Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)

## Muhtadi
Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung Gedung B FH Unila Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung email : rajahiu@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  landasan  teoretis  dan  landasan  yuridis pengaturan  desa  dan/atau  sebutan  lainnya  dalam  peraturan  daerah  di  Tulang Bawang  Barat.  Menggunakan  pendekatan  yuridis  dogmatik,  disimpulkan  bahwa landasan teoretis pengaturan kampung dengan perda antara lain mencakup sejarah penamaan,  asal-usul  kampung,  dan  wewenang  pemerintahan  daerah  dalam mengatur kampung dengan peraturan daerah. Adapun landasan yuridis pengaturan kampung  dengan peraturan daerah adalah sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 Lampiran  II  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : Kampung, Desa, dan Peraturan daerah.

## I. Latar Belakang
Sejak  Hindia  Belanda  otonomi desa  merupakan  salah  satu  bentuk pengakuan  yang  diberikan  oleh Kerajaan  Belanda  terhadap  struktur dan  pelaksanaan  pemerintahan  asli yang  telah  tumbuh  dan  berkembang di wilayah nusantara sebelum kedatangan Belanda. Pasca kemerdekaan, meskipun sempat terjadi  penyeragaman  penamaan  dan pemahaman  terhadap  pemerintahan masyarakat terendah tersebut, namun peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  eksistensi  pemerintahan desa  atau  nama  lainnya  mempuyai semangat yang sama, yaitu : (1) Keanekaragaman,  yang  memiliki makna  bahwa  istilah  Desa  dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.  Hal  ini  berarti  pola penyelenggaraan  pemerintahan serta  pelaksanaan  pembangunan di  Desa  harus  menghormati sistem  nilai  yang  berlaku  pada masyarakat  setempat  namun harus tetap mengindahkan sistem nilai  bersama  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dalam kaitan  ini  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  menegaskan  bahwa Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan desa  harus  mampu  mewujudkan paran  aktif  masyarakat  agar masyarakat  senantiasa  memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama  sebagai  sesama  warga desa; (3) otonomi  asli,  memiliki  makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat  setempat  didasarkan
pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat  setempat  namun harus  diselenggarakan  dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman; (4) Demokratisasi,  memiliki  makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelaksanaan pembangunan  di  Desa  harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi  melalui  BPD  dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa; (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelaksanaan  pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan kesejahteraan masyarakat melalui  penetapan  kebijakan, program  dan  kegiatan  yang sesuai  dengan  esensi  masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 1 Desa  atau  sebutan  lain  dalam
Pasal  1  angka  12  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah 2 sebagaimana diubah  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008, 3 adalah  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang    berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat
1 Penjelasan  Umum  angka  10  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, lihat juga Penjelasan  Umum  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
2 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia (LNRI)  Tahun  2004  Nomor  125, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4437.
3 LNRI  Tahun  2008  Nomor  59,  TLNRI Nomor 4844.
yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Pemda mengakui otonomi yang dimiliki  desa dan  kepada  desa  melalui  pemerintah desa  dapat  diberikan  penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah  untuk  melaksanakan  urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa  di  luar  desa  geneologis  yaitu desa  yang  bersifat  administratif seperti  desa  yang  dibentuk  karena pemekaran  desa  ataupun  karena transmigrasi  ataupun  karena  alasan lain  yang  warganya  pluralistis, majemuk,  ataupun  heterogen,  maka otonomi desa akan diberikan kesempatan  untuk  tumbuh  dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. Kewenangan  desa  berdasarkan Pasal  206  UU  Pemda  adalah mencakup : a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal- usul desa. b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi,  dan/atau  pemerintah kabupaten/kota. d. urusan  pemerintahan  lainnya yang  oleh  peraturan  perundang- perundangan diserahkan kepada desa. Pembentukan  desa  merupakan upaya  konstitusional  dalam  rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat,  memperpendek  rentang kendali  pelayanan,  serta  sebagai upaya  peningkatan  demokratisasi masyarakat desa. Kabupaten Tulang Bawang Barat  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 2008,  yang  berdasarkan  wewenang yang  diatur  dalam  undang-undang
pembentukan tersebut, serta berdasarkan  Pasal  18  ayat  (6)  UUD Tahun  1945,  dan  juga  kewenangan yang  diatur  dengan  undang-undang Pemda,  beserta  PP  Nomor  38  Tahun 2007,  menggunakan  nomenklatur kampung sebagai padanan dari istilah desa  sebagaimana  diintrodusir  dalam Perda  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Kampung Serta Perubahan  Status  Kampung  Menjadi Kelurahan. Sebagai  daerah  otonom  baru, kampung  dalam  wilayah  Kabupaten Tulang  Bawang  Barat  merupakan hasil  bentukan  dari  pemerintah daerah induk, yaitu Kabupaten Tulang
Bawang.  Untuk  mempercepat  proses pembangunan,  pemberian  pelayanan kepada  masyarakat  seta  sebagai upaya mengikuti sertakan masyarakat dalam  proses  demokratisasi,  maka terhadap  kampung-kampung  induk yang  telah  memenuhi  persyaratan dalam  pemekaran  yang  meliputi  :  a). jumlah penduduk; b). luas wilayah; c). bagian  wilayah  kerja;  d).  perangkat;
dan  e).  sarana  dan  prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2006 tentang  Pembentukan,  Penghapusan, Penggabungan  Desa  Dan  Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dapat dilakukan  pembentukan  kampung baru yang dibentuk dengan peraturan daerah.  Salah  satu  kampung  induk yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pemekaran adalah Kampung Indraloka  Dua  sehingga  menjadi  tiga kampung,  yaitu  Kampung  Indraloka Jaya  dan    Indraloka  Mukti,  serta kampong  induk,  Indraloka  Dua Kecamatan Way Kenanga. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan  baik  secara vertical  ataupun  horizontal,  serta
menjamin  bahwa  peraturan  daerah tentang  pembentukan  kampung  di Kecamatan  Kenanga  tersebut  tidak menghambat  invetasi,  pembangunan dan  kepentingan  umum,  maka kegiatan  pengkajian  secara  akademis melalui  Naskah  Akademik  yang menghadirkan  argumentasi  filosofis, yuridis  dan  sosiologis  menjadi penting.  Dengan  demikian,    apa  yang menjadi  landasan teoretis dan landasan yuridis dalam pembentukan kampung  di  Kabupaten  Tulang Bawang Barat? II. Pembahasan 2.1. Landasan Teoretis Pasal  18  ayat  (1)  UUD  Tahun 1945 setelah perubahan menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur dengan Undang-Undang. Dari pengaturan tersebut, desa merupakan bagin dari pemerintahan daearah. 4 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok  Pemerintahan  di  Daerah 5 hanya menyebutkan bahwa pengaturan  tentang  Pemerintahan Desa  ditetapkan  dengan  Undang- undang. Untuk kemudian diimplementasikan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 5 Tahun  1979  tentang  Pemerintahan Desa. 6 Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1979  mengartikan desa sebagai :
4 Moch.  Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Setara, Malang, 2012, hlm. 36.
5 LN  Tahun  1974  Nomor  38,  TLN  No. 3037.
“....suatu wilayah yang ditempati oleh  sejumlah  penduduk  sebagai kesatuan  masyarakat  termasuk  di dalamnya kesatuan masyarakat hukum  yang  mempunyai  organisasi pemerintahan  terendah  langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan  rumah  tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, sebelum adanya UU Desa 1979 tersebut, Inpres Nomor  5  Tahun  1976  menyebutan bahwa  desa  adalah  desa  dan masyarakat  hukum  yang  setingkat dengan  nama  asli  lainnya  dalam pengertian terirorial-administratif langsung di bawah kecamatan. Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang
Pemerintahan  Daerah 7 mengartikan desa sebagai “Desa atau yang disebut dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  Desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan  mengurus kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Pasal  1  angka  12  UU  Pemda 2004  menyebutkan  bahwa  Desa  atau sebutan  lainnya,  selanjutnya  disebut desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian berkarakter pluralisme yang menyebutkan istilah lain sebagaimana pengertian dalam peraturan perundang-undangan tersebut, menurut Bagir Manan adalah,
pertama bahwa  pemerintahan  desa tidak harus menggunakan nama desa.
Diperbolehkan  menggunakan  nama menurut  adat  istiadat  seperti dusun, marga,  nagari,  meunasah,  gampong, negorij dan  lain  sebagainya,  dan kedua ,  pengakuan  terhada  otonomi asli. 8 Secara mutatis mutandis sebagian pijakan dasar toeretis dalam bagian ini merupakan pengambilalihan dari landasan teoretis  yang  terdapat  dalam  Naskah Akademik  RUU  Desa  Direktorat Pemerintahan  Desa  Dan  Kelurahan Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan Masyarakat  Dan  Desa  Departemen Dalam  Negeri  Tahun  2007  yang mencakup  substansi  teori  tentang penggabungan,  penghapusan  dan pembentukan  Desa;  isu  kedudukan dan kewenangan Desa; isu penyelenggaraan  pemerintahan  Desa; isu  perencanaan  pembangunan  Desa; keuangan Desa; isu lembaga kemasyarakatan;  dan  isu  kerjasama antar Desa. Namun  demikian,  bagian  yang dianggap mempunyai relevansi langsung dengan rencana pembentukan Perda tentang Pembentukan  Kampung  Indraloka Jaya  dan  Indraloka  Mukti  adalah bagian dari teori pertama yang terkait dengan  Penggabungan,  Penghapusan dan  Pembentukan  Desa.  Demikian pula  realitas  normatifnya,  RUU  Desa hadir  sebelum  terbentuknya  PP  No. 72  Tahun  2005  tentang  Desa  serta Permendagri  Nomor  28  Tahun  2008 tentang  Pembentukan,  Penghapusan, Penggabungan  Desa  Dan  Perubahan
Status Desa Menjadi Kelurahan.
Fakta  penting  terkait  dengan penggabungan,  penghapusan  dan pembentukan  desa  adalah Pertama ,
8 Ateng  Syafrudin,  dan  Suprin  Na’a,
Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional  dan  Hukum  Modern  Dalam Desain  Otonomi  Desa, Alumni,  Bandung,
2010, hlm. 12.
luasan geografis dan demografis Desa menjadi  isu  penting  dalam  otonomi Desa, terutama sebagai basis kekuatan sumber daya lokal. Berdasarkan  kalkulasi  nominal,  Desa umumnya  mempunyai  keterbatasan luas  wilayah,  jumlah  penduduk, potensi  Desa,  dan  lain-lain.  Provinsi NAD  mempunyai  jumlah  penduduk sebesar 3.899.290 jiwa, yang mendiami  wilayah  seluas  56.500,51 Km2  dan  Desa  sejumlah  5.853  dan kelurahan  112.  Tetapi  Sumatera Utara,  dengan  penduduk  sebesar 12.333.974  dan  wilayah  seluas
72.427,81  (lebih  besar  dari  NAD), mempunyai  Desa/kelurahan  lebih sedikit dari NAD, yakni 4.924 dan 547 kelurahan.  Sumatera  Barat  yang mempunyai  penduduk  lebih  besar dari  NAD  (yakni  sebesar  4.549.383 jiwa  pada  tahun  2007),  tetapi  hanya mempunyai  Desa  (Nagari)  sebanyak 634  ditambah  256  kelurahan.  Jumlah Desa  yang  relatif  kecil  juga  terjadi  di Bangka Belitung (266 Desa), Kepulauan  Riau  (144  Desa),  Daerah Istimewa Yogyakarta (391 Desa), Bali (602 Desa), NTB (711 Desa), Sulawesi Tenggara  (364),  dan  Gorontalo  (312 Desa). Jawa Tengah (seluas 32.799,71 Km2  dan  berpenduduk  32.952.040 jiwa)  dan  Jawa  Timur  (seluas 46.689,64 dan berpenduduk 37.076.283  jiwa)  memegang  rekor kepemilikan  Desa,  yakni  masing- masing 7.817 Desa dan 744 kelurahan serta  7.682  Desa  dan  785  kelurahan. Jawa  Tengah  yang  memiliki  luas wilayah  dan  jumlah  penduduk  lebih kecil  daripada  Jawa  Timur  dan  Jawa Timur, tetapi mempunyai jumlah Desa terbanyak di Indonesia. Kalau dihitung  secara  rata-rata  setiap Desa/kelurahan  di  Jawa  Tengah mempunyai  wilayah  seluas  3,83  Km2 dan  berpenduduk  rata-rata  3.849 jiwa.  Sementara  tetangganya,  DIY, mempunyai  komposisi  yang  lebih menarik daripada Jawa Tengah, yakni rata-rata Desa/kelurahan mempunyai
wilayah  seluas  7,15  Km2  dan  dihuni penduduk oleh sekitar 7.488 jiwa. Sejauh  ini  belum  terdapat ukuran  yang  ideal  untuk  luasan wilayah sebuah Desa, sebagai kekuatan  penopang  bagi  otonomi Desa,  karena  potret  yang  kontras antara  NAD  dan  Sumatera  Barat  di satu sisi serta Jawa Tengah dan DIY di sisi  lain  bisa  menjadi  bahan  kajian berikutnya.  Tetapi  beberapa  orang, termasuk  pada  sosiolog  seperti  Selo Soemardjan  (1992)  maupun  Nasikun (2004)  masih  meragukan  apakah mungkin  kecilnya  ukuran  Desa menjadi basis yang kuat bagi otonomi Desa. Karena itu keduanya mengusulkan perlunya penggabungan Desa-Desa  yang  kecil  seperti  pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada  masa  Sultan  HB  IX.  Kondisi geografis, demografis maupun spasial Desa  itu  tentu  merupakan  masalah yang  harus  diperhatikan  dalam mendisain otonomi Desa.
Sedangkan  setelah  lahirnya  PP Nomor  72  tahun  2005  tentang  desa yang  diikuti  dengan  pengesahan Permendagri  Nomor  28  Tahun  2006 tentang  Pembentukan,  Penghapusan, Penggabungan  Desa  Dan  Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka standarisasi  jumlah  penduduk  dan luasnya  setiap  desa  adalah  sebagai berikut : 1. wilayah  Jawa  dan  Bali  paling sedikit  1500  jiwa  atau  300  Kepala Keluarga; 2. wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga; dan 3. wilayah Kalimantan, NTB , NTT,
Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga.
Selain  ukuran  di  atas,  ada  juga masalah  lain  yang  muncul  paralel dengan  ukuran  Desa,  yakni  masalah pemekaran  dan  penggabungan  Desa.
Desa-desa  di  Jawa  Tengah  umumnya tidak  mau  digabung.  Di  Luar  Jawa terjadi  kecenderungan  pemekaran Desa,  apalagi  di  daerah  transmigrasi
yang  selalu  menambah  jumlah  Desa. Jumlah  Desa  di  Indonesia  dari  tahun ke  tahun  semakin  bertambah  banyak (pemekaran  Desa).  Pada  tahun 1969/70,  tercatat  sejumlah  44.478 Desa  kemudian  bertambah  menjadi 45.587  Desa  pada  tahun  1973/74, bertambah  lagi  sekitar  15  ribu Desa/kelurahan menjadi 60.645 pada tahun 1978/79. Pada tahun 1983/84, ketika  terjadi  penataan  Desa  baru berdasarkan  UU  No.  5/1979,  jumlah Desa/kelurahan  bertambah  menjadi 66.437.  Sekarang,  2007,  jumlah Desa/kelurahan  mencapai  69.926, meskipun  Sumatera  Barat  sejak 2000/2001  melakukan  penciutan Desa sekitar 5000-an. Hal ini menunjukkan bahwa laju pemekaran  Desa  jauh  meningalkan laju penghapusan atau penggabungan Desa.  Beberapa  studi  menunjukkan bahwa  bertambah  jumlah  Desa  ini lebih didasarkan pada motif: perebutan  sumber  daya;  politik pembentukkan dan pemekaran kecamatan  dan  kabupaten  baru; politik etnikidentitas; primordialisme; memperbesar  akses sumberdaya  dari pemerintah  dan  sebagainya.  Di Sumatera  Barat,  misalnya,  terjadi pembengkakan jumlah Desa dari 500- an menjadi 5000-an pada tahun 1980- an karena dimaksudkan sebagai siasat lokal untuk memperbanyak perolehan Bantuan  Desa.  Tetapi  yang  menarik, setelah  kembali  ke  Nagari,  Sumatera Barat melakukan penggabungan Desa kembali sesuai dengan satuan teritorial  semula,  yakni  dari  5000-an menjadi sekitar 600-an Nagari. Kedua , penggabungan, penghapusan  dan  pembentukan  Desa sangat  terkait  dengan  persyaratan yang  ditetapkan  oleh  kerangka regulasi. Pada zaman Belanda pengaturan  mengenai  Penggabungan, Penghapusan  dan  Pembentukan  Desa (P3D)  secara  yuridis  termuat  dalam Bijblad  no.  9308  yang  ditetapkan dengan gouvernementsbesluit tanggal 28  Oktober  1919  Nomor  13  tentang
penggabungan  dan  pemecahan  Desa. Tujuan  dari  pemerintah  Belanda untuk  mengadakan  penggabungan Desa adalah untuk memperkuat dasar kemasyarakatan Indonesia. Menurut Soetardjo, yang berhak untuk  mengambil  inisiatif  dalam penggabungan  atau  pemecahan  Desa adalah:  (1)  Pamong  Praja;  (2) Pemerintah  daerah  Kabupaten;  atau (3) Rakyat Desa bersangkutan. Syarat-syarat penggabungan atau  pemecahan  Desa  di  dasarkan pada  luas  wilayah,  jumlah  penduduk dan  kekuatan  untuk  membiayai dirinya  sendiri.  Namun  berdasarkan hasil  pengkajian  dikemukakan  bahwa penggabungan  atau  pemecahan  Desa tidak  disenangi  oleh  masyarakat.
Penggabungan  atau  pemecahan  Desa dapat  menyebabkan  lemahnya  ikatan masyarakat  yang  ada  di  dalam  Desa (Desa-verband), bahkan dapat mengakibatkan  lemahnya  hubungan antara masyarakat dan kepala Desanya. Pasca kemerdekaan, pengaturan tentang  penggabungan,  penghapusan dan pembentukkan Desa diatur dalam UU dan peraturan perundang- undangan  lainnya.  Dalam  UU  no.  32 Tahun  2004,  P3D  diatur  dalam  pasal 200 ayat ayat 2 yang menyebutkan : “
Pembentukkan,  penghapusan  dan atau  penggabungan  Desa  dengan memperhatikkan  asal  usulnya  atas prakaras masyarakat”. Persyaratan itu tentu  saja  sangat  longgar  karena Penggabungan,  Penghapusan  dan Pembentukan Desa  hanya  didasarkan pada prakarsa masyarakat. Akibatnya jumlah  pemekaran  Desa  menjadi semakin besar, tanpa memperhatikkan aspek-aspek kapasitas  pemerintahan,  maupun kemampuan keuangan. Ketiga ,  sejalan  dengan  proses modernisasi,  maka  beberapa  Desa kemudian berubah menjadi kelurahan.  Secara  regulatif  hal  ini dimungkinkan  oleh  UU  No.  32  Tahun 2004  yang  dalam  pasal  200  ayat  3
menyebutkan  “  Desa  di  kabupaten/ kota  secara  bertahap  dapat  diubah atau  disesuaikan  statusnya  menjadi kelurahan  sesuai  dengan  usul  dan prakaras  pemerintah  Desa  bersama badan  permusyawaratan  Desa  yang ditetapkan oleh Perda”. Namun, dalam perubahan  status  Desa  menjadi kelurahan  timbul  permasalahan  yang menyangkut peralihan pemilikan aset dan  perubahan  perangkat  Desa. Peralihan  itu  tentu  saja  berpengaruh terhadap system penganggaran daerah. Keempat , Pemekaran Desa tidak diikuti dengan penetapan dan penegasan  batas  Desa  di  dalam  peta Desa  dan  penyelesaian  kejelasan pembagian aset Desa. Akibatnya pasca pemekaran  muncul  konflik  antara Desa  induk  dengan  Desa  pemekaran atau  bahkan  antara  Desa  pemekaran dengan Desa tetangga. Logemann  sebagaimana dikutip A.  Hamdi  S.  Attamimi  menyebutkan bahwa ”...pengalihan sistem pemerintahan  ”Republik  Desa”  ke dalam  sistem  pemerintahan  negara Indonesia  yang  modern  itu  dengan memindahtanamkan  (overplanting) dari desa yang memenuhi kebutuhannya  sendiri  (autarke  dorp) kepada  negara  modern  (moderne staat), meski disangsikan keberhasilannya. 9 Desa secara historis merupakan cikal  bakal  dari  pembentukan  Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian pentingnya kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sampai  kemudian  menjadi  salah  satu dalam  pembahasan  di  BPUPKI  dan
9 A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara:  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan presiden yang Berfungi Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu  Peita    I- Pelita  IV, Disertasi  Fakultas  Hukum  UI, Jakarta, hlm. 104.
PPKI yang kemudian melahirkan UUD Tahun  1945  dengan  menempatkan desa sebagai salah satu substansi yang diakui negara.
Eksistensi  desa  telah  ada  sejak lama  misalnya  ditemukan  dalam berbagai  literatur  yang  menyebutkan kberadaannya  sebagai  pemerintahan terendah  di  Indonesia  dahulu  kala bukan berasal dari budaya barat, yang berada  langsung  di  bawah  kerajaan, serta berbentuk desa yang mempunyai  hak  khusus  tertentu seperti  desa  kramat,  perdikan  atau istilah  lain  memberikan  karakteristik tersendiri  setiap  desa  tersebut. Mohammad Yamin antara lain menyebutkan  bahwa  desa  yang mempunyai  otonomi  sebagaimana yang  dikenal  saat  ini  juga  ditemukan dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit, sebutannya adalah swagrama (grama). Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagaimana dikutip  Ateng  Syafrudin  dan  Suprin Na’a  adalah  suatu  daerah  hukum dapat  dikategorikan  sebagai  desa apabila memenuhi syarat-syarat :
a. Mempunyai  wilayah  sendiri  yang ditentukan  dengan  batas-batas yang sah; b. Berhak  untuk  mengurus  dan mengatur pemerintahan dan rumah tangga sendiri; c. Berhak  memilih  atau  mengangkat kepada  daerahnya  atau  majelis pemerintahan sendiri;
d. Berhak  mempunyai  harta  benda dan sumber keuangan sendiri;
e. Berhak atas tanah sendiri;
f. Berhak  untuk  memungut  pajak sendiri. 10
Namun  demikian,  konstitusi mengatur  dan  mengakui  bahwa pemerintahan  desa  yang  didasarkan kepada adat isiadat, atau asal usulnya yang  bersifat  istimewa  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18  UUD  1945 asli  dan  penjelasan  pasal  tersebut
adalah  selain  syarat-syarat  teoretis tersebut juga memberikan kesempatan kepada desa (adat) untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri berdasarkan  asal  usulnya  yang bersifat spesifik di setiap desa. Setelah  perubahan  UUD  Tahun 1945, substansi Pasal 18 yang semula sekedar  menyebutkan  desa  dalam penjelasannya, kemudian ditempatkan sebagai ketentuan normatif dalam batang tubuh sehingga  menjadi  Pasal  18B  ayat  (2) yang  menyebutkan  bahwa  Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut  Jimly  Asshiddiqie, substansi  pengaturan  pasal  tersebut adalah berarti : a. Pengakuan  eksisteni  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya; b. Satu-kesatuan tersebut harus bersifat khusus atau tertentu pula; c. Masyarakat  hukum  adat  masih hidup;
d. Berada dalam lingkungan tertentu; e. Pengakuan  dan  penghormatan diberikan  berdasarkan  ukuran kelayakan  manusia  sesuai  dengan perkembangan peradaban bangsa; f. Pengakuan  dan  penghormatan tidak  boleh  mengurangi  makna Indonesia  sebagai  stau  negara kesatuan. 11 2.2. Landasan Yuridis Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini
11 Jimly  Asshiddiqie, Konsolidasi  Naskah UUD  1945  Setelah  Perubahan  Keempat ,
Pusat  Study  HTN,  FH  UI,  Jakarta,  2002, hlm. 24. dimaksudkan untuk mengetahui kondisi  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  substansi  atau  materi  yang akan  diatur.  Dalam  kajian  ini  akan diketahui  posisi  dari  peraturan daerah  yang  baru.  Analisis  ini  akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  serta  posisi  dari peraturan  daerah  untuk  menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal  18  ayat  (6)  UUD  Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional bagi bagi Pemerintahan daerah untuk menetapkan  peraturan  daerah dan  peraturan-peraturan  lain untuk  melaksanakan  otonomi dan  tugas  pembantuan.  Selain dari  itu,  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD Tahun 1945 memberikan penagasan akan eksistensi kampung sebagai kesatuan masyarakat terendah dalam hirarki  pemerintahan  di  daerah, “Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hokum  adat  serta hak-hak  tradisonalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam Undang-Undang. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437)  sebagaimana  telah diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Pasal  14  UU  Pemda memberikan kewenangan kepada daerah  kabupaten/kota  untuk mengurusi  kewenangan  yang bersifat  wajib  dalam  skala kabupaten/kota yang meliputi : a. perencanaan  dan  pengendalian pembangunan;  b.  perencanaan, pemanfaatan,  dan  pengawasan tata  ruang;  c.  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum;    e.  penanganan  bidang kesehatan;  f.  penyelenggaraan pendidikan;  g.  penanggulangan masalah  sosial;  h.  pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha  kecil  dan  menengah;  j. pengendalian  lingkungan  hidup; k.  pelayanan  pertanahan;  l. pelayanan  kependudukan,  dan catatan  sipil;  m.  pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi  penanaman  modal; o.  penyelenggaraan  pelayanan dasar  lainnya;  dan  p.  urusan wajib  lainnya  yang  diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan. Disamping  urusan  wajib tersebut,  pemerintah  daerah Kabupaten/kota mempunyai urusan  pilihan  yang    meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata  ada  dan  berpotensi  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,  kekhasan,  dan  potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Otonomi daerah memberikan  hak,  wewenang  dan kewajiban kepada daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus rumah  tangganya  sendiri.  Pasal 21 menjelaskan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah  mempunyai  hak:  a. mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih  pimpinan  daerah;  c. mengelola  aparatur  daerah;  d. mengelola  kekayaan  daerah;  e. memungut  pajak  daerah  dan retribusi  daerah;  f.  mendapatkan bagi  hasil  dari  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber daya  lainnya  yang  berada  di daerah;  g.  mendapatkan  sumber- sumber  pendapatan  lain  yang sah;  dan  h.  mendapatkan  hak lainnya  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban kabupaten/kota  sebagai  daerah otonom berdasarkan Pasal 22 UU Pemda  adalah  meliputi  :  a. melindungi  masyarakat,  menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan  dan  pemerataan;  e. meningkatkan  pelayanan  dasar pendidikan; f. menyediakan fasilitas  pelayanan  kesehatan;  g. menyediakan  fasilitas  sosial  dan fasilitas  umum  yang  layak;    h. mengembangkan  sistem  jaminan sosial;  i.  menyusun  perencanaan dan  tata  ruang  daerah;  k. mengembangkan  sumber  daya produktif di daerah; l. melestarikan  lingkungan  hidup; m. mengelola administrasi kependudukan;  n.  melestarikan nilai sosial budaya; o. membentuk dan menerapkan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan  kewenangannya;  dan  p. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara  khusus,  UU  Pemda 2004  mengatur  dan  mengakui keberadaan  desa  dalam  Bab  XI tentang  Desa,  mulai  Pasal  200 sampai  Pasal  216.  Pengaturan tersebut meliputi enam hal, yaitu bagian  umum  yang  menegaskan keberadaan  desa  dalam  dan menjadi  pemerintahan  daerah yang  dibuat  dengan  peraturan daerah, kedua, mengatur pemerintah kampung yang terdiri dari kepala kampung dan perangkat kampung, ketiga mengatur  Badan  Perwakilan Kampung  yang  bertindak  serupa dengan  legislatif  di  tingkat kampung,  keempat,  mengatur pembentukan lembaga lain dalam kampung  yang  mempunyai  tugas untuk bekerjasama meningkatkan kesejahteraan masyarakat  kampung,    kelima mengatur  keuangan  kampung, termasuk  sumber-sumber  dan keenam mengatur kerjsama kampung. Bagian  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  pengaturan yang    terdapat  dalam  Pasal  216 yang mengatur keberadaan kampung  untuk  diatur  dalam perda  dengan  memperhatikan asal-usul  atau  adat  istiadat daerah. Pasal 216 (1) Pengaturan lebih lanjut  mengenai  desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Perda, sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1),  wajib  mengakui dan menghormati
hak,  asal-usul,  dan adat istiadat desa. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (UU  P3)  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor  82,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Pasal 14 UU P3 menegaskan bahwa  materi  muatan  Perda adalah  berisi  substansi  yang mengatur dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah dan  tugas  pembantuan  serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi. Disamping  itu,  lampiran  II  UU  P3 angka  39  dan  40  memberikan penegasan dasar peraturan perundang-undangan  yang  dapat dijadikan dasar dalam pembuatan peraturan  daerah,  yaitu  Pasal  18 ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Undang-Undang  tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan  Perundang–undangan di  bawah  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung  pembentukan  Peraturan Perundang–undangan,  Peraturan Perundang–undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. 4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota
Salah  satu  urusan  wajib  yang terdapat  dalam  Pasal  7  adalah pembinaan  masyarakat  dan  desa, artinya  pembentukan  kampong  yang menjadi  cikal  bakal  konstitusinal penyelenggaran  pemerintahan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat  desa  adalah  salah  satu urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan wajib dimaksud meliputi  a.  pendidikan;  b.  kesehatan; c.  lingkungan  hidup;  d.  pekerjaan umum;  e.  penataan  ruang;  f. perencanaan pembangunan; g. perumahan;  h.  kepemudaan  dan olahraga;  i.  penanaman  modal;  j. koperasi  dan  usaha  kecil  dan menengah;  k.  kependudukan  dan catatan  sipil;  l.  ketenagakerjaan;  m. ketahanan  pangan;  n.  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga  berencana  dan  keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi  dan  informatika;  r. pertanahan;  s.  kesatuan  bangsa  dan politik  dalam  negeri;  t.  otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat  daerah,  kepegawaian,  dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat  dan  desa;  v.  sosial;  x. kebudayaan;  y.  statistik;  z.  kearsipan; dan aa. perpustakaan. Sedangkan  urusan  pilihan adalah  urusan  pemerintahan  yang secara  nyata  ada  dan  berpotensi untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sesuai  dengan  kondisi,
kekhasan,  dan  potensi  unggulan daerah  yang  bersangkutan,  yang meliputi :  a. kelautan dan perikanan; b.  pertanian;  c.  kehutanan;  d.  energi dan  sumber  daya  mineral;  e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. Ketransmigrasian, yangditetapkan    oleh  pemerintahan daerah. 5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun  2005  tentang  Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2005  Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) PP ini merupakan implementasi  dari  Pasal  216  UU Pemda  2004  yang  mengalami perubahan  dengan  UU  No.  3 Tahun  2005  dan  UU  No  8  Tahun 2005.  Dalam  PP  disebutkan secara jelas pengertian desa yang didalamnya  mencakup  istilah kampung  atau  padanan  lainnya digunakan  untuk  menyebutkan sistem  pemerintahan  setingkat desa. Pasal  2  ayat  (2)  mengatur syarat  pembentukan  kampung yang  meliputi  jumlah  penduduk, luas  wilayah,  wilayah  kerja, perangkat  serta  sarana  dan prasarana  pemerintahan  yang diharapkan  dapat  menunjang jalannya roda peemrintahan kampung. Secara normatif, pembentukan kampung berdasarkan  PP  ini  adalah merujuk  kepada  Pasal  4  yang menegaskan keberadaan peraturan  daerah  yang  menjadi ujung tombak pembentukan suatu kampung, tetapi pengimplementasiannya dilaksanakan berdasarkan peraturan  menteri  dalam  negeri, serta dilaksanakan dengan memperhaikan  hak  asal  usul, adat  istiadat  dan  sosial  budaya masyarakat yangakan dibentuk. Pasal 4 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan
berpedoman  pada  Peraturan Menteri. (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) wajib mengakui  dan  menghormati hak asal-usul, adat istiadat dan sosial  budaya  masyarakat setempat. 6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79 Tahun  2005  tentang  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) Penyelenggaraan pemerintahan  desa  merupaksan satu kesatuan dengan pemerintahan  daerah,  sehingga dalam pelaksanaan pengawasannya, pemerintah daerah melalui inspektorat melakukan pengawasan dna pembinaan terhadap penyelenggaraan  pemerintahan desa,  dan  apabila  berdasarkan hasil pengawasan terdapat temuan,  maka  pemerintahan mempunyai kewajiban yang sama dengan  pemerintahan  daerah untuk  melakukan  apa  yang menjadi perintah dari inspektorat tersebut. 7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  28  Tahun  2006  tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan  Status  Desa  Menjadi Kelurahan Permendagri merupakan impelementasi  dari  Pasal  4  ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005 tentang Desa.  Permendagri mengatur syarat-syarat
pembentukan, penghapusan, penggabungan  dan  perubahan status desa menjadi kelurahan. Berdasarkan Pasal 2, pembentukan desa atau kampung adalah bertujuan untuk meningkatkan  pelayanan  publik guna  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari jumlah penduduknya,  Kampung  Indra Loka  II  dapat  dimekarkan menjadi  maksimal  8  kampung baru, tetapi dalam raperda hanya membentuk 2 kampung baru dari induknya,  sehingga  berjumlah menjad tiga kampong baru. Selain keharusan syarat minimal jumlah penduduk, permendagri mengatur pula syarat pembentukan  kampong  harus terpenuhi  adanya  a.  luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan  pelayanan  dan pembinaan masyarakat; b. wilayah  kerja  memiliki  jaringan perhubungan  atau  komunikasi antar  dusun;  c.  sosial  budaya yang dapat menciptakan kerukunan  antar  umat  beragama dan  kehidupan  bermasyarakat sesuai  dengan  adat  istiadat setempat;  d.  potensi  desa  yang meliputi  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  manusia;  e.  batas desa  yang  dinyatakan  dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan  peraturan  daerah;  dan  f. sarana  dan  prasarana  yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan. Pasal  5  mengatur  bahwa dalam  pembentukan  kampung baru, pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat  desa  yang  akan mengalami  pemekaran,  yang pada  akhirnya  dientuk  raperda
untuk    diusulkan  kepada  DPRD guna  mendapat  pembahasan bersama serta selanjutnya memperoleh  perstujuan  secara depinitif  sebagai  perda  yang membentuk kampung, yang dalam  hal  ini  adalah  Indra  Loka Mukti  dan  Indra  Loka  Jaya. Dengan demikian, kehadira kedua  kampong  tersebut  dalam penyelenggaraan  pemerintahan daerah kabupaten Tulang Bawang  Barat  menjadi  legal sehingga mempunyai status hokum  yang  sederajat  dengan kampong-kampung lainnya dalam perlakuan, pembinaan dan pemngawasan  oleh  pemerintah daerah. 8. Peraturan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  Barat  Nomor  8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan  Penghapusan  Kampung  dan Perubahan Status Kmapung Menjadi  Kelurahan  (lembaran Daerah  Tahun  2011  Nomor  8, Tabahan Lembaran Daerah Nomor 9) Perda ini merupakan perwujudan Pasal 4 PP 72 Tahun 2005 tentang desa dan Permendagri  28  Tahun  2006. Pembentukan dasar hukum pembentukan  kampung  dalam bentuk perda merupakan kewajiban  pemerintah  daerah yang sebelumnya dilakukan penjaringan terhadap masyarakat akan  [pelu  tidaknya  dilakukan pembentukan  kampung  yang baru.  Jika,  proses  tersebut  telah dilaksanakan,  Pasal  4  Perda mengatur adanya kewajiban kepala  daerah  Tulang  Bawang untuk mengajukan Raperda pembentukan  kampung  tersebut kepada  DPRD  untuk  selanjutnya
mendapatkan  pembahasan  dan persetujuan bersama.
Berdasarkan sinkronisasi dan harmoniasi  peraturan  perundang- undangan  tersebut,  maka  landasan atau  pertimbangan  hokum  dalam pembentukan peraturan perundangan  merupakan  cara  agar tidak  terjadi  tumpang  tindih  baik secara  vertical  ataupun  horizontal. Sesuai dengan pedoman yangterdapat  dalam  lampiran  II angka  39  dan  40  UU  P3,  maka landasan yuridis yang dipergunakan dalam Raperda tentang  pembentukan  kampung adalah meliputi antara lain : 1. Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 125,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  50  Tahun  2008 tentang  Pembentukan  Kabupaten Tulang  Bawang  Barat  di  Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia  Tahun 2008  Nomor  187,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan Lembaran  Negara  Tahun  2011 Nomor  82,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79 Tahun  2005  tentang  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor  165,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  72  Tahun  2005 Tentang  Desa  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor 158,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  28  Tahun  2006  tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan,  dan  Penggabungan Desa,  dan  Perubahan  Status  Desa menjadi  Kelurahan; 10. Peraturan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  Barat  Nomor  8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status Kampung Menjadi  Kelurahan  (Lembaran Daerah  Tahun  2011  Nomor  8 tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); III. Penutup 3.1. Simpulan a. Landasan teoretis dalam pembentukan kampung di Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat adalah  mencakup  asal  usul kampung, kedudukan dan wewenang  pemerintahan  daerah dalam mengatur kampung dengan peraturan daerah. b. Landasan  Yuridis  pembentukan kampung  adalah  sebagaimana dimaksud  angka  39  dan  40 Lampiran  II  Undang-Undang  No.
12 Tahun 2011.
3.2. Saran Diperlukan  penelitian  lebih lanjut  terhadap  kelayakan  dalam pembentukan kampung-kampung yang  baru  di  wilayah  tulang  bawang barat  dengan  mencakup  pemenuhan standar minimal yang terdapat dalam Pasal  3  huruf  c  sampai  huruf  g Permendagri Nomor 28 Tahun 2006.

## Daftar Pustaka
Moch.  Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa, Setara, Malang, 2012. Ateng  Syafrudin,  dan  Suprin  Na’a, Republik Desa: Pergulatan Hukum  Tradisional  dan  Hukum Modern  Dalam  Desain  Otonomi Desa, Alumni, Bandung, 2010. A.  Hamid  S.  Attamimi, Peranan Keputusan  Presiden  Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara:  Suatu  Studi  Analisis Mengenai  Keputusan  presiden yang Berfungi Pengaturan dalam  Kurun  Waktu  Peita    I- Pelita  IV, Disertasi  Fakultas Hukum UI, Jakarta
Jimly  Asshiddiqie, Konsolidasi  Naskah
UUD  1945  Setelah  Perubahan Keempat ,  Pusat  Study  HTN,  FH UI, Jakarta, 2002
Tim  Penyusun, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2002 Peter  Salim  dan  Yenny  Salim, Kamus Bahasa  Indonesia  Kontemporer, Modern  English  Press,  Jakarta,
1991,
Rulis  Effendi,  dkk, Teori  Hukum, Hasanuddin  University  Press, Makassar, 1991, Henry  Campbell  Black’s, Black’s  Law Dictionary  :  Definition  of  the term  and  pharses  of  American and English Jurisfrudence, American  and  Modern, (ST  Paul Mina: West Publisting Co, 1979) Bruggink, Refleksi  Tentang  Hukum (terjemahan : A. Sidharta),  Citra Aditya Bhakti, bandung, 1996, Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, Alumni, Bandung, 1982, Abu  Daud  Busroh  dan  ABubakar Busroh, Asas-asas  Hukum  Tata Negara, Ghalia Indonesia, Bandung, 1985, ML.  Tobing, Sekitar  Pengantar  Ilmu Hukum, Erlangga, Jakarta, 1983
Jimly Asshiddiqie 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme , Jakarta: Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  dan  Pusat  Studi Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. ________________,  2006. Perihal  Undang- undang, KoNpres, Jakarta. A.  Mukthie  Fadjar,    2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi ,  Jakarta:  Konstitusi Press. Tom Gunadi, 1990. Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD’45 , Bandung: Angkasa. Mohammad  Hatta,  1954. Beberapa Fasal Ekonomi : Djalan Keekonomian  dan   Kooperasi , Cetakan  Ke-5,  Djakarta:  Dinas Penerbitan Balai Pustaka. Johnny  Ibrahim   2006.  Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif Masrukan,  1981, Pancasila  dalam kekudukan dan fungsinya sebagai  dasar  Negara  dan pandangan Hidup bangsa Indonesia ,  Surabaya:  Usaha Offset Printing. CF  Strong,  2004. Konstitusi-Konstitusi Politik  Modern:  Kajian  Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia , Bandung: Penerbit  Nuansa  dan    Penerbit Nusamedia. Bayu Media: Malang. Sri  Soemantri    1997. Hak   Menguji Materil  di  Indonesia ,  Bandung: Alumni. ARmen Yasir 2009. Hukum Perundang-undangan, Lemlit Unila. Yuliandri, 2010. Asas-asas Pembentukan Praturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Press, Jakarta. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa  kali  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2008  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  50  Tahun  2008  tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Provinsi  Lampung  (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4934); Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran  Negara  Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan  Pemerintah  Nomor  79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  72  Tahun 2005  Tentang  Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005  Nomor  158, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4737) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  28  Tahun  2006  tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, dan Perubahan  Status  Desa  menjadi Kelurahan; Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulang Bawang  Barat  Nomor  8  Tahun 2011  Tentang  Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan  Kampung,  dan Perubahan  Status  Kampung Menjadi  Kelurahan  (Lembaran Daerah  Tahun  2011  Nomor  8 tambahan  Lembaran  Daerah
Nomor 9);