## ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 1

## Oksep Adhayanto*, Irman, Nurhasanah
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Jalan Raya Dompak Tanjungpinang adhayantooksep@umrah.ac.id

## Abstract
As a constituent, people do not want elected-DPD (Regional Representative Board) members to act in representative relations as partisans, but they really hope that the elected-DPD members can act in a representative relationship as regional representatives. It is related to the element of the  regional  representation  in  filling  DPD  membership,  according  to  Law  Number  7  of  2017, and  the  implications  of  the  element  of  regional  representation  which  is  filled  with  political representation.  This  study  uses  a  normative  juridical  method  that  uses  secondary  data.  The result  of  this  study  is  that  in  the  selection  of  candidates  for  DPD  members  in  order  to  create healthy  competition  among  candidates,  needs  the  conditions  for  limiting  the  involvement  of candidates from political parties. Candidates for DPD members from political parties will face conflict-of-interest  in  carrying  out  their  duties  and  functions  whether  related  to  regional interests, or political interests.
Keywords: Representative Institutions; DPD; General Elections

## Abstrak
Sebagai  konstituen,  rakyat  tidak  menginginkan  anggota  DPD  yang  terpilih  bertindak  dalam hubungan  wakil  sebagai  partisan  akan  tetapi  rakyat  sangat  mengharapkan  anggota  DPD  yang terpilih  dapat  bertindak  dalam  hubungan  wakil  sebagai  utusan  daerah.  Terkait  dengan  unsur keterwakilan  daerah  dalam  pengisian  keanggotaan  DPD  menurut  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 serta implikasi dari unsur keterwakilan daerah yang diisi oleh keterwakilan politik. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  menggunakan  data  sekunder.  Hasil penelitian  ini  bahwa  dalam  pemilihan  calon  anggota  DPD  guna  mewujudkan  persaingan  yang sehat antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan calon yang berasal dari partai politik. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik akan menghadapi conflict of interest dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  disatu  sisi  terkait  kepentingan  daerah  dan  disisi  lain  terdapat kepentingan politik.
Kata Kunci: Lembaga Perwakilan; DPD; Pemilihan Umum
1 Penelitian  ini  dibiayai  oleh  Laboratorimum  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2018.
A. Pendahuluan Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan  MPR  merupakan  satu-satunya lembaga  tertinggi  yang  ada  di  Republik  ini. Komposisi  MPR  pada  era  itu  terdiri  atas  tiga pilar  perwakilan,  yakni;  pertama,  perwakilan politik  ( political  representation )  yang  terdiri atas  anggota  DPR  yang  berasal  dari  partai politik  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum. Kedua,  perwakilan  fungsional  ( functional representation )  yakni  terdiri  dari  utusan golongan,  ketiga,  perwakilan  daerah  ( regional representation )  yakni  terdiri  dari  utusan daerah.  Perkembangan  sistem  ketatanegaraan Indonesia  yang  selanjutnya  mengarah  kepada sistem  bikameral  hanya  menyisakan  2  pilar keterwakilan  yaitu  perwakilan  politik  dan perwakilan daerah.
Pada  perubahan  UUD  1945  yang  ketiga tahun  2001  telah  melahirkan  lembaga  baru dengan  nama  Dewan  Perwakilan  Daerah  atau yang  disingkat  dengan  DPD.  Ide  awal pembentukkan  DPD  sebenarnya  lebih  kepada keinginan  untuk  menampung  aspirasi  daerah secara  khusus  melalui  pemilu  sebagaimana anggota  DPR    (MPR,  2010).  Dengan mekanisme pengangkatan anggota DPD melalui pemilu juga, maka akan menempatkan kedudukan  antara  DPR  dan  DPD  secara  lebih proporsional  (MPR,  2010).  Pembentukkan DPD  ( senate atau upperhouse )  dimaksudkan agar  mekanisme check  and  balances dapat berjalan  relatif  seimbang,  terutama  yang berkaitan  dengan  kebijakan  di  pusat  da kebijakan di daerah (Tutik, 2008).
Dalam  proses  pembahasan  tersebut  juga berkembang  kuat  pandangan  tentang  perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan  daerah,  serta  untuk menjaga  keseimbangan  antar  daerah  dan antara  pusat  dengan  daerah,   secara  adil  dan serasi.  Gagasan  dasar  pembentukan  DPD  RI adalah  keinginan  untuk  lebih  mengakomodasi aspirasi  daerah  dan  sekaligus  memberi  peran yang  lebih  besar  kepada  daerah  dalam  proses pengambilan  keputusan  politik  untuk   hal-hal terutama  yang  berkaitan  langsung  dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat  dari  indikasi  yang  nyata   bahwa pengambilan keputusan yang bersifat
sentralistik  pada  masa  lalu  ternyata  telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan,  dan  diantaranya  juga  memberi indikasi  ancaman  keutuhan  wilayah  negara dan  persatuan  nasional.  Keberadaan  unsur Utusan  Daerah  dalam  keanggotaan  MPR  RI selama  ini  (sebelum  dilakukan  perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap  tidak  memadai  untuk  menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pada saat perubahan UUD 1945 khususnya  terkait  dengan  kelembagaan  DPD, terdapat  beberapa  isu  penting  mengenai lembaga  DPD  seperti  mekanisme  kerja,  tata cara  pengisian,  hubungan  kelembagaan,  dan wewenang  DPR  dan  DPD.  Khusus  mengenai tata  cara  pengisian  lembaga  DPD,  semua fraksi  pada  saat  itu  sepakat  dilakukan  melalui pemilihan  umum  (Simabura,  2011).  Akan tetapi  tidak  terdapat  pembahasan  lebih  detail terkait  dengan  unsur  atau  asal  keterwakilan guna mengisi kelembagaan DPD.
Kehadiran  lembaga  perwakilan  rakyat merupakan  wujud  dari  demokrasi.  Demokrasi menghendaki  pemerintahan  yang  berasal  dari rakyat,  untuk  rakyat  dan  oleh  rakyat. Demokrasi  pada  era  sekarang  dilakukan melalui  sistem  perwakilan  yang  merupakan cara terbaik untuk membentuk “ representative goverment ”  (Soekanto,  Soerjono  dan  Sri, 2001). Demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dibuat untuk dapat dipraktikkan  dalam  jangka  waktu  yang  lama mencakup wilayah yang luas  (Safa’at, 2010).
Secara  teori  keanggotaan  wakil  rakyat  di parlemen  didasarkan  pada  tiga  hal,  yakni: turun  temurun,  ditunjuk/diangkat,  dan  dipilih dalam pemilihan umum. Untuk kasus pengisian  keanggotaan  wakil  rakyat  dengan metode  ditunjuk/diangkat  pernah  dipraktikkan oleh  negara  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru (Budihardjo, 2008).
UUD 1945 setelah amandemen mengejawantahkan
prinsip kedaulatan tercermin  dalam  pengaturan  penyelenggaraan negara.  UUD  1945  setelah  amandemen memuat pengaturan kedaulatan hukum, rakyat, dan  negara  karena  didalamnya  mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum, proses
penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan hubungan  antar  negara  RI  dengan  negara  luar dalam konteks hubungan internasional (Rahardiansah, 2012).
Dengan  perubahan  tersebut  diatas,  jelas bahwa UUD yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat dalam prakteknya dibagikan pada  lembaga-lembaga  dengan  pemisahan kekuasaan  yang  jelas  dan  tegas.  Di  bidang legislatif  terdapat  DPR  dan  DPD,  di  bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden,  di  bidang  yudikatif  terdapat  MA, MK dan KY (Rahardiansah, 2012).
Demokratisasi  dalam  penyeleng-garaan Negara  Indonesia  menjadi  kebutuhan  yang benar  dan  sah  berdasarkan  perundang- undangan.  Amanah UUD  1945  adalah merupakan  bukti  konkrit  bahwa  setiap  warga negara  memiliki  hak  yang  sama  di  depan hukum  dan  dalam  berpolitik.  Artinya  warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara politik tanpa ada tekanan dan pemaksaan dari pihak manapun (Darmawan,  Eki,  Oksep  Adhayanto,  Afrizal, 2010).
Berdasarkan  Pasal  22C  ayat  (1)  UUD 1945,  anggota  DPD  dipilih  dan  dari  setiap provinsi  melalui  pemilu  dan  pemilu  untuk memilih  anggota  DPD  dilakukan  secara individu  bukan  atas  nama  partai.  Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah  seluruh  anggota  DPD  tidak  lebih  dari sepertiga jumlah anggota DPR.
Menurut  ketentuan  Pasal  181  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum,  peserta  pemilu  untuk memilih  anggota  DPD  adalah  perseorangan. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan  dengan  sistem  berwakil  banyak. Peran  DPD  dalam  UUD  1945  RI  1945 memiliki  kewenangan  di  bidang  legislasi  dan pengawasan.  Namun  apabila  kewenangan yang  ada  pada  DPD  disandingkan  dengan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  DPR,  terlihat bahwa  DPD  hanyalah  sub  ordinat  dari  DPR (Sulardi, 2012).
Memurut  Pasal  182  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum,  persyaratan  bagi  calon  perseorangan adalah  sebagai  berikut  :  (a)  Warga  Negara
Indonesia  yang  telah  berumur  21  (dua  puluh satu)  tahun  atau  lebih;  (b)  Bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa;  (c)  Bertempat  tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  (d)  Dapat  berbicara,  membaca, dan/atau  menulis  dalam  bahasa  Indonesia;  (e) Berpendidikan  paling  rendah  tamat  sekolah menengah  atas,  madrasah  aliyah,  sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau  sekolah  lain  yang  sederajat;  (f)  Setia kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan Bhinneka  Tunggal  Ika;  (g)  Tidak  pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana yang  diancam  dengan  pidana  penjara  5  (lima) tahun  atau  lebih,  kecuali  secara  terbuka  dan jujur  mengemukakan  kepada  publik  bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (h) Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; (i) Terdaftar sebagai  Pemilih;  (j)  Bersedia  bekerja  penuh waktu;  (k)  Mengundurkan  diri  sebagai  kepala daerah,  wakil  kepala  daerah,  kepala  desa  dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional  Indonesia,  Anggota  Kepiolisian Negara Republik
Indonesia, Direksi, Komisaris,  Dewan  Pengawas  dan  Karyawan pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha  milik  desa,  atau  badan  lain  yang anggaranya  bersumber  dari  keuangan  negara, yang  dinyatakan  dengan  surat  pengunduran diri  yang  tidak  dapat  ditarik  kembali;  (l) Bersedia  untuk  tidak  berpraktik  sebagai akuntan  publik,  advokat,  notaris,  pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan  penyedia  barang  dan  jasa  yang berhubungan  dengan  keuangan  negara  serta pekerjaan  lain  yang  dapat  menimbulkan konflik  kepentingan  dengan  tugas,  wewenang dan  hak  sebagai  anggota  DPD  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  (m) Bersedia  untuk  tidak  merangkap  jabatan sebagai  pejabat  negara  lainnya,  direksi, komisaris,  dewan  pengawas  dan  karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha  milik  daerah  serta  badan  lain  yang
anggarannnya bersumber dari keuangan negara; (n) Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga  perwakilan;  (o)  Mencalonkan  hanya untuk  1  (satu)  daerah  pemilihan;  dan  (p) Mendapatkan  dukungan  minimal  dari  pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
Dalam melihat hubungan antara wakil dan yang  diwakili  Riswandha  Imawan  dengan mengutip  Abcarian  mengemukakan  adanya empat tipe hubungan, yaitu: (1) Wakil sebagai wakil;  dalam  tipe  ini  wakil  bertindak  bebas menurut  pertimbangannya  sendiri  tanpa  perlu berkonsultasi  dengan  pihak  yang  diwakilinya; (2) Wakil sebagai utusan; dalam tipe ini wakil bertindak  sebagai  utusan  dari  pihak  yang diwakili sesuai dengan mandat yang diberikannya;  (3)  Wakil  sebagai politico ; dalam  tipe  ini  wakil  kadang-kadang  bertindak sebagai wali dan adakalanya bertindak sebagai utusan.  Tindakan  wakil  akan  mengikuti keperluan  atau  masalah  yang  dihadapi;  (4) Wakil  sebagai  partisan;  dalam  tipe  ini  wakil bertindak  sesuai  dengan  program  partai  atau organisasinya. Wakil  akan lepas hubungannya dengan  pemilih  (pihak  yang  diwakili)  begitu proses  pemilihan  selesai.  Wakil  hanya  terkait kepada partai atau organisasi yang mencalonkannya (Yuhana, 2007).
Tulisan  ini  tidak  membahas  secara terfokus  pada  ide  yang  berkembang  terkait dengan  penguatan  lembaga  DPD,  akan  tetapi tulisan  ini  berangkat  dari  fenomena  terdapat beberapa anggota DPD yang berasal dari unsur partai  politik  ( political  representative )  yang ada  saat  ini  serta  munculnya  calon-calon anggota  DPD  yang  berasal  dari  partai  politik dalam  menyongsong  pemilu  2019  yang  mana secara subjektif dapat menghilangkan semangat  keterwakilan  aspirasi  daerah  pada tataran  pusat.  Fenomena  munculnya  calon- calon  anggota  DPD  untuk  pemilu  2019  dari calon-calon yang masih berstatus aktif sebagai pengurus partai politik menimbulkan pertanyaan mendasar apakah calon-calon yang berasal  dari  partai  politik  tersebut  dapat dengan  benar-benar  menyalurkan  aspirasi masyarakat didaerah mengingat bahwa organisasi partai politik hari ini masih bersifat “komando”  dari  pengurus  partai  politik  di level pusat.
Tentunya  sebagai  konstituen,  rakyat  tidak menginginkan  anggota  DPD  yang  terpilih bertindak  dalam  hubungan wakil  sebagai partisan (Simabura,  2011)  akan  tetapi  rakyat sangat  mengharapkan  anggota  DPD  yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan (Simabura, 2011).
Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan di  atas maka perumusan masalah dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah Analisis  Unsur  Keterwakilan  Daerah  dalam Pengisian  Keanggotaan  Dewan  Perwakilan Daerah  Menurut  UU  Nomor  7  Tahun  2017? dan Apa saja implikasi dari unsur keterwakilan daerah  yang  diisi  oleh  keterwakilan  politik yang ada saat ini?

## B. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (Soekanto,  Soerjono  dan  Sri,  2001)    yang menggunakan  data  sekunder  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  serta bahan  hukum  primer.  Sifat  dari  penelitian  ini adalah  deskriptif  analitis  dengan  metode analisis  data  yang  digunakan  melalui  metode analisis kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1.  Unsur  Keterwakilan  Daerah  dalam Pengisian Keanggotaan
Dewan

## Perwakilan Daerah Menurut UU Nomor
7 Tahun 2017
Dalam  demokrasi  mestinya  berkembang nilai  kesetaraan  (egalitarian),  keragaman (pluralisme),  penghormatan  atas  perbedaan (toleransi),  kemanusiaan  atau  penghargaan atas  hak-hak  asasi  manusia,  “kebebasan”, tanggungjawab, kebersamaan, dan sebagainya. Secara substansi demokrasi melampaui maknanya secara politis (Huda, 2014). Selama Republik ini berdiri dengan berbadai dinamika yang  terjadi  jatuh  bangun  dalam  membangun sistem  politik  maupun  sistem  ketatanegaraan ternyata  belum  mampu  untuk  mewujudkan tujuan dasar negara yakni memajukan kesejahteraan  umum.  Salah  satu  alasan  yang mengemuka  adalah  banyaknya  uang  negara yang  dikorupsi  (Adhayanto,  Oksep,  Pery Rehendra  Sucipta,  Irman,  2017).  Dalam
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 233-240
konteks  ini  seleksi  para  wakil  rakyat semestinya  benar-benar  ketat  agar  melahirkan wakil-wakil rakyat yang terbebas dari intervensi dan membela kepentingan rakyat.
Terkait  dengan  pembahasan  pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah menurut UU nomor 7 Tahun 2017, khususnya yang  berkaitan  dengan  persyaratan  calon anggota  DPD,  belum  ada  aturan  yang menyebutkan bahwa keterwakilan yang dimaksud  untuk  mengisi  lembaga  DPD haruslah  calon  yang  tidak  berasal  dari  partai. Akan  tetapi,  dengan  banyaknya  pengurus partai  aktif  yang  mencoba  peruntungan  pada jalur  DPD  mengisyaratkan  bahwa  lembaga DPD  menjadi  idola  baru  bagi  calon  yang berasal dari partai politik.
Jika  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  182 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  Umum,  maka  tidak  ada  satu  poin pun  yang  menyebutkan  bahwa  persyaratan bagi  calon  anggota  DPD  itu  tidak  boleh  dari unsur  partai  politik.  Dalam  bahasa  hukum artinya calon-calon anggota DPD dapat berasal dari  partai  politik  yang  masih  aktif  maupun tidak  aktif.  Implikasi  dari  hal  ini  dapat  dilihat dari  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  dimana beberapa  anggota  DPD  yang  aktif  pada periode  2014-2019  juga  berstatus  sebagai pengurus  partai  politik.  Selanjutnya,  dalam menghadapi  pemilihan  umum  legislatif  dan DPD untuk tahun 2019 juga, dalam pengamatan  penulis  terdapat  beberapa  calon anggota DPD yang sudah mulai mensosialisasikan  dirinya  yang  berasal  dari pengurus  partai  politik  atau  setidaknya anggota partai politik yang masih aktif.
Ketentuan  didalam  Pasal  182  Undang- Undang  nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum  hanya  membatasi  calon anggota  DPD  dari  beberapa  profesi  seperti akuntan  publik,  advokat,  notaris,  pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan  penyedia  barang  dan  jasa  yang berhubungan  dengan  keuangan  negara  serta tidak  merangkap  jabatan  sebagai  pejabat negara  lainnya,  direksi,  komisaris,  dewan pengawas  dan  karyawan  pada  badan  usaha milik  negara  dan/atau  badan  usaha  milik daerah  serta  badan  lain  yang  anggarannnya
bersumber  dari  keuangan  negara.  Sehingga secara praktis tidak disebutkan bahwa pengurus partai politik aktif harus mengundurkan  diri  dari  kepengurusan  partai politik ketika akan maju sebagai calon anggota DPD.
Akan tetapi, jika ditelaah lebih dalam lagi didalam ketentuan Pasal 182 huruf l UU No 7 Tahun 2017 yang juga memberikan pembatasan  terhadap  syarat  calon  anggota DPD  sebagaimana  berikut  “serta  pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan”.  Tentunya, jika  dalam  “konteks  politik”  pengurus  partai politik  dianggap  sebagai  “pekerjaan/profesi” maka  anggota  DPD  terpilih  yang  masih  aktif pada  kepengurusan  partai  politik  akan  dapat menimbulkan conflict  of  interest dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota  DPD  khususnya  yang  berkaitan dengan  kepentingan  partai  politik  dalam perumusan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan kepentingan daerah.
Semangat  yang  diwacanakan  oleh  KPU Pusat  untuk  menghasilkan  legislator  yang bersih  dan  jujur  dengan  memberikan  batasan bagi  calon  anggota  legislatif  (DPR)  yang berasal  dari  partai  politik  harus  dijadikan momentum  juga  terkait  dengan  anggota  DPD. Melihat  beberapa  gagasan  terkait  calon legislatif  mesti  terbebas  dari  korupsi  melalui pembatasan  terhadap  jangka  waktu  bagi  caleg yang  pernah  dihukum  karena  kasus  korupsi patut  dijadikan  barometer  bagi  membatasi calon  anggota  DPD  yang  berasal  dari  partai politik.
Fenomena politik khususnya dalam pencalonan  anggota  DPD  tahun  2019  yang akan  datang  menunjukkan  bahwa  kursi  DPD menjadi  incaran  partai-partai  politik  baik secara perorangan maupun secara kelembagaan.  Jika  ditarik  secara  filosofis urgensi  pembentukkan  DPD  yang  merupakan media  penjaringan  aspirasi  teritorial  menjadi kabur  karena  terdapat  dualisme  kepentingan antara kepentingan wilayah dengan kepentingan  partai  politik  yang  secara  tidak
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 233-240
langsung  melekat  pada  individu  perseorangan anggota DPD yang berasal dari partai politik.
Pengutamaan  kepentingan  partai  politik atas  kepentingan  aspirasi  daerah  dapat  terjadi dengan mengingat peran partai  politik melalui kader-kadernya  dari  level  tertinggi  sampai level terendah didaerah yang dapat digerakkan guna  mendukung  calon  anggota  DPD  yang berasal dari partai politik. Pada akhirnya calon anggota  DPD  yang  berasal  dari  partai  politik tersandera  dengan  politik  balas  budi  yang dilakukan  oleh  partai  politik  pada  masa kampanye maupun pencoblosan.
Pengisian  calon  anggota  DPD  tentunya diharapkan dapat membawa aspirasi kepentingan  daerah  secara  luas.  Dalam konteks  ini  tentunya  kita  tidak  menginginkan kelembagaan DPD hanya dijadikan bagian dari pembagian  “kue  kekuasaan”  mengingat persaingan  yang  tinggi  dalam  penetapan  dan pemilihan  calon  anggota  legislatif  pada  setiap daerah  pemilihan  di  dalam  partai  politik sendiri cukup tinggi.
Mekanisme “pasar bebas” dalam pencalonan  anggota  DPD  ke  depan  akan berimplikasi  kepada  persaingan  yang  tidak seimbang  pada  saat  sosialisasi  dan  kampanye para  calon  anggota  DPD.  Bagi  calon-calon anggota  DPD  yang  berasal  dari  partai  politik tentunya sangat diuntungkan dengan keberadaan  mesin-mesin  partai  yang  ada sampai pada level ranting kecamatan. Pengumpulan KTP sebagai salah satu persyaratan  bentuk  dukungan  didaerah-daerah sebagaimana  diamanatkan  didalam  ketentuan Pasal  183  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  akan  relatif mudah  untuk  dipenuhi  dengan  memanfaatkan pengurus-pengurus  partai  politik  yang  ada  di daerah.  Mobilisasi  massa  maupun  partisan tentunya  relatif  lebih  mudah  dan  murah  jika kampanye  maupun  sosialisasi  dielaborasikan dengan  kampanye  maupun  sosialisasi  partai politik.
Jika dibandingkan dengan calon perseorangan  non  partai  politik,  kemudahan sebagaimana disebut diatas tentu akan bertolak belakang  mengingat  calon  perseorangan  harus berjuang dengan sumberdaya yang dimilikinya sendiri  mulai  dari  pengumpulan  dukungan
disetiap  kabupaten/kota,  pembentukan  tim disetiap  daerah  sampai  dengan  sosialisasi maupun  kampanye  didaerah-daerah  yang membutuhkan biaya yang cukup besar.
2.  Implikasi  dari  Unsur  Keterwakilan Daerah  yang  Diisi  oleh  Keterwakilan Politik yang Ada Saat ini
Dari sisi sistem bikameral yang diimplementasikan  saat  ini,  model  input keanggotaan DPD  yang  akan berlaku di  tahun 2019  tentunya  akan  dapat  memberikan implikasi terhadap eksistensi sistem bikameral maupun  eksistensi  kelembagaan  DPD  itu sendiri.
Dari  sisi  eksistensi  kelembagaan  DPD, masuknya  anggota  DPD  yang  berasal  dari partai  politik  dapat  memberikan  keuntungan jika  aspirasi  daerah  yang  dikedepankan  dalam perumusan  kebijakan  dilegislatif  mengingat DPD  tidak  ikut  mengesahkan  Rancangan Undang-Undang  yang  akan  disahkan,  oleh karenanya dengan relasi dan konektivitas yang dimiliki  oleh  anggota  DPD  yang  berasal  dari partai politik dapat membuka ruang komunikasi  politik  bagi  terwujudnya  aspirasi- aspirasi  yang  dibawa  demi  kepentingan daerah.  Akan  tetapi  sebaliknya,  jika  bandul kepentingan  anggota  DPD  lebih  mengarah kepada  kepentingan  partai  politik  pengusung maka bukan tidak mungkin aspirasi kepentingan  yang  diusulkan  lebih  mengarah kepada kepentingan partai politik semata.
Pada  aspek  eksistensi  penerapan  secara totalitas  terhadap  penguatan  kelembagaan DPD  saat  ini  tentunya  implikasi  dari pencalonan  anggota  DPD  yang  berasal  dari partai  politik  terhadap  perjuangan  hak-hak daerah maupun hak-hak konstitusional anggota DPD sebagaimana diwacanakan dalam
Amandemen  UUD  1945  akan  melemah mengingat DPR
sebagai political representation tidak akan dengan mudah untuk berbagi  kekuasaan  dengan  DPD  serta  yang perlu  dikhawatirkan  adalah  akan  munculnya kompromi  politik  antara  DPD  dan  DPR. Terlebih  lagi  jika  mayoritas  anggota  DPD terpilih  merupakan  anggota  dari  partai  politik tertentu  yang  merupakan  pemenang  pemilu legislatif di DPR.
Kompromi  politik  yang  mengarah  kepada money  politic melalui  komunikasi  politik searah  yang  dilakukan  dalam  bingkai  partai politik  dapat  terjalin  dengan  mudah  jika  tidak terdapat  pengaturan  terhadap  profesionalisme seorang  anggota  DPD.  Hal  ini  mengingat kondisi  struktur  organisasi  partai  politik  yang memiliki  kecendrungan  untuk  taat  dan  patuh pada  setiap  keputusan  partai  politik.  Perlunya ketegasan akan syarat  keanggotaan dari kedua lembaga  perwakilan  ini  akan  menunjukkan perbedaan  aspirasi yang  diwakili yang bermuara pada pencerminan gabungan kepentingan seluruh rakyat.
Oleh  karena  itu,  menurut  hemat  penulis kedepan perlu persyaratan yang tegas terhadap calon  anggota  DPD  sehingga  melahirkan anggota-anggota  DPD  yang  totalitas  dalam memperjuangkan  aspirasi  daerah.  Kedepan menurut  hemat  penulis  perlu  pengaturan tentang  “batasan”  keterlibatan  calon  anggota DPD  dengan  partai  politik.  Batasan  tersebut dapat  saja  berupa  persyaratan  tidak  terlibat partai  politik  atau  menjadi  pengurus  partai politik selama 5 tahun terakhir. Hal ini didasari dengan  merujuk  pendapat  Agus  Riwanto (Riwanto,  2010),  yang  menyebutkan  bahwa pemilihan  umum  (pemilu)  adalah  instrumen yang  dapat  “direkayasa”  untuk  melihat  corak demokrasi,  berjalannya  sistem  politik  dan ketatanegaraan di suatu negara. Karena pemilu akan  dapat  membawa  pengaruh  pada  tiga  hal, yakni, sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan  sistem  perwakilan.  Pendeknya,  antara ketiganya adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisahkan.
Pembenahan  di  hulu  bagi  persyaratan calon  anggota  DPD  perlu  untuk  segera direalisasikan  mengingat  bahwa  kita  tidak menginginkan  lembaga  perwakilan  daerah diisi oleh tokoh-tokoh partai politik yang pada akhirnya  lebih  mengedepankan  kepentingan partai  politik  daripada  kepentingan  kemajuan daerah  asalnya.  Kita  juga  tidak  ingin  jika kedepan  terdapat  anggota  DPD  yang  turun  ke daerah  yang  mana  seharusnya  menjemput aspirasi  didaerah  akan  tetapi  sebaliknya membawa  aspirasi  kepentingan  partai  politik. Tentunya  rakyat  menginginkan  anggota  DPD yang totalitas dalam memperjuangkan hak-hak
dan  aspirasi  yang  ada  di  daerah  untuk  dapat dibawa  sampai  ke  level  pusat.  Hal  itu  tentu dapat  terwujud  jika  figur  anggota  DPD merupakan  figur  yang  profesional  serta memiliki integritas. Sebagaimana yang dikatakan  oleh  Efriza  dan  Syafuan  Rozi (Efriza  dan  Syafuan  Rozi,  2010)  bahwa  kunci keberadaan  DPD  adalah  efektivitas  mereka dalam menyalurkan aspirasi masyarakat didaerah.  Selanjutnya,  DPD  dibentuk  untuk lebih mengembangkan demokratisasi di Indonesia. Dewan ini dibentuk untuk menampung  aspirasi  daerah  agar  mempunyai wadah  dalam  menyuarakan  kepentingannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Purnomowati,  2005).  Untuk  menjawab  hal tersebut  tentunya  pembenahan  pada  wilayah persyaratan  bagi  calon  anggota  DPD  perlu untuk diperketat lagi.
Pelajaran terhadap keanggotaan DPD pada periode 2014-2019 yang lalu yang diantaranya berasal  dari  “alumni”  partai  politik  sedikit banyak  juga  turut  memberikan  kontribusi terhadap  kinerja  lembaga  DPD  selain  dari hambatan konstitusional yang ada.

## D.   Kesimpulan
Menghadapi pemilihan umum tahun 2019, khususnya pemilihan calon anggota DPD guna mewujudkan  persaingan  yang  sehat  antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan  calon  yang  berasal  dari  partai politik.  Calon  anggota  DPD  yang  berasal  dari partai  politik  akan  menghadapi conflict  of interest dalam menjalankan tugas dan fungsinya  dimana  terdapat  kepentingan  partai politik di satu sisi dengan kepentingan aspirasi daerah  di  sisi  lain.  Untuk  itu  menurut  hemat penulis  perlu  pengaturan  yang  lebih  baik terhadap  persyaratan  bagi  calon  anggota  DPD khususnya yang berasal dari partai politik agar dapat  melahirkan  anggota  DPD  yang  benar- benar menyalurkan aspirasi kepentingan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhayanto,  Oksep,  Pery  Rehendra  Sucipta, Irman.  (2017).  Membangun  Sistem Politik  Yang  Tidak  Rentan  Korupsi (Perspektif  Perubahan  Budaya  Versus
Perubahan Sistem). Jurnal Selat , Volume 5 No 1. Budihardjo,  M.  (2008). Dasar-Dasar  Ilmu Politik (edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Darmawan,  Eki,  Oksep  Adhayanto,  Afrizal.
(2010).  Budaya  Politik  Masyarakat Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang  Pada  Pilkada  Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010, Tanjungpinang. Jurnal Perbatasan FISIP UMRAH , 421.
Efriza  dan  Syafuan  Rozi.  (2010). Parlemen Indonesia;  Geliat  Volksraad  Hingga DPD. Bandung: Alfabeta.
Huda, N. (2014). Hak Politik Tentara Nasional Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Pasca  Reformasi. Jurnal Ius Quia Iustum , Vol 21 No. 2. MPR,  S.  (2010). Naskah  Komprehensif Perubahan  UUD  Negara  Republik Indonesia,  Buku  III  Jilid  1. Jakarta: Sekjen MPR RI.
Purnomowati,  R.  D.  (2005). Implementasi Sistem  Bikameral  Dalam  Parlemen Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Rahardiansah, T. (2012). Sistem Pemerintahan Indonesia:  Teori  dan  Praktik  dalam Perspektif  Politik  dan  Hukum. Jakarta:
Universitas Trisakti.
Riwanto,  A.  (2014).  Inkompatibilitas  Asas Pengaturan  Sistem  Pemilu  dengan Sistem  Pemerintahan  Presidensial  di Indonesia. Jurnal Ius Quia Iustum , Vol 21 No. 4. Safa’at,  M.  A.  (2010). Parlemen  Bikameral; Studi Perbandingan Di Amerika
Serikat,  Belanda,  Inggris,  Austria  dan Indonesia. Malang: UB Press. Simabura,  C.  (2011). Parlemen  Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya, Jakarta,  Rajawali  Press. Jakarta:
Rajawali Perss.
Soekanto, Soerjono dan Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sulardi.  (2012).  Rekonstruksi  Kedudukan DPD  dan  DPR  Menuju  Bikameral Yang  Setara. Jurnal  Media  Hukum , Vol. 19 No. 1 Juni 2012. Tutik, T. T. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara  Indonesia  Pascaamandemen UUD  1945. Jakarta:  Cerdas  Pustaka Publisher. Yuhana, A. (2007). Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI. Bandung: Fokusmedia.