## THE INFLUENCE OF GOVERNMENT POLICIES ON THE PERFORMANCE OF
SME COMPANIES
(EMPIRICAL STUDY OF SME ’s IN MAKASSAR CITY)

## WIHALMINUS SOMBOLAYUK 1

## FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS ATMA JAYA
MAKASSAR, INDONESIA

## ABSTRACT
This study aims to analyze the direct influence of government policies on the performance  of  SMEs.  This  research  is  a  quantitative  study  using  deductive methods. The number of samples is 180 SME companies in the food and beverage industry  as  the  unit  of  analysis  and  analysis,  regression  with  the  help  of  Amos software.
The  results  of  this  study  indicate  that  government  policies  have  a  direct positive  effect  on  the  performance  of  SME  companies.  The  more  quality government  policies  in  developing  SME  companies  will  further  improve  the performance of SME companies.
The novelty of this study is that policy orders through production development programs, marketing, financial human resources, and institutional strengthening of SME companies have a direct and significant positive effect on the performance of SME companies.
Keywords:  Government  Policy,  Small  Medium  Enterprise  Company Performance

## Article Info:
Received: 25 February 2023 | Revised: 15 April 2023 | Accepted: 29 May 2023
1 Correspondence Author
PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN UKM
(STUDI EMPIRIS UKM DI KOTA MAKASSAR)
WIHALMINUS SOMBOLAYUK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR,

## INDONESIA

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  langsung  kebijakan pemerintah terhadap kinerja UKM. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan  menggunakan  metode  deduktif.  Jumlah  sampel  sebanyak  180 perusahaan  UKM  industri  makanan  dan  minuman  sebagai  unit  analisis  dan analisis regresi dengan bantuan software Amos.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja perusahaan UKM. Semakin berkualitas kebijakan  pemerintah  dalam  mengembangkan  perusahaan  UKM  akan  semakin meningkatkan kinerja perusahaan UKM
Kebaruan  penelitian  ini  adalah  tatanan  kebijakan  melalui  program pengembangan  produksi,  pemasaran,  sumber  daya  manusia  keuangan,  dan penguatan kelembagaan perusahaan UKM berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kinerja perusahaan UKM.
Kata-kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Kinerja Perusahaan Usaha Kecil dan Menengah
.

## 1.  PENDAHULUAN
Small  Medium  Enterprise  ( SMEs ) atau  di  Indonesia  dikenal  dengan  istilah usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  mempunyai  peran  strategis  dalam pembangunan  ekonomi  nasional.  SMEs  berperan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi,  menyerap  tenaga  kerja,  dan  sebagai  distribusi  hasil  pembangunan. SMEs mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kenaikan produk domestik  bruto,  tingkat  partisipasi,  dan  produktivitas  tenaga  kerja,  serta peningkatan  ekspor  Indonesia  Bahkan  pada  waktu  krisis  ekonomi  di  Indonesia tahun 1998 dan tahun 2004, dimana banyak usaha berskala besar stagnan bahkan berhenti  dari  aktivitasnya,  SMEs  terbukti  tangguh  dan  bahkan  dianggap  imun terhadap  krisis  ekonomi  itu.  Oleh  karena  itu  SMEs  ini  perlu  dipelihara  dan dikembangkan menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan.
Pada  realitanya  dan  di  tengah  kinerja  perusahaan  UKM  mendukung perekonomian Indonesia, masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh UKM.  Secara  umum,  ada  dua  hambatan  utama  yang  dihadapi  oleh  UKM  di Indonesia, yaitu hambatan finansial dan nonfinansial. Hambatan finansial antara lain  adalah  masih  lemahnya  akses  UKM,  ketersediaan  dana,  terbatasnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, belum ada pendekatan yang  sistematis  pada  pendanaan  UKM,  biaya  transaksi  yang  tinggi  yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara  jumlah  kredit  yang  dikucurkan  kecil,  kesulitan  UKM  mengakses lembaga pendanaan yang formal baik disebabkan oleh ketiadaan atau kurangnya jumlah bank atau lembaga keuangan non bank di pelosok maupun ketersediaan informasi  yang  memadai,  tingkat  bunga  kredit  untuk  investasi  dan  modal  kerja yang  cukup  tinggi  dan  UKM  yang  belum bankable .  Sedangkan  yang  termasuk dalam hambatan non finansial atau pengelolaan UKM di antaranya, yakni pertama kurangnya  pengetahuan  pada  aspek  produksi  UKM  yang  disebabkan  oleh penggunaan  teknologi  produksi  yang  konvensional,  sistem quality  control yang belum  maksimal dan  lemahnya  daya  saing  produk,  penerapan  teknologi  dan inovasi. Kedua , kelemahan  pada  aspek  pengembangan  sumber  daya  manusia UKM yang  disebabkan  oleh  kurangnya  kesempatan  mengikuti  perkembangan teknologi,  pendidikan,  dan  pelatihan  bagi  pelaku  UKM.  Ketiga  pada  aspek pemasaran yang disebabkan oleh kurangnya informasi pemasaran dan lemahnya identifikasi  dalam  pasar  sasaran  dan  keterbatasan  kemampuan  UKM  untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pasar sasaran masih terbatasnya penggunaan teknologi dan informasi. Menteri Koperasi dan  UKM  menegaskan  bahwa  kelemahan  pada  industri  khususnya  pada  UKM Indonesia  adalah  lemahnya  strategi  inovasi  dalam  berinovasi,  kurangnya keterampilan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh UKM dalam mencapai kinerja perusahaan seperti menjadi usaha yang lebih produktif, efisien, dan efektif. Sementara  potensi  besar  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  seperti  banyaknya sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam  tanpa  diiringi  dengan  adopsi teknologi  yang  mendorong  inovasi  baru  maka  industri  di  Indonesia  akan  sulit menghadapi  persaingan  di  pasar  lokal  apalagi  bersaing  di  pasar  global. Kelemahan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  UKM  ini  perlu diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang berpihak kepada peningkatan perusahaan UKM.
Di Indonesia peran  pemerintah dalam upaya melindungi, memfasilitasi, dan mendukung perkembangan usaha kecil dinyatakan melalui Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan seperti dalam UU Nomor 20 tahun 2008 yang saat ini berlaku.  Kehadiran  kebijakan  pemerintah  didukung  oleh  relevansi  dengan perspektif Resource  Base Theory (RBT)  dan  konsep  kesuksesan  usaha  bahwa selain modal manusia, modal sosial, modal keuangan, terdapat pula sumber daya lainnya  yang intangible (Barney,  1991)  seperti  kebijakan  pemerintah  dapat digunakan  mencapai  keunggulan  bersaing  (David,  2011).  RBV  atau  RBT menegaskan  bahwa  dalam  menghadapi  persaingan  bukan  hanya  diperlukan sumber  daya  fisik  atau visible tetapi  juga  sumber  daya  yang invisible atau  aset spesifik (Barney 1991), seperti modal kebijakan pemerintah (David, 2011) sebagai unsur  kebaruan  ( novelty) yang  ditawarkan  dalam  penelitian  ini.  kebijakan pemerintah dengan strategi inovasi yang menentukan kinerja perusahaan usaha.
Dari fenomena dan realitas diatas maka masalah pokok penelitian ini adalah apakah  terdapat  pengaruh  langsung  kebijakan  pemerintah  mengenai  program pengembangan  produksi,  pemasaran,  keuangan,  sumber  daya  manusia  dan penguatan  kelembagaan  perusahaan  UKM  meningkatkan  kinerja  perusahaan UKM.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh langsung kebijakan pemerintah terhadap kinerja perusahaan UKM.

## 2.  LANDASAN TEORI
Kompetensi  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  penentu keberhasilan SMEs (Williams dan McGuire, 2010; Lans dkk., 2011; Keberhasilan atau kegagalan suatu usaha pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh kompetensi manajerial  seperti  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian  sumber  daya, kesungguhan berusaha dan kesigapan menghadapi perubahan (Laforet, 2011).
Teori-teori yang digunakan dalam membangun model kinerja UKM didasarkan pada teori seperti RBV, konsep strategi inovasi, dan konsep kinerja atau kinerja dan  sejumlah  penelitian  hasil  penelitian  sebelumnya.  Hal  ini  akan  diuraikan sebagai berikut:

## Resources Based View (RBV)
Organisasi atau dalam penelitian ini disebut SMEs merupakan sebuah entitas bisnis  yang  terdiri  dari  sekumpulan  sumber  daya  dengan  kapabilitas  yang  unik, yang  mampu  mendukung  implementasi  sebuah  strategi  untuk  menghadapi persaingan  dan  mencapai  tujuan  perusahaan  secara  optimal.  Sekumpulan kapabilitas sumber daya tersebut, terus berevolusi secara dinamis dalam usaha mendapatkan laba di atas rata-rata (Gib dan Li, 2003; Hitt dkk., 2011). Pandangan ini kemudian dikenal dengan nama Resource Based View (RBV) atau Resource Based Theory (RBT ) .
Sebagai  ilmuwan  yang  mengonseptualisasikan  perusahaan  sebagai kumpulan sumber daya Wernetfelt (1984) menyatakan pertama kali asal-usul RBV dalam artikelnya yang berjudul A Resource-Based View of the Firm and Distinctive Competencies ,  yang  didasarkan  atas  tulisan  Penrose  tentang Definition  of  The Firm as A System of Productive Resources . Namun teori yang paling berpengaruh adalah RBV yang dikemukakan oleh Barney (1991) yang berjudul The Resources Based View of The Firm .
Ada  dua  asumsi  yang  melekat  pada  RBT  yaitu resource  heterogeneity dan resource  immobility . Resource  heterogeneity (juga  disebut resource  diversity ) menunjuk pada apakah sebuah perusahaan memiliki sumber daya atau kapabilitas yang  juga  dimiliki  oleh  perusahaan  lain  yang  menjadi  pesaingnya?  sehingga sumber daya tersebut dianggap tidak dapat menjadi suatu keunggulan bersaing. Sedangkan resource  immobility menunjuk  pada  suatu  sumber  daya  yang  sulit didapat  oleh  pesaing,  untuk  mendapatkan  atau  menggunakan  sumber  daya tersebut diperlukan biaya yang sangat tinggi.
Menurut Barney (1991) "Resources that are valuable, rare, inimitable, and non substitutable lead to the achievement of sustainable competitive advantage that cannot be easily duplicated by competitors".

## Kebijakan Pemerintah
Konsep  kebijakan  pemerintah  mengacu  pada  usaha  pemerintah  untuk membantu usaha kecil menjadi berkembang dalam berbagai aspek. Kebijakan ini tidak  hanya  memberikan  manfaat  bagi  perusahaan  namun  juga  memberikan dampak  yang  positif  pada  perekonomian  makro  seperti  perekonomian memberikan  kontribusi  pada  PDB,  mengurangi  tingkat  pengangguran  dan memperluas kesempatan kerja.
Kebijakan  pemerintah  terhadap  usaha  kecil  pada  dasarnya  memiliki  tiga aspek yang penting, yaitu penciptaan lingkungan ekonomi yang menguntungkan, deregulasi atau regulasi terhadap keberpihakan, penyediaan informasi bisnis dan dukungan  perkembangan  usaha  kecil.  Alasan  untuk  ini  terletak  pada  premis bahwa perusahaan kecil akan lebih mampu merencanakan masa depannya dan lebih  mungkin  berinvestasi  untuk  pertumbuhan  jangka  panjang  setelah  diberi kondisi dalam bentuk kebijakan pemerintah.
Stanworth  dan  Gray  (1991)  menawarkan  kritik  teoritis  yang  kuat  dari deregulasi. Mereka menyajikan tiga argumen yang saling terkait. Pertama, mereka mengantisipasi  bahwa  setiap  perlakuan  istimewa  dari  perusahaan-perusahaan yang  lebih  kecil  dalam  hubungannya  dengan  peraturan  pasar  tenaga  kerja mungkin  awalnya  mengurangi  biaya  tetapi  kemungkinan  besar  dalam  jangka panjang  untuk  menurunkan  upah  dan  kondisi  kerja  lainnya.  Akibatnya,  posisi kompetitif  ini  mungkin  sebenarnya  dikurangi  sebagai  karyawan  berkaliber  tinggi menjadi lebih sulit untuk menarik. Kedua, mereka menyarankan bahwa manfaat langsung  terkait  dengan  deregulasi  mungkin  dalam  memimpin  jangka  panjang untuk puas di antara operator yang lebih kecil.
Menurut  Ahmad,  dkk  (2010)  studi  yang  berfokus  pada  faktor  eksternal biasanya  memeriksa  peran  pemerintah  dalam  menciptakan  lingkungan  yang kondusif  untuk  kinerja  perusahaan  bisnis  yang  lebih  kecil.  seperti  kebijakan pemerintah  melalui program dukungan pelatihan dan keuangan, pinjaman lunak dan bantuan ekspor, (Mahajar dan Moh. Yunus, 2006). penyediaan infrastruktur dasar , perlindungan terhadap persaingan dari bisnis besar (Yusuf, 1995); program pendidikan dan pelatihan (Robertson, dkk. 2003).
Penelitian  yang  dilakukan  Dong  Xiang  dkk  (2017)  tentang  perhatian pemerintah Australia terhadap usaha kecil, seperti pemberian bantuan keuangan berupa  pemberian  bantuan  kredit  atau  pinjaman  dan  pemberian  program pengembangan  usaha  kecil  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap perkembangan  usaha  kecil  dan  menengah.  Tambahan  uang  dari  bantuan keuangan mendorong penerapan inovasi produk baru, memperkenalkan teknologi
baru,  mendapatkan  dana  yang  lebih  besar,  mencari  akses  terhadap  konsultan yang profesional.
Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pengembangan usaha kecil dapat tergambar  dari  adanya  fenomena  intervensi  pemerintah  lewat  regulasi  dan deregulasi seperti dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, sudah lama dilakukan misalnya melalui UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha  Menengah,  Keppres  No.  127  Tahun  2001  tentang  Bidang/Jenis  Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan, Keppres No. 56 Tahun 2002  tentang  Restrukturisasi  Kredit  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan  Usaha  Kecil  dan  Program  Bina  Lingkungan,  Permenneg  BUMN  Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan terakhir dengan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
Keterlibatan  atau  intervensi  pemerintah  yang  berinteraksi  dengan perkembangan  internal  usaha  mempengaruhi  atau  tidak  mempengaruhi  strategi inovasi  dan  mempengaruhi  atau  tidak  kinerja  perusahaan  usaha.  kebijakan pemerintah  dapat  dipandang  penting  sebagai resources  based (Barney,  1991) dalam menentukan model kinerja perusahaan usaha kecil.
Di  Indonesia  penerapan  regulasi  tentang  inovasi  terdapat  dalam  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Disebutkan  inovasi  daerah  diperlukan  dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah  dapat  melakukan  inovasi.  Inovasi  adalah  semua  bentuk  pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Meskipun  inovasi  di  Indonesia  sudah  berkembang  pesat  akan  tetapi  masih dilakukan secara relatif parsial, piecemeal dan stagnan. Parsial karena biasanya sebuah  inovasi  tidak  otomatis  terkoneksi  dengan  inovasi  lain.  Tidak  terkoneksi dengan peta jalan ( road map ) organisasi, serta tidak memiliki visi jangka panjang. Sementara  itu,  sifat 'piecemeal'  (satu per  satu)  inovasi  mereka  kurang  memberi efek  besar  dan  kolektif.  Akibatnya,  inovasi  "tidak  pergi  ke  mana-mana"  alias stagnan.
Kebijakan pemerintah sangat penting dalam pengembangan UKM. Kebijakan- kebijakan  tersebut  mencakup  upaya-upaya  peningkatan  kapasitas  dan  kinerja UKM), penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha.
Kebijakan  pemberdayaan  diarahkan  pada  tataran  dua  tataran  yakni  makro dan mikro. Pada tataran makro adalah peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses  UKM  ke  sumber  daya  produktif  dalam  rangka  perluasan  usaha  dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata  laksana  kelembagaan,  peningkatan  kapasitas  dan  perluasan  jangkauan pasar. Sementaraitu kebijakan pemberdayaan UKM pada tataran mikro mencakup peningkatan  kualitas  kelembagaan  UKM  serta  perbaikan  kapasitas  dan kualitas sumber  daya  manusia  (SDM)  baik  dari  aspek  kewirausahaan,  maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran.
Jadi  arah  kebijakan  tersebut  dijabarkan  lebih  lanjut  menjadi  kebijakan- kebijakan bidang usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada  tahun  2015-2019  diarahkan  untuk meningkatkan  daya  saing  koperasi  dan usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  sehingga  mampu  tumbuh  menjadi usaha  yang  berkelanjutan  dengan  skala  yang  lebih  besar  dalam  rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.
Perspektif kajian pengembangan usaha kecil, studi ini akan difokuskan pada kebijakan  pemerintah  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2008,  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Bab  VI pengembangan,  pasal  16  ayat  1,  yakni  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
1.  produksi dan pengolahan;
2.  pemasaran;
3.  sumber daya manusia; dan
4.  desain dan teknologi.
Pada  peraturan  tersebut  ditetapkan  bagaimana  keberpihakan,  keterlibatan dan  peran  pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  dalam  membantu pengembangan  UKM,  dalam  empat  dimensi,  yakni  peningkatan  produksi  dan pengolahan,  pemasaran,  sumber  daya  manusia  dan  desain  dan  teknologi  yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1.  pengembangan  dalam  bidang  produksi  dan  pengolahan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  16  ayat  (1)  a  huruf  dilakukan  dengan  cara: sebagaimana yang tercantum dalam (pasal 17, uu. no. 20 tahun 2008),
2.  meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
3.  memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana,  produksi dan pengolahan, bahan  baku,  bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah;
4.  mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi  dan pengolahan;
5.  meningkatkan  kemampuan  rancang  bangun  dan  perekayasaan  bagi  usaha menengah;

## Konsep Kinerja Perusahaan UKM
Baron  &  Kenney  (1986)  menyatakan  bahwa  terdapat  berbagai  perbedaan konsep  tentang  batasan  kinerja  (Omri  dkk,  2012;  2014).  Kinerja  sering  pula disebut  dengan performance maupun result (yang  berarti  apa  yang  telah dihasilkan oleh karyawan atau suatu organisasi atau perusahaan. Istilah yang lain  adalah human  output yang  dapat  diukur  dari productivity,  absence, turnover, citizenship, dan satisfaction (Robbins, 1996).
Kinerja perusahaan bisnis keuangan mengacu pada kinerja perusahaan yang diukur  dalam  hal  indikator  keuangan,  pasar,  dan  produksi.  Lebih  khusus  lagi, mengukur  kinerja  perusahaan  atau  kegagalan  dengan  berbagai  indikator keuangan,  seperti  laba,  omzet  penjualan,  harga  saham,  pendapatan,  dan sebagainya, menentukan kinerja perusahaan bisnis keuangan (Garrigos-Simon & Marques, 2004; Grant, Jammine, & Thomas, 1988; Tracey & Tan, 2001). Menurut Ahmad.  N.H  (2011),  kinerja  usaha  kecil  didasarkan  pada  kriteria  berikut:  (a) kepuasan  dengan  kinerja  non-keuangan  dan  (b)  kepuasan  dengan  kinerja keuangan. Dalam penelitian terbaru, Adamu (2014) mengukur kinerja perusahaan akumulatif pengusaha imigran menggunakan delapan indikator utama, termasuk
peningkatan omset dan pertumbuhan penjualan, profitabilitas, laba atas investasi, pangsa  pasar,  kepuasan  pelanggan,  loyalitas  pelanggan,  hubungan  dengan pemegang  saham,  hubungan  dengan  dewan  direksi,  kepuasan  karyawan, hubungan dengan pemasok, serta citra dan branding bisnis.
Dimensi dan pengukuran  kinerja  perusahaan merupakan hal yang sangat menantang  karena  beberapa  indikator  kinerja  tersebut  seringkali  memberikan hasil  yang  bertolak  belakang  (Acer,1993).  Penelitian  pengukuran  kinerja terhadap  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  menggunakan  indikator  jumlah tenaga kerja dan peningkatan penjualan, dalam penelitiannya guna mengukur kinerja perusahaan terkadang sulit dilakukan karena masalah ketersediaan dan reliabilitas data (Acer, 1993; Rosa, Carter, Hamilton (dalam Mboko,2009).
Penelitian  Lerner  dan  Almor  (2002)  menggunakan  indikator  penjualan, penghasilan  pemilik  perusahaan,  dan  jumlah  tenaga  kerja.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Covin  dan  Slevin  (1989)  mengukur  ki nerja  keuangan perusahaan dengan menanyakan kepada setiap responden berdasarkan tingkat kepentingan perusahaan atas beberapa indikator keuangan, antara lain: tingkat penjualan,  tingkat  pertumbuhan  penjualan,  aliran  kas, return  on  equity,  gross profit  margin,  net  profit  from  operation,  profit  to  sales  ratio,  return  on investment, dan kemampuan re-investment.
Pengukuran  kinerja  perusahaan  dipenuhi  problematika  (Kanter  dan Brinkerhoff,  1981,  Tsai,  MacMillan,  dan  Low,  1991).  Penggunaan  beberapa indikator akuntansi seperti: net profit dan return on investment masih menimbulkan pertanyaan  karena  beberapa  perusahaan  butuh  waktu  yang  relatif  lama  untuk membukukan laba. Indikator market share juga dianggap masih tidak relevan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Oleh karena itu Scott dan Lars (1995) menggunakan 4 indikator untuk menilai kinerja, yaitu: (1) average annual growth berdasarkan jumlah rata-rata pegawai,
(2) growth  in sales  revenue tahun  buku  terakhir,  (3) growth  in  profit tahun  buku terakhir, dan (4) tingkat profitabilitas.
Beberapa peneliti mencoba untuk mengatasi beberapa permasalahan terkait dengan keterbatasan data yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan indikator  kinerja  yang  bersifat  umum  menggunakan  2  indikator  untuk  menilai kinerja perusahaan, yaitu: pertumbuhan penjualan dan laba.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chandler  (1992)  menggunakan  6  indikator kinerja yang terbagi atas 2 kelompok, yaitu: (1) indikator pertumbuhan: growth in market share, change in cash flow, dan sales growth ; (2) indikator volume bisnis: sales, earnings, dan net worth .
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Covin  dan  Slevin  (1989)  mengukur kinerja  keuangan  perusahaan  dengan  menanyakan  kepada  setiap  responden berdasarkan  tingkat  kepentingan  perusahaan  atas  beberapa  indikator keuangan,  antara  lain:  tingkat  penjualan,  tingkat  pertumbuhan  penjualan,  aliran kas, return on equity, gross profit margin, net profit from operation, profit to sales ratio,  return  on  investment, dan kemampuan re-investment. Chandler (1992) menggunakan 6 indikator kinerja yang terbagi atas 2 kelompok, yaitu: (1) indikator pertumbuhan: growth in market share, change in cash flow, dan sales growth ; (2) indikator volume bisnis: sales, earnings, dan net worth . Augusto  Fel´ ıcio dkk (2014) membangun konstruk tunggal dalam pengukuran kinerja  perusahaan  usaha  kecil  bahwa  kinerja  usaha  kecil  mencakup  variabel pangsa pasar, penjualan, keuntungan, dan ukuran perusahaan. Variabel-variabel
ini diukur pada skala Likert lima poin, mulai dari kurang penting (1) ke lebih penting (5).

## 3.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan pendekatan  deduktif.  Sampel  perusahaan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  180 perusahaan UKM industri manufacturing di kota Makassar  yang diambil dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini   menggunakan  analisis regresi dan jalur dengan bantuan software Amos.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif
Deskripsi  masing-masing  variabel,  yakni  variabel  kebijakan  pemerintah, strategi inovasi, kinerja perusahaan UKM dapat digambarkan sebagai berikut:

## Kebijakan Pemerintah
Hasil komputasi diperoleh statistik deskriptif berupa nilai frekuensi dan rata- rata  secara  keseluruhan  untuk  variabel  kebijakan  pemerintah  (X)  terdiri  dari dimensi  produksi  (KPPR)  berjumlah  4  indikator,  dimensi  pemasaran  (KPPM) berjumlah  3  indikator,  dimensi  sumber  daya  manusia  (KPSD),  berjumlah  3 indikator,  dimensi  Keuangan  (KPKU)  berjumlah  3  indikator,  dan  dimensi kelembagaan (KPKB) berjumlah 3 indikator dapat dilihat pada tabel 4.1
Tabel 1. Deskripsi Variabel Kebijakan Pemerintah Skor Jawaban Persepsi Responden Dimensi Indikat or STS TS RR S SS Jm l Jm l Mea n F % F % F % F % F % N % Produksi KPPR1 0 0 3 1, 7 4 3 23, 9 11 3 62, 8 2 1 11, 7 18 0 10 0 3,84 KPPR KPPR2 4 2 2 2 12 7 1 39, 4 72 40, 0 1 1 6,1 18 0 10 0 3,36 KPPR3 8 4 2 3 13 6 6 36, 7 70 38, 9 1 3 7,2 18 0 10 0 3,32 KPPR4 4 2 1 0 5, 6 4 8 26, 7 90 50, 0 2 8 15, 6 18 0 10 0 3,71 Total KPPR 14,23 Mena KPPR 3,56
Skor Jawaban Persepsi Responden Dimensi Indikat or STS TS RR S SS Jm l Jm l Mea n F % F % F % F % F % N % Pemasaran KPPM1 9 5, 0 1 9 11 5 7 31, 7 74 41, 1 2 1 11, 7 18 0 10 0 3,44 KPPM KPPM2 9 5 1 6 8, 9 5 4 30, 0 88 48, 9 1 3 7,2 18 0 10 0 3,44 KPPM3 6 3 2 0 11 4 7 26, 1 88 48, 9 1 9 10, 6 18 0 10 0 3,71 Total KPPM 10,59 Mean KPPM 3,53 Skor Jawaban Persepsi Responden Dimensi Indikat or STS TS RR S SS Jm l Jm l Mea n F % F % F % F % F % N % SDM KPSD1 6 3, 3 1 3 7, 2 4
3 23, 9 85 47, 2 3 3 18, 3 18 0 10 0 3,70 KPSD KPSD2 2 1 1 3 7, 2 5 6 31, 1 73 40, 6 3 6 20, 0 18 0 10 0 3,71 KPSD3 2 1 1 5 8, 3 4 4 24, 4 79 43, 9 4 0 22, 2 18 0 10 0 3,78 Total KPSD 11,19 Mean KPSD 3,73 Skor Jawaban Persepsi Responden Dimensi Indikat or STS TS RR S SS Jm l Jm l Mea n F % F % F % F % F % N % Keuangan KPKU1 2 1, 1 1 0 5, 6 4
2 23, 3 11 0 61, 1 1 6 8,9 18 0 10 0 3,71 KPKU KPKU2 0 0 1
4 7, 8 3
4 18, 9 11 0 61, 1 2 2 12,
2 18 0 10 0 3,78 KPKU3 2 1 1 3 7, 2 2 6 14, 4 10 7 59, 4 3 2 17, 8 18 0 10 0 3,86 Total KPKU 11,35 Mean KPKU 3,78 Skor Jawaban Persepsi Responden Dimensi Indikat or STS TS RR S SS Jm l Jm l Mea n F % F % F % F % F % N % Kelembaga an KPKB1 0 0, 0 1 1 6, 1 3 4 18, 9 10 3 57, 2 3 2 17, 8 18 0 10 0 3,87 KPKB KPKB2 0 0 1
2 6, 7 3 2 17, 8 11 6 64, 4 2 0 11, 1 18 0 10 0 3,80 KPKB3 0 0 1
3 7, 2 3 0 16, 7 89 49, 4 4 8 26, 7 18 0 10 0 3,96 Total KPKB 11,63 Mean KPKB 3,88 Mean Variabel KP 3,70
Sumber data: Hasil Pengolahan Data Amos
Tabel  1  menggambarkan  bahwa  persepsi  responden  terhadap  kebijakan pemerintah secara keseluruhan dalam pengelolaan perusahaan UKM. Variabel ini mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,70 menggambarkan persepsi pimpinan  atau  pemilik  perusahaan  UKM  cenderung  setuju  terhadap  kebijakan pemerintah  dalam  pengembangan  perusahaan  UKM  melalui  dimensi pengembangan produksi, pemasaran, keuangan, dan kelembagaan. Teridentifikasi  bahwa  skor  dimensi  pengembagan  kelembagaan  (KPKB) mempunyai  nilai  rata-rata  skor  mendekati  4,  yakni  3,88  tertinggi  dari  4  dimensi lainnya, disusul oleh dimensi (KPKU) mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,78. dimensi sumber daya manusia (KPSD) mempunyai nilai rata-rata skor mendekati  4,  yakni  3,78,  dimensi  produksi  (KPPR,  dan  dimensi  pemasaran (KPPM) mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,53.
Indikator pada dimensi pengembangan kelembagaan yang memberikan nilai rata-rata  skor  tertinggi  dari  3  indikator  adalah  indikator  KPKB3  mempunyai  nilai rata-rata  skor  mendekati  4,  yakni  3,96,  Indikator  ini  menggambarkan  persepsi pimpinan  atau  pemilik  perusahaan  cenderung  setuju  perusahaan  program penguatan  kelembagaan  meningkatkan  daya  saing  perusahaan.  Kemudian disusul oleh indikator KPKB2 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,87 menggambarkan persepsi pimpinan perusahaan cenderung setuju program penguatan  kelembagaan  perusahaan  dilakukan  melalui  kerja  sama  dengan lembaga pemerintah. Indikator KPKB2 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,80 menggambarkan persepsi pimpinan dan pemilik perusahaan setuju bahwa program penguatan kelembagaan dari pemerintah meningkatkan kapasitas perusahaan. Indikator pada dimensi pengembangan keuangan yang memberikan nilai  rata-rata  skor  tertinggi  dari  3  indikator  adalah  indikator  KPKU3  mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,88, Indikator ini menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan cenderung setuju program bantuan keuangan pemerintah memperkuat keuangan perusahaan. Kemudian disusul oleh indikator KPKU2 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,76 menggambarkan persepsi  pimpinan  perusahaan  cenderung  setuju  perusahaan  memperoleh bantuan kredit, dana hibah atau dana bergulir. Indikator KPKU1 mempunyai nilai rata-rata  skor  mendekati  4,  yakni  3,71  menggambarkan  persepsi  pimpinan  dan pemilik perusahaan setuju pemerintah mempermudah akses perusahaan kepada lembaga keuangan.
Indikator pada dimensi sumber daya manusia yang mempunyai nilai rata-rata skor  tertinggi  dari  3  indikator  adalah  indikator  KPSD3  mempunyai  nilai  rata-rata skor  mendekati  4,  yakni  3,78.  Indikator  ini  menggambarkan  persepsi  pimpinan atau  pemilik  perusahaan  cenderung  setuju  program  pemberdayaan,  pelatihan, atau pengembangan SDM dari pemerintah meningkatkan kemampuan karyawan.
Kemudian  disusul  oleh  indikator  KPSD2  mempunyai  nilai  rata-rata  skor mendekati  4,  yakni  3,71  menggambarkan  persepsi  pimpinan  perusahaan cenderung  setuju  materi  pemberdayaan,  pelatihan,  atau  pemgembangan  SDM dari  pemerintah  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan.  Indikator  KPSD1 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,70 menggambarkan persepsi pimpinan  dan  pemilik  perusahaan  setuju  pemerintah  memberikan  program pemberdayaan, pelatihan, atau pengembangan SDM perusahaan.
Indikator  pada  dimensi  pengembangan  produksi  (KPPR)  yang  memberikan nilai  rata-rata  skor  tertinggi  dari  3  indikator  adalah  indikator  KPPR1  mempunyai rata-rata  perusahaan  skor  mendekati  4,  yakni  3,84,  menggambarkan  persepsi pimpinan  atau  pemilik  perusahaan  cenderung  setuju  peraturan  pemerintah tentang UKM berpihak pada pengembangan perusahaan.
Kemudian disusul  indikator  KPPR4 mempunyai nilai  rata-rata skor 4,  yakni 3,7.  menggambarkan  persepsi  pimpinan  perusahaan  cenderung  setuju  bahwa bantuan peralatan  produksi  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Indikator  KPPR2 mempunyai  nilai  rata-rata  skor  3,36  menggambarkan  persepsi  pimpinan  dan pemilik  perusahaan  menyatakan  ragu-ragu  bahwa  pemerintah  memberikan bantuan  peralatan  produksi  kepada  perusahaan.  Indikator  KPPR3  mempunyai nilai  rata-rata  skor  3,32  menggambarkan  persepsi  pimpinan  dan  pemilik perusahaan  menyatakan  ragu-ragu  bahwa  pemerintah  memberikan  bimbingan teknis  terhadap  penggunaan  peralatan  produksi.  Indikator  pada  dimensi pemasaran yang memberikan nilai rata-rata skor tertinggi dari 3 indikator adalah indikator KPPM3 mempunyai nilai rata-rata skor mendekati 4, yakni 3,71, Indikator ini menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan cenderung setuju bantuan  pemasaran  dari  pemerintah  meningkatkan  penjualan  perusahaan. Kemudian berturut-turut indikator KPPM2 dan KPPM1 mempunyai nilai rata-rata skor  yang  sama  yakni  3,44.  Kedua  Indikator  ini  menggambarkan  persepsi pimpinan  dan  pemilik  perusahaan  menyatakan  keraguan  terhadap  pemerintah membantu jaringan pemasaran produk perusahaan dan mempromosikan produk perusahaan.

## Kinerja Perusahaan UKM
Hasil komputasi diperoleh statistik deskriptif berupa nilai frekuensi dan rata- rata  secara  keseluruhan  untuk  variabel  kinerja  perusahaan  UKM  (Y3)  terdiri dimensi kinerja berjumlah 12 indikator dapat dilihat pada tabel 4.2

## Tabel 2. Deskripsi Variabel Kinerja Perusahaan UKM
Skor Jawaban Persepsi Responden Dimensi Indikator STS TS RR S SS Jml Jml Mean F % F % F %
F % F % n % Kinerja KUKM1 0 0 0 0,0 2 1,1 105 58,3 73 40,6 180 100 4,39 KUKM KUKM2 0 0 0 0,0 9 5,0 97 53,9 74 41,1 180 100 4,36 KUKM3 0 0 2 1,1 15 8,3 96 53,3 67 37,2 180 100 4,27 KUKM4 0 0 0 0,0 12 6,7 105 58,3 63 35,0 180 100 4,28 KUKM5 0 0 3 1,7 6 3,3 108 60,0 63 35,0 180 100 4,28 KUKM6 0 0 8 4,4 3 1,7 119 66,1 50 27,8 180 100 4,17 KUKM7 0 0 6 3,3 16 8,9 114 63,3 44 24,4 180 100 4,09 KUKM8 0 0 6 3,3 20 11,1 93 51,7 61 33,9 180 100 4,16 KUKM9 0 0 14 7,8 26 14,4 112 62,2 28 15,6 180 100 3,86 KUKM10 0 0 3 1,7 8 4,4 118 65,6 51 28,3 180 100 4,21 KUKM11 0 0 3 1,7 8 4,4 113 62,8 56 31,1 180 100 4,23 KUKM12 0 0 0 0,0 3 1,7 97 53,9 80 44,4 180 100 4,43 Total KUKM 50,73 Mean Variabel KUKM 4,23
Sumber data: Hasil Pengolahan Data Amos
Dari  delapan  belas  indikator  variabel  kinerja  perusahaan  (KUKM),  indikator yang mempunyai persepsi nilai rata-rata skor tertinggi adalah indikator KUKM12 nilai rata-rata skor 4,43 menggambarkan persepsi bahwa pimpinan atau pemilik perusahaan setuju keberadaan perusahaan meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan perusahaan. Kemudian disusul oleh indikator KUKM1 mempunyai nilai  rata-rata  skor  4,39  menggambarkan  persepsi  pimpinan  atau  pemilik perusahaan  setuju  jumlah  produksi  perusahaan  meningkat.  Indikator  KUKM2 mempunyai  nilai  rata-rata  skor  4,36  menggambarkan  persepsi  pimpinan  atau pemilik  perusahaan  setuju  omset  penjualan  perusahaan  meningkat  Indikator KUKM 4 dan KUKM5 mempunyai nilai rata-rata skor yang sama, yakni sebesar 4, 28 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju harta tetap perusahaan bertambah dan indikator KUKM 5 menggambarkan persepsi pimpinan atau  pemilik  perusahaan  setuju  perusahaan  mampu  membayar  kewajibannya. Indikator KUKM3 mempunyai nilai rata-rata skor 4,27 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju pangsa pasar perusahaan meningkat.
Indikator  KUKM11  mempunyai  nilai  rata-rata  skor  4,23  menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju bahwa daya saing perusahaan semakin  kuat.  Indikator  KUKM10  mempunyai  nilai  rata-rata  skor  4,21 menggambarkan  persepsi  pimpinan  atau  pemilik  perusahaan  setuju  pelanggan semakin  puas  terhadap  kualitas  layanan  dan  produk  perusahaan.  Indikator KUKM6 mempunyai nilai rata-rata skor 4,17 menggambarkan persepsi pimpinan atau pemilik perusahaan setuju keuntungan atau laba perusahaan meningkat.
Indikator  KUKM8  mempunyai  nilai  rata-rata  skor  4,16  menggambarkan persepsi  pimpinan  atau  pemilik  perusahaan  setuju  modal  perusahaan  semakin bertambah. Indikator KUKM7 mempunyai nilai rata-rata skor 4,09 menggambarkan persepsi  pimpinan  atau  pemilik  perusahaan  setuju  nilai  investasi  perusahaan semakin meningkat. Indikator KUKM9 mempunyai nilai rata-rata skor mendekat 4, yakni  3.86  menggambarkan  persepsi  pimpinan  atau  pemilik  perusahaan cenderung setuju modal perusahaan bertambah.

## Pengaruh  Langsung  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Kinerja  Perusahaan UKM
Pengaruh langsung kebijakan pemerintah terhadap strategi inovasi, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kinerja perusahaan UKM, dan pengaruh strategi inovasi  terhadap  kinerja  perusahaan  perusahaan  UKM  dapat  dilihat  dapat  tabel 3.3 berikut ini:
Tabel 3. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kinerja Perusahaan UKM
Pengaruh Antar Variabel Nilai Variabel Variabel Standardiz ed CR P- Value Keterang an Independen Dependen Kebijakan Pemerintah Kinerja Perusahaan UKM 0,094 1,80 2 0,036 Signifikan
Sumber data: Hasil Pengolahan Data Amos

## Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja Perusahaan UKM
Antusiasme  pemerintah  melakukan  deregulasi  didasarkan  pada  gagasan bahwa  perusahaan-perusahaan  kecil  menghadapi  beban  regulasi  yang  tidak masuk akal, krusial, dan menghambat perusahaan dengan kebijakan perusahaan kecil akan diringankan oleh beban tersebut. Dengan demikian pemilik dan manajer memiliki  banyak  waktu  mencurahkan  mengelolah  perusahaan  dan  mengurangi waktu berhadapan dengan risiko sebagai konsekuensi dari melanggar peraturan, yang  selanjutnya  akan  menghasilkan  peningkatan  pertumbuhan  perusahaan. Fokus  utama  kebijakan  pemerintah  dalam  kaitannya  dengan  usaha  kecil,  yakni penyediaan  bisnis  informasi  dan  berbagai  instrumen  dan  program  program pendidikan  dan  pengembangan  (Stanworth,  dkk  1991;  Lee,  ddk.  2011)  . Argumentasinya  bahwa  perusahaan-perusahaan  kecil  tidak  mungkin  memiliki sumber  daya  besar  dan  struktur  internal  untuk  mengumpulkan  dan  memproses informasi seefektif.
Hipotesis  Ha  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  terdapat  pengaruh positif  langsung  kebijakan  pemerintah  terhadap  kinerja  perusahaan  UKM. Koefisien  pengaruh sebesar 0,094 dengan nilai kritis atau t sebesar 1,802 pada taraf signifikan p-Value 0,036 > 0,05 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh  positif  langsung  kebijakan  pemerintah  akan  langsung  diikuti  oleh peningkatan  kinerja  perusahaan  UKM  secara  signifikan  dengan  asumsi  faktor- faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan UKM dianggap konstan. Hasil penelitian ini mendukung atau selajalan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dong Xiang, dkk (2017) bahwa kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil, seperti pemberian bantuan keuangan, melalui intervensi pemberian bantuan kredit atau pinjaman dan pemberian bantuan program pengembangan terhadap usaha kecil  dan  menengah  memberikan  dampak  yang  positif  terhadap  perkembangan usaha kecil usaha kecil dan menengah di Australia. Tambahan uang dari bantuan keuangan mendorong penerapan inovasi produk baru, memperkenalkan teknologi baru,  mendapatkan  dana  yang  lebih  besar,  mencari  akses  terhadap  konsultan yang profesional.
Kebijakan  pemerintah  pada  aspek  keuangan  seperti  penyediaan  pinjaman lunak dan pemerintah bantuan ekspor (Mahajar dan Mohd Yunus, 2006) dan non- keuangan  penyediaan  infrastruktur  dasar,  program  pendidikan  dan  pelatihan (Robertson et al., 2003), dan perlindungan terhadap persaingan dari bisnis besar (Yusuf, 1995).
Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa komitmen pemerintah terhadap pengembangan  perusahaan  UKM  dalam  upaya  memperkuat  perusahaan  UKM adalah  signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan  UKM.  Upaya  pemerintah  dalam pengembangan  sumber  daya  manusia,  bantuan  pada  bidang  produksi, pemasaran,  keuangan  dan  penataan  kelembagaan  dilakukan  sesuai  dengan regulasi atau peraturan baik pada level undang, keputusan presiden, menteri dan eksekusi  oleh  pemerintah  daerah  telah  dilaksanakan  secara  konsisten  dan berkelanjutan.  Menurut  Ahmad,  dkk  (2010)  studi  yang  berfokus  pada  faktor eksternal biasanya memeriksa peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kinerja perusahaan bisnis yang lebih kecil, seperti kebijakan pemerintah  melalui program dukungan pelatihan dan keuangan, pinjaman lunak dan bantuan ekspor, (Mahajar dan Moh. Yunus, 2006). penyediaan infrastruktur dasar, perlindungan terhadap persaingan dari bisnis besar (Yusuf, 1995); program pendidikan dan pelatihan (Robertson, dkk 2003).
Penciptaan  mekanisme  sektor  publik  yang  menghasilkan  informasi  bisnis yang tepat dan membantu perusahaan dalam pengembangan strategi yang cocok seperti  tersedianya  program  pelatihan,  pengembangan  kapasitas  sumber  daya, akses  ke  pendanaan  yang  murah,  cepat  dan  tidak  berisiko  dan  berpihak  pada usaha kecil dan menengah.
Berdasarkan hasil validitas, reliabilitas, good of fit , confirmatory factor analysis dan  hasil  pengujian  hipotesis  secara  empiris  serta  dukungan  hasil  penelitian sebelumnya  dan  konsep  kebijakan  pemerintah  yang  dikemukakan  antara  lain Robertson  dkk.(2003).  Mahajar  dan  Mohd  Yunus,  (2006),  Alberton  dan  Price, (2008), Link dan Scott, (2010), Yusuf, (1995), Stanworth dan Gray (1991); Yusuf, 1995);  Robertson,  dkk.  2003).  Mahajar  dan  Moh.  Yunus,  2006).  Ahmad,  dkk (2010), Anderson dkk, (2014) Leven dkk, (2014),Dong Xiang dkk (2017) didukung oleh pengiplentasian UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, PP No. 44 Tahun 1997  tentang  Kemitraan,  PP  No.  32  Tahun  1998  tentang  Pembinaan  dan Pengembangan Usaha Kecil, Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha  Menengah,  Keppres  No.  127  Tahun  2001  tentang  Bidang/Jenis  Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan, Keppres No. 56 Tahun 2002  tentang  Restrukturisasi  Kredit  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan  Usaha  Kecil  dan  Program  Bina  Lingkungan,  Permenneg  BUMN  Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan terakhir dengan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah. Barney, 1991 dan David, 2009), serta konsep kinerja perusahaan atau organisasi yang dikemukakan antara lain oleh Baron & Kenney (1986), Kanter dan Brinkerhoff, (1981), Covin dan Slevin (1989), Campbell (1990), Tsai, MacMillan, dan Low (1991), Chandler (1992),  Acer, (1993),  Scott dan Lars(1995), Tracey & Tan (2001), Garrigos-Simon & Marques, (2004), Omri dkk, (2012; 2014), Adamu (2014), Lerner dan Almor (2002), ), Ahmad, N.H (2011), dan Augusto Fel´ ıcio, dkk.
(2014),  maka  penelitian  ini  menegaskan  bahwa  kebijakan   pemerintah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan  UKM. Semakin tepat kebijakan pemerintah terhadap program-program penegembangan perusahaan UKM, semakin meningkatkan kinerja perusahaan UKM
Dimensi-dimensi  yang  membentuk  kebijakan  pemerintah  sebagai  variabel mempengaruhi kinerja perusahaan UKM meliputi:
1.  dimensi  pengembangan  produksi  meliputi  indikator:  a)  pemerintah memberikan bantuan peralatan produksi kepada perusahaan,  b) pemerintah memberikan  bimbingan  teknis  terhadap  penggunaan  peralatan  produksi,  c) bantuan peralatan produksi meningkatkan kinerja perusahaan;
2.  dimensi  pengembagan  pemasaran  meliputi  indikator:  a)  pemerintah membantu  mempromosikan  produk  perusahaan,  b)  pemerintah  membantu jaringan  pasar  produk  perusahaan,  dan  c)  bantuan  pemasaran  dari pemerintah meningkatkan penjualan perusahaan;
3.  dimensi sumber daya manusia meliputi indikator: a) pemerintah memberikan program pemberdayaan, pelatihan, atau pengembangan sdm perusahaan, b) materi pemberdayaan, pelatihan, atau pemgembangan sdm dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, c) program pemberdayaan, pelatihan, atau  pengembangan  sdm  dari  pemerintah  meningkatkan  kemampuan karyawan;
4.  dimensi  pengembangan  keuangan  meliputi  indikator:  a)  pemerintah mempermudah akses perusahaan kepada lembaga keuangan, b) perusahaan memperoleh bantuan kredit,  dana  hibah atau  dana bergulir  dan  c)  program bantuan keuangan pemerintah memperkuat keuangan perusahaan;
5.  dimensi  pengembangan  kelembagaan  meliputi  indikator:  a)  program penguatan  kelembagaan  perusahaan  dilakukan  melalui  kerja  sama  dengan lembaga  pemerintah,  b)  program  penguatan  kelembagaan  dan  pemerintah meningkatkan  kapasitas  perusahaan,  dan c)  program  penguatan kelembagaan meningkatkan daya saing perusahaan
Dimensi  atau  indikator  yang  membentuk  kinerja  perusahaan  UKM  sebagai variabel yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terdiri dari: 1) peningkatan jumlah  produksi  perusahaan,  2)  peningkatan  omset  penjualan  perusahaan,  3) peningkatan  pangsa  pasar  perusahaan,  4)  peningkatan  harta  tetap  perusahaan bertambah,  5)  perusahaan  mampu  membayar  kewajibannya,  6)  peningkatan keuntungan atau laba perusahaan 7) peningkatan nilai investasi perusahaan, 8) peningkatan  modal  perusahaan  semakin,  9)  pelanggan  semakin  puas  terhadap kualitas produk dan layanan perusahaan.
Jadi  kesimpulan  bahwa  kebijakan  pemerintah  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan  UKM  diterima.  Semakin  berkualitas program-  program  pemerintah  terhadap  pengembangan  perusahaan  UKM semakin meningkat kinerja perusahaan UKM.

## 5.  KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah  meliputi dimensi  pengembangan  aspek  produksi,  pemasaran  sumber  daya  manusia, keuangan  dan  penguatan  kelembagaan  berpengaruh  positif  langsung  signifikan terhadap  peningkatan  kinerja  perusahaan  UKM  terdiri  dari  peningkatan  jumlah produksi  perusahaan,  peningkatan  omset  penjualan  perusahaan,  peningkatan pangsa  pasar  perusahaan,  peningkatan  harta  tetap  perusahaan  bertambah, perusahaan mampu membayar kewajibannya, peningkatan keuntungan atau laba perusahaan,  peningkatan  nilai  investasi  perusahaan,  peningkatan  modal perusahaan  semakin,  pelanggan  semakin  puas  terhadap  kualitas  produk  dan layanan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Acer,  A.  (1993).  The  impact  of  key  internal  factors  on  firm  performance:  An empirical  study  of  Small  Turkish  firms.  Journal  of  Small  Business Management, 31(4), 86-92.
Adamu,  I.  M.  (2014).  Spirituality,  religiosity,  entrepreneurial  motivation  and performance among Nigerian entrepreneurs (Unpublished doctoral thesis). International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
Ahmad, N.H., Halim, H.A., & Zainal, S.R.M. (2010). Is entrepreneurial competency the  silver  bullet  for  SME  success  in  a  developing  nation?.  International Business Management, 4(2), pp. 67-75
Ahmad, N.H., Wilson, C. and Kummerow, L. (2011). Assessing the dimensionality of business success: the perspectives of Malaysian SME owner-managers. Journal of Asia-Pacific Business, 12(3), 207-224.
Anis,  O.,  &  Mohamed,  F.  (2012).  How  entrepreneurs  identify  opportunities  and access to external financing in Tunisian's micro-enterprises?. African Journal of Business Management, 6(12), 4635.
Augusto J. F., Eduardo, C., & Jorge. C. (2014). Human capital, social capital and organizational performance. Management Decision, 52(2), 350.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
Baron, RM., & Kenny, DA. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social,  phychological  research:  Conceptual,  strategic,  and  satistical consideration. Journal of Personality and Social Phychology, 51(6), 11-73.
Chandler, G. N., & Jansen, E.J. (1992). Founders self assessed competence and venture performance. Journal of Business Venturing, 7(3), 223-236.
Covin, J. G., & Slevin, D. P. (2002). The entrepreneurial imperatives of strategic leadership. In M. A. Hitt, R. D. and imitability in the pharmaceutical industry: An  analysis  of  their  relationship  with  firm  performance.  Journal  of Management, 29, 27-50.
Covin, J. G., & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firm in hostile and began environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.
David, F. R. (2011). Strategic management concepts and cases. Prentice hall.
Garrigos-Simon, F. J., & Marques, D. P. (2004). Competitive strategies and firm performance:  A  study  in  the  Spanish  hospitality  sector.  Management Research, 2(3), 251-269.
Gibb, A., & Li, J. (2003). Organising for enterprise in China: what can we learn from the Chinese micro, small, and medium enterprise development experience. Futures, 35(4), 403-421.
Hitt,  M.A.,  Ireland,  R.D.,  Sirmon,  D.G.,  &  Trahms,  C.A.  (2011).  Strategic entrepreneurship: creating value for individuals, organizations, and society. The Academy of Management Perspectives, 25(2), 57-75.
Kanter,  R.  M.,  &  Brinkerhoff,  D.  (1981).  Organizational  performance:  Recent developments in measurement. Annual review of sociology, 7(1), 321-349.
Laforet,  S.  (2011).  A  framework  of  organisational  innovation  and  outcomes  in SMEs. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 17(4), 380-408.
Lans, T., Verstegen, J., & Mulder, M. (2011). Analyzing, pursuing and networking: Towards a validated three-factor framework for entrepreneurial competence from a small firm perspective. International Small Business Journal, 29(6), 695-713.
Lee,  S.  M.,  Peris-Ortiz,  M.  dan  Fernández-Guerrero,  R.  (2011).  Corporate entrepreneurship and human resource management: theoretical background and a case study. International Journal of Manpower, 32(1) pp. 48-67.
Lerner, M., & Almor, T. (2002). Relationships among strategic capabilities and the performance  of  women ‐ owned  small  ventures.  Journal  of  small  business management, 40(2), 109-125.
Levén,  P.,  Holmstróm,  J.  and  Mathiassen,  L.  (2014),  “Managing  research  and innovation networks: evidence from a government sponsored cross-industry program”, Research Policy, Vol. 43 No. 1, pp. 156-168.
Link,  A.  N.,  &  Scott,  J.  T.  (2010).  Government  as  entrepreneur:  Evaluating  the commercialization success of SBIR projects. Research Policy, 39, 589 –601.
Mahajar, A. J., & Mohd Yunus, J. (2006). The effectiveness of government export assistance  programs  on  Malaysia  small  &  medium  enterprises  (SMEs). Problems & Perspectives in Management, 1, 58-71.
Mboko, S., & Smith-Hunter, A. E. (2009). Women entrepreneurs in Zimbabwe: A case study. Journal of Global Business Issue. Burbank: Spring. (3)1, 157.
Omri,  A.,  &  Ayadi-Frikha,  M.  (2014).  Constructing  a  mediational  model  of  small business growth. International Entrepreuneurship an Management Journal, 10(2), 319-342.
Penrose, E.T. (1995). The Theory fo The Growth of The Fimrs, New York: Weley.
Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage. New York: Free Press.
Robertson, M., Collins, A., Medeira, N., & Slater, J. (2003). Barriers to start ‐ up and their effect on aspirant entrepreneurs. Education + Training, 45(6), 308-316.
Scott, S. and Lars, K. (1995). National Environment, Strategy, and New Venture Performance:  A  Three  Country  Study.  Journal  of  Small  Business Management, 33(2), 37-51
Stanworth, J., Gray, C., & Bolton. (1991). Twenty Years on: The Small Firm in the 1990s. Paul Chapman Publishing, London, p. 16.
Tracey,  M.,  &  Leng  Tan,  C.  (2001).  Empirical  analysis  of  supplier  selection  and involvement,  customer  satisfaction,  and  firm  performance.  Supply  chain management: An international journal, 6(4), 174-188.
Tsai,  W.  M.  H.,  MacMillan,  I.  C.,  &  Low,  M.  B.  (1991).  Effects  of  strategy  and environment on corporate venture success in industrial markets. Journal of business venturing, 6(1), 9-28.
Wernerfelt,  B.  (1984).  A  Resources-Based  View  of  The  Firm.  Strategic Management. Journal, 5, 171-180.
Williams,  L.  K.,  &  McGuire,  S.  J.  (2010).  Economic  creativity  and  innovation implementation:  The  entrepreneurial  drivers  of  growth?  Evidence  from  63 countries. Small Business Economics, 34, 391-412.
Yusuf, A. (1995). Critical success factors for small business: Perceptions of South Pacific entrepreneurs. Journal of small business management, 33(2), 68.