## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN TEORI RETRIBUTIF DIKAITKAN DENGAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Mursal Anis 1* , Fitriati 2 , Bisma Putra Pratama 3
1,2,3 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: mursal.anis@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 17/04/2023 Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  memuat  pertimbangan hukum  hakim  yang  didasarkan  pada  alasan  dan  dasar  hukum  yang  tepat  dan benar.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  yang bersifat  deskriptif  analitis.    Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan  Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk adalah secara yuridis berdasarkan pada  dakwaan  tunggal,  pada  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  yang  kualifikasinya Penganiayaan. Pertimbangan lain adalah aspek non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan  dimana  perbuatan    Terdakwa    membuat    resah    pengunjung Salon  Kecantikan  L’Oase yang saat kejadian berada di dalam Salon tersebut.
Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak  yang  masih  berumur  3  (tiga)  tahun  yang  masih  membutuhkan  kasih sayang terdakwa selaku seorang Ibu. Pada Putusan Nomor
74/PID.B/2021/PN.Slk  secara  yuridis  adalah  menerapkan  Pasal  351  KUHP serta pertimbangan menilai kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban. Artinya  pertimbangan  majelis  hakim  menimbang  kadar  kesalahan  terdakwa dan kepentingan korban sekaligus, namun dalam putusan lain tidak ditemukan bentuk  pertimbangan  yang  sama.  Melainkan  langsung  pertimbangan penjatuhan  pidana  saja.  Penerapan  Teori  Retributif  dalam  Pertimbangan Hakim  Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor  28/Pid.B/2017/PN.Slk pada  teori  retributif  yang  dimaksud  oleh  majelis  hakim  dalam  pertimbangan dimaksud adalah teori retributif murni. Pada Putusan Nomor
74/Pid.B/2021/PN.Slk.  dihubungkan  dengan  bentuk  teori  pemidanaan retributif,  maka  pertimbangan-pertimbangan  dimaksud  termasuk  pada penerapan  teori  pemidanaan  retributif  teleologis  karena  tujuan  pemidanaan tersebut  selain  sebagai  retribusi  atas  kesalahan  terdakwa  melainkan  juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar menjadi masyarakat yang  lebih  baik  dikemudian  hari.  Majelis  hakim  juga  menerapkan  teori pemidanaan  retributif  terbatas,  yaitu  hukuman  atau  pidana  yang  dijatuhkan tidak  harus  setara  dengan  kesalahan  yang  dilakukan  namun  juga  tidak  boleh melebihi batasan kesalahan pelaku.
Direvisi, 27/06/2023 Dipublikasi, 05/07/2023
Kata Kunci: Putusan Hakim; Teori Retributif; Tindak Pidana; Penganiayaan

## Abstract
Keywords: Judge's Decision; Retributive Theory; Crime; Persecution Article  53  of  Law  Number  48  of  2009  contains  the  legal  considerations  of judges based on proper and correct reasons and legal basis. This research is a legal  research  with  descriptive  analytical  specifications.  The  Judge's Consideration in the Solok District Court Decision Number 28/Pid.B/2017/PN.Slk  is  juridically  based  on  a  single  charge,  in  Article  351 paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code  whose  qualification  is  Persecution. Another  consideration  is  the  non-juridical  aspect,  namely  the  aggravating circumstances in which the Defendant's actions made the visitors of the L'Oase Beauty  Salon  nervous  who  were  in  the  salon  at  the  time  of  the  incident.  The
mitigating circumstance is that the Defendant is a mother of a child who is still 3  (three)  years  old  who  still  needs  the  love  of  the  Defendant  as  a  mother. Judgment  Number  74/PID.B/2021/PN.Slk  legally  applies  Article  351  of  the Criminal Code and considerations assessing the degree of guilt of the accused and the interests of the victim. This means that the consideration of the panel of  judges  weighed  the  level  of  guilt  of  the  defendant  and  the  interests  of  the victim at the same time, but in other decisions the same form of consideration was  not  found.  It's  just  a  consideration  of  sentencing.  Application  of Retributive  Theory  in  Judge  Considerations  in  the  Decision  of  the  Solok District  Court  Number  28/Pid.B/2017/PN.Slk  on  the  retributive  theory referred  to  by  the  panel  of  judges  in  the  intended  consideration  is  pure retributive theory. In Decision Number 74/Pid.B/2021/PN.Slk. connected with the  form  of  retributive  sentencing  theory,  the  considerations  referred  to include  the  application  of  teleological  retributive  sentencing  theory  because the  purpose  of  the  sentencing  is  not  only  as  retribution  for  the  defendant's mistakes  but  also  as  a  means  to  improve  the  defendant's  behavior  so  that  he becomes  a  better  society  in  the  future.  The  panel  of  judges  also  applied  the theory of limited retributive punishment, namely that the sentence or sentence imposed does not have to be equivalent to the crime committed but also must not exceed the limit of the perpetrator's guilt.

## PENDAHULUAN
Setiap  manusia  mempunyai  kepentingan,  yaitu  suatu  tuntutan  perseorangan  atau kelompok  yang  diharapkan  untuk  dipenuhi.  Manusia  di  dalam  masyarakat  memerlukan perlindungan  kepentingan.  Perlindungan  itu  tercapai  dengan  terciptanya  pedoman  atau peraturan  hidup  yang  menentukan  bagaimana  manusia  harus  bertingkah  laku  dalam masyarakat  agar  tidak  merugikan  orang  lain  dan  dirinya  sendiri 1 .  Negara  yang  menerapkan konsep Rule  Of  Law ”  disebut  dengan  dengan  negara  hukum.  Negara  hukum  adalah  negara yang  berlandaskan  atas  hukum  dan  keadilan  bagi  warganya.  Maksudnya  adalah  segala kewenangan  dan  tindakan  alat-alat  perlengkapan  negara  atau  penguasa,  semata-mata berdasarkan  hukum  atau  dengan  kata  lain  diatur  oleh  hukum.  Hal  yang  demikian  akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya 2 .
Indonesia memiliki fungsi  dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam  Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), yaitu (1) melindungi segenap  bangsa  Indonesia  serta  seluruh  tumpah  darah  Indonesia;  (2)  untuk  memajukan kesejahteraan  umum;  (3)  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan  (4)  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Dalam mencapai tujuan tersebut, negara melalui pemerintah menggunakan berbagai instrumen, baik yang bersifat sarana fisik yang terhimpun dalam publiek domain , maupun berbagai instrumen yuridis.  Dan  salah  satu  instrumen  yuridis  tersebut  adalah  peraturan  perundang-undangan 3 . Hukum  pidana  mempunyai  dua  unsur  pokok  yang  berupa  norma  dan  sanksi,  dengan  fungsi sebagai  ketentuan  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  orang  didalam  pergaulan  hidup bermasyarakat  dan  untuk  menjamin  ketertiban  hukum  dalam  masyarakat,  maka  hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum 4 . Dengan demikian hukum pidana
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Cahaya Atma Pustaka, Yoygakarta, 2010, hlm.5
2 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.
3 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajwali Pers , Jakarta, 2011, hlm.125
4 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Galia Indonesia,  Jakarta, 1976, hlm. 9
yang  mempunyai  hubungan  hukum  berdasarkan  atas  kepentingan  masyarakat,  mempunyai sifat sebagai hukum publik 5 .
Hakim  dalam  mengambil  suatu  keputusan  dalam  sidang  pengadilan  dapat mempertimbangkan beberapa aspek: 6
a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
c. Cara melakukan tindak pidana;
d. Sikap batin pelaku tindak pidana
e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi.
Salah  satu  putusan  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dirasa  kurang  adil  bagi  korban adalah tindak pidana penganiayaan An. Terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika dalam putusan Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor  :28/Pid.B/2017PN.Slk  tanggal  19  Juni  2017  dengan kobannya yaitu saksi Desmawati. Dalam putusan dimaksud majelis hakim Pengadilan Negeri Solok  menjatuhkan  pidana  denda  terhadap  terdakwa  Rika  Nelfita  Sari  Pgl.  Rika  sejumlah Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan dalam perkara ini antara terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl.Rika tidak ada perdamaian dengan saksi korban.
Pidana  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  terhadap  terdakwa  Rika  Nelfita  Sari  Pgl. Rika  adalah  berupa  pidana  denda,  berbeda  dengan  sanksi  hukuman  yang  umumnya dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  lainnya  di  Pengadilan  Negeri  Solok yaitu  pidana  penjara  hal  ini  terlihat  dalam  putusan  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  di Pengadilan Negeri Solok, yaitu putusan Nomor  74/Pid.B/2021/PN.Slk tanggal 27 September 2021 atas nama terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita dengan pelaku sama-sama perempuan dan kualifikasi  delik  yang  sama  melanggar  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  serta  juga  tidak  ada perdamaian  dengan  korban,  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor  :28/Pid.B/2017PN.Slk  tanggal  19  Juni  2017 yang  menjatuhkan  pidana  denda  terhadap  terdakwa  Rika  Nelfita  Sari  Pgl.  Rika  terasa  lebih memihak atau lebih memperhatikan kepentingan terdakwa sebagai pelaku kejahatan daripada kepentingan  saksi  Demawati  selaku  korban  kejahatan.  Salah  satu  teori  tujuan  pemidaan sebagaimana  dikutip  oleh  Bagir  Manan  yang  lebih  memihak  kepada  kepentingan  pelaku kejahatan  adalah  teori  keadilan  retributif  ( Retributive  Justice), yaitu orientasi  keadilan ditujukan  kepada  pelanggar  dan  semata-mata  karena  pelanggaran  hukumnya,  pelanggaran terhadap  hukum  pidana  adalah  melanggar  hak  negara  sehingga  korban  kejahatan  adalah negara,  sehingga  konsep retributive  justice yang  tidak  memberikan  tempat  terhadap  korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. 7
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  pertimbangan  Hakim  pada Putusan  Nomor  28/Pid.B/2017/PN.Slk  dan  Nomor    74/Pid.B/2021/PN.Slk  dan  Bagaimana
5 Ibid.
6 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 23.
7 Bagir  Manan, Restoratif  Justice  Suatu  Perkenalan,  dalam  Refleksi  Dinamika  Hukum  Rangkaian  Pemikiran Dalam Dekade Terakhir , Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm.4
penerapan  teori  keadilan  retributif  dalam  pertimbangan  hakim  pada  putusan  Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk dan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah  bersifat deskriptif  analitis, yaitu  penelitian  yang  dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.  Data sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk dan Putusan Nomor 74/PID.B/2021/PN.Slk
Keseimbangan  antara  kepentingan  masyarakat  dan  terdakwa  dalam  praktik  umumnya dirumuskan  dalam  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang  memberatkan,  dan  kepentingan  terdakwa  dirumuskan  pada  hal-hal  yang  meringankan. Hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan  sebagai  faktor  yang  menentukan berat ringannya pidana yang djatuhkan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor  28/Pid.B/2017/PN.Slk  terdapat pertimbangan  yuridis  dan  non  yuridis.  Pertimbangan  Yuridis  adalah  berdasarkan  pada dakwaan  tunggal,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  351  ayat  (1)  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  kualifikasinya  Penganiayaan.  Undang-Undang  tidak  ada memberi  ketentuan  tentang  apa  arti  ”Penganiayaan”  tersebut,  maka  menurut  Yurisprudensi yang  diartikan  ”Penganiayaan”  yaitu:  ”Sengaja  menyebabkan  perasaan  tidak  enak (penderitaan, rasa  sakit  atau  luka). Unsur unsur yang terbukti pada pemeriksaan peradilan adalah sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Pada  putusannya  Majelis  mempertimbangkannya  unsur  subyek  yaitu  “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang  melakukan  sendiri  tindak  pidana.  Pelaku  adalah  orang  perorangan.  Selanjutnya  unsur dengan  sengaja  menyebabkan  perasaan  tidak  enak  (penderitaan),  rasa  sakit  atau  luka  pada orang  lain.  Kata  ”dengan  sengaja”  disini  mengandung  pengertian  menghendaki  atau mengetahui  terjadinya  suatu  akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukan.  akibat  pertengkaran tersebut,  menyebabkan  Bengkak  dan  memar  merah  keunguan  pada  pangkal  jari  kelingking tangan kiri, punggung tangan kiri, pangkal jari manis tangan kiri dan punggung tangan kanan pada  tubuh  saksi  Desmawati  yang  menimbulkan  rasa  sakit  bagi  saksi  Desmawat  dan terhalang juga bagi saksi Desmawati untuk bekerja dan mencuci pakaian dan memasak untuk keluarganya.
Selain  pertimbangan  pertimbangan  secara  yuridis  juga  terdapat  pertimbangan  secara filsafat yaitu pemidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia  maka  pada  dasarnya  pidana dijatuhkan  semata-mata  bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori  retributif akan  tetapi  pidana  dijatuhkan  hendaknya  juga  berorientasi  kepada  aspek  dan  dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana serta sanksi pidana dijatuhkan  bukan  untuk  menurunkan  martabat  seseorang.  Pertimbangan  lain  adalah berdasarkan aspek sosiologis yakni keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa membuat  resah  pengunjung  Salon  Kecantikan  L’Oase  yang  saat  kejadian  berada  di  dalam
Salon tersebut. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak  yang  masih  berumur  3  (tiga)  tahun  yang  masih  membutuhkan  kasih  sayang  terdakwa selaku seorang Ibu.
Kemudian  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor  74/Pid.B/2021/PN.Slk  yang menjadi Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang  lain  khususnya  Saksi  Korban  Asnimar  Yenti  panggilan  As;  sedangkan  Keadaan  yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.  Sedangkan  untuk  hal  yang  meringankan  dan  memberatkan  sebagai  berikut  Hal-Hal Yang  Memberatkan:  Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  saksi  Desmawati  Pgl  Des mengalami bengkak dan memar warna merah keunguan pada pangkal jari kelingking tangan kiri,  punggung  tangan  kiri,  pangkal  jari  manis  tangan  kiri  dan  punggung  tangan  kanan; Antara saksi Desmawati Pgl Des dan terdakwa tidak pernah ada perdamaian; Terdakwa tidak pernah memberikan santunan maupun bantuan untuk biaya berobat kepada saksi  Desmawati Pgl  Des;  dan  Pada  saat  persidangan  kondisi  saksi  Desmawati  Pgl  Des  belum  sembuh sepenuhnya. Sedangkan  Hal-Hal  Yang Meringankan yaitu: Terdakwa menyesal dan berjanji tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  lagi;  Terdakwa  jujur  dan  berlaku  sopan  selama persidangan;  Terdakwa  belum pernah dihukum;  dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
Berdasarkan  pertimbangan  majelis  hakim  diatas,  pada  bagian  pertimbangan  menilai kadar  kesalahan  terdakwa  dan  kepentingan  korban,  majelis  hakim  berpendapat  perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika bukan diniatkan dari awal untuk  melakukan  penganiayan  terhadap  saksi  korban  Desmawati  pgl.  Des.  Majelis  hakim menilai ada partisipasi saksi korban Desmawati pgl. Des untuk terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh dilakukan terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika, yaitu adanya kata-kata kasar dari  saksi  korban  Desmawati  pgl.  Des,  dan  selama  selama  6  bulan  bekerja  di Salon Kecantikan L’Oase  Desmawati  pgl.  Des  sering  bertengkar  dengan  karywan  lainnya. Sehingga  setelah  selanjutnya  mempertimbangkan  tentang  tujuan  pemidanaan  serta  keadaan yang  memberatkan  dan  meringankan  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  denda  kepada terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika.
Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Rika Nelfita  Sari  Pgl.  Rika  telah  menerapkan  keadilan  equitas  karena  apa  yang  dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara dimaksud didalamnya terkandung kelayakan (reasonable), kepantasan,  dan  kebebasan  hakim  dalam  upaya  semaksiamal  mungkin  mendekatkan keputusannya  kepada  keadilan  yang  memuaskan  semua  pihak,  baik  terdakwa,  korban, maupun masyarakat.
Bahkan sebaliknya apabila majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rika  Nelfita  Sari  Pgl.  Rika,  maka  akan  dipandang  tidak  adil  oleh  masyarakat,  terutama terutama  rekan  kerja  saksi  korban  dan  terdakwa,  yang  mengetahui  perkataan  dan  perbuatan saksi  korbanlah  yang  menyebabkan  terjadinya  penganiyaan  tersebut.  Sehingga  dengan demikian dapat dipandang telah tercapai keadilan substantif dalam tindak pidana penganiyaan atas nama terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika.
Jonaide Efendi memuat tiga syarat minimal pertimbangan hukum hakim dalam putusan, yaitu 8 :  Pertama,  pertimbangan  menurut  hukum  dan  perundang-undangan.  Hakim  dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum  atau  legal  yuridis;  Kedua,  pertimbangan  demi  mewujudkan  keadilan.  Salah  satu tujuan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus melekat dalam putusan hakim karena keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  itulah  pengadilan  dibangun.  Pertimbangan  hakim  dari aspek  keadilan  ini  merupakan  pertimbangan  yang  sampai  mendasar  dan  inti,  pertimbangan mana  harus  ditempatkan  pada  priorotas  pertama  dan  utama  diatas  pertimbangan  menurut hukum  dan  peraturan  perundang-undangan.  Pertimbangan  untuk  mewujudkan  keadilan merupakan  pertimbangan  yang  komprehensif  mencakup  pertimbangan  filosofis,  sosiologis, psikologis,  dan  religius.  Ketiga,  pertimbangan  untuk  mewudukan  kemaslahatan. Pertimbangan harus dibuat hakim, harus meperhatikan dua hal, yaitu maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat.
Terhadap terdakwa atas nama Rika Nelfita Sari Pgl. Rika dan terdakwa atas nama Afni Hendrita  Pgl.  Rita  yang  melakukan  tindak  pidana  penganiyaan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  351  ayat  (1)  KUHP,  kepada  mereka  telah  telah  dilaksanakan  penegakkan  hukum dengan  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP,  dan  dijatuhi  sanksi  pidana dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor  28/Pid.B/2017/PN.Slk  dan  Putusan Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor  74/Pid.B/2021/PN.Slk  Telah  adanya  penegakkan  hukum dan penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa atas nama Rika Nelfita Sari Pgl. Rika dan terdakwa  atas  nama Afni  Hendrita  Pgl.  Rita  melanggar  delik  pidana  yang  sama  yaitu  Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka telah diterapkan keadilan hukum dan keadilan formal dalam kedua kasus tersebut.
Sebagaimana telah diuraikan diatas, salah satu cara untuk mencapai keadilan substantif adalah dengan penerapan keadilan equitas , yaitu ruang hampa yang diisi melalui kebijaksaan hakim  yang  layak  kelayakan  ( reasonable), kepantasan,  kebebasan  hakim.  Pembahasan berikutnya  melihat  penerapan  keadilan equitas tersebut  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Solok  Nomor  28/Pid.B/2017/PN.Slk  dan  putusan  Pengadilan  Negeri  Solok    Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk.
Terlebih dahulu akan dianalisa penerapan keadilan substanstif melalaui keadilan equitas dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok    Nomor  28/Pid.B/2017/PN.Slk  yaitu:  pertama, Pertimbangan  hakim  menilai  kadar  kesalahan  terdakwa  dan  kepentingan  korban:  Perbuatan terdakwa  menyebabkan  rasa  sakit  pada  tangan  kiri  korban  dan  korban  terhalang  melakukan kegiatan  seharai-hari;  Perbuatan  pidana  dilakukan  terdakwa  karena  emosi  dengan  kata-kata kasar saksi korban. Dan Saksi korban.
Selanjutnya  akan  dianalisa  penerapan  keadilan  substanstif  melalui  keadilan  equitas dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk yaitu: Terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita memiliki tanggungan keluarga sebanyak 5 (lima) orang anak; Tujuan dari pemidanaan yang  semata-mata  bukanlah  untuk  pembalasan  melainkan  bertujuan  untuk mendidik    dan    membina    agar    terdakwa    menyadari    kesalahannya    sehingga  diharapkan dapat    menjadi    anggota  masyarakat    yang  baik  di    kemudian  hari;  Keadaan    yang
8 Jonaedi  Efendi, Rekonstruksi  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Berbasis  Nilai-Nilai  Hukum  dan  Rasa Keadilan  Yang Hidup Dalam Masyarakat , Kencana, Bandung, Depok. 2018,. Hlm. 109-110
memberatkan  perbuatan  terdakwa  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  khususnya  saksi korban  Asnimar  Yenti  Pgl  As;  dan  Keadaan  yang  meringankan  terdakwa  menyesali perbuatannya dan berjanji  tidak akan mengulanginya lagi;
Berbeda  dengan  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  putusan  perkara  terdakwa  Rika Nelfita  Sari  Pgl.  Rika,  ada  paragraf  hakim  menimbang  kadar  kesalahan  terdakwa  dan kepentingan  korban  sekaligus,  namun  dalam  putusan  perkara    atas  nama  terdakwa  Afni Hendrita  Pgl.  Rita  tidak  ditemukan  bentuk  pertimbangan  yang  sama.  Melainkan  langsung pertimbangan  penjatuhan  pidana  saja.  Ini  berarti,  majelis  hakim  menilai  perbuatan penganiyaan tersebut murni dari terdakwa dan tidak melihat adanya partisipasi saksi korban Asni  Maryanti  Pgl.  As  untuk  terjadinya  tidak  pidana  penganiayaan  tersebut,  dan  faktanya apabila  dilihat  dalam  analisa  yuridis  pertimbangan  majelis  hakim  memang  terdakwa  Afni Hendrita  Pgl.  Rita  sengaja  datang  menemui  saksi  korban  Asni  Maryanti  Pgl.  As  untuk melakukan penganiyaan  dengan langsung menarik rambut, saksi  korban  Asni Maryanti Pgl. As, melempar kepala saksi  korban Asni Maryanti Pgl.  As dengan helm,  membalikkan meja yang  mengenai  bibir  Asni  Maryanti  Pgl.  As,  menindih  dan  memukul  tubuh  Asni  Maryanti Pgl.  As.  Dengan  kata  lain mens  rea atau  niat  jahat  untuk  melakukan  penganiayaan  tersebut pada diri terdakwa memang diniatkan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban.
Melihat  bentuk  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  Afni  Hendrita  Pgl.  Rita, majelis  hakim  sependapat  dengan  bentuk  pidana  yang  dituntut  oleh  penutut  umum  yaitu pidana  penjara.  Namun  walaupun  demikian,  karena  majelis  hakim  juga  mempertimbangkan terdakwa  Afni  Hendrita  Pgl.  Rita  yang  memiliki  beban  5  (lima)  orang  anak  majelis  hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut penuntut umum yaitu dari 10 (sepuluh) bulan pidana penjara, dan majelis hakim menjatuhkan pidana 2 (dua) bulan penjara.
Putusan majelis hakim yang menjatuhkan bentuk pidana penjara kepada terdakwa Afni Hendrita  Pgl.  Rita  selama  2  (dua)  bulan  penjara,  dengan  mempertimbangkan  kesalahan terdakwa yang meniatkan melakukan penganiayaan, namun tetap mempertimbangkan beban jumlah  anak  yang  menjadi  tanggungan  terdakwa,  telah  melaksanakan  keadilan  equitas, karena  pertimbangan  tersebut  merupakan  pertimbangan  yang  didalamnya  terkandung kelayakan  ( reasonable ),  kepantasan,  dan  kebebasan  hakim  dalam  upaya  semaksiamal mungkin  mendekatkan  keputusannya  kepada  keadilan  yang  memuaskan  semua  pihak,  baik terdakwa,  korban,  maupun  masyarakat.  Sehingga  dengan  demikian  dapat  dpandang  telah tercapai  keadilan  substantif  dalam  tindak  pidana  penganiyaan  atas  nama  terdakwa  Afni Hendrita Pgl. Rita.
Berdasarkan  uraian  diatas,  oleh  karena  baik  putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk  apabila  diuraikan  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  putusan Pengadilan Negeri Solok    dalam pertimbangannya masing-masing telah memenuhi keadilan hukum dan keadilan formal sekaligus keadilan substantif, maka walaupun terdapat perbedaan bentuk  pidana  yang  ditajuhkan  dalam  dua  putusan  tersebut,  tidak  dapat  dianggap  secara hukum  berakibat  tergangungnya  rasa  keadilan  dalam  masyarkat,  bahkan  sebaliknya  telah dipandang  adil  oleh  masyarakat,  bahkan  sebaliknya  telah  memenuhi  rasa  keadilan  dalam masyarakat.
Penerapan  Teori  Retributif  dalam  Pertimbangan  Hakim  Pada  Putusan  Pengadilan Negeri
Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk
dan Putusan
Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk.
Teori  pemidanaan  retributif  murni  ( the  pure  retribution )  adalah  sama  dengan  teori pemidanaan  absolute  atau  teori  pembalasan.  Sedangkan  perkembangannya  sebagai  bentuk modifikasi  terhadap  teori  retribusi  tidak  dapat  tidak  dapat  disamakan  dengan teori obsolute/teori  pembalasan ,  dengan  adanya  batasan  pemidanaan  sesuai  kesalahan  pada  teori retribusi ditributif ( retribution in distribution ), tidak harus setara atau sama dengan kesalahan namun  tidak  boleh  melebihi  batas  kesalahan  pada  teori  retribusi  terbatas  ( the  limiting retributivist ),  dan  untuk  perbaikan  prilaku  pelaku  kejahatan  pada  retributif  teleologis.  Serta pada teori  retribusi murni  atau pembalasan tujuannya adalah untuk  memuaskan hasrat  balas dendam  pada  korban,  sedangkan  pada  teori  retribusi  terbatas,  pada  teori  retribusi  distribusi, dan  pada  teori  retribusi  teleologis  pidana  adalah  penebusan  yang  bertujuan  memuaskan tuntutan keadilan. Untuk KUHP berlaku teori pemidanaan retribusi terbatas.
Dalam  hal  penerapan  teori  retributif  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok  Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk,  Berdasarkan  pada  pertimbangan  hakim  pada  Putusan  Pengadilan Negeri  Solok    Nomor  28/Pid.B/2017/PN.Slk.  Pada  bagian  awal  pertimbangan  hakim  pada putusan  diatas,  terdapat  anak  kalimat  yang  menyatakan  bahwa  “filsafat  pemidanaan  yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya  pidana  dijatuhkan  semata-mata  bukan bersifat  pembalasan  sebagaimana  diintrodusir teori retributif,akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya  juga    berorientasi  kepada  aspek  dan  dimensi  rehabilitasi  atau  pemulihan  dan kegunaan  bagi    diri  si  pelaku  tindak  pidana”,maka  dapat  dipahami  teori  retributif  yang dimaksud oleh majelis hakim dalam pertimbangan dimaksud adalah teori retributif murni.
Jika  diuraikan  alasan  majelis  hakim  dalam  pertimbangannya  tersebut  menjatuhkan pidana  denda  kepada  terdakwa  Rika  Nelfita  Sari  Pgl.  Rika,  yaitu:  Penjatuhan  pidana  juga harus memperhatikan dimensi rehabilitasi dan efek jera pada diri pelaku dan menjadi contoh bagi  masyarakat;  Memberikan  pelajaran  pada  diri  pelaku  untuk  direnungi  agar  muncul  efek jera;  Penjatuhan pidana  penjara  akan menjatuhkan harkat  martabat  dan harga diri terdakwa; Didalam  penjara  dapat  membawa  perbuatan  yang  lebih  jahat  kepada  terdakwa;  dan Memelihara  terdakwa  di  penjara  akan  menimbulkan  biaya  sosial  yang  akan  menjadi  beban negara.
Apabila  pertimbangan  hakim  diatas  dihubungkan  dengan  berbagai  bentuk  modifikasi teori  retribusi  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dengan  argumentasi  sebagai  berikut: Pertimbangan  tersebut  termasuk  kedalam  penerapan  teori  pemidanaan  retributif  terbatas, karena  pemidanaan  terhadap  terdakwa  bukan  semata-mata  untuk  memuaskan  rasa  balas dendam  dari  korban  kepada  terdakwa,  sehingga  walaupun  tidak  ada  surat  perdamaian  tidak berarti  hukumannya  harus  pidana  penjara,  karena  dalam  tujuan  pemidanaan  dalam  teori retribusi terbatas hukuman tidak harus setara dengan kesalahan terdakwa namun tidak boleh melebihi  batas kesalahan terdakwa.
Pertimbangkan  majelis  hakim  dalam  pertimbangannya  diatas,  juga  termasuk  pada penerapan teori pemidanaan retributif teleologis seperti yang dikemukakan oleh Muladi. Hal itu  karena  dalam  pertimbangan  hakim  tersebut  ada  tujuan  untuk  memperbaiki  perilaku terdakwa  dikemudian  hari,  memberikan  efek  jera,  perlindungan  dan  menjaga  solidaritas
kepada masyarakat  lainnya karena memasukan terdakwa kepenjara akan  membawa perilaku jahat lainnya, dan untuk pencegahan yaitu sebagai contoh kepada masyarakat lainnya.
Selanjutnya,  penerapan  Teori  Retributif  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Solok Nomor  74/Pid.B/2021/Pn.Slk,  Dalam  pertimbangan  hakim  sebagaimana  yang  telah  juga disinggung pada bab sebelumya, bahwa diketahui pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika adalah sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  permohonan  terdakwa,  yang  pada  pokoknya terdakwa  mohon  hukuman  yang  seringan-ringannya  karena  terdakwa  merupakan  ibu  dari  5 (lima) orang anak, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan dipertimbangkan dalam menjatuhi hukuman terhadap terdakwa seperti yang  akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;
Menimbang,  dalam  persidangan  majelis  hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  Pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang,    bahwa    terhadap    lamanya    pidana    yang    akan    dijatuh-kan  kepada terdakwa,  pertimbangan  majelis  hakim  setelah  melihat  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan  dan  jika  dikaitkan  dengan  tujuan  dari    pemidanaan  yang    semata-mata bukanlah    untuk    pembalasan    melainkan    bertujuan    untuk  mendidik    dan    membina agar  terdakwa  menyadari  kesalahannya  sehingga diharapkan dapat  menjadi  anggota masyarakat    yang  baik  di    kemudian  hari,  serta    dikaitkan    dengan    hal-hal    yang memberatkan    dan    hal-hal    yang  meringankan    yang    akan    dipertimbangkan    nanti, serta    dalam  hal    terdakwa  melakukan    perbuatannya    dalam    keadaan    sadar,    maka majelis  hakim memandang  cukup  tepat  dan adil  apabila kepada  terdakwa  dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
Apabila diuraikan maka pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok  Nomor  74/Pid.B/2021/Pn.Slk  diuraikan,  maka  pada  pokoknya  yang  dijadikan pertimbangan  oleh  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  dipenjara  selam  2  bulan,  atau  lebih ringan dari pada yang dituntut oleh penuntut umum selama 10 bulan penjara adalah sebagai berikut: Terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita memiliki tanggungan keluarga sebanyak 5 (lima) orang  anak;  Tujuan  dari  pemidanaan  yang    semata-mata  bukanlah  untuk  pembalasan melainkan  bertujuan  untuk  mendidik  dan  membina  agar  terdakwa  menyadari  kesalahannya sehingga  diharapkan  dapat  menjadi    anggota  masyarakat  yang  baik  di  kemudian  hari;  dan Keadaan  yang  memberatkan  perbuatan  terdakwa  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain khususnya  saksi  korban  Asnimar  Yenti  panggilan  As,  dan  keadaan  yang  meringankan terdakwa menyesali  perbuatannya dan berjanji  tidak akan mengulanginya lagi.
Jika  hal-hal  yang  menjadi  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  putusan  Pengadilan Negeri  Solok  Nomor  74/Pid.B/2021/Pn.Slk  dihubungkan  dengan  bentuk-bentuk  teori pemidanaan retributif, maka pertimbangan-pertimbangan dimaksud termasuk pada penerapan teori  pemidanaan  retributif  teleologis  karena  tujuan  pemidanaan  tersebut  selain  sebagai retribusi atas kesalahan terdakwa melainkan juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar menjadi  masyarakat  yang lebih  baik  dikemudian hari. Apabila kemudian  ada
pandangan  dari  masyarakat  bahwa  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  tidak setara  dengan  kesalahanya,  maka  terhadap  putusan  dimaksud  dapat  dipandang  selain menerapkan  teori  pemidanaan  retributif  teleologis,  majelis  hakim  juga  menerapkan  teori pemidanaan retributif terbatas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan tidak harus setara dengan kesalahan yang dilakukan namun juga tidak boleh melebihi batasan kesalahan pelaku.

## KESIMPULAN
Hakim  dalam  Pertimbangan  juga  memperhatikan  peran  daripada  korban  dalam terjadinya tindak pidana tersebut, tidak hanya daripada alat bukti yang ada yang menunjukan perbuatan terdakwa saja, sehingga mengabaikan peran korban yang memicu terjadinya tindak pidana.  Penerapan  teori  retributuf  pada  putusan  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  tidak hanya  berdasarkan  pada  pertimbangan  akibat  daripada  perbuatan  terdakwa  saja  tapi  juga mengkaji factor penyebab daripada terjadinya tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yoygakarta, 2010
Abdul  Aziz  Hakim, Negara  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2011
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajwali Pers , Jakarta, 2011 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Galia Indonesia,  Jakarta, 1976
Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Bagir  Manan, Restoratif  Justice  Suatu  Perkenalan,  dalam  Refleksi  Dinamika  Hukum Rangkaian  Pemikiran  Dalam Dekade Terakhir , Perum  Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008
Jonaedi  Efendi, Rekonstruksi  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Berbasis  Nilai-Nilai Hukum  dan  Rasa  Keadilan    Yang  Hidup  Dalam  Masyarakat ,  Kencana,  Bandung, Depok. 2018