PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Melisa Angela 1 ; Dewi Shinta Permatasari 2 ; Anthony Steven 3 ; Dave David Tedjokusumo 4 .
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298 E-mail: angelamelli0201@gmail.com, dewishintap745@gmail.com, anthonysteven291103@gmail.com, dave.tedjokusumo@uph.edu. Naskah diterima : 31/05/2023, revisi : 15/05/2024, disetujui 21/06/2024

## Abstract
This study aims to explore whether the protection of environmental journalists' rights can serve as a means to prevent ongoing environmental pollution. Freedom of the press is a crucial  human  right  but  is  often  threatened  by  violence  against  journalists.  Although Indonesia's  Press  Law  No.  40  of  1999  provides  protection  for  journalists,  violence  against them remains widespread. Using a normative research method with a legislative approach, this study analyzes secondary data to provide a systematic and in-depth overview of the legal protection  for  journalists.  The  findings  indicate  that  protecting  journalists  is  essential  to ensure accurate and transparent information about environmental issues is conveyed to the public.  Free  and  courageous  reporting  by  journalists  can  promote  better  law  enforcement against activities that harm the environment. Therefore, recommendations include stronger law  enforcement,  increased  public  awareness,  training  for  journalists,  collaboration  with international organizations, and revisions to the law to integrate more specific protections for  environmental  journalists.  These  measures  are  expected  to  enhance  the  protection  of environmental  journalists,  enabling  them  to  contribute  maximally  to  efforts  to  prevent environmental pollution, safeguard public welfare, and preserve nature.
Key Words: Legal Protection, Environmental Journalists, Violence against Journalists.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  apakah  perlindungan  hak  jurnalis lingkungan dapat menjadi upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan. Kebebasan pers merupakan hak asasi yang penting namun sering terancam oleh kekerasan terhadap  jurnalis.  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  di Indonesia telah mengatur perlindungan bagi jurnalis, kekerasan terhadap mereka masih marak terjadi. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
undangan,  studi  ini  menganalisis  data  sekunder  untuk  memberikan  gambaran  yang sistematis dan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap jurnalis. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  perlindungan  jurnalis  sangat  penting  untuk memastikan  informasi yang akurat dan transparan mengenai isu-isu lingkungan yang dapat disampaikan kepada publik. Liputan yang bebas dan berani oleh jurnalis dapat mendorong penegakan hukum yang lebih baik terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi termasuk penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kesadaran publik, pelatihan bagi jurnalis,  kolaborasi  dengan  organisasi  internasional,  serta  revisi  undang-undang  untuk integrasi  perlindungan  yang  lebih  spesifik  bagi  jurnalis  lingkungan,  diharapkan  dapat meningkatkan  perlindungan  terhadap  jurnalis  lingkungan  sehingga  mereka  dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan alam.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jurnalis Lingkungan, Kekerasan terhadap Jurnalis.

## A. Pendahuluan
Kebebasan pers merupakan suatu hal yang dapat menghilangkan hak asasi manusia para jurnalis.  Hal  tersebut  terlihat  dari  banyaknya  kasus  jurnalis  yang  mendapat  ancaman  dan kekerasan hingga ada yang  kehilangan nyawa. Perlindungan bagi jurnalis sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, namun pada kenyataannya masih banyak kasus kekerasan pada jurnalis hingga saat ini. Kekerasan pada pers bukanlah suatu hal yang baru bagi negara Indonesia, karena sudah banyak kasus kematian pers yang bahkan tidak terungkap pelakunya hingga bertahun-tahun. Di negara lain pun, perlindungan pers merupakan suatu masalah yang belum dapat teratasi dengan baik, dimana kekerasan dan pembunuhan terhadap pers masih banyak terjadi agar suatu hal tidak terungkap.
Kekerasan pada jurnalis sebenarnya merupakan ancaman tersendiri bagi setiap negara dimana negara akan semakin kehilangan jurnalis yang berkualitas dan digantikan oleh jurnalis yang  mampu  dibayar  untuk  menutupi  suatu  hal  atau  bahkan  jurnalis  yang  menyatakan kebohongan  karena  ketakutan  mereka.  Sehingga  informasi  yang  didapat  oleh  publik  tidak akan  sesuai dengan apa  yang terjadi  sebenarnya. Hal tersebut akan melemahkan hukum di negara tersebut dimana hukum akan berpihak bagi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan meningkatkan  ketidakadilan  dalam  suatu  negara.  Sehingga  perlindungan  bagi  para  jurnalis merupakan suatu hal yang penting bagi dunia.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  telah  mengatur  mengenai perlindungan  pers  namun  hingga  saat  ini  masih  belum  terwujud  dengan  baik  di  kalangan jurnalis, sebagaimana hak mereka  sebagai jurnalis dan manusia telah dilanggar oleh  pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Liputan  mereka  dianggap  sebagai  suatu  ancaman  bagi  pihak- pihak tersebut. Pada tanggal 3 Mei 2024 yang bertepatan dengan Hari kebebasan Pers Sedunia, United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization  atau  yang  lebih  dikenal
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
dengan sebutan UNESCO menyatakan bahwa sebanyak 70% jurnalis lingkungan mendapatkan serangan  atas  pekerjaan  mereka 1 .  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  hingga  sekarang kekerasan terhadap jurnalis masih banyak terjadi bahkan di seluruh dunia.
Lingkungan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia, dan informasi mengenai apa yang terjadi pada lingkungan sekitar tentunya adalah hak bagi setiap manusia, namun pernyataan UNESCO menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang ingin menguntungkan dirinya  sendiri  tanpa  memikirkan  dampak  yang  dapat  terjadi  di  sekitarnya  dan  untuk menutupi hal tersebut maka mereka pun tak segan untuk menyakiti jurnalis yang berusaha meliput kegiatan mereka. Salah satu nya juga terjadi Indonesia,  hal tersebut dilansir dalam laman  advokasi.aji.or.id  dimana  pada  tanggal  25  November  2023,  jurnalis  Trasberita.com mengalami kekerasan saat bekerja di provinsi kepulauan Bangka Belitung.  Jurnalis tersebut mengalami ancaman bahkan disemprot dengan air keras setelah membuat berita  mengenai penolakan  warga  atas  penambangan  timah  ilegal  di  perairan  Penagan,  desa  Mendo  Barat 2 . Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apakah perlindungan hak  jurnalis  lingkungan  dapat  menjadi  upaya  pencegahan  pencemaran  lingkungan  yang berkelanjutan?

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan  mengkaji  dan  mempelajari  data  sekunder  (kepustakaan)  melalui  pendekatan Perundang-undangan  seperti  Hukum  Pers  dan  lainnya.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan dengan menyajikan dan menggambarkan data secara terperinci, sistematis dan lengkap, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan Undang- Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  beserta  dengan  hukum  positif  di  Indonesia mengenai pers dan lingkungan hidup. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ),  yang melibatkan  pengumpulan  berbagai  bahan,  termasuk  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Selain itu, penulis menganalisis data secara kualitatif melalui penjabaran dengan kalimat-kalimat yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pers dan Perlindungan Jurnalis
Pers  memiliki  peran  yang  penting  dalam  menciptakan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis 3 . Journal berasal dari istilah bahasa Latin diurnalis ,
1 https://www.unesco.org/en/articles/unesco-report-reveals-70-environmental-journalists-have-been attacked-their-work diakses pada tanggal 24 Mei 2024
2 https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/18840 diakses pada tanggal 23 Mei 2024
3 Basudiwa Supraja Sangga Buana, Syamsul Rijal, “Kekerasan Terhadap Pers Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo.co”, Jurnal Studi Jurnalistik, Vol 3. No.2 Tahun 2021, hal 1
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
yaitu  orang  yang  melakukan  pekerjaan  jurnalistik 4 .  Di  Indonesia  orang  yang  melakukan kegiatan jurnalistik disebut sebagai wartawan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  (selanjutnya  disingkat  UU  Pers)  yang  kemudian wartawan  itu  juga  disebut  dengan  jurnalis.  Dalam  menjalankan  pekerjaannya,  seorang wartawan  diharapkan  dapat  bekerja  secara  profesional 5 .  Karena  itulah  Dewan  Pers menetapkan  Kode  Etik  Jurnalistik  melalui  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor  6/Peraturan- DP/V/2008  Tentang  Pengesahan  Surat  Keputusan  Dewan  Pers  Nomor  03/SK-DP/III/2006 tentang  Kode  Etik  Jurnalistik  Sebagai  Peraturan  Dewan  Pers.  Kode  Etik  Jurnalistik  harus dijunjung tinggi oleh para jurnalis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa,  masyarakat  dan  negara 6 .  Pers  yang  melaksanakan  kontrol  sosial penting  untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan  seperti  korupsi,  kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan yang lain 7 .
Beberapa  peraturan  dibuat  bukan  berdasarkan  kepentingan  kesejahteraan  masyarakat namun  untuk  kepentingan  politik  kekuasaan  atau  kepentingan  ekonomi  tertentu 8 .  Hal tersebut  mengakibatkan  terjadinya  penyerangan  terhadap  jurnalis  yang  mengungkapkan suatu  peristiwa  buruk  mengenai  dunia  politik  maupun  ekonomi.Penyerangan  maupun kekerasan  terhadap  jurnalis  merupakan  sebuah  problematika  bagi  demokrasi  di  seluruh dunia 9 .  Hal  tersebut  telah  membuat  dunia  jurnalistik  kehilangan  banyak  jurnalis  yang berkualitas. Sehingga jurnalis mengolah berita dengan mempertimbangkan emosi masyarakat agar masyarakat terus mengandalkan berita  yang mereka sampaikan untuk memenuhi hak mereka  dalam  mendapatkan  informasi 10 .  Yang  mana  hal  tersebut  membuat  jurnalis  hanya mempertahankan  profesinya  sebagai  mata  pencaharian  saja  tanpa  mementingkan  kualitas dari berita yang dibawakan.
Perbuatan  melawan  hukum  yang  berlaku  pada  jurnalis  secara  umum  ialah  pada  saat seorang jurnalis membawakan suatu berita di surat kabar yang mana pada saat itu hak nya didasarkan  pada  hak  konstitusional  atas  kebebasan  publikasi,  kebebasan  berekspresi  dan
4 Dr.  Darajat  Wibawa,  M.Si.,  “Jurnalisme  Warga:  Perlindungan,  Pertanggungjawaban  Etika  Dan  Hukum”, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2020), hal 88
5 Fadia Anggraini P; Sofia Nur Isma; Moch Syahri; Moh Fikri Zulfikar, “Wartawan Profesional dan Gratifikasi: Antara Hukum dan Realitas Sosial”, Jurnal Studi Jurnalistik, Vol 5, No.1, Tahun 2023, hal 24
6 Siti  Nurbaya,  Aulia  Febriyanti  Pratiwi,  “Implementasi  Pedoman  Pemberitaan  Ramah  Anak  dalam  Praktik Jurnalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id”, Jurnal Studi Jurnalistik, Vol.5, No.1, Tahun 2023, hal 58 7 Abdul  Rohman,  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Jurnalis  Dalam  Menjalankan  Profesinya  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”, Aktualita, Vol. 3 No.1 2020, hal 62
8 Untung Sumarwan, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, “Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023, hal 492 9 Joao V. S. Ozawa , Josephine Lukito , Taeyoung Lee, Anita Varma, and Rosental Alves, “Attacks Against Journalists in  Brazil:  Catalyzing  Effects  and  Resilience  During  Jair  Bolsonaro’s  Government”,  The  International  Journal  of Press/Politics 1–22, The Author(s) 2023, hal 2
10 Clara Juarez Miro, ““Everything is Biased”: Populist Supporters’ Folk Theories of Journalism”, The International Journal of Press/Politics 1–20, The Author(s) 2023, hal 15
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
berpendapat, dan kebebasan pers 11 . Namun seringkali hukum menjadi suatu senjata bagi elit politik tertentu yang ditegakkan saat ada hal yang mengancam kekuasaan mereka 12 . Dengan adanya rasa takut tersebut maka gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan pada jurnalis tersebut  dengan  dalil  telah  melawan  hukum  tertentu  seperti  pencemaran  nama  baik  dan berita palsu agar jurnalis tersebut dipandang telah melawan hukum dan elit politik tertentu mendapatkan  perlindungan  kekuasaan  mereka.  Hal  ini  membuat  demokrasi  tidak  berjalan dengan baik dan hanya mengikuti yang memiliki kekuasaan.
Penyerangan terhadap jurnalis sendiri telah melanggar Pasal 8 UU Pers yang menyatakan bahwa  “Dalam  melaksanakan  profesinya  wartawan  mendapat  perlindungan  hukum”  yang pada penjelasan nya dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan  perlindungan  Pemerintah  dan/atau  masyarakat  kepada  wartawan  dalam melaksanakan  fungsi,  hak.  Kewajiban,  dan  peranannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku”.  Namun  pidana  mengenai  pelanggaran  ini  tidak  diatur oleh  UU  Pers  sehingga  perlindungan  jurnalis  didasarkan  pada  perlindungan  atas  hak  asasi manusia. Yang mana hal tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan apapun”.
Penyerangan  terhadap  pers  juga  melanggar  Pasal  28  UUD  1945  yang  berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” yang mana membatasi jurnalis maupun untuk membungkam pers agar suatu peristiwa tidak terungkap namun hal itu juga telah melanggar hak masyarakat yang dicantumkan dalam Pasal 28 F UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi,  dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang tersedia”. Profesi jurnalis merupakan profesi untuk memberikan informasi pada masyarakat luas, dan tentunya telah diatur oleh kode etik jurnalis, jika pun terjadi pelanggaran kode etik jurnalis oleh salah satu atau beberapa jurnalis maka dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku bukan dengan tindakan sendiri seperti ancaman maupun kekerasan karena hal
11 Aisha Mohamed Ismail Elamin, “The Journalist's Tort Responsibility and The Ways to Avoid It in Light of the Saudi Press and Publication System: An Analytical Study”, JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal). Vol. 9 Number 3 (2021), hal 489
12 Indi Hikami, “Dilema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Praktik Jurnalisme: Tinjauan Dari Teori Panoptikon”, Jurnal Studi Jurnalistik, Vol 4. (1), 2022, hal 3
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
itu melanggar hak asasi manusia yang mana jurnalis sendiri adalah manusia yang memiliki hak dasar tersebut.

## 2. Tambang Ilegal dan Pencemaran Lingkungan
“Lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lain” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Telah dijelaskan bahwa lingkungan  hidup  merupakan  tempat  dimana  manusia  melangsukan  hidupnya  sehingga sangat penting untuk menjaga lingkungan hidup untuk kesejahteraan hidup manusia. Dampak buruk  dari  pertambangan  ilegal  dapat  menyebabkan  pencemaran  lingkungan  yang  dalam Pasal  1  Angka  14  UUPPLH  dikatakan  bahwa  “Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Yang mana perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah dampak pertambangan tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitarnya.
Pertambangan  merupakan  aktivitas  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian  negara namun  disisi  lain  juga  dapat  menimbulkan  dampak  negative  bagi  lingkungan  jika  tidak dikelola  dengan  baik 13 .  Aktivitas  pertambangan  dapat  menyebabkan  tingginya  kekeruhan pada air yang mengalir karena erosi pada saat hujan dan hal tersebut membentuk air asam tambang  yang  mana  karakteristiknya  memiliki  dampak  negatif  bagi  lingkungan  dan manusia 14 .  Kegiatan  pertambangan  merupakan  kegiatan  yang  berdampak  pada  lingkungan sehingga harus memiliki AMDAL dan izin lingkungan berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) UUPPLH yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup  wajib  memiliki  amdal”  dan  Pasal  36  Ayat  (1)  UUPPLH  yang  berbunyi  “Setiap  usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Amdal berdasarkan Pasal 1 Angka 11 berarti “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang  selanjutnya  disebut  Amdal,  adalah  kajian  mengeani  dampak  penting  suatu  usaha dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.
Air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan baik untuk manusia, hewan, maupun  tumbuhan.  Pertambangan  yang  memiliki  dampak  pada  air  yang  mengalir  dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada air jika tidak dikelola dengan baik. Air dikatakan
13 F.I Arifuddin, R. S. Wijaya, M. M. Harfadli, A. Prasaningtyas, M. Wulandari, E. M. Anifah, I. K. Ariani, “Kinerja Al2(SO4)3 Dan PAC Dalam Pengolahan Air Asam Tambang”, Jurnal Pertambangan Vol. 7 No. 1 Februari 2023, hal 13
14 D.C.  Dyestiana,  A.  Badhurahman,  G.J.  Kusuma,  “Analisis  Penyisihan  Kekeruhan  Dan  Faktor  Geokimia  Dari Pencampuran Air Tambang Kekeruhan Tinggi Dengan Air Asam Tambang”, Jurnal Pertambangan Vol. 7 No. 1 Februari 2023, hal 6
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
tercemar karena baku mutu air tersebut telah melebihi batas yang ditentukan oleh perundang- perundangan. Pasal 1 Angka 13 UUPPLH menyatakan bahwa “Baku mutu lingkungan hidup adalah  ukuran  batas  atau  kadar  makhluk  hidup,  zat, energi,  atau  komponen  yang  ada  atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup” dan Pasal 1 Angka 15 UUPPLH menyatakan bahwa “Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap  melestarikan  fungsinya.  Jika  kadar  pencemar  telah  melewati  kriteria  baku  kerusakan lingkungan  maka  tentunya  air  tersebut  diasumsikan  berbahaya  bagi  kesehatan  lingkungan dan  manusia  di  sekitarnya.  Hal  tersebut  tentunya  membahayakan  bagi  kehidupan  semua makhluk  hidup.  Sehingga  sangat  penting  untuk  aktivitas  pertambangan  memiliki  izin  dari pemerintah  agar  untuk  meminimalisir  pencemaran  tersebut  dengan  adanya  jaminan pengelolaan dampak aktivitas pertambangan.
Pertambangan ilegal tentunya adalah aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku seperti tanpa adanya izin dari pemerintah maupun warga  setempat.  Hal  tersebut  dapat  membahayakan,  mengingat  bahwa  tidak  terjaminnya pengelolaan yang baik pada dampak pertambangan terhadap lingkungan dan warga sekitar wilayah pertambangan. Pencemaran lingkungan lebih rentan terjadi karena adanya aktivitas ilegal.  Yang  mana  hal  ini  telah  melanggar  Pasal  28H  Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak meperoleh pelayanan kesehatan”. Karena pencemaran membuat manusia tidak mendapatkan hak nya untuk tinggal di lingkungan yang baik.
Penambangan timah ilegal yang terjadi di Bangka Belitung merupakan salah satu aktivitas yang sangat berdampak pada lingkungan. Aktivitas ini menghasilkan limbah berbahaya yang merusak ekosistem laut dan darat. Dampak lingkungan dari pertambangan ilegal sangatlah serius, termasuk rusaknya habitat, pencemaran air, dan hilangnya biodiversitas. Penggalian tanpa  izin  sering  kali  mengabaikan  prosedur  lingkungan  yang  diperlukan,  menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh UUPPLH, yang mengharuskan setiap kegiatan ekonomi memperhatikan aspek-aspek lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

## 3. Hak Jurnalis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat universal dan secara kodrati melekat pada diri manusia karena itulah hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi serta  tidak  boleh  diabaikan,  dikurangi  maupun  dirampas  oleh  siapapun 15 .  Hak  jurnalis
15 Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, JURNAL HAM Volume 11, Nomor 1, April 2020, hal 2
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
sebenarnya perlu untuk dilindungi agar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tidak berkurang  hanya  karena  beberapa  oknum  yang  ingin  menutupi  kegiatan  ilegal  yang dilakukannya.  Hak  asasi  jurnalis  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  kebebasan  pers  yang merupakan  cerminan  dari  adanya  demokrasi 16 .  Yang  mana  kebebasan  berpendapat  dan mengeluarkan  pikiran  telah  menjadi  dasar  dari  profesi  jurnalis.  Menyampaikan  informasi yang berdasarkan fakta juga telah tercantum dalam kode etik jurnalis dan jika dilanggar maka jurnalis akan mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada Dewan Pers.
Hak jurnalis dalam memperoleh informasi dan melaporkannya kepada publik merupakan bagian  integral  dari  kebebasan  pers  dan  hak  atas  informasi  yang  diakui  oleh  berbagai instrumen  hak  asasi  manusia  internasional  dan  nasional.  Jurnalis  lingkungan,  khususnya, memiliki peran penting dalam mengungkap praktek-praktek merusak lingkungan yang sering kali  tersembunyi  dari  pandangan  publik.  Kasus  kekerasan  terhadap  jurnalis  yang  meliput penambangan ilegal dan pencemaran lingkungan menunjukkan betapa berbahayanya tugas ini. Perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis adalah kunci untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut akan ancaman fisik atau hukum.
Pasal  8  UU  Pers  telah  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  jurnalis  memiliki  jaminan perlindungan hukum dari pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Namun tentu saja ada pihak yang tidak menyukai pekerjaan dari para jurnalis sehingga melakukan berbagai hal untuk memberhentikan kegiatan tersebut. Pelaku kekerasan, dan pengancaman pada jurnalis tentunya adalah pihak yang memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri hingga tidak  ingin  agar  tujuan  tersebut  diketahui  oleh  publik.  Hak  jurnalis  untuk  mendapatkan perlindungan  tentunya  harus  menjadi  suatu  hal  yang  juga  ditanggapi  oleh  pemerintah mengingat banyaknya kasus kekerasan dan ancaman pada jurnalis. Profesi jurnalis bukanlah sebuah profesi yang mudah, sama hal nya seperti profesi lainnya maka profesi jurnalis juga memiliki  resiko  hukum.  Minimnya  perlindungan  atas  hak  jurnalis  membuat  kinerja  para jurnalis berkurang dan negara pun kehilangan jurnalis-jurnalis yang berkualitas.
Dalam  menjalankan  profesinya,  tentu  jurnalis  juga  menggunakan  hati  nurani  layaknya profesi  dokter  dan  advokat.  Yang  mana  jurnalis  lingkungan  hidup  memiliki  nurani  untuk melindungi dan menjaga lingkungan hidup melalui profesinya. Tentunya cara jurnalis dalam melindungi dan menjaga lingkungan hidup berbeda dengan organisasi lingkungan hidup dan masyarakat. Jurnalis melindungi dan menjaga lingkungan dengan menyampaikan informasi mengenai  kegiatan  yang  dilakukan  maupun  peristiwa  yang  terjadi  di  suatu  wilayah.  Yang mana hal tersebut dapat memberikan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup mengenai apa  yang  terjadi  di  lingkungan  mereka  dan  menggerakkan  mereka  jika  kegiatan  atapun peristiwa tersebut memiliki dampak bagi lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh yaitu saat
16 Abdurrakhman  Alhakim,  “Urgensi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Jurnalis  dari  Risiko  Kriminalisasi  UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hal 90
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
seorang jurnalis menyampaikan informasi bahwa warga di sekitar menolak adanya kegiatan pertambangan ilegal di lingkungan tempat tinggal mereka namun informasi tersebut ternyata dianggap  sebagai  ancaman  bagi  pihak  pertambangan  dan  orang-orang  yang  mendukung kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Sehingga setelah penolakan warga atas pertambangan ilegal  itu  dipublikasikan  maka  jurnalis  tersebut  mendapatkan  tindakan  kekerasan  yaitu penyemprotan  air  keras  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  yang  mendukung  kegiatan pertambangan ilegal tersebut.
Kasus penyemprotan air keras pada jurnalis yang membuat berita mengenai penolakan warga  atas  penambangan  timah  ilegal  menjadi  salah  satu  bukti  bahwa  hak  asasi  manusia seorang jurnalis tidak memiliki suatu kekuatan yang dapat melindungi jurnalis tersebut dalam pekerjaannya.  Yang  mana  telah  menghalangi  jurnalis  dalam  menjalankan  profesinya  yang menjadi mata pencaharian nya sehingga pelaku penyemprotan air keras terhadap jurnalis itu sebenarnya  telah  melanggar  Pasal  28  D  Ayat  (2)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Setiap  orang berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam hubungan kerja” serta telah melanggar Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” yang mana dalam hal ini jurnalis ingin untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak pertambangan ilegal dan memberitahu pemerintah  mengenai  adanya  kegiatan  ilegal  agar  pemerintah  dapat  melakukan  tugas  nya untuk masyarakat dan negara nya.
Kasus ini menunjukkan bahwa wujud dari Pasal 8 UU Pers belum sepenuhnya terjamin walaupun telah tertulis dalam undang-undang.  Suara masyarakat yang diwakili oleh jurnalis agar  sampai  pada  publik dan  pemerintah  telah  dibungkam  dengan  cara  yang  menyakitkan. Penolakan  terhadap  penambangan  ilegal  merupakan  suatu  upaya  untuk  mencegah pencemaran lingkungan yang mana dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat didaerah tersebut.  Penambangan  ilegal  jelas  telah  mengancam  kehidupan  masyarakat  dengan  tidak adanya  kepastian  akan  upaya  dalam  mencegah  pencemaran  lingkungan  dalam  proses penambangan tersebut.
Pada  nyatanya  UU  Pers  tidak  mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap  jurnalis,  hal tersebut terlihat dari ketentuan pidana pada UU Pers tidak ada yang memiliki kaitan dengan perlindungan bagi diri jurnalis. Pasal 8 UU Pers tidak memiliki ketentuan pidana jika dilakukan pelanggaran  sehingga  ada  ketidakpastian  hukum  mengenai  perlindungan  jurnalis  yang melakukan  tugasnya.  Hal  tersebut  juga  menjadi  pemicu  banyaknya  jurnalis  yang  menjadi korban atas profesinya. Walaupun pada kenyataannya tanpa profesi mereka maka rakyat tidak akan terpenuhi haknya untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan sekitar mereka. Sudah seharusnya perlindungan jurnalis menjadi suatu permasalahan yang dipandang oleh pemerintah.  Namun,  karena  beberapa  oknum  memiliki  keserakahan  akan  kekuasaan  dan kekayaan maka mereka menganggap jurnalis sebagai ancaman.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Perlindungan hukum atas hak jurnalis dapat meminimalisir kegiatan ilegal yang memiliki dampak  pencemaran  lingkungan.  Dengan  adanya  pembawaan  berita  mengenai  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  maka  tentunya  kegiatan  tersebut  harus  telah  mendapat  izin  dari pemerintah  dan  memenuhi  syarat  dilakukannya  kegiatan  tersebut  sehingga  memiliki kepastian  hukum  dalam  melindungi  lingkungan  dari  kemungkinan  pencemaran  selama kegiatan  dilangsungkan.  Hak  jurnalis  dalam  meliput  kegiatan  tersebut  memenuhi  hak masyarakat  akan  informasi  yang  sesuai  dengan  kenyataan  sehingga  masyarakat  juga  dapat mengawasi  perkembangan  dari  kegiatan-kegiatan  yang  memiliki  dampak  pada  lingkungan. Dengan dasar tersebut maka perlindungan hak jurnalis tentunya penting untuk masa depan dari negara Indonesia ini, yang mana dapat menjadi suatu sumber agar masyarakat memiliki perhatian pada lingkungan dan suara mereka dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dari pencemaran lingkungan sehingga pemerintah juga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik  terutama  dalam  memperhatikan  kegiatan-kegiatan  yang  memiliki  dampak  pada lingkungan.
Sistem hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk melindungi jurnalis  dari  intimidasi  dan  kekerasan.  Ini  termasuk  perlindungan  khusus  bagi  jurnalis lingkungan  yang  sering  kali  beroperasi  di  area  dengan  konflik  tinggi  antara  kepentingan ekonomi  dan  kelestarian  lingkungan.  Penegakan  hukum  yang  lemah  atau  tidak  konsisten terhadap  pelanggaran  hak  jurnalis  dapat  mengarah  pada  impunitas,  yang  pada  akhirnya melemahkan fungsi kontrol sosial pers dan merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi pemerintah.
Perlindungan hak jurnalis juga terkait erat dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi  yang  akurat  dan  transparan  tentang  isu-isu  lingkungan.  Jurnalis  yang  berani mengungkapkan  kebenaran  tentang  praktek-praktek  pencemaran  dan  pelanggaran lingkungan  membantu  meningkatkan  kesadaran  publik  dan  mendorong  partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Ketika jurnalis dilindungi, mereka dapat bekerja tanpa rasa takut dan lebih efektif dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat mengenai lingkungan mereka.
Perlindungan hak jurnalis juga mencakup hak atas keamanan dan kesejahteraan mereka. Jurnalis yang bekerja di lapangan, terutama di daerah konflik atau area dengan aktivitas ilegal, sering menghadapi risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang memadai bagi jurnalis, termasuk pelatihan keamanan, akses ke perlindungan  hukum,  dan  jaminan  asuransi.  Selain  itu,  peningkatan  kesadaran  tentang pentingnya  peran  jurnalis  dalam  perlindungan  lingkungan  dapat  membantu  mengurangi risiko ancaman dan kekerasan terhadap mereka.
Dalam  konteks  penegakan  hukum  lingkungan,  jurnalis  juga  berperan  sebagai whistleblower yang  membantu  mengidentifikasi  dan  melaporkan  pelanggaran  lingkungan. Peran ini sangat penting karena banyak pelanggaran lingkungan tidak terdeteksi oleh otoritas pemerintah  atau  tersembunyi  di  balik  korupsi  dan  kurangnya  transparansi.  Dengan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
memberikan  perlindungan  yang  memadai  kepada  jurnalis,  pemerintah  tidak  hanya melindungi  individu  tetapi  juga  memperkuat  sistem  pengawasan  dan  penegakan  hukum lingkungan yang lebih efektif.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Perlindungan  hak  jurnalis  lingkungan  memainkan  peranan  penting  dalam  pencegahan pencemaran lingkungan, dengan beragam manfaat yang mencakup pengurangan ancaman dan kekerasan,  peningkatan  kualitas  informasi,  kepatuhan  terhadap  hukum,  serta  penguatan demokrasi  dan  hak  asasi  manusia.  Dengan  perlindungan  hukum  yang  kuat,  jurnalis  dapat bekerja  tanpa  rasa  takut  untuk  mengungkap  aktivitas  ilegal  yang  merusak  lingkungan, sehingga  dapat  menyajikan  informasi  yang  akurat  kepada  publik  dan  meningkatkan kesadaran lingkungan. Selain itu, liputan yang bebas dan berani oleh jurnalis akan mendorong penegakan  hukum  yang  lebih  baik  terhadap  aktivitas  yang  merusak  lingkungan,  serta memperkuat hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Untuk meningkatkan perlindungan  terhadap  jurnalis  lingkungan,  beberapa  rekomendasi  yang  dapat dipertimbangkan  antara  lain  penegakan  hukum  yang  lebih  kuat,  peningkatan  kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan jurnalis dan dampak negatif pencemaran lingkungan, pemberian pelatihan dan dukungan yang memadai bagi jurnalis, kolaborasi dengan organisasi internasional seperti UNESCO, serta revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers  untuk  mengintegrasikan  perlindungan  yang  lebih  spesifik  bagi  jurnalis  lingkungan. Langkah-langkah  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan  perlindungan  terhadap  jurnalis lingkungan  sehingga  mereka  dapat  berkontribusi  secara  maksimal  dalam  upaya  mencegah adanya pencemaran lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan alam.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## Daftar Pustaka

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup

## B. Jurnal
Abdul  Rohman,  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Jurnalis  Dalam  Menjalankan Profesinya  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers”, Aktualita, Vol. 3 No.1 2020, hal 62
Abdurrakhman  Alhakim,  “Urgensi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Jurnalis  dari  Risiko Kriminalisasi  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia”,  Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hal 90
Aisha Mohamed Ismail Elamin, “The Journalist's Tort Responsibility and The Ways to Avoid It in Light of the Saudi Press and Publication System: An Analytical Study”, JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal). Vol. 9 Number 3 (2021), hal 489
Basudiwa  Supraja  Sangga  Buana,  Syamsul  Rijal,  “Kekerasan  Terhadap  Pers  Melalui Serangan Siber: Studi Kasus Pada Media Online Tempo.co”, Jurnal Studi Jurnalistik, Vol 3. No.2 Tahun 2021, hal 1
Clara  Juarez  Miro,  ““Everything  is  Biased”:  Populist  Supporters’  Folk  Theories  of Journalism”, The International Journal of Press/Politics 1–20, The Author(s) 2023, hal 15
D.C. Dyestiana, A. Badhurahman, G.J. Kusuma, “Analisis Penyisihan Kekeruhan Dan Faktor Geokimia  Dari  Pencampuran  Air  Tambang  Kekeruhan  Tinggi  Dengan  Air  Asam Tambang”, Jurnal Pertambangan Vol. 7 No. 1 Februari 2023, hal 6
Fadia Anggraini P; Sofia Nur Isma; Moch Syahri; Moh Fikri Zulfikar, “Wartawan Profesional dan  Gratifikasi:  Antara  Hukum  dan  Realitas  Sosial”,  Jurnal  Studi  Jurnalistik,  Vol  5, No.1, Tahun 2023, hal 24
F.I Arifuddin, R. S. Wijaya, M. M. Harfadli, A. Prasaningtyas, M. Wulandari, E. M. Anifah, I. K. Ariani, “Kinerja Al2(SO4)3 Dan PAC Dalam Pengolahan Air Asam Tambang”, Jurnal Pertambangan Vol. 7 No. 1 Februari 2023, hal 13
Indi Hikami, “Dilema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Praktik Jurnalisme: Tinjauan Dari Teori Panoptikon”, Jurnal Studi Jurnalistik, Vol 4. (1), 2022, hal 3
Joao  V.  S.  Ozawa  ,  Josephine  Lukito  ,  Taeyoung  Lee,  Anita  Varma,  and  Rosental  Alves, “Attacks Against Journalists in Brazil: Catalyzing Effects and Resilience During Jair
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 67-79 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Bolsonaro’s  Government”,  The  International  Journal  of  Press/Politics  1–22,  The Author(s) 2023, hal 2
Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam  Koridor  Penerapan  Pasal  310  dan  311  KUHP”,  JURNAL  HAM  Volume  11, Nomor 1, April 2020, hal 2
Siti Nurbaya, Aulia Febriyanti Pratiwi, “Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam  Praktik  Jurnalistik:  Studi  Kasus  Media  iNews  dan  Medcom.id”,  Jurnal  Studi Jurnalistik, Vol.5, No.1, Tahun 2023, hal 58
Untung Sumarwan, Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, “Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023, hal 492

## C. Buku
Dr. Darajat Wibawa, M.Si., “Jurnalisme Warga: Perlindungan, Pertanggungjawaban Etika Dan Hukum”, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2020), hal 88
D. Lainnya
https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/18840 https://www.unesco.org/en/articles/unesco-report-reveals-70-environmental- journalists-have-been-attacked-their-work