## Jurnal Manajemen Bisnis
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang ISSN: 2302-3449 I e-ISSN: 2580-9490
Vol. 6 I No. 2, hal 107-115

## IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KESEHATANDALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA TANGERANG

## (Studi padaRumah Sakit Kusta (RSK) Dr. Sitanala Tangerang)
Effendi 1 , M.Z. Babul Gaos 2 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang,
2 STISIP Yuppentek Tangerang Effendiak11@gmail.com Keyword Abstract Implementation, Programs, BPJS Health Quality Of Health Services This  study  aims  to  find  out  how  the  influence  of  the  Health  BPJS Program  Implementation  on  the  quality  of health  services  at Sitanala Leprosy Hospital Dr. The city of Tangerang, with the formulation of the problem:  Is  there  an  effect  of  the  implementation  of  the  BPJS  health program on the Quality of Health Services at the Leprosy Hospital  Dr. Sitanala Tangerang City? The number of samples of 40 techniques used is Random Sampling from 161 populations, the primary data obtained from respondents through a questionnaire. data analysis techniques with regression  analysis  and  static  tests  (different  tests). The  results  of  the statistical  test  showed  that  there  was  a  significant  effect  of  the Implementation  of  the  Health  BPJS  Program  on  the  quality  of  health services at the Leprosy Hospital Dr. Sitanala Tangerang
©2017 JMB, All right reserved

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Rumah  sakit  sebagai  salah  satu  fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan  pelayanan  yang  efektif,  efisien, dan dituntut untuk memberikan informasi kesehatan yang  tepat  dalam  pelayanan  kesehatan  dan menghasilkan  data  yang  akurat.  Di  dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masih banyak dijumpai  kekurangan,  sehingga  mempengaruhi kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat.  Jika kondisi  seperti  ini  tidak  direspon,  maka  akan menimbulkan  citra  yang  kurang  baik  terhadap rumah  sakit  sendiri.  Mengingat  jenis  pelayanan yang  sangat  beragam,  maka  dalam  memenuhi pelayanan  diperlukan  pedoman  yang  digunakan sebagai acuan bagi instansi di lingkungan instansi kesehatan.  Pelayanan  kesehatan    adalah    hak asasi manusia  yang  harus diselenggarakan oleh pemerintah  dan  swasta.    Untuk    mencapai kualitas  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  perlu adanya  kerjasama  dan    usaha    yang berkesinambungan.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  atau BPJS  merupakan  lembaga  yang  dibentuk    untuk menyelenggarakan  Program  Jaminan  Sosial  di Indonesia  menurut  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2004 berisi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba dan  Undang- Undang    Nomor  24  Tahun  2011 berisi  tentang  BPJS  dibagi  2,  BPJS  Kesehatan dan    BPJS  Ketenagakerja,  BPJS  bertanggung- jawab  langsung  kepada  Presiden,  BPJS berwenang  menagih  iuran,  menempatkan  dana, melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja.
Seiring  dengan  dimulainya  JKN  per  1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang  telah  dilaksanakan  pemerintah  tersebut (Askes  PNS,  JPK  Jamsostek,  TNI,  Polri,  dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS Kesehatan).  Sama  halnya  dengan  program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan  iuran  JKN  bagi  fakir  miskin  dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan masyarakat yang optimal. Program JKN di Kota Tangerang merupakan bentuk jaminan
kesehatan  dari  Pemerintah  Pusat  yang pelaksanaannya  berupa  pemberian  Kartu Asuransi  Kesehatan  untuk  masyarakat  agar mereka  mendapatkan  pelayanan  kesehatan berupa  pengobatan  secara  gratis,  pemeriksaan kesehatan, dan rawat inap di puskesmas maupun rumah sakit.
Pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat Kota  Tangerang  dilaksanakan  secara  berjenjang dimulai  dari  puskesmas  apabila  tidak  dapat ditangani  atau  perlu  perawatan  spesialistik  baru dapat dirujuk ke Rumah Sakit yang bekerja sama dengan  Pemda  Kota  Tangerang,  kecuali  untuk pasien  dalam  keadaan  darurat  dapat  langsung berobat  ke  Rumah  Sakit  melalui  IGD  (Instalasi Gawat Darurat).
Namun  demikian,  dalam Pelaksanaan Program  JKN  di Rumah  Sakit  Sitanala Kusta (RSK)  Dr. Kota  Tangerang,  masih  banyak menghadapi kendala-kendala baik secara internal maupun eksternal. Berbagai permasalahan masih sering  ditemui  terkait  dengan pelayanan  yang diberikan,  baik  karena  kurang  siapnya kelembagaan  pengelola,  sumber  daya pegawai sebgai pelaksana, maupun ketersediaan anggaran untuk  menjalankan  program  dengan  baik. Masalah-masalah  tersebut  semula  diharapkan akan  memperoleh  bantuan  dari  pemerintah daerah.  Namun  secara  umum,  distribusi tersebut  sulit  diperoleh  karena  keterbatasan- keterbatasan  sumber  daya  manusia,  sarana- prasarana dan sebagainya.
Kepuasan  pasien  adalah  indikator    utama dari    standar    suatu  fasilitas  kesehatan  dan merupakan  suatu  ukuran  mutu  pelayanan kepuasan  pelanggan  yang  rendah  akan berdampak  terhadap  jumlah  kunjungan  yang akan  mempengaruhi  provitabilitas  fasilitas kesehatan    tersebut,  sedangkan  sikap  karyawan terhadap  pelanggan  juga  akan  berdampak terhadap kepuasan pelanggan dimana kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu akan meningkat, begitu  pula  tuntutannya  akan  mutu  pelayanan yang diberikan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan  elemen penting dalam menyediakan pelayanan  yang  lebih  baik,  efisien dan  lebih efektif.    Tingkat  kepuasan  pelanggan terhadap pelayanan  merupakan  faktor  penting  yang mengembangkan  suatu sistem  penyediaan pelayanan  yang  tanggap  terhadap  keluhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan  dampak    pelayanan  terhadap pasien.

## Rumusan Masalah
Beranjak  dari latarbelakang  penelitian, maka  selanjutnya  permasalahan  yang  ada  dapat dirumuskan  sebagai  berikut  :  “Apakah  terdapat Hubungan  antara  implementasi  program  BPJS kesehatan dengan Kualitas Pelayanan Kesehatan di  Rumah  Sakit Kusta  (RSK)  Dr. Sitanala  Kota Tangerang?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Implementasi Kebijakan
Implementasi yang merupakan terjemahan dari  kata  “ implementation ”,  berasal  dari  kata kerja  “ to  implement ”.  Menurut  Webster’s Dictionary  (dalam  Tachan,  2008:  29),  kata to implement berasal dari bahasa Latin
“ implementum ”  dari  asal  kata “impere ”  dan “ plere ”.  Kata  “ implore ”  dimaksudkan  “ to  fill up”,”to  fill  in ”,  yang  artinya  mengisi  penuh; melengkapi,  sedangkan  “ plere ”  maksudnya  “ to fill ”, yaitu mengisi.
Menurut  Nugroho  (2006:125),  bahwa implementasi  secara  administratif  adalah implementasi  yang  dilakukan  dalam  keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan.
Implementasi  kebijakan  publik  dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan.  Salah  satunya  ialah implementation problems approach yang  diperkenalkan  oleh Edwards  III  (1980).  Edwards  III  mengajukan pendekatan  masalah  implementasi  dengan terlebih  dahulu  mengemukakan  dua  pertanyaan pokok,  yakni:  (i)  faktor  apa  yang  mendukung keberhasilan  implementasi  kebijakan?  dan  (ii) faktor apa  yang  menghambat  keberhasilan implementasi  kebijakan?  Berdasarkan  kedua pertanyaan  tersebut  dirumuskan  empat  faktor yang  merupakan  syarat  utama  keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi,  termasuk  tata  aliran  kerja  birokrasi. Empat  faktor  tersebut  menjadi  kriteria  penting dalam  implementasi  suatu kebijakan,  (Nugroho, 2006 : 140)

## Kebijakan Bidang Kesehatan
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  17  tahun  2007,tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN) memberikan  arahpembangunan  ke  depan  bagi bangsa  Indonesia.  Di  dalamnya  juga  tercantum arahpembangunan  kesehatan  20  tahun  kedepan
sampai  dengan  tahun  2025  kemudian ditindak lanjuti  oleh  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggaran  Jaminan Sosial,  yang  mengeluarkan  program  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk seluruh rakyat Indonesia,  agar  semua  masyarakat  mampu menjangkau  pelayanan  kesehatan  yang  bermutu secara adil dan merata.
BPJS  Kesehatan  sebelumnya  bernama Askes  (Asuransi  Kesehatan),  yang  dikelola  oleh PT.  Askes  Indonesia  (Persero),  namun  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang  BPJS,  PT.  Akses  Indonesia  berubah menjadi  BPJS  Kesehatan  sejak  tanggal  1  Januari 2014.
Dalam melenium ke tiga ini pembangunan kesehatan  dengan  pendekatan  paradigma  sehat menjadi  semakin  kompleks,  berubah  dengan cepat  dan  sering  tidak  menentu.  Menyadari keadaan  ini  akselersai  pembangunan  kesehatan yang terarah, saling terkait dan bermakna perlu melandaskan  pada  prinsip  dasar  pembangunan kesehatan  yang  mantap  dan  konsisten.  Prinsip dasar ini meliputi :
1) Perikemanusian yang berlandasakan Ketuhana Yang Maha Esa,
2) Pemberdayaan dan kemandirian setiap orang dan masyarakat,
3) Adil  dan  merata,  yaitu  setiap  orang mempunyai  hak  yang  sama  dalam memperoleh  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya dan,
4) Pengutamaan serta manfaat, dengan pendekatan sinergisme yang dinamis.
Mengingat  kompleksnya  pembangunan kesehatan  dalam  konteks  demokratisasi, desentralisasi  dan  globalisasi,  kemampuan penyusunan  rencana  kebijakan  dan  program pembangunan  kesehatan  yang  ada  perlu  lebih ditingkatkan lagi dengan menekankan pentingnya menyusun  berbagai  skenario  atau  alternatif. Dengan  adanya,  1)  Dasar-dasar  pembangunan kesehatan,  2)  Rencana pembangunan  jangka panjang  bidang  kesehatan  tahun  2005 – 2025 dan 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2011 tentang  Badan  Penyelenggaran  Jaminan  Sosial, yang mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), prospek pembangunan kesehatan diharapkan akan semakin mantap dan merupakan  investasi  yang  penting  dalam pembangunan nasional.

## Kualitas Pelayanan
Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda  dan  bervariasi,  mulai  dari  definisi  yang konvensional  hingga  yang  strategis.  Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan  karakteristik  langsung  dari suatu  produk,  seperti  : performance (kinerja), reability (keandalan), ease  of  use (mudah  dalam penggunaan), esthetics (estetika), dsb. Sedangkan dalam  definisi  startegis  dinyatakan  bahwa kualitas  adalah  sesuatu  yang  mampu  memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan ( meeting the need of costumers ). (Sinambela, 2008:6) Pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah pelayanan  yang  diberikan  oleh  lembaga  publik dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan barang-barang dan jasa. Perbedaan pokok antara pelayanan  publik  dengan  pelayanan  dalam bentuk  lainnya  adalah pelayanan  publik ditunjukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dengan  biaya  sekecilnya.  Pelayanan dalam  bentuk  lainnya  selalu  bersifat profit oriented yang  lebih  menekankan  pada  aspek keuntungan semata.
Karakteristik pelayanan yang berkualitas menurut  Triguno  (1997  :  78)  adalah  sebagai berikut :
1. Melayani setiap saat.
2. Secara tepat dan memuaskan.
3. Berlaku sopan,
4. Ramah dan menolong, Profesional dan mampu
Tuntutan  perubahan  dan  kebutuhan masyarakat  yang  semakin  berkembangan  telah mengubah definisi dan orientasi kualitas. Dengan bertolak  pada  konsep putiing  first , Costumer – driven  government,getiingi  close  to  The  Customer, kualitas  pelayanan  bukan  lagi  ditentukan  oleh pemerintah  tetapi  oleh  masyarakat,  yang  dalam ternologi  ekonomi/bisnis  disebut  sebagai pelanggan.  Dengan  demikian,  penilan  tentang kualitas pelayanan bukan berdasarkan pengakuan dari  yang  memberikan  pelayanan,  tetapi diberikan  oleh  langganan  atau  pihak  yang menerima pelayanan (Saeffulah, 2008 : 9).
Dalam  kaitan  itu  timbul  pertanyaan bagaimana  menilai  atau  mengukur  kualitas pelayanan yang diberikan ? dalam perkembangan konsep  kualitas,  Tjiptono  (2004  :  14)  sebagai berikut :
1. Tangibles ,  yakni  kualitas  pelayanan  berupa sarana perkantoran, komputerisasi
administrasi,  ruang  tunggu  dan  tempat informasi.
2. Reliability ,  yaitu  kemampuan  dan  kehandalan menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. Responsiveness , yaitu kesanggupan membantu dan  menyediakan  pelayanan  secara  cepat, tepat  serta  tanggap  terhadap  keinginan konsumen.
4. Assurance , yakni kemampuan dan keramahan serta  sopan  santun  aparat  dalam  meyakini kepercayaan konsumen.
5. Empathy ,  yaitu  sikap  tegas  tetapi  penuh perhatian dari aparat kepada konsumen.
Sinambela,  (2008:6)  menegaskan  bahwa untuk  mencapai  kepuasan  masyarakat  dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :
1. Transparansi,  yakni  pelayanan  yang  bersifat terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh semua  pihak  yang  membutuhkan  dan disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas,  yakni  pelayanan  yang  dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kesamaan  hak,  yaitu  pelayanan  yang  tidak melakukan  diskriminasi  dilihat  dari  aspek apapun  khususnya  suku,  ras,  agama,  status sosial, dan lain-lain;
4. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  yakni pelayanan  yang mempertimbangkan  aspek keadilan  antara  pemberi  dan  penerima pelayanan publik ;
5. Partisipatif,  yaitu  pelayanan  yang  dapat mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan,  dan harapan masyarakat;
6. Kondisional,  yakni  pelayanan  yang  sesuai dengan  kondisi  dan  kemampuan  penerima dan  pemberi  pelayanan  dengan  tetap berpegang  pada  prinsip  efisien  dan efektivitas.
Berdasarkan  dimensi-dimensi  kualitas pelayanan diatas, paling tidak terdapat beberapa yaitu Tangibles, yakni kualitas pelayanan berupa sarana  perkantoran,  peralatan  kedokteran, komputerisasi  administrasi,  ruang  tunggu  dan tempat  informasi.  Reliability,  yaitu  kemampuan dan  kehandalan  menyediakan  pelayanan  yang terpercaya.  Responsiveness,  yaitu  kesanggupan membantu  dan  menyediakan  pelayanan  secara cepat,  tepat  serta  tanggap  terhadap  keinginan masyarakat.  Assurance,  yakni  kemampuan  dan
keramahan  serta  sopan  santun  aparat  dalam meyakini  kepercayaan  masyarakat.  Empathy, yaitu  sikap  tegas  tetapi  penuh perhatian  dari aparat kepada masyarakat.

## Hipotesis
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti  membuat  hipotesis  penelitiannya  yaitu: “Terdapat pengaruhsiginifikan Implementasi Program  BPJS  Kesehatan terhadap kualitas pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit Kusta (RSK) Dr. Sitanala Tangerang”.

## III. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan moetode kuantitatif. Metode kuantitatif Menurut
Sugiyono  (2014)  mendefinisikan  metode penelitian  kuantitatif  sebagai berikut:  “Metode penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instrumen penelitian, analisis
data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

## Operasional Variabel
Pada penelitian  ini  terdiri  dari  variabel bebas dan variabel terikat.
a. Variabel  bebas (independent  variabel) disebut variabel  pengaruh.  Karena variabel  bebas mempengaruhi  variabel  lain.  Juga  disebut variabel  sebab,  karena  dalam  hubungan korasional,  variabel  bebas  menyebabkan munculnya  akibat  pada  varibel  lain,  simbol yang digunakan adalah (X)
b. Variabel  terikat (dependent  varibel) disebut varibel  terikat,  karena  besaran  nilai  variabel ini  terikat  atau  tergantung  dari  nilai  varibel bebas.  Variabel  dependen  juga  disebut sebagai  variabel  akibat,  karena  dalam hubungan  korasional,  munculnya  variabel dependen  akibat  dari  variabel  bebas,  dan simbol yang digunakan untuk variabel terikat (Y). Adapun Variabel  dalam  penelitian  ini adalah  Implementasi  Program  BPJS  Kesehatan (X)  dan  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  (X) sebagai variabel dependen.
Operasionalisasi  variabel  dapat  dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1. Opersaionalisasi Variabel Penelitian
No Variabel Penelitian Dimensi Indikator Item Kuis 1 Implementasi Program BPJS Kesehatan
( Variabel X )
1. Komunikasi Cara 1 Kejelasan 2 Konsistensi 3 2. Sumber daya Jumlah pegawai 4 Kompetensi 5 Sistem informasi 6 Sarana-prasarana 7 3. Disposisi Sikap 8 Komitmen 9 4. Birokrasi Tupoksi dan SOP 10 2 Kualitas Pelayanan Kesehatan ( Variabel Y ) 1. Tangibles
Kebersihan
1 kenyaman 2 kelengkapan 3 2. Reliability Prosedur 4 Pemeriksaan 5 Penjelasan 6 3. Responsiveness Cepat 7 Tepat 8 4. Assurance Aman 9 Terampil 10 Mutu 11 5. Empathy Sikap 12 Jumlah 24
Sumber : Sumber: Edward III (1980) dan Tjiptono (2004)

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  dalam  penelitian  ini  yaitu para  pasien  yang  menggunakan  BPJS  Kesehatan di  Rumah  Sakit  Kusta  (RSK)  Dr.  Sitanala Tangerang sebanyak 161 pasien peserta JKN.
Arikunto  (2008:116)  menjelaskan, apabila subjeknya  kurang  dari  100,  lebih  baik  diambil semua  sehingga  penelitiannya  merupakan penelitian  populasi.  Selanjutnya  jika  jumlah subjeknya  besar  dapat  diambil  antara  10-15%, atau  20-25%  atau  lebih.  Sampel  pada  penelitian ini adalah sebanyak 161x 25% = 40.25 dibulatkan menjadi 40 orang.

## Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan teknik  angket/kuesioner  sebagai  data  primer. Jawaban  setiap  item  instrument padakuesioner yang  menggunakan  skala  likert  mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif, dan  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan kata-kata antara lain: Sangat setuju dengan skor 5 Setuju dengan skor 4 Cukup setuju dengan skor 3 Kurang setuju dengan skor 2 Tidak setuju dengan skor 1 Teknik Analisis Data
Data  yang  terkumpul  akan  dikategorikan, diklasifikasikan,  kemudian  dianalisis  guna menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan
penelitian  yang  telah  disiapkan.  Dalam menganalisis data yang digunakan analisis regersi dan  uji  statistik  (uji  beda)  yang termasuk  pada statistik inferensial untuk menguji hipotesis.
Sebelum  uji  hipotesis  dilakukan  terlebih dahulu  dilakukan  uji  persyaratan  anlisis  data yaitu uji validitas, reliablitas dan uji normalitas.
Rancangan  uji  hipotesis  digunakan  untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian, apakah  nilai-nilai  statistik  yang  dihasilkan  dari hasil  analisis  statistik  dapat  digeneralisasikan terhadap  populasi.  Pada  penelitian  ini  taraf signifikasi yang digunakan adalah sebesar 5%.
Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :
1. Jika nilai korelasinya positif ( + ) Jika nilai t test  t tabel, maka H0 ditolak Jika nilai t test  <  t tabel, maka H0 diterima 2. Jika nilai korelasinya negative ( - )
Jika nilai t test  t tabel, maka H0 ditolak Jika nilai t test  t tabel, maka H0 diterima

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas Pengujian  validitas  data  dari  jawaban responden  dimaksudkan  untuk  mengetahui, seberapa  banyak  butir  soal  dalam  kuesioner yang dibagikan ini bersifat valid (sah).
Untuk  variabel  Implementasi  Program BPJS  terdapat  10  butir  soal  yang  dibagikan
kepada  40  responden,  sehingga  korelasi  yang dihasilkan  sebanyak  10  korelasi,  dan  nilai korelasi  untuk  masing-masing  butir  soal  dapat dilihat dalam tabel berikut :

## Tabel 2. Hasil Analisis Uji Validitas Data Variabel Implementasi Program BPJS
No.Item Koefisien Korelasi Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 0,555 0,644 0,551 0,400 0,400 0,562 0,603 0,640 0,334 0,506 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Valid
Sumber  :  Hasil  Analisis  Data  Kuantitatif  Kuesioner, Penelitian 2016
Tabel 3. Hasil Analisis Uji Validitas Data

## Variabel Kualitas Pelayanan Kesehatan
No.Item Koefisien Korelasi Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 0,400 0,412 0,697 0,404 0,651 0,663 0,461 0,506 0,566 0,356 0,690 0,335 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber  :  Hasil  Analisis  Data  Kuantitatif  Kuesioner, Penelitian 2016
Hasil  perhitungan  pada  tabel 2 dan 3 korelasi  tiap  butir  soal  pada  variabel Implementasi  Program  BPJS  dan  variabel Kualitas  Pelayanan  Kesehatan,  semuanya memiliki  nilai  korelasi  lebih  besar  daripada  0,3 (nilai  kritis),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa semua  jawaban  responden  pada  variabel Implementasi  Program  BPJS  10  butir  soal  valid dan  variabel  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  12 butir soal dinyatakan valid, dan dapat disertakan dalam pengujian lanjutan.

## Uji Relibilitas
Pengujian  reabilitas  instrumen  dilakukan dengan  internal consistency dengan  teknik  belah dua  ( split  half )  yang  dianalisis  dengan  rumus Spearman  Brown.  Untuk  keperluan  itu  maka butir-butir  instrumen  dibelah  menjadi  dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok  instrumen  genap.  Selanjutnya  tiap kelompok  itu  disusun  sendiri.  Skor  butirnya dijumlahkan  sehingga  menghasilkan  skor  total. Kemudian  skor  total  antara  ganjil  dan  genap dicari  korelasinya,  dan  langkah  terakhir  dengan memasukan  nilai  korelasi  yang  diperoleh  pada rumus  dimasukan  ke  dalam  rumus  Spearman Brown, seperti berikut :
b b i r r r   1 2 Dengan mengikuti
langkah-langkah perhitungan reliabilitas data di atas, maka dapat diketahui  hasil  reliablitas  untuk  masing-masing variabel yang disajikan dalam tabel berikut :

## Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas Data Variabel Penelitian
Sumber  :  Hasil  Analisis  Data  Kuantitatif  Kuesioner, Penelitian 2016
Beradasarkan  tabel 4 di  atas  dapat diketahui  bahwa  hasil  korelasi  skor  butir  ganjil dengan butir genap untuk variabel Implementasi Program  BPJS  adalah  sebesar  0,595,  sedangkan untuk  variabel  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan adalah  sebesar  0,620.  Atas  hasil  perhitungan tersebut  diperoleh  nilai  korelasi  Spearman- Brownnya  sebesar  0,750  untuk  variabel Implementasi  Program  BPJS  dan  0,770  untuk variabel  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan.  Dengan demikian,  untuk  kedua  variabel  penelitian keduanya  dapat  memenuhi  syarat  untuk dikatakan  reliabel,  karena  hasil  perhitungan korelasi  sudah  lebih  besar  daripada  nilai kritisnya, yaitu 0,300.

## Uji Normalitas
Untuk  menguji  normalitas  data  dari masing-masing  variabel,  peneliti  menggunakan software  SPSS,  yang  hasilnya  adalah  sebagai berikut:
Variabel Spearman Brown Nilai Kritis Kesimpulan X 0,750 0,300 Data Reliabel Y 0,770 0,300 Data Reliabel

## Tabel 5. Hasil Pengujian Normalitas Data

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 40 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 5,54119863 Most Extreme Differences Absolute ,093 Positive ,093 Negative -,064 Kolmogorov-Smirnov Z ,589 Asymp. Sig. (2-tailed) ,878 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber : Output SPSS, Penelitian 2016
Berdasarkan  data  tabel  di  atas,  maka untuk  mengetahui  data  dari  tiap  variabel
menyebar  normal  atau  tidak,  maka dilihat  dari output  SPSS Kolmogorov-Smirnov  Test ,  diperoleh Asymp.  Sig .  (2-tailed)  adalah  0,878  lebih  besar dari  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

## Uji Hopitesis
Uji Regresi Linier Pengujian  regresi  dimaksudkan  untuk mengetahui  kecenderungan  perubahan  variabel terikat  (Kualitas  Pelayanan  Kesehatan),  apabila variabel  bebasnya  (Implementasi  Program  BPJS) berubah.  Adapun  persamaan  garis  hasil perhitungan yang didapat adalah seperti disajikan dalam tabel berikut:

## Tabel 6. Persamaan Garis Regresi Linear
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 15,709 5,276 2,977 ,005 Implementasi Program BPJS ,751 ,143 ,650 5,267 ,000 a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Kesehatan Sumber : Output SPSS, Penelitian 2016 Berdasarkan  tabel  di  atas  pada  output SPSS, persamaan  garis  linear  yang  diketahui adalah mempunyai persamaan Ŷ =15,709+0,751X. Untuk memperjelas kecenderungan  perubahan  nilai  variabel  terikat yang disebabkan berubahnya variabel bebas pada analisis regresi linear, maka akan mengilustrasikannya melalui gambar berikut  ini:

## Gambar 1. Prediksi Variabel Kualitas
Pelayanan Kesehatan Dari Hasil Persamaan Garis Regresi Linear
Uji Statistik (Uji t) Berdasarkan  tabel 6 diperoleh  nilai  t hitung  sebesar  5,267 bernilai  positif dan  nilai  t tabel sebesar 2,024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  t  hitung  leboh  besar  dari  t  tabel,  yang berarti  Ha  di  terima  dan  Ho  ditolak.  Hipotesis yang menyatakan : Terdapat pengaruh siginifikan Implementasi Program BPJS Kesehatan terhadap kualitas  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit Kusta  (RSK)  Dr.  Sitanala  Tangerang”,  terbukti berpengaruh  positif  dan  signifikan pada  selang kepercayaan 95%.
Pembahasan Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis regresi  linear  diperoleh  sebuah    persamaan garis    regresi    linear    yang    memenuhi persamaan Ŷ =15,709+0,751X. Model
persamaan  garis  regresi  linear  ini,  menurut peneliti  dapat  membantu  Kepala  Rumah  Sakit selaku pimpinan organisasi dan pimpinan bidang dalam  membuat  konsep  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan kepada masyarakat pengguna BPJS Kesehatan di RSK Dr. Sitanala Tangerang.
Dengan  mengubah-ubah  nilai  variabel Implementasi Program BPJS maka besaran target kualitas  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  dapat diprediksikan. Sehingga apabila ingin meningkatkan  pelayanan  kesehatan,  maka  dapat membantunya dengan meningkatkan (mengubah)
Implementasi Program BPJS melalui:
1. Implementasi Program  BPJS  Kesehatan  di RSK  Dr.  Sitanala disosialisasikan  oleh pemerintah  penyelenggara  program  BPJS Kesehatan dengan masif (berkelanjutan) dan sistematis. 2. Sosialisasi program BPJS Kesehatan dilaksanakan  secara  merata  keseluruh  unit pelaksana  bidang  kesehatan  baik  swasta maupun intansi pemerintahan.
3. Program  BPJS  Kesehatan  selalu  dihimbau agar  dalam  implementasinya  pegawai memiliki konsistensi (ketetapan dan kemantapan)  dalam  melayani  kesehatan masyarakat
4. Jumlah  pegawai  dimasing-masing  poli  cukup memadai  untuk  melaksanakan  pelayanan kesehatan di RSK Dr. Sitanala
5. Kompetensi  pegawai  harus  memadai  dalam melaksanakan  tugas  pelayanan,  sehingga mampu  menguasi  teknologi  dan  bekerja secara cepat
6. Sistem  informasi  penunjang  pelayanan kesehatan  tersedia  dengan  baik  mengikuti perkembangan teknologi yang handal 7. Sarana-prasarana serta peralatan kedokteran  sangat  lengkap  dan  modern sehingga pelayanan kesehatan dapat ditangani dengan baik di RSK Dr. Sitanala
8. Adanya  sikap  bersungguh-sungguh  dengan penuh  rasa  tanggung  jawab  dalam melaksanakan tugasnya.
9. Pelaksanakan  tugasnya  harus  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsinya
10. Setiap pekerjaan selalu sesuai prosedur yang berlaku,  baik  dalam  proses  administrasi maupun dalam tindakan praktek kedokteran untuk menangani pasien.
Implementasi program BPJS Kesehatan di RSK Dr. Sitanala Tangerang sudar berjalan baik, dengan  ditunjang  tenaga  medis  atau  dokter- dokter  dan  tenaga  perawat  yang  memadai  dan memiliki  kompetensi  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan,  adanya  kelengkapan instalasi-instalasi yang yang lengkap dan modern, dan  ditunjang  dengan  sarana-parasarana  yang lengkap  dan  berfungsi  dengan  baik  di  RSK  Dr. Sitanala, sehingga kualitas pelayanan kesehatanpun baik.

## V. PENUTUP
Kesimpulan Berdarakan  hasil  penelitian,  bahwa semakin  baik  atau  meningkatnya  implementasi program BPJS Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSK  Dr.  Sitanala  Tangerang  akan  menigkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Pengaruh  Implementasi  Program  BPJS
Kesehatan terhadap Kualitas Pelayanan
Kesehatan  di  RSK  Dr.  Sitanala  Tangerang terbukti berpengaruh positif dan siginifikan.

## Saran
1. Program  BPJS  Kesehatan  selalu  dihimbau agar  dalam  implementasinya  pegawai memiliki konsistensi (ketetapan dan kemantapan)  dalam  melayani  kesehatan masyarakat
2. Kompetensi  pegawai  harus  memadai  dalam melaksanakan  tugas  pelayanan,  sehingga mampu  menguasi  teknologi  dan  bekerja secara cepat
3. Sistem  informasi  penunjang  pelayanan kesehatan yang tersedia baiknya mengikuti perkembangan teknologi yang handal
4. Ditingkatkannya  sikap  bersungguh-sungguh dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  dalam melaksanakan tugasnya.
5. Pelaksanakan  tugasnya  harus  sesuai  dengan tugas  pokok  dan  fungsinya, baik  dalam proses administrasi maupun dalam tindakan praktek  kedokteran  untuk  menangani pasien.
6. Perlunya  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut terakit  kualitas  pelayanan  kesehatan  dari variabel-variabel lain yang mempengaruhinya, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih efektif guna menigkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSK Dr. Sitanala Tangerang.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi.    2002.
Prosedur Penelitian. Bina Aksara.  Jakarta. Habib, Rachmat, Hapsara. 2004. Pembangunan Kesehatan di Indonesia : Prinsip Dasar, Kebijakan, Perencanaan  dan  Kajian  Masa Depannya . Yogyakarta. University Press. Kristiadi.  J.B.  1996. Prespektif  Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21 . Jakarta. Islamy,  M.  Irfan,  2009, Prinsip-prinsip
Perumusan  Kebijaksanaan  Negara,
Bumi Aksara, Jakarta.
Moenir,  H.  A.  S.    2002. Manajemen Pelayanan  Umum  di  Indonesia. J akarta : Bumi Aksara. Nugroho,  D.  Riant.  2006. Kebijakan  Publik, Formulasi,
Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta. PT. Elix Media Komputindo. Saefullah, A.Djadja, 2008. Pemikiran Komteporer  Administrasi  Publik – Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi, Bandung:  LP3AN  Fisip UNPAD
Sinambela,  Lijan  Poltak,  2008. Reformasi Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan, dan  Implementasi, Jakarta,  Penerbit Bumi Aksara. Sugiyono,  2004. Metode  Penelitian  Bisnis, Alfabeta: Bandung. _________    2013. Metode  Penelitian Kombinasi. Alfabeta: Bandung. Tachan.  2008. Implementasi  Kebijakan Publik. Bandung: Peberbit AIPI Bandung- Puslit KP2W Lemlit Unpad. Thoha, Miftah,  2000 . Perilaku  Organisasi – Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tjiptono, F. & Diana, A.  2004 Total Quality Management. Yogyakarta.  Andi Ofset. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2007, tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

## Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan  Penyelenggaran  Jaminan Sosial (BPJS) Wahab,  Solichin  Abdul,  2001/2008, Analisis Kebijaksanaan,  Dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijakan  Negara, Jakarta: Sinar Grafika. Winarno.  Budi.  2007. Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Media Pressindo.