Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha E-commerce Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Oleh : M. Jeffri Arlinandes Chandra 188

## Abstract
Enterprises  /  bisnise-commerce  has  many  moldy  in  Indonesia, we  would  have  seen  an  offline  business  which  is  then  marketed  e- commerce  to  boost  sales  or  to  be  famous.  business  e-commerce  is certainly  a  business  that  is  run  through  the  internet  media.  Everyone who  has  an  internet  connection  and  also  have  products  to  sell  in  e- commerce  can  run  a  business  e-commerce.  The  target  market  is  not limited  because  it  can  sell  products  anywhere  both  local  and International.  Business  e-commerce  in  Indonesia  is  not  specifically regulated  in  the  Act.  No  ordinance,  transaction  requirements, requirements for the establishment, the tax to be paid and other matters that regulate this activity. However, to minimize crime in the business of e-commerce, the government has made the Law on Information and Electronic  Transactions  (UU  ITE)  No.  11  of  2008.  In  addition  to reducing  the  risk  of  e-commerce  businesses  that  do  not  provide  good consumer rights,  the government  formulates regulations rules in  order to protect the transactions made by buyers and sellers in Act No. 7 of 2014  About  the  trade  that  every  business  needs  to  have  a  business license (original). Interest diharuskannya register the company, that the government  can  prepare  and  establish  policy  in  order  to  provide guidance, supervision and oversight of the business world at a time can be  used  as  security  for  the  state  revenue  in  creating  healthy  business science and orderly. The government will also be easy to occasionally follow  carefully  the  circumstances  and  the  actual  development  of  the business and the company, in this thesis will discuss how setting trade license e-commerce pursuant  to  Law No. 7 Tahun2014 on Trade,  and the way law enforcement mandatory list of business for the business e- commerce.
188 M. Jeffri Arlinandes Chandra , Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi dan informatika  di  dunia  saat  ini  telah berkembang  sangat  pesat  di  dunia terkhusus di Indonesia.
Perkembangan tersebut memberikan kemudahan  bagi  manusia  untuk dapat  berkomunikasi  secara  lancar dengan keluarga maupun rekan yang jauh,  tidak  hanya  memberikan kemudahan  komunikasi  akan  tetapi
teknologi juga memberikan kemudahan dalam aspek-aspek lainnya  seperti  belajar,  bekerja, mendapatkan  informasi  berita  yang aktual, berbelanja dan lain sebagainya.
Pengguna internet di
Indonesia  hingga  saat  ini  telah mencapai  82  juta  orang.  Dengan capaian  tersebut,  Indonesia  berada pada  peringkat  ke-8  di  dunia.  Dari jumlah  pengguna  internet  tersebut,
80  persen  di  antaranya  adalah remaja berusia 15-19 Tahun.
Pengguna  Facebook,  Indonesia  di peringkat ke-4 besar dunia 189 . Tidak bisa  dipungkiri  bahwa  di  balik manfaat internet, juga menimbulkan banyak  mudarat  dan  dampak  yang mengkhawatirkan, mulai dari pornografi,  kasus  penipuan,  dan kekerasan  yang  semua  bermula  dari dunia maya.
Seiring dengan meningkatnya  pengguna  internet dan  juga  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia  saat  ini,  perkembangan bisnis  di  Indonesia  juga  ternyata mengalami  kenaikan  yang  cukup pesat,  terutama  pertumbuhan  bisnis e-commerce nya.  Media  sosial adalah  sebuah  media e-commerce , para  penggunanya  bisa  dengan mudah  berpartisipasi,  berbagi,  dan menciptakan isi meliputi blog , jejaring sosial , wiki, forum
189 Kemkominfo, Pengguna  Internet    di Indonesia capai 82 juta orang , https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3 980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+
Indonesia+Capai+82+Juta/0/beritasatker, diakses  pada  tanggal  7  September,  Pukul  11.00
WIB.
dan dunia  virtual .  Blog,  jejaring sosial  dan  wiki  merupakan  bentuk media  sosial  yang  paling  umum digunakan oleh masyarakat di seluruh  dunia.  Mengapa  disebut jejaring karena kemampuannya untuk saling terhubung dengan cepat antara satu domain komunitas dengan komunitas lainnya.
Teknologi jejaring  sosial maupun internet selain menghubungkan
untuk saling bercengkrama juga banyak
digunakan  sebagai  media  membuka lapangan  usaha  sendiri.  Usaha melalui e-commerce saat  ini  sangat diminati  bagi  kalangan  wirausaha muda  yang  tidak  memiliki  banyak modal  dalam  igin  memulai  usaha yang  akan  dibangunnya.  Usaha tersebut  bisa  berupa  penjualan barang  tertentu  yang  mengunakan suatu paket pengiriman barang yang melayani seluruh pelosok daerah.
Usaha/bisnis e-commerce telah  banyak  berjamur  di  Indonesia, kitapasti sudah sering melihat sebuah bisnis offline yang kemudian dipasarkan secara e-commerce untuk meningkatkan penjualan ataupun untuk lebih terkenal. bisnis e-commerce itu tentunya bisnis  yang  dijalankan  melalui media  internet.  Setiap  orang  yang memiliki  koneksi  internet  dan  juga memiliki  produk  yang  ingin  dijual secara e-commerce bisa menjalankan  bisnis e-commerce .
Target  marketnya  tidak  terbatas karena bisa menjual produk kemana saja baik lokal maupun Internasional.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 1  angka  2  Undang-Undang  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan  hukum  yang  dilakukan dengan  menggunakan  komputer,
jaringan  computer  dan/atau  media elektronik  lainnya 190 .  Transaksi  jual beli  secara  elektronik  merupakan salah  satu  perwujudan  ketentuan diatas. Pada transaksi elektronik ini, para  pihak  yang  terkait  didalamnya melakukan  hubungan  hukum  yang dituangkan  melalui  suatu  bentuk perjanjian  atau  kontrak  yang  juga dilakukan  secara  elektronik  dan sesuai  ketentuan  Pasal  1  angka  17 UU  ITE  disebut  bahwa  kontrak elektronik  yakni  perjanjian  yang dimuat  dalam  dokumen  elektronik atau media elektronik lainnya.
Bisnis e-commerce yang semakin  banyak  digemari  oleh pengguna  internet  baik  sebagai konsumen  ataupun  pemilik  situs
bisnis e-commerce , akan
menimbulkan  banyak  kecurangan.
Dengan semakin banyaknya
kecurangan  yang  akan  atau  telah ditimbulkan maka diperlukan
190 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angkta 2.
sebuah  perlindungan  hukum  baik untuk  konsumen  ataupun  pemilik situs  jual  beli e-commerce yang jujur.
Sistem tersebut memberi kemudahan  dalam  berbelanja e- commerce pasti  juga  mempunyai banyak  masalah  dibaliknya  yaitu permasalahan  lokasi  penjual  yang terkadang  tidak  jelas  sehingga  kita sebagai pembeli menjadi ragu untuk membeli  barangnya,  belum  lagi masalah  pengiriman  barang  yang tidak  sesuai  dengan  pesanan,  lama pengiriman dan permasalahan- permasalahan lainnya, sehingga perlu adanya pengaturan oleh pemerintah  sebagai  penguasa  untuk melindungi  hak-hak  pembeli  dalam transaksi e-commerce .
Penipuan  berkedok  jual  beli e-commerce sangat marak di Indonesia,  contoh  penipuan  yaitu kasus yang terungkap tetapi
tidakbanyak  karena  ada  beberapa hal seperti 191 :
1. Korban  penipuan  jual beli  barang e-commerce lebih banyak tidak melaporkan kepada pihak berwajib. 2. Tidak adanya barang
bukti untuk pelaku penipuan jual beli barang e-commerce karena tidak ada laporan dari Korban.
3. Kesulitan  jika  website tersebut pemiliknya berada  di  luar  wilayah yurisdiksi Indonesia. 4. Pihak berwajib telah
berhasil  melacak  sebuah IP address terduga pelaku, namun tidak semudah itu untuk mengetahui  identitas  dan posisi pelaku. Bisnis e-commerce di Indonesia  belum  secara  spesifik diatur dalam Undang-Undang.
Tidak  ada  tata  cara,  persyaratan transaksi,  persyaratan  pendirian, pajak  yang  harus  dibayar  dan  hal- hal lain yang mengatur kegiatan ini.
Namun untuk meminimalkan
kejahatan dalam bisnis e-commerce ,
pemerintah  telah  membuat  Undang-
191 Teguh  Arifiyadi, Hukum  Online , http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ lt4f814bf6c2a4/  cara-penyidik-melacak-pelaku- penipuan-dalam-jual-beli-online, diakses tanggal 7 September 2016 Pukul 11.00. WIB.
Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (Undang-undang  ITE) Nomor  11  Tahun  2008  di  dalam Undang-undang  ITE  terdapat  dua hal penting yaitu 192 :
1. Pengakuan transaksi elektronik  dan  dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan  dan  hukum pembuktian, sehingga kepastian  hukum  bisnis e-commerce dapat terjamin. 2. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan  yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi (TI),  sehingga  akan  ada sanksi  yang  tegas  bagi yang melanggar Undang-
undang ITE tersebut.
Di  dalam  Undang-undang ITE  ada  bab  dan  Pasal  khusus  yang menciptakan  suatu  aturan  baru  di bidang  transaksi  elektronik  yang selama  ini  tidak  ada  yakni  Bab  V Pasal  17  sampai  dengan  Pasal  22.
Meskipun  aturan  tentang  bisnis e- commerce tidak diatur secara khusus
192 Santo,Cybercrime, https://kelompokcybercrime116b.wordpress.co m/ , diakses tanggal 18  April 2016, Pukul 13.40 WIB.
dalam suatu
Undang-undang
keberadaan  Pasal  ini  sangat  penting untuk  memberikan  perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna bisnis e-commerce . Terlebih saat ini pemerintah akan memproses lahirnya  Peraturan  Pemerintah  di bidang Transaksi Elektronik.
Indonesia  sebagai  negara
hukum, maka harusnya dapat melindungi  segenap  pelaku  usaha yang  terlibat  dalam  pelaku e- commerce tersebut  baik  penjual maupun  pembeli.  Penjual  sebagai pemilik  barang  yang  merupakan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut,  maka  harus  diperhatikan dan  diawasi  secara  terus  menerus oleh pemerintah agar dapat
melindungi transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual.
Dalam  Undang-undang  Nomor7 Tahun  2014  Tentang  Perdagangan
bahwa  terdapat  pada  Pasal  24 yaitu 193 :
1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki  perizinan  di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. 2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. 3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  perizinan  di bidang perdagangan sebagaimana  pada  ayat (1)  dan  pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada  ayat  (3)  diatur dengan Peraturan Menteri. Tujuan diharuskannya
mendaftar perusahaan, bahwa pemerintah  dapat  menyusun  dan menetapkan  kebijaksanaan  dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan  dan  pengawasan  atas
193 Pasal  24  Ayat  1-4  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
dunia usaha sekaligus dapat dipergunakan  sebagai  pengaman
pendapatan negara dalam
menciptakan  ilmu  usaha  yang  sehat dan  tertib.  Pemerintah  juga  akan
mudah untuk sewaktu-waktu
mengikuti  secara  seksama  keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha dan perusahaan 194 .
Keberadaan
daftar perusahaan  bagi  dunia  usaha  begitu penting  dalam  hal  untuk  mencegah dan  menghindari  praktek-praktek usaha  yang  tidak  jujur,  seperti: persaingan  curang,  penyelundupan. Bagi pengusaha sendiri, pendaftaran perusahaan  ini  akan  lebih  dianggap sebagai kebutuhan dan bukan sebagai kewajiban semata-mata.
Untuk  itu  kesadaran  bagi  para pengusaha  sangat  diperlukan  untuk mendaftarkan perusahaannya sehingga  perusahaan  tersebut  akan
194 Undang-undang  Nomor  3  tahun  1982, Penjelasan Umum.
mendapat kepercayaan dari masyarakat  dan  akan  tercapai  suatu kepastian berusaha. 195 Untuk memperluas
pandangan mengenai adanya
kesempatan  berusaha  bagi  dunia usaha maka pemerintah telah dikeluarkan  sebuah  undang-undang yang  mewajibkan  pendaftaran  bagi setiap perusahaan, sehingga kegiatan  dunia  usaha  akan  lebih berkembang  dan  sekaligus  akan merangsang pertumbuhan dunia usaha pada khususnya dan perekonomian pada umumnya.
Undang-un dang tersebut adalah Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2014  tentang  Perdagangan.  Daftar perusahaan merupakan sumber informasi  remis  mengenai  identitas, status,  solvabilitas,  bonafiditas  dan lain-lain faktor penting suatu perusahaan tertentu. Informasi semacam  itu  adalah  sangat  penting
195 Ibid
bagi  setiap  perusahaan  yang  akan mengadakan  suatu  transaksi  dengan
perusahaan lain agar tidak terperosok  ke  dalam  perangkat perusahaan yang kurang bonafit dan termasuk  dalam  jurang  kerugian yang tidak mudah diperbaiki. 196
Berdasarkan  Pasal  24  ayat (1) Undang-undang tentang Perdagangan bahwa usaha
perdagangan  wajib  didaftarkan  oleh
pelaku usaha tersebut. Dasar hukum
pendaftaran  izin  usaha  tersebut terdapat  dalam  Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan  Surat  Izin  Perdagangan, walaupun Peraturan Menteri
tersebut  belum  mengacu  kepada Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2014  tentang  Perdagangan  akan tetapi masih terus digunakan selama
196 H.M.N. PURWOSUTJIPTO, Pengertian Pokok Hukum Dagang  Indonesia  Jilid  I. Pengetahuan  Dasar  Hukum
Dagang,  Penerbit  Djambatan, Jakarta, 1990. hal 70.
tidak  bertentangan  dengan  Undang- undang  tersebut.  Dalam  Pasal  1 angka 2 yaitu disebutkan bahwa 197 :
“Perusahaan perdagangan adalah  setiap  bentuk  usaha yang  menjalankan  kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja  dan  berkedudukan dalam wilayah negara Republik  Indonesia,  untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”
Sedangkan  pada
Pasal 1 angka 4 bahwa 198
:
„Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya  disebut  SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan
kegiatan usaha  perdagangan,  yang selanjutnya disebut SIUP. ”
Dalam  Peraturan  Menteri tersebut  juga  dijelaskan  mengenai difinisi  dari  pelaku  usaha  yang terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan (2) yaitu 199 :
197 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan  Surat  Izin  Perdagangan,  Pasal  1 Angka 2.
198 Ibid , Pasal 1 Angka 4.
199 Ibid , Pasal 2 Ayat 1 dan 2.
1) Setiap Perusahaan yang melakukan  usaha  perdagangan wajib memiliki SIUP.
2) SIUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :
a. SIUP Kecil;
b. SIUP Menengah;
c. SIUP Besar;
Di  Pasal  4  ayat  (1),  (2),  (3)
dijelaskan juga mengenai pengecualian  terhadap  pelaku  usaha dengan kriteria sebagai berikut : 1) Kewajiban memiliki
SIUP
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (1)  dikecualikan terhadap :
a. Kantor  cabang  perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan;
b. Perusahaan  kecil  perorangan yang  tidak  berbentuk  badan hukum  atau  persekutuan, yang  diurus,  dijalankan  atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
c. Pedagang  keliling,  pedagang asongan,  pedagang  pinggir jalan  atau  pedagang  kaki lima.
2) Perusahaan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b dan  huruf  c  dapat  diberikan SIUP  apabila  dikehendaki  yang bersangkutan.
Maka dapat ditarik kesimpulan,  bahwa  setiap  usaha perdagangan  baik  yang  dikelola secara pribadi/sendiri maupun melalui  badan  hukum/  perusahaan bahwa  seharus  didaftarkan  melalui
Menteri Perdagangan atau Pemerintah  Daerah  yang  ditunjuk oleh Menteri
Perdagangan, walaupun adanya pengecualian terhadap  SIUP  tersebut  akan  tetapi tetap  diwajibkan  untuk  didaftarkan sehingga adanya pengaturan kegiatan  perdagangan  yang  jelas oleh  Pemerintah.  Masalah  akan timbul ketika pengusaha e-
commerce tidak mendaftarkan usaha perdagangannya ke pemerintah  sehingga  ilegal  secara hukum. Ilegalnya usaha perdagangan
tersebut akan
berdampak pada perlindungan
konsumen  (pembeli)  ketika  usaha tersebut  tidak  terdaftar  sehingga
berpeluang besar
terjadinya
penipuan dan lain sebagainya.
Selain itu pengecualian
pengusaha  yang  tidak  diwajibkan mempunyai SIUP berdasarkan Peraturan  Menteri Perdagangan
Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007
Tentang  Penerbitan  Surat  Izin Perdagangan  tersebut  bertentangan dengan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  2014  tentang  Perdagangan pada  Pasal  24  ayat  (1)  yang menyebutkan kewajiban pendaftaran usaha perdagangan bagi  pelaku  usaha,  baik  usaha berskala  besar  maupun  pengusaha yang  berskala  kecil  dan  menengah.
Dari  uraian  berbagai  permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis  dan  mengangkat  judul mengenai “Wajib  Daftar  Usaha Bagi  Pelaku  Usaha E-commerce Menurut Undang-undang Nomor
7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan”.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan izin usaha  perdagangan e-commerce
menurut Undang-undang Nomor
7 Tahun2014
tentang
Perdagangan?
2. Bagaimana cara penegakan hukum  wajib  daftar  usaha  bagi pelaku usaha e-commerce ?
C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan  yaitu  penelitian  yuridis normatif . Penelitian ini tidak hanya menggunakan  pendekatan  yuridis normatif,  tetapi  juga  menggunakan pendekatan  Peraturan  Perundang-
undangan ( Statute Approce) 200 , pendekatan  historis  karena  akan dilihat  dari  dasar  pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang  dibentuk  dan  pendekatan komperatif  karena  akan  dilihat mengenai  permasalahan  perizinan yang  terdapat  di  daerah  yang bersangkutan.
D. Pembahasan
1. Klasifikasi Perdagangan
melalui E-Commerce
Dalam dunia modern, istilah Perdagangan ini kemudian  berkembang  menjadi
Bisnis.  Perubahan  istilah  ini terjadi karena adanya pergeseran ruang  lingkup  kegiatan  jual-beli yang  semakin  luas.  Hal  ini terbukti dengan banyaknya bentuk  kegiatan  bisnis  sebagai persaingan  hasil  kreasi  dari
manusia guna memperoleh uang. Menurut
Merriam Webster
200 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005 . Penelitian Hukum Edisi Revisi , Jakarta,
Kencana Prenadamedia Group, hlm 136.
Dictionary , bisnis diartikan sebagai suatu aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan  barang  dan  jasa  yang kemudian  dipertukarkan  dengan uang,  kerja  atau  aktivitas  yang merupakan bagian dari
pekerjaan. 201 Aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang ini menurut cara penjualan suatu barang ada 2 (dua) macam  yaitu : 202
1. Perdagangan barang/
jasa dengan sistem penjualan langsung
( direct  delling ).  Jenis perdagangan  ini  adalah aktivitas  perdagangan yang  secara  langsung tanpa melalui perantara. Hubungan yang  terjalin  adalah langsung  dari  produsen dengan konsumen. 2. Perdagangan barang/
jasa dengan sistem penjualan tidak langsung ( indirect selling ).
Jenis
201 Merriam Webster Inc , Merriam Webster  Dictionary (Springfield:  Merriam- Webster, 1997), hlm. 158.
202 Pengertian Direct  Selling ,  MLM,  dan Jenis-Jenisnya, http:// infobisniswaralaba. blogspot.com/2012/10/pengertian-direct-selling- mlm-dan-jenis.html?  m=1,    diakses  tanggal  15 Oktober 2016).
perdagangan  ini  adalah aktivitas  perdagangan yang  dilakukan  dengan perantara. Perantara yang dimaksud ini seperti aktivitas menitipkan  barang  ke pengecer atau penunjukkan distributor untuk pendistribusian dan  penjualan  barang tersebut. Jadi, hubungan  yang  terjalin disini  adalah  produsen dengan  perantara  lalu perantara dengan konsumen. Jenis  perdagangan  dengan
sistem  penjualan  langsung  dikenal memiliki tiga macam yaitu : 203
1) One  of  One ,  dalam
sistem ini seorang penjual yang merupakan agen/ anggota/ kontraktor yang mandiri atau lepas, menarik konsumen yang berpotensi di area khusus berdasarkan pendekatan  orang  ke orang. Mereka menawarkan produk, serta  mendapat  komisi atau basis lain. Cara ini sering  diterapkan  oleh para agen asuransi, broker,  agen  properti, dan lain-lain. 2) Party Plan , dalam metode ini seorang penjual bertugas mencari  atau  menjadi tuan rumah yang 203 Ibid
mengundang sekelompok  orang  di rumahnya dalam rangka sales party untuk mendemonstrasikan produk. Model ini sering  digunakan  oleh distributor peralatan rumah tangga, kosmetika, minuman kesehatan,  dan  lain- lain.
3) Multi  Level  Marketing (MLM),  dalam  sistem penjualan  ini  produk yang diperjualbelikan berada  di  tangan  agen/ distributor mandiri yang ditunjuk. Agen ini kemudian dibayar dalam  bentuk  komisi, diskon, bonus dan reward lainnya, berdasarkan jumlah penjualan dan kemampuannya merekrut agen.
Berbeda dengan sistem penjualan  tidak  langsung/Belanja online adalah proses dimana konsumen  membeli  produk  atau jasa di internet (http://en.wikipedia.org/).  Belanja online juga  disebut  dengan  istilah perdagangan elektronik ( Electronic  commerce atau e- commerce )  adalah  penyebaran, pembelian, penjualan,
pemasaranbarang  dan  jasa  melalui sistem  elektronik  seperti  internet atau  televisi,  www,  atau  jaringan komputer  lainnya. E-commerce dapat  melibatkan  transfer  dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori  otomatis,  dan  sistem pengumpulan  data  otomatis 204 , kemudian  pengertian  dari  pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan  atau  badan  usaha, baik  berbentuk  badan  hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia,  secara  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama,  melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan  usaha  dalam  berbagai bidang ekonomi 205 .
204 https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagan gan_elektronik ,  Diakses  Tanggal  11  Oktober 2016, Pukul 22.41 WIB.
205 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan sistem dan
Pengertian Electronic Commerce (EC ) juga dapat didefinisikan  konsep  baru  yang bisa  digambarkan  sebagai  proses jual  beli  barang  atau  jasa  pada World  Wide  Web mendefinisikan belanja online  sebagai proses  jual beli  produk,  jasa  dan  informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. 206
Di  Indonesia  fenomena e- commerce sudah  dikenal  sejak tahun  1996  dengan  munculnya situs http://sanur.com sebagai toko buku on-line pertama 207 , meskipun tidak  begitu  populer.  Kemudian mulailah  bermunculan  berbagai situs  yang  melakukan  transaksi e- commerce . Namun sepanjang tahun  1997-1998  eksistensi e- commerce di  Indonesia  sedikit
transaksi  elektronik,  Pasal  1  tentang  ketentuan umum.
206 Suyanto, M. 2003. E – commerce Perusahaan Top Dunia . Andi. Yogyakarta, Halaman 11.
207
Hendrawan, Mengenal Hukum,www.mengenalhukum.com, 12 Oktober 2016, Pukul 12.32 WIB.
terabaikan  karena  krisis  ekonomi.
Namun  mulai  tahun  1999  sampai
2006 transaksi e-commerce
kembali  menjadi  fenomena  yang menarik perhatian meskipun masih terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. Transaksi e-commerce berbeda dengan transaksi
perniagaan konvensional yang diatur  dalam  KUH  Perdata  yang bersifat  langsung (face  to  face) ,
sebab transaksi e-commerce
berlangsung di dunia maya
( cyberspace ),
tidak mempertemukan  secara  langsung pembeli  dengan  penjual  serta barang  yang  ditawarkan (faceless
nature). hal ini akan mendatangkan kerugian bagi pihak
konsumen  karena  konsumen  tidak mengetahui secara langsung kualitas  produk  yang  ditawarkan. Di samping itu, ada kendala dalam
hal  sistem  pembayarannya  dan kendala  mengenai  ketidaktepatan pengiriman produk.
Industri teknologi informasi  melihat  kegiatan  e-
commerce ini sebagai  aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e- business )  yang  berkaitan  dengan transaksi komersial, seperti: transfer  dana  secara  elektronik, SCM (supply  chain  management) , pemasaran elektronik (e- marketing) , atau pemasaran online (online  marketing),  pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI ), dll.
Menurut Cowles et al., ada tiga  elemen  berbeda  yang  ditemui di e-commerce yaitu: 208
a. Vendor yakni organisasi  atau  orang yang  menjual  barang atau jasa secara elektronik. Mereka
208 Ibid.
disebut
electronic
vendor atau e-vendor .
b. Konsumen yang menggunakan jasa elektronik untuk mencari informasi, memesan jasa atau membeli produk. c. Teknologi berupa perangkat keras (komputer, internet, telepon seluler), perangkat  lunak  yang dapat  digunakan  untuk bertransaksi. Tidak  hanya  itu  kelebihan dari perdagangan melalui Electronic Commerce (EC ) mempunyai  keunggulan  interaksi
antara  pedagang  dan  pembeli melalui  suatu  aplikasi  atau  media website atau lainnya yang memberikan  suatu  pengalaman yang  berbeda  dalam  melakukan transaksi  berbelanja.  Karakteristek suatu  website  dalam  suatu  toko online  dapat  diukur  menjadi  5 dimensi : 209
209 Rahadi, Dedi Rianto, Pengaruh Karakteristik Website Terhadap KepuasanPelanggan , 2013, Universitas Bina Darma Palembang,halaman 2.

## a. Melalui Kenyamanan belanja
Dalam  berbelanja  melalui media online , konsumen mengharapkan  bahwa  proses pembelanjaan  atau  pembelian akan  memperoleh  kemudahan. Kemudahan tersebut akan
menyebabkan  konsumen  merasa nyaman dengan penggunaan suatu  situs  atau web dari  toko online tertentu.  Kenyamanan berbelanja  dapat  diukur  dengan
indikator berikut: 1) Merasa nyaman saat
berbelanja  di  bisnis online.
Dalam berbelanja, konsumen berharap  dapat  berbelanja dengan  caranyanya  sendiri. Dengan  berbelanja  melalui media online, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya  tanpa  harus terbatas oleh waktu.
2) Dapat  menghemat  waktu
dengan  berbelanja  melalui media online. Konsumen
dewasa ini memiliki aktivtas yang  tinggi.  Kondisi  ini menyebabkan konsumen tidak memiliki banyak waktu luang untuk berbelanja.
Dengan  berbelanja  secara
online , konsumen dapat melakukan penghematan
waktu.
3) Bisnis online memiliki
prosedur  pemesanan  yang mudah. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dalam berbelanja, pihak manajemen harus menciptakan prosedur
pemesanan  atau  pembelian yang mudah.
4) Berbelanja  di  bisnis online tidak  memerlukan  banyak
bantuan  dari  orang  lain  atau perusahaan. Tata cara
pemesanan produk yang detail  dan  mudah  untuk dipahami menyebabkan konsumen  merasa  nyaman karena tidak mengalami kesulitan  dalam  memesan atau membeli produk hingga konsumen tidak membutuhkan  petunjuk  dari orang  lain  atau  perusahaan yang bersangkutan.
5) Cara mengakses website bisnis online mudah  untuk dipelajari. Kemudahan untuk mencari atau mengakses suatu situs memberikan suatu kenyamanan bagi konsumen  khususnya  untuk mencari produk yang dibutuhkan.  Oleh  sebab  itu, penting  bagi  sebuah  bisnis online untuk  mudah  diakses konsumen.
6) Sistem  yang digunakan  pada bisnis online sederhana.
Sistem pemesanan dan transaksi  pembelian  yang mudah dan sederhana memberikan  kontribusi  pada kenyamanan konsumen berbelanja di bisnis online.
7) Dapat membeli produk secara eceran di bisnis online . Kesediaan suatu bisnis online untuk melayani
konsumen  yang  membeli suatu  produk  dalam  jumlah yang  sedikit  (kecil)  akan membuat  konsumen  merasa nyaman berbelanja pada suatu bisnis online.
b. Desain situs
Situs dengan desain yang menarik  akan  lebih  disukai konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu
mendesain website perusahaan dengan  lebih  menarik.  Desain
situs  dapat  diukur  dengan indikator berikut:
1) Desain website bisnis online menarik secara visual.  Salah  satu  daya tarik  suatu website adalah tingkat kemenarikan secara visual.  Semakin  menarik suatu website akan semakin tinggi kemungkinannya untuk dikunjungi
konsumen.
2) Bisnis online memiliki banyak pilihan produk yang  dijual. Konsumen mengharapkan dapat membeli  berbagai  macam kebutuhannya  dari  sebuah toko  termasuk  toko  yang ada  dalam  bisnis online .
Hal ini menunjukkan bahwa,  suatu  toko online yang memiliki banyak produk  yang  dijual  akan
semakin diminati konsumen.
3) Website dari  bisnis online
memiliki  penampilan  yang profesional. Salah satu bentuk kepercayaan konsumen pada bisnis online jika  bisnis online tersebut memiliki penampilan yang profesional  karena  akan memberikan image positif bagi  konsumen  terhadap suatu bisnis online .
4) Cepat  dan  mudah  dalam transaksi  di  bisnis online .
Salah  satu  persayaratan
transaksi
pembelian
dewasa  ini  adalah  cepat
dan  mudah.  Kemudahan dan  kecepatan  transaksi pembelian  di  suatu  bisnis online akan  memberikan kontribusi  pada  tingginya minat konsumen untuk
berbelanja pada suatu bisnis online .
5) Desain website bisnis online mudah untuk dipahami.  Desain  suatu website bisnis online harus mudah untuk dipahami
yaitu  memiliki  tampilan visual yang
menggambarkan produk atau  jasa  layanan  yang dijual. Semakin mudah suatu website untuk dipahami  konsumen  akan memberikan kontribusi pada kepuasan dan kepercayaan konsumen
pada suatu bisnis online .
6) Bisnis online menampilkan produk dengan jelas. Minat konsumen  untuk  membeli suatu produk akan semakin besar  jika  dapat  melihat tampilan visual dari produk yang dijual. Hal ini
menunjukkan bahwa
kemampuan  suatu  bisnis
online untuk  menampilkan
produk  dengan  jelas  akan memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan pembelian konsumen.
7) Bisnis online memiliki
desain website yang konsisten. Perubahan desain  suatu  situs/ website merupakan  suatu  hal  yang wajar.
Namun perlu dipahami bahwa perubahan suatu  desain website yang ekstrem akan membingungkan konsumen.
c. Informatif
Informasi  yang  disajikan salam  suatu website harus mampu  memberikan  informasi secara  detail  tentang  produk yang  dijual,  cara  pemakaian,
dan  lain  sebagainya.  Dimensi informatif dapat diukur dengan indikator berikut:
1) Bisnis online menyediakan informasi  yang  banyak. Semakin  banyak  informasi mengenai produk yang dijual  oleh  suatu  bisnis online akan  memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengetahui
karakteristik  dari  produk yang dijual.
2) Bisnis online menyediakan informasi yang akurat. Konsumen  mengharapkan dapat memperoleh informasi  yang  akurat  dari suatu  produk  yang  dijual oleh  suatu  bisnis online
sebelum mengambil
keputusan pembelian
mereka.
3) Bisnis online menyediakan beragam informasi
(pembayaran,  pengiriman).
Cara pembayaran dan pengiriman barang merupakan salah satu faktor penting yang memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan pembelian konsumen.
4) Bisnis online menyediakan informasi dengan baik.
Suatu  bisnis online yang baik harus mampu menyediakan informasi mengenai  segala  macam
hal  (produk,  harga,  cara pembayaran, pengiriman,
dll) dengan lengkap.
5) Bisnis online menyediakan
informasi yang bermanfaat. Informasi  yang  disediakan pihak  manajemen  bisnis online dilakukan  dengan tujuan  untuk  memberikan
manfaat  lebih  bagi  calon konsumen.

## d. Keamanan
Pada  saat  melakukan pembelian melalui media online ,  ada  beberapa  data konsumen  yang  diketahui  oleh penjual. Oleh sebab itu, penjual diharuskan dapat menjaga  kerahasiaan  identitas pembeli.  Selain  itu,  pihak penjual juga harus memberikan jaminan bahwa transaksi pembelian  berlangsung  secara aman. Dimensi kemanan dapat diukur dengan indikator berikut:
1) Merasa aman dalam transaksi dengan bisnis online .  Dewasa  ini  banyak perusahaan yang melanggar etika dalam
berbisnis.  Konsumen  lebih mengutamakan berbisnis dengan  bisnis online yang
mampu menjamin keamanan transaksi.
2) Bisnis online menjaga
privasi  konsumen  dalam transaksi. Banyak informasi pribadi konsumen yang dapat
diakses melalui media
online .  Suatu  bisnis  harus dapat menjaga privasi
konsumen.
3) Bisnis online tidak menyalahgunakan informasi pribadi konsumen.  Bisnis yang beretika adalah
kemampuan salah satu
pihak  (bisnis online )  untuk
tidak menyalahgunakan
informasi konsumen. 4) Bisnis online tidak
memberikan informasi konsumen  ke  situs  lain tanpa  izin.  Kecanggihan teknologi
informasi
menyebabkan tingginya penyebaran  informasi  data diri  konsumen  di  dunia maya.  Suatu  bisnis online tidak dapat sewenang- wenang menyebarkan informasi  konsumen  ke situs yang lainnya.
5) Bisnis online mencegah kebocoran  informasi  kartu kredit pelanggan. Transaksi dalam bisnis online biasanya  dilakukan  dengan menggunakan  kartu  kredit. Pihak  manajemen  bisnis online harus dapat
mencegah kebocoran
informasi kartu kredit konsumen.
6) Bisnis online ini mencegah
kebocoran e-mail pelanggan.  Pihak  pemasar harus  menjaga  kerahasian konsumen  salah  satunya adalah  tidak  memberikan
informasi  alamat e-mail konsumen pada pihak lain.
7) Bisnis online menjaga
keakurasian
transaksi pembayaran.  Tagihan  yang harus  dibayar  konsumen harus sesuai dengan produk
yang dibelinya. Oleh sebab itu,  keakuratan  transaksi pembayaran merupakan
salah  satu  syarat  mutlak untuk dipenuhi.
e. Komunikasi
Dalam proses pembelian, konsumen terkadang membutuhkan informasi secara langsung dengan penjual.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka alamat  atau  nomor  telepon penjual sebaiknya mudah
untuk dihubungi. Dimensi komunikasi dapat diukur dengan indikator berikut:
1) Konsumen  bebas  untuk
berbicara  tentang  ide  atau
keluhan dengan bisnis
online . Masukan dari konsumen  pada  dasarnya
merupakan  salah  satu  cara untuk membangun
perusahaan  menjadi  lebih baik. Berdasarkan hal tersebut  maka  penting  bagi pihak  manajemen  bisnis online untuk mau menerima ide atau
masukan dari konsumen.
2) Bisnis online memiliki sistem  FAQ  yang  baik. Konsumen  mengharapkan memperoleh  jawaban  atas pertanyaan  mereka  pada suatu bisnis online .
Semakin  banyak  frekuensi jawaban dari pihak manajemen  bisnis online semakin baik kualitas komunikasi  yang  dijalin dengan konsumen.
3) Pelanggan aktif dapat
meninjau produk yang
dijual  di  bisnis online .
Suatu  bisnis online yang baik harus mampu memberikan atau menyampaikan produk- produk baru yang dijualnya.  Hal  ini  akan menjadi efektif saat konsumen juga rajin melihat produk-produk yang ditawarkan.
4) Bisnis online memberikan
kebebasan
bertukar
pendapat  antara pelanggan. Dalam bisnis online , konsumen dapat pula berinteraksi dengan konsumen lain. Kemudahan konsumen untuk  berinteraksi  dengan konsumen lain akan memberikan kontribusi pada kepercayaan
konsumen pada suatu bisnis online .
5) Bisnis online menyediakan
e-mail dan alamat
perusahaan  dengan  jelas.
Untuk menyampaikan keluhan maupun saran
pihak  manajemen  bisnis
online sebaiknya memberikan  sarana  seperti alamat e-mail dan  alamat perusahaan yang jelas.
Kemudian  Secara  umum e-commerce dapat diklasifasikan menjadi
beberapa jenis, yaitu 210 :
1. Business to Business
(B2B) adalah sistem
komunikasi  bisnis  on-line antar  pelaku  bisnis,. E- commerce penjual dan
pembelinya adalah organisasi/perusahaan  pada umumnya transaksi
210 http://ejournal.umm.ac.id/index.php/le gality/article/view/278/291 ,  diakses  tanggal  13 Oktober 2016, Pukul 10.12 WIB.
dilakukan oleh para trading partners  yang  sudah  saling kenal  dengan  format  data yang telah disepakati
bersama.
2. Business to Consumer
(B2C) B2C  dapat  diartikan sebagai  jenis  perdagangan
elektronik  di  mana  ada sebuah
perusahaan
(business)  yang  melakukan penjualan langsung barang- barangnya  kepada  pembeli ( consumer ). Contoh
perusahaan kelas dunia
yang telah menerapkan
B2C  adalah  Amazon.com E-commerce yang penjualnya adalah perusahaan, dan pembelinya adalah perorangan merupakan
mekanisme  toko on-line
( electronic  shoppingmall ),
yaitu  transaksi  antara e-
merchant dengan e- customer dan sifatnya terbuka untuk publik,
sehingga  setiap  individu dapat mengaksesnya
melalui suatu web server .
3. Consumer-to-
Consumer(C2C): E- commerce dimana  seorang menjual  produk  atau  jasa ke  orang  lain,  Merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan  tertentu  pada saat  tertentu.  Contoh  yang telah menerapkan C2C adalah
http://www.bidhere.com/ , http://www.ebay.com/ ,
http://www. munyie.com/ .
4. Consumer-To-Business
(C2B): Merupakan
perseorangan yang menjual produk  atau  jasa  kepada
suatu perusahaan/organisasi. Perseorangan yang mencari penjual,  saling  berinteraksi dan menyepakati suatu
transaksi. contohnya:
http://www. priceline.com
5. Collaborative Commerce
( C  Commerce ):  Dalam C
Commerce ,  partner  bisnis saling  bekerjasama  secara
elektronik.  kerjasama  ini
biasanya  terjadi  sepanjang
rantai produksi suatu barang  atau  jasa,  misalnya produsen dengan distributornya.
6. Intra  Business  Commerce :
Penggunaan E  Commerce
dalam lingkup internal perusahaan  atau  organisasi
untuk meningkatkan kinerja dan operasi. 7. Government  to  Citizens (G2C): Pelayanan
pemerintah  terhadap  warga
negaranya melalui
teknologi E  Commerce , selain  itu.  dapat  digunakan untuk kerjasama antara
pemerintah
dengan pemerintah lain atau
dengan perusahaan. Contoh
: layanan KTP dan SIM.
8. Mobile  Commerce : Mobile Commerce memungkinkan penggunaan E  Commerce tanpa kabel, seperti mengakses internet  melalui handphone, PDA, dll. Pada dasarnya, M-Commerce ini merupakan  gabungan  dari e-commerce dan mobile computing . Karena itu, bisa dikatakan bahwa M-
Commerce adalah E- Commerce yang  berada dalam lingkungan nirkabel. Contoh  :  layanan mobile banking .
Dari  kegiatan  diatas  maka
dapat ditarik menjadi 4
kelompok  besar  dalam  Kegiatan E-Commerce dibagi  berbagai
macam  bentuk  sesuai  dengan Undang-undang
Perpajakan (Surat  edaran  Dirjen  Pajak Nomor  SE-62/PJ/2013  Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan  Atas  Transaksi E- Commerce, berdasarkan ketentuan  tersebut  maka  pelaku usaha E-Commerce
diklasifikasikan ke  dalam  4 (empat)  kegiatan  besar,  antara
lain 211 :
1. Online Marketplace Online marketplace atau biasa disebut marketplace adalah kegiatan menyediakan  tempat kegiatan usaha 211 Surat Edaran Dirjen Pajak No 62/PJ/2013  Tentang  Penegasan  Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.
berupa  Toko  Internet atau Mal Internet
sebagai tempat on line Maket place
Merchant menjual
barang atau jasa.
Adapun  pihak-pihak yang  terlibat  adalah penyelenggara,
merchant (penjual), dan pembeli.
2. Classified Ads
Classified  Ads
adalah kegiatan
menyediakan  tempat dan/atau  waktu  untuk memajang content barang  dan  atau  jasa bagi  pengiklan  untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui  situs  yang disediakan oleh
penyelenggara
classified Ads . Adapun  pihak-pihak yang  terlibat  adalah penyelenggara, merchant (penjual), dan pembeli. 3. Daily Deals Daily deals adalah kegiatan menyediakan  tempat kegiatan usaha berupa  situs Daily Deals sebagai  tempat Daily Deals Merchant menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher  sebagai  alat pembayaran.  Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah penyelenggara, merchant (penjual), dan pembeli.
4. Online Retail Online retail adalah kegiatan menjual barang
dan/atau  jasa  yang diselenggarakan  oleh penyelenggara kepada  pembeli  di situs  online  retail. Adapun  pihak-pihak yang  terlibat  adalah penyelenggara sekaligus merchant (penjual) dan
pembeli.
2. Pengaturan izin usaha perdagangan e-commerce menurut Undang-undang
Nomor  7  Tahun  2014  tentang
Perdagangan Pengaturan izin
perdagangan e-commerce
mencakup  beberapa  kebijakan peraturan  perundang-undangan
antara lain yaitu Undang-undang perdagangan, undang-undang informasi teknologi dan
komunikasi  (ITE)  dan  undang- undang  tentang  perlindungan konsumen. Dalam Undang- undang  perlindungan  konsumen bahwa  hak-hak  konsumen  dan pelaku  usaha  telah  diatur  di dalam Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1999  (yang  selanjutnya disebut  UUPK  1999).  Tetapi, UUPK  1999  yang  berlaku  sejak April  1999  itu  hanya  mengatur hak  dan  kewajiban  konsumen yang masih terbatas pada perdagangan  yang  dilakukan secara  konvensional.  Sedangkan mengenai  hak  dan  kewajiban konsumen  dalam  transaksi on- line belum  secara  tegas  diatur dalam undang-undang tersebut.
Keterbatasan UUPK tersebut kemudian
disempurnakan  dengan  adanya
Undang-undang tentang Informasi, Teknologi dan Komunikasi  (ITE)  dan  Undang- undang  tentang  perdagangan. Ketetapan Undang-undang tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk melaksanakan
pengawasan dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya  suatu  pendaftaran terhadap  segala  kegiatan  yang menyangkut  kepentingan  umum di  dalam  lalu  lintas  elektronik tersebut,  termasuk  pendaftaran atas  usaha-usaha  elektronik (e- business) yang  berupa virtual shops ataupun virtual  services lainnya.
Ketentuan-ketentuan tersebut  terlihat  dalam  Undang- undang perdagangan yang termaktup  dalam  Pasal  24  yaitu mewajibkan  bagi  Pelaku  Usaha yang  melakukan  kegiatan  usaha
Perdagangan  wajib  memiliki perizinan di bidang Perdagangan. Sesuai dengan Pasal diatas bahwa setiap kelompok usaha maupun individu yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan untuk mendaftarkan kegiatan perdagangannya. Berdasarkan Undang-undang Perdagangan terdapat  beberapa  ruang  lingkup kegiatan perdagangan yang
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan
(2) Undang-undang Perdagangan antara lain yaitu :
a) Perdagangan Dalam Negeri; b) Perdagangan Luar Negeri; c) Perdagangan
Perbatasan;
d) Standardisasi;
e) Perdagangan melalui
Sistem Elektronik; f) Perlindungan dan pengamanan Perdagangan; g) Pemberdayaan koperasi
serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
h) Pengembangan Ekspor;
i) Kerja
Sama Perdagangan Internasional; j) Sistem Informasi Perdagangan; k) Tugas  dan  wewenang Pemerintah  di  bidang Perdagangan; l) Komite Perdagangan Nasional m) Pengawasan; dan
n) Penyidikan.
Kemudian tidak hanya perdagangan  yang  diatur  akan tetapi  mengenai  jasa  yang  dapat diperdagangankan  harus  memiliki izin sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) yaitu :
a) Jasa bisnis;
b) Jasa distribusi;
c) Jasa komunikasi;
d) Jasa pendidikan;
e) Jasa lingkungan hidup;
f) Jasa keuangan;
g) Jasa konstruksi dan teknik terkait;
h) Jasa kesehatan dan sosial;
i) Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
j) Jasa pariwisata;
k) Jasa transportasi; dan
l) Jasa lainnya
Kegiatan  perdagangan  dan kegiatan jasa yang
diperdagangkan  tersebut  harus mempunyai  izin  kegiatan  usaha yang  diberikan  oleh  Menteri,
kemudian menteri dapat
melimpahkan pemberian
perizinan  kepada  Pemerintah
Daerah  atau  instansi  teknis tertentu, dalam wajib izin perdagangan  diberikan  ruang untuk  terdapat  suatu  kegiatan usaha  yang  dikecualikan  untuk tidak  memiliki  izin  usaha  sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 36/M- DAG/PER/9/2007  Jo  Peraturan
menteri perdagangan nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang  Penerbitan  surat  izin usaha  perdagangan  (  SIUP  ) yang terdapat pada Pasal 4 yaitu
: a) Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan; b) Perusahaan Kecil perorangan  yang  tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus,  dijalankan  atau dikelola  sendiri  oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; c) Pedagang Keliling, Pedagang Asongan,
Pedagang  Pinggir  Jalan atau  Pedagang  Kaki Lima.
Kegiatan usaha diatas tidak diwajibkan  untuk  didaftarkan  ke pejabat  pemberi  izin  usaha, kegiatan  usaha  tersebut  dapat diberikan  izin  bila  pelaku  usaha tersebut  mengajuan  pembuatan izin usahanya. Adapun klasifikasi surat izin usaha dibagi menjadi 3 bagian  sesuai  dengan  aset  dan modal  yang  dimiliki  oleh  pelaku usaha  tersebut  menurut  Pasal  3 PERMENDAG antara lain :
a) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal  dan  kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000.-  (dua ratus  juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b) (2)  SIUP  Menengah wajib dimiliki oleh
Perusahaan Perdagangan dengan modal  dan  kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.200.000.000,-  (dua ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.500.000.000,-  (lima ratus  juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. c) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal  dan  kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.500.000.000,-  (lima ratus  juta  rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dalam Undang-undang Tentang  Perdagangan  bahwa perdagangan e-commerce tentunya  harus  memiliki  izin usaha agar dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum mengenai kegiatan perdagangan  yang  dilakukan bila terjadi suatu pelanggaran/kegiatan yang merugikan  konsumen.  Undang- undang perdagangan dalam
Pasal  65  dan  66  mengatur mengenai  kegiatan  usaha e- commerce harus melakukan
standarisasi  dalam  melakukan kegiatan usaha antara lain :
a) Pelaku Usaha wajib
menyediakan  data  dan/atau informasi secara lengkap dan
benar, tidak boleh memperdagangkan Barang
dan/atau  Jasa  yang  tidak sesuai  dengan  data  dan/atau informasi yang telah dicantumkan. b) Data dan/atau informasi
paling sedikit memuat:
1. Identitas  dan  legalitas
Pelaku  Usaha  sebagai produsen  atau  Pelaku Usaha Distribusi; 2. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; 3. Persyaratan teknis atau  kualifikasi  Jasa
yang ditawarkan;
4. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan 5. Cara penyerahan
Barang.
c) Pelaku  Usaha  yang  tidak
menyediakan  data  dan/atau
informasi secara lengkap dan benar  maka  dikenai  sanksi
administratif berupa pencabutan izin. Mengenai informasi yang  harus  dicantumkan  dalam kegiatan  transaksi  elektronik dalam Undang-undang ITE terdapat  dalam  Pasal  9  yaitu Pelaku  usaha  yang  menawarkan produk melalui Sistem Elektronik  harus  menyediakan
informasi  yang  lengkap  dan benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak,  produsen,  dan  produk yang ditawarkan, kemudian ditegaskan  dalam  Pasal  25 Peraturan  Pemerintah  82  Tahun
2011  Tentang  Penyelenggaraan sistem  dan  transaksi  elektronik maka pengusaha wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai:
a) Identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
b) Objek yang ditransaksikan; c) Kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik; d) Tata cara penggunaan perangkat;
e) Syarat kontrak; f) Prosedur mencapai kesepakatan; dan
g) Jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.
Dalam Pasal 27 Undang-
undang ITE Penyelenggara
Sistem Elektronik wajib
melindungi  penggunanya  dan masyarakat  luas  dari  kerugian yang  ditimbulkan  oleh  Sistem
Elektronik yang
diselenggarakannya, Untuk mengawasi  kegiatan  tersebut maka  Setiap  pelaku  usaha  yang
menyelenggarakan Transaksi Elektronik  dapat  disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.  Lembaga  Sertifikasi Keandalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  82 Tahun 2012 tentang
penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum bahwa Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen  yang  dibentuk  oleh profesional
yang diakui, disahkan,  dan  diawasi  oleh
Pemerintah  dengan  kewenangan mengaudit  dan  mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi  Elektronik  kemudian lembaga tersebut akan mengeluarkan Sertifikat Keandalan  yaitu  dokumen  yang menyatakan  Pelaku  Usaha  yang menyelenggarakan
Transaksi
Elektronik  telah  lulus  audit  atau
uji  kesesuaian  dari  Lembaga Sertifikasi Keandalan.
Penyelenggara Sistem
Elektronik untuk pelayanan
publik/  non  pelayanan  publik wajib dan harus memiliki Sertifikat Elektronik sesuai
dengan Pasal 59 Undang-undang
ITE,  dengan  adanya  sertifikasi terhadap pelayanan dengan menggunakan  sistem  elektronik dapat memberikan suatu kepastian  bagi  konsumen  agar dapat  melakukan  transaksi  yang aman dan nyaman bagi konsumen. Standarisasi pelayanan  tersebut  dapat  dilihat dalam  hak  konsumen  yang tertuang  dalam  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  dalam Pasal 4 yaitu :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak  untuk  memilih barang  dan/atau  jasa
serta mendapatkan barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan  nilai  tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak  atas  informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak  untuk  didengar pendapat dan keluhannya atas barang  dan/atau  jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak  untuk  mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani  secara  benar dan  jujur  serta  tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa yang  diterima  tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya; i. Hak-hak  yang  diatur dalam ketentuan peraturan  perundang- undangan lainnya. Hak-hak
konsumen tersebut  maka  dapat  terwujud bila  suatu  sistem  perdagangan elektronik dapat mengcover kegiatan perdagangan  elektronik dengan  izin  berkegiatan  dalam perdagangan elektronik dan tanda  daftar  perusahaan  yang sesuai  dengan  Undang-undang perdagangan.  Menurut  Undang- undang  tersebut  bahwa  pelaku usaha  elektronik  tidak  hanya dibebankan  untuk  mendaftarkan usaha  perdagangannya  melalui surat  izin  usaha  perdagangan (SIUP)  dan  juga  dalam  sistem perdagangan  elektronik  maka pelaku  usaha  tersebut  harus mendaftarkan kegiatannya melalui sertifikasi keandalan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Pengaturan  izin  perdagangan e-
commerce mencakup  beberapa
kebijakan  peraturan  Perundang- undangan  antara  lain  yaitu Undang-undang perdagangan, undang-undang
informasi
teknologi dan komunikasi (ITE) dan undang-undang tentang perlindungan  konsumen.  Setiap pelaku  usaha  diwajibkan  untuk memiliki  SIUP  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  24  Undang- undang  Perdagangan,  ketentuan tersebut  mengakibatkan  setiap kegiatan  usaha  harus  memiliki izin  perdagangan  baik  skala kecil  maupun  besar  tetapi  ada juga  usaha  yang  dikecualikan mempunyai  izin  usaha  menurut peraturan  menteri  perdagangan nomor  36/M-DAG/PER/9/2007
Jo Peraturan menteri perdagangan nomor 39/M- DAG/PER/12/2011 tentang
Penerbitan  surat  izin  usaha perdagangan (SIUP).

## B. Saran
Regulasi yang terdapat dalam  UU  terkait  perdagangan melalui  sistem  elektronik  perlu adanya  pengklasifikasiaan  kegiatan usaha  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha  melalui  elektronik,  karena bila  mengacu  pada  regulasi  SIUP maka  tidak  akan  tepat  sasaran  bila disamakan  dengan  pelaku  usaha melalui sistem elektronik, seharusnya  dalam  regulasi  tersebut nantinya  terdapat  pembagian  usaha perdagangan  melalui  elektronik yang mana wajib mendapatkan izin perdagangan  dan  yang  tidak  wajib memiliki usaha perdagangan.
DAFTAR PUSTAKA
Hukum Dagang, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990. Rahadi, Dedi Rianto, Pengaruh Karakteristik Website Terhadap KepuasanPelanggan , 2013,  Universitas  Bina Darma Palembang.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005 . Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi ,  Jakarta,
Kencana Prenadamedia Group.
Merriam  Webster  Inc , Merriam Webster Dictionary (Springfield: Merriam-Webster, 1997).
Kemkominfo, Pengguna  Internet di  Indonesia  capai  82  juta  orang , https://kominfo.go.id/index.php/content/ detail/3980/Kemkominfo%3A+Penggun a+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Jut a/0/beritasatker.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Teguh  Arifiyadi, Hukum  Online , http://www.hukumonline.com/klinik/det ail/ lt4f814bf6c2a4/ cara-penyidik- melacak-pelaku-penipuan-dalam-jual- beli-online.
Santo,Cybercrime, https://kelompo kcybercrime116b.wordpress.com/ .
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
H.M.N. PURWOSUTJIPTO, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I. Pengetahuan Dasar Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan. Pengertian Direct  Selling ,  MLM, dan Jenis-Jenisnya, http:// infobisniswaralaba.blogspot.com/2012/ 10/pengertian-direct-selling-mlm-dan- jenis.html? m=1.
https://id.wikipedia.org/wiki/Perd agangan_elektronik ,  Diakses  Tanggal 11 Oktober 2016.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  82 Tahun  2012  Tentang  Penyelengaraan sistem  dan  transaksi  elektronik,  Pasal  1 tentang ketentuan umum.
Suyanto, M. 2003. E – commerce Perusahaan Top Dunia . Andi. Yogyakarta .
Hendrawan, Mengenal Hukum,www.mengenalhukum.com. http://ejournal.umm.ac.id/index.p hp/legality/article/view/278/291 .