## Article

## Upaya Depolitisasi Birokrasi oleh Birokrasi Pemerintah Kota Padang Melalui Pemilu Gubernur Sumatera Barat
2020
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2022, Vol. 4 (1), 58-68 © The Journal, 2022 DOI : 10.36256/ijrs.v4i1.272
www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received  : May 8 th , 2022 Revised   : June 22 th , 2022 Accepted  : June 24 th , 2022

## Tommy TRD
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia tommy_trd@yahoo.com

## Aidinil Zetra
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia aidinil@soc.unand.ac.id

## Asrinaldi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia asrinaldi@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menggambarkan upaya depolitisasi birokrasi yang dilakukan  oleh  birokrasi  Pemerintah  Kota  Padang  melalui  penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur  Sumatera  Barat  (Pilgub  Sumbar)  2020.  Berangkat  dari  politisasi  birokrasi  yang dinilai  terlalu  kuat  di  Pemerintah  Kota  Padang  pada  masa  kepemimpinan  Walikota Mahyeldi,  struktur  birokrasi  Pemerintah  Kota  Padang  berupaya  melepaskan  diri  dari politisasi  birokrasi  yang  terlalu  kental  tersebut  (mencapai  depolitisasi  birokrasi)  dengan memanfaatkan  Pilgub  Sumbar  tahun  2020  untuk  mengganti  kepemimpinan  Walikota Padang dan melepaskan tekanan politik birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota baru, Hendri Septa. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data  primer  dan  sekunder  dijadikan  sebagai  sumber  data  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukan  birokrasi  di  Pemerintah  Kota  Padang  memberikan  dukungan  massif  kepada Walikota  Padang,  Mahyeldi,  yang  mengikuti  kontestasi  Pilgub  Sumbar  2020  berpasangan dengan  Audy  Joinaldy,  diusung  oleh  koalisi  Partai  PKS  dan  PPP.  Namun  berbeda  dengan teori  politisasi  birokrasi  dari  B  Guy  Peters  dan  Jhon  Pierre,  yang  melihat  depolitisasi  dari sudut  pandang  fungsi  dari  birokrasi  yaitu  pelayanan  publik,  penelitian  ini  justru menemukan  bahwa  depolitisasi  birokrasi  juga  dapat  hadir  dari  sudut  pandang  struktur organisasi  birokrasi  itu  sendiri.  Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  pola  hubungan symbiosis mutualisma, patron-client atau rent seeking tidak selalu menjadi motif terjadinya politisasi  birokrasi.  Namun  sebaliknya  penelitian  ini  menemukan  bahwa  depolitisasi birokrasi sendiri adalah salah satu motif dari keterlibatan birokrasi dalam politik praktis.
Keywords: Politisasi Birokrasi; Depolitisasi Birokrasi; Pilgub Sumbar 2020; Birokrasi.

## ABSTRACT
This  research  purposed  to  analyze  and  describe  the  effort  of  Padang  Local  Government bureaucracy  to  depoliticization  of  bureaucracy  via  West  Sumatera  Governor  Election  2020.
Raised from overwhelmed bureaucratic politicization in Padang Local Government under Major Mahyeldi  leadership,  the  bureaucracy  of  Padang  Local  Government  trying  to  win  West Sumatera Governor Election 2020 for the Major of Padang City  Mahyeldi, in order  to change the regime by replacing Mahyeldi and release the political pressured from bureaucracy under the  new  Major  City,  Hendri  Septa.  This  research  uses  a  qualitative  approach  with  the  case study method, where primary and secondary data are used as sources of research data. The result of this research showed the bureaucracy of Padang Local Government gave a massive support  for  the  winning  of  Mahyeldi  who’s  paired  with  Audy  Joinaldy  as  West  Sumatera Governor  and  Vice  Governor  from  PKS  and  PPP  Party  in  West  Sumatera  Governor  Election 2020. But there is a difference from B Guy Peters and Jhon Pierre who saw depoliticization of bureaucracy  from  the  function  of  bureaucracy,  this  research  showed  that  depoliticization  of bureaucracy  also  could  come  from  bureaucracy  structure.  This  research  also  showed  that patron  client,  rent  seeking  and  symbiosis  mutualism  relation  between  politics  and bureaucracy  not  always  become  the  motive  of  bureaucratic  politicization  existence.  Indeed, this research showed depoliticization of bureaucracy also become a motive.
Keywords: Bureaucratic  Politicization ; Depoliticization  of  Bureaucracy;  West  Sumatera Governor Election 2020; Bureaucracy.

## 1. Pendahuluan
Politisasi birokrasi selalu menjadi perbincangan ketika masa pemilihan kepala daerah mulai mendekati pelaksanaannya. Tidak terkecuali pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 yang termasuk ke dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di 270 wilayah  Indonesia,  yang  meliputi  9  pemilihan  Gubernur  di  tingkat  Provinsi,  224  kabupaten untuk  pemilihan  bupati  dan  37  kota  menyelenggarakan  pemilihan  walikota.  Namun fenomena yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020, ternyata tidak hanya terbatas  kepada  fenomena  politisasi  birokrasi  yang  sudah  sangat  jamak  terjadi  di  setiap kontestasi Pilkada di Indonesia.
Pelanggaran  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  yang  terjadi  pada  skala  pemilihan Presiden/Wakil  Presiden  atau  pemilihan  anggota  legislatif  merambah  hingga  pemilihan kepala  daerah  langsung  di  beberapa  wilayah  Indonesia.  Tercatat  dari  tahun  ke  tahun, pertumbuhan  kasus  politisasi  birokrasi  pada  saat  Pilkada  semakin  tumbuh  subur.  Bila  di telusuri sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 setidaknya ada 817 kasus pelanggaran yang  dilakukan  oleh  ASN  dalam  momentum  Pilkada.  Rincian  kasus  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  ASN  tersebut  diantaranya  pada  tahun  2015  KASN  menerima  29  aduan, kemudian pada tahun 2017 KASN menerima 52 aduan. Selanjutnya pada tahun 2018 KASN menerima  507  aduan  dan  pada  tahun  2019  KASN  menerima  229  aduan  (Gunanto,  2020). Lebih  lanjut  pada  tahun  2020  Bawaslu  RI  menempatkan  ketidaknetralan  ASN  di  urutan pertama  dalam  Indeks  Kerawanan  Pemilu  (IKP),  dengan  pelanggaran  yang  terjadi  di  167 kabupaten/kota  di  270  daerah (Yamin,  Djoni,  Sudewo,  &  Wibisono,  2020).  Termasuk  di provinsi Sumatera Barat terdapat 64 kasus pelanggaran dan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2020 (Prasetya, 2020).
Secara  teoritis,  Max  Weber  dalam  Nugroho  menjelaskan  karakter  ideal  birokrasi  yang berupa  adanya  derajat  spesialisasi  dan  pembagian  tugas  yang  jelas,  adanya  hierarki, hubungan antar anggota yang bersifat impersonal, rekrutmen personel yang didasarkan pada pertimbangan  kecakapan  teknis,  dan  adanya  pembatasan  antara  urusan  kedinasan  dan pribadi (Nugroho, Warsono, & Yuniningsih, 2020). Jika birokrasi dianggap sebagai pelaksana dari  sebuah  kebijakan,  atau  pada  tahap  implementasi,  maka  Woodrow  Wilson  politik dianggap  sebagai  sebuah  kekuatan  yang  memiliki  kewenangan  dalam  merumuskan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh birokrasi (Alamsyah, 2017).
Walaupun  secara  teoritis  antara  politik  dan  birokrasi  dianggap  sebagai  dua  hal  yang terpisah oleh para ahli, namun pada fakta empiris yang terjadi di lapangan, kekuatan politik dan birokrasi selalu saling mempengaruhi dan saling menggantungkan kepentingan. Kondisi ini  disampaikan  oleh  Gema  Perdana  yang  menggambarkan  Golongan  Karya  (Golkar)  yang dikondisikan oleh Pemerintah Orde Baru menjadi satu-satunya wadah politik PNS (Perdana, 2019).
Kekinian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  yang  memuat  larangan  keterlibatan  praktis  ASN  dalam  politik,  politisasi  birokrasi justru  dirasakan  semakin  massif,  walaupun  dilakukan  dengan  cara  sembunyi-sembunyi. Kondisi ini sudah diutarakan oleh Yudiatmaja (2015) yang menyampaikan bahwa hubungan antara  politik  dan  birokrasi  kekinian  lebih  didominasi  oleh  kasus-kasus  politisasi  birokrasi karena  adanya  hubungan  yang  saling  membutuhkan  atau  saling  mempengaruhi.  Namun satu hal yang belum dibahas dalam penelitian tersebut adalah adanya motif terselubung dari birokrasi  itu  sendiri  dalam  “mengizinkan”  terjadinya  politisasi  birokrasi,  khususnya  pada penelitian  ini  yang  menggambarkan  upaya  birokrasi  Pemerintah  Kota  Padang  untuk mencapai depolitisasi birokrasi melalui politisasi birokrasi pada Pilgub Sumbar 2020.
Aspek inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sekaligus menjadikan penelitian ini penting karena memuat beberapa kebaruan yang terjadi dalam fenomena politisasi birokrasi, khususnya  melalui  studi  kasus  pada  Pemilihan  Gubernur  Sumatera  Barat  tahun  2020. Yaitu,  adanya  upaya  depolitisasi  dari  birokrasi  Pemerintah  Kota  Padang  yang  dilakukan melalui proses Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tersebut.
Mengamati pola hubungan politis ASN dengan calon kepala daerah dalam birokrasi yang dibuktikan  dengan  kasus  pelanggaran  netralitas  ASN  sebagaimana  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  kajian  lebih  dalam  tentang  Politisasi Birokrasi  pada  Pemilihan  Gubernur/Wakil  Gubernur  Sumatera  Barat  pada  tahun  2020. Sehingga  berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  :  Bagaimana  politisasi  birokrasi  yang  terjadi  pada  Pemilihan  Gubernur  Sumatera Barat tahun 2020 mendorong depolitisasi birokrasi di Pemerintahan Kota Padang?

## 2. Kerangka Teori
Jika menurut Weber antara birokrasi dan politik harus dipisahkan secara tegas, seperti yang dituliskan  oleh  Yudiatmaja,  politik  berurusan  dengan  kebijakan  dan  birokrasi  sebagai pelaksana  atau  implementasinya  di  lapangan  (Yudiatmaja,  2015).  Sebaliknya  Frank  J. Goodnow  justru  menilai  politik  sangat  berhubungan  erat  dengan  birokrasi.  Goodnow mengatakan  walaupun  secara  analisis  politik  dan  birokrasi  bisa  dipisahkan,  namun  secara praktikal  adalah  hal  yang  mustahil  memisahkan  keduanya  (Tahmasebi,  Mohammad,  & Musavi, 2011).  Dua pemahaman yang  berbeda itu  menemukan titik temu  dalam teori  yang disajikan  oleh  B  Guy  Peters  dalam  bukunya The  Politics  of  Bureaucracy yang  mengatakan secara tegas hubungan antara politik dan birokrasi. Di antaranya Peters menjelaskan antara politik  dan  birokrasi  keduanya  memiliki  kekuatan  masing-masing  dan  dapat  menggunakan kekuatannya  itu  untuk  saling  memberikan  tekanan  (Peters,  2018).  Peters  menggarisbawahi jika  politisi  secara  luas  dikenal  sebagai  ahlinya  kebijakan,  maka  birokrasi  diakui  sebagai ahlinya  teknis  pelaksanaan  dan  rutinitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  dan  keduanya saling membutuhkan.
Sementara  itu  konsep  birokrasi  menurut  Ian  Maryana  dimaknai  sebagai  sistem  dan proses yang diciptakan secara rasional untuk menjamin sistem dan mekanisme kerja secara teratur,  pasti  serta  mudah  dikendalikan  (Maryana,  2017).  Max  Weber,  mempertegasnya dengan menjelaskan bahwa birokrasi dicirikan oleh rasionalitas, perilaku yang dipandu oleh aturan  dan  otoritas  impersonal  (Nugroho  et  al.,  2020).  Dalam  bidang  pemerintahan komparatif,  istilah  ini  merujuk  kepada  mesin  administrasi  dari  negara,  para  birokrat merupakan  para  pejabat  negara  atau  para  pegawai  negeri  yang  tidak  dipilih  melalui pemilihan (Weber, 1947).
Birokrasi  menurut  Max  Weber  merupakan  sarana  organisasi  sosial  yang  kuat, prediktabel  dan  terutama,  efisien,  yang  mana  organisasi  birokrasi  hanya  memberi  sedikit ruang  bagi  kecondongan  pribadi  karena  mereka  bekerja  di  dalam  sebuah  tatanan  hirarki yang ketat, yaitu jabatan-jabatan yang lebih rendah diawasi secara ketat oleh jabatan-jabatan yang  lebih  atas,  penekanan  diberikan  pada  pembuat  keputusan  yang  rasionalitas  dan berbasis  bukti,  sehingga  penunjukan  dan  promosi  dibentuk  oleh  kriteria  profesional  ketat (Anderson, 2004).
Disimpulkan  dari  beberapa  pemikiran  ahli  di  atas,  bahwa  para  birokrat  atau  Pegawai Negeri Sipil berbeda secara fundamental dari politik. Birokrat merupakan para fungsionaris yang  menerapkan  aturan-aturan  dan  melaksanakan  perintah-perintah  yang  dikeluarkan. Dengan kata lain bahwa birokrat ada untuk menjalankan fungsi, mengimplementasikan atau melaksanakan hukum dan kebijakan, secara rasional dan efisien, tanpa ada karakter untuk mengejar keuntungan partisan (Heywood, 2014).
Berbeda dengan dua ahli di atas, Niskanen mempunyai pandangan yang berbeda bahwa para  birokrat  yang  menjalankan  birokrasi  memiliki  yang  namanya  kepentingan,  bahwa mereka juga dipengaruhi oleh adanya karakter individu terhadap pilihan rasional. Praktiknya Pegawai Negeri Sipil selain menjalankan tugas dalam pelaksanaan peraturan yang ditujukan kepada  kemaslahatan  publik,  juga  memiliki  motivasi  oleh  kepentingan  karier  pribadi.  Oleh karena itu mereka berusaha memperluas jaringan atau departemen di mana mereka bekerja dan berusaha meningkatkan anggaran-anggarannya (Simandan, 2009).
Paradigma  politik  dan  birokrasi  dari  beberapa  ahli  menjelaskan  bahwa  tindakan- tindakan  pemerintah  merupakan  hasil bargaining (tawar  menawar)  dan compromise (kompromi)  diantara  berbagai  elemen  organisasi  dalam  pemerintah.  Hal  ini  bisa  dimaknai bahwa  birokrasi  mempunyai  kekuasaan  politik.  Posisi  birokrasi  kuat  secara  politik,  karena memiliki  sumber-sumber  kekuasaan  yang  lengkap.  Peters  juga  mengungkapkan  ada  empat sumber  kekuasaan  penting  yang  dimiliki  birokrasi  yaitu  Personifikasi  negara,  penguasaan informasi  dan  keahlian, decision  making ,  monopoli  legitimasi  politik  dan  instrument  koersif (Alamsyah, 2017). Dari pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan instrumen  politik  yang  sangat  efektif  dibangun  oleh  penguasa  guna  memperbesar  dan memperluas kekuasaannya.
Sehingga,  dari  penjelasan  ahli  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  birokrasi merupakan instrumen politik yang sangat efektif dibangun oleh penguasa guna memperbesar dan  memperluas  kekuasaannya.  Seperti  halnya  fenomena  politisasi  birokrasi  menjelang pemilihan  kepala  daerah.  Fenomena  politisasi  birokrasi  ini  sendiri  disinyalir  sudah  terjadi sejak tahun 1945, ketika para menteri yang ditunjuk dari partai politik memimpin organisasi birokrasi  (Gedeona,  2013).  Perkembangan  hubungan  politik  dan  birokrasi  dalam  terjadinya politisasi birokrasi juga bisa ditemukan dalam penelitian M. Firnas yang menyatakan bahwa birokrasi kerap digunakan sebagai penopang kekuasaan politik pemerintah (Firnas, 2016).
Dalam  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  rujukan  dalam  penelitian  ini ditemukan  bahwa,  terjadinya  pelanggaran  netralitas  ASN  pada  pemilihan  kepala  daerah disebabkan oleh beberapa motif, antara lain faktor primodialisme antara calon kepala daerah dengan  ASN.  Selanjutnya  janji  politik  kepala  daerah  tentang  kenaikan  jabatan  ASN  yang memberikan  dukungan  kepadanya  (pola  hubungan  symbiosis  mutualisma).  Kemudian hubungan patron-klien antara kepala  daerah  dengan ASN  dan pemanfaatan fasilitas daerah untuk  kepentingan  politik  calon  kandidat.  Hal  ini  biasanya  dilakukan  oleh  kandidat petahana.  Namun  penelitian  ini  menemukan  motif  baru  dalam  proses  terjadinya  politisasi birokrasi yang berangkat dari nilai-nilai yang dimiliki oleh struktur birokrasi itu sendiri. Yaitu motif untuk mencapai depolitisasi birokrasi.
Di  sisi  lain  maraknya  proses  politisasi  birokrasi  dalam  setiap  penyelenggaraan  Pemilu ataupun  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada),  semestinya  bisa  menjadi  ujian  bagi  birokrasi untuk  bersikap  professional,  netral,  berfungsi  sebagai  pelayan  public  dan  bukan  pelayan kekuasaan  yang  terkooptasi  dengan  kekuatan-kekuatan  politik  tertentu  dengan  periode tertentu pula (Suryanjari, 2009).

## 3. Metode
Penelitian tentang Politisasi Birokrasi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  memakai  metode  penelitian  studi  kasus. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami terhadap subjek penelitian  (Moleong,  2016).  Adapun  alasan  pemilihan  metode  kualitatif  dalam  penelitian  ini yaitu  agar  dapat  menggambarkan  situasi  faktual  atau  empirik  yang  terdapat  di  lapangan sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan  dalam  menjawab  permasalahan  pada  penelitian  ini yang  berhubungan  dengan  bentuk  politisasi  birokrasi  pada  Pilkada  Gubernur/Wakil Gubernur  Sumatera  Barat.  Sementara  untuk  metode  studi  kasus  digunakan  dikarenakan fokus  penelitian terletak pada fenomena yang  kontemporer (masa  kini)  di dalam  kehidupan nyata, dimana peneliti akan berfokus kepada satu isu yakni praktik politisasi birokrasi pada Pemerintahan  Kota  Padang  pada  masa  Pilkada  Gubernur/Wakil  Gubernur  Sumatera  Barat tahun 2020.
Kemudian, yang menjadi unit analisis pada penelitian ini adalah individu yaitu PNS yang bekerja  di  Pemerintah  Kota  Padang,  sedangkan  yang  menjadi  unit  analisis  non  individu adalah  dinas  terkait  sebagai  satuan  unit  kerja  pemerintah  di  Kota  Padang  yang  menjadi sasaran kebijakan mutasi dan rotasi jabatan dari suatu unit kerja kedinasan dipindahkan ke dinas lain atau dari suatu posisi dipindahkan ke posisi lain dalam instansi yang sama oleh kepala  daerah.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  memilih  sendiri  informan  untuk  memperoleh
data yang  sesuai dengan apa yang  dibutuhkan  dalam  penelitian ini. Informan yang relevan dengan  masalah  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  yaitu  orang-orang  yang  menjadi  sasaran kebijakan  atau  individu-individu  yang  memiliki  kedekatan  dengan  kepala  daerah,  yang merujuk kepada teknik purposive sampling (Sugiyono, 2016).
Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dan data primer. Dimana, sumber data primer  antara  lain  hasil  wawancara  dengan  ASN/PNS  yang  bekerja  di  Pemerintah  Kota Padang  dan  juga  ASN/PNS  yang  bekerja  di  lingkup  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat untuk meminta pandangan dan realita yang mereka alami selaku Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan proses politik pemilihan langsung kepala daerah di Kota Padang. Selain melakukan wawancara dengan PNS, untuk lebih meningkatkan validasi data, peneliti juga  melakukan  wawancara  dengan  salah  satu  pengurus  partai  pendukung  yang  menjadi pengusung  para  kontestan  politik  pemilihan  kepala  daerah  di  provinsi  Sumatera  Barat. Diharapkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, peneliti akan mendapatkan data-data dan informasi yang akurat dan empirik, sehingga penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kenyataan yang ada.
Penggunaan  teknik  wawancara  mendalam  juga  diharapkan  bisa  mendapatkan tacit knowledge atau pengetahuan tersembunyi,  atau  pengetahuan  yang  tidak  bisa  diumumkan secara  luas,  yang  mungkin  tidak  akan  ada  dalam  dokumen-dokumen  atau  pernyataan- pernyataan resmi. Sementara teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan model analisis interaktif oleh Sugiyono, terdiri atas tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

## 4. Hasil Penelitian

## 4.1. Praktik Politisasi Birokrasi Masa Pilkada Gubernur 2020
Andrew  Heywood  mengungkapkan  meskipun  bukan  merupakan  salah  satu  fungsi  formal birokrasi,  namun  mereka  sering  membantu  menyuarakan,  dan  terkadang  mengumpulkan kepentingan-kepentingan.  Birokrasi-birokrasi  ini  dapat  bersentuhan  dengan  kelompok- kelompok kepentingan melalui tugas pelaksanaan kebijakan yang mereka jalankan. Praktek ini  dapat  semakin  meningkat  sebagai  hasil  dari  kecenderungan-kecenderungan  korporatis (Heywood, 2014). Kecenderungan korporatis ini dapat dilihat pada praktik politisasi birokrasi masa  Pemilihan  Gubernur  Sumatera  Barat  (Pilgub  Sumber)  tahun  2020  lalu,  yaitu  ketika peneliti menemukan beberapa data wawancara yang menunjukan adanya praktik tersebut.
Dari  sudut  pandang  calon  kepala  daerah,  mereka  akan  mengambil  semua  dukungan yang diperlukan untuk memenangkan kontestasi politik untuk meraih kekuasaan, termasuk dukungan dari birokrasi. Di sisi lain, dari sudut pandang birokrasi, mereka perlu melakukan pendekatan dan pemberian dukungan kepada calon kepala daerah untuk keuntungan yang potensial untuk mereka dapatkan jika calon yang didukung memenangkan kontestasi politik. Keuntungan yang didapatkan oleh para aktor dalam birokrasi bisa berupa promosi jabatan, atau  menjadi inner  circle kepala  daerah  terpilih  dalam  merumuskan  kebijakan.  Walaupun dukung-mendukung  adalah  hal  yang  terlarang  dilakukan  oleh  birokrasi,  namun  fenomena seperti ini sudah menjadi rahasia umum.
Fenomena di atas dapat dilihat pada pemilihan calon gubernur/wakil gubernur di semua daerah  di  Indonesia  yang  mana  calonnya  tersebut  berasal  dari  kepala  daerah  yang  masih aktif. Misalnya setelah pasangan calon kandidat sukses memenangkan kontestasi pemilihan kepala  daerah  dan  dilantik  sebagai  kepala  daerah  terpilih,  maka  biasanya  kandidat  yang bersangkutan  akan  memasukan  segala  kepentingan-kepentingan  politiknya  dalam  pusaran kekuasaan  birokrasi  pemerintahan  yang  mereka  pimpin.  Inilah  salah  satu  fakta  menarik yang sering terjadi dalam memahami pola hubungan antara politik dengan birokrasi.
Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, mayoritas pasangan calon adalah pejabat  incumbent  pada  posisi  dan  jabatannya  masing-masing.  Antara  lain  :  pasangan Mulyadi-Ali Mukhni pada nomor urut satu diusung oleh koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Mulyadi merupakan anggota DPR RI aktif yang mengundurkan diri dari  jabatannya  untuk  memenuhi  persyaratan  konstitusi.  Sedangkan  Ali  Mukhni  adalah Bupati  aktif  Padang  Pariaman  yang  mengambil  cuti  untuk  mengikuti  pencalonan  sebagai wakil Gubernur Sumatera Barat. Kandidat di urutan kedua ditempati oleh pasangan Nasrul Abit-Indra Catri yang diusung oleh Partai Gerindra. Nasrul Abit adalah Wakil Gubernur aktif Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Indra  Catri  adalah Bupati aktif Kabupaten  Agam yang telah terpilih dua periode secara berturut-turut.
Urutan  ketiga  ditempati  oleh  pasangan  Fakhrizal-Genius  Umar  yang  diusung  koalisi Partai Golkar, NasDem dan PKB. Fakrizal merupakan mantan Kapolda Sumbar periode 2017-
2019,  sedangkan  Genius  Umar  adalah  Walikota  aktif  Pariaman  yang  juga  mengambil  cuti untuk  pencalonan  Wakil  Gubernur  Sumatera  Barat.  Terakhir  urutan  keempat  yakni, pasangan Mahyeldi dengan wakilnya Audy Joinaldy. Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan. Sosok Mahyeldi merupakan Walikota Padang terpilih selama dua periode dan wakilnya merupakan seorang pengusaha muda.
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan  pasangan  nomor  urut  empat,  yaitu  Mahyeldi  dengan  wakilnya  Audy  Joinaldy sebagai  pemenang  Pilkada  Gubernur/Wakil  Gubernur  dengan  perolehan  sebanyak  726.853 suara  atau  setara  dengan  32.43%.  Posisi  kedua  ditempati  oleh  pasangan  Nasrul  Abit  dan Indra Catri dengan perolehan 679.069 suara atau sebanyak 30.3 %. Posisi ketiga ditempati oleh pasangan Mulyadi-Ali Mukhni dengan perolehan 614.477 suara atau sebanyak 27.42% dan  posisi  keempat  ditempati  oleh  pasangan  Fakhrizal-Genius  Umar  dengan  perolehan 220.893 suara atau setara dengan 9.86%.
Kemenangan  ini  tentu  tidak  lepas  dari  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  kedua pasangan  calon  dengan  bantuan  pihak-pihak  yang  telah  berkontribusi,  mulai  dari  tim pemenangan,  pengurus  partai  pengusung,  kerabat  dan  juga  seluruh  orang  yang  terlibat sebagai  mesin  politik,  baik  secara  personal  maupun  mereka  yang  berada  dalam  organisasi formal  dan  non  formal  yang  memiliki  hubungan  dengan  kedua  kandidat,  bahkan  indikasi terjadinya politisasi birokrasi oleh kandidat petahana bisa saja dilakukan untuk melibatkan seluruh sumber daya politik yang ada di sekitarnya.
Salah  satu  contoh  kasus  pelanggaran  netralitas  ASN  yang  disorot  publik  pada  Pilkada Gubernur/Wakil  Gubernur  Sumatera  Barat  tahun  2020  yaitu  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  Kepala  Satpol  PP  Kota  Padang  atas  nama  Alfiadi  yang  dilaporkan  ke  Badan  Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat oleh Defrianto Tanius atas tindakan pengadaan posko tim pemenangan.  Pelapor  mendapat  informasi  melalui  pesan  WhatsApp  berupa  perjanjian  sewa tanah dan bangunan serta bukti transfer uang senilai 150 juta kepada pemilik gedung atas nama  Muharamsyah  yang  berlokasi  di  jalan  Ahmad  Yani  Kota  Padang  untuk  posko  tim pemenangan  pasangan  calon  Mahyeldi-Audy  Joinaldy.  Selain  kepala  Satpol  PP,  kepala BPSDM Kota Padang dan Mahyeldi juga ikut diperiksa oleh Bawaslu (Detik.com, 2020).
Tingginya kasus  pelanggaran netralitas ASN  pada pemilihan  kepala  daerah di Sumatera Barat  merupakan  bukti  nyata  bahwa  ASN  terlibat  aktif  dalam  proses  pemilihan  kepala daerah.  Keterlibatan  mereka  tidak  mungkin  terjadi  tanpa  adanya  “lampu  hijau”  dari kekuatan-kekuatan  politik  yang  ada,  karena  pola  hubungan  keduanya  bersifat  symbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lain. Terkait kondisi ini, ada pembahasan menarik  dari  penelitian  sebelumnya  yang  mengutarakan  bahwa  sejarah  bangsa  Indonesia cenderung  menempatkan  birokrasi  atau  para  birokratnya  bukan  bagian  dari  masyarakat umum,  namun  merupakan  bagian  dari  penguasa  (Fakhruddin,  2012),  sehingga  tidak mengherankan  jika  politisasi  birokrasi selalu menjadi  peristiwa yang  berulang  dalam setiap penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah,  termasuk  pada  Pemilihan  Gubernur  Sumatera Barat tahun 2020.
Dari hasil wawancara dengan Informan 1 (36 tahun) selaku salah satu Kepala Bagian di Pemprov  Sumbar,  ia  menyatakan  bahwa  memang  telah  terjadi  penyimpangan  dari  fungsi (disfungsi)  birokrasi  saat  perhelatan  Pilgub  di  Sumbar  tahun  2020  lalu  oleh  beberapa individu atau oknum pegawai negeri sipil (PNS). Kebanyakan pelakunya terindikasi memiliki dasar  motivasi  untuk  kepentingan  karier  pribadi.  Begitu  juga  dengan  apa  yang  dikatakan oleh Informan 2 (36 tahun) selaku Camat di Kota Padang:
“Ada 13 orang yang lari ke provinsi, mereka itu diselamatkan oleh Gubernur saat ini, ya bentuk utang dan balas budi nya Mahyeldi, karena OPD tadi kan sudah mendukungnya.” (Wawancara Informan 2, 18 Juli 2022)
Informan  2  juga  menjelaskan  lebih  rinci  bahwa,  keterlibatan  PNS  di  Pemerintah  Kota Padang  dalam  perhelatan  demokrasi  Pilgub  2020,  yang  mana  Walikota  Kota  Padang  aktif pada saat itu sangat didukung penuh oleh jajaran PNS Kota Padang, terlepas dari berbagai macam latar belakang para PNS tersebut mendukung.
“ Banyak pegawai Kota Padang yang pindah ke Provinsi, dapat kami sebut yakni Pak Andri Yulika lalu Pak  Medi,  kemudian  Pak  Barlius,  Pak  Fajar  Sukma,  Pak  Masrul,  di  data  ada  13  orang  pindah  ke Provinsi.” (Wawancara Informan 2, 18 Juli 2022)
Hal serupa juga disampaikan oleh Informan 3 (45 tahun) yang merupakan Kepala Dinas di Kabupaten Agam. Informan 3 tidak menampik bahwa ada perilaku disfungsi birokrat yang
terjadi pada  saat Pilgub  2020.  Dalam hal ini, terdapat ASN yang mengajak informan  untuk menjadi bagian dalam suksesi pasangan calon yang berkompetisi.
“ Kalau mendengar tentu ada, mendapatkan informasi tentu ada. Malah ada beberapa ASN yang saya kenal di beberapa  daerah  yang pimpinannya  mengikuti  kompetisi Pilgub  menghubungi saya secara pribadi untuk mencoba merangkul dan meminta dukungan saya terhadap calon kepala daerah yang diusung, yakni daerah Padang dan Pariaman.” (Wawancara Informan 3, 20 Juli 2022 )
Hasil  wawancara  yang  didapat  dari  Informan  3  (45  tahun)  ini  menunjukan  bahwa, aktifitas politik yang dilakukan oleh PNS di daerah-daerah yang kepala daerahnya ikut maju pada  Pilgub  Sumbar  2020,  tidak  saja  sebatas  kepada  tindakan  politis  mereka  kepada masysrakat  dan  PNS  di  daerah  tempat  mereka  bekerja,  namun  juga  melintas  batas  daerah kepada PNS-PNS yang bekerja di daerah lain, dan sudah mengambil peran yang selayaknya dan biasanya dilakukan oleh tim sukses pasangan calon gubernur-wakil gubernur.
Terlihat  dari  beberapa  data  wawancara  dengan  narasumber  yang  menyatakan  bahwa telah terjadi praktik politik birokrasi di tubuh pemerintahan di wilayah Sumatera Barat pada masa Pilgub 2020 lalu, baik di pada Pemerintah Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat. Dikaitkan dengan pandangan para ahli yang telah peneliti paparkan di awal, bahwa memang benar  birokrasi  adalah  sistem  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  pegawai  pemerintah berpegang  pada  hierarki  dan  jenjang  jabatan  secara  profesional,  namun  pada  aspek-aspek tertentu  pegawai  negara  ini  bisa  menjadi  bunglon  politik,  yang  mampu  secara  loyal  untuk siapa  saja  pemerintah  yang  berkuasa,  tanpa  memandang  corak  politik  atau  sandaran- sandaran ideologisnya. Jika tidak, karier mereka akan menghadapi bahaya.
Hasil wawancara di atas juga didukung dengan wawancara Maidestal Hari Mahesa selaku Ketua PPP Kota Padang partai pengusung Mahyeldi-Audy, yang mengatakan:
“ Kita bicara jujur ya, jadi memang kalau kita melihat pada pilkada gubernur 2020 lalu, dan rasanya juga hampir sama pada setiap perhelatan pemilu atau pilkada lainnya. Artinya untuk menggerakkan semua  ornamen-ornamen  yang  ada  dan  kelompok-kelompok  yang  ada,  bagaimana  tujuan  tercapai dalam bentuk kemenangan, meraih simpati masyarakat meraih suara masyarakat sebanyak-banyak nya sekaligus  menggerakkan orang-orang  atau  masyarakat supaya  mendukung  dan  memilih calon yang  kita  usung.  Khusus  pada  Pilgub  kemaren  tentu  adalah  birokrasi  yang  bergerak,  jujur  saya sampaikan, namun untuk bukti dan data konkrit tentu saya tidak bisa menyampaikannya ya. Karena itu akan menyalahi etika berpolitik kita.” (Wawancara Mahesa, 20 Juli 2022)
Maidestal juga menambahkan bahwa terlepas dari apa saja dasar yang melatar belakangi seorang oknum PNS untuk melakukan birokrasi politik, namun kejadian seperti ini memang sangat  lumrah  ditemukan  dan  tetap  terus  terjadi,  dan  kebanyakan  merupakan  inisiasi pribadi dari individu-individu oknum PNS tersebut.
“Karena  itu  tadi  ada  dasar  alasan  kenapa  mereka  mau  ikut  dalam  politik,  selain  adanya  rasa kesamaan daerah asal, alumni dan tentunya salah satu tujuannya yakni ingin mendapatkan promosi jabatan. Untuk parpol tidak ada yang mengajak mereka, tapi itu lebih kepada inisiasi person oknum ASN  itu  sendiri.  Karena  itu  tadi  berharap  ketika  mendukung  yang  bersangkutan  karena  akan  bisa mendapatkan jabatan, atau ada hal hutang budi makanya mereka mendukung, dan hal lain-lain yang saya jelaskan tadi.” (Wawancara Mahesa, 20 Juli 2022)
Dari  wawancara  di  atas  menunjukan  bahwa  praktik  politisasi  birokrasi  telah  terjadi  di tubuh birokrat baik di pemerintahan tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota pada saat  Pilgub  Sumbar  2020.  Namun  sedikit  berbeda  dengan  politisasi  birokrasi  dari  B  Guy Peters  yang  menitikberatkan  aktor  politik  (kepala  daerah)  sebagai  inisiator  terjadinya politisasi  birokrasi,  fenomena  politisasi  birokrasi  pada  Pilgub  Sumbar  2020  justru menunjukan PNS sebagai inisiator terjadinya politisasi birokrasi. Ketidaknetralan PNS selaku aparatur  negara  secara  konstitusi,  khususnya  yang  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  kepala OPD, menunjukkan disfungsi PNS terjadi dalam sistem birokrasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya  pergerakan  melakukan  pendukungan  secara  pribadi  namun  mengunakan  alat-alat negara untuk mencapai tujuan pribadi yakni mendapatkan jabatan di pemerintahan. Dengan kata  lain  telah  terjadi  klientalisme  antara  oknum  PNS  yang  menjabat  sebagai  kepala  OPD dengan pimpinan atau kepala daerah yang melakukan pencalonan pada Pilgub 2020.
Hal  di  atas  sesuai  dengan  konsepsi  Karl  Marx  dalam  Tatang  Sudrajat,  tentang  teori kelasnya,  Karl  Marx  menegaskan  bahwa  birokrasi  tidak  bisa  netral  tetapi  harus  memihak kepada  kelas  yang  dominan  (Sudrajat,  2015).  Menurut  konsepsinya  tersebut,  negara  tidak mewakili kepentingan umum, akan tetapi mewakili kepentingan khusus dari kelas dominan
tersebut.  Dengan  demikian  dalam  pandangan  para  Marxis,  birokrasi  merupakan  suatu instrumen dimana kelas yang dominan melaksanakan dominasinya atas kelas sosial lainnya.

## 4.2. Depolitisasi Birokrasi Di Pemerintah Kota Padang
Pemilihan Gubernur menetapkan pasangan Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai gubernur dan  wakil  gubernur  Sumatera  Barat  terpilih.  Tidak  lama  setelah  dipilih,  maka  Gubernur juga  menetapkan  Tim  Percepatan  Sumbar  Madani  (TPSM)  yang  ditugaskan  untuk memberikan  masukan  terhadap  RPJMD  serta  implementasi  dan  sinkronisasi  program- program  yang  berkaitan  dengan  RPJMD  tersebut.  Yang  menarik  adalah  masuknya  nama Kepala  Bappeda  Kota  Padang  Medi  Iswandi.  Birokrat  ini  merupakan  orang  kepercayaan Mahyeldi dalam membuat perencanaan semasa menjadi Walikota Padang.
Satu  kebaruan  yang  peneliti  anggap  sebagai  penemuan  penting  pada  penelitian  ini adalah  terjadinya  upaya  depolitisasi  birokrasi  yang  terjadi  di  Pemerintah  Kota  (Pemko) Padang.  Uniknya  dalam  upaya  meraih  depolitisasi  birokrasi  ini,  PNS  di  Pemko  Padang melakukannya melalui pendorongan pergantian rezim pemerintahan di Kota Padang dengan mendukung  penuh  Walikota  Padang  Mahyeldi  untuk  memenangkan  kontestasi  Pilgub Sumbar 2020, sehingga posisi Walikota Padang akan diisi oleh Hendri Septa selaku Wakil Walikota Padang. Peneliti menganggap hal ini sebagai penemuan penting dalam penelitian ini,  karena  membuktikan  bahwa  patron-client,  rent-seeking  dan  simbiosis  mutualisme tidak selalu menjadi motif terjadinya politisasi birokrasi.
Fenomena  yang  terjadi  di  Kota  Padang  menunjukan  bahwa,  mayoritas  PNS-PNS  yang berdinas di Kota Padang, dengan ragam jabatan dan level struktural memilih untuk terjun ke  politik  praktis  dalam Pilgub Sumbar  2020 lalu, untuk  menyukseskan Walikota  Padang Mahyeldi  duduk  sebagai  Gubernur  Sumbar.  Dan  Hal  ini  dilakukan  sebatas  untuk mendorong  pergantian  rezim  pemerintahan  di  Kota  Padang.  Bukan  untuk  mengharapkan promosi  ke  Pemerintah  Provinsi  Sumbar  (rent  seeking),  juga  bukan  karena  pola  patron- client yang begitu kental, dan juga bukan karena hubungan symbiosis mutualisma, karena hanya 13 PNS Kota Padang yang ikut pindah ke Pemerintah Provinsi Sumbar (jumlah yang sangat kecil dibandingkan PNS Pemko Padang yang terlibat dalam politisasi birokrasi pada Pilgub  Sumbar  2020  yang  sangat  massif  dan  terstruktur,  berdasarkan  hasil  wawancara dengan Informan).
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Informan  2  (36  tahun),  yang  merupakan  salah satu  Camat  di  Kota  Padang  perihal  motif  all  outnya  mayoritas  PNS  Pemko  Padang  dalam menyukseskan pasangan Mahyeldi-Audy pada Pilgub Sumbar 2020, ia mengatakan :
“Singkatnya  kami  ingin  lepas  dari  birokrasi  ala  organisasi  sayap  partai  politik.  Birokrasi  adalah birokrasi, yang memiliki mekanisme dan aturan yang baku, baik dalam pelaksanaan program kerja, maupun dalam proses pembinaan karir. Faktanya dan sudah menjadi rahasia umum, selama rezim yang kemarin, pelaksanaan program kerja dan apalagi pembinaan karir kepegawaian kami di Pemko Padang  tidak  dilakukan sebagaimana  mestinya.  Mekanisme promosi, demosi  dan  mutasi  tidak  lagi lagi  menjadi  kewenangan  Baperjakat,  tapi  sudah  menjadi  kewenangan  Timses  atau  kader  partai politik penguasa. Memang hal ini bukan hal baru di saat sekarang ini, tapi rasanya terlalu berlebihan jika untuk sekedar menjadi eselon 4 pun harus mendapat persetujuan orang-orang partai politik. Kita bisa terima lah, kalau misal untuk eselon 2, para-para petinggi parpol penguasa itu ingin ikut campur, karena memang itu dalam tataran strategis baik dari program kerja ataupun sumber dana APBD, tapi kalau sampai ke eselon 4 pun harus sowan-sowan ke mereka kan sudah terlalu parah”. (Wawancara Informan 2, 18 Juli 2022)
Hasil wawancara di atas sebenarnya berkaitan dan didukung oleh wawancara peneliti sebelumnya dengan Informan 4 (38 tahun) yang merupakan salah satu pejabat struktural di Pemprov Sumbar, yang mengatakan :
“Kita  semua  tahu  kalau  PNS  Padang  turun  full  untuk  memenangkan  Mahyeldi.  Dan  hal  itu  wajar karena  mereka  ingin  lepas  dari  tekanan-tekanan  politis  dan  rutinitas  menghadap  pengurus  Parpol untuk dapat jabatan”. (Wawancara Informan 4, 22 Juli 2022)
Untuk  memperdalam  dan  validasi  data,  peneliti  memutuskan  untuk  menambah Informan  yang  peneliti  anggap  lebih  terlibat  dalam  proses  politisasi  birokrasi,  khususnya
dalam  hal  mutasi  PNS,  yaitu  Informan  9  (46  tahun)  yang  merupakan  salah  satu  pejabat eselon 2 di Pemko Padang, yang mengatakan :
”Saya  selalu  masuk  3  besar  dalam  setiap  lelang  jabatan  eselon  2  yang  diselenggarakan,  bahkan beberapa kali juga peraih nilai tertinggi. Tapi untuk berhasil dilantik, nilai tertinggi itu saja tidak cukup. Ada deal-dealan yang harus disepakati dengan pihak luar. Katakanlah petinggi Parpol, timses, ketua relawan.  Itu  kita  deal-dealan  dulu.  Kalau  saya  dilantik,  apa  sumbangsih  saya  untuk  dia  dan Parpolnya? Bukan sekedar itu, belum tentu dilantik pun sudah ada kesepakatan materi yang harus dipenuhi. Tidak untuk jabatan eselon 2 saja, santer saya dengar kondisi itu juga dialami oleh calon kepala sekolah dan jabatan lain. Dan itu bukan rahasia lagi. Dan hal itu sekarang semakin terbukti kan?  Berapa  banyak  kepala  daerah  yang  sudah  ditangkap  KPK  akibat  jual  beli  jabatan?  Nah, sekarang  kami  punya  peluang  untuk  lepas  dari  lingkaran  setan  seperti  itu,  minimal  mengurangi dengan drastis lah, sudah pasti kami akan memperjuangkan dengan sekuat tenaga untuk mengganti rezim seperti itu. Memang birokrasi tidak akan pernah putih bersih dari politik, tapi minimal jangan terlalu brutal dan terlalu kotor”. (Wawancara Informan 9, 23 Juli 2022)
Di sisi lain, untuk mengetahui dampak depolitisasi birokrasi yang diperjuangkan oleh PNS  Pemko  Padang  dengan  pergantian  rezim  melalui  Pilgub  Sumbar  2020,  peneliti memutuskan  untuk  mewawancarai  Informan  10  (35  tahun)  yang  merupakan  salah  satu pejabat eselon 3 di Pemko Padang, yang mengatakan :
“Jujur saja, kami melepas Pak Wako dengan suka cita. Pasca Pak Wako jadi gubernur, kami di Pemko Padang minimal bisa menata kembali alur tata kerja birokrasi yang setidaknya mendekati ideal. Yang paling bisa dirasakan langsung, sekarang tidak ada lagi rutinitas pejabat-pejabat Pemko atau calon- calon  pejabat  Pemko  yang harus  menghadap  petinggi  atau  pengurus  Parpol untuk  mendapat  restu. Kewenangan  pengusulan  dan  proses  promosi,  mutasi  dan  demosi  PNS  ya  ada  di  di  Kepala  OPD masing-masing,  di  Baperjakat,  di  Sekda  dan  di  Walikota  sendiri.  Kami  tidak  merasa  terlalu berkepentingan untuk menghadap petinggi partai pengusung Pak Hendri Septa untuk mendapatkan karir yang baik. Bagi kami kondisi saat ini jauh mendekati ideal jika dibandingkan rezim sebelumnya. Tapi  kalau  boleh  kami  katakan,  kami  turut  berduka  bagi  rekan-rekan  kami  di  Pemprov  Sumbar, karena  kemungkinan  mereka  akan  mengalami  apa  yang  kami  alami  di  Pemko  Padang  dulu”. (Wawancara Informan 10, 23 Juli 2022)

## Senada denga apa yang disampaikan oleh Informan 10 di atas, Informan 11 (43 tahun) yang saat ini merupakan pejabat eselon 2 di Pemko Padang mengatakan :
“Sudah  rahasia  umum  jika  dulu  ingin  mendapatkan  promosi  jabatan  dan  karir,  kemampuan  tidak menjadi  pertimbangan  utama.  Pertimbangan  utamanya  adalah  mampu  atau  tidak  memfasilitasi keinginan para kader partai penguasa dan program-program partai. Misalnya aktif membelikan tiket untuk petinggi partai penguasa yang akan keluar kota. Atau aktif berdonasi untuk kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  oleh  partai  penguasa.  Semua  pegawai  mulai  dari  pejabat  eselon  2  sampai  staff sekalipun  tahu  persis  itu.  Bagi  para  PNS  yang  memang  sedemikian  ngototnya  untuk  mendapatkan promosi  jabatan,  ya harus rela  jadi sapi perah.  Dan sudah pasti  tidak  mungkin uang  pribadi  yang akan digunakan untuk membiayai itu. Alhasil mereka hajar anggaran yang ada di OPD yang mereka pimpin. Tapi sebaliknya, bagi PNS yang tidak ingin ikut alur seperti itu, ya tahanlah menderita dengan karir mentok, atau tidak mendapat jabatan sama sekali. Tapi minimal PNS-PNS yang seperti itu tidak menjadi  sapi  perahan  partai  politik  penguasa.  Dengan  kondisi  seperti  itu,  adalah  hal  yang  sangat wajar  jika  PNS Pemko Padang  memberikan dukungan penuh  agar  walikota  mereka  segera promosi menjadi gubernur, sekaligus melepaskan mereka dari tekanan-tekanan” (Wawancara Informan 11, 23 Juli 2022)
Dari hasil wawancara di atas peneliti menilai bahwa penelitian ini membuktikan motif patron-client,  rent-seeking  dan  pola  symbiosis  mutualisma  tidak  selalu  menjadi  motif terjadinya  politisasi  birokrasi.  Tekanan  politik  yang  berlebihan  (political  over  pressured) terhadap  birokrasi  ternyata  dapat  mendorong  terjadinya  upaya  depolitisasi  birokrasi  dari dalam  diri  birokrasi  itu  sendiri,  terutama  upaya  depolitisasi  birokrasi  dengan  mekanisme pergantian  kepemimpinan  yang  dalam  penelitian  ini  melalui  Pilgub  Sumbar  2020  di Pemerintah Kota Padang.
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  perkembangan  fenomena  politisasi  birokrasi  tidak terhenti  pada  motif  symbiosis  mutualisma,  patron-client  atau  rent  seeking.  Sebaliknya, penelitian ini membuktikan bahwa politisasi birokrasi juga terjadi dalam rangka mencapai depolitisasi  birokrasi.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  birokrasi  tidak  bisa  dipandang sebagai  benda  mati,  namun  juga  memiliki  kepentingan-kepentingan  tertentu  yang  turut mereka  perjuangkan  sebagai  sebuah  kelembagaan  yang  memiliki  struktur  dan  fungsi.
Penelitian ini juga menunjukan bahwa depolitisasi birokrasi tidak sebatas terjadi dari sudut pandang pelayanan public (seperti yang disampaikan oleh B Guy Peters), tetapi depolitisasi birokrasi  juga  terjadi  dari  sudut  pandang  struktur  organisasi  birokrasi.  Lebih  lanjut penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  bagi  penelitian  selanjutnya  yang  akan membahas mengenai politisasi birokrasi atau depolitisasi birokrasi.
Melalui  data  yang  didapatkan,  peneliti  mencoba  menampilkan  skema  depolitisasi birokrasi  di  Pemko  Padang  pada  Pemilihan  Gubernur  Sumbar  2020,  melalui  gambar berikut :
Gambar 1. Skema Upaya Depolitisasi Birokrasi di Pemko Padang

## 5. Kesimpulan
Berbeda  dengan  pendekatan  B  Guy  Peters  dalam  melihat  politisasi  birokrasi  yang menempatkan  aktor  politik  atau  kepala  daerah  sebagai  inisiator  terjadinya  politisasi birokrasi,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  politisasi  birokrasi  cenderung  dimulai  oleh birokrat.  Beberapa  motif  yang  melatarbelakangi  tindakan  birokrat  ini  antara  lain, pertimbangan  primordial,  pola  hubungan symbiosis  mutualisma ,  pola  hubungan patron- client dan pola rent seeking bagi kepentingan pribadi atau karir seorang birokrat.
Temuan  ini  menunjukan  bahwa  aktor  politik  bukan  satu-satunya  pihak  yang berkepentingan untuk menginisiasi terjadinya politisasi birokrasi, dikarenakan kepentingan yang  juga  tidak  kalah  besar  dari  oknum-oknum  birokrasi  dalam  politisasi  birokrasi  itu sendiri.  Penelitian  ini  juga  membuktikan  bahwa  skema  simbiosis  mutualisme  tidak senantiasa  menjadi  motif  birokrasi  untuk  terjun  ke  dalam  aktifitas  politik.  Karena penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  kondisi  birokrasi  yang  mengalami political  over pressured dari aktor atau kekuatan politik, cenderung mengembalikan nilai-nilai idealisme dari  dalam  diri  birokrasi  itu  sendiri  terutama  yang  menyangkut  diri  birokrasi  itu  sendiri, menuju kondisi depolitisasi birokrasi. Kondisi ini membuat birokrasi memilih terlibat all out dalam  politisasi  birokrasi  dalam  rangka  melepaskan  diri  dari  tekanan  politik  yang berlebihan  tersebut  melalui  pergantian  rezim  pemerintahan.  Khususnya  dalam  penelitian ini terjadi di Pemerintah Kota Padang pada kontestasi Pilgub Sumbar 2020.
Menyikapi  kondisi  dan  fenomena  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  peneliti  menganggap pada tataran praktis, perlu pemisahan kewenangan yang jelas antara public policy dengan bureaucracy  policy yang  saat  ini  keduanya  berada  di  tangan  kepala  daerah.  Peneliti menganggap walaupun jika kewenangan ini disandingkan akan memiliki tingkat efektifitas yang  baik  terkait  kinerja  birokrasi,  namun  kecenderungan  penyalahgunaan  kewenangan dalam bureaucracy  policy yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah melalui political  appointment yang  tidak  tepat  dapat  berdampak  buruk  pada  kinerja  birokrasi,  dan  secara  sistematis dapat menghancurkan birokrasi itu sendiri. Selanjutnya perlu dirumuskan pola pemisahan atau  pembagian  kewenangan  kepegawaian  atau bureaucracy  policy agar  birokrasi  dapat bekerja  secara  independent  untuk  kepentingan  publik,  serta  menjaga  standar  kinerja birokrasi itu sendiri.

## 6. Konflik Kepentingan
Penulis  secara  tegas  menyatakan  bahwa  tidak  ada  konflik  kepentingan  dalam  penulisan artikel ini.

## Daftar Pustaka
Alamsyah.  (2017). Reposisi  Peran  Birokrasi  Publik  dalam  Proses  Politik  Lokal .  (April  2003), 55–70.
Anderson, W. P. (2004). Mises versus Weber on Bureaucracy and Sociological Method. The Journal of Libertarian Studies , 18 (1), 1–29. Detik.com. (2020). Cagub Sumbar Mahyeldi Diperiksa Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada.  Retrieved  February  4,  2022,  from  https://news.detik.com/berita/d- 5283909/cagub-sumbarmahyeldi-diperiksa-bawasluterkait-dugaan-pelanggaran- pilkada
Fakhruddin,  M.  A.  (2012).  Model  Hubungan  Antara  Birokrasi  dan  Politisi  di  Indonesia. Jurnal Review Politik , 2 (2), 282–301. Firnas,  M.  A.  (2016).  Politik  Dan  Birokrasi:  Masalah  Netralitas  Birokrasi  Di  Indonesia  Era Reformasi. Jurnal Review Politik , 06 (01), 160–194.
Gedeona, H. T. (2013). Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan? Jurnal Ilmu Administrasi , 10 (2), 232–245. Gunanto,  D.  (2020).  Politisasi  Birokrasi  Dalam  Pelaksanaan  Pilkada  di  Indonesia. Independen
(Jurnal Politik Indonesia Global) , 1 (2), 87–94. https://doi.org/10.24853/independen.1.2.87-94
Heywood, A. (2014). Politik (Edisi Keem). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Maryana,  I.  (2017).  Tata  Hubungan  Kerja  Birokrasi  Dan  Politik  Di  Indonesia  Pasca Reformasi. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 4 , 597–602.
Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Nugroho,  K.  S.,  Warsono,  H.,  &  Yuniningsih,  T.  (2020).  Birokrasi  di  Indonesia:  Kasus Penempatan  Pegawai,  Politisasi  Birokrasi  atau  Merit  System? Journal  of  Public Administration and Local Governance , 4 (2), 96–110.
https://doi.org/10.31002/jpalg.v4i1.2394
Perdana,  G.  (2019).  Menjaga  Netralitas  ASN  dari  Politisasi  Birokrasi  (Protecting  The  ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 10 (1), 109–128. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177
Peters,  B.  G.  (2018).  The  Politics  of  Bureaucracy.  In The  Politics  of  Bureaucracy . https://doi.org/10.4324/9781315813653-5
Prasetya, E. (2020). Bawaslu Catat 64 ASN di Sumbar Langgar Netralitas saat Pilgub.
Simandan, R. (2009). Thinking about  Bureaucracy: Mises versus  Niskanen. The Romanian Economic Journal , 12 (31), 85–96.
Sudrajat,  T.  (2015).  Netralitas  PNS  dan  Masa  Depan  Demokrasi  dalam  Pilkada  Serentak 2015. Jurnal  Ilmu Administrasi; Media Pengembangan Dan Praktk Administrasi , XII (3), 351–370.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suryanjari,  E.  (2009).  Catatan  Kritis  Terhadap  Politisasi  Birokrasi  Dalam  Pemilu. Civil Service Journal , 3 (1), 55–63.
Tahmasebi, R., Mohammad, S., & Musavi, M. (2011). Politics-Administration Dichotomy: A Century Debate. Revista »Administratie Si Management Public« (RAMP) , (17), 130–143. Weber, M. (1947). From Max Weber: Essays in Sociology (H. . Gerth & C. W. Mills, Eds.). New York: Oxford University Press.
Yamin, I., Djoni, I., Sudewo, R. A., & Wibisono, E. A. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak (Edisi Satu). Jakarta: BAWASLU RI. Yudiatmaja,  W.  E.  (2015).  Politisasi  Birokrasi:  Pola  Hubungan  Politik  dan  Birokrasi  di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 3 (1), 10–28.