Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah
(Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2010-2022)
Irmawati Rosaeni 1
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
* Alamat e-mail corresponding author : irmawatirosaeni@gmail.com

## A B S T R A C T
This  research aims  to determine  the  effect of Regional Original Income  (PAD),  Profit Sharing  Funds (DBH),  General  Allocation  Funds  (DAU)  and  Special  Allocation  Funds  (DAK)  on  Regional Expenditures.  This  research  uses  independent  variables,  namely  Regional  Original  Income  (PAD), Profit  Sharing  Funds  (DBH),  General  Allocation  Funds  (DAU)  and  Special  Allocation  Funds  (DAK) while  the  dependent  variable  is  regional  expenditure.  The  sample  for  this  research  is  the  Regional Budget  and  Expenditure  Realization  Report  (LRA)  for  2010-2022  obtained  from  the  Bandung  City Regional Financial and Asset Management Agency. The sampling technique was carried out using the Purposive  Sampling  method.  The  research  method  used  in  this  research  is  the  multiple  linear regression  research  method.  The  results  of  this  research  show  that  PAD  has  a  significant  effect  on regional spending, while DBH, DAU and DAK have no effect on spending. Furthermore, overall PAD, DBH, DAU and DAK appear to have an influence of 97.3% on regional spending while the remaining 2.7% is explained by other variables outside the model equation.

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Bagi  Hasil (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Belanja  Daerah. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  sedangkan variabel dependennya adalah  belanja  daerah.  Sampel  penelitian  ini  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  dan  Belanja  Daerah (LRA)  pada  tahun  2010-2022  yang  diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampling . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian regresi liniear berganda. Hasil peneitian ini menunjukkan  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah  sedangkan  DBH,  DAU  dan  DAK tidak  berpengaruh  terhadap  belanja.  Lebih  jauh  lagi  secara  keseluruhan  PAD,  DBH,  DAU  dan  DAK
tampaknya mempunyai pengaruh sebesar 97,3% terhadap belanja daerah sedangkan sisanya sebesar 2,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model.

## 1. Pendahuluan
Sejak  reformasi,  sistem  pemerintahan  sentralis  di  Indonesia  yang  selama  ini  dianut  tidak  mampu membawa  kesejahteraan  bagi  masyarakat  luas  sehingga  memunculkan  tuntutan  kewenangan  yang  lebih besar  dari  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan.  Hal  ini  mengarah  pada  desentralisasi,  di  mana pemerintah  pusat  memindahkan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  wilayahnya sendiri  (Waris,  2012).  Desentralisasi  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pelayanan  dari  pemerintah  kepada  masyarakat    (Fahlevy  &  Burhanudin,  2022). Tuntutan  akan desentralisasi ini diwujudkan dalam UU No. 32 tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi UU No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Desentralisasi  kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk kebijakan  otonomi  daerah.  Dengan  adanya  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah (Afandi et al., 2016).
Dalam  pembangunan  daerah  membutuhkan  alokasi  dana  pembangunan  yang  besar.  (Ramadhani  & Utomo, 2019). Aliran dana ini berasal dari pendanaan sendiri yaitu Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dan bantuan keuangan pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dengan  meningkatnya  pendapatan daerah,  diharapkan  belanja  daerah  juga  meningkat.  (Yuniarti,  n.d.)  Instansi  pemerintah  daerah  yang menerima  anggaran  belanja  tentunya  harus  mampu  menunjang  pertumbuhan  belanja  daerah  sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  hal  penting  karena  menjadi  salah  satu kekuatan  pertumbuhan  ekonomi  lokal  yang  akan  membantu  membangun  masyarakat  yang  mandiri  dan adil  (Yuliet  Ihalauw  et  al.,  2023).  Saat  ini  belanja  pemerintah  daerah  masih  belum  mencerminkan kepentingan publik,  karena pengalokasian belanja tidak dialokasikan  untuk belanja  yang produktif yang dapat meningkatkan pelayanan publik. Dimana proporsi belanja lebih didominasi belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung daerah (Yaqin et al., 2018).
Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, beliau mengharapkan jika belanja daerah itu dialokasikan  untuk  hal  yang  lebih  produktif.  ( https://kemenkeu.go.id ).  Sri  Mulyani  juga  mengatakan salah  satu  faktor  yang  membuat  pengelolaan  keuangan  daerah  jadi  tidak  efisien  adalah  kondisi  dimana proporsi  belanja  pegawainya  lebih  besar  jika  kita  banding  kan  dengan  belanja  modal.  Bahkan  total belanja  pegawai  bisa  mencapai  36,8%  sedangkan  belanja  modal  hanya  20%,  Penyebabnya  adalah  ada sebagian anggaran yang digunakan untuk kegiatan birokrasi contohnya biaya perjalanan dinas dan biaya rapat  yang  cukup  besar,  padahal  pemerintah  bisa  menggunakan  anggaran  itu  untuk  memberi  fasilitas
umum bagi masyarakat. ( https://kemenkeu.go.id ).

## Tabel 1
Realisasi Belanja di Kota Bandung Tahun Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Daerah 2010 Rp. 1.238.514.782.719 Rp. 405.699.482.843 Rp. 2.522.680.816.553 2011 Rp. 1.418.329.356.110 Rp. 612.081.890.549 Rp. 3.080.347.679.003 2012 Rp. 1.634.604.768.384 Rp. 806.665.039.823 Rp. 3.490.035.513.075 2013 Rp. 1.791.058.168.884 Rp. 1.064.845.440.308 Rp. 4.027.469.180.321 2014 Rp. 2.193.068.581.307 Rp. 971.440.599.331 Rp. 4.435.589.823.032 2015 Rp. 2.381.935.235.484 Rp. 1.287.802.827.811 Rp. 5.201.938.207.165 2016 Rp. 2.275.389.581.281 Rp. 1.254.021.785.263 Rp. 5.830.413.719.644 2017 Rp. 2.337.929.555.085 Rp. 918.875.016.069 Rp. 5.540.817.365.842 2018 Rp. 2.536.996.464.878 Rp. 1.049.696.223.623 Rp. 6.114.449.093.123 2019 Rp. 2.535.338.719.039 Rp. 1.179.429.469.424 Rp. 5.131.020.269.061 2020 Rp. 2.169.321.718.452 Rp. 558.480.387.618 Rp. 5.372.019.732.054 2021 Rp. 2.236.006.671.238 Rp. 721.566.424.793 Rp. 5.646.807.120.638 2022 Rp. 2.480.313.890.636 Rp. 644.171.724.240 Rp. 6.446.027.711.554
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRA) Kota Bandung
Pada  tabel  1  di  atas  menunjukkan  proporsi  belanja  pegawai  dan  belanja  modal  dalam  belanja  daerah, dapat  dikatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  di  Kota  Bandung  masih  belum  efisien  karena  rata-rata proporsi  belanja  pegawai  mencapai  44%  dari  belanja  daerah,  sedangkan  belanja  modal  hanya  20%  dari belanja  daerah.  Hendaknya  pemerintah  daerah  memproporsikan  lebih  besar  belanja  modal,  agar terciptanya peningkatan infrastruktur yang akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah Hal ini dapat merugikan masyarakat, sebab pembangunan infrastruktur publik mungkin tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan dana belanja modal (Mutmaina, 2017).
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian  ini  secara  detail  meneliti pengaruh dari dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli  Daerah,  DBH,  DAU  dan  DAK  terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Kota  Bandung
tahun 2010-2022).
Penelitian ini penting karena pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien  mengingat  peningkatan  dana  transfer  dan  belanja  daerah  yang  tidak  diimbangi  dengan pengelolaan anggaran yang baik. Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD masih belum signifikan  dan  rendahnya  kemampuan  dalam  memprediksi  pendapatan  daerah  mempengaruhi  pungutan yang  optimal.  Tingginya  ketergantungan  transfer  pusat  juga  tidak  diikuti  dengan  perbaikan  governance. Kebaruan  penelitian  ini  adalah  dana  transfer  yang  lebih  detail  dibagi  ke  dalam  DBH,  DAU  dan  DAK serta sampel yang digunakan adalah pemerintah kota dengan pengamatan selama 13 tahun.
Tujuan Penelitian ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah  di  Kota  Bandung.  Penelitian  ini  diharapkan  berkontribusi  untuk  membantu  pemerintah  dalam mengambil  kebijakan  strategis  dalam  upaya  perbaikan  terkait  pelaksanaan  otonomi  daerah,  serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.

## 2. Tinjauan Pustaka
Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency  theory  merupakan  kontrak  antara  manajer  (agent)  dengan  investor  (principal)  merupakan hubungan keagenan (Jensen et al., 1976). Asumsi dasar teori agensi, yaitu bahwa manusia pada dasarnya bersifat  mementingkan  diri  sendiri  dan  cenderung  membuat  keputusan  yang  dapat  memaksimalkan kesejahteraan  mereka  sendiri  (Cuevas-Rodríguez  et  al.,  2012).  Menurut  teori  ini,  salah  satu  cara  untuk mengarahkan  kepentingan  diri  para  agen  sehingga  sejalan  dengan  kepentingan  principal  adalah  melalui taktik  penyelarasan  insentif.  Taktik  ini  bertujuan  untuk  memotivasi  agen  agar  bertindak  sesuai  dengan kepentingan principal dengan cara yang benar (Purbayati et al., 2022); (Pakpahan et al., 2022).
Organisasi  sektor  publik  tidak  terlepas  dari  masalah  keagenan,  pada  dasarnya  organisasi  sektor  publik dibangun  atas  dasar  Agency  Theory  (Rivanda  et  al.,  2021);  (Sudarsana  &  Rahardjo,  2013).  Hal  ini diperkuat dengan pernyataan (Lane, 2000) yang menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada  serangkaian  hubungan  prinsipal-agen.  Dalam  hubungan  ini,  pemerintah  daerah  yang  berperan sebagai  agen  diharapkan  untuk  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  prinsipal  yaitu  pemerintah  pusat dalam  pengelolaan  sumber  daya  secara  efektif  dan  mengimplementasikan  kebijakan  dengan  cara  yang memaksimalkan kebaikan publik (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah
Pada Agency Theory dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat dan masyarakat. Besarnya PAD suatu daerah akan menjadi salah satu faktor dalam menentukan belanja daerah, hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan
kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintah  dan  kemampuan  daerah  dalam  menghasilkan  pendapatan. Semakin  tingginya  PAD  yang  dihasilkan  maka  daerah  tersebut  memenuhi  kebutuhan  belanja  daerahnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, ini menandakan bahwa daerah sudah mandiri, begitupun sebaliknya  (Rahmat  &  Handayani,  2016).  Hal  ini  didukung  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh (Ernayani, 2017), (Sofyani & Subadriyah, 2020) dan  (Astutiwaty, Lukita, & Astriani, 2022) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
H 1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

## Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  merupakan  transfer  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  menjadi  insentif  bagi  pemerintah  daerah  untuk  membiayai belanja  daerah  (Ferdiansyah  et  al.,  2018a).  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  (Ernayani,  2017),    dan  (Fadilah  &  Helmayunita,  2020).  menyatakan  bahwa  DBH  berpengaruh terhadap  Belanja  Daerah.  Berbeda  dengan  hasil  penelitian  (Handayani  et  al.,  2022)  dan  (Astutiwaty, Lukita,  &  Astriani,  2022)  yang  menyatakan  bahwa  DBH  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja daerah.
H 2 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

## Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah
Dana  yang  berasal  dari  transfer  pemerintah  pusat  yang  dialokasikan  ke  daerah  dalam  mewujudkan desentralisasi.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  mendorong  peningkatan  belanja  daerah  lebih  tinggi disbanding  dengan  PAD  (Nawawi,  2021).  Dana  ini  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah. Hal ini didukung  oleh  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Astutiwaty,  Lukita,  &  Astriani,  2022)  dan (Ernayani, 2017) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah.  Sedangkan penelitian dari (Sofyani & Subadriyah, 2020) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. H 3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah
Dana Alokasi Khusus (DAK) ini diberikan oleh pusat kepada daerah dengan tujuan untuk  mempercepat pembangunan  ekonomi  dalam  bentuk  pembangunan  daerah.  Sehingga  DAK  erat  hubungannya  dengan belanja  daerah,  agar  pemerintah  daerah  bisa  melakukan  pembangunan  yang  menjadi  prioritas  nasional. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh   (Astutiwaty,  Lukita, &  Astriani, 2022) dan (Cantika & Rivandi, 2023) menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah.  Berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan    oleh  (Ernayani,  2017)  dan  (Ferdiansyah  et  al.,  2018b)  yang
menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.
H 4 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah H 5 : PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif.  Menurut  (Afgani  et  al.,  2021)  analisis deskriptif  kuantitatif  merupakan  penelitian  yang  menguji  menggunakan  data  penelitian  berupa  angka- angka  dan  analisis  menggunakan  statistik.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Kota Bandung tahun 2010-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling yaitu purposive sampling.

## Instrumen Penelitian
Pada  penelitian  ini  terdapat  4  variabel  bebas  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  (X 1 ),  Dana  Bagi  Hasil (X 2 ),Dana  Alokasi  Umum  (X 3 )  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (X 4 ).  Sedangkan  variable  terikat  pada penelitian ini adalah Belanja Daerah. Seluruh variabel diukur dengan skala pengukuran rasio. Data yang dihasilkan kemudian melalui pengujian asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda (Rivanda et al., 2022); (Ghozali, 2016).

## Variabel Penelitian dan Pengukurannya
Variabel  terikat  dan  variabel  bebas  pada  penelitian  ini  akan  diukur  dengan  indikator-indikator  sebagai berikut:

## a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  indikator variabel PAD adalah:
1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
b. Dana Bagi Hasil (DBH)
Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan    indikator  variabel  DBH yaitu:
1. Dana Bagi Hasil Pajak
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
c. Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan    indikator
variabel DAU adalah:
1. Celah Fiskal
2. Alokasi Dasar
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Berdasarkan  UU  No. 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan    indikator  variabel  DAK yaitu:
1. Kriteria  Umum
2. Kriteria Khusus
3. Kriteria Teknis
e. Belanja Daerah
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  indikator variabel Belanja Daerah adalah:
1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

## 4. Hasil dan Pembahasan
Hasil Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Berdasarkan hasil uji pada tabel 1 Uji Normalitas Kolomogorov-Smirnov di bawah ini, nilai signifikansi yang  diperoleh  adalah  0,854.  Ini  artinya  data  dari  setiap  variabel  berdistribusi  normal,  karena  sesuai dengan  teori  jika  nilai  signifikansi  >  0,05  maka  data  dari  setiap  variabel  berdistribusi  normal. Berdasarkan  tabel 2 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,854> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

## Tabel 2
Uji Normalitas Kolmogrof-Smirnov
Unstandardize Residual N 13 Normal Parameters a,b Mean .0000007 Std. Deviation 210430543.8 Most Extreme Difference    Absolute .169 Positive .169 Negative -.130 Kolmogorov-Smirnov Z .608
E ISSN : 2580 - 5517
Assymp. Sig. (2-tailed) .854

## Sumber: data diolah, Output SPSS

## Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  tabel  3  Uji  Multikolinearitas  di  bawah  ini,  diketahui  bahwa  keempat  variabel  independent memiliki nolai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independent yang akan diteliti.
Tabel 3
Uji Multikolinearitas Unstandardize Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics Model B Std. Error Beta t Sig.  Tolerance VIF 1          (Constant)  1842580559 1108233913 1.663 .135 PAD .742 .227 .575 3.261   .012 .107 9.324 DAU .958 .762 .193 1.258 .244 .141 7.067 DAK 1.556 .681 .268 2.286   .052 .243 4.114 DBH -.957 1.171 -.071 -.818 .437 .443 2.258
Sumber: data diolah, Output SPSS

## Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot di bawah ini terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, ini artinya data yang diteliti terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

## Gambar 1
Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot

## Uji Autokorelasi
Pada  tabel  4  Uji  Autokorelasi  Durbin  Watson  di  bawah  ini,  diperoleh  nilai  DW  sebesar  0,437.  Karena nilai DW terletak antara dL dan dU atau diantara (d-dU) dan (4-dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti sehingga memerlukan runs test dengan syarat nilai Asymp.sig (2 tailed) harus lebih besar dari 0,05.
Tabel 4 Uji Autokorelasi Durbin Watson Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .987 a .973 .575 -.818 .437 a. Predictors (Constant), DBH,DAK,DAU,PAD
b. Dependent Variable: Belanja_Daerah
Sumber: data diolah, Output SPSS
Pada tabel 5 Uji Autokorelasi Run Test di bawah ini, didapatkan nilai Asymp.sig (2 tailed) sebesar 0,982 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi.
Tabel 5
Uji Autokorelasi Run Test
Unstandardize Residual Test Value a -49647057.53 Cases < Test Value 6 Cases >= Test Value 7 Total Cases 13 Number of Runs 8 Z .022 Assymp. Sig. (2-tailed) .982
Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan  keempat  hasil  uji  asumsi  klasik  di  atas,  diketahui  bahwa  tidak  ditemukan  adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi liniear berganda.

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Hasil analisis regresi liniear berganda ditunjukkan melalui tabel 6 di bawah ini. Berdasarkan tabel terlihat nilai koefisien regresi pada nilai Unstandardized Coefficients Beta.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Unstandardize Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta 1          (Constant)  1842580559 1108233913 PAD .742 .227 .575 DAU .958 .762 .193 DAK 1.556 .681 .268 DBH -.957 1.171 -.071 Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan tabel 6 di atas maka diperoleh persamaan :
Ῠ = 1842580559 + 0,742 X 1 + 0,958 X 2 + 1,556 X 3 – 0,957 X 4 + e ……..(1)
Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
Konstanta sebesar 1842580559 menyatakan jika PAD, DAU, DAK dan DBH bernilai  nol dan tidak ada perubahan,  maka  biaya  untuk  memenuhi  belanja  daerah  akan  bernilai  1842580559  satuan.  Koefisien PAD (X 1 ) sebesar 0,742 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Belanja Daerah (Y) akan naik sebesar 0,742  satuan  dengan  asumsi  variabel  bebas  lain  nya  tetap.  Koefisien  DAU  (X 2 )  sebesar  0,958  artinya setiap  kenaikan  satu  satuan  maka  Belanja  Daerah  (Y)  akan  naik  sebesar  0,958  satuan  dengan  asumsi variabel bebas lain nya tetap. Koefisien DAK (X 3 ) sebesar 1,556 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Belanja  Daerah  (Y)  akan  naik  sebesar  1,556  satuan  dengan  asumsi  variabel  bebas  lain  nya  tetap. Koefisien  DBH  (X 1 )  sebesar  -0,957  artinya  setiap  kenaikan  satu  satuan  maka  Belanja  Daerah  (Y)  akan turun sebesar 0,957 satuan dengan asumsi variabel bebas lain nya tetap.

## Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Analisis koefisien determinasi ini memperlihatkan sejauh mana pengaruh secara simultan antara variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan belanja daerah. Dasar untuk menyatakan hubungan yang erat adalah apabila nilai R>50%.
Tabel 7 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square 1 .987 a .973 .575 a. Predictors (Constant), DBH,DAK,DAU,PAD
b. Dependent Variable: Belanja_Daerah
Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan  tabel  7  di  atas  maka  diperoleh  nilai  R  sebesar  0,987  atau  98,7%.  Hal  ini  menunjukan variabel  PAD,  DBH,  DAU  dan  DAK  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  Belanja  Daerah.  Nilai koefisien  determinasi  atau  R-Square  yang  diperoleh  sebesar  0.973  atau  97,3%.  Angka  ini  menunjukkan bahwa nilai belanja daerah  yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh  sebesar 97,3% dijelaskan  oleh  variabel  PAD,  DBH,  DAU  dan  DAK,  sedangkan  sisanya  sebesar  2,7%  dijelaskan  oleh variabel lain diluar persamaan model.

## Hasil Uji Hipotesis Statistik

## Uji Signifikansi Parsial (Uji T)
Pada  uji  t  di  bawah  ini,  nilai  t tabel yang  digunakan  sebesar  2,306  yang  diperoleh  dari  tabel  t  pada  taraf signifikansi 5% atau 0,05 (karena dua sisi jadi nilai signifikansinya 0,025) dan derajat bebas (df) = n-k-1 = 13-4-1 = 8. Pada tabel 8 terdapat nilai t hitung yang dibandingkan dengan t tabel .

## Tabel 8

## Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial
Unstandardize Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1          (Constant)  1842580559 1108233913 1.663 .135 PAD .742 .227 .575 3.261   .012 DAU .958 .762 .193 1.258 .244 DAK 1.556 .681 .268 2.286   .052 DBH -.957 1.171 -.071 -.818  .437 Sumber: data diolah, Output SPSS
Dari persamaan regresi di atas memiliki makna sebagai berikut:
a. Hasil analisis uji t untuk PAD diperoleh t hitung sebesar 3,261 > t tabel sebesar 2,306 dengan nilai  signifikan  sebesar  0,012  < 0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bandung.
b. Hasil analisis uji t untuk DAU diperoleh t hitung sebesar 1,258 < t tabel sebesar 2,306 dengan nilai  signifikan  sebesar  0,244  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  DAU  tidak  berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bandung.
c. Hasil analisis uji t untuk DAK diperoleh t hitung sebesar 2,286 < t tabel sebesar 2,306 dengan nilai  signifikan  sebesar  0,052  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  DAU  tidak  berpengaruh
terhadap belanja daerah di Kota Bandung.
d. Hasil analisis uji t untuk DBH diperoleh t hitung sebesar -0,818 < t tabel sebesar 2,306 dengan nilai  signifikan  sebesar  0,437  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  DAU  tidak  berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bandung.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Untuk  melihat  bagaimana  variabel  independen  yaitu  PAD,  DBH,  DAU  dan  DAK  berpengaruh  secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah maka dapat dilakukan Uji F yaitu dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel .
Tabel 9

## Hasil Uji Signifikansi Simultan
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1          Regression 1.939E+19 4 4.848E+18 72.994 .000 b Residual 5.314E+17 8 6.642E+16 Total 1.992E+19 12 a. Dependent Variable : Belanja_Daerah
b. Predictors : (Constant), DBH,DAK,DAU,PAD
Sumber: data diolah, Output SPSS
Berdasarkan tabel 9 Hasil Uji Signifikansi Simultan di atas diketahui nilai Fhitung sebesar 72,994 dengan p-  value ( sig )  0,000.  Dengan  α=0,05  df1=  4  dan  df2=  13-4-1=8,  maka  F tabel =  6,04.  Dikarenakan  nilai Fhitung  lebih  besar  dari  F tabel 72,994  >  6,59  dan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05  maka  artinya  secara simultan PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh  signifikan  terhadap belanja daerah di  Kota Bandung pada tahun 2010-2022.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bandung tahun 2010-2022. Sedangkan DBH,DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bandung tahun 2010-2022.
Temuan  ini  mendukung  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Ernayani,  2017)  yang  menyatakan bahwa  PAD  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Semakin  besar  PAD  yang dihasilkan  semakin  mandiri  daerah  tersebut  dalam  memenuhi  kebutuhan  belanja  daerahnya  sendiri sehingga tidak akan bergantung pada pemerintah pusat  (Astutiwaty, Lukita, & Astriani, 2022). Menurut (Sofyani & Subadriyah, 2020) semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, maka daerah  tersebut  akan  semakin  leluasa  dalam  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  tanpa  muatan
kepentingan pemerintah pusat yang tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah.
Proporsi  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  terhadap  belanja  daerah  yang  cenderung  mengalami  penurunan  akan tetapi  belanja  daerah  tetap  mengalami  peningkatan.  Sehingga  hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa DBH  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan  (Handayani  et  al.,  2022)  yang menyatakan bahwa tidak adanya korelasi dari DBH terhadap belanja daerah karena didalam dana transfer yang  menjadi  kunci  kebutuhan  daerah  yang  sudah  dianggarkan  dalam  rancangan  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  belum  ada  yang  optimal.  (Astutiwaty,  Lukita,  &  Astriani,  2022)  menambahkan transfer DBH yang diterima terlalu sedikit sehingga tidak mampu untuk menutupi belanja daerah.
DAU  yang  diterima  oleh  Kota  Bandung  mengalami  penurunan  di  beberapa  periode,  akan  tetapi  belanja daerah  terus  mengalami  peningkatan.  (Sofyani  &  Subadriyah,  2020)  menyatakan  bahwa  DAU dialokasikan  untuk  membiayain  belanja  pegawai.  Di  Indonesia  setiap  tahun  terjadi  peningkatan  belanja daerah utamanya belanja rutin disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang terus menambah jumlah PNS  dan  kenaikan  gaji  PNS,  sehingga  DAU  tidak  signifikan  jika  dibandingkan  dengan  gaji  pegawai tersebut.
Proporsi DAK terhadap belanja daerah di Kota Bandung memperoleh rata-rata 3%, setiap tahunnya DAK merupakan sumber dana perimbangan yang paling sedikit jumlahnya. Sehingga sejalan dengan (Ernayani, 2017)  bahwa  DAK  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Sejalan  dengan (Ferdiansyah  et  al.,  2018b)  yang  menyatakan  bahwa  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  kecilnya  DAK  yang diterima  oleh  suatu  daerah,  selain  itu  kebutuhan  sulit  diperkirakan  dengan  DAU  dan  kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja  daerah  di  Kota  Bandung  disertai  dengan  teori-teori  pendukung,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
a. Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mempunyai  pengaruh  positif  signifikan terhadap belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.
b. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.
c. Variabel  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.
d. Variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak.
e. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan  dengan  gabungan  dampak  sebesar  97,3%  terhadap  belanja  daerah  sedangkan  sisanya
sebesar 2,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model.
Hal  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  referensi  bagi  pemerintah  daerah  untuk  lebih  mengoptimalkan sumber-sumber  penerimaan  di  Kota  Bandung  agar  belanja  daerah  ikut  meningkat  sehingga  bisa mempercepat  proses  pembangunan  daerah.  Melihat  adanya  fenomena  yang  berbeda  dari  pengaruh  dana perimbangan  yaitu  DAU,  DAK  dan  DBH  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah,  sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU, DAK dan DBH yang bisa dialokasikan lebih ke belanja  daerah.  Kemudian  bagi  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  variable-variabel  lain yang  mempengaruhi  belanja  daerah,  melakukan  penelitian  pada  objek  lain  yang  lebih  luas  dan menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu data penelitian yang lebih lama.

## Daftar Pustaka
Afgani, K. F., Rivanda, A. K., & Purbayati, R. (2021). Predicting Corporate Bankruptcy: Based on MDA Textile and Garment on Indonesia Stock Exchange. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 5 (2), 1918–1932.
Afandi, M. N., Sianipar, R., Tinggi, S., Lembaga, I. A., & Negara, A. (2016). Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  Analysis  Of  Local  Financial Capabilities  In  Supporting Local  Autonomy  In Labuhan Batu Selatan District.  In Jurnal Wacana Kinerja ▪ (Vol. 19).
Astutiwaty,  L.  L.  C.  A.  D.  (2022).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad),  Dana  Bagi   Hasil  (Dbh),
Dana  Alokasi  Umum  (Dau),  Dan  Dana  Alokasi   Khusus  (Dak)  Terhadap  Belanja Daerah   Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Barat   Tahun  Anggaran  2016-2019. Jurnal  Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi , 242–262.
Cantika,  D.  R.  M.  (2023).  Belanja  Daerah  Dilihat  Dari  Aspek  Dana  Alokasi  Umum,   Dana  Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah. Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 52–69.
Cuevas-Rodríguez,  G.,  Gomez-Mejia,  L.  R.,  &  Wiseman,  R.  M.  (2012).  Has  Agency  Theory  Run  its Course?:  Making  the  Theory  more  Flexible  to  Inform  the  Management  of  Reward  Systems. Corporate Governance: An International Review , 20 (6), 526–546.
Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi  Khusus dan Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  Kasus  pada  14  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Kalimantan  Timur Periode 2009-2013). Jurnal Sosial,Humaniora Dan Pendidikan , 43– 52.
Fadilah,  H.,  &  Helmayunita,  N.  (2020).  Analisis  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum,  Dana
Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Vol. 2). Online.
Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik  (Studi inovasi Samsat  Care  di  Kota  Makassar). Journal  of  Government  Science  (GovSci) :  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 3 (2), 74–84.
Ferdiansyah, I., Risma Deviyanti, D., & Pattisahusiwa, S. (2018a). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja  daerah. INOVASI , 14 (1), 44–52.
Ferdiansyah,  I.,  Risma  Deviyanti,  D.,  &  Pattisahusiwa,  S.  (2018b).  Pengaruh  pendapatan  asli  daerah, dana  alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus,  dan  dana  perimbangan  terhadap  belanja  daerah. INOVASI , 14 (1), 44–52.
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23 .  Badan  Penerbit Universitas Dipenogoro.
Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Nusa Tenggara Barat. SOROT , 17 (1), 41.
Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson,  R.,  Watts,  R.,  &  Zimmerman,  J.  (1976).  Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior, Agency  Costs  and  Ownership  Structure.  In Journal  of  Financial  Economics (Issue  4).  Harvard University Press.
Lane, J. E. (2000). The Public Sector – Concepts, Models and Approaches . SAGE Publications.
Mutmaina,  Y.  R.  (2017).  Determinan  Belanja  Pegawai  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 4 (3), 185–198.
Pakpahan,  R.,  Purbayati,  R.,  Juniwati,  E.  H.,  &  Rivanda,  A.  K.  2022).  Pemodelan  Volatilitas  Indeks Saham  Infobank  15  Pada  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  & Akuntansi) , 6 (3), 1124–1138.
Purbayati,  R.,  Pakpahan,  R.,  Juniwati,  E.  H.,  &  Rivanda,  A.  K.  (2022).  Ketahanan  Perbankan  Syariah Indonesia  Terhadap  Fluktuasi  Kondisi  Makroekonomi  Dan  Kondisi  Fundamental  Saat  Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , XII (2), 115–126.
Rahmat, A. H. N. (2016). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Lansung. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 1–17.
Ramadhani,  S.,  &  Utomo,  C.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Dan  Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Majalah Ilmiah Solusi , 17 (1).
Rivanda,  A.  K.,  Arif,  I.  A.  I.,  &  Ramadhan,  R.  (2022).  Pengaruh  BI  Rate  Dan  Inflasi  Terhadap  IHSG
Dengan  Nilai  Tukar  Sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi, Dan Akuntansi , 6 (2), 1828–1841.
Rivanda, A. K., Muslim, A. I., (2021). Analisis Perbandingan Model Prediksi Financial Distress pada Sub Sektor Textile dan Garment. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK) , 9 (3), 485–500.
Sofyani,  L.  S.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)   Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah  (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Rekognisi Akuntansi , 33–47.
Sudarsana,  H.  S.,  &  Rahardjo,  S.  N.  (2013).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Temuan Audit  Bpk  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Indonesia). Diponegoro Journal Of Accounting , 2 (4), 1–13.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif . Alfabeta.
Waris,  I.  (2012).  Pergeseran  Paradigma  Sentralisasi  ke  Desentralisasi  Dalam  Mewujudkan  Good Governance. In Jurnal Kebijakan Publik (Vol. 3, Issue 1).
Yaqin,  U.  A.,  Herwanti,  T.,  &  Akram,  A.  (2018).  Komitmen  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kota  Bima). E-Jurnal Akuntansi , 2321.
Yuliet  Ihalauw,  F.,  Elim,  I.,  Kapojos,  P.  M.,  Akutansi,  J.,  Ekonomi  dan  Bisnis,  F.,  &  SAM  Ratulangi Manado,  U.  (2023). Analisis  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Tahun  2019- 2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi Covid-19 (Vol. 6, Issue 2).
Yuniarti,  F.  (n.d.).  The  Effect  Of  Local-Owned  Source  Revenue  And  Balanced  Fund  On  Capital Expenditure:  A  Case  Study  On  3  Regencies/  Municipalities  In  Malang  Raya  Year  2007-2016 Minor  Thesis  Department  Of  Economics  Faculty  Of  Economics  And  Business  University  Of Brawijaya Malang 2018 .