## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg
Agung Barok Pratama Universitas Islam Negeri K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan E-mail: agung.barok.pratama@uingusdur.ac.id
Abstract: Undang-undang Perkawinan mengatur batas usia menikah yaitu diizinkan bagi pasangan yang telah mencapai usia 19 tahun. Walaupun di dalamnya terdapat norma pengecualianya, namun terdapat kekosongan hukum ( rechsvacuum ) bahwa di dalam UU Perkawinan tidak mengatur isbat nikah bagi pasangan yang masih di bawah umur yang diizinkan dalam UU Peerkawinan. Terdapat perkara No. 63/Pdt.P/2022/PA.Tg. yang mengesahkan perkawinan siri yang dilakukan pasangan di bawah umur. Oleh karena ketidakadaan norma, hakim melakukan konstruksi hukum dalam putusanya guna memberikan keadilan bagi pemohon. Penelitian ini ditujukan untuk menemukan bangunan hukum pemberian pengesahan perkawinan siri di bawah umur beserta akibat hukum yang ditimbulkanya. Penelitian ini berjenis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim melakukan konstruksi hukum dengan metode analogi ( argumentum peranalogiam ), karena ketiadaan norma yang secara eksplisit mengatur isbat nikah dibawah umur. konstruksi yang dibentuk dengan menganalogikan pada norma yang Ps. 7 (2) UU Perkawinan, menyatakan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan jika masih di bawah 19 tahun dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penggunaan konstruksi hukum secara analogi memungkinakan terjadinya hal serupa, sejenis, atau mirip berlaku mutatis mutandis atau diperlakukan sama. Akibat hukum pengabulan (isbat nikah) adalah terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta adanya perlindungan hukum yang konkrit bagi para pemohon dan keturunannya, namun di lain sisi berimplikasi pada longgarnya kepastian pada penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Keywords: konstruksi hukum, putusan, isbat nikah

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402

## Pendahuluan
Setiap pernikahan tidak hanya terjadi karena kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, tetapi juga sebagai manifestasi dari kodrat hidup manusia. Begitu juga dalam hukum perkawinan Islam, terdapat elemen-elemen esensial yang berfokus pada aspek-aspek jiwa dan spiritual, termasuk kehidupan fisik dan emosional, aspek kemanusiaan, serta pencarian akan kebenaran. 1 Disebutkan di dalam UU Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pernikahan sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya kedewasaan dan kesiapan mental bagi mereka yang ingin menikah. Kedewasaan dan kesiapan tersebut mencerminkan bahwa pernikahan adalah suatu komitmen serius yang melibatkan aspek psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sebuah ibadah yang sangat signifikan. 2 Perkawinan adalah sebuah institusi formal yang diakui secara hukum yang mengikatkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagai konsekuensi dari sifat formal dan legalitasnya, negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui serta menghormati ikatan hukum yang dibentuk melalui pernikahan ini. 3
Setiap perkawinan harus didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Dalam UU Perkawinan menyebutkan segala perkawinan wajib dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk keperluan penataan dan agar tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konsekuensinya, perkawinan yang tidak tercatat berisiko tidak diakui keabsahannya oleh pemerintah. Sebagai solusi, pemerintah memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkawinan yang tidak tercatat melalui proses pengesahan
1 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam
Dan Hukum Adat,” Jurnal YUDISIA 7, no. 2 (2016): 412, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162. 2 Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” Istiqra’ 5, no. 1 (2017): 76. 3 Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa’, and Arif Sugitanata, “Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari’Ah Dan Sadd Adz-Dzari’Ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law I, No. I, no. 2 (2020): 59–73, https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745.a.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
perkawinan/ isbat nikah. 4
Seseorang dimungkinkan melakukan isbat nikah jika berkenaan dengan: a. Kasus perceraian diselesaikan; b. Akta nikah hilang; c. Masih ragu tentang keabsahan pernikahnnya; d. Sebelum berlakunya Undang- Undng sudah terjadi pernikahan; e. perkawinan yang terjadi antara pasangan yang tidak dilarang secara hukum. 5 Untuk tercapainya kemaslahatan dan keadilan sesuai dengan ketentuan Ps. 7 (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya.
Nomor perkara 63/Pdt.P/2022/PA.Tg adalah sebuah kasus yang berlangsung di Pengadilan Agama Tegal, yang melibatkan permohonan isbat nikah oleh pasangan di bawah umur. Pemohon pertama saat pengajuan permohonan berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan pemohon kedua berusia 18 tahun 4 bulan. Dalam amar penetapanya hakim PA Tegal mengabulkan permohonan pemohon. namun jika dilihat secara yuridis normatif Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), yang menetapkan batas usia perkawinan di 19 tahun.
Berbanding terbalik dengan perkara No. 63/Pdt.P/2022/PA.Tg. Terdapat Perkara Permohonan pengesahan perkawinan atas perkawinan sirri di Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor perkara 63/Pdt.P/2021/PA.Cmiyang justru menolak permohonan itsbat nikah dengan alasan pelanggaran terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum untuk perkawinan. Sehingga permohonannya tidak dapat diterima oleh hakim. Sedangkan permohonan lain dengan nomor perkara 63/Pdt.P/2022/PA.Tg. Demikian perlu dilakukan penelaahan lebih mendalam terkait konstruksi hukumnya.
4 Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah,”
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2022): 60, https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942. 5 Siti Khatija Hafsari, Sahruddin Sahruddin, and Musakir Salat, “Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah,” Private Law 3, no. 2 (2023), https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2615.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402

## Metode Penelitian
Riset ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan norma hukum sebagai self eviden untuk melakukan jastifikasi. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan, selain itu riset ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa dokumen resmi yang diperoleh melalui studi literatur. Suber data dioleh secara deskriptif kualitatif. Pendekatan riset dilkukan dengan pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), konseptual ( conceptual approach ) dan kasus ( case approach ). 6 Teori yang digunakan untuk menganalisis pokok permaslaha adalah teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Didalam teorinya Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum itu mencakup keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, begitupun suatu putusan hakim haruslah memenuhi aspek-aspek tujuan hukum. Hasil analisis ditarik kesimpuan dengan metode analogi deduktif. 7

## Hasil dan Pembahasan Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah Pasangan Di Bawah Umur
Perkawinan
Itsbat nikah memiliki signifikansi yang penting sebagai cara untuk memberikan legalitas terhadap pernikahan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan bagi mereka yang memerlukan, termasuk pernikahan yang dilakukan secara rahasia, sehingga pernikahan bukan sekadar ikatan lahir dan batin semata. 8 Itsbat nikah merupakan pengukuhan resmi dengan suatu penetapan pengadilan terhadap pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi semua persyaratan dan rukun perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, meskipun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Legalitas perkawinan yang sah merupakan kebutuhan yang diakui dan dianggap penting oleh berbagai pihak. Permintaan untuk mengesahkan perkawinan dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama ,
6 Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif , Cet. III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (jakarta: Kencana, 2019).
8 Agus Muchsin, Rukiah, and Muhammad Sabir, “Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang ( Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah),” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 1 (2019), https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
permintaan yang diajukan secara sukarela kepada pengadilan, yang menghasilkan penetapan sebagai produk akhirnya. Kedua , permintaan yang diajukan sebagai perselisihan kepada pengadilan, yang menghasilkan putusan sebagai produk akhirnya. 9
Hakim di Pengadilan Agama berperan sebagai aktor penegak hukum yang wajib menggunakan wewenangnya dengan memperhatikan keadilan dalam perspektif politik hukum. Prinsipnya, hakim dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan dan memilih opsi yang sesuai dengan tujuan hukum serta kondisi sosial yang ada. Dalam hal ini, hakim perlu mencari dasar hukum yang memungkinkan Pengadilan Agama menerima kasus isbat nikah meskipun permohonannya diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Alasan hakim tidak dapat menolak dan harus memberikan keputusan terkait hal tersebut terkait dengan prinsip ius curia novit, yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, serta prinsip kebebasan hakim untuk menemukan solusi hukum bagi masalah atau kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan hukum ( rechsvacuum ) . 10
Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, bahwasanya hakim Pengadilan Agama mengabulkan perkara karena melihat dari beberapa aspek. Ps. 4 (1) UU No 48 th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa pengadilan bertindak sesuai dengan hukum tanpa memihak atau membedakan antara individu atau kelompok tertentu. Artinya, dalam proses peradilan, setiap orang diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum, tanpa memandang faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif dan tidak boleh ada diskriminasi dalam pengambilan keputusan hukum.
Dasar argumentasi bahwa hakim dan pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya hanya dengan alas an hukumnya tidak jelas atau tidak ada (ius curia novit). 11 Kemudian, seorang
9 Auliah Andika Rukman, Andi Sugiati, and Nur Susanti, “The Impact Of Law On The Practice Of Early Marriage In The District Of West Bangkala, Jeneponto Regency,” JED (Jurnal Etika Demokrasi) 6, no. 2 (2021), https://doi.org/10.26618/jed.v6i2.5654. 10 Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343.
11 Elly Kristiani Purwendah et al., “Civil Justice as An Option for Fulfilling Environmental Justice Through The Principles of Ius Curia Novit and Rechtsvinding,”

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
hakim memiliki kewajiban untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta konsep keadilan yang dianut oleh masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus memperhatikan pandangan, prinsip, dan harapan masyarakat terkait dengan hukum dan keadilan. Dengan demikian, keputusan hukum yang diambil oleh hakim dapat mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai- nilai yang berlaku dalam masyarakat. 12
Hakim dalam membuat keputusan terkait kasus Nomor 63/Pdt.P/2022/ PA.Tg. tentang isbat nikah menggantungkan pertimbangannya pada kerangka konstruksi hukum, yang dilakukan melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) . 13 Dalam situasi kasus isbat nikah, faktor yang paling mempengaruhi keputusan hakim adalah pertimbangan non-hukum yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam konteks ini hakim telah mengesampingkan ketentuan yang terdapat Ps. 7 (3) huruf (e) Instruksi Presiden No1 th 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamyang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974“, karena umur para pemohon saat mengajukan isbat nikah yakni pemohon I berusia 18 tahun 9 bulan dan pemohon II berusia 18 tahun 4 bulan yang mana sudah jelas masih dibawah 19 tahun atau dalam artian tidak sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. 14 Maka dalam hal ini hakim berusaha memutuskan perkara yang mana tidak ada hukumnya. Karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas, sehingga hakim pengadilan wajib memeriksa, mengadili, dan memutus
Justitia Jurnal Hukum 6, no. 1 (2022), https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12808.
12 Pandu Dewanto, “REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020), https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307.
13 Wahyu Iswantoro, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan,” Majalah Hukum Nasional 48, no. 1 (2018), https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.112.
14 Mir’atul Firdausi, Aufi Imaduddin. “Istilah “Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga” dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 163

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
perkara yang masuk di lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan pada pasal a quo mengadung konsekuensinya bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya (asas ius curia novit). 15
Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 63/Pdt.P/2022/ PA.Tg. tentang isbat nikah dikonstruksi melalui sebuah interpretasi teleologis atau sosiologis yang kemudian hakim mengambil sebuah konklusi dalam menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan. Penafsiran teleologis yaitu menafsirkan makna atau suatu isi pokok undang-undang, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Substansi yang ditekankan pada metode ini terletak pada tujuan kemasyarakatan, sehingga ketentuan hukum yang tidak lagi sesuai lagi dengan dinamika sosial dapat diindahkan oleh hakim, atau ketentuan itu membahayakan kehidupan masyarakat secara luas.
Interpretasi teleologis diartikan juga sebagai penafsiran undang- undang dengan mengacu pada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan. hukum ditafsirkan tidak hanya berdasarkan teksnya, tetapi juga berdasarkan tujuan penciptaanya undang-undang tersebut. Undang- undang merupakan entitas yang statis, dan hakim disini mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan ruh supaya undang- undangnya sejalan sesuai perkembangan masyarakat. Undang-undang yang sudah tidak relevan (out to date) disesuaikan penerapannya dengan situasi dan perkembangan dinamika di masyarakat dan hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman ( Het Recht Hink Achter De Feiten ann ). 16 Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang- undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Salah satunya yakni menggunakan konstruksi hukum terhadap norma yang terkait agar tidak terjadi kebuntuan hukum, konstruksi hukum dilakukan karena hakim mengambil kaidah hukum baru dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Hakim melakukan konstruksi hukum dengan cara analogi karena ketiadaanya aturan yang mengatur mengenai isbat nikah bagi pasangan
15 Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme Rechtvinding By Judge Based On The Constructivism Peradigm ,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 1 (2009). 16 Sudikmo Mertokusumo, Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar / Sudikno Mertokusumo (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2004).

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
dibawah umur perkawinan. 17 Karena dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 hanya menjelaskan pengaturan batas usia bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, yakni baik laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun, yang bilamana pernikahannya terjadi penyimpangan umur, maka menurut ayat 2 bisa mengajukan dispensasi nikah. Adapun pengaturan lain yang menjelaskan isbat nikah terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 ayat 3 yang berbunyi: isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Yang mana didalamnya ada aturan mengenai isbat nikah namun tidak ada aturan spesifik mengenai isbat nikah yang yang dimohonkan bagi pasangan di bawah umur perkawinan. Konstruksi hukum terhadap norma yang dimaksud adalah Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan jika masih dibawah 19 tahun maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Oleh karena itu ketika para pemohon sudah melangsungkan pernikahan walaupun ketika pengajuan isbat nikah masih di bawah 19 tahun, maka aturan hukum ini bisa diterapkan. Oleh karena pengaturan yang hampir mirip, yakni pembahasannya masalah umur, maka dalam hal ini perkara isbat nikah dapat dianalogikan ke dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2. Karena dengan analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur di dalam undang-undang diperlakukan sama.
Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak dengan pertimbangan yang memadai dan tidak terjebak oleh onvooldoende
17 Lailatus Sumarlin Samsudin, Titin, Dedi Sumanto, “Isbat Nikah : Bolehkan Anak Di Bawah Umur Mengajukan ( Studi Penetapan Nomor 67 / Pdt . P / 2021 / PA . Brk ),” An- Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan 15 (2021): 13–21, https://doi.org/10.446339.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
gemotiveerd (putusan yang kurang pertimbangan). 18 Sehingga Hakim harus berupaya dengan mengarahkan segala kemampuannya agar setiap putusan yang dijatuhkan mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian. Hal ini sesuai dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa tujuan hukum terdiri atas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Gany juga berpendapat bahwa tujuan hukum untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan dayaguna serta kemanfaatan. Sedangkan Jeremy Betham dengan teorinya utilistis berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak, ” the greatest happiness of the greatest number ” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). 19

## Pengabulan Isbat Nikah dari Aspek Tujuan Hukum
Hakim dalam mengambil sebuah putusan melihat dari ketiga unsur tujuan hukum yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Dimana dalam teori Gustav Radbruch tujuan hukum disesuaikan dengan kasus yang sedang dihadapi. Dalam kasus isbat nikah ini hakim melalui putusannya mendahulukan aspek kemanfaatan dan menempatkan aspek keadilan serta kepastian setelahnya. 20
Pertama aspek kemanfaatan, Keputusan hakim yang memperlihatkan kebermanfaatan adalah saat hakim tidak hanya mengikuti hukum secara harfiah, tetapi putusannya juga dapat dilaksanakan secara efektif, memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut serta memberikan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan. Jeremy Betham dengan teori utilitisnya berargumen, bahwa kemanfaatan yang luas adalah pencapaian penting dibuatnya hukum ( the greatest happiness of the greatest number ). 21 Hakim mengambil putusan salah satunya dengan melihat kemanfaatan karena mempertimbangkan alasan-
18 A Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim,” JURNAL CITA HUKUM 2, no. 2 (2014), https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462.
19 Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022), https://doi.org/10.31078/jk1922.
20 Isman Isman, “LEGAL REASONING COMPARATIVE MODEL OF ASY SYATIBI
AND GUSTAV RADBRUCH,” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 20, no. 1
(2020), https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6089. 21 Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” Humaniora 3, no. 1 (2012),
https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
alasan pemohon yakni pada perkara nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg, bahwa latar belakang pemohon mengajukan itsbat nikah adalah:
1. Para pemohon telah melangsungkan pernikahan di kelurahan margadana, kecamatan margadana, kota tegal, pada 08 november 2018, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXX, yang ijab kabulnya di wakilkan kepada kiyai kampung yang namanya lupa, dengan maskawin uang berupa Rp 200.000,- di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdullah bin Castro dan Tarlan Raswad;
2. Selama pernikahan para pemohon juga telah hidup rukun sebagai suami-istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Sampai saat ini idak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan pemohon;
4. Para pemohon juga sudah berusaha meminta Kutipan Akta Nikah atau duplikatnya di KUA tetapi karena perkawinannya tidak tercatat maka KUA menolaknya, sehingga para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, Sementara itu, para pemohon sangat mengharapkan adanya bukti pernikahan yang sah untuk mendapatkan akta nikah dan memenuhi kebutuhan lainnya.
Adapun pertimbangan hukum hakim dalam surat putusannya yaitu hakim memutus perkara mengutip dari pendapat para pakar, yakni:
1) Pendapat Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, yang menyimpulkan bahwa: Pencatatan pernikahan adalah tindakan yang esensial dan tidak mereduksi validitas pernikahan itu sendiri.
2) Prof. Dr. Mahfud Md, SH, selaku ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pernikahan yang dilakukan secara rahasia tidak bertentangan dengan konstitusi, karena dilakukan sesuai dengan keyakinan agama yang dijamin perlindungannya oleh Undang- Undang Dasar 1945.
3) Pendapat Dr. H. Harifin A, Tumpa, SH, MH., Ketua Mahkamah Agung saat itu berpandangan Jika perkawinan yang tidak tercatat adalah hal yang lazim dan dilakukan dengan itikad baik atau dalam keadaan darurat, maka hakim perlu mempertimbangkannya.
Dari pendapat tersebut hakim berkesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang menurut hukum administrasi kependudukan haruslah dicatatkan, dan pernikahan para pemohon juga berdasarkan akidah agama dan didasarkan atas I’tikad baik.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Selain itu juga para pemohon telah melahirkan buah hati yang mana itu lahir dari pernikahan yang tidak tercatat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu hakim mengambil kebijaksanaan dengan mengedepankan kemaslahatan ataupun meraih kemanfaatan yang lebih besar . 22 Dalam hal ini, hakim mengacu pada pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat, yang berarti membawa manfaat dan menghilangkan kerugian dalam masyarakat. Hakim berupaya menghindari kerugian dan mencapai manfaat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, sesuatu dianggap sebagai kemaslahatan jika membawa manfaat atau menghindarkan kerugian, bukan hanya dugaan, tetapi berdasarkan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip fiqih yang ditegaskan adalah menolak kerugian didahulukan daripada mendapatkan manfaat, dengan tujuan untuk menghilangkan kerusakan. 23
Pendapat Abdul Wahab Khallaf, hakim dalam menetapkan hukum juga menggunakan pendapat dari Zaky ad-Din Sya’ban yang menyatakan bahwa maslahah mursalah digunakan karena tidak ada dalil yang menolaknya, selain itu juga maslahah tersebut dapat dipastikan kemanfaatannya serta betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara’. 24 Pertimbangan hakim dalam memutus harus berdasarkan pada maslahah atau tujuan hukumnya, ketika mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama umur pemohon I masih 18 tahun 9 bulan dan umur pemohon II masih 18 tahun 4 bulan, dan ketika menikah Pemohon I masih berumur 15 tahun 1 bulan dan pemohon II berusia 14 tahun 9 bulan, yang senyatanya masih dibawah batas usia menikah sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun, namun majelis hakim mempertimbangkan demi kemaslahatan (yang terbaik) bagi para
22 Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor :
1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg),” Journal of Legal and Cultural Analytics 1, no. 3 (2022),
https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284.
23 Ihda Shofiyatun Nisa’, Abdul Mufidi Muzayyin, Ali Muhrizam. “Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law”, Vol. 2, No. 2, 2021. 24 Muhammad Sakinul Jinan, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah, “‘URF’ DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF ABDUL WAHAB KHALLAF,” Mitsaqan Ghalizan 3, no. 1 (2023), https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5452.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
pemohon karena disisi lain sudah mempunyai anak sehingga permohonan isbat nikah para pemohon dikabulkan meskipun para pihak masih berada di bawah umur.
Maslahah dijadikan dasar pijakan dalam penetapan nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara tekstual dalam al-Qur’an dan Hadits dapat dibuat suatu aturan berdasarkan nilai kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemudharatan . 25 Oleh karena kasus isbat nikah terhadap pernikahan dibawah umur ini tidak ada aturannya dalam al-Qur’an, hadits dan tidak ada juga dalam peraturan perundang-undangan yang membolehkan dan tidak ada pula aturan yang melarang atau menolaknya, maka dapat diberlakukan maslahah mursalah terhadap kasus permohonan isbat nikah ini. Nilai kemaslahatan yang didapat karena faktanya pada saat pengajuan para pemohon sudah memiliki anak dan hakim mengabulkan perkara ini karena selain agar pernikahannya diakui negara dan mendapatkan akta nikah, juga agar nantinya dimudahkan dalam hal urusan pembuatan akta lahir anaknya.
Kedua aspek keadilan. Keadilan sendiri memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukurnya. Namun keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak pemohon, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan irah-irah yang ada di kepada putusan yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan begitu dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuia dengan keadilan yang diinginkan masyarakat.
Formula keadilan menurut Rawls, yakni the greatest equal principle, bahwa setiap individu memiliki akses hukum yang sama dan kesempatan yang sama luas dalam menikmati keadilan hukum. keadilan adalah hak dasar dan adanya jaminan kebebasan yang merata ( equal ) maka keadilan akan termanifestasi (prinsip kesamaan hak). Prinsip " the greatest equal principle ", atau prinsip kesetaraan hak, adalah konsep yang menegaskan pemberian hak yang sama kepada semua individu, dengan implikasi bahwa beban kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang akan berbanding
25 Zulfikri, Isniyatin Faizah.” Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer, he Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 175

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
terbalik dengan prinsip ini. 26
Sesuai penjelasan tersebut, unsur keadilan yang didapat menurut isi dari putusan hakim yakni bahwasanya berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Setiap orang” maksudnya tidak hanya ditujukan kepada warga negara saja (pribumi), tetapi berlaku juga bagi setiap orang yang bernaung di dalam sebuah negara, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang adil serta persamaan dalam hukum, tidak membedakan ras, agama, warga negara, suku, warna kulit dan jenis kelamin. Adapun permohonan yang diajukan para pemohon benar-benar sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal oleh karenanya hakim berwenang menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan ini tanpa terkecuali. Selain itu juga hakim melihat fakta hukum yang terjadi saat persidangan, yang mana para pemohon sudah memberikan penjelasan dan bukti-bukti yang cukup kuat.
Ketiga aspek kepastian hukum, kepastian hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch menjadi salah satu tujuan hukum yang harus dicapai karena hal itu merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum dapat diamati dalam bentuk praktisnya, yakni implementasi dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan tanpa memandang identitas pelakunya. Dengan kepastian hukum, seseorang dijamin dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mengatur perilakunya. 27
Kepastian hukum yang termanifestasi dalam keputusan hakim merupakan hasil dari penegakan hukum yang didasarkan pada fakta- fakta yang relevan dalam persidangan dan memperhatikan aspek-aspek yuridis, serta lahir dari proses penyelesaian perkara. Hakim diharapkan mampu menafsirkan makna suatu peraturan hukum atau ketentuan lain yang menjadi dasar keputusannya. Penerapan hukum yang objektif haruslah sesuai dengan fakta hukum, untuk itu menuntut hakim untuk berkreasi mengkonstruksikan hukum pada perkara yang diadili secara
26 Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, Mukaddimah Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 51
27 E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang,” Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022), https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
utuh, bijaksana dan objektif. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menerangkan bahwa kepastian hukum memberikan jaminan terhadap proses hukum yang ditangani agar berproses sebagaimana mestinya. Hakim memutus perkara permohonan ini karena melihat fakta hukum di persidangan, bahwasanya para pemohon sudah melaksanakan pernikahan yang sah sesuai syarat dan rukun agama Islam, serta para pemohon juga sudah dikaruniai seorang anak perempuan. Oleh karenanya hakim menimbang apabila perkawinan pemohon tidak di isbatkan dan dicatatkan, maka anak pemohon tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum, tentunya anak tersebut akan mendapatkan dampak kemudharatan karena tidak memiliki legalitas dan jaminan akan masa depan yang lebih baik dan tentunya bertentangan dengan agama islam. Sebab itu, dengan pengabulan isbat nikah ini berarti hakim telah memberikan kepastian kepada para pemohon agar para pemohon mendapatkan legalitas perkawinan serta status anaknya menjadi sah untuk kemudian bisa melakukan pengurusan akta kelahiran anak. 28

## Implikasi Hukum dikabulkannya Permohonan Isbat Nikah di bawah Umur
Pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah terhadap pasangan nikah secara sirri di bawah umur, dapat ditarik benang merah bahwa meski undang-undang perkawinan mengenai status umur tidak sesuai, namun membawa penyelesaian hukum terhadap masyarakat, sehingga putusan hakim sudah membawa manfaat dan kemaslahatan baik suami, isteri, ataupun anak, karena perkawinan yang terjadi pada mereka sudah mempunyai kekuatan hukum.
Melihat situasi pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat atau tidak dicatatkan tidak akan dapat memenuhi hak-hak mereka untuk mendapatkan dokumen pribadi yang diperlukan, termasuk Akta Kelahiran untuk anak-anak mereka dari Kantor Catatan Sipil. Untuk mengatasi hal ini, mereka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Keputusan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka oleh
28 Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg).”

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Pegawai Pencatat Nikah di Kantor.
Permohonan isbat nikah yang diterima dan disetujui menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan pernikahan secara sah menurut ajaran agama (setelah memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan), namun karena salah satu pasangan belum mencapai usia yang memadai, sehingga pernikahan mereka tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, seperti KUA, negara melalui majelis hakim mempertimbangkan perkara ini tidak hanya dari segi formalitas dan substansinya, tetapi juga untuk kepentingan bersama, yaitu untuk melindungi keturunan dan kehormatan.
Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan dari pengabulan putusan isbat nikah di bawah umur:
1. Dampak putusan hakim dalam perkara isbat nikah ini ialah putusannya menjadi yurisprudensi. Dimana yurisprudensi adalah keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi perkara yang tidak ada undang-undangnya baik undang-undangnya tidak jelas atau masih kabur dan dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam menetapkan hukum. Sehingga putusan isbat nikah ini bisa dijadikan dasar acuan hakim lain dalam memutus perkara yang sama. Karena sudah dijelaskan diatas permasalahan mengenai pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, jika seseorang masih dibawah 19 tahun maka mengajukan dispensasi nikah. Namun pengajuan isbat nikah bagi seseorang yang masih dibawah 19 tahun tidak ada pengaturanya oleh karenanya hakim mencari hukum.
2. Permohonan yang dikabulkan adalah realisasi dari prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam konteks kepastian hukum dalam kasus ini, Majelis hakim telah memberikan kepastian hukum terhadap permohonan para pemohon. Dengan mengabulkan permohonan isbat nikah ini, Majelis hakim telah melakukan penilaian dengan mempertimbangkan dasar hukum yang relevan serta situasi pemohon yang telah memiliki seorang anak. Hakim telah memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka dan juga bagi anak mereka. Secara ideal, dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan Hakim harus mencapai tujuan dasar dari suatu pengadilan, termasuk memberikan solusi yang otoritatif untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak. Terkait dengan aspek keadilan dan manfaat dalam kasus ini, penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama telah memberikan keadilan dan manfaat

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
kepada para Pemohon dengan mengabulkan permohonan mereka. Dalam mempertimbangkan keputusan ini, Majelis hakim telah memperhatikan kondisi Pemohon, sehingga memberikan manfaat atau kegunaan bagi mereka dalam memenuhi kepentingan hukum lainnya, serta apabila dikemudian hari membutuhkan surat-surat seperti halnya surat akta lahir anak maka akan mudah. Sehingga fungsi dari penegakan hukum sudah tercapai dan sesuai dengan harapan para pemohon.
3. Dampak perlindungan hukum yaitu diakuinya pernikahan para pemohon karena pernikahannya sudah tercatat, status anak yang dilahirkan dari perkawinanya juga tercatat sehingga anak pemohon memiliki identitas dan akta kelahiran. Sehingga memperoleh pengakuan sebagai hak-hak warga negara yaitu terpenuhinya identitas hukum berupa perkawinan dengan tujuan menggapai kemaslahatan.
Dampak negatif yang muncul dari pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan tahun 1974 adalah munculnya stigma di masyarakat terhadap mereka yang sengaja tidak mencatatkan perkawinan kepada pejabat atau lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama. Hal ini menciptakan ketidakpatuhan masyarakat terhadap norma yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terkait dengan batas usia minimal untuk menikah, yang dijelaskan dalam Ps. 7 (1) UU No 16 th 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang perkawinan tahun 1974. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum melalui pengawasan dan pembinaan tentang pentingnya status legalitas perkawinan dan proses administrasinya, agar dapat dilaksanakan dengan baik.

## Penutup
Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam putusan nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg. melakukan konstruksi hukum dengan metode analogi ( argumentum peranalogiam ), karena ketiadaan norma yang secara eksplisit mengatur isbat nikah dibawah umur (perkawinan). konstruksi yang dibentuk dengan menganalogikan pada norma yang Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan jika masih dibawah 19 tahun maka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penggunaan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
konstruksi hukum secara analogi memungkinakan peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur di dalam undang-undang diperlakukan sama.
Implikasi hukum dikabulkannya isbat nikah dalam putusan nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg. adalah bahwa putusan a quo dapat dijadikan yurisprudensi sebagai dasar memutus perkara yang serupa. Dengan dikabulkanya isbat nikah para pemohon maka status perkawinan mereka memiliki legalitas dan kekuatan hukum serta anak kandung mereka tercatat sebagai anak kandung yang sah yang mendapatkan perlindunga hukum yang konkrit. Namun dilain sisi dengan dikabulkanya isbat nikah di bawah umur berakibat pada kepatuhan masyarakat terhadap norma UU Perkawinan. Meskipun mungkin tidak ada aturan yang spesifik untuk kasus tersebut, kedepan para hakim dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum umum, yurisprudensi, dan/ mengikuti dan menelusuri nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## Referensi
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agus Muchsin, Rukiah, and Muhammad Sabir. “Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang ( Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah).”
DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 1 (2019). https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653. Dewanto, Pandu. “REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PERDATA BERBASIS NILAI KEADILAN.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020). https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307. Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin. “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan
Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg).” Journal of Legal and Cultural Analytics 1, no. 3 (2022). https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284. Fios, Frederikus. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.” Humaniora 3, no. 1 (2012).
https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315. Helmi, Muhammad. “PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM BERDASARKAN PARADIGMA KONSTRUKTIVISME RECHTVINDING BY JUDGE BASED ON THE CONSTRUCTIVISM PERADIGM.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 22, no. 1 (2009). Ibrahim, Jhonny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Cet. III. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Ihda Shofiyatun Nisa’, Abdul Mufidi Muzayyin, Ali Muhrizam. “Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law”, Vol. 2, No. 2, 2021.
Isman, Isman. “LEGAL REASONING COMPARATIVE MODEL OF ASY SYATIBI AND GUSTAV RADBRUCH.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 20, no. 1 (2020). https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6089. Iswantoro, Wahyu. “PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DAN IMPLIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN PRAPERADILAN.” Majalah Hukum Nasional 48, no. 1 (2018). https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.112. Jinan, Muhammad Sakinul, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah. “‘URF’ DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR PERSPEKTIF ABDUL WAHAB KHALLAF.” Mitsaqan Ghalizan
3, no. 1 (2023). https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5452.
Khatija Hafsari, Siti, Sahruddin Sahruddin, and Musakir Salat. “Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah.” Private Law 3, no. 2 (2023). https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2615. Maggalatung, A Salman. “Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim.” JURNAL
CITA HUKUM 2, no. 2 (2014). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462. Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.” Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022). https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480. Mertokusumo, Sudikmo. Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar / Sudikno Mertokusumo . Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2004. Mir’atul Firdausi, Aufi Imaduddin. “Istilah “Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga” dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 4, No. 2, 2023.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . jakarta: Kencana, 2019. Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022). https://doi.org/10.31078/jk1922.
Purwendah, Elly Kristiani, Seguito Monteiro, Rusito Rusito, Eti Mul Erowati, and Agoes Djatmiko. “Civil Justice as An Option for Fulfilling Environmental Justice Through The Principles of Ius Curia Novit and Rechtsvinding.” Justitia Jurnal Hukum 6, no. 1 (2022).
https://doi.org/10.30651/justitia.v7i1.12808.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 5, No. 1, April, 2024, ISSN. 2809 - 3402
Rozak, Abdul, Ihda Shofiyatun Nisa’, and Arif Sugitanata. “Penundaan Perkawinan Dalam Perspektif Fath Adz-Dzari’Ah Dan Sadd Adz- Dzari’Ah: Studi Kasus Di Desa Leteh, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang.” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law I, No. I, no. 2 (2020): 59–73. https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745.a. Rukman, Auliah Andika, Andi Sugiati, and Nur Susanti. “The Impact Of Law On The Practice Of Early Marriage In The District Of West Bangkala, Jeneponto Regency.” JED (Jurnal Etika Demokrasi) 6, no. 2 (2021). https://doi.org/10.26618/jed.v6i2.5654.
Samsudin, Titin, Dedi Sumanto, Lailatus Sumarlin. “Isbat Nikah :
Bolehkan Anak Di Bawah Umur Mengajukan ( Studi Penetapan Nomor 67 / Pdt . P / 2021 / PA . Brk ).” An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan 15 (2021): 13–21. https://doi.org/10.446339. Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Jurnal YUDISIA 7, no. 2 (2016): 412. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162.
Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” Istiqra’ 5, no. 1 (2017): 76.
Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam
Putusan Hakim.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 1, no. 2
(2019). https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343. Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2022): 60. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942BKKBN, Modul; Orientasi Diseminasi Program KKBPK Bagi Petugas Pernikahan dalam Memberikan Nasihat Kepada Calon Pengantin, ( Surabaya: BKKBN, 2017), 17. Zulfikri, Isniyatin Faizah.” Sadd al-Dzari’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer, he Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 4, No. 2, 2023
https://sriwijayatv.com/2019/12/23/2020-pasangan-yang-akan- menikah-wajib-miliki-sertifikat- pranikah/. 24 Maret 2024 23:11 Wib Intan Nurachmi dkk. Pro dan Kontra Sertifikasi Pernikahan .