## PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI  PENGADILAN AGAMA
Ahmad Nur Faizin Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

## Abstrak
Dalam  putusan  mengenai  pelaksanaan  nafkah  iddah,  mut’ah  serta  nafkah  untuk anak,  eksekusi  riil  dilaksanakan  oleh  para  pihak  secara  sukarela,  atau  oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak  tidak  bersedia  melaksanakan  putusan  tersebut  secara  sukarela.  Pengadilan tidak  akan  melaksanakan  eksekusi  apabila  tidak  ada  permohonan  eksekusi  dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu  mantan  suami  akan  diberikan  teguran  agar  memenuhi  kewajibannya  atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah. Kata kunci: nafkah, perceraian, perkawinan, putusan pengadilan

## Abstract
In  the  decision  regarding  the  implementation  of  the  iddah,  mut'ah  and maintenance for the child, the real execution is either voluntary, or by the court through  the  court's  arbitrator  upon  application  if  either  party  is  not  willing  to execute the decision voluntarily. The court will not execute the execution if there is no application for the execution of the damages. Therefore, if the execution of the application is made then the ex-husband will be reprimanded for fulfilling his duty on the court's decision relating to the provision of maintenance. Keywords: alimony, divorce, marriage, court decision

## PENDAHULUAN
Di  antara  sekian  masalah  yang  menyangkut  hubungan  antar  manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah muamalat duniawiyat , masalah  perkawinan  ( munakahat )  dengan  segala  persoalan  yang  berada  di sekitarnya  mendapatkan  perhatiannya  yang  istimewan Perkawinan  merupakan peristiwa  penting  dalam  kehidupan  setiap  manusia.  Perkawinan  yang  terjadi antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  akan  menimbulkan  akibat  lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta  kekayaan  yang  diperoleh  di  antara  mereka  baik  sebelum  dan  selama perkawinan 1 .
Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar  iman.  Hidup  bersama  merupakan  suatu  fenomena  yang  merupakan  kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan mahluk sosial, sehingga hanya  manusia-manusia  yang  memiliki  kelainan-kelainan  sajalah  yang  mampu hidup  mengasingkan  diri  dari  orang-orang  lainnya.  Dalam  bentuknya  yang
1 Musthafa Kamal dkk, Fikh Islam , (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002),   hal. 243
terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan  dasar  peradaban  umat  manusia  dan  tempat  bagi  manusia  untuk mengabadikan  diri  satu  sama  lain  dan  saling  menghormati  perasaan 2 .  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  merupakan  unifikasi  dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan  tersebut  diundangkan  pada  tangal  2  Januari  1974  dan  mulai  berlaku secara  efektif  pada  tanggal  1  Oktober  1975  bersamaan  dengan  saat  berlakunya Peraturan  Pelaksanaannya  yakni  PP  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Dengan demikian terhadap perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan  apabila  terjadi  sebelum  1  Oktober  1975,  digunakan  ketentuan- ketentuan  atau  peraturan-peraturan  lama.  Sebagaimana  diketahui,  sebelum Undang-Undang  Perkawinan  belum  efektif,  di  Indonesia  terdapat  beraneka ketentuan  yang  mengatur  tentang  perkawinan  di  antaranya  adalah  Hukum  Islam, Hukum  Adat,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Peraturan perkawinan  Bagi  Golongan  Indonesia  Kristen  (HOCI),  Peraturan  Perkawinan Campuran ( Reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH ). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.
Dengan demikian terhadap perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan  apabila  terjadi  sebelum  1  Oktober  1975,  digunakan  ketentuan- ketentuan  atau  peraturan-peraturan  lama.  Sebagaimana  diketahui,  sebelum Undang-Undang  Perkawinan  belum  efektif,  di  Indonesia  terdapat  beraneka ketentuan  yang  mengatur  tentang  perkawinan  di  antaranya  adalah  Hukum  Islam, Hukum  Adat,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Peraturan perkawinan  Bagi  Golongan  Indonesia  Kristen  (HOCI),  Peraturan  Perkawinan Campuran ( Reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH ). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka  dasar  yang  digunakan  adalah  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan. Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan   seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk    keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  sedangkan sahnya perkawinan yang berbunyi  Perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu.  Setiap  pasangan  suami  istri  mendambakan  keharmonisan berumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di  atas.  Prinsip  perkawinan  sendiri adalah  untuk  membentuk  suatu  keluarga  atau rumah  tangga  yang  tentram,  damai  dan  kekal  untuk  selama-lamanya,  namun perjalanan  kehidupan  tidak  selalu  sesuai  dengan  keinginan  manusia.    Percerian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan
2 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia . (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1991). hal. 1
realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari  penyelesaian  dengan  jalan  damai  yakni  dengan  jalan  musyawarah,  jika masih  belum  terdapat  kesepakatan  dan  merasa  tidak  bisa  melanjutkan  keutuhan keluarga  maka  barulah  kedua  belah  pihak  bisa  membawa  permasalahan  ini  ke pengadilan  untuk  dicari  jalan  keluar  yang  terbaik.  Pengadilan  merupakan  upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah  yakni  hakim,  untuk  orang  yang  beragama  Islam  akan  membawa permasalahan  ini  kepada  Pengadilan  Agama  sementara  untuk  agama  lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.  Secara umum alasan perceraian  dalam  masyarakat  adalah  sudah  tidak  ada  lagi  kecocokan  di  antara suami  dan  istri  yang  disebabkan  oleh  berbagai  hal.  Perceraian  merupakan  suatu perbuatan  hukum  yang  tentunya  akan  membawa  pula  akibat-akibat  hukum tertentu.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  144  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), perceraian  dapat  terjadi  karena  adanya  talak  dari  suami  atau  gugatan  perceraian yang  dilakukan  oleh  istri,  perceraian  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  atas  dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).
Perceraian  yang  terjadi  karena  adanya  talak  dari  suami  terhadap  istrinya, maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  41  (c)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974,  pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan  atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  kepada  mantan istrinya.  Pasal ini menetukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini  walaupun  tidak  adanya  suatu  tuntutan  dari  istri  majelis  hakim  dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut’ah, nafkah iddah  dan  nafkah  anak.  Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  penulis  mengambil judul “Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Banyuwangi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  usaha  secara  ilmiah  untuk  mengetahui  atau mempelajari  fakta-fakta  yang  baru  dapat  diartikan  sebagai  penyaluran  rasa  ingin tahu. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode  ilmiah  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  baru  guna  membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada 3 .
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya.  Kecuali itu  maka  juga  diadakan  pemeriksaan  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan. 4
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  sosiologis  yaitu    penelitian  dibidang  hukum  yang  meneliti,  mengkaji  dan membahas  suatu  masalah  dari  aspek  gejala  sosialnya  di  dalam  lingkup  hukum
3 . Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, (JakartaL Sinar Grafika, 1991), hal. 2
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)
yang  ada  kaitannya  dengan  kenyataan  yang  terjadi  didalam  praktek.  Jadi  yang dikaji  prilaku-prilaku  masyarakat  dalam  bidang  hukum,  dengan  kata  lain  yang menjadi lingkup pembahasannya adalah pelaksanaan hukum di masyarakat.
Data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dilapangan               (field research)  melalui  para  responden.  Teknik  pengumpulan  data    dilakukan  dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.
Dari data yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan  kemudian  yang  penulis  lakukan  adalah  mengolah  data.  Selanjutnya data  tersebut  penulis  analisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  diskriptif kualitatif,  yaitu  mengambarkan  secara  jelas  atas  fenomena  yang  terjadi dimasyarakat yang kemudian secara diskriptif  yaitu menyusun data yang penulis kumpulkan  secara  sistimatis,  sehingga  akan  menghasilkan  sesuai  dengan pembahasan yang dikemukakan.

## PEMBAHASAN
Pada  dasarnya  setiap  orang  yang  melaksanakan  perkawinan  mempunyai tujuan  atau  cita-cita  untuk  selama-lamanya.  Tetapi  adakalanya  suatu  perkawinan karena  sebab-sebab  tertentu  dapat  berakibat  putus  atau  tidak  dapat  dilanjutkan lagi,  dan  pada  akhirnya  perkawinan  tersebut  harus  berakhir  dengan  perceraian antara suami istri.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyebut secara  umum  mengenai  putusnya  hubungan  perkawinan  dalam  tiga  golongan seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan sebagai berikut.
a. Kematian  Putusnya  perkawinan  sebab  kematian  adalah  dengan meninggalnya  salah  salah  satu  pihak  (suami  atau  istri).  Sejak  saat meninggalnya salah satu pihak itulah perkawinan itu menjadi putus
b. Perceraian Putusnya perkawinan karena perceraian adalah dengan pernyataan talak dari seorang suami.
c. Atas keputusan pengadilan.
Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena  gugatan  istri.  Gugatan  seorang  istri  yang  melangsungkan  perkawinan menurut agama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan gugatan seorang suami/istri  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  dan  kepercayaan bukan Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, dicantumkanlah  suatu  asas  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan menurut undang-undang ini.  Untuk melakukan perceraian harus ada  cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup  rukun  sebagai  suami  istri.  Perceraian  hanya  mungkin  dengan  salah  satu alasan  seperti  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Peraturan Pelaksanaannya,  yang  harus  dilakukan  di  depan  Pengadilan.  Bagi  warga  negara yang beragama Islam perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama.
Suatu  perceraian  secara  hukum  hanya  dapat  dilakukan  di  pengadilan karena  pengadilan  merupakan  forum  hukum  yang  dapat  memberikan  keputusan bagi  para  pihak  terkait.  Mengenai  tata  cara  Perceraian,  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  membagi  dua  klasifikasi  cara  berdasarkan agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh pemohon Perceraian yaitu:
1. Tata  cara  perceraian  bagi  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan yang  beragama  Islam  berdasarkan  Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  18 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 28  dan  29  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  1975.  Pada  kedua  peraturan  tersebut  pada  pokoknya  adalah sebagai berikut:
a. Gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  suami  atau  istri  diajukan kepada  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat kediaman  tergugat.    Permohonan  ini  harus  dilengkapi  dengan alasan-alasannya  dan,  meminta  untuk  diadakan  sidang  keperluan tersebut. Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat permohonan dan  dalam  waktu  selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  setelah diterimanya  permohonan,  pemohon  akan  dipanggil  bersama-sama dengan  istrinya  untuk  didengar  dan  diminta  penjelasan  tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksudnya untuk bercerai.
b. Setelah  menerima  penjelasan,  Pengadilan  Agama  untuk  pertama kalinya  berusaha  mendamaikan  kembali  kedua  belah  pihak  yang akan  bercerai  dengan  meminta  bantuan  Badan  Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang biasa dikenal dengan
BP4.
c. Dalam  persidangan  tentunya  diwarnai  dengan  ketegangan ketegangan  dari  kedua  pihak  yang  menginginkan  dilaksanakan perceraian,  sehingga  sidang  tidak  harus  selesai  sekali  bersidang tetapi mungkin juga berkali-kali. Pada setiap kali persidangan hakim juga  berusaha  mendamaikan  lagi,  sampai  pengadilan  berpendapat bahwa  kedua  pihak  tidak  dapat  lagi  didamaikan  dan  sudah  cukup alasan  talak.  Lalu  diadakan  lagi  sidang  untuk  mendengarkan  dan menyaksikan pengucapan talak, di mana pada saat tersebut dihadiri juga oleh istrinya atau wakilnya. Sehabis mengikrarkan talak bekas suami kemudian menandatangani surat ikrar.
d. Selanjutnya Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat untuk keperluan: lembar pertama dilampiri surat ikrar dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat Lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri sedang lembar keempat untuk arsip.
e. Perceraian terjadi pada saat pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut di atas.
Apabila  talak  sudah  terjadi,  maka  kutipan  akta  nikah  yang  dipegang oleh  masing-masing  suami  dan  istri  dicabut  dan  ditahan  oleh  Pengadilan Agama  di  tempat  talak  itu  diikrarkan  dan  diberi  catatan  pada  kolom  yang tersedia bahwa pemilik sudah menjatuhkan/dijatuhi talak.
2. Tata-cara  bagi  seorang  suami  atau  istri  yang  melangsungkan  perkawinan menurut  agama  dan  kepercayaan  selain  Islam.  Gugatan  perceraian  dengan
alasan-alasan seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, dan diajukan baik oleh suami ataupun istri atau wakil kepada Pengadilan Negeri dengan daerah hukum  yang  meliputi  wilayah  tempat  tinggal  tergugat.  Apabila  ada  hal-hal lain  di  luar  itu,  misalnya  tempat  tergugat  tidak  menentu,  permohonan perceraian  ditujukan  kepada  Pengadilan  Negeri  dengan  wilayah  hukumnya meliputi  tempat  tunggal  si  penggugat.  Gugatan  cerai  karena  ditinggal  terus menerus  tanpa  alasan  yang  sah  dapat  diajukan  pada  Pengadilan  Negeri dimana  penggugat  berdomisili,  asal  sudah  melewati  batas  waktu  yang diisyaratkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan.  Sedangkan  gugatan  cerai dengan alasan cekcok yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, diajukan di Pengadilan Negeri empat kediaman tergugat.
Pemeriksaan perkara cerai talak yang diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua,
Paragraf  2  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989,  hampir  sama  apa  yang  diatur dalam  Bab  V  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975.  Adapun  mengenai pemeriksaan perceraian yang ditentukan dalam Undang-Undang terdiri dari:
1. Cerai Talak
a. Suami  mempunyai  jalur  tertentu  dalam  upaya  menuntut  upaya  perceraian yaitu jalur suami melalui cerai talak.
b. Jalur  hukum  untuk  suami  ditempuh melalui  gugat  permohonan  baik  lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama.
c. Dalam  UU  No.  7  Tahun  1989  ditentukan  sifat  gugat  cerai  talak  adalah berupa  permohonan  yang  identik  dengan  gugat volunter ,  namun  dia berbeda  dengan  dari  gugat volunter yang  mumi.  Gugat volunter yang mumi  adalah  sepihak,  hanya  pemohon  saja.  Orang  yang  disebut  dalam permohonan sebagai objek, tidak berdiri sebagai subjek. Sedangkan dalam cerai talak istri sebagai pihak dan subjek perdata, malahan mempunyai hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Jadi disini terlihat keunikan gugat cerai talak dibanding dengan gugat volunter pada umumnya.
d. Suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.
e. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal dl luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat mereka melangsungkan perkawinan
f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya banding dan kasasi.
g. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah itu memanggil pemohon dan termohon untuk dimintai penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
h. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati atau mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin untuk
mengikrarkan talak.
i. Setelah keputusan mempunyai keputusan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
j. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk diadakan mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
k. Setelah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami atau istri.
l. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
2. Cerai Gugat.
a. Jalur  untuk  menuntut  perceraian  bagi  istri  adalah  cerai  gugat,  yang  pada dasarnya  tats  cara  pemeriksaan  tidak  banyak  berbeda  dengan  cerai  talak. Misal  persamaannya  tentang  hat  yang  berkenaan  dengan  pengiriman salinan dan pemberian akta cerai.
b. Yang bertindak sebagai penggugat adalah istri clan di tempat lain suami sebagai tergugat.
c. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama meliputi tempat kediaman penggugat.
d. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan pemohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
e. Dalam sidang tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya.
f. Setelah itu kedua belah pihak menyepakati besarnya iwald atau tebusan.
g. Jika sudah menyepakati besarnya iwald maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama.
Hukum  Acara  yang  berlaku  di  pengadilan  dalam  perkara  perceraian, secara  garis  besar  mengikuti  Hukum  Acara  Perdata.  Namun  terdapat kekhususan  yang  berlaku  di  dalam  Hukum  Acara  di  Pengadilan  Agama, meliputi  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama,  sifat  persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan. Kekhususan  Hukum  Acara  yang berlaku pada Pengadilan Agama di dasarkan  pada  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama (Undang-Undang  Peradilan  Agama).  Dengan  demikian  Hukum  Acara  yang berlaku  pada  Pengadilan  Agama  adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali mengenai sejumlah hal lainnnya, yang diatur khusus, meliputi:
a. Bentuk dan proses perkara;
b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama;
c. Pemanggilan pihak-pihak;
d. Pemeriksaan, pembuktian dan upaya damai;
e. Biaya Perkara;
f. Putusan hakim dan upaya hukum. Selain  mengacu  kepada  Undang-Undang  Peradilan  Agama,  menurut penulis  proses  beracara  di  Pengadilan  Agama  juga    mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Mahkamah Agung.  Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yang  dengan  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  jo  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor 154  Tahun  1991.  Seluruh  Undang-Undang  dan  peraturan  tersebut  dapat dipergunakan  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  atau  perkara  dibidang perkawinan,  kewarisan,  wasiat  hibah, shodaqoh berdasarkan  Hukum  Islam  serta Kitab-kitab Fiqih Islam, sebagai sumber penemuan hukum.
Dalam  perkara  perceraian  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  114  Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan  perceraian  yang  dilakukan  oleh  istri,  perceraian  tersebut  hanya  dapat dilakukan  atas  dasar  putusan  hakim  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan para pihak (Pasal 115 KHI).
Pada Pengadilan Agama setidaknya secara umum ada 8 kali sidang, dalam proses perceraian, yakni :
1. Sidang pembacaan gugatan/perdamaian;
2. Sidang jawaban;
3. Sidang replik;
4. Sidang duplik;
5. Sidang bukti-saksi Penggugat;
6. Sidang bukti-saksi Tergugat;
7. Sidang kesimpulan;
8. Sidang Putusan;
9. Ucap talaq (jika yang ajukan gugatan cerai adalah si suami)
Sedangkan di  Pengadilan Negeri ada 10 kali pertemuan sidang yakni :
1. sidang mediasi (perdamaian) pertama;
2. sidang mediasi ke-2;
3. sidang mediasi ke-3;
4. sidang jawaban;
5. sidang replik;
6. sidang duplik;
7. sidang bukti-saksi Penggugat;
8. sidang bukti-saksi Tergugat;
9. sidang kesimpulan;
10. sidang Putusan.
Perceraian  yang  terjadi  karena  adanya  talak  dari  suami  terhadap  istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  mantan  suami  untuk memberikan  biaya  penghidupan  dan  atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak.
Nafkah  iddah  adalah  pemberian  nafkah  dari  (mantan)  suami  kepada
(mantan) istrinya selama waktu tertentu (selama masa idah) setelah diucapkannya talak  oleh  si  (mantan)  suami.  Nafkah  iddah  umumnya  berupa  uang.  Sedangkan mut’ah  adalah  pemberian  dari  (mantan)  suami  kepada  (mantan)  istri  sebagai akibat  dari  adanya  perceraian,  dimana  istri  telah  dijatuhi  talak.  Mut’ah  dapat berupa  benda/perhiasan  ataupun  uang,  umumnya  besarnya  biaya  nafkah  tersebut disesuaikan  berdasarkan  kesepakatan  atau  berdasarkan  kemampuan  si  (mantan) suami. Mut’ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul dan percerain atas kehendak suami.
Menurut historis iddah telah dikenal sejak zaman dahulu. Para ulama telah sepakat  iddah  itu  hukumnya  wajib  bagi  istri  yang  telah  diceraikan.  Iddah  ialah masa  tunggu  atau  tenggang  waktu  sesuai  dengan  jatuhnya  thalak  dari  suami, dimana  pada  masa  iddah  ini  suami  boleh  untuk  merujuk    kepada  istrinya. Sehingga  pada  masa  iddah  ini  si  istri  belum  boleh  untuk    melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.
Pada  masa  iddah  ini  sebenarnya  untuk  meyakinkan  kekosongan  rahim  si istri  agar  terhindar  dari  percampuran  atau  kekacauan  nasab  bagi  anak  yang dikandung.  Di  samping  itu  untuk  memikir  kembali  atau  jalan  yang  mereka tempuh,  apakah  untuk  merujuk  kembali  atau  tetap  meneruskan  perceraian  yang telah  terjadi.  Bagi  istri  yang  telah  diceraikan  oleh  suaminya,  baik  istri  tersebut dicerai  hidup  dari  pihak  si  suami  atau  si  istri  tersebut  sedang  mengandung  atau tidak,  maka  si  istri  tersebut  wajib  untuk  menjalani  masa  iddah  sebagaimana tercantum  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  153  ayat    yang  menegaskan bahwa  bagi  seorang  istri  yang  putus  perkawinannya  berlaku  waktu  tunggu  atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami. Iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu :
a. Suatu tenggang waktu tertentu
b. Wajib dijalani si bekas istri
c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya
d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah, untuk memperjelas pengertian tersebut di atas, bahwa iddah menurut pengertian hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum Oleh karena itu, setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan untuk
menjalani masa iddah, yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan atau suami yang menceraikannya, yakni apakah perceraian itu terjadi karena cerai proses pengadilan atau cerai karena kematian. Setelah terjadinya perceraian berdasarkan hukum perdata maupun hukum syara’ si suami dibebankan untuk  memberikan nafkah kepada pihak mantan istri. Dan apabila si suami tidak memberikannya, nafkah kehidupan (uang belanja) maka si istri dapat mengajukan masalah tersebut kepada pengadilan agama.
Dalam masa iddah tersebut terdapat hak dan kewajiban suami-istri, yaitu: Hak Istri pada masa iddah
a. Mendapatkan nafkah selama masa iddah
b. Mendapatkan perumahan selama masa iddah
c. Istri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban istri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya.
Kewajiban suami pada masa iddah istri
a. Suami wajib memberikan nafkah pada istri
b. Suami wajib memberikan perumahan pada istri
c. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak Hak istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau
memenuhi hak-hak istri. Sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh istri pada masa iddah. Pasal 4 (sub c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pengadilan agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang menegaskan suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighot thalak di muka majelis hakim pengadilan agama melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam.

## PENUTUP
Pengadilan  Agama  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan  atau  menentukan  suatu  kewajiban  bagi  istri.  Dalam gugatan  (cerai  talak)  suami  terhadap  istri,  hakim  diberikan  kewenangan  oleh undang-undang  membebani  suami  untuk  memberikan  nafkah  iddah  dan  mut’ah terhadap  istri.  Gugatan  balik  disisi  istri  juga  diberikan  hak  untuk  mengajukan gugatan  balik  untuk  nafkah  anak,  iddah  dan  mut’ah.  Jika  cerai  gugat  dari  istri, disamping  mengajukan  gugatan  perceraian  sekaligus  mengajukan  nafkah  untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan  anak,  dan  harta  perkawinan  dapat  juga  terjadi  selama  proses pemeriksaan  berlangsung.  Pada  saat  pemeriksaan  perkara  perceraian  sedang berjalan,  istri  sebagai  penggugat  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  hakim agar  selama  proses  pemeriksaan  perkara  berlangsung  lebih  dulu  ditetapkan nafkah,  biaya  pemeliharaan  anak,  dan  harta  perkawinan.  Jadi  sebelum  pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa nafkah yang harus dibayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjagaan harta bersama dan
harta  pribadi  istri.  Putusan  yang  seperti  ini  dapat  dijatuhkan  hakim  mendahului putusan  pokok  perkara,  dan  putusan  ini  mempunyai  kekuatan  mengikat  kepada kedua  belah  pihak  sampai  putusan  pokok  perkara  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalarn Praktek, JakartaL Sinar Grafika. Lili Rasjidi, 1991, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia . Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Musthafa Kamal dkk, 2002, Fikh Islam , Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. Soerjono Soekanto,  1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  RI  nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991,  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam.