Emma Maripah (2022). The Position of Law Used In The Establishment of A BUMN Oil and Gas Holding Company of PT Pertamina and PT PGN. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (9). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 9, September 2022

## THE POSITION OF LAW USED IN THE ESTABLISHMENT OF A BUMN OIL AND GAS HOLDING COMPANY OF PT PERTAMINA AND PT PGN

## Emma Maripah
Universitas Islam As Syafiiyah Jakarta, Indonesia Email: emmamareefa_@mail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  hukum  yang  digunakan dalam  pendirian  holding  BUMN  migas  PT  Pertamina  dan  PT  PGN.  Penelitian ini  menggunakan  penelitian  deskriptif,  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang bertujuan  untuk  mendeskripsikan  fenomena  yang  ada,  baik  fenomena  alam maupun  fenomena  buatan  manusia.  Sedangkan  bentuk  penelitian  ini  adalah yuridis-normatif.  Penelitian  yuridis-normatif  adalah  prosedur  penelitian  ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum ditinjau dari hal- hal  normatifnya  sebagai  instrumen  untuk  menemukan  kedudukan  hukum  yang digunakan dalam pendirian perusahaan induk BUMN minyak dan gas bumi PT Pertamina  dan  PT  PGN.  Teknik  yang  digunakan  untuk  memperoleh  bahan hukum  lebih  lanjut  adalah  penelitian  kepustakaan,  yaitu  dengan  mempelajari peraturan  perundang-undangan,  beberapa  literatur,  jurnal  hukum,  dan  tulisan- tulisan yang berhubungan langsung dengan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian  ini.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa:  1)  Kedudukan  hukum yang  digunakan  dalam  pendirian  holding  BUMN  migas  PT  Pertamina  dan  PT PGN  hanya  berdasarkan  PP  No.  22  Tahun  2016,  maka  untuk  mengakui kedudukan  tersebut,  penulis  menganalisis  kepatuhan  PP  tersebut  terhadap  isi pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  seperti:  hukum perbendaharaan  negara,  hukum  keuangan  negara,  hukum  perusahaan  milik negara  migas,  hukum  perusahaan  Indonesia  (PT),  dan  hukum  larangan  praktik monopoli  dan  daya  saing  yang  tidak  sehat,  sehingga  penulis  berkesimpulan bahwa  kedudukan  hukum  yang  digunakan  dalam  pendirian  holding  BUMN migas  PT  Pertamina  dan  PT  PGN  masih  lemah  karena  masih  ada  pasal-pasal yang  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  lebih  tinggi.  hukum;  dan  2)  terdapat kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pendirian  holding  BUMN  migas  PT Pertamina dan PT PGN, yaitu: kendala yang timbul dari legalitas yang dijadikan dasar pendirian holding BUMN migas PT Pertamina dan PT PGN, kendala yang muncul dari rencana pendirian holding BUMN migas terkait persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas penyelenggaraan holding migas, dan kendala dari segi kesiapan PT Pertamina dan PT PGN dalam mengelola holding company.

## Kata Kunci: Holding Company; BUMN; Legal Standing

## Abstract
This  research  is  aimed  to  recognize  the  position  of  law  used  in  the  establishment  of  a BUMN oil and gas holding company of PT Pertamina and PT PGN. This research used a  descriptive  research,  namely  a  research  method  whose  objective  is  to  describe  the existing  phenomenon,  both  natural  phenomenon  and  human-made  phenomenon. Meanwhile,  the  form  of  this  research  is  juridical-normative.  A  juridical-normative research means a procedure of scientific research to find truth based on law scientific logical in terms of its normative matter as an instrument to find the position of law used in the establishment of a BUMN oil and gas holding company of PT Pertamina and PT PGN. The technique used to obtain further law materials is library research, namely by studying  the  laws  and  regulations,  some  literatures,  law  journals,  and  writings  that directly relate to the problem focused in this research. Results of this research discloses that: 1) The position of law used in the establishment of  a BUMN oil and gas holding company  of  PT  Pertamina  and  PT  PGN  was  only  based  on  PP  No.  22  of  2016, consequently to recognize the position, the author analyzed the compliance of such PP to  the  contents  of  Articles  of  higher  laws,  such  as:  law  of  state  treasury,  law  of  state finance,  law  of  oil  and  gas  state-owned  companies,  law  of  Indonesia  companies  (PT), and  law  of  prohibitions  of  monopoly  practices  and  unhealthy  competitiveness,  which leads  the  author  to  conclude  that  the  position  of  law  used  in  the  establishment  of  a BUMN oil and gas holding company of PT Pertamina and PT PGN is still weak since there  are  still  articles  should  be  compliant  with  the  higher  laws;  and  2)  there  were obstacles faced in process of establishment of a BUMN oil and gas holding company of PT  Pertamina  and  PT  PGN,  namely:  obstacles  aroused  from  the  legality  used  as  the basis for the establishment of a BUMN oil and gas holding company of PT Pertamina and PT PGN, obstacles aroused from the planning of establishment of a BUMN oil and gas  holding  company  in  connection  to  the  approval  of  the  House  of  Representatives (DPR)  on  the  implementation  of  the  oil  and  gas  holding  company,  and  obstacles  in terms of the readiness of PT Pertamina and PT PGN in managing the holding company.
Keywords: Holding Company; BUMN; Legal Standing

## Pendahuluan
Badan  Usaha  Milik  Negara  merupakan  salah  satu  pelaku  kegiatan  ekonomi dalam  perekonomian  nasional.  Dasar  keberadaan  BUMN  adalah  pasal  33  ayat  2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang  penting  bagi  Negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai Negara.  Pengertian  dikuasai  oleh  negara  dalam  pasal  diatas  menurut  Mahkamah Konstitusi  diartikan  sebagai  rakyat  secara  kolektif  memberikan  mandat  kepada  negara untuk  mengadakan  kebijakan  (beied)  dan  tindakan  pengurusan  (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad)  untuk  tujuan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dalam melaksanakan tugas konstitusional tersebut, negara melakukan penguasaan atas seluruh kekuatan  ekonomi  melalui  regulasi  sektoral  yang  merupakan  kewenangan  menteri. Teknis dan kepemilikan negara pada unit-unit usaha milik negara menjadi kewenangan menteri  BUMN.  Sebagai  turunan  dari  UUD  1945  tersebut,  kebijakan  pembinaan BUMN dituangkan dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN).  BUMN  pada  umumnya  berbentuk  badan  hukum  dimana permodalannya  sebagian  besar  dimiliki  oleh  pemerintah,  yaitu  permodalannya  berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal yang dimiliki oleh pemerintah kemudian diwujudkan  dalam  bentuk  saham  perusahaan,  dimana  pada  perusahaan  BUMN pemerintah  memiliki  51%  saham  sehingga  menjadikan  pemerintah  sebagai  pemegang saham  pengendali.    BUMN  memegang  peranan  penting  untuk  mendorong  berjalannya roda  perekonomian  suatu  negara.  Tujuan  pendirian  BUMN  diatur  dalam  pasal  2 Undang-Undang no 19 tahun 2003 yaitu :
1. Memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  nasional.  BUMN diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  pelayanan  pada  masyarakat  sekaligus memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan dapat membantu penerimaan negara.
2. Mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan,  namun  dalam  hal-hal  tertentu  untuk  melakukan  pelayanan  umum, persero  dapat  diberikan  tugas  khusus  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
3. Menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang  dan  jasa  yang bermutu  tinggi  serta  memadai  bagi  pemenuhan  hajat  hidup  orang  banyak,  dengan maksud  dan  tujuan  seperti  ini,  setiap  hasil  usaha  dari  BUMN  baik  barang  maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan korporasi.
5. Turut  aktif  memberikan  bimbingan  dan  bantuan  kepada  pengusaha  golongan ekonomi lemah, korporasi dan masyarakat.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  bentuk penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik fenomena  alamiah  maupun  fenomena  buatan  manusia”.  Adapun  bentuk  penelitiannya adalah  yuridis-  normatif,  penelitian  yuridis  normatif    adalah  suatu  prosedur  penelitian ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya.  Tipe  penelitian  hukum  yuridis  normatif  mempertimbangan  bahwa  titik tolak  penelitian  analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  membuka peluang terjadinya praktik eksploitasi terhadap lingkungan hidup.
Dalam penelitian yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma  dan  kaidah  dari  peraturan  perundangan.  Penelitian  hukum  normatif  dapat  juga dikatakan  sebagai  suatu  studi  kepustakaan  karena  yang  diteliti  adalah  Peraturan pemerintah tentang pembentukan Holding Company migas PT pertamina dan PGN.

## Hasil dan Pembahasan
Kunci  pokok  dalam  negara  kesejahteraan  adalah  isu  mengenai  jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara (Poggi, 1978). Hal ini terlihat ada prinsip dari negara kesejahteraan  yang  terdapat  dalam  UUD  1945  yang  berkaitan  dalam  bidang  sosial ekonomi.  Prinsip  Negara  kesejahteraan  tersebut  berada  dalam  UUD  1945  khususnya
pada  Pasal  33  dan  34,  dimana  isinya  mengandung  tentang  ekonomi-sosial.  Dalam pandangan  teori  klasik  tentang  negara,  peran  negara  dalam  pembangunan,  termasuk peran  kesejahteraan,  mencakup  lima  hal.  Pertama,  peran  ekstraksi,  yakni mengumpulkan  sumberdaya,  misalnya  memperoleh  devisa  dari  ekspor,  eksploitasi sumberdaya alam, menarik pajak warga, atau menggali pendapatan asli daerah. Kedua, peran  regulasi,  yakni  melancarkan  kebijakan  dan  peraturan  yang  digunakan  untuk mengatur  dan  mengurus  barang-barang  publik  dan  warga.  Ketiga,  peran  konsumsi, yakni  menggunakan  (alokasi)  anggaran  negara  untuk  membiayai  birokrasi  agar  fungsi pelayanan  publik  berjalan  secara  efektif  dan  profesional.  Keempat,  peran  investasi ekonomi, yakni mengeluarkan biaya untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warga. Kelima, peran distribusi sosial, yakni negara mengeluarkan  belanja  untuk  membiayai  pembangunan  sosial  atau  kebijakan  sosial (Asshiddiqie, 2005). Wujud konkretnya adalah pelayanan publik untuk memenuhi hak- hak dasar warga. Berdasarkan penjelasan diatas maka teori walfare state dijadikan salah satu  teori  yang  mendasari  tentang  kedudukan  hukum  dalam  pembentukan Holding Company Migas  BUMN  PT.  Pertamina  dan  PT.  PGN,  karena  dalam  pelaksanaannya BUMN mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 dimana peran negara dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi tujuan utama.
Mengkaji masalah kedudukan hukum Saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena beberapa alasan, alasan yang pertama diciptakan oleh orang Indonesia dengan  melihat  dimensi  dan  kultur  masyarakat  Indonesia.  Alasan  kedua,  secara dimensional  maka  Teori  Hukum  Pembangunan  memakai  kerangka  acuan  pada pandangan  hidup  ( way  of  live )  masyarakat  serta  bangsa  Indonesia  berdasarkan  asas Pancasila  yang  bersifat  kekeluargaan  maka  terhadap  norma,  asas,  lembaga  dan  kaidah yang  terdapat  dalam  Teori  Hukum  Pembangunan  tersebut  relatif  sudah  merupakan dimensi  yang  meliputi structure (struktur), culture (kultur)  dan substance (substansi) (Lawrence  W.  Friedman,  1984). Alasan  ketiga,  pada  dasarnya  Teori  Hukum Pembangunan  memberikan  dasar  fungsi  hukum  sebagai  “sarana  pembaharuan masyarakat”( law as a tool social engeneering ) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan  bagi  bangsa  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang (Rasjidi  & Rasjidi, 2012).
Teori hukum pembangunan menurut Mochtar kusumaatmadja dijadikan sebagai teori  yang  menganalisis  dalam  pembentukan Holding  Company Migas  PT.  Pertamina dan  PT.  PGN  sesuai  dengan  esensi  pemikiran  hukum  Mochtar  mengenai  posisi  dan peran  hukum  dalam  pembangunan,  dimana  pembangunan  dalam  arti  seluas-luasnya meliputi  segala  segi  dari  pada  kehidupan  masyarakat  dan  tidak  hanya  segi  kehidupan ekonomi saja tetapi meliputi segi sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat (Kusumaatmadja, 1986).
Manusia  bukan  satu-satunya  yang  menjadi  subjek  hukum,  terdapat  segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban hal tersebut dikenal dengan  nama  badan  hukum.  Badan  hukum  adalah  suatu  organisasi,  badan,  kumpulan,
institusi  atau  harta  benda,  yang  dibentuk  atau  dikukuhkan  oleh  hukum,  dimaksudkan sebagai  pemangku  hak,  kewenangan,  kewajiban,  kekayaan,  tugas,  status,  privilege sendiri  yang  pada  prinsipnya  terpisah  dari  yang  dimiliki  oleh  manusia  individu, memiliki  pengurus  yang  mewakili  dan  menjalankan  kepentingan  badan  hukum disamping  juga  kepentingan  anggotanya,  sehingga  badan  hukum  dapat  menuntut/ menggugat  atau  dituntut/  digugat  di  depan  pengadilan  disamping  juga  dapat  menjadi korban  dari  suatu  tindak  pidana  bahkan  dalam  pengertiannya  yang  modern,  badan hukum dapat juga melakukan suatu tindak pidana dan dihukum pidana (Fuady, 2004).
Teori-teori  badan  hukum  diatas  menjadi  salah  satu  teori  yang  akan  digunakan untuk  menganalisis  tinjauan  hukum  dalam  pembentukan Holding  Company BUMN Migas. Terkait dua BUMN yang di holding yaitu PT. Pertamina dan PGN, dalam hal ini terdapat perubahan status PT PGN yang semula BUMN menjadi non BUMN, tentunya agar  perubahan  tersebut  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan mempunyai dasar hukum yang tepat maka teori badan hukum tepat jika dijadikan salah satu tinjauan.
Beberapa konsep yang relevan dengan penelitian ini dintaranya adalah:
A. Holding Company
Holding  Company atau  disebut  juga  Perusahaan  Induk  merupakan  sebuah perusahaan sentral dimana mempunyai tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih  perusahaan  yang  tentunya  pada  perusahaan  lain,  untuk  mengatur  satu  atau sejumlah  lebih  pada  perusahaan  lain  tersebut  (UUPT  Nomor.40  Tahun  2007  Pasal. 122 s/d Pasal 134).  Oleh karena itu Holding Company dapat diartikan sebagai Induk perusahaan  ( Parent  Company )  atau Controlling  company disebabkan  perusahaan tersebut  memiliki  kepentingan  terhadap  anak-anak  perusahaan  anak  perusahaan dapat dilihat dalam penjelasan pasal 29 UU no 1 tahun 1995.
Adapun tujuan dibentuknya Holding Company diantaranya:
1. Meningkatkan kinerja perusahaan sehingga meningkatkan laba atau penghasilan yang lebih besar.
2. Peningkatan kesejahteraan pemegang saham (Fuady, 2004)
3. Memperluas pangsa pasar (market Share) yang mengurangi competitor,
4. Meningkatkan  pendapatan  karena  penjualan  dari  volume  produksi  semakin meningkat (Arisuta, 2000)
5. Selain  itu  dapat  meningkatkan  daya  saing  melalui  sinergi  anggota  perusahaan grup  melalui  strategi  pertumbuhan  eksternal  dengan  membentuk  struktur  dan konstruksi perusahaan grup.
Proses  Pembentukan Holding  Company terdiri  atas  tiga  prosedur  yaitu prosedur  residu,  prosedur  penuh  dan  prosedur  terprogram.  Prosedur  residu  adalah perusahaan  asal  dipecah-pecah  sesuai  dengan  masing-masing  sektor  usaha (Fuadi, 2004). Sedangkan  Prosedur  penuh  ini  sebaiknya  dilakukan  jika  sebelumnya  tidak terlalu  banyak  terjadi  pemecahan/pemandirian  perusahaan,  tetapi  masing-masing perusahaan  dengan  kepemilikan  yang  sama/berhubungan  saling  terpencar-pencar, tanpa  terkonsentrasi  dalam  suatu  perusahaan holding (Fuady,  2004). sedangkan
prosedur  terprogram  adalah  dari  awal  orang-orang  bisnis  telah  sadar  akan pentingnya  perusahaan holding .  Sehingga  awal  start  bisnis  sudah  terpikir  untuk membentuk suatu perusahaan holding .
Keuntungan  dan  kerugian Holding  Company diantara  keuntungannya  adalah adanya  kemandirian  resiko,  hak  pengawasan  lebih  besar,  pengontrolan  dari perusahaan holding ,  operasional  yang  lebih  efisien,  kemudahan  sumber  modal, keakuratan  keputusan  yang  diambil.  Sedangkan  kerugian Holding  Company adalah pajak  ganda,  lebih  birokratis,  manajemen  one  man  show,  konglomerat  game, penutupan usaha, resiko usaha (Fuady, 2004).
B. Latar belakang Pembentukan Holding Company Di Indonesia
Holding  Company dimulai  sejak  tahun  1889,  ketika  Nem  Jersey  menjadi negara  bagian  pertama  yang  memberlakukan  Undang-undang  yang  mengijinkan pembentukan perusahaan dengan tujuan utamanya memiliki saham perusahaan lain. sedangkan pembentukan Holding Company di Indonesia dikenal dengan perusahaan Grup,  dalam  perkembangan  di  dunia  bisnis  dimana  perusahaan  grup  menjadi  salah satu  pilihan  bentuk  usaha  yang  banyak  dipilih  oleh  para  pelaku  usaha  di  Indonesia. Dalam perkembangan perusahaan grup di Indonesia yang semakin pesat, munculnya perseroan  terbatas  berbentuk  grup  yang  mana  pada  umumnya  bentuk Holding Company banyak  dijumpai  pada  badan  hukum  perseroan  terbatas.    Perusahaan holding  adalah  perusahaan  yang  kegiatan  utamanya  melaksanakan  invensi  pada anak-anak  perusahaan  dan  selanjutnya  melakukan  pengawasan  atas  kegiatan manajemen anak perusahaan (Yani & Widjaja, 2000).
Pembentukan  perusahaan  grup  tersebut  dipengaruhi  oleh  berbagai  motif antara  lain  meliputi  penciptaan  nilai  tambah  melalui  sinergi  dari  beberapa perusahaan,  upaya  perusahaan  mencapai  keunggulan  kompetitif  yang  melebihi perusahaan lain, motif jangka panjang untuk mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan  ataupun  perintah  perundang-undangan  yang  mendorong  terbentuknya perusahaan grup.
Adapun  pembentukan  perusahaan  grup  di  Indoensia  dibedakan  menjadi  dua bagian yaitu:
1. Upaya  pelaku  usaha  untuk  mengakomodasi  ketentuan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan.  Peraturan  perundang-undangan  ini  dapat  berupa  perintah perundang-undangan  ataupun  escaped  clause  peraturan  perundang-udangan  yang berimplikasi pada terbentuknya perusahaan grup.
2. Upaya pelaku usaha untuk mengutamakan kepentingan ekonomi dari perusahaan grup.  Dalam  hal  ini  perusahaan  grup  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  saing melalui  sinergi  perusahaan  grup  melalui  strategi  pertumbuhan  eksternal  dengan membentuk struktur dan konstruksi perusahaan grup (Arisuta, 2000).
Dalam  pelaksanaannya  perseroan  terbatas  di  Indonesia  menganut  konsep adanya pertanggungjawaban terbatas atau Limited liability, dimana pemegang saham hanya  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang  diderita  perseroan  sebatas  saham  yang dimilikinya.  Doktrin limited  liability adalah  doktrin  yang  menjelaskan  tanggung
jawab  terbatas  dalam  perseroan.  doktrin  ini  terdapat  dalam  aturan  UU  no  40  tahun 2007  tentang  perseroan  terbatas  pasal  3  ayat  1  dimana  dinyatakan  bahwa  terdapat batasan-batasan  pertanggungjawaban  pemegang  saham  dalam  perseroan.  konsep separate legal entity , yaitu bahwa perseroan terbatas merupakan entitas yang terpisah dari badan hukum lainnya (Harahap, 2011).
Adapun syarat- syarat pembentukan Holding Company adalah pertama-tama mendirikan  perusahaan  induk/PT  induk,  bergerak  di  bidang  umum,  bukan  PT  yang bergerak di bidang khusus. Sesudah ada perusahaan induk/PT induk, maka PT yang bersangkutan dapat membentuk PT baru selaku pemegang saham. Pendirian PT baru dilakukan sebagaimana pendirian PT pada umumnya, yaitu dengan akta notaris, dan seterusnya,  atau  masuk  sebagai  pemegang  saham  PT  lain  yang  sudah  ada  dengan jalan  membeli  saham.  Pembelian  saham  dilakukan  dengan  pembelian  saham pembelian saham yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian PT wajib memenuhi ketentuan yang berlaku (Harahap, 2011).
Syarat  pembentukan Holding  Company di  Indonesia  belum  memiliki  aturan yang  Khusus. Holding  Company di  Indonesia  pada  umumnya  berbentuk  perseroan terbatas,  maka  syarat  dan  ketentuan  pembentukan Holding  Company harus  tunduk pada  aturan  UU  no  40  tahun  2007  ,  Bab  VIII  tentang  Penggabungan,  Peleburan, Pengambilalihan,  dan  pemisahan    yaitu  pasal  125  –  pasal  134  UU  No.  40  Tahun 2007,  kemudian  dalam  pasal  7  yang  secara  umum  menyatakan  bahwa    untuk mendirikan  tentang  perseroan  terbatas  harus  memiliki  dua  atau  lebih  pemegang saham  kecuali  perseroan  terbatas  yang  dimiliki  oleh  negara  atau  lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal, adapun secara jelas isi dari pasal 7 UU no 40 tahun 2007.
Adapun jenis Holding Company tersebut dibedakan ditinjau berdasarkan atas kegiatan  perusahaan  induk  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut  (Sulistiowati, Jakarta,2010).
a. Investment holding company
Pengertian Investment Holding Company adalah perusahaan yang kegiatana utamanya  adalah  memegang  dan  memiliki  investasi  seperti  property  dan  saham untuk  investasi  jangka  panjang  dan  memperoleh  penghasilan  investasi  dari deviden,  bunga,  pendapatan  sewa  serta  pendapatan  lainnya  yang  bukan  berasal dari hasil jual beli produk barang dan jasa (Fuady, 2004).
b. Operating Holding Company
Operating holding company berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal  terdapat dalam Pasal 1 huruf a butir ke 25  yang  menyatakan  bahwa\  perusahaan  Induk  Operasional  ( Operating  Holding Company )  adalah  suatu  perusahaan  yang  pendapatannya  berasal  dari  penyertaan pada perusahaan lain dan kegiatan usaha lainnya
c. Strategic Holding Company
Strategic  holding adalah  pemisahan  fungsi  operasional  dan  fungsi holding tanpa  harus  mengabaikan  pengelolaan  ekuitas.  induk  perusahaan memegang  merk  anak  perusahaan.  Munculnya  bentuk Strategic  Holding ketika induk  perusahaan  mengalihkan  posisinya  sebagai  operating  company  menjadi sebaliknya  sebagai  perusahaan  yang  tidak  menjalankan  kegiatan  operasional. Pengalihan  ini  berupa  pemisahan  fungsi  antara Operating  Company dengan Holding  Company dengan  pemisahan  unit  bisnis  ( Spin  of )  Induk  perusahaan ataupun pendirian perusahaan baru sebagai anak perusahaan (Simanjuntak, 1994).
C. Perusahaan BUMN dalam Perseroan Terbatas
Pengertian  BUMN  dijelaskan  dalam  UU  no  19  tahun  2003  pasal  1  butir  1 yaitu  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimilki  oleh  negara melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan  adalah  kekayaan  negara  yang  berasal  dari  APBN.    Badan  Usaha  Milik Negara  atau  sering  disingkat  dengan  BUMN,  merupakan  bentuk  badan  usaha dibidang-bidang  tertentu,  yang  umumnya  menyangkut  dengan  kepantingan  umum, dimana  peran  pemerintah  di  dalamnya  relatif  besar,  minimal  dengan  menguasai mayoritas pemegang saham.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2003  macam-macam  bentuk BUMN itu adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan  Perseroan  (Persero).  Pasal  1  angka  2  Undang  Undang  Nomor  19 Tahun  2003,  berbunyi:  perseroan  terbatas  yang  selanjutnya  disebut  persero, adalah  BUMN  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  yang  modalnya  terbagi  dalam saham  yang  seluruh  atau  paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen)  sahamnya dimiliki  oleh  Negara  Republik  Indonesia  yang  tujuan  utamanya  mengejar keuntungan. Organ-organ dari Persero adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.
2. Perusahaan umum (Perum). Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah  BUMN  yang  seluruh  modalnya  dimiliki  Negara  dan  tidak  terbagi  atas saham, tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/atau jasa yang bermutu  tinggi  dan  sekaligus  untuk  mengejar  keuntungan  berdasarkan  prinsip pengelolaan  perusahaan.  Pada  dasarnya  proses  pendirian  Perum  sama  dengan Persero. Organ dari suatu Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas

## D. Restrukturisasi BUMN
Pengelolaan  BUMN  saat  ini  belum  maksimal,  terbukti  dengan  banyaknya kerugian  di  beberapa  bidang  sehingga  kemakmuran  sosial  yang  menjadi  tujuan BUMN  belum  dapat  terpenuhi  secara  optimal,  pada  hakikatnya  BUMN  masih tertinggal  jauh  dari  perkembangan  badan  usaha  milik  swasta.  Analisa  kelemahan BUMN diatas terbukti dengan beberapa faktor berikut ini yang terjadi pada BUMN di Indonesia saat ini yaitu:
1. Saat  ini  baru  hanya  ada  satu  BUMN  di  Indonesia  yang  dapat  disebut  sebagai pemain internasional yaitu pertamina.
2. Tingkat usaha persaingan yang semakin tinggi, baik di pasar domestik, regional, maupun internasional.
3. Diperlukan  pembenahan  skala  usaha  BUMN  sehingga  menciptakan  daya kompetisi yang lebih kuat.
4. Perlu  sinergi  yang  lebih  kuat  dan  luas  antar  BUMN  karena  BUMN  bergerak hampir pada semua sector usaha.
5. Dunia usaha tidak dapat lagi bergantung pada pertumbuhan organik, diperlukan pertumbuhan unorganic melalui merger, akusisi, kosolidasi dll.
6. BUMN  perlu  mendapat  level playing  field yang  sejajar  dengan  sector  swasta terutama terkait dengan rigiditas. (PP no 33 tahun 2005 jo PP no 59 tahun 2010)
Dengan  kondisi  tersebut  maka  tercetuslah  upaya  restrukturisasi  BUMN,  adapun terdapat dua cara yang dominan dilakukan oleh kementrian BUMN yaitu:
1. Privatisasi
Pengertian privatisasi terdapat dalam pasal 1 butir 2 peraturan pemerintah no 33 tahun  2005  tentang  tata  cara  privatisasi  perusahaan  perseroan  (persero)  sebagaimana telah  dirubah  dalam  PP  no  59  tahun  2009  yang  berisi:  Privatisasi  adalah  penjualan saham  persero  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  kepada  pihak  lain  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  dan  nilai  perusahaan,  memperbesar  manfaat  bagi  negara  dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
2. Righsizing
adalah regouping/ konsolidasi BUMN secara sectoral untuk memetakan kembali jumlah masing-masing  BUMN  sectoral  tersebut,  untuk mendapatkan jumlah  dan skala yang lebih ideal sampai dengan akhir 2009 memang belum dapat dilaksanakan Adapun untuk  sampai  bisa  merealisasikan  rightsizing  dalam  bentuk  Holding  company  BUMN pemerintah telah melewati beberapa perubahan masterplan dan roadmap yang bertahap untuk  mampu  meningkatkan  penciptaan  nilai  BUMN,  dimana  dalam  pelaksanaannya dimensi  kepentingan  politik  dalam  pengelolaan  BUMN  belum  dapat  secara  tuntas terpisahkan  dari  kekuasaan  yang  memang  bersumber  dari  kekuatan  politik.  Alasan pemilihan  Holding  Company  dalam  pengembangan  BUMN  yang  lebih  baik  adalah bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan strategis dalam rangka upaya peningkatan kinerja,  dengan  restrukturisasi  BUMN  untuk  stand  alone,  merger/konsolidasi,  holding, divestasi,  serta  likuidasi  (Kementrain  BUMN  master  plan  kementrian  BUMN  periode 2010-2014) (Pranoto,  2017). Program  rekstrukturisasi  mempunyai  tujuan  diantarnya adalah :
a.  Meningkatkan kinerja dan nilai dari perusahaan
b.  Memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara
c.  Menghasilkan  produk  dan  layanan  dengan  harga  yang  kompetitif  kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi.
Restrukturisasi BUMN dilakukan melalui 3 pertimbangan yaitu:
1. Restrukturisasi  sektoral,  dimana  pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  kebijakan sektor dan/atau peraturan perundang-undanagan yang terkait.
2. Restrukturisasi  korporasi  perusahaan  adalah  meliputi  peningkatan  intensitas persaingan  usaha,  terutama  di  sektor-sektor  yang  terdapat  monopoli.  Baik  yang diregulasi  maupun  monopoli  alamiah,  dan  penataan  hubungan  fungsional  antara
pemerintah  selaku  regulator  dan  BUMN  sebagai  selaku  badan  usaha,  termasuk didalamnya  penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
3. Restrukturisasi  internal  yakni  mencakup  keuangan,  organisasi  manajemen, operasional system dan prosedur.
E. Keterkaitan induk perusahaan dan anak perusahaan
Dalam  memahami  hubungan  hukum  antara  induk  perusahaan  dan  anak perusahaan maka harus dipahami silogisme yang disampaikan oleh Blumberg yaitu : “ limited liability protected shareholder, a parent corporation  was a shareholder of the  subsidiary  ,  ergo  limited  liability  protected  parent  corporation (Philip  I Blumberg,  1987 ).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  diartikan  bahwa  induk perusahaan  dan  anak  perusahaan  sebagai  perusahaan  yang  terpisah  dan  mandiri dalam  melakukan  kegiatannya  masing-masing  yang  dibatasi  dengan  prinsip limited liability.
Tanggung  Jawab  Induk  Perusahaan  Terhadap  Perikatan  Anak  Perusahaan dalam menjalankan usahanya sudah pasti berhubungan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga (Supramono, 2007). Biasanya kalau transaksinya dapat berjalan dengan lancar atau  tidak  ada  masalah  kondisinya  akan  aman-aman  saja,  namun  bila  terjadi sebaliknya terjadi  masalah misalnya  perusahaan  melakukan  wanprestasi  maka  yang dicari  adalah  yang  menyangkut  tanggung  jawab.  Berhubung  yang  melakukan transaksi  adalah  suatu  Perusahaan  maka  mengenai  masalah  tanggung  jawab dipengaruhi  oleh  statusnya,  apakah  berstatus  badan  hukum  atau  tidak.  Adanya perbedaan status tersebut berpengaruh pada siapa yang harus bertanggung jawab.
Selain  itu  Tanggung  jawab  induk  perusahaan  karena  adanya  kontrak  yang bersifat  kebendaan.  Induk  perusahaan  dapat  melakukan  kontrak-kontrak  yang bersifat  kebendaan  dalam  hubungan  dengan  kegiatan  anak  perusahaan.  Sehingga, tanggung jawab yuridis dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan sampai batas-batas tertentu dapat dibebankan kepada induk perusahaan. Kemudian tanggung jawab  induk  perusahaan  karena  adanya  kontrak  yang  bersifat  personal.  Untuk menembus tanggung jawab mandiri dari suatu badan hukum, incase tanggung jawab dari  anak  perusahaan,  sehingga  induk  perusahaan  dapat  juga  dimintakan  tanggung jawabnya  atas  bisnis  anak  perusahaan,  dalam  hal  ini  dapat  juga  dibuat  kontrak- kontrak  yang  bersifat  personal.  Dilakukan  misalnya  untuk  menjamin  hutang- hutangnya anak perusahaan.
Keterkaitan  antara  induk  dan  anak  perusahaan  dalam  kontruksi  Holding Company, disebabkan oleh adanya hal-hal berikut, antara lain :
a. Kepemilikan induk perusahaan terhadap saham anak perusahaan.
b. Rapat umum pemegang saham
c. Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan
d. Keterkaitan melalui perjanjian hak bersuara
e. Keterkaitan melalui kontrak. (Sulistiowaty,2010)
Berdasarkan landasan teori dan konsep yang disampaikan, hasil penelitian dapat dianalisis dari beberapa aspek berikut:
1. Analisis perundang-undangan yang berlaku terhadap pembentukan Holding Company BUMN Migas.
a. Analisis UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pada dasarnya analisis dalam UU ini tidak dapat dipisahkan dari UU no 1 tahun 2004 pasal pasal 1 ayat 10 tentang perbendaharaan negara berkaitan dengan pengertian  Barang  milik  negara  yaitu  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh atas  beban  APBN  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Sedangkan menurut PP no 72 tahun 2016 pasal 2 ayat 2: Sumber Penyertaan Modal Negara yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kekayaan negara berupa: b. barang milik negara;  dengan  dihapusnya  ketentuan  huruf  b  tentang“proyek-proyek  yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” digantikan dengan frasa “Barang Milik Negara” , akan memiliki risiko terbukanya mekanisme pencucian aset negara menjadi aset badan usaha lain karena terdapat degradasi dalam proses maupun  pengawasannya.  (Andi,  Renyowijoyo  Muindro,  2010)  karena  suatu barang masih berstatus sebagai Barang Milik Negara, maka pemindahtanganannya  memerlukan  persetujuan  DPR  RI  atau  Menteri  Keuangan sesuai  dengan  batas  kewenangannya.  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014)  hal  tersebut  menjadi  kekhawatiran  DPR  karena  dalam  pasal  2A  PP  no  72 tahun 2016 dijelaskan:
(1)  Penyertaan  Modal  Negara  yang  berasal  dari  kekayaan  negara  berupa  saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2  ayat  (2)  huruf  d  kepada  BUMN  atau  Perseroan  Terbatas  lain,  dilakukan oleh  Pemerintah  Pusat  tanpa  melalui  mekanisme  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara.
Berdasarkan  isi  pasal  di  atas  kalimat  tanpa  melalui  mekanisme  anggaran Pendapatan dan Belanja negara, mempunyai arti dimana secara serta merta peran DPR  dieliminasi.  Sedangkan  kekayaan  negara  /keuangan  negara  sebagaimana diatur  dalam  UU  Keuangan  Negara  no  17  tahun  2003,  Pasal  1  angka  1 menyatakan  “Keuangan  Negara  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  tersebut”  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  2  huruf  g  UU  Keuangan  Negara menyatakan  “kekayaan  negara/kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh pihak  lain  berupa  uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada  perusahaan negara/perusahaan  daerah”.  Jadi  berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  Keuangan Negara  kekayaan  negara  yang  dipisahkan  dalam  BUMN  merupakan  akutansi keuangan negara, sehingga kebijakan dan perlakuannya harus melalui mekanisme
APBN  dengan  demikian  sudah  terdapat  perbedaan  antara  UU  no  17  tahun  2003 dengan PP no 72 tahun 2016.
b. Analisa  pembentukan  Holding  Company  Migas  menurut  UU  no  1  tahun 2004
Ditinjau dari Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
Tentang  Perbendaharaan  Negara  (“UU  Perbendaharaan  Negara”)  tidak  secara tegas  menyatakan  bahwa  pelepasan  aset  Negara  adalah  apabila  aset  tersebut tidak lagi berada di bawah penguasaan Negara dan tidak ada pengecualian untuk perbuatan  hukum  di  mana  Pemerintah  menghibahkan  sahamnya  dari  satu BUMN ke BUMN lain yang dikuasai 100% oleh Pemerintah.
Adapun  isi  pasal  45  Undang-Undang  no  1  tahun  2004  menyatakan: Barang  milik  negara/daerah  yang  diperlukan  bagi  penyelenggaraan  tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. (2) Pemindahtanganan  barang  milik  negara/daerah  dilakukan  dengan  cara  dijual,
dipertukarkan,  dihibahkan,  atau  disertakan  sebagai  modal  Pemerintah  setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. Berdasarkan isi pasal di atas pemindahtanganan  atau  inbreg  saham  tetap  memerlukan  kontrol  dari  DPR karena UU perbendahaan negara memuat subtansi tersebut. Oleh karenanya jika DPR tidak dilibatkan maka akan terdapat kemungkinan adanya risiko keberatan dari pihak ketiga atau DPR dikemudian hari.
c. Analisis  UU  no  19  tahun  2003  tentang  BUMN  terhadap  Holding  Company Migas
Berkenaan dengan UU BUMN No 19 tahun 2003 dalam PP no 72 tahun 2016 kurang sejalan dengan UU BUMN no 19 tahun 2003, diantaranya menilai ada  dua  hal  yang  dilanggar  oleh  PP  72/2016.  Pertama,  dari  sisi  prosedur,  pada dasarnya,  PMN  diatur  dalam  UU  No.19  Tahun  2003  tentang  BUMN,  yakni Pasal  4 ayat  (2)  yang  isinya  adalah  (2)  Penyertaan modal  negara  dalam  rangka pendirian  atau  penyertaan  pada  BUMN  bersumber  dari:  a.      Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, b.   kapitalisasi cadangan, c.   sumber lainnya. Isi dari pasal tersebut menyebutkan bahwa APBN merupakan sumber dari PMN. Sedangkan dalam PP no 72 tahun 2016 dikatakan bahwa Pasal 2 A ayat 3 dan 4 yang  berisi  Kekayaan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, bertransformasi  menjadi  saham/  modal  negara  pada  BUMN  atau  Perseroan Terbatas  tersebut.  (4)  Kekayaan  negara  yang  bertransformasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  menjadi  kekayaan  BUMN  atau  Perseroan  Terbatas tersebut.
Terdapat  upaya  memisahkan  kekayaan  BUMN  dari  keuangan  Negara (APBN), karena menurut UU BUMN disebutkan bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan  adalah  kekayaan  Negara  yang  berasal  dari  APBN.  Terdapat perubahan  status  PGN  yang  tadinya  BUMN  menjadi  PT  dikhawatirkan  jika terjadi pengambilalihan saham menjadi milik swasta. Berhubungan dengan UU
BUMN  terutama  tentang  permasalahan  kesesuaian  status  anak  perusahaan BUMN  bukan  BUMN  dalam  pasal  66  UU  no  19  tahun  2003  dikatakan  bahwa (1)  Pemerintah  dapat  memberikan  penugasan  khusus  kepada  BUMN  untuk menyelenggarakan  fungsi  kemanfaatan  umum  dengan  tetap  memperhatikan maksud  dan  tujuan  kegiatan  BUMN.Sedangkan  dalam  PP  no  72  tahun  2016 dikatakan bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:
a.  mendapatkan  penugasan  Pemerintah  atau  melaksanakan  pelayanan  umum; dan/atau
b.  mendapatkan  kebijakan  khusus  negara  dan/atau  Pemerintah, termasuk  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  dengan  perlakuan  tertentu  sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.
Alasan  berikutnya  adalah  Revisi  UU  tentang  BUMN  berkaitan  dengan revisi  UU  BUMN  yang  memiliki  point  penting  dalam  pembentukan Holding Company Ada dua pasal dalam UU BUMN yang digugat Pertama, pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang menyebutkan maksud dan tujuan pendirian BUMN untuk memberikan  sumbangan  bagi  perkembangan  perekonomian  nasional  pada umumnya  dan  penerimaan  negara  pada  khususnya  serta  untuk  mengejar keuntungan.  Kedua,  pasal  4  ayat  (4)  UU  BUMN  yang  menyebutkan  setiap perubahan  penyertaan  modal  negara,  baik  berupa  penambahan  maupun pengurangan,  termasuk  perubahan  struktur  kepemilikan  negara  atas  saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pengaturan anak usaha BUMN pengaturan ini sangat penting dilakukan agar  kinerja  anak  usaha  BUMN  dapat  diaudit  dan  di  investigasi.  Hal  penting lainnya yang baru diatur dalam revisi UU BUMN adalah soal Penyertaan Modal Negara  (PMN).  PMN  yang  berasal  dari  saham  BUMN  lain  seperti  yang  diatur dalam  revisi  UU  BUMN  yang  merupakan  bentuk  koreksi  terhadap  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Menurut penulis revisi UU BUMN ini bisa menjawab  permasalahan  Holding  Company  khususnya Holding  Company BUMN Migas.
d. Analisis UU Migas 21 tahun 2001 terhadap Holding Company Migas Migas mempunyai UU tersendiri yakni UU no 22 tahun 2001, tentumya kebijakan Holding Company migas ini harus sesuai dengan UU diatasnya. PP no 72  tahun  2016  merupakan  salah  satu  payung  hukum  dalam  pembentukan Holding  Company Migas  yang  menjadi  regulasi  pelaksanaannya. Holding Company Migas ini belum sepenuhnya disetujui oleh DPR karena saat ini DPR sedang merevisi UU no 22 tahun 2001 tentang Migas. Disaat DPR dalam proses revisi UU Migas pemerintah mengeluarkan PP no 72 tahun 2016 dan PP no 16 tahun  2018  yang  mengatur  tentang Holding  Company Migas  sedangkan  DPR berencana  membuat  model  kelembagaan  migas  yang  berbentuk  Badan  usaha Khusus  migas  (BUK)  yakni  badan  yang  secara  khusus  melakukan  kegiatan usaha  hulu  dan  hilir  migas  yang  seluruh  modal  dan  kekayaannya  dimiliki  oleh
negara dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Bentuk kelembagaan ini  berbeda  dengan  konsep Holding  Company Migas  yang  diambil  oleh pemerintah.
Berdasarkan pengamatan penulis pemerintah dapat  menunggu penyelesaian  revisi  UU  migas  karena  akan  menjadi  tolak  ukur  dalam pelaksanaan  kebijakan  Migas.  Dengan  kata  lain  yang  harus  menyesuaikan adalah  Peraturan  pemerintah  tentang Holding  Company Migas  karena berdasarkan  tata  urutan  perundang-undang  PP  berada  dibawah  UU  dengan demikian pembentukan Holding Company Migas harus disesuaikan dengan hasil revisi UU migas.
e. Analisis pembentukan Holding Company BUMN Migas ditinjau dari UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam  UURI  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  tidak memberikan  definisi  yuridis  mengenai Holding  Company dan  tidak  terdapat ketentuan  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai Holding  Company di Indonesia,  jika Holding  Company termasuk  dalam  konteks  pengertian  “pelaku usaha”  dalam  undang-undang  tersebut  maka Holding  Company di  Indonesia haruslah  memenuhi  unsur-unsur  pelaku  usaha  dan  bila  dipandang  bahwa Holding  Company sebagai  pemegang  saham  dalam  perseroan  maka  harus turut pula  pertanggungjawab  atas  perbuatan  anak  perusahaanya  sesuai  dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
Pasal 106 UUPT tersebut di atas dapat di tarik dua kesimpulan penting. Pertama,  untuk  melakukan  tindakan  hukum  pembentukan  perseroan  harus didahului  dengan  perbuatan  rancangan  pembentukan  Perseroan  Terbatas  dalam satu  group  yang  telah  di  buat  itu  harus  minta  persetujuan  Rapat  Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedua, tindakan hukum kegiatan Holding Company dalam  Perseroan  Terbatas,  hanya  berakibat  diubahnya  Anggaran  Dasar/Akte Pendirian.
Berdasarkan  analisis  mengenai  kerangka  pengaturan  mengenai keterkaitan antara induk dan anak perusahaan pada UUPT No. 40 Tahun 2007, melalui  ketentuan  Pasal  84  Ayat  (2)  huruf  (b),  kedudukan  induk  dan  anak perusahaan sebenarnya diakui. Tetapi tidak ada pengaturan mengenai siapa yang disebut  induk  perusahaan  dan  siapa  yang  menjadi  anak  perusahannya.  Jadi, perusahaan  grup  sebenarnya  tidak  dikenal  dalam  UUPT.  Penentuan  Pertamina sebagai  induk  dan  PGN  sebagai  anak  perusahaan  pun  tidak  mempunyai  dasar. Dalam  hal  Holding  Company  Migas  terdapat  penggabungan  dua  BUMN  yang mana perbandingan pengaturan antara BUMN dengan swasta tentu berbeda. Jika swasta  hanya  tunduk  kepada  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  UU  Pasar Modal,  dan  UU  sektoral,  BUMN  selain  kepada  3  UU  tersebut  juga  tunduk kepada  UU  BUMN.  UU  Keuangan  Negara,  UU  Perbendaharaan  Negara,  UU Tipikor, UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Terdapat  setidaknya  dua  instrumen  untuk  menimbang  aspek konstitusionalitas perusahaan holding BUMN, yaitu: memenuhi konsep dikuasai oleh negara, kemudian harus bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Memang dalam Holding Company BUMN, pemerintah tetap sebagai pemegang saham  tertinggi  yang  menguasai  lebih  dari  50%  saham  apabila  model Holding Company BUMN  berbentuk  perseroan.  Dengan  posisi  seperti  ini  maka  posisi pemerintah  lebih  dominan  dibandingkan  dengan  pemegang  saham  lain.  Akan tetapi  meskipun  posisi  pemerintah  dominan,  jika  suatu  saat  karena  kondisi ekonomi  misalnya,  Pemerintah  harus  melepas  dominasi  kepemilikan  sahamnya ke pasar, atau terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan pemerintah melepas sebagian  sahamnya  sehingga  tidak  lagi  berstatus  sebagai  pemegang  saham dominan,  maka  potensial  terjadi  peralihan  kepemilikan  Holding  BUMN  dari pemerintah  ke  pihak  swasta.  Sehingga  penulis  dapat  menjelaskan  bahwa pembentukan Holding Company Migas merupakan gagasan yang tepat jika dasar hukumnya  kuat  Berlakunya  UU  perseroan  terbatas  adalah  pada  penggabungan antar  perseroan  terbatas  sedangkan  untuk  BUMN  migas  memerlukan  sebuah rancangan UU yang komprehensif untuk mekanisme pelaksanaannya
f. Analisis  pelaksanaan  Holding  Company  berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun 1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat
Berdasarkan  Pasal  50  ayat  a  UU  Anti  Monopoli,  ketentuan  UU  Anti Monopoli  dikecualikan  terhadap  perbuatan  dan/atau  perjanjian  yang  bertujuan melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengecualian tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a UU Anti Monopoli (“Perkom 5”).
Jika Holding  Company merupakan  pelaku  usaha,  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  adalah  setiap  orang  atau  badan  usaha  yang didirikan  dan  berkedudukan  di  wilayah  hukum  Indonesia.  Disini  akan berpengaruh atas kedudukan Holding Company tersebut, apakah dapat dikatakan sebagai  pelaku  usaha  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana juga  tanggung  jawab Holding  Company terhadap  perbuatan  pelanggaran larangan praktek monopoli yang dilakukan oleh anak perusahaannya.
Pembentukan Holding  Company BUMN  Migas  jika  dilihat  berdasarkan UU  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  saat  ini  yang  diatur  dalam  UU  no  5  tahun  1999  kebijakan yang  menjadi  pengecualian  dalam  persaingan  dipengaruhi  oleh  berbagai pertimbangan  misalnya  adanya  perlindungan  terhadap  HAKI,  perdagangan, perlindungan  terhadap  usaha  kecil  dan  menegah  serta  kepentingan  nasional terhadap perekonomian yang dikelola BUMN.  Dalam hal ini Holding Company
BUMN Migas menurut penulis tidak bertentangan dengan UU no 5 tahun 1999 karena menyangkut kepentingan nasional terhadap perekonomian yang dikelola BUMN,  akan  tetapi  berbeda  ketika  anak  perusahaan  BUMN  yang menjalankannya  dalam  prakteknya  apakah  peraturan  tersebut  masih  berlaku, oleh  karena  itu  diperlukan  pembentukan UU Holding  Company BUMN  migas. Dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  tersebut  berkaitan  dengan  pelaksanaan Holding  Company Migas  maka  diperlukan  koordinasi  antara  pemerintah  dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) terkait aspek persaingan usaha.
2. Analisis Hambatan dalam Pembentukan Holding Company Migas
a. Rencana pembentukan Holding migas BUMN terhambat karena permasalahan aspek legalitas.
Dalam  PP  72  tahun  2016  terdapat  banyak  ketentuan  yang  kemudian mengundang pertanyaan dan pro kontra dari para ahli hukum berkenaan beberapa pasal  didalamnya  diantaranya  adanya  kekhawatiran  aspek  legal  konstitusional yaitu  tentang  governance,  kemudian  jika  uu  dilanggar  dengan  tidak  melibatkan DPR BPK tidak mengawasi bagaimana tata kelola BUMN itu dapat bebas KKN. Holding  Company Migas  masih  belum  bisa  terealisasi  dengan  maksimal  karena masih menunggu kajian dan kesimpulan dari DPR terkait dasar hukumnya yakni PP  no  72  tahun  2016,  alasannya  pihak  komisi  VI  masih  harus  mendalami memerlukan  pendalaman  tentang  isi  PP  tersebut  dan  membutuhkan  penjelasan yang dinilai mengabaikan peran DPR didalam pembentukannya.
Hambatan berikutnya adalah ketika Pertamina di jadikan induk perusahaan dan PGN dijadikan anak perusahaan sedangkan dari sisi keuangan dan manajemen PT Pertamina saat itu tidak prudence dalam tahun buku 2017 kerugian mencapai 17  triliun,  sebaliknya  yang  terjadi  dengan  PT  PGN  saat  tahun  2017  PGN mendapatkan  keuntungan  sebanyak  150  juta  $.  Data  tersebut  kemudian memunculkan  pendapat  bahwa Holding  Company Migas  kemungkinan  tidak memberikan nilai tambah bagi induk holding kecuali menambah inefisiensi biaya dan memperpanjang rantai pengambil keputusan.
Hambatan  dari  Rencana  pembentukan holding migas  BUMN  berkaitan dengan persetujuan DPR terhadap pelaksaanaan Holding Company Migas komisi VI menganggap PP no 72 tahun 2016 masih memiliki banyak pelanggaran yakni bertabrakan dengan UU yang menjadi Induk aturan tersebut BUMN yang menjadi anak  perusahaan  merupakan  perusahaan  yang  terbuka  yang  terlepas  dari  kontrol negara hal inilah yang menjadikan pemerintah merasa harus merevisi PP tersebut dengan  Pp  no  72  tahun  2016.  Menurut  pertimbangan  DPR  saat ini  pembentukan holding masih  memerlukan  pertimbangan  berbagai  aspek.  Diantaranya  adalah: Permasalahan  hukum,  di  mana  proses  pembentukan Holding tanpa  melibatkan DPR  sebagai  fungsi  pengawas  dari  setiap  perpindahan  aset  kekayaan  negara. Pemerintah  perlu  mencari  cara  agar  tidak  kehilangan  mekanisme  kontrolnya. Pemerintah perlu menetapkan berbagai ketentuan dalam UU Migas yang saat ini sedang  direvisi  DPR.  untuk  mengatasinya  pemerintah  perlu  menerbitkan
Peraturan  Pemerintah  (PP)  untuk  melaksanakan  pengawasan.  Sebab,  berubahnya status  PGN  menjadi  badan  usaha  swasta  akan  menghilangkan  kewajiban perusahaan tersebut memberi layanan publik atau public service obligation (PSO). Pasal  2  pp  72  tersebut  sangat  berbahaya  karena  membuka  peluang privatisasi  BUMN  tanpa  persetujuan  lembaga  legislative.  Kemudian  dengan Holding  Company Migas  yang  menjadikan  PGN  sebagai  anak  perusahaan  yang tadinya  BUMN  berubah  menjadi  perseroan  terbuka  sehingga  tidak  bisa  lagi diawasi oeh BPK. Dilihat dari segi governance jika tanpa melibatkan DPR dalam Holding  Company Migas  ini  sesungguhnya  telah  terjadi  pelanggaran  UU, Sementara  masalah  kita  saat  ini adalah  bagaimana  membentuk  good  governance dalam  BUMN.  Pembentukan Holding  Company Migas  ini  terjadi  di  tengah berlangsungnya  proses  gugatan  Undang-Undang  BUMN.  Apabila  gugatan  ini dikabulkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  diperkirakan  berimbas  kepada turunannya  termasuk  PP  Holding.  Sehingga  DPR  memang  meminta  pemerintah untuk  menunda  pembentukan  Holding  Company  BUMN  Migas  karena  dasar hukumnya,  yaitu  PP  Nomor  72  Tahun  2016,  bertentangan  dengan  Undang- Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Pelaksanaan Holding  Company BUMN  Migas  juga  terhambat  karena diperlukan  Persetujuan  DPR  terkait  adanya  rekomendasi  dari  Panitia  Kerja (“Panja”) DPR yang tertuang dalam Laporan Panja Aset BUMN Komisi VI DPR RI  tertanggal  24  September  2014  (“Laporan  Panja”)  yang  ditujukan  kepada Kementerian  BUMN  dan  Kementerian  Keuangan  untuk  menghentikan pembentukan Holding BUMN yang berpotensi untuk menghilangkan BUMN dan mengakibatkan terbentuknya anak perusahaan yang berasal dari induk BUMN.
Berdasarkan  analisa  di  atas Holding  Company Migas  merupakan  ranah eksekutif, akan tetapi terkait dengan komoditas migas merupakan komoditas yang mengacu  pada  pasal  33  apalagi  kemudian  konteks  penggabungan  migas  antara komoditas  minyak  bensin  dan  gas  saling  subtitusi  menjadi  salah  satu pertimbangan  bahwa  migas  ini  komoditas  strategis  yang  harus  diatur  tersendiri dalam  peraturan  tertentu.  Pertimbangan  DPR  juga  bertambah  dengan  adanya perbedaan konsep Holding Company BUMN Migas dengan konsep kelembagaan yang sedang di finalisasi dalam revisi dalan UU Migas di DPR
b. Analisis  hambatan  Holding  Company  Migas  ditinjau  dari  kesiapan  PT Pertamina dan PT PGN dalam hal Tata kelola holding migas
Melihat  situasi Holding  Company BUMN  saat  ini  dan  beberapa benchmarking  yang  dilakukan,  optimalisasi  pengelolaan Holding  Company BUMN  Migas  ke  depan  perlu  mencermati  beberapa  hal:  Pertama,  secara kelembagaan perlu penguatan peran holding sehingga mereka bisa bergerak lebih fleksibel  dan  mengurangi  hambatan  birokrasi.  dan  kedua,  proses  transformasi menjadi Holding yang  kuat  bisa  dilakukan  apabila  penanganan  PMI  dijalankan dengan baik.

## Kesimpulan
Kedudukan  hukum  dalam  pembentukan  Holding  Company  BUMN  migas  PT. Pertamina  dan  PT.  PGN,  dalam  hal  ini  holding  company  migas  hanya  bersandar pada aturan  PP  no  72  tahun  2016  sehingga  untuk  mengetahui  kedudukannya  penulis menganalisa dari kesesuaian isi pasal dari peraturan diatasnya yaitu UU perbendaharaan negara,  keuangan  negara,  BUMN,  Migas,  PT  dan  UU  larangan  praktek  monopoli  dan persaingan  tidak  sehat.  Berdasarkan  hasil  analisa  peraturan  tersebut  penulis menyimpulkan bahwa kedudukan hukum holding company migas masih lemah karena terdapat beberapa pasal yang perlu penyesuaian dengan perundang-undangan diatasnya.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  proses  pembentukan  holding company migas adalah sebagai berikut:
a. Hambatan  legalitas  yang  mendasari  pembentukan  holding  company  migas  PT Pertamina dan PT PGN.
b. Hambatan  dari  Rencana  pembentukan  holding  migas  BUMN  berkaitan  dengan persetujuan DPR terhadap pelaksaanaan Holding company migas
c. Hambatan  holding  company  migas  ditinjau  dari  kesiapan  PT  Pertamina  dan  PT PGN dalam hal Tata kelola holding migas.

## BIBLIOGRAFI
Arisuta, I. putu gede. (2000). Menuju pasar modal modern. Jakarta.yayasan SAD satia Bhakti.
Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan pilar-pilar demokrasi . Google Scholar
Fuady,  M.  (2004). Hukum  Perusahaan:  Dalam  Paradigma  Hukum  Bisnis . Google Scholar
Harahap, M. Y. (2011). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta. Google Scholar
Kusumaatmadja,  M.  (1986).  Pembinaan Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum Nasional. Penerbit Bina Cipta, Bandung . Google Scholar
Lawrence W. Friedman. (1984). American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8.
Poggi,  G.  (1978). The  development  of  the  modern  state:  A  sociological  introduction . Stanford University Press. Google Scholar
Pranoto,  T.  (2017). Holding  company  BUMN:  konsep,  implementasi,  dan benchmarking .  Lembaga  Management,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Indonesia. Google Scholar
Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2012). Hukum Sebagai Suatu Sistem . Google Scholar
Simanjuntak,  E.  P.  (1994). Perusahaan  kelompok  Yogyakarta  seri  hukum  dagang . Universitas Gajah Mada. Google Scholar
Supramono, G. (2007). Kedudukan Perusahaan sebagai subjek dalam gugatan perdata di Pengadilan. Rineka Cipta, Jakarta . Google Scholar
Yani,  A.,  &  Widjaja,  G.  (2000).  Seri  Hukum  Bisnis  Perseroan  Terbatas. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta . Google Scholar
Copyright holder: Emma Maripah (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: