## PENGAWASAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA DI KABUPATEN MAGELANG

## Wahyu Prabowo
Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang E-mail:  prabowowahyu@untidar.ac.id

## Suwandoko
Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang E-mail:  suwandoko@untidar.ac.id

## Rena Radityawati
Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang E-mail:  renacan1307@gmail.com

## ABSTRACT
Work  Accidents  are  accidents  that  occur  in  an  employment  relationship,  including accidents during the journey from home to work or vice versa. In Magelang Regency, there were 2037 cases of work accidents in 2021. Article 176 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower Labor inspection is carried out by labor inspectors who have independent competence to ensure the implementation of laws and regulations. The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  importance  of  labor  inspection  and  the implementation model of legal protection supervision in fulfilling the rights of workers due  to  work  accidents  in  Magelang  Regency.  It  is  hoped  that  this  research  can contribute  to  knowledge  in  science,  especially  in  labor  law.  This  research  is  an empirical  juridical  research,  the  focus  of  the  research  lies  in  overseeing  legal protection for workers who experience work accidents in Magelang Regency. Data was collected by means of a literature study and field studies (interviews). The data analysis technique used is a qualitative method. The results of the study indicate the reason for the  need  for  labor  inspection  with  a  philosophical,  juridical  and  sociological  basis because it is an important thing that the government and companies do in order to obtain  legal  protection  and  efforts  to  enforce  labor  law.  Barriers  to  the  minimum number of supervisory employees, lack of facilities and infrastructure, and K3 in the company. Prevention efforts work by improving the management system, improving facilities and infrastructure, and optimizing K3 in the company.
Keywords: Work accidents, Legal protection, Labor inspection.

## ABSTRAK
Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan selama perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Di Kabupaten  Magelang  tercatat  sebanyak  2037  kasus  kecelakaan  kerja  pada  tahun 2021. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan  yang  mempunyai  kompetensi  independen  guna  menjamin
pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  dari  penelitian  untuk menganalisa  pentingnya  pengawasan  ketenagakerjaan  dan  model  implementasi pengawasan  perlindungan  hukum  dalam  pemenuhan  hak  tenaga  kerja  akibat kecelakaan  kerja  di  Kabupaten  Magelang.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan  sumbangan  pengetahuan  dalam  ilmu  pengetahuan  khususnya  pada hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, fokus penelitian terletak pada pengawaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  (wawancara).  Teknik  analisis  data yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  alasan diperlukannya pengawasan ketenagakerjaan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosilogis  karena  merupakan  hal  penting  yang  dilakukan  pemerintah  bersama perusahaan guna memperoleh perlindungan hukum  dan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan.  Hambatan  minimnya  jumlah  pegawai  pengawas,  kurangnya sarana dan prasarana, dan K3 di perusahaan. Upaya pencegahannya kerja dengan perbaikan  sistem  management,  meningkatkan  sarana  dan  prasarana,  dan mengoptimalkan K3 di perusahaan.
Kata Kunci: Kecelakan kerja, Kerlindungan hukum, Pengawasan ketenagakerjaan.

## A. PENDAHULUAN
Tenaga  kerja  dalam  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  adalah  “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk masyarakat”. Hak tenaga kerja dan perlindungan penuh terhadap tenaga kerja tentunya  sangat  penting  untuk  diatur dalam peraturan perundang-udangan agar tercipta  kondisi  yang  kondusif  bagi pembangunan  dunia  ketenagakerjaan. Untuk menjamin hak-hak tenaga tersebut tidak  lepas  dari  peran  pemerintah  salah satunya  pengawasan  ketenagakerjaan. Abdul  Khakim  keluarganya  (2014,  8) menyatakan peraturan-peraturan dan hukum  ketenagakerjaan  tidak  hanya melindungi  tenaga  kerja,  tetapi  juga
melindungi  pengusaha  atau  perusahaan,
karena keberadaan hukum ketenagakerjaan  yang  secara  yuridis bermaksud untuk menjaga keseimbangan hubungan  kerja  antara  tenaga  kerja  dan pengussaha  agar  senantiasa  harmonis dalam kelangsungan kerja dan ketenangan kerja  serta  meningkatkan  kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya keluarganya (Khakim 2014, 8).
Pasal  1  angka  15  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  menjelaskan  hubungan kerja adalah hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan setelah adanya perjanjian  kerja  yang  mempunyai  unsur pekerjaan,  perintah,  dan  upah.  Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh  dengan  perusahaan  atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban para pihak yang telah  disepakati  bersama  dan  tidak  boleh melanggar  perundang-undangan  yang berlaku.  Setelah adanya kesepakatan atau perjanjian kerja maka telah lahir hak dan kewajiban  tenaga  kerja  yaitu  menerima upah, mendapat jaminan sosial, menerima K3  (keselamatan  dan  kesehatan  kerja). Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dalam yaitu setiap pekerja/buruh mempunyai  hak  hak  untuk  memperoleh perlindungan  atas:  (1)  Keselamatan  dan kesehatan kerja; (2) Moral dan kesusilaan; dan  (3)  Perlakuan  yang  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai- nilai agama.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  mencatat  bahwa  dari tahun  2019  sampai  2021,  Kecelakaan kerja  Di  Kabupaten  Magelang  sendiri pada  tahun  2019  tercatat  sebanyak  1337 kasus,  selanjutnya  pada  tahun  2020 tercatat  sebanyak  1697  kasus  dan  pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2037 kasus. Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan ditempat kerja berhak memperoleh haknya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja.  Keselamatan  dan
kesehatan  kerja  (K3)  dilakukan  untuk melindungi  keselamatan  tenaga  kerja yang  berguna  mewujudkan  produktivitas kerja  yang  optimal  di  tempat  kerja  atau perusahaan. Maka dari itu setiap perusahaan  wajib  untuk  mengoptimalkan serta menerapkan kesehatan dan keselamatan  kerja  dengan  managemen yang terintegritas. Apabila K3 dilaksanakan  dengan  baik,  kecelakaan kerja dapat dicegah dan lebih melindungi tenaga  kerja  saat  bekerja  di  perusahaan (Bambang 2013, 289).
Kecelakaan  kerja  memang  sudah dijaminkan  dalam  BPJS  Kesehatan  dan BPJS  Ketenagakerjaan  dan  perturan perundang-undangan  yang  terkait  oleh perusahaan yang mengikutsertakan tenaga kerjanya.  Penelitian  ini  akan  membahas mengenai Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang
khususnya  di Kabupaten  Magelang melaksanakan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sebagai salah  satu  tugas  fungsinya  sebagai pembina  sekaligus  pengawas  bidang ketenagakerjaan  sebagai  bentuk  upaya pencegahan  kecelakaan  kerja  di  tempat kerja.  Seperti  yang  tercantum  dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang
menjadi  dasar  pengawasan  tersebut dilaksanakan.
Artikel ini mengkaji urgensi pengawasan  pelindungan  hukum  dalam pemenuhan  hak  tenaga  kerja  akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang, dan  model  implementasi  pengawasan perlindungan hukum terhadap ketenagakerjaan  dalam  pemenuhan  hak tenaga  kerja  akibat  kecelakaan  kerja  di Kabupaten  Magelang.  Kajian  dilakukan dengan  pendekatan  yuridis  empiris. Penelitian  yuridis  empiris  merupakan penelitian hukum yang membahas mengenai pemberlakuan atau
implementasi  tentang  ketentuan  hukum normatif  secara in  action pada  setiap peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam  masyarakat  (Abdulkadir  2004, 134).  Sesuai  dengan  masalah  yang  akan diangkat,  maka  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  empiris,  yaitu kesesuaian  antara  teori  dan  praktik  atau nyata  yang  ada  di  lapangan  serta mengetahui efektifitas peraturan
perundang-undangan. Hal tersebut kemudian  memperoleh  kejelasan  dan pemahaman  dari  Satuan  Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang yang merupakan  Unit  Pelaksanaan  Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Tengah mengenai  Pemenuhan  hak  tenga  kerja akibat kecelakaan kerja.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah  yang  strategis  dalam  penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan  data.  Tanpa  mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar  data  yang  ditetapkan  (Sugiyono 2016,  224).  Penelitian  perpustakaan ( library research ) dalam upaya memperoleh  data  sekunder  dengan  cara berupa  mengkaji  literature,  perundang- undangan  dan  bahan  hukum  lainya  yang relevan  dengan  materi  pembahasan. Penelitian lapangan (field research) dalam upaya  memperoleh  data  primer  dengan cara  wawancara  dan  observasi  pada Satuan Pengawas
Ketenagakerjaan Wilayah Magelang.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengawasan Pelindungan Hukum dalam  Pemenuhan  Hak  Tenaga Kerja  Akibat  Kecelakaan  Kerja di Kabupaten Magelang
Pengawasan  perlindungan  hukum dalam pemenuhan hak tenaga kerja akibat kecelakaan  kerja  dapat  diartikan  sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna  mengawasi  jalannya  peraturan- peraturan ketenagakerjaan kepada subyek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tenaga kerja pada Pasal 1 angka  2  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menerangkan  tenaga  kerja  adalah  setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk masyarakat yang  berhak atas upah, fasilitas,  perlindungan  K3,  kebebasan berserikat  dan  perlakuan  HAM  dalam hubungan kerja dan mempunyai kewajiban melaksanakan tugas, peraturan, tata tertib, mentaati perintah dari pemberi kerja (Bambang 2013, 290).
Penelitian  ini  ditujukan  pada  Satuan Pengawasan  Ketenagakerjaan  Wilayah Magelang atau selanjutnya disebut
SATWASKER  Wilayah  Magelang  yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan  di  wilayah  Kabupaten Magelang. Jumlah pegawai atau pengawas  ketenagakerjaan  sendiri  dalam SATWASKER  Wilayah  Magelang  yaitu 17  pengawai,  dalam  penelitian  ini  6 pegawai berkontribusi menjelaskan terkait  dengan  pengawasan  perlindungan hukum  tenaga  kerja  akibat  kecelakaan kerja  di  Kabupaten  Magelang.  Alasan diperlukannya pengawasan ketenagakerjaan  dalam  penelitian  ini dijabarkan  alam  3  landasan,  terdiri  atas landasan  filosofis,  landasan  yuridis,  dan landasan sosiologis, yaitu:
a. Landasan filosofis
Landasan  filosofis  yang  ada  di Indonesia  terkandung  dalam  Pancasila sebagai  dasar  berkehidupan  berbangsa
dan bernegara. Landasan filosofis merupakan  suatu  esensi  kultural  religius dari  Bangsa  Indonesia  sendiri  adalah Ketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Kaitannya
dengan perlindungan  hukum  tenaga  kerja  akibat kecelakaan kerja terdapat dalam Sila ke-5 Pancasila  yaitu  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  pengawasan ketenagakerjaan  di  wilayah  Kabupaten Magelang dilakukan dengan kunjungan ke perusahaan,  fungsinya  sendiri  untuk mengetahui pelaksanaan norma ketenagakerjaan terutama terkait perlindungan  hukum  bagi  tenaga  akibat kecelakaan kerja agar perusahaan memenuhi kewajibannya sebagai pemberi kerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja akibat  melakukan  pekerjaannya.  Aspek filosofis  yang  mencerminkan  keadilan, untuk  mengawasi  perusahaan  dan  tenaga kerjanya, terutama mengenai  kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja, perlu adanya tanggung jawab dari perusahaan dan peran pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan  pembinaan  dan  pengawasan terutama norma ketenagakerjaan  sebagai salah  satu  upaya  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  hukum  dalam pemenuhan  hak  tenaga  kerja  akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang agar  tercapai  tujuan  Pancasila  sebagai dasar Negara Indonesia yang
Berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan,
dan berkedailan  terutama  pada  Sila  ke-5 Pancasila  yaitu  terciptanya  keadilan  bagi para pihak karena adil menurut satu pihak belum  tentu  adil  menurut  pihak  lainnya, adil menurut perusahaan belum tentu adil bagi tenaga kerja.
b. Landasan Yuridis
Landasan yuridis yaitu peraturan atau hukum  yang  wajib  untuk  ditaati  baik peraturan  tertulis  atau  tidak  tertulis  oleh masyarakat.  Mengenai  hal  pengawasan ketenagakerjaan terdapat instrumen hukum  di  dalamnya  sebagai  upaya  agar pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan efektif dan menghadirkan rasa  keadilan  dalam  dunia  kerja.  Berikut ini  adalah  dasar  hukum  dari  pengawasan ketenagakerjaan  yang  dijadikan  sebagai landasan petugas pengawasan dilapangan, di antaranya :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Salah satu tujuan Indonesia merdeka  yaitu  untuk  mensejahterakan rakyatnya terdapat dalam Pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  “setiap  warga Negara Indonesia berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi  kemanusiaan”.  Berdasarkan  hal tersebut  warga  negara  Indonesia
berhak untuk mensejahterakan hidupnya  dengan  pekerjaan  yang layak,  pemerintah  dalam  undang- undang tersebut juga harus memberikan  perlindungan  bagi  warga negara Indonesia. SATWASKER Wilayah Magelang berkontribusi
dalam berkoordinasi, pembinaan,
pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan sebagai upaya
penegakan hukum di Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerjamenerangkan direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan  pengawasan  langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. SATWASKER  Wilayah  Magelang dalam  mengawasi  jalannya  peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan juga melakukan kunjungan  langsung  ke  perusahaan atau  tempat  kerja  untuk  melakukan pengawasan,  pembinaan,  pemeriksaan dan pengujian terutama terkait dengan norma  K3  atau  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  dimana  keselamatan
kerja  perlu  untuk  lebih  diperhatikan guna  mencegah  terjadinya  kecelakaan kerja.  Dengan  adanya  suatu  peraturan yang  relevan  maka  akan  tercipta  rasa aman, tentram dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.
3) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Melakukan  perlindungan  kerja merupakan kewajiban pemerintah terdapat  dalam  Pasal  86  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yaitu tenaga  kerja  mempunyai  hak  untuk memperoleh perlindungan diantaranya:
a) Keselamatan dan kesehatan kerja;
b) Moral dan kesusilaan; dan
c) Perlakuan yang sama sesuai dengan harkat  dan  martabat  manusia  serta nilai-nilai agama.
Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan  oleh  pegawai  pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai
kompetensi independen guna
menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan  ketenagakerjaan. Perlindungan  tenaga  kerja  bertujuan untuk  menjamin  hak-hak  tenaga  kerja dan menjamin kesamaan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja yang
menjadi  penting  sebagai  pelaku  dan tujuan pembangunan nasional.
4) Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2003  tentang  Pengesahan  Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan
Ketenagakerjaan  dalam  Industri  dan Perdagangan
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2003  tentang
Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  81 mengenai Pengawasan
Ketenagakerjaan  dalam  Industri  dan Perdagangan menerangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan  atau  tempat  kerja  industri harus diterapkan diseluruh tempat kerja dimana ketentuan perundang- undangan  mengenai  kondisi  kerja  dan perlindungan tenaga kerja saat melaksanakan pekerjaannya dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan.
5) Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor  33  Tahun  2016  tentang  Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
Pengawasan ketenagakerjaan menurut Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan berfungsi untuk:
a) Menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan;
b) Memberikan penerangan dan pembinaan teknis kepada pengusaha dan  tenaga  kerja  mengani  hal-hal yang  apat  menjamin  efektivitas
pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan ketenagakerjaan;
c) Mengumpulkan  bahan  keterangan mengenai  hubungan  kerja  dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti seluas-luasnya sebagai bahan
penyusunan  atau  penyempurnaan
perturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
c. Landasan Sosiologis
Secara  sosiologis  yang  berkaitan dengan dinamika di masyarakat serta hak dan  kewajiban  masyarakat.  Menurut penelitian yang dilakukan SATWASKER Wilayah Magelang, alasan diperlukannya pengawasan  perlindungan  hukum  dalam pemenuhan  hak  tenaga  kerja  akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang karena pengawasan ketenagakerjaan merupakan  hal  yang  penting  sebagai penegak hukum dan pelaksanan pengawasan ketenagakerjan agar hak dan kewajiban  baik  perusahaan  dan  tenaga kerja  dapat  melakukan  pekerjaan  yang berkualitas  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Beberapa alasan pentingnya dilakukan  pengawasan  ketenagakerjan dengan landasan sosiologis yang pertama, agar  tenaga  kerja  yang  mengalami kecelakaan  kerja  dapat  mendapatkan perlindungan hukum yang dapat diartikan sebagai  suatu  tindakan  atau  perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada
subyek  hukum  sesuai  dengan  hak  dan kewajibannya dan dilaksanakan berdasarkan  hukum  positif  yang  ada  di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya melindungi  tenaga  kerja  di  Indonesia (Soeroso 2005, 20).
Alasan  kedua  yaitu  terkait  dengan pelaksanaan  norma  K3  atau  keselamatan dan  kesehatan  kerja.  Tenaga  kerja mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan  kerja  pada  Pasal  86  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2013 tentang  Ketenagakerjaan  menerangkan bahwa  untuk  melindungi  keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan  upaya  keselamatan  dan kesehatan  kerja.  SATWASKER  Wilayah Magelang  dalam  melaksanakan  tugas melakukan pemeriksaan norma K3 seperti alat  pelindung  diri,  penggunaan  mesin, alat-alat  kerja,  pelayanan  kesehatan,  dan lain  sebagainya.  selama  melakukan pemeriksaan  pengawas  juga  memberikan pembinaan  terhadap  perusahaan  untuk menjamin pemenuhan persyaratan K3.
Alasan  ketiga  yaitu  keikutsertaan tenaga kerja dalam jaminan sosial. Selain mendapatkan jaminan atas BPJS ketenagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan, yang  terdapat  dalam  Pasal  4  ayat  (1)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun 2015  tentang  Penyelenggara  Jaminan Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja dan  Jaminan  Kematian  menerengkan bahwa  setiap  pemberi  kerja  selain penyalenggara negara
wajib mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya  sebagai  peserta  dalam  program JKK dan JKM kepada BPJS ketenagakerjaan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. SATWASKER Wilayah Magelang pada  pelaksanaannya  selalu  melakukan perintah dan himbauan kepada perusahaan untuk mengikutsertakan tenagakerjanya  dalam  jaminan  sosial karena hal tersebut sudah diatur dalam  perundang-undangan  dan  wajib untuk dilaksanakan.
2. Model Implementasi Pengawasan
Perlindungan  Hukum  Terhadap Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan  Hak  Tenaga  Kerja Akibat  Kecelakaan  Kerja  Di Kabupaten Magelang Pengawasan ketenagakerjaan bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah pelanggaran undang-undang
ketenagkerjaan sehingga hubungan industrial  dapat  berjalan  dengan  baik (Hidayah  2015,  101–15).  Mengenai Prosedur  pengawasan  ketenagakerjaan ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  33  Tahun  2016
tentang
Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.  Fungsi  pengawasan ketenagakerjaan adalah
untuk memastikan dilaksanakannya norma dan  peraturan-peraturan  ketenagakerjaan. Mengenai tata cara pengawasan ketenagakerjaan  dalam  Pasal  4  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang  akan  diuraikan  secara  rinci  sebagai berikut:
a. Perencanaan
Pada  tahap  perencanaan  terdapat dalam  Pasal  5  sampai  Pasal  8  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan  Ketenagakerjaan  dimana pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan berdasarkan  rencana  kerja.  Perencanaan kerja disusun oleh pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
Rencana  kerja  disusun  berdasarkan pada jenjang jabatan pengawas ketenagakerjaan dan kewenangan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  Rencana  tersebut  memuat sebagai berikut :
1) Pembinaan
2) Pemeriksaan
3) Pengujian
4) Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan
5) Rencana  kerja  disampaikan  kepada Direktur  Jenderal  paling  lambat  30 (tiga  puluh)  hari  sebelum  memasuki tahun berikutnya.
Tahapan  perencanaan  merupakan
tahap awal dari pengawasan keteagakerjaan.  Perencanaan  ini  disusun setiap bulan, yang tentunya mengacu pada rencana  unit  kerja  dari  pengawasan ketenagakerjaan. SATWASKER Wilayah Magelang dalam melakukan perencanaan ketenagakerjaan memuat setidaknya pembinaan,  pemeriksaan,  dan  pengujian ketenagakerjaan. Hal tersebut telah
dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  33
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan  diatur  dalam  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan  Ketenagakerjaan,  dilakukan melalui  tahapan  yang  terdapat  dalam Pasal 9A dan Pasal 9B yaitu:

## Gambar 1. Model Implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan
1) Preventif  edukatif,  adalah  kegiatan pembinaan  sebagai  upaya  pencegahan dengan  cara  penyebarluasan  norma ketenagakerjaan, penasihat teknis, dan pendampingan untuk mencegah
terjadinya pelanggaran norma
ketenagakerjaan.
2) Represif  non  yudisial,  adalah  upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan  ketenagakerjaan dalam bentuk nota pemeriksaan sebagai peringatan atau surat
pernyataan  kesanggupan  pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan
pemeriksaan dan pengujian.
3) Represif yustisial,  adalah upaya paksa melalui  lembaga  pengadilan  terhadap norma  ketenagakerjaan  yang  tidak dipenuhi  setelah  dilakukan  tindakan represif non yustisial.
Tahapan  pelaksanaan  pengawasan ketenagakerjaan  dilakukan  melaui  3 tahapan  yaitu  edukatif,  non  yudisial,  dan represif
yustisial. Pelaksanaan
pengawasan pada tahapan edukatif SATWASKER Wilayah Magelang
melalui hasil penelitian melakukan upaya pembinaan dan pencegahan apabila terjadi kecelakaan  kerja  oleh  tenaga  kerja. Melakukan  pendampingan  dan  perintah terkait pelaksanaan norma K3 di perusahaan atau tempat kerja. Selanjutnya
pada tahapan non yudisial juga mengeluarkan  nota  pemeriksaan  sebagai peringatan  atau  surat  pernyataan  agar perusahaan  dapat  memenuhi  undang- undang ketenagakerjaan. Tahapan selanjutnya  represif  yustisial,  dimana dalam penelitian apabila suatu perusahaan terdapat  pelanggaran,  sudah  diberikan pembinaan  dan  peringatan  maka  dapat melakukan tindakan selanjutnya.
Ketiga tahapan di atas pada pelakasanaan
pengawasan
ketenagakerjaan terdapat kegiatan seperti pembinaan,  pemeriksaan,  dan  pengujian. SATWASKER Wilayah Magelang dalam penelitian sudah melaksanaan pelaksanaan  pengawasan  sesuai  dengan prosedur dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan  yang  berlaku  karena apabila  berkaitan  dengan  tenaga  kerja yang  mengalami  kecelakaan  kerja  maka peningkatan pengawasan terkait K3 terus dilakukan  dan  pemenuhan  atas  hak- haknya  yang  harus  diperoleh  agar  tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan.
c. Pelaporan Laporan pengawasan
ketenagakerjaan  pada  Pasal  48  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan  Ketenagakerjaan  terdiri  atas laporan pengawasan ketenagakerjaan; dan laporan unit kerja pengawasan
ketenagakerjaan. Laporan pengawas ketenagakerjaan  pada  Pasal  49  ayat  (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan wajib dibuat  oleh  pengawas  ketenagakerjaan setelah  melakukan  kegiatan  pembinaan, pemeriksaan,  pengujian  dan  penyidikan. Selanjutnya pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan  Ketenagakerjaan  laporan unit  kerja  pengawasan  ketenagakerjaan setiap  tiga  (3)  bulan  atau  sewaktu-waktu diperlukan.  Laporan  tersebut  sekurang- kurangnya memuat data umum ketenagakerjaan; Rekapitulasi hasil kegiatan  pengawasan  ketenagakerjaan selama  periode  pelaporan;  dan  capaian kegiatan  pengawasan  ketenagakerjaan dalam  satu  (1)  periode  laporan;  Hal-hal lain yang dianggap perlu.
Rangkaian prosedur pelaksanaan
pengawasan  ketenagakerjaan  menurut Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan  Ketenagakerjaan  menjadi pedoman bagi pengawas ketenagakerjaan dalam  melakukan  pekerjaannya  karena peran  Pengawas  Ketenagakerjaan  adalah mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Selain  itu  pengawasan  ketenagakerjaan merupakan  upaya  pemerintah  dalam
menegakkan perlindungan hukum terutama bagi tenaga kerja dan perusahaan serta pihak terkait lainnya. Implementasi pengawasan
perlindungan tenaga kerja akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang oleh  SATWASKER  Wilayah  Magelang dalam penelitian mengacu pada Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Undang- undang  tersebut  sudah  mencangkup bagaimana tahap-tahap pengawasan ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  1  Tahun  2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  33  Tahun  2016 tentang Tata Cara
Pengawasan
Ketenagakerjaan.
Sistem jaminan  sosial nasional tersebut pada dasarnya merupakan program  pemerintah  dan  negara  untuk memberikan  kepastian  perlindungan  dan kesejahteraan bagi tenaga kerja serta dapat terlaksana  pemenuhan  hak-hak  tenaga kerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja. Sistem  jaminan  sosial  ini  mempunyai harapan  agar  setiap  penduduk  dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena mengalami kecelakaan kerja,  cacat  tubuh  total,  dan  meninggal dunia.  Begitupun  meng  enai  hasil
wawancara  yang  dilakukan  bersama
beberapa Pegawai SATWASKER
Wilayah Magelang.
Mengenai  hak-hak  yang  didapatkan oleh  tenaga  kerja  yang  mengalami kecelakaan  kerja  dari  hasil  wawancara, diantaranya tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam upaya pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan  hukum  yaitu  dari  pihak perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga  kerjanya  dalam  jaminan  sosial BPJS,  di  mana  dalam  salah  satu jaminananya  terdapat  JKK  yaitu  jaminan kecelakaan  kerja.  Jaminan  kecelakaan kerja  tersebut  sudah  diatur  bagaimana pemenuhan hak berupa pelayanan kesehatan, obat-obatan, pelayanan rehabilitasi  dan  lain  sebagainya,  apabila dalam  kecelakaan  kerta  tersebut  tenaga kerja  mendapatkan  cacat  tubuh  bahkan sampai  meninggal  dunia  maka  akan  ada santunan  yang  sudah  diatur  dalam peraturan-peraturan yang berlaku.
Pengawasan ketenagakerjaan mendidik  agar  perusahaan  atau  pemberi kerja tunduk dalam menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan akan  menjamin  pelaksanaan  peraturan- peraturan ketenagakerjaan di perusahaan- perusahaan secara sama rata (Husni 2010, 119). Pengawas ketenagakerjaan memiliki fungsi  diantaranya  melakukan  penelitian
dan  pemeriksaan,  selain  itu  pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan Penetapan yang  berisikan  kejadian  yang  menimpa tenaga kerja merupakan kecelakaan kerja atau  penyakit  akibat  kerja  atau  bukan (Disarikan  dari  hasil  wawancara  dengan Ibu  Ani  Rudiyanti,  S.T,  selaku  pegawai Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah  Magelang,  pada  hari  Rabu, Tanggal 29 September 2021 Pukul 10.30 WIB).
Pengawasan  ketenagakerjaan  dalam menegakkan pelaksanaan peraturan tersebut  agar  hak  dan  kewajiban  tenaga kerja terpenuhi serta mempertahankan dan meningkatkan  kualitas  dan  produktivitas dalam  melakukan  pekerjaan.  Mengenai perlindungan  ketenagakerjaan  sendiri, merupakan  tanggung  jawab  semua  pihak pengusaha dan tenaga kerja bersama-sama menerapkan  peraturan-peraturan  yang berlaku  khususnya  mengenai  K3  dan jaminan  sosial  dengan  efektif  sehingga dapat  menciptakan  kesinambungan  dan kesejahteraan  bersama.  Sedangkan  peran pengawasan ketenagakerjaan adalah memfasilitasi, melakukan pembinaan, dan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga apabila terjadi  kecelakaan kerja dapat  dilakukan  penanganan  yang  tepat dan hak-hak tenaga kerja terpenuhi, selain itu  SATWASKER  selaku  pengawas
ketenagakerjaan dapat mengevaluasi berkaitan dengan kecelakaan kerja tersebut dan melakukan upaya pencegahan. Data kasus kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang pada tahun 2019- 2020  jumlah  kasus  kecelakaan  kerja  dari 1.337 kasus  menjadi 1.697 kasus  dengan peningkatan  persentase  sebanyak  26,9%, sedangkan pada tahun 2020-2021 jumlah kasus kecelakaan kerja dari 1.697 menjadi 2.037  dengan  peningkatan  persentase sebanyak 20%. Terdapat penurunan angka presentase  kasus  kecelakaan  kerja  di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun, namun tetap perlu adanya evaluasi penuh dari  SATWASKER  Wilayah  Magelang karena  setiap  tahun  angka  kecelakaan kerja mengalami peningkatan.
Pengawasan  ketenagakerjaan  dalam memberikan  perlindungan  hukum  bagi pemberi kerja atau perusahaan dan tenaga kerja yang dilakukan oleh SATWASKER Wilayah  Magelang  ini  menurut  hasil wawancara  yaitu  dengan  melakukan Perlindungan hukum preventif dan represif.  Perlindungan  Hukum  Preventif, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah  terjadinya  pelanggaran  dan memberikan batasan-batasan atau rambu- rambu dalam melakukan suatu kewajiban. Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum
represif,  berbeda  dengan  perlindungan hukum  secara  preventif,  perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir dapat  berupa  sanksi  seperti  denda, kurungan dan/atau penjara, dan hukuman lainnya. Perlindungan hukum ini bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa penanganan  perlindungan  hukum  oleh Pengadilan Umum dan Peradilan
Administrasi  di  Indonesia  termasuk kategori  perlindungan  hukum  (Hadjon 2013, 2).
Pelaksanaan
pengawasan
ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Magelang yang  dilakukan  oleh  Satuan  Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh  beberapa  pegawai  sudah  melakukan pengawasan  sesuai  dengan  prosedur  dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,  namun  saat  melakukan pengawasan tersebut tentunya dari beberapa  pegawai  menemukan  beberapa hambatan  yang  ditemui  baik dari pelaporan  maupun  ketika  menjalankan tugas lapangan, hambatan-hambatan tersebut yaitu:
Pertama, Minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan untuk wilayah Magelang yang  berjumlah  17  pengawas  dengan jumlah  perusahaan  yang  diawasi  yaitu sekitar  2600  perusahaan  serta  wilayah pengawasan  yang  cukup  luas  yang meliputi  6  Kabupaten/Kota  yang  terdiri
dari Kabupaten Magelang, Kota
Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, dan Kebumen sedikit banyak menghambat pengawasan.  Sedangkan di Kabupaten  Magelang  sendiri  ada  580 Perusahaan. Kedua, belum adanya sarana dan prasarana contohnya seperti kendaraan  operasional  untuk  melakukan pengawasan  ke  perusahaan-perusahaan yang akan diawasi. pengawasan
dilapangan masih menggunakan kendaraan  prbadi  pegawai  pengawas ketenagakerjaan, sehingga pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak mempunyai  sarana  dan  prasarana  yang memadai.
Ketiga,  hambatan  lain  salah  satunya berkaitan  dengan  pihak  perusahaan sendiri  apabila  terjadi  kecelakaan  kerja, apabila terjadi adanya kecelakaan terhadap tenaga kerja di suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak segera melaporkan ke pengawas ketenagakerjaan, sehingga proses
penelitian  dan  pemeriksaan  kecelakaan kerja  sulit  untuk  dilakukan.  Pihak perusahaan sendiri tidak dapat memberikan  kepastian  saat  dilakukan pemeriksaan  dan  cenderung  menutupi kejadian-kejadian  yang  menimpa  tenaga kerja,
Adanya  berbagai  macam  kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan tersebut,  tentunya  terdapat  suatu  upaya
pencegahan  dari  adanya  suatu  hambatan diantaranya yang pertama, dengan melakukan  perbaikan  sistem  managemen dan penambahan jumlah pegawai pengawas  ketenagakerjaan.  Di  era  yang semakin  canggih  ini,  SATWASKER Wilayah Magelang dituntut untuk mengikuti  laju  perkembangan  teknologi yang  semakin  maju  dan  peningkatan jumlah perusahaan-perusahaan di wilayah pengawasan.  Minimnya  jumlah  pegawai dan  menguasai  sistem  IT  menjadi hambatan tersendiri dalam pengawasannya, dimana saat ini SATWASKER Wilayah Magelang hanya dapat  menerima  rekomendasi  dari  pusat dan  belum  bisa  untuk  membuka  data ataupun dokumen dari pusat dan penambahan  pegawai  sebagai  penunjang kinerja dari pengawasan ketenagakerjaan.
Kedua, penambahan sarana- prasarana untuk menunjang mobilisasi ke perusahaan-perusahaan  untuk  melakukan pengawasan dan penekanan ke perusahaan  untuk  keikutsertaan  tenaga kerja  dalam  jaminan  sosial,  pengawas ketenagakerjaan sebagai upaya pencegahan  terhadap  kecelakaan  kerja dengan  mendorong  perusahaan  untuk mengikutsertakan  tenaga  kerjanya  ke dalam jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakejaan.
Ketiga  memberikan  penekanan  ke perusahaan-perusahaan untuk melaporkan
apabila  terjadi  kecelakaan  kerja  oleh tenaga kerja kepada
BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi atau Unit  Pengawasan  setempat  agar  segera dilakukan  pelayanan  dan  pemenuhan hak-hak  tenaga  kerja  tersebut.  Pasal  8 Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor 5  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penyelenggara
Program
Jaminan Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Kematian, dan  Jaminan  Hari  Tua  menyebutkan bahwa  pemberi  kerja  wajib  melaporkan kecelakaan  kerja  yang  menimpa  tenaga kerjanya  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan dan Dinas Provinsi atau Unit
Pengawasan setempat paling lama 2x24  jam  sejak  terjadinya  kecelakaan kerja  atau  sejak  didiagnosis  penyakit akibat  kerja.  Hal  tersebut  diatur  dalam Pasal  1  Angka  9  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,  dimana  Pelatihan  kerja diselenggarakan  dan  diarahkan  untuk membekali, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas,  dan  kesejahteraan,  jabatan atau pekerjaan.
Upaya  pencegahan  yang  dilakukan oleh  SATWAKER  Wilayah  magelang dalam  hal  pengawasan  khususnya  terkait dengan  peningkatan  kualitas  sumber daya  masyakat  (SDM)  yakni  dengan menerapkan  pelatihan  kerja  bagi  yang
akan  menjadi  tenaga  kerja.  Hal  tersebut diterapkan dan dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten  magelang  dengan  tujuan agar  tenaga  kerja  lebih  kompeten dan terarah dalam melaksanakan pekerjaannya  sehingga  dapat  menekan resiko terjadinya keselakaan kerja dan  penyakit  akibat  kerja  pada  saat melakukan pekerjaan.
Tenaga  kerja  sendiri  berhak  untuk mendapatkan perlindungan selama melakukan  pekerjaannya,  perlindungan tersebut  antara  lain  perlindungan  diri dari penggunanaan alat-alat kerja berupa  alat  perlindungan  diri,  perawatan alat-alat  kerja,  dan  lain  sebagainya. Upaya pencegahan dari tenaga kerja salah satunya  dengan  mentaati  dan  mematuhi peraturan-peraturan  yang  ada,  memakai alat  perlindung  diri,  dan  tertib  pada K3  dalam  tugas  dan  pekerjaannya. Seperti  dalam  Pasal  13  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan kerja menyebutkan “barang siapa  akan  memasuki  tempat  kerja, diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”,  maka  dari  itu  tenaga  kerja juga  perlu  untuk  melindungi  dirinya dalam  melakukan  pekerjaan  sebagai pencegah  kecelakan  kerja  dan  penyakit akibat kerja.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan  sebelumnya.  Penulis  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Alasan  diperlukannya  Pengawasan perlindungan  ketenagakerjaan  terbagi dalam  3  landasan,  pertama  filosofis, pancasila sebagai dasar negara Indonesia  pada  Sila  ke-5  Pancasila yaitu bekeadilan, hadirnya pengawasan ketenagakerjaan agar tenaga kerja yang mengalami  kecelakaan  kerja  dapat terpenuhi hak-haknya sehingga tercipta ketertiban bersama sesuai dengan nilai- nilai  pancasila  yaitu  keadilan.  Kedua secara yuridis pemerintah menetapkan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan terkait
dengan perlindungan tenaga kerja dan pengawasan  ketenagakerjaan  yang berperan  penting  sebagai  pedoman pelaksanaan dan
mengatasi pelanggaran  yaitu  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1970  tentang  Keselamatan Kerja,  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2003  tentang  Pengesahan  Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan  dalam  Industri  dan Perdagangan,  dan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  No.  33  Tahun  2016
tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Ketiga secara sosiologi pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan perlindungan hukum dalam
pemenuhan  hak-haknya,  memperoleh perlindungan ataskeselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dan mendapatkan jaminan sosial.
2. SATWASKER  Wilayah  Magelang dalam melaksanakan pengawasan ketengakerjaan  sesuai  dengan  model impementasi pengawasan ketenagakerjaan    yang  terdapat  dalam Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor  33  Tahun  2016  tentang  Tata Cara  Pengawasan  Ketenagakerjaan yaitu  perencanaa,  pelaksanaan,  dan pelaporan.  SATWASKER  Wilayah Magelang dalam pelaksanaan pengawasannya  sudah  sesuai  dengan prosedur  sesuai  dengan  peraturan- peraturan  yang  berlaku  dan  dilakukan perlindungan  secara  preventif  dan represif,  namun  pada  pelaksanaannya tetap  perlu  evaluasi  penuh  walaupun angka  persentase  kecelakaan  kerja tahun 2019 sampai 2021 dari 26,9% ke 20% akan tetapi setiap tahunnya angka kecelakaan kerja mengalami peningkatan.  Pemenuhan  hak  tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
diatur  dalam  peraturan  perundang-
undangan ketenagakerjaan.
SATWASKER  Wilayah  Magelang selain  memiliki  fungsi  pengawasan juga menerima laporan berupa pelayanan masyarakat dengan membantu kendala-kendala dalam kecelakaan  kerja.  Walaupun  sudah sesuai dengan perosedur, dalam pelaksanannya menemui beberapa kendala diantaranya di SATWASKER Wilayah  Magelang  hanya  17  pegawai pengawas  untuk  mengawasi  2.600 perusahaan,  kurangnya  sarana  dan prasarana seperti kendaraan operasional,  hambatan  dari  pihak perusahaan  yang  tidak  melaporkan apabila  terjadi  kecelakaan  kerja  ke dinas  setempat  dan  cenderung  kurang optimal  dalam  penanganan  masalah kecelakaan  kerja  apabila  berkaitan dengan  kecelakaan  yang  dialami  oleh tenaga kerjanya. Selain adanya hambatan  SATWASKER  Wilayah Magelang juga berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap kecelakaan kerja diantaranya
perbaikan  sistem  management  dan sarana  prasarana  yang  lebih  baik,
mendorong perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya
dalam  jaminan  sosial,  meningkatkan pembinaan  dan  pengawasan  terkait
norma ketenagakerjaan, dan meningkatkan  kualitas  SDM  dengan berbagai pelatihan dan pendekatan.
Berdasarkan  kesimpulan-kesimpulan tersebut,  penulis  dapat  memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut: 1. Diperlukan optimalisasi terhadap perusahaan  sebagai  tempat  kerja  bagi tenaga kerja untuk lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya mencegah  terjadinya  kecelakaan  kerja dan  mengikutsertakan  seluruh  tenaga kerja dalam jaminan sosial.
2. Diperlukannya peningkatan pelaksanaan terhadap evaluasi pengawasan  dan  pembinaan  agar pelaksanaan
pengawasan
ketenagakerjaan  dapat  berjalan  lebih efektif  dan  mengurangi  angka-angka kecelakaan kerja di Kabupaten Magelang.
3. SATWASKER  Wilayah  Magelang untuk  selalu  memberikan  pembinaan, pelatihan  kerja,  dan  lain  sebagainya untuk meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang  dalam  perlindungan  hukum dan pemenuhan hak tenaga kerja akibat kecelakaan kerja..[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir,  Muhammad.  2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Bambang, R.   Joni. 2013. Hukum
Kenegakerjaan .  Bandung:  Pustaka Setia.
Hadjon,  Philipus  M.  2013. Perlindungan Hukum  Bagi  Masyarakat  Indonesia .
Surabaya: Bina Ilmu.
Hidayah,  Khoirul.  2015.  “Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Malang.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 7(2): 101–15.
Husni,  Lalu.  2010. Pengantar  hukum ketenagakerjaan  Indonesia .  Ed.  rev. Jakarta: Rajawali Pers.
Khakim,  Abdul.  2014. Dasar-Dasar Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia. Bandung .  4  ed.  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Soeroso.  2005. Pengantar  Ilmu  hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian Manajemen Pendektatan: Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi . Bandung:
Alfabeta.