## Studi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
Hendra Puji Saputra 1 , Muktasam, Dwi Setiawan Chaniago

## Universitas Mataram

## Abstract
This  study  discussed  the  use  of  village  funds  before  and  after  the  2018  earthquake  in Jenggala  Village.  The  purpose  of  this  study  focused  on  knowing  aspects  of  planning, implementing and evaluating  village  funds in Jenggala Village, Tanjung Subdistrict, North Lombok  Regency.  This  study  uses  the  structuration  theory  of  Anthony  Giddens  which explains  the  concepts  of  agents  and  structures,  as  well  as  the  relationship  of  structures  to agents'  social  practices.  This  type  of  research  is  qualitative  research  with  a  case  study approach.  Data  collection  uses  interviews,  observation,  and  collecting  various documentation. The results showed that during the planning, implementation and evaluation of village funds in Jenggala Village, agents and structures had changed before and after the earthquake.  The  pattern  of  utilisation  of  village  funds  in  Jenggala  Village  prior  to  the earthquake was more focused on the field of physical development at 80.76 percent and for the empowerment of village communities it was allocated 19.24 percent. However, after the earthquake the pattern of utilisation of village funds in Jenggala Village experienced a shift and  changes  in  priority  programs.  The  physical  development  program  after  the  earthquake was  only  allocated  37.72  percent  and  focused  more  on  aspects  of  empowering  rural communities which reached 62.28 percent. The lack of community participation, the limited budget  of  village  funds  and  the  delay  in  the  issuance  of  Regents  Regulations  after  the earthquake have become obstacles in the utilisation of village funds in Jenggala Village.

## Keywords: Village Funds, Utilisation of Village Funds, Village Development

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  pemanfaatan  dana  desa  sebelum  dan  setelah  gempa  bumi tahun  2018  di  Desa  Jenggala.  Tujuan  dari  penelitian  ini  berfokus  untuk  mengetahui  aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan dana desa di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung  Kabupaten  Lombok  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  strukturasi  Anthony Giddens  yang  menjelaskan  konsep  agen  dan  struktur,  serta  hubungan  struktur  dengan praktik sosial agen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi,  serta  mengumpulkan berbagai  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  tahap  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dana desa di Desa Jenggala telah mengalami perubahan agen dan struktur  sebelum  maupun  setelah  gempa.  Pola  pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Jenggala sebelum  terjadinya  gempa  lebih  difokuskan  pada  bidang  pembangunan  fisik  sebesar  80,76 persen  dan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa  dialokasikan  sebesar  19,24  persen. Namun,  setelah  gempa  bumi  pola  pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Jenggala  mengalami pergesaran  dan  perubahan  program  prioritas.  Program  pembangunan  fisik  setelah  gempa hanya  dialokasikan  sebesar  37,72  persen  dan  lebih  difokuskan  pada  aspek  pemberdayaan masyarakat desa yang mencapai 62,28 persen. Minimnya partisipasi masyarakat, terbatasnya
1 hendra.sociology@gmail.com

## STUDI PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA JENGGALA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
anggaran dana desa serta terlambatnya diterbitkan Peraturan Bupati setelah gempa telah menjadi hambatan dalam pemanfaatan dana desa di Desa Jenggala.
Kata Kunci: Dana Desa, Pemanfaatan Dana Desa, Pembangunan Desa.

## Pendahuluan
Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  telah menempatkan  desa  sebagai  subjek  pembangunan  agar  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya.  Desa  diberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  untuk mengurus  tata  pemerintahannya  sendiri  sehingga  diharapkan  pemerataan pelaksanaan  pembangunan  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatkan  kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut penting karena  permasalahan  di  desa  seperti  kesenjangan  antar  wilayah,  kemiskinan,  dan masalah sosial budaya lainnya bisa diminimalisir (Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015)
Salah  satu  agenda  prioritas  pada  Periode  Pertama  Pemerintahan  Jokowi yang  tertuang  dalam  NAWACITA  adalah  upaya  membangun  Indonesia  di  mulai dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah  dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan ( Sandjojo dalam Sri Palupi, dkk, 2016). Pada konteks inilah posisi dan kedudukan  desa  menjadi  sangat  penting  dan  strategis  agar  dapat  mengakomodir segala  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakatnya  sendiri  yang  selama  ini  sering dijadikan objek dalam konsep pembangunan nasional.
Perlakuan dan perhatian khusus terhadap desa pada dasarnya telah merubah paradigma pembangunan nasional yang semula dikenal dengan istilah ‘membangun desa’  dan  kini  menjadi  ‘desa  membangun’.  Frase  desa  membangun  menunjukkan eksistensi  desa  baik  sebagai  objek  maupun  subjek  dalam  proses  pembangunan (Pengembangan  Desa  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2015). Desa kemudian diharapkan menjadi garda  terdepan  dalam  menggapai  keberhasilan  dari  segala  urusan  dan  program- program pemerintah yang berhubungan langsung dengan desa.
222 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
Kondisi  desa  yang  selama  ini  kurang  menguntungkan  dalam  konteks pembangunan nasional, kini diarahkan untuk menjadi lebih mandiri. Untuk itu, desa harus diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sehingga  untuk  menjalankan  kesemuanya  itu  maka  pemerintah  desa  perlu mendapatkan  dukungan  dana.  Komitmen  pemerintah  tersebut  kemudian  terealisasi melalui adanya anggaran dana desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan  Tahun  2015,  dana  desa  dialokasikan  sebesar  Rp.  20,7  triliun  oleh Pemerintah  Pusat  dengan  rata-rata  setiap  desa  mendapatkan  sebesar  Rp.  280  juta. Pada  tahun  2016,  dana  desa  meningkat  menjadi  Rp.  46,98  triliun  dengan  rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi  Rp.  60  triliun  dengan  rata-rata  setiap  desa  sebesar  Rp.  800  juta,  serta alokasi dana desa pada tahun 2018 tetap sama seperti tahun 2017.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 menyatakan bahwa  terdapat kontribusi dana desa sehingga jumlah desa tertinggal berkurang sebesar 6.518 desa dibandingkan  tahun  2014.  Kesimpulan  atas  penurunan  jumlah  desa  tertinggal tersebut didasarkan pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh BPS dengan menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD) untuk melihat tingkat perkembangan  desa  dengan  status  tertinggal,  berkembang,  dan  mandiri.  Hasil  dari IPD  memperlihatkan  bahwa  desa  tertinggal  sebanyak  14.461  desa  (19,17  persen), desa  berkembang  sebanyak  55.369  desa  (73,4  persen),  dan  desa  mandiri  sebanyak 5.606 desa (7,43 persen).
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  merupakan  provinsi  yang  menerima alokasi  dana  desa  setiap  tahunnya  dari  pemerintah  pusat  untuk  mendukung pembangunan daerah. Dalam konteks pengelolaan dana desa, Provinsi NTB adalah satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia dengan melakukan program terobosan yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  Desa  Benderang  Informasi  Publik  (DBIP). Hadirnya  program  tersebut  sebagai  bentuk  imbauan  kepada  para  pemangku kepentingan  di  level  pemerintahan  desa  agar  memberikan  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa.

## STUDI PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA JENGGALA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kabupaten  Lombok  Utara  merupakan  daerah  yang  mendapatkan peningkatan anggaran dana desa yang pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 20 miliar meningkat menjadi Rp 49,8 millir pada tahun 2018. Arah pemanfaatan dana desa  diatur  melalui  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Lombok  Utara  Nomor  1  Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Rincian  dana  desa  bagi  setiap desa di Lombok Utara. Peraturan Bupati tersebut diterbitkan mengacu pada aturan yang  berada  di  atasnya  untuk  dijadikan  sebagai  salah  satu  pedoman  dalam pemanfaatan  dana  desa  sehingga  menghindari  terjadinya  distorsi  dalam  tahap implementasinya.
Desa Jenggala Kecamatan Tanjung merupakan desa di Kabupaten Lombok Utara  yang  mendapatkan  alokasi  dana  desa  yang  digunakan  untuk  mempercepat proses pembangunan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Jenggala dikategorikan sebagai desa dengan status berkembang. Dalam konteks pemanfaatan dana desa di Desa Jenggala lebih diprioritaskan untuk program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pola  pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Jenggala  pada  perkembangannya mengalami  perubahan.  Perubahan  pemanfaatan  dana  desa  terjadi  seiring  dengan terjadinya  gempa  bumi  yang  dialokasikan  untuk  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  bagi masyarakat  korban  gempa.  Hal  tersebut  kemudian  berdampak  terhadap  program- program  dana  desa  yang  sudah  direncanakan  sebelumnya  sehingga  harus  ditunda pelaksanaannya. Secara lebih spesifik, Pemerintah Desa Jenggala dalam praktiknya belum mampu membedakan jenis program setelah gempa terkait pembangunan fisik maupun pemberdayaan sehingga terkesan sangat bias.

## Metode Penelitian
Penelitian yang berlokasi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok  Utara  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Penelitian ini bertujuan untuk  melihat pemanfaatan dana desa sebelum dan setelah gempa  tahun  2018  di  Desa  Jenggala  yang  berfokus  pada  aspek  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Selain itu, Pemerintah Desa Jenggala dalam
224 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
praktiknya  belum  mampu  membedakan  jenis  program  setelah  gempa  terkait pembangunan  fisik  maupun  pemberdayaan  sehingga  terkesan  sangat  bias.  Adapun pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1 Perencanaan Dana Desa di Desa Jenggala Tahun 2018
a. Perencanaan Dana Desa Sebelum Gempa
Konsep  strukturasi  yang  dikemukakan  Anthony  Giddens  dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis perencanaan dana desa di  Desa  Jenggala.  Konsep  tersebut  digunakan  untuk  menjelaskan  hubungan antara  aktor  di  level  desa  yang  diposisikan  sebagai  pelaku  ( agency) dengan struktur (structure) yang  oleh  Giddens  dikonseptualisasikan  sebagai  aturan (rules) dan sumber daya (resources). Agen dalam konteks perencanaan dana desa  sebelum  gempa  di  Desa  Jenggala  merujuk  kepada  pihak-pihak  seperti agen  formal  desa  yaitu  kepala  desa,  sekretaris  desa,  BPD,  pendamping  desa dan  kepala  dusun,  selain  itu  juga  terdapat  agen  informal  seperti:  tokoh masyarakat.  Sementara  itu,  struktur  diartikan  sebagai  regulasi/aturan  tentang dana  desa  dan  sumber  daya  (kemampuan  pemerintah  desa).  Selain  itu, masyarakat  desa  dalam  konteks  strukturasi  disebut  sebagai  aktor  (tindakan individu yang diatur oleh struktur).
Aspek  perencanaan  merupakan  entitas  yang  tidak  bisa  dipisahkan dalam  kerangka  pembangunan  desa  melalui  dana  desa.  Dalam  konteks perencanaan  program  dana  desa  di  Desa  Jenggala,  keterlibatan  masyarakat (aktor)  di  level  dusun  untuk  melaksanakan  kegiatan musyawarah  dusun  atau yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah  musdus  menjadi  sangat  penting. Keterlibatan masyarakat dalam musdus dapat menjadi ruang partisipasi untuk menegosiasikan  kepentingan  kolektif  mereka  dalam  pembangunan  desa melalui struktur yang ada.

## STUDI PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA JENGGALA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
Minimnya  partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  di  Desa  Jenggala dalam  mengkuti  musdus  dikhawatirkan  membuat  proses  perencanaan  hanya dilakukan secara sektoral dan bersifat top-down oleh pemerintah desa (agen).
Minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam  musdus  tersebut  sangat  dipengaruhi oleh  rasionalitas  mereka  yang  menganggap  bahwa  usulan-usulan  yang disampaikan  terkadang  tidak  dapat  diakomodir  semuanya  ketika  dibahas  di tingkat  musyawarah  desa.  Belum  bisa  terakomodirnya  semua  usulan  dari masyarakat  disebabkan  karena  penetapan  program  ditentukan  berdasarkan skala  prioritas  dan  menyesuaikan  dengan  kapasitas  anggaran  dana  desa mengingat luasnya wilayah di Desa Jenggala.
Wacana  program  perencanaan  pembangunan  desa  dalam  perspektif strukturasi  disebut  sebagai struktur  gugus  signifikansi akan  disepakati bersama  berdasarkan  skala  prioritas  dan  kebutuhan  riil  masyarakat  desa. Agen-agen  di  level  pemerintah  desa  dalam  melakukan  musyawarah  desa memiliki  ‘kontrol’  atau  ‘kuasa’  dalam  penetapan  program  dana  desa  yang sudah  direncanakan  untuk  dilaksanakan  sebagai  kebijakannya (struktur gugus dominasi) . Adanya pembenaran atas tindakan agen di level desa dalam membuat  kesepakatan  program  perencanaan  pembangunan  desa  tersebut kemudian  dituangkan  dalam  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  (RKPDes) sebagai struktur gugus legitimasi.
Wacana program perencanaan dana desa tahun 2018 (struktur gugus signifikansi) di  Desa  Jenggala  yang  disepakati  oleh  agen-agen  di  level pemerintahan desa melalui musyawarah desa meliputi perencanaan di bidang pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  direncanakan melalui  tiga  tahap.  Setiap  tahapan  perencanaan  program  dana  desa  tersebut merupakan  hasil  dari  musyawarah  desa  yang  dimana  telah  disepakati  secara kolektif dalam APBDes tahun 2018.
Tahap  pertama ,  program  dana  desa  di  Desa  Jenggala  tahun  2018 untuk  bidang  pembangunan  fisik  difokuskan  pada:  Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa. Tahap
226 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
kedua dan Tahap  ketiga ,  difokuskan  pada:  Pembangunan,  pemanfaatan  dan pemeliharaan  infrasruktur  dan  lingkungan  desa;  Pembangunan,  pemanfaatan dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  kesehatan.  Sementara    itu, perencanaan  program  untuk  bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui dana  desa  tahun  2018  di  Desa  Jenggala  setiap  tahapannya  difokuskan  pada program:  pemberian  insentif  kepada  guru  dan  kader,  penyuluhan  bagi masyarakat  desa,  bantuan  stimulan  untuk  kelompok  wisata,  kegiatan  sosial dan  pengadaan  sarana  prasarana  posyandu,  serta  pemberian  permodalan BUMDES.
Meskipun  melalui  kebijakan  dana  desa  telah  membuka  dan memberikan  ruang  partisipasi  bagi  masyarakat  desa  untuk  menggali  potensi dan  mengidentifikasi  permasalahan  yang  ada,  namun  dalam  konteks pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Jenggala  belum  mampu  menumbuhkan kesadaran masyarakat secara maksimal untuk terlibat secara partisipatif dalam perencanaan.  Padahal  idealnya  pembangunan  desa  yang  baik  tentu membutuhkan  peranan  masyarakat  sebagai  salah  satu  aktor  utamanya.  Oleh karena  itu,  perencanaan  program  dana  desa  yang  tidak  diikuti  secara partisipatif  oleh  masyarakat  desa  dapat  berpotensi  menimbulkan  program yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

## b. Perencanaan Dana Desa Setelah Gempa
Agen  dalam  perencanaan  dana  desa  setelah  gempa  merujuk  kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan kembali melalui APBDes- Perubahan  di  Desa Jenggala  seperti  agen  mikro  desa  yaitu  Pemerintah  Desa Jenggala  beserta  semua  kepala  dusun.  Sedangkan  agen  makro  desa  yaitu Bupati  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  40  Tahun  2018 tentang Prioritas Dana Desa untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi masyarakat terdampak gempa.
Dalam  konteks  strukturasi,  pemanfaatan  dana  desa  dilakukan  oleh agen mikro desa yang memiliki kuasa atau otoritas dalam mengimplementasikan  dana  desa.  Selain  itu,  agen  makro  desa  memiliki otoritas    dalam    mengeluarkan    aturan    berupa    Peraturan    Bupati    untuk
Vol. 1, No. 2, Desember 2019 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 227

## STUDI PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA JENGGALA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
melegitimasi  tindakan  yang  dilakukan  agen  mikro  desa.  Sedangkan masyarakat  dalam  perspektif  strukturasi  disebut  sebagai  aktor  yang  menjadi subjek program dana desa.
Berkenaan  dengan  itu,  pasca  gempa  bumi  yang  terjadi  di  Lombok telah  membawa  dampak  perubahan  terhadap  struktur  yang  ada.  Terjadinya gempa  bumi  pada  gilirannya  mengharuskan  agen  untuk  melakukan reproduksi  struktur  yang  baru  melalui  proses  perencanaan  kembali  program dana  desa  di  Desa  Jenggala  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  masyarakat setelah  gempa.  Struktur  yang  baru  membuka  peluang  bagi  tindakan  agen sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran program dana desa dari yang sudah direncanakan sebelumnya.
Bahkan  lebih  jauh  itu,  dapat  dinyatakan  bahwa  dalam  proses terjadinya  reproduksi  struktur,  gugus  struktur  signifikansi  mengalami perubahan  dimana  wacana  program  perencanaan  dana  desa  untuk  bidang pembangunan fisik dialihkan dengan wacana program perencanaan dana desa untuk  proses  rekonstruksi  dan  rehabilitasi  masyarakat  setelah  gempa  (gugus struktur  signifikansi).  Proses  perencanaan  program  dana  desa  setelah  gempa tidak  dilakukan  melalui  mekanisme  musdus,  melainkan  dilakukan  melalui APBDes-Perubahan  oleh  para  agen  di  level  desa  sebagai  pemegang  kontrol atas kebijakan yang ada (gugus struktur dominasi), dan kemudian perubahan fokus prioritas perencanaan dana desa setelah gempa didasarkan pada Perbub Nomor  40  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Dana  Desa  untuk  Rehabilitasi dan Rekonstruksi setelah gempa (gugus struktur legitimasi).
APBDes-perubahan  pada  dasarnya  merupakan  representasi    dari upaya  untuk  merespon  atas  kondisi  yang  bersifat  urgen  di  masyarakat, termasuk peristiwa bencana gempa bumi. Untuk itu, agen di level Pemerintah Desa  Jenggala  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan  pembangunan desa  yang  diadakan  secara  khusus  untuk  kepentingan  pembahasan  dan penyepakatan  perubahan  RKP  Desa  yang  kemudian  menjadi  dasar  dalam penyusunan perubahan APBDes. Penyelenggaraan musyawarah  perencanaan
228 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
pembangunan  desa  tersebut  disesuaikan  dengan  terjadinya  peristiwa  khusus atau terjadinya perubahan mendasar.
Salah  satu  manifestasi  dari  adanya  perubahan  APBDes  tersebut adalah terjadinya pergeseran program dana desa setelah gempa bumi terhadap program  yang  sudah  direncanakan  sebelumnya,  khususnya  program  di pembangunan  fisik  pada  tahap  II  dan  III  dialihkan  untuk  proses  rehabilitasi dan  rekonstruksi  setelah  gempa  bumi.  Adanya  pergeseran  fokus  prioritas tersebut  sebagai  upaya  untuk  mempercepat  proses  pemulihan  kondisi masyarakat yang terdampak gempa bumi. Dalam konteks strukturasi, agen di level  Pemerintah  Desa  Jenggala  melakukan  reproduksi  struktur  (perubahan RKPDes)  sehingga  pemanfaatan  dana  desa  dapat  bersifat  adaptif  terhadap kondisi  riil  di  masyarakat.  Namun,  di  satu  sisi  struktur  (Peraturan  Bupati Nomor  40  Tahun  2018  tentang  Prioritas  Dana  Desa  untuk  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi  Pasca  Gempa)  dapat  mempengaruhi  dan  membentuk  tindakan agen  mikro  desa  ketika  dalam  melakukan  proses  perencanaan  kembali program dana desa setelah gempa bumi.
2. Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Desa di Desa Jenggala Tahun 2018

## a. Pelaksanaan Dana Desa Sebelum Gempa Bumi
Agen  dalam  konteks  pelaksanaan  dana  desa  sebelum  gempa  bumi merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan program dana desa  di  Desa  Jenggala  seperti  agen  formal  desa  yaitu  Pemerintah  Desa Jenggala melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur masyarakat dalam perspektif  strukturasi  disebut  sebagai  aktor.  Agen  lainnya  seperti:  BPD berperan  dalam  mengawasi  dan  memonitoring  setiap  tahapan  pelaksanaan dana desa.
Agen  di  level  Pemerintah desa Jenggala  dalam  melaksanakan  segala program  pembangunan  desa  mengacu  pada  wacana  perencanaan  program dana  desa  (gugus  struktur  signifikansi)  untuk  kemudian  diimplementasikan. Wacana  perencanaan  program  pembangunan  desa  tersebut  dalam  tataran pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan daftar urut kegiatan yang  sudah direncanakan. Wacana  perencanaan program   dana
Vol. 1, No. 2, Desember 2019 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 229

## KABUPATEN LOMBOK UTARA
desa di Desa Jenggala secara lebih spesifik berfokus pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.
Praktik sosial agen terhadap wacana pelaksanaan program dana desa (gugus  struktur  signifikansi)  dimulai  dari  bidang  pembangunan  fisik  pada tahap I yang difokuskan untuk: Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur  dan  lingkungan  desa  seperti:  Pembangunan  Talud  Pemukiman Dusun  Kroya;  Penataan  Gang  RT  di  Kr.  Bajo  Dusun  Tasola;  Pembangunan Balai  Rakyat  Desa  Jenggala;  dan  Pembangunan Ralling Jembatan  Dusun Kapu. Sementara itu, wacana pelaksanaan program dana desa (struktur gugus signifikansi)  untuk  bidang  pemberdayaan  masyarakat  lebih  difokuskan  pada jenis program seperti: Pemberian Intensif; Penyuluhan bagi masyarakat desa; Pemberian  bantuan  kepada  kelompok  wisata;  dan  Pengadaan  sarana  dan prasarana kesehatan.
Selanjutnya, wacana pelaksanaan program dana desa (gugus struktur signifikansi) untuk bidang pembangunan fisik pada tahap II masih difokuskan untuk:  Pembangunan,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  infrasruktur  dan lingkungan  desa;  serta  untuk  sarana  dan  prasarana  kesehatan.  Pelaksanaan program dana desa di Desa Jenggala pada tahap II ini mengalami perubahan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut terlihat dari  adanya  sebagian  program  yang  sudah  direncanakan,  namun  dalam tatanan  pelaksanaannya  tidak  dapat  dilaksanakan  ( take  off )  sebagai  dampak dari  adanya  gempa  bumi.  Sementara  itu,  wacana  pelaksanaan  program pemberdayaan  masyarakat  pada  tahap  II  tidak  mengalami  perubahan  setelah gempa.  Dengan  kata  lain,  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat sesuai  dengan  apa  yang  sudah  direncanakan  yang  difokuskan  untuk: Pemberian intensif kader desa dan Pengalokasian modal untuk BUMDES.

## b. Pelaksanaan Dana Desa Setelah Gempa Bumi
Agen  dalam  pelaksanaan  dana  desa  setelah  gempa  merujuk  kepada pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  melaksanakan  program  dana  desa  di  Desa Jenggala seperti agen formal desa yaitu Pemerintah Desa Jenggala melalui
230 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK)  dan  unsur  masyarakat  dalam  konsep strukturasi  sebagai  aktor.  Agen  lainnya  yang  terlibat  setelah  gempa  untuk mempercepat  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  yaitu  NGO  dalam  skala  lokal, nasional  maupun  internasional.  Sementara  itu,  struktur  (aturan/regulasi) dalam  pelaksanaan  dana  desa  setelah  gempa  bumi  diatur  melalui  Peraturan Bupati  Nomor  40  Tahun  2018  tentang  prioritas  dana  desa  untuk  rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat terdampak gempa.
Setelah  terjadinya  gempa  bumi  telah  berdampak  terhadap  wacana pelaksanaan  program  dana  desa  (gugus  struktur  signifikansi)  untuk  bidang pembangunan  fisik  pada  tahap  III.  Semua  program  di  bidang  pembangunan fisik  pada  tahap  III  yang  sudah  direncanakan  dihentikan  pelaksanaannya karena  dialihkan  untuk  pelaksanaan  program  rehabilitasi  dan  rekonstruksi masyarakat  setelah  gempa  bumi.  Signifikansi  dari  jenis  program  tersebut berupa:  Penyediaan  Sarana  dan  Prasarana  Air  Bersih;  Pembuatan  Sekolah darurat  PAUD;  Penataan  Lingkungan  Dusun  Langgar  Sari  (urugan  tanah); dan  Pembuatan  Shelter  Pengungsian.  Sementara  untuk  wacana  program pemberdayaan  masyarakat  pada  tahap  III  dalam  pelaksanaannya  sesuai perencanaan  awal,  dan  terdapat  penambahan  program  untuk  merespons peristiwa  gempa  bumi  seperti:  Bantuan  Stimulan  untuk  Hunian  Sementara (Huntara);  Pembersihan  Puing  Setelah  Gempa;  Normalisasi  Saluran  Irigasi Dusun Penyambuan; dan Pengadaan Mesin Penyedot Air Dusun Tanak Song Daya.
Keterlibatan unsur masyarakat dalam pelaksanaan dana desa di Desa Jenggala  masih  hanya  sebatas  dengan  pola  padat  karya.  Akan  tetapi, menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pelaksanaan  dana desa  di  Desa  Jenggala  secara  swadaya  dan  gotong-royong  masih  terkesan cukup  minim.  Masyarakat  di  Desa  Jenggala  masih  bersikap  apatis  terhadap pelaksanaan dan pengawasan program dana desa. Idealnya, adanya partisipasi dan  keterlibatan  masyarakat  secara  proaktif  dapat  mengindikasikan  bahwa posisi  dan  peran  masyarakat  desa  menjadi  sangat  penting.  Artinya, masyarakat   desa   bukan  diposisikan   hanya   sebatas   objek  pembangunan,
Vol. 1, No. 2, Desember 2019 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 231

## STUDI PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA JENGGALA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
melainkan  juga  sebagai  subjek  dalam  pembangunan  desa.  Keterlibatan masyarakat  tersebut  tentu  pada  gilirannya  dapat  menjadi  daya  dukung  yang senantiasa  menentukan  keberhasilan  pemanfaatan  dana  desa  dalam pembangunan desa.
Harus  diakui  bahwa  minimnya  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  dan  pengawasan  program  dana  desa  secara  swadaya  di  Desa Jenggala  telah  menjadi  tantangan  sekaligus  hambatan  bagi  agen  di  level pemerintah desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat secara swadaya di Desa Jenggala  dalam  pelaksanaan  program  dana  desa  mengindikasikan  bahwa kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  arti  penting  peran  dan  posisi mereka dalam pembangunan desa. Secara normatif, masyarakat akan merasa dihargai  ketika  diberikan  kesempatan  untuk  terlibat  secara  proaktif  dalam pembangunan  desa.  Apalagi  program  dana  desa  yang  dilaksanakan  tersebut secara  eksplisit  dapat  menyentuh  langsung  persoalan  kebutuhan  mereka. Sehingga dalam kondisi tersebut, masyarakat akan merasa memiliki terhadap program-program pembangunan desa.
Meskipun demikian, otoritas dan wewenang pelaksanaan pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Jenggala  dikontrol  dan  dikendalikan  oleh agen-agen  di  level  Pemerintah  Desa  Jenggala.  Agen  di  level  desa  yang memiliki  kontrol  dan  kendali  tersebut  dalam  konteks  strukturasi  disebut sebagai  gugus  struktur  dominasi.  Adanya  kontrol  dan  kuasa  yang  dimiliki oleh  agen  di  level  Pemerintah  Desa  Jenggala  direpresentasikan  dari  proses penetapan  program  dana  desa  yang  harus  dilakukan  oleh  agen  di  level pemerintah  desa.  Selain  itu,  dominasi  agen  di  level  pemerintah  desa  juga terlihat  dari  proses  koordinasi  yang  dibangun  oleh  agen  kepada  masyarakat yang dilibatkan dalam tahap pelaksanaan program dana desa.
Tindakan  agen  dalam  pemanfaatan  dana  desa  didasarkan  pada legitimasi  yang  dimiliki  melalui  peraturan-peraturan  tentang  dana  desa. Tindakan agen tersebut dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
232 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
Dana Desa yang bersumber dari APBN, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa,  dan  Peraturan  Bupati  Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebelum Gempa Bumi.
Namun,  setelah  terjadinya  gempa  bumi,  tindakan  agen  kemudian dipengaruhi  oleh  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Lombok  Utara  Nomor  40 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Setelah  Gempa  Bumi  yang  notabenenya  merupakan  produk hukum  yang  menjadi  legitimasi  atas  pembenaran  tindakan  agen.  Terbitnya Peraturan  Bupati  Kabupaten  Lombok  Utara  Nomor  40  Tahun  2018  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Setelah Gempa Bumi tentu mengacu pada aturan yang berada di atasnya.

## c. Evaluasi Dana Desa Sebelum Gempa Bumi
Berdasarkan  hasil  penelitian,  minimnya  keterlibatan  masyarakat secara  swadaya  dan  gotong-royong  dalam  pelaksanaan  dana  desa  di  Desa Jenggala  merupakan  aspek  penting  sebagai  bagian  dari  proses  evaluasi. Masyarakat  di  Desa  Jenggala  terkesan  bersifat  apatis  untuk  terlibat  secara swadaya  dalam  pelaksanaan  dana  desa.  Padahal  dengan  mengutamakan pemanfaatan  sumberdaya  manusia,  serta  mendayagunakan  swadaya  dan gotong-royong  masyarakat  melalui  mekanisme  secara  swakelola  akan  jauh lebih  efektif  terhadap  pembangunan  desa.  Selain  itu,  aspek  evaluasi  penting lainnya  dalam  pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Jenggala  adalah  luasnya wilayah  dan  padatnya  jumlah  penduduk  dengan  anggaran  dana  desa  yang cukup terbatas.

## d. Evaluasi Dana Desa Setelah Gempa Bumi
Evaluasi  program  setelah  gempa  bumi  dilakukan  oleh  agen pemerintah  desa  melalui  BPD  dengan  melakukan  pengawasan  terhadap struktur (wacana program rehab dan rekon) yang sudah direncanakan melalui APBDes-Perubahan. BPD melakukan pengawasan untuk melihat sejauhmana dinamika  dalam  pemanfaatan  dana  desa  untuk  menghindari  ketidaksesuaian antara  yang  direncanakan  dengan  pelaksanaan.  Hal  tersebut  penting untuk
Vol. 1, No. 2, Desember 2019 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 233

## KABUPATEN LOMBOK UTARA
meminimalisir  terjadinya  distorsi  dalam  pemanfaatan  dana  desa  di  Desa Jenggala.
Selain  itu,  pendamping  desa  (agen)  juga  memiliki  peranan  penting dalam  melakukan  evaluasi  pemanfaatan  dana  desa.  Pendamping  desa  yang notabenenya  merupakan  mitra  strategis  dari  pemerintah  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  masukan  dan  bimbingan  kepada  pemerintah  desa  untuk optimalisasi  pemanfaatan  dana  desa.  Oleh  karena  itu,  agen-agen  di  level Pemerintah  Desa  Jenggala  harus  mampu  mengidentifikasi  permasalahan dalam pemanfaatan dana desa untuk kemudian dievaluasi.
Minimnya partisipasi masyarakat secara swadaya dan terbatasnya sisa anggaran  setelah  gempa  telah  menjadi  bagian  evaluasi  penting  dalam pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Jenggala.  Selain  itu,  adanya  keterlambatan Perbub  dan  rekapitulasi  data  kerusakan  pemukiman  masyarakat  setelah gempa  juga  telah  berdampak  terhadap  lambatnya  pencairan  dana  desa  pada tahap  III  sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  terhambatnya  pelaksanaan program dana desa yang berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi.
Oleh karena itu, untuk menyikapi setiap permasalahan dan tantangan dalam pemanfaatan dana desa tahun 2018 di Desa Jenggala, para agen di level pemerintahan desa kemudian melakukan sistem supervisi dan pendampingan dalam  setiap  proses  tahapan  pelaksanaan  dana  desa.  Sistem  supervisi  atau pengawasan  dilakukan  oleh  BPD  sebagai  upaya  untuk  memastikan  bahwa tahap  pelaksanaan  dana  desa  di  Desa  Jenggala  sesuai  dengan  yang  sudah direncanakan.
3. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Jenggala Tahun 2018
a. Pemanfaatan Dana Desa Sebelum Gempa
Desa  Jenggala  pada  tahun  2018  mendapatkan  alokasi  dana  desa sebesar Rp 1.518.535.500. Pemanfaatan dana desa di Desa Jenggala sebelum terjadinya gempa lebih difokuskan pada bidang pembangunan fisik sebesar
234 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
80,76 persen dan untuk pemberdayaan masyarakat desa hanya dialokasikan sebesar 19,24 persen.
1) Bidang Pembangunan Fisik.
a. Sarana prasarana pembangunan dan pelestarian lingkungan desa;
b. Sarana prasarana jalan usaha tani;
c. Sarana prasarana kesehatan desa;
2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
a. Dukungan insentif guru dan kader desa;
b. Sosialisasi terkait kesehatan masyarakat desa;
c. Dukungan permodalan BUMDES.

## b. Pemanfaatan Dana Desa Setelah Gempa Gempa
Setelah  gempa  program  pembangunan  fisik  hanya  dialokasikan sebesar  37,72  persen  dan  lebih  difokuskan  pada  aspek  pemberdayaan masyarakat desa yang mencapai 62,28 persen.
1) Bidang Pembangunan Fisik.
a. Sarana dan prasarana pendidikan setelah gempa.
b. Pembangunan, penataan dan penyediaan sarana prasarana lingkungan hidup setelah gempa.
2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
a. Bantuan stimulan huntara.
b. Penataan,  pengadaan  dan  normalisasi  lingkungan  hidup  setelah gempa.
3) Kritik  Terhadap  Konsep  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Setelah
Gempa melalui dana desa di Desa Jenggala.
Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah memberikan  sumber  daya,  kesempatan,  pengetahuan,  dan  keterampilan kepada  warga  untuk  meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam menentukan  masa  depannya  sendiri  dan  berpartisipasi  dalam  dan mempengaruhi  kehidupan  dari  masyarakatnya  (Jim  Ife  dalam  Zubaedi, 2013)

## STUDI PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA JENGGALA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA
Berdasarkan  konsep  di  atas,  program  dana  desa  di  Desa Jenggala yang khususnya untuk bidang pemberdayaan masyarakat setelah gempa  bumi  terkesan  bersifat charity dan  lebih  tepat  dikategorikan sebagai  program  pembangunan  fisik.  Artinya,  program-program  tersebut tidak  merepresentasikan bahwa masyarakat diberdayakan. Namun, justru masyarakat  hanya  dijadikan  sebagai  objek  dari  program  dan  bukan sebagai  subjek  program  pemberdayaan  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari sifat program yang hanya bersifat stimulan dan temporer.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Desa  Jenggala  belum  secara optimal dalam memberikan limitasi antara konsep pembangunan fisik dan pemberdayaan  masyarakat.  Dampak  dari  persoalan  tersebut  kemudian adanya ketidaksesuaikan antara konsep program dengan jenis
236 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual
kegiatannya.  Oleh  sebab  itu,  meskipun  setelah  gempa  bumi  anggaran untuk  bidang  pemberdayaan  masyarakat  meningkat  secara  signifikan, namun  secara  koseptual  jenis  kegiatan  yang  dilakukan  belum  dapat dikatakan sebagai proses pemberdayaan

## Kesimpulan
Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang pemanfaatan dana desa tahun 2018 di Desa Jenggala, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada  tahap  perencanaan  dana  desa  sebelum  dan  setelah  gempa  bumi  di Desa Jenggala dari aspek agen dan struktur, proses perencanaan program dan orientasi dari fokus perencanaan program telah mengalami perubahan. 2. Pada  tahap  pelaksanaan  dana  desa  sebelum  dan  setelah  gempa  bumi  di Desa  Jenggala  dalam  aspek  agen  dan  struktur  serta  fokus  orientasi pelaksanaan  program  prioritas  mengalami  perubahan,  sementara  proses pelaksanaan tidak mengalami perubahan.
3. Pada  tahap  evaluasi  pelaksanaan  dana  desa  sebelum  dan  setelah  gempa bumi  di  Desa  Jenggala  dalam  aspek  agen  dan  struktur,  proses  evaluasi program,  dan  hasil  dari  evaluasi  program  relatif  sama  atau  tidak mengalami  perubahan,  hanya  saja  setelah  gempa  terjadi  keterlambatan terbitnya Peraturan Bupati.
4. Desa  Jenggala  pada  tahun  2018  mendapatkan  alokasi  dana  desa  sebesar Rp  1.518.535.500.  Pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Jenggala  sebelum terjadinya  gempa  lebih  difokuskan  pada  bidang  pembangunan  fisik sebesar  80,76  persen  dan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa  hanya dialokasikan  sebesar  19,24  persen.  Namun,  setelah  gempa  program pembangunan  fisik  hanya  dialokasikan  sebesar  37,72  persen  dan  lebih difokuskan  pada  aspek  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  mencapai 62,28 persen.

## STUDI PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA JENGGALA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA

## Daftar Pustaka
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa . 2015. Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Damsar. 2015. Pengantar Teori Sosiologi . Jakarta: Prenadamedia Group. Giddens,  Anthony.  1984. Teori  Strukturasi  Dasar-Dasar  Pembentukan  Struktur Sosial  Masyarakat .  Terjemahan  oleh  Maufur  dan  Daryanto.  2010.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Pengembangan Desa . 2015. Kementerian  Keuangan  RI. Buku  Saku  Dana  Desa  (Dana  Desa  Untuk Kesejahteraan Rakyat). 2017. Palupi, Sri dkk. 2016. Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak . Jakarta: Lakpesdam PBNU.
Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 40 Tahun 218 tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  untuk  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  Masyarakat
Setelah Gempa Bumi.
Peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. PP.  Nomor  60  tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN. Pujileksono, Sugeng. 2016. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif . Malang: Intrans Publishing. Rahardjo. 2014. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian . Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Ritzer, George. 2014. Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Kencana. Satori,  Djam’an,  Aan  Komariah.  2014. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
Alfabeta.
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:
Alfabeta.
Waskitojati,  Damar,  dkk.  2016. Model  Proses  Penganggaran  Pembangunan  Desa Secara Partisipatif . Jawa Tengah: Lembaga Percik Salatiga.
Website Resmi Badan Pusat Statistik (BPS), www.bps.go.id Website Resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan (DJPK-Kemenkeu), www.djpk.kemenkeu.go.id Wirawan,  I.  B.  2012. Teori-Teori  Sosial  dalam  Tiga  Paradigma .  Jakarta:
Prenadamedia Group.
Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik . Jakarta: Kencana .Prenadamedia Group
238 | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual