Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pahlefi, Evalina Alissa Fakultas Hukum, Universitas Jambi e-mail: pahlefi@unja.ac.id

## Abstract
This study aims to examine and analyze the urgency of respecting and protecting the right to  manage  natural  resources  for  the  Talang  Mamak  customary  law  community  in  Tebo District;  and  Researching  and  analyzing  the  conception  of  the  relationship  between  the Talang Mamak people over natural resources in Tebo District. This research is an empirical research. The results of the study show that respect and protection of the right to manage the natural resources of the Talang Mamak customary law community in Tebo Regency have been carried out, although only in a number of sectors, namely recognition of existence in the government administration sector and residential areas. In the sector of recognition of the existence of customary law on natural resources by the Regional Government has not been carried out. Furthermore, the concept of the relationship between the Talang Mamak people over natural resources in Tebo Regency is a relationship concept based on political power and ideological power.
Keywords: Protection and Respect, Right to Manage, Natural Resources

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Meneliti  dan  menganalisis  urgensi  penghormatan  dan perlindungan  hak  mengelola  sumber  daya  alam  masyarakat  hukum  adat  Suku  Talang Mamak di Kabupaten Tebo; dan Meneliti dan menghanalisis konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan  hak  mengelola  sumber  daya  alam  masyarakat  hukum  adat  suku  talang mamak  di  Kabupaten Tebo  telah  di  lakukan  walaupun  hanya  di  sebagian  sektor,  yaitu pengakuan  eksistensi  di  sektor  administrasi  pemerintahan,  dan  wilayah  pemukiman. Disektor pengakuan terhadap eksistensi hukum adat terhadap sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah belum di lakukan. Selanjutnya, Konsep hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo adalah konsep hubungan berdasarkan kekuasaan politk dan kekuasaan ideologi.
Kata Kunci: Perlindungan dan Penghormatan, Hak Mengelola, Sumber Daya Alam

## PENDAHULUAN
Masyarakat hukum adat Talang Mamak yang berada di Kabupaten Tebo merupakan suku yang sudah lama bertempat tinggal di areal kawasan hutan produksi. Umunya, suku Talang Mamak menggantungkan hidupnya dari sumber penghasilan hutan yang menjadi
wilayah berburu serta meramu, dan hutan merupakan tempat untuk memperoleh sumber daya alam yang diolah dengan tujuan untuk dikonsumsi keluarga batih maupun komunal. Sudah sejak lama Suku Talang Mamak telah lazim dengan kegiatan perladangan secara konvensional  dan  kebiasaan  kerja  secara  bergotong  royong  dari  suku  ini  dalam pembukaan lahan berladang yang disebut dengan Basolang. 1
Ketentuan adat suku Talang Mamak melarang membuka lahan  hutan yang  masih asli  dan  terjaga  dengan  baik.  Masyarakat  suku  Talang  Mamak  mempunyai  keyakinan bahwa  hutan  yang  masih  asli  tersebut  merupakan  hunian  dari  makhluk  halus,  yang disebut para bunian. Mereka melakukan ritual tertentu yang di pimpin oleh dukun padi pada saat bercocok tanam padi untuk pertama kalinya di tanah yang baru. Akan tetapi, wilayah  hutan  di  sekeliling  semakin  lama  semakin  berkurang,  yang  ddi  antaranya  di sebabkan oleh kedatangan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit yang secara langsung maupun tidak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan suku Talang Mamak. 2
Areal  Taman  Nasional  Bukit  Tiga  Puluh,  termasuk  tempat  bermukimnya  suku Talang Mamak merupakan ekosistem habitat gajah Sumatera, yang menurut data Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, berjumlah 143 ekor. Sering didapati masyarakat menghadapi  konflik  dengan  gajah  Sumatera  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Hal  ini disebabkan  oleh  karena  terdesaknya  populasi  gajah  Sumatera  yang  disebabkan  oleh aktifitas  beralih  fungsinya  lingkungan  hutan  menjadi  pemukiman,  pertambangan,  dan perkebunan. Dengan perkataan lain, terganggunya aktifitas masyarakat oleh hewan liar mempunyai dampak secara tidak langsung juga terhadap kehidupan suku Talang Mamak.
1 https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/orang-talang-mamak-bertahan-hidup-di-hutan-tersisa/ , di akses tanggal 2 Maret 2021.
2 Ibid.
Selain itu, menyusutnya areal hutan menyebabkan beberapa jenis tanaman yang dapat menjadi  obat  menjadi  sulit  di  temukan.  Tanaman  obat  bagi  suku  Talang  Mamak merupakan  kearifan  lokal  di  bidang  pengobatan  yang  berhubungan  dengan keanekaragaman  hayati  hutan  rimba.  Sekanjutnya,  wilayah  hutan  bagi  suku  Talang Mamak tidak hanya dilihat dari aspek ekonomis, tetapi hutan di anggap sebagai sarana terselenggaranya kegiatan budaya dan kemasyarakatan, yang mana mayoritas kegiatan tersebut berkaitan atau di lakukan di hutan.
Selain permasalahan menyusutnya areal hutan, eksistensi serta kemampuan untuk mengakses  hutan  mulai  terancam oleh lahirnya  kebijakan  Dinas  Kehutanan  yang  pada tahun  2015  memberikan  ijin  HPH  dalam  skema  restorasi  kepada  PT.  Alam  Bukit Tigapuluh  (PT.  ABT)  di  hutan  produksi  seluas  38.665  hektar,  yangmana  areal  ini mencakup Dusun Semerantihan Desa Suo-Suo Kabupaten Tebo. Tujuan keberadaan PT. ABT tersebut pada dasarnnya adalah untuk melakukan kegiatan restorasi hutan di areal Taman Nasional Bukit Tigapuluh tersebut. Kegiatan restorasi hutan ini juga melibatkan masyarakat  suku  Talang  Mamak.  Akan  tetapi,  sebagian  masyarakat  beranggapan keberadaan PT. ABT dapat menjadi ancaman, sebab selama ini masyarakat suku Talang Mamak belum mendapat pengakuan dari pemerintah atas eksistensi mereka di wilayah tersebut. Kekhawatiran ini sangat beralasan, karena bisa saja jika terjadi konflik posisi masyarakat  suku  Talang  Mamak  berada  pada  posisi  yang  lemah  di  banding  posisi pemegang ijin HPH.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  suku  Talang  Mamak  yang  berada  di  Desa  Suo-Suo bukanlah  satu-satunya  kelompok  masyarakat  yang  ada.  Suku  Talang  Mamak  di  desa tersebut  hidup  berdampingan  dengan  suku  Melayu  yang  sebagian  besar  merupakan penduduk asli dari desa tersebut. Sehingga dalam sejarah, suku Talang Mamak bukanlah
penduduk  asli  di  Desa  Suo-Suo.  Walaupun  demikian  kehidupan  suku  Talang  Mamak dengan penduduk sekitarnya telah lama berlangsung secara harmonis.
Kepala Desa Suo-Suo yang merupakan bentuk pengejawantahan pemerintah atau negara di tingkat desa berusaha untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya sehingga tercapai ketertiban dan ketentraman. Kebijakan yang di buat oleh Kepala Desa Suo-Suo adalah  membuat  pembagian  wilayah  untuk  pencarian  nafkah  untuk  kelompok masyarakat melayu dan suku Talang Mamak yaitu dengan batas Sungai Kemumu. Hal ini di buat agar suku Talang Mamak merasa di akui oleh masyarakat sekitarnya. Selain hal tersebut,  Kepala  Desa  juga  memberikan  ketentuan  agar  suku  Talang  mamak  tetap mengikuti adat istiadat yang berlaku di Desa Suo-Suo, yaitu bahwa wilayah hutan hanya di manfaatkan sebagai tempat untuk mendapatkan penghidupan, dan tidak boleh di akui sebagai wilayah adat suku Talang Mamak.
Hal sebagaimana tersebut di atas telah memberikan gambaran bahwa apa yang di alami  oleh  suku  Talang  Mamak  di  Desa  Suo-Suo  merupakan  suatu  hal  yang  dilematis. Hutan  yang  seharusnya  merupakan  sumberdaya  alam  yang  memiliki  hubungan sosio- religius dengan  masyarakat  suku  Talang  Mamak,  dalam  fakta  empirisnya  terdegradasi dengan adanya kekuasaan negara dan komunitas lain. Kemampuan suku Talang Mamak dalam mengakses hutan hanya sebatas pemanfaatan untuk nafkah kehidupan sehari-hari. Hutan yang pada dasarnya merupakan wilayah adat dari suatu masyarakat adat tidak lagi menjadi hak dari suku Talang Mamak. Ketika ijin HPH di berikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kehidupan masyarakat adat juga akan terancam. Berbeda hal apabila  terdapat  pengakuan  dan  penghormatan  masyarakat  hukum  adat  yang  secara formal.
Konstitusi  negara  Republik  Indonesia  telah  merumuskan  dalam  norma  yang mengatur bahwa ada penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan satuan masyarakat
hukum adat dalam koridor negara kesatuan. Selanjutnya, dalam konstitusi juga terdapat pengaturan  tentang  penghormatan  jati  diri  kebudayaan  secara  nasional  dan penghormatan  dan  pemeliharaan  atas  bahasa  daerah,  yang  di  harmoniskan  dengan perkembangan dan kemajuan jaman. 3
Selain  dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia,  di  beberapa  peraturan  perundang- undangan  teadapat  juga  pengaturan  tentang  peghormatan  dan  pengakuan  masyarakat hukum adat, yaitu di antaranya dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan,  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Sumber  Daya  Air, Undang-Undang Tentang Perkebunan, dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. 4 Dari  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  mulai  dari  Konstitusi  dampai  pada Undang-Undang,  semestinya  hal  ini  mendapatkan  perhatian  pemerintah  untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dalam bentuk peraturan yang lebih teknis dan lebih khusus lagi.
Pembahasan mengani hal ini, dengan mendasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya,  merupakan  penelitian  yang  akan  membahas  dan  menganalisis penghormatan  dan  perlindungan  dari  pemerintah  khususnya  Pemerintah  Kabupaten Tebo  atas  hak  masyarakat  suku  Talang  Mamak  untuk  tidak  hanya  sekedar  mengelola sumber  daya  alam  secara  ekonomi,  akan  tetapi  juga  memiliki  hubungan  secara  sosial dengan  sumber  daya  alam.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  hal-hal  yang  dapat  di  jadikan rujukan  bagi  pihak  terkait  dalam  merumuskan  kebijakan  atau  peraturan  dalam penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyakarat hukum
3 Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2013, Masyarakat  Adat  di  Indonesia:  Menuju  Perlindungan  Sosial  yang  Inklusif ,  Diterbitkan  Oleh  Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementeriaan PPN/Bappenas, Jakarta, hlm. 57
4 Sulastriyono, Filosofi  Pengakuan  Dan  Penghormatan  Negara  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  Di Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 3, DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556 , 2014, hlm. 103-105
adat suku talang Mamak. Dengan demikian permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah urgensi penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  di  lakukan  ini  adalah  penelitian  empiris,  dengan menitikberatkan kepada informasi-informasi primer, yang di dapat langsung dari sumber utama di lapangan.
Spasifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yaitu  riset  yang menggambarkan dengan gamblang, detail dan tersistem tentang objek yang akan dibahas. Penelitian  deskriptif  ini  disusun  dalam  upaya  untuk  menelaah  secara  tegas  dan  nyata, terfokus,  dilakukan  berdasarkan  sistematika  yang  ada  terhadap  implementasi penghormatan dan perlindungan hak mengelola sumber daya alam masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak, serta konsepsi hubungan masyarakat Suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo.
Bahan analisis yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1) Bahan Analisis Primer
Diperoleh  dari  sasaran  yang  diteliti  menggunakan  teknik  wawancara  dengan melalui acuan pada urutan permasalahan yangr telah dipesiapkan terdahulu.
Jenis  acuan  wawancara  dirangkai  melalui  teknik  kombinasi  antara  pedoman yang  sistematis  dan  pedoman  tidak  sistematis  yang  mempunyai  istilah  lain
dengan nama Proses  wawancara  dipraktekkan  pada  ketua  adat maupun  anggota  masyarakat  hukum  adat  suku  Talang  Mamak  di  Kabupaten Tebo.
Selain informan, penulis juga memasukkan data objek penelitian, yaitu anggota masyarakat suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo. Dalam tahun 2018 tercatat 54 keluarga suku Talang Mamak yang ada di Desa Suo-Suo Kabupaten Tebo.

## 2) Bahan Analisis Sekunder
Bahan  analisis  yang  diperoleh  yang  berasal  dari  dokumen  kepustakaan  dan ketentuan  mengenai  perlindungan  dan  penghormatan  hak-hak  masyarakat hukum adat. Bahan analisis sekunder penelitian ini adalah mengenai pengakuan dan  penghormatan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  atas  pengelolaan sumberdaya alam, yang antara lain terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Pokok Agraria
3) Undang-Undang tentang Perkebunan.
4) Undang-Undang Kehutanan.
5) Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
Bahan hukum berwujud (a) kata, (b) frase, (c) kalimat, (d) proposisi, (e) dalil, dan (f) prinsip. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mencari hubungan logis antar bahan  hukum  tersebut.  Dari  pencarian  ini  akan  diperoleh  asas  atau  prinsip  hukum, hubungan  korelasi  antar  prinsip  hukum  dengan  prinsip  hukum  lainnya  atau  dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan hukum, dan lain-lain.
Bahan-bahan  hukum  diatas  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  logika  deduktif  di mana norma yang terdapat di dalam Hukum Adat dijadikan sebagai premis mayor dan fakta empiris menjadi premis minornya.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## A. Penghormatan  Dan  Perlindungan  Hak  Mengelola  Sumber  Daya  Alam Masyarakat Hukum Adat Suku Talang Mamak Di Kabupaten Tebo
Suku Talang Mamak, hidup tersebar di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh, yang secara administrasi berada di dua provinsi, Indragiri Hulu (Riau) dan di Kabupaten Tebo (Jambi). Eksistensi suku Talang Mamak di Kabupaten Tebo tidak terlepas dari dinamika historis  penguasaan  lahan  hutan  di  Kabupaten  Tebo.    Penguasaan  lahan  hutan  di Kabupaten Tebo ditandai dengan tumpang tindih klaim penguasaan antar pihak (aktor). Kawasan  hutan  produksi  di  Tebo  yang  dikuasai  negara  saat  ini  merupakan  klaim penguasaan  secara  individu  oleh  Komunitas  Melayu  sebelum  kebijakan  penetapan kawasan hutan negara. Sejarah panjang klaim penguasaan lahan hutan oleh Komunitas Melayu ternyata tidak serta merta menghilangkan klaim penguasaan tersebut. Komunitas tersebut  tetap  diperbolehkan  oleh  negara  dan  memiliki  hak  untuk  memanfaatkan sumberdaya  hutan  sebagai  pemanfaat  untuk  memenuhi  nafkah  mereka.  Komunitas Melayu  merupakan  pribumi  yang  tinggal  di  kawasan  hutan  tersebut  sejak  pra kemerdekaan. Mereka dianggap memiliki hak-hak sebagai pribumi untuk memanfaatkan hutan meskipun didalamnya sudah ada klaim yuridis negara.
Penetapan kawasan hutan oleh negara mulai berlangsung sejak hadirnya UU sektoral tahun 1967 yang membagi sumberdaya alam ke dalam beberapa sektor yaitu kehutanan, perkebunan,  dan  pertambangan.  Hadirnya  kebijakan  tersebut  merupakan  awal  bagi negara  untuk  mengalihkan  hak  penguasaannya  kepada  swasta  dalam  bentuk  Hak Pengusahaan  Hutan  (HPH).  Artinya  ada  perubahan  penguasaan  dari  state  property menjadi private property. Pasca penetapan kawasan hutan produksi di Jambi, sebagian
area  hutan  produksi  di  Kabupaten  Tebo  dialihkan  penguasaannya  oleh  negara  kepada perusahaan kayu (PT. DER) dengan IUPHHK dan berakhir pada tahun 2000-an.
Pada masa awal masuk perusahaan (sekitar tahun 1968), belum ada gesekan antara perusahaan  dengan  Komunitas  Melayu  sebagai  pribumi.  Pihak  perusahaan  masih memperbolehkan  komunitas  untuk  berladang  di  hutan  selama  lokasi  ladang  tersebut tidak  tumpang  tindih  dengan  lokasi  penebangan  kayu  perusahaan.  Pada  tahun  1989, Komunitas  Melayu  sebagai  pemilik  tunggal  dari  sisi  masyarakat  harus  berbagi  lahan dengan Komunitas Talang Mamak. Komunitas Talang Mamak dipindahkan ke Desa Suo- suo  (wilayah  Komunitas  Melayu)  untuk  diakui  sebagai  penduduk  Desa  Suo-suo  dan mendapat perlakuan yang sama dengan Komunitas Melayu sebagai warga negara. Alasan pemindahan adalah karena perusahaan kayu (PT. DER) akan menebang kayu di lokasi ladang  Komunitas  Talang  Mamak  dan  khawatir  akan  terkena  ladang  mereka.  Pihak perusahaan ingin megantisipasi adanya gesekan dan konflik dengan komunitas tersebut. Pada tahun 1996, Komunitas Talang Mamak kemudian direlokasi kembali agar bermukim dengan  pola  yang  teratur.  Kepindahan  Talang  Mamak  ke  Desa  Suo-suo  tidak menimbulkan  gesekan  antar komunitas,  melainkan  saling  membangun  ideologi  bahwa hutan  yang  mereka  tempati  adalah  hak  masyarakat.  Mereka  berupaya  untuk mempertahankan wilayah hutan agar tidak dikuasai penuh oleh negara dan perusahaan.
Pada tahun 2000-an, izin HPH perusahaan kayu habis dan menyebabkan kekosongan penguasaan  secara  yuridis.  Hal  ini  mengakibatkan  wilayah  hutan  produksi  eks  HPH kembali dikuasai secara penuh baik oleh Komunitas Melayu maupun Komunitas Talang Mamak.  Kekosongan  penguasaan  sumberdaya  menyebabkan  masyarakat  menguasai hutan  dengan  membuka  pemukiman  dan  bercocok  tanam  di  wilayah  yang  sudah ditinggalkan.
Penguasaan ini kemudian memberi kebebasan bagi komunitas untuk mengekspansi ladang  mereka  dan  membangun  pondok  di  area  ladang  mereka.  Ekspansi  ladang  dan kebun  karet  di  kawasan hutan  produksi yang  mengalami  rezim open  access mendapat legitimasi dari pemerintah desa sebagai dusun yang menjadi bagian wilayah administrasi Desa Suo-suo. Bahkan pada tahun 2016, sudah ada penambahan RT (Rukun Tetangga) di dalam  kawasan  hutan  produksi  yang  sebagian  besar  diisi  oleh  pendatang.  Untuk  suku Talang Mamak sendiri, mereka menempati wilayah administrasi di Rukun Tetangga (RT) 12, Dusun Semerantihan, Desa Suo Suo, Kabupaten Tebo.
Pada  tahun  2018,  PT.  Alam  Bukit  Tigapuluh  (PT.  ABT)  beroperasional  di  wilayah Kabupaten  Tebo,  khususnya  di  Kecamatan Sumay,  dengan  mendapatkan  ijin di  bidang konservasi satwa dan restorasi hutan, di mana ijin perusahaan tersebut di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. Selain itu, ABT juga melindungi hutan yang luasnya sebanyak  38.000  ha,  dari  luasan  lahan  tersebut  terdapat  lahan  yang  sudah  dihuni masyarakat, dan warga Talang Mamak, namun hal tersebut bukan masalah besar yang menjadi masalah besar adalah perambahan hutan yang banyak di dalangi oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurut  keterangan  Kindok,  Kepala  Dusun  Semerantihan,  di  wilayah  pemukiman masyarakat  suku  Talang  Mamak,  aktifitas  masyarakat  suku  Talang  Mamak  di  wilayah tersebut  hampir  seluruhnya  beraktifitas  di  bidang  pertanian,  berburu  dan  meramu. Secara umum, suku Talang Mamak kehidupannya bergantung kepada sumber daya hutan yang merupakan tempat berburu dan meramu mereka serta asal sumber daya alam yang mereka olah untuk dikonsumsi keluarga batih maupun kelompok. Suku Talang Mamak sejak dulu juga sudah mengenal sistem perladangan tradisional dan ritual gotong royong mereka untuk membuka ladang dinamakan Basolang. Adat mereka tak memperbolehkan pembukaan hutan yang masih bertutupan baik. Mereka yakini hutan rimba tempat para
bunian,  makhluk  halus  tinggal.  Ada  juga  ritual  oleh  dukun  padi  ketika  menanam  padi pertama kalinya di lahan baru.
Dari aspek administrasi pemerintahan, eksistensi masyarakat Suku Talang Mamak di Desa  Suo  Suo  telah  di  akui  oleh  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  pengakuan  wilayah kependudukan. Masyarakat suku Talang Mamak berada di Dusun Semerantihan, dengan Kepada  Dusun  nya  berasal  dari  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  itu  sendiri.  Menurut keterangan Sekretaris Desa Suo Suo Kecamatan Sumay, pada saat pesta demokrasi atau kegiatan pemilihan umum masyarakat suku Talang Mamak memiliki hak untuk memilih, di mana di daerah tersebut tercatat mata pilih sejumlah 105 mata pilih. 5
Di lihat dari aspek pendidikan masyarakat Suku Talang Mamak di fasilitasi dengan adanya gedung sekolah pada tingkatan sekolah dasar. Sekolah dasar ini merupakan kelas jauh  yang  merupakan  bagian  dari  SDN  167/VIII  Desa  Suo  Suo,  Kecamatan  Sumay, Kabupaten Tebo. Tenaga pengajar di Sekolah Dasar tersebut merupakan tenaga honor yang  penghasilannya  berasal  dari  perusahaan  yaitu  PT.  ABT.  Selain  pendidikan  secara formal, pendidikan bagi anak-anak masyarakat Suku Talang Mamak, terdapat Kelompok
5 Wawancara dengan Sekretaris Desa Suo-Suo tanggal 17 September 2022.
Gambar 1. Wawancara dengan Sekeretaris Desa Suo Suo, Bapak Sonol
Belajar Masyarakat yang menampung keinginan masyarakat Suku Talang Mamak untuk melanjutkan pendidikan pasca Sekolah Dasar.
Akses  masyarakat  Suku  Talang  Mamak  terhadap  sumber  daya  alam  yang  terkait dengan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari  pada  dasarnya  tidak  mengalami permsalahan  yang  berarti.  Walaupun  pemukiman  masyarakat  Suku  Talang  Mamak berada  dalam  areal  PT.  ABT,  kegiatan  mereka  dalam  berladang  dan mencari  makanan tidak terganggu oleh aktifitas perusahaan. Hal ini di pengaruhi oleh faktor bahwa kegiatan perusahaan  tidak  bergerak  di  bidang  eksplorasi  dan  eksploitasi  hutan,  melainkan bergerak  di  bidang  restorasi  hutan  dan  konservasi  satwa.  Akses  masyarakat  menuju pemukiman  mereka  difasilitasi  perusahaan  walupun  hanya  akses  jalan  yang  belum  di aspal.
Gambar 2. Fasilitas Pendidikan di Pemukiman Masyarakat Suku
Talang Mamak.
Gambar 3. Kondisi Jalan Menuju Pemukiman Masyarakat Suku Talang Mamak
Kondisi faktual yang terdapat saat ini pada dasarnya tertinggal jauh dengan kondisi daerah/kabupaten yang terlebih dahulu telah melakukan tindakan pengakuan hak-hak atas masyarakat adat dalam suatu peraturan hukum yang berbentuk peraturan daerah. Hal-hal ini dapat di sebutkan sebagai berikut:
1) SK Bupati Kepala Daerah TK II Kerinci no 96 tahun 1994 tentang Pengukuhan Pengelolaan Kawasan Hutan Milik Desa dan Hutan Adat di Daerah Hutan Hulu Air Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Daerah TK II Kerinci. ... Menunjuk, menetapkan dan mengukuhkan kawasan Hutan Milik Desa dan atau Hutan Adat Desa  di  dalam  Daerah  Hutan  Hulu  Air  Lempur  yang  dikelola  oleh  perwalian masyarakat adat desa Lembaga Kerja Tetap Dearah Hulu Air Lempur meliputi; Desa  Lempur  Hilir,  Desa  Lenmpur  Mudik,  Desa  Dusun  Baru  Lempur  dan Kelurahan Lempur Tengah.
2) SK Bupati Kepala Daerah TK II Sarolangun Bangko no 225 tahun 1993 tentang Penetapan  Lokasi  Hutan  Adat  Desa  Pangkalan  Jambu  di  Desa  Baru  Pangkalan Jambu  12  Sungai  Manau,  Kabupaten  Daerah  TK  II  Sarolangun  Bangko. “Menetapkan lokasi Hutan Adat Desadi Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Sungai  Manau,  Kabupaten  Daerah  TK  II  Sarolangun  Bangko  sebagai  Kawasan Hutan  Adat  Desa  Pangkalan  Jambu  sebagaimana  tertera  dalam  Peta  yang merupakan lampiran dalam keputusan ini, dengan batas-batas sbb......”
3) Surat  Keputusan  Kepala Kantor  Wilayah  Kehutanan  Kalimantan  Timur  Nomor 4653/KWL/RRL-1/19934  tentang  Masalah  Tanah  dan  Hak  Adat.  Surat Keputusan ini memberikan panduan survey tanah dan hak-hak adat, pengunaan areal  dan  hak  adat  oleh  pihak  perusahaan  harus  atas  persetujuan  dan
musyawarah masyarakat adat serta pembentukan task  force untuk  melakukan survey sosial.
4) Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Lampung  Nomor G/445/B.II/HK  94  tentang  Pembentukan  Tim  Perumus  dan  Anggota  Survei Lapangan dalam Rangka Pembentukan Inventarisasi Lembaga Adat di Propinsi Dati I Lampung. Surat keputusan ini merupakan pembentukan tim perumus dan survei  lapangan  kepada  beberapa  orang  budayawan  (ahli  sosiologi  dan antropologi)  untuk  membuat  survey  mengenai  Lembaga  Adat  yang  ada  di Propinsi Lampung.
5) Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Lampung  nomor G/362/B.II/Hk/1996  tentang  Pengukuhan  Lembaga  Adat  Marga  Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Masyarakat-masyarakat Wilayah Adat di Dati  II  dalam  Propinsi  Dati  I  Lampung.  Surat  Keputusan  ini  mengukuhkan keberadaan  lembaga  adat  marga  yang  ada  di  Lampung  dan  bagi  masyarakat pendatang dimungkinkan dapat bergabung dengan masyarakat adat setempat.
6) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 59 tahun 1998 tentang Pedoman Penggunaan Tanah Hak Ulayat/Hak Serupa Itu dan Tanah Hak Milik  Adat  Untuk  Kepentingan  Perusahaan.  Surat  Keputusan  ini  dibuat  di Kalimantan  Barat  pada  masa  reformasi  untuk  memberikan  kelancaran pelaksanan tugas pelayanan yang berhubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan  swasta  dimana  dirasakan  perlu  adanya  kepastian  hukum  yang menjamin  ketenangan  berusaha  disatu  pihak  dan  rasa  memiliki  atau  rasa tanggung  jawab  pada  masyarakat.  Pada  butir  ke  dua  staus  tanah  adat dikatagorikan sebagai berikut: a. Hak Milik untuk tanah yang berasal dari Milik Adat untuk dan atas nama perorangan yang brhak atas tanah dimaksud; b. Hak
Pakai untuk tanah yang berasal dari tanah Ulayat/hak-hak serupa itu untuk dan atas  nama  Pemerintah  Desa,  sebagai  Tanah  Kas  Desa.  Pada  butir  ketiga selanjutnya  dikatakan  bahwa  kedua  status  tanah  tersebut  dapat  disewakan kepada pihak perusahaan dengan besar sewa ditetapkan secar musyawarah dan setelah masa sewa, kembali kepada pemilik/pemakai.
SK 59/1998 Bupati ini ternyata memiliki kemiripan dengan Permen Agraria/BPN 5/1999 dimana hak adat atas tanah dapat menjadi Hak Milik dan Hak Pakai (pada SK Bupati) dan Kepunyaan Adat (pada Permen 5/1999). Dalam kedua kebijakan tersebut dikatakan bahwa tanah adat dapat disewakan langsung kepada pihak perusahaan  dalam  (SK  Bupati)  dan  kepada  Pemerintah  (Permen  5/1999). Keduanya perlu lebih dalam dikritisi kebaikan dan keburukannya.
7) Selain  Peraturan  Daerah  yang  memberikan  peluang  kepada  masyarakat  adat untuk mengatur kewenangannya atas wilayah adatnya terdapat pula peraturan- peraturan  yang  secara  sistematis  menghapus keberadaan  hak-hak  masyarakat adat.  Sebagai  contoh  adalah  Peratauran  Daerah  Nomor  8  tahun  1974  yang dikeluarkan  oleh  DPRD  tingkat  I  Propinsi  Nusa  Tenggara  dimana  dikatakan dalam Pasal 2; (1) Tanah bekas penuasaan masyarakat Hukum Adat, dinyatakan sebagai  tanah-tanah  dibawah  penguasaan  Pemerintah  Daerah  cq.  Gubernur Kepala Daerah. (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang menguasai tanah-tanah sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perlu memiliki buktipenegasan hak atas tanah.  Dalam  Penjelasan  Pasal  2  selanjutnya  dikatakan  Setiap pemilikan/penguasaan  tanah  memerlukan  bukti  hak  tertulis  yang  dijamin Pemerintah akan kepastian Haknya. Surat keputusan pemberian /Penegasan Hak Tanah yang kemudian diganti dengan “Sertifikat Hak Tanah” berlaku sebagai alat pembuktian hak yang kuat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA. Peraturan-
peraturan ini masih melandaskan pemikiranya pada Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1962 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi Permen Agraria no 2 tahun  1962  tidak  berlaku  lagi  setelah  adanya  Peraturan  Pemerintah  24  tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  selanjutnya  adanya  Permen  Nomor  5 Tahun 1999 yang memberikan status kepada tanah-tanah ulayat.
8) Dalam  Rencana  Tata  Ruang  Propinsi  Jambi,  secara  jelas  diklasifikasikan  jelas dalam  Peraturan  Daerah  Propinsi  Jambi  lahan  seluas  26.800  hektar diperuntukkan  bagi  ruang  hidup  Orang  Rimba  dengan  sebutan  Cagar  Biosfer Bukit Duabelas. Cagar Biosfer ini merupakan usulan Gubernur Jambi dalam surat Nomor 522.51/1973/1984, Gubernur mengajukan areal Bukit Duabelas menjadi kawasan  pengembaraan  Orang  Rimba,  yang  sebelumnya  merupakan  hutan lindung.  Walaupun  dalam  Perda  wilayah  tersebut  dialokasikan  untuk  Orang Rimba,  akan  tetapi  wilayah  yang  diperuntukan  tersebut  hanya  sebagian  kecil yang masih berhutan yang merupakan tumpuan hidup Orang Rimba. Demikian juga  wilayah  yang  diperuntukan  tersebut  merupakan  sebagian  saja  dari keseluruhan wilayah adat Orang Rimba yang jelas batas-batasnya;
9) Peraturan  Daerah  Propinsi  Sumatera  Barat  no  13  tahun  1983  tentang  Nagari Sebagai  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Propinsi  Daerah  Tingkat  I Sumatera Barat. Perda ini mengakui wilayah adatnya, kelembagaan adat dan juga harta kekayaan dan pendapatan nagari tanpa terlalu jauh mencampuri apa yang telah diatur dalam mekanisme adat. Mengenai batasan wilayah adat dalam Pasal 12 ayat (2) dikatakan: Batas wilayah Nagari adalah batas-batas yang telah ada sebelum  dilaksanakannya  pembentukan  Desa  dan  atau  Kelurahan  menurut Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa.  Selain keputusan  Pemerintah Daerah dan Peraturan  Daerah terdapat pula keputusan
Instansi di daerah yang memberikan hak kepada  masyarakat adat untuk tetap mengelola wilayah adatnya antara lain adalah;
10) Surat  Keputusan  Kakanwil  Kehutanan  dan  Perkebunan  Propinsi  Daerah Istimewa  Aceh  Nomor  445/Kpts/KWL-4/1998  tentang  Penunjukan Pengusahaan  Kawasan  Hutan  Lindung  Tripa  Kluet  Sebagai  Hutan  Kemukiman Konservasi Mangamat Kepada Yayasan Perwalian Pelestarian Alam Masyarakat Adat  Manggamat  (YPPAMAM)  Di  Kecamatan  Kluet  Utara,  Kabupaten  Aceh Selatan  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Pada  bagian  pertama  diputuskan; Menunjuk  Yayasan  Perwalian  Pelestarian  Masyarakat  Adat  Manggamat  untuk memanfaatkan, mengusahakan dan meningkatkan produksi hasil hutan non kayu yang  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  berazaskan pelestarian  dan  pemanfaatan  hutan  lindung  secara  serasi,  seimbang  di  areal seluas  ±  12.000  hektar  terdiri dari  ±  5.000  Ha Hutan Lindung  dan  ±  7.000  Ha Hutan  Produksi  Terbatas  14  dengan  batas-batas  sesuai  dengan  lampiran  peta keputusan ini tidak dijelaskan lebih lanjut siapa YPPAMAM, apakah merupakan kelembagaan  masyarakat  adat  itu  snediri  ataupakh  merupakan  lembaga bentukan baru.
11) Surat  Pernyataan  Kepala  Balai  Taman  Nasional  Lore  Lindu  nomor  35/VI- BTNLL.1/1999 dan nomor 680/VI.BTNLL.1/1999 yang menyatakan;.....mengakui keberadaan masyarakat adat Desa Katu dan Masyarakat adat Robo Behoa Desa Doda  melestarikan  dan  melangsungkan  upaya  peningkatan  keamanan  dan kesejahteraan  hidupnya  di  dalam  dan diluar Taman  Nasional Lore  Lindu pada lokasi  sesuai  dengan  hasil  pemetaan  partisipasi  mereka  lebih  kurang  masing- masing  1.178  Ha  dan  5.481  Ha,  dan  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat
dipisahkan  dari  sistem  pengelolaan  Taman  Nasional  Lore  Lindu  berdasarkan pengembangan paham ekologi kerakyatan ( Eco-Populism ).

## B. Konsep  hubungan antara  masyarakat suku  Talang  Mamak  atas  sumber  daya alam di Kabupaten Tebo
Pada kondisi masyarakat  Suku Talang Mamak di Desa  Suo-Suo, pemegang otoritas pada level tertinggi adalah pemerintah pusat dan pada level terendah adalah pemerintah desa.  Aktor  yang  berperan  dalam  mengakses  sumberdaya  hutan  cenderung  lebih memanfaatkan otoritas pemerintah desa yaitu melalui kepala desa. Konsepsi hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten Tebo dapat di jabarkan sebagai berikut:
a) Kekuasaan Politik
Kepala  desa  memberikan  otoritas  kepada  Komunitas  Melayu  sebagai  pribumi untuk  memiliki  ruang  yang  lebih  besar  atas  wilayah  hutan  Desa  Suo-suo.  Otoritas yang dimiliki oleh Komunitas Melayu merupakan perwujudan dari bundle of power yang membentuk akses komunitas terhadap hutan melalui mekanisme struktural dan relasional dalam terminologi akses Ribot dan Peluso. Kekuasaan Komunitas Melayu sebenarnya dimiliki oleh aktor  kepala desa. Kepala desa memainkan otoritas yang dimilikinya  untuk  mengatur  siapa  saja  yang  bisa  mengakses  sumberdaya  hutan  di Desa Suo-suo. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Komunitas Talang Mamak di Desa Suo-suo yang merupakan hasil interaksi transaksional antara Kepala Desa Suo- suo dengan Komunitas Talang Mamak. Kepala Desa mengizinkan Komunitas Talang Mamak untuk mengakses hutan yang artinya membuka hutan dan berladang di Desa
Suo-suo  dengan  catatan  Talang  Mamak  tidak  lagi  membuka  hutan  di  area  yang  di kuasasi oleh perusahaan.
Kepala desa sebagai representasi negara telah mampu mengatur mayarakatnya dengan  cara  membuat  kebijakan.  Kebijakan  tersebut  dalam  bentuk  salah  satunya adalah  kepala  desa  membuat  aturan  pembagian  wilayah  mata  pencaharian  bagi Komunitas Melayu dan Talang Mamak. Kebijakan ini dibuat agar Komunitas Talang Mamak  merasa  diakui  sebagai  penduduk  yang  sah  di  Desa  Suo-suo.  Selain  diatur melalui kebijakan yang dibuat oleh kepala desa, Talang Mamak juga harus mengikuti aturan  adat  Suo-suo,  yaitu  menjadikan  hutan  di  Suo-suo  sebatas  tempat  mencari nafkah dan bukan untuk diklaim sebagai wilayah adat.
Selain relasi sosial dan otoritas, mekanisme akses yang dimiliki oleh Komunitas Melayu juga dijalankan melalui penguatan dalam bentuk ikatan ekologi dan ekonomi terhadap  hutan,  serta  iddentitas  sosial  sebagai  pribumi.  Mekanisme  akses  yang berbasis hak yang dimiliki oleh Komunitas Melayu adalah pemberian izin oleh negara untuk  memanfaatkan  kawasan  hutan  negara  dengan  catatan  tidak  melakukan pembakaran lahan dan tidak melakukan ekspansi ladang. Meskipun klaim terhadap sumber daya hutan adalah klaim komunitas, tapi pemilikan lahan berada di tangan individu,  bukan  berdasarkan  pada  pemilikan  komunal.  Hal  ini  terlihat  dari pengelolaan  lahan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  rumah  tangga  berdasarkan garis  keturunan.  Penguasaan  sumber  daya  komunitas  hanya  sebagai  alat  untuk memperoleh akses lahan secara individu.
b) Kekuasaan Ideologi
Komunitas  Talang  Mamak  merupakan  salah  satu  suku  terasing  yang  hidup  di hutan  selama  masa  hidupnya.  Pemerintah  Desa  Suo-  suo  sebagai  pemegang kekuasaan yang sah pada tahun 1989 mencoba merangkul komunitas ini untuk hidup
bersama di Desa Suo-suo. Pemerintah desa saat itu memberikan kebijakan dan hak istimewa  bagi  komunitas  ini  untuk  tinggal  di  Desa  Suo-suo  dengan  membuat  satu dusun khusus Komunitas Talang Mamak. Kebijakan untuk berbagi sumber daya ini merupakan bentuk legitimasi dari orang Melayu terhadap Komunitas Talang Mamak.
Legitimasi ini semakin kuat ketika  upaya penyatuan ini juga didukung dengan bantuan  rumah  sosial  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  pada  tahun  1996,  serta didirikannya  kelas  jauh  tingkat  SD  dan  SMP  di  dusun  mereka  untuk  menunjang peningkatan  sumber  daya  manusia  di  Komunitas  Talang  Mamak.  Keberadaan  dan akses baik Talang Mamak maupun Melayu terhadap hutan produksi terancam dengan adanya kebijakan Dinas Kehutanan dalam memberikan ijin pada tahun 2015 kepada perusahaan (ABT) untuk memanfaatkan hutan sebagai wilayah restorasi ekosistem. Komunitas Talang Mamak memperkuat ikatan dengan pemegang kuasa di Suo-suo dengan memberikan dukungan politik kepada calon kepala desa pada tahun 2016.
Perwakilan Komunitas Talang Mamak menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa  dengan  harapan  ketika  beliau  terpilih  menjadi  kepala  desa  dapat  menjamin keberadaan  Talang  Mamak  di  Suo-suo.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengantisipasi penggusuran Talang Mamak dari dusun mereka karena adanya perusahaan restorasi, sementara  aktor  yang  merangkul  mereka  pada  masa  lalu  sudah  tidak  memegang kekuasaan di Desa Suo-suo. Selain memberikan dukungan politik, Komunitas Talang Mamak juga berupaya untuk berafiliasi dengan LSM yang dianggap bisa menangani kekhawatiran  mereka.  Mereka  berafiliasi  dengan  AMAN  (Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara) untuk memperjuangkan hak-hak adat dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup  Indonesia)  untuk  membantu  melawan  penjajahan  baru  (perusaahaan restorasi).
Dasar  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  Komunitas  Talang  Mamak  adalah  ideologi yang dibangun berdasarkan pemaknaan terhadap hutan serta ritual dan budaya yang menjadi ciri khas komunitas adat untuk memperoleh tempat istimewa dari negara. Soekanto  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  kekuasaan  melalui  saluran  ideology dijalankan  dengan  serangkaian  ajaran-ajaran  yang  bertujuan  untuk  memberi pembenaran  bagi  pelaksanaan  kekuasaannya.  Komunitas  Talang  Mamak  berusaha untuk menerangkan ideologinya dalam hal memaknai hutan dan melekatnya budaya mereka  dengan  hutan  sehingga  hal  tersebut  melembaga  dan  diakui  oleh  warga masyarakat. Dengan demikian, dukungan politik yang diberikan kepada Kepala Desa Suo-suo pada tahun 2016 didasari oleh kekuasaan ideologi yang melembaga sejak Talang Mamak memasuki Suo-suo dan diberikan tempat istimewa oleh kepala desa saat itu.
Selain relasi sosial, mekanisme yang dimiliki adalah berdasarkan hak yaitu hak sebagai  komunitas  adat  atau  suku  terasing  yang  tinggal  di  dalam  hutan.  Adat merupakan  kunci  utama  mereka  untuk  memperoleh  dan  mempertahankan  akses. Mekanisme lain yang ditempuh adalah dengan memiliki ikatan ekologi, sosial budaya, historis,dan  ekonomi  terhadap  hutan.  Faktor  yang  paling  disoroti  adalah  ikatan historis dan sosial budaya terhadap hutan. Hal ini karena budaya komunitas Talang Mamak  tidak  bisa  lepas  dari  hutan  dan  masih  memiliki  ketergantungan  terhadap hutan. Jika dibandingkan dengan dua komunitas lainnya, Komunitas Talang Mamak memiliki diversifikasi (keragaman) nafkah yang lebih sedikit. Mereka tidak memiliki kemampuan lebih dalam bidang non farm , sehingga sangat bergantung pada on farm (berladang dan berkebun karet) dan off farm yaitu mengambil hasil hutan non kayu Pada  aspek  penguasaan  lahan,  komunitas  Talang  Mamak  memiliki  hak  untuk membuka  hutan,  menggarap  lahan  yang  sudah  dibuka,  dan  bagi  belukar  dengan
pendatang. Hak menjual lahan tidak dimiliki karena secara territorial, mereka bukan penduduk asli Jambi, melainkan satu kelompok peladang yang berasal dari Riau.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik kedalam kesimpulan sementara antara lain:
1. Penghormatan  Dan  Perlindungan  Hak  Mengelola  Sumber  Daya  Alam  Masyarakat  Hukum Adat Suku Talang Mamak Di Kabupaten Tebo telah di lakukan walaupun hanya di sebagian sektor,  yaitu  pengakuan  eksistensi  di  sektor  adminitrasi  pemerintahan,  dan  wilayah pemukiman.  Disektor  pengakuan  terhadap  eksistensi  hukum  adat  terhadap  sumber  daya alam oleh Pemerintah Daerah belum di lakukan.
2. Konsep hubungan antara masyarakat suku Talang Mamak atas sumber daya alam di Kabupaten  Tebo  adalah  konsep  hubungan  berdasarkan  kekuasaan  politk  dan kekuasaan ideologi.

## B. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas,  maka  terdapat  beberapa  saran  yang  perlu  di utarakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  perlu  adanya  transformasi  operasional  administrasi pemerintahan dari realisasi yang bersifat teknis administratif ke arah perubahan yang bersifat substantif  filosofis.  Realisasi  tersebut  dapat  berbentuk  pembuatan  Peraturan  Daerah  atas eksistensi masyarakat hukum adat dan akses mereka terhadap sumber daya alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2008.
Boedi Harsono (II), Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001 , Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002, hlm 43, seperti yang dikutip dalam Urip Santoso, 2006, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah , Kencana, Jakarta.
Sulastriyono, Filosofi  Pengakuan  Dan  Penghormatan  Negara  Terhadap  Masyarakat Hukum  Adat  Di  Indonesia, Yustisia  Jurnal  Hukum, Volume  3  Nomor  3, DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29556 , 2014.
Dyah Ayu Widowati, Ahmad Nashih Luthfi, dan I Gusti Nyoman Guntur, Pengakuan dan Perlindungan  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Kawasan  Hutan ,
Penerbit:  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat,  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014.
Muchsin,  Imam  Koeswahyono,  dan  Soimin, Hukum  Agraria  Indonesia  dalam  Perspektif Sejarah , Refika Aditama, Bandung, 2010.
Maria S.W., Sumardjono, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1998.
Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria , Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.
Yance  Arizona, Konstitusi  Dalam  Intaian  Neoliberalisme:  Konstitusionalitas  Penguasaan Negara  Atas  Sumberdaya  Alam  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi ,  makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah  Tirani  Modal.  Panel  Tirani  Modal  dan  Ketatanegaraan,  Selasa,  5  Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia.
Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  dan Pembangunan Nasional, 2013, Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan
Sosial yang Inklusif , Diterbitkan Oleh Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementeriaan PPN/Bappenas, Jakarta.
https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/orang-talang-mamak-bertahan-hidup-di- hutan-tersisa/ , di akses tanggal 2 Maret 2021.