Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (2), 2021: 163 - 184
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.4834
email koresproden harya.galih@gmail.com https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved

## Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di
Pengadilan Negeri

## Harya Galih
(Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang, 65145)
Abstrak:
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menerapkan  tentang implikasi  hukum  bagi  nasabah  perbankan  syariah  yang beragama  Islam  dalam  memutuskan  sengketa  perbankan syariah  di  pengadilan  negeri.  Metode  yang  diterapkan  dalam penelitian  ini  adalah  adalah  yuridis  normatif.  Sehingga penelitian ini menelaah tentang kepastian hukum kewenangan instansi  peradilan  dalam  menyelesaikan  urusan  sengketa perbankan  syariah.  Hasil  dari  penelitian  ini  berupa  implikasi hukum  bagi  nasabah  perbankan  syariah  yang  beragama  islam dalam  menyelesaikan  sengketa  perbankan  syariah  di Pengadilan  Negeri  yaitu  terdiri  dari  implikasi  terhadap Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU-X/2012  yang menimbulkan  kekosongan  hukum  (vacumrecht)  dan  norma kabur,  kekaburan  Norma  yang  menimbulkan  ketidakpastian hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dan dapat menguatkan kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah,  sekaligus menutup  peluang  ditempuhnya  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah  melalui  instansi  Peradilan  Umum.  (The purpose  of  this  study  is  to  apply  the  legal  implications  for Islamic banking customers who are Muslim in deciding Islamic banking disputes in district courts. The method applied in this research  is  normative  juridical.  Thus,  this  study  examines  the legal  certainty  of  the  judicial  authorities  in  resolving  disputes over  islamic  banking  after  the  Constitutional  Court  Decision Number  93/PUU-X/2012.  The  results  of  this  study  are  in  the form  of  legal  implications  for  Islamic  banking  customers  who are Muslim in resolving islamic banking disputes in the District Court,  which  consist  of  implications  for  the  Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 which creates a legal vacuum (vacumrecht) and vague norms, Norms ambiguity that

## Harya Galih
164
creates legal uncertainty for resolving islamic banking disputes, and  can  strengthen  the  position  and  existence  of  the  Religious Courts in resolving islamic banking disputes, as well as closing the opportunity for islamic banking dispute resolution through the General Courts.
Kata Kunci: Implikasi Hukum, Perbankan Syariah, Nasabah, Sengketa,
Pengadilan Negeri

## Pendahuluan
Bank  muamalat  merupakan  perbankan  syariah  pertama  di Indonesia  yakni  pada  tahun  1992.  Kehadiran  Bank  Muamalat Indonesia  terbentuk  karena  terdapat  Undang-Undang  Nomor i 7
Tahun i 1992 i tentang  Perbankan 1 .  Terdapat  perbankan  syariah  di Indonesia  tidak  hanya  berimbas  terdapat  pembaharuan  peraturan perundang-undangan didalam bidang perbankan syariah, tetapi juga brimplikasi  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur institusi lainnya, satu diantaranya yakni instansi peradilan. 2
Keberadaan  Bank  Muamalat  Indonesia  memudahkan kehidupan  khalayak,  khususnya  bagi  umat  Islam  yang  ingin melakukan  transaksi  tanpa  riba,  seperti  halnya  diatur  dalam  bank konvensional,  bank  muamalat  merupakan  bank  umum  syariah pertama  yang  menghadirkan  kerangka  pembagian  manfaat  yang unik dan berbeda dengan bank biasa, sistem perbankan yang dikenal orang-orang  Indonesia.  Bank  Islam  didirikan  dengan  niat  penuh untuk  memajukan  dan  mendorong  penerapan  dasar-dasar  syariah dalam Islam untuk transaksi keuangan dan perbankan dan kegiatan terkait lainnya. 3
1 UU Nomor 10 Tahun 1998, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992  Tentang  Perbankan  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,” Bank Indonesia , 1998.
2 Andrew  Shandy  Utama,  “PERKEMBANGAN  PERBANKAN  SYARIAH  DI INDONESIA,” UNES Law Review , 2020, https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121.
3 ZUBAIDAH  NASUTION  and  SHOLIKHA  OKTAVI ,  “ANALISIS  FAKTOR - FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KINERJA  KEUANGAN  PERBANKAN  DI INDONESIA,” JURNAL MASHARIF AL-SYARIAH , 2016.
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri
Peraturan baru ini menyebabkan ekspansi yang signifikan atas industri  perbankan  syariah  nasional  dan  sekaligus  menandai pengakuan  Bank  Indonesia  atas  keberadaan  bank  syriah  dalam sistem  dual  bank.  Hal  tersebut  menjadi  satu  diantara  batu  loncatan bagi  terbentuknya  suatu  aturan  tersendiri  mengenai  Perbankan syariah,  guna  menopang  dan  menjadi underlying bagi  implementasi sistem Perbankan  yang mengaplikasikan  sistem  Hukum  Islam  yang tentunya  berbeda  dengan  ketetapan  yang  dianut  oleh  Perbankan Konvensional,  sehingga  dirasa  sangat  perlu  untuk  dibentuk  suatu instrumen regulasi tersendiri.
Pada  tahun  2002,  Bank  Indonesia  merevisi  aturan  yang berkaitan dengan unit usaha syariah dengan mengadopsi Peraturan Bank Indonesia No. i 9/19/ i PBI/2007 mengenai Perubahan Kegiatan Bank i Umum i Biasa Menjadi Bank Umum Berdasarkan Dasar Syariah dan  Pembukaan  Cabang  Bank  berdasarkan  dasar  syariah,  bank umum  biasa,  mengatur:  1)  transformasi  bank  biasa  menjadi  bank sejalan  hukum  islam;  2)  transformasi  cabang  biasa  menjadi  cabang syariah; 3) Transformasi mesin kasir biasa menjadi cabang syariah; 4) Membuka bab-bab syariah di bab-bab biasa; dan 5) pembukaan unit syariah di kantor reguler.
Ketetapan  di  atas  merupakan  satu  instrumen  yang  telah terbentuk untuk mendukung perkembangan sistem perbankan yang sejalan  dengan ajaran syariah Islam, dan masih terdapat instrumen- instrumen lain yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu regulasi pasti  dan  konkret  yang  menjadi  dasar  dalam  sistem  perbankan syariah  di  Indonesia.  Sampai  dengan  pada  tanggal  16  Juli  2008, sistem  perbankan  di  Indonesia  menemui  era  baru.  UU  Perbankan Syariah  yang  masuk  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR i )  sejak pertengahan  2005 i sebagai i RUU i Inisiatif  DPR i telah  disahkan sehingga  Peraturan  Perbankan  Syariah  kini  resmi  berlaku  di Indonesia  yaitu  UU i Nomor i 21  Tahun i 2008 i mengenai  Perbankan Syariah.
Perbankan  syariah  tidak  mengenal  unsur  yang  terkandung dalam perbankan konvensional yakni riba. Selain riba, dalam sistem perbankan  syariah  mengharamkan  unsur maisir,  gharar,  haram ,  dan zalim dalam  pola  perekonomiannya.  Perbankan  syariah  memiliki kekhususan dalam hal praktik perbankan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan

## Harya Galih
komersialnya  tidak  didasarkan  pada  bunga,  tetapi  pada  sistem pembagian keuntungan untuk keuntungan atau kerugian. 4 Ketetapan tersebut yang menjadi perdebatan di khalayak, baik bagi para akademisi maupun para praktisi perbankan syariah, karena menurut  mereka  terdapat  dualisme  instansi  litigasi  ( choice  of forum ) yang berwenang untuk menangani sengketa perbankan syariah antar para  pihak  yang  beragama  Islam,  yang  mana  dapat  melalui Peradilan i Agama i maupun  Peradilan  Umum,  dalam  hal  ini Peradilan  Negeri.  Hal  tersebut  yang  kemudian memicu  terdapat uji materi  ke  Mahkamah  Konstitusi,  yang  mana  Pemohon  Uji  Materi menganggap  bahwa  keberlakuan  ketetapan  Pasal i 55 i ayat i (2)  dan
(3) UU i Nomor 21 Tahun i 2008 i tidak mempunyai kepastian hukum ( legal uncertainty ) apabila dilihat dari sudut pandang formil dan yang dijadikan  dasar  pengujiannya  yakni  Pasal  28D ii ayat  (1)  UUD ii 1945 yang  berbunyi,  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 5
Dalam  hal  ini,  pemohon  berpandangan  bahwa  atas  ketetapan Pasal  55  ayat  (2)  dan  (3)  tidak  secara  lugas  menentukan  peradilan mana  yang  harus  dipakai  bila  terjadi  sengketa  syariah  antar  pihak yang  beragama  Islam  karena  terdapat  kebebasan  memilih  ( choice  of forum )  yang  memicu  berbagai  penafsiran  mengenai  peradilan  yang dipilih  atau  yang  diperjanjikan  oleh  tiap-tiap  pihak  yang  terkait sehingga memicu ketidaktetapan hukum. Jika para pihak yang saling bersengketa  memiliki  agama  yang  non  Islam,  maka  wajar  jika permasalahan  tersebut  dibawa  keranah  Pengadilan  Negeri.  Di samping itu, di dalam Pasal 55 ayat (1) mengatur secara lugas untuk sengketa  perbankan  syariah  harus  diselesaikan  melalui  Peradilan Agama.
Dalam hal ini, masalahnya bukan saja pada hakim Pengadilan Negeri yang belum tentu memahami problematika ekonomi syariah 6
4 M.  Rifqinizamy  Karsayuda,  “Politik  Hukum  Nasional  Legislasi  Hukum  Ekonomi Syariah,” Journal de Jure , 2016, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510.
5 Made  Warka  and  Erie  Hariyanto,  “Kedudukan  Bank  Syariah  Dalam  Sistem Perbankan  Di  Indonesia,” IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan  Syariah ,  2016, https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076.
6 A  M  Isnaeni,  “Standar  Hukum  Sistem  Syariah  Pada  Lembaga  Keuangan  Bukan
Bank Dalam Bentuk Asuransi Syariah,” Jurnal Unizar Law Review , 2019.
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri
Namun  terlebih  lagi,  Peradilan  Umum  tidak  mengaplikasikan hukum Islam sebagai dasar hukum untuk mengadili konflik-konflik yang dimaksud. 7
Dalam  konteks  Pasal  55  UU  Perbankan  Syariah  walaupaun pasca Putusan MK, tetap menyerahkan peluang tafsir untuk memilih menangani  sengketa  untuk  mengaplikasikan  instansi  peradilan tertentu.  Sedangkan  di  Pasal/Ayat  atau  bahkan  UU  lainnya (Pasal ii 49 8 secara  nyata  menentukan  sistem  peradilan  mana  yang harus  digunakan,  terutama  bagi  umat  Islam,  hal  ini  akan  memicu penafsiran yang berbeda dari pihak yang berbeda, terlebih lagi, ayat lain  menyiratkan  bahwa  dalam  hal  ini  dasar-dasar  Syariah  harus dihormati,  sehingga  menciptakan  ketidaktetapan  hukum.  Hal  ini disebabkan  karena  setiap  lingkungan  peradilan  hanya  memiliki yurisdiksi  terbatas  untuk  menangani  konflik  yang  diserahkan  oleh UU,  sejalan  dengan  kompetensi  absolut  dalam  konteks  peradilan, seperti  halnya  diatur  dalam  UU ii No.  48 ii Tahun ii 2009  mengenai Kehakiman. 9
Yang  terjadi  di  khalayak  seperti  halnya  disebut  di  atas  dalam beberapa  kasus  pasca  putusan  MK  tersebut  menampilkan  bahwa terjadi  penafsiran  yang  berbeda  mengenai  makna  kepastian  hukum penyelesaian  sengketa  perbankan  Syariah  terutama  bagi  para  pihak yang  beragama  Islam.  Dalam  konteks  ini  ditunjukkan  melalui perbedaan  penafsiran  antara  kubu  pemerintah  dengan  kubu pemohon yang disampaikan pada saat proses Judicial Review seperti halnya tercatat dalam PMK No. i 93/PUU-X/ i 2012.
Namun  kembali  kepada 10 yang  hanya  menghapuskan penjabaran  Pasal i 55 i ayat i (2)  UU i Nomor i 21  Tahun i 2008,  memicu pertanyaan-pertanyaan  menarik  yang  secara  teori  hukum memerlukan pengkajian komprehensif mengenai ketidakjelasan akan keberlakuan  dan  implementasi  dari  Pasal i 55 i ayat i (2).  Keberlakuan
Pasal i 55 i ayat i (2)  dengan  demikian  masih  memiliki  potensi  akan
7 M. S. I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001).
8 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Mengenai Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Mengenai Peradilan Agama)
9 Fadly  Andrianto,  “Kepastian  Hukum  Dalam  Politik  Hukum  Di  Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal , 2020, https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123.
10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

## Harya Galih
168
terdapat  ketidaktetapan  hukum  atas  kekuatan  hukum  dari  Akad- Akad yang telah atau akan terbentuk dan berlaku bagi  para pelaku perbankan syariah dan pihak terkait lainnya. 11
Pasal b 1 b angka b 4 b Peraturan Mahkamah i Agung b Nomor 14 b Tahun  2016  mengenai  Tata  cara  Penyelesaian  Konflik  Ekonomi Syariah, Isu perbankan syariah masuk dalam ranah urusan ekonomi syariah.  Yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  yakni  yang bergerak  di  bidang  ekonomi  syariah,  antara  lain  bank  syariah, instansi  keuangan  mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi syariah,  reksa  dana  syariah,  obligasi  syariah,  surat  berharga berjangka  syariah,  surat  berharga  syariah,  pembiayaan  syariah, pegadaian  syariah,  dana  pensiun  syariah,  instansi  keuangan  Bisnis syariah, termasuk wakaf, infak dan shadao, yang bersifat komersial, baik  kontroversial  maupun  sukarela. 12 Ekonomi  syariah  merupakan satu  diantara  bidang  di  mana  pengadilan  agama  dituntut  dan diberdayakan  untuk  mengadili,  memutus,  dan  menangani  konflik pada  tingkat  pertama. 13 Pengadilan  yang  berwenang  menangani sengketa keredit macet pada bank syraiah (perbankan syariah) yakni Pengadilan Agama.
Dalam  konteks  inilah  riset  ini  memusatkan  kajian  secara teoritik  mengenai  fenomena  hukum  tersebut  dalam  sudut  pandang ratio  legis  atau  alasan  dan  tujuan  umum  dan  kewenangan.  Oleh sebab  itu,  riset  ini  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  kejelasan,  titik terang, serta proyeksi mengenai logika dalam penyelesaian sengketa yang dimana para pihaknya semua beragama Islam dalam sengketa perbankan  syariah.  Oleh  karenanya,  diangkatlah  riset  dengan  judul “Implikasi Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam Dalam Menangani Sengketa Perbankan  Syariah di Pengadilan Negeri.”
11 E  Kencanawati,  “POLITIK  HUKUM  TERHADAP  PENYELESAIAN  SENGKETA EKONOMI  SYARIAH  DALAM  PEMBANGUNAN  HUKUM  NASIONAL
INDONESIA,” Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan , 2017.
12 Dian  Febr iyani  and  Ida  Mursidah,  “Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah  Di  Tengah Era Digital,” Hukum Ekonomi Syariah , 2020.
13 UU  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  Mengenai  Perubahan  Atas  UU Nomor 7 Tahun 1989 Mengenai Peradilan Agama
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  Pustaka  atau  data sekunder. 14 Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukkum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 15
Pendekatan yang digunakan dalam riset ini yakni pendektakan perundang-undangan.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  pendekatan perundang-undangan yakni riset hukum yang dilaksanakan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar riset dengan  menelusuri  peraturan  dan  kepustakaan  yang  berkaitan dengan problematika yang diteliti 16 .
Sejalan  dengan  metode  riset  yang  digunakan  tersebut  yakni untuk  menelaah  kepastian  hukum  kewenangan  instansi  peradilan dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  pasca 17 ,  sehingga menyerahkan  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  serta  titik  terang bagi khalayak dan pihak yang berkepentingan.
Implikasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 yang Menimbulkan Kekosongan Hukum (vacumrecht) dan Norma Kabur
Hukum  Perbankan  (Banking  Law)  merupakan  hukum  yang mengaatur  mengenai  perbankan,  instansi,  kegiatan  komersial,  cara dan  proses  melakukan  kegiatan  perbankan.  satu  diantara  fungsi utama  dari  bank  yakni  menghimpun  serta  menyalurkan  dana masayarakat.  Artinya  akan  membahas  mengenai  peraturan  hukum (legal  regulation)  dan  asas  hukum,  struktur  hukum  serta  budaya hukum  yang  mangatur  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  bank.
14 Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris , Kencana , 2018.
15 Bismar  Nasution,  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Perbandingan Hukum,”  in Dialog  Interaktif  Tentang  Penelitian  Hukum  Dan  Hasil  Penulisan  Hukum Pada Majalah Akreditasi (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003).
16 Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer,” Jurnal  Gema  Keadilan 3, no. 2 (2019): 145 – 60.
17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

## Harya Galih
Definis  dari  bank  yang  dikemukakan  oleh  para  ekonom  semuanya hampir sama atau hanya dalam Bahasa yang berbeda atau arti yang berbeda.  Definisi  atau  pengertian  bank  menurut  buku “Bank  Dan Instansi  Keuangan  Lainnya ” 18 Perbankan  dirancang  untuk mendorong  tercapainya  pembangunan  negeri  dalam  rangka peningkatan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Bank  syariah  merupakan  bank  yang  menerapkan  dasar  dan kaidah  islam  dalam  menjalankan  operasionalnya.  Seperti  bank umum  lainnya,  bank  syariah  juga  memiliki  fungsi  sebagai intermediasi.  Bank  memiliki fungsi  sebagai  mediasi  yang  dirancang untuk menghimpun dana dan mengirimkannya kepada manyarakatt yang  membutuhkan  dana.  Satu  diantara  metode  perbankan  syariah untuk  mengumpulkan  aset  dari  khalayak  umum  yakni  dengan mendapatkan  aset  sebagai  simpanan  dan  menyebarkannya  kepada individu yang membutuhkan aset sebagai kredit. 19
Perbankan  syariah  berjalan  sebagai  intermediasi  perantara moneter antara unit moneter yang memiliki cadangan berlimpah dan unit berbeda yang membutuhkan cadangan. Dengan demikian, demi menjalankan  fungsi  tersebut  maka  instansi  perbankan  syariah  akan membuat  kegiatan  komersial  dalam  bentuk  penggalangan  dana, penyaluran  dana  dan  penyediaan  berbagai  layanan  bagi  khalayak untuk transaksi keuangan. 20
Satu  diantara  fungsi  intermediasi  perbankan  syariah  yakni sebagai  instansi  penyalur  dana  kepada  khalayak  sebagai  bentuk pinjaman.  Perkreditan  dalam  Undang-Undang  Nomor b 21 b Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah)  dicirikan  sebagai  hubungan  sah  yang  muncul  antara pemegang utang (nasabah) dan pemberi pinjaman (bank), yaitu: hasil yang  sah  sebagai  hak  dan  komitmen.  Satu  diantara  komitmen peminjam  yakni  melakukan  angsuran  dan  mengembalikan pembiayaan  yang  diserahkan  oleh  pemberi  pinjaman.  Dalam  hal
18 Toto Prihadi, “Analisis Laporan Keuangan,” in Analisis Laporan Keuangan , 2020.
19 Mandu h  M.  Hanafi  dan  Abdul  Halim,  “Tujuan  Analisis  Laporan  Keuangan,” Analisis Laporan Keuangan , 2016.
20 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia , Kencana , 2017.
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri
peminjam  lalai  untuk  memenuhi  komitmennya,  perdebatan  akan diselesaikan sejalan dengan Pasal 55 UU Perbankan Syariah.
Dalam 21 mengenai  pengaplikasian  dasar  syariah  dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa  bank  syariah  seperti  halnya  telah  diubah  dengan PBI b NO.10/16/PBI/ . 2008,  menyatakan  bahwa  yang  sebelumnya terjadi jika satu diantara pihak tidak memenuhi komitmennya yang ditentukan  dalam  kesepahaman  antara  bank  dan  nasabah,  atau  jika ada  pertanyaan  antara  bank  dan  nasabah,  penyelesaiannya  dibantu melalui  musyawarah.  Kedua,  jika  pembicaraan  tidak  menghasilkan kesepahaman,  maka  perdebatan  dapat  diselesaikan  antara  lain melalui  intervensi,  termasuk  intermediasi  perbankan,  sejalan  UU. Ketiga,  jika  tidak  tercapai  kesepakatan  dalam  penyelesaian problematika  seperti  halnya  dimaksud  pada  ayat  (2),  maka perdebatan  dapat  diselesaikan  melalui  instrumen  asersi  sejalan hukum  islam  atau  melalui  badan  hukum  yang  bergantung  pada peraturan perUUan yang berlaku. 22
Dengan  demikian  penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah menurut Bank Indonesia seperti halnya tertuang dalam 23 diharapkan penyelesaiannya melalui konsultasi dan intermediasi perbankan. Jika perkembangan  ini  tidak  tercapai,  perdebatan  dapat  diselesaikan melalui instrumen diskresi syariah atau melalui badan hukum sejalan dengan peraturan perUUan yang berlaku.
Dalam pasal b 55 Adapun tujuan pada ayat (1) mengungkapkan bahwa  pertanyaan  yang  terkait  dengan  perbankan  syariah diselesaikan  melalui  pengadilan  yang  ketat 24 .  Ayat  (2)  menjabarkan bahwa jika pertemuan telah menyepakati tujuan debat selain seperti halnya  disinggung  pada  ayat b (1),  penyelesaian  pertanyaan  selesai sejalan dengan substansi Akad. Ayat b (3) menjabarkan bahwa tujuan pertanyaan  seperti  halnya  disinggung  pada  ayat b (2) b tidak  boleh bermengenaian  dengan  standar  syariah.  Dalam  klarifikasi  Pasal b 55, tujuan  perdebatan  yang  diselesaikan  sejalan  substansi  perjanjian yakni  melalui  pengaturan,  intersesi  perbankan  melalui  Badan
21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007
22 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007)
23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007
24 UU Nomor 21 Tahun 2008

## Harya Galih
172
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau instansi mediasi lainnya; serta melalui pengadilan umum). 25
Pasal b 55 b UU b Perbankan  Syariah  yang  diidentikkan  dengan penyelesaian  perdebatan  Perbankan  Syariah  diselesaikan  melalui  2 (dua)  pengadilan,  yaitu  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri, namun  dalam  Pasal b 55  UU  Perbankan  Syariah  terdapat  pedoman- pedoman yang diidentikkan dengan  Syariah. Pertanyaan perbankan Dalam  Pasal  55 b ayat b (1) i UU b Perbankan  Syariah  terlihat  bahwa tujuan pertanyaan mengenai perbankan syariah diselesaikan melalui pengadilan  yang  lugas.  Ini  menyiratkan  menampilkan  bahwa pengadilan  yang  ketat  memiliki  kemampuan  tertinggi  untuk mendengar dan memilih contoh bank syariah. Hal ini sejalan dengan pengaturan  yang  terdapat  dalam  Pasal b 59 b huruf  (I) b UU b Peradilan Agama.
Pasal  55 i ayat  (2) i UU b Perbankan  Sejalan  hukum  islam, menyatakan bahwa jika para pihak tidak menginginkan penyelesaian sengketa dipengadian agama, maka pada saat itu penyelesaian harus diubah  sejalan  dengan  substansi  hukum  persetujuan.  Akad digunakan  sebagai  alasan  untuk  mempersoalkan  tujuan  dalam perbankan  syariah  dengan  alasan  bahwa  dalam  hukum  perjanjian, kesepakan  antara  para  pihak  akan  menjadi  akad  (istilah  dalam perbankan  sejalan  hukum  islam) 26 .  Jika  perjanjian  disepakati  oleh para  pihak,  maka  perjanjian  itu  menjadi  hukum  bagi  orang-orang yang  membuatnya.  Artinya,  seluruh  substansi  pasal,  termasuk  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  sengketa  dalam  perjanjian  kontaktual yang  disepakati  dalam  musyawarah,  akan  mengikat  kedua  pelaku (untuk situasi ini ada pihak perbankan syariah dengan nasabahnya).
Penyelesaian  sejalan  kesepakatan  seperti  halnya  dimaksud dalam  Pasal i 55  ayat b (2) b UU i Perbankan  Syaariah  ini,  dapat diselesaikan  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu  tujuan  debat  melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Isu dalam pembicaraan ini yakni titik  dimana  penyelesaian  perdebatan  perbankan  diselesaikan melalui  pengadilan  (settlement  in  court).  Seharusnya  berbahaya mengingat  Pasal  55 b ayat b (2)  UU  Perbankan  Syariah  menyerahkan
25 UU Nomor 21 Tahun 2008) 26 Fikri  Al- Haq  Fachryana,  “Manajemen  Risiko  Strategis  Bank  Syariah,” Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi , 2020.
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri
kesempatan  kepada  majelis  untuk  menetapkannya  di  Pengadilan Negeri. 27 Sehubungan  dengan  terdapat  Pasal  55 b ayat b (2)  tersebut, diperkirakan  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang bertentangan  atau  meliputi  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syaraiah. Pasal b 55 b ayat (1) penyelesaian perdebatan Perbankan Sejalan hukum islam  diselesaikan  di  dalam  Peradilan  Agama,  namun  kembali Pasal b 55 b ayat  (2) i menyerahkan  kesempatan  kepada  Pengadilan Negeri  untuk  memutuskan  persoalan  Perbankan  Syariah 28 .  Karena mencakup  UU  dan  pedoman,  diperkirakan  bahwa  pedoman  yang berkaitan  dengan  penyelesaian  problematika  perbankan  syariah tidak  dapat  menyerahkan  keyakinan  yang  sah  atas  pihak.  Meliputi UU-undang  dan  pedoman  juga  dapat  menyerahkan  keputusan hukum kepada para pihak, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D i ayat b 1. 29 Satu  diantara  hal  yang  diamanatkan  oleh  Pasal b 28D b ayat
(1) i tersebut  yakni  setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan jaminan kepastian hukum.
Kepastian  peraturan  yakni  ketika  peratuan  ditulis  dan diterbitkan  dengan  penuh  keyakinan  karena  mengatur  secara  jelas dan logis. Dapat dimengerti dalam arti tidak diragukan (multitafsir) dan  logis.  Hal  ini  dimaklumi  dan  menjadi  norma,  sehingga  tidak bertentangan  dan  tidak  memicu  konflik  norma.  Kepastian  hukum memiliki  acuan  pada  penerapan  hukum  yang  jelas,  tetap,    dan konsisten, yang pengaplikasiannya tidak dapat dipicu oleh keadaan subjektif.  Keyakinan  dan  keadilan  bukan  saja  persyaratan  moral, tetapi karakteristik faktual dari hukum. 30
Menurut i Utrecht,  Kepastian  hukum  memiliki  dua  arti,  yaitu: pertama,  terdapat  aturan  umum  yang  memungkinkan  khalayak mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan, dan  kedua,  berupa  perlindungan  hukum  atas  individu  dari
27 Indra  Syafii  and  Isnaini  Harahap,  “Peluang  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,” Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) , 2020.
28 Halil  Khusairi,  “Hukum  Perbankan  Syariah,” Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu Hukum , 2015, https://doi.org/10.32694/010120.
29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
30 Jonaed Efendi, Kamus Istilah Hukum Populer , Cet. Ke-I, Jakarta, Predana Media Group , 2016.

## Harya Galih
kesewenang-wenangan  pemerintah,  karena  dalam  terdapat  aturan umum,  orang  dapat  mengetahui  segala  sesuatu  yang  dapat dipaksakan atau diterapkan oleh negara dalam hubungannya dengan individu. 31
Kekaburan  Norma  yang  Menimbulkan  Ketidakpastian  Hukum untuk Menyelesaikan Sengketa Perbankan Sejalan hukum islam
Satu di antara penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yakni melalui  Peradilan  Umum,  yaitu  Pengadilan  Negeri  bagi  nasabah perbankan syariah yang beragama islam, seperti halnya yang telah di jabarkan diatas, kewenangan yang diserahkan oleh UU b Perbankan b Syariah  kepada  Peradilan  Umum  ini  membuat terdapat  tumpang  tindih  kewenangan  absolut b antara  dua b badan peradilan,  yaitu  Pengadilan b Agama b dengan  Pengadilan b Negeri. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  Mahkamah  Kontitusi  dirasa  perlu untuk  menguji  materiil Penjabaran  Pasal b 55  ayat b (2) huruf b (d) b UU Perbankan  Syariah  tersebut.  Akan b tetapi  dalam  putusannya Mahkamah Konsitusi justru menganulir seluruh penjabaran Pasal b 55 ayat b (2) i UU  Perbankan  Syariah  ini,  Hal  ini  memicu  problematika baru, yaitu terdapat ambiguitas hukum. Ambiguitas hukum ini dapat mengakibatkan  tidak  tercapainya  kepastian  hukum  dalam penyelesaian  sengketa  di  perbankan  syariah,  terutama  dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Implikasi hukum pada Putusan b Mahkamah b Konstitusi
Nomor b 93/PUU-X/2012 i apa yang menyebabkan ambiguitas norma, dapat  memicu  ketidaktetapan  hukum  bagi  penyelesaian  sengketa bank  syariah.  Berdasarkan  ketetapan  di  atas,  maka  dapat  diketahui bahwa  putusan 32 atas  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah memiliki  implikasi  hukum  berupa  perproblematikaan  hukum  baru berupa  tidak  terdapat  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  akan menangani  sengketa  perbankan  syariah  melalui  jalur  non  yudisial. Jika  dikaitkan  dengan  teori  kepastian  hukum  Jan  Miklael  Otto, penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan  bank  syariah,  apalagi  tanpa litigasi,  nampaknya  belum  mampu  menyerahkan  kepastian  hukum. Kepastian hukum menurut Jan Michael Otto lebih berdimensi hukum
31 Asdi Marni, Edi Darmawijaya, and Faisal Fauzan, “Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah,” Jurnal PETITA , 2018.
32 Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri
dan  menyerahkan  batasan  kepastian  hukum  dengan  unsur-unsur sebagai berikut 33 :
1. Ada  ketetapan  hukum  yang  nyata,  konsisten,  tersedia, dipublikasikan, dan diakui pemerintah;
2. Warga  kebanyakan  menyesuaikan  perilakunya  sejalan dengan aturan yang berlaku; 3. Hakim  yudisial  yang  mandiri,  tidak  memihak  dalam  hal keabsahan dan konsisten dalam menangani sengketa secara tuntas; dan 4. Keputusan hakim secara kongkret dilaksanakan. Berdasarkan  pembahasan  terkait  implikasi  hukum  pada
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor b 93/PUU-X/2012,  berbagai pandangan  seputar  polemik  tidak  terdapat  kepastian b hukum dalam b Pasal b 55 b ayat (2)  dan (3) b UU 21/2008 b mengenai  Perbankan Syariah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua pandangan yang  berbeda,  yang  tiap-tiap  bersikeras  mempertahankan pandangannya dengan argumennya sendiri.
Penilaian  utama  yang  disampaikan  oleh  para  Pemohon,  ahli Pemohon,  para  pengamat  Pemohon  dan    para  ahli  yang  diajukan oleh  MK,  yakni  bahwa  ketetapan  Pasal  55 i ayat i (2)  UU b 21/2008 bersinggunan dengan Pasal 55 ayat (1 ) UU b 21/2008 i dan Pasal 28D
ayat (1) i UUD b 1945, sehingga memicu ketidaktetapan hukum dalam UU 21/2008 mengenai Perbankan Syariah.
Penilaian  selanjutnya,  seperti  yang  disampaikan  oleh  utusan Pemerintah dan anggota DPR, yakni bahwa ketetapan Pasal b 55 b ayat (2)  UU b 21/2008  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  asas kebebasan b berkontrak,  dengan  demikian  berarti  memberi  kedua belah pihak dalam menentukan pilihan. Dengan demikian, ketetapan pasal  ini  tidak b bertentangan b dengan Pasal  28D b ayat  (1)  UUD b 1945 dan karenanya memiliki b kepastian hukum.
Reformulasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perbankan Sejalan Hukum Islam Berdasarkan Teori Kepastian Hukum
Perbankan  syari ’ ah  harus  menjadi  bagian  integral  dari  upaya restrukturisasi  perbankan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan ketahanan perekonomian nasional. Krisis telah membuktikan bahwa
33 Sarudi Sarudi, “INDONESIA SEBAGAI  NEGARA HUKUM,” Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya , 2021, https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290.

## Harya Galih
bank  yang  beroperasi  dengan  dasar  syariah  relatif  dapat  bertahan dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar dan suku bunga yang tinggi. Fakta  ini  didukung  oleh  karakteristik  kinerja  bank  syariah  yang melarang  bunga  (riba),  transaksi  yang  tidak  transparan  (garar)  dan spekulatif (maysir).
Untuk membantu terciptanya sistem perbankan nasional yang optimal,  perlu  dilaksanakan  pemberdayaan  seluruh  kemampuan perbankan  Indonesia,  termasuk  bank  yang  beroperasi  berdasarkan hukum  Syariah.  Dengan  meningkatnya  perbankan  syariah  dan meningkatnya instansi keuangan syariah lainnya, maka perlu diatur kegiatan  operasionalnya  agar  bersifat  komprehensif,  nyata  dan mengandung  kepastian  hukum.  Dengan  dukungan  UU  dan peraturan  untuk  instansi  keuangan  Islam  di  Indonesia,  juga mempertahankan  model  hubungan  yang  kuat  antara  instansi keuangan  Islam  dan  klien,  berdasarkan  keinginan  untuk menegakkan sistem Syari ’ ah.
Pada dasarnya, setiap kontrak yang diciptakan oleh para pihak harus  dilaksanakan  secara  sukarela  atau  dengan  itikad  baik.  Dalam hal ini akad disebut juga dengan akad atau akad, yaitu bertemunya ijab  kabul  yang  diserahkan  oleh  satu  diantara  pihak,  dengan penerimaan  yang  diserahkan  oleh  pihak  lain  secara  sah  sejalan dengan  syariat,  dan  mempunyai  akibat  atas  objeknya.  Dalam pengaplikasian  akad  di  instansi  keuangan  syariah  seringkali  terjadi perbedaan pandangan baik dalam penafsiran maupun pengaplikasian isi perjanjian. Perselisihan  harus  segera  diprediksi  untuk  menemukan penanggulangan bagi Instansi Keuangan Islam dan kliennya. Untuk mengantisipasi  sengketa  ekonomi  syariah  yang  terjadi  di  instansi keuangan  syariah,  baik  khalayak  maupun  instansi  keuangan syaariah,  bank  dan  organisasi  non-perbankan,  serta  pengguna jasanya,  memahami  bahwa  mereka  tidak  dapat  mengandalkan pengadilan umum jika mereka benar-benar ingin menegakkan dasar syariah. 34
Pada  masa  Reformasi,  perselisihan  ekonomi  yang  berkaitan dengan  Syariah  diselesaikan  oleh  Majelis  Arbitrase  Indonesia
34 Fitrianur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” PLENO JURE , 2019, https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38.
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri
Muamalat,  sekarang  dikenal  sebagai  Dewan  Arbitrase  Syariah Nasional (Basyarnas), yang dibentuk bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 35 Penjabaran Pasal b 59 b Ayat b (1) b Yang dimaksud dengan “arbitrase”  dalam  ketetapan  ini  termasuk  juga  arbitrase syariah.
Ketetapan  Pasal b 55  ayat b (2)  Undang b Undang  Republik b Indonesia
Nomor b 21  Tahun b 2008  Mengenai  Perbankan  Syariah  dan  Pasal b 59
UU  Republik  Indonesia  Nomor b 48  Tahun b 2009  Terkait  dengan kekuasaan  kehakiman,  dan  penjabarannya  menampilkan  bahwa telah  terjadi  penurunan  kompetensi  peradilan  agama  di  bidang perbankan  syariah.  Dengan  demikian,  dapat  kita  simpulkan  bahwa penyelesaian  sengketa  ekonomi  Islam  dapat  dilaksanakan  dengan dua  cara,  yaitu  melalui  proses  pengadilan  dan  tanpa  proses pengadilan.
Dalam  teori  kepastian  hukum  terdapat  2  (dua)  pengertian, yaitu: pertama, yaitu terdapat peraturan umum yang harus diketahui mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan, dan kedua, berupa  perlindungan  hukum  atas  individu  dari  kesewenang- wenangan  pemerintah  sehubungan  dengan  terdapat  norma  hukum yang  bersifat hukum.  Secara  umum,  orang  mungkin  tahu  apa  yang dapat dibebankan atau dilaksanakan oleh pemerintah atas individu. Kepastian  hukum  tidak  hanya  terletak  pada  bentuk  pasal-pasal dalam  UU,  tetapi  juga  pada  konsistensi  putusan  hakim  antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lain dalam konflik sejenis yang telah diselesaikan. 36
Asas  kepastian  hukum  mensyaratkan  peraturan  yang  harus dihormati  harus  memuat  kata-kata  peraturan  yang  benar, maksudnya peraturan tidak dapat diubah tanpa aturan transisi serta tidak  dapat  diterapkan  tanpa  alas  an. 37 Teori  ini  diterapkan  untuk
35 Ummi  Uzma,  “PELAKSANAAN  ATAU  EKSEKUSI  PUTUSAN  BADAN ARBITRASE  SYARIAH  NASIONAL  (BASYARNAS)  SEBAGAI  KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA,” Jurnal Hukum & Pembangunan , 2017,
https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1496.
36 Suteki dan  Galang  Taufani,  “Metodologi  Penelitian  Hukum,” Metodologi Penelitian Hukum , 2018.
37 Haposan  Siallagan  and  Efik  Yusdiansyah, Ilmu  Perundang-Undangan  Di  Indonesia (Medan: UHN Press, 2008).

## Harya Galih
178
menganalisis  isi  pasal-pasal  UU  Perbankan  Syariah  yang bertentangan antara pasal satu dengan pasal yang lainnya.
Putusan  Hakim  Konstitusi b dalam  Putusan  Nomor b 93/PUU- X/2012 yang membatalkan penjabaran Pasal 55 b ayat b (2) b UU Nomor 21 b Tahun i 2008  mengenai  Perbankan  Syariah,  yang  mengatur pemilihan  sengketa  antara  nasabah  dan  bank.  Penjabaran  tersebut memanfaatkan  dualisme  dalam  menangani  sengketa  di  perbankan syariah,  sehingga  dapat  membuat  ketidaktetapan  hukum  dalam menangani  sengketa  yang  timbul  di  perbankan  syariah.  Mahkamah Konstitusi  berpandangan  bahwa  pembahasan  yang  sah  diatur  oleh penjabaran  Pasal b 55 b ayat b (2) b UU  Perbankan  Syariah  dalam  kasus- kasus  tertentu  yang  memicu  ketidaktetapan  hukum  yang  dapat merugikan  nasabah  dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS). 38 Keputusan mengenai bagaimana menangani sengketa perbankan syariah dalam jangka  panjang  menyebabkan  duplikasi  badan  pengambilan keputusan  dengan  ketetapan  Pasal b 49 b huruf  I  UU  Nomor 3 b Tahun b 2006  mengenai  Pengadilan  agama  menegaskan  bahwa pengadilan  agama  dimungkinkan  untuk  memutuskan  sengketa perbankan  syariah,  termasuk  problematika  keuangan  syariah. Sehingga dapat diketahui bahwa dasar pencabutan Pasal b 55 b ayat b (2) b UU b Nomor 21 Tahun b 2008 mengenai  Perbankan Syariah yakni dengan alasan:
1. Terdapat  penyimpangan  dalam  rencana  penyelesaian Inkonsistensi  tercermin  dalam b Pasal  55 b ayat  (1) b dan ayat b (2)  UU b Nomor b 21 b Tahun  2008  mengenai  Perbankan Syariah,  sehingga  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan antara pengadilan agama i dan i pengadilan i negeri.
2. Munculnya  ketidaktetapan  hukum b yang b tumpang b tindih antara  dan  pengadilan  agama  dan  pengadian  negeri membuat ketidaktetapan hukum dalam menangani sengketa perbankan  syariah.  Tidak  konsistennya  Pasal b 55 b ayat b (1) dan  (2)  seperti  halnya  pasal  tersebut  memicu  terdapat ketidaktetapan  hukum  bagi  nasabah  bank  syariah  untuk menangani sengketa. 3. Hilangnya hak-hak kostitusional nasabah dalam Pasal b 55 b mengakibatkan  nasabah  tidak  mendapatkan
38 Khusairi, “Hukum Perbankan Syariah.”
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri
kepastian  hukum  untuk  menangani  persoalannya  dengan bank syariah, hal ini menyalahi hak kostitusional yang telah ditetapkan,  seperti  halnya  diatur  dalam  Pasal  28D  ayat  (1) UUD b 1945  yang  menjabarkan  bahwa b setiap b orang b berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan b kepastian hukum b yang adil serta perlakuan b yang b sama b di hadapan b hukum. 4. Menurut teori kepastian hukum, tujuan hukum yakni untuk melindungi  khalayak.  Hukum  harus  dan  harus  dipatuhi. Semua  orang  berharap  UU  itu  bisa  disahkan  dalam  hal peristiwa tertentu. Bagaimana hukum diterapkan sebenarnya tidak boleh menyimpang dari fiat b justitia b et b pereat b mundus .  Hukum  dimaksudkan  untuk menciptakan  kepastian  hukum  karena  bertujuan  untuk menjaga ketertiban umum 39 . Ronald b Dworkin mengemukakan  bahwa:  “ Law as it is written in the books and law as it is decided by the judge through judicial process (hukum yakni  apa  yang  tertulis  di  dalam  buku  maupun  yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan). 40
Oleh  karena  itu,  jika  dikaitkan  dengan  ketetapan  klarifikasi ayat  (2)  Pasal  55  terdapat  dualisme  instansi  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah,  di  satu  pihak  diserahkan  sepenuhnya kepada b pengadilan b agama  (pasal b 55 b ayat b (1))  UU  Perbankan Syariah),  tetapi  di  sisi  lain,  ketetapan  penyelesaian  di  pengadilan umum dibuka (ayat (2) Pasal b 55). Hasil  analisis hukum bahwa ayat
(2)  Pasal b 55 b UU  Nomor  21 b Tahun b 2008  mengenai  Bank  Umum Sejalan hukum islam bertentangan dengan UU Nomor 3 b Tahun b 2006 mengenai Peradilan Agama.
Ayat  (2)  Pasal b 55  dipandang  bertentangan  dengan  peraturan UU  Nomor  3  Tahun  2006  mengenai  Peradilan  Agama,  oleh  karena itu,  jika  akad  (kesepakatan)  yang  diciptakan  oleh  para  pihak bertentangan dengan UU.  hasilnya tidak sah dan batal. Pilihan yang diambil  oleh  hakim  Pengadilan  memenuhi  prasyarat  untuk berlakunya asas b kepastian b hukum, khususnya dengan
39 Sudikno  Mertokusumo  and  A  Pitlo, Bab-Bab Tentang  Penemuan  Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
40 Nasution, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum.”

## Harya Galih
menyerahkan  putusan,  kepastian  hukum  untuk  khalayak  akan terjamin.  Khalayak  memahami  apa  yang  harus  mereka  hormati dalam  hubungan  yang  sah  di  antara  mereka  dan  apa  yang  dapat mereka  prediksi  dari  otoritas  publik.  Pilihan  yang  diambil  oleh Hakim  MK  dalam  membatalkan  klarifikasi b Pasal b 55 b ayat  (2)  UU Perbankan Syariah telah menutup ruang bagi pemberian pembelaan yang  pada  akhirnya  dapat  menjamin  kepastian  hukum  yang  dapat membatasi kerugian bagi nasabah maupun bagi perbankan syariah.
Kekuatan  hukum  akad  dengan  bank  syariah  yang  menangani sengketa  melalui  pengadilan  negeri  dipertegas  dengan  ketetapan ayat b (2)  dan  (3)  Pasal  55  UU b No. b 21 b Tahun b 2008  setelah  Putusan
Mahkamah  Konstitusi b No.  93/PUU-X/2012 b untuk  penyelesaian sengketa  usaha  dan  keuangan  syariah  di  luar  perbankan  dapat dilaksanakan antara lain dengan menerapkan metode pengungkapan hukum  yang  ada untuk  memastikan  bahwa  keputusan  tersebut  sah dan dapat dilaksanakan bagi instansi yang bersangkutan.
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  penulis,  metode  yang  dapat digunakan yakni strategi argumentasi berupa argumentasi a fortiori, yaitu teknik hubungan yang menumbuhkan sejauh mana dasar-dasar yang  ada  untuk  kemudian  diterapkan  pada  kesempatan  yang komparatif, sebanding atau serupa. Strategi pengungkapan yang sah ini  direncanakan  untuk  menjabarkan  sifat  yang  lebih  umum  dari peristiwa  hukum 41 .  Perbankan  syariah  yakni  bagian  dari  ekonomi Islam dan oleh karena itu ada entitas bersama di antara mereka, yang diatur  oleh  hukum  Sejalan  hukum  islam.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No. b 93/PUU-X/2012  sebenarnya merupakan bagian  dari praktik  penegakan  hukum  yang  menyerahkan  penegasan kompetensi  untuk  mengeluarkan  putusan  di  pengadilan  agama  di bidang  ekonomi  syariah.  Dengan  demikian,  putusan  ini  meluas  ke perselisihan  dalam  bisnis  Islam  dan  instansi  keuangan  di  luar perbankan  syariah.  Ini  berarti  bahwa  klausul  dalam  kontrak  antara klien  dan  bisnis  Islam  dan  instansi  keuangan  bertentangan  dengan hukum  dalam  mendirikan  pengadilan  yurisdiksi  umum  untuk menangani  setiap  perselisihan  yang  mungkin  timbul.  Hakim
41 Titin  Samsudin,  “Peranan  Hakim  Dalam  Penemuan  Hukum,” Al-Mizan 10,  no.  1 (2014).
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri
pengadilan  distrik  harus  mengabaikan  perselisihan  komersial  dan keuangan syariah, bahkan jika para pihak setuju.

## Penutup
Implikasi  hukum  bagi  nasabah  perbankan  syariah  dalam menangani sengketa perbankan syariah di Pengadilan Negeri terdiri dari  implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  93/PUU- X/2012  yang  menimbulkan  kekosongan  hukum  ( vacumrecht )  dan norma  kabur,  hal  ini  mengakibatkan  ketidakteptan  hukum  dalam menangani  sengketa  perbankan  syariah.  Hal  ini  dapat  menguatkan eksistensi  dan  kedudukan  Peradilan  Agama  dalam  penyelesaian sengketa perbankan syariah dan menutup jalan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Umum.
Susuan  peraturan  baru  mengenai  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah  berdasarkan  teori  kepastian  hukum,  berkaitan dengan  kekuatan  hukum  kontrak  dengan  bank  syariah  yang kesepakatannya  berisi  penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan umum, sebagaimana ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 UU No. 21  Tahun  2008  setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 93/PUU-X/2012  bahwa  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah berdasarkan  isi  perjanjian,  sebagai  suatu  aturan,  mengubah  posisi forum  penyelesaian  sengketa  yang  sebelumnya  ditunjuk  oleh Pengadilan  Negeri  kemudian  beralih  ke  Pengadilan  Agama  dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Selanjutnya kepastian hukum  ayat  (2)  Pasal  55  diperkirakan  bertentangan  dengan pengaturan UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama, yang menyatakan  apabila  akad  (kesepakatan)  dilaksanakan  oleh  para pihak berlawanan dengan hukum, hasilnya adalah tidak sah. Pilihan yang  diambil  oleh  hakim  pengadilan  memenuhi  prasyarat  untuk berlakunya asas kepastian hukum yang sah.

## Daftar Pustaka
Andrianto,  Fadly.  “Kepastian  Hukum  Dalam  Politik  Hukum  Di Indonesia.” Administrative  Law  and  Governance  Journal ,  2020. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123. Antonio,  M.  S.  I. Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktik .  Jakarta:  Gema Insani, 2001.
Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar.  “Metodologi  Penelitian Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum

## Harya Galih
Kontemporer.” Jurnal Gema Keadilan 3, no. 2 (2019): 145 – 60. Efendi, Jonaed. Kamus Istilah Hukum Populer . Cet. Ke-I, Jakarta, Predana Media Group , 2016.
Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum Normatif Dan Empiris . Kencana , 2018. Fachryana, Fikri Al- Haq. “Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah.” Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi , 2020. Febriyani, Dian, and Ida Mursidah. “Ekonomi Dan Perbankan Syariah
Di Tengah Era Digital.” Hukum Ekonomi Syariah , 2020.
Halim,  Manduh  M.  Hanafi  dan  Abdul.  “Tujuan  Analisis  Laporan Keuangan.” Analisis Laporan Keuangan , 2016.
Isnaeni,  A  M.  “Standar  H ukum  Sistem  Syariah  Pada  Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Bentuk Asuransi Syariah.” Jurnal Unizar Law Review , 2019. Karsayuda,  M.  Rifqinizamy.  “Politik  Hukum  Nasional  Legislasi Hukum Ekonomi Syariah.” Journal de Jure , 2016.
https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3510.
Kencanawati,  E.  “POLITIK  HUKUM  TERHADAP  PENYELESAIAN

## SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM  NASIONAL  INDONESIA.” Jurnal  Paradigma  Hukum Pembangunan , 2017. Khusairi, Halil. “Hukum Perbankan Syariah.” Al-Qisthu: Jurnal Kajian
Ilmu-Ilmu Hukum , 2015. https://doi.org/10.32694/010120.
Mardani. Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia . Kencana , 2017.
Marni,  Asdi,  Edi  Darmawijaya,  and  Faisal  Fauzan.  “Jurnal  Kajian
Ilmu Hukum Dan Syariah.” Jurnal PETITA , 2018.
Mertokusumo,  Sudikno,  and  A  Pitlo. Bab-Bab  Tentang  Penemuan Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
Nasution,  Bismar.  “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan
Perbandingan  Hukum.”  In Dialog  Interaktif  Tentang  Penelitian Hukum  Dan  Hasil  Penulisan  Hukum  Pada  Majalah  Akreditasi . Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003. NASUTION,  ZUBAIDAH,  and  SHOLIKHA  OKTAVI.  “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KINERJA KEUANGAN  PERBANKAN  DI  INDONESIA.” JURNAL MASHARIF AL-SYARIAH , 2016. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 (n.d.).
Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri
Prihadi,  Toto.  “Analisis  Laporan  Keuangan.”  In Analisis  Laporan Keuangan , 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012  (n.d.). Samsudin,  Titin.  “Peranan  Hakim  Dalam  Penemuan  Hukum.” Al- Mizan 10, no. 1 (2014).
Sarudi, Sarud i. “INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.” Widya Sandhi:  Jurnal  Kajian  Agama,  Sosial  Dan  Budaya ,  2021. https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290.
Shandy  Utama,  Andrew.  “PERKEMBANGAN  PERBANKAN SYARIAH  DI  INDONESIA.” UNES  Law  Review ,  2020. https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121.
Siallagan, Haposan, and Efik Yusdiansyah. Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia . Medan: UHN Press, 2008.
Suteki  dan  Galang  Taufani.  “Metodologi  Penelitian  Hukum.”
Metodologi Penelitian Hukum , 2018.
Syafii,  Indra,  and  Isnaini  Harahap.  “Peluang  Perbankan  Syariah  Di Indonesia.” Seminar  Nasional  Teknologi  Komputer  &  Sains
(SAINTEKS) , 2020. Syarif,  Fitrianur.  “Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Di Indonesia.” PLENO JURE , 2019. https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38. “Undang -Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan
Syariah,” n.d.
“Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” n.d.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  (n.d.).
“Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,”
n.d.
UU  No.  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  (n.d.).
UU  Nomor  10  Tahun  1998.  “Undang -Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  Sebagaimana  Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.” Bank Indonesia , 1998.
Uzma,  Ummi.  “PELAKSANAAN  ATAU  EKSEKUSI  PUTUSAN

## Harya Galih
184

## BADAN  ARBITRASE  SYARIAH  NASIONAL  (BASYARNAS)
SEBAGAI  KEWENANGAN  PENGADILAN  AGAMA.” Jurnal Hukum & Pembangunan , 2017. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1496. Warka, Made, and Erie Hariyanto. “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem  Perbankan  Di  Indonesia.” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 2016. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1076.