Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 12

## SINDIKAT  NARKOBA DI INDONESIA DAN ANTISIPASINYA
Oleh : Mardjono Reksodiputro 

## Abstrak
Ancaman  narkoba  yang  makin  meluas  di  Indonesia,  dengan target  dapat  melakukan  usaha  penanggulangan  secara  terarah, terpadu  dan  menyeluruh  (istilah  panitia “terintegras i  dan
komprehensif”) .  Semboyan  yang  dicanangkan  adalah “Indonesia Bebas  Narkoba  2015” !  Suatu  target  yang  sungguh  ambisius  dan entah  telah  dipikirkan,  diteliti  dan  direncanakan  atau  belum  ?!. untuk  menghadapi  ancaman  ini  melalui  tulisan  ini  memberikan masukan  narkoba  dari  sudut  kriminologi,  HAM,  evaluasi  strategi, dan law enforcement strategies.
Kata Kunci : Narkoba, Antisipasinya

## Pendahuluan
Makalah ini merupakan penyempurnaan dari makalah lama yang saya  sampaikan  dalam  salah  satu  Seminar  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  dalam  bulan  Februari  2011  di  Jakarta.  Tujuan BNN  menyelenggarakan  seminar  ini  adalah  dalam  rangka menggali  masukan  masyarakat  untuk  menghadapi  ancaman narkoba  yang  makin  meluas  di  Indonesia,  dengan  target  dapat melakukan  usaha  penanggulangan  secara  terarah,  terpadu  dan menyeluruh  (istilah  panitia “terintegrasi  dan  komprehensif”) .
 Gurubesar  Universitas  Indonesia  (pensiun  2002);  Ketua  Program Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Pancasila;  Sekretaris  Komisi
Hukum  Nasional  R,I,;Ketua  Sub-Program  Kekhususan  Hukum Pidana  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Indonesia; Dosen luar biasa Program Magister Universitas Batanghari,Jambi; Teman Serikat Kantor Hukum Ali Budiardjo,Nugroho,Reksodiputro di Jakarta
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 13
Semboyan  yang  dicanangkan  adalah “Indonesia Bebas  Narkoba 2015” !  Suatu  target  yang  sungguh  ambisius  dan  entah  telah dipikirkan, diteliti dan direncanakan atau belum ?!
Namun  demikian  saya  telah  berusaha  memberikan  beberapa masukan  untuk  membantu  Seminar  ini  dengan  berpedoman  pada judul  dan  TOR  yang  diberikan.  Memang  judul  agak  saya  ubah untuk  membatasi  luas  lingkup  permasalahan  yang  diminta,  antara lain  tentu  karena  pengetahuan  dan  hasil  penelitian internet saya yang  terbatas,  serta  berpedoman  pada  bahan-bahan  yang  saya peroleh dari BNN.
Menurut  saya  dengan  judul  asli  yang  diberikan,  harusnya  saya melakukan tahap-tahap berikut :
1)Mengidentifikasi perkembangan terkini (current trends)
pengaruh  sindikat  narkoba  internasional  pada  meningkatnya peredaran narkoba illegal di Indonesia.
2)Berdasarkan  identifikasi  tersebut  berusaha  membuat  gambaran deskriptif  tentang  efektivitas  penegakan  hukum  di  Indonesia, menghadapi ancaman bahaya narkoba tersebut.
3)Menilai  (assess) implikasi  peranan  sindikat  narkoba  tehadap efektivitas penegakan hukum.
4)Menyarankan  bagaimana  gambaran  efektivitas  penegakan hukum itu  dapat digunakan untuk mengantisipasi perkembangan selanjutnya serta apa yang perlu dilakukan (review & analysis).
Ternyata  bahan-bahan  yang  saya  peroleh  dari    panitia  seminar dan  yang  saya  kumpulkan  sendiri,  tidak  dapat  memenuhi  tahap- tahap  diatas.  Waktu  yang  diberikan  juga  sangat  terbatas  (kurang
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 14
lebih  satu  bulan)  dan    karena  itu  makalah  ini  masih  jauh  dari harapan panitia.

## Pendekatan Kriminologi
Saya  diminta  berbicara  dari  sudut  pandang  kriminologi.  Perlu saya jelaskan bahwa bebeda dengan juristic approach (pendekatan yuridis),  yang  melihat  kejahatan  itu  secara  normatf,  maka Kriminologi  melihat  kejahatan  itu  sebagai  suatu  gejala  sosial  dan sebagai suatu perilaku manusia yang menyimpang dari norma dan nilai  dominan  dalam  masyarakat.  Pendekatan  seperti  ini  akan membawa  kita  kepada  usaha  pemahaman  mengapa  perilaku  itu (dalam  hal  ini  pelanggaran  UU  Narkoba)  banyak  terjadi  dan (mungkin) meningkat.
Dari  sudut  pandang  Kriminologi,  maka  pemahaman  yang  baik tentang kejahatan (termasuk perkembangannya dalam masyarakat) tidak  mungkin  didapat  tanpa  mengetahui (pula)  sistem  yang dibangun  untuk  mengurangai  kejahatan  tersebut  (dalam  hal  ini penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba)  serta  cara melindungi masyarakat agar tidak  menjadi korban.
Dalam  konteks  pembangunan,  maka  memang  dapat  dikatakan bahwa  dalam lebih  50  tahun  (setengah  abad)  kita  telah  berhasil mengelola  pembangunan  makro-ekonomi  dengan  cukup  baik. Namun, menurut hemat saya tidak jarang kita lalai mengantisipasi dan  mengendalikan  berbagai  masalah  sosial  yang  timbul  dari pembangunan  yang  cepat (rapid  social  change). Misalnya: urbanisasi, sebagai masalah sampingan industrialisasi; melebarnya jurang  kaya – miskin,  dan  bertambahnya  “orang - miskin”;  sistem
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 15
peradilan  pidana  (SPP)  yang  tidak/kurang  memperhatikan pengaruh faktor ekonomi dalam memberi keadilan; perkembangan bentuk dan kenaikan  jumlah kejahatan, dsbnya.
Menurut  saya  dalam    mengidentifikasikan  dan  memahami perkembangan  terkini      ( current  trends) ,  turutan-turutan  dari pembangunan  kita  itu  perlu  mendapat  perhatian  yang  benar. Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  nakoba  (yang  meningkat) merupakan  pula  dampak  dari  pembangunan  yang  dilakukan  dan bertambahnya kemakmuran dalam masyarakat. Dalam Kriminologi terdapat  pula  pendapat  bahwa  gejala  kriminalitas  merupakan  pula suatu  kelanjutan  dari  kegiatan  dan  pertumbuhan  ekonomi (direct relationship).

## Pendekatan HAM
Masalah  narkoba  juga  mempunyai  dimensi  hak  asasi  manusia. Dalam  sejumlah  bahan  pustaka  luar  negeri  yang  mendekati permasalahan ini  dari  sifat  ketergantungan (addiction), dianjurkan agar  pengguna-narkoba tidak diberi  pidana (straf), tetapi  diberi “tindakan” ( maatregel) . Konsep “tindakan” sebagai ganti “pidana”
(sebagai  pilihan  oleh  Hakim)  memang  baru  direncanakan  dalam RUU  KUHP  yang  sekarang  berada  di  KemHukHam.  Kesimpulan Survei Nasiona l bahwa “dalam kurun waktu 6 tahun (2003 – 2009) angka  penyalahgunaan  narkoba  relatf  stabil”  pada  kelompok Pelajar  dan  Mahasiswa  di  33  Propinsi  (Himpunan  Hasil Penelitian…Tahun 2009 dari BNN, hal 6), harus ditanggapi serius tetapi  juga  skeptis.  Begitu  pula laporan  dalam  buku  yang  sama tentang keadaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pekerja di
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 16
10 Propinsi (hal.63) serta Diskusi dan Rekomendasi  dalam laporan tentang  Pasien  di  Tempat  Terapi  dan  Rehabilitasi  di  13  Propinsi (hal  161).  Menurut  saya  kita  har us  berani  “berinovasi”  dalam menghadapi  ancaman  narkoba  ini.  Saya  ingat  dalam  tahun  masih “panasnya”  perang -dingin  Amerika – Uni  Sovyet,  pernah  ada “tuduhan” komunis mempergunakan narkoba untuk “melemahkan” kelompok  muda  Amerika.  Benar-tidaknya  tidak  pernah  terbukti. Tapi  jelas  sampai  sekarangpun  Amerika  Serikat  belum  dapat mengatasi  masalah  narkoba  dalam  masyarakatnya.  Padahal Amerika  Serikat  termasuk  negara  Barat  dengan  ekonomi  yang sangat  maju  dan  mempunyai  alat  penegak  hukum  yang  canggih dalam memerangi narkoba di negaranya.
Dalam  kerangka  di  atas    ini,  saya  ingin  mengingatkan  adanya, paling  tidak,  dua  pedoman  HAM  dalam  SPP,  untuk  memerangi narkoba dalam masyarakat :
1)Meskipun  seorang  warganegara  telah  melakukan  suatu perbuatan  yang  sangat  tercela (menjadi  pengguna-narkoba), namun hak-haknya  sebagai  warganegara  tidak  hilang  (baik sebagai,  Tersangka,Terdakwa,  maupun  Terpidana).  Dan adalah kewajiban  dan  tanggungjawab  Negara  merehabilitasi  si pengguna-narkoba..
2)Yang  selalu  harus  diingat  adalah  bahwa untuk  diri-sendiri  kita dapat  mendisiplin    diri  untuk  tidak  melanggar  hukum – tetapi dapatkah  kita  menjamin  pada  diri  kita    bahwa  kita  akan  “ bebas dari  risiko ”  menjadi  Tersangka,  Terdakwa  ataupun  Terpidana  ?
(Ingat risiko menerima titipan bingkisan di Bandara Udara dari orang    yang  tidak  kita  kenal  dengan  baik  !)  (Ingat  adanya
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 17
bahaya  narkoba  yang  mengancam  anak  atau  cucu  kita  di sekolah dan tempat bermain!)

## Ancaman Narkoba
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkoba  memang  dipandang  sebagai  masalah  besar  dan berbagai  peraturan  diterbitkan,  juga  pidana  terhadap  pelanggar ditinggikan,  lembaga  pemasyarakatan  khusus  diadakan,  serta penegakan  hukum  ditingkatkan  a.l  dengan  pembentukan  Badan Narkotika Nasional (BNN).
Masalah  narkoba  ini  ada  di  seluruh  dunia  (terutama  di  negara Barat yang maju ekonominya ! ), dan dikenal dalam bahan pustaka sebagai  “ substance  abuse” yang  meliputi  narkoba,  tetapi  juga
alkohol (dan sekarang mulai  juga ditujukan kepada
tembakau/rokok ! ). Dalam banyak penelitian Kriminologi masalah ini  juga  terkait  dengan  meningkatnya  kejahatan  harta-benda (crimes  agaist  property). Tetapi  bahan  pustaka  juga  mengakui bahwa penelitian – penelitian tersebut cenderung “tidak - adil” (bias) terhadap pengguna-narkoba dari kalangan miskin, karena kegiatan penggunaan  narkoba  oleh  kalangan  kaya  (middle  class  youth  & business people) sukar dideteksi dan lebih sukar lagi masuk dalam statistik  kriminal.  Hal  ini  juga  (harus  berani  diakui)  terjadi  di Indonesia !
Dalam  usaha  menanggulangi  ancaman  narkoba  ini  perlu diperhatikan  adanya  tiga  aliran-besar  (school  of  thoughts – mashab), yang  masing-masing  mempunyai  pengikut,  baik
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 18
dikalangan  akademisi,  kalangan  politisi  (pembuat  kebijakan) maupun  aparat penegakan hukum :
1)Masalah  narkoba  dianggap  sebagai “victimless  public  order crime” (serupa  pornografi, kegiatan homoseksual orang dewasa, dan  pelacuran)  dan  justru  kebijakan legalisasi akan  dapat memberantas mereka yang menarik keuntungan dari larangan ini (para    pemasok/supplier narkoba),  mereka  yang  mendapat untung besar dari adanya larangan, sehingga terjadi perdagangan gelapnya seperti terjadi sekarang ini, yang memberi keuntungan besar  pada  para  pemasok/ supplier narkoba  yang  memonopoli pasar dan dapat menetapkan harga tinggi ;
2)Bahaya narkoba adalah ketergantungannya (serupa, tetapi lebih berat  dari    ketergantungan  pada  rokok  )  dan  keterkaitannya dengan  kejahatan  (terutama  bagi  orang  miskin,  yang  tidak mampu  membeli – tetapi  tentu  tidak  untuk  orang  kaya  yang sanggup membeli dengan  harga mahal yang ditentukan pemasok dan  distributor  narkoba  !  ),  karena  itu  peredaran  yang  terbatas dan  pemantauannya  (seperti  pada  rokok  dan  alkohol  dengan label-peringatan  bahaya  dan  pembatasan  jenis  pemakaiannya) perlu diatur Negara secara adil;
3)Masalah  narkoba  memang perlu  pengaturan,  tetapi  sebaiknya
dibedakan antara  pengguna/addict dari    penjual,  distributor  di jalanan, dan pemasok importir. Malah ada saran agar: memiliki” bahan  ini  untuk  keperluan-sendiri  harus  dilegalisasi  (sudah dilakukan di  Inggris  dan  Belanda),  tetapi  penjualannya  dan distribusinya  yang    tidak  sah  harus  dihukum  berat  (bandingkan dengan  Singapura  dan  Malaysia,  dimana  “pemilik  sejumlah
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 19
minimum  gram  tertentu  akan  mendapat  pidana- mati” - falsafah pemidanaannya:  hal  ini  akan  mengurangi  pemakai  dan menghilangkan  pasar  serta  pemasok  dan  distributor  narkoba – hasilnya  memang  belum  pernah  dikaji,  terutama  apakah  ada pemasok  narkoba  yang  tertangkap  dan  dihukum  mati). Pengaturan  yan  disarankan  di  sini  diharapkan    akan menghilangkan keuntungan penjualan tidak-sah dan memungkinkan  Negara  membantu  para  pengguna  untuk “merehabilitasi – diri”  dengan  pengobatan  (seperti  “kecanduan” alkohol dan rokok !).
Kalau  dipandang  dari  sudut  ketiga  pendekatan  mashab  tersebut diatas,  Indonesia  telah  memilih  yang  kedua (prohibition), meskipun  tidak  seketat  Singapura  dan  Malaysia  (dengan (mandatory  capital  punishment  !).Dan  dari  observasi  serta pengetahuan  saya  berdasarkan  media  cetak,TV  dan  bahan-bahan yang  diterima  dari  BNN,  maka  Indonesia  telah  memilih  strategi penanggulangan  masalah  ini  melalui  “pemidanaan” (punishment strategies) – pelanggar  UU  Narkoba  (semua)  mendapat hukuman berat,  juga  disediakan  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  (atau Bagian Khusus) untuk Terpidana Narkoba (tetapi ternyata “Bisnis
Na rkoba” juga malah terjadi di Lembaga-Lembaga
Pemasyarakatan dan dalam keadaan terlindungi – sungguh ironis – mengapa  Dirjen  Pemasyarakatan  tidak  merasa  “bersalah”  dan mengundurkan diri secara jantan dan terhormat ? ).
Dalam  bahan  pustaka  Kriminologi  dan Sistem  Peradilan  Pidana (SPP) dikenal pula beberapa strategi pokok lain untuk menghadapi ancaman narkoba ini, yaitu:
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 20
a)Law Enforcement Strategies - di Indonesia dilakukan oleh BNN dan  Kepolisian,    a.l  melalui  pencegahan  masuknya  narkoba melalui  bandara udara,  razia  di    beberapa  tempat  (yang diketahui)  untuk  pembuatan  narkoba  (terutama  sabu-sabu  dan ekstasi),  razia  pengguna-narkoba  di  Diskotik  dan  tempat-tempat umum,  dan    mungkin  juga  penggunaan undercover  agents (masalah  “agen  provokator”  perlu    diperha tikan) – Namun pertanyaan  pokok  adalah  “bagaimana  dengan  penindakan kepada  supplier-supplier  besar  yang  berlindung  di  bawah “organized crime” / sindikat -narkoba ? (lihat pula Survey Pusat Penelitian BNN 2009, Kesimpulan  Rekomendasi,hal 29 – 30).
b)Community  Strategies – fokus  di  sini  adalah  pada  penyertaan komuniti  dan/atau  organisasi  (lokal  di  daerah)  membantu “perang  terhadap  narkoba”  ini.  Saya    tidak  begitu  jelas  tentang apa  yang  dilakukan  secara  serius  dan  sistematis  di    Indonesia, kalau  membaca  kesimpulan  dan  saran  Survey  Pusat  Penelitian BNN  2009, “ BNN perlu menggalang kerja sama yang lebih baik …”,  maka  perlu  ada  gagasan  inovatif  mengajak  partisipasi masyarakat  (jangan  seperti  mengajak    partisipasi  masyarakat “menanggulangi sampah”, tetapi tdak m enyediakan   tempat dan cara menghadapi timbunan sampah) – (pengguna-narkoba sering pula  diperlakukan  seperti  “sampah”  dan  di”timbun”  dalam  LP - LP,  untuk  menjadi  mangsa  para  distributor  narkoba  di  LP). Program  yang  mungkin  dapat  lebih  jauh    dikembangkan  adalah misalnya;  kerjasama  dalam  “pemolisian  komuniti”,  bantu  para pengguna-narkoba  (Narcotics  Anonymous), membantu  sekolah- sekolah  jadi  “ drug  free  schools”. Yang  penting  di  sini  adalah
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 21
jangan janji yang muluk-muluk ; jangan dijadikan sekedar bagian
“kampanye politik”,dan jangan berbohong !
c)Di  Amerika  Serikat  banyak  dana  dikeluarkan  untuk  suatu program  nasional    yang  dikenal  dengan  nama  Program DARE (Drug  Abuse  Resistance  Education). Intinya  mengajak “Say  No to Drugs”. Ada 5 focus areas utama :
1. Providing  accurate  information  about  tobacco,  alcohol  and drugs.
2 Teaching students techniques to resist peer pressure;
3. Teaching students respect for the law and law enforcers;
4. Giving students ideas for alternatives to drug use;
5.Building the self-esteem of students.
Dalam melawan ancaman narkoba,pengguna-narkoba dalam hal ini  dihargai  sebagai  “korban”  keadaan  masyarakat  dan  situasi prbadi.  Dikatakan  “ young  students need  specific  analytical  and social  skills  to  resist  peer  pressure  and  refuse  drugs”. Kita mengenal  gencarnya  pelaku-pelaku  bisnis  mempromosikan dagangan    mereka  melalui  “ peer  group  pressure” dan  bisnis narkoba tentu tidak terkecuali !

## Evaluasi Tentang Strategi
Pelajaran yang harus kita simak dan pikirkan/tarik adalah bahwa merupakan kenyataan  pahit,  usaha  “negara -negara  di  dunia  maju- dan- kaya”  untuk  memerangi  narkoba  dengan  biaya  besar (dilaporkan bahwa biaya di USA per tahun adalah US$ 30 Milyar),
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 22
tidak  dapat  membendung  perkembangan  pengguna – narkoba.
Pendapat ini dapat menggambarkan frustrasi alat penegak hukum:
“ It  is difficult  to  get  people  out  of  the  drug  culture,  because  of the enormous profits involved in the drug trade” (yang dimaksud di  sini  adalah  keuntungan  besar  dari  sindikat  narkoba – perhatikan apa yang terjadi di Columbia dan Mexico !) –“ the so called  war  on  drugs  is  expensive” (sama  dengan  perang melawan korupsi dan manipulasi pajak di Indonesia ?!).
Di  Amerika  Serikat  ada  pendapat  untuk  melakukan legalisasi atau de-kriminalisasi dalam  menghadapi  masalah  narkoba (terutama  untuk  pengguna-narkoba/addicts- lihat  Mashab/Aliran ke-3  di  atas).  Pelajaran  yang  mereka  rujuk  adalah  periode/  masa yang  dikenal  sebagai  “ Alcohol  Prohibition  Era” (1919 – 1933) yang  telah    menumbuhkan  a.l organized  crime dibawah
kepemimpinan Al Capone.
Pendapat ini mendapat tantangan keras a.l dengan alasan :
a)Legalization  would  increase  the  nation’s  rate  of  drug  usage’
creting  even  a  large  group  of  non-productuve,  drug  dependent people  who  must  be  cared  for  by  the  rest  of  society; (intinya  : legalisasi  akan  meningkatkan  pemakai  narkoba – mereka  akan menjadi  penduduk  yang  non-produktif,  yang  kemudian  jadi beban masyarakat);
b)The  problem  of  alcoholism  should  serve  as  a  warning  of  what can  happen  when  drugs  are  made  readily  available; (intinya:
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 23
kita  harus  belajar  dari  pengalaman  menjadikan  alcohol  mudah diperoleh);
c)Decriminalization or legalization of drugs is unlikely in the near future, but further  study  is  warranted (intinya  : de-kriminalisasi atau  legalisasi  belum  waktunya  dalam  waktu  dekat,  namun  kita tetap harus melakukan studi tentang kemungkinana ini).

## Law Enforcement Strategies
Kenyataan  yang  tidak  boleh  dilupakan  mereka  yang  bergerak (berprofesi sebagai) penegak hukum (pidana) adalah a.l bahwa ada beberapa perilaku manusia yang dilarang dan diancam pidana oleh negara,  tetapi  justru  larangan  ini  telah  menimbulkan  keuntungan besar  bagi  sebagian  orang  (atau  perusahaan).  Ini  dilemanya  ! Kenyataan  ini  menimbulkan  kesimpulan  “ enormous  profits  are invoved in the drug trade” - di Amerika Serikat setiap tahun masuk secara  gelap/illegal -/+  60  ton  cocaine,  yang  punya  nilai  pasar
(street value) US$ 17 Milyar.
Keuntungan  besar  seperti  ini  tentunya  menarik  bagi  kejahatan terorganisasi  (KTO- organized  crime). Tentu  bukan  mustahil bahwa  hal  ini  juga  akan  atau  sudah  tejadi  di  Indonesia.  Menurut saya  strategi  penegakan  hukum  (terutama  oleh  BNN)  yang  harus dilakukan  bila  terbukti  telah  terjadi  KTO  oleh  “sindikat  narkoba” di  Indonesia  adalah  memfokuskan  “ perang  terhadap  narkoba ” kepada  KTO atau  sindikat-sindikat  narkoba  yang  merupakan supplier untuk “distribusi - jalanan”.
Yang  menarik  perhatian  bagi  para  ahli/pemerhati  Kriminologi adalah  a.l  bahwa  dengan  menarik  pelajaran  dari  perkembangan
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 24
sejumlah  kejahatan  di  dunia,  maka  terlihat  bahwa peredaran narkoba (drug  abuse  and  illegal  drug  trade) berjalan parallel/sejajar dengan kemajuan ekonomi masyarakat. Kesimpulan sementara  adalah  bahwa  memang profit  besar terdapat  dalam masyarakat  makmur,  karena  berkembangnya  “ drug  cuture” (budaya “narkoba” yang a.l. dibawa oleh “dunia gemerlap malam” -
“dugem” – dan dunia hiburan).

## Kesimpulan Termasuk Saran
1)Sebaiknya strategi penegakan hukum yang dijalankan oleh BNN difokuskan pada “perang melawan sindikat narkoba”, khususnya sindikat-narkoba yang  merupakan bagian dari jaringan kejahatan terorganisasi  global  (KTO-Global  Organized  Crime). Hal  ini tidak  berarti bahwa  Kepolisian dilarang  menangani  Kasus Kejahatan Narkoba!
2)Dalam sejumlah penelitian luar-negeri tentang KTO
digambarkan  luasnya  (dan    tersamarnya)  jaringan  KTO  sampai pula  ke  dalam  organisasi  yang  sah.  Secara  garis  besar  ada  tiga jenis “bentuk bisnis” KTO :
a. Merupakan  “perusahaan  kedok”  (dibentuk  khusus  untuk
kejahatan tsb);
b. Berperan  sebagai  perusahaan  yang  melakukan  bisnis-sah, tetapi dengan  kejahatan  bersangkutan  sebagai  kegiatan sampingan;
c.  Memang  dikenal  sebagai  perusahaan  yang  selalu  melakukan usaha  yang  sah,  tetapi  membiarkan/mentolerir  terjadinya kejahatan di sekitar lingkup kerja mereka.
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 25
3)Bentuk  “jaringan  KTO”  dalam  2a  di  atas pada  umumnya berbentuk  lapisan/tingkatan    sebagai  berikut  (berdasarkan penelitian di Amerika Serikat):
- Di  lapis  bawah  terdapat  para  penyedia  barang  dan  jasa  tidak- sah,  mereka      dinamakan “Racketeers”, yang  melakukan distribusi  narkoba  ke  pedagang – eceran  di  jalan-jalan  atau tempat penjualan tersembunyi;
- Di lapis tengah terdapat para pengelola (manajer) yang disebut juga  sebagai  “ Organizers” ,  terdiri  dari  orang-orang profesional  dalam  bidangnya  dan    mungkin  bergerak  juga  di bidang Bisnis, Politik, Penegakan Hukum (Polisi dan JPU serta termasuk Advokat, Notaris dan Hakim), dsbnya;
- Di  lapis  atas  adalah  para  penyandang  dana  yang  dinamakan
“ Financiers”, terdiri  dari  pengusaha- pengusaha  “kakap”
(besar) di bidang perdagangan, industri, perbankan ,dsbnya.
4)Pelaksanaan penegakan hukum, diakui di Amerika Serikat, pada umumnya  hanya  dapat  mengenai  “lapis  bawah”  ( racketeers) beserta anak buah mereka (di Indonesia mungkin para “preman”) yang melakukan penjualan-eceran;
5)Saran  saya  adalah  bahwa  kepada para  pengguna-narkoba  yang telah  menjadi  “ addict”, Negara  (terutama  alat  Penegak  Hukum) memperlakukan  mereka  sebagai  “korban”  dan  disalurkan  ke panti-panti  rehabilitasi  khusus,  dan    apabila  menjadi  kasus  ke pengadilan  pidana,  maka  Majelis  Hakim  mengirim  mereka  ke panti-panti  tersebut.  Memasukkan  mereka  ke  Lembaga Pemasyarakatan  harus  dihindari,  apalagi  “ rahasia  umum ”
Sindikat  Narkoba Di Indonesia Dan Antisipasinya... – Mardjono Reksodiputro 26
mengatakan  bahwa  “bisnis  narkoba”  yang  paling  aman  dewasa ini di Indonesia adalah di dalam LP.
6)Dengan  memperhatikan  ancaman-bahaya  yang  ada dari  pihak
“sindikat– narkoba”  (ingat  peristiwa -peristiwa  di  Italia),  maka sebaiknya  dibentuk  Jaksa/PU  khusus  Narkoba  dan  juga Pengadilan Khusus Narkoba - ini tentu bukan untuk menjadikan mereka “target - bahaya”, tetapi karena kasus melawan “sindikat - narko ba”  memang    memerlukan  keahlian  khusus  (seperti  juga “perang  melawan  korupsi),  jadikan  ini  sebagai  “ extra-ordinary crime”.

## Daftar Pustaka
Hadiman. H. S.H. Menguak Misteri Maraknya  Narkotika Di
Indonesia, Penerbit Koperasi Mitra Usaha BIMMAS POLRI, 1999. Harlina    Lydia  Martono,  dr.S.K.M. Pencegahan    dan Penanggulangan    Penyalahgunaan    Narkoba Berbasis Sekolah, PT. Balai Pustaka, 2006. Sasangka    Hari,  Drs.,  S.H.M.H., Narkotika    Psikotropika Dalam  Hukum  Pidana,  Mandar  Maju  Bandung, 2003.