memungkinkan  orang  Muslim  untuk  mengambil  maksimal  empat  istri.  Pada kenyataannya,  hanya  sebagian  kaum  laki-laki  Muslim  yang  memiliki  banyak  istri. Karena  bagi  mereka  yang  ingin  menikah lagi  harus  memberi  tahu  terlebih dahulu kepada istri pertama mereka.
Otoritas orangtua tidak dibagi rata di Sri Lanka. Sosok seorang ayah dianggap sebagai wali alami anak-anak, sementara ibu hanya dipandang sebagai penjaga dan biasanya  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  sehari-hari  yang  berkaitan  dengan membesarkan  anak.  Perkembangan  peradilan  telah  mengurangi  diskriminasi terhadap perempuan di dalam hal perceraian. Undang-undang baru ini menekankan kesejahteraan  anak  yang  dapat  ditempatkan  dengan  salah  satu  orangtua (Amaratunga, 2018).

## Diskriminasi Dalam Pembagian Warisan
Konstitusi di Sri Lanka memberikan hak waris yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi terkadang digantikan oleh sistem hukum lainnya. Hukum Islam mendiskriminasi perempuan di bidang properti bahwa perempuan Muslim biasanya diberikan  warisan  yang  lebih  kecil  dari  ahli  waris  laki-laki.  Anak  perempuan, misalnya, mewarisi setengah dari banyaknya warisan putra.
Setelah kematian seorang ayah, Hukum Kandyan menentukan hubungan hak waris  dari  anak  perempuan  pada  praktek  perkawinan.  Putri  yang  menikah  Diga (yaitu  mempelai  yang  perempuan  dibawa  ke  rumah  mempelai  laki-laki)  harus mentransfer  sejumlah  harta  yang  diwariskan  kepada  saudara-saudara  mereka ataupun saudara yang telah menikah Binna (yaitu pengantin laki-laki yang dibawa ke rumah  pengantin  perempuan).  UNESCO  melaporkan  bahwa  kaum  laki-laki  juga lebih  diutamakan  daripada  kaum  perempuan  dalam  pembagian  warisan  tanah pertanian.
Mayoritas  keluarga  di  Sri  Lanka  melakukan  pembagian  warisan  dan memberikan bagian dari harta keluarga untuk semua anak dalam keluarga. Dalam prakteknya, properti tetap seperti tanah dan rumah jatuh ke anak laki-laki. Properti seperti mobil, uang tunai serta perhiasan dibagikan kepada kaum perempuan yang biasanya dalam bentuk mahar. Praktek diskriminasi yang terjadi atas tanah warisan lebih  berkontribusi  terhadap  penurunan  harga  diri  di  kalangan  perempuan  di  Sri Lanka.  Dalam  kasus  tersebut,  ditemukan  fakta  bahwa  kaum  laki-laki  sering  kali mendapatkan  perlakuan  khusus  dibandingkan  dengan  perempuan.  Padahal,  hal tersebut  telah  dijamin  undang-undang  konstitusional  yang  memberikan  hak  bagi perempuan sama dengan laki-laki (Panda et al., 2005).

## Integritas Fisik
Perlindungan  integritas  fisik  kaum  perempuan  di  Sri  Lanka  secara  undang- undang  cukup  kuat.  Namun,  kekerasan  terhadap  kaum  perempuan  terus  menjadi masalah. Sebagian besar disebabkan oleh konflik berkepanjangan antara Pemerintah Sri Lanka dengan LTTE. Selama konflik tersebut, perempuan mengalami pelecehan, pemerkosaan, penahanan, dan pelanggaran keamanan lainnya yang mempengaruhi psikologi  mereka.  Kekerasan  di  dalam  rumah  tangga,  termasuk  pemerkosaan pasangan telah menjadi perhatian banyak pihak. Insiden tersebut jarang dilaporkan meski  kinerja  aparat  perlindungan  hukum  dianggap  sudah  maksimal.  Situasi  ini dapat  meningkatkan  amandemen  terakhir  pada  undang-undang  Hukum  Pidana yang memperkuat langkah-langkah untuk penuntutan dan perlindungan bagi kaum perempuan (Groundviews, 2011b).
Berbeda  dengan  beberapa  negara  Asia  lainnya,  tidak  ada  tanda  yang menunjukkan  bahwa  Sri  Lanka  merupakan  negara  yang  perhatian  terhadap  kasus perempuan  yang  hilang.  Memiliki  keluarga  kecil  dengan  anak-anak  yang  berbeda jenis kelamin merupakan hal yang lebih diinginkan daripada memiliki anak laki-laki saja.

## Hak Kepemilikan dan Kebebasan Sipil
Kaum  perempuan  juga  memiliki  tingkat  moderat  dalam  hal  kemandirian finansial. Umumnya mereka memiliki akses kepemilikan tanah, meski di sisi lain juga sering menghadapi beberapa bentuk diskriminasi di daerah pedesaan. Seperti yang juga  dilaporkan  oleh  badan  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Against Women (CEDAW), The Sri Lankan Land Development Ordinance of 1934 telah menyangkal adanya hak perempuan untuk tanah keluarga sendiri pada permukiman baru jika mereka tidak memiliki tanah di lokasi asal.
Perempuan di Sri Lanka memiliki akses pada properti selain tanah. Namun, sebuah studi yang dilakukan oleh badan International Research Centre on Women (ICRW) pada tahun 2006 menunjukkan bahwa mayoritas perempuan mengakuisisi aset mereka. Baik berupa tanah dan properti lainnya yang didapat melalui warisan, maupun melalui pembelian sebagai sumber utama kedua dalam mendapatkan hak kepemilikan. Sebagian kecil kaum perempuan telah menjadi pemilik properti melalui program  pemerintah  (Sri  Lanka  Guardian,  2011).  Perempuan  juga  memiliki  akses yang sama atas pinjaman bank dan bentuk kredit lain dari berbagai sumber termasuk negara,  lembaga  keuangan  swasta  dan  program  kredit  yang  dibantu  donor  atau pengiriman lokal.
Dalam kebebasan sipil, hak perempuan Sri Lanka terhambat oleh konflik yang berlangsung  selama  27  tahun  dan  praktek-praktek  sosial.  Hukum  memberikan
kebebasan mobilisasi untuk kaum perempuan, namun hak ini terbatas pada daerah konflik.  Tradisi  dan  adat  istiadat  yang  menempatkan  beban  pekerjaan  pada perempuan  juga  membatasi  perempuan  ke  rumah  sesama  mereka.  Pembatasan mobilitas  kaum  perempuan  dan  otonomi  yang  terkuat  adalah  di  antara komunitas Muslim  dan  India  Tamil.  Perempuan  Sri  Lanka  memiliki  kebebasan  dalam  hal berpakaian. Kaum perempuan tidak diwajibkan untuk mengenakan jilbab di depan umum, meskipun tradisi purdah (pemisahan fisik laki-laki dan perempuan) diikuti dalam beberapa komunitas Muslim (Gender Index, n.d.).

## Kesimpulan
Perempuan  di  Sri  Lanka  masih  menghadapi  kesenjangan  sosial  dalam beberapa tahun terakhir. Patriarki telah menjadi faktor sosial budaya yang kemudian memunculkan  diskriminasi  gender  yang  sangat  dominan.  Agama-agama  yang berkembang,  sayangnya,  telah  menciptakan  kecenderungan  dominasi  laki-laki. Dengan  kondisi  ini,  perempuan  menjadi  terpinggirkan  bahkan  dalam  politik  dan pekerjaan. Bahkan di tingkat keluarga, peran perempuan sangatlah terbatas.
Patriarki  telah  menjadi  sistem  sosial  yang  sangat  kuat  di  Sri  Lanka.  Secara langsung,  patriarki  menjadi  akar  dari  ketidaksetaraan  gender.  Berbagai  program pemberdayaan  perempuan  tentu  harus  menghadapi  upaya  langsung  untuk menghilang  atau  setidaknya  focus  terhadap  sistem  sosial  patriaki  tersebut.  Selama sistem  sosial  berupa  patriarki  eksis,  ini  akan  terus  menjadi  tantangan  yang  masih harus dihadapi.

## Daftar Pustaka
Amaratunga, G. (2018). A Sociological study about the tendency of Divorce in Sri Lanka. Presented at the 4th International Conference on Social Sciences 2018,
Sri Lanka: Research Centre for Social Sciences, Faculty of Social Sciences,
University of Kelaniya.
Anwar, A., Baubacar, A., Nyawara, N. S., Tawaba, B., Ombeni, N., & Oeurn, V. (2017). Economic Growth of Developing Countries in the Globalization Context. Economic Integration and Development Partnerships: Southern Perspectives Report , 55.
Attanapola, C. T. (2004). Changing gender roles and health impacts among female workers in export-processing industries in Sri Lanka. Social Science & Medicine , 58 (11), 2301–2312.
Bhagavant.com. (2012, June 23). Apakah Guru Buddha Seorang Seksis?
Bhagavant.com . Retrieved May 30, 2029, from https://bhagavant.com/apakah- guru-buddha-seorang-seksis
Bhopal, K. (2019). Gender,’race’and patriarchy: a study of South Asian women . Routledge.
De Alwis, M. (2002). The Changing Role of Women in Sri Lankan Society. Social Research , 69 (3), 675–691.
Eteng, N. G. (2015). Christianity and Gender Inequality: The Yakurr Experience. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities , 5 (8), 1–11.
Fosu, A. K. (2017). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. Research in Economics , 71 (2), 306–336.
Gender Index. (n.d.). Gender Equality and Social Institutions in Sri Lanka. Retrieved May 10, 2019, from http://genderindex.org/country/sri-lanka
Groundviews. (2011a, January 14). A perennial struggle: Women’s political representation in Sri Lanka. Groundviews . Retrieved May 30, 2019, from https://groundviews.org/2011/01/14/a-perennial-struggle-womens-political- representation-in-sri-lanka/
Groundviews. (2011b, March 19). Violence Against Women and Girls in Sri Lanka:
No April Fools joke. Groundviews . Retrieved May 30, 2019, from https://groundviews.org/2011/03/19/violence-against-women-and-girls-in- sri-lanka-no-april-fools-joke/
Hélie, A. (2012). Policing gender, sexuality and ‘Muslimness.’
Jayachandran, S. (2015). The roots of gender inequality in developing countries. economics , 7 (1), 63–88.
MacAloon, J. J. (2013). Muscular Christianity and the colonial and post-colonial world .
Routledge.
Nrugham, L. (2013). Sati-suicide by widows sanctioned by Hindu scriptures and society? Suicidologi , 18 (1).
Panda, P., Gupta, J., Bulankulame, I., Bhatla, N., Chakraborty, S., & Duvvury, N. (2005). Property Ownership & Inheritance Rights of Women for Social Protection-The South Asia Experience: Synthesis Report of Three Studies . ICRW.
Raftari, H., & Bahrami, Z. (2011). Gender Equality according to Islam and Feminism. 2011 International Conference on Social Science and Humanity (pp. 492–496).
Sacred Texts. (n.d.). The Laws of Manu. Retrieved May 30, 2020, from https://www.sacred-texts.com/hin/manu/manu05.htm
Samarasinghe, V. (2000). Subverting patriarchy? Leadership and participation of women in politics in South Asia. Ethnic Studies Report , 18 (2), 194–213.
Setyawan, B. (2019a). Penyetaraan Gender di Sri Lanka. Resolusi: Jurnal Sosial Politik ,
2 (1), 74–93.
Setyawan, B. (2019b). Rendahnya Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Masalah Gender di Sri Lanka. Resolusi: Jurnal Sosial Politik , 2 (2), 140–149.
Shihab, M. Q. (2020). al-Quran dan Maknanya . Lentera Hati.
Sri Lanka Guardian. (2011, March 8). Women’s Rights: 100 years later. Retrieved May 30, 2019, from http://www.srilankaguardian.org/2011/03/womens- rights-100-years-later.html
Thera, W. C. (2012). A Historical and Textual Study of Bhikkhuni Order in Sri Lanka.
Proceedings of International Conference on Humanities and Social Sciences (Vol. 1).
Thiruchandran, S. (2012). Patriarchal world view of Hinduism in Sri Lanka . Women’s Education and Research Centre.
Versigghel, I. (2019). Female Infanticide in South Asia (PhD Thesis). Ghent University.
Yan, L. S. (2018). Empowerment, Its Critique From A Feminist And Buddhist Perspective And Bhikkhun I Ordination. Sarjana , 25 (3), 73–88.
Yllo, K. A., & Straus, M. A. (2017). Patriarchy and violence against wives: The impact of structural and normative factors. Physical violence in American families (pp. 383–400). Routledge.
Zheng, K. (2010). Women’s Position in Buddhism; With Special Focus on Bhikkhuni Atta Garudhamma (PhD Thesis). University of Kelaniya.