## PENGHINDARAN PAJAK MELALUI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA: ANALISIS ISI ATAS RISALAH PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
Turwanto 1) , Kingkin Primasari 2) , Amrie Firmansyah 3)*
1) turwanto@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) keenkaftan@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) amrie@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN* *penulis korespondensi

## Abstract
This study aims to review the transfer pricing practices carried out by companies in Indonesia. The method used in this research is qualitative with a content analysis approach. The data used comes from the tax court minutes for  conditions  where  the  company  has  evaded  tax—data  obtained  from  http://www.setpp.kemenkeu.go.id.  The aspects used in this research include special relationships, transfer pricing schemes and types, and the methods used in determining fair prices. The results showed that the three companies in this study had special relationships with companies abroad. The three companies are subsidiaries, either directly or indirectly, with overseas parent companies. The transfer pricing scheme consists of selling goods at unreasonable prices to affiliated companies and  paying  management  fees  that  are  not  based  on  a  clear  underlying  transaction.  The  methods  used  by  the Directorate  General  of  Taxes  in  determining  the  equivalence  and  fairness  of  transfer  prices  include  the transactional net margin method and the cost-plus method.
Keywords: related party, tax avoidance, transfer pricing.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Data yang digunakan berasal dari risalah pengadilan pajak untuk kondisi di mana perusahaan terbukti melakukan penghindaran pajak. Data  diperoleh  dari  http://www.setpp.kemenkeu.go.id.  Adapun  aspek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi hubungan istimewa, skema dan jenis transfer pricing , dan metode yang digunakan dalam menentukan harga wajar. Hasil penelitian menunjukkan ketiga perusahaan dalam penelitian ini memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri. Ketiga perusahaan tersebut merupakan anak usaha baik secara langsung maupun tidak  langsung  dengan  perusahaan  induk  di  luar  negeri.  Skema transfer  pricing yang  digunakan  terdiri  dari penjualan barang dengan harga tidak wajar kepada perusahaan afiliasi dan pembayaran jasa management fee yang tidak  berdasar underlying  transaction yang  jelas.  Metode  yang  digunakan  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam menentukan kesebandingan dan kewajaran harga transfer meliputi metode transactional net margin method dan metode cost plus. Kata kunci: hubungan istimewa, penghindaran pajak, transfer pricing.

## PENDAHULUAN
Globalisasi  ekonomi  membuat  semakin  beragamnya  jenis  dan  cara  bertransaksi perusahaan-perusahaan multinasional (Firmansyah, 2020). Batas-batas negara sudah semakin kabur ( borderless ), perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi pada lebih dari satu negara (Firmansyah, 2020).  Berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),  sekitar  60%  transaksi  perdagangan  dan  keuangan  lintas  negara  ( cross  border transaction )  dilakukan  oleh  perusahaan  multinasional  dan  lebih  dari  50%  transaksi  tersebut adaah transaksi afiliasi (OECD, 2003). Lebih dari 30% transaksi peradagangan dan keuangan lintas negara adalah transaksi afiliasi (Boos, 2003).
Praktik  perdagangan  dan  keuangan  lintas  negara  ( cross  border  transaction ) menyebabkan  berkembangnya  praktik  internasional tax  planning (Depari  et  al.,  2020; Sitanggang & Firmansyah, 2021; Utami & Irawan, 2022) . Dalam rangka meminimalkan tarif pajak  perusahaan-perusahaan  multinasional  menggunakan  skema tax  planning yang  paling sering dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam bentuk transfer pricing (Darussalam & Septriadi, 2008). Skema transfer pricing yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah dengan cara mengalihkan laba perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak  tinggi  ke  negara  yang  tarif  pajaknya  rendah  (Darussalam  &  Septriadi,  2008).  Skema
tersebut dilakukan dengan cara melakukan transaksi operasi dengan anak perusahaannya atau cabang  perusahaanya  di  mancanegara  (Darussalam  &  Septriadi,  2008).  Akibat  adanya transasksi  antar  perusahaan-pereusahaan  tersebut  timbul  harga  transfer  yang  dikenal  dengan transfer pricing (Susanti & Firmansyah, 2018) . Butani (2007) menyebutkan bahwa transaksi dua perusahaan yang tidak saling memiliki hubungan istimewa didasarkan pada harga. Harga yang  mendasari  transaksi  tersebut  disebut  sebagai harga, sedangkan  apabila  diantara  kedua perusahaan yang saling memiliki hubungan istimewa melakukan transaksi afiliasi maka disebut dengan transfer pricing (Butani, 2007) . Transaksi afiliasi tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa  bentuk  transaksi intra  firm seperti,  transaksi  atas  penjualan  dan  pembelian  barang, jasa, lisensi, royalty, paten, pinjaman, jasa teknik, dan jasa lainnya (Butani, 2007).
Perusahaan  multinasional  dalam  melakukan  transaksi  operasional  perusahaannya biasanya  melibatkan  skema transfer  pricing (Firmansyah,  2020) . Skema transfer  pricing biasanya ditetapkan oleh manajemen pusat sebuah perusahaan multinasional, yang selanjutnya dijadikan sebagai kebijakan yang berlaku bagi anak-anak perusahaannya (Firmansyah, 2020). Transfer pricing dapat mengakibatkan adanya harga yang lebih tinggi ( overpricing ) atau harga yang  lebih  rendah  ( underpricing )  dari  harga  yang  sebenarnya  ( market  price )  (Firmansyah, 2020). Selain motivasi  bisnis  agar dapat  mencapai  tujuan perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan  tarif  pajak  yang  berlaku  di  setiap  negara,  sehingga  penghematan  pajak  dapat dilakukan dan dapat memaksimalkan keuntungan para pemegang saham (Pinastika & Irawan, 2021). Kebijakan transfer pricing yang diberlakukan oleh perusahaan multinasional bertujuan untuk  mengendalikan  mekanisme  dari  arus  sumber  daya  diantara  anggota  kelompok (perusahaan  relasi)  (Firmansyah,  2020).  Perusahaan  multinasional  melakukan  operasional perusahaanya secara terintegrasi baik ekonomi maupun sosial (kebijakan) (Firmansyah, 2020), yang  secara  langsung  mempengaruhi volume transaksi intra  firm ( intra  firm  trade )  antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi ( relation or branch ). Dalam  perpajakan,  praktik transfer  pricing menjadi  masalah  bagi  otoritas  perpajakan karena dapat mengurangi penerimaan perpajakakan nasional. Melalui skema transfer pricing perusahaan dapat meminimalkan utang pajak mereka dengan cara mengalokasikan laba mereka ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah (Firmansyah, 2020). Bernard dan Weiner (1990) berpendapat  bahwa  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  multinasional  dalam menetapkan harga transfer untuk meminimalkan pajak, bagaimanapun juga akan dibatasi oleh peraturan pajak dari negara domisili dengan negara lain.
Kesulitan yang dialami oleh otoritas perpajakan dalam penyelesaian kasus transfer pricing adalah transaksi transfer pricing sampai saat ini masih belum memiliki landasan peraturan yang kuat  (Firmansyah,  2020).  Hal  tersebut  menyebabkan  otoritas  perpajakan  kesulitan  dalam menentukan  harga  yang  dinilai  wajar  dalam  transaksi transfer  pricing (Irawan,  2020).  Atas perbedaan  harga  yang  dinilai  wajar  antara  fiskus  dan  wajib  pajak  mengakibatkan  perbedaan jumlah pajak terutang (Irawan, 2020). Perbedaan jumlah pajak terutang tersebut mengakibatkan adanya sengketa pajak antara otoritas pajak dan perusahaan multinasional (Firmansyah, 2020)
Proses  sengketa  pajak  dimulai  apabila  wajib  pajak  mengajukan  keberatan  atas  pajak terutang yang telah ditetapkan oleh fiskus (otoritas pajak) dalam surat ketetapan pajak (SKP) ke KPP di mana wajib pajak terdaftar (Firmansyah, 2020). Keberatan wajib pajak selanjutnya akan diproses oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, banding pada Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali (PK) pada Mahkamah Agung. Berdasarkan UU KUP Pasal 25 Ayat 1 disebutkan  bahwa  apabila  wajib  pajak  berpendapat  bahwa  jumlah  rugi,  jumlah  pajak,  dan pemotongan  atau  pemungutan  pajak  tidak  sebagaimana  mestinya,  wajib  pajak  dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak (Undang-Undang RI, 2007)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  sengketa  atas  transaksi transfer  pricing pada Pengadilan Pajak. Ulasan terkait dengan transfer pricing telah dibahas dalam beberapa literatur

## EDUCORETAX
sebelumnya. Dalam bidang akuntansi, Arham et al. (2020) telah memetakan penelitian terkait dengan transfer  pricing dari  sudut  pandang  akuntansi  dan  pajak.  Penelitian  lainnya  yang menguji transfer pricing dalam penelitian akuntansi secara kuantitatif dilakukan oleh Anggraeni & Lutfillah (2019), Depari et  al. (2020), Firmansyah & Yunidar (2020),   Mispiyanti (2015), Sulistyawati  et  al.  (2020),  Susanti  &  Firmansyah  (2018).  Sementara  itu,  pengujian transfer pricing dalam  penelitian  sebelumnya  juga  dikaitkan  dengan  penghindaran  pajak  (Falbo  & Firmansyah, 2018;  Irawan et  al.,  2020;  Taylor &  Richardson, 2012;  Utami  &  Irawan, 2022; Wijaya  &  Rahayu,  2021).  Penelitian  selanjutnya  mengulas  pengungkapan  transaksi  pihak berelasi yang dapat memungkinkan adanya tindakan transfer pricing (Helena & Firmansyah, 2018; Sitanggang & Firmansyah, 2021). Natama & Irawan (2021) mengulas transfer pricing terkait  dengan  transaksi  pinjaman  pada  perusahaan  multinasional.  Sementara  itu,  literatur lainnya mengulas transfer pricing lainnya dalam konteks sudut pandang hukum (Firmansyah, 2020; Hardiyanto, 2019; Tarigan et al., 2017). Penelitian ini menggambarkan secara riil terkait dengan skema transfer pricing yang dilakukan perusahaan di  Indonesia, pengaruh hubungan istimewa, metode penilaian kewajaran dan kesebandingan,  negara afiliasi,  dan jenis transfer pricing yang  diulas  secara  komprehensif  yang  masih  jarang  diulas  dalam  penelitian sebelumnya.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  memberikan  gambaran  bagaimana  isu  ini  dapat diatasi dalam perspektif hukum yuridis Indonesia pada khususnya di tingkat pengadilan pajak yang relatif jarang menjadi fokus penelitian-penelitian sebelumnya.
Penelitian  ini  menggunakan  3  studi  kasus  yang  bersumber  dari  risalah  putusan pengadilan pajak.  Pertama,  tentang transfer pricing di  PT X dengan Goodyear  Filipina dan Goodyear Singapura dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-58654/PP/M.VIA/15/2014. Sengketa yang dibahas adalah sengketa kewajaran penjualan ban ke Goodyear Filipina terkait dengan  diskon  yang  diberikan  oleh  PT  X  dan  alokasi  beban  regional  dengan  Goodyear Singapura.  Permasalahan  pokok  yang  diulas  dalam  penelitian  ini  adalah  kemungkinan pemberian  diskon  oleh  PT  X  kepada  Goodyear  Filipina  dan  alokasi  beban  regional  dengan Goodyear Singapura yang terjadi dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa. Kedua, kasus sengketa pajak terkait kasus transfer pricing management fee PT W dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-58181/PP/M.IIB/13/2014. Sengketa yang dibahas di dalam kasus ini terkait koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Pajak Mei 2009 Bunga Management  Fee .  Permasalahan  pokok  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah kemungkinan  PT  W  dan  Wilmar  International  Limited  (Singapura)  mempunyai  hubungan istimewa baik dari sisi kepemilikan maupun pengendalian manajemen. Ketiga, kasus sengketa pajak  koreksi  penghasilan  neto  PT  F  dengan  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor:  Put- 59284/PP/M.VIA/15/2015.  Kasus  sengketa  pajak  berdasarkan  penetapan gross  margin atas penjualan menurut PT F sudah sesuai dengan arm's length principle dengan metode cost plus . Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian terkait dengan kemungkinan transaksi PT F terdapat skema penghindaran pajak yang disebabkan oleh hubungan istimewa.

## KAJIAN PUSTAKA
Hansen  &  Mowen  (2007)  menyatakan  bahwa transfer  price adalah  harga  yang dibebankan untuk satu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama.  Pengertian  lainnya  mendefinisikan transfer  pricing sebagai  harga  atas  transfer  barang atau jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Mispiyanti, 2015). Sementara, Setiawan (2014) mendefinisikan transfer pricing sebagai suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga  transfer  suatu  transaksi  baik  itu  barang,  jasa,  harta  tak  berwujud,  atau  pun  transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam konteks perdagangan internasional, McCarten (1995) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga barang atau jasa yang dipergunakan untuk penjualan internal antara cabang atau afiliasi dalam satu perusahaan yang berada di beberapa
negara  yang  berbeda.  Dengan  demikian,  harga  transfer  atas  barang,  jasa,  dan  harta  tidak berwujud  lainnya  kepada  anak  perusahaannya  atau  kepada  pihak  yang  memiliki  hubungan istimewa yang terjadi pada satu perusahaan yang berlokasi di beberapa negara.  Beberapa hal penting  yang  bias  menjadi  indikasi transfer  pricing yaitu  harga  transfer,  perusahaan  yang memiliki hubungan istimewa dan perusahaan multinasional.
Standar  Akuntansi  tidak  mengatur  secara  khusus  terkait  transaksi transfer  pricing, namun peraturan yang sering digunakan sebagai acuan adalah PSAK 7 Pengungkapan pihak- pihak  berelasi  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2015). Transfer  pricing erat  kaitannya  dengan transaksi  dengan  pihak  berelasi  sehingga  berbagai  penelitian  menggunakan  PSAK  7  untuk mengetahui  apakah  perusahaan  melakukan transfer  pricing secara  agresif  dalam  kegiatan bisnisnya. Di dalam PSAK 7, Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, adalah pihak- pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk  mengendalikan  pihak  lain  atau  mempunyai  pengaruh  signifikan  atas  pihak  lain  dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Selanjutnya, di dalam PSAK 7 juga dijelaskan bahwa  transaksi  antara  pihak-pihak  yang  mempunyai  hubungan  istimewa  adalah  suatu pengalihan  sumber  daya  atau  kewajiban  antara  pihak-pihak  yang  mempunyai  hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.
Peraturan  perpajakan  terkait transfer  pricing termuat  secara  rinci  dalam  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam regulasi ini dijelaskan pengertian arm’s length principle yaitu harga atau laba  atas  transaksi  yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan  istimewa  ditentukan  oleh  mekanisme  pasar,  sehingga  transaksi  tersebut mencerminkan harga pasar  yang wajar (Peraturan Dirjen Pajak RI, 2011). Peraturan ini juga mengatur  bahwa arm’s length principle dilakukan dengan menggunakan  tahapan melakukan analisis  kesebandingan  dan  menentukan  pembanding,  menentukan  metode  penentuan  harga transfer  yang  tepat,  menerapkan  prinsip  kewajaran  dan  kelaziman  usaha  berdasarkan  hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan  antara  wajib  pajak  dengan  pihak  yang  mempunyai  hubungan  istimewa  dan mendokumentasikan  setiap  langkah  dalam  menentukan  harga  wajar  atau  laba  wajar  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Peraturan Dirjen Pajak RI, 2011).
Di  dalam  peraturan  tersebut  disebutkan  metode-metode  yang  dapat  digunakan  untuk menentukan  harga  transfer  yang  wajar  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  multinasional  yang melakukan transfer pricing , yaitu:
a. metode perbandingan harga (comparable uncontrolled price/CUP )
Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan  harga  transaksi  barang  sejenis  dengan  pihak  yang  tidak  mempunyai  hubungan istimewa (pembanding independen), baik internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini dapat  dikatakan  merupakan  metode  yang  paling  akurat,  tetapi  yang  cukup  sulit  dalam mencari barang yang sejenis, terutama barang yang diproduksi secara eksklusif.
b. Metode Harga Penjualan Kembali ( Resale Price Method/RPM )
Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, di  mana produk yang telah dibeli  dari pihak yang mempunyai  hubungan  istimewa dijual kembali ( resale ) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor ( mark up ) wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.
c. Metode Biaya-Plus ( Cost Plus Method )
Metode  ini  dilakukan  dengan  menambahkan  tingkat  laba  kotor  wajar  yang  diperoleh perusahaan  yang  sama  dari  transaksi  dengan  pihak  yang  tidak  mempunyai  hubungan
istimewa  atau  tingkat  laba  kotor  wajar  yang  diperoleh  perusahaan  lain  dari  transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Metode ini umumnya digunakan pada usaha manufaktur.
d. Metode Pembagian Laba ( Profit Split Method/PSM )
Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan  dibagi  oleh  pihak-pihak  yang  mempunyai  hubungan  istimewa  tersebut  dengan menggunakan  dasar  yang  dapat  diterima  secara  ekonomi  yang  memberikan  perkiraan pembagian  laba  yang  selayaknya  akan  terjadi  dan  akan  tercermin  dari  kesepakatan  antar pihak-pihak  yang  tidak  mempunyai  hubungan  istimewa,  dengan  menggunakan  Metode Kontribusi ( Contribution Profit Split Method ) atau Metode Sisa Pembagian Laba ( Residual Profit Split Method ).
e. Metode Laba Bersih Transaksional ( Transactional Net Margin Method/TNMM ) Metode  ini  dilakukan  dengan  membandingkan  persentase  laba  bersih  operasi  terhadap biaya,  penjualan,  aktiva,  atau  dasar  lainnya  atas  transaksi  antara  pihak-pihak  yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi  sebanding  dengan  pihak  lain  yang  tidak  mempunyai  hubungan  istimewa  atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

## METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis isi.  Pendekatan ini mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah et al. (2022), Budiman & Firmansyah (2021), Kurniawan & Firmansyah (2021), Putra & Firmansyah (2021), Razak & Firmansyah (2021), Saing & Firmansyah (2021), dan  Tama & Firmansyah (2021). Data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-58654/PP/M.VIA/15/2014, Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor:  Put-58181/PP/M.IIB/13/2014,  dan  Putusan  Pengadilan Pajak Nomor: Put-59284/PP/M.VIA/15/2015. Data diperoleh dari laman www.setpp.kemenkeu.go.id .
Analisis  isi  dari  tiga  Putusan  Pengadilan  Pajak  tersebut  dilakukan  dengan mengumpulkan  informasi-informasi  terkait  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Informasi- informasi tersebut dikumpulkan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transfer  Pricing  Penjualan  dan  Pembayaran  Biaya  Regional  PT  X  dengan  Goodyear

## Filipina dan Goodyear Singapura
Transaksi transfer  pricing yang  melibatkan  PT  X,  sebuah  perusahaan  manufaktur  yang memproduksi ban kendaraan bermotor. Transaksi transfer pricing yang dibahas adalah terkait dengan penjualan ban ke Goodyear Filipina dengan memberikan diskon sebesar 9%. Kasus ini disengketakan  oleh  PT  X  dan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  karena  PT  X  diindikasikan melakukan transaksi transfer pricing dengan harga yang tidak wajar atau tidak memenuhi arm’s length  principle .  Sengketa  tersebut  dibawa  ke  Pengadilan  Pajak  dan  memutus  bahwa  PT  X terbukti  melakukan  penghindaran  pajak  melalui  skema transfer  pricing .  Berikut  diuraikan kronologi  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  Put-58654/PP/M.VIA/15/2014 tanggal  18  Desember  2014.  Untuk  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif,  Gambar  1 menyajikan skema transfer pricing yang dilakukan PT X dalam grup Goodyear.

## EDUCORETAX
Volume 2 No. 1, 2022
penjualan biaya regional Gambar 1 Skema transfer pricing PT X
Sumber: Put-58654/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 18 Desember 2014 Sesuai  dengan the  Global  Tire  Transfer  Pricing  Policy ,  harga  jual  ekspor  produk  ban dihitung dari keseluruhan biaya (biaya manufaktur, penjualan, dan administrasi) ditambah mark up sebesar  5%.  Namun,  khusus  untuk  penjualan  ekspor  ke  Goodyear  Filipina,  PT  X memberikan  diskon  tambahan  sebesar  9%.  PT  X  menyatakan  pemberian  diskon  sebesar  9% tersebut  merupakan  kompensasi  yang  wajar  terkait  restrukturisasi  usaha  Goodyear  di  dunia. Restrukturisasi  tersebut  adalah  penutupan  pabrik  Goodyear  yang  berada  di  Filipina.  Akibat penutupan  pabrik  tersebut,  penjualan  PT  X  ke  negara-negara  lain  yang  sebelumnya  dipasok oleh Goodyear Filipina mengalami peningkatan. Oleh karena itu, PT X menyatakan pemberian diskon  ke  Goodyear  Filipina  merupakan  hal  yang  lazim  sehingga  atas  penutupan  pabrik  di Filipina, PT X ikut menanggung beban restrukturisasi.
DJP  tidak  setuju  dengan  argumen  PT  X  dan  melakukan  pemeriksaan  atas  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  PT  X  untuk  tahun  pajak  2010.  Hasilnya,  DJP  memberikan koreksi  atas  peredaran  usaha  perusahaan  berdasarkan  analisis transfer  pricing dengan menggunakan metode transactional net margin method (TNMM) untuk mencapai range laba operasional yang wajar ( arm's length ) pada interval 5.30% sampai dengan 9.90%. Salah satu pos yang dialokasikan untuk dikoreksi adalah peredaran usaha (dalam hal ini adalah pemberian tambahan diskon ke salah satu afiliasi yaitu Goodyear Filipina) sebesar USD1.559.325. Dengan demikian, PT X melaporkan peredaran usahanya  terlalu rendah karena pemberian diskon ke Goodyear  Filipina,  sehingga  peredaran  usahanya  harus  dikoreksi  positif  (ditambah)  sebesar USD1.559.325. Pemberian diskon yang diberikan oleh PT X dalam hal penjualan produk ke Goodyear Filipina dipengaruhi adanya hubungan istimewa. PT X maupun Goodyear Filipina berada pada satu grup usaha yang sama. Pemberian diskon tersebut mencerminkan transaksi yang tidak wajar sehingga diperlukan pengujian transfer pricing .
Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa pemberian diskon oleh PT X sebesar 9% kepada Goodyear Filipina yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah suatu transaksi  yang  tidak  wajar,  sehingga  koreksi  yang  dilakukan  oleh  DJP  atas  peredaran  usaha sebesar  USD1.559.325  telah  benar  dan  tetap  dipertahankan.  Metode transfer  pricing menggunakan TNMM juga dinilai sudah tepat.
Selain  transaksi  penjualan  dengan  diskon,  transaksi  lain  yang  bermasalah  adalah  alokasi beban  regional.  Sama  seperti  pengujian  peredaran  usaha,  hasil  pengujian transfer  pricing
The Goodyear Tyre
& Rubber Company Goodyear Philippines PT X Goodyear Orient Company (Private) Limited
Goodyear Singapore Tyres
dengan menggunakan metode TNMM menyatakan bahwa range laba operasional yang wajar ( arm's length ) berada pada interval 5.30% sampai dengan 9.90%. Terkait hal tersebut, pos yang dialokasikan  untuk  dikoreksi  adalah  harga  pokok  penjualan  (dalam  hal  ini  alokasi  beban regional) sebesar USD 2.715.415 dan biaya usaha (dalam hal ini alokasi beban regional) sebesar USD 3.046.960. Koreksi terhadap akun ini dilakukan untuk memenuhi pencapaian angka laba operasional  yang  sesuai  prinsip  kelaziman  usaha.  Selain  itu,  koreksi  dilakukan  karena perusahaan  tidak  dapat  membuktikan  struktur  organisasi,  personal  yang  terlibat,  perincian pekerjaan dari divisi yang memberikan jasa kepada klien, dan laporan keuangan divisi terkait. Pleh karena itu, pemberian jasa tersebut dipertanyakan eksistensinya. Perusahaan tidak dapat membuktikan  bahwa  jasa  tersebut  benar-benar  dilakukan  dan  memberikan  manfaat  bagi perusahaan.
PT X menyatakan biaya jasa telah sesuai dengan peraturan mengenai transfer pricing yang berlaku di Indonesia dan OECD Transfer Pricing Guidelines . Dokumentasi transfer pricing PT X  untuk  tahun  fiskal  2010  memberikan  analisis  kesebandingan  untuk  membuktikan  sifat kewajaran dan kelaziman ( arm's length nature ) atas transaksi beban jasa regional. Goodyear Singapore  Tyres  yang  merupakan  divisi  dari  Goodyear  Orient  Company  (Private)  Limited sebagai  pemberi  jasa  dipilih  sebagai  pihak  yang  diuji  ( tested  party )  untuk  menentukan kewajaran  biaya  regional  yang  dibayarkan  PT  X  kepada  Goodyear  Singapore  Tyres.  Sifat kewajaran dan kelaziman transaksi diuji menggunakan TNMM sebagai metode transfer pricing yang paling sesuai dengan mark-up on total cost (MTC) digunakan sebagai indikator tingkat keuntungan/ profit  level  indicator (PLI).  Berdasarkan  analisa  dasar  biaya  ( cost  base )  dan allocation  keys ,  PT  X  menyimpulkan  bahwa cost  base yang  dijadikan  dasar  adalah  terkait langsung  dengan  jasa  yang  diberikan,  serta allocation  keys yang  digunakan  terkait  langsung dengan manfaat yang diterima oleh PT X.
Untuk  membantah  argumentasi  PT  X,  DJP  melakukan  analisis  kesebandingan  untuk menguji mark-up yang  dikenakan  oleh  Goodyear  Singapore  Tyres  atas  biaya  jasa  regional. Berdasarkan  database  Oriana,  rentang  inter-kuartil  MTC  perusahaan-perusahaan  sebanding yang menyediakan jasa sejenis pada tahun fiskal 2008 hingga 2010 adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Rentang inter-kuartil perusahaan sebanding 2008-2010 Kuartil Rata-rata tertimbang tiga tahun MTC Nilai tertinggi 22.89% Kuartil Atas 10.84% Median 7.53% Kuartil bawah 5.29% Nilai terendah 2.53% Jumlah Observasi 17
Sumber: Put-58654/PP/M.VIA/15/2014 tanggal 18 Desember 2014 Biaya-biaya  yang  terjadi  terkait  dengan  pemberian  jasa  regional  oleh  Goodyear Singapore  Tyres  dialokasikan  kepada  pihak-pihak  yang  berpartisipasi  dengan  menggunakan allocation keys yang wajar ditambah dengan mark-up sebesar 5%. Dari tabel diatas, mark-up sebesar 5% yang dikenakan oleh Goodyear Singapore Tyres atas biaya regional untuk tahun pajak  2010  berada  di  bawah  rentang  inter-kuartil  perusahaan  sebanding.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  yang  dibebankan  Goodyear  Singapore  Tyres  kepada  afiliasi untuk jasa regional seharusnya tidak menimbulkan kerugian pajak dari sudut pandang otoritas pajak.
Fakta yang terjadi adalah antara PT X dan Goodyear Singapore Tyres yang merupakan divisi dari Goodyear Orient Company (Private) Limited memiliki hubungan istimewa. Alokasi beban dari Goodyear Singapore Tyres adalah biaya regional yang terjadi dan dialokasikan ke
beberapa  perusahaan  yang  memiliki  hubungan  istimewa  dengan  Goodyear  Singapore  Tyres. Pembebanan  alokasi  biaya  dari  Goodyear  Singapore  Tyres  dilakukan  dengan  cara  membagi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Goodyear Singapore Tyres dalam periode tertentu kepada masing-masing  perusahaan  afiliasinya  berdasarkan  persentase  tertentu  dengan mark  up 5%, atau yang disebut dengan allocation keys . Berdasarkan Asia  Regional  Services  Agreement  Cost  Allocation  Schedule  for  the Financial  Year  Ended 31  December  2010  yang  merupakan  perjanjian  yang  dibuat  oleh Goodyear Singapore Tyres untuk perusahan Goodyear yang berada di kawasan Asia, jasa-jasa yang diberikan adalah jasa umum/administrasi, jasa keuangan, jasa penjualan/pemasaran, jasa teknologi  informasi, penyedia jasa, permintaan khusus,  dan jasa yang diminta di  lokasi para peserta.
PT X tidak dapat menunjukkan secara wajar, valid, dan terukur atas diperlukannya jasa, uraian  jasa  yang  diberikan,  jadwal  pelaksanaan  pemberian  jasa,  identitas  pihak  dan  personil pemberi  jasa,  berita  acara  tentang  pelaksanaan  pemberian  jasa,  rincian  dan  formulasi perhitungan nilai jasa, dan bukti pembayaran dan pencatatan atas jasa yang diberikan. Selain itu,  pembebanan  alokasi  biaya  dari  Goodyear  Singapore  Tyres  tersebut  harus  dibayar,  tidak tergantung ada atau tidaknya jasa yang diberikan kepada PT X, sehingga pembebanan alokasi biaya tersebut oleh PT X menjadi tidak jelas korelasinya dan substansinya. Dari kasus ini, dapat disimpulkan  bahwa  PT  X  melakukan transfer  pricing atas  biaya  regional  untuk  melakukan penghindaran pajak.

## Transfer  Pricing  Management  Fee  PT  W  dengan  Wilmar  International  Limited (Singapura)
PT W merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang termasuk  dalam  Grup  Wilmar.  Pada  tahun  2009,  susunan  pemegang  saham  langsung  PT  W adalah  Wilmar  Plantation  Limited  (Virgin  Island)  sebesar  1%  dan  Wilmar  Plantation (Mauritius)  Limited,  Mauritius  sebesar  99%.  Sedangkan  Wilmar  Plantation  Limited  (Virgin Island) dimiliki sahamnya sebesar 100% oleh Wilmar International Limited (Singapura), dan Wilmar  Plantation  (Mauritius)  Limited  dimiliki  sahamnya  sebesar  100%  oleh  Wilmar International  Limited  (Singapura).  Berdasarkan  skema  tersebut,  pemilik  sebenarnya  PT  W adalah Wilmar International Limited (Singapura).
Selain itu, berdasarkan keterangan DJP dan penelitian terhadap audit report PT W tahun 2009/2008 dan annual report Wilmar International Limited tahun 2008 diketahui bahwa Chua Phuay  Hee  memiliki  jabatan  sebagai  salah  satu  direktur  di  Wilmar  International  Limited sekaligus anggota dewan komisaris PT W. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa PT W dan Wilmar International Limited (Singapura) mempunyai  hubungan istimewa baik  dari  sisi  kepemilikan  maupun  pengendalian  manajemen.  Dengan  adanya  hubungan istimewa  tersebut,  kebijakan  PT  W  dipengaruhi  secara  langsung  dan  tidak  langsung  oleh Wilmar International Limited (Singapura). Bersumber pada putusan Pengadilan Pajak nomor Put-58181/PP/M.IIB/13/2014  tanggal  4  Desember  2014,  terdapat  transaksi  pembayaran  ke pihak induk perusahaan dalam grup yang diindikasikan sebagai transaksi transfer pricing yang tidak wajar. Berikut diuraikan kronologi kasus yang yang melibatkan PT W.

## EDUCORETAX
1% 99% 100% 100% Man a g emen t f ee Gambar 2 Skema transfer pricing PT W
Sumber: Put-58181/PP/M.IIB/13/2014 tanggal 4 Desember 2014 Pada tahun 2009, PT W melakukan pembayaran biaya jasa manajemen kepada Wilmar International  Limited  (Singapura).  Atas  pembayaran  ini,  DJP  yang  melakukan  pemeriksaan kepada  PT  W  melakukan  koreksi  karena  transaksi  tersebut  merupakan  transaksi  yang  tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Transaksi pembayaran yang dilakukan PT W kepada Wilmar International Limited (Singapura) diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2
Transaksi Pembayaran PT W kepada Wilmar International Limited (Singapura) Tanggal Nilai Transaksi 19 Mei 2009 USD255.000 (setara Rp2.646.900.000 dengan kurs Rp10.380/USD) 7 Oktober 2009 USD255.000 (setara Rp2.413.065.000 dengan kurs Rp9.463/USD) Sumber: Put-58181/PP/M.IIB/13/2014 tanggal 4 Desember 2014
Atas pembayaran tersebut, PT W mencatat technical assistance fee di dalam pembukuan perusahaan  sebagai  beban management  fee (pada  akun  nomor  9000040).  Pada  tahun  pajak 2009, technical assistance fee ini dicatat secara akrual  oleh perusahaan sebanyak enam  kali, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3 Technical Assistance Fee Tanggal Nilai Fee 31 Mei 2009 USD 212.500 (untuk periode Januari s/d Mei 2009 30 Juni 2009 USD 42.500 (untuk periode Juni 2009), 30 September 2009  USD 127.500 (untuk periode Juli s/d September 2009), 31 Oktober 2009 USD 42.500 (untuk periode Oktober 2009) 30 November 2009  USD 42.500 (untuk periode November 2009) 31 Desember 2009 USD 42.500 (untuk periode Desember 2009)
Sumber: Put-58181/PP/M.IIB/13/2014 tanggal 4 Desember 2014 Total  beban technical  assistance  fee (akun  9000040  - management  fee )  adalah  sejumlah USD510.000.
Wilmar International Limited (Singapura) Wilmar Plantation (Mauritius) Limited PT W Wilmar Plantation Limited (Virgin Island)

## EDUCORETAX
Pembayaran management  fee yang  menjadi  sengketa  dalam  kasus  ini  terkait  dengan jasa/kegiatan  memperkenalkan  dan  memberikan  panduan  tentang  pelaksanaan  jasa  teknik manajemen  modern  untuk  meningkatkan  fungsi-fungsi  yang  ada  dalam  perusahaan.  Fungsi dalam  perusahaan  yang  diberikan  jasa  meliputi  pembelian,  pengendalian  mutu,  efisiensi produksi,  pengendalian  biaya  dan  administrasi,  serta  keuangan.  Pemberian  jasa  tersebut dilakukan  melalui  telepon,  faksimile,  dan  alat  komunikasi  lainnya.  Kegiatan-kegiatan  jasa teknik  tersebut  dilakukan  oleh  pihak  pemegang  saham  dalam  upaya  merealisasi  target  dan rencana bisnis perusahaan.
Berpedoman pada praktik-praktik bisnis yang lazim dan OECD Transfer Pricing (TP) Guidelines ,  untuk  menentukan  eksistensi/kebenaran  adanya  jasa  yang  diberikan,  perlu dilakukan  tahapan  penelitian  meliputi  pengujian  atas  manfaat  yang  diperoleh  dari  jasa, pengujian  kelayakan/kewajaran  pembayaran  jasa,  pengujian  ada  tidaknya  duplikasi, no incidental benefit , dan no shareholder activity , sebagaimana juga ada di dalam transfer pricing documentation . Berdasarkan penelitian bukti pendukung yang diserahkan PT W dan keterangan para  pihak  dalam  persidangan,  Pengadilan  Pajak  berpendapat  bahwa  PT  W  tidak  dapat menunjukkan  bukti–bukti  pendukung  yang  memadai  terkait  adanya  realisasi  pelaksanaan kegiatan/jasa pembayaran biaya management fee kepada Wilmar International Limited sebesar Rp2.636.037.000  dan  Rp2.466.309.000,  sesuai  dengan  perjanjian,  sehingga  pembayaran tersebut tidak dapat dibuktikan substansinya sebagai pembayaran suatu kegiatan/jasa (technical assistance ).
Selanjutnya,  Pengadilan  Pajak  berpendapat  pembayaran  yang  dinyatakan  oleh  PT  W sebagai biaya management fee kepada Wilmar International Limited merupakan pembayaran sebagian  keuntungan  PT  W  kepada  pemegang  sahamnya  (Wilmar  International  Limited (Singapura)  secara  terselubung  dan  dianggap  sebagai  dividen  terselubung  yang  merupakan obyek  PPh  Pasal  26.  Di  sisi  lain,  PT  W  berpendapat  bahwa  pembayaran  kepada  Wilmar International  Limited  bukan  merupakan  pembayaran  dividen  karena  secara  nyata  pemegang saham  perusahaan  adalah  Wilmar  Plantation  Limited  (Virgin  Island  dan  Wilmar  Plantation (Mauritius)  Limited.  Secara  faktual  tidak  terdapat  pembayaran  terhadap  kedua  pemegang saham  tersebut.  Namun,  keterangan  ini  dibantah  pihak  DJP  karena  sesungguhnya  terdapat hubungan istimewa antara PT W dengan Wilmar International Limited (Singapura) meskipun bukan pemegang saham langsung perusahaan.
Penentuan  hubungan  istimewa  ini  merujuk  pada  pasal  18  ayat  (4)  UU  PPh  yang menyatakan  hubungan  istimewa  terjadi  ketika  wajib  pajak  mempunyai  penyertaan  modal langsung atau tidak langsung minimal 25% pada wajib pajak lain, hubungan antara wajib pajak dengan  penyertaan  minimal  25%  pada  dua  wajib  pajak/lebih,  wajib  pajak  menguasai  wajib pajak lainnya, dan dua/lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Jika  diteliti  lebih  jauh,  maksud  dan  tujuan  ketentuan  ini adalah untuk mencegah terjadinya tax avoidance yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa.  Apabila  terdapat  hubungan  istimewa,  perusahaan  dapat  melaporkan  penghasilan kurang  dari  seharusnya  dan  pembebanan  biaya  melebihi  kewajaran.  Dengan  demikian,  DJP berwenang untuk menghitung kembali besarnya penghasilan/biaya sesuai dengan keadaan jika di antara para pihak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.
Dalam  praktik  sering  ditemukan  adanya  distribusi  atau  pembayaran  dividen  secara terselubung,  misalnya  pemegang  saham  memberikan  pinjaman  kepada  perusahaan  dengan tingkat bunga yang melebihi kewajaran. Apabila hal tersebut terjadi, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan market interest rate diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang  sebenarnya  merupakan  dividen  tersebut  tidak  boleh  dibebankan  sebagai  biaya  oleh perusahaan  yang  melakukan  pinjaman.  Dalam  kasus  di  atas,  PT  W  membayarkan  dividen terselubung kepada perusahaan induk Wilmar International Limited dalam bentuk biaya jasa
Volume 2 No. 1, 2022
Direktur 54% Direktur Ko m isar is Ko m isar is penjualan penjualan
manajemen  yang  tidak  berdasarkan  kelaziman  usaha.  Manfaat  yang  diterima  PT  X  atas management fee yang dibayarkan tidak terbukti dan tidak terdapat underlying transaction yang jelas. PT W terbukti melakukan transfer pricing untuk memperkecil pembayaran pajak dengan memanfaatkan skema pembayaran management  fee kepada pemegang saham  tidak langsung perusahaan.

## Transfer Pricing PT F dengan Perusahaan Afiliasi
PT F adalah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang produksi pakaian jadi terutama kemeja sesuai dengan order dari pelanggan. PT F  melakukan transaksi dengan  perusahaan  afiliasi  dalam  grup  yang  sama.  Berdasarkan  akta  pendirian,  diketahui struktur pemegang saham perusahaan dimiliki oleh Flex Japan Co. Ltd sebesar 54%. Salah satu komisaris PT F, Masahiro Kawashima merupakan direktur dan wakil ketua Kanematsu Textile Corporation, salah satu mitra dagang utama perusahaan, sehingga terdapat hubungan istimewa di antara keduanya karena berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.  Komisaris  lainnya  Mulyadi  Budiman,  merupakan  direktur  PT  Warga  Djaja, perusahaan yang membeli banyak produk PT F, sehingga terdapat hubungan istimewa antara kedua perusahaan karena berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Gambar 4.3 menunjukkan skema hubungan istimewa dan transfer pricing PT F. Gambar 3 Skema transfer pricing PT F
Sumber: Put-59284/PP/M.VIA/15/2015 tanggal 3 Februari 2015 Pada tahun 2009, PT F diindikasikan melakukan transaksi transfer pricing yang tidak wajar dengan perusahaan induk dan afiliasinya. Hal ini terungkap berdasarkan keterangan dan penelitian  bukti-bukti  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Pajak.  Seperti  dalam  hampir  semua kasus transfer pricing , pihak yang terlibat dalam sengketa adalah perusahaan dan DJP. Objek yang  menjadi  pokok  sengketa  adalah  pengajuan  banding  terhadap  koreksi  penghasilan  neto tahun  pajak  2009  sebesar  USD1.746.830,  meliputi  koreksi  atas  peredaran  usaha  sebesar USD1.734.345, koreksi atas harga pokok penjualan sebesar USD6.975, dan koreksi atas biaya usaha lainnya sebesar USD5.510. Kasus transfer pricing ini menghasilkan putusan nomor Put- 59284/PP/M.VIA/15/2015 tanggal 3 Februari 2015.
Berdasarkan hasil audit kepatuhan perpajakan, DJP melakukan koreksi atas peredaran usaha PT F yang diindikasikan melakukan transaksi transfer pricing. DJP menyadari adanya upaya  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  karena  terdapat  hubungan  istimewa. Dengan  hubungan  istimewa  tersebut,  terdapat  kemungkinan  penghasilan  perusahaan dilaporkan kurang dari seharusnya atau pembebanan biaya melebihi kewajaran dan kelaziman usaha.  Maka  DJP  menggunakan  kewenangannya  dalam  melakukan  pemeriksaan  dengan menentukan  kembali  besarnya  penghasilan/biaya  sesuai  dengan  kondisi  jika  di  antara  para pihak  tersebut  tidak  terdapat  hubungan  istimewa.  Dalam  menentukan  kembali  jumlah penghasilan/biaya  tersebut  digunakan  metode  yang  sesuai  seperti  perbandingan  harga  antara pihak  yang  independen  ( comparable  uncontrolled  price  method ),  metode  harga  penjualan

## Masahiro Kawashima
Kanematsu Textile Corporation Flex Japan Co. Ltd PT F Mulyadi Budiman PT Warga Djaja

## EDUCORETAX
kembali  ( resale  price  method ),  metode  biaya-plus  ( cost-plus  method ),  atau  metode  lainnya seperti  metode  pembagian  laba  ( profit  split  method )  dan  metode  laba  bersih  transaksional ( transactional net margin method ).
Analisis transfer pricing oleh DJP didasarkan atas perhitungan harga jual wajar akibat adanya  transaksi  dengan  pihak  afiliasi  dengan  cara  melakukan  penetapan gross  margin atas penjualan  sebesar  25,29%  berdasarkan  data-data  pembanding  dari  aplikasi  Osiris,  sesuai dengan arm's length principle dengan menggunakan metode cost plus . Berdasarkan regulasi, kondisi yang tepat dalam menerapkan metode biaya-plus adalah terhadap barang setengah jadi yang dijual kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama ( joint facility agreement ) atau kontrak jual beli jangka panjang ( long  term  buy  and  supply  agreement )  antara  pihak-pihak  yang  mempunyai  hubungan istimewa, atau transaksi penyediaan jasa. PT F menyatakan bahwa data-data pembanding yang digunakan oleh DJP tidak dapat diperbandingkan dengan perusahaan. PT F hanya memproduksi kemeja  sesuai  order  yang  didapatkan,  sedangkan  data  pembanding  yang  digunakan  DJP termasuk  berupa  perusahaan-perusahaan  yang  memiliki  toko  atau  ritel,  sebagai holding company ,  memiliki  bisnis real  estate ,  farmasi,  elektronik  dan  lainnya.  Beberapa  perusahaan pembanding lain seperti Sanyo Shokai Ltd, Onward Holding Co, Ltd, Japan, Gross Plus Inc, Japan tidak memiliki pabrik untuk menjalankan usahanya.
Berdasarkan  laporan  audit  tahun  2009  yang  diaudit  oleh  KAP  Grant  Thornton, Hendrawinata Gani  &  Hidayat  diketahui  bahwa  penjualan yang terkait dengan related party sebesar USD3.896.167 atau 56,81% dari total penjualan perusahaan. Sedangkan sisa sebesar USD2.961.463  merupakan  penjualan  ke  pihak  independen.  Berdasarkan  data  pada website http://www.kanematsu-textile.com/about management.html, Amendment No. 001/0104 to The Services Agreement tanggal 30 Januari 2004, SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2009, dan laporan audit tahun 2009 diketahui bahwa PT F melakukan transaksi penjualan ke pihak yang memiliki  hubungan  istimewa  ( related  parties )  sehingga  DJP  berwenang  untuk  menentukan kembali  besarnya  penghasilan  sesuai  dengan  kewajaran  dan  kelaziman  usaha  yang  tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Pihak-pihak berelasi tersebut di antaranya adalah  Flex Japan Co. Ltd, Kanematsu Textile Corporation, dan PT Warga Djaja.
PT  F  menyatakan  menggunakan  metode cost  plus dalam  menentukan  harga  transfer, namun  pada  saat  pemeriksaan  PT  F  tidak  menyerahkan TP  Document dan  analisis kesebandingan. Pada saat mengajukan keberatan, dokumen transfer pricing yang disampaikan perusahaan  menggunakan  metode  TNMM.  Selanjutnya,  DJP  melakukan  analisis kesebandingan  kembali  dengan  memperhatikan  faktor  karakteristik  barang,  fungsi,  aset  dan risiko,  ketentuan-ketentuan  dalam  kontrak/perjanjian,  keadaan  ekonomi,  dan  strategi  usaha. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat faktor perbedaan kondisi yaitu risiko, keadaan ekonomi, dan  strategi  usaha.  Perbedaan  kondisi  tersebut  tidak  dapat  dikuantifikasi  dan  tidak  dapat dijelaskan PT F sehingga internal comparable tidak dapat digunakan dan external comparable tidak  tersedia.  Dengan  demikian,  metode  CUP  tidak  dapat  digunakan.  Oleh  karena  itu,  DJP memilih  metode cost  plus untuk  menilai  harga  wajar  penjualan  dan  diperoleh  nilai upper quartile sebesar 52,18%, mean sebesar 37% dan lower quartile sebesar 25,29% berdasarkan data  Osiris.  Setelah  dilakukan  penelitian, gross  margin PT  F  berada  di  bawah range interquartile sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap gross margin .
Berdasarkan hal di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak meyakini bahwa koreksi DJP yang  menggunakan gross  margin atas  penjualan  sebesar  25,29%  telah  sesuai  dengan arm's length  principle .  Metode cost  plus juga  sudah  tepat  dan  koreksi  DJP  atas  peredaran  usaha sebesar  USD1.734.345  tetap  dipertahankan.  Selain  itu,  dalam  persidangan  PT  F  tidak menyampaikan  bukti-bukti  terkait  dengan  sengketa  koreksi  harga  pokok  penjualan  sebesar

## EDUCORETAX
USD6.975 dan menyatakan tidak mempermasalahkan lagi koreksi harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya.
Selain transfer  pricing ,  koreksi  DJP  atas  biaya  usaha  lainnya  sebesar  USD5.510 disebabkan oleh pemberian kenikmatan tidak dapat dibiayakan dan tidak berhubungan dengan kegiatan  usaha.  Atas  koreksi  tersebut,  PT  F  tidak  menyampaikan  bukti-bukti  terkait  dengan koreksi  biaya  usaha  lainnya  sebesar  USD5.510  dan  tidak  mempermasalahkan  koreksi  biaya usaha lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan bahwa koreksi DJP atas penghasilan neto sebesar USD1.746.830 tetap dipertahankan.
Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT F melakukan skema transfer pricing dengan perusahaan afiliasi dalam dan luar negeri. Penjualan ke pihak berelasi tersebut mencapai  lebih  dari  separuh  penjualan  perusahaan  menggunakan  harga  transfer  yang  tidak wajar. PT F melaporkan penjualannya lebih rendah dari seharsnya karena harga yang diberikan ke  pihak  berelasi  lebih  rendah  daripada  harga  ke  pihak  independen  sehingga  penjualan dikoreksi positif (ditambah) sebesar USD1.734.345. Kemudian atas HPP dan biaya usaha lain yang  dilaporkan  terlalu  tinggi  masing-masing  sebesar  USD6.975  dan  USD5.510  dikoreksi positif  (dikurangi)  sejumlah  angka  tersebut  untuk  menghasilkan  koreksi  penghasilan  neto sejumlah USD1.746.830.

## PENUTUP Simpulan
Dari  tiga  perusahaan  yang  dibahas  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Pajak  yang dimenangkan  DJP,  skema transfer  pricing seluruhnya  terjadi  karena  adanya  hubungan istimewa. Seluruh perusahaan dimiliki mayoritas sahamnya oleh perusahaan asing. Perusahaan yang  melakukan transfer  pricing dengan  tidak  wajar  menggunakan  perusahaan  induk  atau afiliasi  untuk  melakukan  penghindaran  pajak.  Selain  adanya  kepemilikan  saham,  dua perusahaan  juga  berada  dalam  penguasaan  atau  pengendalian  yang  sama  dengan  adanya rangkap  jabatan  direktur  dan  anggota  dewan  komisaris  pada  perusahaan-perusahaan  yang melakukan transaksi transfer pricing .
Dua  dari  tiga  perusahaan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  melakukan international transfer pricing, sedangkan satu perusahaan lainnya melakukan international transfer pricing bersama  dengan domestic  transfer  pricing .  Dua  perusahaan  memiliki  koneksi  dengan perusahaan yang dikenal sebagai negara lindung pajak seperti Mauritius, Singapura, dan Virgin Island.  Sementara  satu  perusahaan  lain  memanfaatkan  afiliasi  dengan  negara  Jepang. Berdasarkan skema transfer pricing yang digunakan, satu perusahaan memanfaatkan penjualan barang dengan harga yang tidak berdasarkan arm’s length principle kepada perusahaan afiliasi, satu  perusahaan  menggunakan  mekanisme  pembayaran  jasa management  fee yang  tidak berdasar underlying transaction yang jelas, dan satu perusahaan memanfaatkan kedua skema secara  bersamaan.  Metode  yang  digunakan  DJP  dalam  menentukan  kesebandingan  dan kewajaran  harga  transfer  meliputi  metode transactional  net  margin  method (TNMM)  untuk menangani kasus pada dua perusahaan, dan satu perusahaan lainnya menggunakan metode cost plus.

## Saran
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  karena  hanya  membahas  penjelasan  putusan sengketa  pajak  terkait transfer  pricing berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  laman  resmi Sekretariat  Pengadilan  Pajak.  Data  yang  dipublikasikan  hanya  berupa  risalah  putusan pengadilan  pajak,  bukan  merupakan  putusan  yang  lengkap  sehingga  penjelasan  kasus  tidak dapat  dijabarkan  dengan  detail  dan  komprehensif.  Keterbatasan  data  yang  hanya  dapat diperoleh dari risalah yang telah dipublikasikan juga mempertimbangkan TP Documentation wajib  pajak  yang  disampaikan  kepada  DJP  merupakan  dokumen  rahasia  dan  tidak

## EDUCORETAX
dimungkinkan untuk memperoleh data tersebut. Data dalam laporan keuangan perusahaan yang go public juga tidak menjelaskan transaksi transfer pricing yang dilakukan. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  mengulas transfer  pricing yang  detail  dan komprehensif  menggunakan  data  yang  dipublikasikan  instansi  berwenang  dan  tidak  bersifat konfidensial  dilengkapi  dengan  wawancara  untuk  mengkonfirmasi  pembahasan  maupun menggali  informasi  lainnya  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  lebih  baik  dan komprehensif.  Penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  institusi pemerintah  lain  yang  berkepentingan  terhadap  kewajaran  nilai  transaksi  perusahaan  agar membangun basis data yang baik dan analisis mendalam terkait transaksi transfer pricing . Data yang andal memudahkan dalam pengujian transaksi transfer pricing dengan berbagai metode akan mudah dilakukan. DJP dapat memfokuskan pemeriksaan pada transaksi yang dilakukan perusahaan dalam grup karena terindikasi terjadi transaksi transfer pricing yang tidak wajar. Selain  itu,  penyusunan  standar  akuntansi  harus  memastian  bahwa  transaksi  pihak  berelasi diarahkan pada nilai wajar dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah, R. T., Pangestu, R., & Firmansyah, A. (2022). Penerapan ISAK 16 pada perjanjian konsesi jasa: studi kasus PT Indonesia Power POWER. Journal of Law, Administration, and Social Science , 2 (1), 69–80. https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.161
Anggraeni,  N.,  &  Lutfillah,  N.  Q.  (2019).  Determinants  of  transfer  pricing. Journal  of Management and Business , 18 (2), 46–55. https://doi.org/10.24123/jmb.v18i2.428 Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. E. (2020). Penelitian transfer pricing di Indonesia: sebuah studi kepustakaan. Jurnal Online Insan Akuntan , 5 (1), 57. https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1318
Boos, M. (2003). International transfer pricing the valuation of intangible assets . Kluwer Law International.
Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada  BAZNAZ  Kabupaten  Tegal. Journal  of  Law,  Administration,  and  Social  Science , 1 (2), 73–83. https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100 Butani, M. (2007). Transfer pricing: an Indian perspective .  LexisNexis. Darussalam,  D.,  &  Septriadi,  D.  (2008). Konsep  dan  aplikasi:  cross  border  transfer  pricing untuk tujuan perpajakan . Danny Darussalam Tax Center.
Depari,  A.  B.  U.  S.,  Ramadhan,  R.,  &  Firmansyah,  A.  (2020).  Transfer  pricing  decisions  at multinational companies in indonesia: tax expenses, foreign ownership, intangible assets. Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis , 6 (2), 46–59. https://doi.org/10.26737/jtmb.v6i2.2282
Falbo,  T.  D.,  &  Firmansyah,  A.  (2018).  Thin  capitalization,  transfer  pricing  aggresiveness, penghindaran  pajak. Indonesian  Journal  of  Accounting  and  Governance , 2 (1),  1–28. https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11
Firmansyah,  A.  (2020). Kajian  yuridis  atas  praktek  transfer  pricing  oleh  korporasi .  Adab. https://penerbitadab.id/kajian-yuridis-atas-praktek-transfer-pricing-oleh-korporasi/
Firmansyah,  A.,  &  Yunidar,  A.  (2020).  Financial  derivatives,  financial  leverage,  intangible assets, and transfer pricing aggressiveness: evidence from indonesian companies. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , 7 (1), 1–14. Hansen,  D.  R.,  &  Mowen,  M.  M.  (2007). Managerial  accounting  eighth  edition .  Thomson Higher Education.
Hardiyanto,  I.  (2019).  Permasalahan  transfer  pricing  dalam  Undang-Undang  Pajak  di Indonesia. Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM , 6 (1), 1082–1103. https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1859
Helena, R., &  Firmansyah, A. (2018). Pengungkapan pihak-pihak berelasi  pada perusahaan- perusahaan  salim  group  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Jurnal  Online  Insan Akuntan , 3 (2), 185–196. https://ejournal-
binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1035
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2015).  PSAK  7  Pengungkapan  Pihak  Berelasi.  In Standar Akuntansi Keuangan . Ikatan Akuntan Indonesia.
Irawan, F. (2020). Metode transfer pricing: hierarchy atau the most appropriate? Jurnal Pajak Indonesia , 4 (1), 34–40. https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.1433 Irawan, F., Kinanti, A., &  Suhendra, M. (2020). The impact  of  transfer pricing and earning management
on tax avoidance . 12 (3), 3203–3216. https://www.iratde.com/index.php/jtde/article/view/1229
Kurniawan, A., & Firmansyah, A. (2021). Implementation of PSAK 71 In Indonesia mutual fund investment in insurance subsector companies. Jambura Equilibrium Journal , 3 (2), 94–111. https://doi.org/10.37479/jej.v3i2.11136
McCarten, W. J. (1995). International transfer pricing and taxation. In Tax Policy Handbook . Tax Policy Division, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund.
Mispiyanti,  M.  (2015).  Pengaruh  pajak,  tunneling  incentive  dan  mekanisme  bonus  terhadap keputusan transfer pricing. Jurnal Akuntansi & Investasi , 16 (1), 62–73. https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1348
Natama,  R.  A.  M.,  &  Irawan,  F.  (2021).  Analisis  penerapan  arm’s  length  principle  dalam transaksi  pinjaman. Competitive  Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 5 (2),  243–258. https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.5278
OECD. (2003). Articles of the model convention with respect to taxes on income and on capital . https://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf
Peraturan Dirjen Pajak RI. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ2011 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per-  43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hub . https://api.ddtc.web.id/detail/generate_pdf?id=775&type=peraturan&filename=Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011.pdf
Pinastika,  A.  D.,  &  Irawan,  F.  (2021).  Faktor  penentu  tarif  pajak  efektif  pada  perusahaan kesehatan :  sebelum  dan  saat  covid-19. Jurnal  Ekonomi , 26 (3),  412–432. https://doi.org/10.24912/je.v26i3.799
Putra, I. K. A. J., & Firmansyah, A. (2021). Evaluasi kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset  tetap  di  Indonesia. JUARA  (Jurnal  Riset  Akuntansi) , 11 (2),  274–298.  https://e- journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/2924
Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia : sudah sesuai dengan PSAK 101? Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking , 5 (2), 143–159. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290
Saing, H. J., & Firmansyah, A. (2021). The impact of PSAK 73 implementation on leases in Indonesia telecommunication companies. International  Journal of  Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) , 5 (3), 1033–1049. http://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/2804
Setiawan,  H.  (2014). Transfer  pricing  dan  risikonya  terhadap  penerimaan  negara . https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_transfer  pricing  dan risikonya terhadap penerimaan negara.pdf
Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi dengan pihak berelasi dan praktik transfer pricing  di  Indonesia. Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan  Negara , 2 (2),  34–52. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180
Sulistyawati,  A.  I.,  Santoso,  A.,  &  Rokhawati,  L.  (2020).  Determinant  detection  of  transfer pricing decisions. Accountability , 9 (1), 16–27. https://doi.org/10.32400/ja.28265.9.1.2020.16-27
Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing  companies. Jurnal  Akuntansi  Dan  Auditing  Indonesia , 22 (2),  81–93. https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1
Tama, S. B., & Firmansyah, A. (2021). Perbedaan perlakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di Indonesia. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi ,
5 (3),
270–280.
https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/139
2
Tarigan, A. L., Nasution, B., Siregar, M., & Mulyadi, M. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas praktik transfer pricing bidang perpajakan di Indonesia. USU Law Journal , 5 (4), 85–95. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/19503
Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International corporate tax avoidance practices: evidence from  Australian  firms. International  Journal  of  Accounting , 47 (4),  469–496. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004
Undang-Undang  RI.  (2007). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan . https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf
Utami,  M.  F.,  &  Irawan,  F.  (2022).  Pengaruh  thin  capitalization  dan  transfer  pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. Owner , 6 (1), 386–399. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607 Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh agresivitas transfer pricing, penggunaan negara lindung  pajak,  dan  kepemilikan  institusional  terhadap  penghindaran  pajak. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 16 (2), 245. https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257