DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 05 Mei 2024, Revised: 20Mei 2024, Publish: 04 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemulihan Keuangan Negara
Rima Mangheskhar Syakila 1* , Mohammad Saleh 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, email: rimakauna@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia, email: saleh.nwa@gmail.com
* Corresponding Author: rimakauna@gmail.com
Abstract: This study examines the recovery of state financial losses due to corruption crimes by seizing assets against the perpetrators of crimes. As is known, criminal punishment is not a threat to the perpetrators of crime. The perpetrators of corruption crimes do not show shame and worry when they are detained. The results of crimes that result in state financial losses must be recovered, because they are related to the economry such as the need for infrastructure development  and  other  support  in  improving  the  country.s  economy  and  the  welfare  of  the community. The characteristics of assets that can be seized for the recovery of state financial losses in corruption cases in Indonesia are tangible or intangible movable goods or immovable goods  of  economic  value  originating  from  the  proceeds  of  corruption.  Law  enforcement  by improving the system and submitting a draft law on asset forfeiture as an effort to recover state financial  losses  is  carried  out  by  the Attorney  General’s  Office,  the  Police,  the  Corruption Eradication Commision (KPK) and the relevant Government.

## Keywords: Asset Forfeiture, State Financial Losses, Corruption Crime
Abstrak: Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  pemulihan  kerugian  keuangan  negara  akibat kejahatan  tindak  pidana  korupsi  dengan  cara  melakukan  perampasan  aset  terhadap  pelaku kejahatan.  Sebagaimana  diketahui,  Hukuman  pidana  tidak  menjadi  ancaman  bagi  pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan korupsi tidak menunjukan rasa malu dan kekhawatiran saat mereka  ditahan.  Hasil  dari  kejahatan  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  harus dilakukan pemulihan, karena terkait dengan perekonomian seperti kebutuhan Pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya dalam meningkatkan ekonomi negara serta kesejahteraan masyarakat.  Karakteristik  aset  yang  dapat  dirampas  untuk  pemulihan  kerugian  keuangan negara pada kasus korupsi di Indonesia adalah barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud  atau  barang  tidak  bergerak  bernilai  ekonomi  yang  berasal  dari  hasil  korupsi. Penegakan  hukum  dengan  cara  perbaikan  sistem  dan  pengajuan  rancangan  undang-undang perampasan  aset  sebagai  usaha  pemulihan  kerugian  keuangan  negara  dilaksanakan  oleh Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Pemerintah terkait.
Kata Kunci : Perampasan Aset, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi,

## PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sampai taraf yang sangat memprihatinkan, baik kuantitas maupun kualitas, yang makin meningkat tanpa terkendali dan menjadi isu sentral yang memenuhi ruang media cetak maupun elektronik. Korupsi di Indonesia sudah tidak bisa di anggap mudah lagi, rendahnya etika dalam bekerja dan menurunnya Tingkat kejujuran dari aparatur sipil negara atau para pengusaha yang melibatkan kerugiaan keuangan negara menjadi sebab  utama  terjadinya  kasus  korupsi.  Sebuah  penyakit  yang  memang  sangat  sulit  untuk dihilangkan, tapi bukan berarti tidak bisa di lenyapkan.
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime )  yang  tidak  hanya  kita  ketahui  di  Indonesia,  namun  banyak  terjadi  di  negara-negara lainnya. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang kronis sehingga sangat sulit untuk mengobatinya. 1 Kerugian yang ada bukan hanya dalam jumlah kecil namun mencapai angka yang fantastik sehingga membuat negara terutama di negara Indonesia mengalami kerugian keuangan  negara  yang  berpengaruh  terhadap  kehidupan  perekonomian  nasional,  tetapi  juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
Perkembangan  kasus  korupsi yang  ada  saat  ini  terus  meningkat  dari tahun ke  tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi atau jumlah kerugiaan negara. Tindak pidana korupsi yang meluas  dan  sistematis  juga  merupakan  pelanggaran  tehadap  hak-hak  sosial  dan  hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai  kejahatan  biasa  melainkan  telah  menjadi  kejahatan  luar  biasa.  Begitupun  dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara luar biasa. 2
Dalam  mewujudkan  tujuan  negara  Indonesia  melalui  perumusan  kebijakan  legislasi, proses penyusunan dan persetujuan anggaran serta pelaksanaan kegiatan program pemerintah, pengelolaan keuangan negara senantiasa diperhadapkan dengan “risiko perbuatan merugikan keuangan  negara  dan  tidak  pidana  korupsi”,  yang  menghambat  kegiatan  pencapaian  tujuan negara,  secara  melawan  hukum  merampas  “hak  keuangan  negara”  untuk  kepentingan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta merampas kualitas hak rakyat utuk memperoleh  perlindungan  bangsa,  seluruh  tumpah  darah  dan  merampas  kualitas  hak memperoleh kesejahteraan dan merampas kualitas hak kecerdasan kehidupan bangsa. 3
Perampasan  aset  terpidana  tindak  pidana  korupsi  telah  menjadi  perbincangan  yang hangat dimasyarakat semenjak Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahomdin, S.H., S.U., M.I.P mengemukakan  bahwa  Rancangan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  telah  dirancang untuk mengurangi adanya penggelapan uang atau kekayaan negara agar tidak dengan mudah dilakukan. Setelah di Sahkan Rancangan Undang-Undang tersebut pelaku akan kesulitan untuk mengalihkan harta hasil pidananya kepada orang lain dan dapat digunakan untuk menangani persoalan aset tindak pidana yang terkendala karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui. 4
Pada  kenyataannya  Rancangan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR Sejak 04 Mei 2023 sampai saat ini tidak ada respon yang  diberikan  oleh  badan  legislatif  tersebut  untuk  segera  melaksanakan  pembahasan  dan
1 Mochtar,  Akil.  2010. Memberantas  Korupsi,  Efektivitas  Sistem  Pembalikan  Beban  Pembuktian  dalam Gratifikasi, Q-Communication, Jakarta, h.103.
2 Undang-Undang  RI  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137, Tambahan Lembaran Negara No,4250, Penjelasan Umum alenia 1 dan 2.
3 Hernol Ferry Makawimbang, 2015. Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ,Yogyakarta, h. 7.
4 Unpas,  “Menkopolhukam  Mahfud  MD:  RUU  Perampasan  Aset  Harus  Jadi  Prioritas”,  dalam https://www.unpas.ac.id//menkopolhukam-mahfud-md-ruu-perampasan-aset-harus-jadi-prioritas,  diakses  pada 17 Mei 2024.
memberikan kabar baik untuk pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi meningkatnya penggunaan  keuangan  negara  yang  tidak  sesuai  jalurnya.  Selain  hal  itu,  masyakarat mengharapkan adanya tindakan yang tegas dan nyata dalam menangani pemulihan kerugiaan keuangan  negara  karena  tindak  pidana  korupsi  mengakibatkan  terlambatnya  pemerataan pembangunan  dan  pencapaian  peningkatan  ekonomi  bangsa  guna  mencapai  kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita dan tujuan negara.
Pada  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama; Karakteristik aset milik terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dapat dirampas untuk memulihkan kerugiaan keuangan negara. Kedua, Penegakan hukum terhadap pengembalian  kerugian  keuangan  negara  melalui  perampasan  aset  milik  terpidana  tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian Hukum  Normatif.  Penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analisis  dengan  cara  menganalisa permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Pengumpulan jenis data yang diperlukan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum premier yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, RUU Undang-Undang Perampasan Aset, Perja Nomor 7 Tahun 2020 Tentang pedoman pemulihan aset. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur dalam bentuk buku-buku hukum yang berkaitan dengan perampasan aset terpidana tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugiaan keuangan negara termasuk pada skripsi, tesis, disertasi,  dan  jurnal-jurnal  hukum.  Bahan  hukum  tersier  yang  terdari  dari  informasi  yang diperoleh dari internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik aset milik terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dapat dirampas untuk memulihkan kerugiaan keuangan negara.
Kerugiaan keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun lalai. 5 Dampak  yang  terjadi  dengan  maraknya  perilaku  oknum-oknum  pemerintah  maupun pihak swasta yang bekerjasama dengan pemerintah mengambil sedikit demi sedikit keuangan negara menimbulkan penghambatan pada proses Pembangunan negara dalam hal peningkatan kesejahteraan  sosial  bagi  warga  Negara  Indonesia  dan  Pembangunan  infrakstruktur- infrakstruktur untuk menunjang perekonomian Negara.
Upaya pemerintah dan penegak hukum melakukan usaha dalam pemulihan keuangan negara menjadi fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyebabnya adalah banyak para terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan hasil  dari  tindak  pidananya  tersebut  dan  lebih  memilih  untuk  menerima  penambahan  masa tahanan termuat pada pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor pada pokoknya menjelaskan bahwa  apabila  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  membayar  uang pengganti  sebagaimana  dmaksud  maka  dipidana  dengan  penjara  yang  lamanya  melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok. 6
5 Pasal  1  ayat  (15)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Badan  Pemeriksaan  Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4654).
6 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hasil dari kejahatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara harus dilakukan pemulihan, karena terkait dengan perekonomian seperti kebutuhan Pembangunan infrastruktur dan  penunjang  lainnya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Perampasan  aset terpidana tindak pidana korupsi termasuk usaha yang tepat untuk mencegah adanya pengalihan aset  atas  nama  orang  lain  atau  dipindahkan  ke  luar  negeri.  Hal-hal  yang  dapat  dilakukan penyitaan  atau  perampasan  oleh  penegak  hukum  adalah  perampasan  barang  bergerak  yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  termasuk  Perusahaan  milik  terpidana  Dimana  tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
Adapun jenis-jenis aset koruptor yang dapat dirampas oleh Negara menurut pasal 39 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut :
1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagaian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk memersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Hal lain penjelasan mengenai aset adalah semua benda, baik materiel maupun imateriel, bergeral  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud,  dan  dokumen  atau  instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis. 7 Terkait dengan karakteristik aset milik terpidana yang akan  di  sita  atau  di  rampas  oleh  negara  hanya  berfokus  kepada  hal-hal  yang  berhubungan dengan  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Padahal  jika  dilihat  dari  kenyataannya,  pelaku  tindak pidana  korupsi  tidak  pernah  memenuhi  kewajibannya  untuk  mengembalikan  kerugian keuangan negara dengan penuh. Kerugian pidana akibat korupsi harus menjadi tanggung jawab pelaku itu sendiri. Apabila masih memiliki harta benda atau aset yang bukan hasil tindak pidana korupsi dapat di sita / di rampas oleh negara untuk memenuhi pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dilakukan.

## Penegakan  hukum  terhadap  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  melalui perampasan aset milik terpidana tindak pidana korupsi.
Korupsi  adalah  produk  dari  sikap  hidup  suatu  kelompok  masyarakat  yang  memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Dengan mengingat dampak begitu besar bagi keberlangsungan suatu negara yang tingkat kejahatan korupsinya merajalela, maka  diperlukan  penanganan  oleh  Lembaga  penegak  hukum  yang  kuat,  antara  lain  oleh Lembaga  Kejaksaan,  KPK  dan  Kepolisian. 8 Kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan hukum di Indonesia sedemikian rendah disebabkan oleh lemahnya hukuman bagi para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Namun, hal ini menjadi suatu dorongan bagi seluruh penegak hukum  untuk  melakukan  berbagai  cara  sesuai  prosedur  tertulis  untuk  lebih  meningkatkan kinerja.
Setiap negara di dunia pada saat ini mempunyai sistem peradilan pidana yang berbeda, dan perbedaan ini memberi pengaruh terhadap efektivitas pencegahan kejahatan antara satu sistem  peradilan  pidana  pada  suatu  negara  dengan  sistem  peradilan  pidana  di  negara  lain. 9 Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dibutuhkan adanya peraturan yang lebih tegas dan
7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/204 tentang Pedoman Pemulihan Aset
8 Yusni, M. 2019. Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan , Airlangga University Press, Surabaya, h. 77.
9 Loevy Loqman. 1987. Praperadilan di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.15.
menguntungkan  bagi  penegak  hukum  atau  pemerintah  dalam  menciptakan  keamanan  serta kesejahteraan masyarakat.
Penegakan  hukum  terhadap  kasus  tindak  pidana  korupsi  sering  kali  tidak  berfokus kepada pengembalian kerugian keuangan negara secara maksimal, masih banyak celah yang diberikan  kepada  pelaku  kejahatan  untuk  menyembunyikan  harta  benda/aset  hasil kejahatannya. Sistem hukum pidana Indonesia menggunakan 2 (dua) cara yaitu melalui hukum pidana  dan  hukum  perdata.  Hukum  pidana  dapat  dilakukan  dengan  melalui  tuntuan  pidana salah  satunya  dengan  cara  perampasan  aset  dan  Hukum  perdata  dapat  dilakukan  dengan melalui gugatan perdata atau sita jaminan.
Perampasan Aset milik pelaku kejahatan tindak pidana korupsi merupakan salah satu solusi  tepat  untuk  mengembalikan  kestabilitasan  keuangan  negara.  Penegak  hukum  dalam melaksanakan  kegiatan  penyidikan,  penyelidikan  dan  penuntutan  dapat  terbantu  apabila Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera di Sahkan. Menyikapi hal ini, Presiden Joko  Widodo  telah  mengirim  Surat  Presiden  Nomor  R22/Pres/05/2023  dan  naskah  RUU Perampasan Aset  kepada  Ketua  DPR  RI  dengan  pesan  agar  pembahasan  dan  instruksi  ini menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, diharapkan RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi  yang  menjadi  dasar  hukum  yang  dapat  dijalankan  tanpa  harus  menunggu  selesainya proses hukum yang berjalan. 10
Menurut Alldridge, Perampsaan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan  bagi  pelakunya  ( crime  should  not  pay ). 11 Sebagai  pelaku  kejahatan,  seseorang tidak  diperbolehkan  mendapat  suatu  keuntungan  dari  kejahatannya.  Meninjau  dari  Pasal  1 Angka  8  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan Aset  menjelaskan  bahwa  suatu  tindakan dalam pengambilan aset oleh negara melalu putusan pengadilan dalam perkara perdata maupun pidana  melalui  bukti-bukti  kuat  yang  menjelaskan  bahwa  aset  tersebut  berasal  dari  hasil kejahatan.
Rancangan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  di  Indonesia  telah  lama  dalam perencanaan  dan  hingga  kini  masih  tetap  dalam  RUU  yang  sudah  melalui  pengajuan pembahasan  di  DPR,  tapi  tidak  kunjung  diundangkan.  Masalah  politisi  dan  pertentangan dengan  HAM  juga  syarat  dalam  RUU  Perampasan  Aset  tersebut  sehingga  tidak  kunjung diundangkan. Masalah politik di DPR dan Pemerintah saling tarik-menarik. 12 Kemanfaatan di sahkannya  RUU  perampasan  aset  dapat  memudahkan  penegak  hukum  apabila  tidak ditemukannya atau pelaku kejahatan tindak pidana korupsi meninggal dunia yang dimana harta benda/aset miliknya diduga berasal dari hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara tanpa harus menunggu pelakunya bisa ditangkap dan diadili.
Perampasan Aset dapat dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantas  Korupsi  (KPK),  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  Kepolisian  dan  Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun pemerintah menyebut Kementerian keuangan dianggap paling siap karena  memilik  infrastruktur  dan  sumber  daya  manusia  hingga  ke  daerah.  Akan  tetapi, Kejaksaan  Agung  dan  Kementerian  Hukum  dan  Ham  juga  mengklaim  mampu  menjadi Lembaga yang mengurus aset. Kejaksaan punya Pusat Pemulihan Aset di bawah Jaksa Agung
10 Zilmi  Haridhi,  “  RUU  Perampasan  Aset:  Revolusi  Penegakan  Hukum  Melalui  Pemulihan  Aset  yang Disalahgunakan”,  dalam  https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi-penegakan-hukum-melalui- pemulihan-aset-yang-disalahgunakan, diakses pada 18 Mei 2024.
11 Yunus Husein, “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Rangka Tindak Pidana  Korupsi”,  dalam  https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa- Pemidanaan_2019.pdf, diakses pada 18 Mei 2024
12 Yusni M, Op. Cit., hal 323.
Muda Pembinaan. Sementara Kementerian Hukum dan HAM Mengklaim bisa memelihara aset hasil kejahatan karena memiliki Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. 13

## KESIMPULAN
Kejahatan  tindak pidana korupsi menjadi pusat perhatian  masyarakat. Terganggunya kestabilan  ekonomi  negara  akibat  tingkah  laku  pelaku  kejahatan  korupsi  mengakibatkan kerugian  keuangan  negara.  Pemulihan  keuangan  negara  pada  satu  sisi  bermanfaat  untuk menstabilkan ekonomi negara namun hal ini tidak akan menjadi penghampusan terhadap tindak pidana tersebut.  Harta benda/Aset milik pelaku yang berasal dari hasil kejahatan sulit untuk dilacak atau hilang.  Hal-hal yang dapat dilakukan penyitaan atau perampasan oleh penegak hukum  adalah  perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dalam pemulihan kerugian keuangan  negara  dengan  terwujudnya  Rancangan  Undang-Undang  Perampasan Aset  dapat membantu pemerintah atau penegak hukum mengawasi dan melakukan perampasan pada harta benda/aset milik pelaku kejahatan sebagai antisipasi supaya harta benda/aset milik pelaku tidak hilang dan mudah untuk dilakukan pelacakan. Para pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dan  pemerintah  memaksimalkan  upaya pengembalian kerugian keuangan negara sehingga untuk kejahatan-kejahatan yang melibatkan adanya  kerugian  keuangan  negara  dapat  dilakukan  secara  maksimal  dan  masa  akan  datang menjadi pidana tambahan yang sifatnya wajib ditunjukan untuk para pelaku kejahatan dengan melakukan perampasan aset.

## REFERENSI

## Peranturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2006 Tentang  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4654).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan  Jaksa Agung  Nomor  PER-027/A/JA/10/204  tentang  Pedoman  Pemulihan Aset
Undang-Undang  RI  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2002  No.  137,  Tambahan  Lembaran  Negara No,4250, Penjelasan Umum alenia 1 dan 2)

## Buku
Hernol Ferry Makawimbang (2015); Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Loevy Loqman (1987); Praperadilan di Indonesia; Ghalia Indonesia Yusni, M. (2019); Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan;

## Airlangga University Press
Mochtar,  Akil.  (2010);  Memberantas  Korupsi,  Efektivitas  Sistem  Pembalikan  Beban Pembuktian dalam Gratifikasi; Q-Communication
13 Eka Yudha S, “RUU Perampasan Aset, Lembaga yang Menjadi Pengelola Aset Rampasan Akan Dibahas Bersama DPR”, https://nasional.tempo.co/read/1721200/ruu-perampasan-aset-lembaga-yang-menjadi-pengelola- aset-rampasan-akan-dibahas-bersama-dpr?page_num=2, diakses pada 18 Mei 2024.

## Artikel
Eka Yudha S, “RUU Perampasan Aset, Lembaga yang Menjadi Pengelola Aset Rampasan Akan Dibahas Bersama DPR”, https://nasional.tempo.co/read/1721200/ruu-perampasan-aset- lembaga-yang-menjadi-pengelola-aset-rampasan-akan-dibahas-bersama- dpr?page_num=2
Unpas, “Menkopolhukam Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Prioritas”, dalam https://www.unpas.ac.id//menkopolhukam-mahfud-md-ruu-perampasan-aset-harus- jadi-prioritas
Yunus  Husein,  “Penjelasan  Hukum  Tentang  Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan  Dalam
Rangka Tindak Pidana Korupsi”,
https://pshk.or.id/wp content/uploads/2019/04/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pemidanaan_2019.pdf . Zilmi Haridhi, “ RUU Perampasan Aset: Revolusi Penegakan Hukum Melalui Pemulihan Aset yang Disalahgunakan”, https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-revolusi- penegakan-hukum-melalui-pemulihan-aset-yang-disalahgunakan