## Article

## Covid-19  dan  Gerakan  Sosial Perempuan
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society,
2021, Vol. 03 (01), 21-32
© The Journal, 2021 DOI: 10.36256/ijrs.v3i1.147
www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: May 20 th , 2021 Revised: June 23 th , 2021
Accepted: June 25 th , 2021

## Ujang Wardi
Lasigo Akademia Indonesia ujhegibear@gmail.com

## Elfia
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia elfiamag@uinib.ac.id

## ABSTRACT
This  study  explains  how  social  movements  are  initiated  by  women's  groups.  The  movement carried  out  penetrates  various  spaces  in  the  social  environment  and  even  traditional institutions  as  groups  that  have  authority.  Through  a  descriptive  approach  and  in-depth interview  techniques,  this  study  answers  questions  about  how  women's  groups  carry  out social  movements  by  constructing  the  issue  of  the  non-transparent  distribution  of  Covid-19 aid.  Thus,  the  mobilizing  structure,  which  is  carried  out  systematically,  attracts  traditional institutions (ninik mamak) in the vortex of conflict. This study found that the sources of issues from  social  movements  carried  out  by  women's  groups  were  (a)  information from  the  deputy governor regarding the distribution of Covid-19 aid, (b) nepotism and collusion from the nagari government. Two framing issues (framing) are then packaged through social media to attract the  power  to  carry  out  mass  actions  (demonstrations).  This  study  concludes  that  the demonstration of women giving birth is a new policy related to the distribution of Covid-19 by the government.
Keywords: Covid-19, Social Movement, Feminism.

## ABSTRAK
Studi  ini  menjelaskan  tentang  gerakan  sosial  ( social  movement )  yang  diinisiasi  oleh kelompok  perempuan.  Gerakan  yang  dilakukan  menembus  berbagai  ruang  yang  ada  di lingkungan  sosial  bahkan  institusi  adat  sebagai  kelompok  yang  memiliki  otoritas.  Melalui pendekatan  kualitatif  deskriptif  serta  teknik  wawancara  mendalam,  studi  ini  menjawab pertanyaan  bagaimana  kelompok  perempuan  melakukan  gerakan  sosial  dengan  cara mengkontruksikan  isu  ketidaktransparan  pendistribusian  bantuan  Covid-19.  Sehingga, struktur mobilisasi ( mobilizing structure ) yang dilakukan secara sistemik, menarik institusi adat  ( ninik  mamak )  dalam  pusaran  konflik.  Studi  ini  menemukan  bahwa  sumber  isu  dari gerakan  sosial  yang  dilakukan  kelompok  perempuan  adalah  (a)  informasi  dari  wakil gubernur  dalam  pemerataan  pembagian  bantuan  Covid-19,  (b)  nepotisme  dan  kolusi  oleh pemerintahan  nagari.  Dua  isu  tersebut  kemudian  dikemas  ( framing )  melalui  media  sosial dalam  menarik  kekuatan  untuk  melakukan  aksi  massa.  Penelitian  ini  berkesimpulan bahwa  demonstrasi  perempuan  mampu  merubah  kebijakan  pendistribusian  bantuan Covid-19.
Kata Kunci: Covid-19, Gerakan Sosial, Feminisme.

## 22 | Ujang Wardi & Elfia

## 1. Pendahuluan
Sejak  Corona  virus  Dieses  2019  (COVID-19)  ditetapkan  sebagai  wabah  nasional  pada  11 Maret 2020, pendistribusian bantuan Covid-19 oleh pemerintah memantik konflik di tengah masyarakat.  Konflik  tersebut  terjadi  disebabkan  adanya  ketidakpastian  dan  kepercayaan masyarakat  terhadap  kebijakan  pemerintah  terkait  pendistribusian  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT),  Bantuan  Sosial  (Bansos)  dan  Jaminan  Pengaman  Sosial  (JPS)  (Putra,  2020; Aminah,  2020;  kompas.tv,  2020).  Laporan  Putra  (2020)  menjelaskan  bahwa  terjadinya demonstrasi  disebabkan  bahwa  data  penerima  bantuan  Covid-19  tidak  lengkap  dan  tidak jelas.  Selain  itu  studi  Burhanuddin  &  Abdi  (2020)  menjelaskan  bahwa  pemicu  terjadinya konflik  di  tengah  masyarakat  tidak  terlepas  dari  tersendatnya  pendapatan  ekonomi  di tengah  Pandemi  Covid-19.  Hal  ini  tidak  hanya  di  Indonesia,  anjloknya  pertumbuhan ekonomi  juga  terjadi  di  berbagai  negara  di  dunia,  seperti  China  yang  sebelumnya  masuk kategori negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 5,7% turun menjadi 4,8%. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  kekhawatiran  masyarakat  terhadap  kelangsungan  hidup  sangat  tinggi disebabkan COVID-19. Hasil Survey Radio Republik Indonesia (RRI) dan Indo Barometer me publish  bahwa  tingkat  kekhawatiran  masyarakat  terhadap  Covid-19  mencapai  68  persen. Kekhawatiran  masyarakat  tersebut  dibagi  atas  tiga,  yakni  21,  3  persen  sangat  takut  dan 46, 7 persen cukup khawatir, sedangkan yang tidak khawatir sebesar 30, 2 persen (Yahya, 2020). Segala sesuatu konflik bisa saja terjadi ketika kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat tidak dapat dipenuhi (Webel & Galtung, 2007).
Sejauh  ini  studi  Covid-19  dan  kaitannya  dengan  kehidupan  sosial  hanya  terfokuskan terhadap  beberapa  aspek:  Pertama  sosial  keagamaan,  tentang  bagaimana  agama  dapat menjadi  penguatan  mental,  pergeseran  pola  ibadah,  dan  juga  sebagai  solusi  terhadap masyarakat  di  tengah  menghadapi  Covid-19  (Jubba,  2021;  Qudsy  &  Sholahuddin,  2020; Saenong  et  al.,  2020;  Supriatna,  2020;  Widjaja,  Marisi,  Togatorop,  &  Hartono,  2020). Kedua,  sosial  ekonomi  yang  kaitannya  lebih  mendorong  tindakan  masyarakat  dalam kewaspadaan  akan  dampak  buruk  dari  segi  pendapatan  dan  sistem  perekonomian (Burhanuddin & Abdi, 2020; Hanoatubun, 2020; Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020; Ilyas, 2020).  Ketiga  kesehatan  masyarakat,  lebih  melihat  bahwa  dampak  Covid-19  berpengaruh buruk  terhadap  psikologis  masyarakat  serta  mengantisipasi  penularannya  yang  sangat massif  terhadap  kesehatan  masyarakat  (Abdullah,  2020;  Mona,  2020;  Rizal  &  Hariandy, 2020;  Tutmaner  &  Awolich,  2020).  Dari  aspek  di  atas  belum  terlihat  secara  khusus menjelaskan  bahwa  Covid-19  telah  menimbulkan  sebuah  gerakan  demonstrasi  bagi kelompok perempuan dalam menyuarakan pendapat di tengah ketidakadilan. Demonstrasi yang  dilakukan  kelompok  perempuan  disebabkan  ketidaksiapan  pemerintah  dalam pendistribusian  bantuan  Covid-19  dan  kemudian  juga  menimbulkan  respon  dari  institusi adat  (elit  adat).  Padahal  institusi  adat  merupakan  bagian  terpenting  dari  pilar  kehidupan masyarakat yang selalu dijaga agar tidak dicampuri oleh persoalan administratif (Shalihin, 2014).
Studi ini bertujuan untuk melengkapi kekosongan studi yang sudah ada melalui kajian yang  lebih  spesifik  melihat  bagaimana  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  kelompok perempuan  atas  ketidaktransparan  pendistribusian  bantuan  Covid-19  dan  bagaimana keterlibatan  institusi  adat  ( ninik  mamak )?  Demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  kelompok perempuan  telah  memperlihatkan  potret  kekuatan  alam  bawah  sadar  manusia  ketika ketidakadilan  telah  merampas  hak-hak  masyarakat  miskin  di  tengah  krisis  yang  terjadi disebabkan  Pandemi  Covid-19.  Demikian  pula  keterlibatan  institusi  adat  ( ninik  mamak ) dalam  membela  sanak  kemenakan  ketika  kekuasaan  melampaui  dirinya  dan  menyasar kepada  norma-norma  dan  budaya  yang  selama  ini  telah  dijaga  selama  bertahun-tahun. Dengan  demikian,  selain  menjadi  telaah  baru  dalam  melihat  ketimpangan  sosial  dan ekonomi bagi akademisi, juga menjadi perhatian secara mendalam bagi pemerintah dalam mengevaluasi  kebijakan  terkait  pendistribusian  bantuan  Covid-19  terhadap  masyarakat yang lebih efektif.
Kajian ini didasarkan pada argumen bahwa kesiapan pemerintah dalam pendistribusian bantuan  Covid-19,  menimbulkan  problematik  yang  riskan  akan  terjadinya  konflik. Kebijakan pemerintah dengan memberi bantuan terhadap masyarakat agar tetap mematuhi himbauan Sosial  Distance,  Physical  Distance, secara  tidak  langsung  membuat  masyarakat shock sehingga  sulit  menerima  kehidupan  yang  di  luar  kebiasaan.  Di  tengah  kehidupan yang  tidak  biasa,  alih-alih  pemerintah  hadir  dalam  menjelaskan  kondisi  yang  kongkrit dalam  menghadapi  Covid-19,  ketidakefektifan  kebijakan  pemerintah  justru  telah menimbulkan konflik baru terkait pendistribusian bantuan Covid-19 terhadap masyarakat.

## 2. Kerangka Teori
Dalam  melihat  demonstrasi  perempuan,  artikel  ini  menggunakan  dua  kerangka  teoritik; pertama, dalam  bingkai  gerakan  sosial, kedua, dalam  bingkai  feminisme.  Dua  teori  ini merupakan  teori  yang  relevan  dalam  mendiskusikan  isu  demonstrasi  perempuan  terkait pendistribusian bantuan Covid-19.
Gerakan  sosial,  seringkali  muncul  dalam  pelbagai  kebijakan  yang  sumbang  dalam praktiknya.  Dengan  demikian,  menimbulkan  respon  dari  berbagai  kelompok  untuk melakukan  perlawanan  terhadap  ketimpangan  kebijakan.  Ketimpangan  kebijakan, seringkali  muncul  dari  aspek  ekonomi,  politik  dan  agama  (Jurdi,  2013).  Sehingga,  aspek demikian memancing tindakan kolektif ( collective action ) dari kelompok sosial. Sebagaimana diketahui, gerakan sosial ( social Movement ) merupakan bagian terpenting dari  perilaku  kolektif  ( collective  behavior ).  Setidaknya,  dalam  gerakan  sosial  memiliki  tiga konsep; (1) struktur kesempatan secara politik, (2) struktur mobilisasi ( mobilizing structure ), (3) pembikaian aksi ( framing ). Tiga konsep ini merupakan langkah serta bentuk yang tepat dalam sebuah gerakan sosial ( social movement ) (Sukmana, 2016; Hasan, 2006). Fenomena  gerakan  sosial  ( social  Movement )  seringkali  muncul  dengan  perubahan struktur politik dan pergeseran pemahaman terhadap kebijakan. Dalam aksi massa, tidak hanya ditumpangi dengan adanya pergeseran kebijakan, melainkan adanya mobilisasi yang dilakukan  secara  sistemik.  Selain  itu,  mobilisasi  akan  dimudahkan  melalui  media  dalam pembingkaian  isu  ( framing )  untuk  menarik  kekuatan  utuh  dalam  tindakan  aksi  (Hasan, 2006; Anam, Kolopaking, & Kinseng, 2020).
Seturut  dengan  itu,  adalah  kelompok  perempuan  dalam  gerakan  sosial.  Dalam  ruang sosial,  perempuan  tidak  hanya  sebatas  kasur,  sumur  dan  dapur,  melainkan  memiliki haknya  untuk  sebuah  kesetaraan  dengan  laki-laki.  Kaum  perempuan  yang  selama  ini mengalami  ketertindasan  dan  eksploitasi,  pada  akhir  muncul  untuk  melakukan perlawanan.  Mereka  (kaum  perempuan)  selama  ini  hanya  dipandang  sebagai  ke-“ibuan” yang  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  pergerakan.  Pelabelan  atas  nama  “perempuan”, merupakan konstruksi yang liar dan hanya berorientasi sebatas seksualitas yang patriarkal (Hakim, 2020; Imron, 2015; Shalihin & Firdaus, 2019).
Secara teoritik, gerakan kaum perempuan lebih dikenal dengan gerakan feminisme yang menuntut  hak-hak  kesetaraan.  Kesetaraan  hak,  tidak  hanya  sebatas  pengakuan  dalam lingkungan  sosial,  namun  juga  berlaku  dari  semua  lini  kehidupan.  Pengakuan  yang diperoleh,  merupakan  perebutan  eksistensi  yang  selama  ini  hanya  melekat  kepada  kaum laki-laki (Hidayati, 2018).
Dalam  gerakan  feminisme,  kaum  perempuan  memiliki  soliditas  yang  terikat  secara kolektif.  Salah  satu  untuk  menguji  soliditas  perempuan  adalah  ketika    menuntut kebebasan  “ women’s  liberation ”.  Meskipun,  sempat  dihalangi  dengan  pemunculan kesetaraan “ equality right’s  movement ”  dengan laki-laki, perjuangan untuk  kebebasan dan kemerdekaan  oleh  perempuan  terus  berlanjut  dari  berabad-abad  silam  (Luthfiyah,  2015; Hidayati, 2018).

## 3. Metode Penelitian
Studi  ini  merupakan  penelitian  lapangan  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  yang memberikan  penjelasan  langsung  antara  peneliti  dengan  informan.  Sehingga mempermudah  peneliti  dalam  memperoleh  data  dari  perkataan  dan  perbuatan  informan (Jhon,  2015;  Koentjaraningrat,  1990;  Moleong,  2012).  Penelitian  ini  dilakukan  di kenagarian  Tanah  Bakali  Inderapura,  Pesisir  Selatan,  Sumatera  Barat,  Indonesia.  Nagari Tanah  Bakali  merupakan  tempat  berlangsungnya  demonstrasi  bagi  kelompok  perempuan yang  berujung  anarkisme.  Tindakan  anarkisme  yang  terjadi  tidak  hanya  berlangsung antara  kelompok  perempuan  dengan  pemerintahan  nagari  (vertikal)  namun  menarik demonstrasi  masyarakat  secara  luas  dan  juga  melibatkan  institusi  adat  (horizontal).  Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara terhadap (1) Pelaku demonstrasi dari kelompok  perempuan,  (2)  Ketua  pemuda  nagari,  (3)  Tokoh  masyarakat  dan ninik  mamak . Data  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  langkah  reduksi  data,  pemaparan bahan  empirik,  kemudian  dilakukan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  (Miles  & Huberman,  1992).  Selain  itu,  data  kemudian  dianalisis  menggunakan  tahapan  yang ditawarkan oleh  Cresswell (2015). Tahapan pertama, manajemen  data,  di mana  data yang diperoleh  melalui  wawancara  diorganisasi  ke  dalam  file-file  dan  mengonversi  file-file tersebut  menjadi  satuan  teks;  kata,  kalimat,  cerita.  Tahapan  kedua,  dengan  melakukan pembacaan  terhadap  data  dan  memoing  data.  Sehingga  data-data  yang  telah
diorganisasikan  ke  dalam  file-file; database dibaca  berulang  kali  secara  keseluruhan. Setelah pengorganisasian data selesai dilakukan, data-data tersebut kemudian diberi memo atau  catatan  singkat  dan  ringkas.  Tahapan  ketiga  dengan  cara  deskripsi,  klasifikasi  dan penafsiran  atas  data.  Data-data  yang  dibaca  dan  di  memoing,  berikutnya  dilakukan deskripsi secara detail dalam rangka mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran.  Teknik  deskripsi  data  ini  dilakukan  dengan  cara  mengelompokkan  data  teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut. Setelah  data  dideskripsikan,  maka  tahap  berikutnya  adalah  klasifikasi  data  dengan  cara memilah-milah  teks.  Langkah  berikutnya  setelah  dilakukan  klasifikasi  data  adalah menafsirkan  data  agar  dapat  dimaknai.  Keempat,  visualisasi  data.  Data-data  yang  telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif.

## 4. Hasil dan Diskusi
Ada  tiga  bentuk  gerakan  sosial  yang  terjadi  terkait  pendistribusian  bantuan  Covid-19  di Nagari  Tanah  Bakali  Inderapura  Pesisir  Selatan;  (a)  gerakan  kelompok  perempuan,  (b) memobilisasi massa, (c) institusi adat dalam pusaran konflik. Dari tiga point di atas, yang menjadi  aktor  penggerak  lahirnya  demonstrasi  adalah  “kelompok  perempuan”.  Mereka (kelompok  perempuan)  yang  selama  ini  di  asumsikan  tidak  memiliki  kekuatan,  namun telah melakukan gerakan sosial.
Demonstrasi  perempuan  dimulai  dari  sebuah  statement  Wakil  Gubernur  Sumatera Barat  (Nasrul  Abit)  yang  menyatakan  bahwa    bantuan  Covid-19  akan  dibagikan  secara merata.  Bantuan  yang  akan  dibagikan  terdiri  dalam  tiga  bentuk; pertama¸ bantuan Pemerintah  Pusat, kedua, bantuan  pemerintah  Provinsi, Ketiga, bantuan  pemerintah Kabupaten  dan keempat, bantuan  dana  desa/nagari.  Selanjutnya  porsi  dan  kriteria penerima bantuan berbeda-beda dan juga tata cara dalam pendistribusian bantuan Covid- 19.  Setidaknya  ada  tujuh  macam  bantuan,  1)  Bantuan  Sosial  (Bansos),  2)  Bantuan Langsung Tunai (BLT/dana desa), 3) Bantuan Sembako, 4) Bantuan Sosial Tunai, 5) Listrik Gratis, 6) Kartu Pra Kerja, 7) Subsidi Gaji Karyawan.
Bagi masyarakat, mereka sama sekali tidak mengetahui bentuk-bentuk bantuan di atas termasuk tata cara dari penerimaan bantuan itu sendiri. Mereka hanya mengetahui bahwa akan  ada  bantuan  Covid-19  dari  pemerintah  sesuai  informasi  yang  mereka  peroleh  dari wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit melalui media online.
Berbeda  dari  informasi  yang  diperoleh,  pemerintah  nagari  justru  meminta  kepada masyarakat  agar  menyerahkan  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) sebagai prasyarat untuk menerima bantuan. Mereka yang tidak menyerahkan data di atas maka nama mereka tidak di daftarkan sebagai penerima bantuan. Ketimpangan informasi ini seketika mendapat kritikan dari masyarakat setempat bahwa pemerintah nagari sudah memiliki  indikasi  yang  tidak  baik  dalam  prosesi  penyaluran  bantuan  Covid-19  terhadap masyarakat.  Masyarakat  berkeyakinan  bahwa  informasi  dari  Nasrul  Abit  merupakan informasi tertinggi yang menaungi nagari yang menyatakan bahwa bantuan akan dibagikan secara menyeluruh.
Perbedaan  versi  dalam  penerimaan  bantuan  antara  pemerintah  provinsi  dan pemerintah nagari menyebabkan tidak seluruh masyarakat yang menyerahkan KK dan KTP ke pemerintahan nagari. Dari jumlah 516 KK yang berpenghasilan rendah dari 976 KK yang terdaftar  di  pemerintahan  nagari,  hanya  27  KK  saja  yang  menyerahkan  ke  pemerintahan nagari.  Sehingga  himbauan  pemerintahan  nagari  untuk  menyerahkan  prasyarat  untuk memperoleh bantuan tidak di respon secara menyeluruh oleh masyarakat. Silang pendapat antara  masyarakat  dan  pemerintah  nagari  tetap  pada  pendapat  mereka  masing-masing antara  bantuan  secara  merata  dan  pemerintahan  nagari  dengan  versinya.  Akibatnya, perselisihan antara masyarakat dengan pemerintahan nagari semakin larut.
Puncaknya  adalah  setelah  dua  (2)  minggu  dari  ketentuan  untuk  menyerahkan prasyarat.  Pemerintah  nagari,  melalui  perangkat  nagari  mengumumkan  nama-nama sebagai penerima bantuan. Setidaknya ada beberapa kriteria penerima “Bantuan Langsung Tunai” (BLT) yaitu, (a) Ekonomi kalangan bawah: masyarakat yang sumber penghasilannya terdiri  dari  tukang  ojek,  petani  harian,  dan  buruh  bangunan.  (b)  Ekonomi  kalangan menengah:  masyarakat  yang  terdiri  dari  pedagang  kaki  lima,  pedagang  kelontong,  supir travel.  (c)  Ekonomi  kalangan  atas:  masyarakat  yang  sumber  penghasilannya  terdiri  dari toke sawit, pensiunan PNS.
Dalam lanskap sosial, tiga point di atas merupakan masyarakat ideal sebagai penerima bantuan Covid-19. Tiga sumber penghasilan adalah masyarakat yang tidak dapat bergerak
yang  disebabkan  bencana  Covid-19.  Dengan  demikian,  mereka  merupakan  orang-orang yang  perlu  di  subsidi  oleh  pemerintah  melalui  bantuan.  Adanya  bantuan  yang  diberikan pemerintah, memungkinkan keresahan masyarakat dapat diatasi.
Pasca  kebijakan  terkait  penerima  bantuan  ditetapkan  pemerintah  nagari,  nama-nama tersebut  disosialisasikan  di  kalangan  masyarakat.  Di  beberapa  tempat  keramaian, pemerintah mengumumkan nama-nama sebagai penerima bantuan sekaligus menjelaskan kepada  masyarakat,  bahwa  tidak  semua  masyarakat  memperoleh  bantuan.  Salah  satu perangkat  nagari,  DL  menerangkan,  dari  awal  pemerintah  nagari  sudah  membuat  skema kebijakan  bahwa  tidak  semua  masyarakat  sebagai  penerima  bantuan  Covid-19.  Hal  ini, menjadi keputusan bersama dengan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan tidak dapat diganggu gugat.
Titah ini menjadi memantik lahirnya kegaduhan awal antara masyarakat dan perangkat pemerintah  nagari  ketika  berada  di  lokasi.  Setidaknya,  ada  beberapa  kericuhan  yang terjadi,  1)  pertengkaran  fisik,  2)  merusak  lembaran  pengaman,  3)  mengusir  secara  tidak hormat  keberadaan  perangkat  nagari  pada  saat  pengumuman  sedang  berlangsung.  Tiga kejadian  di  atas  menyebabkan  ketidaksenangan  oleh  pemerintah  nagari  maupun sebaliknya dari kalangan masyarakat.
Keputusan  pemerintah  nagari  untuk  tidak  mengeneralisasi  bantuan  Covid-19  tetap dilakukan  meskipun  sudah  mendapat  protes  dari  masyarakat.  Tindakan  protes  bagi masyarakat  dinilai  perangkat  nagari  adalah  kesalahan  masyarakat  sendiri  yang  tidak mengindahkan  himbauan  sebelumnya  dari  pemerintah  nagari  untuk  menyerahkan  data mereka  ke  kantor  Walinagari.  Atas  dasar,  itu  Walinagari  memiliki  alasan  untuk  tidak memproses masyarakat yang tidak terdaftar di kenagarian.
Bagi  masyarakat,  statement  itu  menjadi  faktor  ketersinggungan  terhadap  pemerintah nagari  bahwa  mereka  seolah-olah  tidak  diakui  dalam  administrasi  yang  ada  dalam pemerintahan nagari. Menurut keterangan AP menjelaskan, statement tersebut merupakan pernyataan  identitas  yang  dapat  menyinggung  masyarakat  secara  luas.  Lebih  lanjut  ia menjelaskan,  bahwa  pernyataan  demikian  adalah  himbauan  pemerintah  untuk  mengakui keberadaan  mereka  yang  tidak  mendukung  kebijakan  sepihak  yang  pemerintah  nagari tetapkan.
Pada  awalnya,  konflik  yang  terjadi  hanya  pada  tahapan  perdebatan  yang  tidak melahirkan  efek.  Namun,  tindakan  tersebut  lebih  mengarah  kepada  gerakan  sosial  ketika terjadi pergandaan nama yang di publish oleh pemerintah nagari. Lebih lanjut, nama-nama sebagai  penerima  bantuan  Covid-19  masih  memiliki  keterikatan  kekeluargaan  dengan Walinagari  maupun    berbagai  perangkat  nagari  lainnya.  Tidak  hanya  satu,  nama  yang tercantum melebihi dua orang dalam satu keluarga. Serentak dengan itu, IL menerangkan bahwa ia menemukan dalam daftar penerima bantuan terdapat PNS aktif yang merupakan penerima bantuan .
Adanya  penggandaan  nama  sebagai  penerima  bantuan  Covid-19  yang  dilakukan  oleh pemerintah nagari memantik lahirnya gerakan demonstrasi  kelompok perempuan. Mereka (kaum perempuan) menilai bahwa Walingari dan perangkat nagari telah melakukan praktik nepotisme  dan  berkolusi  dengan  badan  musyawarah  nagari  untuk  melakukan  penipuan bantuan Covid-19.
Pada awalnya kami heran karena nama-nama penerima bantuan itu aneh. Kita satu kampung dan  kita  mengetahui  nama-nama  orang  kampung  sini.  Setelah  saya  baca  nama-nama  itu kemudian  saya  temui  istrinya  sudah  ada  sebagai  penerima  bantuan,  setelah  itu  muncul  lagi nama suaminya sebagai penerima bantuan. Padahal satu keluarga hanya boleh menerima satu bantuan saja. Terus saya bilang sama yang lain bahwa dua orang dapat bantuan dalam satu keluarga (AP, Wawancara Juni 2020).
Penemuan  bukti  penggandaan  nama  dalam  menerima  bantuan  Covid-19,  menguatkan keyakinan kelompok perempuan, bahwa Walinagari beserta jajaranya melakukan tindakan yang  tidak  baik  terhadap  masyarakat.  Masyarakat  menilai,  Walinagari  sebagai  pemegang otoritas  di  pemerintahan  nagari,  mestinya  dapat  berlaku  adil  terhadap  pendistribusian bantuan  Covid-19.  Lebih  lanjut,  apa  bila  tindakan  yang  demikian  dibiarkan  begitu  saja, akan  menurunkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah.  Atas tindakan demikian, masyarakat mesti melakukan konfirmasi dengan cara datang ke kantor Walinagari  untuk  mendapat  keterangan  lebih  lanjut  terkait  kontroversi  pendistribusian bantuan Covid-19.

## 4.1. Gerakan Kelompok Perempuan
Ada  tiga  bentuk  gerakan  sosial  yang  terjadi  terkait  pendistribusian  bantuan  Covid-19  di Nagari  Tanah  Bakali  Inderapura  Pesisir  Selatan;  (a)  gerakan  kelompok  perempuan,  (b) memobilisasi massa, (c) institusi adat dalam pusaran konflik. Dari tiga point di atas, yang menjadi  aktor  penggerak  lahirnya  demonstrasi  adalah  “kelompok  perempuan”.  Mereka (kelompok  perempuan)  yang  selama  ini  di  asumsikan  tidak  memiliki  kekuatan,  namun telah melakukan gerakan sosial.
Demonstrasi  perempuan  dimulai  dari  sebuah  statement  Wakil  Gubernur  Sumatera Barat  (Nasrul  Abit)  yang  menyatakan  bahwa    bantuan  Covid-19  akan  dibagikan  secara merata.  Bantuan  yang  akan  dibagikan  terdiri  dalam  tiga  bentuk; pertama¸ bantuan Pemerintah  Pusat, kedua, bantuan  pemerintah  Provinsi, Ketiga, bantuan  pemerintah Kabupaten  dan keempat, bantuan  dana  desa/nagari.  Selanjutnya  porsi  dan  kriteria penerima bantuan berbeda-beda dan juga tata cara dalam pendistribusian bantuan Covid- 19.  Setidaknya  ada  tujuh  macam  bantuan,  1)  Bantuan  Sosial  (Bansos),  2)  Bantuan Langsung Tunai (BLT/dana desa), 3) Bantuan Sembako, 4) Bantuan Sosial Tunai, 5) Listrik Gratis, 6) Kartu Pra Kerja, 7) Subsidi Gaji Karyawan.
Bagi masyarakat, mereka sama sekali tidak mengetahui bentuk-bentuk bantuan di atas termasuk tata cara dari penerimaan bantuan itu sendiri. Mereka hanya mengetahui bahwa akan  ada  bantuan  Covid-19  dari  pemerintah  sesuai  informasi  yang  mereka  peroleh  dari wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit melalui media online.
Berbeda  dari  informasi  yang  diperoleh,  pemerintah  nagari  justru  meminta  kepada masyarakat  agar  menyerahkan  Kartu  Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) sebagai prasyarat untuk menerima bantuan. Mereka yang tidak menyerahkan data di atas maka nama mereka tidak di daftarkan sebagai penerima bantuan. Ketimpangan informasi ini seketika mendapat kritikan dari masyarakat setempat bahwa pemerintah nagari sudah memiliki  indikasi  yang  tidak  baik  dalam  prosesi  penyaluran  bantuan  Covid-19  terhadap masyarakat.  Masyarakat  berkeyakinan  bahwa  informasi  dari  Nasrul  Abit  merupakan informasi tertinggi yang menaungi nagari yang menyatakan bahwa bantuan akan dibagikan secara menyeluruh.
Perbedaan  versi  dalam  penerimaan  bantuan  antara  pemerintah  provinsi  dan pemerintah nagari menyebabkan tidak seluruh masyarakat yang menyerahkan KK dan KTP ke pemerintahan nagari. Dari jumlah 516 KK yang berpenghasilan rendah dari 976 KK yang terdaftar  di  pemerintahan  nagari,  hanya  27  KK  saja  yang  menyerahkan  ke  pemerintahan nagari.  Sehingga  himbauan  pemerintahan  nagari  untuk  menyerahkan  prasyarat  untuk memperoleh bantuan tidak di respon secara menyeluruh oleh masyarakat. Silang pendapat antara  masyarakat  dan  pemerintah  nagari  tetap  pada  pendapat  mereka  masing-masing antara  bantuan  secara  merata  dan  pemerintahan  nagari  dengan  versinya.  Akibatnya, perselisihan antara masyarakat dengan pemerintahan nagari semakin larut.
Puncaknya  adalah  setelah  dua  (2)  minggu  dari  ketentuan  untuk  menyerahkan prasyarat.  Pemerintah  nagari,  melalui  perangkat  nagari  mengumumkan  nama-nama sebagai penerima bantuan. Setidaknya ada beberapa kriteria penerima “Bantuan Langsung Tunai” (BLT) yaitu, (a) Ekonomi kalangan bawah: masyarakat yang sumber penghasilannya terdiri  dari  tukang  ojek,  petani  harian,  dan  buruh  bangunan.  (b)  Ekonomi  kalangan menengah:  masyarakat  yang  terdiri  dari  pedagang  kaki  lima,  pedagang  kelontong,  supir travel.  (c)  Ekonomi  kalangan  atas:  masyarakat  yang  sumber  penghasilannya  terdiri  dari toke sawit, pensiunan PNS.
Dalam lanskap sosial, tiga point di atas merupakan masyarakat ideal sebagai penerima bantuan Covid-19. Tiga sumber penghasilan adalah masyarakat yang tidak dapat bergerak yang  disebabkan  bencana  Covid-19.  Dengan  demikian,  mereka  merupakan  orang-orang yang  perlu  di  subsidi  oleh  pemerintah  melalui  bantuan.  Adanya  bantuan  yang  diberikan pemerintah, memungkinkan keresahan masyarakat dapat diatasi.
Pasca  kebijakan  terkait  penerima  bantuan  ditetapkan  pemerintah  nagari,  nama-nama tersebut  disosialisasikan  di  kalangan  masyarakat.  Di  beberapa  tempat  keramaian, pemerintah mengumumkan nama-nama sebagai penerima bantuan sekaligus menjelaskan kepada  masyarakat,  bahwa  tidak  semua  masyarakat  memperoleh  bantuan.  Salah  satu perangkat  nagari,  DL  menerangkan,  dari  awal  pemerintah  nagari  sudah  membuat  skema kebijakan  bahwa  tidak  semua  masyarakat  sebagai  penerima  bantuan  Covid-19.  Hal  ini, menjadi keputusan bersama dengan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan tidak dapat diganggu gugat.
Titah ini menjadi memantik lahirnya kegaduhan awal antara masyarakat dan perangkat pemerintah  nagari  ketika  berada  di  lokasi.  Setidaknya,  ada  beberapa  kericuhan  yang
terjadi,  1)  pertengkaran  fisik,  2)  merusak  lembaran  pengaman,  3)  mengusir  secara  tidak hormat  keberadaan  perangkat  nagari  pada  saat  pengumuman  sedang  berlangsung.  Tiga kejadian  di  atas  menyebabkan  ketidaksenangan  oleh  pemerintah  nagari  maupun sebaliknya dari kalangan masyarakat.
Keputusan  pemerintah  nagari  untuk  tidak  mengeneralisasi  bantuan  Covid-19  tetap dilakukan  meskipun  sudah  mendapat  protes  dari  masyarakat.  Tindakan  protes  bagi masyarakat  dinilai  perangkat  nagari  adalah  kesalahan  masyarakat  sendiri  yang  tidak mengindahkan  himbauan  sebelumnya  dari  pemerintah  nagari  untuk  menyerahkan  data mereka  ke  kantor  Walinagari.  Atas  dasar,  itu  Walinagari  memiliki  alasan  untuk  tidak memproses masyarakat yang tidak terdaftar di kenagarian.
Bagi  masyarakat,  statement  itu  menjadi  faktor  ketersinggungan  terhadap  pemerintah nagari  bahwa  mereka  seolah-olah  tidak  diakui  dalam  administrasi  yang  ada  dalam pemerintahan nagari. Menurut keterangan AP menjelaskan, statement tersebut merupakan pernyataan  identitas  yang  dapat  menyinggung  masyarakat  secara  luas.  Lebih  lanjut  ia menjelaskan,  bahwa  pernyataan  demikian  adalah  himbauan  pemerintah  untuk  mengakui keberadaan  mereka  yang  tidak  mendukung  kebijakan  sepihak  yang  pemerintah  nagari tetapkan.
Pada  awalnya,  konflik  yang  terjadi  hanya  pada  tahapan  perdebatan  yang  tidak melahirkan  efek.  Namun,  tindakan  tersebut  lebih  mengarah  kepada  gerakan  sosial  ketika terjadi pergandaan nama yang di publish oleh pemerintah nagari. Lebih lanjut, nama-nama sebagai  penerima  bantuan  Covid-19  masih  memiliki  keterikatan  kekeluargaan  dengan Walinagari  maupun    berbagai  perangkat  nagari  lainnya.  Tidak  hanya  satu,  nama  yang tercantum melebihi dua orang dalam satu keluarga. Serentak dengan itu, IL menerangkan bahwa ia menemukan dalam daftar penerima bantuan terdapat PNS aktif yang merupakan penerima bantuan .
Adanya  penggandaan  nama  sebagai  penerima  bantuan  Covid-19  yang  dilakukan  oleh pemerintah nagari memantik lahirnya gerakan demonstrasi  kelompok perempuan. Mereka (kaum perempuan) menilai bahwa Walingari dan perangkat nagari telah melakukan praktik nepotisme  dan  berkolusi  dengan  badan  musyawarah  nagari  untuk  melakukan  penipuan bantuan Covid-19.
Pada awalnya kami heran karena nama-nama penerima bantuan itu aneh. Kita satu kampung dan  kita  mengetahui  nama-nama  orang  kampung  sini.  Setelah  saya  baca  nama-nama  itu kemudian  saya  temui  istrinya  sudah  ada  sebagai  penerima  bantuan,  setelah  itu  muncul  lagi nama suaminya sebagai penerima bantuan. Padahal satu keluarga hanya boleh menerima satu bantuan saja. Terus saya bilang sama yang lain bahwa dua orang dapat bantuan dalam satu keluarga (AP, Wawancara Juni 2020).
Penemuan  bukti  penggandaan  nama  dalam  menerima  bantuan  Covid-19,  menguatkan keyakinan kelompok perempuan, bahwa Walinagari beserta jajaranya melakukan tindakan yang  tidak  baik  terhadap  masyarakat.  Masyarakat  menilai,  Walinagari  sebagai  pemegang otoritas  di  pemerintahan  nagari,  mestinya  dapat  berlaku  adil  terhadap  pendistribusian bantuan  Covid-19.  Lebih  lanjut,  apa  bila  tindakan  yang  demikian  dibiarkan  begitu  saja, akan  menurunkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah.  Atas tindakan demikian, masyarakat mesti melakukan konfirmasi dengan cara datang ke kantor Walinagari  untuk  mendapat  keterangan  lebih  lanjut  terkait  kontroversi  pendistribusian bantuan Covid-19.

## 4.2. Memobilisasi Massa
Kedatangan  para  demonstran  tidak gayung  bersambut oleh  pemerintahan  nagari.  Melalui keterangan  IL,  salah  satu  faktor  penyebab  memuncaknya  emosi  disebabkan  kantor pelayanan yang tutup di saat jam kerja. Akibatnya, keberlangsungan demonstrasi menjadi tidak  terkendali  dan  anarkisme.  Para  demonstran  berkeyakinan,  bahwa  Walinagari  dan perangkat  nagari  sengaja  menghindari  kedatangan  para  demonstran.  Lebih  lanjut  IL menerangkan,  tindakan  untuk  tidak  berada  di  tempat,  semakin  menguatkan  keyakinan para  demonstran  bahwa  Walinagari  dan  perangkatnya  telah  melakukan  penyelewengan kewenangan yang sedang dipegang.
Melalui  orator,  mereka  menginstruksikan  untuk  membuka  paksa  kantor  Walinagari. Narasi  yang  disampaikan  oleh  orator,  bahwa  tidak  ada i’tikat baik  dari  Walinagari  untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait pendistribusian bantuan Covid-19.
Selain itu,  di  depan  pintu  kantor juga  bertuliskan “pelayanan saat ini libur”,  padahal hari  tersebut  merupakan  hari  kerja  bagi  pemerintahan  nagari  untuk  pelayanan masyarakat.  Menurut  para  demonstran,  hal  yang  demikian  merupakan  sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintahan nagari terhadap amanah yang diemban. Tindak tersebut memicu pembukaan paksa terhadap pintu kantor yang terkunci.
Hal ini menjadi semakin tidak terkendali ketiga para demonstran memasuki ruang kerja pemerintahan  nagari.  Menurut  AP,  berbagai  fasilitas  kantor  dirusak  seperti;  meja,  kursi, komputer  pelayanan,  printer,  lemari,  pot  bunga,  kaca  kantor,  serta  membakar  arsip pemerintahan  yang  menelan  anggaran  berkisar  Rp.200-400  Juta.  Tindakan  tersebut merupakan  bentuk  luapan  kekecewaan  akibat  dari  ketimpangan  pelayanan  yang dilakukan.
Kedatangan kami memang ingin mempertanyakan kejelasan dari bantuan yang disalurkan oleh Walinagari. Namun saat kami datang ke kantor ternyata kantor tutup padahal masih jam kerja pukul 8,13. WIB. Kami  yakin mereka (orang-orang pemerintahan nagari) sengaja menghindari kedatangan kami”. Hal demikian membuat kami emosi (Id, wawancara, Juni 2020).
Saya  sama  sekali  tidak  mengira  bahwa  akan  terjadi  kerusakan  seperti  itu.  Karena  pendemo hanya perempuan tidak mungkin akan merusak fasilitas. Tapi saya dan kawan-kawan sudah terlanjur  sakit  hati  dan  kecewa  karena  kedatangan  kami  tidak  dianggap  oleh  pemerintah nagari. Menurut warga sekitar mereka awalnya ada di kantor dan kemudian pergi mendengar kami datang demo (AP, wawancara, Juni 2010).
Pada akhirnya, tindakan anarkisme para demonstrasi, berhasil dibubarkan oleh aparat kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapat laporan terjadinya demonstrasi, segera datang ke  lokasi  kejadian.  Melalui  Camat,  pihak  kepolisian  meminta  para  kelompok  perempuan yang melakukan demonstran untuk membubarkan diri. Aparat kepolisian bersama Camat, memenuhi  tuntutan  yang  disampaikan  oleh  para  demonstran  dan  menindaklanjuti tuntutan  kelompok  perempuan  serta  berjanji  akan  mencari  jalan  keluar  dari  persoalan tersebut.
Pembubaran  demonstrasi  perempuan  pada  akhirnya  tidak  menemukan  jalan  keluar. Hal  ini  disebabkan  bahwa  pemerintahan  nagari  tidak  terima  perlakuan  para  demonstran yang telah merusak fasilitas kantor. Selain itu, menurut keterangan DD, bahwa Walinagari juga merasa bahwa para demonstran juga telah melakukan pencemaran nama baik secara pribadi. Pencemaran yang dilakukan dengan adanya atribut demo yang menuliskan bahwa Walinagari  telah  melakukan  Nipotisme  dan  kolusi  dalam  pendistribusian  bantuan  Covid- 19.  Untuk  itu,  pemerintah  nagari  dengan  Bamus  bermaksud  akan  melaporkan  tindakan tersebut  ke  pihak  kepolisian.  Lebih  lanjut,  Walinagari  sudah  memiliki  bukti  dan mengantongi  beberapa  nama  sebagai  aktor  demo  dari  perempuan  yang  merupakan tindakan provokasi untuk masyarakat lain.
Tindakan walinagari untuk melapor demonstrasi perempuan, mendapat respon lain dari masyarakat  umum.  Menurut  keterangan  AP,  beberapa  tokoh  pemuda  dan  masyarakat, menilai  tindakan  Walinagari  untuk  melapor  para  demonstran  perempuan  merupakan tindakan  yang  di  luar  batas.  Mestinya,  Walinagari  dapat  mengevaluasi  kebijakan  yang dilakukan dan mempertimbangkan keputusan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan.
Sebetulnya, terlibatnya pemuda dan masyarakat disebabkan Pihak Nagari yang ingin melapor demo  induak-induak  (Perempuan).  Mereka  demo  itukan  hanya  menyampaikan  keinginan mereka  yang  tidak  diperhatikan.  Mestinya,  Walinagari  dan  Bamus  tidak  usah  merespon  dan perbaiki saja jika ada kerusakan. Namun, adanya keinginan untuk melapor dan memenjarakan perempuan membuat tindakan tidak menyenangkan bagi masyarakat banyak (AP, wawancara, 2021).
Demonstrasi  pada  akhirnya  tidak  menemukan  jalan  selesai  ketika  pemerintahan berniat untuk melakukan pelaporan tindak pidana terhadap para demonstran perempuan. Sebaliknya,  tindakan  demikian  telah  memantik  demonstrasi  susulan  dari  pihak masyarakat  banyak.  Masyarakat  menilai,  tindakan  Walinagari  untuk  melapor  merupakan itimidasi terhadap kaum perempuan.
Siang, ba’da Jum’at, demonstrasi kembali berlangsung di kantor pemerintahan nagari. Gerakan  yang  dilakukan  pemuda  dan  masyarakat,  agar  Walinagari  mencabut  pelaporan terhadap kelompok perempuan, serta menuntut untuk memenuhi tuntutan dari kelompok perempuan.
Walhasil, demonstrasi menemukan jalan  keluar yang difasilitasi oleh  pihak kepolisian, tim  kecamatan,  dan  DPRD  Provinsi.  Melalui  musyawarah,  pihak  Kecamatan  dan  DPRD Provinsi menyerahkan agar penyelesaian dapat difasilitasi oleh adat.

## 4.3. Institusi Adat dalam Pusaran Konflik
Pada  akhirnya,  anarkisme  demonstrasi,  menyebabkan  polarisasi;  tidak  hanya  pertikaian antara kelompok  perempuan  dengan pemerintahan nagari, namun, juga menarik institusi adat  dalam  pusaran  konflik.  Setidaknya,  ada  beberapa  faktor  keterlibatan  institusi  adat dalam  pusaran  konflik;  a)  penyelesaian  konflik  yang  terjadi,  b)  menarik ninik  mamak sebagai mediator, c) mendorong ninik mamak sebagai aktor pendistribusian bantuan Covid- 19. Tiga point di atas merupakan proses keterlibatan institusi adat dalam pertikaian yang terjadi.
Pasca  terjadinya  demonstrasi,  proses  penyelesaian  beralih  fungsi  ke  institusi  adat. Konflik  antara  masyarakat  dengan  pemerintahan  nagari  sepenuhnya  menjadi  tanggung jawab ninik  mamak dalam  proses  perdamaian.  Melalui  forum  musyawarah  di  aula kecamatan,  camat  menerangkan  bahwa  pertikaian  yang  terjadi  merupakan  sebuah kesalahpahaman  yang  tidak  berdasar.  Menurut  keterangan  AP,  kesalahpahaman  tidak berdasar  yang  dijelaskan  oleh  Camat,  merupakan  pembuktian  antara  tuntutan  dan pelaporan  oleh  masyarakat  dan  Walinagari  tidak  berdasarkan  pembuktian  yang  dapat dijelaskan di depan hukum. Untuk itu, pertikaian yang terjadi diserahkan kepada institusi adat dalam proses mendamaikannya.
Pada awalnya, keterlibatan ninik mamak dalam musyawarah penyelesaian konflik tidak mendapat  protes  dari  masyarakat.  Sebagai  tetua  dalam  kaum,  mereka  tentulah  mesti dihormati.  Selain  itu,  mereka  merupakan  representasi  dari  tokoh  panutan  yang  juga memiliki nilai-nilai penghormatan dari sanak dan kemenakan. Dalam arti yang lebih jauh, mereka merupakan percontohan bagi generasi muda dari basis suku.
Namun, yang menjadi konflik bagi masyarakat adalah terkait pendistribusian bantuan yang  diserahkan  oleh  pemerintahan  kepada  institusi  adat.  Ninik  mamak  sebagai  aktor pendistribusian, merupakan tindakan yang dianggap tidak menghormati institusi. Menurut BB,  pemerintah  tidak  bisa  memisahkan  antara  kewenangan  pemerintahan  dengan kewenangan adat.
Para  tetua  adat  (ninik  mamak)  merupakan  pemegang  kekuatan  dalam  adat.  Mereka  mesti dihargai dengan kewenangan yang mereka miliki dalam adat. Menyuruh mereka sebagai aktor pendistribusian  adalah  sikap  yang  tidak  tepat  oleh  pemerintah  nagari  maupun  ninik  mamak sebagai penerima kewenangan (BB, wawancara, Juni 2020).
Keterlibatan  Institusi  adat  dalam  pendistribusian  bantuan  Covid-19  mendapat  protes dari masyarakat. Mereka menilai, ninik mamak bukan ditugaskan adat untuk membagikan sembako  dan  bantuan,  melainkan menyelesaikan “kusuik nan  ndak salasai” (konflik yang sedang  terjadi).  Jika  di  biarkan,  akan  berdampak  terhadap  moralitas  gelar  “kaum”  yang sedang mereka jalani.
Meskipun tidak  mendapat perlawanan  seperti yang dialami oleh  pemerintah nagari, di mata  masyarakat,  tindakan  demikian  merupakan  amoral  yang  tidak  dapat  dijadikan percontohan untuk masa yang akan datang. Sebagai orang tetua dalam adat, ninik mamak mestinya  menolak  permintaan  pemerintahan  nagari  sebagai  aktor  pendistribusian.  Pada tahapan ini, masyarakat hanya dapat menerima dengan berlapang hati dalam ketimpangan pendistribusian yang dilakukan.

## 5. Diskusi
Bagian  ini  memperlihatkan  bahwa  Pandemi  Covid-19  telah  membuka  ruang  terjadinya gerakan  sosial  ( social  movement ).  Gerakan  yang  terjadi  justru  di  inisiasi  oleh  kelompok perempuan  sebagai  aktor.  Perempuan  yang  selama  ini  dianggap  sebagai  pelengkap  dalam sebuah perkawinan, pada akhirnya mampu melahirkan sebuah demonstrasi yang terukur. Hal  ini  dibuktikan  ketika  terjadinya  ketimpangan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintahan nagari di Tanah Bakali, Inderapura, Pesisir Selatan.
Aksi  massa  yang  dilakukan  oleh  kelompok  perempuan  merupakan  tindakan pembuktian di ruang sosial, bahwa perempuan mesti diakui eksistensinya di depan publik. Pembuktian  tersebut,  ketika  yang  menjadi  hak-ekonominya  direbut  secara  parsial  oleh kekuasaan  Walinagari.  Melalui  forum  terbuka  seperti  aksi  massa,  mereka  menyampaikan
tuntutan  yang  mesti  mereka  peroleh  dari  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  nagari (Mufida, 2020; Zainul, 2020).
Dalam  konteks  gerakan,  ekonomi  menjadi  salah  satu  faktor  dominan  bagi  kelompok perempuan  melakukan    tindakan  kolektif  ( collective  action ).  Adanya  pengaruh  yang  lahir dari  lingkungan  sosial,  menjadi  bagian  kelindan  dalam  memengaruhi  psikologi  berbagai individu  untuk  melakukan  gerakan.  Secara  struktur  kesempatan  politik,  pembikaian  isu ekonomi  memudahkan  dalam  melakukan  mobilisasi  untuk  aksi  massa  (Hasan,  2006; Soeparno  &  Sandra,  2011).  Terlebih,  kelompok  perempuan  sangat  diuntungkan perkembangan  dunia  digitalisasi  untuk  memperoleh  berita  dari  media  sosial  (Anam  et  al., 2020).
Ketidakpuasan  atas  kebijakan,  serta  ketimpangan  regulasi  dalam  pendistribusian bantuan yang ditetapkan pemerintah, mendorong kelompok perempuan untuk melakukan demonstrasi.  Ketidakhati-hatian  pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan (policy) pendistribusian  bantuan  Covid-19, dilihat  sebagai  kerangka  absural  yang  mesti  dilawan oleh kelompok perempuan. Dari  ketimpangan yang berlangsung; ketidaksiapan pemerintah dalam  penanggulangan  bencana,  serta  lembaga  dari  pembuat  kebijakan  jelas  tidak terancang dengan baik (Tutmaner & Awolich, 2020; Agung, Indra, & Satya, 2020).

## 6. Kesimpulan
Kaum perempuan dalam gerakan sosial ( social movement ) bukanlah suatu yang baru dalam dunia gerakan. Seringkali, kaum perempuan mewarnai berbagai aksi massa ketika adanya ketimpangan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Terlebih, ketimpangan yang lahir dari kebijakan  pemerintah  lebih  bergelayutan  pada  sisi  ekonomi.  Peran  perempuan  cenderung lahir dari urusan semacam itu dalam memperoleh haknya dalam kesetaraan.
Dalam  pendistribusian  bantuan  oleh  pemerintah  nagari  di  Tanah  Bakali,  Inderapura, Pesisir  Selatan,  kelompok  perempuan  datang  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap ketimpangan  kebijakan.  Mereka  (kelompok  perempuan)  menilai,  bahwa  kebijakan  telah mencederai  hak-haknya  dalam  memperoleh  bantuan  Covid-19.  Melalui  demonstrasi, mereka datang ke pusat pemerintahan nagari untuk melakukan perlawanan dengan terjadi nipotisme dan kolusi yang disebabkan pemerintahan nagari.
Gerakan  sosial  yang  pada  dasarnya  hanya  pada  tataran  kaum  perempuan  saja,  pada akhirnya mampu melahirkan gerakan massa yang lebih besar. Melampaui itu, juga menarik institusi  adat  dalam  mewarnai  aksi  mereka.  Institusi  adat  dalam  kerangka  Minangkabau merupakan  otoritas  yang  kuat  yang  seringkali  memiliki  pelbagai  pertimbangan  dalam memutuskan  tindakan  yang  diambil.  Dalam  konteks  aksi  massa  yang  terjadi,  kelompok perempuan  dapat  menarik  institusi  adat  dalam  pusaran  konflik  yang  terjadi.  Meskipun pada  akhirnya,  institusi  adat  melakukan  tindakan  yang  di  anggap  tidak  dapat  memisah dan memilah dalam menentukan tindakan yang dilahirkan.

## 7. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  proses penelitian, penulisan dan publikasi artikel ini.

## 8. Konflik Kepentingan
Penulis  menyatakan  bahwa  tidak  ada  konflik  kepentingan  antar  penulis  dan  subjek penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  I.  (2020).  Psychological  Trauma:  Theory,  Research,  Practice,  and  Policy  COVID- 19: Threat and Fear in Indonesia. American Psychological Association , 1 . Agung, P., Indra, N., & Satya, P. (2020). COVID- 19 dan Potensi Konflik Sosial . Aminah, A. N. (2020). Pembagian Sembako Ricuh, Bupati Bogor Tegur Ketua Baznas . Anam,  K.,  Kolopaking,  L.  M.,  &  Kinseng,  R.  A.  (2020).  Efektivitas  Sosial  Media  Dalam Gerakan  Sosial  Penolakan  Reklamasi  Teluk  Jakarta,  Indonesia. Sodality:  Sosiologi Pedesaan , 08 (01), 64–81. https://doi.org/10.22500/8202028955 Burhanuddin,  C.  I.,  &  Abdi,  M.  N.  (2020).  Ancaman  Krisis  Ekonomi  Global  Dari  Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). AkMen , 17 Nomor 1 (March), 710–718.
Creswell,  J.  W.  (2015). Penelitian  Kualitatif  dan  Desain  Riset .  Pustaka  Pelajar. https://doi.org/10.1016/S0953-7562(10)80014-0
Hakim,  L.  (2020).  Corak  Feminisme  Post-Modernis  Dalam  Penafsiran  Faqihuddin  Abdul
Kodir. Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis , 21 (1), 231–253. https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-12
Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Perekonomian  Indonesia. EduPsyCouns , 2 (2716–4446), 146–153.
Hasan, N. (2006). Book Review : Islam Politik , Teori Gerakan Sosial , dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin. Al-Jami’ah , 44 (1). Hidayati, N. (2018). Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansi dengan Kajian Keislaman Kontemporer. Harkat , 14 (1), 21–29. Ilyas,  A.  (2020).  Covid-19  Pandemic:  Economic  Choices  in  Times  Of  Corona. Sustainable Development Policy Instittuet , 17–20. Imron,  A.  (2015).  Dekonstruksi  Kultural  Terhadap  Feminisme  Dan  Dekonstruksi  Feminis Terhadap  Kultur  Dalam  Cerpen  Malam  Pertama  Seorang  Pendeta. Transformatika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya , 11 (September), 72–79. Jhon, C. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset; Memilih di Antara Lima Pendekatan Edisi Ke 3 . Pustaka Pelajar. Jubba, H. (2021). Beradaptasi dengan Bencana: Strategi Beribadah Umat Islam dan Kristen di  Tengah  Pandemi  Covid-19. Religious:  Jurnal  Studi  Agama-Agama  Dan  Lintas Budaya , 5 (1), 1–14. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i1.11164 Jurdi,  S.  (2013).  Gerakan  Sosial  Islam:  Kemunculan,  Eskalasi,  Pembentukan  Blok  Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan. Politik Profetik , 1 (1).
Koentjaraningrat.  (1990). Metode-metode  Penelitian  Masyarakat .  PT  Gramedia  Pustaka Utama. kompas.tv. (2020). Ricuh! Pembagian Bansos Tak Adil, Warga Bakar Posko Corona .
Luthfiyah, N. (2015). Feminisme Islam Di Indonesia. Esensia , 16 (1).
Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). Analisis Dara Kualitatif . Universitas Indonesia. Moleong. (2012). Metode Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Mona,  N.  (2020).  Konsep  Isolasi  dalam  Jaringan  Soisal  Untuk  Meminimalisasi  Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia). Sosial Humaniora Terapan , 2 (2), 117–125.
Mufida,  A.  (2020).  Polemik  Pemberian  Bantuan  Sosial  Di  Tengah  Pandemic  Covid  19.
Adalah Buletin Hukum & Keadilan , 4 (2338–4638), 159–166.
Putra, P. (2020). Pembagian Bansos Ricuh Diduga Salah Prosedur, Ini Penjelasan PT. Pos . Qudsy, S. Z., & Sholahuddin, A. (2020). Kredibilitas Hadis dalam COVID-19 : Al Quds , 4 , 1–18. https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1476
Rizal,  A.,  &  Hariandy,  A.  (2020).  Social  responsibility  of  medical  journal :  a  concern  for COVID-19
pandemic.
Medical
Journal
of Indonesia , 29 (1), 1–3. https://doi.org/10.13181/mji.ed.204629
Saenong,  F.  F.,  Zuhri,  S.,  Hasan,  H.,  Halimin,  M.,  Lodji,  M.,  Nawawi,  A.  M.,  Abidin,  Z., Kuba,  A.,  Iskandar,  S., Adnan,  M.,  Tandos,  R.,  Nurhayati,  C.,  &  Hasanuddin.  (2020). Fiqih Pandemi Beribadah Di Masa Wabah (S. Iskandar (ed.)). NUO PUBLISHING. Shalihin, N. (2014). Demokrasi di Nagari Para Tuan (M. Sholihin (ed.); 1st ed.). Imam Bonjol Press.
Shalihin, N., & Firdaus, F. (2019).  Transformasi Gender: Strategi  Pembebasan  Perempuan dari  Jerat  Pembangunan  dan  Kapitalisme. Sawwa:  Jurnal  Studi  Gender , 14 (1),  109– 140. https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.3366 Soeparno, K., & Sandra, L. (2011). Social Psychology : The PasION. Buletin Psikologi , 19 (1), 16–28.
Sukmana, O. (2016). Konsep dan Teori Gerakan Sosial (1st ed.). Intrans.
Salam, Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (Covid 19), 555–564. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247
Susilawati,  Falefi,  R.,  &  Purwoko,  A.  (2020).  Impact  of  Covid-  19’s  Pandemic  on  the Economy of Indonesia. BIRCI , 1147–1156. Tutmaner, N., &  Awolich, A. (2020).  The Covid-19  Pandemic  Vulnerability Factor In South Sudan. The Sudd Institute . Webel, C., & Galtung, J. (2007). Handbook Of Peace and Conflict Studies . Routledge. Widjaja, F. I., Marisi, C. G., Togatorop, T. M. T., & Hartono, H. (2020). Menstimulasi Praktik Gereja  Rumah  di  tengah  Pandemi  Covid-19. Kurios  Teologi  Dan  Pendidikan  Agama Kristen , 6 Nomor 1 (May), 127–139. https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.166
Yahya, A. N. (2020). Survei RRI-Indo Barometer: Tingginya Kekhawatiran Warga atas Wabah
Covid-19  Artikel  ini  telah  tayang  di  Kompas.com  dengan  judul  “Survei  RRI-Indo Barometer:
Tingginya Kekhawatiran Warga atas Wabah Covid-19”, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/20/1318 . Zainul, H. (2020). Malaysia’s Infodemic and International Studies. Institute Of Strategic And Policy Respons .