“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI KOTA BONTANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

## TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ”
Raidon Hutahean raidonhutahean@yahoo.co.id Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tronojoyo Bontang.

## ABSTRAK
Secara hukum kedudukan anak diharuskan wajib diberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi pelaku yang menyebabkan korban pada anak-anak sangat penting dilakukan. Apalagi anak selama ini dipandang dalam kalangan keluarga tidak sepenuhnya diberikan hak-haknya sebagai anak.  Bahkan  fakta  hukum  menunjukkan  kejahatan  terhadap  anak  kebanyakan  dilakukan  oleh orang  terdekat  dikalangan  keluarga  sendiri  seperti  orang  tuanya,  sanak  keluarga  lainnya,  dan lingkungan  tempat  dia  tinggal.  Peristiwa  terhadap  anak  di  Kota  Bontang  menunjukkan  bahwa Botang kota Industri perlu untuk diperhatikan oleh semua kalangan karena masih terjadi tindak kekerasan terhadap anak.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

## ABSTRACT
The legally required position of children must be given protection and law enforcement for the offender who caused casualties in children is very important. Moreover, children had been seen in  the family  is  not  fully  granted  their  rights  as  children.  Even the  legal facts  indicate  crimes against children mostly committed by those closest relatives among themselves as parents, other relatives,  and  the neighbourhood where  he  lived.  Events  on  children  in  Bontang  shows  that Bontang Industrial city needs to be noticed by all people because they happen violence against children.
Keywords: Legal Protection, Child, Act No. 23 of 2002.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Anak  merupakan  generasi  penerus kehidupan  bangsa  dan  Negara,  maka  anak memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting. Secara  hukum  kedudukan  anak  diharuskan wajib diberikan perlindungan dan penegakan  hukum bagi  pelaku  yang menyebabkan korban pada anak-anak sangat penting dilakukan. Karena kekerasan terhadap anak artinya membawa penderitaan yang  dirasakan  sepanjang  masa  si  anak. Tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap anak sesuai dengan pengaturan Pasal  13 ayat  (1) Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
Perlindungan  Anak (“UU  Perlindungan Anak”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab  atas  pengasuhan, berhak  mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi,  baik  ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman,kekerasan,dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. Perlakuan salah lainnya.
Anak  adalah  hasil  dari  hubungan
manusia sebagai generasi penerus
keturunan,  dengan  maksud  tidak  sampai adanya  terputus  dalam  penerus  genetic  dan perolehan warisan. Untuk hal tersebut anak tidak  luput  dari  adanya  perbuatan  kejahtan yang  sewaktu-waktu  bisa  saja  menimpa kehidupan  anak-anak  dan  bisa  merusak masa  depan  mereka  secara  phisikis. Dari banyaknya  peristiwa  yang  menimpa  anak- anak  dari  sisi  kejahatan  yang  menimpanya mulai dari orang tak dikenalnya sampai pada orang terdekat seperti orang tuanya sendiri. Dalam  hal  ini  Negara  Republik  Indonesia menyadari  sepenuhnya  bahwa  anak-anak sudah menjadi tangungjawab Negara untuk memberikan  perlindungan  secara  hukum dari  segala  perbuatan  yang  bisa  merusak kehidupan dan masa depan anak tersebut.
Secara  filosofi keberadaan  anak  dan perlindungan  anak  di  Indonesia  dalam kensederan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 1 , sebagai berikut :
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia  menjamin  kesejahteraan  tiap- tiap warganegaranya,
termasuk
perlindungan  terhadap  hak  anak  yang merupakan hak asasi manusia;
b. bahwa  anak  adalah  amanah  dan  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam dirinya  melekat harkat  dan  martabat sebagai manusia seutuhnya
c. bahwa  anak  adalah  tunas,  potensi,  dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan  bangsa, memiliki  peran strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat khusus yang menjamin kelangsunganeksistensi bangsa dan negara pada masa depan d. bahwa  agar  setiap  anak  kelak  mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia  perlumendapat  kesempatan  yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang  secara  optimal,  baik fisik, mental  maupun  sosial,  dan  berakhlak mulia, perlu
dilakukan upaya
perlindungan  serta untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan jaminan  terhadap  pemenuhan  hak- haknyaserta  adanya  perlakuan  tanpa diskriminasi.
1 ) Undang-undang  RI  Nomor  23  Tahun
2002  tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
Oleh  karena  itu  kedudukan  anak dalam  memperoleh  haknya  adalah sama dengan  kedudukan  bagi  orang  dewasa lainnya, bahkan mendapat perlakuan secara khusus.  Kekhususan  ini  dibuktikan  dengan adanya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan Anak.  Seperti diuraikan dalam penjelasan umum Undang- undang  tersebut  bahwa,  Anak  adalah amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa,  yang  senantiasa  harus  kita  jaga karenadalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  dan Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak- Hak  Anak.  Dari  sisi  kehidupan  berbangsa dan bernegara,  anak  adalah  masa  depan bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita bangsa,  sehingga  setiap  anak berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungandari  tindak  kekerasan  dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia telah  mencantumkan  tentanghak  anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,  dannegara  untuk  memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenaiperlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban  dan  tanggung  jawab  tersebut. Dengan  demikian,  pembentukan  undang- undang  ini  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa  perlindungananak  dalam  segala aspeknya  merupakan  bagian  dari  kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalammemajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan memelihara hak asasi tersebutsesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh
hukum.Demikian pula dalam rangka
109,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4235)
penyelenggaraanperlindungan  anak,  negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan  fasilitas  dan  aksesibilitas bagianak, terutama dalam menjamin pertumbuhan  dan  perkembangannya  secara optimal dan terarah.
Undang-undang ini menegaskan
bahwa pertanggungjawaban  orang  tua, keluarga, masyarakat, pemerintahdan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan  secara  terus-menerus  demi terlindunginyahak-hak anak.Rangkaian kegiatan  tersebut  harus  berkelanjutan  dan terarah  guna  menjamin  pertumbuhandan perkembangan  anak,  baik  fisik,  mental, spiritual maupun sosial.Tindakan ini dimaksudkan  untukmewujudkan  kehidupan terbaik  bagi  anak  yang  diharapkan  sebagai penerus  bangsa  yang  potensial,tangguh, memiliki  nasionalisme  yang  dijiwai  oleh akhlak  mulia  dan  nilai  Pancasila,  serta berkemauan  kerasmenjaga  kesatuan  dan persatuan bangsa dan negara.
Upaya  perlindungan  anak  perlu dilaksanakan  sedini  mungkin,  yakni  sejak dari  janin  dalam  kandungansampai  anak berumur  18  (delapan  belas)  tahun.  Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh,  dan  komprehensif, undang-undang  ini  meletakkan  kewajiban memberikan perlindungan kepadaanak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak  untuk  hidup, kelangsungan  hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Pengaturan  mengenai  perlindungan hukum  bagi  anak  bukanlah  tanpa  alasan, mengingat  kejahatan  terhadap  anak  begitu banyak  dan  sudah  sangat  memprihatinkan. Terbukti dari data yang ada, Penulis peroleh mengenai  kejahatan  terhadap  anak  di Indonesia  secara  umum,  yaitu    Kasus Kekerasan  pada  anak  di  Indonesia  makin lama makin bertambah jumlah kasusnya, hal ini pun bisa saja meningkat jika masyarakat tetap  melakukan  kekerasan  pada  anak. Sekitar  21.872  anak  menjadi  korban kekerasan  fisik  dan  psikis,  12.726  anak mengalami  kekerasan  seksual.Sementara
2 ) wikimu.com, tanggal 15 Mei 2012
70.000 – 95.000 anak menjadi korban perdagangan  anak  untuk  tujuan  komersial seksualitas.Sedangkan selama Januari
hingga April 2008, jumlah kasus kekerasan terhadap  anak  berusia  0-18  tahun  di Indonesia, terdata 95 kasus. Dari jumlah itu, persentase  tertinggi,  yaitu  39,6  persen diantaranya, dilakukan oleh guru. 2
Sejak  tahun  2008  sampai  dengan tahun  2011  ini,  kita  mendapati  banyaknya korban anak-anak yang mengalami peningkatan  setiap  tahun  sekitar  5  %. Bahkan  anak-anak  yang  jadi  korban termasuk  korban  sodomi  dan  kemudian  di bunuh sangat banyak, terutama di kota-kota besar.  Demikian  pula perlindungan  anak  di wilayah  kota  Bontang  dianggap  masih sangat  lemah.  Hal  ini  terbukti  dari  adanya banyak  kasus  yang  menimpa  anak-anak  di Kota Bontang.Keragaman kejahatan melalui kekerasan  yang  menimpa  anak-anak  di Bontang sangat bervariasi.Variasi kejahatan itu  seperti  perkosaan  atau  pencabulan, penganiayaan, pembunuhan, prostitusi. Kasus  yang  saat  ini  masih  dalam  proses pengadilan  di  Pengadilan  Negeri  Bontang adalah pencabulan yang dilakukan orang tua kandung  terhadap  anaknya  di  Bontang Selatan. Ini membuktikan bahwa penerapan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  di Kota Bontang masih bersifat refresif, artinya perbuatan  yang  terjadi  lebih  dulu  baru kemudian  diatasi  dalam  upaya  hukum  oleh aparat  penegak  hukum.  Tetapi  kurangnya dalam  hal  pelayanan  dalam  bentuk  upaya prefentif  aatu  upaya  penanggulangan. Kurang berdayanya Pemerintah Kota Bontang dalam menerapkan Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  untuk  di  bentuk  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A),  baru terbentuknya di tahun 2012 ini. Membuktikan  lambatnya  dan  rendahnya keinginan  Pemerintah  Kota  Bontang  dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada anak- anak.Sedangkan, mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan
kepada pelaku penganiayaan anak dapat kita temui dalam:
- Pasal penganiayaan yang diatur dalam Pasal  351 Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana (“KUHP”) ,
- Pasal  penganiayaan  ringan  sesuai Pasal 351 jo 352 KUHP, dan
- Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
Sebagaimana  diatur  dalam Kitab Undang-Udang  Hukum  Pidana  (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang ditulis R. Soesilo KUHP memang tidak mendefinisikan  apa  yang  dimaksud  dengan penganiayaan  dan  penganiayaan  ringan. Namun, menurut yurisprudensi, yang dimaksud  dengan  kata  penganiayaan  yaitu sengaja  menyebabkan  perasaan  tidak  enak (penderitaan),  rasa  sakit,  atau  luka.  Contoh “rasa  sakit”  tersebut  misalnya  diakibatkan mencubit,
mendupak, memukul,
menempeleng, dan sebagainya.
Sedangkan, yang termasuk
penganiayaan  ringan  menurut  R.  Soesilo, adalah penganiayaan yang tidak: a. Menjadikan  sakit.  Yang  dimaksud  sakit ini  bukanlah  rasa  sakit  (pijn),  namun menyebabkan jatuh sakit (ziek).
b. Menyebabkan terhalang untuk melakukan  jabatan  atau  pekerjaannya sehari-hari.
Berdasarkan  penjelasan  R.  Soesilo tersebut, jika pemukulan yang dialami oleh anak  anda  tidak  menyebabkan  anak  anda jatuh  sakit,  maka  itu  dapat  dikategorikan sebagai  suatu  penganiayaan  ringan.  Lebih lanjut, mengenai penganiayaan ringan Pasal 351  jo.  352  KUHP  ini  dapat  disimak artikel Melaporkan  Pelaku  Penganiayaan Ringan. Selain itu,  ketentuan Pasal  80  ayat (1) UU Perlindungan Anakjuga sudah secara khusus  mengatur  tentang  penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan:
“ Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman  kekerasan, atau  penganiayaan terhadap  anak,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 72.000.000,00  (tujuh  puluh  dua  juta rupiah) .” Persoalannya  bukan  hanya  terletak pada subyek, jenis perbuatan pidana, sanksi yang  diterapkan,  melainkan  terletak  pada posisi  seberapa  besar  peran  Polisi  dalam
mengatasi  dan  menanggulangi  terjadinya kekerasan  terhadap  anak.  Sesuai  dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  menyebutkan:
Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan
kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam penugasannya.  Kata  peran  ini  belum  ada penjabaran  secara  kongkret  dalam  undang- undang  dimaksud.  Sehingga  bukan  hanya mempersoalkan peran Polisi selaku penegak hukum,  juga  mengenai  upaya  hukum  yang dilakukan  sesuai  peran  yang  dimaksud. Karena  peran  disini  bisa  dimaknai  sebagai suatu  perbuatan  yang  bersifat  aktif,  tidak bersifat  pasif.  Tentunya  harus  berkorelasi dengan bertambah atau berkurangnya tindak kekerasan  terhadap  anak  di  wilayah  Kota Bontang.
B. Permasalahan
Dari uraian di atas, maka permasalahan yang terkait dengan
perlindungan  anak  di  Kota  Bontang berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,
yaitu:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap  Anak  di  Kota  Bontang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002?
2. Apa  upaya  yang  ditempuh  Pemerintah Kota Bontang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak?

## C. Tujuan Penelitian
Dalam  menetukan  arah  dan  hasil yang  ingin  dicapai,  maka  diperlukan penentuan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu tujuan penelitian ini, sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap anak  di  Kota  Bontang  yang  akhir-akhir ini  banyak  dijumpai  penganiayaan terhadap anak, baik orang lain dan orang dekat seperti orang tua.
2. Untuk  mengetahui  dan  menemukan solusi mengenai upaya dan langkah yang seharusnya  ditempuh  oleh  Pemerintah
Kota Bontang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Menurut Amirudin dan Zainal Asikin penilitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk  menggambarkan  secara  tepat  sifat- sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu  gejala  dengan  gejala  lain  dalam masyarakat. 3 Jenis  penelitian  yang  akan digunakan  Penulis  dalam  penyusunan skripsi  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan  Yuridis  empiris  yaitu  dengan melakukan  penelitian  dilapangan  untuk mengetahui  sejauhmana  Pemerintah  Kota Bontang  dalam  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  anak,  upaya  apa  saja, termasuk mendata seberapa besar terjadinya kejahatan  terhadap  anak di  wilayah  Kota Bontang.
1. Pendekatan Penelitian ini menggunakan
pendekatan  yuridis  sosiologis.  Pendekatan yuridis  sosiologis,  menurut  Arief  Sidharta, ia  mengemukakan  manfaat  pendekatan yuridis  sosiologis  sama  dengan  yuridis empiris  adalah  sebagai  sarana  untuk mengetahui  penerapan  ketentuan-ketentuan yuridis dilapangan. 4
Pendekatan yuridis sosiologis dengan memfokuskan  pada  penerapan  hukum dilapangan,  maka  ada  terhadap  hukum, menurut Bader Johan Nasution ada beberpa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut : (a) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat  agar  dapat  menyusun  hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;
(b) Memahami kurangnya partisipasi masyarakat  dalam  melakukan  kontrol
3 ) Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25
4 ) Arief  Bernard  Sidharta,  1999, Refleksi Tentang Strukur Ilmu Hukum, Mandar Maju,
Jakarta, hlm 62
sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu; (c) Memahami proses  pelembagaan  suatu hukum  formal  di  dalam  suatu  konteks kebudayaan tertentu;
(d) Memahami  sebab-sebab  banyaknya  terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu;
(e) Memahami  proses  pelembagaan  suatu hukum  formal  di  dalam  suatu  konteks kebudayaan tertentu;
(f) Mengidentifikasi  pola  hubungan  antara penegak  hukum  dan  pemegang  kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di lain pihak,  serta  faktor-faktor  sosial  yang mempengaruhinya;
(g) Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat  berlaku,  apakah  diperlukan  adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu. 5
Dari  pendekatan  penelitian  ini, maka  penelitian  yuridis  sosiologis  atau yuridis empiris memfokuskan pada perilaku. Menurut  abdulkadir  Muhammad,  yaitu penelitian  hukum  empiris  memfokuskan pada  perilaku (behavior) yang  dianut dan/atau  berkembang  dalam  masyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat karena dilarang undang-undang (statute  law),  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum(public  orders),  dan  tidak pula bertentangan dengan moral masyarakat (social  ethics).  Pada  penelitian  hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai perilaku  nyata (actual  behavior) yang meliputi  perbuatan  dan  akibatnya  dalam hubungan hidup bermasyarakat. 6
Penelitian  ini  dengan  proses  yang merupakan  desain  secara  kualitatif  dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Penelitian  ini  akan  menganalisa  data tindak  kekerasan  dan  bentuk  serta  pola dalam  perlindungan  hukum  terhadap anak  dalam  rangka  penerapan  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
5 ) Bahder  Johan  Nasution,  2008, Metode Penelitian  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju, Bandung, hlm 130
6 ) Abdulkadir    Muhammad,  2004, Hukum  dan Penelitian  Hukum, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm 157
b. Peneliti dalam penelitian ini sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena  hanya  manusia  sebagai  alat sajalah  yang  dapat  berhubungan  dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusia  saja  yang  mampu  memahami kaitan  antara  kenyataan-kenyataan  di lapangan.
c. Penelitian  ini  berusaha  memberikan interpretasi  arti  kata  atau  makna  data yang  ditemukan  di  lapangan  mengenai konsep  dan  perlindungan  hukum  serta upaya  yang  dilaksanakan  Pemerintah
Kota Bontang dalam memberikan pelayanan  kepada  anak  dalam  hal perlindungan hukum anak, salah satunya menyediakan tempat penampungan terhadap  anak  yang  menjadi  korban sebagai tempat rehabilitasi dan pemulihan phisikis anak. d. Penelitian ini akan menganalisa fenomena  kejahatan  terhadap  anak  di wilayah  Kota  Bontang  yang  ditemukan dalam data tanpa adanya campur tangan terhadap  sumber-sumber  data,  maka adalah suatu hal yang mustahil dilaksanakan.
2. Tenik Analisa Data
Data  yang  diperoleh  baik  dari penelitian  lapangan  maupun  dari  penelitian kepustakaan  kemudian  dianalisa. Menurut Abdul  Kadir  Muhammad 7 metode  analisa data dibedakan menjadi 2 yaitu : 1. Analisis kualitatif
Yaitu data-data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari
penelitian  kepustakaan  dikelompokkan dan  dipilih  kemudian  digabungkan dengan  masalah  yang  akan  diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.
2. Analisis Kuantitatif Yaitu data merupakan gejala yang terdiri angka-angka  yang  diambil  dengan metode  yang  cermat  dan  teliti  dan mempunyai  hubungan  antar  variable yang sangat jelas.
Terhadap  perlindungan  hukum  anak di  wilayah  Kota  Bontang,  maka  Penulis melakukan
analisa secar kualitatif
7 ) Abdulkadir Muhammad, Ibid, hlm 91-92
berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  di lapangan.
D.
Hasil Penelitian
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di
Kota  Bontang  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  di  Kota Bontang
Sebagai  bentuk  kewajiban  Negara dalam  memberikan  perlindungan  kepada setiap warga Negara, khususnya anak-anak, perlu  adanya  kepastian  hukum  dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.Perlindungan  ini  penting,  agar menghindarkan  anak  dari  perbuatan  yang dapat  merusak  mentalitas,  kejiwaan,  dan terlebih  lagi  fisik  anak. Apalagi  jelas disadari  Negara,  bahwa  anak  merupakan generasi  penerus  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Bontang.Terlebih dahulu mengenai perlindungan  anak  ini  biasanya  lebih ditekankan  perlindungan  hukum  anak sebagai korban kejahatan.Karena disini anak sering  kali  mendapatkan  perlakuan  yang sangat  mengganggu  pertumbuhan  kejiwaan dan pembentukan karakter anak tersebut.
Oleh karena itu berbicara soal korban kejahatan,  maka  yang dimaksud  dengan korban  kejahatan  adalah  orang-orang  yang baik  secara  individual  maupun  kolektif, menderita  kerugian  akibat  perbuatan  atau tidak  berbuat  yang  hukum  pidana  yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan yang  melarang  penyalahgunaan  kekuasaan.
Menurut Zvonimir Paul Separovic, memberikan pengertian korban, yaitu : ……those  person  who  are  threatened, injured or destroyed by an act or omission of another  (man,  structure,  organization  or institution)  and  consequenctely,  a  victim would  by  a  puni shable  act  (not,  only criminal act but also other punishable acts as  misdemeanors,  economic  offenses,  non fulfiment of work duties or from an accisdent (accident at work, at home, traffic accident, etc).  Suffering  may  be  caused  by  another
man (man made victim) or another structure where people are also involed). 8
Jelas dari pendapat di atas mengenai korban, seperti pendapat Muhadar
menyatakan  bahwa  korban  adalah  orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal  yang  meliputi  orang  lain,  isntansi  atau lembaga  dan  struktur.  Pihak  yang  dapat menjadi  korban  tidak  hanya  manusia  saja, tetapi dapat pula korporasi, Negara, asosiasi, keamanan, dan agama. 9
Deklarasi PBB dalam The Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice forVictims  of  Crime  and  Abuse  of  Power 1985: Korban (victims)  means  persons who, individually or collectively, havesuffered  harm,  including  physical  or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their  fundamental  rights, through  acts  or omission  of  criminal  laws operative  within MemberStates, including those laws proscribing criminal abuse of
power”……through  acts  or  omissions  that do  not  yet  constitute  violations  of nationalcriminal laws but of internationally recognized norms relating to humanrights.
Dengan  mengacu  pada  pengertian- pengertian korban di atas, makadapat dilihat bahwa  korban  pada  dasarnya  tidak  hanya orang peroranganatau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatanperbuatanyang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi
diri/kelompoknya,bahkan,  lebih  luas  lagi termasuk  di  dalamnya  keluarga  dekat atautanggungan  langsung  dari  korban  dan orang-orang yang mengalamikerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau
untukmencegah viktimisasi.
Batasan  tentang  korban  kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama: ditinjau  dari  sifatnya,  ada yang  individual  dan  kolektif.  Korban individu karena dapat diidentifikasi
8 ) Zvonimir  Paul  Separovic,  dikutip  dari  J.E. Sahetapy,  (ed)  Bunga  Rampai  Viktimisasi, Bandung, Eresco, 1995), hlm 204
9 ) Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan,
(Yogyakarta, LaksBang, 2006), hlm 21
sehingga  perlindungan  korban  dilakukan secara  nyata,  akan  tetapi  korban  kolektif lebih sulit diidentifikasi 10 . Walaupun demikian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak memberikan  jalan  keluar  berupa  adanya hak-hak  anak,  tetapi  tetap  saja  kesulitan dalam  kejahatan  secara  kolektif  seperti perdagangan  anak,  menjadi  sulit  untuk dalam memberikan perlindungan, mengingat sindikat yang menjalankan sudah sangat rapi dalam melakukan aksinya.
Kedua: ditinjau dari jenisnya. Menurut  Sellin  dan  Wolfgang 11 ,  korban dapat berupa: a) Primary  Victimization,  adalah  korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok b) Secondary  Victimization dimana  yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum
c) Tertiary  Victimization,  yang  menjadi korban adalah masyarakat luas
d) Mutual  victimization,  yang  menjadi korban adalah si pelaku sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, narkotika, dan e) No Victimization, bukan berarti tidak ada korban,  melainkan  korban  tidak  segera tidak  segera  dapat  diketahui,  misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
Dalam  hal  ini  pada  penelitian  yang Penulis  lakukan  di wilayah  Kota  Bontang, dari  pendapat  di  atas  mengenai  jenis-jenis korban,  anak  sebagai  korban  kejahatan termasuk  dalam  kategori  korban  Primary Victimization,  karena  korbannya  adalah perorangan.  Kemudian  pelakunya  untuk penganiayaan  anak  di  Bontang  juga  lebih banyak  dilakukan  oleh  perorangan,  yaitu orang-orang terdekat dengan korban atau si anak.
Ketiga: ditinjau  dari  kerugiannya, maka  dapat  diderita  oleh  seseorang, kelompk  masyarakat  maupun  masyarakat luas.  Selain  itu  kerugian  korban  dapat
10 ) Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi  dan  Victimologi,  (Jakarta, Djambatan, 2004), hlm 120
11 ) Zvonimir  Paul  Separovic,  (Victimology, Studies of Victim, (Zagreb, 1986), hlm 160
bersifat  materiil yang  dapat  dinilai  dengan uang  dan  immaterial  yakni  perasaan  takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. 12 Jelas  bahwa  perbuatan  kejahatan terhadap  anak  selain  kerugian  yang ditimbulkan bisa berupa materi, tetapi yang lebih mengkhawatirkan
adalah terganngunya sesuatu yang immaterial, yaitu kejiwaan,  pikiran,  sikap  throuma  atas peristiwa yang dialami. Sehingga dia merasa ketakutan  kepada  orang  lain  terlebih  orang yang  pernah  melakukan  penganiayaan kepada anak. Tentunya hal terebut merusak masa depan si anak. Masa depan yang suram dengan  segala  karakter  yang  terbentuk nantinya.  Seperti  kasus  perkosaan  anak  di Bontan  Selatan,  yang  saat  sekarang  pelaku sedang  menjalani  masa  hukuman.Masa hukuman  yang  dijalani  oelh  si  pelaku sebatas  masa  hukuman  tersebut.Sedangkan akibat perbuatan si pelaku terhadap si anak berdampak phisikis seumur hidupnya.
Dari  pengertian  dan  pembatasan  di atas,  maka  perlindungan  anak  di  Kota Bontang  Penulis  berpendapat  masih  lemah dari  kelembagaan  yang  telah  ada. Secara struktur atau kelembagaan anak, tidak dapat menjamin  sepenuhnya  keberhasilan  dalam pembinaan  anak. Keberhasilan  dalam pembentuka karakter anak sangat tergantung pada  Keluarga,  Lingkungan  Sekolah,  dan lingkungan  bermain  sehari-hari  dimana  si anak  berada.  Dari  data  yang  diperoleh mengenai  adanya  penganiayaan  terhadap anak  di  Kota  Bontang  ada 5 orang.Anak sebagai  korban  masih  lebih  tinggi  di  Kota Bontang  daripada,  anak  sebagai  pelaku kejahatan. Dari data yang tersaji mulai dari tingkat  penyidikan,  penuntutan,  sampai pengadilan dan vonis terlihat bahwa jumlah korban  anak  sebanyak 3 Orang  dan  anak sebagai  pelaku  kejahatan  hanya  sekitar 2 orang.
Kasus  kekerasan  terhadap  anak  di wilaah Kota Bontang, ternyata memprihatinkan.Seperti  dilansir  Penulis pada  Komisi  Perlindungan  Anak  di  Kota Bontang, kekerasan
terhadap anak berjumlah 10 kasus  dan  kasus  tertinggi
12 ) Mardjono  Reksodiputro,  Kriminologi  dan
Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1994), hlm 78
adalah penganiayaan dan kekerasaan seksual sebanyak 7 kasus.
Kurangnya kesadaran orang tua untuk mendidik  anaknya  secara  baik.Kurangnya membekali  anak  dengan  pengetahuan  dan tata  tingkah  laku  yang  sesuai  dengan keadaan dirinya. Apalagi ditambah kurangnya sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak kepada masyarakat. Sehingga mereka tidak  mengetahui  bila  ada  kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya.
Di Bontang yang penduduknya adalah semuanya  pendatang,  maka  tiak  ada  yang merasa  mayoritas,  komposisi  penduduk  ini hanya  saja  lebih  didominasi  etnis dari Sulawesi  Selatan Pengaruh  dari  perilaku, sikap dan budaya turut pula mempengaruhi terjadinya penganiayaan terhadap anak.Anak  sebagai  penerus  keturunan terkadang  dibiarkan  begitu  saja  tanpa  ada perlindungan, bahkan seolah-olah ada suatu pembiaran pada kelompok tertentu terhadap anak.Tindak  kriminal  yang  menyebabkan anak sebagai korban, dalam setahun terkahir mengalami peningkatan.
Ini  menunjukan  adanya  fenomena yang  berubah  dari  perilaku  yang  lebih memperhatikan budaya, adat dan pergaulan, tetapi  sekarang  karena  derasnya  arus informasi dan komunikasi dengan alat serba canggih.  Tentu  saja  menyebabkan  orang lebih  sering  beriteraksi  dengan  anak  dan muncullah  keingingan  untuk  berbuat  yang tidak  sesuai  dengan  norma  dan  hukum. Bahkan  hal  ini  menghinggapi  kepada siapa saja.  Kurangnya  rasa  tanggngjawab  untuk melindungi  dan  mengayomi  anak  menajdi gambaran dan potret yang suram bagi anak- anak di Bontang, meskipun pemerintah Kota Bontang sudah berupa menyediakan sarana pendidikan mulai Peminaan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, tingkat menengah pertama,  mengenah atas, bahkan perguruan tinggi.  Masih  tingginya  anak  sebagai korban,  kurang  kesadaran  orang  tua  agar benar-benar  memberikan  sesuatu  yang terbaik buat anak mereka.
Oleh karena itu, membahas mengenai tanggungjawab (Liability),  dalam  Undang- undang  nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  smeua  lini  memiliki tanggungjawab  sesuai  dengan  kapasitasnya terhadap  anak.  Negara  sebagai  kedudukan tertinggi  dalam  kehidupan  bermasyarakat adalah  bernegara,  karena  di  dalamnya  ada struktur dan kewenangan yang di delegasikan  masyarakat  kepada  perangkat yang ada dalam Negara tersebut. Tanggungjawab  Negara  terhadap  anak  ini dalam kapasitasnya memberikan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21, berbunyi:
“Negara  dan  pemerintah  berkewajiban  dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan, jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa, status  hukum  anak,  urutan  kelahiran  anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.
Artinya  Negara  dalam  hal  ini  tidak memperlakukan  anak  dan  membedakan perlakuan  atau  adanya diskriminasi  anak. Negara bukan slogan belaka dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.Melainkan harus di dukung dengan sarana dan prasarana, mulai sarana pendidikan,  saran  bermain,  sarana  lainnya termasuk prasarana adanya
wadah
pembinaan terhadap anak-anak yang
bermasalah.Wadah  inilah  yang  mengurus dan  sebagai  perpanjangan  tangan  Negara,
seperti Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak.
Dengan  demikian  undang-undang Nomor  23  Tahun  2002  ini  bisa  dikatakan tidak  efektif.  Tentunya  saja  dalam  hasil penelitian  ini  Penulis  menilai  belum  bisa dikatakan efektif itu karena adanya 2 (dua) faktor penyebabnya, yaitu 1. Sejak  adanya  undang-undang  tersebut tidak  dilakukan  sosialisasi,  sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Walaupun ada fiksi hukum, bahwa sejak undang-undang disahkan dianggap semua  orang  mengetahuinya.  Disini Penulis  berpendapat  bahwa  terjadi pertentangan  antara  efektifitas  hukum dalam penerapan undang-undang Nomor 23  Tahun  2002  dengan  fiksi  hukum tersebut.  Kepada  demikian?  Karena
dalam  undang-undang ini  menyangkut hak  dan  kewajiban  bukan  hanya  pada orang  tua,  masyarakat,  melainkan  yang utama adalah adanya kewajiban Negara. Meskipun tidak ada bunyi pasal tertentu dalam  Undang-undang,  tetapi  secara terang dan jelas di sebutkan dalam pasal 21 tersebut. Bahwa Negara berkewajiban dan  bertanggungjawab.  Hanya  saja bentuk kewajibannya itu dan tanggungjawabnya sampai dimana.
2. Adanya sikap aparis atau tidak mau tahu dengan  adanya  atura  tersebut.  Apalagi paradigm  yang  terbentuk  menganggap bahwa  anak  sebagai  bagian dari  hidup orang  tua,  maka  sepenuhnya  yang menentukan  jalan  hidup  si  anak  adalah orang  tua,  artinya  semua  keinginan  si anak  harus  sesuai  dengan  keinginan orang  tua.  Belum  lagi  dengan  paradigm di  masyarakat  bahwa  anak  sebagai bagian  dari  masyarakat  yang  tidak mengerti apa-apa, sehingga mudah untuk diperlakukan  seenaknya  saja  dari  orang sekitarnya. Hal ini dari beberapa kasus di Bontang penganiayaan anak dan kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak.
Ada  2  (dua)  faktor  pendorong pelaku melakukan kejahatan terhadap anak, yaitu :
1. unsur dari eksternal (luar) yang memperngaruhi pelaku melakukan tindak  pidana  terhadap  anak  di  bawah umum  antara  lain;  melihat  video/filem- film  porno,  tidak  ada  batas-batas ruangang antara ruangan kamar orang tua dan anak-anak (kebanyakan di desa-desa atau  kampung-kampung)  di  Bontang biasanya  di  daerah  pesisir  dan  daerah perbunan  seperti  di  Bontang  bagian utara; media massa atau media informasi yang  masih  terbuka,  misalnya:  televisi, majalah  porno,  internet  dengan  situs- situs  pornonya,  poster  dan  lain-lain; kesempatan (ada niat dan ada kesempatan),  rumah  dalam  keadaan kosong;  lingkungan,  teman  pergaulan suka minum-minuman keras dan berhubungan  seksual  secara  bebas  (bila terpaksa memperkosa) 2. unsur internal (dalam) yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak
pidana  terhadap  anak  dibawah  umum antara  lain  ;  lemahnya  iman,  lamanya ditinggal isteri (baik bercerai atau bekerja diluar kota), ada hubungan darah, dengan dalih pelaku merasa aman karena korban tidak mencurigai, sebatas ungkapan kasih sayang  (ayah,  paman,  sepupu,  kakek), financial  pelaku  kuat,  korban  merasa tidak  berdaya  karena  dibiayai  sekolah oleh pelaku.
Kedua  unsur  inilah  yang  paling dominan  dilakukan  oleh  pelaku  dalam melakukan  aksinya. Sementara  Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tidak berdaya ketika  upaya  yang  diatur  sudah  bersifat preventif.
Preventif dimaksudkan
memberikan  batasan  yang  jelas  kewajiban dan  tanggungjawab  orang  dewasa  terhadap anak.P enulis  disini  mencantumkan  orang dewasa. Kenapa? Karena  lebih mendekati pada  pelaku,  sebab  pelaku  tersebut  bisa siapa  saja,  bukan  hanya  orang  tua  si  anak melainkan bisa orang yang berada disekeliling si anak.Selain itu perbuatan itu dilakukan  ukurannya  adalah  batasan  umur seseorang dikatakan dewasa.
2. Upaya Yang Ditempuh Pemerintah Kota Bontang Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Badan  Pemberdayaan  Perempuan dan  Keluarga  Berencana  (PPKB)  Kota Bontang menyadari kemajuan dan
perkembangan sebuah daerah juga
membawa  dampak  negatif,  khususnya terkait  masalah  sosial,  seperti  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT),  termasuk terhdap anak-anak. Sebagai upaya preventif dari Pemerintah Kota Bontang seperti yang disampaikan Kepala  Bidang  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota Bontang  yaitu  Sri  Minarti  mengatakan  : "Dengan  alasan  itu,  maka  mengantisipasi peningkatan  kasus  KDRT  kami  (PPKB) menggelar  pengukuhan  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  Kota  Bontang,"  kata Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan, Sri Minarti, di Bontang 13
Secara teknis terkait dengan pelaksanaan perlindungan Anak khususnya,
13 www.  Antara,  Klik  Headline,  tanggal  19 Januari 2017
maka Pemerintah Kota Bontang membentuk P2TP2A  yang  diproyeksikan  sebagai  salah satu  bentuk  wahana  pelayanan  bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan  informasi  dan  kebutuhan  di bidang  pendidikan, kesehatan,  ekonomi, politik, hukum,
perlindungan, penanggulangan  tindak  kekerasan,  serta perdagangan  terhadap  perempuan  dan anak.Sebagai titik awal penerapan P2TP2A di Kota Bontang, Badan PPKB telah bekerja sama  dengan  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  RI,  mengadakan  sosialisasi P2TP2A  dan  Pelatihan  (TOT)  Manajemen Pengelola P2TP2A pada akhir 2009.
Beberapa  indikator  yang  digunakan untuk melihat hak anak sebagaimana di muat dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu:
- Kebebasan menyatakan pendapat
- Memperoleh informasi
- Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beribadah
- Kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul dengan  damai  dilindungi  kehidupan pribadi - Anak dilibatkan dalam membuat keputusan
- Cinta kasih yang tulus,
- Melatih disiplin, kemandirian
- Pengembangan  minat  dan bakat  melalui assesment
Dalam  hal  tindakan  lebih  lanjut dalam  memberikan  perlindungan  ini,  maka perlu ada langkah atau upaya agar anak bisa terhindar dari hal-hal sebagai berikut : - Memaksa anak untuk melakukan kegiatan sesuatu yang tidak disukai oleh anak.  Misalnya  anak  tidak  menyukai kegiatan  “olah  bakat”,  namun  dipaksa untuk melakukannya.
- Menghukum  /  mempermalukan  anak  di depan orang lain karena tidak
menunjukkan kemajuan - Mengintervensi  anak  terlalu  banyak dalam  melakukan  aktivitasnya  sehingga membuat kreativitasnya menjadi terberangus - Membanding-bandingkan kemampuan
anak dengan teman – temannya
- Menggunakan  ancaman,  kekerasan  dan otoritas sebagai orangtua supaya dipatuhi anak - Menuntut  anak  terlalu  tinggi  tanpa melihat kemampuan dan minat anak. Menjadi kewajiban dan
tanggungjawab  mulai  dari orang  tua,  orang tua  asuh,  masyarakat  dan  Negara  turut menjaga  tumbuh  kembang anak  dan harus dimaknai sebagai berikut:
a. Terpenuhinya kesejahteraan rohani anak b. Terciptanya tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar secara jasmani dan rohani.
Dari  sekian  banyak  hak-hak  anak yang  diperoleh,  maka  anak  juga  secara seimbang memiliki kewajiban. Oleh karena itu  anak  juga  mempunyai  kewajiban- kewajiban sebagai berikut: a. Menghormati orang tua, wali dan guru
b. Mencintai  keluarga,  masyarakat  dan menyayangi teman
c. Mencintai tanah air bangsa dan negara d. Menunaikan  ibadah  sesuai  dengan agamanya
e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia Mengingat  anak  tumbuh  di  kalangan masyarakat  terkecil,  yaitu  keluarga,  maka kedudukan  keluarga  sangat  penting  dalam membentuk karakter anak. Sehingga keluarga  sangat  berperan  terutama  dalam hal: - Memberikan pemenuhan hak – hak anak antara lain :
1. Pendidikan Pengasuhan
2. Kesehatan
3. Kesejahteraan
4. Pemanfaatan waktu luang
5. Melakukan  kegiatan  budaya  (satu  nusa, satu bangsa)
6. Mencegah eksploitasi
- Peran  keluarga  tersebut  akan  lebih bermakna jika didukung oleh pemerintah dengan perannya sebagai berikut:
1. Melaksanakan  regulasi  yang  menjamin terpenuhinya hak – hak anak
2. Memfasilitasi terpenuhinya hak-hak anak
3. Kebijakan dan program – program.
Terhadap perlindungan  anak  ini secara  khusus  yaitu  pembentukan  Komisi Nasional  Anak,  Kota  Bontang  belum terbentuk sampai saat ini.Sementara
penanggulangan  kejahatan  terhadap  anak memerlukan  perangkat  atau  alat  yang dibentuk  untuk  melakukan  kontrol  atas perlakuan yang diterima anak.Kelembagaan yang  di  bentuk  Pemerintah  Kota  Bontang sebagai  langkah  awal  sebenarnya  untuk upaya hukum preventif tadi.
Sedangkan langkah atau upaya represif  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota Bontang diserahkan kepada aparat penegak hukum,  yaitu  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim dalam  memproses  kasus  yang  menimpa anak.Sebagai langkah atau upaya represif ini dapat  tergambar  yang  dilakukan  penegak hukum  tersebut  dalam  melindungi  dan perlindungan  hukum  bagi  korban.  Oleh karena  itu  perlindungan  hukum  represif  ini sesuai  dengan  tingkatan  dalam  prosesnya, sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Perlindungan Anak sebagai Korban pada  Tingkat  Penyidikan  di Kepolisian Resort Kota Bontang.
Dari  beberapa  kasus  yang  menimpa anak-anak dibawah umur di wilayah hukum Kota Bontang oleh Kepolisian Kota Bontang dilaksanakan segera dan cepat sesuai dengan ketentuan  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari kasus yang  ditangani  pihak  Kepolisian  Resort Kota Bontang ada sebanyak 10 kasus dengan kualifikasi kasus terdiri dari:
- Kasus penganiayaan sebanyak 3 Kasus
- Kasus  kekerasan  seksual  sebanyak 7 kasus Dalam  hal  ini  pihak  Kepolisian  Resort Kota  Bontan  merasa  kesulitan  dalam pemenuhan  kewajiban  seperti  ini  bila tidak ada pengaduan dari masyarakat atas rasa  kepedulian  dan  perhatian  yang menimpa si anak.
Dari  kasus  yang  telah  ada  dalam tingkat  penyidikan  tersebut,  rata  pelaku dikenakan  pasal  berlapis  dan  pembaratan sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Pelindungan  Anak sebagai undang-undang yang bersifat spesialis.  Sehingga  semua  Berita  Acara Pemeriksaan (BAP diarahkan dengan menjerat  pelaku  dengan  undang-undang yang bersifat khusus itu.
2. Pelaksanaan Perlindungan Anak sebagai Korban  pada  tingkat  Penuntutan  oleh Kejaksaan Negeri Kota Bontang
Kemudian  kejaksaan  menerapkan  pasal berlapis tersebut juga dilandasi pada jenis perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap  anak,  karena  unur  yang  sangat memberatkan  adalah  adanya  niat  jahat dalam memperlakukan si anak.
Sedangkan  kasus  yang  terkait  anak sebagai pelaku Jaksa tetap memperlakukakan sebagai anak sehingga perlakukannya  jga  bersifat  khusus  dan disesuaikan  dengan  kondisi  si  anak tersebut.
3. Pelaksanaan Perlindungan Anak sebagai korban  pada  tingkat  Pengadilan  pada Pengadilan Negeri Kota Bontang.
Sebagai  bentuk  tindakan  formal hukum  acara,  atas  perbuatan  kejahatan, maka  wajib  diteruskan  ke  pengadilan. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Bontang, bahwa  untuk  kasus  yang  dilimpahkan  ke Pengadilan Negeri Kota Bontang dan dalam tahun ini saja sudah ada kasus penganiayaan anak sebanyak 10 Kasus.
Demikian inilah upaya yang dilakukan  secara  represif  oleh  penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terkait dengan implementasi Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Meskipun  demikian  bukan  berarti upaya  ini  mampu  mengurangi  tindak kejahatan terhadap anak.

## PENUTUP
Kesimpulan 1. Bahwa  perlindungan  hukum  terhadap anak di Kota Bontang belum dilaksanakan  secara  maksimal.  Terbukti masih terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dengan beragam perbuatan, mulai  kekerasan  seksual, penganiayaan  sampai  pada  intimidasi terhadap  dilingkungan  keluarga,  karena pemahaman akan pentingnya membangun karakter anak masih rendah. Sehingga  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  belum  sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. 2. Bahwa  masih  terjadi  tindak  kekerasan terhadap anak di Kota Bontang menunjukkan  peran  dari  Pemerintah Daerah Kota Bontang tidak secara efektif
melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran pentingnya keluarga atau orang terdekat dengan anak untuk memberikan hak-hak anak  dan  perlindungan  kepada  anak. Demikian  pula  lemahnya  hubungan koordinasi  dalam  melakukan  sosialisasi dan  upaya-upaya  pencegahan  lainnya dengan lembaga lainnya.

## Saran
1. Perlu  adanya  upaya  secara intensif  dari Pemerintah  Daerah  Kota  Bontang  dan lembaga  lain  beserta  kalangan  tokoh masyarakat bersama-sama dan bersinergi untuk  melakukan  pencegahan  tidak terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak.
2. Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk bisa lebih memperbanyak tempat-tempat bermain  untuk  anak-anak  di  taman- taman  kota  atau  lokasi-lokasi  yang berpotensi  untuk  dikembangkan  sebagai tempat  bermain  dengan  cara  melibatkan masyarakat untuk menjaga dan mempergunakannya. 3. Pemerintah Daerah Kota Bontang sebaiknya  mewajibkan  semua  sekolah mulai  PAUD  sampai  sekolah  tingkat pertama  sebagai  tingkat  dasar  untuk menyediakan  tempat  bermain  yang  bisa menjadikan  anak  berpikir  kreatif,  serta menjadikan  Bontang  sebagai  kota  layak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Amirudin dan Zainal Asikin, 2006,
Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

## Abdulkadir  Muhammad, 2004, Hukum dan
Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Arief Bernard Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Strukur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Jakarta.
Bahder Johan Nasution, 2008, Metode
Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung
Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, (Jakarta, Djambatan, 2004).
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1994)
Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, (Yogyakarta, LaksBang, 2006)
Zvonimir Paul Separovic, dikutip dari J.E. Sahetapy, (ed) Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, Eresco, 1995).
Zvonimir Paul Separovic, (Victimology, Studies of Victim, (Zagreb, 1986)

## Sumber Lainnya
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
www. Antara, Klik Headline, tanggal 29 Juni 2012