## Restatement Kelalaian dalam Malpraktik Medis
Eko Pujiyono 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Email: eko.pujiyono@hangtuah.ac.id
Articcle Information
Article History:
Received : 28-12-2022 Revised : 11-04-2023 Accepted : 30-04-2023 Published : 31-04-2023
Keyword:
Restatement; Negligence;
Malpractice;

## Abstract
Research  on  restatement  of  negligence  in  medical  malpractice  aims  to address the issue of uncertainty over legal adjudication in determining the unlawful nature of medical negligence. This research is an effort  to create a clear explanation about the prominent concept of criminal law that are more fairly in the law enforcement of the criminal law code on negligence cases. In addition, this research is expected to create a new approach in the development  of  legal  methods  that  is  a  system  of  assessments  and  legal discourse  by  universities,  practitioners  and  other  health  law  observers  to get  a  real  and  fair  result.  This  research    uses  a  normative  approach  and based on conceptual category, regulations, and court decisions. These three elements are reviewed together by considering universal legal principles. A verification    of  unlawful  nature  in  medical  malpractice  has  different characteristics  rather  than  the  ordinary    crimes  proof.  The  sui  generis characteristic  in  health  law  has  an  impact  on  legal  constructions  toward negligence cases. A Proving negligence in Health Law requires a medico- legal  approach.  Legal  adjudication  of  cases  of  negligence  in  medical practice in Indonesia requires adjustments to the legal doctrines that apply in  the  science  of  health  law.  This  legal  doctrine  has  applied  as  universal doctrin and be a part of studying to find unlawful aspect in criminal acts relating with the field of health care law.

## Abstrak
Penelitian Restatement kelalaian dalam malpraktik medis bertujuan untuk menjawab isu ketidakpastian atas ajudikasi hukum dalam penentuan sifat melawan  hukum  pada  kelalaian  medis.  Hal  ini  merupakan  upaya  untuk mewujudkan gambaran yang jelas tentang beberapa konsep penting hukum pidana  yang  lebih  berkeadilan  pada  penegakan  hukum  kelalaian  medis berdasar  kitab  undang-undang  hukum  pidana.  Selain  itu,  penelitian  ini diharapkan  mampu  membangun  pendekatan  baru  dalam  pengembangan metode  hukum  yaitu  sistim  penilaian  dan  diskursus  hukum  yang  riil  dan berkeadilan  oleh  kalangan  universitas,  praktisi  dan  pemerhati  hukum kesehatan  lainnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan normatif dengan berlandaskan pada kajian konsep, peraturan perundang- undangan, dan putusan pengadilan. Ketiga unsur ini dikaji bersama dengan mempertimbangkan prinsip hukum yang universal. Pembuktian unsur sifat melawan  hukum  pada  malpraktik  medis  memiliki  karakteriktik  yang berbeda  dengan  pembuktian  pada  pidana  umum  sebagaimana  diatur  di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sifat sui generis hukum kesehatan berdampak  pada  konstruksi  hukum  yang  mempunyai  ciri  kekhususan. Pembuktian  kelalaian  pada  Hukum  Kesehatan  mensyaratkan  pendekatan mediko  legal.  Ajudikasi  hukum  kasus  kelalaian  pada  praktik  medis  di
Indonesia membutuhkan penyesuaian dengan doktrin-doktrin hukum yang berlaku  dalam  keilmuan  hukum  kesehatan.  Doktrin  hukum  tersebut  telah berlaku  universal  dan  harus  diikursertakan  dalam  telaah  penemuan  sifat melawan  hukum  pada  dugaan  tindak  pidana  bidang  hukum  pelayanan kesehatan.

## PENDAHULUAN
Penegak  hukum  menggunakan  pasal  KUH  Pidana  untuk  menjerat  profesi kesehatan pada kasus dugaan kelalaian medis. Pasal yang sering digunakan adalah Pasal  359 dan  360 KUH Pidana, yang terkadang  dihubungkan dengan Pasal  361 KUH  Pidana.  Pada  kasus  yang  juga  melibatkan  perawat  maka  sangkaan  pasal KUHP mempergunakan  Pasal 55  ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dalam KUH Pidana yang  baru,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023,  rumusan  seperti  halnya pasal 359, 360, 361 KUHP lama masih akan ditemukan sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 474 ayat 3, Pasal 474 ayat 2, Pasal 475 ayat 1 KUHP yang baru. Pembuktian unsur kelalaian pada pasal tersebut dipersamakan dengan pembuktian unsur  kealpaan ataupun sebaliknya. Upaya mempersamakan unsur sifat melawan hukum  ini  merupakan  langkah  yang  belum  tentu  sesuai  dengan  karakter  hukum kesehatan. Ada sudut pandang yang berbeda antara ahli hukum dan ahli kedokteran. Cara kerja seorang ahli hukum membutuhkan ukuran-ukuran yang pasti. Pada sisi lain,  profesi  dokter  merasa  terganggu  dengan    aspek  kepastian  yang  dituntut  di dalam  perawatan  medis  sebagaimana  ahli  hukum  kehendaki.  Oleh  karena  itu, pencarian nilai Kebenaran dalam penentuan sifat melawan hukum harus obyektif dengan mempertimbangkan sifat dua keilmuan secara bersama-sama.
Kealpaan dalam konsep pidana umum mempunyai dua bentuk yaitu kealpaan yang  disadari  dan  kealpaan  yang  tidak  disadari 1 .  Kealpaan  yang  disadari  berarti pelaku  berpikir  bahwa  akibat  tidak  akan  terjadi  karena  perbuatannya,  padahal pandangan itu kemudian keliru. Kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya  dan  pelaku  sama  sekali  tidak  mempunyai  pikiran  sama  sekali kemungkinan  akibat  yang  akan  timbul.  Dalam  hubungan  medis,  tidak  dapat dipastikan  perihal  akibat  sebagai  bentuk  suatu  hasil.  Perikatan  hukum  dalam tindakan  medis  berisi  perihal  langkah-langkah  prosedural.  Langkah  prosedural harus  dilakukan  kepada  pasien  tanpa  memperjanjikan  hasil.  Hasil  tidak  menjadi
1 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip  Prinsip  Hukum  Pidana, Yogyakarta,  Cahaya  Atma  Pustaka, 2014, hal 151.
bagian  dari  perikatan  di  bidang  transaksi  perawatan  medis.  Perikatan  hukumnya bersifat usaha yang dalam halmana sebagian besar prestasinya adalah usaha yang berbentuk langkah-langkah prosedural.
Prinsip biomedical  ethics merupakan  konsep  moral  yang  mulai dikembangkan  untuk  mengevaluasi  nilai  normatif  dalam  hubungan  pelayanan medis.  Penanganan perkara medis membutuhkan keahlian khusus.  Konsep moral yang  terkandung  di  dalam  hubungan  transaksional  pelayanan  kesehatan  tunduk pada dua lingkup nilai  etika yaitu practical  ethics dan normative ethics. Ruth  R. Faden dan Tom L. Beauchamps menegaskan  pentingnya prinsip biomedical ethics sebagai general  ethical  principles dalam  mengevaluasi  aspek  normatif  peraturan hukum  yang  ditetapkan  oleh  negara 2 .  Barbara  Maier  dan  Warren  A  Shibles  juga berpendapat bahwa biomedical ethics merupakan bagian dari nilai moralitas yang berkembang dan terkandung dalam perawatan medis 3 . Pada aspek lapisan hukum, keberadaan biomedical ethics merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari filsafat hukum  kesehatan.  Prinsip-prinsip  yang  dihasilkan  oleh  filsafat  ini  telah menghasilkan  teori  hukum  kesehatan  untuk  merespon  moralitas  hukum  yang terkandung  pada  aspek  penegakan  hukum  bidang  pelayanan  kesehatan. Berdasarkan  hal  tersebut,  prinsip  hukum  ini  harus  diikursertakan  dalam  telaah penemuan  sifat  melawan  hukum  pada  dugaan  tindak  pidana  bidang  hukum pelayanan kesehatan.
Restatement  kelalaian  memiliki  arti  penting  sebagai  bahan  rujukan  yang mendalam  dan  sistematik  untuk  menyelesaikan  ketidakpastian  dan  pertentangan perihal makna hukum  kelalaian pada kasus bidang pelayanan kesehatan. Isu hukum unsur sifat melawan hukum dan perbuatan kelalaian medis harus ditelaah melalui pendekatan mediko legal guna mewujudkan gambaran yang jelas tentang konsep penting  dalam  hukum  kesehatan.  Proses  hukum  bagi  dokter  dan  perawat  harus mengandung  aspek  moral.  Randy  e  Barnet  menegaskan  bahwa  proses  hukum
2 Ruth  R.  Faden  dan  Tom  L.  Beauchamps, A  History  and  Theory  of  Informed  consent , London Cavendish Publishing, 1986, hal 89
3 Barbara  Maier  dan  warren  A  Shibles, the  Philosophy    and  Practice  of  medicine  and bioethics, a naturalistic, humanistic approach , England, Dartmouth Publishing, 2011, hal 71
memiliki sifat yang dinamis dan tidak statis yang membutuhkan keterhubungan isi hukum dan proses hukum 4 .

## METODE PENELITIAN
Restatement  kelalaian  medis  ini  mengkaji  secara  mendalam  makna  hukum kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUH pidana dan 361 KUH pidana melalui  pemaknaan  hukum  pendekatan  mediko  legal.  Pendekatan  mediko  legal bertolak  pada  penelitian  normatif  yang  bersifat  preskriptif  bersumber  pada peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dan pidana umum. Penelitian ini menggunakan  kajian  konseptual  ( conceptual  approach ),  kajian  perundang- undangan ( statute approach ) dan putusan seperti putusan Mahkamah Agung nomor 1347/K/Pid.sus/2010. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan  legislasi  dan  regulasi. 5 Melalui  pendekatan  konseptual  ini, digunakan  pendapat-pendapat  para  sarjana  atau  doktrin-doktrin  hukum  untuk membahas  permasalahan  yang  ada.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan komparatif  minor  dengan  negara  lain  melalui  praktik  di  pengadilan  terkait memaknai  kelalaian  medis.  Pendekatan  komparatif  ini  sebagai  pendukung  untuk memahami  universalitas  teori-teori  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diangkat.

## PEMBAHASAN

## A. Kelalaian Medis
Bab XXI KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang mengakibatkan mati atau luka luka karena kealpaan. Kata Kealpaan seringkali disejajarkan dengan kata kelalaian.  D.  Simons  menerangkan  kealpaan  terdiri  atas  dua  bagian,  yaitu  tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan dan dapat menduga akibat perbuatan itu 6 . Namun,  suatu  perbuatan  dilakukan  dengan  hati  hati,  masih  mungkin  juga  terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu  akibat yang dilarang undang-undang. Pasal  359 dan pasal  360
4 Randy E. Barnett, Toward a Theory of Legal Naturalism, 1978 Pergamon Press Ltd.Journal of Legal  Studies, v. 2  no.2, hal. 97-107
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Prenada Media, Tahun 2005 hal. 47.
6 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 25
KUHP adalah dua pasal yang merumuskan kelalaian dan sering disangkakan pada profesi  kesehatan  manakala  ada  laporan  dugaan  malpraktik.  Pasal  359  mengatur kelalaian yang berakibat pada kematian dan Pasal 360 merumuskan kelalaian yang berakibat pada luka-luka.
Pasal  359 dan  Pasal  360 merupakan delik  materiil.  Rumusan delik materiil membutuhkan  pembuktian  terjadinya  akibat  yang  dilarang.  Pada  sisi  lain,  sifat melawan hukum pada kedua pasal tersebut juga membutuhkan terjadinya kelalaian yang  berkedudukan  sebagai  causa  atas    akibat  yang  terlarang  yaitu  luka  atau kematian. Hubungan kausalitas antara kelalaian sebagai sebab dengan akibat yang dilarang  pada  KUH  pidana  merupakan  hubungan  logis  yang  penting  untuk mengkontruksikan  sifat  melawan  hukumnya.  Pada  kasus  medis,  penerapan  delik materiiil  membutuhkan    kehati-hatian  dalam  tafsir  kelalaian.  Apabila  kelalaian sebagai  kealpaan    diposisikan  sebagai  causa  dari  akibat  yang  dilarang  maka kealpaan dan kelalaian tidak memiliki makna yang sama.
Kelalaian  pada  pidana  umum  mengandung  makna state  of  mind .  Kelalaian ditafsirkan sebagai kealpaan. Kealpaan merupakan bagian dari kesalahan. Kealpaan dengan  kesadaran  menuntut  si  pelaku  telah  membayangkan  atau  menduga  akan timbulnya  suatu  akibat,  tetapi  walaupun  ia  berusaha  mencegah,  toh  tetap  timbul juga  akibat  tersebut 7 .  Kealpaan  tanpa  kesadaran  menuntut  si  pelaku  tidak membayangkan  atau  menduga  akan  timbulnya  suatu  akibat  yang  dilarang  dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan  akan  timbulnya  suatu  akibat 8 .  Menurut  Jan  Remmelink,  culpa mencakup  kurang  (cermat)  berpikir,  kurang  pengetahuan,  atau  bertindak  kurang terarah 9 . Beberapa ahli hukum pidana memisahkan antara unsur perbuatan  pidana dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Ada ahli hukum pidana lainnya yang melihat bahwa perbuatan pidana dipandang sebagai satu kesatuan. Simon dan van
7 Ibid , hal 26
8 Ibid
9 Tisa Windayani, Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang No.29 Tahun  2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa , Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hal 150
hamel  adalah  ahli  hukum  pidana  yang  memasukkan  kesalahan  dan pertanggungjawaban dalam suatu perbuatan pidana 10 .
Kealpaan  merupakan  bagian  dari  kesalahan,  maka  dapat  dikatakan  pula bahwa  sikap  batin  yang  sedemikian  itu,  adalah  berwarna.  Artinya  selalu  kita hubungkan  dengan  sikap  batin  terhadap  perbuatan  yang  dipandang  dari  sudut hukum  adalah  keliru.    Kesalahan  merupakan  faktor  penentu  dalam  menentukan dapat  tidaknya  seseorang  di  pertanggungjawabkan  secara  pidana.  Karena  tindak pidana  hanyalah  akan  menunjuk  kepada  dilarang  dan  diancamnya  perbuatan  itu dengan suatu pidana, kemudian untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan  itu  dapat  dijatuhi  pidana  sebagaimana  telah  diancamkan  akan  sangat tergantung  pada  sebab  apakah  dalam  melakukan  perbuatannya  itu  si  pelaku  juga mempunyai kesalahan.
Pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :
1) Dapat dipertanggungjawabakan pembuatnya.
2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan.
3) Tidak  adanya  dasar  peniadaan  pidana  yang  menghapus  dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuatnya. 11
Berdasarkan  3  poin  diatas,  telah  jelas  bahwa  untuk  menentukan  adanya kesalahan  harus  ada  keadaan  psikis  antara  perbuatan  dan  pembuatnya,  yang nantinya  akan  ada  hubungannya  dengan  dapat  atau  tidaknya  seseorang mempertangungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.
Perlu  kita  sadari  bahwa  tindakan  medis dokter  kadang-kadang  memang menghasilkan    akibat    yang    tidak    diinginkan  baik  oleh  dokter  maupun  pasien, meskipun  dokter    telah    berusaha    maksimal.    Karena  hampir    semua    tindakan medis   hakekatnya adalah  penganiayaan   yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga  kemungkinan timbulnya  resiko  cidera  atau  bahkan kematian  sangat sulit  untuk  dihindari, terutama  yang  berkaitan  dengan  tindakan pembiusan dan pembedahan.  Hukum  pidana  menganut  asas  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”. Selanjutnya    dalam    pasal    2  KUHP  disebutkan,  “ketentuan  pidana  dalam
10 Moeljatno, Azas hukum pidana , kumpulan kuliah dari prof  Mr moeljatno pada Fac HESP Universitas Gadjah Mada Cabang Surabaya 1952/1953
11 Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal 138
perundang-undangan  Indonesia  diterapkan bagi  setiap  orang  yang  melakukan suatu delik di  Indonesia”.  Perumusan  pasal  ini menentukan  bahwa  setiap  orang yang berada  dalam  wilayah  hukum  Indonesia , dapat  dimintakan  pertanggung jawaban pidana  atas  kesalahan  yang  dibuatnya. Berdasarkan  pada  ketentuan  itu, profesi  dokter  tidak  terlepas  dari  ketentuan  pasal  tersebut.   Apalagi  seorang dokter  dalam pekerjaannya  sehari-hari  selalu berkecimpung  dengan  perbuatan yang diatur dalam KUHP.
Pada literasi  hukum  kesehatan,  ada pembedaan  antara medical malpractice dengan medical  offence .  William  T.  Choctaw 12 memaknai  istilah medical malpractice merujuk  pada  terminologi negligence .  Perbuatan negligence yang terjadi pada praktik pelayanan kesehatan dikategorikan sebagai bentuk malpractice yaitu Acting unreasonably under the circumstances . Kualifikasi perbuatan berstatus unreasonably adalah  tindakan  praktik  pelayanan  kesehatan  dilakukan  di  bawah standar  perawatan.  Standar  perawatan  merujuk  pada  standar  profesi  dan  standar perawatan lainnya yang berlaku pada praktik pelayanan kesehatan. Kelalaian medis sebagai  bentuk medical  malpractice mencerminkan  kejadian  buruk  dan  salah. Tindakan  Pelaku  telah  tidak  bertindak  untuk  lebih  baik  yang  berdasarkan  pada pengetahuan  dan  pengalaman.  Raymond  J.  Devettere  berpendapat , dalam perawatan  medis,  kehati-hatian  adalah  maksud  dan  tujuan  dan  kehatian-hatian dalam perawatan medis bukan sekedar alat penalaran. 13
Kelalaian  medis  sebagai  bentuk medical  malpractice dapat  berakibat  pada Pertanggungjawaban  pidana.  Namun,  akibat  pidana  pada  kelalaian  medis  tidak menjadikan  perbuatan  kelalaian  dimaksud  sebagai medical  offence .  Menurut Chatherine  Tay  swee  kian 14 ,  pembuktian  pidana  pada  kelalaian  medis  merujuk beyond  reasonable  doubt. Pada Medical  offence, merujuk  pada  perbuatan- perbuatan  pidana  yang  terjadi  pada  bidang  medis  seperti  euthanasia,  aborsi  atau perbuatan  lainnya  yang  dilarang  oleh  undang-undang  dan  berkategori  pidana. Status  pidana  pada  perbuatan medical  offence tersebut  melekat  pada  sifat perbuatannya yang berhubungan dengan medis dan pelakunya melibatkan profesi
12 Catherine  Tay  Swee  Kian, Medical  Negligence ,  Times  Book  International,  2001, Singapore, hal. 40
13 Raymond J. Devettere , Practical decision making in health care ethics, cases and concept, third edition Georgetown University press, Washington D.C., 2010, hal. 84
14 Op. Cit hal. 27
kesehatan.  Penggunaan  Pasal  359  dan  Pasal  360  KUH  Pidana  sebagai  ketentuan umum  harus  menyesuaikan  karakteristik  hubungan  hukum  dokter-pasien.  Istilah barang  siapa  pada  Pasal  359  dan  jabatan  pada  Pasal  360  merupakan  ketentuan umum  yang  berlaku  pada  subyek  hukum  pada  umumnya  dan  jabatan  yang  tidak berhubungan dengan profesi.
Pada  rezim  hukum  khusus,  Pasal  84  Undang-Undang  tentang  Tenaga Kesehatan  mengatur  bahwa Setiap  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian berat  yang  mengakibatkan  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  luka  berat  dipidana dengan pidana  penjara  paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila perbuatan kelalaian berat  mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Perumusan pasal 84 Undang-Undang tentang Tenaga  Kesehatan  telah  mengkonstruksikan  secara  tegas  perihal  kelalaian. Keberadaan  pasal  84  Undang-Undang  tentang  Tenaga  Kesehatan  telah mempertegas  larangan  profesi  kesehatan  melakukan  kelalaian  dan  bentuk perbuatan  kelalaian  dipandang  sebagai  bentuk  perbuatan  melawan  hukum. Perumusan  pasal  dimaksud  tetap  menyisakan  persoalan  tentang  kejelasan penerapan  hukum  dari  kelalaian.  Apalagi,  Undang-Undang  tentang  Tenaga Kesehatan telah di- judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan pemberlakukannya tidak diperuntukkan bagi tenaga medis. Ini berarti bahwa pasal 84 UU Tenaga Kesehatan tidak berlaku untuk  profesi  dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
Kelalaian  medis  merupakan  sikap  tenaga  medis  khususnya  seorang  dokter yang  kurang  hati-hati  dalam  mempergunakan  tingkat  ketrampilan  dan  ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut  ukuran  lingkungan  yang  sama.  Kelalaian  bukanlah  suatu  pelanggaran hukum jika tidak membawa cidera atau kerugian pada pasien, sesuai prinsip “De minimis  non  curat  lex”, namun  prinsip  itu  dapat  dikesampingkan  jika  ; “bertentangan  dengan  hukum,  akibat  perbuatannya  dapat  dibayangkan,  akibat perbuatannya  dapat  dihindari  dan  perbuatannya  dapat  dipersalahkan”. 15 Secara yuridis ada dua tingkat ukuran kelalaian, yaitu : a. yang bersifat ringan/biasa (slight,
15 Hendrojono  Soewono, Batas  Pertanggugjawaban  Hukum  Malpraktek  Dokter  dalam Transaksi Terapeutik ,Penerbit Srikandi, hal.185
simple,ordinary) apabila dokter melakukan suatu kelalaian secara wajar/kecerobohan, dalam hal ini dianggap tidak ada kesengajaan ; b. yang bersifat kasar, berat(gross,serius) artinya apabila seorang dokter dengan sadar dan sengaja tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang sepatutnya tidak dilakukan.
Kelalaian  medis  yang  menimbulkan  cedera  atau  kerugian  secara  hukum terhadap  pasien  dapat  minta  pertanggungjawaban  dokter,  dengan  ketentuan  :a. adanya  suatu  kewajiban  bagi  dokter  terhadap  pasien;  b.  dokter  telah  menyalahi standard  pelayanan  medis  yang  lazim  dipergunakan.  Namun,  kedua  hal  tersebut diatas tidak perlu dibuktikan manakala sesuai prinsip “ Res Ipsa Loquitor” yang berarti  secara  faktual  standar  pelayanan  yang  buruk  itu  masih  ada  pada  pasien, misalnya pinset yang tertinggal pasca operasi bedah.  Istilah “kelalaian” pada medis megandung sifat melawan hukum. Oleh karenanya, tidak tepat pandangan Sherel Poluan, Max Sepang, Herlyanty Y. A.  Bawole yang menyatakan bahwa Kelalaian bukan merupakan pelanggaran hukum   atau   kejahatan   jika   tidak   membawa kerugian  atau  cendera  kepada  orang  lain 16 .
Penyebab/causa merupakan konsep dasar dalam kelalaian (negligence) dan tuntutan  sifat    melanggar  hukum  dalam  sistim civil  law. 17 Pandangan  yang diberikan oleh pengadilan  dan penulis hukum pada sistim common law , causation in  fact membutuhkan  pembuktian  apakah  pada  faktanya  perbuatan  dari  tergugat menyebabkan  kerugian.  Issu  hukum  pada  unsur  ini  adalah  apakah  perbuatan tergugat  atau  pembiaran  yang  dilakukan  oleh  tergugat  harus  dikecualikan  dari kejadian yang mendukung terjadinya kerugian dari pihak penggugat, Lara Khoury menyatakan  bukankah  penyelidikan  atas  fakta  digunakan  untuk  mengidentifikasi fakta yang relevan 18 . Pada konteks ini, pengadilan berwenang untuk menentapkan tanggung  jawab  hukum    atas  perbuatan  tergugat  atau  pembiaran  yang  dilakukan tergugat.  Pada  konteks  ini  mempertanyakan  apakah  tergugat  berkewajiban  untuk bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh penggugat; gugatan atas dasar
16 Sherel  Poluan, Max Sepang, Herlyanty Y. A.  Bawole, Pemberlakuan Tindak Pidana  Bagi Tenaga  Kesehatan    Apabila  Melakukan  Kelalaian  Terhadap  Penerima    Pelayanan  Kesehatan Menurut  Undang-Undang  Nomor    14  Tahun  2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan ,  Lex  CrimenVol. X/No. 3/Apr/2021, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33118/31316
17 Lara Khoury, uncertain Causation In Medical Liability , hart publishing, portland, 2006. h. 13
18 Ibid
unsur ini (causation in law) hanya mendasarkan pada aspek nilai, persamaan, legal policy dan kemudian menghubungkan dengan fakta yang ada tanpa mendasarkan hubungan kausalitas. Giesen menyatakan bahwa penegakan huhungan causa antara kelalaian  medis  dengan  kerugian  yang  diderita  merupakan  tugas  berat  dalam gugatan  mapraktik  medis  di  pengadilan. 19 Pengaturan causa dalam  hukum  sipil (civil law) berbeda dengan pengaturan causa di dalam sistim hukum common law . Pada sistem common law , causa dibedakan dalam dua kategori yaitu causation in fact dan causation in law. 20
Pada  sistim civil  law tidak  ditemukan  adanya  pembedaan  jenis  causa sebagaimana  ada  pada  sistim common  law .  Pada  sistim civil  law ,  membutuhkan syarat  awal  yaitu  kesalahan  pada  diri  yang  seharusnya  bertangung  jawab,  ada kerugian  dan  hubungan  causal  antara  keduanya. 21 Meskipun  di  dalam  sistim common  law ,  hubungan  antara  pasien  dengan  dokter  atau  pasien  dengan  rumah sakit  pada  umumnya  berdasar  atas  kontrak,  namun  tuntutan    kepada  dokter  atau rumah sakit pada umumnya berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dari kelalaian  dan  kausalitas  menjadi  unsur  dasar  di  dalamnya.  Tuntutan  atas  dasar demikian akan berhasil apabila pasien dapat membuktikan bahwa  kerugian yang dideritanya merupakan akibat dari perbuatan tergugat  yang melanggar kewajiban perawatan medis.  Tanggung jawab dokter atau rumah sakit tidak dapat didasarkan pada  hanya  fakta  tentang  kecelakaan  yang  terjadi  atau  hasil  yang  tidak  sesuai harapan.
Ada  perbedaan  dalam  merekontsruksi  dalil  kelalaian  praktik  medis  dengan dalil  kelalaian  yang  terjadi  bukan  akibat  dari  kelalaian  praktik  medis.    Kelalaian praktik  medis  bertolak  pada  kualifikasi  keilmuan  kedokteran  dan  standard  ilmu yang  berlaku  di  dalam  dunia  kedokteran.  Kelalaian  pemberian  informasi  tidak sedang mempersoalkan keahlian dari kedokterannya namun  lebih pada aspek yang berhubungan  dengan  manusia  lain  sebagai  subyek  hukum.  Hal  ini  terlihat  dalam kasus antara Hj Isnurhati melawan dr Koe King Tjoen dan Kimia farma. Demikian pula pada kasus Bukhari, Putusan Mahkamah Agung nomor  1347/K/Pid.sus/2010
19 Ibid
20 Ibid Hal.16-17
21 Ibid h. 27
yang  tidak  berhubungan  dengan  kelalaian  namun  mengandung  sifat medical offence.
Pada kasus Bukhori,  Pada perkara ini tidak diberikannya informasi  berupa hasil diagnosa pasca pemeriksaan dikategorikan sebagai bentuk perbuatan pidana yaitu  tidak  membuat  rekam  medis.  Jaksa  penuntut  umum  mengkonstruksikan informasi  yang  seharusnya  diberikan  kepada  pasien  pasca  pemeriksaan,  sebagai suatu  kewajiban  terdakwa  sebagai  dokter. 22 Hal  ini  bisa  disimak  dalam  surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut: 23
1) Bahwa sebagai seorang dokter (dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi / kandungan) , salah satu kewajiban terdakwa dr . Bukhari SpOG adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
2) Bahwa  setelah  melihat  dari  alat  Ultrasonografi  (USG),terdakwa  dr Bukhari SpOG langsung berkata kepada saksi Lisnawati Z binti Zakaria bahwa kondisinya dalam keadaan bahaya karena telah terjadi kehamilan di  luar  kandungan  dan  segera  memerintahkan  saksi  Lisnawati  Z  binti Zakaria  untuk  memakai  sarung  milik  praktik  dokter  untuk  dilakukan pemeriksaan medis bagian dalam dan atas perintah terdakwa dr Bukhari SpOG  tersebut,  pada  awalnya  saksi  Lisnawati  Z  binti  Zakaria  merasa keberatan karena tidak didampingi suaminya tetapi karena pengetahuan saksi  Lisnawati  Z  binti  Zakaria  dibidang  kesehatan  sangat  minim  dan kondisinya  sangat  lemah  serta  diyakinkan  oleh  terdakwa  dr  Bukhari SpOG  bahwa  saksi  Lisnawati  Z  binti  Zakaria  tidak  apa-apa  lalu  saksi Lisnawati  Z  binti  Zakaria  segera  memakai  sarung  untuk  dilakukan pemeriksaan medis dalam oleh terdakwa dr Bukhari SpOG.
3) Bahwa  kemudian  saksi  Lisnawati  Z  binti  Zakaria  yang  mendengar perkataan terdakwa dr Bukhari SpOG tersebut menjadi sangat ketakutan dan  kemudian  mencoba  bertanya  apakah  tidak  ada  jalan  lain  selain operasi  dan  atas  pertanyaan  saksi  Lisnawati  Z  binti  Zakaria  tersebut,
22 Lihat putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana dengan terdakwa dr Bukhari Spog, Putusan Mahkamah Agung nomor  1347/K/Pid.sus/2010, h, 4
23 Lihat  dakwaan  Jaksa  di  Pengadilan  Negeri  Langsa,  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1347 k/pid.sus/2010, h. 2-5
terdakwa dr Bukhari SpOG mengatakan dengan tegas tidak ada jalan lain harus  operasi  karena  kalau  tidak  operasi  bisa  mengakibatkan  saksi Lisnawati Z binti Zakaria meninggal dunia dan karena saksi  Lisnawati Z binti  Zakaria tetap menolak untuk dioperasi  lalu setelah suami saksi Lisnawati  Z  binti  Zakaria  datang  kemudian  saksi  Lisnawati  Z  binti Zakaria pulang tanpa menerima rekam medis yang merupakan kewajiban dari terdakwa dr Bukhari SpOG sebagai dokter ................ “
4) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 huruf b Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .
Pada Kasus Dewa Ayu Sassiary Prawani, jaksa menggunakan pasal 359 KUH pidana  bagi  dokter  Dewa  Ayu  Sasiary  Prawani,  dokter  Hendry  Simanjuntak  dan dokter  Hendy  Siagian.  Pada  kasus  tersebut  jaksa  penuntut  umum  belum mempertimbangkan  aspek  kegawatdaruratan  pada  surat  dakwaannya  dalam konstruksi kelalaian medis. Pada dakwaan ketiga primer , persetujuan atas tindakan dalam dunia kedokteran di pahami jaksa sebagai suatu yang mutlak. Oleh karena itu  jaksa  beranggapan  perlu  untuk  melakukan  penegakan  hukum  atas ketidaksesuaian tanda tangan dalam persetujuan tindakan sebagai bentuk tindakan kriminal  seperti  kejahan  pada  umumnya.  Dengan  kata  lain,  jaksa  memposisikan tanda  tangan  persetujuan  sebagai  sebuah  tindakan  yang  bersifat  mutlak  dalam praktik kedokteran tanpa melihat situasi dan kondisi si pasien. Pada kasus tersebut jaksa  memaksakan  pasal  263  pasal  KUH  pidana  yang  diberlakukan  terhadap sengketa  medis.  Pada  kasus  dokter  Dewa  Ayu  Sasiary  Prawani,  dokter  Hendry Simanjuntak  dan  dokter  Hendy  Siagian,  persoalan  persetujuan  operasi  seolah disejajarkan dengan surat-surat lain  yang berlaku dalam non medis. Namun, pada akhirnya,  dokter  Dewa  Ayu  Sasiary  Prawani,  dokter  Hendry  Simanjuntak  dan dokter Hendy Siagian diputus bebas.
Pada  kasus  Dewa  Ayu  Sasiary  Prawani,  dokter  Hendry  Simanjuntak  dan dokter Hendy Siagian telah terjadi ketidaktepatan dalam konstruksi hukum sedari awal yang berakhir pada status ketiga dokter tersebut harus menjalani pemeriksaan di persidangan. Kekacauan konstruksi tersebut timbul akibat penempatan kelalaian sebagai unsur niat yang pembuktianna memerlukan mekanisme pengadilan. Oleh
karenanya,  penulis  tidak  sependapat  dengan  pandangan  Widodo  Tresno Noviantoyang menempatkan unsur kealpaan / kelalaian medis sebagai unsur sikap batin culpa dalam malpraktik pidana  dalam kasus-kasus yang diindikasikan adanya malpraktik  medic. 24 Apabila  pandangan  ini  dipertahankan  maka  sifat  melawan hukum dari suatu perbuatan yang dilarang pada pidana medik dipersamakan dengan sifat  melawan  hukum  pada  pidana  materiil  di  KUH  pidana  umum  yang  berlaku umum.  Padahal  ada  karakteristik  khusus  pada  perikatan  medis.  Hal  ini  akan berdampak  pada  mudahnya  kalangan  profesi  kesehatan  diperiksa  pengadilan. Selain itu, kelalaian/kealpaan sebagai keadaan batin untuk menentukan kesalahan dalam penjatuhan pidana harus dibedakan dengan kelalaian sebagai rumusan delik sebagai sifat melawan hukum. 25
Sifat  melawan  hukum  pada  medis  tidak  ditentukan  oleh  adanya  akibat materiil sebagaimana dikonstruksikan dan dituntut pada pasal 359 dan 360 KUH Pidana. Unsur ruang dan waktu dari perbuatan pada sangkaan pasal 359 dan 360 KUH pidana harus dipertimbangkan untuk menentukan sifat melawan hukum suatu perbuata dan setelahnya menilai sikap batin pelaku pada perbuatan kelalaian medis. Pada konteks ini, kualifikasi perbuatan sebagai perbuatan berunsur melawan hukum diuji  terlebih  dahulu  sebelum  pengujian  atas  sikap  batinnya.  Dengan  demikian, unsur pembuktian atas Standar profesi dan SOP adalah dimensi ruang waktu yang mempengauh  konstruksi  atas  sifat  melawan  hukum  dari  suatu  perbuatan.  Oleh karena itu, pendapat Zola Agustina, Achmad Hariri  yang mengkateori persamaan konsep  kesalahan  profesi  ( beroepsfout )  sebagai  culpa    yang  bertumpu  pada pembuktian    terpenuhi/tidaknya  standar  profesi  sebagai  unsur  penentu  culpa 26 adalah pandangan yang kurang tepat. Pemenuhan standar profesi dan SOP adalah unsur  yang  meniadakan  unsur  sifat  melawan  hukum  dari  suatu  perbuatan  yang disangkakan pada kasus  medis. Oleh karenanya,  kelalaian sebagai  sifat  melawan hukum dinyatakan  terjadi  apabila  dokter/tenaga kesehatan  tidak  melakukan atau
24 Widodo Tresno Novianto, Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice), Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015,  hal 492
25 Ernest  Sengi, Konsep  Culpa  Dalam  Perkara    Pidana  Suatu    Analisis  Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO , Era Hukum Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 17, No. 2, Oktober 2019, hal 211
26 Zola  Agustina,  Achmad  Hariri, Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Kelalaian  Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam  Kandungan, IBLAM Law Review Vol. 2 No. 02, 2022,   hal 120-121
mengabaikan  standar  perawatan  yang  seharusnya,  sehingga  berdampak pada akibat yang dilarang. 27

## B. Doktrin Volunti Non Fit Injuria
Hakekat risiko secara umum adalah saat kita dihadapkan pada situasi ketika sebuah gambaran (yang mungkin penting , mungkin tidak penting)  keluar dari cara yang  kita  tidak  harapkan.  Terminologi  risiko  berbeda  dengan  terminologi ketidakpastian,  risiko  berhubungan  dengan  kalkulasi  dalam  sebuah  ukuran probabilitas  untuk  memperhitungkan potential  bad  out  come. Pemaknaan  risiko merujuk pada suatu keadaan diluar dari apa yang kita harapkan. Pemahaman atas risiko  merupakan  metode  yang  di  akan  digunakan  ketika  seseorang  harus memutuskan bagaimana untuk bertindak dan bagaimana untuk memilih di antara kemungkinan-kemungkinan.  Penerapan  Unsur  kelalaian  medis  dan  penerapan doktrin volunti  non  fit  injuria memiliki  hubungan  kausalitas  yang  menegasikan. Keberadaan unsur doktrin volunti non fit injuria meniadakan tuduhan yang tertuju berdasarkan kelalaian medis.
Mempersamakan kelalaian dalam hal culpa dengan definisi disadari maupun tidak  disadari  menciptakan  problema  hukum  yang  tinggi  pada  bidang  hukum kesehatan. Interaksi sosial pada transaksi layanan kesehatan tidak memungkinkan untuk  menolak  pasien.  Prinsip  Hukum  kesehatan  mewajibkan  profesi  kesehatan untuk menerima setiap permintaan perawatan medis, apalagi dalam kondisi darurat. Tidak ada ruang alasan untuk melakukan penolakan tindakan kecuali berdasarkan alasan  yang  diperbolehkan  undang-undang.  Hal  ini  mengandung  makna  bahwa Pilihan dan tanggung jawab atas kesehatan dibebankan pada diri pasien. Keputusan- keputusan yang direncanakan dan dipilih merupakan bentuk keputusan pasien. Pada keputusan tersebut terkandung adanya risiko-risiko dari setiap transaksi.
Bagi  pasien,  pemahaman  terhadap  masalah  risiko  berhubungan  dengan kesempatan/peluang  yang  dapat  diperoleh    dalam  suatu    tindakan  dan menghilangkan keraguan dalam melakukan suatu tindakan. Pengetahuan terhadap sebuah  risiko  medis  menjadi  dasar  bagi  suatu  perencanaan  yang  akan  dilakukan
27 Reza  Ahda  Kadir,Sufirman  Rahman,Nur  Fadhillah  Mappaselleng,  Penerapan  Doktrin Kelalaian (Criminal  Negligence) Terhadap  Tindak Pidana Pembunuhan Yang Melibatkan Dokter, Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 3 Nomor 4, April 2022, hal 906
oleh  pasien.  Ukuran  validitas  uji  klinis  sebagai  metode  mengelola  risiko  medis merupakan  upaya  untuk  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  dan  ketelitian  oleh dokter pada perawatan medis. Prinsip kehati-hatian dan ketelitian pada perawatan medis merupakan bentuk dari penghormatan atas  perlindungan kepentingan terbaik si  pasien.  Pengetahuan  terhadap  sebuah  risiko  medis  menjadi  dasar  bagi  suatu perencanaan  yang  akan  dilakukan  oleh  pasien  perawatan  medis  tidak  hanya bertolak pada keberuntungan nasib. Perawatan medis membutuhkan ukuran-ukuran risiko  medis  yang  dapat  diberikan  kepada  pasien  sehingga  mampu  membuat perencanaan hidup dalam perawatan medis tersebut.
Transaksi  medis,  outcome  yang  terkandung  dalam  perawatan  medis  tidak bersifat  kepastian  tetapi  bersifat  kemungkinan  yang  berlandaskan  data  statistik kemungkinan.  Doktrin volenti  non  fit  injuria disebut  juga  doktrin  “ asumption  of risk” mengandung  prinsip  bahwa  barang  siapa  secara  sukarela  bersedia  untuk menanggung  risiko,  tidak  dapat  kemudian  menuntutnya  apabila  risiko  itu  benar- benar  terjadi 28 .  Perbuatan  yang  yang  telah  dipilih  oleh  seseorang  atas  suatu kesadaran mengetahui risikonya dan risiko tersebut datang akibat pilihannya maka seseorang tersebut tidak dapat mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Hal ini di tegaskan oleh Lord Herschell pada kasus Smith v Baker 29 “ he  maxim is founded on good sense and justice. One who has invited or assented to an  act being done towards him, cannot, when he suffers from it, complain of it as a wrong. Elemen volunti  Non  Fit  Injuria  menjadi alasan  pembenar tentang  terjadinya  praktiknya pelayanan  kesehatan.  Hal  ini  semakin  menegaskan  pandangan Hondious  bahwa struktur  hukum  kesehatan  akan  mempengaruhi  isu  hukum  terkait  tanggung gugatnya. 30
Menurut  Wynne,  sebuah  risiko  dan  manfaat (outcome) yang  terkandung dalam  proses  pembuatan  keputusan  merupakan  sistim  perilaku  yang  diketahui dalam hal mana manfaat (outcome) diwujudkan dalam bentuk probabilistic value yang  berlandaskan  pada  data  statistik  yang  mendukung probabilistic  value
28 J. Guwandi, Dokter dan Hukum , Monella, Jakarta, 1984,  hal. 64
29 Charles Warren, Volenti Non Fit Injuria In Actions of negligence “ Proper Relations Of The Doctrine , Harvard Law Review , Vol. 8 . no 8, ( mar. 25, 1895 ), hal. 462
30 Ewoud Hondius, G eneral Introduction, The Development of Medical Liability , edited by Ewoud Hondius, cambridge University press, volume 3, Cambridge, 2010, hal. 3
tersebut. 31 Dengan  mengetahui  risiko  yang  dapat  terjadi  pada  perawatan  medis maka  seorang  pasien  dapat  memaksimalkan  nilai-nilai  kebaikan  dirinya  untuk mengejar kehidupan pasien yang lebih baik. 32 Oleh karena itu, risiko dan harapan yang terjadi selama perawatan di bawah kendali pilihan si pasien. Kelalaian dalam pembuatan  keputusan  oleh  pasien  atau  keluarga  yang  diwakili  akan  membawa dampak  pada gambaran pasien pasca perawatan medis.
Doktrin volunti non fit injuria pada hukum kesehatan tidak dapat dilepaskan dari  keberadaan informed  consent yang  terwujud  dalam  persetujuan  tindakan medis.  Persetujuan  tindakan  adalah  instrumen  pengakuan  pasien  atas  sebuah kesadaran  menanggung  risiko  yang  timbul  dari  suatu  keputusan  medis.  Segala risiko  yang  timbul  akibat  dari  keputusan  maka  ditanggung  oleh  si  pembuat keputusan/pasien.  Instrumen  ini dapat  mempengaruhi tafsir unsur sifat  melawan hukum dari suatu perbuatan yang disangkakan kepada dokter/tenaga kesehatan saat terjadi  hal  yang  tidak  diharapkan  oleh  pasien.  Oleh  karena  itu,  keputusan  medis sesungguhnya  tidak  semata  bertujuan  melindungi  pasien  tetapi  juga  melindungi dokter/tenaga  kesehatan  dari  hal  yang  tidak  diharapkan  padahal  hal  yang  tidak diharapkan  tersebut  telah  disadari  oleh  pasien/keluarga  sebelum  mengambil keputusan medis.
Oleh  karena  itu,    pendapat  Ni  Luh  Putu  Dilvia  Mas  Manika  dan  I  Made Sarjana  adalah  kurang  tepat  manakala  memposisikan  pesetujuan  medis  hanya diperuntukkan bagi  kepentingan pasien, sebagaimana disebutkan bahwa   “...bagi pasien,  persetujuan  tindakan  medis  sangat  memberikan  rasa  nyaman  dan  aman ketika melaksanakan sebuah tindakan medis dan selaku alat pembelaan diri apabila terjadi  ataupun  terdapat  sebuah  tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  tenaga medis..” 33 . Persetujuan tindakan medis merupakan perwujudan adanya izin untuk intervensi area privasi pasien 34 . Bagi orang yang telah dewasa, persetujuan tindakan adalah  bukti  legalitas  diperbolehkannya  memasuki  “kedaulatan  tubuh”  si  pasien
31 Jenny Steele, Legal Theory Today ‘ Risks And Legal Theory’ , Hart Publishing, Oxford And Portland Oregon, 2004 , hal. 32 32 Ibid , hal. 29 33 Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika dan I Made Sarjana, Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan  Kesehatan , Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 2 Tahun 2022, hal. 224-233
34 Achmad  Busro, Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent)  Dalam Pelayanan Kesehatan , Vol 1, No 1 (2018): Law & Justice Journal, November 2018, hal 11
sepanjang dokter juga telah mempertimbangkan dampak materiil yang melekat, dan pasien  telah  menyadari  setiap  dampak  materiil  yang  direkomendasikan,  berikut alternatif perawatan lainnya/jenis lainya 35 .

## C. Perkembangan Bolam Principle
Sebagai sebuah perbandingan patut disimak praktek pengadilan pada negara lain  dalam  pembuktian  unsur negligence. Pada  kasus Bolam  Vs  Friern  Hospital management Committee 36 yang kemudian melahirkan bolam principle, pengadilan mempertimbangkan  dasar  penentuan  kelalaian  pada  lembaga  profesi  yang bertanggungjawab (di Indonesia misalnya IDI). Selanjutnya pada kasus sideway Vs boards of governors of bethlem royal hospital and the maudsley hospital 37 , hakim mengukur  kelalaian  itu  berdasarkan  pada  pendapat  organisasi  profesi  dan  dokter praktek yang berpengalaman. Meskipun pengadilan (hakim) perlu mendengar dari organisasi  sendiri  ataupun  dari  dokter  praktek  yang  berpengalaman,  namun  sifat keterangan itu hanya merupakan bagian dari proses pembuktian. Penilaian terhadap ada  atau  tidaknya  unsur  kelalaian  tetap  bergantung  pada  penilaian  hakim  yang mengadili perkara tersebut.
Pada  kasus Blythe  v  Bloomsbury  Area  Health  Authority 38 .  Pertimbangan hukum  pada  kasus  tersebut  tidak  lepas  dari  pengaruh Bolam  principle dalam menentukan  aspek  kelalaian  medis  pada  perawatan  medis.  Bertolak  pada  prinsip kelalaian  medis  yang  diatur  dalam bolam  principle ,  ruang  lingkup  informasi tersebut  diatur  dan  dibatasi    oleh  organisasi  profesi.  Oleh  karena  itu,  pada  kasus pelanggaran  informasi  dalam  bentuk  adanya  ketidaksesuaian    informasi  yang diberikan  oleh  dokter  antara  sebelum  intervensi  medis  dengan  setelah  intervensi medis dan pemberian informasi yang sebenarnya dapat mempengaruhi keputusan maka hal itu termasuk kelalaian dalam pemberian informasi. Hal ini terjadi pada kasus Chatterton  v.  Gerson 39 .  yaitu  pemberian  kehendak  sukarela  dari  seorang
35 Charles Lewis, Editorial: Consent to treatment: Supreme Court discards Bolam principle , Medico-Legal  Journal  2015,  Vol.  83(2)  59–61  !  The  Author(s)  2015  Reprints  and  permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0025817215582167 mlj.sagepub.com, hal 61
36 Chaterine Tay Swee Kian, Op Cit , hal . 52
37 Ibid , hal. 57
38 Vivienne Harpwood, Op. Cit , hal. 75.  Pertimbangan hakim kasus Blythe v Bloomsbury
39 Ibid
pasien  kepada  dokter  tersebut  didasarkan  didasarkan  pada  informasi  dalam  hal mana pasien tidak tahu risiko dan manfaat dari keputusan yang pasien buat
Menurut  hukum  Inggris,  pihak  dokter  atau  kalangan  profesi  medis  yang menentukan tentang batasan standar. Pada kasus Blythe v Bloombury area health authority 40 ,  pihak  dokter  yang  memutuskan  seberapa  banyak  informasi  yang diberikan  kepada  pasien  secara  jelas  tentang  risiko  yang  diminta  oleh  pasien berdasarkan  praktik  kedokteran  yang  disuarakan  oleh  organisasi  kedokteran. Namun,  tidak  semua  hakim  di  Inggris  menerapkan  hal  ini.    Tidak  semua  hakim setuju  dengan  prinsip bolam  principle .  Hakim  Lord  Scarman 41 melakukan dissenting  opinion pada  kasus  Sidaway  dan  menegaskan  bahwa  pasien  harus diberikan hak untuk memutuskan apa yang terjadi pada dirinya. aspek pemberian informasi  dan  keterbukaan  informasi  merupakan  bagian  penting  dalam  rangka mendukung  hak  pasien  untuk  memutuskan  dirinya  tersebut.  Dalam  Sistim informasi  medis  di  United  Kingdom  tergambar  pendekatan patternalistic terkait hak atas informasi dalam rangka penegakan prinsip otonomi pasien.
Pengkajian hubungan antara standard profesi dengan tanggung jawab hukum di  dunia  kedokteran  patut  mempertimbangkan  kasus  antara Bolam  Vs  Friern Hospital  Management  Commitee .  Kasus  ini  akhirnya  menghasilkan bolam principle ,  dalam  hal  mana  prinsip  ini  digunakan  di  beberapa  negara  dalam mengidentifikasi  pembuktian  benar  atau  tidaknya  tuntutan  pasien  yang  meminta pertanggungjawaban hukum atas dugaan kelalaian yang dilakukan oleh dokter;
This is the famous Bolam principle: the test is the standard of the ordinary skilled man exercising or professing to have tahat special skill. There is no lower standard  of care  for inexperienced doctors. Under the bolam test , a doctor is not negligent if he has conformed with responsible professional practices. 42
Pengkajian  hukum  kedokteran  membutuhkan  sudut  pandang  tengah  dan dalam  beberapa  teoritikus  hukum  kesehatan/kedokteran  memperkenalkan pendekatan  medico  legal.    Pendekatan  ini  minimal  dapat  menjawab  perbedaan antara praktek hukum dan praktek kedokteran.
40 Ibid
41 Ibid
42 Ibid , hal.  53
The practice of law is different from that of medicine. A doctor obtains a set of  information  (  symptoms  and  signs,  X  ray  and  laboratory  findings),  makes  a diagnosis  and  prescribes    the  appropriate    therapy    and  treatment  based  on  the result of their examination. Medicine is not  an exact  science  because it deals with people    and  biological  material  and  these  may  respond  differently  in  identical situations……………………in  the  practice  of  law    the  argument  that  is  best supported by the evidence  presented and has a precedent in the law that applies to the situation will probably  prevail. Unlike medicine  wichs deals with a person’s health and life, the law deals with different viewpoints 43 .
Bolam  principle tersebut  kemudian  dinterpretasikan  ulang  oleh  lord Donaldson MR dalam kasus  sideway v board ov governors of the bethlem  royal hospital and the maudsley hospital  bahwa The duty is fulfilled if the doctor acts  in accordance with  a practice righthly  accepted as proper by a body of skilled and experienced medical men. 44
Seorang pasien yang datang kepada dokter atau penyedia jasa medis selalu membawa  harapan  besar  untuk  sembuh.  Namun  harapan  pasien  tersebut  bukan syarat  mutlak  adanya  hubungan  terapeutik  yang  terbangun  antara  dokter  dengan pasien.  Sebagaimana  layaknya  sebuah  usaha  maka  usaha  pengobatan  dan keperawatan juga bisa menemui sebuah kegagalan atau mengahsilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Semua resiko yang timbul dari kegiatan usaha pengobatan tidak mesti harus dipertanggungjawabkan kepada dokter atau penyedia jasa medis. Ada beberapa  kondisi  dalam  halmana  resiko  tersebut  menjadi  milik  pasien.  Di  dalam kepustakaan hukum kedokteran dapat dibedakan antara resiko psien dan kelalaian yang  dapat  dimintakan    pertanggung  jawaban  kepada  dokter.  Resiko  yang ditanggung pasien ada 3 macam bentuk yaitu 45 :
1. Kecelakaan ( accident, mishap, misadventure )
2. Risiko tindakan medis ( risk of treatment )
3. Kesalahan penilaian ( error of judgement )
43 Ibid ,  hal. 131
44 Ibid . hal.  56
45 J. Guwandi, Dokter Dan Hukum , Monella Jakarta, tanpa tahun,  hal. 15
Selain ada resiko pasien, dalam hukum kedokteran juga dikenal adanya azas Volenti  non  fit  injura. 46 Apabila  azas  ini  dihubungkan  dengan  penyelenggaraan pengobatan  dan  perawatan,  azas  ini  mengurangi  ruang  gerak  pasien  untuk mengajukan  gugatan  yang  dilakukan  pasien  dalam  penyelenggaraan  pengobatan dan  perawatan.  Tidak  ada  kewaiban  dokter  untuk  mempertanggungjawabkan tindakannya  apabila  seorang  pasien  telah  mengetahui  resiko-resiko  yang  timbul dikemudian  hari  dan  telah  ada  sikap  dari  pasien  yang  akan  menanggung  resiko- resiko itu dan tidak akan menuntut bila resiko-resiko terjadi. Dalam konteks hukum kedokteran, penjelasan resiko-resiko yang dihadapi pasien telah menjadi standard profesi  untuk  dokter  yang  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum  dokter melakukan tindakan medik kepada pasien.
Ada korelasi antara penerapan bolam principle dengan unsur kehati-hatian yang  diharapkan  dari  rumusan  delik  kelalaian.  Korelasi  ini  dapat  disimak  dari ‘ Montgomery  case ’,yang  sekaligus  menajamkan  tafsir  dalam  penerapan bolam principle sebagai  dasar  utama  doktrin  pembuktian  perkara  kelalaian  medis.  Pada Montgomery  case,    penerapan bolam  principle menuntut  pertimbangan  atas dampak materiil dari standar profesi yang dterapkan. Hal ini mengandung maksud bahwa eksisensi standar profesi dan dampak materiil yang ditimbulkan bagi pasien termasuk signifikansi dari penerapan standar pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemaknaan unsur kehati-hatian. Hal ini membentuk kandungan reasonable dari suatu perbuatan medis , “...What a reasonable person would want to know in order to make an informed choice, the ‘prudent patient’ standard in lieu of professional judgement, now becomes the yardstick of standard of care.” 47

## D. Fungsi Yuridis Standar Profesi
Tolok ukur penilaian atas kelalaian medis adalah standard profesi medik dan standard prosedur serta kebiasaan umum yang wajar di dunia medis, sesuai Pasal 50 jo 51 UU No 29/2004. 48 Kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan profesi medis
46 Ibid ,  hal. 46
47 Albert Lee, ‘Bolam’ to ‘Montgomery’ is result of evolutionary change of medical practice towards  ‘patient-centred  care  ’ , Postgraduated Medical Journal, 2016, hal. 46, http://dx.doi.org/10.1136/postgradmedj-2016-134368
48 H.  Adami  Chazawi, Malpraktek  Kedokteran,  Tinjauan  Norma  dan  Doktrin  Hukum , Bayumedia: Malang, hal .86
tidak  serta  merta  sama  dengan  kesalahan/kelalaian  menurut  pidana  umum,  oleh karenanya  maka  ketentuan  peraturan  hukum  yang  berlaku  umum  dalam  KUH Pidana  tidak  dapat  serta  merta  diterapkan  terhadap  kasus-kasus  yang  salah  satu pihaknya adalah tenaga medis khususnya dokter. Standard profesi adalah batasan kemampuan (knowledge,  skill  and  professional  attitude) minimal  yang  harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesinalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. standard prosedur operasional  adalah  suatu  perangkat  instruksi/langkah-langkah  yang  dibakukan untuk  menyelesaikan  suatu  proses  kerja  rutin  ;  standard  prosedur  operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan consensus bersama untuk melaksanakan  berbagai  kegiatan    dan  fungsi  pelayanan    yang  dibuat  oleh  sarana pelayanan  kesehatan  berdasarkan  standard  profesi.  Keberadaan  standar  profesi sendiri khususnya standard pelayanan medis yang dikeluarkan oleh pengurus besar IDI  dan standard  operating  procedure yang  dikeluarkan  oleh  rumah  sakit  telah memiliki karakter sebagai bagian dari hukum dan tidak berada pada posisi antara hukum dan etika lagi. Hal ini bisa disimak dari rumusan pasal 50 UU No 29 Tahun 2004  yang  mewajibkan  dokter  untuk  mematuhi  standar  profesi  dan standar operating procedure .
Pasal 50 huruf a UU No 29 Tahun 2004  tentang Praktik Kedokteran telah mengatur  perlindungan  bagi  dokter  dan  dokter  gigi  untuk  menghindari  kelalaian medis. Dokter atau dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh  perlindungan  hukum sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai  dengan standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional. Demikian  pula  pada  tenaga kesehatan  lainnya,  Pasal  57  huruf  a  UU  No  36  Tahun  2014,  Tenaga  Kesehatan dalam  menjalankan  praktik  berhak  memperoleh  pelindungan  hukum  sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar  Prosedur  Operasional.  Berdasarkan  kedua  undang-undang  tersebut, pembentuk undang-undang Sesungguhnya mengakui hak atas perlindungan hukum.
Perawatan  medis  itu  bukan  hanya  harus  bersifat  medis  saja  artinya  harus sesuai dengan standard medis melainkan harus ditujukan pada suatu tujuan medis. Karena suatu  diagnose itu bertujuan untuk  menentukan terapi  maka pemeriksaan diagnostic itu harus memenuhi syarat-syarat dari pengertian terapetik artinya secara
nyata harus ditujukan untuk memperbaiki keadaan pasien. tujuan ilmu kedokteran digambarkan oleh HJJ leenen 49 dalam tiga kategori yaitu pertama menyembuhkan dan  mencegah  penyakit,  kedua  meringankan  penderitaan,  ketiga  mendampingi pasien,  termasuk  juga  kedalam  pengertiannya  yaitu  mendampingi  menuju  ke kematiannya. Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, bentuk perbuatan yang dilakukan  adalah  tindakan-tindakan  yang  bersifat  prosedural.  Langkah-langkah prosedural  tersebut  menjadi  bagian  dari  standar  profesi  dan standar  operating procedure .
Berdasarkan  Pasal  27  ayat  1  UU  No  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, tenaga  kesehatan  berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Perumusan aturan tentang perlindungan hukum ini berbeda  dengan  apa  yang  dirumuskan  oleh  UU  Praktek  Kedokteran  yang  hanya memberikan  perlindungan  hukum  bagi  dokter  sepanjang  pelaksanaannya  sesuai dengan standard profesi dan standar operasional prosedur. Berikut ini bunyi pasal 27 ayat 1 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal  50 UU No 29 Tahun 2004  tentang  Praktek  Kedokteran  yang  berkaitan  dengan  aspek  perlindungan hukum dokter.
Pasal 27 ayat 1
Tenaga  kesehatan  berhak  mendapatkan  imbalan  dan  pelindungan  hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Pasal 50 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran mempunyai hak :
a. Memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
b. Memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional;
c. Memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan  jujur  dari  pasien  atau keluarganya;
d. Menerima imbalan jasa.
Berdasarkan pasal  53 ayat  4 UU kesehatan, ketentuan mengenai  standard profesi    bagi  tenaga  kesehatan  ditentukan  oleh  peraturan  pemerintah  dan  sampai
49 H. JJ Leenen, Pelayanan kesehatan dan hukum ( diterjemahkan oleh PAF Lamintang ), Bina Cipta, Bandung, 1991,  hal. 74
saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang standard profesi. Dengan tidak adanya standard profesi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 53 ayat 4 UU kesehatan ini maka tentu saja perlindungan hukum bagi profesi dokter sangat lemah. Setelah UU Kesehatan Tahun 1992 dicabut dan diganti dengan UU No 36 Tahun 2009, maka tenaga kesehatan dituntut untuk memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selanjutnya menurut undang-undang itu, aturan tentang kode etik dan standar profesi   diatur oleh organisasi profesi, sedangkan aturan tentang hak  pengguna  pelayanan  kesehatan,  standar  pelayanan,  dan  standar  prosedur operasional diatur oleh peraturan menteri.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Perbuatan kelalaian di bidang pelayanan medis memiliki kualifikasi khusus dibandingkan  dengan  kualifikasi  kelalaian  pada  pidana  umum.  Kelalaian  medis tidak serta merta dapat dipersamakan dengan kealpaan. Kelalaian medis merupakan actus yang memiliki kualifikasi  perbuatan tertentu yang dipersyaratkan oleh prinsip hukum  kesehatan.  Sifat  melawan  hukum  kelalaian  medis  ditentukan  oleh  unsur adanya pelanggaran kewajiban yang diharuskan dalam standar profesi. Pada kasus dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di rumah sakit maka kewajiban meliputi  pemenuhan  standar  profesi,  standar  operating  prosedur  dan  standar pelayanan  lain  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  intervensi  medis  pada pasien. Penilaian unsur kelalaian medis harus mempertimbangkan eksistensi bolam principle yang  berlaku  universal  pada  kasus-kasus  kelalaian  medis.  Penilaian terhadap unsur kelalaian tidak berdasarkan pada penilaian umum namun merujuk pada penilaian organisasi profesi dan orang profesi yang berpengalaman. Kausalitas risiko yang diderita oleh pasien tidak ditentukan oleh suasana batin dari dokter pada saat  menjelang  pelaksanaan  intervensi  medis  namun  diukur  dari  pelaksanaan langkah dokter yang sesuai prosedur medis. Dampak risiko yang menimpa pasien juga  mensyaratkan  kesadaran  pasien  dalam  membuat  keputusan  sebelum pelaksanaan  intervensi  medis.  Kesadaran  pasien  dalam  menerima  risiko  pada perencanaan  kesehatan  dan  keputusan  intervensi  medis    merupakan  landasan
berlakunya doktrin volunti non fit injuria . Kesadaran risiko merupakan kesadaran pilihan yang berimplikasi pada tanggung jawab menerima keadaan risiko. Prinsip bolam  principle dan  dokter volunti  non  fit  injuria merupakan  dua  doktrin  yang menjadi  unsur  keseimbangan  dalam  penentuan  kelalaian  medis.  Tanpa  pelibatan dua doktrin  tersebut  identifikasi  kelalaian medis akan menciptakan ketidakadilan dan penegakan hukum kelalaian medis menjadi absurd .

## SARAN
Tafsir Kelalaian medis membutuhkan pemaknaan yang lebih komprehensif dengan    mempertimbangkan  doktrin  hukum  yang  bersifat  universal  melalui pendekatan  mediko  legal.  Penerapan  kelalaian  pada  pidana  umum  sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya. Perkembangan Bolam Principle , keberlakuan doktrin volunti non fit injuria seyogyanya  dipertimbangkan  dalam  tafsir  makna  hukum  kelalaian  pada kasus  bidang  kesehatan.  Rumusan  delilk  materiil  pada  pasal-pasal  berkaitan kelalaian  dalam KUH Pidana maupun undang-undang khusus harus mengklasifisir dengan  tepat  sifat  melawan  hukum  atas  perbuatan  yang  diatur  dengan mempertimbangkan sui generis hukum kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku:
Adami  Chazawi,  Malpraktek  Kedokteran,  Tinjauan  Norma  dan  Doktrin  Hukum,
Penerbit Bayumedia, Malang, 2004
Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
Barbara Maier dan warren A Shibles, the Philosophy  and Practice of medicine and bioethics, a naturalistic, humanistic approach, 2011
Catherine Tay Swee Kian, Medical Negligence, Times Book International, 2001, Singapore
Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip  Prinsip  Hukum  Pidana, Yogyakarta,  Cahaya  Atma Pustaka, 2014
Ewoud  Hondius,  G eneral  Introduction,  The  Development  of  Medical  Liability , edited  by      Ewoud  Hondius,  cambridge  University  press,  volume  3, cambridge, 2010
Hendrojono Soewono, Batas Pertanggugjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam
Transaksi Terapeutik,Penerbit Srikandi, 2007
H.J.J  Leenen,  Pelayanan  kesehatan  dan  hukum  (  diterjemahkan  oleh  PAF Lamintang ), bina cipta , bandung , tahun 1991
Jenny  Steele, Legal  Theory  Today  ‘  Risks  And  Legal  Theory’ ,  Hart  Publishing,
Oxford And Portland Oregon, 2004
J Guwandi, Dokter Dan Hukum, Monella Jakarta, 1984
Lara Khoury, uncertain Causation In Medical Liability, hart publishing, portland,
2006
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , Jakarta, Sinar Grafika, 2005 Moeljatno, Azas hukum pidana, kumpulan kuliah dari prof  Mr moeljatno pada Fac HESP Universitas gadjah mada cabang Surabaya 1952/1953 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Prenada Media, Tahun 2005
Raymond J. Devettere, Practical decision making in health care ethics, cases and concept, third edition Georgetown University press, Washington D.C., 2010

## Jurnal:
Achmad  Busro,  Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent) Dalam  Pelayanan  Kesehatan,  Vol  1,  No  1  (2018):  Law  &  Justice  Journal, November 2018
Albert Lee, ‘Bolam’ to ‘Montgomery’ is result of evolutionary change of medical practice  towards  ‘patient-centred  care  ’,  Postgraduated  Medical  Journal, 27Juli 2016, hal. 46, http://dx.doi.org/10.1136/postgradmedj-2016-134368
Charles  Lewis,  Editorial:  Consent  to  treatment:  Supreme  Court  discards  Bolam principle,  Medico-Legal  Journal  2015,  Vol.  83(2)  59–61  !  The  Author(s) 2015 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0025817215582167 mlj.sagepub.com
Charles  Warren,    Volenti  Non  Fit  Injuria  In  Actions  of  negligence  “  Proper Relations Of The Doctrine , Harvard Law Review , Vol. 8 . no 8 , ( mar. 25, 1895 )
Ernest Sengi, Konsep Culpa Dalam Perkara  Pidana Suatu  Analisis Perbandingan Putusan  Nomor  18/Pid.B/2017/PN.TOBELO,  Era  Hukum  Jurnal  Ilmiah Hukum, Volume 17, No. 2, Oktober 2019
Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika dan I Made Sarjana, Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan  Kesehatan, Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 2 Tahun 2022
Reza  Ahda  Kadir,Sufirman  Rahman,Nur  Fadhillah  Mappaselleng,  Penerapan Doktrin    Kelalaian  (Criminal    Negligence)  Terhadap    Tindak  Pidana Pembunuhan  Yang  Melibatkan  Dokter,  Journal  of  Lex  Generalis  (JLS), Volume 3 Nomor 4, April 2022 P- ISSN: 2722 -288X, E-ISSN: 2722-7871 Sherel    Poluan,  Max  Sepang,  Herlyanty  Y.  A.    Bawole,  Pemberlakuan  Tindak Pidana    Bagi  Tenaga  Kesehatan    Apabila  Melakukan  Kelalaian  Terhadap Penerima  Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2014  Tentang  Tenaga  Kesehatan,  Lex  CrimenVol.  X/No.  3/Apr/2021, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33118/313 16
Tisa Windayani, Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur  Kesalahan  Terdakwa ,  Jurnal  Panorama  Hukum,  Vol.  4  No.  2 Desember 2019 ISSN : 2527-6654
Toward  a  Theory  of  Legal  Naturalism , Randy  E.  Barnett,  1978  Pergamon  Press Ltd.Journal of  Legal  Studies, v. 2  no.2
Widodo  Tresno  Novianto,  Penafsiran  Hukum  dalam  Menentukan  Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice), Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015
Zola  Agustina,  Achmad  Hariri,  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Kelalaian Diagnosa  Oleh  Dokter  Hingga  Mengakibatkan  Kematian  Anak  Dalam Kandungan, IBLAM Law Review Vol. 2 No. 02 tahun 2022