## Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Methodist dalam Perspektif  Sosiologis di Desa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu
The Conflict over the Rejection of the Methodist Church Construction: A Sociological Perspective in Pematang Seleng Village, Labuhanbatu Regency
Widya Putri * , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia Irwansyah , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

## PENDAHULUAN
Agama merupakan dua sisi koin yang berbeda, di satu sisi menjadi wadah kedamaian umat manusia, dan di sisi lain menjadi pemicu konflik utama di dunia. Salah satu konflik yang sering muncul adalah terkait pembangunan rumah ibadah. Bagi sebagian pihak, pendirian rumah ibadah adalah hak setiap penganut agama, terutama jika jumlah jemaah bertambah. Namun, bagi pihak lain, pendirian rumah ibadah sangat bergantung pada komposisi agama di daerah tersebut,  sehingga rumah ibadah lebih mudah  dibangun  di  wilayah  dengan  mayoritas  yang  sesuai,  dan  sulit  jika  bagian  dari  minoritas (Suryawati & Syaputri, 2022 ).
Indonesia  terkenal  dengan  keragaman  budaya,  termasuk  suku  bangsa,  ideologi  politik,  dan agama. Keragaman ini bisa menjadi kekuatan positif jika semua kelompok bersatu untuk kemajuan bersama.  Dengan  toleransi  dan  harmoni,  masyarakat  Indonesia  dapat  membangun  masyarakat madani yang ideal. Namun, keragaman juga bisa menimbulkan konflik dan kekerasan, seperti yang ditunjukkan dalam sejarah, di mana nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan (Firdaus et al., 2023 ).
Indonesia  memiliki  kekayaan  keragaman  agama  yang  seharusnya  menjadi  fondasi  untuk membangun  kemanusiaan.  Nilai-nilai  luhur  agama  diharapkan  mampu  mendorong  harmoni  dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ironisnya, keragaman ini belum dimanfaatkan secara  optimal.  Seringkali  terjadi  konflik  dan  ketegangan  antar  umat  beragama,  bahkan  berujung pada kekerasan fisik. Sentimen eksklusif dan fanatisme menghambat terjalinnya hubungan yang baik antar  umat  beragama,  terutama  antara  Kristen  dan  Islam  yang  memegang  peran  penting  dalam dinamika sosial di Indonesia (Kodiran, 2016 ).
Pada  hakikatnya,  agama  hadir  sebagai  petunjuk  bagi  manusia  untuk  mencapai  keselarasan dalam hidup. Agama memiliki kekuatan untuk membentuk individu menjadi pribadi yang ideal sesuai

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This  study  aims  to  analyze  the  conflict  surrounding  the  rejection  of  the Methodist  Church  construction  in  Pematang  Seleng  Village,  Labuhanbatu Regency, from a sociological perspective. Using a qualitative approach with a case study method, data were gathered through observations, interviews, and literature reviews. The findings reveal that the conflict is driven by socio- cultural, political, economic, and religious factors. Socio-cultural factors are related  to  the  norms  and  values  of  the  predominantly  Muslim  local community,  while  political  factors  encompass  both  local  and  national interests. Economic factors include concerns over the potential depletion of local  economic  resources,  and  religious  factors  involve  fears  of Christianization  and  religious  disparities.  The  conflict  exemplifies  the complexity  of  inter-religious  relations  in  Indonesia,  underscoring  that tolerance  and  pluralism  remain  significant  challenges.  The  study recommends  resolving  the  conflict  through  inter-religious  dialogue, education on tolerance and pluralism, law enforcement, and governmental efforts to promote harmonious inter-religious relations.
Received Revised Accepted Published 14/06/2024 05/07/2024 12/07/2024 05/08/2024

## KEYWORDS
Inter-religious conflict; sociological analysis; tolerance; pluralism; Indonesia.
*CORRESPONDENCE AUTHOR widya0604202035@uinsu.ac.id
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v8i2.9626
dengan nilai-nilai yang diajarkan. Hal ini dapat terwujud jika agama tidak hanya dipahami sebagai lambang,  tetapi  juga  diamalkan  dalam  pikiran,  perkataan,  dan  tindakan  para  pemeluknya,  serta menjadi pendorong untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari (Liliweri, 2005 ).
Rumah ibadah berperan penting dalam kehidupan beragama, berfungsi sebagai tempat ibadah dan  musyawarah  untuk  menyelesaikan  persoalan  sosial  dan  keagamaan,  serta  melambangkan identitas  agama  dan  nasionalisme.  Di  rumah  ibadah,  nilai-nilai  moral  luhur  seperti  toleransi  dan saling  menghormati  diajarkan,  sehingga  keragaman  agama  menjadi  fondasi  persatuan  bangsa (Sulaiman, 2015 ).  Pendirian  gereja  sering  kali  menimbulkan  problematika  kompleks,  seperti  yang terjadi di Pematang Seleng, di mana mayoritas penduduk Muslim.
Pemahaman agama dan identitas keagamaan masyarakat berperan penting dalam penerimaan atau penolakan pendirian gereja, dan prasangka terhadap agama lain dapat memicu ketegangan antar agama.  Pemerintah  Labuhanbatu  menghentikan  sementara  pembangunan  gereja  dengan  dasar hukum peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas (Riansyah et al., 2021 ). Memahami dinamika konflik ini membantu mencari solusi yang tepat. Di  Desa  Pematang  Seleng,  Sumatera  Utara,  masyarakat  Methodist  ingin  membangun  gereja  sesuai peraturan bersama Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 (Susanto, 1979 ).
Topik  pembangunan  gereja  di  tengah  masyarakat  multikultural  menghadirkan  isu  yang menarik untuk ditelaah. Di komunitas dengan keragaman agama, konflik sosial antar umat beragama adalah  hal  yang  lumrah  terjadi (Riansyah  et  al., 2021 ).  Kompleksitasnya  semakin  meningkat  ketika salah  satu  agama  mendominasi.  Namun,  konflik  tersebut  dapat  diredam  dengan  meningkatkan interaksi sosial dalam masyarakat. Indonesia, sebagai negara majemuk dengan berbagai suku, agama, dan budaya, memiliki kekayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Namun, di balik keberagaman itu, konflik juga bisa muncul, salah satunya terkait pendirian rumah ibadah (Rochajat, 2011 ).
Masyarakat  Methodist  membeli  tanah  untuk  membangun  gereja.  Namun,  rencana  ini mendapat penolakan dari sebagian masyarakat desa. Penolakan ini didasarkan pada beberapa alasan, seperti  rasa  tidak  percaya  terhadap  gereja  Methodist,  kekhawatiran  akan  perubahan  sosial  dan budaya, dan kurangnya komunikasi antar kelompok. Penolakan ini memicu konflik berkepanjangan, menimbulkan  perpecahan  di  desa,  dan  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  umum.  Memahami akar penyebab konflik dan dinamika yang terjadi di Desa Pematang Seleng penting untuk mencari solusi yang tepat dan menyelesaikan konflik yang berkepanjangan (Kahmad, 2009 ).
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  terkait  dengan  tema  penelitian  ini  yaitu:  (1) Bafhadal, dkk (2024), hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah ibadah terhambat oleh  keterlibatan  berbagai  kelompok,  termasuk  partai  politik  yang  memegang  peran  sentral,  dan kurangnya pihak yang menjaga toleransi menjadi faktor penting agar kejadian serupa tidak terulang (Bafadhal  et  al., 2024 );  (2)  Wijayanto  (2021),  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari disebabkan oleh kekecewaan warga Malangsari terhadap  cara  curang  dalam  memperoleh  IMB  dan  kekhawatiran  terhadap  gangguan  keimanan, sementara  resolusi  konflik  melalui  mediasi  yang  dipimpin  oleh  Komnas  HAM  mengizinkan pembangunan gereja kembali, meskipun secara sosial damai positif belum tercapai (Wijayanto, 2021 ); (3) Dahlan dan Aslamiyah (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembangunan rumah ibadah  minoritas  di  Kalimantan  Selatan  disebabkan  oleh  perbedaan  interpretasi  regulasi,  faktor sosial-keagamaan, politisasi agama dalam Pilkada dan Pileg, serta kecurigaan antar umat beragama akibat perubahan agama karena pernikahan (Dahlan & Aslamiyah, 2022 ).
Penelitian  ini  menawarkan  kebaruan  dengan  menganalisis  konflik  ini  dari  sudut  pandang sosiologis yang komprehensif, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sementara
penelitian  sejenis  cenderung  fokus  pada  aspek  hukum  atau  teologis,  penelitian  ini  menggali  lebih dalam bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik berperan dalam konflik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kurangnya upaya intervensi pemerintah dan lembaga terkait dalam mempromosikan toleransi dan dialog antar agama, serta menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan. Analisis  ini  mengisi  gap  yang  ada  dalam  literatur  dengan  memberikan  perspektif  baru  yang  lebih mendalam  dan  terintegrasi,  yang  dapat  menjadi  acuan  bagi  penelitian  dan  kebijakan  di  masa mendatang dalam mengelola konflik keagamaan di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist di Desa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu, dari perspektif sosiologis. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi  penolakan  tersebut.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengungkap  peran  dan dinamika  antar  kelompok  masyarakat  serta  intervensi  dari  pemerintah  dan  lembaga  terkait  dalam merespons  konflik  ini.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  komprehensif tentang  akar  penyebab  konflik  dan  menawarkan  rekomendasi  solusi  yang  efektif  untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  untuk  memahami secara  mendalam  makna,  motivasi,  dan  pengalaman  individu  serta  kelompok  yang  terlibat  dalam konflik  penolakan  pembangunan  Gereja  Methodist  di  Desa  Pematang  Seleng,  Kabupaten Labuhanbatu.  Studi  kasus  dipilih  karena  fokus  penelitian  ini  adalah  pada  satu  kasus  spesifik  yang menawarkan  wawasan  rinci  tentang  dinamika  sosial  dan  kultural  yang  mempengaruhi  konflik tersebut  (Yin, 2018 ).  Penelitian  ini  dilakukan  selama  dua  bulan  dengan  subyek  penelitian  meliputi pemerintah  desa  sebagai  informan  kunci,  pimpinan  gereja,  anggota  jemaat  Gereja  Methodist  yang berusaha  membangun  gereja  baru,  serta  warga  sekitar  yang  menentang  pendirian  gereja.  Teknik pengumpulan  data  meliputi  wawancara  mendalam  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat, menggunakan  panduan  wawancara  semi-terstruktur  yang  telah  disiapkan  sebelumnya.  Selain  itu, peneliti  melakukan  observasi  partisipan  dan  non-partisipan,  serta  mengumpulkan  dokumen- dokumen  terkait  konflik  seperti  surat-surat  pernyataan,  pemberitaan  media  massa,  dan  dokumen resmi dari pemerintah (Creswell, 2015 ).
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang melibatkan beberapa langkah.  Pertama,  reduksi  data,  di  mana  data  yang  dikumpulkan  dari  berbagai  sumber  diubah menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah dianalisis (Miles et al., 2014 ). Kedua, penyajian data, yang disajikan dalam bentuk tabel, matriks, atau diagram untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan, di mana kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis, kemudian diverifikasi dengan triangulasi data dan triangulasi metode untuk memastikan  validitas  temuan  (Patton, 2022 ).  Dengan  pendekatan  ini,  penelitian  diharapkan  dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan menawarkan  solusi  yang  efektif  untuk  mempromosikan  toleransi  dan  kerukunan  antar  umat beragama di wilayah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik  penolakan  pembangunan  Gereja  Methodist  di  Desa  Pematang  Seleng  merupakan  contoh kompleks  dari  bagaimana  faktor-faktor  sosial,  budaya,  dan  politik  dapat  berinteraksi  untuk menciptakan ketegangan dan perselisihan. Konflik ini menunjukkan pentingnya dialog antar umat
beragama,  pendidikan  agama,  dan  transparansi  dalam  proses  perizinan  dan  pembangunan  tempat ibadah.
Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang mendasari konflik penolakan pembangunan Gereja  Methodist  di  Desa  Pematang  Seleng,  yaitu  sejarah  ketegangan  dan  prasangka  antar  umat beragama  di  desa  yang  diperparah  oleh  kurangnya  komunikasi  dan  interaksi  sosial  yang  positif. Beberapa warga desa khawatir bahwa pembangunan gereja akan mengubah budaya dan tradisi desa, serta  memicu  perselisihan  antar  umat  beragama.  Kekhawatiran  ini  muncul  karena  sebagian  warga desa tidak memiliki pemahaman yang benar tentang agama Methodist, yang sebenarnya menekankan pada nilai-nilai cinta kasih, toleransi, dan pelayanan kepada sesama tanpa memandang latar belakang agama.  Ketakutan  yang  tidak  berdasar  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  asumsi  bahwa  keberadaan gereja  akan  mengancam  identitas  religius  mayoritas,  meskipun  tidak  ada  bukti  nyata  yang mendukung  pandangan  tersebut.  Selain  itu,  proses  perizinan  dan  pembangunan  gereja  yang  tidak dilakukan  dengan  transparan  dan  komunikatif  semakin  menimbulkan  rasa  curiga  dan ketidakpercayaan di antara warga desa, memperparah situasi konflik.
Hal ini diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pematang Seleng, berikut hasil wawancaranya:
"Sebagai  kepala  desa,  saya  prihatin  dengan  situasi  yang  terjadi  di  Desa  Pematang  Seleng  terkait  penolakan pembangunan Gereja Methodist. Saya memahami bahwa ini merupakan masalah  yang kompleks dan sensitif,  dan saya ingin meyakinkan semua pihak bahwa saya berkomitmen untuk menyelesaikannya dengan cara yang adil dan damai. Pertama-tama, saya ingin menekankan bahwa pemerintah desa menghormati hak semua warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, dan hal ini tidak boleh dikompromikan. Saya telah bertemu dengan perwakilan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik ini. Saya  telah  mendengarkan  dengan  seksama  kekhawatiran  mereka  dan  berusaha  untuk  memahami  sudut  pandang mereka. Saya yakin bahwa dengan dialog yang terbuka dan jujur, kita dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Saya ingin mengajak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Marilah kita bekerja sama untuk membangun desa yang damai dan harmonis, di mana semua warga negara merasa dihormati dan diterima.”
“Langkah  konkret  yang akan saya  ambil untuk menyelesaikan konflik  ini yaitu, pertama, membentuk tim mediasi yang terdiri dari perwakilan dari berbagai pihak di desa, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda. Tim mediasi  akan  bertugas  untuk  memfasilitasi  dialog  antara  kedua  belah  pihak  dan  membantu  mereka  menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kedua, mengadakan pertemuan publik untuk membahas masalah ini secara  terbuka  dan  transparan.  Pertemuan  ini  akan  memberikan  kesempatan  bagi  semua  warga  desa  untuk menyuarakan pendapat mereka dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini. Ketiga, membuat komitmen tertulis  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berisi  kesepakatan  tentang  solusi  yang  telah  dicapai. Komitmen  ini  akan  membantu  untuk  memastikan  bahwa  solusi  tersebut  dihormati  dan  dilaksanakan  oleh  semua pihak. Berdasarkan informasi yang saya dapat, konflik ini berawal dari rencana pembangunan Gereja Methodist di Desa Pematang Seleng yang ditolak oleh sebagian warga desa. Penolakan ini didasari oleh berbagai alasan, termasuk kekhawatiran akan perubahan sosial dan budaya, serta potensi gangguan keamanan. Pimpinan Gereja menegaskan komitmen  untuk  membangun  gereja  dengan  cara  yang  damai  dan  menghormati  semua  pihak.  Hal  ini  dibuktikan dengan  upaya  dialog  dan  mediasi  yang  telah  dilakukan  dengan  berbagai  pihak,  termasuk  tokoh  masyarakat  dan aparatur pemerintah."
Pimpinan  Gereja  menekankan  bahwa  pembangunan  gereja  merupakan  hak  konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Mereka berharap agar semua pihak dapat menghormati hak ini dan  menyelesaikan  konflik  dengan  cara  yang  konstruktif.  Pimpinan  Gereja  menyatakan  kesiapan untuk berdialog dan mencari solusi bersama dengan semua pihak. Mereka berharap agar konflik ini dapat diselesaikan dengan damai dan tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Sedangkan dari pandangan masyarakat sendiri banyak masyarakat Desa Pematang Seleng yang mendukung  pembangunan  Gereja  Methodist.  Mereka  berpandangan  bahwa  gereja  merupakan tempat ibadah yang berhak untuk dibangun di desa, dan bahwa kerukunan antar umat beragama di desa selama ini terjaga dengan baik. Dibalik itu beberapa masyarakat desa menolak pembangunan Gereja Methodist dengan alasan kekhawatiran akan mengganggu kerukunan antar umat beragama.
Mereka  khawatir  bahwa  pembangunan  gereja  akan  memicu  perselisihan  dan  konflik  antar  umat beragama di desa.
Tidak hanya dari masyarakat banyak juga dari anggota jemaat yang menegaskan hak mereka untuk  beribadah  sesuai  dengan  keyakinan  mereka.  Pembangunan  gereja  dianggap  sebagai  bentuk perwujudan hak tersebut dan memungkinkan mereka untuk berkumpul dan beribadah dengan bebas. Saat ini jemaat Methodist di Desa Pematang Seleng harus menempuh jarak yang jauh untuk beribadah di gereja terdekat. Pembangunan gereja di desa mereka akan memudahkan mereka untuk beribadah secara  rutin  dan  meningkatkan  partisipasi  dalam  kegiatan  keagamaan.  Diharapkan  pembangunan gereja dapat menjadi pusat komunitas bagi jemaat Methodist dan masyarakat sekitar. Gereja dapat menjadi  tempat  untuk  mengadakan  berbagai  kegiatan  sosial  dan  edukasi,  serta  memperkuat hubungan antar warga.
Konflik  penolakan  pembangunan  gereja  Methodist  di  Desa  Pematang  Seleng  merupakan contoh kompleks dari bagaimana perbedaan keyakinan, kurangnya komunikasi, dan ketakutan akan perubahan  dapat  menyebabkan  konflik  sosial.  Konflik  ini  menunjukkan  pentingnya  dialog  dan toleransi  antar  umat  beragama.  Penelitian  sosiologis  dapat  membantu  memahami  dan  mengatasi konflik sosial ini. Dialog, edukasi, penegakan hukum, dan keterlibatan pihak ketiga dapat membantu menyelesaikan konflik ini dan membangun masyarakat yang damai dan harmonis  (Putri & Sari, 2023 ).
Konflik  penolakan  pembangunan  Gereja  Methodist  merupakan  fenomena  sosial  kompleks yang  melibatkan  berbagai  faktor  dan  aktor.  Dalam  situasi  ini,  sosiolog  dapat  memainkan  peran penting dalam memahami akar penyebab konflik, menganalisis dinamika sosial, dan mencari solusi yang berkelanjutan (Setiawan & Wijaya, 2024 ). Dengan menganalisis struktur sosial, norma budaya, dan interaksi antar kelompok, sosiolog dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas konflik.
Sosiolog  dapat  melacak  bagaimana  berbagai  faktor  tersebut  berinteraksi  dan  menciptakan dinamika  konflik.  Mereka  dapat  menganalisis  bagaimana  aktor-aktor  terlibat  dalam  konflik, bagaimana  informasi  dan  rumor  menyebar,  dan  bagaimana  ketegangan  meningkat  dan  meledak menjadi kekerasan (Ilmi et al., 2023 ). Sosiolog dapat membantu merancang solusi yang berkelanjutan untuk konflik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang  terlibat. Mereka  dapat  memfasilitasi  dialog  antar  kelompok,  mengembangkan  strategi  mediasi  dan  resolusi konflik, serta merumuskan kebijakan yang mempromosikan toleransi dan kohesi sosial (Raharjo & Susanto, 2022 ).
Sosiolog  memiliki  peran  penting  dalam  memahami  dan  menyelesaikan  konflik  penolakan pembangunan  Gereja  Methodist.  Dengan  menggunakan  keahlian  dan  perspektif  mereka,  sosiolog dapat  membantu  membangun  jembatan  antar  kelompok,  mempromosikan  toleransi  dan  kohesi sosial, dan mencapai solusi yang damai dan berkelanjutan.

## Faktor Pemicu Terjadinya Konflik Penolakan Pembangun Gereja Methodist
Penolakan atau tidak diterimanya rumah ibadah ini telah menjadi cerita yang sering didengar olah masyarakat  dari  waktu  ke  waktu.  Dengan  berbagai  macam  alasan  yang  didapatkan  seperti  tidak memiliki  izin  serta  tidak  sesuai  aturan.  Hal  ini  kerap  dijadikan  pembenaran  oleh  pihak  mayoritas untuk melakukan tindakan-tindakan yang intoleran. Beberapa peraturan daerah yang diskriminatif serta pemerintah daerah yang tak berpengaruh terhadap masyarakat yang intoleran menjadikan kaum minoritas semakin menyudut.
Banyak hal yang melatarbelakangi dari fenomena penolakan masyarakat mayoritas terhadap masyarakat minoritas. Dalam hal ini terjadi sebuah sentimen umat beragam yaitu antara umat Islam
dan  umat  kristiani.  Masalah  tersebut  sebetulnya  memiliki  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab masyarakat  menolak  dan  ada  beberapa  faktor  juga  yang  membuat  umat  kristiani  terus memperjuangkan haknya. Berdasarkan undang-undang sebetulnya negara telah menjamin kegiatan beribadah di negara ini termasuk oleh umat kristiani. Akan tetapi memang ada masalah yang unik telah terjadi (Riansyah et al., 2021 ). Konflik penolakan pembangunan gereja Methodist di Indonesia telah  terjadi  di  beberapa  tempat.  Faktor-faktor  yang  memicu  konflik  tersebut  umumnya  bersifat kompleks dan multidimensi, dengan beragam akar permasalahan yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor yang umum ditemukan:

## Faktor Agama
Keberatan  dari  sebagian  masyarakat  yang  berbeda  keyakinan  dengan  jemaat  Methodist terhadap pembangunan gereja di lingkungan mereka. Hal ini dapat dikarenakan kekhawatiran akan dominasi agama tertentu, potensi kristenisasi, atau pelanggaran norma dan tradisi agama setempat. Stigma  negatif  terhadap  agama  Methodist  dan  stereotip  yang  keliru  tentang  ajaran  dan  praktik mereka dapat memicu penolakan dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat sekitar. Disinformasi yang disebarkan melalui media sosial atau rumor juga dapat memperkeruh suasana dan memperkuat penolakan.

## Faktor Sosial dan Budaya
Masyarakat mungkin tidak mempercayai proses perizinan dan pembangunan gereja. Hal ini dapat  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  gereja  dibangun  secara  tidak  sah  atau  tanpa  persetujuan yang memadai dari masyarakat setempat. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan transparan antara jemaat Methodist dan masyarakat sekitar dapat memicu kesalahpahaman dan rasa permusuhan. Di beberapa  daerah,  terdapat  persaingan  antar  umat  beragama  dalam  memperebutkan  pengaruh  dan sumber  daya.  Hal  ini  dapat  memperburuk  konflik  penolakan  pembangunan  gereja,  terutama  jika dikaitkan dengan faktor agama.
Nilai-nilai dan tradisi lokal yang menekankan keseragaman agama dan budaya dapat memicu penolakan  terhadap  pembangunan  gereja  Methodist.  Kurangnya  pemahaman  tentang  budaya  dan tradisi  Methodist  dapat  memicu  prasangka  dan  stereotip  negatif.  Hal  ini  dapat  memperkuat penolakan terhadap pembangunan gereja. Perubahan sosial yang cepat dapat menimbulkan rasa tidak nyaman  dan  ketakutan  di  masyarakat.  Hal  ini  dapat  membuat  mereka  lebih  resisten  terhadap perubahan, seperti pembangunan gereja Methodist .

## Faktor Politik
Beberapa  kelompok  politik  mungkin  memanfaatkan  isu  pembangunan  gereja  untuk keuntungan  politik  mereka.  Hal  ini  dapat  memperkeruh  suasana  dan  mempersulit  penyelesaian konflik  secara  damai.  Politisi  atau  tokoh  masyarakat  tertentu  mungkin  mengeksploitasi  sentimen agama dan ketakutan masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik. Hal ini dapat memperburuk ketegangan  dan  memicu  tindakan  kekerasan.  Lemahnya  penegakan  hukum  dan  perlindungan terhadap kelompok minoritas dapat membuat masyarakat merasa tidak aman dan terancam. Hal ini dapat memperkuat penolakan terhadap pembangunan gereja.

## Faktor Ekonomi
Masyarakat mungkin khawatir bahwa pembangunan gereja akan berdampak negatif terhadap ekonomi  lokal,  seperti  hilangnya  pekerjaan  atau  menurunnya  nilai  properti.  Di  beberapa  daerah, terdapat persaingan ekonomi antar umat beragama. Hal ini dapat memperburuk konflik penolakan pembangunan gereja, terutama jika dikaitkan dengan faktor agama dan sosial. Ketimpangan ekonomi
antara  kelompok  mayoritas  dan  minoritas  dapat  memperkuat  penolakan  terhadap  pembangunan gereja.  Masyarakat  minoritas  mungkin  merasa  bahwa  mereka  tidak  mendapatkan  akses  yang  adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi (Firdaus, 2017 ).

## Dampak Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Methodist
Penolakan pembangunan Gereja Methodist di berbagai daerah di Indonesia telah memicu berbagai konflik  dan  polemik  yang  kompleks.  Konflik  ini  tidak  hanya  berdampak  pada  pihak-pihak  yang terlibat  secara  langsung,  seperti  jemaat  Methodist  dan  kelompok  penolak,  tetapi  juga  pada masyarakat luas dan tatanan sosial-politik bangsa. Berikut adalah analisis mendalam tentang dampak konflik penolakan pembangunan Gereja Methodist, beserta daftar pustakanya:

## Dampak Sosial
Konflik ini dapat memicu ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat, terutama di daerah yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Hal  ini  dapat  mengganggu  kerukunan  antar  umat beragama  dan  memicu  sentimen  negatif  terhadap  kelompok  minoritas.  Penolakan  pembangunan gereja  dapat  dilihat  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  khususnya  hak  untuk  beribadah  dan memeluk agama. Hal ini dapat berdampak pada rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  Jemaat  Methodist  dan  kelompok minoritas  lainnya  dapat  mengalami  stigmatisasi  dan diskriminasi  akibat  konflik  ini.  Hal  ini  dapat  berakibat  pada  berbagai  aspek  kehidupan,  seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Konflik ini dapat menimbulkan trauma dan ketakutan bagi  jemaat  Methodist  dan  kelompok  minoritas  lainnya.  Hal  ini  dapat  berakibat  pada  kesehatan mental dan psikologis mereka.

## Dampak Politik
Konflik ini dapat memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Konflik ini dapat memperparah ketegangan politik dan memperburuk polarisasi di masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada stabilitas politik dan keamanan nasional. Konflik ini dapat melemahkan demokrasi dan nilai-nilai toleransi di Indonesia. Hal ini dapat berakibat pada kemunduran dalam pembangunan bangsa (Aritonang, 2019 )

## Upaya Penyelesaian Konflik
Dalam  menyelesaikan  konflik,  terdapat  berbagai  proses  yang  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau mengurangi konflik, yang dikenal sebagai resolusi konflik.  Resolusi konflik merupakan usaha untuk menangani konflik dengan komunikasi antar personal oleh pihak-pihak yang terlibat guna mencapai kesepakatan  yang  memuaskan.    Mediasi,  pada  dasarnya,  adalah  proses  penyelesaian  konflik  oleh pihak ketiga yang netral dan dilakukan secara sukarela. Keterlibatan orang ketiga yang diterima oleh kedua belah pihak diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik dengan damai. Dalam konflik pembangunan Gereja Methodist , peran mediator dipegang oleh lurah, camat, FKUB, Kemenag, dan Pemerintah Labuhanbatu (Nugroho, 2019 ).
Berdasarkan empat model mediasi, penulis menganggap bahwa mediasi yang digunakan dalam konflik pembangunan Gereja Methodist adalah evaluative mediation. Hal ini karena mediasi tersebut tidak  menghasilkan  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  bertikai  dan  konflik  tersebut  akhirnya diselesaikan  melalui  pengadilan.  Dalam  menangani  Konflik  Gereja  Methodist,  melalui  Kemenag, FKUB,  dan  instansi  terkait  lainnya,  melakukan  upaya-upaya  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut. Jika terdapat perselisihan dalam rencana pendirian rumah ibadah, hal ini juga diatur dalam PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 (Arifin, 2020 ).
Dalam  penyelesaian  konflik  ini,  Kemenag  dan  FKUB  memiliki  peranan  penting  untuk menyelesaikan permasalahan ini karena berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Pematang Seleng.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Kemenag  dan  FKUB  dalam  menyelesaikan  konflik penolakan  pembangunan  Gereja  Methodist    ini  antara  lain:  (1)  berperan  sebagai  mediator;  (2) melakukan  pertemuan  dengan  pemuka  agama;  (3)  melalukan  pengecekan  terhadap  warga  yang menandatangani  izin  pembangunan  Gereja.  Sebagai  mediator,  Kemenag,  FKUB,  Lurah,  dan  Kades Pematang  Seleng,  penulis  merekomendasikan  penyelesaian  melalui  pengadilan.  Namun,  sebelum menyarankan hal tersebut, Kemenag dan FKUB telah mencoba berdialog dengan para pemuka agama melalui musyawarah terlebih dahulu.

## SIMPULAN
Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami akar-akar konflik agama dalam konteks lokal. Kedua, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan konflik agama, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran sosiologi  dalam  menganalisis  dan  menyelesaikan  konflik  agama.  Konflik  penolakan  pembangunan gereja Methodist  di Desa Pematang Seleng merupakan contoh kompleksitas hubungan antar  umat beragama di Indonesia. Konflik ini menunjukkan bahwa pembangunan tempat ibadah tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, penting untuk membangun dialog dan komunikasi yang baik antar umat beragama serta melibatkan semua pihak terkait dalam proses pembangunan tempat ibadah.

## REFERENSI
Arifin, E. (2020). Tolerasi dan Keragaman Agama di Indonesia: Tantangan dan Solusi . Pustaka Belajar. Aritonang, A. (2019). Peran Sosiologis Gereja Dalam Relasi Kehidupan Antar Umat Beragama Indonesia. Jurnal TeDeum , 9 (1), 69 – 101.
Bafadhal, O. M., Saraswaty, E., & Handoko, A. I. (2024). Konflik dan wacana media dalam pembangunan gereja di Palembang: analisis jaringan dikursus. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) , 8 (1), 217 – 226. https://doi.org/10.25139/jsk.v8i1.6257 Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset . Pustaka Pelajar.
Dahlan, B., & Aslamiyah, R. (2022). Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 21 (1), 61. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246 Firdaus. (2017). Konflik Pembangunan Rumah Ibadah Di Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragirihulu. JOM FISIP , 4 (2), 1 – 15.
Firdaus, R., Nurbaiti, N., Halim, A., & Mubarak, Z. (2023). Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin , 22 (1), 17 – 30. https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416
Ilmi, G. H. U., Jalil, A., & Suparno, S. (2023). Konflik Pembangunan Rumah Ibadah Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Masyarakat (Studi Kasus Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang). Diponegoro Law Journal , 12 (4). https://doi.org/10.14710/DLJ.2023.41192 Kahmad, D. (2009). Sosiologi Agama (Cet-5). Remaja Rosdakarya.
Kodiran, M. (2016). Asimilasi Etnis Tionghoa Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Integrasi Nasional (Studi Di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara). In Jurnal Ketahanan Nasional (Vol. 17, Issue 1, pp. 19 – 29). Liliweri, A. (2005). Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur . LKIS. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . SAGE Publications, Inc.
Nugroho, J. (2019). Resolusi Konflik . Pustaka Cendekia. Patton, M. Q. (2022). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). SAGE Publications.
Putri, R., & Sari, D. (2023). Peran Media Sosial dalam Memperparah Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Methodist: Studi Kasus di Kabupate Y. Jurnal Komunikasi Massa , 2 , 185 – 202.
Raharjo, S., & Susanto, A. (2022). Strategi Mediasi Konflik Penolakan Pemangunan Gereja Methodist: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Kajian Konflik Dan Perdamaian , 2 (14), 221 – 240.
Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan
Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. Ijd-Demos , 3 (1), 43 – 52. https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79 Rochajat, R. (2011). Konsep Pembangunan. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 , 1689 – 1699. Setiawan, A., & Wijaya, B. (2024). Dinamika Konflik Penolakan Pembangunan Gereja Methodist di Desa X: Analisis Sosiologi. Jurnal Sosiologi Indonesia , 1 (25), 1 – 20. Sulaiman. (2015). Problematika Pendirian Rumah Ibadat di Pati Jawa Tengah. Analisa Journal of Social Science and Religion , 22 (2), 187 – 198.
Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (3), 433 – 446. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446 Susanto, S. A. (1979). Pengatar Sosiologi dan Perubahan Sosial . Binacipta.
Wijayanto, W. S. (2021). Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang. Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama , 4 (1), 68 – 85. https://doi.org/10.15575/hanifiya.v4i1.11968 Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6 th). SAGE Publications.
© 2024 Widya Putri, & Irwansyah