Doi : 10.26418/ekha.v6i1.58911

## RELASI KUASA DI DALAM NASKAH SIDANG SUSILA KARYA AYU UTAMI DAN AGUS NOOR

## Farhat Faqih
Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang E-mail: farhatfaqih2000@gmail.com

## Abstract
This  study  focuses  on  the  aspect  of  power  relations  contained  in  the  manuscript  of  the Sidang Susila by Ayu Utami and Agus Noor. According to (Michel Foucault, 1997:116) power is not a superstructure, meaning that power has the existence and function of the lowest sector such as families, institutions, and so on in the form of power relations. Thus the power relation is a tool to control the mind or knowledge by normalizing it subtly. In the text of the Sidang Susila there are power relations which are described as follows: (a) the form of power relation contained in the text of the Sidang Susila is limited to the mind of the subject who has been internalized (b) the way power works in the text of the Sidang Susila is abstract but also systematic.
Keywords: Power Relations, Michel Foucault, Susila Trial Script

## Abstrak
Penelitian  ini  berfokus  pada  aspek  relasi  kuasa  yang  terkadung  di  dalam  naskah Sidang Susila karya  Ayu  Utami  dan  Agus  Noor.  Menurut  (Michel  Foucault,  1997:116) kekuasaan  itu  tidak  suprastruktur,  artinya  kekuasaan  memiliki  eksistensi  dan  fungsinya dari  sektor  yang  paling  bawah  seperti  keluarga,  institusi,  dan  lain  sebagainya  dalam bentuk  relasi  kuasa.  Dengan  demikian  relasi  kuasa  merupakan  suatu  alat  untuk mengontrol  pikiran  atau  pengetahuan  dengan  cara  menormalisasikan  secara  halus.  Di dalam naskah Sidang Susila terdapat relasi kuasa yang dideskripsikan sebagai berikut: (a) bentuk relasi kuasa  yang terkandung di dalam naskah Sidang Susila terbatas hanya pada pikiran  subjek  yang  telah  terinternalisasi  (b)  cara  kerja  kuasa  di  dalam    naskah Sidang Susila bersifat abstrak tetapi juga tersistematis.
Kata Kunci: Relasi Kuasa, Michel Foucault, Naskah Sidang Susila

## PENDAHULUAN
Drama  merupakan  salah  satu seni  pertunjukan  yang  masih  eksis hingga  saat  ini.  Drama  pun  masuk  ke dalam  salah  satu  genre  sastra  selain prosa  dan  puisi.  Pertunjukan  drama direpresentasikan  sebagai  miniatur  dari kehidupan  manusia,  maka  dari  itu sebuah  pertunjukan  drama  tidak  akan jauh dari konteks kemanusiaan.
Sejak  dulu  drama  dijadikan  alat untuk  menyampaikan  suatu  peristiwa yang  berkaitan  dengan  manusia.  Jika  di zaman  Yunani  kuno  drama  dijadikan alat  sprititual  untuk  para  dewa-dewa mereka,  maka  saat  ini  drama  dijadikan alat  untuk  mengkritisi  suatu  masalah manusia  yang  berhubungan  dengan segala hal.
Di  dalam  melaksanakan  sebuah pertunjukan  drama,  naskah  adalah  salah satu  hal  yang  sangat  diprioritaskan. Naskah  mengandung  beberapa  unsur yang  direpresentasikan  nantinya  melalui pertunjukan  seperti  latar,  tokoh,  alur, dan  lain  sebagainya.  Walaupun  naskah drama  bisa  dinikmati  tanpa  harus dipertunjukan  terlebih  dahulu,  namun rasanya  sangat  kurang.  Seyogyanya naskah drama harus dipentaskan, karena dengan begitu naskah yang sudah ditulis tidak  hanya  bersifat  tulisan  melainkan pertunjukan. Menurut (Hasanuddin, 1996:1)  mengungkapkan  bahwa  drama ditulis bukan hanya sekedar menceritakan  sebuah  peristiwa  yang secara  artistik  dan  imajinatif  hanya dinikmati  lewat  membaca,  melainkan harus dipertontonkan dalam suatu pertunjukan  gerak  dan  perilaku  yang dapat  disaksikan  bersama-sama.  Drama mengkhususkan dirinya dalam menyampaikan  suatu  peristiwa  yang melekat  dengan  manusia.  Peristiwa- peristiwa  itu  kemudian  ditampilkan dengan kurun waktu yang lebih singkat. Menurut (Ratna, 2004:334) mengungkapkan  bahwa  karya  sastra merupakan  suatu  bentuk  karya  yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara hakiki. Artinya
adalah bahwa  karya  sastra  dalam hal ini khususnya  drama  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  pembangunan sebuah  kemasyarakatan,  lalu  kemudian hal  itulah  yang  menjadikan  gairah semangat  bagi  penulis  di  dalam  proses kreatifnya.  Maka  tidaklah  heran  jika  di dalam sebuah drama terkandung persoalan-persoalan yang telah berlangsung ataupun yang sedang berlangsung.  Drama  menjadi  alat  untuk mengungkapkan sebuah gagasan,
perasaan,  pemikiran  dalam  sebuah bentuk  bahasa  yang  representatif  dan indah. Dalam pementasan sebuah drama, makna  tidak  bisa  ditelaah  secara  literal, drama  perlu  dianalisa  secara  mendalam untuk mengetahui pesan-pesan tersirat.
Pada umumnya,
drama merefleksikan  suatu  renungan  yang sangat  dekat  dengan  manusia,  salah satunya adalah tentang relasi kekuasaan. Kekuasaan  di  dalam  pemikiran  Michel Foucault  memiliki  makna  yang  kontras dengan  pendefinisian  secara  umum. Menurut  (Michel  Foucault,  1997:116) kekuasaan itu tidak suprastruktur, artinya  kekuasaan  memiliki  eksistensi dan  fungsinya  dari  sektor  yang  paling bawah  seperti  keluarga,  institusi,  dan lain  sebagainya  dalam  bentuk  relasi kuasa.  Relasi  kuasa  itu  yang  kemudian menjadi alat untuk menormalisasi bentuk  pengetahuan  dengan  cara  yang halus,  artinya  adalah  bahwa  sebuah pengetahuan  sebetulnya  telah  dibentuk dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kuasa di dalam suatu kelompok.  Misalnya  seperti  kata  benar dan  salah,  bermoral  dan  tidak  bermoral, kata-kata  tersebut  dibentuk  melalui wacana  dengan  cara  menormalisasikan secara halus.
Naskah  drama Sidang  Susila karya  Ayu  Utami  dan  Agus  Noor memiliki  relevansi  yang  sangat  kuat dengan  relasi  kekuasaan.  Naskah  ini menceritakan bagaimana seorang penjual  mainan  yang  dianggap  tidak bermoral  dan  tidak  berpengetahuan tentang  moral  oleh  sekelompok  orang yang  memegang  kuasa  hanya  karena dirinya  bergaul  dengan  penari  tayub.
Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa kekuasaan menjadi alat terselubung dalam membentuk objektivikasi pengetahuan, dalam hal ini khususnya moralitas. Dari ulasan di atas maka  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggali  aspek-aspek  yang  berkaitan dengan  relasi  kekuasaan,  khususnya dalam ranah pengetahuan tentang moralitas  yang  terjadi  di  dalam  naskah drama Sidang  Susila karya  Ayu  Utami dan Agus Noor.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang peneliti terapkan  dalam  penelitian  kali  ini  yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:3) mengungkapkan bahwa  pendekatan  kualitatif  merupakan sebuah  teknik  analisa  yang  didasarkan atas  data,  data  tersebut  diperoleh  dari hasil  observasi  langsung  terhadap  objek yang dalam hal ini adalah naskah drama Sidang  Susila karya  Ayu  Utami  dan Agus Noor.
Metode  yang  peneliti  gunakan dalam  penelitian  kali  ini  yaitu  dengan metode  pengumpulan  data  dan  analisa data.  Metode  pengumpulan  data  ini didapat  melalui  teknik  studi  pustaka yang  dimana  naskah  drama Sidang Susila karya Ayu Utami dan Agus Noor sebagai  objek  penelitian  utama  dan referensi  pendukung  seperti  buku-buku kritik  sastra,  sosiologi  sastra,  dan  lain sebagai  pendukung  dari  penelitian  ini. Dan    adapun  untuk  metode  analisa  data dimulai  dari  mengklasifikasi  data  yang sudah  terrkumpul,  lalu  disusun  secara sistematis  berdasarkan  keselarasan  dari unsur-unsur  teori  relasi  kuasa  Michel Foucault  yang  penulis  gunakan  dalam meneliti  naskah  drama Sidang  Susila karya Ayu Utami dan Agus Noor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  rumusan  masalah di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penelitian ini memuat beberapa
deskripsi tentang (a)  bentuk relasi kuasa dan  (b)  cara  kerja  relasi  kuasa  di  dalam naskah Sidang  Susila karya  Ayu  Utami dan Agus Noor. Berikut ini  adalah  hasil dan pembahasan di dalam penelitian ini.
Bentuk Relasi Kuasa Relasi  kuasa  dalam  konteks pikiran
Pikiran  merupakan  salah  satu unsur  terpenting  yang  dimiliki  manusia, yang  membedakan  manusia  dengan makhluk hidup lainnya. Menurut Michel Foucault pikiran merupakan gudang dari ilmu  pengetahuan  yang  didapatkan melalui  berbagai  cara  di  dalam  melihat dunia  (Jones,  2003:174).  Relasi  kuasa mangambil peran  yang signifikan dalam melegitimasi, mengontrol, mengkonsepkan, dan mendominasi ilmu pengetahuan dengan cara menormalisasinya.  Hal  itu  bertujuan agar  perspektif  rakyat  dan  pemegang kekuasaan  seragam.  Berikut  data  yang dapat  disajikan  dalam  naskah Sidang Susila .
JAKSA:  Tepat  pukul  kosong- kosong  lebih  kosong-kosong,  undang- undang susila telah dietapkan secara sah dan  meyakinkan.  Dengan  berlakunya undang-undang  ini,  maka  secara  resmi dan  konstitusional  kita  telah  menjadi bangsa  yang  bermoral.  Untuk  itu secepatnya  kita  juga  akan  menyusun
Garis-Garis Besar Haluan Moral Negara…..Bertetapan  dengan  itulah, kami  merencanakan  Gerakan  Nasional Moral Bangsa untuk mencapai moralitas yang  adil  dan  beradab.  Kami  sudah menggelar razia moral. Dan Alhamdulillah, kami berhasil menangkap  dari  pada  seorang  penjahat moral,  yang  secara  terang-terangan melakukan  tindakan  pornografi  dan pornoaksi.
Berdasarkan data di atas, moralitas diobjektifikasi melalui normalisasi  undang-undang.  Pemegang kuasa menjadi faktor utama terbentuknya normalisasi tersebut. Pengetahuan tentang moralitas diseragamkan  oleh  pemegang  kuasa
terhadap  pikiran  rakyat.  Artinya  adalah bahwa kuasa dapat melahirkan pengetahuan  dan  pengetahuan  tidak akan ada tanpa kuasa. Objektifikasi  moralitas  dapat ditegakkan  dengan  berbagai  alasan  dan cara,  dalam  kasus  ini  cara  penguasa menegakkan moralitas dengan menstigmatisasi  rakyat  yang  terjerumus di  dalam  pornografi  dan  pornoaksi, stigmatisasi itu kemudian diiringi dengan argument-argumen yang bersifat agama.  Seperti  data  yang  berupa  dialog berikut ini.
WARTAWAN: (Memotong dengan cepat) Bukankan Undang- undang  ini  bentuk  lain  dari  resepsi moral? JAKSA: (Langsung bernada membentak marah) Bagaimanapun sodara-sodara, pornografi dan pornoaksi harus  kita  babat!  Karena  begitulah sodara-sodara…  Sebagaimana  firman
Allah.  Moral  masyarakat  harus  dijaga, sodara-sodara.  Kalau  penjahat  moral  ini tidak  segera  dihukum,  pasti  masyarakat akan  resah.  Dia  akan  mengganggu ketertiban. Membuat hidup kita sengsara. Haleluya! Dapat dipastikan bahwa pemegang kuasa memiliki kendali penuh dalam menormalisasikan dan menseragamkan pengetahuan rakyat terhadap  moralitas.  Tendensi-tendensi dari argumentasi pemegang kuasa biasanya  berpusat  pada  konteks  agama, seperti data yang di atas. Konteks agama sepertinya  memang  sangat  relevan dalam menormalisasikan suatu pengetahuan,  karena  di  dalam  persepsi rakyat  Indonesia,  agama  adalah  faktor terpenting di dalam menunjang kesempurnaan hidup. Pemegang kuasa dapat mengorganisir argument artifisial dengan  berbagai  cara,  selain  dengan konteks agama yang sudah dikemukakan di  atas.  Pada  umumnya  argument  itu menjadi pembenaran dengan cara membandingan  suatu  konteks  dengan
konteks  yang  lainnya.  Hal  itu  bertujuan agar  pengetahuan  yang  disosialisasikan dapat  berjalan  dengan  mulus.  Seperti pada kutipan berikut ini.
JAKSA: Jangan lupa, dia seorang  penjahat  susila  paling  tidak senonoh di negeri ini. Sodara pasti tahu, penjahat  susila  sudah  pasti  jauh  lebih berbahaya  dari  penjahat  jenis  biasa. Lebih  berbahaya  dari  pencopet.  Lebih berbahaya  dari  garong.  Bahkan  lebih berbahaya  dari  psikopat  yang  paling berbahaya.
Data  di  atas  menggambarkan tendensi dari penormalan suatu pengetahuan moral dengan cara membandingan  suatu  konteks  susila dengan konteks yang lainnya. Pemegang kuasa  mencoba  untuk  memarginalkan konteks  susila  agar  moralitas  yang dibentuk dan diseragamkan olehnya bisa berjalan  dengan  sempurna.  Artinya adalah bahwa argumentasi atau pembenaran  pengetahuan  moral  sangat tersistematis  dan  terkontrol  dengan  baik oleh  pemegang  kuasa.  Melalui  tokoh Jaksa, penormalisasian pengetahuan terasa  sangat  formal,  hal  itu  terjadi karena  hukum  secara  fungsi  memiliki peran  yang  sangat  aktif  di  dalam  suatu negara.  Hal  itu  dapat  dilihat  dalam  data di bawah ini.
JAKSA:  Harap  diingat  saudara pembela.  Ini  bukanlah  sidang  pidana atau  perdata  bisa.  Ini  adalah  siding tindak  susila.  Sebagaimana  ditegaskan dalam  Undang-undang  Susila,  para pelanggar  susila  dengan  sendirinya adalah  orang  yang  sakit.  Orang-orang sakit  jiwa.  Orang  yang  berpikiran  gila. Orang yang otaknya ngeres. Orang yang otaknya dipenuhi dengan gagasan pornografi dan pornoaksi. Itulah
sebabnya  para  pelanggar  susila  adalah orang-orang yang hidup dalam gelimang dosa, sodara-sodara… Mereka  sungguh- sungguh  orang  yang  berbahaya,  sodara- sodara…  Ukuran  bahaya  tidak  semata ditentukan  dengan  tindakan  fisik.  Tapi juga  pikiran!  Dan  kejahatan  yang
disebabkan  pikiran,  sudah  barang  tentu jauh  lebih  membahayakan,  sodara- sodara… Penyusunan undang-undang atau  kebijakan  pada  dasarnya  dilakukan oleh  pemegang  kuasa.  Undang-undang ini  kemudian  dijadikan  sebuah  alat untuk  mengontrol  pengetahuan  atau pikiran rakyat. Dampak dari pengontrolan  ini  adalah  marginalisasi pengetahuan yang bersifat liberal, sehingga  dalam  bentuk  yang  nyata pikiran atau pengetahuan sudah diseragamkan  melalui  undang-undang tersebut.  Jaksa  di  dalam  naskah  ini berperan sebagai pengontrol pengetahuan  agar  bisa  berjalan  normal tanpa hambatan, jika ada yang bertentangan  maka  orang  tersebut  akan dimarginalkan  secara  sosial  dan  diadili secara hukum sesuai dengan perundangan-undangan yang telah ditetapkan.  Hal  tersebut  membawa pengetahuan atau pikiran kepada dekadensi, karena pada dasarnya objektifikasi pengetahuan yang dilakukan  oleh  pemegang  kuasa  hanya akan menjadikan kedangkalan
pengetahuan  pada  subjek  yang  telah diinternalisasi.  Hal  ini  diperkuat  dengan data di bawah ini.
JAKSA:  Sidang  tindak  susila bukan  hanya  berkait  tindakan-tindakan yang  asusila,  tapi  juga  pikiran-pikiran yang  asusila.  Ingat,  Bapak  Hakim,  yang kita sidangkan ini bukan hanya perbuatan  pesakitan.  Tapi  juga  pikiran pesakitan. Pikiran yang dipenuhi gagasan-gagasan  mesum  dan  cabul.
Gagasan-gagasan  yang  menyebarkan penyakit  asusila.  Dan  kita  tahu,  sodara- sodara,  penyakit  asu-sila,  lebih  cepat menular dibanding penyakit asu-gila.
Data  di  atas  merepresentasikan bagaimana  pemegang  kuasa  mengontrol argumennya  dengan  cara  yang  halus, seakan-akan kebijakan yang telah dilegalisasi  oleh  undang-undang  secara mutlak benar adanya. Padahal kebenaran itu telah diinternalisasikan kepada
subjek  yang  menerima  kebijakan  dari undang-undang  tersebut,  dan  artinya adalah bahwa kebenaran tentang undang-undang  tersebut  belum  bisa dipastikan  benar,  jika  saja  pemegang kuasa tidak menormalisasikan pengetahuan  atau  pikiran  itu  kepada rakyat yang telah menjadi subjek.
Kata “sensual” memiliki konotasi  negatif  di  dalam  masyarakat Indonesia,  hal  itu  dikarenakan  adanya stigmatisasi dan normalisasi dari pemegang  kuasa  terhadap  subjek  yang menjadi  sasarannya,  dalam  hal  ini khususnya  rakyat.  Jika  dilihat  secara literal,  kata  “sensual”  merujuk  kepada kesenangan naluri yang bersifat universal,  bukan  hanya  terfokus  pada satu  konteks,  yaitu  tubuh.  Pasalnya  di dalam  naskah  ini,  tubuh  laki-laki  dan perempuan diseragamkan oleh pemegang kuasa, bahkan secara
maknapun  diseragamkan.  Pemegang kuasa  dalam  hal  ini  telah  mereduksi pengetahuan  tentang  gramatikal  dengan cara  menormalisasikan  makna  yang tidak  sesuai.  Berikut  data  berupa  dialog yang terkandung di dalam naskah.
SUSILA: (Menyanyi, menimpali, sambil memegang meremas- remas  susunya)  Oo,  susuku  yang malang… JAKSA: (Dinyanyikan) Sebagaimana  dalam  pasal  4  Undang- undang Susila. Dilarang mempertontonkan  bagian  tubuh  tertentu yang  sensual…atau  yang  dianggap sensual.  Seperti  alat  kelamin,  payudara, pusar, paha, pinggul, pantat…
PEMBELA:  Dalam  penjelasan pasal  4  tersebut  dinyatakan  bahwa bagian  tubuh  tertentu  yang  sensual adalah  antara  lain  payudara  perempuan. Terdakwa  adalah  seorang  laki-laki. Bukan  perempuan.  Karena  itu  tuntutan jaksa absurd dan tak mendasar.

## Cara Kerja Relasi Kuasa
Di  dalam  naskah  drama Sidang Susila ada beberapa data yang
menunjukan  cara  kerja  relasi  kuasa berlangsung.  Pemegang  kuasa  pada umumnya  melakukan  berbagai  cara untuk  menormalisasikan  pengetahuan kepada  subjek  yang  ditujunya.  Tidak jarang juga penormalisasian ini berlangsung  dengan  cara-cara  yang licik.  Tujuan  dari  semua  itu  hanyalah satu:  agar  pemangku  pengetahuan  bisa dengan
lancar menormalisasikan pengetahuan  secara  objektif  dan  yang menurutnya  benar.  Hal  itu  dapat  dilihat dalam data berkut ini.
HAKIM:  Tentu  saja  tidak.  Kita hanya  bujuk  dia  dengan  menjanjikan ampunan,  biar  mau  mengaku  salah. Kalau  dia  sudah  mengaku  salah,  berarti dia  secara  sah  telah  bersalah.  Itu kesempatan kita menggoroknya…
Data  di  atas  menunjukan  cara kerja  pemegang  kuasa  yang  penuh dengan  kelicikan.  Untuk  mendapatkan validasi  dari  subjek,  pemegang  kuasa melakukan manipulasi kasus agar proses normalisasi,  dalam  hal  ini  pengetahuan moralitas dapat berjalan dengan sempurna.  Dengan  demikian  cara  kerja penguasa bersifat manipulatif dan marjinalisasi.  Hal  itu  diperkuat  dengan data berupa dialog di bawah ini.
PETUGAS  KEPALA:  Yang penting  saya  memperoleh  dukungan penuh  kalau  mesti  mengambil  tindakan- tindakan darurat.
HAKIM: Proyek moralitas dibenarkan sepanjang itu menguntungkan…  Apapun  yang  kamu lakukan  untuk  kepentingan  proyek Syariat Moral ini, kamu pasti memperoleh dukungan. Berdasarkan  data  di  atas,  bisa diambil  kesimpulan  bahwa  cara  kerja pemegang kuasa dalam menormalisasikan  pengetahuan  bersifat acak  namun  tersistematis,  maksudnya adalah  bahwa  pemegang  kuasa  dapat menjalankan pola apapun untuk
menginternalisasikan pengetahuan kepada subjek. Hal itu dapat digambarkan dalam data di bawah ini. JAKSA:  Kamu  jangan  salah faham. Kami sama sekali tak
mengancammu.  Lagi  pula,  siapakah sesungguhnya  yang  mengancam?  Dan siapa  yang  paling  merasa  terancam? Sumber  ancaman  jelas,  disebarkan  oleh pesakitan itu. Ia tidak sendirian. Ingatlah orang-orang yang kini telah memujanya,
yang menganggapnya pahlawan perlawanan. Messiah yang akan membebaskan!  Yang  kita  hadapi  adalah keyakinan!  Pemujaan!  Sekte!  Aliran sesat  yang  memuja  kebebasan!  Karena itulah,  yang  kita  hadapi  bukan  Cuma seorang pesakitan. Kita sedang berhadap-hadapan dengan sebuah gagasan yang memuja kebebasan. Gagasan yang mengatasnamakan keberagaman!  Bayangkan  bila  gagasan ini  meracuni  seluruh  rakyat  kita? Seluruh  persendian  moral  yang  telah kita bangun akan runtuh! Karna itu yang sedang  kita  perjuangkan  bukan  semata Undang-undang.  Kita  memperjuangkan keyakinan. Prinsip moral. Bahwa bangsa ini  harus  memiliki  sistem  moral  yang kuat…
PEMBELA:  Sistem  moral  yang kuat,  ataukah  sebuah  upaya  untuk memonopoli kebenaran?
Data  di  atas  merepresentasikan resistensi  pembela  terhadap  argument yang Jaksa kemukakan. Namun di dalam naskah Sidang  Susila ini,  pemegang kuasa  sangatlah  licik  di  dalam  proses penormalisasian  pengetahuan.  Seorang pembela  itu  akhirnya  akan  tunduk  pada Jaksa  dengan  cara  yang  halus.  Cara kerja  seperti  ini  sepertinya  sudah  umum dipakai  dalam  melancarkan  kepentingan pemegang kuasa. Walaupun tidak semua pembela  seperti  itu,  namun  dalam naskah  ini,  pembela  mau  tidak  mau mengikuti  alur  pemegang  kuasa.  Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data di bawah ini.
HAKIM:  Apa  kamu  pikir  kami
tak tahu kekerabatanmu dengan pesakitan  ini.  Saya  punya  informasi lengkap  tentang  kamu.  (Melihat-lihat catatan  dalam  map,  dan  membacanya)
Nama:  Utami…  Lulus  fakultas  Hukum lima  tahun  lalu…  Suma  cum  laude… Jadi  aktivis  pers  mahasiswa…  Hobi menulis  sastra…  Pernah  menerbitkan novel  yang  dituduh  penuh  adegan porno…
PEMBELA: Saya menulis sastra, bukan novel porno! HAKIM:  Terserah…  Saya  tak
peduli  apakah  sastra  atau  porno!  Yang jelas  itu  sastra  jenis  SMS…  Sastra mazhab selangkangan! Saya bisa menangkap  kamu  karna  menulis  novel itu!...  (kembali  membaca  di  map)… Pernah kost di Utan Kayu… Berkencan…  dan  punya  hubungan sejenis dengan… Dialog  di  atas  menggambarkan bagaimana  cara  kerja  pemegang  kuasa memarjinalisasi pihak-pihak yang bertentangan  dengannya.  Dari  proses tersebut  kemudian  pemegang  kuasa memaksa  pihak  pembela  untuk  tunduk dengan  cara  kerja  kuasa.  Hal  itu  dapat tersaji dalam data berikut ini.
JAKSA:  Apa  yang  dilakukan pesakitan  ini  sudah  tidak  bisa  kita maafkan
PEMBELA:  Hukum  seberat- beratnya…
JAKSA:  Ia  terbukti  secara meyakinkan  berusaha  menggulingkan moral negara
PEMBELA:  (Bertanya  kepada kloset  itu)  Bukankah  begitu,  saudara terdakwa?
HAKIM: Pesakitan, saudara
pembela!
PEMBELA:  Ya,  inilah  cintoh moral yang buruk!
Epilog  dari  naskah  tersebut menggambarkan  bagaimana  pengetahun diinternalisasikan  oleh  pemegang  kuasa dengan  cara  kerja  yang  abstrak.  Pada akhirnya  pembela  yang  awalnya  selaku orang  yang  menentang,  harus  tunduk kemudian  dan  mengikuti  alur  yang dijalankan oleh pemegang kuasa. Dalam naskah  ini,  pemegang  kuasa  telah berhasil mengontrol dan menormalisasikan  pengetahuan  tentang moralitas kepada subjek yang diinternalisasikannya  melalui  cara-cara yang halus dan tersistematis. Pengetahuan  moral  telah  diseragamkan dengan dukungan undang-undang sebagai batas yang tidak boleh dilanggar. Objektifitas  terbentuk dengan sempurna.
Teori  Michel  Foucault  tentang relasi  kuasa  sangatlah  relevan  dalam menelanjangi  sebab-akibat pengetahuan.
Seperti  sudah  dijelaskan  di  atas  bahwa pengetahuan akan melahirkan
kekuasaan,  dan  kekuasaan  tidak  akan tercapai  tanpa  pengetahuan.  Maka  dari itu  maka  proses  normalisasi  adalah  hal yang  benar  adanya,  dan  itu  terjadi  pada sektor-sektor  yang  setiap  hari  manusia lakukan. Contohnya adalah pengetahuan moralitas  seperti  yang  terkandung  di dalam  naskah Sidang  Susila karya  Ayu Utami dan Agus Noor ini.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan di dalam penelitian kali ini, terdapat beberapa aspek yang berhubungan dengan relasi kuasa, pertama adalah bentuk relasi kuasa yang didasarkan atas pikiran. Bentuk relasi ini sangat umum dijumpai karena berhubungan  langsung  dengan  setiap pikiran  yang  telah  dikontrol  oleh berbagai macam alat, yang salah satunya adalah  undang-undang.  Undang-undang adalah salah satu batasan yang dilegitimasi oleh pemegang kuasa untuk mengontrol  dan  menyeragamkan  semua
pikiran  atau  pengetahuan  rakyat  yang telah  terinternalisasi  olehnya.  Pada umumnya  hal-hal  yang  nantinya  akan bertabrakan dengan undang-undang akan  dijerat  sesuai  dengan  apa  yang pemegang  kuasa  berikan.  Di  dalam naskah Sidang  Susila ini,  pemegang kuasa  sudah  berhasil  mengontrol  dan menyeragamkan  pengetahuan  subjek. Yang  kedua  adalah  cara  kerja  relasi kuasa,  dalam naskah  Sidang Susila  ini, cara  kerja  pemegang  kuasa  terhadap proses  penormalisasian  pengetahuan bersifat  abstrak  namun  tersistematis, maksudnya  adalah  bahwa  pemegang kuasa  sangat  pintar  di  dalam  melihat suatu  hal  yang  bisa  membuat  cara  kerja mereka  berantakan.  Maka  dari  itu  pada umumnya  cara  kerja  pemegang  kuasa biasanya dimulai dengan cara
menyumpal  orang-orang  yang  bisa memberikan  perlawanan  pada  proyek yang  disusunnya,  hal  itu  dilakukan dengan cara apapun.

## Saran
Adapun  saran  yang  barangkali bisa  penulis  berikan  adalah  bahwa nantinya,  mungkin  peneliti  selanjutnya bisa  mengkaji  karya  sastra  dengan  teori Michel  Foucault  secara  komperhensif, karena  menurut  hemat  penulis,  teori Michel  Foucault  sangatlah  penting dalam  merumuskan  aspek-aspek  apa saja  yang  telah  dibangun  oleh  relasi kuasa  dan  dampaknya  terhadap  pikiran yang telah diinternalisasikan. Dan untuk pembaca,  tafsir  atas    penelitian  ini sangatlah  terbuka,  namun  akan  lebih baik  jika  pembaca  terlebih  dahulu mengenal teori Michel Foucault sebelum menafsirkannya.
Dengan
begitu,
pembaca  barangkali  akan  mendapatkan kepuasaan tafsir dari penelitian kali ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Foucault, Michel. 2002, power/knowledge:  selected  interviews and other writings, 1972-1977, terjemahan wacana kuasa/pengetahuan: wacana  pilihan  dan  tulisan-tulisan 1972-1977 . Jogjakarta. Bentang Budaya. Faruk.  2014. Metodologi  penelitian sastra . Yogyakarta: pustaka pelajar.
Satoto,  Soediro.  2012 .  Analisis  Drama dan Teater . Yogyakarta: Ombak.
Ratna,  Kutha  Nyoman.  2008. Teori, Metode,  dan  Teknik:  penelitian  sastra . Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian .
Bandung: penerbit alfabeta.
Anggradinata, L,P. 2016. Konsep Kegilaan dan Kekuasaan Michel Foucault  Dalam  Cerpen  “Catatan Harian  Orang  Gila”  Karya  Lu  Xun . Wahana, 1(13), 4-13.
Pranowo,  Y.  2017. Genealogi  Moral Menurut Foucault  Dan Nietzsche: Beberapa  Catatan. Melintas,  1(33),  52- 69.
http://naskahdrama- rps.blogspot.com/2010/08/sidang-susila- ayu-utami-dan-agus-noor.html?m=1 diakses pada 1 oktober 2022