## INCOME TAX ON DIVIDEND IN JOB CREATION LAW
Suparna Wijaya, Patricia Melati Politeknik Keuangan Negara STAN Email : sprnwijaya@pknstan.ac.id , 2301180621.patriciamelati@gmail.com

## ABSTRACT
The Job Creation Law contains changes to laws of various scopes. One of the amended provisions is the tax exemption on dividends. The purpose of this research  was to determine the background of changes in provisions on dividend tax, changes in dividend taxation mechanism, and requirements for exemption of dividends from tax objects. The method used in  this research is qualitative. Based on the results of  the research, the tax exemption  on dividends is an effort by the government to encourage domestic investment caused by the bad impact of the Covid-19 pandemic and the slowdown in the  world  economy.  Before  the issuance  of  the  Job  Creation Act,  dividends  were  an  object  of  income  tax  which  were subject  to  final rates for individual taxpayers and non-final for corporate taxpayers. To exempt dividends from being taxed, the dividends must be invested in Indonesia. Dividends can be invested in the financial sector as well as the non- financial sector.
Keywords : Income Tax, Dividend, Job Creation Law

## PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

## ABSTRAK
Undang-undang  Cipta  Kerja  berisi  perubahan  undang-undang  dari  berbagai  ruang  lingkup.  Salah  satu  ketentuan  yang diubah  adalah  pengecualian  pajak  atas  dividen.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  latar  belakang perubahan ketentuan atas pajak dividen, perubahan mekanisme pemajakan dividen , dan persyaratan pengecualian dividen dari objek pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengecualian pajak  atas  dividen  merupakan  upaya  pemerintah  untuk    mendorong  investasi  di  dalam  negeri  yang  disebabkan  oleh dampak buruk pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi dunia. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dividen merupakan objek pajak penghasilan yang dikenakan tarif final untuk wajib pajak orang pribadi dan nonfinal untuk wajib pajak badan. Untuk membebaskan dividen dari pengenaan pajak, dividen tersebut harus diinvestasikan di Indonesia. Dividen dapat diinvestasikan ke dalam sektor keuangan maupun sektor nonkeuangan.
Kata kunci : Pajak penghasilan, Dividen, Undang-undang Cipta Kerja

## PENDAHULUAN
Seluruh dunia sedang menghadapi perlambatan ekonomi  yang disebabkan oleh  beberapa faktor seperti, perang dagang antara  Amerika  Serikat  dan  Tiongkok,  perang  geopolitik,  peristiwa  keluarnya  Inggris  dari  Uni  Eropa  ( Brexit ),  serta kejadian  politik  di  beberapa  negara  lainnya. International  Monetary  Fund (IMF)  menyatakan  kondisi  tersebut menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  dunia  pada  tahun  2019  hanya  mencapai  2,9%.  Terjadi  penurunan  pertumbuhan ekonomi apabila dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu 2017 sebesar 3,9% dan 2018 sebesar 3,6%.
Perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  dunia  tentunya  memberi  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi Indonesia.  Pemerintah  menargetkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  tahun  2019  mencapai  5,2%,  tetapi  realisasinya hanya  mencapai  5,02%.  Terjadi  penurunan  apabila  dibandingkan  dengan  tahun  2018  yang  mencapai  5,17%.  Selain dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun disebabkan oleh faktor dari dalam negeri seperti penurunan pada kinerja ekspor dan  impor, sektor investasi, dan produktivitas sektor industri. Meskipun begitu,  di  tengah  perlambatan  ekonomi  dunia,  keadaan  ekonomi  Indonesia  secara  keseluruhan  terhitung  baik  karena terbantu oleh permintaan domestik yang stabil.
Keadaan  ekonomi  tersebut  mengakibatkan  pemerintah  perlu  membuat  kebijakan  untuk  menjaga  agar perekonomian Indonesia tetap dalam keadaan yang baik. Salah satu  kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan menerbitkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diundangkan tepat pada 2 November 2020 sebagai Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja meliputi 11 klaster. Pada  UU Cipta  Kerja,  bidang  perpajakan  dimuat  dalam  klaster  kemudahan  berusaha.  Melalui  klaster  kemudahan  berusaha, pemerintah  berharap  investasi  dapat  meningkat  dan  perekonomian  Indonesia  menjadi  semakin  kuat  walaupun perekonomian dunia mengalami perlambatan.
Klaster  kemudahan  berusaha  diatur  pada  bagian  ketujuh  Pasal  111  UU  Cipta  Kerja.  Perubahan  ketentuan perpajakan yang diatur dalam klaster kemudahan berusaha adalah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, dan UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
Salah satu perubahan dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai pengenaan pajak atas dividen. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. UU Cipta Kerja mengatur penghapusan pajak atas dividen dari dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atas  dividen  dari  dalam  negeri  yang  diterima  oleh  badan  dalam  negeri  dengan  kepemilikan  saham  berapa  pun,  serta dividen dan penghasilan setelah pajak dari  luar negeri tidak dikenakan pajak sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Sebelum  diubah,  ketentuan  terkait  pajak  dividen  diatur  dalam  UU  Pajak  Penghasilan.  UU  Pajak  Penghasilan mengatur bahwa; dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri dikenai pajak final 10%; dividen yang diterima oleh badan dalam negeri yang memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan dikecualikan dari objek pajak penghasilan sedangkan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenai pajak dengan tarif normal; dan atas dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri.
Pembebasan dividen dari pengenaan  pajak penghasilan  bertujuan  untuk  meningkatkan pendanaan  investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembebasan tersebut tidak diperoleh dengan cuma-cuma, melainkan dengan syarat wajib pajak  menginvestasikan  dividen  tersebut  di  Indonesia  atau  digunakan  untuk  mendukung  kegiatan  usaha  di  Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan latar belakang perubahan ketentuan atas pajak dividen dalam UU Cipta Kerja, menjelaskan perbedaan mekanisme pemotongan atas pajak dividen antara UU Pajak Penghasilan dengan UU Cipta Kerja, dan menjelaskan hal-hal yang yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kriteria bentuk investasi.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak
Menurut Adriani (1949, dikutip dalam Sari, 2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan  umum  (undang-undang)  dengan  tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.  Sementara  itu,  Soemitro  (1988,  dikutip  dalam Mardiasmo, 2011) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Sommerfeld  et  al.  (1972)  berpendapat  bahwa  pajak  adalah  pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor pemerintah, bukan akibat  pelanggaran hukum, wajib dilakukan,  berdasarkan ketentuan, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.sedangkan Seligman (1925) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari orang dan badan kepada pemerintah untuk membiayai suatu pengeluaran untuk kepentingan umum tanpa mendapatkan manfaat khusus. Adapun Pasal 1 ayat (1) UU Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Penghasilan
Darussalam (2019) menyebutkan terdapat  dua konsep  yang  menjadi acuan dalam  menjelaskan pengertian penghasilan yaitu  konsep  sumber  ( source  concept )  dan  konsep  akresi  (a ccresion  concept ).    Konsep  sumber  mendefiniskan  bahwa penghasilan adalah penerimaan yang mengalir terus menerus dari sumber penghasilan. Artinya, penghasilan timbul jika terdapat  sumber  penghasilan  yang  berkesinambungan.  Konsep  akresi  dikembangkan  oleh  Schanz,  Haig,  dan  Simons (dikutip dalam  Darussalam, 2019)  dalam teorinya  yang dikenal dengan SHS Concept, terdapat tiga hal penting dalam penghasilan antara lain (1) seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu pihak harus dikenai pajak tanpa memandang sumber penghasilan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (2) semua penghasilan diperlakukan sama tanpa memperhatikan jenis dan sumbernya, baik berasal dari usaha, pekerjaan, modal, maupun penghasilan lainnya. (3) pemungutan pajak sama untuk semua penghasilan terlepas dari apakah penghasilan digunakan untuk konsumsi maupun untuk ditabung.
UU  Pajak  Penghasilan  Pasal  4  ayat  (1)  mendefiniskan  penghasilan  sebagai  setiap  tambahan  ekonomis  yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik  yang berasal dari Indonesia  maupun dari  luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersankutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Definisi tersebut menggunakan konsep akresi karena menekankan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis, tidak melihat sumber maupun pemakaian penghasilan tersebut.

## Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan dikenakan terhadap  subjek pajak atas penghasilan  yang diterima atau diperoleh  dalam tahun pajak. Purwanto (2016)  menyebutkan  beberapa  karakteristik  utama  pajak  penghasilan,  yaitu  pajak  subjektif,  pajak  langsung, pajak pusat, sistem self-assessment dan withholding , dan bersifat progresif. Dalam pajak subjektif, keadaan subjek pajak sangat penting dalam menentukan besarnya beban pajak penghasilan. Kondisi subjek pajak berkaitan dengan salah satu teori pemungutan pajak yaitu teori gaya pikul. Teori tersebut menyatakan pengenaan pajak tergantung pada kemampuan membayar dari subjek pajak yang bersangkutan. Pajak langsung dapat ditentukan dari tiga faktor, yaitu penanggung jawab secara yuridis formal dalam melunasi pajak, penanggung beban pajak secara ekonomis, dan pihak yang dituju undang- un.dang sebagai pemikul beban pajak (destinaris). Jika ketiga faktor tersebut berada pada pihak yang sama, maka pajak tersebut  adalah  jenis  pajak  langsung  (Brotodihardjo,  1995).  Sedangkan  pajak  pusat  di  mana  Kementerian  Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab dalam pengadministrasian pajak penghasilan. Pada self-assessment system ,  wajib  pajak  diberikan  tanggung  jawab  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan pajaknya  sendiri,  tanpa  menunggu  ketetapan  pajak  dari  fiskus.  Pada withholding  system ,  pihak  ketiga  yang  diberikan kewajiban untuk memotong/memungut pajak atas penghasilan  yang diterima/diperoleh oleh wajib  pajak. Dan  Bersifat progresif merupakan semakin besar penghasilan yang diperoleh wajib pajak, semakin besar pula pajak penghasilan yang dikenakan.  Karakteristik  ini  berkaitan  pula  dengan  teori  gaya  pikul.  Semakin  besar  penghasilan  wajib  pajak,  semakin besar pula kemampuannya untuk membayar pajak.

## Subjek Pajak
Menurut Gunadi (2002), berdasarkan definisi pajak penghasilan dalam Pasal 1 UU Pajak Penghasilan, dapat ditarik tiga pernyataan yaitu (1) Sebelum menentukan objek pajak, subjek pajak harus ditentukan terlebih dahulu. (2) Subjek pajak dikenakan pajak penghasilan jika menerima atau memperoleh penghasilan. (3) Tahun pajak adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender sepanjang tahun buku meliputi jangka waktu 12 bulan. Subjek pajak  yang diatur dalam  Undang-Undang Pajak Penghasilan  antara lain (1) orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. (2) badan. (3) bentuk usaha tetap.

## Dividen
Besley  dan  Brigham  (2005)  menjelaskan  dividen  adalah  pembagian  uang  tunai  untuk  pemegang  saham  dari  laba perusahaan, baik laba yang dihasilkan pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan Menurut Jones et al. (2009) menerangkan dividen adalah jumlah yang dibayar secara berkala oleh perusahaan untuk pemegang saham sebagai pengembalian modal yang diinvestasikan. Dividen adalah pembagian laba bersih akumulasi. Adapun Baridwan (1997) menyatakan bahwa dividen adalah bagian dari laba yang dibagikan pemegang saham sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Dan menurut Kieso et al. (2011) dividen adalah distribusi yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai kepemilikan saham. Investor hanya menerima laba sesuai presentasi investasinya di perusahaan.

## Penelitian Terdahulu
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saragi  (2020)  menyebutkan  bahwa  Indonesia  menganut  konsep classical system dalam  memajaki  dividen. Classical  system adalah  konsep  pemajakan  atas  dividen  yang  dilakukan  di  tingkat pemegang saham badan dan orang pribadi. Penerapan classical system ini mengakibatkan Indonesia memiliki tarif pajak efektif yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura sehingga kurang menarik investor, khususnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Salomo Saragi juga menyebutkan bahwa disamping manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembebasan pajak dividen, ada juga dampak negatif dari ketentuan ini. Dampak negatif yang terjadi adalah penurunan atau kemungkinan kehilangan penerimaan pajak atas dividen. Penelitian tersebut membahas mengenai pembebasan pajak atas dividen sebelum UU Cipta Kerja diundangkan sedangkan penelitian
ini akan meninjau pemajakan atas dividen setelah dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana ditentukan dalam  UU  Cipta  Kerja.  Selain  itu,  objek  penelitian  ini  tidak  berfokus  pada  KPP  Pratama  Jakarta  Kebayoran  Baru, melainkan peninjauan secara umum.
Penelitian Fitriandi et al., (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme pengenaan pajak dengan classical system mengakibatkan terjadinya economic double taxation atau pajak berganda secara ekonomis. Pajak berganda dapat mengurangi minat investor untuk melakukan investasi. Untuk menghindari terjadinya pajak berganda, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti menurunkan tarif pajak dividen atau mengecualikan dividen dari objek pajak penghasilan. Pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan disebut juga dengan dividend excemption system . Dengan metode ini, dividen  yang  diperoleh  atau  diterima  pemegang  saham,  baik  wajib  pajak  badan  maupun  wajib  pajak  orang  pribadi, dikecualikan dari pengenaan pajak.  Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penulis akan meninjau latar belakang  perubahan  ketentuan,  perbedaan  mekanisme  pemajakan  atas  dividen  sebelum  dan  setelah  diubah,  hingga meninjau persyaratan yang diatur untuk memanfaatkan pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Selanjutnya,  penelitian  Aisha  (2020)  menyebutkan  terdapat  kendala  dalam  mengawasi  dan  memaksimalkan penerimaan pajak atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Wajib Pajak Besar Empat diantaranya, kurangnya  informasi  atas  kepemilikan  saham  wajib  pajak,  sistem  data  dan  informasi  pajak  yang  tidak  terintegrasi, terbentur dengan ketiadaan data rekening perbankan yang dapat dimanfaatkan, serta ketelitian pemungut pajak. Dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari pertimbangan dalam menentukan kriteria bentuk investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan  masalah,  penelitian  menggunakan  metode kualitatif.  Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Untuk mempeoleh data tersebut  penulis melakukan dua metode pengumpulan data yaitu metode studi kepustakaan dan wawancara. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data diperoleh dengan mempelajari buku, peraturan, laporan yang diterbitkan oleh badan/lembaga resmi, jurnal atau penelitian yang relevan, serta berita di media massa. Wawancara dilakukan untung memperoleh data primer dengan cara one-to-one interviews yaitu dilakukan antara satu peneliti dan satu partisipan. Dikarenakan kondisi yang  tidak  memungkinkan  untuk  tatap  muka,  wawancara  dilakukan  melalui  telepon.  Narasumber  wawancara  adalah account representative dari seksi pengawasan dan konsultasi II.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
UU Cipta Kerja ini dibuat dengan menggunakan konsep hukum perundang-undangan omnibus law . Omnibus law adalah suatu  konsep  produk  hukum  yang  berperan  untuk  mengkonsolidasikan  berbagai  tema,  materi,  subjek,  serta  peraturan perundang-undangan pada sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar serta holistik  (Manan, 1998).
Indonesia mempunyai banyak peraturan yang menyebabkan peraturan menjadi saling tumpang tindih. Undang- undang saat ini juga bersifat sektoral sehingga menyebabkan aturan yang dibuat menjadi kurang sinkron satu sama lain. Apabila pemerintah merevisi undang-undang dengan cara satu per satu, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan menggunakan konsep omnibus law , pemerintah dapat melakukan penyederhanaan regulasi dengan lebih cepat. UU Cipta Kerja terbit dengan merevisi 80 undang-undang serta lebih dari 1.200 pasal ke dalam sebuah undang-undang yang mengatur multisektor.
Klaster  kemudahan  berusaha  mengatur  berbagai  perubahan  di  bidang  perpajakan.  Pengaturan  pada  klaster kemudahan  berusaha  dilatarbelakangi  oleh  keinginan  untuk  memperkuat  perekonomian,  menyerap  tenaga  kerja semaksimal mungkin dengan cara meningkatkan investasi, melakukan perubahan pada berbagai undang-undang dalam waktu  yang  cukup  cepat,  serta  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  penerimaan  pajak  melalui  peningkatan  investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha.

## Latar Belakang Perubahan Ketentuan Pajak Dividen pada UU Cipta Kerja
Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 membawa berbagai dampak untuk seluruh dunia, begitu pun pada Indonesia. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh sektor kesehatan saja, melainkan juga sektor lainnya. Sektor  yang  turut  terdampak  antara  lain  penyelengggaran  pendidikan,  kehidupan  sosial,  kehidupan  beragama, pengelolaan  ekonomi,  dan  banyak  sektor  lainnya.  Salah  satu  sektor  yang  mendapatkan  imbas  pandemi  yang  cukup signifikan adalah  sektor  ekonomi.  Semua pelaku ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, usaha  mikro,  kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan, serta sektor keuangan turut merasakan dampak negatif pandemi Covid-19.
Sebagai imbas dari terhentinya sebagian aktivitas ekonomi, tidak sedikit masyarakat yang harus  diberhentikan dari  pekerjaannya.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kinerja  perusahaan  yang  menurun.  Produktivitas  perusahaan  yang menurun mengakibatkan perusahaan harus mengambil kebijakan terkait perubahan jumlah pegawai. Beberapa kebijakan yang  menjadi  pilihan  perusahaan  diantaranya  pengurangan  jam  kerja,  pegawai  dirumahkan  tidak  dibayar,  pegawai dirumahkan dibayar sebagian, pegawai dirumahkan dibayar penuh, atau pegawai diberhentikan dalam jangka waktu yang singkat.  Namun,  langkah  akhir  yang  cenderung  dilakukan  perusahaan  adalah  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja (PHK). Tabel 1 menunjukan jumlah penduduk usia kerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja, sebanyak 14,28% atau 29,12 juta orang terkena dampak Covid-19. Sebagai keterangan, penduduk
e-ISSN: 2685-5607
usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi.

## Tabel 1 Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)
Selain peningkatan pada  jumlah pengangguran,  pandemi  juga berpotensi pada peningkatan tingkat kemiskinan. Badan Pusat Statistik melakukan survei sosial demografi dampak Covid-19 yang hasilnya menyebutkan 70,53% responden yang berpenghasilan dibawah 1,8 juta mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat miskin dan rentan miskin sangat terdampak di masa pandemi ini.
Pemicu  lainnya  yang  menjadi  latar  belakang  pembebasan  pajak  dividen  adalah  perlambatan  ekonomi  dunia. Perlambatan ekonomi dunia yang terjadi selama dua tahun berturut-turut mulai 2018 hingga 2019 mendorong pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha supaya mereka dapat mempertahankan usahanya. Beberapa faktor penyebab perlambatan ekonomi dunia adalah  masalah sengketa perdagangan  Amerika Serikat dan Tiongkok, isu Brexit, konflik geopolitik di Timur Tengah, perekonomian India dan Tiongkok yang menurun, serta kinerja sektor industri manufaktur yang melemah karena bahan baku mentah masih banyak yang diimpor dari Tiongkok. Tantangan tersebut harus disikapi dengan matang oleh pemerintah supaya dapat mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi.
Melihat kondisi ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendanaan investasi dengan cara membebaskan pajak atas dividen. Dividen yang dibebaskan dari pengenaan pajak diberikan syarat yaitu harus diinvestasikan di dalam negeri.  Persyaratan  tersebut  dapat  memancing  wajib  pajak  untuk  berinvestasi  di  Indonesia  karena  ingin  dividen  yang diperoleh tidak dipajaki. Ketentuan ini berlaku terhadap dividen yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sehingga diharapkan investasi dari eksternal maupun domestik dapat meningkat.
Perubahan  ketentuan  atas  pajak  dividen  juga  memanfaatkan  kondisi  pasar  modal  Indonesia  yang  tengah mendapat  perhatian  dari  investor.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  kenaikan  SID  atau Single  Investor  Identification yang mencapai 48% pada akhir tahun 2020. SID merupakan tanda identitas investor yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selain itu, pasar modal Indonesia pun menjadi salah satu pasar paling potensial di kawasan Asia karena kinerjanya yang cukup positif di tahun 2019 meskipun di tengah ekonomi global yang sangat dinamis.
Faktor-faktor  di  atas  adalah  latar  belakang  pemerintah  dalam  membebaskan  pajak  dividen.  Mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan PMK 18/PMK.03/2021  bentuk investasi  yang dipersyaratkan  diarahkan pada  instrumen  di pasar keuangan dan di  luar pasar  keuangan.  Hal  ini  bertujuan  supaya  tidak  hanya  pasar  keuangan  saja  yang  berkembang,  melainkan  juga  untuk membantu terciptanya usaha baru atau mengembangkan usaha. Apabila sektor usaha di Indonesia menjadi berkembang seiring meningkatnya investasi, maka akan meningkatkan terciptanya lapangan kerja baru yang tentunya menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Daya serap tenaga kerja yang meningkat akan menurunkan tingkat pengangguran. Bapak Antonius Harianto Sinaga memberikan pendapat yang selaras bahwa ekosistem investasi perlu ditingkatkan agar tenaga kerja di Indonesia dapat terserap seluas-luasnya.
Meningkatnya  ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha  juga  dapat  memperbaiki  kesejahteraan  pekerja sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Para pekerja akan mendapatkan peningkatan pendapatan dimana hal ini secara signifikan  akan  meningkatkan  daya  beli  dan  konsumsi  masyarakat  sehingga  kegiatan  produksi  barang/jasa  pun  turut meningkat.

## Perbedaan Mekanisme Pemotongan Pajak Dividen Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya UU Cipta Kerja
Melalui  penerbitan  UU  Cipta  Kerja,  terdapat  beberapa  perubahan  ketentuan  perpajakan  yang  dimuat  dalam  klaster kemudahan berusaha. Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai  pembebasan pajak dividen yang bertujuan untuk meningkatan pendanaan investasi. Berikut ini adalah ketentuan mengenai pemajakan dividen yang diatur pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan: (1). Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri merupakan objek  pajak  penghasilan  Pasal  4  ayat  (2)  dengan  tarif  10%.  (2).  Dividen  yang  diterima  koperasi,  bukan  objek  pajak penghasilan. (3). Dividen yang diterima perseroan terbatas (PT), badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%, bukan objek pajak penghasilan. Apabila kepemilikan saham kurang dari 25%, dividen tersebut dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. (4). Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri.
Berdasarkan ketentuan pada UU Pajak Penghasilan, dividen diklasifikan menjadi objek pajak dan bukan objek pajak. Setelah UU Cipta Kerja diundangkan, dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan pemajakan atas dividen dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi: (1). Dividen yang berasal
Jumlah (dalam juta orang)
2,56 0,76
1,77 24,03 29,12 Pengangguran karena Covid-19 Bukan angkatan kerja karena Covid-19
Sementara tidak bekerja karena Covid-19 Bekerja dengan pengurangan jam kerja karena Covid-19 Total

## Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja
dari  dalam  negeri  yang  diterima  oleh:  (a).  Wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  dikecualikan  dari  objek  pajak penghasilan sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. (b). Wajib pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. (2). Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak  dari  suatu  BUT  di  luar  negeri  yang  diterima  oleh  wajib  pajak  dalam  negeri  baik  badan  maupun  orang  pribadi, dikecualikan  dari  objek  pajak  penghasilan  dengan  syarat  dividen  tersebut  diinvestasikan  atau  digunakan  untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Berdasarkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, syarat yang harus dipenuhi supaya dividen yang diperoleh wajib pajak dapat dibebaskan dari pengenaan pajak adalah dividen tersebut harus diinvestasikan di dalam negeri atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha di Indonesia.  Persyaratan  inilah  yang digunakan sebagai alat untuk  mencapai tujuan pembebasan pajak atas dividen yaitu untuk meningkatkan pendanaan investasi di dalam negeri.
Pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan mengakibatkan sistem pemajakan dividen di Indonesia turut berubah. Sebelumya pemajakan dividen di Indonesia menganut asas classical system , sedangkan dalam UU Cipta Kerja sistem tersebut berubah menjadi one-tier system . Konsep classical system merupakan suatu konsep  yang  memajaki  laba  yang dihasilkan di tingkat perusahaan dan pemegang saham dalam bentuk dividen. Classical system menyebabkan penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali, yaitu atas penghasilan kena pajak yang diperoleh perusahaan dan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham. Pengenaan pajak pada penghasilan yang sama lebih dari satu kali dengan dua atau lebih subjek pajak yang berbeda disebut dengan  pajak  berganda  ekonomis  atau economical  double  taxation (Darussalam  &  Septriadi,  2017).  Akibatnya, pemajakan berganda dapat menimbulkan perilaku penghindaran pajak oleh wajib pajak.
Penjelasan  tersebut  selaras  dengan  pernyataan  Bapak  Antonius  Harianto  Sinaga  yang  mengatakan  bahwa classical  system melihat  perseroan  dan  pemegang  saham  sebagai  entitas  yang  terpisah  sehingga  atas  dividen  yang diperoleh  pemegang  saham  menjadi  objek  pajak.  Beliau  juga  mengatakan  pemajakan  berganda  secara  ekonomis memberikan potensi terbentuknya perilaku penghindaran pajak atas dividen seperti dividen terselubung.
Pajak  berganda  menimbulkan  beban pajak efektif  yang tinggi. Pembebasan pajak  atas  dividen dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban pajak efektif. Dengan beban pajak efektif yang rendah, investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di suatu negara.
Tabel 2 menunjukkan beban pajak efektif atas dividen yang ditanggung wajib pajak orang pribadi di Indonesia, Malaysia,  Singapura,  dan  Filipina.  Malaysia  dan  Singapura  sudah  lebih  dahulu  menggunakan  konsep one-tier  system sehingga orang pribadi tidak lagi dikenakan pajak atas dividen yang diterima. Sementara itu, Filipina masih menggunakan konsep classical  system .  Wajib  pajak  orang  pribadi  di  Filipina  menanggung  beban  pajak  efektif  paling  tinggi dibandingkan negara lainnya. Walaupun di bawah Filipina, beban pajak efektif atas dividen di Indonesia termasuk cukup tinggi apabila dibandingkan Malaysia dan Singapura. Singapura memiliki beban pajak efektif yang paling rendah.

## Tabel 2 Beban Pajak Efektif atas Dividen di Beberapa Negara ASEAN

## Sumber: Diolah dari Darussalam (2017)
Sebagai akibat berubahnya konsep yang dianut, pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan dapat mencegah pajak berganda ekonomis. Konsep pemajakan dividen dalam UU Cipta Kerja berubah menjadi one-tier system. One-tier system merupakan konsep yang mengenakan pajak atas laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan saja. Saat pemegang saham memperoleh dividen yang bersumber dari penghasilan perusahaan, dividen tersebut tidak lagi dikenakan pajak.
Dengan one-tier system, pajak atas penghasilan perusahaan cukup dikenai satu kali yaitu di tingkat perusahaan saja.  Bapak  Antonius  Harianto  Sinaga  juga  memberikan  pendapat  yang  positif  atas  perubahan  sistem  ini.  Beliau menyebutkan  dengan one-tier  system membuat  pelaporan  dividen  yang  dikecualikan  dari  objek  pajak  menjadi  lebih transparan.

## Kriteria Bentuk Investasi yang Diatur dalam UU Cipta Kerja
Wajib pajak yang ingin dividennya dibebaskan dari pengenaan pajak, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja  mensyaratkan dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam  negeri  harus diinvestasikan di Indonesia dalam  jangka waktu tertentu. Begitu pun dengan dividen  yang berasal  dari  luar negeri  harus diinvestasikan di Indonesia atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha  lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Ketentuan mengenai kriteria, tata cara, dan jangka waktu investasi diatur dalam peraturan pelaksana UU Cipta Kerja  yaitu  PMK  18/PMK.02/2021.  Bentuk  investasi  yang  dipersyaratkan  dalam  PMK  18/PMK.03/2021  dimuat  pada
No. Keterangan Indonesia Malaysia Singapura Filipina A. Laba Kena Pajak 100 100 100 100 Tarif PPh Badan 25% 24% 17% 30% B. Pajak Penghasilan Badan 25 24 17 30 Laba Setelah Pajak 75 76 83 70 C. Dividen 75 76 83 70 D. Pajak Penghasilan final (tarif 10%) 7,5 - - 7 E. Total Pajak Penghasilan (B+D) 32,5 24 17 37 F. Beban Pajak Efektif (E:A) 32,5% 24% 17% 37% Kombinasi Beban Pajak Penghasilan: Pajak di  tingkat Subjek Pajak Orang Pribadi: Pajak di tingkat Perseroan
e-ISSN: 2685-5607
Pasal  34.  Terdapat  12  instrumen  investasi  yang  diatur  pemerintah  untuk  menjadi  wadah  wajib  pajak  dalam menginvestasikan dividen yang diperoleh. Investasi dilakukan paling singkat tiga tahun sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Berikut ini adalah 12 kriteria bentuk investasi yang diatur pada PMK 18/PMK.03/2021: (1). Surat berharga Negara  Republik  Indonesia  dan  surat  berharga  syariah  Negara  Republik  Indonesia.  Surat  Berharga  Negara  (SBN) merupakan produk investasi  yang diterbitkan oleh pemerintah. SBN terdiri  atas Surat  Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara. SBSN atau sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Baik SUN maupun SBSN digunakan untuk tujuan pembiayaan APBN. Produk investasi ini sangat aman bagi  investor karena dijamin penuh oleh pemerintah.  Dengan berinvestasi pada SBN, wajib pajak menunjukan wujud partisipasi dalam membangun negara. Keuntungan yang diperoleh investor dapat berupa kupon secara periodik dan/atau capital gain dari transaksi penjualan SBN. (2). Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindahtangankan. Penerbit obligasi berkewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan  mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi ( syuyu’/undivided share ), atas aset yang  mendasarinya. Sama  halnya dengan SBN, obligasi dan sukuk  merupakan efek  bersifat utang  yang tercatat  di  bursa.  Keuntungan  yang diperoleh pun sama yaitu kupon dan/atau capital gain . Kini penerbitan obligasi dan sukuk oleh BUMN sedang didorong untuk menghimpun alternatif pembiayaan di tengah perlambatan ekonomi dunia dan imbas dari pandemi Covid-19. (3). Obligasi atau sukuk lembaga  pembiayaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  yang  perdagangannya  diawasi  oleh  OJK.  Lembaga  pembiayaan merupakan  badan  usaha  yang  menyediakan  pembiayaan  dalam  bentuk  barang  modal  atau  dana.    Salah  satu  lembaga pembiayaan  pemerintah  tersebut  adalah  Pusat  Investasi  Pemerintah  (PIP)  yang  berperan  sebagai coordinated  fund pembiayaan  ultra  mikro.  Pembiayaan  ultra  mikro  merupakan  program  pemerintah  yang  menyediakan  fasilitas pembiayaan  bagi  pelaku  usaha  mikro  yang  belum  dapat  menggunakan  program  pembiayaan  dari  perbankan,  lembaga keuangan, maupun koperasi. Selain mengelola pembiayaan dana, PIP juga memberikan edukasi dan pelatihan usaha. (4). Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah; Industri perbankan menawarkan berbagai jenis investasi di  antaranya  tabungan  berjangka,  deposito,  dan  reksadana.    (5).  Obligasi  atau  sukuk  perusahaan  swasta  yang perdagangannya  diawasi  oleh  OJK.  Selain  BUMN  dan  lembaga  pembiayaan,  perusahaan  swasta  juga  menerbitkan obligasi atau sukuk sebagai  salah satu  sumber untuk membiayai kegiatan usahanya.  (6).Investasi  infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan kerja sama antara  pemerintah  dengan  badan  usaha  di  sektor  swasta  dalam  rangka  menyediakan  infrastruktur  untuk  kepentingan umum.  Adanya  kesenjangan  antara  terbatasnya  APBN/APBD  dengan  kebutuhan  pembangunan  infrastruktur,  dapat diatasi oleh skema KPBU ini. (7). Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Sektor riil merupakan sektor yang memproduksi barang untuk dikonsumsi di masa sekarang atau dimanfaatkan untuk memproduksi lebih  banyak.  Sektor  yang  tengah  menjadi  perhatian  di  masa  pandemi  ini  adalah  industri  pengolahan,  perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Sektor tersebut dianggap dapat  membangkitkan pertumbuhan ekonomi  yang terkena dampak pandemi. (8).  Penyertaan  modal pada perusahaan  yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) bahwa penyertaan modal ini ditempatkan pada instrumen investasi  di  luar  pasar  keuangan  yaitu  dilakukan  dengan  cara  investasi  langsung  pada  perusahaan.  Investasi  langsung merupakan  investasi  secara  langsung  pada  aset-aset  atau  faktor  produksi  perusahaan.  Jenis  investasi  ini  menimbulkan keterlibatan  investor  secara  aktif  dalam  mengelola  perusahaan.  (9).  Penyertaan  modal  pada  perusahaan  yang  sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Bentuk penyertaan modal sama seperti pada poin h yaitu investasi langsung pada perusahaan  yang sudah didirikan di Indonesia. (10). Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi.  Lembaga  Pengelola  Investasi  (LPI)  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  yang berfungsi untuk mengelola investasi. Beberapa wewenang LPI antara lain menempatkan dana dalam  instrumen keuangan, mengelola aset, dan bekerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian ( trust fund ). Kerja sama ini dapat dilakukan dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, lembaga pemerintah, dan/atau entitas lain baik dari dalam negeri  maupun  luar  negeri.  (11).  Penggunaan  untuk  mendukung  kegiatan  usaha  lainnya  dalam  bentuk  penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang  UMKM.  UMKM  merupakan  pondasi  perekonomian  Indonesia.  Kementerian  Koperasi,  Usaha  Kecil,  dan Menengah menyebutkan jumlah pelaku UMKM pada tahun 2018 adalah 64,2 juta atau 99,99% dari seluruh jumlah pelaku usaha.  Banyaknya  pelaku  UMKM  tersebut  mengakibatkan  UMKM  menyerap  tenaga  kerja  yang  besar.  Selain  itu, kontribusi  UMKM  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  pun  selalu  meningkat  tiap  tahunnya.  Oleh  karena  itu, pemerintah menilai penting untuk memberikan dukungan kepada pelaku UMKM terutama dalam hal pemberian pinjaman supaya  mampu  meningkatkan  likuiditas  UMKM.  (12).  Bentuk  investasi  lainnya  yang  sah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari 12 kriteria bentuk investasi, instrumen investasi pada poin a sampai poin e dan poin l ditempatkan di pasar keuangan,  sedangkan  instrumen  investasi  pada  poin  f  sampai  poin  k  ditempatkan  di  luar  pasar  keuangan.  Dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam UU Cipta Kerja dibuat tidak hanya untuk mendukung investasi di sektor keuangan, tetapi  juga  pada  sektor  usaha.  Baik  sektor  keuangan  dan  sektor  usaha  harus  mendapat  dukungan  yang  sama  supaya perkembangan ekonomi nasional menjadi semakin optimal.
Salah  satu  kriteria  bentuk  investasi  secara  khusus  ditujukan  kepada  UMKM  untuk  mendukung  para  pelaku UMKM.  Dukungan  kepada  UMKM  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  lapangan  pekerjaan.  Meningkatnya
lapangan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja yang luas sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena pengangguran semakin berkurang.
Sejalan dengan pendapat Bapak Antonius Harianto Sinaga, beliau  menyampaikan bahwa  kedua belas kriteria investasi  tersebut  merupakan  sektor-sektor  yang  dapat  mendukung  jalannya  roda  perekonomian  mulai  dari  investasi keuangan seperti surat berharga dan sukuk/obligasi  hingga penyertaan modal bagi perusahaan yang baru didirikan dan juga yang mendukung kegitan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di wilayah NKRI.  Beliau  juga  menambahkan  mengenai  jangka  waktu  investasi  yaitu  bahwa  jangka  waktu  tiga  tahun dipertimbangkan berdasarkan waktu yang cukup bagi pemerintah dalam mengatur pengelolaan investasi didalam negeri. Beberapa hal yang juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jangka waktu tersebut adalah rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang dibuat pemerintah.

## PENUTUP
Latar  belakang  perubahan  ketentuan  pajak  dividen  dalam  UU  Cipta  Kerja  adalah  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam mendorong investasi di Indonesia di tengah dampak buruk pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi dunia. Supaya pajak dividen dapat dibebaskan, wajib pajak harus menginvestasikan dividen tersebut di Indonesia sehingga kebijakan ini dapat memperbaiki  iklim investasi di dalam negeri. Peningkatan investasi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja sehingga daya serap tenaga kerja akan meningkat juga.    Penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya merupakan salah satu tujuan pembentukan UU Cipta Kerja.
Dalam UU Cipta Kerja peraturan mengenai pajak dividen diubah menjadi (1) Dividen dari dalam negeri yang diterima  oleh  orang  pribadi  dalam  negeri  dikecualikan  dari  pengenaan  pajak  penghasilan  selama  dividen  tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. (2) Dividen dari dalam negeri yang diterima oleh badan dalam negeri dikecualikan pengenaan pajak. (3) Dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri  yang  diteima  oleh  wajib  pajak  dalam  negeri  baik  badan  maupun  orang  pribadi,  dikecualikan  dari  objek  pajak penghasilan dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Konsep pemotongan pajak atas dividen pun berubah seiring dihapuskannya pajak atas dividen. Dalam UU Pajak Penghasilan, konsep yang dilakukan adalah classical system sedangkan dalam UU Cipta Kerja konsep pemotongan pajak berubah menjadi one-tier system . Konsep one-tier system ini dinilai dapat menghilangkan pajak berganda ekonomis.
Dalam  menentukan  kriteria  bentuk  investasi  sebagai  syarat  dividen  diinvestasikan  di  Indonesia,  pemerintah memastikan  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh  sektor  keuangan  maupun  sektor  non-keuangan  supaya  pertumbuhan ekonomi  nasional  semakin  optimal.  Dari  12  kriteria  bentuk  investasi,  terdapat  investasi  yang  ditanamkan  di  pasar keuangan dan di  luar pasar keuangan. Di pasar keuangan,  investasi dapat dilakukan dalam  bentuk SBN, obligasi atau sukuk, investasi keuangan pada bank. Sementara di luar pasar keuangan, investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi infrastruktur  melalui  KPBU,  investasi  sektor  riil,  penyertaan  modal  pada  perusahaan  yang  baru  didirikan  maupun perusahaan lama,   kerja sama dengan LPI, serta dukungan bagi kegiatan usaha UMKM.

## DAFTAR RUJUKAN
Aisha, R. A. H. (2020). Tinjauan atas Potensi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Dividen yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wajib Pajak Besar Empat . Asmarani,  N.  G.  C.  (24  Februari  2020). Melihat  Definisi  Classical  System  dan  One-Tier  System .  DDTC  News. https://news.ddtc.co.id/melihat-definisi-classical-system-dan-one-tier-system-19137?page_y=1013 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia . Badan Pusat Statistik. (2020). Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha . BPS RI. Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Agustus  2020:  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  sebesar  7,07  persen . https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar- 7-07-persen.html
Baridwan, Z. (1997). Intermediate Accounting Edisi Ketujuh . BPFE UGM. Besley, S., & Brigham, E. F. (2005). Principles of Finance . Thomson South-Western. Brotodihardjo, S. (1995). Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Eresco.
Darussalam.  (13  November  2017). Tarif  Pajak  Efektif  di  Beberapa  Negara  ASEAN .  DDTC  News. https://news.ddtc.co.id/tarif-pajak-efektif-di-beberapa-negara-asean-11331?page_y=4112
Darussalam.  (26  Desember  2019). Konsep  Penghasilan  dalam  Konteks  Pajak .  https://news.ddtc.co.id/konsep- penghasilan-dalam-konteks-pajak-18208?page_y=3440 Darussalam, & Septriadi, D. (2017). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda : Panduan, Intrepretasi, dan Aplikasi . DDTC.
Fitriandi,  P.,  Setiawan,  B.,  &  Widodo,  A.  (2018).  Pajak  Berganda  Secara  Ekonomis  Atas  Penghasilan  Dividen  di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya. Jurnal Pajak Indonesia , 2 , 68. Gunadi. (2002). Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan . Salemba Empat. Gunawan, F. B. (2019). Hubungan Kausalitas Antara Sektor Keuangan Dan Sektor Riil di Indonesia. Jurnal Akuntansi Maranatha , 11 . Hidranto, F. (11 Februari 2021). 25 Proyek Pembangunan Skema Pembiayaan KPBU Siap Dipinang . Portal Informasi Indonesia. https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2387/25-proyek-pembangunan-skema-
e-ISSN: 2685-5607
pembiayaan-kpbu-siap-dipinang Indonesia Stock Exchange. (n.d.). Surat Utang . Idx.Co.Id. Diakses tanggal 15 Mei 2021, dari https://www.idx.co.id/produk/surat-utang-obligasi/
Jones,  J.  P.,  Rich,  J.,  Mowen,  M.  M.,  &  Hansen,  D.  R.  (2009). Cornerstones  of  Financial  &  Managerial  Accounting Current Trends and Update . South-Western Cengage Learning. Kalika. (5 Mei 2021). Dirut PIP pada Webinar Kagama: “Pelaku Usaha Ultra Mikro Tidak Hanya Membutuhkan Modal Saja.” Pusat  Investasi  Pemerintah.  https://umi.id/2021/05/04/dirut-pip-pada-webinar-kagama-pelaku-usaha-ultra- mikro-tidak-hanya-membutuhkan-modal-saja/
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2011). Intermediate Accounting, Problem Solving Survival Guide . John Wiley & Sons. Manan, B. (1998). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara . Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 . Penerbit Andi. Maullida, S. (n.d.). Ketahui Jenis SBN . Tanamduit.Com. Diakses tanggal 15 Mei 2021, dari https://id.tanamduit.com/ketahui-jenis-sbn Nainggolan, E. U. P. (24 Agustus 2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit . Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia- Terungkit.html
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020, (2020).
PMK 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2021).
Prawiro,  M.  (21  Juli  2020). Pengertian  Dividen,  Jenis,  Teori  Kebijakannya,  dan  Contoh  Penghitungan  Dividen . Maxmanroe. https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-dividen.html Purwanto. (2016). Modul Pajak Penghasilan untuk Diklat Teknis Substantif Dasar . Ramadhani,  N.  (17  Desember  2020). Ini  Pilihan  Investasi  yang  Bisa  Ditemukan  di  Bank .  Akseleran. https://www.akseleran.co.id/blog/investasi-di-bank/#3_Reksadana Redaksi  DDTC  News.  (5  April  2020). Berbagai  Definisi  Pajak, Simak  di  Sini .  DDTC  News https://news.ddtc.co.id/berbagai-definisi-pajak-simak-di-sini-20043?page_y=1924.86669921875
Saragi, S. (2020). Analisis Penurunan Penerimaan Pajak Akibat Pembebasan Bersyarat Pajak Dividen Bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua . Sari, A. N. (24 Februari 2021). Lembaga Pengelola Investasi, Bedanya dengan Pengelola Investasi Sejenis? Kementerian Keuangan.  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13718/Lembaga-Pengelola-Investasi-Bedanya-dengan- Pengelola-Investasi-Sejenis.html Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan . Seligman, E. R. A. (1925). Essays in Taxation (10th ed.). MacMillan. Siregar,  B.  P.  (11 September  2020). Kebut  Pemulihan,  Lima  Sektor  Prioritas  Jadi  Andalan  Jokowi .  Warta  Ekonomi. https://www.wartaekonomi.co.id/read303606/kebut-pemulihan-lima-sektor-prioritas-jadi-andalan-jokowi Sitarasmi,  E.  (20  April  2020). Ekonomi  Melambat,  Dividen  Segera  Bebas  Pajak .  Direktorat  Jenderal  Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/ekonomi-melambat-dividen-segera-bebas-pajak
Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., & Brock, H. R. (1972). An Introduction to Taxation . Harcourt College Publishers. Subdirektorat Indikator Statistik. (2020). Laporan Perekonomian Indonesia 2020 . Suryantara, I. G. (6 November 2020). Mengenal Konsep Pengenaan Pajak Dividen dalam UU Cipta Kerja . Direktorat Jenderal  Pajak.  https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-konsep-pengenaan-pajak-dividen-dalam-uu-cipta- kerja Tobing,  S.  (18  Mei  2020). Risiko  BUMN  Gencar  Mencari  Utang  Valas  di  Masa  Pandemi  Covid-19 . https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/5ec2c5e91846b/risiko-bumn-gencar-mencari-utang-valas-di-masa- pandemi-covid-19