Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 1 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan

## (Justice Access for the Kepulauan Seribu District Community)
Kamarusdiana
25

## Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga
(Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining the Integrity of Households)
Yusuf Firdaus, Kholil Nawawi, Mukhtar
37 Penerapan  Asas  Audi  Alteram  Et  Partem  Pada  Perkara  Judicial  review  Di Mahkamah Agung
(Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle On Cases of Judicial review at the Supreme Court) Asep Syarifuddin Hidayat
51 Sistem Pelaksanaan Koperasi Mitra GBS PT. Golden Blossom Sumatera Desa Prambatan
(GBS Partner Cooperative Implementation System At PT. Golden Blossom Sumatra Prambat Village)
Saprida
71 Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi
(Overview of Islamic Law About Insurance)
Abdul Wahab Abd Muhaimin
99 Perekonomian Islam Pada Masa Dinasti Fatimiyah
(Islamic Economy in the Fatimid Dynasty)
Fakhry Zamzam, Havis Aravik
117 Pemikiran Tentang Hukum Keperdataan Islam Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
(Thought about Islamic Civil Law In the Dimension of Philosophy of Science)
Abu Tamrin
Vol. 3 No. 1 (2019), pp: 25-36. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101

## Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga *
(Effectiveness of Marriage Guidance in KUA Citeureup in Maintaining the Integrity of Households)
Yusuf Firdaus, 1 Kholil Nawawi, 2 Mukhtar 3

## Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Indonesia
https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101

## Abstract.
This  study  discusses  the  effectiveness  of  marital  guidance  in  kua  citeureup  in maintanining  the  integrity  household  countained  from  the  cause  due  to  the  high divorce in Indonesia, especially for muslim in Indonesia, where the government has issued a policy that the bride and groom thas prospective brides who want to marry are required to follow the guidance of marriage in advance. despite the policy being issued, the fact remains that many bride and groom who do not follow the marriage guidance even tends to underestimate the importance of following marital guidance. In the discussion of the effectiviness of marital guidance in maintaining the integrity of  this  household  has  two  important  points  that  need  to  be  studied,  how  far  the effectiviness of marital guidance that has been given by the officers kua citeureup to the  bride  and  groom  in  maintaining  the  integrity  of  the  household  and  any  factors that make many bride and groom are still unable to attend marriage counselling that has been held by the office of religious affairs.
Keyword: Marriage Guidance, KUA, Household Integrity

## Abstrak.
Penelitian  ini  membahas  tentang  efektivitas  bimbingan  perkawinan  di  kua  dalam menjaga  keutuhan  rumah  tangga  yang  terkandung  dari  sebab  akibat  tingginya tingkat  perceraian  yang  terjadi  di  Indonesia,  khususnya  bagi  umat  muslim  di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan bahwa para calon pengantin  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  diharuskan  untuk  mengikuti bimbingan  perkawinan  terlebih  dahulu.  Meskipun  telah  dikeluarkan  kebijakan tersebut,  faktanya  masih  banyak  para  calon  pengantin  yang  tidak  mengikutinya, bahkan  cenderung  menyepelekan  pentingnya  mengikuti  bimbingan  ini  sebelum menikah.  Dalam  pembahasan  tentang  efektivitas  bimbingan  perkawinan  dalam menjaga  keutuhan  rumah  tangga  ini,  memiliki  dua  poin  penting  yang  perlu  dikaji, yakni  sejauhmana  efektivitas  bimbingan  perkawinan  yang  telah  diberikan  kepada
* Naskah diterima tanggal: 25 Januari 2019, direvisi: 27 Januari 2019, disetujui untuk terbit: 10 Febuari 2019.
1 Yusuf  Firdaus  adalah  peneliti  pada  Fakultas  Agama  Islam,  Universitas  Ibn  Khaldun Bogor Jawa Barat Indonesia. E-mail: alhakim352@gmail.com .
2 Kholil  Nawawi  adalah  Dosen  Tetap  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibn  Khaldun Bogor Jawa Barat. E-mail: kholil.nawawi@fai.uika-bogor.ac.id .
3 Mukhtar  adalah  Dosen  Tetap  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor Jawa Barat. E-mail: mukhtar@fai.uika-bogor.ac.id .
para calon pengantin dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan faktor apa sajakah yang  membuat  para  calon  pengantin  masih  banyak  yang  belum  dapat  menghadiri bimbingan perkawinan yang telah diadakan oleh kua citeureup.
Kata Kunci: Bimbingan Pengantin, KUA, Keutuhan Rumah Tangga

## Pendahuluan
Manusia  adalah  mahluk  yang  telah  Allah SWT berikan  kelebihan dibanding dengan mahluk ciptaan-Nya yang lain, manusia dapat memakmurkan,  memelihara,  mengelolah,  memanfaatkan,  menjaga  dan menyelenggarakan  kehidupan  dimuka  bumi  ini  dalam  rangka  pengabdian kepada Allah SWT karena telah dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya:
“ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” Mereka berkata: “ mengapa engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu  orang  yang  akan  membuat kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darah,  padahal  kami  senantiasa bertasbih  dengan  memuji  engkau  dan  mensucikan  engkau’. Allah  berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. ” 4
Imam  Jalaludin  As-Suyuthi  dan  Imam  Jalaludin  Muhammad  Al-Mahalli dalam  menafsirkan  kalimat
عأ  ينإ نوملعت  لا  ام  مل
beliau  mengatakan  bahwa  para malaikat tidak mengetahui tentang maslahat penetapan Adam sebagai khalifah. 5
Allah SWT telah  menciptakan  manusia  dengan  berpasang-pasangan,  agar dalam  menjalani  kehidupannya  di  muka  bumi  ini,  manusia  dapat  merasakan ketenangan dan ketentraman sebagaimana yang telah Allah SWT dan rasul-Nya ajarkan pada hamba-Nya dan umatnya untuk menikah firman-Nya:
“ Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  telah  menciptakan  untuk mu  isteri-isteri  dari  jenis  mu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tentram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antara  mu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum yang berpikir. ” 6
ِّّنِّم َسْيَلَ ف  ِّتَِّنُس ْنَع َبْيِّغ َر ْنَم  ِّتَِّنُس  ُح اَكِّّنلا
“ Nikah itu adalah sunah ku, barang siapa yang tidak suka sunah ku. Maka bukan termasuk golongan ku” 7
4 Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi. Tafsir jalalain jilid 1, (Surabaya: Pustaka Elba Perum Galaxi Bumi Permai, tth), h.39.
5 Ibid.
6 Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi , (Semarang: PT. Karya Toha Putra, tth, h.52.
7 Syaikh Abdul Azim Bin Khadawi Al-Khalafi. Al-Wajiz . Pustaka As-Sunah. Kitab Nikah, h.533.
Perkawinan  bagi  manusia  tentu  berbeda  dengan  binatang  yang  hanya semata-mata untuk keperluan birahi dan nafsu syahwatnya saja, sedangkan bagi manusia  perkawinan  merupakan  jalan  untuk  memperoleh  keturunan  dan generasi  baru  untuk  membentuk  suatu  keluarga  yang  bahagia,  sejahtera  dan diridhoi  oleh  Allah SWT .  Mengingat  pentingnya  dalam  menata  kehidupan didalam rumah tangga sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah  dengan  dasar  mawaddah  dan  rahmah,  maka  penting  bagi  para  calon pengantin  untuk  mempersiapkan  segala-galanya  dengan  matang,  baik  secara fisik,  mental  maupun  pengetahuan  yang  cukup.  Mengingat  ujian  sebuah kehidupan akan selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana yang telah Rasulullah Saw sabdakan:
“ Ujian  itu  akan  selalu  menimpa  seorang  hamba  sampai  Allah  membiarkannya berjalan diatas bumi dengan tidak memiliki dosa” 8
Disanalah  diperlukan  adanya bimbingan  khusus,  yakni  bimbingan  yang diberikan  oleh  petugas  KUA  yang  berwenang  kepada  calon  mempelai  sebagai bekal sebelum memasuki kehidupan baru setelah menikah. Diantara bimbingan atau  bekal  yang  diberikan  ialah  ditanamkan  nilai-nilai  keagamaan  dalam berumah  tangga,  kesiapan  mental  dalam  mengarungi  kehidupan  didunia  ini bersama  pasangannya,  menguasai  pengetahuan  yang  cukup  masalah  hak-hak dan  kewajiban  sebagai  suami  atau  sebagai  isteri,  sehingga  ketika  timbul  suatu permasalahan  setelah  menikah,  mereka  mampu  mengatasinya  dengan  baik tanpa  melakukan  hal-hal  yang  merugikan  baik  kepada  diri  sendiri  ataupun keduanya.
Di Indonesia, angka  perceraian masih terbilang cukup tinggi, maka oleh sebab  itu  pemerintah  membuat  sebuah  aturan  untuk  mencegah  atau memperkecil  permasalahan  tersebut  dengan  diadakannya  Binwin  (bimbingan perkawinan) bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sebagai  lembaga  pemerintahan  yang  bertugas melakukan  pencatatan  nikah,  mempunyai  tanggung  jawab  moral  tersendiri, tidak  sekedar  mengakui  keabsahan  secara  administrasi,  tetapi  bertanggung jawab  agar  sang  kedua mempelai  memiliki  bekal  yang cukup  dalam  memasuki gerbang  rumah  tangga  dan  mengarungi  kehidupan  yang  sesungguhnya  dalam Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  ditegaskan  bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir  batin antara  seorang  pria  dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. 9 Sudah menjadi  kewajiban  dan  tanggung  jawab  KUA  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  mencatat  peristiwa  nikah  tersebut  dan  sekaligus  memberikan bimbingan kepada kedua calon mempelai sebagai bekal dalam menjalani rumah
8 Sunan At-Tirmidzi, Bab ء لابللا ربصلا يف ءاج ام , Juz 8, h.417.
9 Kompilasi Hukum Islam . Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung Januari 2012, h.73
tangganya  sehingga  terwujud  apa  yang  diharapkan  Allah SWT dalam  firman- Nya dalam Qs.Ar-Rum ayat 21 dan sesuai dengan yang tertera dalam Undang- undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  yakni  terwujudnya  keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.
Yang  dimaksud  keluarga  sakinah  ialah  keluarga  yang  didasarkan  atas perkawinan  yang  sah,  memenuhi  hajat  spritual  dan  materiil  secara  serasi  dan seimbang,  diliputi  suasana  kasih  sayang  antara  internal  keluarga  dan lingkungannya. Mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.
Pada tahun 2016 bulan Desember telah tercatat bahwa jumlah penduduk dikecamatan  Citeureup  sebanyak  223.093  jiwa  dengan  rincian  laki-laki  113.811 dan  perempuan  109.282  jiwa,  pada  setiap  tahunnya  pernikahan  yang dilaksanakan  pada  KUA  Citeureup  mengalami  penurunan  sesuai  data  grafik pernikahan yang terdapat di KUA Citeureup bahwa telah terjadi pernikahan di KUA  Citeureup  pada  tahun  2012  sebanyak  1746,  tahun  2013  sebanyak  1657, tahun 2014 sebanyak 1525, tahun 2015 sebanyak 1562, tahun 2016 sebanyak 1329 dan  pada  tahun  2017  sebanyak  1359,  lalu  yang  menghadiri  atau  mengikuti binwin/suscatin  sebanyak  1027.  Hal  ini  dikarenakan  beberapa  sebab  yakni adanya itsbah nikah dan dikarenakan kebanyakan catin yang bertempat tinggal di Citeureup adalah karyawan, maka tidak dapat menghadiri binwin yang telah diadakan  pada  KUA  Citeureup. 10 Mengingat  bahwa  letak  kondisi  geografis didaerah  Citeureup  kebanyakan  daerah  industri  dan  perdagangan,  sehingga berdampak  pada  banyaknya  yang  tidak  dapat  mengikuti  binwin/suscatin (Kursus Calon Pengantin) dari masyarakat Citeureup yang diadakan oleh KUA Citeureup.

## Makna Efektifitas dan Bimbingan Dalam Ranah Teoritis
Pengertian  efektivitas  menurut  para  ahli  diantaranya,  Siagian  dalam Aswar Annas menyatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. 11
Pandangan  lain  dikemukakan  oleh  Sughanda  bahwa  efektivitas  adalah pemanfaatan  sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah  pekerjaan tepat pada waktunya. 12
10 Saepul Anwar, Pengadministrasi Kua Citeureup, 1 Maret 2018, Pukul: 11:02
11 Aswar Annas, Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan , Celebes Media Perkasa, h.74.
12 Ibid, h.74.
Bimbingan  adalah  merupakan  terjemahan  dari  istilah guidance ,  sesuai dengan istilahnya. Maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai suatu bantuan. Namun untuk pengertian yang sebenarnya, tidak setiap bantuan adalah bimbingan.  Misalnya  seorang  guru  membisikan  jawaban  suatu  soal  ujian  pada waktu  ujian,  agar  siswanya  dapat  lulus.  Tentu  saja  “bantuan”  tersebut  bukan yang  dimaksud  dengan  bimbingan.  Demikian  juga  bila  seseorang  polisi membantu menyebrang jalan siswa  Sekolah  Dasar karena jalanan sangat ramai, tentu  bantuan  semacam  itu  bukan  termasuk  dalam  arti  bimbingan.  Bentuk bantuan  dalam  bimbingan  membutuhkan  syarat  tertentu,  bentuk  tertentu, prosedur  tertentu  dan  pelaksanaan  tertentu  sesuai  dengan  dasar,  prinsip  dan tujuannya.
Bimbingan/ guidance merupakan  salah  satu  bidang  dan  program  dari pendidikan,  dan  program  ini  ditujukan  untuk  membentuk,  mengoptimalkan, perkembangan. Menurut Hamrin dan Nerickson bimbingan merupakan sebagai salah  satu  aspek  dari  program  pendidikan  yang  diarahkan  terutama  untuk membantu  para  peserta  agar  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  situasi  yang dihadapinya  saat  ini  dan  dapat  merencanakan  masa  depannya  sesuai  dengan minat,  kemampuan  dan  kebutuhan  sosialnya.  Jones  lebih  lanjut  memberikan penjelasan  tentang  perencanaan  masa  depan  ini.  Bimbingan  berkenaan  dengan bantuan  yang  bersifat  pribadi  diberikan  oleh  seseorang  (konselor).  Yang diarahkan  untuk  membantu  seseorang  dalam  menentukan  kemana  dia  akan pergi,  apa  yang  dia  lakukan  atau  bagaimana  dia  dapat  mencapai  tujuaannya, bimbingan  merupakan  bantuan  untuk  memecahkan  masalah  yang  dia  hadapi dalam kehidupannya. 13
Istilah  bimbingan  maupun  istilah  konseling  yang  biasanya  diartikan sebagai  penyuluhan  ternyata  tidak  hanya  dikenal  dalam  bidang  pendidikan, tetapi  sering  juga  dipakai  dalam  bidang-bidang  lain,  dan  saat  ini  penggunanya semakin  populer.  Istilah  tersebut  misalnya  digunakan  jika  di  bidang  pertanian (penyuluhan  pertanian  lapangan  memberikan  bimbingan  mengenai  cara memberantas hama), bidang hukum memberikan penyuluhan hukum), bidang kesehatan  (memberikan  penyuluhan  tentang  gizi)  dan  masih  banyak  bidang- bidang  lain  yang  menggunakannya.  Dalam  bidang-bidang  tersebut  istilah bimbingan  disamakan  dan  sejajarkan  artinya  dengan  penyuluhan,  yakni memberikan  bantuan,  baik  berupa  benda, nasihat  atau  petunjuk  informasi.  Jadi apabila  seseorang  sudah  memberikan  bantuan  berarti  ia  telah  memberikan bimbingan atau penyuluhan.
Untuk memahami makna bimbingan, beberapa ahli berpendapat sebagai berikut: 14 Schertzer  dan  Stone  (1981)  memberikan  batasan  bimbingan  sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukan kepada individu agar mengenali dirinya
13 Awalya, bimbingan konseling, unnes press, semarang: 2013, h.1.
14 Ibid, h.52.
sendiri  dan  dunianya.  Arthur  Jones  (1977)  memberikan  batasan,  bimbingan adalah  suatu  bantuan  yang  diberikan  oleh  seseorang  kepada  orang  lain  dalam membuat  pilihan-pilihan  dan  penyelesaian-penyelesaian  serta  dalam  membuat pemecah  masalah.  Tujuan  bimbingan  adalah  membantu  menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhada  dirinya  sendiri.  Bimo  Walghito  (1975)  memberikan  batasan  mengenai bimbingan  adalah  bantuan  atau  pertolongan  yang  diberikan  kepada  individu atau  sekelompok  individu-individu  dalam  menghindari  atau  mengatasi kesulitan-kesulitan  didalam  kehidupannya,  agar  individu  atau  sekumpulan individu-individu itu dapat menjadi mencapai kesejahteraan hidupnya.
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan  dua  kata,  yaitu  nikah حاكن dan  jawaz جوز kedua  kata  ini  yang  terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab, dan banyak terdapat didalam Alquran dan Hadis Nabi. Kata nakaha banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti didalam surat An-Nisa ayat 3: “ Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. ”
Demikian pula banyak terdapat kata jawaza didalam Alquran dengan arti kawin, seperti yang terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 37 salah satunya: “ Maka tatkala  zaid  telah  mengakhiri  keperluan  terhadap  istrinya  (menceraikannya),  kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin. ”
Secara  arti  kata  nikah  berarti “ bergabung ”  ( مض )  hubungan  kelamin ءطو dan  juga  berarti  akad دقع adanya  dua  kemungkinan  arti  ini  karena  kata  nikah yang terdapat dalam Al- qur’an memang mengandung d ua arti tersebut. Seperti yang  tertera  dalam  Alquran  surat  Al-Baqarah  ayat  230: “ Maka  jika  suami menalaknya  (sesudah  talak  dua  kali),  maka  perempuan  itu  tidak  boleh  lagi  dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki- laki yang lain”
Ayat  diatas  mengandung  arti  hubungan  kelamin  dan  bukan  hanya sekedar  akad  nikah,  karena  ada  petunjuk  dari  hadis  Nabi Saw bahwa  setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi dengan mantan  suaminya  terkecuali  suami  yang  kedua  telah  merasakan  nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.
Perkawinan  adalah  suatu  perbuatan  yang  disuruh  oleh  Allah SWT dan juga  disuruh  oleh  Nabi Saw banyak  dasar  hukum  tentang  pernikahan  dalam Alquran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya:
“D an kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba- hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya.  Dan  Allah  Maha  luas  (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui."
“Dan  diantara  tanda -tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram
kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berp ikir.”
“Wahai  segenap  pemuda,  barangsiapa  yang  mampu  memikul  beban  keluarga hendaklah  kawin.  Sesungguhnya  perkawinan  itu  lebih  dapat  meredam  gejolak mata  dan  nafsu  seksual,  tapi  barangsiapa  yang  belum  mampu  hendaklah  dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya.” (HR. Al Bukhari).
Hukum  perkawinan  itu  asalnya mubah atau jaiz (boleh),  tetapi  dapat berubah  menurut Ahkamul  Khamsah (hukum  yang  lima)  menurut  perubahan keadaannya.  Asal  hukum  melakukan  perkawinan  itu  menurut  pendapat sebagian besar para fuqaha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibahah (halal atau  kebolehan).  Adapun  hukum  perkawinan  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid terbagi menjadi 5 (lima), yakni 15 : Jaiz (diperbolehkan), ini asal  hukumnya, Sunnat ,  bagi  orang  yang  berkehendak  serta  cukup  belanjanya (nafkah dan lain-lannya), Wajib , atas orang yang cukup mempunyai belanja dan dia  takut  akan  tergoda  kepada  kejahatan  (zina), Makruh ,  terhadap  orang  yang tidak  mampu  memberi  nafkah, Haram ,  kepada  orang  yang  berniat  akan menyakiti atas perempuan yang dikawininya.
Dalam perkawinan ada rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan, rukun tersebut wajib dipenuhi, karena apabila salah satu rukunnya tidak  terpenuhi  maka  perkawinan  menjadi  tidak  sah.  Unsur  pokok  suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan  telah  berlangsungnya  akad  perkawinan  itu.  Maka  dari  itu  rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut: 16
a. Calon mempelai laki-laki.
b. Calon mempelai perempuan.
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
d. Dua orang saksi.
e. Ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh suami.
Ma har yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun,  karena  mahar  tersebut  tidak  mesti  disebut  dalam  akad  perkawinan  dan tidak  mesti  diserahkan  pada  waktu  akad  itu  berlangsung.  dengan  demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.
Adapun  rukun  nikah  didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam Pasal 14 : “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.
15 Sulaiman Rasyid, Fiqh…, h.362. 16 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan…. , h.61.
Undang-undang  perkawinan  sama  sekali  tidak  berbicara  tentang rukun perkawinan.  UU  Perkawinan  hanya  membicarakan  syarat-syarat  perkawinan, yang  mana  syarat-syarat  tersebut  lebih  banyak  berkenaan  dengan  unsur-unsur atau  rukun  perkawinan.  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  secara  jelas membicarakan  rukun  perkawinan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’iy dengan tidak termasuk mahar dan rukun. 17
Adapun  yang  dimaksud  dengan  syarat  perkawinan  ialah  syarat  yang bertalian  dengan  rukun-rukun  perkawinan,  yaitu  syarat-syarat  bagi  calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.
Syarat-syarat  perkawinan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Baharuddin Ahmad, yakni: 18
Pertama;  Calon  suami,  syarat-syaratnya; Beragama  Islam,  Laki-laki, Orang  tertentu  atau  jelas  orangnya,  Dapat  memberikan  persetujuan,  Tidak terdapat halangan perkawinan. Kedua; Calon isteri, syarat-syaratnya: Beragama Islam,  Perempuan,  Jelas  orangnya,  Dapat  dimintai  persetujuannya,  Tidak terdapat  halangan  perkawinan.  Ketiga;  Syarat-syarat  wali:  Islam,  Laki-laki, Dewasa,  Mempunyai  hak  perwalian,  Tidak  terdapat  hak  perwaliannya,  Tidak terdapat  halangan  perwaliannya.  Keempat;  Syarat-syarat  saksi:  Minimal  dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab dan qabul, Dapat mengerti maksud akad, Adil, Islam,  Dewasa.  Kelima;  Ijab  dan  qabul,  syarat-syaratnya:  Adanya  pernyataan mengawinkan  dari  wali,  Adanya  pernyataan  penerimaan  dari  calon  pria, Memakai  kata  kata  nikah,  tazwij  atau  terjemahan  dari  kedua  kata  tersebut, Antara  ijab  dan  qabul  bersambungan,  Antara  ijab  dan  qabul  jelas  maksudnya, Orang  yang  terkait  dengan  ijab  dan  qabul  tidak  sedang  dalam  ihram  haji  atau umroh,  Majlis  ijab  dan  qabul  itu  harus  dihadiri  minimum  empat  orang  yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

## Kecamatan Citeureup Sebagai Objek Penelitian
Kecamatan  citeureup  terletak  di  sebelah  Timur  Kabupaten  Bogor  dan merupakan  pintu  gerbang  masuknya  Arus  Propinsi  DKI  Jakarta  sebagai  pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia. Secara geografis memiliki posisi yang strategis  karena  terletak  pada  jalur  penting  yang  bersinggungan  dengan  tol Jagorawi terutama pada pintu tol Citeureup. Selain itu secara ekplisit kecamatan Citeureup  memiliki  kondisi  sosio  kultural  yang  cukup  signifikan  mengingat kondisi  wilayahnya  sebagai  area  perdagangan  dan  wilayah  industri.  Wilayah kecamatan  Citeureup  memiliki  luas  6.710  Ha  yang  terdiri  dari  14  desa  dengan batas-batas  wilayah;  a)  Sebelah  utara  berbatasan  dengan  kecamatan  Gunung
17 Ibid,
18 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia , ( Jambi: Syari’ah Press, h. 55.
Putri, b). Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sukamakmur, c). Sebelah selatan  berbatasan  dengan  kecamatan  Babakan  Madang,  d).  Sebelah  barat berbatasan dengan kecamatan Cibinong.
Adapun  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan  bimbingan  perkawinan di KUA Citeureup ialah:
Pertama;  Karena  letak  kondisi  geografis  didaerah  Citeureup  daerah industri  dan  perdagangan  sehingga  banyak  dari  masyarakat  citeureup  yang bekerja  menjadi  karyawan  ataupun  berdagang  sehingga  berdampak  pada banyaknya calon pengantin yang tidak dapat mengikuti binwin/suscatin (Kursus Calon  Pengantin)  yang  telah  diadakan  oleh  KUA  tersebut,  dikarenakan  dari pihak perusahaan tidak dapat mengijinkan karyawannya untuk dapat mengikuti bimbingan perkawinan meskipun sudah dikirimkan surat keterangan dari KUA Citeureup  kepada  lembaga  tersebut  agar  calon  pengantin  dapat  mengikuti bimbingan perkawinan yang telah diadakan di KUA Citeureup.
Kedua;  Kurangnya  pengetauan  masyarakat  mengenai  urgensinya binwin/suscatin  yang  diadakan  oleh  setiap  KUA,  bahwa  keharusan  mengikuti binwin/suscatin  tersebut  lahir  dikarenakan  semakin  tingginya  angka  perceraian di  Indonesia,  maka  untuk  menanggulangi  atau  mengantisipasi  tingginya perceraian di Indonesia Depag (Departemen Agama) Se Dirjen Bimas Nomor Dj. Ii/Pw.01/1997/2009  mengeluarkan  surat  edaran  tentang  kursus  calon  pengantin bagi  calon  pengantin  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan  dalam  rangka mendukung  rencana  kerja  pemerintah  dibidang  pembangunan  dan  ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah.
Adapun  hasil  wawancara  penulis  pada  tanggal  23  april  2018  kepada kepala  kua  citeureup  mengenai  efektivitas  binwin  di  kua  citeureup  dalam menjaga  keutuhan  rumah  tangga,  beliau  mengungkapkan  bahwasanya  tidak dapat dipastikan mengenai efektivitas binwin terhadap keutuhan rumah tangga di  kua  citeureup  secara  pasti.  dikarenakan  dari  pihak  kua  sendiri  tidak  dapat memantau  secara  langsung  para  catin  yang  menikah  di  kua  tersebut  pasca menikah, meskipun secara teori sudah diberikan dengan baik dan benar, namun teori tidak selalu sama dengan praktek.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  penulis  ambil  mengenai  efektivitas  bimbingan perkawinan  di  Kua  Citeureup  dalam  menjaga  keutuhan  rumah  tangga  ialah, bahwa  sampai  saat  ini  belum  dapat  disimpulkan  sendiri  dari  pihak  Kua Citeureup  mengenai  efektivitas  binwin  itu  sendiri  dalam  menjaga  keutuhan rumah  tangga.  dikarenakan  setelah  pasca  menikah  pihak  Kua  Citeureup  tidak dapat memantau secara langsung perkembangan dan penurunan dari catin yang menikah di kua tersebut.
Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa efektivitas binwin secara khusus di Kua Citeureup mengenai berhasil atau tidaknya, masih bersifat umum dan  hanya  dapat  lihat  dari  tingginya  perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan Agama Cibinong.
Setelah  mendapatkan  kesimpulan  mengenai  efektivitas  binwin  di  kua citeureup  khususnya  dalam  menjaga  jeutuhan  rumah  tangga,  maka  penulis memiliki beberapa saran yakni:
Pertama;  KUA  yang  diberikan  tugas  sebagai  pembimbing  pernikahan tidak  hanya  sekedar  memberikan  materi  setelah  itu  lepas  tangan,  karena pembimbing  jauh  berbeda  dengan  pengajar.  jika  pengajar  (guru)  yang  hanya sekedar menyampaikan materi didalam kelas, setelah keluar dari kelas ataupun diluar sekolah. maka guru tersebut lepas tangan atas kesalahan yang diperbuat anak tersebut. karena merasa tugas saya hanya mengajar dikelas setelah itu, itu urusan anak yang bermaslah itu sendiri dengan orang tua.
Kedua; Pemerintah  sebaiknya  menerbitkan  peraturan  bahwa  setiap  para catin  yang  akan  melangsungkan  pernikahan,  diwajibkan  untuk  mengikuti binwin tersebut kecuali ji ka ada udzur syar’I seperti sakit, dsb.
Ketiga; Bagi para catin yang sudah mengikuti binwin harus mendapatkan sertifikat lulus sehingga boleh untuk melangsungkan pernikahan.
Keempat;  Pemerintah  sebaiknya  mengharuskan  bagi  para  pasangan suami isteir yang
akan melangsungkan perceraian untuk berkonsultasi/bermediasi  terlebih  dahulu  kepada  kua  tempat  mereka  menikah, jika  tidak  bisa  di  mediasikan  di  kua  tersebut.  Maka  KUA  memberikan  surat pengantar agar melanjutkan permasalahan ini ke pengadilan.

## Daftar Pustaka
Ahmad, Baharuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia , Jambi: Syari’ah Press .
Aji,  Ahmad  Mukri .  "Pemberatasan  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia  (Analisis Terhadap  Undang-Undang  Nomor  15  dan  16  Tahun  2003  Berdasarkan  Teori Hukum)," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 (2013).
Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Al-Khalafi, Syaikh Abdul Azim Bin Khadawi. Al-Wajiz . Pustaka As-Sunah. Kitab Nikah.
al-Mahalli,  Jalaluddin  Muhammad. As-suyuthi,  Jalaluddin Abdurrahman. Tafsir jalalain jilid 1. Pustaka elba perum galaxi bumi permai surabaya.
Al-Maraghi,  Ahmad  Mustofa. Terjemah  Tafsir  Al-Maraghi .  PT.  Karya  Toha  Putra Semarang.
Annas,  Aswar. Interaksi  Pengambilan  Keputusan  Dan  Evaluasi  Kebijakan ,  Celebes Media Perkasa.
Anwar, Saepul. Pengadministrasi Kua Citeureup, 1 Maret 2018, Pukul: 11:02
Arifin, Zainal. Penelitian Pendidikan , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
Awalya, Bimbingan Konseling, Unnes Press, Semarang: 2013.
Kompilasi Hukum Islam . Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung Januari 2012.
Nazir, Moh. Metode Penelitian , Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Sarwono,  Jonathan. Pintar  Menulis  Karangan  Ilmiah ,  Yogyakarta:  CV.  ANDI OFFSET: 2010.
Siyoto,  Sandu. Dasar  Metodologi  Penelitian ,  Kediri:  Literasi  Media  Publishing: 2015.
Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan , Pt Remaja Rosdakarya:
2005.
Usman,  Husaini;  Akbar , Purnomo  Setiady. Metodologi  Penelitian  Sosial ,  Jakarta: Bumi Aksara.
Yunus,  Nur  Rohim. Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
Yunus,  Nur  Rohim;  Sholeh,  Muhammad;  Susilowati,  Ida. "Rekontruksi  Teori Partisipasi  Politik  Dalam  Diskursus  Pemikiran  Politik  Negara" dalam  Salam;
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []