## TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN LOKASI PADA PENGADAAN TANAH DALAM SKALA KECIL
Rachmatika Lestari 1 , Safrida 2 , Phoenna Ath Thariq 3 , Yuhdi Fahrimal 4
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar e-mail: rachmatikalestari@utu.ac.id
2 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar email: safrida1290@utu.ac.id
3 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar e-mail: phoennaaththariq@utu.ac.id
4 Prodi Ilmu Komunikas, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar e-mail: yuhdifahrimal@utu.ac.id

## Abstract
Land  acquisition  is  a  way  to  acquire  land  for  development  in  the  public interest. Land acquisition arrangements in Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. Article 1 number 2 of the law stipulates that: "Land acquisition is an activity of providing by giving appropriate and  fair  compensation  to  the  rightful  parties”.  With  the  spirit  of  efficiency  and effectiveness, based on  Article 53 paragraph (1) Regulation of the Head of BPN Number 5 of 2012 which states that for the procurement of land with an area of no more than 1 (one) hectare, it can be done directly by the Agency which requires land with the Rightful Party, by buying and selling or exchanging or other methods agreed  by  both  parties  then  amended  to  5  (five)  hectares  with  the  issuance  of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 6 Year 2015. Based on the description that has been stated, the formulation of the problem that will be discussed in this paper is whether there can be a consignment in small-scale land acquisition if there is no location determination? This research is a normative juridical research. This research is focused on examining the application of rules or norms in positive law. The data source  used  in  this  study  is  secondary  data,  which  is  done  by  examining  library materials,  or  laws  and  regulations. The  results  showed  that  the  location  of  land acquisition on a small scale can also be determined. This is because there is the word "can" in Article 121 paragraph (1) of Presidential Regulation No. 148 of 2015 which means that the determination of location can be done and may not be done in  small-scale  land  acquisition.  Therefore,  in  order  for  the  consignment  to  be registered  by  the  court,  even  in  the  small  scale  land  acquisition,  location determination  can  be  made  as  one  of  the  requirements  for  registration  of  the application to the court.
Keywords: land acquisition, small scale land acquisition, consignment

## 1. PENDAHULUAN
Pengadaan  tanah  merupakan  cara  untuk  memperoleh  tanah  untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum.  Pasal  18  Undang-Undang  Pokok Agraria  meny atakan  bahwa:  “untuk  kepentingan  umum,  termasuk  juga  untuk kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah bisa dicabut, dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan cara yang diatur dengan Undang-undang .” Ketentuan tersebut menjadi dasar penjabaran pengaturan pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 2 undang- undang tersebut mengatur bahwa: “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  mempunyai  aturan  pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang telah beberapa kali dikaji dan  disempurnakan,  yaitu  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  40  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012,  Peraturan  Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres  Nomor  71  Tahun  2012.  Kemudian  perubahan  yang  terakhir  yaitu Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012.
Kemudian, sebagai pelaksanaan atas Pasal 111 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 148 Tahun 2015, telah dikeluarkan pula Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  yang diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015.
Pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Daerah seringkali terbentur dengan  tahapan  pengadaan  tanah  yang  sangat  panjang  dan  memakan  waktu, padahal  seringkali  tanah  dibutuhkan  segera  untuk  menunjang  pembangunan daerah.  Dengan  semangat  efisiensi  dan  efektifitas,  dikeluarkan  pasal  dalam aturan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menyatakan bahwa  untuk  pengadaaan  tanah  yang  luasnya  tidak  lebih  dari  1  (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh  Instansi  yang memerlukan tanah dengan  Pihak yang  Berhak,  dengan  cara  jual  beli  atau  tukar  menukar  atau  cara  lain  yang disepakati kedua belah pihak. 1 Batasan maksimal pengadaan tanah skala kecil ini  diubah  menjadi  5  (lima)  hektar  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun 2015.

## 2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1 Pasal 53 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
1. Bagaimana tahapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?
2. Bagaimana tahapan pengadaan tanah skala kecil?
3. Apakah dapat dilakukan konsinyasi dalam pengadaan tanah skala kecil jika tidak ada penetapan lokasi?

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 2
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder, yaitu  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka,  ataupun  peraturan perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara menggunakan  Penelitian  Kepustakaan (Library  Research), yaitu  penelitian kepustakaan  seperti  melakukan  inventarisasi  terhadap  peraturan  perundang- undangan  dan  dokumen  serta  literatur  yang  berkaitan  dengan  persoalan  yang dikaji.
Data  yang  telah  terkumpul  dianalisa  secara  kualitatif  dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

## 4. PEMBAHASAN
4.1 Tahapan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum
Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan berikut: 1. Perencanaan;
Perencanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. 3
Perencanaan Pengadaan  Tanah untuk  Kepentingan Umum disusun dalam  bentuk  dokumen  perencanaan  Pengadaan  Tanah  yang  disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen  perencanaan  ditetapkan  oleh  instansi  yang  memerlukan tanah dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit memuat:
a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
b. kesesuaian  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan  Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
c. letak tanah;
2 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 91.
3 Pasal  14  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum.
d. luas tanah yang dibutuhkan; e. gambaran umum status tanah; f. perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
h. perkiraan nilai tanah; dan
i. rencana penganggaran. 4

## 2. Persiapan;
Instansi  yang  memerlukan  tanah  bersama  pemerintah  provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan: a. Pemberitahuan rencana pembangunan
Pemberitahuan  rencana  pembangunan  disampaikan  kepada masyarakat  pada  rencana  lokasi  pembangunan  untuk  Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung. b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan
Pendataan  awal  lokasi  rencana  pembangunan  meliputi  kegiatan pengumpulan  data  awal  Pihak  yang  Berhak  dan  Objek  Pengadaan
Tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak  pemberitahuan  rencana  pembangunan.  Hasil  pendataan  awal lokasi  rencana  pembangunan  digunakan  sebagai  data  untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.
Konsultasi  Publik  rencana  pembangunan  dilaksanakan  untuk mendapatkan  kesepakatan  lokasi  rencana  pembangunan  dari  Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di  tempat  rencana  pembangunan  Kepentingan  Umum  atau  di  tempat yang  disepakati.  Kesepakatan  dituangkan  dalam  bentuk  berita  acara kesepakatan.  Atas  dasar  kesepakatan  tersebut,  Instansi  yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  pengajuan  permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
Konsultasi  Publik  rencana  pembangunan  dilaksanakan  dalam waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  kerja,  dan  apabila  sampai dengan  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  kerja  pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan terdapat pihak yang keberatan mengenai  rencana  lokasi  pembangunan,  dilaksanakan  Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 5

## 3. Pelaksanaan
4 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
5 Pasal 16 s/d Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Instansi  yang  memerlukan  tanah  mengajukan  pelaksanaan Pengadaan  Tanah  kepada  Lembaga  Pertanahan.  Pelaksanaan  Pengadaan Tanah meliputi:
a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang meliputi:
1) pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
2) pengumpulan  data  Pihak  yang  Berhak  dan  Objek  Pengadaan Tanah. 6
Hasil  pengumuman  atau  verifikasi  dan  perbaikan  ditetapkan  oleh Lembaga  Pertanahan  dan  selanjutnya  menjadi  dasar  penentuan  Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.
b. Penilaian Ganti Kerugian; Lembaga  Pertanahan  menetapkan  dan  mengumumkan  Penilai  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penilaian  Objek  Pengadaan  Tanah.  Penilaian  besarnya  nilai  Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: 1) tanah; 2) ruang atas tanah dan bawah tanah; 3) bangunan; 4) tanaman; 5) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau 6) kerugian lain yang dapat dinilai. 7
c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
Lembaga  Pertanahan  melakukan  musyawarah  dengan  Pihak  yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan  bentuk  dan/atau  besarnya  Ganti  Kerugian  berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian  kepada  Pihak  yang  Berhak  yang  dimuat  dalam  berita  acara kesepakatan. 8
d. Pemberian Ganti Kerugian Pemberian Ganti Kerugian atas Objek
Pengadaan  Tanah diberikan langsung kepada Pihak  yang  Berhak dan dapat diberikan dalam bentuk:
1) uang; 2) tanah pengganti; 3) permukiman kembali; 4) kepemilikan saham; atau 5) bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 9
e. Pelepasan tanah Instansi.
Pelepasan  Objek  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  yang dimiliki  pemerintah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
6 Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
7 Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
8 Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
9 Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
perundang-undangan  yang  mengatur  pengelolaan  barang  milik negara/daerah. 10
Pelepasan  Objek  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  yang dikuasai  oleh  pemerintah  atau  dikuasai/dimiliki  oleh  Badan  Usaha Milik  Negara/Badan  Usaha  Milik  Daerah  dilakukan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Pelepasan  Objek  Pengadaan  Tanah  Instansi  tidak  diberikan  Ganti Kerugian, kecuali: 1) Objek Pengadaan  Tanah  yang  telah  berdiri  bangunan  yang dipergunakan  secara  aktif  untuk  penyelenggaraan  tugas pemerintahan.  Ganti  Kerugian  diberikan  dalam  bentuk  tanah dan/atau bangunan atau relokasi. 2) Objek  Pengadaan  Tanah  yang  dimiliki/dikuasai  oleh  Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Ganti kerugian diberikan  dalam  bentuk  uang,  tanah  pengganti,  permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 3) Objek  Pengadaan  Tanah  kas  desa.  Ganti  Kerugian  diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi. 11
4. Penyerahan hasil. Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:
a. pemberian  Ganti  Kerugian  kepada  Pihak  yang  Berhak  dan  Pelepasan Hak telah dilaksanakan; dan/atau
b. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. 12

## 4.2 Tahapan Pengadaan Tanah untuk Skala Kecil
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  pengadaan tanah Skala Kecil sering disebut dengan pengadaan tanah dengan skala kecil. Pengadaan tanah ini dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan- tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah terdapat di dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun  2012  jo  Pasal  2  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  yaitu:  Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil. Sedangkan dalam pelaksanaan pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dengan pengadaan  Skala  Kecil,  maka  Instansi  yang  membutuhkan  tanah  dapat langsung  melakukan  transaksi  membebaskan  tanah  dengan  cara  yang disepakati oleh pihak instansi dan pihak yang berhak.
10 Pasal 45 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
11 Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
12 Pasal 48 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Selain  itu,  dalam  pengadaan  tanah  skala  kecil  mengenai  kebijakan untuk tidak menggunakan panitia pengadaan tertuang dalam Bab VII, Pasal 121 Perpres Nomor 71 tahun 2012:
“Dalam  rangka  efisiensi  dan  efektifitas,  pengadaan  tanah  untuk Kepentingan Umum  yang memiliki luas tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat  dilakukan  secara  langsung  oleh  Instansi  yang  memerlukan tanah dengan  pemegang  hak  atas  tanah,  dengan  cara  jual  beli  atau  tukar menukar”atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak”. 13
Pada  tahun  2014,  setelah  diundangkannya  Perpres  Nomor  40  Tahun 2014 terdapat perubahan pada Pasal 121 sebagai berikut:
“Dalam  rangka  efisiensi  dan  efektifitas,  pengadaan  tanah  untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan  langsung  oleh  Instansi  yang  memerlukan  tanah  dengan  para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”. 14
Kemudian  dalam  Pasal  121  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  148  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan bahwa:
(1) Dalam  rangka  efisiensi  dan  efektifitas,  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan  langsung  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah  dengan pihak yang berhak.
(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
(3) Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.
(4) Penilaian  tanah  dalam  rangka  pengadaan  tanah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Instansi  yang  memerlukan  tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai”. 15
Bila diperhatikan isi dari Pasal 121 perubahan Perpres Nomor 71 tahun 2 012,  terdapat  kata  “dapat”  yaitu  pengadaan  tanah  dalam  skala  kecil  dapat dilakukan secara langsung  yang bermakna boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
Dalam  Bab  VI  Pasal  53  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  2012  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, mengatur Pengadaan Tanah Skala Kecil antara lain sebagai berikut:
13 Pasal 121  Perpres  Nomor  71  tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
14 Pasal 121  Perpres  Nomor  40  tahun 2014  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah Bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
15 Pasal 121 Perpres Nomor 148 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
(1) Dalam  rangka  efisiensi  dan  efektifitas,  pengadaan  tanah  untuk Kepentingan  Umum  yang  luasnya  tidak  lebih  dari  1  (satu)  hektar, dapat  dilakukan  langsung  oleh  Instansi  yang  memerlukan  tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
(2) Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari  1  (satu)  hektar,  merupakan  satu  hamparan  dan  satu  tahun anggaran”. (catatan: Ketentuan satu tahun anggaran ini telah dihapus oleh  Pasal  58  Perpres  148  Tahun  2015  tentang  Perubahan  keempat Perpres 71 tahun 2012).
(3) Pengadaan  tanah  yang  dilakukan  langsung,  dapat  dilakukan  tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, dan peraturan pelaksanaannya.
(4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
(5) Pengadaan tanah, dilaksanakan sesuai dengan tata ruang wilayah. 16
Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  perubahan atas Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, telah menghapus Pasal 53 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 sebelumnya tersebut, dan sebaiknya di  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dengan  skala  kecil  diselesaikan dengan  1  (satu)  kali  anggaran  karena  untuk  menghindari  berbagai permasalahan dengan tertundanya kegiatan.

## 4.3 Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil
Pada  dasarnya  pengadaan  tanah  skala  kecil  diselenggarakan  tanpa melalui prosedur-prosedur  pengadaan  tanah  dalam  skala luas.  Terhadap pengadaan  tanah skala  kecil  dilakukan  langsung  oleh  Instansi  yang memerlukan  tanah  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  cara  jual  beli, tukar  menukar  dan  cara  lain  yang  disepakati  tanpa  melibatkan  pihak  dari Badan  Pertanahan  Nasional.  Dalam  Pasal  121  ayat  (3)  Peraturan  Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dipertegas lagi bahwa pengadaan tanah skala kecil tidak memerlukan penetapan lokasi.
Pasal  1  angka  13  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012 menyebutkan  bahwa  penetapan  lokasi  adalah  penetapan  atas  lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi
16 Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
pembangunan untuk kepentingan umum. 17 Dapat dikatakan bahwa penetapan lokasi merupakan izin untuk melaksanakan pengadaan tanah.
Dengan  demikian  apakah  ada  akibat  yang  dapat  ditimbulkan  jika pengadaan  tanah  dalam  skala  kecil  dilakukan  tanpa  penetapan  lokasi. Permasalahanya muncul ketika pemegang hak atas tanah tidak bersedia untuk melepaskan tanahnya dan lokasi untuk pengadaan tanah skala kecil tersebut merupakan lokasi terbaik atau tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain dengan pertimbangan  berdasarkan  aspek  historis,  klimatologis,  geologis  dan topografis tidak ada lokasi lain, atau jika lokasi dipindahkan akan mengalami kerugian besar. Jika permasalahan ini timbul ketika pemegang hak atas tanah tidak  bersedia  untuk  melepaskan  tanahnya,  sedangkan  lokasi  untuk pengadaan  tanah  skala  kecil  tidak  dapat  dipindahkan  dan  semua  cara  telah dilakukan oleh panitia pengadaan tanah seperti proses musyawarah penetapan ganti  kerugian  dan  beberapa  cara  lainnya  tetapi  tetap  tidak  mencapai kesepakatan.  Maka  dapat dilakukan  pencabutan  hak  atas  tanah  yang  mana pencabutan  ini  dilakukan  dengan  cara  memberikan  ganti  kerugian  yang dititipkan di Pengadilan Negeri atau dikonsinyasikan.
Dalam  Pasal  24  dan  Pasal  25  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Dan  Penitipan  Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh  Instansi  yang  memerlukan  tanah  dalam  hal  ganti  kerugian  dilakukan melalui konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri. Salah satu syarat penitipan ganti kerugian yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c angka 3 yaitu uraian yang menjadi dasar permohonan penitipan ganti kerugian  meliputi  penyebutan  secara  lengkap  dan  jelas  surat  keputusan gubernur, bupati, atau walikota tentang penetapan lokasi pembangunan dan Pasal 25 ayat (2) huruf b yaitu permohonan penitipan ganti kerugian dilampiri dokumen  pendukung  berupa  fotocopy  surat  keputusan  gubernur  atau bupati/walikota  tentang  penetapan  lokasi  pembangunan  yang  menunjukkan permohonan  sebagai  Instansi  yang  memerlukan  tanah.  Sangat  jelas  dalam pasal ini untuk memenuhi syarat penitipan ganti kerugian diperlukan adanya penetapan lokasi yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.
Pasal  26  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016 menyatakan bahwa permohonan penitipan ganti kerugian yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dicatat dalam Buku Register Konsinyasi dan diberi nomor. Ini berarti dengan tidak adanya penetapan lokasi maka  Instansi  yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk melakukan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan, maka  permohonan  penitipan  ganti  kerugian  yang  dilakukan  oleh Instansi yang  memerlukan  tanah  tidak  dapat  diregistrasi  oleh  pengadilan  atau mengalami penolakan oleh Pengadilan untuk melakukan konsinyasi.
Berikut pengalaman pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil dengan disertai adanya penetapan lokasi, salah satunya pengadaan tanah skala kecil
17 Pasal  1  angka  13  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
untuk  Frontage  Road,  kutipan  wawancara  dengan  Bapak  Anwari  selaku Kepala Bagian Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan di Kantor Gubernur Jawa Timur menjelaskan bahwa:
“Apabila telah terjadi kesepakatan diundang lah tim apraisal untuk menilai. Setelah  dinilai  sesuai  ketentuan  kemudian  dimusyawarahkan  ke  warga, bukan  musyawarah  tentang  harganya,  tapi  tentang  bentuk  ganti  ruginya apakah dengan uang atau yang lain. Namun ada beberapa instansi misalnya di  Kota  Surabaya  ini  yang  masyarakatnya  dinilai  dinamis,  karena kekhawatiran  lahan  yang  dikehendaki,  contohnya  lahan  untuk  Frontage Road  ini  yaitu  untuk  pelebaran  jalan  yang  luasnya  hanya  kurang  dari  5 hektar,  menurut  ketentuan  Perpres  Nomor  148  Tahun  2015  sebenarnya tidak perlu penetapan lokasi tapi pertimbangan Pemerintah Kota dan juga minta pendampingan dari kejaksaan“. 18
Pemerintah  Kota  Surabaya  pada  akhirnya  tetap  memohon  dilakukan penetapan  lokasi.  Meskipun  masih  banyak  pihak  yang  mempertanyakan masalah penetapan lokasi, mengingat sudah ada ketentuan Peraturan Presiden tidak perlu penetapan lokasi, namun pengajuan permohonan untuk penetapan lokasi tetap dilakukan. Setelah dilakukan konsultasi ke BPN Pusat, dan BPN Pusat  memberi  jawaban  yang  intinya  menegaskan  bahwa  permohonan penetapan  lokasi  tersebut  disetujui  dan  bisa  diproses,  dengan  ketentuan penerbitan  penetapan  lokasi  tersebut  memiliki  alasan  kuat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya Anwari menjelaskan bahwa:
“tentunya  dengan  proses  yang  cepat,  kita  panggil  pemilik  tanah  dengan masyarakat  sekitar  kita  minta  persetujuannya  dengan  catatan  pihak instansi  membuat  surat  pernyataan  yang  dibuat  oleh  kepala  dinasnya dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Surabaya diwakili oleh Dinas Bina Marga. Surat pernyataan yang isinya alasan mengapa meminta penetapan lokasi yang dimohon ini tidak mungkin beralih karena secara teknis harus dilahan  itu  lokasinya,  sebenarnya  bisa  dengan  jual  beli  tapi  lebih  rumit sehingga diikat dengan penetapan lokasi tadi. Jadi dalam penetapan lokasi tadi  ada  ketentuan  bahwa  tanah  yang  sudah  dilakukan  penetapan  lokasi tidak  dapat  dialihkan  ke  pihak lain  kecuali  kepada instansi  yang memerlukan tadi”. 19
Berdasarkan  pemaparan  bapak  Anwari  terkait  mengapa  dilakukan penetapan  lokasi,  alasannya  adalah  bahwa  dengan  penetapan  lokasi  urusan pengadaan tanah menjadi tidak rumit, dibandingkan dilakukan dengan proses langsung karena pada proses langsung terkendala juga pada tahap negosiasi. Belum lagi adanya keraguan terkait dengan status tanah  yang apabila tidak dilakukan penetapan lokasi, maka kemungkinan dikemudian hari ahli waris
18 Wawancara dengan Bapak Anwari di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Maret Pukul 09.30 WIB oleh Andi Besse Tenri Adjeng dalam Tesis yang berjudul: “Penetapan Lokasi dalam Pengadaan Tanah Berskala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Makasar, 2017 .
19 Ibid.
pemilik tanah akan menuntut tanah tersebut. Fakta lain  yang menyebabkan adanya  permintaan  penetapan  lokasi  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur adalah bahwa dengan adanya penetapan lokasi, maka masyarakat tidak bisa dengan bebas menetapkan harga tanah menurut keinginan mereka. Sebelum adanya penetapan lokasi, pemerintah Kota Surabaya merasa kesulitan dalam melakukan  transaksi  dengan  pemilik  tanah,  seringkali  negosiasi  dengan pemilik  tanah  tidak  menemukan  titik  temu,  karena  pemilik  tanah  berkeras untuk menentukan harga jual tanah yang cukup tinggi, sementara tanah yang akan digunakan oleh pemerintah tersebut adalah diperuntukkan membangun fasilitas umum.
Beliau  juga  memberitahukan  beberapa  lokasi  pengadaan  tanah  skala kecil  yang  tetap  menggunakan  penetapan  lokasi  di  Provinsi  Jawa  Timur antara lain, yaitu:
a) Pengadaan tanah TPA Mojosari Kabupaten Mojokerto;
b) Pengadaan tanah Lokasi Pembangunan JLLT Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran;
c) Pengadaan tanah di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak;
d) Pengaadan tanah di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo;
e) Pengadaan tanah di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo;
f) Pengadaan tanah di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut;
g) Pengadaan  tanah  di  Kelurahan  Gununganyar  Tambak  Kecamatan Gununganyar. 20
Hal senada terkait alasan adanya penetapan lokasi juga diungkap dalam wawancara  penulis  dengan  Ibu  Aisyah,  Kepala  Seksi  Bidang  Pengadaan Tanah  dan  Pemanfaatan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Surabaya  beliau mengatakan bahwa:
“Pengadaan  tanah  yang  terdahulu  sebe lum  adanya  perubahan  Perpres Nomor 148 tahun 2015 untuk skala kecil menggunakan penetapan lokasi sangat  banyak  membantu  percepatan  pembangunan,  karena  penetapan lokasi  sebagai  izin  untuk  pengadaan  tanah,  kalau  tidak  ada  penetapan lokasi,  orang  awam  menganggap  belum  ada  izinnya.  Selain  itu  dengan penetapan lokasi masyarakat memahami harga yang dipakai adalah harga appraisal, kalau tanpa penetapan lokasi, kita tidak tahu apakah masyarakat Surabaya mau dengan harga yang ditetapkan appraisal. Sudah dikaji dari segi  kelayakan  intinya  secara  teknis  lahan  itu  tidak  mungkin  pindah  ke lokasi lain sehingga diminta penetapan lokasi, agar nantinya lahan tersebut tidak jatuh ke pihak lain karena undang-undang sudah mengikat, sehingga Lurah, Camat atau siapapun itu tidak dapat mengganggu gugat”. 21
Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  adanya  permasalahan yaitu pertentangan aturan antara Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 yang  menyatakan  bahwa  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  yang
20 Ibid
21 Wawancara dengan Ibu Aisyah di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya tanggal 14 Maret 2017 Pukul 11.00 WIB oleh Andi Besse Tenri Adjeng dalam Tesis yang berjudul: “Penetapan Lokasi dalam Pengadaan Tanah Berskala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Makasar, 2017.
luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar tidak memerlukan penetapan lokasi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa  salah  satu  syarat  untuk  melakukan  penetapan  ganti  kerugian  ke pengadilan  harus  ada  penetapan  lokasi  yang  ditetapkan  oleh  gubernur  atau bupati/walikota,  karena  jika  tidak  ada  penetapan  lokasi  maka  permohonan penitipan  ganti  kerugian  yang  dilakukan  oleh  Instansi  yang  memerlukan tanah tidak dapat diregistrasi oleh pengadilan.
Di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2016 hanya menyebutkan pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  saja  secara  luas,  tidak  menjelaskan pembagian antara pengadaan tanah dalam skala kecil dan skala besar, hal ini dapat dilihat dari pengetian pengadaan tanah di ketentuan umum dalam Pasal 1  angka  1,  yaitu  “Pengadaan  Tanah  adalah  k egiatan  menyediakan  tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.  Oleh  karena  itu,  dapatlah  dipahami  bahwa  menurut  Pasal  121 Perpres Nomor 148 Tahun 2015 perubahan Perpres Nomor 71 tahun 2012, terdapat  kata  “dapat” yaitu  pengadaan  tanah  dalam  skala  kecil  dapat dilakukan  secara  langsung,  sehingga  bermakna  boleh  dilakukan  dan  boleh tidak dilakukan.
Jika  Instansi  yang  memerlukan  tanah  mengajukan  permohonan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Perma Nomor 3 Tahun 2016 salah satu syarat yaitu dokumen pendukung berupa  fotocopy  Surat  keputusan  gubernur,  bupati,  atau  walikota  tentang penetapan lokasi pembangunan harus dilampirkan karena berdasarkan Pasal 26 dalam Perma tersebut menjelaskan jika semua syarat sudah lengkap, maka dapat dicatat dalam Buku Register Konsinyasi dan diberi nomor. Ini berarti dengan tidak adanya penetapan lokasi maka Instansi yang memerlukan tanah tidak  memenuhi  syarat  untuk  melakukan  penitipan  ganti  kerugian ke Pengadilan, maka permohonan penitipan ganti kerugian yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah tidak dapat diregistrasi oleh pengadilan atau mengalami penolakan oleh Pengadilan untuk melakukan konsinyasi. Hal ini berarti, pengadaan tanah dalam skala kecil juga  dapat dilakukan penetapan lokasi.

## 5. KESIMPULAN
Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum berdasarkan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakan  melalui tahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan,  dan  penyerahan  hasil. Sedangkan  untuk pengadaan tanah  skala  kecil  dilakukan  langsung  oleh  Instansi  yang  memerlukan  tanah dengan pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar dan cara lain  yang  disepakati  tanpa  melibatkan  pihak  dari  Badan  Pertanahan  Nasional. Dalam Pasal 121 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dipertegas lagi bahwa pengadaan tanah skala kecil tidak memerlukan penetapan lokasi.
Akan  terjadi  permasalahan  jika  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  bersedia untuk melepaskan tanahnya, sedangkan lokasi untuk pengadaan tanah skala kecil tidak dapat dipindahkan dan semua cara telah dilakukan oleh panitia pengadaan tanah  seperti  proses  musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  dan  beberapa  cara
lainnya tetapi tetap tidak mencapai kesepakatan. Maka untuk keadaan demikian, dapat dilakukan pencabutan hak atas tanah yang mana pencabutan ini dilakukan dengan  cara  memberikan  ganti  kerugian  yang  dititipkan  di Pengadilan  Negeri atau dikonsinyasikan.
Sedangkan dalam Dalam  Pasal  24  dan  Pasal  25  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun 2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  menyebutkan  syarat-syarat  yang harus dipenuhi oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam hal ganti kerugian dilakukan  melalui  konsinyasi  atau  penitipan  ganti  kerugian  di  Pengadilan Negeri, salah satunya  adalah penetapan lokasi  yang ditetapkan oleh Gubernur atau  Bupati/Walikota.  Jika  tidak  adanya  penetapan  lokasi,  maka  tidak  dapat diregistrasi oleh pengadilan atau mengalami penolakan oleh Pengadilan untuk melakukan konsinyasi.
Adanya permasalahan yaitu pertentangan aturan antara Peraturan Presiden Nomor  148  Tahun  2015  yang  menyatakan  bahwa  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  yang  luasnya  tidak  lebih  dari 5  (lima)  hektar  tidak memerlukan  penetapan  lokasi  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun  2016  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  syarat  untuk  melakukan penetapan  ganti  kerugian  ke  pengadilan  harus  ada  penetapan  lokasi  yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.
Di  dalam  Perma  Nomor  3  Tahun  2016  hanya  menyebutkan  pengadaan tanah untuk kepentingan umum saja secara luas, tidak menjelaskan pembagian antara  pengadaan  tanah  dalam  skala  kecil  dan  skala  besar.  Oleh  karena  itu, dapatlah dipahami bahwa menurut Pasal 121 ayat (1) Perpres Nomor 148 Tahun 2015 yang menyatakan “Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum  yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar,  dapat dilakukan  langsung  oleh  instansi  yang  memerlukan  tanah  dengan  pihak  yang berhak”. Terdapat kata “dapat” yaitu pengadaan tanah dalam skala kecil dapat dilakukan secara langsung, sehingga bermakna boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.  Hal  ini  berarti,  pengadaan  tanah  dalam  skala  kecil  juga  dapat dilakukan  penetapan  lokasi. Sehingga,  agar  pelaksanaan  konsinyasi  dapat diregister oleh pengadilan, maka dalam pengadaaan tanah skala kecil pun dapat dilakukan  penetapan  lokasi  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  diregistrasinya permohonan ke pengadilan.

## REFERENSI

## Buku-buku
Achmad Rubaie, (2007). Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Malang : Bayumedia Publishing.
Umar  Said  Sugiharto,  Suratman  dan  Noorhudha  Muchsin.  (2015).  Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi). Malang : Setara Press.
Saifuddin Azwar, (2015). Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## Tesis
Andi Besse Tenri Adjeng dalam Tesis yang berjudul: “Penetapan Lokasi dalam Pengadaan Tanah Berskala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Makasar, 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  Nomor  71  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umuum.
Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  30  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan Presiden Nomor 71 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri