EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014)

## Charlyna S. Purba
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak
email korespondensi: charlyna.purba@gmail.com

## Abstrak
Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu  munculnya  Mahkamah  Partai  Politik  yang  berwenang  menyelesaikan perselisihan  internal  Partai  Politik.  Melalui  metode  penelitian  yuridis  normatif ( dogmatic  legal  research ),  dibuktikan  penyelesaian  perselisihan  internal  Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai terkait susunan kepengurusan Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai  Persatuan  Pembangunan  nyatanya  belum  mampu dipatuhi oleh para pihak terkait ataupun menjadikannya sebagai satu-satunya jalur penyelesaian  perselisihan  internal  Partai  Persatuan  Pembangunan.  Mahkamah Partai  Persatuan  Pembangunan  harus  melakukan  penguatan  baik  secara kelembagaan,  posisi  dan  kedudukan,  sehingga  para  pihak  yang  berselisih  akan memilihnya  sebagai  jalur  utama  penyelesaian  perselisihan  internal  dalam  suatu partai  politik  dan  mampu  memberikan  kepuasan  berupa  keadilan  kepada  para pihak  terkait  yang  berselisih  di  samping  pencapaian  tujuan  hukum  berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.
Kata kunci : Mahkamah Partai Politik, Perselisihan Internal, Partai Persatuan Pembangunan

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  demokrasi seperti  di  Indonesia  sekarang  ini, partai  politik  merupakan  instrumen yang  wajib  ada  guna  menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat ekstrim mengatakan bahwa tidak ada demokrasi  ketika  tidak  ada  partai politik  di  dalamnya,  karena  partai politik memainkan peranan penting
karena  ketika  tidak  ada  kekuatan penyeimbang  dari  penguasa  maka kecenderungannya  adalah  kekuasaan tersebut  akan  digunakan  secara berlebihan  dan  tentunya  masyarakat akan selalu dirugikan melalui
kebijakan-kebijakannya. 48 Pembentuk Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang-Undang dalam  sistem  demokrasi.  Dengan adanya partai politik, maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara/pemerintah, 48 Imam  Yudhi  Prasetya, Pergeseran
Peran  Ideologi  dalam  Partai  Politik, Jurnal Ilmu  Politik  dann  Ilmu  Pemerintahan,  Vol. 1, No. 1,2011, hlm. 32.
Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  paham  betul  bagaimana pentingnya  menyelesaikan  segala rupa  perselisihan  internal  partai politik termasuk perselisihan kepengurusan. Mekanisme penyelesaian Mahkamah Partai Politik  menggeser  mekanisme  yang diatur  sebelumnya  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang  Partai  Politik.  Mekanisme terdahulu menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan dengan dengan cara musyawarah  dan  mufakat.  Bila  tidak tercapai,  tersedia  2  (dua)  pilihan penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
Jalan pengadilan ditempuh dengan  mengajukan  perkara  kepada pengadilan negeri yang harus memutus  dalam  jangka  waktu  60
(enam  puluh)  hari.  Bila  tidak  puas dengan  putusan  pengadilan  negeri, hanya  tersedia  upaya  kasasi  ke Mahkamah Agung (MA).  MA  Harus menyelesaikan  dalam  tenggat  waktu 30  (tiga  puluh)  hari.  Alhasil,  dalam rentang  waktu  90  (sembilan  puluh) hari atau setara dengan 3 (tiga) bulan perkara sudah akan selesai.
Sementara,  jalan  di  luar  pengadilan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara, yaitu rekonsiliasi, mediasi dan arbitrase.  Rekonsiliasi  adalah  cara penyelesaian mengandalkan kesadaran para pihak berselisih untuk merekatkan kembali perbedaan- perbedaan  yang  timbul  sehingga menyatu  kembali.  Jalan  ini  tidak mudah karena semata-mata mengandalkan  kesadaran  pihak  yang berperkara. Itulah sebabnya dikenalkan juga jalan mediasi. Penyelesaian  dengan  cara  mediasi mengandalkan peran seorang penengah (mediator). Mediator
sekaligus menjadi seorang negosiator yang menegosisasikan jalan pemecahan  kepada  kedua  belah pihak.  Keputusan  akhir  tetap  berada pada  masing-masing  pihak  yang bertikai.  Tanpa  penerimaan  kedua belah pihak terhadap jalan penyelesaian  yang  ditawarkan,  tak akan ada islah.
Menyadari kelemahan tersebut, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008  tentang  Partai  Politik  ini  juga mengenalkan  pola  arbitrase.  Dalam pola  ini  kesepakatan  para  pihak berada di awal, yaitu ketika bersepakat  menunjuk  seorang  arbiter (pengadil).  Setelah  ditunjuk  atas kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang bertikai, arbiter akan bertindak sebagai hakim untuk memproses dan memutuskan  kasus.  Apapun  putusan arbiter  seyogianya  ditaati  karena sang arbiter telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Akan  tetapi  setelah  perubahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2008  tentang  Partai  Politik sebagaimana  dengan  mengesahkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008 tentang Partai Politik
menentukan  bahwa  apabila  terjadi perselisihan  internal  di  tubuh  partai politik,  maka  wajib  diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Hal inilah yang  melatarbelakangi  penulis  untuk membahas  terkait  peran  Mahkamah
Partai dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik. Mengingat  banyaknya  konflik terjadi di berbagai partai di Indonesia,  penulis  tertarik  untuk membahas mengenai perselisihan
internal Partai Persatuan Pembangunan.  Hal  ini  dikarenakan kasus  ini  masih  terbilang  baru mengingat putusan kasasi baru diputuskan  pada  20  Oktober  2015 lalu.  Dengan  demikian,  tulisan  ini dituangkan  dalam  judul  “Eksistensi Mahkamah  Partai  Politik  dalam Penyelesaian  Sengketa    Internal Partai Politik (Studi terhadap Putusan Mahkamah  Partai  Dewan  Pimpinan Pusat  Partai  Persatuan  Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014)”.
Oleh  karena  itu,  penulisan  ini akan  dituangkan  dalam  rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah kewenangan Mahkamah Partai Politik? 2. Bagaimanakah eksistensi Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian  sengketa  internal Partai Persatuan Pembangunan?

## B. METODE
Penulisan  ini  merupakan  tipe yuridis  normatif  ( dogmatic  legal research )  yakni  mencari  kebenaran dalam  ilmu  hukum  dengan  melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi  objek  utama  kajiannya. 49
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitis  Metode  deskriptif  adalah prosedur pemecahan masalah diselidiki  dengan  menggambarkan atau  melukiskan  keadaan  objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.
Selanjutnya dilakukan analisis melalui  peraturan-peraturan  berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum,
49 Lebih  lanjut,  pengertian  hukum normatif  dapat  dibaca  di  Suratman  dan  H. Philips  Dillah, Metode  Penelitian  Hukum (Bandung: Alfabeta, 2013), halaman 54.
pendapat  sarjana,  praktisi  mengenai eksistensi  Mahkamah  Partai  Politik dalam penyelesaian sengketa internal partai  politik  (studi terhadap  putusan Mahkamah  Partai  Dewan  Pimpinan Pusat  Partai  Persatuan  Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014).

## C. PEMBAHASAN
1. Kewenangan Mahkamah Partai Politik Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan  berserikat,  berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yang  harus  dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak  untuk  berserikat  dan  berkumpul ini  kemudian  diwujudkan  dalam pembentukan  Partai  Politik  sebagai satu  pilar  demokrasi  dalam  sistem politik  Indonesia.  Partai  Politik sebagai  satu  pilar  demokrasi  perlu ditata  dan  disempurnakan  untuk mewujudkan  sistem  politik  yang demokratis  guna  mendukung  sistem presidensil  yang  efektif.  Mengutip dari  Penjelasan  Umum  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Partai Politik, maka penataan dan  penyempurnaan  Partai  Politik diarahkan  pada  2  (dua)  hal  utama, yaitu:
“ Pertama ,  membentuk  sikap dan  perilaku  Partai  Politik yang  terpola  dan  sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem
demokrasi.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  sikap  dan  perilaku Partai  Politik  yang  memiliki sistem  seleksi  dan  rekrutmen keanggotaan  yang  memadai serta  mengembangkan  sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua ,  memaksimalkan  fungsi Partai  Politik  baik  dari  fungsi Partai  Politik  terhadap  negara maupun  fungsi  Partai  Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan  serta  rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon  pemimpin  yang  memiliki kemampuan di bidang politik ”. Diberikannya kewenangan kepada  Mahkamah  Partai  untuk menyelesaikan sengketa internal partai sebagaimana ditentukan secara jelas  dalam  Pasal  32  dan  Pasal  33 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008 tentang Partai Politik berisikan: a) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART; b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  oleh  suatu mahkamah  Partai  Politik  atau sebutan  lain  yang  dibentuk oleh Partai Politik; c) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  disampaikan  oleh Pimpinan  Partai  Politik  kepada Kementerian; d) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  harus  diselesaikan paling  lambat  60  (enam  puluh) hari; e) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat  final  dan  mengikat secara internal dalam hal perselisihan  yang  berkaitan dengan kepengurusan. Berdasarkan ketentuan tersebut,  maka  secara  prosedural apabila  terdapat  perselisihan  internal dalam partai politik, maka penyelesaiannya  diserahkan  kepada Mahkamah Partai Politik. Istilah atau sebutan  Mahkamah  Partai  Politik  di setiap  partai  bisa  berbeda  namun memiliki  esensi  yang  sama  yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan  partai  secara  internal sebelum diselesaikan secara eksternal.  Susunan  atau  keanggotaan Mahkamah Partai Politik
disampaikan  oleh  pimpinan  partai politik kepada kementerian dalam hal ini  Kementerian  Hukum  dan  HAM. Terkait  pembentukan  Mahkamah Partai  Politik  itu  sendiri  tidak  ada disebutkan  secara  spesifik  dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga diharapkan  pembentukan  Mahkamah Partai  Politik  menjunjung  tinggi netralitas dalam
penyelesaian sengketa internal yang terjadi.
Di  samping  itu,  jangka  waktu penyelesaian perselisihan yang harus diselesaikan  oleh  Mahkamah  Partai Politik  harus  diselesaikan  paling lambat  60  (enam  puluh)  hari  dengan putusan bersifat final dan mengikat
secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.  Terkait  sifat  dan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Partai  Politik  tersebut,  bahwa  kata final dapat dimaknai memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga para pihak yang berselisih tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum lain. Sementara kata
mengikat  dapat  dimaknai  bahwa putusan  Mahkamah  Partai  Politik tidak  hanya  berlaku  bagi  para  pihak yang  berselisih  tetapi  juga  berlaku bagi partai politik yang bersangkutan. Oleh karena itu, putusan  Mahkamah  Partai  Politik yang  untuk  jenis  perselisihan  yang berkaitan dengan kepengurusan
harus dipandang sebagai hukum yang berlaku di internal partai politik.
Putusan Mahkamah Partai harus  diterima  oleh  masing-masing pihak  yang  bersengketa  dengan penuh legowo atau lapang dada serta harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik  untuk  kepentingan  yang  lebih besar,  yaitu  keutuhan  dan  persatuan dalam  partai  politik  secara  internal berikut kepentingan yang lebih besar yaitu  kesatuan  dan  persatuan  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perlu diperhatikan bahwa
Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun 2011
tentang  Partai  Politik  memberikan penggolongan  terhadap berbagai jenis  perselisihan  internal  partai politik, yakni:
a) Perselisihan  yang  berkenaan dengan kepengurusan;
b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
d) Penyalahgunaan kewenangan;
e) Pertanggungjawaban keuangan; dan f) Keberatan  terhadap  keputusan partai politik. Dengan kewenangan- kewenangan tersebut tidak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian  perselisihan  tersebut hanya  sebagai  pelengkap  dalam sistem penyelesaian perselisihan internal  partai  politik.  Melainkan untuk guna memastikan penyelesaian perselisihan  internal  partai  politik lebih mengedepankan semangat seperti  tertuang  dalam  AD/ART partai.
Dengan  demikian,  eksistensi Mahkamah  Partai  sebagai  lembaga yang  akan  memastikan  kedaulatan partai  politik  terjaga  dengan  baik. Mahkamah Partai berkedudukan sebagai institusi yang akan
mengawal  dihormatinya  kekuasaan tertinggi  di  dalam  Partai  Politik  dan memastikan  semua  proses  internal sesuai  dengan  ketentuan  peraturan yang  berlaku.  Bahkan,  Mahkamah Partai  Politik  dapat  dinilai  sebagai insitusi tumpuanndalam rangka memastikan  keutuhan  dan  persatuan sebuah Partai Politik. Selain ketentuan terkait penyelesaian perselisihan dalam Pasal  32  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Partai  Politik, lebih  lanjut,  Pasal  33  Undang- Undang ini menyatakan bahwa: a) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  32  tidak tercapai, penyelesaian perselisihan  dilakukan  melalui pengadilan negeri; b) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama
dan  terakhir,  dan  hanya  dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; c) Perkara  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (11)  diselesaikan oleh  pengadilan  negeri  paling lama  60  (enam  puluh)  hari sejak  gugatan  perkara  terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri  dan  oleh  Mahkamah Agung  paling  lambat  30  (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Pernyataan Pasal 33 ayat (1) di atas menggambarkan bahwa perselisihan  internal  partai  hanya dapat  dilakukan  melalui  pengadilan negeri  dan  hanya  dapat  diajukan kasasi  kepada  Mahkamah  Agung apabila  perselisihan  tidak  dapat diselesaikan melalui Mahkamah Partai.  Sehingga,  Pengadilan  Negeri memiliki  rentang  waktu  60  (enam puluh)  hari  sejak  gugat  perkara terdaftar  di  kepaniteraan  pengadilan negeri  dan  oleh  Mahkamah  Agung paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari sejak  memori  kasasi  terdaftar  di kepaniteraan Mahkamah Agung. Akan tetapi, penyelesaian perselisihan  internal  partai  politik melalui  Mahkamah  Partai  tetap menjadi  pilihan  utama  yang  harus diupayakan  oleh  para  pihak  terkait perselisihan.
Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan upaya penyelesaian  akhir  manakala  upaya penyelesaian melalui jalur Mahkamah  Partai  Politik  menemui kebuntuan atau tidak ada penyelesaian  bagi  para  pihak  yang berselisih. Terkait penyelesaian perselisihan internal melalui Pengadilan Negeri diisyaratkan adanya putusan Pengadilan  Negeri
sebagai  putusan  tingkat  pertama  dan terakhir  serta  hanya  dapat  diajukan kasasi  kepada  Mahkamah  Agung. Artinya,  setelah  putusan  Pengadilan Negeri  tidak  bisa  dilakukan  upaya hukum banding, akan tetapi langsung melalui  upaya  hukum  kasasi  ke Mahkamah Agung.
2. Eksistensi  Mahkamah  Partai Poltik  dalam  Penyelesaian Sengketa Internal Partai Persatuan Pembangunan Perseteruan  antara  Dr.  H. Suryadharma Ali, M.Si (Ketua Umum  Pengurus  Harian  Dewan
Pimpinan  Pusat  Partai  Persatuan Pembangunan)  dan  Akhmad  Gojali Harahap,  M.Si  (Wakil  Sekretaris Jenderal  Pengurus  Harian  Dewan Pimpinan  Pusat  Partai  Persatuan
Pembangunan) menggugat: a) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) Ir.  H.  M.Romahurmuziy,  M.T. (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan); c) Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia); d) Para pengurus Dewan Pimpinan  Wilayah  dan  Dewan Pimpinan Daerah dahulu disebut Dewan Pimpinan Cabang PPP; dan e) H.Boyamin hingga pada tingkat  kasasi  di  Mahkamah Agung. Sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan diawali dengan  pemberhentian  secara  tidak sah  terhadap  Ketua  Umum  Partai
Persatuan Pembangunan DR. H.
Suryadharma Ali, M.Si oleh Ir. H. M. Romahurmuziy,  M.  T.  Hal  ini kemudian  disikapi  oleh  Menteri
Hukum  dan  HAM  melalui  Surat Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum  Umum  No.  AHU.AH.11.03- 1 tanggal 25 September 2014. Dalam surat  tersebut,  Menteri  Hukum  dan HAM  menegaskan  bahwa  masing- masing  pemberhentian  tidak  akan disahkan  karena  masih  terdapat perselisihan  internal  partai  dan  agar perselisihan  tersebut  diselesaikan terlebih  dahulu  melalui  Mahkamah Partai dan apabila belum diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Berangkat dari petunjuk tersebut, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan  telah  melaksanakan penyelesaian  perselisihan  internal Partai Persatuan Pembangunan
dengan  menerbitkan  Putusan  Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11  Oktober  2014  yang  amarnya, antara lain: a) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Periode 2011-2015 selaku eksekutif Partai Persatuan Pembangunan di tingkat nasional adalah Pengurus Harian  Dewan  Pimpinan  Pusat Partai  Persatuan  Pembangunan yang  susunan  personalianya sesuai hasil Keputusan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan  Tahun  2011  di
Bandung  dengan  Ketua  Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan  Sekretaris  Jenderal  Ir.  H.
M.Romahurmuziy, MT; b) Para  pihak  yang  berselisih harus islah untuk menyelesaikan perselisihan internal Pengurus  Harian Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana  Fatwa  Majelis Syariah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai  Persatuan  Pembangunan tanggal  22  September  2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis  Syariah  KH  Maimoen Zubair,  dan  Sekretaris  Majelis
Syariah Drs. H. Anas Thahir; c) Semua  kebijakan  dan  kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah  apabila  dilakukan  oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu)  di  atas,  termasuk  untuk penyelenggaraan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan; d) Semua  surat  keputusan  tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang  dan  pemberhentian keanggotaan  Partai  Persatuan Pembangunan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum  DR.  H.  Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT yang dibuat  dan  diterbitkan  sejak tanggal  9  September  2014 sampai  diputuskannya  Putusan Mahkamah Partai ini dinyatakan tidak sah dikembalikan kepada kedudukan semula; e) Muktamar VIII Partai Persatuan  Pembangunan  harus diselenggarakan  oleh  Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan  Pembangunan  yang didahului Rapat Pengurus Harian  Dewan  Pimpinan  Pusat Partai  Persatuan  Pembangunan untuk  membentuk  kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya  Muktamar. Surat  undangan  dan  surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan  Muktamar  VIII Partai  Persatuan  Pembangunan harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR. H. Surydharma  Ali,  M.  Si  dan Sekretaris  Jenderal  Ir.  H.  M. Romahurmuziy,MT. apabila tidak dilaksanakan dalam waktu  7  (tujuh)  hari  setelah dibacakannya Putusan Mahkamah  Partai  ini,  maka Majelis  Syariah  mengambil alih  tugas  dan  tanggung  jawab Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan  Pembangunan  untuk mengadakan  Rapat  Pengurus Harian  Dewan  Pimpinan  Pusat Partai  Persatuan  Pembangunan yang  akan  menetapkan  waktu dan  tempat  penyelenggaraan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan; f) Memerintahkan  kepada  para pihak  yang  berselisih,  seluruh anggota, kader dan pengurus di semua tingkatan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan  Cabang,  PAC,  dan PR Partai Persatuan Pembanguan  untuk  menaati dan melaksanakan putusan ini; g) Mengharapkan  kepada  para senior Partai Persatuan Pembangunan untuk mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Partai  guna mewujudkan keutuhan Partai Persatuan Pembangunan; h) Meminta  kepada  semua  pihak, khususnya  instansi  pemerintah, untuk menaati putusan Mahkamah  Partai  ini  demi kepentingan bangsa dan negara Republik  Indonesia  yang  kita cintai.
Memperhatikan adanya Putusan  Mahkamah  Partai  Dewan Pimpinan  Pusat  Partai  Persatuan Pembangunan  Nomor  49/PIP/MP- DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014 merupakan bentuk penyelesaian perselisihan yang
terjadi  di  internal  Partai  Persatuan Pembangunan antara pihak terkait.
Kemudian,  sehari  setelahnya Putusan  Mahkamah  Partai  PPP Nomor      49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal  11  Oktober  2014  tersebut disampaikan oleh DR. H. Suryadharma Ali, M.Si kepada Ir.  H. M. Romahurmuziy, M.T. melalui
Surat Mahkamah Partai PPP No.
260/EX/PTSN/MP.PPP/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan    Salinan    Putusan Perkara No. 49/PIP/MP- DPP.PPP/2014. Hal ini dimaksudkan agar  kedua    belah  pihak   yang berselisih  sama-sama    mengetahui hasil keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan internal terkait susunan kepengurusan     Dewan Pimpinan  Pusat    Partai   Persatuan Pembangunan yang sah dan berlaku.
Berkaitan  dengan  upaya  islah kedua  belah  pihak  yang  disebutkan dalam  Putusan  Mahkamah  Partai, meskipun  berbagai  upaya  termasuk islah  telah  dilakukan  oleh  banyak pihak dalam Partai Persatuan Pembangunan agar Ir. H. M.
Romahurmuziy,  MT  dan  DR.  H. Suryadharma  Ali,  M.Si  menentukan penyelenggaraan Muktamar VIII Partai  Persatuan  Pembangunan  tidak dapat  tercapai  hingga  melewati jangka  waktu  7  (tujuh)  hari.  Oleh sebab  itu,  Majelis  Syariah  Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal  21  Oktober  2014  telah menentukan Penyelenggaraan Muktamar  VIII  Partai  Persatuan Pembangunan  akan  dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta. Pengambilan  keputusan  oleh Majelis  Syariah  Partai  Persatuan Pembangunan merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan  terhadap  pada  pihak yang  tidak  mengindahkan  untuk islah. Bahkan, upaya salah satu pihak terkait telah menyalahi hasil keputusan tertinggi dalam Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan.  Hal  ini  ditandai dengan tindakan dan sikap dari pihak
Ir.  H.  M.  Romahurmuziy,  MT  dkk yang  tanpa  persetujuan  apapun  dari DR.  H. Suryadharma  Ali, M.Si telah menyelenggarakan  suatu  kegiatan yang  menyerupai  Muktamar  VIII Partai  Persatuan  Pembangunan  pada tanggal  15-18  Oktober  2014  di Surabaya.  Terlebih,  dalam  acara tersebut  Ir.  H.  M.  Romahurmuziy, MT  mengangkat  dirinya  menjadi
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan serta mengubah susunan kepengurusan Dewan Pimpinan  Pusat  Partai  Persatuan Pembangunan. Sejak  sebelum  Ir.  H.  M. Romahurmuziy, MT dkk menyelenggarakan  suatu  kegiatan yang menyerupai Muktamar  VIII
Partai  Persatuan  Pembangunan  pada tanggal  15-18  Oktober  2014  di Surayabaya,  DR.  H.  Suryadharma Ali, M.Si telah menyampaikan kepada  Ir.  H.  M.  Romahurmuziy, MT dkk melalui Surat Penggugat No. 1402/IN/DPP/X/2014 tanggal 14 Oktober  2014  perihal  Pemberitahuan tentang  Tidak  Sahnya  Muktamar Partai  Persatuan  Pembangunan  di Surabaya  tanggal  15-18  Oktober 2014. Selanjutnya, DR. H. Suryadharma  Ali,  M.Si  kembali menyampaikan  kepada  Ir.  H.  M. Romahurmuziy,  MT  dkk  melalui Surat Penggugat No. 1407/EX/DPP/X/2014  tanggal  17 Oktober  2014  perihal  Permohonan Penolakan  terhadap  Pendaftaran  dan
Pengesahan  Hasil  Muktamar  VIII Partai  Persatuan  Pembangunan  di Surabaya  tanggal  15-18  Oktober 2014. Namun demikian, pada tanggal 28  Oktober  2014,  Menteri  Hukum dan  HAM  justru  menerbitkan  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  dan
HAM  RI  No.  M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan  Pusat  Partai  Persatuan Pembangunan. Oleh karena pengesahan Perubahan  Susunan  Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar  VIII  di  Surabaya  tanggal 15-17  Oktober  oleh  Menteri  Hukum dan  HAM  dalam  Surat  Keputusan
Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.
M.HH-07.AH.11.01     Tahun     2014 dilakukan  tanpa  adanya  Putusan Pengadilan  Negeri  yang  berkekuatan hukum tetap menyangkut
perselisihan  internal  Partai  Persatuan Pembangunan,  maka  secara  konkrit hal    ini    tidak    dapat    dibenarkan.
Penerbitan  Surat  Keputusan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  No.  M.HH- 07.AH.11.01 Tahun 2014 menimbulkan  ketidakpastian  hukum dan ketidakadilan bagi Partai
Persatuan  Pembangunan.  Selain  itu, sikap  Menteri  Hukum  dan  HAM yang  sengaja  menerbitkan  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  dan HAM   RI   No.   M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 lalu menyerahkan begitu saja  penyelesaiannya  di  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  tidak  hanya mencerminkan  kesengajaan  Menteri
Hukum  dan  HAM  untuk  berlindung di  balik  proses  hukum  yang  panjang dan  konvensional,  melainkan  juga bertentangan dengan semangat penataan  dan  penyempurnaan  Partai Politik  sebagai  salah  satu  pilar demokrasi  dalam  sistem  politik
Indonesia  untuk  mewujudkan  sistem politik yang demokratis guna mendukung  sistem  presidensil  yang efektif  sebagaimana  diamanatkan Undang-Undang Partai Politik.
Tindakan  Menteri  Hukum  dan HAM  dalam  menerbitkan  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  dan HAM   RI   No.   M.HH-07.AH.11.01 Tahun  2014  merupakan  tindakan yang  dapat  dikualifikasi  sebagai tindakan  sewenang-wenang  karena menunjukkan  sikap  intervensi  atau campur  tangan  pemerintah  ke  dalam internal partai Persatuan Pembangunan  dan  tindakan  yang melampaui  kewenangannya  karena bertentangan dengan ketentuan  Pasal 33  Undang-Undang  Partai  Politik yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal penyelesaian  perselisihan  melalui suatu  Mahkamah  Partai  Politik  tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan  Negeri.  Dalam  kondisi demikian,       menyebabkan       Surat
Keputusan  Menteri  Hukum  dan HAM RI No.  M.HH-07.AH.11.01 Tahun  2014  menjadi  batal  ( nietig ) dan  segala  akibat  hukum  yang ditimbulkan  oleh  keputusan  itu dengan  sendirinya  dianggap  tidak pernah ( ex tunc ).
Mengamati kasus tersebut, Partai Politik telah mencoreng citranya sebagai salah satu penggerak demokrasi. Perselisihan internal Partai  Persatuan  Pembangunan  tidak lagi berjuang untuk membela kepentingan anggota, melainkan sibuk mengurusi kepentingan pribadinya  dalam  Partai  Persatuan Pembangunan.  Padahal,  ketentuan
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan  bahwa  Partai  Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok  warga  negara  Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945. Sebagai suatu organisasi  yang terdiri dari elemen sekelompok orang tentunya  dalam  kelompok  tersebut mempunyai  satu  visi,  satu  misi  dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut  Partai  Politik  mempunyai Anggaran  Dasar  dan  Anggaran
Rumah Tangga masing-masing  yang
wajib  dipatuhi  setiap  anggota  Partai Politik.  Anggaran  Dasar  (AD)  Partai Politik  selanjutnya  disingkat  AD adalah peraturan dasar Partai Politik, sementara  Anggaran  Rumah  Tangga selanjutnya  disingkat  ART  adalah peraturan  yang  dibentuk  sebagai penjabaran  Anggaran  Dasar.  Akan tetapi, mencermati perselisihan internal  yang  terjadi  di  tubuh  Partai Persatuan  Pembangunan  merupakan bukti bahwa anggota Partai Persatuan Pembangunan  tidak  dapat  mematuhi peraturan  perundang-undangan  yang telah ditetapkan mengikat bagi setiap anggota Partai Persatuan Pembangunan melalui perbuatan dan tindakan  melanggar  aturan-aturan yang  terdapat  baik  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang  Partai  Politik  maupun  AD ART  Partai  Persatuan  Pembangunan itu sendiri.
3. Lemahnya  Posisi  Mahkamah
Partai Politik dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Mengamati  kurang  puasnya hasil  yang  diperoleh  oleh  para  pihak terkait melalui hasil keputusan Mahkamah  Partai  sebagai  satu- satunya  forum  yang  berwenang untuk  menyelesaikan  perselisihan internal  Partai  Politik,  dibuktikan dengan  tidak  patuhnya  salah  satu pihak  hingga  kemudian  kasus  ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara  serta  pada  akhirnya  digugat kembali  pada  tingkat  kasasi  di Mahkamah  Agung  sesungguhnya telah
menyalahi
prosedur penyelesaian  perselisihan  internal
Partai Politik yang telah dicantumkan
dalam  Pasal  32  dan  Pasal  33
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011. Dengan  demikian,  belajar  dari perselisihan  internal  Partai  Persatuan Pembangunan, maka sudah sepantasnya dilakukan penataan kelembagaan Mahkamah Partai Politik  yang  lebih  baik  lagi  ke depannya. Mengingat, ketentuan terkait  Mahkamah  Partai  Politik hanya  diatur  oleh  2  (dua)  Pasal  saja, yakni Pasal 32 dan 33 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Perlunya  penataan  Mahkamah Partai  Politik  dimaksudkan  untuk memberikan  perlindungan  hukum bagi  setiap  anggota  partai  politik  itu sendiri  dalam  haknya  sebagai  warga negara  dan  haknya  sebagai  anggota Partai  Politik.  Perlindungan  hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan  keadilan  serta  menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat, dalam  hal  ini  termasuk  sebagai anggota  Partai  Politik.  Di  samping itu, berfungsi pula untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. 50 Salah satu peluang untuk mewujudkan  ketertiban,  keteraturan, keadilan  serta  kesejahteraan  tersebut adalah melalui penciptaan hukum
50 Maria  Alfons, Ringkasan  Disertasi Doktor: Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis  Atas  Produk-produk  Masyarakat Lokal  Dalam  Perspektif  Hak  Kekayaan Intelektual (Malang:  Universitas  Brawijaya, 2010), hlm.18.
positif  yang  mampu  memberikan perlindungan  hukum  sebagaimana dicita-citakan.  Penciptaan  hukum yang  dimaksud  yaitu  melalui re- evaluation efektifitas  keberlakuan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya  Pasal  32  dan  33  terkait
Mahkamah Partai Politik.
Senada  dengan  hal  tersebut, Phillipus  M.  Hadjon  menyatakan bahwa  perlindungan  hukum  bagi rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah bersifat preventif dan represif. 51 Sifat
perlindungan hukum ini juga disebutkan  Maria  Alfons 52 dalam ringkasan disertasinya:
“ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa mengarahkan tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati dalam  pengambilan  keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan  represif  untuk tujuan menyelesaikan terjadinya  sengketa,  termasuk penanganannya  di  lembaga peradilan ”.
Perlindungan  hukum  preventif dan  perlindungan  repsresif  tidak ditujukan  untuk  keadaan  sekarang, melainkan  lebih  berfokus  terhadap bagaimana memberikan perlindungan  hukum  dalam  suatu perkiraan sengketa hukum yang akan terjadi pada waktu mendatang.
Perselisihan  internal  berbagai  Partai Politik yang telah terjadi dan telah
51 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
52 Maria  Alfons, Ringkasan  Disertasi Doktor: Implementasi...Ibid.
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap memang  tidak  dapat  dipungkiri  dan tidak  akan  diperbaiki.  Akan  tetapi, melalui  penciptaan  hukum  baru terkait  Mahkamah  Partai  Politik dengan melakukan penataan terhadap ketentuan  terkait  Mahkamah  Partai Politik  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Partai Politik akan memberikan  udara  segar  dengan menjunjung tinggi pencapaian tujuan dasar  hukum  sebagaimana  dicita- citakan.
Apabila  terdapat  pembiaran hukumn  positif  terkait  Mahkamah Partai  seperti  sekarang  ini,  maka dapat dipastikan tujuan hukum sebagaimana  dibentuknya  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang  Partai  Politik  tidak  akan tercapai  seperti  pernyataan  Gustav Radburch yang mengemukakan bahwa  terdapat  3  (tiga)  nilai  dasar tujuan  hukum.  Teori ini juga  disebut “asas  prioritas”,  yaitu  pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul  kemanfaatan,  dan  terakhir untuk  kepastian  hukum.  Idealnya,  3 (tiga)  dasar  tujuan  hukum  itu seharusnya  diusahakan  dalam  setiap putusan  hukum,  oleh  hakim,  jaksa, pengacara  maupun  aparat  hukum lainnya.  Ketiga  nilai  dasar  tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala  tidak  mungkin,  maka haruslah  diprioritaskan  keadilannya dulu,  barulah  kemanfaatannya  dan terakhir barulah kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, sistem hukum kita dapat tetap bergerak dan
terhindar  dari  konflik-intern  yang dapat  menghancurkannya.  Dengan demikian,  melalui  penataan  kembali Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008  tentang  Partai  Politik  maka diharapkan akan mampu mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan dan  kepastian  hukum  bagi  setiap anggota Partai Politik yang
berselisih.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, maka  dapat  diberikan  kesimpulan sebagai berikut: a) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh  suatu  Mahkamah  Partai Politik  atau  sebutan  lain  yang dibentuk  oleh  Partai  Politik berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Partai Politik. b) Penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai nyatanya belum  mampu  dipatuhi  oleh para  pihak  yang  berselisih  dan menjadi satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan
internal.
2. Saran
Kepada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Bangsa harus dilakukan penguatan baik
secara  kelembagaan,  posisi  dan kedudukan  Mahkamah  Partai  Politik atau  sebutan  lain  dalam  suatu  Partai Politik,  sehingga  para  pihak  yang berselisih  akan  memilihnya  sebagai jalur utama penyelesaian perselisihan internal  dalam  suatu  partai  politik dan  mampu  memberikan  kepuasan berupa  keadilan  kepada  para  pihak terkait  yang  berselisih  di  samping pencapaian  tujuan  hukum  berupa keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku referensi: Alfons,  Maria.  2010. Ringkasan Disertasi Doktor: Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis  Atas  Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Universitas Brawijaya). Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan hukum Bagi Rakyat  Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu). Prasetya, Imam Yudhi. 2011. Pergeseran Peran Ideologi dalam  Partai  Politik, Jurnal Ilmu Politik dann Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1. Suratman  dan  H.  Philips  Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta). Peraturan Perundang-undangan dan Putusan: Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). , Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945).
,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2008  tentang  Partai Politik (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4801). ,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  2 Tahun  2011  tentang  Partai Politik (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5189).
,  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015.
Website: http://pttun-jakarta.go.id/