Muhammad Masudi, Budi Santoso (2023) Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Waralaba sebagai Dasar Pembuatan Kontrak, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (8) 10,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## PENERAPAN  ASAS  ITIKAD  BAIK  DALAM  PEMBUATAN  PERJANJIAN WARALABA SEBAGAI DASAR PEMBUATAN KONTRAK

## Muhammad Masudi, Budi Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: muhammadmasudi96@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian baku merupakan kontrak yang cenderung bersifat sepihak dan melanggar asas itikad baik. Berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata  bahwa  Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Prakteknya penerapan  asas  tersebut  sebagai  dasar  pembentukan  perjanjian  waralaba,  sering menjadi sebab terjadinya penyimpangan hak dan kewajiban oleh pihak yang kuat, sehingga merugian pihak yang lemah. sehingga terlihat jauh dari nilai-nilai keadilan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah asas itikad baik dan kepatutan diterapkan dalam pembuatan perjanjian waralaba adalah dengan mencermati ketentuan/pasal- pasal  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui penerapan asas itikad baik sebagai dasar pembuatan perjanjian waralaba serta akibat hukumnya bila tidakadaknya asas itikad baik. Metode penelitihan yuridis empiris,  dengan  Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  kesimpulan penerapan  asas  itikad  baik  dalam  perjanjian  waralaba  harus  diperlakukan  untuk terpenuhinya hak-hak dan kewajiban para pihak, akibat hukum terhadap asas itikad baik adalah perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Waralaba, Akibat Hukum

## Abstract
Standard agreement is a contract that tends to be one-sided and violates the principle of good faith. It is different from what is stated in Article 1338 (3) of the Civil Code that the Agreement must be executed in good faith. In practice, the application as the basis for the formation of franchise agreements, the cause of deviations in rights and obligations by strong parties, resulting in the loss of weak parties. so that it looks far from the values of justice. To find out whether the principles are applied in making a franchise agreement is to pay close attention to the provisions/articles governing the rights and obligations of the parties. This study aims to determine the application of  the  principle  as  the  basis  for  making  franchise  agreements  and  the  legal consequences  if  the  principle  is  not  carried  out.  Empirical  juridical  research
methods,  with  the  specifics  are  descriptive  analytical.  the  conclusion  of  the application of that in the franchise agreement must be treated for the fulfillment of the rights and obligations of the parties, the legal effect on the principle is that the agreement is null and void or voidable.

## Keywords : Principles of Good Faith, Franchise Agreements, Legal Consequences

## PENDAHULUAN
Penerapan perjanjian dari sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang telah  sepakat  saling  mengikatkan  diri.  Kesepakatan  yang  terjadi  dalam  perjanjian  baik untuk  memberikan  sesuatu,  berbuat  sesuatu,  atau  tidak  berbuat  sesuatu.  Dampak  dari kesepakatan  ini  akan  melahirkan  hak  dan  kewajiban  diantara  para  pihak  yang mengikatkan  diri.  Dalam  buku  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur mengenai hukum perjanjian terdapat dalam buku IIII tentang perikatan, memuat hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu.
Berbeda  bila  dikaitkan  dengan  teori  ilmu  hukum,  hukum  perjanjian  termasuk kedalam  golongan  hukum  tentang  diri  seseorang  dan  hukum  kekayaan  karena  hal  ini merupakan  perpaduan  antara  kecapakan  seseorang  dan  hukum  untuk  bertindak  serta berhubungan  dengan  hal-hal  yang  diatur  dalam  suatu  perjanjian  yang  dapat  berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan perjanjian tersebut, saat ini lazim disebut juga kontrak tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu kontrak. Kontrak  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  terjadi  antara  suatu  pihak  atau  lebih sepakat mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih atau dimana keduanya saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajibannya (Khairandy, 2004).
Perjanjian dalam dunia hukum, menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan dalam dunia usaha, perjanjian adalah hal yang sangat penting karenga  penyangkut  bidang  usaha  yang  digeluti  (Busro,  2011).  Menurut  Sudikno Mertokusumo  mendefinisikan  Perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.
Definisi  tersebut  menunjukkan  adanya  asas  konsensualisme,  asas  kepercayaan, dan  asas  keseimbangan.  Bahwa  atas  dasar  kesepakatan  dan  kepercayaan,  kedua  pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum  diantara  keduanya  (Mertokusumo,  1995).  Menurut  sudut  pandang  penulisi kesepakatan  merupakan  dasar  suatu  perbuatan  dari  seorang  atau  lebih  yang  saling mengikatkan  dirinya  untuk  menimbulkan  akibat  hukum.  Sehinga  kata  sepakat  akan timbul  dari apa  yang  dikehendaki  oleh  pihak  pertana  dan  dikehendaki  pula  oleh  pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan diantara kedua belah pihak.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang kemudian memberikan  definisi  waralaba  merupakan  hak  khusus  yang  dimiliki  oleh  orang perseorangan  atau  badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis  dengan  ciri  khas  usaha  dalam
rangka  memasarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  telah  terbukti  berhasil  dan  dapat dimanfaatkan  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  waralaba. Pengertian perjanjian waralaba diatur secara jelas pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Waralaba  yakni  Perjanjian  Waralaba  merupakan  perjanjian  tertulis  antara  Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.
Hukum  kontrak  ini  pun  senantiasa  berkembang,  terlebih  lagi  dengan  semakin pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  disertai  munculnya  era globalisasi, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian khususnya di bidang bisnis. Salah  satu  perjanjian  bisnis  yang  banyak  dipraktikkan  oleh  masyarakat  saat  ini  adalah perjanjian bisnis waralaba/ franchise . Waralaba atau dalam Bahasa Inggris yaitu franchise menjadi  salah  satu  kontrak  bisnis  pilihan  sebagai  peluang  usaha  yang  saat  ini  banyak diminati oleh para pelaku usaha, baik yang memiliki modal kecil sampai yang bermodal besar.
Ada  beberapa  hal  yang  bisa  dianggap  keuntungan  sehingga membuat  usaha  ini memiliki daya tarik tersendiri, yaitu dengan sudah terbentuknya manajemen bisnis yang jelas, sudah terdapat jenis usaha yang akan dijalankan, dan yang terpenting adalah sudah adanya  merek  dagang  yang  telah  dikenal  di  kalangan  masyarakat  banyak.  Hal  ini disebabkan antara lain, karena produk-produk atau jasa-jasa yang dimiliki oleh pemberi waralaba atau franchisor telah terbukti kualitasnya, dikenal, dan memiliki pangsa pasar yang jelas.
Perjanjian  waralaba  dibuat  berdasarkan  hukum  perjanjian  yang  berlaku  pada umumnya di Indonesia yang tunduk pada buku III KUH(Perdata) dan juga Pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan legalitas terkait dengan waralaba sejak tahun 1997 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba yang kemudian dikeluarkan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor  259/MPP/Kep/7/1997  tentang  Tata  Cara  Pelaknsanaan  Pendaftaran  Usaha Waralaba.  Seiring  perkembangan  zaman  dikeluarkan  peraturan  baru,  dirubah  dengan (Peraturan)  Pemerintah  RI  Nomor  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  dan  Peraturan (Menteri  Perdagangan  RI)  Nomor  71  tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Waralaba tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Bagi franchisee adanya  sistem franchise tersebut  memberikan  berbagai keuntungan dalam hal efisiensi usaha, karena franchisee menggunakan kekhasan bisnis (brain  name ),  merek  bisnis,  logo,  cara  memproduksi,  pemasaran  serta service juga diberikannya technical  assistance.  Franchise dapat  menjadi  salah  satu  cara  untuk meningkatkan  perekonomian  dan  memberikan  kesempatan  kepada  pengusaha  kecil maupun menengah untuk berusaha, memberikan kesempatan kerja, pemerataan dan juga lapangan kerja masyarakat (Badriah, 2013).
Maka  Hubungan  timbal  balik  yang  terjadi  antara  pemberi  waralaba  yang memberikan  bantuan  kepada  pemberi  waralaba  dan  sebagai  imbalannya  maka  pihak penerima  waralaba  memberikan  keuntungan/royalti  agar  keduanya  dapat  bekerjasama
menjalankan  bisnis  tersebut  dengan  baik.  Namun,  terkadang  hubungan  timbal  balik tersebut tidak berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat bersama oleh kedua belah pihak.
Terdapat  perbedaan  dengan  praktiknya,  kecenderungan  makin  memperlihatkan bahwa beberapa perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, sebaliknya perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui atau ditolak. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.
Praktek  bisnis  yang  berat  sebelah  akan  memunculkan  reaksi  yang  mengarah kepada  perlunya  diberikan  tempat  yang  layak  bagi  keberadaan  asas  itikad  baik  dalam pembuatan  maupun  pelaksanaan  perjanjian.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1338 ayat  (3)  KUH  Perdata  “Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik”.  Pasal  ini bermakna  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  harus  dilaksanakan  sesuai dengan kepatutan dan keadilan.
Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (super eminent principle) dalam kontrak (Khairandy, 2015). Asas ini menjadi suatu ketentuan fundamental dalam hukum  kontrak,  dan  mengikat  para  pihak  dalam  kontrak  (Judd,  1988).  Disimpulkan bahwa  asas  itikad  baik  dalam  penerapan  perjanjian  ini  merupakan  kepatuhan  atau keharusan sebuah penilaian perilaku salah satu pihak dalam hal mengimplementasikan apa-apa saja yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dan sewenang-wenangnya dari salah satu pihak.
Berbeda  dengan  kenyataanya,  perkembangannya  asas  ini  muncul  menjadi paradigma  baru  dalam  hukum  kontrak  yang  menjurus  pada  kebebasan  tanpa  batas ( unretristicted  freedom  of  contract ).  Kondisi  saat  ini,  bahwa  penerapan  asas  ini  juga membuat  orang/pihak  yang  kuat  bisa  memaksakan  kehendaknya  terhadap  pihak  yang lemah,  sehingga  cita-cita  kebebasan  berkontrak  yang  awalnya  memberikan keseimbangan hukum, keseimbangan kepentingan dan juga keseimbangan dalam posisi tawar, menjadi sarana penekan bagi pihak yang lemah (Busro, 2016).
Theo  Huijbers  menjelaskan  mengenai  keadilan menurut  Aristoteles  di  samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap  manusia  dalam  bidang  tertentu,  yaitu  menentukan  hubungan  baik  antara  orang- orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Menurutnya keutamaan merupakan ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Sedangkan ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena  Aristoteles  memahami  keadilan  dalam  pengertian  kesamaan.  Dalam  kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit.
Misalnya  semua  orang  sama  di  hadapan  hukum.  Kemudian  kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan  dan  prestasinya.  Aristoteles  juga  membedakan  antara  keadilan  distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang
lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan  pembetulan  sesuatu  yang  salah,  memberikan  kompensasi  kepada  pihak  yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa  ganti  rugi  dan  sanksi  merupakan keadilan  akorektif  menurut  Aristoteles  (Rhiti, 2015).
Berdasarkan  paparan  penulis  di  atas  maka  Asas  Itikad  baik  telah  menjadi  asas yang sangat penting di dalam sebuah kontrak baik pada tahap pra kontrak maupun tahap pelaksanaan  kontrak,  akan  tetapi  dalam  prakteknya  asas  itikad  baik  ini  masih membutuhkan  penjelasan  lebih  lanjut  terkait  dengan  bagaimana  penerapan  itikad  baik menilai sebuah kontrak yang bentuknya baku, maka menurut hemat penulis penerapan asas itikad tidaklah hal yang sederhana, tetapi hal ini yang terpentik untuk dilaksanakan dalam setiap kontrak yang telah disepakati bersama.
Maka sejalan dengan prakteknya tersebut dan atas dasar latar belakang tersebut penulis  ingin  mengetahui  penerapan  asas  itikad  baik  dalam  pembuatan  perjanjian waralaba  sebagai  dasar  pembuatan  kontrak,  dan  mengetahui  apa  akibat  hukum  dari pelanggaran  asas  itikad  baik  dalam  kontrak  waralaba.  Berdasarkan  pemaparan  latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan artikel jurnal ini  yaitu,  bagaimana  penerapan  asas  itikad  baik  dalam  pembuatan  perjanjian  waralaba sebagai dasar pembuatan kontrak? Dan apakah akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik dalam kontrak waralaba?
Artikel ini dengan judul Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pembuatan Perjanjian Waralaba  Sebagai  Dasar  Pembuatan  Kontrak  merupakan  penelitian  yang  dapat dipertanggungjawabkan,  guna  menyelesaikan  penelitian  ini,  peneliti  juga  telah membandingan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai asas itikad  baik  dalam  perjanjian  waralaba.  Akan  tetapi,  Artikel  ini  memiliki  subtansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Dalam  penelitian  berjudul  “Penerapan  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Jual Beli Online”.  oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya (Wijaya & Dananjaya, 2018), penelitian tersebut mengkaji bagaimana peran penting asas itikad  baik  didalam  pembuatan  perjanjian  jual  beli  online  dan  akibat  hukum  dari pelanggaran asas itikad baik didalam perjanjian jual beli online yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Berdasarkan hasil penelitiannya, menurutnya di dalam proses pembuatan sebuah perjanjian, termasuk perjanjian jual beli online atau transaksi elektronik haruslah didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut. Asas itikad baik merupakan  salah  satu  sendi  terpenting  dalam  hukum  perjanjian.  Akibat  hukum  dari adanya itikad yang tidak baik didalam perjanjian jual beli online yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawa keranah hukum pidana. Apabila pelaku bisnis online tidak memiliki
itikad baik dalam perjanjian online tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE.
Juga  dalam  penelitian  berjudul  “Penerapan  Asas  Itikad  Baik  Dan  Kepatutan Dalam  Perjanjian  Waralaba  ( The  Application  Of  Good  Faith  And  Conscionability Principles Within Franchise Agreements )”. Oleh Ery Agus Priyono (Priyono, 2016), di dalamnya mengkaji  bagaimana  penerapan  Asas  kebebasan  Berkontrak,  itikad  baik  dan kepatutan pada waktu membuat para pihak membuat perjanjian dan mengetahui kekuatan asas  itikad  baik  dan  kepatutan  dalam  hal  hakim  melakukan  “penilaian”  terhadap perjanjian di mana tercantum clausule exoneratie .
Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak,  asas  konsensual,  dalam  merumuskan  isi  di  dalam  perjanjian  tersebut khususnya pada pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.Terlalu banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak francisee tetapi hak yang dimilikinya sangat sedikit. Sebaliknya banyak pasal yang mengatur hak-hak franchisor, akan tetapi sangat sedikit  yang  mengatur  kewajibannya.  Hasil  penelitan  juga  menunjukkan  hakim  dapat menghapuskan  pasal-pasal  yang  diduga  sengaja  dibuat  untuk  memberikan  keuntungan kepada salah satu pihak atau membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab yang semestinya harus dipikulnya.
Artikel  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  mempunyai  perbedaan  dengan  jurnal  atau penelitian-penelitian  diatas.  Artikel  yang  ditulis  oleh  penulis  ini  membahas  mengenai penerapan  asas  itikad  baik  dalam  pembuatan  perjanjian  waralaba  sebagai  dasar pembuatan kontrak serta apa saja akibat  hukumnya bila terjadi pelanggaran asas itikad baik  dalam  perjanjian  waralaba.  Penulisan  ini  lebih  menekankan  pada  penerapan  asas itikad baik dan akibat hukumnya.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  yakni  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem  norma.  Selain  itu  penelitian  tesis  ini  disebut  juga  sebagai  penelitian  doktrinal, karena dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku  manusia  yang  dianggap  pantas  (Amiruddin  &  Asikin,  2014).  Metode  ini mengkaji  hukum  tertulis  dengan  berbagai  aspek  seperti  teori,  sejarah,  filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  artinya  hasil  penelitian  ini berusaha  memberikan  gambaran  secara  menyeluruh,  mendalam  tentang  suatu  keadaan atau gejala yang diteliti (Soekanto, 1986). Sumber dan jenis data yang digunakan oleh artikel ini yaitu sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, sumber  hukum  sekunder  berupa  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  artikel  ini,  dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, majalah elektronik, ataupun internet.
Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis data penulisan  berpedoman  pada  rumusan  permasalahan  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai penulis.  Dalam  penulisan  ini,  pendekatan  yang  diambil  adalah  pendekatan  kualitatif. Data-data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif,  guna  mencapai  kejelasan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Metode  analisis kualitatif  digunakan,  karena  data-data  yang  diperoleh  tidak  berbentuk  angka-angka maupun  variable-variabel  tertentu,  untuk  kemudian  dilakukan  pengumpulan  dan penyusunan  data  secara  sistematis  serta  menguraikannya  dengan  kalimat  yang  teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pembuatan Perjanjian Waralaba Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak
Menurut  Salim  H.S.,  bahwa  secara  prinsip,  kontrak  dari  aspek  namanya  dapat digolongkan  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu  Kontrak nominaat dan  Kontrak innominaat . Kontrak nominaat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata,  sedangkan  kontrak innominaat adalah  kontrak-kontrak  yang  timbul, tumbuh, dan berkembang di dalamp raktek. Menurutnya juga bahwa berdasarkan aspek pengaturan, terdapat 3 (tiga) macam kontrak innominaat , yaitu: (S, 2003)
a. Kontrak innominaat yang telah diatur secara khusus dan dituangkan dalambentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri;
b. Kontrak innominaat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah;
c. Kontrak innominaat yang belum ada undang-undangnya di Indonesia.
Berdasarkan  kriteria  tersebut,  maka  perjanjian  waralaba  termasuk  ke  dalam kontrak innominaat yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah,  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  Tentang  Waralaba.  Perjanjian  waralaba  dianggap sebagai  perjanjian  baku,  Perjanjian  baku  semakin  lazim  digunakan  dalam  transaksi perdagangan,  dengan  alasan  untuk  memperlancar  sirkulasi  perdagangan.  Hal  ini berkembang  dipakai  secara  meluas  dalam  dunia  bisnis,  dan  kenyataan  itu  terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri (Sjahdeini, 1993).
Dimana  perjanjian  waralaba  ini  hanya  dibuat  oleh  salah  satu  pihak  dan  pihak lainnya  tidak  dapat  mengungkapkan  keinginannya  secara  bebas.  Dengan  demikian didalam perjanjian baku berlaku suatu anggapan “apabila menyetujui silahkan diambil, dan  jika  tidak  silahkan  tinggalkan”,  anggapan  ini  dapat  dikatakan  sangat  cocok  untuk perjanjian  baku.  Pemberlakuan  perjanjian  baku  telah  menjadi  suatu  kebutuhan  di masyarakat, untuk itu perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kerugian bagi pihak lain.
Berkaca dengan yang telah tercantum dalam  Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata mengenai  asas  itikad  baik,  yang  berbunyi  Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik.  Dalam  perjanjian  waralaba  harus  dilakukan  dengan  itikad  baik,  Agar  seluruh
rangkaian  proses  waralaba  berjalan  lancar  dan  tidak  merugikan  salah  satu  pihak  yang terlibat dalam perjanjian kerjasamat tersebut. Itikad baik dalam suatu perjanjian harus ada sejak  perjanjian  baru  akan  disepakti,  artinya  itikad  baik  ada  pada  saat  negosiasi persepakatan  perjanjian,  itikad  baik  dalam  perjanjian  harus  ada  seblum  terjadinya kesepakatan,  dan  saat  pelaksanaan  perjanjian  hingga  telah  terpenuhinya  kesepakatan tersebut.
Selaras dengan yang dipaparkan  oleh  Wiryono  Projodikoro  bahwa  itikad  baik dibagi  menjadi  dua  macam, yakni itikad baik pada tahap mulai berlakunya serta itikad baik pada tahap pelaksanaan hak dan kewajiban. Asas itikad baik umumnya dianut oleh negara dengan sistem civil law sehingga di negara-negara penganut common  law asas  ini tidak  berlaku  di  dalam  perjanjian.  Menurut  mereka  asas  ini  dianggap  tak  sesuai dengan kepastian  hukum  karena  tidak  memiliki  landasan  bagi  penggunaannya  dan juga    maknanya    dianggap    sangat interpretative sehingga  dikhawatirkan  menganggu kepastian hukum (Winarni, 2015).
Pengertian itikad baik demi keadilan berkembang sejalan dengan perkembangan hukum  kontrak  Romawi,  yang  semula  hanya  memberikan  ruang  bagi  kontrak-kontrak yang telah diatur dalam undang-undang ( iudicia stricti iuris yang bersumber pada Civil Law ).  Di  terimanya  kontrak-kontrak  yang  didasarkan  pada bonae  fides yang mengharuskan  diterapkannya  Asas  Itikad  Baik  demi  keadilan  dalam  pembuatan  dalam pelaksanaan  perjanjian  (Khairandy,  2004).  Kepatutan  atau  keadilan  dikonkritkan  ke dalam  aturan  hukum  Pasal  1321,  1323,  1328  BW  tentang  kekhilafan,  paksaan  dan penipuan dalam pembuatan kontrak. Itikad baik sebagai asas hukum kontrak, memiliki tiga fungsi dalam pelaksanaan kontrak:
a. Itikad  baik  berfungsi  mengajarkan  bahwasanya  kontrak  harus  ditafsirkan  secara patut dan wajar ( fair );
b. Itikad  baik  berfungsi melengkapi/menambah  ( aanvullende  werking  van  de  goede trouw )  isi  perjanjian,  artinya  itikad  baik  dapat  menambah  isi  atau  kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak;
c. Itikad  baik  berfungsi  meniadakan  atau  membatasi  pelaksanaan  perjanjian ( derogorende  werking  van  de  goede  trouw ),  artinya  fungsi  ini  hanya  dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang  amat penting ( allen in spreekende gevallen ).
Salah  satu  cara  untuk  mengetahui  apakah  asas  itikad  baik  dan  kepatutan diterapkan  dalam  pembuatan  perjanjian  waralaba  adalah  dengan  mencermati ketentuan/pasal-pasal  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  tetapi  dalam prakteknya  sering  kita  jumpai  menunjukkan  pasal-pasal  yang  mengatur  hak-hak franchisee jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur kewajiban-kewajiban franchisee.
Sebagai contoh lainnya, penyimpangan asas itikad baik yang dipaparkan dalam penelitian Ery Agus Priyono (Priyono, 2015) bahwa dapat diketahui jumlah pasal yang mengatur  Hak  franchisee jumlahnya  ada lima  pasal,  yaitu  Pasal  4,  Pasal  16,  Pasal  21,
Pasal 22, Pasal 26. Kewajiban Franchise dalam perjanjian ini jumlahnya ada 15 pasal, yaitu Pasal 10 s/d Pasal 15, Pasal 17 s/d Pasal 25, yang terjadi dalam praktek franchisor membebankan target pembukaan 3 outlet baru kepada franchisee dalam jangka 1 tahun pertama. Frenchisee melihat bahwa potensi pasar yang ada sangat baik dan merasa dapat melampaui target yang dibebankan kepadanya, akan tetapi karena itikad yang kurang baik maka secara sengaja franchisee melanggar target yang ada.
Sehingga frachisor mengakhiri  perjanjian franchise karena  menilai franchisee tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Franchisee tersebut melakukan kerjasama dengan  pihak  lain  serta  memakai  nama  pihak  lain  untuk  membuka  pula  bisnis  yang sejenis dengan bidang usaha franchesor terdahulu. Hal tersebut yang menyangkut asas itikad baik harus perlu dicermati agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.  Apabila  kontrak  tersebut  seimbang  maka  dilakukan  negoisasi  dengan  terapan itikad baik antara franchisor dan franchisee di tahap awal perjanjian kontrak.
Franchisor harus menjelaskan dan transparan terkait bisnis franchise -nya, hal ini dilakukan    agar    kontrak    tersebut    tidak    saling    timpang    tindih    sehingga    hanya menguntungkan    salah    satu  pihak    saja.    Meskipun    kontrak    waralaba    merupakan kontrak  baku, namun franchisee memiliki  hak  untuk mengajukan keberatan jika terdapat salah  satu  unsur  kontrak  yang  memberatkan  (Lukman,  2017).  Menurut  hemat  penulis, dengan penerapan asad itikad baik ini, ditujukan agar perjanjian waralaba atau perjanjian lainnya dapat berjalan sebagaimana yang disepakati para pihak, sesuai tujuan para pihak, sehingga menimbulkan keuntungan bagi keduanya, serta tercapailah pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

## 2. Akibat Hukum Dari Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Waralaba
Dengan  semakin  berkembangnya  tingkat  penipuan  atau  kejatan,  tentunya  akan mengakibatkan  timbulnya  akibat-akibat  hukum,  salah  satunya  terkait  pelanggaran terhadap asas itikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari  adanya  itikad  yang  tidak  baik  didalam  perjanjian  waralaba  yaitu  dapat  berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawa keranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan.
Seperti  pemaparan  diatas  bahwa  Perjanjian  Waralaba  dari  segi  isinya  terdapat ketidakseimbangan anatara hak dan kewajiban para pihak yang artinya salah satu pihak cenderung  melindungi  kepentingannya  masing-masing,  perjanjian  ini  dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak penerima waralaba, namun sebaliknya  meminimalkan  kewajibannya  sendiri  dan  mengatur  sebanyak  mungkin kewajiban pihak penerima waralaba, dapat dikatakan bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang dalam perjanjian baku, Suatu perjanjian ini yang dibuat oleh para pihak dapat memiliki  akibat  hukum.  Tercantum  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata  terdapat  3  macam Akibat Hukum, yakni:
a. Perjanjian bersifat mengikat para pihak. Dalam rumusan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata,  sebagai  kreditur  yang  tidak  memperoleh pelaksanaan  kewajiban  oleh  debitur  dapat  atau  berhak  memaksakan
pelaksanaannya dengan meminta bantuan kepada pejabat negara yang berwenang yang akan memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh suatu prestasi yang telah  gagal,  tidak  sepenuhnya  atau  tidak  sama  sekali  dilaksanakan,  atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan masih dapat dilaksanakan.
b. Segala bentuk perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan- alasan  yang  dibenarkan  oleh  undang-undang.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar setiap  orang  yang  membuat  perjanjian  harus  berkomitmen  penuh  untuk melaksanakan  semua  isi  perjanjian  dan  tidak  mudah  mempermainkan  sebuah perjanjian.
c. Suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Perjanjian  yang  tidak didasari itikad baik, misalnya di dasari motif penipuan dan atau penggelapan, dapat berpotensi untuk dinyatakan batal demi hukum karena melanggar salah satu asas perjanjian. Jika unsur penipuan dan penggelapan tersebut dapat dibuktikan maka pelakunya dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Semua  pengaturan  mengenai  perjanjian  diatur  oleh  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  merupakan  yang  harus  ditaati  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian waralaba, jika para pihak mematuhi semua peraturan tersebut, maka tidak akan muncul masalah dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, namun tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Sering terjadi penyimpangan, penyimpangan dalam hal tidak adanya asas itikad  baik  dalam  perjanjian  waralaba  tersebut  akan  menimbulkan  wanprestasi, wanprestasi  terjadi  apabila  salah  satu  pihak  tidak  menjalankan  hal-hal  yang  menjadi kewajibannya dalam perjanjian waralaba.
Timbulnya  wanprestasi  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak, terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi  kepada  pihak  yang  menyebabkan  kerugian,  kemungkinan  pihak  yang  dirugikan mendapat ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum di Indonesia.
Bentuk-bentuk  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh franchisee dalam  perjanjian waralaba  dapat  berbentuk  tidak  membayar  biaya  waralaba  tepat  pada  waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan franchisee , melakukan pelayanan yang tidak sesuai  dengan  sistem  waralaba  (Widjaja,  2006).  Contoh  dalam  prakteknya franchisor yang  tidak  pernah  memperhatikan franchisee nya  dalam  menjalankan  usaha  waralaba tanpa  terkecuali  dengan  alasan  apapun,  serta  tidak  memberikan  pelatihan-pelatihan kepada franchisee sesuai  denga  isi  perjanjian  yang  telah  dibuat,  menarik  biaya royalti tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah  disepakati,  memutuskan  kontrak  secara  sepihak dengan alasan keadaan franchisee yang tidak memenuhi syarat lagi untuk menjalankan bisnis  waralaba  ini.  Masih  banyak  contoh-contoh  lainnya  yang  sering  terjadi dimasyarakat.  Maka  akibat  hukumnya  bila  terjadi  wanprestasi  tersebut,  penerima waralaba dapat memilih tuntutannya, yakni: (Pramono, 2003)
a. Pemenuhan  perjanjian,  maka  dalam  hal  pemenuhan  perjanjian,  segala  hal  yang telah  ditetapkan  dalam  perjanjian  akan  dilaksanakan  dan  disanggupi  oleh  para pihak sampai batas waktu berakhirnya perjanjian tersebut.
b. Pemenuhan  perjanjian  disertai  ganti  rugi,  maka  pemenuhan  ini  menimbulkan adanya  ganti  rugi  yang  harus  dilakukan  tetapi  pembayaran  kerugian  yang ditimbulkan harus dibayarkan.
c. Ganti rugi saja, Undang-Undang mencantumkan ketentuan tetang apa yang dapat dimasukan  dalam  ganti  rugi  tersebut,  dengan  tujuan  untuk  membatasi  tentang jumlah  ganti  rugi  yang  harus  dibayarkan  pemberi  waralaba.  Hubungan  sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.
d. Pembatalan  perjanjian,  disebut  juga  pembatalan  mutlak  yakni  suatu  perjanjian, yang  klausulnya  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  dengan  ketertiban  umum. Pembatalan lain adalah tak mutlak apabila hanya terjadi jikalau diminta oleh orang- orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu.
Pengaturan  Hukum  di  Indonesia  belum  ada  secara  khusus  mengatur  tentang penyelesaian perselisihan dalam waralaba dan pilihan forum penyelesaiannya. Di dalam perjanjian  waralaba,  biasanya  dicantumkan  klausul  dalam  perjanjian  tersebutyang mengenai penyelesaian sengketa. Apabila dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian sengketa maka bisa melalui proses litigasi yakni melalui pengadilan.
Sehingga  pihak  yang  dirugikan  bisa  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  sesuai dengan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan dalam hal  yang  demikian  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus dimintakan kepada hakim. Penyelesaian perselisihan tersebut bilamana dilakukan dengan proses  litigasi  dapat  menguntungkan  pihak  penerima  waralaba,  dikarenakan  forum pengadilan sebagai forum yang membuktikan bagi pihak pemberi waralaba bahwa tidak adanya  itikad  baik.  Dengan  dicantumkannya  klausul  penyelesaian  perselisihan  dalam perjanjian waralaba beserta forum penyelesainnya, maka dalam menerapkan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan adanya asas itikad baik para pihak.

## KESIMPULAN
Perjanjian  waralaba  merupakan  perjanjian  baku,  sehingga  sebagian  besar  pihak penerima waralaba tidak memiliki hak untuk mengajukan isi klausula, maka demikian di dalam perjanjian baku berlaku suatu anggapan “apabila menyetujui silahkan diambil, dan jika tidak silahkan tinggalkan”. Maka dari itu penerapan asas itikad baik harus dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan para pihak.
Dengan  demikian  para  pihak  memiliki  niat  untuk  memenuhi  hak  serta kewajibannya  masing-masing  agar  dapat  bersama-sama  merasakan  keuntungannya. Itikad baik merupakan asas yang penting dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang  kedudukannya  lebih  lemah,  yang  biasanya  pada  perjanjian  waralaba  pihak pertamanya memiliki kedudukan yang lebih kuat.
Akibat hukum yang terjadi manakala ketidakadanya asas itikad baik, terjadinya wanprestasi  dalam  perjanjian  waralaba  tersebut.  Timbulnya  wanprestasi  ini  dapat
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian  waralaba  ini  berlaku  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian,  kemungkinan  pihak  yang  dirugikan  mendapat  ganti  rugi  merupakan  bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Busro, A. (2011). Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Busro, A. (2016). Pengaruh Perkembangan Perjanjian baku terhadap Penerapan Asas Kebebasan  Berkontrak  dalam  rangka  Menghadapi  Era  Masyarakat  Ekomomi Asean . Semarang: UNDIP Press.
Khairandy, R. (2004). Itikad Baik dalam kebebasan Berkontrak . Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Khairandy,  R.  (2015). Kebebasan  Berkontrak  dan  Pacta  Sunt  Servanda  versus  Itikad Baik . Yogyakarta: FH. UII Press.
Lukman,  S.  (2017). Dinamika  Hukum  Kontrak  Indonesia .  Yogyakarta:  Trussmedia Grafika.
Mertokusumo, S. (1995). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) . Yogyakarta: Liberty.
Pramono, N. (2003). Hukum Komersil . Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
Rhiti,  H.  (2015). Filsafat  Hukum  Edisi  Lengkap  (Dari  Klasik  ke  Postmodernisme) (Cetakan ke). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
S, S. H. (2003). Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Di  Indonesia .  Jakarta:  Institut  Bank Indonesia.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UII Press.
Widjaja, G. (2006). Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Badriah, S. M. (2013). Reorientasi Perjanjian Franchise Sebagai Upaya, Vol. 43, (no.2).
Judd, J. M. (1988). The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing : Examinng Employees  ’  Good  Faith  Duties  The  Implied  Covenant  of  Good  Faith  and  Fair Dealing, Vol. 39, (no. 2).
Priyono,  E.  A.  (2015).  Penerapan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Pembuatan Perjanjian Franchise Es Teler 77 (Suatu Pendekatan Normatif). Masalah-Masalah Hukum , Vol. 44, (no. 2).
Priyono,  E.  A.  (2016).  Asas  Itikad  Baik  dan  Kepatutan  Dalam  Perjanjian. HUMANI
(Hukum Dan Masyarakat Madani) , Vol. 6 ,(no.3).
Wijaya,  I.  G.  K.  W.,  &  Dananjaya,  N.  S.  (2018).  Penerapan  Asas  Itikad  Baik  Dalam Perjanjian Jual Beli Online. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , Vol. 6, (no. 8), p.1–15.
Winarni, L. N. (2015). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 11, (no. 21), p.1–12.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  71  tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Waralaba.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
Copyright holder:
Muhammad Masudi, Budi Santoso (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: