## KAJIAN DAMPAK SOSIAL TERHADAP KEBERADAAN PERUSAHAAN HPH DI PROPINSI SUMATERA BARAT

## Lucky Zamzami
Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas
Email: hafidz_smartillah@yahoo.com

## Abstract
This research purposed are to know social impact of foresty management done by HPH  Company  and  influence  to  community  around  forest,  conducted  in  Solok  Selatan Regency,  to  know  depended  level  of  community  to  forest  and  nature  resource  as  basic needs and specifying the target of change which wish to be reached and recommended the  best  approach  for  improving  benefit  of  foresty  management  to community  and  also participated  of  community  in  the  effort  forest  everlasting.  This  research  use  qualitatif method with observation, indepth interview and Focus Group Discussion (FGD). Result of reseacrh show that the forest is very important for community as protected area from flood disaster and dryness and as wood source for cummunity. But, until now condition of forest felt having changes or degradation, especially felt from climate change side and quantity and quality water changes. There is a negative responce about HPH company existence,  mostly  happened  because  lack  of  socialization  and  communications  among side.  Effort  of  repair  recommended  are  to  develop  more  condusif  relation  between government,  community  with  company,  with  interest  many  socialization  and communications to find best solutions to the all problem.
Key words: Local  Community,  HPH  Forest  Area,  Foresty  Management,  Social Impact

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  terpenting penghasil  berbagai  kayu  bulat  tropis,  kayu gergajian,  kayu  lapis,  pulp,  serta  hasil  kayu tropis  lainnya.  Lebih  dari  54  juta  Ha,  hutan  di Indonesia  telah  diperuntukkan  pemerintah  bagi produksi  kayu,  meski  belum  semuanya  dilaku- kan  pembalakan.  Produk  kayu  telah  member- kan sumbangan yang sangat berarti bagi penda- patan  Negara,  misalnya  pada  tahun  1997,  nilai ekspor kayu mencapai 5,5 miliar dolar ( sumber data:  Bank  Indonesia,  http//www.trade  port. org) atau  hampir  10  %  dari  total  pendapatan eksport.  Sumbangan  ini  diperoleh  baik  dari hutan alam maupun hutan tanaman.
Hutan  merupakan  sumber  daya  alam yang  memiliki  kegunaan  beraneka  ragam,  baik yang  bersifat  ekonomi  maupun  yang  bersifat sosial  budaya.  Namun  perma  salahan  hutan dewasa  ini  semakin  ramai  dibicarakan,  salah
satu  diantaranya  adalah  semakin  meluasnya lahan  kritis  baik  di  dalam  maupun  di  luar kawasan hutan ( Zamzami, 2007).
Dampak dari eklsploitasi hutan tentu juga telah  dirasakan  oleh  Bangsa  Indonesia,  laju degradasi  hutan  yang  mencapai  2  juta  ha pertahun  merupakan  angka  yang  sangat fantastis,  berdampak  pada  berbagai  bencana dengan  hilangnya  berbagai  fungsi  jasa  alam. Dampak  lain  yang  terasa  adalah  pertumbuhan ekonomi  masyarakat  sekitar  hutan  yang  tidak signifikan  dengan  produk  yang  sudah  dihasil- kan oleh hutan itu sendiri. Secara umum tingkat ekonomi  masyarakat  sekitar  hutan  masih rendah.
Tujuan  industri  kehutanan  untuk  men- sejahterakan  rakyat  dengan  memberikan  pe- luang  bekerja,  peluang  ekonomi,  serta  peluang bagi  pengembangan  kapasitas  utamanya  bagi masyarakat  sekitar  hutan,  perlu  untuk  dieva-
Kajian Dampak Sosial Terhadap ...
luasi.  Kebijakan  kehutanan  menyangkut  ke- wajiban  pengelola  kehutanan  ikut  membangun masyarakat  dan  daerah  perlu  diterapkan.  Pen- dekatan pembangunan yang tepat sasaran tentu- nya  memerlukan  komitmen  dan  kemampuan semua  pihak  dalam  pelaksanaannya.  Keber- hasilan  maupun  kelemahan  suatu  unit  usaha pengelolaan  kehutanan,  sebaiknya  dievaluasi secara  berkala  agar  diperoleh  pendekatan  yang semakin  baik  dalam  meningkatkan  manfaat bagi masyarakat sekitar, serta mencegah terjadi- nya konflik dan  hubungan yang saling merugi- kan.
Dalam  Pelaksanaan  pengelolaan  hutan alam  Indonesia  melalui  Ijin  Usaha  Pengelolaan Hasil  Hutan Kayu (IUPHHK)  pemerintah  telah menetapkan  standard  melalui  berbagai  peratur- an  dan  perundang-undangan  yang  berlaku. Antara  lain  adalah  aturan  tentang  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL) yang  menjadi dasar pengelolaan dan kewajiban dari  suatu  perusahaan  untuk  melakukannya sebelum  memulai  usaha,  serta  peratuan  khusus yang dikeluarkan untuk Departemen Kehutanan Untuk  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari (PHPL). Namum dalam pelaksanaannya, kurangnya  pengawasan  serta  pengertian  yang berbeda  beda  dan  berbagai  faktor  lainnya  me- nyebabkan  sulitnya  mencapai  standar  yang sudah  ditetapkan.  Untuk  memberi  rangsangan bagi  pihak  pemerintah  maupun  pengusaha dalam  penerapan  standar  pengelolaan  yang meminimalkan  dampak,  skema  penghargaan terhadap  komitmen  dan  upaya  tersebut  dibuat. Sertifikasi  produk  kehutanan  merupakan  salah satu  pilihan  dimana  pasar  mempengaruhi produsen  untuk  menghasilkan  produk  yang lebih  bertanggung  jawab,  baik  terhadap  kelan- jutan  usaha,  ramah  pada  lingkungan,  serta memberi manfaat bagi masyarakat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  nagari-nagari sekitar kawasan pengelolaan hutan yang dilaku- kan  salah  satu  perusahaan  HPH  di  Propinsi Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok Selatan,  yaitu  PT  Andalas Merapi Timber  (PT. AMT).  Perusahaan  HPH  tersebut  sebagai  salah satu  perusahaan  pemegang  Ijin  Usaha  Penge- lolaan  Hasil  Hutan  Kayu  (IUPHHK)  yang  me- miliki  visi  dan  misi  terhadap  keberlanjutan sumber  daya  hutan  dan  masyarakat.  Berupaya untuk  dapat  memehuni  standar    yang  ditetap- kan,  yaitu  melalui  standar  Pengelolaan  Hutan Lestari  (PHPL)  maupun  melalui  skema  sertifi- kasi  voluntary/sukarela  dengan  standar  Forest
Stewardship Council (FSC) berupaya menyeim- bangkan kepentingan industri, Lingkungan, dan masyarakat  agar  tetap  lestari.  Kajian  dampak sosial  merupakan  sebuah  kajian  (studi)  yang dilakukan  untuk  memperoleh  ukuran  dan parameter dampak yang terjadi dari pengelolaan hutan  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  HPH baik  positif  maupun  negatif.  Dilakukan  dengan mengumpulkan  berbagai  data  dan  informasi dari masyarakat dan berbagai pihak terkait yang diidentifikasikan  mengalami  dampak  dari kegiatan  pengelolaan.  Kajian  ini  juga  memper- timbangkan dan membandingkan persepsi yang disampaikan  oleh  masyarakat  dengan  berbagai data yang ada. Persepsi dan harapan masyarakat diharapkan  bisa  meningkatkan  pengelolaan menjadi lebih bermanfaat bagi semua pihak.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode Focus Group Discussion (FGD).  Pengambilan  data  lapangan dilakukan  secara  sistemik  melalui  wawancara mendalam/ in-depth  interview (kualitatif). Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat  sekitar  kawasan  hutan,  pemerintah pada  level nagari  hingga  kabupaten.  Adapun data  sekunder  diperoleh  dari  literatur yang saling  terkait  dengan  wilayah  riset.  Fokus penelitian adalah  kelompok  masyarakat  yang berada  di  sekitar  kawasan  pengelolaan  hutan oleh  perusahaan  HPH.  Kelompok  sasaran ditentukan berdasarkan pengenalan akan kondisi  lapang dan  informasi  awal  yang  telah diperoleh dari informan kunci ( key informan ).

## Hasil dan Pembahasan
Posisi  di  dalam  Hutan  lindung  menye- babkan area hutan relatif aman dari pembukaan area  perkebunan  dan  pertanian,  namun  cukup rentan  dengan  penebangan  liar  serta  klaim wilayah  ulayat/adat.Dari  luas  total  tersebut  di atas  areal  hutan  terdiri  atas:  Hutan  Primer seluas  18.777  HA,  Hutan  Bekas  tebangan seluas  8.728  HA,  Tertutup  awan  281  HA  dan Buffer  Zone    1.054  HA.  Sebagai  pemilik  ijin usaha Pengelolaan Hasil Hutan kayu (IUPHHK),  Kegiatan  utama  perusahaan  adalah mengambil  kayu  di  hutan  produksi  alam. Dengan jumlah tebangan yang sudah ditentukan oleh  pemerintah,  dengan  tatacara  yang  diatur dalam  UU.  Karena  ijin  yang  diberikan  adalah Hutan  Produksi  Terbatas,  maka  sesuai  dengan
aturan  pemerintah,  perusahaan  hanya  boleh menebang  pohon  jenis  komersil  dengan diameter di atas 60 cm. Namun dengan adanya aturan  baru  tentang  penebangan,  sejak  tahun 2009, maka diameter yang dapat dipanen adalah di atas 50 cm.

## Nagari-nagari yang berbatasan dengan PT. AMT
Nagari merupakan sebutan bagi pemerin- tahan setingkat desa di Solok Selatan, walaupun terminologinya  cukup  berbeda  dengan  desa secara  umum  di  Indonesia.  Nagari  digunakan kembali  sebagai  struktur  pemerintahan  yang resmi  dengan  adanya  kebijakan  setelah  era reformasi  yang  mengembalikan  struktur  adat nagari  dari  jaman  kerajaan  Indonesia  dalam pemerintahan.  Pada  awal  pemerintahan  era reformasi  sekitar  tahun  2000an,  PT  AMT dengan  status    Hutan  Produksi  terbatas  berada dalam  wilayah  administrasi  sembilan  nagari yaitu Nagari  Pakan  Rabaa,  Nagari  Pasir Talang,  Nagari  Koto  Baru,  Nagari  Alam  Pauh duo,  Nagari  Lubuk  Gadang,  Nagari  Lubuk Malako,  Nagari  Bidar  Alam,  Nagari  abai,  dan Nagari  Lubuk  Ulang-Aling  Selatan .  Berdasar- kan  hasil  Kesepakatan  tertanggal  17  Juni  2006 antara  PT  AMT  dengan  9  (sembilan)  nagari, disepakati  bahwa  PT.  AMT  akan  ikut  dalam membantu  pembangunan  nagari  di  Kabupaten Solok  Selatan  yang  wilayahnya  berbatasan langsung  dengan  area  PT  AMT,  untuk  itu  PT AMT  akan  memberikan  Fee  nagari  kepada sembilan nagari sebesar RP 15.000.; / M3 kayu sesuai dengan hasil produksi dari Laporan Hasil Produksi (LHP)
Dalam  perkembangan  selanjutnya  sejak tahun 2008, Sembilan nagari ini telah dimekar- kan menjadi 29  nagari dari 35 nagari yang ada di  Solok  Selatan.  Pemekaran  ini  masih  terus berlanjut  dengan  terdaftarnya  3  nagari  baru yang  belum  disyahkan.  Agak  sulit  untuk  me- nentukan  jumlah  populasi  dari  setiap  nagari karena  nagari  masih  terus  berkembang, demikian  juga  dengan  batas-batas  antar  nagari, oleh karena itu jumlah populasi yang ada adalah populasi tiap kecamatan.

## Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Sejak  jaman  kerajaan  di  Indonesia,  di wilayah  Solok  Selatan  terdapat  dua  kerajaan yaitu Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu dan Kerjaan  Rantau  XII  Koto,  menurut  legendanya ke dua kerajaan merupakan bagian dari wilayah
Kerajaan  Luhak  Tanah  Datar  atau  Kerajaan Pagaruyung di Batu sangkar. Wilayah Kerajaan Sungai  Pagu  terbentang  dari  wilayah  Sungai Kalu  di  selatan  Hingga  Koto  baru  di  Utara, sedangkan Rantau XII Koto dimulai dari Nagari Lubuk  gadang  hingga  ke  Abai  dan  Sungai Kunyit. Beberapa versi berkembang di masyarakat tentang  asal  usul  masyarakat  Solok Selatan,  namun  diyakini  bahwa  kedatangan kelompok  kelompok  memang  terjadi  dalam beberapa  gelombang  yang  kemuadian  tinggal bersama  membentuk  kerajaan.  Gelombang kedatangan  tersebut  ada  yang  berasal  dari daerah  Jambi  memudiki  sungai  Batang  hari, serta  rombongan  dari  Pagaruyung  yang  juga menghilir  melewati  sungai  Jujuan  Hingga petang hari bermuara di sungai yeng lebih besar yang  kemudian  dinamakan  Sungai  Patang  Hari atau  batang  hari  ( batang=sungai.) Gelombang yang  berbeda  juga  telah  membentuk  kerajaan yang berbeda. Salah satu tanda kedatangan para utusan  kerajaan  saat  ini  diabadikan  dengan nama  masjid  di  Pasir  Talang  sebagai  pusat kerajaan  Alam  Surambi  Sungai  Pagu  yaitu Masjid  Anam  Puluah  Kurang  Aso,  yang melambangkan  kedatangan  60  orang  utusan tetapi satu orang meninggal dalam perjalanan di Sungai Bangko. Sejak dikuasai Belanda di awal Abad  ke  19,  wilayah  ini  kemudian  menjadi wilayah Kademangan (Afdeling)  yang berpusat di  kota  Solok  sementara  kerajaan  Rantau  XII Koto  berada  di  bawah    kewedanaan  (onder afdeling)  Muara  Labuh  dengan  pimpinan seorang Kontrolir. Setelah Kemerdekaan wilayah  Solok  Selatan  menjadi  bagian  dari Kabupaten  Solok  yang  kemudian  pada  7 Januari  2004  oleh  Menteri  Hari  Sabarno ditetapkan  menjadi Kabupaten Solok Selatan.
Sebagai  sebuah  kabupaten  baru,  Kab. Solok Selatan masih terus mengalami pemekar- an.  Hingga  saat  ini  terdapat  7  kecamatan,  35 nagari,  serta  141  jorong.  Nagari  setingkat dengan desa sedangkan jorong setingkat dengan dusun  atau  RK.  Dengan  Total  populasi berdasarkan  sensus  2008  adalah  132  ribu  jiwa, terdiri  atas  64.792  penduduk  laki-laki,  dan 67.300  penduduk  perempuan.  Kepadatan  rata- rata  38,96  jiwa  per  kilometer  persegi,  dimana wialyah  terpadat  adalah  Kecamatan  Sangir 54,93  jiwa  per  kilometer  persegi  dan  wilayah terjarang adalah Kecamatan Balai Janggo 15,77 jiwa  per  kilometer  persegi.  Sekalipun  terbilang jarang  penduduk,  namun  ketersediaan  akan lahan  pertanian  dan  perkebunan  bagi  masya-
Kajian Dampak Sosial Terhadap ...
rakat  terbilang  mulai  sulit.  Hal  ini  dikarenakan topografi  yang  berbukit  dan  berjurang,  dimana sebagian  besar  area  merupakan  hutan  negara, dan  area  non  hutan  telah  dikelola  oleh  peru- sahaan perkebunan sawit dan perkebunan teh.
Pertanian  dan  perkebunan  merupakan kegiatan  dan  komoditas  utama  masyarakat Solok  Selatan  yang  berbatasan  dengan  konsesi PT  AMT.  Hamparan  sawah  serta  perkebunan teh  dapat  kita  saksikan  membentang  luas  jika melewati  jalan  utama  kabupaten.  Dengan susunan  pemanfaatan  lahan  dari  persawahan  di wilayah  datar,  tanaman  palawija  di  tegalan, serta  kebun/  parak  di  perbatasan  dengan  hutan. Padi,  lada,  sayur,  dan  kacang-kacangan,  me- rupakan komoditas utama pertanian, sedangkan kayu  manis,  karet,  dan  kopi  merupakan  hasil utama  perkebunan.  Perkebunan  teh  dan  kelapa sawit  umumnya  dimiliki  oleh  perusahaan,  di- mana masyarakat hanya sebagai pekerja. Selain pertanian  dan  perkebunan,  mata  pencaharian lainnya  adalah  sebagai  pedagang,  pegawai negeri,  pegawai  swasta,  tentara,  polisi,  guru, dan pelayanan jasa.
Secara  umum  ekonomi  masyarakat  ter- golong baik, dilihat dari perumahan didominasi rumah permanen dan semi permanen, pemilikan berbagai fasilitas seperti kendaraan, televisi dan berbagai  barang  rumah  tangga  sangat  umum dimiliki  oleh  masyarakat.  Rata-rata  masyarakat memiliki  lahan  sendiri  baik  berupa  kebun  atau sawah.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  dinamis juga terlihat dari kemudahan akses yang meng- hubungkan  pemukiman  dengan  pasar,  baik pasar  nagari,  pasar  kabupaten,  Maupun  dengan ibukota  propinsi  Padang.  Solok  Selatan  juga memiliki  jalur  transport  antar  propinsi,  se- hingga  perdagangan  hasil  bumi  juga  dapat  di- jual  langsung  ke  Propinsi  tetangga  Jambi  bah- kan ke pulau Jawa.
Beberapa  Korong  (kampung)  yang  ter- lihat  masih  kurang  dari  sisi  ekonomi  adalah korong  yang  berada  di  pinggir  hutan  seperti Korong  Jujutan,  Korong  Pamong  Ketek, Korong  Pamong  Gadang,  serta  sejumlah Korong  di  Pakan  Rabaa  Timur.  Umumnya masyarakat  Korong  tersebut  bukanlah  pen- duduk  asli  setempat,  tetapi  pindahan  dari wilayah  lain  misalnya  dari  Surian  atau  Alahan Panjang  sekitar  20-40  tahun  yang  lalu.  Dari sejarahnya  diketahui  bahwa  masyarakat  yang bermukim  tersebut  tidak  lagi  memiliki  lahan didaerahnya  sehingga  mencari  daerah  baru untuk mendapatkan lahan.
Walaupun  masih  sebagian  kecil  masya- rakat  menggunakan  obat-obat  tradisional  atau pengobatan alternatif sebagai pilihan pengobat- an,  namun  sarana  kesehatan  seperti  Polindes, Puskemas Pembantu, dan Puskesmas selalu ada di  setiap  nagari.  Sedangkan  Rumah  sakit dibangun  di  daerah  Muara  Laboh.  Sarana  ini dianggap  masih  kurang  karena  dalam  satu kabupaten  hanya  ada  1  dokter  spesialis  dan  24 dokter  umum.  Penyakit  yang  paling  sering melanda masyarakat adalah ISPA dan diare, hal ini  kemungkinan  erat  berhubungan  dengan kebiasaan  hidup  yang  kurang  sehat  terutama untuk  hygiene  dan  sanitasi.  Sangat  umum  di Solok Selatan untuk membangun pemukiman di sekitar  jalan.  Baik  itu  jalan  utama  Kabupaten maupun  jalan  kampung.  Pusat-pusat  pemukim- an juga mengikuti topografi wilayah, area yang luas  dan  datar  biasanya  dipilih  menjadi  pusat pemukiman,  dan  berkembang  sebagai  pusat pemerintahan.  Kesulitan  untuk  membangun kebun  atau  unit  usaha,  adalah  ketiadaan  akses, tanpa adanya  jalan sangat sulit untuk memasarkan hasil bumi dan komoditas lainnya. Beberapa  jalan  yang  dibuka  masyarakat membelah  hutan,  kebanyakan  digunakan  untuk jalan angkutan kayu atau rotan.

## Konsepsi Masyarakat Lokal terhadap Hutan dan Perusahaan HPH
Hasil  penelitian  melalui  metode  diskusi dengan  kelompok  terfokus  (FGD)  yang  dilaku- kan  di  delapan  nagari  induk  diperoleh  bahwa pemahaman  masyarakat  lokal  terhadap  hutan, dimana  hutan  dianggap  sebagai  perlindungan dari berbagai bencana misalnya banjir dan tanah longsor,  menjaga  agar  tanah  tidak  tererosi  dan menjaga  iklim  mikro.  Banjir  dan  longsor  me- rupakan  kejadian  yang  sering  dialami  masya- rakat  Solok  Selatan,  berkenaan  dengan  bentuk geografi dan topografi kabupaten yang berbukit dan  berjurang,  sehingga  kekhawatiran  masya- rakat  tentang  kejadian  ini  tentu  didasari  pe- ngalaman  kehilangan  sawah  dan  juga  harta benda  akibat  banjir  besar  yang  membawa berbagai  material  dan  limbah-limbah  kayu, masyarakat  menyebutnya Galodo. Hutan  juga sebagai  daerah  tangkapan  air,  yang  menjadi sumber  utama  air  bersih,  dan  irigasi.  Sebagai daerah  yang  mengandalkan  pertanian  dan perkebunan  sebagai  komoditas  utama,  air memiliki  peranan  penting  bagi  kelangsungan kehidupan  masyarakat.  Area  ini  sangat  kaya dengan  sumber  air  dikarenakan  masih  luasnya
area hutan yang dilindungi dengan kondisi yang masih cukup baik ( Jika ditinjau dari pencitraan satelit,  maka  area  berhutan  masih  merupakan area yang dominan).
Selain  itu,  hutan  adalah    sumber  utama kebutuhan kayu masyarakat. Di era tahun 2000- 2005,  banyak  masyarakat  menggantungkan hidup  dari  menjual  kayu.  Kayu    diperoleh  dari berbagai  bagian  hutan  di  Solok  Selatan. Sebagian  hutan  yang  sudah  dibuka  kemudian dikembangkan  menjadi  perkebunan.  Fenomena ini kemudian berhenti ketika penegakan hukum terhadap  illegal  loging  dilakukan  di  seluruh Indonesia.  Saat  ini  pengambilan  kayu  oleh masyarakat  hanya  boleh  dilakukan  dengan  ijin SKAU  (Surat  Keterangan  Asal  Usul)  yang diberikan  oleh  Dinas  Kehutanan,  dengan kriteria terbatas, atau ijin dari nagari bila hanya untuk  dipakai  sendiri  ( Tidak  diangkut  kelua ) . Terbatasnya  akses  terhadap  kayu  sesuai  pe- raturan  perundangan,  menimbulkan  keresahan di  sebagian  masyarakat  terutama  yang  awalnya adalah pengusaha kayu. Keresahan yang dipicu oleh ketiadaaan sumber usaha baru/ tidak ingin beralih  usaha,  serta  ketiadaan  sumber  kayu untuk pembangunan.
Hal  yang  paling  penting  menurut  kon- sepsi  masyarakat  lokal  adalah  hutan  dianggap sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat. Pekerjaan  utama  yang  dominan  di  masyarakat adalah bertani, namun seringkali hasil pertanian dianggap  kurang  mencukupi,  juga  ada  masa- masa dimana petani memiliki waktu luang yang cukup  besar,  misalnya  saat  tidak  sedang menanam  atau  panen.  Waktu  luang  tersebut biasanya  digunakan  untuk  mencari  tambahan penghasilan  dengan  menjadi  buruh  atau  pe- kerjaan  lainnya.  Sebagian  masyarakat  juga memanfaatkan  hutan  sebagai  tambahan  peng- hasilan,  misalnya  dengan  menjadi  pemetik sarang  burng  wallet,  menjadi  penyedot  emas, mengambil  rotan,  mengambil  batu  jade,  batu koral  dan  batu  indah,  mengambil  buah  seperti jengkol, petai dan durian, mengambil ikan, dan berburu binatang liar.
Konsepsi masyarakat tentang keberadaan perusahaan HPH PT. AMT pada dasarnya ada- lah  sama,  dengan  beberapa  kasus  berbeda. Sambutan  terhadap  beberapa  nagari  yang berkaitan  langsung  dengan  PT.  AMT  cukup keras  dan  cenderung  melakukan  penolakan, sedangkan  nagari-nagari  yang  tidak  terlibat langsung  cenderung  lebih  menerima  dan  ter- buka.  Pro  dan  kontra  atas  kehadiran  PT  AMT
juga  terjadi  di  masyarakat  dengan  inti  per- masalahan sebagai berikut :
1. Sebagian  besar  menyatakan  tidak  menge- tahui  batas  kawasan  AMT,  sampai  seluas apa, serta sampai kapan akan beroperasi
2. Mayoritas  masyarakat  yang  terlewati  pe- ngangkutan  (Pakan  Rabaa,  Pasir  talang, Lubuk Gadang, Koto Baru, Alam Pauh Duo beserta  nagari  pemekarannnya)  menyebut- kan  hanya  mengenal  dari  truk-truk  tronton yang lewat membawa kayu)
3. Sebagian  besar  masyarakat  mengatakan tidak  tahu  apa  yang  menjadi  tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat.
4. PT  AMT  sangat  kurang  melakukan  sosia- lisasi sehingga berbagai asumsi yang buruk beredar di masyarakat.
5. Kecurigaan  terhadap  perusahaan  adalah: Perusahaan telah melakukan penebangan di luar blok tebang, Perusahaan tidak melaku- kan  kewajiban  penanaman  kembali,  peru- sahaan menebang dengan ukuran yang tidak sesuai  peraturan,  perusahaan  memanipulasi hasil tebangan, perusahaan berkolusi dengan  pemerintah  untuk  melakukan  ke- curangan-kecurangan  terutama  ijin  untuk kayu bisa lewat, serta penentuan batas area tebang.
6. Ketidakjelasan tentang batas serta peta area yang  terkesan  disembunyikan  oleh  pihak perusahaan maupun oleh pemerintah.
7. Batas  area  AMT  dianggap  aneh  karena berada  di  tengah-tengah  hutan  lindung,  hal ini dianggap tidak lazim untuk diproduksi.
8. Bantuan  yang  diberikan  berupa fee nagari serta bantuan lainnya kurang diketahui oleh masyarakat,  dan  kurang  disadari  manfaat- nya oleh masyarakat.
9. Sistem pengamanan yang dilaksanakan oleh PT  AMT  dirasakan  menimbulkan  kecem- buruan  yang  berpotensi  menimbulkan konflik.
10. Kecemburuan  masyarakat  atas  ijin  yang diberikan  kepada  Pihak  Perusahaan  untuk mengelola  kayu,  sementara  masyarakat sendiri  sangat  sulit  untuk  memperoleh kayu.
A. Dampak Positif Keberadaan Perusahaan PT. AMT
Dampak  positif  yang  paling  dirasakan masyarakat  adalah  terbukanya  akses  ke  dalam hutan.  Akses  ini  telah  memungkinkan  masya-
Kajian Dampak Sosial Terhadap ...
rakat untuk melakukan berbagai usaha di hutan. Seperti  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  kawasan hutan PT AMT terdapat berbagai potensi Hasil Hutan Non kayu (NTFP) serta hasil hutan kayu. Saat ini usaha yang sangat marak di masyarakat adalah  menambang/  menyedot  emas  di  sungai- sungai yaitu di Sungai Pamong Gadang, Sungai Bangko  dan  Sungai  Batang  Hari.  Terdapat kurang  lebih  300  kelompok  penambang  di  dua sungai  yang  ada  di  dalam  area  konsesi  yaitu sungai  Bangko  dan  sungai  Kandi,  sedangkan sungai  Pamong  Gadang  berada  di  batas  area, dan  sungai  Batang  Hari  berhulu  di  dalam  area pula.  Jika  dalam  satu  kelompok  rata-rata pekerja  adalah  tujuh  orang,  maka  terdapat sekitar  2.100  orang  yang  bekerja di  dua  sungai tersebut.sedangkan  gua-gua  di  dalam  kawasan juga  telah  memberikan  penghasilan  tambahan kepada  ratusan  kepala  keluarga  di  sekitar kawasan.  Selain  itu,  akses  ini  juga  memberi peluang  bagi  masyarakat  sekitar  untuk  mem- peroleh ikan, buah, dan berburu.
Hal  ini  tentu  juga  menimbulkan  pro  dan kontra  karena selain  memberi  penghasilan  bagi masyarakat,  hal  ini  juga  bisa  bertentangan karena penambangan emas dilakukan tanpa ijin, serta  perburuan  liar  dan  pengambilan  ikan dengan  cara-cara  yang  tidak  ramah  lingkungan dapat  menurunkan  kondisi  keanekaragaman hayati  dalam  kawasan.  Untuk  itu  kerjasama yang  baik  antar  pihak  perusahaan  dan  Dinas terkait  sangat  diperlukan  untuk  melakukan kontrol  agar  kegiatan  tidak  menimbulkan  dam- pak yang berlebihan. Bantuan pembukaan jalan juga  diberikan  kepada  beberapa  jorong  untuk sampai  ke  sentra  produksi,  hal  ini  telah  mem- bantu  masyarakat  untuk  bisa  mengembangkan perkebunan ke area-area yang susah dijangkau. Bantuan berupa fee sebesar RP 15.000/ m 3 yang diberikan  kepada  sembilan  nagari,  dianggap sangat  kecil,  kurang  lebih  25  juta  per  nagari. Walaupun  kecil,  namun fee tersebut  cukup membantu  aparat  nagari  dalam  menjalankan program,  bahkan  beberapa  nagari  telah  mema- sukkan  sumbangan  tersebut  ke  dalam  Rencana Anggaran Pendapatan Nagari.
Di  beberapa  nagari,  bantuan  ini  menim- bulkan  keresahan  karena  pengelolaan  yang kurang  transparan,  misalnya  di  Nagari  Lubuk gadang,  masalah fee ini  kemudian  dilaporkan telah  disalahgunakan,  dan  para  pengelola fee telah  diajukan  ke  pengadilan.  Masalah  ini timbul  bukan  karena fee tersebut,  tetapi  karean sistem  pengelolaan fee yang  tidak  transparan.
Secara  umum  program  pemberian fee telah memberikan  manfaatnya  walaupun  sangat  ter- batas.  Bantuan  pendidikan  berupa  beasiswa bagi  siswa  SD,  SMTP,  dan  SMTA,  serta  Per- guruan Tinggi, dilaksanakan selama  dua tahun. Bantuan  ini  dirasakan  sanagat  bermanfaat  bagi masyarakat,  namun  lagi-lagi  terkendala  dengan sistem  pemberian  bantuan  yang  dirasakan kurang  transparan  sehingga  hasilnya  sangat sedikit  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dalam diskusi  dengan  masyarakat,  bantuan  pendidik- an,  utamanya  tingkar  SMTA  dan  Perrguruan Tinggi  sangat  diharapkan  diberikan  oleh  pe- rusahaan,  namun  dengan  sistem  yang  lebih baik.
Bantuan  pembangunan  rumah  ibadah berupa mushola  telah diberikan kepada masyarakat Korong Jujutan dan Korong Taratak saat  ini  telah  dikembangkan  menjadi  masjid, merupakan  bangunan  yang  sangat  berarti  bagi masyarakat.  Selain  mushola,  bantuan  dana pengembangan  keagamaan  juga  diberikan kepada mushola atau mesjid di sembilan nagari dalam  bentuk  dana  tunai.  Bantuan  Dana  ini dikelola  langsung  oleh  pengelola  masjid  atau mushola. Seluruh bantuan ini sangat diharapkan oleh  masyarakat  namun  tidak  popular  karena tidak diketahui oleh masyarakat luas.
Dari  sisi  peluang  masyarakat  untuk bekerja  sebagai  karyawan  di  perusahaan  AMT sebenarnya cukup terbuka, namun jumlah yang diserap  sangat  kecil  dengan  level  yang  rendah dan upah yang rendah. Masyarakat yang paling banyak  bekerja  untuk  perusahaan  adalah masyarakat  Nagari  Lubuk  Gadang  atau  seputar Korong Jujutan dan Pamong Gadang. Pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar mulai dari  tenaga  survey,  pengamanan,  dan  juga pegawai  tetap  di  bidang  produksi.    Rendahnya penyerapan  tenaga  kerja  disebabkan  oleh karena  PT.  AMT  menggunakan  Kontraktor untuk  melakukan  pekerjaan  besar  yaitu  di bidang  produksi.  Kontraktor  telah  mempunyai tenaga  kerja  sendiri  yang  didatangkan  dari berbagai  tempat,  sehingga  kebutuhan  terbesar tenaga  kerja  kontraktor  berasal  dari  luar, dengan  alasan  telah  bekerja  lama  dengan perusahaan kontraktor, dan sudah memiliki skill yang  diinginkan.  Masyarakat  sangat  meng- inginkan agar di masa depan, lebih banyak lagi peluang  yang  diberikan  kepada  masyarakat, dengan  sistem  rekruitmen  yang  lebih  terbuka dan dengan upah yang layak.
B. Dampak Negatif Pengelolaan Hutan oleh

## Perusahaan HPH
Dampak negatif yang paling disoroti oleh masyarakat  sebagai  akibat  adanya  pengelolaan hutan  oleh  perusahaan    adalah  kerusakan  jalan umum.  Pengangkutan  log  dari  TPK  ke Pelabuhan  teluk  Bayur  melewati  jalan  umum atau  jalan  antar  kabupaen  dalam  Propinsi Sumatera  Barat.  Hal  ini  tentu  saja  di  keluhkan oleh  masyarakat.  Menurut  masyarakat  batas tonase jalan dengan kelas yang ada diperkirakan hanya  sekitar  8-12  ton,  sedangkan  tonase  dari tronton  log  yang  lewat  bisa  mencapai  40-60 ton.  Ketidaksesuaian  angkutan  dengan  kelas jalan  dianggap  dapat  mempercepat  kerusakan jalan.  Padahal  jalan  tersebut  merupakan  jalan utama  yang  menghubungkan  Solok  Selatan dengan  ibukota  propinsi  dan  kabupaten  serta propinsi  lainnya.  Masyarakat  tidak  mengetahui bagaimana  angkutan  dengan  tonase  yang sedemikian besar mendapat ijin untuk melewati jalan  umum  dengan  kelas  muatan  yang  kecil. Masyarakat  berharap  agar  Perusahaan  mem- perlihatkan  tanggung  jawabnya  atas  kerusakan yang terjadi di jalan yang dilalui.
Angkutan  kayu  dari  TPK  ke  pelabuhan Teluk  Bayur  memang  menimbulkan  beberapa implikasi  negatif.  Angkutan  log  yang  melewati Korong  Jujutan  dengan  kondisi  jalan  sebagian jalan  tanah  dan  sebagian  lagi  telah  diaspal, menimbulkan  debu  dan  kebisingan  saat pengangkutan.  Pengangkutan    dimulai  pukul 17.00 hingga malam hari, sekitar 3 bulan dalam setahun.  Karena  jarak  pemukiman  yang  cukup pendek,  maka  belum  ada  indikasi  dimana  hal ini  berpengaruh  pada  kesehatan.  Namun  me- nurut  masyarakat  Jujutan,  kebisingan  yang paling  mengganggu  justru  datang  dari  pengen- dara sepeda motor, yang masuk ke area penam- bangan emas untuk menambang karena jumlah- nya  ratusan  dan  lewat  dengan  ngebut  setiap waktu.  Karena  jalan  untuk  para  penambang sama  dengan  jalan  angkutan  kayu.  Implikasi lainnnya  adalah  aktifitas  penambangan  dengan jumlah  yang  besar  akan  berpengaruh  pada kualitas  air  sungai,  dan  pencemaran  pada  air sungai.  Belum  ada  indikasi  penggunaan merkuri di sungai, namun pemakaian sturm dan racun untuk ikan seringkali dijumpai.
Berdasarkan  letak  area  yang  berada  di wilayah  hilir  dari  pemukiman,  maka  kemung- kinan  untuk  mempengaruhi  sumber  air  masya- rakat  dari  dalam  kawasan  AMT  sangat  kecil. Hampir  semua  sungai  yang  mengalir  di  dalam
kawasan  AMT  telah  melewati  pemukiman sebelum  mengalir  ke  kawasan.  Kecuali  untuk sungai  Batang  hari,  dimana  semua  sungai- sungai  tersebut  kemudian  bermuara  di  sungai Batang  hari.  Dari  hasil  laporan  pemantauan erosi  di  Sungai  Kandi  dan  Bangko  ditemukan bahwa  tingkat  erosi  yang  ditimbulkan  oleh ekstraksi  hutan  masih  berada  dalam  ambang batas yang dapat ditolerir. Erosi terbesar terjadi di  tahun  pertama  penebangan  dan  saat  curah hujan  tinggi.  Jika  ditilik  secara  fisik,  maka  ke dua  sungai  tersebut  masih  jernih,  kekeruhan akibat hujan dapat cepat menjadi jernih kembali saat hujan telah berhenti.
Namun  saat  ini  kondisi  sungai  Batang hari  sudah  sangat  berubah  dibandingkan  10 tahun  lalu.  Selain  karena  degradasi  hutan, banyaknya penambang dan penyedot emas dari hulu  hingga  ke  hilir  disinyalir  menjadi  penye- bab  utama  terjadinya  erosi  di  Sungai  Batang Hari,  Sungai  Bangko  dan  Sungai  Kandi  dan Pamong  Gadang.  Hal  ini  diakui  oleh  masya- rakat,  karena  ratusan  mesin  yang  menyedot material  dan  membuangnya  kembali  ke  sungai membuat  air  menjadi  keruh.  Indikasi  lain  yang mendukung hal ini adalah, jika malam hari dan penyedotan  berhenti,  kualitas  air  sungai  ber- angsur  membaik,  dan  jika  siang  hari  ketika aktifitas  penyedotan  dimulai,  air  akan  keruh kembali.  Karena  sungai  Batanghari  merupakan salah  satu  sungai  yang  sangat  penting,  maka kegiatan penambangan dalam kawasan hendak- nya  dikontrol  dengan  oleh  dinas  terkait,    dan perusahaan  sebaiknya  meminimalkan  tingkat erosi  dengan  menerapakan  sistem Reduce Impact Loging (RIL) dalam proses produksi. Minimnya  pendekatan  yang  dilakukan dengan  masyarakat  serta  kurangnya  sosialisasi, telah  menimbulkan  berbagai  persepsi  buruk masyarakat  kepada  Perusahaan.  Selain  itu program  sosial  yang  dilaksanakan  selama  ini dianggap  kurang  transparan  dan  tidak  ter- kontrol.  Beberapa  dampak  yang  ditimbulkan dari program-program yang dilaksanakan AMT adalah :
1. Menimbulkan  keresahan  atas  pelaksanaan kegiatan  oleh  perusahaan  bisa  menimbul- kan  kerusakan  lingkungan  dan  menimbul- kan bencana
2. Menimbulkan  keresahan  antara  di  masya- rakat  karena  sistem  keamanan  yang  diber- lakukan  oleh  AMT  dianggap  tidak  cocok dengan  budaya  setempat.  Perusahaan  di- anggap  telah  membayar  orang-orang  ter-
tentu (baga’) untuk mengamankan area dan juga  proses  operasinya.  Sehingga  bisa  ter- jadi  persaingan  tidak  sehat  antar  masya- rakat.  Usulan  masyarakat  adalah  sebaiknya diserahkan  kepada  pemuda  nagari  untuk dapat  mengamankan  proses  pengangkutan sepanjang nagari yang dilewati
3. Menimbulkan  kecemburuan  social  bagi masyarakat  yang  menginginkan  akses  ke dalam  kawasan,  selama  ini  hanya  ada  satu akses masuk bagi perusahaan ke dalam area yaitu  melalui  Nagari  Lubuk  gadang,  se- hingga hanya Lubuk gadang yang dianggap memperoleh  manfaat  terbesar  dengan  ada- nya perusahaan.
4. Distribusi Fee yang kurang transparan, me- nimbulkan rasa saling curiga antara masya- rakat  dengan  aparat  nagari  serta  antar nagari  dengan  nagari  terhadap  penerimaan bantuan  AMT  karena  sistem  yang  tidak transparan
5. Kesepakatan  yang  sudah  diperbaharui kurang  disosisalisikan  kepada  masyarakat, sehingga  ada  kebingungan  tentang  kese- pakatan mana yang masih berlaku
6. Janji-janji  yang  dibuat  oleh  perusahaan dianggap  banyak  yang  belum  dipenuhi, misalnya  pembuatan  jalan  dan  janji  pem- bayaran fee jalan untuk Ninik mamak.
7. Sulitnya  memperoleh  Kayu  bahan  bangun- an,  karena  tidak  ada  area  yang  diperboleh- kan bagi masyarakat untuk mengambil kayu selain  di  kebun  dan  pekarangan  sendiri. Menimbulkan  kecemburuan  terhadap  pe- rusahaan  yang  dapat  menebang  kayu  di daerah mereka dalam jumlah yang besar.
C. Faktor Penyebab Hubungan Yang Kurang Harmonis Antara Perusahaan dengan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  kajian  dan  analisis, masalah-masalah  yang  terjadi  seputar  penge- lolaan  hutan  oleh  PT  AMT,  ditemukan  bebe- rapa  faktor  yang  diungkapkan  oleh  masyarakat dan  berdasarkan  data-data  yang  ada.  Faktor- faktor tersebut antara lain :
1. Kurang  Sosialisasi;  Selama  ini  selain kepada aparat dan tokoh adat, AMT sangat kurang  memberikan  sosialisasi  tentang  apa yang  akan  dan  telah  dilakukan  di  dalam Kawasan.  Termasuk  untuk  mensosialisasi- kan area RKT untuk tebangan setiap tahun- nya. Semua Upaya AMT untuk Melaksana-
kan  Tahapan  TPTI  tidak  diketahui  oleh masyarakat, sehingga hal-hal positif apapun yang  coba  dilakukan  tidak  terekam  oleh masyarakat.  Terutama  yang  menyangkut kegiatan lingkungan, produksi, dan program sosial.
2. Kurangnya  pelibatan  masyarakat;  Dalam merancang  program  sosial  dan  juga pelaksanaanya belum dilakukan mekanisme yang partisipatif, sehingga program- program  yang  diluncurkan  menjadi  kurang popular  di  masyarakat.  Jika  menilik  dari jumlah besaran dana yang telah dikeluarkan oleh PT AMT untuk membantu masyarakat sudah  cukup  besar,  namun  karena  pelak- sanaanya  kurang  pelibatan  masyarakat maka  jumlah  dana  tersebut  tidak  nampak. Beberapa  kesepakatan  yang  dibuat  lebih kepada  pelibatan  kalangan  elit  politik nagari,  dan  tidak  disosialisasikan  secara terbuka  kepada  masyarakat    Selain  pelibat- an  dalam  program  sosial,  pelibatan  dalam kegiatan  perusahaan  lainnyapun  masih rendah,  misalnya  jumlah  tenaga  kerja  yang direkrut dari masyarakat. Jumlah yang kecil dikarenanakan  pihak  AMT  menggunakan rekanan/  Kontraktor  dalam  pelaksanaan produksi,  dimana  rekanan    tersebut  telah memiliki  tenaga  kerja  sendiri  yang  di- datangkan dari luar wilayah.
3. Kondisi  Sosial  Politik;  Hukum  yang  maje- muk  di  wilayah  Solok  Selatan  yang  di- interpretasikan  berbeda-beda  menimbulkan kebingungan  dalam  membangun  kesepa- katan.  Persepsi  yang  berbeda-beda  antara hukum  positif/  negara    dengan  hukum  adat sering  menimbulkan  perbenturan  kepen- tingan.  Ketidaksepahaman  antara  Hutan Negara dengan Hutan Ulayat menimbulkan polemik,  dengan  pertanyaan  siapa  yang paling  berwenang  dalam  pengelolaan  area. Area  AMT  yang  diklaim  sebagai  wilayah ulayat  Kerajaan  Sungai  Pagu  dan  Rantau XII  Koto,  statusnya  oleh  negara  adalah Hutan  Produksi  terbatas.  Upaya  untuk memperjelas  batas-batas  kawasan  juga mendapat  hambatan  karena  dianggap  akan membatasi  ruang  gerak  masyarakat.  Peme- karan  Wilayah  juga  menjadikan  masalah pengelolaan  hutan  menjadi  lebih  pelik. Jumlah  nagari  yang  terus  bertambah  tentu- nya  memiliki  konsekuensi  dengan  jumlah penerima  dana  maupun  masyarakat  yang harus  didampingi.  Kesepakatan  awal  yang
Vol. X No.1 Th. 2011
dibuat  dengan  Sembilan  Nagari  dirasakan sudah tidak relevan.
4. Lemahnya  Tim  Kelola  Sosial  di  perusaha- an;  Program  kelola  sosial  yang  sesungguh- nya  adalah  memberikan  pendampingan kepada  masyarakat  untuk  memperoleh solusi  solusi  atas  permasalahan  yang  ter- jadi.  Memberikan  penguatan  atas  kapasitas yang  dianggap  belum  dimiliki  oleh  masya- rakat  dan  perlu  dikembangkan.  Selama  ini yang  dilakukan  perusahaan  bentuk  pem- berian  sumbangan,  bukan  pemberdayaan seperti  yang  diharapkan  dalam  rancangan program Kelola Sosial yang sesungguhnya. Pendekatan  memberi  bantuan  adalah  tahap paling  bawah  dari  sisi  pemberdayaan,  apa- lagi  jika  bantuan  tersebut  tidak  didampingi penggunaanya  sehingga  bisa  digunakan untuk  hal  yang  kurang  tepat,  atau  me- nimbulkan masalah baru ( contoh : masalah fee di Lubuk Gadang). Walaupun pendana- an  memang  sangat  diperlukan,  namun  tim yang  tangguh  sebagai  pendamping  masya- rakat  akan  sangat  memberikan  arti  bagi masyarakat yang didampingi.
5. Desa  Dampingan;  Masyarakat  yang  harus didampingi, berdasarkan peraturan Departe- men  Kehutanan  tentang  kelola  Sosial.  Me- miliki  kriteria-kriteria  tertentu,  dan  bukan- nya  seluruh  masyarakat  dalam  Kabupaten.
Hal ini sangat terkait dengan efektifitas dan kemampuan  pendanaan  yang  dimiliki  oleh perusahaan.  Kriteria  pemilihan  kelompok masyarakat  dampingan  antara  lain  adalah: masyarakat  yang  terkena  dampak  penge- lolaan  secara  langsung,  masyarakat  yang sangat  tergantung  dengan  hutan  yang  di- kelola oleh perusahaan, masyarakat dengan tingkat  ekonomi  yang  rendah,  serta  bebe- rapa  kriteria  lain  menyangkut  kesanggupan perusahaan,  mengingat  keterbasan  kemam- puan  perusahaan  yang  berangkutan.  Besar- nya  jumlah  masyarakat  dampingan,  tentu saja sangat  berdampak  pada  besar  kecilnya bantuan  yang  dapat  diberikan.  Kecilnya bantuan yang diberikan tentunya tidak akan terasa dampaknya oleh masyarakat, padahal tujuan  pemerintah  untuk  program  kelola sosial  adalah  memberikan  dampak  yang positif  bagi  kehidupan  masyarakat.  Penen- tuan  masyarakat  dampingan  seharusnya ditentukan  oleh  pemerintah  sesuai  hasil diagnostick  dan  studi.  Di  sini  peran  peme- rintah  juga  sangat  kuat  untuk  menjelaskan
kepada  masyarakat,  mengapa  nagari  atau desa tersebut terpilih sebagai desa damping- an.  Dalam  Kasus  PT  AMT,  Masyarakat yang  masuk  dalam  kriteria  tersebut  antara lain adalah : Korong Pamomongan Gadang, Korong  Pamong  Ketek,  Korong  Jujutan, Taratak,  Nagari  Paka  Rabaa  Timur,  dan beberapa  nagari  atau  jorong  dan  korong yang  berada  di  dekat  dan  batas  kawasan. Selain  karena  posisi  yang  dekat  dan ketergantungan terhadap hutan yang tinggi, kondisi perekonomian masyarakat di nagari ini  lebih  memprihatinkan  dibandingkan dengan masyarakat lainnya.
6. Rendahnya  produksi;  Dengan  luas  area yang  ada,  dalam  daur  produksi,  PT  AMT hanya akan melakukan pemanenan rata-rata per  tahun  seluas  600  Ha.  Dengan  status Hutan  Produksi  terbatas,  dimana  diameter yang  boleh  ditebang  adalah  di  atas  60  cm, dan area yang cukup sulit dengan topograrfi bergelombang.  Maka  dalam  satu  tahun, kayu  yang  dapat  diproduksi  hanya  berkisar 17.000 - 20.000 M3. Jumlah ini relatif kecil untuk bisa membiayai program kelola sosial dengan  jumlah  populasi  yang  besar  di Solok  Selatan.  Rendahnya  Produksi  juga berdampak  pada  kecilnya  inkam  perusa- haan untuk bisa membentuk tim sosial yang tangguh.
7. Minimnya  Solusi    atas  Kebutuhan  Kayu Lokal;  Hutan  di  Solok  Selatan  sebagian besar  berstatus  Hutan  Lindung  dan  Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Kondisi ini cukup menyulitkan masyarakat untuk dapat memenuhi  Kebutuhan  kayu  lokal  karena tidak ada atau sangat kecil area hutan yang diperuntukkan  bagi  masyarakat  (Hutan masyarakat atau Hutan dengan status APL). Hal  ini  tentunya  menimbulkan  kemarahan dan  kecemburuan  masyarakat  atas  Hak Pengelolaan  Hutan  yang  diberikan  kepada PT  AMT.  Adanya  Ijin  SKAU  (Surat  Kete- rangan  Asal  Usul)  yang  diberikan  kepada masyarakat  untuk  mengambil  kayu  bagi kebutuhan  domestik,  dianggap  hanya  me- nyulitkan masyarakat dan menjadikan biaya menjadi mahal.
8. Kurangnya  Kerjasama  dengan  pemerintah Daerah;  Dalam  banyak  kasus  antara  Peru- sahaan  dan  masyarakat,  pemerintah  bisa menjadi  mediator  yang  menjembatani kesenjangan  persepsi  antar  ke  dua  belah pihak.  Terutama  untuk  memberikan  pen-
Kajian Dampak Sosial Terhadap ...
jelasan  tentang  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pemerintah  juga sebaiknya  menjadi  mediator  yang  bijak dalam  menentukan  kesepakatan-kesepatan yang  cukup  adil  bagi  kedua  belah  pihak. Kurangnya  komunikasi  antara  perusahaan dengan  instansi  terkait  dan  pemerintah daerah, menyebabkan berbagai permasalah- an  tidak  diselesaikan  secara  tuntas  dan cenderung  tidak  kondusif.  Hal  ini  tentunya akan menyulitkan terbangunnnya hubungan yang  harmonis  antara  perusahaan  dan masyarakat serta pemerintah.

## Simpulan
Secara  umum,  hal  yang  harus  diperbaiki perusahaan HPH seperti PT. AMT adalah mem- bangun  hubungan  yang  lebih  kondusif  dengan pemerintah  Daerah  dan  masyarakat  sekitar kawasan hutan. Pendekatan yang lebih persuasif sebaiknya  dilakukan  melalui  analisis  para pihak.  Secara  khusus  beberapa  upaya  yang disarankan  untuk  dilakukan  perubahan  oleh pihak  perusahaan  adalah  isu  jalan  dan  pence- maran,  isu  erosi  dan  banjir,  isu  masalah  sosial, isu  lahan,  isu  ketenagakerjaan  dan  kesejahtera- an karyawan dan isu kebutuhan kayu lokal.
Diperlukan  suatu  ukuran  untuk  dapat menilai  progress  dari  perbaikan  pengelolaan yang  dilakukan.  Ukuran  ini  akan  menilai  apa- kah  upaya  yang  dilakukan  cukup  efektif,  dan bermanfaat  serta  benar-benar  melakukan  peru- bahan ke arah yang diinginkan.

## Rujukan
Alland,  JR,  Alexander.  1975.  “Adaptation” dalam Annual  Review  of  Anthropology Vol. 4, 59-73
Bennet,  John,  W.  1976. The  Ecological Transition: Cultural Anthropological and Human  Adaptation .  Oxford:  Pergamon
Press
Bennet,  John,  W.  1980.  “Human  Ecology  as
Human Behaviour: A Normative
Anthropology  of  Resource  Use  and Abuse  dalam  Irwin  Altman,  Amos
Rapport and Joachim F. Wohlwill (eds)”. Human  Behaviour  and  Environment
Anvances  in  Theory  and  Research (Vol 4: Environment and Culture). New York: Plenum Press. 243-277.
Ellen,  Roy  F.  1982. Environment,  Subsistence and  System:  The  Ecology  of  Small  Scale Social Formations . Cambridge: Cambridge University Press. Jurnal  Studi  Lingkungan  Perguruan  Tinggi Seluruh  Indonesia .  2002.  Volume  22 Nomor 2-4. Jakarta: Universitas Indonesia. Kabupaten Solok Selatan Dalam Angka. 2009
LSM  WARSI.  2008. Laporan  Hasil  kajian Sosial  dan  Biodiversity  Nagari  Seputar Kawasan AMT . Jambi: LSM WARSI
LSM WARSI. 2007. Laporan Potensi Kawasan Hutan  Sekitar  Area  Konsesi  PT  AMT . Jambi: LSM WARSI
Moran,  Emilio  F.  1978. Human  Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology . Colorado: Westview Press TFT Semarang dan LSM WARSI Jambi. 2007.
Laporan  hasil  kegiatan  Participatory Conservation Planning . Semarang:
Kerjasama TFT dan Warsi.
TFT  Semarang.  2009.  “Kajian  Dampak  Sosial terhadap  Keberadaan  PT.  AMT  di Kabupaten Solok Selatan”. Laporan yang tidak dipublikasikan
Von  Liebenstein,  G.W.  1995.  “Adaptation  and
Development: Interdiciplinary Perspective on Subsistence and Sustainability  in  Developing  Countries” dalam Kusnaka Adimihardja dkk. Adaptation and Development: Interdiciplinary Perspective on Subsistence and Sustainability in Developing  Countries .  UPT  Indonesia Resource Center for Indigenous Knowledge. Bandung: Padjajaran University.
Zamzami,  Lucky.  2007.  “Konsepsi  dan  Nilai Budaya  Masyarakat  Lokal  terhadap Pelestarian  Kawasan  Hutan”. Jurnal Puitika  Volume  7  No.  1. April  2007. 92- 102.