Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram Adifa Rahmandini adifa.rahmandini@gmail.com
Faizah Bafadhal faizahbafadhal@unja.ac.id
Lili Naili Hidayah lilinailihidayah@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 24 Desember 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

## Abstract
In the digital era, in terms of marketing business products we can use influencer service. Because influencer influence that can increase product sales. But, there are still influencers who promote products  that  can  potentially  harm  consumers.  Therefore,  this  research  aims  to  find  out  and analyze  responsibilities  of  influencers  based  on  the  laws  and  regulations  in  Indonesia  If  a business product is promoted through its Instagram account, it has the potential to cause harm to  consumers  and  to  find  out  and  analyze  the  legal  protection  of  consumers  for  advertising information  that  contains  elements  of  dishonesty.  This  research  uses  a  normative  juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Regarding the collection of legal materials obtained from library materials which include primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this research is that influencers can be responsible for the  substance/advertising  material  submitted,  but  influencers  cannot  be  responsible  for providing  compensation  to  consumers  for  the  use  of  the  advertised  product  because  this responsibility is the responsibility of businessman. Legal protection for consumers can be in the form of related parties continuing to offer, promote, and advertise products. And can be in the form of compensation for consumers who have suffered losses.
Keywords : Liability, Influencer, Bussiness Product Marketing, Instagram.

## Abstrak
Di era digital ini, dalam memasarkan produk usaha dapat menggunakan jasa influencer . Hal ini karena  pengaruh influencer yang  dapat  meningkatkan  penjualan  produk.  Namun  masih terdapat influencer yang  melakukan  promosi  produk  yang  dapat  berpotensi  merugikan
Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021     Halaman 456 - 468 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
konsumen. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tangggung jawab influencer berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia jika suatu produk usaha  yang  dipromosikan  melalui  akun  instagramnya  berpotensi  mengakibatkan  kerugian pada  konsumen  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  atas  informasi  iklan  yang  mengandung  unsur  ketidakjujuran.  Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konseptual  dan  penedekatan  kasus.  Mengenai  pengumpulan  bahan  hukum diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier.  Hasil  penelitian  ini  adalah influencer dapat  bertanggung  jawab  terhadap substansi/materi  iklan  yang  disampaikan,  tetapi influencer tidak  dapat  bertanggung  jawab dalam  memberikan  ganti  kerugian  pada  konsumen  atas  penggunaan  produk  yang diiklankannya karena pertanggungjawaban tersebut berada pada pelaku usaha. Perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dapat  berupa  pihak-pihak  terkait  melanjutkan  penawaran, promosi,  dan  pengiklanan  produk.  Dan  dapat  berupa  pemberian  ganti  kerugian  atas konsumen yang mengalami kerugian.
Kata Kunci : Tangung Jawab, Influencer, Pemasaran Produk Usaha, Instagram.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  zaman  yang  begitu  pesat  menuntut  masyarakat  untuk  menghasilkan sesuatu  dengan  cepat  dan  tepat  pada  sasaran.  Ketika  menjalankan  suatu  kegiatan  usaha dalam  hal  menumbuhkan  dan  mengembangkan  suatu  usaha  maka  pelaku  usaha  dituntut untuk  dapat  menciptakan  ide,  kreativitas,  dan  inovasi  yang  mampu  menarik  perhatian masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  agar  pelaku  usaha  dapat  menghadapi  persaingan  usaha  yang saat  ini  semakin  meningkat.  Salah  satu  unsur  terpenting  dalam  kegiatan  usaha  adalah pemasaran  karena  berkaitan  dengan  mempromosikan,  mendistribusikan,  hingga  suatu produk usaha sampai pada tangan konsumen.
Dengan  kemajuan  teknologi  dan  informasi,  tentunya  berbagai  cara  yang  dapat dilakukan  pelaku  usaha  untuk  memasarkan  produk  usahanya  salah  satunya  dengan memanfaatkan media digital. Kehadiran media digital ini dapat memberikan keuntungan bagi pelaku  usaha  yang  memasarkan  produk  usahanya,  mulai  dari  segi  waktu,  biaya,  tenaga, maupun energi.  Selain itu juga membantu pelaku  usaha  dengan sangat mudah memasarkan produk usahanya ke dalam pasar yang lebih luas
Dalam  memasarkan  produk  usaha  berbagai  strategi  yang  dapat  dilakukan  pelaku usaha.  Salah  satu  strategi  yang  dapat  dilakukan  pelaku  usaha  untuk  mengenalkan  produk usahanya  adalah  dengan  melibatkan  pihak  yang  telah  dikenal  khalayak  ramai/masyarakat untuk  memasarkan  produk  usahanya  yang  mana mampu  mempengaruhi  masyarakat  untuk membeli suatu produk usaha tersebut. Pihak yang dimaksud tersebut dikenal dengan istilah
influencer. Influencer dalam  membantu  pelaku  usaha  memasarkan  produk  usaha  dengan mem- posting produk  baik  berupa  gambar  yang  berisi  tulisan  mengenai  produk  yang dipromosikannya ataupun berupa video.
Selain itu, influencer juga bertindak seolah-olah sebagai pembeli atau pengguna suatu produk  dengan  mempresentasikan  hal-hal  positif  dari  produk  tersebut. 1 Tindakan  yang dilakukan influencer ini umumnya bersifat mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan  atau  mengkonsumsi  produk  usaha  melalui  suatu  iklan/konten  yang ditampilkan  di  akun  instagramnya.  Apalagi,  ”menurut  studi  IPSOS,  Indonesia  menjadi  satu dari lima negara di dunia yang memiliki profil bisnis instagram terbanyak.” 2
Berdasarkan  hal  diatas  secara  umum  dapat  diketahui  bahwa influencer merupakan suatu  pihak  yang  berperan  dalam  membantu  pelaku  usaha  memasarkan  produk  usahanya dengan menggunakan iklan sedangkan pelaku usaha merupakan suatu pihak yang membuat dan/atau  menghasilkan  suatu  produk.  Maka  terjadi  suatu  hubungan  hukum  antara  pelaku usaha dengan influencer yang didasarkan pada suatu perjanjian, yang mana menimbulkan hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak dengan tujuan untuk mendatangkan konsumen yang  sebanyak-banyaknya  guna  membeli  atau  menggunakan  produk  usaha  yang dipromosikan.  Untuk itu, kedudukan  konsumen dapat berpengaruh  karena  menjadi  sasaran dari hubungan hukum tersebut.
Jika influencer yang  terlibat  dalam  kegiatan  usaha  tidak  berhati-hati  dalam mempromosikan produk yang mana iklan yang disampaikannya memuat informasi yang tidak benar dan tidak jujur atas suatu produk maka potensi kerugian pada konsumen akan sangat mudah  terjadi.  Adapun  Menurut  ketentuan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.” Dan menurut  ketentuan  Pasal  35  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa:
Setiap  pihak  yang  membuat,  menyediakan  sarana,  dan/atau  menyebarluaskan  lklan Elektronik  wajib  memastikan  substansi  atau  materi  Iklan  Elektronik  yang
1 Novi  Tri  Haryanti  dan  Alexander  Wirapraja, “Pengaruh  InfluencerMarketing  Sebagai  Strategi Pemasaran Digital Era Modern” , Jurnal Eksekutif, Vol.15, No.1, 2018, hlm.137.
2 https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/JKREaxxk-indonesia-1-dari-5 negara-dengan-profil-bisnis-instagram-terbanyak diakses pada 20 Januari 2021 pukul 14.15
disampaikan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi Iklan Elektronik.
Namun pertanggungjawaban influencer ini perlu ditentukan batasan-batasannya agar tidak terjadi kekaburan hukum dalam menentukan pertanggunggjawaban pihak-pihak terkait apabila konsumen mengalami suatu kerugian. Untuk itu penulis berpendapat bahwa perlunya diketahui sejauh apa pertanggungjawaban influencer dalam kegiatan usaha apabila iklan yang disampaikannya  memuat  informasi  tidak  benar  dan  tidak  jujur  sehingga  berpotensi mengakibatkan kerugian pada konsumen, apakah sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha  ia  dapat/tidak  dapat  memberikan  ganti  kerugian  pada  konsumen.  Oleh  karena  itu berdasarkan  uraian  diatas  maka  dalam  penelitian  ini  penulis  memberi  judul: “Tanggung Jawab Influencer dalam Pemasaran Produk Usaha melalui Instagram”
B. Pembahasan
1. Tanggung  Jawab Influencer Berdasarkan  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia  Jika  Suatu  Produk  Usaha  yang  Dipromosikan  melalui  Akun Instagramnya Berpotensi Mengakibatkan Kerugian pada Konsumen
Dalam  membantu  melakukan  kegiatan  pemasaran  produk,  konsep  iklan  yang ditampilkan influencer tidak kalah menarik dengan konsep iklan yang ditampikan oleh akun- akun  bisnis  di instagram.  Konsep  iklan  yang ditampilkan influencer dapat berupa  postingan foto yang kemudian diikuti tulisan yang berisi tentang produk yang dipromosikan atau dapat berupa  video  tergantung  permintaan  dari  pelaku  usaha.  Iklan  yang  disampaikan influencer tidak  hanya  memuat  informasi-informasi  atas  suatu  produk  tetapi  iklan  tersebut  juga menampilkan  testimoni  dari influencer atas  produk  yang  diiklankannya.  Testimoni  tersebut dapat  berupa  pengalaman influencer selama  penggunaan  produk  yang  mana  menampilkan hal-hal yang positif sehingga dapat meyakinkan khalayak ramai/masyarakat yang melihatnya.
Ketika  membantu  pelaku  usaha  memasarkan  produk  usaha  dengan  menggunakan iklan, influencer bertindak  sebagai  pihak  yang  menjalankan  proses  pembuatan  iklan  hingga penanyangan  iklan  pada  akun  instagramnya.  Pada  umumnya  pelaku  usaha  hanya
memberikan  informasi-informasi  atas  suatu  produk  yang  akan  diiklankan  kemudian influencer membantu menuangkan informasi-informasi tersebut dengan mendesain ke dalam bentuk  iklan.  Iklan  yang  akan  ditampilkan  dapat  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  17  ayat  1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan mengenai iklan yang dilarang diproduksi yaitu sebagai berikut :
Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang  dan/atau  tarif  jasa  serta  ketepatan  waktu  penerimaan  barang  dan/atau jasa;
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
Adapun  Menurut  ketentuan  Pasal  20 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  menyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha  periklanan  bertanggung  jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat  yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.” Adapun mengenai  definisi  pelaku  usaha  periklanan  tidak  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen.  Namun  dapat  diketahui  bahwa  pihak  yang terlibat dalam kegiatan periklanan terdiri dari pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan. 3 Berikut definisi dari masing-masing pelaku usaha periklanan yang dimaksudkan diatas :
a. Pengiklan  yaitu  badan  usaha  yang  memesan  iklan  dan  membayar  biaya  pembuatannya untuk promosi/pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lainnya tentang produk tersebut kepada perusahaan iklan.
3 Dedi Harianto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan” , Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 202
b. Perusahaan periklanan yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat atau menciptakan  iklan  berdasarkan  pesan  atau  informasi  yang  disampaikan  pengiklan kepadanya.
c. Media periklanan yaitu media non elektronik (koran, majalah dan seterusnya) atau media elektronik  (seperti  radio,  televisi,  dan  seterusnya)  yang  digunakan  untuk  menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu. 4
Dari penjelasan tersebut, perlu diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman dalam  hal  merancang,  membuat,  atau  menciptakan  iklan  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh perusahaan periklanan/biro iklan melainkan juga dapat dilakukan oleh influencer , yang mana umumnya  media  penanyangan  iklan  masih  sebatas  media  sosial.  Sehingga  walaupun  dalam pelaku usaha periklanan yang dimaksudkan diatas tidak menyebutkan influencer , namun jika melihat  tugas  perusahaan  periklanan/biro  iklan  yang  dimaksudkan  dalam  penjelasan tersebut mempunyai makna yang sama dengan tugas yang dimiliki oleh influencer .
Dengan  kesamaan  fungsi  atau  peranan  antara influencer dengan  perusahaan periklanan/biro iklan maka sudah seharusnya pertanggungjawaban influencer dapat mengacu pada  pertanggungjawaban  yang  dimiliki  perusahaan  periklanan/biro  iklan.  Adapun  penulis dapat  menguraikan  bahwa influencer dengan  perusahaan  periklanan/biro  iklan  mempunyai kedudukan yang sama :
a. Perusahaan  dapat  diklasifikasikan  menjadi  perusahaan  perseorangan  dan  perusahaan persekutuan.  Perusahaan  perseorangan  didirikan  dan  dimiliki  oleh  satu  orang pengusaha. 5 Contoh bidang usahanya seperti perindustrian, perdagangan ataupun dalam bidang jasa. Maka influencer dapat tergolong ke dalam perusahaan perseorangan karena
4 Ibid .
5 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm.83
merupakan  perseorangan  (individu)  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  dalam  bidang jasa.
b. Antara influencer dengan  perusahaan  periklanan/biro  iklan  sama-sama  menjalankan kegiatan  periklanan  dalam  hal  merancang,  membuat,  dan  menciptakan  iklan  produk sebagai sarana untuk mempromosikan produk usaha.
Oleh  karena  itu, influencer dapat  tergolong  sebagai  pelaku  usaha  periklanan  yang dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.
Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bahwa:
Setiap  pihak  yang  membuat,  menyediakan  sarana,  dan/atau  menyebarluaskan  lklan Elektronik  wajib  memastikan  substansi  atau  materi  Iklan  Elektronik  yang disampaikan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi Iklan Elektronik.
Maka  penulis  dapat  menguraikan  bahwa  ketentuan  pasal  tersebut  dapat  berlaku  terhadap influencer yang  mana  merupakan  seseorang  yang  membuat,  menyediakan  sarana,  dan sekaligus  menyebarluaskan  iklan  sehingga  dapat  bertanggung  jawab  apabila  substansi  atau materi iklan yang disampaikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Secara  tersirat,  ketentuan  Pasal  35  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 tentang  Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik  mempunyai  makna  bahwa  sebagai  suatu pihak yang membuat, menyediakan sarana sekaligus menyebarluaskan iklan maka terhadap influencer harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan promosi produk sehingga seharusnya tidak  ada  alasan  terhadap influencer yang  tidak  mengetahui  bahwa  produk  yang dipromosikannya  dapat  berpotensi  menimbulkan  kerugian  pada  konsumen  karena  telah diwajibkan  memastikan  bahwa  informasi-informasi  produk  yang  disampaikannya  melalui iklan tidak bertentangan dengan undang-undang.
Dan  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penjelasan  daripada  Pasal  35  Peraturan Pemerintah Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik sebagai berikut :
“Pada dasarnya setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap kebenaran substansi atau  materi  iklan  yang  disampaikan.  Meskipun  suatu  iklan  belum  dapat  dinyatakan sebagai  kondisi  penawaran,  pihak  yang  mempercayai  iklan  tersebut  dianggap  telah memberikan kepercayaan terhadap subtansi yang ditawarkannya.”
Sehingga  dengan adanya penjelasan  Pasal  35  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80 Tahun  2019 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  pada dasarnya  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  apabila  substansi  atau  materi  iklan  yang disampaikan  bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang.  Tetapi influencer dapat menjadi  pihak  yang  terkait  dalam  kebenaran  substansi/materi  iklan  jika  merujuk  pada tindakan influencer yang juga berperan dalam menjalankan kegiatan periklanan.
Maka  antara  pelaku  usaha  dengan influencer dapat  memiliki  hubungan  hukum  yang didasarkan  pada  suatu  perjanjian  yang  mana influencer mengikatkan  diri  untuk  membantu pelaku  usaha  memasarkan  produk  usahanya  dengan  mendapatkan  imbalan  yang  sesuai dengan  perjanjian  yang  telah  ditetapkan  masing-masing  pihak.  Sedangkan  antara influencer dengan  konsumen tidak memiliki hubungan hukum,  namun apabila iklan yang disampaikan influencer dapat  menimbulkan  akibat  hukum  sehingga  konsumen  dapat  meminta pertanggungjawaban kepada influencer atas iklan yang disampaikannya tersebut.
Apabila  iklan  yang  disampaikan influencer menimbulkan  akibat  hukum  maka  dapat berlaku Pasal 1365 KUH-Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu karena  kesalahaannya untuk  menggantikan  kerugian  tersebut.”  dan  Dalam  hal  produk  yang didapatkan konsumen tidak sesuai dan merugikannya maka konsumen dapat meminta pelaku
usaha  untuk  memberikan  kompensasi,  ganti  kerugian  dan/atau  penggantian  kepada konsumen.  Sedangkan  apabila  iklan  yang  disampaikan  oleh influencer bertentangan  dengan undang-undang  dan  menimbulkan  akibat  hukum  maka  konsumen  dapat  meminta pertanggungjawaban influencer tetapi hanya sebatas iklan yang bertentangan dengan undang- undang, seperti iklan memuat informasi yang salah, keliru, tidak benar, tidak jujur, dan tidak jelas.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Iklan Yang Mengandung Unsur Ketidakjujuran
Dewasa  ini,  ketika  ingin  membeli  suatu  produk  maka  tidak  sulit  untuk  menemukan produk  apa  yang  layak  untuk  dibeli  atau  digunakan.  Dikarenakan  berbagai  produk  dapat dilihat  dengan  mudah  hanya  melalui smartphone ,  sekaligus  dengan  informasi-informasi tentang  produk  seperti  harga,  fungsi  hingga  manfaat  produk.  Hal  inilah  yang  merupakan bagian dari pemasaran produk usaha. Dalam marketplace yang ada di Indonesia saat ini, dapat ditemukan berbagai produk-produk mulai dari fashion , makanan/minuman, kecantikan, alat perlengkapan sekolah, maupun alat perlengkapan rumah tangga. Produk-produk yang dimuat dalam marketplace juga memuat informasi-informasi yang sangat lengkap.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  membagikan  kuisioner  kepada  45  responden  secara online melalui google forms .  Kuisioner  ini  dibagikan  kepada  kalangan  anak  muda  dengan rentang usia 19 tahun - 23 tahun yang bertujuan untuk mengetahui adanya konsumen yang mengalami  informasi iklan  mengandung unsur ketidakjujuran.  Dari 45  responden  sebanyak 44  responden  pernah  melihat influencer mengiklankan  produk  melalui  akun  instagramnya.
Ketertarikan  responden  untuk  membeli  atau  menggunakan  produk  dari  hasil  rekomendasi influencer juga sangat tinggi. Kebanyakan responden tertarik untuk membeli  produk karena
iklan  yang  ditampilkan  sangat  meyakinkan  mulai  dari  informasi  hingga  testimoni  yang disampaikan influencer .
Dari  45  responden,  sebanyak  37  responden  pernah  membeli  produk  dari  hasil rekomendasi influencer . Kemudian sebanyak 9 responden setelah membeli produk dari hasil rekomendasi influencer mengalami  ketidaksesuaian  antara  iklan  produk  yang  disampaikan dengan  kondisi  produk  yang  sebenarnya.  Dan  sebanyak  17  responden  setelah  membeli produk mengalami ketidakcocokan produk,  produk cacat/rusak dan sebagainya. Responden yang  membeli  produk  dapat  dikatakan  sebagai  konsumen.  Berdasarkan  tanggapan  tersebut maka terhadap konsumen yang mengalami ketidaksesuaian informasi produk dalam iklan dan mengalami kerugian perlu diberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.
Adapun menurut ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:
“Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklan-kan  suatu  barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan,  seperti  aman,  tidak  berbahaya,  tidak  mengandung  risiko  atau  efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.”
Maka  apabila  terdapat  ketidaksesuaian  informasi  iklan  dengan  kondisi  produk  yang sebenarnya  atau  dapat  dikatakan  informasi  iklan  mengandung  unsur  ketidakjujuran  dapat berlaku ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  bahwa  “Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ayat  (1)  dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.”
Dalam  hukum  perdata  terdapat  2 jenis  bentuk pelanggaran  hukum  yang  terdiri dari wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Menurut  kamus  hukum,  wanprestasi  berarti kelalaian, kealpaan,  cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. 6 Sedangkan
6 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , Cet.3, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.292
perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 7
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  mengenai  perbuatan  melawan  hukum terdapat pada ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan  membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahaannya  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut.” Melalui  tanggapan  konsumen  yang  terdapat  dalam  kuisioner  tersebut,  adapun  penulis menguraikan  ketentuan  Pasal  1365  KUH-Perdata  terhadap  konsumen  yang  mengalami ketidaksesuaian  informasi  produk  dalam  iklan  dan  mengalami  kerugian  dengan  unsur- unsurnya sebagai berikut :
1. Unsur  perbuatan  melawan  hukum  yang  mana  berlawanan  dengan  hak  konsumen berkaitan dengan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Unsur kerugian terhadap konsumen yang berupa produk yang digunakan tidak cocok, produk yang dibeli cacat/rusak sehingga tidak digunakan dan sebagainya.
3. Unsur  kesalahan  baik  karena  kesengajaan  maupun  karena  kelalaian.  Yang  mana setelah  membeli  produk  terdapat  konsumen  yang  mengalami  ketidaksesuaian informasi iklan yang disampaikan dengan kondisi produk yang sebenarnya.
4. Unsur hubungan kausal (sebab-akibat) yang mana berdasarkan tanggapan konsumen melalui kuisioner tersebut, dengan tidak sesuainya informasi iklan yang disampaikan dengan  kondisi  produk  yang  sebenarnya  maka  terdapat  konsumen  yang  mengalami kerugian berupa produk yang digunakan tidak cocok, produk yang dibeli cacat/rusak sehingga tidak digunakan dan sebagainya.
7 Ibid , hlm. 303.
Sehingga berdasarkan tanggapan konsumen dalam kuisioner tersebut, dapat digolongkan ke dalam pelanggaran hukum perdata dalam bentuk perbuatan melawan hukum. Maka apabila konsumen  mengalami  suatu  kerugian  atas  iklan  yang  disampaikan influencer ,  ia  dapat melaporkan  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  atas  dasar  iklan  yang disampaikan influencer memuat informasi yang bertentangan dengan undang-undang.

## C. Kesimpulan
Influencer dapat bertanggung jawab terhadap substansi/materi iklan yang disampaikan.
Namun tidak dapat bertanggung jawab dalam hal memberikan ganti kerugian pada konsumen atas penggunaan produk yang diiklankannya karena pada dasarnya pelaku usaha yang harus bertanggung  jawab  terhadap  hal  itu.  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang mengalami  unsur ketidakjujuran atas  informasi  iklan dapat berupa  dilarangnya pihak-pihak terkait untuk melanjutkan penawaran, promosi, dan  pengiklanan produk. Dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang mengandung unsur ketidakjujuran dapat berlaku ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata  yang mana terhadap suatu pihak yang melakukan suatu kesalahan  dan  mengakibatkan  kerugian  dapat    memberi  ganti  kerugian  pada  konsumen. Sehingga konsumen dapat melaporkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atas iklan  yang  disampaikan  oleh influencer yang  mana  bertentangan  dengan  ketentuan perundang-undangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perusahaan  Indonesia. Cetakan  Keempat.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
Dedi  Harianto, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Iklan  Yang Menyesatkan . Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia,  Bogor, 2010.
P.N.H.  Simanjuntak, Hukum  Perdata  Indonesia ,  Cetakan  Ketiga.  Kencana,  Jakarta, 2017.

## Jurnal
Novi  Tri  Haryanti,  Alexander  Wirapraja.“Pengaruh  Influencer  Marketing  Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Modern”. Jurnal Eksekutif. 2018.

## Internet
Lufthi Anggraeni, Indonesia, 1 dari 5 Negara dengan Profil Bisnis Instagram Terbanyak , Diakses pada 20 Januari 2021 Pukul 14.15 <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/JKREaxxk-indonesia-1- dari-5-negara-dengan-profil-bisnis-instagram-terbanyak>