## POSISI INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN

## Yuniarti Dwi Pratiwi 1
Abstrak :  Kawasan  Laut  Tiongkok  Selatan  (LTS)  ditinjau  dari  aspek  ekonomi  memiliki  nilai strategis  terhadap  perkembangan  ekonomi  negara-negara  di  kawasan  Asia  Pasifik. Kawasan ini, telah lama menjad iajang perebutan beberapa negara sekitar kawasan dengan berbagai  alasan,  mulai  dari  politik,  ekonomi,  pertahanan,  dan  lain-lain.Begitu  pula  dengan Pemerintah  Tiongkok  yang  turut  serta  dalam  mengklaim  Laut  Tiongkok  Selatan  (LTS) tersebut,  yaitu  melalui  kebijakan U-Shaped  Line atau  sering  dikenal  sebagai  sembilan garisputus-putus  ( nine  dash  lines ).Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Laut  Tiongkok  Selatan memiliki  arti  yang  sangat  strategis  bagi  Bangsa  Indonesia,  meskipun  Indonesia  bukan Negara  yang  turut  sertamenuntutklaimataskepemilikanwilayah  territorial  di  Laut  Tiongkok Selatan.  Namuncepat  atau  lambat  dikhawatirkan  akan  berpengaruh  pada  kedaulatan Bangsa  ini.  Ini  dapat  dilihat  setelah  adanya  konflik  penangkapan  Anak  Buah  Kapal  (ABK) milik  Pemerintahan  Tiongkok  yang  memasuki  Perairan  Natuna  secara  illegal,  yang  mana merupakan  daerah  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)    Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.Atas  dasar  inilah  sangat  penting  untuk  mengkaji  kedudukan  Laut  Tiongkok Selatan menurut pandangan Hukum Internasional serta posisi LTS bagi Negara Indonesia.
Kata kunci : LautTiongkok Selatan, Nine Dash Line, Natuna, Zona Ekonomi Ekslusif, Natuna
1.  PENDAHULUAN 1 Perairan  merupakan  salah  satu bagian  dari  negara  yang  mempunyai fungsi  strategis  dalam  kegiatan  ekonomi. Ini  disebabkan  kegiatan  ekonomi  lintas batas negara-negara di dunia mengggunakan laut sebagai jalur distribusi  utama.Tentunya,  setiap  negara yang  memiliki  pantai  juga  memiliki  hak untuk  memiliki  wilayah  perairan.  Namun, rancunya batas perairan apalagi didukung dengan  aspek  sejarah  wilayah  perairan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan  akan  timbul  konflik  antara negara-negara di sekitar kawasan tersebut.
Laut  Tiongkok  Selatan  merupakan sebuah  wilayah  perairan  yang  menjadi salah  satu  sumber  ketegangan  yang terjadi  di  sekitarwilayah  Asia  Timur  dan Asia Tenggara. Ketegangan ini dipicu oleh Pemerintah  Tiongkok  yang  mengeluarkan nine  dash  lines dan  membangun pangkalan  militer  secara  sepihak  di wilayah  perairan  Laut  Tiongkok  Selatan. Konflik  di  wilayah  perairan  ini  pada
1 Penulis adalah pemerhati pertahanan di Lembaga Kajian Pertahanan  untuk  Kedaulatan  NKRI  "KERIS".  Penulis dapat dihubungi melalui email yuniartiibbas@gmail.com
akhirnya  melibatkan  beberapa negara berdaulat di  wilayah  tersebut.  Negara yang  terseret  ke  dalam  konflik  Laut Tiongkok Selatan adalah Brunei Darussalam, Republik  Rakyat  Tiongkok, Taiwan,  Malaysia,  Filipina,  dan  Vietnam. 2 Selain letak Laut Tiongkok Selatan berada pada posisi strategis karena berada dalam jalur  palayaran  perdagangan  (SLOT)  dan jalur  komunikasi  Internasional  (SLOC) yang  menguhubungkan  Samudera  Hindia dan  Samudera  Pasifik,  juga  karena muncul  spekulasi  di  Dunia  Internasional bahwa  pulau-pulau  di  sekitar  perairan tersebut memiliki berbagai macam sumber energi yang melimpah,. 3 Sebagaimana disebutkan sebelumnya, motivasi terbesar
2 Ali,  Maksum,  Regionalisme  dan  Kompleksitas Laut  China  Selatan,    Jurnal  Sosial  Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 2 Nomor 2 (Januari-Juni 2017) Hal 1-23
3 Wu,  Sichun,  Memahami  Perspektif  TIongkok Dalam  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Laut  Cina Selatan, Judul Buku (Solving Diputes for Regional Cooperation  and  Development in the  South  China Sea,  A  Chinese  Perspective) ,  Chandos  Publishing, di  terjemahkan  oleh  Peneliti  Pusat  Penelitian Politik,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (25 Juni 2014) hal 168
Pemerintah  Tiongkok  dalam  menciptakan ketegangan  di  Laut  Tiongkok  Selatan (LTS),  yang  mana  setiap  tindakannya sangat  sarat  dengan  konflik  dengan mengklaim LTS sebagai wilayah kedaulatannya, adalah faktor ekonomi dan militer.Upaya Beijing dalam mengukuhkan kedaulatannya  di  Laut  Tiongkok  Selatan tidak  lain  merupakan  cita-cita  Pemerintah Tiongkok  untuk  menghidupkan  kembali Jalur  Sutera  yang  hingga  abad  ke-13 aktidigunakansebagaijalurperdagangan.D asar  landasan  Pemerintah  Tiongkok dalam  mengklaim  Laut  Tiongkok  Selatan adalah ‘sembilan  garis  putus -putus ’ ( nine- dashed  lines )  yang  tercantum  pada  peta yang diproduksi oleh Departemen Geografi  Kementerian  Dalam  Negeri Republik Tiongkok pada tahun 1947. 4
Walaupun Indonesia bukan negara yang ikut menuntut klaim atas kepemilikan wilayah  di  Laut  Tiongkok  Selatan,tidak dapat  dipungkiri  bahwa  LTS  memiliki  arti strategis bagi Bangsa Indonesia sehingga sangat perlu menjadi perhatian Pemerintah  Indonesia.Mengingat  kondisi sempat  memanas  karena  insiden illegal fishing yang  dilakukan  oleh  Kapal-kapal Tiongkok  di  Perairan  Natuna  yang  sudah sangat jelas merupakan yurisdiksi Indonesia.Salah  satu  kasus  yang  sempat heboh adalah bentrok antara kapal perang Indonesia dan kapal berbendera Tiongkok ketikaKRI  Imam  Bonjol  menangkap  kapal ikan “ Han  Tan  Cou  19038 ” yang tertangkap  basah  beroperasi  secara illegal di  wilayah  Laut  Natuna  pada pertengahan Juni Tahun 2016. 5
Atas  dasar  inilah  maka  penting untuk  mengkaji  status  kedudukan  Laut
4 Kepentingan Politik China Dalam Konflik Region Sengketa  Perebutan  Territorial  Kawasan  Laut China
Selatan,
(https://www.academia.edu/9326843/KEPENTING AN_POLITIK_CHINA_DALAM_KONFLIK_RE GION_SENGKETA_PEREBUTAN_TERRITORI AL_KAWASAN_LAUT_CHINA_SELATAN) diakses pada 8 Mei 2017
5 Ini Kronologi Penangkapan Kapal Ikan di Natuna
Versi Koarmabar (http://nasional.kompas.com/read/2016/06/21/1215 4071/ini.kronologi.penangkapan.kapal.ikan.china.d i.natuna.versi.koarmabar) diakses pada 8 Mei 2017
Tiongkok  Selatan  berdasarkan  Hukum Internasional,  serta  posisi  LTS  bagi negara ini. Hal ini dikarenakan kompleksitas  konflik  pada  perairan  Laut Tiongkok  Selatan,  yang  tidak  menutup kemungkinan  akan  mengarah  pada eskalasi  konflik  yang  lebih  besar,  yang kemungkinan besar juga akan berdampak pada kedaulatan Negara Indonesia.

## 2.  SEJARAH KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN
Laut  Tiongkok  Selatan  merupakan bagian  dari  Samudera  Pasifik  yang meliputi  sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan  luas  sekitar  3.5  juta  km². LTSmerupakan  wilayah  perairan  terluas kedua  setelah    kelima  samudera  di  dunia dan di laut ini adalebih dari 200 pulau dan karang yang telah terindetifikasi, kebanyakan berada di Kepulauan Spartly. 6 Namun,  ketegangan  yang  baru- baru  ini  terjadi  di  kawasan  Laut  Tiongkok Selatan  menimbulkan  kekhawatiran  baru dan ditakutkan akan semakin mengancam keamanan  dunia.Titik  sengketa  LTS  yang diperebutkan  negara  kawasan  dengan Republik Rakyat Tiongkok adalah sengketa  kepemilikan  Kepulauan  Spartly dan Kepulauan Paracel.
Dalam sejarahnya,
klaim kedaulatan  Tiongkok  terhadapgugusan kepulauan  di  LTSsudah  berlangsung sangat lama.Klaim atas LTS ini berdasarkan  atas  hak  historis  yaitu  faktor penemuan,  penamaan,  dan  sejarah penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintah yang  telah  berlangsung  selama  lebih  dari 2.000 tahun.
6 Laut Tiongok Selatam (https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selat an)
(sumber : Berita Online
Indonesia http://militaryanalysisonline.blogspot.co.id/201 3/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html)
Menurut  Dr.  Wu,  Kepulauan Spratly  (dalam  bahasa  Tionghoa:  Nansha Qundao)  merupakan  pokok  inti  persoalan di  LTS.  Setidaknya  ada  enam  negara yang mengklaim wilayah iniyaitu Tiongkok, Taiwan,  Vietnam,  Filipina,  Malaysia  dan Brunei Darussalam, yang mana mempunyai  klaim  dan  pemberian  nama terhadap  pulau-pulau  di  Kepulauan Spartly.  Sementara  Brunei  Darussalam hanya mengklaim wilayah laut  di Kepulauan  Spratly  sebagai  bagian  dari
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya. 7
Kepulauan  Spratly  sebenarnya bukan  merupakan  kepulauan  yang  layak huni,  akan  tetapi  kepulauan  ini  memiliki banyak  potensi  sumber  daya  alam  dan letak  geografis  yang  sangat  strategis. Kekayaan  alam  yang  tersimpan  di kepulauan  ini  membuat  beberapa  negara bersikeras untuk mengakui dan mengklaim  wilayah  tersebut. 8 Selain  itu, secara geografisLTS memiliki potensi dan peran  yang  sangat  besar  sebagai  jalur pelayaran internasional dan jalur distribusi minyak.Kawasan  ini  merupakan  kawasan lintas  laut yang  sangat  strategis  sehingga mampu  melambungkan  perekonomian negara.Sebagai  leher  dari  Samudra Pasifik  dan  Samudra  Hindia,  LTS menghubungkan  perdagangan  negara- negara  maju  di  Asia,  Amerika,  dan Eropa.Hal  ini  dapat  dibuktikan  oleh Singapura  dan  Hong  Kong,  dua  kota pelabuhan utama di dunia yang terletak di bagian  utara  dan  selatan  LTS.  Fitur-fitur daratannya  membentang  sekitar  1.000
7 Wu,  Sichun  Memahami  Perspektif  TIongkok Dalam  Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Laut  Cina Selatan,  Judul  Buku  (Solving  Diputes  for  Regional Cooperation  and  Development  in  the  South  China Sea, A Chinese Perspective), Chandos Publishing, di terjemahkan  oleh  Peneliti  Pusat  Penelitian  Politik, Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (25  Juni 2014)
8 Ibid
kilometer  dari  tenggara  ke  barat  daya  di LTS. 9

## 3.  LAUT  TIONGKOK  SELATAN  DI MATA DUNIA INTERNASIONAL

## 1.  Letak Strategis
Secara  Geografis,LTS  dikelilingi sepuluh  Negara  pantai  (RRT, Taiwan,
Vietnam,
Kamboja, Thailand,  Malaysia,  Singapura, Indonesia,  Brunei  Darusalam,  dan Filiphina).  Luas  perairan  Laut Tiongkok Selatan mencakup Teluk Siam  yang  dibatasi  Vietnam, Kamboja,  Thailand,  dan  Malasiya serta  Teluk  Tonkin  yang  dibatasi Vietnam  dan  RRT.  Kawasan  LTS merupakan kawasan bernilai ekonomis,  politis  dan  strategis sebagai jalur perdagangan (SLOT) dan  jalur  komunikasi  Internasional (SLOC)  yang  menghubungkan Samudera  Hindia  dan  Samudera Pasifik.  Hal  ini telah  merubah  jalur LTS  menjadi  jalur  laut  tersebuk  di dunia,  karena  lebih  dari  setengah perdagangan dunia berlayar melewati LTS setiap tahunnya; 10

## 2.  Potensi ekonomi dan geopolitik
Kandungan  kekayaan  alam  yang ada di dalamnya telah menyebabkan  terjadinya  konflik wilayah  antara  Tiongkok  dan sebagian  negara-negara  ASEAN yang  berada  di  wilayah  Laut Tiongkok  Selatan.Menurut  U.S. Energy  Information  Administration (EIA) potensi sumber daya alam di LTS  sangat  besar.  Diperkirakan LTS mempunyai kandungan
9 Sengketa  Kepulauan  Spratly,  Potensi  Konflik  di Asia
Tenggara
(http://militaryanalysisonline.blogspot.co.id/2013/0 9/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html)  diakses pada tanggal 3 Mei 2017
10 Karmin,  Suharna,  Konflik dan  Solusi  Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional, 2012, MA Majalah Tamnas Edisi 94
minyak sekitar 11 milyar barrel dan gas  alam  yang  mencapai  190 trilyun  kaki  kubik  (Tfc)  serta cadangan hidrokarbon yang sangat penting  sebagai  pasokan  energy, sedangkan konsultan energi Wood Mackenzie , memperkirakan cadangan minyak dan gas memperkirakan  Laut  Tiongkok
Selatan  mengandung  2,5  miliar barel 11 NEGARA-NEGARA YANG

## BERSENGKETA  DI  LAUT  TIONGKOK SELATAN
Sebagai  mana  kita  ketahui  bahwa potensi sumber daya alam yang sedemikian  besar  memicu  persaingan negara-negara  di  LTS  untuk  menguasai wilayah  tersebut.Sebagian  besar  negara di  sekitar  LTS  mempunyai  klaim  dalam skala yang berbeda-beda. Secara spesifik, beberapa negara secara resmi mengklaim LTS sebagai berikut :
1.  Tiongkok  mengklaim  bahwa
LTS merupakan wilayah kedaulatannya, Tiongkok berpedoman pada latar belakang  sejarah  Tiongkok kuno  tentang  peta  wilayah kedaulatan  Tiongkok.  Menurut Tiongkok,  pulau  dan  wilayah laut  LTS  ditemukan  oleh pendahulu Tiongkok yakni Dinasti  Han  sejak  2  abad sebelum  Masehi.  Kemudian pada abad 12 sebelum Masehi oleh  Dinasti  Yuan  pulau-pulau dan  wilayah  laut  di  LTS  di masukkan kedalam peta teritori Tiongkok.  Kemudian  diperkuat dengan  Dinasti  Ming  dan Dinasti  Qing  pada  abad  ke  13 sebelum  Masehi.  Pada  tahun 1947  Tiongkok  memproduksi peta  Laut  Tiongkok  Selatan dengan  9  garis  putus-putus
11 U.S. Energy Information Administration
(https://www.eia.gov/beta/international/regions- topics.cfm?RegionTopicID=SCS) diakses pada 29 April 2017
dan  membentuk  huruf  U,  serta menyatakan  semua  wilayah yang  ada  di  dalam  di  garais merah  putus-putus  tersebut adalah wilayah teritorial Tiongkok.  Maka,  sejak  tahun 1976 Tiongkok telah menduduki  beberapa  pulau  di Kepulauan  Paracel  dan  pada tahun  1992  hukum  Tiongkok menegaskan  kembali  klaim tersebut;
2.  Posisi  Taiwan  dalam  konflik LTS  bisa  dikatakan  menarik. Karena  kawasan  klaim  Taiwan di LTS tidak lain adalah wilayah klaim  Tiongkok  itu.  Persamaan sejarah politik membuat Taiwan  merasa  mempunyai hak  yang  sama  atas  wilayah LTS,sedangkan
Tiongkok masih  menganggap  Taiwan sebagai salah satu provinsinya. Dalil  klaim  Taiwan  adalah berdasarkan  sejarah  negara tersebut terutama pasca pemisahan  diri  dari  Tiongkok yang dipimpin oleh Chiang Kai- shek. Pada tahun 1947,Pemerintah  Kuomintang membuat  peta  resmi  yang memasukkan  wilayah-wilayah klaim termasuk seluruh kawasan LTS
termasuk Kepulauan  Spratly,  Kepulauan
Paracel,  Pulau  Pratas,  dan Scarborough  Reef ke  dalam teritorial Taiwan. Dalam konteks  klaim  Taiwan  di  LTS, Taiwan  terfokus  pada  sebuah pulau  yang  dikenal  dengan Pulau Itu Aba yang merupakan pulau  terbesar  di  Kepulauan Spratly  (Boston  Global  Forum, 2015;  Gewirtz,  2016;  Lunn, 2016).  Konsekensinya,  garis ZEE  Taiwan  semakin  luas bahkan  menjangkau  pulau- pulau sekitar LCS. 12
12 Ali,  Maksum,  Regionalisme  dan  Kompleksitas Laut  China  Selatan,  Ali  Maksum,  Jurnal  Sosial Politik  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta, Volume 2 Nomor 2 (Januari-Juni 2017) Hal 7-14
3.  Filipina  menjadi  salah  satu negara  yang  penting  dalam konflik  LTS.  Selain  itu,  Filipina termasuk  menjadi  negara  yang paling awal melakukan aktivitas strategis  di  LTS.  Pada  tahun
1970-an, Filipina telah melakukan eksplorasi di kawasan Reed  Bank yang merupakan  bagian  Kepulauan Spratly .  Usaha  keras  Filipina membuahkan  hasil  dengan ditemukannya sumber gas alam  pada  tahun  1976  di kawasan  tersebut.  Tindakan Filipina langsung diprotes Tiongkok dan mendesak Manila untuk segera menghentikan aktivitas tersebut. Namun, keadaan justru semakin memanas karena  Presiden  Ferdinand Marcos  mengeluarkan  Dekrit Presiden  pada  tanggal  11  Juni 1978 yang memasukkan Kepulauan Spratly yang mereka kenal sebagai Kelompok Kepulauan Kalayaan ke  dalam  wilayah  teritorial Filipina; 13 (sumber
:
http//: www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus
/2011/07/110719_spratlyconflict )
4.  Klaim  Malaysia  atas  sebagian wilayah
Spartly adalah berdasarkan bukti sejarah warisan  penjajah  Inggris.Klaim Malaysia  adalah  (1)  sejauh  12 mil laut, termasuk (2) ZEE yang
13 Ibid Hal 7-14
berdampak  pada  (3)  perluasan luas  landasan  kontinen  hingga ke  LTS.  Kemudian  pada tanggal  21  Desember  1979 diterbitkan  Peta  Baru,  yang kemudian
mengkukuhkan secara  resmi  ZEE.  Berkaitan dengan  itu  Malaysia  telah membuat batas yang diklaimnya  dengan  koordinat yang jelas;
5.  Negara  Brunei  Darussalam tidak  mengklaim  pulau-pulau, tetapi  mengklaim  bagian  dari Laut  Tiongkok  Selatan  yang terdekat  sebagai  bagian  dari Landas  Kontinen  dan  ZEE. Atas  dasar  inilah,  pada  Tahun 1984  Brunei  mengumumkan ZEE  di  Kepulauan  Spartly meliputi Lousa Reef ;
6.  Klaim  Vietnam  di  LTS  juga didasari  oleh  bukti  sejarah penjajah  sebelumnya  yaitu Prancis.  Ketika  menguasasi Vietnam,  pemerintah  kolonial Prancis  melakukan  beberapa ekspedisi  ke  LTS  termasuk Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Pada awalnya ketika Vietnam terbelah menjadi Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam  Utara  (di  bawah  Ho Chi  Minh)  dan  The  State  of
Vietnam  atau  Vietnam  Selatan (di  bawah  Bao  Dai)  sikap Prancis  berbeda.  Ketika  itu,
Prancis yang mendukung Vietnam  Selatan  memasukkan Kepulauan Paracel dalam wilayah  teritorialnya.  Namun, Prancis menolak klaim Vietnam Selatan atas Kepulauan Spratly karena  sudah  diklaim  Prancis. Menariknya,  pasca  Perang Dingin, terjadi persaingan sengit  antara  Vietnam  dan China untuk mendekati negara- negara ASEAN agar mendapat dukungan  terkait  klaim  di  LCS (Tonnesson, 2001). 14
7.  Indonesia tidak termasuk negara  yang  turut  serta  dalam mengklaim  LTS.  Namun  klaim Tiongkok melalui nine dash line yang  membentuk  huruf  U  turut mencaplok sebagian ZEE
Indonesia  yang  berada  di perairan Kepulauan Natuna. 15
Adanya  berbagai  klaim  tersebut membuatsengketa  yang  terjadi  di  Laut Tiongkok  Selatan  dapat  berdampak  pada eskalasi  konflik  dalam  skala  yang  lebih besar.
Nine Dash Line di Mata Hukum Internasional
Sengketa perebutan teritorial LTSdinilai  semakin  meluas  dan  sengit. Jika  dilihat  dalam  kacamatan  Hukum Internasional,  akan  sangat  kental  terlihat benturan  kepentingan  setiap  negara- negara yang bersengketa. Pijakan hukum resmi  atas  klaim  wilayah  terhadap  LTS oleh  4  anggota  ASEAN  (Vietnam, Malaysia,  Filipina,  dan  Brunei)  mengacu pada  Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut UNCLOS  (United  Nation  Convention  Law Of The Sea) yang ditandatangani oleh 119 negara  pada  tanggal  10  Desember  1982. Perlu diketahui UNCLOS 1982 merupakan Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut  yang memuat  upaya  paling  komprehensif  PBB untuk  menciptakan  sebuah  peraturan terpadu  untuk  tata  kelola  hak-hak  negara di  dunia  terhadap  lautan.  Perjanjian  itu membahas sejumlah topik antara lain hak navigasi,  hak  ekonomi,  pencemaran  laut, konservasi  kehidupan  laut,  eksplorasi ilmiah, dan perompakan.Dengan diberlakukannya
UNCLOS 1982,
diharapkan  sengketa  perbatasan  antar negara yang mempunyai wilayah laut bisa diselesaikan. 16
Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)  yang  diratifikasi  oleh  negara anggota  PBB  tahun  1982  memberikan pengaruh  terhadap  sengketa  wilayah LTS.Bagian  terpenting  dari  UNCLOS
15 Karmin,  Surana,  Konflik  dan  Solusi  Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional, Majalah Tamnas Edisi 94
16 Ibid
untuk sengketa iniadalah memberikan hak kepada  setiap  negara  untuk  memperoleh ZEEsejauh 200 mil. Di dalam wilayah ZEE ini,  wilayah,  daerah,  atau  negara  yang memiliki  pantai  berhak  untuk  menggali kekayaan  alam  yang  dimiliki  di  zona tersebut, serta dapat melakukan kegiatan- kegiatan  ekonomi  tertentu  lainnya,  seperti kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber  daya  alam  di  permukaan  laut,  di dasar  laut,  dan  di  bawah  laut.  Negara tersebut juga memiliki hak untuk melakukan  penelitian  sumber  daya  hayati maupun sumber daya alam laut lainnya. Wilayah diluar ZEE akan dianggap  sebagai International  Waters (Perairan  Internasional)  yang  tidak  boleh dieksploitasi  oleh  Negara  manapun, termasuk  negara  yang  bersengketa  di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS). 17 Atas  dasar  inilah  maka  empat Negara  ASEAN  (Vietnam,  FIliphina, Malasiya, dan Brunei Darusalam) mendesak agar Tiongkok menaati resolusi UNCLOS  yang  disebutkan  diatas.Bagi Tiongkok,  ratifikasi  ini  merugikan  mereka karena  wilayah  teritorial  yang  diklaim Tiongkok  berupa  titik  merah  yang membentuk  huruf  U  atau  yang  dikenal sebagai Nine  Dash  Line (Sembilan  garis putus-putus).Hal ini tentunya bertentangan dengan  prinsip  Konvensi  PBB  tentang Hukum  Laut  (UNCLOS  1982). 18 Sejak tahun  2013,  Filipina  telah  menggugat klaim  Tiongkokatas  daerah  yang  mereka sebut  sebagai  West  Philipine  Sea  ke Permanent Court of Abitration (PCA).Dalam  gugatan  tersebut  Filipina mengatakan  klaim  Tiongkok  atas  daerah- daerah  tersebut  tidak  berdasar  karena bertentangan  dengan  Konvensi  PBB (UNCLOS 1982). 19
17 Tjondro  Titamulia,  Zona-Zona  Laut  UNCLOS, Surabaya, Brilian Internasional, 2011 (hal 45-57) 18 Karmin,  Surana,  Konflik  dan  Solusi  Laut  Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional, Majalah Tamnas Edisi 94
19 Apa Pengaruh Putusan Mahkamah Arbitrase Soal
Laut Cina Selatan (www.bbc.com/indonesia/dunia/.../160711_dunia_f ilipina_cina_mahkamah_preview)  diakses  29  April 2017

## 4.  HASIL KEPUTUSAN PENGADILAN ARBITRASE TERHADAP KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN
Pada  tanggal  12  Juli  2016, Pengadilan Arbitrase  (PCA) di  Den  Haag, Belanda,  memutuskan  keberpihakannya terhadap  Filipina  atas  sengketa  terkait LTS.Putusan itu sesuai dengan keberatan yang  diajukan  oleh  Filipina.Pengadilan Arbitrase  menyatakan  tidak  ada  bukti sejarah  bahwa  Tiongkok  menguasai  dan mengendalikan  sumber  daya  secara eksklusif di LTS.Pengadilan menyimpulkan  bahwa  dalam  kasus Filipina dan  Tiongkok,  tidak ada  landasan hukum  bagi  Tiongkok  untuk  mengklaim hak eksplorasi kekayaan alam di sepanjang  area  yang  mereka  sebut nine- dash lines . 20 Hal  ini  dapat  diperjelas  karena dalam  Hukum  Laut  Internasional,  unsur daratan  dapat  dibagi  ke  dalam  beberapa bagian :
a.  Pulau. Agar bisa disebut pulau, sebuah  daratan  di  tengah  laut harus  bias  menunjang  habitat manusia atau kehidupan ekonomi  secara  mandiri.  Jika sebuah  Negara  memiliki  pulau, Negara  itu  berhak  atas  Zona Ekonomi Ekslusif, atau dengan kata  lain  hak  memanfaatkan sumber  daya  alam  (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi gas dan minyak), di sekitar pulau dalam radius 200 mil laut;
b.  Karang.Unsur daratan ini didefinisikan  sebagai  bebatuan di  atas  permukaan  laut  ketika air  pasang,  terleps  berapapun besarnya. Sebuah Negara yang  memiliki  karang  berhak atas  wilayah  dalam  radius  12 mil laut dari karang tersebut;
c.  Terumbu.Unsur  daratan  ini hanya bisa terlihat saat air laut surut.Sebuah  Negara  yang
20 Klaim  Cina  di  Laut  Cina  Selatan  'tak  punya landasan
hukum (www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160712_d unia_putusan_lautcinaselatan ) diakses 9 Mei 2017
menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam  atau  wilayah  perairan apapun disekitarnya. 21
Dari  ketiga  unsur  tersebut,  Tiongkok  jelas telah melanggar UNCLOS 1982.Selain itu, pulau-pulau  buatan  yang  dilengkapi dengan  pelabuhan  dan  pangkalan  militer tidak  sah  menurut  putusan  Pengadilan Arbitrase.Keputusan yang dihasilkkan oleh Pengadilan  Arbitrase  terkait  LTS  bersifat mengikat, namun pengadilan tidak memiliki  kekuatan  untuk  melakukan pemaksaan.

## 5.  DAMPAK HASIL PENGADILAN ARBITRASE  ATAS  KONFLIK  LAUT TIONGKOK SELATAN
Hasil  sidang  Pengadilan  Arbitrase PBB  di  Den  Haagmemutuskan  Tiongkok tak memiliki dasar hukum untuk mengklaim
seluruh
wilayahLTS.Menanggapi  keputusan  itu, pemerintah  Beijing  merilis  pernyataan resmi  berupa  penolakan  Tiongkok  atas keputusan tersebut.Sikap Tiongkokini membuat  Dunia  Internasional  terhenyak. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tensi  politik maupun  keamanan  di  kawasan  sengketa yang  akan  semakin  memanas. 22 Begitu pula  dengan  hubungan  Tiongkok  dengan negara-negara  pengklaim  yang  mayoritas merupakan negara ASEAN.Sikap penolakan  ini  juga  ditunjukkan  oleh Pemerintah  Tiongkok  dengan  tetap melangsungkan pembangunan Pangkalan Militer  di  LTS,  yang  mana  kawasan perairan  tersebut  masih  disengketakan oleh sejumlah negara ASEAN.Pembangunan  yang  dilakukan Tiongkok  secara  sepihak  ini  semakin meningkatkan  ketegangan  di  antara negara-negara  yang  menolak  klaim Tiongkok  terhadap  LTS.  Kondisi  ini tentunyaakan  berdampak  pada  Indonesia meskipun  Indonesia  tidak  turut  serta dalam  aksi  klaim  wilayah  perairan  LTS. Akan  tetapi  apabila  tidak  ada  solusi  yang
21 United Nation Convention of The Law Sea 1982
22 Menakar  Efek  Susulan  Sengketa  di  Laut  Cina Selatan  (www.citizendaily.net) diakses  pada  6  Mei 2017
tepat  baik  jangka  pendek  maupun  jangka panjang akan berdampak pada ketahanan nasional.
Sehubungan  dengan  ini,  penting untuk  mencari  solusi  yang  tepat  dalam penyelesaian konflik LTS mengingat pada pertengahan  Tahun  2016  Tiongkok dengan percaya diri melakukan aksi klaim secara  terhadap  perairan  Natuna.  Klaim atas  wilayah  Natuna  kedalam  ZEE Tiongkok  memberikan  masalah  baru kepada  Indonesia.Dasar Pemerintah  RRT adalahPerairan  Natuna  yang  diklaim secara sepihak tersebut dianggap sebagai traditional fishing ground .Pemerintah Indonesia  semakin  geram  dikarenakan beberapa  kasus  pecurian  ikan  yang dilakukan Tiongkok di perairan ini. 23 Dalam  kasus  ini,  sebenarnya Indonesia  berada  diposisi  yang  kuat daripada Tiongkok yang hanya berdasarkan  pada  aturan nine  dash  lines itu.  Wilayah  Perairan  Natuna  sudah  jelas merupakan  perairan  Zona  Ekonomi Ekslusif  (ZEE)  Indonesia,  sebagaimana termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif  yang  merupakan  implementasi dari  Hukum  Laut  UNCLOS  1982.Dengan adanya tindakan Tiongkok yang melakukan illegal  fishing dan  klaim  atas Perairan Natuna, maka sudah jelas bahwa Tiongkok  harus  mengikuti  dan  mematuhi segala aturan yang berlaku.

## 6. DAMPAK SENGKETA LAUT TIONGKOK  SELATAN  TERHADAP INDONESIA
Tidak  bisa  dipungkiri  dampak konflik LTS dapat berdampak pada entitas Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.Ini dapat dilihat dari sederet kasus kapal milik Tiongkok yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal, dengan melakukan illegalfishing di  Perairan Natuna,  yang  mana  sudah  jelas  masuk dalam  yurisdiksi  Indonesia.Tindakan  ini didasari  atas  klaim  sepihak  dari  Tiongkok
23 Perbatasan  Laut  Natuna,  Zee  dan  Klaim Traditional
Fishing Ground Tiongkok (www.wilayahperbatasan.com/perbatasan-laut- natuna-zee-dan-klaim-traditional-fishing.html ) diakses pada 6 Mei 2017
atas  Natuna  yang  berdasarkan nine  dash lines .Dalan kasus ini permasalahan bukan pada  klaim  kepulauannya  saja  tapi  pada perairan sekitar Kepulauan Natuna juga.Dengan  berdasarkan Nine  Dash
Lines yang tidak jelas batasnya, mengakibatkan  timbulnya  masalah  atas hak  berdaulat,  terutama  pada  kedaulatan Indonesia  atas  wilayah  Zona  Ekonomi Ekslusif di wilayah Perairan Natuna.
Klaim  sepihak  ini  sangat berakibat pada  ketahanan  dan  keamanan  negara kita.  Ketahanan  negara  akan  terusik  oleh adanya  konflik  ini.  Selain  itu  Negara  ini akan  dipandang  oleh  negara-negara  lain sebagainegara  yang  lemah  karena  tidak mampu  melindungi  wilayahnya  sendiri. Lebih  ekstrim  lagi,  dampak  dari  kasus  ini adalah  kepercaayan  masyarakat  atas Pemerintah  Indonesia  akan  berkurang. Serta  tujuan  negara  yakni  melindungi keutuhan  NKRI  menjadi  tersendat  dan tidak berjalan sesuai rencana.
Sedang  untuk  masalah  keamanan negara,  jelas  hal  ini  akan  berdampak besar. Dengan adanya klaim ini, penduduk  Natuna  bisa  tertekan  dan  takut karena  mereka  menjadi  subjek  dari perebutan oleh Indonesia dan Tiongkok.Nelayan  Indonesia,  terutama nelayan  Kepulauan  Natuna  dan  ulau- pulau sekitar  merasa  tidak  aman dan  hak mereka
tidak terlindungi karenamaraknya Illegal  Fishing oleh  kapal milik  Tiongkok.  Lebih  luas  lagi  apabila konflik  LTS  tidak  segera  diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan Indonesiaakan  terseret  ke  dalam  arus konflik  LTS  sebagaimana  seperti  yang dialami  oleh  negara-negara  ASEAN  lain dan Taiwan.

## 7.  KESIMPULAN
Bagi
Indonesia, meskipun sengketa  yang  terjadi  di  LTS  berstatus Non  Claimant  States ,  apabila  tidak  ada solusi  yang  tepat  baik  jangka  pendek maupun  jangka  panjang  akan  berdampak pada  ketahanan  nasional  negeri  ini. Karena  apabila  kita  telaah,  hakekat ketahanan  kasional  adalah  keuletan  dan
ketangguhan  bangsa  yang  mengandung kemampuan untuk menghadapi ancaman, hambatan  dan  gangguan  guna  menjamin kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara. Sebagaimana  apa  yang  diamanatkan dalam  tujuan  Negara  alinea  ke  4  pada Pembukaaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :
“ Kemudian  daripada  itu  untuk membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang- Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara Republik  Indonesia  yangberkedaulatan rakyat  dengan  berdasar  kepada  Ketuhan Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil dan  berasab,  Persatuan  Indonesia,  dan Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Oleh karena itu, klaim sepihak atas Natuna oleh
Tiongkoktidak dapat dibenarkan  dan  dapat  mempengaruhi
Ketahanan  Nasional  Bangsa  ini  dan tentunya akan berdampak pada kedaulatan  NKRI.  Padahal  Ketahanan Nasional adalah sebuah landasan konseptual dalam penyelenggaraan sebuah negara.Hal ini dikarenakan ketahanan  nasional  merupakan  keuletan dan ketangguhan bangsa
yang mengandung
kemampuan untuk menghadapi  tantangan,  ancaman,  dan gangguan  demi  terwujudnya  keamanan dan kesejahteraan seluruh aspek kehidupan bangsa. 24
24 Karmin, Surana, Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional,
Berdasarkan  pada  UUD  1945, maka  tugas  dalam  mempertahankan kedaulatan  negara  ini  sangatlah  penting. Akibat  adanya  kasus    klaim  atas  wilayah Indonesia oleh Tiongkok, memberikan kita pelajaran  penting  betapa  krusialnya wilayah  perbatasan  Indonesia.  Sudah seyogyanya  wilayah  perbatasan  menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia.  Jangan  sampai  wilayah- wilayah  ini  diklaim  oleh  negara  tetangga terutama  negara  lain  yang  terletak  ribuan mil  dari  Indonesia,  karena  kita  tidak pernah  memanfaatkan dan  menggunakan wilayah  tersebut  sebagai  penambah kesejahteraan  rakyat  atau  bahkan  untuk kepentingan nasional.
Disamping  itu  sangatlah  penting konflik LTS untuk segera dapat terselesaikan  dengan  baik.Apabila  tidak terselesaikan,  disadari  ataukah  tidak  bisa mengarah  pada  eskalasi  konflik  dengan Tiongkok,  seperti  halnya  Vietnam  dan Filipina yang sudah melibatkan penggunaan  kekuatan  militer  meskipun dalam skala kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Maksum, Ali, Regionalisme dan Kompleksitas  Laut  China  Selatan , Jurnal  Sosial  Politik  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Volume  2  Nomor  2  (Januari-Juni 2017)
Kolonel  Karmin  Surana,  SIP.,MA Konflik dan  Solusi  Laut  Cina  Selatan  dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional ,  Majalah  Tamnas  Edisi 94-2012,
Tirtamulia,  Tjondro, Zona-Zona  Laut UNCLOS , Surabaya, Brilian
Internasional, 2011
United Nation Convention of The Law Sea 1982
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif
Sichun Wu, Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian  Sengketa  Laut  Cina Selatan,  Judul  Buku  (Solving Diputes  for  Regional  Cooperation and  Development  in  the  South China Sea, A Chinese Perspective) ,  Chandos  Publishing,
di  terjemahkan  oleh  Peneliti  Pusat Penelitian  Politik,  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (25  Juni 2014)
Kepentingan  Politik  China  Dalam  Konflik
Region Sengketa Perebutan Territorial  Kawasan  Laut  China
Selatan, (https://www.academia.edu/93268 43/KEPENTINGAN_POLITIK_CHI NA_DALAM_KONFLIK_REGION_ SENGKETA_PEREBUTAN_TERR ITORIAL_KAWASAN_LAUT_CHIN A_SELATAN)  diakses  pada  8  Mei 2017
Ini  Kronologi  Penangkapan  Kapal  Ikan  di
Natuna Versi Koarmabar (http://nasional.kompas.com/read/2 016/06/21/12154071/ini.kronologi.p enangkapan.kapal.ikan.china.di.na tuna.versi.koarmabar) diakses
pada 8 Mei 2017
Laut Tiongok Selatan (https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_T iongkok_Selatan)
Apa  Pengaruh  Putusan  Mahkamah Arbitrase  Soal  Laut  Cina  Selatan (www.bbc.com/indonesia/dunia/.../ 160711_dunia_filipina_cina_mahk amah_preview)  diakses  29  April 2017Tjondro  Titamulia,  Zona-Zona Laut  UNCLOS,  Surabaya,  Brilian Internasional, 2011 (hal 45-57)
Apa  Pengaruh  Putusan  Mahkamah Arbitrase  Soal  Laut  Cina  Selatan (www.bbc.com/indonesia/dunia/.../ 160711_dunia_filipina_cina_mahk amah_preview)  diakses  29  April 2017
Klaim  Cina  di  Laut  Cina  Selatan  'tak
punya landasan hukum
(www.bbc.com/indonesia/dunia/20
16/07/160712_dunia_putusan_laut cinaselatan ) diakses 9 Mei 2017 Menakar  Efek  Susulan  Sengketa  di  Laut Cina Selatan (www.citizendaily.net) diakses pada 6 Mei 2017 U.S. Energy Information Administration (https://www.eia.gov/beta/international /regions- topics.cfm?RegionTopicID=SCS) diakses pada 29 April 2017