## PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
(Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm)
Adnan Murya
Carto
Universitas Wiralodra
Email : 97carto@gmail.com, bapakadnan857@gmail.com

## ABSTRACT
With  the  title  "Normative  Juridical  Review  of  the  Application  of  Special  Criminal Sanctions  in  the  Election  of  the  Regional  Head  of  Indramayu  Regency  (Decision  of  the Indramayu  District  Court  Number  335/Pid.Sus/2020/Pn.Idm)"  This  study  aims  to  identify and  understand  the  regulation  and  application  of  the  elements  of  neutrality.  The  Village Head  and  the  consideration  of  the  Panel  of  Judges  in  giving  verdicts  on  the  Crime  of Election of the Regent and Deputy Regent of Indaramyu. This study uses the theory of  the rule  of  law,  legal  certainty,  justice,  and  expediency.  The  research  method  used  is normative  juridical  law  research,  namely  by  collecting  data  by  literature  study  by examining library materials or secondary legal materials.

## Keywords: Law Enforcement, Election Crime, Legal Certainty

## I. PENDAHULUAN
Demokrasi di Indonesia dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam  Razim  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  hanya  untuk  memilih  Gubernur  dan Bupati/Walikota  sedangkan  untuk  Razim  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  untuk  memilih Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan demikian dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam bentuk demokrasi  tersebut  dilihat  pada  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  atau  disingkat dengan  Pilkada.  Berdasarkan  pasal  18  ayat  (4)  Undang-undang  Dasar  1945  Republik Indonesia,  Pilkada  adalah: “Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing  sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi” .
Selanjutnya  perjelasan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.  Pengertian  Pilkada  menurut  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  2015 1 menyebutkan  bahwa  “Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur, Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  yang  selanjutnya  disebut Pemilihan  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  wilayah  provinsi,  kabupaten  dan  kota untuk  memilih  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota dan  Wakil  Walikota  secara  langsung  dan  demokratis”.  Pilkada  langsung  ini  mulai diselenggarakan pertama kali di Indonesia pada Bulan Juni 2005.
Pemungutan  suara  Pilkada  serentak  Tahun  2020  dijadwalkan  pada  tanggal  9 Desember 2020 akibat adanya bencana nonalam (covid-19) yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020, terdapat 270 daerah yang tersebar 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten 2 ,  termasuk  di  Kabupatem  Indramayu  melaksanakan  Pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  Indramayu  selanjutnya  ditulis  Pilbup.  Seluruh  rakyat  Indonesia  berhak memilih  pemimpin  daerahnya  masing-masing  secara  langsung  dan  sesuai  hati  nuraninya sendiri.  Termasuk  dengan  Aparatur  Sipil Negara  atau  disingkat  dengan  ASN  mempunyai hak pilih, dalam hal ini acapkali menjadi objek atau sasaran dari  Peserta Pilkada pada saat tahapan  “kampanye”  untuk  mengarahkan  dukungan  kepada  salah  satu  pasangan  calon, selain  itu  yang  sering  terjadi  terkait  Netralitas  Kepala  Desa,  karena  dianggap  sebagai penguasa  tingkat  Desa  yang  mampu  mengarahkan  atau  mempengaruhi  masyarakat  untuk memilih salah satu pasangan calon peserta Pilkada.
Netralitas Kepala Desa pada saat penyelenggaraan pilkada sangat dibutuhkan oleh masyarakat  agar  pelaksanaan  pemerintahan  dapat  berjalan  secara  efektif  dalam  melayani masyarakat  secara  adil  dan  merata.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  terdapat larangan  bagi  kepala  desa  untuk  ikut  serta  dan/atau  terlibat  dalam kampanye  Pemilihan  Umum  dan/atau  Pilkada 3 ,  kemudian  kepala  desa  dilarang  membuat keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan calon berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada 4 .
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang.
2 Nur  Rohmi  Aida,  2020,  kompas.com,    “ Berikut  Daftar  270    Daerah  yang  Gelar  Pilkada  Serentak  9 Desember  2020”, diakses pada tanggal 18 Juni 2021 https://www.kompas.com/tren/read /2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all
3 Pasal 29 huruf g Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4 Pasal 71 ayat (1) Undang-undnag Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dengan  berbagai  peraturan  telah  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  membatasi  kepala desa  dalam  kegiatan  politik  praktis,  namun  dalam  pelaksanaan  Pilkada  selalu  diwarnai dengan maraknya pemberitaan tentang pelanggaran netralitas kepala desa secara sembunyi- sembunyi maupun terang-terangan ikut langsung dalam mensukseskan salah satu pasangan calon  kepala  daerah.  Contohnya,  pada  saat  Pilbup  Indramayu  terdapat  Kepala  Desa  yang secara  terang-terangan  ikut  serta  dalam  kampanye  yang  menguntungkan  salah  satu pasangan  calon  dan  kemudian  dilaporkan  ke  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Kabupaten  Indramayu  sampai  dengan  proses  peradilan  dan  dinyatakan  telah  melanggar Tindak Pidana Pemilihan sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pilkada  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Indramayu  Nomor  : 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm  yang  dijatuhkan  hukuman  pidana  denda  sebesar  Rp.  4.000.000 (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Mengacu  pada  uraian  latar  belakang  seperti  tersebut  di  atas,  maka  dalam pembahasan  mengenai  materi  dan  substansi  penelitian  ini  selanjutnya  akan  dibatasi  pada rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Penentuan  dan  Penerapan  Unsur-unsur  Netralitas  Kepala  Desa  dalam Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Indaramyu  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota?
2. Bagaimana  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pemilihan  berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm?

## III. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  mendalami kaidah  atau  aturan  hukum  sebagai  sistem  yang  terkait  dengan  peristiwa  hukum  tertentu. Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier yang diperoleh dari  buku-buku,  literatur,  makalah  hingga  perundang-undangan  digunakan  sebagai  Data Sekunder dalam penelitian.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Netralitas Kepala Desa
Pengertian Netralitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan prinsip asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala  bentuk  pengaruh  manapun  dan  tidak  memihak  kepada  kepentingan siapapun 5 .
Nilai  dasar  Aparatur  Sipil  Negara  menjalankan  tugas  secara  profesional dan  tidak  memihak  dan  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  non  diskriminatif. Kode etik dan kode perilaku mengatur agar Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugasnya  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  sesuai  perintah  atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan aturan perundang- undangan dan etika pemerintahan. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan melaksanakan ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara 6 .
Penjelasan  Pasal  71  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang yang berbunyi: 7
(1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah  dilarang  membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.
(2) Petahana  dilarang  melakukan  penggantian  pejabat  6  (enam)  bulan  sebelum masa jabatannya berakhir.
(3) Petahana  dilarang  menggunakan  program  dan  kegiatan  Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(4) Dalam  hal  petahana  melakukan  hal  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) dan  ayat  (3),  petahana  dikenai  sanksi  pembatalan  sebagai  calon  oleh  KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
5 Pasal 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6 https://bkpsdm.malangkab.go.id diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 00.53 WIB.
7 Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Wali  Kota  menjadi Undang-Undang.
Kepala  desa  atau  sebutan  lain/lurah  adalah  orang  yang  berkedudukan  sebagai: 8 “Kepala  Desa  atau  sebutan  lain  adalah  pejabat  Pemerintah  Desa  yang mempunyai  wewenang,  tugas  dan  kewajiban  untuk  menyelenggarakan  rumah tangga  Desanya  dan  melaksanakan  tugas  dari  Pemerintah  dan  Pemerintahan Daerah”.
Kepala  Desa  atau  Pejabat  Aparatur  Sipil  Negara  ditegaskan  bahwa  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  dilarang “Ikut  serta  dan/atau  terlibat  dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah” 9 .
Mengenai  larangan  yang  diatur  pula  dalam  Pasal  71  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Wali Kota menjadi Undang-Undang 10 .
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  sub  unsur  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  71 ayat (1) “Tindakan yang menguntungkan atau merugikan” adalah perbuatan yang memberikan keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap  salah  satu  dari  pasangan  calon  pada  penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah.  Pengertian  ini  berkaitan  erat  dengan  perbuatan  hukum  seseorang  yang sedang  memegang  jabatan  publik  dalam  melakukan  tindakan  yang  melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Bentuk dari perbuatan yang menguntungkan adalah bisa berupa memberikan manfaat, kegunaan dan/atau keberpihakan kepada salah  satu  calon.  Yang  dimaksudkan  “salah  satu  calon”  adalah  yang  menurut Keputusan  KPU  Kabupaten  dalam  hal  ini  KPU  Kabupaten  Indramayu  telah menetapkan  siapa  yang  menjadi  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu.
Sanksi yang diterapkan bagi kepala desa yang terlibat aktif dalam pemilihan umum  dan/atau  pemilihan  kepala  daerah,  pemerintah  sangat  serius  dan  tegas
8 Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9 Lihat Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10 Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Wali  Kota  menjadi Undang-Undang.
dalam  menerapkan  sanksi  bagi  pelanggaran  tersebut,  hal  ini  sebagaimana  telah diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  yang  berbunyi 11 “Bagi  kepala  desa  yang  melanggar  larangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29  dikenai  sanksi  administratif  berupa  teguran  lisan dan/atau teguran tertulis”.
Penegasan  dalam  Pasal  188  menyebutkan  pula  mengenai  sanksi  yang dijatuhkan  kepada  setiap  Pejabat  Negara,  pejabat  Aparatur  Sipil  Negara,  dan Kepala  Desa  atau  sebutan  lain  yang  berbunyi 12 “Setiap  pejabat  negara,  pejabat Aparatur  Sipil  Negara,  dan  Kepala  Desa  atau  sebutan  lain/Lurah  yang  dengan sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  bulan  atau  paling  lama  6  (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

## B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan
Menurut Jimly Asshiddiqie 13 Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Ditinjau  dari  sudut  subjeknya, penegakan  hukum  itu  dapat  dilakukan  oleh  subjek  yang  luas  dan  dapat  pula diartikan  sebagai  upaya  penegakan  hukum  oleh  subjek  dalam  arti  yang  terbatas atau  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses  penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau  menegakkan  aturan  hukum.  Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subjeknya  itu, penegakan  hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum tertentu  untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan
11 Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
12 Lihat Pasal 188 undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Wali  Kota  menjadi Undang-Undang.
13 Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie,  S.H, Penegakan  Hukum ,  diakses  12  Juni  2021, http://www.jimly.com /makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf .
sebagaimana  seharusnya.  Dalam  memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Kepastian  hukum  oleh  setiap  orang  dapat  terwujud  dengan  ditetapkannya hukum  dalam  hal  terjadi  peristiwa  konkrit.  Hukum  yang  berlaku  pada  dasarnya tidak  dibolehkan  menyimpang,  hal  ini  dikenal  juga  dengan  istilah fiat  justitia  et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan  oleh  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  merupakan  perlindungan yustisiabel  terhadap  tindakan  sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu. Masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian  hukum,  karena  dengan  adanya kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib.  Hukum  bertugas  menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan.
Keterlibatan  oknum  Kepala  Desa  di  Kabupaten  Indramayu  dengan melanggar aturan yang ada, dimana setiap Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam tahapan-tahapan  pelaksanaan  razim  Pilkada  baik  sebelum,  selama  dan  sesudah. Bahwa  terdapat  1  (satu)  oknum  Kepala  Desa  di  Kabupaten  Indramayu  yang ditemukan oleh pihak Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu maupun laporan  dari  masyarakat  atas  dugaan  pelanggaran  netralitas  Kepala  Desa  yang sampai  ke  Pengadilan,  selanjutnya  perlu  diketahui  mengenai  bagaimana pelaksanaan mekanisme atau prosedur penjatuhan sanksinya.
Pada  dasarnya  penanganan  dugaan  pelanggaran  netralitas  Kepala  Desa  di Kabupaten  Indramayu  dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (Bawaslu)  Kabupaten  Indramayu  yang  menjadi  lembaga  yang  berhak  menerima laporan  dan  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  kajian  terhadap  laporan atau temuan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa untuk memastikan apakah hal  tersebut  benar  mengandung  pelanggaran.  Selanjutnya  hasil  pemeriksaan  oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu dibahas dalam Sentra Gakkumdu yang tergabung
dari  Instansi  Kejaksaan  dan  Kepolisian  untuk  menjatuhkan  sanksi  atau merumuskan unsur-unsur dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.
Pernyataan  tersebut  sesuai  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, Pasal  30  huruf  “b”  yang  berbunyi “menerima  laporan  dugaan  pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan”.
Berikut  adalah  mekanisme  penanganan  pelanggaran  dan  penjatuhan  sanksi terkait  Kepala  Desa  tidak  netral  pada  pelaksanaan  Pilkada  serentak  2020 khususnya di Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

## Gambar 1.1. Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran
Temuan dari Pengawas Pemilihan Umum dari semua tingkatan atau laporan dari masyarakat merupakan sumber dugaan Pelanggaran. Apabila sumber tersebut dari  temuan  maka  dituangkan  dalam  Laporan  Hasil  Pengawasan  kemudian  di lakukan  Rapat  Pleno  Pimpinan  untuk  menentukan  Temuan  atau  Bukan  Temuan, setelah dinyatakan menjadi temuan maka melakukan kajian dengan mengundang
saksi-saksi dan pihak yang melanggar ketentuan, mengumpulakn alat dan barang bukti  serta  melalukan  klarifikasi,  setelah  semua  terpenuhi  dilanjut  dengan  Rapat Pleno  apakah  dinyatakan  register  untuk  dilanjutkan  atau  diberhentikan  karena tidak  terbukti,  apabila  dinyatakan  terbukti  maka  dilanjutkan  dalam  Pembahasan Sentra  Gakkumdu  untuk  merumuskan  unsur-unsur  dugaan  pelanggaran  tersebut untuk  dilimpahkan  ke  Jaksa  atau  diberhentikan  apabila  dinyatakan  tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan.
Untuk sumber dugaan pelanggaran dari laporan hampir sama dengan temuan akan  tetapi  yang  membedakan  adalah  tidak  adanya  Laporan  Hasil  Pengawasan, malainkan  masyarakat  langsung  melaorkan  ke  KAntor  Pengawas  Pemilu  yang kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  Investigasi  untuk  memastikan  setelah  itu dilakukan  kajian  sebelum  dilanjut  rapat  pelno  pimpinan  untuk  memastikan peristiwa tersebut deregister atau tidak.

## C. PENUTUP

## A. Simpulan
Dari uraian diatas dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagaui berikut:
1. Netralitas  Kepala  Desa  atau  Kuwu  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  Indramayu  Tahun  2020  belum  terlaksana  dengan  baik,  karena masih  terdapat  beberapa  oknum  kepala  desa  yang  terlibat  aktif  dalam menguntungkan  salah  satu  pasangan  calon  dalam  pemilihan  bupati  dan  wakil bupati  di  Indramayu.  Hal  tersebut  berimplikasi  dengan  adanya  program  yang diberikan  dari  petahana  atau  aspirasi  legislatif  oleh  salah  satu  fraksi  yang mengusung calon bupati dan wakil bupati, dan ini dianggap menjadi suatu jasa yang  harus  dibalas  oleh  kepada  desa  tersebut  sebagai  hutang  untuk  suksesi pasangan calon yang diusung dari partai pemberi program.
2. Banyaknya  regulasi  yang  mengatur  terkait  larangan,  dan  sanksi tindak  pidana pemilihan  kaitanya  dengan  netralitas  aparatur  sipil  negara  dan  kepala  desa masih  dirasa  belum  maksimal,  pengaturan  unsur-unsur  Tindak  Pidana Pemilihan  mengenai  Netralitas  Aparatur Sipil  Negara  dan  Kepala  Desa  sudah sesuai dengan regulasi.

## B. Saran
1. Pengawas  Pemilihan  Umum  sudah  sepatutnya  dapat  menjangkau  pengawasan bukan pada tahapan Pemilihan, melainkan pada saat reses anggota dewan baik tingkat daerah atau pusat, pengawasan dalam pemberian aspirasi.
2. Pengaturan  regulasi  terkait  sanksi  tindak  pidana  pemilihan  kaitanya  dengan netralitas  aparatur  sipil  negara  dan  kepala  desa  masih  terbilang  ringan, mengingat  dalam  frasa  pasal  188  Undang-undang  Pilkada  tuntan  maksimal hanya 6 (enam) bulan kurangan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah),  hal  tersebut  tidak  memberikan  efek  jera  bagi  Aparatur  Sipil  Negara dan  Kepala  Desa,  maka  pemerintah  atau  lembaga  pembuat  Undang-undang sepatutnya  untuk  merevisi  frasa  pasal  tersebut  untuk  mewujudkan  Pemilihan yang  berkualitas  dan  Berintegritas  baik  dari  Penyelenggara,  Masyarakat,  dan para  pihak.  Sepatutnya  penegak  hukum  pemilihan  dalam  hal  ini  Bawaslu, Kepolisian  dan  Kejaksaan  selalu  diberikan  sosialiasi  dan  pemahaman  yang sama untuk dapat menyemakan presepsi dalam pembahasan sentra Gakkumdu.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Jimly  Asshiddiqie, Penegakan  Hukum ,  diakses  12  Juni  2021,  Ebook,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi  Undang-Undang  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terahir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-undnag Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84  Tahun  2015  tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

## 3. Sumber Lainya
Nur  Rohmi  Aida,  2020,  kompas.com,    “ Berikut  Daftar  270    Daerah  yang  Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020”, diakses pada tanggal 18 Juni 2021 https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut- daftar-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-9-desember-
2020?page=all
https://bkpsdm.malangkab.go.id diakses  pada  tanggal  06  April  2022  Pukul  00.53 WIB.