## PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS BUPATI DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DESA

## PROBLEMATICS AUTHORITY OF THE REGENT OFFICIAL IMPLEMENTATION IN STOPING VILLAGE HEAD

## Ervin Munandar, Abdul Majid, Tunggul Anshari Setia Negara
Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No 169 Malang, Jawa Timur
Email: mudandare96@gmail.com

## Abstrak
Antara kewajiban yang diberikan undang-undang tentang desa untuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang  dilakukan  kepala  desa  sesuai  Pasal  115  dan  batasan  kewenangan  dalam  undang-undang  tentang administrasi  pemerintahan  Pasal  14  ayat  (7),  bahwa  seorang  Pejabat  Pelaksana  Tugas  tidak  berwenang mengambil  tindakan  yang  bersifat  strategis  yang  berdampak  pada  perubahan  status  hukum  pada  aspek organiasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan hukum Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten  Buton  Tengah  yang  telah  memberhentikan  kepala  desa  Tolandona  Matanaeo  berdasarkan  SK Nomor  307  tertanggal  16  mei  2017.  Penelitian  ini  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kepustakaan, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberhentian kepala desa tolandona  matanaeo  dapat  dibenarkan,  sebab  tindakan  hukum  tersebut  didasarkan  pada  fungsi  dengan pemaknaan  bahwa  keadilan  prosedural  tidak  mengabaikan  keadilan  substantif.  Hal  itu  relevan  dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) undang-undang pembentukan kabupaten buton tengah, bahwa pengangkatannya karena  memiliki  kemampuan  dan  pengalaman  jabatan  dalam  bidang  pemerintahan.  Selain  itu  sanksi  yang diberikan tidak cacat prosedur dalam undang-undang tentang desa.

## Kata Kunci: Pejabat Pelaksana Tugas; Pemberhentian; Kepala Desa

## Abstract
Between the obligation given by the law on villages to impose sanctions for irregularities committed by the village head in accordance with Article 115 and the limitations of authority in the law on government administration Article 14 paragraph (7), that an Acting Acting Officer is not authorized to take strategic actions that have an impact on changing the legal status of the organizational aspects. The purpose of this study was to analyze the legal actions of the Acting Acting Regent of Central Buton Regency who had dismissed the village head Tolandona Matanaeo based on  SK  Number  307 dated May 16,  2017. This  research is  normative juridical with literature
approach, legislation and case approach. The results showed that the dismissal of the village head of Tolandona Matanaeo was justified, because the legal action is based on the function with the meaning that procedural justice does not neglect substantive justice. This is relevant to the provisions of Article 10 paragraph (3) of the law on the formation of the Central Buton Regency, that the appointment is due to having the ability and experience of office in the field of government. Besides the sanctions provided are not procedural defects in the law on villages.
Keywords: Acting Duty Officer; Dismissal; Village Head.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Sebagai    konsekuensi  dari   penerapan negara hukum,      maka      sejatinya penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berpedoman pada ketentuan Konstitusi yang secara  materil  paling  tidak  mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengaturan mengenai hubungan dari  yang  memerintah  dan  yang  diperintah, serta  lembaga  negara    yang     bersifat fundamental. 1 Selain  itu,  secara  doktriner, bahwa   karakteristik   dari   sebuah    negara hokum adalah mendasarkan penyelenggaraan kehidupan pemerintahan berdasarkan pada peraturan      perundang-undangan, 2 tak terkecuali  Negara   Indonesia  yang  juga merupakan negara hokum, sejatinya harus mendasarkan    penyelenggaraan   kehidupan bernegara berpedoman pada konstitusi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berbagai aspek    dalam     kehidupan masyarakat       selalu     menjadi      sasaran
1 Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis), (Yogyakart: UII Press, 2014), hlm. 5
2 Supriyadi A. Arief, Dekonstruksi Hak Imunitas
Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law, Jambura Law Review Vol. 1 No (1).
3 Adanya  bantuan  keuangan  alokasi  Dana  Desa  dan Anggaran Dana  Desa  sebagai  bentuk komitmen  pemerintah
pembangunan yang berkesinambungan. Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa sumber  keuangan  desa.  Diantaranya  alokasi anggaran  APBN,  APBD  dan  juga  pendapatan desa   yang   sah   lainnya 3 adalah  bentuk kewenangan  yang  diberikan  kepada  desa. Dalam  optimalisasi  penggunaan  dana  desa yaitu diantaranya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat. 4
Perwujudan  dari  optimalisasi  tersebut memerlukan  integritas  serta  transparansi sebagai  hal  yang  harus  dimiliki  oleh  kepala desa  beserta  perangkat  desa  agar  mencapai sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel. Adanya masalah dalam implementasi undang- undang  tentang  desa,  hal  ini  setidaknya didasarkan  pada  hasil  temuan  Komisi Pemberantasan  Korupsi, 5 sehingga  terdapat sisi  kelemahan  yang  bisa  menimbulkan penyalagunaan  kewenangan.  Untuk  itu terdapat cakupan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah,
membangun  Desa  termuat  dalam  penjelasan  Pasal  72  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4 Tentang kewenangan desa disebutkan dalam Pasal 18 jo Pasal 78 Undang-Umdang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.
5 Deputi  Bidang  Pencegahan  –  KPK,  Buku  Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: 2015), hlm. 26.
Pemerintah  Propinsi,  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota  sesuai  Pasal  112  dalam undang-undang tentang desa.
Bahasan tulisan ini akan berfokus pada kasus di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  muncul karena  kecurigaan  masyarakat  terhadap penyalagunaan keuangan desa yang dilakukan  kepala  desa  Tolandona  Matanaeo. Dari  hasil  proses  pemeriksaan  pemerintah daerah kabupaten, terdapat indikasi penyalagunaan  anggaran  tahun  anggaran 2016,  maka  diterbitkannya  Surat  Keputusan (SK)  pemberhentian  sementara  Nomor  307 tertanggal 16 Mei 2017, yang di tandatangani Pejabat  Pelaksana  Tugas  (PLT)  Bupati Kabupaten  Buton  Tengah.  Disatu  sisi  kepala desa  merasa  dirugikan,  sebab  berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun
2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan, disebutkan bahwa:
“Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan yang  memperoleh  Wewenang  melalui Mandat  tidak  berwenang  mengambil Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang bersifat  strategis  yang  berdampak  pada perubahan  status  hukum  pada  aspek organisasi,  kepegawaian,  dan  alokasi anggaran.”
Disisi  lain  masyarakat  menganggap pemberhentian  itu  telah  tepat,  sebab masyakat  merasa  dirugikan  oleh  perbuatan kepala  desa.  Dimana  sebagai  bentuk keseriusan  pemerintah  melalui  undang- undang  tentang  desa,  Pada  Pasal  115 pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan  pengawasan  penggunaan  dana desa  (poin  g),  melakukan  pembinaan  dan pengawasaan  penyelenggaraan  pemerintah desa  (poin  h),  hal  ini  dilakukan  untuk mencapai  percepatan  pembangunan  di kawasan desa dengan berbagai bantuan yang diberikan (poin k, l) untuk itu ketika seorang
kepala desa melakukan penyimpangan maka pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada kepala desa tersebut (poin n).
Berbeda  dengan  Pasal  41  dan  Pasal  42, bahwa pemberhentian sementara kepala desa dilakukan “setelah” ditetapkan  sebagai tersangka  atau  terdakwa.  dalam  Pasal  40, kepala  desa  diberhentikan  (ayat  1)  karena melanggar larangan sebagai kepala desa (ayat (2) poin d), kemudian pemberhentian sesuai Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 tersebut akan ditetapkan  oleh  bupati/wali  kota  (ayat  3). Antara  kewajiban  yang  diberikan  oleh undang-undang  tentang  desa  dan  batasan kewenangan  dalam  undang-undang  tentang administrasi pemerintahan, bagaimana kemudian  subtasi  yang  mendasari  SK pemberhentian tersebut.

## Rumusan Masalah
Permasalahan  yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan problematika tindakan  hukum  Pejabat  Pelaksana  Tugas Bupati  Kabupaten  Buton  Tengah  dalam memberhentikan  sementara  kepala  desa Tolandona Matanaeo.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  jurnal  ini  adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan  dan  perundang-undangan,  oleh karena  dalam  penelitian  ini  memerlukan gambaran  yang  secara  spesifik  mengenai kejadian  sebelum  diberhentikannya  kepala desa  tolandona  matanaeo.  Untuk  itu  penulis juga menggunakan pendekatan kasus dengan metode wawancara dengan nara sumber BPD desa  tolandona  matanaeo  untuk  dapat memberikan  gambaran  umum  terkait kejadian sebelum diberhentikannya kepala.

## PEMBAHASAN
1. Ruang Lingkup Pemerintah Daerah

## a. Manajemen  Dan  Kepemimpinan Pemerintah
Istilah  manajemen  dan  pemerintahan adalah  dua  hal  yang  berkaitan  dalam  sistem kepemerintahan. Sebagaimana yang dikatakan  oleh  Jazim  Hamidi,  bahwa kepemimpinan adalah yang menentukan arah dan manajemen yang menentukan bagaimana arah  itu  bisa  tercapai. 6 Manajemen  diartikan sebagai  ilmu  aplikasi  (applied  science),  yang dapat  dijabarkan  sebagai  proses  tindakan meliputi: Perencanaan (plening), Pengorganisasian  (organizing),  Penggerakan (actuating), Pengawasan (controling). 7
Antara  kepemiminan  dan  manajemen terdapat  perbedaan,  setidaknya  hal  ini didasarkan pada pengertian manajemen yang sempit dibandingkan dengan kepemiminan.
Dasar  pembedaan  tersebut  adalah organisasi, dimana manajemen berfokus pada tujuannya,  sedangkan  seorang  pimpinan dapat  mencapai  tujuan  pribadi  atau membantu  orang  lain  mencapai  tujuan mereka  tanpa  harus  menjadi  manajer  yang efektif. 8 Kepemimpinan  memegang  peranan penting yang sangat menentukan
keberlangsungan  hidup  suatu  negara  atau suatu  lembaga  pemerintahan  lainnya. 9 Untuk itu  apapun  perbedaan  dari  cara  memimpin setiap  orang,  tujuan  utamanya  adalah kesejahteraan masyarakat.

## b. Hakikat Kewenangan
Penguasa sebagai subyek yang memerintah dalam hal ini adalah pemerintah yang  menyelenggarakan  kepentingan  umum sesuai  administrasi  pemerintahan,  dimana keabsahan tindakan pemerintahan diukur
6 Jazim  Hamidi  dan  Mustafa  Lutfi,  Civic  Education Antara  Realitas  Politik  dan  Implementasi  Hukumnya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.  151.
7 A. Halim, Rr. Suhartini, M. Khoirul Arif, A. Sunarto AS, dalam Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Ibid, hlm. 153.
8 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Loc.cit., hlm. 153.
9 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Ibid, hlm. 154.
berdasarkan  wewenang  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  dari hukum administrasi untuk menjaga kekuasaan  pemerintahan  tetap  dalam  batas hukum  yang  melandasinya,  sehingga  dapat melindungi  masyarakat  dari  perbuatan penyalagunaan  atau  pelampauan  wewenang dari pemerintah. 10
Selanjutnya dijelaskan: “Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang- kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaituh pengaruh,  dasar  hukum,  dan  konformitas hukum.  Komponen  pengaruh  iyalah  bahwa penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk mengendalikan  perilaku  subjek  hukum. Komponen  dasar  hukum,  bahwa  wewenang itu  selalu  harus  dapat  ditunjukan  dasar hukumnya  dan  komponen  konformitas hukum,  mengandung  makna  bahwa  adanya standar  wewenang,  yaitu  standar  umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 11 Komponen  wewenang  sebagaimana yang dimaksud bermuara pada asas legalitas. Ada  kriteria  dalam  kewenangan  bertindak pemerintah  yaitu  berupa,  tujuan  dari  tindak pemerintah; pertimbangan dalam melakukan pertanggung  jawaban;  dan  prosedur  yang harus  dipatuhi  sebelum  bertindak. 12 Untuk itu konsep wewenang dapat diketahui melalui telaah  sumber  wewenang  dan  konsep pembenaran  terhadap  tindakan  kekuasaan pemerintahan.
2. Kewenangan Menjalankan  Tugas  Oleh Pejabat Pelaksana Tugas Bupati
a. Problematika  Kewenangan  Pejabat Pelaksana  Tugas  Buapati    Untuk
10 Tedi  Sudrajat,  Hukum  Birokrasi  Pemerintah: Kewenangan  Dan  Jabatan,  (Jakarta  Timur:  Sinar  Grafik, 2017), hlm. 52-53.
11 Philipus M. Hadjon dalam Tedi Sudrajat, Loc.cit., 53.
12 Tedi Sudrajat, Op.cit,. hlm. 56-57.

## Memberhentikan  Sementara  Kepala Desa
Sesuai  Pasal  20  undang-undang  tentang pemerintah daerah, asas “tugas pembantuan” bertujuan menciptakan pemerataan pelayanan oleh  pemerintah.  Kemudian  dalam  Pasal  58, bahwa penyelenggaraan pemerintahan memastikan  adanya  kepastian  hukum;  tertib penyelenggara  negara;  kepentingan  umum; keterbukaan;  proporsionalitas;  profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan. Namun  bagaimana  jika  untuk menyelesaikan suatu persoalan saat memerintah, kepala daerah tersebut  kewenangannya  terbatas  seperti seorang PLT. Pembatasan kewenangan tersebut diatur dalam:
UU No. 30 tahun 2014 Pasal 14 ayat (7), PP No. 49 tahun 2008 Pasal 132A ayat (1) dan ayat (2), PERMENDAGRI No. 74 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (1) dan ayat (2), SK Badan Kepegaiwaian Negara Nomor K26-30/V.20-3/99 tertanggal 5 februari  2016.  Dalam  aturan-aturan  tersebut secara umum memberikan larangan bagi PLT untuk tidak melakukan hal-hal yang berdampak pada perubahan sistem pemerintahan, terlebih lagi  perubahan  pada  sesuatu  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintahan  definitif sebelumnya. Namun keputusan atau tindakan tersebut  diperbolehkan  jika  mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.
Pengecualian  yang  di  berikan “setelah mendapat persetujuan tertulis dari MENDAGRI” sebagaimana yang diatur dalam PP No. 49 tahun 2008 Pasal 132A ayat (2) dan PERMENDAGRI No. 74 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (1), penulis berpendapat dalam rumusan tersebut masih ada celah  atas  pengecualian  perluasan  kewenang PLT.  Hal  ini  dapat  penulis  uraikan  dengan berdasarkan  persepsi  penulis  yaitu  sebagai berikut:
Poin utama dari keputusan PLT yang tanpa “persetujuan tertulis  dari MENDAGRI” tidak
diatur secara tegas kapan batas waktu minimal atau kapan batas maksimal yang diberikan oleh MENDAGRI  kepada  PLT  Bupati  untuk mengusulkan  permohonan  persetujuan  dan untuk  mendapatkan  persetujuan  tersebut. Mengenai ruang lingkup pengecualian tersebut hanya menyangkut kepegawaian, membatalkan atau membuat perjanjia, kebijakan dan program pembangunan yang bertentangan dengan yang dibuat  oleh  pejabat  sebelumnya.  Kemudian mengenai pengisian  dan  penggantian  pejabat hanya  berdasarkan  PERDA  dan  bukan berdasarkan undang-undang.
Pada  akhirnya  hal  ini  bermuara  pada penyelenggaraan pemerintahan yang kaku dan dapat menimbulkan ketidak percayaan publik, alhasil  apa  pun  yang  diperbuat  pemerintah dalam konteks kebaikan akan dinilai sebagai sesuatu yang tidak tepat atau mungkin dikatakan salah  oleh  publik.  Problem  lainnya  ada  pada PERMENDAGRI No 74 tahun 2016, Pasal 9 ayat (1)  poin  b,  dimana  disebutkan: “tugas dan wewenang Pelaksana Tugas Bupati, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat” yang tidak memberikan batasan yang kongkrit.
Kesimpulannya  bahwa  kewenangan  PLT merujuk pada Pasal 14 ayat (7) UU No. 30 tahun 2014  tentang  administrasi  pemerintahan, dengan rumusan yang lebih luas bahwa pejabat yang mendapatkan wewenang secara mandat tidak  berwenang  mengambil  keputusan dan/atau  tindakan  yang  strategis  yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi.
Berkaitan dengan pemberhentian sementara  kepala  desa  ditetapkan  oleh bupati/walikota,  sesuai  ketentuan  dalam undang-undang tentang desa Pasal 40 ayat (3). Prasyarat  pemberhentian  sementara  tersebut tidak mesti menjadi tersangka (pasal 42) atau terdakwa  (pasal  41)  dahulu.  Hal  ini  sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa,  kepala  desa  diberhentikan  yaitu
diantaranya melanggar larangan sebagai kepala desa.
Dalam bahasan sebelumnya telah disebutkan,  ada  8  (delapan)  poin  jenis pelanggaran  yang  dilakukan  kepala  desa tolandona matanaeo, untuk itu bahwa kepala desa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 undang-undang tentang desa yaitu diantaranya, merugikan kepentingan umum (poin a), dengan cara menyalagunakan wewenang (poin c) yang ada  padanya,  dan  bertindak  sesuka kehendaknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi (poin b).
Persoalan ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Sebab “kekosongan dalam jabatan publik akan berdampak pada ketidak stabilan  administrasi  pemerintahan,  namun pengisian jabatan sementara dinilai tidak dapat pulah berjalan seca ra efektif dan efisien.” 13 Ada kelemahan dari sisi posisi yang ganda, bahwa kewenangan PLT terbatas saat menjabat dan di sisi lain ia juga sebagai kepala daerah yang harus memberi pelayanan maksimal.

## b. Pertimbangan Sementara Kepala Desa Tolandona Matanaeo
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP disebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang telah ada.” Atau lebih dikenal dengan sebutan asas legalits (Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali). Selain itu dikenal juga “Presumption of innocent” yaitu asas praduga tak bersalah dan asas ini bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir.
Namun jika berdasarkan sistem hukum Pancasila  yang  bersifat  prismatik, 14
13 Dewi Triwahyuni Fuqoha, Efektivitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, (Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 2, April 2015).
14 Syofyan Hadi, Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya) , DiH Jurnal Ilmu Hukum, (Volume 12 Nomor 24 Agustus 2016).
“dimungkinkan penciptaan  aturan  baru  yang sebelumnya  belum  diatur  dalam  perundang- undangan.” Seperti  kebijakan  diskresi  yang bersifat alternatif dan cukup relevan dengan satu asas dalam KUHAP. Asas ini bersifat “deskriptif faktual” yang di sebut oleh Eddy O.S. Hiariej 15 sebagai asas praduga bersalah “presumption of guilt”, dimana  seseorang  dapat  dianggap bersalah sebulum adanya putusan pengadilah. Sesuai  Pasal  17  KUHAP  yang  menyatakan “Perintah penangkapan  dilakukan  terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup”.
Oleh  karena  diskresi  (freies  ermessem) hanya  dapat  dilakukan  oleh  pejabat pemerintahan  yang  berwenang  sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 30  tahun  2014  tentang  administrasi pemerintahan.  Pertanyaan  kemudian  apakah seorang  PLT  dapat  menggunakan  kebijakan diskresi tersebut.
Untuk itu perlu dipahami mengenai fungsi dari  pemerintahan  itu  sendiri,  maka  hal  ini merujuk pada Pasal 1  angka 2 yai tu: “Fungsi Pemerintahan
adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi  fungsi  pengaturan,  pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.” Pemaknaan  berwenang  akan merujuk  pada  tanggungjawab  menjalankan tugas. Sebagaimana yang dikatakan Eri, 16 bahwa “sikap -tindak dari tugas yang dijalankan aparat administrasi berwujud “trifungsi”.” Diantaranya membuat  peraturan  dalam  arti  materil  dan berderajat dibawa undaang-undang, melakukan tindakan  nyata  dan  aktif,  serta  menjalankan
15 Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 30-50.
16 Eri yulikhsan, Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN), (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), hlm. 34.
fungsi  peradilan,  namun  bukan  dalam  arti “triaspolitica montersquieu”.
Tolak  ukur  tindakan  diskresi  yaitu “keadaan mendesak” yang dilaksanakan dalam keadaan “tertentu”, hal ini dapat merujuk pada Pasal 81 UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok  Pemerintahan  Di  Daerah,  mengenai wewenang, tugas, dan kewajiban kepala wilaya. Dimana  untuk  membina  ketentuan  dan ketertiban  di  wilayahnya  sehinggah  dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk  menjamin kelancaran  penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan isi SK Nomor 307 tertanggal 16 Mei 2017. Pertama, pertimbangan penerbitan SK “bahwa berhubungan kepala desa Tolandona Matanaeo sedang dalam pemeriksaan khusus Inspektorat  Kabupaten  Buton  Tengah berdasarkan laporna tokoh-tokoh masyarakat desa  Tolandona  Matanaeo  Kecamatan  Sangia Wabulu Kabupaten Buton Tengah  terindikasi penyalagunaan  DD  yang  tidak  berdasarkan APBDesa dan tidak tepat sasaran.”
Kedua,  memutuskan  bahwa “sambil menunggu proses lebih lanjut,.. dan dikemudian hari tidak terbukti melakukan penyalagunaan wewenang,  maka  yang  bersangkutan  akan dikembalikan pada jabatan semula;” dan juga “hal -hal yang  bersifat  prinsip  dikonsultasikan pada Pejabat Bupati Buton Tengah.” S elain itu jawaban  PLT  saat  di  wawancarai  mengenai alasan memberhentian kepala desa tolandona matanaeo, bahwa “Sebelum saya terbitkan SK pemberhentian  sementara,  saya  tanya  dulu Inspektorat  terkait  hasil  pemeriksaannya terhadap pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016 di Desa Tolandona Matanaeo. Ada indikasi dugaan  penyimpangan  dan  penyelewengan didalamnya” 17 dengan  demikian,  bahwa
17 Butonpos, Kades Tolandona Matanaeo Diberhentikan Sementara , http://butonpos.fajar.co.id/kades-tolandona- matanaeo-diberhentikan-sementara/ diakses pada tanggal 18 september 2018.
perbuatan yang dinilai salah berdasarkan hasil pemeriksaan terlebih dahulu haruslah dihukum.
Jika dicermati lebih jauh mengenai maksud dari  Pasal  24  undang-undang  tentang administrasi pemerintahan, mengenai prasyarat penggunaan kebijaka diskresi (freies ermessem). Pada sisi hukum pidana tergambarkan dalam ketentuan Pasal 17 KUHAP yang tujuannya telah jelas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1),  yaitu  baik  dalam  hal  untuk  menghindari penghilangan atau pengrusakan barang bukti, melarikan diri, atau juga bisa untuk menghindari pengulangan dari tindakan tersebut.
Ketika  di  lihat  dari  konteks  hukum administrasi, dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari pemberhentian sementara adalah bentuk peringatan atas perbuatan yang menyimpang dengan  pendekatan  asas  praduga  bersalah “presumption of guilt” tanpa  mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung. Dengan tolak ukur yang suda penulis jelaskan, untuk  itu  dapat  dimungkinkan  penggunaan diskresi oleh PLT Bupati Buton Tengah.
3. Tindakan Pemerintahan Dalam Prespektif Keadilan

## a. Pengertian tindakan pemerintah
Pemerintah  atau  administrasi  negara adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiba. Ada beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah  sebagai  subjek  hukum,  baik tindakan  nyata  (feitelijkhandelingen)  maupun tindakan hukum (rechtshandelingen). Tindakan nyata  adalah  tindakan-tindakan  yang  tidak memiliki  relevansi  dengan  hukum,  untuk  itu tindakan ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. 18 Sedangkan  tindakan  hukum  adalah tindakan-tindakan  yang  berdasarkan  sifatnya
18 C.J.N. Versterden dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 109.
dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak  dan  kewajiban. 19 Akibat  hukum  yang ditimbulkan dari tindakan hukum administrasi akan  menimbulkan  penciptaan  hubungan hukum  baru,  perubahan  atau  pengakhiran hubungan hukum yang ada.
Oleh karena dari pernyataan sepihak yang dilakukan  oleh  organ  pemerintahan  sebagai tindakan  hukum,  untuk  itu  bahwa  kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan  (dwang)  atau  tindakan  yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Tindakan hukum administrasi yang bersifat mengikat 20 dapat mengikat warga negara tanpa perlu ada persetujuan terlebih dahulu dari warga negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan hubungan  hukum  publik  itu  bersifat  sub ordinatif,  bahwa  pemerintah  yang  dilekati dengan kekuasaan publik untuk itu memiliki kewajiban mengatur.

## b. Unsur  dan  Macam-macam  Tindakan Hukum Pemerintah
Unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  dari tindakan  pemerintah  atau  administrasi pemerintahan  yang  dimaksudkan  untuk menimbulkan  akibat-akibat  hukum,  dapat penulis  buat  dengan  menguraikan  kerangka tindakan hukum PLT kabupaten Buton Tengah dalam perspektif kewenangan. Bahwa apakah kemudian  kewenangan  PLT  tersebut  relevan dengan  tindakan  hukum-nya  yang  telah dituangkan dalam SK pemberhentian sementara. Tindakan hukum pemerintah dikatakan tanpa dasar  kewenangan  apabila  tanpa  dasar peraturan  perundang-undang,  kerangka  yang dilihat dari prespektif kewenangan yaitu sebagai berikut :
19 R.J.H.M. Huisnan dalam Ridwan HR, Hukum
Administrasi Negara, Ibid , hlm. 110.
20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi
Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112. 21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Loc.cit., hlm. 113.
1) Tidak  berwenangan   dari   segi   wilayah (onbevoegdheid naar tijd);
Kewenangan bapak Laode Ali Akbar sebagai PLT bupati buton tengah berdasarkan UU No. 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa ada kewajiban untuk mengangkat PLT bupati sebelum dilakukannya pemilihan kepala daerah dan wakil-nya yang akan dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah diresmikannya kabupaten buton tengah.
2) Tidak  berwenang  dari  segi  waktu (onbevoegdheid ratione temporis)
Kewenangan  menjabat  bapak  La  ode  Ali Akbar dari tanggal 20 september 2016 sampai 21  mei  2017,  pemberhentian  kepala  desa tolandona matanaeo tanggal 16 mei 2017. Untuk itu  sudut  pandang  yang  digunakan  adalah hubungan  sebab  akibat  diterbitkannya  SK pemberhentian  tersebut,  dapatlah  penulis uraikan sebagai berikut 21 :
a) Dalam ruang lingkup yang lebih sempit telah terjadi penyegelan kantor desa tolandona matanaeo  pada  tanggal  23  april  2017. Konsekuensinya berdampak  pada  kinerja pemerintah desa yang akan terhenti. Berapa lamapun terhentinya aktifitas pemerintahan desa tersebut akan mempengaruhi berbagai aktifitas lainnya.
b) Dalam  ruang  lingkup  yang  lebih  luas, dapatlah dilihat dari aksi demonstrasi yang telah  terjadi  sebelum  penyegelan  kantor desa  yaitu  pada  tanggal  10  april  2017. Konsekuensinya berkaitan dengan informasi  yang  meluas,  walaupun  dalam skala  Provinsi  saja.  Namun  yang  perlu diketahui adalah terdapat 15 kabupaten dan 2 kota serta 1953 desa di provinsi sulawesi tenggara. 22 Akses  informasi  dari  media
22 Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa di Provinsi Sulawesi Tenggara Dapat Dilihat Pada Websaid Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, https://sultra.bps.go.id/statictable/2018/01/23/118/jumlah- kecamatan-dan-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-
bukan lagi sesuatu yang sulit, dimana akan ada  berbagai  penilaian  dari  kinerja pemerintah itu sendiri.
Penilaian  tersebut  dalam  pandangan intelektual,  maka  alasan  sederhananya  akan menimbulkan pro dan kontra. Kemudian dari pandangan  masyarakat  yang  lebih  mudah menyerap  opini  dan  mengembangkan  opini, akan menimbulkan penilaian untuk meragukan kinerja pemerintah. Artinya hal ini jelas dalam tataran  masyarakat  pengembangan  informasi akan menjadi penilaian yang sensitif mengenai kinerja  pemerintah,  bahwa  masyarakat  lebih menilai bagaimana keadilan bagi mereka dengan kondisi mereka.
Ini  akan  bermuara  pada  pertanyaan pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat. Pelayanan  dalam  konteks  menyelesaikan persoalan  berkaitan  dengan  fungsi  peradilan yang akan dijalan administrasi pemerintahan. Dalam konteks tersebutlah, maka dasar yang dapat digunakan adalah Pasal 3 UU No. 30 tahun 2014.
Tujuan undang-undang administrasi adalah menciptakan  kepastian  hukum;  (poin  b) memberikan pelindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; (poin e) memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya kepada  warga  masyarakat  (poin  g).  Hal  itu bermuara pada konsep menghindari stagnasi pemerintahan, dimana dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam  lingkungan  Administrasi  Pemerintahan sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”
Pendapat bahwa  “kemakmuran  memang dibutuhkan namun keadilan lebih dibutuhkan” bukanlah  sebatas  pendapat  tanpa  dasar. Mengambil tindakan hukum memberhentikan
sementara  kepala  desa  dengan  dasar pertimbangan kondisi yang telah terjadi, adalah untuk membuat output dari pemerintah kepada masyarakat bahwa fungsi peradilan dijalankan. Pasal  40  ayat  (3)  UU  No.  6  tahun  2014, memberikan kewajiban bagi bupati/wali kota untuk menetapkan pemberhentikan kepala desa. Kemudian penggunaan kata “karena” pada Pasal 40 ayat (2) akan merujuk pada penilaian dari perbuatan kepala desa, penilaian tersebut dari hasil  pemeriksaan  Inspektorat  kabupaten sebagai lembaga pengawas intern pemerintah.
3) Tidak  berwenang  dari  segi  materi (onbevoegdheid ratione materi)
Dalam UU No. 30 tahun 2014, Pasal 14 telah menjelaskan bahwa jabatan PLT adalah jabatan mandat (ayat (1) poin a) dan terdapat larangan baginya  untuk “...mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak  pada  perubahan status  hukum...” (ayat (7)), namun kewenangan lain PLT untuk dapat memberhentian sementara kepala desa akan  merujuk  pada  Pasal  40  ayat  (3) “pemberhentian kepala desa... ditetapkan oleh bupati...”.
Hal  ini  sebagai  konsekuensi  dari kewenangan pemerintah daerah yang diberikan undang-undang desa sebagaimana maksud Pasal 115,  bahwa  pemerintah  daerah  kabupaten “mengawasi  pengelolaan  Keuangan Desa  dan pendayagunaan  Aset Desa;” (poin  g)  dan “memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan  oleh  Kepala  Desa  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.” (poin n).
Dengan  kata  lain  bahwa  undang-undang desa telah memberikan kewenangan bagi kepala daerah dalam hal ini bupati tanpa membatasi kewenangan atribusi, delegasi ataupun mandat
di-provinsi-sulawesi-tenggara-2016.html, diakses pada tanggal 29 agustus 2019.
untuk dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh  undang-undang  desa  sebagai  hubungan kausal (sebab akibat). Oleh karena dalam Pasal 4 ayat  (1)  poin  d  UU  No.  30  tahun  2014, menyebutkan:
“(1) Ruang  lingkup  pengaturan  Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  dan/atau undang- undang.”
Terdapat pendapat bahwa ada perbedaan antara  konsep  hukum  dan  konsep  undang- undang, konsep hukum berorientasi pada asas negara hukum yang tidak legalistik dalam cara pandang ontologis legal positivism. Pendapat itu dikemukakan oleh Roscoe Pound “... tuntutan keadilan yang harus lebih diutamakan daripada undang-undang yang orientasinya lebih kearah membatasi  tindakan  subjek  hukum  dalam rangka  peace  and  order” 23 dalam  hubungan fungsional  keduanya,  hukum  harus  menjadi dimensi  etis  atau  moral  dari  undang-undang supaya  undang-undang  tidak  jatuh  pada kesewenang-wenangan... otorisasi oleh hukum ini dapat membenarkan tindakan pemerintah meskipun tidak berdasarkan undang- undang” 24
Ada  dua  macam  tindakan  hukum pemerintah yaitu tindakan hukum publik adalah tindakan  yang  didasarkan  pada  ketentuan hukum  publik  dan  tindakan  hukum  privat didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. 25 Tindakan  PLT  bupati  untuk memberhentikan kepala desa adalah tindakan hukum  publik,  dengan  proses  pengambilan keputusan yang tidak semata-mata didasarkan pada keinginan sendiri. Selanjutnya kaitannya dengan  asas  legalitas  telah  jelas  maksudnya
23 Krishna Djaya Darumurti, DISKRESI (Kajian Teori Hukum, Dengan Postscript dan Apendiks), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 11.
sebagaimana  penjelasan  sebelumnya,  bahwa tindakan PLT bupati buton tengah merupakan tindakan  atas  perintah  undang-undang  desa, selain  itu  pemaknaan  asas  legalitas  adalah perluasan dari asas legalitas itu sendiri.
Karena  jika  dilahat  dari  kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum pemerintahan maka wewenang itu akan terbatas pada jabatan mandat,  tetapi  jika  konteks  yang  dilihat  dari kapasitasnya  sebagai  wakil  dari  jabatan pemerintah. Maka kewenangan yang dijalankan adalah kewenangan sebagai kepala daerah dan sebagai  unsur  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan sebagaimana maksud Pasal 1 poin 3 UU No. 30 tahun 2014.
c. Fungsi Administrasi Negara Yang Kaku
Ketika  jabatan   PLT  hanya  dimaknai sebatas pelengkap struktural atau hanya sebatas mengisi kekosangan jabatan, maka apa bedanya PLT kabupaten buton tengah dengan bendahara desa tolandona matanaeo yang  hanya  dijadikan  pelengkap  sturktural?, dan  bagamana  ia  bisa  menjalankan  tugas sebagai  wakil  dari  jabatan  pemerintahan?. Sedangkan  pengangkatannya    berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU No. 15 tahun 2014, yang menyatakan “... memiliki  kemampuan  dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan. ”.
Dengan  tuntutan  perkembangan  zaman yang semakin kompleks, maka penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan tidaklah  dapat  dipertahankan  secara  kaku, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam UU No. 30  tahun  2014  Pasal  3.  Bahwa  tujuan  dari undang-undang  administrasi  pemerintahan adalah  untuk  menciptakan  kepastian  hukum (poin b) dengan cara melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan  AUPB  (poin  f),  sehinggah  dapat memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya kepada warga masyarakat (poin g).
24 Krishna Djaya Darumurti, Ibid, hlm. 12.
25 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Op.cit., hlm. 114-115.
Dari  rumusan  tersebut,  pemaknaan keadilan  tidak  terbatas  pada  peraturan perundang-undang  saja,  tetapi  bagaimana cara  mengaplikasikan  tujuan  hukum  untuk menemukan  keadilan.  Setidaknya  dapat dilihat  dari  hasil  putusan  Mahkamah Konstitusi  bahwa “...kalau kita  konsisten dalam  pendirian  bahwa  kita  tidak  boleh dipasung  oleh  procedural  juctice  dan mengabaikan substantive  justice,...” 26 maka keadilan  itu  sendiri  dapat  menjadi  dasar tindakan  manakala  undang-undang  tidak memberikan  preskripsi  bagi  tindakan secara jelas. 27
Selain  itu  dikatakan  pulah  untuk menghindari  penerapan  cara  pandang lagalistik  dari  penggunaan  asas  legalitas  itu sendiri yang memiliki implikasi lebih banyak negatifnya  daripada  positifnya  (generalitas dan  uniformitas). 28 Dimana  implikasi  negatif tersebut seperti kelambanan (lambat) karena posisi  yang  dilematis  atas  kekuasaan bertindak  cepat.  Hal  tersebut  karena  asas legalitas masih dipertahankan dalam pemaknaan  yang  sempit,  padahal  dalam kenyataannya  selalu  ada  perubahan  dalam undang-undang  itu  sendiri  untuk  menjawab setiap persoalan yang belum bisa terjawab.
Penulis tidak bertujuan untuk mengesampingkan peraturan tertulis, namun jika tantangan itu berat bagi peraturan tertulis mengapa  harus  dipertahankan  secara  kaku. Konsep dari nilai keadilan tidak melihat pada tataran  status  seseorang  untuk  menerapkan konsep  tersebut.  Kemudian  ketika  kembali pada  kewenangan  PLT  akan  memberikan pemahaman,  bahwa  sesungguhnya  batasan kewenangan mandat bukanlah alasan yang
26 Penjelasan Lebih Lanjud Dapat Dilihat Kesimpulan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 27/PUU-VII/2009.
27 Krishna Djaya Darumurti, Op.cit., hlm. 19.
28 Krishna Djaya Darumurti, Ibid, hlm. 20.
dapat  membuat  seorang  PLT  tidak  dapat mengambil langkah tegas terhadap persoalan konkrit  yang  sedang  dihadapi.  Dimana disebutkan dalam sebuah artikel bahwa:
“Dasar diterbitkannya keputusan diskresi adalah  adanya “keadaan mendesak” dan pengujian  terhadap  keputusan  diskresi  oleh Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dilakukan tidak  dengan  menggunakan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).” 29

## PENUTUP
Sebagai  konsekuensi  dari  kewenangan PLT yang dibatasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (7)  UU  No.  30  tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan,  tetapi  tindakan hukum  yang  didasarkan  fungsi  dengan pemaknaan “...bahwa kita  tidak  boleh dipasung  oleh  procedural  juctice  dan mengabaikan  substantive  justice,...”  dapatlah dibenarkan.  Sebab  kata “fungsi” tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 2, angka 3 Jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014. Sehinggah kewenangan yang dijalankan adalah kewenangan  sebagai  kepala  daerah  atau sebagai  unsur  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan dengan jabatan kepala daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) UU No. 15 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara,  bahwa  pengangkatan  Pejabat Pelaksana  Tugas  Bupati  Kabupaten  Buton Tengah tersebut karena “...memiliki kemampuan  dan  pengalaman  jabatan  dalam bidang pemerintahan. ”.
29 Rahmad Tobrani, Pengujian Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018.
Melalui UU  No.  6  tahun  2014  tentang Desa,  terdapat  kewajiban  bagi  pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 115, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan  pengawasan  penggunaan  dana desa  (poin  g),  melakukan  pembinaan  dan pengawasaan  penyelenggaraan  pemerintah desa (poin h), untuk itu ketika seorang kepala desa  melakukan  penyimpangan  maka pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada  kepala  desa  tersebut  (poin  n).  Oleh karena  kepala  desa  tolandona  matanaeo melakukan penyimpangan berdasarkan ketentuan  Pasal  29,  yaitu  merugikan kepentingan  umum  (poin  a),  dengan  cara menyalagunakan wewenang (poin c) yang ada padanya, dan bertindak sesuka kehendaknya untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi (poin b). Sesuai dengan Pasal 40 bahwa kepala desa diberhentikan (ayat 1) karena melanggar larangan sebagai kepala desa (ayat (2) poin d), kemudian  pemberhentian  tersebut  akan ditetapkan oleh bupati (ayat 3).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian,
Jakarta: Erlangga, 2012.
Eri  yulikhsan,  Keputusan  Diskresi  Dalam Dinamika Pemerintahan, (Aplikasi Dalam  PTUN),  Yogyakarta:  Deepublish, 2016.
Jazim  Hamidi  dan  Mustafa  Lutfi,  Civic Education  Antara  Realitas  Politik  dan Implementasi Hukumnya, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2010. Krishna  Djaya  Darumurti,  DISKRESI  (Kajian Teori  Hukum,  Dengan  Postscript  dan Apendiks), Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
Novendri  M.  Nggilu,  Hukum  dan  Teori Konstitusi  (Perubahan  Konstitusi  yang Partisipatif  dan  Populis),  Yogyakart:  UII Press, 2014.
Supriyadi A.  Arief,  Dekonstruksi Hak  Imunitas Anggota  DPR  Dalam  Perspektif  Equality Before  The  Law,  Jambura  Law  Review Vol. 1 No (1)
Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi  Negara, Edisi  Revisi,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2011.
Tedi  Sudrajat,  Hukum  Birokrasi  Pemerintah: Kewenangan  Dan  Jabatan,  Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2017.

## Jurnal:
Dewi Triwahyuni Fuqoha, Efektivitas Jabatan Pejabat  Pelaksana  Tugas  (Plt)  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan,  Jurnal Administrasi Negara: Volume 3, Nomor 2, April 2015.
Rahmad  Tobrani,  Pengujian  Keputusan  Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi  Yang  Dilakukan  Oleh  Pejabat Pemerintahan,  Jurnal  Hukum:  Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari- Juni 2018.
Syofyan  Hadi,  Mengkaji  Sistem  Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem  Hukum  Lainnya),  Jurnal  Ilmu Hukum:  Volume  12  Nomor  24  Agustus 2016.

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2014
Tentang Pembentukan Kabupaten Buton  Tengah  Di  Provinsi  Sulawesi Tenggara.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2005  tentang Pemilihan,  Pengesahan

## Pengangkatan,  Dan  Pemberhentian
Kepala  Daerah  Dan  Wakil  Kepala Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  74  Tahun  2016 tentang  Cuti  Di  Luar  Tanggungan Negara  Bagi  Gubernur  Dan  Wakil Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, Nomor 27/PUU-VII/2009.

## Lainnya:
Deputi  Bidang  Pencegahan – KPK,  Buku Laporan  Kajian  Sistem  Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: 2015
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, https://sultra.bps.go.id/statictable/201 8/01/23/118/jumlah-kecamatan-dan- desa-kelurahan-menurut-kabupaten- kota-di-provinsi-sulawesi-tenggara- 2016.html, diakses pada tanggal 29 agustus 2019.
Butonpos,  Kades  Tolandona    Matanaeo Diberhentikan Sementara, http://butonpos.fajar.co.id/kades- tolandona-matanaeo-diberhentikan- sementara/  diakses  pada  tanggal  18 september 2018.