Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 1, Agustus 2021, hlm. (13-21) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

## Chintya Devi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294
E-mail: 17071010007@student.upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204
Info Artikel |Submitted : 28 April 2021
|Revised : 30 Juni 2021 |Accepted : 04 Agustus 2021
How to cite: Chintya Devi, “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak  Pidana  Korupsi  Suap  Berdasarkan  Teori  Kepastian  Hukum”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021 )”, hlm. 13 -21.

## ABSTRACT
Criminal sanctions are sanctions imposed by a judge in court on a person who has committed a criminal act  or  is  known  as  a  defendant.  In  Indonesia,  criminal  sanctions  are  divided  into  two,  namely  the  main criminal sanctions and additional criminal sanctions listed in article 10 and article 35 of the Criminal Code. The imposition of additional penalties cannot stand alone but there must be primary criminal sanctions in advance. In connection with the conviction of a person, there is a need for legal objectives, one of which is legal  certainty.  Perpetrators  of  bribery  corruption  in  imposing  sanctions  need  a  deterrent  effect  for  the perpetrators.  In  this  study  the  authors  used  a  normative  juridical  research  method  with  data  collection techniques  used  to  solve  problem  formulations,  namely  official  documents,  laws  and  regulations,  official books  and  interviews.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  elements  of  the  imposition  of  additional criminal sanctions for depriving political rights of the perpetrators of bribery corruption with the realization of the principle of legal certainty.
Keyword : Additional  Criminal  Sanctions,  Deprivation  Of  Political  Rights,  Bribery  Corruption,  Legal Certainty

## ABSTRAK
Sanksi  pidana  merupakan  sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  seorang  hakim  dalam  pengadilan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau yang disebut sebagai terdakwa. Di Indonesia sendiri  sanksi  pidana  dibagi  menjadi  dua  yakni  sanksi  pidana  pokok  dan  juga  sanksi  pidana tambahan  yang  tercantum  didalam  pasal  10  dan  pasal  35  KUHP.  Penjatuhan  pidana  tambahan tidak  dapat  berdiri  sendiri  melainkan  harus  terdapat  sanksi  pidana  pokok  terlebih  dahulu. Berkaitan  dengan  pemidanaan  seseorang  perlu  adanya  tujuan  hukum  salah  satunya  terdapat kepastian hukum. Pelaku tindak pidana korupsi suap dalam penjatuhan sanksi perlu adanya efek jera  bagi  pelaku.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  memecahkan  rumusan  masalah  yaitu dokumen-dokumen  resmi,  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  resmi  dan  wawancara. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  suatu  unsur-unsur  penjatuhan  sanksi  pidana tambahan  pencabutan  hak  politik  pada  pelaku tindak  pidana  korupsi  suap  dengan  terwujudnya asas kepastian hukum.
Kata Kunci : Sanksi  Pidana  Tambahan,  Pencabutan  Hak  Politik,  Tindak  Pidana  Korupsi  Suap, Kepastian Hukum.

## Pendahuluan
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa
Indonesia memiliki budaya yang negatif yaitu budaya korupsi. Adapun pengertian  korupsi  menurut  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomer  31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seseorang dengan  bermaksut  memperkaya  diri sendiri  dengan  atau  orang  lain  bahkan suatu  korporasi  dengan  cara  melawan hukum, seperti menyalahgunakan wewenang  atau  jabatanya  yang  mana perbuatanya  berimbas  pada  kerugian keuangan negara.
Korupsi  bersifat  membahayakan pembangunan  sosial  ekonomi  dan  juga politik,  serta  dapat  merusak  nilai-nilai demokrasi  dan  moralitas, karena lambat laun  perbuatan  ini  seakan  menjadi sebuah  budaya.  Korupsi  merupakan ancaman  terhadap  cita-cita  menuju masyarakat  adil  dan  makmur.  Tidak hanya pemangku jabatan
dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana  korupsi,  baik  di  sektor  publik maupun  privat,  tetapi  tindak  pidana korupsi  sudah  menjadi suatu  fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan  pelanggaran  terhadap  hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat. 1 Di  indonesia  untuk  mengatasi permasalahan  korupsi  terdapat  upaya preventif  dan  represif.Upaya  preventif dilakukan  sebelum  adanya  suatu  tindak pidana  korupsi  yang  mana  dilakukan dengan  cara  pendidikan  anti  korupsi sejak dini, sosialisai
tentang pembentukan  mental  pada  pejabat- pejabat  yang  memiliki  kedudukan  yang berkaitan  dengan  keuangan  negara, sedangkan  upaya  represif  dilakukan dengan  cara  penjatuhan  sanksi  tindak pidana.
Berbicara mengenai sanksi tindak pidana  korupsi  perlu  ada  ketegasaan
1 Evi  Hartanti, Tindak  Pidana  Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Hlm. 1.
terhadap  sanksi  tindak  pidana  korupsi agar  memberikan  efek  jera  pada  pelaku tindak  pidana  tersebut.  Terkait  sanki pidana  terdapat  pidana  tambahan  dan juga  pidana  pokok,  pidana  tambahan dapat  dijatuhkan  setelah  pidana  pokok ditetapkan.Sanksi pidana tambahan pencabutan  hak  politik  dijatuhkan  pada beberapa pejabat yang memenuhi  unsur pasal tindak pidana korupsi suap.
Adapun  undang-undang  yang mengatur  sanksi  pidana  tambahan tindak pidana korupsi diatur pada pasal 18  ayat  1  huruf  d  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2001  telah  mengatur  pidana tambahan  berupa  pencabutan  seluruh atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau penghapusan  seluruh  atau  sebagian keuntungan tertentu, Adapun pencabutan  hak  tertentu  sendiri  juga diatur  didalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yang  mana  diperjelas pada  pasal  35  ayat  1  bahwa  hak-  hak terpidana  yang  dapat  dicabut  dengan putusan hakim diantaranya hak memegang  jabatan,  hak  memasuki angkatan  bersenjata,  serta  hak  memilih dan  dipilih  dalam  pemilihan  umum, Dengan  demikian  dijadikan  sebagai dasar  bagi  hakim  dalam  memutuskan pencabutan  hak  politik telah  sah  karena ada dasar hukum setara dengan undang- undang yaitu KUHP.
Pencabutan  hak  politik  sendiri menurut pasal 35 ayat 1 KUHP terdapat 2 jenis jenis yaitu pasal 35 ayat 1 butir 1 “Hak memegang jabatan pada umumnya atau  jabatan  yang  tertentu”  selanjutnya pasal 35 ayat 1 butir 3 “hak memilih dan dipilih  dalam  pemilihan  yang  diadakan berdasarkan  aturan  aturan  hukum”. Pencabutan  hak  politik  sendiri  telah dijatuhkan  sanksi  pidana  tambahan kepada  beberapa  pelaku  tindak  pidana korupsi  sebagai  contoh  kasus  yaitu Terdakwa Taufiqurrahman
hakim
menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih  dalam  suatu  pemilihan  yang diselenggarakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  selama  3  (tiga) tahun  terhitung  sejak  Terdakwa  selesai menjalani  masa  pidana  penjara  dan kurungan.
Kasus  kedua  terdakwa  bernama Rendra  Kresna  dijatuhkan  pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa  untuk  menduduki  dalam jabatan  publik  selama  3  (tiga)  tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.
Kedua  putusan  di  atas,  secara sekilas  memberikan  gambaran  yang berbeda  terkait  sanksi  pidana  tambahan pencabutan hak politik, dimana putusan yang  pertama  terdakwa  Taufiqrahman dicabut  hak  memilih  dan  dipilih sedangkan  putusan  kedua  terdakwa Rendra  Kresna  dicabut  hak  menduduki dalam  jabatan  publik.  Hal  ini  akan semakin  menarik  jika  dilihat  lebih  jauh, apakah kualifikasi unsur dari penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik  yaitu  hak  memilih  dan  dipilih dalam  pemilihan    dan  juga  dicabut  hak memegang  jabatanya  pada  umumnya, apakah  dalam  hal  penjatuhan  sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik dijadikan sebagai dasar hakim memutus untuk memberikan efek jera pada pelaku Tindak  Pidana  Korupsi,  karena  dalam pengaturan  hukum  positif  di  Indonesia belum  diatur  dengan  jelas  mengenai pengualifikasiannya tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis tertarik  untuk  mengambil  judul ” Kajian Hukum  Pencabutan  Hak  Politik  Pada Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Suap Berdasarkan  Pada  Teori  Kepastian
Hukum ”.

## Pembahasan
Tindak Pidana Korupsi merupakan  perilaku  yang  menyimpang dari  norma-norma  yang  diterima  dan dianut  masyarakat,  yang  tujuannya
untuk mendapatkan keuntungan pribadi.  Menurut  penulis  perbuatan tindak  pidana  korupsi  merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak  ekonomi  masyarakat,  sehingga tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat  lagi digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa ( ordinary crimes ) melainkan telah menjadi kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinanry crimes ).  Tindak  pidana extra  ordinary crime yang  dalam  hal  ini  merupakan kejahatan  serius  yang  melibatkan kerugian  keuangan  negara,  tentunya dalam  hal  penjatuhan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi harus  memberikan  efek  jera  agar terciptanya  suatu  tujuan  hukum  yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Sesuai  dengan  prinsip  hakim dalam  mengadili  seseorang  menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dalam hal tersebut jelas seseorang sebelum  dijatuhi  hukuman  maka  perlu adanya dasar-dasar perimbangan hukum  untuk  memutus  suatu  pelaku tindak  pidana  yang  termuat  secara  jelas didalam peraturan perundang-undangan di  Indonesia.  Kejelasan  dan  ketegasan dari  dasar  yang  digunakan  oleh  hakim dalam  memutus  sebuah  tindak  pidana mengacu  pada  unsur-unsur  yang terdapat  dalam  dasar  hukum  tersebut lah  yang  kemudian  akan  melahirkan sebuah  kepastian  atau  keadilan  dalam hukum.
keadilan
dalam hukum merupakan persamaaan hak dan kewajiban  di  dalam  hukum.  Hak  dalam hukum  dapat  disebut  dengan  suatu wewenang.  Setiap  orang  memiliki  hak yang sama yaitu memperoleh perlindungan  terhadap  hukum  maupun memperoleh  pembelaan  di  dalam hukum Yang mana manusia memperoleh  hak  yang  harus  terpenuhi yang  dalam  hal  ini  merupakan  hak hukum.
Pancasila sila ke-5 yaitu berbunyi “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”  dalam sila pancasila tersebut
bahwa  keadilan  sangat  penting  dalam kehidupan  bangsa  Indonesia.  Dalam hidup  bermasyarakat,  masyarakat  harus dapat  merasakan  suatu  keadilan  di dalam  hidupnya karena keadilan merupakan  hak  dari  setiap  warga negara.  Keadilan  seseorang  harus  dapat dijamin  oleh  negara  terutama  dalam  ini merupakan  kepastian  dan  keadilan hukum.  Oleh  karena  itu  kejelasan  dari unsur-unsur  dalam  tindak  pidana  yang dalam  hal  ini  merupakan  tindak  pidana korupsi  merupakan  sebuah  hal  yang penting dalam penjatuhan sanksi pidana dipengadilan.
Adapun  Didalam  Tindak  Pidana Korupsi seseorang dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan yang mana terdapat pada pasal 10 KUHP yaitu :
Pidana terdiri atas :
1. Pidana Pokok
a. Pidana Mati,
b. Pidana Penjara,
c. Kurungan,
d. Denda.
2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu,
b. Perampasan barang-barang tertentu,
c. Pengumuman putusan hakim. Sanski  pidana  tersebut  dijatuhi sesuai  dengan  unsur-unsur  tindak pidana korupsi yang mana sudah diatur didalam Undang-Undang.
Tindak  pidana  korupsi  pada umumnya  dan  suap  pada  khususnya termuat  didalam  Pasal  12  huruf  b Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi adalah sebagai Berdasarkan unsur-unsur diatas  maka  dapat  diperjelas  bahwa unsur  diatas  mulai  dari  yang  pertama hingga  akhir  berarti  setiap  orang  yang secara  resmi  sebagai  seorang  pegawai negeri  sipil  ataupun  penyelenggara negara  atau  dalam  hal  ini  pemerintah mulai  dari  tingkat  daerah  hingga  pusat yang  menerima  sebuah  hadiah  ataupun sebuah  janji  dari  siapapun  tanpa
terkecuali  yang  didapatkan  karena  telah melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu yang menggunakan atau berhubungan  dengan  jabatanya  yang kemudian bertentangan dengan
kewajibanya  maka  dapat  dikatakan bahwa  seorang  tersebut  melakukan tindak pidana suap.
Unsur  diatas  merupakan  unsur dari  tindak  pidana  suap  yang  mana belum  tentu  juga  pelaku  tindak  pidana korupsi yang dalam hal ini suap ini bisa dijatuhi tindak pidana tambahan, karena tidak  ada  unsur  yang  jelas  berkaitan dengan  kapan  pelaku  dapat  dijatuhi sanksi  pidana  pencabutan  hak  politik dan  kapan  pelaku  tidak  dapat  dijatuhi sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik tersebut.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan yang  lebih  efektif  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  korupsi, undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi mengatur  salah  satu  jenis  pidana,  yaitu pidana  tambahan  yang  diatur  dalam pasal  18  ayat  (1)  huruf  d  yang  berupa pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak- hak  tertentu  atau  penghapusan  seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah  atau  dapat  diberikan  oleh Pemerintah kepada terpidana. 2 Dan yang dimaksud  dengan  hak-hak  tertentu dalam  pasal  18  ayat  (1)  huruf  d,  bukan hanya  hak-hak  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  35  ayat  (1)  KUHP,  karena jika tidak demikian, tentunya tidak perlu adanya  ketentuan  seperti  pasal  18  ayat (1) huruf d. 3 sebagai  contoh  kasus  yaitu Terdakwa
Taufiqurrahman
hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap
2 Yosy  Dewi  Mahayanthi,  “Dasar Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan  Pencabutan  Hak  Pilih  Aktif  Dan  Pasif Terhadap  Terpidana  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal: Universitas Brawijaya , n.d., 11.
3 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 143.
Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih  dalam  suatu  pemilihan  yang diselenggarakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  selama  3  (tiga) tahun  terhitung  sejak  Terdakwa  selesai menjalani  masa  pidana  penjara  dan kurungan. Bahwa didalam pertimbangan putusan, penulis
menganalisa  terdakwa  Taufiq  Rahman ini  hanya  merujuk  pada  unsur-unsur dari  tindak  pidana  korupsi  suap  sesuai dengan  pasal  12  B  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang-Undang  nomor  31  tahun 1999  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi. Yang mana artinya tidak ada  sama  sekali  unsur-unsur  maupun kualifikasi  pemberat  yang  kemudian merujuk Pada  penjatuhan  sanksi  pidana tanbahan  pencabutan  hak  politik  seperti yang  penulis  uraikan  diatas,  atau  dapat dikatakan  hakim  dalam  hal  ini  hanya mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut  umum  atas  sanksi  pidana tambahan  tersebut  tanpa  adanya  unsur atau  alasan  yang  jelas  yang  kemudian dituangkan  didalam  putusan  Halim tersebut.
Penulis menilai
penjatuhan sanksi  pidana  tanbahan  ini  dapat dikatakan  merupakan  sanksi  yang  tepat dijatuhkan  untuk  terdakwa  berdasarkan apa  yang  telah  diperbuatnya,  karena terdakwa dalam hal ini telah melakukan sebuah penyimpangan berupa menggunakan  jabatannya  untuk  hal yang  tidak  baik  dan  tidak  seharusnya dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau
kerabatnya  dan  dapat  dikatakan  sudah jauh  dari  asas  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik.    Oleh  karena itu  untuk  memberikan  efek  jera  kepada pelaku  dan  untuk  memberikan  sebuah shock effect kepada bukan hanya pelaku saja  melainkan  masyarakat  sebagai tindakan  pencegahan  agar  masyarakat takut untuk melakukan tindakan serupa.
Permasalahannya  adalah  terletak pada tidak jelasnya unsur-unsur ataupun
kualifikasi ataupun dasar yang digunakan  okeh  hakim  dalam  memutus tindak pidana tambahan tersebut, karena seolah-olah  hakim  dalam  hal  ini  hanya menyetujui  saja  tuntutan  dari  jaksa dengan  tanpa  adanya  dasar  yang  jelas yang kemudian dituangkan pula didalam putusan tersebut sehingga pada akhirnya  kita  semua  akan  mengetahui apa dasar yang digunakan hakim dalam memutus  sanksi  pidana  tambahan sehingga  terciptanya  transparansi  dari dasar memutus hakim tersebut.
Kasus  kedua  terdakwa  bernama Rendra  Kresna  dijatuhkan  pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa  untuk  menduduki  dalam jabatan  publik  selama  3  (tiga)  tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani  masa  pemidanaan.  Bahwa didalam  putusan  tersebut,  penulis menganalisis  Bahwa  menurut  majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut telah menciderai  kepercayaan  rakyat  yang telah  memilihnya  secara  langsung dengan  menaruh  harapan  kepada terdakwa  sebagai  Bupati  Malang  untuk memimpin pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Malang, untuk menghindarkan Pemimpin daerah dari  kemungkinan  dijabat  oleh  orang yang  pernah  dijatuhi  hukuman  akibat melakukan  tindak  pidana  korupsi, berdasarkan  alasan  tersebut  hakim menjatuhi  pidana  tambahan  pencabutan hak  daalam  menduduki  jabatan  publik selama  3  tahun  terhitung  seja  terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.
Mengacu didalam putusan tersebut  diatas,  penulis  menyimpulkan bahwa  unsur-unsur  yang  ada  dalam putusan  tersebut  hanya  mengacu  pada unsur-unsur  suap  dan  juga  adanya penjelasan  mengenai  penjatuhan  sanksi pidana  tambahan  uang  pengganti, namun  dalam  putusan  tersebut  diatas tidak  ada  tercantum  mengenai  unsur- unsur  yang  menjelaskan  bagaimana kemudian  penjatuhan  pidana  tambahan pencabutan  hak  politik  dijatuhkan
kepada  terdakwa  yang  bersangkutan, melainkan  didalam  putusan  tersebut hanya  menuliskan  alasan  hakim  atau pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana tambahan tersebut kepada terdakwa dimana hakim menilai terdakwa  telah  menciderai  jabatan politiknya dan juga menciderai
kepercayaan  masyarakat  yang  telah memilihnya  dalam  menduduki  jabatan yang  didudukinya,  oleh  karena  itu sanksi  pidana  tersebut  dinilai  pantas untuk terdakwa dapatkan agar memberiksn efek jera bagi pelaku.
Pakar  hukum  anti  korupsi  Prof. Marwan  Mas  menjelaskan  bahwa pencabutan  hak  politik  pada  dasarnya sebagai  hukuman  tambahan  selain hukum pokok dan denda. Putusan yang mencabut  hak  politik  terpidana  korupsi ini  menyebabkan  terpidana  kehilangan hak  politiknya  untuk  memilih  dan dipilih, termasuk hak untuk menduduki jabatan  publik.  Biasanya  hakim  menilai dalam  pertimbangan  hukumnya  karena terpidana telah terbukti menyalahgunakan hak dan
wewenangnya  sebagai  pejabat  publik (kepala  daerah)  atau  penyelenggara negara. Hukuman  tersebut  tidak berupa badan,  tetapi  bisa  efektif  lantaran “menimbulkan  rasa  malu”  dengan mencabut  hak  terpidana  yang  menjadi bagian dari hak politik bernegara 4 Berkaitan dengan unsur penjatuhan  sanksi  pidana  tambahan pencabutan  hak  politik  dalam  hal  ini tidak  tercantum  secara  jelas  dan terkualifikasi didalam peraturan perundang-undangan di indonesia. Namun  penjatuhan  sanksi  pidana tambahan  ini  pada  akhirnya  tetap  bisa diterapkan oleh hakim hanya berdasarkan pada keadilan, kemanfaatan,dan  kepastian  menurut
4 Mas  Marwan, Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  2014). hlm. 136.
keyakinan  dari  hakim  itu  sendiri. 5 Penjatuhan  sanksi  pidana  tambahan pencabutan  hak  politik  ini  termuat didalam  pasal  35  ayat  1  ke-1  dan  ke-3 KUHP yang menyatakan mencabut Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan  yang  tertentu  dan  Hak  memilih dan  dipilih  dalam  pemilihan  yang diadakan  berdasarkan  aturan-aturan umum”
Selain  itu  ketentuan  yang  lain berupa penentuan jangka waktu penjatuhan  sanksi  pidana  tambahan pencabutan  hak  politik  yang  terdapat pada  pasal  38  KUHP  ayat  (1) mengatakan  bahwa  jika  dilakukan pencabutan  hak,  hakim  menentukan lamanya  pencabutan  jika  pidana  mati atau  seumur  hidup,  maka  lamanya pencabutan  seumur  hidup,  jika  pidana penjara  untuk  waktu  tertentu  lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana  pokoknya  dan  dalam  hal  denda lamanya  pencabutan  paling  sedikit  dua tahun dan paling banyak lima tahun.
Jangka  waktu  tersebut  bahwa dalam  pencabutan  hak  politik  pada pelaku  tindak  pidana  korupsi  dicabut status jabatanya ketika sudah mendapatkan putusan hakim di
pengadilan. Dan didalam amar putusanya  terdapat  penyebutan  pidana pokok  terlebih  dahulu  secara  jelas  dan ditambahkan  dengan  pidana  tambahan yaitu  pidana  pencabutan  hak-hak tertentu  khususnya  pada  hak  politik. 6 Bahwa  dalam  hal  Pencabutan  hak-hak tertentu  khususnya  hak  politik  hanya untuk  tindak  pidana  yang  tegas
5 Wawancara  dengan  Bapak  John  Dista, Hakim Ad-Hoc Tipikor , Pada tanggal 10 Februari 2021
6 Haliya  Muharosa,  “Tinjauan  Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi  Di  Indonesia,” Jurnal  Online  Mahasiswa (JOM)  Bidang  Ilmu  Hukum 3,  no.  1  (2016), https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM /article/view/10300.
ditentukan  oleh  undang-undang  bahwa tindak  pidana  tersebut  diancam  oleh pidana tambahan.
Penjatuhan sanksi pidana
tambahan  ini  tidak  memiliki  kualifikasi unsur  secara  jelas  yang  kemudian menjadi  acuan  dalam  penjatuhannya, seperti yang penulis katakan tadi bahwa pada akhirnya sanksi pidana ini akan di terapkan  bersamaan  dengan  sanksi pidana  pokok  dan  hanya  berdasarkan keyakinan dari hakim yang
memutusnya, atau bisa dikatakan hanya menjadi  senjata  tambahan  yang  dimiliki oleh  hakim  jika  dalam  hal  tersebut hakim  merasa  bahwa  pelaku  tindak pidana korupsi pantas mendapatkannya. Namun  ini  tentu  akan  membuat penegakan  hukum  menjadi  kurang memiliki  konsistensi  karena  pada akhirnya  belum  tentu  pelaku  yang melakukan  tindak  pidana  lebih  besar secara  kerugian  dan  dampaknya  akan mendapatkan  sanksi  pidana  ini  dan begitu pula sebaliknya belum tentu juga pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana yang  kecil  dampaknya  tidak  bisa mendapatkan  hukuman  tambahan  ini, semua  bergantung  pada  hakim  yang memutusnya guna memberikan efek jera pada  pelaku agar pelaku tidak mengulangi  tindak  pidana  serupa kembali  dan  juga  agar  orang  lain  yang belum  menjadi  pelaku  agar  takut  atau tidak melakukan tindak pidana serupa.
Menurut penulis Hal ini merupakan inkonsistensi hukum dimana kemudian  penjatuhan  sanksi  ini  akan dapat  menimbulkan  kontroversi  yang mana  pada  akhirnya  putusan  hakim dipengadilan  yang  seharusnya  berdasar secara jelas  dalam penjatuhan sanksinya yang  ditinjau  dari  fakta  di  persidangan kemudian  kualifikasi  dan  juga  unsur- unsur  pemberat  akan  menjadi  tidak konsisten  karena  ketidakjelasan  aturan mengenai  kualifikasi  pemberat  dalam penjatuhan  sanksi  pidana  tambahan  ini. Selain  itu  penulis  juga  menilai  bahwa sanksi  pidana  tambahan  ini  juga
merupakan  sanksi  yang  memiliki konsekuensi  atau  kerugian  cukup  berat pada pelaku, terlebih pelaku seharusnya juga  dilindungi  dan  diberikan  haknya untuk  mendapatkan  kepastian  ataupun keadilan  akan  hukum  sesuai  dengan undang-undang  yang  berlaku,  yang dalam  hal  ini  salah  satunya  termasuk dalam  penjatuhan  sanksi  untuk  pelaku tersebut.
Menurut  Sudikno  Mertukusumo, kepastian  hukum  merupakan  salah  satu dari tujuan hukum bahwa dalam hal ini untuk  mewujudkan  suatu  keadilan hukum  harus  dijalankan  dengan  cara yang baik.
Kepastian hukum menghendaki  adanya upaya pengaturan hukum  dalam  perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga  aturan-aturan  itu  memiliki aspek  yuridis  yang  dapat  menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi  sebagai  suatu  peraturan  yang harus  ditaati. 7 Bahwa  adanya  sebuah kepastian  hukum  maka  tidak  adanya kekosongan hukum.
Dalam  penjatuhan  sanksi  pidana tambahan pencabutan hak politik dalam pelaku  tindak  pidana  korupsi  suap, penulis  menganalisis  dan  meneliti  pada implementasinya  terjadi  kekosongan hukum  atau  lebih  tepatnya  tidak berkepastian  hukum  yang  jelas  yang mana mengacu pada konsistensi pengkualifikasian  atau unsur-unsur  dari pidana tambahan pencabutan hak politik yang  termuat  dalam  pasal  18  ayat  (1) huruf  d  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  yang diperjelas  jenis-jenis  hak-hak  yang dicabut  dimuat  dalam  pasal  35  ayat  1 KUHP.
Didalam  peraturan  perundang- undangan  diatas  atau  yang  mengatur tentang sanksi pidana tambahan tersebut sama  sekali  tidak  tercantum  secara  jelas tentang  pengkualifikasian  atau  unsur-
7 Asikin  Zainal, Pengantar  Tata  Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2012). hlm. 35.
unsur  apa  saja  yang  kemudian  dapat digunakan sebagai acuan dalam
menjatuhkan  sanksi  pidana  tambahan pencabutan  hak  politik.  Hal  ini  tentu tidak  sesuai  dengan  teori  kepastian hukum  karena  pada  akhirnya  hakim dalam  ini  tidak  memiliki  acuan  jelas dalam  memberikan  penjatuhan  sanksi pidana  tambahan  tersebut  dan  hanya berdasarkan  pada  keyakinan  atau kehendak  dari  hakim  itu  sendiri,
sehingga dapat mengakikatkan ketidakpastian atau inkonsistensi
hukum.  Pada  akhirnya  sebagai  contoh hal  tersebut  akan  mengakibatkan  yang seharusnya tidak di jatuhi sanksi pidana tersebut  malah  dijatuhi  dan  yang seharusnya dijatuhi malah tidak dijatuhi sanksi pidana tambahan tersebut.

## Penutup
Penjatuhan sanksi pidana tambahan  pencabutan  hak  politik  pada pelaku  tindak  pidana  korupsi  suap  diatur dalam  pasal  18  huruf  d  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi, yang mana didalam penjelasannya berupa pencabutan seluruh atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan  tertentu,  pencabutan  hak tertentu  tersebut  diperjelas  jenis-jenisnya didalam  pasal  35  ayat  1  KUHP,  dimana pencabutan  hak  politik  terdapat  pada pasal  35  ayat  1  ke-1  yaitu  memegang jabatan  pada  umumnya  atau  jabatan tertentu  dan  pasal  35  ayat  1  ke-3  hak memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan yang  berdasarkan  ketentuan  undang- undang.
Sanksi  pidana  tambahan  dalam hal  ini  tidak  dapat  berdiri  sendiri melainkan harus ada sanksi pidana pokok terlebih  dahulu  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan, hanya sanksi pidana  pokok  tertentu  saja  yang  salah satunya  adalah  tindak  pidana  korupsi suap. Penjatuhan sanksi pidana tambahan
pencabutan  hak  politik  tidak  memuat unsur-unsur secara jelas atau terkualifikasi secara jelas didalam undang-undang  melainkan  hanya  diatur secara definitif, penjatuhan sanksi pidana tambahan  tersebut  pada  akhirnya  hanya berujung  pada  keyakinan  hakim  yang menangani  perkara  tersebut  tanpa  ada landasan  atau  pemenuhan  unsur-unsur perbuatan  dari  pelaku  tindak  pidana tersebut.  berdasarkan  hal  tersebut  maka jelas  penjatuhan  sanksi  pidana  tambahan tersebut tidak berkepastian hukum karena penjatuhannya  tidak  memiliki  acuan  dan aturan  yang  jelas  sehingga  menimbulkan inkonsistensi hukum.

## Daftar Pustaka
Hartanti,  Evi. Tindak  Pidana  Korupsi .
Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Mahayanthi, Yosy Dewi. “Dasar Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan Putusan
Pencabutan  Hak  Pilih  Aktif  Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak
Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal: Universitas Brawijaya , n.d., 11. Marwan,  Mas. Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2014.
Muharosa,  Haliya.  “Tinjauan  Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi  Terpidana  Korupsi  Di
Indonesia.” Jurnal Online Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Ilmu Hukum 3, no. 1 (2016).
https://jom.unri.ac.id/index.php /JOMFHUKUM/article/view/10 300. Wiyono,  R. Pembahasan  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2016.
Zainal,  Asikin. Pengantar  Tata  Hukum Indonesia .  Jakarta:  Rajawali  Press,
2012.