UPAYA POLSEK KAWASAN PELABUHAN LAUT JAYAPURA DALAM MENEKAN PENYEBARAN  MIRAS MELALUI JALUR LAUT DI PELABUHAN JAYAPURA
Fitriyah Ingratubun a , Semy Latunussa b a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: fitri211209@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: semylatu@gmail.com
Naskah diterima: 15 Maret; revisi: 7 April; disetujui: 29 April 2023 DOI: 10.55551/jip.Vol 4. Iss1.

## Abstrak:
Banyaknya  jalan  untuk  memasukkan  miras  ke  Kota  Jayapura  salah  satu  nya  jalur laut  di  pelabuhan  Jayapura  melalui  kapal  pelni  dan  kapal  perintis,  para  pedagang miras  ini  memanfaatkan  jalur  laut  karena  murahnya  jasa  pengiriman  dan  kurang ketatnya  pengawasan  dan  juga  mudahnya  akses  kapal  keluar  masuk  di  Jayapura, karena  hal  itulah  yang  membuat  para  pedagang  miras  ini  semakin  banyak  di  Kota Jayapura dan peredaran miras tiap tahunnya semakin tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik  untuk meneliti persoalan  ini  yaitu  untuk  mengetahui  upaya  Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura  dan  untuk  mengetahui  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  menekan penyebaran  miras  melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura. Metode penelitian  yang digunakan  yaitu  menggunakan  penelitian yuridis  empiris,  yang  menganalisis permasalahan  mengenai  upaya  pengendalian  dalam  mengurangi  peredaran minuman  beralkohol di  kota Jayapura dengan menggabungkan  data-data sekunder dengan  data-data  primer  yang  ada  di  lapangan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  dan  menambah  wawasan  pengetahuan  di  bidang  hukum  yang berhubungan  dengan  peredaran  minuman  beralkohol  dan  memberikan  gambaran yang  nyata  mengenai  penanganan,  pencegahan  dan  penanggulangan  peredaran minuman beralkohol.
Kata Kunci: Upaya, Penyebaran Miras, Jalur Laut.

## LATAR BELAKANG
Perdagangan  terkadang  dilakukan  dengan  cara  yang  curang.  Contohnya, fenomena  yang  diangkat  menjual  minuman  keras.  Dalam  hal  ini  untuk  menjual barang  yaitu  miras,  masyarakat  harus  melalui  proses  yang  rumit  mulai  dari  ijin berdagang  seperti  Surat  izin  usaha  perdagangan  minuman  beralkohol  (SIUP-MB), ijin sebagai distributor / sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses  yang  rumit  itu  pula  kadang  masyarakat  mulai  mengambil  jalan  pintas  dan tidak  menghiraukan Undang-undang  atau  ketentuan  yang  ada. Banyak  kecurangan yang  mulai  dilakukan  masyarakat  dalam  berjualan  mulai  dari  menjual  minuman keras  secara  illegal,  menjual  miras  secara  di  oplos,  bahkan  menjual  belikan  miras secara  bebas  tanpa  menghiraukan  batasan  umur  pembeli.  Kecurangan  ini sebenarnya  adalah  suatu  kejahatan  yang  mengganggu  masyarakat  dari  segi ketentraman  dan  kedamaian  masyarakat.  Adanya  fenomena  tersebut  yang  terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia  terkhusus Indonesia bagian timur di Kota Jayapura  Papua.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  minuman  keras  tidak  asing  bagi masyarakat.  Kadang  minuman  keras  dibuat  sebagai  ritual  dalam  setiap  acara  baik itu  dalam  acara  adat,  pesta,  dll.  Hal  ini  pun  ditunjang  juga  hotel-hotel  berbintang menjual minuman keras secara legal.
Banyaknya  jalan  untuk  memasukkan  miras  ke  Kota  Jayapura  salah  satu  nya jalur  laut  di  pelabuhan  Jayapura  melalui  kapal  pelni  dan  kapal  perintis,  para pedagang  miras ini memanfaatkan  jalur  laut  karena  murahnya  jasa  pengiriman  dan kurang  ketatnya  pengawasan  dan  juga  mudahnya  akses  kapal  keluar  masuk  di Jayapura, karena hal itulah yang membuat para pedagang miras ini semakin banyak di  Kota  Jayapura  dan  peredaran  miras  tiap  tahunnya  semakin  tinggi.  Menurut  data Sat  Resnarkoba  Polresta  Jayapura  Kota  data  kejahatan  minuman  keras  yang diproses selama tahun 2021 tahun kemarin sebanyak 226  kasus miras  yang  terjadi hal ini menunjukkan angka yang meningkat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Dari tahun 2020  kasus  ini  mengalami  peningkatan  yaitu  dari  191  kasus  menjadi  226  kasus  di tahun  2021.  Data  terakhir  di  tahun  2022  dari  Januari  smpai  saat  ini  sebanyak  31 kasus.  Selain  itu  menurut  data  tersebut  korban  minuman  keras  kian  bertambah dikarenakan pesta miras marak dilakukan warga, tak sedikit korban jiwa dalam pesta tersebut karena minuman keras yang dioplos. 1
1 Kepolisian Negara RI Daerah Papua Resor Kota, Jayapura Kota, Sat Resnarkoba, data 2020, 2021 dan 2022.
Hal  ini  memprihatinkan  warga  Kota  Jayapura  karena  minuman  keras  masih menjadi  fenomena  yang  harus  ditindak  lanjuti.  dari  data  tersebut  terlihat  maraknya peredaran  minuman  keras.  Ini  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dan aparat  penegak  hukum  untuk  menekan dan  memberantas  peredaran  miras  di Kota Jayapura  yang  kian  bertambah,  dan  ini  juga  menjadi  atensi  untuk  pihak  Aparat Kepolisian  untuk  menindak  tegas  para  oknum  penjual  miras  illegal.  Dalam  KUHP tindak  pidana  minuman keras diatur  dalam Pasal  300, Pasal 492,  Pasal 536 – 539 yang  memiliki  unsur  pidana  yaitu  membuat  mabuk,  mabuk  di  khalayak  ramai  dan menjual secara bebas. 2
Berdasarkan  maraknya  kasus  yang  begitu  meresahkan,  pemerintah  Kota Jayapura  membuat  sebuah  regulasi  yang  bertujuan  untuk  mengatur  pembelian, penjualan,  dan  pengkonsumsi  minuman  beralkohol  di  Kota  Jayapura  yakni  berupa minuman  beralkohol  di  Kota  Jayapura.  Pada  Perda  ini  merupakan  turunan  dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- Dag/Per/4/2014  tentang  pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. 3 Sejak akhir tahun 2014 pemerintah Kota  Jayapura  mulai  menerapkan  kebijakan  Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Jayapura.
Dengan  miningkatnya  penjualan  miras  di  Kota  Jayapura  Polsek  Kawasan Pelabuhan  Laut  Jayapura  selaku  pengawas  KAMTIBMAS  dan  penegak  hukum  di pelabuhan  Jayapura  bekerja  keras  untuk  menghimbau  dan  memberikan  sosialisasi hukum  ke  masyarakat  untuk  taat  terhadap  aturan  yang  sudah  di  tetapkan  oleh pemerintah  yaitu  Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2014  tentang  pengendalian  dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Jayapura.
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia  “bahwa  pemeliharaan  keamanan  dalam Negeri  melalui  upayah  penyelenggaraan  fungsi  Kepolisian  yang  meliputi  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayom,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  di  lakukan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  selaku  alat Negara  yang  dibantu  oleh  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi
2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan  kedua  atas  peraturan  menteri  perdagangan  nomor  20/M-Dag/Per/4/2014  tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol
Manusia. 4 Dari  penjelasan  diatas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai “Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Menekan Penyebaran Miras Melalui Jalur Laut Di Pelabuhan Jayapura”.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian yuridis  empiris,  yang  menganalisis permasalahan  mengenai  upaya  pengendalian  dalam  mengurangi  peredaran minuman  beralkohol di  kota Jayapura dengan menggabungkan  data-data sekunder dengan  data-data  primer  yang  ada  di  lapangan.  Data  yang  akan  diperoleh didapatkan  dari  hasil  wawancara dan  analisis  dokumen. Penelitian  ini  dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura dan aparat penegak hukum dalam hal ini Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura dalam menekan peredaran miras di pelabuhan Jayapura.
Dimaksud  untuk  menggambarkan  pelayanan  kepolisian  kepada  masyarakat. maka  lebih  tepat  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  dengan menerangkan  fenomena  dan  gejala-gejala  sosial  yang  terjadi  di  lapangan  atau tempat  penelitian  dalam  hal  ini  instansi  kepolisian.  Adapun  dasar  penelitian  yang digunakan  adalah  studi  kasus  yaitu  dilakukan  secara  intensif,  terperinci  dan mendalam  pada  objek  penelitian.  Dengan  mengumpulkan  dan  menyusun  data  dari hasil  observasi  dan  wawancara.  Berusaha  mendapatkan  data  atau  informasi selengkap  mungkin  sesuai  masalah  yang  diteliti  yakni  mengenai  upaya  Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura menekan penyebaran   miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.
Proses selanjutnya analisis data, dimana diperlukan beberapa tahap antara lain mengkategorikan  berdasarkan  jenis  data  yang  menunjang  dan  tidak  menunjang masalah  penelitian.  Kemudian  memeriksa  antara  data  dan  catatan  lapangan  agar dapat  dibedakan  antara  data  dan  atau  informasi  selama  dilapangan.  Adapun  data yang  dianalisis  dengan  tehnik  analisis  kualitatif,  dengan  menghubung-hubungkan berbagai  keterangan-keterangan  atau  data-data  yang  kemudian  ditarik  makna sampai pada tingkat makna yang dianggap sebagai kesimpulan penelitian.
4 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisan  Negara  Republik Indonesia.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## 1.  Upaya  Polsek  Kawasan  Pelabuhan  Laut  Jayapura  menekan  penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.
Pelabuhan  Jayapura  adalah  wilayah  hukum  Polsek  Kawasan  Pelabuhan  Laut Jayapura,  jadi  yang  berperan  aktif  dan  bertanggung  jawab  atas  penegakan  hukum peredaran  miras  di  pelabuhan  Jayapura  adalah  Polsek  Kawasan  Pelabuhan  Laut Jayapura.  Sebagaimana  pendapat yang  dikemukakan soerjono  soekanto menyebutkan  arti  peran  yang  merupakan  aspek dinamis kedudukan  (status). Peran adalah  suatu  pekerjaan  yang  dilakukan  seseorang  berdasarkan  status  yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang  disandang  tapi  tetap  dalam  koridor  keteraturan  yang  berbeda  yang menyebabkan  hasil  peran  dari  setiap  orang  berbeda. 5 Sehingga  dapat  disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang  untuk menghasilkan  suatu  perubahan  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.
Maka dari itu peran kepolisian diharapkan mampu menekan dan memberantas tindak  pidana  peredaran  miras  yang  terjadi  di  pelabuhan  Jayapura,  agar  tercipta didalam lingkungan masyarakat persaan  aman  dan damai  dari  ancaman kekerasan dan  tindak  pidana  lainnya  yang  di  sebabkan  oleh  konsumsi  minuman  keras  (teori peranan).
Perihal  tindak  pidana  peredaran  minuman  keras  maka  dalam  hal  ini  pihak “Kepolisian sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura melakukan usaha atau upaya untuk  mencegah terjadinya  kasus  tindak  pidana  peredaran  minuman  keras  dengan menempuh beberapa cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif:

## a.  Upaya pre-emtif
Penanggulangan  kejahatan  dalam  upaya  pre-emtif  adalah  upaya-upaya  awal yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk mencegah terjadinya  kejahatan. Usaha- usaha  yang  dilakukan  dalam  penanggulangan  kejahatan  secara  pre-emtif  adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi  dalam  setiap  diri  seseorang.  Meskipun  ada  kesempatan  untuk melakukan  kejahatan,  tapi  tidak  ada  niat  untuk  melakukan  hal  tersebut  maka  tidak
5 Soerjono Soekanto, 1986, Peranan dan Status Sosial, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 11.
akan  terjadi  kejahatan.  Jadi,  dalam  usaha  pre-emtif  faktor  niat  menjadi  hilang meskipun ada kesempatan. 6
Dalam  upaya  penanggulangan pre-emtif ini  pihak  kepolisian sebagai penegak hukum  yang  berperan  aktif  melakukan  pencegahan  terjadinya  kejahatan  tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi di dalam pelabuhan Jayapura dengan cara memberikan pengertian tentang pentingya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang dapat berperan menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh  agama  atau ulama. Ulama  bisa  memberikan  pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa.
Media  massa  baik  cetak  maupun  elektronik  dapat  berperan  mencegah terjadinya  kejahatan  dengan  cara  melakukan  pemberitaan  tentang  terjadinya kejahatan  yang  marak  terjadi dan  dampak  yang  ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga  terbentuk  budaya  masyarakat  yang  tidak  berkompromi  dengan  berbagai bentuk  kejahatan.  Dengan  upaya  ini  masyarakat  diharapkan  bisa  lebih  mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun.

## b.  Upaya preventif
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang  ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk  melakukan  kejahatan. Mencegah  kejahatan  lebih  baik  daripada  mendidik  penjahat  menjadi  lebih  baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.
Tindakan preventif merupakan “suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang  meliputi  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku. 7
Salah  satu  “bentuk  upaya  yang  dilakukan  pihak  Kepolisian  Sektor  Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura  ialah dengan  melakukan pemantauan terhadap kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi di dalam pelabuhan Jayapura.
6 M. Ali Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal, Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 109
7 Chairul  Huda.  2015. Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  Kesalahan  menuju  Kepada  Tiada  Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 35
Pihak  kepolisian  dalam  upaya  ini  melakukan  penyuluhan  hukum  terkait  dengan kejahatan  tindak  pidana  peredaran  minuman  keras  dan  memberikan  pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku  melakukan  kejahatan.  Selain  itu  pula  pihak  kepolisian  memberikan penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  bahayanya  dan  dampak  dari  kejahatan tindak pidana peredaran minuman keras. 8
Dalam upaya penanggulangan kejahatan preventif untuk mencapai keberhasilan  dilakukan  dengan  dua  metode  yaitu moralistik dan abolisionistik . Moralistik dilakukan  dengan  cara  membina  mental  spiritual  yang  dapat  dilakukan oleh  para  ulama,  pendidik,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan,  cara abolisionistik adalah  cara  penanggulangan  bersifat  konsepsional  yang  harus  direncanakan dengan  dasar  penelitian  kriminologi  dan  menggali  sebab-sebabnya  dari  berbagai faktor  yang  saling  berkaitan.  Cara  paling  umum  dilakukan  adalah  dengan  cara memadukan  berbagai  unsur  yang  berkaitan  dengan  mekanisme  peradilan  pidana serta partisipasi masyarakat.

## c.  Upaya represif
Tindakan  represif  adalah  merupakan  suatu  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  yang dilakukan  dengan cara  penindakan  atau  penghukuman  para pelaku  tindak  pidana  peredaran  minuman  keras  berdasarkan  ketentuan  hukum perundang-undangan yang berlaku.
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan  yang tindakannya berupa penegakkan  hukum  dengan  menjatuhkan  hukuman.  Penanggulangan  yang dilakukan  adalah  dengan  cara  menindak  para  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan perbuatannya  serta  memperbaikinya  kembali  agar  mereka  sadar  bahwa  perbuatan yang  dilakukannya  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  merugikan masyarakat.  Upaya  ini  juga  bisa  diiringi  dengan  tindakan  yang  cukup  tegas  dari penegak  hukum  khususnya  kepolisian  baik  berupa  kontak  fisik  maupun  dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya.
Hal  ini  dilakukan  tak  lain  demi  memberikan  efek  jera  kepada  setiap  pelaku kejahatan,  agar  tak  melakukan  kejahatan  kembali.  Dalam  hal  penggunaan  senjata
8 Dewi,  A.  L.,  &  Tahir,  M.  2021, Penerapan  Edukasi  Hukum  kepada  Masyarakat  terhadap Bahaya    Minuman    Keras    Beralkohol    di    Kota    Kendari .    Arus    Jurnal    Sosial    dan Humaniora, 1 (3), 148-153
api  dan kontak fisik  memang  kepolisian  diperbolehkan  asal dalam  keadaan tertentu dan mendesak yang mengancam nyawa seseorang maupun pribadi.
Upaya  represif  ini  adalah  upaya  terakhir  yang  harus  dilakukan,  karena  upaya ini  bersifat  memberikan  pelajaran  kepada  pelaku  kejahatan  agar  tak  mengulangi perbuatannya,  meskipun  upaya  ini  terkesan  sebagai  upaya  pemberian  efek  jera saja.  Jika  upaya-upaya  penindakan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  sudah berjalan  dengan  baik,  maka  diharapkan  terjadinya  kejahatan  selanjutnya  dapat ditanggulangi.
Berdasarkan  hal  itu  maka  pihak  Kepolisian  Sektor  Kawasan  Pelabuhan  Laut Jayapura “melakukan  upaya  preventif  dan  upaya  represif  harus  secara  lebih mendalam  untuk  mencegah  serta  memberantas  peredaran  minuman  keras  di wilayah  hukum  Indonesia  terutama  wilayah  hukum  Kepolisian  Sektor  Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura.
Untuk mencapai keberhasilan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran miras  tidak  dipungkiri  bahwa  minuman  keras  yang  semakin  sulit  diberantas  dapat menyebabkan  penyakit  masyarakat  yang  sangat  sulit  dihentikan  dengan  tuntas karena  semakin  luas  jaringan  penjualan  minuman  keras  dan  semakin  pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabuhi pihak kepolisian. Pengawasan kepolisian  dalam  hal  ini  Polsek  KPL  Jayapura  melakukan  pengawasan  dalam pelabuhan laut Jayapura berupa pengawasan Intern dan pengawasan Ekstern. 9

## a.  Pengawasan Intern
Pengawasan  ini  dilakukan  dengan  mengadakan  Patroli  secara  terjadwal  dan tidak terjadwal  (surat  perintah). Patroli  dilakukan  oleh fungsi SAMAPTA Unit Patroli Polsek KPL Jayapura  dalam pelaksanaanya  3 (tiga)  kali selama  24 jam  yaitu  pagi, sore  dan  malam,  giat  patroli  ini  rutin  setiap  hari  dilakukan  dan  melaporkan  ke pimpinan (KaPolsek) setiap hasil yang didapatkan di lapangan.
Dalam  giat  patroli  tidak  sedikit  masyarakat  yang  sering  di  jumpai  sedang kumpul-kumpul  dalam  pelabuhan Jayapura  diantara / selah-selah container sedang melakukan minum-minuman keras. Setiap pelaksanaan patroli rutin anggota Pols ek KPL  Jayapura  selalu  menghimbau  masyarakat  agar  mengurangi  mengkonsumsi miras  dan  bila  ingin  miras  lebih  baik  di  rumah  saja  tujuannya  agar  tetap  menjaga ketertiban,  keamanan  dan  serta  tidak  merugikan  diri  sendiri,  orang  lain  dan lingkungan  sekitar.  Kurang  ketatnya  petugas  keamanan  ( security )  pelabuhan
9 AKP Rischard H.L. Rumboy, Wawancara: Upaya Polsek KPL Jayapura 2022
Jayapura  sehingga  masyarakat  bebas  keluar  masuk  di  dalam  pelabuhan  untuk melaksankan berbagai kegiatan malam seperti halnya memancing di area dermaga, kegiatan  ini  salah  satu  hal  yang  dilarang  dilakukan  di  area  dermaga  pelabuhan Jayapura  karena  terkait  keselamatan  jiwa  tetapi  masyarakat  mengihiraukan himbauan dan aturan itu.

## b.  Pengawasan Ekstern
Yaitu  apabila  Polsek  KPL  Jayapura  mendapatkan  laporan  dari  masyarakat mengenai  adanya  tempat-tempat  penjualan  minuman  beralkohol  yang  melanggar dan  mengganggu  ketertiban  umum,  dan  kemudian  dapat  ditindak  lanjuti  ke pengawasan  intern  seperti  melakukan  razia  langsung  terhadap  tempat  penjualan minuman beralkohol.
Pengawasan  ekstern  juga  dilakukan  di  dalam  kawasan  pelabuhan  laut Jayapura  saat  kapal  penumpang  masuk  dan  hendak  berangkat  di  dermaga pelabuhan  Jayapura.  Anggota  Polsek  KPL  Jayapura  dipimpin  langsung  oleh Kapolsek  KPL  melaksanakan  razia  barang  bawaan  penumpang  yang  turun  dan keluar,  hal  ini  dilakukan  untuk  mengantisipasi,  menekan  dan  mencegah  peredaran miras semakin luas di Kota Jayapura.

## Gambar I
Razia Barang Bawaan Penumpang Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77
Sumber: Dokumentasi Polsek KPL Jayapura (28 Mei 2020, 12:15 WIT)
Pada  gambar  I  terlihat  bahwa  aparat  Kepolisian  Sektor  Kawasan  Pelabuhan Laut  Jayapura  sedang  melakukan  razia  barang-barang  bawaan  calon  penumpang
yang  hendak  berangkat  ke  Kabupaten  Mamberamo  Raya  melalui  jalur  laut  dengan menggunakan  Kapal  Perintis  KM.  CANTIKA  LESTARI  77  berangkat  hari  Kamis  28 Mei  2020  pada  Pukul  13.00  WIT.  kegiatan  razia  ini  dilakukan  karena  anggota kepolisian  mendapatkan  informasi  dari  masyarakat  bahwa  ada  beberapa  barang yang  dicurigai  berisi  minuman  keras  yang  diselipkan  antara  barang-barang penumpang  lainnya  yang  naik  dikapal,  setelah  menerima  laporan  tersebut  anggota kepolisian  yang  bertugas  pada  saat  itu  langsung  mengecek  semua  barang-barang bawaan calon penumpang yang hendak berangkat dengan kapal tersebut.

## Gambar II
Hasil Razia Barang Bawaan Penumpang Kapal Perintis KM. CANTIKA LESTARI 77
Sumber: Dokumentasi Polsek KPL Jayapura (28 Mei 2020, 13:20 WIT)
Pada  gambar  II  terlihat  ada  3  (tiga)  koli  barang  bukti  berupa  miras  yang  di packing rapi di dalam coolbox dengan tujuan untuk mengelabuhi para petugas yang dimana  ke  tiga  coolbox  tersebut  diselipkan  dan  digabung  dengan  coolbox  lain  nya yang berisi ikan, tetapi berhasil digagalkan oleh anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan  Laut  Jayapura  yang  sedang  melakukan  razia  barang-barang  bawaan calon penumpang yang hendak berangkat ke Kabupaten Mamberamo  Raya melalui jalur  laut  dengan  menggunakan  Kapal  Perintis  KM.  CANTIKA  LESTARI  77 berangkat hari Kamis 28 Mei 2020 pada Pukul 13.00 WIT.
2.  Hasil  yang  dicapai  Polsek  Kawasan  Pelabuhan  Laut  Jayapura  menekan penyebaran miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.
Kepolisian  Sektor  Kawasan  Pelabuhan  Laut  Jayapura  dalam  upaya  menekan peredaran  miras  melalui  jalur  laut  di  pelabuhan  Jayapura  adapun  data-data  yang didapat  dalam  2  tahun  terakhir  ini  dari  tahun  2020  hingga  saat  ini,  berhasil menggagalkan  peredaran  miras  di  pelabuhan  laut  Jayapura  sebanyak  18  kasus diantaranya  9  kasus  di  tahun  2020,  7  kasus  di  tahun  2021  dan  2  kasus  di  tahun 2022 adalah sebagai berikut:

## Table I
Daftar Sita Miras Polsek KPL Jayapura Tahun 2020 – 2022 NO NAMA BARANG JUMLAH KAPAL NAMA PEMILIK WAKTU KET bsr kcl TAHUN 2020 1 1
CT 70 BOTOL UKURAN 1,5 L KM. LABOBAR LIDIK 25-02-2020 RAZIA CT 120 BOTOL UKURAN 600 ML 2 2 SOPI 40 PLASTIK TAKARAN 5L KM. DOBONSOLO LIDIK 11-04-2020 RAZIA 3 3 WISKY ROBINSON 68 BOTOL KM.CANTIKA LESTARI 77 LIDIK 28-05-2020 RAZIA 4 4 ANGGUR MERAH 36 BOTOL KM.CANTIKA LESTARI 77 LIDIK 15-06-2020 RAZIA WISKY DRUM 5 BOTOL 5 5 CT 55 BOTOL UKURAN 1,5 L KM. LABOBAR LIDIK 02-08-2020 RAZIA VODKA 24 BOTOL
BIR HITAM GUENNES
32 BOTOL 6 6 SOPI 15 PLASTIK
TAKARAN 5L KM. DOBONSOLO LIDIK 25-10-2020 RAZIA BIR BINTANG 24 BOTOL SEGUER 3 JERGEN
UKURAN 5 L 7 7 SOPI 4 JERGEN UKURAN 5 L KM. DOBONSOLO LIDIK 25-11-2020 RAZIA SOPI 33 PLASTIK TAKARAN 5L 8 8 WISKY ROBINSON 35 BOTOL KM.CANTIKA LESTARI 77 LIDIK 07-12-2021 RAZIA 9 9 CT 91 BOTOL UKURAN 1,5 L KM. LABOBAR LIDIK 23-12-2021 RAZIA TAHUN 2021 10 1 SOPI 85 LITER KM. DOBONSOLO LIDIK 12-01-2021 RAZIA 11 2 WISKY ROBINSON 8 BOTOL KM.CANTIKA LESTARI 77 LIDIK 09-04-2021 RAZIA 12 3 SOPI 85 PLASTIK TAKARAN 5L KM. DOBONSOLO LIDIK 23-05-2021 RAZIA SOPI 23 PLASTIK TAKARAN 5L
13 4
SOPI 15 PLASTIK TAKARAN 5L KM. DOBONSOLO LIDIK 18-07-2021 RAZIA SOPI 180 PLASTIK TAKARAN 600 ML
14 5 SOPI 4 BTOL UKURAN 600 ML KM. DOBONSOLO LIDIK 30-09-2021 RAZIA SOPI 1 JERGEN UKURAN 5 L 15 6 CT 45 BOTOL UKURAN 600 ML KM. LABOBAR LIDIK 05-11-2021 RAZIA 16 7 WISKY R. AMER, VODKA BIR HITAM G.BIR BINTANG 189 BOTOL KM.CANTIKA LESTARI 77 LIDIK 28-12-2021 RAZIA
TAHUN 2022 17 1 CT 22 BOTOL UKURAN 600 ML KM. LABOBAR LIDIK 02-02-2022 RAZIA 18 2 SOPI 50 PLASTIK TAKARAN 5L KM. DOBONSOLO LIDIK 15-03-2022 RAZIA
Sumber: Data Tahun 2022 Polsek KPL Jayapura
Dari table II diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020 ada 9 kasus tindak pidana peredaran minuman keras dan di tahun 2021 menjadi 7 kasus tindak pidana peredaran minuman keras, dan hingga saat ini dari bulan Januari - Maret terdapat 2 kasus  tindak  pidana  peredaran  minuman  keras.  Dengan  adanya  pernyataan  dari tabel tersebut, maka “kinerja dari Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura  mendapatkan  hasil  yang  sangat  positif  dikarenakan  dari  tahun  2020 sampai  tahun  2021  mengalami  penurunan  angka  kasus  tindak  pidana  peredaran minuman  keras  di  pelabuhan  Jayapura,  Dan  juga  dapat  dilihat  dari  tabel  diatas berbagai macam merek dan jenis miras yang berhasil disita dan diamankan.

## 3.  Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  menekan  penyebaran  miras melalui jalur laut di pelabuhan Jayapura.
Menurut  pihak  Kepolisian  Sektor  Kawasan  Pelabuhan  Laut  Jayapura  untuk mengantisipasi  berbagai  perkembangan  baru  dan  potensi  ancaman  yang  dapat mengganggu  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat,  sesungguhnya    telah melakukan berbagai upaya.  Pada batas-batas  tertentu,  upaya  yang telah  dilakukan boleh  dikata  telah  memperlihatkan  hasil  yang  signifikan.  Potensi  gangguan ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  hingga  kini  dapat  dieliminasi  dan  dicegah. Namun  demikian,  harus  diakui  bahwa  upaya  menciptakan  ketertiban  dan ketentraman  masyarakat  yang  benar-benar  optimal  bukanlah  hal  yang  mudah. Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat dalam  pengawasan  dan pengendalian peredaran miras yaitu:

## a.  Penegak Hukum
Kurangnya  waktu  penertiban  yang  diagendakan  oleh  Aparat  Penegak  Hukum sehingga  pelaku  pelanggaran  masih  mempunyai  peluang  mengedarkan  minuman beralkohol  secara  illegal,  kegiatan  razia  hanya  dilaksanakan  pada  waktu  dan moment tertentu seperti yang dilaksanakan oleh Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura. Yang Pertama , melaksanakan razia hanya jika ada kapal pelni yang masuk di pelabuhan Jayapura, dan kapal-kapal perintis berskala sedang yang  masuk  di  pelabuhan  Jayapura  tidak  semua  dilakukan  penertiban  dan  razia hanya kapal tertentu saja yang rute pelayarannya dicurigai banyak memasok/menyuplai miras keluar dari Kota Jayapura ke daerah tertentu.
Kedua, kurangnya  kekuatan  Aparat Penegak Hukum  yang dimiliki  oleh  Polsek Kawasan  Pelabuhan  Laut  Jayapura,  jadi  setiap  kegiatan  pengamanan  kapal  dan razia  yang  dilaksanakan,  personil  yang  terlibat  sangat  terbatas  sehingga pengawasan dan pengendalian peredaran  miras di pelabuhan Jayapura tidak begitu maksimal,  banyak  celah  dan  jalan  yang  dimanfaatkan  oleh  oknum  nakal  penjual miras tersebut untuk meloloskan barangnya keluar dari pelabuhan jayapura.

## b.  Sarana dan Fasilitas
Untuk  merespon  cepat  pengaduan  atau  informasi  yang  didapat  dari masyarakat  terkait  adanya  peredaran  miras  dan/atau  ada  barang  yang  dicurigai berisi barang bukti berupa miras Aparat Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan laut Jayapura  tidak  memiliki  sarana  kendaraan  dinas  baik  itu  sepeda  motor  dinas  atau
mobil  dinas  yang  dikhususkan  untuk  unit  patroli,  sehingga  personil  untuk  sampai ketempat  kejadian  perkara  (TKP)  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  karena aksesnya dengan berjalan kaki.
Sedangkan fasilitas yang dimiliki berupa alat komunikasi perseorangan sangat tidak memadai, alat komunikasi yang dimaksud yaitu Handy Talky (HT). alat tersebut hanya  ada  bebrapa  unit  saja  yang  dimiliki  oleh  Polsek  KPL  Jayapura  dan  hanya beberapa personil saja  yang  memegang  alat tersebut. kurangnya fasilitas  yang  ada sangat  mempengaruhi  hasil  kinerja  dilapangan,  seperti  hal  nya  saat  melaksanakan razia  barang bawaan penumpang kapal  yang  hendak turun di pelabuhan Jayapura, padatnya  volume  penumpang  yang  turun  dari  kapal  sehingga  membatasi  ruang gerak  petugas  dan  tidak  dapat  saling  berkomunikasi  dengan  baik,  dan  sulit  saling member informasi, hal ini juga salah satu kendala serius yang sangat mempengaruhi hasil  kerja  dilapangan  membuat  kinerja  Aparat  Polsek  KPL  Jayapura  tidak  begitu maksimal.

## c.  Masyarakat
Faktor  masyarakat,  yaitu  berkaitan  dengan  kesadarannya  dalam  mematuhi hukum,  Soerjono  Soekanto  berpendapat  faktor  masyarakat  juga  salah  satu  faktor yang  harus  diperhatikan  agar  penegakan  hukum  dapat  berjalan  dengan  baik. 10 Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam  melakukan  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  peredaran  miras, masyarakat  kurang  memahami  akan  akibat  dari  miras.  Miras  seperti  bagian  dari kesehariannya,  bahkan  kesulitan  ini  sudah  dialami  sejak  lama.  Kebiasaan  ini dianggap  penyakit  masyarakat  dimana  sering  kali  dilakukan  razia  masih  saja melakukan  hal  sama.  Hal  ini  menunjukkan  para  pedagang  tidak  jera  melakukan tindak pidana peredaran miras karena keuntungan yang didapat juga besar.
Masyarakat  juga  kurang  mendukung  tentang  Pengendalian  Peredaran Minuman  Beralkohol  karena  masyarakat  sendiri  yang  mempengaruhi  penggunaan minuman beralkohol, yaitu:
a.  Banyaknya  permintaan  terhadap  minuman  beralkohol  terjadi  karena  pola  hidup konsumtif dari masyarakat Kota Jayapura.
10 Soerjono  Soekanto,  1986, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta:  CV. Rajawali, hlm. 5.
b.  Ada  beberapa  pedagang  minuman  beralkohol  di  Kota  Jayapura  menyediakan minuman  beralkohol  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  atau  remaja  untuk memperoleh keuntungan pribadi.
c.  Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan perizinan, serta pengawasan  dan  pengendalian  yang  longgar  menjadi  faktor  penunjang  bagi peredaran  minuman  beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah  didapat oleh masyarakat.

## KESIMPULAN
Kepolisian sektor Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura  melakukan upaya-upaya dan  pengawasan  untuk  mencegah  terjadinya  kasus  tindak  pidana  peredaran minuman  keras  di  wilayah  hukum  polsek  KPL  Jayapura  dengan  menempuh beberapa  cara  yaitu  Upaya  pre-emtif,  upaya  preventif,  upaya  represif  dan  juga berupa pengawasan Intern dan pengawasan Ekstern. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan  Perda  Kota  Jayapura  No.  8  Tahun  2014  tentang  Pengendalian  dan Pengawasan  Minuman  Beralkohol  di  Kota  Jayapura.  Maka  dari  itu  penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Sektor  Kawasan  Pelabuhan  Laut  Jayapura mendapatkan  hasil  yang  sangat  positif  karena  dari  tahun  2020  sampai  tahun  2021 mengalami penurunan angka kasus tindak pidana peredaran minuman keras.
Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  menekan  penyebaran  miras melalui  jalur  laut  di  pelabuhan  Jayapura  yaitu  kurangnya  waktu  penertiban  yang diagendakan  oleh  aparat  penegak  hukum,  kurangnya  kekuatan  aparat  penegak hukum  yang  dimiliki  oleh  Polsek  Kawasan  Pelabuhan  Laut  Jayapura,  Serta  sarana dan fasilitas  yang  dimiliki  tidak  memadai, begitupun juga  masayarakat  yang  kurang mendukung  dan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  relative  rendah  yang mempengaruhi  kelancaran  dalam  melakukan  pemberantasan  terhadap  tindak pidana  peredaran  miras  Serta  penerapan sanksi bagi pelanggar  yang terlalu ringan tidak  memberikan  efek  jera  bagi  masyarakat  yang  melanggar  terkait  larangan peredaran miras sehingga masih banyak pelaku yang mengulangi pelanggarannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Chairul  Huda.  2015. Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  Kesalahan  menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Dewi,  A.  L.,  &  Tahir,  M.  2021, Penerapan  Edukasi  Hukum  kepada  Masyarakat terhadap Bahaya  Minuman  Keras  Beralkohol  di  Kota  Kendari .  Arus  Jurnal Sosial  dan Humaniora, 1 (3), 148-153
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
M. Ali Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal, Jakarta : Sinar Grafika.
Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun  2015  tentang  perubahan  kedua  atas  peraturan  menteri  perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang  pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol
Soerjono  Soekanto,  1986, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,
Jakarta: CV. Rajawali.
Soerjono Soekanto, 1986, Peranan dan Status Sosial, Jakarta: CV. Rajawali.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisan Negara Republik Indonesia.