## METODE HILAH (DALIH HUKUM) DALAM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER
Muhamad Takhim
Dosen Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim Semarang Email: takhim@unwahas.com

## Abstract
The development of halal products and their legal status cannot be separated from the method of fiqh proposal. One of the things that became controversy and differences of opinion among scholars was hilah. In its development, this method apparently still exists and is used by the Ulama to conclude the stipulation in Shari'a law (istimbat). In the case, for example, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), although not explicitly expressing it explicitly, was found to have used this concept. Hilah is part of the ulama ijtihad product as mentioned above, as a way out in solving contemporary muamalah fiqh problems. Is the theory still relevant and needed in solving contemporary legal cases or is it considered a deviation of law. The author in this study uses a descriptive analysis approach, describing the opinions of the ulama 'along with their arguments and then analyzing it, so the writer has the conclusion that the hilah method is still needed and relevant as a solution in solving contemporary muamalah problems and not constituting a legal deviation.

## Keywords: Hilah, Hujjah, Istimbat

## A. PENDAHULUAN
Allah telah mengatur manusia melalui Rasul-Nya dengan syari'at sebagaimana tertuang dalam ajaran agama, diantaranya mengenai perkara halal dan haram dalam bermu'amalah. Agama menyatakan bahwa yang halal maupun yang haram sudah sangat jelas dan diantara keduanya adalah syubha t (samar) yang belum jelas hukumnya bagi kebanyakan orang. Namun, seiring dengan kemajuan peradaban manusia dan teknologi, muncul permasalahan baru yang butuh legitimasi hukum. Disinilah pentingnya ilmu usul fikih.
Ilmu usul fikih mempunyai manfaat yang sangat urgen , terutama untuk dapat menjabarkan, memahami dan mentranformasikan maksud nash-nash ke dalam suatu format hukum syariat agar sesuai dengan tujuan syari’. Ilmu ushul fiqh merupakan ilmu yang menguraikan tentang metode yang dipakai para imam mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat (istimbat ). Artinya ilmu ushul fiqh merupakan kajian metodologis untuk mengambil dan menggeneralisasikan suatu illat dari nash serta cara yang paling tepat untuk
penetapannya. Karena ilat merupakan argumen untuk menetapkam suatu hukum, maka suatu hukum akan berubah sesuai ilat (kondisi zaman, waktu dan tempat). sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah:
MingLiU MinLiU in iU n Ϸ iU nϷϣ i iऀ
⺂ MϨ ϣ ίiU n ϣLi iऀ
Artinya:
“Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan .” dan kaidah fikih (Abdul Hamid, tt: 46)
MϷ ⺂U i漸n禀U gLi Ϸ U ⺂

## Li
Artinya:
“Hukum berubah sesuai dengan ilatnya adanya dan tidak adanya.”
Dalam arti lain, ushul fiqh berguna untuk menjembatani antara nash syariah yang terbatas dan kejadian-kejadian aktual yang tidak terbatas atau
i Mn Ϸ i MMDnLiU i Mn nϨLi nnnnLi . Hal ini dimaksudkan agar Qur’an dan Hadis dapat melebar (menjawab problematika umat), maka dibuatlah sebuah metodologi.
Dalam penelitian ini beberapa problem yang dikaji adalah tentang metode hilah , apa saja Jenis hilah dan penerapannya, bagaimana pendapat para ulama tentang hilah , bagaimana Implementasi hilah dalam fikih muamalah kontemporer.
Oleh karena itu, penulis akan memapaparkan beberapa uraian penting seputar permasalahan tersebut, Sebagai pedoman yang digunakan dalam solusi penetapan hukum fikih muamalah kontemporer.

## B. METODE PENELITIAN
Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, mendeskripsikan dan memeparkan pendapat para ulama’ beserta dalil-dalilnya kemudian menganalisisnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Hilah
Secara bahasa
atau etimologi i Li yang bentuk
jama’nya Mi Li mempunyai arti e p Li D⺂漸 ⺂ a LiU nLi am漸unm禀U eup⺂ Li ( Muhammad, tt:184) (kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan
merespons dengan tajam). Dalam kamus Al-Munawwir (Ahmad Warson, 1997: 311) i Li juga berarti mऀu⺂mUe L (alasan yang dibuat-buat untuk melepaskan diri).
Ibrāhīm Unais (1972:209) menambahkan makna kata ini dengan
漸np ϨLi Lऀ nnnLi Mऀ ⺂i
M ⺂ Li i  ⺂ M⺂ i⺂U
(jalan cerdas yang mengalihkan sesuatu dari tampaknya untuk sampai ke tujuan). Di antara ulama, ada juga yang menggunakan istilah ihtiyāl (mencari hilah ). (Abu Umar, tt: 438).
Dalam terminologi usul fiqh, kata ini memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan maknanya secara etimologis. Ibnu Taymiyah (tt:17– 19).memaknai kata ini dengan “suatu cara cerdik untuk dapat sampai ke tujuan yang baik ataupun yang buruk”. Akan tetapi, seringkali kata ini diungkap untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal. oleh karenanya, secara tegas ia menyatakan bahwa hilah adalah batal dan tidak dapat dijadikan sebagai cara mendapatkan hukum. Paling tidak, ia mengemukakan dua puluh empat alasan mengapa demikian.
. Ibn al-Qayyim (2003:122) memahaminya sebagai “penipuan dengan menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan”. Menurut al-Syāthibi, pada hakekatnya, kata ini memiliki pengertian mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain. Dalam hal ini, konsep al-ma`āl nya (konsep al-Syathibi) hal ini disebut al-nadhar fi ma`ālāt al-af’āl mencermati akibat/hasil akhir sebuah perbuatan, baik berupa maslahat maupun mafsadat adalah mencari celah untuk menyiasati syari’ah.
Dalam kajian keislaman, hilah dipakai dalam beberapa hal yaitu:
a. Hilah atau al-hiyal yang dikaitkan dengan konsep politik. Hilah diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer dimedan perang. Hal ini didasarkan atas argumen hadis Nabi yang menyatakan ‘ al-harbu khadā’ah” (peperangan merupakan ajang adu tipu muslihat), karya yang mengungkapkan term ini, dalam kontek politik adalah kitab al-hiyal oleh al-Hartami al-Sha’rani, yang dipersembahkan kepada khalifah al-Makmun (813-833 m).
b. Hilah yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. Hilah diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi benda-benda alam, menjadi suatu
wujud tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karya yang menggunakan istilah ini adalah kitab ma’rifat al-hiyal al-handasiyah oleh al- Razzaz al-Jazari, kitab al-hiyal oleh ibn Musa ibn Syakir dan kitab al-hiyal al- rūhaniyah oleh al-Farabi.
c. Hilah yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. Karya yang menggunakan istilah ini adalah kitab al-mukhtar fī kasyf al-asrār oleh al-Jaubary. Abu Yusuf juga disebut-sebut sebagai ulama yang ahli dalam memanipulasi sastra.
d. Hilah yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (fiqh). Istilah ini didentifikasikan sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam kontek ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakekat aturan yang ditentukan oleh hukum syari’at.(Joseph Scahcth, 1971: 510-511).
Hilah dalam kajian fikih ini dapat dinilai sebagai jalan keluar, disamping itu juga, hila h sering dijadikan alasan untuk menghindar dari pembebanan hukum, karena hilah muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang oleh masyarakat, dipandang urgen , sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat dharuri . Dalam kontek ini, hilah merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan hukum yang legitimatif. Apabila hilah identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (ushul fiqh), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila hilah identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” ( dharūrat) .
2. Jenis-Jenis Hilah dan Kemungkinan Penerapanya
Seorang mufti Mesir Ali Jad al-Haq (1980:7: 357), menyebut dan membagi Hilah menjadi dua, yaitu:
a. al-Hiyal al-masyru'ah atau hīlah syar’iyyah (hilah yang boleh dilakukan) yaitu ketika hilah yang ma`āl atau dampak yang dihasilkannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara’ atau maslahat yang dituju syara’.
b. al-Hiyal ghair masyru'ah atau hīlah ghair syar’iyyah (hilah yang tidak boleh dilakukan) yaitu ketika hilah yang ma`āl atau dampak yang dihasilkannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syara’ atau maslahat yang dituju syara’.
Ibn al-Qayyim (tt: 259-261) mengelompokkan hilah menjadi dua bagian, yaitu hilah yang dilarang (diharamkan) dan hilah yang dibolehkan. Bentuk kedua hilah ini, (baik yang diharamkan maupun yang diperbolehkan) dapat dilihat dalam pengelompokan di bawah ini.
a. Hilah yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram. Dalam bentuk ini, hilah bersifat tersembunyi namun digunakan untuk mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Oleh karena itulah maka hilah nya itu sendiri diharamkan dan ia menjadi sebab dalam menghasil-kan sesuatu yang diharamkan. Tujuan apapun dengan meng- gunakan hilah jenis ini maka otomatis tujuan itu diharamkan. Sebagai contoh, kasus orang yang meminum khamar sebelum masuknya waktu shalat, sehingga shalatnya hilang.
b. Hilah itu dibolehkan tetapi tujuan yang hendak dicapai diharamkan . Artinya, hilah yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara’ lainnya. Karena tujuan yang hendak dicapai diharamkan maka hilah yang menjadi perantaranya secara otomatis juga diharamkan. Seperti kasus hibah dan kewajiban zakat.
Kedua bentuk hilah di atas, tujuan yang hendak dicapai dianggap batil dan diharamkan sehingga hilah yang dilakukannya pun dianggap batil dan haram..
c. Cara yang ditempuh bukan cara yang haram melainkan sesuai dengan yang disyariatkan, akan tetapi perbuatan tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Contohnya dalam kasus nikah tahlil yang direkayasa. Hal ini menjadi tempat perdebatan dalam pembahasan hilah .
d. Hilah yang bertujuan menegakkan kebenaraan, mendapatkan suatu hak dan menolak kebatilan (kezaliman). Hilah dalam bentuk ini dibagi menjadi tiga bagian:
1) Cara yang ditempuh pada esensinya adalah diharamkan, namun tujuannya untuk suatu kebenaran atau untuk mempertahankan hak. Seperti, seseorang mengemukakan sebuah kebenaran namun dibantah oleh orang lain, sedangkan untuk memperkuat kebenarannya itu ia tidak mempunyai bukti. Kemudian ia mendatangkan dua orang saksi palsu untuk
mempersaksikannya, padahal saksi tersebut tidak mengetahui bahwa tujuan dari kesaksiannya itu untuk menetapkan suatu kebenaran.
2) Cara (jalan) dan tujuannya pada dasarnya disyariatkan dan tujuannyapun disyariatkan dan dalam akadnya memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara ter-sembunyi terdapat unsur penipuan, seperti jual beli, sewa menyewa, musaqah, (paroan kebun), muzara’ah (kerjasama penggarapan sawah atau ladang), wakalah (perwakilan). Dalam hilah bentuk ini adalah hilah untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
3) Hilah untuk mencapai kebenaran dan menolak kezaliman dengan cara yang dibolehkan.Cara ini sebenarnya bukan dimaksudkan untuk tujuan tersebut tetapi untuk tujuan lain. Kemudian cara ini digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang benar.
Perbedaan antara hilah bagian ini dengan bentuk hilah sebelumnya terletak pada cara yang digunakan, di mana cara yang digunakan dalam hilah sebelumnya merupakan cara yang memang digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud secara nyata, sehingga orang yang melakukannya mesti menempuh cara tersebut, karena caranya sudah ditetapkan. Sedangkan cara yang digunakan dalam hilah bentuk ini digunakan bukan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi digunakan untuk mencapai tujuan lain. Kemudian cara tersebut digunakan sebagai perantara untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya dapat tercapai bukan dengan cara tersebut. contohnya seorang menyewa rumah selama satu tahun, dengan ketentuan kontrak rumah itu dibayar langsung untuk satu tahun. Tetapi rumah yang disewa itu milik anak orang yang menyewakan itu. Penyewa khawatir kalau-kalau pada suatu saat pemiliknya mengambil rumah itu, sehingga rumah yang dikontraknya tidak sampai satu tahun padahal sewa rumah telah dibayar. Karena kekhawatiran seperti ini, maka penyewa melakukan musyawarah dengan orang yang menye- wakan rumah (ayah si pemilik) agar sewa rumah dibayar perbulan saja, sekalipun kontraknya untuk satu tahun. Tujuannya adalah apabila pada suatu saat nanti pemilik mengambil rumahnya, maka penyewa tidak kecewa dengan sewa yang dibayarnya. Hilah seperti ini dibolehkan karena tujuannya untuk mencapai suatu kemaslahatan dan menghindari terjadinya kemadharatan. Atau dia menyewakan dengan harga 100 dinar misalnya, kemudian ia mengganti setiap dinar dengan 10
dirham. Seandainya orang yang menyewakan itu menuntut bayaran sekaligus maka si penyewa dapat membayarnya dengan beberapa dinar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad, seandainya ia tidak merasa khawatir. Akan tetapi jika ia merasa khawatir akan dikhianati pada akhir waktu yang telah ditentukan hendaknya ia membayarnya dengan cara mengangsurnya dalam jangka waktu beberapa tahun dan pembayaran sisanya yang jumlahnya lebih besar ditangguhkan sam-pai tahun di mana ia merasa khawatir akan dikhianati pada tahun tersebut. Demikian juga jika orang yang menyewakan merasa khawatir bahwa si penyewa akan mengkhianatinya dan pergi pada akhir waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya orang yang menyewakan menentukan bayaran yang jumlahnya lebih besar harus dibayar pada masa di mana masa tersebut dipandang aman, sedangkan bayaran sisanya diambil pada akhir masa penyewaan.
Dengan demikian, di antara berbagai bentuk hilah di atas, menurut Ibn al- Qayyim hilah dalam bagian a, b, dan c termasuk hilah yang dilarang. Sedangkan hilah bagian d poin (1), tidak dinamakan hilah dan hukumnya boleh. Adapun poin (2) dan (3) disepakati oleh ulama termasuk Ibn al-Qayyim, sebagai bukan hilah , karenanya hukumnya boleh.
Syaitibi (1971: 655) mengelompokkan hīlah menjadi tiga kelompok:
a. Hīlah yang disepakati tidak boleh, bila menyebabkan yang wajib tampak seperti tidak wajib atau yang haram tampak halal, seperti minum obat tidur saat masuk waktu shalat agar tidak shalat karena hilang akal disebabkan tertidur. Juga, menghibahkan sebagian harta agar tidak terkena kewajiban zakat.
b. Hīlah yang disepakati kebolehannya dilakukan, bila untuk membela hak, mencegah kebatilan selamat dari haram dan menuju ke halal. Cara yang digunakan pun bisa yang dibolehkan bisa juga yang diharamkan hanya bila cara itu diharamkan, maka ia berdosa menggunakannya meskipun tujuannya tidak diharamkan. Dalam situasi perang, hal ini sangat diperlukan, karena perang adalah siasat. seperti pernyataan “kafir” dalam desakan dan ancaman keterpaksaan.
c. Hīlah yang menjadi perdebatan kebolehan atau ketidakbolehannya. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang pasti baik terkait dengan kelompok
pertama ataupun kelompok kedua juga tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa ada maksud tertentu dari al-syāri’ dalam hal itu atau ada hal yang bertentangan dengan maslahat.
Dari berbagai bentuk hilah yang dikemukan oleh para ulama di atas dapat dilihat bahwa pengklasifikasian tersebut disebabkan karena berbedanya sudut pandang ulama tersebut. Al-Syaitibi mengelompokkan hilah berdasarkan pengertiannya yang umum, sedangkan Ibn al-Qayyim membagi hilah berdasarkan kepada tujuan dilakukannya hilah. Dengan demikian pembagian hilah yang dikemukakan di atas, dapat dipadukan kepada tiga kelompok yaitu:
a. Hilah yang dibolehkan tujuannya bukanlah untuk membatalkan hukum syara’ atau menghancurkan sendi maqashid al-syari’ah , tetapi bertujuan utnuk mencapai kebenaran menolak kezaliman dan mendapatkan kemudahan seperti mengucapkan kalimat kafir dalam keadaan terpaksa agar tidak terjadi pertumpahan darah.
b. Hilah yang dilarang, tujuannya untuk membatalkan hukum syar’i dengan praktek terselubung yang secara lahir diperkenankan oleh syara’ namun terlarang secara batin atau hilah yang bertujuan untuk menghancurkan maqashid al-syari’ah dan menghilangkan kemaslahatan seperti nikah tahlil dan menghibahkan harta di saat kewajiban zakat sudah ada dengan maksud lari dari kewajiban syara’ .
c. Hilah yang diperselisihkan hukumnya (antara boleh atau tidak) oleh para ulama sehingga menjadi lapangan ikhtilaf karena tidak adanya dalil qath’i dan wadh’i yang menjelaskan kebolehan dan larangannya. Seperti menggunakan saksi palsu untuk menagih hutang terhadap orang yang mengingkari hutang.
Mencermati pembahasan di atas, sangat tampak bahwa hilah syar’iyyah yang boleh dan yang tidak boleh sangat tergantung kepada perbuatan atau dampak yang dihasilkannya. Apabila kenyataan akhirnya bertentangan dengan prinsip- prinsip syara’ atau maslahat yang dituju syara’ , maka ia menjadi hīlah yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, bila sebaliknya, kenyataan akhirnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara’ bahkan dengan hilah akan dapat mencapai maslahat yang dituju dalam syara’ maka ia menjadi hilah yang dibolehkan.

## 3. Pendapat Fuqaha’ Tentang Hilah
Menurut Ibn Qayim al-Jauziyah, istilah hilah telah muncul sejak permulaan Islam sebagaimana termaktub dalam Qs. an-Nisā (4) 98:
ϣi⺂ԣm⺂ m䇆U m uϨm⺂ m mU m i⺂ m䇆ngi⺂ m u m⺂ m ⺂䇆im uL⺂nuLimU ⺂ Mm ⺂nLimU ⺂ Mm禀⺂ Li m ⺂Ϸ m i⺂ϣmgu㄰m u ϨuLi i…
Artinya:
“…Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)”.
Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanāfi diadopsi sebagai salah satu produk hukum. Namun demikian, Imam Abu Hanīfah tidak terlalu mudah dalam menggunakan konsep hilah. Beliau mengatakan bahwa hilah yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain, itu dilarang. Bahkan menganjurkan tidak menggunakan hilah yang mengandung perbuatan makruh. Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa apabila hilah bermaksud membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan maka hukumnya terlarang, akan tetapi bila tidak, maka tidak dilarang.(Abu Ishaq al- Sṭāt ṭibi, 1999:202).
Hilah dalam pandangan Hanāfiyah dirumuskan sebagai berikut :
a. Hilah dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat, untuk dialihkan pada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif penerapannya.

## DiUm ee⺂ऀ uԣmguLi m ug⺂e i ⺂⺂Mmn Mmeu m禀mU Me⺂ऀ uΎmnu m m mU ⺂e⺂⺂ D⺂ u Mm M uऀ⺂ mΎ⺂ mi⺂⺂ upίmU
Artinya:
“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya) . (as-Shaad:44) 1
1 Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan beliau memohon pertolongan kepada Allah s.w.t. Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar Dia menghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayyub mentaati perintah tersebut, Maka keluarlah air dari bekas kakinya, atas petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah
Apa yang dilakukan Nabi Ayyub itu, bertujuan untuk melepaskan beban hukum yang berat, yang akan ditanggung/diderita oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya pada waktu Nabi Ayyub menderita sakit.
b. Hilah dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung disuatu tempat atau fenomena umum, yang belum ada ketentuannya dalam nash hukum seperti bay al-wafa (jual beli bersyarat) atau bay ala bay’ain (jual beli alternatif).
c. Hilah merupakan sebuah rekayasa dengan cara menutup kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya. Cara ini sekaligus membuka kesempatan orang lain, untuk mendapatkan hak secara terselubung (hilah) karena alasan-alasan tertentu seperti transaksi hibah secara formal dijadikan legitimasi terhadap transaksi jual beli yang terselubung, yang menyebabkan gugurnya hak syuf’ah .
Konsep hilah Madhab Hanāfi ini, ditentang oleh mazhab Maliki, mazhab
Shāfi’ī dan mazhab Hanbali. Termasuk juga Taqiyuddin ibn Taimiyah. Hilah dalam perspektif Imam Abu Hanīfah dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan untuk menghancurkan bangunan hukum syari’at. Dalam hilah , terkandung prinsip ajaran Islam yaitu kemudahan. Disamping bahwa hilah, tidak boleh menggugurkan kewajiban syara’ lainnya. (Abu Ishaq al- Sṭāt ṭibi,
1999:202).
Hilah sebagai metode alternatif dalam penyelesaian hukum, tidak berdiri sendiri. Hilah diterapkan bersama dengan penerapan metode ijtihad lain seperti dha rurah,maslahah dan istihsān, sehingga penerapan hilah dengan prinsip dharurah disebut hilah bi al-dha rūrah , penerapan hilah dengan prinsip maslahah
beliau dari penyakitnya dan beliau dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak, sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. pada suatu ketika Nabi Ayyub teringat akan sumpahnya, bahwa beliau akan memukul istrinya, bilamana sakitnya sembuh, karena istrinya pernah lalai mengurusinya sewaktu beliau masih sakit. akan tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada istrinya, sehingga beliau tidak dapat memenuhi sumpahnya. oleh sebab itu, turunlah perintah Allah swt seperti yang tercantum dalam Qs. As. S ṭ ād ṭ (38): 44 di atas, agar beliau dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya yaitu memukulnya dengan seikat rumput.
disebut hilah bi al-maslṣahah , penerapan hilah dengan prinsip istihsān disebut hilah bi al-istihsān.
Hilah bi al-dha rūrah dalam kontek ini, adalah mengambil kemudahan yang sesuai dengan maqāsīd al-sharī’ah al-ammah, walaupun terkadang harus mengorbankan kepentingan yang lebih khusus, misalnya bay al-wafa yang bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan yang di alami oleh masyarakat di bidang ekonomi (karena orang yang kaya tidak mau memberikan pinjaman tanpa ada imbalan), dengan cara bay al-wafa, kedua belah pihak dapat melangsungkan transaksi walaupun harus melanggar ketentuan tentang larangan riba. Dalam hal ini, yang dilihat adalah mempertimbangkan resiko mengambil jalan riba yang lebih ringan untuk menghindari riba yang lebih kuat (memilih resiko yang lebih ringan, dijadikan prioritas dalam menghadapi resiko yang dilematis).
Hilah bi al-maslṣahah dalam kontek ini, adalah dengan melestarikan lima hal yang bersifat dharuri yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya nikah tahlīl yang bertujuan li islāh baina al-zaujaini dan hifz al- nasl (mengharmoniskan kembali mantan suami-istri dan menjaga keturunan).
Hilah bi al-istihsān dalam kontek ini adalah meninggalkan hukum yang berdasarkan qiyās (kalau penerapan hukum dengan qiyas , membawa kepada kesempitan) dengan menerapkan hukum dharūrat atau maslahah untuk menghindari kesempitan. Misalnya jual beli dengan kredit, praktek jual beli tersebut menurut sebagian ulama diharamkan karena mengandung unsur riba dan merusak harga (ada dua harga dalam satu transaksi), akan tetapi berdasarkan istihsān, dalam jual beli secara kredit, sebenarnya konsumen diberi kebebasan memilih diantara dua harga (secara tunai atau secara kredit), sehingga tetap dianggap satu harga. Dan jual beli kredit ini, sangat membantu meringankan konsumen dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhannya, disamping itu pula antara penjual dan pembeli (yang mengambil kredit), terlebih dahulu telah melakukan kesepakatan (ikrar/perjanjian) sehingga dianggap masih tetap dalam koridor ‘an tarādin (sama-sama rela) dan tidak ada unsur pemerasan .
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hilah diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori “ dharuriyat” ( melestarikan lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta), bersifat qat’i
(kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat kulli (kemaslahatan tersebut berlaku umum/kolektif).

## 4. Implementasi Hilah dalam Fikih Muamalah Kontemporer
Hilah merupakan salah satu kaidah yang dijadikan sebagai sebuah metode untuk menciptakan maslahat . Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jurnal Ilmiah Syari‘ah : 2016) yang dianalisis dalam penelitian, setidaknya ada 8 fatwa yang menggunakan hilah:
a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al- Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik.
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 42/DSN-MUI/ V/ 2004 tentang Syariah Char Card.
e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/ VIII/ 2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa.
f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah.
g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/ VI/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.
h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah
Fatwa DSN yang dianalisis di atas, ditemukan banyak yang memakai akad ganda atau multi akad dalam satu fatwa. Bila dikaitkan dengan Hadis yang melarang akad ganda/multi akad dalam satu objek akad, maka di sini dapat dikatakan fatwa DSN tidak menghiraukan Hadis ini walaupun dalam dasar hukum ditulis. Tetapi bila diamati secara mendalam ketentuan fatwa yang ditetapkan, kelihatan ulama yang menetapkan fatwa ini mensiasati ketentuan fatwa tidak bertentangan dengan nash yang ada yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan.
Penerapan hilah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa delapan fatwa yang dianalisis umumnya memakai metode hilah yang mendasarkan pendapatnya terhadap memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan maslahat sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa Nomor 31, nomor 42, Nomor 44, Nomor 72 dan Nomor 73. Fatwa Nomor 22 dan 27 ditetapkan dalam pertimbangan berdasarkan kebiasaan yang dipraktekan masyarakat, dapat dikatakan berdasarkan ‘urf. Sedangkan fatwa Nomor 50 ditetapkan berdasarkan akad yang diboleh dalam fikih secara terpisah yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah, kemudian dua akad ini digabungkan menjadi satu objek yang disebut dengan akad mudharabah musytarakah. Hal seperti inilah dapat dikatakan fatwa ini ditetapkan berdasarkan metode hilah yang mencari hal-hal yang tidak melanggar apa yang telah ditetapkan secara umum dalam bermuamalah.
Fatwa DSN dalam penetapan akad-akad produk perbankan syariah diperkirakan terjadi modifikasi fikih muamalah. Dalam proses penetapan fatwa sebagaimana yang disebutkan di atas dapat dikatakan memakai metode hilah dengan cara memodifikasi dan mengakali format fikih muamalah kontemporer.

## D. SIMPULAN
Hilah adalah alasan yang dipakai dalam merubah sebuah hukum syara’. Metode ini sebagai salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan untuk menemukan hukum dan mengembangkan berbagai hal, terutama yang terkait dengan cara dan perilaku kehidupan. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam dapat menjangkau semua sisi kehidupan, tidak ada yang tertinggal. Hilah diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori “ dharuriyat” ( melestarikan lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta), bersifat qat’i (kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat kulli (kemaslahatan tersebut berlaku umum/kolektif).

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Zahrah, Muhamad, Ushul Fiqih, Cet. XIV, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus , 2011
Al-Ifrīqī, al-Masrī , Muhammad ibn Mukarram ibn Mandhūr, Lisān al-‘Arab,
Beirut: Dar Sadir, tt Ali Jad al-Haq, Jad al-Haq, Fatawa A'lam al-Muftin li Dar al-Ifta` al-Mishriyyah, Kairo: Dar al-Ifta` al-ishriyyah, 1980
Al-Jauziyyyah, Ibnu Qayyim,. I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, Beirut: Dar al-Fikr, tt
_____________, I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Alamin , Beirut: Dar al-Fikr , 2003
Al- Sṭāt ṭibi, Abu Ishaq, al- Muwāfaqāt fī Usūṣ l al- Shari’ah. Juz IV Beirut: Dār al- Ma’rifah ,1999
Bakry, Sidi Nazar, Fiqh dan Ushul Fiqh, cet 4, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2003
B. Lewis, et.all, The Encyclopaedia of Islam, ed. Vol. III, Leiden: E.J. Brill . 1971 Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana , 2012
___________, Ushul Fiqh, Cet. III ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2005
Hanafie, Ahmad., Ushul Fiqh, Cet VII, Jakarta: Widjaya , 1980
Hakim, Abdul Hamid, Mabadi Awaliyah, Jakarta, Maktabah Assaa’diyyah Putra ,

## tt
Ibn Taymiyah, Taqiyyuddin, al-Fatāwa al-Kubra, Beirut : Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah , tt
Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta , 1990
Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap , Surabaya: Pustaka Progresif , 1997
Syathibi, al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Syarī’ah, Beirut: Dar-al-Khitab al-Ilmiah , 1971
Syafe’I, Rachmat , Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia , 2010
Umar, Abu, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah , Kuwait: Wizarat al-Awqaf al- Kuwaitiyyah , tt
Unais, Ibrāhīm dkk. (ed.), al-Mu’jam al-Wasīt , Cairo: Dārul Ma’rifah , 1972