## NATAPRAJA
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016
Halaman 107-126

## KUALITAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

## Abdiana Ilosa 1

## ABSTRACT
Starting  in  2010 the Government  of  Yogyakarta, according to  regional regulation about  parking  and  levy  on  the  edge  of  public  street  parking.  This  policy  expected  to increase parking levy’s revenues, more secure services and convenient parking, and traffic flows smoothly. This research used qualitative descriptive method. This research analyzed qualitative indicators of quality of service: 1) tangible   2) reliability; 3) transaparant and 4) security. This  research found  that public street  parking  less well and yet  according to the  wishes  of  the  community.  This  is  because  the  layout  of  the  parking  spaces  are  not  in place that interfere with the capacity of highways and disrupting the pedestrian capacity. Then  the  rates  charged  by  parking  operator  which  do  not  comply  with  official  rates. Human resources of  Transportastion Department  that  monitor directly into the field just a pick up that add up to 12 people to keep an eye on the parking lot 900 people outside the parking operators so ineffective, so that a parking lot of cheating.
Keywords : Parking Service Quality, Parking Space, Lack of Human Resource.

## ABSTRAK
Mulai  tahun  2010  Pemerintah  Kota  Yogyakarta,  sesuai  Perda  Perparkiran  dan Perda Retribusi Parkir Tepi Jalan, memberlakukan kenaikan tarif parkir untuk semua jenis kendaraan, menyederhanakan kawasan, dan menambah porsi bagi hasil pungutan retribusi parkir  kepada  juru  parkir.  Penelitian  ini  meneliti  bagaimana  kualitas  parkir  di  tepi  jalan umum Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisa dengan  indikator  kualitas  pelayanan:  1).  tangible  ( bentuk  fisik );  2).  Rability (keandalan); 3).  Transaparan (kejelasan  dan  kepastian); dan  security (jaminan  keamanan). Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum  Kota Yogyakarta kurang baik  dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat secara ideal.  Hal ini karena letak ruang parkir yang tidak pada tempatnya yang mengganggu kapasitas jalan raya dan mengganggu kapasitas pejalan kaki. Kemudian tarif  yang dipungut oleh petugas parkir  yang  tidak  sesuai  dengan  tarif  resmi.  Kemudian  SDM  dinas  perhubungan  yang kurang dan banyak pelanggaran parkir oleh juru parkir.
Kata kunci : Kualitas pelayan parkir, parkir TJU, SDM kurang.
1 Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. email: ella.abdiana@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Parkir merupakan suatu kebutuhan
bagi pemilik kendaraan yang menginginkan  kendaraannya  dapat  parkir di  tempat  yang  mudah  dicapai,  salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di  tepi  jalan  adalah  parkir  yang  berada pada  badan  jalan.  Maka,  jenis  parkir  ini dapat  mengakibatkan  turunnya  kapasitas jalan  karena  mangambil  bagian  dari  jalan sehingga  badan  jalan  menjadi  sempit. Seiring  berjalannya  waktu,  ruang  parkir yang  disediakan  oleh  pemerintah  sangat minim  jumlahnya  untuk  menampung kendaraan  bermotor  yang  kian  tahun  kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan  ruang  yang  kosong  untuk parkir,  maka  jalan  raya  tidak  dilewatkan untuk  dijadikan  tempat  parkir.  Dengan dihadirkannya  jalan  raya  sebagai  tempat parkir, maka akan timbul banyak masalah, mulai  dari  kelancaran  lalu  lintas  yang terganggu hingga menimbulkan kesembawutan  kota.  Ada  beberapa  hal menarik mengenai perparkiran ini yaitu:
1. Perparkiran dijalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonomi.
2. Perparkiran  di  jalan  umum  di  lain pihak dapat mengganggu
kelancaran lalu lintas
3. Munculnya  parkir  liar,  juru  parkir gadungan dan premanisme. Timbulnya  parkir  liar  ini  tidak terbatas pada acara-acara insidental, tetapi merambah tempat-tempat  ramai  pengunjung, seperti pusat pembelanjaan, restoran,  cafe,  hotel,  bahkan  di gerai ATM dan warung kaki lima.
4. Karcis  parkir  seringkali  tidak diberikan kepada pengguna parkir, khususnya di tepi jalan umum, ada juru parkir yang curang yaitu yang mengganti  karcis  dengan  kartu yang dibuat sendiri tanpa persetujuan instansi yang
berwenang.
Pembinaan dan pengelolaan perparkiran  merupakan  kegiatan  yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di  daerah.  Hal  ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan  yang  berhasil  mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran berlalu lintas ketertiban administrasi  pendapatan  daerah,  serta mampu  mengurangi  beban  sosial  melalui penyerapan  tenaga  kerja  (SK  Menhub  No 34  tahun  1990).  Pemerintah  daerah mempunyai  tugas  dan  tanggungjawab
dalam  membinaan  pengelolaan  parkir  di wilayahnya,  yang  merupakan  bagian  dari fungsi  pelayanan  umum.  Sebagai  imbalan penyelenggaraan pelayann umum, pemerintah  baik  berhak  memungut  dana dari  masayarakat  dalam  bentuk  retribusi dan pajak sebagai salah satu sumber PAD (Direktorat  Jendral  Perhubungan  Darat, 1998). Untuk parkir baik itu parkir umum atau  parkir  khusus,  diperlukan  adanya ketentuan-ketentuan  bagi  pemerintah  dan pengelola  dalam  kegiatan  perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat  parkir  sehingga  dapat  dijadikan sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan daerah  yang  potensial  guna  mendukung jalannya pemerintah dan kelancaran pembangunan kota.
Adanya perubahan-perubahan yang  terjadi  dalam  masyarakat,  baik dalam demografi, ekonomi maupun sosial mempunyai  implikasi  tertentu  kepada sektor parkir. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menimbulkan persoalan  lalu  lintas  dan  mempengaruhi kegiatan perparkiran.
Dalam mengatasi
masalah transportasi ada beraneka ragam instrumen kebijakan yang dapat digunakan  oleh  pemerintah.  Instrumen yang umum dikenal adalah peraturan atau
regulasii,  perizinan  lokasi  parkir  dan pemberlakuan dan pengendalian harga.Pemerintah kota Yogyakarta memilih  menggunakan instrumen regulasi sebagai  saran  untuk  mengendalikan  dan mengelola  sektor  parkir.  Untuk  alasan mewujudkan  penataan  perparkiran  yang lebih  efektif  dan  efisien  sehingga  dapat mendukung  kelancaran  lalu  lintas  dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna  jasa  parkir  secara  lebih  baik. Pemerintahan kota Yogyakarta memberlakukan  peraturan  daerah  (Perda) No 19 tahun 2009 tentang retribusi parkir tepi  jalan  umum  dan  Perda  No18  tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran. Salah satu implikasi pemberlakuan  Perda  No18  tahun  2009 bagi  masyarakat  pengguna  jasa  parkir adalah  kenaikan  tarif  parkir  sebesar  100 %.  Kemudian  dikeluarkan  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 5 tahun 2012 Tentang  Retribusi  jasa  umum  merubah tarif parkir menjadi sama antara kawasan I dan kawasan II.
Tentang  kondisi  dan  kebijakan perparkiran  di  Kota  Yogyakarta,  pakar dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas  Gadjah  Mada,  Heru  Sutomo menilai Pemkot Yogyakarta tidak mempunyai  konsep  dalam  mengelola parkir.  Peraturan  daerah  yang  muncul
lebih  banyak  menyoroti  masalah  tarif, bukan  wilayah  mana  saja  yang  bisa dijadikan  lahan  parkir  dan  peningkatan pelayanan publik. Padahal, masalah pokoknya adalah kemunculan tukang atau juru parkir di lahan parkir yang ilegal dan fenomena preman perparkiran yang diduga dimanfaatkan pemerintah mendongkrak  target  setoran  retribusi. Kondisi sepeti ini menyebabkan kenyamanan para pengguna parkir terganggu.  Dan  kualitas  pelayanan  yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tentang perparkiran jadi tidak efisien.
Melihat  keadaan  perparkiran  tepi jalan  sekarang  di  Kota  Yogyakarta mempunyai  masalah  yang  sangat  banyak diantaranya  dari  hasil  observasi  awal penulis  menemukan  fenomena  dimana sepanjang  Jalan  Maliboro  banyak  petugas parkir  yang    tidak  memberikan  karcis parkir  malah  mereka  yang  memberikan karcis  parkir  selalu  meminta  kembali parkir  kepada  pengguna  parkir  setelah mengambil kendaraannya, kemudian mulai jam  5  sore  petugas  parkir menaikkan tarif parkir menjadi 2 kali lipat dari  harga  karcis,  alasannya  pergantian petugas  parkir  padahal  Jalan  Malioboro itu  adalah  kawasan  I,    dan  Jalan Malioboro  adalah  kawasan  ramai  tujuan para wisatawan.
Yang menarik dengan setoran juru parkir  yang  tidak  sepenuhnya  didasarkan atas perhitungan karcis,  target pendapatan parkir  di  tepi  jalan  umum  di  Kota Yogyakarta  tiap  tahun  selalu  tercapai. Peran efektif koordinator wilayah (korwil) dalam pelaksanaan operasional pemungutan retribusi parkir sesuai dengan wilayah tugasnya dan tugas-tugas administrasi  dan  keuangan  terkait  dengan pemungutan retribusi parkir, ikut menentukan tercapainya target pendapatan parkir.  Ini  berbeda  dengan  temuan  di daerah  lain,  seperti  Kota  Semarang misalnya,  dimana  ditemukan  koordinator wilayah  menjadi  salah  satu  penyebab tidak  terealisasinya  target  pendapatan karena tidak menyetor ke Unit Pengelolaan Perparkiran.
Beberapa kejadian tersebut
menimbulkan  tanda  tanya  terkait  kualitas kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta,  kejelasan  tarif  dan  perasaan aman  dan  nyaman  bagi  pengguna  parkir. Padahal,  salah  satu  konsideran  Perda Perparkiran  dan  Perda  Retribusi  Parkir  di Tepi Jalan Umum secara jelas mengusung pelayanan  perparkiran  yang  berorientasi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran. Dengan banyaknya  juru  parkir  yang  beroperasi  di ruas-ruas jalan Kota Yogyakarta sekarang
saja,  sudah  mulai  dirasakan  adanya permasalahan transportasi seperti seringnya kita melihat lalu-lalang kendaraan bermotor yang memadati jalanan,  kemacetan  di  berbagai  ruas  jalan yang  diakibatkan  parkir  yang  semrawut yang berpotensi mendatangkan kecelakaan. Ada yang mengatakan sebagian  masalah  tersebut  diakibatkan oleh  parkir-parkir  liar  di  ruas-ruas  jalan (Kompas  Yogyakarta,  9/02/2010).  Guna mengatasi permasalahan di atas,
Pemerintah Kota
Yogyakarta memberlakukan Perda No. 18 Tahun 2009 tentang  Perparkiran  dan  Perda  No.  19 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, menggantikan regulasi lama yang  dirasakan  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan kondisi saat ini.
Berdasarkan latar belakang tersebut,  dapat  dilihat  permasalahan  nya disini  adalah  masalah  perparkiran  tepi jalan  Kota  Yogyakarta  masih  mempunyai masalah  bagi  pemerintah  yang  berkaitan dengan  pemasukan  PAD    dan  untuk pelanggan atau masyarakat pada penerapannya dilapangan masyarakat masih mengeluh masalah pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu penulis memandang  perlunya  melakukan  analisis kualitas  pelayanan  parkir  tepi  jalan  Kota
Yogyakarta berdasarkan persepsi pelanggan dan pengelola parkir.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti dalam hal ini mendeskripsikan tentang bagaimana kualitas  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum  Kota  Yogyakarta  dengan  cara mewawancarai  beberapa  orang  yang ditemui  di  tempat  parkir  yang  memakai jasa  parkir  ditempat  tersebut  selama peneliti  melakukan  penelitian.  Kemudian peneliti  juga  mendeskripsikan  faktor- faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi kualitas  parkir  dengan  cara  melakukan wawancara  mendalam  kepada  petugas dinas  perhubungan  dan  juru  parkirdan kemudian  mengambil  kesimpulan  tentang kualitas pelayanan parkir tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas  Pelayanan  Parkir  di  Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta
Data utama dari kualitas pelayanan parkir tepi jalan adalah penilaian pengguana  jasa  parkir  atau  masyarakat. Selain  itu  juga  dengan  cara  mengecek
laporan dari dokumen organisasi mengenai  pelayanan  yang  diberikan. Untuk mengetahui apakah dinas perhubungan  bidang  perparkiran  dan sebagai  pelaksana  juru  parkir  telah memberikan  pelayanan  yang  berkualitas yaitu  pelayanan  yang  sesuai  dengan harapan  masyarakat,  sehingga  masyarakat merasakan adanya kepuasan atas pelayanan tersebut  maka akan diukur dari tiga sisi yaitu masyarakat, aparat pemerintah  bidang  perparkiran  dan  juru parkir.  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  kualitas  pelayanan  parkir  tepi jalan umum Kota Yogyakarta adalah:
1. Bentuk Fisik ( Tangible )
Salah satu indikator dalam memperoleh  kualitas  pelayanan  parkir adalah  bentuk  fisik  (tangible)  yaitu  letak ruang parkir dengan fasilitas dan peralatannya yang lengkap untuk kenyamanan  pengguna  parkir.  Kualitas pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum  (TJU) yang  selanjutnya  disingkat  dengan  TJU akan dinilai baik apabila failitas dan letak tempat  parkir  yang  memenuhi  kehendak masyarakat dan melebihi keinginan masyarakat. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta  No  18  tahun  2009  tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal  3 ayat (1) menyatakan bahwa penetapan kawasan
dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan,  rencana  tata  ruang  kota, keselamatan  dan  kelancaran  lalu  lintas, penataan  dan  kelestarian  lingkungan, kemudahan bagi tempat parkir
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta  No.  112  Tahun  2009  Pasal  2 ayat  (1)  menyatakan  bahwa  setiap  ruas jalan  yang  ditetapkan  sebagai  lokasi tempat  parkir,  dinyatakan  dengan  rambu parkir,  dan  atau  marka  parkir.  Lokasi parkir  sendiri  dibedakan  menjadi  2  (dua) kawasan, yaitu kawasan I dan kawasan II. Untuk  ruas-ruas  jalan  yang  termasuk kategori  kawasan  II,  sesuai  Pasal  2  ayat (4)  Perwali  No.  12  Tahun  2009,  meliputi seluruh  ruas  jalan  yang  tidak  termasuk dalam  kawasan  I  di  atas  dalam  wilayah administrasi  kota  Yogyakarta.  Dalam praktek  pelaksanaannya,  parkir  TJU  Kota Yogyakarta  terdapat  suatu  permasalahan yaitu parkir TJU mengakibatkan kemacetan jalan, padahal dalam Peraturan Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  18 Tahun  2009  menerangkan  kalau  tempat parkir  harus  memperhatikan  keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
Berdasarkan observasi awal, penulis  menemukan  di  sekitar  Jalan Mayor  Suryotomo,  Jalan  Sudirman  ke arah  Tugu,  Jalan  Diponegoro  sampai
persimpangan  Jalan  Bumijo  dan  Jalan Asem Gede,  kemudian  Jalan  Urip Sumoharjo  sampai  perempatan  Galeria, dan Jalan Mataram mengalami kemacetan pada  jam-jam  sibuk  dan  musim  liburan. Di  Jalan  Urip  Sumoharjo,  parkir  berlaku di  dua  sisi  ruas  jalan  dengan  pola  parkir menyudut.  Walaupun  arus  lalu  lintas  satu arah  ke  barat,  dengan  aktivitas  bisnis  di sepanjang  pertokoan  dengan  volume parkir yang tinggi menyebabkan kelambatan  kecepatan  kendaraan  menuju Jalan  Sudirman.  Jalan  Mayor  Suryotomo, dekat toko Progo dan sepanjang pertokoan belakang  Pasar  Beringharjo,  dengan  arus lalu lintas dua arah, adalah ruas jalan yang sering  mengalami  kemacetan.  Parkir  di dua  sisi  jalan  ikut  menambah  kemacetan dan memperlambat laju kendaraan. Selain itu  terlihat  adanya  keluhan  dari  sebagian masyarakat sebagai pengguna jalan raya:
“tiap  pulang  kantor  saya  selalu terjebak  macet  di  jalan  ini,  yang sering  bikin  saya  kesal  adalah macetnya gara-gara parkir kendaraan  di  tepi  jalan  apalagi kalau  di  sebelah  kiri  ada  motor parkir  dan  sebelah  kanan  parkir mobil,  padahal  ini  adalah  parkir satu  arah,  tapi  kalau  mau  protes gak tau kemana ya saya terima saja (wawancara tanggal di sayap Jalan Urip  Sumuharjo  dengan  Mbak Lilik, pegawai swasta)”
Ungkapan  yang  serupa  juga  oleh Bapak Suparno seorang PNS :
“Di  daerah  ini  memang  selalu macet,  saya  rasa  kemacetan  ini karena  letak  parkir  tepi  jalan  yang mengambil  badan  jalan,  sementara jalan  ini  bisa  dikategorikan  jalan kecil  yang seharusnya tidak dibagi lagi  untuk  parkir  di  tepi  jalan, belum  lagi  parkir  tepi  jalan  ini sangat dekat lampu merah (persimpangan),  hal  ini  juga  bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya kecelakaan”
Pasal  43  UU  LLAJ  No.  22  Tahun 2009  j.o.  Keputusan  Dirjen  Perhubungan Darat  No.  272/HK.105/DRJD/96  tentang
Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir menyatakan bahwa terdapat  beberapa  tempat  pada  ruas  jalan yang  tidak  boleh  untuk  tempat  berhenti atau  parkir  kendaraan.  Dari  penuturan informan  diatas  dan  juga  survey  penulis dapat dilihat bahwa letak parkir pada jalan Rahayu  Samirono  menyalahi  UU  LLAJ No.  22  Tahun  2009  dimana  letak  parkir TJU  nya  kurang  dari  25  meter  dr persimpangan. Parkir di  jembatan sayidan salah karna kurang dari 50 meter sebelum dan  sesudah  jembatan.  Kemudian  petugas parkir  memakai  rompi  parkir  resmi  dari dinas perhubungan.
Selain keluhan masyarakat tentang kemacetan  yang  diakibatkan  parkir  TJU
dan  letak  parkir  TJU  yang  tidak  sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas  Parkir  oleh  LLAJ  juga  ditemui adanya parkir ilegal yang dapat mengurangi kenyamanan pejalan kaki dan juga  menyebabkan  kemacetan.  Hasil observasi  penulis  parkir  di  dua  sisi  Jalan Suryopratomo, meskipun paralel, memang paling  terlihat  mempersempit  badan  jalan sehingga  turut  menyebabkan  kemacetan. Apalagi  volume/arus  lalu  lintas  disana sangat  tinggi.  Tanpa  median  jalan  seperti saat  ini,  dengan  dua  arus  lalu  lintas berlawanan,  bisa  dipastikan  ruas  jalan tersebut  mengalami  kemacetan  yang parah.  Di  dua  ujung  jalan  itu  terdapat perempatan  jalan  yang  membuat  lalu lintas bergerak lamban dan tidak bergerak sama sekali pada jam-jam sibuk.
Penulis  mengamati  juru  parkir  di depan  Toko  Progo  berbeda  dengan  juru parkir di ruas-ruas jalan karena juru parkir disana  tidak  menggunakan  seragam  resmi yang  dikeluarkan  Dinas  Perhubungan  dan tidak  menggunakan  karcis.  Yang  paling mencolok  adalah  di  tempat  parkir  berdiri rambu larangan parkir. Parkir di tepi jalan umum  jika  tidak  ditata  secara  baik  akan menyebabkan  juru  parkir  tidak  terkontrol sehingga parkir TJU bermunculan dimana-mana tanpa diawali satu kelayakan yang standar. Apalagi ditambah
dengan  keberadaan  pedagang  kaki  lima atau  sektor  informal  di  trotoar  atau  ruang milik jalan (right of way) yang mengundang  konsumen  untuk  parkir,  ikut menambah tingkat kemacetan.
Masalah  kebersihan,  kerapian  dan kelengkapan  tempat  parkir,  parkir  TJU Kota  Yogyakarta  menurut  hasil  survei penulis tergolong bersih dan rapi. Namun, dalam  kenyataannya  sekarang  ini  tong sampah  yang  disediakan  oleh  dinas pehubungan  sudah  jarang  ditemukan. Hasil  survei  penulis  melihat  tong  sampah yang  disediakan  di  ruang  parkir  hanya  di daerah  malioboro  dan  itu  juga  sangat sedikit.  Dan  pohon  yang  berfungsi memperindah  ruang  parkir  beralih  fungsi menjadi  tempat  sampah  karena  di  dekat situ  tidak  ada  tong  sampah,  maka pengguna  atau  pejalan  kaki  membuang sampah dalam pot bunga tersebut
2. Keandalan ( Reability )
Dalam  melayani  kebutuhan  dari pengguna  jasa  maka  kemampuan  aparat yang  bertugas  dalam  hal  pelayanan menjadi  sangat  penting.  Demikian  juga halnya  dengan  Juru  parkir  sebagai pelaksana kebijakan dan yang memberikan  pelayanan  langsung  kepada pengguna  parkir,  juru  parkir  dan  aparat pemerintah
(Dinas Perhubungan)
merupakan  ujung  tombak  dalam  bidang pelayanan  parkir  TJU.  Dalam  konteks kualitas  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum  (TJU)  di  Kota  Yogyakarta,  aktor kunci yang berperan cukup besar tak dapat dipungkiri, adalah Juru Parkir. Juru Parkir, seperti yang terbaca dari Perda No. 18 dan No. 19 Tahun 2009, adalah ujung tombak yang menentukan berhasil-tidaknya tujuan kebijakan  parkir  (policy  goals),  yakni mewujudkan  kelancaran  lalu  lintas  dan kepuasan pengguna jasa parkir.
Untuk menciptakan kualitas pelayanan  yang  diinginkan  masyarakat, juru  parkir  sebagai  perpanjangan  tangan dinas  perhubungan  dalam  melaksanakan pelayanan  yang  langsung  bertatap  muka dengan pengguna layanan  yaitu pengguna parkir  tidak  hanya  memfokuskan  kepada kendaraan  yang  diparkir  atau  meminta tarif parkir tapi juga harus memperhatikan kesopanan,  keramahana,  kenadalan  dalam melaksanakan tugasnya. Keramahan memang  satu  kata  yang  cukup  singkat namun  memiliki  dampak  yang  sangat penting bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan. Keramahan
merupakan  suatu  sikap  yang  mau  tidak mau  harus  melekat  dalam  diri  pelayanan. Tindak  tanduk  pegawai  pelayanan  sering menjadi  bahan  perhatian  masyarakat. Keramahan  petugas  parkir  akan  dilihat
mulai  dari  pengguna  layanan  parkir memasukkan  kendaraannya  ke  dalam ruang parkir sampai kendaraan itu diambil kembali.
Yogyakarta  sebagai  Kota  Wisata dan  kota  pendidikan  yang  bermoto “Yogyakarta  berhati  nyaman”  juru  parkir juga  harus  menunjukkan  kalau  mereka ramah  kepada  pelanggannya  walaupun kerja  dibawah  sinar  matahari,  tapi  pada kenyataannya  banyak  ditemui  petugas parkir yang hanya memberikan karcis dan ketika  pengambilan  motor  mengambil bayaran, tanpa melontarkan sedikit senyum  kepada  pengguna  parkir,  seperti penuturan  Mas  Damaris  warga  Kasihan Bantul:
“petugas  parkir  disini  terkesan minimalis  dan  pelit  senyuman mbak.  Ia  mengeluh  ketika  parkir sedang  ramai,setelah  membayar, ditinggal  juru  parkir  begitu  saja dan  harus  mengambil  sendiri Motor  kita  yang  sedang  dalam posisi  terjepit  kendaraan  lain, sedangkan juru parkir sendiri sibuk memungut retribusi pengguna parkir  yang  lain.  Padahal  saya sudah membayar Rp. 1000”
3. Kejelasan dan kepastian (transparansi)
Pelayanan  parkir  harus  transparan dalam  hal  tarif  karena  retribusi  parkir pembayarannya langsung diberikan
kepada pihak pemberi pelayanan dan juga pelayanan  nya  langsung  didapat  oleh pengguna  layanan.  Dalam  kasus  tarif perparkiran banyak sekali ditemui masalah,  salah  satunya  pengaduan  yang dikirim ke UPIK (unit pelayanan informasi keluahan). Ketika penulis melakukan  penelitian  hampir  semua informan mengeluhkan dan punya masalah  dengan  tarif  parkir  di  tepi  jalan umum Kota Yogyakarta.
Bukan  hanya  masalah  tarif  tapi banyak  dari  juru  parkir  yang  tidak memberikan  karcis.  Selama  penelitian, peneliti  mendapati  jalan-jalan  yang  tidak diberi  karcis  diantaranya  Jalan  Mataram, Jalan  Mangkubumi,  Jalan  C  Simanjuntak, Jalan  Cik  Ditiro,  Jalan  Abu  Bakar  Ali, jalan  P.  Mangkubumi  dan  masih  banyak yang  lain.  Yang  pasti  memakai  karcis diantaranya  Jalan  Malioboro,  Jalan  Urib Sumoharjo  (Jalan  Solo)  dan  lain-lain. Berdasarkan  ketentuan,  pengguna  parkir yang  tidak  mematuhi  tanda  parkir  dalam bentuk  rambu  atau  marka,  tidak  meminta karcis parkir resmi dan tidak menunjukkan  karcis  ketika  mengambil kendaraan  dan  membayar,  dapat  diartikan melanggar  ketentuan  ini.  Hal  itu  berarti, kesalahan  ada  pada  pengguna  parkir ketika memarkir kendaraan di lokasi yang jelas-jelas  terpampang  rambu  larangan
parkir,  seperti  yang  terjadi  di  depan  toko Progo. Pasal 25 ayat (1) Perda Perparkiran mengancam  pidana  kurungan  paling  lama 3  bulan  atau  denda  Rp.  50  juta  terhadap pelanggaran  Pasal  20a  ini.  Praktiknya hingga  hari  ini  tidak  ada  satupun pengguna  parkir  dipidanakan  karena memarkir kendaraan di lokasi terlarang.
Mengacu  pada  ketentuan  tadi, sesungguhnya  kesalahan  terletak  pada pengguna  parkir  ketika  tidak  meminta karcis  parkir  resmi  kepada  juru  parkir. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur  sanksi  untuk  pelanggaran  itu. Perda ini sebenarnya
sudah mengantisipasi
kejadian seperti pemakaian karcis berulang dan kengganan juru  parkir  memberi  karcis  dengan mewajibkan  pengguna  parkir  bertindak aktif  meminta  karcis  parkir.  Menurut Perda  Perparkiran,  pemungutan  retribusi dilakukan dengan cara juru parkir menyerahkan  karcis  parkir  sebagai  tanda bukti  untuk  setiap  kali  parkir  pada  saat memasuki  lokasi  parkir  dan  memungut retribusi  sesuai  dengan  jenis  kendaraan dan  kawasan.  Selain  itu,  sesuai  dengan Pasal  5  Perda  Perparkiran,  karcis  parkir resmi  yang  dipakai  sebagai  tanda  bukti parkir  digunakan  untuk  satu  kali  parkir dan  tidak  boleh  digunakan  lebih  dari  satu kali.  Jika  juru  parkir  kedapatan  memakai
karcis  lebih  dari  satu  kali,  Dinas Perhubungan,  sesuai  Pasal  23  Perda Perparkiran,  akan  mencabut  Surat  Tugas juru  parkir  tersebut.  Sesuai  Pasal  25  ayat (1) Perda Perparkiran, juru parkir tersebut diancam  pidana  kurungan  paling  lama  3 bulan  atau  denda  Rp.  50  juta.  Dari  hasil wawancara  yang  menjadi  pertanyaan  dan yang  menjadi  masalah  adalah  fungsi  juru parkir  sebenarnya.  Fungsi  juru  parkir menurut  Perda  Kota  Yogyakarta  No  18 tahun  2009  tentang  penyelenggaraan perparkiran  fungsi  juru  parkir  adalah menjaga  kemanan  dan  ketertiban  tempat parkir  (memarkirkan  kendaraan  pada tempat yang telah ditentukan).
4. Jaminan keamanan ( security )
Untuk menciptakan kualiatas pelayanan  parkir  yang  baik  maka  sebagai pengguna  parkir  harus  bisa  merasa percaya akan keamanan kendaraan mereka yang  sedang  diparkirkan.  Petugas  parkir harus  bisa  memberikan  jaminan  kepada pengguna  parkir  bahwa  kendaraan  yang akan  mereka  parkir  aman  dan  dan  tidak menggagu  kelancaran  lalu  lintas  juga memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan atau  kehilangan  barang  yang  ada  di kendaraan  mulai  dari  helm,  aksesors kendaraan,  atau  apabila  terjadi  kecelakan
pada  kendaraan  sekalipun  itu  lecet  pada kendaraan.
Hak-hak  pengguna  jasa  parkir secara  implisit  terbaca  dari  ketentuan Pasal  5  Perda  Perparkiran  yang  mengatur kewajiban  juru  parkir,  yakni  memperoleh rasa aman atas kendaraan beserta perlengkapannya  dan  memperoleh  karcis sebagai  tanda  bukti  parkir.  Untuk  kasus kehilangan,  hanya  diatur  kehilangan kendaraan,  bukan  perlengkapan  atau barang-barang  yang  ditaruh  di  kendaraan. Pasal  17  Perda  Perparkiran  menentukan ganti rugi atas kehilangan kendaraan pada saat  parkir  di  tempat  parkir  maksimal sebesar  50  persen  yang  ditanggung  oleh juru parkir. Walaupun sudah ada peraturan resmi  yang  mengatur  mengenai  hak pengguna  jasa  parkir  mendapatkan  rasa aman atas kendaraan beserta perlengkapannya  tetapi  tetap  pengguan parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta  kurang  merasa  aman  seperti penuturan Mbak Fitri:
“mbak  lihat  sendiri  kan  betapa mepetnyaparkir-parkir  disini  saya jadi  was  was  takutnya  motor  saya kegores    soalnya  itu  terlalu  dekat jarak  antara  satu  motor  dengan motor lain. Kalau masalah kehilangan  motor  saya  tidak  takut mbak,  tapi  ya  itu  dia  yang  bikin saya  gak  nyaman  gara-gara  letak motor yang terlalu rapat”
Setelah  di  konfirmasi  masalah diatas  kepada  petugas  parkir  Bapak Sarjono mengungkapkan:
“kalau  masalah  kehilangan  jangan khawatir mbak, kita petugas parkir selalu  ada  ditempat  kok,  nan kalaupun  ada  orang  yang  mau ambil  motor dia wajim melihatkan karcis  dan  kita  kan  mengecek kesesuaian  dengan  karcis  yang ditempel  di  motor  kalau  tidak sesuai  kita  akan  minta  STNK, kalau  masalah  barang  ada  yang hilang kita belum pernah mendapatkan pengaduan dari pengguna parkir masalah kerusakan  juga  belum  pernah  ada mbak”
Kalaupun ada yang melapor proses ganti  rugi  sudah  diatur  dalam  Peraturan Daerah  No  18  tahun  2009  Pasal  17  ayat (2)  mengatur  Ganti  rugi  apabila  terjadi kerusakan  atau  kehilangan  kendaraan diselesaikan  secara  musyawarah,  tidak langsung  dibawa  ke  proses  hukum.  Cara ganti  rugi  menurut pasal 17 PerDa No 18 tahun 2009 adalah:
a. Apabila  terjadi  kehilangan  atau kerusakan  kendaraan  pada  saat parkir  di  tempat  parkirTepi  Jalan Umum,  menjadi  tanggungjawab juru parkir;
b. Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya  pada  saat  parkir  di
tempat  parkir  diselesaikan  secara musyawarah;
c. Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab juru parkir
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  ditetapkan  sebesar  50%  (lima puluh perseratus);
d. Pemerintah  daerah  dalam  rangka memberikan
perlindungan
terhadap  pengguna  jasa  parkir, dapat  melibatkan  asuransi  parkir sesuai kemampuan keuangan daerah;
e. Tatacara dan mekanisme
penyelesaian ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Dari  ke  empat  indikator  diatas ( tangible, reability , kejelasan, transparansi dan security )  maka  penulis  menyimpukan bahwa  kualitas  pelayanan  parkir  di  tepi jalan umum Kota Yogyakarta kurang baik hal ini karena banyaknya keluhan masyarakat.  Sedangkan  baik  tidaknya kualitas  sebuah  pelayanan  itu  diukur  dari tingkat  kepuasan  masyarakat,  pelayanan itu  akan  baik  apabila  pelayanan  yang diberikan  melebihi  keinginan  masyarakat. Dan  dari  ke  empat  faktor  diatas  yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah letak ruang parkir yang
menyebabkan  kemacetan  dan  juga  tarif yang  tidak  sesuai.  Hal  ini  juga  dapat dilihat dari jumlah pengaduan Pada UPIK (Unit  Pelayanan  Informasi  Keluhan ) dimana  yang  paling  banyak  itu  pada masalah letak parkir yang menggangu lalu lintas serta tarif yang tidak sesuai.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta
Dalam  menjelaskan  faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum  Kota Yogyakarta  perlu  mengetahui  faktor pendukung yang menyebabkan keberhasilan atu kegagalan suatu organisasi  dalam  memberikan  pelayanan publik  yang  berkualitas.  Faktor  tersebut akan  muncul  baik  didalam  maupun  diluar organisasi.  Kuliatas  pelayanan  publik yang diberikan oleh birokrasi  dipengaruhi oleh  berbagai  faktor,  seperti  tingkat kompetensi aparat, kualitas peralatan yang digunakan  untuk  merespon  pelayanan, budaya birokrasi dan sebagainya (Dwiyanto, 2006:142).
Dalam  birokrasi  publik  yang bertanggung jawab memberikan pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  dan berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat hendaklah  memperhatikan  faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas
pelayanan publik seperti pada perparkiran tepi  jalan  umum  Kota  Yogyakarta.  Dinas perhubungan termasuk juru parkir berusaha  memberikan  pelayanan  yang berkualitas  kepada  masyarakat yang menggunakan  layanan  parkir  di  tepi  jalan umum Kota Yogyakarta.
1. Sumber Daya Manusia
SDM sebagai ujung tombak dalam memberikan  pelayanan  kepada  publik, sumber  daya  manusia  yakni  kompetensi aparat  pemerintah  (dinas  perhubungan bidang  perparkiran)  dengan  juru  parkir  / pembantu  juru  parkir.  Tingkat  pendidikan aparatur  pemerintah  (dinas  perhubungan bidang  perparkiran)  sangat  berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  Dinas  Perhubungan  memiliki cukup  sumber  daya  finansial  untuk melaksanakan  kebijakan  perparkiran  di tepi  jalan  umum.  Dari  sisi  SDM,  petugas dinas  perhubungan  lebih  dari  separo bergelar sarjana. Muncul kesan, di internal Dinas  Perhubungan  yang  bertanggung jawab  dan  bekerja  mengelola  perparkiran hanyalah Bidang Perparkiran. Para pegawai  di  Dinas  Perhubungan  rata-rata adalah orang-orang  yang mengabdi cukup lama  di  Dinas  Perhubungan.  Untuk perparkiran,  jumlah  SDM  cukup  banyak, mulai  dari  Kepala  Bidang,  Kepala  Seksi
Retribusi Parkir beserta staf, Kepala Seksi Optimalisasi  Parkir  dan  staf-stafnya, Koordinator  Wilayah,  Juru  Pungut  yang semuanya  PNS,  dapat  ditambah  mitra kerja  Pemkot,  yakni  Juru  Parkir  yang berjumlah  kurang  lebih  900  orang  namun tidak memiliki ketegasan dalam menjalankan aturan.
2. Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perparkiran tepi  jalan  umum,  selalu  menegaskan  sisi pelayanan  publik  sebagai  tujuan  utama. Alasannya  jelas,  tugas  utama  pemerintah adalah  melayani  publik,  bukan  mencari keuntungan  ( profitoriented ).  Pernyataan tersebut  sesuai  dengan  teks  Perda  No.  19 Tahun  2009  Pasal  7  yang  menyatakan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan  struktur  dan  besaran  tarif retribusi  didasarkan  pada  tujuan  untuk memperlancar  lalu  lintas  dengan  tetap memperhatikan  biaya  penyediaan  jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Pengamatan penulis, struktur birokrasi  Bidang  Perparkiran  sebenarnya cukup  sederhana.  Rentang  kendali  dan jalur  komunikasi  antara  Kepala  Bidang, Kepala Seksi, Koordinator Wilayah
(Korwil)  sampai  Juru  Pungut  tidak  rumit dan menghambat dalam merespon permasalahan  di  lapangan.  Yang  paling intens  berinteraksi  dengan  juru  parkir adalah Korwil dan Juru Pungut. Koordinator    wilayah  yang  ditugaskan dengan  Surat  Perintah  Tugas  Kepala Dinas  Perhubungan  No.  4  Tahun  2010 setiap bulan diharuskan melaporkan perkembangan  perparkiran  di  tepi  jalan umum  kepada  Kepala  Dinas  melalui Kepala  Bidang  Perparkiran  dan  Kepala Seksi  Retribusi  Parkir.  Tetapi,  Kepala Bidang  dan  Kepala  Seksi,  sangat  jarang turun  ke  lapangan  untuk  ikut  memantau keadaan,  seperti  penurutan  Kasi  Retribusi Parkir Imamuddin Aziz Se. Praktis, fungsi pengawasan lebih banyak diperankan oleh koordinator wilayah dan juru pungut yang rutin berkeliling di ruas-ruas jalan sembari melakukan pengecekan setoran dan mengedarkan  karcis  baru  kepada  juru parkir.
Ironisnya,  peran  pengawasan  di lapangan masih kurang efektif. Pengawasan  yang dilakukan oleh aparatur
Bidang Perparkiran masih minim mengingat masih banyak terdapat pelanggaran  ketentuan  Perda  Perparkiran. Birokrat  mulai  dari  Kepala  Bidang, Kepala  Seksi  dan  staf-stafnya  lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor
ketimbang  di  lapangan.  Padahal,  tugas pengawasan melekat pada jabatan mereka. Pengawasan rutin praktis hanya diperankan oleh Koordinator Wilayah dan Juru  Pungut  yang  menjadi  bawahannya. Mengawasi  ratusan  juru  parkir,  bukan pekerjaan  yang  mudah  dengan  jumlah SDM yang sedikit. Perwakilan juru parkir yang dilibatkan sebagai verifikator wilayah dalam Pokja bersama Koordinator Wilayah  juga  tidak  cukup  efektif  di lapangan.  Mungkin  ini  seperti  hasil Liputan  Kompas  (9/2/2010)  disebabkan karena begitu banyaknya “pemain parkir”.
Faktor  keterbatasan  jumlah  SDM, menurut  Kasi  Retribusi,  menyebabkan kurang  optimalnya  implementasi  Perda Perparkiran di lapangan, terutama minimnya  juru  pungut  yang  melakukan pengawasan  rutin.  Jumlah  juru  pungut sekarang  12  orang,  ada  satu  yang merangkap  sebagai  koordinator  wilayah. Mereka  kewalahan  ketika  harus  melayani sekaligus  mengawasi  900-an  juru  parkir. Idealnya,  menurutnya,  satu  juru  pungut melayani 40-50 juru parkir. Ketika semua juru  pungut  berkeliling  sesuai  wilayah masing-masing  pun,  belum  tentu  ketemu juru parkirnya. Selain, problem kedisiplinan  dan  kejujuran  juru  parkir sendiri  yang  selalu  meminta  dispensasi karena  menggunakan  pendapatan  parkir
untuk  kepentingan  pribadi.  Ia  mengaku bangga,  dengan  jumlah  SDM  yang  relatif kecil,  tahun  lalu  mampu  melebihi  target penerimaan  retribusi  parkir  tepi  jalan umum,  yakni  dengan  target  Rp.  1,47 Milyar, tercapai realisasi Rp. 1,48 milyar.
Dapat  dikatakan  bahwa  rasio sumber  daya  manusia  yang  menjalankan fungsi  pengawasan  perparkiran  masih tergolong  minim  dibandingkan  dengan jumlah keseluruhan aparatur Dinas Perhubungan. Akibatnya, koordinator wilayah  dan  juru  pungut  tidak  mungkin mengawasi  satu  persatu  juru  parkir  yang berada  di  wilayahnya.  Sehingga  logis kalau masih banyak ditemukan pelanggaran  ketentuan  perparkiran  seperti pemakaian  karcis  berulang,  pemungutan tarif  yang  tidak  semestinya,  pemakaian karcis  buatan  sendiri,  dan  seterusnya. Praktik-praktik itu terkesan seperti ditolerir  dan  akhirnya  menjadi  kebiasaan. Dapat  dipahami  pula  bila  model  patokan lebih  efektif  dikarenakan  sifatnya  yang praktis  dan  tidak  menuntut  Korwil  dan Juru  Pungut  turun  ke  lapangan  setiap harinya.  Terlihat  ada  semacam  hubungan saling  percaya  (trust)  yang  terbangun antara  koordinator  wilayah  dengan  juru parkir. Jika menghendaki patokan diterima  juru  parkir,  maka  koordinator wilayah  harus  memberikan  kebebasan
kepada  juru  parkir  untuk  mendapatkan perolehan  retribusi  parkir  untuk  disetor termasuk  dengan  cara  yang  mungkin melanggar aturan perparkiran.
Telah  disinggung  bahwa  adanya juru sebagai sebagai pihak yang membantu  dinas  perhubungan  memungut retribusi parkir dan memberikan pelayanan  langsung  kepada  pengguna parkir. Tapi ia tidak masuk dalam struktur organisasi  Dinas  Perhubungan,  meskipun demikian,  mereka  termasuk  bagian  dari kepanjangan  tangan  dinas  perhubungan yang  mempunyai  peran  sentral  dalam mengimplementasikan  kebijakan  retribusi parkir di tepi jalan umum pemerintah atau aparatur Dinas Perhubungan tidak mampu melakukan  sendiri  pemungutan  retribusi parkir  karena  keterbatasan  SDM.  Juru parkir dalam pemahaman aparatur Dishub, adalah  semacam  pihak  ketiga  yang  diikat kontrak  yang  menjual  jasanya  untuk memungut  retribusi  dengan  imbalan  bagi hasil pemasukan retribusi dengan dibekali surat  tugas.  Karena  ia  memperoleh delegasi secara resmi dan sah sebagaimana  diatur  Perda  Perparkiran yang  juga  berfungsi  sebagai  kontrak pemerintah-juru  parkir,  secara  hukum,  ia termasuk bagian dari implementor.
Perda  Perparkiran  No.  18  Tahun 2009  menyatakan  bahwa  juru  parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir  di  tepi  jalan  umum  berdasarkan Surat  Tugas.  Juru  Parkir  ditugaskan  oleh Walikota  atau  Pejabat  yang  ditunjuk (dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan) dengan Surat Tugas. Juru Parkir bertanggung  jawab  kepada  Walikota  atau Pejabat  yang  ditunjuk.  Kenyataan  di lapangan,  juru  parkir  hampir  selalu mengalihkan  tugas  dan  tanggung  jawab kepada pembantu juru parkir.
Administrasi  yang  buruk  di  Dinas, ditengarai  ikut  menyebabkan  munculnya fenomena satu juru parkir mempunyai ijin di  lebih  dari  satu  lokasi.  Akhirnya,  yang menjalankan  parkir  rata-rata  bukan  juru parkirnya  yang  memegang  ijin,  tetapi pembantu  juru  parkir.  Sedangkan  juru parkirnya menekuni pekerjaan lain hingga muncul  kesan  seolah-olah  ia  berperan sebagai seorang bos.
3. Sarana dan Prasarana
Sarana pendukung merupakan salah  satu  hal  yang  dapat  mempengaruhi kualitas  pelayanan  pada  pelayanan  parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta. Karena dengan adanya sarana pendukung pelayanan  dapat  menunjang  pelayanan
tersebut menjadi lebih baik dan berkualitas.  Perlengkapan  parkir  seperti rambu,  marka  sangat  mempengaruhi kualitas  pelayanan  parkir  hal  ini  karena dengan  kelengkapan  parkir  maka  akan mempermudah pengguna parkir memarkir kendaraannya,  dan  juga  berdampak  besar terhadap tata kelola letak parkir agar tidak sembawut  yang  akhirnya  menyebabkan gangguan  terhadap  jalannya  lalu  lintas. Marka  parkir  adalah  pembatas,  berupa garis utuh mengelilingi  ruang parkir. Bisa berwarna kuning ataupun putih, atau garis paralel  untuk  garis  tegak  lurus  atau membentuk  sudut.  Dengan  adanya  marka parkir  maka  kendaraan  yang  parkir  bisa lebih  teratur  dan  terlihat  rapi.,  sesuai marka  yang  ada.  Hasil  observasi  marka jalan  yang  yang  rapi  dan  lengkap  itu  di jalan  urip  ummlharjo,  disitu  terlihat tatanan  mobil  yang  rapi  sesuai  dengan marka  jalan  yang  dipajang  oleh  dinas perhubungan. Rambu parkir adalah rambu petunjuk  tempat  parkir  yang  biasanya dilengkapi  dengan  papan  pengumuman tambahan yang memuat informasi tentang waktu parkir, batas parkir, ketentuan tarif, penggunaan  khusus  tempat  parkir.  Hasil observasi  penulis  melihat  rambu-rambu parkir  hanya  ada  pada  kawasan  I sementara kawasan II tidak ada.
Kelengkapan  juru  parkir  juga mempengaruhi  pelayanan  yang  diterima oleh masyarakat pengguna parkir, contohnya  rompi  parkir  untuk  tanda pengenal bagi pengguna parkir yang ingin memarkirkan  kendaraannya  agar  tidak salah  orang,  kemudian  peluit  yang gunanya memberikan tanda-tanda peringatan atau aba-aba pengendara disaat memarkirkan  kendaraan  ataupun  mau mengeluarkan kendaraan. Kemudian tongkat  bercahaya  dan  rompi  berrcahaya ini  sangat  dibutuhkan  dimalam  hari, karena  malam  hari  gelap  apabila  ada tongkat  cahaya  atau  rompi  bercahaya maka akan mengurangi adanya kecelakaan.
4. Sistem Pelayanan
Sistem  perparkiran  yang  dipakai oleh  pada  parkir  tepi  jalan  umum  Kota Yogyakarta adalah sistem parkir sederhana dengan memakai karcis. Karcis diberikan  kepada  pengguna  parkir  disaat awal  memarkirkan  kendaraan  kemudian menunjukkan  kembali  saat  kendaraan diambil.  Untuk  menacapai  tujuan  utama dibuatnya  parkir  tepi  jalan  umum  Kota Yogyakarta maka Pemerintah Kota Yogyakarta mengatur sistem izin membuka  lahan  parkir,  izin  jadi  juru parkir, sistem pemungutan retribusi parkir,
sistem bagi hasil antara dinas perhubungan  dengan  juru  parkir,  Sistem ganti  rugi  apabila  terjadi  kerusakan  atau kehilangan  kendaraan  yang  sedang  parkir dalam  Perda  Yogyakarta  No.  18  Tahun 2009  tentang  Perparkiran  dan  Perda  Kota Yogyakarta  No.  19  Tahun  2009  tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
Setelah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan  maka  dari  ke  empat  faktor  ini yang  paling  utama  berpengaruh  terhadap kulitas  pelayanan  parkir  tepi  jalan  umum Kota  Yogyakarta  adalah    sarana  dan prasarana  ruang  parkir  ( letak  ruang parkir ). Masalah utama yang menyebakan kualitas  pelayanan  parkir  ini  kurang  baik karena banyaknya letak ruang parkir resmi yang  tidak  melihat  dan  mempedulikan kapasitas  jalan  raya,  sehinggan  hak pengguna  jalan  raya  dan  hak  pejalan  kaki jadi terganggu. Hal  ini  disebabkan  karena kendaraan  yang  padat,  meningkat  tiap tahunnya  sementara  ruang  parkir  kurang. Kemudian banyaknya juru parkir (petugas parkir) lebih mengejar kepentingan pribadi  daripada  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan oleh  dinas  perhubungan.  Dan  alasan  nya adalah  yang  melakukan  pengawasan langsung  terhadap  kerja  petugas  parkir
adalah  juru  pungut  pada  5  wilayah  parkir sementara  yang  lain  duduk  dikantor  dan tidak  turun  ke  lapangan.  Namun  juru pungut yang hanya 12 orang ini tidak akan maksimal  melakukan  pengawasan  karena jumlah  juru  parkir  900  orang  tidak sebanding  dengan  juru  pungut  dari  dinas perhubungan. Dengan kurangnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dinas perhubungan  menyebabkan  banyaknya kecurangan-kecurangn  yang  dilakukan oleh  petugas  parkir  demi  mengejar keuntungan pribadi.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisa dan pendalaman  berbagai  data  yang  diperoleh selama  penelitian  berlangsung  dengan berpijak  serta  berlandaskan  pada  teori untuk  menjawab permasalahan  yang telah dirumuskan    maka  penulis  mengambil kesimpulan  bahwa  Kualitas  pelayanan parkir  tepi  jalan  umum  Kota  Yogyakarta kurang baik.  Letak ruang parkir tepi jalan umum  yang  terlalu  banyak  dan  tidak melihat  kapasitas  jalan  raya  sering menyebabkan kemacetan. Masih banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna  parkir  sementara  karcis  parkir adalah  hak  dari  pengguna  parkir.  Tarif parkir juga tidak sesuai dengan tarif resmi.
Faktor-faktor  kualitas  pelayanan parkir  dimana  faktor  ruang  parkir  yang tidak bisa menampung jumlah  kendaraan yang  tiap  tahunnya  bertambah  padat adalah  faktor  utama  yang  mempengaruhi kurang  baiknya  kualitas  pelayanan  parkir TJU Kota Yoyakarta. Faktor sumber daya manusia dinas perhubungan yang melakukan pengawasan langsung terhadap petugas  juru  parkir  hanya  juru  pungut yang  berjumlah  12  orang  sementara  juru parkir  tepi  jalan  umum  Kota  Yogyakarta sebanyak  900  orang  diluar  pembantu  juru parkir sehingga mereka merasa kewalahan.  Sedangkan  petugas  dinas perhubungan  yang  lain  hanya  duduk dikantor  dan  menunggu  laporan  dari masing-masing  juru  pungut  di  lima wilayah ini. Dibalik itu semua sistem bagi hasil  yang  diatur  dalam  perda  atas  bargol karcis  yang  dipakai  tidak  dilaksanakan, bagi  hasil  dilakukan  berdasarkan  patokan terhadap  juru  parkir  juga  mempengaruhi kualitas pelayanan parkir, ini
menyebabkan  petugas  parkir  mengejar masukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi  patokan  yang  diberiakan  oleh
dinas perhubungan dan mengenyampingkan tugas mereka
memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada pengguna parkir.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar.  1996. Menuju  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan yang Tertib. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Basuki,      Imam      dan      Suwadi.  2008.
Biaya  Kemacetan      Ruas      Jalan Kota  Yogyakarta .  Teknik  Sipil, 9(1)
Bryson, Jo.  1997. Managing Information Service:    An  Integrate  Approuch.
England: Gower
Dwiyanto,    Agus.    2006. Mewujudkan Good    Governance    Melalui Pelayanan  Publik .  Cetakan  ke Tiga.  Gajah  Mada  University Press. Yogyakarta
Gaspersz, V., 1994. Manajemen Kualitas . Gramedia. Jakarta.
Haryono,  Tulus.  2006. Telaah  persepsi Kualitas  Pelayanan  Jasa  Serta Penerapan Di Sektor Publik dalam Memasuki  Era  Reformasi ,  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar.
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 23-12-2006 Hardiyansyah,  2011. Kualitas  Pelayanan
Publik (Konsep, Dimensi, indicator,  dan  Implementasinya).
Cetakan  ke  I.  Gava  Media. Yogyakarta. 2003.
Moerdiono. 1992. Birokrasi dan Administrasi
Pembangunan:
Beberapa  Pemikiran  Pemecahan , Jakarta: Sinar Grafika.
Ratminto,  Winarsih.2010. Managemen Pelayanan (Penegembangan Model    dan  Konsep  Penerapan Citizen’s  Charter  dan  Standar
Pelayanan  Minimal). Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Subarsono    AG.  2003. Kebijakan    Publik dalam  Perspektif  Teoretis. Jurnal Demokrasi  (Forum  LSM  DIY) 1(1): 1-24
Utomo,  Warsito,  1997. Peranan  dan Strategi  Peningkatan  Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dalam
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik