## JURNAL LAMPUHYANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STKIP AGAMA HINDU AMLAPURA Volume 1  Nomor 1 Juli 2010, ISSN: 2087-0760 https://e-journal.stkip- amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang
Penerapan Problem Based Learning (PBL) dalam Menumbuhkan Budaya Sadar Berkonstitusi di Kalangan Mahasiswa
Oleh I Gede Bandem 1) Diterima 19 Mei 2010 Direvisi  11 Juni 2010 Diterbitkan 01 Juli  2010
Abstrak : Dewasa ini dunia pendidikan kita menghadapai berbagai masalah yang sangat  kopleks.  Salah  satu  di  antaranya  adalah  krisis  moral  dikalangan  pelajar Siswa.Tawuran  dan  tidak  jarang  terjadi  apabila  mahasiswa  berdemonstrasi bertindak  anarkhis  dalam  menyampaikan  aspirasinya.  Salah  satu  penyebab  dari semua  itu  adalah  karena  guru/dosen  dalam  mengajar  masih  banyak  yang  hanya mengutamakan  penanaman knowledge /konsep  dengan  metode  mengajar  yang hanya  menerapkan  metode  ceramah  saja.  Dengan  metode  ceramah  saja  maka akan terjadi komunikasi satu arah, siswa kurang aktif serta penekanannya hanya pada knowledge saja, sejumlah informasi atau konsep belaka. Untuk mengatasi hal itu  maka  dalam  proses  pembelajaran  sangat  perlu  diterapkan Problem  Based Learning (PBL).  Dengan Problem  Based  Learning ini  diharapkan  dosen  dapat membuka  wawasan  berfikir  yang  beragam  dari  seluruh  mahasiswa,  sehingga dapat  mengaitkannya  dalam  kehidupan  nyata.  Dengan Problem  Based  Learning (PBL)  ini  juga  diharapkan  bermuara  pada  hasil  berupa  pengetahuan  yang bermakna  bagi  mahasiswa.  Pembelajaran  ini  paling  sedikit  ada  delapan  tahapan yaitu:  (1)  mengidentifikasi  masalah,  (2)  mengumpulkan  data,  (3)  menganalisis data, (4) memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan analisisnya, (5)  memilih  cara  untuk  memecahkan  masalah,  (6)  merencanakan  penerapan pemecahan  masalah,  (7)  melakukan  ujicoba  terhadap  rencana  yang  ditetapkan, dan  (8)  melakukan  tindakan  ( action) untuk  memecahkan  masalah.  Mudah- mudahan  dengan  penerapan  Pembelajaran  Berdasarkan  Masalah  ini  akan  bisa menumbuhkan  budaya  sadar  berkonstiusi  di  kalangan  mahasiswa  yakni menyelesaikan masalah sesuai dengan konstituisi atau peraturan yang berlaku di Negara kita.
Kata Kunci : PBL dan budaya sadar berkonstitusi
Abstract :  Today  our  education  world  faces  various  problems  which  are  very complex. One of them is a moral crisis among student students. Fighting and not infrequently  occurs  when  students  demonstrate  anarchic  actions  in  expressing their aspirations. One of the causes of all that is because many teachers / lecturers in teaching still only prioritize the planting of knowledge / concepts with teaching methods  that  only  apply  the  lecture  method.  With  the  lecture  method,  one-way communication  will  occur,  students  are  less  active  and  the  emphasis  is  only  on knowledge, some information or concepts. To overcome this, the learning process
really  needs  to  be  applied  Problem  Based  Learning  (PBL).  With  this  Problem Based  Learning,  it  is  expected  that  lecturers  can  open  diverse  thinking  insights from  all  students,  so  that  they  can  relate  it  in  real  life.  With  Problem  Based Learning (PBL) it is also expected to lead to results in the form of knowledge that is  meaningful  to  students.  This  learning  has  at  least  eight  stages,  namely:  (1) identifying problems, (2) collecting data, (3) analyzing data, (4) solving problems based  on  existing  data  and  analysis,  (5)  choosing  ways  to  solve  problems,  (  6) planning the application of problem solving, (7) testing the plans set forth, and (8) taking action to solve the problem. Hopefully the application of Learning Based on  Problems  will  be  able  to  foster  a  culture  of  conscious  awareness  among students  that  is  solving  problems  in  accordance  with  the  constituencies  or regulations in force in our country.
Keywords : PBL and constitutional conscious culture
1) I Gede Bandem adalah Guru SMA Negeri 2 Amlapura

## I. PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  disebutkan,  bahwa:”
pendidikan Nasioanal berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Pendidikan bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa   kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Hal  ini  mengandung  arti  bahwa fungsi  pendidikan  di  negara  kita  adalah bagaimana  membentuk  manusia  Indonesia agar  memiliki  watak  yang  sesuai  dengan kepribadian  Bangsa  Indonesia  yang
beradab,  religius,  memiliki  tenggang  rasa, senantiasa  mengutamakan  persatuan  dan kesatuan  bangsa  di  atas    kepentingan pribadi  maupun    golongan,  musyawarah serta berkeadilan sosial, karena tujuan dari Pendidikan  Nasional  di  antaranya  adalah bagaimana    mengembangkan  potensi peserta  anak  didik  agar  menjadi  manusia yang berakhlak mulia serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
Namun  kita  sangat  prihatin  dengan fenomena prilaku pelajar/mahasiswa akhir- akhir ini. Hampir setiap hari kita menonton tayangan berita di televisi yang menampilkan  siswa  yang  tawuran  serta demo  mahasiswa  yang  anarkis.  Bahkan sekarang  tidak  hanya  siswa  SMP  maupun SMA  yang  tawuran  tetapi  siswa  SD  juga sudah  ikut-ikutan  tawuran  di  Jakarta.
Lebih-lebih  yang  membuat  kita  mengelus dada  adalah  prilaku  mahasiswa  yang semestinya tingkat berfikirnya lebih tinggi dan  dewasa  tetapi  justru  melakukan tindakan  yang  tidak  Konstitusional  atau melanggar hukum yang berlaku.Seperti apa yang  terjadi  di  Jakarta,  Maluku    dan Makasar. Mahasiswa berdemonstrasi masalah Bank Century
dengan merusak fasilitas umum, membakar
ban bekas di jalan raya bahkan tidak jarang mereka melawan petugas aparat Kepolisian.  Mahasiswa  yang  di  Makasar lebuh anarkis lagi. Karena ketidaksetujuan dengan  kebijakan  Rektor  maka  mereka merusak, membakar dan memecahkan kaca kantor  Rektorat.  Tindakan  yang  hampir sama juga dilakukan oleh mahasiswa yang tidak  puas  dengan  hasil  Pemilukada  maka mereka  berdemonstrasi  sambil  membakar Kantor KPUD. Sangat memprihatinkan!. Padahal  ada  cara-cara  yang  lebih santun  dan  konstitusional  yang  bisa ditempuh  oleh  mereka.  Misalnya  apabila tidak  puas  dengan  hasil  Pemilukada  di sebuah daerah tertentu dan mereka  melihat ada  kecurangan  maka  mereka  bisa menempuh  jalur  hukum  yaitu  melaporkan kepada pihak yang berwenang.
Nampaknya  apa  yang  menjadi kenyataan  sekarang  sangat  jauh  dari harapan  yang  tercantum  dalam  Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tersebut. Setelah dicermati lebih jauh ternyata salah satu  faktor  penyebabnya  adalah  cara pembelajaran  yang  kurang  inovatif,  yang masih menganggap bahwa metode ceramah  adalah  satu-satunya  metode  yang paling  baik  dalam  proses  pembelajaran. Apabila  seorang  guru  hanya  menerapkan metode  ceramah  saja  maka  yang  terjadi adalah komunikasi satu arah, siswa kurang aktif  serta  penekanannya  hanya  pada knowledge saja,  sejumlah  informasi  atau konsep belaka.
Penumpukan informasi/konsep pada  subyek  didik  bisa  saja  kurang bermanfaat  bahkan  tidak bermanfaat  sama sekali kalau hal tersebut hanya dikomunikasikan  oleh  guru  kepada  subjek didik melalui satu arah seperti menuang air ke  dalam  gelas  (Rampengan  dalam Trianto, 2009:89)
Kita  menyadari  bahwa knowledge , konsep  atau  teori  merupakan  suatu  hal yang  sangat  penting.  Tetapi  dalam  proses pembelajaran  tujuannya  bukan  hanya berakhir  pada    konsep  itu  saja  tetapi bagaimana siswa bisa betul-betul memahami  konsep  tersebut  dan  bisa dipakai  sebagai  pijakan  dan  pedoman dalam  menyelesaikan  masalah  yang mereka  temukan  baik  di  sekolah  maupun di  masyarakat.  Pentingnya  pemahaman
konsep  dalam  proses  belajar  mengajar. Sangat  mempengaruhi  sikap,  keputusan dan  cara-cara  memutuskan  masalah.  Oleh karena itu bagaimana guru bisa melaksanakan  proses  pembelajaran  yang bermakna.  Bermakna  disini  maksudnya apa-apa  yang  diperoleh  oleh  siswa  berupa pengetahuan,  teori  dan  konsep  bermanfaat dalam  kehidupan  mahasiswa  terutama memecahkan masalah yang mereka hadapi. Seringkali  sebagian  besar  mahasiswa kurang mampu menghubungkan antara apa yang  mereka  pelajari  dengan  bagaimana pengetahuan tersebut akan
dimanfaatkan/diaplikasikan  pada  situasi baru.
Disinilah  kita  sebagai  guru/dosen sering  hanya  terpaku  pada  bagaimana mahasiswa  mengetahui  materi  pelajaran apa  yang  kita  transfer  kepada  mereka sementara  kita  lupa  menanamkan  untuk apa pengetahuan tersebut. Seperti apa yang dinyatakan  oleh  Arends  (dalam  Trianto,
2009:90)  :  “ it  is  strange  that  we  expect students  to  learn  yet  seldom  teach  then about  learning,we  expect  student  to  solve problems  yet  seldom  teach  then  about problem  solving,” yang  berarti  dalam mengajar guru selalu menuntut siswa untuk belajar  dan  jarang  memberikan  pelajaran tentang  bagaimana  siswa  untuk  belajar, guru juga menuntut siswa untuk
menyelesaikan  masalah,  tapi  jarang mengajarkan  bagaimana  siswa  seharusnya menyelesaikan masalah.
Oleh  karena  itulah  dalam  proses pembelajaran  sangat  perlu  diterapkan Problem Based Learning atau yang sering disebut  dengan  Pembelajaran  Berdasarkan Masalah. Dengan Problem Based Learning ini  diharapkan  dosen  dapat  membuka wawasan  berfikir  yang  beragam  dari seluruh mahasiswa, sehingga dapat mengaitkannya  dalam  kehidupan  nyata. Dengan Problem Based Learning ini juga diharapkan  bermuara  pada  hasil  berupa pengetahuan yang bermakna bagi mahasiswa.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh Bruner  (dalam  Trianto,2009:  91),  bahwa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya,  menghasilkan  pengetahuan yang benar-benar bermakna. Suatu konskuensi  logis,  karena  dengan  berusaha untuk  mencari  pemecahan  masalah  secara mandiri akan memberikan sustu pengalaman yang konkret, dengan
pengalaman tersebut dapat pula digunakan pula memecahkan masalah-masalah serupa, karena pengalaman itu memberikan makna tersendiri bagi peserta didik.
II . PEMBAHASAN 2.1    Pembelajaran Berdasarkan

## Masalah
Sebenarnya Pembelajaran Berdasarkan  Masalah sudah dikenal sejak jaman  John  Dewey.  Oleh  karena  itu menurut  Dewey  (dalam  Trianto,  2009:91) menyatakan bahwa,” Pembelajaran Berdasarkan    Masalah  adalah  interaksi antara stimulus dengan respons, merupakan  hubungan  antara  dua  arah belajar  dengan  lingkungan.  Lingkungan memberi  masukan  kepada  peserta  didik berupa  bantuan  dan  masalah,  sedangkan sistem  saraf  otak  berfungsi  menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang  dihadapi  dapat  diselidiki,  dinilai, dianalisis  serta  dicari  pemecahannya dengan baik”.
Jadi dalam Pembelajaran Berdasarkan  Masalah  ini  dimulai  dengan menyajikan  permasalahan  nyata  yang penyelesaiannya  membutuhkan  kerjasama
di antara mahasiswa. Pembelajaran Berdasarkan Masalah dapat membangkitkan  minat  mahasiswa,  nyata dan sesuai untuk mengembangkan intelektual  serta  memberikan  kesempatan agar mahasiswa belajar dalam situasi yang nyata.
Tokoh  lain  memberikan  definisi tentang Pembelajaran Berdasarkan
Masalah adalah suatu model  pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah  sehingga  siswa  dapat  mempelajari pengetahuan  yang  berhubungan  dengan masalah  tersebut  dan  sekaligus  memiliki ketrampilan  untuk  memecahkan  masalah (Ward  dalam  Dasna,  2007:1)  Lebih  lanjut Boud  dan  Fogarty  (dalam  Dasna,  2007:1) menyatakan bahwa Pembelajaran Berdasarkan Masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada pebelajar (siswa/mahasiswa) dengan masalah-
masalah  praktis,  berbentuk ill-structured , atau open  ended melalui  stimulus  dalam belajar. Dengan demikian dalam Pembelajaran Berdasarkan Masalah, permasalahan bisa diajukan oleh siswa atau guru/dosen  dalam  artian  tidak  hanya guru/dosen
yang mengajukan permasalahan  kepada  anak didiknya  tetapi siswa/mahasiwa  juga    bisa  memilih permasalahan  yang  kemudian  siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang  mereka  telah  ketahui  dan  apa  yang mereka  perlu  ketahui  untuk  memecahkan masalah tersebut.  Mahasiswa  dapat memilih  masalah  yang  dianggap  menarik untuk  dipecahkan  misalnya  masalah  yang sedang  hangat  sekarang  yaitu  masalah
Bank  Century,  Kasus  Susno  Duaji, pengangguran,  korupsi,  kemiskinan  atau masalah  sengketa  Pemilukada  di  Bangli sehingga  mereka  terdorong  berperan  aktif dalam  belajar.  Masalah  yang  dijadikan sebagai fokus pembelajaran dapat diselesaikan siswa melalui kerja kelompok sehingga  dapat  memberi  pengalaman- pengalaman  belajar  yang  beragam  pada siswa  seperti  kerjasama  dan  interaksi dalam  kelompok,  disamping  pengalaman belajar yang berhubungan dengan pemecahan  masalah  seperti  membuat hipotesis, merancang percobaan,
melakukan  penyelidikan,  mengumpulkan data,  menginterpretasikan  data,  membuat kesimpulan, mempresentasikan, berdiskusi, dan  membuat  laporan.  Keadaan  tersebut menunjukkan  bahwa  model  Pembelajaran Berdasarkan    Masalah  dapat  memberikan pengalaman  yang  kaya  kepada  siswa. Dengan kata lain, penggunaan Pembelajaran  Berdasarkan  Masalah  dapat meningkatkan  pemahaman  siswa  tentang apa  yang  mereka  pelajari  sehingga diharapkan  mereka  dapat  menerapkannya dalam  kondisi  nyata  pada  kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran Berdasarkan Masalah  memiliki  karakteristik  sebagai berikut:  (1)  belajar  dimulai  dengan  suatu masalah,  (2)  memastikan  bahwa  masalah
yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa/mahasiswa,
(3)
mengorganisasikan  pelajaran  diseputar masalah, bukan diseputar disiplin ilmu, (4) memberikan  tanggung  jawab  yang  besar kepada  pebelajar  dalam  membentuk  dan menjalankan  secara  langsung  proses belajar  mereka  sendiri,  (5)  menggunakan kelompok  kecil,  dan  (6)  menuntut  pelajar untuk  mendemontrasikan  apa  yang  telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau  kinerja.  Berdasarkan  uraian  tersebut tampak jelas bahwa ( Dasna, 2007:1) Arends  (dalam  Trianto,  2009:93) menyatakan  bahwa  ciri-ciri  Pembelajaran Berdasarkan    Masalah  adalah  sebagai berikut :
1) Mengajukan pertanyaan atau  masalah.
Pembelajaran  Berdasarkan    Masalah mengorganisasikan  pertanyaan  dan masalah  yang  sangat  penting  dan bermakna bagi siswa. Mereka
mengajukan situasi kehidupan nyata/autentik,  menghindari  jawaban sederhana  dan  memungkinkan  adanya berbagai  macam  solusi  untuk  situasi tersebut.
2) Berfokus  pada  keterkaitan  antar disiplin. Meskipun Pembelajaran Berdasarkan    Masalah berpusat pada mata pelajaran tertentu namun masalah  yang  dipilih  bisa  dikaji  dari
berbagai  sudut  pandang  atau  ditinjau dari banyak mata pelajaran.
3) Penyelidikan  autentik.  Pembelajaran
Berdasarkan  Masalah  mengaharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik  untuk  mencari  penyelesaian masalah  secara  nyata.  Mereka  harus menganalisis dan mendefinisikan
masalah,  mengembangkan  hipotesis,
mengumpulkan dan menganalisis
informasi,  melakukan  eksperimen (jika  diperlukan),  membuat  inferensi dan  meruuskan  simpulan  sebagai solusi terhadap masalah yang
diajukan.
4) Menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran
Berdasarkan    Masalah  menunutut siswa/mahasiswa  untuk  menghasilkan produk  tertentu  dalam  bentuk  karya nyata  atau artefak dan  peragaan  yang menjelaskan  atau  mewakili  bentuk penyelesaian  masalah  yang  mereka temukan.  Produk  tersebut  bisa  berupa transkrip  debat,  laporan,  model  fisik, video, atau program komputer. Produk ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  apa yang  telah  dilakukan  siswa  dan menyampaikan nya pada teman lain.
5) Kerjasam
atau kolaborasi. Pembelajaran  Berdasarkan    Masalah juga  dicirikan  oleh  siswa/mahasiswa
bekerjasama  antara  yang  satu  dengan yang lainnya dalam bentuk kelompok.
Dengan
bekerjasama dapat memberikan  motivasi  untuk  secara berkelanjutan  terlibat  dalam  tugas- tugas  kompleks  dan  berpeluang berbagi  inkuiri  dan  berdialog  untuk mengembangkan  ketrampilan  sosial dan ketrampilan berfikir.
.              Menurut  Pannen  (dalam  Dasna,
2007:1)  Pemecahan  masalah  dalam Pembelajaran Berdasarkan  Masalah harus sesuai  dengan  langkah-langkah  metode ilmiah. Dengan demikian siswa/mahasiswa belajar  memecahkan  masalah  secara sistematis  dan  terencana.  Oleh  sebab  itu, penggunaan  Pembelajaran  Berdasarkan Masalah  dapat  memberikan  pengalaman belajar melakukan kerja ilmiah yang sangat baik  kepada  siswa/mahasiswa.  Langkah- langkah  pemecahan  masalah  dalam Pembelajaran Berdasarkan  Masalah paling sedikit  ada  delapan  tahapan  yaitu:  (1) mengidentifikasi
masalah, (2) mengumpulkan  data,  (3)  menganalisis data, (4)
memecahkan masalah berdasarkan  pada  data  yang  ada  dan analisisnya,    (5)  memilih  cara  untuk memecahkan  masalah,  (6)  merencanakan penerapan pemecahan masalah, (7)
melakukan  ujicoba  terhadap  rencana  yang
ditetapkan,  dan  (8)  melakukan  tindakan
( action ) untuk memecahkan masalah.

## 2.2 Kedudukan Konstitusi
Konstitusi negara merupakan peraturan  negara  yang  memuat  ketentuan- ketentuan  pokok  dan  menjadi  salah  satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang berada di bawahnya.
Dalam  pengertian  yang  sederhana, konstitusi  adalah  suatu  dokumen  yang berisi  aturan-aturan  untuk  menjalankan suatu  organisasi  (Brian  Thompson  dalam Assiddiqie,  2009:1)  Organisasi  dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas struktur- nya,  mulai  dari  organisasi  mahasiswa, perkumpulan  masyarakat  di  daerah  terten- tu,  serikat  buruh,  organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sam- pai  ke  organisasi  tingkat  dunia  seperti misalnya Perkumpulan ASEAN, European Communities  (EC),  World  Trade  Orga- nization  (WTO),  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB),  dan  sebagainya  semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi.
Demikian  pula  negara,  pada umumnya  selalu  memiliki  naskah  yang disebut  sebagai  konstitusi  atau  Undang- Undang  Dasar.  Bahkan  negara  yang  tidak memiliki  satu  naskah  konstitusi  seperti Inggris,  tetap  memiliki  aturan-aturan  yang
tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman  praktek  ketatanegaraan  dan para  ahli  tetap  dapat  menyebut  adanya konstitusi  dalam  konteks  hukum  tata negara  Inggris, sebagaimana  dikemukakan oleh  Phillips  Hood  and  Jackson  (dalam Assiddiqie,2009  :  1)  sebagai  berikut” “a body of laws, customs and conventions that define  the  composition  and  powers  of  the organs  of  the  State  and  that  regulate  the relations of the various State organs to one another and to the private citizen.”
Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi  itu  tercakup  juga  pengertian peraturan tertulis dan tidak tertulis. Seperti yang  dikemukakan  oleh  beberapa  tokoh seperti  L.J  van  Apeldoorn  dan  Herman Heller yang menyatakan bahwa Konstitusi memiliki arti yang lebih luas dari Undang- Undang  Dasar  karena  Undang-Undang Dasar  merupakan  bagian  dari  konstitusi karena  disamping  Undang-Undang  Dasar yang  bersifat  tertiulis  terdapat  juga konstitusi  yang  tidak  tertulis  (Sucipta, 2010:9).  Peraturan  tidak  tertulis  berupa kebiasaan  dan  konvensi-konvensi  ke- negaraan  (ketatanegaraan)  yang  menen- tukan susunan dan kedudukan organ-organ negara,  mengatur  hubungan  antar  organ- organ  negara  itu,  dan  mengatur  hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.  Seperti  di  negara  kita  konvensi
contohnya  :  setiap  tanggal  16  Agustus Presiden berpidato di depan sidang DPR.
Di  negara  yang  menganut  paham Demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  sebuah konstitusi memiliki kekuatan yang
mengikat  baik  rakyat  secara  keseluruhan maupun  penyelenggara  negara.  Dalam  hal ini rakyatlah yang menentukan berlakunya suatu konstitusi. Karena itu,
dikembangkannya  pengertian constituent power berkaitan  pula  dengan  pengertian hirarki  hukum  ( hierarchy  of  law ).
Konstitusi  merupakan  hukum  yang  lebih tinggi  atau  bahkan  paling  tinggi  serta paling  fundamental  sifatnya,  karena konstitusi  itu  sendiri  merupakan  sumber legitimasi  atau  landasan  otorisasi  bentuk- bentuk  hukum  atau  peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan  prinsip  hukum  yang  berlaku universal,  maka  agar  peraturan-peraturan yang  tingkatannya  berada  di  bawah Undang-Undang  Dasar  dapat  berlaku  dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh  bertentangan  dengan  hukum  yang lebih tinggi tersebut.
2.3 Budaya Sadar Berkonstitusi
Bangsa Indonesia sangat bersyukur karena kita juga sudah memiliki Konstitusi yang  tertulis  yakni  UUD  1945  yang memuat  tentang  dasar  negara,  tujuan negara, bentuk negara, jaminan Hak Asasi
Manusia  serta  hubungan  antar  lembaga- lembaga negara.
Kita  tentunya  menghendaki  agar UUD  1945  merupakan  konstitusi  yang benar-benar  dilaksanakan  dalam  praktik kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  demi tercapainya  cita-cita  bersama.  Kontitusi mengikat  segenap  lembaga  negara  dan seluruh  warga  negara.  Oleh  karena  itu, yang  menjadi  pelaksana  konstitusi  adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban masing-masing  sebagaimana  diatur  dalam UUD 1945.  Dalam perspektif hukum, kata “pelaksanaan” ( implementation ) terdiri dari dua  konsep  fungsional,  yaitu; pertama , identifying  constitutional  norms  and specifying  their  meaning ;  dan kedua , crafting  doctrine  or  developing  standards of review . (Ricard dalam Jimly, 2009:10)
Agar  setiap  lembaga  dan  segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara berdasarkan UUD 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Untuk menumbuhkan  budaya  sadar  berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan  norma-norma  dasar  yang  menjadi materi  muatan  konstitusi.  Pemahaman tersebut  menjadi  dasar  bagi  masyarakat untuk  dapat  selalu  menjadikan  konstitusi
sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika  masyarakat  telah  memahami
norma-norma  dasar  dalam  konstitusi  dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  maka  pasti mengetahui  dan  dapat  mempertahankan hak-hak  konstitusionalnya  yang  dijamin dalam  UUD  1945.  Selain  itu,  masyarakat dapat  berpartisipasi  secara  penuh  terhadap pelaksanaan  UUD  1945  baik  melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta  dapat  pula  melakukan  kontrol terhadap  penyelenggaraan  negara  dan jalannya  pemerintahan.  Kondisi  tersebut dengan sendirinya akan mencegah
terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi. Salah satu bentuk nyata pentingnya budaya sadar
berkonstitusi bagi
pelaksanaan  konstitusi  adalah  terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar. Pengujian tersebut dilakukan untuk menentukan apakah suatu ketentuan  dalam  suatu  undang-undang, bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.
Namun  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hal ini  tidak  dapat  bertindak  secara  aktif. Mahkamah Konstitusi hanya dapat
menjalankan  wewenang  tersebut  jika  ada permohonan  pengujian  suatu  undang- undang yang diajukan oleh masyarakat.
Dalam  pengajuan  permohonan inilah  diperlukan  adanya  budaya  sadar berkonstitusi  berupa  kesadaran  akan  hak konstitusionalnya  sebagai    warga  negara baik sebagai perorangan maupun kelompok  bahwa  hak-hak  konstitusional telah  dilanggar  oleh  suatu  ketentuan undang-undang.  Di  sisi  lain,  juga diperlukan  adanya  kesadaran  untuk mendapatkan  perlindungan  atas  hak konstitusional  yang  dilanggar  dengan  cara mengajukan permohonan pengujian konstitusional  atas  ketentuan  undang- undang yang merugikannya. Jika tidak ada budaya  sadar  berkonstitusi,  masyarakat tidak  akan  mengetahui  apakah  haknya terlanggar  atau  tidak  dan tidak  melakukan upaya  konstitusional  untuk  mendapatkan perlindungan.  Akibatnya, UUD  1945 akan banyak  dilanggar  oleh  ketentuan  undang- undang  sehingga  pada  akhirnya  konstitusi hanya  akan  menjadi  dokumen  di  atas kertas tanpa dilaksanakan dalam praktik.
Di  sisi  lain,  dalam  budaya berkonstitusi  juga  terkandung  maksud ketaatan  kepada  aturan  hukum  sebagai aturan  main (rule  of  the  game) dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Segenap komponen bangsa harus bertindak
LAMPUHYANG Vol. 1 No.1 Juli 2010 ISSN : 2087-0760
sesuai dengan aturan yang ditetapkan, serta apabila timbul permasalahan atau sengketa, harus  diselesaikan  melalui  mekanisme hukum.  Budaya  mematuhi  aturan  hukum merupakan salah satu ciri utama masyarakat  beradab.  Hal  ini  sangat diperlukan terutama dalam konteks politik, misalnya  dalam  pelaksanaan  Pemilu,  baik Pemilu  legislatif,  Pemilu  Presiden  dan Wakil Presiden, maupun Pemilukada.
Tanpa adanya
kesadaran berkonstitusi,  yaitu  kedasaran  mematuhi rambu-rambu  permainan  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa,  momentum  politik yang  sejatinya  adalah  untuk  membentuk pemerintahan  yang  demokratis  dapat tergelincir  ke  dalam  konflik  yang  justru merugikan  masyarakat  serta  kepentingan bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu, diperlukan  kesadaran  baik  bagi  peserta pemilu,  penyelenggara  pemilu,  maupun pihak  dan  lembaga  lain  yang  memiliki peran  dalam  pelaksanaan  Pemilu.  Semua permasalahan yang muncul harus dipercayakan  dan  diselesaikan  melalui mekanisme  hukum  yang  telah  ditentukan. Sebaliknya,  lembaga  yang  memiliki kewenangan  terkait  dengan  pelaksanaan pemilu juga harus menjalankan
wewenangnya dengan baik.
Oleh karena itulah untuk membangun  budaya  sadar  berkonstitusi
harus  ada  upaya  secara  terus-menerus. Salah  satu  diantaranya  adalah  dengan menerapkan  Pembelajaran  Berdasarkan Masalah.  Budaya  sadar  berkonstitusi tercipta  tidak  hanya  sekedar  mengetahui norma  dasar  dalam  konstitusi.  Lebih  dari itu,  juga  dibutuhkan  pengalaman  nyata untuk  melihat  dan  menerapkan  konstitusi dalam  praktik  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena  itu, menumbuhkan  budaya  sadar  berkonstitusi adalah suatu proses panjang dan berkelanjutan. Jadi Pembelajaran Berdasarkan  Masalah,  merupakan  suatu proses  bagaimana  agar  Mahasiwa  bisa menyelesaikan masalah senantiasa didasarkan    pada  konstitusi  atau peraturan yang berlaku
sehingga dengan Pembelajaran  Berdasarkan  Masalah  ini diharapkan  akan  tumbuh  budaya  sadar berkonstitusi di kalangan mahasiswa.
Setiap warga negara dan penyelenggara  negara  harus  mempelajari dan  memahami  UUD  1945  melalui berbagai  cara  dan  berbagai  media.  Untuk itu  informasi  tentang  konstitusi  harus tersedia  agar  mudah  diakses  dengan  cepat dan mudah pula dipahami. Oleh karena itu, peningkatan  budaya  sadar  berkonstitusi tidak hanya dilakukan melalui forum tatap muka,  tetapi  melalui  berbagai  bentuk kemasan  dan  media  yang  berbeda-beda
salah  satunya  dengan  pembelajaran  yang inovatif seperti  Pembelajaran Berdasarkan Masalah.
Salah  satu  masalah  lain  yang dihadapi  dalam  upaya  mendekatkan  UUD 1945  sebagai  konstitusi  kita  kepada masyarakat umum serta menumbuhkan the living contitution adalah
karena pembahasan masalah konstitusi dan materi muatan  yang  terkandung  di  dalamnya selalu  menggunakan  kerangka  pikir, rujukan  teori,  dan  rujukan  praktik  yang berasal dari luar negeri.
Untuk  itu,  diperlukan  upaya domestikasi  UUD  1945,  yaitu  menjadikan UUD  1945  dan  pengkajiannya  dilakukan dengan  merujuk  pada  pengalaman  bangsa Indonesia  dan  problem  nyata  yang dihadapi  oleh  masyarakat.  Pengkajian sejarah  ketatanegaraan  bangsa  Indonesia selama ini masih terbatas mulai penjajahan Belanda.  Padahal,  sebelumnya  terdapat kerajaan-kerajaan  di  wilayah  nusantara yang  memiliki  sistem  dan  struktur ketatanegaraan  tersendiri  yang  dapat dibandingkan dengan sistem ketatanegaraan  modern.  Sebagai  contoh, pembagian  fungsi  kekuasaan  antara legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  sudah terbentuk walaupun kekuasaan Raja cukup dominan karena menjadi ketua dari semua lembaga  yang  menjalankan  fungsi-fungsi
kekuasaan  tersebut.  Bahkan  prinsip demokrasi  juga  mulai  terlihat  karena pengambilan  keputusan  diambil  secara musyawarah oleh wakil-wakil masyarakat, meskipun  keputusan  terakhir  tetap  ada pada  pimpinan  tertinggi.  Kenyataan- kenyataan  sejarah  tersebut  dapat  dijumpai di kerajaan dan satuan pemerintahan lain di berbagai wilayah nusantara.
Upaya  lain  yang  bisa  lebih mendekatkan
UUD 1945 dengan masyarakat, misalnya melalui
penulisannya  dalam  bahasa  dan  huruf daerah,  masyarakat  dapat  menjadikan UUD  1945  benar-benar  sebagai  landasan kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Masyarakat akan dapat mensikapi masalah yang dihadapi berdasarkan  norma-norma  konstitusional. Hal ini  menjadi  awal  dari  berkembangnya kehidupan  dan  pemikiran  konstitusional sesuai  dengan  kondisi  dan  perkembangan masyarakat (the living constitution).
Akan  tetapi,  yang  jelas  bahwa Pembelajaran Berdasarkan Masalah merupakan  upaya  yang  sangat  efektif karena  subjeknya adalah siswa/mahasiswa yang  merupakan  generasi  muda  sekaligus sebagai  tulang  punggung  bangsa  dan negara kita.

## III. PENUTUP
Dari  apa  yang  telah  dipaparkan  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  salah  satu masalah  yang  dihadapi  dunia  pendidikan dewasa di negara kita adalah adanya krisis
moral di
kalangan siswa/mahasiswa.Pembelajaran Berdasarkan  Masalah  merupakan  salah satu  upaya  dalam  menumbuhkan  budaya sadar  berkonstitusi  karena  diharapkan nantinya  mahasiswa  bisa  memecahkan masalah-masalah yang dihadapi  tidak lagi dengan  demo  yang  anarkhis,  tetapi bagaimana  mahasiswa  bisa  memecahkan masalah  dengan  kepala  dingin  yakni melalui  tahapan  berfikir  yang  logis,  kritis dan  ilmiah.  Pembelajaran  Berdasarkan Masalah  inilah  bisa  diterapkan  pada perkuliahan  dimana  dosen  memberikan permasalahan yang aktual kepada mahasiswa  (tetapi  bisa  juga  mahasiswa mengajukan permasalahan).Tentunya masalah tersebut terkait erat dengan Pokok Bahasan  yang  dibahas  dalam  perkuliahan. Masalah  itulah  yang  harus  mereka  kaji melalui  delapan  tahapan  yakni  dari mengidentifikasi masalah sampai melakukan tindakan ( action) untuk memecahkan  masalah.  Untuk  itulah disarankan  kepada  mahasiswa  untuk senantiasa  menumbuhkan  budaya  sadar
berkonstitusi  Sehingga  jangan  sampai  kita berupaya  menegakkan  hukum  tetapi dengan cara melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnyana,Ida  Bagus  Putu.  2007. Strategi
Belajar Mengajar , Denpasar :Bagian Ilmu Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Assididiqie,  Jimly.  2008. Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi (Makalah). Dasna,  I  Wayan  dan  Sutrisna.  2007. Pembelajaran Berbasis Masalah ,http://lubis grafura.wordpress.com/2007/09/19/p emelajaran  berbasis  masalah/diakses tanggal 1 Mei 2010. Hamzah B. Uno. 2007. Model Pembelajaran ,Jakarta  :  PT  Bumi
Aksara.
Nasution,S.  2008. Berbagai  Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar . Jakarta: Bumi Akasra. Sucipta,  I  Made.  2010. Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta: Fajar. Tim  Penyusun . 2003 .  Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona l. Jakarta: Cemerlang. Tim Penyusun. 2007. Pendidikan Kesadaran  Berkonstitusi .  Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran  Inovatif  Progresif.
Jakarta: Prenada Media Group.
Wena, Made. 2009. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer . Jakarta: Bumi Aksara. Wina Sanjaya,  H. 2010. Strategi Pembelajaran  Berorientasi  Standar
Proses Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group.