## Halaman 115—128

## PERAN KEPEMIMPINAN DALAM SINERGI ANTAR DINAS DI PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
THE ROLE OF LEADERSHIP IN THE SYNERGY BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AGENCIES: A CASE STUDY OF THE PROGRAM FOR THE ACCELERATION OF VILLAGE DEVELOPMENT PROGRESS AND INDEPENCE IN WEST KALIMANTAN PROVINCE
* 1 Siti Fatmawati, 2 Pande Made Kutanegara, 3 Subando Agus Margono 1 Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2 Departemen Antropologi : Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 3 Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik : FISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Submitted: 25-01-2021; Revised: 17-05-2021; Accepted:01-07-2021

## ABSTRACT
The role of leadership has been seen critical in the success of achieving the goals of the organization. Leadership is manifested through the leaders’ competence and capabily. In this perspective, many see the value of transformational leadership in implementing the program for promoting independent village program. The role of transformational leaders has become a key factor in bringing regional progress. The West Kalimantan Province is an example of the critical role a transformational leader as manifested at least by a Governor of West Kalimantan in his role between different government agencies (SKPD) in the independent village program. Based on the case study of West Kalimantan, This research aims to examine the role of the leadership role of the Governor of West Kalimantan in the independent village program. The research used a qualitative approach with case studies. Data are collected through  structured  interviews  and  document  review  and  field  observations.  Some  of  the  informants  involved were officials in the West Kalimantan Provincial Government. The results showed that the leadership role of the Governor of West Kalimantan has succeeded in increasing the status of an independent village. The success of the independent village program has become a top priority as stated in the Governor’s Decree. The Governor’s involvement in building synergies between SKPDs has shown a spirit of transformational leadership that can be demonstrated as an innovator, motivator, facilitator and mobilizer.
Keywords: transformational leader; independent village; synergy; SKPD.
*Corresponding author: sitifatmawati@mail.ugml.ac.id. Copyright© 2021 THE AUTHOR (S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Jurnal Kawistara is published by the Graduate School of Universitas Gadjah Mada

## JURNAL KAWISTARA
VOLUME 11 No. 2, 22 Agustus‑2021

## ABSTRAK
Peran Kepemimpinan dipandang secara kritis dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. Kepe- mimpinan diwujudkan melalui kemampuan, memimpin kompetensi dan kapabilitasnya. Dalam perspektif ini, banyak hal yang di lihat dalam menilai kepemimpinan transformasional sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan program melalui program desa mandiri. Peran pemimpin transformasional menjadi faktor kunci dalam membawa kemajuan wilayah. Provinsi Kalimantan barat, menjadi contoh nyata betapa pentingnya peran seorang pemimpin transformasional yang ditunjukkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam perannya dalam SKPD untuk program desa mandiri. Melalui studi kasus di Kalimantan Barat, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat dalam program desa mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan telaah dokumen serta observasi lapangan. Beberapa informan yang terlibat adalah Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat telah berhasil meningkatkan status desa mandiri. Keberhasilan program desa mandiri telah menjadi prioritas utama yang tertuang dalam Keputusan Gubernur. Keterlibatan Gubernur dalam membangun sinergi antar SKPD telah menunjukkan semangat kepemimpinan transformasional yang dapat ditunjukkan sebagai inovator, motivator, fasilitator dan mobilisator.
Kata Kunci: pemimpin transformasional; desa mandiri; sinergitas; SKPD.
PENGANTAR Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan suksesnya kepemimpinan nasional. Kepala
Daerah  merupakan  figur  yang  menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan oleh sejauh mana efektivitas peran yang lakukan oleh Kepala Daerah. Dalam menentukan arah dan tujuan organisasi pemerintah daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi dan kapabilitas Kepala Daerah dalam me lak- sanakan fungsi-fungsi administrasi, mana- jerial, kepemimpinan, serta pembinaan dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah.
Pergantian kepemimpinan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023, dengan komitmen melaksanakan visi “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pem­ bangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan” menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pem bangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mempu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasa aman dan damai. Seiring dengan komitmen Gubernur Kalimantan Barat sebagai Kepala Daerah periode 2018- 2023, berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan status keman- dirian desa telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Upaya peningkatan status kemandirian desa menjadi sangat strategis yang memerlu- kan upaya dari semua pihak. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan prasarana dan sarana, pengem bangan potensi ekonomi lokal. Serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Gubernur Kalimantan Barat berupaya dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat meningkatan jumlah status kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Gubernur
Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Peraturan
Gubernur ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengubah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi desa berkembang serta dari desa berkembang dan desa maju menjadi desa mandiri.
Tabel 1 Perbandingan Status Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, 2019, 2020 No. Status Desa Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Jumlah % Jumlah % Jumlah % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Sangat Tertinggal 677 33,33 208 10,24 12 0,59 2. Tertinggal 928 45,69 781 38,45 566 27,87 3. Berkembang 372 18,32 767 37,76 907 44,66 4. Maju 53 2,61 188 9,26 332 16,35 5. Mandiri 1 0,05 87 4,28 214 10,54 Total 2.031 100 2.031 100 2.031 100
Sumber : Diolah dari Kep. Dirjen PPMD Kemendes PDTT RI Nomor 52 Tahun 2018, Kep. Dirjen PPMD Kemendes PDTT RI Nomor 201 Tahun 2019, dan Kep. Dirjen PPMD Kemendes PDTT RI Nomor 303 Tahun 2020.
Sejauh ini, program percepatan pe- ningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat sudah dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari jumlah Desa Mandiri yang mengalami  peningkatan  yang  signifikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 1 (satu) Desa Mandiri di tahun 2018, 87 (delapan puluh tujuh) Desa Mandiri di tahun 2019 dan 214 (dua ratus empat belas) Desa Mandiri di tahun 2020. Hal ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023. Keberhasilan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat, tidak terlepas dari kerja keras Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanah yang telah di- tetapkan dalam SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 222/DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat SKPD yang tergabung dalam tim tersebut
berkerja secara bersinergi untuk memenuhi indikator-indikator indeks desa membangun yang telah ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai dengan tupoksi SKPD masing-masing. Dengan adanya peningkatan jumlah status desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan komitmen yang baik dari kepemimpinan Kepala Daerah dalam melaksanakan program pemerintah pusat di daerahnya. Keberhasilan Gubernur Kalimantan Barat dalam meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sendiri, tidak dapat terwujud jika tidak didukung oleh berbagai pihak secara sinergi. Sinergi tidak akan terwujud jika tidak ada peran kepemimpinan didalamnya.
Oleh karena secara faktual bertambahnya desa mandiri dalam kurun waktu yang singkat  meningkat  secara  signifikan,  maka penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Riset ini akan memfokuskan kajiannya terhadap peran kepemimpinan
Siti Fatmawati  -- Peran Kepemimpinan dalam Sinergi Antar Dinas di Pemerintahan Daerah: Studi Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di ...
khususnya Gubernur Kalimantan Barat sebagai Kepala Daerah dalam membangun sinergi antar SKPD yang terlibat sebagai Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Provinsi Kalimantan Barat sehingga program percepatan dan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat terlaksana dengan baik.
Berangkat dari latar belakang bahwa keberhasilan pelaksanaan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat salah satunya didukung oleh sinergitas antar SKPD yang terlibat dalam Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peran kepemimpinan Gubernur mempengaruhi sinergitas antar SKPD melalui program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Gubernur Kalimantan Barat dalam sinergitas antar SKPD, serta mengetahui keberhasilan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa melalui sinergitas antar SKPD yang terbangun pada Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program Dan Kegiatan Provinsi Kalimantan Barat. Kepemimpinan merupakan sebuah kon- sep yang sangat luas. Berbagai teori telah dikembangkan untuk membahas kepe mim- pinan. Kepemimpinan berasal dari kata “pemimpin” yang berarti membimbing atau tuntun. Kemudian lahirlah kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, orang yang membimbing atau menuntun (Charles, 1994). Untuk menjadi pemimpin yang baik, lebih berfokus pada keterampilan dan kemampuan daripada kualitas pribadi dan karakteristik perilaku. Sebuah pemimpin yang baik melalui proses belajar mandiri, pendidikan, pelatihan dan pengalaman (Uzohue et al., 2016). Literatur kepemimpinan semakin kaya setiap harinya
(Cetin, 2012), namun dalam hal ini masih sulit  untuk  mendefinisikan  kepemimpinan atau menentukan karakteristik utama para pemimpin (Öztürk et al., 2017). Akan tetapi literatur kepemimpinan juga mengungkapkan bahwa teori telah disempurnakan dan dimodifikasi  dengan  berlalunya  waktu  dan tidak ada teori yang sama sekali tidak relevan dengan kepemimpinan saat ini (Z. A. Khan et al., 2016). Wirawan (2013) mengungkapkan, walau- pun pada organisasi yang berbeda-beda, secara umum kepemimpinan mempunyai fungsi yang sama, yaitu (1) menciptakan visi, (2) mengembangkan budaya organisasi, (3) menciptakan sinergi, (4) menciptakan perubahan, (5) memotivasi para pengikut, (6) memberdayakan pengikut, (7) mewakili sistem  sosial,  (8)  manajer  konflik,  dan  (9) mem belajarkan organisasi. Yukl (2013) meng- ungkapkan dalam kepemimpinan terdapat komponen yang saling berkaitan yaitu pemimpin,  dipimpin  dan  situasi.  Efektifitas pemimpin terkadang diukur dalam hal kontri- busi seorang pemimpin terhadap kualitas proses kelompok, seperti yang dirasakan pengikut atau pengamat luar. Adapun tiga jenis variabel yang relevan dalam memahami efektivitas kepemimpinan meliputi (1) karak- teristik pemimpin, (2) karakteristik pengikut, dan (3) karakteristik situasi. Terdapat beberapa teori tentang karakteristik kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli (U. R. Khan et al., 2016). Sebagian besar teori kepemimpinan menjelaskan tentang kepemimpinan yang efektif dan karakteristik pemimpinnya (Yukl, 2013). Kepemimpinan transformasional merupa- kan pendekatan gaya kepemimpinan yang terbaru dan paling populer (Northouse, 2016) dan merupakan hasil pengembangan pemikiran beberapa teoritis kepemimpinan (Wirawan, 2013). Kepemimpinan transformasional dapat diartikan sebagai pendekatan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan pada individu dan sistem sosial sehingga meningkatkan motivasi, moral dan kinerja pengikut melalui berbagai mekanisme (George, 2006). Pertama kali diperkenalkan oleh James McGregor
Burns tahun 1979, istilah kepemimpinan transformasional dikembangkan oleh Benard M. Bass pada tahun 1985 (Wirawan, 2013). Tambunan (2015) menjelaskan, menurut Giffin (2004), kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang melampaui ekpektasi-ekpektasi biasa dengan cara me- nanam kan sense of mission , menstimulasi pengalaman pembelajaran, dan mengilhami pola pikir-pola pikir baru. Sedangkan Robbins (1996) menyebutkan pemimpin trans formasional adalah pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualkan dan yang memiliki kharisma. Bernard M. Bass menyatakan kepemimpinan transformasional merupakan upaya pemimpin mentransformasi para pengikut dari satu tingkat kebutuhan rendah hierarki kebutuhan ke tingkat kebutuhan lainnya yang lebih tinggi menurut teori Abraham Maslow (Wirawan, 2013). Sedangkan menurut John M. Ivancevich (2006), ciri-ciri kepemimpinan transformasional adalah (1) Karisma, (2) Perhatian Individu, dan (3) Stimulasi Intelektual. Pemimpin transformasional akan berkomitmen untuk menciptakan sinergi dalam lingkaran pengaruh mereka sehingga tingkat baru kesuksesan sosial, ekonomi, organisasi dan spiritual daapat dicapai (Rees, 2001). Masih menurut Rees (2001), untuk menciptakan sinergi dalam organisasi, kepemimpinan transforma-sional memiliki prinsip-prinsip penyederhanaan, motivasi, fasilitasi, inovasi, mobilisasi, persiapan dan penentuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2017) penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat per- tanya an penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data partisipan, analisis data secara induktif, mem- bangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah
membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.
Untuk pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian mendalam dan deskriptif yang intensif terhadap seorang individu, sekelompok orang, dan organisasi berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Yin (2002) dalam Prihatsanti et al. (2018) mengatakan bahwa studi kasus adalah penyelidikan empiris yang menunjukkan fenomena kontemporer (‘kasus’) dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks mungkin tidak jelas terlihat. Selanjutnya Yin mengatakan pendekatan studi kasus digunakan dengan pertimbangan bahwa (a) fokus penelitian untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”; (b) peneliti tidak dapat memanipulasi perilaku mereka yang terlibat dalam penelitian; (c) peneliti ingin menutupi kondisi kontekstual karena yakin hal tersebut relevan dengan yang diteliti; (d) batas yang tidak jelas antara fenomena dan kontek (Prihatsanti et al., 2018).
Penelitian ini dilaksanakan pada Peme- rintah Provinsi Kalimantan Barat yang mulai tahun 2018 memfokuskan arah kebijakan pembangunannya pada program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Objek yang akan diteliti adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat ini. Kepala Daerah yang dimaksud yaitu Gubernur Kalimantan Barat Periode 2018-2023, Bapak Sutarmidji, S.H.,M.Hum. Sedangkan SKPD yang terlibat langsung pada program tersebut adalah yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pelaksanaan program percepatan
Siti Fatmawati  -- Peran Kepemimpinan dalam Sinergi Antar Dinas di Pemerintahan Daerah: Studi Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di ...
peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari hasil studi literatur baik berupa teori- teori serta hasil penelitian terdahulu. Untuk studi dokumentasi diperoleh dari peraturan- peraturan yang berkaitan dengan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa.
Terkait dengan dengan teknik pengum- pulan data dilakukan dengan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang terstruktur. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik non probability sampling dimana peng- ambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive dan snowball sampling (Sugiyono, 2017) . Dalam melaksanaan program Percepatan Peningkatan Status Kemanjuan dan Keman- diri an Desa Provinsi Kalimantan Barat agar dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien, maka dibentuklah Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kaimantan Barat. Adapun susunan keanggotaan tim tersebut terdiri dari 4 orang pejabat kepala daerah yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian terdapat 27 SKPD yang terlibat dalam program percepatan kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, dibentuk juga Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemanjuan dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan Tim terdiri dari Wakil Gubernur, Sekertaris Daerah, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat serta 6 SKPD didalamnya.
Peneliti memilih informan secara purposive dari Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program Dan Kegiatan yang sudah dibentuk. Peneliti juga memperhatikan keterlibatan informan tersebut pada program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Informan utamanya yaitu Bapak Sutarmidji selaku
Gubernur Kalimantan Barat yang diteliti mengenai perannya sebagai pemimpin kepala daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Wakil Gubernur dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Selanjutnya SKPD yang terlibat sebagai leading sector pada program ini seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya informan dipilih secara acak dari SKPD yang terlibat dalam kedua tim secara snowball hingga titik jenuh. Karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan belum memiliki pola yang jelas. Sehingga analisis data dilaksanakan melalui proses mencari dan menyusun data secara sistematis, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk diorganisasikan ke dalam kategori, dijabarkan dalam unit-unit, menyusun dalam pola, melakukan sintesa hingga membuat kesimpulan (Sugiyono, 2017).

## PEMBAHASAN Kepemimpinan Gubernur Provinsi
Kalimantan Barat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur. Saat ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan hasil pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018 dan sudah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2018 di Istana Negara. Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya dalam mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, visi pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu: “Terwujudnya
Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan ” (RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023, 2019). Artinya, dalam 5 (lima) tahun mendatang, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu misi yang disampaikan yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, mengan- dung makna bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dimulai dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang ber- untung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan. Sedangkan tujuan dari misi ini adalah meningkatkan perekonomian masyarakat yang merata yang ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, nilai tukar petani (NTP) dan jumlah Desa Mandiri. Adapun untuk mencapai indikator tujuan tersebut, telah ditetapkan beberapa strategi yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah. Salah satunya dengan Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

## Peningkatan Status Kemajuan dan
Kemandirian Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa merupakan tindak lanjut dari misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dengan meningkatkan jumlah Desa Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar penduduk Kalimantan Barat berada di desa, sehingga arah pembangunan akan lebih tepat sasaran jika dilakukan dari desa. Apabila sebuah desa dapat meningkatkan status dari yang sebelumnya disandang, otomatis masyarakat desa akan sejahtera.
Berangkat dari wawasan global Gubernur Kalimantan Barat yang memahami bahwa negara-negara maju ditopang oleh dua kondisi utama, yaitu infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka Gubernur Kalimantan Barat memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, karna dilihat dari data-data yang ada sebelumnya, Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan ke 33 (dari tiga puluh tiga provinsi) segi infrastruktur. Hal tersebut sangat sulit diwujudkan jika hanya mengharapkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saja. Kemudian Gubernur Kalimantan Barat mengetahui bahwa ada program dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang membangun desa dengan kategori-kategori desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Ada kategori indeks dalam penilaian dan penentuan kategori desa tersebut yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan. Oleh sebab itu, Gubernur Kalimantan Barat berinisiatif melaksanakan Program Percepat- an Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tersebut melalui kolaborasi sinergitas dengan pemangku kepentingan yang lain, yaitu TNI, POLRI, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, pengusaha serta LSM. Masing-masing pihak diwajibkan membangun sesuai dengan kewenangan tupoksinya. Adapun seluruh desa di Provinsi Kaimantan Barat didata status dan kondisinya, kemudian dibuat skala prioritas pembangunan
Siti Fatmawati  -- Peran Kepemimpinan dalam Sinergi Antar Dinas di Pemerintahan Daerah: Studi Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di ...
dari desa-desa tersebut. Dan dari data yang sudah ada, menjadi acuan proses pembangunan seluruh pihak. Dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Sendiri, dibentuklah Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 222/DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat sebagai strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa secara terpadu dan terakomodir melalui tim satuan tugas indeks desa membangun. ini secara aktif melaksanakan tugasnya sesuai uraian tugas yang sudah ditetapkan pada Keputusan Gubernur dimaksud. Selain itu, dalam rangka pemerataan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat khususnya pembangunan di desa, maka dibentuklah Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Provinsi Kaimantann Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1353/BAPPEDA/2019 tentang Pembentukan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat.
Sinergitas Antar SKPD Pelaksanaan program percepatan pe- ningkat an status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat sejauh ini sudah dikatakan berhasil. Walaupun baru dilaksanakan secara intensif tahun 2019, namun sampai dengan akhir tahun 2020 sudah terdapat 214 desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam RPJMD periode 2018-2023 . Jumlah desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat juga menjadi yang tertinggi diantara provinsi-provinsi lain di Kalimantan. Berhasilnya program akselerasi tersebut, terdapat unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan program salah satunya adalah sinergitas antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Telah dibahas sebelumnya, untuk memfokuskan pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat membentuk Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program Dan Kegiatan agar pelaksanaan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandiran desa dapat dilaksanakan secara maksimal. Sinergisitas antar SKPD yang dibangun perlu didukung oleh perangkat organisasi yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dalam hal ini SKPD telah memberikan optimalisasi program dan kegiatan guna mendukung program tersebut. Strateginya adalah dengan pembagian kewenangan penanggungjawab peningkatan skor Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah ditetapkan sesuai indikator-indikator yang ada. Pembagian kewenangan tersebut menghasilkan sinergi program dan kegiatan pada SKPD yang melaksanakannya. Pada pembagian tugas dan wewenang yang dijalankan, secara keseluruhan SKPD yang terlibat dalam upaya percepatan desa mandiri ini lebih mematuhi aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur. SKPD hanya menjalankan fungsi subtansinya saja yang di koordinasikan oleh Bappeda. Beberapa SKPD yang terlibat dalam fungsi kerjasama ini secara implisit dan normative memberikan pandangan bahwa SKPD menjalankan fungsi dan peran atas aturan kementerian dalam negeri mulai dari rencana awal, hingga pelaksanaan dan evaluasinya semua sudah tertuang dalam regulasi yang telah di tetapkan. Pada aspek kerjasama ini beberapa SKPD memang terlihat melakukan bentuk kerjasama tidak hanya pada level provinsi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa misalnya, sudah jauh turun ke bawah pada level kabupaten untuk mengimplementasi program desa sejahtera mandiri tersebut pada level kabupaten. Tugas koordinatif lebih tepat disematkan pada koordinasi antara SKPD di level provinsi. Dengan demikian pola relasi yang dikembangkan pada level provinsi lebih pada sinergi yang terbangun pada fungsi koordinatif antar lembaga yang dikoordinatori oleh Bappeda sebagai leading sektornya. Pada intinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini lebih pada pekerjaan teknis lapangan
dengan memberikan informasi terkait dengan desa, sejauh mana pencapaian dan program pemberdayaan yang akan di lakukan. Ada beberapa kendala yang di hadapi oleh SKPD dalam penyelenggaraan program percepatan desa mandiri ini. Kendala merupakan lingkup eksternal yang dibangun berupa lingkungan luar yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap proses berjalannya suatu program. Oleh karena itu maka aspek lingkungan ini lebih banyak mengungkapkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan program. Seperti yang di kemukakan oleh Dinas Perhubungan bahwa penegasan kendala lebih bersifat teknis dan perbedaan kesibukan dalam tupoksi utama namun hal tersebut dapat di selesaikan dengan ketersediaan alat dukung IT akan tetapi juga yang menjadi tantangan adalah perbedaan pemikiran yang tidak sama.

## Peran Kepemimpinan
Dalam analisis kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat yaitu Bapak Sutarmidji, peran kepemimpinan yang dibangun oleh Gubernur Kalbar ini tentu akan memiliki karakteristik yang secara khas akan diungkap pada proses bottom up -nya. Analisis yang terperinci berkaitan dengan masalah keteladanan atau pun dedikasi. Sebelum masuk pada pokok utama akan dikaji produk hukum yang telah di hasilkan oleh Gubernur Kalimantan Barat berkaitan dengan program yang disegerakan dapat tertangani yaitu program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa atau percepatan desa mandiri. Produk unggulan yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Barat yang membangun simpul kesejahteraan dimulai dari desa ke desa. Desa merupakan pilar utama dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakatnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Desa Mandiri selama periode kepemimpinanya menjadi hal yang penting untuk disegerakan dalam implementasinya. Pijakan hukum atau legal standing yang menjadi produk yaitu Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Keputusan Gubernur Nomor 222/DPMD/2019
tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat, Keputusan Gubernur Nomor 1352/ DPMD/2019 tentang Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, serta Keputusan Gubernur Nomor 1353/ BAPPEDA/2019 tentang Pembentukan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat.
Kepemimpinan transformasional cukup melekat pada sosok seorang Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmidji. Kepemimpinan Transformasional sesungguh- nya memiliki wibawa dan kharisma begitu melekat dengan stimulasi intelektual nya guna melakukan sebuah transformasi perubahan dan mengupayakan arah perbaikan bagi organisasi yang dipimpinnya. Peran kepemimpinan trans formasional ini lebih mementingkan ke butuh an publik yang dipimpinnya tanpa lebih didominasi oleh sikap imperative dalam perintah yang cenderung bersifat top down. Peran kepemimpinan tentu tidak dapat dilepaskan visi yang dibuat oleh seorang pemimpin. Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmidji dalam visinya adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan” yang kemudian diturunkan dalam beberapa misi yang dijalankan. Dalam visi tersebut jelas bahwa kesejahteraan menjadi domain utama yang dijalankan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui dua perangkat instrumen utama yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dua hal tersebut yang mendukung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan barat. Dalam sebuah kutipan di media massa menjelaskan bahwa sebagai pemimpin di Kalimantan Barat dirinya berjanji tidak akan melakukan penyimpangan anggaran. Untuk itu dirinya juga memastikan tidak memberikan toleransi bagi aparatur negara yang melakukan penyimpangan keuangan daerah.
Siti Fatmawati  -- Peran Kepemimpinan dalam Sinergi Antar Dinas di Pemerintahan Daerah: Studi Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di ...
Kepemimpinan Transformatif Pemimpin dalam konteks sebagai inovator maka setidaknya harus bisa menumbuh- kembang kan prakarsa, mampu menangkap atau memahami melalui telaah staf yang dilakukan oleh bawahannya. Kemudian pemimpin sebagai motivator tentu harus memberikan motivasi dalam rangka membangkitkan semangat kerja kepada para bawahannya. Pemimpin sebagai fasilitator maka bagaimana kemudian Gubernur ini mampu memberikan dan mewujudkan kebutuhan fasilitasi dalam melakukan implementasi program terutama dalam mendukung visi dan misi Gubernur dalam merealisasikan harapan masyarakat Kalimantan Barat. Yang terakhir adalah seorang pemimpin sebagai mobilisator maka diharapkan pemimpin akan mampu menggerakkan dan mengarahkan terhadap tugas utama menjadi Gubernur kepada mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik dan terwujud sesuai yang dicita- citakan.
Dalam konteks inovator , terlihat dari program dan keinginan guna memberikan kesempatan terhadap SKPD untuk membangun budaya inovatif di lingkungan kerja Provinsi Kalimantan Barat. bahwa salah satu contoh program inovatif adalah desa mandiri tersebut. Hal tersebut merupakan bukti bahwa program desa mandiri merupakan bagian dari buah pembuktian Gubernur. Gubernur Suratmadji telah mengupayakan melalui agenda desa mandiri sebagai agenda setting kebijakan yang dirasa penting dan berupaya membangun branding innovatif dalam program kebijakan yang diambil. Konteks motivator , Seorang Gubernur Sutarmidji pun melontarkan berkaitan dengan pemilihan seorang pejabat sebisa mungkin dia tidak akan mengintervensi berkaitan dengan keterpilihannya. Secara obyektif dia tidak sekalipun melakukan upaya dan cara yang tidak benar. Pemilihan harus disesuaikan oleh ketentuan yang berlaku. Tidak ada yang namanya kongkalingkong antara peserta dengan penilai. Apa pun wujud ketidakbenaran tersebut. Sebagai fasilitator , pemimpin sedapat mungkin memberikan wadah dalam mewujudkan visi dan misi yang
telah digariskan. SKPD harus menjalankan apa yang telah menjadi garis kebijakan Gubernur dalam melaksanakan program yang telah dirancang. Domain perancangan ini ada pada Bappeda sebagai lembaga yang merencanakan dan mengevaluasi terhadap sinergi dan program yang telah di setujui antara Gubernur dan pihak legislatif (DPRD Provinsi). Diantara program yang menjadi indikator kinerja utama provinsi antara lain yaitu desa mandiri. Penegasan Gubernur mengupayakan bahwa desa mandiri menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka program tersebut menjadikan leading sector oleh Bappeda sebagai koordinator pelaksanaannya. Sebagai mobilisator, pandang an seorang Gubernur Sutarmidji me- nyampaikan bahwa seorang pemimpin bekerja secara sistemik dan terencana dalam alokasi anggaran yang terdistribusi secara regulatif.

## Penghargaan: Manifest Bukti Kerja Nyata dan Inovasi
Dua tahun telah berlalu sejak era kepe- mimpinan Gubernur dalam memimpin telah memberikan dampak bagi masyarakat Kalimantan Barat. Pada aspek internal Gubernur Kalimantan Barat secara internal memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) desa yang dapat meningkatkan menjadi desa mandiri. Secara khusus dalam menciptakan desa mandiri yang di apresiasi oleh berbagai pihak. Secara ekternal pun Gubernur Kalimantan Barat juga mendapatkan penghargaan dari PT PLN Persero yang memberikan penghargaan atas dukungan serta kerjasamanya dalam kegiatan strategis ketenagalistrikan nasional yang diselenggarakan oleh PLN. Selain itu, penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Provinsi Yang Paling Informatif tahun 2019. Predikat tersebut dikarenakan Kalimantan Barat merupakan provinsi paling informatif dari Badan Publik Nasional. Selain penghargaan sebagai provinsi yang informatif, Kalimantan Barat juga mendapat penghargaan di bidang pendidikan. Kalimantan Barat menerima penghargaan tersebut adalah Kategori Adhi Purna Prima Award bidang pendidikan yang
diterima oleh Provinsi Kalimantan Barat. Pada bidang agama juga Gubernur Kalimantan Barat telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama dimana dalam era kepempimpinannya memberikan penghargaan yaitu yang memerikan hibah lahan seluas 23 hektar guna pembangunan Asrama Haji Kalimantan Barat. Hal ini sebagai salah satu bentuk penunjang penyelenggaraan haji di wilayah Kalimantan Barat sekaligus bentuk kepedulian pembinaan keberagamaan di Kalimantan Barat. Perlu diketahui, bahwa sebelum menjadi Gubernur Kalimantan Barat ini, sosok Sutarmidji ini merupakan mantan Walikota Pontianak. Pada era menjadi Walikota tersebut Sutarmadji merupakan Walikota dengan tiga penghargaan yang luar biasa membanggakan yaitu pertama, Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah Leadership Award pada tahun 2017, kedua, penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau Innovative Government Award 2017
serta ketiga, penghargaan Local Government
Capacity For Business Index 2017 . Temuan hasil penelitian ini didapati bahwa peran kepemimpinan transformasional Gubernur Kalimantan Barat dapat mendorong sinergitas antar SKPD terhadap program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti mengukur kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat melalui pendekatan transformasional yang dikemukakan oleh Rees (2001) yaitu pemimpin sebagai inovator, pemimpin sebagai motivator, pemimpin sebagai fasilitator, dan pemimpin sebagai mobilisator.
Pemimpin dalam konteks sebagai inovator maka setidaknnya harus bisa menumbuh- kembangkan prakarsa mampu menangkap atau memehamai melalui telaah staf yang di lakukan oleh bawahannya. Kemudian pemimpin sebagai motivator tentu harus memberikan motivasi dalam rangka membangkitkan semangat kerja kepada para bawahannya. Pemimpin sebagai fasilitator maka bagaimana kemudian Gubernur ini mampu memberikan dan mewujudkan kebutuhan fasilitasi dalam melakukan implementasi program terutama dalam mendukung visi dan misi Gubernur
dalam merealisasikan harapan masyarakat Kalimantan Barat. Yang terakhir adalah seorang pemimpin sebagai mobilisator maka di harapkan pemimpin akan mampu menggerakkan dan mengarahkan terhadap tugas utama menjadi Gubernur kepada mekanisme kerja birokrasi dapat berjalan dengan baik dan terwujud sesuai yang di cita- citakan. Dari fakta-fakta yang didapat, memang benar adanya bahwa Gubernur Kalimantan Barat melaksanakan kepemimpinannya meng- guna kan prinsip transformasional tersebut, sehingga beliau dapat mensinergikan SKPD khususnya pada Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan untuk dapat melaksanakan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa dengan sangat baik.
Sedangkan temuan lain membuktikan bahwa sinergitas yang terjadi antar SKPD pada Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan yang melaksanakan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandrian desa di Provinsi Kalimantan Barat berjalan sangat baik. Hal ini dikemukanan oleh seluruh narasumber yang diwawancarai. Gubernur Sutarmidji juga menyatakan bahwa tim tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat melampaui target dalam RPJMD. Adapun unsur keberhasilannya dapat dilihat dari sumberdaya, koordinasi dan komunikasi yang dilakukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada uraian di atas hingga saat ini program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat sudah dikatakan berhasil. Desa Mandiri yang mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 1 (satu) Desa Mandiri di tahun 2018, 87 (delapan puluh tujuh) Desa Mandiri ditahun 2019 dan 214 (dua ratus empat belas) Desa Mandiri di tahun 2020. Keberhasilan program percepatan peningkatan status kemajuan dan
Siti Fatmawati  -- Peran Kepemimpinan dalam Sinergi Antar Dinas di Pemerintahan Daerah: Studi Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di ...
kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat, tidak terlepas dari kerja keras Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan. SKPD yang tergabung berkerja bersinergi untuk memenuhi indikator-indikator indeks desa membangun sesuai dengan tupoksi SKPD. Peran Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat menjadi aktor utama suksesnya program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa melalui sinergitas antar SKPD di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yaitu inovator, motivator, fasilitator, dan mobilisator. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak terlibatnya sumber lain seperti pihak TNI, POLRI, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Perusahaan bahkan masyarakat sendiri dalam program desa mandiri ini yang bisa jadi memiliki perbedaan pandangan atau konteks permasalahannya, sehingga menjadi kajian menarik bagi peneliti lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Cetin, S. (2012). Leadership in Public Sector: a Brief Appraisal. DPUJSS , II (32),
75–86.
Charles, K. (1994). Kepemimpinan, Teori dan Pengembangannya . Yogyakarta: Kanisius.
Fatria, J. (2020). Menteri Agama Beri Penghargaan Pada Sutarmidji. Kalbar Online 20 Januari 2021. h t t p s : / / w w w . k a l b a r o n l i n e . c o m / 2 0 2 0 / 0 1 / 2 0 / m e n t e r i - agama-beri-penghargaan-kepada- sutarmidji/
Fatria, J. (2019). Pemprov Kalbar Raih Penghargaan Adhi Purna Prima Award : Kado HUT ke-62. Kalbar Online 30 Januari 2019. https://www. kalbaronline.com/2019/01/30/
pemprov-kalbar-raih-penghargaan- adhi-purna-prima-award-kado-hut-
ke-62/
Fatria, J. (2018). Nomor Urut Tiga dan Tiga Prestasi Bergengsi Yang Diraih Sutarmidji. Kalbar Online 16 Februari 2018. https://www.kalbaronline. com/2018/02/16/nomor-urut-tiga- dan-tiga-prestasi-bergengsi-yang- diraih-sutarmidji/
George, W. (2006). Transformational Leadership. Enterprise Transformation:
Understanding and Enabling Fundamental Change , 69–77. https:// doi.org/10.1002/0470007826.ch4
Hayat, N. (2019). Catatan Khusus, Setahun
Kinerja Sutarmidji-Ria Norsan.
Antara Kalbar 9 September 2019. https://kalbar.antaranews.com/ berita/390658/catatan-khusus- setahun-kinerja-sutarmidji-ria- norsan
Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016. Tentang
Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa. Jakarta : Kementrian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018. Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur
Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Nomor 201 Tahun 2019. Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
Kawistara, Vol. 11, No. 2, 22 Agustus 2021: 115-128

## Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan
Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2020. Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 222/DPMD/2019. Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1352/DPMD/2019. Tentang Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian
Desa Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak : Dinas Pemberdayaan Masyarakan Dan Desa.
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1353/BAPPEDA/2019.
Tentang Pembentukan Tim Sinergi Program dan Kegiatan Percepatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak : Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Khan, U. R., Ajaz, F., Khan, A., Khan, S., & Fatima, S. (2016). The Role of Leadership on Organizational Change. International Journal of Management Sciences and Business Research , 5 (11), 88–95.
Khan, Z. A., Nawaz, A., & Khan, I. (2016).
Leadership Theories and Styles: A Literature Review. Journal of Resources Development and Management ,
16 (January), 1–7. https://doi. org/10.1007/978-3-319-11107-0_4
Mariana, D. (2020). Gubernur Kalimantan Barat Dapat Penghargaan dari PLN. Kumparan.com 14 November 2020. https://kumparan.com/ hipontianak/gubernur-kalimantan- barat-dapat-penghargaan-dari-pln- 1uaRQrS2MvQ/full
Northouse, P. G. (2016). Leadership Theory And Practice. Seventh Edition . United States of America Library : Sage Publications.
Öztürk, A., Varoglu, M. A., & Varoglu, D. (2017). A Critical Review of Implicit Leadership Theory on the Validity of Organizational Actor-National Culture Fitness. International Journal of Organizational Leadership , 6 (4),
456–469.  https://doi.org/10.33844/ ijol.2017.60357 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Pontianak : Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019.
Tentang Percepatan Peningkatan Status Kemanjuan Dan Kemandirian Desa. Pontianak: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Tentang Indeks Desa Membangun . Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi.
Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani,
W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. Buletin Psikologi , 26 (2), 126–136. https://doi.org/10.22146/
buletinpsikologi.38895 Saeno. (2019). Kalbar Raih Gelar Provinsi
Paling Informatif 2019. Bisnis.com Kalimantan 21 November 2019. https://kalimantan.bisnis.com/
Siti Fatmawati  -- Peran Kepemimpinan dalam Sinergi Antar Dinas di Pemerintahan Daerah: Studi Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di ...
read/20191121/407/1172967/ kalbar-raih-gelar-provinsi-paling- informatif-2019
Rees, E. (2001). Seven Principles of Transformational Leadership ­­ Creating A Synergy of Energy TM .
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi . Bandung : Penerbit Alfabeta.
Tambunan, T. S. (2015). Pemimpin dan Kepemimpinan . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Uzohue, C. E., Yaya, J. A., & Akintayo, O. A. (2016). A Review of Leadership Theories, Principles and Styles and
Their Relevance to Educational Management of Health Science Libraries in Nigeria. Journal of Educational Leadership and Policy , 1 (1),
17–26.  https://doi.org/10.5923/j. mm.20150501.02 Viodeogo, Y. (2019). Berhasil Dongkrak
Jumlah Desa Mandiri, Kalbar Dipuji
Menteri Desa PDTT. Bisnis.com Kalimantan 17 November 2019. https://kalimantan.bisnis.com/ read/20191117/407/1171214/ berhasil-dongkrak-jumlah-desa- mandiri-kalbar-dipuji-apresiasi- menteri-desa-pdtt Wirawan. (2013). Kepemimpinan : Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Yukl, G. (2013). Leadership In Organizations . Eight Edition . New York : Pearson. Yunanto, R. (2020). Berstatus Mandiri, 3 Desa di Kalbar Ini Raih Penghargaan Gubernur. iNewsKalbar.id 17
Desember 2020. https://kalbar. i n e w s . i d / b e r i t a / b e r s t a t u s - mandiri-3-desa-di-kalbar-ini-raih- penghargaan-gubernur
Kawistara, Vol. 11, No. 2, 22 Agustus 2021: 115-128