## Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer

## The Essence of Fatwa Institution in Fikih Contemporary
Supardin Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: supardinpati@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 21
September 2018

## Revisi I
22 Oktober 2018

## Revisi II
12 Nopember 2018 Disetujui 04 Desember 2018
Fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  sebagai  suatu  keputusan  tentang masalah  ijtihadiyah  yang  terjadi  di  Indonesia.  Fatwa  itu  dijadikan sebagai pegangan atau dasar hukum terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam  di  Indonesia.  Persoalan-persoalan  hukum  Islam  itu  bukan  hanya masalah  ibadah,  tetapi  juga  menyangkut  persoalan  lain  seperti mu’amalah.  Suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat  dipungkiri  lagi,  bahwa banyak kasus yang dihadapi oleh umat Islam yang memerlukan jawaban dari  lembaga  yang  berwewenang.  Adanya  lembaga  resmi  seperti  MUI, umat  Islam  tidak  kehilangan  arah  untuk  meminta  fatwa  menyangkut hukum Islam kontemporer.
Kata Kunci : Fatwa, Kontemporer
The  fatwa  issued  by  the  MUI  as  a  decision  on  the  issue  of  ijtihadiyah occurred in Indonesia. The fatwa is used as a basis or legal basis for the implementation  of  Muslim  worship  in  Indonesia.  The  issues  of  Islamic law are not only a matter of worship but also involve other issues such as trade relations. An undeniable fact is that many cases faced by Muslims need  answers  from  authorized  institutions.  The  existence  of  official institutions such as the MUI, Muslims do not lose direction to ask for a fatwa concerning contemporary Islamic law.
Keywords: Fatwa, Contemporary
Supardin

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  berpenduduk  mayoritas  beragama Islam,  sehingga  dalam  kancah  politik  di  Indonesia  cukup  mewarnai  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Demikian  halnya  mengenai  lembaga-lembaga  fatwa  tumbuh dan berkembang yang didominasi oleh lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Mejelis  Ulama  Indonesia  merupakan  salah  satu  lembaga  fatwa  yang  diakui keberadaannya  karena  MUI  memiliki  sumber  daya  manusia  intelek  yang  terdiri  atas berbagai  disiplin  ilmu,  baik  ilmu-ilmu  Keislaman  maupun  ilmu-ilmu  umum,  seperti ilmu  kedokteran.  Ilmu  kedokteran  digunakan  dalam  meneliti  dan  menentukan  kadar makanan  yang  mengandung  alkohol,  sehingga  dapat  difatwakan  halal  atau  haramnya suatu makanan dan atau minuman. Adanya perpaduan ilmu yang dimiliki oleh lembaga MUI,  maka  makanan  atau  minuman  yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat  umum  dapat diberikal label halal, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsinya.
Lembaga-lembaga fatwa di Indonesia cukup banyak, selain lembaga MUI, juga dari  lembaga-lembaga  keagamaan  seperti  NU,  Muhammadiyah  dan  sebagainya. Kesemuanya mempunyai pengaruh terhadap masyarakat muslim di Indonesia, sehingga terkadang  berbeda  pendapat  dalam  memutuskan  dan  menetapkan  fatwanya,  misalnya dalam penentuan hari lebaran dan masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Masalah hukum  kontemporer  yang  dimaksud  adalah  kejadian-kejadian  yang  muncul  dalam masyarakat  yang  tidak  pernah  terjadi  pada  masa  Nabi  Muhammad  saw.  seperti  bayi tabung.  Persoalan  seperti  ini  memerlukan  ijtihad,  dan  ijtihad  tidak  dapat  dipedomani dari  hasil  personal  saja,  tetapi  sedapat  mungkin  dihasilkan  oleh  kesepakatan  bersama dalam bentuk ijma’.
Persoalan-persoalan hukum  kontemporer, dapat diserap oleh lembaga-lembaga fatwa  keagamaan  yang  kemudian  diputuskan  oleh  lembaga  MUI,  sehingga  dapat berlaku secara nasional. Oleh karena itu, lembaga fatwalah yang dapat menemukan dan menetapkan  hukumnya,  dan  yang  paling  berkompoten  di  Indonesia  adalah  lembaga fatwa  MUI.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  masalah  yang  akan  diuraikan dalam pembahasan tulisan ini adalah “bagaimana da ya serap lembaga-lembaga fatwa di Indonesia terhadap masalah- masalah hukum kontemporer” .

## B. PEMBAHASAN
Pengertian Fatwa dan Hukum Kontemporer Secara etimologi, fatwa adalah jawab atau keputusan/pendapat yang diberikan oleh  mufti  tentang  sesuati  masalah;  biasa  juga  disebut  nasihaSt  orang  alim  atau pelajaran baik/petuah. 1 Fatwa dalam bahasa Arab juga maknanya sama, ىو اتف  ج  ىوتف artinya  fatwa,  jawab  pertanyaan  hukum,  petua. 2 Pengertian  fatwa  dalam  internet, fatwa  ialah  suatu  keputusan  atau  nasihat  resmi  yang  diambil  oleh  dewan  mufti  atau ulama.
1 Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  III  (Cet  I;  Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 314.
Mufti  yang  dimaksud  adalah  pemberi  fatwa  untuk  memutuskan  masalah  yang  berhubungan dengan hukum Islam, lihat Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi III (Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 758.
2 Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990 M-1311 H), h. 308.
Menurut  M.  Quraish  Shihab,  fatwa  adalah  petuah,  nasihat,  atau  jawaban pertanyaan hukum dalam ajaran Islam. Fatwa seorang mufti tidak mengikat siapa pun, karena betapapun tinggi dan luas pengetahuan sang mufti, ia tetap manusia biasa yang dapat  keliru. 3 Dalam  ensiklopedi  hukum  Islam,  fatwa  berarti  pendapat  yang dikemukakan  oleh  seorang  mujtahid  atau  fakih  sebagai  jawababn  yang  diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. 4 Seorang mufti hampir dapat  dikatakan  jujur  dan  objektif,  tetapi  sebagai  seorang  manusia  biasa  dapat  saja keliru karena kecenderungan subjektifitas dan keterbatasan ilmu yang dimiliki.
Fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  sebagai  suatu  keputusan  tentang  masalah ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia. Fatwa itu dijadikan sebagai pegangan atau dasar hukum  terhadap  pelaksanaan  ibadah  umat  Islam  di  Indonesia. 5 Dengan  demikian lembaga fatwa merupakan suatu tempat perkumpulan ulama dan cendekiawan muslim untuk  memutuskan  atau  memberikan  nasihat  pada  orang-orang  muslim  terhadap persoalan-persoalan hukum Islam.
Persoalan-persoalan hukum Islam itu bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga menyangkut  persoalan  lain  seperti  mu’amalah.  Suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat dipungkiri lagi, bahwa banyak kasus yang dihadapi oleh umat Islam yang memerlukan jawaban dari  lembaga yang berwewenang. Adanya lembaga resmi seperti  MUI, umat Islam  tidak  kehilangan  arah  untuk  meminta  fatwa  menyangkut  hukum  Islam kontemporer.
Kontemporer menurut bahasa berarti pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada  masa  kini,  dewasa  ini. 6 Masalah  hukum  kontemporer  yang  dimaksudkan  adalah problem yang dihadapi oleh umat Islam kekinian yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi saw. dan dasar hukumnya tidak ditemukan dalam al- Qur’a n maupun hadis.
Demikian  pula  masalah-masalah  tersebut  tidak  terdapat  dalam  fikih  klasik (fikih  empat  mazhab  dan  sebagainya),  sehingga  memerlukan  interpretasi  yang bermacam-macam.  Oleh  karena  itu,  masalah-masalah  hukum  kontemporer  diperlukan berbagai  disiplin  ilmu  para  cendekiawan  muslim/ulama,  sehingga  umat  Islam  dapat menemukan kepastian hukumnya.
Peranan Lembaga Fatwa dalam Menyerap Masalah Hukum Kontemporer Indonesia  sebagai  negara  hukum,  di  dalamnya  termuat  hukum  Islam  yang diyakini  memiliki  keterkaitan  dengan  sumber  dan  ajaran  Islam.  Hukum  Islam  yang dimaksudkan  adalah  peraturan-peraturan  yang  bersumber  dari  wahyu  yang  kemudian diformulasikan ke dalam produk pemikiran hukum berupa, fikih, fatwa ulama, undang- undang, dan yurisprudensi (keputusan pengadilan). Salah satu produk pemikiran hukum Islam adalah fatwa, dan fatwa yang dimaksudkan adalah fatwa ulama, kemudian fatwa ulama yang dimaksud adalah fatwa lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Lembaga MUI dalam melakukan fatwanya sangat terbatas terutama pada rezim orde  baru  (1967-1982)  senantiasa  muncul  kecurigaan-kecurigaan  terhadap  gerakan- gerakan  umat  Islam.  Politik  hukum  cenderung  sangat  birokratis  dan  otoriter  serta
3 M. Quraish Shihab, Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab (Cet. II; Bandung: Mizan, 2001), h. ix.
4 Abdul Azis Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 326.
5 http://id.wikipedia.org/wiki/fatwa.
6 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 591.
Supardin
bersifat konservatif/ortodoks atau elitis, meskipun tahun 1970-an lahir berbagai produk hukum  Islam,  termasuk  undang-undang  perkawinan  dan  lahirnya  lembaga  MUI. Lembaga MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 M/7 Rajab 1395 H di Jakarta, 7 tetapi kinerja  MUI  dalam  memberikan  fatwa  sangatlah  terbatas,  karena  bangsa  Indonesia disibukkan dengan berbagai gangguan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negara Indonesia.
Pada tahun (1982-1985) merupakan periode kritis pemerintah orde baru dengan umat  Islam,  karena  disibukkan  oleh  diskusi  dan  seminar  tentang  asas  tunggal Pancasila,  sehingga  lembaga-lembaga  Keislaman  seperti  MUI  dan    Peradilan  Agama diabaikan.  Ketika  terjadi  sikap  akomodatif  pemerintah  (1985-1998)  terjadilah  saling pengertian  antara  pemerintah  orde  baru  dan  umat  Islam. 8 Pada  periode  ini  lahirlah produk hukum  Islam  seperti undang-undang Peradilan Agama dan  Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang dan KHI ini lahir dari konfigurasi politik yang demokratis dan karakter hukum yang responsif, sehingga mencerminkan harapan baru bagi umat Islam terhadap pencapaian dan pencerminan rasa keadilan.
Pada  orde  baru  ini,  dikenal  pula  dengan  penggantian  pucuk  pimpinan  negara, dari Presiden Soekarno (selama 21 tahun dari tahun 1945-1966) ke Presiden Soeharto (selama 32 tahun dari tahun 1966-1998), resminya pada bulan Maret 1968. Orde lama tumbang  kemudian  muncul  orde  baru.  Orde  baru  ini  dalam  proses  sosialisasi  hukum Islam mulai nampak dengan hadirnya berbagai perundang-undangan, dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Misalnya pelaksanaan MTQ pertama tingkat nasional tahun 1969 di  Makassar.  Selain  itu,  organisasi  sosial  Keislaman  termasuk  partai  umat  Islam semakin  tumbuh  dan  berkembang  seperti  Muhammadiyah,  Nahdatul  Ulama,  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI),  Pesantren,  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI), Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia  (DDII)  Gabungan  Usaha  Perbaikan  Pendidikan Islam  (GUPPI),  Majelis  Dakwah  Islamiyah  (MDI),  Pendidikan  Tinggi  Dakwah  Islam (PTDI),  Komite  Indonesia  untuk  Solidaritas  Dunia  Islam  (KISDI),  Masyumi,  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP).  Demikian  pula  organisasi  kemahasiswaan  Islam tumbuh  dan  berkembang  dalam  dunia  kampus  seperti  Himpunan  Mahasiswa  Islam (HMI), Muslimin Indonesia (MI) atau Parmusi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),  Ikatan  Mahasiswa  Muhammadiyah  (IMM),  dan  lain-lain.  Konfigurasi  politik termasuk hukum Islam mengalami pergolakan dalam percaturan perikehidupan bangsa.
Pergolakan pilitik dan hukum pada orde baru, dibagi kepada dua bagian besar, yaitu: Pertama, periode 1965-1970 merupakan periode transisi dalam sistem politik di Indonesia,  dari  masa  orde  lama  ke  masa  orde  baru. Kedua,  periode  1971-1998 merupakan  periode  membangun  basis  kekuatan  bagi  pendukung  orde  baru,  sebagai sebuah institusi baru dalam sistem politik. Konfigurasi politik orde baru ini merupakan satu  kesatuan  yang  utuh.  Oleh  karena  itu  pada  kedua  periode  ini  kegiatan-kegiatan keagamaan  dilakukan  atas  dasar  atauran  perundang-undangan  yang  berlaku  termasuk lembaga MUI.
Kegiatan-kegiatan  keagamaan  masih  juga  terbatas,  karena  pemerintah  masih mencari  pola  yang  cocok  untuk  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  heterogen.  Hal yang  menyulitkan  bagi  pemerintah  orde  baru  adalah  usaha  kodifikasi  dan  unifikasi
7 http://id.wikipedia.org/wiki/fatwa.
8 http://id.wikipedia.org/wiki/fatwa.
bidang hukum tertentu, termasuk kesulitan dalam memberikan fatwa MUI. Kesulitan ini  disebabkan  adanya  semangat  dan  kemajemukan  tatanan  hukum  yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat  yang  meliputi  hukum  Barat,  hukum  adat,  dan  hukum Islam. 9 Ketiga  hukum  tersebut  merupakan    sumber  produk  hukum  nasional,  dalam hukum Islam salah satu formulasinya adalah bentuk fatwa ulama.
Pada  era  reformasi,  dikenal  sebagai  masa  kebebasan  dalam  mengeluarkan pikiran  dan  pendapat.  Demonstrasi  terjadi  dan  bergulir  di  berbagai  penjuru  kota  di Indonesia. Dalam era ini tumbanglah orde baru tahun 1998, lahirlah partai-partai umat Islam  untuk  dijadikan  sebagai  wadah  aspirasi  umat  Islam,  baik  dari  golongan  NU, Muhammadiyah,  maupun  ormas  Islam  lainnya.  Semakin  nampaklah  para  pengikut ormas  Islamnya,  fatwa  MUI  hampir  diabaikan,  karena  MUI  dianggap  ulama pemerintah.
Dalam  era  reformasi,  pemerintahan  telah  dilaksanakan  oleh  empat  orang presiden, masing-masing Presiden B.J. Habibie dengan nuansa keilmuan dan Keislaman (seorang  tokoh  cendekiawan  muslim).  Presiden  Abdurrahman  Wahid  alias  Gus  Dur dengan  nuansa  keulamaan  dan  kekiyaian  (ulama  pembaru).  Presiden  Megawati Soekarnoputri  yang  akrab  dipanggil  Mbak  Mega  dengan  nuansa  nasionalisme  yang tinggi  yang  diwariskan  oleh  ayahandanya  yakni  Presiden  Soekaro  (wanita  pemberani dan  bernuansa  gender)  .  Kini  Republik  Indonesia  di  bawah  kendali  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  dengan  sapaan  SBY  Sang  Demokrat  yang  didampingi  oleh Wakil  Presiden  Muhammad  Yusuf  Kalla  dengan  sapaan  Bang  Ucu  Sang  Pengusaha Sukses. Negara Indonesia telah dipimpin oleh enam orang presiden, kesemuanya adalah beragama  Islam.  Tetapi  juga  belum  melahi rkan  syari’at  Islam  secara  menyeluruh, kecuali  pemerintah  memberikan  otonomi  khusus,  yaitu  pelaksanaan  syari’at  Islam  di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang  telah  dilanda  peperangan/perang  saudara. Kini provinsi tersebut telah damai, namun di balik itu fatwa pun tidak menyentuh hati masyarakatnya  untuk  senantiasa  hidup  damai  dan  saling  menolong  dalam  hidup kegotongroyongan.
Lembaga  fatwa  di  Indonesia  yang  banyak  mempengaruhi  masyarakat  muslim adalah  Nahdatul  Ulama  dengan  fatwanya Bahsul  al-Masa>il,  Muhammadiyah  dengan fatwanya  Majelis  Tarjih,  dan  MUI  dengan  lembaga  fatwanya.  Ketiga  lembaga  fatwa tersebut kecenderungannya mengikuti mazhab Imam Sya fi’ i.
Nahdatul  Ulama  dalam  mengikuti  suatu  pendapat,  maka  NU  pada  muktamar pertama di  Surabaya telah menetapkan peringkat  kualitas pendapat yang dipedomani dalam memilih pendapat, yakni:
1. Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhan (al-Nawawi dan al- Rafi’i).
2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
3. Pendapat yang dipegangi oleh al- Rafi’i saja.
4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
5. Pendapat ulama yang terpandai.
9 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan,  Kewenangan,  dan  Acara  Peradilan  Agama:  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 17.
Supardin

## 6. Pendapat ulama yang paling wara. 10
Nahdatul  Ulama  (NU)  dalam  rumusan  pengambilan  keputusannya  dikenal dengan istilah istinbat jama’i (penggalian hukum-hukum Islam secara kolektif.
Lembaga  fatwa  Muhammadiyah  dalam  organisasinya,  kemaslahatan  umat merupakan  sesuatu  yang  harus  diwujudkan.  Sebab  dalam  persoalan-persoalan  yang berkenaan  dengan  mu’amalah,  peranan  akal  cukup  banyak  untuk  mewujudkan kemaslahatan  umat. 11 Kemaslahatan  umat  merupakan  jiwa  dari  aspek  hukumnya terutama  yang  berhubungan  dengan  aspek  mu’amalah.  Kemaslahatan  dalam  bidang mu’amalah harus didahulukan daripada Na sh, apabila bertentangan antara satu dengan lainnya.  Maksud  dari  hal  tersebut  adalah  mas lahat  dalam  bidang  mu’amalah  dapat men- takhsis nash, tetapi tidak bermaksud membatalkan nash. 12 Menyangkut maslahat, lebih  diutamakan  pada  kepentingan  umum  daripada  kepentingan  perorangan.
Sebuah  kasus  yang  terjadi  kepada  para  kaum  ibu,  yakni  masalah  alat kontrasepsi  menimbulkan  perdebatan  dan  pertentangan  yang  cukup  memukau masyarakat  muslim. Alat  IUD ( Intra Uterine Device) 13 yaitu Alat  Kontrasepsi dalam Rahim  (AkdR)  yang  dipasang  pada  dinding  rahim  wanita  untuk  menghalangi pertemuan sperma dan ovum. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya bahwa alat tersebut diperbolehkan, tetapi pemasangan alat tersebut dilakukan oleh juru rawat  atau  dokter  wanita. 14 Alasan  yang  sangat  mendasar  adalah  jika  laki-laki  yang melakukannya secara otomatis ia melihat langsung aurat wanita tersebut, apalagi yang disaksikan adalah alat kelamin yang merupakan harta yang paling dirahasiakan.
Daya  serap  lembaga  fatwa  di  Indonesia  bersifat  tidak  mengikat,  tidak  punya sanksi duniawi  melainkan sanksi moril atau sanksi ukhrawi.  Lembaga-lembaga fatwa di  Indonesia  pada  sasarnya  merujuk  dari  ijtihad  kolektif.  Menurut  Harun  Nasution, ijtihad  kolektif  sangat  dibutuhkan  tetapi  hanya  bersifat  pada  skala  nasional  bukan skala  internasional.  Alasan  yang  dikemukakannya  adalah  disebabkan  permasalahan keagamaan  yang  muncul  di  zaman  modern  ini  tidak  sama,  pengaruh  sains  dan teknologi pun berbeda. Selain itu, adanya keberagaman penafsiran bidang keagamaan dan  pengamalan  agama  pada  tiap-tiap  negara  muslim. 15 Adanya  keberagaman pemahaman  keagamaa  tersebut  dapat  menimbulkan  inspirasi  baru  bagi  para cendekiawan muslim dan kaum ulama untuk terus menggali hukum Islam yang serba komprehensif.
Daya  serap  lembaga  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia, mempunyai  tujuan  dan  kemaslahatan  umat,  yang  tentunya  diperlukan  analisis  yang
10 Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Ahkamul Fuqaha, Juz I (Semarang: CV Toha Putra, t.th.), h.
7.
11 Arifin  M.T., Muhammadiyah Potret yang Berubah (Cet. I; Surakarta: IGPFB, 1990), h. 23.
12 Amir Maksum, Pemahaman Tajdid dalam Muhammdiyah (Yogyakarta: Bina Utama, 2002), h. 82. Lihat pula Mustafa Zaid, al-Ma s lahat fi> al- Tasyri’ al -Islami wa Najmu al- Di>n al- Tufi (t.tp.: Dar al- Fikr, 1964), h. 121.
13 Mathrew W. Garrey, Obstetric Illustred (London: Churchill Livingstone, 1989), h. 519.
14 Pimpinan  Pusat  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah, Membina  Keluarga  Sejahtera (Yogyakarta: Persatuan, t.th.), h. 50.
15 Harun  Nasution,  “Ijtihad  Sumber  Ketiga  Ajaran  Islam”  dalam  Jalaluddin  Rahmat, Ijtihad dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1991), h. 115.
mendalam.  Untuk  memecahkan  persoalan  yang  dihadapi,  diperlukan  disiplin  ilmu interdispliner.
Bentuk  daya  serap  fatwa  yang  digunakan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  ialah seperti pada kasus perkawinan beda agama, yakni:  Seorang laki-laki muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita  ahli  kitab  terdapat  perbedaan  pendapat.  Akan  tetapi  setelah mempertimbangkan  mafsadahnya  lebih  besar  dari  maslahatnya,  maka  MUI memfatwakan  perkawinan  tersebut  hukumnya  haram. 16 Fatwa  pengharaman  ini merupakan  suatu  pembaruan  hukum  Islam  dengan  pertimbangan,  bukan  saja  dilihat dari  segi  muamalah  tetapi  juga  dari  aspek  ikidah  dan  ibadah  lainnya.  Sebab  kalau dalam  rumah  tangga  terjadi  dualisme  agama  maka  keharmonisan  dalam  menjalankan ibadah tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Misalnya yang satu membolehkan untuk  melaksanakan  sesuatu  pekerjaan  sedangkan  yang  lain  melarang  bahkan mengharamkan.
Kalau  terjadi  dualisme  keinginan  yang  sifatnya  mendasar,  maka  tujuan  dari perkawinan itu tidak dapat tercapai. Sedangkan tujuan pokok dari  perkawinan  dalam sebuah rumah tangga adalah menciptakan keluarga yang harmonis, tenteram lahir dan batin.  Ketenangan  dapat  diperoleh  jika  persamaan  emosional  secara  mendasar  adalah sama dalam hal ini satu agama, artinya sedangkan satu keyakinan dalam rumah tangga belum tentu melaksanakan ibadah dengan baik, apalagi kalau berbeda keyakinan.
Selain  menyangkut  keyakinan,  juga  diatur  secara  jelas  mengenai  keturunan yang sah berdasarkan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia juga telah menyepakati hasil  kemajuan  teknologi  tentang  bayi  tabung  yang  tidak  diatur  dalam  nash  maupun fikih klasik, bahwa hukum dari inseminasi buatan/bayi tabung ada yang boleh/halal dan ada yang diharamkan.
Fatwa  tentang  inseminasi  buatan/bayi  tabung  hukumnya  boleh  atau  halal apabila sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah. Inseminasi buatan/bayi  tabung  hukumnya  haram  bila  sperma  dan  ovum  diambil  dari  pasangan suami istri untuk istrinya yang lain, apalagi kalau bukan pasangan suami isteri. 17 Dari keputusan  fatwa  MUI  tersebut  memberi  peluang  bagi  pasangan  suami  istri  yang  sah untuk mendapatkan keturunan dengan jalan bayi  tabung  dari  sperma kedua pasangan suami istri yang sah itu. Adanya kebolehan bayi tabung itu karena hasil dari kemajuan teknologi dan tidak ditemukan dalam fikih klasik maupun dalam al- Qur’an dan hadis, dengan syarat dari, oleh, dan untuk kedua pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum  Islam.  Keputusan  fatwa  MUI  ini  merupakan  hasil  dari  metode  pembaruan hukum  Islam  yang bersumber dari  kesepakatan bersama yang disebut dengan metode kolektif.  Fatwa  dalam  pembaruan  hukum  Islam  bila  ditinjau  dari  pendekatan  yurudis formal,  dapat  ditemukan  pada  Instruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam. 18
16 Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Musyawarah Nasional II MUI-Majalah Mimbar Ulama Nomor 171 tahun XVI April 1992 (Jakarta: Sekretariat MUI, 1992), h. 66.
17 Surat  Keputusan  MUI  Nomor  Kep.925/XI/1990,  tanggal  26  November  1990, tentang Inseminasi Buatan.
18 Lihat  Republik  Indonesia, Inpres  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam. Dituangkan pula dalam Kepmen Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991. Presiden  menginstruksikan  kepada  Menteri  Agama  untuk
Supardin
Kompilasi  inilah  yang  merupakan  metode  pembaruan  hukum  Islam kontemporer berdasarkan materi hukum Islam di Indonesia. Lahirnya KHI di Indonesia karena  persoalan  yang  dihadapi  umat  Islam  semakin  kompleks  dan  belum memperlihatkan hukum Islam sebagai suatu hukum yang dipedomani dalam berbangsa dan bernegara.
Persoalan  dikatakan  kompleks,  karena  berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia tergantung  pada  umat  Islam  sebagai  umat  mayoritas  yang  merupakan  faktor pendukung utama. Hukum Islam telah dilaksanakan di Indonesia selama kurun waktu lama,  namun  belum  memperlihatkan  dirinya  sebagai  hukum  yang  utuh  berdasarkan konsep  dasar  al- Qur’an  dan  hadis.  Kenyataan  tersebut  merupakan  sebuah  refleksi berlangsungnya  proses  Islamisasi  secara  berkesinambungan,  yang  berpacu  dengan kemajuan  dan  perkembangan  zaman. 19 Salah  satu  bentuk  jawaban  dari  permasalahan hukum kontemporer itu adalah adanya fatwa khususnya lembaga fatwa MUI.
Melihat  proses  Islamisasi  perkembangan  dan  pembaruan  hukum  Islam  di Indonesia, dapat dilihat beberapa contoh pada KHI yang mengalami pembaruan, antara lain:  menyangkut  harta  gono-gini  atau  harta  bersama  suami  istri  (dalam  fikih  klasik tidak ditemukan); bagian ayah dan ibu sama-sama bagiannya (masing-masing 1/3 dan atau 1/6, sedangkan dalam al- Qur’an bagian ayah 1/6 atau menda pat sisa); ahli waris pengganti  (dalam  fikih  klasik  tidak  ditemukan  ahli  waris  pengganti  melainkan  kasus munasakhah); dan sebagainya.
Kalau tidak menggunakan bentuk pendekatan dari formulasi yang sama dalam proses  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia  seperti  fatwa,  maka  akan mengakibatkan  kerancuan  dan  ketidakberaturan  materi  hukum  yang  diberlakukan. Dengan  demikian,  masyarakat  dengan  mudah  dipermainkan  oleh  penguasa  dan  atau oleh  penegak  hukum  yang  kurang  memahami  tujuan  syariat  itu  sendiri.  Akan  tetapi kalau dasar hukum dan metode yang digunakan dalam pembaruan hukum itu, hasilnya pun  akan  meminimalisasi  kerancuan  dan  kecurangan  dalam  pemberlakuan  materi hukum  itu.  Sebab  tujuan  utama  dalam  menerapkan  hukum  adalah  untuk  melahirkan masyarakat  yang  hidup  teratur  dan  tenteram  yang  tujuan  akhirnya  hidup  bahagia  di dunia dan akhirat.
Masyarakat  yang  taat  pada  fatwa  ulama,  berarti  ia  telah  menaati  syariatnya, sebab  hasil  fatwa  ulama  merupakan  bentuk  ijtihad  ulama  secara  kolektif,  dan  ijtihad itu sendiri merupakan sumber dalam menetapkan hukum . Lembaga fatwa yang sangat kolektif  adalah  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia.  Oleh  karena  itu  lembaga  fatwa  MUI merupakan  tempat  perhimpunan  para  kaum  cendekiawan  muslim  dan  ulama  dengan tujuan  membahas  masalah-masalah  hukum  kontemporer  yang  kemudian  menemukan dan memutuskan hukumnya.
melaksanakan  dan  menyebarluaskan  inpres  tersebut,  dan  Menteri  Agama  mengeluarkan  keputusan kepada instansi Departemen Agama dan pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan inpres tersebut.
19 H.  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Cet.  III;  Jakarta:  CV  Akademika Pressindo, 2001), h. 2.

## C. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan lembaga fatwa merupakan bentuk formulasi hukum Islam yang bersumber dari wahyu untuk  memberikan  jawaban  terhadap  masyarakat  muslim  yang  sedang  menghadapi masalah-masalah hukum kontemporer, khususnya dalam hukum keluarga.
Lembaga-lembaga  fatwa  di  Indonesia  mempunyai  bentuk  dan  sifat  tidak mengikat, artinya fatwa tersebut tidak mempunyai sanksi duniawi, tetapi mempunyai sanksi  moril.  Daya  serap  fatwa  di  Indonesia  telah  banyak  mengeluarkan  keputusan, dalam  organisasi  keagamaan  maupun  dalam  skala  nasional  yakni  Majelis  Ulama Indonesia (MUI).
Implikasi
Lembaga  fatwa  di  Indonesia  sebaiknya  dihimpun  dalam  satu  wadah  yang kemudian  disampaikan  kepada  umat  secara  nasional,  sehingga  tidak  terjadi  dualisme penafsiran  dalam  mejalankan  perikehidupan  keagamaan.  Oleh  karena  itu,  lembaga fatwa yang sepatutnya untuk menyampaikan kepada masyarakat secara nasional adalah MUI.  Akhirnya  saran  dan  kritik  dibutuhkan,  mudah-mudahan  tulisan  ini  bermanfaat, dan semoga Allah meridainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an.
Abdurrahman,  H. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Cet.  III;  Jakarta:  CV Akademika Pressindo, 2001.
Dahlan,  Abdul  Azis  et  al. Ensiklopedi  Hukum  Islam.  Jilid  I.  Cet.  V;  Jakarta:  Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
Departemen  Agama. Kepmen  Agama  Nomor  154  tahun  1991  tentang    Pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Edisi  III.  Cet  I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Garrey, Mathrew W. Obstetric Illustred (London: Churchill Livingstone, 1989.
Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
Internet. http://id.wikipedia.org/wiki/fatwa.
Majelis  Ulama  Indonesia. Keputusan  Musyawarah  Nasional  II  MUI-Majalah  Mimbar Ulama Nomor 171 tahun XVI April 1992. Jakarta: Sekretariat MUI, 1992.
Maksum,  Amir. Pemahaman  Tajdid  dalam  Muhammdiyah.  Yogyakarta:  Bina  Utama, 2002.
M.T., Arifin. Muhammadiyah Potret yang Berubah. Cet. I; Surakarta: IGPFB, 1990.
Nasution,  Harun.  “Ijtihad  Sumber  Ketiga  Ajaran  Islam”  dalam  Jalaluddin  Rahmat,
Ijtihad dalam Sorotan. Bandung: Mizan 1991.
Pengurus Besar Nahdatul Ulama. Ahkamul Fuqaha. Juz I. Semarang: CV Toha Putra, t.th.
Supardin
Pimpinan  Pusat  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah. Membina  Keluarga  Sejahtera. Yogyakarta: Persatuan, t.th.
Republik Indonesia. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Shihab, M. Quraish. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab. Cet. II; Bandung: Mizan, 2001.
Surat  Keputusan  MUI  Nomor  Kep.925/XI/1990,  tanggal  26  November  1990, tentang Inseminasi Buatan.
Yunus, Mahmud. Kamus Arab – Indonesia.Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
Zaid, Musafa. A l-Maslahat fi>  al- Tasyri’ al -Islami wa Najmu al- Di>n al- Tufi. t.tp.: Dar al-Fikr, 1964.