## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PERSPEKTIF STAKEHOLDER SMP NEGERI 6 METRO
Tri Susiwati 1 ,  Sudirman Aminin 2* , Agus Sutanto 3
1,2,3 Universitas Muhammmadiyah Kota Metro E-mail: rindualmeera@gmail.com 1 )
sudirman@ummetro.ac.id 2 )*
agussutanto@ummetro.ac.id 3 )

## Abstrak
Program  pemerataan  pendidikan  menjadi  salah  satu  usaha  pemerintah  dalam  memajukan  Indonesia dibidang  pendidikan.  Salah  satunya  kebijakan  PPDB  Sistem  Zonasi,  sistem  zonasi  ini  muncul  sebagai wujud  pemerataan  pendidikan  dan  untuk  menghapus  brand  sekolah  unggulan  yang  telah  menyebar  di masyarakat.  Dengan  adanya  sistem  zonasi  diharapkan  semua  sekolah  memiliki  kualitas  yang  sama  dan tidak ada  lagi  sekolah  favorit. Dengan adanya kebijakan  baru  tidak dapat dipungkiri akan  menimbulkan banyak  permasalahan  yang  muncul  baik  dari  pihak  sekolah  dan  pihak  masyarakat  yakni  wali  murid sebagai  pelanggan  pendidikan.  Tujuan  dari  Penelitian  ini  adalah  1)  Untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  kebijakan  sistem  zonasi,  2)  bagaimana  pandangan  stakeholder  sekolah  terkait  kebijakan sistem  zonasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  jenis  penelitiannya  deskriptif  dengan menggunakan  rancangan  Studi  Multisitus.  Kemudian  teknik  pengumpulan  datanya  diperoleh  dari wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi  penulis  secara  mendalam.  Hasil  dari  penelitian  ini mengungkapkan bahwa empat hal dalam prosess implementasi yang perlu diperhatikan yaitu komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  telah  dilakukan  dengan  baik.  Sedangkan  SMP  Negeri  6 Metro  yang  menjadi skala prioritas adalah komunikasi.  Komunikasi  ini  merupakan  sosialisasi kebijakan kepada kelompok sasaran. Tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini harus disosialisasikan secara jelas dan gamblang  kepada  masyarakat.  Salah  satu  pendukung  implementasi  kebijakan  adalah  partisipasi masyarakat.  Selain  itu  juga  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  pelaksana  dan  aktor  diluar  badan pemerintahan.
Kata kunci : Kebijakan Sistem Zonasi; Perspektif Stakeholder

## Abstract
The  education  equity  program  is  one  of  the  government's  efforts  in  advancing  Indonesia  in  the field  of education. One of them is the PPDB Zoning System policy, this zoning system appears as a form of equal distribution of education and to remove the flagship school brand that has spread in the community. With the  zoning  system,  it  is  hoped  that  all  schools  will  have  the  same  quality  and  there  will  be  no  more favorite  schools.  With  the  new  policy,  it  is  undeniable  that  it  will  cause  many  problems  that  arise  both from  the  school  and  the  community,  namely  the  guardians  of  students  as  education  customers.  The purposes of this study are 1) To find out how the implementation of the zoning system policy is, 2) what are  the  views  of  school  stakeholders  regarding  the  zoning  system  policy.  This  study  uses  a  qualitative approach,  the  type  of  research  is  descriptive  using  a  multi-site  study  design.  Then  the  data  collection techniques  were obtained from interviews, documentation, and in-depth  observations of the author. The results  of  this  study  reveal  that  four  things  in  the  implementation  process  that  need  to  be  considered, namely  communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure  have  been  carried  out  well. Meanwhile, for SMP Negeri 6 Metro, the priority scale is communication. This communication is a policy socialization  to  the  target  group.  The  purpose  of  this  zoning  system  policy  must  be  clearly  and  clearly communicated to the public. One of the supporters of policy implementation is community participation. In  addition,  it  can  also  be  seen  from  the  point  of  view  of  implementers  and  actors  outside  government agencies.
Keywords : Zoning System Policy keyword1; Stakeholder Perspective
Received:  Juli 2021 Approved: Agustus 2021 Published: Agustus 2021

## PENDAHULUAN
Sistem  zonasi  merupakan  sistem  penerimaan  peserta  didik  baru  dengan menerapkan  zona  atau  jarak  tempat  tinggal  calon  peserta  didik  dengan  sekolah  yang dijadikan  poin  utama  dalam  penerimaan  peserta  didik  baru.  Sistem  zonasi  merupakan sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb) dengan menerapkan zona atau jarak tempat tinggal  calon  perserta  didik  dengan  sekolah  yang  dijadikan  poin  utama  dalam penerimaan peserta didik baru.
Kebijakan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) ini sudah mulai  diberlakukan  sejak  tahun  2017.  Dalam  praktiknya,  pada  tahun  2017  belum seluruhnya  sekolah  menerapkan  system  zonasi  dikarenakan  masih  tahap  adaptasi. Tujuan diterapkan system zonasi antara lain untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan  bagi  siswa,  mendekatkan  lingkungan  sekolah  dengan  lingkungan  keluarga, menghilangkan  eksklusivitas  dan  deskriminasi  di  sekolah  dengan  adanya  anggapan sekolah unggulan dan bukan sekolah unggulan. Zonasi atau rayonisasi atau pembagian berdasarkan  wilayah  sering  dilakukan  dalam  beberapa  bidang  atas  tujuan  tertentu  dan memperoleh manfaat tertentu. Adapun tujuan zonasi secara umum adalah:
1) Meningkatkan  Kualitas  :  Dengan  menggunakan  zonasi,  hasil  pekerjaan  bisa  lebih berkualitas sesuai potensi kawasannya.
2) Pemerataan  :  Ada  kalanya  zonasi  dilakukan  bertujuan  sebagai  pemerataan  seperti misalnya zonasi pada sistem PPDB agar pendidikan menjadi merata.
3) Memudahkan  Pengelolaan  zonasi  atau  rayonisasi  dibuat  agar  memudahkan pengelolaannya menjadi lebih tepat dan efisien.
Penerimaan  kebijakan  system  zonasi  dalam  ppdb  menimbulkan  pro  dan  kontra.
Bagi  yang  pro  merasa  sepakat  dengan  kebijakan  yang  di  terapkan  oleh  pemerintah karena penerapan system zonasi ini merupakan kebijakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat untuk pemerataan mutu pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2014 :4) mengutip  pendapat  Bodgan  dan  Taylor  (1975  :5)  Metode  kualitatif  adalah  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi dan analisis dokumen.
Dalam  penelitian  kualitatif,  data  diperoleh  melalui  berbagai  sumber  dengan meggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  bermacam-macam,  dan  dilakukan  secara terus  menerus  sampai  datanya  jenuh.Dengan  pengamatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus,  maka  data  yang  dimiliki  memiliki  vareasi  yang  sangat  tinggi.  Analisis  data yang peneliti gunakan adalah analisis data menurut Miles. Kegiatan dalam analisis data ini adalah reduksi data, display data dan kesimpulan.
Untuk  menguji  kevalidan  data  digunakan  teknik  triangulasi  data/sumber  dan triangulasi  metode.  Triangulasi  data  digunakan  dalam  penelitian  oleh  peneliti  untuk mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber,  baik  dari  panitia  PPDB  Sekolah,  kepala sekolah,  guru  sejarah,  orang  tua  peserta  didiksehingga  data  yang  terkumpul  tersebut dapat teruji keabsahan dan kebenarannya. Triangulasi metode digunakan peneliti untuk mengumpulkan  data  dengan  metode  yang  berbeda-beda,  seperti  wawancara,  observasi
dan  analisis  dokumen,  sehingga  diharapkan  dengan  metode  tersebut  didapatkan  data yang valid dan kesimpulan yang diperoleh memiliki validitas tinggi.
Analisis  data  dalam  penelitian  berlangsung  bersamaan  dengan  proses pengumpulan data (Bungin, 2017:144). Analisis kualitatif yang peneliti gunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan analisis interaktif yang merupakan proses  siklus  yang bergerak  diantara  keempat  komponen  pokok  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  atau seleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menemukan  sekaligus  mendaskripsikan  data secara  menyeluruh  mengenai  analisis  implementasi  system  zonasi  perspektif stakeholder sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi Kebijakan Sistem zonasi perspektif stakeholder SMP Negeri 6 Metro
Proses  implementasi  kebijakan  pendidikan  menjadi  suatu  tahapan  penting kebijakan  pendidikan.  tanpa  adanya  implementasi,  kebijakan  hanya  akan  menjadi sebuah  dokumen  saja.  Dahulu  dimana  peneliti  lebih  memusatkan  pada  proses perumusan  sehingga  melupakan  proses  implementasinya.  Jika  dilihat  pada kenyataannya  implementasi  kebijakan  menjadi  informasi  penting  mengenai  kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan menjadi sebuah informasi penting sebagai evaluasi kebijakan  tersebut.  Karena  dengan  implementasi  kebijakan  akan  terlihat  permasalahan yang muncul serta faktor keberhasilan kebijakan itu sendiri.
Dalam  implementasi  kebijakan  tidak  akan  serta  merta  terjadi  secara  sempurna. Akan terjadi kesenjangan antara rumusan dan pelaksanaannya, yang pada akhirnya akan menimbulkan  permasalahan.  Permasalahan  yang  muncul  ini  akan  menjadi  kendala dalam  proses  implementasi  kebijakan  itu  sendiri.  Adapun  pembahasan  hasil  dari penelitian implementasi kebijakan system zonasi perspektif stakeholder SMP Negeri 6 Metro adalah sebagai berikut :
Dalam  sebuah  implementasi  kebijakan  terdapat  beberapa  hal  yang  memang harus  diperhatikan.  Menurut  Edward  III  terdapat  empat  hal  yang  memang  harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan  Struktur  Organisasi.  Empat  hal  ini  akan  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  dan kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu:
1. Komunikasi
Komunikasi  menjadi  suatu  hal  yang  penting  karena  kebijakan  akan  berjalan lancar  dengan  adanya  komunikasi  yang  baik  antara  implementator  dan  sasaran kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat tercapai dan tepat sasaran. Komunikasi disalurkan kepada kelompok sasaran agar kelompok sasaran memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri.
Untuk  sosialisasi  kebijakan  sistem  zonasi  sendiri  dari  dinas  pendidikan  kepada kepala sekolah dilakukan melalui MKKS yang dilakukan oleh dinas pendidikan kepada seluruh  kepala  sekolah  di  wilayah  kota  Malang.  Sedangkan  sosialisasi  dari  sekolah yaitu  SMP  Negeri  6  Metro  kepada  masyarakat  yaitu  wali  murid  dilakukan  dengan berbagai metode seperti:
a. Pengumuman secara online di web dan berita b. Penempelan pengumuman di papan pengumuman
c. Pembukaan ruang informasi bagi masyarakat
Selain proses sosialisasi dalam komunikasi suatu ebijakan juga berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian instruksi. Dalam hal ini instruksi kepala
sekolah  sebagai  penanggung  jawab  sudah  cukup  jelas  dan  konsisten.  Kejelasan  dan konsistensi  dalam  komunikasi  kebijakan  sangat  diperlukan  demi  tercapainya  tujuan kebijakan. Sebagaimana yang disebutkan Widodo (2017) menyatakan bahwa:
Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapats ditransformasikan kepada  para  pelaksana,  kelompok  sasaran,  dan  pihak  lain  yang  terkait  dengan kebijakan.  Dimensi  kejelasan  ( clarity )  menghendaki  agar  kebijakan  yang ditransmisikan  kepada  para  pelaksana,  target  grup,  dan  pihak  lain  yang berkepentingan  langsungmaupun  tidak langsung  terhadap  kebijakan  dapat  diterima dengan  jelas  sehingga  diantara  mereka  mengetahui  apa  yang  menjadi  maksud, tujuan,  dan  sasaran  serta  substansi  dari  kebijakan  publik  tersebut.  Jika  tidak  jelas, mereka  tidak  akan  tahu  apa  yang  seharusnya  dipersiapkan  dan  dilaksanakan  agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## 2. Sumber Daya
Dalam  sebuah  implementasi  kebijakan  sumber  daya  menjadi  suatu  hal  yang sangat penting. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakaan tidak akan berjalan lancar. Menurut  Edward  III  sebagaimana  yang  dikutip  Joko  Widodo  bahwa  “Bagaimanapun jelas  dan  konsistennya  ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  tersebut,  jika  para pelaksana  kebijakan  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang mempunyai  sumber-sumber  daya  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif,  maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
Dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan  sistem  zonasi  ini  SMP  Negeri  6  Metro mempersiapkan  tenaga  pendidik  mereka  dengan  mengadakan  pelatihan  dan  workshop untuk  meningkatkan  kompetensi  mengajar  guru.  Selain  itu  sekolah  menyediakan laboratorium, jaringan internet serta perpustakaan untuk membantu siswa dalam belajar serta mencari bahan pembelajaran.
Hal  ini  mengingat  heterogenitas  siswa  hasil  dari  sistem  zonasi.  Untuk  itu  perlu upaya  lebih  dalam  membantu  siswa  yang  memiliki  kemampuan  dibawah  KKM. Perbaikan kualitas layanan sumber daya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada karena adanya kebijakan sistem zonasi.
3. Disposisi
Disposisi  ini  yang  menyangkut  kesediaan  dan  kimitmen  penyelenggara  untuk melaksanakan  kebijakan.  Edward  III  menegaskan  sebagaimana  yang  dikutip  Joko Widodo  bahwa  “Keberhasilan  implementasi  kebijakan  bukan  hanya  ditentukan  oleh sejauh  mana  para  pelaku  kebijakan  ( implementators )  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan  dan  mampu  melakukannya,  tetapi  juga  ditentukan  oleh  kemampuan  para pelaku  kebijakan  tadi  memiliki    disposisi  yang  kuat  terhadap  kebijakan  yang  sedang diimplementasikan.
Dalam hal ini SMP Negeri 6 Metro mendukung adanya sistem zonasi ini. Hal ini juga  dikarenakan  tujuan  dari  kebijakan  ini  untuk  pemerataan,  sehingga  pelaksana mendukung untuk terlaksananya kebijakan ini. Selain itu dengan adanya sistem zonasi input  dari  masing-masing  sekolah  menjadi  heterogen.  Untuk  itu  sekolah  berusaha membangun sikap kreatifitas guru dalam mengajar dengan mengadakan workshop, serta menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar. Karena untuk menghadapi heterogenitas siswa  ini  diperlukannya  motivasi  dan  kreativitas  guru  untuk  membantu  siswa  agar terpacu untuk berprestasi.
Jadi, motivasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa saja. Namun, kepada guru sebagai pendidik  juga  perlu  adanya  pacuan  semangat.  Suatu  kebijakan  ini  akan  dikatan  gagal ketika  sebuah  kebijakan  tidak  terimplementasikan.  Sebagaimana  yang  dijelaskan
Wahab  (2012)  Tidak  terimplementasikan  ini  mengandung  arti  bahwa  suatu  kebijakan dilaksanakan  sesuai  rencana,  mungkin  karena  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien , bekerja  setengah  hati,  atau  karena mereka  tidak  sepenuhnya  menguasai  permasalahan, atau  kemungkinan  permasalahan  yang  digarap  di  luar  jangkauan  kekuasaan,  sehingga betapapun  gigih  usaha  mereka,  hambatan-hambatan  yang  ada  tidak  sanggup  mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

## 4. Struktur Birokrasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang  kompleks,  perlu  adanya  kerjasama yang  baik  dari  banyak  orang.  Oleh  karena  itu,  fragmentasi  organisasi  dapat mempengaruhi  koordinasi  yang  diperlukan  untuk  implementasi  suatu  kebijakan  yang kompleks  dan  dapat  menimbulkan  pemborosan  sumber  daya  yang  langka.  Adanya perubahan  yang  tidak  diinginkan  akan  menimbulkan  kegaduhan,  kebingungan  yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan  sebelumnya.  Demikian  juga  dengan  tidak  jelasnya Standart  Operational Procedure (SOP),  baik  menyangkut  mekanisme,  sistem  dan  prosedur  pelaksanaan kebijakan,  pembagian  tugas  pokok,  fungsi,  kewenangan,  dan  tanggung  jawab  diantara para  pelaku,  dan  tidak  harmonisnya  hubungan  diantara  organisasi  pelaksana  satu dengan lainnya, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.
Kepala  SMP  Negeri  6  Metro  membuat  persiapan  perencanaan  terlebuh  dahulu sebelum  pelaksanaan  PPDB,  dengan  di  bantu  oleh  waka  kurikulum  sekolah,  yaitu dengan  persiapan  pembentukan  panitia  PPDB,  kemudian  di  sosialisikan  dalam  rapat dewan  guru  dan  staf  tata  usaha.  Kemudian  panitia  akan  menyusun  tim  yang  terlibat dalam proses pelaksanaan PPDB.
Pada  tahap  perencanaan  ini  kepala  sekolah  melaksanakan  pengecekan  tim  dan semua  teknis  yang  berhubungan  dengan  PPDB.  1)  panitia  yang  bertugas,  2) perlengkapan  teknis  seperti  komputer  atau  laptop,  3)  jaringan  internet.  Apabila  belum lengkap atau ada kekurangan maka akan segera di tindak lanjuti.

## B. Pandangan Stakeholder Sekolah Terhadap Implementasi Sistem Zonasi di SMP Negeri 6 Metro.
Stakeholders  Internal  adalah  :  Orang-orang  yang  memiliki  kepentingan  dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Salah  satu  faktor  pendukung  implementasi  kebijakan  adalah  partisipasi  masyarakat. Menurut Huntington (dalam Abidin, 2016).
Partisipasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern. Di negara- negara yang belum  modern,  sebagian  besar  masyarakatnya  belum  merasa  penting  untuk berpartisipasi  dalam  kebijakan  pemerintah.  Mereka  belum  merasa  bahwa  kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kehidupannya, apalagi untuk berfikir bahwa mereka  mempunyai  hak  dan  mampu  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  itu  untuk kepentingannya.  Bagi  mereka,  urusan  pemerintah  adalah  urusan  para  elite,  yakni mereka yang berada di luar dunia kehidupan mereka.
Partisipasi ini dapat berbentuk dukungan atau persetujuan, dapat pula berbentuk penolakan  atau  pertentangan.  Kedua  bentuk  partisipasi  ini  dalam  manajemen  publik sama  pentingnya  karena  sama-sama  memberi  pengaruh  terhadap  kebijakan  publik. Karena  keduanya  merupakan  masukan  yang  diperlukan  dalam  proses  perumusan  dan implementasi kebijakan. Partisipasi ini dikenal dalam dua bentuk yaitu pertama, murni karena  muncul  spontan  dari  rakyat.  Kedua,  mobilisasi,  yaitu  partisipasi  yang
diorganisasi oleh pihak tertentu.

## C. Pandangan Stakeholder EksternalTerhadap Implementasi Sistem Zonasi di SMP Negeri 6 Metro.
Stakeholders  Eksternal  adalah  orang-orang  atau  pihak-pihak  yang  bukan  dari perusahaan  atau  di  luar  dari  perusahaan  tetapi  memiliki  kepentingan  terhadap perusahaan  dan  atau  dipengaruhi  oleh  keputusan  serta  tindakan  yang  dilakukan  oleh perusahaan.  (Solihin,  2009:51).  Yang  termasuk  kategori  stakeholders  eksternal  adalah pelanggan,  pemasok,  pemerintah,  kreditor,  serikat  pekerja,  komunitas  lokal  dan masyarakat umum. Sedangkan dalam lingkungan pendidikan yang menjadi stakeholder eksternal adalah pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelanggan pendidikan juga diperlukan suatu wawasan dan pengetahuan untuk berbaikan, karena pada dasarnya kebijakan  ini  juga  dibuat  untuk  kepentingan  masyarakat.  Saran  yang  diberikan masyarakat  adalah  bahwa  sistem  zonasi  dilakukan  dengan  standar  nilai  yang  sesuai dengan standar nilai sekolah.
Selain  itu  perlunya  evaluasi  dan  tinjauan  ulang  wilayah  yang  menjadi  zonasi setiap  sekolah.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  wilayah  memiliki  kelompok  usia sekolah yang sama dan tidak semua kecamatan memiliki sekolah negeri. Dalam hal ini yang  menjadi  stakeholder  eksternal  pendidikan  adalah  pemerintah  dan  masyarakat. Menurut  Harahap  (2014)  Legitimasi  masyarakat  merupakan  faktor  strategis  bagi perusahaan  dalam  rangka  mengembangkan  perusahaan  ke  depan.  Hal  itu  dapat dijadikan  sebagai  wahana  untuk  mengonstruksi  strategi  perusahaan,  terutama  terkait dengan  upaya  memposisikan  diri  di  tengah  masyarakat.  Teori  legitimasi  mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial  maupun  ekonomi.  Menurut  Ghozali  dan  Chariri  (2007),  sebagai  dasar  dari  teori legistimasi adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dimana  perusahaan  beroperasi  dan  menggunakan  sumber  ekonomi.  Selain  itu, dijelaskan  bahwa  dalam  masyarakat  yang  dinamis,  tidak  ada  sumber  kekuatan institusional  dan  kebutuhan  terhadap  pelayanan  yang  bersifat  permanen.  Oleh  karena itu,  suatu  institusi  harus  lolos  uji  legistimasi  dan  relevansi  dengan  cara  menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa tenaga pendidik.
Sistem zonasi dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di  Indonesia.  Sistem  zonasi  diharapkan  dapat  menghilangkan  Kasta  dalam  sistem pendidikan di Indonesia. Setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sistem zonasi PPDB diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan/favorit dan nonunggulan/sekolah pinggiran.
SMP  Negeri  6  Metro  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  menjalankan  regulasi dari  pemerintah  sudah  melaksanakan  PPDB  dengan  sistem  zonasi  sesuai  dengan Petunjuk  Teknis  (Juknis)  dan  Peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dalam menyusun Rombongan Belajar (Rombel) semua sekolah sudah menerapkan Juknis dan peraturan yang berlaku yaitu penyusunan Rombel secara heterogen. Peserta didik yang berkemampuan  akademik  tinggi  di  tempatkan  secara  merata  di  semua  kelas  sehingga diharapkan  dapat  memberi  tutor  sebaya  untuk  peserta  didik  lain  yang  berkemampuan akademik  sedang/kurang.  SMP  Negeri  6  Metrosudah  tidak  lagi  mempunyai  kelas eksklusif/  unggulan.  Sekolah  sudah  berlaku  adil  dalam  pengelolaan  peserta  didik  baru untuk  mempertahankan  mutu  pendidikan.  Dalam  memanajeman  peserta  didik  baru
setiap  sekolah  mempunyai  peraturan  yang  tegas  untuk  mendisiplinkan  setiap  peserta didik.  Peserta  didik  memiliki  kewajiban  dan  hak  yang  sama  yaitu  memperoleh pelayanan pendidikan yang adil.

## KESIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan maka disimpulkan pemerataan sistem zonasi pada implementasi  sistem  zonasi  pada  SMP  Negeri  6  Metro  masih  ditemukan  kesulitan kepala  sekolah  dalam  pemerataan  PPDB  sehingga  perlu  adanya  perenvanaan pelaksanaan  dan  evaluasi  yang  dilakukan  serta  disusun  sedemikian  rupa  agar mendapatkan  hasil  maksimal  kedepan.  Pelaksanaan  kebijakan  sistem  zonasi  yang  di lakukan  oleh  kepala  SMP  Negeri  6  Metro  adalah  dalam  bentuk  kepala  sekolah memberikan  tanggapan  kepada  wali  murid  dengan  melakukan  penjelasan  atau klarifikasi tentang penerimaan sistem zonasi. Kepala sekolah juga menerima kritik dan tanggapan dari para wali murid. Dalam setiap permasalahan perlu adanya solusi untuk memecahkan  permasalahan  tersebut.  Tindakan  yang  dilakukan  untuk  mengatasi masalah tersebut diantaranya menyiapkan SDM serta penyusunan program sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. (2016). Kebijakan Publik Edisi 3 . Jakarta: Salemba Humanika.
Aullia Rahmawati dan Muflihatin. (2018). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kediri . Skripsi . Universitas Erlangga.
Burhan Bunging. (2007). Penelitian Kualitatif . Jakarta: Kencana.
Haryanti, Amelia., Abi Robian, Dindin. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Tahun  2020. Prosiding  Senantias .  Vol  1 No 1 Hal 61-70.
Herdiansyah. H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif : Jakarta: Salemba Humanika.
Moleong, Lexy.J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Purwanti, dkk .  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung. Jurnal Governansi p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Volume 5 Nomor 1, April 2019
Rahardjo,  Mudjia.  (2010). Pemikiran  Kebijakan  Pendidikan  Kontemporer .  Malang: UIN Maliki Press.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta.
Sukirman.  (2009).  Persepsi Stakeholder Sekolah  Terhadap  Tingkat  Kepentingan Penyajian  Laporan  Keuangan. Jurnal  Dinamika  Akuntasi .  Vol  2.(2) September, 2009. Hal 86-98.
Syafitri,  Eni.,  Agus  Mahfud  Fauzi.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi dalam  Pemerataan  Pendidikan  di  SMAN  1  Kamal. Jurnal  Equalibrium . Vol 18 No 1 Hal 33-40.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (2012). Analisis  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara.
Tilaar,  H.A.R  dan  Riant  Nugroho.  (2009). Kebijakan  Pendidikan:  Pengantar  Untuk Memahami  Kebijakan  Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan  sebagai Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ula,  D.M  &  Lestari,  I.  (2019).  Imbas  Sistem  Zonasi  bagi  Sekolah  Favorit  dan Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019  Reorientasi  Profesionalisme  Pendidik  Dalam  Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0.hal 195–201.
Widodo, Joko. (2017). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang: Media Nusa Creative.