Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  174 - 181

## PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, TINGKAT INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH ATAS DOLLAR AS TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2015-2019 Oleh : Ana Arifatunnisa, Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : anaarifa26@gmail.com
Banu Witono Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Muhammadiyah Surakarta Email : bw257@ums.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 Value Added Tax (VAT) is a tax imposed for domestic consumption in the form  of  gods  or  services.  Value  added  Tax  is  imposed  on  domestic consumption  by  individual,  corporate  and  government  tax  payers.  The purpose of this study was to examine the effect of the number of Taxable Entrepreneurs  (PKP),  the  inflation  rate  and  the  exchange  rate  of  the rupiah  against  the  US  dollar  on  Value  Added  Tax  receipts  at  the Directorate General of Taxes, Central Java Regional Office II. The data used  is  secondary  data  from  2015-2019.  This  type  of  research  uses causality  research  that  explains  the  relationship  between  the  amount  of PKP, inflation rate and the exchange rate of the rupias against US dollar on  the  Value  Added  tax  (VAT).  The  data  analysis  technique  used  is multiple  linear  regression  analysis.  Based  on  the  result  by  data,  the variable number of PKP has significant effect on VAT receipts, while the inflation rate and the rupiah exchange rate against the US dollar have no effect on VAT receipts.
Keyword : Taxable Enterpreneurs, inflation rate, rupiah exchange rate against US dollar, Value Added Tax

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang  dan  sedang  gencar-gencarnya melaksanakan  pembangunan  nasional  guna mewujudkan  masyarakat  yang  makmur  dan sejahtera.  Pembangunan  nasional  di  segala bidang  diperlukan  adanya  suatu  anggaran sebagai  penyokong  utama.  Komponen  dalam anggaran dihitung dari penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah.  Peranan  penerimaan  pajak  semakin penting  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  atau  APBN  (Renata  et  al., 2018).  Penerimaan  pajak  menjadi  tumpuan utama dalam membiayai pengeluaran pemerintah.  Lebih  dari  80%  belanja  negara dibiayai  oleh  penerimaan  pajak  dan  selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya..
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan  pajak  yang  dikenakan  atas  nilai tambah  ( added  value )  dari  suatu  barang  atau jasa  dalam  sebuah  proses  transaksi.  Menurut Mujiyati  &  Aris  (2019),  Pajak  Pertambahan Nilai  adalah  pajak  tidak  langsung  yang dikenakan  atas  transaksi  Barang  Kena  Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat apabila kondisi perekonomian tumbuh  dengan  baik  dan  begitu  pula sebaliknya. Penerimaan PPN dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro.
Indikator ekonomi makro yang pertama adalah jumlah PKP. Menurut
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.197/PMK.03/2013 mendefinisikan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  yang  dikenai  pajak, dalam satu tahun buku atau bagian tahun buku yang  memperoleh  peredaran  bruto  atau penerimaan  bruto  melebihi  batas  maksimum peredaran/penerimaan  usaha  pengusaha  kecil yang  berlaku  pada  saat  ini  adalah  dalam  satu tahun buku tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.
Indikator  ekonomi  makro  yang  kedua adalah  inflasi.  Inflasi  adalah  kecenderungan kenaikan  harga  barang  dan  jasa  secara  umum yang  berlangsung  secara  terus  menerus (Wijaya,  2013).  Menurut  Direktorat  Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak akan lebih baik karena  penurunan  inflasi  yang  menyebabkan kenaikan  pada  pendapatan  rumah  tangga. Penurunan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan  pajak.  .  Penurunan  inflasi  akan mendorong  tingkat  konsumsi  masyarakat sehingga  kondisi  ini  akan  berpengaruh  pada peningkatan penerimaan PPN.
Indikator  ekonomi  makro  yang  ketiga adalah  nilai  tukar  rupiah  atas  dollar  AS.  Nilai tukar mata uang asing menunjukkan harga atau nilai  mata  uang  suatu  negara  yang  dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Apabila nilai tukar rupiah melemah maka akan mengakibatkan  harga  barang  dan  jasa  yang dikonsumsi masyarakat meningkat yang kemudian akan mempengaruhi tingkat konsumsi  masyarakat  yang  secara  langsung akan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi
2. KAJIAN PUSTAKA DAN

## PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007  (Undang-Undang  KUP)  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapat  timbal  balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Secara  umum,  pajak  adalah  iuran kepada  negara  yang  dapat  dipaksakan  yang terutang  oleh  wajib  pajak  menurut  peraturan, dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan tugas negara untuk menyelanggarakan pemerintahan.

## Pajak Pertambahan Nilai
Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  42  Tahun  2009  tentang  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang  dan  jasa  di  dalam  daerah  pabean  yang dikenakan  bertingkat  di  setiap  jalur  produksi dan  distribusi.  Daerah  pabean  adalah  wilayah Republik  Indonesia  yang  meliputi  darat, perairan dan udara serta tempat tertantu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya  berlaku  undang-undang  yang mengatur kepabeanan.

## Pengusaha Kena Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.  42 Tahun  2009,  Pengusaha  Kena  Pajak  adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak  berdasarkan  Undang-Undang  No.  42 Tahun  2009.  Pengusaha  yang  melakukan penyerahan  objek  pajak  yang  sesuai  dengan Undang-Undang  PPN  wajib  melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena  Pajak  kecuali  pengusaha  kecil  yang batasannya ditetapkan oleh Menteri  keuangan. Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 197/PMK.03/2013,  Pengusaha  Kecil  adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang kena pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran  bruto  atas  penerimaan  bruto  tidak lebih dari Rp4.800.000.000.

## Inflasi
Inflasi  adalah  suatu  proses  keaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.  Menurut  Renata  et  al.  (2018) inflasi  adalah  kecenderungan  kenaikan  harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara  terus  menerus.  Dari  pengertian- pengertian  diatas,  kondisi  yang  bisa  dikatakan mengalami  inflasi  jika  memenuhi  beberapa kriteria  antara  lain  adalah  kenaikan  harga barang  dan  jasa,  bersifat  umum  dan  terjadi secara terus menerus.

## Nilai Tukar
Menurut Sapridawati et al. (2021), nilai tukar merupakan harga dimana mata uang suatu negara dipertukarkan dengan mata uang negara
lain.  Menurut  Arifin  et  al.  (2016)  nilai  tukar atau exchange  rate adalah  harga  pada  suatu mata  uang  terhadap  mata  uang  lainnya  atau nilai  dari  suatu  mata  uang  terhadap  nilai  mata uang  lainnya.  Terdapat  dua  jenis  nilai  tukar yaitu  nilai  tukar  nominal  dan  nilai  tukar  riil. Nilai  tukar  nominal  adalah  nilai  yang digunakan  seseorang  saat  menukar  mata  uang suatu  negara  dengan  mata  uang  negara  lain, sedangkan  nilai  tukar  riil  adalah  nilai  yang digunakan saat seseorang menukar barang dan jasa dari negara lain.

## Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh  Jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan
Nilai di DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2015-2019.
Untuk meningkatkan pendapatan
negara  dalam  penerimaan  pajak,  pemerintah dapat melakukan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan  optimalisasi  penerimaan  pajak terhadap  objek  dan  subjek  pajak  yang  tercatat dalam  Ditjen  Pajak.  Sedangkan  ekstensifikasi pajak  adalah  penambahan  jumlah  wajib  pajak dan objek pajak. Ekstensifikasi pajak diharapkan dapat menambah subjek pajak baru dalam  hal  ini  adalah  PKP  terdaftar.  Apabila tingkat  kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak meningkat,  maka  akan  mampu  meningkatkan penerimaan  pajak  (Sinambela  &  Rahmawati, 2019).
Berdasarkan penjelasan tersebut, sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Alimira  Herna  Renata  (2016)  dan  Maroulina Marsella  Simarmata  (2018)  yang  menyatakan bahwa  jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Maka  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 1 : Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai
2. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  di  DJP  Kantor  Wilayah
Jawa Tengah Tahun 2015-2019.
Inflasi  menjadi  salah  satu  kendala perekonomian  yang  bisa  dialami  oleh  negara- negara di dunia terlebih jika yang terjadi adalah inflasi tinggi atau hyperinflation . Teori Keynes menjelaskan  bahwa  inflasi  terjadi  karena masyarakat  hidup  diluar  batas  kemampuan ekonominya  yang  mengakibatkan  permintaan
yang  lebih  besar.  Permintaan  barang  dan  jasa oleh  masyarakat  sangat  beragam  harganya, maka tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual  barang  dan  jasa  tersebut  (Puspitha  & Supadmi,  2018).  Semakin  tinggi  inflasi  maka pengenaan pajak atas konsumsi barang dan jasa akan  meningkat  dan  berpengaruh  pada meningkatnya penerimaan PPN.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Diah Yuliana  (2017)  dan  Yeni  Sapridawati  (2021) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  PPN.  Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2 :  Inflasi  berpengaruh  terhadap  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pengaruh  nilai  tukar  rupiah  atas  dollar  AS terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai  DJP  Kantor  Wilayah  Jawa  Tengah Tahun 2015-2019.
Pembangunan  ekonomi  yang  disusun pemerintah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi adalah  dengan  menjaga  stabilitas  nilai  tukar rupiah. Nilai  tukar  rupiah  yang melemah akan berpengaruh  pada  kenaikan  harga  barang  dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan  mempengaruhi  daya  beli  masyarakat karena  harga  barang  dan  jasa  mengalami kenaikan sedangkan pendapatan yang diperoleh masyarajat  cenderung  tetap  (Sinambela  & Rahmawati, 2019). Daya beli masyarakat yang dipengaruhi  nilai  tukar  rupiah  pada  akhirnya akan  mempengaruhi  penerimaan  PPN  karena PPN adalah pajak atas konsumsi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Diah Yuliana  (2017),  Yeni  Sapidawati  (2021) menyatakan  bahwa  nilai  tukar  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  penerimaan  PPN. Berdasarkan pejelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3 :  Nilai  tukar  rupiah  atas  dollar  AS berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian kausalitas.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Penelitian ini  mengambil  tempat  di  Direktorat  Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  KPP  di Kantor  Wilyah  DJP  Jawa  Tengah  II.  Sampel
dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik sampling non probability samping atau sampel jenuh.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh KPP yang berada di wilayah DJP Jawa Tengah II.

## Pajak Pertambahan Nilai
Variabel dependen atau variabel terikat adalah  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang menjadi  akibat  karena  adanya  variabel  bebas (Puspitha  &  Supadmi,  2018).  Variabel  terikat dalam  penelitian  ini  adalah  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai. Penerimaan Pajak pertambahan Nilai merupakan jumlah penerimaan  PPN  yang  direalisasikan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  merupakan salah  satu  unsur  penerimaan  terbesar  bagi negara  dalam  Anggaran  pendapatan  dan Belanja Negara (APBN). Data penerimaan PPN diperoleh  dari  DJP  Kantor  Wilayah  Jawa Tengah  II.  Pajak  Pertambahan  Nilai  dapat dihitungan dengan rumus:
PPN  =  Tarif  PPN  (10%)  ×  Dasar  Pengenaan Pajak (DPP)
Jumlah Pengusaha Kena Pajak Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena  pajak  atau  jasa  kena  pajak  yang  dikenai pajak  berdasarkan  Undang-Undang  PPN  No. 42  Tahun  2009.  Data  jumlah  Pengusaha  Kena Pajak dapat diperoleh dari DJP Kantor Wilayah Jawa Tengah II.

## Inflasi
Inflasi  adalah  suatu  kondisi  dimana tingkat  harga  meningkat  secara  terus  menerus dan  mempengaruhi  konsumsi  masyarakat  dan perekonomian negara yang dapat menyebabkan penurunan  nilai  uang.  Inflasi  juga  digunakan sebagai  salah  satu  indikator  ekonomi  makro untuk  mengatahui  perubahan  harga  dalam perekonomian.  Data  inflasi  dapat  diperoleh melalui Badan Pusat Statitik (BPS) Laju inflasi dalam  penelitian  ini  dihitung  melalui  rata-rata pertahun  dari  setiap  kabupaten  atau  kota  yang terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kantor Wilayah Jaw Tengah II.

## Nilai tukar rupiah atas dollar AS
Nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar  AS adalah besarnya jumlah mata uang rupiah yang diperlukan  untuk  memperoleh  satu  unit  mata uang dollar AS. Menurut   kurs nominal adalah harga  relative  dari  mata  uag  dua  negara,
sedangkan  kurs  riil  adalah  harga  relative  dari barang-barang diantara dua negara. Nilai tukar bisa juga disebut dengan kurs. Data nilai tukar rupiah  perbulan  dapat  diperoleh  melalui  Bank Indonesia.  Nilai  tukar  dalam  penelitian  ini diperoleh  melalui  rata-rata  pertahun  selama periode yang dibutuhkan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen  dan  dependen  memiliki  distribusi normal (Mispiyanti & Kristanti, 2018). Sebuah model regresi dapat dikatakan baik apabila data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal  atau  mendekati  normal.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  uji  Kolmogrov- Smirnov untuk mengetahui uji normalitas data. Hasil  uji  normalitas  data  adalah  sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Data Unstandardized Residual Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 Keterangan Data  terdistribusi normal Sumber: Data Hasil Olah, 2022
Dari  hasil  uji  normalitas  data  diatas diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  0,200  lebih besar  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  data penelitian terdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  terdapat  kemiripan  antara variabel  bebas  atau  independent  satu  dengan yang  lainnya  (Diana  &  Dewi,  2019).  Untuk mengetahui  apakah  terjadi  multikolinearitas dalam  model  regresi  dapat  dilihat  dari  nilai TOL  (Tolerance)  dan  VIF.  Apabila  nilai  TOL lebih  besar  dari  0,1  dan  nilai  VIF  lebih  kecil dari  10,00  maka  model  regresi  tidak  terjadi moltikolinearitas.  Hasil  uji  multikolinearitas adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas Data Variabel  Tolerance VIF Keterangan Jumlah PKP 0,880 1,136 Bebas Multikolinearitas Inflasi 0,972 1,028 Bebas Multikolinearitas Nilai Tukar 0,861 1,162 Bebas Multikolinearitas
Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Hasil  uji  multikolinearitas  di  atas menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel  bebas memiliki nilai TOL > 0,1 dan nilai VIF < 10,00 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  dan  residual  pada  satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke pangamatan  yang  lain  tetap  maka  disebut homokedastis  dan  jika  berbeda  disebut heterokedastis.  (Diah  Yuliana  &  Marhamah, 2017).  Model  regresi  yang  baik  adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.  Pada  peneitian  ini,  peneliti menggunakan uji Spearman untuk mengetahui heterokedastisitas data. Hasil uji heterokodastisitas adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas Variabel Sig. (2- tailed) Keterangan Jumlah PKP 0,671 Bebas Heterokedastisitas Inflasi 0,924 Bebas Heterokedastisitas Nilai Tukar 0,735 Bebas Heterokedastisitas Sumber: Hasil Olah Data, 2022 Berdasarkan hasil uji
heterokedastisitas  diketahui  nilai  signifikansi seluruh variabel bebas  lebih besar dari 0,005. Dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heterokedastisitas dalam data penelitian. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk mengetahui apakah dalam suatu  model regresi linear terdapat korelasi. Jika ditemukan adanya korelasi maka dikatakan terdapat autokorelasi. Model  regresi  yang  baik  adalah  regresi  yang terbebas  dari  adanya  autokorelasi.  Salah  satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi  adalah  dengan  melakukan  uji Durbin-Watson (Diah  Yuliana  &  Marhamah, 2017).
Hasil  uji  autokorelasi  menggunakan metode  Durbin-Watson  sebesar  2,334;  k mewakili  3  variabel  independen  ;  N  mewakili sampel  data  sebanyak  46.  Nilai  du  yang  ada pada tabel distribusi Durbin-Watson berdasarkan  k  (3)  dan  N  (46)  dengan signifikansi 5% adalah sebesar 1,6677 dan nilai 4-du  (4-1,6677)  diperoleh  sebesar  2,3323 sehingga  Dapat  disimpulkan  bahwa  data  tidak ada  gejala  autokorelasi  karena  nilai  Durbin Watson terletak antara nilai du sampai dengan 4-du.
du < dw < 4-du = 1,6677 < 2,334 < 2,3323

## Uji Hipotesis Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  melakukan  uji hipotesis  koefisien  slope  regresi  secara bersamaan  atau  untuk  menguji  apakah koefisien regresi β 1 , β 2 , β 3 secara bersama-sama berpengaruh  terhadap  variabel  dependen (Mispiyanti  &  Kristanti,  2018).  Berdasarkan hasil  olah  data  diperoleh  nilai  F hitung sebesar 10,639  dan  nilai  F tabel sebesar  2,77  dengan ketentuan α = 5%, df 1 = k-1 (4-1=3) dan df 2 = n-k  (60-4=56).  Hasil  uji  F hitung 10,639  lebih besar  dari  F tabel 2,77  dan  juga  diperoleh  nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel independent yang terdiri dari jumlah pengusaha kena pajak (PKP), tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah  atas  dollar  AS  secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien determinasi mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan variabel-variabel dependen yang mencerminkan  seberapa  besar  variasi  dari variabel  terikat  Y  dapat  diterangkan  oleh variabel  bebas  X  (Mispiyanti  &  Kristanti, 2018).  Nilai  koefisien  determinasi  berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Berdasarkan hasil olah data diperoleh  nilai koefisien determinasi
(R 2 )  sebesar  0,414.  Hal  ini  berarti  bahwa variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar AS  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  sebesar  41,4%. Sedangkan sebesar 58,6% sisanya dipengaruhi oleh  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## Uji Parsial (Uji t)
Tujuan  dari  uji  parsial  adalah  untuk mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh  dari variabel independen (X) terhadap variabel (Y) secara  parsial  (Mispiyanti  &  Kristanti,  2018). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan  nilai  signifikansi  sebesar  0,05 (5%)  dan  tingkat  keyakinan  sebesar  0,95 (95%).  Berdasarkan  hasil  olah  data  diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Variabel  jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak (PKP) mendapatkan nilai signifikansi 0,000 <  0,05.  Maka  H 1 diterima  yang  artinya bahwa  terdapat  pengaruh  positif  jumlah Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Variabel  tingkat  inflasi  mendapatkan  nilai signifikansi  0,775  > 0,05.  Maka  H 2 ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat  inflasi  terhadap  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
c. Variabel  nilai  tukar  mendapatkan  nilai signifikansi  0,076  > 0,05.  Maka  H 3 ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh nilai  tukar  terhadap  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ada tidaknya  pengaruh  jumlah  Pengusaha  Kena Pajak  (PKP),  tingkat  inflasi  dan  nilai  tukar rupiah  atas  dollar  AS  terhadap  penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II tahun 2015-2019.
Hasil  analisis  regresi  linear  berganda  adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Variabel B Std. Error t hitung Sig. Constant -1,252 7,210 -1737 0,090 Jumlah PKP 2,084 4,734 4,402 0,000 Tingkat Inflasi 1,177 4,090 0,288 0,775 Nilai Tukar Rupiah 9,454 5,193 1,820 0,076 R 0,657 F Hitun g 10,639 R Square  0,432 Sig. 0,000 Adjusted R 2 0,391
Sumber: Hasil Olah Data, 2022
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis pada  tabel  diatas,  dapat  disusun  persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = -1,252  + 2,084 PKP +1,177 INF 9,454 NT + e
Berdasarkan persamaan diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1. Nilai konstanta
sebesar 1252184401972,706  menunjukkan  bahwa jika variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar AS diasumsikan sama dengan nol maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun.
2. Dari  hasil  uji  hipotesis  menunjukkan besarnya  koefisien  regresi  variabel  jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bernilai positif sebesar +2,084. Hal ini berarti bahwa apabila  semakin  tinggi  jumlah  Pengusaha Kena  Pajak  (PKP)  maka  penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  juga  akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin  menurun  jumlah  Pengusaha  Kena Pajak  (PKP)  maka  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun.
3. Dari  hasil  uji  hipotesis  menunjukkan besarnya  koefisien  regresi  variabel  tingkat inflasi yang bernilai positif sebesar +1,177. Hal ini berarti bahwa apabila semakin tinggi tingkat  inflasi  maka  penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  juga  akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila
semakin  menurun  tingkat  inflasi  maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun.
4. Dari  hasil  uji  hipotesis  menunjukkan besarnya  koefisien  regresi  variabel  nilai tukar  rupiah  atas  dollar  AS  yang  bernilai positif sebesar +9,454. Hal ini berarti bahwa apabila  semakin  tinggi  nilai  tukar  rupiah atas  dollar  AS  maka  penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  juga  akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin  menurun  nilai  tukar  rupiah  atas dollar AS maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan menurun.

## PEMBAHASAN
Jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) Berpengaruh  Terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Berdasarkan  uji  parsial  (Uji  t)  yang telah  dilakukan  memperoleh  nilai  signifikansi sebesar  0,000  <  0,05  (5%),  sehingga    H 1 diterima yang berarti bahwa jumlah Pengusaha Kena  Pajak  (PKP)  berpengaruh  terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Menurut Undang-Undang No.42
Tahun  2009,  Pengusaha  Kena  Pajak  adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau  jasa  kena  pajak  yang  dikenai  tarif  pajak. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang termasuk objek pajak dan sesuai dengan Undang-Undang
PPN wajib melaporkan  usahanya untuk  dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak kecuali pengusaha  kecil  yang  berpenghasilan  tidak lebih dari Rp4.800.000.000. Direktorat Jnederal  Pajak  bisa  melakukan  ekstensifikasi pajak dengan penambahan jumlah wajib pajak dan  perluasan  objek  pajak  sehingga  dapat meningkatkan subjek pajak baru atau pengusaha kena pajak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maroulina Marsella  Simarmata  (2018)  dan  Almira  Herna Renata  (2016)  menyimpulkan  bahwa  jumlah pengusaha  kena  pajak  berpengaruh  positif terhadap penerimaan PPN.
Tingkat Inflasi Tidak Berpengaruh
Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan

## Nilai (PPN)
Berdasarkan  uji  parsial  (uji  t  )  yang telah  dilakukan  memperoleh  nilai  signifikansi 0,775  >  0,05  (5%),  sehingga  H 2 ditolak  yang artinya  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  tingkat
inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Inflasi  merupakan  kenaikan  harga- harga  secara  umum  dan  terus  menerus.  Inflasi dpengaruhi  oleh  pengeluaran  pemerintah  dan investasi (Masyitah, 2016). Konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang selama  inflasi karena  pendapatan  riil  masyarakat  atau  orang yang  berpenghasilan  tetap  akan  berkurang karena  pada  umumnya  kenaikan  upah  tidak secepat  kenaikan  harga  sehingga  masyarakat cenderung  melakukan saving pada  saat  inflasi karena  nilai  uang  riil  akan  menurun  pada  saat inflasi.  Inflasi  terjadi  karena  kuantitas  barang yang  dibeli  berkurang  karena  kanaikan  harga. Masyarakat  akan  mengurangi  pengeluaran karena  inflasi  dan  penerimaan  PPN  menjadi tidak maksimal Puspitha & Supadmi (2018).
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emi Masyitah (2019) dan Tongam Sinambela (2019) yang menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
Nilai  Tukar  Rupiah  Atas  Dollar  AS  Tidak Berpengaruh  Terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Berdasarkan uji t yang telah dilakukan, variabel nilai tukar mendapatkan nilai signifikansi 0,076 > 0,05. Maka H 3 ditolak yang artinya  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  nilai tukar terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Apabila  terjadi  kenaikan  nilai  tukar rupiah atau melemah terhadap dollar maka akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan  harga  tersebut  akan  berpengaruh terhadap  daya  beli  masyarakat  yang  akan menurun,  selain  itu  kenaikan  nilai  tukar  juga akan  berakibat  pada  kenaikan  biaya  produksi sehingga  harga  produk  barang  dan  jasa  juga akan  meningkat  dan  daya  beli  masyarakat menurun dan penurunan penerimaan PPN.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tongam Sinambela (2019) dan Alif Aldiat Pahala (2020).

## 5. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah atas dollar AS  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II tahun 2015-2019 yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Tingkat  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Nilai  tukar  rupiah  atas  dollar  AS  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 6. REFERENSI
Arifin,  Z.,  Masri,  H.,  &  Hadi,  S.  (2016). Nilai  Tukar  Dan  Kedaulatan  Rupiah. Jurnal Sosio-E-Kons , 8 (1), 62–71.
Diah  Yuliana,  Marhamah,  S.  (2017). Analisis  Pengaruh  Inflasi  dan  Nilai  Tukar Rupiah Atas Dolar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  Tahun  2014-2016 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Candisari Kota Semarang). Journal of  Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. Diana, I. K. A., & Dewi, N. P. M. (2019).
Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Amerika Serikat Di  Indonesia. E-Jurnal  EP  Unud , 9 (8), 1631– 1661.
Indonesia,  R.  (2009).  Undang-Undang Republik Indonesia. In Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Vol. 2, Issue 5). ???
Masril.  (2017).  Analisis  Inflasi  dari Berbagai  Aspek. Jurnal  Akad , 1 (1),  94–120. https://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/aka d/article/view/242
Masyitah,  E.  (2016).  Faktor-Faktor  yang Memengaruhi  Penerimaan  PPN  dan  PPnBM. Accumulated Journal , 1983 (8), 89–103.
Miftahudin,  A.,  &  Irawan,  F.  (2020). Alternatif  Kebijakan  Pajak  Pertambahan  Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa  Digital  Dari  Penyedia  Luar  Negeri.
Scientax , 1 (2), 131–148.
https://doi.org/10.52869/st.v1i2.36
Mispiyanti,  M.,  &  Kristanti,  I.  N.  (2018). Analisis  Pengaruh  Pdrb,  Inflasi,  Nilai  Kurs, Dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak
Pada
Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen Dan Purworejo. Jurnal
Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 7 (1), 23–37. https://doi.org/10.32639/jiak.v7i1.159
Mujiyati,  &  Aris,  M.  A.  (2019). Inti Perpajakan Indonesia (Mujiyati & M. A. Aris (eds.);  4th  ed.).  Muhammadiyah  University Press.
Pahala, A. A., & Muslih, M. (2020). ( Studi Pada  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kanwil  I  Jawa Barat Bandung Tahun 2015 - THE EFFEC THE INFLUENCE  OF  GRDP  ,  INFLATION  , RUPIAH EXCHANGE RATE AND TAXABLE  ENTERPRISE  TO  RECEIVING VALUE ADDED TAX TAXES ( Study at the
Directorate  General  of  Tax  Regional. E- Proceeding Og Management , 7 (2), 3083–3090. Puspitha, P. V., & Supadmi, N. L. (2018).
Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Inflasi Pada  Penerimaan  PPN  (Studi  Kasus  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  se-Bali). E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana , 22 ,  1530– 1556.
Renata, A. H., Hidayat, K., & Kanishka, B.
(2018). PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH
DAN JUMLAH
PENGUSAHA  KENA  PAJAK  TERHADAP PENERIMAAN  PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI  (Studi  pada  Kantor  Wilayah  DJP Jawa Timur I). Jurnal Perpajakan , 9 (1), 1–9. Sapridawati, Y., Indrawati, N., & ... (2021). Pengaruh  Inflasi  Dan  Nilai  Tukar  Rupiah Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai. The  Journal  of  … , 2 (1),  75–93. http://ejournal.uin- suska.ac.id/index.php/jot/article/view/14247 Sinambela,  T.,  &  Rahmawati,  S.  (2019).
Pengaruh  Inflasi,  Nilai  Tukar  Rupiah  dan Jumlah  Pengusaha  Kena  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai. Jurnal Ekonomi Bisnis , 5 (1), 83–97.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Bisnis (S.  Y.  Suryandari  (ed.);  1st  ed.).  CV.
Alfabeta.
Utari,  W.  (2008).  Analisis  Fundamental Ekonomi  Makro  serta  Pengaruhnya  Terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai. Jurnal , 1–16.
Wijaya,  D.  M.  A.  (2013).  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Tingkat  Inflasi Regional  Terhadap  Ppn  Dn  Di  Bali. E-Jurnal Akuntansi , 2 (2), 368–377.