## KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN

## Nur Komariah
Dosen Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Email: nur_komariah7179@yahoo.com

## Abstrak
Lahirnya  undang-undang  No.  22  tahun  1999  tentang otonomi  daerah  berpengaruh  terhadap  pengelolaan pendidikan  di  Indonesia.  Satu  sisi  otonomi  menjadi peluang  bagi  satuan  pendidikan  untuk  mengelola  sekolah sendiri  baik  dalam  aspek  pengembangan  kurikulum maupun  aspek  pendanaan,  namun  di  sisi  lain  menjadi ancaman  manakala  sekolah  tidak  memiliki  kesiapan  baik dari  segi  sumberdaya  manusianya  (SDM)  maupun pembiayaannya, oleh karena itu kompetensi kepala sekolah dalam  manajemen  keuangan  sekolah  mutlak  diperlukan sehingga baik guru maupun karyawan dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

## Keyword: Manajemen, Keuangan.

## A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan karakter agar peserta didik memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri.  Sebuah pendidikan akan berhasil dengan baik  manakala ditopang oleh tenaga pendidik  yang  profesional  serta  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana belajar  yang  memadai.  Untuk  itu  kecukupan  pendanaan  (keuangan) adalah  suatu  keniscayaan  manakala  menginginkan  pendidikan  yang bermutu. Namun banyaknya sumber pendanaan tidak menjadi jaminan kualitas  pendidikan  manakala  tidak  dikelola  dengan  baik.  untuk  itu
manajemen keuangan pendidikan perlu dikelola dengan baik sehingga dengan  pendanaan  yang  ada  mampu  memberdayakan  masyarakat sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan.
Menurut  Mujammil  Qomar  keuangan  adalah  segalanya  dalam memajukan suatu lembaga pendidikan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, manajer  lembaga pendidikan tidak bisa  berbuat banyak dalam upaya  memajukan  lembaga  pendidikan  yang  di  pimpinnya. 1 Dalam undang-undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1  dinyatakan  bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab bersama  antara  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat. 2
Selanjutnya  pada  pasal  49  ayat  3  juga  dinyatakan  bahwa  dana pendidikan  dari  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  satuan pendidikan  diberikan  dalam  bentuk  hibah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3
Ketersediaan  dana  yang  melimpah  jika  tidak  dikelola  dengan baik, maka tidak mustahil pemborosan, ketidak sesuaian belanja dengan rencana  atau  bahkan  penyelewengan  dana  bisa  saja  terjadi,  untuk  itu perencanaan  yang  baik,  kesesuaian  belanja  sekolah  dengan  rencana, pengawasan  dan  pertanggung  jawaban  perlu  di  manajemen  dengan baik.  Untuk  itu,  dalam  jurnal  ini  akan  dibahas  lebih  lanjut  berkenaan dengan  konsep  manajemen  keuangan,  ruang  lingkup  manajemen keuangan dan sumber-sumber keuangan pendidikan.
1 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2007), h.
163.
2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 69 Nur Komariah
B. Pembahasan

## 1. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan
Manajemen  keuangan  pendidikan  atau  disebut  juga  dengan
pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan  pendidikan  secara  efektif  dan  efisien.  Menurut  Nanang Fattah  Pembiayaan  pendidikan  adalah  sejumlah  uang  yang dihasilkan  dan  dimanfaatkan  untuk  membiayai  kebutuhan pendidikan,  seperti  gaji  guru,  pengadaan  sarana  dan  prasarana, peningkatan  profesionalitas  guru,  kegiatan  ekstrakurikuler, kegiatan  supervisi  pendidikan  dan  lain-lain. 4 Sementara  itu Sulistiyorini  memaknai  manajemen  keuangan  dalam  arti  sempit yang berarti pembukuan.  Sementara itu dalam arti luas manajemen keuangan  berarti  pengurusan  dan  pertanggung  jawaban  dalam menggunakan  keuangan  baik  kepada  masyarakat,  pemerintah daerah,  maupun  kepada  pemerintah  pusat,  dimulai  dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai kepengawasan  dan  pertanggung  jawaban  keuangan. 5 Senada dengan  sulistiyorini,  David  Wijaya    menyebutkan,  manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah  mulai  dari  perencanaan,  pembukuan,    pembelanjaan,
4 Mulyono ,  Konsep  Pembiayaan  Pendidikan ,  (Yogyakarta:  Ar-Ruzz  Media, 2016), h. 78.
5 Sulistiyorini, Manajemen  Pendidikan  Islam ,  (Yogyakarta:  Elkaf,  2006),  h.
98.
pengawasan,  dan  pertanggung  jawaban  keuangan  sekolah. 6
Manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan pengurusan atau  ketata  usahaan  keuangan  meliputi  pencatatan,  perencanaan, pelaksanaan,  pertanggung  jawaban  dan  pelaporan.  Dengan demikian manajemen keuangan pendidikan dapat dimaknai sebagai rangkaian  aktivitas  yang  terdiri  dari  perencanaan,  pembukuan, pembelanjaan,  pengawasan,  dan  pertanggung  jawaban  keuangan sekolah. 7
Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  penulis  simpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang  tersusun  secara  sistematis  dan  sistemik  mulai  dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggung jawaban dan pelaporan
Menurut  Bafadal  dalam  Agustinus  Hermino  manajemen keuangan  memiliki  fungsi  sebagai  berikut:  (1)  perencanaan anggaran  tahunan,  (2)  pengadaan  anggaran,  (3)  pendistribusian anggaran, (4) pelaksanaan anggaran, (5) pembukuan keuangan, (6) pengawasan  dan  pertanggung  jawaban  keuangan. 8 Selanjutnya menurut  Agustinus,  fungsi  manajemen  keuangan  pendidikan memiliki  makna  yang  lebih  luas  yakni:  menyediakan  informasi
6 David  Wijaya, Implikasi  Manajemen  Keuangan  Sekolah (Jakarta:  Jurnal Pendidikan Penabur, 2009), h. 82-83.
7 Departemen Pendidikan Nasional, Manajemen Keuangan: Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Sekolah, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama , 2003),  h. 34.
8 Agustinus  Hermino, Asesmen  Kebutuhan  Organisasi  Persekolahan: Tinjauan  perilaku  organisasi  menuju  Comprehensive  Multilevel  Planning (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 186
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 71 Nur Komariah
kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku  kepentingan  sesuai  dengan  perannya  masing-masing, yakni  (1)  Kepala  sekolah;data  keuangan  sekolah  akan  dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah, mengevaluasi  kemajuan  serta  melakukan  upaya  korektif  yang diperlukan, (2) Guru dan Karyawan sekolah; data keuangan sekolah berguna  sebagai  acuan  untuk  mengetahui  kemampuan  sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pension dan peluang kerja, (3)  kreditur,  sebagai  salah  satu  dasar  pertimbangan  bagi  kreditur untuk  mengetahui  apakah  pinjaman  beserta  bunganya  dapat  di bayar manakala jatuh tempo, (4) orang tua siswa; bermanfaat bagi orang  tua  siswa  untuk  mengetahui  kelangsungan  hidup  sekolah perjanjian  jangka  panjang  sekolah  dan  tingkat  ketergantungan sekolah,  (5)  pemasok (supplier). Sebagai  bahan  informasi  untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo, (6) pemerintah; untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya, (7) masyarakat. Membantu  masyarakat  dalam  menyediakan  informasi  terkait pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas sekolah. 9
Menurut Sulistiyorini, Fokus manajemen keuangan
pendidikan adalah memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan  menyusun  rencana  anggaran  sekolah,  mengelola sekolah  berdasarkan  rencana  dan  anggaran  tersebut  dan
9 Ibid . h. 186-187.
memfungsikan  masyarakat  untuk  terlibat  aktif  berpartisipasi mengelola sekolah. 10

## 2. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Pendidikan
Menurut  Arwidayanto  dkk,  ruang  lingkup  manajemen keuangan  pendidikan  terdiri  dari  empat  aspek  kegiatan  yakni: penyusunan  atau    perencanaan  anggaran (budgeting) ,  pembukuan
(accounting) , pemeriksaan, dan pertanggung jawaban.
a. Perencanaan Anggaran ( Budgeting )
Budgeting adalah  kegiatan  mengidentifikasi  tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional  yang  dapat  di  ukur,  menganalisis  alternatif, pencapaian tujuan, dengan analisis cost eff ectiveness, membuat rekomendasi  alternatif  pendekatan  untuk  mencapai  sasaran. 11
Dalam  penyusunan  anggaran  pengelola  keuangan  perlu memperhatikan  sumber-sumber  keuangan  yang  ada,  baik  itu bersumberkan  dari  orang  tua  murid,  komite,  masyarakat, maupun  pemerintah,  baik  itu  pemerintah  daerah  maupun pemerintah  pusat.  Selain  itu,  pengelola  keuangan  juga  perlu memperhatikan  prinsip-prinsip  sebagai  berikut:  (1)  Hemat sesuai  dengan  kebutuhan,  (2)  terarah  dan  terkendali  sesuai dengan  rencana,  (3)  tidak  diperkenankan  menggunakan  dana
10 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan , (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 56.
11 Arwildayanto  dkk, Manajemen Keuangan  dan  Pembiayaan  Pendidikan  : Program  Pendidikan  untuk  Rakyat  (PRODIRA)    Akselerasi  Pemerataan  dan Peningkatan  Jenjang  Layanan  Pendidikan  di  Provinsi  Gorontalo (Padjadjaran: Widya, 2017),  h. 24.
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 73 Nur Komariah
untuk  keperluan  di  luar  keperluan  kegiatan  belajar  dan mengajar.
b. Pembukuan ( Accounting )
Pembukuan  ( accounting )  dalam  manajemen  keuangan pendidikan meliputi dua hal: Pertama , pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan  uang.  Kepengurusan  ini  disebut  juga  dengan istilah  kepengurusan  tata  usaha. Kedua ,  kepengurusan  yang menindak lanjuti urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan  mengeluarkan  uang  dalam  pengelolaan  keuangan, hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada  seluruh  staf  yang  diberikan  kepercayaan  untuk mengelola  keuangan  sekolah.  Berikut  ini  beberapa  hal  yang perlu  dikenalkan  pada  staf  berkaitan  dengan  pembukuan keuangan  sekolah:  buku  pos,  faktur,  buku  kas,  lembar  cek, jurnal,  buku  besar,  buku  kas  pembayaran  uang  sekolah,  buku kas piutang, neraca percobaan.
c. Pemeriksaan (auditing)
Pemeriksaan. (auditing) adalah kegiatan yang menyangkut  pertanggung  jawaban  penerimaan,  penyimpanan, dan  pembayaran  atau  penyerahan  uang  yang  dilakukan bendahara  kepada  pihak-pihak  yang  berwenang.  Terdapat beberapa  bentuk auditing yakni:  (1)  pemeriksaan  laporan keuangan.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  menentukan  apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur    dan  terverifikasi  sesuai  dengan  kriteria  tertentu.  (2)
pemeriksaan  ( audit )  operasional  adalah  pemeriksaan  atas keseluruhan  atau  bagian  manapun  dari  prosedur  atau  metode operasi  suatu  organisasi  yang  bertujuan  untuk  mengetahui efektivitas dan efisiensi
d. Pertanggung Jawaban
Pertanggung  jawaban  adalah  pelaporan  dibuat  sebagai bentuk  pertanggung  jawaban  keuangan  kepada  kalangan internal  lembaga  atau  eksternal  yang  menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Menurut Arwildayanto dkk, Pertanggung jawaban  keuangan  sekolah  dapat  diberikan  sesuai  dengan keperluan  mulai  setiap  triwulan  sekali,  satu  tahun  sekali  atau setiap    pergantian  kepemimpinan  kepala  sekolah.  Laporan keuangan  ini  diantaranya  dapat  ditujukan  kepada:  (1)  kepala dinas  pendidikan,  (2)  Kepala  Badan  Administrasi  Keuangan Daerah (BAKD), dinas pendidikan daerah dan lain-lain. 12

## 3. Sumber-Sumber Keuangan Pendidikan
Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama antara  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat. 13 Hal  ini juga disebutkan oleh Sulistiyorini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Pemerintah;  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  maupun
12 Ibid., h. 30.
13 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 75 Nur Komariah
keduanya (2) Orang Tua Siswa (peserta didik) (3) Masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat. 14

## a. Pemerintah
Sumber  keuangan  dari  pemerintah  disediakan  melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada  semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana  ini  lazim  disebut  dengan  dana  rutin.  Dana  dikeluarkan berdasarkan  jumlah  peserta  didik  kelas  I,  II,  dan  III.  Mata anggaran  dan  besarnya  dana  untuk  jenis  pengeluaran  sudah ditentukan  Pemerintah  di  dalam  DIK.  Pengeluaran  dan pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar  sesuai  dengan  anggaran  tersebut.  Selain  DIK pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang diberikan  secara  berkala  sebagai  upaya  pemerintah  membantu pembiayaan operasional sekolah.
b. Orang Tua Siswa
Pendanaan    dari  orang  tua  peserta  didik  disebut  juga dengan  pendanaan  dari  masyarakat  yang  sifatnya  mengikat. Pendanaan  ini  disebut  juga  dengan  istilah  iuran  komite  yang besarannya  ditentukan  melalui  rapat  komite.  Pada  umumnya dana komite dibedakan menjadi tiga jenis yakni, (1) Dana tetap bulanan. Adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama menjadi peserta didik. (2)
14 Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi,
(Yogyakarta: Teras, 2009), h. 130.
Dana incidental merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta  didik  baru  dan  pada  umumnya  hanya  dibayarkan  satu kali  selama  menjadi  peserta  didik.  (3)  Dana  sukarela.  Adalah pendanaan  yang diberikan secara  suka rela oleh  peserta didik atau orang tua peserta didik.
c. Masyarakat
Pendanaan  pendidikan  dalam  kategori  ini  merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya suka rela baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha miliki pemerintah maupun swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.
d. Dana dari alumni
Dana  dari  alumni  adalah  pendanaan  yang  diterima  dari para  alumni  yang  memiliki  kepedulian  terhadap  peningkatan mutu  lembaga  pendidikan.  Bantuan  dari  para  alumni  tidak hanya  terbatas  dalam  bentuk  uang,  namun  dapat  pula  berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih  kepada  lembaga  pendidikan  karena  sudah memberikan  ilmunya  dan  sebagai  bentuk    pembekalan  diri terhadap  dunianya  yang  baru  terjun  dalam  dunia  pendidikan. Dana  ini  dapat  diterima  dari  alumni  yang  diberikan  secara langsung  oleh  individu  maupun  kelompok  baik  melalui  acara perkumpulan para alumni maupun lustrum sekolah.
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 77 Nur Komariah
e. Dana Dari Peserta Kegiatan
Dana  dari  peserta  kegiatan  adalah  pendanaan  yang bersumberkan  dari  kegiatan-kegiatan  yang  diselenggarakan oleh  pihak  sekolah,  pendanaan  ini  bisa  bersumberkan  dari peserta  didik,  guru,  maupun  masyarakat,  tergantung  bentuk acara yang diselenggarakan. Seperti kegiatan yang diperuntukkan  untuk  peningkatan  kompetensi  guru  yang dilakukan  secara  mandiri  oleh  sekolah  dan  pendanaannya melibatkan  guru,  atau  kegiatan  ekstrakuler  yang  diberikan kepada  peserta  didik  untuk  pengembangan  diri  sesuai  dengan bidang  yang  diinginkan  peserta  didik  seperti  kegiatan pengembangan  diri  tata  boga, tata  busana,  pramuka,  dan  lain- lain.
f. Dana Dari Kegiatan Kewirausahaan Sekolah
Banyak  sekolah-sekolah  saat  ini  yang  mengembangkan usaha  untuk  meningkatkan  keberdayaan  sekolah  dalam  aspek pembiayaan.  Kewirausahaan  sekolah  dapat  dikembangkan dengan  melibatkan  masyarakat  sekolah  sendiri  seperti  peserta didik  maupun  guru,  dan  staf  atau  dengan  memberdayakan masyarakat  sekitar.  Seperti  koperasi,  kantin,  fotokopi,  bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada dan lain-lain.

## 4. Prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan
a. Transparansi
Transparansi  artinya  keterbukaan.  Transparansi  dalam manajemen  keuangan  pendidikan  berarti  adanya  keterbukaan dalam  pengelolaan  keuangan  mulai  dari  sumber-sumber
keuangan, pemanfataan hingga pertanggung jawaban keuangan pendidikan.  Transparansi  keuangan  sangat  diperlukan  bagi pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  mengetahuinya. Transparansi juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi  orang  tua,  masyarakat,  dan  pemerintah  dalam penyelenggaraan program pendidikan.
Selain  itu  transparansi  juga  akan  meningkatkan  tingkat kepercayaan  antar  orang  tua,  masyarakat,  pemerintah  dan pemerintah  daerah  melalui  kemudahan  dalam  mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan. Informasi keuangan pendidikan  disebuah  lembaga  pendidikan  dapat  dituangkan melalui  RAPBS  yang  ditempelkan  di  papan  pengumuman, ruang  guru,  ruang  Tata  Usaha  (TU)  maupun  melalui  media online  web  site  lembaga  pendidikan  yang  bersangkutan sehingga  semua  yang  berkepentingan  mudah  mengetahui sumber keuangan serta pemanfaatannya.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas  dalam  manajemen  keuangan  pendidikan  berarti penggunaan  keuangan  pendidikan  dapat  dipertanggung jawabkan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan. Berdasarkan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  dan  peraturan yang  berlaku  pihak  sekolah  membelajankan  uang  secara bertanggung  jawab.  Ada  tiga  syarat  utama  untuk  terciptanya
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 79 Nur Komariah
akuntabilitas  public  yakni:  (1)  Adanya  transparansi  dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka  pada  berbagai  komponen  sekolah;  (2)  Adanya  standar kinerja  sekolah  dalam  hal  pelaksanaan  tugas,  fungsi,  dan wewenang;  (3)  adanya  partisipasi  untuk  saling  menciptakan suasana  sekolah  yang  kondusif  dalam  bentuk  pelayanan pendidikan,  dengan  prosedur  yang  mudah,  biaya  murah,  dan proses yang cepat.
c. Efektivitas
Efektivitas  dimaknai  sebagai  ketercapaian  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Garner  dalam  Kompri  mendefinisikan efektivitas  lebih  dalam  lagi,  efektivitas  tidak  sampai  pada ketercapaian tujuan akan tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan  pada  tujuan  dan  visi  misi  lembaga. 15 Manajemen keuangan  dapat  dikatakan  memenuhi  prinsip  efektivitas manakala  kegiatan  yang  diselenggarakan  mampu  mengatur keuangan  untuk  membiayai    aktivitas  dalam  rangka  mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas outcomes nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
d. Efisiensi
Efisiensi  adalah  perbandingan  terbaik  antara  masukan ( input ) dan keluaran ( out put ) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. 16 Dilihat dari
15 Kompri,  Standardisasi  Kompetensi  Kepala  Sekolah:  Pendekatan  Teori Untuk Praktik Profesional (Jakarta: Kencana, 2017), h.16
segi  penggunaan  daya,  penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dilihat dari segi hasil kegiatan pemdidikan  dapat  dikatakan  efisien  manakala  mampu memanfaatkan  waktu,  tenaga  dan  biaya  tertentu  mampu memberikan  hasil  yang  sebaik-baiknya  baik  secara  kualitas maupun kuantitas.
Manajemen  keuangan  pendidikan  perlu  memperhatikan sejumlah  prinsip  sebagaimana  dinyatakan  dalam  UU  No.  20 Tahun  2003  Pasal  48  menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana pendidikan  berdasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi, transparansi  dan  akuntabilitas  publik. 17 (1)  Prinsip  keadilan.
Pelaksanaan  prinsip  keadilan  yaitu  :  besarnya  pendanaan pendidikan,  (dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dan masyarakat) yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.  (2)  Prinsip  Efisiensi,  mengarah  pada perbandingan  antara  pemasukan  dan  pengeluaran  atau  antara daya  (waktu,  pikiran,  biaya)  dengan  hasil.  (3)  Prinsip transparansi,  artinya  menekankan  adanya  keterbukaan  dalam manajemen  keuangan  pendidikan,  baik  dari  segi  sumber keuangan  pendidikan,  jumlahnya,  rincian  kegunaannya, maupun  pertanggung  jawabannya.  Secara  keseluruhan  harus jelas dan sesuai dengan kenyataannya dan pelaksanaannya. (4)
17 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 81 Nur Komariah
prinsip  akuntabilitas  publik.  Artinya  penggunaan  keuangan sekolah  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan,  pengeluaran harus  sesuai  dengan  perencanaan  sekolah  yang  telah ditetapkan. 18

## 5. Tugas pengelola keuangan
Menurut Djoened Rastavara dalam pelaksanaan manajemen keuangan  menganut  asas  pemisahan  tugas,  yakni  otorisator ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran  anggaran.  Ordonator  adalah  pejabat yang  berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan  yang  dilakukan  berdasarkan  otorisasi  yang  telah ditetapkan.  Bendaharawan  adalah  pejabat  yang  berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggung jawaban. 19
Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai  otorisator  dan  dilimpahi  fungsi  ordonator  untuk memerintahkan  pembayaran.  Kepala  sekolah  tidak  dibenarkan melakukan  fungsi  bendahara  karena  kepala  sekolah  memiliki kewajiban  untuk  melakukan  pengawasan  ke  dalam.  Adapun bendahara  melaksanakan  fungsi  sebagai  bendaharawan  sekaligus
18 Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan, h. 184.
19 Kompri, Standardisasi  Kompetensi  Kepala  Sekolah:  Pendekatan  Teori Untuk Praktik Profesional (Jakarta: Kencana, 2017), h.158.
Vol. VI, No. 1, April 2018
dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran.
Manajer keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah mulai dari cara mendapatkan dana, hingga  pemanfaatan  dana.  Berikut  ini  diantara  beberapa  tugas manajer  keuangan  sekolah:  (1)  Manajemen  untuk  perencanaan perkiraan,  (2)  manajemen  memusatkan  perhatian  pada  keputusan investasi  dan  pembiayaannya,  (3)  manajemen  kerjasama  dengan pihak  lain,  (4)  penggunaan  keuangan  dan  mencari  sumber dananya. 20

## 6. Proses Pengelolaan Keuangan
a. Perencanaan anggaran
Penganggaran terhadap sarana dan prasarana pembelajaran  serta  hal-hal  lain  yang  berhubungan  dengan keberlangsungan  proses  belajar  dan  mengajar  merupakan  hal yang  penting  untuk  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan penyelenggaraan  pendidikan.  Anggaran  merupakan  rencana kuantitatif  terhadap  operasi  sekolah,  karenanya  penganggaran tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, anggaran juga dapat berupa  non  keuangan  dari  rencana  operasional  yang  telah ditetapkan.  Proses  penyiapan  anggaran  tersebut  disebut  juga dengan  penganggaran  yaitu  kegiatan  menyediakan  anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.
20 Ibid ., h. 158-159.
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 83 Nur Komariah
Menurut Terry dalam Syarifudin mengemukakan bahwa perencanaan  adalah  menetapkan  pekerjaan  yang  harus dilaksanakan  oleh  kelompok  untuk  mencapai  tujuan  yang digariskan.  Perencanaan  mencakup  pengambilan  keputusan karena  termasuk  pemilihan  alternatif-alternatif  keputusan. 21
Selanjutnya  menurut  E.  Mulyasa,  perencanaan  financial  yang disebut budgeting adalah  kegiatan  mengkoordinasikan  semua sumber  daya  yang  tersedia  untuk  mencapai  sasaran  yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. 22
Dalam  kegiatan  perencanaan  anggaran  pembiayaan pendidikan,  kepala  sekolah  memiliki  kewajiban  untuk menggerakkan  sumber-sumber  pendanaan  pendidikan  serta menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).  Dalam  penyusunannya,  hendaknya  kepala  sekolah melibatkan  seluruh stakeholder sekolah  sehingga  seluruh anggota  masyarakat  sekolah  merasa  bertanggung  jawab terhadap  keberhasilan  rencana  tersebut.  Berdasarkan  jenisnya, sumber  pendanaan  pendidikan  dapat  dikelompokkan  kedalam tiga  jenis  yakni  (1)  Pemerintah,  baik  itu  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah, Misalnya:  Anggaran Rutin (DIK), anggaran  operasional,  pembangunan  dan  perawatan  (OPF), Dana  Penunjang  Pendidikan  (DPP),  Bantua  Operasional
21 Syafaruddin, Manajemen Lemabaga Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 14.
22 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.48.
Sekolah  (BOS).  (2)  Wali  peserta  didik,  misalnya  SPP.  (3) Masyarakat,  misalnya:  sumbangan  perusahaan  industri, lembaga  sosial  donatur,  tokoh  masyarakat,  alumni,  dan  lain- lain.
Untuk  dapat  menggerakkan  sumber-sumber  pendanaan tersebut,  peran  kepala  sekolah  untuk  menyusun  perencanaan yang  baik  mutlak  diperlukan.  Pentingnya  perencanaan  yang baik telah digambarkan di dalam al-Qur,an surat al –Hasyr :18- 19 berikut ini.
                                                                            
                                              
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah  setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah diperbuatnya  untuk  hari  esok,  (akhirat),  dan  bertqaqwalah kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang  lupa kepada Allah,  lalu Allah  menjadikan  mereka lupa kepada diri  mereka sendiri. Mereka  itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S.al-Hasyr: 18-19).
Dalam tafsir jalalain ayat tersebut ditafsirkan, (Hai orang- orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap  diri  memperhatikan  apa  yang  telah  diperbuatnya  untuk hari  esok)  yakni  untuk  menghadapi  hari  kiamat  (dan bertaqwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 85 Nur Komariah
Mengetahui  apa  yang  kalian  kerjakan). 23 Dari  sini  dapat  pula dipahami  bahwa  dalam  manajemen  keuangan  pendidikan, perencanaan  yang  baik  adalah  suatu  keniscayaan  manakala menginginkan  keberlangsungan  dan  kelancarana  pelaksanaan kegiatan pendidikan, lebih-lebih di era teknologi seperti saat ini dimana  guru  bukan  lagi  satu-satunya  sumber  belajar  peserta didik,  perkembangan  pendidikan  yang  dinamis  menuntut seluruh  pelaku  pendidikan  untuk  meningkatkan  kualitas  diri agar  tetap  survive  di  tengah-tengah  persaingan  yang  semakin berat. Namun jika direncanakan dengan baik semua ujian akan terasa ringan karena sudah disiapkan dengan baik.
b. Strategi mencari sumberdana sekolah
Untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di  sekolah,  kepala  sekolah  dituntut  untuk  mampu  menggali sumber-sumber  pembiayaan,  dengan  pendanaan  yang  ada kepala  sekolah  bersama-sama  dengan stakeholder mampu melakukan  prediksi  untuk  menentukan  target  dan tujuan  yang akan  di  capai.  Berikut  ini  di  antara  strategi  untuk  menggali sumber pendanaan sekolah:
Pertama ,  Membangun  usaha  koperasi.  Salah  satu kompetensi  kepala  sekolah  yang  tidak  kalah  penting  untuk membangun  keberlangsungan  sekolah  adalah  kompetensi kewirausahaan. kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber  pembiayaan  agar  tetap  survive  dengan
23 Aplikasi-Terjemah  tafsir  Jalalain  versi  2.0  by  Dani  Hidyat- myface.blogspot.com
membangun  usaha-suaha  sekolah  seperti  pengembagan  usaha koperasi.  Koperasi  merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  yang banyak  dipilih  oleh  sekolah,  baik  sekolah  negeri  maupun swasta.  Pengembangan usaha koperasi dinilai  sangat strategis untuk  menggali  sumber  pembiayaan  sekolah,  karena  tidak hanya terbatas pada penyediaan barang saja berupa penyediaan perlengkapan sekolah siswa, namun lebih luas dari itu sekolah mampu menyediakan toko serba ada, menyediakan jasa seperti foto  kopi,  bus  antar  jemput  sekolah,  penyediaan  layanan  jasa sewa ruko, rumah kos dan lain-lain. Dengan pengelolaan serta manajemen yang tepat tidak mustahil sekolah mampu memiliki kemandirian  secara  financial  bahkan  mampu  memberdayakan masyarakat sekitar.
Kedua ,  Membuka  kursus  (kegiatan  luar  sekolah).
Penyelenggaraan  kegiatan  berupa  layanan  kursus  merupakan salah  satu  kegiatan  yang  bisa  diselenggarakan  sekolah  untuk menggali  sumber-sumber  pembiayaan  pendanaan.  Kegiatan sifatnya  terbuka  untuk  umum  tidak  diwajibkan  bagi  siswa. Kegiatan ini bisa dikembangkan dengan melibatkan masyarakat umum  (luar  sekolah|)  sebagai  peserta.  Kegiatan  ini  selain mampu  meningkatkan  kompetensi  siswa  untuk  mengenali potensi  yang  dimiliki  masing-masing  siswa,  kegiatan  ini  juga mampu  menggali  pembiayaan  pendanaan  sekolah  untuk mencapai  kemandirian  pembiayaan.  Di  antara  contoh-contoh bentuk  usaha  yang  dapat  dikembangkan  dalam  bentuk  usaha kursus  adalah  :  (1)  kursus  bahasa  baik  bahasa  Inggris,  bahasa
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 87

## Nur Komariah
Arab dan lain-lain, (2) kursus computer, (3) membuka kelas tari atau pencak silat, kursus tata busana, (4) kursus tata boga dan lain-lain.
Ketiga ,  pengajuan  proposal  kepada  pemerintah  daerah dan  swasta.  Pengajuan  proposal  kepada  pemerintah  daerah maupun swasta merupakan salah satu cara kepala sekolah untuk mendapatkan  bantuan  dana.  Namun  pengajuan  dana  kepada pemerintah dan swasta ini tidak serta merta dan disetiap saat.
Keempat , penggalangan dana dari para donatur. Sumber pendanaan lain yang mampu digali oleh kepala sekolah adalah pendanaan  yang  bersumberkan  dari  para  donatur,  baik  itu donatur tetap maupun tidak tetap.
Kelima , penggalangan dana dari para alumni. Penggalian dana dari para alumni yang sudah sukses bisa menjadi salah satu solusi  bagi  sekolah  untuk  menjaga  keberlangsungan  sekolah agar  tetap  survive.  Penggalangan  dana  bisa  bersifat  tetap  dan bisa juga tidak tetap.
Keenam ,  Dana  orang tua  siswa  atau  wali  peserta didik. Sumber  pembiayaan  dari  orang  tua  siswa  dapat  berupa sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP), Bantuan Pengembangan  Pendidikan  (BPP),  biaya  pendaftaran  murid baru, biaya ujian akhir semester, biaya ujian akhir sekolah, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah.

## c. Penggunaan keuangan sekolah
Dana yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dibukukan dan  diagendakan  untuk  selanjutnya  dipergunakan  untuk menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam  menggunakan  dana  sekolah,  pengelola  keuangan dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen seperti  hemat tidak  mewah,  menggunakan dana sesuai dengan rencana  dan  program  yang  telah  ditetapkan  sekolah.  Dalam Widjanarko,  M  DAN  Suhertian,  P.A  disebutkan,  staf  yang dipilih  untuk  mengelola  keuangan  sekolah  dituntut  untuk memahami  tugasnya  sebagai  berikut:  pembukuan,  peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, memiliki  dedikasi  yang  tinggi  terhadap  tugas  dan  pimpinan, memahami  bahwa  bertugas  dibidang  keuangan  merupakan pelayanan,  tanggap  terhadap  tugas,  dan  memahami  bahwa kurang tanggapnya dalam bekerja akan mengurangi kelancaran pencapaian tujuan. 24
Berdasarkan  SKB  Mendikbud    dan  Menkeu  No. 585/K/1987  dan  590/kmk  03/03/1987  tanggal  24  September 1987  kegiatan-kegiatan  pengelolaan  keuangan  sekolah  antara lain  dialokasikan  untuk:  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana, PBM  /KBM,  pembinaan  kegiatan  siswa,  dukungan  kegiatan personil, kegiatan R.T Sekolah/ Komite sekolah.
24 Widjanarko,  M  dan  Suhertina,  P.A,  1996/1997,  Manajemen  Keuangan Sekolah, Bahan Pelatuhan Manajemen Pendidikanbagi Kepala SMU se Indonesia di Malang
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 89 Nur Komariah
d. Pengawasan dan evaluasi anggaran
Pengawasan  anggaran  adalah  sejumlah  aktivitas  yang tersusun  secara  sistemik  dan  sistematis  diawali  kegiatan memonitor,  memeriksa,  menilai,  dan  melaporkan  penggunaan anggaran  yang  dialokasikan  untuk  membiayai  program- program  pendidikan  agar  anggaran  tersebut  digunakan sebagaimana  mestinya  dan  dapat  dilaksanakan  secara  efektif dan  efisien.  Pengawasan  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah selaku manager sekolah untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan  dan  penyelewengan  dana,  menjamin  kepuasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah.
Menurut  Komaruddin  langkah-langkah  pengawasan adalah sebagai berikut: (1) pengembangan standar. Pengawasan dimulai  dengan  mengembangkan  batasan  atau  rincian  strategi spesifik dan praktis sebagai acuan pelaksanaan pengawasan. (2) pengukuran  pelaksanaan,  adalah  kegiatan-kegiatan  berupa pengumpulan  informasi  tentang  kegiatan  atau  program  yang sedang  berlangsung  dengan  merujuk  pada  perencanaan  yang telah  ditetapkan.  (3)  penilaian  pelaksanaan,  adalah  kegiatan menentukan  makna  terhadap  adanya  penyimpangan  atau pelanggaran  terhadap  keuangan  sekolah.  (4)  perbaikan. Merupakan  kegiatan  yang  mengupayakan  penyesuaian-
penyesuaian  atas  perbedaaan  atau  penyimpangan  yang  telah terjadi. 25

## e. Pertanggung jawaban penggunaan keuangan sekolah
Pertanggung  jawaban  penggunaan  keuangan  sekolah adalah sebuah  laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan  sekolah.  Laporan  dilakukan  oleh  bendahara  dan  staf sekolah.  Laporan  keuangan  berisikan  tentang  pemasukan, pengeluaran dan pemakaian biaya.
Dalam  dunia  pendidikan,  keuangan  dan  pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, semakin baik  kondisi  keuangan  sekolah  maka  semakin  baik  pula kemampuan  sekolah  dalam  mendanai  keperluan  sekolah. Sebaliknya, sekolah yang tidak memiliki keuangan yang cukup, maka sekolah tidak akan mampu mendanai kegiatan sekolah.

## C. Kesimpulan
Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu subtansi sekolah yang turut menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah dapat dimaknai sebagai upaya  kepengurusan  atau  ketatausahaan  keuangan  mulai  dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung  jawaban.  Dengan  manajemen  yang  baik,  sekolah tidak  hanya  mampu  mendanai  pembiayaan  sekolah,  namun sekolah juga mampu meningkatkan prestasi sekolah, meningkatkan  keberdayaan  guru  dan  tenaga  kependidikan  dalam
25 Nur Aedi, Pengawasan Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h.88
Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 91 Nur Komariah
melaksanakan tugasnya. Dengan manajemen yang baik pula tidak mustahil  bagi  sekolah  memiliki  kemandirian  pendanaan,  dapat memberdayakan  masyarakat  sekolah  dan  masyarakat  sekitar. Untuk  itu  dalam  pelaksanaanya,  kepala  sekolah,  bendahara  dan staf dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip Manajemen keuangan yakni: (1) transparan, (2) akuntabilitas, (3) efektif  (4)  efisien.  Selain  itu  pengelola  keuangan  juga  dituntut untuk  mampu  menguasai  ruang  lingkup  manajemen  keuangan sekolah  yakni:  Perencanaan  anggaran,  (2)   mencari  sumber  dana sekolah,  (3)  penggunaan  keuangan  sekolah,  (4)  pengawasan  dan evaluasi anggaran, (5) pertanggung jawaban keuangan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  Aplikasi-Terjemah  tafsir  Jalalain  versi  2.0  by  Dani  Hidyat- myface.blogspot.com.
_______.  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
Arwildayanto  dkk. Manajemen  Keuangan  dan  Pembiayaan
Pendidikan : Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA)
Akselerasi  Pemerataan  dan  Peningkatan  Jenjang  Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo . Padjadjaran: Widya. 2017.
Agustinus  Hermino. Asesmen  Kebutuhan  Organisasi  Persekolahan: Tinjauan  perilaku  organisasi  menuju  Comprehensive
Multilevel Planning . Jakarta: Gramedia. 2013.
David  Wijaya. Implikasi  Manajemen  Keuangan  Sekolah .  Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur. 2009.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  Manajemen  Keuangan:  Materi Pelatihan  Terpadu  Untuk  Kepala  Sekolah.  Jakarta:  Dirjen
Dikdasmen. Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama.
2003.
Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi . Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
Kompri. Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik Profesional. Jakarta: Kencana. 2017.
Mujamil  Qomar. Manajemen  Pendidikan  Islam .  Jakarta:  Erlangga. 2007.
Mulyono .  Konsep  Pembiayaan  Pendidikan .  Yogyakarta:  Ar-Ruzz
Media. 2016.
Nur Aedi. Pengawasan Pendidikan . Jakarta: Rajawali Pres. 2014.

## Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan | 93
Sulistiyorini. Manajemen Pendidikan Islam . Yogyakarta: Elkaf. 2006.
Syaiful  Sagala. Manajemen  Strategik  dalam  Peningkatan  Mutu Pendidikan . Bandung : Alfabeta. 2010.
Sulistiyorini. Manajemen  Pendidikan  Islam:  Konsep,  Strategi  dan Aplikasi. Yogyakarta: Teras. 2009.
Syafaruddin. Manajemen  Lemabaga  Pendidikan  Islam. Jakarta:  PT.
Ciputat Press. 2005.
Widjanarko. M dan Suhertina, P.A. 1996/1997. Manajemen Keuangan Sekolah . Bahan Pelatuhan Manajemen Pendidikanbagi Kepala SMU se Indonesia di Malang.