## PERAN WTO DALAM MEMBANGUN PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROTEKSIONISME (STUDI KASUS: SENGKETA DAGANG ROKOK
KRETEK INDONESIA)
Farahdiba Rahma Bachtiar UIN Alauddin Makassar Email: farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia’s  objection  to  the  United  States  (US)  over  a  clove  ban  in  2010  was one  of the  most  difficult  trade dispute  cases  that  Indonesia  has  ever  submitted.  The  dispute  between  both  countries  in  the  clove  cigarettes negotiations  was  actually  completed  in  2014  after  the  two  countries  agreed  on  mutual  understanding  (MoU) related  to  cigarettes.  Indonesia's  victory  over  the  Dispute  Settlement  Body  (DSB)  by  the  World  Trade Organization  (WTO)  shows  the  enforcement  of  international  law  in  intervening  in  a  country's  domestic policies.Although it took great deal of time, Indonesia's victory over US becomes a lesson learned. This victory proves the role of the WTO in resolving trade dispute cases and refutes the notion of a superpower in particular the US being immune to the international law. US domestic trade policies that impose a ban on clove cigarettes have deviated from WTO rules and have harmed Indonesia as a producer.
Keywords: International Law, National Interest, Trade War

## PENDAHULUAN
World  Trade  Organization (WTO)  pada  prinsipnya  terbentuk  dengan  tujuan menghapuskan  hambatan  tarif  dan  non  tarif  dalam  perdagangan  sehingga  diharapkan  akan terjadi  suatu  perdagangan  bebas  serta  kompetisi  yang  adil.  Namun  demikian,  pada kenyataannya  dalam  beberapa  kasus,  negara  tetap  memberlakukan  kebijakan  proteksi  untuk melindungi  pasar  domestiknya  bahkan  hingga  saat  ini.  Salah  satunya  terkait  isu  kesehatan. Ada  banyak  kasus  yang  ditangani  WTO  terkait  isu  ini  seperti  gugatan  Indonesia  kepada Australia terkait bungkus rokok (Detiknews, 2018), kasus impor ayam antara  Indonesia dan Brazil  (Kementerian  Pertanian,  2018),  atau  kasus  asbestos  antara  Perancis  dan Kanada(ICTSD,  2000).  Di  sisi  lain,  WTO  memberi  ruang  bagi  negara  untuk  melindungi kesehatan warga negaranya. Hal ini bisa kita  diamati dari ketentuan Pasal XX GATT-WTO yang menjamin setiap negara untuk melakukan tindakan melindungi kesehatan penduduknya atas produk barang yang masuk (WTO, 2001). Akan tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur lebih  lanjut  mengenai  mekanisme  atau  standar  khusus  sehingga  memberi  celah  oleh  negara untuk menerapkan kebijakan proteksi.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  WTO  yang  terkait  dengan  proteksi  kesehatan  ini kemudian menimbulkan berbagai perdebatan dan bahkan memunculkan ketegangan diantara negara-negara.  Kebijakan  ini  dianggap  cenderung  merugikan  negara  pengekspor.  Produk
yang masuk ke suatu negara akan bersaing dengan produk domestik sehingga tidak menutup kemungkinan  produk-produk  domestik  akan  tergeser  oleh  produk  impor.  Namun  demikian, WTO  sebagai  rezim  hukum  di  level  global  dituntut  untuk  bisa  melaksanakan  tugas  dan perannya  dalam  menjaga  penegakan  hukum  internasional.  Untuk  melihat  bagaimana  peran WTO tersebut tulisan ini mengangkat  kasus  lama terkait pelarangan rokok kretek  Indonesia ke  AS.  Meskipun  kasus  ini  telah  selesai  pada  2014  namun  kasus  ini  layak  dikaji  dalam melihat  bagaimana  peran  WTO  dalam  penerapan  dan  penegakan  hukum  internasional  yang sering  kali  dianggap  hanya  mementingkan  kepentingan  negara-negara  maju,  disamping memahami  bagaimana  kasus  sengketa  dagang  pada  level  negara  membutuhkan  proses penyelesaian yang tidak sebentar. Kasus ini juga menjadi kemenangan awal dari kemampuan Indonesia  dalam  memperjuangkan  kepentingan  nasionalnya  di  level  internasional  vis  a  vis dengan negara adidaya seperti AS.
Kasus ini bermula pada tahun 2010 ketika terjadi ketegangan antara Indonesia dengan AS terkait larangan impor rokok kretek. Indonesia berpendapat bahwa larangan impor rokok kretek dilakukan dengan cara diskriminatif untuk melindungi produk rokok Amerika Serikat yang  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  di  cantumkan  dalam  peraturan perdagangan  WTO.  Di  pihak  lain,  Amerika  Serikat  berdalih  bahwa  larangan  impor  rokok kretek dilakukan demi melindungi kesehatan generasi muda Amerika Serikat. Adapun aturan ini, seperti yang tertulis dalam Family Smoking Prevention and Tobacco Control (FSPTCA) mulai berlaku pada 22 September 2009(US Food and Drug Administration, 2020).
Pada  tanggal  2  April  2010,  Pemerintah  Indonesia  secara  resmi  mengajukan permohonan konsultasi dengan Amerika Serikat kepada badan penyelesaian sengketa (DSB) WTO  terkait  larangan  impor  AS  atas  rokok  kretek  dari  Indonesia.  Proses  konsultasi  yang dilakukan  ternyata  tidak  berhasil  sehingga  pada  sidang  DSB  WTO  tanggal  22  Juni  2010, pemerintah  Indonesia  secara  resmi  mengajukan  permohonan  pembentukan  panel.  Dalam perdebatan  ini  pemerintah  Indonesia  menunggu  pemerintah  Amerika  Serikat  melaksanakan keputusan  Badan  Banding  WTO  tentang  sengketa  terkait  penjualan  dan  produksi  rokok kretek  (Media  Indonesia,  2012).  Proses  pengajuan  hingga  selesainya  kasus  ini  berlangsung cukup  lama,  meski  demikian  dalam  kasus  ini  pemerintah  Indonesia  berhasil  melakukan intervensi kepada kebijakan domestik AS yang merugikan produk Indonesia.
Bagaimanakah  kebijakan  nasional  AS  berdampak  pada  perdagangan  global? Bagaimana  WTO  berperan  dalam  menyelesaikan  sengketa  dagang  Indonesia  dan  Amerika
Serikta?  Serta  bagaimana  implikasi  sengketa  kedua  negara  terhadap  penegakan  hukum internasional? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Lebih jauh tulisan  ini  selain  menjelaskan  kronologis,  penyebab  dan  implikasi  persoalan  bagi  kedua negara  juga  mengkaji  peran  WTO  dalam  menegakkan  hukum  internasional  yakni menciptakan  keadilan  dalam  perdagangan  internasional  sesuai  dengan  kesepakatan  dan aturan yang telah disepakati bersama oleh anggotanya.

## KERANGKA ANALISIS
Tulisan ini menggunakan pisau analisis proteksionisme dan peran rezim dalam hukum internasional  dalam  memahami  kasus  sengketa  dagang  Indonesia  versus  AS  dalam  hal industri kretek.
Proteksionisme  merupakan  bagian  dari  nasionalisme  ekonomi  atau  secara  sederhana sebagai  intervensi  politik  (Evenett,  2019,  p.  14).  Kebijakan  interventif  ini  telah  dan  masih terus diberlakukan oleh berbagai negara. Bukan hanya soal tarif dan kuota namun juga terkait subsidi ekspor, kebijakan pro perusahaan dalam negeri, serta subsidi dalam berbagai bentuk. Proteksionisme  disebut  juga  sebagai  manipulasi  atau  praktek  ketidakadilan  (Chichilnisky  et al.,  1986,  p.  24).    Proteksionisme  dilakukan  untuk  melindungi  industri  yang  inefisien  dari kompetisi (Chichilnisky et al., 1986, p. 31) seperti sektor yang lemah, industri infan, industri minoritas atau strategis (Harrison & Rodríguez-Clare, 2007, p. 5)
Saat  ini,  proteksionisme  tidak  nampak  seperti  halnya  proteksionisme  awal  di  tahun 1930 ketika Greet Depression terjadi (Erixon & Sally, 2010, p. 12). Kini proteksionisme baru (non  tradisional)  tidak  lagi  secara  terbuka  menggunakan  tariff  dagang,  kuota  atau  kontrol mata  uang,  meskipun  hal  tersebut  masih  terjadi.  Negara-negara  telah  menggunakan pendekatan yang tersembunyi seperti subsidi, pengadaan publik, dan standar lainnya semisal adanya pelabelan  atau pelarangan buruh migran serta pembatasan investasi asing  (Erixon & Sally,  2010,  p.  13).  Jikapun  menggunakan  kebijakan  tariff,  biasanya  terkait  dengan  isu-isu baru  seperti  lingkungan.  Hal  ini  bisa  ditemukan  pada  adanya  tarif  impor  karbon  (Erixon  & Sally, 2010, p. 14).
Seringkali ketidakadilan dalam sistem perdagangaan global mendorong proteksionisme. Hal ini dilakukan baik oleh negara berkembang dan juga negara maju demi melindungi  perekonomian  mereka.  Cina  bahkan  dianggap  sebagai  salah  satu  negara  paling proteksionis di dunia(Harrison & Rodríguez-Clare, 2007, p. 4). Di negara berkembang seperti Indonesia, proteksionisme lebih cenderung terjadi akibat ekonomi yang didominasi oleh infan
industri  dan menengah.  Selain  itu,  kondisi  ekonomi  yang  tidak  kondusif  juga  merupakan faktor  pendorong  bagi  negara  berkembang  untuk  menerapkan  proteksionisme  perdagangan. industri seperti industri kecil
Berbeda halnya dengan negara maju yang memiliki industri yang jauh lebih kuat dan matang.    Meski  demikian,  hal  itu  tidak  menjadikan  negara  maju  tidak  melakukan  hal  yang sama.  Proteksionisme  juga  seringkali  menjadi  alat  negara  maju  dalam  mempertahankan kepentingan  ekonominya.  Stiglitz  &  Charlton  (2005,  p.  24)  mengakui  hal  ini, mengatakan,” Moreover, America continued to use what were effectively non-tariff barriers to keep out some of Mexico’s products .” Hal ini jelas menggambarkan bahwa negara maju juga melakukan  upaya  proteksionisme  yang  tidak  adil.  Padahal  di  lain  sisi  mereka  mendorong negara berkembang untuk melakukannya.
Dampak  global  proteksionisme  pada  dasarnya  merefleksikan  pentingnya  tatanan internasional untuk diatur dalam aturan hukum yang jelas. Namun hal tersebut masih menjadi perdebatan  baik  dalam  teori  maupun  dalam  kebijakan.  Setiap  paradigm  HI  memiliki perbedaan  persepsi  dalam  memposisikan  hukum  dalam  konteks  hubungan  internasional. Meski  prinsip  hukum  mengalami  perkembangan  seperti responsibility  to  protect mengubah makna kedaulatan sistem Westphalia (Biersteker et al., 2006, p. 7), namun penerapan hukum internasional dalam berbagai kasus lintas sektor tidak merata.
Dalam kacamata realis,  hukum  internasional digunakan sebagai alat kekuasaan  yang hanya  digunakan  jika  sejalan  dengan  kepentingan  nasional.  Hal  ini  karena  hukum internasional  dianggap  masih  menjadi  alat  politik.  Ini  merupakan  konsekuensi  dari  sistem internasional  yang  merupakan  sistem  yang  anarki(Biersteker  et  al.,  2006,  p.  4).  Dalam  hal tersebut,  konstruktivis  seperti  Wendt  sepakat  dengan  pandangan  kaum  realis,  namun  dalam percaya  bahwa  anarki  adalah  apa  yang  negara-negara  persepsikan.  Sehingga,  interaksi  dan institusi  bisa  diatur  sedemikian  rupa  berdasarkan  norma  yang  disepakati.  Dengan  kata  lain, “ law  is  part  of  a  complex  interplay  of  factors,  and  helps  to  shape  understandings  about norms of appropriate behavior, and legitimacy (Biersteker et al., 2006, p. 10)”. Hal ini dalam pandangan  konstruktivis,  menjadikan  hukum  internasional  tetap  berperan  dalam  membatasi bagaimana negara berperilaku (Biersteker et al., 2006, p. 5).
Dalam perdagangan global, rezim hukum yang mengatur pola dan mekanisme dagang antar  negara  adalah  WTO.  Rezim  internasional  ini  merupakan  bagian  dari  „tiga  serangkai‟ yang  terdiri  atas;  Bank  Dunia,  Organisasi  Moneter-IMF  dan  WTO  sendiri.  Ketiganya
membentuk  apa  yang  Michael  Hardt  dan  Antonio  Negri  sebut  sebagai  kedaulatan baru(Anghie,  2004,  p.  245).  Hal  ini  karena  pada  akhirnya  demi  menyelesaikan  sengketa dagang,  WTO  memiliki  kekuatan  untuk  melakukan  intervensi  hingga  ke  yurisdiksi nasional(Reus-Smit, 2004, p. 253). Kekuatan WTO ini ada pada dokumen-dokumen institusi yang  terdiri  dari  kesepakatan-kesepakatan  yang  juga  menjelaskan  hak  dan  kewajiban anggotanya (Anghie, 2004, p. 258).
Pada awalnya WTO yang didirikan dari The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  pada  1948  yang  terdiri  atas  diplomat  dan  tidak  memiliki  dampak  memaksa.  Baru pada  sekitar  1970-80an,  institusi  ini  mulai  menerapkan  perjanjian  sebagai  hukum  dengan membuat  kebijakan  perdagangan  internasional  dan  tidak  semata  menyelesaikan sengketa(Reus-Smit, 2004, p. 250). Panel dalam GATT kemudian tidak lagi didominasi oleh diplomat tetapi oleh ahli dagang atau hakim. Hal ini yang kemudian mendorong GATT untuk memiliki aturan hukum yang jelas. Panel memiliki otoritas untuk misalnya memeriksa aturan GATT  yang  mana  yang  dilanggar  oleh  negara  atau  menjawab  pertanyaan  terkait  sengketa dagang.  Sehingga lahirlah WTO pada 1993 sejalan dengan Perjanjian Uruguay Round yang ditandatangani oleh 124 negara (Reus-Smit, 2004, p. 249) . Panel GATT kemudian terdiri dari badan  banding  independen  ( appellate  body )  yang  terdiri  atas  tujuh  anggota  yang  memiliki keahlian dalam hukum(Reus-Smit, 2004, p. 255)
Kini, WTO sebagaimana dikutip di halaman resminya, memiliki peran untuk berfokus kepada  aturan  hukum  sehingga  sistem  perdagangan  global  menjadi  aman  dan  dapat diprediksi(WTO,  2020a).  Melalui  mekanisme  terbuka  yang  terdiri  dari  beberapa  tahapan, termasuk tahapan konsultasi dan mediasi  yang berlangsung selama 60 hari antar pihak yang bersengketa.  Jika  hal  ini  mencapai  jalan  buntu  maka  kemudian  dibuat  panel  dan  dilakukan penujukkan panelis yang memakan waktu sekitar 45 hari. Kemudian panel membuat laporan kepada pihak-pihak terkait termasuk yang bersengketa yang jangka waktunya mencapai enam bulan. Proses tersebut memakan waktu lama dikarenakan proses di dalamnya yang dilakukan secara bertahap, mirip dengan proses dalam peradilan.
Setelah  itu  fase  berikutnya  adalah  selesainya  hasil  panel  yang  kemudian  dilaporkan kepada  DSB  serta  seluruh  pihak.  Fase  ini  bisa  berlangsung  selama  tiga  minggu.  Setelah  itu jika  tidak  ada  sanggahan  hingga  60  hari  setelah  laporan  diserahkan,  maka,  laporan  tersebut dianggap  sebagai  hasil  akhir  (WTO,  2020a).  Sebaliknya,  jika  terdapat  pihak  yang memasukkan dokumen sanggahan atau banding maka akan dilakukan sidang kembali dimana mereka  bisa  memberikan  pemaparan  oral  mengenai  argumentasinya  dan  menjawab
pertanyaan  yang  diajukan  badan  penyanggah  ( Appellate  Body  Division ).  Setelah  itu,  badan penyanggah  akan  membuat  laporan  yang  kemudian  diedarkan  bagi  semua  anggota  WTO. Setelah  itu  diadakan  kembali  sidang  bersama  DSB  dan  hasil  dari  sanggahan  tersebut  wajib untuk diterima. Saat ini, tercatat ada 594 kasus yang pernah diajukan ke WTO sejak 1995 dan 350 kasus yang  berhasil diselesaikan (WTO, 2020b).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dalam  menjawab pertanyaan  seputar  kasus  sengketa  dagang  rokok  kretek  Indonesia  dan  AS.  Adapun  penulis menggunakan  studi  pustaka  dalam  mengkaji  topik  penelitian  baik  dengan  mengambil  data dari  surat  kabar  maupun  dari  laporan  dan  website  resmi  WTO  dan  penelitian terkait,kemudian  disatukan  dan  diorganisir  sesuai  dengan  topik  dan  pertanyaan  penelitian. Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  sumber  sekunder  ( secondary  analysis )  dengan menggunakan  data  yang  telah  diolah  dalam  bentuk  laporan  ataupun  penelitian  sebelumnya (University  of  Surrey  1998)  dengan  hati-hati.  Mekanisme  ini  dilakukan  dengan  maksud menghasilkan  temuan  baru  dan  mengkonfirmasi  teori  yang  ada  dengan  memahami, mendudukan temuan dan mengevaluasi temuan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

## PEMBAHASAN

## Arti Penting Industri Rokok bagi Indonesia
Kebijakan  membatasi  impor  kretek  ke  AS  menimbulkan  protes  oleh  pemerintah Indonesia.  Kebijakan  tersebut  dianggap  oleh  Indonesia  sebagai  usaha  proteksi  perdagangan rokok AS yang merugikan Indonesia hingga 200 juta dollar AS per tahun dan akan memukul industri  rokok  di  Indonesia  yang  mempekerjakan  sekitar  enam  juta  orang.  Pemerintah Amerika  Serikat  dianggap  melakukan  diskriminasi  karena  melarang  rokok  kretek  dengan alasan  membuat  kecanduan  bagi  perokok  pemula  akan  tetapi  tetap  membiarkan  rokok menthol  untuk  tetap  dipasarkan  di  Amerika  Serikat  (Tempo,  2012).  Padahal  pada  dasarnya rokok  kretek  dan  menthol  juga  berpotensi  sama  seperti  halnya  dengan  rokok-rokok  yang lain(Ballet,  2011,  p.  520).  Hal  ini  dianggap  oleh  Indonesia  sebagai  bentuk  pelanggaran terhadap  komitmen  WTO  yang  mengharuskan  tercapainya  prinsip  non-diskriminasi  dalam perdagangan.
Kepentingan nasional Indonesia terkait industri tembakau sangat besar dan strategis. Industri  rokok  merupakan  salah  satu  industri  terbesar  bagi  Indonesia  baik  dalam  hal
penerimaan  maupun  tenaga  kerja.  Data  sebelum  kasus  sengketa  dagang  Indonesia–AS menunjukkan  bahwa  kenaikan  penerimaan  negara  dari  cukai  tembakau  meningkat  29  kali lipat  dari    Rp.1,7  trilliun  di  tahun  1990  menjadi  Rp.49,9  trilliun  pada  2008  (TCSC,  2015). Sedangkan  dari  2009  ke  2020  cukai  rokok  naik  dari  tujuh  menjadi  23  persen  (Katadata, 2019).  Untuk  2018,  Penerimaan  cukai  rokok  mencapai  95,8  persen  dari  cukai nasional(Kontan,  2019).  Untuk  ekspor,  Indonesia  merupakan  pengekspor  rokok  kretek terbesar  di  dunia.  Rokok  jenis  kretek  Indonesia  ke  Amerika  Serikat  jumlahnya  sekitar  200 juta USD (Rp. 1,8 triliun) pada tahun 2009, sebelum akhirnya ada pemberlakuan pelarangan import kretek oleh pemerintah Amerika Serikat(Bisnis Indonesia, 2019).

## Grafik  1 Tren Kenaikan Cukai Rokok 2020

## Sumber: Katadata (2019)
Lebih  lanjut,  dalam  hal  ketenagakerjaan,  jumlah  tenaga  kerja  yang  diserap  secara langsung maupun tidak langsung cukup besar yakni sekitar 6,1 juta orang dengan rincian: 2,1 juta didalamnya adalah petani tembakau dan 1,5 juta lainnya adalah petani cengkeh (Karina, 2010). Data terbaru pun  di  tahun 2017 masih menunjukkan kondisi  yang  sama. Ada sekitar enam  juta  orang  hidup  dari  sektor  ini.  Dimana  sebanyak  400  ribu  bekerja  di  sektor  formal. Dari  sektor  informal,  industri  ini  berdampak  pada  kehidupan  2,3  juta  petani  tembakau,  1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu buruh tembakau dan sekitar 1 juta pedagang eceran(Katadata, 2017).

## Industri Rokok Amerika Serikat
AS merupakan salah satu penghasil tembakau bahkan yang terbesar di dunia setelah Cina, India dan Brazil(CDC, 2019). Konsumsi rokok di AS mencapai 292,8 juta pada 2011,
angka  ini  ini  menurun  dibandingkan  konsumsi  pada  tahun  2000  yang  mencapai  435,6 juta(Centers for Disease Control and Prevention, 2012). Dalam pasar rokok Amerika Serikat, rokok  jenis  kretek  hanya  dikonsumsi  oleh  sekitar  kurang  dari  1%  penduduk  Amerika Serikat(Detik, 2010) di mana 99 % kretek diimpor dari Indonesia. AS sendiri mengimpor 8,8 juta USD tembakau Indonesia pada 2009 dan 6,2 juta USD pada 2010 (Katadata, 2016, lihat Grafik 1). Sedangkan jenis rokok yang paling banyak dikonsumsi dan beredar adalah rokok mentol  yang  dikonsumsi  ¼  dari  keseluruhan  total  konsumsi  rokok  di  AS.  Selain  itu,  43 persen perokok yang mengisap rokok ini adalah perokok usia muda(Detik, 2010).

## Grafik 2 Nilai Ekspor Tembakau ke AS

## Sumber: Katadata (2016)
Perusahaa  rokok  di  AS  cukup  kompetitif  dan  industri  ini  termasuk  industri  yang signifikan dalam ekonomi AS. Perusahaan rokok di AS mengucurkan dana yang cukup besar dalam  iklan  produk  mereka.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingginya  dana  iklan  yang dikeluarkan(Tobacco Free For Kids 2020,lihat Grafik 2 ).
Grafik  3 Pengeluaran Perusahaan Rokok dalam Iklan dan Promosi Periode 1998-2018

## (dalam juta USD)

## Sumber: Tobacco Free Kids (2018)
Di  antara  perusahaan  rokok  AS,  Philip  Morris  merupakan  perusahaan  terbesar  di dunia.  Di  Indonesia  rokok  ini  dikenal  dengan  produk-  Marlboro.  Menurut  data  pada  2015, perusahaan  ini  menguasai  sekitar  15  persen  dari  pangsa  pasar  di  sekitar  103  negara  di dunia(University  of  Bath,  2020).  Di  AS  sendiri,  Philip  Moris  (Marlboro)  menguasai penjualan rokok (lihat grafik 3).

## Grafik  4 Merk Rokok dengan Penjualan Terbesar di US (2011-2016)

## Sumber: Statista (2019)

## Aspek Domestik Pelarangan Impor Rokok AS
Pembatasan  impor  rokok  dari  Indonesia  ke  Amerika  Serikat  terjadi  saat  Undang- undang  FSPTC  ditandatangani  oleh  pemerintah  Obama  tahun  2009  (US  Food  and  Drug Administration,  2020)  UU  ini  lahir  dengan  alasan  penjagaan  kesehatan  bagi  masyarakat Amerika  Serikat  karena  salah  satu  penyebab  kematian  terbesar  di  Amerika  adalah  akibat rokok.  Diperkirakan  sekitar  480.000  orang  meninggal  setiap  tahunnya,  melebihi  jumlah kematian  akibat  AIDS,  alkohol,  kecelakaan  mobil,  kecanduan  obat  terlarang,  pembunuhan
0 5 10 15 20 25 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Marlboro Newport Camel
atau  bunuh  diri.  Pemerintah  AS  juga  menghabiskan  sekitar  170  miliar  US  dollar  untuk penanganan  kesehatan  akibat  rokok  dan  produktifitas  diperkirakan  hilang  sekitar  150  miliar US dollar tiap tahunnya (Campaign for Tobacco-Free Kids, 2020). Diperkirakan ada 5,6 juta anak di bawah usia 18 tahun yang akan meninggal karena rokok(Campaign for Tobacco-Free Kids, 2020).
Pada  perkembangannya  UU  FSPTC  menjadi  instrumen  legal  untuk  mengatur produksi,  distribusi  dan  konsumsi  rokok  di  Amerika  Serikat.  Terdapat  beberapa  poin  inti dalam undang-undang tersebut diantaranya:
a. Menciptakan pusat kontrol terhadap perusahaan tembakau di dalam lembaga Food and Drug  Administration (FDA)  dan  memberikan  otoritas  terhadap  FDA  untuk  mengatur isi, pemasaran, dan penjualan produk tembakau.
b. Memberi  syarat  bagi  perusahaan  pengelola  tembakau  dan  para  pengimpor  untuk menyampaikan  seluruh  ramuan  dari  produk  rokok  ke  FDA  untuk  mendapatkan persetujuan.
c. Memberi  Izin  bagi  FDA  untuk  mengubah  isi  atau  ramuan  dari  produksi  hasil  olahan tembakau tersebut.
d. Membatasi pengiklanan yang bisa menarik perhatian perokok muda.
e. Mensyaratkan  penulisan cigarette  warning  label 50  %  di  pembungkus  rokok  bagian depan begitupun disisi pembungkus tersebut dengan huruf capital.
f. Mensyaratkan  persetujuan  dari  FDA  dalam  penggunaan  kata-kata  "light”,  "mild"  atau “low”  yang  akan  memberikan  kesan  aman  atau  tidak  beresiko  kesehatan  bagi  produk tertentu.
Pembentukan undang-undang ini didukung oleh berbagai pihak di Amerika terutama oleh komunitas-komunitas peduli kesehatan seperti, American Cancer Society dan American Heart  Association .  Alasan  utama  yang  mereka  kemukakan  adalah  bahwa  UU  ini  bisa membantu  menyingkap  kandungan-kandungan  racun  dalam  rokok  dan  di  masa  yang  akan datang  bisa  menghilangkan  ketergantungan  terhadap  rokok  baik  bagi  anak-anak  ataupun orang dewasa.
Implikasi  dari  penerapan  undang-undang  tersebut  adalah  dilarangnya  impor  rokok yang  memiliki  cita  rasa  selain  menthol  dimana  rokok  kretek  dari  Indonesia  termasuk  di dalamnya. Rokok kretek yang beraroma cengkeh dari Indonesia dianggap dapat menarik para
remaja  atau perokok pemula untuk  menikmati  atau kecanduan  rokok. Meskipun sebenarnya jika  dipresentasekan  konsumsi  rokok  kretek  dari  Indonesia  kurang  dari  1%  dibanding konsumen menthol yang sekitar 25% dari jumlah konsumsi rokok di Amerika Serikat(WTO, 2013). Terkait hal itu AS juga mempunyai bukti berupa hasil penelitian Centers for Disease Control  and  Prevention (CDC)  yang  menunjukkan  cengkeh  dalam  rokok  membuat  lebih banyak  lagi  nikotin,  karbon  monoksida,  dan  tar  yang  masuk  paru-paru  dibandingkan  rokok biasa(Centers for Disease Control and Prevention, 2018).
Di  lain  pihak  pemerintah  AS  melalui Food  and  Drug  Administration’s  Center  for Tobacco Products (CTF) mengecualikan rokok menthol. Padahal pasar rokok jenis ini cukup besar  sekitar  32  persen  (Winickoff  et  al.,  2011,  p.  67).  Sehingga,  rokok  jenis  tersebut  tetap diperjualbelikan. Faktanya, penelitian yang dilakukan di AS sendiri menemukan bahwa rokok mentol  tetap  berakibat  buruk  pada  masyarakat.  Hal  ini  sebab  rokok  mentol  bisa  menarik minat remaja untuk merokok dan membuat kaum dewasa sulit berhenti. Industri rokok sendiri mengklaim  bahwa  rokok  mentol  tidak  berbahaya  bagi  kesehatan.  Namun  klaim  tersebut dipertanyakan oleh Center for Tobacco Products . Menurut  lembaga di AS tersebut, dengan pelarangan  rokok  mentol  maka  akan  signifikan  dampaknya  terhadap  kesehatan  masyarakat karena  mencegah  remaja  untuk  merokok  dan  mendorong  orang  dewasa  untuk berhenti(Winickoff et al., 2011, p. 1235).

## Posisi WTO dalam Sengketa Dagang Internasional
WTO merupakan rezim hukum yang paling efektif dalam mengatur persoalan antar negara dalam hal ini di sektor perdagangan dibandingkan dengan rezim hukum internasional apapun  (lihat  Reich,  2018).  WTO  memiliki  tujuan  untuk  mengatur  hubungan  dagang  antar negara  dengan  prinsip  kebebasan,  tidak  diskriminatif,  dan  berlandaskan  hukum.  Perangkat dan mekanisme hukum WTO dianggap memiliki kekuatan memaksa yang bahkan lebih kuat dari  perjanjian  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (Kennedy  & Southwick,  2002,  p.  66).  WTO  sendiri  sebagai  organisasi  multilateral  memiliki  fungsi konstitusional  yang  mengatur  dan  memastikan  bahwa  perdagangan  internasional  berjalan dengan  baik  dan  adil.  Hal  ini  tidak  lain  karena  proses  pembuatan  aturan  dan  penyelesaian sengketa  melibatkan  bukan  hanya  politisi  semata  tetapi  juga  oleh  publik,  lembaga sipil/masyarakat, aktivis dan parlemen nasional negara-negara(Kennedy & Southwick, 2002).
Dalam kasus kretek, kronologi sejak pengajuan hingga penyelesaian sengketa berjalan secara  terbuka.  Dimulai  pada  tanggal  9  Juni  2010,  Indonesia  mengajukan  permohonan  ke
WTO  yakni Dispute  Settlement  Body (DSB)  untuk  membentuk  suatu  panel  dan  dikabulkan pada tanggal 22 Juni 2010. Brazil, Uni Eropa, Guatemala, Norwegia dan Turki duduk sebagai pihak  ketiga  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  dagang  ini.  Tiga  bulan  kemudian,  pada  9 September  2010,  masing-masing  pihak  menyetujui  komposisi  panel.  Setahun  setelahnya,  2 September 2011, laporan panel ( panel report ) disampaikan (WTO, 2013).
Tertanggal 15 September 2011, Indonesia dan AS memohon DSB untuk mengadopsi draf keputusan ( draft  decision ) selambat-lambatnya 20 Januari 2012, kecuali DSB memiliki pertimbangan  lain  secara  konsensus  untuk  tidak  melakukannya  atau  Indonesia  dan  AS mengajukan  banding  atas  keputusan  DSB.  AS  memutuskan  untuk  mengajukan  banding  ke Appellate Body terkait isu pembahasan peraturan dan interpretasi hukum yang dilakukan oleh panel.  Majelis Appellate Body menyampaikan ketidakmungkinan penyebaran laporan dalam 60 hari karena kebutuhan waktu untuk penyelesaian dan penerjemahan laporan sehingga baru selesai pada 4 April 2012. Laporan akhirnya selesai dan disebarkan ke anggora terkait pada tanggal tersebut.

## Pasal Rujukan Kasus Kretek Indonesia
Inkonsistensi  yang  dilakukan  AS  pada  pelarangan  rokok  kretek  Indonesia  dan mengesampingkan rokok mentol menyangkut poin kesepakatan yang tercantum dalam GATT 1994  (GATT  1947,  1986,  p.  28)  :  (1)  Pasal  III:  4  karena  perbedaan  perlakuan  yang  „ less favorable ‟  terhadap  produk  impor  yakni  rokok  kretek  dengan  produk  lokal  yakni  rokok mentol,  (2)  Pasal  XX:  karena  tidak  ada  informasi  ilmiah  dan  teknis  yang  mengindikasikan bahwa  rokok  kretek  mengandung  ancaman  kesehatan  yang  lebih  besar  dibanding  rokok mentol  sehingga  perlakuan  tersebut  menyebabkan  diskriminasi  yang  tidak  dapat  dibenarkan pada restriksi perdagangan.
Indonesia  juga  melihat  adanya  inkonsistensi  kebijakan  tersebut  dengan  ketentuan perjanjian  TBT  (WTO,  1995):  (1)  TBT  Pasal  2.1  :  karena  terdapat  perlakuan  yang  „ less favorable ‟ 1 terhadap  produk  impor  yakni  rokok  kretek  dengan  produk  lokal  yakni  rokok mentol,  (2)  TBT  Pasal  2.2  :  karena  tidak  ada  informasi  ilmiah  dan  teknis  yang mengindikasikan  bahwa  rokok  kretek  mengandung  ancaman  kesehatan  yang  lebih  besar dibanding  rokok  mentol  atau  data  bahwa  lebih  banyak  remaja  yang  mengkonsumsi  rokok kretek dibanding rokok mentol. Oleh karenanya, alasan tersebut dinilai lebih menagrah pada
1 Less favorable dimaksudkan kepada kebijakan yang diksriminatif
restriksi  perdagangan  dan  mengandung  hambatan  yang  tidak  semestinya  pada  perdagangan internasional,  (3)  TBT  Pasal  2.5  :  karena  AS  tidak  merespon  sikap  Indonesia  yang mempertanyakan  kebijakan  pelarangan  impor  rokok  kretek  yang  disampaikan  pada  diskusi bilateral  tanggal  27  Agustus  2009  dan  leawat  TBT Committee pada  20  Agustus  2009 (G/TBT/W/323),  (4)  TBT  Pasal  2.8  :  karena  pelarangan  pada  produk  beraroma  tertentu tersebut hanya didasarkan pada karakteristik deskriptif, (5) TBT Pasal 2.9 : karena AS tidak mematuhi  kondisi  yang  disyaratkan  oleh  pasal  2.9.1,  2.9.2,  2.9.3,  dan  2.9.4    ketika mengadopsi peraturan teknis yang berdampak signifikan bagi Indonesia, (6) TBT Pasal 2.10 karena  alasan  yang  dikemukakan  AS  untuk  tidak  mengikuti  prosedur  pada  pasal  2.9  tidak dapat menunjukkan urgensi permasalahan tersebut, (7) TBT Pasal 2.12 : karena tanggal jatuh tempo efektif kurang dari enam bulan dari pemberlakuan perlarangan tersebut, (8) TBT Pasal 12.3: karena pelarangan yang dimaksud menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi ekspor negara  berkembang,  (9)  Argumentasi  yang  dijelaskan  oleh  AS  yakni  kebijakan  pelarangan rokok  kretek  dilandasi  oleh  SPS  (WTO,  1995b) measure justru  dipandang  oleh  Indonesia sebagai inkonsistensi terhadap pasal 2, 3, 5, dan 7 kesepakatan SPS itu sendiri.

## Keputusan DSB WTO
Langkah  pertama  yang  diambil  oleh  panel  adalah  menguji  apakah  keberatan  yang disampaikan  Indonesia  sesuai  dengan  pasal  yang  tertera  pada  Perjanjian  TBT.  Terdapat kesesuaian  pada  terminologi  „ technical  regulation ‟  yang  dijelaskan  pada  Annex  1.1 Perjanjian  TBT.  Pelarangan  yang  dilakukan  AS  juga  dinilai  inkonsisten  dengan  statuta national  treatment  obligation pada  Pasal  2.1  karena  kedua  jenis  rokok  beraroma,  kretek maupun  mentol,  dan  digandrungi  remaja.  Oleh  karenanya,  panel  menolak  bantahan  AS  di bawah provisi Pasal XX(b) GATT 1994.
Di  sisi  lain,  panel  menolak  klaim  utama  Indonesia  yang  lain  yakni  tidak diperlukannya  pelarangan  ekspor.  Dalam  hal  ini  panel  melihat  Indonesia  gagal mendemonstrasikan  argumen  bahwa  pelarangan  yang  dilakukan  lebih  bersifat  „ trade restrictive ‟ daripada pemenuhan akan tujuan tertentu (misalkan dalam kasus ini ialah usaha mengurangi  tingkat  perokok  remaja)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2.2  Perjanjian  TBT. Kesimpulan  panel  pada  akhirnya  didasari  oleh  hasil  riset  ilmiah  yang  menyatakan  bahwa pelarangan  rokok,  baik  kretek  maupun  aroma  lain,  dapat  berperan  dalam  menurunkan perokok remaja.
Pada  klaim  Indonesia  lainnya,  panel  menemukan  inkonsistensi  AS  yakni  pada  Pasal 2.9.2 (kewajiban untuk memberikan keterangan ke anggota WTO terkait regulasi teknis) dan Pasal  2.12  (kewajiban  untuk  memberikan  tenggang  waktu  antara  pengesahan  dan pemberlakuan  regulasi  teknis).  Namun,  panel  menilai  Indonesia  gagal  dalam  memberikan penjelasan terkait tuduhan inkonsistensi AS terhadap Pasal 2.5 (kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait draf  peraturan teknis), Pasal 2.8 (kewajiban untuk memberikan pemaparan detail  tentang  kondisi  pelaksanaan),  Pasal  2.9.3  (kewajiban  untuk  memberikan  salinan peraturan  teknis  yang  akan  diajukan),  Pasal  12.3  (kewajiban  untuk  memberikan  perhatian terhadap isu pembangunan, keuangan dan perdagangan di negara berkembang, dan menolak tuntutan  klaim  Indonesia  yang  didasari  oleh  Pasal  2.10  (kewajiban  untuk  memberikan penjelasan pada kondisi mendesak)(WTO, 2013).

## Hasil Tindak Lanjut DSB atas Kekalahan AS
Meskipun  kalah  atas  gugatan  Indonesia  untuk  kasus  kretek,  AS  tidak  melaksanakan rekomendasi  WTO  untuk  menghentikan  pelarangan  impor  rokok  tersebut  ke  AS.  Namun, keputusan arbitrator pada 27 Juni 2014, pihak AS melakukan negosiasi dengan Indonesia dan menghasilkan  kesepakatan  baru  yang  isinya  secara  umum  yakni:  (1)  AS  akan  memberikan fasilitas  tambahan  dalam  ketentuan generalized  system  of  preference (GSP)  lebih  dari  nilai batas  yang  ada  dalam  jangka  lima  tahun  sekaligus  juga  membuka  sektor  lain  bagi  ekspor produk  Indonesia,  (2)  sebagai  ganti  atas  kebijakan  AS  yang  merugikan,  AS  tidak  akan menuntut  Indonesia  dalam  kebijakan  pembatasan  ekspor  mineral,  selain  juga  membiarkan produk  cigars  dan  cigarillos  Indonesia  masuk  ke  pasar  domestiknya,  (3)  AS  akan bekerjasama dan memberikan bantuan bagi Indonesia dalam memperbaiki penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Jati, 2014).
Keputusan  DSB  atas  kekalahan  AS  dalam  kasus  kretek  menjadi  bukti  efektivitas WTO sebagai rezim internasional. Hal ini juga membuktikan bahwa negara besar seperti AS bisa  melakukan  tindakan  unilateral  yang  merugikan  dan  bertentangan  dengan  tujuan didirikannya  WTO  yang  digagasnya  sendiri.  Bagi  Indonesia  kemenangan  ini  berarti  juga kemenangan atas upaya melindungi kepentingan nasionalnya dan secara umum menjadi bagi negara berkembang. Hal ini sejalan dengan argumentasi  Indonesia dalam proses sanggahan, dimana Indonesia berargumen bahwa:
Indonesia  is  a  developing  country.  The  production  and  sale  of  clove  cigarettes  is important to Indonesia's economy. Clove cigarettes have a long history in Indonesia and  are  part  of  its  culture.  When  the  U.S.  banned  the  sale  of  certain  flavored cigarettes, the burden of that measure fell almost entirely on Indonesia. As a result of the contested measure, Indonesia's exports of clove cigarettes to the United States fell to zero. The Indonesian people are following this dispute closely. They want to know if  the  rules-based  trading  system  promised  by  the  WTO  is  real  or  a  mere illusion (WTO, 2013) .
Efektivitas  WTO  tidak  lepas  dari  kekuatan  DSB  dalam  menyelesaikan  masalah. Karena  itu  DSB  bahkan  dianggap  sebagai  “mahkota”  ( Crown  Jewel )  dari  rezim  tersebut (Reich, 2018, p. 1). Meski WTO masih dikritik karena memiliki banyak kekurangan termasuk bagi negara-negara berkembang terkait dengan kemampuan negosiasi mereka, termasuk ahli yang harus didatangkan ke Genewa. Namun mekanisme pengambilan keputusan WTO masih lebih demokratis dengan satu negara satu suara (lihat Narlikar, 2010). Sayangnya, sejak akhir 2019 karena kemampuan DSB yang efektif, nasib organ tersebut malah mengalami krisis. Hal ini  karena  sistem appeal tidak  akan  lagi  efektif  akibat  keputusan  sepihak  AS  untuk  tidak menyetujui  juri  dalam  badan  banding  tersebut.  AS  sendiri  banyak  mengalami  kekalahan dalam kasus di WTO (Walker, 2019), salah satunya dari kasus kretek dengan Indonesia. Hal inilah  yang  menjadi  penyebab  dari  keputusan  AS  untuk  “mengurangi”  peran  WTO.  Peran WTO sebagai subjek internasional selama ini sangat kuat, kemampuannya untuk memastikan penyelesaian sengketa secara damai dan adil antar negara tentu sejalan dengan tujuan hukum internasional.  WTO  juga  berhasil  dalam  menegakkan  kesepakatan  bersama  dalam  sistem yang  anarki,  sesuatu  yang  sangat  krusial  saat  kegiatan  lintas  negara  bisa  menjadi  sengketa politik sekaligus sengketa hukum dan situasi jauh lebih kompleks seperti saat ini.

## SIMPULAN
Dari  kasus  kretek  antara  Indonesia  dan  AS  dapat  dipahami  bahwa  pertama,  di  era pasar  bebas  hari  ini,  kebijakan  proteksionisme  masih  sangat  umum  digunakan  oleh  negara untuk melindungi pasar domestiknya bahkan oleh negara maju yang giat mengkampanyekan sistem  ekonomi  tersebut.  Kedua,  WTO  sebagai  rezim  internasional  memiliki  peran  yang signifikan  secara  global  dalam  memastikan  penegakan  aturan  hukum  internasional.  Hal  ini juga  tercermin  dalam  jumlah  kasus  dan  esensi  sengketa  yang  diselesaikan  oleh  organisasi yang  awalnya  lahir  dari  sebuah  kesepakatan  dagang  antar  negara- General  Agreement  on Tariffs  and Trade (GATT)  tersebut.  Kesepakatan  atau  hasil  dari  DSB  yang  bekerja  mirip dengan mekanisme pengadilan juga dampak  atau konsekuensinya  terbukti  jauh lebih efektif
diterapkan  bahkan  dibandingkan  dengan  organisasi  multilateral  lainnya.  Meski  tentu  saja, WTO  dan  subbagiannya  masih  bekerja  dalam  konteks  yang  koordinatif  dan  tidak  hirarkis seperti  halnya  peradilan  dalam  sistem  hukum  nasional.  Hal  ini  tentu  saja  mendukung argumentasi Reus-Smit (2004, p. 17) bahwa jika hukum internasional tegak karena kekuasaan maka  isu-isu  seperti  lingkungan,  HAM,dan    kemanusiaan  hanya  akan  menguntungkan  bagi pihak  negara  besar.  Dengan  kemenangan  Indonesia  dalam  kasus  ini,  dapat  disimpulkan bahwa kepentingan negara berkembang seperti Indonesia tetap dapat dilindungi oleh hukum internasional.
Namun yang terpenting terutama saat ini adalah bagaimana WTO tetap bisa berperan penting dalam menyelesaikan sengketa dagang antar negara terutama dengan sikap unilateral AS  dan  negara  maju  lainnya  yang  berusaha  „menggoyahkan‟  posisi  rezim  internasional tersebut.  Hal  ini  demi  melindungi  kepentingan  negara-negara  yang  memiliki  posisi  yang lemah  seperti  negara  miskin  dan  berkembang  dalam  perdagangan  internasional. Menunjukkan  bahwa  hukum  internasional  tidak  semata-mata  sebagai  norma  biasa  tetapi memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Anghie, A. (2004). Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law .
Ballet,  L.  (2011).  Losing  Flavor:  Indonesia‟  s  WTO  Complaint  Against  the  U.S.  Ban  on Clove  Cigarettes. American  University  International  Law  Review , 26 (2),  515–541. http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr
Biersteker, T., Spiro, P., Sriram, C., & Raffo, V. (2006). International law and international relations: bridging theory and practice . Bisnis  Indonesia.  (2019). Ekspor  Rokok  Kretek:  Giliran  Brazil  ancam  Rokok  Indonesia . http://www.solopos.com/2012/ekonomi-bisnis/ekspor-rokok-kretek-giliran-brazil - ancam-rokok-indonesia-178028
Campaign  for  Tobacco-Free  Kids.  (2020). The  Toll  of  Tobacco  in  The  US . https://www.tobaccofreekids.org/problem/toll-us/
CDC.
(2019). Economic Trend in Tobacco . https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/economics/econ_facts/index.ht m
Centers  for  Disease  Control  and  Prevention.  (2012). Consumption  of  Cigarettes  and
Combustible Tobacco — United States, 2000–2011 .
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6130a1.htm#tab1
Centers for Disease Control and Prevention. (2018). Bidis and Kreteks . https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/tobacco_industry/bidis_kreteks/ index.htm
Chichilnisky,  G.,  Heal,  G.,  &  Graciela,  C.  (1986). The  evolving  international  economy . https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OXlEyeehkesC&oi=fnd&pg=PP2&dq= Graciela+Chichilnisky,+Geoffrey+M.+Heal&ots=192tVBVXdX&sig=blFTy5Z2MtbH

## NZ9XFq2kof5zgTk
Detik. (2010). AS Tak Terima RI Seret Kasus Rokok Kretek ke WTO . https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1387075/as-tak-terima-ri-seret-kasus- rokok-kretek-ke-wto
Detiknews. (n.d.). Australia Menangkan Gugatan Indonesia di WTO. 30 Juni 2018 . Retrieved February  9,  2020,  from  https://news.detik.com/dw/d-4091371/australia-menangkan- gugatan-indonesia-di-wto
Erixon,  F.,  &  Sally,  R.  (2010). A  Service  of  zbw  TRADE,  GLOBALISATION  AND EMERGING PROTECTIONISM SINCE THE CRISIS and Razeen Sally (razeen.sally@ecipe.org) are Directors and Founders of ECIPE . http://hdl.handle.net/10419/174841www.econstor.eu
Evenett, S. J. (2019). Protectionism, state discrimination, and international business since the onset of the Global  Financial Crisis. Journal of  International  Business Policy , 2 (1), 9– 36. https://doi.org/10.1057/s42214-019-00021-0
Harrison,  A.,  &  Rodríguez-Clare,  A.  (2007).  Trade,  Foreign  Investment,  and  Industrial Policy. In itpc2015.ir . http://itpc2015.ir/Content/upload/Handbook November 29.pdf ICTSD.  (2000). WTO  Rules  in  Favour  of  French  Asbestos  Ban;  NGOs  Remain  Sceptical . https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-rules-in-favour-of-french- asbestos-ban-ngos-remain-sceptical
Jati,  G.  P.  (2014). Amerika  Serikat  dan  Indonesia  Sepakat  Move  On  dari  Kasus  Rokok Kretek . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141007160128-78-5631/amerika- serikat-dan-indonesia-sepakat-move-on-dari-kasus-rokok-kretek
Karina, S. (2010). DPR akan bentuk Panja Industri Tembakau . https://economy.okezone.com/read/2010/12/12/320/402521/dpr-akan-bentuk-panja- industri-tembakau
Katadata. (2016). Nilai Ekspor Tembakau ke Amerika Serikat 2000-2014 .
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/nilai-ekspor-tembakau-ke- amerika-serikat-2000-2014
Katadata.
(2017). Candu
Tembakau, Candu Penerimaan Negara . https://katadata.co.id/analisis/2017/05/30/cukai-tembakau-candu-penerimaan-negara Katadata.  (2019). Tren  Kenaikan  Cukai  Rokok  2020  Catat  Kenaikan  Tertinggi . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/16/tren-kenaikan-cukai-rokok-2020- catat-kenaikan-tertinggi
Kementerian  Pertanian.  (2018). Kementan  Tegaskan  Indonesia  Tidak  Akan  Impor  Daging Ayam dari Brazil . https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2649 Kennedy,  D.,  &  Southwick,  J.  (2002). The  Political  Economy  of  International  Trade  Law:
Essays in Honor of Robert E. Hudec . https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=f_m5IEfYoQgC&oi=fnd&pg=PP1&dq =The+Political+Economy+of+International+Trade+Law:+Essays+in+Honor+&ots=M5 pipVeWLQ&sig=AS2IiRK0KdHZ4ekP3PPzSIHdqYE
Kontan. (2019). Industri Hasil Tembakau Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja . https://pressrelease.kontan.co.id/release/industri-hasil-tembakau-serap-598-juta-tenaga- kerja
Media  Indonesia.  (2012). AS  Diminta  Jalani  Putusan  Rokok  WTO  Soal  Kretek . http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/05/310784/4/2/AS-Diminta-Jalani- Putusan-Rokok-WTO-Soal-Kretek
Narlikar,  A.  (2010).  The  Round  Table  The  politics  of  participation:  Decision-making processes  and  developing  countries  in  the  world  trade  organization. Taylor  &  Francis , 364 , 171–185. https://doi.org/10.1080/00358530220134851
Reich,  A.  (2018).  The  effectiveness  of  the  WTO  dispute  settlement  system:  A  statistical analysis.  In Perspectives  in  Law,  Business  and  Innovation (pp.  1–43).  Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1080-5_1
Reus-Smit, C. (2004). The Politics Of
International Law . https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yTIUGdjATgEC&oi=fnd&pg=PR9&d q=the+politics+of+international+law&ots=1Hx35rX8vd&sig=MumAbBwZC5WZfYaB bR8SROkxXSc
Statista.  (2019). U.S.  population:  Most  smoked  brands  of  cigarettes  from  2011  to  2019 . https://www.statista.com/statistics/285277/preferred-brands-of-cigarettes-in-the-us- trend/
Stiglitz, J. ., & Charlton, A. (2005). Fair trade for all: How trade can promote development . Oxford University Press.
TCSC.  (2015). Fact  Sheet  Peningkatan  Cukai  Tembakau  dan  Dampak  Perekonomian . http://tcsc-indonesia.org/wp- content/uploads/2012/08/Peningkatan_Cukai_Tembakau.pdf
Tempo.  (2012). Kretek  di  Negeri  Koboi .  https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan- bisnis/139351/kretek-di-negeri-koboi
Tobacco Free For Kids. (2020). Trends in Tobacco Industry Marketing . https://www.tobaccofreekids.org/assets/factsheets/0156.pdf University of Bath. (2020). Philip Morris . https://www.tobaccotactics.org/index.php/Philip_Morris
US Food and Drug Administration. (2020). Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act  -  An  Overview .  https://www.fda.gov/tobacco-products/rules-regulations-and- guidance/family-smoking-prevention-and-tobacco-control-act-overview
Walker, A. (2019). Trade disputes settlement system facing crisis . https://www.bbc.com/news/business-50681431
Winickoff, J. P., McMillen, R. C., Vallone, D. M., Pearson, J. L., Tanski, S. E., Dempsey, J. H., Healton, C., Klein, J. D., & Abrams, D. (2011). US attitudes about banning menthol in  cigarettes:  Results  from  a  nationally  representative  survey. American  Journal  of Public Health , 101 (7), 1234–1236. https://doi.org/10.2105/AJPH.2011.300146 WTO.  (1986). The  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade  (GATT  1947) . https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf
WTO. (1995a).
Agreement on Technical Barriers to Trade . https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#art2
WTO.  (1995b). Agreement  on  the  Application  of  Sanitary  and  Phytosanitary  Measures . https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15sps_01_e.htm#art3
WTO.
(2001). WTO Agreement and Public Health . https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/who_wto_e.pdf
WTO.  (2013). United  States  –  Measures  Affecting  The  Production  And  Sale  Of  Clove Cigarettes Recourse To Article 22.2 Of The Dsu By Indonesia . https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol= wt/ds406/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChang ed=true#
WTO. (2020a). A unique contribution . https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm WTO. (2020b). Appellate procedures . https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_procedures_e.htm