## PELAKSANAAN  UJI  KELAIKAN  KENDARAAN BERMOTOR DALAM   RANGKA PENCAPAIAN     STANDAR  PELAYANAN

## MINIMAL   DI  KABUPATEN  BULELENG
Oleh:
Ni Made Suastari 1 , Wayan Rideng 2
Abstrak: Penyelenggaraan lalu lintas dan  angkutan jalan  yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan  serta  terciptanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Penelitian  ini meneliti  tentang  akibat  hukum  apabila  kendaraan  wajib  uji  tidak  diuji  kelaikan pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  dan    kendala-kendala  yang dihadapi  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  untuk  memenuhi    standar pelayanan minimal, khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten  Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara. Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Dapat  dilakukan  penyitaan  atas tanda  bukti  lulus  uji  disertai  perintah  tertulis  kepada  pengemudi  kendaraan bermotor  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  persyaratan  laik  jalan untuk  melakukan  pemenuhan  persyaratan  teknis  dan  persyaratan  laik  jalan  yang tidak  dipenuhi.  Dalam  hal  kendaraan  bermotor  belum  memenuhi  persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian  kendaraan  bermotor.    Wajib  retribusi  yang  melanggar  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2002  tentang  Pengujian  Berkala Kendaraan Bermotor retribusi diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).Tidak ada kendala-kendala yang sangat berarti yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng  untuk  memenuhi    standar    pelayanan  minimal  dalam  pelayanan pengujian kendaraan bermotor di  Kabupaten  Buleleng.
Kata-kata Kunci: uji kelaikan, kendaraan bermotor, standar pelayanan minimal.

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Konsideran Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang    Pemerintah  Daerah).  Hal  ini
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
sejalan  dengan  teori    negara  kesejahteraan  ( welfare  state ).  Menurut  teori  ini penyelenggaraan  negara  (temasuk  didalamnya  penyelenggaraan  pemerintahan daerah)    tidak  cukup  hanya  untuk  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban,  tetapi lebih dari itu pemerintahan juga harus berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Lalu  lintas  dan  jalan  memiliki  peranan  strategis  dalam  mendukung pembangunan  nasional,  sehingga  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor  96 Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5025).  Dalam  Undang-undang  ini  ditegaskan  bahwa lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  sebagai  bagian  dari  sistem  transportasi  nasional wajib    dikembangkan  potensi  dan  peranannya  untuk  mendorong  pencapaian pertumbuhan  ekonomi  yang  berkesinambungan  untuk  menciptakan  tata  kelola kehidupan  yang  lebih  baik  dengan  menjamin  terwujudnya  keamanan, keselamatan,  ketertiban,  kelancaran,  berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Dalam Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009  dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab  dalam  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dan  pembinaannya  diserahkan  pada pemerintah.  Pembinaan  tersebut  di  bagi  menjadi  empat  urusan  pemerintahan yaitu:  (a)  Perencanaan; (b) Pengaturan; (c) Pengendalian; dan (d)  Pengawasan.
Sejalan  dengan  semangat  otonomi  daerah,  Pemerintah  Pusat  dapat menyerahkan  sebagian  urusan  pemerintahan  maupun  pembangunan  kepada pemerintah  provinsi  dan  atau  pemerintah  kabupaten/  kota  termasuk  di  antaranya penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Dalam  bidang  lalu  lintas  dan angkutan jalan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah dan  pemerintah  daerah  yang  kegiatannya  meliputi  penyusunan  rencana  program, pelaksanaan  pengaturan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  serta  penetapan  tingkat pelayanan  jalan  yang  diinginkan  dengan  melakukan  pengelolaan  kebutuhan  lalu lintas.
Dalam  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik IndonesiaNomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) diatur pembagian  urusan  pemerintahan  konkuren  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota.  Dalam  urusan  pemerintahan  bidang perhubungan, urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota adalah:
a. Penetapan rencana induk  jaringan LLAJ kabupaten/kota.
b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota.
c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
f. Pelaksanaan  manajemen  dan  rekayasa  lalu  lintas  untuk  jaringan  jalan kabupaten/kota.
g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten/kota.
j. Penetapan  kawasan  perkotaan  untuk  pelayanan  angkutan  perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
k. Penetapan  rencana  umum  jaringan  trayek  perkotaan  dalam  1  (satu) daerah kabupaten/kota.
l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.
m. Penetapan  wilayah  operasi  angkutan  orang  dengan  menggunakan  taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
o. Penerbitan  izin  penyelenggaraan  taksi  dan  angkutan  kawasan  tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
p. Penetapan  tarif  kelas  ekonomi  untuk  angkutan  orang  yang  melayani trayek  antarkota  dalam  daerah  kabupaten  serta  angkutan  perkotaan  dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota.
Diperlukan  adanya  tata  cara  untuk  mengupayakan  agar  kendaraan  bermotor yang  digunakan  dijalan  raya  memenuhi  syarat  dan  standar  tertentu.  Untuk  itulah dilakukan uji kelaikan terhadap kendaraan bermotor, baik uji pertama, maupun uji berkala.
Pengujian  terhadap  persyaratan  laik  jalan  kereta  gandengan  dan  kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu. Bukti  lulus  uji  berkala  hasil  pemeriksaan  dan  pengujian  fisik  berupa  pemberian kartu uji dan tanda uji. Kartu uji berkala memuat  keterangan tentang identifikasi kendaraan  bermotor  dan  identitas  pemilik,  spesifikasi  teknis,  hasil  uji,  dan  masa berlaku  hasil  uji.  Tanda  uji  berkala  memuat  keterangan  tentang  identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  4  Tahun  2002  tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor 11    Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  4  Tahun  2002  tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor (selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 4 Tahun 2002) dinyatakan bahwa:
(1) Setiap  kendaraan  bermotor,  kereta  gandengan,  kereta  tempel,  dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan wajib di uji.
(2) Jenis-jenis  Kendaraan  bermotor  seperti  yang  disebutkan  dalam  ayat(1) adalah:
a. mobil penumpang umum;
b. mobil bus;
c. mobil barang;
d. kereta gandengan;
e. kereta tempelan;
f. kendaran khusus;
g. kendaran  bermotor  lainya  yang  ditetapkan  berdasarkan  Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
Tujuan  pengujian  kendaraan  bermotor  dinyatakan  dalam  Pasal  2  ayat  (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 sebagai berikut:
Maksud dan tujuan pelaksanaan pengujian adalah ;
a. Memberikan  jaminan  keselamatan  secara  teknis  terhadap  penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
b. Melestarikan  lingkungan  dari  kemungkinan  pencemaran  yang  di akibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
c. Memberikan pelayanan umum pada masyarakat.
Dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 dinyatakan:
(1) Wajib  retribusi  yang  melanggar  terhadap  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama- lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp  3.000.000,- (tiga juta rupiah).
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayaat  (1)  adalah pelanggaran.
Jumlah  kendaraan  bermotor  uji  baik  pada  Seksi  Pengujian  Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
No Tahun Mobil Penumpang Mobil Bis Mobil Barang Jumlah 1 2013 914 455 12.855 14.224 2 2014 1.058 451 14.286 15.795 3 2015 1.055 472 15.319 16.846
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Tahun 2016.
Jumlah kendaraan bermotor berdasarkan STNK pada Kantor Bersama Samsat
Buleleng adalah sebagai berikut: Jenis Kendaraan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Beroda Dua 245.988 244.851 328.593
Mobil Penumpang 7.681 8,072 7.986 Mobil Bus 2.094 552 593 Mobil Barang 6.755 7.678 12.828 Kendaraan Khusus 55 80 0 Jumlah 262.573 261.233 360.000
Sumber: Kantor SAMSAT Buleleng Tahun 2016
Standar  pelayanan  minimal  dalam  pelaksanaan  uji  kelaikan  kendaraan bermotor secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur  bahwa  sehubungan  dengan  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor tersedianya  unit  pengujian  kendaraan  bermotor  bagi  kabupaten/kota  yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) wajib uji, pada tahun  2014  sudah  tercapai  60%,  untuk  ketersediaan  sumber  daya  manusia  di bidang  pengujian  kendaraan  bermotor  harus  telah  terpenuhi  100%  pada  tahun 2014.
Penyelenggaraan  lalu  lintas  dan    angkutan  jalan  yang  mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan kendaraan  bermotor  yang  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  perlu dilakukan  perawatan/pemeliharaan  serta  pengawasan  yang  pada  akhirnya bermuara pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (Penjelasan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng  Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2002  tentang  Pengujian  Berkala Kendaraan Bermotor).
Pentingnya  pelaksanaan  uji  kelaikan  kendaraan  wajib  uji,  agar  tercipta  lalu lintas  yang  aman,  nyaman,  dan  tertib  merupakan  pendorong  utama  bagi  peneliti untuk meneliti masalah ini, yang hasil akhirnya disusun dalam bentuk skripsi.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  akibat  hukum  apabila  kendaraan  wajib  uji  tidak  diuji  kelaikan  pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng?
2. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng  untuk  memenuhi    standar    pelayanan  minimal,  khususnya  dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di  Kabupaten  Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2012  tentang  Kendaraan dinyatakan  bahwa  pengujian  kendaraan  bermotor  adalah  serangkaian  kegiatan menguji  dan/atau  memeriksa  bagian  atau  komponen  kendaraan  bermotor,  kereta gandengan,  dan  kereta  tempelan  dalam  rangka  pemenuhan  terhadap  persyaratan teknis dan layak jalan.
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam  pelaksanaan  pengujian  kendaraan  bermotor.  Peraturan  perundang- undangan yang dimaksud antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum keharusan untuk mengujikan kendaraan bermotor terhadap kelaikan jalan. Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  mewajibkan  parameter-parameter  yang  harus  diuji  agar kendaraan dinyatakan layak jalan.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2012  tentang  Kendaraan.  Dalam Pasal  122  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2012  dinyatakan  bahwa Pengujian  Kendaraan  Bermotor  hanya  dapat  dilakukan  oleh  unit  pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki:
a. Prasarana  dan  peralatan  pengujian  yang  akurat,  sistem  dan  prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelengaraan pengujian;
b. Tenaga  penguji  yang  memiliki  sertifikat  kompetensi  pengujan  kendaraan bermotor.
Peralatan pengujian wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Selain itu ditentukan  pula  bahwa  kendaraan  bermotor  yang  dinyatakan  tidak  lulus  uji fisik harus disampaikan secara tertulis disertai dengan:
a. alasan tidak lulus uji;
b. item yang tidak lulus uji;
c. perbaikan yang harus dilakukan;
d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.
3. Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.  71  Tahun  1993  tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
4. Surat  Dirjen  hubungan  darat  no.  A.1080.UM.  107/2/19  tanggal  31  ktober 1991  tentang  Penyelenggaraan  Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam Surat ini dinyatakan:
a. Luas Tanah seluruhnya untuk 1 unit PKB minimal 4.000 m2.
b. Bangunan PKB terdiri dari:
1) Bangunan kerja (Luas 60x8 m=480 mm2, tinggi lantai ke plafon 6 m).
2) Gedung generator, set kompresor dan gudang (luas 66 m2).
3) jalan Keluar Masuk (ukuran 106 m x 6 m2).
4) Lapangan Parkir (luas minimal 1.300 m2).
5) Gedung administrasi (luas204 m2).
5. Pemerintah  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  Di  Jalan  dan  Penindakan  Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2002  tentang Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor    11    Tahun  2009  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
Bagi  Pemerintah Daerah penyediaan sarana prasarana maupun pelaksanaan pengujian  kendaraan  bermotor  merupakan  kewajiban  dalam  rangka  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat.  Pelayanan  pada  hakekatnya  berkaitan  dengan perwujudan  fungsi  negara/pemerintahan  untuk  mengatur,  mengendalikan  dan mengawasi,  membina  serta  mengarahkan  setiap  aspek  kehidupan  masyarakat untuk  mencapai  kehidupan  yang  aman  tertib,  dinamis  dan  sejahtera  dalam bernegara dan berbangsa.
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa  pelaksanaan/penegakan hukum ( law enforcement )  mensyaratkan  empat  hal,  yaitu  :  adanya  aturan,  adanya  lembaga
yang  akan  menjalankan  peraturan  itu,  adanya  fasilitas  untuk  mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu (1987: 9).
Monang Sitorus menyatakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan sebagai indikator antara lain (2009: 86):
1. Keadilan  yaitu,  pelayanan  yang  diberikan  aparat  dengan  sikap  netral  dan tidak  diskriminatif,  tidak  melihat  person,  dan  tidak  membeda-bedakan kemampuan ekonomi, satu kampung atau bahasa lokal, latar belakang sosial serta primordialisme.
2. Kemudahan  yaitu,  segala  sesuatu  yang  mudah  dipenuhi  dan  tidak menghabiskan  energi  (tidak  melelahkan)  serta  biayanya  mudah  dipenuhi publik,  baik  dari  segi  menemukan  lokasi  kantor,  persyaratan,  dan  akses informasi.
3. Kepedulian yaitu adanya perhatian dengan suasana yang bersahabat, senyum dan  ceria,  serta  berusaha  mengetahui  keinginan  publik  dan  mereka  dihargai dan dihormati.
4. Kehandalan, yaitu kecepatan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan  kepada  konsumen  atau  pelanggan,  waktu  yang  dijanjikan  tidak melenceng atau molor.
5. Kenyamanan,  yaitu  adanya  suasana  yang  sejuk  dan  asri,  mulai  dari  lokasi parkir,  suasana  kantor  dan  ruang  tunggu  yang  sejuk,  bebas  dari  polusi  dan percaloan  akan  membuat  publik  merasa  aman  dan  tidak  was-was  atau  ragu- ragu ketika menerima proses layanan.
6. Kepercayaan,  yaitu  nilai  perekat  yang  dianut  aparatur  dan  menjadi  suatu keyakinan  abadi  untuk  bertindak  yang  khas  memungkinkan  organisasi mempercayai  orang  lain  dalam  mengorganisasi  dan  menggunakan  sumber daya secara efektif dan menciptakan nilai tambah bagi semua umat.

## METODE PENELITIAN
Soerjono  Soekanto  membedakan  penelitian  hukum  dari  sudut  tujuannya menjadi  2,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris.
Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  mengkaji  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan menjadi  acuan  perilaku  orang.  Norma  hukum  yang  berlaku  itu  dapat  berupa norma  hukum  positif  tertulis  bentukan  lembaga  perundang-undangan  (undang- undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya), dan  norma  hukum  tertulis  bentukan  lembaga  peradilan (judge  made  law) ,  serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang) (Soerjono Soekanto, 1986 : 51).
Penelitian hukum empiris memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Adanya  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sein yaitu kesenjangan  antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara keadaan  teoritis  dengan  fakta  hukum,  dan/  atau  adanya  situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan  data  primer  dan  data  skunder,  dimana  data  skunder terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian  yang  sedang  dikerjakan.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  data  yang satu  lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data utama  sedangkan  data  yang  lain  sebagai  data  penunjang,  melainkan kedua  jenis  data  tersebut  memiliki  kontribusi  yang  sama  pentingnya (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.  2016) .
Penelitian  ini  tidak  hanya  meneliti  apa  yang  terdapat  dalam  tataran  norma, tetapi  bagaimana  norma  tersebut  dilaksanakan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini merupakan penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:
a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan)..
b. Penelitian yang sifatnya Deskriptif (menggambarkan).
c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).
Dihubungkan  dengan  sifat-sifat  penelitian,  penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriftif,  yang  menggambarkan  pentingnya  pelaksanaan  uji  kelaikan
kendaraan  wajib  uji,  agar  tercipta  lalu  lintas  yang  aman,  nyaman,  dan  tertib, khususnya di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  terutama  dilakukan  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (bertujuan), jadi tidak dilakukan secara acak/ random.
Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan dikotomi antara data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari  sumber  data  lapangan  dan  data sekunder  diperoleh  dari  sumber  data  kepustakaan..  Sumber  data  kepustakaan diteliti  dengan  cara  melakukan  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ).  Data kepustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan- bahan hukum yang berupa:
1. Bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.
Menurut  Moleong  analisis  data  adalah  proses  mengorganisasikan  dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarakna data (1999: 103).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural stting).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan ‘jumlah’
Secara  singkat  proses  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  persiapan  (di  antaranya  penyusunan  daftar  pertanyaan)  dan  penjajagan awal,  pengumpulan  data,  penyusunan  data  (termasuk  reduksi,  membuang  yang
tidak relevan), pembuatan paparan, dan terakhir  adalah penarikan simpulan serta pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu  kepada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun 2008  dan  Peraturan  Bupati  Nomor  54  Tahun  2015  maka  tampak  bahwa  tugas pokok dan fungsi bagian, bidang, maupun jabatan fungsional yang ada pada Dinas Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  merupakan  suatu  sistem  yang  saling berhubungan  satu  sama  lain,  namun  Bidang  yang  berhubungan  langsung  dengan pengujian  kelaikan  kendaraan  wajib  uji  adalah  Bidang  Teknik  Sarana  yang membawahkan  Seksi  Kendaraan  dan  Pengujian,  Seksi  Akreditasi  Sarana Pengujian,  dan  Seksi  Perbengkelan.  Dalam  pelaksanaanya  pengujian  kendaraan wajib  uji  dilakukan  oleh  petugas  penguji  kendaraan  bermotor  yaitu  pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh penjabat  yang berwenang untuk dilaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.  Profesi  pekerjaanseorang  penguji  telah  ditetapkan  menjadi  jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional  Penguji  Kendaraan  Bermotor  dan  Angka  Kreditnya,  serta  Keputusan Bersama  Menteri  Perhubungan  dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor KM.48  Tahun  2004  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Penguji KendaraanBermotor dan Angka Kreditnya.
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Darat  Nomor SK.1076/KP.108/DRJD/2005  tentang  Kompetensi  Penguji  Kendaraan  Bermotor dilakukan  pengelompokan  jabatan  penguji  kendaraan  bermotor  berdasarkan persyaratan  pendidikan  dan  latihan,  pengalaman  kerja,  tingkat  keterampilan  dan keahlian,  wewenang,  serta  berdasarkan  jenjang  pangkat/golongan  ruang  dari status  kepegawaiannya,menjadi  4  (empat)  kelompok  jabatan  yaitu  penguji pelaksana pemula, penguji pelaksana Lanjutan, dan penguji penyelia.
Secara  umum  tidak  terdapat  kendala  yang  sangat  berarti  berkenaan  dengan pelaksanaan  pengujian  kendaraan  bermotor  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten
Buleleng,  baik  dari  keberadaan  petugas,  sarana  pengujian,  maupun  regulasi. Mengacu  kepada  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  53  Tahun  2014  tentang Standar  Operasional  Prosedur  Pelayanan  Pengujian    Kendaraan  Bermotor  dan Mekanisme  Pengaduan  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng, menjelaskan  bahwa  tahapan  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
A. Proses administrasi sebagai berikut:
1. Pendaftaran oleh pemilik atau kuasa pemilik kendaraan wajib uji dengan menunjukkan  atau  melampirkan  STUK  (surat  tanda  uji  kendaraan), STNK (surat tanda nomor kendaraan), KTP atau identitas diri lainnya di Loket I.
2. Oleh petugas pemeriksa kelengkapan Administrasi, dilakukan verifikasi atau pemeriksaan keabsahan surat-surat tersebut seperti :
a. Data Idenfikasi Kendaraan dan Pemilik.
b. Nomor uji berkala yaitu nomor uji dari setiap kendaraan yang akan diujikan.  Nomor  ini  sifatnya  tetap  atau  permanent  untuk  setiap  1 (satu) kendaraan bermotor.
b. Nomor Rangka Kendaraan Bermotor.
c. Nomor Mesin Kendaraan Bermotor.
d. Nomor Polisi Kendaraan.
e. Nama  Pemilik  kendaraan  sesuai  dengan  Surat  Tanda  Kendaraan Bermotor (STNK).
f. Kartu Identitas Diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP).
g. Merk Kendaraan seperti Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu dan lain sebagainya.
h. Jenis dan Tipe Kendaraan yang akan diujikan
i. Isi Silinder yaitu Volume dari silinder kendaraan
j. Daya Motor yaitu besarnya satuan daya motor yang dipakai seperti contohnya PS, KW, HP
k. Jenis  bahan  bakar  kendaraan  seperti  contohnya  bensin,  solar, biodiesel dan sebagainya.
l. Tahun  pembuatan  kendaraan  beserta  status  nomor  sertifikasi penggunaan  kendaraan  bermotor  dan  tanggal  penggeluaran sertifikasi kendaraan bermotor.
m. Tanggal masa uji berlaku pada kendaraan bermotor.
n. Plat uji atau peneng nomor uji.
3. Setelah  hasil  verifikasi  atau  pemeriksaan  dinyatakan  positif/  absah  atau benar, maka petugas akan memberikan lembar berkas pemeriksaan. Jika surat –surat yang ditunjukan belum lengkap maka petugas akan meminta pemilik kendaraan untuk melengkapi persyaratannya.
B. Tahap  selanjutnya  yaitu  melangkah  ke  proses  pemeriksaan  teknis  yang dilakukan dalam beberapa tahap. yaitu:
1. Tahap  pertama,  yaitu    pemeriksaan  pra  uji.  Dilakukan  oleh  petugas penguji  pemula,  yang  melakukan  pemeriksaan  secara  visual  atau pengamatan  langsung  terhadap  beberapa  komponen  kendaraan,  dan keadaan fisik keseluruhan kendaraan seperti:
a. Ukuran  utama  kendaraan  yaitu  panjang,  lebar,  tinggi  dan  jalur belakang dan depan kendaraan.
b. Jarak sumbu kendaraan antara sumbu I dan sumbu II.
c. Dimensi bak muatan yaitu ukuran panjang, lebar dan tinggi dari bak muatan kendaraan.
d. Pemakaian jenis ban yang telah diijinkan.
e. Jumlah berat maksimal yang diperbolehkan (JBB).
f. Jumlah berat kombinasi maksimal yang diperbolehkan (JBKB).
g. Jumlah berat kosong dan Jumlah daya angkut orang yang maksimal dijinkan (JBI).
h. Jumlah berat maksimul muatan sumbu terberat (MST).
i. Kelas jalan raya yang boleh dijinkan untuk dilewati atau tidak boleh dilewati oleh kendaraan bermotor.
j. Kebersihan kendaraan bermotor.
2. Tahap  kedua,  yaitu  pemeriksaan  teknis.  Pemeriksaan  teknis  oleh Penguji, dilakukan di dalam gedung  pengujian mekanik, menggunakan alat uji mekanik, di antaranya:
a. Smoke tester, yaitu suatu alat untuk mengukur gas buang kendaraan bermotor    berbahan  bakar  solar  (Diesel)  dengan  ambang  batas maksimal  70%  dari  ketebalan  asap  yang  diakibatkan  oleh  hasil pembakaran.
b. Gas  analyzer  tester yaitu  suatu  alat  untuk  mengukur  gas  buang kendaraan bermotor berbahan bakar premium yang diperiksa adalah kandungan karbondioksida dan kandungan hidro karbon.
c. Axle play detektor yaitu alat untuk memeriksa bagian-bagian bawah kendaraan  (seperti:  pegas bool  joint /pir,  sistem  kemudi,  dan sebagainya)
d. Head  light  tester yaitu  alat  untuk  mengukur  insensitas  pancaran lampu  utama  kendaraan  bermotor  atau  kuat  cahaya  lampu  utama jauh  minimal  ambang  batasnya  12000  candela/lilin  dan penyimpangan arah lampu utama.
e. Sound  level  teste r  yaitu  alat  untuk  mengukur  suara  klakson kendaraan  bermotor  dengan  ambang  batas  90  sampai  dengan 118TB.
f. Brake  tester  dan  axle  load  meter yaitu  alat  untuk  mengukur kekuatan  rem  utama,  rem  parkir  dan  mengukur  berat  kendaraan bermotor.
g. Side  slip  tester yaitu  alat  untuk  mengukur  kuncup  roda  depan kendaraan bermotor.
h. Speed meter tester yaitu alat  untuk  mengukur fungsi  alat pengukur kecepatan kendaraan bermotor.
3. Tahap ketiga. Setelah dilakukan pemeriksaan teknis, bila kendaraan tersebut tidak  laik  jalan  atau  mengalami  kerusakan  pada  salah  satu  komponen kendaraan  setelah  dilakukan  pengujian,  maka  petugas  tidak  meluluskan kendaraan  dan  harus  dilakukan  perbaikan.  Bila  kendaraan  dinyatakan  lulus,
dan  berkas  pemeriksaan  telah  ditandatangani  oleh  petugas  penguji  lanjutan, maka  dilakukan  pemberian  tanda  samping  kendaraan  (pengecatan  masa berlaku  uji/6  bulan  berikutnya). Tanda  samping  yang  berisi  informasi mengenai:
a) Berat kosong kendaraan.
b) Jumlah  berat  yang  diperbolehkan  dan  jumlah  berat  yang  diizinkan  untuk kendaraan bermotor tunggal.
c) Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat  kombinasi  yang  diizinkan  untuk  kendaraan  bermotor  yang dirangkaikan dengan kereta tempelan atau kereta gandengan.
d) Daya angkut orang dan barang.
e) Masa berlaku uji kendaraan.
f) Kelas dan jalan terendah yang boleh dilalui.
Informasi dari hasil uji berkala juga ditampilkan dalam bodi kendaraan bermotor untuk  memberikan  informasi  kepada  calon  penumpang  mengenai  kelaikan kendaraan  yang  bersangkutan,  sehingga  penumpang  bisa  langsung  dapat mengetahuinya.
4. Tahap penyelesaian administrasi, meliputi:
a. Penyerahan berkas pemeriksaan ke Loket II.
b. Petugas bagian administrasi melanjutkan proses pengisian buku induk, bagi yang buku ujinya habis akan dibuatkan buku uji baru, selanjutnya dibuatkan kuitansi pembayaran, dibuatkan pengesahan hasil uji oleh penguji penyelia, atau  bila  tidak  ada  penguji  penyelia  akan  ditandatangani  oleh  penguji pelaksana lanjutan. Selanjutnya diserahkan kembali dengan plat uji kepada pemilik kendaraan dan dilakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.
Secara  umum  tidak  terdapat  kendala  yang  sangat  berarti  berkenaan  dengan pelaksanaan  pengujian  kendaraan  bermotor  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Buleleng,  baik  dari  keberadaan  petugas,  sarana  pengujian,  maupun  regulasi.  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 orang pengguna jasa pengujian  kendaraan  bermotor  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng, sebagai berikut:
No. Perihal Setuju (%) Tidak setuju (%) 1. Tata cara pengujian mudah dipahami 88% 12% 2. Persyaratan teknis dan administasi sulit dipenuhi 6% 94% 3. Ketersediaan petugas 100% 0% 4. Disiplin petugas 100% 0% 5. Tanggung jawab petugas 100% 0% 6. Petugas ahli dibidangnya 100% 0% 7. Kesesuaian waktu pelayanan 100% 0% 8. Keadilan dalam proses pelayanan 100% 0% 9. Keterjangkauan biaya 100% 0% 10. Kenyamanan tempat pelayanan 100% 0%
Sumber: diolah dari hasil jajak pendapat 50 orang pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
Petugas  yang  memiliki  tugas  yang  berhubungan  dengan  pengujian kendaraan  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng,  jumlahnya  cukup memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada.  Hal yang perlu diupayakan ke  depan  adalah  mengantisipasi  jumlah  kendaraan  wajib  uji  yang  akan  semakin meningkat dengan meningkatkan kuantitas maupun kualitas petugas penguji, baik penguji  pelaksana  pemula,  penguji  pelaksana  lanjutan,  dan  penguji  penyelia. Untuk  itu,  kesempatan  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  latihan  bagi  pegawai  di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dapat digunakan secara optimal.
Hal  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  berkaitan  dengan  sarana pengujian.  Saat  ini  sarana  yang  ada  sudah  memadai,  tetapi  perlu  direncanakan upaya pemeliharaan dan peremajaannya, mengingat peralatan teknis memiliki usia efektif yang suatu saat mau tidak mau harus diganti dengan peralatan baru.
Hal  lain,  yang  berhubungan  dengan  kesadaran  pemilik  kendaraan  wajib  uji adalah  keterpurukan  angkutan  umum  di  Kabupaten  Buleleng,  khususnya  di lingkungan  perkotaan.  Masyarakat  yang  menggunakan  jasa  angkutan  umum jumlahnya  jauh  berkurang  dibandingkan  dengan  beberapa  tahun  sebelumnya. Masyarakat  lebih  banyak  menggunakan  angkutan  pribadi,  khususnya  sepeda
motor.  Tahun  2015  di  Kabupaten  Buleleng  tercatat  terdapat  328.593  kendaraan roda dua, belum termasuk kendaraan roda dua yang tidak tercatat tetapi digunakan di Kabupaten Buleleng.
Rendahnya  penghasilan  dari  jasa  angkutan  umum,  dapat  menyebabkan keengganan pemilik angkutan umum untuk melakukan uji kelaikan kendaraannya, karena menjadi komponen biaya operasional. Pembenahan angkutan masal, dapat dilakukan dengan subsidi pemerintah. Jika angkutan umum yang tersedia murah, nyaman,  dan  aman,  maka  masyarakat  dapat  memilih  menggunakan  angkutan umum.  Berkurangnya  penggunaan  angkutan  pribadi  dapat  mengurangi  beban jalan, dan kemacetan serta kesemrawutan lalu lintas dapat lebih ditata.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  depan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut  sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:
1. Akibat  hukum  apabila  kendaraan  wajib  uji  tidak  diuji  kelaikan  pada  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  adalah  dapat  dikenakan  sanksi  sebagai berikut:
a. Dapat dilakukan penyitaan atas tanda bukti lulus uji berdasarkan ayat (5) Pasal  32  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012,  disertai  perintah tertulis  kepada  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  tidak  memenuhi persyaratan  teknis  dan  persyaratan  laik  jalan  untuk  melakukan pemenuhan  persyaratan  teknis  dan  persyaratan  laik  jalan  yang  tidak dipenuhi;  dan/atau  uji  berkala  ulang.  Dalam  hal  kendaraan  bermotor belum  memenuhi  persyaratan  teknis  dan  persyaratan  laik  jalan,  petugas pemeriksa  dapat  melarang  atau  menunda  pengoperasian  kendaraan bermotor  sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.
b. Wajib  retribusi  yang  melanggar  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor  4  Tahun  2002  tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor retribusi  diancam  pidana  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Kendala-kendala  yang  ada  pada  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng untuk  memenuhi    standar    pelayanan  minimal,  khususnya  dalam  pelayanan pengujian  kendaraan  bermotor  di    Kabupaten    Buleleng  adalah  sebagai berikut:
a. Pemilik  kendaraan  wajib  uji,  khususnya  kendaraaan  penumpang  umum, enggan melakukan uji kelaikan kendaraan yang dimilikinya karena minat masyarakat  untuk  menggunakan  angkutan  umum  sangat  rendah. Penghasilan  yang  terbatas  menyebabkan  biaya  yang  diperlukan  untuk melakukan uji kelaikan dianggap sebagai beban.
b. Meskipun  saat  ini  masih  dapat  memenuhi  beban  tugas,  pada  dasarnya petugas  penguji  kendaraan  yang  memiliki  keahlian  dan  bersertifikat jumlahnya  terbatas.  Jika  terjadi  halangan  terhadap  petugas  yang  ada dikhawatirkan  akan  mengganggu  proses  pengujian  kelaikan  kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA
Monang Sitorus. 2009. Manajemen Publik. Bandung: Unpad Press. Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Soerjono Soekanto. 1986 . Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
_______. 1987. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum .  Jakarta: Bina Aksara.