Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023

## Penegakan Hukum Statuta Roma Terhadap Non-state party Dalam Kejahatan Genoside Studi Kasus Etnis Uighur di Xinjiang

## Muchammad Nur Imani Khairullah, Joko Setiyono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 17323108@alumni.uii.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kasus  pelanggaran  kejahatan  kemanusiaan  genosida yang  dilakukan  oleh  Tiongkok  terhadap  etnis  Uighur  dan  bagaimana  penegakan  hukum  dari Statuta  Roma  1998  terhadap  Tiongkok  sebagai  negara non-state  parties. Hak  asasi  manusia memiliki sifat inherent tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara terjadi di wilayah Xinjiang dari adanya kebijakan strike hard  campaign yang  dilakukan  Tiongkok  terhadap  masyarakat  etnis  Uighur.  Namun  Tiongkok tidak termasuk  negara peratifikasi Statuta Roma 1998  yang menyebabkan International Criminal Court (ICC)  tidak  dapat  menyatakan  yuridiksi  nya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif  dengan  unsur  kebaharuan  berupa  analisa  dari  penerapan  yuridiksi International  criminal  court (ICC)  terhadap non-statets  parties .  Hasil  dari  penelitian  terdapat aturan lain didalam Statuta Roma 1998 yang memungkinkan ICC memiliki yuridiksi terhadap non- state parties . Tantangan sesungguhnya terletak didalam penegakan hukum dikarenakan Tiongkok merupakan  anggota  DK-PBB  yang  memiliki power dalam  penggunaan  hak  veto  yang  dapat membatalkan  keputusan,  ketetapan,  rancangan  peraturan  dan  undang-undang  atau  resolusi.  Perlu adanya  peninjauan  kembali  aturan  tersebut  karena  tidak  menutup  kemungkinan  negara  DK-PBB dapat melakukan kejahatan serupa dikemudian hari.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Statuta Roma 1998; Tiongkok

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  cases  of  violations  of  genocide  crimes  against  humanity committed  by  China  against  ethnic  Uighurs  and  how  the  law  enforcement  of  the  1998  Rome Statute  against  China  as  a  non-state  party.  Human  rights  are  inherently  inseparable  from  the history  of  human  life.  Crimes  against  humanity  committed  by  the  state  occurred  in  the  Xinjiang region due to China's strike hard campaign policy against the ethnic Uighur community. However, China is not a ratifying country of the 1998 Rome Statute, which causes the International Criminal Court  (ICC)  to  be  unable  to  assert  its  jurisdiction.  This  research  uses  a  normative  juridical approach with an element of novelty in the form of an analysis of the application of the jurisdiction of the ICC to non-state parties. The result of the research is that there are other rules in the 1998 Rome  Statute  that  allow  the ICC    to  have  jurisdiction  over  non-state parties.  The  real  challenge lies in law enforcement because China is a member of the UNSC which has the power to use the veto right which can cancel decisions, provisions, draft regulations and laws or resolutions. It is necessary to review the rules because it does not rule out the possibility that UNSC countries can commit similar crimes in the future.
Keywords: Human  Rights; Rome Statute 1998; China
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023

## 1. PENDAHULUAN
Sejarah  tentang  hak  asasi  manusia  sesungguhnya  dapat  dikatakan  hampir sama tua nya dengan keberadaan umat manusia di muka bumi. Hak asasi manusia memiliki sifat yang melekat atau inherent yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan  manusia.  Hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia semata-mata  karena  dia  manusia  bukan  karena  diberikan  kepadanya  oleh masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif  melainkan  berdasarkan  martabatnya sebagai  seorang  manusia. 1 Pasal  2 Universal  Declaration  Of  Human Right menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  semua  hak  dan  kebebasan- kebebasan  yang  tercantum  didalam  deklarasi  ini  dengan  tidak  adanya pengecualian  apapun  seperti  pembedaan  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa, agama,  politik  atau  asal-usul  kebangsaan  atau  masyarakat,  hak  milik,  kelahiran ataupun  kedudukan  lain. 2 Negara  mempunyai  kewajiban  untuk  menjamin  dan melindungi hak asasi manusia terhadap warga negara nya didalam maupun di luar negara nya tanpa adanya pengecualian apapun.
Salah  satu  pristiwa  dari  kasus  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang dilakukan  oleh  negara  terhadap  masyarakat  nya  terjadi  di  Xinjiang,  Tiongkok. Pristiwa  ini  muncul  dari  adanya  kebijakan strike  hard  campaign yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Tiongkok  terhadap  masyarakat  etnis  Uighur  di  Xinjiang. Kebijakan strike  hard  campaign merupakan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk melawan  terorisme  yang  di  ikuti  dengan  larangan  dalam  melakukan  aktivitas keagamaan  serta  penghapusan  terhadap  identitas  kultural  masyarakat. 3 Dampak dari adanya kebijakan strike hard campaign menurut Amnesti Internasional telah mengakibatkan banyaknya kasus penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan, dan eksekusi diluar pengadilan. Tercatat setidaknya hampir sekitar 210 hukuman mati ditetapkan  di  Xinjiang  dan  sebagian  besar  dari  korban  yang  dieksekusi  adalah masyarakat  etnis  Uighur  yang  dituduh  sebagai  kelompok  separatis  atau  teroris tanpa bukti yang jelas. 4
Dalam  mekanisme  penegakan  hukum  internasional,  pelanggaran  hukum terhadap  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  yang  terjadi  dapat  diadili  melalui pengadilan International  Criminal  Court (ICC).  Kehadiran  ICC adalah  sebagai international order yakni mewujudkan tujuan dari masyarakat internasional yang bersifat  mendasar  dan  universal  yang  terdiri  dari  menjaga  rasa  aman  dari kesewenang-wenangan  dengan  membatasi  kekerasan  yang  dilandasi  oleh penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia dan penegakan hukum, penataatan terhadap perjanjian dan jaminan terhadap penghormatan hak milik. ICC dianggap sebagai  sebuah order karena  dibentuk  oleh  masyarakat  internasional  dengan
1 Andrey  Sujatmoko, Hukum  HAM  Dan  Hukum  Humaniter , Rajawali  Pers (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2015).
2 Helfina  Yusuf, Kekerasan  Kultural  Terhadap  Etnis  Uyghur  Tiongkok  Pada  Tahun  2014-2021 (Yogyakarta: Dspace UII, 2021).
3 Helfina Yusuf.
4 Adhe Nuansa Wibisono, Strategi Kontra-Terorisme Pemerintah Tiongkok Dalam Merespon Gerakan Bersenjata Uighur Di Wilayah Xinjiang , Academia.Edu (Depok: Universitas Indonesia, 2015).
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
tujuan sebagai sarana penegakan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak  asasi  manusia  serta  pencegahan  praktek impunity terhadap  pelanggaran  hak asasi manusia berat oleh aktor negara. 5
Namun terdapat suatu hambatan dalam memproses peristiwa yang terjadi di Xinjiang kedalam pengadilan ICC. Hambatan ini disebabkan belum adanya proses ratifikasi  Statuta  Roma  1998  oleh  Tiongkok  yang  menyebabkan  status  negara tersebut  sebagai non-statets  parties . 6 Non-states  parties merupakan  klasifikasi negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menyebabkan ICC tidak dapat  meyatakan  yuridiksi  nya  kepada  negara  yang  bukan  peratifikasi  Statuta Roma  1998.  Hambatan  lain  nya  Tiongkok  merupakan  negara  anggota  DK-PBB yang memiliki power berupa hak veto yang dapat membatalkan segala keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. 7
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini yang telah dikaji oleh Utama (2020) mengenai yuridiksi ICC dalam penyelesaian kasus  Rohingya.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisa  mengenai  yurisdiksi  ICC dalam  penyelesaian  kasus  Rohingnya  dan mengetahui serta mengkaji hambatan yang  dialami oleh ICC dalam penyelesaian kasus  etnis  Rohingnya. 8 Kelemahan  didalam  penelitian  adalah  hanya  membahas mengenai hambatan yang dialami oleh ICC dalam penyelesaian kasus Rohingnya namun tidak membahas mengenai mekanisme pengadilan bagi non-state parties .
Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan Oktaviana (2021) mengenai yuridiksi  ICC dalam  penegakan    pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  dilakukan oleh  Omar  Hassan  Al  Bashiri  di  Sudan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengetahui apakah international  criminal court (ICC) m emiliki yurisdiksi  untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran ham berat oleh Omar Al-Bashir di Darfur, Sudan. 9 Kelemahan  didalam  penelitian  ini  hanya  membahas  megenai  kelemahan ICC bukan pada segi penegakan hukum nya yang terjadi.
Terakhir  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyudi  (2021)  mengenai komparasi  penyelesaian  perkara  pidana  kejahatan  genosida  yang  terjadi  di Rwanda  dan  Myanmar  ditinjau  dari  perspektif  hukum  pidana  internasional. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisa  dan  mengetahui  upaya penyelesaian  sengketa  genosida  ditinjau  dari  perspektif  hukum  pidana internasional,  dan  mengetahui  komparasi  penyelesaian  sengketa  genosida  yang
5 Sefriani, “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non-Anggota,” Hukum VOL. 14 AP, no. Hukum (2007): 314–32.
6 CNN indonesia, “Apakah Rusia Dan China Masuk Anggota ICC Yang Ingin Tangkap Putin?,” 2023.
7 Novy Septiana Damayanti, “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)” 26 (n.d.): 251–65.
8 I  Gede  Angga  Adi  Utama,  Dewe  Gede  Sudika  Mangku,  and  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  “Yurisdiksi International  Criminal  Court  (Icc)  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Rohingnya  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional,” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 3, no. 3 (2020): 208–19.
9 Mega Oktaviana, “Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan,” Belli Ac Pacis 7, no. 2 (2021): 59–67.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
terjadi di Rwanda dan Myanmar. 10 Kelemahan didalam penelitian ini adalah tidak membahas  mengenai  mekanisme  pengadilan  bagi non-state  parties dalam kejahatan  kemanusiaan  internasional  melainkan  hanya  sebatas  membahas mengenai  perspektif  hukum  pidana  internasional  dan  komparasi  penyelesaian sengketa genosida yang terjadi di Rwanda dan Myanmar.
Berdasarkan  daya  tarik  terhadap  fenomena  ini,  maka  artikel  ini  akan membahas  mengenai  kejahatan genoside terhadap  etnis  Uighur  dan  penegakan hukum Statuta Roma 1998 terhadap Tiongkok sebagai non-state parties sekaligus hal ini membedakan penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya karena didalam  penelitian  ini  terdapat  pembaharuan  berupa  analisa  dari  penerapan yuridiksi  ICC terhadap non-statets  parties. Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  mengkaji  kasus  pelanggaran  kejahatan  kemanusiaan  genosida  yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur  dan mengkaji upaya penegakan hukum  dari  Statuta  Roma  1998  terhadap  Tiongkok  sebagai  negara non-state parties.

## 2. METODE
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diajukan,  penelitian  ini  akan menggunakan  metode  pendekatan  doktrinal  atau  yuridis  normatif  yang  memiliki arti meletakan hukum sebagai sebuah sistem norma.  Pendekatan yang digunakan didalam  penelitian  ini  yakni  pendekatan  kasus (case  approach) dan  pendekatan konseptual (conceptualical  approach). Kasus  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini adalah  kasus  kejahatan  kemanusiaan  yang  menimpa  etnis  Uighur  di  Tiongkok.
Pendekatan  konseptual  dalam  penelitian  ini  akan  menganalisis  unsur-unsur kejahatan  genosida  dalam  dugaan  tindakan  kejahatan  hak  asasi  manusia  berat terhadap  etnis  Uighur.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  yang  akan memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh  Tiongkok  terhadap etnis  Uighur yang selanjutnya akan dilakukan analisis  untuk  mendapatkan  sebuah  kesimpulan  dari  permasalahan  yang  menjadi objek  penelitian.  Sumber  utama  dalam  data  penelitian  doktrinal  adalah  data kepustakaan,  maka  sumber  data  nya  adalah  data  sekunder.  Analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analisis yakni  data  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  kemudian  dianalisis  untuk memberikan  suatu  penjelasan  sistematis  untuk  disusun  dalam  bentuk  penulisan ilmiah.
10 Anak  Agung  Ngurah  Riski  Wahyudi  and  I  Nyoman  Budiana,  “Komparasi  Penyelesaian  Perkara Pidana Kejahatan Genosida Yang Terjadi Di Rwanda Dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021): 158,
https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31466.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Kasus  Pelanggaran  Ham  di  Xinjiang dalam  Sudut  Pandang  Hukum Internasional
Secara  historis  masyarakat  etnis  Uighur  merupakan  kelompok  etnis keturunan  klan  Turkestan  yang  sejak  lama  telah  mendiami  wilayah  Asia  Tengah dan Asia Barat. 11 Wilayah yang saat ini menjadi rumah bagi etnis Uighur dahulu merupakan  bagian  dari  kekuasaan  Kesultanan  Ottoman  dengan  nama  East Turkestan  yang  berbatasan  langsung  dengan  Tiongkok.  Namun  ditahun  1949 Tiongkok  mendeklarasikan  East  Turkestan sebagai  bagian  dari  wilayah kedaulatan nya dan mengubah nama  wilayah East Turkestan menjadi Xinjiang. 12 Secara  politik,  wilayah  Xinjiang  merupakan  wilayah  yang  sangat  penting  bagi Tiongkok karena  di wilayah ini terdapat kekayaan berupa sumber daya alam yang meliputi gas alam, minyak bumi, dan tembaga. 13
Wilayah  Xinjiang  mengalami  berbagai  macam  konflik  setelah  Tiongkok berhasil mendeklarasikan wilayah ini masuk kedalam kedaulatan nya. Konflik ini dilatar  belakangi  oleh  adanya  pemberontakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat etnis Uighur yang tergabung kedalam gerakan Islam East Turkestan dengan tujuan untuk  memperoleh  kemerdekaan  atas  wilayah  Xinjiang.  Pergolakan  yang  terjadi ini dapat di atasi dengan mudah oleh People’s Liberation Army’s (PLA). Namun pristiwa  pemberotakan  tersebut  telah  membentuk  kesan  negatif  bagi  Tiongkok terhadap masyarakat etnis Uighur berupa pelabelan sebagai kelompok teroris yang membawa  ancaman  bagi  kedaulatan  wilayah  negara.  Kesan  negatif  semakin diperburuk  dengan  adanya  persepsi  negatif  terhadap  agama  Islam  dan penganutnya. 14 Kesan  negatif  yang  terbentuk  juga  membuat  Tiongkok  banyak menghubungkan  serangan  teroris  yang  terjadi  selama  beberapa  dekade  terakhir dengan aktifitas kelompok teroris di wilayah Xinjiang seperti pristiwa kerusuhan di  Umriqi  yang  menimbulkan  korban  jiwa  sebanyak  200  orang  etnis  Han  dan 1700 orang lain nya terluka. 15 Insiden serupa juga terjadi dikota Kashgar,  terjadi kerusuhan berupa penusukan terhadap Polisi dan masyarakat yang dilakukan oleh seorang  pemuda  yang  terindikasi  merupakan  bagian  dari  gerakan  Islam East Turkestan. 16
11 Felicia  Amelia  S,  “Etnisitas  Dan  Politik  Luar  Negeri  Respon  Turki  Terhadap  Penindasan  Etnis Uighur Di Xinjiang,” Jurnal Analisis Hubungan Internasional 53, no. 9 (2019): 1689–99.
12 Moh. Fathoni Hakim et al., “Nationality, Ethnicity, and Solidarity: Respon Turki Atas Perundingan
Etnis Uighur,” Jurnal Hubungan Internasional 14, no. 1 (2021): 158,
https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19614.
13 Firsty Adinda Putri and Gonda Yumitro, “Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur Oleh Pemerintah Cina Di Xinjiang,” Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 No., no. Human Right (2021): 1–8.
14 Che  Mohd  Aziz  Bin  Yaacob  and  Nor  Azura  A  Rahman,  “Konflik  Uighur  Di  Xinjiang,  China: Pemahaman Dari Sudut Pendekatan Segi Tiga Konflik Galtung,” MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa (PPIB) 32, no. 2 (2021): 129–50, https://doi.org/10.51200/manu.vi.3615.
15 Nevy  Rusmarina  Dewi,  Maulana  Irsyad,  and  Ahmad  Maulana  Feriansyah,  “Program  Studi  Tadris Ilmu  Pengetahuan  Sosial  Institut  Agama  Islam  Negeri  Kudus  Dinamika  Kemanusiaan  Muslim  Uyghur  Di Cina,” Ijtimaiya : Journal of Social Science Teaching , vol. 4, 2020.
16 BBC, “Dua Laki-Laki Berpisau Bunuh Enam Orang,” BBC News Indonesia, 2011.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
Dalam  menanggapi  permasalahan  tersebut  Tiongkok  mengeluarkan kebijakan strike  hard  campaign . 17 Yang  merupakan kebijakan  untuk  melawan teroris  dengan  maksud  memperketat  pengendalian  terhadap  kegiatan  agama, pembatasan pergerakan kelompok atau orang tertentu yang di curigai mendukung separatis  dan  penghapusan  identitas  kultural. 18 Menurut  Amnesty  Internasional dampak diberlakukan nya Kebijakan strike hard campaign sebanyak kurang lebih satu  juta  orang  etnis  Uighur  ditangkap  dan  ditahan  tanpa  bukti  dan  proses pengadilan  yang  jelas,  kebanyakan  dari  mereka  mengalami  penganiayaan  secara mental dan fisik berupa pemukulan, sengatan listrik dan pelarangan tidur di kamp tempat  mereka  ditahan  oleh  para  tentara  yang  berjaga.  Para  tahanan  tersebut dianggap memiliki pemikiran ektrimis yang dapat mengancam kedaulatan negara. Selain  itu  pengawasan  ketat  juga  dilakukan  terhadap  etnis  Uighur  di  ruang publik. 19 Kebijakan ini telah membuat etnis  Uighur menjadi  sasaran  diskriminasi sebagai akibat dari klaim terorisme yang dilakukan Tiongkok.
Selain  berdampak  pada  kekerasan  fisik  dan  psikis,  dampak  dari  kebijakan strike  hard  campaign juga  menyasar  kepada  aturan  keagamaan  yang  melarang pegawai  Pemerintah  etnis  Uighur  untuk  menjalankan  ibadah  sholat  dan  puasa  di bulan  Ramadhan.  Masjid-masjid  di  Xinjiang  juga  dibatasi  dan  dijaga  ketat  oleh pihak  keamanan  sehingga  menyebabkan  masyarakat  etnis  Uighur  tidak  dapat beribadah dan berdoa didalam masjid. 20 Di wilayah pedesaan, pasukan keamanan yang  dibentuk  Tiongkok  melakukan  pemeriksaan  secara  berkala  untuk memastikan  terkait  tidak  ada  nya  publikasi  ilegal  terkait  materi  keagamaan. Materi  khutbah  Jumah  juga  tidak  luput  dari  pengawasan  ketat  Tiongkok  yang memvalidasi  semua  kutipan  dan  penerjemahan  dari  Al-Qur’an.  Selain  itu Tiongkok  juga  memutuskan  mengenai  legitimasi  dan  legalitas  dari  berbagai kelompok agama, dengan mempertimbangkan berbagai  kriteria. 21 Aturan  ini juga menyasar  pada  kaum  hawa  dimana  terdapat  larangan  memakai  jilbab  di  ruang publik,  termasuk  di  kendaraan  umum  serta  larangan  pelaksanaan  upacara  agama ketika  menikah,  jika  melanggar  aturan  yang  telah  dibuat  maka  akan  dikenakan hukuman berupa denda sebesar 353 dollar. 22
17 Helfina  Yusuf, Kekerasan  Kultural  Terhadap  Etnis  Uyghur  Tiongkok  Pada  Tahun  2014-2021 .. Op.Cit.
18 Gita Karisma, “Konflik Etnis Di Xinjiang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan  Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah,” SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya 19, no. 1 (2017): 41–52.
19 VOI, “Amnesty International Beberkan Kondisi Kamp Xinjiang, Ada Kursi Macan Hingga Larangan Tidur,” 2021.
20 Muhammad  Fajrin  Saragih,  Sulaiman  Hamid,  and  Makdin  Munthe,  “Tinjauan  Yuridis  Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter,” Sumatra Journal of International Law 4, no. 2 (2016).
21 Adhe Nuansa Wibisono, Strategi Kontra-Terorisme Pemerintah Tiongkok Dalam Merespon Gerakan Bersenjata Uighur Di Wilayah Xinjiang . 22 Rohmatun  Nafi’ah,  “Kiri  Islam  Hassan  Hanafi  Dan  Relevansinya  Dengan  Peristiwa  Penindasan Muslim  Ughiur  China  Tahun  2019,” Refleksi  Jurnal  Filsafat  Dan  Pemikiran  Islam 20,  no.  2  (2021):  195, https://doi.org/10.14421/ref.2020.2002-05.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
Kebijakan strike  hard  campaign juga  di  ikuti  dengan  adanya  penghapusan identitas kultural dalam segi bahasa yang dilakukan oleh Tiongkok. Penghapusan identitas  kultural  tersebut  dilakukan  dengan  melarang  penggunaan  aksara  Arab yang telah dijadikan identitas dan budaya  tradisional masyarakat etnis Uighur ke aksara  Mandarin. 23 Etnis  Uighur  menganggap  bahwa  bahasa  Mandarin  adalah bahasa  asing. 24 Tiongkok  menjadikan  ketidakmampuan  etnis  Uighur  dalam berbahasa  Mandarin  sebagai  senjata  dalam  melemahkan  bahasa  Uighur  karena penggunaan  bahasa  yang  tidak  sesuai  dengan  mayoritas  penduduk  Tiongkok dianggap  sebagai  suatu  keterbelakangan  bagi  masyarakat  etnis  Uighur. 25 Penghapusan ini tentunya berjalan secara sistematis melalui lembaga pendidikan, semua  sekolah  berbahasa  minoritas  yang  ada  di  Xinjiang  diwajibkan menggunakan  bahasa  Mandarin  akibatnya,  bahasa  Mandarin  dengan  cepat dilembagakan  sebagai  satu-satunya  bahasa  pengajaran  di  lembaga  pendidikan menengah, tinggi dan utama. 26
Tentunya pristiwa yang terjadi di Xinjiang merupakan bentuk kejahatan hak asasi  manusia  yang  bertentangan  dengan  nilai  kemanusiaan  karena  kebijakan strike  hard  campaign yang  dilakukan  Tiongkok  dalam  penerapan  telah menimbulkan  kontroversi  yng  mengarah  kepada  tindakan  genosida.  Padahal  hak asasi  manusia  merupakan  hak  hukum  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  sebagai seorang manusia. Hak ini bersifat inhren dan dimiliki oleh setiap orang, baik kaya maupun  miskin  serta  tidak  mengenal  gender. 27 Tindakan  tersebut  bila  meninjau ketentuan  hukum  internasional  Pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Statuta  Roma  1998 menjelaskan  mengenai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dapat  dilakukan  secara sistematis, terstruktur, dan umum oleh negara maupun organisasi, Pasal 7 ayat (1) Statuta  Roma  1998  mendefinisikan  mengenai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan sebagai  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan  yang sistematik terhadap populasi sipil, tindakan ini seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,  pemindahan  paksa,  penganiayaan,  dan  tindakan  lain  yang menyebabkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  parah,  sedangkan  pada  Pasal  7 ayat (2) Statuta Roma 1998 menguraikan mengenai elemen-elemen tambahan dari kejahatan terhadap kemanusiaan. 28
Menurut  pasal  ini,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  juga  mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari kebijakan atau praktik yang
23 Davide Giglio, “Separatism and the War On Terror in China’s Xinjiang Uighur Autonomous Region” (Peace Operations Training Institute, 2004), 1–27.
24 Hakim et al., “Nationality, Ethnicity, and Solidarity: Respon Turki Atas Perundingan Etnis Uighur.”
25 Sarah Tynen, “Dispossession and Displacement of Migrant Workers: The Impact of State Terror and Economic Development on Uyghurs in Urban Xinjiang,” Central Asian Survey 39, no. 3 (July 2020): 303–23, https://doi.org/10.1080/02634937.2020.1743644.
26 Joanne  Smith  Finley  and  Xiaowei  Zang, Language,  Education  and  Uyghur  Identity  in  Urban Xinjiang , Language, Education and Uyghur Identity in Urban Xinjiang , 2016, https://doi.org/10.4324/9781315726588.
27 Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
28 Disahkan  Konferensi  Diplomatik  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  “Statuta  Roma  Mahkamah  Pidana Internasional,” 1998.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
sistematik dan ditujukan untuk mengadakan penyerangan terhadap populasi sipil, seperti  serangan  yang  disengaja  terhadap  warga  sipil,  pemusnahan  terencana terhadap  bangunan  sipil  atau  fasilitas  medis,  penyiksaan  yang  meluas, pemerkosaan  yang  meluas,  atau  pengusiran  penduduk  secara  paksa.  Pasal  7  ayat (1)  dan  ayat  (2)  Statuta  Roma  1998  memberikan  definisi  yang  luas  tentang kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  mencakup  berbagai  tindakan  yang melanggar  prinsip-prinsip  dasar  kemanusiaan.  Definisi  ini  membantu  ICC dalam mengidentifikasi  dan  menuntut  individu  yang  bertanggung  jawab  atas  tindakan kejahatan  serius  kedalam  tingkat  internasional. 29 Pada  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1) Statuta  Roma  1998,  Tiongkok  dengan  jelas  telah  melanggar  beberapa  poin  yang berisikan  mengenai  bentuk–bentuk  kejahatan  kemanusiaan  yang  diantara  nya terdapat  pembunuhan,  penyiksaan  dan  penganiayaan  terhadap  suatu  kelompok yang dapat diidentifikasi atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya dan agama.
Poin  yang  terlanggar  terjadi  dikarenakan  adanya  penyiksaan  dan pembunuhan  terhadap  kelompok  masyarakat  etnis  Uighur  yang  ditangkap  akibat tuduhan  teroris  tanpa  bukti  oleh  Tiongkok.  Sedangkan  pada  ketentuan  Statuta Roma  1998  ayat  (2)  Tiongkok  dalam  menjalankan  kebijakan strike  hard campaign terbukti  mengarahkan  kebijakan  tersebut  terhadap  etnis  Uighur sehingga  kebijakan  ini  melanggar  ketentuan  ayat  (2)  dimana  terdapat  serangan yang  ditujukan  terhadap  suatu  kelompok  penduduk  sipil  dari  kebijakan  Negara atau  organisasi  untuk  melakukan  serangan  tersebut  serta  penyiksaan  yang ditimbulkan  secara  sengaja  yang  menyebabkan  rasa  sakit  atau  penderitaan  yang hebat,  baik  fisik  atupun  mental,  terhadap  seseorang  yang  ditahan  atau  di  bawah penguasaan  tertuduh  dan  Penganiayaan  secara  sengaja  dan  kejam  terhadap  hak- hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut. 30
Secara  normatif  perlindungan  terhadap  hak-hak  minoritas  termasuk  juga dalam agama minoritas dijamin didalam konvensi internasional hak-hak sipil dan politik atau International Convenant On Civil And Political Right (ICCPR) Pasal 27  yang  menjelaskan  bahwa  negara  yang  memiliki  kelompok  minoritas berdasarkan suku, bangsa, agama atau bahasa, orang–orang yang tergolong dalam kelompok  minoritas  tersebut  tidak  boleh  diingkari  hak  nya  dalam  masyarakat. 31 Terlebih dalam Pasal yang ada di dalam konvensi hak sipil dan  politik  (ICCPR), setiap    masyarakat    suatu    negara  dapat    hidup    dengan    bebas    dan    aman  di negaranya    dan    menjalankan    agamanya  tanpa  suatu  paksaan  dengan  arti kebebasan beragama dilindungi oleh hukum internasional.
29 Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional,” n.d.”.
30 Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional,” n.d.”.
31 Ahmad  Najib  Burhani, Menemani  Minoritas :  Paradigma  Islam  Tentang  Keberpihakan  Dan Pembelaan Kepada Yang Lemah , ed. Nafi’ Muthohirin (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
3.2 Penerapan Yuridiksi ICC terhadap non-state parties.
Tindakan  kejahatan  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  Tiongkok  terhadap etnis  Uighur  melalui  kebijakan strike  hard  campaign telah  menjadi  perhatian masyarakat internasional. Upaya penegakan hukum dalam menuntut pertanggung jawaban negara (state responsibility) kepada Tiongkok atas kebijakan strike hard campaign yang  dilakukan  terhadap  masyarakat  etnis  Uighur  melalui  ICC sedikit mengalami  hambatan.  Hambatan  tersebut  dikarenakan  terdapat  suatu  aturan mengenai  ICC yang  tidak  dapat  meyatakan  yuridiksi  nya  kepada  negara  yang bukan peratifikasi Statuta Roma 1998 dalam hal ini Tiongkok belum meratifikasi Statuta  Roma  1998  yang  menyebabkan  status  nya  masih  sebagai non-state parties . 32 Meskipun  dalam  hal  ini  Tiongkok  berstatus non-state  parties namun terdapat  ketentuan  khusus  dalam  Statuta  Roma  1998  yang  memungkinkan  untuk non-statet  parties dapat  diadili  atas  tindakan  kejahatan  kemanusiaan  yang dilakukan. Ketentuan Statuta Roma 1998 ini terkait yuridiksi bagi pengadilan ICC dalam  mengadili  kejahatan  kemanusiaan,  seperti  kejahatan  yang  dilakukan  oleh negara  anggota  yang  meratifikasi,  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara dari negara anggota yang meratifikasi dan kejahatan di yuridiksi yang telah secara khusus disahkan oleh DK- PBB. 33
Dalam  aturan  tersebut  dikatakan,  kejahatan  di  yuridiksi  yang  telah  secara khusus  disahkan  oleh  DK-PBB  memungkinkan  untuk  ICC memiliki  yuridiksi terhadap  warga  negara  yang  berasal  dari non-state  parties ,  Hal  ini  dapat dimungkinkan  bila  terdapat  kasus  yang  diserahkan  oleh  DK-PBB  kepada ICC, serta kasus warga negara anggota Statuta Roma 1998 atau negara yang menerima mandat  yuridiksi  dari  ICC yang  berkaitan  dengan  kejahatan  kemanusiaan  dan kasus  negara non-state  parties yang  sudah  menyetujui  untuk  melaksanakan yuridiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu. 34 Selain itu, ICC sebagai lembaga  peradilan  internasional  juga  dapat  melakukan  suatu  investigasi  mandiri terhadap non-state parties apabila dalam proses terjadinya kejahatan kemanusiaan DK- PBB tidak melimpahkan atau mengesahkan kasus kejahatan tersebut kedalam ICC. Investigasi mandiri tersebut dapat dilakukan melalui asas proprio motu yang merupakan  kewenangan  yang  dimandatkan  oleh  Statuta  Roma  1998  terhadap Office  Off  The  Prosecutor (OTP)  di  Mahkamah  ICC  untuk  memulai  investigasi atas  kejahatan  internasional  yang  menjadi  yuridiksi  ICC sesuai  dengan  aturan Pasal  5 Statuta Roma 1998 seperti genosida yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. 35 Adanya  kewenangan  tersebut  membuat  OTP bisa  di  ibaratkan sebagai jaksa atau penuntut dari  ICC sehingga ICC tidak harus bersifat pasif dan
32 CNN indonesia, “Apakah Rusia Dan China Masuk Anggota ICC Yang Ingin Tangkap Putin?”
33 Joko  Setiyono, Peradilan  Internasional  Atas  Kejahatan  Ham  Berat (Semarang:  Pustaka  Magister, 2020).
34 Konferensi  Diplomatik  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  “Statuta  Roma  Mahkamah  Pidana Internasional.”” Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional,” n.d.”
35 Riri  Delany  and  Diah  Apriani Atika  Sari,  “Investigasi  Proprio Motu  Terhadap  Pelanggaran  Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation Protective Edge,” Jurnal Universitas Sebelah Maret 3 (2017): 25–34.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
menunggu adanya laporan seperti berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma 1998 yang lebih  cenderung  untuk  memulai  adanya  investigasi  atas  kejahatan  internasional setelah adanya laporan dari DK-PBB atau negara para pihak Statuta Roma 1998. 36 Dalam  tinjauan  Pasal  15  Statuta  Roma  1998,  OTP dimungkinkan  untuk memulai  penyelidikan  atas  inisiatifnya  sendiri  berdasarkan  dengan  informasi kejahatan yang termasuk kedalam yuridiksi pengadilan. Ketentuan didalam Pasal 53  (1)  (a)  -  (c)  Statuta  Roma  1998  menetapkan  kerangka  hukum  untuk mengevaluasi  serta  mengatur  OTP  harus  mempertimbangkan  yuridksi  temporal, materil dan yuridiksi territorial, serta admissibility atau standar penerimaan tanpa mengabaikan  kepentingan  keadilan.  Standar  pembuktian  ini  akan  berlanjut  jika dalam  proses  pengumpulan  bukti  yang  dilakukan  OTP  menyimpulkan  terdapat dasar yang masuk akal  untuk  melanjutkan kasus  ke tahap investigasi, Dalam  hal ini  OTP harus mengajukan permohonan ke pre-trial chamber (pra-sidang) untuk mendapatkan  otorisasi  penyelidikan,  dan  kemudian  korban  dapat  membuat pernyataan atau memberikan keterangan kepada majelis pra-sidang. 37
Keberhasilan  penyidikan  dapat  tercapai  apabila  OTP membuat  suatu penunjukkan  awal  sebagai  kelompok  orang-orang  yang  terlibat  yang  cenderung menjadi  fokus  investigasi  untuk  tujuan  membentuk  kasus  masa  depan  dan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan yang diduga dilakukan selama insiden yang kemungkinan  besar  terjadi  sebagai  fokus  penyelidikan  untuk  tujuan  membentuk kasus  masa  depan.  Tentunya,  kewenangan  ini  tidak  bisa  langsung  dilaksanakan tanpa  adanya  tahapan  dan  pertimbangan.  Berdasarkan  Pasal  15  ayat  2  Statuta Roma  1998,  sebelum  melaksanakan  investigasi proprio  motu ,  OTP harus mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya dari negara yang berkepentingan, badan-badan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  organisasi  internasional (pemerintah dan non-pemerintah), dan sumber lain yang dapat dipercaya. Setelah informasi  selesai  dikumpulkan,  OTP mengajukan  permohonan  investigasi  pada pre-trial  chamber ICC  (majelis  hakim  yang  bertugas  untuk  menentukan investigasi,  surat  penangkapan,  dan  hal-hal  lain  yang  diperlukan  untuk  jalannya persidangan  ICC).  Dalam  laporannya,  OTP  harus  menunjukkan  informasi  dan aspek-aspek terkait secara jelas kepada pre-trial chamber . 38
Meskipun  secara  normatif  telah  terdapat  aturan  yang  memungkinan  negara dari non-state  parties Statuta  Roma  1998  dapat  diadili  melalui  ICC,  proses penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  kejahatan  kemanusiaan  di  Xinjiang masih  berjalan  stagnan.  Stagnan  nya  proses  penegakan  hukum  tersebut  juga dipengaruhi  oleh  faktor  lain  berupa power yang  dimiliki  Tiongkok  didalam  DK- PBB.  Tiongkok  merupakan  salah  satu  negara  anggota  DK-PBB  yang  memiliki power dalam penggunaan hak veto yang dapat membatalkan keputusan, ketetapan,
36 Delany and Sari.
37 Delany and Sari.
38 Delany and Sari.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. 39 Hal  inilah yang menjadi suatu  kerumitan  bagi  proses  penegakan  hukum  kejahatan  kemanusiaan  terhadap Tiongkok  karena  tindakan  yang  diambil  PBB  melalui  DK-PBB  maupun  ICC, memiliki  kemungkinan  untuk  tidak  dapat  berjalan  efektif  dalam  menuntut pertanggung jawaban Tiongkok atas tindakan yang terjadi terhadap etnis Uighur. Padahal meninjau dari ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998, tindakan strike hard campaign yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap  etnis  Uighur  telah  mengarah  kepada  tindakan  genosida  sebagaimana yang tercatat dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang menjelaskan bahwa genosida merupakan perbuatan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian kelompok  etnis,  ras  atau  keagamaan.  Perbuatan  tersebut  seperti  membunuh anggota  kelompok  minoritas  tertentu,  melakukan  kekerasan  secara  sengaja  yang menimbulkan  luka  fisik  atau  mental  serius  dan  menimbulkan  kondisi  kehidupan yang menyebabkan kehancuran bagi kelompok minoritas tertentu tersebut. 40
Dalam  merespon  hal  tersebut  PBB  melalui  komisaris  Tinggi  PBB  untuk bidang  Hak  asasi  manusia  telah  melakukan  tindakan monitoring  human  right terhadap  kasus  yang  terjadi  di  Xinjiang.  Tindakan Monitoring  human  right ini dilakukan karena terdapatnya unsur menghilangkan nyawa sebagian etnis Uighur serta penghapusan dan pelarangan unsur-unsur budaya, agama dan sosial yang di miliki etnis Uighur oleh Tiongkok. komisaris Tinggi PBB untuk bidang Hak asasi manusia mengumpulkan bukti laporan terhadap adanya penahanan satu juta etnis muslim  Uighur  di  kamp  konsentrasi  Xinjiang  melalui  dokumentasi  penahanan massal  dikamp-kamp  konsentrasi  yang  dilaporkan  Amnesti  Internasional  dan Human Right Watch. 41
Selain  mengumpulkan  bukti  laporan,  komisaris  Tinggi  PBB  untuk  bidang Hak  asasi  manusia  juga  melakukan  kunjungan  ke  Xinjiang,  ini  menghasilkan diskusi langsung dengan para pemimpin senior Tiongkok mengenai permasalahan Hak  asasi  manusia  yang  terjadi  di  Xinjiang. 42 Meskipun  telah  terjadi  diskusi diantara  komisaris  Tinggi  PBB  untuk  bidang  Hak  asasi  manusia  dengan  para pemimpin  senior  Tiongkok  langkah  yang  dilakukan  oleh  PBB  ini  belum  dapat menghentikan tindakan Tiongkok terhadap etnis Uighur. Padahal secara normatif apabila  kejahatan  yang  muncul  termasuk  kedalam  katagori  kejahatan  kriminal internasional  maka  prinsip universal dapat  diberlakukan  yang  artinya  hambatan serta kerumitan terhadap proses penegakan hukum dapat dikesampingkan. Semua negara  memiliki  yuridiksi  terhadap  pelaku  tanpa  memperhatikan  nasionalitas pelaku maupun tempat terjadinya kejahatan.
39 Damayanti,  “Peran  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Dalam  Kaitannya  Dengan  Penegakan  Hukum  Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan).”
40 Konferensi  Diplomatik  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  “Statuta  Roma  Mahkamah  Pidana Internasional.”
41 Berliana Pundilaras and Hasbi Aswar, “Peran PBB Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM China Terhadap Etnis Uighur Di Xinjiang Tahun 2018-2022,” Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations 6 (2022): 51–82.
42 Pundilaras and Aswar.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
Pelaku  pembuat  kebijakan  didalam  tubuh  Pemerintahan  Tiongkok  dapat dimungkinkan untuk diadili dalam ICC berdasarkan pada aturan Pasal 27 Statuta Roma  1998  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  yang  menjelaskan  bahwa  pejabat  negara  harus bertanggung  jawab  terhadap  segala  tindakan  yang  dilakukan  atas  nama  negara. Disamping  itu  Pasal  28  Statuta  Roma  1998  yang  masih  memiliki  kaitan  erat dengan Pasal 27 juga menjelaskan bahwa seorang atasan baik militer maupun sipil harus  bertanggung  jawab  secara  pidana  ketika  terjadi  kejahatan  dalam  yuridiksi ICC. 43 Adanya  pasal  ini  memiliki  tujuan  untuk  dapat  menghukum the  most responsible  person walaupun  orang  itu  memiliki  jabatan  pemegang  kekuasaan yang sulit untuk dijangkau hukum
Selain itu,  Statuta  Roma  1998  juga  menetapkan  aturan  mengenai  tanggung jawab  individu  bagi  mereka  yang  melakukan  tindak  kejahatan  yang  melanggar prinsip  internasional  sesuai  dengan  Pasal  25 dan Pasal  27. Pasal 25  menjelaskan mengenai prinsip penting dalam hukum internasional seperti prinsip individualitas yakni  tanggug  jawab  individu  untuk  tindakan  mereka  sendiri  serta  prinsip persamaan  dihadapan  hukum  yang  mengharuskan  individu  diperlakukan  sama tanpa  memandang  jabatan  atau  kedudukan  mereka,  sedangkan  Pasal  27 menjelaskan bahwa individu yang melakukan kejahatan internasional tidak dapat melarikan  diri  dari  tanggung  jawab  hukum  hanya  karena  status  mereka  berada dalam hierarki Pemerintahan. Kejahatan internasional yang dilakukan oleh pejabat negara, dapat dikejar secara hukum dan mereka dapat diadili didalam pengadilan ICC. 44
Pasal  ini  dapat  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  bagi  pengadilan  untuk proses  penuntutan  individu  yang  terlibat  didalam  kejahatan  internasional,  tanpa memandang  status  mereka  serta  negara  mereka  dan  mengakui  tanggung  jawab pribadi  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku. 45 Pemimpin/pejabat Tiongkok  yang  terlibat  dalam  merumuskan  kebijakan  terhadap  etnis  muslim Uighur  dapat  dimungkinkan  untuk  di  adili  sesuai  dengan  peraturan  pengadilan ICC meskipun dalam hal ini Tiongkok belum meratifikasi Statuta Roma 1998 dan juga  tergabung  kedalam  keanggotaan  DK-PBB,  hukum  internasional  mengenal prinsip jus  congens yang  merupakan  kaidah  yang  membatasi  kehendak  negara walaupun negara memiliki kebebasan dalam membentuk hukum. 46

## 4. PENUTUP
Kebijakan strike hard campaign yang dilakukan Pemerintah Tiongkok telah melanggar Statuta Roma 1998. Pelanggaran tersebut terdapat didalam Pasal 2 dan Pasal 7 mengenai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara
43 Konferensi  Diplomatik  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  “Statuta  Roma  Mahkamah  Pidana Internasional.”” Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional,” n.d.”
44 Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional,” n.d.”.
45 Konferensi  Diplomatik  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.”  Statuta  Roma  Mahkamah  Pidana Internasional,” n.d.”.
46 Puspita,
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
sistematis,  terstruktur,  dan  umum  dari  kebijakan strike  hard  campaign yang dilakukan, terlebih perlindungan terhadap hak-hak minoritas termasuk juga dalam agama  minoritas  yang  dijamin  didalam International  Convenant  On  Civil  And Political Right (ICCPR) Pasal 27. Meskipun Tiongkok belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menyebabkan ICC tidak dapat meyatakan yuridiksi nya namun aturan  lain  didalam  Statuta  Roma  1998  masih  memungkinkan  ICC memiliki yuridiksi  terhadap  negara non-state  parties .  Tantangan  sesungguhnya  dalam proses  penegakan  hukum  ini  adalah  keanggotaan  Tiongkok  didalam  DK-PBB karena  negara  DK-PBB  memiliki  hak  veto  yang  menjadi  sangat  krusial  didalam proses  penegakan  hukum  yang  menyangkut  negara  anggota  DK-PBB.  Perlu adanya  peninjauan  terkait  aturan  tersebut  karena  tidak  menutup  kemungkinan negara  DK-PBB  dapat  melakukan  kejahatan  serupa  terhadap  warga  negara  nya dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhe Nuansa Wibisono. Strategi Kontra-Terorisme Pemerintah Tiongkok Dalam Merespon Gerakan Bersenjata Uighur Di Wilayah Xinjiang . Academia.Edu . Depok: Universitas Indonesia, 2015.
Ahmad  Najib  Burhani. Menemani  Minoritas :  Paradigma  Islam  Tentang Keberpihakan  Dan  Pembelaan  Kepada  Yang  Lemah .  Edited  by  Nafi’ Muthohirin. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
Andrey Sujatmoko. Hukum HAM Dan Hukum Humaniter . Rajawali Pers . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
BBC.  “Dua  Laki-Laki  Berpisau  Bunuh  Enam  Orang.”  BBC  News  Indonesia, 2011.
Che  Mohd  Aziz  Bin  Yaacob,  and  Nor  Azura  A  Rahman.  “Konflik  Uighur  Di Xinjiang,  China:  Pemahaman  Dari  Sudut  Pendekatan  Segi  Tiga  Konflik Galtung.” MANU Jurnal Pusat Penataran Ilmu Dan Bahasa (PPIB) 32, no. 2 (2021): 129–50. https://doi.org/10.51200/manu.vi.3615.
CNN  indonesia.  “Apakah  Rusia  Dan  China  Masuk  Anggota  ICC  Yang  Ingin Tangkap Putin?,” 2023.
Damayanti, Novy Septiana. “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)” 26 (n.d.): 251–65.
Delany,  Riri,  and  Diah  Apriani  Atika  Sari.  “Investigasi  Proprio  Motu  Terhadap Pelanggaran Hukum Perang Pada Konflik Israel Palestina Dalam Operation Protective Edge.” Jurnal Universitas Sebelah Maret 3 (2017): 25–34. Finley,  Joanne  Smith,  and  Xiaowei  Zang. Language,  Education  and  Uyghur Identity  in  Urban  Xinjiang . Language,  Education  and  Uyghur  Identity  in Urban Xinjiang , 2016. https://doi.org/10.4324/9781315726588. Giglio,  Davide.  “Separatism  and  the  War  On  Terror  in  China’s  Xinjiang  Uighur Autonomous Region,” 1–27. Peace Operations Training Institute, 2004.
Hakim,  Moh.  Fathoni,  Denimah  Denimah,  M.  Zulfikar  Ramadhan,  Devy  Febian Arisandy  Bahtiar,  Feryan  Airlangga,  and  Stefano  Jalu  Sambowo  Putra. “Nationality,  Ethnicity,  and  Solidarity:  Respon  Turki  Atas  Perundingan Etnis  Uighur.” Jurnal  Hubungan  Internasional 14,  no.  1  (2021):  158. https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19614.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
Helfina Yusuf. Kekerasan Kultural Terhadap Etnis Uyghur Tiongkok Pada Tahun 2014-2021 . Yogyakarta: Dspace UII, 2021.
Karisma,  Gita.  “Konflik  Etnis  Di  Xinjiang:  Kebijakan  Monokultural  Dan Kepentingan  Negara  China  Terhadap  Keutuhan  Wilayah.” SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya 19, no. 1 (2017): 41–52. Konferensi  Diplomatik  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  Disahkan.  “Statuta  Roma Mahkamah Pidana Internasional,” 1998.
Mega Oktaviana.  “Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Oleh Omar Hassan Al-Bashir Di Darfur, Sudan.” Belli Ac Pacis 7, no. 2 (2021): 59–67. Nafi’ah,  Rohmatun.  “Kiri  Islam  Hassan  Hanafi  Dan  Relevansinya  Dengan
Peristiwa  Penindasan  Muslim  Ughiur  China  Tahun  2019.” Refleksi  Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam 20, no. 2 (2021): 195. https://doi.org/10.14421/ref.2020.2002-05.
Pundilaras,  Berliana,  and  Hasbi  Aswar.  “Peran  PBB  Dan  Hambatan  Yang Dihadapi  Dalam  Menangani  Isu  Pelanggaran  HAM  China  Terhadap  Etnis Uighur  Di  Xinjiang  Tahun  2018-2022.” Jisiera:  The  Journal  of  Islamic Studies and International Relations 6 (2022): 51–82.
Puspita,  Natalia  Yeti.  “Invasi  Rusia  Ke  Ukraina  Jilid  Ii:  Agresi  Atau  Self- Defense? The Russian Invasion of Ukraine Volume Ii: Aggression or Self- Defense?” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan 7, no. November (2022): 600–608.
Putri,  Firsty  Adinda,  and  Gonda  Yumitro.  “Pelanggaran  HAM  Muslim  Etnis Uighur Oleh Pemerintah Cina Di Xinjiang.” Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 No., no. Human Right (2021): 1–8.
Riski  Wahyudi,  Anak  Agung  Ngurah,  and  I  Nyoman  Budiana.  “Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida Yang Terjadi Di Rwanda Dan  Myanmar  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Pidana  Internasional.”
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021): 158. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31466.
Ruslan Renggong. Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Rusmarina  Dewi,  Nevy,  Maulana  Irsyad,  and  Ahmad  Maulana  Feriansyah. “Program  Studi  Tadris  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  Institut  Agama  Islam Negeri Kudus Dinamika Kemanusiaan Muslim Uyghur Di Cina.” Ijtimaiya : Journal of Social Science Teaching . Vol. 4, 2020.
S,  Felicia  Amelia.  “Etnisitas  Dan  Politik  Luar  Negeri  Respon  Turki  Terhadap Penindasan  Etnis  Uighur  Di  Xinjiang.” Jurnal  Analisis  Hubungan Internasional 53, no. 9 (2019): 1689–99.
Saragih,  Muhammad  Fajrin,  Sulaiman  Hamid,  and  Makdin  Munthe.  “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter.” Sumatra Journal of International Law 4, no. 2 (2016). Sefriani. “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non-Anggota.” Hukum VOL. 14 AP, no. Hukum (2007): 314–32.
Setiyono,  Joko. Peradilan  Internasional  Atas  Kejahatan  Ham  Berat .  Semarang: Pustaka Magister, 2020.
Tynen, Sarah. “Dispossession and Displacement of Migrant Workers: The Impact of State Terror and Economic Development on Uyghurs in Urban Xinjiang.”
Central Asian Survey 39, no. 3 (July 2020): 303–23.
Revised: 13-6-2023 Accepted: 14-11-2023
https://doi.org/10.1080/02634937.2020.1743644.
Utama,  I  Gede  Angga  Adi,  Dewe  Gede  Sudika  Mangku,  and  Ni  Putu  Rai Yuliartini.  “Yurisdiksi  International  Criminal  Court  (Icc)  Dalam Penyelesaian  Kasus  Rohingnya  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional.” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 3, no. 3 (2020): 208–19.
VOI.  “Amnesty  International  Beberkan  Kondisi  Kamp  Xinjiang,  Ada  Kursi Macan Hingga Larangan Tidur,” 2021.