## PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI  WILAYAH TUNGKAL ULU
Oleh : Arif Nazaruddin Yusuf 
Ibrahim 
Amir Syarifuddin 

## ABSTRAK
Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan,  seperti  pemerkosaan,  pembunuhan,  penganiayaan,  perampokandan  lain-lain sangat  meresahkan  dan  merugikan  masyarakat.  Tindak  pidana  pembunuhan  merupakan salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  cukup  mendapat  perhatian  di  kalangan  masyarakat. Dalam  kehidupan  sehari-hari  sering  disaksikan  fenomena-fenomena  pembunuhan,  maka dapatdirumuskan  permasalahan  yang  akan  penulis  teliti,  yaitu:  1).Bagaimanakah penegakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  pembunuhan  anak  dibawah  umur  di wilayah  Tungkal  Ulu,  2).Bagaimanakah  kendala  dan  upaya  penegakan  hukum  pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu?. metode penelitian yang digunakan bersifat Normatif Empiris, dimana penulis melakukan penelitian terhadap  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  pidana  dalam penanggulangan  pembunuhan  anak  dibawah  umur  di  wilayah  Tungkal  Ulu.  Sehingga diperoleh  bahwa  Penegakan  hukum  dengan  penerapan  hukum  pidana    sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan,  khususnya  melalui  sarana  non  penal,  seperti  melalui    pendidikan  baik  formal maupun  non  formal  dan  lain.    Dengan  berlandaskan  beberapa  pendapat  ahli  hukum  atau pakar  Hukum  Pidana,  maka  yang  dimaksudkan  sebagai  penegak  hukum  dalam  Sistem Peradilan Pidana pada rumusan masalah yang pertama dalam penulisan ini adalah mereka yang bertugas dibidang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan serta  Pengacara  yang  menangani  pembunuhan  anak  di  Tungkal  Ulu.  Kendala  penegakan hukum  pidana  dalam  penanggulangan  pembunuhan  anak  dibawah  umur  di  wilayah Tungkal  Ulu  adalah      Secara  Internal  dan  Eksternal  yang  menjadi  sulitnya  penyidik  di dalam melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pembunuhan Anak di Bawah Umur

## A. Latar Belakang Masalah
Kejahatan  merupakan  perilaku  menyimpang  yang  selalu  melekat  pada masyarakat.Kejahatan,  seperti  pemerkosaan,  pembunuhan,  penganiayaan,perampokan  dan lain-lainsangat  meresahkan  dan  merugikan  masyarakat.Tindak  pidana  pembunuhan merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  cukup  mendapat  perhatian  di  kalangan
 Anggota Polisi Polres Tanjung Jabung Barat, Alumni Program Magister Ilmu Hukum UNBARI.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
masyarakat.Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikanfenomena-fenomena pembunuhan, baik yang beritakan melalui media elektronikmaupun melalui media cetak.
Kejahatan  pembunuhan  bukan  hanya  merusak  nilai-nilai  asasi  manusia,  tetapi  telah merendahkan  derajat  manusia,  karena  masalah  moralitas  agama  melekat  pada  seorang manusia  juga  tidak  kalah  memegang  peranan  penting  dalam  terjadinya  tindak  pidana pembunuhan  (Arief,  2001).  Pembunuhan  adalah  suatu  kejahatan  yang  tidak  manusiawi, karenapembunuhan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  mengakibatkan  hilang  nyawa  orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Nugraha, 2012).
Pembunuhan  adalah  suatu  tindakan  untuk  menghilangkan  nyawa  seseorang  dengan cara  yang  melanggar  hukum,  maupun  yang  tidak  melawan  hukum.  Tindak  pidana  (delik) pembunuhan  di  Indonesia  diatur  secara  gamblang  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  khususnya  pada  Buku  II  Bab  XIX  tentang  Kejahatan  Terhadap  Nyawa, yang  terdiri  dari  13  pasal,  yakni  mulai  dari  Pasal  338  sampai  dengan  Pasal  350 KUHP.Selanjutnya jika korban dari pembunuhan tersebut adalah anak dibawah umur dapat pengaturan  ancaman  tindak  pidananya  adalah  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.

## Pasal 338
Barang  siapa  dengan  sengaja  merampas  nyawa  orang  lain  diancam  karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.
Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  terkait  dengan pengenaan pasal ancaman bagi pelaku yang menghilangkan nyawa korbannya adalah anak dibawah umur terdapat pada:
Pasal 76C:
Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
Pasal 80 ayat (3):
Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mati,  maka  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  penegakkan  hukum  pidana  yang  ada  di  Negara Indonesia  untuk  membuktikan  adanya  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  yang dilakukan  oleh  tersangka,  maka  langkah-langkah  penegakan  hukum  yang  harus  ditempuh merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir.Sebagaimana aturan yang  terdapat  pada  KUHAP,  harus  dilakukan  pemeriksaan  pendahuluan.Pemeriksaan pendahuluan  merupakan  pemeriksaan  yang  dilakukan  olehpenyidik  kepolisian  termasuk didalamnya  pemeriksaan  tambahan  atas  dasar  petunjuk-petunjuk  dari  Jaksa  Penuntut Umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya.
Salah satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum adalah Kejaksaan. Dalam menjalankan tugas Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke  Pengadilan  untuk  pemeriksaan  guna  membuktikan  bahwa  seseorang  itu  bersalah  atau tidakmelakukan tindak pidana yang didakwakan.
Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum dalammembuktikan  telah  terjadinya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa yaituharus  menetapkan  alat  bukti  sebagai  bahan  pembuktian  selengkap  mungkin yangberkaitan  dengan  adanya  dugaan  telah  terjadi  suatu  perbuatan  pidana.Adapuntujuan dari  kelengkapan  alat  bukti  ini  adalah  untuk  menguatkan  pembuktian  bahwa  terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana.Alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian suatu  perkara  pidanasebagaimana  yang  ditentukandalam  Pasal  184  KUHAPadalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat,petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Kemudian  Sudikno  Mertokusumo,mendefinisikan  tentang  membuktikan  dalam  arti yuridis  adalah:  memberi  dasar-dasar  yang  cukup  kepada  hakim  yang  memeriksaperkara yang  bersangkutan  guna  memberi  kepastian  tentang  kebenaran  peristiwayang  diajukan” (Mertokusumo, 2007). Sedangkan Adami Chazawi mengatakan, pembuktian adalah:kegiatan  membuktikan  dimana  membuktikan  berarti  memperlihatkan  bukti-bukti yang ada,melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan  meyakinkan”.  Lebih  lanjut  Adami  Chazawi  menyatakan  bahwa  dari  pemahaman tentang  arti  pembuktian  sesungguhnya  disidang  pengadilan  adalah  kegiatan  pembuktian yang  meliputi  kegiatan  pengungkapan  fakta,dan  pekerjaan  penganalisian  fakta  yang sekaligus penganalisisan hukum (Chazawi, 2005).
Menurut  Andi  Hamzah,  pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  di  dalam  suatuproses peradilan  pada  umumnya  adalah  bertujuan  untuk  mencari  dan  menemukan  atau  setidak- tidaknya  mendekati  kebenaran  materiil  ( materiile  waarheid )  terhadap  perkara  tersebut (HAmzah, 1996)
Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukanoleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.
Kejahatan  pembunuhan  sering  terjadi  dalam  masyarakat  merupakan  permasalahan yang  perlu  diperhatikan,sehingga  mengundang  pemerintah  (negara)  sebagai  pelayan, pelindung  masyarakat  untuk  menanggulangi  meluasnya  dan  bertambahnya  kejahatan pembunhan  yang  melanggar  nilai-nilai  maupun  norma-norma  yang  hidup  dan  berlaku  di dalam suatumasyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagaiperbuatan pidana untuk tindak pidana (Moeljatno, 2003).
Hukum  pidana  merupakan  sarana  yang  penting  dalam  penanggulangan  kejahatan pembunuhan  atau  mungkin  sebagai  obat  dalam  memberantas  kejahatan  yang  meresahkan dan  merugikan  masyarakat  pada  umumnya  dan  korban  pada  khususnya.  Penanggulangan kejahatan pembunuhan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan)  (Moeljatno).  Bentuk  penanggulangan  tersebut  dengan  diterapkannya  sanksi terhadap  pelaku  tindak  pidana,sanksi  pidana  merupakan  alat  atau  sarana  terbaik  yang tersedia,yang  dipakai  untuk  menghadapi  ancaman-ancaman  dan  bahaya.  Sanksi  pidana suatu  ketika  merupakan  penjamin  yang  utama  atau  terbaik  dan  suatu  etika  merupakan pengancaman yang utama dan kebebasan manusia.
Adapun  kasus  pembunuhan  anak  dibawah  umur  yang  terjadi  di  wilayah  Tungkal Ulu adalah kasus pembunuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Rajaiman Turnip Als Jeky  Bin  A. Turnip. Didalam perkara pidana tersebut mengakibatkan matinya  korban yaitu seorang anak perempuan yang bernama Aprilliana Binti Willyamus.Anak perempuan tersebut  berumur  11  tahun.  Sehingga  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  untuk memahami  dan  menganalisis  penegakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan pembunuhan  anak  dibawah  umur  di  wilayah  Tungkal  Ulu  dan  kendala  serta  upaya penegakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  pembunuhan  anak  dibawah  umur  di wilayah  Tungkal  Ulu  untuk  memberikan  manfaat  menambah  khasanah  keilmuan  atau
literatur  hukum  dan  bermanfaat  sebagai  titik  tolak  dalam  penelitian  lebih  lanjut  tentang penegakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  pembunuhan  anak  dibawah  umur  di wilayah Tungkal Ulu.

## B. Metodologi Penelitian
(1) Rancangan penelitian;
Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  kepada  penggambaran  fenomena  sosial  yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif (Iskandar,  2009) diharapkan  dalam  penelitian  ini  penulis  dapat  memberikan  gambaran tentang penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di  wilayah  Tungkal  Ulu.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat Normatif Empiris (Soemitro,  1994).  Artinya  penulis  melakukan  penelitian  terhadap  norma  hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan anak dibawah umur di wilayah Tungkal Ulu.
(2) Populasi dan sampel (sasaran penelitian);
Penulis  mengambil  sampel  kepada  responden  dengan  cara  “ Purposive  Sampling ” yaitu  menentukan  terlebih  dahulu  kriteria  dari  responden,  yang  mana  responden  tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah  Kasat Reskrim pada Polres Tanjung Jabung dan Penyidik pada Polres Tanjung Jabung Barat
(3) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;
Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Wawancara,  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  langsung  yang  terfokus  ( focused interview )  terhadap  responden  yang  mempunyai  pengalaman-pengalaman  tertentu dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  khususnya  wawancara  terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
b. Studi  Dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan penelitian  yang  berupa  catatan, transkip, buku,  surat  kabar, majalah,  prasati,  notulen, rapat,  agenda  dan  sebagainya.  Penulis  dalam  penelitian  ini  mengumpulkan  data-data yang  berasal  dari  Polres  Tanjung  Jabung  Barat,  yaitu  berupa  dokumen-dokumen,
arsip,  berita  acara  dan  peraturan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  formal yang dapat menunjang penelitian
(4) Teknik analisis data
Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah  dan  diklasifikasikan  kedalam  bagian-bagian  tertentu,  untuk  seterusnya  dianalisis. Analisis data dilakukan  secara analisis kualitatif ,  yaitu dengan menelaah pada penegakan hukum  pidana  dalam  penanggulangan  pembunuhan  anak  dibawah  umur  di  wilayah Tungkal  Ulu.Kemudian  hasil  dari  jawaban  responden  yang  diteliti  dituangkan  dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif .

## C. Hasil dan Pembahasan
1).  Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Tungkal Ulu
Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana  sebagaimana sebelumnya telah dikatakan  bahwa  menjadi  sebuah  senjata  terakhir  apabila  upaya  lain  telah  dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui  pendidikan baik formal maupun non formal dan lain.  Dengan berlandaskan beberapa pendapat ahli hukum atau pakar Hukum Pidana,  maka  yang  dimaksudkan  sebagai  penegak  hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana pada  rumusan  masalah  yang  pertama  dalam  penulisan  ini  adalah  mereka  yang  bertugas dibidang  Kepolisian,  Kejaksaan,  Kehakiman  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  serta Pengacara yang menangani pembunuhan anak.
Persoalan  perlindungan  terhadap  korban  maupun  pelaku  tidak  hanya  menjadi perhatian  negara  saja    akan  tetapi  telah  menjadi  perhatian  dunia.  Status  atau  eksistensi kepolisian  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  sudah  jelas,  yaitu  sebagai  bagian  integral  dari SPP.
Bahwa  proses  penyidikan  tindak  pidana  pembunuhan  anak  dilakukan  oleh  Polri merupakan  subsistem  dari  pada  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System )  yang terdiri dari Polri (Penyidik), Jaksa (Penuntut), dan Pengadilan/Hakim (pemutus perkara).
Di  dalam  melakukan  proses  penyidikan  maka  Polri  mendasari  undang-undang  dan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  kode  etik  profesi  dan hak azasi manusia. Etika profesi hukum itu harus dijadikan pedoman para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menciptakan ketertiban didalam masyarakat.
Adapun kegiatan pokok dalam rangka proses penyidikan tindak pidana meliputi :
1. Penyidik
2. Penindak
a. Pemanggilan
b. Penangkapan
c. Penahanan
d. Penggeledahan
e. Penyitaan
3. Pemeriksaan
a. Saksi
b. Ahli
c. Tersangka
4. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara
a. Pembuatan Resume
b. Penyusunan berkas perkara
c. Penyerahan berkas perkara.
Dari  keempat  kegiatan  pokok  proses  penyidikan  pembunuhan  anak,  maka  hasilnya harus  memenuhi  persyaratan  formil  yaitu  menyangkut  format  administrasi  penyidikan biasanya penyidiknya perempuan dalam kasus ini,dengan alasan seorang perempuan lebih halus  dan  sabar  didalam  melakukan  pemeriksaan.dan  persyaratan  materiil  yaitu  yang menyangkut  substansi  Hukum  (unsur-unsur  pasal  yang  dipersangkakan)  Pasal  341 KUHP,dan  Pasal  342  KUHP  yang  kedua-duanya  harus  terpenuhi.  Di  samping  dalam rangka mendukung  pembuktian seperti yang diuraikan, maka penyidik  harus dibantu  oleh dukungan  Bagian  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  rangka  mencapai    hasil  penyidikan yang lebih profesional dan ilmiah.
Bahwa  kembali  mengacu  pada  Pasal  183  dan  Pasal  184  KUHAP,  maka  penyidik sekurang-kurangnya  harus  dapat  membuktikan  dua  alat  bukti  yang  sah  untuk  dapat diajukan ke sidang pengadilan, sehingga keterangan saksi dan tersangka yang biasa selama ini    dikerjakan  oleh  penyidik,  maka  peran  forensik  dalam  rangka  penyidikan  sangat diperlukan  dan  harus  dilakukan  karena  kapasitasnya  sesuai  Pasal  184  KUHAP  adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf (c) KUHAP
yaitu  Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
Salah satu contoh penegakan hukum pidana dalam tindak pidana anak dibawah umur diwilayah Tungkal Ulu adalah sebagai berikut:
Perkara:
Telah terjadi tindak pidana setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib di  Dusun  Sungai  Ari  Desa  Suban  Kecamatan  Batang  Asam  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat yang dilakukan oleh laki-laki bernama RT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Analisa Kasus:
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  berasal  dari  keterangan  saksi-saksi  maupun keterangan  tersangka  dan  adanya  barang  bukti  dalam  perkara  ini,  maka  pemeriksa selaku penyidik/penyidik pembantu dapat menganalisa sebagai berikut:
1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib di  Dusun  Sungai  Ari  Desa  Suban  Kecamatan  Batang  Asam  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat  diketahui  telah  terjadi  tindak  pidana  setiap  orang  yang  melakukan kekejaman,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  atau  penganiayaan  terhadap  anak hingga mengakibatkan matinya anak.
2. Tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  bernama  RT  dan menjadi korbannya adalah perempuan bernama Aprilliana Binti Willyamus.
3. Perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  dilakukan  tersangka  adalah dengan cara mencekik korban hingga korban meninggal dunia (mati) lalu tesangka mencabuli  korban  dengan  cara  menempelkan  alat  kelamin  tersangka  ke  alat kelamin  korban  lalu  tersangka  beronani  (mengocok  alat  kelamin)  hingga  keluar sperma tersangka.
4. Akibat dari kejadian tersebut korban bernama AP meninggal dunia (mati).
Analisa Yuridis:
Berdasarkan  analisa  kasus  dan  fakta-fakta  diatas  bahwa  benar  telah  terjadi tindak  pidana  setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman,  kekerasan  atau  ancaman
kekerasan  atau  penganiayaan  terhadap  anak  hingga  mengakibatkan  matinya  anak, yang  diketahui  terjadinya  pada  hari  Kamis  tanggal  24  Desember  2015  sekira  pukul 10.00  Wib  di  Dusun  Sungai  Ari  Desa  Suban  Kecamatan  Batang  Asam  Kabupaten Tanjung Jabung  Barat  yang dilakukan oleh tersangka bernama  RT dan yang menjadi korbannya  adalah  perempuan  bernam  AP  dengan  analisa  kasus  tersebut  dapat dikenakan  dalam  Pasal  80  ayat  (3)  Jo  Pasal  76C  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur tindak pidana tersebut antara lain:
Pasal 80 ayat (3) :
1. Setiap orang:
a. Saksi-saksi  WL,  LL,  menerangkan bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah laki-laki bernama  RT dan  yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi bernama AP.
b. Saksi  EH,  HG,  menerangkan  bahwa  benar  yang  melakukan  tindak  pidana tersebut adalah laki-laki bernama RT dan yang menjadi korbannya adalah AP.
c. Tersangka  RT  menerangkan  bahwa  benar  telah  melakukan  tindak  pidana tersebut  terhadap  diri  korban  dan  yang  menjadi  korbannya  adalah  perempuan bernama AP.
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan:
a. Saksi WL, LL, menerangkan bahwa benar tersangka telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga korban meninggal dunia.
b. Saksi  PS  menerangkan  bahwa  benar  tersangka  telah  melakukan  kekerasan terhadap saksi hingga saksi meninggal dunia dan mayatnya ditemukan dilading semak-semak  di  Dusun  Sungai  Ari  Desa  uban  Kecamatan  Batang  Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
c. Saksi  dr.  CS,  merangkan  bahwa  benar  tersangka  telah  melakukan  kekerasan terhadap  korban  hingga  korban  meninggal  dunia  dan  mayatnya  dibawa  ke Puskesmas Desa Suban yang mana mayat tersebut sudah tidak utuh lagi.
d. Tersangka RT, menerangkan bahwa benar tersangka telah melakukan kekerasan terhadap korban hingga korban meninggal dunia.
3. Atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak.
a. Saksi  WL,  LL,  menerangkan  bahwa  benar  tersangka  telah  melakukan penganiayaan  terhadap  korban  yang  masih  berumur  11  (sebelas)  tahun  hingga korban meninggal dunia.
b. Saksi  PS,  MS,  EH,  HG  menerangkan  bahwa  benar  tersangka  telah  melakukan penganiayaan  terhadap  korban  yang  masih  sekolah  dan  berumur  11  (sebelas) tahun hingga korban meninggal dunia.
c. Saksi  TF  menerangkan  bahwa  benar  tersangka  telah  melakukan  penganiayaan terhadap  korban  yang  masih  sekolah  dan  berumur  11  (sebelas)  tahun  hingga korban meninggal dunia.
d. Tersangka  RT,  menerangkan  bahwa  benar  tersangka  telah  melakukan penganiayaan  terhadap  korban  yang  masih  sekolah  hingga  korban  meninggal dunia.
Kesimpulan:
Berdasarkan  analisa  kasus  dan  analisa  yuridis  tersebut  diatas  dan  keterangan saksi-saksi  serta  keterangan  terdakwa  bahwa  benar  telah  terjadi  tindak  pidana  setiap orang  yang  melakukan  kekejaman,  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  atau penganiayaan  terhadap  anak  hingga  mengakibatkan  matinya  anak  yang  diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Sungai  Ari  Suban  Kecamatan  Batang  Asam  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  yang dilakukan oleh tersangka RT sehingga korban bernama AP meninggal dunia karena itu tersangka  dapat  disangkakan  telah  melakukan  tindak  pidana  setiap  orang  yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan anak mendasari  dengan  Undang-Undang  dan  ketentuan  yang  berlaku  dengan  tetap menjunjung tinggi kode etik profesi dan hak-hak asasi manusia.  Di dalam penegakan hukum  khususnya  dalam  penanggulangan  pembunuhan  anak,  para  penegak  hukum dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus  menciptakan    ketertiban  dan keamanan masyarakat. Empat norma yang harus ditaati oleh para penegak hukum atau pemelihara hukum, yaitu:
1.  Kemanusiaan,  norma  kemanusiaan  menuntut  supaya  dalam  penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran budi.
2.  Keadilan,  adalah  kehendak  yang  ajeg  dan  kekal  untuk  memberikan  kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Kepatutan, atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya.Kepatutan  ini  perlu  diperhatikan  terutama  dalam  pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
4. Kejujuran.,  pemelihara  hukum  atau  penegak  hukum  harus  bersikap  jujur dalam  mengurus  atau  menangani  hukum  serta  dalam  melayani justiciable yang  berupaya  untuk  mencari  hukum  dan  keadilan.  Atau  dalam  kata  lain, setiap yurist diharapkan  sedapat  mungkin  memelihara  kejujuran  dalam dirinya  dan  menjauhkan  diri  dari  perbuatan-perbuatan  yang  curang  dalam mengurus perkara. 1
Penuntut Umum pun dalam melakukan penuntutan kasus tindak pidana pembunuhan anak juga mempunyai faktor-faktor pertimbangan yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana pembunuhananak, yaitu:
1. Keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan
2. Atribut-atribut pribadi dari terdakwa maupun korban
3. Tingkat penyesalan terdakwa
4. Tingkat pemaafan korban atau keluarga korban
5. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik.
Majelis  Hakim  di  dalam  memutus  perkara  atau  menjatuhkan  hukuman  terhadap terdakwa  juga  mempunyai  pertimbangan-pertimbangan  di  samping  harus  memenuhi rumusan pasal-pasal yang dituduhkan
2).  Kendala Dan Upaya Penegakan  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan  Pembunuhan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Tungkal Ulu
Anak  adalah  tunas,  potensi,dan  generasi muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa, memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin
1 Okma Uliate Sitompul, Kasat Reskrim pada Polres Tanjung Jabung Barat, wawancara tanggal 14 Februari 2017
kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  pada  masa  depan.  Agar  setiap  anak  kelak mampu  memikul  tanggung  jawab  tersebut,  maka  ia  perlu  mendapat  kesempatan  yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan  anak    dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  serta adanya  perlakuan  tanpa  diskriminasi.  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Praktek  penegakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  pembunuhan  anak  Di Wilayah  Tungka  Ulu  sama  saja  seperti  menangani  kasus-kasus  tindak  pidana umumnya.Kalau Berita Acara Pemeriksaan sudah lengkap selanjutnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri dan sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri.
Dalam  sidang  pengadilan  Negeri  Bantul  Majelis  Hakim  setelah  memperhatikan keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  Terdakwa,  barang  bukti  dan  Visum  et  Repertum ternyata  antara  satu  dan  lainnya  terdapat persesuaian  sehingga  diperoleh  fakta-fakta  yang mana  dari  fakta-fakta  tersebut  selanjutnya  akan  Majelis  Hakim  pertimbangkan  apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut memenuhi kesemua unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum kepada Terdakwa.
Masalah  pokok  dan  pada  penegak  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor yang  mempengaruhinya,  faktor-faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang  netral  sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah
1)  Faktor hukumnya sendiri.
2)  Faktor  penegak  hukum,  faktor  yang  membentuk  maupun  yang  menerapkan hukum.
3)  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4)  Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersebut  diatas  saling  berkaitan  eratnya,  oleh  karenanya  merupakan esensi  dari  penegakan  hukum  serta  merupakan  tolok  ukur  (parameter)  dari  efektifitas penegakan  hukum  Penegakan  hukum  merupakan  golongan  panutan  dalam  masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Masyarakat  harus  dapat  berkomunikasi  dan  mendapatkan  pengertian  dari  golongan dan  sasaran,  di  samping  mampu  membawakan  atau  menjalankan  peranan  yang  dapat diterima  oleh  mereka.  Kecuali  itu  maka  golongan  panutan  harus  dapat  memanfaatkan semua  unsur-unsur  tradisional  tertentu,  sehingga  dapat  menggerakan  partisipasi  dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan  lingkungan  yang  tepat  di  dalam  memperkenalkan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah hukum  yang  baru,  serta  memberikan  keteladanan  yang  baik.  Halangan-halangan  yang mungkin dijumpai  pada penerapan  peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dan dirinya sendiri atau dari lingkungan.
Kendala-kendala  penegakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  pembunuhan anak dibawah umur antara lain dapat berupa:
1. Keterbatasan  kemampuan  untuk  mendapatkan  diri  dalam  peranan  pihak  lain dengan siapa mereka berinteraksi;
2.  Tingkat aspirasi yang belum tinggi;
3.  Kegairahan  yang  sangat  terbatas  untuk  memikirkan  masadepan,  sehingga  sulit sekali untuk membuat proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pengawasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan koservatif.
Halangan-halangan  tersebut  selanjutnya  disebutkan  dapat  diatasi  dengan  cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:
1)  Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuanpenemuan  baru,  artinya  sebanyak  mungkin  menghilangkan  prasangka terhadap  hal-hal  yang  baru  atau  yang  berasal  dari  luar  seebelum  dicoba manfaatnya.
2)  Senantiasa  siap  untuk  menerima  perubahan-perubahan  setelah  menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat ini,
3)  Peka  terhadap  masalah-masalah  yang  terjadi  disekitarnya  dengan  dilandasi  suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan  dengan dirinya.
4)  Senantiasa  mempunyai  informasi  yang  selengkap  mungkin  mengenai pendiriannya
5)  Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6)  Menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi- potensi tersebut akan dikembangkan,
7)  Berpegang pada suatu perencanaan  dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
8)  Percaya  kepada  kemampuan  ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi  di  dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
9)  Menyadari  dan  menghormati  hak,  kewajiban  maupun  kehormatan  diri  sendiri maupun pihak-pihak lain.
10)Perpegang  teguh  pada  keputusan-keputusan  yang  diambil  atas  dasar  penalaran dan perhitungan yang mantap.
Dalam  proses  penyidikan  pembunuhan  anak  masih  terdapat  kendala-kendala  baik secara internal maupun eksternal antara lain;
1.  Secara Internal;
a.  Kemampuan  penyidik  yang  masih  terbatas  baik  terhadap  perundang- undangan maupun pemahaman terhadap peran forensik.
b.  Dukungan  peralatan  penyidikan  dilapangan  dan  biaya  operasional  yang masih terbatas.
2. Secara Eksternal;
a.  Kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  secara  umum  terhadap  hukum masih belum memberikan kontribusi yang positif.
b.  Masih  banyak  dijumpai  keengganan  masyarakat  untuk  bersedia  menjadi saksi dalam kepentingan penyidikan.
c. Di tempat kejadian perkara sering kali dijumpai situasi dan kondisi TKP yang  sudah  rusak  akibat  banyak  masyarakat  yang  ingin  melihat  dan bahkan  masuk  ke  TKP  ,hal  ini  sangat  menyulitkan  penyidik  di  dalam melakukan pengolahan TKP.
Upaya Menanggulangi Pembunuhan anak dapat dimulai dari kita sendiri, keluarga dan lingkungan, berpegang teguh terhadap ajaran agama merupakan hal mutlak yang harus diajarkan kepada anak bahkan semenjak mereka masih di usia yang sangat muda. Dengan ketaatan  terhadap  ajaran  agama  maka  dapat  menghindari  perbuatan-perbuatan  yang dilarang oleh agama.

## D. Kesimpulan dan Saran

## 1) Kesimpulan
a. Penegakan  hukum  dengan  penerapan  hukum  pidana    sebagaimana  sebelumnya telah  dikatakan  bahwa  menjadi  sebuah  senjata  terakhir  apabila  upaya  lain  telah dilakukan,  khususnya  melalui  sarana  non  penal,  seperti  melalui    pendidikan  baik formal maupun non formal dan lain.  Dengan berlandaskan beberapa pendapat ahli hukum  atau  pakar  Hukum  Pidana,  maka  yang  dimaksudkan  sebagai  penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pada rumusan masalah yang pertama dalam penulisan  ini  adalah  mereka  yang  bertugas  dibidang  Kepolisian,  Kejaksaan, Kehakiman  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  serta  Pengacara  yang  menangani pembunuhan  anak.  Salah  satu  contoh  penegakan  hukum  pidana  dalam  tindak pidana anak dibawah umur diwilayah Tungkal Ulu adalah kasus pembunuhan anak dibawah umur yang terjadi diwilayah Tungkal Ulu adalah kasus pembunuhan anak dibawah  umur  yang  dilakukan  oleh  Rajaiman  Turnip  Als  Jeky  Bin  A.  Turnip. Didalam  perkara  pidana  tersebut  mengakibatkan  matinya  korban  yaitu  seorang anak  perempuan  yang  bernama  Aprilliana  Binti  Willyamus.  Anak  perempuan tersebut berumur 11 tahun.
b. Kendala  penegakan  hukum  pidana  dalam  penanggulangan  pembunuhan  anak dibawah  umur  di  wilayah  Tungkal  Ulu  adalah      Secara  Internal  yang  meliputi a.Kemampuan  penyidik  yang  masih  terbatas  baik  terhadap  perundang-undangan maupun  pemahaman  terhadap  peran  forensik,  b.Dukungan  peralatan  penyidikan dilapangan  dan  biaya  operasional  yang  masih  terbatas.  Dan  secara  Eksternal  yang meliputi  a.  Kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  secara  umum  terhadap  hukum masih  belum  memberikan  kontribusi  yang  positif,  b.  Masih  banyak  dijumpai keengganan  masyarakat  untuk  bersedia  menjadi  saksi  dalam  kepentingan penyidikan, c. Di tempat kejadian perkara sering kali dijumpai situasi dan kondisi TKP  yang  sudah  rusak  akibat  banyak  masyarakat  yang  ingin  melihat  dan  bahkan masuk  ke  TKP  ,hal  ini  sangat  menyulitkan  penyidik  di  dalam  melakukan pengolahan TKP
2) Saran
a. Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa harus  kita  jaga  karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak
sebagai  manusia  vang  harus  dijunjung  tinggi.  Hak-hak  anak  merupakan  bagian dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-Hak  Anak  yang  wajib dihormati dan dijunjung tinggi.
Dalam  penanggulangan  kejahatan  pedofilia  tidak  hanya  cukup  dikedepankan  usaha yang  bersifat  penal/pidana  melainkan  usaha  penanggulangannya  juga  harus  bersifat antisipatif atau bersifat kasuitif.

## E. Daftar Pustaka
Aswin Nugraha, Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan , FakultasHukum  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran“  Jawa  Timur, Surabaya, 2012
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , PT Raja Grafindo, Jakarta,  2005
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Edisi  revisi,  CV.  Sapta  Artha  Jaya, Jakarta, 1996
Barda  Nawawi  Arif, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif , Gaung Persada, Jakarta,  2009, Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum  Pidana ,  Bina Aksara, Jakarta,  2003,
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 2004,
Rony  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurumetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1994
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar ,  Yogyakarta  :  Liberty Yogyakarta, 2007