## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DKI JAKARTA
Hendra Wijayanto 1) Ratih Kurnia Hidayati 2)
1), 2) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta email: 1) hendra.pelajar@gmail.com
2) ratihkurnia20@gmail.com

## Abstract
City  Government  of  Jakarta,  especially  Government  of  North  Jakarta  as  the  authorized  party  has  critical  role  in managing green open space in accordance with Law No. 26/2007 on Green Open Space Arrangement. The presence of  green  open  space  is  needed  as  a  climate  regulator  so  that  the  air  and  water  circulation  system  can  be  well maintained  to  support  the  embodiment  of  healthy  and  sustainable  city,  as  a  shade,  oxygen  producer,  rainwater absorber,  provider  of  animal  habitat,  pollutant  absorbent,  and  windbreak.  Green  open  space  can  improve  ground water quality, prevent flooding, reduce air pollution, and lower city temperatures. In addition, green open space can also be a place of recreation, media communications for citizens of the city, as well as an object of education, research, and training in studying nature. This study aims to analyze the implementation of Green Open Space policy in the area of Jakarta particularly in North Jakarta. This research is a qualitative descriptive research that aims to provide a systematic,  thorough,  detailed,  and  profound  analysis  of  the  implementation  of  green  open  space  management  in North  Jakarta.  Data  collection  techniques  were  conducted  with  interviews  supported  by  data  collection  through document review and observation. This research uses qualitative interactive data analysis technique which includes data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion  /  verification.  The  data  validity  test  is  done  by  using  source triangulation.The  results  present  that  the  implementation  of  the  provision  of  green  open  space  in  North  Jakarta Administration  City  is  still  not  optimal  and  realized  by  5%  due  to  the  use  of  land  available  for  RTH  does  not function as the designation and the existence of some obstacles faced as weak supervision, land prices are expensive, improvement of undeveloped land and the lack of dissemination to the public. Therefore, this study recommend the need for a political will from the government, a review by the government to make Jakarta just as central government alone, and a tighter control by enforcement strict sanctions.
Keywords : Policy Implementation, Spatial Planning, Green Open Space.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang telah
mengamanatkan  bahwa  setiap  kota  dalam rencana  tata  ruang  wilayahnya  diwajibkan untuk  mengalokasikan  sedikitnya  30%  dari ruang    atau  wilayahnya  untuk  RTH,  dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% diperuntukkan  bagi  RTH  privat  pada  lahan- lahan  yang  dimiliki  oleh  swasta  atau masyarakat.  Pengembangan,  penataan,  dan pemenuhan ruang  terbuka hijau bagi seluruh komponen  lingkungan  hidup  perkotaan
menjadi  tanggung  jawab  seluruh  pemangku kepentingan baik  pemerintah pusat, provinsi, atau daerah, swasta, dan masyarakat.
Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan  lingkungan  yang  dalam  hal  ini terkait dengan ketersediaan RTH tidak hanya memerlukan  perencanaan  yang  baik  tetapi juga memerlukan pengawasan dalam implementasi atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi, perencanaan dan pelaksanaannya.
Pengawasan  dalam  penyediaan  RTH menjadi      sangat  penting  seiring  dengan
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 33
pesatnya  kemajuan  dan  perkembangan teknologi  serta  pembangunan-  pembangunan di kota-kota besar yang ada di Indonesia saat ini.
Jakarta  Utara  merupakan  bagian  dari DKI  Jakarta  yang  tidak  luput  dari pembangunan  dan  pengembangan  wilayah. Meningkatnya  aktivitas  pembangunan  serta perkembangan  wilayah  di  Jakarta  Utara berdampak  pada  meningkatnya  dinamika penggunaan  lahan.  Luasan  lahan  yang  relatif tetap  tetapi  permintaan  lahan  yang  terus meningkat  menyebabkan  proses  alih  fungsi lahan  terutama  Ruang  Terbuka  Hijau  di kawasan Jakarta Utara tidak terelakkan lagi.
BerdasarkandatadariSukuDinasPertama nan  dan  Pemakaman  Jakarta  Utara,  pada tahun    2014  Jakarta  Utara  hanya  memiliki lahan  RTH  sebesar  5%  dari  luasan wilayahnya.  Persentase  luas  RTH  tersebut tentu masih jauh dari apa  yang diamanatkan dalam undang-undang yang mengamanatkan proporsi  ruang  terbuka  hijau  pada  wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota (Pasal  29  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota Administrasi  Jakarta  Utara,  kendala-kendala yang  dihadapi,  dan  upaya-upaya  yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota Administrasi JakartaUtara
Untuk  menganalisis  dan  menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan beberapa  teori  yang  relevan.  Terkait  dengan implementasi  kebijakan,  Grindle  (dalam Subarsono,  2005:89)  menjelaskan  bahwa  ada beberapa factor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan (dalam hal ini adalah implementasi  kebijakan  terkait  penyediaan ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Administrasi Jakarta Utara), yang meliputi:
a. Isi kebijakan ( content of policy ) mencakup:
1. Interest Affected/Kepentingan yang

## Mempengaruhi;
Dalam hal ini akan dilihat sejauh mana kepentingan   kelompok   sasaran   yaitu masyarakat  Kota  Administrasi  Jakarta Utara  termuat  dalam  isi  kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).
2. Type of Benefits/TipeManfaat;
Bagian  ini  lebih  menekankan  pada  jenis manfaat  yang  diterima  oleh  kelompok sasaran  baik  pemerintah  daerah  maupun masyarakat  Kota  Administrasi  Jakarta Utara  terkait  implementasi  kebijakan penyediaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  di KotaAdministrasi Jakarta Utara.
3. Extent of Change Envision/Derajat Perubahan yang Ingin di Capai;
Dalam  hal  ini  akan  dilihat  sejauh  mana perubahan  yang  diinginkan  dari  kebijakan penyediaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH)  di Kota Administrasi Jakarta Utara.

## 4. Site of Decision Making
Letak  Pengambilan  Keputusan  (Apakah letak  sebuah  program  untuk  mendukung kebijakan  penyediaan  ruang  terbuka  hijau (RTH)  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara sudah tepat);
5. Program Implementors
Pelaksana  Program  (Apakah  sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan rinci);
6. Resources Committee
Sumber-sumber   Daya yang  Digunakan, dalam  hal  ini  adalah  sumber-sumber  daya yang  dibutuhkan  untuk  mendukung
34 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
kebijakan  penyediaan  ruang  terbuka  hijau (RTH) di Kota Administrasi Jakarta Utara.
b. Lingkungan implementasi  ( context  of implementation ) mencakup:
1. Power,  Interest,  and  Strategy  of  Actor Involved
Kekuasaan,  Kepentingan-  kepentingan, dan  Strategi  dari  Aktor  yangTerlibat (Seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan, dan  strategi  yang  dimiliki  oleh  para stakeholders yang terlibat dalam
implementasi  kebijakan  penyediaan  ruang terbuka  hijau  (RTH)  di  Kota  Administrasi Jakarta Utara);
2. Institution and Regime Characteristic
Karakteristik Lembaga dan Rezim yang sedangBerkuasa;
3. Compliance and Responsiveness
Tingkat  Kepatuhan  dan  Adanya Respon dariPelaksana.
Terkait tata ruang  kota, Mirsa (2011: 15) mengatakan  bahwa:  “dalam  perencanaan, perancangan  dan  pemrograman  prasarana kota,  hal  utama  yang  perlu  diperhatikan terhadap  elemen  tata  ruang  kota  itu  sendiri adalah penyusunan perencanaan, pemanfaatan  dan  pengendalian”.  Dengan memperhatikan  hal  tersebut,  pemanfaatan dari  unsur-unsur  atau  elemen-elemen  dari tata  ruang  kota  yang  dalam  hal  ini  adalah Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  akan  lebih terarah terutama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan.  Dalam  perencanaan  kota  itu sendiri  dikenal  istilah  ruang  terbuka  (open space)  yaitu  tempat  terbuka  di  lingkungan perkotaan,  ruang  terbuka  itu  terdiri  atas
ruang  terbuka  hijau  dan  ruang  terbuka  non hijau (Pancawati, 2010:6).
Ruang  terbuka  hijau  di  wilayah perkotaan  merupakan  bagian  dari  penataan ruang  kota  yang  berfungsi  sebagai  kawasan hijau  pertamanan  kota,  kawasan  hijau  hutan kota,  kawasan  hijau  rekreasi  kota,  kawasan hijau  kegiatan  olahraga  kota,  kawasan  hijau pemakaman,  kawasan  hijau  pertanian, kawasan  hijau  jalur  hijau,  dan  kawasan  hijau pekarangan (Fattah, 2001: 11).
Masalah penelitian dapat
diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Persentase  luas  ruang  terbuka  hijau  di Jakarta  Utara  belum  memenuhi  standar yang  telah  ditetapkan  dalam  undang- undang  maupun  peraturan  daerah  yang ada;
2. Adanya  peningkatan  alih  fungsi  lahan terbukahijau untuk pembangunan fisik;
3. Kurangnya  pengelolaan  terhadap  ruang terbuka hijau yang sudah ada;
4. Adanya peningkatan jumlah penduduk di Jakarta  Utara  tiap  tahunnya  namun  tidak diiringi dengan pertambahan lahan;
5. Masih  kurangnya  pengawasan  terhadap pengelolaan  dan  penyediaan  ruang terbuka hijau;
6. Tidak  seimbangnya  pertumbuhan  pem- bangunan fisik dengan ketersediaan lahan terbuka hijau di Jakarta Utara.
Dari  permasalahan  yang  diuraikan  di atas,  maka  penulis  membatasi  masalah  pada implementasi  kebijakan  ruang  terbuka  hijau di  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  terkait dengan  persentase  luasan  yang  belum memenuhi standar. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 35
1. Bagaimana  implementasi  kebijakan  ruang terbuka  hijau  di  KotaAdministrasi  Jakarta Utara?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dari implementasi  kebijakan  ruang  terbuka hijau di KotaAdministrasi Jakarta Utara?
3. Upaya  apa  saja  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  implementasi  kebijakan ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Administrasi Jakarta Utara?

## METODELOGI
Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan, penulis  menggunakan  metode  deskriptif dimana  penulis  akan  menggambarkan  atau mendeskripsikan secara sistematis dan aktual mengenai  fakta-fakta  maupun  fenomena- fenomena  yang  dijumpai  di  lapangan  pada saat  penelitian  terkait  dengan  implementasi kebijakan  ruang  terbuka  hijau    di  Kota
Administrasi Jakarta Utara. Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif dimana kasus-kasus atau fenomena-fenomena  khusus  yang  dijumpai penulis  di  lapangan  nantinya  akan  menjadi bahan untuk diperolehnya suatu kesimpulan. Adapun  alur  pikir  dari  penelitian  ini digambarkan dalam kerangka pemikiran yang tergambar sebagai berikut:
Sumber: Data diolah peneliti tahun 2017

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perubahan  Luas  RTH  di  Kawasan  Jakarta Utara
Ruang  terbuka  hijau  di  Jakarta  Utara cenderung  mengalami  perubahan  luas  setiap tahunnya.  pada  periode  2007-2014  terjadi pengurangan luas RTH sebesar 208,36 ha dari 937,01 ha pada tahun  2007 menjadi 728,65  ha pada  tahun  2014.  Pengurangan  luas  RTH terjadi  karena  adanya  peningkatan  jumlah penduduk  di  Jakarta  Utara  tiap  tahunnya tetapi  tidak  diiringi  dengan  pertambahan lahan.
Lahan  untuk  RTH  dialihfungsikan untuk  pembangunan  hunian  dan  kebutuhan prasarana kota. Selain itu, cepatnya peningkatan  harga  lahan  di  kawasan  Jakarta Utara  menyebabkan  lahan  menjadi  suatu
36 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
komoditas  yang  menguntungkan  sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk membangun
lahan tersebut menjadi perumahan  atau  kawasan  perdagangan  yang dapat  memberikan  keuntungan  daripada membangun  taman.  Akibatnya,  luasan  RTH menjadi  semakin  berkurang  dari  waktu  ke waktu.

## RTH  Jakarta  Utara  Berdasarkan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Tahun  2011–
2030 DKI Jakarta
Penyediaan  RTH  merupakan  amanat dari  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang dimana di dalamnyadiisyaratkan  bahwa  luas  RTH  kota minimal  harus  sebesar  30%  dari  luas  total wilayah perkotaan. Pada kenyataannya terjadi penurunan  kuantitas  RTH  yang  sangat signifikan dikawasan perkotaan yang menyebabkan  menurunnya  kualitas  ruang terbuka  publik  perkotaan.  Oleh  karena  itu, salah  satu  langkah  yang  harus  diambil terutama oleh para pembuat keputusan yaitu menyusun kebijakan hijau.
Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan  oleh  Pemerintah  DKI  Jakarta terkait  penyediaan  RTH  adalah  berupa Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2012 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  2030 DKI   Jakarta   yang   merupakan rencana tata ruang  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang terdiri  dari  rencana  tata  ruang  provinsi, rencana  tata  ruang  kota  administrasi  yang  di dalamnya  termasuk  Kota    Administrasi Jakarta    Utara,  dan  rencana  tata  ruang kabupaten  administrasi.  Dalam  peraturan  ini ditegaskan  kembali  bahwa  keberadaan  RTH memegang  peranan  yang  sangat  penting dalam  kelangsungan  hidup  manusia.  Untuk
wilayah  Jakarta  Utara  sendiri,  keberadaan RTH  diarahkan  untuk  fungsi  dan  manfaat sebagai berikut:
a. Sebagai  fasilitas  pelayanan  umum  untuk masyarakat  seperti  untuk  melakukan kegiatan  aktif  dan  pasif,  antaralain: rekreasi,  olahraga,  wisata  hutan,  dan  lain- lain;
b. Sebagai  pengaman  yang  sangat  penting dalam  upaya  meningkatkan  daya  resap tanah terhadap air hujan ke dalamtanah;
c. Sebagai  penyeimbang  iklim  mikro  yang muncul akibat kemajuanteknologi;
d. Sebagai  pengendali  bahan-bahan  polutan sehingga  pencemaran  dapat  ditekan seminimal mungkin;dan
e. Sebagai  habitat  satwa  liar  dan  tempat konservasi  plasma  nutfah  serta  tempat keanekaragaman hayati.
Implementasi  Kebijakan  Ruang  Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara
Isi Kebijakan
a. Kepentingan yang Mempengaruhi
Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam  hal  penyediaan  ruang  terbuka hijau  Jakarta  Utara,  pemerintah  mengacu pada  beberapa  kebijakan  yang  terkait. Kebijakan  ini  adalah  kebijakan  yang diterapkan  pada  tingkat  nasional  dan  tingkat lokal  itu  sendiri.  Kebijakan  ini  dianggap memiliki efek pada bagaimana cara pemerintah  mengatur  dan  mengelola  RTH perkotaan tanpa ada kepentingan- kepentingan lainyang
mempengaruhi didalamnya.Pelaksanaan  kebijakan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  dalam  Penyediaan Ruang  Terbuka  Hijau  di  Jakarta  Utara  telah dijalankanberdasarkan arahan yang ada tanpa
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 37
pengaruh dari kepentingan-kepentingan dalam bentuk apapun yang dapat menghambatterwujudnya
implementasi kebijakantersebut.
b. Jenis  Manfaat  yang  Dihasilkan  dari Kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
Penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH  di Jakarta  Utara  dalam  RTRW  DKI  Jakarta  2030 dimaksudkan  untuk  menjamin  tersedianya ruang yang cukup bagi:
1. Kawasan  konservasi  untuk  kelestarian hidrologis;
2. Area pengembangan keanekaragaman hayati; 3. Area penciptaan  iklim  mikro dan pereduksi polutan;
4. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
5. Tempat pemakaman umum;
6. Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; dan
7. Pengamanan  sumber  daya  alam,  buatan maupun historis.
c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai dari Kebijakan  Penyediaan  Ruang  Terbuka Hijau.
Kondisi  saat  ini  menunjukkan  bahwa Jakarta  Utara  kurang  memiliki  RTH.  Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2011-2030,  pemerintah  telah  menyiapkan target  RTH  sebesar  13,94%  dari  luas wilayahnya.  Ini  berarti  bahwa  pemerintah perlu      memberikan      tambahan  8,94%  RTH dari  RTH  eksisting  saat  ini.  Dengan peningkatan luasan RTH yang kurang dari 1% dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir,  maka akan  memakan  waktu  yang  lama  untuk wilayah  Jakarta  Utara  dalam  mewujudkan
target RTH yang ingin dicapai, apalagi untuk memiliki jumlah ideal RTH sesuai kebutuhan.
d. Kedudukan Implementor Kebijakan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Implementor kebijakan tentunya mempunyai peranpenting dalam melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan  yang  dalam  hal  ini  adalah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Jakarta Utara. Peran implementor kebijakan tentunya dapat  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan implementasi  kebijakan  dalam        penyediaan RTH  di  Jakarta  Utara.  Artinya,  apabila implementasi  kebijakan  RTH  belum    secara optimal direalisasikan maka peran implementor kebijakan dipertanyakan. e. Pelaksana  Program  Penyediaan  Ruang
TerbukaHijau
Dalam  hal  penyediaan,  pemeliharaan dan pengendalian ruang terbuka hijau Jakarta Utara  dilakukan  oleh  dinas-dinas  maupun suku  dinas  yang  sesuai  dengan  lokasi  ruang terbuka  hijau  yang  akan  disediakan  maupun yang sudah tersedia, diantaranya adalah Suku Dinas  Pertamanan  dan  Pemakaman  Jakarta Utara di bawah koordinasi Dinas Pertamanan dan  Pemakaman  Provinsi      DKI  Jakarta  dan Suku  Dinas  Tata  Ruang  Jakarta  Utara  di bawah koordinasi Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Adapun dalam hal perencanaan, pelaksanaan  dan  hasil  evaluasi  penyediaan, pemanfaatan dan pengendaliannya dikoordinasikan  terlebih  dahulu  dengan Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi DKI Jakarta.
f. Sumber  Daya  yang  Digunakan  dalam
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan tentunya  akan  membutuhkan  sumber  daya yang potensial
untuk mendukung keberhasilan  terlaksananya  kegiatan  tersebut. Begitu juga halnya dengan penyediaan ruang terbuka  hijau.  Untuk  wilayah  Jakarta  Utara sendiri,  sumber  daya  yang  digunakan  dalam penyediaan ruang terbuka hijau masih sangat terbatas  dalam  hal  personil  (sumber  daya manusia).

## Lingkungan Implementasi
a. Kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  dari Aktor  yang  terlibat  dalam  penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara.
Terkait  dengan  penyediaan  ruang terbuka hijau di Jakarta Utara, kekuasaan dan kepentingan  dari  aktor  yang  terlibat  di dalamnya  tidak  dominan  berpengaruh terhadap  kebijakan  tersebut.  Dalam  hal  ini suku  dinas-suku  dinas  terkait  seperti  Suku Dinas  Pertamanan  dan  Pemakaman  Jakarta Utara  dan  Suku  Dinas  Tata  Ruang  Jakarta Utara  sebagai  stakeholders  langsung  di lapangan  memegang  peranan  penting  dalam hal  penyediaan  RTH  sesuai  dengan  rencana tata  ruang  dan  wilayah  yang  ada.  Dalam pelaksanaannya,  suku  dinas-suku  dinas tersebut  selalu  berkoordinasi  dengan  dinas- dinas  yang  terkait  langsung,  yang  dalam  hal ini adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Dinas  Tata  Ruang Provinsi  DKI  Jakarta.  Adanya  koordinasi tersebut dilakukan adalah untuk menghindari munculnya  kepentingan-kepentingan  lain yang  dapat  menghambat  pelaksanaan  dari penyediaan RTH tersebut.
b. Karakteristik  Lembaga  atau  Institusi  yang akan  Turut  Mempengaruhi  Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara
Penyediaan  RTH  di  Jakarta  Utara melibatkan  institusi  yang  berbeda  dalam struktur  organisasi  pemerintahannya.Instansi teknis  yang  memiliki  tanggung  jawab  dalam penyediaan RTH di Jakarta Utara adalah Suku Dinas  Pertamanan  dan  Pemakaman  Jakarta Utara  yang  berkoordinasi  dengan  Dinas Pertamanan  dan  Pemakaman  Provinsi  DKI Jakarta  dan  Suku  Dinas  Tata  Ruang  Jakarta Utara  yang  berkoordinasi  dengan  DinasTata Ruang Provinsi DKI Jakarta. Suku dinas-suku dinas  ini  bekerja  sama  dengan  institusi  lain dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dalam penyediaan RTH.
Kendala yang dihadapi dari Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di  Kota  Administrasi  Jakarta  Utara  adalah sebagai berikut:
1. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan.
2. Masih  adanya  intervensi  berbagai  pihak mengakibatkan  pengawasan  terhadap pelanggaran  ketentuan  penggunaan lahan  dan    bangunan    menjadi    lemah. Selain   itu, pengawasan yang dilakukan Pemerintah  Jakarta  Utara  dalam  hal  ini instansi  terkait  yang  mengeluarkan perizinan  hanya  dapat  dilakukan  saat masyarakat  mengajukan  permohonan perizinan.  Lemahnya  pengawasan  pada dasarnya  dikarenakan  tidak  adanya ketentuan  hukum  yang  menegaskan pembolehan penertiban terhadap bangunan  yang  menggunakan  lahan RTH.
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 39
3. Harga tanah yang mahal Penyediaan RTH di perkotaan dihadapkan  pada  terbatasnya  tanah yang  dikuasai  pemerintah  sedangkan tanah yang tidak terbangun harus dibeli pemerintah dengan mahal secara bertahap  karena  anggaran  pemerintah yang  tidak  mencukupi  dan  adanya sektor-sektor  yang  juga  memerlukan pembiayaan. Penahapan-penahapan dalam pembelian tanah juga menghadapi tingginya tingkat pembangunan  fisik  oleh  masyarakat sehingga harus diperhitungkan kemungkinan  tidak  tersedianya  tanah yang tidak terbangun di masa yang akan datang. 4. Peningkatan LahanTerbangun Di Jakarta Utara, dibeberapa kecamatan, lahan-lahan yang semestinya dapat  dimanfaatkan  sebagai  RTH  justru berubah  menjadi  bangunan-bangunan pertokoan, gedung perkantoran, perumahan dan sebagainya. Di Kecamatan Cilandak misalnya,
peruntukan  lahan  untuk  RTH  dibangun pertokoan.  Kemudian  di  Kecamatan Pasar  Minggu  terdapat  bangunan perbankan,  di  Kecamatan  Jagakarsa dibangun    sekolah    dan  perumahan, bangunan  perkantoran  di  Kecamatan Pancoran, dan fasilitas jalan di Kecamatan Setiabudi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Suku  Dinas  Tata  Ruang  Jakarta  Utara bahwa  luas  kawasan  terbangun  di Jakarta Utara tahun 2015 adalah 7.836,50 Ha  sehingga  luas    lahan    Jakarta    Utara yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  RTH adalah  6.736,50  Ha  dan  sudah  termasuk
luas RTH saat  ini  serta  lahan  terbuka yang  belum  dimanfaatkan  baik  milik pemerintah maupun masyarakat. 5. Kurangnya sosialisasi kepada
masyarakat  Pasal  2  (dua)  poin  c Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor 5 Tahun 2008 menyatakan bahwa maksud  dari  Pedoman  Penyediaan  dan Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kawasan  Perkotaan  adalah  memberikan bahan  sosialisasi  publik  mengenai  arti pentingnya  ruang  terbukahijau  bagi kehidupan  masyarakat  perkotaan  dan pada  poin  “d”  untuk  memberikan informasi  yang  seluas-luasnya  kepada masyarakat  dan  pihak-pihak  terkait tentang  perlunya  ruang  terbuka  hijau sebagai  pembentuk  ruang  yang  nyaman untuk  beraktivitas  dan  bertempat tinggal.
Namun, sosialisasi yang dilakukan  mengenai  RTH  di  Jakarta Utara belum maksimal padahal pelibatan masyarakat dalam penyediaan RTH sangat diperlukan.
Sektor pendidikan formal di  Jakarta Utara juga tidak  memberikan  pendidikan  tentang pentingnya  RTH  sehingga  kesadaran terhadap  RTH  sejak  anak-anak  hingga dewasa tidak terbentuk.
Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan  Penyediaan  Ruang  Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Utara 1. Persyaratan Penyediaan RTH pada
Penerbitan  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  Peningkatan  lahan  terbangun  di Jakarta  Utara  dan  terbatasnya  tanah pemerintah  serta  dana  untuk  membeli lahan masyarakat mengakibatkan penyediaan RTH menjadi sulit.
40 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                            Volume 2, Nomor 1, April 2017
Pemerintah  Jakarta  Utara  memerlukan inovasi  kebijakan  agar  antara  kebutuhan pembangunan  fisik  dan  RTH  dapat bersesuaian.    Oleh    karena    iturencana penyediaan RTH privat melalui penerbitan Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  sebagai upaya  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut.  Hal  ini  merupakan  inovasi  dari kebijakan sebelumnya yang hanya memberikan plot pada proses perizinan. 2.  Pembeliantanah
Tanah merupakan aset yang berharga  secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat baik di  perkotaan  maupun  pedesaan.  Tanah  yang berada  di  perkotaan  penggunaannya  selalu dilakukaan  secara  maksimal  maka  harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan di    pedesaan.    Namun,    tanah    di  perkotaan sebagian  besar  sudah  dikuasai  masyarakat sehingga pemerintah kesulitan dalam memberikan  pengaruh  terhadap  tata  ruang kota termasuk ruang terbuka hijau. Pembebasantanahdengancaramembelitanah masyarakatmerupakansalahsatuupayayang ditempuh  pemerintah  Jakarta  Utara  dalam menyediakan  RTH.  Berdasarkan  data  materi teknis RTRW Jakarta Utara, Pengadaan Tanah untuk  Taman  &  TPU  akan  dilakukan  dari awal  hingga  akhir  periode  RTRW  Jakarta Utara.
3.  Pemanfaatan lahan publik Jakarta  Utara  mempunyai  median  jalan  yang lebar,  seperti  Jalan  Setiabudi  memiliki  lebar median jalan ± 3-4 meter dan belum termasuk sempadan  jalan  yang  pada  umumnya  lebih lebar dibandingkan median jalannya. Pemanfaatan areal-areal tersebut sebagai RTH tentunya  akan  sangat  menguntungkan  bagi penambahan ketersediaan RTH Jakarta Utara. Oleh karena itu, pemanfaatan areal atau lahan
publik  tersebut  selain  memberikan  nilai estetika,  namun  juga  menyeimbangkan lingkungan  dengan  fungsinya  sebagai  ruang terbuka hijau di Jakarta Utara.
4. Penyediaan RTH Melalui Taman Atap ( Roof Garden )
Taman  atap  ( roof  garden )  merupakan  salah satu  sarana  untuk  menyediakan  RTH  di perkotaan.  Pengelola  RTH  di  Jakarta  Utara merencanakan  untuk  mengajukanpembuatan kebijakan  mengenai  taman  atap  kepada Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai upaya  untuk  menyediakan  kekurangan  luas RTH. Permenpu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan menyatakan  bahwa  taman  atap  dapat dilakukan  pada  kondisi  luas   lahanterbuka terbatas  atau  lahan  dengan  Koefisien  Dasar Bangunan  (KDB)  di  atas  90%,  seperti  pada kawasan  pertokoan  di  pusat  kota,  atau  pada kawasan-kawasan  dengan  kepadatan  tinggi. Oleh  karena  itu,  rencana  Taman  atap  (roof garden)  ini  akan  diterapkan  pada  kawasan- kawasan  yang  padat  dengan  bangunan- bangunan beratap semen.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang  telah  diuraikan, maka  kesimpulan  yang diperoleh antaralain:
1. Implementasi  kebijakan  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  dalam  Penyediaan  Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara  masih  belum  optimal  dan  baru terealisasi  sebesar  5%.  Hal  ini  dikarenakan penggunaan  lahan  yang  tersedia  untuk RTH  tidak  difungsikan  sebagaimana peruntukannya.  Sementara  itu,  proses kebijakan  penyediaan  RTH  itu  masih
Volume 2, Nomor 1, April  2017                           PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 41
berada  pada  tataran  formulatif  yaitu dengan  dirumuskannya  Peraturan  Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  2030  tetapi  secara implementatif    sebagaimana    Perda  itu dijalankan  oleh  Suku  Dinas  Pertamanan dan  Pemakaman  sebagai  leading  sector dalam  upaya  penyediaan  RTH  masih banyak menemui kendala.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam mewujudkan implementasi kebijakan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dalam Penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota
Administrasi  Jakarta  Utara  antara  lain:  (a) lemahnya pengawasan terhadap
penggunaan lahan dan bangunan; (b) harga tanah  yang  mahal;  (c)  peningkatan  lahan terbangun;  dan  (d)  kurangnya  sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya  ruang  terbukahijau  bagi kehidupan masyarakat perkotaan
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam mewujudkan implementasi kebijakan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dalam Penyediaan    Ruang    Terbuka    Hijau    di Kota  Administrasi      Jakarta  Utara  antara lain: (a) persyaratan penyediaan RTH pada penerbitan  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB);  (b)  pembelian    tanah    masyarakat oleh  pemerintah;  (c)  pemanfaatan  lahan publik sebagai ruang terbuka hijau; dan (d) penyediaan  RTH  melalui  taman  atap  (roof garden)  pada  kawasan-kawasan  yang padat dengan bangunan-bangunan beratap semen.
Sebagai  masukan,  hasil  penelitian  ini memberikan masukan-masukan kepada pemangku  kebijakan,  antara  lain  sbagai berikut: 1. Perlunya  sebuah  political  will  dari pemerintah untuk mewujudkan
ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  sesuai dengan  amanat  dari  undang-undang yakni  minimal  sebesar  30%,  mengingat bahwa  RTH  kota  tidaklah  hanya  sekedar pelengkap  suatu  Rencana  Umum  Tata Ruang Kota tetapi lebih dariitu keberadaan RTH kota adalah sebagai “alat kendali”  kerusakan  (fisik)  lingkungan lebih lanjut.
2. Perlu adanya suatu kajian oleh pemerintah  untuk  menjadikan  Jakarta hanya  sebagai  pusat    pemerintahan    saja, mengingat    bahwa  selama  ini  peran Jakarta  sebagai    pusat  ekonomi,  bisnis, pariwisata dan juga pemerintahan membuat padatnya penduduk sehinggaberdampakpadatidakterkendalin ya pemanfaatan ruang-ruang kota khususnya ruang terbukahijau.
3. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang  lebih  ketat  terhadap  penyediaan ruang  terbuka  hijau  serta  adanya pemberlakuan  sanksi  yang  tegas  kepada siapapun  yang  melanggar  aturan  terkait penyediaan ruang terbukahijau.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang.  1994.  Hukum  dan  Kebijaksanaan
Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Fattah, N. 2001. Perencanaan Kota Komprehensif.  Bandung:  Angkasa. Hamdi,  M.  1999.  Bunga  Rampai Pemerintahan. Jakarta: Yarsif Watampone.
Jenks,  Mike  dan  Nicola  Jones.  2010.  Future
Form  and  Design  for  Sustainable
Cities.  New  York:  Overlook  Press. Mirsa,  Rinaldi.  2011.  Elemen  Tata Ruang  Kota.  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Nugroho,  Riant.  2012.  Public  Policy:  Teori, Manajemen,  Dinamika,  Analisis, Konvergensi  dan  Kimia  Kebijakan (Edisi  5).  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Pancawati,  Tuti.  2010.  Tata  Ruang  Perkotaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subarsono,  A.G.  2005.  Analisis  Kebijakan
Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Sunggono,

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 05/PRT/M/2008  tentang  Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta Nomor  1  Tahun  2012  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.