## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 1, June 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
ANALYSIS OF THE IMPACT OF VILLAGE OFFICIALS' COMPETENCE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON ACCOUNTABILITY IN THE USE OF VILLAGE FUNDS IN WAROPEN DISTRICT
ANALISIS DAMPAK KOMPETENSI APARAT KAMPUNG, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN WAROPEN

## Korinus Reri
Program Studi Manajemen  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow  & Geissler  Serui E-mail: korinusreri70@gmail.com
ARTICLE  INFO ABSTRACT Correspondent Korinus Reri korinusreri70@gmail.com Key words: Competence, Organizational Commitment, Community Participation and Accountability Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
page: 049 – 067
This study aims  to examine  how much  influence  the competence, organizational  commitment  and  community  participation  on village fund management  accountability in Waropen Regency. The variables  used  are  the  Village  Apparatus  Competency,  Village Government  Organizational  Commitment  and  Community
Participation,  as  an  independent  variable,  while  Village  Fund Management  Accountability  is the dependent  variable. The study was  conducted  in  10  (ten)  Districts  in  Waropen  Regency.  The results  showed  that  in  partial  hypothesis  testing  (t  test),  the independent  variable competence  of village financial management apparatus  (X1),  and  the  commitment  of  village  government organizations (X2),  did not have a positive effect on the dependent variable of village fund management  accountability  (Y),  while the variable  community  participation  (X3)  positively  influences  the accountability  of  village  fund  management  (Y).  Simultaneous hypothesis testing  (Test  F),  shows  that  the  competence  of village financial management  apparatus (X1),  the commitment  of village government  organizations  (X2),  and  community  participation (X3) together positively influence the accountability of village fund management  (Y).
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Korinus Reri korinusreri70@gmail.com Kata kunci: Kompetensi, Komitmen
Organisasi, Partisipasi
Masyarakat dan Akuntabilitas Website: https://idm.or.id/JSER/inde x.php/JSER
hal: 049 – 067
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  seberapa  besar pengaruh kompetensi,  komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana kampung di Kabupaten Waropen.  Variabel yang digunakan yaitu  Kompetensi  Aparat  Kampung,  Komitmen  Organisasi Pemerintah  Kampung  dan Partisipasi Masyarakat,  sebagai variabel  independen,  sedangkan Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Kampung  sebagai  variabel  dependen.  Penelitian dilakukan  pada 10 (sepuluh) Distrik di Kabpaten Waropen. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  pengujian hipotesis  secara  parsial  (uji  t),  variabel  independen kompetensi  aparat pengelola keuangan kampung  (X1), dan komitmen  organisasi  pemerintah  kampung  (X2),  tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen akuntabilitas  pengelolaan  dana  kampung  (Y),  sedangkan variabel    partisipasi  masyarakat  (X3)    berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  kampung  (Y). Pengujian  hipotesis  secara  simultan  (Uji  F),  menunjukan bahwa  kompetensi  aparat  pengelola  keuangan  kampung (X1),  komitmen  organisasi pemerintah  kampung  (X2),  dan partisipasi  masyarakat (X3) secara bersama-sama berpengaruh  positif    terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana kampung (Y).
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam  berbagai  aspek,  yaitu  desentralisasi politik  (demokrasi),  desentralisasi  administratif  (dekonsentrasi),  dan desentralisasi  fiskal  (Francis  &  James,  2003). Menurut Nadir  dalam  Sarifudin Mada, dkk.  (2017). Desentralisasi memberikan ruang gerak  bagi pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya masing-masing sesuai wewenang dan tanggung  jawab yang  dilimpahkan  kepadanya. Dengan  demikian,  tugas  dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada seluruh lapisan masyarakat di tingkat bawah dapat dilaksanakan.
Salah  satu  bentuk  desentralisasi  yang  sedang  dilaksanakn  saat  ini  adalah pelimpahan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa.  Kebijakan  pemerintah pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan fondasi pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.    Hal tersebut  dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan  dan kerentanan akibat dari kesenjangan pembangunan yang telah dilakukan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, (2015).
Undang-undang nomor  6  tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya dijelaskan bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat dimana penyebutan namanya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.
Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa  yang  telah  dianggarkan secara nasional melalui  APBN sejak  tahun 2015 sampai 2022, telah mencapai Rp. 468,9 Triliun, dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 60 Trilyun, tahun 2019 sebesar Rp. 70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp. 72 Triliun, tahun 2021 sebesar 72 Triliun dan tahun 2022 sebesar Rp. 68 Triliun. Momentum dana desa diharapkan dapat membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57%. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI,  2015  dalam  Sarifudin  Mada,  dkk.  2017).  Fakta  dan  data  tersebut  telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pada tahun 2022, bahwa dari 73.954 desa  yang ada di  Indonesia saat ini,  sebanyak 20.245 desa telah masuk  dalam kategori desa maju, 6.238 desa masuk kategori desa mandiri, 33.881 desa termasuk kategori desa berkembang, 9.221 desa masuk kategori desa tertinggal, dan masih ada  4.365 desa  yang  masuk  dalam  kategori  desa  sangat  tertinggal . (Sumber: Laporan  Indeks  Desa  Membangun  (IDM),  Kementrian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Tahun 2022)
Kebijakan alokasi  anggaran ini  memiliki  konsekuensi  terhadap pengelolaanya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  manajemen  publik  yang  baik  agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Alokasi APBN yang sebesar 10% tersebut di atas, telah menyebabkan penerimaan Desa meningkat, sehingga diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban yang baik  dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
Pendapatan Desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014 (pasal 9, 10) adalah sebagai berikut: Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang  melalui  rekening  desa  yang  merupakan hak  desa  dalam  1  (satu)  tahun anggaran yang  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  desa.        Pendapatan desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.
Kelompok  PADes,  terdiri  atas jenis  Hasil  Usaha Desa; Hasil  Aset  Desa; Hasil swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Desa; serta Lain-lain Pendapatan Asli Desa. Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri  atas  jenis  :  a)  Dana  Desa;  b).  Bagian  dari  Hasil  Pajak  Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; c). Alokasi Dana Desa (ADD); d). Bantuan Keuangan  dari  APBD  Provinsi;  dan  e).  Bantuan  Keuangan  APBD Kabupaten/Kota. Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada asal 9 ayat (2) huruf (c), terdiri atas jenis: a}. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan b). Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, penyebutan Pemerintahan Desa atau Desa Adat sebagaimana tercantum dalam UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, diganti  dengan sebutan  Pemerintahan Kampung, berdasarkan legitimasi  yang diatur dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.   Oleh sebab  itu terkait dengan semua bentuk program maupun alokasi keuangan yang menjadikan desa-desa di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai sasaran  kegiatan,  harus  menyesuaikan  penyebutan  Desa  menjadi  Kampung. Sehubungan dengan hal  tersebut  maka  sebutan  Keuangan Desa  sebagaimana termuat dalam Permendagri 113 tahun 2014 juga disesuaikan menjadi Keuangan Kampung.
Waropen  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Papua  yang  juga mendapatkan pengalokasian Dana Kampung dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2016. Berdasarkan  daftar  Rincian  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana Desa,  yang dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan Kementrian  Keuangan, bahwa total dana kampung untuk Kabupaten Waropen yang ditetapkan dalam APBN  dan  disalurkan  melalui  Pemerintah  Daerah, pada  tahun  2020 – 2022, sebesar Rp. 294.924.492.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar, Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta, Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari alokasi tahun 2020 sebesar Rp. 105.325.071.000,- , alokasi tahun 2021 sebesar Rp. 105.104.213.000,- dan alokasi tahun 2022 sebesar Rp. 84.495.208.000,-. Seperti permasalahan umum dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Desa seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan RI, (2016:19) dalam Sarifudin Mada, dkk. (2017), pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Waropen pun  mengalami  permasalahan  yang  hampir  sama,  antara  lain  seperti  yang diuraikan dalam tabel berikut :
1) Penggunaan  dana  di  luar  bidang  prioritas,  penyebabnya  adalah Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  (APBK), sering  kali  tidak mengakomodir kebutuhan utama di  kampung, aspek yang perlu mendapat perhatian dalam masalah ini adalah perencanaan dan penganggaran.
2) Belanja  kegiatan  dan  Pelaporan  dana  tidak  sesuai  dengan  APBK, penyebabnya APBK tidak tersusun secara sistematis, aspek yang perlu diperhatikan  adalah  ketaatan,  pengawasan  dan  kompetensi  aparat pengelola dana.
3) Laporan keuangan dan laporan realisasi tidak didukung dengan bukti belanja dan dokumentasi yang lengkap dan tidak sesuai dengan format pelaporan, penyebabnya adalah pengelola  keuangan  kampung belum memiliki  pemahaman administrasi  keuangan yang  baik,  aspek  yang
menjadi perhatian adalah administrasi, pengawasan dan kompetensi.
4) Pekerjaan pengadaan barang dan jasa seluruhnya dikerjakan oleh pihak ketiga/penyedia  jasa,  penyebabnya  adalah  alasan  kemudahan pengelolaan  dan  kepastian  pencapaian  target,  aspek  yang  harus diperhatikan yaitu tingkat partisipasi masyarakat.
5) Dana tidak  tersimpan di  dalam rekening  kas  kampung, penyebabnya adalah ada rekening penampung sementara, karena semua dana harus dikeluarkan pada akhir tahun, aspek yang perlu menjadi perhatian yaitu administrasi, pengawasan, dan ketaatan.
6) Adanya  kelompok  masyarakat kampung  yang  apatis  karena  merasa tidak  dilibatkan  dalam  tahapan  pengelolaan  dana  kampung, penyebabnya adalah konflik internal di kampung karena kecemburuan sosial  ataupun  karena  manajemen  pemerintahan  di  kampung  yang belum  efektif,  aspek  yang  harus  menjadi  perhatian  adalah kepemimpinan, partisipasi masyarakat dan transparansi. ( Sumber: Dinas Pemberdayaan Kampung dan BPKAD Kab. Waropen, tahun 2022).
Dengan demikian, maka diduga bahwa permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain:  rendahnya kompetensi  aparat kampung; lemahnya komitmen  organisasi pemerintah kampung dan kurangnya partisipasi masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada 10 (sepuluh) distrik dari 12 (dua belas) distrik yang berada di Kabupaten Waropen, khususnya pada kampung-kampung yang mengelola  Program  Dana Kampung  yang  bersumber  dari  transfer  APBN  ke Daerah untuk  membiayai  Program  Dana Desa  Tahun Anggaran 2020  -  2022. Lokasi  penelitian ini  pada kampung-kampung di wilayah distrik  yang terletak pada pesisir pantai saja, karena sulitnya jangakauan transpotasi untuk melakukan pengambilan data pada 2  (dua) distrik  yang  terletak di  wilayah pegunungan. Distrik dan kampung yang ditentukan menjadi lokasi penelitian, yaitu :
1 Distrik Wapoga :  Kampung Awera, Pirare dan Yermiki 2 Distrik Inggerus :  Kampung  Demisa,  Harapan  Jaya  dan Awaso 3 Distrik Oudate :  Kampung Botawa, Baino Jata dan Ruambak Jaya 4 Distrik Waropen Bawah  :  Kampung Sarafambai, Waren I dan Uri 5 Distrik Urei Faisei :  Kampung  Urei  Faisei  III,  Paradoi  dan Ghoyui 6 Distrik Soyoi Mambai :  Kampung Daimboa, Fafarui, dan Mambai 7 Distrik Risei Sayati :  Kampung Wobari, Mui, dan Fafado 8 Distrik Wonti :  Kampung Sifuisera, Wanda dan Odase 9 Ditrik Demba :  Kampung Mayaghaido, Fafai dan Aniboi 10 Distrik Masirei :  Kampung Sauri, Bunggu dan Sinonde.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  keseluruhan  orang,  kejadian  atau  hal  minat  yang  ingin diinvestigasi oleh peneliti (Nainggolan, 2015). Menurut Cooper populasi adalah
total  kumpulan elemen  atau unsur  yang kita  harapkan membuat kesimpulan. Populasi yang diambil dalam penelitian ini  adalah 112 kampung definitif yang berada pada 12 (dua belas) distrik di wilayah Pemerintahan Kabupaten Waropen. Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih  dari populasi (Nainggolan H, 2015).
Penelitian  ini  mengambil  sampel  sebanyak  30  (tiga  puluh)  kampung,  dengan penyebaran, 3 (tiga) kampung pada setiap distrik. dan setiap kampung ditentukan 6 (enam) responden, maka total seluruh responden yang dilibatkan adalah 180 (seratus delapan puluh) orang.   Pengambilan sampel dilakukan dengan cara non probability  sampling yaitu  dengan  menggunakan  teknik purposive, karena penentuan  sampel  berdasarkan  kriteria  dan  kehususan  tertentu  dari  obyek penelitian.
Kampung-kampung yang ditentukan sebagai sampel, adalah kampung definitif yang telah mendapat kucuran dana kampung sejak tahun 2020 - 2022.

## Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan metode survei yang menggunakan kuesioner  sebagai  instrumen  untuk  menghimpun  data  primer. Menurut Sugiyono, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi  seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data, diadopsi  dari  Sarifudin  Mada,  dkk.  (2017), dengan  beberapa  modifikasi  oleh penulus. Responden  diminta  kesediaan  untuk  menyampaikan  persepsinya tentang pertanyaan - pertanyaan, dengan cara memberi  tanda pada salah satu pilihan dalam kolom jawaban, yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-ragu (R), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Jawaban atas masing-masing item  pertanyaan tersebut diukur dengan Skala Likert, dimana skor  nilai paling rendah, adalah angka 1 (satu), diberikan untuk jawaban STS, sampai dengan skor nilai paling tinggi, adalah angka 5 (lima), diberikan ntuk jawaban SS.
Responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah    pengelola program dana kampung  pada  setiap  lokasi  pengambilan  sampel,  yaitu  Aparat  Pemerintah Kampung,  Pelaksana  Teknis  Pengelola  Keuangan Kampung  (PTPKK),  Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan Tokoh-tokoh Masyarakat setempat.

## Pengukuran Variabel
Skala  yang  digunakan  dalam  instrumen  penelitian  berupa  kuesione  untuk mengukur  dimensi  dan  indikator  variabel  independen  maupun  variabel dependen, adalah skala Likert, dengan uraian sebagai berikut :
1) Variabel  Kompetensi,  terdiri  dari  3  (tiga)  dimensi  penngamatan, (Edison, et al , 2016) antara lain :
a. Pengetahuan  ( knowledge ),  memiliki  2  (dua)  indikator,  yaitu: Pengetahuan,  dan Kemampuan  untuk meningkatkan pengetahuan; b. Kemampuan ( skill ), memiliki  2 (dua) indikator, yaitu : Keahlian teknis, dan Kemampuan mencari solusi;
c. Sikap ( attitude ), memiliki 2 (dua) indikator, yaitu :  Inisiatif dalam bekerja, serta Keramahan dan kesopanan;
2) Variabel  Komitmen  Organisasi,  terdiri  dari  3  (tiga)  dimensi
pengamatan, (Porter, et al , 1974), antara lain :
a. Afektif, memiliki  2 (dua) indikator, yaitu :  Keyakinan terhadap tujuan organisasi dan perasaan memiliki organisasi; b. Keberlanjutan,  memiliki 2  (dua)  indikator,  yaitu  : Mempertahankan keanggotaan organisai, dan  Kesetiaan dalam organisasi. c. Normatif,  memiliki  1(satu)  indikator,  yaitu  :  Kesediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi.
3) Variabel  Partisipasi  Masyarakat,  terdiri  dari  3  (tiga)  dimensi pengamatan, (Heller, et al dan Sujarweni, 2015), antara lain :
a. Pengambilan  keputusan,  memiliki  1  (satu)  indikator,  yaitu  : Keterlibatan  dalam pengambilan  keputusan program pembangunan desa. b. Penyusunan  anggaran,  memiliki  2  (dua)  indikator,  yaitu  : Mengusulkan  rencana  anggaran,    dan  Terlibat  dalam  rapat paripurna. c. Pelaksanaan anggaran, memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu : Terlibat megawasi dan melaporkan, Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran, dan Memberikan penghargaan. 4) Variabel  Akuntabilitas,  terdiri  dari  2  (dua)  dimensi  pengamatan, (Mahmudi, 2011), antara lain : a. Kejujuran dan hukum, memiliki 2 (dua) indikator, yaitu : Kejujuran dan keterbukaan informasi, serta Kepatuhan dalam pelaporan. b. Proses,  memiliki  3  (tiga) indikator,  yaitu  :  Kesesuaian prosedur, Kecukupan informasi, dan Ketepatan penyampaian laporan.

## Metode Analisis Data

## Analisis Statistik
Analisis  statistik  yang  digunakan untuk menganalis  data dalam penelitian ini adalah statistik  deskriptif.   Statistik  deskriptif  terdiri  dari penghitungan mean, median,  serta  standar  deviasi  maksimum  dan  standar deviasi  minimum  dari masing-masing  data sampel  (Nainggolan, H,  2015). Analisis  ini  dimaksudkan untuk  memberikan  gambaran mengenai  distribusi  dan  perilaku  data  sampel tersebut.

## Uji Asumsi Klasik
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu  akan  dilakukan pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang  harus dilakukan,  yaitu  Uji  Normalitas, Uji Multikolineritas, dan Uji Heteroskedastisitas.
Analisis Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh keeratan atau kekuatan hubungan variabel      independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu (0 < R 2 < 1). Apabila nilai R 2 kecil  berarti keeratan/kekuatan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel dependen semakin rendah.
Dapat  juga  dikatakan  bahwa  Koefisien  Determinan  (R 2 )  dalam  regresi  linier berganda  digunakan untuk  mengetahui  prosentase      sumbangan     pengaruh
variabel  independen (XI,  X2,  X3, ....... Xn)  secara  serenntak terhadap variabel dependen (Y).   Rumus koefisien determinan (R2) adalah sebagai berikut:
R 2 = b1Σx1y +  b2Σx2y +  b3Σx3y
Σy 2
Dimana  :
R 2 : Koefisien determinasi
bl, b2, b3  : Koefisien regresi xl, x2, x3: Variabel independen y : Variabel dependen

## Analisis Regresi Linier Berganda
Menurut Ghozali, dalam Hari Susanto, (2014), analisis regresi adalah studi tentang ketergantungan variabel terikat (dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen), dimana tujuannya untuk mengestimasi  rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai  variabel bebas,  serta  mengetahui  pengaruh antara variabel- variabel penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini,  data yang diperoleh akan dianalis  secara statistik,  dengan model  analisis  regresi  linier  berganda sebagai berikut :
Yi = β0 + β1Xli + β2X2i + β0X3i + e Dimana: Yi =  Akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung β0 =  Koefisien regresi β1X li =  Kompetensi aparat kampung
β2X2i =  Komitmen organisasi pemerintah kampung
β3X3i =  Partisipasi masyarakat
e =  Variabel gangguan/kesalahan ( disturbance/error terms )

## Pengujian Hipotesis Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengelahui apakah variabel-variabel independen (X1, X2, X3)  secara parsial  berpengaruh secara signifikan  atau tidak  terhadap variabel dependen  (Y).  Derajat Signifikan  yang  digunakan  adalah  0,05. Apabila  nilai signifikan lebih kecil dari der ajat kepercayaan (α = 5%), maka hipotesis alternatif (H o ),  yang  menyatakan  bahwa  suatu  variabel  independen  secara  parsial mempengaruhi variabel dependen dapat diterima. Analisis uji t juga dilihat dari tabel  Coefficient. Selanjutnya perhilungan dalam  penelitian  ini  menggunakan SPSS versil 5.00.

## Uji Simultan (Uji F)
Menurut Sugiyono (2006 : 264) dalam Hari Susanto, (2014 : 64), uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, dengan ujiF ini dapat diketahui apakah model regresi linear  berganda  yang  digunakan  sudah  tepat  atau  belum.  Pengujian  secara menyeluruh untuk mengetahui apakah secara sentak koefisien  regresi  variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. (Gujarati (2001: 90) dalam Hari Susanto, (2014 : 64) menjelaskan tentang rumusan uji F sebagai berikut :
F = R 2 /K (1 − R 2 )(n − k − 1)

## Dimana:
R 2 =   Koefisien determinasi; K    =   Jumlah variabel;
n      =   Jumlah sampel

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Kualitas Instrumen Uji Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  cara  untuk  mengukur  konsistensi  atau  keandalan  suatu kuesioner dalam mengukur variabel atau konstruk dari waktu ke waktu. Program SPSS memiliki  fitur untuk  mengukur reliabilitas  dengan uji  statistik  Cronbach Alpha. Menurut Nunnaly, sebuah konstruk atau variabel dapat dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih besar dari 0,6. Tabel 1 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel. 1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Keterangan Kompetensi Aparatur 0,793 Reliabel Komitmen Organisasi 0,785 Reliabel Partisipasi Masyarakat 0,908 Reliabel Akuntabilitas 0,901 Reliabel Sumber : Data Olahan SPSS (2023).
Hasil  uji  reliabilitas  menjelaskan bahwa seluruh  pertanyaan penelitian  adalah reliabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Nunaly, 1960).

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan untuk  memastikan  bahwa kuesioner  yang  digunakan dalam  penelitian  dapat mengungkapkan informasi  yang  ingin  diukur.  Dalam penelitian ini, analisis korelasi  bivariate digunakan untuk menguji validitas, di mana setiap indikator skor  dikorelasikan dengan total skor  konstruk. Hasil uji SPSS  menunjukkan  bahwa  seluruh  pertanyaan  dalam  penelitian  ini  valid. Informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel yang disajikan.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas No Variabel Pearson Correlation Koefisien Signifikansi Jumlah Responden (N)  Keterangan 1 Kompetensi( X1) Pertanyaan  X1.1 0.643 0.000 180 Valid Pertanyaan  X1.2 0.735 0.000 180 Valid Pertanyaan  X1.3 0.604 0.000 180 Valid Pertanyaan  X1.4 0.645 0.000 180 Valid Pertanyaan  X1.5 0.678 0.000 180 Valid 2 Komitmen Organisasi (X2) Pertanyaan  X2.1 0.849 0.000 180 Valid Pertanyaan  X2.2 0.886 0.000 180 Valid Pertanyaan  X2.3 0.756 0.000 180 Valid
Sumber : Data Olahan SPSS (2023).
Hasil  uji  validitas  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  pada  empat  variable penelitian,  yaitu  Kompetensi  (X1),  Komitmen  Organisasi  (X2),  Partisipasi Masyarakat  (X3)  dan  Akuntabilitas  (Y),  menunjukan  bahwa  nilai  Pearson Correlation  0.00  lebih  kecil  dari  nilai  signifikansi,  yaitu  0,05,  maka  semua pertanyaan pada variable-variabel tersebut dinyatakan valid.

## Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif
Tabel  3  menyajikan hasil  statistik  deskriptif  yang  menunjukkan rata-rata atau mean dan standar deviasi dari variabel akuntabilitas sebagai variable dependen, serta  variabel  independen  seperti  kompetensi,  komitmen  organisasi,  dan partisipasi masyarakat. Ini memberikan gambaran tentang sebaran data dalam penelitian ini. Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Jumlah Responden Skor Penilaian Responden Terendah Skor Penilaian Responden Tertinggi Mean Standart Deviasi Akuntabilitas 180 27 44 36,1389 4,43511 Kompetensi 180 10 25 21,4000 2,44172 Komitmen Organisasi 180 11 20 16,7222 2,2291 Pertanyaan  X2.4 0.629 0.000 180 Valid 3 Partisipasi Masyarakat (X3) Pertanyaan  X3.1 0.741 0.000 180 Valid Pertanyaan  X3.2 0.612 0.000 180 Valid Pertanyaan  X3.3 0.776 0.000 180 Valid Pertanyaan  X3.4 0.771 0.000 180 Valid Pertanyaan  X3.5 0.825 0.000 180 Valid Pertanyaan  X3.6 0.401 0.000 180 Valid Pertanyaan  X3.7 0.795 0.000 180 Valid Pertanyaan  X3.8 0.789 0.000 180 Valid Pertanyaan  X3.9 0.833 0.000 180 Valid Pertanyaan  X3.10 0.802 0.000 180 Valid 4 Akuntabilitas (Y) Pertanyaan  Y1 0.803 0.000 180 Valid Pertanyaan  Y2 0.768 0.000 180 Valid Pertanyaan  Y3 0.788 0.000 180 Valid Pertanyaan  Y4 0.790 0.000 180 Valid Pertanyaan  Y5 0.526 0.000 180 Valid Pertanyaan  Y6 0.678 0.000 180 Valid Pertanyaan  Y7 0.824 0.000 180 Valid Pertanyaan  Y8 0.799 0.000 180 Valid Pertanyaan  Y9 0.754 0.000 180 Valid
Variabel Jumlah Responden Skor Penilaian Responden Terendah Skor Penilaian Responden Tertinggi Mean Standart Deviasi Partisipasi Masyarakat 180 27 45 41,6333 5,07805 Sumber  : Data Olahan SPSS (2023).
Dalam penelitian ini, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi sebaran data skor penilaian dari 180 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel dependen (Y) Akuntabilitas memiliki skor nilai antara 27-44, dengan nilai mean 36,1389 dan standar deviasi 4,43511. Variabel independen Kompetensi (X1) memiliki  sebaran skor  antara 10-25, dengan mean 17,7944 dan standar deviasi 1,95679.  Variabel  independen  Komitmen  Organisasi  (X2)  memiliki  sebaran penilaian antara 11-20, dengan mean 16,722 dan standar deviasi 2,291. Sedangkan, variabel independen Partisipasi Masyarakat (X3) memiliki sebaran nilai antara 27- 45, dengan mean 41,6333 dan standar deviasi 5,07805.

## Uji Asumsi Klasik

## 1) Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengecek apakah variabel independen dan dependen dalam model  regresi  terdistribusi  secara normal atau mendekati normal.  Distribusi  data  yang  mendekati  normal  diperlukan  agar  model regresi dapat dianggap baik. Untuk menguji normalitas, digunakan normal probability plot  dan analisis statistik one-sample Kolmogorov-Smirnov test dengan  tingkat  signifikansi  0,05. Hasil  uji  menunjukkan bahwa nilai  K-S sebesar 0,084 dan nilai signifikansi sebesar 0,04, seperti terlihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data Olahan SPSS (2023),
Hasil penelitian menjelaskan bahwa model penelitian belum memenuhi asumsi normalitas karena nilai signifikansi lebih  besar dari 0,05.   Hal ini diduga dapat terjadi  karena  pengambilan  sampel  hanya  lakukan  pada  beberapa  segmen tertentu.

## 2) Hasil Uji Multikolinieritas
Pengujian multikolinieritas  bertujuan untuk  menguji apakah dalam model regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  indenpenden  (Ghozali, 2013). Untuk mendekteksi  adanya multikolinieritas, peneliti  menggunakan nilai  cut  of  dengan nilai  tolerance <0,10 atau sama  dengan nilai  VIF  >10 (Ghozali, 2013).   Model yang baik  adalah seharusnya tidak terjadi korelasi antara masing-masing variabel independen.   Regresi bebas  dari  gangguan multikolineritas apabila nilai tolerance > 0,10 atau VIF < 10.
Hasil  pengujian multikolineritas  terhadap data-data untuk setiap  variabel dalam penelitian ini, nampak pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolineritas Variabel Collinerity Statistics Tolerance VIF Kompetensi 0,809 1,236 Komitmen Organisasi 0,873 1,146 Partisipasi Masyarakat 0,803 1,245 Sumber : Data Olahan SPSS (2023).
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas terhadap tiga variabel independen dalam penelitian ini, tidak terdapat korelasi  antara variabel yang melebihi  batas 90%, maka  dapat  dikatakan  tidak  terdapat  multikolinieritas  yang  serius.      Hasil perhitungan nilai tolerance terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki  nilai  tolerance <  0,10, yang artinya tidak ada korelasi  antara variable independent yang lebih dari 95%, demikian juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, dari ketiga variabel independen yang diuji tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10, maka dapat disimpulkan  bahwa tidak ada multikolinieritas  antara variabel independen  dalam  model  regresi.  Demikian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa model  regresi  dalam penelitian  ini  merupakan model  yang baik,  karena tidak ditemukan korerasi yang spesifik di antara tiga variabel independen.

## 3) Hasil Uji Heteroskedastisitas
Pengujian model  regresi  terhadap hasil  penelitian  ini  adalah dengan cara mengamati penyebaran grafik plot antara nilai prediksi  variabel dependen (ZPRED),  dan  residualnya  (SRESID).  Apabila  ada  pola  tertentu,  seperti menyempit  yang  teratur (bergelombang,  melebar,  kemudian  menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas, dan jika ada pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar d iatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak  terjadi  Heteroskedastisitas  (Ghozali,  2013).  Pada  gambar  berikut disajikan hasil analisis grafik scartter plot dari data yang diolah.
Gambar 1. Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber  : Data Olahan SPSS (2023).
Berdasarkan grafik scartter plots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun d ibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan  bahwa tidak  terjadi  Heteroskedastitas pada model  regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi varibel kinerja.
Uji Koefisien Determinan (R 2 )
Kekuatan hubungan antara variabel independen  (X1, X2 dan X3), dengan variabel dependen  (Y),  diukur  dengan  perhitungan  koefisien  determinan (R 2 )  seperti disajikan dalam tabel  6.
Tabel  6.  Hasil Uji Koefisien Determinan (R 2 )
Sumber : Data Olahan SPSS (2023). Berdasarkan hasil uji koefisien  determinan pada tabel 1.5, menunjukan tingkat pengaruh  ( Adjusted  R  Square) antara  kompetensi,  komitmen  organisasi  dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas adalah sebesar 26,3 %, dan sisanya 73,7 %  dipengaruhi oleh  faktor  lain  diluar  ketiga  variabel  independen  dalam penelitian  ini.  Nilai  ini  masih  kecil,  dan  menjelaskan  bahwa  model  yang digunakan dalam penelitian masih rendah.  Nilai koefesien determinasi ( R 2 ) dapat dikatakan baik apabila nilainya mendekati 100%.
Hasil Pengujian Hipotesis Hasil Uji Parsial (Uji t)
Analisis  data  tentang hubungan antara variabel – variabel  independen secara parsial dengan variabel dependen, guna mengambil kesimpulan apakah hipotesis dapat diterima  atau  ditolak,  dengan  menggunakan Uji  Parsial  (Uji  t),  seperti disajikan pada tabel 7.
Tabel 7.  Hasil Uji Parsial (Uji t)
Sumber : Data Olahan SPSS (2023).
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukan  apakah  variabel  independen mempunyai pengaruh secara individual atau parsial terhadap variabel dependen, dimana dalam  penelitian  ini  variabel  independennya terdiri  dari  kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas.
a. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas
Berdasarkan hasil  pengujian  statistik  uji  parsial  (uji  t)  pada  tabel  1.6, membuktikan  bahwa hasil  uji  regresi  di  atas  untuk  pengaruh variabel kompetensi (X1), terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Y), memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari pada nilai t tabel yaitu sebesar
1,841 < 1.961 dan tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,067 > 0,05.
Maka  disimpulkan  bahwa  variabel  kompetensi  (X1)  secara  parsial mempunyai  pengaruh  yang  tidak  signifikan  dan  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana kampung.   Dengan demikian  hipotesis pertama (H 1 ) pada penelitian ini, yaitu : H 1 :  Kompetensi aparat kampung berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung, ditolak .
b. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas
Pengujian statistik uji parsial (uji t) pada tabel 1.6., membuktikan bahwa hasil uji regresi di atas untuk pengaruh variabel komitmen organisasi (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Y),  memiliki  nilai  t hitung yang lebih kecil  dari pada nilai t tabel yaitu sebesar 1,441 < 1.961 dan  tingkat  signifikansinya  lebih  besar  dari  0,05, yaitu  1,082 >  0,151. Sehingga dapat disimpullkan  bahwa variable komitmen  organisasi (X2) secara  parsial  mempunyai  pengaruh  yang  tidak  signifikan  dan  positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung.    Dengan demikian hipotesis kedua (H 2 ) pada penelitian ini , yaitu : H 2 :Komitmen  organisasi  pemerintah  kampung  berpengaruh signifikan dan positif terhadap   akuntabilitas pengelolaan dana kampung, ditolak .
c. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas
Hasil  pengujian statistik  uji  parsial (uji  t)  pada tabel  1.6, membuktikan bahwa  uji  regresi  variabel  partispiasi  masyarakat  (X3)  terhadap akuntabilitas   pengelolaan dana kampung (Y),  memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel yaitu sebesar 5,791 > 1.961 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000 < 0,05.
Sehingga dapat disimpullkan bahwa variable partisipasi masyarakat (X3) secara parsial  mempunyai  pengaruh  signifikan  dan  poitif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  kampung.    Dengan  demikian  hipotesis  ketiga  (H 3 )  pada penelitian ini, yaitu : H 3 :  Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  signifikan  dan  positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung, diterima. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Analisis data tentang hubungan avariabel – variabel independen secara simultan atau ber  sama-sana terhadap variabel dependen, guna mengambil  kesimpulan apakah hipotesis keempat (H 4 ) dapat diterima atau ditolak, dengan enggunakan Uji Simultan (Uji F), seperti pada tabel 1.7.
Tabel 1.7. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Sumber  : Data Olahan SPSS (2023).
Hasil  pengujian  statistik  menggunakan  uji  simultan  (uji  F)  pada  tabel  1.7, membuktikan bahwa hasil uji regresi  di atas untuk  variabel independen secara keseluruhan (X1, X2 dan X3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Y), memiliki nilai F hitung yang lebih besar dari pada nilai F tabel yaitu sebesar 22,2531 > 1.961 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000 < 0,05. Maka  dapat  disimpullkan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung.   Dengan demikian hipotesis  keempat (H 4 ) pada penelitian ini, yaitu :
H 4 :  Kompetensi aparat kampung, Komitmen organisasi pemerintah kampung  dan  Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  secara signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana kampung, diterima .

## Pembahasan
Dalam  penelitian  ini,  ditemui  bahwa  kompetensi  aparat  kampung  tidak memberikan  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen.
Hal ini dapat terjadi karena adanya beberapa pernasalahan utama sebagaimana diungkapakan respoden  melalui  jawaban pada  kuesioner  terhadap indikator variabel Kompetensi Aparat Kampung, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
a) Latar belakang pendidikan dari aparat pemerintah kampung rata-rata masih terbatas, jika ditinjau dari tingkat pendidikan dan disiplin  ilmu yang berkaitan dengan manajemen keuangan.
b) Kurang  adanya pelatihan tentang  tata  kelola  keuangan bagi  aparat kampung, terutama dalam hubungannya dengan pengelolaan program dana kampung.
c) Kurangnya pendampingan dan pengawasan dari instansi terkait juga sebagai  salah satu  penyebab lemahnya kompetensi  aparat kampung, khususnya pengelola keuangan kampung.
Tidak  terjadinya  pengaruh yang signifikan  dan positif antara kompetensi aparat kampung, dengan akuntabilitas pengelolaan dana kampung dalam penelitian ini juga  terjawab dengan  hasil  penelitian  dari    Khaeril  Wahyu  Perdana, (2018), tentang  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul, bahwa  berdasarkan  kuesioner  yang  diberikan,  pertanyaan  yang  diajukan cenderung menilai kompetensi individu aparat  pengelola dana desa, sehingga tidak mencerminkan kompetensi interaksi  dengan  orang  lain  dan  kompetensi
kerja  tim  ( teamwork ). Oleh  karena  itu  kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh  Komitmen  Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung
Penelitian  ini  menunjukan bahwa komitmen  organisasi  pemerintah kampung, tidak memberikan pengaruh yang signifikan  dan positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen.
Apabila dikaitkan dengan jawaban responden pada kuesioner terhadap indikator variabel komitmen  organisasi pemerintah kampung, maka  dapat disimpulkan beberapa permasalahan utama yang menyebabkan hal tersebut, antara lain :
a) Kurang adanya tranparansi penyelenggaaran pemerintahan kampung dalam  pengelolaan  keuangan  kampung.  Hal  ini  tgergambar  dari jawaban  responden  terhadap  pertanyaan pada  kuesioner  tentang  :
‘Apakah  permasalahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan kampung juga menjadi masalah bersama bagi masyarakat di kampung, sebagian menjawab ragu-ragu dan tidak setuju dengan skor penilaian 3 dan 2 menurut skala Likert. b) Pada  beberapa  kampung,  masih  terjadi  konflik  kepentingan  antara kelompok  sosial  masyarakat  di  kampung  dengan  aparat kampung maupun  pada  internal  aparat pemerintah  kampung,  menyebabkan program yang direncanakan melalui pembiayaan dana kampung tidak berjalan  secara  efektif.  Hal  ini  nampak  dari  jawaban  responden terhadap pertanyaan tentang :  ‘Apakah selalu  senang melaksanakan kegiatan  yang  diprogramkan  di  kampung’.  Sebagian  responden menjawab, ragu-ragu  dan  tidak  setuju,  dengan  skor  nilai  3  dan  2 menurut skala Likert.
Terkait dengan permasalahan seperti ini dalam pengelolaan dana desa, Khaerul W. Pradana (2018), mengemukakan bahwa pengelolaan dana desa memerlukan kepercayaan dan tanggungjawab yang  tinggi,  hal tersebut  harus  dimiliki  oleh seluruh aparat desa dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang terdapat dalam  ketentuan organisasi.  Menjalankan tugas  dengan  baik  harus didukung dengan perhatian yang baik pula dari organisasi, tugas yang terlaksana dengan baik harus diberi apresiasi dan reward untuk meningkatkan kepedulian terhadap organisasi.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung
Hasil  penelilitian  ini  menunjukan bahwa partisipasi  masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kabupaten Waropen. Hal ini   sejalan dengan hasil penelitian dari Sarifudin Mada, Lintje Kalangi dan Hendrik Gamaliel (2017) tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,  Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di  Kabupaten Gorontalo , yang menunjukan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana desa.      Selanjutnya Gatot Sulistioni  dan Hendriadi (2004), dalam Khaeril W. Perdana (2018), mengatakan bahwa  prinsip  dan  indikator  partisipasi  masyarakat  dalam  penganggaran, menyangkut hal-hal sebagai berikut : a) Adanya akses bagi partisipasi aktif publik
dalam proses  perumusan program dan  pengambilan keputusan  anggaran ; b) Adanya  peraturan  yang  memberikan  tempat  ruang  kontrol  oleh  lembaga independen  dan  masyarakat  baik  secara  perorangan  maupun  kelembagaan sebagai  media check and balances ; c)  Adanya sikap  proaktif  pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran
Pengaruh  Kompetensi,  Komitmen  Organisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi aparat kampung,  komitmen  organisasi  aparat kampung  dan  partisipasi  masyarakat, secara  simultan  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan  dana kampung di Kabupaten Waropen.
Tingkat  partisipasi  masyarakat  secara  tidak  langsung  telah  mendorong terciptanya  solidaritas  dan  rasa  kebersamaan  yang  merupakan  esensi  dari komitmen  organisasi. Selain itu  partisipasi masyarakat juga turut memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana kampung, karena di dalamnya terkandung nilai tranparansi, gotong royong, musyawarah dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.  Hal ini didukung oleh pendapat  dari  Ferina,  Ika  Sasti  (2016), bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam penganggaran dan penentuan kebijakan publik sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang, serta menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat  terpenuhinya  prinsip  akuntabilitas  dari  penyelenggaraan pemerintahan di desa;

## SIMPULAN Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1) Kompetensi aparat kampung, yang diukur dengan indikator pengetahuan ( knowledge ), kemampuan ( skill ) dan sikap ( attitude ), tidak memberi pengaruh secara  signifikan  dan  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana kampung;
2) Komitmen organisasi pemerintah kampung, yang diukur dengan indikator nilai  sikap  atau  pandangan  ( affective ),  keberlanjutan  ( continuance )  dan kebiasaan atau norma ( normative ), tidak memberi pengaruh secara signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung;
3) Partisipasi masyarakat yang  diukur  dengan indikator keterlibatan dalam pengambilan  keputusan,  keterlibatan  dalam  perencanaan  dan penganggaran, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, serta  keterlibatan  dalam  pengawasan  anggaran,  ternyata  berpengaruh secara  signifikan  dan  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana kampung;
4) Kompetensi,  komitmen  organisasi,  dan  partisipasi  masyarakat,  secara bersama-sama, akan  berpengaruh secara signifikan  dan  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung;
5) Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana kampung, karena di dalamnya terkandung
nilai  tranparansi,  gotong  royong,  musyawarah  dan  ketaatan  terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## Saran
Berdasarkan analisis  data dan  pembahasan hasil  penelitian in,  maka  diajukan beberapa saran sebagai berikut :
1) Dari  jawaban    responden  terhadap  pertanyan  yang  terkait  dengan pengaruh kompetensi aparat kampung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung, diketahui bahwa pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan  dana  kampung  jarang  dilakukan,  dan  juga  terbatas  pada aparat  kampung  tertentu,  karena  itu  disarankan  kepada  Pemerintah Daerah,  agar  dapat  meningkatkan  kompetensi  aparatur  pemerintah kampung  dan staf  pengelola keuangan kampung melalui pelatihan dan bimbingan  teknis  serta  penyediaan  sarana  penunjang  yang  memadai secara  berkelanjutan, sebagai  upaya  penguatan  kapasitas  pengelolaan keuangan di kampung secara mandiri.
2) Pemerintah  Daerah  agar  mempertimbangkan  untuk  merekrut  serta menempatkan  tenaga  pendamping  yang  memiliki  latar  belakang pengetahuan  dan  manajerial  yang  baik  pada  setiap  distrik,  guna mengarahkan pengelolaan  dana  desa  secara  lebih  efektif,  efisien  dan ekonomis.
3) Dari  hasil  penelitian  ini,  juga  diketahui  bahwa  variabel  Partisipasi Masyarakat  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Kampung  di  Kabupaten  Waropen. Karena  itu  disarankan  untuk  melakukan  penelitian  tentang  Tingkat Efisiensi,  Efektifitas  dan  Ekonomis  Pengelolaan Dana Kampung, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan dana tersebut terhadap kehidupan masyarakat di kampung.
4) Kepada Pemerintah Daerah disarankan agar terus meningkatkan pola-pola pembinaan  partisipatif  bagi  masyarakat  di  kampung-kampung  demi menciptakan  iklim  kebersamaan,  tranparansi  dan  kemandirian  yang semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2012. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngalik, Sleman, Yogyakarta) . Jurnal Akmenika. Vol.11.
Arifiyanto, Dwi Febri.,  dan Kurrohman, Taufik. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten  Jember .  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan. Vol.2, No.3.
Brown,  L  David.,  dan  Moore,  Mark  H.  2001. Accountability,  Strategy,  and International  Non-Governmental Organizations . The  Houser  Center  for Nonprofit Organizations The Kennedy School of Government Harvard University. Working Paper No.7.
Devas, Nick., dan Grant, Ursula. 2003. Local Government Decision Making-Citizen Participation  and  Local  Accountability:  Some  Evidence  From  Kenya  and Uganda . Public Administration and Developmen. Vol.23.
Dewi, Retno Astuti. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal .  Akuntansi Aktual. Vol.3, No. 6.
Fajri, Rahmi. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) . Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol.3, No.7. Ferina,  Ika  Sasti.  2016. Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa  dalam  Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir ). Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol.14, No.3. Khaeril  Wahyu  Perdana, 2018, Pengaruh Kompetensi  Aparat Pengelola  Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Kabupaten  Bantul.    Program  Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karimah,  Faizatul.  2014. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Pemberdayaan Masyarakat (Studi  pada Desa  Deket  Kulon  Kecamatan Deket  Kabupaten Lamongan . Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2. No. 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. Indeks Desa  Membangun  2015 .  Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, 1 dan Transmigrasi.
Kementerian Keuangan 2016. Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
Tahun  2017 . Disampaikan  pada  Workshop  Penyusunan  Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan  Penetapan  Rincian  Dana  Desa  TA  2017,  Redtop  Hotel  and Convention Center. 21-24 November 2016.
Mada, Syarifudin, dkk,  2017, Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Gorontalo ; Manado; Jurnal  Penelitian  Akuntansi  Program  Magister  Akuntansi,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
Mahmudi, 2011. Akuntansi Sektor Publik . Cetakan pertama. Yogyakarta: UI1 Press. Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat . Jurnal Politik Profetik. Vol.1, No.l. Nainggolan H, Etmin, 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit dan  Temuan  Audit  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008 -  2012; Tesis Magister Akuntansi; Jayapura. Universitas Cenderawasih.
Saifudin, (2012). Faktor – faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal (Studi  Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010) . VR Furi - Jurnal Akuntansi. Spencer,  M.L.  &  Spencer,  M.S.  (1993). Competence at  work  models  for  superior performance . John Willy & Son: New York, USA. Sujarweni, Wiratna,2015, Akuntansi Desa . Panduan Tata Kelola Keuangan Desa; Yogyakarta; Pustaka Baru Press.
Wiyakti,  Daru, 2008; Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer  Kabupaten  Grobogan ;  Semarang;  Jurnal  Penelitian  Tesis;
Universitas Diponegoro.