## PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN
Lakharis Inuzula 1 , Koko Bustami 2 email: lakharis@uniki.ac.id
1,2) Dosen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Abstract : This study aims to see the effect of the understanding of government accounting standards and the use of regional financial management information systems on the quality of regional financial reports in Bireuen district. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The data is based on  questionnaires  distributed  to  31  SKPD  in  Bireuen  Regency  with  a  total  sample  of  62  samples.  The analysis  technique  used  is  Multiple  Linear  Regression,  hypothesis  testing  using  statistics,  F  test  and determination coefficient test and statistics for partial impact testing with a significance level of 5%. In addition,  a  descriptive  test  was  also  conducted  regarding  the  development  of  Bireuen  Regency.  The results of data analysis indicate that the resulting multiple regression model is Y = 0.799 + 0.191 (X1) + 0.355  (X2)  +  e.  The  variable  of  understanding  government  accounting  standards  has  a  significant positive  effect  on  the  quality  of  regional  financial  reports.  This  is  in  accordance  with  the  regression coefficient  of  the  variable  Government  Accounting  Standards  Understanding  (X1).  The  Variable  of Regional Financial Management Information System Utilization (X2) has a positive and significant effect on the quality of regional financial reports, with a regression coefficient of 0.355. The simultaneous test results show that the understanding of government accounting standards and the use of regional financial management  information  systems  affects  the  quality  of  regional  financial  reports  with  a  determination coefficient of 85%.
Keywords : government  accounting  standards,  regional  financial  management  information  systems, regional financial reports .

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  merupakan  kegiatan  akhir dari  segala  proses  akuntansi  yang  dilakukan. Namun  sama  halnya  dengan  sektor  swasta,  sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan  yang  baik.  Laporan  keuangan  sektor publik  berbeda  dengan  laporan  keuangan  sektor swasta,  dikarenakan  pemerintah  sebagai  lembaga yang  berorientasi  non-profit  membuat  akun  yang terdapat  pada  laporan  keuangan  pun  berbeda, seperti  adanya  Laporan  Realisasi  Anggaran, Laporan  Operasional,  Laporan  Saldo  Anggaran Lebih,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Perubahan  Ekuitas  dan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan.  Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah mengeluarkan  acuan  PP  71/2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman akan Standar Akuntansi Pemerintahan sangatlah  penting  dalam  pembuatan  laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan  pemerintah  daerah  harus  memenuhi karakteristik  kualitatif  yang  sesuai  dengan  PP 71/2010  yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan dan  dapat  dipahami.  Sementara  ini,  pengelolaan keuangan  daerah  dipengaruhi  oleh  sumber  daya manusia  yang  memahami  dan  menguasai  ilmu akuntansi,  khususnya  akuntansi  pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang  kompeten  untuk  menghasilkan  sebuah laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Dengan  kata lain, unsur pemahaman standar akuntansi berperan penting  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah. Dalam  penyusunan  dan  pengelolaan  keuangan daerah,  diperlukan  suatu  sistem  yang  mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan transaksi keuangan. Sistem informasi  keuangan  daerah  merupakan    suatu sistem pengelompokan, pencatatan dan pemrosesan  aktivitas  keuangan  pemerintah  daerah kedalam  sebuah  laporan  keuangan  sebagai  suatu
informasi  yang  dapat  digunakan  oleh  pihak tertentu  dalam  pengambilan  keputusan.  Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya akan mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan  berupa  Opini.  Pada  saat  Badan Pemeriksa Keuangan memberikan suatu Opini atas sebuah  Laporan  Keuangan  maka  itu  dapat memberikan  gambaran  berkualitas  atau  tidaknya sebuah  instansi,  dimana  dapat  dilihat  dari  sebuah pengelolaan  keuangan  daerah  yang  tersistem dengan  baik.    Kualitas  laporan  keuangan pemerintah  sangat  menarik  dikaji  lebih  jauh, dikarenakan dalam kenyataannya laporan keuangan  pemerintah  daerah  masih  terdapat  data- data  yang  disajikan  tidak  sesuai  dengan  prinsip akuntansi  berlaku  umum.  Kemudian  masih terdapat  Opini  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan yang  mengarah  kepada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  dikarenakan  dalam  penyusunan  laporan keuangan  belum  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan  dan  belum  memenuhi  kelengkapan yang  telah  ditetapkan  serta  kurangnya  bukti-bukti transaksi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  daerah pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Bireuenbelum  sepenuhnya  dapat  meningkatkan efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan  kinerja,  dan  meningkatkan  efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya.  Namun,  sejauh  ini  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bireuen  telah melaksanakan  dengan  sebaik  mungkin  walaupun dalam  realitanya  belum  dapat  menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik. Permasalahan  yang  akan  diteliti  mencakup:  (1) bagaimana pemahaman standar akuntansi pemerintah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pada pemerintah daerah. (2) bagaimana pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan keuangan pada pemerintah daerah.
Tujuan  khusus  dalam  penelitian  ini  sejauh mana  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah  memahami  standar  akuntansi  pemerintah serta  sejauh  mana  implementasi  sistem  informasi pengelolaan  keuangan  daerah  yang  nantinya  akan
berdampak  kepada  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

## LANDASAN TEORI
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

## Daerah
Menurut  Hanafi  (2017:52)  terdapat  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  suatu  laporan keuangan daerah, mencakup :
a. Kompetensi Sumber Daya Manusia.
Merupakan  karakteristik  dasar  dari  seseorang yang  memungkinkan  mereka  mengeluarkan kinerja  superior  dalam  pekerjaannya.  Makna kompetensi  mengandung  bagian  kepribadian yang  mendalam  dan  melekat  pada  seseorang dengan  perilaku  yang  dapat  diprediksi  pada berbagai  keadaan  dan  tugas  pekerjaan. Prediksi  siapa  yang  berkinerja  baik  dan kurang  baik  dapat  diukur  dari  kriteria  atau standar yang digunakan.
b. Peran  Audit  Internal.  Merupakan  kegiatan penilaian  yang  independen  dalam  organisasi untuk  mereview  operasi  sebagai  jasa  yang diberika  kepada  manajemen.  Internal  audit merupakan  auditor  yang  bekerja  didalam suatu  entitas  atau  perusahaan  yang  bertugas untuk  mengetahui  apakah  prosedur  serta kebijakan yang sudah disusun dan diterapkan oleh manajemen yang telah dipatuhi, menentukan  tingkat  efektivitas  dan  efesiensi serta  prosedur  aktivitas  kegiatan  organisasi serta  menentukan  keandalan  informasi  yang telah  dihasilkan  oelh  bagian-bagian  dari entitas atau organisasi.
c. Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah. Merupakan sistem informasi  yang  mampu  menangani  proses pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dimulai dari  penyusunan  anggaran  sampai  dengan pelaporan  dan  pertanggungjawaban  laporan keuangan daerah.
d. Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah. Merupakan  prinsip-prinsip  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pemerintah,  yang  terdiri  atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah
(LKPD). Selain itu merupakan prinsip-prinsip akuntansi  yang  disusun  dalam  rangka peningkatan  transaparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Karakteristik  kualitatif  yang  diperlukan  agar laporan  keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi kualitas  seperti  yang  diharapkan  menurut  PP 71/2010 antara lain :
1. Relevan.
Dikatakan  relevan  apabila  informasi  yang termuat  didalamnya  dapat  mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan  atau  mengoreksi  hasil  evaluasi mereka  di  masa  lalu.  Dengan  demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengguna.
2. Andal. Dikatakan  andal  apabila  informasi  dalam laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur  serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi  jika  hakikat  atau  penyajian  tidak  dapat diandalkan  maka  penggunaan  informasi tersebut secara potensial menyesatkan.
3. Dapat Dibandingkan. Informasi  yang  termuat  dalam  laporan keuangan  akan  lebih  berguna  jika  dapat dibandingkan  dengan  laporan  keuangan periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan entitas lain.
4. Dapat Dipahami.
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  dapat  dipahami  oelh  pengguna  dan dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang disesuaikan  dengan  batas  pemahaman  para pengguna.  Untuk  itu  pengguna  diasumsikan memiliki  pengetahuan  yang  memadai  atas kegiatan  dan  lingkungan  operasi  entitas pelaporan  serta  adanya  kemauan  pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah
Menurut  Nuraini (2007)  pemahaman  akuntansi merupakan  suatu  kemampuan  seseorang  untuk
mengenal  dan  mengerti  tentang  akuntansi.  Oleh karena itu, pemahaman standar akuntansi pemerintah merupakan suatu kemampuan seseorang  untuk  mengukur,  mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan  keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku dalam standar akuntansi pemerintah.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010,  pemahaman  standar  akuntansi pemerintah diukur dengan indikator berikut :
a. Memahami neraca
b. Memahami laporan realisasi anggaran
c. Memahami laporan arus kas
d. Memahami catatan atas laporan keuangan
e. Memahami persediaan
f. Memahami investasi
g. Memahami aset tetap
h. Memahami konstruksi dalam pekerjaan
i. Memahami kewajiban
j. Memahami  koreksi  kesalahan,  perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa

## Pemanfaatan  Sistem  Pengelolaan  Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 23  ayat  1  menerangkan  sebagai  berikut  : “serangkaian  prosedur  mulai  dari  proses pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran, sampai  pada  pelaporan  keuangan  dalam  rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.
Indikator pemanfaatan sistem pengelolaan informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  mengacu pada penelitian Rashwan (2017), mencakup :
a. Sistem  akuntansi  yang  sesuai  dengan  standar akuntansi pemerintah
b. Jaringan  internet  yang  termanfaatkan  dengan baik
c. Aplikasi atau software yang digunakan
d. Laporan keuangan yang terkomputerisasi
e. Aplikasi atau software sesuai dengan undang- undang yang berlaku

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  kuantitatif.  Metode deskriptif  kuantitatif  tersebut  digunakan  untuk
menguji  pengaruh  pemahaman  standar  akuntansi pemerintahan  dan  pemanfaatan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terhadap  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten Bireuen.  Menurut  Sugiyono  (2003:  11)  Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengetahui  nilai  variabel  mandiri,  baik  satu variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel  yang  lain.  Menurut  Sugiyono,  (2003:14) Penelitian  kuantitatif,  adalah  penelitian  dengan memperoleh  data  yang  berbentuk  angka  atau  data kualitatif yang diangkakan.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metode survei dengan kuisioner, yaitu metode pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk dijawab  (Sugiyono,  2010:139).  Daftar  pertanyaan dan  pernyataan  tertulis  yang  diberikan  kepada responden  mengenai  pemahaman  standar  akutansi pemerintahan,  pemanfaatan  sistem  informasi pengelolaan keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  para pejabat  yang  terlibat  dalam  proses  keuangan, pelaporan dan anggaran yaitu Kasubbag Keuangan dan Staf Keuangan yang meliputi SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berjumlah 31  SKPD.  Adapun  teknik  pengambilan  sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Non  Probability  Sampling dengan  jenis  sampling jenuh  atau  sensus.  Menurut  Kuncoro  (2007:164), sampling  jenuh  atau  sensus  adalah  sebuah  teknik pengambilan  sampel  dimana  semua  populasi dijadikan  sampel,  hal  ini  dilakukan  karena populasi relatif kecil. Pengambilan sampel dengan metode ini memungkinkan penulis untuk melakukan perhitungan statistik untuk menentukan hubungan kedua variable yang akan diteliti.
Adapun  sampel  pada  penelitian  ini  adala  para pejabat  yang  terlibat  dalam  proses  keuangan, pelaporan dan anggaran yaitu Kasubbag Keuangan dan Staf Keuangan yang meliputi SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berjumlah 62 orang sampel.
Persamaan  regresi  linier  beganda  pada  penelitian ini adalah:
Keterangan : Y =  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah a =  Konstanta X 1 =  Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan X 2 = Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah b 1 b 2 =  Koefisien regresi e = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  pelaksanaan  penelitian  dilihat  dari  data yang  diperoleh  pada  objek  penelitian  yaitu Pemerintah  Kabupaten  Bireuen.  Data  yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber serta jawaban dari kuisioner yang telah didistribusikan  sebelumnya.  Data  hasil  penelitian ini  diperoleh  dari  62  orang  pejabat  yang bertanggung  jawab  terhadap  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  meliputi  31  SKPD  atau
Satuan  Kerja  Perangkat  Kabupaten  Bireuen sebagai lokasi penelitian.
Tabel 1. Jenis Kelamin
Frequency  Percent Valid Percent Cumulat ive Percent Vali d 1. Laki- laki 40 64,5 64,5 64,5 2. Wanita 22 35,5 35,5 100,0 Total 62 100,0  100,0
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  jenis kelamin  yang  paling  banyak  adalah laki-laki  yang berjumlah  sebanyak  40  orang  atau  sebesar  64,5% dan  yang  perempuan  adalah  sebanyak  22  orang atau sebesar 35,5%.

## Tabel 2. Usia
Frequen cy Percent Valid Percent Cumula tive Percent Val id 25 – 35 1 1,6 1,6 1,6 36-45 16 25,8 25,8 27,4 > 45 45 72,6 72,6 100,0 Total 62 100,0 100,0
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  dan  dijelaskan bahwa  usia  yang  di  miliki  responden  yang  paling dominan  adalah  >  45  tahun  sebanyak  45  orang atau sebesar 72,6%, selanjutnya responden dengan usia  antara  36-45  tahun  sebanyak  16  orang  atau sebesar 25,8% dan terakhir responden dengan usia antara  25-35  tahun  hanya  sebanyak  1  orang dengan persentase sebesar 1,6%.

## Tabel 3. Pendidikan Terakhir
Freque ncy Percent Valid Percent Cumulati ve Percent Val id Sarjana 46 74,2 74,2 74,2 Diploma 4 6,5 6,5 80,6 SMU 12 19,4 19,4 100,0 Total 62 100,0 100,0
Pada  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  sebagian besar  responden  memiliki  tingkat  pendidikan
Sarjana  dengan  jumlah  46  orang  atau  sebesar 74,2%.  Seterusnya  dilanjutkan  dengan  tingkat pendidikan  Diploma  sebanyak  4  orang  atau sebesar  6,5%.  Selanjutnya  tingkat  pendidikan SMU  sebanyak  12  orang  dengan  persentase sebesar 19,4%.

## Tabel 4. Masa Kerja
Freque ncy Percent Valid Percent Cumulative Percent Vali d 1, < 5 5 8,1 8,1 8,1 2,6 – 10 24 38,7 38,7 46,8 3,> 11 33 53,2 53,2 100,0 Total 62 100,0 100,0
Pada  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar responden memiliki masa kerja lebih dari 11 tahun yaitu sebanyak  33  orang.  Kemudian  responden  dengan  masa kerja  antara  6  –  10  tahun  sebanyak  24  orang  atau sebesar  38,7%  dan  terakhir  responden  dengan  masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 8,1 persen
Analisis Statistik Deskriptif Tabel 5. Statistik Deskriptif Variabel Mean Std. Deviation N Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah  (X 1 ) 39,9839 7,52372 62 Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X 2 ) 24,8548 3,50572 62 Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) 15,6452 2,72870 62
Berdasarkan  Tabel  5  Statistik  Deskriptif  yang ditunjukkan adalah rata-rata (mean) dan deviasi standar serta N  yang  merupakan banyaknya kasus  yang diolah. Rata-rata (Mean) merupakan  cara  yang  paling  umum digunakan  untuk  mengukur  nilai  sentral  dari  suatu distribusi  data.  Deviasi  standar  merupakan  perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya.
Dalam Tabel 5 tampak Mean atau rata-rata variabel Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah  adalah 39,98  dan  standar  deviasinya  adalah  7,52.  Kemudian kita  lihat Mean variabel Pemanfaatan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah  24,85  dan  standar  deviasinya  adalah  3,50. Selanjutnya  mean  variabel  Kualitas  Laporan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Bireuen  yaitu  15,64 dan standar deviasinya adalah 2,72.

## Uji Validitas
Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
Variabel Indik ator r- hitung Pearson Correla tion Signif ikan (2- tailed) r- tabel Kete rang an Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X 1 ) X 1 .1 0,738 0,000 0.250 Valid X 1 .2 0,817 0,000 0.250 Valid X 1 .3 0,800 0,000 0.250 Valid X 1 .4 0,750 0,000 0.250 Valid X 1 .5 0,822 0,000 0.250 Valid X 1 .6 0,766 0,000 0.250 Valid X 1 .7 0,804 0,000 0.250 Valid X 1 .8 0,739 0,000 0.250 Valid X 1 .9 0,828 0,000 0.250 Valid X 1 .10 0,726 0,000 0.250 Valid Pemanfaata n Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (X 2 ) X 2 .1 0,805 0,000 0.250 Valid X 2 .2 0,752 0,000 0.250 Valid X 2 .3 0,659 0,000 0.250 Valid X 2 .4 0,596 0,000 0.250 Valid X 2 .5 0,700 0,000 0.250 Valid X 2 .6 0,713 0,000 0.250 Valid Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) Y-1 0,810 0,000 0.250 Valid Y-2 0,776 0,000 0.250 Valid Y-3 0,742 0,000 0.250 Valid Y-4 0,809 0,000 0.250 Valid
Berdasarkan  Tabel  6  dapat  dijelaskan  bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah  adalah  valid  karena memiliki nilai koefisien korelasi (r-hitung) > 0,250 berdasarkan  nilai  t-tabel  dan  nilai  signifikansi  < 0,05.

## Uji Reliabilitas
Tabel 7. Rekapitulasi Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian
No Variabel Cronbach ’s Alpha Skala Alpha Ket. 1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X 1 ) 0,928 0,60 Relia bel 2 Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X 2 ) 0,798 0,60 Relia bel 3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) 0,790 0,60 Relia bel
Dari  Tabel  7  diatas  terlihat  bahwa  instrumen penelitian  untuk  seluruh  variabel  penelitian (Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah)  adalah  reliabel,  karena  nilai Alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,60.

## Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam  residual  dari  model  regresi  yang  dibuat berdistribusi  normal  atau  tidak.  Model  regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal.

## Gambar 1. Normal Probability Plot
Berdasarkan  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa titik-titik pada normal probability plot
menyimpang  dan  mengikuti  garis  diagonal,  maka disimpulkan  bahwa  residual  model  regresi berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Multikolinieritas  merupakan  suatu  keadaan dimana  di  antara  variabel  bebas  dalam  model regresi  terdapat  korelasi  yang  signifikan.  Model regresi yang baik tidak mengandung multikolinieritas.  Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya multikolinieritas  digunakan Variance  Inflation Factor (VIF).  Apabila  nilai tolerance >  0,10  atau nilai  VIF  <  10,  maka  tidak  ada  multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
Tabel 8. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X 1 ) 0,379 2,638 Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X 2 ) 0,379 2,638

## Sumber: Lampiran output SPSS (Data Diolah, 2018)
Berdasarkan  Tabel  8  di  atas,  dapat  dilihat bahwa  nilai tolerance dari  2  variabel  bebas semuanya  lebih  besar  dari  0,10,  demikian  pula nilai  VIF  lebih  kecil  dari  10.  Dapat  disimpulkan bahwa  model  regresi  tidak  mengindikasikan adanya multikolinieritas atau asumsi non multikolinieritas terpenuhi.

## Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas menunjukkan adanya ketidaksamaan  varians  dari  residual  atas  suatu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Uji  ini dapat dilakukan dengan melihat signifikansi alpha koefisien  korelasi  >  0,05  atau  dengan  metode scatter  plot .  Situasi  heteroskedastisitas  akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi  menjadi  tidak  efisien  dan  hasil  taksiran dapat  menjadi  kurang  atau  melebihi  dari  yang semestinya. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat adanya  pola  tertentu  seperti  bergelombang, menyempit  kemudian  melebar.  Dengan  demikian,
agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan,  maka  situasi  heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.
Gambar 2 . Scatter Plot ZPRED Dan SRESID
Gambar  2 Scatter  Plot di  atas  menunjukkan titik-titik  menyebar  secara  acak  di  atas  dan  di bawah  nilai  0  pada  sumbu  Y.  Berdasarkan  hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heterokedastisitas  dalam  model  regresi  yang digunakan, dengan demikian asumsi non heterokedastisitas terpenuhi.

## Rancangan Analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Analisis  Regresi  Linear Berganda,  pengunaan  teknik  ini  dilakukan  jika terdapat  dua  atau  lebih  variabel  terikat.  Menurut Sugiyono  (2009)  regresi  linier  berganda  adalah alat  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui besarnya pengaruhnya variabel-variabel independen  (X)  terhadap  variabel  dependen  (Y). Berikut  ini  adalah  hasil  analisis  regresi  linier berganda  antara  Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintah (X 1 ) dan Pemanfaatan Sistem Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (X 2 ) terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Y) menggunakan  program  SPSS,  dengan  persamaan regresi:
Y = a + bx 1 + bx 2
Y = 0,799 +  0,191 (X 1 ) + 0,355 (X 2 )

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Variabel Koefisien Regresi t hitung t- tabel Sig uji t Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X 1 ) 0,191 6,709 1,671 0,000 Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  (X 2 ) 0,355 5,805 0,000 Konstansta
R square Adjusted R Square =  0,799 =  0,862 =  0,858 F hitung Signifikansi F =  184,775 =  0,000 a
Berdasarkan  hasil  olah  SPSS  maka,  model regresi linier berganda yang dihasilkan adalah :
Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda pada  hasil  output  SPSS  di  atas  diuraikan  sebagai berikut :
a. Konstanta (α)
Nilai  konstanta  (α)  adalah  sebesar  0,799 artinya  apabila  variabel  bebas  Pemahaman Standar  Akuntansi  Pemerintah  (X 1 )  dan Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (X 2 )  bernilai  nol,  maka diprediksikan  Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintah  (X 1 )  dan  Pemanfaatan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X 2 ) terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah (Y) adalah sebesar 0,799
b. Koefisien Regresi (βi)
1) Nilai  koefisien  regresi  variabel  Pemahaman Standar  Akuntansi  Pemerintah  (X 1 )  adalah sebesar    0,191  artinya  jika  Pemahaman Standar  Akuntansi  Pemerintah  (X 1 )  naik  satu point,  maka  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah  (Y)  pada  Pemerintahan  Kabupaten Bireuen  akan  mengalami  kenaikan  sebesar
0,191.  Tanda  positif  menunjukkan  searah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  (Y).  Artinya  bahwa  jika  ada peningkatan  Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintah  maka  akan  terjadi  kenaikan Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  sebesar nilai koefisien regresi yaitu 1,91 %.
2) Nilai  koefisien  regresi  variabel  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah (X 2 ) adalah sebesar 0,355 artinya jika variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X 2 ) naik satu point,  maka  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bireuen akan mengalami peningkatan sebesar
3,55 %.

## Pengujian Hipotesis
1. Uji Kelayakan Model (Uji F)
Hasil  uji  kelayakan  model  dengan  F- test menunjukkan  bahwa  nilai  F-hitung  184,775 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berada di atas taraf nyata (α) = 0,05 (5%), ini berarti bahwa model yang digunakan pada penelitian ini fit (layak).
Hasil  uji  F  ini  memberikan  makna  bahwa variabel-variabel independen yang
diidentifikasi  pada  penelitian  ini  mampu memprediksi  dan  menjelaskan  fenomena kualitas  laporn  keuangan  pemerintah  daerah pada  Pemerintahan  Kabupaten  Bireuen  atau ada pengaruh secara simultan.
2. Uji Statistik t
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat signifikansi  pengaruh  secara  sendiri-sendiri dari masing-masing variabel bebas (independen)  pada  variabel  terikat  yang  juga dikenal  dengan  pengujian  secara  parsial. Pengujian  dilakukan  dengan  melihat  taraf signifikansi,  jika  taraf  signifikansi  yang dihasilkan  dari  perhitungan  di  bawah  0.05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi  hasil  t hitung lebih  besar  dari  0.05 maka hipotesis ditolak. Output analisis regresi berganda  atas  variabel-variabel  yang  diteliti disajikan pada lampiran.
Untuk  kemudahan  mekanisme  penyajian informasi  dan  pembahasan  beberapa  informasi
terpilih  untuk  kebutuhan  pengujian  secara  parsial t- test dapat disajikan pada Tabel 9 sebagai berikut:
Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Uji t Variabel Koefisien Regresi t - hitun g t – table Sig Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1) 0,191 6,709 1,671 0,000 Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) 0,355 5,805 1,671 0,000
Berdasarkan  hasil  uji  t  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Nilai  t  hitung  untuk  variabel  Pemahaman Standar  Akuntansi  Pemerintah  (X 1 )  pada 6,709  >  dari  t-tabel  1,671,  maka  Pemahaman
Standar  Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. selanjutnya  angka  signifikansi  sebesar    0.000 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan  pada  0.05,  maka  terbukti  bahwa Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah  sesuai  dengan hipotesis pertama.
2. Nilai  t  hitung  untuk  variabel  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (X 2 )  pada  5,805  >  t-tabel  1,671  dan angka  signifikansi  sebesar  0.000    yaitu  lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan pada  0.05  maka  terbukti  bahwa  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah  sesuai  dengan hipotesa kedua.

## 3. Uji Koefisien Korelasi
Analisis  koefisien  korelasi  pearson  adalah untuk mengetahui adanya derajat/kekuatan
hubungan Pemahaman Standar Akuntansi
Pemerintah  dan  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas
Laporan Keuangan
Daerah Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Nilai  probabilitasnya  adalah  0,05;  hal  ini disebabkan  uji  dilakukan  satu  sisi.Output  dari program  Statistik  22  diperoleh  nilai  koefisien korelasi seperti yang tertera pada tabel 10 berikut:

## Tabel 10. Koefisien Korelasi
Correlations
kualitas _ LKPD pemaha man_ sap pemanfa atan_SI PKD Pearson Correlati on kualitas_LKPD 1,000 ,885 ,870 pemahaman_sap ,885 1,000 ,788 pemanfaatan_SIP KD ,870 ,788 1,000 Sig. (1- tailed) kualitas_LKPD . ,000 ,000 pemahaman_sap ,000  . ,000 pemanfaatan_SIP KD ,000 ,000  . N kualitas_LKPD 62 62 62 pemahaman_sap 62 62 62 pemanfaatan_SIP KD 62 62 62
Berdasarkan  analisis  diatas,  maka  didapatkan serangkaian  angka  probabilitas,  terlihat  kedua variabel  data  sama-sama  berkorelasi  secara signifikan, yaitu antara Kualitas Laporan Keuangan  Daerah  dan  Pemahaman  Standar Akuntansi  Pemerintah  dengan  nilai  probablitas yaitu  sebesar  0.000,  nilai  ini  lebih  kecil  dari  0,05 hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemahaman  Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap Kualitas LKPD.
Begitu  juga  dengan  nilai  korelasi  antara Kualitas LKPD dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dengan  nilai probabilitas  yaitu  sebesar  0.000,  nilai  ini  lebih kecil  dari  0.000.  hal  ini  menunjukkan  bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan  Daerah  mempunyai  hubungan  yang cukup  kuat  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah.

## 4.  Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  ini  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel- variabel  bebas  memiliki  pengaruh  terhadap
variabel  terikatnya.  Output  dari  program  IBM SPSS Statistik 22 diperoleh nilai koefisien korelasi seperti yang tertera pada tabel 4.12 berikut:
Tabel 11. Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durb in- Wats on 1 ,929 a ,862 ,858 1,02948  1,677
Sumber: Data Diolah (2018)
Berdasarkan korelasi pearson dengan menggunakan rumus determinasi sebagai berikut:
KD = (r 2 ) x 100% = (0,862) 2 x 100%
= 0,858
= 85,8%
Berdasarkan  rumus  di  atas  maka  hasil perhitungan  dapat  dikategorikan  dalam  kriteria besarnya  pengaruh  berdasarkan  tabel  yang dikemukakan  oleh  Sugiyono,  2006:119  yaitu sebagai berikut:

## Tabel 12. Kriteria Koefisien Determinasi
Interval Tingkat Pengaruh 0%   - 19,9% Sangat rendah 20% - 39,9% Rendah 40% - 59,9% Sedang 60% - 79,9% Kuat 80% - 100% Sangat kuat
Dari  hasil  di  atas  maka  Pemahaman  Standar Akuntansi  Pemerintah  dan  Pemanfaatan  Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk kategori  sedang  dengan  nilai  0,858  (85,8%) memberikan  pengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Daerah  pada  Pemerintahan  Kabupaten Bireuen sedangkan sisanya sebesar 100% - 85,8% =    24,2  %    disebabkan  oleh  variabel  lain  yang tidak diteliti pada penelitian ini.

## Pembahasan Penelitian
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  maka  pada bagian  ini  akan  dibahas  hasil  perhitungan  yang telah  dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi  Pemerintah  (X1)  dan  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Pengujian ditunjukkan melalui hipotesis yang ada sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh masing-masing  konstruk  terhadap  konstruk  yang lainnya.
1. Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintahan  Kabupaten  Bireuen  diketahui bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh dan hubungan sebab  akibat  yang  searah  terhadap  kualitas
LKPD, maksudnya ialah setiap nilai Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah naik  maka  dapat  meningkatkan  kualitas LKPD.  Nilai  koefisien  regresi  variabel Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah diketahui  sebesar  0,191  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini membuktikan  bahwa  Pemahaman  Standar Akuntansi  Pemerintah  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Daerah.
Dari  hasil  penelitian  ini,  juga  mendukung hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh  Putu  Diah  Lestari  (2014)  yang  meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  pendidikan Dan  Pelatihan  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  (Studi  Pada  15  Dinas  Kabupaten Badung).
Penelitian  ini  dalam  pengujian  parsial pengaruh  pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap kualitas laporan keuangan 26,9%, pengaruh pendidikan terhadap kualitas laporan
keuangan  43,9%  dan  pengaruh  pelatihan terhadap  kualitas  laporan  keuangan  56,3%. Secara simultan dihasilkan pemahaman Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP), pendidikan  dan  pelatihan  secara  signifikan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas  laporan  keuangan  63,1%.  sudah menggunakan  SAP  sebagai  acuan  untuk menyajikan laporan keuangan.
2. Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Daerah
Berdasarkan  uji  hipotesis  secara  parsial, Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Daerah,  dengan  koefisien  regresi sebesar    0,355  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti bahwa meningkatnya  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  maka  akan meningkatkan  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah dan sebaliknya, menurunnya
Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  maka  akan  menurunkan
Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya  yang  dikemukakan  oleh Sari Maeka (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten Jembrana).
Dari  hasil  analisis  koefisien  korelasi  (R) sebesar  0,854  menunjukkan  bahwa  terjadi hubungan yang sangat kuat antara X1 dan X2 kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Hasil R2 sebesar 0,730. Hal  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang kuat  antara  variabel  independen  (pemahaman SAP  dan  pemanfaatan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah)  terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah  daerah),  yakni sebesar  73%.
Sedangkan  sisanya  sebesar  27%  dipengaruhi oleh variabel lain
3. Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
Hasil  uji  serentak  menunjukkan  bahwa Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  berpengaruh terhadap  Kualitas  LKPD,  dengan  koefisien determinasi sebesar 0,858 yang berarti bahwa 85,8%    variasi  pada  variabel  Kualitas  LKPD mampu  diterangkan  oleh  kedua  variabel Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama-sama.
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis persamaan  koefisien  regresi  yang  diperoleh yaitu  Y  =  0,799+  0,191  (X 1 )  +  0,355  (X 2 ) dapat disimpulkan bahwa variable
Pemanfaatan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  memberikan  pengaruh  lebih  besar terhadap Kualitas LKPD Pemerintahan Kabupaten  Bireuen  apabila  di  bandingkan dengan variabel Pemahaman
Standar Akuntansi  Pemerintah  terhadap  Kualitas LKPD.
Bila  kita  perhatikan  dari  hasil  penelitian terdahulu  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh Yuliani,  Nadirsyah  dan  Usman  Bakar  (2010) yang  meneliti  tentang  Pengaruh  Pemahaman Akuntansi,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Peran Internal  Audit  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Pemerintah Kota Banda Aceh).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel independen yang
diturunkan  secara  simultan  berpengaruh positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai  R2  sebesar 0,281  lebih  besar  dari  nilai  0.  Pengaruh sebesar 28,1% menunjukkan bahwa
pengaruhnya  lemah  karena  nilai  koefisien determinasi  R2  =  0,281  lebih  kecil  dari  0,5. Diduga masih ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
Selanjutnya  begitu  pula  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Marina  Ika  Puspita (2009)  yang  meneliti  mengenai  Pengaruh Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Instansi Pemerintah  Daerah  di  Bali.  Hasil  penelitian yang  dilakukan  memberikan  kesimpulan bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  antara Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara bersama-sama  terhadap  Kualitas  LKPD,  hal ini  berdasarkan  nilai  F  hitung  (23,853)  >  F tabel  (3,99).  Hal  ini  berarti  penelitian  ini dengan penelitian sebelumnya adalah sejalan.

## KESIMPULAN
1. Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah memiliki  pengaru  positif  signifikan  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
2. Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  memiliki  pengaruh  positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  memiliki pengaruh  positif  signifikan  secara  simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DAFTAR PUSTAKA Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
Hanafi,  Mamduh  dan  Abdul  Halim.  (2016).
Analisis  Laporan.  Keuangan  Edisi  ke-5. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
Keputusan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  08  Tahun  2006 tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja Instansi Pemerintah.
Putu  Diah  Lestari.  (2014).  Pengaruh  Pemahaman
Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap),
Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Penyajian Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  15  Dinas Kabupaten  Badung).  e-Journal  Universitas Pendidikan  Ganesha,  Volume  2  No.  1  Tahun 2014.
Rashwan.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Dan  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya  Manusia  Sebagai  Variabel  Moderasi (Studi  Empiris  Pada  Pemerintahan  Kabupaten Bone).  Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana Adiputra  dan  Edy  Sujana.  (2014).  Pengaruh Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  Dan  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Dinas-Dinas  di Pemerintah  Kabupaten  Jembrana).  e-Journal S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Sugiyono.  (2010).  Statistika  Untu  Penelitian. Bandung:Alfabeta.
Yuliani  Safrida,  Nadirsyah  dan  Usman.  B.  2010.
Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  Dan  Peran  Internal  Audit  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi  Pada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh). Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 2. Juli 2010.