Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dialisis Dalam Menjalankan Praktik Keperawatan Di Unit Hemodialisa (Studi di RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar)
Tata Mahyuvi 1 , Heru Suwardianto 2 , Sofyetin Atiana 3 , Ahmad Rifai 4
1 Perawat Dialisis, Lembaga Mutiara Hidup Indonesia
2 STIKES RS Baptis Kediri
3 Universitas Pawyatan Daha Kediri
43 Universitas Pawyatan Daha Kediri
mahyuvi1922@gmail.com

## ABSTRAK
Pelayanan keperawatan dalam menjaga kesehatan merupakan hal yang penting yang harus   dijaga   dan   ditingkatkan   kualitasnya   sesuai   standar   kompetensi   yang   berlaku   agar masyarakat dapat merasakan kualitas layanan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
Metode   penelitian   menggunakan   desain  deskriptif   kualitatif-studi   kasus . Populasi adalah   perawat   dialisis   Keperawatan   Di   Unit   Hemodialisa.   Sampel   penelitian   ini   adalah sebagian   perawat   dialisis   Keperawatan   Di   Unit   Hemodialisa.   Teknik   penelitian   berupa wawancara kepada responden dan menentukan tema yang didapat. Teknik analisis data dalam penelitian  ini  menggunakan  analisis   kulitatif,   yaitu   metode   yang  lebih  menekankan  pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian secara umum.
Hasil   penelitian,   Dalam   menjalankan   praktiknya   perawat   yang   bekerja   di   unit hemodialisis harus memiliki STR, SIKP dan Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis agar  dalam  menjalankan  praktik  profesionalnya  mendapatkan  perlindungan  hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perawat Dialisis, Praktik Keperawatan

## LATAR BELAKANG
Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pelayanan keperawatan dalam menjaga kesehatan merupakan hal yang penting yang harus   dijaga   dan   ditingkatkan   kualitasnya   sesuai   standar   kompetensi   yang   berlaku   agar masyarakat   dapat   merasakan   kualitas   layanan   sehingga   hak-haknya   dapat   terpenuhi. Pembangunan terkait kesehatan  merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan   oleh   pemerintah   sesuai   dengan   cita-cita   bangsa   Indonesia   sebagaimana   yang dimaksud   dalam   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945   (UUD 1945), yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk   memajukan   kesejahteraan   umum,   mencerdaskan   kehidupan   bangsa   dan   ikut melaksanakan  ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi dan keadilan sosial”.
Peraturan   perundang-undangan   yang   telah   dibentuk   oleh   profesi   tidak   dapat dilepaskan   dari   konstitusi,   khususnya   Pasal   28H   ayat   (1)   Undang-Undang   Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen ke IV yang mengatur terkait : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal, dan mendapatkan lingkungan   hidup   yang   baik   dan   sehat   serta   berhak   memperoleh   pelayanan   kesehatan”. Perawat merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan oleh masyarakat, karena sifat pengabdiannya  serta pelayanan    kepada masyarakat sangat kompleks. Pada saat ini, selain   adanya   perubahan   status   yuridis   dari   “mengolah   sesuatu“   menjadi   pola “kemitraan/kolaborasi”   ataupun   kemandirian,   perawat   juga   telah   dianggap   bertanggung jawab secara hukum untuk beberapa tindakan yang bisa dianggap malpraktik keperawatan yang dilakukannya berdasarkan standar profesi yang berlaku baik secara mandiri ataupun kolaborasi dengan tim medis. Dalam hal ini dibedakan tanggung jawab untuk masing masing kesalahan atau kelalaian, yakni dalam bentuk malpraktik keperawatan secara mandiri ataupun tindakan   secara   kolaborasi.  Perawat   merupakan     tenaga   kesehatan   terbesar   yang   dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Sudah semestinya yang menjadi perhatian adalah di dalam menjalankan tugas profesionalnya tidak jarang perawat bersinggungan dengan masalah hukum. Pada Bab III Program Pendidikan Berkelanjutan (PKB) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam   meningkatkan   kemampuannya   di   area   keahlian   khusus   perawat   harus   memiliki sertifikat   kompetensi   keahlian.   Perawat   dialisis   merupakan   salah   satu   perawat   dengan kompetensi   keahlian   khusus   yang   dalam   menjalankan   praktik   keperawatan,     dimana tindakannya   berupa   kolaborasi   dan   menjalankan   mandat   dari   Dokter   Spesialis   Penyakit Dalam (Sp.PD).
Pengertian Mandat adalah “pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya”. Pemberi mandat tetap memiliki wewenang   untuk   melakukan   sendiri   wewenangnya   apabila   ia   menginginkannya   (tetap berwenang   untuk   menangani   sendiri   wewenang   apabila   ia   menghendaki),   dan   memberi petunjuk kepada mandataris (yang diberi mandat) tentang apa yang diinginkannya. Mandans (pemberi mandat) juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris. Berdasarkan   beberapa   ketentuan   tersebut   di   atas   dan   hasil   pengamatan,   penulis   melihat
perawat     dialisis   dalam   menjalankan   praktik   keperawatan   melakukan   tindakan   di   luar kewenangan mandiri (melakukan tindakan kolaborasi).
Kewenangan   perawat   dalam   menjalankan   pelayanan     telah   terakumulasi   dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES). Perawat dialisis yang menjalankan tindakan keperawatan secara kolaboratif yang   dimandatkan   oleh  Dokter   Spesialis   Penyakit   Dalam   (Sp.PD)dalam   menjalankan tindakan hemodialisis harus benar-benar berkompeten dan tersertifikasi kompetensi keahlian perawat dialisis. Akan tetapi pada saat ini faktanya belum keseluruhan perawat yang bekerja di unit hemodialisis semuanya tersertifikasi dan bersertifikat kompetensi keahlian perawat dialisis.
Perawat yang telah tersertifikasi pelatihan dialisis termasuk di dalam Sumber Daya Manusia   (SDM)   yang   berkompetensi   untuk   memberikan   pelayanan   kesehatan   di   unit hemodialisis sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan dialisis pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pada satu sisi, apabila berpegang teguh terhadap peraturan perundang-undangan yang   berlaku,   serta   melaksanakan   pelayanan   kesehatan   sesuai   dengan   kewenangan   yang ditetapkan dan standar profesi, perawat yang belum tersertifikasi kompetensi keahlian dialisis tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di unit hemodialisa . Berdasarkan hal- hal   tersebut   di   atas   maka   penulis   tertarik   untuk   meneliti   tentang   kebijakan   terkait perlindungan hukum terhadap perawat dalisis yang menjalankan praktik keperawatan di unit hemodialisa agar perawat dapat bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan praktik keperawatan.   Penulis   mengambil   judul:“Perlindungan   Hukum   terhadap   Perawat   Dialisis dalam Menjalankan Praktik Keperawatan di Unit Hemodialisa”.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif-studi kasus . Jenis penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”. Teknik pengumpulan   data   pada   penelitian   ini   dilakukan   dengan   cara   studi   pustaka   dan   studi lapangan.   Teknik   analisis   data   dalam   penelitian   ini   menggunakan   analisis   kulitatif,   yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah   dari   pada   melihat   permasalahan   untuk   penelitian   secara   umum.   Penelitian   ini memberikan   gambaran   perlindungan   hukum   pada   perawat   yang   menjalankan   profesinya sesuai kompetensinya.. Berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap perawat yang ada di rumah sakit dalam menjalankan profesinya apakah mendapat perlindungan hukum. Peneliti menekankan dalam hal perlindungan hukum terhadap perawat dialisis dalam menjalankan praktik keperawatan.  Penelitian ini dilakukan di  RSUD Ngudi Waluyo Wlingi   Kabupaten Blitar.

## PEMBAHASAN
Perlindungan   Hukum   terhadap   Perawat   Dialisis   dalam   Menjalankan   Praktik Keperawatan di Unit Hemodialisa  di Unit Hemodialisa  RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar
Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala sesuatunya harus berdasarkan hukum   (asas   legalitas).   Undang   -   Undang   merupakan   produk   hukum   yang   berlaku   bagi masyarakat ataupun bagi individu. Sebagai warga negara maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang - Undang. Perawat dalam melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit sesuai dengan  kebutuhan kesehatan pasien dan sudah diatur dalam Undang - Undang, sebagai contoh: setiap orang harus bayar pajak dan itu mempunyai dasar hukum, polisi diberi wewenang untuk menilang sopir ojek online didasarkan atas aturan hukum. Oleh karena itu hukum harus mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, demi untuk mewujudkan   suatu   dinamika   tertib   dalam   masyarakat   dan   ditujukan   kepada   setiap   orang tanpa terkecuali. Diberlakukannya perlindungan hukum   bagi setiap orang sebagai bentuk perlindungan   terhadap   hak   asasi   manusia   terhadap   ketentuan   hukum   yang   mungkin   saja melanggar hak-hak individu.
Perawat merupakan sebuah profesi mulia yang menjadi garda depan dalam pemberian layanan kesehatan pada masyarakat. Undang – Undang   Nomomr 38 tahun 2014 tentang Keperawatan   mengatur   dan   mengizinkan   perawat   melakukan   tindakan   di   luar kewenangannya   (tindakan   kolaborasi),   seperti   melakukan   tindakan   medis   dan   pemberian obat,   walaupun   kompetensi   tersebut   tidak   didapatkan   oleh   perawat   pada   saat   menempuh jenjang   pendidikannya.   Kewenangan   perawat   secara   mandiri   adalah   memberikan   asuhan keperawatan   bukan   melakukan   tindakan   medik   yang   bersifat   invasif.   Apabila     memang diharuskan melakukan tindakan di luar kewenangannya (tindakan kolaborasi), tentu perawat harus mendapatkan imbalan sesuai dengan resiko yang akan dihadapi. Melihat profesi lain yang  lebih merdeka dalam melakukan kewenangannya, tentunya perawat juga menginginkan seperti   profesi   lain   yang   memiliki   regulasi   yang   jelas   dalam   menjalankan   praktik profesionalnya.   Agar   jelas   hitam   di   atas   putih   tentang   kewenangan,   hak   dan   kewajiban perawat bukan menjadi tarik ulur kepentingan pihak lain.
Perawat yang sadar akan hukum dan aturan dalam menjalankan praktik profesinya sangat   diperlukan.   Tidak   hanya   perlindungan   hukum   untuk   perawat   itu   sendiri   dalam melaksanakan   tugas,   tetapi   juga   untuk   masyarakat   pada   umumnya.   Perawat   yang melaksanakan   tugasnya   sesuai   dengan   perauran   perundang-undangan,   akan   menjamin keamanan dalam bidang hukum baik   bagi perawat dan juga pasien / masyarakat. Perawat menjalankan   praktik   profesioal   harus   sesuai   dengan   kaidah-kaidah   etika   keperawatan, mengetahui hak dan kewajiban, peran serta fungsi, tanggung jawab dan tanggung gugat . Dalam   menciptakan   suatu   usaha   menghindari,   memberantas   serta   melakukan   penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, maka diperlukan adanya suatu penegak hukum. Oleh
karena itu untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut dibutuhkan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan praktik profesionalnya.
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum   terhadap   masyarakat.   Perlindungan   hukum   ini   merupakan   sebuah   sarana   untuk melindungi hak seseorang apabila hak tersebut terabaikan yang nantinya akan memberikan keadilan   bagi   masing-masing   pihak.   Perlindungan   hukum   ini     menjadi   hal   yang   sangat dibutuhkan agar terjalin hubungan yang sepadan dan adil antara perawat, khususnya perawat yang   bekerja   di   unit   hemodialisa   dalam   menjalankan   praktik   profesionalnya   dalam menjalankan mandat dokter.
Upaya   pemberian   perlindungan   hukum   terhadap   perawat   yang   bekerja   di   unit hemodialisa dalam melaksanakan tindakan medis berdasarkan mandat dokter di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi  harus tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Mengenai kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh Perawat, belum pernah terjadi   di   Unit   Hemodialisa   RSUD   Ngudi   Waluyo   Wlingi,   apabila   terdapat   kesalahan tindakan perawat seperti itu maka perawat yang bekerja di unit hemodialisa tetap tidak dapat bertanggung   jawab   secara   utuh   atas   kesalahannya   tersebut.   Dimana   segala   perintah pelaksanaan tindakan medis diberikan oleh dokter sebagai pemberi kuasa, dan dokter juga harus   memperhatikan   profesionalitas   perawat   yang   ia   berikan   kuasanya,   dalam   hal   ini perawat   yang   bekerja   di   unit   hemodialisis   harus   memiliki   sertifikat   kompetensi   keahlian perawat dialisis. Maka dari itu,  perawat tersebut mendapat perlindungan dari akibat hukum atas tindakan yang dilakukannya.
Penerapan praktik keperawatan di unit hemodialisa perlu adanya perundang-undangan (legislasi) yang jelas guna mengatur tentang hak dan kewajiban perawat terkait dengan tugas profesinya.   Legislasi   dimaksudkan   yaitu   untuk   memberikan   perlindungan   hukum   bagi masyarakat   sebagai   penerima   layanan   dan   juga   perawat   sebagai   pemberi   pelayanan kesehatan. Di RSUD Ngudi Waluyo sudah ada tim komite etik dan hukum. Jadi peraturan- peraturan   terkait   praktik  perawat   yang bekerja   di  unit  hemodialisa  sudah  tertuang  dalam Standar   Operasional   Prosedur   (SOP)   milik   Rumah   Sakit   sehingga   perawat   mendapatkan perlindungan hukum secara jelas.
Dalam rangka pemberian perlindungan hukum tersebut, perawat perlu diregistrasi dan disertifikasi kompetensi keahlian dan memperoleh izin praktik (lisensi) dalam menjalankan praktik keperawatan di unit hemodialisa.   Pelaksanaan tugas sesuai standar profesi dapat memberikan   perlindungan   hukum   bagi   tenaga   kesehatan   maupun   pasien,   sebagaimana ketentuan   pada   Pasal   57a   Undang   -   Undang   Nomor   36   tahun   2014,   yang   menentukan pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi. Dengan kata  lain, pasien yang gagal sembuh tidak berhak atas ganti rugi, sepanjang pemberian  pelayanan  kesehatan yang dilaksanakan  oleh tenaga kesehatan sudah   dilaksanakan   sesuai   dengan   standar   profesi   atau   tenaga   kesehatan   yang   sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi tidak akan dapat diakukan gugatan oleh pasien atas kegagalan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukannya.
Demi perlindungan hukum terhadap perawat yang mejalankan praktik keperawatan di unit   hemodialisis     dalam   menjalankan   profesinya   harus   berpedoman   dan   berdasar   pada instrumen   normatif   yang   berlaku   terhadapnya.   Adapun   dalam   rangka   memberikan perlindungan hukum terhadap perawat dalam menjalankan praktik keperawatan Pemerintah telah   mengeluarkan   keputusan   yang   mengatur   mengenai   hal   tersebut.   secara   prinsip kewenangan perawat dalam melakukan tuags profesinya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1293/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat. Hal ini dilakukan karena perawat dalam menjalankan profesinya tidak akan terlepas dari   kewenangannya.   Pada   tahun   2014   muncul   Undang-Undang   Nomor   38   tahun   2014 tentang   keperawatan   disitu   mengatur   tentang   perawat   dalam   menjalankan   praktik keperawatan  baik  pendidikan   keperawatan,   registrasi  dan  praktik  keperawatan.   Ketetapan dalam implementasi Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 tahun 2014   perlu dijabarkan lebih lanjut, maka Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) bekerjasama   dengan   Kementerian   Kesehatan   menyusun   petunjuk   pelaksanaan   keputusan menteri   kesehatan   tersebut   yang   meliputi,   hak,   kewajiban   dan   wewenang,   tindakan keperawatan, persyaratan praktik keperawatan, mekanisme pembinaan dan pengawasan. Pada tahun 2019 muncul Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. pelaksana tugas keperawatan berdasarkan pelimpahan wewenang diatur dalam  Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 Tahun 2019.
Apabila  perawat dalam  menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang – undangan khususnya perawat yang bertugas di unit hemodialisa, maka dari itu perawat hemodialisis lebih pasti untuk mendapat perlindungan hukum. Pada Pasal 1367 KUHP menjelaskan bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang   disebabkan   perbuatan-perbuatan   orang-orang   yang   menjadi   tanggungannya   atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Dari isi Pasal ini dapat ditarik   kesimpulan   bahwa   kesalahan   tindakan   perawat   dialisis   tidak   dapat dipertanggungjawabkan   kepada   perawat   itu   sendiri   ataupun   hanya   kepada   dokter   yang memberi   instruksi   kepadanya.   Pasal   ini   juga   dapat   dijadikan   dasar   sebagai   perlindungan hukum terhadap perawat yang melaksanakan tindakan medis berdasarkan mandat dari dokter.
Perlindungan   hukum   terhadap   perawat   melakukan   tindakan   kolaboratif   (tindakan medis) juga diatur di dalam Pasal 32 Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.   Perlindungan   hukum   terhadap   perawat   yang   melakukan   tindakan   medis berdasarkan   Undang - Undang Keperawatan tersebut diatas tergantung  jenis pelimpahan wewenang   yang   diberikan.   Apabila   pemberian   pelimpahan   wewenang   tersebut   secara delegatif maka perawat juga dapat disertai perlimpahan tanggungjawab dan tanggung gugat. Akan tetapi  tidak kesuluruhan pertanggungjawaban  dilimpahkan  terhadap perawat namun pemberi wewenang atau perintah seperti dokter juga turut bertanggung jawab. Serta apabila bentuk   pelimpahan   wewenang   untuk   melakukan   tindakan   medis   secara   mandat,   maka tanggung jawab dan tanggung gugat dilimpahkan terhadap yang memberi kuasa atau perintah dan yang diberi perintah. Perawat yang menjalankan praktik keperawatan di unit hemodialisa dalam menjalankan praktiknya yaitu melakukan tindakan medis secara mandat.
Selain   peraturan   perundang   -   undangan   sebagaimana   tersebut   diatas   berbagai peraturan   perundang-undangan   yang   berkaitan   dengan   implemetasi   pemberian   pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini merupakan bentuk upaya pemberian perlindungan hukum secara preventif bagi tenaga kesehatan dimana tujuan perlindungan  hukum  secara preventif  tersebut yaitu  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa. Sedangkan   yang   berkaitan   dengan   perlindungan   hukum   represif   pemerintah   juga   sudah menerapkannya melalui peradilan umum dalam hal penyelesaian sengketa medis baik yang dilakukan oleh seorang perawat ataupun dokter karena dianggap telah melakukan tindakan malpraktik.

## Faktor   pendukung   dan   penghambat   terhadap   perlindungan   hukum   bagi   perawat dialisis   yang   menjalankan   praktik   keperawatan   di   unit   hemodialisis   RSUD   Ngudi Waluyo Wlingi  Kabupaten Blitar
Profesionalitas   dalam   kerja   berdasarkan     kemampuan   dan   kemapanan   pendidikan berbasis kompetensi, pada akhirnya melahirkan standar di pendidikan keperawatan. Segala upaya ditempuh dalam tujuan guna mencapai taraf keterampilan tertentu yang sehingga dapat menunjang pekerjaan lebih baik, lebih efisien, dan lebih berdaya guna. Peningkatan mutu dan kualitas kemampuan serta keterampilan ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan, peran dan fungsi petugas kesehatan.
Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat ini perawat yang bekerja di unit   hemodialisa,   salah  satu  faktor  yang  memberi   perlindungan   hukum  terhadap  perawat dalam   menjalankan   profesinya   di   unit   hemodialisa   adalah   meliliki   STR   (Surat   Tanda Registrasi) Perawat. Dengan adanya STR (Surat Tanda Registrasi) tersebut, maka seorang perawat dapat disebut layak dan telah diakui untuk menjalankan praktik keperawatannya. Jika perawat lalai dalam melakukan tindakan medis yang diberikan secara mandat , ia tidak dapat di hukum sepenuhnya apabila ia mempunyai bukti adanya kepemilikan STR (Surat Tanda Registrasi) tersebut. Karena untuk mendapatkan STR  (Surat Tanda Registrasi) perawat harus benar   benar   telah   menyelesaikan   masa   pendidikannya   dan   juga   telah   melaksanakan   uji kompetensi   dan   dinyatakan   lulus   serta   sudah   terlatih   sebelum   dapat   memulai   praktik keperawatan.
Tidak hanya wajib mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi), setiap tenaga kesehatan dalam  menjalankan  praktiknya  juga wajib  memiliki  SIP (Surat  Izin Praktik)  dan dimana peraat harus memiliki   SIKP (Surat Ijin Kerja Perawat),   yang mana hal ini tertuang jelas pada Pasal 44 – 46 Undang - Undang Nomor   36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sebelum itu, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24 ayat (1) juga menjelaskan bahwa:   Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik profesi, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Selain itu,  berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812   Tahun   2010   tentang   Penyelenggaraan   Pelayanan   Dialisis   Pada   Fasilitas   Pelayanan Kesehatan,   perawat   yang   bekerja   di   unit   hemodialisis   harus   memiliki   sertifikasi   perawat mahir dialisis atau yang saat ini disebut perawat yang memiliki kompetensi keahlian dialisis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) dan IPDI (Ikatan Perawat Dialisis Indonesia).
Beberapa   faktor   yang   dapat   digunakan   sebagai   acuan   dalam   memberikan perlindungan hukum terhadap perawat seperti adanya STR (Surat Tanda Registrasi) Perawat, dimana perawat yang telah memiliki sertifikat profesi  dan sudah lulus uji kompetensi harus melakukan  registrasi  terlebih  dahulu agar secara sah secara   hukum. Untuk menjalankan praktik mandiri, perawat wajib memiliki SIPP (Surat Izin Praktik Perawat). Akan tetapi, bagi perawat yang menjalankan praktiknya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKP (Surat Izin Kerja Perawat) hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (3 – 3(a)) Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 17 Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik   Perawat.   Serta   apabila   perawat   bekerja   di   unit   khusus   seperti   unit   hemodialisa perawat   harus   memiliki   sertifikat   kompetensi   keahlian   dialisis   atau   perawat   tersertifikasi perawat dialisis.
Dengan adanya kepemilikan STR, SIKP dan Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis, berarti perawat   tersebut sudah layak untuk menjalankan praktik keperawatannya sesuai dengan wewenang yang dimilikinyadi unit hemodialisis. Apabila perawat melakukan kelalaian dalam melakukan pekerjaan profesinya, maka ketiga syarat diatas dapat dijadikan faktor   dalam   memberikan   perlindungan   hukum   terhadap   perawat   tersebut.   Dalam   hal melaksanakan tindakan medis, STR, SIKP serta   Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis   juga   merupakan   syarat   penting   yang   dijadikan   faktor   untuk   memberikan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja di unit hemodialisa. Karena ketika dalam pemberian   pelimpahan   wewenang   oleh   dokter   diberlakukan,   pelimpahan   tersebut   harus diberikan kepada perawat yang layak untuk melaksanakannya, dan setiap kelayakan perawat untuk melaksanakan praktiknya sudah tercantum pada STR, SIKP dan Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis tersebut.
Faktor yang menghambat dalam peningkatan profesionalitas dalam mencetak perawat dialisis   pada   saat   ini   salah   satunya   terbatasnya   penyelenggara   pendidikan   kompetensi keahlian perawat dialisis di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur hanya ada 2 penyelenggara pelatihan   pendidikan   pelatihan   kompetensi   keahlian   perawat   dialisis   yaitu   hanya   RSUD Dr.Soetomo   Surabaya   dan   RSUD   Dr.   Saiful   Anwar   Malang.   Sehingga   pada   saat   ini   di berbagai daerah belum seratus persen perawat yang bekerja di unit hemodialisa tersertifikasi kompetensi keahlian perawat dialisis.  Akan tetapi, dalam menjalankan praktiknya, perawat yang bekerja di unit hemodialisa harus sesuai dengan standar etik dan standar profesi yang berlaku demi terhindar dari resiko hukum.
Faktor yang menghambat perlindungan hukum pada saat ini masih ada perawat yang belum tersertifikasi kompetensi keahlian di unit hemodialisa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi adalah karena keterbatasan tempat pelatihan kompetensi keahlian dialisis, dan pada saat ini Rumah Sakit sudah mendaftarkan perawatnya untuk pelatihan kompetensi keahlian dialisis akan tetapi masih dalam antrian.

## KESIMPULAN
Perawat dialisis dapat bertanggung jawab atas kesalahannya  terkait tindakan medis yang ia lakukan   apabila   tindakan   tersebut   termasuk   kategori   perbuatan   melawan   hukum   sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi  Perawat dialisis tidak dapat bertanggung jawab terhadap keseluruhan kesalahannya dalam melaksanakan tindakan
medis apabila tindakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah di instruksikan oleh dokter   penanggungjawab,   sesuai   dengan   Pasal   1367   KUHP,   bahwasanya   dokter   sebagai pemberi pelimpahan wewenang yang memberi instruksi kepada perawat yang mana sebagai tim   kolaborasi   harus   memberikan   pertanggungjawaban   tidak   hanya   atas   kerugian   yang ditimbulkannya   sendiri   namun   juga   atas   kerugian   yang   ditimbulkan   oleh   tim   kolaborasi. Dalam menjalankan praktiknya perawat yang bekerja di unit hemodialisis harus memiliki STR, SIKP dan Sertifikat Kompetensi Keahlian Perawat Dialisis agar dalam menjalankan praktik   profesionalnya   mendapatkan   perlindungan   hukum   sesuai   dengan   ketentuan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggarawati, T., & Wulan Sari, N. (2016). Kepentingan Bersama Perawat-Dokter Dengan Kualitas Pelayanan Keperawatan. Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan , 12 (1), 44– 54. https://doi.org/10.26753/jikk.v12i1.139
Asyhadie, Zaeni (2017) Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia , Depok: Rajawali Pers, hlm.1.
Badan   Pengembangan   dan   Pembinaan   Bahasa.   (2016). Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia (KBBI)   -   Edisi   Kelima .   Jakarta:   Badan   Pengembangan   dan   Pembinaan   Bahasa Kemdikbud.
Cahyaningsih, N. D., & Jaelani, T. R. (2017). Standar Kompetensi Perawat Hemodialisa Indonesia . Bandung: Pengurus Pusat Ikatan Perawat Dialisis Indonesia Diakses   dari: http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-perawat-menurut-beberapa- ahli.html https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan (Tanggal 28 Agustus 2020)
DPP PPNI, 2017, Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri, Jakarta: DPP PPNI, hlm.4
Hawa,   S.,   Fakih,   M.,   &   Wardani,   Y.   K.   (2018).   Tanggung   Jawab   Dokter   dan   Tenaga Kesehatan   dalam   Pelayanan   Pasien   Hemodialisis   (Menurut   Peraturan   Menteri Kesehatan   Republik   Indonesia   No.   812/MENKES/PER/VII/2010). Pactum   Law Journal , 1 (4), 419–433. Kansil, C. S. . (2009). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Kelsen, H. (1999). General Theory of Law and State . The Lawbook Exchange. Marbun, R., Bram, D., & Isnaeni, Y. (2012). Kamus Hukum Lengkap : Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru . Jakarta: Buku Kita. Mertokusumo, S. (2010). Mengenal hukum: suatu pengantar (edisi revisi) . Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Nursalam. (2017). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis, Edisi 7 . Jakarta: Salemba Medika.
______.   (2020).   Metodologi   Penelitian   Ilmu   Keperawatan   (Edisi   5).   Jakarta:   Salemba Medika.
Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2014). Fundamental Keperawatan Edisi 7 . Retrieved from Salemba Medika
Praptianingsih, Sri (2007) Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya.
R.   Muntoha,   2015, Skripsi:   “Hubungan   antara   Beban   Kerja   dengan   Perilaku   Caring Perawat   di   Ruang   Perawatan   Khusus   RSUD   dr.   R.   Goeteng   Taroenadibrata Purbalingga”, Purbalingga: Repository UMP, hlm. 11
Soetoprawiro,   K.   (2010).   Pengaturan   Perlindungan   Hak-Hak   Perempuan   dan   Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia. Surabaya: Bina Pustaka.
Surat  Keputusan   DPP PPNI Nomor: 017F/DPP.PPNI/SK/K/S/II/2016 tentang  Perubahan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Indonesia
Tim   Redaksi   Nuansa   Aulia   (2010) Himpunan   Peraturan   dan   PerUndang   -   Undangan Tentang Rumah Sakit ,Bandung:  Nuansa Aulia. Hlm, iii. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Vaughans,   B.   W.   (2013). Keperawatan   Dasar   (Edisi   Terjemahan) .   Yogyakarta:   Rapha Publishing.
Vitrianingsih, Y., & Budiarsih, B. (2019). Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat  Dalam  Tindakan   Medis Dari  Perspektif  Hukum. Jurnal  Hukum  Magnum Opus , 2 (2), 185. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2545 Wikipedia Bahasa Indonesia versi online, diakses dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan (Tanggal 28 Agustus 2020).
Yunanto,   Ari   (2010) Hukum   Pidana   Malpraktik   Medik   (Tinjauan   dan   Perspektif Medikolegal) , Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 19.

## Peraturan perundang-undangan
1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 4) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014
5) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009
6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 7) Peraturan Mentri Kesehatan Nomor.HK.02.02/MENKES/148/2010
8) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 812 Tahun 2010
9) Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan
10) Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Standar Profesi dan Kode Etik Perawat Indonesia. 2010.