## PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI SISTEM PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

## Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo No. 1, Semarang nanda.mut.mut@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  provide  an  understanding  of  court  decisions  in  Indonesia  within  the framework  of  the  national  law  enforcement  system  based  on  Pancasila.  The  national  law enforcement system uses the perspective of the Pancasila values approach. A good court ruling is a ruling that harmonizes law and justice within the Pancasila frame. In the praxis level, court decisions  often  display  injustice.  In  the  future  the  Judge  should  be  able  to  use  the  values  of Pancasila as a frame for legal considerations.
Keywords : Court Decisions; National Law Enforcement

## Abstrak
Paper ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  putusan  pengadilan  di  Indonesia dalam  bingkai  sistem  penegakan  hukum  nasional  yang  berlandaskan  Pancasila.  Sistem penegakan  hukum  nasional  semestinya  senantiasa  menggunakan  perspektif  pendekatan  nilai- nilai Pancasila. Putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang mengharmonisasikan hukum dan  keadilan  dalam  bingkai  Pancasila.  Dalam  aras  praksis  putusan  pengadilan  sering menampakan  ketidakadilan.  Kedepannya  hakim  seharusnya  mampu  menggunakan  nilai-nilai Pancasila untuk bingkai pertimbangan hukumnya.
Kata Kunci: Putusan Pengadilan; Penegakan Hukum Nasional

## A. Pendahuluan
Penegakan  hukum  pidana  merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum
nasional,  yang  pada  dasarnya    juga merupakan  bagian  dari  sistem/kebijakan pembangunan nasional. Dikatakan
demikian, karena pada hakikatnya kebijakan  hukum  pidana,  baik  dalam  arti penegakan in abstracto maupun in concreto , merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang
kebijakan pembangunan nasional.
Penegakan  hukum  menurut  hakikatnya mengandung  supremasi  nilai  substansial, yaitu  keadilan.  Namun  semenjak  hukum
modern digunakan yaitu (pengaruh dominasi positivisme yang rasional), maka pengadilan bukan  lagi  tempat  baik  untuk  mencari keadilan  ( searching  of  justice ).  Pengadilan tidak  lebih  hanya  menjadi  lembaga  yang berkutat pada aturan main dan prosedur.
Barda  Nawawi  Arief  mengidentikkan penegakan  hukum  dengan  ilustrasi  sistem “menjalankan mobil”. Hukum diilustrasikan sebagai  alat/sarana  berupa  mobil  untuk mencapai  tujuan  tertentu  (identik  dengan legal  substance ),  mobil  dapat  jalan  karena ada  sopir  (identik dengan  legal  structure ), struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum  harus  menguasai  ilmu  menjalankan mobil  (punya  SIM/Surat  Ijin  Mengemudi). Ilmu  menjalankan  mobil  ini  identik  dengan ilmu hukum (ilmu mengakkan hukum) yang
termasuk legal  culture .  Menguasai  ilmu menjalankan  mobil  (punya  SIM)  saja tidaklah  cukup,  pengemudi  harus  juga mengetahui  dan  menguasai  ilmu  atau kondisi  lingkungan.  Kalau  tidak  tahu,  bisa salah arah/salah jalan.  Ini  berarti  penegakan hukum (pidana) harus memperhatikan konteks  ke-Indonesiaan,  khususnya  kondisi lingkungan  hukum  Indonesia  yaitu  sistem hukum nasional (Siskumnas) (Arief, 2011a).
Rambu-rambu kebijakan
hukum nasional ( national legal framework ) cenderung  pada  pemikiran  positivisme hukum  ( rechtspositivisme )  yaitu  disebutkan mengadili menurut hukum, tidak dinyatakan mengadili  menurut  Undang-Undang.  Arti hukum  jauh  lebih  luas  daripada  Undang- Undang,  dasar  hukum  lebih  luas  dari  dasar peraturan,  dan  dasar  peraturan  termasuk  ke dalam  dasar  hukum.  Selain  melibatkan peraturan  hukum  sebagai  tolak  ukur, tuntutan dasar hukum  juga melibatkan asas- asas hukum, keadilan, kemanfaatan, kelayakan dan sebagainya (Rahardjo, 2009).
Prinsip menegakkan hukum dan keadilan,  serta  kepastian  hukum  yang  adil mengandung “asas keseimbangan”. Penegakan  hukum  juga  bermakna  kepastian substantif atau
material
( substantive/material certainty ), tidak sekedar  kepastian  formal  ( formal/legal certainty )  sehingga  diharapkan  lebih  bisa mengarah  ke  penegakan  hukum  yang  adil (Arief  &  Penegakan,  2008).  Hakim  dalam hal  ini  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat (Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  48  tahun  2009). Asumsi  dasar  yang  harus  dikembangkan adalah  “hukum  untuk  manusia”,  bukan sebaliknya  manusia  untuk  hukum.  Dengan demikian  asumsi  hukum/  UU  sebagai sesuatu  yang  final  dan  tinggal  diterapkan untuk  memberikan  keadilan  adalah  sesuatu yang tidak bisa diterima (Rahardjo, Progresif, & Indonesia, 2010).
Sebagai  contoh  dalam  kasus  yang melibatkan  Busrin  (58  Tahun)  buruh  tani miskin  di  pesisir  Probolinggo  Jawa  Timur yang  diputus  bersalah  oleh  Pengadilan
Negeri  Probolinggo.  Busrin  di  hukum  2 (dua)  Tahun  dan  denda  Rp  2  (dua)  Miliar karena  mencuri  kayu  bakar.  Putusan  ini dianggap  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai keadilan  di  Indonesia.  Peristiwa  tersebut terjadi  karena  hakim  sebagai  bagian  dari sistem  penegakan  hukum  di  Indonesia disangkakan  semata-mata  berpegang  pada asas  legalitas  formal  aturan  di  KUHP  saja. Hal itu juga mengindikasikan bahwa  sistem penegakan  hukum  di  Indonesia  bekerja kurang baik.
Melihat kenyataan seperti itu nampaknya  semangat  nasionalisme  dalam penegakan  hukum  perlu  ditumbuhkan. Barda Nawawi Arief dalam hal ini membuat pernyataan sebagai berikut:
“Dalam  praktik  penegakan  hukum  saat ini, terkesan kuat KUHP warisan zaman Belanda diterapkan secara utuh, terlepas dari  konteks  Siskumnas  atau  “ national legal  framework ”.  ...  Bahwa  KUHP warisan zaman Hindia  Belanda (W.v.S) harus  tetap  tunduk  pada  Siskumnas. Dengan kata lain, W.v.S. harus “dibaca, dimaknai  dan  diberlakukan”  dalam konteks  Siskumnas  atau  semnagat nasionalisme.  Semangat  “ nasionalisme dalam penegakan hukum ” inilah yang nampaknya  merosot/memudar  dalam praktik penegakan hukum pidana selama ini, karena lebih
mendahulukan/mengutamakan norma dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam W.v.S  daripada  rambu-rambu  sistem penegakan  hukum  nasional  (baik  yang terdapat  dalam  UUD  maupun  dalam produk  legislasi  nasional).”  (Arief, 2011b)
Pengertian  sistem  penegakan  hukum pada  hakikatnya  identik   dengan   sistem peradilan,  karena  proses  peradilan  pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem  kekuasaan  kehakiman”,  karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya juga merupakan “kekuasaan/ kewenangan menegakkan  hukum”.  Apabila  difokuskan dalam  bidang  hukum  pidana,  dapatlah
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 26-34
dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana” (Arief, 2009a). Terkait dengan kasus di atas, sebagai  sebuah  sistem  peradilan  pidana, maka  pertanggungjawaban  moral  ada  pada semua    sub-sistem    yang  ada  di  dalamnya, sampai akhirnya putusan tersebut inkracht. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum  merupakan  satu  kesatuan  berbagai sub-sistem  (komponen)  yang  terdiri  dari komponen “substansi hukum” ( legal substance ), ”stuktur hukum” ( legal structure ),  dan  ”budaya  hukum”  ( legal culture ).  Sebagai  suatu  sistem  penegakan hukum,  proses  peradilan/penegakan  hukum terkait  erat  dengan  ketiga  komponen  itu, yaitu  norma  hukum/peraturan  perundang- undangan  (komponen  substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen  struktural/institusional  beserta mekanisme  prosedural/  administrasinya), dan  nilai-nilai  budaya  hukum  (komponen kultural).  Yang  dimaksud  dengan  nilai-nilai “budaya  hukum”  ( legal  culture) dalam konteks  penegakan  hukum,  tentunya  lebih terfokus  pada  nilai-nilai  filosofi  hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat  dan  kesadaran/sikap  perilaku hukum/perilaku
sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.
Peristiwa hukum yang telah diuraikan di atas,  tidak  akan  terjadi  jika  sistem penegakan  hukum  (pidana)  memperhatikan konteks  ke-Indonesia-an,  khususnya  kondisi lingkungan  hukum  Indonesia  (yaitu  sistem hukum nasional/SISKUMNAS). Sistem peradilan/penegakan  hukum  yang  pada hakikatnya  merupakan  kesatuan  sistem substansial,  sistem  struktural,  dan  sistem kultural (Arief, 2009a).
Tradisi pemikiran legal-positivism banyak  dianut  dalam  negara  demokrasi sekarang  ini,  hukum  dikonsepsikan  sebagai produk  legislasi.  Hukum  adalah  peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui  proses  legislasi  nasional.  Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan,  tanpa  melihat  apakah isinya  adil  atau  tidak  adil.  Penggunaan pemikiran legal-positivism dalam  situasi
hukum perundang-undangan yang elitis akan menyebabkan
ketidakadilan
bagi masyarakat.
Sistem  penegakan  hukum  nasional Indonesia  merupakan  bagian  dari  sistem hukum  nasional  yang  di  dalamnya  terdapat unsur  ilmu  hukum.  Ilmu  hukum  yang berkembang di Indonesia sebagai pendukung sistem penegakan hukum nasional  tentunya  ilmu  hukum  Pancasila yang dijiwai nilai Ketuhanan. Dalam negara kita  yang  berdasarkan  Pancasila,  dengan adanya  sila  ketuhanan  maka  tiap  ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap.
Berdasarkan  contoh  satu  kasus  yang telah  diuraikan  di  atas,  dan  demi  menjamin rasa keadilan masyarakat dalam konteks ke- Indonesiaan,  maka  dipandang  perlu  untuk dikaji mengenai putusan pengadilan Indonesia  dalam  bingkai  sistem  penegakan hukum nasional sebagai  upaya mewujudkan penegakan hukum progresif.

## B. Pembahasan
1. Sistem  Penegakan  Hukum  Nasional Ber-Ketuhanan Sebagai Bingkai
Putusan Pengadilan Indonesia Penegakan  hukum  pidana  yang  terlalu formal
atau hanya semata-mata mengedepankan  prosedural  akan  membawa bencana  ketidakadilan.  Realitas  penegakan hukum  yang  demikian  seolah-olah  hukum pidana berjalan di dunia yang jauh dari basis sosial yang menjadi akarnya dan bekerjanya hukum  sudah  tidak  lagi  identik  dnegan pencarian  keadilan  tetapi  seolah-olah  hanya penggalan  episode  ritual  para  pekerja hukum.
Dalam  menangani  kasus  Busrin  terlihat adanya  perasaan  dilematis  jaksa  dan  hakim, suatu procedural  justice harus  dilakukan meskipun sesungguhnya bertentangan dengan rasa keadilan dalam dirinya ( substancial justice ). Kondisi ini melahirkan “ gap” atas makna keadilan yang dibentuk di ruang  pengadilan  dengan  keadilan  yang hidup dan dicitakan masyarakat.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 26-34
Jaksa  dalam  kasus  Busrin  sebenarnya bisa  menggali  lebih  lanjut  asas  kesalahan sekaligus membuat inovasi dalam memaknai patut  dipidananya  perbuatan  dari  Busrin, dari  sekedar  menjalankan  tugasnya  sebagai Jaksa  menurut  ritual  hukum  acara  pidana dan  aturan  internal  birokrasi  kejaksaan. Hakim  yang  memiliki  kemandirian  dan memiliki  otoritas  untuk  menafsirkan  hukum secara  lebih  luas,  memiliki  kewenangan untuk  menemukan  hukum  ternyata  juga terjebak  pada  kooptasi  pemikiran  hukum yang positivistik.
Cara-cara berhukum seperti ini menurut Adji  Samekto  bersumber  dari  dominasi paradigma  positivisme  dalam  sanitifikasi hukum  modern  (Samekto  &  Afkar,  2008). Karakter  utama  hukum  modern  adalah sifatnya  yang  rasional  dengan  ditandai  oleh sifat  peraturan  yang  prosedural,  prosedur
dengan  demikian  menjadi  dasar  legalitas yang  penting  untuk  menegakkan  keadilan, bahkan  prosedur  menjadi  lebih  penting  dari pada bicara keadilan itu sendiri.
Demikian juga dinyatakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal adalah  bagian  dari  kebijakan  penegakan hukum  pada  umumnya  (Hoefnagels,  2013). Sehingga terdapat kaitan erat antara kebijakan  penegakan  hukum  pidana  dengan rambu-rambu  (sistem)  penegakan  hukum nasional.  Untuk  itu  diperlukan  upaya merealisasi  keselarasan  atau  keserasian  di antara  norma-norma  hukum  sebagai  sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum  nasional  (harmonisasi  hukum). Penegakan  hukum  pidana  dalam  kerangka sistem hukum nasional terlihat dalam ragaan berikut:
Bagan 1: Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum Nasional
(Sumber: Barda Nawawi Arief)
PENEGAKAN HK PIDANA PENEGAKAN SISTEM HUKUM NASIONAL Bagian dari
Rambu-Rambu UUD‟45 National Legal Framework Rambu-Rambu UU:48/2009 KUHP/ WvS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 26-34
Dengan  cara  melihat  kebijakan kriminal  yang  integral  dalam  kerangka sistem  hukum  nasional  tersebut  tidak menutup  kemungkinan  munculnya  nilai- nilai  baru  kaitannya  dengan  penegakan hukum pidana. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil interaksi antar subsistem hukum  dan  menjadi  pegangan  atau kerangka  acuan  dalam  memecahkan persoalan dasar di  bidang hukum  pidana, baik  mencakup  perumusan  hukum  ( law making )  maupun  penegakan  hukum  ( law enforcement ).
Menjawab pertanyaan
besar mengenai  sistem  penegakan  hukum nasional yang bagaimana sebagai bingkai dari  putusan  pengadilan  di  Indonesia? Perlu  kiranya  diawali  dengan  menyimak kembali  terjadinya  peristiwa  hukum adanya  putusan  pengadilan  yang  dinilai jauh  dari  rasa  keadilan  masyarakat.  Hal tersebut  tentunya  menjadi  pekerjaan rumah  tidak  hanya  bagi  penegak  hukum saja,  melainkan  bagi  kita  semua  yang merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  itu sendiri.  Namun,  perlu  dicatat  di  sini, hakim menjadi sorotan sangat tajam pada saat pengambilan putusan dalam menjalankan sistem penegakan hukum di Indonesia.
Menarik  untuk  ditarik  kembali  ke tataran  ideal  sistem  penegakan  hukum nasional  Indonesia  dalam  konteks  ke- Indonesiaan  tidak  dapat  melepaskan  diri dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dari Pancasila.  Nilai  yang  tertinggi  dari Pancasila  yakni,  nilai  Ketuhanan  yang kemudian  menjiwai  nilai-nilai  lainnya, misalnya nilai Ketuhanan yang berkemanusiaan,  nilai  Ketuhanan  yang nasionalistis, nilai Ketuhanan yang berkemasyarakatan, serta nilai Ketuhanan yang  berkeadilan.  Argumentasi  tersebut dibangun  dari  konsep  menjiwai  dan dijiwai, Sila 1 menjiwai sila 2, 3,4 dan 5, Sila ke 2 dijiwai sila 1, dan menjiwai sila 3, 4 dan 5, begitu seterusnya.
Pilar-pilar  utama  yang  menyangga berdiri  tegaknya  suatu  negara  modern sehingga  dapat  disebut  sebagai  negara
hukum  ( the  rule  of  law ,  ataupun rechtsstaat)  antara  lain  adalah  prinsip “Ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.” (Asshiddiqie  &  Fakhry,  1945)  Hal  ini berarti  bahwa  prinsip  supremasi  hukum merupakan pengejawantahan atau ekspresi  kesdaran  rasional  kenegaraan atas  keyakinan  pada  Tuhan  Yang  Maha Esa.
Dalam sistem hukum nasional,
Indonesia memiliki Pancasila dimana sila pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Bagi  bangsa  Indonesia  Pancasila merupakan core  philosophy ,  sehingga merupakan  suatu local  genius dan local wisdom bangsa Indonesia (Kaelan, 2002). Adapun dalam praktik peradilan, cerminan  dari  Rule  of  Pancasila  yang berketuhanan  itu  dinyatakan  dengan pernyataan  bahwa:  “Peradilan  dilakukan Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU No. 49 tahun 2009 pasal  2  ayat  1).  Hal  itu  menegaskan perlunya pendekatan yuridis-religius yang merupakan karakter sistem peradilan  Indonesia.  Hal  penting  dari pendekatan  yuridis-religius  adalah  perlu diketahui  dan  diikutinya  tuntunan  Tuhan karena  tuntunan  keadilan  dari  Tuhan  ini jelas  merupakan  tuntutan  jaminan  mutu, karena  Tuhanlah  yang  maha  adil  dan maha  tahu  tentang  keadilan.  Allah menyukai  keadilan  dan  tidak  suka/benci apabila  keadilan  tidak  ditegakkan  (Arief, 2011a).  Jadi  dalam  pengertian  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa bukan hanya harus memperhatikan tuntunan  undang-undang,  akan  tetapi memperhatikan  pula  bagaimana  tuntunan Tuhan  YME.  Keadilan  tanpa  disadari oleh  keimanan  dan  ketakwaan  adalah sulit  untuk  diwujudkan, karena  iman  dan takwa  itulah  yang  akan  membimbing seseorang mampu untuk berlaku adil.
2. Putusan  Pengadilan  Indonesia  dalam Bingkai  Sistem  Penegakan  Hukum Nasional
Pada sistem penegakan  hukum  nasional Indonesia (sistem penegakan hukum pidana)
salah  satu  produk  luarannya  yakni  putusan pengadilan.  Seyogyanya  putusan  yang  baik di  Indonesia, adalah putusan yang dibingkai oleh  bingkai  besar  dalam  sistem  penegakan hukum di Indonesia, yakni Pancasila.
Putusan  pengadilan  yang  baik  itu, adalah  putusan  pengadilan  yang  ber- Pancasila.  Putusan  ber-Pancasila  dalam tulisan ini dipahami sebagai putusan yang di bingkai  oleh  bingkai  besar  yang  bernama Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemudian membingkai  nilai  kemanusiaan,  persatuan, kemasyarakatan,  dan  keadilan.  Inilah  yang dimaksud  sebagai  Putusan  pengadilan  yang ber-Ketuhanan.
Putusan pengadilan ber-Ketuhanan mempunyai  makna  bahwa  putusan  sebagai hasil  proses judicial lembaga  pengadilan Indonesia  yang  selain  memiliki  nilai keadilan  sebagai  cita-cita  juga  harus melandasi  segala  putusannya  dengan  nilai Ketuhanan. Nilai Ketuhanan disini mempunyai  makna,  nilai  yang  bersumber dari  ajaran-ajaran  agama  sebagai  penuntun dalam pengambilan putusan serta nilai  yang bersumber dari nilai-nilai  yang hidup  dalam masyarakat  adat  Indonesia.  Hakim  bertugas menggali  nilai-nilai  itu  menjadi  suatu pertimbangan  dalam  mengambil  putusan inilah  yang  kemudian  mengandung  makna pembangunan  putusan  hukum  Indonesia yang  berKetuhanan  (substansi),  dengan perilaku hakim  yang berketuhanan (budaya) sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia (struktur).
Dalam penegakan sistem hukum nasional Indonesia, dalam  kajian  ini dikhususkan pada putusan pengadilan ternyata  telah  ditegaskan  rambu-rambu antara  lain:  (1)  Pasal  29  (1)  UUD‟45 : Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang Maha  Esa;  (2)  Pasal  1  UU  No.4  tahun 2004: Kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik
Indonesia;  (3)  Pasal  3  (2)  UU  No.4  tahun 2004: Peradilan negara menerapkan
dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan  Pancasila;  (4)  Pasal  4  (1)  UU No.4 tahun 2004: Peradilan dilakukan “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan YME”; (5) Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004 : “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”.
Rambu-rambu  nasional  di  atas,  jelas menuntut  adanya  “pendekatan  religius”. Bahkan  dengan  seringnya  disebut  “keadilan Pancasila” dan adanya ketentuan dalam UU Kekuasaan  Kehakiman  (UU  No.  4  tahun 2004),  bahwa  “Hakim  wajib  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”  (Psl.  28  ayat  1),  dapatlah dikatakan bahwa rambu-rambu
SISKUMNAS menegaskan perlunya
“pendekatan  kultural-religius”.  Inilah  yang merupakan karakteristik  sistem  peradilan (SPH) Indonesia.Dengan menjalankan secara seimbang asas keadilan dan keTuhanan  dalam  proses  peradilan  di Indonesia  akan  menjadi  langkah  awal menuju cita-cita bangsa Indonesia membangun  hukumnya  sendiri,  sesuai dengan  pedoman  hidup  berbangsa  dan bernegara sebagaimana tertuang dalam nilai- nilai Pancasila.
Tidaklah  ada  artinya  penegakan  hukum berdasar  tuntunan  UU,  apabila  tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan menurut  tuntunan  Tuhan.  Konsep  keadilan dalam  tuntunan  Tuhan  Yang  Maha  Esa, antara  lain  dalam  agama  islam  yang menyatakan  bahwa  berbuat  adil  adalah perintah  Allah  SWT  untuk  kemaslahatan manusia. Karenanya sebaiknya menjadi etos kerja para penegak hukum untuk membangun  motivasi  keadilan,  kaidah- kaidah  yang  dimaksud  antara  lain:  (a) Berlaku  adil  adalah  perintah  Allah  SWT yang  sangat  tegas  untuk  ditegakkan,  karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa ( QS A. Maidah:  8,  QS.  An  Nahl:  90 );  (b)  Allah SWT  mencintai  orang-orang  yang  berlaku adil ( QS. Al Maidah: 42 ); (c) Profesi hukum adalah  “ amanah ”  untuk  menyampaikan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 26-34
kepada  yang  berhak  menerimanya,  untuk menetapkan  hukum  di  antara  manusia  yang adil  ( QS.  An  Nisa:  58 );  (d)  Berlaku  adil adalah  wujud  kecintaan  pada  tanah  air  bagi seorang penegak hukum. Dan cinta tanah air adalah  sebagian  dari  iman  ( QS.  An  Nisa: 59 );  (e)  Kehancuran  orang-orang  sebelum kamu  adalah  ketika  orang  terhormat melakukan  kejahatan,  mereka  (penegak hukum)  membiarkan  saja,  tetapi  ketika orang  lemah  melakukan  kejahatan  mereka cepat-cepat  memidana  ( HR.  Muslim );  (f) Amal  yang  dapat  mengantarkan  pelakunya ke sorga adalah berbuat adil dan bersedekah ( HR.  Ibnu  Khuzaimah );  (g)  Hamba  Alloh yang  paling  tinggi  kedudukannya  pada  hari kiamat  adalah  iman  yang  adil  dan  penuh kasih sayang ( hakim/penegak hukum adalah iman yang berkuasa saat mengadili ), sedang hamba Alloh yang paling buruk kedudukannya  besok  pada  hari  kiamat adalah  seorang  imam  yang  zhalim  dan  suka melampaui batas ( curang/kotor/berlaku aniaya dan mengabaikan teori hukum ) ( HR. AL-Turmudzi  dan  Al-Tabrani );  (h)  Ada  tiga orang  yang  doanya  tidak  akan  ditolak  oelh Allah  SWT  yaitu:  orang  yang  berpuasa sampai  ia  berbuka,  imam/pemimpin  yang adil ( penegak
hukum sebagai
imam/pemimpin penegakan hukum ), dan doa orang  teraniaya  ( HR.  Ibnu  Khuzaimah );  (i) Berbuat  adil  satu  jam  adalah  lebih  utama daripada  ibadah  enam  puluh  tahun  ( HR.  Al Ashbahani ).
Dari  beberapa  kutipan  ayat  al-Quran dan  al-Hadits  dapat  disimpulkan  pokok- pokok  ajaran  Tuhan  dalam  penegakan hukum,  antara  lain:  (1)  Menetapkan  hukum dengan adil merupakan perintah Allah SWT; (2)  Adanya  keyakinan  akan  pengawasan Allah SWT terhadap hambanya secara terus menerus;  (3)  Larangan  untuk  melakukan segala  bentuk  kolusi;  (4)  Tidak  berbuat aniaya  terhadap  orang  lain  dan  tidak merusak  hukum  (yaitu  tahu  hukum  tetapi sengaja melanggarnya); (5) Seorang penegak  hukum  harus  amanah  dengan profesinya;  (6)  Menjunjung  tinggi  prinsip universalisme (yaitu melihat apa masalahnya bukan siapa yang bermasalah atau
keuntungan  apa  yang  akan  diperoleh);  (7) Bersikap  obyektif  (yaitu  tidak  pilih  kasih dan  tidak  diliputi  kebencian);  (8)  Berperan aktif untuk memberi keadilan.
Menurut Barda Nawawi Arief, tuntunan Tuhan  itu  mengandung  prinsip-prinsip sebagai  berikut  (Arief,  2009b):  (1)  Prinsip persamaan  ( equality/non-diskriminatif );  (2) Prinsip  obejektivitas  ( tidak  subyektif );  (3) Prinsip tidak pilih kasih ( non- favoritisme/non-nepotisme ); (4) Prinsip tidak berpihak ( fairness/impartial ).
Proses  memaknai  dan  mengaplikasikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  melalui  putusan  pengadilan  dapat dipahami sebagai langkah untuk membangun  (konstruksi)  sistem  hukum nasional Indonesia.
Dalam  Pasal  197  ayat  1  sub  a  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  juga menyebutkan  bahwa  “kepala  putusan  yang dituliskan berbunyi „ Demi Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” tentu  sangat  selaras  dengan  apa  yang dicantumkan  dalam  Pasal  2  ayat  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal  tersebut  semakin  menguatkan  makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
Makna  kalimat tersebut  haruslah benar- benar  menjadi  pedoman  dan  dasar  setiap hakim  dalam  mengambil  keputusan  sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya
dipertanggungjawabkan  kepada  pimpinan atau  atasan  saja,  melainkan  harus  mampu dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang  Maha  Esa.  Hakim  sebagai  salah  satu elemen  dalam Criminal  Justice  System , harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.
Hakim  sebagai  pemegang  kekuasaan kehakiman  memiliki  peran  penting  dalam penegakan  keadilan.  Hakim  harus  berperi keadilan  untuk  menemukan  keadilan  yang mutlak,  serta  merupakan  manifestasi  upaya manusia  yang  merindukan  adanya  hukum
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 26-34
yang lebih tinggi dari hukum positif. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa  keadilan  dalam  masyarakat  dimana tanggung  jawab  hakim  bukan  kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  baru  kepada diri,  agama  apapun  yang  di  anut  hakim  di Indonesia,  semua  agama  telah  menuntun pemeluknya untuk memberikan rasa keadilan, karena keadilan merupakan tuntunan agama.
Di dalam praktek, hakim dituntut untuk dapat  menjabarkan  hukum  tidak  hanya sekedar  sebagai  corong  Undang-Undang, tetapi  mampu  menerjemahkan  dan  sebagai rohaniawan hukum. Hakim yang demikianlah  yang  mampu  memberikan keputusan  yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Apalagi  telah  disediakan “Peta  Jalan”  yakni  Pancasila  sebagai pegangan moral hakim.
Sebagai  seorang  manusia  biasa,  hakim pasti  tidak  bisa  terlepas  dari  sifat  dasarnya yang subyektif. Begitu pula dalam mengambil keputusan, hakim kadang- kadang dipengaruhi oleh sifat haus kekuasaan,  egoistik,  kemunafikan  dan  sifat- sifat buruk lainnya yang dapat memperburuk citra  hakim  itu  sendiri.  Inilah  tantangan berat  seorang  hakim  dalam  menjalankan tugas  dan  kewajibannya.  Apabila  berhasil mengalahkan  sifat-sifat  buruk  tersebut, maka  putusan-putusannya  adalah  putusan yang  bernuansa  keadilan  dan  apabila  tidak berhasil,  maka  putusan-putusannnya  tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

## C. Simpulan
Berdasarkan  kajian  di  atas  dapat diambil  simpulan  masih  terdapat  hukum yang  sama  sekali  tidak  mendasarkan  pada Pancasila,  terbukti  dalam  kasus  Busrin pencurian kayu bakar dengan menghukum 2 (dua)  tahun  penjara    dan  denda  Rp  2  (dua) miliar.  Hakim  sebaiknya  menggunakan pendekatan progresif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan berusaha mewujudkan  bingkai  sistem  penegakan hukum  nasional.  Putusan  pengadilan  yang
baik adalah putusan yang mengharmonisasikan  hukum  dan  keadilan dalam bingkai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (2009a).  Makalah  dalam Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum  dengan  Pendekatan  Hukum
Progresif. FH UNDIP , 19 .
Arief,  B.  N.  (2009b).  Pembaharuan  Sistem Penegakan  Hukum  Dengan  Pendekatan Religius  Dalam  Konteks  SISKUMNAS dan  BANGKUMNAS. Makalah  Dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum Dengan
Pendekatan  Hukum  Progresif”,  FH
UNDIP , 19 .
Arief,  B.  N.  (2011a). Pendekatan  keilmuan dan  pendekatan  religius  dalam  rangka optimalisasi  dan  reformasi  penegakan hukum  (pidana)  di  Indonesia .  Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
Arief,  B.  N.  (2011b). Reformasi  sistem peradilan:  sistem  penegakan  hukum  di Indonesia .  Badan  Penerbit,  Universitas Diponegoro.
Arief, B. N., & Penegakan, B. A. K. (2008).
Perkembangan  Asas  hukum  Pidana Indonesia. Pustaka Magister Semarang .
Asshiddiqie,  J.,  &  Fakhry,  M.  (1945).
Mahkamah  Konstitusi  dan  Cita  Negara
Hukum Indonesia. Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 .
Hoefnagels,  G.  P.  (2013). The  other  side  of criminology:  An  inversion  of  the concept  of  crime .  Springer  Science  & Business Media.
Kaelan.  (2002). Pendidikan  Pancasila .
Paradigma.
Rahardjo,  S.  (2009).  Pendidikan  hukum
sebagai  pendidikan  manusia. LAW
REFORM , 1 (1), 1–10.
Rahardjo,  S.,  Progresif,  H.,  &  Indonesia,  S. S.  H.  (2010).  Teori  Hukum  Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan
Generasi. Jakarta: Genta Publishing .
Samekto,  F.  X.  A.,  &  Afkar,  M.  T.  (2008).
Justice  not  for  all:  kritik  terhadap hukum  modern  dalam  perspektif  studi hukum kritis . Genta Press.