PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 111-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL OLEH OKNUM TNI AD
Roby Satya Nugraha 1 ; Iwan Darmawan 2 ; Astri Puji Astuti 3 .
1 Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.
2 Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.
3 Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia. Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 Email: robysatyanugraha@unpak.ac.id, iwandarmawan@unpak.ac.id, astriastuti891@gmail.com.
Naskah diterima : 21/01/2024, revisi : 20/03/2024, disetujui 30/06/2024

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan secara mendasar bahwa Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  adalah kekuatan  angkatan  perang  dari  suatu  negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI terdiri dari tiga matra yakni matra darat,  matra  laut  dan  matra  udara  yang  merupakan  garda  terdepan  dalam  menjaga pertahanan  dan  keamanan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). TNI memiliki  tugas  pokok  yakni  melakukan  operasi  militer  untuk  keperluan  perang maupun  bukan  untuk  keperluan  perang.  Kedudukan  anggota  TNI  di  mata  hukum tidaklah  berbeda  dari  masyarakat  sipil  yang  mana  haruslah  tetap  tunduk  atau  patuh terhadap semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini. Segala perbuatan apapun yang dilakukan oleh oknum anggota yang bertentangan dengan norma-norma hukum  yang  berlaku  dan  melanggar  peraturan  di  lingkungan  militer  pada  dasarnya merupakan suatu tindakan yang dapat mencoreng martabat dan nama baik TNI jika hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti secara tegas. Adapun identifikasi masalah pada penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI AD yang  terbukti  telah  melakukan  tindak  pidana  penyimpangan  seksual  dan  bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penyimpangan seksual  yang  dilakukan  oleh  oknum  TNI  AD.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis,  jenis  penelitian  normatif  yuridis  yang didukung penelitian empiris, pengumpulan data melalui peneltian kepustakaan (library research)  dan  penelitian  lapangan  (field  research),  kemudian  data  yang  diperoleh diolah  menggunakan  metode  kualitatif.  Oknum  TNI  AD  yang  terlibat  dalam  tindak penyimpangan seksual ini juga dianggap telah melanggar hukum disiplin militer yang mana  selama  proses  pemeriksaan  perkara  di  persidangan  harus  didasarkan  Hukum Acara  Peradilan  Militer  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997 tentang Peradilan Militer.
Kata  Kunci  :  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  Tindak  Pidana  Penyimpangan  Seksual, Kesusilaan, Peradilan Militer.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 111-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## ABSTRACT
The aim of this research is to explain fundamentally that the Indonesian National Army  (TNI)  is  the  armed  forces  of  a  country  based  on  statutory  regulations.  The  TNI consists of three dimensions, namely the land force, sea force and air force, which is the front guard in maintaining the defense and security of the territory of the Unitary State of the  Republic  of  Indonesia  (NKRI).  The  TNI  has  the  main  task  of  carrying  out  military operations for war purposes and not for war purposes. The position of TNI members in the eyes of the law is no different from that of civil society, which must remain subject to or obedient to all legal regulations in force in the country of Indonesia. Any action carried out by individual members that is contrary to applicable legal norms and violates regulations in the military environment is basically an action that can tarnish the dignity and good name  of  the  TNI  if  this  is  not  immediately  followed  up  firmly.  The  identification  of  the problem  in  this  writing  is  how  criminal  responsibility  is  held  for  individuals  from  the Indonesian Army who are proven to have committed criminal acts of sexual deviance and how  judges  consider  in  deciding  cases  regarding  criminal  acts  of  sexual  deviance committed by individuals from the Indonesian Army. The method used in this research is descriptive  analysis,  a  type  of  normative  juridical  research  supported  by  empirical research,  data  collection  through  library  research  and  field  research,  then  the  data obtained is processed using qualitative methods. The TNI AD personnel who were involved in this act of sexual deviance were also deemed to have violated military disciplinary law, which during the process of examining cases at trial must be based on the Military Justice Procedure Law as regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice .
Keywords: Indonesian National Army (TNI), Crime of Sexual Deviance, Morality, Military Justice

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum. 1 Tujuan  dari  konsep  Negara  hukum  adalah untuk  menjaga  ketertiban  hukum,  yaitu  aturan-aturan  yang  mengatur  kehidupan masyarakat. 2 Pada konsep Negara hukum, setiap warga Negara-nya baik oleh masyarakat sipil maupun pejabat yang memangku kekuasaan ataupun aparatur Negara salah satunya ialah  anggota  TNI  wajib  menjunjung  tinggi  tiga  prinsip  fundamental.  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  adalah kekuatan  angkatan  perang  dari  suatu  negara  berdasarkan peraturan perundang-undangan . 3 Kedudukan anggota TNI di mata hukum tidaklah berbeda dari masyarakat sipil yang mana haruslah tetap tunduk atau patuh terhadap semua aturan hukum  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia  ini.  Pada  realitanya,  tidak  jarang  banyak ditemukan  anggota  militer  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  dengan ketentuan hukum yang berlaku dan norma-norma lainnya maka dari itu diperlukan adanya
1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945
2 A. Mukthie Fajar, Tipe Negara Hukum , ( Malang: Banyumedia Publishing, 2004), hlm. 5.
3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 111-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Peradilan  militer.  Adanya  peradilan  militer  disebabkan  karena  pada  asalnya  TNI  juga merupakan  manusia  sosial  biasa  yang  tidak  luput  dari  berbagai  kesalahan  yang  telah diperbuatnya dalam kehidupan seharihari baik pada saat dinas maupun diluar dinas. 4 Dalam beberapa waktu belakangan ini, yang sedang menjadi perbincangan ialah terkait kasus  penyimpangan  seksual.  Penyimpangan  seksual  merupakan  mereka  yang  memiliki jenis  kelamin  sejenis,  yang  akan  menimbulkan  hasrat  seksual,  jenis  kelamin  yang berlawanan (khususnya organ genital  dari jenis kelamin yag berlawanan) tidak memilki daya tarik seksual. 5 Di Indonesia sendiri, permasalahan tentang  perilaku LGBT sampai saat ini memang belum ada aturan khususnya baik di lingkungan masyarakat biasa maupun di lingkungan militer. Dalam hal untuk pekara mengenai tindak pidana penyimpangan seksual oleh oknum anggota TNI yang akan diteliti ini, dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara berpedoman pada Pasal 281 KUHP dan Pasal 103 KUHPM yaitu berupa  pidana  penjara  dan  hukuman  tambahan  berupa  pemecatan  seperti  yang  telah tercantum dalam Pasal 103 KUHPM tersebut.

## B. Metode Peneltian
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum secara normatif yuridis – empiris yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan interpretasi, dan sistematis antar peraturan  perundang-undangan. Teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  penulis  pada  saat  membuat  jurnal  ini  adalah  dengan  cara menggunakan  penelitian  kepustakaan  (Library  Research)  yaitu  merupakan  metode pengumpulan  data  berdasarkan  sumber-sumber  hukum  tertulis  berupa  peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, dan tulisan-tulisan lain yang dianggap ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  dibahas  dalam  penulisan  hukum  ini  serta penelitian  lapangan  ( Field  research )  yakni  wawancara.  Serta  penulis  dalam  penulisan jurnal ini menggunakan analisis secara kualitatif melalui penjabaran dengan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat di pertanggungjawabkan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Definisi Tindak Pidana Kesusilaan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  kata “kesusilaan”  itu  sendiri berarti perihal susila yang memiliki definisi budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat istiadat dan tata tertib yang baik. Di dalam prespektif masyarakat, kesusilaan itu ialah
4 Faradiba  Syaranovia  dan  Dini  Dewi  Heniarti,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kewenangan  Peradilan  Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, Vol.6, No.1, Februari 2020 hlm. 298-301, http://dx.doi.org/10.29313/.v6i1.19327
5 Sigmun Freud, Penyimpangan Seksual , (Jakarta: Gaung Persada Press, 1920), hlm. 325.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 111-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
kelakuan  yang  benar  atau  salah  khususnya  dalam  hal  yang  berhubungan  dengan kejadian seksual mereka. 6
Tindak pidana kesusilaan secara umum diartikan sebagai suatu tindak pidana yang  berhubungan  dengan  hal  kesusilaan  (etika).  Dalam  hal  ini,  untuk  menentukan batasan  atau  pengertian  mengenai  kesusilaan  tidaklah  sederhana  karena  batasan- batasan tersebut tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. 7
2. Definisi Penyimpangan Seksual
Penyimpangan  seksual  terdiri  atas  dua  suku  kata  yaitu  penyimpangan  dan seksual.  Penyimpangan  berasal  dari  kata  dasar  "simpang"  yang  memiliki  empat pengertian.  Pertama,  berarti  proses,  cara  perbuatan  yang  menyimpang  atau menyimpangkan. Kedua, membelok menempuh jalan yang lain. Ketiga, tidak menurut apa  yang  sudah  ditentukan,  tidak  sesuai  dengan  rencana.  Keempat.  menyalahi kebiasaan, menyeleweng dari hukum, kebenaran, dan agama. 8
Kata "seksual” mempunyai dua  pengertian, yang pertama berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda yang masing-masing  menghasilkan  sebutir  telur  dan  sperma.  Kedua,  secara  umum  berarti menyinggung tingkah laku, perasaan, atau emosi yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenous , atau dengan proses perkembangbiakan. 9
Dalam  memutus  perkara  penyimpangan  seksual  ini,  Hakim  memiliki  pertimbangan sendiri  terkait  penjatuhan  hukuman  pidana  pokok  selama  10  (sepuluh)  bulan  penjara disertai pidana tambahan berupa pemecatan dinas dari militer . Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran  atau  pendapat  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dengan  melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. 10 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus  didasarkan pada beberapa aspek yaitu aspek yuridis, aspek filosofis,  dan  aspek  sosiologis. 11 Putusan  Hakim  atau  Majelis  Hakim  bersifat  individual, namun dilihat dari aspek administrasi peradilan putusan Hakim atau Majelis Hakim bersifat kelembagaan,  karena  setelah  putusan  hakim  atau  putusan  majelis  hakim  tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  umum, maka putusan demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan yang menjadi milik publik, maka pada saat itu telah terjadi apa yang disebut dengan proses diindividualisasi putusan Hakim. 12 Oknum TNI AD yang melakukan penyimpangan seksual tersebut dikenakan Pasal 281 ayat 1 KUHP yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta Pasal 103 KUHPM yakni pemecatan  dari  dinas  militer  Mengenai  tindak  kesusilaan  sendiri,  Adami  Chazawi
6 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya , (Jakarta :  Sinar Grafika,1996), hlm. 3.
7 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), hlm.14.
8 Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa KBBI (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hlm. 488.
9 J.P.  Chaplin, Kamus  Lengkap  Biologi  Terjemahan, Diterjemahkan  oleh  Kartini  Kartono,  (Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-.9, hlm. 460.
10 Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
11 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 67.
12 Majalah Varia Peradilan Edisi XXI, tahun 2008, hlm. 106
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 111-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
berpandangan ada tiga unsur yang membentuk  pelanggaran kesusilaan dalam pasal 281 KUHP yaitu: 13
1. Unsur kesengajaan (opzettelijk)
2. Perbuatan melanggar kesusilaan
3. Unsur secara terbuka atau di muka umum
Terkait perbuatan susila dengan sesama jenis yang diajukan ke pengadilan militer, maka pada  asasnya  hakim  tidak  boleh  menolak  suatu  perkara  karena  tidak  ada  undang- undangnya. Sejaan dengan prinsip yakni that the court must not refuse to examine and try a case filed with him/her, on the grounds that the law is not or less clear, but rather obliged to examine and try it. This principle is based on the view that court organs can understand the law . 14
Adapun  mengenai  penjatuhan  pemecatan  dari  dinas  militer  terhadap  terdakwa merupakan  kewenangan  dan  kebebasan  hakim  sepenuhnya. 15 Jika  melihat  hal  yang memberatkan yang menjadi  dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  pidana bagi terdakwa yakni sebagai berikut :
1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 ,Sumpah Prajurit ke-2 serta Kode  etik  “Budhi  Bhakti  Wira  Utama  yang  harus  senantiasa  memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya.
2. Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.
3. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tentu  sudah  jelas  akan  sangat berpengaruh bagi nama baik institusi TNI.
4. Perbuatan  penyimpangan  seksual  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tentu merupakan  perilaku  yang  amoral  karena  baik  dalam  agama  maupun  hukum yang berlaku di Negara ini tidak membenarkan perilaku berhubungan sesama jenis tersebut.
Adapun,  mengenai  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  tingkat banding penulis kurang sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut. Penjatuhan pidana  penjara  selama  10(sepuluh)  bulan,  harusnya  bisa  lebih  dari  lamanya  hukuman penjara tersebut. Jika melihat hukuman pidana pokok yang dijatuhkan pada putusan sidang pertama serta mengacu pada KUHP terbaru mengenai kesusilaan tepatnya yakni Pasal 406 yang menyatakan bahwa: 16
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
13 Adami Chazawi, Tindak Pidana mengenai Kesopanan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12-22. 14 Agus Nurudin, Upholding the Impartiality of Judges in Judicial Systems , Hasanuddin Law Review, Volume 6 Issue 1, April 2020, pg. 82, http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2268.
15 Supriyadi, Penerapan  Pidana  Pemecatan  terhadap  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  sebagai  Pelaku Tindak Pidana , Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, Nomor 2, Juni 2008, hlm. 293.
16 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 111-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
b. melanggar  kesusilaan  di  muka  orang  lain  yang  hadir  tanpa  kemauan  orang  yang hadir tersebut.
Perbuatan LGBT yang dilakukan oleh prajurit TNI haruslah disikapi dengan tegas karena dikategorikan  sebagai  pelanggaran  berat  di  lingkungan  TNI  itu  sendiri  sebagaimana merujuk dengan adanya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 kemudian  ditindaklanjuti  oleh  jajaran  di  bawahnya  di  tiap  angkatan  khususnya  di lingkungan  TNI-AD  diterbitkan  Surat  Telegram  Kasad  Nomor:  ST/1313/2009  tanggal  4 Agustus  2009,  tentang  larangan  melakukan  hubungan  sesama  jenis  ( homoseksual )  di Lingkungan  TNI-AD. 17 Selanjutnya  pada  tanggal  18  Desember  2020  Mahkamah  Agung  RI mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 Tahun 2020, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana pada Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa “Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli  2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas. 18 Atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, menunjukkan bahwa terdakwa bukanlah prajurit  yang  baik  dan  bertanggung  jawab  karena  tidak  menghiraukan  aturan-aturan hukum  yang  berlaku  maupun  akibat  dan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan terdakwa.  Menurut  pendapat  penulis,  dikaitkan  dengan  landasan  teori  yang  telah diuraikan didapati bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini akan sangat memberikan pengaruh buruk bagi keberlangsungan kehidupan bangsa apabila  tidak segera diberikan hukuman yang sesuai atas perilaku tidak bermoral tersebut.
Adapun kendala yang dihadapi dalam penetapan sanksi pidana LGBT berdasarkan hasil wawancara  bersama  Kolonel  Laut  (chk)  Dr.  Koerniawaty  Syarief, 19 mengatakan  bahwa selama ini dalam penanganan perkara yang menjadi kendala hanya berasal dari internal Pengadilan militer sendiri seperti selama persidangan hanya jumlah perkara yang masuk cukup  banyak  sehingga  harus  menunggu  antrian  lebih  lama,  namun  menurutnya  hal tersebut bukanlah kendala yang sangat signifikan terhadap perkara penyimpangan seksual ini.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai pertimbangan Hakim dan kendala yang dihadapi  dalam  memutus  perkara  nomor  34-K/PMT.III.BDG/AD/V/2020,  penjatuhan hukuman  pidana  pokok  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  pidana  tambahan  berupa pemecatan dinas dari militer telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada serta keyakinan tersendiri yang berasal dari Hakim.
17 Surat Telegram KASAD Tentara Nasional Indonesia
18 Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkama Agung.
19 Koerniawaty Syarief, Hasil Wawancara, Hakim Pengadilan Tinggi Militer di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2024
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 111-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## D. Kesimpulan dan Saran
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa 10 (sepuluh) bulan pidana penjara disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas dalam perkara nomor 34- K/PMT.III.BDG/AD/V/2020 telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan dalam persidangan serta keyakinan tersendiri dari hakim terutama mengenai pemecatan dinas  dari  militer.  Dalam  menetapkan  pidana  tambahan  tersebut,  Majelis  Hakim  sudah mempertimbangkan  bahwasannya  terdakwa  tidak  boleh  tetap  menjadi  seorang  prajurit TNI atas tindakan yang telah diperbuatnya yang telah mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini telah dibangun dengan baik sebagai contoh yang baik dalam bersikap dan berperilaku  di  mata  masyarakat.  Selain  daripada  itu,  diketahui  terdakwa  merupakan seorang  perwira  yang  seharusnya  memberikan  contoh  yang  baik  terhadap  bawahannya justru melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan  aturan serta  norma yang berlaku  di  lingkungan  militer  sehingga  penerapan  pidana  tambahan  tersebut  memang harus dilakukan agar kedepannya tidak meruntuhkan sendi-sendi tata kehidupan militer yang dinilai disiplin dan taat akan aturan.
Penegakan  hukum  bagi  oknum  TNI  yang  terlibat  tindak  pidana  penyimpangan seksual  LGBT,  dalam  hal  penjatuhan  putusannya  harus  menjadikan  norma-norma  yang berkembang  di  masyarakat  sebagai  bahan  pertimbangan  hukum  dengan  tanpa mengesampingkan  aspek-aspek  penting  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian hukum.  Dalam  rangka  meminimalisir  perilaku  seksual  menyimpang  ini,  pendalaman kerohanian bisa menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan selain adanya hukuman maupun penyuluhan/pemahaman akan hukum mengenai tindakan seksual menyimpang ini diharapkan di kemudian bisa mengurangi jumlah tindakan seksual menyimpang entah dalam lingkungan masyarakat sipil ataupun militer. 20
20 R. Deni Nugraha Ramdani, Menekan Pelanggaran Prajurit Melalui Kepemimpinan Yang Efektif Dan Penerapan Reward-Punishment, https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel, diakses tanggal 26 Juni 2024
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 111-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## Daftar Pustaka
A. Peraturan Perundang-Undangan ________.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
________.  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Tentara  Nasional  Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127.
_________. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ________. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Surat Telegram KASAD Tentara Nasional Indonesia
Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkama Agung

## B. Buku
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Chaplin,  J.P. Kamus  Lengkap  Biologi  Terjemahan ,  Cetakan  9  Diterjemahkan  oleh  Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Chazawi, Adami. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan . Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
Freud, Sigmun. Penyimpangan Seksual. Jakarta: Gaung Persada Press, 1920.
Hamzah, Andi. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Jakarta; Rineka Cipta, 2016.
_____________ Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia . Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
______________. Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensinya .  Jakarta:    Sinar Grafika, 1996.
Mukthie Fajar. Tipe Negara Hukum. Malang: Banyumedia Publishing. 2004. Rosyid, Moh. Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral . Semarang: Rasail Media Group, 2013.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 1986.
Tim Penyusun Kamus. Pusat Pembinaan Bahasa KBBI . Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

## C. Jurnal dan Lain-lain
Agus Nurudin, Upholding the Impartiality of Judges in Judicial System, Hasanuddin Law Review, Vol.6 Issue 1, April 2020
Arwin Syamsuddin, Arwin. “ Kajian Tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP ”: Lex Crimen Vol. VI/No.6/Ags/2017, Faradiba  Syaranovia  dan  Dini  Dewi  Heniarti,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kewenangan Peradilan  Militer  dalam    Mengadili  Prajurit  TNI  yang  Melakukan  Tindak  Pidana Umum  Dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  Tentang Pertahanan Negara, Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, Vol.6, No.1, Februari 2020.
Majalah Varia Peradilan Edisi XXI, tahun 2008.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Halaman 111-119 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
Ramdani,  R.  Deni  Nugraha. “Menekan  Pelanggaran  Prajurit  Melalui  Kepemimpinan  Yang Efektif Dan Penerapan
Reward-Punishment ” tersedia di: https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel .
Supriyadi,  Penerapan  Pidana  Pemecatan  terhadap  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.20, Nomor 2, Juni 2008 Syarief, Koerniawaty. Hasil Wawancara , Hakim Pengadilan Tinggi Militer di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2024.