Terakreditasi

## Aspek Pengaturan Keamanan Nasional dalam Kerangka Demokrasi
Anang Puji Utama Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia anang.utama@idu.ac.id

## Abstract
National security serves to realise and defend the entire territory of the Republic of Indonesia. The implementation of comprehensive national security is an integral part of various aspects of the life of the nation and state, namely ideology, politics, economy, socio-culture, defence and  state security. Efforts to  support national development  as a state  goal  require  the  regulation  and  management  of  state  security.  Its  current arrangements continue to face challenges with concerns that its implementation violates human rights by causing a setback to democracy. This paper explores how the regulation of national security within the framework of democracy in Indonesia. The method used is narrative  qualitative  research  with  a  normative  legal  approach.  Literature  study  is conducted to find the meaning of the regulation of national security aspects within the framework of democracy. The source of data is through the search for relevant literature to be analysed. The findings in this paper are that Indonesia already has four important capitals that can support the regulation of national security in law while still taking into account the principles of democracy and human rights. These are the constitutional basis in  the 1945 Constitution of  the Republic of Indonesia,  especially on human rights; the regulation  of  laws  relating  to  management  and  institutions  in  national  security; institutional arrangements where there is no institutional domination or every institution is  equal;  and  the  mainstreaming  of  the  principles  of  human  rights  and  democracy  in government  policy-making.  Current  conditions  and  future  projections  of  the  national security  situation  demand  national  security  institutional  arrangements  by  integrating Indonesia's deterrent forces to anticipate and deal with national security disturbances. Regulations in the form of laws allow the public to participate in the formulation of the material to be regulated in accordance with the formal requirements for the formation of laws, including transparency, participation and accountability.

## Keywords: National Security; Indonesian Democracy; Security Arrangements; Legal Aspects of Security

## Abstrak
Keamanan nasional  berfungsi untuk  mewujudkan dan mempertahankan  seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan keamanan nasional yang komprehensif merupakan bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara  yaitu  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan,  dan  keamanan negara.  Upaya  mendukung  pembangunan  nasional  sebagai  tujuan  negara  diperlukan pengaturan dan pengelolaan keamanan negara. Pengaturannya saat ini terus menghadapi tantangan dengan kekhawatiran implementasinya melanggar hak asasi manusia dengan menyebabkan  kemunduran  demokrasi.  Tulisan  ini  mengupas  bagaimana  pengaturan keamanan  nasional  dalam  kerangka  demokrasi  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif  naratif  dengan  pendekatan  hukum  normative.  Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan makna pengaturan aspek keamanan nasional dalam  kerangka  demokrasi.    Sumber  data  melalui  penelusuran  literatur  yang  relevan untuk  dilakukan  analisis.  Temuan  dalam  tulisan  ini  adalah  Indonesia telah memiliki
empat  modal  penting  yang  dapat  mendukung  pengaturan  keamanan  nasional  dalam undang-undang  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  hak  asasi manusia.  Modal  tersebut  yaitu  landasan  konstitusi  yang  ada  di  dalam  UUD  NRI  1945 khususnya tentang hak asasi manusia; pengaturan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan dan kelembagaan dalam keamanan nasional; pengaturan kelembagaan yang tidak ada dominasi kelembagaan atau setiap lembaga setara; dan pengarusutamaan prinsip hak asasi manusia, dan demokrasi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Kondisi saat ini dan proyeksi situasi keamanan nasional ke depan menuntut adanya pengaturan kelembagaan  keamanan  nasional  dengan  mengintegrasikan  kekuatan  penangkal  yang dimiliki Indonesia untuk  mengantisipasi  dan menangani  gangguan keamanan nasional. Pengaturan  dalam  bentuk  undang-undang,  memungkinkan  masyarakat  berpartisipasi dalam perumusan materi yang akan diatur sesuai dengan persyaratan formil pembentukan undang-undang antara lain transparan, partisipatif, dan akuntabel.

## Kata  Kunci:  Keamanan  Nasional;  Demokrasi  Indonesia;  Pengaturan  Keamanan; Aspek Hukum Keamanan

## Pendahuluan
Perwujudan keamanan nasional merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pembukaan  UUD  NRI  1945.  Sistem  keamanan  nasional  yang  baik  mampu  menangkal setiap ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar dengan berbagai dimensi pola yang  berkembang  (Mujiwati,  2020).  Perkembangan  saat  ini  menunjukkan berkembangnya  spektrum  ancaman  terhadap  stabilitas  keamanan  nasional.  Bentuk- bentuk  ancamanannya  telah  bergeser  dari  dominasi  ancaman  yang  bersifat  tradisional menjadi ancaman non-tradisional. Daya rusaknya juga sangat besar dan berdampak luas baik  dari  segi  ekonomi,  sosial  maupun  budaya.  Pembiaran  terhadap  ancaman  tersebut dapat berdampak pada gangguan keamanan negara (state security).
Perkembangan tatanan kehidupan berbangsa baik dalam skala nasoinal, regional maupun  global  saat  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  upaya  untuk  mewujudkan stabilitas  keamanan  nasional  yang  diselenggarakan  secara  komprehensif  melalui pembenahan  sistem  keamanan  nasional  dengan  melibatkan  aparat  negara  dan  setiap warga  negara  secara  maksimal.  Sebagai  upaya  antisipasi  situasi  ke  depan  dan mempersiapkan penanganan terhadap munculnya berbagai macam gangguan keamanan yang  bersifat  non-tradisional  dengan  daya  rusak  yang  melemahkan  bahkan menghancurkan  negara  perlu  dirumuskan  pengaturan  sistem  keamanan  nasional  yang komprehensif dalam bentuk undang-undang (Winarno, 2008).
Konsepsi dasar keamanan nasional merupakan komitmen seluruh elemen bangsa untuk  menjaga  kepentingan  nasional  secara  mutlak  dari  segala  ancaman.  Dalam  era pembangunan  sekarang,  pada  iklim  global,  keamanan  nasional  dan  kesejahteraan nasional  untuk  bangsa  beraktualisasi  secara  simultan,  konsisten  dan sustainable . Penyelenggaraan  keamanan  nasional  yang  komprehensif  harus  merupakan  bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan  negara  serta  di  bidang  legislasi (Armawi, 2020).
Political  will pemerintah  untuk  mengatur  keamanan  nasional  dalam  bentuk undang-undang seringkali menghadapi tantangan berat atau menimbulkan pro kontra di tengah-tengah  masyarakat.  RUU  Keamanan  Nasonal  telah  masuk  dalam  program legislasi  nasional  (Prolegnas  2020-2024).  RUU  ini  diusulkan  baik  oleh  pemerintah maupun  DPR.  Penempatan  dalam  Prolegnas  ini  menunjukkan  adanya  urgensi  dan
kebutuhan  hukum  masyarakat  untuk  mengatur  tentang  keamanan  nasional.  Namun hingga  saat  ini  pembahasan  RUU  tersebut  belum  dimulai.    Tulisan  ini  akan  mengkaji pengaturan keamanan nasional dalam kerangka demokrasi yang memungkinkan adanya titik  temu  pengaturan  keamanan  nasional  untuk  memastikan  bahwa  negara  setiap  saat mampu mengantisipasi ancaman keamanan nasional secara cepat dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi (Hamzani, 2022).
Hal lain dimana keamanan juga harus merambah pada praktik pengawasan siber dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang  menjadi  konsekuensi  negara  demokrasi  (Kusumoningtyas,  2023).  Maka  perlu kerangka hukum yang tepat untuk mengatasinya, terlebih lagi warga negara sudah mulai berani menyampaikan pendapat pribadinya dengan berlindung di balik slogan kebebasan berpendapat  di  negara  demokrasi.  Meskipun  Namun,  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi tidak dapat ditegakkan secara otomatis. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan hukum orang lain.  Kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  yang  tidak  bertanggung  jawab  dapat menimbulkan masalah hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, hingga fitnah dan penghinaan (Dewi, 2021).
Gambaran di atas menunjukkan bahwa keamanan bukan sekedar dari kondisi fisik di  wilayah  tertentu,  namun  juga  sudah  merambah  pada  keamanan  digital  (yang  justru lebih rentan). Berbagai bentuk perang siber antara lain Hacking, Cyber sabotage/sabotase, spionase,  Cyberattack,  Garding,  Spyware,  Vandalism,  dan  serangan  terhadap  jaringan listrik atau elemen vital suatu negara. Indonesia pernah mengalami kejahatan atau perang siber dengan negara lain, dan Indonesia meresponnya dengan melakukan beberapa upaya antisipasi  antara  lain  mendorong  kerja  sama  keamanan  siber,  membentuk  kesepakatan atau norma-norma regional dan internasional, serta membangun institusi siber nasional non militer untuk mengantisipasinya (Babys, 2021). Bahkan cara mengancam keamanan sudah  semakin  modern,  maka  peneliti  berupa  auntuk  mengulas  konsep  dasar  yang dijadikan  modal  untuk  menyusun  peraturan  yang  terdiri  dari  aspek  hukum  keamanan nasional  dalam  kerangka  negara  demokrasi.  Hal  ini  diperlukan  sebagai  acuan  untuk menyusun  kebijakan  keamanan  nasional  terhadap  ancaman  keamanan  yang  sifatnya tradisional maupun modern. Penelitian ini jelas berupaya melengkapi penelitian sebelum- sebelumnya,  yang  apabila  dikolaborasikan  akan  semakin  lengkap  dijadikan  acuan penyusunan  kebijakan  keamanan  nasional.  Termasuk  tulisan  ini  sebagai  upaya  untuk melengkapi  pernyataan  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  di  lapangan tentang  pemahaman  dan  substansi  keamanan  nasional  belum  terungkap  dengan  detail (Pedrason, 2021).

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  diterapkan  pada  suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan  makna  pengaturan  aspek  keamanan  nasional  dalam  kerangka  demokrasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali berbagai informasi yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  bahan  hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul, sebagaimana dalam penelitian yang bersifat deskriptif  analitis,  maka  untuk  memperoleh  hasil  penelitian  yang  mencapai  sasaran, dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen.  Dokumentasi  berasal  dari  hal-hal  yang  berupa,  buku-buku,  surat  kabar, majalah,  notulen  rapat,  agenda  dan  sebagainya.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  perlu
mencari  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  melalui  dokumen  yang  sudah  ada sebelumnya,  yaitu  penelitian  terdahulu,  maupun  dengan  data-data  yang  sudah diperbaharui.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Konsepsi Keamanan Nasional dan Tujuan Bernegara
Ada dua kepentingan yang menjadi kebutuhan setiap insan dan masyarakat yaitu kepentingan  untuk  mendapatkan  keamanan  dan  kepentingan  untuk  mendapatkan kesejahteraan.  Keduanya  berguna  untuk  menjamin  keberlangsungan  hidup  insani  atau suatu  bangsa.  Keamanan  dan  kesejahteraan  merupakan  kepentingan  dalam  upaya pencapaian tujuan nasional. Ancaman terhadap gangguan keamanan akan mengganggu upaya  pencapaian  kesejahteraan  baik  secara  individu  maupun  kelompok  termasuk bangsa.  Penyelenggaraan  keamanan  nasional  yang  komprehensif  merupakan  bagian integral  dari  berbagai  gatra  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Penyelenggaraan keamanan nasional juga harus mengadopsi kepentingan nasional dalma pergaulan antar bangsa di dunia dalam hubungan internasional. Sistem pertahanan dan keamanan harus diarahkan untuk menjamin tegak dan  menguatnya  suatu  Negara  bangsa  nation  state) dari  “ external  threat ”  dan “ domestic  threat ” (Mukhtar, 2017).
Dari  pendekatan  psikologis-filosofis  terlihat  betapa  pentingnya  upaya  untuk mewujudkan  stabilitas  keamanan  nasional  yang  diselenggarakan  secara  komprehensif melalui  sistem  keamanan  nasional  dengan  melibatkan  aparat  negara  dan  setiap  warga negara  secara  maksimal.  Konsepsi  dasar  keamanan  nasional  merupakan  komitmen seluruh  elemen  bangsa  untuk  menjaga  kepentingan  nasional  secara  mutlak  dari  segala ancaman. Dalam era pembangunan sekarang, pada iklim global, keamanan nasional dan kesejahteraan  nasional  untuk  bangsa  beraktualisasi  secara  simultan,  konsisten  dan sustainable.  Dalam  perkembangannya  penyelenggaraan  keamanan  nasional  hanya terbatas pada pertahanan dan keamanan negara saja. Namun, penyelenggaraan keamanan nasional  yang  komprehensif  harus  merupakan  bagian  integral  dari  berbagai  aspek kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yaitu  ideology,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, pertahanan  dan  keamanan  negara  (Supriyatno,  2014).  Keamanan  komprehensif  adalah reorganisasi konsep keamanan yang menjangkau hal-hal di luar pengertian yang bersifat militer  dan  mencakup  dimensi-dimensi  politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya.  Juwono Sudarsono berpendapat ada empat fungsi pemerintahan yang menjadi pilar utama sistem keamanan nasional komprehensif yaitu (Risdiarto, 2017):
a. Pertahanan negara; yaitu pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI;
b. Keamanan  negara;  yaitu  fungsi  pemerintahan  negara  dalam  menghadapi  ancaman dalam negeri;
c. Keamanan  publik;  yaitu  fungsi  pemerintahan  negara  dalam  memelihara  dan memulihkan  keselamatan,  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  melalui  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
d. Keamanan insani; yaitu fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara.
Dengan  ruang  lingkup  keamanan  yang  tidak  lagi  terbatas  pada  dimensi  militer, muncul  istilah human  security, keamanan  lingkungan,  keamanan  pangan,  keamanan energy  dan  keamanan  ekonomi.  Berkembang  uga  wacana  mengembangkan  fungsi keamanan nasional meliputi keamanan negara ( home land security), keamanan ketertiban masyarakat (public  security), keselamatan  masyarakat (public  safety), dan  keamanan insani (human security) (Amaritasari, 2015) .
Tujuan  sebuah  negara  mengasumsikan  bahwa  individu-individu  dalam  suatu negara disatukan oleh fakta keberadaan mereka, yang memiliki suatu kehendak bersama (a  common  will) atau  kepentingan  bersama (a  common  Interest) dan  untuk  mencapai tujuan tersebut negara menjalankan pelbagai fungsi yang dilaksanakan oleh seperangkat institusi sebagai suatu kesatuan berdasarkan tatanan hukum. Tujuan negara dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu; pendekatan teotitis dengan melihat pada hal-hal nyata dalam kehidupan  kenegaraan,  dan  pendekatan  konstitusional  dengan  melihat  konstitusinya (Winarno,  2014).  Untuk  mencapai  tujuan  negara  tesebut  dilakukan  pelbagai  usaha pemerintah  yang  dituangkan  dalam  kegiatan  pembangunan  nasional  agar  terjadi perubahan ke arah kemajuan yang lebih baik, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Suatu kondisi yang aman tidak terlepas dari aspek geografis, demografis, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu keamanan nasional merupakan suatu sistem dimana unsur-unsur yang ada di dalam saling  berkaitan,  saling  mempengaruhi,  saling  berinteraksi,  dan  saling  menentukan, sehingga  membentuk  suatu  kesatuan  yang  utuh  dan  selalu  diperhitungkan  dalam menentukan arah pencapain tujuan negara, yang pada hakikatnya adalah tewujudnya rasa aman  dan  damai  bagi  bangsa  Indonedia  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Suryatni, 2020).
Kondisi  keamanan  negara  yang  tercipta  memungkinkan  pula  pembangunan kesejahteraan  bangsa  dalam  berbagai  aspeknya,  seperti  perkembangan  ekonomi  yang makin  mengurangi  kemiskinan,  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  yang mencerdaskan bangsa, tegaknya hukum dan berlakunya keadilan bagi seluruh rakyat, dan lainnya. Lambat laun akan terwujud negara RI yang menjadi kebanggaan dan limpahan kesetiaan serta cinta segenap rakyatnya.

## 2. Demokrasi dalam Bernegara
Masyarakat  yang  berkomitmen  membentuk  sebuah  negara  memerlukan  sistem untuk  mengatur  pola  kekuasaaan  dalam  sebuah  negara.  Sistem  tersebut  juga  yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara (Usman, 2015). Demokrasi menjadi sebuah sistem  besar  yang  saat  ini  dianut  oleh  banyak  negara.  Sistem  ini  menekankan  pada sejatinya  yang  berkuasa  adalah  rakyat  atau  warga  negara  dan  bukan  terletak  pada penguasa  yang  pada  kurun  waktu  tertentu  berkuasa  (Nuna  &  Moonti,  2019).  Sebagai suatu  sistem  politik,  demokrasi  telah  menempati  stratum  teratas  yang  diterima  oleh banyak  negara  karena  dianggap  mampu  mengatur  dan  menyelesaikan  hubungan  sosial dan  politik,  baik  yang  melibatkan  kepentingan  antar  individu  dalam  masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia.
Demokrasi  menempatkan  masyarakat  sebagai  subyek  penting  di  dalam pengaturan kebijakan suatu negara. Deliar Noer menyampaikan bahwa demokrasi sebagai dasar  dasar  hidup  bernegara  memberi  pengertian  bahwa  pada  tingkat  terakhir  rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam  hal  menilai  kebijakan  negara,  oleh  karena  kebijaksanaan  tersebut  menentukan kehidupan  rakyat  (Noer,  1983).  Menurut  Bagir  Manan,  sebuah  negara  demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini.
a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
b. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
d. Ada  kesempatan  untuk  dipilih  atau  menduduki  berbagai  jabatan  pemerintah  atau negara;
e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan suara;
f. Terdapat berbagai sumber informasi;
g. Ada pemilihan yang bebas;
h. Semua lembaga yang bertugas  merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat (Astomo, 2014).
Sementara itu, pemerintahan yang demokratis memiliki ciri-ciri yaitu:
a. Adanya  keterlibatan  warga  negara  dalam  pengambilan  keputusan  politik,  baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan);
b. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
c. Adanya persamaan hak bagi warga negara dalam segala bidang;
d. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independent sebagai alat penegakan hukum;
e. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara;
f. Adanya pers yang bebas untuk  menyampaikan informasi yang mengontrol  perilaku dan kebijakan pemerintah;
g. Adanya  pemilihan  umum  untuk  memilih  wakil  rakyat  yang  duduk  di  lembaga perwakilan rakyat.
h. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat;
i. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (Johan, 2018).
Berbagai  ciri  negara  demokrasi  dan  pemerintahan  yang  demokratis  tersebut berkembang  dalam  praktik  bernegara.  Meskipun  pada  suatu  negara  terdapat  variasi tertentu, namun prinsipnya sama yaitu memosisikan rakyat sebagia penguasa teritinggi. Bagir Manan menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu praktik di setiap negara tidak selalu sama (Yasa, 2017).  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  juga  memberlakukan  sistem  demokrasi  dalam tata  kelola  bernegara  dan  pemerintahannya.  Demokrasi  ini  sejalan  dengan  ketentuan Undang-Undang  Dasar  Negara  Repubik  Indonesia  yang  mengatur  bahwa  kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada pada rakyat Indonesia. Praktik demokrasi  di  Indonesia  berdasarkan  pada  konstitusi  dapat  dibagi  ke  dalam  tiga  babak, yaitu:
a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai demokrasi parlementer;
b. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang  dari  demokrasi  konstitusional  yang  secara  formil  merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat;
c. Masa  Republik  Indonesia  III,  yaitu  masa  demokrasi  Pancasila  yang  merupakan demokrasi  konstitusional  menonjolkan  demokrasi  presidensiil,  masa  ini  berakhir bersamaan  dengan  jatuhnya  rezim  Orde  Baru  yang  kemudian  demokrasi  Indonesia memasuki  era  baru  yang  di  sebut  era  reformasi,  yang  di  awali  dengan  adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil (Noviati, 2013).
Pembabakan  tersebut  menunjukkan  perkembangan  kehidupan  demokrasi  di Indonesia. Sampai dengan saat ini sistem demokrasi di Indonesia telah berjalan semakin baik  dan  tetap  perlu  pengembangan  sesuai  dengan  dinamika  yang  ada  di  masyarakat. Perkembangan  tersebut  diantaranya  dapat  dilihat  dari:  pertama,  konstitusi  pasca amandemen  yang  saat  ini  telah  memuat  ketentuan  yang  lebih  mendukung  pada perwujudan demokratisasi. Kedua, instrumen pengaturan dalam berbagai undang-undang yang  telah  mengadopsi  prinsip-prinsip  dalam  demokrasi.  Ketiga,  rekrutmen  politik melalui  pemilu  legislatif  dan  eksekutif  yang  dilaksanakan  secara  langsung.  Keempat,
partisipasi  dan  pengawasan  masyarakat  yang  semakin  kuat,  dan  lain  sebagainya. Perkembangan demokrasi  yang ada saat  ini menunjukkan penguatan praktik  bernegara dengan mengarah pada pencapaian ciri-ciri negara dan pemerintahan demokrasi.
Sebagai  sebuah  sistem,  demokrasi  tetap  perlu  dijaga  dan  dikembangkan  sesuai dengan  dinamika  masyarakat.  Implementasinya  dihadapkan  pada  tantangan-tantangan baik yang berasal dari dalam suatu negara atau internal dan berasal dari luar negara atau eksternal.  Kondisi  yang  perlu  diantisipasi  oleh  seluruh  elemen  negara  untuk  menjaga praktik demokrasi yang telah mampun memperkokoh kesatuan NKRI di tengah-tengah kemajemukan  masyarakat  baik  dari  aspek  ekonomi,  sosial  maupun  budaya.  Upaya memperkokoh demokrasi ini sejalan dengan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara yang demokratis.

## 3. Penguatan Keamanan Nasional Sejalan dengan Demokrasi
Penciptaan  keamanan  nasional  yaitu  sebagai  sebuah  kondisi  dinamis  seluruh bangsa  dan  negara  Indonesia  yang  menjamin  terlindunginya  rasa  aman,  damai  dan sejahtera  setiap  warga  negara,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  serta  keberlangsungan pembangunan  nasional  dari  segala  bentuk  ancaman  merupakna  suatu  hal  selalu  perlu diupayakan.  Keamanan  nasional  yang  terjamin  akan  mampu  mendukung  pelaksanaan pembangunan yang mampu memberdayakan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial dan budata. Terciptanya keamanan nasional tersebut merupakan syarat bagi kelancaran pencapaian  tujuan  negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  1945. Kondisi dinamis bangsa berisikan keuletan dan ketangguhan yang membentuk kekuatan nasional yang dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang  datang  dari  luar  maupun  dari  dalam,  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan nasional (Pedrason, 2021b).
Perkembangan  lingkungan  strategis  senantiasa  membawa  perubahan  terhadap kompleksitas ancaman. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dalam menciptakan keamanan  nasional.  Kusnanto  berpandangan  bahwa  pemerintah,  sebagai  perwakilan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan negara, memiliki keharusan untuk memenuhi elemen  “kenegaraan  yang  memadai” (adequate  stateness) ,  terutama  bagaimana menciptakan  perimbangan  antara  kemampuan  menggunakan  kekerasan (coercive capacity) ,  kekuatan  infrastruktural (infrastructural  power) ,  dan  legitimasi  tanpa-syarat (unconditional legitimacy) (Anggoro, 2003).
Sebagai perwujudan negara hukum dan negara demokratis pengaturan keamanan nasional  memerlukan  instrumen  hukum  yang  dapat  memberikan  legalitas  dalam pengelolaan  keamanan  nasional.  Selain  itu,  pengaturan  melalui  instrume  hukum  atau peraturan perundang-undangan juga dapat memberikan legitimasi kuat bagi pengelolaan keamanan  nasional  dengan  membentuk  peraturan  melalui  proses  yang  transparan  dan partisipatif.  Dinamika  masyarakat  menunjukkan  upaya  mengatur  keamanan  nasional dalam  sebuah  undag-undang  seringkali  menghadapi  situasi  pro  dan  kontra.  Meskipun situasi  yang  menunjukkan  perbedaan  pendapat  tersebut  dalam  negara  demokrasi merupakan hal yang wajar.
Pihak  yang  mendukung  pengaturan  keamanan  nasional  berpandangan  bahwa Indonesia  memerlukan  pengelolaan  keamanan  nasional  yang  terintegrasi  dan  mampu bergerak cepat dalam mengatasi permasalahan keamanan nasional. Sementara pihak yang kontra  berpandangan  bahwa  pengaturan  kembali  keamanan  nasional  dapat  membawa kemunduran  demokrasi  di  Indonesia  dengan  membawa  kembali  situasi  pengaturan kewenangan  keamanan  nasional  seperti  saat  orde  baru.  Pihak  yang  kontra mengkhawatirkan  pendeketan-pendekatan  represif  yang  dilakukan  oleh  aparat  dalam
penanganan  keamanan  nasional.  Pedekatan  tersebut  berpotensi  melanggar  hak  asasi manusia dan menyebabkan kemunduran demokrasi dengan ketiadaan kebebasan individu berekspresi, berpendapat maupun berkumpul.
Penguatan keamanan nasional berpotensi memperkuat peran negara. Negara akan semakin  kuat  dan  di  lain  sisi  negara  juga  akan  berperan  besar.  Kondisi  ini  yang dikhawatirkan akan adanya penguatan negara dengan praktik yang dapat mengarah pada situasi  represif. Namun  dalam negara demokrasi hal  tersebut  dapat  diantisipasi dengan perangkat  peraturan  sebagai  penjagaan  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia. Penanganan keamanan nasional dalam situasi tertentu dimana eskalasi meningkat dengan gangguan yang membahayakan negara kadang memerlukan tindakan represif. Akan tetapi tindakan tersebut harus selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku dan terukur.
Dari  aspek  peraturan  perundang-undangan,  Indonesia  telah  memiliki  peraturan- peraturan yang mengatur pembatasan-pembatasan tindakan yang mengarah pada perilaku represif yang mengancam hak asasi manusia dan demokrasi. Paska reformasi tahun 1998 dilakukan  perubahan  arah  politik  hukum  di  dalam  menempatkan  masyarakat. Pelindungan masyarakat, penghormatan pada hak asasi manusia dan demokrasi menjadi prinsip  yang  selalu  dipegang  dalam  pengambilan  kebijakan  pemerintahan.  UUD  NRI 1945  telah  mengatur  dengan  lebih  spesifik  materi  tentang  hak  asasi  manusia.  Bab  XA UUD NRI 1945 mengatur hak asasi manusia yang terdiri atas Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan dalam UUD NRI 1945 tersebut telah mengatur secara rinci hak asasi manusia,  termasuk  ketentuan  pelaksanaannya  yang  harus  berdasarkan  undang-undang. Pasal  28J  mengatur  sebagai  berikut  ini  “Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya, setiap orang wajib tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis”.
Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa terdapat batasan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Salah satunya adalah ketaatan terhadap ketentuan undang-undang. Selain secara  spesifik  mengatur  tentang  hak  asasi  manusia.  UUD  NRI  1945  juga  mengatur tatanan  sistem  ketatanegaraan  dan  pemerintahan  dengan  tidak  ada  dominasi  pada  satu lembaga  tertentu  terhadap  lembaga  lainnya.  Ketentuan  ini  memungkinkan  masing- masing  lembaga  negara  melakukan checks  and  balances sesuai  dengan  tugas  dan kewenangan  masing-masing.  Pada  level  undang-undang  juga  telah  terdapat  berbagai undang-undang yang mengatur berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi dan yang berhubungan  dengan  kelembagaan  keamanan  nasional  di  Indonesia.  Berbagai  undang- undang tersebut diantaranya:
a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain pengaturan dari undang-undang tersebut, mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi menjadi kerangka dalam pengambilan kebijakan aparatur negara. Kondisi ini menjadi modal regulasi yang penting dalam memantapkan political will untuk mengatur  keamanan  nasional  dalam  sebuah  undang-undang.  Faktor  kebutuhan  sesuai dengan dinamika masyarakat dan ketersediaan perangkat peraturan baik dalam UUD NRI 1945  dan  undang-undang  merupakan  batasan  normatif  yang  harus  dipatuhi  dalam pengaturan  dan  pengelolaan  keamanan  nasional.  Pengaturan  keamanan  nasional  dalam
sebuah  undang-undang  memungkinkan  masyarakat  terlibat  dalam  mendesain  materi ketentuan yang akan datur dalam undang-undang tersebut. Proses penyusunan undang- undang  yang  secara  formil  dituntut  dilakukan  secara  terbuka  dan  partisipatif memungkinkan  masyarakat  terlibat  di  dalam  penyusunan  undang-undang  tersebut. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menyusun undang-undang ini dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam pengaturan keamanan nasional. Hal ini juga sejalan dengan demokratisasi di Indonesia (Pardede, 2016).
Dalam  mewujudkan  keamanan  nasional  yang  kuat  dan  stabil,  peraturan perundang-undangan  memiliki  peran  yang  penting  sehubungan  dengan  kedudukannya sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan  dan  kenegaraan  (Waluyo, 2022).  Kondisi  ini  menuntut  kualitas  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dalam proses  maupun  substansinya.  Pengaturan  sistem  keamanan  publik  harus  mampu mengakomodasi  pengaturan  konsep  dasar  keamanan  untuk  mencegah  dan  menangkal adanya gangguan yang bersifat militer maupun non-militer. Pengaturan sistem keamanan nasional  juga  harus  didukung  dengan  penataan  kelembagaan,  melalui  pembentukan dewan keamanan nasional yang efektif untuk menjamin respon cepat mengatasi berbagai ancaman  terhadap  keamanan  nasonal  (Badriyah,  2022).  Pola  pencegahan  dan penangkalan  ancaman  harus  diisi  dengan  sinergi  seluruh  elemen  kekuatan  nasional (element of national power) . Potensi kekuatan sipil dan militer harus terintegrasi dalam melawan ancaman tersebut.  Unsur pemerintahan sebagai pengambil kebijakan bersinergi dengan unsur keamanan nasional yaitu militer dan kepolisian. Bekerjanya kekuatan ini juga harus terkonsolidasi dengan baik. Perwujudan keamanan nasional yang baik perlu didukung  dengan  pembentukan  Dewan  Keamanan  Nasional  yang  langsung  dibawah kendali  Presiden  dengan  melibatkan  berbagai  unsur  terkait  supaya  dapat  melakukan tindakan taktis dan strategis dalam mencegah dan mengendalaikan gangguan keamanan nasional (Zakky & Almubaroq, 2023).
Konsep  keamanan  nasional  yang  terorganisir  dengan  baik  tentu  akan  ammpu mencegah  ancaman  yang  terjadi  di  Indonesia,  antara  lain  masalah  di  perbatasan, intoleransi  SARA,  ketimpangan  reformasi  birokrasi,  belum  optimalnya  penegakan hukum,  dan  kejahatan  transnasional.  Persamaan  dan  perbedaan  konsep  security  dan defence  dapat  dilihat  dari  regulasi,  konsep  yang  digunakan,  kelembagaan  dan konstitusinya. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh pertahanan dan keamanan nasional. Kondisi  aman  suatu  negara  tidak  terlepas  dari  hanya  keamanan  dan  pertahanan  saja melainkan  saling  bersinergi  dengan  faktor  lain  yakni  ekonomi,  politik,  hukum,  sosial budaya, ideologi, geografi, demografi dan sumber daya alam (Mardhani, 2020).

## Kesimpulan
Perkembangan  lingkungan  strategis  senantiasa  membawa  perubahan  terhadap kompleksitas  ancaman.  Keamanan  nasional  berfungsi  untuk  mewujudkan  dan mempertahankan  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Keamanan nasional disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan  hidup,  ketentuan  hukum  nasional,  hukum  internasional  dan  kebiasaan internasional  serta  prinsip  hidup  berdampingan  secara  damai  dengan  memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dalam konteks wawasan nusantara. Ada  empat  modal  dasar  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  dalam  pengaturan  keamanan nasional  untuk  menjaga  dari  kekhawatiran  pengaturan  dan  pengelolaan  keamanan nasional  dapat  menyebabkan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  menyebabkan kemunduran demokrasi. Modal tersebut yaitu landasan konstitusi yang ada di dalam UUD NRI 1945 khususnya pengaturan tentang hak asasi manusia, pengaturan undang-undang yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dan  kelembagaan  dalam  keamanan  nasional,
pengaturan  kelembagaan  yang  tidak  ada  dominasi  kelembagaan  atau  setiap  lembaga setara,  dan  pengarusutamaan  prinsip  hak  asasi  manusia,  dan  demokrasi  dalam pengambilan kebijakan pemerintahan.
Kerangka hukum telah mengatur batasan-batasan yang mengarahkan pengaturan keamanan nasional dalam kerangka hak asasi manusia dan demokrasi. Kondisi saat ini dan  proyeksi  situasi  keamanan  nasional  ke  depan  menuntut  adanya  pengaturan kelembagaan  keamanan  nasional  untuk  mengintegrasikan  kekuatan  penangkal  yang dimiliki Indonesia untuk  mengantisipasi  dan menangani  gangguan keamanan nasional. Pengaturan  dalam  bentuk  undang-undang,  memungkinkan  masyarakat  berpartisipasi dalam perumusan materi yang akan diatur sesuai dengan persyaratan formil pembentukan undang-undang antara lain transparan, partisipatif dan akuntabel.

## Daftar Pustaka
Amaritasari,  I.  (2015).  Keamanan  Nasional  dalam  Konsep  dan  Standar  Internasional.
Jurnal Keamanan Nasional , 1 (2), 153–174.
Anggoro,  K.  (2003).  Keamanan  Nasional,  Pertahanan  Negara,  Dan  Ketertiban  Umum, Makalah  Pembanding  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VllI. Diselenggarakan  Oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen Kehakiman Dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar , 14 . Armawi,  A. (2020). Nasionalisme  Dalam Dinamika Ketahanan  Nasional .  Yogyakarta: UGM PRESS.
Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 11 (3), 577–599.
Babys,  S.  A.  (2021).  Ancaman  Perang  Siber  Di  Era  Digital  Dan  Solusi  Keamanan Nasional Indonesia. Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi) , 3 (1).
Badriyah,  S.  M.  (2022). Sistem  Penemuan  Hukum  dalam  Masyarakat  Prismatik . Bandung: Sinar Grafika.
Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Jurnal Yustitia , 15 (1), 26–34. Hamzani, A. I. (2022). Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional . Pekalongan: Penerbit NEM.
Johan,  T.  S.  B.  (2018). Hukum  Tata  Negara  Dan  Hukum  Admnistrasi  Negara  Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia . Sleman: Deepublish. Kusumoningtyas, A. A. (2023). Nexus Pengawasan Siber Sebagai Instrumen Keamanan Nasional dan Relevansinya Dengan Demokrasi: Perbandingan Beberapa Negara. Jurnal Adhikari , 2 (3), 416–433.
Mardhani, D. (2020). Keamanan dan Pertahanan dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara , 10 (3), 279–298.
Mujiwati,  Y.  (2020). Serba-Serbi  Wawasan  Kebangsaan  dalam  Konteks:  Demokrasi, Kewarganegaraan,  hingga  Integrasi  Sosial .  Jakarta:  Lembaga  Academic  & Research Institute.
Mukhtar,  S.  (2017).  Keamanan  Nasional:  Antara  Teori  Dan  Prakteknya  di  Indonesia. Sociae Polites , 127–137.
Noer, D. (1983). Pengantar ke Pemikiran Politik . Jakarta: CV Rajawali. Noviati,  C.  E.  (2013).  Demokrasi  dan  Sistem  Pemerintahan. Jurnal  Konstitusi , 10 (2), 333–354.
Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum , 4 (2),
110–127.
Pardede,  M.  (2016).  Grand  Design  Reformasi  Penelitian  Hukum  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (2), 125–145. Pedrason,  R.  P.  R.  (2021a). Buku  Ajar  Keamanan  Nasional .  Surabaya:  Jakad  Media Publishing.
Risdiarto, D. (2017). Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17 (2), 177–193.
Supriyatno,  M.  (2014). Tentang  Ilmu  Pertahanan .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Suryatni, L. (2020). Bela Negara Sebagai Pengejawantahan Dalam Ketahanan Nasional Berdasarkan UUD NRI 1945. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (1).
Usman,  A.  H.  (2015).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dan  Pemerintah  Sebagai  Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 30 (1), 26–53. Waluyo, B. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Winarno, B. (2008). Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi  Indonesia . Yogyakarta: Erlangga.
Winarno, B. (2014). Dinamika Isu-isu Global Kontemporer . Yogyakarta: Penerbit CAPS. Yasa,  P.  G.  A.  S.  (2017).  Mewujudkan  Negara  Kekeluargaan  dalam  Haluan  Negara Indonesia. Prosiding  Seminar  Nasional  Fakultas  Hukum  Universitas Mahasaraswati Denpasar , 78–87.
Zakky,  K.  T.  D.  I.  H.,  &  Almubaroq,  S.  P.  (2023). Bahan  Ajar  Strategi  Pertahanan . Bandung: Indonesia Emas Group.