JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378

## MODEL ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DOMAIN PROSES BISNIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
Gede Sudanta Nethan Kuru 1) , Soni Fajar Surya Gumilang 2) , Ryan Adhitya Nugraha 3)
1, 2,3) Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom Jl. Telekomunikasi No 1, Bandung e-mail: gsnethankuru@gmail.com 1) , mustonie@telkomuniversity.ac.id 2) , ranugraha@telkomuniversity.ac.id 3)

## ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat pesat sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu individu maupun organisasi.  Sektor Pemerintahan juga memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien. Begitu juga dengan Pemerintah Indonesia, pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan  Presiden  No.  95  tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  sebagai  pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik yang  berkualitas.  Evaluasi  dan  monitoring  SPBE  dilakukan  oleh  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada setiap instansi pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2019 hasil evaluasi SPBE di Pemda Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 2.11 dengan indeks cukup. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada peningkatan tata  kelola  SPBE  yang  termasuk  di  dalamnya  yaitu  standarisasi  dan  integrasi  proses  bisnis  SPBE  Pemda  Kabupaten Kuningan. Peneliti memberikan solusi berupa rancangan desain enterprise architecture SPBE di domain proses bisnis sesuai dengan  arsitektur  SPBE  dan  disesuaikan  menggunakan  metode  TOGAF  ADM.  Beberapa  fase  yang  digunakan  yaitu preliminary phase, architecture vision, dan arsitektur proses bisnis. Fase utama pada perancangan ini yaitu arsitektur proses bisnis yang  menghasilkan peta  proses bisnis level  0, peta proses bisnis level  1, dan peta lintas fungsi  sebagai  standarisasi proses bisnis SPBE sesuai PermenPANRB No. 19 tahun 2018.
Kata Kunci: Arsitektur Proses Bisnis, Enterprise Architecture, Kabupaten Kuningan, SPBE, TOGAF ADM.

## ABSTRACT
The development of information technology in everyday life is very rapid so it can increase the productivity of an individual and an organization.  The government  sector  also utilizes information  technology  to improve the provision  of  effective and efficient public services. Likewise with the Government of Indonesia, in 2018 issued Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning  the  Electronic-Based  Government  System  (SPBE)  as  a  guideline  for  governance  that  utilizes  information  and communication technology to provide quality public services. SPBE evaluation and monitoring is carried out by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (KemenPANRB) in every government agency in Indonesia. In 2019 the results of the SPBE evaluation at the Kuningan Regency Government obtained a score of 2.11 with a sufficient index. For this reason, this research focuses on improving the governance of SPBE, which includes standardization and integration of SPBE business  processes  in  the  Kuningan  Regency  Government.  The  researcher  provides  a  solution  in  the  form  of  the  SPBE enterprise architecture design in the business processes domain according to the SPBE architecture and adapted using the TOGAF  ADM  method.  Some  of  the  phases  used  are  the  preliminary  phase,  the  architectural  vision,  and  the  business architecture process. The main phase in this design is a business process architecture that produces a level 0 business process map, a level 1 business process map, and a cross-functional map as a standardization of SPBE business processes according to PermenPANRB No. 19 years 2018.
Keywords: Business Process Architecture, Enterprise Architecture, Kuningan Regency, SPBE, TOGAF ADM.

## I. P ENDAHULUAN
ERKEMBANGAN  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dalam  kehidupan  sehari-hari  berkembang sangat  pesat  sehingga  memudahkan  dalam  mencari,  mempelajari  dan  mendapatkan  informasi  [1]. Penggunaan teknologi informasi  dapat meningkatkan  produktivitas suatu organisasi maupun individu  [2]. Salah satu organisasi yang memanfaatkan TIK yaitu intansi pemerintah  dalam hal penyediaan pelayanan publik yang baik [3]. Pemanfaatan E-government salah satu bentuk peningkatan pelayanan masyarakat yang diharapkan bisa meningkatkan efisiensi proses birokrasi [4].
Berdasarkan hasil survei E-government Development Index (EGDI) tahun 2020 oleh United Nations, Indonesia mendapat poin 0.6612 dan berada pada peringkat 88 dari 193 negara di dunia. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia berada di atas negara Cambodia [5]. Dapat dilihat peringkat EGDI wilayah Asia Tenggara di tahun 2020 pada Tabel I. Peringkat EGDI Asia Tenggara.
P

## E-ISSN : 2540 - 8984

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378
T ABEL I. P ERINGKAT EGDI A SIA T ENGGARA ( U NITED N ATIONS , 2020) No Negara Poin Indeks Peringkat 1 Singapore 0.915 11 2 Malaysia 0.7892 47 3 Thailand 0.7565 57 4 Brunei Darussalam 0.7389 60 5 Philipines 0.6892 77 6 Vietnam 0.6667 86 7 Indonesia 0.6612 88 8 Cambodia 0.5113 124 9 Timor Leste 0.4649 134 10 Myanmar 0.4316 146 11 Laos 0.3288 167
Pemerintah Indonesia ada tahun 2018 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  yang  dilakukan  pada  cakupan  nasional, intansi  pusat,  dan  pemerintah  daerah  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya [6]. Melalui  Peraturan  Menteri  PANRB  tentang  Pedoman  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan tujuannya perlu dilakukan evaluasi secara berkala [7].
Hasil evaluasi pelaksanaan SPBE pada tahun 2019 oleh Kemen PANRB, Pemda Kabupaten Kuningan mendapat nilai  indeks  SPBE  2.11  dengan  predikat  SPBE  yaitu  cukup  [8].  Salah  satu  nilai  terkecil  evaluasi  SPBE  Pemda Kabupaten Kuningan yaitu pada domain tata kelola SPBE. Sesuai dengan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE untuk  mewujudkan  tata  kelola  SPBE  yang  terpadu  antara  Instansi  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  perlu  adanya transformasi mendasar pada pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan SPBE [6]. Sehubungan dengan hal itu, Pemda Kabupaten  Kuningan  perlu  meningkatkan  kembali  indeks  SPBE  dengan  melakukan  optimalisasi  teknologi informasi serta standarisasi dan integrasi proses bisnis.
Dengan kondisi  Pemda  Kabupaten  Kuningan  di  atas,  dibutuhkan  perancangan  sistem  informasi  dari  berbagai aspek seperti, arsitektur bisnis organisasi, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi agar tercapai layanan  SPBE  yang  terintegrasi  [9].  Perancangan  yang  dibutuhkan  yaitu enterprise  architecture (EA)  dalam penggambaran  model  arsitektur  SPBE. Enterprise  architecture merupakan  kumpulan  metode  dan  prinsip  yang dapat  mewujudkan  keselarasan  bisnis  dengan  teknologi  informasi  suatu  organisasi  [10].  Sedangkan  arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi  hingga  keamanan  untuk  menghasilkan  layanan  SPBE  yang  terintegrasi  [6].  Terdapat  enam  domain arsitektur SPBE yaitu domain proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan. Pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  penggambaran  arsitektur  EA  di  domain  proses  bisnis  SPBE Pemda Kabupaten Kuningan dengan menerapkan model arsitektur SPBE dan metode TOGAF ADM ( Architecture Development  Method ).  Penyusunan  proses  bisnis  SPBE  mengacu  kepada  PermenPANRB  No.  19  tahun  2018 tentang  Penyusunan Peta  Proses  Bisnis.  TOGAF  ADM merupakan  metode pengembangan  EA  yang umum dan bisa  disesuaikan  berdasarkan  kebutuhan  organisasi  serta  dapat  digabungkan  dengan  kerangka  kerja  lain  untuk menghasilkan  arsitektur  yang  spesifik  [11].  TOGAF  ADM  membentuk  siklus  proses  iterative  yang  terdiri  dari beberapa  fase,  diantaranya Preliminary  phase,  Phase  A:  Architecture  Vision,  Phase  B:  Business  Architecture, Phase  C:  Information  System  Architecture,  Phase  D:  Technology  Architecture,  Phase  E:  Opportunities  and Solution,  Phase  F:  Migration Planning,  Phase  G:  Implementation  Governance,  Phase  H:  Architecture  Change Management, dan Requirements Management [12] . Berdasarkan uraian di atas,  perancangan EA pada penelitian ini  berdasarkan  arsitektur  SPBE  disesuaikan  dengan  metode  TOGAF  ADM  untuk  menggambarkan  model arsitektur yang berfokus di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Kuningan. Keluaran perancangan model arsitektur proses bisnis SPBE ini yaitu berupa peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, dan peta lintas fungsi yang diidentifikasi berdasarkan kondisi RPJMD Pemda Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023.

## II. M ETODE P ENELITIAN
Perancangan enterprise architecture pada penelitian ini menggunakan acuan berdasarkan arsitektur SPBE pada Perpres  No.  95  tahun  2018  yang  disesuaikan  dengan  metode  TOGAF  ADM. Enterprise  Architecture dapat menghasilkan cetak biru untuk mengintegrasikan strategi bisnis organisasi dengan sistem informasi dan teknologi. Penelitian ini menggunakan TOGAF ADM karena memiliki model arsitektur yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi dan digabungkan dengan kerangka kerja lain yaitu arsitektur SPBE. TOGAF ADM memiliki

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378
8 (delapan) fase utama dan sebuah fase pendahuluan yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1.  TOGAF ADM
Fase-fase TOGAF ADM menggambarkan siklus yang dapat diulang untuk mengembangkan EA. Fase TOGAF yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari preliminary phase, architecture vision, dan business architecture yang  disesuaikan  dengan  arsitektur  SPBE  menjadi  arsitektur  proses  bisnis.  Deskripsi  dari  tiap  fase  utama  yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Preliminary phase, merupakan fase inisiasi kebutuhan bisnis organisasi serta prinsip-prinsip arsitektur sesuai dengan arahan organisasi.
2. Architecture  vision, merupakan  fase  awal  untuk  menggambarkan  ruang  lingkup  pengembangan  arsitektur, mengidentifikasi stakeholders , serta nilai-nilai utama untuk mencapai visi misi organisasi.
3. Arsitektur  proses  bisnis,  merupakan  fase  utama  dalam  pemodelan  strategi  bisnis  organisasi,  dalam  SPBE  ini melalui pendefinisian dan penyusunan peta proses bisnis.
Tahapan dalam penelitian perancangan EA SPBE di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Kuningan ini terdiri dari tiga tahapan, meliputi tahap pengumpulan data, tahap analisis dan perancangan, dan tahap penulisan kesimpulan dan saran. Secara lebih jelas ditunjukkan pada Gambar 2. Metode Penelitian.
Keterangan:
Tahapan yang digunakan dalam penelitian

## E-ISSN : 2540 - 8984

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378
Tahap awal pada penelitian ini yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap ini bertujuan untuk menjelaskan teknik pengumpulan  data  penelitian  terhadap  perancangan  EA  SPBE.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu wawancara  dan  studi  literatur.  Langkah  awal  pada  tahap  ini  yaitu  perkenalan  terhadap  objek  penelitian  dan pengenalan terhadap konsep SPBE. Selanjutnya melakukan wawancara kepada narasumber dari Pemda Kabupaten Kuningan  untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  dan  mengetahui  kondisi  eksisting  Kabupaten  Kuningan. Selanjutnya yaitu melakukan studi literatur dengan mempelajari beberapa dokumen peraturan perundangan yang berkaitan  dengan  SPBE  dan  proses  bisnis,  yaitu  Perpres  No.  95  tahun  2018,  RPJMD  tahun  2018-2023, PermenPANRB No. 19 tahun 2018 serta mempelajari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan terhadap EA SPBE. Tahap  kedua  pada  penelitian  ini  yaitu  tahap  analisis  dan  perancangan.  Deskripsi  langkah-langkah pada  tahap kedua ini yaitu sebagai berikut:
1. Langkah  awal  pada  tahap  ini  yaitu preliminary  phase dengan  melakukan  identifikasi  prinsip-prinsip  proses bisnis  dari  TOGAF  yang  disesuaikan  dengan  visi  misi  Kabupaten  Kuningan  untuk  menghasilkan  artefak principle catalog . 2. Selanjutnya  pada architecture  vision melakukan  identifikasi  nilai-nilai  proses  utama  dan  pendukung  Pemda Kabupaten  Kuningan  untuk  menghasilkan  artefak value  chain  diagram. Melakukan  identifikasi  terhadap stakeholder yang berkaitan dan memiliki kepentingan dalam pengembangan SPBE yang  digambarkan dalam stakeholder map matrix.
3. Selanjutnya  pada  arsitektur  proses  bisnis  melakukan  identifikasi  terhadap  visi  misi,  tujuan,  sasaran  strategis, dan program prioritas pada RPJMD tahun 2018-2023 yang menghasilkan artefak peta proses bisnis level 0 dan 1 serta peta lintas fungsi. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan tingkatan level agar memudahkan dalam penggambaran.  Peta  proses  bisnis  level  0  merupakan  peta  proses  bisnis  yang  memuat  seluruh  proses  bisnis instansi  pemerintah  yang  merupakan  turunan  langsung dari  visi,  misi  dan  tujuan di  dalam  dokumen  rencana strategis. Peta proses bisnis level 1 merupakan penjabaran yang lebih rinci dari peta proses bisnis level 0, yang dapat diidentifikasi dari program pembangunan daerah dari tujuan atau sasaran strategis pemerintah. Sedangkan peta lintas fungsi berfungsi untuk menggambarkan rangkaian kerja lintas unit, dapat diidentifikasi dari kegiatan kerja dari masing-masing program pembangunan daerah. Penggambaran proses bisnis ini dimodelkan dengan BPMN ( Business Process Modeling Notation ). BPMN merupakan standar untuk memodelkan proses bisnis agar informasi dapat dipahami oleh semua pengguna bisnis dengan mudah [13].
Tahap terakhir pada penelitian ini yaitu tahap kesimpulan dan saran. Tahap ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesimpulan  dari  hasil  perancangan  EA  SPBE  di  domain  proses  bisnis  pada  Pemda  Kabupaten  Kuningan  dan menghasilkan saran untuk dapat digunakan sebagai perbaikan pada penelitian berikutnya.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Preliminary Phase
Preliminary  phase merupakan  tahap  awal  dari  perancangan  EA.  Pada  fase  ini  menjelaskan  penentuan  ruang lingkup dan prinsip-prinsip EA yang digunakan pada Pemda Kabupaten Kuningan [10][14]. Ruang lingkup pada penelitian  ini  yaitu  perancangan  EA  SPBE  arsitektur  domain proses  bisnis  dari  level  0  dan 1  hingga peta  lintas fungsi  yang  menjelaskan  mengenai  pelayanan  kesehatan  dan  sosial.  Prinsip  arsitektur  domain  proses  bisnis digunakan sebagai acuan untuk perancangan selanjutnya dilihat pada Tabel II. Principle Catalog .
T ABEL II. P RINCIPLE C ATALOG No Prinsip Bisnis Deskripsi 1 Primacy of Principles Prinsip-prinsip manajemen TI dan SPBE akan berlaku untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Kuningan
2 Information Management is Everybody’s Business Seluruh SKPD berpartisipasi dan selaras dalam keputusan manajemen informasi yang diperlukan untuk mendukung layanan pemerintah dan SPBE
3 Common Use Applications Pengembangan aplikasi yang digunakan di seluruh Pemda lebih disukai daripada pengembangan aplikasi serupa atau duplikasi yang hanya disediakan untuk SKPD tertentu 4 IT Responsibility Diskominfo bertanggung jawab atas implementasi dan infrastruktur TI yang dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan layanan pemerintah 5 Compliance with Law Setiap proses manajemen data dan informasi yang dijalankan oleh SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Kuningan harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap semua hukum, undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang ada. 6 Inovation Pemda Kabupaten Kuningan dapat melakukan penelitian terstruktur dan mencari cara inovatif menggunakan teknologi untuk mendukung layanan pemerintah berbasis elektronik.

## E-ISSN : 2540 - 8984

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378

## B. Architecture Vision
Fase architecture  vision merupakan  fase  pertama  di  dalam  siklus  TOGAF  ADM  yang  bertujuan  untuk mendefinisikan visi misi, aktivitas utama dan pendukung, serta hubungan stakeholder Pemda Kabupaten Kuningan [15]. Artefak keluaran pada fase ini yaitu value chain diagram dan stakeholder map matrix . Pada Gambar 3. Value Chain  Diagram mendefinisikan  nilai  aktivitas  utama  ( primary )  terdapat  urusan  pelayanan  pemerintahan  yang menjalankan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing dan  aktivitas  pendukung  ( support )  merupakan  administrasi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan internal birokrasi Pemda Kabupaten Kuningan. Stakeholder yang terkait dijelaskan pada Tabel III. Stakeholder Map Matrix.
Gambar 3. Value Chain Diagram
T ABEL III.
S TAKEHOLDER M AP M ATRIX
No. Stakeholder Role Class 1 Bupati Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPBE di Pemda Kabupaten Kuningan Key Player 2 Sekretariat Daerah Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemda Kabupaten Kuningan serta mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemda lain Key Player 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Mengoordinasikan pengelolaan arsitektur SPBE, mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK, serta melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan Keep Informed 4 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Mengoordinasikan integrasi proses bisnis Pemda Kabupaten Kuningan Keep Informed 5 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Mengoordinasikan perencanaan SPBE serta mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data Keep Informed 6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda Kabupaten Kuningan Keep Informed

## C. Arsitektur Proses Bisnis
Fase arsitektur proses bisnis merupakan tahapan utama dalam perancangan EA ini. Model perancangan arsitektur proses bisnis ini mengacu pada amanah Perpres No. 95 tahun 2018 serta PermenPANRB No.19 tahun 2018. Tujuan penyusunan peta proses bisnis yaitu agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan [16]. Artefak yang dihasilkan dari tahap ini yaitu peta proses bisnis level 0, peta proses bisnis level 1, dan peta lintas fungsi dengan contoh penggambaran pada bidang kesehatan dan bidang sosial Pemda Kabupaten Kuningan.
Peta proses bisnis level 0 memuat penggambaran keseluruhan proses untuk mencapai visi misi Pemda Kabupaten Kuningan yang diidentifikasi berdasarkan sasaran strategis di dalam RPJMD tahun 2018-2023. Terdapat 15 proses

## E-ISSN : 2540 - 8984

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378
yang  digambarkan  dalam  peta  proses  bisnis  level  0  dan  dinamakan  menggunakan  kode  proses  yaitu  KabKun (Kabupaten  Kuningan).  Masing-masing  proses  tersebut  merupakan  sasaran  dari  Pemda  Kabupaten  Kuningan. Terdapat dua tipe proses yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses yang berperan langsung  memenuhi  kebutuhan  pengguna  eksternal  maupun  internal  dan  berpengaruh  langsung  terhadap keberhasilan  pemerintahan  dalam  pencapaian  visi  misi.  Sedangkan  proses  pendukung  merupakan  proses  untuk mendukung  pengguna  internal  dalam  pengelolaan  operasional  dan  administrasi  pemerintahan.  Pada  Gambar  4. berikut menggambarkan peta proses bisnis level 0 Pemda Kabupaten Kuningan.
Gambar 4.  Peta Proses Bisnis Level 0
Penjelasan  deskripsi  masing-masing  proses  dari  peta  proses  bisnis  level  0  Pemda  Kabupaten  Kuningan  dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.
T ABEL IV.
D ESKRIPSI P ROSES B ISNIS L EVEL 0 Kode Proses Nama Proses Tipe Proses KabKun 1 Penyelenggaraan mutu pelayanan publik yang baik dan partisipasi publik Utama KabKun 2 Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, serta kehidupan masyarakat yang agamis berbasis kearifan lokal seni dan budaya Utama KabKun 3 Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan Utama KabKun 4 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan Utama KabKun 5 Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan Utama KabKun 6 Pengendalian laju pertumbuhan penduduk Utama KabKun 7 Peningkatan pengarus utamaan gender Utama KabKun 8 Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga Utama KabKun 9 Terbangunnya desa unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Utama KabKun 10 Terwujudnya daya dukung investasi bagi pembangunan desa yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat desa Utama KabKun 11 Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah Utama KabKun 12 Pengelolaan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup Utama KabKun 13 Tata kelola pemerintahan yang akuntabel Pendukung KabKun 14 Peningkatan kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik Pendukung KabKun 15 Peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan asli dan keuangan daerah Pendukung
Peta proses bisnis level 1 merupakan model peta proses bisnis yang digambarkan menggunakan notasi sub-proses BPMN sebagai penggambaran lebih rinci dari masing-masing proses di proses bisnis level 0. Proses bisnis level 1 diidentifikasi berdasarkan program prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2023 yang terdapat di RPJMD tahun 2018-2023. Hirarki  pemetaan  proses  bisnis  dari  level  0  ke  level  1  dan  peta  lintas  dijelaskan  melalui  Gambar  5. Hirarki Pemetaan Proses Bisnis berikut.

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378

## Gambar 5.  Hirarki Pemetaan Proses Bisnis
Hirarki pemetaan proses bisnis di atas menjelaskan proses identifikasi dan penurunan proses dari level 0 ke level 1 hingga peta lintas fungsi. Pada Gambar V. hanya menyajikan  contoh penggambaran  model peta proses bisnis level 1 hingga lintas fungsi yaitu pada proses KabKun 4 di bidang kesehatan dan KabKun 5 di bidang sosial. Berikut merupakan model peta proses bisnis level 1 KabKun 4 dan peta proses bisnis level 1 KabKun 5.
Gambar 6.  Peta Proses Bisnis Level 1 KabKun 4
Gambar 7.  Peta Proses Bisnis Level 1 KabKun 5
Penjelasan  deskripsi  masing-masing  proses  dari  peta  proses  bisnis  level  1  KabKun  4  dan  KabKun  5  Pemda Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel V berikut ini.
T ABEL V. D ESKRIPSI P ROSES B ISNIS L EVEL 1 K ABKUN 4 DAN K ABKUN 5 Proses Level 0 Proses Level 1 KabKun 4 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan KabKun 4.1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat KabKun 5 Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan KabKun 5.1 Program perlindungan dan jaminan sosial KabKun 5.2 Program pemberdayaan sosial

## E-ISSN : 2540 - 8984

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378
Pada  Gambar  6  menunjukkan proses  yang  lebih  detail  dari  Proses  KabKun  4  Peningkatan  kualitas  kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan. Di dalamnya terdapat sebuah sub-proses yaitu KabKun 4.1 yang merupakan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Perangkat daerah yang bertanggung jawab pada program ini yaitu Dinas Kesehatan.
Pada Gambar 7 menunjukkan proses yang lebih detail dari Proses KabKun 5 Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan. Di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sub-proses yaitu KabKun 5.1 Program perlindungan dan jaminan sosial  dan  juga  KabKun  5.1  Program  pemberdayaan  sosial.  Perangkat  daerah  yang  bertanggung  jawab  pada program ini yaitu Dinas Sosial.
Keluaran selanjutnya yaitu peta lintas fungsi yang menggambarkan rangkaian kerja lintas perangkat daerah yang saling  berhubungan  dan  membentuk  suatu  proses  kerja  dari  masing-masing  proses  pada  peta  proses  level  1. Pemetaan lintas fungsi ini diidentifikasi dari kegiatan kerja yang terdapat di dalam program prioritas di peta proses level 1. Penggambaran peta lintas fungsi menggunakan model BPMN. Sesuai dengan turunan peta proses level 1 di atas serta identifikasi program prioritas pembangunan tahun 2021, maka kegiatan yang digambarkan menjadi peta lintas fungsi yaitu peta lintas fungsi dari KabKun 4.1 dan KabKun 5.1.
Gambar 8.  Peta Lintas Fungsi KabKun 4.1 LF 2

## E-ISSN : 2540 - 8984

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378
Penjelasan  deskripsi  masing-masing  kegiatan  dari  peta  lintas  fungsi  KabKun  4.1  dan  KabKun  5  .1  Pemda Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Tabel VI berikut ini.
T ABEL VI.
D ESKRIPSI P ETA L INTAS F UNGSI K ABKUN 4.1 DAN K ABKUN 5.1 Proses Level 1 Lintas Fungsi KabKun 4.1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat KabKun 4.1 LF 2 Kegiatan penyediaan bantuan Jampersal (Jaminan Persalinan) bagi Ibu hamil dan masyarakat kurang mampu KabKun 5.1 Program perlindungan dan jaminan sosial KabKun 5.1 LF 1 Kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi masyarakat miskin
Pada Gambar 8 di atas merupakan peta lintas fungsi dari KabKun 4.1 LF 2 yaitu kegiatan penyediaan bantuan Jampersal  (Jaminan  Persalinan)  bagi  Ibu  hamil  dan  masyarakat  kurang  mampu,  yang  terdapat  pada  program pemenuhan upaya  kesehatan  perorangan  dan upaya  kesehatan  masyarakat.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  yaitu  untuk upaya  memperkecil  angka  kematian  ibu  dan  bayi  saat  melahirkan  pada  masyarakat  kurang  mampu.  Terdapat aktivitas target sebagai usulan untuk dilakukan standarisasi dan integrasi dengan aplikasi layanan publik dan rumah sakit di Kabupaten Kuningan.
Pada Gambar 9 di atas merupakan peta lintas fungsi KabKun 5.1 LF 1 yaitu kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  bagi  masyarakat  miskin,  yang  terdapat  pada  program  perlindungan  dan jaminan  sosial.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  yaitu  untuk  meningkatkan  keakuratan  data  kesejahteraan  sosial  Pemda Kabupaten Kuningan.

## IV. K ESIMPULAN
Sesuai  dengan  proses  penelitian  perancangan enterprise  architecture sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik (SPBE) di domain proses bisnis pada Pemda Kabupaten Kuningan maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:
1. Hasil keluaran artefak dari preliminary phase menghasilkan principle katalog yang menjelaskan prinsip-prinsip utama proses bisnis Kabupaten Kuningan dalam pengembangan perancangan EA kedepannya.
2. Pada  fase architecture  vision menghasilkan value  chain  diagram yang  menjelaskan  nilai-nilai  utama  dan aktivitas  dalam  mencapai  visi  misi  Pemda  Kabupaten  Kuningan  serta  menghasilkan stakeholder  map  matrix yang  menjelaskan  pemangku  kepentingan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  SPBE  di  Pemda  Kabupaten Kuningan.
3. Pada fase arsitektur proses bisnis model perancangan dan pemetaan proses bisnis berdasarkan PermenPANRB No.  19  tahun  2018  tentang  Penyusunan  Peta  Proses  Bisnis  Instansi  Pemerintah.  Sehingga  pada  fase  ini menghasilkan peta proses bisnis level  0 yang di dalamnya terdiri dari 15 proses (sasaran strategis) bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan proses  yang dijalankan untuk mencapai visi misi Kabupaten Kuningan. Pada peta proses bisnis level 1 dan peta lintas fungsi menggunakan contoh penggambaran melalui bidang kesehatan dan bidang sosial, jadi peta proses bisnis level 1 menjelaskan bentuk rinci dari proses bisnis level 0 yaitu bentuk rinci dari proses utama KabKun 4 bidang kesehatan dan KabKun 5 bidang sosial. Sedangkan pada peta lintas fungsi merupakan kegiatan yang menggambaran alur kerja  dan keterkaitan perangkat daerah  dari program di proses bisnis level 1. Seluruh hasil penyusunan peta proses bisnis bertujuan dapat memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi dan layanan SPBE pada Kabupaten Kuningan.

## D AFTAR P USTAKA
[1] P. H. Parsaorantua, Y. Pasoreh, and S. A. Rondonuwu, “Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado),” Acta Diurna , vol. VI, no. 3, pp. 1–14, 2017.
[2] M. A. Machmudi, “Peran Teknologi Informasi dalam Usaha Meraih Kesempatan Masa Depan Organisasi,” J. Transform. , vol. 15, no. 1, pp. 87– 95, 2019, [Online]. Available: https://ejournal.stmikbinapatria.ac.id/index.php/JT/article/view/187.
[3] R. H. Pratama, A. Hakim, and M. Shobaruddin, “Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya),” J. Adm. Publik , vol. 3, no. 12, pp. 2128–2132, 2015.
[4] H. D. Pratiwi, W. H. N. Putra, and A. D. Herlambang, “Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ),” vol. 4, no. 11, pp. 4116–4124, 2020.

## E-ISSN : 2540 - 8984

## JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)
Volume 06, Nomor 02, Desember 2021 : 369 – 378
[5] United Nations, “UN E-Government Knowledgebase,” 2020. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center.
[6] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .
Jakarta, 2018.
[7] KemenPANRB, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” 2018, doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.
[8] KemenPANRB, “Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kuningan,” 2019. https://spbe.go.id/moneval/detail/OTRjMDA4NDVmZWYzNjQxZWFh.
[9] D. Y. Handika, R. Mulyana, and N. Ambarsari, “Analisis Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF ADM (Studi Kasus: Disparbud Kabupaten Bandung Barat),” Syst. Inf. Syst. Informatics J. , vol. 5, no. 1, pp. 48–54, 2019, doi: 10.29080/systemic.v5i1.634.
[10] A. H. Fikri, W. Purnomo, and W. H. N. Putra, “Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM pada PT. Hafintech Prima Mandiri,” J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput. , vol. 4, no. 7, pp. 2032–2042, 2020.
[11] E. Nurmiati and S. Abdul Mughni Ashirotu, “Perencanaan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF Architecture,” Appl. Inf. Syst. Manag. , vol. 3, no. 1, pp. 59–68, 2020.
[12] The Open Group, The TOGAF Standard, Version 9.2 . 2018.
[13] Object Management Group, Business Process Model and Notation , vol. 2.0. 2011.
[14] A. Rachmanto and M. R. Fachrizal, “Perancangan Enterprise Architecture dengan Framework TOGAF ADM Pada Rumah Sakit Umum di Cimahi,” J. Teknol. dan Inf. , vol. 8, no. 2, 2018, doi: 10.34010/jati.v8i2.1037.
[15] W. F. M. Haryono, R. Mulyana, and N. Ambarsari, “Perancangan Information System Architecture Menggunakan Togaf Adm Pada Fungsi Promosi (Studi Kasus: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat),” Fountain Informatics J. , vol. 5, no. 1, p. 1,
2019, doi: 10.21111/fij.v5i1.3312.
[16] KemenPANRB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah . 2018.