## ANALISIS TREND PERAMALAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI DISPENDA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2014
Karona Cahya Susena Nurzam
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRAK
Karona  Cahya  Susena,  Nurzam: Tujuan  penelitian  ini    untuk  mengetahui  trend  efektivitas pendapatan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor di DISPENDA provinsi bengkulu. Penelitian ini meupakan Analisis Deskriptif dengan Sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor,  dan  Data  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Bengkulu  tahun  2010-2014. Metode Least Square digunakan untuk peramalan.
Hasil  dari  penelitian  ini  menggambarkan  efektivitas  realisasi  pendapatan  PKB  dan  BBN-KB. Sama-sama  terjadai  pada  tahun  2011  sebesar    122,26%,  dan  129,42%.  Hasil  peramalan  PKB pada tahun 2015 sebesar Rp 194.525.355.399 diramalkan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 230.315.333.298 . Hasil peramalan BBN-KB tahun 2015 pendapatan BBN-KB sebesar Rp 192.990.945.600  diramalkan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 213.961.622.200.

## ABSTRACT
Karona Cahya Susena, Nurzam: The purpose of this study to determine the effectiveness of the trend  of  the  motor  vehicle  tax  revenue  and  income  transfer  tax  DISPENDA  motor  vehicle  in  the province of Bengkulu. This study Brazilians Descriptive Analysis with sample used in this study is data  Motor  vehicle  tax  and  motor  vehicle  title  transfer  fee,  and  Local  Revenue  Data  Bengkulu province in 2010-2014. Least Square method used for forecasting.
Results  of  this  study  illustrate  the  effectiveness  of  the  actual  revenue  and  BBN-KB  PKB.  Equally terjadai in 2011 amounted to 122.26%, and 129.42%. PKB forecasting results in 2015 amounted to USD  194  525  355  399  is  forecast  to  increase  in  2017  amounted  to  230  315  333  298.  BBN-KB forecasting  results  2015  BBN-KB  revenue  of  Rp  192  990 945  600  is  forecast  to  increase  in  2017 amounted to 213 961 622 200.

## Keyword: Trend Forecasting, Motor Vehicle Tax and Transfer Tax Motor Vehicle

## PENDAHULUAN
Dengan  adanya  otonomi  daerah  menjadikan  Provinsi  Bengkulu  mencari  sumber- sumber penerimaan daerah yang biasa disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mempunyai salah  satu  komponen  yaitu  pajak  daerah.  Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah  daerah  baik  daerah  tingkat  I  (Pajak  Provinsi)  maupun  daerah  tingkat  II  (Pajak Kabupaten/ Kota) dan di guakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing (Resmi, 2014:8).
Menurut  Undang-undang  No.  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Restribusi Daerah,  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak  bagi  pemerintah  daerah  berperan  sebagai  sumber  pendapatan  ( budgetary function ) yang utama dan juga sebagai alat pengatur ( regulatory  function ). Pajak sebagai salah satu  sumber  pendapatan  daerah  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran
pemerintah.  Melihat  dari  fenomena  tersebut  dapat  diketahui  pentingnya  pajak  bagi  suatu daerah,  terutama  dalam  menyokong   pembangunan  daerah  itu  sendiri  dan  merupakan pemasukan  dana  yang  sangat   potensial  karena  besarnya  penerimaan  pajak  akan  meningkat seiring laju  pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Bengkulu adalah  instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok antara lain untuk melaksanakan segala usaha kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah kedalam kas daerah secara maksimum baik terhadap  daerah  yang  ada  maupun  dengan  penggalian  sumber  sumber  pendapatan    daerah berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Gubernur  atau  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Bengkulu  merupakan sumber pendapatan daerah yang terbesar dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data yang di peroleh ditunjukkan pada tabel 1. Dan tabel 2 Di bawah ini:

## Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014 Tahun Target Realisasi 2010 76.070.321.000 83.783.056.000 2011 86.415.257.199 105.647.588.004 2012 115.421.852.500 127.547.813.000 2013 135.242.059.261 143.333.492.500 2014 145.766.827.425 154.415.048.500
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, 2015
Tabel 2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014 Tahun Target Realisasi 2010 110.798.668.603 112.177.688.000 2011 124.557.311.526 161.198.838.000 2012 168.914.311.500 157.391.381.000 2013 168.914.311.500 158.552.513.000 2014 168.914.311.500 165.927.542.000
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, 2015
Dari tabel 1. Diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun  2010  sampai  tahun  2014  selalu  mengalami  peningkatan.  Dengan  meningkatnya penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  menunjukkan  pemilikan  kendaraan  bermotor  di Provinsi Bengkulu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Melihat perkembangan pada  tabel 2. Dari  tahun  ketahun  secara  rata-rata  menunjukkan  tidak  tercapainya  target  penerimaan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Data  tahun  2010  -  2014  merupakan  data  yang  perlu  di  lakukan  perbaikan  dimana kendaraan  bermotor,  mobil,  truk  yang  masih  belum  terdata  yang  seharusnya  menjadi  objek pajak dan banyaknya kendaraan bermotor yang menetap di provinsi bengkulu dengan plat luar kota yang belum melakuan balik nama atau sebagai pendapatan pajak bea balik nama.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tergantung dengan menggali potensi sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah.  Oleh  karena  itu,  ekstensifikasi  dan  intensifikasi sumber-sumber  objek  PAD  menjadi  sangat  penting  dalam  upaya  peningkatan  pendapatan  asli daerah.
Dalam  rangka  penyusunan  APBD,  DISPENDA  Provinsi  Bengkulu  harus  menghitung potensi  sumber-sumber  pendapatan  pajak  daerah.  Salah  satu  sumber  pendapatan  daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan  data  tabel  1.  Dan  tabel  2.  Perlu  di  lakukan  kajian  untuk    mengetahui  proyeksi
pendapatan  pajak  daerah  khususnya  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk 3 (Tiga) tahun kedepan yaitu tahun 2015-2017.

## LANDASAN TEORI

## Pajak
Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  ataubadan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang–Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagisebesar–besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH (Mardiasmo, 2013:1) bahwa pajak merupakan iuran  rakyat  pada  kas  negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat  di  paksakan)  dengan tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  di  tunjukkan  dan  yang  di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut S. I. Djajadinigrat (Resmi, 2014: 1)  adalah  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  Negarayang disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu, tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan  yangditetapkan  Pemerintah  serta  dapat dipaksakan  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  Negara  secara  langsung,  untuk  memelihara kesejahteraan secara umum. Pendapat lain tentang pengertian pajak di kemukakan oleh Dr. N. J. Fedelmann  (Resmi,  2014:  2) menyatakan  prestasi yang  dipaksakan sepihak  oleh  dan  terutang kepada  penguasa  (menurut  norma-norma  yang  ditetapkannya  secara  umum),  tanpa  adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Dari  pengerian  di  atas  ciri-ciri  yang  melekat  pada  pengertian  pajak  adalah  sebagai berikut:
1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah,baik pemerintah pusat maupun  pemerintah daerah.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah (jika surplus digunakan untuk public saving ). (Susena, 2015:97).

## Pajak Daerah
Pajak  Daerah  menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  menyatakan kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan  demikian  pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  pajak  kepada  daerah  untuk membiayai  pembangunan  daerah. Pajak  Daerah ditetapkan  dengan  undang-undang  yang pelaksanaannya  untuk  di  daerah  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  daerah.  Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Pajak yang di kelola pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/ kota dapat dilihat pada tabel 3. Dibawah ini:
Tabel 3. Jenis-Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Daerah
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok
1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan
Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan
Sumber: Undang-Undang No 28 Tahun 2009

## Pajak Provinsi
Ada lima jenis pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air Permukaan dan Pajak Rokok.
1) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor  adalah  semua  kendaraan  beroda  beserta  gandengannya yang  digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat,  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa motor  atau  peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya  energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat  dan alat-alat  besar yang  dalam  operasinya menggunakan  roda  dan motor  dan  tidak melekat  secara  permanen  serta  kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  air (Pasal  1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  penyerahan  hak  milik  kendaraan bermotor  sebagai  akibat perjanjian  dua  pihak  atau  perbuatan  sepihak  atau  keadaan  yang terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  warisan,  atau  pemasukan  ke  dalam  badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor adalah  pajak  atas  penggunaan  bahan  bakar kendaraan  bermotor. Bahan  bakar  kendaraan  bermotor  adalah  semua  jenis  bahan  bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2009). Tarif  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  ditetapkan  paling  tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan  bakar  kendaraan  umum  dapat  ditetapkan  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen) lebih  rendah  dari  tarif  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  untuk  kendaraan  pribadi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## 4) Pajak Air Permukaan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Pajak  Air  Permukaan  adalah  pajak  atas  pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  air permukaan. Air  permukaan  adalah semua  air  yang  terdapat  pada  permukaan  tanah,  tidak termasuk  air  laut,  baik  yang  berada  di  laut  maupun  di  darat. Tarif  Pajak  Air  Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).
5) Pajak Rokok
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Pajak  Rokok  adalah  pungutan  atas  cukai  rokok  yang  dipungut  oleh Pemerintah. Tarif  Pajak  Rokok  ditetapkan  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Penerimaan  pajak  rokok,  baik  bagian  Provinsi  maupun  bagian  Kabupaten/kota, dialokasikan  paling  sedikit  50%  untuk  mendanai  pelayanan  kesehatan  masyarakat  dan penegakan  hukum  oleh  aparat  yang  berwenang  (  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009).

## Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak  Kendaraan  Bermotor  Semula  sesuai  dengan  UU  No.  18  tahun  1997  ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan  Diatas  Air)  dicakupkan.  Seiring  dengan  perubahan  UU  No.  18  tahun  1997  menjadi UU  No.  34  tahun  2000,  terminologi  kendaraan  bermotor  diperluas  dan  dilakukan  pemisahan secara  tegas  menjadi  Kendaraan  Bermotor  dan  di Kendaraan  Atas  Air.  Hal  ini  membuat  Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi  atas  2,  yaitu  PKB  dan  PKAA.  Hal  ini  wajar  saja  mengingat  kendaraan  bermotor  pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh  daerah  provinsi  di  indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kewenangan  yang  diberikan kepada  pemerintah  provinsi  untuk  mengenakan  atau  tidak  mengenakan  suatu  jenis  pajak provinsi. Untuk  dapat  dipungut  pada suatu  daerah  provinsi  pemerintah  daerah  harus  terlebih dahulu  menerbitkan  Peraturan  Daerah  tentang  PKB,  yang  akan  menjadi  landasan  hukum operasional  dalam  teknis  pelaksanaan  pengenaan  dan  pemungutan  PKB  &  PKAA  didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB  ditetapkan  dalam  satu  peraturan  daerah  atau  ditetapkan  dalam  dua  peraturan  daerah terpisah.
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  adalah  pajak  atas  kepemilikan  atau  penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di  semua  jenis  jalan  darat  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau  peraltan lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu  menjadi  tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).
Dasar  Hukum  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dasar  hukum  pajak  kendaraan  bermotor diatur dalam :
1. Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan  daerah  provinsi  yang  mengatur  tentang  PKB.  Peraturan  daerah  ini  dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
4. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  tahun  2006  tentang  Perhitungan  Dasar Pengenanan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan  Gubernur  yang  mengatur  tentang  PKB  sebagai  aturan  pelaksanaan  peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.
Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan  atau  penguasaa  kendaraan  bermotor  yang  digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat seperti  kawasan  :  1.  Bandara  2.  Pelabuhan  laut  3.  Perkebunan  4.  Kehutanan  5.  Pertanian  6. Pertambangan 7. Industri 8. Perdagangan 9. Sarana olah raga dan rekreasi
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib  pajak  merupakan  badan  maka  kewajiban  perpajakannya  diwakili  oleh  pengurus  atau kuasa  hukum  badan  tersebut.  Dengan  demikian,  pada  PKB  subjek  pajak  sama  dengan  wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pribadi  menurut  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  pertama  paling  rendah  sebesar  1%  (satu  persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif  paling  rendah  sebesar  2%  (dua  persen)  dan  paling  tinggi  sebesar  10%  (sepuluh persen).
Sedangkan  tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  angkutan  umum,  ambulans,  pemadam kebakaran,  sosial  keagamaan,  lembaga  sosial  dan  keagamaan,  Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah  sebesar  0,1%  (nol  koma  satu  persen)  dan  paling  tinggi  sebesar  0,2%  (nol  koma  dua persen).

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam  adalah pajak atas penyerahan hak  milik  kendaraan  bermotor  sebagai  akibat  perjanjian  dua  belah  pihak  atau  perbuuatan sepihak  atau  keadaan  yang  terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  warisan,  atau pemasukan ke badan usaha. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014).
Obyek  BBN-KB  Adalah  penyerahan  Kendaraan  Bermotor,  yaitu  pengalihan  hak  milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha. sedangkan Subyek BBN-KB Adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor (KBM).
Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  tarif  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  ditetapkan  paling  tinggi  masing-masing sebagai berikut :
a.   Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan b.   Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
Khusus  untuk  kendaraan  bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang  tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
a.  Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); b.  Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

## Kerangka Analisis

## Gambar 1. Kerangka Analisis

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  Analisis  Deskriptif  maksudnya  memberikan gambaran  tentang  perkembangan  komponen  Pajak  Daerah  di  Provinsi  Bengkulu  studi  dari waktu  ke  waktu  menurut  jenis  komponen  dari  pos  Pajak  Daerah  serta  gambaran  taget  dan realisasinya.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Pajak  kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  dan  Data  PAD  Provinsi  Bengkulu  tahun 2010-2014.
Metode Least  Square digunakan  untuk metode forecast dimana  teknik  statistika  dan matematis  dipakai  sebagai  alat  primer  dalam  penyusunan  peramalan,  sedangkan  pendapat dipakai sebagai pelengkap.
Dengan persamaan:
Y = a + bx
dimana : a = ∑y/ n               b = ∑y / ∑x 2
Keterangan:
Y =  Variabel yang akan diramalkan.
a =  Konstanta.
b =  Koefisien Korelasi.
x =  Unit waktu/ periode. yang dapat dinyatakan dalam tahun
Efektivitas  merupakan  tingkat  capaian  antara  realisasi  penerimaan  PKB  dan  BBNKB yang  menunjukkan  apakah  besarnya  realisasi  penerimaan  PKB  dan  BBNKB  sesuai  dengan targetnya. Untuk mengukur efektivitas realisasi pendapatan PKB dan BBN-KB dari target yang diberikan maka dapat digunakan perhitungan sebagai berikut:
Realissasi Penerimaan PKB dan BBN-KB   x 100%

## Target Penerimaan PKB dan BBN-KB
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Analisa Trend Efektivitas pendapatan PKB dan BBN-KB Untuk tahun 2015- 2017
Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Efektivitas   =
Untuk  mengukur  tingkat  efektivitas  dapat  memberikan  peringkat  dengan menggunakan  metode  skala  peringkat  (Siagian,  2014:234).  Skala  peringkat  tersebut  adalah sebagai berikut:
90 – 100
= Sangat Efektif 80 – 89 = Efektif 70 – 79 = Cukup Efektif 60 – 69 = Kurang Efektif 0 – 59 = Tidak Efektif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  penerimaan  Pajak  Kendaraa  Bermotor  (PKB)  dan    Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dapat di lihat pada tabel 4. Dan 5 berikut ini:

## Tabel 4. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014 Tahun Target Realisasi % Keterangan 2010 76.070.321.000 83.783.056.000 110,14 Over  Target 2011 86.415.257.199 105.647.588.004 122,26 Over  Target 2012 115.421.852.500 127.547.813.000 110,51 Over  Target 2013 135.242.059.261 143.333.492.500 105,98 Over  Target 2014 145.766.827.425 154.415.048.500 105,93 Over  Target Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, 2015 Tabel 5. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

## Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014
Tahun Target Realisasi % Keterangan 2010 110.798.668.603 112.177.688.000 101,24 Over  Target 2011 124.557.311.526 161.198.838.000 129,42 Over  Target 2012 168.914.311.500 157.391.381.000 93,18 Under Target 2013 168.914.311.500 158.552.513.000 93,87 Under Target 2014 168.914.311.500 165.927.542.000 98,23 Under Target
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, 2015

## Pembahasan Trend Peramalan
Proyeksi  penerimaan  pajak  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Provinsi  Bengkulu bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  penerimaan  pajak  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) Provinsi Bengkulu. Data proyeksi dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui DISPENDA dalam pelaksanaan pemungutan pajak PKB tahun 2015- 2017. Perhitungan trend Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bengkulu disajikan dalam tabel 6.
Tabel 6. Perhitungan Trend Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bengkulu Berdasarkan Realisasi Tahun 2010-2014
Tahun X Realisasi PKB (Rp) Y X 2 Y 2 XY 2010 0 83.783.056.000 0 7.019.600.472.699.140.000.000 - 2011 1 105.647.588.004 1 11.161.412.851.062.900.000.000 105.647.588.004 2012 2 127.547.813.000 4 16.268.444.601.083.000.000.000 255.095.626.000 2013 3 143.333.492.500 9 20.544.490.072.247.600.000.000 430.000.477.500 2014 4 154.415.048.500 16 23.844.007.203.257.400.000.000 617.660.194.000 Jumlah 10 614.726.998.004 30 78.837.955.200.349.900.000.000 1.408.403.885.504

## Sumber: DPPKA Kota Bengkulu, 2015 (diolah)
Menggunakan  perhitungan  trend  dengan  metode last  Square maka  dapat  di  peroleh persamaan    Y=8.715.5421.701,6+17.894.988.949,6X.  Dengan  menggunakan  persamaan tersebut, diperoleh proyeksi penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bengkulu untuk tahun 2015 sampai dengan 2017, sebagai berikut:
Tabel 7. Proyeksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017 No Tahun Proyeksi Pajak Hotel (Rp) 1 2015 194.525.355.399 2 2016 212.420.344.349 3 2017 230.315.333.298

## Sumber: Data Diolah, 2015
Tabel 7. menunjukkan proyeksi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bengkulu  tahun  2015-2017.  Tahun  2015  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) Provinsi  Bengkulu  diperkirakan  mencapai  Rp 194.525.355.399 atau  mengalami  pertumbuhan sebesar  25,98%  dari  tahun  sebelumnya.  Selanjutnya  pada  tahun  2016,  diproyeksikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bengkulu sebesar Rp
212.420.344.349 sedangkan tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 230.315.333.298 .
Perhitungan  trend  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  Provinsi  Bengkulu disajikan  dalam  tabel  8.  Digunakan  untuk  proyeksi  penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  (BBN-KB)  Provinsi  Bengkulu  dan  untuk  mengetahui  gambaran  penerimaan  pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bengkulu pada tahun 2015-2017.

## Tabel 8. Perhitungan Trend Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Provinsi Bengkulu Berdasarkan Realisasi Tahun 2010-2014 Tahun X Realisasi PKB (Rp) Y X 2 Y 2 XY 2010 0 112.177.688.000 0 12.583.833.685.025.300.000.000 - 2011 1 161.198.838.000 1 25.985.065.372.550.200.000.000 161.198.838.000 2012 2 157.391.381.000 4 24.772.046.813.087.200.000.000 314.782.762.000 2013 3 158.552.513.000 9 25.138.899.378.615.200.000.000 475.657.539.000 2014 4 165.927.542.000 16 27.531.949.194.161.800.000.000 663.710.168.000 Jumlah 10 755.247.962.000 30 116.011.794.443.440.000.000.000 1.615.349.307.000

## Sumber: DPPKA Kota Bengkulu, 2015 (diolah)
Menggunakan  perhitungan  trend  dengan  metode last  Square maka  dapat  di  peroleh persamaan    Y=130.078.915.800+10.485.338.300X.  Dengan  menggunakan  persamaan  tersebut, diperoleh  proyeksi  penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  Provinsi Bengkulu untuk tahun 2015 sampai dengan 2017, sebagai berikut:
Tabel 9. Proyeksi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017 No Tahun Proyeksi Pajak Hotel (Rp) 1 2015 192.990.945.600 2 2016 203.476.283.900 3 2017 213.961.622.200

## Sumber: Data Diolah, 2015
Tabel  9.  menunjukkan  proyeksi  penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB) Provinsi  Bengkulu  tahun  2015-2017.  Tahun  2015  penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  (BBN-KB)  Provinsi  Bengkulu  diperkirakan  mencapai  Rp  192.990.945.600  atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,31% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2016, diproyeksikan penerimaan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Bengkulu sebesar Rp 203.476.283.900 sedangkan tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 213.961.622.200

## Efektivitas dalam Pemungutan PKB dan BBN KB
Dari  data  tahun  2010-2014  menunjukkan  perkembangan  realisasi  penerimaan  pajak kendaraan  Bermotor,  tingkat  efektivitas  penerimaannya  sudah  tergolong  efektif  dikarenakan realisasi  penerimaan  yang  melebihi  target,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  prosedur pelaksanaan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  .  untuk  perkembangan  realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor walaupun tidak mencaai taget atau meskipun disetiap  tahun  dalam  penerimaannya  mengalami  peningkatan  dan  penurunan  tetapi  berjalan efektif.
Realisasi  yang  sudah  melebihi  target  atau  terjadi  kenaikan  dalam  realisasi penerimaannya,  disebabkan  karena  adanya  pembayaran  tunggakan  pajak  pada  tahun sebelumnya  yang  meningkatkan  penerimaan  PKB  dan  BBNKB.  Hal  ini  dapat  dikatakan  efektif dan  efisien  karena  keberhasilan  DISPENDA  dalam  mencapai  hasil  yang  ditargetkan  dengan
dilaksanakannya  pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  pada  setiap  UPTD  Dispenda  yang  tersebar  di  9  (sembilan)  kabupaten  dan  1  (Satu) Kota, sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan prosedur atau mekanisme yang diterapkan .

## Kesimpulan
1. Trend  Proyeksi  untuk  3  (tiga)  tahun  mendatang  pad  tahun  2015  penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bengkulu diperkirakan mencapai Rp 194.525.355.399 atau  mengalami  pertumbuhan  sebesar  25,98%  dari  tahun  sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2016, diproyeksikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi  Bengkulu  sebesar  Rp 212.420.344.349 sedangkan  tahun  2017  diproyeksikan sebesar Rp 230.315.333.298 .
2. Proyeksi  penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  Provinsi  Bengkulu tahun 2015-2017. Tahun 2015 penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi  Bengkulu  diperkirakan  mencapai  Rp  192.990.945.600  atau  mengalami pertumbuhan  sebesar  16,31%  dari  tahun  sebelumnya.  Selanjutnya  pada  tahun  2016, diproyeksikan  penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN-KB)  Provinsi Bengkulu  sebesar  Rp  203.476.283.900  sedangkan  tahun  2017  diproyeksikan  sebesar  Rp 213.961.622.200
3. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  dapat  dikatakan  efektif.  Hal  ini  terlihat  dari  rasio  efektivitas  penerimaan  Pajak Kendaraan  Bemotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  berdasarkan  hasil  analisis perhitungan  tingkat  efektivitas  selama  tahun    2010-2014  untuk  tingkat  efektivitas  yang paling tinggi yaitu tahun 2011 masing-masing sebesar 122,26%, dan 129,42%.

## Saran
1. Proses  pembayaran  yang  mudah  ,  tempat  UPPT  di  daerah  yang  strategis  serta  pelayanan dari  berbagai  pihak  di  tingkatkan  sehingga  memberikan  rasa  nyaman  bagi  wajib  pajak dalam melakukan pembayaran.
2. Pihak  DISPENDA,  Jasa  Raharja  dan  pihak  kepolisian  hendaknya  lebih  memperhatikan dalam penertiban wajib pajak yang belum membayar PKB dan BBNKB dengan melakukan pendataan ulang jumlah kendaraan bermotor yang ada dan mendatangi rumah wajib pajak, mengadakan  razia  kendaraan  bermotor  di  semua UPPT  yang  tersebar  di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Eryandi, Gusti, 2011, Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di Provinsi  Bengkulu ,  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perencanaan  Pembangunan  Universitas Bengkulu, Vol. 4 NO. 02 Juli - Desember 2011
Mardiasmo, 2013, Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Pajak  Daerah  Provinsi Bengkulu
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  101  Tahun  2014  tentang Perhitungan  Dasar  Pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
Resmi, Siti, 2014, Perpajakan: Teori Dan Kasus, Edisi 8, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta
Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Siagian, Sondang P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
Susena,  C.,  Karona,  2015, Potensi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Kota  Bengkulu , Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan  Bisnis  “Ekombis  Review”  Universitas  Dehasen  Bengkulu, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015