## JNPH
Volume 11 No. 1 (April 2023)
© The Author(s) 2023
OPTIMALISASI PEMERATAAN SDM KESEHATAN DI INDONESIA
OPTIMIZING EQUITABLE DISTRIBUTION OF HEALTH HUMAN RESOURCES IN INDONESIA
MARIA TRI DIANI, ROSTIKA FLORA, RIZMA ADLIA SYAKURAH FAKULTAS ILMU  KESEHATAN MASYARAKAT, UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, INDONESIA Email: rostikaflora@gmail.com

## ABSTRAK
Pendahuluan:   SDM   Kesehatan  merupakan   salah   satu   bagian   yang   perlu   diperhatikan   di Indonesia. SDM kesehatan terjadi karena standar konsistensi yang rendah dari tenaga kesehatan meskipun   fakta   bahwa   Organisasi   Kesehatan   Dunia   (WHO)   menetapkan   pemeliharaan kesejahteraan tenaga kesehatan/SDM kesehatan untuk membangun sirkulasi aset kesejahteraan yang   adil.   Dalam  subsistem  dan   eksekutif   SDM   kesehatan,   pemeliharaan   tenaga   kesehatan adalah dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan SDM  kesehatan, di mana hal ini sangat penting agar SDM kesehatan yang terampil dan ahli dapat terus bekerja untuk jangka waktu yang   lama.   Metode:   Strategi   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   teknik   literature review.   Dalam   tulisan   ini,   informasi   yang   digunakan   adalah   informasi   opsional.   Informasi opsional menggunakan informasi yang diperoleh dari item kueri sumber tulisan yang didapat melalui indeks web, seperti peneliti google, buku harian bersumber dari Mendeley dan Google Scholar  dan   buku   harian   kesejahteraan.   Hasil   dan   Pembahasan:  Dalampemeliharaan kesejahteraan SDM kesehatan merupakan salah satu masalah dalam subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan karena kelangsungan SDM kesehatan untuk tinggal dan bekerja di daerah yang   jauh   untuk   mengoptimalisasi   Pemerataan   SDM   Kesehatan   di   Indonesia.   Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan tenaga kesehatan merupakan isu yang diusung oleh multifaktor dan mencakup multisektor sehingga tidak ada lagi maldistribusi sumber SDM kesejahteraan antara wilayah metropolitan (Perkotaan) dan di daerah terpencil.

## Kata Kunci: Optimalisasi, SDM, Kesehatan

## ABSTRACT
Intoduction: Human Resources for Health is one part that needs attention in Indonesia. Health human resources occur because of the low consistency standards of health workers despite the fact that the World Health Organization (WHO) stipulates maintenance of the welfare of health workers/health human resources to establish a fair circulation of welfare assets. In the health HR sub-system and executive, the maintenance of health personnel is by paying attention to the
welfare level of health human resources, where this is very important so that skilled and expert health human resources can continue to work for a long period of time. Method: The strategy used in this study is the literature review technique. In this paper, the information used is optional information. Optional information uses information obtained from written resource query items obtained via web indexes, such as Google Research, Mendeley and Google Scholar sourced diaries and wellness diaries.Result and Discussion: Maintaining the welfare of health human resources is one of the problems in the Health Human Resources subsystem because of the continuity of health human resources to live and work in remote areas to optimize the distribution   of   health   human   resources   in   Indonesia.Conclusion: his   study   shows   that   the maintenance of health personnel is an issue that is carried out by multifactors and includes multisectors so that there is no longer a maldistribution of welfare human resources between metropolitan (urban) areas and in remote areas.

## Keywords: Optimization, SDM, Health

## PENDAHULUAN
Sejak   berdirinya   Sistem   Kesehatan Nasional, otoritas publik terus berupaya untuk meningkatkan sistem kesehatan yang bersifat administrasi   di   semua   pusat   pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu titik fokus utama   pusat   pelayanan   kesehatan   dalam mengembangkan kualitas lebih lanjut di pusat pelayanan   kesehatan   adalah   administrasi SDM   kesehatan.   Dalam   pelaksanaan pelayanan   kesehatan   masyarakat,   dikatakan bahwa   peningkatan   kinerja   SDM   kesehatan merupakan   tujuan   akhir   dalam   bekerja sehingga harus memadai dalam jumlah, jenis, dan kualitas, serta diseminasi secara adil dan merata   sesuai   kebutuhan   peningkatan kesehatan (Shofiah et al., 2019).
Peningkatan   kesehatan   masyarakat merupakan   salah   satu   prioritas   yang diutamakan   dan   merupakan   tujuan   akhir untuk   mencapai   tujuan   negara   Indonesia. Untuk   melakukan   peningkatan   kesehatan, pusat-pusat   pelayanan   kesehatan   melakukan pertemuan dan bersama-sama merencanakan Sistem   Kesehatan   Nasional   (SKN),   dengan mendirikan   dewan   kesehatan   yang dikoordinasikan   oleh   semua   bagian   negara Indonesia   untuk   saling   mendukung.   SKN dalam   menangani   pengelolaan   berbagai kondisi medis di Indonesia, dengan beberapa metodologi   yang   dipartisi   menjadi   beberapa subsistem,   salah   satu   subsistem   ini   adalah subsistem   SDM   kesehatan.   SDM   kesehatan
adalah   tenaga   kesehatan   (termasuk   tenaga kesehatan   utama)   dan   staf   pendukung   yang terlibat dan bekerja, serta berkomitmen dalam upaya   kesehatan   yang   dinaungi   oleh   dewan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). SDM Kesejahteraan adalah salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional   (SKN)   yang   mengambil   bagian penting  dalam pelaksanaan  upaya  kesehatan dan   pencapaian   Universal   Health   Coverage (UHC)   dan   Sustainable   Development   Goals
(SDGs) (Kementerian
Perencanaan Pembangunan   Nasional/Bappenas,   2019). Salah   satu   sistem   dalam   Rencana Pembangunan   Jangka   Panjang   Bidang Kesehatan (RPJPK) tahun 2005-2025 adalah penguatan SDM di bidang kesehatan terutama pemerataan tenaga kesehatan   (Komasawa et al., 2019).
Seperti   yang   dituangkan   dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang   Sistem   Kesehatan   Nasional,   ini menetapkan   bahwa   SDM   kesehatan   adalah tenaga   kesehatan   yang   terlibat   dan   bekerja dengan   mendedikasikan   diri   mereka   dalam upaya   kesehatan   dan   eksekutif".   Pusat Pelayanan   Kesehatan   adalah   tempat   yang memberikan administrasi kesehatan misalnya, klinik medis, fasilitas kesehatan, pusat terapi medik, dan pusat  terapi  khusus. “Kehadiran klinik   darurat   di   Indonesia   sendiri   telah berkembang sebesar 12,86% dari tahun 2016- 2020.   Pusat-pusat   aktual   pada   tahun   2020, sesuai informasi, terdapat 11.347 fasilitas di
Indonesia yang dimiliki oleh otoritas publik dan   wilayah   setempat,   yang   terdiri   dari 10.239   fasilitas   penting   dan   1.108   fasilitas dasar”.   Kuantitas   SDM   kesehatan   di Indonesia pada tahun 2020 di atas 1.464.453 individu   yang   terdiri   dari   1.073.678   tenaga kesehatan   (74,30%)   dan   391.773   tenaga pendukung   kesehatan  (27,71%)  (Primadi  & Ma’ruf, 2020). Melihat area topografi, tenaga kesehatan juga lebih tertarik untuk bekerja di wilayah   perkotaan   yang   memberikan keuntungan   sosial   dan   ahli.   Wilayah perkotaan juga menawarkan akses yang lebih terbuka   untuk   profesi,   instruksi,   dan pekerjaan   yang   lebih   baik   bagi   tenaga kesehatan.   Terlebih   lagi,   penghasilan   yang rendah   rendah   sering   didapat   oleh   tenaga kesehatan   yang   bekerja   di   daerah   pedesaan dan   jauh,   sehingga   tenaga   kesehatan   lebih memilih   bekerja   di   daerah   perkotaan   yang nyaman (Dussault & Franceschini, 2006).
Dalam   pengaturan   eksekutif   adalah pekerjaan   organisasi   untuk   memutuskan aktivitas   cerdas   dengan   memberikan   pilihan pilihan   di   kemudian   hari   melalui   interaksi yang tepat. Sesuai Green A (1999) dalam (Jia, Peng   Cao,   et   al.,   2021),   mengatur   di   area kesehatan diurutkan menjadi dua jenis. Jenis utamanya   adalah   pengaturan   tindakan   yang terhubung   dengan   mengatur   jadwal   dan sistem   yang   dapat   diperiksa   untuk   eksekusi sebelum gerakan dijalankan. Jenis selanjutnya adalah alokasi yang mengelola dinamika yang terkait   dengan   bagaimana   aset   harus dialokasikan   agar   tepat   sasaran   dan   sesuai rencana.   Pengaturan   alokasi   semacam   ini sebagian   besar   digunakan   di   bidang kesehatan.   Gagasan   ini   diubah   menjadi strategi   publik   untuk   mengatur   kebutuhan SDM kesehatan oleh otoritas publik sebagai rencana yang tepat untuk kepuasan dan situasi Sumber Daya Manusia Kesehatan mengingat jenis administrasi kesehatan dan kantor yang diperlukan   dengan   jenis   dan   jumlah   yang sesuai. Pengaturan yang tepat memungkinkan kemampuan kerja yang tepat untuk diketahui mendapatkan   keharmonisan   antara   pasokan dan tanggung jawab tenaga kesehatan (Yang & Dong, 2014).
Dalam penelitian (Mobaraki et al., 2013) menyatakan   bahwa   "ada   perbedaan   yang terjadi dalam penyebaran tenaga kesehatan di puskesmas   di   Indonesia,   dan   yang mengejutkan beberapa puskesmas mengalami kekurangan   tenaga   kesehatan   seperti   dokter spesialis terutama dokter spesialis kandungan di  daerah  yang  jauh". "  Hal ini  dilihat  dari tidak   meratanya   tenaga   kesehatan   antar puskesmas   yang   terletak   di   daerah-daerah dengan derajat status ekonomi keluarga yang rendah   dan   tinggi,   daerah   topografi   dalam pandangan   daerah   perkotaan   dan   pedesaan bahkan pada tingkat umum tenaga kesehatan juga   mempertimbangkan   dalam   memilih posisi   daerah   ".   "Berbagai   puskesmas memiliki   aksesibilitas   yang   rendah   terhadap tenaga   kesehatan   dan   tingginya   tingkat kemiskinan   terkait   status   keuangan keluarga"(Pullawach  Arjyotha   a   &   Vorapoj Promasatayaprot b, 2021).
Berdasarkan   (Husain   et   al.,   2006) menyatakan   Sifat   tenaga   kesehatan   akan dilihat   dari   korelasi   tenaga   klinis   dan   non- klinis.   Tenaga   kesehatan   klinis   terdiri   dari spesialis seperti spesialis gigi, spesialis bedah, spesialis   kandungan,   ahli   gizi   dan   tenaga klinis   lainnya.   Tenaga   kesehatan   non-klinis terdiri dari pekarya, staf manajerial dan lain- lainnya.   Dispersi   dipandang   adil   ketika penyampaian   pekerjaan   utilitarian   antara masyarakat   perkotaan   setara   dengan   kota. Diseminasi   SDM   kesehatan   yang   adil merupakan   isu   penting   dalam   peningkatan kesejahteraan di Indonesia. Jumlah, kualitas, dan   sirkulasi   adalah   komponen   mendasar untuk membuat kualitas, tidak memihak, dan kualitas   kesehatan   yang   penting   dengan tujuan   bahwa   pelaksanaan   kesehatan   yang sangat   ideal.   Indonesia   adalah   negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan   kecil.   Isu   penyebaran   SDM   kesehatan yang   tidak   merata   sebagaimana   dimaksud seperti di pulau-pulau yang jauh, pulau-pulau eksternal,   dan   daerah   batas,   sehingga   SDM kesehatan   di   beberapa   wilayah   ini   masih belum terpenuhi (Misnaniarti et al., 2018).
Ketidaktertarikan tenaga kesehatan untuk bekerja   di   daerah   yang   jauh   merupakan
masalah yang masih belum bisa diatasi dan merupakan   penyebab   ketidakmerataan   SDM kesehatan   di   daerah   terpencil   di   Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki masalah   tersendiri   dalam   meratakan   SDM Kesehatan   untuk   kemajuan   kesehatan, khususnya   dalam   kesejahteraan   para   teanga kesehatan   di   pusat   pelayanan   kesehatan, khususnya di daerah yang jauh , pulau-pulau eksternal   dan   daerah-daerah   yang mempengaruhi   kualitas   dan   penerimaan terhadap administrasi tenaga kesehatan yang tidak ideal (Masango et al., 2008). Mengingat “Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004 tentang   Pemerintah   Daerah,   desentralisasi menyebabkan   pertukaran   kekuatan   dari pemerintah   fokus   ke   badan   legislatif lingkungan,   mengingat   untuk   daerah kesehatan”.   Legislatif   terdekat   untuk   situasi ini memiliki kekuatan dan kewajiban penuh dalam mengarahkan area kesehatan di tempat mereka, mengingat untuk administrasi tenaga kesehatan (Romadhona & Siregar, 2018).
Akibatnya,   legislatif   lingkungan   harus memiliki   opsi   untuk   merencanakan   kantor administrasi   kesehatan   di   daerah   mereka, yang   dapat   digunakan   sebagai   alasan   untuk mengatur kebutuhan tenaga kesehatan. Pada periode sentralisasi, kesejahteraan para tenaga kesehatan sepenuhnya merupakan kewajiban pemerintah   dan   harus   menjadi   perhatian, namun   di   masa   desentralisasi   ini   ada "kekuatan   berbagi"   antara   fokus   pemerintah dan   pemerintah   terdekat   (Romadhona   & Siregar,   2018).   Karena   portabilitas   tenaga kesehatan   pada   umumnya   akan   bekerja   di wilayah   perkotaan   dan   tidak   memiliki keinginan untuk bekerja untuk rentang waktu yang signifikan di daerah terpencil, sehingga pemerintah tertarik untuk mengeksplorasi dan membandingkan   pemeliharaan   tenaga kesehatan   antara   wilayah   perkotaan   dan daerah   pedesaan   (Jia,   Cao,   et   al.,   2021). Korelasi   ini   berarti   melihat   perspektif   yang mempengaruhi perbedaan dalam perpindahan tenaga kesehatan di dua daerah yang berbeda ini   sehingga   cenderung   terkonsentrasi   pada metode   yang   paling   mahir   untuk
meningkatkan   dan   sirkulasi   SDM   kesehatan yang tidak memihak di Indonesia.
Mengingat   maksud   di   atas,   penulis tertarik untuk meneliti tentang "Optimalisasi Pemerataan   SDM   Kesehatan   di   Indonesia" dimana   SDM   kesehatan   di   antara   wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan di Indonesia terjadi ketidakmerataan tenaga kesehan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam   penelitian   ini   para   peneliti menggunakan   metode literature   review dimana peneliti menelusuri penelian-penelitan terdahulu   dengan   melakukan   survei penulisan.   Survei   penulisan   tersebut merupakan   klarifikasi   spekulasi,   penemuan dan   materi   eksplorasi   lainnya   yang   didapat dari   bahan   referensi   untuk   dimanfaatkan sebagai bentuk usaha penelitian (Cahyono et al., 2019). Audit penulisan ini sangat penting dan   digunakan   dalam   melakukan penggubahan   yang   diselesaikan   dengan mengungkapkan kata-kata yang berbeda dari berbagai   tulisan   yang   diperoleh.   Konsentrat ini   juga   menggunakan   penyelidikan   yang berbeda,   yang   merupakan   pengukuran   yang akan   digunakan   untuk   memecah   informasi yang ada dengan menggambarkan informasi yang   telah   dikumpulkan   dan   tujuan   akan dibuat untuk masyarakat umum.

## Subjek dan Situasi Penelitian
“Penelitian   ini   menggunakan   subjek yaitu SDM kesehatan di Indonesia. Penelitian ini   lebih   fokus   pada   pemerataan   SDM kesehatan   di   Indonesia   sehingga   peneliti menggunakan sebuah studi Sistematicliteratur   review untuk   mencakup semua”.

## Sumber Informasi
“Untuk   data   yang   digunakan   dalam penelitian   ini   menggunakan   data sekunder.Sumber   informasi   dari   penulisan
jurnal, artikel, buku, laporan serta Web yang berkaitan dengan penelitian ini”.

## Instrument Penelitian
Para   peneliti   menggunakan   strategi tinjauan tertib PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review) yang mencakup ID,   penyaringan,   penggabungan,   dan pencapaian mengingat penemuan artikel yang kemudian   dipecah.  Artikel   yang   memenuhi aturan   akan   dievaluasi   untuk   mendapatkan informasi   yang   terkait   dengan   pelaksanaan aset   manusia   kesejahteraan   dewan.   Semua penemuan   sehubungan   dengan   pelaksanaan kesehatan   akan   dicatat   dan   diperkenalkan bersama dengan klarifikasi cerita.

## Tahap Penelitian dan Analaisis Data
Identifikasi dan Eksplorasi penelitian ini untuk menganalisis Optimalisasi Pemerataan SDM   Kesehatan   di   Indonesia.   Selanjutnya, para   peneliti   menetapkan   beberapa   keadaan sebelum   memulai   pencarian   tulisan, khususnya:
1)  Persyaratan   munculnya   gagasan
Mengoptimalkan   pemerataan   SDM kesehatan yang setara di Indonesia.
2)  Pengembangan pemikiran yang berhubungan   dengan   Optimalisasi
Pemerataan   SDM   Kesehatan   yang diterapkankan   di   wilayah   perkotaan   dan wilayah pedesaan.
Setelah pembedahan pembuktian selesai dalam   mencari   semua   artikel   logis   yang dirujuk   diperoleh   dari   Mendeley,  Google Scholar, WHO, Kemenkes Dan Sumber lain yang   memenuhi   persyartan  dengan   tahun terbatas   tujuan   2011-2022.   Setelah   proses pencarian penulisan, para peneliti melakukan penyaringan dan memutuskan model dengan bantuan   aplikasi   Mendeley, untuk mengetahui   refleksi   dari   30   tulisan   dan mereview untuk mengetahui hubungan antara topik   yang   ditemukan.   Tulisan   yang   telah memenuhi   syarat   akan   diambil   inti   dan   di eksplorasi   sehingga   karya   dapat   dibentuk. Penelitian ini dapat membedakan isu sebagai
hubungan sebab akibat antara setidaknya dua faktor.   Penelitian   ini   dapat   mengenali   atau kesempatan sebagai variabel yang bergantung dan  memimpin  pemeriksaan  terhadap  faktor bebas.

## HASIL PENELITIAN

## SDM Kehatan Indonesia
Optimalisasi   pemerataan adalah pengerahan   tenaga   yang   efisien   yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun dan   memberdayakan   pada   pusat   pelayanan kesehatan yang dapat menampung perwakilan yang   diharapkan   dengan   menangani kebutuhan   tenaga   kerja   yaitu   tenaha kesehatan. Pemeliharaan kerja adalah rentang waktu   antara   mulai   bekerja   dan   berhenti bekerja   (Mckown,   2007;   Nair,   2009)   dalam penelitian (Ramadhanti, 2021). Pemeliharaan tenaga kesehatan dicirikan sebagai pekerjaan tanpa   henti   dari   pekerja   kesejahteraan   yang berbakat   dan  berguna  (World   Health Organization, 2020)
Di Indonesia, tidak ada pengaturan yang jelas   dalam   hal   pemeliharaan   tenaga kesehatan baik itu tenaga spesialis dan tenaga kesehatan   lainnya   hingga   saat   ini. Bagaimanapun, sekarang ada” strategi tenaga kesehatan   dengan   perjanjian   bagi   tenaga kesehatan   sebagai   motivator   untuk   daerah yang   jauh   atau   peningkatan   daerah   yang sangat terpencil. Salah satu pedoman sebagai rujukan adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang
Pemberian   Insentif   bagi   Sumber   Daya Manusia   Kesehatan   yang   Melaksanakan Tugas   Khusus   dan   Keputusan   Menteri Kesehatan   Republik   Indonesia   NOMOR 156/Menkes/SK/I/2010   tentang   Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penugasan   Khusus   di   Puskesmas  daerah terpencil”(Romadhona & Siregar, 2018)
Mengingat dampak pemeriksaan dengan strategi   investigasi   tanggung   jawab,   hal   ini menunjukkan   bahwa   terdapat   kontras tanggung jawab antara puskesmas di wilayah
perkotaan   dan   pedesaan.   Tenaga   kesehatan diperlukan   di   perkotaan   dan   wilayah pedesaan(Organization,   2016).   Tenaga kesehatan di wilayah pedesaan lebih banyak dibutuhkan   karena   masih   banyak   terdapat kekosongan   tenaga   kesehatan   di   wilayah pedesaan.   Dalam   hal   ini   puskesmas   di wilayah   pedesaan   belum   memiliki   sistem pengaturan   dalam   penerimaan   tenaga kesehatan   di   wilayah   pedesaan   sehingga sehingga   tenaga   kesehatan   tidak   mau   untuk dipindahkan   ke   wilayah   pedesaan   (H.C., 2014).  Daerah   perkotaan   dengan   fasilitas kesehatan yang lenkap dan akses yang baik dengan   jumlah   penduduk   yang   tinggi   akan menarik lebih banyak tenaga kesehatan klinis. Mengingat   hal   ini,   pemerintah   mengatur bahwa   akan   ada   lebih   banyak   tenaga   kerja klinis di kota (Mobaraki et al., 2013).
Apresiasi   yang   didapat   oleh   tenaga kesehatan   berbeda   saat   bekerja   di   daerah perkotaan   dan   daerah   pedesaan   karena   para pimpinan   benar-benar   melihat   kinerja   para tenaga kesehatan. SDM kesehatan sebenarnya bersedia   ditempatkan   dimanapun   wilayah kerjanya tetapi harus didukung oleh fasilitas yang   memadai   dan   upah   yang   sesuai. (Mobaraki et al., 2013)
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SDM Kesehatan  seperti   yang   ditunjukkan   oleh (Palembangan et al., 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi   pemeliharaan   tenaga kesehatan antara lain:
a.  Tingkat Makro (Sistem Kesehatan)
Misalnya,   mengatur   dan   menggunakan tenaga kesehatan, arahan, strategi, dll.
b.  Tingkat   Mikro   (Fasilitas   Kesehatan   atau Tempat Kerja) Misalnya, perlengkapan dan perlengkapan kerja, rekanan, lingkungan kerja, dll.
c.  Karakteristik Individu dan Kondisi Hidup Misalnya,   orientasi,   usia,   status   suami- istri, budaya, dll.
Beberapa   variabel   berbeda   yang berdampak   pada   pemeliharaan   tenaga kesehatan adalah sebagai berikut (Kay et al., 2012)
a.  Perbedaan Koordinasi antar Kementerian Kesehatan,   Provinsi   dan   Kabupaten
tentang   Standar   Pelayanan   Kesehatan   di Perkotaan,   Pedesaan   dan   Daerah Terpencil.
Dalam   melaksanakan   administrasi kesehatan   di   pedesaan   dan   daerah terpencil   ,   strategi   tentang   norma-norma administrasi kesehatan yang didefinisikan dengan   baik   untuk   daerah   terpencil ditegakkan oleh prinsip-prinsip kantor dan yayasan   dengan   mempertimbangkan keadaan topografi domain. Prinsip-prinsip ini   harus   dibuat   mengingat   pendekatan pada   norma-norma   layanan   medis   yang tidak   ambigu   dan   pedoman   tenaga kesehatan yang utama.
b.   Pola   Rekrutmen   dan   Orientasi   Tenaga Kesehatan   di   Pedesaan   dan   Daerah Terpencil.
Sejauh   ini   pemerintah   masih mengembangkan   lebih   lanjut   strategi pendaftaran   bagi   tenaga   spesialis   yang sedang berlangsung dengan tujuan bahwa itu dapat mengikat tenaga kesehatan yang baru   lulus   dengan   sengaja   untuk ditetapkan   di   pedesaan   dan   daerah terpencil  sehinnga  tidak  secara  langsung mencari   tugas   di   wilayah   perkotaan. Strategi   pendaftaran   tenaga   kesehatan baru   menggabungkan   dukungan   yang disengaja   untuk   ditetapkan   di   pedesaan dan daerah terpencil menggunakan sistem dari   jangka   menengah   dan   sementara hanya lulus. Terlebih lagi, keahlian dapat diperoleh   melalui   persiapan   bagi   teanga kesehatan yang telah ditetapkan.
c.  Kurikulum   Berbasis   Kompetensi   Tenaga Kesehatan   di   Pedesaan   dan   Daerah Terpencil.
Strategi   tentang   kemampuan   yang jelas berdasarkan prinsip-prinsip rencana pendidikan   untuk   tenaga   kesehatan   di pedesaan   dan   daerah   terpencil   untuk organisasi   yang   bertanggung   jawab   atas sekolah   dan   mempersiapkan   tenaga kesehatan   sebagai   tim   dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam   persyaratan   dalam   rencana pendidikan   pelatihan   yang   tepat   dari tenaga   kesehatan.   Sama   sekali   tidak
seperti   wilayah   perkotaan,   kepuasan ekstra   dari   rencana   pendidikan   di pedesaan   dan   daerah   terpencil   akan membuat   komitmen   positif   dalam menciptakan   lulusan   yang   memiliki keterampilan   eksplisit   untuk   mengatasi masalah perawatan medis.
d.  Manajemen SDM Kesehatan
Sosialisasi pengaturan penataan yang terkonsentrasi   tentang   pengaturan   aturan untuk   kebutuhan   tenaga   kesehatan   di daerah   terpencil   yang   tidak   ambigu dinyatakan   dalam  “Keputusan   Menteri Kesehatan   Republik   Indonesia   Nomor 81/Menkes/SKI/2004   tentang   Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rumah   Sakit,   yang   menggabungkan macam-macamnya, jumlah   dan kemampuan   yang   dibutuhkan   sebagai bundel   (keahlian   dicampur)   dengan mempertimbangkan   masalah   geologis, spasial   dan   ketebalan   pekerja kesejahteraan per lokal”.
e.   Jaminan   Karir   pasca   penugasan   dan
Pengembangan Profesional Untuk mengatasi masalah kesejahteraan   tenaga   kesehatan   di
Pedesaan dan daerah terpencil, diperlukan pengaturan yang menjamin kesejahteraan tenaga   kesehatan   dan   peningkatan keterampilan   setelah   tugas   di   pedesaan dan daerah terpencil yang terkait dengan lamanya   jangka   waktu   tugas   yang bersangkutan.   Strategi   ini   harus menggabungkan   kejelasan   sertifikasi untuk   berubah   menjadi   pegawai pemerintah, dan sertifikasi peluang untuk melanjutkan   dengan   instruksi   ke   tingkat yang   lebih   signifikan.   Sementara   itu,   di wilayah   perkotaan   terbuka   akses   dan peluang bisnis yang luar biasa bagi tenaga kesehatan sangat luas dan ditegakkan oleh kemajuan   globalisasi   yang   belum terhubung ke daerah yang jauh.
Analisis   Perbedaan   SDM   Kesehatan   di Daerah Perkotaan dan Pedesaan
Tenaga   kesehatan   yang   tinggal   di pedesaan dan daerah terpencil sebagian besar mengalami masalah mendapatkan administrasi   kesehatan   yang   berkualitas.   Ini karena   keadaan   geologi,   geografi, transportasi,   penerimaan   korespondensi, peningkatan  tingkat  keterpurukan  penduduk, dan   berbagai   masalah   sosial   lainnya   yang mereka   hadapi.   Menurut   Cushway   dalam ulasan (Suharmiati et al., 2012)ada beberapa perbedaan   dalam   pemeliharaan   tenaga kesehatan di wilayah perkotaan, termasuk: a.  Upah dan jabatan
Perbedaan   upah   dan   jabatan   bagi tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah metropolitan   dan   di   daerah   pedesaan adalah   kemiripan   upah   dan   gaji   yang didapat.
b.  Pengakuan dan Prospek
Apresiasi   yang   didapat   oleh   tenaga kesehatan berbeda saat bekerja di wilayah perkotaan dan pedesaan karena pimpinan harus   benar-benar   melihat   presentasi kinerja   tenaga   kesehatan   untuk memberikan   apresiasi   terhadap   kinerja kerjanya.   Tenaga   kesehatan   yang   benar- benar bekerja di tempat mana pun yang mungkin ditegakkan dengan kemampuan berbakat   untuk   posisi   yang   lebih   tinggi. Meskipun   demikian,   kemampuan membangun   posisi   di   daerah   pedesaan sulit diperoleh oleh tenaga kesehatan.
c.  Keadaan kerja Keadaan   kerja   yang   tidak menguntungkan   membuat   tenaga kesehatan   umumnya   akan   memutuskan untuk   bekerja   di   wilayah   perkotaan dibandingkan dengan di daerah pedesaan yang jauh.
d.  Work (Kerja)
Pimpinan   harus   bisa   mengatasi masalah   individu   adalah   dengan memberikan minat dan kesempatan yang berbeda   untuk   belajar   dan   berkembang, namun di daerah pedesaan yang jauh ini sulit   ditemukan   akibatnya   menyebabkan kekecewaan   bagi   tenaga   kesehatan sehingga   memutuskan   untuk   berhenti bekerja dan kemudian kembali ke wilayah
perkotaan. e.  Promosi dan Pilihan Pendaftaran   dan   pemilihan   tenaga kesehatan   diselesaikan   dengan   hati-hati baik   secara   adat   maupun   dengan   cara yang   mutakhir.   Di   wilayah   perkotaan, jalannya   kemajuan,   pendaftaran,   dan pilihan   terjadi   semakin   metodis   dan terkoordinasi, namun
melewati mekanisme   penentuan   yang   sulit   sangat menantang.   Sama   sekali   tidak   seperti halnya   dengan   daerah   pedesaan   yang jauh,   proses   pendaftaran   dan   penentuan terjadi   semakin   adil   dan   efektif   dengan alasan bahwa hal itu didorong oleh aset kesehatan   terbatas   yang   dapat   diakses, namun   interaksi   kemajuan   secara   umum akan lebih lama.
f.  Harapan Dalam   pekerjaan,   tenaga   kesehatan harus memiliki keinginan untuk maju dan mendapatkan   kompensasi   atas   pekerjaan yang   mereka   lakukan.   Di   wilayah perkotaan   biasanya   asumsi-asumsi   ini agar   dapat   dipenuhi,   namun   di   daerah pedesaan   yang   jauh   asumsi-asumsi   ini menantang   untuk   dipenuhi   karena   tidak adanya   aset   moneter   yang   dialokasikan untuk tenaga kesehatan .
g.  Beban Kerja
Berbagai   macam   kemampuan   yang didominasi oleh tenaga kesehatan menjadi kebanggaan individu dan berpikir bahwa pekerjaan mereka signifikan secara mental memiliki arti penting untuk pekerjaan. Di wilayah  perkotaan,   penyebaran   tenaga kesehatan   secara   umum   mengalami kelebihan,   membawa   adanya   keseriusan dan   kepercayaan   diri   tenaga   kesehatan karena tanggung jawab yang lebih serius, maka   gagasan   ahli   tentang   tenaga kesehatan juga dipengaruhi oleh topografi lokal, entri langsung, motivasi tinggi dan remunerasi   yang   didapat.   Sementara   itu, SDM  kesehatan   di  pedesaan   dan  daerah terpencil   mengalami   kekrurangan  tenaga kesehatan  karena  tenaga  kesehatan  lebih fokus berkerja daerah perkotaan.

## PEMBAHASAN
“Berdasarkan hasil studi literatur di atas, implementasi   SDM   kesehatan   di   fasilitas kesehatan masih belum optimal, dilihat dari adanya   kekurangan   dan   ketidakmerataan SDM   kesehatan   yang   ada   di   fasilitas kesehatan”.“Kekurangan   SDM   kesehatan mengakibatkan penempatan kerja bagi tenaga kesehatan   tidak   sesuai   dengan   disiplin   ilmu yang mereka kuasai sehingga terdapat tenaga kesehatan   yang   harus   memegang   3-4 pekerjaan,   dimana   seharunya   tiap   tanaga kesehatan   hanya   memegang   satu pekerjaan.Pada umunya di fasilitas kesehatan tenaga yang masih belum mencukupi seperti tenaga   ahli   gizi,   sanitasi,   kesehatan masyarakat,   kesehatan   lingkungan,   dan kefarmasian”.   “Hal   itu   diakibatkan   karena adanya   penerapan   desentralisasi   yang mengakibatkan   tidak   meratanya   SDM kesehatan di fasilitas kesehatan khusunya di pedesaan dan daerah terpencil, serta fasilitas kesehatan   juga   sulit   merekrut   tenaga kesehatan yang dibutuhkan (Palembangan et al., 2015)”.
Keberagaman   jenis   keterampilan   yang dikuasai   oleh   tenaga   kesehatan   menjadi kebanggan   pribadi   dan   menganggap   bahwa pekerjaannya   penting   secara   psikologis memiliki  arti  terhadap  pekerjaan.  Di daerah perkotaan,   distribusi   tenaga   kesehatan cenderung   bertumpuk   dan   berlimpah, sehingga   menyebabkan   kurangnya   rasa kompetitif   dan   semangat   tenaga   kesehatan karena   beban   kerja   yang   lebih   ringan, kemudian   sifat   profesionalisme   tenaga kesehatan   juga   dipengaruhi   oleh   geografis daerah, kemudahan akses, tingginya  insentif dan kompensasi yang didapatkan. Sementara itu,   tenaga   kesehatan   yang   ada   di   pedesaan dan   daerah   terpencil   memiliki   beban pekerjaan   ganda   “( Multitasking”). Alasan utama penugasan ganda adalah jumlah SDM yang kurang(Nurlinawati & Putranto, 2020).
“Dalam   penyelenggaraan   pelayanan kesehatan   di   pedesaan   dan   daerah   terpencil membutuhkan   kebijakan   tentang   standar pelayanan   kesehatan   yang   spesifik   untuk
daerah terpencil yang didukung oleh standar sarana dan prasarana
dengan mempertimbangkan   kondisi   geografis wilayah.   “Standar   ini   harus   disusun berdasarkan   kebijakan   tentang   standar pelayanan   kesehatan   spesifik   dan   standar tenaga   kesehatan   strategis   (Yang   &   Dong, 2014)”.   “Dalam   hal   peningkatan   retensi tenaga   kesehatan,   pemerintah   sudah melakukan berbagai upaya dalam menyiasati pemenuhan   kebutuhan   tenaga   kesehatan terutama   di   pedesaan   dan   daerah   terpencil, tertinggal   dan   perbatasan   Upaya   pemberian insentif bagi dokter, bidan desa, perawat dan tenaga   kesehatan   lainnya   bisa   menjadi alternatif untuk merangsang tenaga kesehatan untuk bersedia ditempatkan di daerah tersebut Besaran   insentif   ini   tentu   harus   dilakukan secara   proporsional   sehingga   disatu   sisi merangsang   nakes   untuk   siap   mengabdi,   di sisi lain juga menyesuaikan kemampuan dari anggaran pemerintah”(Rój, 2020).
Upayalain yang dilakukan untuk pemerataan tenaga   kesehatan   yaitu   dengan mengintensifkan   kembali   program-program pengabdian   oleh   tenaga   kesehatan   seperti program wajib profesi dan program Pegawai Tidak   Tetap   bagi   dokter-dokter   baru. Pemerintah   pusat   juga   dapat   memfasilitasi pemenuhan   kebutuhan   dengan   mencetak institusi-institusi   pendidikan   yang   terstandar sehingga   dapat   mencetak   lebih   banyak   lagi lulusan   tenaga   kesehatan.   Sedangkan pemerintah   daerah   dapat   berupaya mengalokasikan   anggaran   dalam   bentuk beasiswa bagi putra daerah untuk mengabdi di   daerahnya   masing-masing   (Wulandari   & Laksono, 2019).
Kebijakan   penempatan   “Dokter,   Dokter Gigi, dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT)” merupakan   salah   satu   upaya   Kementrian Kesehatan   di   lingkungan   Pemda   untuk menyelesaikan permasalahan distribusi SDM kesehatan yang tidak merata. “Kebijakan ini berdasarkan   Keppres   No.   37   Tahun   1991 tentang   Pengangkatan   Dokter   Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti dan Keppres   No.   23   Tahun   1994   tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak
Tetap.   Melalui   kedua   peraturan   tersebut penempatan   tenaga   strategis   Dokter,   Dokter gigi  dan  Bidan  PTT telah  diatur  mulai  dari masa kerja, lama penugasan, sampai dengan kriteria   penempatannya”(D.   S.   Ramadhanti, 2021).
“Para dokter dan Bidan PTT dikirimkan untuk   memperkuat   pelayanan   primer   dan sekunder   seperti   Puskesmas   dan   Rumah Sakit. “Penrekrutan PTT adalah secara person to   person,   tidak   secara   tim”.   Setelah ditetapkannya   “Keputusan   Presiden   Nomor 25 Tahun 2018 menjadi kabar baik bagi 4.143 tenaga   kesehatan   PTT  yang   pada   2016   lalu telah mengitui tes CPNS. Para peserta berusia setinggi-tingginya   40   tahun   dapat   diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah”(Mahendradhata   et   al.,   2017).   Hal tersebut   merupakan   salah   satu   solusi   dalam menyelesaikan   ketidakmerataan   distribusi tenaga   kesehatan   khususnya   di   daerah terpencil (Daerah Terpencil) dengan memberi apresiasi   kepada   peserta   PTT   yang   telah mengabdi   selama   bertahun-tahun   menjadi Nakes di daerah terpencil (Daerah Terpencil) (Primadi & Ma’ruf, 2020)”.
“Pemerataan   tenaga   kesehatan   jelas bukan   hanya   tanggung   jawab   pemerintah pusat, tetap juga tanggung jawab pemerintah daerah.Sinergisme   antara   pemerintah   pusat dan   pemerintah   daerah   seharusnya   dapat mengatasi   ketidakmerataan   distribusi   tenaga kesehatan,   perencanaan   kebutuhan   tenaga kesehatan   yang   tepat   menjadi   acuan   dalam pemenuhan   kebutuhan  tenaga   kesehatan  di Indonesia”. “UU nomor 36 Tahun 2014 pasal 23   menyebutkan   bahwa   penempatan   tenaga kesehatan   oleh   pemerintah   atau   pemerintah daerah  dilaksanakan  dengan  cara  penugasan khusus”.   “Sejak   2015   Kemenkes   RI melakukan   program   penempatan   tenaga kesehatan   yang   komprehensif,   yakni Nusantara Sehat”.
“Nusantara   Sehat   merupakan   upaya kesehatan   terintegrasi   mencakup   aspek preventif,   promotif,   dan   kuratif   melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim   dengan   jumlah   dan   jenis   tertentu   guna
meningkatkan   akses   dan   mutu   pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di   daerah   Tertinggal,   Perbatasan,   dan Kepulauan (DTPK) serta daerah Bermasalah Kesehatan   (DBK)”.   “Program   ini   bertujuan mewujudkan   pelayanan   kesehatan   primer yang   dapat   dijangkau   oleh   setiap   anggota masyarakat,   terutama   oleh   mereka   yang berada   di   wilayah-wilayah   terpencil   di berbagai pelosok Nusantara. Pelaksanaannya dilakukan dengan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) yang dikirim ke terpencil” (Aminulloh et al., 2020).
“Di samping itu, melalui program Palapa Ring,   Kemenkominfo   juga   bertujuan   untuk meningkatkan   akses   masyarakat   yang terpinggirkan   dan   yang   berada   di   pinggiran negeri, yang juga bermanfaat untuk kesehatan masyarakat   (Leski   Rizkinaswara,   2020)”. “Belum   semua   masyarakat   Indonesia menikmati   pelayanan   kesehatan,   terutama bagi   mereka   yang   tinggal   di   pedesaan   dan daerah   tepencil,   tertinggal,   perbatasan,   dan kepulauan   (DTPK)”.   “Pemenuhan   tenaga kesehatan   (Nakes)   melalui   program Nusantara   Sehat   (NS)   untuk   DTPK diperlukan   agar   masyarakat   di   daerah terpencil   mendapatkan   pelayanan   kesehatan yang baik”.
“Oleh   karena   itu,   program   Nusantara Sehat   (NS)   diharapkan   dapat   menjadi   salah satu   upaya   mengurangi   kesenjangan kesehatan   di   daerah.   Salah   satunya   dengan mengirimkan   tenaga   kesehatan   melalui program Nusantara Sehat ke pedesaan, daerah terpencil,   daerah   perbatasan,   tertinggal   dan kepulauan   (DTPK)   dan   daerah   bermasalah kesehatan   (DBK)”.   “Nusantara   Sehat diharapkan   dapat   mengisi   kekurangan- kekurangan   terkait   kesehatan   di   DTPK   dan DBK (Kemenkes RI, 2019)

## KESIMPULAN
SDM   Kesehatan  adalah   salah   satu masalah   dalam   subsistem   SDM   Kesehatan yaitu  tenaga   kesehatan   karena   tenaga kesehatan   tidak   mau   untuk   tinggal   dan bekerja   di   pedesaan   dan   daerah   terpencil.
SDM   kesehatan   adalah   tenaga   kesehatan (tenaga   kesehatan   utama)   dan   fakultas pendukung   kesejahteraan   yang   terlibat   dan bekerja,   dan   berkomitmen   dalam   upaya meningkatkan   derajat   kesehatan   bersama dewan kesehatan. Ada beberapa faktor yang membuat   tenaga   kesehatan   di   wilayah perkotaan   lebih   tinggi   dari   pada   di   daerah pedesaan,   misalnya,   bobot   kerja,   asumsi, kompensasi, gaji, motivasi, kemajuan, proses pendaftaran   dan   pilihan,   persiapan   kerja, konfigurasi posisi, keadaan kerja, kantor, dan asumsi.

## SARAN
Diharapkan   pemerintah   melakukan percepatan   dan   optimalisasi   dalam   berbagai upaya   untuk   meningkatkan   kesejahteraan tenaga   kesehatan,   salah   satunya   adalah meningkatkan   fondasi   program   Nusantara Sehat,   yang   melibatkan   sistem   tugas   luar biasa   bagi   tenaga   kesehatan.   Dengan didukung   juga   oleh   Kementerian   Informasi dan   Informatika   dalam   membingkai   sistem Palapa   Ring   untuk   mengedarkan   data sehingga   pelayanan   kesehatan   semakin seragam didapat oleh masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminulloh, A., ILMIAH, P. A.-K. J., & 2021, undefined.   (2020).   Literatur   Review: Sumber   Daya   Manusia   Rumah   Sakit Dalam Ekonomi Saat Pandemi Covid 19
Melanda
Indonesia.
Ejurnal.Swadharma.Ac.Id.
http://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/
kompleksitas/article/view/142
Cahyono,   E.   A.,   Sutomo,   &   Harsono,   A. (2019).   Literatur   Review:   Panduan Penulisan   dan   Penyusunan.   Jurnal Keperawatan, 12.
Dussault, G., & Franceschini, M. C. (2006). Not   enough   there,   too   many   here:
Understanding   geographical   imbalances in   the   distribution   of   the   health workforce. Human Resources for Health, 4(February 2006).
https://doi.org/10.1186/1478-4491-4-12
H.C.,   van   R.   (2014).   South   Africa’s protracted struggle for equal distribution and   equitable   access   -   still   not   there. Human   Resources   for   Health,   12,   26. http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi? T=JS&PAGE=reference&D=emed12&N EWS=N&AN=24885691 Husain, I., Hasanbasri, M., & Soetjipto, H. P.
(2006).   Kualitas   dan   KuantitasTenaga Kesehatan   PuskesmasStudi   Distribusi Desa-Kota   dan   Regional  Analisis   Data SAKERTI 2000. Working Paper Series, 18, 1–22.
Jia, H., Cao, P., Yu, J., Zhang, J., Jiang, H., Zhao, Q., & Yu, X. (2021). Article a new perspective   for   improving   the   human resource   development   of   primary medical   and   health   care   institutions:  A structural   equation   model   study. International   Journal   of   Environmental Research and Public Health, 18(5), 1–18. https://doi.org/10.3390/ijerph18052560 Jia,   H.,   Peng   Cao,   Jianxing  Yu,   Zhang,   J., Jiang, H., Zhao, Q., & Xihe Yu1. (2021). A  New   Perspective   for   Improving   the Human   Resource   Development   of Primary   Medical   and   Health   Care Institutions: A Structural Equation Model Study. Int J Environ Res Public Health, 18(5).
https://doi.org/10.3390/ijerph18052560
Kay,   B.,   Roger,  A.,   &   IFrancis,  A.   (2012).
Journal   of   Health   Organization   and Management Motivation and retention of health workers in Ghana ’ s district hos ... Related papers.
Komasawa,   M.,   Yuasa,   M.,   Shirayama,   Y., Sato, M., Komasawa, Y., & Alouri, M. (2019).   Impact   of   the   village   health center project on contraceptive behaviors in   rural   Jordan:   A   quasi-experimental difference-in-differences   analysis.   BMC Public   Health,   19(1),   1–10. https://doi.org/10.1186/s12889-019- 7637-9
Leski   Rizkinaswara.   (2020).   Palapa   Ring. https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/pala pa-ring/
Mahendradhata,   Y.,   Trisnantoro,   L., Listyadewi, S., Soewondo, P., MArthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. (2017). The   Republic   of   Indonesia   Health System Review (Vol. 7, Issue 1).
Masango,   S.,   Gathu,   K.,   &   Sibandze,   S.
(2008).   Retention   strategies   for Swaziland’s   health   sector   workforce: Assessing   the   role   of   non-financial incentives. Training, December, 1–30.
Misnaniarti,   M.,   Hidayat,   B.,   Pujiyanto,   P., Nadjib,   M.,   Thabrany,   H.,   Junadi,   P., Besral, B., Purwoko, B., Trihono, T., & Yulaswati,   V.   (2018).   Ketersediaan Fasilitas   dan   Tenaga   Kesehatan   Dalam Mendukung   Cakupan   Semesta   Jaminan Kesehatan   Nasional.   Jurnal   Penelitian Dan   Pengembangan   Pelayanan Kesehatan, September, 6–16. https://doi.org/10.22435/jpppk.v1i1.425
Mobaraki,   H.,   Hassani,  A.,   Kashkalani,   T., Khalilnejad, R., & Chimeh, E. E. (2013). Equality   in   Distribution   of   Human Resources: the Case of Iran’s Ministry of Health   and   Medical   Education.   Iran   J Public Health, 42(1), 161–165.
Morasae   EK,   Forouzan  AS,   Majdzadeh   R,
Asadi-Lari   M,   Noorbala   AA, Hosseinpoor   AR.   Understanding determinants   of   socioeconomic inequality   in   mental   health   in   Iran’s capital,   Tehran:   a   concentration   index decomposition   approach.   Int   J   Equity Health. 2012;11(1):18.
Nithiapinyasakul   A,   Arora   R,   Chamnan   P.
Impact   of   a   20-year   collaborative approach to increasing the production of rural   doctors   in   Thailand.   Int   J   Med Educ. 2016;7:414–416.
Nurlinawati,   I.,   &   Putranto,   R.   H.   (2020). Faktor-Faktor   Terkait   Penempatan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan   Tingkat   Pertama   Daerah Terpencil/Sangat   Terpencil.   Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 4(1), 31–38. https://doi.org/10.22435/jpppk.v4i1.3312 Organization, W. H. (2016). Global strategy on   human   resources   for   health:
Workforce   2030.   Who,   64. https://www.who.int/hrh/resources/global _strategy_workforce2030_14_print.pdf? ua=1
Palembangan,   P.,   Rantetampang,   A.   L.,   & Pongtiku,  A.   (2015).   Factors  Affecting the   Performance   of   Non-Permanent Medical   Health   Employees   in   the Bintang Mountains, Papua. Core.Ac.Uk,
24, 51–64. https://core.ac.uk/download/pdf/2493349 32.pdf
Primadi,   O.,   &   Ma’ruf,   A.   (2020).   Health Information Systems. In Boga Hardhana, F.   Sibuea,   &   Winne   Widiantini   (Eds.), Kementerian   Kesehatan   Republik Indonesia   (Vol.   48,   Issue   1). https://doi.org/10.1524/itit.2006.48.1.6 Pullawach   Arjyotha   a,   &   Vorapoj
Promasatayaprot   b,   T.   P.   (2021). COMPETENCY PREDICTION EQUATION FOR THE PERFORMANCE   OF   ACADEMIC HEALTH   PERSONNEL   IN   SUB- DISTRICT   HEALTH   PROMOTING HOSPITALS IN THE NORTHEASTERN   REGION   OF THAILAND. 1–12.
Ramadhanti,   D.   (2021).   Kajian   Pustaka :
Pemerataan   Sumber   Daya   Manusia
(   SDM   )   Kesehatan   dalam   Analisis Kinerja di Indonesia Literature Review : Equitable Distribution of Health Human Resources ( HR ) in Perfo ... December. Roj, J. (2020). Inequality in the distribution of healthcare   human   resources   in   Poland. Sustainability   (Switzerland),   12(5). https://doi.org/10.3390/su12052043
Romadhona, Y. S., & Siregar, K. N. (2018). Analisis   Sebaran   Tenaga   Kesehatan Puskesmas   di   Indonesia   berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun   2014   tentang   Puskesmas.   Jurnal Kesehatan   Manarang,   4(2),   114–121. https://doi.org/10.33490/JKM.V4I2.99 Suharmiati,   Handayani,   L.,   &   Kristiana,   L. (2012). Faktor-faktor yang Memengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan
di   Kabupaten   Sambas   (Studi   Kasus   di Puskesmas   Sajingan   Besar)   (Factors Influence Accesibility of Health Services at   a   Remote   and   Border   Health   Servi. Buletin   Penelitian   Sistem   Kesehatan, Vol. 15(No. 3), 223–231.
Techakehakij W, Arora R. Rural retention of new   medical   graduates   from   the Collaborative   Project   to   Increase Production of Rural Doctors (CPIRD): a 12-year   retrospective   study.   Health Policy Plan. 2017;32(6):809–815.
World   Health   Organization.   (2020).   WHO Labour   Care   Guide   User’s   ManUal.   In Who (Issue licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO).
Wulandari, R. D., & Laksono, A. D. (2019). Urban-Rural Disparity: the Utilization of Primary   Healthcare   Centers   Among Elderly   in   East   Java,   Indonesia.   Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 7(2), 147. https://doi.org/10.20473/jaki.v7i2.2019.1
47-154
Yang,  Q.,  &  Dong,  H. (2014).  Have  health human   resources   become   more   equal between rural and urban areas after the new   reform?   International   Journal   of Health   Policy   and   Management,   3(7), 359–360. https://doi.org/10.15171/ijhpm.2014.129