JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik Volume  3 Nomor 2, September  2021
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Melalui Pengembangan Industri
Umar Reza Saputra 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH, No 3-5, Peleburan Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 E-mail: umarreza@students.undip.ac.id
Abstract: Poverty becomes the priority issued of development from several regions in reducing the poverty rate. The success and failure of development in reducing poverty can be seen from the poverty rate in a region. The purpose of this study is to provide an alternative policies in reducing poverty rate in Brebes District that it is accordance with the  Local Government Regulation No  2 of 2018. Data  BPS  Showed that  Brebes has the  largest number of poor  people in Central Java. It is  amount 16,22%. So that Brebes  ranked  as  the  third  poor  district  after  Kebumen  and  Wonosobo.  The suggestion  for  that  policy  has  took  by  the  assessment  of  alternatives  policy.  It  is  to maximize the One Village One Product (OVOP) Program. OVOP program regarded as a program that can encourage the community in creating a product and opening jobs for poor people so that it can fill their daily necessary.
Keywords : Reducing Poverty, Public Policy Analysis, Policy Paper
Abstrak: Kemiskinan  menjadi  fokus  pembangunan  tersendiri  dari  beberapa  wilayah untuk  menurunkan  angka  kemiskinannya.  Keberhasilan  maupun  kegagalan pembangunan  disuatu  daerah  salah  satunya  dilihat  berdasarkan  tingkat  kemiskinan wilayahnya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  memberikan  alternatif  kebijakan sehingga  dapat  menyusutkan  angka  kemiskinan  sesuai  dengan  yang  tertuang  pada PERDA  Kabupaten  Brebes  No.  2  Tahun  2018.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikarenakan Data BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki  jumlah  penduduk  miskin  terbanyak  di  Jawa  Tengah  dengan  presentase penduduk miskin sebesar 16,22%. Berdasarkan presentase penduduk miskin tersebut Kabupaten  Brebes  menduduki  peringkat  ketiga  setelah  Kabupaten  Kebumen  dan Kabupaten Wonosobo. Rekomendasi  yang diberikan untuk kebijakan ini berdasarkan atas  penilaian  alternatif  kebijakan  adalah  memaksimalkan  Program One  Village  One Product (OVOP) sangat disarankan untuk diterapkan sebagai rekomendasi kebijakan. Dengan  adanya  program  OVOP  ini  menjadikan  pemerintah  daerah  dapat menggiatkan  masyarakat  dalam  hal  menciptakan  suatu  produk  dan  membuka lapangan  pekerjaan  terhadap  penduduk  miskin  yang  dapat  membantu  mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
Kata kunci: Pengentasan Kemiskinan, Analisis Kebijakan Publik, Naskah Kebijakan

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  menjadi  salah  satu  indikator  dalam  penilaian  untuk  mengetahui tingkat  kesejahteraan  dari  suatu  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu,  kemiskinan  menjadi fokus  pembangunan  tersendiri  dari  beberapa  wilayah  untuk  menurunkan  angka kemiskinannya.  Keberhasilan  maupun  kegagalan  pembangunan  disuatu  daerah  salah satunya  dilihat  berdasarkan  tingkat  kemiskinan  wilayahnya.  Kemiskinan  terjadi dikarenakan kemampuan dari individu penduduk belum bisa menjadikan dirinya sebagai pelaku ekonomi yang pada akhirnya membuat dirinya tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan.  Kemiskinan  sampai  sekarang  masih  menjadi  permasalahan  yang dihadapi  diberbagai  wilayah,  Jawa  Tengah  juga  termasuk  wilayah  yang  memiliki  jumlah penduduk  miskin  tinggi.  Salah  satu  wilayah  yang  mempunyai  jumlah  penduduk  miskin tertinggi  di  Jawa  Tengah  yaitu  Kabupaten  Brebes.  Upaya  pemerintah  untuk  selalu menekan angka kemiskinan terus dilakukan dengan berbagai program misalnya adanya program  Dana  Desa,  dalam  kajian  (  Darmi,  T..  &  Iqbal,  M.M.  2019  ),  namun  sampai sekarang masih fluktuatif.
Dengan  telah  diberlakukannya  PP  No.  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan Penganggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota, untuk  itu  Peraturan  Presiden  serta  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  dijadikan sebagai  landasan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam  menyusutkan  angka  kemiskinan  di wilayahnya.  Dalam  mengimplementasikan  PP  tersebut  memerlukan  sumber  daya manusia yang memiliki kapasitas yang mumpuni ( Darmi, T. Dkk. 2018).
Kemiskinan  ialah  salah  satu  permasalahan  yang  tidak  bisa  dianggap  remeh  di setiap  wilayah.  Provinsi  Jawa  tengah  juga  merupakan  salah  satu  dari  wilayah  di Indonesia  yang  memiliki  jumlah  penduduk  miskin  cukup  banyak  di  Indonesia. Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  yang  selanjutnya  disingkat  BPS,  jumlah penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah  masih  mengalami  fluktuatif  atau  dengan  kata  lain masih mengalami penurunan dan kenaikan jumlah (lihat gambar 1). Dalam kurun waktu 3 tahun terahir menunjukkan jumlah sebesar 3.897.200 jiwa penduduk (2018), tahun 2019 sebesar  3.743.230  jiwa  penduduk  dan  ditahun  2020  sebesar  3.980.900  jiwa  penduduk jawa tengah.
Tabel 1. Jumlah penduduk dan Presentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2018-2020 Keterangan 2018 2019 2020 Jumlah penduduk 34.490.835  34.718.204  34.738.244 Penduduk Miskin 3.897.200 3.743.230 3.980.900 Presentase (%) 11,30 10,78 11,46
Sumber: Data diolah dari BPS Jawa Tengah (diakses pada 2 Maret 2021)
Dari Tabel 1 terlihat bahwa tingkat kemiskinan rata-rata di wilayah Jawa Tengah tahun 2018 mencapai 11,30% dari total jumlah penduduk Jateng. Pada tahun berikutnya tahun  2019  mengalami  sedikit  penurunan  sebesar  0,52%  menjadi  10,78%  dari  total jumlah  penduduk  dan  kembali  mengalami  peningkatan  ditahun  2020  sebesar  0,68% menjadi 11,46% dari total jumlah penduduk di Jawa Tengah. Dari sekian banyak jumlah penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah  salah  satu  daerah  yang  memiliki  penduduk  miskin cukup  banyak  ialah  Kabupaten  Brebes.  Kabupaten  Brebes  menduduki  peringkat terbanyak  di  Jawa  Tengah  dari  tahun  2019  sebesar  293,20  rb  penduduk  miskin  (Lihat Gambar 1).
1 9 8 ,6 2 2 5 ,8 1 4 9 ,5
1 4 4 ,9 2 1 1 ,1 8 4 ,8 1 3 7 ,6 1 4 6 ,3 1 0 0 ,6 1 5 1 ,8 6 8 ,9 1 0 4 ,4
9 1 ,7 1 1 9 ,4 1 7 2 ,3 1 0 3 ,7 1 0 0 ,1 1 2 7 ,4 6 4 ,2 9 1 ,1 1 4 6 ,9 7 9 ,9 7 7 ,3 97 ,5 7 0 ,6 9 1 ,9 209 1 1 7 ,5 3 0 8 ,8 9 ,3 47 9 ,7 7 9 ,6 2 2 ,2 1 9 ,5

## Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
Gambar 1. Daftar jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah Tahun 2019 Sumber: Data diolah dari BPS Jawa Tengah (diakses pada 2 Maret 2021)
1 0 ,7 3 1 2 ,5 3 1 5 ,0 3 1 4 ,7 6 1 6 ,8 2 1 1 ,4 5 1 6 ,6 3 1 0 ,6 7 9 ,5 3 1 2 ,2 8 7 ,1 4 1 0 ,2 5 9 ,5 5 1 2 ,7 9 1 1 ,7 7 1 1 ,3 2 1 4 ,9 5 9 ,4 6 6 ,6 8 6 ,6 6 1 1 ,8 6 7 ,0 4 9 ,4 2 9 ,4 1 8 ,3 5 9 ,7 1 1 5 ,4 1 7 ,6 4 1 6 ,2 2 7 ,4 6 8 ,7 4 ,7 6 3 ,9 8 6 ,6 7 ,4 7 Ka b . Cil a c a p Ka b.… Ka b.… Ka b.… Ka b.… Ka b.… Ka b.… Ka b.… Ka b . Bo y o la li Ka b . Kl a te n Ka b.… Ka b.… Ka b.… Ka b . Sra g e n Ka b.… Ka b . Bl o ra Ka b.… Ka b . Pa ti Ka b . Ku d u s Ka b . J e p a ra Ka b . Dem a k Ka b.… Ka b.… Ka b . Ke n d a l Ka b . Ba ta n g Ka b.… Ka b.… Ka b . Te g a l Ka b . Br e b e s Ko ta … Ko ta …
Ko ta Sa la ti g a Ko ta … Ko ta … Ko ta T e g a l

## Presentase Penduduk Miskin Jawa Tengah
Presentase penduduk miskin (persen)

## Gambar 2. Presentase Penduduk Miskin di Jawa tengah tahun 2019
Sumber: Data diolah dari BPS Jawa Tengah (diakses pada 2 Maret 2021)
Pada tahun 2019 seperti yang terdapat dalam (Tabel 1) terlihat bahwa presentase penduduk  miskin  di  Jawa  Tengah  mencapai  angka  10,78%  dari  total  penduduk  Jawa Tengah. Angka kemiskinan di Kabupaten Brebes setelah dilihat dari berbagai Kabupaten di  Jawa  Tengah  terlihat  menempati  urutas  pertama,  meski  begitu  untuk  presentase penduduk miskin menempati urutan ketiga setelah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo (lihat Gambar 2). Wilayah yang lebih tinggi dari presentase penduduk miskin Jawa  Tengah  yaitu  seperti  Kabupaten  Kebumen  dengan  presentase  tertinggi  di  Jawa Tengah  yang  mencapai  16,82%  dari  total  penduduk  di  Kabupaten  Kebumen,  kedua Kabupaten  Wonosobo  mencapai  16,63%  dari  total  penduduk  Kabupaten  Wonosobo, yang ketiga Kabupaten Brebes mencapai 16,22% dari total penduduk Kabupaten Brebes. Faktor  kemiskinan  masih  menjadi  permasalahan  yang  serius  dibeberapa  wilayah,  hal tersebut  terjadi  dikarenakan  kurangnya  wilayah  tersebut  dalam  mengelola  industri sumber  daya  alam  (lihat  Tabel  2),  tingkat  pendidikan  suatu  daerah  yang  masih  cukup rendah (lihat Tabel 3), sampai dengan keterbatasan mengenai IPTEK. Data tahun 2019 menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  penduduk  di  Kab.  Brebes  diusia  mengenyam pendidikan  masih  terdapat  yang  belum/  tidak  sekolah  sebesar  0,55%,  dan  yang  tidak bersekolah setelah SMA mencapai 33,91% (BPS Kab. Brebes, 2019).

## Tabel 2. Jumlah Industri di Kabupaten Brebes 2018
Kecamatan Industri Kecil Industri Menengah Industri Besar Jumlah Total 01. SALEM 303 - - 303 02. BANTARKAWUNG  219 - - 219 03. BUMIAYU 618 - - 618 04. PAGUYANGAN 186 1 - 187 05. SIRAMPOG 106 1 - 107 06. TONJONG 343 - - 343 07. LARANGAN 267 - - 267 08. KETANGGUNGAN  413 - - 413 09. BANJARHARJO 391 - - 391 10. LOSARI 569 2 - 571 11. TANJUNG 298 2 1 301 12. KERSANA 294 1 1 296 13. BULAKAMBA 631 4 1 636 14. WANASARI 325 4 - 329 15. SONGGOM 190 - - 190 16. JATIBARANG 629 - - 629 17. BREBES 833 2 - 835 Jumlah 2018 6.615 17 3 6635
Sumber: Data diolah dari BPS Kab. Brebes 2018 (diakses 2 Maret 2021)
Tabel  2.  menunjukkan  jumlah  industri  yang  berada  di  Kabupaten  Brebes  ditahun  2018 dengan  jumlah  industri  total  sebesar  6.635  industri.  Selanjutnya  Kecamatan  Bulakamba menjadi kecamatan dengan jumlah industri terbanyak yaitu 636 industri dan Kecamatan Sirampong  menjadi  kecamatan  dengan  jumlah  industri  paling  sedikit  yaitu  107  industri. Dari  tabel  2  tersebut  kita  ketahui  bahwa  di  Kabupaten  Brebes  di  tahun  2018  sebagian besar  industri  dengan  kategori  kecil,  selanjutnya  industri  menengah  hanya  terdapat  17 industri dan industri besar berjumlah 3 industri saja. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan  juga  pelaku  industri  harus  bekerjasama  meningkatkan  pengembangan  industri tersebut  sebagai  terobosan  untuk  dapat  menurunkan  angka  kemiskinan  dengan memberdayakan penduduk miskin didalamnya.
Tabel 3. Presentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki (dalam persen)
Pendidikan Pra Sekolah Laki laki Perempuan Laki laki dan Perempuan Tidak punya Ijazah 25,17 33,69 29,45 SD sederajat 34,11 30,26 32,18
SMP sederajat 19,18 22,34 20,77 SMA sederajat 10,46 6,68 8,56 SMK/MA sederajat 7,18 3,71 5,44 D I/D II/ D III 0,60 1,01 0,81 S1 dan lebih tinggi 3,30 2,31 2,80
Sumber: BPS Kabupaten Brebes 2019 (diakses pada 8 Maret 2021)
Tabel  3.  Tersebut  menjelaskan  mengenai  presentase  tingkat  pendidikan  di Kabupaten  Brebes  tahun  2019.  Dapat  kita  ketahui  presentasi  tingkat  pendidikan penduduk  di  kabupaten  Brebes  yang  mempunyai  ijazah  sampai  dengan  SMA/SMK/MA tersebut masih rendah sekitar 14% jumlah laki-laki dan perempuan, yang memiliki Ijazah Pendidikan  tinggi  juga  masih  rendah  sekali  dimana  diketahui  dari  tabel  tersebut DI/DII/DIII hanya sekitar 0,81% serta S1/lebih tinggi hanya 2,80%.
Hasil  penelusuran  penelitian  terdahulu  terdapat  beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan oleh beberapa penelitian dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Brebes seperti  yang  dilakukan  oleh    (Andina,  Barokah,  Wulandari,  Girsang,  &  Afifah,  2020) Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan ekowisata mangrove Desa Kaliwlingi  Kabupaten  Brebes  sehingga  dapat  meningkatkan  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat namun juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes.  Penelitian  berikutnya  yaitu  penelitian    (Marmujiono,  2014)  tujuan  dari penelitiannya  adalah  menganalisis  bagaimana  pengaruh  variabel  pendapatan  perkapita, pertumbuhan  ekonomi  dan  rasio  ketergantungan  penduduk  terhadap  jumlah  penduduk miskin  di  Kab.  Brebes  tahun  2009-2011  serta  bagaimana  strategi  pengentasan kemiskinan  tersebut.  Berdasarkan  beberapa  penelitian  tersebut  pembaruan  dari penelitian  ini  yaitu  untuk  memberikan  alternatif  kebijakan  tentang  pengentasan kemiskinan  pada  Kabupaten  Brebes  sehingga  dapat  menyusutkan  angka  pertumbuhan penduduk Miskin dengan melalui peningkatan UMKM yang ada.
Melihat dari deskkripsi masalah tersebut yang mengacu pada data kemiskinan di Kabupaten  Brebes  yang  menunjukkan  data  pada  kelas  tertinggi  di  Jawa  Tengah,  pada dasarnya  naskah  kebijakan  ini  dapat  menjelaskan  mengenai  alternatif  yang  bisa dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk  memberikan  alternatif  kebijakan  sehingga  dapat  menyusutkan  angkat  kemiskinan pada  Kabupaten  Brebes  pada  peraturan  Pemerintah  daerah  dalam  menekan  angka kemiskinan sesuai dengan yang tertuang pada PERDA Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2018.

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan situasi  kemiskinan  penduduk  di  Kabupaten  Brebes.  Fokus  penelitian  ini  adalah memberikan  alternatif  penilaian  untuk  menyarankan  pemecahan  masalah  kebijakan dengan  beberapa  kriteria  yang  telah  direkomendasikan  oleh  Dunn  (2003:  429)  yaitu efektiveness , responsiveness , Fairness .
Data  yang  digunakan  berupa  peraturan-peraturan,  serta  sumber  lain  yang  relevan dalam mengkaji, menganalisis tentang pengentasan kemiskinan. Hal tersebut diperlukan untuk menganalisis kebijakan yang telah dibuat dalam menghambat angka kemiskinan di Kabupaten Brebes.
Peneliti  memilih  lokasi  penelitian  pada  Kabupaten  Brebes,  Jawa  Tengah dikarenakan  Data  BPS  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Brebes  memiliki  jumlah penduduk  miskin  terbanyak  di  Jawa  Tengah  dengan  presentase  penduduk  miskin sebesar  16,22%.  Berdasarkan  presentase  penduduk miskin  tersebut  Kabupaten  Brebes menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  kebijakan  pada artikel  ini  ialah  untuk memberikan  alternatif  sehingga  dapat menyusutkan  angkat  kemiskinan  pada  Kabupaten  Brebes  pada  Peraturan  Pemerintah Daerah  dalam  menekan  angka  kemiskinan  sesuai  dengan  yang  tertuang  pada  PERDA Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2018.
Suatu  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  tersebut,  kemudian  untuk  dapat  menekan angka kemiskinan pada Kabupaten Brebes telah dirumuskan dalam suatu kebijakan yang telah diimplementasikan tersebut memiliki kriteria berhasil atau tidak. Selain itu, kebijakan tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  yang  diharapkan. Pertama, kebijakan  saat  ini  belum  dapat  menekan  angka  penduduk  miskin  Kabupaten  Brebes. Kebijakan  yang  tertuang  dalam  PERDA  Kab.  Brebes  No.2  tahun  2018  belum memberikan  efek  untuk dapat menekan  angka  penduduk  miskin.  Untuk dapat menekan laju  dari  penduduk  miskin  perlu  adanya  peningkatan  industri  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Kabupaten  Brebes  untuk  dapat  berkembang  dalam  meningkatkan pendapatan penduduk. Hal tersebut didukung oleh Ishatono dan Raharjo (2016), Siregar dan  Wahyuniarti  (2007),  dan  Arsini  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  usaha  industri ekonomi kreatif dapat mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan pertama  yaitu  efisiensi  sebagai  suatu  usaha  untuk  dapat  menekan  angka  kemiskinan.
Kriteria  pertama  untuk  dapat  menekan  laju  dari  penduduk  miskin  ialah  pengembangan industri UMKM.
Kedua, meskipun  pemerintah  daerah  Brebes  telah  melakukan  banyak  upaya  untuk dapat  menyusutkan  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Brebes  hal  ini  belum  dapat mengurangi dengan signifikan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, responsivitas  menjadi  tujuan  untuk  merespon  angka  tersebut  sehingga  dapat menyusutkan  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Brebes.  Kriteria  untuk  dapat memaksimalkan  tujuan  ini  yaitu  pemenuhan  kebutuhan  penduduk  miskin  untuk  dapat menciptakan maupun mengembangkan usaha sehingga mereka mempunyai pendapatan sebagai pemenuhan hidup mereka.
Ketiga ,  pemerataan  pengembangan  industri  UMKM  di  Kabupaten  Brebes  perlu ditingkatkan  untuk  menciptakan  produksi  yang  dapat  memiliki  daya  saing  dalam pemasarannya.  Dari  beberapa  produk  unggulan  di  Kabupaten  Brebes,  hanya  terdapat dua  produk  yang  termasuk  produk  unggulan  yaitu  telur  asin  dan  rumput  laut  (Anis  dan Wibowo,  2018).  Oleh  karena  itu,  keadilan  juga  harus  menjadi  tujuan  dari  kebijakan. Kriteria  untuk  mengukur  kemajuan  menuju  tujuan  keadilan  ini  ialah  Pemerataan  dalam dalam memfasilitasi UMKM.

## Alternatif Kebijakan :
Kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes telah dibuat yaitu  pada  Perda  Kab.  Brebes  No.  2  Tahun  2018,  perda  tersebut  kemudian  dianalisis untuk  dapat  melihat  terkait  dengan  penerapan  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten.  Setelah  melihat  data  dari  BPS  yang  menunjukkan  angka  kemiskinan perkapita  masih  relatif  rendah  sedangkan  jumlah  penduduk  miskin  masih  tinggi,  hal tersebut  merupakan  salah  satu  penilaian  dari  keefektifan  kebijakan  yang  telah  dibuat (Seran, 2017). Selanjutnya, terdapat beberapa usulan dalam kebijakan PERDA tersebut untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  PERDA  dan/  atau  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan  dalam  penerapan  maupun  dalam  proses  pembentukan  PERDA  baru terkait dengan pengentasan kemiskinan. Beberapa usulan yang dimaksud antara lain: 1.  Memaksimalkan Program OVOP ( One Village One Product )
Alternatif  ini  sebenarnya  ialah  program  dari  pemerintah  untuk  dapat  meningkatkan pengembangan  Industri  Kecil  dengan  cepat.  Pendekatan  Program  OVOP merupakan pengembangan UMKM dari program insentif pemerintah yang diberikan kepada  masyarakat  (khususnya  pelaku  usaha)  yang  berupaya  meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi sumber daya alam di daerah tersebut, serta
dalam  rangka  mempercepat  pengembangan  produk  unggulan  dari  suatu  daerah sehingga dapat memiliki nilai jual yang tinggi serta diminati oleh masyarakat luas. OVOP  menjadi  program  bisnis  penduduk  yang  berupaya  untuk  menciptakan  rasa kebanggaan  penduduk  terhadap  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya  dan  kemudian untuk  dapat  dikembangkan  menjadi  suatu  produk  yang  memiliki  nilai  jual  sehingga menjadi  sumber  pendapatan  masyarakat.  Dengan  adanya  Program  OVOP  ini diharapkan  dapat  mampu  meningkatkan  produksi  industri  UMKM  yang  berada  di Kabupaten  Brebes  untuk  terus  meningkatkan  serta  menambah  variasi  produk  dan nilai jual dari produksinya sehinga dapat menciptakan keunggulan dari setiap UMKM di  Kabupaten  Brebes  serta  memberdayakan  penduduk  miskin  untuk  dapat  terlibat dalam  perkembangan  industri  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  dan meningkatkan pendapatan mereka supaya dapat memenuhi kebutuhannya.
2.  Industri: Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi
Alternatif  ini  diberikan  untuk  dapat  meningkatkan  nilai  jual  produk  yang  tinggi sehingga  pendapat  untuk  penduduk  miskin  tercukupkan  dengan  maksimal  sesuai dengan  produk  yang  dihasilkan.  Hal  ini  menjadi  kunci  keberhasilan  untuk  dapat menciptakan kepercayaan kepada pembeli sebagai pelanggan terhadap kualitas dan kuantitas  barang  yang  dijual.  Dengan  demikian  industri  UMKM  terus  mendapat kepercayaan dari pelanggan mereka dan dapat meningkatkan pendapatan produksi dengan optimal. Persaingan industri saat ini dalam memerikan kualitas dan kuantitas produk terbaik mereka semakin ketat dan juga variatif. Oleh sebab itu, maka industri UMKM  harus  terus  memperhatikan  proses  pemilihan  bahanbaku  sampai  dengan menjadi suatu hasil produksi demi menjaga kualitas dan kuantitas produk mereka.
3.  Mensinergikan kebijakan pengentasan kemiskinan
Alternatif ini diperuntukkan untuk dapat mengurangi angka penduduk miskin dengan menegakkan  suatu  kebijakan  pengentasan  kemiskinan.  Dengan  adanya  suatu kebijakan yang mengatur maka diharapkan dapat mampu mewujudkan keadilan bagi semua  masyarakat.  Pemerintah  daerah  sebagai  garda  terdepan  dalam  melakukan pengentasan  kemiskinan  harus  bijak  dan  selalu  memfokuskan  kepada  pemenuhan kesejahteraan penduduknya. Kesejahteraan penduduk merupakan urusan wajib dari pemerintah  daerah  yang  diberikan  oleh  konstitusi,  kesejahteraan  kemiskinan  yang selalu disusutkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin terutama (Kusriyah dan Aulia, 2015). Selanjutnya dengan mensinergikan kebijakan yang sudah ada tersebut diharapkan  pemerintah  daerah  lebih  optimal  dalam  menekan  angka  kemiskinan penduduknya.
4.  Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
Alternatif  ini  mempunyai  peran  sangat  penting  untuk  dapat  meningkatkan kemampuan  masyarakat  dalam  menciptakan  suatu  usaha  yang  menghasilkan pendapatan  bagi  mereka.  Berbagai  upaya  terus  dilakukan  oleh  pemerintah Kabupaten  Brebes  untuk  menyusutkan  angka  kemiskinan  di  daerahnya.  Salahsatu upaya  yang  dilakukan  yaitu  dengan  memberikan  pembinaan  kepada  masyarakat untuk  dapat  mengelola  kekayaan  sumber  daya  yang  dimilikinya  dan  juga menyediakan  fasilitas  pendukung  guna  mendukung  perkembangan  maupun pertumbuhan  dari  industri  masyarakat  untuk  dapat  menciptakan  industri  maupun mengembangkan  industri  yang  dimilikinya.  Sesekali  pemerintah  daerah  dan beberapa  pihak  umum  swasta  juga  mengadakan  pameran  untuk  memasarkan produk  dari  industri  yang  diciptakan  oleh  UMKM  di  Kecamatan  Brebes  guna memperkenalkan dan mempromosikan produk mereka.

## Penilaian Alternatif Kebijkan:
Penilaian  alternatif  kebijakan  ini  merupakan  suatu  langkah  yang  digunakan  untuk merumuskan kebijakan yang lebih optimal dan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang diterapkan  disuatu  daerah.  Pada  tahap  ini  penilaian  atau  evaluasi  dari  semua  kriteria yang  telah  ditentukan  kemudian  dianalisis  dengan  membandingkan  alternatif-alternatif yang  juga  sudah  dipilih.  Pada  tahap  ini  alternatif  yang  telah  dipilih  dalam  naskah  ini selanjutnya  dibandingkan  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  untuk  pengentasan kemiskinan yaitu efisiensi, responsivitas dan keadilan ( Fairness ).
1.  Memaksimalkan Program One Village One Product (OVOP)
Efisiensi,  keuntungan  Program  OVOP  ini  akan  dapat  dirasakan  dengan  sangat baik  untuk  dapat  mengembangkan  UMKM  di  Kabupaten  Brebes  serta  dapat menciptakan produk yang beragam yang dapat berdaya saing di pasaran industri. Program  ini  memang  butuh  proses  yang  sangat  kuat  untuk  dapat  mendorong penduduk  miskin  supaya  dapat  mengentas  kemiskinan.  Dalam  program  ini  tidak hanya  didorong  untuk  menciptakan  produk  akan  tetapi  juga  untuk  mendorong pemberdayaan penduduk miskin dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini  juga  menjadi  manfaat  lain  untuk  meningkatkan  pendapatan  penduduk  miskin dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
Responsivitas,  ini  mungkin  menjadi  suatu  tuntutan  yang  harus  ditanggung  oleh pemerintah  daerah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  penduduk  miskin.  Pemerintah dituntut  untuk  mempunya  respon  dan/  atau  daya  tanggap  yang  cepat  untuk bisa
menanggulangi  kemiskinan.  Dengan  adanya  program  OVOP  ini  pemerintah memberikan  suatu  trobosan  kepada  masyarakat  sebagai  respon  untuk  dapat mengentas  angka  kemiskinan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  mengawasi perkembangan program ini dan terus memperbaiki sehingga dalam implementasinya  tepat  dengan  tujuan  yang  ditentukan.  Program  OVOP  ini  telah didukung penuhh oleh Pemerintah Kabupaten, namun juga dalam implementasinya  perlu  dukungan  dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) sampai dengan perangkat desa (Anis dan Wibowo, 2018).
Keadilan,  Program  OVOP  ini  akan  berjalan  dengan  optimal  apabila  dilakukan secara  bertahap  dan  merata.  Semua  kalangan  dapat  menciptakan  suatu  inovasi dengan  terpenuhinya  kebutuhan  mereka  secara  adil.  Hal  ini  diperkuat  oleh  Anis dan  Wibowo  (2018)  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  program  OVOP  ini memperoleh  hasil  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  sebelum  adanya program tersebut serta dapat meningkatkan nilai tambah pada suatu produk.
2.  Industri: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi
Efisiensi,  alternatif  ini  nantinya  dapat  menbantu  dalam  pengembangan  industri dengan selalu memperhatikan pada kualitas dan kuantitas produksinya. Alternatif ini  nantinya  memungkinkan  untuk  mendukung  pengembangan  UMKM  jika  terus mendapat pengawasan terhadap suatu produk yang dihasilkan.
Responsivitas, alternatif ini akan menjangkau kepada tuntutan industri yang telah dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  namun  kurang  begitu  maksimal dilaksanakan  oleh  UMKM.  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  telah  menydiakan beberapa  pelatihan  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  produksi masyarakat  dan  mengadakan event pameran  untuk  dapat  mengenalkan  dan memasarkan produknya.
Keadilan, alternatif ini harus dapat menjangkau masyarakat miskin yang memiliki industri  dan  berada  di  pedesaan.  Dan  nantinya  apabila  peningkatan  industri  ini telah  merata  maka  pemerintah  menaruh  harapan  kepada  industri  tersebut  untuk dapat menciptakan  produk  yang  unggul  dan  memilki kualitas  dan kuantitas  yang baik.
3.  Mensinergikan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Efisiensi,  alternatif  ini  perlu  dikaji  kembali  untuk  memperkuat  pengentasan kemiskinan  masyarakat  Kabupaten  Brebes  terutama  dalam  hal  pengembangan UMKM  demi  mewujudkan  pengentasan  kemiskinan  yang  maksimal  melalui pemberdayaan UMKM.
Responsivitas,  dalam  pengentasan  kemiskinan  berada  pada  pemerintah  daerah harus didukung juga oleh berbagai pihak dalam penyaluran kebutuhan penduduk. Pemberian bantuan harus langsung kesasaran tetapi harus bekerjasama dengan baik  dalam  implementasinya  serta  dengan  pengawasan  yang  intensif.  Pada umumnya  kebijakan  kemiskinan  ini  belum  tepat  sasaran  diperkuat  oleh  Fatony (2014) bahwa mereka yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasan dan mendapatkan akses iformasi.
Keadilan,  penegakan  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  diharapkan  dapat mampu memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap jumlah  angka  penduduk miskin  melalui  pemerataan  dalam  memfasilitasi  UMKM.  Kebijakan  ini  juga  harus tertuju kepada lapisan-lapisan penduduk di pedesaan untuk dapat mengembangkan industrinya.
4.  Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
Efisiensi,  keuntungan  dari  alternatif  ini  yaitu  untuk  meningkatkan  taraf  hidup penduduk  miskin.  Dengan  memberikan  fasilitas-fasilitas  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  meningkatkan  kemampuan  serta  dalam  meningkatkan pendapatannya  maka  dengan  sendirinya  pengusaha  industri  tersebut  dapat menciptakan peluang untuk mengembangkan UMKM mereka.
Responsivitas,  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  kinerja  pengentasan kemiskinan  dengan  pemenuhan  hak-hak  dasar  dari  penduduk  miskin,  seperti kesehatan,  pendidikan  dan  memberdayakan  masyarakat  penduduk  miskin  untuk dapat  menciptakan  produk  dan  nantinya  mendapatkan  pendapatan  dari produknya  tersebut.  Program  untuk  memenuhi  hak  tersebut  harus  berkelanjutan dalam membantu masyarakat miskin tersebut untuk menciptakan pembangungan SDM yang berkualitas.
Keadilan,  dalam  peningkatan  hak-hak  dasar  tersebut  dalam  implementasinya harus  menyeluruh  terhadap  penduduk  miskin  jangan  sampai  ada  yang  merasa dirugikan  akibat  dengan  bantuan  atau  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah. Hal  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  membangun  masyarakat  yang  dapat berdaya saing tinggi dalam menciptakan produk.
Tabel 3. Penilaian Alternatif Kebijakan Tujuan Kriteria Alternatif Memaksima lkan Program OVOP ( One Village One Product ) Industri: Peningkat an kualitas dan kuantitas produksi Mensinergi kan kebijakan pengentas an kemiskina n Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin Efisiensi Mengemb angkan UMKM Sangat baik, UMKM dapat menuju kearah industri  dan menciptaka n produk yang  dapat bersaing Baik, memberik an dampak yang signifikan pada sektor industri sedang, dengan pelatihan dan dukungan mampu memberda yakan penduduk Baik,  mampu memberikan pendapatan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup Responsiv itas Pemenuha n kebutuhan penduduk miskin Baik, jika dalam implementa sinya sesuai Sedang, perlu sinergi yang  kuat antara pemerinta h dan pelaku industry Baik, jika kontrol dalam pembagian bantuan merata serta dengan pengawas an yang intensif Baik, harus berkelanjutan Fairness (Keadilan) Pemerata an  dalam memfasilit asi UMKM Sangat Baik,  dapat menarik minat penduduk untuk menghasilk an produk Baik,  jika mampu mencipta kan produk dengan hasil yang maksimal Baik, langsung kesasaran tetapi harus bekerjasa ma dengan baik  dalam implement asinya Baik,  bila  ada pengawasan dari pemerintah
Sumber: Data diolah peneliti, 2021

## SIMPULAN
Kebijakan  penyusutan  angka  kemiskinan  pada  Kabupaten  Brebes  terus  dilakukan dengan  berbagai  alternatif  terhadap  program  maupun  kebijakan  yang  telah  ada  guna
mendapatkan  solusi  terbaik  yang  strategis  dalam  menyusutkan  angka  penduduk  miskin di  Kabupaten  Brebes.  Rekomendasi  kebijakan  ini  diberikan  berdasarkan  atas  penilaian alternatif  kebijakan.  Berdasarkan  penialain  yang  dapat  dilihat  pada  (Tabel  3)  alternatif kebijakan memaksimalkan  Program OVOP  sangat  disarankan  untuk  diterapkan sebagai rekomendasi  kebijakan.  Dengan  adanya  program  OVOP  ini  menjadikan  pemerintah daerah  untuk  menggiatkan  masyarakat  dalam  hal  menciptakan  suatu  produk  dan membuka  lapangan  pekerjaan  terhadap  penduduk  miskin  yang  dapat  membantu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Program OVOP sendiri juga menuntut masyarakat untuk terus berkembang mengembangkan produk yang telah dibuatnya dengan berbagai inovasi sehingga dapat bersaing dipasaran.

## DAFTAR RUJUKAN
Andina,  A.  N.,  Barokah,  S.,  Wulandari,  O.  A.,  Girsang,  A.  A.,  &  Afifah,  R.  A.  (2020). Strategi  Pengembangan  Ekowisata  Hutan  Mangrove  Pandansari  Kabupaten Brebes  Untuk  Mengurangi  Kemiskinan.  Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia, 5(7), 252-261.
Anis,  A.,  &  Wibowo,  R.  A.  (2018).  Produk  Unggulan  Sebagai  Daya  Saing  Daerah StudiPembangunan UKM Di Kabupaten Brebes. JIFA (Journal of Islamic  Finance and Accounting) , 1 (2).
Arsini,  A.  (2016).  Pemberdayaan  Petani  Perempuan  Dalam  Usaha  Ekonomi Produktif Untuk Mengatasi Pengangguran Musiman dan Kemiskinan Di   Desa Putat Purwodadi Grobogan. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan ,14(1), 87-100.
Dunn,  N,  William.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publi,  Edisi  Kedua.  Terjemahan  oleh Wibawa, dkk. 2003. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Darmi, T., & Mujtahid, M.M. ( 2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan.  Journal  of  Indonesian  Public Administration and Governance Studies (JIPAGS). Vol 3,  No 1. Pp.  547 – 566.
Darmi, Titi., Suwitri, Sri., Yuwanto & Sundarso ( 2017). Capacity Building as Accelerator
for  Improving  Autonomous  Region  Recently  Knows  as  (DOB): Case  Study  in  Seluma  Distrcit  Bengkulu  Province,  Indonesia. Journal of Public Administration and Governance. Vol 7, Nomor 3. Pp 100-117
Fatony,  A.  (2017).  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis Participatory
PovertyAssessment : Kasus Yogyakarta. Sosio Konsepsia, 16 (2), 123-142.
Ishatono,  I.,  &  Raharjo,  S.T.  (2016).  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  dan Pengentasan Kemiskinan. Share: Social Work Journal, 6 (2) 159. Kusriyah,  S.,  &  Aulia,  D.  (2015).  Kebijakan  Daerah  Dalam  Ptogram  Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat   Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Di Kabupaten Demak.
Jurnal
Pembaharuan Hukum, 2 (3), 319-328. Marmujiono,  S.  P.  (2014).  ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAB.
BREBES TAHUN 2009-2011. Economics Development Analysis Journal, 3(1), 26- 38.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Brebes  No.  2  Tahun  2018  tentang  Penganggulangan Kemiskinan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  42  Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penganggulangan Kemiskinan.
Seran,  S.  (2017).  Hubungan  antara  Pendidikan,  Pengangguran  dan  Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan .
Siregar,  H.,  &  Wahyuniarti,  D.  (2007).  Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. IPB dan Brighten Institute .