Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105

## Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas
Alya Sani Pratiwi 1 , Sonhaji 2 , Suhartoyo 3 , Endah Pujiastuti 4
123 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia 4 Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia alyasani06@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  pelaksanaan  pemberian  sanksi  bagi  perusahaan yang  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaannya  khususnya  di  Kota  Semarang.  Penyandang  disabilitas  memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya untuk mendapatkan pekerjaan.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  menentukan  bahwa perusahaan  swasta  wajib  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas,  apabila  tidak dilakukan  maka  dapat  dikenai  sanksi.    Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan yuridis  empiris.  Spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  wawancara  dan  studi  pustaka.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah metode  analisis  kualitatif.  Penarikan  simpulan  menggunakan  metode  deduktif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hingga  saat  ini  belum  ada  perusahaan  yang  diberikan  sanksi  karena  tidak mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas.  Terdapat  2  kategori  faktor  yang mempengaruhi  tidak  diberikannya  sanksi  tersebut,  yaitu  faktor  yuridis  dan  faktor  nonyuridis. Faktor yuridis adalah lemahnya pengaturan sanksi di tingkat pusat maupun daerah. Adapun faktor nonyuridis  meliputi  pengawasan  ketenagakerjaan  yang  belum  maksimal,  pelaporan  data  tenaga kerja penyandang disabilitas belum terintegrasi, dan belum terbentuknya Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Kata kunci: Disabilitas; Pekerjaan; Perusahaan; Sanksi

## Abstract
This  study  examines  the  implementation  of  imposing  sanctions  on  companies  that  do  not  employ workers with disabilities and the factors that influence its implementation, especially in the city of Semarang.  Persons  with  disabilities  have  the  same  rights  and  opportunities  as  other  Indonesian citizens  to  get  a  job.  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  8  of  2016  stipulates  that  private companies  are  required  to  employ  workers  with  disabilities,  if  they  do  not  do  so  they  can  be subject  to  sanctions.  The  approach  method  used  is  approachempirical  juridical.  Research specifications  areanalytical  descriptive.  The  data  collection  method  was  carried  out  by interviewing  and  literature  study.  The  analytical  method  used  is  analytical  methodqualitative. Drawing conclusions using the deductive method. The results of the study show that until now no company has been sanctioned for not employing workers with disabilities. There are 2 categories of  factors  that  influence  the  non-juridical  factors,  namely  juridical  factors  and  non-juridical factors. The juridical factor is the weak regulation of sanctions at the central and regional levels. The non-juridical factors include labor inspection that has not been maximized, data reporting on workers  with  disabilities  has  not  been  integrated,  and  the  Committee  for  the  Fulfillment  of  the Rights of Persons with Disabilities has not been formed.
Keywords: Company; Disability; Employment; Sanctions
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  manusia  adalah  makhluk  individu  sekaligus  makhluk  sosial  yang memiliki kebutuhan dan keinginan beragam. Salah satu upaya untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginannya tersebut adalah dengan bekerja. 1 Bekerja merupakan salah satu kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya dan mendapatkan  penghidupan  yang  layak. 2 Setiap  manusia  sebagai  warga  negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  27  ayat  (2)  yang menentukan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Sejalan  dengan  klausul  tersebut,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  5 mengatur  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  kesempatan  yang  sama  tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 3 Hal ini bermakna bahwa setiap tenaga kerja  berhak  untuk  memperoleh  pekerjaan  termasuk  di  dalamnya  tenaga  kerja penyandang  disabilitas.  Pemberian  kesempatan  yang  sama  terhadap  penyandang disabilitas  sekaligus  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  mereka  dalam menjalankan  fungsi  sosialnya. 4 Namun  pekerja/buruh  tidak  hanya  dituntut  untuk menyelesaikan  tanggung  jawabnya  dalam  bekerja  tapi  juga  membutuhkan perlindungan  agar  dapat  lebih  optimal  dalam  melakukan  pekerjaanya. 5 Perlindungan ini untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakukan tanpa diskriminasi. 6
Penyandang  disabilitas  adalah    setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 7 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas para penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai  penguasa  memegang  peran  penting  dan  memiliki  andil  besar  dalam
1 Rahmat  Gunawijaya,  “Kebutuhan  Manusia  dalam  Pandangan  Ekonomi  Kapitalis  dan  Ekonomi Islam,” Al Maslahah - Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 1 (2017): 131–50, https://doi.org/https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.921.
2 Devrayno  dan  Yanatar,  “Hak  Mendapatkan  Pekerjaan  dan  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas,” Jurnal  Ilmu  Hukum  Tambun  Bungai 7,  no.  2  (2022):  138–55, https://doi.org/https://doi.org/10.20231/jihtb.v7i2.228.
3 Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” Pub. L. No. 39 (2003).
4 Suhartoyo,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja/Buruh  Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia,” Masalah- Masalah Hukum 43, no. 4 (2014).
5 Sonhaji,  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  Terhadap  Kecelakaan  Kerja  yang  Terjadi  Pada Pekerja/Buruh di PT Pelindo III Semarang,” Administrative Law & Goverment Journal 4, no. 2 (2021).
6 Sonhaji.
7 Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” Pub. L. No. 69 (2016).
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
mengatur  serta  mencanangkan  program-program  pendukung  agar  tercapai kehidupan masyarakat yang sejahtera dan terpenuhinya lapangan kerja. 8
Ketentuan  tentang  hak  untuk  memperoleh  pekerjaan  bagi  penyandang disabilitas terdapat pula  pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas.  Pasal  4  ayat  (1) huruf g mengatur tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diantaranya adalah  pemenuhan  hak  di  bidang  ketenagakerjaan. 9 Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Gubernur  Jawa  Tengah  melalui Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2017  sebagai  peraturan pelaksanaannya. 10 Pengaturan tentang hak untuk memperoleh pekerjaan dijumpai pula  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  9  Tahun  2021  tentang Penyandang Disabilitas. 11
Peraturan-peraturan  dari  tingkat  pusat  sampai  dengan  daerah  tersebut  jelas menyatakan  bahwa  terdapat  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan untuk  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas.  Namun  jika  melihat kenyataan  di  lapangan,  serapan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  di perusahaan-perusahaan  belum  banyak.  Ida  Fauziah  mengutarakan  bahwa  jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 16,5 juta orang, sebanyak 7,6 juta laki- laki  dan  8,9  juta  perempuan. 12 Per  tahun  2021,  tercatat  1.271  penyandang disabilitas bekerja di 72 BUMN dan 4554 penyandang disabilitas bekerja di sektor swasta  yang  tersebar  di  588  perusahaan,  jumlah  penyandang  disabilitas  yang bekerja ini masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas di  Indonesia.  Hasil  penelitian  Suhartoyo  menegaskan  bahwa  perlindungan pekerja/buruh penyandang disabilitas dalam tataran kebijakan dan regulasi sudah cukup  mewadahi  namun  dalam  pelaksanaannya  belum  berjalan  dengan  baik khususnya berkaitan dengan kewajiban mempekerjakan satu orang pekerja/buruh penyandang disabilitas pada perusahaan yang mempekerjakan 100 orang. 13 Fakta tersebut  menegaskan  bahwa  masih  ada  perusahaan  yang  tidak  memenuhi kewajibannya  untuk  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila  kewajiban  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan tidak dilaksanakan tentunya ada sanksi yang dapat diterapkan. Sanksi di
8 Suhartoyo,  “Prinsip  Persiapan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri,” Administrative Law & Goverment Journal 2, no. 3 (2019).
9 Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  “Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” Lembaran Daerah 11 (2014).
10 Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  “Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Penyandang Disabilitas” (2017).
11 Sekretariat  Daerah  Kota  Semarang, Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  9  Tahun  2021 tentang Penyandang Disabilitas (Semarang, 2021).
12 Ida    Fauziah  dalam  lham  Tirta  dan  Febriyan  A.,  “Jumlah  Disabilitas  yang  Bekerja  di  Perusahaan Masih Sedikit,” Republica Online , 2022.
13 Suhartoyo,  “Prinsip  Persiapan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri.”
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
bidang  ketenagakerjaan  terdapat  2  jenis,  yaitu  sanksi  pidana  dan  sanksi administratif.  Sanksi  pidana  merupakan  sanksi  penderitaan  atau  nestapa  yang diterima  oleh  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  terlarang  menurut  hukum pidana. 14 Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan ketika melakukan pelanggaran  administratsi  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  sifatnya administrasif. 15
Apabila  ditelusur,  terdapat  beberapa  penelitian  tentang  penyandang disabilitas  diantaranya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sodiqin  yang menganalisis  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan hak-hak  hukum  penyandang  disabilitas,  baik  secara  vertikal  maupun  horisontal. Tujuannya  adalah  memetakan  sumber  disharmoni  dalam  perlindungan  hak-hak hukum  penyandang  disabilitas  yang  menyebabkan  terjadinya  diskriminasi. 16 Penelitian  terkait  penyandang  disabilitas  juga  dilakukan  oleh Tambunan  dkk dengan  fokus  penelitian  mengenai  pelaksanaan    perlindungan    hukum    terhadap pekerja disabilitas pada PT. Sumber Alfaria Trijaya berdasarkan Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  dan  faktor-faktor  menjadi  penghambat  dalam  penerapan perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  disabilitas  pada  PT.  Sumber  Alfaria Trijaya. 17 Selanjutnya  penelitian  oleh  Raditia  yang  mengkaji  tentang  pengaturan hak-hak  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  berdasarkan  peraturan-perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  serta  untuk  mengetahui  bentuk  perlakuan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja pada Yayasan di Bali. 18
Tiga  penelitian  tersebut  tidak  meneliti  pelaksanaan  pemberian  sanksi terhadap  perusahaan  yang  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas.  Jadi  penelitian  yang  dilakukan  penulis  berbeda  dengan  ketiga penelitian  tersebut.  Tiga  penelitian  sebelumnya  meneliti  tentang  perlindungan hukum  serta  hak-hak  penyandang  disabilitas,  dan  tidak  meneliti  tentang pelaksanaan  pemberian  sanksi.  Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  memberikan lebih  mendalam  terkait  dengan  pengaturan  bagi  tenaga  kerja  penyandang disabilitas khususnya dalam hal penerapan sanksi.

## 2. METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang memandang ilmu hukum bukan sebagai law as what
14 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
15 “Kamus Hukum Online,” PT Zhamrawut Corps Indonesia, 2016.
16 Ali  Sodiqin,  “Ambiguitas  Perlindungan  Hukum  Penyandang  Disabilitas  dalam  Perundang- undangan  di  Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (31 Maret 2021): 31, https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707.
17 I  Wayan  Tika  Tambunan,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti, “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Penyandang  Disabilitas  Pada  PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya,” Jurnal Interpretasi  Hukum 1,  no.  2  (September  26,  2020):  116–21,  https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2447.116- 121.
18 Tjokorda  Gde  Agung  Smara  Raditia  dan  Dewa  Gede  Pradnya  Yustiawan,  “Pemenuhan  Hak-Hak Tenaga  Kerja  Penyandang  Disabilitas  yang  Bekerja  pada  Yayasan  di  Bali,” Kertha Semaya :  Journal  Ilmu Hukum 8, no. 12 (21 November 2020): 1845, https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p02.
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
it  is  in  the  books tetapi  melihat  ilmu  hukum  itu  sebagai  realitas  sosial. 19 Spesifikasi  penelitian  pada  penulisan  hukum  ini  adalah  penelitian deskriptif analitis .  Menurut  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Acmad,  penelitian  yang  deskriptif adalah penelitian yang sifatnya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan  objek  penelitian  sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukan. 20 Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  data  kualitatif.  Data  tersebut dilihat dari sumber perolehannya dipilah dalam dua kategori yaitu data primer dan data  sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang  langsung  diperoleh  dari  objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung,  dapat  melalui  studi  pustaka,  studi  dokumen,  maupun  hasil  penelitian pihak lain. Data yang sudah dikumpulkan baik itu data primer dan data sekunder dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Metode  analisis kualitatif  adalah  mengolah  dan  menganalisis  data  primer  serta  data  sekunder dengan menyusunnya secara sistematis, menggolongkannya dalam pola dan tema, mengategorikan  dan  mengklasifikasi,  kemudian  menghubungkan  satu  dengan lainnya.  Setelah  dianalisis  kemudian  ditarik  simpulan  dari  bahan  hukum  yang diperoleh  oleh  peneliti  menggunakan  metode  deduktif.  Metode  deduktif  adalah proses bernalar yang bermula dari statmen umum untuk tiba pada suatu simpulan yang khusus tentang suatu hal tertentu. 21
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan  Pemberian  Sanksi  Bagi  Perusahaan  yang  Tidak Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Penyandang  Disabilitas  di  Kota Semarang
Penyandang  disabilitas  memerlukan  pekerjaan  untuk  alasan  yang  sama seperti  mereka  yang  tidak  memiliki  disabilitas.  Mereka  memiliki  hak  dan kesempatan  yang  sama  seperti  yang  lainnya  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang layak. 22 Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  kebijakan  yang bersifat nondiskriminatif bagi penyandang disabilitas yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengaturan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas  sebagai  warga negara berhak pula untuk  mendapatkan pekerjaan  yang layak.  Pekerjaan  yang  layak  ini  tentunya  dengan  tetap  memperhatikan  kondisi mereka  yang memiliki keterbatasan. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pasal 5 huruf f  ditentukan bahwa Penyandang  Disabilitas  berhak  atas  pekerjaan,  kewirausahaan,  dan  koperasi. Undang-undang tersebut juga menegaskan adanya kewajiban terhadap pemerintah
19 Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,  1  ed. (Jakarta: Kencana, 2020).
20 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
21 Soetandyo Wignjosoebroto, Pedoman dan Tata Cara Penulisan Disertasi (Malang: Madani, 2017).
22 International Labour Organization, Pedoman ILO tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja , 2 ed. (Jakarta: International Labour Office, 2013).
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
dan  perusahaan  untuk  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas. Pemerintah  yang  dimaksud  disini  meliputi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah, adapun perusahaan meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  dan  juga  perusahaan  swasta.  Kewajiban sebagaimana  dimaksud  memberikan  ketentuan  batas  minimum  yang  harus dipenuhi  oleh  pemerintah,  Badan  Usaha  Milik  Negara    (BUMN),  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun perusahaan swasta untuk mempekerjakan tenaga kerja  penyandang  disabilitas.  Pengaturan  tentang  ketentuan  batas  minimum tersebut terdapat pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Penyandang Disabilitas  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  wajib mempekerjakan  paling  sedikit  2%  penyandang  disabilitas  dari  jumlah  pekerja, sedangkan  perusahaan  swasta  wajib  mempekerjakan  paling  sedikit  1% penyandang  disabilitas  dari  jumlah  pekerja.  Beberapa  kriteria  yang  harus diperhatikan  ketika  mempekerjakan  penyandang  disabilitas  ini  adalah  jenis  dan derajat kecacatan, pendidikan, serta kemampuannya. 23
Perusahaan  swasta  di  Kota  Semarang  dalam  4  tahun  terakhir  yaitu  tahun 2019-2022  mengalami  pergerakan.  Tahun  2019  jumlah  perusahaan  di  Semarang tercatat 4.287 perusahaan, namun pada tahun 2020 jumlah perusahaan mengalami penurunan sebanyak 204 perusahaan atau -3,76 % dari tahun sebelumnya. Jumlah perusahaan yang menurun tersebut disebabkan adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid  19)  yang  mulai  masuk  ke  Indonesia  pada  akhir  triwulan  1  tahun  2020. 24 Pada  tahun  berikutnya  yaitu  tahun  2021,  terjadi  kenaikan  jumlah  perusahaan sebesar  113  perusahaan  atau  2,77%  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  menjadi  4.196 dan terus meningkat hingga September tahun 2022 tercatat jumlah perusahaan di Kota  Semarang  berjumlah  4.216.  Kenaikan  yang  terjadi  sampai  dengan  triwulan ke-3 tahun 2022 sebesar 0,49% dari tahun sebelumnya.
Jumlah  perusahaan  yang  mengalami  penurunan  maupun  kenaikan  di  tahun 2019-2022  berpengaruh  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  terserap  oleh perusahaan swasta di Kota Semarang. Jumlah tenaga kerja yang terserap di Kota Semarang  pada  tahun  2019  berjumlah  404.643  orang,  kemudian  pada  2  tahun berikutnya  yaitu  tahun  2020  dan  tahun  2021  jumlah  tenaga  kerja  mengalami penurunan  sejumlah  368.158  orang  dan  254.511  orang.  Tahun  2020  terjadi penurunan  yang  mencapai  30,87%,  atau  sebanyak  113.647  orang.  Jumlah penurunan  tersebut  hampir  tiga  kali  lipat  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan tahun sebelumnya dimana jumlah penurunannya hanya 9,02% atau sekitar 36.485 orang. Berbeda dengan tahun sebelumnya di tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang terserap  di  Kota  Semarang    terjadi  peningkatan  sebesar  7,03%  sehingga  jumlah
23 Khaeruman,  “Proses  Rekrutmen  Karyawan  Penyandang  Disabilitas  Grade  4  (Crew  of  Store),” Indonesian  Journal  of  Economy,  Business,  Entrepreneuship  and  Finance 1,  no.  1  (2021):  61–70, https://doi.org/https://doi.org/10.53067/ijebef.
24 Sri Setyanto, Wawancara , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang (Semarang: 12 September 2022)
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
tenaga kerja menjadi 272.399 orang, terdapat penambahan sebanyak 17.888 orang tenaga kerja.
Jumlah tenaga kerja dalam 4 tahun terakhir tersebut termasuk di dalam nya adalah  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas.  Tahun  2019  dan  tahun  2020  tenaga kerja penyandang disabilitas yang terserap jumlahnya sama yaitu 95 orang. Tahun berikutnya, yaitu di tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas  yang  terserap  di  perusahaan-perusahaan  swasta  menjadi  188  orang. Kenaikan  tersebut  juga  terjadi  di  tahun  2022,  jumlah  tenaga  kerja  penyandang disabilitas yang terserap sebanyak 240 orang
Ketentuan  Pasal  53  ayat  (2)  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas mewajibkan  perusahaan  swasta  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas  paling  sedikit  1%  dari  jumlah  pekerja.  Namun  pada  kenyataan  di lapangan  dalam  kurun  waktu  4  tahun  terakhir  serapan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas  masih  jauh  dari  keterpenuhan  1%.  Bayu  Kurniawan  menyampaikan bahwa  sampai  saat  ini  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas    di  Kota  Semarang yang  bekerja  di  perusahaan-perusahaan  swasta  belum  mencapai  1%. 25 Perbandingan  dan  prosentase  jumlah  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  dan jumlah seluruh tenaga kerja yang terserap di perusahaan secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1 Perbandingan Jumlah Serapan Tenaga Kerja Penyandang
Disabilitas dengan Tenaga Kerja Tahun 2019-2022 (s/d triwulan 3 bulan September) Tahun Perbandingan Prosentase 2019 1 : 4259,4 0,000234 % 2020 1 : 387,34 0,000258 % 2021 1 : 1353,8 0,000738 % 2022 1 : 1135 0,000881 %
Sumber : Data primer setelah diolah, 2022
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1,  terlihat  bahwa  jumlah  tenaga  kerja penyandang disabilitas yang terserap pada perusahaan-perusahaan swasta di Kota Semarang  dalam  kurun  waktu  4  tahun  terakhir  tidak  mencapai  1%  dari  jumlah tenaga kerja yang ada. Bahkan prosentasenya sangat jauh dari batas minimum 1% yaitu  pada  kisaran  0,000234%  -  0,000881%.  Adapun  perusahaan  swasta  yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.
25 Bayu  Kurniawan, Wawancara ,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Trasmigrasi  Provinsi  Jawa  Tengah, (Semarang: 6 September, 2022)
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105

## Tabel 2  Nama Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Dipekerjakan Tahun 2022 (s/d triwulan 3 – Sept 2022)
No Nama Perusahaan Kategori Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 1 PT. Apparel One Indonesia (Cabang) Garment 5 2 PT. Apparel One Indonesia (Pusat) Garment 11 3 PT. Binabusana Internusa (Cabang) Garment 13 4 PT. Victory Apparel Semarang Industri Textil 10 5 PT. Bitratex Industries Garment 2 6 PT. Meta Prima Sejahtera Industri Garment 9 7 Industri Rokok Prau Lajar Rokok 1 8 PT. Sango Ceramics Indonesia Keramic 1 9 PT. Glowsindo Djaja Lestari Supplaier Cat 9 10  PT. Arindo Garmentama Garment 3 11  PT. Grand Best Indonesia Industri Garment 30 12 PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kawasan Industri 2 13  PT. Sumber Alfaria Trijaya Perdagangan Retail 34 14  PT. Gs Battery Semarang Plant Industri Al- Kumojator Listrik 1 15  PT. Sinar Sosro Minuman 1 16  PT. Korina Semarang Garment 6 17  PT. Glory Industrial Semarang II Garment 24 18  PT. Griya Pondok Binasejati Kontruksi 1 19  PT. Kharisma Klasik Indonesia Industri Meubel 4 20  PT. Samwon Busana Indonesia Garment 10 21  PT. John's Glove Factory Penanaman Modal 1 22  PT. Sai Apparel Industries Garment 53 23  PT. Star Alliance Intimates Garment 7 24  RSI Sultan Agung Rumah Sakit 2 Jumlah 240
Sumber : Data primer setelah diolah, 2022
Data  pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  hanya  24  perusahaan  swasta  yang mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  dari  4.216  perusahaan  yang ada  di  Kota  Semarang  pada  tahun  2022  sampai  dengan  triwulan  ke-3  (bulan
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
September).  Kondisi  minimal  jumlah  perusahaan  yang  mempekerjakan  tenaga kerja penyandang disabilitas dan juga serapannya menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota  Semarang  menghadapi  hal  ini  dan  untuk  menaikkan  serapan  tenaga  kerja penyandang  disabilitas  di  perusahaan-perusahaan  swasta  adalah  dengan menerbitkan  surat  edaran  setiap  tahun  kepada  pemilik  perusahaan  untuk menjalankan  salah  satu  kewajibannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  yaitu  kewajiban  bagi  perusahaan  untuk  mempekerjakan tenaga  kerja  penyandang  disabilitas.  Seperti  di  tahun  2022  ini,  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Semarang  telah  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  560/266/2022 perihal  himbauan  mempekerjakan  penyadang  disabilitas  tertanggal  20  Januari 2022.
Berdasar  Pasal  53  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas,  ketentuan perusahaan  swasta  mempekerjakan  1%  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  dari jumlah pekerja merupakan suatu  “kewajiban”. Kewajiban dalam konteks hukum adalah  perbuatan  yang  harus  dilaksanakan. 26 Hukum  merupakan  sarana  yang memuat konsep-konsep atau nilai-nilai keadilan. 27 Penegakan hukum menjadi satu hal  yang  krusial  agar  konsep-konsep  atau  nilai-nilai  tersebut  dapat dilaksanakan/diwujudkan, atau dengan kata lain hukum positif harus ditaati. Salah satu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  adalah penerapan sanksi.
Kewajiban  perusahaan  swasta  untuk  mempekerjakan  tenaga  kerja penyandang disabilitas minimal 1% dari jumlah tenaga kerja yang ada merupakan aturan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Perusahaan.  Namun  berdasarkan  hasil penelitian,  masih  banyak  perusahaan  yang  belum  mempekerjakan  tenaga  kerja penyandang  disabilitas  sebanyak  1%  dari  jumlah  tenaga  kerja  yang  ada.  Hal tersebut  diutarakan  pula  oleh  Ebenhaezer  Alsih  Taruk  Allo  dalam  hasil penelitiannya bahwa perusahaan yang memberikan kesempatan disabilitas   untuk bekerja  masih sangatlah sedikit. 28
Menurut  Bayu  Kurniawan,  memang  benar  sampai  saat  ini  tenaga  kerja penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  yang  bekerja  di  perusahaan  belum memenuhi  1%  ataupun  2%  dari  yang  seharusnya. 29 Dalam  rangka  penegakan hukum maka terhadap perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan ketentuan ini  seharusnya  diberi  sanksi.  Jika  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  145  Undang- Undang  Penyandang  Disabilitas,  terdapat  sanksi  yang  diberikan  kepada  orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang penyandang disabilitas mendapatkan
26 Lili  Rasyidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi, Pengantar  Filsafat  Hukum (Bandung: Penerbit  Mandar  Jaya, 2002).
27 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
28 Ebenhaezer  Alsih  Taruk  Allo,  “Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia,” Nusantara :  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial 9, no. 2 (2022): 807–12, https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812.
29 Bayu Kurniawan. Op.Cit . (Semarang: 6 September, 2022)
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
haknya  yaitu  berupa  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2014  tentang Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  mengatur  pula  sanksi  bagi  perusahaan yang  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas.  Hal  tersebut diatur  pada  Pasal  90  ayat  (1)  yaitu  pidana  kurungan  paling  lama  6  bulan  atau denda  paling  banyak  Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah).  Selanjutnya Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  mengatur pemberian sanksi pada Pasal 118. Pasal 118 ayat (1) menentukan pemberian sanksi administrasi terhadap orang, badan, organisasi, atau lembaga  yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas.  Selanjutnya  pada  Pasal  118  ayat  (2) menentukan  jenis-jenis  sanksi  administrasi  tersebut  yaitu  teguran  lisan,  teguran tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Pengaturan sanksi bagi perusahaan yang  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  dijumpai  pula pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 46 ayat (4) menentukan pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak memberikan kuota formasi pekerjaan yaitu berupa teguran secara  tertulis,  penghentian  kegiatan  oprasional,  pembekuan  izin  usaha,  dan pencabutan  izin.  Pemberian  sanksi  yang  diatur  dalam  Pasal  47  ayat  (2)  yang menentukan bahwa BUMD dan/atau perusahaan swasta yang memiliki karyawan minimal 100 orang namun tidak memberikan kuota bagi tenaga kerja penyandang disabilitas  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis, penutupan  usaha  sementara,  dan/atau  pencabutan  izin  usaha.  Berdasar  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Endah  Pujiastuti  dan  Dewi  Tuti  Muryati,  sanksi administratif  di  bidang  perizinan  berupa  pencabutan/pembatalan  ini  merupakan langkah terakhir dari penegakan sanksi administratif. 30
Walapun  pengaturan  sanksi  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  tingkat  pusat  sampai  dengan  tingkat  daerah,  namun  sampai  dengan saat  ini,  belum  ada  perusahaan-perusahaan  di  Kota  Semarang  yang  diberikan sanksi  karena  belum  ataupun  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas.  Sejumlah  4.216  perusahaan  di  Kota  Semarang  dari  sejak diundangkannya  peraturan  tersebut  sampai  dengan  sekarang  belum  pernah  ada yang  dijatuhi  sanksi.  Hal  tersebut  ditegaskan  pula  oleh  Samsul  Ma’arif,  yang menyatakan bahwa sampai saat ini Jawa Tengah termasuk Kota Semarang, belum ada perusahaan  yang diberikan sanksi apabila tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang  disabilitas. 31 Jadi  berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan ketentuan  sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja penyandang  disabilitas  sebagaimana  diatur  belum  pernah  diterapkan  pada perusahaan-perusahaan  swasta  di  Kota  Semarang.  Sehingga  pelaksanaan pemberian  sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja penyandang  disabilitas  tidak  pernah  terealisasi.  Jadi  norma  hukum  yang  sudah
30 Endah  Pujiastuti  dan  Dewi  Tuti  Muryati,  “Administrative  Penalty  On  Licenses  Violation  Of Environmental Protection And Management On Regencies/Cities In Central Java Province,” Jurnal Dinamika Hukum 18, no. 1 (2018): 61–68, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.604.
31 Samsul  Ma’arif, Wawancara ,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Trasmigrasi  Provinsi  Jawa  Tengah, (Semarang: 6 September, 2022)
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
ditetapkan  tidak  berjalan  atau  dengan  kata  lain  penegakan  hukum  tidak  berjalan secara maksimal karena lemahnya pengaturan sanksi tersebut sehingga sulit untuk diterapkan oleh penegak hukum (pengawas  ketenagakerjaan). Soerjono Soekanto menyatakan  bahwa  terdapat  5  (lima)  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum  yaitu  faktor  undang-undang,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana,  faktor masyarakat,  dan  faktor  budaya. 32 Merujuk  pada  pendapat  tersebut,  tidak terealisasinya  sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak  mempekerjaakan  tenaga  kerja penyandang  disabititas  dipengaruhi  oleh  faktor  undang-undang  dan  faktor penegak hukum.
Hal  ini  terasa  ironis  mengingat  kebijakan  yang  digulirkan  oleh  pemerintah itu  diharapkan  bisa  diimplementasikan,  tidak  sebatas  aturan  saja  yang  tidak  atau sulit  untuk  diimplementasikan.  Atau  dengan  kata  lain  kebijakan  terkait  dengan penyandang  disabilitas  tersebut  hendaknya  implementatif  yang  memberikan perlindungan  hukum  dan  pemenuhan  hak-hak  mereka.  Nursetyo  menegaskan bahwa Pemerintah melalui berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya,  memberikan  penegasan  terhadap  wujud  hak-hak  yang  dimiliki oleh  pekerja  serta  jaminan-jaminan  perlindungan  terhadap  hak-hak  pekerja tersebut. 33 Dalam  konteks    kebijakan    legislasi    dan    aplikasi,  hukum  dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator. 34
3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan  yang  Tidak  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Penyandang Disabilitas
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai  dengan  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  terhadap  suatu  peraturan perundangundangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam  ketentuan  sanksi. 35 Fakta  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil  penelitian adalah  sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja penyandang  disabilitas  belum  pernah  diberikan.  Terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  tidak  diberikannya  sanksi  kepada  perusahaan-perusahaan  di  Kota Semarang  yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, faktor tersebut dapat dipilah dalam 2 kategori yaitu faktor yuridis dan faktor nonyuridis.
Faktor yuridis sebagaimana dimaksud  adalah lemahnya pengaturan sanksi.
Undang-Undang Penyandang Disabilitas  Pasal 143 huruf b menentukan larangan bagi  setiap  orang  yang  menghalang-halangi,  dan/atau  melarang  penyandang disabilitas  untuk  mendapatkan  hak  pekerjaan,  kewirausahaan,  dan  koperasi tertuang dalam dan sanksi ketidakterpenuhinya ketentuan Pasal 143 tersebut diatur
32 Soerjono Sukanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2005). Halaman 8.
33 Ngabidin  Nurcahyo,  “Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan di Indonesia,” Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 1 (2021): 69–78, https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781.
34 Arya  Setya  Novanto  dan  Ratna  Herawati,  “Efektivitas  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dalam Pembangunan Hukum Indonesia,” USM Law Review 5, no. 1 (2022): 401–11, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084.
35 Wicipto  Setiadi,  “Sanksi  Administratif  sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum  dalam Peraturan Perundang-undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009): 603–14, https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336.
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
dalam Pasal 145 yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit  Rp.200.000.000.-  (dua  ratus  juta  rupiah).  Ketentuan  ini  sulit  untuk dilaksanakan sebab pengaturan Pasal 143 menentukan “orang yang menghalang- halangi”. Makna kata “orang” tidak bisa disamakan dengan perusahaan, kemudian kata “menghalang-halangi” itu tidak bisa disamakan dengan tidak mengfasilitasi ataupun  tidak  memberikan  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk memperoleh  pekerjaan.  Demikian  juga  dengan  kata  “melarang”,  makna “melarang”  dalam  Pasal  143  bisa  diartikan  dengan  tidak  memperbolehkan. Sehingga  untuk  memberikan  sanksi  terhadap  perusahaan  yang  tidak mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  tidak  mempunyai  dasar hukum yang kuat. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penegakan hukumnya. Kendala  tersebut  diungkapkan  pula  oleh  Bayu  Kurniawan  dan  Samsul  Ma’arif bahwa  aparat  pemerintah  sebagai  salah  satu  penegak  hukum  hanya  dapat memberikan  sanksi  apabila  ada  dasar  hukumnya.  Tidak  adanya  dasar  hukum  itu pula yang menjadikan pengawasan ketenagakerjaan tidak maksimal dalam upaya penegakan  hukum.  Di  samping  itu,  sampai  saat  ini  peraturan  pelaksana  dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas belum ada. 36
Lemahnya  pengaturan  sanksi  dijumpai  pula  pada  peraturan  perundang- undangan  di  tingkat  daerah.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11 Tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Pasal  33  ayat  (1) yang  menentukan  bahwa  badan  hukum,  badan  usaha,  dan  BUMD  wajib mempekerjakan  paling  tidak  1  orang  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  yang memenuhi  persyaratan  jabatan  dan  kualifikasi  pekerjaan  untuk  setiap  100  orang tenaga kerja. Sanksi tidak terlaksanakannya ketentuan Pasal 33 ayat  (1)  tersebut diatur dalam Pasal 90 ayat (1) yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Ada  beberapa  unsur  yang  dapat  dicermati  dalam    Pasal  33  ayat  (1),  yaitu memenuhi persyaratan jabatan, memenuhi kualifikasi pekerjaan, dan untuk setiap 100  orang.  Pengaturan  ini  dapat  menjadi  dasar  atau  alasan  bagi  badan  hukum, badan  usaha,  dan  BUMD  untuk  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas  karena  tidak  memenuhi  tiga  unsur  tersebut.  Hal  ini  bermakna  bahwa apabila  penyandang  disabilitas  tidak  memenuhi  persyaratan  jabatan  dan kualifikasi pekerjaan serta jumlah karyawan yang tidak mencapai 100 orang maka ketentuan  yang  mewajibkan  mempekerjakan  sekurang-kurangnya  1  orang  tenaga kerja  penyandang  disabilitas  itu  menjadi  gugur.  Gugurnya  ketentuan  tersebut maka ketentuan sanksipun tidak dapat diberikan/dilaksanakan.
Kondisi riil  di  lapangan  diutarakan pula oleh  Bayu Kurniawan dan Samsul Ma’arif  bahwa  terdapat  perusahaan  swasta  di  Kota  Semarang  yang  sudah membuka  lowongan  pekerjaan  sesuai  dengan  kriteria  yang  dibutuhkan  oleh perusahaan  namun  tidak  ada  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  yang  melamar
36 Bayu Kurniawan dan Samsul Ma’arif, Wawancara , Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 6 September, 2022)
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
pekerjaan pada posisi lowongan tersebut. Hal ini karena tenaga kerja penyandang disabilitas tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga mereka tidak melamar. Ada pula  lowongan  pekerjaan  dari  perusahaan  swasta    namun  kriteria  ataupun persyaratan job  discriptionnya tidak  memungkinkan  untuk  diberikan  kepada tenaga  kerja  penyandang  disabilitas.  Jadi  perusahaan-perusahaan  yang  sudah membuka  lowongan  pekerjaan  bagi  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  dengan mengalokasikan  kuota  1%,  namun  jumlah  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas yang  melamar  dan  diterima  tidak  mencapai  1%.  Fakta  seperti  ini  tidak memungkinkan  bagi  pengawas  ketenagakerjaan  untuk  memberikan  teguran bahkan  memberikan  peringatan  terhadap  perusahaan-perusahaan  tersebut  karena perusahaan-perusahaan  tersebut  telah  berkomitmen  untuk  mematihi  ketentuan undang-undang. 37
Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11 Tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  tertuang  dalam Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2017.  Pada  Bab  IV  tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan Pasal 16 ayat (1)  ditentukan  bahwa  penyandang  disabilitas  berhak  atas  pekerjaan  yang  layak serta  mendapat  gaji/upah  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Pekerjaan  yang layak  merupakan  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  keterampilan  atau  keahlian  dari tenaga kerja penyandang disabilitas (Pasal  16 ayat  (2)). Selanjutnya dalam  Pasal 118 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang, badan, organisasi atau lembaga yang sengaja  tidak  melaksanakan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas,  dapat dikenakan  sanksi  administrasi.  Sanksi  administrasi  dimaksud  dapat  berupa teguran lisan, teguran tertulis,  pembekuan izin,  atau pencabutan izin.  Pengaturan pada  Pasal  16  tidak  memberikan  penekanan  adanya  kewajiban  bagi  perusahaan swasta untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sehingga sanksi sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  118  menjadi  sulit  untuk  dilaksanakan,  karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi bagi perusahaan.
Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang  Disabilitas Pasal  46  ayat  (1)  mengatur  tentang  kewajiban  bagi perusahaan swasta memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% untuk penyandang  disabilitas  dari  keseluruhan  pegawai  atau  pekerja  termuat. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut  dikenakan  sanksi  sebagaimana  terletak pada  Pasal  46  ayat  (4)  yaitu  sanksi  administratif  berupa  teguran  tertulis, penghentian  kegiatan  operasional,  pembekuan  izin  usaha,  atau  pencabutan  izin usaha.  Diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  47  ayat  (1)  bahwa  BUMD  dan/atau perusahaan di daerah yang wajib melaksanakan pemenuhan kuota 1% adalah telah mempunyai  karyawan  paling  sedikit  100  orang.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan tersebut dikenakan sanksi sebagaimana terletak pada Pasal 47 ayat (2) yaitu sanksi
37 Bayu Kurniawan dan Samsul Ma’arif. (Semarang: 6 September, 2022)
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti
e-ISSN : 2621-4105
administratif  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  penutupan  usaha  sementara, dan/atau pencabutan izin usaha.
Apabila  dicermati,  pengaturan  yang  tertuang  pada  Pasal  46  ayat  (1) menekankan  pada  kewajiban  memberikan  kuota  formasi  pekerjaan  bukan kewajiban  untuk  mempekerjakan.  Artinya,  apabila  perusahaan  telah  memberikan kuota  formasi  pekerjaan  terhadap  penyandang  disabilitas  saat  penerimaan  di perusahaannya maka ketentuan ini sudah terpenuhi walaupun pada kenyataannya formasi  itu  tidak  bisa  dipenuhi  oleh  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas. Kemudian kewajiban melaksanakan pemenuhan    kuota  yang hanya diberlakukan bagi  BUMD  dan/atau  perusahaan  swasta  yang  telah  memiliki  karyawan  paling sedikit  100  orang  maka  apabila  BUMD  dan/atau  perusahaan  swasta  memiliki karyawan  kurang  dari  100  orang  maka  tidak  wajib  memberikan  kuota  formasi pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas.  Dengan  demikian  sanksi  administratif sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  46  ayat  (4)  dan  Pasal  47  ayat  (2)  tidak  dapat diterapkan terhadap BUMD dan/atau perusahaan swasta  yang telah menyediakan kuota formasi pekerjaan dan karyawannya kurang dari 100 orang.
Faktor  nonyuridis  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pemberian  sanksi  bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas adalah terkait dengan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan  terhadap  serapan  penyandang  disabilitas  belum  bisa  berjalan secara  maksimal.  Pengawasan  ketenagakerjaan  berpegang  pada  laporan ketenagakerjaan  yang  disampaikan  setiap  tahun  sekali.  Laporan  ketenagakerjaan tidak  menyebutkan  jumlah  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  di  perusahaan.
Pengawas  ketenagakerjaan  melakukan  pengawasan  terhadap  perusahaan  yang telah  mempekerjakan  dan  belum  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas, hanya saja jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan  jumlah  perusahaan  yang  diawasi.  Seperti  di  Kota  Semarang,  jumlah perusahaan  swasta  tercatat  4.416  perusahaan  (sampai  dengan  triwulan  ke-3– September  2022)  sedangkan  jumlah  pegawai  pengawas  hanya  20    orang  (Untuk Satuan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Wilayah  Semarang/UPT  dengan  wilayah kerja  :  Kota  Semarang,  Kab.Semarang,  Salatiga,  Demak,  Kendal,  dan Grobogan). 38 Kondisi  ini  tentu  akan  menjadi  kendala  pelaksanaan  pengawasan terhadap  perusahaan  swasta  dalam  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas.  Dalam  hal  pengawasan  ketenagakerjaan  terkait  upah,  dijumpai  pula permasalahan  terkait  pengawasan  ketenagakerjaan  yaitu  masalah  anggaran  untuk membiayai personil petugas  pengawas serta  sarana  dan  prasarana  yang sangat minim. 39 Pergeseran pelaksanaan pengawasan juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan pengawasan, khususnya terkait dengan penataat kelembagaan. 40
38 Bayu Kurniawan. (Semarang: 31 Oktober 2022)
39 Rizki  Amalia  Fitriani  et  al.,  “Efektivitas  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Terhadap  Upah  Minimum Pekerja,” USM Law Review 5, no. 2 (2022): 809 – 818, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5761.
40 Endah  Pujiastuti,  Retno  Saraswati,  dan  Lita  Tyesta  ALW,  “Provincial  Government  Policies  in Implementing the Legal Policy of Labor Supervision in Indonesia,” in The 3rd International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE) (Semarang: SSRN, 2020),
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3865515.
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
Selain  pengawasan  ketenagakerjaan  yang  belum  berjalan  secara  maksimal, faktor  pelaporan  data  juga  mempengaruhi.  Pelaporan  data  tenaga  kerja penyandang  disabilitas  belum  terintegrasi  dengan  baik.  Surat  himbauan  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Semarang  Nomor  560/266/2022, tertulis agar perusahaan memberikan laporan data pekerja penyandang disabilitas apabila  telah  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  ke email/ whatsapp personal  (bukan  institusi).  Hal  itu  bermakna  bahwa  pelaporan jumlah  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  tidak  terintegrasi  dalam  laporan ketenagakerjaan.  Pelaporan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  bersifat  parsial, sehingga  tidak  bisa  terpantau  secara  keseluruhan  khususnya  oleh  pengawas ketenagakerjaan.  Disamping  itu,  surat  tersebut  berisi  himbauan  untuk mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  selalu  dilakukan  oleh pemerintah,  namun  karena  sifatnya  himbauan  sehingga  tidak  bisa  dilakukan pemaksaan. Himbauan untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas juga dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pada saat melakukan pengawasan di  perusahan.  Hanya  saja  himbauan  itu  dilakukan  secara  lisan  maka  tidak menjadikan perhatian bagi perusahaan. 41
Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah belum terbentuknya Komite Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas.  Komite  ini  merupakan  lembaga nonstruktural  bersifat ad  hoc dan  bertanggung  jawab  kepada  Gubernur  melalui kepala  perangkat  daerah  yang  mempunyai  fungsi  di  bidang  sosial. 42 Salah  satu tugas Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas   adalah melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas.  Berdasarkan Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2014 tentang  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas,  Komite  Pemenuhan  Hak Penyandang  Disabilitas  ditetapkan  oleh  Peraturan  Gubernur,  namun  sejak diundangkannya Peraturan Gubernur tersebut hingga saat ini, Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum terbentuk. Setidaknya jika Komite Pemenuhan Hak  Penyandang  Disabilitas  sudah  terbentuk,  sedikit  banyak  akan  dapat membantu pengawasan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Jika  merujuk  pada  pendapat  Soerjono  Soekanto  dalam  bukunya  “Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum”, 43 faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  yaitu  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum, faktor sarana (fasilitas), faktor masyarakat, dan faktor budaya. Faktor hukum yaitu peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  sanksi  bagi  perusahaan
41 Bayu Kurniawan dan Samsul Ma’arif. (Semarang: 6 September, 2022)
42 Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  “Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” (2017).
43 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
yang  tidak  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  memiliki kelemahan,  baik  itu  pada  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas,  Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  Peraturan  Pelaksana  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11 Tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas,  dan  Peraturan Daerah  Kota  Semarang  Nomor  9  Tahun  2021  tentang  Penyandang  Disabilitas. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur sanksi secara tegas.
Faktor  penegak  hukum  dalam  pelaksanaan  pemberian  sanksi  bagi perusahaan  yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas salah satunya  adalah  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan.  jumlah  pegawai  pengawas ketenagakerjaan  pada  Satuan  Pengawas  Ketenagakerjaan  Wilayah  Semarang berjumlah  20  orang  dengan  wilayah  kerja  meliputi  Kota  Semarang,  Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Demak  Kendal,  dan Grobogan. Jumlah tersebut  sangat tidak  memadahi  untuk  melakukan  pengawasan  ketenagakerjaan  secara  maksimal terhadap  perusahaan-perusahaan  di  lingkup  Satuan  Pengawasan  Ketenagakerjaan Kota  Semarang.  Sebagai  contoh  jumlah  perusahaan  yang  terletak  di  Kota Semarang tahun 2022 (sampai dengan triwulan ke-3 bulan September) yaitu 4.216 perusahaan.  Hal  ini  bermakna  bahwa  jumlah  perusahaan  yang  harus  diawasi dengan  jumlah  pegawai  pengawas  tidak  seimbang,  sehingga  pengawasan  yang dilakukan kurang maksimal.
Faktor  sarana  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  adalah  kurangnya sarana  informasi  data  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas.  Sesungguhnya  hal  in bisa  diminimalisir  dengan  memaukan  satu  tambahan  isian  data  yaitu  data  tenaga kerja  penyandang  disabilitas  pada  laporan  ketenagakerjaan.  Sebagaimana  kita ketahui  perusahaan  setiap  satu  tahun  sekali  diwajiban  untuk  melakukan  laporan ketenagakerjaan  pada  portal  yang  sudah  di  sediakan  oleh  Kementerian Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia.  Laporan  ketenagakerjaan  dapat  dijadikan sebagai  acuan  bagi  pengawas  ketenagakerjaan  dalam  menjalankan  tugasnya. Namun  pada  format  laporan  ketenagakerjaan  yang  ada  tidak  terdapat  kolom pertanyaan/isian  terkait  jumlah  tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  yang dipekerjakan perusahaan.
Faktor masyarakat, yang dimaksud faktor masyarakat disini adalah manusia sebagai  makhluk  sosial  dimana  dalam  kehidupan  sehari-hari  pasti  membutuhkan orang  lain.  Begitu  juga  bagi  mereka  penyandang  disabilitas  yang  membutuhkan manusia lain sebagai sarana untuk bersosialisasi. Namun pada kenyataannya sikap manusia (masyarakat) terhadap penyandang disabilitas masih kurang baik. Banyak diantara  mereka  yang  bersikap  acuh  terhadap  penyandang  disabilitas.  Adapun faktor  budayanya  adalah  berkaitan  dengan  penyandang  disabilitas    yang  sering kali kurang percaya diri karena ada kekurangan terhadap dirinya. Kekurangannya tersebut  terkadang  menyebabkan    mereka  memiliki  keterbatas  dalam  melakukan segala aktivitas, termasuk untuk bekerja serta memperoleh pekerjaan. Di sisi lain
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
terdapat  kebiasaan  yang  ada  di  lapangan,  perusahaan  sebagai  salah  satu penyelenggara lapangan pekerjaan kecenderungannya mereka lebih senang tenaga kerja  yang  tidak  memiliki  kekurangan  (normal)/tidak  cacat.  Bagi  mereka  tenaga kerja  nomal/tidak  cacat  jauh  lebih  baik  dari  pada  tenaga  kerja  penyandang disabilitas.
4. PENUTUP
Pelaksanaan  pemberian  sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak  mempekerjakan tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  belum  pernah telaksana/tidak  terealisasi.  Sejak  diundangkannya  peraturan  perundang-undangan yang  mewajibkan  perusahaan  swasta  mempekerjakan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas paling sedikit 1%, hingga saat ini belum ada perusahaan swasta di Kota Semarang  yang  diberi  sanksi,  walaupun  serapan  tenaga  kerja  penyandang disabilitas  di  Kota  Semarang  hanya  240  orang  (kurang  dari  1%)  dan  hanya tersebar  di  24  perusahaan  swasta.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  belum terlaksananya  pemberian  sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak  mempekerjakan tenaga  kerja  penyandang  disabilitas  dapat  dipilah  menjadi  2  (dua)  kategori  yaitu faktor  yuridis  dan  faktor  nonyuridis.  Faktor  yuridis  terkait  dengan  lemahnya pengaturan  sanksi  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2017,  dan  Peraturan  Daerah  Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021. Sedangkan faktor nonyuridis terkait pengawasan ketenagakerjaan  yang  belum  berjalan  maksimal,  pelaporan  data  tenaga  kerja penyandang  disabilitas  belum  terintegrasi,  dan  Komite  Pemenuhan  Hak Penyandang Disabilitas belum terbentuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Allo,  Ebenhaezer  Alsih  Taruk.  “Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia.” Nusantara :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial 9,  no.  2  (2022):  807–12. https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812.
Devrayno, dan Yanatar. “Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Perlindungan Hukum
Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.” Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai 7, no. 2 (2022): 138–55. https://doi.org/https://doi.org/10.20231/jihtb.v7i2.228.
Efendi,  Jonaedi,  dan  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris . 1 ed. Jakarta: Kencana, 2020. Fajar,  Mukti,  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Fitriani,  Rizki  Amalia,  Rahmad  Satria,  Agustinus  Astono,  Angelia  Pratiwi, Mastiurlani  Christina  Sitorus,  dan  Setyo  Utomo  Utomo.  “Efektivitas Pengawasan  Ketenagakerjaan  Terhadap  Upah  Minimum  Pekerja.” USM Law Review 5, no. 2 (2022): 809 – 818.
https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5761.
Gunawijaya, Rahmat. “Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
dan Ekonomi Islam.” Al Maslahah - Jurnal Ilmu Syariah 13, no. 1 (2017):
131–50. https://doi.org/https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.921. HR,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara,  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2011.
PT Zhamrawut Corps Indonesia. “Kamus Hukum Online,” 2016.
Khaeruman.  “Proses  Rekrutmen  Karyawan  Penyandang  Disabilitas  Grade  4
(Crew of Store).” Indonesian Journal of Economy, Business,
Entrepreneuship and Finance
1, no. 1 (2021): 61–70. https://doi.org/https://doi.org/10.53067/ijebef.
lham  Tirta  dan  Febriyan  A.  “Jumlah  Disabilitas  yang  Bekerja  di  Perusahaan Masih Sedikit.” Republica Online . 2022.
Novanto,  Arya  Setya,  dan  Ratna  Herawati.  “Efektivitas  Undang-Undang  Cipta Kerja dalam Pembangunan Hukum  Indonesia.” USM  Law  Review 5,  no.  1 (2022): 401–11. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.5084.
Nurcahyo, Ngabidin. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  di  Indonesia.” Jurnal  Cakrawala  Hukum 12,  no.  1 (2021): 69–78. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781. Organization,  International  Labour. Pedoman  ILO  tentang  Pengelolaan Penyandang  Disabilitas  di  Tempat  Kerja .  2  ed.  Jakarta:  International Labour Office, 2013.
Pujiastuti,  Endah,  dan  Dewi  Tuti  Muryati.  “Administrative  Penalty  On  Licenses
Violation Of Environmental
Protection And Management On
Regencies/Cities  In  Central  Java  Province.” Jurnal  Dinamika  Hukum 18, no. 1 (2018): 61–68. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.604.
Pujiastuti,  Endah,  Retno  Saraswati,  dan  Lita  Tyesta  ALW.  “Provincial government policies in implementing the legal policy of labor supervision in Indonesia.”  In The  3rd  International  Conference  on  Education  and  Social Science Research (ICESRE) . Semarang: SSRN, 2020.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3865515.
Rasjidi,  Lili  Rasyidi  dan  Ira  Thania. Pengantar  Filsafat  Hukum .  Bandung: Penerbit Mandar Jaya, 2002.
Sekretariat  Daerah  Kota  Semarang. Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas . Semarang, 2021. Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah § (2014).
———.  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11 Tahun2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (2017).
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. 39 (2003).
———.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 69 (2016).
Setiadi, Wicipto. “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum  dalam  Peraturan  Perundang-undangan.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 6, no. 4 (2009): 603–14. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336. Smara  Raditia,  Tjokorda  Gde  Agung,  dan  Dewa  Gede  Pradnya  Yustiawan.
“Pemenuhan  Hak-Hak  Tenaga  Kerja  Penyandang  Disabilitas  yang  Bekerja
Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Alya Sani Pratiwi, Sonhaji Sonhaji, Suhartoyo Suhartoyo, Endah Pujiastuti e-ISSN : 2621-4105
pada Yayasan di Bali.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, no. 12 (21
November 2020): 1845. https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p02. Sodiqin,  Ali.  “Ambiguitas  Perlindungan  Hukum  Penyandang  Disabilitas  dalam Perundang-undangan di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (31 Maret 2021): 31. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Sonhaji. “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja yang Terjadi Pada  Pekerja/Buruh  di  PT  Pelindo  III  Semarang.” Administrative  Law  & Goverment Journal 4, no. 2 (2021).
Suhartoyo.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja/Buruh  Penyandang Disabilitas di Indonesia.” Masalah- Masalah Hukum 43, no. 4 (2014).
———.  “Prinsip  Persiapan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia di Luar Negeri.” Administrative Law & Goverment Journal 2, no. 3 (2019).
Sukanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2005. Tambunan,  I  Wayan  Tika,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Ni  Made  Puspasutari Ujianti.  “Perlindungan  Hukum  bagi  Pekerja  Penyandang  Disabilitas  pada PT.  Sumber  Alfaria  Trijaya.” Jurnal  Interpretasi  Hukum 1,  no.  2  (26 September  2020):  116–21.  https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2447.116- 121.
Tengah,  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa.  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11  Tahun  2014  tentang  Pemenuhan Penyandang Disabilitas (2017).
Wignjosoebroto,  Soetandyo. Pedoman  dan  Tata  Cara  Penulisan  Disertasi . Malang: Madani, 2017.