ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 13, No: 01, Juli - 2024 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## MAHAR DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI  HAK EKONOMI PEREMPUAN: KAJIAN TRADISI KEAGAMAAN
Submited: May 2024 Revised: June 2024 Published: July 2024
Khusnul Asma 1* , Ita Yunita 2 , Ali Machrus 3
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan 1,2,3 asmakhusnul4@gmail.com 1 , itayunit81@gmail.com 2 , alicrus@yahoo.co.id 3
Abstract: Dowry in marriage is one of a woman's absolute rights or the wife's rights as a result of marriage. The dowry is given by the prospective husband as part of an expression of  the  seriousness  of  a  man's  desire  for  a  woman,  as  well  as  a  sign  of  a  prospective husband's  affection  for  his  prospective  wife.  The  dowry  is  also  used  as  a  symbol  of appreciation to glorify, honor, and is a symbol of the desire to make the woman who will become his wife happy. Providing a dowry is a form of protecting women's rights to take care of  and manage their rights.  This  means that  Islam highly upholds women's rights while providing legal protection to women. In this case, the author makes an important note about how a wife should know and receive her dowry after the marriage contract takes place. By knowing and receiving her dowry, a woman, in this case a wife, knows her rights clearly and can then manage and utilize those rights as one of her economic rights  without  obstacles  and  difficulties.  Dowry  is  an  absolute  right  that  women  must have, not just a formality during the marriage contract. Therefore, it is necessary to clarify the dowry, both regarding the form, type and exact amount so that women's economic rights can be fulfilled both in marriage and after divorce.
Keywords : Dowry, Marriage, Women’s Economic Rights
Abstrak: Mahar dalam  pernikahan  merupakan salah satu hak mutlak perempuan atau hak istri akibat terjadinya pernikahan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai bagian ungkapan keseriusan keinginan  seorang pria terhadap seorang perempuan, juga sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar juga dijadikan sebagai suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan merupakan  simbol  keinginan  untuk  membahagiakan  perempuan  yang  akan  menjadi istrinya.  Pemberian  mahar  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  hak  perempuan untuk  mengurus  dan  mengelola  hak-haknya.  Hal  ini  berarti  bahwa  Islam  sangat menjunjung  tinggi  hak  perempuan  sekaligus  memberikan  perlindungan  hukum  kepada kepada perempuan. Dalam hal ini, penulis membuat catatan penting tentang seharusnya seorang  istri  mengetahui  dan  menerima  maharnya  setelah  akad  nikah  berlangsung. Dengan  mengetahui  dan  menerima  maharnya,  seorang  perempuan  dalam  hai  ini  istri mengetahui haknya secara jelas dan kemudian dapat mengelola serta memanfaatkan hak itu sebagai  salah satu  hak ekonominya tanpa kendala dan kesulitan. Mahar merupakan hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas pada
saat  akad  nikah  berlangsung  saja.  Oleh  karennya  diperlukan  kejelasan  mahar,  baik mengenai  bentuk,  jenis,  dan  jumlah  yang  pasti  agar  dapat  terpenuhi  hak  ekonomi perempuan baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian.
Kata Kunci : Mahar, Pernikahan, Hak Ekonomi Perempuan

## A. Pendahuluan
Di dunia jagat maya Indonesia pernah dihebohkan adanya pernikahan bermahar atau  maskawin  sepasang  sandal  jepit swallow. Meski  sekilas  diluar  nalar,  pemberian maskawin sandal jepit swallow ini sungguh benar terjadi. Dalam penggalan video yang tersebar terdengar jelas suara penghulu yang memimpin akad nikah tersebut,"...Saudara Budi  Risdiyanto,  Saudara  saya  nikahkan  dan  kawinkan  dengan  Julia  Warasita  yang walinya  telah  mewakilkan  kepada  saya  dengan  maskawin  sepasang  sandal  dibayar tuuunai.". Setelah usai akad nikah, kedua mempelai memperlihatkan mahar sandal jepit swallow kepada  tamu  dan  hadirin.  Mengapa  sandal  jepit  yang  dipilih,  dengan  filosofi selalu berjalan beriringan, bersama-sama ke mana-mana, ujar pengakuan si penggugah.
Di tahun 2020, juga ada hal sama terjadi lagi di Lombok, yaitu pernikahan dengan mahar atau mas kawin sandal jepit dan segelas air putih, pernikahan antara Helmi Susanti dan Yudi. Pernikahan mereka menjadi berita viral, namun disesalkan, pernikahan mereka tidak  berjalan  dengan  baik,  pernikahan  mereka  berujung  dengan  perceraian. 1 Kajian terkait  mahar  dalam  pernikahan  sering  ditemukan  dalam  masyarakat  yang  masih menganggap mahar itu sebagai sesuatu yang tidak penting atau serius, sehingga banyak dijumpai penentuan mahar pernikahan sebagaimana dua kasus di atas yaitu menetapkan besaran mahar pernikahan yang sangat bernilai rendah secara ekonomi 2 .
Konteks mahar dalam pernikahan dapat dimaknai sebagai bagian dari hukum adat di  masing  –  masing  daerah  yang  memiliki  budaya  dan  aturan  yang  beragam.  Hasil penelitian  Atun  Wardatun  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  konteks  mahar  merupakan legitimasi  berlapis  bagi  perkawinan  masyarakat  Sasak  dengan  menggunakan  banyak model  pembayaran  perkawinan  yaitu  pembayaran  agama  dalam  bentuk  mahar  untuk sahnya pernikahan, adat dalam bentuk pisuke dan ajikrama untuk kepatutan sosial, dan negara dalam bentuk biaya administrasi untuk legalitas formal 3 .
Selain itu, Ali Akbar (2020) juga berpendapat yang sama bahwa konteks mahar merupakan  suatu  hukum  adat  yang  dilakukan  oleh  Masyarakat  muslim.  Hal  ini dinyatakan  dalam  penelitiannya  tentang  aturan  tradisi  pamogih  ialah  kewajiban  pihak laki-laki untuk memberikan barang-barang sebagai bentuk tradisi, berupa kalung, cincin, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga lainnya sesuai yang disepakati kedua belah
1 https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-6015570/pasangan-dulu-viral-nikah-dengan-mahar-sandal- jepit-nasibnya-kini-ngenes
2 Putra  Halomoan,  “Penetapan  Mahar  Terhadap  Kelangsungan  Pernikahan  Ditinjau  Menurut  Hukum Islam,” Juris (Jurnal Ilmiah Syariah) 14, no. 2 (2016): 107–18.
3 Atun Wardatun, “Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum,” Al-Ahkam 28, no. 2 (2018): 147–66.
pihak  dan  pemberian  tersebut  dianggap  memiliki  nilai  magis  bagi  masyarakat  yang menjalankannya.  Biasanya  praktik  ini  dilaksanakan  sebelum  dan  sesudah  akad  nikah, umumnya pemberian barang dilakukan setelah akad nikah. Tradisi pamogih dilaksanakan sesuai aturan ponggebehsebagai sesepuh. Konsekuensi hukum jika melanggar atau tidak melaksanakan  tradisi  pamogihberupa  nasib  buruk  yang  dialami  dan  fitnah  serta pengucilan  dari  masyarakat.  Tradisi  pamogihbagian  dari  living  lawsebagai  fenomena sosial  yang  menjadikan  tradisi  ini  sebagai  hukum  adat  dan  pelaksanaannya  terpadu dengan praktif pernikahan dalam Islam 4 .
Sesuai  dengan  gambaran  di  atas  menunjukkan  bahwa  konteks  mahar  dalam sebuah pernikahan merupakan suatu kesepakatan budaya setiap daerah yang diwujudkan kedalam beragam bentuk dari mempelai laki-laki ke mempelai perempuan. Konteks ini sebenarnya sudah dikisahkan dizaman Rosululloh SAW.  Dalam kehidupan era sahabat Rasulullah  SAW  diketahui,  ada  juga  pernikahan  yang  bermaharkan  dengan    sepasang sandal.  Mahar  ini  diberikan  kepada  seorang  mempelai  perempuan  dari  Bani  Fazarah. Dikisahkan  dalam  hadits  bahwa  Rasulullah  SAW  sendiri  yang  bertanya  kepada perempuan  tersebut,  apakah  dia  rela  atas  maskawin  dari  calon  suaminya  tersebut. Mempelai itu menjawabnya bahwa dia rela sehingga Rasulullah pun membolehkannya.
Berdasarkan kisah di atas dinukilkan dalam hadits berikut; dari ‘Amir bin Rabi’ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikah dengan (mahar) sepasang sandal, lalu Rasulullah SAW bertanya, “Ridhakah kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal ?”. Ia menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah SAW  memperkenankannya”.  (HR.  Ahmad,  Ibnu  Majah  dan  Tirmidzi,  dan  Tirmidzi mengesahkannya). 5
Jumhur  ulama  fiqh  menyepakati  bahwa  mahar  wajib  diberikan  suami  kepada istrinya.  Banyak  ayat  Alquran  dan  rangkaian  Hadis  dengan  jelas  menegaskan  hal  ini. Tidak  ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  fiqh  tentang  kewajiban  pembayaran mahar  kepada  pengantin  perempuan.  Namun  waktu  penyerahan,  terutama  jenis  dan jumlahnya,  merupakan  hasil  negosiasi  dan  kesepakatan  calon  suami  dan  calon  istri dengan  mempertimbangkan  keluarga  calon  istri.  Mahar  boleh  berwujud  materi  (uang, perhiasan, properti dan benda lainnya), jasa pengajaran Alquran dan dapat juga berwujud perpaduan semuanya. Intinya, makna mahar menurut Islam tidak sebatas aspek ekonomi. Ia secara instrumental menjadi simbol kejujuran, ketulusan cinta dan kasih sayang yang mengikat hati dua insan dalam pernikahan.
Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  semangat  serta  menjadi  latar  belakang mengapa  penulis  tertarik  untuk  meneliti  perihal  tentang  mahar  atau  mas  kawin  dalam pernikahan, yang kemudian dikaitkan bahwa mahar dalam perkawinan  ini  sebagai  hak ekonomi Perempuan. Dengan maksud ingin memberikan edukasi kepada masyarakat luas
4 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dan Muhammad Abdul Khaliq Suhri, “Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 2020, 45–63.
5 Slamet Arofik dan Muhammad Hasan Bashri, “Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas,” Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2022): 21–41.
perihal  tentang  pentingnya  memahami  konsep  mahar  bagi  perempuan  yang  tepat  dan bijak, terutama terkait dengan sisi ekonomi perempuan. Dalam penelitian ini  dirumuskan dua masalah di antaranya  bagaimana konsep mahar dalam pernikahan dan mahar dalam pernikahan  sebagai  hak  ekonomi  perempuan.  Penelitian  ini  diharapkan  menghasilkan temuan  yang  dapat  memberikan  gambaran  secara  menyeluruh  tentang  mahar  dalam pernikahan dan agar mahar itu benar dipahami sebagai hak ekonomi perempuan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  analisis  kualitatif.  Data  didapatkan  dari dokumen berupa Alquran, buku-buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang  relevan  dengan  hal-hal  yang  dikaji.  Dan  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan,  dengan  menghadirkan  data  tertulis  yang  sesuai  dengan  rumusan  masalah yang di teliti. Objek utama dari penelitian ini akan sepenuhnya didasarkan pada bahan pustaka  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  mahar  dalam  pernikahan  sebagai  hak ekonomi perempuan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsep Mahar dalam Pernikahan
Mahar  dalam  pernikahan    merupakan  salah  satu  hak  mutlak  yang  dimiliki perempuan atau hak istri akibat terjadinya pernikahan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami  sebagai  bagian  ungkapan  keseriusan  keinginan  seorang  pria  terhadap  seorang perempuan,  sebagai  salah  satu  tanda  kasih  sayang  seorang  calon  suami  kepada  calon istrinya.  Mahar  juga  dijadikan  sebagai  suatu  simbol  penghargaan  untuk  memuliakan, menghormati, dan merupakan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.
Mahar  terkadang  disebutkan  pada  saat  akad  nikah  berlangsung  kemudian diserahkan setelah selesainya akad nikah, namun terkadang juga tidak diserahkan, hanya disebutkan  jenis  maharnya.  Penyerahan  mahar  yang  tidak  langsung  diberikan  kepada pihak  mempelai  perempuan  pada  saat  akad  nikah  berlangsung  ini,  dapat  saja  terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak. Dan kemudian menjadi masalah tersendiri yang  bisa  jadi  sangat  merugikan  pihak  Perempuan  atau  mantan  istri,  karena  belum terbayarnya mahar. 6
Mahar dalam arti  bahasa bermakna pandai,  mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dianggap pandai dan mahir dalam  hal  urusan  rumah  tangga,  pandai  membagi  waktu,  uang,  dan  perhatian  kepada keluarga. Mahar disebut  dengan istilah shaduqah , yang merupakan seakar dengan kata shidqu berarti  kesungguhan.  Hal  ini  memberi  isyarat  bahwa  apa  yang  diberikan
6 Pia Haryati Musbahar, “Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi  Kasus  Kecamatan  Borong  Kabupaten  Manggarai  Timur,  Flores  Nusa  Tenggara  Timur,” Jurnal Hikmatina 1, no. 1 (2019): 37–43.
merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah. Mahar juga disebut dengan istilah ajr yang  mempunyai  arti  upah,  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  mahar  diposisikan  sebagai upah atau ongkos dalam mempergauli istri secara halal dan merupakan pemberian yang wajib  diberikan  oleh  suami  dengan  sebab  adanya  akad  atau  adanya  pernikahan. Sedangkan mahar menurut istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebab pernikahan. 7
Mahar atau mas kawin bukanlah bagian dari syarat syah dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar dan atau tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. 8 Namun demikian,  kedudukan  mahar  sangat  penting  dalam  perkawinan  karena  merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan.
Mahar  yang  tidak  disebutkan  pada  saat  akad  berlangsung,  maka  kewajiban memberikan  mahar  itu  tetap  harus  ditunaikan  selama  masa  perkawinan  sampai  putus perkawinan  dalam  bentuk  kematian  atau  perceraian.  Hal  Itulah  sebabnya  kewajiban memberikan  mahar  adalah  wajib  yang  diartikan  sebagai  tuntutan  yang  telah diformulasikan oleh syari’ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan. 9
Perintah  untuk  memberikan  mahar  atau  mas  kawin  kepada  perempuan  yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS Al-Nisa: 4:
ِّرَّم اًۭ  ـٓيِّنَه ُهوُلُكَف ا ًۭ سْفَـن ُهْنِّ م ٍۢ ءْىَش نَع ْمُكَل َْبِّْط نِّإَف ۚ ًۭ ةَلِّْنِ َّنِّهِّتََٰقُدَص َءٓاَسِّ نلٱ ۟اوُتاَءَو

## اًۭ  ـٓي
Artinya: “ Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
Kata shaduqatihinna dalam  ayat  tersebut  berarti nihlah (mahar)  dan  kata shaduqatihinna lebih  lanjut  diartikan  “sebagai  pemberian”.  Kata  ini  berkedudukan sebagai masdar, maksudnya sebagai pemberian yang berasal dari hati yang tulus. Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi (istri) adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan. Mahar adalah kewajiban seseorang yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali  dengan  alasan  yang  disebutkan  Allah  menceraikan  sebelum  menggaulinya, 10 sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah: 237:
7 Anis Tilawati, “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Al-Qur’an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl,” Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society 4, no. 1 (2019): 19–40.
8 Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” ASAS 8, no. 2 (2016).
9 Sami  Faidhullah,  “Konsep  Mahar  Perkawinan  Berupa  Hafalan  Surah  al-Qur’an  (Perspektif  Keadilan Gender),” Al-Risalah 14, no. 2 (2018): 239–64.
نَأ َّٓلَِّّإ ْمُتْضَرَـف اَم ُفْصِّنَف ًۭ ةَضيِّرَف َّنَُلَ ْمُتْضَرَـف ْدَقَو َّنُهوُّسََتَ نَأ ِّلْبَـق نِّم َّنُهوُمُتْقَّلَط نِّإَو ۟اَوُفْعَـي ْوَأ َنوُفْعَـي ْضَفْلٱ ۟اُوَسنَت  َلََّو ۚ َٰىَوْقَّـتلِّل ُبَرْـقَأ ۟آوُفْعَـت نَأَو ۚ ِّحاَكِّ نلٱ ُةَدْقُع ۦِّهِّدَيِّب ىِّذَّلٱ ريِّصَب َنوُلَمْعَـت اَِّبِ ََّللَّٱ َّنِّإ ۚ ْمُكَنْـيَـب َل Artinya:  “ Dan  jika  kalian  menceraikan  istri-istri  kalian  sebelum  kalian  bercampur dengan  mereka,  padahal  kalian  sesungguhnya,  kalian  sudah  menentukan  maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan. Kecuali jika istri-istri kalian  itu  memaafkan  atau  dimaafkan  oleh  orang  yang  memegang  ikatan  nikah,  dan pemaafan kalian lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan.”
Dari esensi ayat tersebut di atas dipahami garis hukum sebagai berikut: (a) Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai suami istri, maka istri berhak mendapat  seperdua  dari  mahar  yang  telah  ditentukan  dan  atau  disepakati  bersama.  (b) Apabila wali atau istri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka pihak suami terbebas dari pembayaran  mahar.  (c)  Apabila  terjadi  perceraian  bagi  pasangan  yang  belum  pernah bergaul  sebagai  suami  istri  dan  pihak  mantan  suami  (duda)  rela  menyerahkan  mahar seluruhnya  sesuai  yang  telah  ditetapkan  kepada  mantan  istri  (janda),  maka  hak  mahar seutuhnya menjadi hak janda (mantan istri).
Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Dalam QS An-Nisa: 20-21 sebagai berikut:
ـْيَش ُهْنِّم ۟اوُذُخَْتَ  َلََف اًۭ راَطنِّق َّنُهَٰـىَدْحِّإ ْمُتْـيَـتاَءَو ٍۢ جْوَز َناَكَّم ٍۢ جْوَز َلاَدْبِّتْسٱ ُُّتُّدَرَأ ْنِّإَو اًۭ ْثِّإَو اًۭ نََٰتُْبُ ۥُهَنوُذُخَْتََأ ۚ ا
اًۭ نيِّبُّم (20) ا ًۭ ظيِّلَغ ا قََٰثيِّ م مُكنِّم َنْذَخَأَو  ٍۢ ضْعَـب ََٰلَِّإ ْمُكُضْعَـب َٰىَضْفَأ ْدَقَو ۥُهَنوُذُخَْتَ َفْيَكَو Artinya: “(20) Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian  mengambilnya  kembali  dengan  jalan  tuduhan  yang  dusta  dan  dengan (menanggung) dosa yang nyata. (21) Dan bagaimana kalian akan mengambil kembali, padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri kalian) telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat.”
Sesuai dengan ayat-ayat tersebut di atas dapat ditarik garis hukum bahwa mahar merupakan pemberian yang tidak dapat ditarik kembali meskipun terjadi perceraian bagi pasangan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri karena mahar merupakan hak mutlak  istri.  Bentuk  dan  jenis  mahar,  dalam  konsep  hukum  Islam,  mahar  bukan merupakan “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad  jual  beli.  Oleh  karenanya,  tidak  ada  ukuran  dan  jumlah  yang  pasti  dalam  mahar. Mahar  bersifat  relatif  disesuaikan  dengan  kemampuan  dan  kepantasan  dalam  suatu masyarakat. 11 Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang
11 Lis Anjelina, “Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus  di  Desa  Bahari,  Kecamatan  Sampolawa,  Kabupaten  Buton  Selatan),” Sakina:  Journal  of  Family Studies 3, no. 1 (2019).
dibebankan  kepada  pihak  mempelai  pria.  Kadar  mahar  disesuaikan  dengan  kebiasaan, kondisi, situasi dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada nash baik Al Quran maupun hadis Nabi saw yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan minimal jumlah mahar. Dalam QS An-Nisa: 24 sebagai berikut:
ٓاَرَو اَّم مُكَل َّلِّحُأَو ۚ ْمُكْيَلَع َِّّللَّٱ َبََٰتِّك ۖ ْمُكُنََْٰيَأ ْتَكَلَم اَم  َّلَِّّإ ِّءٓاَسِّ نلٱ َنِّم ُتََٰنَصْحُمْلٱَو ۟اوُغَـتْـبَـت نَأ ْمُكِّلََٰذ َء َّنُهوُتاَ ـَف َّنُهْـنِّم ۦِّهِّب مُتْعَـتْمَتْسٱ اَمَف ۚ َينِّحِّفََٰسُم َْيَغ َينِّنِّصُّْمُّ مُكِّلََٰوْمَِّبِ اَميِّف ْمُكْيَلَع َحاَنُج  َلََّو ۚ ًۭ ةَضيِّرَف َّنُهَروُجُأ
ا ًۭ ميِّكَح ا ميِّلَع َناَك ََّللَّٱ َّنِّإ ۚ ِّةَضيِّرَفْلٱ ِّدْعَـب  ٍۢنِّم ۦِّهِّب مُتْـيَضََٰرَـت
Terjemahnya: “ Dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan  sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban;  tiada  mengapa  bagi  kalian  terhadap sesuatu  yang  kalian  telah  saling  merelakannya,  sesudah  menentukan  mahar  itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Berdasarkan analisis ayat tersebut di atas hanya menyebut “harta” secara umum, sehingga  mencakup  harta  yang  banyak  maupun  harta  sedikit.  Rasulullah  SAW menghendaki bahwa mahar itu bentuknya sederhana dalam artian dapat dengan mudah dipenuhi  oleh  laki-laki  sebagai  calon  suami.  Hal  itu  tergambar  dalam  sabdanya  dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud yang artinya sebagai berikut “sebaik- baiknya mahar itu yang paling mudah”.
Dari segi pengucapannya, mahar terdiri dari mahar musamma dan mahar mitsil . Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika  akad  nikah.  Mahar musamma wajib  dibayar  oleh  suami  apabila  telah  terjadi hubungan suami istri dan apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Adapun mahar mitsil (mahar yang sepadan) adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, dan apabila telah terjadi hubungan suami istri atau apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia mahar tersebut diqiyaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya, seperti  adik-kakak  diqiyaskan  pula  dengan  mahar  perempuan-perempuan  lain  yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat.
Dari  segi  pembayaran  mahar  juga  terbagi  dua,  yakni  mahar  kontan  ( Mu’ajjal ) yakni, mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan secara kontan yang pada umumnya diserahkan pada saat akad nikah berlangsung dan mahar terhutang atau  yang  ditangguhkan  pembayarannya  ( mu’ajjal ). 12 Hukum taklifi dari  mahar  itu, hukumnya  adalah  wajib,  dengan  artian  seorang  laki-laki  yang  mengawini  seorang
12 Budhy  Prianto,  Nawang  Warsi  Wulandari,  dan  Agustin  Rahmawati,  “Rendahnya  Komitmen  Dalam Perkawinan  Sebagai  Sebab  Perceraian  Lack  of  Commitment  As  the  Main  Cause  of  Divorce,” Jurnal Komunitas , 2013, https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2938.
perempuan,  wajib  untuk  menyerahkan  mahar  kepada  istrinya  dan  akan  berdosa  bagi seorang suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Karena mahar merupakan salah  satu  hak  mutlak  miliki  perempuan  atau  hak  istri  akibat  terjadinya  sebuah  akad perkawinan.  Meskipun  pemberian  mahar  tidak  termasuk  ke  dalam  dari  perkawinan. Namun  mahar  wajib  diberikan  oleh  seorang  laki-laki  kepada  seorang  perempuan  yang ingin dipersuntingnya.
Mahar  juga  merupakan  suatu  keistimewaan  Islam  di  dalam  menghormati kedudukan  perempuan,  juga  merupakan  bentuk  pemuliaan  Islam  terhadap  seorang perempuan, sehingga jika memungkinkan dibayarkan dengan harga yang tinggi, namun perempuan juga harus mengerti dan mengetahui akan keadaan serta kemampuan pihak laki-laki.  Karena  yang  terpenting  dalam  pemberian  mahar  adalah  tidak  melanggar maqashid syari’ah , yaitu: untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Hubungan  mahar  dalam  konsep maqashid  syari’ah antara  lain:  (1)  Menjaga agama  ( hifz  al-din ).  Pemberian  mahar  pernikahan  dimungkinkan  oleh  pihak  yang memberikan maupun yang menerima mahar selama perkawinan berlangsung, para pihak berusaha  senantiasa  menjaga  agama  yang  dianutnya.  (2)  Menjaga  jiwa  ( hifz  al-nafs ). Hukum Islam mengharuskan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.  Salah  satu  cara  untuk  mewujudkan  adalah  dengan  memberikan  mahar kepada  calon  istri.  (3)  Menjaga  akal  ( hifz  al-‘aqal ),  adanya  jiwa  suami  juga  istri  yang tenang, kuat serta tidak terguncang, berarti telah terjaga akal suami istri dari pikiran yang kacau, jiwa yang terguncang serta pikiran yang kacau yang dapat memimbulkan bahaya yang  lebih  besar  lagi,  yaitu  terganggunya  kesehatan  lahir  dan  batin.  (4)  Menjaga keturunan ( hifz an-nasb ), walaupun mahar tidak termasuk ke dalam rukun, yang karena tanpa mahar suatu perkawinan tidak sah dan apabila terjadi dukhul, maka suami wajib membayarnya.  Sebagai  bentuk  penjagaan  untuk  keturunan.  (6)  Menjaga  harta  ( hifz  al- maal ),  harta  yang  merupakan  pemberian  Allah  SWT  kepada  manusia  agar  dengannya dapat  mempertahankan  hidup  di  dunia  ini  dengan  cara  memperolehnya  dengan  secara halal  dan  sah.  Dengan  pemberian  mahar  ini  sebagai  media  untuk  menjaga  harta  yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri 13 .

## 2. Konsep Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Mahar yang merupakan salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu”.
Namun mahar diatur lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rangkuman pendapat hukum Islam yang diambil dari kitab-kitab atau buku yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa digunakan, sebagai referensi atau rujukan
13 Mohd Winario, “Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah,” Jurnal Al Himayah 4, no. 1 (2020): 69–89.
hakim  di  pengadilan  agama  yang  diolah  dan  dikembangkan  serta  dihimpun  ke  dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi hukum Islam.
Pendapat hukum Islam yang bersumber dari Al Quran, hadis serta pendapat dari berbagai  mazhab.  Banyaknya  pendapat  atau  mazhab  di  Indonesia,  sehingga  dalam melaksanakan hukum Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang kemudian dijadikan produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga peradilan agama mempunyai materi hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam (Supardin, 2014:  117).  Kompilasi  Hukum  Islam  ini  disahkan  pada  tanggal  10  Juni  1991  sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain Instruksi Presiden, juga  dalam  bentuk  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  154  Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal  22  Juli  1991.  Penyelesaian  sengketa  mahar  menjadi  kewenangan  pengadilan agama yang diatur secara eksplisit pada Pasal 37 KHI sebagai berikut: “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”
Adapun konsep mahar yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
a. Pengertian Mahar
Pengertian  mahar  dituangkan  pada  Pasal  1  huruf  d  sebagai  berikut:  “Mahar adalah  pemberian  dari  calon  mempelai  pria  kepada  calon  mempelai  wanita,  baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Berdasarkan  pasal  tersebut,  dipahami  bahwa  mahar  atau  maskawin  merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
b. Hukum Pemberian Mahar
Kewajiban  pemberian  mahar  atau  maskawin  diatur  pada  Pasal  30  dan  34 sebagai berikut:
Pasal 30:
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

## Pasal 34:
1) Kewajiban  menyerahkan  mahar  bukan  merupakan  rukun  dalam perkawinan.
2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batal perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.
Dari pasal tersebut dipahami beberapa ketentuan bahwa:
a) Bagi calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istri yang jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
b) Mahar  merupakan  suatu  pemberian  wajib,  tidak  termasuk  rukun perkawinan,  maka  kelalaian  tidak  menyebut  mahar  pada  saat  akad  nikah berlangsung tidak akan mengakibatkan perkawinan tidak sah.
c) Mahar dapat dihutang oleh calon suami.
Sedangkan  apabila  terjadi  perceraian,  baik  cerai  hidup  atau  cerai  mati,  penyerahan mahar diatur pada:
Pasal 35:
1) Suami  yang  menalak  istrinya  qobla  al-dukhul  wajib  membayar  setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2) Apabila suami yang meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

## Pasal 38:
1) Apabila  mahar  yang  diserahkan  mengandung  cacat  atau  kurang,  tetapi calon  mempelai  tetap  bersedia  menerimanya  tanpa  syarat,  penyerahan mahar dianggap lunas.
2) Apabila  istri  menolak  untuk  menerima  mahar  karena  cacat,  suami  harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum bayar.
Selanjutnya penyerahan mahar diatur pada Pasal 32 dan 33 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
Pasal 32:
Mahar  diberikan  langsung  kepada  calon  mempelai  wanita  dan  sejak  itu menjadi hak pribadinya.

## Pasal 33:
1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.
2) Apabila  calon  mempelai  wanita  menyetujui,  penyerahan  mahar  boleh ditangguhkan  baik  untuk  seluruhnya  atau  sebagian.  Mahar  yang  belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

## Pada ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:
a) Mahar yang telah diserahkan secara tunai dan telah diterima oleh mempelai wanita,  sejak  saat  penerimaan  mahar  itu  menjadi  hak  pribadi  wanita tersebut.
b) Penyerahan  mahar  dapat  ditangguhkan  sebagian  dan  seluruhnya  atas persetujuan mempelai wanita.
c) Mahar yang belum diserahkan pada saat  akad nikah berlangsung menjadi hutang bagi suami.
c. Bentuk dan Jenis Mahar
Bentuk  serta  jenis  mahar  yang  dibebankan  kepada  calon  suami  diatur  pada
Pasal 31 sebagai berikut:
“ Penentuan  mahar  berdasarkan  asas  kesederhanaan  dan  kemudahan  yang dianjurkan oleh ajaran Islam .”
Terdapat dua hal yang menjadi pedoman serta menjadi acuan dalam penentuan bentuk atau jenis mahar, sebagai berikut:
1. Mahar ditentukan bentuk serta jenisnya berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak calon suami dan calon istri.
2. Penentuan bentuk serta jenis mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan.
Konsep mahar yang telah dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam ini, tidak serta merta diterima oleh semua kalangan. ada respon kritik dari tokoh feminis gender seperti Siti  Musdah Mulia, menurutnya pelaku pemberi  mahar tidak hanya monopoli laki-laki saja,  dengan  dasar  kesetaraan  gender  seharusnya  wanita  juga  memiliki  hak  yang  sama untuk  memberikan  mahar.  Sebab  perempuan  juga  memiliki  kesempatan  yang  sama dengan  laki-laki  untuk  meraih  prestasi  atau  kebaikan  yang  maksimal.  Berdasar  inilah kemudian  Siti  Musdah  Mulia  merumuskan  konsep  mahar  dalam Counter  Legal  Draft (CLD)  yang  ditawarkan  untuk  merevisi  konsep  mahar  yang  terdapat  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI). 14

## 3. Hak Ekonomi Perempuan
Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang (manusia) yang mempunyai  vagina  dapat  menstruasi,  hamil,  melahirkan  anak,  dan  menyusui. 15 Sedangkan  kata  perempuan  dalam  bahasa  arab  dikenal  dengan Nisa’ , Untsa , Inas , Imra’ah , Bint , Umm (Ummahat), walidat . Belum termasuk penyebutan perempuan dalam bentuk  Isim Dhamir  Mu’annats (Kata  ganti  yang  menunjukkan  perempuan)  dan Isim Mu’annats (kata benda yang menunjukkan arti perempuan). 16
Hak  perempuan  adalah  segala  hal  yang  ada  atau  melekat  pada  diri  perempuan sebagai manusia dan perempuan. Bahkan hal itu harus diakui dalam bentuk penghormatan kepada  kaum  perempuan  sebagai  makhluk  sejati  yang  memiliki  hak  serta  kepemilikan yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Argumen  ini  dianggap  menjadi  hal  penting,  bahwa perempuan juga sebagai manusia yang memiliki martabat sama seperti seorang laki-laki, walaupun  perbedaan  biologisnya  seorang  laki-laki  dengan  perempuan  bukan  menjadi alasan nyata untuk merendahkan manusia itu dalam tingkatan kasta kedua.
Dalam Al-Qur’an ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan hak yang dimiliki kaum  perempuan  adalah  sebagaimana  berikut: pertama ,  hak  pendidikan,  perempuan mempunyai  hak untuk  mendapatkan pendidikan baik  ilmu  umum maupun ilmu  agama seperti shalat, puasa, zakat, haji. Jika suaminya tidak mampu memberi kepadanya ilmu tersebut,  maka  wanita  atau  istri  menurut  islam  itu  wajib  untuk  mencarinya.  Salah  satu
14 Abd Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,” Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2020): 55–62.
.
16 Manzahri Manzahri, “HUBUNGAN STATUS SOSIAL DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI,” Jurnal Ilmiah Kesehatan 5, no. 10 (2016): 676–88, https://doi.org/10.35952/jik.v5i10.30.
dalil perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan terdapat pada surat Al-‘Alaq ayat 1- 5.
Kedua , hak Ekonomi, seorang wanita Muslim memiliki kemandirian dan identitas hukum, ekonomi dan spiritual yang independen. Untuk hak ekonomi, setidaknya terdapat tiga ayat dalam Al-Quran yang menjadi landasan atas dasar hak-hak ekonomi perempuan yaitu: Ayat tentang hak mahar atau maskawin surah an-Nisā’ ayat 4, hak waris Surah An- Nisa’ ayat 11, hak bekerja Surah Al-Ahzab ayat 33. Ketiga , hak Konstitusi, tersebutkan pernyataan  dari  al-Qur’an  bahwa  orang-orang  yang  beriman,  laki-laki  dan  perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau auliya sebagian yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa  perempuan  juga  berhak  menduduki  jabatan  politik,  dikarenakan  tidak  ada  teks yang  secara  tegas  (sarih)  melarangnya.  Sedangkan  ayat  yang  dipakai  dasar  surat  At- Taubah ayat 71.
4. Mahar dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan
Konsep maskawin  atau  mahar menjadi  bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau mahar belum dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin atau mahar adalah menjadi hak ekslusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan akan menjadi harta pribadinya.
Al-Qur’an  memerintahkan  kepada  laki-laki  yang  akan  menikahi  perempuan dengan memberi maskawin atau mahar. Al-Quran menjalaskan dalam surah An-Nisa ayat 24 yang artinya:
Dan  (diharamkan  juga  kamu  menikahi)  perempuan  yang  bersuami,  kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah  atas  kamu.  Dan  dihalalkan  bagimu  selain  (perempuan-perempuan  yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.  Maka  karena  kenikmatan  yang  telah  kamu  dapatkan  dari  mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa  jika  di  antara  kamu  telah  saling  merelakannya,  setelah  ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
Asbabun nuzul dari ayat di atas adalah, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa penduduk  Hadrami  membebani  kaum  lelaki  dalam  membayar  mahar  yang memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya). Maka, turunlah ayat tersebut sebagai ketetapan pembayaran mahar atas kerelaan dari kedua pihak.
Murtadla Muthahhari berpendapat dalam bukunya Hak-Hak Wanita dalam Islam : “Mahar  adalah  hak  milik  perempuan  itu  sendiri,  bukan  milik  ayah  atau  saudara  laki- lakinya. Al-Qur’an telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. Pertama , mahar tersebut dengan diksi shaduqah , tidak disebut dengan mahar . Shaduqah berasal dari kata shadaq .  Mahar  adalah shaduqah atau sidaq karena  ia  merupakan  suatu  pertanda kesungguhan dan kebenaran  cinta kasih. Kedua, kata ganti hunna (orang ketiga jamak untuk  feminim)  dalam  ayat  ini  berarti  bahwa  mahar  itu  menjadi  hak  mutlak  milik perempuan  bukan  hak  ayahnya,  ibunya,  ataupun  keluarganya. Ketiga, nihlah (dengan sukarela,  secara  spontan,  tanpa  rasa  enggan)  menunjukkan  dengan   sempurna  bahwa
mahar tidak mengandung tujuan lain kecuali sebagai pemberian hadiah khusus dari calon suami. 17
Mahar harus ditentukan besaran jumlahnya terlebih dahulu sebelum pernikahan meskipun  cara  membayarnya  dengan  cara  hutang  artinya  dibayar  nanti.  Karena,  jika belum menentukan besaran jumlah mahar sebelum menikah, ketika akan cerai boleh jadi sang  suami  tidak  mau  membayarnya  atau  mau  membayar  tetapi  dalam  jumlah  yang sedikit, dan hal ini akan mendzolimi istri.
Sebagai  contoh  mahar  yang  diberikan  Sayyidina  Ali  kepada  Fatimah  binti Rasulullah  saw.  adalah  baju  besi,  karena  tidak  memiliki  selainnya.  Sayyidina  Ali menjualnya,  kemudian  diserahkan  kepada  Fatimah  sebagai  mahar.  Ada  juga  di  antara perempuan di kalangan Sahabiyyah yang maharnya berupa cincin dari besi, ada juga yang berupa  ayat-ayat  Al-Qur’an  yang  kemudian  diajarkan  oleh  suaminya.  Dari  penjelasan tersebut,  maka  mahar  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  harus  ada  serta  penting  dalam pernikahan  karena  mahar  menunjukkan  keseriusan,  kesungguhan  dan  kecintaan  calon suami kepada calon istrinya 18 .
Mahar  adalah  harta  yang  berhak  didapatkan  istri  dari  suami  juga  merupakan sebutan bagi harta yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri karena terjadinya sebuah akad perkawinan.
ََٰٓلَِّإ ْمَُلَََٰوْمَأ ۟آوُلُكَْتَ  َلََّو ۖ ِّبِّ يَّطلٱِّب َثيِّبَْلْٱ ۟اوُلَّدَبَـتَـت  َلََّو ۖ ْمَُلَََٰوْمَأ َٰٓىَمََٰتَـيْلٱ ۟اوُتاَءَو اًۭ يِّبَك  ًۭ بًوُح َناَك ۥُهَّنِّإ ۚ ْمُكِّلََٰوْمَأ Artinya: “ Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Q.s. al-Nisâ [4]: 4)
Sayyid  Quthb  berpendapat  bahwa  ayat  ini  menyatakan  tentang  pemberian  hak yang jelas kepada wanita akan hak maskawinnya. Ketika pada zaman masyarakat Arab jahiliah  yang  mana  hak  maskawin  ini  dirampas  dari  wanita. 19 Islam  mewajibkan maskawin yang merupakan suatu kewajiban dari laki-laki yang tidak boleh ditolak dan memastikannya  untuk  diberikan  dan  dimiliki  wanita.  Islam  juga  mewajibkan  seorang suami  memberikan  maskawin  ini  sebagai  “ nihlah ”  (pemberian  khusus  kepada  wanita sebagi  istri)  disertai  dengan  ketulusan  dan  lapang  dada,  sebagaimana  halnya  dalam memberikan hibah.
Jika  kemudian  istri  merelakan  bahwa  maskawin  itu  sebagian  atau  seluruhnya diberikan kepada suaminya, maka istri diberikan hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan kerelaan, dan suami boleh menerima dengan senang hati pula. Karena, hubungan  antara  suami-istri  ini  seharusnya  didasarkan  pada  kasih  sayang,  kelapangan dada, kerelaan yang utuh dan kebebasan yang mutlak. 20
17 Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.”
18 Apriyanti Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan,” An Nisa’a 12, no. 2 (2017): 163–78.
19 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Di Bawah Naungan Al-Qur’an), jilid 2, 282-283.
20 Arofik dan Bashri, “Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas.”
Kemudian Sayyid Quthb menjelaskan pendapatnya bahwa dengan aturan seperti Islam,  akan menjauhkan sisa-sisa sistem adat  jahiliah mengenai  hal  urusan perempuan dan  maskawinnya,  juga  hak-haknya  terhadap  dirinya  sendiri  dan  harta  bendanya, kedudukan serta kehormatannya. Islam tidaklah mengekang hubungan antara perempuan dan suaminya, dan tidak menegakkan dengan semata-mata memberlakukan aturan atau hukum dengan kaku dalam kehidupan rumah tangganya, melainkan dengan memberinya kelapangan  atau  keleluasaan,  saling  merelakan,  adanya  kasih  sayang  untuk  dapat mewarnai dalam rumah tangganya, serta untuk senantiasa menyegarkan suasana dalam kehidupannya.
Dalam  tafsirnya  Al-Sya’rawi  menjelaskan  pendapatnya,  bahwa  laki-laki  dan perempuan  merupakan  pasangan,  mereka  saling  memperoleh  kenikmatan  di  dalam hubungan  rumah  tangga  itu  dan  juga  sama-sama  mempunyai  keinginan  memiliki keturunan.  Namun  bagi  laki-laki  tidak  diperbolehkan  mengambil  kembali  apapun  dari pihak perempuan, karena dia telah bersenang-senang dengannya serta memperoleh anak darinya. Istri yang bekerja di rumah sedangkan suami bekerja keras mencari nafkah di luar rumah.
Tetapi Allah SWT telah menetapkan kemuliaan bagi perempuan, yaitu perintah pemberian  maskawin  atau  mahar  dari  suami  kepada  istri.  Laki-laki  hukumnya  wajib memberikan  mahar  kepada  perempuan.  Perintah  ini  Allah  SWT  berikan  hanya  kepada laki-laki  yang  kemudian  akan  menjadi  suami  perempuan.  Mahar  diberikan  kepada perempuan sesuai dengan kemampuan suami dengan tanpa memberatkannya 21 .
Menurut  Ulama  ahli  fiqh,  memang  ada  yang  berusaha  menetapkan  jumlah minimal besaran mahar. Misalnya, Mahzab Hanafi menetapkan jumlah tidak kurang dari 10  dirham.  Mahzab  Maliki  menetapkan  mahar  minimal  seperempat  dinar.  Sedangkan Mahzab  Syafi’i  menetapkan  besaran  ukuran  maskawin  tidak  ditentukan  berdasarkan nominal tertentu. Menurut Mahzab Syafi’I ini, yang terpenting mahar itu adalah apa saja yang ada nilai harganya atau sesuatu yang berharga. 22
Semua  pendapat  Ulama  ahli  fiqh  tersebut  sebenarnya  hanya  memberikan ketentuan  mahar  sebaik-baiknya  dengan  menurut  tradisinya  masing-masing.  Bentuk mahar  pun  dapat  berupa  bermacam-macam,  bisa  cincin  emas  atau  perak,  uang,  dan sejenisnya. Bahkan, dalam Mahzab Hanafi, mahar bisa berupa tanah, hewan ternak, serta barang-barang perdagangan contoh pakaian.
Sebelum adanya konsep mahar kedudukan perempuan sangatlah rendah. Seperti pada  masa  Yunani  jika  isteri  melahirkan  seorang  bayi  anak  yang  tidak  cantik,  mereka akan membunuhnya. Begitu pula bagi perempuan yang subur boleh dipinjam oleh orang lain  (yang  bukan  suaminya)  untuk  melahirkan  anaknya.  Bahkan  bangsa  Yunani  yang
21 Anik  Andriyani  dan  Zahrul  Fata,  “HAK-HAK  PEREMPUAN  DALAM  TAFSIR  FĪ  ẒĪLAL  AL- QUR’ĀN  DAN  AL-SHA’RĀWY:  STUDI  KOMPARASI,”  dalam Proceeding  of  Conference  on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era , vol. 2, 2022, 1–18.
22 M Alwi Ath Thariq, M Zuhdi Imron, dan Zuraidah Azkia, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG YANG DIBENTUK DALAM HIASAN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN,” Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2022): 16–33.
sangat  terkenal  dengan  pemikiran  filsafatnya  iyu,  namun  terhadap  hak  dan  kewajiban untuk  kaum  perempuan  diabaikan.  Pada  kalangan  elite,  para  perempuan  disekap  atau ditempatkan dalam istana, sedangkan di kalangan bawah, sangat tragis kaum perempuan diperjualbelikan. Bagi perempuan yang sudah menikah akan berada sepenuhnya dalam kekuasaan suaminya, yang mana mereka tidak punya hak sipil seperti hak waris.
Derajat  kaum  perempuan  setelah  kedatangan  Islam,  mulai  diangkat  serta dimuliakan. Perempuan tidak lagi mendapat kehinaan dan diskriminasi, akan tetapi posisi martabat  mereka  diangkat  menjadi  lebih  baik,  mulia  dan  terhormat.  Rasulullah  SAW merupakan salah satu pejuang paling gigih dan terdepan dalam meningkatkan martabat kaum  perempuan. Beliau begitu sangat  mengecam  serta ikut memberantas pada tradisi pembunuhan  bayi  perempuan.  Rasulullah  SAW  begitu  sangat  menghormat  pada isterinya,  sampai  beliau  rela  tidur  di  depan  pintu  hanya  karena  agar  isterinya  tidak terganggu dari tidur pulasnya.
Pemberian  mahar  atau  maskawin  merupakan  bukti  upaya  Islam    di  dalam meninggikan harkat kaum perempuan yang mana sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga sejak saat itu dengan adanya mahar, maka kaum perempuan tidak bisa dengan seenaknya dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang telah berniat menjadikan seorang  perempuan  sebagai  isterinya,  maka  dia  harus  mempersiapkan  sesuatu  yang bernilai untuk diberikan kepada isterinya saat akad nikah.
Ada  salah  satu  macam  mahar  yaitu  mahar mitsil (sepadan),  mahar mitsil merupakan  mahar  yang  tidak  disebutkan  besar  kadarnya  pada  saat  sebelum  maupun ketika  terjadi  pernikahan,  atau  mahar  yang  diukur  (sepadan)  dengan  mahar  yang  telah diterima  oleh  keluarga  terdekat,  dengan  mengingat  status  sosial,  kecantikan  dan sebagainya.
Di  indonesia  pemberian  mahar  disesuaikan  dengan  kebudayaan  yang  ada, misalnya  muslim  Sumatera  Barat  masih  juga  menganut  tradisi  bajapuik,  yaitu  suatu tradisi perkawinan yang menjadi ciri atau karakter khas di daerah Pariaman. Tradisi ini mewajibkan kepada pihak keluarga perempuan untuk  memberi sejumlah uang atau benda lain kepada pihak laki-laki sebagai kompensasi untuk menghargai pada keluarga laki-laki yang telah melahirkan dan membesarkannya, namun demikian masih juga mewajibkan kepada pengantin laki-laki untuk memberikan mahar kepada Perempuan calan istri sesuai dengan ketentuan agama Islam.
Mahar secara historis, berfungsi sebagai salah satu instrumen yang legal sentral dalam  konsep  serta  praktek  pernikahan  Islam.  Sejak  pada  awal  sejarah  Islam,  praktek mahar  ini  mendapat  banyak  sorotan  dari  Masyarakat  pada  waktu  itu  baik  dari  sisi keberpihakannya kepada perempuan, dalam signifikansi ideologis, ekonomis atau makna moralnya.  Pada  praktek  hukum  mahar  dalam  kehidupan  umat  Islam,  pelaksanaaanya sangat  erat  kaitannya  dengan  dinamika  dan  struktur  sosial.  Pada  kenyataanya  sejarah konstruksi  dan  aplikasi  mahar  merupakan  potret  dinamis  dari  interaksi  anasir  sosial, ekonomi,  politik  dan  budaya,  bukan  merupakan  fakta  kejumudan.  Namun  amat
disayangkan selama ini kajian yang tentang mahar masih terlalu terfokus pada dimensi normatifnya saja.
Sementara  titik  singgung  bahwa  mahar  dengan  variabel  sosial,  ekonomi  dan budaya cenderung diabaikan. Faktanya titik singgung praktek atau aplikasi mahar dengan melihat  dinamika  kehidupan  umat  Islam  tidak  bisa  dipungkiri.  Sebenarnya  mahar memainkan  fungsi  dan  peranan  yang  sangat  penting  yaitu  terutama  kaitannya  dengan refleksi sosial-kultural juga ekonomi. Adanya perbedaan transliterasi pada istilah mahr (Arab) ke dalam bahasa lain seperti dower dan dowry (Inggris), sompa , dui’ ménré atau dui balanca (Bugis) , jujuran (Banjar), mahar , pisuka dan ajikrama (Sasak), uang panaik (Makasar),  serta maskawin (Jawa),  mengisyaratkan  adanya  variasi  konseptualisasi  dan pemaknaan  mahar.  Praktek  mahar  dalam  kajian  sosial,      sangat  erat  kaitannya  dengan struktur sosial. Pada suatu komunitas tertentu, mahar merupakan ekspresi kelas sosial di masyarakat atau penegasan nobilitas satu keluarga. Seperti yang dituturkan oleh Geertz, di  masyarakat  Jawa,  pada  zaman  dahulu,  dan  juga  sekarang,  orang  tua  masih  sering menggunakan pranata mahar ini untuk revalidasi status sosialnya pada Masyarakat atau publik. 23
Jika  mahar  belum  terbayarkan  sampai  terjadinya  proses  perceraian,  gugatan ataupun tuntutan pembayaran mahar bisa diajukan ke pengadilan agama. Gugatan mahar bisa  diajukan  secara  tersendiri  jika  telah  terjadi  perceraian,  baik  perceraian  itu  terjadi karena permohonan cerai talak dari suami ataupun atas cerai gugat dari istri. Bila terjadi cerai  mati,  sementara  mahar  belum  dibayarkan  oleh  pihak  suami,  maka  mahar  dapat dibayarkan dengan mengambil dari harta peninggalan suaminya sebelum harta warisan itu  dibagikan  kepada  ahli  waris  lainnya,  karena  hutang  pembayaran  mahar  termasuk sesuatu  hal  yang  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  bersamaan  dengan  hutang-hutang lainnya, biaya akibat kematian, biaya untuk pemakaman, dan lainnya 24
Mahar  atau  maskawin  akan  terus  tetap  menjadi  bagian  dari  hak  ekonomi perempuan walaupun setelah mendapatkan status hukum sebagai seorang janda, apabila mahar  itu  belum  dibayarkan  sampai  terjadi  perceraian.  Pasca  putusan  perceraian, perempuan akan menghadapi kendala yaitu eksekusi putusan hakim terkait penyerahan atau pembayaran mahar.
Berdasarkan temuan di lapangan bahwa seharusnya seorang istri mengetahui dan menerima maharnya setelah akad nikah berlangsung. Dengan mengetahui dan menerima maharnya, seorang perempuan (istri) mengetahui haknya secara jelas dan mengelola serta memanfaatkan  hak  sebagai  salah  satu  hak  ekonominya  tanpa  kendala  dan  kesulitan. Solusinya, dalam menentukan mahar masih sangat relevan untuk berpedoman pada aturan fiqh dan undang-undang yang telah menetapkan kaedah bahwa bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan  calon mempelai pria dan  calon  mempelai  wanita serta
23 Nasrullah Yahya, “Menyoroti Penegakan Hukum KHI di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang  Perkawinan  Pasal  85-93),” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 9,  no.  1  (1970), https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.513.
keluarga  masing-masing  berdasarkan  asas  kesederhanaan,  kepatutan,  dan  kepantasan dengan penuh keikhlasan.
Demikian  juga,  harus  ada  pengakuan  sosial  (dalam  masyarakat)  bahwa  mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas pada  saat  akad  nikah  berlangsung.  Diperlukannya  kejelasan  mahar,  baik  mengenai bentuk, jenis, dan jumlah yang pasti agar dapat terpenuhi hak ekonomi perempuan baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar sebagai berikut: (1) Mahar ditetapkan secara jelas, jika dalam  bentuk  tanah  seharusnya  disertakan  sertifikatnya  dan  atau  bukti  kepemilikan lainnya  serta  diserahkan  setelah  akad  nikah  berlangsung.  (2)  Mahar  tetap  disesuaikan dengan kemampuan, kepatutan, dan kepantasan serta kesederhanaan berdasarkan tradisi keluarga  dan  masyarakat  setempat.  (3)  Objek  mahar  harus  jelas  sumber  dan kepemilikannya. (4) Mahar disepakati keluarga kedua belah pihak, termasuk mempelai pria, terutama mempelai wanita sebagai pemegang hak mutlak mahar nantinya.
Pemberian  mahar  kepada  perempuan  maksudnya  istri  merupakan  salah  satu bentuk  penghargaan  dan  perlindungan  hak  perempuan  untuk  mengurus  dan  mengelola hak-haknya. Hal demikian berarti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada kepada perempuan.

## D. Kesimpulan
Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar wajib diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon  suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu  simbol  penghargaan untuk memuliakan,  menghormati,  dan  simbol  keinginan  untuk  membahagiakan  perempuan yang akan menjadi istrinya.
Harus  ada  pengakuan  dalam  masyarakat  bahwa  mahar  adalah  hak  mutlak perempuan  yang  harus  dimiliki,  bukan  sekedar  pengucapan  formalitas  pada  saat  akad nikah  berlangsung.  Karenanya  diperlukannya  kejelasan  mahar,  baik  mengenai  bentuk, jenis, dan jumlah yang pasti agar dapat  terpenuhi hak ekonomi perempuan baik  dalam perkawinan  maupun  pasca  perceraian.  Pemberian  mahar  kepada  perempuan  (istri) merupakan  salah  satu  bentuk  penghargaan  dan  perlindungan  hak  perempuan  untuk mengurus  dan  mengelola  hak-haknya.  Hal  itu  berarti  bahwa  Islam  sangat  menjunjung tinggi  hak  perempuan  sekaligus  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  kepada perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyani,  Anik,  dan  Zahrul  Fata.  “HAK-HAK  PEREMPUAN  DALAM  TAFSIR  FĪ ẒĪLAL  AL-QUR’ĀN  DAN  AL-SHA’RĀWY:  STUDI  KOMPARASI.”  Dalam Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era , 2:1–18, 2022.

## Anjelina, Lis. “Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad
Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan).” Sakina: Journal of Family Studies 3, no. 1 (2019). Apriyanti,  Apriyanti.  “Historiografi  Mahar  dalam  Pernikahan.” An  Nisa’a 12,  no.  2 (2017): 163–78.
Arofik,  Slamet,  dan  Muhammad  Hasan  Bashri.  “Pembebasan  Hutang  Sebagai  Mahar Pernikahan Analisis Qiyas.” Usratuna:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 5,  no.  2 (2022): 21–41.
Faidhullah,  Sami.  “Konsep  Mahar  Perkawinan  Berupa  Hafalan  Surah  al-Qur’an (Perspektif Keadilan Gender).” Al-Risalah 14, no. 2 (2018): 239–64. Halomoan,  Putra.  “Penetapan  Mahar  Terhadap  Kelangsungan  Pernikahan  Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Juris (Jurnal Ilmiah Syariah) 14, no. 2 (2016): 107–18. Kafi,  Abd.  “Mahar  Pernikahan  Dalam  Pandangan  Hukum  Dan  Pendidikan  Islam.”
Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 1 (2020): 55–62. Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” ASAS 8, no. 2 (2016). Lubis,  Ali  Akhbar  Abaib  Mas  Rabbani,  dan  Muhammad  Abdul  Khaliq Suhri.  “Relasi Hukum  Islam  dan  Adat  dalam  Tradisi  Pamogih  pada  Perkawinan  Masyarakat Muslim Bondowoso.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 2020, 45– 63.
Manzahri,  Manzahri.  “HUBUNGAN  STATUS  SOSIAL  DENGAN  PERNIKAHAN USIA  DINI.” Jurnal  Ilmiah  Kesehatan 5,  no.  10  (2016):  676–88. https://doi.org/10.35952/jik.v5i10.30.
Musbahar,  Pia  Haryati.  “Pandangan  Masyarakat  Terhadap  Fenomena  Tingginya  Belis (Mahar)  Perkawinan  (Studi  Kasus  Kecamatan  Borong  Kabupaten  Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur.” Jurnal Hikmatina 1, no. 1 (2019): 37–43. Prianto,  Budhy,  Nawang  Warsi  Wulandari,  dan  Agustin  Rahmawati.  “Rendahnya
Komitmen  Dalam  Perkawinan  Sebagai  Sebab  Perceraian  Lack  of  Commitment As the Main Cause of Divorce.” Jurnal Komunitas , 2013.
https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2938.
Thariq,  M  Alwi  Ath,  M  Zuhdi  Imron,  dan  Zuraidah  Azkia.  “TINJAUAN  HUKUM
ISLAM  TERHADAP  PENGGUNAAN  UANG  YANG  DIBENTUK  DALAM HIASAN  SEBAGAI  MAHAR  PERNIKAHAN.” Usroh:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2022): 16–33.
Tilawati, Anis. “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Al-Qur’an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl.” Indonesian  Journal of Islamic Literature and Muslim Society 4, no. 1 (2019): 19–40.
Wardatun,  Atun.  “Legitimasi  Berlapis  dan  Negosiasi  Dinamis  pada  Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum.” Al-Ahkam 28, no. 2 (2018): 147–66.
Winario, Mohd. “Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah.” Jurnal Al Himayah 4, no. 1 (2020): 69–89. Yahya, Nasrullah. “Menyoroti Penegakan Hukum KHI di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi  Bidang  Perkawinan  Pasal  85-93).” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian Hukum Islam 9, no. 1 (1970). https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.513.