e-ISSN: 2548-9925

## Evaluasi Atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin
Agus Bandiyono a,* and Nur Syifa Retno Utami b a Department of Tax, Politeknik Keuangan Negara STAN, agusbandiyono@pknstan.ac.id, Indonesia
b Directorate General of Tax, Ministry of Finance, syifa3598@gmail.com, Indonesia
Abstract. The aims of this study are to evaluate the implementation of PP No. 23 of 2018 at KPP Pratama Banjarmasin Utara and Selatan, to analyze the implications of the implementation of PP No. 23 of 2018 on tax revenue and compliance of SME taxpayers,  and  to  find  out  the  challenges  and obstacles  in  implementing  regulations  at  KPP  Pratama  Banjarmasin  Utara  and Selatan. The research method used are the qualitative method of library research and field research in the form of interviews and observations. The results of the research are based on observation, interviewing informants and evaluating the implementing regulations, PP No. 23 of 2018 has been implemented properly. PP No. 23 of 2018 has a positive effect on the revenue and number  of  SME  taxpayers  who  make  tax  payments,  but  it  has  not  made  a  positive  contribution  to  the  compliance  of  SME taxpayers in reporting annual tax return. This is known through the percentage of SME taxpayers’s annual tax return reporting compared to the number of SME taxpayers registered in Banjarmasin less than 20%. The challenge in implementing this PP is in providing education and awareness of taxpayers who are still low. The perceived obstacles are that taxpayers are not familiar with technology, dependence of taxpayers on officers, and double taxation.
Keywords: Taxation, tax administration, SME taxpayers, tax compliance, tax revenue.
* Corresponding author. E-mail: agusbandiyono@pknstan.ac.id

## Pendahuluan
Saat ini UMKM menjadi fokus pemerintah karena memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Menurut Rahayu (2017), hingga kini UMKM menjadi salah satu sektor primadona, bahkan penyokong utama perekonomian Indonesia. UMKM tangguh menghadapi  berbagai  krisis  ekonomi,  salah  satunya pada  saat  krisis  moneter.  Tidak  mengejutkan  jika dalam  struktur  perekonomian  nasional,  ada  peran besar  UMKM  disitu.  Kontribusi  UMKM  terhadap PDB  bertumbuh  dari  57,84  persen  mencapai  60,34 persen dalam rentang waktu lima tahun.
Suci  (2017)  menyatakan,  UMKM  menjadi  bagian vital dari sistem perekonomian Indonesia. Dibandingkan industri skala besar, jumlah unit usaha UMKM  lebih  banyak  dan  lebih  unggul  dalam perluasan  serapan  tenaga  kerja.  Hal  ini  dapat mempersingkat  proses  pemerataan  ekonomi  dan pembangunan.
Berdasarkan Laporan Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2017-2018 yang diunduh dari laman  resmi  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI (diakses  27  Mei  2020),  UMKM  secara  unit  usaha memiliki jumlah unit sebesar 64.194.057 atau 99,99% dari  total  keseluruhan  pengusaha  di  Indonesia  tahun 2018.  Sedangkan  unit  Usaha  Besar  hanya  mencapai 5.550 unit atau 0,01%.
Hal  ini  menunjukkan bahwa UMKM  di  Indonesia memiliki peran besar dalam jalannya perekonomian di negara ini. Usaha-usaha kecil yang sering ditemui di lingkungan  sekitar  seperti  rumah  makan  sederhana atau warteg, pangkas  rambut  keliling,  hingga pedagang online yang menjajakan barangnya melalui e-commerce termasuk  dalam  kategori  pengusaha  ini. Pemerintah  telah  mengambil  langkah  tepat  karena menerbitkan peraturan yang dapat melindungi pelaku usaha UMKM agar dapat terus mengembangkan dan memajukan usahanya.
Dengan  berbagai  fasilitas,  kemudahan,  dan kepastian  hukum  yang  disediakan  oleh  pemerintah untuk pengembangan UMKM, tidak heran pertumbuhan UMKM secara nasional terus bertambah. Begitu pula dengan berbagai UMKM yang ada di daerah salah satunya di Banjarmasin.
Banjarmasin dijuluki Kota Seribu Sungai dan mata pencaharian  utama  penduduknya  adalah  berdagang. Sungai  dimanfaatkan  masyarakat  sebagai  lokasi dagang  dan  jalur  transportasi  penghubung  antar daerah.  Salah  satu  sungai  terkenal  di  Banjarmasin yaitu  Sungai  Martapura  yang  hingga  kini  masih digunakan  masyarakat  sebagai  jalur  transportasi
maupun  tempat  berdagang  (pasar).  Pasar  terapung dilestarikan  oleh  pemerintah  kota  dan  menjadi  daya tarik wisatawan yang datang ke Banjarmasin.
Berdasarkan  nilai  historisnya  itu,  Banjarmasin memiliki  potensi  pertumbuhan  UMKM  yang  besar. Menurut  data  Pemko  Banjarmasin  tahun  2018, setidaknya ada 36 ribu pelaku UMKM di Kota Seribu Sungai. Angka ini belum termasuk pelaku usaha yang belum terdata.
Pemko Banjarmasin mendukung upaya masyarakat untuk menciptakan UMKM baru. Berdasarkan laman berita www.kanalkalimantan.com, Pemko Banjarmasin  bertekad  memajukan  UMKM.  Hal  ini ditunjukkan dengan komitmen Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina membentuk 2.500 wirausaha baru  semasa  kepemimpinannya.  Pemko  Banjarmasin memiliki  visi  menciptakan  wirausaha  baru  berupa target  pembentukan  UMKM  baru  per  tahun  sebesar 500 pelaku usaha.
Peningkatan  pertumbuhan  UMKM  begitu  pula dengan  potensi  penghasilannya,  tidak  luput  dari perhatian  pemerintah.  Penghasilan  yang  didapatkan oleh  UMKM  merupakan  objek  pajak  penghasilan yang tidak dikecualikan pengenaannya. UMKM orang pribadi  atau  badan  dapat  menggunakan  tarif  umum PPh  Pasal  17  dan  wajib  untuk  menyelenggarakan kewajiban pembukuan.
Realitanya,  banyak  UMKM  yang  kesulitan  dalam melaksanakan  kewajiban  pembukuan  tak  terkecuali WP  UMKM  di  Banjarmasin.  Berdasarkan  observasi selama penulis bekerja, sering ditemukan Wajib Pajak belum  bisa  melakukan  pembukuan  dengan  benar sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan.  Wajib Pajak hanya menggunakan pencatatan untuk mendokumentasikan  kegiatan  usahanya.  Akibatnya, banyak  WP  UMKM  yang  beranggapan  bahwa mengurus perpajakan terlalu sulit dan rumit sehingga berimbas  pada  kepatuhan  wajib  pajak  yang  juga rendah.
Pemerintah  memberi  kemudahan  perpajakan  bagi Wajib  Pajak  UMKM  sehingga  potensi  penerimaan perpajakan  dari  UMKM  dapat  dilakukan  dengan optimal.  Tahun  2013,  Pemerintah  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu  dan  memberikan  fasilitas PPh  final  bagi  WP  yang  menerima  penghasilan  dari usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar  dalam  satu  tahun  pajak,  tidak  termasuk penghasilan  dari  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan bebas.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018 diterbitkan  sebagai  pengganti  PP  46  Tahun  2013. Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui implikasi  peraturan  terbaru  terhadap  penerimaan maupun  kepatuhan  perpajakan  Wajib  Pajak  UMKM KPP  Pratama  Banjarmasin  Utara  dan  Selatan, realisasinya, serta tantangan dan hambatan pelaksanaan PP 23 Tahun 2018.

## Kajian Literatur

## Pajak penghasilan UMKM
Sebelum ada PP yang mengatur mengenai PPh final bagi WP UMKM, Wajib Pajak yang melakukan usaha atau  pekerjaan  bebas  dengan  peredaran  bruto  dalam satu  tahun  kurang  dari  Rp4,8  miliar  diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto memakai Norma Penghitungan  Penghasilan  Neto  (NPPN).  Jika menggunakan  NPPN,  maka  WP  wajib  mengajukan pemberitahuan  dalam  jangka  waktu  3  bulan  awal tahun  pajak  bersangkutan  kepada  Direktur  Jenderal Pajak. Selain itu, WP diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan.
Sebagai alternatif penghitungan pajak WP UMKM, PP  46  Tahun  2013  dibuat  dengan  pertimbangan sebagai  kemudahan  administrasi  perpajakan  bagi Wajib  Pajak  peredaran  bruto  tertentu.  Syarat penghasilan sedikit berbeda dengan ketentuan NPPN, yaitu  hanya  penghasilan  atas  usaha  yang  tidak melebihi  Rp4,8  miliar.  Kriteria  WP  pengguna ketentuan final ini dirinci melalui Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP tersebut. Tarif PP 46 Tahun 2013 yaitu 1% dan bersifat final. Oleh karena itu, aturan ini termasuk  ruang  lingkup  Pasal  4  ayat  (2)  UU  Pajak Penghasilan (UU 36 Tahun 2008).
Setelah diterapkan selama kurang lebih lima tahun, PP 46 Tahun 2013 digantikan oleh PP 23 Tahun 2018. Pergantian  ketentuan  ini didasari  oleh keluhan  wajib pajak karena PP 46 Tahun 2013 kurang memberikan keadilan. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PP 46 Tahun 2013 ialah omzet atau peredaran bruto, dimana belum memperhitungkan beban pokok penjualan serta biaya operasional  dan  produksi  sehingga  WP  yang menderita kerugian tetap harus membayar pajak. Tarif 1%  juga  dianggap  terlalu  tinggi  jika  dikenakan  atas omzet.  Oleh  karena  itu,  PP  23  Tahun  2018  dibuat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam sektor kegiatan ekonomi formal. Pemerintah menyediakan
kemudahan  dan  keadilan  bagi  WP  peredaran  usaha tertentu.
Perbedaan yang paling terlihat di PP 23 Tahun 2018 ini  ialah  penurunan  tarif  sebesar  50%.    WP  dengan peredaran  bruto  tertentu  saat  ini  hanya  membayar sebesar  0,5%  dari  peredaran  bruto  yang  diterima perbulan.  Selain  itu  terdapat  perubahan  lain  yang membedakan kedua peraturan ini.

## UMKM
Hooi  (dalam  Arokiasamy  dan  Ismail,  2009) mengungkapkan bahwa tidak ada definisi Usaha Kecil Menengah  atau  UKM  ( Small-Medium  Enterprises ) yang  berlaku  di  seluruh  dunia.  Definisi  UKM  ini berarti  berbeda-beda  pada  setiap  negara  tergantung pada  kriteria-kriteria  yang  dibuat  oleh  peraturan negara tersebut. Indonesia sendiri mengatur pengertian dan karakteristik UMKM dalam perundangan  baru  pada  tahun  2008  melalui  UU  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.
Definisi UMKM dijelaskan pada Pasal 1 angka 1, 2,  dan  3  UU  20  Tahun  2008.  UMKM    merupakan suatu  usaha  ekonomi  produktif  yang  dimiliki  baik orang perseorangan maupun badan usaha yang berdiri sendiri, bukan suatu anak atau cabang dari perusahaan lain. Pengklasifikasian jenis usaha dilakukan berdasarkan  kekayaan  bersih  (tidak  termasuk  tanah dan bangunan usaha) dan peredaran usaha dalam satu tahun.  Tabel  1  merupakan  kriteria  UMKM  sesuai Pasal 6 UU 20 Tahun 2008.
Tabel 1

## Kriteria Jenis UMKM
Jenis Usaha Kriteria Kekayaan Bersih* *tidak termasuk tanah dan bangunan usaha Peredaran Usaha* *dalam satu tahun Usaha Mikro Paling banyak Rp 50.000.000,- Paling banyak Rp 300.000.000,- Usaha Kecil Lebih dari Rp 50.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,- Lebih dari Rp 300.000.000,- s.d. Rp 2.500.000.000,- Usaha Menengah Lebih dari Rp 500.000.000,- s.d. Rp 10.000.000.000,- Lebih dari Rp 2.500.000.000,- s.d. Rp 50.000.000.000,- Usaha Besar Lebih dari Rp 10.000.000.000,- Lebih dari Rp 50.000.000.000,-
Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

## Kepatuhan Pajak
Definisi  kepatuhan  pajak  ( tax  compliance) oleh Harinurdin  (2009) yakni  sebagai  kondisi  ideal  WP dalam melaporkan penghasilannya dan melaksanakan peraturan perpajakan  secara  akurat  dan  jujur.  Sistem self  assessment atas  PPh  mengharuskan  WP menghitung, menyetor, dan melaporkan perpajakannya  sendiri.  WP  diberikan  kepercayaan untuk mengurus kewajiban perpajakannya sendiri dan apa yang dilaporkan wajib pajak dianggap telah benar dan  sesuai.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan  pajak  secara sukarela  diharapkan  untuk  menjalankan  sistem self assessment ini (Ratri, 2018).
Berkaitan  dengan  kepatuhan  pajak,  Saeroji  (DJP, 2020) mengemukakan bahwa:
Kepatuhan  WP  mencakup  kepatuhan  mencatat  atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan  usaha  sesuai  peraturan  yang  berlaku,  serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha,  karena  seluruh  wajib  pajak  berkewajiban menyampaikan  laporan  kegiatan  usahanya  setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dalam setiap masa atau tahunnya.
WP  Patuh  disebut  dalam  PMK-192/PMK.03/2007 tentang  Tata  Cara  Penetapan  Wajib  Pajak  dengan Kriteria  Tertentu  Dalam  Rangka  Pengembalian Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak.  Syarat untuk  dikatakan  sebagai  WP  Patuh  ialah  sebagai berikut:
1. tepat  waktu  dalam  menyampaikan  Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh  izin  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak;
3. laporan  keuangan  diaudit  oleh  Akuntan  Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan  pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak  pernah  dipidana  karena melakukan  tindak pidana  di  bidang  perpajakan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

## Penelitian Terdahulu
Firda  (2018)  dalam  penelitiannya  dengan  judul Tinjauan atas Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Tujuan penelitian untuk mengetahui  tingkat  kepatuhan  pajak  WP  setelah diterapkan PP 23 Tahun 2018, penerimaan pajak dan kontribusi  penerimaan  PP  23  Tahun  2018  terhadap total penerimaan PPh final di KPP Pratama Semarang Candisari. Hasil penelitian menunjukkan PP 23 Tahun 2018  belum  memberi  dampak  positif  bagi  tingkat kepatuhan  WP.  Penerimaan  pajak  dari  PP  23  Tahun 2018 mengalami peningkatan tiap masa pajak.
M.  Taufiq  (2018)  dengan  penelitian  mengenai Analisis  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Tujuan  penelitian  untuk  menjelaskan  faktor  yang mempengaruhi  penerimaan  pajak  secara  umum, penerapan PP 23 Tahun 2018 dan kontribusinya pada penerimaan  PPh  di  KPP  Pratama  Semarang  Selatan. Hasil  penelitian  yaitu  faktor  yang  berpengaruh  pada tingkat penerimaan pajak antara lain: basis pajak, tarif pajak, dan administrasi perpajakan. Penerimaan pajak dari PP 23 Tahun 2018 bertambah naik secara nominal dari  tahun  sebelumnya,  namun  bila  dibandingkan dengan  realisasi  penerimaan  Pajak  Penghasilan  di tahun  2018  terjadi  penurunan  secara  persentase sebesar 0,04%.
Dinda  Ayu  dan  Nur  Fadjrih  (2019)  dalam  Jurnal Riset  dan  Akuntansi  (JIRA)  8(7)  dengan  penelitian mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerimaan  pajak  dan  kepatuhan  WP  setelah diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Surabaya  Mulyorejo.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pelaksanaan  PP  23  Tahun  2018  pada  KPP Pratama  Surabaya  Mulyorejo  tidak  efektif  dalam meningkatkan  penerimaan  dan  kepatuhan  Wajib Pajak.  Kontribusi  pajak  sektor  UMKM  terhadap realisasi  penerimaan  pajak  KPP  Pratama  Surabaya Mulyorejo  mengalami  penurunan  di  2018  dimana kontribusi pada tahun 2017 sebesar 4,08% sedangkan di tahun 2018 hanya mencapai 3,94%.
Penulis melakukan pembedaan terhadap penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian yang berlokasi
di  tempat  berbeda  yaitu  KPP  Pratama  Banjarmasin Utara  dan  Selatan.  Selain  itu,  penulis  akan mengevaluasi penerapan berdasarkan dasar peraturan pelaksananya  dan  membandingkan  dengan  realita yang  terjadi  di  kantor  pelayanan  pajak.  Penulis menambahkan pembahasan mengenai temuan tantangan  dan  hambatan  di  KPP  sehingga  dapat menjadi  tinjauan  bagi  pembuat  atau  pelaksana kebijakan  agar  bisa  melakukan  pelayanan  terhadap Wajib Pajak menjadi lebih baik.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian kualitatif berupa kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  KPP  Pratama Banjarmasin  Utara  dan  Selatan,  Dinas  Koperasi  dan UKM  Provinsi  Kalimantan  Selatan,  dan  BPS  Kota Banjarmasin. Sumber data primer berupa wawancara dengan  petugas  ekstensifikasi  dan  penyuluhan  dan pelaku UMKM terdaftar pada KPP Pratama tersebut.

## Hasil Dan Pembahasan
Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan
Aturan
turunan PMK-99/PMK.03/2018 memperjelas  pelaksanaan  PP  23  Tahun  2018. Peraturan  pelaksanaan  ini  meliputi:  tata  cara administrasi  yang  harus  dilakukan  oleh  WP  meliputi kriteria  subjek  pajak  yang  dapat  menggunakan peraturan;  tata  cara  pembayaran,  pemotongan,  dan pelaporan; tata cara permohonan dan penerbitan surat keterangan  (Suket);  dan  angsuran  pajak  penghasilan tahun  berjalan.  Namun  pada  pembahasan  ini  penulis mengevaluasi penerapan PP 23 Tahun 2018 dari segi pengadministrasian umum akan kewajiban WP secara sederhana  menurut  PP  74  Tahun  2011  tentang  Tata Cara  Pemenuhan  Hak  dan  Kewajiban  Perpajakan meliputi pendaftaran NPWP, penghitungan, penyetoran,  pelaporan  SPT,  ditambah  hak  Wajib Pajak  untuk  mendapatkan  penyuluhan  perpajakan serta kewenangan DJP untuk melakukan pengawasan. Pada  proses  secara  umum  tersebut  nantinya  akan diatur  kembali  secara  spesifik  melalui  Per  atau  SE yang dirilis oleh Direktur Jenderal Pajak.
a. Pendaftaran wajib pajak Kegiatan  memperluas  basis  perpajakan  dikenal dengan istilah ekstensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan DJP  untuk  meningkatkan  jumlah  WP  maupun  PKP
yang  terdaftar.  Ekstensifikasi  dapat  dilakukan  secara aktif  maupun  pasif.  Ekstensifikasi  secara  aktif dilakukan  oleh  petugas  pajak  dengan  mengadakan kegiatan seperti menghimbau, mengadakan penyuluhan/sosialisasi,  kunjungan  kepada  subjek pajak  sehingga  mau  mendaftarkan  diri  ataupun melakukan  pemberian  NPWP  secara  jabatan. Ekstensifikasi  pasif  artinya  subjek  pajak  dengan kemauan  sendiri  mendaftarkan  diri  agar  memeroleh NPWP karena peraturan dan ketentuan tertentu yang mendasarinya (Irianto dkk, 2013).
Kartu  NPWP  saat  ini  dibutuhkan  oleh  masyarakat karena  berbagai  urusan  Wajib  Pajak  banyak mengharuskan NPWP sebagai salah satu persyaratannya.  Beberapa kegunaan memiliki NPWP adalah  untuk  mengajukan  kredit  ke  bank,  melamar pekerjaan,  dan  sebagai  syarat  pengajuan  SIUP (Gumiwang,  2020).  Berdasarkan  wawancara  penulis dengan  beberapa  Wajib  Pajak  usahawan  mengenai alasan  pembuatan  NPWP,  alasan  yang  dikemukakan ialah  untuk  pembelian  rumah,  pengajuan  SIUP perseroan komanditer, dan pengajuan kredit.
Berdasarkan keterangan dari pegawai KPP Pratama Banjarmasin  Utara  dan  Selatan,  dokumen  yang diperlukan  untuk  pendaftaran  NPWP  saat  ini  berupa KTP  untuk  WP  orang  pribadi,  akta  pendirian  serta fotokopi  NPWP  seluruh  pengurus  bagi  WP  badan. Instruksi ini tercantum dalam PMK- 147/PMK.03/2017  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Wajib  Pajak  dan  Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha  Kena  Pajak.  Peraturan  pelaksanaannya diperbaharui dengan Perdirjen Pajak PER-04/PJ/2020 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak.  Formulir pendaftaran  diisi  oleh  WP,  lalu  berkas  diantar langsung  ke  TPT  atau  WP  melakukan  registrasi NPWP secara online.
Jika  kriteria  menerima  penghasilan  dari  kegiatan usaha  dengan  jumlah  peredaran  bruto  tertentu dipenuhi,  maka  WP  baru  dapat  dikenakan  PP  23 Tahun  2018.  Tidak  termasuk  usaha  dalam  hal  ini penghasilan  yang  didapat  dari  pekerjaan  bebas. Berdasarkan  Pasal  2  PMK-99/PMK.03/2018,  WP yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  merupakan WP  orang  pribadi  dan  badan  berbentuk  koperasi, persekutuan  komanditer,  firma,  atau  perseroan terbatas yang menerima atau memeroleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
WP  dapat  memilih  untuk  tidak  dikenakan  PP  23 Tahun  2018  dan  menghitung  pajak  penghasilannya
sesuai  ketentuan  umum  pajak  penghasilan.  Pasal  3 PMK-99/PMK.03/2018  menyatakan  WP  baru  yang memilih  ketentuan  umum  harus  menyampaikan pemberitahuan  secara  tertulis  kepada  Dirjen  Pajak pada saat mendaftarkan diri.
Selain  itu,  WP  badan  dengan  bentuk  firma  atau persekutuan  komanditer  yang  dalam  penghasilannya diperoleh  dari  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan bebas,  WP  badan  penerima  fasilitas  Pasal  31A  UU PPh  atau  PP  94  Tahun  2010,  serta  BUT  tidak  dapat memanfaatkan ketentuan ini.
Menurut observasi ketika penulis bekerja, WP yang memenuhi  persyaratan  PP  23  Tahun  2018  diarahkan untuk  menggunakan  ketentuan  tersebut.  Hal  itu dilakukan  demi  kemudahan  Wajib  Pajak.  Menurut penuturan dari petugas pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan  Penyuluhan  KPP  Pratama  Banjarmasin  Selatan, rata-rata  WP  yang  mendaftar  untuk  memperoleh NPWP sama sekali belum mengenal pajak. Jika pada saat  awal  WP  diberikan  contoh  perhitungan  yang rumit,  maka  untuk  kedepannya  dikhawatirkan  WP tidak  kembali  untuk  melakukan  pembayaran  pajak. Oleh karena itu sebagai pengenalan mengenai pajak, WP  diajarkan  penghitungan  pajak  menggunakan  PP 23 Tahun 2018.
b. Penghitungan dan penyetoran pajak Tarif PPh yang dikenakan atas PP 23 Tahun 2018 ialah  sebesar  0,5%.  Tarif  PPh  dikali  dengan  dasar pengenaan  pajak  (DPP).  DPP  yaitu  total  peredaran bruto atau omzet yang diterima atas penghasilan dari usaha  perbulan  sebelum  dikurangi  diskon  penjualan, diskon  tunai,  ataupun  potongan-potongan  lainnya. Pajak  penghasilan  ini  bersifat  final  yang  dikenakan atas  peredaran  bruto,  yang  artinya  jika  wajib  pajak mengalami  kerugian  setelah  omzet  dikurang  dengan biaya  3M  penghasilan  maka  wajib  pajak  tetap membayar pajak sesuai dengan peredaran bruto yang diterima.
Penulis  memberikan  contoh  perhitungan  sebagai ilustrasi.  Tuan  A  seorang  pedagang  yang  membuka usaha toko kelontong. Penghasilan yang diperoleh dari usahanya  tersebut  dalam  satu  tahun  pajak  tidak melebihi  Rp4,8  miliar.  Peredaran  bruto  selama Januari,  Februari,  Maret  berturut-turut  yaitu  Rp6,8 juta,  Rp8  juta  dan  Rp4,3  juta.  Tuan  A  melakukan pencatatan  atas  penghasilan  yang  diperoleh  dan menghitung  PPh  yang  terutang  0,5%  dari  peredaran bruto berturut-turut sebesar Rp34 ribu, Rp40 ribu, dan Rp21,5 ribu.
Pelaksanaan  di  KPP  Pratama  Banjarmasin  Utara dan  Selatan  berdasarkan  observasi  dan  wawancara dengan  petugas,  WP  diberikan  penjelasan  mengenai kewajiban  perpajakan  yang  harus  mereka  lakukan
setelah memiliki NPWP. Wajib Pajak diarahkan oleh petugas  TPT  untuk  diberikan  konsultasi  perpajakan dan  diberikan  penjelasan  mengenai  penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Penjelasan diberikan oleh pegawai dari seksi ekstensifikasi dan penyuluhan yang saat itu sedang bertugas.
Berdasarkan  wawancara  tersebut  pula  dijelaskan bahwa  WP  diberikan  contoh  penghitungan  dengan mengilustrasikan  pengenaan  pajak  pada  penerimaan penghasilan tiap bulan. Bagi WP yang telah memiliki usaha sejak lama, WP dijelaskan bahwa pembayaran pajak  dapat  dilihat  ke  belakang  sehingga  WP  dapat diminta untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya  tersebut.  Wajib  Pajak  dibuatkan  kode billing  dengan  KAP/KJS  411128/100  dan  dapat membayar  melalui  kantor  pos,  bank,  maupun  mesin EDC yang tersedia di KPP.
Pembayaran  pajak  yang  dilakukan  atas  bulan sebelum WP melakukan pendaftaran NPWP menurut penulis  pada  dasarnya  tidak  menyalahi  aturan  jika dilihat dari UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah  terakhir  dengan  UU  No.  16  Tahun  2009 tentang KUP Pasal 2 ayat (4a) yang berbunyi:
“Kewajiban  perpajakan  bagi  Wajib  Pajak  yang diterbitkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  …  dimulai sejak  saat  Wajib  Pajak  memenuhi  persyaratan subjektif  dan  objektif  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  paling lama  5  (lima)  tahun  sebelum  diterbitkannya  Nomor Pokok Wajib Pajak ....”
Jika WP telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yaitu menerima penghasilan, maka kewajiban perpajakan  timbul  pada  saat  WP  telah  memenuhi persyaratan  bukan  pada  saat  WP  melakukan pendaftaran.  Berdasarkan  observasi  penulis,  KPP dalam  hal  ini  tidak  memaksa  WP  untuk  melakukan pembayaran karena akan mengejutkan bagi WP untuk menumpuk  pembayaran  pajak  dalam  satu  hari  yang jumlahnya mungkin tidak sedikit. KPP mempersilakan  WP  untuk  melakukan  pembayaran sejumlah bulan yang mampu dibayarkan oleh WP saat itu  dan  menghimbau  WP  untuk  melakukan pembayaran  secara  jujur  dan  rutin  untuk  bulan berikutnya.
Ketika  ada  transaksi  dengan  pemotong  ataupun pemungut pajak, WP dapat meminta Surat Keterangan kepada  DJP.  Surat  Keterangan  Pajak  Penghasilan berdasarkan  PP  23  Tahun  2018  adalah  Surat Keterangan  yang  menerangkan  WP  dikenakan  PPh menurut PP 23 Tahun 2018. WP yang memiliki Surat Keterangan  ini  dapat  menyampaikan  salinannya kepada  pemotong  agar  dikenakan  tarif  0,5%  pada penghasilan  yang  akan  diterimanya.  Jika  WP  tidak
menyerahkan  salinan  Surat  Keterangan  ini,  maka konsekuensinya  WP  akan  dipotong  menggunakan ketentuan Pasal 23 atau Pasal 22.
Berdasarkan  PMK-99/PMK.03/2018,  pembayaran pajak oleh WP sendiri disetor paling lama tanggal 15 (lima  belas)  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya Masa Pajak.
Penyetoran atas pemotongan/pemungutan  disetorkan  paling  lama tanggal  10  (sepuluh)  bulan  berikutnya  oleh pemotong/pemungut  menggunakan  Surat  Setoran Pajak atau sarana administrasi lain, diisi atas nama WP yang  dipungut/dipotong,  dan  ditandatangani  oleh pemungut/pemotong  pajak.  Menurut  keterangan petugas  dan  berdasarkan  pengalaman  kerja  penulis, WP  kerap  kali  menumpuk  pembayaran  pajak  pada akhir tahun atau membayar secara bertumpuk selama 3-4 bulan sekali. Hal ini dilakukan karena WP merasa melakukan pembayaran atau meminta kode billing ke KPP  setiap  bulan  cukup  menyita  waktu  dan merepotkan.
Penggunaan PP 23 Tahun 2018 ini memiliki jangka waktu.  Lain  dengan  PP  46  Tahun  2013  yang penggunaanya tidak dibatasi. Jangka waktu penggunaan tertuang pada Pasal 5, yaitu 7 tahun untuk WP  Orang  Pribadi,  4  tahun  untuk  WP  Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk PT.  Apabila  jangka  waktu  pemakaian  PP  ini  selesai, maka  WP  diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran pajak sesuai dengan tarif umum pajak penghasilan. c. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PMK-99/PMK.03/2018  menyebutkan  bahwa  WP dianggap  telah  menyampaikan  SPT  Masa  Pajak Penghasilan  apabila  telah  menyetorkan  pajak  setiap bulan  sesuai  dengan  tanggal  validasi  NTPN  yang tercantum  dalam  SSP  atau  sarana  lain  yang dipersamakan  sebagai  SSP.  WP  yang  dalam  bulan tertentu  tidak  mendapatkan  penghasilan  tidak  harus menyampaikan SPT Masa.
WP  OP  atau  badan  yang  menggunakan  PP  23 Tahun  2018  wajib  melaporkan  SPT  Tahunan.  Batas waktu  pelaporan  SPT  Tahunan  menurut  UU  KUP yaitu 3 bulan bagi WP OP dan 4 bulan bagi WP badan setelah  tahun  pajak  berakhir.  Jenis  SPT  yang digunakan  oleh  WP  OP  adalah  SPT  1770  dan  1771 untuk WP badan.
Pelaporan SPT pada saat ini sebenarnya tidak harus dilakukan di kantor pajak. DJP telah memfasilitasi WP untuk  melakukan  pelaporan  SPT  secara online . Pelaporan  SPT  dapat  dilakukan  pada  laman djponline.pajak.go.id menggunakan  akun  pribadi yang didaftarkan menggunakan nomor NPWP, alamat e-mail  aktif,  serta  nomor  efin  yang  dapat  diminta  di KPP terdaftar (DJP, 2020). Namun pada
kenyataannya,  belum  semua  WP  yang  paham bagaimana cara melaporkan SPT secara daring.
Menurut penuturan dari petugas dan observasi yang dilakukan  penulis,  kantor  pajak  memfasilitasi pembantuan  pelaksanaan pelaporan  SPT  WP  dengan membuat  satgas  pelaporan  SPT  Tahunan  setiap Januari  hingga  Maret.  Wajib  Pajak  dihimbau  untuk melakukan  pelaporan  menggunakan  SMS Blast dan Whatsapp .  WP  datang  sendiri  ke  KPP  kemudian dibimbing  petugas  untuk  melaporkan  SPT  secara daring. Pelaporan bisa menggunakan smartphone WP sendiri maupun komputer yang disediakan oleh kantor pajak. Jika WP datang setelah Maret dan satgas sudah tidak  tersedia,  maka  WP  diarahkan  ke  layanan konsultasi  dengan account  representative masing- masing WP.
d. Pengawasan dan penyuluhan Wajib Pajak
Banyaknya  jumlah  Wajib  Pajak  berbanding  jauh dengan jumlah petugas pajak. Hal ini bukan menjadi alasan  untuk  tidak  menghimpun  penerimaan  pajak secara optimal. Umumnya pengawasan terhadap wajib pajak dibagi menurut wilayah dan menjadi tanggung jawab Account  Representative masing-masing  WP, namun  memperhatikan  Wajib  Pajak  bukan  hanya tugas  satu  orang  saja  melainkan  setiap  pegawai sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam  sebuah  Surat  Edaran  (SE)  di  tahun  2020 tentang  Kebijakan  Pengawasan  dan  Pemeriksaan Wajib  Pajak  dalam  Rangka  Perluasan  Basis  Pajak, menyebutkan  bahwa  tindak  lanjut  pengawasan  bagi WP yang telah ber-NPWP termasuk juga memperhatikan  WP  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu yang dikenai PP 23 Tahun 2018.
Wajib  Pajak  diharapkan  secara  jujur  menyetorkan pajak  dan  melaporkan  penghasilan  yang  diterima dengan benar. Membuat wajib pajak patuh menyetor pajak  dan  melapor  SPT  merupakan  tugas  yang  tidak mudah.  Dalam  hal  ini,  sinergi  antar  pegawai diperlukan agar melakukan pengawasan tidak menjadi beban  satu  orang. Account  representative dibantu dengan petugas pelaksana memberikan himbauan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.
Pengawasan  terhadap  Wajib  Pajak  baru,  diatur dalam  SE  di  tahun  2015.  Definisi  pengawasan terhadap WP baru yaitu merupakan upaya aktif yang dilakukan oleh  DJP  untuk  mengawasi  penghitungan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan WP baru.
Ruang  lingkup  pengawasan  menurut  SE  tersebut termasuk: pengawasan kewajiban pelaporan; pengawasan kewajiban pembayaran atau penyetoran; permintaan  penjelasan  data  dan/atau  keterangan; validasi  data;  penerbitan  Nota  Penghitungan  Surat
Tagihan  Pajak  (STP);  penyusunan  analisis  resiko dalam  rangka  usulan  pemeriksaan;  penerusan Informasi,  Data,  Laporan,  dan  Pengaduan  (IDLP) hasil pengawasan; dan penerbitan Nota Penghitungan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas data konkret.
Pengawasan terhadap WP baru menjadi salah satu tugas  dan  fungsi  dari  seksi  ekstensifikasi  dan penyuluhan  menurut  SE  tersebut.  Pengawasan terhadap WP baru yaitu WP yang baru terdaftar pada tahun berjalan dan tahun pajak sebelumnya, serta WP yang  belum  pernah  melakukan  penyetoran  pajak maupun pelaporan SPT Tahunan.
Tata  cara  pelaksanaan  pengawasan  Wajib  Pajak baru  berdasarkan  SE  tersebut  dilaksanakan  oleh pelaksana  seksi  ekstensifikasi  dan  penyuluhan  atas pengawasan  kewajiban  pelaporan  dan  pembayaran atau penyetoran. Apabila ditemukan data bahwa WP baru  tidak  memenuhi  kewajiban,  maka  dapat diterbitkan  Surat  Teguran  oleh  petugas,  permintaan penjelasan  atas  data  dan/atau  keterangan,  dan/atau pembuatan  Nota  Penghitungan  STP  atas  sanksi administrasi  sesuai  dengan  ketentuan  UU  KUP  atas WP baru yang terlambat bayar dan atau tidak/terlambat lapor.
Menurut observasi penulis selama bekerja sebagai pelaksana  seksi  ekstensifikasi  dan  penyuluhan, pengawasan yang diberikan hanya sampai memberikan himbauan atas pelaporan atau pembayaran  pajak.  Kegiatan  ini  dengan  kata  lain dilakukan  untuk  mengingatkan  Wajib  Pajak  untuk melakukan pembayaran setiap bulannya. Berdasarkan keterangan dari petugas, himbauan dilaksanakan pula pada  WP  yang  telah  terpenuhi  syarat  subjektif  dan objektif namun belum ber-NPWP. Data  WP  tersebut petugas dapatkan dari Kanwil.
Menurut  informasi  yang  diberikan  melalui wawancara langsung dengan account representative A dari  KPP  Pratama  Banjarmasin  Utara,  salah  satu pengawasan yang efektif terhadap Wajib Pajak adalah dengan  diberikannya  surat  himbauan.  AR  dapat mengandalkan  aplikasi  MPN  Info  yang  berisi informasi  tentang  pembayaran  pajak.  Bagi  WP UMKM  dapat  dilihat  dari  KLU  dan  kemudian diperiksa  data  histori  pembayaran.  Jika  tidak  ada pembayaran  dilakukan,  maka  AR  dapat  menerbitkan surat himbauan dan mengirimkannya ke alamat Wajib Pajak.  Surat  himbauan  efektif  dilaksanakan  terhadap Wajib Pajak baru karena biasanya Wajib Pajak masih memiliki  pengetahuan  perpajakan  yang  minim sehingga lebih peduli terhadap kewajiban perpajakan.
Menurut  penjelasan  AR  B  KPP  Pratama Banjarmasin  Utara  mengenai  pengawasan  yang dilakukan  terhadap  Wajib  Pajak  dimulai  dari
pencarian data. Data pemicu didapatkan dari internal (melalui  Approweb),  data  eksternal  yang  diperoleh kanwil, website dan  lainnya  tergantung  keahlian penggalian potensi yang dimiliki AR masing-masing. Kemudian  memasukkan  SP2DK  (Surat  Permintaan Penjelasan  atas  Data  dan/atau  Keterangan)  pada Approweb. SP2DK disampaikan kepada WP melalui pengiriman  atau  diantar  langsung  sekaligus visit . Tanggapan diberikan WP dalam jangka waktu 14 hari dan jangka waktu tersebut bisa diperpanjang. Setelah itu, AR memasukkan hasil dari penyampaian SP2DK tersebut.  Hasil  dapat  berupa  WP  melakukan pembayaran,  WP  tidak  ditemukan,  atau  hal  lainnya hingga  bisa  diajukan  pemeriksaan  dan  bukti permulaan.  Pada  kenyataannya,  banyak  kombinasi karena  semuanya  belum  tentu  terjadi  sesuai  teori dalam  peraturan  disebabkan  kondisi  lapangan berbeda,  profil  wajib  pajak,  dan  sebagainya.  Semua WP bisa dilakukan himbauan, namun harus ada dasar untuk menghitung potensi awal.
Penjelasan  tersebut  telah  sesuai  dengan  SE  tahun 2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan  Kunjungan (Visit) kepada  Wajib  Pajak.  Fiskus harus melakukan persiapan serta memiliki dasar atas hasil penelitian dan analisis dan/atau keterangan yang diperoleh sebelum masuk pada tahap permintaan data. Pelaksanaan pengawasan WP melalui sistem informasi  melalui  aplikasi  Approweb  diatur  lebih lanjut oleh SE tahun 2016.
Himbauan yang dijelaskan oleh account representative A  dengan  SP2DK  yang  diutarakan account  representative B,  memiliki  maksud  yang sama. Surat himbauan disebut jika menurut ketentuan lama,  sejak  terbitnya  SE-39/PJ/2015  semua  diubah dan harus dilakukan SP2DK kalau memiliki potensi. Menurut account  representative B,  petugas  bisa  saja membuat  himbauan  untuk  lapor,  PKP,  dan  lain-lain namun jika hendak diakui dalam IKU maka AR harus membuat SP2DK.
Selain  Utara,  KPP  Pratama  Banjarmasin  Selatan juga  memberikan  himbauan  kepada  Wajib  Pajak. Berdasarkan  keterangan  petugas  seksi  ekstensifikasi dan  penyuluhan  KPP  Pratama  Banjarmasin  Selatan memanfaatkan aplikasi Whatsapp. Himbauan pembayaran  pajak  dikirimkan  setiap  awal  bulan menggunakan  nomor Whatsapp khusus  kantor. Himbauan  pelaporan  SPT  Tahunan  juga  diberikan pada jangka waktu pelaporan SPT.
Selain  kegiatan  pengawasan,  kegiatan  lain  yang dilaksanakan  untuk  mendukung  pelaksanaan  PP  23 Tahun  2018  ialah  melalui  penyuluhan.  Penyuluhan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan SE di
tahun 2013 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan. Fokus penyuluhan perpajakan menurut SE ini yaitu kegiatan penyuluhan pajak untuk calon WP, WP baru, dan WP terdaftar.
Kegiatan  penyuluhan  perpajakan  bagi  calon  WP diantaranya dilaksanakan pada calon WP masa depan dan  WP  potensial.  Menurut  ketentuan  SE  ini,  dapat dilaksanakan  dengan  jalur  formal  atau  non  formal, serta memanfaatkan data dari pihak ketiga.
Seksi  pelayanan  dan  seksi  ekstensifikasi  dan penyuluhan melaksanakan kegiatan penyuluhan pajak bagi  WP  Baru.  Dalam  hal  dilaksanakan  oleh  seksi pelayanan,  menurut  lampiran  SE  ini  dilakukan  saat pendaftaran  dan  perolehan  NPWP  secara  langsung oleh  WP  di  kantor. Starter  kit NPWP,  keterangan singkat hak dan kewajiban, informasi penyelenggaraan  kelas  pajak,  dan  formulir  Surat Pernyataan  Telah  Menerima  Penjelasan  Singkat Tentang  Hak  dan  Kewajiban  Perpajakan  diberikan oleh petugas. Jika WP membutuhkan penjelasan lebih lengkap, maka akan diarahkan pada petugas helpdesk . Apabila pendaftaran NPWP dilakukan secara daring, maka  s tarter  kit NPWP  beserta  semua  informasi berupa leaflet/booklet/buku perpajakan akan dikirimkan  ke  alamat  WP  bersamaan  dengan  kartu NPWP.
Penyuluhan  perpajakan  WP  baru  oleh  seksi ekstensifikasi  dan  penyuluhan  dibagi  menjadi  dua kegiatan yaitu kegiatan penyuluhan pada periode satu tahun  WP  terdaftar  dan  kegiatan  penyuluhan  pada periode setelah satu tahun WP terdaftar. Menurut SE di  tahun  2013  pada  periode  sebelum  satu  tahun  WP terdaftar,  petugas  ekstensifikasi  dan  penyuluhan melakukan  kegiatan Triple  One dan  kelas  pajak. Triple One merupakan kegiatan Penyuluhan Perpajakan  yang  dilakukan  dalam  tiga  tahap  yakni: satu  minggu,  satu  bulan,  dan  satu  tahun  setelah  WP terdaftar. Kegiatan Triple One ini biasanya dilakukan dengan cara menelpon Wajib Pajak dan menanyakan WP apakah ada kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakan.  Selain Triple  One ,  ada  kelas  pajak  yang diselenggarakan  secara  teratur  oleh  Tim  Penyuluhan Perpajakan ataupun KP2KP.
Kegiatan penyuluhan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan  setelah  satu  tahun  periode  WP  terdaftar bagi  WP  yang  telah  menyampaikan  SPT  atau  telah melakukan  pembayaran  menurut  SE  tahun  2013  ini akan  dilakukan  alih  pertanggungjawaban  kegiatan edukasi dan/atau pembinaan ke seksi waskon. Namun jika  WP  belum  pernah  melakukan  kewajiban pembayaran/pelaporan,  maka  penyuluhan  di  bidang penegakan hukum perpajakan akan dilaksanakan.
Kegiatan penyuluhan perpajakan bagi Wajib Pajak terdaftar menurut SE tersebut dilakukan dengan cara: menentukan target WP berdasarkan pertimbangan WP yang belum melakukan pelaporan SPT dan WP yang memiliki potensi menambah penerimaan; penyelenggaraan kelas pajak, seminar, workshop atau kegiatan  penyuluhan  perpajakan  langsung  lainnya; dan penyertaan sarana penyuluhan berupa leaflet/booklet/buku  perpajakan  dalam  setiap  surat imbauan dan/atau surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada WP terdaftar, disamping itu dapat juga pengiriman pemberitahuan pembaruan peraturan kepada WP melalui e-mail.
Kegiatan  penyuluhan  pajak  pada  pelaksanaannya diberikan  KPP  Pratama  Banjarmasin  Utara  dan Selatan  pada  WP  Baru  saat  melakukan  pendaftaran. Berdasarkan  observasi  penulis  pada  KPP  Pratama Banjarmasin  Utara,  pendaftaran  WP  baru  usahawan dibedakan dengan WP karyawan. Setelah pendaftaran diri  selesai,  WP  diberikan  bimbingan  singkat  oleh petugas  ekstensifikasi  dan  penyuluhan  mengenai kewajiban  perpajakan,  dilakukan geotagging atas lokasi usaha atau tempat tinggal WP, dan pertanyaan singkat  atas  usaha  yang  dilakukan  WP.  Hal  itu dilakukan  pula  oleh  Selatan,  petugas  ekstensifikasi KPP Pratama Banjarmasin Selatan mengatakan bahwa pendaftaran  WP  Usaha  diarahkan  pada  loket ekstensifikasi untuk kemudian diinformasikan kewajiban bayar dan lapor, serta edukasi penghitungan pajak dan cara melakukan pelaporan.
Sebagai  tambahan  penyuluhan,  saat  ini  KPP Pratama  Banjarmasin  Selatan  memanfaatkan SMS Blast , media cetak, dan lain-lain. Penyuluhan melalui media  cetak  kepada  Wajib  Pajak  juga  dibantu  oleh P2Humas  Kanwil  DJP  Kalselteng.  Pada  saat  penulis bekerja, KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan melaksanakan  kelas  pajak  dibantu  oleh  P2Humas Kanwil  DJP  Kalselteng.  Narasumber  fiskus  yang melakukan pemberian materi dilaksanakan bergantian dari KPP dan kanwil.
Kegiatan Triple  One sempat  penulis  laksanakan ketika  menjadi  pelaksana  ekstensifikasi  dengan menelpon  Wajib  Pajak  baru  dan  menginformasikan jadwal  kelas  pajak  yang  bisa  diikuti  WP.  Kendala yang penulis hadapi ketika melaksanakan kegiatan ini ialah  banyaknya  nomor  WP  yang  tidak  aktif,  tidak dijawab,  dan  sikap  antisipasi  WP  jika  mendengar telepon dari kantor pajak.
Dalam  melakukan  sosialisasi  perpajakan,  KPP Pratama  Banjarmasin  Utara  dan  Selatan  juga melaksanakan program BDS atau Business Development Service . Program ini merupakan strategi DJP  untuk  menambah  kesadaran  dan  kepatuhan
kewajiban dan hak WP UMKM. Fungsi program BDS ini  juga  dilakukan  sebagai  wadah  pembinaan  dan pengawasan terhadap Wajib Pajak UMKM.
Pelaksanaan Program BDS ini diatur pada SE 2018 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Program Business Development  Service (BDS)  yang  menjadi  panduan pelaksanaan  sehingga  dapat  tercipta  keseragaman pada  pelaksanaan  di  unit-unit  vertikal  DJP.  Wajib Pajak  UMKM  diberikan  undangan  untuk  mengikuti kegiatan ini. Kegiatan biasanya berupa bazar UMKM, pembinaan  pengembangan  usaha  yang  diselipkan informasi  mengenai  peraturan  perpajakan  atas  WP UMKM.
Program  BDS  oleh  KPP  Pratama  Banjarmasin Utara  dan  Selatan  dilaksanakan  dua  kali  pada  tahun 2019.  Kegiatan  BDS  diadakan  di  Hotel  Rattan  Inn Banjarmasin pada bulan Juni dengan mengusung tema “Produk  Banua  Menembus  Pasar  Banua”.  Kegiatan diisi  narasumber  yang  membawakan  berbagai  topik diantaranya materi seputar Kain Sasirangan, tips dan strategi  pemasaran  online,  kiat-kiat  jasa  pengiriman, dan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. BDS yang  dilaksanakan  Oktober  2019  berupa  bazar makanan  dan  minuman  yang  diramaikan  oleh  20 UMKM  binaan  Dinas  Koperasi  UKM  dan  Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, serta lomba mewarnai yang diikuti oleh siswa SD-sederajat se-kota Banjarmasin.
Jika  dikaitkan  SE  mengenai  tata  cara  pelaksanaan penyuluhan  dan  SE  pelaksanaan  program  BDS  yang diterbitkan  tahun  2018,  maka  program  BDS  ini menurut  penulis  merupakan  salah  satu  langkah  tepat DJP untuk melakukan penyuluhan dengan menggabungkan  ketiga  fokus  sekaligus,  yaitu penyuluhan  pada  calon  WP,  WP  Baru,  dan  WP terdaftar.  Berdasarkan  keterangan  dari  pelaksana ekstensifikasi  KPP  Pratama  Banjarmasin  Selatan, pelaksanaan BDS mengajak UMKM untuk bergabung mengikuti seminar dan bazar, serta acara lain seperti lomba  mewarnai  dan  sebagainya.  Acara  mewarnai tersebut  dilakukan  dengan  melibatkan  anak-anak sekolah dasar, merupakan calon WP masa depan yang sejak dini diperkenalkan tentang pajak. Acara seperti bazar  dan  seminar  melibatkan  UMKM  baru  maupun terdaftar  untuk  mendapatkan  pelatihan  mengenai pengembangan usaha serta edukasi perpajakan.
Implikasi  atas  pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  terhadap  penerimaan  pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama
Banjarmasin  Utara  dan  KPP  Pratama  Banjarmasin Selatan
a. Implikasi  PP  No.  23  Tahun  2018  terhadap penerimaan perpajakan UMKM
PP  23  Tahun  2018  efektif  berlaku  pada  Juli  2018 sehingga  6  bulan  pertama  tahun  tersebut  masih berlaku PP 46 Tahun 2013 dengan besaran tarif 1%. Pemisahan KPP Pratama Banjarmasin terjadi di tahun 2018  sehingga  pengadministrasian  Wajib  Pajak  juga terbagi di tahun tersebut.
Pembayaran  pajak  oleh  WP  UMKM  di  KPP Pratama  Banjarmasin  Utara  mencapai  penerimaan paling tinggi pada tahun 2018 sebesar Rp4.498.033.981,-.  Pada  tahun  tersebut  memang Wajib  Pajak  masih  menggunakan  PP  No.46  Tahun 2013 selama 6 bulan pertama. Pembagian Wajib Pajak terdaftar  dengan  KPP  Pratama  Banjarmasin  Selatan nampaknya tidak memberikan pengaruh besar dengan penerimaan yang justru bertumbuh Rp1.201.267.171,- atau  36,44%  dari  tahun  2017.  Tahun  2017, pertumbuhan  penerimaan  pajak  WP  UMKM  paling tinggi  59%  atau  sebanyak  Rp1.223.299.363,-. Penurunan  penerimaan  Wajib  Pajak  UMKM  KPP Pratama Banjarmasin Utara terlihat pada 2019 sebesar 8,93% atau Rp401.855.114,- setelah menggunakan PP 23 Tahun 2018 selama setahun penuh.
Jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran di KPP Pratama Banjarmasin Utara terus mengalami pertambahan  setiap  tahun.  Peningkatan  Wajib  Pajak UMKM  yang  mendaftarkan  diri  menjadi  salah  satu penyebab  kenaikan  Wajib  Pajak  yang  membayar. Wajib  Pajak  membayar  paling  banyak  pada  2019 sebesar 6.599 WP dengan kenaikan 87,37%.
Data  Wajib  Pajak  KPP  Pratama  Banjarmasin Selatan  yang  diperoleh  hanya  dua  tahun  karena merupakan  hasil  pemecahan  dengan  KPP  Pratama Banjarmasin  Utara.  Jumlah  WP  UMKM  bayar  dan pembayaran  yang  diperoleh  oleh  KPP  mengalami peningkatan.  Peningkatan  penerimaan  pembayaran secara  signifikan  terjadi  di  2019  dengan  total pembayaran  sebanyak  Rp.17.619.918.636,-  dan jumlah Wajib Pajak bayar sebanyak 7.014 WP.
Untuk mengetahui keseluruhan jumlah WP UMKM Kota  Banjarmasin  yang  melakukan  pembayaran  dan total penerimaan pajak, penulis mencoba menggabungkan  data  yang  diperoleh  dari  KPP Pratama  Banjarmasin  Utara  dan  Selatan.  Dengan penggabungan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa
total  pembayaran  pajak  mengalami  peningkatan. Penerimaan  perpajakan  dari WP  UMKM  mengalami peningkatan  yang  positif  dan  pesat  jika  dilihat  pada tahun  2019  ketika  PP  No.  23  Tahun  2018  tepat  satu tahun pajak penuh diterapkan. Pertumbuhan penerimaan pajak WP UMKM mencapai 143,09% di 2019.  Pada  2018  dan  2019,  angka  persentase pertumbuhan  penerimaan  pajak  dari  WP  UMKM mencapai lebih dari 100%.
Jumlah  WP  UMKM  Kota  Banjarmasin  yang melakukan pembayaran juga mengalami peningkatan seperti  halnya  penerimaan  perpajakan.  Pada  tahun pertama  PP  23  Tahun  2018  efektif  diberlakukan, peningkatan jumlah WP UMKM bayar ternyata naik sebanyak  4.812  atau  270%.  Pada  tahun  kedua penerapan  PP  ini  yaitu  2019,  jumlah  WP  yang melakukan  pembayaran  meningkat  sejumlah  7.017 WP.  Peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak  yang melakukan  pembayaran  setelah  menggunakan  PP  23 Tahun  2018  dibandingkan  saat  PP  46  Tahun  2013 masih  digunakan  terlihat  sangat  jauh.  Tingginya pertumbuhan WP UMKM dalam melakukan pembayaran setelah diturunkannya tarif sebesar 50% rupanya membuat WP tertarik serta lebih rajin dalam melakukan pembayaran.
Berdasarkan data yang didapatkan dari kedua KPP, penurunan tarif justru tidak menyebabkan penurunan jumlah  penerimaan  perpajakan  dari  sektor  UMKM. Dari total penerimaan pajak hingga total WP UMKM yang  melakukan  pembayaran  pajak  mengalami peningkatan  yang  cukup  besar.  Menurut  penulis,  hal ini  salah  satunya  dikarenakan  oleh  peningkatan jumlah WP UMKM yang melakukan pendaftaran diri. Banyaknya  WP  UMKM  yang  terdaftar,  otomatis memperluas  basis  perpajakan.  Menurut  keterangan yang diperoleh dari AR A KPP Pratama Banjarmasin Utara  dan  pelaksana  ekstensifikasi  KPP  Pratama Banjarmasin  Selatan,  penurunan  tarif  ini  memang menggairahkan  dan  menarik  WP  karena  terlihat seperti potongan harga. Oleh sebab itu, dengan adanya “potongan  harga”  atau  pemangkasan  tarif  ini,  WP akan  lebih  sukarela  dalam  berkontribusi  melakukan pembayaran  pajak  sehingga  berpengaruh  positif terhadap penerimaan perpajakan WP UMKM.
b. Implikasi  PP  No.  23  Tahun  2018  terhadap kepatuhan pajak
Kepatuhan  WP  yang  mudah  untuk  dilihat  atau diidentifikasi awal yaitu dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilaporkan. WP seringkali lupa untuk  melaksanakan  salah  satu  kewajibannya  ini. Kantor  Pelayanan  Pajak  harus  selalu  mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT dimulai
ketika  tahun  pajak  berakhir  hingga  batas  akhir pelaporan.
Pertumbuhan WP UMKM KPP Pratama Banjarmasin  Utara  yang  melakukan  pelaporan  SPT tahunan bertumbuh positif dari tahun ke tahun. Rata- rata  peningkatan  atau  pertumbuhan  jumlah  Wajib Pajak  UMKM  yang  lapor  selama  5  tahun  terakhir sebesar  20,44%.  Peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak UMKM  lapor  SPT  paling  tinggi  pada  tahun  2016 dengan  selisih  sebesar  1.200  WP  pada  tahun  2015. Namun  pada  2017  peningkatan  WP  UMKM  lapor hanya  sebesar  129  Wajib  Pajak  atau  sekitar  3,31%. Setelah berlakunya PP 23 Tahun 2018, pertumbuhan WP  UMKM  lapor  SPT  berada  di  atas  10%  yaitu 13,19% di 2018 dan 20,76% di 2019.
Realisasi  pelaporan  SPT  Tahunan  WP  UMKM  di KPP  Pratama  Banjarmasin  Selatan  pada  2019 mengalami  peningkatan  sebanyak  294  Wajib  Pajak atau 13,04%, namun untuk pelaporan SPT 1771 atau SPT  Tahunan  WP  badan  mengalami  penurunan  di 2019.  Jumlah  SPT  1771  yang  dilaporkan  di  2019 sebanyak  255  SPT,  tidak  sebanyak  di  2018  yang melaporkan  429  SPT  Tahunan  badan.  Sedangkan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  melapor  SPT mengalami kenaikan sebanyak 468 Wajib Pajak.
Jika  data  dari  kedua  KPP  Pratama  digabung,  total WP  UMKM  yang  melaksanakan  pelaporan  SPT Tahunan masih jauh dibawah total WP UMKM yang terdaftar.  Persentase  yang  WP  UMKM  melaporkan SPT terhadap WP UMKM terdaftar dalam lima tahun terakhir  berurutan  yaitu  9,89%,  13,16%,  12,65%, 18,11%, dan 18,03%. Kepatuhan WP menyampaikan SPT  Tahunan  dalam  rentang  waktu  lima  tahun berturut-turut  tidak  sampai  menyentuh  angka  20%. Setelah  terbitnya  peraturan  terbaru  di  tahun  2018 ternyata  kesadaran  Wajib  Pajak  untuk  melaporkan penghasilan  dan  kekayaannya  dalam  SPT  Tahunan masih tergolong rendah.
Berdasarkan  keterangan  Staf  Ahli  Menteri Keuangan dalam Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam  laman  DDTCNews,  target  kepatuhan  formal Wajib Pajak untuk tahun ini (2020) berada di rentang 80%-85% yang disesuaikan dengan standar internasional  (OECD)  pada  umumnya.  Hal  ini  dapat menjadi  perhatian  oleh  fiskus  untuk  meningkatkan keaktifan dalam melakukan sosialisasi dan himbauan mengingat  persentase  WP  UMKM  yang  melakukan pelaporan SPT pada KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan masih kurang dari 20%. Wajib Pajak yang memiliki berbagai latar belakang perlu dibimbing agar pengetahuan mengenai perpajakan meningkat sehingga  Wajib  Pajak  secara  mandiri  dapat
melaporkan  pajak  melalui  wadah  digital  yang  telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

## Tantangan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan
Beragamnya  latar  belakang  pendidikan  WP  dan sedikitnya  pengetahuan  tentang  perpajakan  yang dimiliki membuat petugas harus memiliki strategi agar edukasi  perpajakan  sampai  kepada  Wajib  Pajak. Berdasarkan  keterangan  dari  petugas  ekstensifikasi yang  melakukan  pemberian  edukasi  pada  WP UMKM,  bagi  WP  yang  sulit  untuk  memahami seringkali  diberikan penjelasan  ulang  serta  diberikan perumpaan jika sulit mengerti bahasa undang-undang.
Berdasarkan  wawancara  kepada  beberapa  Wajib Pajak  dan  keterangan  petugas  ekstensifikasi  KPP Pratama  Banjarmasin  Selatan,  peraturan  perpajakan bagi WP UMKM baru saja WP ketahui ketika mereka pertama  kali  datang  ke  KPP.  Bagi  sebagian  orang, sulit  memahami  dan  mengingat  beberapa  peraturan dan  kewajiban  yang  harus  mereka  laksanakan  setiap bulan  dan/atau  tahun  dalam  satu  hari.  Diperlukan partisipasi aktif bagi wajib pajak untuk mau bertanya jika  mengalami  kendala  atau  kesulitan  pemahaman serta penyuluhan terus menerus yang harus dilakukan petugas  pajak  sehingga  WP  mau  menjalankan kewajiban perpajakannya.
NPWP  digunakan  sebagai  salah  satu  dokumen persyaratan yang harus WP miliki jika ingin berurusan dengan  beberapa  instansi  maupun  lembaga.  Seperti penuturan  beberapa  Wajib  Pajak  dalam  wawancara singkat,  tujuan  utama  WP  yang  bukan  karena keinginannya untuk berkontribusi terhadap penerimaan  negara  seringkali  membuat  Wajib  Pajak melupakan  kewajiban  perpajakannya  setelah  urusan selesai. Menurut penuturan dari petugas ekstensifikasi KPP  Pratama  Banjarmasin  Selatan,  kebanyakan  WP yang  ditanyakan  alasan  pembuatan  NPWP  mengaku melakukan  pendaftaran  diri  untuk  melampirkan persyaratan  pada  pihak  ketiga.  WP  yang  memiliki kesadaran  telah  memenuhi  syarat  subjektif  dan objektif  pajak  penghasilan  dan  sadar  pajak  masih jarang ditemukan.
Berdasarkan pengalaman penulis sewaktu bekerja, beberapa  kasus  ditemukan  seperti  Wajib  Pajak  yang kembali ke  KPP  karena  kartu  NPWP  hilang  ataupun ingin memperpanjang surat izin melaksanakan usaha. Namun ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif atau non-efektif dikarenakan WP belum pernah atau tidak
melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  pajak  selama bertahun-tahun.
Belum lagi jika WP didampingi oleh petugas kredit dari  bank/lembaga  pinjaman  lain,  WP  dapat dipengaruhi agar tidak menuliskan penghasilan secara jujur. Hal ini ditemukan penulis pada saat pengamatan di  KPP  Pratama  Banjarmasin  Utara.  Setelah  penulis tanyakan  pada  petugas  yang  sedang  berjaga  saat  itu, hal  tersebut  cukup  sering  ditemukan  dan  dilakukan pihak  ketiga.  Petugas  harus  peka  dalam  melakukan profiling WP  dan  bersikap  tegas  pada  pihak  ketiga tersebut.
Membuat  wajib  pajak  secara  rutin  melaksanakan kewajiban  perpajakan  dan  peduli  terhadap  pajak bukan  hal  yang  mudah.  Wajib  pajak  perlu  selalu diperingatkan dan didampingi agar Wajib Pajak suatu saat tidak “menghilang”.

## Hambatan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarmasin
Utara dan Banjarmasin Selatan
Berdasarkan wawancara dengan petugas, salah satu media himbauan setiap bulan adalah melalui aplikasi Whatsapp . Whatsapp merupakan aplikasi pesan yang tersedia  di  ponsel  pintar  dan  membutuhkan  internet untuk  menjalankannya.  Tidak  semua  wajib  pajak memiliki  ponsel  pintar,  mengunduh Whatsapp dan bisa  mengoperasikannya.  Tentunya,  hal  ini  menjadi kendala  bagi  petugas  ketika  ingin  melakukan himbauan secara daring.
Direktorat  Jenderal  Pajak  saat  ini  memfokuskan agar semua pelayanan perpajakan bisa berbasis online sehingga  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan tidak  harus  datang  ke  KPP.  Mulai  dari  pendaftaran, pembuatan billing ,  penyetoran,  dan  pelaporan  SPT semuanya  bisa  dilakukan  secara  daring.  Ada  Wajib Pajak yang menyambut baik sistem online ini, namun banyak  juga  Wajib  Pajak  yang  merasa  kesusahan dalam menerapkannya terutama bagi Wajib Pajak usia lansia. Selain Wajib Pajak lansia, ada beberapa Wajib Pajak yang kurang mengenal teknologi sehingga sulit untuk menerapkan sistem ini.
Berdasarkan keterangan dari Account Representative A  KPP  Pratama  Banjarmasin  Utara, Wajib  Pajak  masih  ketergantungan  kepada  petugas pajak  seperti  menerbitkan billing mereka  lebih memilih  datang  ke  KPP  daripada  melakukannya sendiri.  Tidak  masalah  bagi  Wajib  Pajak  rajin  yang memilih  untuk  datang  ke  KPP  langsung,  tetapi  bagi masyarakat  yang  berpikir  bahwa  rumit  untuk  datang setiap  bulan  ke  KPP  dan  enggan  untuk  belajar
teknologi biasanya memilih untuk tidak melaksanakan pembayaran. Akhirnya, pembayaran akan menumpuk pada  bulan-bulan  tertentu  sehingga  WP  membayar pajak  dalam  jumlah  yang  besar  padahal  WP  bisa mengangsurnya setiap bulan dan pembayaran menjadi lebih ringan.
Istilah pajak berganda sebenarnya sering digunakan pada istilah internasional yaitu pajak yang dikenakan atas subjek maupun objek yang sama oleh dua negara sehingga  pajak  dibayar  dua  kali  oleh  subjek  pajak. Pajak berganda yang ingin penulis bahas disini adalah pengenaan  pajak  atas  transaksi  WP  UMKM  dengan pemotong atau pemungut pajak.
Menurut  PP  23  Tahun  2018,  WP  dapat menyampaikan permohonan Surat Keterangan kepada Dirjen Pajak yang menerangkan bahwa WP dikenakan tarif  PPh  berdasarkan  ketentuan  ini.  Dengan  adanya Surat Keterangan ini WP dapat menyampaikan salinan kepada pemotong/pemungut sehingga dapat dipotong sesuai  tarif  0,5%.  Sebelumnya,  WP  menggunakan Surat  Keterangan  Bebas  (SKB)  sesuai  PP  46  Tahun 2013  sehingga  WP  mendapatkan  pembebasan  dari pemotongan atau pemungutan dari pihak lain.
Account Representative A KPP Pratama Banjarmasin  Utara  menceritakan  pengalaman  resiko pengenaan pajak dua kali ketika masih menggunakan peraturan  yang  lama.  Di  lapangan  WP  tetap dipotong/dipungut  pajak  oleh  pemotong/pemungut pajak walau sudah mengurus dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas. Alasannya karena pemotong takut ada  resiko  kekurangan  pajak  yang  dibayarkan sehingga  harus  diperiksa  oleh  auditor  pajak.  WP UMKM  telah  mengurus  SKB  tetapi  kenyataannya tidak  bisa  digunakan.  Akhirnya,  WP  menghitung peredaran brutonya dari penghasilan yang sebelumnya telah dikenakan pajak. Hal ini mungkin dapat terjadi kembali pada PP 23 Tahun 2018 ini.
Menurut  penulis,  dengan  hadirnya  PP  23  Tahun 2018  yang  mengubah  Surat  Keterangan  Bebas menjadi  hanya  Surat  Keterangan  dapat  mengurangi resiko  pengenaan  pajak  dua  kali  ini.  Pada  Surat Keterangan,  pemotong/  pemungut  pajak  tetap  dapat melaksanakan  tugasnya  untuk  memotong  atau memungut  pajak  dan  mengamankan  penerimaan negara. Ada resiko penghasilan tidak dilaporkan bila masih  menggunakan  SKB  yang  tidak  dipotong/ dipungut oleh pemotong/pemungut pajak. Pemotong/pemungut hanya perlu diberikan sosialisasi dan diyakinkan kembali bahwa aman jika bertransaksi menggunakan Surat Keterangan asalkan persyaratan
tersebut  terpenuhi.  WP  UMKM  pun  dapat  dipotong sesuai dengan tarif 0,5% dan penyetoran ke kas negara dapat segera terlaksana.

## Kesimpulan
Penerapan  PP  23  Tahun  2018  di  KPP  Pratama Banjarmasin  Utara  dan  Selatan  telah  sesuai  dengan peraturan  pelaksanaan  atau  petunjuk  teknis  terbaru yang memuat ketentuan tentang tata cara pendaftaran NPWP,  penghitungan  dan  penyetoran,  pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, serta pengawasan  dan  penyuluhan  WP.  Berdasarkan wawancara dengan pelaksana pada seksi ekstensifikasi  dan  penyuluhan  serta  AR  pada  kedua KPP,  Wajib  Pajak  telah  diberikan  pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, penyuluhan, hingga himbauan sebagai bagian dari pengawasan WP dalam tahun pajak berjalan.
PP 23 Tahun 2018 memberikan peningkatan yang positif terhadap penerimaan perpajakan dan WP yang melakukan  pembayaran  pajak  pada  sektor  ini.  Data keseluruhan pada kedua KPP ditotal untuk mendapatkan pembayaran pajak penghasilan UMKM di  Kota  Banjarmasin  menunjukkan  pertumbuhan penerimaan  tahun  2018  dan  2019  berturut-turut sebesar 170,97% dan 143,09%. PP No. 23 Tahun 2018 belum  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  WP  UMKM  dalam  melakukan  pelaporan SPT  Tahunan.  Pelaporan  SPT  WP  UMKM  memang mengalami  kenaikan  secara  jumlah,  namun  jika dibandingkan  dengan  total  WP  UMKM  terdaftar  di kedua  KPP  maka  persentase  WP  yang  lapor  SPT Tahunan kurang dari 20%.
Tantangan yang ditemukan atas pelaksanaan PP ini terkait  dengan  pemberian  edukasi  perpajakan  dan kesadaran  pajak  oleh  WP  yang  dirasa  masih  kurang. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan yaitu Wajib Pajak kurang mengenal teknologi, ketergantungan WP kepada  petugas,  serta  resiko  pengenaan  pajak berganda.

## Referensi
Arokiasamy, L., & Ismail, M. 2009. The background and challenges faced  by  the  small  medium  enterprises.  A  human  resource development  perspective.  International  Journal  of  business  and Management, 4(10), P95.
Amalia,  Shinta.  “Dari  PP  46/2013  hingga  PP  23/2018.” https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018 (Diakses pada 13 Mei 2020)
Arfianty,  Desy. “Target 500  Wira  Usaha  Baru  Pertahun,  UMKM
Banjarmasin Berkembang Pesat.”
https://www.kanalkalimantan.com/target-500-wira-usaha-baru- pertahun-umkm-banjarmasin-berkembang-pesat/ (Diakses pada 26 November 2019)
Bandiyono,  A.,  &  Sadry,  D.  A.  P.  2018.  PENERAPAN PERATURAN  PEMERINTAH  NOMOR  46  TAHUN  2013 TERHADAP  USAHA  MIKRO  KECIL  DAN  MENENGAH (UMKM). Jurnal Aplikasi Bisnis, 8(2).
Bandiyono,  A.,  &  Simbolon,  D.  J.  TINJAUAN  SYARAT KEADILAN  VERTIKAL  DAN  HORIZONTAL  WAJIB  PAJAK. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, 17(1), 19-24.
Badan Pusat Statistik. 2020. Kota Banjarmasin dalam Angka 2020. Nomor Publikasi: 63710.2005, ISSN: 9-770215-685002
Badan Pusat Statistik. 2019. Kota Banjarmasin dalam Angka 2019. Nomor Publikasi: 63710.1901, ISSN: 0215-6857
Badan Pusat Statistik. 2017. Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin Tahun 2017 . Nomor Publikasi: 63710.1813, ISBN:  978-602-6900- 53-1
Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-21/PJ/2015  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-21/PJ/2018  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan Pemindahan  Wajib  Pajak  dan/atau  Pengusaha  Kena  Pajak  Dalam Rangka  Reorganisasi  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-04/PJ/2020  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2013.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  SE-05/PJ/2013  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2015.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  SE-37/PJ/2015  tentang  Pengawasan  Wajib  Pajak Baru. Jakarta: Sekretariat Negara.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2015.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  SE-39/PJ/2015  tentang  Pengawasan  Wajib  Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan  Kunjungan  (Visit)  kepada  Wajib  Pajak.  Jakarta:  Sekretariat Negara.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2016.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  SE-49/PJ/2016  tentang  Pengawasan  Wajib  Pajak Melalui Sistem Informasi. Jakarta: Sekretariat Negara.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2018.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  SE-13/PJ/2018  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Program  Business  Development  Services  (BDS).  Jakarta: Sekretariat Negara.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2020.  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  SE-07/PJ/2020  tentang  Kebijakan  Pengawasan  dan Pemeriksaan  Wajib  Pajak  dalam  Rangka  Perluasan  Basis  Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
DJP.  “Tutorial  e-Filing  2016:  Registrasi  DJP  Online”. https://www.pajak.go.id/id/artikel/tutorial-e-filing-2016-registrasi- djp-online (Diakses pada 22 Juni 2020)
DJP.  “Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  2019” https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2019 (Diakses 22 Juni 2019)
Fauzan, Muhammad. “Alokasi Anggaran Pembiayaan Ultra Mikro
Tahun 2019 Sebesar Rp 3
Triliun.” https://nasional.kontan.co.id/news/alokasi-anggaran-pembiayaan- ultra-mikro-tahun-2019-sebesar-rp-3-triliun  (Diakses  pada  26 November 2019)
Gumiwang,  Ringkang.  “Manfaat  dan  Kegunaan  NPWP”. https://news.ddtc.co.id/manfaat-dan-kegunaan-npwp- 18998?page_y=0 (Diakses pada 22 Juni 2020)
Harinurdin,  E.  2011.  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16(2).
Herdiyani, D. A. 2019. PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR  23  TAHUN  2018:  PENERIMAAN PAJAK  DAN  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK.  Jurnal  Ilmu  dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(7).
Irianto,  S.  2013.  “Pajak,  Kepemimpinan,  dan  Masa  Depan  Lintas Generasi”.  DJP: Kanwil DJP Jawa Tengah 1
Kemenkeu.  “Pengamat:  Jumlah  Pegawai  Pajak  Belum  Ideal”. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pengamat-jumlah- pegawai-pajak-belum-ideal/ (Diakses pada 22 Juni 2020)
Kemenkeu. “APBN KITA (Kinerja dan Fakta) Edisi Januari 2019” https://www.kemenkeu.go.id/media/11668/apbn-kita-januari- 2019.pdf (Diakses pada 23 Juni 2020)
Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  2020.      Perkembangan  Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah  (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun  2017-2018.  (Online).    (http://www.depkop.go.id/data- umkm. diakses 20 Mei 2020)
Mamun, Muhammad Yulian. “Impian UMKM Banua Melejit di Era Digital”.
https://www.kompasiana.com/myulian/5d608dbf0d823014412da6 82/menggandeng-umkm-banua-melejit-di-era-digital (Diakses pada 25 November 2019)
Mardiasmo, M. B. A. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Rahayu,  Ning.  “UMKM  Jadi  Sektor  Unggulan  Perekonomian Indonesia”.  https://www.wartaekonomi.co.id/read162531/umkm- jadi-sektor-unggulan-perekonomian-indonesia.html  (Diakses  pada 25 November 2019)
Ratnawati,  J.,  &  Hernawati,  R.  I.  2016.  Dasar-Dasar  Perpajakan. Deepublish.
Ratri, Firda Aini Nur Rahma. 2019. Tinjauan atas Penerapan PP No. 23  Tahun  2018 terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  dan  Penerimaan Pajak  di  KPP  Pratama  Semarang  Candisari.  Tangerang  Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN
Republik  Indonesia.  2008.  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2008.  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2008  tentang Perubahan Keempat Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2009.  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 2009  tentang Perubahan Keempat Atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Jakarta:  Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Jakarta:  Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 107/PMK.011/2013  tentang  Tata  Cara  Penghitungan,  Penyetoran, dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  dari  Usaha  Yang  Diterima  atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2017.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  serta  Pengukuhan  dan Pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak.  Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2017.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 210/PMK.01/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2018.  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 99/PMK.03/2018  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Sekretariat Negara.
Saeroji,  Oji.  “Menakar  Kadar  Kepatuhan  Wajib  Pajak”. https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan- wajib-pajak (Diakses pada 23 Mei 2020).
Suci, Y. R. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. Cano Ekonomos, 6(1), 51-58.
Zulvina, Susi. 2011. Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak Program Diploma  I  Keuangan  Spesialisasi  Pajak.  Jakarta:  Sekolah  Tinggi Akuntansi Negara