## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.849

## Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran (Studi Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara)

## M. Eza Helyatha Begouvic
Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa Lr. Muara Dua Kisam No. 2846 F RT. 48 RW. 14 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Correspondence email: Fhezabegouvicukb@gmail.com
Abstrak. Di era otonomi daerah  sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah menjadi kata  yang tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah  sering  kita  dengar  dalam  keseharian  kita,  pemekaran  daerah  merupakan  bagian  dari  desentralisasi  dan  otonomi  daerah. Pemekaran  daerah  merupakan  suatu  proses  pembagian  wilayah  menjadi  lebih  dari  satu  wilayah,  dengan  tujuan  meningkatkan pelayanan  dan  mempercepat  pembangunan.  Pemekaran  daerah  juga  diharapkan  dapat  menciptakan  kemandirian  daerah  sebagai salah  satu  kunci  dari  keberhasilan  otonomi  daerah.  Pendekatan  dalam  penelitian  ini  ialah  Pendekatan  penelitian  kualitatif ( Qualitative  Research )  Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Sekretariat  DPD  RI  Perwakilan  Sumatera  Selatan  dan  Pemerintah Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  yang  menjadi  objek  dan  fokus  utama  peneliti  dalam  melihat  dan  mengetahui  konsep  fungsi controlling  Serta  hasil  penelitian penulis  bahwa  DPD  RI hanya  memberi Usulan  mengenai potensi pemekaran  Daerah, DPD  RI hendaknya mengusulkan Teori Maqasid Syariah, sehingga Daerah yang dimekarkan benar-benar mendapatkan kemanfaatan bagi Masyarakatnya.
Kata Kunci : Controlling , Efektifitas, Pengawasan, Pemekaran.
Abstract. In the current era of regional autonomy, the word regional expansion has become a familiar word to us. We often hear that word in our daily life, regional expansion is part of decentralization and regional autonomy. Regional expansion is a process of  dividing  an  area  into  more  than  one  region,  with  the  aim  of  improving  services  and  accelerating  development.  Regional expansion is also expected to create regional independence as one of the keys to the success of regional autonomy. The approach in this study is a qualitative research approach (Qualitative Research). This research will be conducted at the Secretariat of the DPD RI Representative of South Sumatra and the Government of North Musirawas Regency which is the object and main focus of researchers  in  seeing  and  knowing  the  concept  of  the  controlling  function.  To  make  suggestions  regarding  the  potential  for regional  expansion,  the  DPD  RI  should  propose  the  Maqasid  Sharia  Theory,  so  that  the  expanded  regions  actually  benefit  the community.
Keywords: Controlling, Effectiveness, Supervision, Expansion.

## PENDAHULUAN
Di  era  otonomi  daerah  sekarang  ini,  kata  pemekaran  daerah  sudah  menjadi  kata  yang  tak  asing  lagi  bagi  kita. Kata itu sudah sering kita dengar dalam keseharian kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi  daerah.  Pemekaran  daerah  merupakan  suatu  proses  pembagian  wilayah  menjadi  lebih  dari  satu  wilayah, dengan  tujuan  meningkatkan  pelayanan  dan  mempercepat  pembangunan.  Pemekaran  daerah  juga  diharapkan  dapat menciptakan kemunduran daerah sebagai salahi satui kunci dari keberhasilan otonomi daerah.
Undang-Undang  Dasar  1945  tidak  mengatur  perihal  pembentukan  daerah  pemekaran  suatu  wilayah  khusus, namuni disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewah  yang  diatur  dengan  Undang-Undang”  selanjutnya,  pada  pasal  (2)  pasal yang  sama  tercantum  kalimat  sebagai  berikut  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang”.  Secara  lebih  khusus,  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah. 1
Peraturan  Pemerintah  Nomor  129  Tahun  2000  menguraikan  bahwa  pembentukan,  pemekaran,  penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembentukan, pemekaran, penghapusan  dan  penggabungan  daerah  dilakukan  atas  dasar  pertimbangani  untuk  meningkatkani  pelayanan  kepada masyarakat,  meningkatkan  kehidupan  berdemokrasi,  meningkatkan  pengelolaan  potensi  wilayah,  dan  meningkatkan keamanan dan ketertiban.
Muratara  adalah  kabupaten  yang  terletak  di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Geografis  Muratara  meliputi  tujuh kecamatan  dan  83  desa.  Sungai  Rawas  adalah  sungai  terbesar  di  kabupaten  itu  yang  membentengi  dari  Ulu  Rawas
1 Sirajuddin, Hukum  Pelayanan  Publik  Berbabsi  Pasrtisipasi  dan  Keterbukaan  Informasi ,  (Malang:  Setara  Press,  2012) Hlm 23.

## M. Eza Helyatha Begouvic, Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran (Studi Pemekaran Kabupaten Musi
Rawas Utara)
sampai  ke  muara  rawas  terhubung  dengan  laut  Cina  Selatan  diketahui,  setengah  dari  luas  keseluruhan  wilayah  yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  lahir  pada  1  Oktober  2004,  ketika  128  anggota  DPD  yang  terpilih  untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaan yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama  karena  tidak  banyak  dukungan  politik  yang  diberikan  kepada  lembaga  baru  ini.  Gagasan-gagasan  akan pentingnya  keberadaan  perwakilan  daerah  di  parlemen,  pada  awalnya  diakomodasi  dalam  konstitusi  pertama Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dengan  konsep  “utusan  daerah”  di  dalam  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR),  yang  bersanding  dengan  “utusan  golongan”  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa” MPR terdiri atas anggota DPR  ditambah  dengan  utusan-utusan  dari  daerah-daerah  dan  golongan-golongan,  menurut  aturan  yang  ditetapkan dengan  Undang-Undang”.  Pengaturan  yang  longgar  dalam  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  tersebut  kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan 2 .
Q.S Az-Zariyat ayat 51:
اَل َو ا ا اوُلَعْجَت ا اَعَم ا اهَللّٱ ا اًهََٰلهإ ا اَرَخاَء ۖاا ىه نهإ ا مُكَل ا اُهْن ه م ا ا ريهذَن ا ا نيهبُّم Artinya: Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
Q.S Az-Zariyat ayat 56:
اْره كَذ َو ا اَنهإَف ا اَٰىَرْكه ذلٱ ا اُعَفنَت ا اَنيهن همْؤُمْلٱ
Artinya:  Dan  tetaplah  memberi  peringatan,  karena  sesungguhnya  peringatan  itu  bermanfaat  bagi  orang-orang yang beriman.
Sesuai dengan Konstitusi, DPD memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Tahun  1945  ayat  3  yang  berbunyi:  “Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan Undang-Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  ditindaklanjuti.  Dengan  demikian,  penulis  tertarik  ingin  mengkaji  lebih dalam lagi tentang Implementasi Fungsi Controlling DPD RI Terhadap Daerah Pemekaran Di Indonesia Studi Kasus Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara .
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara ?
2. Bagaimana Kendala DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara?
Berdasarkan  rumusan  masalah  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dirumuskan  tujuan  dari  permasalahan  sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara.
2. Untuk Mengetahui Kendala DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara.

## METODE
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  ialah  Pendekatan  penelitian  kualitatif (Qualitative  Research) dengan  tujuan memperkaya  hasil  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kualitatif  dilaksanakan  untuk  melahirkan  pengetahuan  melalui literatur  ilmiah . Meneliti  merujuk  pada  sumber-sumber  diantaranya:  buku-buku,  Undang-Undang  yang  berlaku  di Indonesia atau pun pernyataan pakar hukum.
Penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  mencari  sesuatu  hal  yang  tersembunyi,  untuk  mengetahui  proses Pengawasan  Pemekaran  oleh  DPD  RI,  mengembangkan  teori  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  memastikan keakuratan  data  dan  sejarah  proses  Pemekaran  dalam  hal  ini  bagaimana  perwujudan  fungsi controlling DPD  RI terhadap pemekaran daerah.
2 Laode Ida, Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia , (Jakarta: Media Indonesia, 2005).

## M. Eza Helyatha Begouvic, Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran (Studi Pemekaran Kabupaten Musi
Rawas Utara)
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Sekretariat  DPD  RI  Perwakilan  Sumatera  Selatan  dan  Pemerintah  Kabupaten Musi  Rawas  Utara  yang  menjadi  objek  dan  fokus  utama  peneliti  dalam  melihat  dan  mengetahui  konsep  fungsi controlling.
Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer maupun sekunder. Data primer yaitu berupa pendapat, konsep  atau  teori  yang  menguraikan  dan  menjelaskan  masalah  yang  berkaitan  dengan  fungsi controlling dan pemekaran daerah. Data Sekunder yaitu data yang penulis kumpulkan dari hasil kajian lapangan dengan observasi dan wawancara dengan DPD RI Perwakilan Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Data  yang  penulis  kumpulkan,  baik  primer  maupun  sekunder  telah  penulis  analisa  dengan  teknik  Komparasi Konstan (Grounded Theory Research) yakni mencoba mengaitkan atau menghubungkan antara fakta-fakta didapat di lapangan  dengan  data  normative  yang  tersedia  khususnya  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  MD3  sehingga  penulis  akan  dapat menentukan hipotesis dan kesimpulan terhadap penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara
Banyaknyai  daerahi  yang  setelahi  dimekarkan  justru  tidaki  memberikani  tingkati  kesejahteraani  kepadai masyarakatnya,  bahkani  ada  yang  lebih  buruk  dibandingkan  sebelum  dimekarkan,  seperti  Kalimantan  Barat.  Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alati berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik,  yang  mana  hal  ini  sangat  bertolak  belakang  dengan  tujuan  pemekaran  daerah,  yaitu  untuk  kesejahteraan masyarakat.
Pemekaran  wilayah  merupakan  kepentingan  Nasional  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  manfaat  untuk berbagai kalangan, baiki masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran  wilayah akani membuati daerahi tersebut, menjadii  terbuka,  jaluri  pengembangannyai  lebihi  luas,  tersebar,  dani  produktif.  Selain  itu  faktori  yang  mendesak dalam  pemekaran  wilayah  suatu  daerah  ialah  agar  tidak  terkonsentrasinya  pembangunan  dari  berbagai  sektor kehidupan  di  wilayah  yang  disinyalir  berkompeten,  dengan  demikian  kebutuhan  pemekaran  wilayah  tersebut mendorong  pemenuhannya  dengan  cara  pemisahan  dari  induksi  pemerintahan,  dengan  tujuan  utama  mempercepat kesejahteraan rakyat. 3
Namun,  pemekaran  wilayah  bukan  sekedar  rencana  yang  dengan  cepat  terasa  perubahan  kemajuannya.  Bisa saja,  pemekaran  wilayah  justru  akan  menimbulkan  salah  satu  kemunduran  pembangunan  karena  rentan  dani cenderung  harus  memulai  dari  titik  awali  segala  kebutuhan  suatu  pembentukan  pemerintahan.  Hal  ini  terbukti  dari kasus  pemekaran  wilayah  yang  terjadi  di  seluruh  penjuru  negeri  ini.  Karenanya,  wajar  jika  pemimpin  negara  kita menghimbau  agar  padai  tahun  2010  pemekaran  wilayah  dievaluasi,  bila  tidak,  yang  ada  pemekaran  wilayah  justru akan menghasilkan masalah baru bagi daerah yang dimekarkan.
Dinamika  masyarakat  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, khusus terkait dengan pendirian provinsi dani kabupaten/kotai baru adalahi fenomena menarik untuk  dikaji  dani  dicermati,  khususnya  dalam  hubungannya  dengan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan.
Berbagai alasan dikemukakan untuk menuntut pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas Utara, di antaranya:
1. Daerah merasai memiliki potensi yang memadai secara ekonomi untuk membangun daerahnya;
2. Keinginan daerah untuk mengelola sendiri pembiayaan pembangunan daerahnya;
3. Luas wilayah (geografis) daerah yang memungkinkan untuk dikelola secara mandiri serta
4. Keinginan untuk memberikan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat.
Banyaknya  tuntutan  diatas  membuat  Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  atau  Pemerintahan Kabupaten induk sedikit pusing dalam memilah mana yang harus diperhatikan dan mana yang bisa ditunda, terutama didalam kaitan dengan tujuan utama pemekaran daerah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Sehubungan  dengan  pemekaran  daerah,  Aspirasi  memekarkan  daerah  itu  atas  dasar  pertimbangan  yang  tepat, misalnya dengan pemekaran daerah pusat pemerintahan dan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, partisipasi masyarakat akan bertambah dani melebihi intensif dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan di  daerahnya.  Sedangkan  bila  timbulnya  aspirasi  itu  melebihi  karenai  emosional,  primordialisme  dani  semata-mata hanya ingin menjadi daerah otonomi sendiri, tidak diatas dasar persyaratan yang tepat, tidak memperhitungkan potensi sumberdaya  yang  ada,  akan  mempersulit  kondisi  masyarakat  daerah  tersebut,  dhani  tidak  akani  menjamini
3 Arif Nasution, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, ( Bandung : Mandar Maju), Hlm 23.
M. Eza Helyatha Begouvic, Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran (Studi Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara)
pengembangani  daerahi  ke  arahi  yangi  lebihi  baik,  bahkani  melemahkani  tingkat  ketahanan  wilayah  karena  akan mendatangkan berbagai bebani dani persoalan. 4
Persoalannya adalah Apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar-benar kesatuan daerah  yang mendesak atau Hanya  keinginan  segelintir  kelompok  elit  lokal  dengan  motif  motivasi  menguasai  sumber  daya  daerah.  Melihat luasnya  wilayah  negara  Indonesia  nampaknya  pemekaran  daerah  memang  terkait  dengan  kebutuhan  daerah  yang mendesak  tadi  yaitu  dengan  indikator  ingin  ih  lebih  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  mempertahankan mempercepat proses pembangunan dan melibatkan lebih masyarakat kepada urusan-urusan sebaik.
Sebenarnya,  pemekaran  wilayah  adalah  bagian  mengatasi  masalah,  Namun  kenyataannya  banyak  yang  justru menimbulkan persoalan baru. Ini harus didasari berbagai pihak baik masyarakat dan pemerintah. Seharusnya, adanya pemekaran  wilayah  ialah  perbaikan  kepada  daerah  yang  terisolasi  sehingga  menjadi  daerah  yang  terbuka.  Tuntutan pemekaran  daerah  atas  wilayah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  bersatu  dengan  alasan  luasnya  wilayah  dan perkembangan  ekonomi  daerah  yang  cukup  signifikan  telah  direspon  positif  oleh  pemerintah  pusat.  Sebagaimana diamanatkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2000  Tentang  Persyaratan Pembentukan  Dan  Kriteria  Pemekaran,  Penghapusan  Dan  Penggabungan.  Bahwa  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan masyarakat beberapa kebijakan dapat ditempuh melalui :
1. peningkatan pelayanan;
2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3. percepatan pertumbuhan atau pembangunan daerah;
4. percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. peningkatan ketertiban dan keamanan; dan
6. peningkatan hubungan yang serasi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. 5

## Kendala Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran Daerah Musi Rawas Utara
Menurut i Jialyka Maharani, pemekaran daerah adalah upaya untuk penataan daerah yang dilatarbelakangi oleh beberapa  faktor  misalnya  faktor  geografis,  ketimpangan  kondisi  sosial  ekonomi,  lemahnya  daya  saing  daerah  yang diakibatkan oleh ketidakefektifan pemerintah daerah dalam menjangkau wilayahnya, faktor sosial budaya dan lainnya. Dan,  dan  salah  satu  tujuan  utama  adanya  pemekaran  daerah  ialah  untuk  mempercepat  proses  pembangunan  daerah serta  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  memperpendek  rentang  kendali  antara  masyarakat  dengan pemerintah daerah .
Lahat,  Kabupaten  pantai  timur  pemekaran  dari  Kabupaten  OKI,  Kabupaten  banyu  pemekaran  Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, kabupaten gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara  Enim  dan  usulan  provinsi  baru  yakni  Provinsi  Sumatera  Selatan  Barat  yang  meliputi  7 kab/kota  antara  lain Lahat,  pagar  alam,  jam  Empat  Lawang,  Muara  Enim,  PAL,  Musi  Rawas,  Musi  Rawas  Utara  dan  Lubuk  Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang  telah  mendapat  Surat  Presiden  Nomor  R-66/Pres/12/2013.  Keduanya  yakni  Kikim  area  dan  pantai  Timur. Meskipun  berkasnya  sudah  masuk  dan  sudah  mendapat  surat  Presiden,  Namun  ternyata  ada  kendala  terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonomi baru sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. 6 Otonomisasi  menganut  pola  sistem  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  secara  luas,  yaitu  diberi  kewenangan untuk  melakukan  apapun  yang  dibutuhkan  untuk  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan landasan  kebutuhan  riil  yang  dihadapi  oleh  masing-masing  daerah,  termasuk  dalam  kaitan  ini  adalah  kewenangan menggali  sumber  keuangan  secara  maksimal.  Kemudian  yang  paling  penting  lagi  adalah  otonomisasi  memberi peluang  sangat  luas  bagi  penguatan  kapasitas  pabrik  di  daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  sehingga partisipasi rakyat akan semakin luas dalam menentukan arah politik lokal dan terutama sekali dalam kaitannya dengan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Sekarang ini proses otonomisasi (demokratisasi lokal) sedang berjalan dalam wujud pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah-daerah, seperti Jambi, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku Utara, Jawa Timur dan lain-lain, pelaksanaan pilkada akan terselenggara di 33 provinsi dan 440 kota/kabupaten,  tentu  penyelenggaraan  ini  membutuhkan  konsentrasi  yang  maksimal  dari  pemerintah  pusat.  Sebab sekali  lagi  kandungan  resiko  dari  pelaksanaan  Pilkada  di  daerah-daerah  itu  berpengaruh  pada  kehidupan  sosial ekonomi yang tidak ringan, apalagi apalagi jika pelaksanaan tersebut tidak dijalankan secara maksimal, ia membawa akses  pada  kekisruhan  sosial,  menciptakan  suasana  tidak  kondusif,  mencegah  dan  menghambat  dinamika  sosial ekonomi lokal. Seperti yang tergambar dan terekam dalam pemberitaan di media massa, penyelenggaraan Pilkada di
4 Eko Prasojo et.al, , Desentralisasi  dan Pemerintahan Daerah: Antara Model  Demokrasi  Lokal  dan Efisiensi  Struktural, ( Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), Hlm 74.
5 J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zein, (Jakarta: Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 1996). Hlm 14.
6 Hasil wawancara dari Komite I DPD Perwakilan Sumatera Selatan Ibu Jialyka Maharani pada tanggal 05 Juni 2020 Jam 19.00 WIB.

## M. Eza Helyatha Begouvic, Implementasi Fungsi Controlling DPD RI terhadap Pemekaran (Studi Pemekaran Kabupaten Musi
Rawas Utara)
Morowali,  demikian  pula  Maluku  Utara,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tengah  dan  Purwakarta  serta  beberapa  daerah lain  yang  cukup  Rentan  terjadi  kontraksi  politik  berkepanjangan,  dan  sampai  kini  masih  bermasalah.  Apalagi  jika berkelahi  politik  salah  satu  calon  Walikota/Bupati  atau  Gubernur  membawa  pengaruh  pada  emosional  para pendukungnya  yang  kecewa  dan  tak  terbendung  sehingga  menimbulkan  amukan  massa  yang  ekspresif,  membakar fasilitas-fasilitas  umum  Daerah  yang  dibangun  dari  dana  mereka  (rakyat).  Tidak  hanya  itu,  punya  psikososial  juga akan  menghinggapi  pada  masyarakat  seperti  sosial  gap,  psikologikal  barrier  (beban  psikologis),  dan  psiko  traumatik pasca  konflik  pilkada,  yang  mereka  alami  ketika  aksi  kekerasan  masa  itu,  menimbulkan  perasaan  kalut berkepanjangan bagi beberapa kelompok tertentu. 7

## SIMPULAN
1. Implementasi  fungsi  controlling  DPD  RI  terhadap  pemekaran  wilayah  merupakan  kepentingan  sosial,  tujuannya untuk  memberikan  manfaat  bagi  berbagai  kalangan,  baik  masyarakat  dan  pemerintah  karena  pemekaran  wilayah akan membuat daerah tersebut menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari  berbagai  sektor  di  wilayah  yang  disinyalir  berkompeten,  dengan  demikian  kebutuhan  pemekaran  wilayah tersebut  mendorong  pemenuhannya  dengan  cara  pemisahan  dari  induk  pemerintah,  dengan  tujuan  utama mempercepat kesejahteraan rakyat.
2. Kendala DPD RI terhadap pemekaran daerah Musi Rawas Sari Utara dalam bentuk, sebagai berikut:
a. Pemekaran  wilayah  bukan  sekedar  rencana  yang  dengan  cepat  terasa  perubahan  kemajuannya.  Bisa  saja, pemekaran  wilayah  justru  akan  menimbulkan  salah  satu  kemunduran  pembangunan  karena  rentan  dan cenderung harus memulai dari titik awal segala kebutuhan suatu pembentukan pemerintahan.
b. Hal ini terbukti dari kasus pemekaran wilayah yang terjadi di seluruh penjuru negeri ini.
c. Wajar jika pemimpin negara kita menghimbau agar pada tahun 2010 pemekaran wilayah di evaluasi, bila tidak, yang ada pemekaran wilayah justru akan menghasilkan masalah baru bagi daerah yang dimekarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Pribadi, Blueprint Otonomi Daerah Indonesia . Jakarta: The YHB Center, 2006 Cholid, Metodologi Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara, 2012. Eko,  et.al, Desentralisasi  dan  Pemerintahan  Daerah:  Antara  Model  Demokrasi  Lokal  dan  Efisiensi  Struktural, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Farid, Ali, Hukum Administrasi Negara dan Penerapannya , Bandung: Amzah 2013. Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Jakarta: Grasindo, 2007. Harahap, Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah , Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2005. Hatta, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani . Jakarta: ICCE, 2000. Kaloh J, Seputaran filosofi Pelayanan Publik , Bandung: Amzah.2010. Koesworo, Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Jakarta: Yayasan Pariba, 2001. Koentjoro Halim, Hukum Administrasi Negara , Bogor: Ghalia Indonesia, 2014. Laode, Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia , Jakarta: Media Indonesia, 2005. Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik , Yogyakarta: YKPN, 2015. Makagansa, Pemekaran dan Istilah , Jakarta: Grasindo, 2008. Marcus Lukman, Hukum Tata Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, Pontianak: PMIH Untan Press Nasution, Arif, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, Bandung : Mandar Maju, 2007. Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 2000. Ridwan HR , Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press 2014 Sirajuddin, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi , Malang: Setara Press, 2012. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2013. Thomas , Bustomi, Pelayanan Publik pada Daerah Pemekaran . Jakarta: Prenada, 2009.
7 Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 2000) hlm 21.