e-ISSN : 2621-4105

## Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## Mukhlis Ridwan, Setia Putra
Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru mukhlis@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan hak-hak narapidana dan anak beserta kendala yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak  narapidana  dan  anak  di  lembaga  pemasyarakatan pada  masa  pandemi  Covid-19.  Hak-hak  narapidana  dan  anak  yang  telah  disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  adalah  hak  asasi  manusia. Pelaksanaan  pemenuhan  hak  narapidana  dan  anak  di  Lapas  belum  maksimal,  dan  pada  masa pandemi  Covid-19  semakin  sulit  terlaksana.  Terdapat  kendala  yang  dihadapi,  maka  perlu penguatan untuk masa yang akan datang berupa sinergi bersama semua komponen pemerintah dan masyarakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis. Lembaga pemasyarakatan harus mempunyai program  yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak narapidana dan anak. Perlunya pembenahan birokrasi dan rekrutmen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian yang paling penting independensi, termasuk ketauladanan para  pegawai  lembaga  pemasyarakatan  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi,  serta menghilangkan  segala  bentuk  intervensi  yang  dapat  mempengaruhi  terlaksananya  proses pembinaan  dalam  upaya  pemenuhan  hak-hak  narapidana  dan  anak  pidana  di  lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan khusus anak.
Kata kunci: Covid-19; Hak Asasi Manusia; Hak Narapidana

## Strengthening the Rights of Prisoners and Children During the Covid-19 Pandemic In the Perspective of Human Rights

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  implementation  of  the  rights  of  prisoners  and  children  and  the obstacles faced in the implementation of the fulfillment of the rights of prisoners and children in prisons  during  the  Covid-19  pandemic.  The  rights  of  prisoners  and  children  as  stated  in  Law Number  12  of  1995  concerning  Corrections  are  human  rights.  The  implementation  of  the fulfillment  of  the  rights  of  prisoners  and  children  in  correctional  institutions  has  not  been maximized, and during the Covid-19 pandemic, it is increasingly difficult to implement. There are obstacles faced, therefore it is necessary to strengthen for the future in the form of synergies with all government and public components. The research method used in this research is sociological juridical. Correctional institutions must have programs that are oriented towards the fulfillment of the rights of prisoners and children. The need for reforming the bureaucracy and recruiting human resources according to the required qualifications. Then the most important thing is independence, including the role model of correctional officers in carrying out their main duties and functions and eliminating all forms of intervention that can affect the implementation of the coaching process in an effort to fulfill the rights of prisoners and criminal children in correctional institutions and child correctional institutions.
Keywords: Covid-19; Human Rights; Prisoners' Rights
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Hak anak  yang dijamin Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun  1945,  termasuk  hak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  negara mempunyai kewajiban  untuk mengimplementasikan  demi  kelangsungan  hidup, tumbuh    kembang    dan    masa    depan  anak.    Pembaharuan    sistem    peradilan pidana  anak  sebagai  bagian  dari  politik  hukum pidana merupakan salah  satu upaya  negara  memenuhi  hak  anak  dan  memperbaiki  cara  penanganan    perkara anak. 1 Teknologi  yang  semakin  modern  selain  menunjukkan  keunggulannya  dan memberikan    kemudahan    untuk    manusia,    di  sisi    lain    juga  teknologi mempunyai pengaruh  negatif  yang  sangat  besar  untuk  kalangan  masyarakat terutama  anak-anak dan remaja  yang yang  masih  mencari  jati  dirinya  untuk menjadi diri sendiri. Pengaruh negatif ini memberikan dampak yang sangat besar bagi  anak-anak  dan  remaja  sebagai  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan banyaknya  kejahatan yang sering dilakukan oleh anak remaja yang masih duduk dibangku SMP dan SMA. 2
Secara yuridis hak narapidana dan anak pidana selama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) terdapat pada Pasal 14 dan Pasal 22 UU Nomor 12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (UU  Pemasyarakatan).  Aturan  normatif tersebut  sebagai  jaminan  untuk  menghindari  tindakan  yang  mengandung penyiksaan  atau  bentuk  kekerasan  lainnya,  maka  pembinaan  narapidana  harus didasarkan  atas  prinsip-prinsip  dasar  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  5  UU Pemasyarakatan,  prinsip-prinsip  dasar  tersebut  meliputi  pengayoman;  persamaan perlakuan  dan  pelayanan;  pendidikan;  pembimbingan;  penghormatan  harkat  dan martabat manusia; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. 3
Keadaan  struktur  sosial  dan  budaya  di  sekitarnya  adalah  penyebab kenakalan anak. Perkembangan struktur masyarakat  dan  keluarga  sekitar  seperti konflik orang  tua menyebabkan kenakalan anak. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar  norma  yang  ditetapkan  oleh  suatu  kelompok  di  komunitas  sosial sekitarnya. 4 Berdasarkan  data  bagian  pemasyarakatan  Kanwil  Hukum  dan  HAM Riau  Oktober  2016  hingga  2021,  dari  14  Lapas/Rutan/Cabang  Rutan/LPKA  di Riau  hanya  satu  saja  yang  tidak  mengalami  kelebihan  kapasitas,  yaitu  Lapas
1 Ani  Triwati  and  Doddy  Kridasaksana,  “Pijakan  Perlunya  Diversi  Bagi  Anak  Dalam  Pengulangan Tindak Pidana,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 828–43,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787.
2 Mega  Widyawati,  “Tindak  Pidana  Persetubuhan  Pada  Anak  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  Dan
Hukum Islam,” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 68–81, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232.
3 Donny Michael, “Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 17, no. 2 (2017): 6.
4 Muhammad  Ridwan  Lubis  and  Panca  Sarjana  Putra,  “Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 226–41, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354.
e-ISSN : 2621-4105
Terbuka  Rumbai  karena  baru  selesai  dibangun  dan  baru  bisa  dioperasionalkan. Selebihnya  13  Lapas/Rutan/Cabang  Rutan/LPKA  di  Riau  mengalami  kelebihan kapasitas,  sehingga  secara  rata-rata  tingkat  persentase  kelebihan  kapasitas Lapas/Rutan/Cabang  Rutan/LPKA  di  Riau  292  %  (hampir  300%). Penghuni Lapas  Kelas  IIb  Pekanbaru  terdapat  12  kelompok  jenis  kejahatan  dengan  data tertinggi  tindak  pidana  narkotika  1172  orang,  pembuhunan  71  orang,  dan kejahatan dengan motif ekonomi (korupsi, pencurian, perampokan dan penipuan) 126 orang, dan perlindungan anak berjumlah 110 orang.
Pada  masa  pandemi  Covid-19  yang  melanda  Indonesia,  khususnya  di Pekanbaru, hak-hak narapidana dan anak di Lapas berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 22  UU  Pemasyarakatan,  banyak  yang  tidak  terpenuhi,  hal  ini  sebagai  dampak penerapan kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hak narapidana dan anak yang sulit dilaksanakan adalah mendapat kunjungan dari luar Lapas, baik kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, guru dan rohaniawan.
Topik  penelitian  ini  mempunyai  irisan  kesamaan  yang  dilakukan  oleh penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain oleh  Michael (2017).  Fokus penelitian ini pada faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak narapidana di Lapas Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera  Utara,  serta  menemukan  upaya  penerapan  hak-hak  narapidana  yang sesuai  dengan  perspektif  HAM,  faktor  penghambat  dalam  penerapan  hak-hak narapidana  antara  lain  (1)  relatif  bersifat  klasik  normatif  yang  terjadi  sejak  lama tentang  kelebihan  narapidana,  keterbatasan  anggaran,  lemahnya  koordinasi  antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administrasi dokumen yang harus dimiliki narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, serta (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap narapidana. 5
Penelitian  selanjutnya  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  diangkat  oleh Mujahidah  (2020).  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  hak-hak  narapidana  menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, juga melihat hak-hak narapidana menurut  hukum  Islam,  hak-hak  narapidana  berdasarkan  sumber  hukum  pidana Islam  diantaranya  yaitu  dapat  melakukan  ibadah  kepada  Allah,  mendapat makanan  dan  minuman  yang  layak  dan  halal,  mendapatkan  pakaian  yang  bagus dan  menutup  aurat,  mendapatkan  tempat  yang  layak  dan  mulia,  dan  tidak  ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik. 6
Sedangkan  penelitian  oleh    Darwis  (2021)  mengkaji  tentang kebijakan pembebasan narapidana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak tepat disaat masa  pandemi  Covid-19,  karena  bisa  berdampak: rentannya  narapidana  terkena
5 Donny Michael, “Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.”
6 Hana Mujahidah, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam 1, no. 2 (2020).
Covid-19  di  masyarakat,  narapidana  sulit  untuk  mendapatkan  pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya. 7
Penelitian-penelitian  sebelumnya  tersebut  terdapat  kesamaan  dengan penelitian  ini  yaitu  mengangkat  tentang  hak-hak  narapidana.  Perbedaan substansial  dengan  penelitian  ini  terletak  pada  kondisi  penelitian  ini  di  masa pandemi  Covid-19,  dan  objek  penelitian  ini  di  Kota  Pekanbaru.  Selain  itu penelitian  ini    membahas    tentang  pemenuhan,  kendala  dan  penguatan  hak narapidana di Lapas dewasa dan hak-hak anak pidana pada Lapas Khusus Anak di Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  pelaksanaan  hak-hak narapidana  dan  anak  beserta  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan pemenuhan  hak  narapidana  dan  anak  di  Lapas  pada  masa  pandemi  Covid-19, sehingga  pada  akhirnya  dapat  melahirkan  konsep  penguatan  baru  sebagai masukan bagi pemerintah dan pihak  yang bertanggungjawab dalam terpenuhinya hak narapidana dan anak pidana di Lapas yang ada di Pekanbaru.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang berlokasi di Lapas  Kelas  IIb  Pekanbaru,  dan  Lapas  Khusus  Anak  Rumbai  Pekanbaru.  Jenis data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Untuk mendapatkan  data  primer  dengan  melakukan  survei  berupa  kunjungan  ke  Lapas dan wawancara secara  mendalam terhadap informan  yang dipilih sesusai  dengan kriteria  yang  telah  ditetapkan  dalam  penelitian  ini  (teknik purposive  sampling ), yakni Kasi Lapas Kanwil Hukum dan Ham Provinsi Riau, Kepala Lapas Kelas IIb Pekanbaru dan Kepala Lapas Khusus Anak Pekanbaru. Data sekunder mencakup bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  (bahan hukum  penunjang)  yang  diperoleh  dengan  kajian  kepustakaan.  Data  yang  telah terkumpul  selanjutnya  akan  dilakukan  klasifikasi  dan  disistematisasi    sesuai dengan masalah yang diteliti, untuk selanjutnya di interpretasi dan dianalisa secara kualitatif, 8 kemudian disimpulkan dan disajikan secara deskriptif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Narapidana  Dan  Anak  Pidana  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Pekanbaru
Subjek tindak pidana  yang  dikenal  dalam  KUHP adalah orang  perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia  yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. 9 Pasal 1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi sistem peradilan   pidana anak adalah keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,
7 Nurlely Darwis, “Perlindungan Dan Penghormatan Hak Narapidana Di Masa Pandemi Covid 19,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2020): 28–39.
8 Lexy J.Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Kualitalif Sasial , 2006, 31–44.
9 Rizqi  Purnama  Puteri,  Muhammad  Junaidi,  and  Zaenal  Arifin,  “Reorientasi  Sanksi  Pidana  Dalam Pertanggungjawaban  Korporasi  Di  Indonesia,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  98–111, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.
e-ISSN : 2621-4105
mulai  tahap  penyelidikan  sampai  dengan  tahap  pembimbingan  setelah  menjalani pidana. 10 Setiap  anak  yang  menjalani  proses  peradilan  memiliki  hak-hak  dasar yang  harus  dipenuhi  antara  lain  mendapatkan  perlakuan  yang  manusiawi,  dalam proses  peradilan  tidak  disamakan  dengan  orang  dewasa,  mendapatkan  bantuan hukum,  dan  dijaga  kerahasiaan  identitasnya  selain    itu    terdapat    hak-hak    lain yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. 11 Hak narapidana dan hak anak adalah  hak  asasi,  hak  asasi  sebagaimana  dalam  berbagai  literatur  dan  Undang- Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  HAM  disebutkan  sebagai  hak  dasar  dan hak  pokok  yang  dimiliki  manusia  sebagai  anugerah  dari  yang  Tuhan  sejak  lahir, yang wajib dilindungi oleh siapapun tanpa kecuali. 12
Hak  asasi  narapidana  secara  normatif  diatur  dalam  Pasal  14  UU Pemasyarakatan  yang  menyatakan  hak-hak  narapidana  selama  masa  menjalani hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan  terdiri  dari  hak  melaksanakan  ibadah, mendapatkan  pelayanan    kesehatan,  pendidikan,  makanan  yang  layak  sampai dengan  hak  untuk  mendapatkan  bebas  bersyarat  dan  hak-hak  lain  yang  diatur dalam  undang-undang.  Narapidana  anak  memiliki  hak  selama  menjalani  pidana, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22  sebagai  berikut:  (1)  Anak  Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g. (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah.
Di Lapas  Kelas IIb Pekanbaru ada tiga program pembinaan yang dilakukan yaitu  pembinaan  kepribadian,  pembinaan  keterampilan  dan  pembinaan pendidikan.  Program  pembinaan  warga  binaan  di  Lapas  Kelas  IIb  Pekanbaru, sebagai  berikut: 13 berdasarkan  hasil  wawancara  dibagi  sebelum  masa  pandemi Covid-19 dan pembinaan pada masa pandemi Covid-19. Sebelum Pandemi Covid- 19  program  pembinaan  terhadap  warga  binaan  Lapas  Kelas  IIb  Pekanbaru  yang terletak di Gobah meliputi kegiatan beribadah; kemudian melaksanakan pekerjaan keahlian  yang  meliputi  penjahitan,  pertukangan,  las,  potong  rambut,  sablon  dan lain-lain; kegiatan olah raga; kegiatan belajar mengajar (Paket A,B,C, bimbingan rohani, pesantren, Pramuka dan lain-lain); rehabilitasi medis dan sosial narkotika. Sesudah  pandemi  Covid-19  mewabah  di  Indonesia,  pelaksanaan  program pembinaan  dilaksanakan  secara  terbatas  dan  tidak  semua  program  dilaksanakan untuk menghindari penularan Covid-19.
Jika mengacu pada pasal 14 UU Pemasyarakatan tersebut diatas, pada masa pandemi  Covid-19  pelaksanaan  hak-hak  narapidana  sangat  terbatas,  hanya  hak
10 Lilien  Ristina,  “Peran  Jaksa  Dalam  Penerapan  Kebijakan  Diversi  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana,” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 2 (2018): 166, https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038.
11 Siti  Komariah  and  Kayus  Kayowuan  Lewoleba,  “Penerapan  Konsep  Diversi  Bagi  Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  586– 603, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058.
12 Mukhlis R, Pendidikan Pancasilan Di Perguruan Tinggi (Pekanbaru: Alaf Riau, 2012).
13 MH Nanda,SH., “Data Penghuni Lapas Pekanbaru” (Hasil Wawancara Bagian BIMKEMASWAT LP, n.d.).
e-ISSN : 2621-4105
beribadah,  latihan  kerja  dan  kesehatan  saja  yang  dijalankan  programnya,  hal tersebut  disebabkan  oleh  aturan  protokol  kesehatan  yang  sangat  ketat  dalam pelaksanaan  program  pembinaan.  Keadaan  tersebut  sebagai  upaya  pencegahan penularan  virus  Covid-19  di  lingkungan  Lapas  Kelas  IIb  Pekanbaru.  Sebelum pandemi  Covid-19  program  yang  dilakukan  tidak  mewakili  keseluruhan pemenuhan  hak-hak  narapidana  sebagaimana  yang  dituangkan  pada  Pasal  14 Pemasyarakatan  demi  terwujudnya  hak  asasi  manusia  narapidana  selama  masa pembinaan di Lapas.
Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 22 UU Pemasyarakatan yang menyebutkan hak-hak  narapidana  dan  anak  pidana  yang  wajib  di  penuhi  oleh  pemerintah (Lapas),  dari  14  hak  narapidana    dan  13  hak  anak  belum  semua  terlaksana  oleh petugas Lapas sesuai UU, disamping itu program yang dicanangkan belum fokus untuk  pencapaian  ke  14  hak  narapidana  dewasa  dan  13  hak-hak  sebagai  bentuk pemenuhan  hak  asasi  manusia  warga  binaan  di  Lapas  dewasa  dan  Lapas  khusus anak,  dan  dari  program  yang  ada  belum  maksimal  pelaksanaannya.  Berbagai hambatan  yang ada dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan Lapas telah ada sebelum  adanya  pandemi  Covid-19.  Setelah  masa  pandemi  Covid-19  semakin banyak  hak-hak  narapidana  yang  tidak  dapat  dilaksanakan,  karena  dibatasi  oleh aturan  protokol  kesehatan  yang  ketat  dari  pemerintah.  Ada  dilematis  dalam pemenuhan hak-hak narapidana pada masa pandemi Covid-19, disatu sisi tuntutan hak  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Pemasyarakatan,  di  sisi  lain  penerapan protokol kesehatan juga dalam melindungi kesehatan warga binaan dan hak hidup warga binaan yang terancam bila terpapar Covid-19.
3.2 Kendala  Dalam  Pemenuhan  Hak  Narapidana  Dan  Anak  Pidana  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Pekanbaru
Lembaga  pembinaan  khusus  anak  adalah  tempat  khusus  yang  berfungsi untuk membina anak agar kemudian bisa memperbaiki diri sehingga bisa kembali menjadi  warga  negara  yang  baik.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan  kepada  Tuhan,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  profesional,  kesehatan jasmani  dan  rohani  anak  binaan. 14 Pemenuhan  hak-hak  warga  binaan,  menjadi tanggungjawab negara. Faktanya, pemenuhan hak-hak warga binaan sebagaimana ditentukan oleh UU  Pemasyarakatan, belum semua terpenuhi,  dan  program  yang ada  belum  terlaksana  secara  maksimal,  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor. Hukum  berlaku  bukan  diruang  hampa,  oleh  sebab  itu  Soerjono  Soekanto  dan Lawrence W. Friedman menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. 15
14 Nugroho  Adipradana,  Erwin  Adipradipto,  and  Tisa  Windayani,  “Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  Ia  Tangerang,” Jurnal  Perkotaan 11,  no.  1 (2019): 83–100, https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703.
15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
e-ISSN : 2621-4105
Secara  konsepsional  inti  dan  arti  dari  penegakan  hukum  terletak  pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir, untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyebut penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau  negatifnya  terletak  pada  isi  faktor-faktor  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut adalah, sebagai berikut: 16
a. Faktor  hukumnya  sendiri,  dalam  hal  ini  segala  aturan  terkait  dalam hubungannya  dengan  persoalan  tertentu  yang  sifatnya  mengikat  terhadap subyek hukum yang diatur didalamnya.
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini akan dikhususkan pada aparat di lapangan dalam  pemenuhan  hak-hak  narapidana  dan  anak  pidana  di  Lapas  dan  Lapas khusus anak.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Sejalan  dengan  penegakan  hukum  ini,  Barda  Nawawi  Arief  menjelaskan bahwa: 17
“Penegakan  hukum  adalah  suatu  usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan secara  rasional,  memenuhi  rasa  keadilan  dan  berdaya  guna.  Sebagai  upaya menanggulangi  kejahatan  terhadap  berbagai  sarana  sebagai  reaksi  yang  dapat diberikan  kepada  pelaku  kejahatan,  berupa  sarana  pidana  maupun  non  hukum pidana,  yang  dapat  diintegrasikan  satu  dengan  yang  lainnya.  Apabila  sarana pidana  dipanggil  untuk  menanggulangi  kejahatan,  berarti  akan  dilaksanakan politik  hukum  pidana,  yakni  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Matrios,  dari  Bidang Pembinaan  dan  Rehabilitasi  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Provinsi Riau,  terdapat  permasalahan  dari  pelayanan  narapidana  dan  anak  pidana  antara lain  masyarakat  harus  ambil  peran  (keluarga,  pihak  kelurahan  dan  lingkungan); persoalan mindset masyarakat; persoalan keberhasilan pembinaan di Lapas adalah urusan  Kanwil  Kumham  dan  Lapas  saja  adalah  keliru.  Maka  masyarakat  harus mengambil  peran  untuk  menunjang  keberhasilan  proses  pembinaan;  memasifkan penyuluh-penyuluhan  dari  dinas  kesehatan  tentang  narkotika;  sinergi  dengan pihak  UPT  melaksanakan  edukasi  di  Lapas;  kualitas  dan  kuantitas  petugas  tidak
16 Soerjono Soekanto.
17 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
e-ISSN : 2621-4105
ideal; rekrutmen petugas mengunakan pendekatan multi disiplin ilmu; kurangnya sinergi pimpinan Kanwil Kumham dengan kepala daerah dan lain-lain.
Kesulitan  sekaligus  faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  keberhasilan pembinaan  di  Lapas  Kelas  IIb  Pekanbaru,  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala Lapas  Pekanbaru  yang  diwakili  Kasi  Pembinaan  menjelaskan  bahwa  pada  masa pandemi  Covid-19  ini  semua  serba  sulit  karena  tidak  bisa  mendatangkan  orang dari luar, kesulitan dalam mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak; dari sisi  sumber  daya  manusia  sebenarnya  sudah  memadai,  akan  tetapi  karena kelebihan  kapasitas;  tidak  semua  bisa  diikutkan  dan  tidak  semua  mereka  yang mau ikut dan persoalan terbatasnya anggaran.
Kendala  dan  kelemahan  sebagaimana  dimaksud  diatas  berdasarkan  realitas jumlah petugas di Lapas Kelas IIb Pekanbaru hanya berjumlah  : 112 orang,yang bertanggungjawab  terhadap  1.600  orang  narapidana.  Secara  struktural  untuk keperluan  manajemen  Lapas,  struktur  jabatan  terdiri  dari  Kalapas,  Kasi  5  orang, dan  Kasubsi  8  orang.  Untuk  pelaksanaan  tugas  pengamanan  di  Lapas,  dibagi menjadi  sistem  shift  yang  terdiri  dari:  penjaga  tahanan  4  shif,  P2U  4  shif,  staf KPLP 5 shif.
Sebagaimana  yang  disebutkan  Lawrence  W.  Friedman  dan  Soerjono Soekanto  tersebut  di  atas, 18 dan  dikaitkan  dengan  hambatan  dalam  pemenuhan hak-hak narapidana dan  anak pidana di  Lapas dan    Lapas khusus  anak, tentunya adalah  faktor,  yang utama adalah faktor  sarana dan prasarana  yang sangat  tidak memadai dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak narapidana, karena sarana Lapas  masih  kelebihan  kapasitas,  dan  peralatan  pendukung  dalam  pemenuhan hak-hak narapidana yang merupakan hak asasi saat pelaksanaan pembinaan tidak cukup,  sehingga  tidak  bisa  dilaksanakan  secara  maksimum.  Selain  itu  rasio perbandingan  jumlah  petugas  dan  jumlah  narapidana  harus  ideal.  Hal  ini menimbulkan standar pelayanan terhadap kebutuhan narapidan selama pembinaan belum  terlaksana.  Selain  pengaruh  faktor  kualitas  sumber  daya  manusia  kurang memadai. Faktor budaya meliputi kurang sinergi antar komponen pemerintah dan masyarakat  dalam  pemenuhan  hak-hak  narapidana,  kurangnya  perhatian  dari pemerintah daerah dan dinas terkait, selain itu juga peran perguruan tinggi hukum dan  non  hukum  dalam  memberikan  penyuluhan  hukum  dan  pelatihan-pelatihan keterampilan  non  hukum  belum  maksimal.  Hal  tersebut  terjadi  karena  belum adanya  perjanjian  kerjasama  kemitraan  yang  memiliki  program  kerja  dan  target capaian yang disepakati, melainkan hanya yang bersifat insidentil.
3.3 Penguatan  Pemenuhan  Hak  Narapidana  Dan  Anak  Pidana  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Pekanbaru
Penguatan  menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  adalah  proses,  cara, perbuatan menguati atau menguatkan, 19 pertanyaan yang muncul adalah apa yang
18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Penegakan Hukum .
19 Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia”  (Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan, 2017).
e-ISSN : 2621-4105
perlu dikuatkan? sesuai dengan topik artikel ini, yang perlu dikuatkan dari realitas yang  ada  saat  ini  adalah  hak-hak  narapidana  dan  hak-hak  anak  pidana  yang sedang dibina di Lapas dan Lapas khusus anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  ditegaskan  bahwa  penyelenggara  perlindungan anak  adalah  orang  tua,  keluarga,  pemerintah  dan  negara,  beban  pertama  dalam penyelenggaraan  perlindungan  anak  jatuh  pada  orang  tua,  namun  di  era  modern seperti  sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk  dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. 20
Terpenuhinya  hak  anak  dalam  Lapas  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan terhadap anak dilakukan tidak hanya untuk   melindungi  fisik  anak, namun  mencakup  perlindungan  yang lebih luas meliputi mental dan sosial yang dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek  ekonomi,  sosial  serta  budaya  dengan harapan  anak  tidak  memiliki  hambatan  dalam  melaksanakan  hak  serta kewajibannya  untuk  bertumbuh  serta  berkembang  menjadi  sosok  manusia  yang utuh  berdasarkan  potensi  yang  ia  miliki  dan  tidak  ada  satupun  hal    yang    akan menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  tersebut.
Pemasyarakatan      merupakan      sistem      yang      diselenggarakan      untuk membina  pelanggar  hukum  agar  lebih  memperbaiki  diri  dan  dapat  diterima kembali  di  masyarakat.  Peningkatan      jumlah      penghuni      lembaga pemasyarakatan      dapat      memicu      adanya  permasalahan overcrowded .  Kondisi tersebut  menyebabkan  pembinaan  tidak  dapat berjalan   dengan   sebagaimana mestinya      sehingga      muncul      risiko      penyimpangan. Overcrowded di    Lapas juga  rentan  terhadap  penularan Covid-19 yang saat ini masif terjadi. 21
Hampir  semua  Lapas  di  Indonesia  mengalami  kelebihan  kapasitas  dan mayoritas  warga  binaan  lembaga  pemasyarakatan  adalah  kasus  penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika (80 %), dan sisanya kasus kejahatan lain (20%). Berdasarkan hal tersebut rekomendasi dari bagian Pelayanan Tahanan, Kesehatan dan  Rehabilitasi  Kanwil  Hukum  dan  HAM  dalam  merehabiltasi  baik  medis maupun  sosial  narapidana  kasus  narkotika  dan  kasus  pidana  perlu  adanya kerjasama dan penguatan :
a. Sinergi  dengan  lintas  sektoral  (Pemda,  Kanwil,  UPT,  LBH,  masyarakat), untuk  penguatan  keberhasilan  pemenuhan  hak-hak  narapidana,  perlu penguatan sinergisitas antar lembaga dan instansi pemerintah yang tersangkut kebijakan, serta komponen diluar pemerintah dan masyarakat.
b. Pembenahan  dalam  birokrasi,  artinya  permasalahan  dalam  birokrasi  harus diupayakan  sedemikian  rupa  rantai  yang  pendek  dan  transparansi  dalam prosedur  administrasi  sehingga  segala  bentuk  pelayanan  administrasi  bagi
20 Muhammad  Fachri  Said,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia,” Jurnal Cendekia Hukum 4, no. 1 (2018): 141, https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97.
21 Pujiyono  Andika  Oktavian  Saputra,  Sylvester  Enricho  Mahardika,  “Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Untuk  Mengurangi  Overcrowded  Lembaga  Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2020): 326–42, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230.
e-ISSN : 2621-4105
kepentingan  pemenuhan  hak-hak  narapidana  dapat  berjalan  efentif  dan efisien.
c. Rekrutmen  sumber  daya  manusia  sesuai  dengan  yang  di  butuhkan,  artinya kebutuhan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  di  Lapas  dan  Lapas  anak seharusnya  sesuai  kebutuhan  dalam  mendukung  penguatan  hak-hak narapidana  dan  anak  pidana,  sehingga  keberadaannya  benar-benar  dirasakan membantu  dalam  pelaksanaan  pembinaan  dan  pemenuhan  hak-hak narapidana dan anak pidana selama menjalani pembinaan secara baik.
d. Pandangan yang sama terhadap pengguna narkotika dari perspektif kesehatan, artinya  harus  memiliki mindset yang  sama  dalam  memenuhi  hak-hak narapidana  khususnya  terpidana  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  sesuai  dengan  kaca  mata  kesehatan,  sehingga  proses  pemulihan terukur dan sesuai dengan kebutuhan terpidana sendiri. Demikian juga untuk hak kesehatan narapidana kasus selain narkotika.
e. Khusus bagi narapidana kasus narkotika, perlunya perubahan UU Narkotika, terkait  dengan  kejelasan  antara  konsep  pecandu  dan  korban  penyalahguna, dengan  konsep  memiliki,  menguasai  dan  menyimpan.  Sehingga  ada kesamaan  pandangan  para  penegak  hukum  dalam  menangani  kasus penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
Harapan  terhadap  permasalahan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  semua warga  binaan  pemasyarakatan:  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Lapas  Kelas  II Pekanbaru  Bapak  Herry,  menyatakan: 22 kendala  terhadap  kelebihan  kapasitas Lapas adalah pembinaan tidak akan maksimal, jika hanya mengandalkan dana dari kementerian tidak akan ada, harapannya adalah  dana bantuan Pemerintah Daerah Provinsi  Riau.  Lapas  Kelas  IIb  Pekanbaru  penghuninya  mayoritas  adalah narapidana kasus narkotika, Lapas khusus narkotika  yang ada dan siap huni baru satu  blok,  sehingga  proses  pembinaan  di  Lapas  Pekanbaru  masih  bercampur antara yang narkotika dengan yang bukan narkotika sehingga pembinaannya tidak maksimal.  Oleh  sebab  itu,  hendaknya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  juga memperhatikan keberadaan Lapas dalam pendistribusian bantuan. Sebagai contoh Lapas  Rumbai  Pekanbaru,  jika  ada  bantuan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau, maka dapat rampung semua pembangunannya dan dapat menampung 350 orang. Lapas Pekanbaru yang di Gobah kapasitasnya hanya 700 orang, yang saat ini diisi dengan  jumlah  penghuni  1600  orang,  sehingga  apabila  pembangunan  Lapas Rumbai Pekanbaru selesai, maka persoalan kelebihan kapasitas dapat teratasi.
Persoalan Lapas yang lain adalah minimnya anggaran/dana dari pemerintah pusat  yang  habis  untuk  makan  penghuni  lapas,  jadi  untuk  kegiatan-kegiatan progam  pemenuhan  hak-hak  narapidana  sudah  tidak  ada  lagi.  Pemerintah  pusat melalui  APBN  hanya  memberikan  dana  sesuai  dengan  kapasitas  lapas.  Sisanya terpaksa  diambil  dari  dana  kegiatan  Lapas.  Harapannya  jika  dana  dari  APBN
22 MH Bapak Herry,SH., “Kepala Lapas Pekanbaru” (2021).
e-ISSN : 2621-4105
untuk  makan  narapidana  sesuai  jumlah  penghuni  Lapas  maka  dana  kegiatan program  pembinaan  dapat  maksimal  terlaksana.  Salah  satu  alternatif  adalah perguruan  tinggi  seharusnya  mengambil  peran  dalam  membantu  proses pembinaan di Lapas, misalnya memberikan penyuluhan hukum, karena penghuni Lapas tidak sepenuhnya pahan dan mengerti hukum.
Persoalan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas keamanan. Satu blok diawasi satu orang, sehingga prinsipnya yang penting Lapas sudah aman dianggap sudah baik. Ketertiban bukan menjadi prioritas karena kalau sudah  ada  keributan,  petugas  keamanan  tidak  akan  sanggup  berbuat  apa-apa dalam  mengamankan  karena  keterbatasan  petugas  keamanan  1  berbanding  400 narapidana. Persoalan sumber daya manusia yang amat perlu adalah ketauladanan dari  semua  pihak  terutama  sipir,  dan  upaya  menghindari  bentuk-bentuk  tekanan yang dapat menghambat proses pembinaan di lapangan.
Dari  hasil  wawancara  sebagaimana  dengan  petugas  Lapas  tersebut,  maka proses yang perlu dilakukan untuk penguatan pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana di Lapas dan Lapas khusus anak sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan  Pasal  22  UU  Pemasyarakatan  adalah:  Perlunya  sinergi  bersama  semua komponen pemerintah dan  masyarakat  dalam menyelesaikan persoalan di  Lapas, sehingga  tanggungjawab  tidak  dibebankan  sendiri  pada  Kanwil  Kementerian Hukum  dan  Ham  di  Provinsi  Riau.  Bentuk  sinergi  tersebut  termasuk  kepedulian pemerintah  daerah  membantu  fasilitas  pemenuhan  hak-hak  narapidana  sesuai program  dinas  dan  lembaga  pemerintah  terkait,  termasuk  pembangunan  Lapas yang layak bagi  pemenuhan hak-hak  asasi  manusia  warga binaan. Selain itu hak asasi  kesehatan  warga  binaan  berupa  ketersediaan  tenaga  kesehatan,  obat-obatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan.
Pemenuhan  hak  anak  yang  merata  tanpa  terkecuali  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  haruslah  menjadi  prioritas  utama  dalam  pembinaan narapidana  anak.  Oleh  sebab  itu,  kondisi  yang  mengharuskan  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  ditempatkan  di  fasilitas  narapidana  dewasa  harus disikapi  secara  serius  untuk  menjamin  pemenuhan  hak  anak  selama  menjalani pembinaan. 23
Secara Internal lembaga pemasyarakatan harus mempunyai program  yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak asasi narapidana dan anak pidana, sehingga hak  asasi  manusia  narapidana  dan  anak  pidana  selama  menjalani  pembinaan  di Lapas  terlaksana  dengan  baik.  Selain  itu  perlu  pembenahan  birokrasi  yang  jelas dan tegas dan rekrutmen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam  upaya  pemenuhan  hak-hak  asasi  narapidana  dan  anak  pidana,  misalnya psikolog dan psikolog anak. Perbaikan dalam rangka pemenuhan hak narapidana yang  paling  penting  adalah  indpendensi,termasuk  ketauladanan  para  pegawai Lapas  dalam  menjalankan  tupoksi,  dan  menghilangkan  segala  bentuk  intervensi
23 Simson  Kristianto,  “Pemenuhan  Hak  Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Yang  Bukan Khusus Anak,” Jurnal HAM 12, no. 1 (2021): 95, https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110.
e-ISSN : 2621-4105
yang  dapat  mempengaruhi  terlaksananya  proses  pembinaan  dalam  upaya pemenuhan  hak-hak  narapidana  dan  anak  pidana  di  Lapas  dan  Lapas  khsusus anak.
4. PENUTUP
Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 22 UU Pemasyarakatan, menyebutkan hak- hak  narapidana  dan  anak  pidana  yang  wajib  di  penuhi  oleh  pemerintah,  dari  14 hak narapidana  dan 13 hak anak pidana tersebut belum semua dilaksanakan oleh petugas  Lapas  secara  maksimal.  Hambatan  pada  masa  pandemi  Covid-19,  lebih banyak  hak-hak  narapidana  dan  anak  pidana  yang  tidak  dapat  dilaksanakan, karena dibatasi oleh aturan protokol kesehatan. Hambatan dalam pemenuhan hak- hak  narapidana  dan  anak  pidana  adalah  faktor  sarana  dan  prasarana  yang  sangat tidak memadai  dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak narapidana, karena sarana  bangunan  Lapas  masih  kelebihan  kapasitas,  dan  peralatan  pendukung dalam  pemenuhan  hak-hak  narapidana  masih  kurang.  Selain  itu  rasio perbandingan  jumlah  petugas  dan  jumlah  narapidana  harus  ideal.  Hambatan selanjutnya  adalah  faktor  budaya  meliputi  kurang  sinergi  antar  komponen pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pemenuhan  hak-hak  narapidana  dan  anak pidana.  Untuk  penguatan  pemenuhan  hak-hak  narapidana  dan  anak  pidana  di Lapas dan Lapas khusus anak, adalah perlunya sinergi bersama semua komponen pemerintah  dan  masyarakat.  Selain  perlu  pembenahan  birokrasi  dan  rekrutmen sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana dan anak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adipradana,  Nugroho,  Erwin  Adipradipto,  and  Tisa  Windayani.  “Pelaksanaan Pemenuhan  Hak  Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Kelas  Ia  Tangerang.” Jurnal  Perkotaan 11,  no.  1  (2019):  83–100. https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703.
Andika  Oktavian  Saputra,  Sylvester  Enricho  Mahardika,  Pujiyono.  “Kebijakan Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Untuk Mengurangi  Overcrowded  Lembaga  Pemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi Covid-19.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2020):  326–42. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230.
Arief,  Barda  Nawawi. Kebijakan  Hukum  Pidana .  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2002.
Darwis,  Nurlely.  “Perlindungan  Dan  Penghormatan  Hak  Narapidana  Di  Masa Pandemi Covid 19.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2020): 28– 39.
Donny  Michael.  “Penerapan  Hak-Hak  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  I  A  Tanjung  Gusta  Sumatera  Utara  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak Asasi Manusia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 2 (2017): 6. Hana  Mujahidah.  “Hak-Hak  Narapidana  Menurut  Hukum  Pidana  Positif  Dan Hukum  Pidana  Islam.” Al-Qanun:  Jurnal  Kajian  Sosial  Dan  Hukum  Islam 1, no. 2 (2020).
J.Moleong, Lexy. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Kualitalif Sasial , 2006, 31–
e-ISSN : 2621-4105
44.
Kebudayaan,  Kementerian  Pendidikan  Dan.  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.” Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan, 2017.
Komariah,  Siti,  and  Kayus  Kayowuan  Lewoleba.  “Penerapan  Konsep  Diversi
Bagi  Anak  Penyandang  Disabilitas  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 586–603. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058.
Kristianto,  Simson.  “Pemenuhan  Hak  Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan Yang  Bukan  Khusus  Anak.” Jurnal  HAM 12,  no.  1  (2021):  95. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110.
Lubis,  Muhammad  Ridwan,  and  Panca  Sarjana  Putra.  “Pemidanaan  Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 226–41. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354. Mukhlis  R. Pendidikan  Pancasilan  Di  Perguruan  Tinggi .  Pekanbaru:  Alaf  Riau, 2012.
Puteri,  Rizqi  Purnama,  Muhammad  Junaidi,  and  Zaenal  Arifin.  “Reorientasi
Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 98–111. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283. Ristina, Lilien. “Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana.” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  2  (2018):  166. https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038.
Said,  Muhammad  Fachri.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  Cendekia  Hukum 4,  no.  1  (2018): 141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97.
Soerjono  Soekanto. Faktor-Faktor  Yang  Mempengeruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Triwati,  Ani,  and  Doddy  Kridasaksana.  “Pijakan  Perlunya  Diversi  Bagi  Anak Dalam  Pengulangan  Tindak  Pidana.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2 (2021): 828–43. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787. Widyawati, Mega. “Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2018): 68–81. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2232.