## Evaluasi Penerapan Akad Pembiayaan (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Qurotul Aini
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email : ainimuamalat.sharia@gmail.com, HP : 085641213998

## Abstrak
Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  berdasarkan AD-ART merupakan jenis Koperasi Serba Usaha (KSU). Kopma UIN  memiliki  unit  usaha  simpan  pinjam  dan  unit  usaha tersebut  melayani  jasa  pembiayaan,  salah  satunya  adalah pembiayaan  murabahah.  Dalam  penelitian  ini,  tujuannya adalah  mencoba  untuk  mengetahui  praktik  pembiayaan murabahah  di  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta; mengetahui aplikasi pembiayaan berdasarkan akad murabahah, sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum; mengetahui  alasan  Kopma  UIN  menggunakan  akad-akad syariah  pada  kegiatan  usahanya  padahal  Kopma  UIN  Sunan Kalijaga  termasuk  koperasi  konvensional.  Oleh  karena  itu, menjadikan  ketertarikan  tersendiri  untuk  meneliti  tentang praktik  akad  pembiayaan  murabahah  di  Kopma  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Dalam  mengumpulkan  data,  yang  digunakan  adalah  teknik wawancara  dan  observasi.  Adapun  pendekatan  yang digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  adalah pendekatan  normatif  dan  pendekatan  perundang-undangan. Penelitian  ini  menggunakan  analisa  data  kualitatif,  dan dengan teknik analisis berfikir induktif.
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa alasan dari pihak  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  menerapkan akad-akad syariah dalam usahanya adalah untuk mewujudkan misi  pertamanya,  yakni  dengan  Kopma  UIN  sedikit  demi sedikit  mengimplementasikan  akad-akad  syariah  di  dalam usahanya,  khususnya  pada  unit  usaha  simpan  pinjam, tujuannya  adalah  untuk  menyediakan  layanan  jasa  di  bidang keuangan  yang  terbaik  bagi  anggota  maupun  non-anggota.

## 20
Dalam  praktik  pembiayaan  murabahah  di  Kopma  UIN  pada proses pencairannya langsung dalam bentuk dana sesuai yang diajukan  oleh  anggota  USP,  jadi  tidak  ada  barang  sebagai obyek  dalam  transaksi  murabahah,  serta  dalam  pengambilan margin/keuntungan  pun  ditentukan  sepihak  oleh  Kopma  UIN Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Melihat  dari  praktik  tersebut, terdapat ketidaksesuaian pada pelaksanaan akad pembiayaan murabahah terhadap prinsip syariah, dengan kata lain praktik pembiayaan  murabahah  di  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Kata kunci: Evaluasi, Praktik, Murabahah, Prinsip Syariah

## A. Pendahuluan
Koperasi adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang- seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasarkan  atas  asas kekeluargaan 1 Tujuannya  adalah  memajukan  kesejahteraan anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan  masyarakat  yang  adil,  makmur  berlandaskan pancasila dan UUD 1945. 2
Koperasi  sebagai  suatu  badan  usaha  yang  anggotanya memiliki  status  ganda,  yakni  sebagai  pemilik  ( owner )  dan sebagai  pengguna  ( users ). 3 Pertama ,  sebagai  pemilik  yaitu anggota  yang  bergabung  dalam  sebuah  koperasi  berkonstribusi sebagai  pemilik  modal,  pemegang,  dan  juga  penentu  kebijakan penting  dalam  koperasi  tersebut  pada  saat  Rapat  Anggota Tahunan  (RAT). Kedua ,  fungsi  pengguna  yang  mana  anggota sebagai  pengguna  barang  dan  jasa  koperasi.  Akan  tetapi  selain anggota  menjadi  pengguna  barang  dan  jasa  koperasi,  anggota juga  dapat  menjadi supplier barang  dan  jasa  bagi  koperasi
1 Pasal 1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian.
2 Pasal 3 Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian.
3 Arifin  Sitio  dan  Halomoan  Tamba, Koperasi  Teori  dan  Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 79.
tersebut,  baik  barang  jadi  maupun  setengah  jadi  atau  yang lainnya guna menunjang kegiatan perekonomian koperasi.
Di  samping  anggota  memiliki  status  sebagai  pemilik  dan pengguna, anggota juga memiliki fungsi sebagai pengelola. Yang mana fungsi sebagai pengelola terlihat pada  struktur organisasi koperasi.  Kedudukan  tertinggi  setelah rapat  anggota  yakni pengurus sebagai pengelola koperasi, yang pada dasarnya dipilih dari dan oleh anggota.
Partisipasi anggota dalam koperasi adalah hal yang sangat penting,  karena  koperasi  ini  merupakan  perkumpulan  orang bukan  perkumpulan  modal.  Selain itu,  partisipasi  anggota  juga sangat  berpengaruh  dalam  menentukan  kemajuan  dan keberhasilan  koperasi.  Secara  umum,  koperasi  terdapat beberapa  jenis  di  antaranya  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi. Dan untuk jenis koperasi Berdasarkan keanggotaannya ada  Koperasi  Unit  Desa  (KUD),  Koperasi  Pegawai  Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Mahasiswa.
Koperasi  Mahasiswa  yang  sering  dikenal  dengan  nama “Kopma”, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang berada di lingkungan kampus. Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga saat ini tercatat, anggota yang terdaftar sejak awal berdirinya Kopma mencapai lebih dari 6.000 anggota, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Anggota di Kopma UIN ini merupakan mahasiswa kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bergabung bersama Kopma. Karena Kopma sebagai tempat para mahasiswa belajar koperasi yang riil, di dalamnya terdapat koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha yang menjadi satu bernama koperasi mahasiswa.
Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  sebagai  jenis  koperasi  serba usaha  memiliki  beberapa  unit  usaha  seperti  Mini  Market, Warparpostel,  Toko  Buku,  Kopma  Media,  dan  unit  USP  Asy- Syirkah.  Kopma  UIN  berdasarkan  AD-ART  memiliki  visi  dan misi  jangka  panjang,  visinya  yaitu  “Menjadi  Koperasi  Terbesar dan  Terdepan  Mitra  Sukses  Anggota”.  Sedangkan  misi  jangka panjangnya  adalah  memadukan  dan  mengembangkan perpaduan  relevansi  nilai  dan  prinsip  koperasi,  dengan  nilai- nilai  syariah  dalam  manajemen  organisasi;  menjadi  pusat inkubasi,  pengembangan  dan  pemberdayaan  bisnis  yang berbasis  koperasi  dengan  semangat  kemandirian  bagi  anggota-
22
anggotanya; membangun hubungan strategis dengan universitas dalam bidang ekonomi dan peningkatan kualitas SDM anggota; memperkokoh  dan  meningkatkan  posisi  Kopma  sebagai  salah satu  pilar  gerakan  koperasi  dalam  rangka  menyelesaikan permasalahan  perkoperasian  dan perekonomian  baik  lokal, regional, maupun nasional; membangun citra dan brand image , terpercaya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  merupakan  jenis koperasi serba usaha. Salah satu usahanya yaitu Kopma memiliki sebuah  unit  usaha  simpan  pinjam  USP  asy-syirkah  yang didirikan  guna  melayani  jasa  simpan  dan  pinjam  bagi  para anggotanya.  Yang  dimaksud  unit  USP  Asy-syirkah  adalah  salah satu unit usaha di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang baru didirikan pada tahun 2005. Unit Simpan Pinjam ini sebagai salah  satu  unit  usaha  yang  difokuskan  dalam  pengelolaan finansial  ( funding atau  penggalian  dana  dan lending atau penyaluran  dana)  baik  kepada  anggota,  sivitas  akademika,  dan masyarakat  umum  serta  sebagai  upaya  untuk  menyokong permodalan yang ada di Kopma. 4
Berdasarkan  AD-ART  Kopma  UIN  Sunan Kalijaga, permasalahan  yang  cukup  unik  dan  menjadi  perhatian  bahwa, Kopma  tersebut  termasuk  koperasi  konvensional.  Akan  tetapi, salah satu unit usaha yang dikelola oleh Kopma UIN yakni unit usaha simpan pinjam, di dalam pengelolaan dan pengembangan unit  usaha  simpan  pinjam  tersebut  menggunakan  akad-akad syariah.
Pada  unit  simpan  pinjam  USP  Asy-Syirkah  Kopma  UIN menggunakan  akad-akad  syariah  dalam  pengelolaan  lending dana.  Adapun  produk  pembiayaan  yang  dikelola  yaitu, pembiayaan  berdasarkan  akad  murabahah, mudarabah,  dan qordu hasanah. Kemudian, dalam kegiatan funding dana Kopma UIN mempunyai beberapa produk simpanan yang dikelola yaitu Simpanan tabungan koperasi, terdiri dari Simpanan Pokok yang dibayarkan satu kali pada awal masuk keanggotaan Kopma UIN Sunan Kalijaga, Simpanan Wajib yang dibayarkan sebulan sekali, dan Simpanan Sukarela.
Beberapa permasalahan lain yang, terlihat di Unit USP Asy- Syirkah  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  adalah  sampai saat  ini  berdasarkan  laporan  tahunan  tahun  2015-2016  masih
4 Buku tahunan Kopma UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015-2016.
terkendala  pada  pemasaran  produk  pembiayaan. Alasannya adalah  bidang  usaha  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  lebih fokus pada  pengembangan  di  unit  usaha  yang  lainnya.  Hal  tersebut menyebabkan  pendapatan  yang  diperoleh  unit  usaha  ini  lebih kecil dibandingkan unit usaha lain pada tiap triwulannya.
Kurang  kesadarannya  anggota  Kopma  sendiri  dalam berpartisipasi  di  segala kegiatan  Kopma  terutama  dalam  hal membayar  simpanan,  menjadikan  unit  USP  Asy-Syirkah  paling sepi  di  antara  unit  lainnya.  Maka  dari  itu  hal  tersebut  juga berdampak  pada  kegiatan  pembiayaan  di  Kopma  UIN,  yang mana  unit  usaha  tersebut  berdasarkan  pelaksanaan usaha pembiayaan  Kopma  hanya  mampu  mengeluarkan  dana  untuk pembiayaan sekitar Rp. 5.000.000,- per bulan dan hanya untuk pembiayaan kecil-kecilan saja.
Permasalahan  yang  perlu  menjadi  perhatian  adalah penerapan akad murabahah di unit USP Asy-syirkah Kopma UIN sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Akad  pembiayaan  murabahah  ini merupakan  akad  lebih  banyak  digunakan  untuk  bertransaksi  di Kopma.  Permasalahannya  adalah  terlihat  pada  surat  akad  akad pembiayaan,  pada  pasal  1  yakni  tujuan  pembiayaan,  yang  tidak secara  jelas  dituliskan  barang  kebutuhan  apa  yang  dijadikan sebagai obyek transaksi dalam pembiayaan tersebut. 5
Di samping permasalahan yang terdapat pada pasal 1 Surat Akad  Pembiayaan  Kopma  UIN,  permasalahan  lainnya  terlihat pada  penentuan margin yang  ditentukan  secara  sepihak  oleh Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga.  Dalam  hal  ini  antara  pembiayaan murabahah,  mudarabah,  dan  qard  al  hasan  margin  yang ditentukan  sama,  yakni  1,25%  untuk  Anggota dan  1,5%  untuk non anggota dibayarkan di setiap bulannya, yang berlaku untuk seluruh jenis pembiayaan yang ada di Kopma UIN\

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di  atas.  Maka  penelitian  ini  dibatasi  pada  permasalahan pelaksanaan  akad  murabahah  di  Kopma UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.  Sehingga  dalam  pembahasan  pada  penelitian  ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:
5 Lihat  ketentuan  pada  pasal  1,  Surat  akad  pembiayaan  Kopma  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
24
1. Mengapa Kopma UIN Sunan Kalijaga yang menjalankan usaha  pembiayaan  di  Kopma  dengan  menggunakan akad-akad  syariah,  sedangkan  Kopma  UIN  Sunan Kalijaga merupakan koperasi konvensional?
2. Apakah  praktik  pembiayaan  berdasarkan  akad murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga sudah sesuai prinsip syariah?
C. Kajian Pustaka
Permasalahan  mengenai  akad-akad  dalam  Islam  telah banyak  dibahas  pada  tulisan  atau  penelitian  yang  sebelumnya. Termasuk  pembahasan  tentang  akad  pembiayaan  yang dilaksanakan  dengan  sistem  bagi  hasil ( mudarabah, musyarakah), sistem jual beli (murabahah, salam, istishna ) , dan sewa (ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik/ IMBT ) di Lembaga Keuangan  terkait,  baik  itu  lembaga  keuangan  berbentuk  bank maupun non-bank.
Menurut Nur S. Buchori, secara umum prinsip operasional koperasi syariah adalah membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk  gotong  royong  dan  tidak  menyimpang  dari  sudut pandang  syariah,  yakni  dengan  melalui  proses  internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk dan  hukum diberlakukan  sesuai  dengan  prinsip  syariah. 6 Kemudian  Wiroso,  menjabarkan  dan  menjelaskan  tentang  jual beli  dalam  transaksi  murabahah  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah. 7 Hasil  penelitian  Nurul  Fitriani  Ramadani,  menyimpulkan bahwa  akad  murabahah  di  BMT  Ahmad  Dahlan  Cawas  telah memenuhi  asas  dan  rukun  dalam  akad  murabahah.  Namun, pelaksanaan  akad  murabahah  terkait  dengan  perwakilan, penyerahan  dan  penggunaannya  menjadikan  akad  murabahah tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang terjadi adalah penyerahan  uang  sesuai  harga  jual  yang  tertera  di  dalam  akad. Hal  tersebut  menyebabkan  tidak  sempurna  dan tidak  sah  akad
6 Buchori  Nur  S., Koperasi  Syariah  Teori  dan  Praktik, (Banten: Pustaka Aufa Media Press, 2012).
7 Wiroso, Jual beli Murabahah , (Yogyakarta: UII press, 2005).
25
murabahah, karena  tidak  sesuai  antara  akad  dan  pelaksanaan akhir 8 Hasil penelitian Yulia Astuti di BMT Jogjatama Yogyakarta. Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  dalam  praktik pembiayaan  murabahah,  mereka  mengambil  margin  sebesar 2,5% - 3%  dari  harga  pokok  (harga  asal).  Hasilnya walaupun nasabah  setuju  dengan  ketentuan  akad  tersebut,  akan  tetapi margin  yang  diambil  pihak  BMT  cukup  memberatkan  bagi nasabahnya. 9 Hasil  penelitian  Ajeng  Mar ‟ atus  Solihah,  menyatakan bahwa  penerapan  akad  ijarah  pada  pembiayaan  multijasa  di BMT  UMY  secara  teknis  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam. Karena  dalam  pelaksanaan  BMT  UMY  ini  tidak  menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan pihak rumah sakit sebagai obyek sewa. Sedangkan, secara prinsip dalam pelaksanaan akad ijarah multijasa ini dalam pelaksanaannya harus memiliki kaitan kerjasama antara LKS dengan penyedia obyek sewa. 10
Hasil  penelitian  Mardhiyah  Hayati,  menyatakan  bahwa pembiayaan  pendidikan  dapat  diperoleh  dengan  cara mengajukan  pembiayaan  ijarah  multijasa.  Akad  pembiayaan ijarah  multijasa  itu  sendiri  tidak  hanya  bisa  digunakan  untuk pembiayaan pendidikan saja, melainkan dapat digunakan sebaga pembiayaan  kesehatan,  perkawinan,  bayar  utang,  bayar  pajak, bayar sewa, dan lain-lain. 11
Berdasarkan hasil telaah pustaka dari beberapa penelitian, banyak  yang  sudah  membahas  tentang  murabahah  dan  akad pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Namun pelaksanaan
8 Nurul  Fitriani  Ramadani,  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Praktik Murabahah, Studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten,” skripsi tidak diterbitkan,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, 2012.
9 Yulia  Astuti,  “Murabahah  di  BMT  Jogjatama  Yogyakarta,” skripsi tidak  diterbitkan,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2005.
10 Ajeng  Mar ‟ atus  Solihah,  “Penerapan  Akad  Ijarah  Pada  Pembiayaan Multijasa  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Pada  BMT  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
11 Mardhiyah  Hayati,  Pembiayaan  Ijarah  Multijasa  Sebagai  Alternatif Sumber  Peembiayaan  Pendidikan  (Kajian  terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  No.  44.DSN-MUI/VIII/2004  tentang Pembiayaan  Multijasa), Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
26
akad  murabahah  di  lingkup  instansi  koperasi mahasiswa  tidak ditemukan,  khususnya  mengenai  kasus-kasus  yang  terjadi  pada pelaksanaan akad murabahah di koperasi mahasiswa.
Melihat  dari  telaah  pustaka  di  atas  permasalahannya hampir sama dengan kegiatan operasional di Kopma UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta.  Perbedaan  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya  adalah  penerapan  akad  pembiayaan  murabahah  di Kopma  ini  dirasa  cukup  unik.  Karena  sesuai  AD-ART,  Kopma UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  merupakan  koperasi  biasa (konvesional)  bukan  koperasi  syariah,  namun  dalam melaksanakan  kegiatan  usahanya  khususnya  usaha  simpan pinjam menggunakan akad syariah.

## D. Kerangka Teori
Manusia  satu  dengan  lainnya  pada  dasarnya  tidak  bisa hidup sendiri-sendiri. Di antara mereka perlu adanya kerjasama dalam  hal  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Sebagai  contoh kerjasama  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi,  seperti jual beli, utang piutang, kredit, sewa, dan lain lain.
Dalam  Islam  banyak  sekali  bentuk  kerjasama  yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  tersebut.  Di dalam kerjasama dibutuhkan adanya akad atau perjanjian, agar salah  satu  pihak  tidak  dirugikan,  ketika  menjalankan  sebuah kerjasama. Untuk itu hak dan kewajiban para pihak harus diatur dalam akad perjanjian. Tentunya akad dibuat dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, dengan demikian dapat menjadi penentu transaksi sah atau tidak dan dibenarkan dalam tuntunan Islam.
1. Prinsip Syariah
a. Prinsip Syariah di dalam Undang-undang No. 21 Tahun
2008
Prinsip  syariah  telah  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni:
Berdasarkan pasal 1 angka (12) yang dimaksud dengan “Prinsip  Syariah” adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Prinsip  syariah  dijadikan  pedoman  dalam  pembuatan perjanjian antara pihak bank (lembaga pembiayaan) yang
memiliki unit usaha syariah dengan pihak nasabah. Ketika kegiatan  penyimpanan  dana  dan  kegiatan  pembiayaan maupun  kegiatan  lainnya  dilaksanakan  sesuai  dengan prinsip syariah tentunya akad dapat dinyatakan sah sesuai dengan prinsip syariah
b. Prinsip
Syariah  dalam  bermuamalah  menurut pendapat  Ahmad  Azhar  Basyir 12 merumuskan  sebagai berikut: 1. Pada  dasarnya  segala  bentuk  muamalah  adalah mubah,  kecuali  yang  telah  ditentukan  lain  oleh  al quran dan sunnah Rasulullah,
2. Muamalah  dilakukan  atas  unsur  sukarela,  tanpa ada unsur paksaan di dalamnya,
3. Muamalah diadakan atas dasar pertimbangan yang memberikan  manfaat  bukan  kemudhoratan  dalam masyarakat, dan
4. Muamalah  dilaksanakan  dalam  memenuhi  nilai keadilan,  menghindari  unsur  penganiayaan,  dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
c. Prinsip yang  perlu  diperhatikan  dalam  pembuatan akad  berdasarkan  syariah  (akad  dalam  muamalah),  di antaranya yaitu 13 :
1. Prinsip suka sama suka, artinya kedua belah pihak yang  berakad  saling  rela.  Prinsip  ini  berlandaskan pada firman Allah yang berbunyi:
14 . ٍضاَﺮَـﺗ  ْﻦَﻋ  ًةَرﺎَِﲡ  َنﻮُﻜَﺗ  ْنَأ  ﱠﻻِإ  ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺑ  ْﻢُﻜَﻨْـﻴَـﺑ  ْﻢُﻜَﻟاَﻮْﻣَأ اﻮُﻠُﻛْﺄَﺗ  َﻻ اﻮُﻨَﻣَآ  َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡـﻳَأ ﺎَﻳ ْﻢُﻜْﻨِﻣ
2. Tidak  boleh  menzdolimi,  artinya  di  antara  pihak saling  menegaskan  kesetaraan  posisi  sebelum terjadinya  akad,  tidak  terpaksa  untuk  melepaskan hak  miliknya.  Prinsip  ini  telah  dijelaskan  dalam firman Allah yang berbunyi:
15 . َنﻮُﻤَﻠْﻈُﺗ  َﻻَو َنﻮُﻤِﻠْﻈَﺗ  َﻻ
12 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) , (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 15.
13 Muhammad  Ridwan, Manajemen  Baitul  Maa  Wa  Tamwil  (BMT) , (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 86-88.
14 QS. An Nisa ‟ (4) ayat 29
15 QS. Al Baqarah (2) ayat 279.
28
Prinsip keterbukaan, yakni antara kedua pihak yang bertransaksi saling ada keterbukaan terhadap obyek yang  ditransaksikan.  Di  dalam  prinsip  ini diterapkan juga prinsip transparansi di mana tidak ada  seseorang  yang  menyembunyikan  kelemahan dan kekurangan (cacat) pada barang. 3. Penulisan  dalam  akad  perjanjian,  dalam  penulisan akad  sangat  dibutuhkan,  karena  pentingnya dokumentasi  yang  ditandatangani  dan  disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama.

## 2. Koperasi dalam Pandangan Islam
Secara umum  prinsip  operasional  koperasi  syariah adalah  membantu  kesejahteraan  para  anggota  dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang  dari  sudut  pandang  syariah  yaitu  prinsip gotong  royong  ( ta’awun  ala  birri ),  dan  koperasi  berifat kolektif  dalam  membangun  kemandirian  hidup. 16 Dalam hal  ini  semua  layanan  produk-produk  dan  jasa-jasa  yang dilakukan di koperasi harus sesuai dengan syariah.
Produk  dan  jasa-jasa  koperasi  Syariah  tidak  berbeda jauh  dengan  produk  dan  jasa  yang  ada  di  Perbankan.  Di antaranya  dalam  hal  penghimpunan  dana,  koperasi memiliki sumber dana yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Sedangkan dalam hal penyaluran  dana,  koperasi  sesuai  dengan  sifat  dan fungsinya,  maka  sumber  dana  yang  diperoleh  haruslah disalurkan  kepada  anggota  maupun  calon  anggota koperasi. 17 Sifat  dari  penyaluran  dana  ada  yang  bersifat komersiil dan juga bersifat untuk pengemban fungsi sosial dengan  berdasarkan  pada  unit  kerja  sektor  riil  maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
a. Penyaluran dana yang sifatnya komersiil ada beberapa produk pembiayaan di antaranya:
1. Jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna.
2. Bentuk  kerjasama,  seperti  akad  mudarabah, musyarakah.
16 Buchori  Nur  S., Koperasi  Syariah  Teori  dan  Praktik, (Banten: Pustaka Aufa Media Press, 2012), Hlm. 7.
17 Buchori Nur S., Koperasi Syariah Teori dan Praktik, hlm 23.
3. Bentuk multijasa, seperti sewa (ijarah), pengalihan piutang (hiwalah)
b. Untuk penyaluran dana yang sifatnya kebajikan untuk pengemban  fungsi  sosial  ada  beberapa  produk pembiayaan, di antaranya:
1. Al qard

## 2. Al qardhul hasan
Pada  saat  ini,  lembaga  keuangan  mikro  maupun lembaga keuangan mikro syariah telah ada peraturan atau undang-undang  yang  mengatur  pelaksanaan  lembaga keuangan  mikro  dan  lembaga  keuangan  mikro  syariah, yakni  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM) 18 .  Di  dalam  undang- undang  tersebut  juga  mengatur  tentang  pelaksanaan Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS).  Dijelaskan bahwa  lembaga  keuangan  mikro  dapat  dilaksanakan secara  konvensional  maupun  secara  syariah.  LKM  yang dilaksanakan  secara  syariah  harus  sesuai  dengan  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional,  Majelis Ulama Indonesia. Kepemilikan LKM hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, BUMD, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota,  atau  Koperasi.  Dalam  hal  ini  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  ikut  andil  dalam  mengawasi jalannya  kegiatan  Usaha  yang  dilakukan  oleh  LKM maupun LKMS.
E. Metode Penelitian Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian lapangan  ( field  research ),  yaitu  memperoleh  data  langsung  di lapangan  untuk  dianalisis,  sehingga  didapatkan  suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Lokasi yang akan digunakan untuk  penelitian  adalah  di  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta pada unit usaha USP Asy-Syirkah.
18 LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus  didirikan  untuk  memberikan  jasa  pengembangan  usaha  dan pemberdayaan  masyarakat,  baik  melalui  pinjaman  atau  pembiayaan  dalam usaha  skala  mikro  kepada  anggota  dan  masyarakat,  pengelolaan  simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan. http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx, Tanggal Akses 6 Januari 2017.
30
Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum Islam preskriptif .  Menurut  Syamsul  Anwar,  penelitian  hukum Islam preskriptif bertujuan  untuk  menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran das sollen , yaitu norma-norma yang dipandang  ideal  untuk  dapat  mengatur  tingkah  laku  manusia dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. 19 Dengan kata lain  bertujuan  untuk  menemukan  norma-norma  syariah  untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif. Penelitian  ini  mencoba  untuk  menggambarkan  penerapan pembiayaan  berdasarkan  akad  murabahah  di  Kopma  UIN tersebut.  Kemudian  menganalisis  dari  penerapan  akad pembiayaan  untuk  mengetahui  kesesuaiannya  terhadap  prinsip syariah.

## B. Pembahasan
1. Pengertian Murabahah Secara  bahasa,  murabahah  berasal  dari  kata ribh yang maknanya  tumbuh  dan  berkembang  dalam  perniagaan. 20 Dengan  jual  beli  suatu  barang  dengan  cara  murabahah,  maka dengan  itu  akan  memperoleh  keuntungan  tertentu  yang  telah disepakati para pihak dalam perniagaan.
Secara  istilah,  dalam  koperasi  syariah  murabahah  berarti perjanjian/akad  jual  beli  barang  antara  pihak  koperasi  dengan anggota  yang  mana  harga  tersebut  sebesar  harga  pokok  barang ditambah  marjin  atau  keuntungan  yang  disepakati  kedua  belah pihak.
2. Dasar Hukum Murabahah
a. Dalil Al-Quran
21 ... ﺎَﺑِّﺮﻟا َم ﱠﺮَﺣَو َﻊْﻴَـﺒْﻟا ُﱠ ا ﱠﻞَﺣَأَو
Dijelaskan  bahwa  Allah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Dengan  adanya  ayat  Al-Quran  diatas maka  pada  dasarnya  dasar  hukum  jual  beli  juga  digunakan sebagai dasar hukum murabahah.
19 Nurul  Ma ‟ rifah  kutipan  dari  Syamsul  Anwar,  Ushul  Fiqih  dan Tipologi  Hukum  Islam, Jurnal IAIN  Syekh  Nur  Jati  Cirebon, download.portalgaruda.org/article.php , Tanggal Akses 12 Oktober 2016
20 Dimyauddin  Djuwaini,  2008, Pengantar  Fiqh  Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 103.
21 QS. Al-Baqarah (2): 275
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
b. Dalil Hadits
22 . .. َكَدْﻧِﻋ  َسْﯾَﻟ ﺎَﻣ ْﻊِﺑَﺗ َﻻ ....
Di  dalam  hadis  tersebut  dijelaskan  bahwa  tidak diperbolehkan  atau  tidak  dihalalkan  untuk  menjual  suatu barang  yang  bukan  milikmu,  dan/atau  mengambil keuntungan  dari  barang  yang  belum  berada  padanya. Artinya adalah tidak diperbolehkan LKS atau lembaga yang memiliki  UUS  dalam  melaksanakan  akad  jual  beli murabahah menjual barang yang belum menjadi milik LKS, dan  tidak  diperbolehkan  pula  mengambil  keuntungan sebelum barang secara sah menjadi milik LKS.
3. Rukun dan Syarat Akad murabahah
Menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam jual beli secara lebih rinci dijelaskan, yakni „ Aqid (orang yan bertransaksi yakni penjual dan pembeli), shigot (ijab dan qabul), dan mauqud
„ alaih (obyek  yang  ditransaksikan).  Menurutnya  rukun  yang terdapat dalam jual beli tersebut diterapkan juga pada rukun bai’ murabahah,  karena  pada  dasarnya  rukun  dan  syaratnya  sama, serta harus ada dalam akad transaksi murabahah.
Sedangkan  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu  akad murabahah, yakni dirumuskan sebagai berikut: 23 a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
b. Kontrak  pertama  harus  sah  sesuai  dengan  rukun  yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas dari riba.
d. Penjual  harus  menjelaskan  kepada  pembeli  bila  terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
e. Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan dengan barang transaksi, misalnya jika pembelian barang tersebut dilakukan secara utang, dan sebagainya.
Apabila  syarat-syarat  di  atas  tidak  terpenuhi,  yang  secara prinsip  syarat  pada  huruf  a,  d,  dan  e  di atas.  Pihak  pembeli (nasabah)  memiliki  hak  untuk  melanjutkan  pembelian  seperti apa  adanya,  atau  kembali  kepada  penjual  dan  menyatakan
22 Ibnu Majah,  Shahih  Sunan  Ibnu  Majah,  (Beirut:  Dâr  al-kutub  al- „ilmiyah, 2009), jilid III, hlm. 32, No. Hadis 2188.
23 Syafi ‟ I Antonio, Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik , hal.102
32
ketidaksetujuan  atas  barang  yang  dijual,  atau  membatalkan kontrak pembiayaan tersebut.

## A. Prinsip Syariah dalam Murabahah
Mengenai  prinsip  syariah  dalam  transaksi  pembiayaan murabahah telah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)  MUI  No:04/DSN-MUI/IV/2000.  Di  dalamnya  diatur mengenai  ketentuan  umum  murabahah  dalam  bank  syariah, ketentuan  murabahah  kepada  nasabah, jaminan  dalam murabahah,  utang  dalam  murabahah,  penundaan  pembayaran dalam  murabahah,  dan  terakhir  mengenai  bangkrut  dalam murabahah. 24 Beberapa penjelasan tentang ketentuan-ketentuan dalam  Fatwa  DSN  No:04/DSN-MUI/IV/2000  yang  berkaitan sebagai berikut:
Mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, sebelumnya  telah  dijelaskan  ketentuan  umumnya  pada  bab  1 bagian  kerangka  teoritik.  Singkatnya  dijelaskan  bahwa  bank membuat akad murabahah kepada nasabah akad tersebut harus bebas  riba;  barang  yang  menjadi  obyek  transaksi  tidak diharamkan oleh Islam; barang disepakati kualifikasinya; barang atas nama bank; bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan  transaksi  murabahah;  bank  menjual  barang  kepada nasabah  dengan  harga  senilai  harga  jual  ditambah  dengan keuntungan  dan  bank  harus  memberi  tahu  secara  jujur  harga perolehan  barang  tersebut;  dan  bank  mewakilkan  kepada nasabah  untuk  membeli  barang  kepada  pihak  ketiga,  akad  jual beli murabahah dilaksanakan ketika barang secara prinsip sudah menjadi milik bank.
Aturan tentang jaminan dalam murabahah. Jaminan dalam murabahah  dibolehkan,  tujuannya  agar  nasabah  serius  dalam pesanannya.  Jaminan  tersebut  bank  dapat  meminta  jaminan kepada nasabah  dalam  bentuk  yang  bisa  dipegang.  Sebagai contoh jaminan dapat berupa surat kendaraan bermotor (BPKB).

## B. Gambaran Umum Praktik Pembiayaan Murabahah
di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## 1. Mekanisme Prosedur Pengajuan Pembiayaan di Kopma UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  telah  mendirikan unit  usaha  yang  difungsikan  sebagai  pelayanan  jasa  keuangan
24 Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  tahun  2006  edisi Revisi, hlm. 24-27.
Kopma. Dalam hal ini unit usaha tersebut diberi nama USP Asy- Syirkah  yang  didirikan  pada  tahun  2005.  Produk  layanan  yang ditawarkan  ada  dua,  yakni  layanan  untuk  simpanan  dan pinjaman atau pembiayaan. Simpanan dikhususkan bagi anggota dan  dimaksudkan  sebagai  fungsi  untuk funding dana. Sedangkan,  layanan  pembiayaan  yang ada  Kopma,  Kopma  UIN Sunan  Kalijaga  dalam  pelaksanaannya  menerapkan  prinsip syariah,  yang  mana  terdapat  dua  jenis  pembiayaan  yakni pembiayaan murabahah (konsumtif) dan pembiayaan mudarabah  (produktif).  Kedua  jenis  pembiayaan  yang  ada  di
Kopma UIN tersebut dimaksudkan untuk lending dana. Tujuan dari lending dana adalah agar uang yang tersimpan di dalam unit USP  Asy-Syirkah  dapat  dioptimalkan  sumber  daya  modalnya untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dari  anggota  itu  sendiri, dalam  artian  dana  dari  anggota  yang  berasal  dari  simpanan tersebut  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggota  pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 25
Mekanisme  pembiayaan  di  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta 26 , yang pertama yaitu anggota USP datang ke Kopma UIN  ke  bagian  administrasi  USP  Asy-Syirkah  untuk  mengisi formulir  pengajuan  pembiayaan  yang  telah  disediakan  oleh pihak  Kopma  UIN. Kedua ,  anggota  USP  melengkapi  syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Kopma untuk pengajuan pembiayaan di Kopma yaitu;
a. Pas foto ukuran 3x4,
b. Foto kopi KTP,
c. Foto kopi KTM,
d. Foto kopi KRS terakhir,
e. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan
f. Pembiayaan  di  atas  1  juta  disertakan  jaminan  BPKB  asli dan foto kopi STNK anggota USP, dan untuk pembiayaan yang  di  bawah  1  juta  jaminannya  adalah  Sertifikat Sospem Asli atau Ijazah terakhir Asli. 27
25 Wawancara  dengan  Sdr.  Taufiq  Nur  Hidayat  Selaku  Ketua  Umum Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2016
26 Wawancara dengan Sdri. Neny Hidayati Selaku Karyawan Unit USP Asy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2016
27 Guna dari jaminan BPKB, ijazah terakhir dan Sertifikat sospem asli adalah  untuk  menghindari  anggota  melakukan  wanprestasi,  seperti  tidak membayar angsuran pembiayaan
34
Selanjutnya, setelah calon anggota USP mengisi formulir dan melengkapi  syarat-syarat  pengajuan  pembiayaan,  anggota tersebut  memberikan  formulir  yang  telah  diisi  beserta  syarat- syaratnya  ke  karyawan  bidang  administrasi  unit  USP  Asy- Syirkah. Dari USP Asy-syirkah, formulir anggota dan surat-surat pelengkap  diberikan  kepada  pengurus  Kopma  UIN  (Kepala Bidang  Usaha  Kopma),  gunanya  untuk  dipelajari  dan  untuk mengetahui  yang  mengajukan  itu  siapa,  pengajuan  pembiayaan berapa, dan pengembaliannya itu berapa lama. 28
Peranan  kepala  bidang  usaha  Kopma  ini  adalah  untuk menganalisis  pengajuan  pembiayaan  apakah  nanti  pengajuan pengajuan  pembiayaan  oleh  anggota  itu  disetujui  atau  ditolak. Sebelum  pemberitahuan  mengenai  pembiayaan  akan  disetujui atau  ditolak,  pengurus  melakukan  wawancara  singkat  dengan anggota, istilahnya survey terlebih dahulu kepada calon anggota USP.
Setelah  pengajuan  pembiayaan  tersebut  disetujui  oleh pengurus  Bidang  Usaha  Kopma  UIN,  kemudian  antara  calon anggota  USP  dan  pihak  Kopma  UIN  dibuatkan  akad  perjanjian pembiayaan, yang mana semua administrasi yang timbul karena perjanjian  tersebut  dibebankan  oleh  pihak  anggota  USP  seperti halnya biaya materai 6000, biaya untuk administrasi. 29
2. Pelaksanaan Akad Murabahah
Di  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, ada  dua klasifikasi pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah/konsumtif dan pembiayaan mudarabah/produktif. Namun, di antara kedua klasifikasi  pembiayaan  tersebut  yang  lebih  sering  diterapkan adalah klasifikasi pembiayaan murabahah/konsumtif.
Dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Kopma UIN, dimulai dari persetujuan, pengikatan, dan pencairannya. 30 Pertama , anggota yang mengajukan pembiayaan ke Kopma UIN terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan pembiayaan beserta syarat-syaratnya,  yang  kemudian  oleh  petugas  unit  USP  Asy-
28 Wawancara  dengan  Sdri. Rahayu  Oktaviani  selaku  Kepala  Bidang Usaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Manajer USP Asy-Syirkah, tanggal 9 Juni 2016.
29 Wawancara  dengan  Sdri.  Nuri  Hidayati  selaku  Kepala  Bidang Keuangan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 9 juni 2016.
30 Wawancara  dengan  Sdri.  Rahayu  Oktaviani  selaku  Kepala  Bidang Usaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Manajer USP Asy-Syirkah, tanggal 9 Juni 2016.
35
Syirkah Kopma diberikan kepada pengurus bidang usaha untuk mendapatkan  konfirmasi  apakah  disetujui  atau  ditolak. Kedua , setelah  pengajuan  pembiayaan  yang  diajukan  oleh  anggota disetujui  oleh  pengurus  Kopma,  kemudian  anggota  menuju  ke bagian  administrasi  USP  Asy-Syirkah  Kopma  untuk  dibuatkan surat/akad  pembiayaan,  tujuannya  untuk  mengikat  keduabelah pihak  yakni  anggota  dengan  Kopma  UIN. Ketiga ,  proses pencairan  akan  terlaksana  ketika  anggota  telah  mendapatkan persetujuan  atas  pengajuan  pembiayaan  oleh  pengurus,  telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kopma, dan setelah dibuatkan akad pembiayaan. Dalam proses pencairannya,  Kopma  langsung  mencairkan  pengajuan pembiayaan anggota tersebut berupa dana sesuai yang diajukan oleh anggota.
Dalam  pembiayaan  ini  jangka  waktu  angsuran  maksimal adalah  selama  12  bulan  (1  Tahun).  Apabila  anggota  terlambat membayar angsuran akan dikenai denda sebesar Rp 1.000,- yang nantinya akan digunakan sebagai dana sosial. ketentuan tersebut berlaku  ketika  anggota  secara  sengaja  tidak  melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran tepat pada waktunya.
3. Surat  akad  pembiayaan  yang  digunakan  di  Kopma  UIN Sunan Kalijaga
Akad  pembiayaan  yang  digunakan  di  Kopma  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta di dalamnya memuat beberapa klausul, yang mana  klausul  tersebut  mengikat  kedua  belah  pihak  yakni nasabah dan pihak Kopma. Klausul tersebut diantaranya klausul tujuan  pembiayaan,  jumlah  pembiayaan,  jangka  waktu pelunasan,  ketentuan  pembayaran,  jaminan,  pembatasan terhadap  tindakan  penerima  pembiayaan,  sanksi  atas keterlambatan  pelunasan,  arbitrase,  beban  biaya-biaya, dan terakhir klausul ketentuan tambahan.

## C. Evaluasi  pada  Penerapan  Akad  Murabahah  di
Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  merupakan  jenis koperasi serba usaha dengan Badan Hukum No. 13/BH/PAD/KWK-12/XI/1995.
31 Berdasarkan  informasi  dari wawancara  dengan  Ketua  Umum  Kopma  UIN,  mengenai  status koperasi  konvensional  ataukah  koperasi  syariah,  Kopma  UIN
31 Pasal 4,  Bagian Kedua tentang Usaha, Anggaran  Dasar Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
36
secara legalitas termasuk koperasi konvensional. Namun, dalam hal  ini  mengenai  status  koperasi  yang  konvensional  tidak dijelaskan  secara  rinci  di  dalam  AD-ART  Kopma  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta. 32
Telah  diatur di  dalam  AD-ART  Kopma  UIN,  bahwa  Kopma memiliki  beberapa  unit  usaha  yang  dijalankan  di  antaranya, usaha  Minimarket,  Toko  Buku,  Warparpostel,  penyewaan multimedia,  dan  usaha  simpan  pinjam. 33 Salah  satu  dari usahanya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  layanan jasa keuangan, yakni usaha simpan pinjam, yang kemudian akan menjadi  topik  pembahasan  dalam  penelitian  ini.  Unit  usaha simpan  pinjam  ini dalam  pelaksanaannya  dipegang  oleh  unit usaha  Kopma  bernama  USP  Asy-Syirkah  dan  dalam penerapannya menggunakan akad-akad syariah.
Alasan Kopma UIN Sunan Kalijaga menggunakan akad-akad syariah  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  unit  usahanya adalah  untuk  mewujudkan  misinya  yang  pertama  yakni “memadukan  dan  mengembangkan  perpaduan  relevansi  nilai dan  prinsip  koperasi,  dengan  nilai-nilai  syariah  dalam manajemen  organisasi”.  Melihat  dari  misi  Kopma  UIN  Sunan Kalijaga  Yogyakarta  tersebutbukan  hanya  memadukan  dan mengembangkan  manajemen  organisasi  saja,  akan  tetapi termasuk  juga  memadukan  dan  mengembangkan  untuk  usaha yang sejak tahun 2005 hingga saat ini dikelola oleh Kopma UIN, yaitu  unit  usaha  simpan  pinjam  USP  Asy-Syirkah  dengan perpaduan  antara  prinsip  koperasi  dan  nilai  nilai  syariah  di dalamnya.  Oleh  karena  itu,  untuk  unit  usaha  ini  dalam mengelola  dan  mengembangkan  usaha  simpan  pinjam,  Kopma UIN  mencoba  mengimplementasikan  nilai-nilai  syariah  yaitu dengan  menggunakan  akad-akad  syariah.  Tentunya  bertujuan untuk  menjadi  sebuah  unit  usaha  yang  dapat  memberikan pelayanan  terbaik  bagi  anggota  maupun  untuk  non-anggota Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 34
Koperasi  merupakan  salah  satu  dari  Lembaga  Keuangan Mikro  (LKM).  Dalam  UU  No.  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga
32 Lihat  lampiran  pada  bagian  AD-ART  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta.
33 Pasal  5,  ayat  (1),  Bagian  Kedua  tentang  Usaha,  Anggaran  Rumah Tangga Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
34 Wawancara  dengan  Sdr.  Taufiq  Nur  Hidayat  selaku  Ketua  Umum Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 27 Desember 2016.
Keuangan  Mikro,  dijelaskan  bahwa  LKM  hanya  dapat  dimiliki oleh  warga  Negara  Indonesia,  badan  usaha  milik desa/kelurahan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  dan/atau Koperasi. 35 Dalam pelaksanaan kegiatan usaha dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang  LKM,  apabila  koperasi  tersebut  menjalankan  atau mengelola kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah, koperasi  wajib  dalam  melaksanakan  kegiatan  usaha  tersebut sesuai dengan prinsip syariah di dalam fatwa syariah yang telah dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional,  Majelis  Ulama Indonesia.
Saran untuk pihak Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, perlu memperjelas  apakah  Kopma  UIN  akan  melaksanakan  usaha untuk  ke  depannya  secara  konvensional  ataukah  secara  prinsip syariah.  Konsekuensinya,  apabila  dalam  mengelola  dan mengembangkan  usahanya  secara  konvensional,  maka  Kopma UIN  harus  menggunakan  produk-produk  konvensional  (non- syariah).  Pada  umumnya,  di  dalam  koperasi  konvensional biasanya  terdapat  produk-produk  simpanan  maupun  pinjaman. Produk  simpanan  di  antaranya  simpanan  anggota,  simpanan berjangka,  simpanan  pendidikan,  dan  lain-lain.  Sedangkan untuk  produk  pinjaman  koperasi,  di  dalam  koperasi konvensional biasanya dinamakan “kredit”.
Pihak  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga,  di  samping  perlu  untuk menegaskan  apakah  akan  menggunakan  bentuk  konvensional ataukah  syariah  dalam  pengelolaan  usahanya,  perlu  juga menambahkan  ketentuan  pada  AD-ART  mengenai  status koperasi  konvensional  atau  koperasi  syariah.  Agar  dalam pelaksanaan  operasional  pada  usaha  di  Kopma  UIN  Sunan Kalijaga tidak setengah-setengah, sehingga jelas pelaksanaanya. Dalam  ha  ini  apabila  bentuk  koperasi  konvensional  yang digunakan,  maka  menggunakan  produk  simpan  pinjam konvensional.  Sedangkan,  jika  bentuk  koperasi  syariah  yang digunakan  untuk  pengelolaan  selanjutnya,  maka  menggunakan produk simpan pinjam syariah, dan harus sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam pelaksanaannya saat ini, Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan akad-akad syariah dalam pengelolaan
35 Pasal  8,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan Mikro.
38
unit  usaha.  Dalam  melaksanakan  kegiatan  pembiayaannya semestinya Kopma  UIN  patuh  dan  taat  pada  prinsip  syariah. Sehingga, diharapkan Kopma UIN dalam melaksanakan kegiatan usaha  sesuai  dengan  peraturan  yang  terdapat  di  dalam  fatwa- fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  karena  akad  murabahah  adalah akad  pembiayaan  yang  lebih  banyak  diterapkan  di  Kopma  UIN dibandingkan  dengan  akad  pembiayaan  yang  lain,  maka  dalam melaksanakan  akad  pembiayaan  murabahah  di  Kopma  UIN  ini harus disesuaikan dengan Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Murabahah.  Karena  koperasi  adalah  jenis  lembaga keuangan  mikro,  maka  harus  patuh  juga  terhadap  Undang- undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang di dalamnya juga diatur tentang lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

## D. Kesesuaian  Terhadap  Prinsip  Syariah  pada Pelaksanaan  Akhir  Pembiayaan  di  Kopma  UIN Sunan Kalijaga
Mekanisme akad pembiayaan murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada awalnya adalah penentuan akad. Tujuannya adalah agar Kopma UIN mengetahui maksud dari anggota USP mengajukan pembiayaan di Kopma itu untuk keperluan apa, apakah untuk keperluan konsumtif atau usaha. Jika keperluan anggota USP adalah untuk konsumtif oleh pihak Kopma akan diklasifikasikan ke akad murabahah, dan apabila untuk usaha maka pihak Kopma akan mengklasifikasikannya ke dalam akad mudarabah. Di samping tujuan untuk konsumtif dan usaha, ketika anggota USP mengajukan dana untuk kebutuhan lain seperti membayar biaya kuliah, membayar kos, oleh Kopma pengajuan tersebut disetujui dan diklasifikasikan ke akad pembiayaan murabahah.
Di  dalam  surat akad  pembiayan  yang  digunakan  oleh Kopma, pada pasal 1 yakni mengenai tujuan pembiayaan Kopma tidak  mencantumkan  secara  jelas  pembiayaan  murabahah tersebut  digunakan  untuk  membeli  barang  apa.  Jadi,  di  dalam akad pembiayaan tidak dicantumkan barang yang menjadi obyek transaksi, melainkan langsung berupa dana  sesuai dengan yang diajukan  oleh  pihak  anggota  USP.  Sehingga  terkesan dilaksanakannya  akad  murabahah  ini  hanya  sekedar  formalitas belaka dan bukannya jual beli, akan tetapi hanya untuk mencari keuntungan.
Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  karena  dalam proses  pencairan  dari  akad  pembiayaan  murabahah  ini  bukan dalam  bentuk  barang  melainkan  dalam  bentuk  uang.  Akhirnya Kopma  tidak  mengetahui  untuk  selanjutnya uang  tersebut digunakan  oleh  anggota  sesuai  dengan  kesepakatan  ataukah tidak.  Akibat  dari  Kopma  tidak  mengetahui  penggunaan  dana oleh  anggota  USP  setelah  proses  pencairan,  terlihat  ketika anggota  tidak  bisa  membayar  angsuran  sesuai  dengan kesepakatan  dan ketika  ditagih  oleh  pihak  Kopma  anggota tersebut selalu menghindar. 36
Dari pengalaman tersebut, untuk menghindari anggota yang tidak  mampu  menyelesaikan  angsurannya  Kopma  UIN membatasi  pengeluaran  untuk  layanan  pembiayaan.  Pada  saat itu  masyarakat/mahasiswa  umum  dibolehkan  mengajukan pembiayaan,  namun  pada  saat  ini  layanan  pembiayaan  hanya diperuntukkan  bagi  anggota  Kopma  dan karyawan  saja.  Selain itu, Kopma UIN juga mewajibkan bagi calon anggota USP yang mengajukan pembiayaan di Kopma untuk memberikan jaminan yang bisa dipindahtangankan sekaligus data salah satu keluarga yang  bisa menjadi  penjamin.  Jaminan  tersebut  dimaksudkan untuk  menjamin  kesungguhan  anggota  dalam  melaksanakan akad. 37 Mengenai  jaminan  di  dalam  akad  murabahah,  hal  ini diperbolehkan  secara  syariah,  dan  ditegaskan  pula  di  dalam fatwa  DSN  nomor  4/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murabahah pada  ketentuan  ketiga  jaminan  dalam  murabahah.  Melihat  dari ketentuan ketiga tersebut, Kopma diperbolehkan untuk meminta jaminan  kepada  anggota  USP,  agar  mereka  sungguh-sungguh terhadap  pesanannya.  Dengan  Kopma  mengenakan  jaminan kepada  anggota  USP  dalam  akad  pembiayaan  ini,  maka  dalam hal ini Kopma telah menerapkan prinsip kehati-hatian.
Dalam kasus murabahah di Kopma UIN Sunan Kalijaga ini, anggota  USP  yang  mengajukan  pembiayaan  murabahah  di Kopma dengan tujuan memang benar-benar menggunakan dana tersebut  untuk  membeli  barang,  namun  tidak  sedikit  pula  yang
36 Wawancara dengan Sdri. Neny Hidayati selaku Karyawan Unit USP Asy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2016.
37 Wawancara  dengan  Sdri.  Rahayu  Oktaviani  selaku  Kepala  Bidang Usaha Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Manajer USP Asy-Syirkah, tanggal 9 Juni 2016.
40
menggunakan  dana  untuk  keperluan  lain.  Di sini  Kopma mengambil  sikap  yang  fleksibel,  jadi  Kopma  menyerahkan  hak kepada anggota USP untuk menggunakan dana tersebut dengan tujuannya masing-masing. 38
Dalam  penilaiannya  menentukan  pengajuan  pembiayaan apakah  disetujui  atau  tidak,  Kopma  melakukan  wawancara  dan survey kepada  calon  anggota  USP  yang  dilakukan  sendiri  oleh kepala  bidang  usaha  selaku  manajer  USP.  Selain  itu,  melihat juga  dari  riwayat  angsuran  anggota  USP.  Apabila  dinilai  lancar dalam  melaksanakan  angsurannya,  ketika  anggota  tersebut mengajukan  pembiayaan  kembali  setelah  akad  pembiayaan sebelumnya  selesai,  Kopma  akan  menyetujui  permohonan pembiayaan  tersebut.  Meskipun, pengajuan  pembiayaan  oleh anggota  USP  tersebut  bukan  untuk  murabahah/konsumtif, malainkan  untuk  membayar  kos,  membayar  biaya  kuliah,  dan membayar  biaya  hidup  sehari-sehari  ketika  belum  dikasih  oleh orang tua mereka. 39
Melihat  hal  yang  demikian  ini,  Kopma  menggunakan  akad pembiayaan  murabahah  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan anggota  USP  termasuk  untuk  keperluan  membayar  kos, membayar biaya kuliah, membayar kebutuhan hidup sehari-hari ketika belum dikirim oleh orang tua mereka. Sedangkan apabila menggunakan  akad  pembiayaan  murabahah  untuk  melakukan pembiayaan  dengan  tujuan  untuk  membayar  kos,  membayar biaya kuliah, membayar biaya hidup anggota USP ketika belum dikirim  oleh  orang  tua  mereka,  hal  tersebut  sangatlah  tidak sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Karena  secara  prinsip  syariah akad pembiayaan murabahah tersebut yang dijelaskan di dalam Fatwa  DSN  Nomor.  4/DSN-MUI/IV/2000  harus  ada barang yang dijadikan obyek transaksi. Maka dari itu akan lebih sesuai jika ketiga tujuan pembiayaan di atas menggunakan akad, yakni:
1. Layanan  pembiayaan  yang  bertujuan  untuk  membayar kos,  akan  sesuai  apabila  Kopma  UIN  menerapkan  akad Ijarah 40 .
38 Wawancara  dengan  Sdri.  Nuri  Hidayati  selaku  Kepala  Bidang Keuangan Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 9 juni 2016.
39 Wawancara dengan Sdri. Neny Hidayati selaku Karyawan Unit USP Asy-Syirkah Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 2016.
40 Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui  pembayaran  upah  sewa  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri
2. Layanan  pembiayaan  yang  bertujuan  untuk  membayar biaya  pendidikan/kuliah,  Kopma  bisa  menerapkan  akad Ijarah Multi Jasa 41 . Dan untuk layanan pembiayaan yang bertujuan membayar biaya hidup ketika belum dikirim oleh orang tua mereka, Kopma dapat menerapkan akad Qard.
Secara prinsip syariah, mengenai akad ijarah telah diatur di dalam  Fatwa  DSN  No.  09/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan  Ijarah. 42 Disebutkan  ketentuan  obyek  ijarah  pada ketentuan  kedua  yakni  di  antaranya,  obyek  ijarah  adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa dan harus bisa dinilai dan dapat dilaksakan dalam kontrak.
Kemudian prinsip syariah pada akad ijarah  multi jasa telah diatur  di  dalam  Fatwa  DSN  No.  44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. 43 Dijelaskan di dalam ketentuan umum  bahwa  akad  multijasa  hukumnya  boleh  dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Jika menggunakan akad ijarah  maka  harus  sesuai  dengan  semua  ketentuan  yang  ada  di akad  ijarah,  begitu  pula  jika  menggunakan  akad  kafalah  maka harus  mengikuti  semua  ketentuan  yang  ada  di  dalam  akad kafalah.  Dengan  menggunakan  akad  pembiayaan  multijasa  ini maka lembaga keuangan syariah dapat memperoleh fee , namun fee tersebut harus dalam bentuk nominal bukan prosentase. Untuk prinsip syariah pada pembiayaan qard telah diatur di dalam  Fatwa  DSN  No.  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang Al- Qardh . 44 Di  dalam  ketentuan  umumnya al  qardh adalah pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  yang  memerlukan. Dalam  hal  ini,  Kopma  memberikan  bantuan  berupa  pinjaman kepada anggota USP untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mereka  belum  dikirim  uang  oleh  orang  tua  mereka.  Kewajiban
41 Akad  ijarah  multi  jasa  adalah  akad  pembiayaan  di  mana  bank memberikan  pembiayaan  kepada  nasabah  dalam  rangka  memperoleh manfaat  atas  suatu  jasa,  dalam  pembiayaan  ijarah  multi  jasa  tersebut  bank dapat  memperoleh  imbalan  jasa/ujrah/fee.  Pembiayaan  ijarah  multi  jasa diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.
42 www.dsn-mui.or.id, Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, tanggal akses 28 Oktober 2016.
43 www.dsn-mui.or.id,  Fatwa  DSN  No.  44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, tanggal akses 28 Oktober 2016.
44 Himpunan Fatwa Dewan  Syariah Nasional MUI  Edisi Revisi  Tahun 2006, Jilid 1, hlm. 105.
42
dari  anggota  USP  dalam  akad  pembiayaan  qard  ini  hanya mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima  pada  waktu  yang telah disepakati bersama.
Dari  ketidaksesuaian  antara  akad dan  pelaksanaan murabahah  di  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, mengakibatkan akad menjadi tidak sah dan mengandung unsur gharar 45 . Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari Kopma dalam  hal  penggunaan  dana  oleh  anggota  USP.  Artinya  ketika pembiayaan tersebut bertujuan untuk keperluan murabahah/konsumtif  dan  dalam  pencairannya  bukan  berupa barang  melainkan  dalam  bentuk  uang,  pihak  Kopma harus membuat  akad  wakalah 46 yang  menyertai  akad  murabahah  dan Kopma  juga  harus  meminta  nota  pembelian  atas  barang  dari pihak anggota USP, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan akhirnya diperoleh kesesuaian antara akad dan pelaksanaannya di Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  terangkum  dalam pembahasan  pada  bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa: pertama, alasan Kopma UIN Sunan Kalijaga menerapkan akad- akad syariah di dalam usahanya adalah untuk mewujudkan misi pertama  Kopma  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yaitu  dengan mengimplementasikan  akad-akad  syariah  ke  dalam  kegiatan usaha  Kopma  khususnya  pada  unit  usaha  simpan  pinjam  USP Asy-Syirkah.  Tujuannya  adalah  untuk  menjadikan  sebuah  unit usaha  yang  menyedikan  layanan  jasa  keuangan  terbaik  bagi anggota maupun non anggota Kopma.
Kedua, pembiayaan berdasarkan akad murabahah di Kopma UIN  Sunan  Kalijaga  belum  sesuai terhadap  prinsip  syariah.
45 Garar adalah  menjalankan  suatu  transaksi  yang  resikonya berlebihan  tanpa  mengetahui  dengan  pasti  apa  akibatnya. Gharar dapat terjadi  pada  transaksi  yang  obyeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak diketahui  keberadaannya,  atau  tidak  dapat  diserahkan  pada  saat  transaksi dilakukan  kecuali  diatur  lain  dalam  syariah.  Andri  Soemitra, Bank  dan Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Jakarta: Kencana  Prenadamedia  Group, 2009), hlm. 37.
46 Wakalah  dalam  definisi  Koperasi  Syariah  adalah  penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate dari anggota kepada Koperasi Syariah atau  sebaliknya  dari  anggota  ke  Koperasi  Syariah  dengan  ataupun  tanpa imbalan.
ketidaksesuaian  tersebut  dapat  dilihat  dari  proses  pencairan langsung  berupa  dana,  tidak  adanya  barang  sebagai  obyek transaksi  dalam  pelaksanaan  murabahah  dan  tidak  dijelaskan pula di dalam ketentuan pada pasal 1 tentang tujuan pembiayaan dalam surat pembiayaan. Serta, dalam pengambilan margin atau keuntungan secara sepihak dilakukan oleh pihak Kopma UIN.

## Daftar Pustaka
Ajeng  Mar ‟ atus  Solihah,  “Penerapan  Akad  Ijarah  Pada Pembiayaan  Multijasa  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”, skripsi tidak  diterbitkan,  Fakultas  Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Anshori,  Abdul  Ghofur, Penerapan Prinsip  Syariah  dalam Lembaga  Keuangan,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Perusahaan  Pembiayaan (cet-I),  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Antonio,  Muhammad  Syafi ‟ i, Bank  Syariah,  dari  Teori  ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Azwar,  Saifuddin, Metode  Penelitian (cet-VI) , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Basyir,  Ahmad  azhar, Asas-Asas  Hukum  Muamalat  (hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000. Buchori,  Nur  S, Koperasi  Syariah,  Teori  dan  Praktik ,  Banten: Pustaka Aufa Media Press, 2012.
Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Buku Laporan Tahunan (RAT XXXIII tahun 2015-2016) Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah , Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008.
Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  Edisi  Revisi Jilid  I,  Tahun  2006  www.dsn-mui.or.id,  fatwa  DSN  No. 09/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan  Ijarah, tanggal akses 28 Oktober 2016 http://www.fimadani.com/hukum-pembiayaan-multi-jasa/
https://kopmauinsuka.wordpress.com http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan- Micro.aspx
44
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah , Jilid III, Beirut: Dâr al-kutub al- „ilmiyyah, 2009. Karim,  Adiwarman  A., Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan
Keuangan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran  dan
Terjemahannya ,  Bandung:  PT.  Sygma  Examedia
Arkanleema, 2010. Lutpi  Majidi,  “Implementasi  Prinsip-prinsip  Perjanjian  Islam dalam  Akad  Murabahah  di  BMT  Mitra  Reksa  Bakti Purwobinanung  Sleman  Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2010.
Mardhiyah  Hayati, Pembiayaan  Ijarah  Multijasa  sebagai Alternatif  Sumber  Pembiayaan  Pendidikan  (Kajian terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  44/DSN- MUI/VIII/2004  tentang Pembiayaan  Multijasa) ,  Jurnal Fakultas  Syariah  IAIN  Raden  Intan  Lampung,  2014, tanggal akses 27 Oktober 2016. Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum (Edisi  revisi), Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Muhammad, Bank  Syariah:  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan, Peluang dan Ancaman , Yogyakarta: EKONISIA, 2006.
Nugrahani,  Farida, Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Teori  dan Aplikasi , Surakarta: UNS Press, 2010.
Nurul  Fitriani  Ramadani,  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap Praktik  Murabahah  ,  Studi  Kasus  di  BMT  Ahmad  Dahlan Cawas Klaten,” skripsi tidak diterbitkan , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Nurul Ma ‟ rifah, Ushul Fiqih dan Tipologi Hukum Islam , Jurnal IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, download.portalgaruda.org/article.php  ,  Tanggal  Akses  12 Oktober 2016. Ridwan,  Muhammad, Manajemen  Baitul  Maal  Wa  Tamwil
(BMT) , Yogyakarta: UII Press, 2004. Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya  Pada  Sektor  Keuangan  Syariah , Jakarta: Rajawali Press, 2016.
Shomad, Abd, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , Jakarta: Kencana, 2010.
45
Sitio, arifin, dkk, Koperasi teori dan praktik , Jakarta: Erlangga, 2001.
Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya , Jakarta: Kencana, 2014. Sumitro,  Warkum, Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga- lembaga  Terkait  (BAMUI,  Tafakul  dan  Pasar  Modal Syariah) di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2004.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga
Keuangan Mikro.
Undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Wiroso, Jual beli Murabahah , Yogyakarta: UII Press, 2005. www.dsn-mui.or.id,  fatwa DSN  No.  44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang  Pembiayaan  Multijasa,  tanggal  akses  28  Oktober 2016.
Yulia Astuti, “Murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.