Tinjauan  Keberlakuan  Filosofis  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal  72
Bilqis Alifia Wathan, Inayah Fasawwa Putri, Juan Joubert Immanuel Panelewen Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia
bilqis.205220324@stu.untar.ac.id

## Abstract
Laws have binding power on all Indonesian citizens, therefore in passing the legislation  the interests  of  the  community  must  be  prioritize,  the  approval  of  the  law  must  also  be  in accordance with the constitutional basis of the Republic of Indonesia, namely the The 1945 Constitution,  hence  why  the  philosophical  aspect  of  a  law  is  something  that  must  be considered  by  the  government  in  making  its  passage  of  the  law.  The  law  that  had  caused controversy due to its dissonance with the philosophical foundations was Law Number 11 of 2020 on Job Creation which has now been revised and became PERPPU Number 2 of 2022 on Job Creation which was finally passed through Law No. 6 of 2023. The purpose of this study is to review the philosophical aspect and applicability of a law. Researcher uses normative legal research method to write this article, in researching, we use ‘statutory approach’ as well as ‘legal  concept  analysis’  approach.  The  results  of  our  research  shows  that  PERPPU  No.2  of 2022  on  job  creation  article  72  applies  philosophically  as  said  article  has  fulfilled  the characteristics  of  the  philosophical  foundation  and  its  purpose  is  aligned  with  the philosophical foundation.
Keywords : Constitutional Basis, Philosophical Validity, Cipta Kerja Pasal 72 Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PENDAHULUAN Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak disahkan oleh DPR (Indrati, 2007).  Ini  berarti  sejak  undang-undang  tersebut  disahkan,  setiap  orang  terikat  untuk mengakui eksistensinya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 87 UU No.12 Tahun 2011 yang berbunyi “Peraturan Perundang -undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat  pada  tanggal  diundangkan,  kecuali  ditentukan  lain  di  dalam  Peraturan Perundang- undangan  yang  bersangkutan.”  U ndang-undang  mempunyai  persyaratan untuk dapat berlaku atau mempunyai kekuatan yang berlaku. Ada tiga macam kekuatan yang  berlaku  yaitu,  kekuatan  berlaku  yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis.  (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
Pada  artikel  ini,  penulis  hanya  akan  membahas  mengenai  keberlakuan  filosofis pada suatu undang-undang. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran,  dan  cita  hukum  yang  meliputi  suasana  kebatinan  serta  falsafah  bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan).  Landasan  filosofis  juga  memiliki  arti sebagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai filosofis yang mendasari suatu bidang pengetahuan atau  kegiatan  tertentu  (Sumaryono,  Endang,  2007:27).  Tujuan  dari  landasan  filosofis adalah  untuk  memberikan  dasar  pemikiran  yang  lebih  abstrak  dan  kritis  dalam memahami dan menganalisis suatu fenomena atau konsep. Dalam konteks filosofi hukum,

## Jurnal Tana Mana
Vol. 2, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
misalnya,  landasan  filosofis  memberikan  dasar  pemikiran  yang  lebih  abstrak  dan  kritis dalam memahami konsep-konsep hukum seperti keadilan, hak, dan kewajiban. Landasan filosofis  memungkinkan  untuk  melakukan  analisis  lebih  dalam  tentang  asumsi-asumsi dasar  yang  terkait  dengan  konsep-konsep  tersebut,  serta  mempertanyakan  konsistensi dan kebenaran dari asumsi-asumsi tersebut (Bix, 2016).
Selain itu, landasan filosofis juga dapat membantu dalam mengembangkan teori- teori dan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dan koheren tentang suatu bidang atau fenomena.(Fieser dan Dowden, 2006). Dalam hal ini, landasan filosofis memberikan dasar pemikiran yang diperlukan untuk mengembangkan dan menguji berbagai teori dan hipotesis,  serta  memperluas  pemahaman  tentang  suatu  fenomena  atau  konsep.  Secara keseluruhan,  tujuan  landasan  filosofis  adalah  untuk  memberikan  dasar  pemikiran  yang lebih abstrak, kritis, dan koheren dalam memahami dan menganalisis suatu  bidang atau fenomena,  serta  membantu  dalam  mengembangkan  teori-teori  dan  kerangka  pemikiran yang  lebih  komprehensif  dan  koheren  (MacIntosh,  2006).  Landasan  filosofis  dapat terpenuhi  jika  sifat-sifat  dari  landasan  tersebut  dapat  diimplementasikan.  Berikut merupakan  sifat-sifat  landasan  filosofis;  universal,  abstrak,  analitis,  reflektif,  kritis, dinamis, dan fundamental (Wacks, 2006).  Selain memiliki sifat-sifat diatas, terdapat pula beberapa  asas  atau  prinsip  dasar  yang  dapat  dijadikan  landasan  filosofis  dalam menganalisis suatu konsep atau fenomena, guna untuk membantu dalam memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum seperti keadilan, hak, dan kewajiban. Beberapa asas landasan  filosofis  yang  umum  digunakan  antara  lain;  rasionalitas,  objektivitas, universalitas, kritisisme, realisme, relativitas, dan kontekstualisasi.
Tujuan dibentuknya undang-undang di negara hukum adalah untuk menciptakan suasana  kesejahteraan  masyarakat  (Lubis,  2009:27)  namun,  dalam  pembuatan  UU  cipta kerja terjadi aksi unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja karena aturan ini dikhawatirkan merugikan hak-hak kaum pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha. (Farisa, 2023). Salah satu pertimbangan undang-undang yang menyebabkan kontroversi adalah undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Dalam  konteks  UUD  1945,  keberlakuan  filosofis  suatu  undang-undang  bergantung  pada sejauh  mana  undang-undang  tersebut  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  tujuan  negara  yang tercantum dalam konstitusi. Oleh karena itu, untuk menilai keberlakuan filosofis PERPPU No.  2  Tahun  2022  terhadap  UUD  1945,  perlu  dilakukan  analisis  terhadap  isi  dan konsekuensi  undang-undang  tersebut  serta  pemahaman  terhadap  nilai-nilai  yang terkandung dalam UUD 1945.
Kebaruan  dalam  penelitian  ini  yaitu,  penelitian  ini  membahas  tentang  PERPPU No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang pada akhirnya disahkan melalui UU No.6 tahun 2023  (Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  Tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang). PERPPU ini merupakan bentuk perubahan dari UU no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang  dulunya  telah  menuai  banyak  kontroversi  dikarenakan  isinya  yang  dianggap bertentangan  dengan  kepentingan  masyarakat  sehingga  menyebabkan  konflik  antara masyarakat dengan pemerintah. Tujuan yang tercantum pada pasal 3 PERPPU No.2 Tahun 2022  Cipta  Kerja  memiliki  keselarasan  dengan  sifat-sifat  landasan  filosofis.  Sebab,  salah satu  sifat  dari  landasan  filosofis  terdapat  didalamnya.  Begitu  pula  dengan  pasal  72 mengenai upah, pasal tersebut sudah sesuai  dengan tujuan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 yang terdapat pada pasal 3 dimana pasal tersebut sesuai dengan landasan filosofis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Hukum  normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi  hukum,  dan  sebagainya  (Soekanto  dan  Mamudji,  2001:14).  Penelitian  ini mempergunakan  pendekatan  perundang-undangan  (The  Statute  Approach)  dan
pendekatan  analisis  konsep  hukum  (Analytical  and  Conceptual  Approach)  (Marzuki, 2022).  Sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yang bersumber dari peraturan hukum nasional meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan  sesuai  dengan  hierarkinya  mulai  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan sebagainya. Sumber bahan hukum yang lain adalah bahan hukum sekunder yaitu semua literatur-literatur hukum yang relevan, mulai dari  buku  teks,  laporan  penelitian,  artikel  dalam  jurnal  hukum,  dan  lain-lain.  (Marzuki, 2022)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN
Keberlakuan  filosofis  suatu  undang-undang  merupakan  suatu  hal  yang  harus dipenuhi  dan  diramu  dengan  matang  sebelum  undang-undang  tersebut  disahkan. Keberlakuan  filosofis  merupakan  suatu  keberlakuan  nilai-nilai  filosofis  Negara  Republik Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sebagai staats fundamental norm atau norma fundamental  negara (Laia dan Wahyu, 2022:548). Oleh karena itu  suatu undang-undang yang  baru  disahkan  harus  dibentuk  dengan  memikirkan  norma-norma  yang  ada berdasarkan  Pancasila  dan  juga  UUD  1945  dimana  pada  pembukaan  UUD  1945 dinyatakan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan berdasar  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, persatuan  Indonesia  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan  sosial  menjadi  aspek  yang  sangat  penting  dan  harus  dipenuhi  dalam pembentukan  suatu  undang-undang,  dalam  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang nomor 2 tahun 2022 aspek ini merupakan hal yang melatarbelakangi penetapan undang-undang ini. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang digunakan untuk mengganti  isi  dari  undang-undang  no  11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja  yang  dimana undang-undang tersebut telah menebar kontroversi di kalangan masyarakat dikarenakan tidak terpenuhinya aspek keadilan sosial dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini  dianggap  inkonstitusional  bersyarat  dikarenakan  isi  dari  undang-undang  ini  yang bertentangan dengan beberapa aspek dari UUD 1945,  (Nano  Tresna A, 2021) salah  satu aspek  yang  tidak  terpenuhi  oleh  undang-undang  ini  adalah  aspek  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Untuk  melihat  apakah  suatu  undang-undang  berpihak  kepada masyarakat  luas  atau  hanya  untuk  kepentingan  individu,  kelompok,  ataupun  golongan dapat dilihat dari materi yang ada dalam undang-undangnya (Ahmad, 2006:11). Undang- undang  ini  dianggap  merugikan  hak-hak  kaum  pekerja  dan  hanya  menguntungkan pengusaha, oleh karena itulah aturan ini banyak menuai kontroversi dan dianggap tidak adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, dilakukanlah revisi pada undang-undang tersebut, dengan  meng  konsiderasi  aspirasi-aspirasi  dari  masyarakat,  agar  aspek  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  bisa  terpenuhi  dan  selaras  dengan  sifat-sifat  landasan filosofis.  Dikarenakan banyaknya tuaian kontroversi mengenai undang-undang nomor 11 tahun  2020  maka  ditetapkanlah  PERPPU  No.2  Tahun  2022  yang  mengubah  isi  dari undang-undang tersebut, PERPPU ini kemudian ditetapkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2023.
Suatu undang-undang yang disahkan harus memenuhi keberlakuan filosofis yang telah  ditetapkan,  keberlakuan  filosofis  atau  landasan  filosofis  suatu  undang-undang  ini memiliki  sifat  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  undang-undang.  Sifat-sifat  dari  landasan filosofis  suatu  undang-undang  antara  lain  adalah,  universal,  abstrak,  analitis,  reflektif, kritis,  dinamis,  dan  fundamental.  Sifat  universal  berarti  undang-undang  tersebut  dapa digunakan  dalam  berbagai  konteks  dan  situasi  yang  berbeda,  dan  relevan  bagi  semua orang  tanpa  terkecuali.  Sifat  abstrak  merupakan  salah  satu  sifat  dari  landasan  filosofis
suatu  undang-undang  yang  ada  dikarenakan  undang-undang  yang  melibatkan  konsep- konsep dan prinsip-prinsip yang bersifat teoritis dan tidak dapat diukur secara langsung.
Analitis maksudnya landasan filosofis memerlukan analisis yang cermat dan kritis terhadap  konsep-konsep  dan  prinsip-prinsip  yang  terkait,  sehingga  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  dan  mendalam.  Reflektif  berarti  landasan  filosofis memerlukan refleksi dan introspeksi yang mendalam terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan  filosofis  yang  terkait,  sehingga  dapat  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih komprehensif  dan  terperinci.  Lalu  terdapat  sifat  kritis  dimana  landasan  filosofis  ini bersifat kritis karena mendorong untuk mempertanyakan dan mengevaluasi konsep, teori, dan  praktek  yang  berhubungan  dengan  hukum  secara  kritis  dan  objektif.  Sifat  dinamis, landasan filosofis bersifat dinamis karena dapat berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan  zaman  dan  perubahan  sosial,  budaya,  dan  politik  yang  terjadi.  Dan  yang terakhir  sifat  fundamental,  landasan  filosofis  bersifat  fundamental  karena  berperan sebagai dasar atau pijakan bagi pemahaman dan interpretasi konsep, teori, atau praktek yang berkaitan dengan hukum. Landasan filosofis juga menjadi fondasi yang penting bagi pengembangan  teori-teori  dan  praktek-praktek  hukum  yang  lebih  berkualitas  dan bermanfaat  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Suatu  undang-undang  yang  berlaku secara filosofis akan memiliki atau memenuhi sifat-sifat ini.
Pasal  72  PERPPU  No.2  tahun  2022  tentang  cipta  kerja  telah  memenuhi  sifat universal  dari  landasan  filosofis  dikarenakan  pasal  tersebut  dapat  diterapkan  secara universal, artinya pasal tersebut dapat digunakan dalam berbagai konteks dan situasi yang berbeda, dan relevan bagi semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya itu,  pasal 72 juga memenuhi  sifat  analitis  dan  reflektif  dikarenakan  dalam  pembuatannya  pasal  tersebut memerlukan analisis yang cermat dan kritis terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang terkait, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendalam mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat juga negara, selain itu dalam pembuatan pasalnya, UU  ini  memerlukan  refleksi  dan  introspeksi  yang  mendalam  terhadap  nilai-nilai, keyakinan,  dan  pandangan  filosofis  yang  terkait,  sehingga    menghasilkan  pemahaman yang lebih komprehensif dan terperinci. Bukan hanya itu namun pasal 72 PERPPU No.2 Tahun  2022  juga  telah  memenuhi  sifat  kritis,  dinamis,  dan  fundamental  dari  landasan filosofis  suatu  undang-undang  dimana  pada  pasal  72  PERPPU  No.2  Tahun  2022  ini undang-undang  yang  telah  diubah  menunjukkan  bahwa  peraturan  ini  bersifat  dinamis dimana  peraturan  tersebut  dapat  berkembang,  lalu  peraturan  ini  juga  bersifat  kritis dikarenakan banyaknya cakupan yang dibahas dalam regulasi tersebut, dan yang terakhir peraturan ini bersifat fundamental dikarenakan peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk  mensejahterakan  rakyat  seperti  yang  dapat  dilihat  di  dalam  pasal  3  PERPPU tersebut, oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pasal 72 dalam undang-undang no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja ini selaras dengan landasan filosofis.
Selain  memiliki  sifat  yang  harus  dipenuhi  suatu  undang-undang  juga  harus berpatokan  terhadap  prinsip-prinsip  dasar  yang  dijadikan sebagai  landasan  filosofisnya. Beberapa asas landasan filosofis yang kerap dipergunakan antara lain adalah, rasionalitas, objektivitas,  universalitas,  kritisisme,  realisme,  relativitas,  dan  kontekstualitas.  Asas rasionalitas  merupakan  asas  yang  menekankan  pentingnya  penggunaan  akal  dan pemikiran  yang  logis  dan  kritis  dalam  memahami  suatu  konsep  atau  fenomena,  asas objektivitas merupakan asas yang menekankan pentingnya penggunaan pandangan yang objektif dan tidak bias dalam memahami suatu konsep atau fenomena, asas universalitas merupakan  asas  yang  menekankan  pentingnya  penggunaan  pandangan  yang  bersifat universal  dan  dapat  diterapkan  secara  luas  pada  berbagai  bidang  atau  fenomena,  asas kritisisme  merupakan  asas  yang  menekankan  pentingnya  mempertanyakan  dan memeriksa  asumsi-asumsi  dasar  yang  terkait  dengan  suatu  konsep  atau  fenomena, realisme  merupakan  asas  yang  menekankan  pentingnya  pengakuan  bahwa  pandangan dan  interpretasi  tentang  suatu  konsep  atau  fenomena  dapat  bervariasi  tergantung  pada
konteks  dan  perspektif  yang  digunakan,  dan  yang  terakhir  asas  kontekstualitas merupakan  asas  yang  menekankan  pentingnya  pengakuan  terhadap  konteks  yang mempengaruhi  interpretasi  dan  pengertian  tentang  suatu  konsep  atau  fenomena. Keberlakuan filosofis suatu peraturan juga bergantung terhadap implementasi dari asas- asas tersebut agar terpenuhinya landasan filosofis peraturan tersebut.
Di  dalam  pasal  72  PERPPU  No.2  Tahun  2022  asas  yang  digunakan  sebagai landasan  filosofisnya  antara  lain  adalah  asas  rasionalitas  dimana  pemerintah  mengubah peraturan-peraturan  yang  dirasa  sudah  usang  dan  tidak  relevan  lagi  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  pembentukan  peraturan  tersebut  terdapat  asas  rasionalitas dikarenakan  adanya  penggunaan  akal  dan  pemikiran  yang  logis  dan  kritis  dalam pembentukannya.  Lalu  ada  juga  asas  realisme  dimana  pada  peraturan  tersebut  dapat dilihat  bahwa  pemerintah  sadar  akan  kenyataan  dimana  zaman  sudah  semakin  modern dan  regulasi  sudah  harus  disesuaikan  dengan  zaman  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa terdapat  asas  ini  di  dalam  peraturan  tersebut,  dan  yang  terakhir  terdapat  pula  asas objektivitas  dimana  pemerintah  berusaha  untuk  bersikap  adil  dan  tidak  bias  terhadap pembentukan  peraturan  tersebut  agar  dapat  terpenuhinya  landasan  filosofis  undang- undang  tersebut  dan  juga  dapat  terpenuhinya  landasan  konstitusional  kita  dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi hal yang diprioritaskan dalam pembentukan suatu peraturan, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 berlaku secara filosofis.

## KESIMPULAN
Undang-undang yang baru disahkan harus dibentuk dengan memikirkan norma- norma yang ada berdasarkan Pancasila dan juga UUD 1945 yang dimana pada pembukaan UUD 1945, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan di dalamnya. Keadilan sosial menjadi aspek yang sangat penting dan harus dipenuhi dalam pembentukan  suatu  undang-undang,  dalam  PERPPU  nomor  2  tahun  2022,  aspek  ini merupakan hal yang melatarbelakangi penetapan undang-undang ini. Undang-undang ini merupakan  undang-undang  yang  digunakan  untuk  mengganti  isi  dari  undang-undang no.11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja  yang  dimana  undang-undang  tersebut  telah menyebabkan  kontroversi  di  kalangan  masyarakat  terutama  buruh,  dikarenakan  tidak terpenuhinya  aspek  keadilan  sosial  dalam  undang-undang  tersebut.  Undang-undang  ini dianggap inkonstitusional bersyarat dikarenakan isi dari undang-undang ini bertentangan dengan  salah  satu  aspek  UUD  1945  yang merupakan  aspek  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dilakukanlah  revisi  pada  undang-undang  tersebut, dengan  meng  konsiderasi  aspirasi-aspirasi  dari  masyarakat,  agar  aspek  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  bisa  terpenuhi  dan  selaras  dengan  sifat-sifat  landasan filosofis. PERPPU no.2 Tahun 2022 Cipta Kerja pada pasal 72 bisa dikatakan telah berlaku secara  filosofis,  karena  pasal  tersebut sudah  memenuhi  sifat-sifat  dari  landasan  filosofis serta memiliki tujuan dan asas yang selaras dengan landasan filosofis.

## REFERENSI
Ahmad,  Rifal.  2006.  Akses  Kelompok  Rentan  dalam  Proses  Legislasi.  Jakarta:  Koalisi Kebijakan Partisipatif.
Bix, Brian. 2016. Jurisprudence: Theory and Context. Minnesota: Thomson/West .
Farisa,  Fitria  Chusna.  2023.  “ Jejak  Kontroversi  UU  Cipta  Kerja:  Disahkan  Kilat,  Perppu Diketok meski Banjir Penolakan”. https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi- uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir
Fieser, James  dan Bradley Dowden. 2006. The Internet Encyclopedia of Philosophy Indrati,  Maria  Farida.  2007.  Ilmu  Perundang-Undangan:  Proses  dan  Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
Laia, Sri Wahyuni dan Sodialman Wahyu. 2022. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Yang  Bersifat  Demokratis  Di Indonesia. Vol.10 No.1 Edisi Januari 2022
Lubis M. Solly. 2009. Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan. Bandung: Mandar Maju. MacIntosh, Jack. 2006. A Guide to the Study of Philosophy. Wadsworth Publishing. Marzuki, Peter Mahmud. 2022. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Nano Tresna A. dan Lulu A. 2021. MK: Inkonstitusional  Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2001.  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sumaryono, Endang. 2007. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wacks,  Raymond.  2006.  Philosophy  of  Law:  A  Very  Short  Introduction.  Oxford:  Oxford University Press.
________ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
________  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  Tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang- Undang