Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## KAJIAN YURIDIS PASAL 31 TENTANG FRASA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN PASAL 31A TENTANG FRASA KEADAAN MENDESAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
Made Vira Sadvika Dewi 1 , Made Sugi Hartono 2 , Si Ngurah Ardhya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail:
{ madevirasadvikadewi24@undikha.ac.id,sugi.hartono@undiksha.ac.id,ngurah.ardhya@undik sha.ac.id }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1)  mencari tahu dan menganalisis interpretasi dari ketentuan Pasal  31  tentang  frasa  bukti  permulaan  yang  cukup  dan  Pasal  31A  tentang  frasa  keadaan mendesak  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018,  (2)  mengetahui  dan  menganalisis konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapaan ketua pengadilan negeri. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  serta  pendekatan  kasus.  Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  melalui  studi pustaka.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  kualitatif  dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukan (1) Frasa bukti permulaan permulaan yang cukup pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diartikan sebagai minimal 2 alat bukti. Makna  frasa  keadaan  mendesak  dalam  Pasal  31A  dapat  dilihat  dalam  Pasal  84  ayat  (2) rancangan  KUHP,  (2)  Konsekunesi  hukum  apabila  penyadapan  tidak  dibarengi  dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada proses penyadapan yang sedang berlangsung di tahap penyidikan  adalah  penyadapan  tersebut  harus  dihentikan  serta  alat  bukti  hasil  penyadapan tersebut  tidak  bisa  digunakan  sebagai  alat  bukti.  Konsekuensi  hukum  apabila  penyadapan tidak  dibarengi  penetapan  ketua  pengadilan  negeri  pada  proses  pemeriksaan  alat  bukti  di pengadilan maka alat bukti hasil penyadapan dengan cara tidak sah dan harus dikesampingkan oleh  hakim  atau  dianggap  tidak  mempunyai  nilai  pembuktian  di  pengadilan,  dan  alat  bukti tersebut dapat dimusnahkan oleh pusat pemantauan Polisi Republik Indonesia.
Kata  kunci: Interpretasi,  Frasa  Bukti  Permulaan  Yang  Cukup,  Frasa  Keadaan  Mendesak, Konsekuensi hukum

## ABSTRACT
This research aims to (1) discover and analyze the interpretation of the provisions of Article 31  concerning  the  phrase  sufficient  preliminary  evidence  and  Article  31A  regarding  the phrase urgent situation in Law No.5 of 2018, (2) acknowledge and anlyse consequences if the wiretapping  is  not  accompained  by  the  determination  of  the  head  of  the  distric  court.  This research  used  normative  legal  research  with  statutory  approach,  conceptual  approach  and case approach. This research uses primary, secondary, and tertiary sources of legal materials. Library  research  is  a  technique  used  to  obtain  legal  materials.  Meanwhile,  qualitative
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
research and interpretation approach are used in legal material analysis. The results of this study  indicate  (1)  the  phrase  sufficient  preliminary  evidence  in  Article  31  of  Law  No.  5  of 2018 is interpreted as a minimum of 2 pieces of evidence, The meaning of the phrase urgent situation  in  Article  31A  can  be  seen  in  Article  84  paragraph  2  of  the  Draft  criminal procedures of law, (2) If the wiretapping is not accompanied by the determination of the head of  the  district  court  during  the  wiretapping  process  on  investigation  stage,  the  wiretapping must be stopped and the evidence  cannot be used evidance. The evidence of wiretapping by means  of  unlawful  legal  evidence  must  be  set  aside  by  the  judge  or  considered  to  have  no evidentiary  value  in  court  if  it  is  not  accompanied  by  a  determination  of  the  head  of  the district  court  during  the  wiretapping,allowing  the  National  Police  Monitoring  Center  to destroy the evidence
Keyword: Interpretation, sufficient preliminary evidance, urgent sitation, legal consequences

## Pendahuluan
Peristiwa  terorisme  yang  pertama kali  terjadi  di  Indonesia  adalah  peristiwa bom  Bali  yang  terjadi  pada  tanggal  12 Oktober  2002,  peristiwa  ini  tepatnya terjadi di Sari Club dan Paddy’s Club yang terletak  di  Jalan  Legian,  Kuta  Bali. Peristiwa  bom  Bali  1  ini  menewaskan sebanyak  202  warga  negara  asing  yang berasal  dari  24  negara,  38  orang  lainnya yang tewas adalah warga negara Indonesia, sementara  209  orang  lainnya  mengalami luka-luka.  Adapun  pelaku  dari  peristiwa bom Bali 1 ini adalah Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Ali Gufron (Liputan6.com).
Setelah terjadinya peristiwa bom Bali 1 tepatnya  pada  tahun  2002  pemerintah  yang menyadari Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang pasti dalam memberantas tindak pidana  terorisme,  maka  dari  itu  pemerintah membuat  aturan  baru  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang dikeluarkan  pada  tanggal  18 Oktober  2002,  yaitu  6  hari  setelah  peristiwa bom  Bali  1.  Berdasarkan  amanat  Pasal  22 UUD  1945  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perppu)  harus  diajukan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) untuk  dimintakan  persetujuannya  dalam persidangan.  Lalu  pada  tanggal  4  April  2003 Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang tersebut  ditetapkan  menjadi  undang-undang yaitu  menjadi  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  menjadi  Undang- Undang.  Tidak  sampai  disana  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tersebut mengalami  beberapa  perubahan  dan  revisi yang selanjutnya disahkan, menjadi Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang- Undang.
Adapun  kekaburan  norma  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme terdapat dalam 2 pasal, diantaranya Pasal  31  ayat  (1)  dan  Pasal  31A  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme, adapun bunyi Pasal 31 ayat (1) adalah sebagai berikut:
“(1)  berdasarkan  bukti  permulaan yang cukup penyidik berwenang:
a. Membuka,  memeriksa,  menyita surat  dan  kiriman  melalui  pos  atau jasa  pengiriman  lainnya  yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
b. Menyadap  pembicaraan  melalui telepon  atau  alat  komunikasi  yang diduga digunakan untuk mempersiapkan,merencanakan dan melaksankan  tindak  pidana    terorisme  , serta  untuk  mengetahui  keberadaan seseorang atau jaringan terorisme” Maksud  dari  frasa  bukti  permulaan  yang cukup  dalam  pasal  ini  tidak  dijelaskan kembali  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018,  sedangkan  pada  bagian penjelasan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  pada  Pasal  31  ini  tertulis cukup  jelas,  hal  ini  mampu  menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari penyidik mengenai jumlah alat bukti yang diperlukan untuk memulai sebuah penyadapan dalam tindak pidana terorisme, maka  untuk  itu  sangat  penting  untuk dilakukan  interpretasi.  Selanjutnya  tidak hanya  dalam  Pasal  31  saja  terdapat kekaburan  norma,  dalam  Pasal  31A Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 juga  terdapat  kekaburan  norma,  adapun bunyi Pasal 31A Undang- Undang Nomor 5  Tahun  2018  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  adalah  sebagai berikut:
“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap  orang  yang  diduga  kuat mempersiapkan, merencanakan,
dan/atau melaksanakan tindak pidana  terorisme  dan  setelah pelaksanaanya dalam jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari wajib  meminta  penetapan  kepada ketua  pengadilan  negeri  yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik”.
Dari  bunyi  Pasal  31A  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  maksud  dari  frasa keadaan mendesak tidak dijelaskan kembali dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka dari itu sangat penting dilakukan interpretasi.
Konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari  kekaburan  norma  dalam  Pasal  31 mengenai  frasa  bukti  permulaan  yang cukup,  hal  ini  dapat  menimbulkan multitafsir  dikalangan  penyidik  mengenai berapakah  jumlah  alat  bukti  yang dibutuhkan  sehingga  dapat  dikatakan cukup,  dan  konsekuensi  yang  dapat ditimbulkan  dari  kekaburan  norma  dalam Pasal  31A  mengenai  frasa  keadaan mendesak,  hal  ini  dapat  menimbulkan multitafsir  dikalangan  penyidik  mengenai keadaan  seperti  apakah  yang  patut dikatakan  keadaan  mendesak,serta  Pasal 31A  ini  menimbulkan  masalah  lainnya apabila  penyadapan  dalam  keadaan mendesak  tersebut  tidak  mendapatkan penetapan  dari  ketua  pengadilan  negeri bagaimanakah  konsekuensi  hukumnya  hal ini  belum  dijelaskan  juga  dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut.
Padahal  berdasarkan  ketentuan  Pasal 28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  menyebutkan  bahwa  setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  serta  kepastian  hukum  yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum  maka  untuk  mengimplementasikan ketentuan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia dan  serta  untuk  tercapainya  kepastian hukum  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  dan  31A Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang  berjudul  “Kajian  Yuridis  Pasal  31 Tentang  Frasa  Bukti  Permulaan  Yang Cukup  dan  Pasal  31A  Tentang  Frasa Keadaan  Mendesak  Dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif dengan  pendektan  perundang-undangan ( statue  approach), pendekatan  konseptual (conseptual  approach), dan  pendekatan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
kasus  ( case  approach). Sumber  bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penilitian ini  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  serta  bahan  hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi pustaka,  yang  selanjutnya  bahan  hukum tersebut  dianalisis  menggunakan  teknik analisis  kualitatif  serta  interpretasi,  yang dimana  teknik  interpretasi  yang  penulis gunakan  ada  4  macam  yaitu:  interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi  otentik,  dan  interpretasi futuris/antisipatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Interpretasi Ketentuan Pasal 31
Tentang  Frasa  Bukti  Permulaan  Yang Cukup  Dan  Pasal  31A  Tentang  Frasa Keadaan  Mendesak  Dalam  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018
Dalam  penelitian  ini  yang  pertama kali  penulis  akan  bahas  adalah,  mengenai interpretasi  ketentuan  Pasal  31  ayat  (1) tentang  frasa  bukti  permulaan  yang  cukup dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2018.  Untuk  mengetahui  makna  dari  frasa bukti  permulaan  yang  cukup  dalam  Pasal 31  ayat  (1)  tersebut  penulis  menggunakan 2  macam  metode  interpretasi,  yang pertama  adalah  interpretasi  sistematis adapun yang dimaksud dengan interpretasi sistematis  disini  adalah  menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan  dengan  peraturan  hukum atau  undang-undang  lain  atau  dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan  atau  sistem  hukum (Ginting,
2019: 65). Berdasarkan interpretasi
sistematis ini penulis menginterpretasikan frasa bukti permulaan yang  cukup  bersumber  pada  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014  yang  menentukan  bahwa  frasa bukti  permulaan  yang  cukup  dapat diartikan  dengan  minimal  2  alat  bukti.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014  ini  sendiri  merupakan putusan  dari  pengujian  undang-undang yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah yang  merupakan  karyawan  PT.  Chevron Pasific  Indonesia,  adapun  kasus  tindak pidana  yang  menjerat  Bachtiar  Abdul Fatah  adalah  kasus  tindak  pidana  korupsi PT.  Chevron  Pasific  Indonesia,  Bachtiar Abdul  Fatah  mengajukan  permohonan pengujian  undang-undang  dikarenakan.pemohon Bachtiar  Abdul  Fatah  merasa  dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (14), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) dan (4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana,  selain  itu  dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII.2014  juga  menyebutkan  baik  “istilah yang  cukup”  atau  “cukup”  yang  melekat pada  kata  “bukti  permulaan”  ataupun “bukti” dan “alat bukti” baik yang terdapat di  depan  maupun  dibelakangnya,  tidak adanya  perbedaan  jumlah  atau  kuantitas dari setiap arti mengenai frasa tersebut,kesemuanya  itu  harus  dimaknai dengan ketentuan minimal yang harus ada sebelum  proses  penyidikan  dilakukan, dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  21/PUU-XII/2014  menentukan minimal adanya 2.
Metode interpretasi yang kedua yang penulis lakukan untuk mengetahui maksud dari  frasa  bukti  permulaan  yang  cukup pada  Pasal  31  ayat  (1)  adalah  interpretasi tata bahasa, adapun yang dimaksud dengan interpretasi  gramatikal  adalah,  ketentuan atau  kaidah  hukum  tertulis  diartikan menurut  kalimat  atau  bahasa  sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan  bahasa  secara  biasa  (sehari- hari)  (Juanda,  2016:162).  Berikut  ini penulis menguraikan mengenai frasa bukti permulaan  yang  cukup  berdasarkan interpretasi  gramatikal  yang  bersumber dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  adapun  pengertian  bukti  menurut
KBBI  adalah,  sesuatu  yang  menyatakan kebenaran  suatu  peristiwa,  pengertian permulaan berdasarkan KBBI adalah awal, atau  yang  terlebih  dahulu  sedangkan pengertian  cukup  menurut  KBBI  adalah dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  tidak kurang (kbbi.kemdikbud.go.id). Jadi apabila disimpulkan berdasarkan interpretasi gramatikal frasa bukti permulaan yang cukup adalah sesuatu yang menyatakan  kebenaran  suatu  peristiwa yang  didapatkan  pertama  kali  atau  awal, yang  mana  tidak  kurang  dari  apa  yang ditetapkan yaitu minimal 2 alat bukti.
Untuk mengetahui interpretasi manakah  yang  paling  tepat  digunakan untuk  menginterpretasikan  frasa  bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disini  kajian  dianalisa  menggunakan  asas contextualism  yang  dikemukakan  oleh  Ian Mcleod,  yang  mana  asas  contextualism tersebut dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 1. Asas Nosciitur  A  Sociis, yang  artinya suatu hal yang diketahui dari associatednya, yang  berarti  suatu  kata  harus  diartikan dalam  rangkaiannya  (Isharyanto  dan Abdurrachman,  2016:  22).  Apabila  frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 ayat  (1)  belum  diartikan  berdasarkan associatednya maka bunyi pasalnya adalah sebagai berikut :
“(1)  berdasarkan  bukti  permulaan yang cukup penyidik berwenang:
a. Membuka,  memeriksa,  menyita surat  dan  kiriman  melalui  pos  atau jasa  pengiriman  lainnya  yang mempunyai hubungan dengan perkara  tindak  pidana  terorisme yang sedang di periksa dan
b. Menyadap  pembicaraan  melalui telepon  atau  alat  komunikasi  yang diduga  digunakan  untuk  mempersiapkan, merencankan,  dan  melaksanakan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui  keberadaan  seseorang atau jaringan terorisme”
Apabila  sudah  diartikan  berdasarkan associatednya maka bunyi Pasal 31 ayat (1) adalah sebagai berikut:
“(1)  berdasarkan  minimal  2  alat bukti, penyidik berwenang:
a. Membuka,  memeriksa,  menyita surat  dan  kiriman  melalui  pos  atau jasa  pengiriman  lainnya  yang mempunyai hubungan dengan perkara  tindak  pidana  terorisme yang sedang diperiksa dan b. Menyadap  pembicaraan  melalui telepon  atau  alat  komunikasi  yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan  melaksanakan  tindak  pidana terorisme, serta mengetahui
keberadaan  orang  atau  jaringan terorisme” Jadi  berdasarkan  asas Nosciitur  A  Sociis interpretasi  yang  paling  tepat  digunakan adalah interpretasi sistematis yang bersumber  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
2. Asas Esjudem  Generis, yang  artinya sesuai genusnya, yaitu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya (Isharyanto dan Abdurrachman, 2016: 22). Karena  Pasal  31  ayat  (1)  merupakan bagian  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2018  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme, jadi dalam penelitian ini penulis  mengintrepretasikannya  melalui kacamata hukum pidana, yaitu berdasarkan salah satu sumber hukum yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  21/PUU-XII/2014  yang  mana putusan  tersebut  merupakan  putusan  hasil dari  pengujian  terhadap  beberapa  pasal dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  yang  sebelumnya  penulis sebutkan.  Dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  menyebutkan  minimal adanya  2  alat  bukti  tidak  terbatas  pada istilah  “yang  cukup”  atau  “cukup”  yang melekat  pada  kata  “bukti  permulaan” ataupun “bukti” atau “alat bukti” baik yang terdapat di depan atau dibelakangnya, tidak
adanya  perbedaan  jumlah  atau  kuantitas dari  setiap  arti  mengenai  frasa  tersebut. Jadi  apabila  disimpulkan  berdasarkan  asas Esjudem  Generis interpretasi  yang  paling tepat digunakan adalah interpretasi sistematis  yang  bersumber  pada  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014.
3. Asas Expressio Unius Exclusio Alterius , yang artinya kalau suatu konsep digunakan untuk  satu  hal,  maka  berarti  tidak  berlaku untuk  hal  lainnya  (Isharyanto  dan Abdurrachman,  2016:  22).  Berdasarkan pengertian  asas Expressio  Unius  Exclusio Alterius tersebut, jadi dalam hal ini penulis masih  menggunakan  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dikarenakan  Pasal  31  ayat  (1)  yang  akan penulis  interpretasikan  disini  berasal  dari satu  konsep  yang  sama  dengan  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU- XII/2014  yaitu  keduanya  berasal  dari konsep  hukum  pidana,  jadi  frasa  bukti permulaan  yang  cukup  dapat  diartikan dengan  minimal  2  alat  bukti  hanya dipergunakan dalam konsep hukum pidana saja tidak pada konsep hukum lainnya. Jadi apabila  berdasarkan  asas Expressio  Unius Exclusio  Alterius ini  interpretasi  yang paling  tepat  digunakan  adalah  interpretasi sistematis  yang  bersumber  dari  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU- XII/2014.
Jadi  apabila  disimpulkan  interpretasi yang  paling  tepat  digunakan  berdasarkan kajian  analisa  diatas  yang  menggunakan asas contextualism yang dikemukakan oleh Ian  Mcleod  adalah  interpretasi  sistematis yang  bersumber  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  yang menginterpretasikan frasa bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti.
Yang  kedua  akan  penulis  bahas selanjutnya  adalah,  mengenai  interpretasi frasa  keadaan  mendesak  pada  Pasal  31A Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme.  Dalam  mengintrepretasikan
frasa  keadaan  mendesak  dalam  Pasal  31A Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 penulis  menggunakan  3  macam  metode interpretasi  yang  pertama  akan  penulis bahas yaitu berdasarkan interpretasi otentik, adapun yang dimaksud dengan interpretasi otentik  ialah,  interpretasi  yang  dilakukan secara  resmi,  interpretasi  ini  dilakukan oleh si pembuat undang-undang itu sendiri dapat  diikuti  dalam  penjelasan  peraturan perundang-undangan  sebagai  lampiran atau  tambahan  lembaran  negara  dari undang-undang yang bersangkutan (Juanda, 2016:  164).  Interpretasi  otentik  dalam  hal ini  penulis  bersumber  pada  penjelasan Pasal  34  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  adapun  bunyi penjelasan Pasal 34 ayat (1) adalah sebagai berikut:
“(1) keadaan yang sangat perlu dan mendesak  ialah  bilamana  di tempat  yang  akan  digeledah diduga  keras  terdapat  tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan  segera  melarikan diri atau  mengulangi  tindak  pidana atau  benda  yang  dapat  disita segera dimusnahkan
atau dipindahkan  sedangkan  surat  izin ketua  pengadilan  negeri  tidak mungkin  diperoleh  dengan  cara yang  layak  dalam  waktu  yang singkat”
Metode interpretasi yang kedua, yang penulis  gunakan  untuk  menginterpretasikan frasa  keadaan  mendesak  pada  Pasal  31A Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 adalah  metode  interpretasi  gramatikal, adapun yang dimaksud dengan interpretasi gramatikal  adalah  ketentuan  atau  kaidah hukum  tertulis  diartikan  menurut  arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh  orang  biasa  yang  menggunakan bahasa  secara  biasa  (sehari-hari)  (Juanda, 2016:162). Berdasarkan penjelasan sebelumnya  dalam  interpretasi  gramatikal ini  penulis  bersumber  pada  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia keadaan mendesak berasal  dari  kata  keadaan  yang  berarti suasana  atau  situasi  yang  sedang  berlaku dan  mendesak  dapat  diartikan  memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi,
diselesaikan  karena  ada  dalam  keadaan darurat, genting dan sebagainya (kbbi.kemdikbud,go.id). jadi dapat disimpulkan  keadaan  mendesak  adalah suasana  atau  situasi  yang  sedang  berlaku yang  dimana  suasana  atau  situasi  tersebut memaksa  untuk  melakukan  suatu  hal dengan  segera  dipenuhi,  diselesaikan karena  berada  dalam  keadaan  darurat  dan genting.
Yang ketiga, metode interpretasi yang dapat  digunakan  untuk  menginterpretasikan frasa  keadaan  mendesak  pada  Pasal  31A Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 adalah  interpretasi  futuris  atau  antisipatif, adapun  yang  dimaksud  dengan  interpretasi futuris  atau  antisipatif  adalah,  pemecahan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan- peraturan  yang  belum  berlaku,  atau  yang sedang  dalam  proses  pengundangan, contohnya:  Rancangan  Undang-Undang (Elias, 2014: 7).  Dalam interpretasi futuris atau  antisipatif  ini  penulis  bersumber  dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  tepatnya  pada  Pasal  84  ayat (2) adapun bunyi dari Pasal 84 ayat (2) ini sendiri adalah sebagai berikut:
“(2) keadaan mendesak sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah sebagai berikut:
a. Bahaya  maut  atau  ancaman  luka fisik yang serius dan mendesak
b. Pemufakatan jahat untuk  melakukan
tindak pidanaterhadap keamanan negara; dan/atau
c. Pemufakatan jahat yang   merupakan karakteristik  tindak   pidana terorganisasi”.
Dari  uraian  mengenai  interpretasi keadan  mendesak  sebelumnya,  yang menggunakan  3  macam  metode  interpretasi yaitu  interpretasi  otentik,  interpretasi gramatdan yang terakhir interpretasi futuris
atau antisipatif. Untuk mengatahui interpretasi  mana  yang  paling  tepat digunakan  selanjutnya  kajian  akan  dianalisa menggunakan  asas  contextualism  yang dikemukakan  oleh  Ian  Mcleod  yaitu sebagai berikut:
1. Asas Nosciitur  A  Sociis :  berdasarkan penjelasan  mengenai  asas Nosciitur  A Sociis yang  penulis  kemukakan  pada halaman  sebelumnya,  maka  berdasarkan asas  ini  dapat  dianalisis  sebagai  berikut, yaitu  apabila  Pasal  31A  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  belum  diartikan berdasarkan  associatednya  atau  dalam rangkaiannya  maka  bunyi  Pasal  31A Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 adalah sebagai berikut:
“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan   penyadapan terlebih  dahulu  terhadap  orang  yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan,  danatau  melaksanakan tindak  pidana terorisme dan   setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  wajib meminta penetapan dari   ketua pengadilan negeri yang   wilayah hukumnya meliputi tempat   dan kedudukan penyidik” Apabila sudah diartikan dalam rangkaiannya  atau  associatednya  maka bunyinya adalah sebagai berikut
“Dalam  keadaan  bahaya  maut  atau ancaman  luka  fisik  yang  serius yang mendesak, keadaan pemufakatan jahat untuk melakukan  tindak  pidana  terhadap keamanan  negara,  dan  keadaan pemufakatan jahat yang merupakan  karakteristik  tindak pidana terorganisasi penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih  dahulu  terhap  orang  yang diduga kuat mempersiapkan,
merencankan, dan/atau melaksanakan tindak  pidana  terorisme  dan  setelah pelaksanaannya dalam   jangka waktu  paling lama 3 (tiga)   hari
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
wajib   meminta penetapan ketuapengadilan negeri yang   wilayah  hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik” Jadi  berdasarkan  asas Nosciitur  a  Sociis disini  interpretasi  yang  paling  tepat digunakan  adalah  interpretasi  futuris  atau antisipatif yang bersumber dari Rancangan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana tepatnya pada Pasal 84 ayat (2) 2. Asas Esjudem  Generis: berdasarkan pengertian  asas esjudem  generis yang sebelumnya  penulis  kemukakan  maka diperoleh  analisis  sebagai  berikut,  karena Pasal  31A  ini  merupakan  bagian  dari Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme dan undang-undang ini merupakan bagian daripada hukum pidana, maka  penulis  di  sini  menggunakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khusunya pada Pasal 84 ayat (2) lah yang paling cocok digunakan serta karena  keduanya  berasal  dari  bagian hukum  yang  sama  yaitu  hukum  pidana. Untuk  mengetahui  arti  keadaan  mendesak dalam  hal  penyadapan  yang  dimana  pada Pasal 84 ayat (2) itu menyatakan:
“(2)keadaan  mendesaksebagaimana dimaksud pada ayat   (1) meliputi:
a. Bahaya  maut  atau  ancaman  luka fisik yang serius dan mendesak,
b. Pemufakatan jahat untuk melakukan  tindak  pidana  terhadap keamanan negara dan/atau c. Pemufakatan jahat yang merupakan  karakteristik  tindak pidana terorganisasi
Jadi beradasarkan asas ini interpretasi yang paling  tepat  digunakan  adalah  interpretasi futuris atau antisipatif yang bersumber dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  tepatnya  pada  Pasal  84  ayat (2).
3. Asas Expressio Unius Exclusio Alterius: berdasarkan  penjelasan  mengenai  asas expressio unius exclusio alterius
sebelumnya  maka  diperoleh  analisis sebagai  berikut,  dalam  hal  ini  penulis bersumber  dari  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  tepatnya pada  Pasal  84  ayat  (2)  yang  membahas mengenai penyadapan dalam keadaan pula. Mengapa  disini  bersumber  pada  Pasal  84 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  dikarenakan  dalam Pasal  84  ayat  (2)  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  ini membahas  mengenai  maksud  dari  frasa keadaan  mendesak  dalam  melakukan sebuah  penyadapan,  jadi  frasa  keadaan mendesak  dalam  Pasal  84  ayat  (2)  ini hanya digunakan dalam konsep penyadapan  saja  dan  tidak  digunakan dalam  konsep  lainnya.  Jadi  interpretasi yang  paling  cocok  digunakan  adalah interpretasi  futuris  atau  antisipatif  karena dengan  bersumber  pada  Pasal  84  ayat  (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  sejalan  dengan  pengertian asas expressio unius exclusio alterius yang penulis sebutkan sebelumnya.
Jadi  dari  kajian  analisa  yang sebelumnya
dikemukakan
yang menggunakan  asas  contextualism  maka dapat disimpulkan interpretasi yang paling tepat  digunakan  untuk  menginterpretasikan frasa  keadaan  mendesak  dalam  Pasal  31A Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 adalah  interpretasi  futuris  atau  antisipatif yang  bersumber  dari  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana tepatnya pada Pasal 84 ayat (2).
Konsekuensi Hukum Apabila Penyadapan  Tidak  Dibarengi  Dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Konsekuensi hukum apabila penyadapan  tidak  dibarengi  dengan penetapan  ketua  pengadilan  negeri  disini penulis  membaginya  menjadi  2  bagian yaitu  yang  pertama,  konsekuensi  hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan  ketua  pengadilan  negeri  pada proses penyadapan yang sedang
berlangsung di tahap penyidikan, dan yang kedua  yaitu,  konsekuensi  hukum  apabila penyadapan  tidak  dibarengi  penetapan ketua pengadilan negeri pada tahap proses pemeriksaan alat bukti di persidangan.
Yang  terlebih  dahulu  akan  dibahas disini  adalah  mengenai  konsekuensi  hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan  ketua  pengadilan  negeri  pada proses penyadapan yang sedang berlangsung  di  tahap  penyidikan,  dalam bagian ini membahas mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya Pasal  31A  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  adapun  bunyi  Pasal  31A
adalah sebagai berikut:
“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan   terlebih dahulu terhadap  orang  yang  diduga  kuat mempersiapkan,merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana  terorisme  dan  setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari wajib  meminta  penetapan  dari ketua  pengadilan  negeri  yang wilayah hukumnya meliputi tempat dan kedudukan penyidik” Sebelum  membahas  lebih  jauh,  terlebih dahulu  akan  diuraikan  mengenai  apakah yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana adapun bunyinya adalah sebagai berikut:
“Penyidikan  adalah  serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  untuk  mencari serta  mengumpulkan  bukti  dengan bukti  tersebut  dapat  membuat terang  tentang  tindak  pidana  yang terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya”
Penyadapan  saat  ini  merupakan  salah  satu metode  yang  dipakai  untuk  melakukan penyelidikan,  ataupun  penyidikan  maupun sebagai  alat  bukti  yang  akan  digunakan
untuk  menanggulangi  atau  mencegah terjadinya  suatu  tindak  pidana  atau kejahatan  serius  yang  menjadi  sorotan utama dunia (Zolecha, 2015: 34).
Apabila  penyadapan  dalam  keadaan mendesak  tersebut  tidak  mendapatkan penetapan ketua pengadilan negeri khususnya dampaknya pada proses penyidikan, maka penyadapan yang masih berlangsung  harus  segera  dihentikan  oleh penyidik yang bersangkutan karena apabila tetap  dilakukan  melanggar  ketentuan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  tepatnya  pada Pasal 32 yang berbunyi:
“Kemerdekaan  dan  rahasia  dalam hubungan
surat menyurat termasuk  hubungan  komunikasi melalui  sarana  elektronik  tidak boleh  diganggu,  kecuali  atas perintah  hakim  atau  kekuasaan lain  yang  sah  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Dan  apabila  penyidik  tetap  melakukan penyadapan  tersebut  walaupun  tidak mendapatkan  penetapan  ketua  pengadilan negeri,  maka  penyidik  tersebut  melanggar ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  UU  ITE, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU ITE tersebut dikenai sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 47 UU ITE Selain itu menurut pendapat Hakristusi,  pesetujuan  pengadilan  dapat diberikan  setelah  penyadapan  dilakukan aparat  penegak  hukum.  Namun  bila penyadapan dilakukan ternyata penyidikan dalam  jangka  waktu  3  hari  pengajuan  izin penyadapan  tidak  diberikan  pengadilan maka  hasil  penyadapan  tidak  dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dengan begitu penyadapan
wajib dihentikan (hukumonline.com). Selanjutnya akan dibahas mengenai bagian yang kedua yaitu tentang konsekuensi  hukum  apabila  penyadapan tidak  dibarengi  dengan  penetapan  ketua pengadilan  negeri  pada  tahap  proses pemeriksaan  alat  bukti  di  persidangan.
Persoalan pada bagian kedua ini berkaitan dengan  apabila  penyadapan  yang  tidak mendapatkan  penetapan  ketua  pengadilan negeri menghasilkan sebuah alat bukti, dan apakah  hakim  dapat  menerima  alat  bukti tersebut ataupun tidak. Kegunaan alat bukti untuk  hakim  adalah  untuk  memberikan kepastian  kepada  hakim  tentang  benar telah  terjadinya  suatu  peristiwa  atau kejadian-kejadian  atau  adanya  keadaan- keadaan  yang  penting  bagi  pengadilan perkara yang bersangkutan (publikasiilmiah.ums.ac.id). Sebelum membahas  lebih  jauh  maka  disini  akan membahas  terlebih  dahulu  mengenai parameter  pembuktian  yang  terbagi menjadi 6 bagian yaitu:
1. Bewijstheorie: adalah sebuah teori yang digunakan  sebagai  dasar  pembuktian  oleh hakim  di  pengadilan  yang  mana  terbagi menjadi  4  bagian  yaitu:  1. Positief Wettelijk  Bewijstheorie, 2. Conviction Intime, 3. Conviction  Raisonee, dan  yang ke  4. Negatief  Wetterlijk  Bewijstheorie (Hiariej, 2012: 15-17).
2. Bewijsmiddelen: merupakan  teori  yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh  digunakan  di  pengadilan  untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah  terjadi,  teori  ini  sendiri  menjelaskan apa  saja  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti (Hiariej, 2012: 17).
3. Bewijsvoering: adalah  teori  yang menjelaskan  mengenai  bagaimana  cara menyampaikan  alat-alat  bukti  kepada hakim di pengadilan (Hiariej, 2012: 20)
4. Bewijslast: adalah  teori  yang  mengatur mengenai  pembagian  beban  pembuktian yang  diwajibkan  oleh  undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, berdasarkan daripada konteks hukum yang mempunyai  beban  pembuktian  untuk membuktikan  dakwaan  kepada  tersangaka ialah Jaksa Penuntut Umum (Hiariej, 2012: 23).
5. Bewijskracht: adalah  teori  pembuktian mengenai  kekuatan  pembuktian  masing- masing  alat  bukti  dalam  rangkaian
penilaian  terbuktinya  suatu  dakwaan (Hiariej, 2012: 25).
6. Bewijsminimum: adalah  sebuah  teori yang membahas mengenai bukti minimum yang  diperlukan  dalam  pembuktian  untuk mengikat  kebebasan  hakim  (Hiariej, 2012:26).
Lalu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016, untuk menilai alat bukti tersebut merupakan  alat  bukti  yang  sah  atau tidaknya  dengan  menggunakan  salah  satu parameter  pembuktian  dalam  hukum pidana  yaitu Bewijsvoering ,  adapun  yang dimaksud dengan Bewijsvoering ini adalah teori  yang  menjelaskan  bagaimana  cara menyampaikan  alat-alat  bukti  kepada hakim  di  pengadilan,  cara  penyampaian alat-alat  bukti  keapada  hakim  sangat penting,  terutama  untuk  negara-negara yang  dalam  sistem  peradilan  pidananya menggunakan sistem peradilan due process model .  Indonesia  sendiri  merupakan  salah satu  negara  yang  menerapkan  sistem peradilan  pidana due  process  model (Kompasiana.com).  Menurut  Eddy  O.S Hiariej  “pada due  process  model, negara sangat  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia  terutama  hak-hak  tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan  oleh  hakim  pengadilan  pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara tidak legal atau bisa disebut  dengan unlawful  legal  evidance ” (Hiariej, 2012:20).
Dalam putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016,  alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah atau unlawful  legal  evidance harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak  mempunyai  nilai  pembuktian  oleh pengadilan,  dan  bilamana  meujuk  pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhakan pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah ia  memperoleh  keyakinan  bahwa
suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah yang bersalah melakukannya” Alat  bukti  hasil  penyadapan  yang diperoleh  dengan  cara  tidak  sah  atau unlawful  legal  evidance tidak  dapat digunakan  oleh  hakim  untuk  menjatuhkan pidana  kepada  seseorang  karena  dalam Pasal  183  KUHAP  ini  memerlukan minimal  2  alat  bukti  untuk  hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana  benar-benar  terjadi.  Jadi  apabila disimpulkan  bilamana  alat  bukti  tersebut dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian  maka  otomatis  alat  bukti tersebut tidak berkaitan
dengan kepentingan  pembuktian  apabila  merujuk pada Pasal 20 Peraturan KAPOLRI Nomor 5  tahun  2010  Tentang  Tata  Cara Penyadapan  Pada  Pusat  Pemantauan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, produk  hasil  penyadapan  yang  tidak berkaitan  dengan  kepentingan  pembuktian harus  dimusnahkan  dan  pemusnahan  ini dilakukan oleh Pusat Pemantauan Polri dan dibuat dalam berita acara.
Berdasarkan pendapat Reda Manthovani ketika melakukan penyadapan dalam keadaan mendesak harus memperhatikan beberapa prinsip
diantaranya:
1. Prinsip Legitimate  Aim :  adalah  mencari dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  di duga sebagai tindak pidana dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Prinsip Necessity :  adalah  prinsip  yang menegaskan  bahwa  tindakan  penyadapan baru  dapat  dilakukan  bila  tidak  ada  jalan lain lagi.
3. Prinsip Proporsionality :  agar  sebuah tindakan penyadapan memenuhi prinsip ini maka  harus  memenuhi  syarat  sebagai berikut:
a. Adanya  suatu  tingkat  probabilitas yang  tinggi  bahwa  suatu  kejahatan serius  akan  dilakukan  atau  telah dilakukan.
b. Alat  bukti  dari  kejahatan  tersebut hanya  bisa  didapatkan  dengan  cara, melakukan  akses  terhadap  informasi yang dilindunginya c. Teknik  penyidikan  lain  sudah dilakukan
d. Informasi  yang  diakses  akan digunakan  untuk  kejahatan  yang terkait dan setiap informasi yang tidak digunakan, yang dikumpulkan tersebut akan dimusnahkan atau dikembalikan e. Informasi yang diakses hanya boleh otoritas yang berwenang dan digunakan sesuai otoritas yang diberikan
4. Prinsip Safeguard  Againts  Ilegitimate Acces :  adanya  pemberian  sanksi  baik pidana  ataupun  perdata  terhadap  pihak yang  menggunakan  tindakan  penyadapan ini  dengan  cara  yang  tidak  sah,  yang dimana  prinsip  ini  mengakibatkan  alat bukti yang dihasilkan dari cara yang tidak sah dianggap sebagai alat bukti yang tidak dapat  diterima  oleh  pengadilan  atau Inadmissible evidance (Manthovani, 2015: 194).
Jadi apabila merujuk pada pendapat
Reda Manthovani tentang prinsip
Safeguard Againts Iligitimate Acces diatas, yang  dimana  karena  adanya  prinsip  ini mengakibatkan  alat  bukti  yang  dihasilkan dengan  cara  tidak  sah  dianggap  sebagai alat  bukti  yang  tidak  dapat  diterima  oleh pengadilan atau inadmissible evidance .

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat disimpulkan  sebagai  berikut:  (1)  terkait Interpretasi  frasa  bukti  permulaan  yang cukup  pada  Pasal  31  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2018  dalam tulisan ini menggunakan 2 macam metode interpretasi  yaitu  interpretasi  sistematis yang  bersumber  dari  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014  dan yang  kedua  interpretasi  gramatikal  yang bersumber  dari  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia setelah kajian dianalisa
menggunakan  asas  contextualism  yang dikemukakan  oleh  Ian  Mcleod  interpretasi yang  paling  tepat  digunakan  untuk mengetahui  makna  frasa  bukti  permulaan yang  cukup  pada  Pasal  31  ayat  (1)  adalah interpretasi sistematis yang bersumber dari putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUU-XII/2014  yang  menginterpretasikan frasa  bukti  permulaan  yang  cukup  yaitu minimal 2 alat bukti, yang kedua mengenai interpretasi  frasa  keadaan  mendesak  pada Pasal  31A  dalam  tulisan  ini  untuk memaknainya  menggunakan  3  macam metode  interpretasi  yaitu,  interpretasi otentik  yang  bersumber  pada  penjelasan Pasal  34  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana,  metode  interpretasi yang  kedua  yaitu,  interpretasi  gramatikal yang  bersumber  dari  KBBI  dan  metode interpretasi  yang  ketiga  yaitu  interpretasi futuris atau antisipatif yang bersumber dari Pasal  84  ayat  (2)  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, interpretasi  yang  palig  tepat  digunakan menurut  kajian  analisa  menggunakan  asas contextualism  adalah  interpretasi  futuris atau  antisipatif.  (2)  Konsekuensi  hukum apabila  penyadapan  tidak  dibarengi penetapan  ketua  pengadilan  negeri  dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada  proses  penyadapan  yang  masih berlangsung  di  tahap  penyidikan  adalah penyadapan yang masih berlangsung harus segera  dihentikan  karena  akan  melanggar ketentuan  Pasal  32  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999,  Pasal  31  dan  47 UU ITE. Yang kedua akan dibahas adalah mengenai  konsekuensi  hukum  apabila penyadapan  tanpa  dibarengi  penetapan ketua  Pengadilan  Negeri  pada  saat  proses pemeriksaan alat bukti di persidangan, alat bukti  di  dalam  persidangan  sendiri  sangat berperan penting dalam penentuan putusan Hakim.  Bila  mengacu  pada  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU- XIV/2016  salah  satu  cara  mengetahui
apakah  alat  bukti  tersebut  sah  atau tidaknya  dengan  salah  satu  paramater pembuktian,  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah Bewijsvoering, apabila setelah itu diketahui alat bukti yang diperoleh  dengan  cara  tidak  sah  atau unlawful legal evidance harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak  mempunyai  nilai  pembuktian  oleh pengadilan. Selanjutnya berdasarkan prinsip Safeguard  Againts  Ilegitimate Acces Yang dimana karena adanya prinsip ini  akan  mengakibatkan  alat  bukti  yang dihasilkan  dari  cara  yang  tidak  sah dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  tidak dapat  diterima  oleh  pengadilan  atau inadmissible evidance.

## SARAN
Saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  yaitu (1).Bagi pembentuk undang-undang, penulis  menyarankan  untuk  merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan mencatumkan  maksud  dari  frasa  bukti permulaan  yang  cukup  dan  frasa  keadaan mendesak pada bagian penjelasan Pasal 31 dan 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018  agar  mencegah  terjadinya  multitafsir dikalangan masyarakat khususnya penyidik  dan  guna  tercapainya  kepastian hukum  (2)  serta  juga  bagi  pembentuk undang-undang, diharapkan dapat merevisi pada  bagian  isi  dari  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2018  dan  mencantumkan konsekuensi  hukum  apabila  penyadapan dalam  keadaan  mendesak  berdasarkan Pasal  31A  tidak  mendapatkan  penetapan ketua  pengadilan  negeri,  sehingga  dapat mencegah terjadinya multitafsir dikalangan masyarakat dan dapat memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Hiariej,  Eddy  O.S.  2012.  Teori  Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. Isharyanto  dan  Aryoko  Abdurrachman. 2016.   Penafsiran  Hukum  Hakim
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Konstitusi (Studi terhadap Pengujian  Undang-Undang  No. 7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya Air). Bogor: Halaman Moeka Publishing.
Manthovani,Reda.2015.PenyadapanvsPriv asi.Jakarta:PTBhuanaIlmuPopuler.
Artikel Dalam Jurnal:
Elias, R. F. Penemuan hukum dalam  proses peradilanpidana di  Indonesia.  Jurnal LPPM   Bidang  EkoSosBudKum,  Vol.
1 No. 1. Tahun   2014.
Ginting, S. Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama  Oleh Ahok. Law Pro Justisia. Vol. 2.No.2. Febuari 2019 Juanda,E.KonstruksiHukumDan MetodeInterpretasiHukum.
JurnalIlmiah  Galuh  Justisi,Vol.  4
No. 2. September 2016. Zolecha,  C.A.  Kekuatan  Pembuktian  Dari Tindakan Penyadapan Pada   Proses Penyidikan  Dalam  Perkara  Pidana.
Verstek,Vol.13 No.   2. Tahun
2015. Artikel dalam Internet Gunawan,Rizki.  2014.  12-10-2002:  Bom Bali I   Rengut 202 Nyawa. Tersedia Pada http://liputan6.com/ news/read/2117622/12-10-2002- bom-bali-i-rengut-202-nyawa (diakses pada tanggal 1 November 2020). Hidayat, Rofiq. 2017. Disepakati, Penyadapan  Harus  Mendapat  Izin Pengadilan. Tersedia Pada http:/www.jurnal.hukumonline.com /berita/baca/It59786898d8d1f/disep akati  penyadapan-harus-  mendapat- izin-pegadilan (diakses pada tanggal 23 Maret 2021).
Sukarna,  Kadi.  2015.  Alat  Bukti  Petunjuk
Dalam  Proses  Peradilan  Pidana. Tersedia Pada http:/www.publikasiilmiah.ums.ac.id/1161 7 /5682/23.Kadi%20Sukarna.pdf?Sequenc
e=1 (diakses  pada   tanggal    23 Maret   2021) Simatupang,  Joseph  Fajar.    2020.  Crime  Control Model Kesatuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Tersedia Pada http:/www.kompasiana.com/joseph simatupangsianturi/5f0c848bd54f6 6cd072e22/crime-control-model- dan-dueprocessmodel-kesatuan- sistem peradilan-pidana diindonesia?Page= all  (diakses  pada  tanggal  23  Maret 2021)
KBBI  Daring.  2021.  Bukti.  Tersedia  Pada Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bukti (diakses  pada  tanggal  23  Maret 2021)
KBBI  Daring.  2021.  Permulaan.  Tersedia Pada Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/
cukup
(diakses  pada  tanggal  23  Maret 2021)
KBBI  Daring.  2021.  Keadaan.  Tersedia Pada Kbbi.kemdikbud.go.id/entri /keadaan  (diakses  pada  tanggal  23 Maret   2021)
KBBI  Daring.  2021.  Mendesak.  Tersedia Pada Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendesak (diakses  pada  tanggal  23  Maret 2021)
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 tentang   Perubahan  atas  Undang  Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti   Undang Undang  Nomor  1  Tahun  2002 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 92 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang   Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara   Pidan (Lembaran   Negara
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Republik Indonesia   Nomor 76
Tahun  1981,  Tambahan  Lembaran Negara   Republik  Indonesia  Nomor 3209). Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Undang-Undang Nomor 39 Tahun   1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  165  Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).