## PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)
UNIT USAHA DANAU KEMBAR 
Yulia Risa Universitas Dharma Andalas, Sungai Rotan, Cupak, Kabupaten Solok, e-mail: yuliarisa24@gmail.com

## Abstract
As  the  act  number  40,  2007,  about  limited  Company  which  have  been  released  as  a subtitution  of  the  Act  Number  1,  1995,  there  are  many  criticals  and  resistance  from  businnessman based  on  article  74  about  corpotate  social  responsibility  and  environment.the  researcher  uses emptical  study  of  law  approach.  The sampling tecnique  is  non  propbability sampling  in the from  of purpusive  sampling  tecnique.  PT.  Perkebunan  Nusantra  that  represents  state  owned  corportions (BUMN).  The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  regulation  and  implementation  of  CSR  in accordance  with  the  mandate  of  law  and  corporation.  Based  on  the  research  result,  it  can  be concluded that the substance of Law Number 19, 2003 concerning State Owned Enterprises and Law Number  40,    2007  concerning  the  Company  Limited  has  accommodated  the  principles  of  CSR implicitly  in  certain  articles  as  the  embodiment  of  Article  33  paragraph  (3)  and  (4)  of  the  1945 Constitution.  Law  No.  18,    2004  on  Plantation  not  a  single  article  that  regulates  CSR  but  in  the articles certain have referred to the concept of triple bottom line. With the normalization of these CSR principles, the nature of responsibility from voluntary transforms into mandatory in the form of moral obligations as well as juridical obligations.
Keywords: Implementation, Business Entity, BUMN

## Abstrak
Setelah  di  sahkannya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas (PT)  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995,  banyak  mengundang  kritikan  dan resistensi dari dunia usaha sehubungan dengan ketentuan Pasal 74 yag mengatur tetnang Tanggung Jawab  sosial  Perusahaan.  Corporate  Social  Responsibility  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  oleh  perusahaan  sesuai  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas,  Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  yuridis  empiris  dalam  bentuk purposive  sampling  yaitu  PT.  Perkebunan  Nusantara  VI  (Persero)  mewakili  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN).  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk mengetahui  pengaturan  dan  pelaksanaan  CSR yang  sesuai  dengan  amanat  undang-undang  dan  korporasi,  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh kesimpulan  bahwa  substansi  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  telah mengakomodir  prinsip-prinsip  CSR  secara  implisit  pada  pasal-pasal  tertentu  sebagai pengejawantahan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan tidak satupun pasal yang mengatur tentang CSR namun pada pasal- pasal  tertentu  telah  merujuk  kepada  konsep  triple  bottom  line.  Dengan  dinormatifkannya  prinsip- prinsip  CSR  ini,  maka  sifat  tanggung  jawab  dari  voluntary  berubah  menjadi  mandatory berbentuk kewajiban moral maupun kewajiban yuridis.
Kata kunci: Pelaksanaan,Unit Usaha, BUMN
 Naskah diterima: 26 Februari 2018, direvisi: 03Maret 2018, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2018

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  seiring  dengan  kemajuan dunia  usaha  yang  begitu  pesat,  sangat banyak  perusahaan  yang  memproduksi barang  dan  jasa  kebutuhan  masyarakat. Perusahaan-perusahaan tersebut baik langsung  maupun  tidak  langsung  dalam proses  produksinya  berkaitan  dengan sumber  daya  alam.  Bagi  perusahaan  yang berkaitan dengan sumber daya alam timbul berbagai  permasalahan  yang  bermuara pada  tiga  aspek  yakni,  bagaimana  cara perusahaan tersebut mengeksploitasi sumber  daya  alam.  Juga  dampak  dari keberadaan  perusahaan  tersebut  terhadap lingkungan  ataupun  masyarakat  sekitar serta  apa  kontribusi  perusahaan  terhadap sekitarnya.
Meningkatnya Perekonomian di Indonesia ekonomi tumbuh secara modern dan pesat, tetapi perekonomian masyarakat justru  berjalan  sangat  lambat,  disertai dengan  marginalisasi  tenaga  kerja  lokal. Kondisi  ini  semakin  diperparah  dengan rendahnya  apresiasi  perusahaan  terhadap tuntutan  masyarakat,  seperti  pembebasan tanah, ganti rugi atas kerusakan lingkungan, pekerjaan (employment) , pembagian keuntungan dan lain-lain sebagainya.  Semua  itu  tidak  terlepas  dari kultur  perusahaan  yang  didominasi  cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi  keuntungan (profit  oriented), sehingga  menyebabkan  hubungan  antara pengusaha  dengan  masyarakat  menjadi tidak  harmonis  dan  diwarnai  berbagai konflik. 1
1 Busyra  Azheri,  Disertasi, Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan
Suatu  perusahaan  dalam  menjalankan usahanya tidak hanya mempunyai kewajiban  secara  ekonomis  saja  tetapi mempunyai  kewajiban  yang  bersifat  etis. Adanya suatu etika bisnis yang merupakan tuntunan  perilaku  bagi  dunia  usaha  untuk bisa  membedakan  mana  yang  boleh dilakukan  dan  mana  yang  tidak  boleh dilakukan. Pemenuhan etika dalam berbisnis memang tidak  hanya profit  yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan  masyarakat  sekitar  juga harus menjadi tujuan utama bagi perusahaan. 2
Di  era  globalisasi  dan  persaingan bebas  saat  ini,  perekonomian  nasional yang  diselenggarakan  berdasarkan  atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisisensi berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional,  pada  akhirnya  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. salah satu pilar pembangunan perekonomian  yang  diharapkan  untuk membantu terwujudnya kesejahteraan rakyat tersebut adalah perusahaan. Keberadaan  perusahaan  sangat  berperan dalam  memajukan  suatu  masyarakat, daerah dan negara sehingga dapat mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dengan  adanya  suatu  perusahaan  di  suatu daerah, maka akan dapat menyerap tenaga kerja.
Suatu  perusahaan  dalam  menjalankan usahanya tidak hanya mempunyai
Di  Sumatera  Barat. Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya Malang, 2010, Hlm. 3
2 Ibid, Hlm. 11
kewajiban  secara  ekonomis  saja  tetapi mempunyai  kewajiban  yang  bersifat  etis. Adanya suatu etika bisnis yang merupakan tuntunan  perilaku  bagi  dunia  usaha  untuk bisa  membedakan  mana  yang  boleh dilakukan  dan  mana  yang  tidak  boleh dilakukan. Pemenuhan etika dalam berbisnis memang tidak  hanya profit  yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan  masyarakat  sekitar  juga harus menjadi tujuan utama bagi perusahaan.  Sebagaimana  yang  dijelaskan oleh Adam Smith yang menegaskan bahwa “tujuan  utama  dari  perusahaan  adalah menekan  biaya  serendah  mungkin  dan meningkatkan  efisiensi  setinggi  mungkin demi memaksimalkan laba”. Di era global dan  pasar  bebas  doktrin  tersebut  sudah usang,  sehingga  membutuhkan  paradigma baru  dalam  berusaha  yaitu  bagaimana perusahaan  menciptakan “positive image” terhadap stakeholders -nya. 3
Meningkatnya  tuntutan  publik  atas transparansi  dan  akuntabilitas  perusahaan sebagai wujud implementasi good corporate  governance (selanjutnya  di singkat  GCG).  yaitu  prinsip  akuntabilitas, transparansi,  responsibility,  dan  fairnes. CSR  sendiri  merupakan  penerapan  dari prinsip pertanggung jawaban ( responsibility )  yaitu  kesesuaian  dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat.  Tiga kepentingan  publik  yang  oleh  perusahaan cenderung terabaikan.
Pertama ,
perusahaan  hanya  bertanggung  jawab secara hukum terhadap pemegang
3 Ibid, Hlm. 11
sahamnya ( shareholder ), sedangkan masyarakat  tempat  dimana  perusahaan tersebut  berdomisili  kurang  diperhatikan. Kedua ,  dampak  negatif  yang  ditimbulkan oleh  perusahaan  semakin  meningkat  dan harus  ditanggung  oleh  masyarakat  sekitar. Sementara  itu  sebagian  besar  keuntungan manfaat  hanya  dinikmati  oleh  pemilik saham perusahaan saja. Ketiga , masyarakat sekitar  perusahaan  yang  menjadi  korban sebagian  besar  mengalami  kesulitan  untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Itu karena  belum  ada  hukum  (regulasi)  yang mengatur secara jelas tentang akuntabilitas dan kewajiban perusahaan kepada publik.
Kabupaten  Solok  merupakan  salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian,  perkebunan  dan  pertambangan. Salah  satu  sektor  perkebunan  adalah perkebunan  teh  yang  merupakan  potensi sumber  daya  lahan  yang  potensial  dimana sektor  perkebunan  teh  adalah  pemanfaat ruang  terbesar  bagi  Perkebunan  besar Swasta/Perusahaan Besar Nasional maupun  Perkebunan  Rakyat.  Saat  ini  di Kabupaten  Solok  baru  terdapat  satu perkebunan  teh  dibawah  pengelolaan BUMN  yakni  PT.  Perkebunan  Nusantara VI  (persero)  Unit  Usaha  Danau  Kembar dengan  tehnya  yang  dikenal  dengan  Teh Kayu Aro.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang  berlandaskan  pada  kaidah-kaidah hukum yang dilihat dari segi penerapannya.  Sedangkan  sifat  Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah
deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan Coorporate
social
Responsibility pada PT. Perkebunan Nusantara VI unit usaha Danau Kembar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Pada Perusahaan Perkebunan Konsep CSR
mengalami perkembangan  yang  pesat,  seiring  dengan tuntutan  perubahan  dalam  lingkungan dunia  usaha  itu  sendiri.  Kalau  selama  ini dunia  usaha  lebih  mengedepankan  konsep mencari keuntungan yang sebesar- besarnya  (single  bottom  line),  tetapi  harus pula  bersikap  etis  dan  berperan  dalam penciptaan  CSR  yang  dituangkan  dalam 3BL (aspek ekonomi, sosial dan lingkungan). 4 Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  terhadap  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  perkebunan  yaitu Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) dimana implementasi CSR amat ditentukan oleh pengaturan dan
pemahaman  terhadap  konsep  CSR  oleh perusahaan itu sendiri.
Mengingat urgensi
dan mempertimbangkan dinamika sosial kemasyarakatan  baik  pada  tingkat  lokal maupun  global,  maka  pembuat  undang- undang  menetapkan  menarik  CSR  yang pada  awalnya  sebagai  tanggung  jawab moral  menjadi  tanggung  jawab  hukum dengan menormakannya ke dalam berbagai  ketentuan  peraturan  perundang-
4 Busyra azheri, Op.Cit, Hlm. 309
undangan. 5 Dengan dinormatifkannya prinsip-prinsip  CSR  ini,  maka  sifat tanggung  jawab  dari voluntary berubah menjadi mandatory, sebagaimana ditegaskan  dalam  Undang-undang  Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal  dan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan tentang  Perkebunan  diatur  dalam Undang- undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang Perkebunan.  Secara  filosofi  Pasal  33  ayat (3)  diatas  menegaskan  bahwa  “Bumi,  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan  yang  yaitu Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN), dimana implementasi CSR amat ditentukan oleh pengaturan dan pemahaman  terhadap  konsep  CSR  oleh masing-masing perusahaan itu sendiri.
Bagi  BUMN  dalam  hal  ini  PT Perkebunan  Nusantara  VI  unit  usaha Danau  Kembar,  penerapan  CSR  telah diatur  sedemikian,  mulai  dari  Undang- undang  Nomor  19  tahun  2003  tentang Badan  Usaha  Milik  Negara  (UUBUMN), Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan  Badan  Usaha  Milik  Negara dengan  Usaha  Kecil  dan  Program  Bina
5 Marsono, 2006, Kemajuan Terkini Penelitian,  Revitalsasi  Kearifan  Lokal  Guna Mewujudkan masyarakat Sejahtera, Seminar Klaster Riset, LPPM UGM, Yogyakarta, Hlm. 123
Lingkungan  (selanjutnya  disingkat  dengan Permenneg BUMN tentang PKBL).
B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social  Responsibility) Pada  PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Danau Kembar. Sejarah berdirinya industri perkebunan mulai
berkembang di Nusantara  dalam  bentuk  usaha-usaha perkebunan berskala besar pada awal abad ke-19.  Sejak  awal  itu  hingga  menjelang kemerdekaan Indonesia, para pelaku usaha dari Belanda, Inggris, Belgia, dan lain-lain, mulai  membuka  perkebunan-perkebunan karet,  teh,  kopi,  tebu,  kakao,  kina  dan beberapa  jenis  rempah.  lengkap  dengan fasilitas  pengolahannya  terutama  di  pulau Jawa dan Sumatera. Berkembangnya usaha perkebunan  pada  masa-masa  itu  telah mendorong  terbukanya  wilayah-wilayah baru yang terpencil, berkembangnya sarana dan prasana umum, serta kolonisasi. Perkebunan  ini  dibuka  pada  tahun  1925 oleh  perusahaan  milik  Belanda,  NV. Namlodse  Venotchaaf  Handle  Veriniging Amsterdam.  Penanaman  pertama  dimulai pada  tahun  1929  dan  pabriknya  baru berdiri  pada  tahun  1932.  Sejak  mulai dibuka,  teh  yang  dihasilkan  adalah  teh hitam  (ortodox)  dan  tampil  menjadi  salah satu teh hitam terbaik di dunia. 6
PT. Perkebunan Nusantara
VI (Persero)  memiliki  karakteristik  usaha
yang  spesifik,  dibandingkan  perusahaan perkebunan lainnya. Terlihat dari komposisi  pengelolaan  65,76  %  kebun plasma  dan  34,24  %  kebun  Inti,  sehingga
6 www.ptpn6.co.id  Sejarah  Berdirinya  Teh Kayu Aro, diakses 20 Januari 2017
dibutuhkan  kepiawaian  pengelolaan  dan tanggung  jawab  yang  lebih  kompleks. Kendati  demikian,  manajemen  senantiasa meletakkan  kebijakan  yang  bertujuan memelihara  dan  mengembangkan  aset bangsa  agar  dapat  memberikan  manfaat lebih  besar  bagi stakeholders ,  karyawan dan masyarakat.
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan  atau  yang  lebih  sering  kita sebut  PKBL  merupakan  program  yang digariskan dari Kementerian Negara BUMN  kepada  BUMN-BUMN  dengan harapan yang mulia yaitu dapat mengentaskan kemiskinan dan juga pemerataan  ekonomi  rakyat  sehingga diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional.
Pelaksanaan PKBL pada PT. Perkebunan  Nusantara  VI  adalah  sesuai dengan: 7
(1) Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 Dengan peraturan tersebut  Program  CSR  pada  BUMN diarahkan  untuk  membantu  peraturan kecil  dan  menengah  serta  melakukan pembinaan  lingkungan  yang  sumber dananya  diperoleh  dari  penyisihan laba perusahaan.
(2) Rencana  Kerja  Anggaran  Perusahaan (RKAP)  PT.  Perkebunan  Nusantara VI (Persero).
CSR  berkaitan  dengan  komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan
7 www.ptpn6.co.id  Sejarah  Berdirinya  Teh Kayu Aro, diakses 20 Januari 2017
kepentingan para stakeholders dan
lingkungan di mana perusahaan melaksanakan  aktivitas  berlandaskan  pada ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan ruang  lingkupnya  meliputi  3  (tiga)  aspek yaitu  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan. PTPN  VI  (Persero)  sebagai  salah  satu BUMN dalam pengelolaan dan pelaksanaan  kegiatan  CSR  yang  tunduk kepada Pemenneng BUMN tentang PKBL.
Biro  CSR  ini  terdiri  dari  2  (dua)  unit yaitu  Program  Kemitraan  (PK)  yang mengarah  pada  aspek  ekonomi  dan  Bina Lingkungan  (BL)  yang  mengarah  pada aspek  sosial  dan  lingkungan.  Sedangkan pelaksanaan  PKBL  unit  usaha  Danau Kembar  diatur  melalui  suatu  mekanisme yang  terpusat  dan  diatur  langsung  oleh PTPN  VI  (persero)  kemudian  disalurkan kepada semua unit usahanya termasuk unit usaha Danau Kembar, ketentuan penyaluran  dana  kepada  unit  usaha dilakukan  dengan  memperhatikan  laba perusahaan dan kelancaran dalam penyaluran  program  PKBL  pada  unit masing-masing. 8
Pelaksanaan PKBL diserahkan kepada unit-unit usaha masing-masing. Untuk unit usaha  Danau  Kembar  pengelolaan  PKBL diserahkan  kepada  manajer  unit  usaha Danau  Kembar  yang  membawahi  asisten SDM/umum  Voluntair.  Keseluruhan  unit- unit  usaha  PTPN  VI  bertanggung  jawab kepada kepala bidang PKBL yang pengelolaannya  berada  pada  Direktur
8 Wawancara  dengan    staf  SDM  Bapak  Ir Ridwan, tanggal 1 Januari 2017
Keuangan. Strategi perusahaan atau sasaran di bidang PKBL adalah: 9
a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi  terkait  dan  kebun  unit  untuk penyaluran dan penagihan dana PKBL.
b. Mengalihkan mitra binaan yang berada  diluar  Provinsi  Sumatera  barat dan Jambi kepada BUMN lain.
c. Meningkatkan  pelaksanaan  evaluasi dan monitoring kepada Mitra Binaan.
d. Melakukan penyuluhan hukum kepada Mitra Binaan agar mempunyai kesadaran  dalam  membayar  kembali pinjaman.
Sedangkan  kebijakan  yang  dilakukan oleh  perusahaan  Untuk  mencapai  sasaran perusahaan  yang  telah  ditetapkan  maka perusahaan menetapkan kebijakan- kebijakan dasar diantaranya: 10 “Penyaluran dana  PKBL  harus  didasarkan  pada kebutuhan sesuai sasaran agar memberikan manfaat paling besar bagi perusahaan”.
Penyaluran  dana  PKBL  berdasarkan usulan  unit  kebun  dan  ditetapkan  kantor pusat  berdasarkan  usulan  unit  kebun  dan ditetapkan kantor pusat berdasarkan otoritas kebutuhan PKBL yang dilaksanakan oleh PTPN VI (Persero) unit usaha  Danau  Kembar  dapat  dilihat  pada uraian berikut: 11
a. Aspek Ekonomi
PKBL pada unit usaha Danau Kembar merupakan  Program  Pembinaan  Usaha
9 Strategi dan kebijakan PT. PN VI
10 Strategi dan kebijakan PT. PN VI
11 Wawancara  dengan  staf  SDM  Unit  Usaha Danau  Kembar  Bapak  Ridwan,  tanggal  4  Januari 2017
Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan  oleh  PTPN VI  melalui pemanfaatan  dana  dari  bagian  laba  PTPN VI. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan  program  maksimal  sebesar  2% (dua  persen)  sampai  3%  (tiga  persen)  dari laba  bersih  untuk  Program  Kemitraan  dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk  Program  Bina  Lingkungan.  Dana Program  Kemitraan  tersebut  disalurkan kepada  masing-masing  unit  usaha  Setelah disalurkan  pada  unit  usaha  maka  unit usaha  menyalurkan  dana  tersebut  kepada Mitra Binaan. 12 Mitra Binaan adalah usaha kecil dan koperasi yang mendapat bantuan pembinaan.
Tingkat  suku  bunga  diberlakukan menurun  (Sliding)  dan  ditetapkan  oleh Direksi  BUMN  lebih  rendah  dari  tingkat bunga  kredit  komersil  perbankan  dengan memperhatikan  kelayakan  usaha  mitra binaan.  Tingkat  suku  bunganya  adalah sebesar  3  %  dalam  jangka  waktu  5  tahun, tingkat  suku  bunganya  adalah  6  %  dalam jangka waktu 3 tahun. 13 Program Kemitraan merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di sekitar melalui  pembinaan  dan  pengembangan
Usaha Kecil Menengah (UKM).
Bentuk Program Kemitraan
diantaranya:
12 Wawancara  dengan  staf  SDM  Unit  Usaha Danau  Kembar  Bapak  Ridwan,  tanggal  4  Januari 2017
13 Wawancara  dengan  staf  SDM  Unit  Usaha Danau  Kembar  Bapak  Ridwan,  tanggal  4  Januari 2017
(1) Pemberian  pinjaman  untuk  modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif.
(2) Pinjaman  khusus  bagi  yang  telah menjadi  mitra  binaan  yang  bersifat pinjaman  tambahan  dalam  rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra Binaan.
(3) Program  pendampingan  dalam  rangka peningkatan kapasitas (capacity building) dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.
Persyaratan  untuk  menjadi  calon mitra  binaan  pada  PTPNVI  unit  usaha Danau  Kembar  yang  dapat  menerima bantuan Program Kemitraan adalah Koperasi  dan  Pengusaha  kecil  yang  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 14
(1) Memenuhi kriteria usaha kecil.
(2) Belum  pernah  menerima  pinjaman dari  Bank  dan  BUMN  lainnya (bersifat relatif).
(3) Telah menjalankan usaha min. 1 tahun dan mempunyai prospek untuk dikembangkan.
(4) Mempunyai  asset/omzet  pertahun  di bawah  Rp  50  juta  atau  tidak mempunyai  agunan  yang  cukup  dan persyaratan ini bersifat relatif.
b. Aspek Sosial
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya bahwa  aspek  sosial  dalam  CSR  yang dilakukan oleh PTPNVI  (Persero) sebagai BUMN  pembina  adalah  berkaitan  dengan program  Bina  Lingkungan  (BL)  yang
14 Wawancara  dengan  Manajer  unit  usaha Danau  Kembar,  Bapak  Sulistiyo  pada  tanggal  4 Januari 2017
terfokus pada primary stakeholders . Sebagaimana yang dimaksud dalam permen PKBL. Kepedulian terhadap komunitas lingkungan diwujudkan melalui program  pengurangan  kesenjangan  sosial, menghormati sosio-kultural, dan melaksanakan proses produksi yang ramah lingkungan.  Kesadaran  ini  senantiasa ditumbuhkan  untuk  bersama-sama  menuju masa  depan  yang  lebih  baik  lagi.
Pelaksanaan
Program
Bina
Lingkungan/ Community Development.
Kebutuhan  tentang  layanan  kesehatan merupakan  salah  satu  kebutuhan  dasar bagi masyarakat. Untuk masyarakat kalangan  tertentu,  layanan  kesehatan merupakan  suatu  layanan  yang  mahal. Untuk  itu  PT  Perkebunan  Nusantara  VI (Persero)  membuat  suatu  program,  yaitu peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat melalui  layanan  kesehatan  yang  memadai. PT  Perkebunan  Nusantara  VI  (Persero) melaksanakan  program  bakti  kesehatan bagi  masyarakat.   Pada  kegiatan  tersebut diberikan layanan kesehatan gratis, operasi katarak dan bibir sumbing bagi masyarakat kurang mampu, bantuan untuk pelaksanaan  kegiatan  sunatan  massal  bagi 750  orang  anak  warga  masyarakat  sekitar wilayah kerja perusahaan dengan nilai Rp. 286.401.000,-  (Dua  ratus  delapan  puluh enam juta empat ratus seribu rupiah).
c. Aspek Lingkungan
Program Bina Lingkungan merupakan kegiatan  pembinaan  dan  penyaluran  dana hibah  kepada  masyarakat  wilayah  sekitar unit usaha/kebun. PT Perkebunan Nusantara  VI  (Persero)  berperan  aktif memberikan  bantuan  melalui  program
BUMN  peduli. 15 Pelaksanaan  Program bina  lingkungan    pada  Tahun  2009-2017 pada unit usaha Danau Kembar diantaranya. 16 Bantuan pembangunan Mesjid Kayu Jao sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga  puluh  empat  juta  rupiah),  Bantuan mesjid  dan  pembangunan  jalan  dusun  III desa  Kayu  Jao  sebanyak  Rp.  20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah, Bantuan pembangunan Mesjid Darul Amal
Simpang Tanjung Nan Ampek sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah),
Bantuan  pembangunan  Mesjid  di  Desa Gurun  data  Kecamatan  Danau  Kembar sebanyak  Rp.  30.000.000,-  (Tiga  puluh juta rupiah).
Manfaat  Program  Kemitraan  dan Program  Bina  Lingkungan  yang  dirasakan oleh  masyarakat  di  lingkungan  sekitar perusahaan adalah:
(a) Taraf  kehidupan  masyarakat  yang semakin baik dengan pinjaman kemitraan  yang  bersifat  lunak,  yang digunakan untuk pengembangan usaha.
(b) Perputaran  roda  perekonomian  yang semakin meningkat.
(c) Terciptanya lapangan kerja baru.
(d) Adanya ilmu pengetahuan dan perkembangan  teknologi  baru  yang bermanfaat.
(e) Terpeliharanya  sarana  dan  prasarana umum.
(f) Meningkatnya  taraf  kesehatan  di lingkungan masyarakat.
15 www.ptpn6.co.id  PTPNVI  unit  khusus PKBL, diakses 3 April 2017
16 Berita  Acara  Penyerahan  bantuan  dana PKBL  unit  usaha  Danau  Kembar  dan  Hasil wawancara dengan Staf SDM Bapak Alius tanggal 3 Januari 2017

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan terhadap permasalahan dalam kaitannya  dengan  tanggung  jawab  sosial perusahaan (corporate social responsibility) pada perusahaan
perkebunan  teh  di  Kabupaten  Solok  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Aspek  hukum  penerapan  tanggung jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  sudah diakomodir  dalam  Undang-Undang Nomor  19  tahun  2003  tentang  Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas. Namun Undang-undang
Nomor  18  Tahun  2004  tentang
Perkebunan tidak menyebutkan satupun  pasal  mengenai  pengaturan tanggung  jawab  sosial  perusahaan pada  perusahaan  yang  bergerak  pada industri  perkebunan  teh.  Namun  asas, tujuan pengelolaan perkebunan sebagaimana  dimaksud  Pasal  (2)  dan
Pasal (3) dan (4) UU Perkebunan telah
menjiwai  ketiga  aspek  3BL,  yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.  Jadi  perusahaan  yang bergerak pada industri perkebunan teh mengacu  kepada  UUBUMN,  UUPT, UUPM.  Dengan  dinormatifkannya prinsip-prinsip  CSR  ini,  maka  sifat tanggung jawab dari voluntary berubah menjadi mandatory.
2. Penerapan
Konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diimplementasikan oleh PT.
Perkebunan  Nusantara  VI  unit  Danau
Kembar  diatur  mulai  dari  Undang- undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,  Peraturan  Menteri  BUMN Per-05/MBU/2007 tentang PKBL.
Berdasarkah  kesimpulan  di  atas, penulis menyarankan sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  kesatuan  pengaturan terkait Corporate Social Responsibility di  tingkat  internasional dan memperjelas pengaturan di tingkat nasional  khususnya  Indonesia  yang dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang-undang agar kewajiban  dan  hak  dari  pelaku  usaha terhadap stakeholders terperinci dengan  jelas.  Pengaturan  yang  perlu diperjelas yaitu memuat subyek Corporate  Social  Responsibility yang tidak  hanya  perusahaan  dalam  bidang Sumber  Daya  Alam  akan  tetapi seluruh  bidang  perusahaan,  termasuk juga  pengaturannya  pada  Undang- undang  tentang  Perkebunan,  sanksi bagi pengusaha yang tidak melaksanakan Corporate Social
Responsibility dan  pemberian reward dalam  bentuk  pengurangan  pajak  atau insentif  pajak  bagi  pelaku  usaha  yang melaksanakan Corporate Social
Responsibility dengan optimal.
2. Adanya  program Corporate  Social Responsibility dari  pemerintah  yang merespon terhadap kebutuhan stakeholder dan  bersifat sustainable development sehingga  dapat  dijadikan pedoman  bagi  pelaku  usaha  seperti dalam  pelaksanaan Corporate  Social Responsibility sebagai  pewujud  dan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance untuk  mencapai  keadilan dan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh komponen bangsa Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  dapat  terwujud  dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak. Untuk  itu  penulis  mengucapkan  terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak  yang  telah  membantu  dalam penulisan penelitian ini: Komisi pembimbing yakni Dr. Busyra Azheri, SH. MH  dan  bagian  SDM  dan  Voluntair  PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero).

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  budimanta,  2006,  Adi  prasetijo,
Bambang Rudito, Coorporate Social  Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia , ICSD, Jakarta.
AB  Susanto,  2007, Coorporate  Social Responsibility: A Strategic Management  Approach ,  Jakarta Consulting Gruop, Jakarta.
Isa  wahyudi  dan  Busyra  Azheri,  2008,
Coorporate  Social  Responsibility:
Prinsip, pengaturan dan
Implementasi, In-Trans  Publising,
Malang. Marsono, 2006, Kemajuan Terkini Penelitian,  Revitalsasi  Kearifan Lokal Guna Mewujudkan masyarakat Sejahtera,  Seminar Klaster Riset, LPPM UGM, Yogyakarta. Busyra Azheri, Disertasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2010.