Vol. 4. No. 2  (2021) 103-115 E-ISSN: : 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam
Muhammad Akmal Rizki Rivaldi, Anisa Fernanda, Baidhowi Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Email : mhmdakmalrzkrvld@students.unnes.ac.id, anisafernanda5555@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id
Received: Revised: Published: 02-11-2021 17-11-2021 25-12-2021 DOI: https://doi.org/ 10.47971/mjhi.v4i 2 . 370

## Abstract
The social phenomena of Indonesian society today are filled with anxiety so that it is at a stage that is troubling various circles. This is because there are many cases of violence against women. One of the types of violence against women is sexual violence. However, this type of violence is not only  experienced  by women, men  are  also  victims.  The  thing  that  adds  to  the  anxiety  and concern is that many cases of sexual violence occur in educational institutions, one of which occurs in universities. In response to this, the government through the  Ministry of Education, Culture, Research, and Technology issued Ministerial Regulation No. 30 of 2010 to deal with and prevent sexual violence. However, the regulation has many pros and cons in the community. One of them is the polemic of the use of the phrase "without the consent of the victim" which is considered the legalization of adultery, immoral intercourse, and free sex which has the potential to damage the nation's character and morals and is contrary to social and religious norms, especially the Islamic religion.  This  article  aims  to  review  these  regulations  which  contain  elements  of  legalizing adultery,  immoral  acts,  and  free  sex  in  the  perspective  of  Islamic  law.  By  using  a  descriptive- analytical approach as a result of the normative legal method, it can be concluded that Islamic law  with  its  source  of  Islamic  law,  namely  the  Qur'an,  forbids  just  approaching  adultery, committing adultery, let alone legalizing it.
Keywords: Islamic Law; Sexual Violence; Legalization of Free Sex; College; Adultery

## Absktrak
Gejala sosial  masyarakat  Indonesia dewasa ini dipenuhi kecemasan  sehingga berada pada tahap yang meresahkan berbagai kalangan. Hal itu lantaran banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan terhadap perepuan itu salah satunya adalah kekerasan seksual. Namun, kekerasan jenis ini bukan saja dialami oleh peremuan, laki-laki juga ada yang menjadi korban. Hal yang menambah resah dan  keprihatinan  adalah  kasus  kekerasan  seksual  banyak  terjadi  di  institusi  pendidikan  salah  satunya banyak  terjadi  perguruan  tinggi.  Merespon  hal  tersebut,  pemerintah  melalui  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Nomor  30  Tahun  2010  untuk menangani  dan  mencegah  kekeran  seksual.  Namun  peraturan  itu  banyak  menuai  pro  kontrra  di Masyarakat. Salah satunya polemic penggunaan frasa “tanpa persetujuan korban” yang dinilai sebagai legalisasi  perzinahan,  perbatan  asusila,  dan  seks  bebas  yang  berpotensi  merusak  karakter  da  moral bangsa serta bertentangan dengan norma sosial dan agama khususnya agam islam. Artikel ini bertujuan untuk meninjau peraturan tersebut yang memuat unsur legalisasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas  dalam  perspektif  hukum  islam.  Dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif-analitis  hasil  dari
metode hukum normatif, maka dapat disimpulkan bahwa hukum islam dengan sumber hukum islamnya, yakni  Al-Quran  melarang  untuk  sekedar  mendekati  zina,  melakukan  perbuatan  zina  apalagi  sampai melegalkan.
Kata Kunci: Hukum Islam; Kekerasan Seksual; Legalisasi Seks Bebas; Perguruan Tinggi; Zina

## A. PENDAHULUAN
Gejala  sosial  masyarakat  Indonesia  dewasa  ini  dipenuhi  kecemasan  sehingga berada  pada  tahap  yang  meresahkan  berbagai  kalangan.  Hal  itu  lantaran  perempuan rentan menjadi korban kekerasan sehingga telah banyak terjadi kasus kekerasan. Catatan Komnas  Perempuan  pada  tahun  2020  menyebutkan  telah  terjadi  299.911  kasus kekerasan terhadap perempuan. 1 Jenis kekerasan terhadap perepuan itu salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini juga banyak terjadi, yaitu pada tahun 2020 telah terdapat 7.191 kasus kekerasan seksual. 2 Hal yang menambah keprihatinan adalah kekerasan  seksual  banyak  terjadi  di  ruang  akademis.  Salah  satu  seri  laporan,  yaitu #NamaBaikKampus menjabarkan 174 testimoni kasus mengenai berbagai dugaan tindak kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Di  antara  banyaknya  korban perempaun,  ada  7  korban  lak-laki  dari  kasus  kekerasan  seksual  dalam  seri  laporan tersebut. 3 Atas nama baik kampus, banyak kasus kekerasan seksual yang disembunyikan. Profesor  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Sunan  Gunung  Jati  Bandung  yang menggeluti  Studi  Islam  dan  Gender,  Nina  Nurmila,  mengatakan  bahwa  tindakan  yang melecehkan  perempuan  dan  berkaitan  dengan  seksualitas  merupakan  tindakan merendahkan  derajat  manusia  yang  mengakibatkan  kesengsaraan  atau  menyebabkan penderitaan korban secara fisik, seksual, dan psikologis. 4 Fenonema kekerasan seksual di perguruan  tinggi  selayaknya  fenonema  gunung  es.  Angka  kekerasan  seksual  yang sebenarnya bisa saja lebih besar dari yang terlapor karena banyak yang tidak berani untuk melapor. 5 Hal ini sesuai dengan survei Direktorat Jenderal Kemendikbudristek tahun 2020 yang mencatat bahwa 77% dosen mengakui adanya tindak kekerasan seksual di kampus. Namun,  63%  dari  mereka  tidak  melaporkan  kasus. 6 Kampus  sebagai  tempat  akademis harusnya  menjadi  tempat  yang  aman  namun  malah  menjadi  tempat  “horor”  karena menjadi tempat yang banyak terjadi kekerasan seksual.
Merespon  banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi, Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  sebagai  kementerian  yang menanungi  perguruan  tinggi  di  Indonesia  mengeluarkan  kebijakan,  yaitu  Peraturan
1 Komnas Perempuan, CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020).
2 Devi Nindy Sari Ramadhan, “KemenPPPA catat kekerasan seksual tertinggi sebanyak 7.191 kasus,” antaranews.com, 2021, https://www.antaranews.com/berita/2192150/kemenpppa-catat- kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.
3 Wan Ulfa Nur Zuhra, “Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota,” tirto.id, 2019, https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW.
4 Tria Dianti, “Kekerasan Seksual di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup,” dw.com, 2021, https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953.
5 Ade Nasihudin Al Ansori, “Fenomena Gunung Es, Kasus Kekerasan Seksual Lebih Banyak dari yang Dilaporkan,” liputan6.com, 2020, https://www.liputan6.com/health/read/4431636/fenomena-gunung-es- kasus-kekerasan-seksual-lebih-banyak-dari-yang-dilaporkan.
6 CNN Indonesia, “Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual di Kampus,” CNN Indonesia, 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem- 77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi (Permendikbud 30/2021). Meski demikian, peraturan yang diharapkan dapat mencegah dan menghentikan kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang mendukung Permendikbud 30/2021 menyatakan bahwa peraturan  tersebut  sudah  cukup  baik  sehingga  langkah  selanjutnya  adalah  mengawal pelaksanaan  peraturan  ini.  Sedangkan  masyarakat  yang  menolak,  yaitu  karena mempermasalahkan frasa “tanpa persetujuan korban” yang dianggap sebagai legalisasi perzinahan atau seks bebas di perguruan tinggi. Para pihak yang menolak Permendikbud 30/2021 menilai, peraturan tersebut berpotensi dapat dijadikan justifikasi pembenaran melakukan  perzinahan,  hubungan  seksual,  perbuatan  asusila,  dan  seks  bebas  karena muatannya yang ditunjukkan melalui frasa “tanpa persetujuan korban”. Frasa ini memiliki potensi untuk dimaknasi seseorang untuk bisa bebas melakukan hubungan seks dengan siapapun yang ia mau, asalkan tidak ada  paksaan atau dengan kata lain di antara yang melakukan perzinahan atau seks bebas tersebut saling setuju. Perzinahan atau seks bebas ini  tentunya  bertentangan  dengan  norma-norma  sosial  dan  agama  khususnya  agama islam.
Wajar  jika  suatu  peraturan  menimbulkan  pro  kontra  di  masyarakat.  Suatu peraturan  bisa  saja  mendapat  berbagai  respon,  kritik,  dan  penafsiran.  Semua  pihak memberikan penafsiran terhadap Permendikbud 30/2021 menggunakan sudut pandang masing-masing,  tentu  penafsiran  orang-orang  tersebut  boleh-boleh  saja.  Akan  tetapi dengan banyaknya argumen mengenai Permendikbud 30/2021 tersebut bisa membuat masyarakat khususnya masyarakat yang berada di ruang lingkup perguruan tinggi sebagai masyarakat  yang  diatur  dalam  peraturan  ini  akan  sulit  mendengar  dan  memahami tentang  apa  yang  sebenarnya  dimaksudkan  oleh  peraturan  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini penulis mencoba menggunakan perspektif hukum islam dalam meninjau hal ini dengan harapan  untuk  melihat  secara  jelas  apakah  benar  Permendikbud  30/2021  tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum agama Islam.
Penggunaan  perspektif  hukum  islam  dilakukan  karena  pernasalahan  kekerasan seksual juga implikasi Permendikbud 30/2021 ini tentang muatan legalisasi perzinahan perlu dikaji dan diberi perhatian yang serius, yaitu menggunakan cara yang paling baik untuk  menangani  isu  zina  atau  seks  bebas  adalah  dengan  memberikan  fokus  yang disarankan hukum islam dalam berbagai sumbernya seperti Al-Quran dan Hadis Sunnah Rasulullah SAW.

## B. METODE
Metode  hukum  normatif  atau  juga  dapat  disebut  metode  yuridis-normatif  digunakan dalam  penelitian  in.  Metode  hukum  normtif  dipilih  karena  penelitian  ini  memberikan fokus  kajian  pada  pengaturan  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  di perguruan tinggi yang menuai pro kontra karena muatan legalisasi perzinahan dan seks bebas  dengan  tinjauan  menggunakan  perspektif  hukum  islam.  Data  penelitian  dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh melalui data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan materi kajian kemudian bahan materi kajian ini dianalisis secara deksriptif-analitis untuk menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum itu di antaranya adalah Al-Quran,
Hadist, Permendikbud 30/2021, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah. dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan penlitian ini.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pro Kontra Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Permendkibud No. 30 Tahun 2021
Suatu produk hukum berdasarkan teori law as a tool of social engineering diartikan sebagai suatu alat guna merekayasa maupun memperbaharui masyarakat. Dengan kata lain hukum ditujukan agar mampu menjadi subyek guna merubah tatanan sosial maupun nilai-nilai di masyarakat. Selanjutnya konsepsi hukum 7 adalah sebagai sarana reaktualisasi masyarakat  Indonesia  mencakup  ruang  lingkup  serta  jangkauan  yang  lebih  luas,  sebab dalam tahapan reaktualisasi hukum di Indonesia, perundang-undangan  cenderung lebih menonjol  (walau  terdapat  peran  dari  yurisprudensi)  dan  adanya  penolakan  aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut, dimana direfleksikan dapat menyebabkan hasil yang  sama  daripada  pelaksanaan    suatu  faham  di  Indonesia  yang  banyak  mendapat pertentangan berupa faham legisme. Hukum sendiri memiliki unsur-unsur atau kategori yang berupa keranhka dari hukum, yakni: 8
a. Dasar  ( substraat )  dari  tatanan  obyek  atau  hukum  yang  selanjutnya  mengatur masyarakat  yang  diorganisasikan  Dalam  kaitanya  hal  tersebut  hukum  merupakan janji, izin, perintah, serta disposisi (peraturan yang disediakan)
b. Dasar  hukum  ( fact ),  akibat  hukum.  dan  fakta  hukum  (peristiwa  yang  diatur  oleh hukum).
c. Subyek yang membuatnya ( ordenings subject ) yakni otoritas atau kewibawaan.
d. Korelasi  hukum  (antara  subyek  hukum  dengan  obyek  hukum  dan  subyek  hukum dengan subyek hukum)
e. Norma hukum ( Sollen yang seharusnya diwujudkan dalam Sein )
f. Isi dari tata hukum berupa kehidupan sosial dalam masyarakat.
Produk  hukum  yang  dibuat  difungsikan  agar  dapat  mencapai  terjamin  dsan terpeliharanya ketertiban dan keteraturan (kepastian). Tanpa ketertiban dan keteraturan maka  sulit  untuk  mencapai  kehidupan  masyarakat  yang  wajar,  dimana  dalam  kondisi tersebut  akan  sukar  bahkan  tidak  dapat  memaksimalkan  potensi  yang  dimilikinya Memandang  hukum  secara  abstrak  atau  formal  memang  demikian  benarnya (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000). Dalam ajaran Jeremy Bentham mengatakan bahwa wujud  keadilan  dan  tujuan  hukum  ialah  untuk  menciptakan  kebahagiaan  yang semaksimal  mungkin  guna  mencakup  jangkauan  manusia  yang  lebih  luas  atau the greatest happiness of the greatest number. 9
Dengan  demikian,  menjadi  wajar  jika  banyak  masyarakat  menginginkan kebahagiaan untuk menghilangkan keresahan mereka tentang gejala sosial yang dewasa ini  banyak  meresahkan  masyarakat.  Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  memang memprihatinkan. Apalagi banyak pula kekerasan yang mengarah pada kekerasan seksual
7 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan (Bandung: Binacipta, 2005).
8 Rhiti Hyronimus, Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011).
9 Teguh Prasetyo, Wujud Keadilan Berdasarkan Tujuan Hukum Pidana (Medan: Perdana Global, 2012).
yang  mana  kekerasan  seksual  tersebut  berdampak  terhadap  fisik  hingga  psikologis korban. 10
Pendidikan  adalah  ruang  akademis  tempat  menuntut  ilmu  juga  tempat berkembang  sebagai  pribadi  yang  baik  serta  diharapkan  dapat  menjadi  tempat  aman untuk  mengembangkan  minat  bakat  dan  tumbuh  sebagai  manusia  yang  bermoral. Namun, tempat yang diharapkan menjadi tempat yang aman ternyata menjadi tempat yang tidak aman. Hal ini karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang sering terjadi pada ruang lingkup pendidikan salah satunya pendidikan tinggi atau perguruan tinggi.
Merespon  hal  tersebut,  Pemerintah  mengeluarkan  PERMENDIKBUD  Nomor  30 tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  (KKRS)  di Lingkungan  Perguruan  Tinggi.  Lebih  lanjut  Mendikbud  Ristek,  Nadiem  Makarim mengungkapkan tujuan utama dati dikeluarkannya peraturan tersebut: 11
1. Sebagai  upaya  pemenuhan  hak  setiap  warga  Negara  Indonesia  atas  pendidikan  di Perguruan Tinggi yang aman
2. Jaminan  Kepastian  Hukum  untuk  Pimpnan  Perguruan  Tinggi  guna  bisa  melakukan langkah pasti atas kasus kekerasan seksual
3. Sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya terkait definisi kekerasan seksual, korban, hingga victim blaming
4. Terciptanya  kolabarasi  antara  kemetrian  dan  kampus  guna  menciptaka  budasya akademik yang sehart sesuai dengan akhlak mulia Permendikbud  30/2021  yang  resmi  diterbitkan  pada  31  Agustus  2021  ini  juga memperoleh  apresiasi  dan  dukungan  dari  beragam  pihak.  Pihak  yang  mendukung Permendikbud  30/2021  menyatakan  bahwa  peraturan  tersebut  sudah  cukup  baik sehingga  langkah  selanjutnya  adalah  mengawal  pelaksanaan  peraturan  ini.  Hal  ini lantaran  sebelumnya  dinilai  banyak  pihak  khususnya  dosen  dan  pimpinan  perguruan tinggi  yang  kebingungan  untuk  mengatasi  kasus  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi karena tidak ada payung hukum yang jelas. Karena itulah Permendikbud 30/2021 menjadi angin segar untuk menindak pelaku kekerasan seksual di kampus.
Mendikbud  Ristek,  Nadiem  Makarim  dalam  Episode  14  Kampus  Merdeka memaparkan  bahwa  Permendikbud  30/2021  sebagai  solusi  atas  maraknya  kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dikatakan pula sebagai fenomena gunung es karena  data  yang  keluar  ke  permukaan  tidak  menutup  kemungkinan  jumlahnya cenderung besar dari kasus yang terjadi karena korban cenderung takut bersuara pada lembaga  yang  berwajib.  Solusi  itu  menurut  Nadiem  adalah  karena  Permendikbud 30/2021 memberikan penanganan terhadap kekerasan seksual meliputi empat hal, yaitu pendampingan,  pelindungan,  pemulihan  korban,  dan  pengenaan  sanksi  administratif kepada pelaku. 12
10 Rizal Fadli, “Hati-Hati, Ini Dampak Pelecehan Seksual pada Psikis dan Fisik,” halodoc.com, 2020, https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik.
11 Diamanty Meiliana, “4 Tujuan Nadiem Terbitkan Permendikbud PPKS, Penuhi Hak Keamanan hingga Beri Kepastian Hukum,” kompas.com, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/15220551/4-tujuan-nadiem-terbitkan-permendikbud- ppks-penuhi-hak-keamanan-hingga-beri?page=all.
12 Fitria Chusna Farisa, “Dukungan dan Kontroversi Seputar Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus,” kompas.com, 2021,
Namun  dibalik  semua  itu,  Permendikbud  30/2021  juga  menuai  beragam kontroversi. Hal itu lantaran terdapat beberapa pasal yang berisi frasa yang dinilai sebagai suatu  legalisasi  perzinahan  atau  seks  bebas  di  perguruan  tinggi  sehingga  tentu  saja bertentangan dengan norma-norma soaial dan agama khususnya agama islam.
Berikut bunyi dari pasal yang menuai beragam polemik:
1. Dalam  pasal  5  ayat  (2)  b  menyebutkan  bahwa  “memperlihatkan  alat  kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban”
2. Dalam  pasal  5  ayat  (2)  f  menyebutkan  bahwa  “mengambil,  merekam,  dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban”
3. Dalam  pasal  5  ayat  (2)  g  menyebutkan  bahwa  “mengunggah  foto  tubuh  dan/atau informasi  pribadi  Korban  yang  bernuansa  seksual  tanpa  persetujuan  Korban;  h. menyebarkan  informasi  terkait  tubuh  dan/atau  pribadi  Korban  yang  bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban”
4. Dalam pasal 5 ayat (2) j menyebutkan bahwa “membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban”
5. Dalam  pasal  5  ayat  (2)  i  menyebutkan  bahwa  “menyentuh,  mengusap,  meraba, memegang,  memeluk,  mencium  dan/atau  menggosokkan  bagian  tubuhnya  pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban”
6. Dalam  pasal  5  ayat  (2)  m  menyebutkan  bahwa  “membuka  pakaian  Korban  tanpa persetujuan Korban”
Dalam hal ini frasa “tanpa persetujuan korban” dinilai mengandung makna bahwa kegiatan  seksual  dapat  dibenarkan  apabila  ada  persetujuan  korban  ( consent ).  Atau dengan  kata  lain,  Permendikbud  30/2021  dianggap  bermuatan  legalisasi  terhadap perzinahan,  tindakan  asusila  maupun  seks  bebas  atas  dasar  persetujuan.  Frasa  “tanpa persetujuan korban” berpotensi dapat dijadikan pembenaran perbuatan tidak senonoh, hubungan  seks,  dan  perzinahan  berbasis  persetujuan.  Padahal  hubungan  seks  itu dilakukan  bukan  karena  mau  dengan  mau  atau  saling  setuju  tetapi  karena  dihalalkan, yaitu melalui perkawinan yang sah.
Majelis Ormas Islam (MOI) dengan jumlah anggota yang berasal dari 13 organisasi masyarakat  Islam  Indonesia  juga  membeberkan  penolakan  terhadap  terbitnya Permendikbudistek 30/ 2021. KH Nazar Haris selaku Ketua Presidium MOI, menyatakan bahwa MOI secara tegas mengkritisi dan menolak beberapa poin, salah satu diataranya mengenai  paradigma  seks  bebas  atau  zina  berdsarkan  persetujuan  yang  beranggapan apabila penentuan salah benarnya tindakan seksual tidak berdasarkan nilai-nilai agama, melainkan didasarkan pada persetujuan diantara pihak yang terkait. Artinya apabila tidak terbukti ada unsur pemaksaan, telah cukup umur atau dikatakan dewasa, serta terdapat persetujuan,  sehingga  tindakan  seksual  dianggap  diperbolehkan  walaupun  dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah. 13
https://nasional.kompas.com/read/2021/11/14/09260501/dukungan-dan-kontroversi-seputar- permendikbud-ristek-tentang-pencegahan?page=all.
13 Fuji E Permana, “Wasekjen MUI: Permendikbud tak Diperlukan,” republika.co.id, 2021, https://www.republika.co.id/berita/r23x7t320/wasekjen-mui-permendikbud-tak-diperlukan.
Hal  ini  dapat  menimbulkan  potensi  melanggengkan  praktek  perzinahan  dan  seks bebas di masyarakat. Padahal, jelas bahwa hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila di mana dalam sila pertama secara tegas menyatakan berketuhanan sehingga legalisasi seks bebas  di  perguruan  tinggi  bertentangan  dengan  norma-norma  sosial  maupun  norma kegamaan.
2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengaturan Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021
Pada  dasarnya  hukum  merupakan  keinginan  masyarakat  luas,  jadi  bukan  hanya sekadar  aturan  hukum  dalam  segi  pengertian  saja.    Dalam Sociological  Jurisprudence menunjukkan  adanya  kecermatan  kesepakatan    antara  hukum  yang  tertulis  sebagai kebutuhan  dari  masyarakat  guna  terwujudnya  kepastian  hukum  ( positivism  law )  dan living  law sebagai  bentuk  apresiasi  terhadap  peranan  masyarakat  yang  penting  dalam pembentukan hukum serta orientasi hukum. 14
Usai diterbitkannya Permendikbud 30/2021 ternyata menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak masyarakat hingga organisasi yang secara tegas menolak hadirnya peraturan ini. Pasalnya produk hukum yang awalnya bertujuan untuk memberi kepastian hukum pada korban kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi dinilai melegalkan zina. Persepsi  tersebut  adalah  faktor  yang  disebabkan  dari  pemakaian  frasa  “tanpa persetujuan korban” dalam beberapa pasal di Permendikbud 30/2021.
Padahal  Al-Quran  tegas  melarang  perbuatan  zina  apalagi  sampai  melegalkan  hal tersebut. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi:
ًليِّبَس َءٰٓاَس َو ًةَش ِّحََٰف َناَك ۥُهَّنِّإ ۖ  َٰٰٓىَن ِّ زلٱ ۟اوُب َرْقَت  َلَ َو
"Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu  perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".
Ayat ini memberikan keterangan kepada umat Islam untuk tidak mendekati zina. Mendekati  saja  tidak  diperbolehkan  apalagi  melegalkan.  Ayat  ini  juga  memberikan maksud  bahwa    dalam  Islam  terdapat  anjuran  untuk  menjahui  segala  perbuatan  yang dapat  menggiring  seseorang  kepada  terlaksananya  hubungan  seksual  maupun melakukan    hubungan  seksual  atau  memasukkan  alat  kelamin  laki-laki  ke  dalam  alat kelamin  perempuan. 15 Perbuatan  yang  dapat  menggiring  seseorang  kepada terlaksananya  hubungan  seksual  itu  di  antaranya  perbuatan  asusila,  memperlihatkan kelamin  karena  berpotensi  menggugah  nafsu,  meraba,  menyentuh,  mencium,  memluk dan perbuatan ini disebutkan dalam Permendikbud 30/2021. Maka tidak mengherankan apabila  muncul  penilaian  bahwa  Permenkbud  30/2021  telah  melegalkan  perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas.
Sebuah  peraturan  pasti  memiliki  kekurangannya  tersendiri,  dan  sukar  untuk dihindari yakni terkait pemilihan kata secara tepat tanpa menyebabkan makna lebih dari satu  makna  maupun abstrak (tidak  jelas).  Menurut  Solan,  bahwa  kesesuaian  antara peristiwa di dunia kenyataan dan kata-kata dalam undang-undang adalah kejadian yang
14 Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).
15 Budi Kisworo, “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis,” al-istinbath : Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2016).
sering  terjadi  dalam    perselisihan  tentang  makna  dalam  undang-undang. 16 Hal  ini  juga sejalan  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  penggunaan  frasa  “tanpa  persetujuan korban”.  Sebagian  masyarakat  mengartikan  frasa  ini  dengan  sebuah  negasi.  Jadi  inilah yang  menjadi  dasar  mereka  beranggapan  adanya  legalisasi  perzinanhan,  perbuatan asusila, dan seks bebas berbasis persetujuan. Walau demikian tak selamanya perbuatan zina dianggap boleh diberlakukan dalam Negara ini. Hal ini juga telah ditegaskan dalam pasal  417 tentang larangan zina bagi  mereka yang  masih terikat hubungan suami istri. Namun, hingga kini belum terdapat peraturan terperinci mengenai zina yang dilakukan seseorang tanpa ikatan pernikahan. Hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang cukup kompleks dan harus disoroti lebih lanjut.
Dalam  pasal  1  ayat  (1)  KUHP  mengenai  asas  Legalitas  ( principle  of  legality ) menentukan  bahwa  selama  suatu  perbuatan  tidak  ditentukan  terlebih  dahulu  dalam perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diancam dengan pidana. Dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan istilah nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Menurut Moeljatno 17 asas legalitas memiliki tiga pengertian yakni:
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila hal itu terlebih dahulu belum dimuat dalam suatu aturan undang-undang.
2. Analogi (kias) tidak boleh digunakan dalam menentukan ada tidaknya pidana.
3. Suatu aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
Terlepas dari asas legalitas, masyarakat telah telanjur menngartikan maksud dari frasa “tanpa persetujuan korban”. Penialain masyarakat seperti ini seharusnya menjadi perhatian lebih. Pada hakikatnya belum ada peraturan yang mengatur mengenai zina di luar  nikah  sehingga  sehingga  para  pelaku  leluasa  melakukan  tanpa  takut  terkena hukuman  pidana.  Akan  tetapi  perbuatan  zina  bertentangan  dengan  moralitas  bangsa. Sebab,  padas  dasarnya  seluruh  agama  di  Indonesia  melarang  adanya  seks  bebas. Hubungan seks yang sah dan benar hanyalah melalui perkawinan yang sah.
Hukum  islam  sebagai  kaidah-kaidah  yang  mengatur  segala  perbuatan  muslim berdasarkan  syariah  (sumber  hukum)  baik  berupa  Al-Qur’an,  Hadist,  Ijma’,  dan  Qiyas. Berdasarkan paradigma simbiotik adanya hubungan simbolik antara negara dan agama yaitu sesuatu hubungan yang saling membutuhkan antara keduanya memberikan timbal balik manfaat masing-masing. Kaitanya dengan ini, sebab dengan agama, negara dapat berkembang  dalam  bimbingan  etika  dan  moral-spiritual  begitu  juga  sebaliknya  agama memerlukan  negara,  karena  dengan  negara,  agama  dapat  berkembang.  negara memerlukan agama. 18 Hukum islam disini memiliki andil besar dalam menciptakan tujuan bangsa.  Seperti  halnya  dalam  berbagai  peraturan  yang  telah  berkolaborasi  dengan hukum nasional. Misalnya, Kompilasi UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1994.
Dalam  hal  ini,  zina  yang  timbul  atas  tafsir  penggunaan  frasa  “tanpa  persetujuan korban”  dalam  Permendikbud  30/2021  mempunyai  beragam  pengertian  dari  segi pandang 4 madzab besar. Pertama, menurut madzab maliki bahwa zina adalah perbuatan seseorang  menyetubuhi  anak  adam  yang  bukan  hak  dan  miliknya  secara  sepakat  dan
16 Lawrence M. Solan, The Language of Status: Law and Their Interpretation (Chicago: The University of Chicago Press, 2010).
17 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
18 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia (Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014).
disengaja. Kedua, menurut madzab Hanafi memberikan definisi zina sebagai perbuatan laki-laki  menyetubuhi  perempuan  tanpa  ada  ikatan  saling  memiliki.  Ketiga,  adalah memasukan  zakar  kedalam  farji  yang  haram  tanpa  ada  syubhat  dan  secara  naluri mengundang syahwat. Keempat, madzab Hanafi adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur. Sedangkan menurut Menurut Ulama Zahiriyah mendefinisikna bahwa zina adalah bersetubuh dengan orang yang tidak halal untuk dilihhat, padahal orang itu tahu bahwa perbuatan persetubuhannya ituu haram. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya zina adalah hubungan bersenggama antar laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan perkawinan. 19
Bagi  pelaku  zina  hukuman  digolongkan  menjadi  dua,  yakni  bagi  yang  belum menikah  dengan  cara  dijilid  dan  bagi  yang  sudah  menikah  dihukum  dengan  cara dirajam. 20 Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 2 berbunyi:
ِّم اَمُهْن ِّم ٍد ِّحا َو َّلُك ا ْوُدِّلْجاَف ْيِّنا َّزلا َو ُةَيِّنا َّزلَا ِّهّٰللاِّب َن ْوُنِّم ْؤُت ْمُتْنُك  ْنِّا ِّهّٰللا ِّنْيِّد ْيِّف ٌةَفْأ َر اَمِّهِّب ْمُكْذُخْأَت  َلَ َّوۖ ٍةَدْلَج َةَئا ْيِّنِّم ْؤُمْلا َنِّ م ٌةَفِٕىۤاَط اَمُهَباَذَع ْدَهْشَيْل َو  ِِّۚر ِّخَٰ ْلَا  ِّم ْوَيْلا َو
Dalam  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap  laki-laki  yang  berzina  atau perempuan yang berzina akan mendapatkan hukuman jilid (cambuk) sebanyak seratus kali  dengan  memakai  cambuk.  Hukuman  tersebut  dimaksudkan  sebagai  efek  jera  bagi pelakunya.  Selanjutnya,  pemberian  hukuman  atau  efek  jera  dilarang  untuk  diberi pengasihan  dengan  berbelas  kasihan  pelaku  zina  dalam  menjalankan  perintah  Allah. Seddangkan,  Allah  juga  melarang  pelaku  untuk  dikurangi  siksaannya  atas  dasar  iba, bahkan dalam menegakkan Agama Allah harus dilakukan secara tegas. 21
Bahkan bagi pelaku zina, keimanannya dapat dicabut dari dadanya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam sebuah hadist yang berbunyi: “Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu’min”. 22 Jadi, legalisasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas dalam Permendikbud 30/2021 berpotensi merusak karakter dan moral mahasiswa  di  perguruan  tinggi  mengingat  hukuman  dan  juga  keimanan  orang  yang berzina tidak lagi berarti.
ِّهْيَلِّإ َعَج َر َعَطَقْنا اَذِّإَف ِّةَّلُّظلاَك ِّهْيَلَع َناَك ُناَميِّلإا ُهْنِّم َج َرَخ ُلُج َّرلا ىَن َز اَذِّإ ناَميِّلإا
“ Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. ” 23
Sesuai  dengan  cita-cita  Indonesia  dalam  Pembukaan  UUD  bahwa  salah  satu  cita bangsa  adalah  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Tentu  saja  cara  mencapai  cita tersebut  melalui  pendidikan  yang  berkualitas  juga  bermoral.  Namun  dengan  adanya Permendikbud 30/2021 yang berpotensi melegalkan perzinahan, perbuatan asusila, dan seks  bebas  membuat  cita  tersebut  sulit  tercapai.  Sebagai  peraturan  yang  mengatur berkaitan  dengan  pendidikan  di  Indonesia,  Permendikbud  30/2021  telah  masuk  dan
19 Hendri Nauli Rambe, “PERZINAHAN DALAM PRESFEKTIF ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAHAN DI INDONESIA” (Universitas Sumatera Utara, 2014).
20 Munajat Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
21 Achmad, “Zina Menurut Pandangan Al Qur’an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina),”
Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam 9, no. 2 (2018), https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264.
22 Abdullah bin ‘Abbas Ra, “H.R. Imam Bukhari dan Muslim,” n.d.
23 Abu Daud dan Tirmidzi, “Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi,” n.d.
menjadi  sistem  pendidikan  di  Indonesi.  Jangan  sampai,  Permendikbud  30/2021  yang tujuannya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Perguruan tinggi malah  ikut  berkontribusi  terhadap  factor  keterlibatan  remaja  dalam  melakukan  zina. Sebab,  penelitian  Ab  Razak  &  Hamjah  menunjukkan  berbagai  faktor  yang  membuat remaja terlibat zina, salah satunya sistem pendidikan. 24
Sehingga  Permendikbud  30/2021  yang  terdapat  frasa  yang  dapat  dijadikan justifikasi  pembenaran  perbuatan  perzinahan,  pergaulan  bebas,  dan  seks  bebas  atau legalisasi  perbuatan  perzinahan  tersebut harus  segera  diluruskan.  Berbagai  cara  dapat ditempuh  untuk  menghadapi  polemik  ini.  Paradigma  seks  bebas  berbasis  persetujuan ( consent )  artinya  selama  tidak  ada  unsur  paksaan,  telah  berusia  dewasa,  dan  ada persetujuan,  maka  aktivitas  seksual  dianggap  diperbolehkan  atau  halal,  meskipun dilakukan  di  luar  ikatan  yang  sah.  Paradigma  Permendikbud  30/2021  itulah  yang  perlu diperbaiki. Suatu peraturan harus mengakomodir ideologi, nilai budaya bangsa, dan nilai agama.
Perubahan  atau  penghilangan  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  seharusnya dilakukan.  MUI  sebagagi  sebuah  organisasi  yang  mewadahi  para  ulama,  zuama,  dan cendekiawan  Islam  untuk  membimbing,  membina,  dan  mengayomi  umat  Islam  di Indonesia  mengeluarkan  ijma’  tentang  penolakan  terhadap  peraturan  ini,  Selanjutnya pihaknya memberikan saran untuk menggubah frasa tersebut dengan Pasal 5 ayat 2 huruf b  yang  mengatur  bahwa  "memperlihatkan  alat  kelaminnya  dengan  sengaja  tanpa persetujuan korban". Frasa itu dapat diubah menjadi "memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja kepada korban", sebab korban tindak pidana kekerasan seksual dan/atau semua korban tindak pidana tidak pernah diminta persetujuannya untuk menjadi korban kejahatan. Selanutnya pada Pasal 5 ayat 2 huruf f yang berbunyi "mengambil, merekam, dan/atau  mengedarkan  foto  dan/atau  rekaman  audio  dan/atau  visual  yang  bernuansa seksual  tanpa  persetujuan  korban",  dapat  diubah  menjadi  "mengambil,  merekam,  dan atau  mengedarkan  foto  dan  atau  rekaman  audio  dan/atau  visual  yang  bernuansa seksual". Selanjutnya MUI juga mengusulkan agar Pasal 5 ayat 2 huruf g, h, l dan m untuk menghilangkan  frasa  "tanpa  persetujuan  korban".  Sebab,  kalimat  sebelumnya  sudah memenuhi unsur-unsur pidana kejahatan atau kekerasan seksual. 25 Dengan menghapus frasa “tanpa persetujuan korban”, secara lebih sederhana, siapa orang yang mau setuju menjadi korban kejahatan? Tentu tidak ada yang mau.
Langkah  lain  yang  dapat  diambil  pemerintah  dalam  mengahadapi  polemik pemeberlakuan  Permendikbud  30/2021  adalah  dengan  adanya  peraturan  larangan tetang  zina  atau  seks  bebas.  Selaras  dengan  hal  tersebut,  Pemerintahan  Mahasiswa Universitas  Sumatera  Utara  (Pema  USU)  memohon  Permendikbud  30/2021  tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi
24 Ma Razhanlaily Ab Razak dan Salasiah Hanin Hamjah, “Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja,” Sains Insani 2, no. 2 (2018), https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no2.30.
25 Ramadhan Rizki Saputra, “MUI Minta Pasal BermasalahPermendikbud soal Kekerasan Seks Dicabut,” CNN Indonesia, 2021, ttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20- 719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut.
dievaluasi.  Pema  USU  meminta  tambahan  larangan  untuk  berbuat  zina,  perbuatan asusila, dan seks bebas dalam Permendikbud itu. 26

## D. SIMPULAN
Dalam  perspektif  hukum  islam,  zina  merupakan  perbuatan  keji  yang  tidak  boleh dilakukan. Hukum Islam dengan berbagai sumbernya Al-Quran dan Hadist jelas melarang untuk  mendekati  zina  sehingga  dengan  demikian  Islam  dengan  tegas  untuk  melarang melakukan perbuatan zina apalagi sampai melegalkan zina, perbuatan asusila, dan seks bebas. Orang yang melakukan zina akan dihukum dengan berat dan keimanannya akan dipertanyakan. Setiap pembentukan peraturan hendaknya pemerintah memperhatikan dengan  cermat  penggunaan  setiap  kata  yang  digunakan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar masyarakat  tidak  berpikir  di  luar  konteks  perataturan  tersebut.  Seperti  dalam Permendikbud  30/2021,  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”,  yang  dinilai  sebagian masyarakat  dan  organisasi  khususnya  organisasi  islam  sebagai  bentuk  legalisasi perzinahan,  perbuatan  asusila,  dan  seks  bebas.  Mengingat  hukum  islam  melarang perzinahan,  perbuatan  asusila,  dan  seks  bebas.  Masyarakat  yang  mengkritisi Permendikbud  30/2021  memberikan  saran  bahwa  alangkah  lebih  baiknya  peraturan tersebut  direvisi  dengan  menghhilangkan  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”  yang menimbulkan polemik. Selain itu, meski tanpa frasa “tanpa persetujuan korban” kalimat sebelum frasa itu sudah cukup tegas mengatur. Selanjutnya, demi menciptakan tujuan awal dari pemberlakuan peraturan, hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat  agar  tidak  menimbulkan  salah  persepsi.  Berdasarkarkan  masukan  dari masyarakat pula, apabila tidak ada perubahan dalam frasa yang dinilai melegalkan zina. Maka sudah seharusnya diterbitkan peraturan tambahan yang mengatur larangan zina di luar ikatan pernikahan. Pasalnya, hal ini sudah bertentangan dengan nilai ideologi bangsa dan bertentangan dengan hukum dari agama di Indonesia.
Daftar Pustaka
Ab Razak, Ma Razhanlaily, dan Salasiah Hanin Hamjah. “Faktor Zina Dan Kesannya Dalam
Kehidupan Remaja.” Sains Insani 2, no. 2 (2018). https://doi.org/10.33102/sainsinsani.vol2no2.30.
Achmad. “Zina Menurut Pandangan Al Qur’an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat
Zina).” Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam 9, no. 2 (2018). https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3264.
Ansori, Ade Nasihudin Al. “Fenomena Gunung Es, Kasus Kekerasan Seksual Lebih Banyak dari yang Dilaporkan.” liputan6.com, 2020.
https://www.liputan6.com/health/read/4431636/fenomena-gunung-es-kasus- kekerasan-seksual-lebih-banyak-dari-yang-dilaporkan.
Daud, Abu, dan Tirmidzi. “Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi,” n.d. Dianti, Tria. “Kekerasan Seksual di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup.” dw.com, 2021. https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a- 59838953.
Fadli, Rizal. “Hati-Hati, Ini Dampak Pelecehan Seksual pada Psikis dan Fisik.”
26 Ahmad Arfah Fansuri Lubis, “Pema USU Minta Nadiem Tambah Larangan Seks Luar Nikah di Permendikbud 30,” detik.com, 2021, https://news.detik.com/berita/d-5812026/pema-usu-minta-nadiem- tambah-larangan-seks-luar-nikah-di-permendikbud-30.
halodoc.com, 2020. https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak- pelecehan-seksual-pada-psikis-dan-fisik.
Farisa, Fitria Chusna. “Dukungan dan Kontroversi Seputar Permendikbud Ristek Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus.” kompas.com, 2021.
https://nasional.kompas.com/read/2021/11/14/09260501/dukungan-dan- kontroversi-seputar-permendikbud-ristek-tentang-pencegahan?page=all.
Fuadi, Munir. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum . Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
Hyronimus, Rhiti. Filsafat Hukum: Edisi Lengkap . Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011.
Indonesia, CNN. “Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual di Kampus.” CNN Indonesia, 2021.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei- nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus.
Kisworo, Budi. “Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis.” al-istinbath : Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2016).
Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan . Bandung:
Binacipta, 2005.
Lubis, Ahmad Arfah Fansuri. “Pema USU Minta Nadiem Tambah Larangan Seks Luar Nikah di Permendikbud 30.” detik.com, 2021. https://news.detik.com/berita/d- 5812026/pema-usu-minta-nadiem-tambah-larangan-seks-luar-nikah-di- permendikbud-30.
Makhrus, Munajat. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam . Yogyakarta: Logung Pustaka,
2004.
Meiliana, Diamanty. “4 Tujuan Nadiem Terbitkan Permendikbud PPKS, Penuhi Hak Keamanan hingga Beri Kepastian Hukum.” kompas.com, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/15220551/4-tujuan-nadiem- terbitkan-permendikbud-ppks-penuhi-hak-keamanan-hingga-beri?page=all.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Perempuan, Komnas. CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci . Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020.
Permana, Fuji E. “Wasekjen MUI: Permendikbud tak Diperlukan.” republika.co.id, 2021. https://www.republika.co.id/berita/r23x7t320/wasekjen-mui-permendikbud-tak- diperlukan.
Prasetyo, Teguh. Wujud Keadilan Berdasarkan Tujuan Hukum Pidana . Medan: Perdana Global, 2012.
Ra, Abdullah bin ‘Abbas. “H.R. Imam Bukhari dan Muslim,” n.d.
Ramadhan, Devi Nindy Sari. “KemenPPPA catat kekerasan seksual tertinggi sebanyak
7.191 kasus.” antaranews.com, 2021.
https://www.antaranews.com/berita/2192150/kemenpppa-catat-kekerasan- seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.
Ramadhan Rizki Saputra. “MUI Minta Pasal BermasalahPermendikbud soal Kekerasan Seks Dicabut.” CNN Indonesia, 2021.
ttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta- pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut.

## Rambe, Hendri Nauli. “PERZINAHAN DALAM PRESFEKTIF ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAHAN DI INDONESIA.”
Universitas Sumatera Utara, 2014.
Solan, Lawrence M. The Language of Status: Law and Their Interpretation . Chicago: The University of Chicago Press, 2010.
Wahid, Marzuki. Fiqh Indonesia . Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014.
Zuhra, Wan Ulfa Nur. “Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota.” tirto.id, 2019. https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas- 79-kampus-29-kota-dmTW.