## P ENGARUH U RBAN C OMPACTNESS TERHADAP T INGKAT K ETERSEDIAAN

## R UANG T ERBUKA H IJAU DI K AWASAN S OLO B ARU

## Hasbi Asidiqi, Rizon Pamardhi Utomo, Soedwiwahjono
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta email: hasbiasidiqi04@gmail.com
Abstract : The development of city at this time tend to increase rapidly with the growing of built-up area as happened in Solo Baru Region. Then, appears compact city concept, The concept focuses on centralizing  development  in  an  area  which  is  able  to  maximize  the  available  land  in  the  form  of intensification of land use in a way that diverse land use in order to protect the environment (nature) vicinity  of  the  possibility  turned  into  urban  areas.  Meanwhile,  urban  compactness  is  a  method  for measuring  how  compact  the  region.  This  research  was  conducted  by  the  administrative  border  of villages  in  Solo  Baru  Region.  The  problem  in  this  research    how  was  the  influence  of  urban compactness toward the level of green space availability  in Solo Baru Region? The purpose of this study  was  to  determine  the  influence  of  urban  compactness  toward  the  level  of  green  space availability. Methods for determining urban compactness with assessing of three variables, namely the density, mixed-use and public transportation. While the level of availability of green space views based  on  availability  to  the  population  and  territory.  The  method  used  the  descriptive-quantitative analysis using scoring and descriptive-spasial. The results showed there is an influence on the level of urban compactness towards green space availability. The level of urban compactness influence on the green space availability was high in 2002 and also high in 2016. This research recommendations in  the  planning  area  is  the  availability  of  green  space  should  be  increased  in  prone  compaction areas.
Keywords: compact city, urban compactness, level of green space availibility

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  kota  saat  ini  cenderung semakin  pesat  dengan  semakin  luas  area perkotaan.  Perluasan  area  perkotaan  terjadi karena  peningkatan  jumlah  penduduk  di kawasan tersebut. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan  lahan  yang  digunakan  dalam mewadahi  setiap  kegiatan  penduduk  tersebut. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk akan mendorong penggunaan lahan secara ekstensifikasi  di  suatu  kawasan  perkotaan  dan mengakibatkan perkembangan kawasan tersebut  secara  horizontal  atau  semakin melebar dan bahkan tidak teratur.
Jenks Jenks M, E Burton, dan K. Williams (2000)  mengatakan  bahwa compact  city
merupakan
tanggapan terhadap berkembangnya fenomena perluasan kota yang tidak  teratur  yang  dianggap  merugikan perkembangan kota. Compact city menekankan pada penciptaan bentukan ruang yang
meminimalisir konsumsi energi, biaya transportasi,  efisiensi  ruang,  dan  revitalisasi pusat  kota  dengan  tetap  menjaga  kestabilan kondisi  lingkungan  dengan  cara  mengetahui sejauh  mana  kapasitas  dan  daya  dukung lingkungan.  Konsep compact  city merupakan konsep yang komponen di dalamnya merupakan komponen pembangunan kota yang berkelanjutan  (Jenks  M,  E  Burton,  dan  K. Williams, 2000).
Keberlanjutan  dalam  konsep compact  city lebih  pada  penekanan  skala  pelayanan  dan interaksi sosial yang humanis. Dalam pemenuhan  kebutuhan  interaksi  sosial  dapat diwadahi  dengan  ketersediaan  akan  ruang terbuka  hijau  (RTH). Compact  city memiliki hubungan  dengan  ruang  terbuka  hijau  yang dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau merupakan  sebuah  tuntutat  bagi  kota-kota kompak  di  negara  berkembang  yang  pada kota-kota tersebut lebih mementingkan intensifikasi
lahan perkotaan guna
pertumbuhan  ekonomi  kota.  Oleh  karena  itu hubungan  antara compact  city dengan  ruang terbuka  hijau  hanya  berjalan  satu  arah  yang ruang  terbuka  hijau  menjadi  tuntutan  bagi kota-kota kompak di negara berkembang (Jim, 2012).
Pada  setiap  konsep  perencanaan  seperti compact  city,  green  city,  smart  city dan  lain- lain  memiliki  indeks  dalam  pengukurannya. Indeks  pada compact  city dapat  disebut urban compactness. Urban compactness dapat diartikan  sebagai  tingkat  kekompakan  suatu kawasan.  Tingkat  kekompakan  dapat  dilihat dari  proses  pemadatan  dan  intensifikasi  lahan yang  terjadi  pada  kawasan  (Burton,  2000 dalam Xie, 2010).
Kawasan  Solo  Baru  terbentuk  akibat perluasan  kawasan  perkotaan  Kota  Surakarta bagian  selatan  serta  penetapan  Kecamatan Grogol  sebagai  salah  satu  pusat  pertumbuhan Kabupaten Sukoharjo (Badan Perencanaan dan Pembangunan  Daerah,  2016).  Hal  tersebut mengakibatkan  perkembangan  yang  pesat dalam  hal  pertumbuhan  jumlah  penduduk (pemadatan)  yang  mengindikasikan  terjadi pengompakan.  Kawasan  Solo  Baru  mulai berkembang  pada  tahun  2002  pasca  krisis moneter.  Selain  itu  jika  dilihat  melalui  citra satelit ( google earth) pasca krisis moneter atau selama kurun waktu 14 tahun, terjadi ekspansi lahan  yang  terjadi  di  BWK  I  dan  BWK  II Kecamatan Grogol dimana BWK I merupakan pusat  pertumbuhan  Kecamatan  Grogol  dan BWK II sebagai penunjang BWK I.
Terjadi pemadatan serta perubahan penggunaan  lahan  akibat  intensifikasi  lahan yang terjadi di Kawasan Solo Baru mengindikasikan adanya proses pengompakan. Namun pengompakan kawasan mengakibatkan ekspansi  lahan  dan  penambahan  jumlah penduduk meningkat sehingga akan mempengaruhi  ketersediaan  ruang  terbuka hijau  pada  Kawasan  Solo  Baru.  Oleh  karena itu,  tujuan  dalam  penelitian  ini  yakni mengetahui  pengaruh urban  compactness terhadap  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  di Kawasan Solo Baru.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Ruang Lingkup
Ruang  lingkup  wilayah  penelitian  yakni kelurahan-kelurahan  yang  ada  di  dalam Kawasan  Solo  Baru  karena  pada  dasarnya konsep compact  city menekankan  pada  skala pelayanan  lokal  atau  skala district. Ruang lingkup  substansi  pada  penelitian  ini  yakni pengukuran urban  compactness pada  setiap kelurahan  berdasarkan  variabel  yang  telah ditentukan serta pengukuran tingkat ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Sementara ruang  lingkup  waktu  yang  digunakan  yakni tahun  2002  dan  2016.  Dua  tahun  yang digunakan  sebagai  sarana  dalam  mengambil kesimpulan  dengan    melihat  apakah  tingkat kekompakan  akan  selalu  memiliki  pengaruh terhadap  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  dan berjalan linier di Kawasan Solo Baru.

## 2.2 Metode Analisis
Pada  aspek urban  compactness memiliki tiga variabel yang digunakan dalam penguukuran  yakni density,  mixed-use dan transportasi  publik.  Untuk  aspek  tingkat ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  terdapat  dua variabel yakni ketersediaan bagi penduduk dan ketersediaan  bagi  wilayah.  Analisis  yang dilakukan berdasarkan indikator yang dibentuk guna mencapai nilai setiap variabel di masing- masing  tahun.  Terdapat  tiga  tahapan  analisis yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yakni sebagai berikut.
1. Analisis  skoring urban  compactness, dengan melakukan penjumlahan dan penyetaraan  nilai  pada  setiap  indikator yang ditentukan yakni sebagai berikut. a. Density Terdapat tiga analisis dalam mengukur density (kepadatan) dari urban compactness yakni  analisis  kepadatan penduduk  bruto,  kepadatan  penduduk netto, dan kepadatan bangunan (KDB).
b. Mixed-use
Terdapat dua analisis dalam mengukur mixed-use dari urban  compactness yakni provision  of  local  facilities dan perbandingan  luas  lahan  produksi dengan luas lahan perkotaan.
Provision  of  local  facilities dianalisis dengan  membandingkan  luas  lahan yang  digunakan  setiap  fasilitas  lokal
dengan  luas  wilayah.  Jenis  fasilitas lokal  yang  digunakan  pada  penelitian ini  yakni  perdagangan  dan  jasa, industri,  pendidikan,  kesehatan  serta perkantoran.
c. Transportasi Publik Terdapat  dua  analisis  yang  dilakukan guna  mengukur  variabel  transportasi publik  yakni  frekuensi  pelayanan angkutan  dan  perbandingan  panjang jalan  dengan  luas  lahan  terbangun. Fungsi  jalan  yang  digunakan  yakni dengan  fungsi  jalan  arteri,  kolektor, dan lokal.
2. Analisis tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau, dilakukan dengan dua variabel yakni ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  bagi penduduk  dan  ketersediaan  ruang  terbuka hijau  bagi  wilayah.  Dalam  penelitian  ini jenis  ruang  terbuka  hijau  yang  digunakan yakni  taman,  sepadan  sungai,  pekarangan, jalur  hijau,  makam,  hutan  kota,  dan  tanah kosong.  Berikut  analisis  dari  setiap variabel tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau.
a. Tingkat  Ketersediaan  Ruang  Terbuka Hijau Bagi Penduduk Untuk mengetahi nilai tingkat ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  bagi penduduk dilakukan dengan membandingkan  luas  ruang  terbuka hijau dengan jumlah penduduk kemudian dilakukan skoring berdasarkan  tolok  ukur  yang  telah ditentukan.  Dasar  penentuan  tolok ukur didapatkan dari Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang  Pedoman  Penyediaan  dan
Pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  di Kawasan  Perkotaan  dimana  suatu wilayah  harus  memiliki  ruang  terbuka hijau  dengan  luas  minimal  4,0  m 2 per penduduk.
b. Tingkat  Ketersediaan  Ruang  Terbuka
Hijau Bagi Wilayah
Untuk mengetahi nilai tingkat ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  bagi wilayah dilakukan dengan
membandingkan  luas  ruang  terbuka hijau  dengan  luas  wilayah  kemudian
dilakukan  skoring  berdasarkan  tolok ukur  yang  telah  ditentukan.  Dasar penentuan tolok ukur yakni menggunakan  ketentuan  28,26  Ha harus  terdapat  1  Ha  ruang  terbuka hijau (Bosch, 2016).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  tujuan  yang  dibentuk  pada  awal penelitian  serta  analisis  yang  dilakukan  setiap variabel  pada  masing-masing  aspek,  berikut hasil yang didapatkan.

## 3.1 Urban Compactness
Berdasarkan  delapan  kelurahan  yang menjadi  unit  analisis  pada  penelitian  ini didapatkan  hasil  analisis  pada  tahun  2002  dan 2016  dan  dianalisis  berdasarkan  tolok  ukur rendah  (1),  sedang  (2),  dan  tinggi  (3)  yang dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.
Tabel  1. Urban  Compactness (UC) Tahun  2002
dan 2016 di Kawasan Solo Baru No Kelurahan UC (2002) UC (2016) 1 Grogol 2 2 2 Madegondo 2 3 3 Kwarasan 1 1 4 Langenharjo 2 2 5 Gedangan 2 2 6 Cemani 2 2 7 Sanggrahan 2 2 8 Banaran 2 3 Kawasan  Solo Baru 3 4
Kawasan  Solo  Baru  dari  tahun  2002 hingga tahun 2016 cenderung tidak mengalami perubahan  nilai  tingkat urban  compactnes yakni  bernilai  2  atau  berkategori  sedang. Namun  menurut  perhitungan  dari  rata-rata setiap  kelurahan  pada  kedua  tahun  tersebut mengalami  peningkatan  nilai  rata-rata  dari 1,85 menjadi 2,2. Dari nilai tersebut mengindikasikan Kawasan Solo Baru
mengalami  peningkatan urban  compactness dalam kurun waktu 2002-2016.
Di  Kawasan  Solo  Baru  semakin  padat kelurahan cenderung menyebabkan nilai urban compactness semakin  tinggi.  Padat  dalam  hal ini  diartikan  sebagai  kepadatan  penduduk  dan kepadatan  bangunan.  Untuk  kelurahan  dengan nilai urban  compactness rendah,  cenderung memiliki  jumlah  penduduk  lebih  sedikit  dan lahan  non-terbangun  cukup  tinggi.  Menurut
Lock  1995  dalam  Xie  (2010)  kota  kompak seharusnya  mampu  memaksimalkan  lahan yang  tersedia  tanpa  harus  adanya  perluasan area  terbangun.  Hal  itu  berarti  pada  Kawasan Solo  Baru  belum  mampu  memaksimalkan lahan yang tersedia karena terjadi ketimpangan pembangunan  di  kelurahan  yang  memiliki urban  compactness tinggi  dan  rendah.  Jika kekompakan  dilihat  sebuah  proses  menurut  Li 2000  dalam  Xie  (2010)  kota  kompak seharusnya  mengalami  pembangunan  secara terus-menerus  namun  tidak  secara  acak  dan berdekatan dengan lahan yang sudah terbangun. Seperti pada  Lampiran 1. Kawasan Solo  Baru  cenderung  mengalami  pertambahan bangunan  di  dekat  bangunan  yang  sudah  ada sehingga  mampu  melindungi  lahan  pertanian yang  dapat  digunakan  sebagai  daerah  resapan Kawasan Solo Baru.
Kemudian semakin tinggi urban compactness mengindikasikan keragaman penggunaan  lahan  ( mixed-use )  semakin  tinggi dan memiliki proporsi lahan produksi terhadap lahan  perkotaan  yang  tinggi  pula.  Kelurahan Di  Kawasan  Solo  Baru  dengan  nilai urban compactness tinggi  cenderung  memiliki  pusat kegiatan  berskala  besar  seperti  industri  serta perdagangan  dan  jasa.  Sementara  kelurahan dengan  nilai urban  compactness rendah memiliki  keterbatasan  dalam  penyediaan fasilitas umum baik skala lokal maupun besar. Selain  itu  lahan  produksi  yang  dimiliki cenderung  lebih  kecil  dibandingkan    dengan kelurahan  dengan  nilai urban  compactness tinggi . menurut  Bai  (2009)  kekompakan  dapat dilihat  dari  proporsi  lahan  produksi  yang mencukupi  kawasan  perkotaan  tersebut.  Hal itu berarti pada Kawasan Solo Baru pada tahun 2002  dan  2016  memiliki  kekompakan  yang baik  karena  pada  kawasan  tersebut  sudah memiliki  proporsi  lahan  produksi  yang berskala besar seperti industri serta perdagangan dan jasa.
Selain  dari  luas  fasilitas  yang  dimiliki suatu  kawasan,  keragaman  penggunaan  lahan dapat  dilihat  dari  pola  persebaran  penggunaan lahan. Menurut Caliskan (2004) pola persebaran  penggunaan  lahan  bagi  kota kompak seharusnya berpola fine-grained yakni campuran fungsi penggunaan lahan yang tidak mengelompok atau tidak terjadi
pengelompokan  setiap  fungsi.  Jika  dilihat Lampiran  2.  Kawasan  Solo  Baru  sudah memiliki  pola fine-grained karena  pola persebaran  tidak  mengelompok  berdasarkan fungsi  tertentu.  Namun  jika  melihat  setiap kelurahan,  untuk  kelurahan-kelurahan  tertentu masih memiliki pola a coarse atau pengelompokan fungsi.
Hal  ketiga  yang  mempengaruhi  dalam perhitungan urban  compactness di  Kawasan Solo  Baru  yakni  aspek  transportasi  publik. Menurut  Xie  (2010)  ketersediaan  tranportasi publik  yang  didukung  ketepatan  waktu pelayanan    akan  meningkatkan  kekompakan suatu  kota.  Kawasan  Solo  Baru  cenderung memiliki  transportasi  publik  yang  minim hanya  angkutan  desa.  Hal  tersebut  juga mempengaruhi  frekuensi  pelayanan  angkutan tersebut.  Menurut  The  World  Bank  (1986), jarak  waktu  pelayanan  satu  angutan  ke angkutan  lain  yakni  10-20  menit  atau  dalam satu  jam  (60  menit)  terdapat  4-6  angkutan umum  yang  melalui.  Namun  Kawasan  Solo Baru  masih  memiliki  tingkatan  rendah  dalam pelayanan  yakni  dalam  60  menit  hanya  satu angkutan  yang  melalui.  Selain  dari  moda transportasi,  fisik  jalan  juga  menjadi  hal  yang diperhatikan  dalam  kota  kompak.  Menurut Wicaksono  (2013)  ketersediaan  jaringan  jalan akan  mempengaruhi  pergerakan  di  dalam kawasan.  Dilihat  dari  kedua  tahun  yang digunakan, Kawasan Solo Baru sudah memiliki jaringan jalan yang mampu melayani seluruh area terbangun.
Dari  ulasan  terkait urban  compactness di atas,  Kawasan  Solo  Baru  memiliki  tingkat urban  compactness sedang  baik  pada  tahun 2002 maupun 2016. Tingkat urban compactness berbanding  linier  dengan  tingkat density , Mixed-use dan transportasi publik. Hal itu  berarti  semakin  tinggi urban  compactness semakin  tinggi  pula  tingkat  kepadatan, keragaman penggunaan lahan serta transportasi yang dimiliki.
3.2 Tingkat Ketersediaan Ruang

## Terbuka Hijau
Berdasarkan  delapan  kelurahan  yang menjadi  unit  analisis  pada  penelitian  ini didapatkan  hasil  analisis  pada  tahun  2002  dan 2016  dan  dianalisis  berdasarkan  tolok  ukur
rendah  (1),  sedang  (2),  dan  tinggi  (3).  Hasil perhitungan tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau di Kawasan Solo Baru dapat dilihat pada Tabel  2  berikut  ini.  Jenis  ruang  terbuka  hijau yang  menjadi  unit  analisis  yakni  taman,  tanah kosong,  jalur  hijau,  sepadan  sungai  dan makam.  Tingkat  ketersediaan  dilihat  dari proporsi  seluruh  luas  dari  jenis  ruang  terbuka hijau  tersebut  dan  dibandingkan  dengan  luas seluruh wilayah.
Tabel  2. Tingkat  Ketersediaan  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH)  Di  Kawasan  Solo  Baru  Tahun  2002 dan 2016
No Kelurahan RTH (2002) RTH (2016) 1 Grogol 2 2 2 Madegondo 2 2 3 Kwarasan 2 2 4 Langenharjo 2 2 5 Gedangan 2 3 6 Cemani 3 3 7 Sanggrahan 2 3 8 Banaran 2 3 Kawasan  Solo Baru 3 2
Kawasan  Solo  Baru  dari  tahun  2002 hingga tahun 2016 mengalami perubahan nilai tingkat ketersediaan ruang  terbuka hijau yakni dari bernilai 2 atau berkategori sedang menjadi bernilai  3  atau  kategori  rendah.  Nilai  tersebut dipengaruhi  perkembangan  Kawasan  Baru selama  kurun  waktu  14  tahun.  Selain  itu jumlah  penduduk  dan  luas  wilayah  menjadi fokus  utama  dalam  perhitungan  tingkat ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  di  Kawasan Solo Baru.
Tingkat  Ketersediaan  ruang  terbuka  hijau berdasarkan  jumlah  penduduk  di  Kawasan Solo  Baru  Pada  tahun  2002,  Kawasan  Solo Baru  menunjukan  nilai  yang  tinggi  dengan nilai  rata-rata  dari  kelurahan  yakni  1,13. Namun pada tahun 2016, dengan bertambahnya  jumlah  penduduk  tidak  diikuti dengan  penyedian  ruang  terbuka  hijau  pada kawasan  tersebut  yang  mengakibatkan  nilai ketersediaan ruang terbuka hijau menurun dari sedang  menjadi    rendah  yakni  dengan  nilai rata-rata  1,85  (rendah:  1,68-2,35).  Bosch (2016)  mengatakan  pemenuhan  ketersediaan ruang  terbuka  hijau  pada  suatu  kota  dapat berdasarkan  kebijakan  pada  kota  tersebut. Dengan  begitu  mengacu  pada  Departemen
Pekerjaan  Umum  (2008)  tentang  Pedoman Penyediaan  dan  Pemanfaatan  ruang  terbuka hijau  di  Kawasan  Perkotaan.  Kawasan  Solo Baru  pada  tahun  baru  2002  dengan  ruang terbuka  hijau  yang  ada  mampu  memenuhi kebutuhan  ruang  terbuka  hijau  bagi  penduduk dengan  minimal  4m 2 /jiwa.  Namun  dengan pertambahan  jumlah  penduduk  di  Kawasan Solo  Baru  tidak  diikuti  dengan  penyediaan ruang  terbuka  hijau  di  kawasan  tersebut.  Hal tersebut  didukung  dari  hasil  perhitungan  yang dihasilkan  bahwa  ada  penurunan  tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau bagi penduduk pada tahun 2016.
Untuk  tingkat  ketersediaan  ruang  terbuka hijau  bagi  wilayah  di  Kawasan  Solo  Baru menunjukan  hasil  sedang  di  tahun  2002  dan rendah  pada  tahun  2016.  hal  tersebut diakibatkan  karena  fokus  pembangunan  pada Kawasan  Solo  Baru  yakni  lebih  peningkatan sektor  ekonomi.  Menurut  Jim  (2012)  ruang terbuka  hijau  merupakan  sebuah  tuntutan  bagi kota-kota  di  negara  berkembang  yang  pada kota-kota tersebut lebih mementingkan intensifikasi lahan perkotaan guna pertumbuhan  ekonomi  kota  tersebut.  Hal  itu berarti Kawasan Solo Baru masih mengenyampingkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasannya.
Menurut  Bosch  (2016)  ketersediaan  ruang terbuka  hijau  bagi  wilayah  yang  baik  yakni satu  ruang  terbuka  hijau  dengan  luas  1  Ha melayani  luasan  28,26  Ha  atau  dengan jangkauan  300  m.  Dari  analisis  yang dilakukan, seluruh kelurahan di Kawasan Solo Baru  belum  mencukupi  ketersediaan  ruang terbuka  hijau  bagi  wilayahnya  karena  hasil menunjukan  nilai  rata-rata  dari  seluruh kelurahan yakni 3 (rendah: 2,36-3).
3.3 Pengaruh Urban  Compactness terhadap Tingkat  Ketersediaan  Ruang  Terbuka Hijau Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa  terdapat  pengaruh urban  compactness terhadap  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  di Kawasan  Solo  Baru.  Pengaruh  menunjukan hasil  yang  sama  di  lingkup  waktu  yang digunakan,  seperti  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 1. Pengaruh yang sama di kedua tahun
dikarenakan  kondisi  Kawasan  Solo  Baru  yang mengalami perkembangan. Hal itu berarti pada tahun 2002 urban compactness pada tingkatan sedang  dan  tingkat  ketersediaan  sedang  pula, sedangkan pada tahun 2016 urban compactness meningkat  menjadi  tinggi  dan mempengaruhi  tingkat  ketersediaan  ruang terbuka hijau menjadi rendah.
Pengaruh  besar  menurut  Jim  (2004) apabila urban  compactness menunjukan  hasil yang  tinggi  maka  tingkat  ketersediaan  akan rendah,  apabila urban  compactness rendah maka tingkat ketersediaan ruang terbuka maka akan  tinggi  serta  apabila urban  compactness pada tingkatan sedang maka tingkat ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  juga  sedang. Selain  itu  menurut  Duany  2002  dalam Caliskan (2004), pada kawasan built-up, urban compactness tinggi  mengakibatkan  ruang terbuka  hijau  di  kawasan  tersebut  semakin berkurang  dan  terjadi  pada  kawasan  dengan urban compactness yang tidak direncanakan.
Gambar 1 . Grafik Pengaruh Urban Compactness terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Menurut  Burton,  2002  dalam  Xie,  2010 kawasan  dengan  tingkat  kompak  tinggi  akan cenderung  mengurangi  proporsi  akan  ruang terbuka  hijau  dan  kawasan  pedesaan.  Dari Gambar  1.  pada  kurun  waktu  14  tahun, Kawasan  Solo  Baru  mengalami  pengurangan ruang terbuka hijau dan nilai dari kekompakan mengalami  peningkatan.  Hal  itu  berarti pengaruh urban compactness di Kawasan Solo Baru  selalu  berbanding  linier  terhadap  tingkat ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  pada  kurun waktu 14 tahun.
Kepadatan,  keragaman  penggunaan  lahan serta  transportasi  publik  merupakan  bagian dari urban  compactness. Namun  transportasi publik tidak secara langsung memiliki hubungan secara langsung dengan ketersediaan ruang  terbuka  hijau.  Apabila  pengaruh  dilihat
dari bagian urban compactness (kepadatan dan kergaman  penggunaan  lahan),  akan  terlihat aspek  yang  mempengaruhi  tingkat  pengaruh urban compactness tehadap tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau.
Menurut  J  Maas  et.al  (2009)  semakin padat  bangunan,  semakin  tinggi  bangunan serta  semakin  kompak  kawasan  menyebabkan semakin  hilangnya  ruang  terbuka  hijau  di kawasan  tersebut. Secara  keseluruhan, Kawasan  Solo  Baru  dalam  kurun  waktu  14 tahun  memiliki  tingkat  kepadatan  sedang.  Hal tersebut  mempengaruhi  tingkat  ketersediaan ruang  terbuka  hijau  di  Kawasan  Solo  Baru yang bernilai sedang. Hal itu Berarti kepadatan tidak  teralalu  memiliki  kontribusi  yang  tinggi terhadap  tingkat  ketersediaan  ruang  terbuka hijau  di  Kawasan  Solo  Baru  dan  berbanding linier,  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  2. berikut ini.
Gambar 2. Grafik Pengaruh Density terhadap
Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Sementara menurut Bradecki (2009) kawasan dengan
mixed-use tinggi membutuhkan ruang terbuka  hijau yang tinggi pula  guna  menjaga  kestabilan  lingkungan  dan kebutuhan  interaksi  sosial.  Hal  itu  berarti mixed-use memiliki pengaruh terhadap keberadaan  ruang  terbuka  hijau,  yang  dapat dilihat  pada  Gambar  3.  berikut.  Di  kawasan memiliki  tingkat mixed-use sedang  dan berpengaruh  pada  tingkat  ketersediaan  ruang terbuka hijau yang memiliki nilai sedang pula. Namun  Jika  dilihat  setiap  tahunnya,  tingkat pengaruh  pada  tahun  2002  besar  dan  pada tahun 2016 memiliki tingkat pengaruh sedang.
Gambar 3. Grafik Pengaruh Mixed-use terhadap Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Aspek  transportasi  publik  pada urban compactness
pada penelitian ini memperhatikan  frekuensi  pelayanan  angkutan dan  perbandingan  panjang  jalan  terhadap  area terbangun.  Jika  dilihat  dari  bahasan  yang digunakan  dalam  transportasi  publik  guna mengukur urban  compactness tidak  memiliki hubungan  secara  langsung  dengan  tingkat ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  karena  aspek yang  diperhatikan  dalam  pengukuran  tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau tidak memperhatikan jangkauan  ruang  terbuka  hijau maupun tingkat pelayanan ruang terbuka hijau namun hanya memperhatikan jumlah penduduk  wilayah.  Jika  ditelaah  kembali dengan  melihat  teori  yang  dikatakan  Xie (2010)  tingkat  transportasi  yang  tinggi menunjukan  kepadatan  tinggi  pula  pada  suatu kawasan.  Sedangkan  menurut  Burton  2000 dalam  Xie  (2010)  kepadatan  tinggi  akan mempengaruhi  ketersediaan  ruang  terbuka hijau  pada  suatu  kawasan.  Hal  itu  berarti tingkat transportasi memiliki pengaruh terhadap  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau walaupun tidak berdampak secara langsung. Di Kawasan  Solo  Baru  memiliki  selama  kurun waktu  14  tahun  memiliki  tingkat  transportasi publik  sedang  yang  berpengaruh  terhadap tingkat  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  di Kawasan  Solo  Baru,  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 4. di bawah ini.
Gambar 4. Grafik Pengaruh Transportasi Publik terhadap Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada dasarnya urban compactness memiliki pengaruh terhadap tingkat ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  di  Kawasan Solo Baru. Tingkat pengaruh menunjukan hasil yang  konstan  dari  unit  tahun  analisis  yakni tahun 2002 dan 2016. Jenis ruang terbuka hijau yang mengalami penurunan tingkat ketersediaannya  yakni  lahan  kosong  dan sepadan sungai. Jenis lahan kosong cenderung berubah  menjadi  kawasan  perumahan  dan pusat  perbelanjaan  sedangkan  sepadan  sungai cenderung  berubah  menjadi  hunian.  Ekspansi lahan  tersebut  akibat  meningkatnya  jumlah penduduk  dan  letak  Kawasan  Solo  Baru menjadi penunjang Kota Surakarta.

## 4. KESIMPULAN
Urban compactness di Kawasan Solo Baru pada  tahun  2002  dan  2016  mengalami peningkatan.  Pada  kurun  waktu  2002-2016 mengalami  proses  pengompakan  jika  dilihat dari  nilai  rata-rata  1,85  menjadi  2,13.  Aspek yang sangat berkontribusi pada urban compactness yakni  kepadatan  ( density )  dan transpotasi publik. Kepadatan di Kawasan Solo Baru  cenderung  mengalami  peningkatan  baik kepadatan penduduk maupun bangunan. Sedangkan  transportasi  publik  mengalami peningkatan  karena  menunjang  kepadatan kawasan  sedangkan  keragaman  penggunaan lahan  pada  tahun  2016  terdapat  penambahan fasilitas  berskala  besar  namun  tidak  banyak berkontribusi.
Tingkat  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau di  Kawasan  Solo  Baru  cenderung  mengalami penurunan dalam kurun waktu 2002-2016. Hal tersebut  di  karenakan  meningkatnya  jumlah penduduk.  Kawasan  Solo  Baru  belum  mampu mencukupi  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau bagi  wilayah  guna  keseimbangan  lingkungan dan  sebagai  resapan.  Namun  menurut  Dinas Pekerjaan  Umum  (2008)  resapan  Kawasan Solo  Baru  ditunjang  dengan  adanya  lahan pertanian di bagian selatan kawasan.
Tingkat  pengaruh urban  compactness terhadap  tingkat  ketersediaan  ruang  terbuka hijau besar disebabkan karena tingkat
kekompakan  menunjukan  tingkatan  sedang dan  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  pada tingkat sedang pula pada tahun 2002 dan urban compactness tinggi pada tahun 2016 menyebabkan  tingkat  ketersediaan  ruang terbuka  hijau  berkurang  menjadi  dari  sedang ke  rendah.  Aspek urban  compactness yang sangat  mempengaruhi  ketersediaan  ruang terbuka hijau yakni kepadatan dan transportasi publik.  Proses  pemadatan  penduduk  dan ekspansi  lahan  tidak  terbangun  tidak  serta merta  diikuti  dalam  penyediaan  ruang  terbuka hijau  di  Kawasan  Solo  Baru,  sedangkan keragaman  lahan  yang  yang  meningkat  tidak pula  diikuti  dengan  penyediaan  ruang  terbuka hijau  di  kawasan  tersebut.  Secara  keseluruhan urban  compacness dan  tingkat  ketersediaan ruang  terbuka  hijau  berbanding  terbalik.  Hal itu  berarti urban  compactness meningkat namun  ketersedian  ruang  terbuka  hijau menurun  sehingga  tingkat  pengaruh urban compactness terhadap ketersedian ruang terbuka hijau di Kawasan Solo Baru besar. Hal tersebut berarti tingkat pengaruh yang ditunjukan  pada  tahun  2002  dan  2016 menunjukan  hasil  yang  sama  dan  berjalan secara linier.

## REFERENSI
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2016. “Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2011- 2031”. Sukoharjo:  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah.
Bai.  Yongping.  2009.  “ Comprehensive  Level of Urban Compactness and its Influence
Factors  in  the  Cities  along  Longhai- Lanxin Railway ”.International
Conference on Artificial Intelligence and Soft  Computing  Lecture  Notes  in
Information Technology, Vol.12. pp 1-8. Bosch.  Matilda  Annerstedt  Van  Den.  2016.
Development  of  an  Urban  Green  Space Indicator  and  The  Public  Health
Rationale .  Scandinavian  Journal  of Public Health. Vol. 44: 159–167. Bradecki,  Tomasz.  2009. “Mapping  Urban Open  Space  and  The  Compact  City- Research Methodology”. Jurnal. Silesian University of Technology. Caliskan, Olgu. 2004. “ Urban Compactness: A Study  of  Ankara  Urban  Form ”.  Thesis.
Ankara: MTU. Departemen Pekerjaan Umum. 2008. “Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008  tentang  Pedoman
Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan” . Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum. Dinas  Pekerjaan  Umum.  2016 .”Rencana Detail  Tata  Ruang  Kecamatan  Grogol tahun  2011-2031”. Sukoharjo:  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. J  Maas,  Peter  Spreeuwenberg  et.al.,  2009.  “ Is Green  Space  in  the  Living  Environment Associated  with  People’s  Feelings  of Social  Safety?” .  Jurnal  of  environment and planning. Vol. 41: 1763-1777. Jenks,  M,  E  Burton,  dan  K.  Williams,  eds. 1996. The  Compact  City : A  Sustainable Urban Form? London: E & FN Spon.
Jim, C.Y. 2012. ” Sustainable Urban Greening Strategis for Compact Cities in
Developing  and  Developed  Economi”.
Jurnal. Department of Geography,
University of Hong Kong.
The  World  Bank.  1986. “Standart  of  System Transportation”. Wasington DC. Wicaksono,  Agus  Dwi.  2013.  “ Perumusan Konsep  Peningktan  Efektifitas  Urban Compactness di Kota Surabaya ”. Desertasi  Program  Studi  Perencanaan Wilayah  dan  Kota  Institut  Teknologi Sepuluh November Surabaya. Xie, Yongqing. 2010. “ Urban Compaction and Its  Impact  on  Urban  Development  in China: A Chase Study of Beijing” . Tesis. University Of Hongkong.