## Indriyana Dwi Mustikarini IKIP PGRI Madiun
Email: indriyanad@yahoo.com
Abstract: Countries as member of the ASEAN established economic community to provide easy  entry  and  exit  of  goods  from  the  Southeast  Asia  countries.  It  aims  to  creating  fail economic growth in Southeast Asia, improving living standards and reducing the poverty. This  situation  had  an  impact  on  the  existence  of  intellectual  property  rights,  primarily trade secrets to be protected because the trade secrets do not legally require registration. The research method uses a legal research. The legal research is a process of finding the laws,  legal  principles  and  the  legal  doctrines  in  order  to  answer  the  legal  issues.  The approach that is used in the legal research is statute approach. The results of the research are that legal protection of  trade secrets  toward  the ASEAN economic community  covers producing  methods,  processing  methods,  selling  methods,  or  other  information  on technology  and/or  business  that  has  added  values  but  the  public  do  not  know.  Property rights  can  be  obtained  without  registration.  The  legal  protection  of  trade  secrets  is regulated in TRIPS and Act No. 30 of 2000. However, regulation of property rights on the trade secret rights is still not available, so there is legal uncertainty.
Keywords: Legal Protection, Trade Secret, ASEAN Economic Community.
Abstrak: Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN membentuk komunitas di bidang ekonomi  yang  memberikan  kemudahan  keluar  masuknya  barang  dari  negara  Asia Tenggara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian Asia Tenggara yang  merata,  peningkatan  taraf  hidup    dan  dapat  mengurangi  kemiskinan.  Keadaan  ini membawa dampak terhadap keberadaan hak kekayaan intelektual utamanya rahasia dagang untuk  mendapat  perlindungan  karena  rahasia  dagang  tidak  memerlukan  formalitas pendaftaran.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum. Penelitian  hukum  yang  dimaksud  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.  Penelitian hukum  yang dipakai  adalah  pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  perlidungan  hukum  rahasia  dagang terhadap  masyarakat  ekonomi  ASEAN  meliputi  metode  produksi,  metode  pengolahan, metode  penjualan,  atau  informasi  lain  di  bidang  teknologi  dan/atau  bisnis  yang  memiliki nilai  ekonomi  dan  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  umum.  Kepemilikan  haknya  dapat diperoleh  tanpa  melakukan  pendaftaran.  Perlindungan  hukum  rahasia  dagang  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  TRIPs  dan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2000.  Namun pengaturan  kepemilikan  hak  atas  rahasia  dagang  belum  ada  sehingga  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Masyarakat Ekonomi ASEAN.

## Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

## Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi suatu ne- gara merupakan hal  yang sangat  penting. Setiap negara ingin mencapai kemakmur- an bagi warganya. Perkembangan ekono- mi  yang  baik  menjadi  tolok  ukur  ter- capainya  kemakmuran  suatu  negara. Pembangunan ekonomi di suatu negara di awali  dengan  perbaikan  sistem  ekonomi di  negara  tersebut  dan  melakukan  kerja- sama  dengan  negara  lain  yang  mendu- kung meningkatan perekonomian negara.
Kegiatan  dibidang  ekonomi,  in- dustri dan peradagangan pada jaman mo- dern  tidak  bisa  lepas  dari  Hak  Kekayaan Intelektual.  Perdagangan  bebas    di  Asia Tenggara  telah  dimulai  akhir  tahun  2015 membawa  dampak  yang  sangat  besar. Perkembangan  negara-negara  ASEAN terutama  bidang  ekonomi,  perdagangan dan  industri  membawa  dampak  perkem- bangan hak kekayaan intelektual. Negara berkembang  akan  menjadi  sasaran  pene- rapan  hak  kekayaan  intelektual  yang dimiliki  oleh  negara-negara  maju.  Hak kekayaan  intelektual  negara-negara  maju sebagian  besar  telah  mendapatkan  per- lindungan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyepakati adanya  arus barang, jasa  dan  investasi  yang  bebas,  tenaga kerja  yang  lebih  bebas,  arus  modal  yang lebih  bebas, Priority  Integration  Sectors (PIS). Perdagangan bebas telah memberi- kan pengaruh yang sangat besar di bidang hukum.  Negara-negara  di  dunia  khusus- nya  negara-negara  ASEAN  yang  terlibat kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan  be- bas,  baik  negara  maju  maupun  sedang berkembang bahkan negara  yang terbela- kang  harus  membuat  standarisasi  hukum dalam kegiatan ekonominya. Prinsip libe- ralisasi  perdagangan  ( trade  liberaliza- tion ) atau perdagangan bebas ( free trade )
akan  memberikan  pengaruh  pada  hukum setiap  negara  yang  terlibat  dalamnya. Perundingan  dan  perjanjian  internasional dilakukan  untuk  mengakomodasi  perda- gangan bebas tersebut.
Berdasarkan  data  Indonesia  me- miliki luas wilayah 1.990.250 Km 2 , jum- lah  pulau  13.466,  dengan  populasi  250 juta  jiwa.  Sedangkan  populasi  ASEAN 633 Juta Jiwa sehingga pasar Indonesia di ASEAN  39,5%. 1 Indonesia  merupakan salah  satu  negara  di  Asia  Tenggara  yang tergabung dalam ASEAN. Ada 10 negara yang tergabung dalam masyarakat ekono- mi  ASEAN,  antara  lain  Thailand,  Myan- mar,  Laos,  Vietnam,  Cambodia,  Malay- sia,  Brunai,  Singapore,  Philipines  dan Indonesia. Negara-negara yang tergabung dalam  masyarakat  ekonomi  ASEAN  ini membentuk  komunitas  di  bidang  ekono- mi  yang  memberikan  kemudahan  keluar masuknya  barang  dari  negara  ASEAN yang  lain  tanpa  hambatan  baik  tarif maupun  non  tarif.  Negara-negara  ini berupaya  utuk  memiliki  daya  saing  di bidang  perdagangan  dan  investasi  di negara-negara  ASEAN.  Hal  ini  mengan- dung  pemikiran  bahwa  Indonesia  memi- liki potensi yang sangat besar dalam per- dagangan bebas ini.
Berkaitan dengan hal tersebut ma- ka perlindungan hak kekayaan intelektual terutama  perlindungan  hukum  rahasia dagang sesuai standart internasional. Per- lindungan  hak  kekayaan  intelektual  bagi pelaku  usaha  biasanya  dijadikan  pertim- bangan  pelaku  usaha  untuk  melakukan
1 Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual  Ke- mentrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  pada rapat  koordinasi  teknis  penyusunan  anggaran divisi  pelayanan  hukum  dan  hak  asasi  manusia dengan  unit  eselon  I  pemangku  program  dalam pelaksanaan  restrukturisasi  program  dan  kegiatan menuju kami “pasti” , Jakarta 24-26 Juni 2015 hal. 15.
perdagangan  dan  investasi  di  suatu  ne- gara.  Pelanggaran  terhadap  rahasia  da- gang  akan  merugikan  pemilik  dan  pene- munya  karena  dalam  peraturan  rahasia dagang  tidak  diatur.  Tidak  adanya  per- lindungan  hukum  terhadap  rahasia  da- gang  membuat  pelaku  usaha  tidak  bisa eksis  di  dunia  perdagangan.  Rahasia  da- gang  merupakan  cermin  dari  persaingan yang sehat antar pelaku usaha.
Bahaya  dari  ketidakterlindungan rahasia  dagang  cukup  berdampak  negatif bagi  berlangsungnya  suatu  usaha  meng- ingat  suatu  perusahaan  dapat  bertahan dalam  dunia  usaha  adalah  dengan  me- menangkan  persaingan  yang  ada.  Oleh karena  itu  terbuka  pemanfaatan  tanpa hak,  pencurian  maupun  spionase  bisnis guna  mendapatkan  rahasia  dagang  dari lawan  bisnisnya.  Sehinnga  terjadi  kecu- rangan  dalam  persaingan  yang  jauh  dari prinsip  keadilan  dan  kejujuran.  Meng- ingat  bahwa  pemilik  rahasia  dagang adalah  yang  paling  berhak  atas  suatu  ke- pemilikan,  tidak  terkecuali  rahasia  da- gang  yang  termasuk  ke  dalam  kategori aset  yang  tidak  berwujud  yang  memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya  karena  berguna  bagi  pelak- sanaan  kegiatan  usaha  industri  ataupun perdagangan. 2
Oleh  karena  itu  terbuka  peman- faatan  tanpa  hak,  pencurian  maupun spionase  bisnis  guna  mendapatkan  raha- sia  dagang  dari  lawan  bisnisnya.  Sehing- ga  terjadi  kecurangan  dalam  persaingan yang  jauh  dari  prinsip  keadilan  dan kejujuran.  Mengingat  bahwa  pemilik  ra- hasia  dagang  adalah  yang  paling  berhak atas  suatu  kepemilikan,  tidak  terkecuali
2 Tommi  Ricky  Rosandy,  “Perlindungan  Hukum Rahasia  Dagang”, http://wacanahukum.blogspot. co.id/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia- dagang_20.html.
rahasia  dagang  yang  termasuk  ke  dalam kategori  aset  yang  tidak  berwujud  yang memiliki nilai ekonomis yang sangat ber- harga  bagi  pemiliknya  karena  berguna bagi  pelaksanaan  kegiatan  usaha  industri ataupun perdagangan
Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini  mengkaji  permasalahan  arti  penting perlindungan  hukum  rahasia  dagang menghadapi  masyarakat  ekonomi  ASE- AN,  dan  implementasi  perlindungan  hu- kum  rahasia  dagang  di  Indonesia  meng- hadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum. Penelitian  hukum  yang  dimaksud  adalah suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab isu hukum yang dihadapi. 3
Kajian  penelitian  hukum  tentang perlindungan  hukum  rahasia  dagang mengacu  pada  Undang-undang  No.  30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan peraturan  lainnya  yang  mengatur  tentang perlindungan  hukum  terhadap  rahasia dagang.  Hal  ini  sejalan  untuk  mendapat- kan kebenaran ilmiah melalui pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ).
Oleh  karena  itu,  dalam  pendekatan  per- undang-undangan peneliti bukan saja me- lihat kepada bentuk peraturan perundang- undangan  saja  melainkan  juga  menelaah materi muatannya. 4 Dalam  penelitian hu- kum  menggunakan  pendekatan  kasus (case  approach) ,  pendekatan  historis (historical  approach), pendekatan  kom- paratif  ( comparative  approach )  dan  pen-
3 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 35.
4 Ibid ., hal. 102.
dekatan  konseptual (conseptual  appro- ach). Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang- an (statute approach).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Rahasia dagang sebagai suatu aset yaitu  lebih  tepatnya intangible  asset me- miliki  beberapa    teori  dalam  perlin- dungannya.  Perlindungan  rahasia  dagang didasarkan  atas  beberapa  teori  yaitu  se- bagai berikut: 5
a) Teori Hak Milik
Rahasia  dagang  masuk  dalam  ka- tegori  hak  milik.  Rahasia  dagang  memi- liki  nilai  ekonomi  yang  tinggi.  Sebagai- mana dalam Pasal 570  KUH Perdata hak milik  merupakan  hak  untuk  menikmati kegunaan  kebendaan  dengan  leluasa  dan untuk  berbuat  bebas  terhadap  kebendaan itu  dengan  kedaulatan  sepenuhnya,  asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau  peraturan  umum  yang  ditetapkan oleh  suatu  kekuasaan  yang  berhak  me- netapkannya, dan tidak mengganggu hak- hak  orang  lain;  kesemuanya  itu  dengan tidak  mengurangi  kemungkinan  akan pencabutan  hak  itu  demi  kepentingan umum  berdasarkan  atas  ketentuan  Un- dang-Undang  dan  dengan  pembayaran ganti rugi. Hak milik dapat dipertahankan bagi  orang  lain  yang  menyalahgunakan. Hak  milik  dapat  digunakan  seluas-luas- nya.  Hak  kebendaan  selanjutnya  melekat pada hak milik. Selain itu hak milik ber- sifat  tetap  dan  tidak  dapat  dimusnahkan kecuali  hak  milik  tersebut  berpindah tangan,  baik  karena  pewarisan  maupun penjualan.
5 Gunawan  Widjaja,  2001, Pemilik  Rahasia Dagang  dan  Pemegang  Rahasia  Dagang , Cetakan  Pertama,  Jakarta:  Business  News,  hal. 120.
Rahasia  dagang  merupakan hasil kerja  keras  disertai  pikiran  yang  dimiliki individu dan memiliki nilai ekonomi ting- gi.  Kepemilikan  dari  rahasia  dagang  ini tidak  boleh  disalahgunakan  dan  diman- faatkan  dengan  semena-mena  yang  dapat merugikan  pelaku  usaha  yang  lain.  Ra- hasia  dagang  memang  tidak  perlu  didaf- tarkan  seperti  hak  kekayaan  intelektual yang  lain . Perlindungan  hukum  terhadap rahasia  dagang  ini  dijamin  oleh  undang- undang  mengenai  penggunaan  hak  dan peralihannya.
b) Teori Kontrak
Teori  kontrak  merupakan  dasar yang  paling  sering  dikemukakan  dalam proses  pengadilan  mengenai  rahasia  da- gang.  Dalam  system  hukum  Indonesia yang  mengadopsi  prinsip  hukum  Eropa Kontinental  dianut  bahwa  kontrak  atau perjanjian  pada  umumnya  merupakan sumber  perikatan  (Pasal  1233  BW).  Se- suai  dengan  Pasal  1338  BW  bahwa  per- janjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  Undang-Undang.  Dengan  demi- kian  perjanjian-perjanjian  yang  dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali se- cara sepihak dan pelanggaran atas hal ter- sebut merupakan wanprestasi.
Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan  dasar  perlindungan  know-how dalam hukum Belanda  yang mengklasifi- kasikan  perlindungan  sebelum  kontrak ditutup,  pada  saat  kontrak  berjalan  dan pada saat kontrak telah berakhir.
Prinsip  perlindungan  berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk  perlindungan  berdasarkan  system hukum perburuhan atau hukum ketenaga- kerjaan. Hubungan antara pengusaha dan karyawan  merupakan  salah  satu  masalah penting berkenaan. Berkenaan dengan ra- hasia  dagang.  Tingginya  tingkat  keluar
masuk karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan  lain  menyebabkan  perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasi- kan ke dalam Undang-Undang Ketenaga- kerjaan. Teori ini pun terkait dengan ma- salah  “orang  dalam”  perusahaan  ( insider trading ).  Perlu  ditegaskan  di  sini  bahwa suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  per- usahaan dengan karyawannya yang isinya melarang  penggunaan  teknologi  atau  in- formasi  yang  telah  diketahui  secara umum  atau  merupakan public  domain adalah  suatu  tindakan  yang  dianggap sebagai cacat hukum. 6
c) Teori Perbuatan Melawan Hukum
Perlindungan  rahasia  dagang  juga terkait  dengan  teori  perbuatan  melawan hukum.  Prinsip  ini  banyak  juga  dianut oleh  berbagai  negara  untuk  mengatasi persaingan  curang  yang  dilakukan  oleh competitor  lain.  Sebagaimana  yurispru- densi  Belanda  sejak  tahun  1919  yang diikuti  oleh  yurisprudensi  di  Indonesia telah  memperluas  pengertian    perbuatan melawan  hukum (onrechtmatige  daad) sebagai  berikut: 7 “….Suatu  perbuatan atau  kelalaian  yang  lenggar  hak  orang lain  atau  bertentangan  dengan  kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan kesu- silaan,  atau  bertentangan  dengan  sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan  masyarakat  terhadap  kepen- tingan  lahiriah  maupun  milik  orang  la- in….” Sedangkan seseorang dianggap te- lah  melakukan  perbuatan  melawan  hu- kum  dalam  hal  rahasia  dagang  yaitu
6 Ahmad  M.  Ramli,  2000, H.A.K.I:  Teori  Dasar Perlindungan  Rahasia  Dagang ,  Bandung:   Man- dar Maju, hal. 50-52.
7 Cita  Citrawanda  Priapantja,  1999, Budaya Hukum  Indonesia  Menghadapi  Globalisasi: Perlindungan  Rahasia  Dagang  di  Bidang  Infor- masi, Cetakan Pertama,  Jakarta: Chandra Utama, hal. 126.
ketika secara tanpa hak memanfaatkan in- formasi rahasia dagang dengan cara:
1. Memperoleh  dengan  tata  cara  yang tidak lazim;
2. Pengungkapannya  atau  penggunaan- nya mengakibatkan dilanggarnya kera- hasiaan yang diperoleh dari orang lain yang  mengungkapkan  rahasia  itu  ke- padanya;
3. Mempelajari  rahasia  dagang  tersebut dari orang ketiga yang memperoleh in- formasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan  pihak  ketiga  ini  meru- pakan pelanggaran juga;
4. Mempelajari  rahasia  dagang  tersebut dan  kemudian  mengungkapkannya dengan  menyatakan  bahwa  hal  terse- but merupakan pembukaan rahasia da- gang  dengan sengaja.
Dari  uraian  di  atas  dapat  di- simpulkan  bahwa  perlindungan  hukum rahasia  dagang  mengacu  pada  teori  hak milik,  teori  kontrak  dan  teori  perbuatan melawan hukum.
Rahasia  dagang  merupakan  bagi- an dari  Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI). Istilah  HKI  merupakan  terjemahan  dari Intellectual  Property  Right  (IPR), seba- gaimana  diatur  dalam  Undang-Undang No.  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan WTO  ( Agreement  Establishing  The World  Trade  Organization ).  Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang  timbul  dari  kemampuan  intelektual manusia,  yang mempunyai  hubungan de- ngan  hak  seseorang  secara  pribadi  yaitu hak asasi manusia ( human right ).
Istilah  HKI  sebelumnya  bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini di- gunakan.  Menurut  Bambang  Kesowo,  is- tilah  Hak  Milik  Intelektual  belum  meng- gambarkan  unsur-unsur  pokok  yang
membentuk  pengertian Intellectual  Pro- perty  Right ,  yaitu  hak  kekayaan  dari  ke- mampuan  Intelektual.  Istilah  Hak  Milik Intelektual  (HMI)  masih  banyak  diguna- kan karena dianggap logis untuk memilih langkah  yang  konsisten  dalam  kerangka berpikir  yuridis  normatif.  Istilah HMI ini bersumber  pada  konsepsi  Hak  Milik  Ke- bendaan  yang  tercantum  pada  KUH  Per- data Pasal 499, 501, 502, 503, 504. 8
Sedangkan  Penggolongan  HKI sesuai  dengan TRIP’s  Agreement yang tertuang  dalam  Bab  II Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights, Including  Trade  in  Counterfeit  Goods ( TRIPs ), HKI digolongkan menjadi  dela- pan, yaitu 9 :
1) Hak  Cipta  ( Copyright )  dan  Hak-hak yang terkait lainnya;
2) Merek ( Mark );
3) Indikasi Geografis ( Geographical In- dication );
4) Desain  Produksi  Industri  ( Industrial Design );
5) Paten ( Patent );
6) Rangkaian Elektronika Terpadu ( Lay Out Design of Integrated Circuit );
7) Perlindungan  Rahasia  Dagang  ( Un- disclosed Information/Trade Secret );
8) Pengendalian  terhadap  Praktek  Per- saingan  Curang/Tidak  Sehat  ( Re-
8 Andasiallagan,  “Hak  Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)”, https://andasiallagan92.wordpress. com/ 2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual- haki/ , Rabu, 20 April 2016 12.43 WIB
9 Lihat Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of Intellectual Property Rights ( TRIPS Agreement ) (1994). This Agreement constitutes Annex 1C of the  Marrakesh  Agreement  Establishing  the World Trade Organization (hereinafter referred to  as  the  “WTO  Agreement”,  which  was  con- cluded on April 15, 1994, and entered into force on  January  1,  1995.  The  TRIPS  Agreement binds all Members of the WTO .(lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).
pression  Unfair  Competition  Prac- tices ).
Dalam  Pasal  1  Angka1  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2000,  rahasia dagang  adalah  informasi  yang  tidak  di- ketahui  oleh  umum  di  bidang  teknologi dan/atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena  dalam  kegiatan  usaha  dan  dijaga kerahasiaannya  oleh  pemilik  rahasia  da- gang. Sedangkan Pasal 3 Ayat 1 Undang- Undang No. 30 Tahun 2000 bahwa raha- sia  dagang  akan  mendapat  perlindungan apabila  informasi  tersebut  bersifat  raha- sia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya  melalui  upaya  sebagai- mana  mestinya  berupa  semua  langkah yang  memuat  ukuran  kewajaran,  kelaya- kan dan kepatutan yang dilakukan.
Berdasarkan  kedua  pasal  di  atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kompo- nen  rahasia  dagang  dalam  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2000  sebagai  be- rikut:
1. Adanya informasi  yang  rahasia, tidak diketahui  oleh  umum,  antara  lain  ha- sil  penelitian  pasar,  daftar  pelanggan perusahaan,  informasi  keuangan,  ra- muan,  resep/bumbu  makanan,  cara pemasaran barang/jasa, daftar pelang- gan, pengiklanan.
2. Memiliki  nilai  ekonomi,  rahasia  ini bisa  memberikan  keuntungan  dalam kegiatan  usaha  yang  bersifat  komer- sial  tatau  adanya  manfaat  finansial yang diharapkan.
3. Berupa  informasi  yang  dijaga  ke- rahasiaan  dengan  berbagai  upaya  pe- milik  rahasia  dagang.  Hal  ini  ter- masuk  orang  yang  memiliki  kewe- nangan karena jabatan/pekerjaan yang mengakibatkan  mengetahui  suatu  in- formasi rahasia dan diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut.
Perbedaan  Hak  Cipta,  Paten,  Merek,  Rahasia  Dagang,  Desain  Industri,  dan  Desain  Tata Letak Sirkuiit Terpadu (DTLST) dapat dilihat pada tabel berikut ini. 10
TIPE PERLINDUNG- AN HAK CIPTA PATEN MEREK RD DI DTLST OBYEK  YANG DILINDUNGI Ciptaan di bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra Paten proses atau hasil produksi atau kombinasi keduanya Paten sedrhana : benda, alat atau hasil produksi yang mempunyai kegunaan praktis Gambar, nama, kata, huruf, angka, warna atau gabungan dari unsur2 tersebut Metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain  di bidang teknlogi dan/atau bisnis yang memp.nilai ekonomi dan tak diketahui masyarakat umum Desain yangg berbentuk tiga dimen- si atau dua yang memiliki kesan estetis dan dapat di- pakai untuk menghasil- kan suatu produk Elemen2 yangg ada dalam sebuah semi konduktor dan menghasil- kan fungsi elektrika KRITERIA PERLINDUNGAN Asli/orisinal Kebaruan, ada langkah invontif, dan dapat diterap- kan di bidang industri Digunakan untuk meng- identifikasi dan mem- bedakan brang dan jasa lainya Informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai eknomi, dan dijaga kerahasiaannya me- lalui upaya sebagaimana mestinya Baru dan belum pernah di- umumkan Orisinal CARA MENDAPATKAN HAK Otomatis, tak ada kewajiban mendaftarkan Hak eks- klusif yang diberikan oleh negara melalui Ditjen paten Dirjen HKI berdasar- kan per- mohonan Hak eksklusif yang di- berikan oleh negara dengan cara didaf- tarkan pada Ditjen Merek dan RD Dirjen HKI berda- sarkan per- mohonan Tidak memerlukan formalitas pendaftaran Mengajukan per- mohonan pada kantor DiTJen HC, DI, DTLST mengajukan per mohonan kpd
DiTJen HC, DI, DTLST
10 Prasetyo  Hadi  Purwandoko,  2008,  “Relevansi  Penggunaan  Sistem  Hak  Kekayaan  Intelektual Internasional  dan  Nasional  Guna  Melindungi  Hak  Ekonomi  Pengetahuan  Tradisional  Masyarakat  Adat Indonesia”, Makalah Unggulan ini ditulis untuk Ujian Kualifikasi  Program  Pascasarjana Program Studi Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo, hal 36.
TIPE PERLINDUNGAN HAK CIPTA PATEN MEREK RD DI DTLST JANGKA WAKTU Seumur hidup plus 50 sesudah mati, dan lain-lain 20 tahun, paten biasa. 10 tahun untuk paten sederhana 10 tahun selama dijaga kerahasiannya 10 tahun sejak filling date 10 tahun sejak DTLST dieksploitasi secara komersial atau  sejak filling date BENTUK PELANGGARAN Penggandaan tanpa ijin atau ada kesa- maan Membuat, menjual, menyewa- kan atau memakai proses atas hasil produksi yang diberi paten tanpa hak mengguna- kan merek yang sama atau serupa secara tanpa hak dengan merek yang sudah didaftar sengaja meng- ungkap kan RD, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewijiban tertulis atau tak tertulis membuat, memakai, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain mebuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspr, dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya ada seluruh atau sebagian desain yang telah diberi DTLST
Arti  Penting  Perlindungan  Hukum Rahasia  Dagang  dalam  Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Berdasarkan  Pasal  570  KUH  Per- data,  hak  milik  merupakan  hak  untuk menikmati  kegunaan  sesuatu  kebendaan dengan  leluasa  dan  berbuat  sebebas-be- basnya  terhadap  kebendaan  itu  dengan kedaulatan  sepenuhnya.  Dengan  catatan tidak  bertentangan  dengan  undang-un- dang  atau  peraturan  umum  yang  ditetap- kan oleh penguasa dan tidak mengganggu hak-hak  orang  lain.  Apabila  ada  pelang- garan  maka  dimungkinkan  ada  penca- butan  hak  itu  demi  kepentingan  umum berdasar  atas  ketentuan  undang-undang disertai dengan pembayaran ganti rugi.
Batasan terhadap hak milik menu- rut Pasal 570 KUH Perdata adalah:
1. Undang-undang atau peraturan umum lainnya
Maksud  undang-undang  disini  adalah Undang-Undang  dalam  arti  formil, sedangkan  peraturan  umum  lainnya adalah  peraturan  yang  berada  di  ba- wah Undang-Undang.
2. Tidak  mengganggu  orang  lain/tidak menimbulkan gangguan (hinder) .
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  ra- hasia  dagang  sebagai  bagian  dari  hak milik  intelektual  diklasifikasikan  sebagai benda  bergerak,  sehingga  dapat  beralih dan  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Pada Pasal  5  Ayat  1  Undang-undang  No.  30 Tahun  2000  tentang    Rahasia  Dagang menjelaskan bahwa rahasia dagang dapat
dialihkan  dengan  cara  pewarisan,  hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pada  pengalihan  hak  diperlukan perjanjian  dengan  menggunakan  akta autentik.  Hal  ini  dilakukan  untuk  kepen- tingan  jangka  panjang  yang  berkaitan dengan  pengalihan  hak  dan  untuk  mem- permudah  pembuktian  bila  ada  sengketa dikemudian  hari.  Pemilik  rahasia  dagang atau  pemegang  rahasia  dagang  dapat memberikan  lisensi  kepada  pihak  lain berdasarkan  perjanjian  lisensi  untuk menggunakan  rahasia  dagang  yang  me- miliki  nilai  ekonomi  tinggi  serta  bersifat komersial.
Dalam tata niaga persaingan antar pelaku  usaha  merupakan  hal  yang  wajar. Pelaku  usaha  ingin  memiliki  konsumen yang  banyak  dengan  harapan  mendapat- kan  keuntungan  sebanyak-banyaknya. Dalam  perjalanannya  pasti  terjadi  persai- ngan  antar  pelaku  usaha  adakalanya  tim- bul  persaingan  yang  tidak  sehat.  Per- saingan  tidak  sehat  ini  rawan  terjadinya konflik  antar  pelaku  usaha.    Oleh  karena itu  diperlukan  aturan  yang  harus  ditaati supaya  pelaku  usaha  berbuat  curang  dan perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang.
Rahasia  dagang  mempunyai  nilai komersial  yang  tinggi.  Hal  ini  sebagai konsekuensi  dari  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaku usaha dalam  menjalankan  bisnisnya  memiliki informasi,  data  yang  memiliki  nilai  eko- nomi  yang harus dilindungi  dan  di  jamin kerahasiaannya.  Informasi,  data  rahasia tersebut  apabila  terungkap  akan  tidak memiliki  nilai  lagi.  Perlindungan  hukum rahasia  dagang  ini  supaya  terjadi  per- saingan  sehat  antar  pelaku  usaha.  Dalam
TRIPs  Paragraf  2  Article  39 telah  di- tentukan bahwa informasi rahasia dagang dapat  dilindungi  dengan  ketentuan  ra- hasia  dagang,  haruslah  bersifat  rahasia atau  memilki  kerahasiaan  yang  tidak  di- ketahui  umum,  memiliki  nilai  ekonomi. Perlindungan  hukum  rahasia  dagang  ini berdasarkan  kontrak  antara  para  pihak dan adanya itikad baik para pelaku usaha.
Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  arti penting  perlindungan  hukum  rahasia  da- gang adalah:
1. Memberikan  hak  bagi  pemilik  rahasia dagang sebagai hak milik yang seluas- luasnya  tanpa  mengganggu  orang  lain dan  tidak  bertentangan  dengan  per- aturan perundang-undangan.
2. Pemilik  hak  rahasia  dagang  dapat mengalihkan haknya dan pemilik raha- sia  dagang  tetap  boleh  melaksanakan sendiri  atau  memberi  lisensi  kepada pihak  ketiga  berkaitan  dengan  rahasia dagang yang dimilikinya selama lisen- si diberikan.
3. Mencegah  terjadinya  kecurangan  an- tara pelaku usaha sehingga terjadi per- saingan yang sehat.

## Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di  Indonesia  dalam  Menghadapi  Ma- syarakat Ekonomi ASEAN
Perlindungan  hak  kekayaan  inte- lektual  bermuara  pada  pengakuan  oleh hukum  untuk  menikmati  hasil  dari  ke- kayaan  yang  memilki  nilai  ekonomi  dan komersial. Pemilik hak kekayaan intelek- tual  dapat  mengalihkan  atau  melarang informasi  yang  memiliki  nilai  ekonomi tinggi  disebarluaskan.  Rahasia  dagang yang dimaksud ini berisi:
a. proses produksi,
b. proses pengolahan,
c. proses penjualan,
d. informasi lain di bidang teknologi dan/ atau  bisnis  yang  memiliki  nilai  eko- nomi  dan  tidak  diketahui  oleh  masya- rakat umum. 11
Pemilik  rahasia  dagang  memiliki hak untuk:
a. Menggunakan  sendiri  rahasia  dagang yang dimilikinya;
b. Memberi  lisensi  kepada  pihak  lain atau melarang pihak lain untuk  meng- gunakan  rahasia  dagang  atau  meng- ungkapkan  rahasia  dagang  itu  kepada pihak  ketiga  untuk  kepentingan  yang bersifat komersial. 12
Sebagaimana  Pasal  13  Undang- undang No. 30 Tahun 2000 tentang Raha- sia  Dagang,  bahwa  rahasia  dagang  di- langgar apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan  rahasia  dagang,  meng- ingkari  kesepakatan  atau  mengingkari kewajiban  tertulis  atau  tidak  tertulis  un- tuk  menjaga  rahasia  dagang  yang  ber- sangkutan . Hal tersebut menjadi pemikir- an  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi pemegang  rahasia  dagang.  Sedangkan dalam  Pasal  14  Undang-undang  tentang Rahasia  Dagang  apabila  ia  memperoleh atau  menguasai  rahasia  dagang  tersebut dengan  cara  yang  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  ber- laku.  Berbeda  pada  Pasal  15  perbuatan yang  dianggap  bukan  pelanggaran  apa- bila:
a. Perbuatan  pengungkapan  rahasia  da- gang  atau  penggunaan  pertahanan  ke- amanan,  kesehatan,  atau  keselamatan masyarakat;
b. Perbuatan  merekayasa  ulang  atas produk  yang  dihasilkan  dari  penggu- naan Rahasia Dagang milik orang lain
11 Pasal  2  Undang-undang  No.30  Tahun  2000 tentang Rahasia Dagang.
12 Pasal  4  Undang-undang  No.  30  tahun  2000 tentang Rahasia Dagang.
yang dilakukan semata-mata untuk ke- pentingan  pengembangan  lebih  lanjut produk yang bersangkutan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  per- buatan yang dianggap melanggar  rahasia dagang  apabila  dengan  sengaja  meng- utarakan sebuah informasi  yang mengan- dung nilai ekonomi tinggi atau perbuatan pengingkaran terhadap perikatan yang te- lah dibuat dengan pemilik rahasia dagang atau  mendapatkan  iformasi  yang  meru- pakan rahasia dagang dengan cara berten- tangan  dengan  peraturan  perundang-un- dangan yang berlaku.
Perbuatan  yang  mengungkapkan rahasia  dagang  untuk  kepentingan  perta- hanan,  keamanan,  kesehatan  dan  kesela- matan  serta  perbuatan  merekayasa  ulang atas  produk  yang  dihasilkan  dari  peng- gunaan  rahasia  dagang  milik  orang  lain yang  dilakukan  semata-mata  untuk  ke- pentingan  pengembangan  lebih  lanjut produk  yang bersangkutan diperbolehkan oleh undang-undang.
Pengecualian  terhadap  pelanggar- an rahasia dagang tersebut seharusnya ju- ga  dilengkapi  dengan  ketentuan  yang secara  tegas  mengatur  tentang  peng- ungkapan  rahasia  dagang  oleh  seseorang di  depan  sidang  pengadilan  atas  perintah hakim.  Atas  perintah  hakim,  seseorang yang  mengungkapkan  rahasia  dagang  di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan  sebagai  suatu  kekecualian  se- hingga yang bersangkutan tidak dianggap telah  melakukan  pelanggaran  rahasia  da- gang.  Ketentuan  Pasal  18  tentang  di- mungkinkannya  sidang  pengadilan  ber- kaitan  dengan  rahasia  dagang  bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas mau- pun  tersirat  bermaksud  mengatur  penge- cualian di atas.
Di Amerika Serikat tindakan yang dianggap  sebagai  pelanggaran  rahasia dagang  antara  lain  berupa  tindakan  per- olehan rahasia dagang secara tidak patut, pengungkapan  atau  penggunaan  rahasia dagang  milik  orang  lain  tanpa  izin  atau- pun  pada  saat  pengungkapan  atau  peng- gunaan rahasia dagang tersebut ia menge- tahui dan patut menduga bahwa informasi itu telah diperoleh secara tidak patut, atau diperoleh  dari  pihak  yang  seharusnya berkewajiban memelihara rahasia dagang itu. 13
Dalam  Undang-Undang  Rahasia Dagang  belum  diatur  tentang  pencurian rahasia  dagang  yang  dilakukan  dengan cara  melakukan  pengambilan  tanpa  ijin, memperoleh  rahasia  dagang  dengan  cara yang  curang.  Kecurangan  ini  juga  me- liputi  memperbanyak  tanpa  ijin,  meniru, menggambar, meniru, memusnahkan maupun  menyebarkan  lewat  media. KUHP Pasal 112, 113, 114, 115 dan 116 hanya    mengatur  informasi  yang  diraha- siakan  untuk  kepentingan  negara.  Se- dangkan  dalam  Bab  7  Pasal  39  TRIPs disebutkan bahwa:
(1) In  the  course  of  ensuring  effective protection  againts  unfair  competition as  provided  in  Article  10  bis  of  the
Paris  Convention  (1967),  Members shall  protect  undisclosed  information in  accordance  with  paragraph  2 below  and  data  submitted  to  govern- ments or govermental agencies in ac- cordance with paragraph 3 below.
(2) Natural  and  legal  persons  shall  have the  possibility  of  preventing  infor- mation  lawfully  within  their  control from  being  disclosed to,  acquired by, or  used  by  others  without  their  con-
13 Legal  Logic  Forum,  “Pengaturan  Rahasia Dagang di Indonesia”, https://72legalogic. wordpress.com/tag/rahasia-dagang/ diakses  22 April 2016 jam 12.39.
sent  in  a  manner  contrary  to  honest commercial practices so long as such information:
a. is  secret  in  the  sense  it  is  not,  as abody or in  the  precise  configura- tion  and  assembly  of  its  compo- nents,  generally  known  among  or readily accessible to persons with- in  the  circles  that  normally  deal with  the  kind  of  information  in question;
b. has commercial value because it is secret; and
c. has  been  subject  to  reasonable steps  under  the  circumstances,  by the  person  lawfully  in  control  of the information, to keep it secret.
(3) Members  when  requiring,  as  condi- tion  of  approving  the  marketing  of pharmaceutical  or  of  agricultural chemical  product  which  utilize  new chemical  entities,  the  submission  of undisclosed  test  or  other  data,  the origination  of  which  involves  as considerable  efforts,  shall  protect such  data  against  unfair  commercial use.  In  addition,  members  shall  pro- tect  such  data  against  disclosure,  ex- cept  where  neccessary  to  protect  the public,  or  unless  steps  are  taken  to ensure  that  the  data  are  protected against unfair commercial use.
Berdasarkan  aturan-aturan  terse- but  maka  penulis  menarik  kesimpulan bahwa  dalam  menghadapi  masyarakat ekonomi  ASEAN,  Indonesia  sebagai  ne- gara  hukum  wajib  memberikan  perlin- dungan  terhadap rahasia dagang meliputi adanya  informasi  yang  rahasia,  tidak  di- ketahui  oleh  umum,  antara  lain  hasil  pe- nelitian pasar, daftar pelanggan perusaha- an,  informasi  keuangan,  ramuan,  resep/ bumbu makanan, cara pemasaran barang/ jasa,  daftar  pelanggan,  pengiklanan.  In- formasi yang memiliki nilai ekonomi, ra- hasia  ini  bisa  memberikan  keuntungan
dalam  kegiatan  usaha  yang  bersifat  ko- mersial  tatau  adanya  manfaat  finansial yang  diharapkan.  Serta  berupa  informasi yang  dijaga  kerahasiaan  dengan  berbagai upaya pemilik rahasia dagang. Hal ini ter- masuk  orang  yang  memiliki  kewenangan karena  jabatan/pekerjaan  yang  mengaki- batkan  mengetahui  suatu  informasi  raha- sia dan diwajibkan  untuk menyimpan ra- hasia tersebut.
Indonesia diwajibkan untuk mem- berikan  perlindungan  hukum  rahasia  da- gang  yang  telah  meratifikasi  TRIPs. Pengaturan  rahasia  dagang  dalam  TRIPs diatur  dalam Section 7 Article 39  TRIPs mengenai Protection  of  Undisclosed  In- formation .  Berdasarkan Article 39 pa- ragraph 1  TRIPs,  untuk  menjamin  per- lindungan  secara  efektif  dalam  mengha- dapi  persaingan  curang  sesuai  dengan Pasal  10  bis  Konvensi  Paris  versi  1967. Bentuk  perbuatan  yang  merupakan  per- saingan  tidak  jujur  menurut  Pasal  10  bis Konvensi Paris:
1. Perbuatan  yang  dapat  menimbulkan confusion cara apapun tentang barang aktivitas komersial pelaku usaha yang lain.
2. Pernyataan  yang  salah  yang  men- jatuhkan  reputasi  pelaku  usaha  yang lain.
3. Pernyataan  yang  menjatuhkan/me- nyesatkan  masyarakat  tentang  infor- masi  penggunaan  dan  kualitas  suatu barang.
Berdasarkan article 39 paragraph 2  TRIPs yang  dilindungi  atas  informasi tentang rahasia dagang yang menjadi mi- lik  perorangan  atau  badan  hukum  ter- hadap  data  yang  berupa  informasi  raha- sia,  memiliki  nilai  komersial  dan  telah mengambil  langkah-langkah  yang  diang- gap perlu untuk menjaga kerahasiaannya.
Gugatan terhadap pelanggaran ra- hasia  dagang  akan  diterima  jika  terbukti pemegang  rahasia  dagang  menjaga  kera- hasiaannya  dengan  baik  dan  pemberian informasi  dilakukan  secara  rahasia.  Ke- rahasiaan  ini  tergantung  banyak  tidaknya orang yang mengetahui, tingkat kesulitan mendapatkan  informasi  yang  memiliki nilai ekonomi tinggi dan adanya perjajian informasi yang harus dirahasiakan.
Penyelesaian sengketa rahasia da- gang,  secara  garis  besar  penyelesaian sengketa  rahasia  dagang  dapat  diselesai- kan dengan cara sebagai berikut:
1. Penyelesaian  sengketa  melalui  peng- adilan,
a) Gugatan ganti rugi;
b) Penghentian semua perbuatan ber- kaitan  dengan  pemanfaatan  tanpa hak.
2. Penyelesaian  sengketa  melalui  arbi- trase dan penyelesaian sengketa alter- natif.
Berikut penjelasan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif:
a. Arbitrase
b. Mediasi
c. Med-Arb
d. Negosiasi
e. Konsiliasi

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  tersebut  maka  dapat  disim- pulkan  bahwa  arti  penting  perlindungan hukum  rahasia  dagang  adalah  memberi- kan  hak  bagi  pemilik  rahasia  dagang sebagai  hak  milik  yang  seluas-luasnya tanpa  mengganggu  orang  lain  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  per- undang-undangan;  pemilik  hak  rahasia dagang  dapat  mengalihkan  haknya  dan pemilik  rahasia  dagang  tetap  boleh  me-
laksanakan  sendiri  atau  memberi  lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan ra- hasia  dagang  yang  dimilikinya  selama lisensi  diberikan;  dan  mencegah  terjadi- nya  kecurangan  antara  pelaku  usaha  se- hingga terjadi persaingan yang sehat.
Dalam  menghadapi  masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia wajib mem- berikan  perlindungan  terhadap  rahasia dagang.  Undang-undang  No.  30  Tahun 2000  telah  mengimplementasi  prinsip TRIPs  walaupun  tidak  secara  keseluru- han.  Rahasia  dagang  yang  dilindungi meliputi  adanya  informasi  yang  rahasia, tidak  diketahui  oleh  umum,  antara  lain hasil  penelitian  pasar,  daftar  pelanggan perusahaan, informasi keuangan, ramuan, resep/bumbu  makanan,  cara  pemasaran barang/jasa,  daftar  pelanggan,  pengiklan- an. Informasi  yang memiliki nilai ekono- mi,  rahasia  ini  bisa  memberikan  keun- tungan  dalam  kegiatan  usaha  yang  ber- sifat  komersial  tatau  adanya  manfaat  fi- nansial yang diharapkan. Serta berupa in- formasi  yang  dijaga  kerahasiaan  dengan berbagai  upaya  pemilik  rahasia  dagang. Hal ini termasuk orang yang memiliki ke- wenangan  karena  jabatan/pekerjaan  yang mengakibatkan  mengetahui  suatu  infor- masi  rahasia  dan  diwajibkan  untuk  me- nyimpan rahasia tersebut. Rahasia dagang dilanggar  apabila  seseorang  dengan  se- ngaja  mengungkapkan  rahasia  dagang, mengingkari  kesepakatan  atau  meng- ingkari  kewajiban  tertulis  atau  tidak  ter- tulis  untuk  menjaga  rahasia  dagang  yang bersangkutan .

## Daftar Bacaan
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2000 tentang  Rahasia  Dagang  (Lem- baran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2000  Nomor  242,  Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).
Andasiallagan,  “Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  (HAKI)”, https://anda siallagan92.wordpress.com/2014/ 04/15/hak-atas-kekayaan-intelek tual-haki/, Rabu,  20  April  2016

## 12.43 WIB
Legal Logic Forum, “Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia”, https://72le galogic.wordpress.com/tag/rahasi a-dagang/ diakses  22  April  2016 jam 12.39.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2005, Pene- litian  Hukum ,  Jakarta:  Kencana
Prenada Media.
Priapantja, Cita Citrawanda, 1999, Buda- ya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi:  Perlindungan  Raha- sia  Dagang  di  Bidang  Informasi, Cetakan  Pertama,    Jakarta:  Chan- dra Utama.
Purwandoko, Prasetyo Hadi, 2008, “Rele- vansi  Penggunaan  Sistem  Hak Kekayaan  Intelektual  Internasio- nal  dan  Nasional  Guna  Melin- dungi  Hak  Ekonomi  Pengetahuan Tradisional  Masyarakat  Adat  In- donesia”, Makalah Unggulan  ini ditulis  untuk  Ujian  Kualifikasi Program    Pascasarjana  Program Studi    Strata  3  (S3)  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Se- belas Maret Solo.
Ramli, Ahmad M., 2000, H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Da- gang , Bandung:  Mandar Maju.
Rosandy,  Tommi  Ricky,  “Perlindungan Hukum  Rahasia  Dagang”, http:// wacanahukum.blogspot.co.id/201 3/02/perlindungan-hukum-raha sia-dagang_20.html.
Widjaja,  Gunawan,  2001, Pemilik  Raha- sia Dagang dan Pemegang Raha- sia  Dagang ,  Cetakan  Pertama, Jakarta: Business News.