/
K O MUNIKAT I F J u rnalllmiah K om un ika s i I Volu me 2 I Nom o r 0 1 Juni 2013
Radio Komunitas & D e mokratisasi Penyiaran (ORR Merapi 107.7 Fm: "Partisipasi Warga,  Budaya Patron &  R e gulasi") 1 oleh: Finsensius Yuli  Purnama 2

## Abstrak
Lembaga penyiaran komunitas ( dan lembaga penyiaran publik) muncul sebagai sebuah perwujudan dari konsep demokratisas i penyiaran.  Semangat itu pula yang menjiwai pendirian Radio Komunitas ORR Fm 107.7 Fm yang didirikan di Des a Ju w ono , Kec . Dukun , Kab. Magelang , Jaw a Tengah-sebuah wilayah dikawasan bahaya Merapi-. Pada  awalnya , radio  tersebut  dibentuk  sebagai  bagian  dari  program  Disaster Risk Reduction  (ORR) Karina  KAS  pasca  erupsi Merapi Juni  2006.  Harapannya,  radio  komunitas  tersebut  dapat  memenuhi kebutuhan  warga  akan  informasi  terbaru  terkait  kondisi  Merapi.  Dalam  perkembangannya , terdapat beberapa  kendala  yang  membuat  radio  tersebut  t i dak  secara  utuh  menjad i sebuah  radio  komunitas,  hingga akhirnya  harus  vakum  pasca  Jetusan  Merapi  2010 . Selain  persoalan  kerusakan  a/at,  beberapa  kendala yang  dihadapi  masyarakat adalah budaya  patron  yang  sangat  kuat  dan  regulasi  yang  sukar  dipenuhi.
Key Word s : demokratisasi penyiaran , p artisipasi warg a, budaya patron , dan regula s i
Berangkat dari  Masalah "Dalam  diskursus demokratisasi  ranah penyiaran , menyeruak  konsep  tentang lembaga penyiaran publikdan lembaga penyiaran komunitas " (Sudibyo 2004 : 226 )
Mengutip  ide Sudibyo (2004)  dalam bukunya Ekonomi Politik Media Penyiaran , penulis sepakat bahwa  harapan  akan  sebuah  media penyiaran  yang  mampu  mengisi  area  blank spot  area  seringkali dialamatkan  pada media penyiaran  komunitas.  Baik blank spot area dalam artian  geografis maupun sosiologis . Secara geografis , masih banyak wilayah di Indonesia yang berada dalam blank spot area. Sedangkan secara sosiologis.  aspira s i  dan  kebutuhan masyarakat kelas  bawah  yang  merupakan  jumlah  terbesar dibandingkan  masyarakat  kelas menengah dan kelas  atas  masih  belum  banyak  terakomodasi,
bahkan terpinggirkan.
Partisipasi merupakan salah satu kata kunci yangkhasdalamsebuahradiokomunitas.Partisipasi menjiwai  dalam  setiap  kegiatan  radio  komunitas: mulai dari pendirian , penentuan materi, pendanaan, maupun kepengurusan. Namun,  kenyataan n ya, kadang hal itu terbentu r dengan budaya pa t ron yang melekat dalam sebuah komunitas. Hal itu seringka l i menjadi  salah satu hambatan  pengembangan patisipasi  komunita s di  media  komunitasnya sendiri. Selain itu, pengu r usan r egulasi j uga mas i h menjadi hambatan dalam pengembangan radio komunitas secara legal.
Dalamtulisan ini , penulisakan menjaba r kan hasil penelitian  radio  komunitas DRR  Merapi 107.7 Fm 3 yang  be r ada  di wilayah Jawa  Tengah terkait persoalan partisipasi, budaya patron, dan regulasi , yaitu  berdasarkan PP No . 51 tahun 2005.  Selain  analis i s  atas pelanggaran  regulasi ,
1 Artikel d al am ve r si b a h asa lngg r is perna h d i p resenta s ikan dalam I nterna t i o na l C o n f eren c e o f S u s ta i nabel De v elopment: "Enga gi ng Scienc e , Techno l ogy, a n d Cultural t o Accele r a t e t h e Ac hieveme nt o f A S u sta i n a b ile Deve l op men t",  6 Ma re t 2 012 di U n i vers it as M ah asa r aswa ti , De np a sar 2 Mahasisw a 52 M e d ia  dan Ko muni kas i , Unive r s it as A ir l an gg a,  S ura b ay a 3 R ad io D D R M e r a pi  meru p a kan sebua h rad i o ko m un i t as yan g b e rada di wil a y a h Desa J u w ono, Kecamatan Dukun , Mage l ang, Jawa T e ng a h . R ad i o in i d i m il i k i o l eh Ge r eja P aro k i S u m ber dan dik e lol a untuk se luruh m as y a r a k a t d i d ae r a h De sa Juwon o, t a n pa m e m bedakan agama.
Radio Komunitas & Demokrattsasi Pen yia ran (D DR Merapa 107.7 Fm : ''Partisipa s i Warga. Budaya Patron & Regulasi') Finsenstus  Yult P urnama l K 0 M u N I KAT I F
penulis  juga  berharap  agar  temuan lapa ngan ini  dapat  digunakan sebagai bahan  evaluasi
atas PP No. 51 tahun 2005 Tentang
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas.
Sejarah Pendirian
Partisipasi  merupakan  salah  satu  kata kunci dalam  penyiaran  komunitas . Dalam  tahap pendirian , PP  No.  51/2005  pasal  3  menyebutkan bahwa radio  komunitas didirikan oleh  komunit as : Lembaga  Penyigran  Komunitas  didirikan oleh  komunitas  dalam  wilayah  tertentu,  bersifat independen, tidak komersial, dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.
Dikaitkan  dengan  sejarah  pendirian radio komunitas  ORR  Merapi,  proses  pendirian ORR Merapi tidak melalui proses yang demikian. lnisiatif pendiriannya  tidak  berasal  dari  pihak masyarakat atau  komunitas , namun  diprakarsai  oleh  pihak lain.  Dalam hal ini,  Karina KAS(Keuskupan Agung Semarang), sebuah LSM yang merupakan cab ang dari CARITAS  Jerman  dengan  pendanaan  dari Ford  Foundat ion. " Ide awal  pendirian  rdio  ORR  ini  dimulai ketika ada  tawaran  dari  Karitas  KAS  untuk mendirikan  radio  komunitas  dari  Rm. Budi Susanto  SJ yang pada  saat  itu  menjabat Anggota  Dewan  Karitas  KAS kepada  Rm.  Kirdjito selaku Ram a Paroki Sumber " , tutur Rm. Maryana Pr, Rama Paroki Sumber saat ini.
Pendirian  ORR  Merapi  ini  merupakan bagian  dari  program Disas ter Risk Reduction Karina KAS  terkait dengan  peristiwa er ups i Merapi pada Juni 2006 4 .
Dalam proses pembinaannya , para pengurus dan  penyiar  ORR Merapi mendapat  pembinaan dari  Studio  Audio Vi sual PUSKA TKAS (Keu skupanAgung Semarang) dan Radio BBM 5 ( Bala i Buda ya Minomartani). "Du lu kami  dapat pelatihannya dari  tim  Karitas , Puskat sama  tim  dari  BBM mas . Dulu  banyak yang ikut pelatihan, tapitruspadangilang. Say a inimalahtidak ikutpas pelatihan dulu " , papar Susetyo, Koordinator teknikDRRMerapiyangakrabdipanggiiMasKencuk.
Pengaruh  Rama  Paroki yang  begitu
Volume 2/ Nomor 01 I Juni 2013 Jurnalllm•ah Komun•kas•
besar membuat umat bersedia  program tersebut. "Seneng si mas , tapi ya  rasanya jadi cuma ti nggal nerima  saja dari atas. Wong  yang pengen radio  itu kan Rama. Ya kita  tinggal  ngikut", papar Asih Suparmi , ketua pengurus ORR Merapi. Dalam proses pend irian DRR Merapi t erse but tidak ada  pengumpulan KTP atau  pun  jajak  pendapat yang mengumpulkan suara dari masyarakat terkait pendirian  DRR Merap i. Umat t inggal menerima saja keputusan dar i atas. Maka , terjadi pelanggaran juga atas PP No. 51 / 2005 pasal 4 ayat ( 2 ): Lembaga  Penyiaran  Komunitas  didirikan dengan  persetujuan tertulis  dari paling  sedikit 51% {lima  puluh ~atu perseratus) dari  jumlah penduduk  dewasa  atau paling sedikitnya  250 (dua ratus lima  puluh) orang  dewasa  dan dikuatkan  dengan  persetujuan tertulis aparat setingkat kepala desa / lurah setempat.
Perizinan:  Kesulitan SDM dan Budaya Patron Sejak berd i ri pad a ak hirtahun 2007 sampai saat ini , ORR Merap i belum  mempu n yai ij in siar. Sebenarnya  sudah  ada niat un t uk mengurus ijin , namun terhambat dari Rama Paroki.
"Dulu sebenarnya kita  (baca pengurus) sudah  berencana untuk mengurus ijin. Tapi Rama  ngendiko ' sing  penting  mlaku  sik'. Jadi sampai  sekarang k ami belum punya  ijin.  Trus sekarang  Rama Kird ji to juga  sudah  pindah . .. ya  ngga tau lah mas ", papar Bu As i h. Akan tetapi,  terlepas dari pe rsoalan tersebut,  siaran  ORR Merapi  yang tidak  berijin tersebut  telah  melanggar  PP  No.  51  tahun  2005 pasal8 ayat (1) tentang Tata Cara dan Persyaratan Per izinan, yaitu:
Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
Dengan tidak  dipenuhiny a persyaratan perijinan, maka ORR Merapi juga telah melanggar kewajiban biaya peri j inan  dan  peraturan  yang mengartur tentang  perubahan  nama, domisili , pengurus,  dan  angga r an  dasar , serta pe rubahan lokasi pemancar dan frekuens i pada bag ian enam
4  Sebagaima  kita  ketahu i. Gunung  Merap i merupakan  salah  satu gunung b era pi yang  sangat aktif. Setidaknya pada  tahun  1992 , 1993 , 1994 , 1997 , 1998 , 2001dan  setelah  agak  tenang , erupsi t erjad i lagi pada  Juni  2006 5 Lebih d e til , li h a t berita SAV Puska t d i l amp i ran
--
f -:
Radio Komumlas & Demokrattsast Penyiaran (DDR Merapa  107. 7 Fm: "Parttstpast  Warga. Budaya Patron . & Regulasl") Finsensius Yuli Purnama I K 0 M u N I K AT I F
dan  tujuh  PP  No.  51  tahun  2005.  Pada  bagian keenam  PP  No.  51  tahun  2005  Pasal  14  ayat (1) tentang  biaya  perijinan  dinyatakan  bahwa:
Lembaga  Penyiaran  Komunitas wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan  biaya hak  penggunaan frekuensi  serta perpanjangannya melalui kas negara.
Karena  bahkan  i z in  pun  belu  dimiliki, maka peraturan ini tidak dapat dipenuhi oleh  DDR Merapi.  Selain itu , peraturan  lain yang tidak  bisa dipenuhi sebagai efek domino dari tidak dimilikinya ijin  adalah  pada  pasal 15 ayat ( 1 ) yang berbunyi : (1) Setiap  perubahan  nama , domisili , susunan  pengurus , dan/  atau  anggaran dasar Lembaga  Penyiaran Komunitas harus dilaporkan atau  mendapatkan  persetujuan  dari  pejabat berwenang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku , setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada  Menteri.
Pasal ini dilangga r ke t ika pada tahun 2008 diadakan perubahan kepengurusan di DRR Merapi.
Pasal  selanjutnya yang dilanggar sebagai efek  domino  bahwa izin pernyiaran  tidak  dimiliki adalah  tentang  laporan  ke  menteri dan KPI.  Bab V I  Pasal  39  ayat (1) PP  No.  51  tahun 2005 menyebutkan bahwa:
(1) Setiap tahun Lembaga  Penyiaran
Komunitas
wajib menyampaikan laporan penye/enggaraan siaran  kepada Menteri , KPI , dan komunitasnya.
Laporan tersebut itu tidak dapat dilakukan karena  bahkan izin siaran  pun  tidak dimiliki. Problem yang lain  adalah  persoalan  jangkauan siar  yang  tidak  bisa  menjang k au  area  sasaran, namun  di  sisi  lain  mempunyai  kekuatan  daya siar  yang  melebihi  kapasitas  yang  ditentukan oleh  PP  No.  51  Tahun  2005, yaitu  2.5 km.
Volume 2 I Nomor 01 I Juni 2013 Jurnalllm1ah Knmuntka'•
Ngargomulyo yang  lebih  tinggi  membuat s i aran hanya sampai di  Desa Sumber dan Desa Juwono.
Jangkauan siaran  DRR  Merapi  yang tidak  bisa  diterima  Desa  Nga r gomulyo  diduga diakibatkan oleh karena adanya pemancar lndosat di  Dusun  Petung.  Dusun  Pe t ung berada dianta r a Desa  Juwono  dan  Desa  Ngargomu l yo.  "lni cuma  dugaan  lo  mas , mungkin frekuensi DRR Merapi  tidak  bisa  sampai d i Desa  Ngargomulyo karena terhalang pemancar lndosat di  Petung ", papar Anton selaku sekretar i a t Paroki . Di sisi lain , ERP y ang kuat membuat siaran DRR Merapi dapat  diterima  sampai  di  daerah Kecamatan Muntilan,  bahkan Borodudur. " Kalo pas siaran lagu remaja , banyak mas yang request. Bahkan  orang  muntilan  atau  borobudur banyak yang rekuest , mungk in mereka  anak-anak SMA Dukun yang punya teman di sin i" , tutur Mas Anton , sekretariat Paroki Sumber . Padahal,jarak dari Desa Juwonosampai Muntilansajasudahleb i hdari 1 Okm.
·- A - - -- - - - -- - - .. ....... · -- C'l1l~·li.lo lillti. CIIt•AII •
Daya  siar  DRR  Merapi yang  melebihi radius  2 , 5  km  tersebut telah melanggar  PP  No. 51  tahun  2005  pasal  5  ayat (1) sebaga i be r ikut:
Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas  dibatas i maksimum 2 , 5 km ( dua DDR: Jangkauan B e rlebih yang Tidak  setengah kilometer ) dari lok as i pemancar
Menj a ngkau
atau  dengan  ERP ( effect iv e radiated power) Terkait tujuan  utama dari ORR  Merapi , maksimum 50 (li ma puluh) watt. yaitu untuk menginfokan perkembangan aktivitas
ERP yang  besar tersebut j uga  dibuktikan vulkanik Gunung  Merapi,  maka wilayah siaran dengan  adanya fakta bahwa  ketika ORR yang menjadi  target  ORR Merapi mencakup wilayah Oesa Juwono (tempat siaran ORR Merapi) , Oesa  Sumber , Desa  Lor  Senowo , dan  Desa Ngargomulyo.  Oalam  prakteknya , kondisi  cuaca yang buruk dan letak Oesa Lor Senowo , dan Desa
3
Merapi  sedang  s i aran , radio komunitas  yang lain  jadi  kalah  frekuensin y a .  " Pokoknya kalau ORR  baru  siaran , K Fm yang d i Oukun i tu  pasti kalah  mas", tutur Mas Susetyo .
Radio Komunitas &  Demokrallsasi Penyiaran (DOR Merapa 107. 7 Fm. "Partis1pas1 Warga.  Budaya Patron. & Regula s i') Finsens1us Yu/1 Purnama l K 0 M u N I KAT I F
Materi Siaran dan Jam Siaran Minimal Berdasarkan PPNo. 51/2005 pasal3 , siaran Radio komunitas  didirikan  hanya untuk melayani komunitasnya , dan  di  pasal  6  c  disebutkan: Lembaga  Penyiaran  Komunitas dalam menyelenggarakan siarannya:  (c)  melibatkan peran komunitasnya Oalam pelaksanaanya ORR Merapi merumuskan materi  siaran  berdasarkan  rapat pengurus .  "Ya kami  berusaha membuat  aca r a yang  menarik  disl.lkai masyarakat. Kalo  acara yang  paling  disenengi orang tua  yang  acara macapat mas!" , papar P ak Martanto,  salah satu pendiri ORR  Merapi.  "Selain i tu , juga  ada lagu rohani dan lagu pop buat anak muda ", tambahnya. Namun , yang  lebih menentukan  adalah keputusan dari Rama  Paroki. "Ya . . pengurus mas yang menentukan jadwal siaran, tapi kalau materi siaran  ya  dibuat penyiarnya. Trus  dulu ada  yang pengen  muter lagu dangdut.  Orang-orang itu kan  banyak yang  seneng  lagy dangdut juga, kan merakyat. Tap i sama  Romo  tidak  boleh . . ", papar Gunawan, selaku Koordinator Bagi an Siaran. Problem  yang  lain  adalah  belum  adanya siaran  yang  secara khusus memberikan informasi terkait  perkembangan  aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Padahal,  tujuan  utama dari pendirian ORR Merapi  adalah memberikan informasi tersebut.  Seringkali  yang terjadi adalah  bahwa inf ormas i tersebut  diberikan  pada  saat  kondisi Gunung Merapi mulai mengkhawatirkan. Pada erupsi Merapi tahun 2010 yang lalu , yang  terjadi  adalah  bahwa ORR  tidak mampu seca r a  efisien memberikan informasi yang lebih  update  dibandingkan  media  mainstraim . Masyarakat  lebih  banyak  mengetahui  informasi perkembangan  Merapi dari TV nasional.
Selain  problem  akses  informasi , para penyiar  pun  sudah  banyak yang mengungsi dan  tidak  berani  lagi  tinggal  di  daerah Oesa Juwono dan sekitarnya. Sehingga  dengan demikian , tujuan  awal ORR Merapi  untuk memberikan informasi lebih  dini  seputar  aktivitas vulkanik Merapi menjadi belum maksimal.
Terkait dengan durasi siaran minimal. ORR Merapi  belum  memenuhi  PP  No.  51 Ta hun 2005 Pasal 6 poin a yang berbunyi:
L e mbaga Penyiaran Komunit as dalam
Volume 2 I Nomor 01 I Juni 2013 Jumalllmaah Komuntk.as•
menyelenggarakan  siarannya: a. Melaksanakan siaran  paling sedikit 5 (li ma)jam per hari  untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi. Tabel1
Jadwal Siaran
Radio Komunitas DRR Merapi 107 .7 Fm r - - -
:\C. \H .. \ 1'1!: :'\G.\.,ll"l ~ LAG l" - - - - SE..'\"L'\" :;::- : ~ = \L...\.'\-f).lJ:J{,\)'1 K \."\UI'l
Pop lnJ o · J\bft~ 1\\:U: \\~\DER B. !\unuk, 8..1.-tstri. R .\sih -F~" ,20 .00 21.00 L.\RO.' ,\IAl.A.\1 Sf'- V.1 n ~ n "'
'EI. . \S , \ 13.{1(1-1•).00 I X)\(if~;(i .-\~M R11. l.ht~ :-..11\•okl ,.-w ~-~n<~t.. t9Ji.l-~.oo ('J,.\if'I'RSARI fiJI.. I~(".; r.~,npanun bJ.&J 21.00 SLD.\\'.\ o.r. lkn~ . op.  r;Jilto ~J,ty,~ R.A.I:l t; J:J.QI.I  1000 l,API""\I'Xl h.cnc u k PQp l odona:t• ' 19. 0 1) 1(l.OO Rl .\.~VWi\.'\rl.\ .Bu Sw w g , Uu L h lit. Uu .\~1 h Tt111 b<m ~
1 2<).00- 2 100 1 K ... , u ns:an 0..\tiEJ_-\X 11p.J),jo.l1pR..-di ('".J\.,.J;ns,Ja"":a ~\..\I I!\ 18.0f) JU(IC I 1\J·.S \1.\.)) Hp!\~';14.1, PcprnJ~'"' 19.00 lO.ll!:l '\(j \11)}( ""\(rrl)( J lip~. ~ CJ nlfliji'COiri
::o.c-"1 :I.U<' (jl"R.\IC.\.\1,\J B p . l . kny Gc-n dm g JJW.l .J C\L.\.'1 1~.00 JCU(.'() S I\1 \S (.,J.._ ~il;.o)lryl'~IJ ~I.:Jdo\L,nc~; 19.30 - .21.00 Pf:RT.\.""\1.\:0.: llp. !Ni X. Eri K. 1lp Sbm <t Ump\lSSan S \R l " l
1 &.00 19.00 (irfA RE.\1:\..1  \ Sh,nr3. R ffi.'l I P op ht.. I OI'tOtl:t
' 1 9.00 20.00 l; ll'EG Ikb as 20 . 00 21.00 \\ \)  \'\G Kl 1JT ~U..\'"GGl liL"-.1 I'll . . "-.! K  Pt . '\n.nu .. '~ 1\u l ' mt. Bu !<urn . H'-1 I Jut, flo l>b l l'o>p .,._,u
1?.3V ::J.w ::>1:1>.\Y.\ Hp. Rusd1
Su mb(.T \f, j l' Jt11hn ORR \knp 1
Oari jadwal siara n di atas, k i ta bisa melihat bahwa dalam sehari , rata-rata hanya siaran se l ama tiga  jam , yaitu dari  jam  18.00  - 21 . 00.  Ba hk a n untuk hari  Minggu  siaran baru  dimulai  p u kul 18 . 30 dan berakhir pada 21.00.
Ourasi siaran yang minim tersebut banyak disebabkan karena minimnya jumlah  penyiar. Jumlah  penyiar  yang  ada  pun  kadang tidak bisa selalu menepati jadwal siaran yang telah ditentukan. Seringka li , hujan  dan l okas i stasiun  radio  yang  cukup  jauh d i keluhkan oleh  penyiar  sebagai  alasan  mengapa mereka tidak bisa  datang pada saat jam siaran.

## Pendanaan
Pasal  34  PP  No.  51/2005 menyatakan bahwa  dana  awal  pendirian rad i o komun i tas harus berasal dari kontribusi komunitas yang terdir i dari 3 atau lebih orang:
Lembaga  Penyiaran  Komunitas  didirikan dengan  modal awal yang diperoleh dari kontribusi komunitasnya yang berasal dari 3 (tiga) orang atau lebih yang selanjutnya menjadi milik komunitas. Peratu r an t e rs e buttid akd ip e nuhi oleh DRR
Finsensws Yuli Pumama l K 0 M u N I K AT I F Radio Komunitas & DemokratJsasJ Penyiaran (DDR M erapa 107.7 Fm:  'Partis1pas1  Warga. B ud a ya Patron. & Regulasl} . Volume 2/ Nornor 01 I Jum 201 3
Jurnal llm•ah Kornunrkas •
Merapi  mengingat  bahwa  dari  awal , pendanaan DRR  Merapi  didanai  oleh Ford  Foundation yang disalurkan  melalui  Karina  KAS . Selanjutnya, dalam  pendanaan rutin , semua  pengeluaran dibiayai  oleh  Karina  KAS. " Ya  kalo  saya  kan banyak  mengurusi teknis  mas.  Kalau ada kerusakan tinggal  telpon  ke  Karina . Pengeluaran tiap bulan juga didanai Karina" , papar Mas Susetyo selaku Koordinator Teknik DRR Merapi.
"Kalau  pengeluaran  pengurus  paling cuma  urun  teh sam~ nyamik buat · pen y iar  saja mas",  papar  Susetyo  lebih  lanjut. Fakta tersebut menunjukkan kurangnya  partisipasi  warga  dalam hal  pendanaan.  Semua pengeluaran yang  telah ditanggung oleh Karina KAS bisa jadi menyebabkan rasa memiliki warga pun tidak terlalu besar.
Kesulitan Teknis dan Manajerial Kendala  yang  dihadapi  oleh DRR Merapi saat ini adalah  karena  adanya  kerusakan alat pasca erupsi  Merapi  pada tahun 2010 6 yang  lalu. Sampai  saat  ini , DRR  Merapi  masih  dalam tahap perbaikan  alat.  Selain  alat  yang  rusak , ada  juga permasalahan teknis yang mengh a mb a t partisipasi dari komunitas, y aitu soalletak stasiun radio yang berada  di  wilayah  Gerja  Santo  Yusup , Juwono. DRR  Merapi  memang  berada  di  bawah pengelolaan  Gereja  Paroki  Sumber , akan  tetapi peruntukannya  ditujukan  bagi  seluruh  warga komunitas tanpa membedakan agama.
" Sebenarnya  ban y ak  warga  dari  agama l ain yang  tertar i k  untuk  bergabung  atau  ikut  siaran , tapi  mungkin  karena  letaknya  yang  di  wilayah Gereja  itu  jadi  bikin  warga  sungkan ", papar Gunawan,  Koord  Siaran  DRR  Merapi  sekaligus anggota  Karina  KAS.  "Dulu  pernah  ada  ide untuk  menyewa  lahan  di  luar wilayah  Gereja  biar lebih  ne t ral , t api  be l um  kesampean " , lanjutnya. Sela i n itu , persoalan yang lebih mendasar adalah  dalam  hal  pengelolaan  organisasi. " Kalo alat itu memang ada yang rusak s etelah erupsi yang kemarin  itu  mas , tapi  sebenarnya  persoalannya lebih  banyak  pada  soal  kepengurusan . Kadang y ang  di  bawah t idak c ocok  deng a n  pengurus i n ti ", p a par Su se t yo.
" Banyak anggota  yang  ngga  cocok  to mas dengan  ketua  yang  sekarang.  Jadi pada males " , papar Gunawan .  " Memang  benar ada kerusakan alat pasca erupsi 201 0 itu. Trus ban yak juga  penyiar  yang  ngilang  setelah erupsi itu. Tapi masalah  yang  lebih mendasar  itu ya kepengurusan ", paparnya melanjutkan.

## Demokratisasi dan Regulasi Penyiaran
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap beberapa pengurus DRR Merapi , penulis menemukan  beberapa  pelanggaran atas  PP  No. 51/2005.  Pelanggaran tersebut  mulai  dari awal pendirian , perizinan , . radius siaran, pendanaan, sampai  radius minimal  siaran per  harinya . Secara lebih  deti l ,  berikut  ini  daftar  pelanggaran DRR Merapi atas PP No.  51 / 2005. Tabel2 Daftar Pelanggaran DRR Merapi atas  PP No.  51/2005
). l d..: Pend i ria n J":.. sal :;· Didirikln 3 t a • i d ..:  Wri Lembaga !'.YR)1.1f.'1'1 h'omunt(ll f Karin.1 l\AS s eba g :ti didmkom old1 kVI17'.Jn:fJ,\ dal:un lu~u.n dari progr:t m lf il.::r:m  Urtrr.tu , tcNtflit nukj',n<k n. oRR rub;; bm.."TJ.I:tl. J:m  ham".J ur.r..t w..il.rwrr.: k."((I :ttnr:PJ kl))lrDHt,"tt r rm . 2. Proses l'cn Jmm I".., I ~ ·~"' ( 1). p idak ocb prose>
• 1. 5. 7. 1 .. 1 po r:1 n p..'I'Uboiun Jusunm pt.n gul'\b
l.apo r 3 n uhWI pen~ · elenf.!,o3D:In " ""'
Lnni).J.ZJ P~nr: .. tr.:r. h"Oflrun:tas pcnninwn p::t\(tUJuan -'11rnk.m .kn'o!".ltr f''".:t".'"'JII to:rnJ:s cbri komun1 t ao;
d:1:1 f AJ;,,tg ~":/:J:u il"' (/ul•d p;iull ScJIIf }k~·r~1ftUJ cktr"l,lllmfah pt'ff<./wiJJ. &'Yt':JJ:J m:r.J ~mg ~~>JJkz:n.m :50 (Ju.i ranb IU11i.1  pu!u/r) OtaJlK d~k'cL.hl dati  dlhu; tka l! J\!tl$!lfl pcnd U)I:O II rcrnt/t$  aparr.l >C'flngkttt k t{XIIa dcsa; IU!a!J s<!:emxL p3._u 1 Sly.rl(l)..\'.airu . Scixh1111 mat)d . I'J«fl:al.tm l(-gml:m. Ltmlu;:: Pt"l) 'I.JT.m J.:or.nJ11:m 'rapb
"'.im,?,!:T()}ch ;_~q p.:tn'Cimn;zJ . 1fl l) RR \ l< r.opi tebh Jncll l ul...:ln slarm S(.jal.. 2007 tlnpl inn
"'-<>I I~ mt (II: fJRR ~l<npi tid ak l l...l:nfN~l f(>r.l'l1f.'l17 I."GmiUtOI.JS ..r-4ib pcrruh mcr~b~ · 3r mn f7tt;lltha):tr ~"'-'i.l 1.;111 1"'-'ff,hd~I!N;Jfo<.;lll :t i.n ~~~ dd. pc:n).,:~7~-r. d.m  i-IJ)Ci l1.1a pt·'ff'J!,'fUit~m dom. m u htloll l fr d."'U:f.SI sut:l. ~~rp:m;ang.mr. _1 a 1 d uni l ikinplZUl m:: :illm kru rl t 1!•U,t p :ts.1 ll :'! :l )31ll ) I
DRR\kr.tpiiKb l. & t u1p ~J::.Irtm 11f.n1J. dtX'Ifuili. penuh md a porkan S'i~wu m pi:f1XJI!li.S. dtm :d . rJ pcrg . mt ian pcn g u M r1n~!iron dtu(1T Um~.1go1 l'~m·r.;r.J,; p.a:dJ Llhun 2008 ; . :ammffas ,,1/US Jdtrp•>rbn ut.nt \d'lat 3 i .:f<C"L. d ou1 ino m;;rd:ipultM pef)o~;s.;m t!.lfl l "-:l -· b.,t lJJJ ( d1mdil.in . \J VJ n
i>en-•cr.~ S t itei t J.~rrgJTJ k •. •t;J:IU.'l/1
f"":JDU .. ·r. pm.r.d.m;:·Wld.o~;: . 11l mn;.: r...:rl:A"JI.. '1L~lr.h  wJ.~,;, J,1h;Ju d,;.fi)UT/.mrl..wd"llcnlm l'u.l i:'9 ·~ · • !II) llRR \!<.,pi , ;J , ~ .Vfl:.p  L?hHn l..•m1';~1'1 l'ronp;ot~m mclaj :lllit3n ~t:m~ml!ca •o~-o.~j:b m..·n.):lfr.',JUJ..u n pen)dengg.u · .1;sn /;rpor;,'l p<m•dtltggar~r. .Si oAr a n ~i u m scb~g ~ 1 cfck
J&Jx'ldo .\/e tll i!ft. KP,·. d({ll domtno t i dak kr.fmm :t rLma. dimil i ki n va i1 . in p~l S sp:i' 1): I !Udius si .u .:.n lcbih i?c..:fn;,_f f..I.J:iiJ Um.lta;.:~• P~y1 .mm dati 1 0 km
l.:mrw;n.'lS  dtMUtu m..htl7ti#'Jt 1.5 bn • (due  l:,·.,·m:.:h  bkmct.;rJ J . m lcJ;:_.., , I cJ::'n::m:.::r  •. i1.::u J,·•;g_.l'l f:JI.P  ft'Jt'ctn · .. • ~.:J:a!!d rq•urJ  n:..J,;wr.um 30 i!unJ I rW:WtJ u •• n
6  K o mp as m e n ca t a t ba hw a Le t u san  G unun g M e rapi  tahun  2010 me mp u n y ai  k e kua t an yan g le bih  besar dibanding k an tetus a n pad a  ta hun  1 872 y a n g  te rk e n a l d a h sya t.  K o rb a n  jiw a t erca tat  150 orang_  le b1 h , d a n t otal  p e ngung s 1 m e n c apa1 320. 0 9 0 ji wa. ( h ttp: // mega p o l i t an. k o mp as .c om/read/201 0/11/09/ 1 5573541/E r upsL M e r ap L 201 O . L e b i h . Besa r . d a n . 18 72)
Radio Komunitas & Demokratisasi Peny1aran (ODR Merapa  107 7 Fm "Partis1pasi Warga . Bu:a~::~~~-Y~/:;:;:~;; 1 K 0 M u. N I KAT I F ~
Volume 2 I Nomor 01  I Jum 2013 Jurnal l !m r ah Komun 1k asr UurWIIl 4nll\ n•Jallr&IVO"'lr.ui P" d ill 6 pJI J\ a. UUR M er•~ 4 1~l
Lnnbugu Pmyiun~t i Httwri t us Jcijllrf Jllllii ·J IIt 3 .J"'II pa luu 1MIIrdc~I3KITUilMtl. (ISOO-:!LOO) ., .\1;/.,J..vu .. drnu , ,, ..,. (lJ, J•'~~"Nt
~ d 1 hf j tf mto t .J<I "' JUr l ur1 ,.,,Jr. nx!io  don 2  (dtiQ)  j.-tnt Jk" ,_., u,lftlkuhvu:i . ...... 31 LAmbux <~ P-:n)uJ• Uftt Ka.u n a ~S toen.n a suk
K.omlD t U IU t! idlrilchn tltmgan m «lal b ilya mrin bula n :m dwaJ yang dipt r Q/~ h dari tc.m·tb:ui k011Junitan1Vf'J YO'Jit /),rasa/ darl J (h£101 ~~ra~te n~w Yb:lt )~ .vlrmplflr)'rJ  r'ff"ffJ•J4i  mt1tl:.  l. ; nmwll f "( Pelanggaran pertama, tentang ide pendirian  yang  tidak  be ra sal dari  komunitas  tidak hanya  terjadi  pada  ORR  Merapi. Hasil penelitian Agus  Sudibyo  pada  tahun  2004 menunjukkan fakta  bahwa  radio - radio  komunitas  yang  eksi belakangan  ini banyak  bermula  dari  inisiatif perorangan  atau  LSM  (Sudibyo,  2004:  237).
Lebih  lanjut  dalam  bukunya , Ekonomi Politik  Media  Penyiaran , Sudibyo  menyatakan bahwa Radio Angkringan di Yogyakarta merupakan  radio  yang  bermula  dari  inisiatif perorangan,  yaitu  Ahmad  Nasir,  seorang  aktivis pers mahasiswa UGM. Sedangkan Rad i o lnformasi Pertanian, Wonocolo, Surabaya sesungguhnya radio milik Oinas  Pertanian Jawa Timur .
Pelanggaran kedua, dalam proses awal  pendirian  ORR  Merapi , masyarakat  tidak diajak untuk bersama-sama menyepakat i pend iri annya,  namun  langsung  mendapatkan sosia li sasi  dan  pembentukan  kepanitiaan.  Tidak adanya  proses  pengumpulan  pendapat tersebut dilakukan
dengan
pengandaian bahwa
masyarakat akan  menerima ide yang  dipelopo ri o l eh Parokin ya. Begitu kuatnya pengaruh Rama  Paroki , seh ingga masyarakat  menerima keputusan itu dengan senang hati.
Pelanggaran  ketiga,  izin  siaran  yang belum dimiliki oleh ORR Merapi. Secara teknis, dalam beberapa segi, memang ORR Merapi belum dapat mengajukan  peiz i nan  tersebut. Syarat yang belum terpenuhi secara  jelas ada lah jam siar yang  masih sangat kurang.
Oari lima  jam  siar  per hari yang dis yaratkan oleh PP No.  51  tahun  2005, ORR Merapi hanya s ia ran  tiga  jam  per  ha ri nya. Hal in il ah  yang disebut  dalam pelanggaran nomor  del ap an. Pelanggaran kee m pa t , li ma, dan enam merupakan  pelanggaran yang terjadi  sebagai efek  domino  tidak  dipenuhinya  izin si ar. B i aya siaran  yang  tidak diba y ar , lapo r an  peruba h an susunan  pengurus,  dan laporan penyiaran tahunan  yang  tidak  dil aku kan  pe nu lis lihat sebagai efek dari tidak milikinya izin siar . Oari hasil lapangan, sebenarnya sudah ad a ke sadaran untuk  mengurus  i z in siar.  namun terhalang dari  belum  dipenuhinya beberapa  syarat dan persetujuan  dari  Rama  Paroki ya ng kurang. Oalam hal r adius siaran, ORR  Merapi juga telah melanggar karena mempunyai radius  siaran yang melebihi  2.5  km.  Namun
di sisi lai n,  wilayah  Oesa Ngargomulyo , dan Oesa  Lor  Senowo yang menjadi area  ORR Merapi kesulitan untuk  menerima  f r ekue nsin ya karena  pengaruh  geografis  yang  be r ada  lebih tinggi  dan  adanya  dugaan terh alang  pemancar lndosat  yang  berada  diantara  Oesa  Juwon dan  Oesa  Ngargomulyo.
Pelanggaran de l apan telah d ib ahas bahwa  siaran  ORR  Merapi  kurang  dari  5 jam,  yaitu  durasi  sia r an  min i mal  pe r har i yang ditetapkan  PP  No.  51  tahun  2005. Pelanggaran kesemb i lan,  soal  pendanaan  yang ditanggung oleh  Karina  KAS  dan  dana  awal  pendir i an yang  tidak  melibatkan partisipas i  komunitas.
Kesimpulan dan Sara n Saat  ini , ORR Merap i sedang dalam proses  perbaikan alat dan  koordinasi  di bidang mana j emen. Setelah tahun 2010 kemarin te r jadi e rupsi , banyak  anggota  yang  mulai tidak  aktif.  Kepindahan  Rama  Kirdjito ke Paroki Kebonarum  juga membuat ORR  Merapi  seolah kehilangan  rohnya.
Oa l am  kasus ini , penulis  melihat  adanya persoalan  partisipasi  dari  komunitas  yang  masih pe r lu dit i ngkatkan , budaya patron yang perlu ditinjau ulang, dan regulasi yang kiranya perlu ditaati dalam upaya  untuk mewujudkan  siaran  radio komunitas yang  berkualitas. Part isipasi masyarakat  dapat ditingkatkan dengan cara memberikan pembekala n pengetahuan kepada masyarakat tentang manfaat radio  komunitas  bagi masyarakat setempat secara spesifik sesuai dengan persoalan  riil  yang dihadapi masyarakat tersebut.
Partisipasi masyarakat pada O RR Merapi juga dapat ditingkatkan dengan menempatkan  stasiun  siaran  d i luar  komplek gereja . Oengan demikian rasa sungka n dari
Finsensius YuiiPurnama l KO M u N I KA T IF Radio K omunitas & Demokrat15a51 P eny1aran (DDR Merapa 107 7 Fm: "Parti51pa51 W arga. Budaya P atron. & Regula51"} .
Vo lu me 2/ Nomor 01/ Juni 2013 Jurna, llm1ah Komum k as1
anggota komunitas yang beragama  bukan Katolik tidak akan menghambat lagi.
Budaya  patron  yang  ada  di  masyarakat memang sangat kental di kondis i umum masyarakat  Indonesia. Peran pemuka  agama atau tokoh masyarakat  masih  begitu  besar , terutama  dalam  masyarakat tradisional.  Hal itu dapat diminimalisir dengan pendekatan yang intensif terhadap tokoh masyarakat tentang  pentingnya  demokrasi,  agar  masyarakat juga bisa mandiri dan tidak tergantung kepada tokoh tertentu.
Dari segi  peraturan,  kiranya  juga perlu dilakukan penelitian di lapangan terkait kondisi  faktual  yang  banyak  sekali berbenturan dengan  regulas i . Fakta  menunjukkan beberapa radio  komunitas  diinisiasi  oleh perseorangan, LSM , atau  bahkan  Dinas  Pertanian. Kiranya perlu  ditinjau  ulang terkait  aturan  yang  mengatu r hal tersebut  dengan  pertimbangan keman f aatan, yaitu  radio  komunitas  sebagai media  alternatif yang  dapat  mengisi  blank spot  area  baik dalam  artian geografis  maupun sosiologis .

## DAFTAR PUSTAKA
Hasil Musyawarah Anggota (4 Februari 2008) dikutip dari Arsip Administrasi DRR Merapi  107.7 Fm
KOMPAS.com. (Senin , 14 November 2011  111:25 WIB) " Erupsi Merapi 2010 Lebih Besar da r i 1872"- http: / /megapolitan.kompas.com/read/201 0/11 /09/15573541 / Erupsi.Merapi.20 1 O.Leb ih .Besar. dari.1872  Diakses tan gal 14 November 2011
Peraturan P e merintah Republik Indonesia No . 51  Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga
Penyiaran Komunitas
SAV Puskat. (Kamis , 29 November 2007 , 13:25 WIB). "Pendirian Radio Komunitas DRR Merapi Fm kerjasama SAV PUSKAT dengan  Karina KAS, F ord Foundation , Caritas Jerman dan Paroki Sumber Magelang. "
http:/ / www.savpuskat.or.id/berita2 . php? i d=44&ver = ina diakses tanggal 29 Oktober 2011
Sudibyo , Agus . (2004).  Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LkiS
http://maps.google.com/