1 Correspondence email: purnama.my@gmail.com
Jurnal Analisa Sosiologi
Oktober 2023, 12 (4): 718-739

## TRANSFORMASI PENGETAHUAN DAN REALITAS SOSIAL PELAKU UMK TENTANG LABEL HALAL
Muhammad Yuga Purnama 1

## Abstracts
This article discusses the challenges of Small Micro  Enterprises (MSEs) in handling halal disruption. In the modern halal era, it is not only a matter of a  stable  taxonomy  between  what  is  permissible  (halal)  and  what  is  not permissible  (haram),  but  more  broadly  it  has  become  a  form  of standardization to manage production, trade and consumption. This system can be a profitable innovation opportunity as well as a disruption for business actors,  especially  MSEs.  The  method  used  is  a  case  study  with  interviews, observation,  and  documentation  of  the  MSEs  of  traditional  food  and beverages in Sleman. The results show that MSEs experience problems with adaptation  to  halal  certification  due  to  existing  social  realities  such  as barriers  to  information, finance, infrastructure and technology. Efforts  are needed to form a social reality that supports the adaptation of MSEs to halal certification  such  as  optimizing  socialization,  mentoring,  and  other supporting facilities.

## Keywords: Disruption, Halal Sertification, MSEs

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tantangan  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  dalam menghadapi desrupsi halal. Di era modern halal bukan hanya perkara stable taxonomy antara yang  boleh (halal) dan tidak boleh (haram), tetapi lebih luas menjadi sebuah bentuk standarisasi untuk mengatur produksi, perdagangan, dan  konsumsi.  Sistem  tersebut  dapat  menjadi  peluang  inovasi  yang menguntungkan  juga  sebagai  gangguan  terhadap  pelaku  usaha,  utamanya UMK.  Metode  yang  digunakan  adalah  studi  kasus  dengan  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi  terhadap  UMK  makanan  dan  minuman tradisional di Sleman. Hasil menunjukkan bahwa  bahwa UMK mengalami problem  adaptasi  terhadap  sertifikasi  halal  akibat  realitas  sosial  yang  ada seperti hambatan pada informasi, keuangan, infrastruktur dan teknologi. Perlu usaha  untuk  membentuk  realitas  sosial  yang  mendukung  adaptasi  UMK terhadap sertifikasi halal seperti optimalisasi sosialisasi, pendampingan, dan sarana pendukung lainnya.

## Kata Kunci: Disrupsi, Sertifikasi Halal, UMK

## PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  tantangan  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  dalam menghadapi desrupsi halal. Istilah desrupsi merujuk pada konsep disruption yang  dapat  dimaknai  sebagai  peluang  inovasi  yang  menguntungkan  juga
sebagai  gangguan  terhadap  tatanan  sosial.(Christensen  1997;  Fukuyama 1999;  Ohoitimur  2018)  Penggabungan  istilah  desrupsi  dengan  istilah  halal berfokus  pada  sertifikasi  halal,  dimana  halal  di  era  modern  bukan  hanya persoalan norma agama tentang stable taxonomy antara yang  boleh ( halal ) dan tidak boleh ( haram ), tetapi lebih luas menjadi sebuah bentuk standarisasi untuk  membakukan  produksi,  perdagangan,  dan  konsumsi.(Fischer  2016) Sertifikasi halal menjadi proses penilaian dan akreditasi unit manufaktur/jasa yang  tidak  hanya  berfokus  pada  bahan  produk  tetapi  juga  meneliti  setiap aspek  dari  sistem  produksi  dan  operasi  terkait.(Haleem,  Khan,  dan  Khan 2019:386)  Sertifikasi halal hanya akan diberikan setelah lembaga sertifikasi memverifikasi bahwa produk tersebut tidak menggunakan bahan haram atau tidak  murni.  Setelah  perusahaan  mendapatkan  sertifikat  halal,  dapat digunakan sebagai dasar resmi untuk menerapkan logo halal.(Salindal 2018) Standar halal didefinisikan dan diregulasi oleh agen (badan) yang memiliki otoritas mensertifikasinya.(Riaz dan Chaudry 2019:248)
Sertifikasi  halal  menjadi  kewajiban  bagi  perusahaan  di  negara mayoritas  non-muslim  yang  sekuler  disebabkan  adanya  tuntutan  dan permintaan  dari  konsumen  muslim.(Bergeaud-Blackler,  Lever,  dan  Fischer 2016a; Fischer 2011; Riaz dan Chaudry 2019) Akibatnya, banyak produsen produk  makanan  dan  bahan  makanan  memberi  perhatian  besar  pada sertifikasi  halal  produk  mereka.(Riaz  dan  Chaudry  2019)  Sertifikasi  halal mirip  dengan  sertifikasi  keamanan  pangan  lainnya  seperti Good Manufacturing  Practices (GMP), Hazard  Analysis  and  Critical  Control Points (HACCP), dan International Organization for Standardization (ISO) 9000,  dengan  fokus  tambahan  pada  syariah.(Khan,  Khan,  dan  Haleem 2019:156).  Perusahaan  manufaktur  makanan  besar  telah  terbiasa  bekerja selama bertahun-tahun dengan skema sertifikasi yang berbeda seperti GMP, HACCP,  dan  ISO  9000;  berdasarkan  pengalaman  dengan  jenis  sertifikasi tersebut,  sertifikasi  halal  dapat  ditangani  dengan  cara  yang  sama.(Riaz  dan Chaudry 2019)
Sertifikasi  halal  tidak  menjadi  pengahalang  justru  menjadi  peluang karena  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  dasar  pemilihan  produk  kepada konsumen muslim tetapi juga telah menjadi alat perdagangan, produk berlogo sertifikasi halal lebih mudah diterima oleh konsumen baik muslim maupun
nonmuslim  serta  memiliki  nilai  komersial  tambahan.(Salindal  2018)  Halal menjadi  salah  satu  bentuk  strategi  diferensiasi  produk  dimana  produk/jasa yang  ditawarkan  berbeda  dengan  produk  pesaing  lainnya,  selain  itu,  logo halal muncul sebagai simbol untuk jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup yang  dapat  berlaku  secara  global.(Haleem  dkk.  2019:387)  Sertifikat  halal telah  diakui  sebagai  strategi  pemasaran  yang  efektif  dan  signifikan  dalam meningkatkan  loyalitas  pelanggan,  meningkatkan  citra  dan  reputasi organisasi  dan  meningkatkan  margin  keuntungan  perusahaan.  Sertifikasi halal  juga  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  dalam  keputusan pembelian.(Salindal  2018:591)  Beberapa  perusahan  multinasional  seperti Tesco,  McDonald’s,  dan  Nestlé  telah  menangkap  peluang  ini  dengan mensertifikasi produk mereka.(Shirazi 2016)
Disrupsi  halal  melalui  sistem  sertifisikasi  tidak  hanya  dialami perusahaan besar, namun juga perusahaan kecil ( Micro, Small, and Medium Entrepries/MSMEs ),  dinegara  mayoritas  muslim  seperti  Indonesia,  seluruh pelaku  usaha,  baik  Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  maupun  Usaha  Menengah Besar (UMB) wajib mensertifikasi produk mereka yang beredar di wilayah Indonesia.(Faridah 2019; Indonesia 2014) Kewajiban sertifikasi halal dapat menjadi peluang juga gangguan bagi UMK, jika tekanan ekternal (kewajiban sertifikasi halal) dapat diubah menjadi motivasi internal (pelaku UMK) akan berpengaruh pada penerapan standar halal di UMK yang berpengaruh pada kinerja operasional, kinerja pasar, dan kinerja keuangan UMK.(Giyanti dkk. 2021)  UKM  bersertifikat  halal  memiliki  kinerja  yang  lebih  baik  di  semua ukuran kinerja, termasuk kapasitas produksi, kualitas produk, penjualan, laba bersih, jumlah konsumen, dan lain-lain.(Giyanti dan Indriastiningsih 2019)
Kesadaran UMK tentang pentingnya sertifikasi Halal dan logo Halal didorong dengan dukungan yang proaktif dan lebih agresif dari pemerintah diantaranya: peningkatan kapasitas, bantuan keuangan, pengembangan pasar, fasilitasi  ekspor,  pengembangan  merek,  pelatihan  keterampilan  dan kewirausahaan serta menyediakan infrastruktur yang diperlukan, kelembagaan  dan  dukungan  peraturan  untuk  UKM.(Hasan,  Sulong,  dan Tanakinjal  2020)  Namun,  proses  aplikasi  yang  ketat  dan  rumit  menjadi penghalang  untuk  mengajukan  sertifikasi  Halal.(Hasan  dkk.  2020)  Hasyim menyatakan bahwa UKM yang lebih kecil seperti pedagang kaki lima masih
tidak  begitu  senang  dan  tidak  siap  untuk  mematuhi  peraturan  yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal, mereka melihat sertifikat halal  sebagai  komplikasi  bagi  mereka  sementara  tidak  benar-benar menambahkan nilai baru untuk bisnis mereka.(Hasyim 2019)
Secara  umum  tindakan  manusia  menurut  Mannheim,  dibentuk  oleh dua dimensi perilaku, yaitu: perilaku ( behaviour ) dan makna ( meaning ). Oleh sebab itu, memahami tindakaan sosial tidak cukup hanya mengkaji perilaku ekternal, namun juga harus mengetahui makna perilaku tersebut.(Rahmanto 2020)  Sosiologi  pengetahuan  memahami  realitas  manusia  sebagi  realitas yang  dibangun  secara  sosial.(Berger  dan  Luckmann  t.t.)    Berger  dan Luckmann  menjelaskan  realitas  sosial  dengan  memisahkan  pemahaman, kenyataan, dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai  suatu  kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan ( being )  yang  tidak  tergantung  pada  kehendak  kita  sendiri.  Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan  memiliki  karakteristik  yang  spesifik.  Tujuan  pokok  sosiologi  adalah menjelaskan  adanya  dialetika  antara  diri  manusia  dengan  dunia  sosio- kulturnya.  Inilah  sifat  dasar  hidup  bermasyarakat  yang  dialektis,  bahwa masyarakat  adalah  produk  manusia  dan  manusia  adalah  produk masyarakat.(Mizan 2016)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi  kasus  pada  pelaku  usaha  UMK  makanan  dan  minuman  tradisional  di Kabupaten  Sleman,  Yogyakarta.  Data  primer  dikumpulkan  dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 32 pelaku UMK makanan dan  minuman  tradisional  yang  berdomisili  dan  beroperasi  di  daerah  pojok kabupaten Sleman yaitu Kecamatan Moyudan dan Turi.  Penentuan sampel penelitian  menggunakan purposive  sampling dimana  orang  atau  peristiwa dipilih  dengan  sengaja  untuk  memberikan  informasi  penting  berdasarkan pertimbangan tertentu.(Firmansyah dan Dede 2022; Garaika dan Darmanah 2019) Sementara data sekunder didapatkan dari berbagai literatur baik artikel jurnal, buku, internet, dan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Problem Regulasi dan Infrastruktur Halal pada Pelaku UMK
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pelaku  usaha  makanan  dan minuman  tradisional  di  Sleman  banyak  pengusaha  yang  tergabung  dalam grub dan komunitas ada beberapa pengusaha yang ingin melakukan sertikiasi halal  produk  mereka.  Meraka  bahkan  mencari  kontak  pelayanan  sertifikasi halal  pemerintah  sejak  tahun  2016  namun  tidak mereka  hanya  dimasukkan dalam grup whats apps dan tidak ada tindak lanjutnya. Sementara banyak juga yang tidak mau melakukan sertifkasi halal dikarenakan terkendala prosesnya yang  rumit  dan  biaya  yang  mahal.  Merujuk  pada  lampiran  SK  Nomor  : SK02/Dir/LPPOM  MUI/1/13  biaya  sertifikasi  Halal  Industri  Kecil  dibagi menjadi dua golongan: bagi pengusaha daging dan olahan yang berlokasi di dalam  kota  dikenai  biaya  Rp.  2.800.000,-,  jika  lokasi  di  luar  kota  dikenai biaya Rp. 3.400.000,-, dan jika di luar pulai dikenai biaya Rp. 3.700.000,-. Sementara untuk pengusaha non daging yang lokasinya di dalam kota biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 2.500.000,-, jika lokasinya di luar kota biayanya sebesar Rp. 3.100.000,-, dan jika di luar pulau makan biayanya Rp. 3.400.000,-.
Biaya sertifikasi  untuk  UMK baru direvisi pada tahun 2021 dengan kebijakan afirmasi terhadap melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Keja), dimana pelaku UMK yang memenuhi persyaratan  dapat  melakukan  permohonan  sertifikasi  halal  berdasarkan pernyataan  mandiri  ( Self  Declare ).  Pembiayaan  sertifikasi  halal  UMK berdasarkan  peraturan  turunannya  dapat  difasilitasi  pihak  lain  seperti pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perusahaan,  lembaga  sosial,  lembaga  keagamaan,  asosiasi,  atau  komunitas. Hal  tersebut  wajar  dilakukan  karena  kontribusi  UMK  cukup  tinggi  bagi pembangunan ekonomi baik bagi negara maju atau negara berkembang. (Pandya 2012)
Keputusan  Kepala  Badan  Penyenggara  Jaminan  Produk  Halal (Kepkaban)  Nomor  141    Tahun  2021  tentang  Penetapan  Tarif    Layanan Badan Layanann Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dimana
UMK yang memenuhi syarat dapat melakukan permohonan sertifikasi halal Self  Declare tidak  dikenai  biaya  (gartis),  sementara  UMK  yang  didak memenuhi  syarat Self  Declare masuk  dalam  permohonan  sertifikasi  halal regular  dengan  biaya  Rp  300.000,-  dengan  komponen  tarif  layanan permohonann  sertifikat  halal  yang  terdiri  dai  biaya  pendaftaran, pemerikasaan kelengkaoan dokumen, sidang fatwa halal MUI, dan Penerbitan sertifikat  halal.  Kepkaban  tersebut  merupakan  pembiayaan  sertifikasi  halal bagi  UMK  yang  difasilitasi  pemerintah  melalui  APBN    yang  didukung dengan mengeluarkan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) mulai tahun 2021 dengan target 15.000 sertifikat halal gratis bagi UMK.(Kemenag, 2021) Pada  tahun  2022  kuota  ‘Sehati’  ditingkatkan  oleh  BPJH  menjadi  25.000 sertifikat gratis di tahap satu, dan 300.000 sertifikat halal gratis di tahap dua.
Tidak  semua  UMK  mendapatkan  fasilitas  program  sertifikasi  halal gratis seperti yang dijanjikan UU Cipta Kerja. Hanya UMK yang memenuhi persyaratan yang dapat melakukan Self Declare . Menurut Kepkaan 77 tahun 2021  hanya  UMK  yang  memiliki  produk  tidak  berisiko  atau  menggunakan bahan  yang  sudah  dipastikan  kehalalannya,  serta  memiliki  proses  produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana. UMK yang tidak memenuhi kriteria tersebut  masuk  pada  permohonan  regular  dan  harus  memenuhi  beberapa syarat  khusus  yaitu:  Memiliki  Surat  Izin  Edar  atau  surat  izin  lainnya  atas produk  dari  dinas/instansi  terkait;  memiliki  outlet  dan  fasilitas  produksi paling banyak 1 (satu); bersedia memberikan foto/video terbaru saat proses produksi;  bersedia  membiayai  pengujian  kehalalan  produk  di  laboratorium secara mandiri (jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaaan oleh LPH).
Kebijakan lanjutan dari sertifikasi halal gratis diperlukan karena tidak hanya promosi yang disubsidi secara finansial tetapi strategis implementasi menjadi sangat penting untuk pembangunan sektor UMK yang berkelanjutan. Implementasi  strategis  memperhatikan  aspek  keuangan,  sumber  daya manusia, pemasaran, penelitian dan pengembangan, teknologi dan tata kelola perusahaan di sektor UMK.(Pandya 2012) Secara umum, regulator Indonesia telah berfokus pada dukungan keuangan melalui kebijakan kredit dan insentif pajak. UKM  Indonesia telah berdiri  pada kesiapan organisasi  dan kesiapan untuk  perubahan,  berdasarkan  jaringan  sosial  dan  kognisi  sosial  mereka.
Badan pengawas dan lembaga keuangan Indonesia harus mempertimbangkan kognisi sosial UKM dan kesiapan organisasi untuk berubah. (Panjaitan dkk. 2020)
Tantangan  lain  yang  dihadapi  pelaku  UMK  dalam  sertifikasi  halal adalah  kesulitan  mendapat  fasilitas  infrastruktur.  BPJPH  dalam  rencana startegisnya tahun 2020-2024 mengakui bahwa Penyelenggaraan JPH tidak akan  berjalan  dengan  baik  apabila  Lembaga  Pemerika  Halal  (LPH)  dan Auditor halal belum tersedia, serta kerjasama BPJPH dengan MUI dan LPH belum terjalin secara optimal. Namun kenyataannya pada tahun 2021 hanya ada 3 LPH yang terkreditasi yaitu LP POM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor.  Sementara  mei  2022  bertambah  8  LPH  baru  yang  terakreditasi dengan  sebaran  lima  di  jawa  dan  hanya  tiga  LPH  di  luar  jawa.  LPH  yang berada di Jawa yaitu: LPH Hidayatullah (DKI Jakarta), LPH Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah (DKI Jakarta), LPH Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi  dan  Pengendalian  Mutu  Kementerian  Perdagangan  (DKI Jakarta), LPH Yayasan Pembina Masjid Salman ITB (Jawa Barat) dan LPH Universitas Brawijaya (Jawa Timur). Lokasi LPH yang tersedia kebanyakn berada  di  kota  sementara  UMK  yang  berada  di  desa  sulit  untuk menjangkaunya. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha belum pernah mendapat  informasi  tentang  keberadaan  LPH.  Hingga  Oktober,  jumlah  ini kembali bertambah 17, jadi total saat ini baru ada 28 LPH yang terakreditasi dan siap beroperasi.
Selain  infrastruktur  LPH,  infrastruktur  teknologi  juga  menjadi kendala bagi pelaku UMK dalam adobsi dan penggunaan teknologi. Pelaku UMK  yang  berusia  lanjut  usia  dan  kurang  memiliki  literasi  digital  dan kenologi  banyak  mengalami  kesulitan  mulai  dari  perizinan  usaha, pendaftaran  sertifikasi,  apa  lagi  tahap  sertifikasi  selanjutnya.  Pelaku  UMK yang  berada  di  desa  masih  terkendala  dalam  adopsi  teknologi.  Kendala infrastruktur    mempengaruhi  adopsi  teknologi  karena  teknologi membutuhkan kesiapan infrastruktur pendukung. Adopsi teknologi informasi di  Indonesia  sangat  lambat.  Penjelasannya  karena  infrastrukturnya  masih berjalan  lambat  dan  belum  menjangkau  semua  wilayah  secara merata.(Irjayanti dan Azis 2012) Dilihat perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (IPTIK)  menunjukkan  bahwa
Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi belum sebesar pemanfaatan yang dilakukan oleh negara ASEAN lainnya, Indonesia berada pada  kondisi  masih  berada  di  posisi  ke  tujuh  dari  sepuluh  negara  ASEAN, namun  diatas  Timor  Leste,  Kamboja  dan  Myanmar. (Wardhana,  Kharisma, dan Lisdiyanti 2020)
Kendala infrastruktur LPH dan Teknologi terbantu dengan kebijakan pendampingan sertifikasi halal bagi UMK. Pada tanggal 14 September 2021 pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  20  tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Salah satu bagian  penting  dari  kebijakan  tersebut  bahwa  ada  pendampingan  Proses Produk  Halal  (PPH).    Pendampingan  dilakukan  oleh  organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau  perguruan  tinggi.  Pendampingan  PPH  juga  dapat  dilakukan  oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Dalam melakukan Pendampingan PPH, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi menunjuk pendamping PPH.
Namun,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  ketersediaan pendamping PPH belum mampu menyelesaikan permasalahn UMK. Jumlah pendamping  PPH  sampai  bulan  Januari  2023  sebanyak  22.854  orang  yang tersebar  ke  34  provinsi  dan  349  kabupaten.  Sementara,  berdasarkan  hasil sensus  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menyebutkan  bahwa  jumlah  UMK  di Indonesia  sebanyak  26.073.689  usaha  dan  jumlah  Usaha  Menegah  Besar (UMB)  sebanyak  348.567  usaha.  Dengan  ketersediaan  pendamping  halal sejumlah  itu  satu  orang  pendamping  PPH  harus  mendampingi  lebih  dari seribu UMK. Meskipun lembaga pendamping dari organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi terus menggalakkan sertifikasi pendamping PPH, jumlah  umk  baru  juga  bertambah  mengingat  banyak  UMK  yang  belum terdata  belum  lagi  UMK  baru  yang  muncul  ditambah  UMK  yang  telah berakhir masa berlaku sertifikat halalnya.
Ruang  lingkup  pendamping  PPH  hanya  sebatas  pendampingan  dan audit  (verifikasi  dan  validasi)  UMK  yang  memenuhi  kriteria self  declare .
Sementara dilapangan banyak UMK yang tidak memenuhi kriteria memiliki produk  tidak  berisiko  atau  menggunakan  bahan  yang  sudah  dipastikan kehalalannya,  serta  memiliki  proses  produksi  dipastikan  kehalalannya  dan sederhana. Jenis-jenis UMK yang bisa dilakukan pendampingan diatur dalam Keputusan  Kepala  Badan  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  33  Tahun  2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban  Bersertifikat  Halal  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Banyak UMK yang tidak masuk dalam  kriteria  dan  jenis-jenis  yang  ditentukan  misalkan  pengusah  warung makan,  pengusaha  sir  mineral  isi  ulang,  sate  ayam/kambing,  dll.  Otomatis banyak  UMK  yang  masuk  kategori  permohonan  sertifikasi  halal  regular, sementara LPH yang bertugas mengaudit masih sangat sedikit. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari sektor UKM negara maju, bahwa sektor UKM di  negara  maju  tidak  hanya  mengandalkan  pada  ketersediaan  kredit  atau inovasi  teknologi.  Mereka  telah  menerapkan  semua  kemungkinan  strategi pengembangan  UKM.  Oleh  karena  itu  perlu  waktu  yang  tidak  instan  bagi pembuat kebijakan berkembang untuk fokus pada aspek sebanyak mungkin yang membantu sektor UKM menjadi usaha yang berkontribusi lebih tinggi bagi ekonomi negara. (Pandya 2012)

## Pembahasan

## Realitas Politik Halal di Indonesia
Sertifikat halal dalam konteks Indonesia adalah pengakuan kehalalan suatu  produk  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelengara  Produk  Halal (BPJPH)  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI).(Indonesia  2014)  Latar  belakang  dan  tujuan  awal sertifikasi halal di Indonesia adalah perlindungan terhadap konsumen muslim Indonesia.  Setidaknya  ada  tujuh  belas  (17)  peraturan  yang  dapat  dijadikan dasar  hukum  terkait  sertifikasi  halal  yang  bertujuan  untuk  melindungi konsumen muslim. (Charity 2018:104) Diantara peraturan itu adalah Instruksi Presiden  (Inpres)  Tahun  1991  tentang  Peningkatan  Pembinaan  dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Peraturan Pemerintah Nomor  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan,  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang  Pangan,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal, dll.
Sebelum Indonesia menerapkan kebijakan sertifikasi halal, Indonesia lebih  dahulu  menerapkan  sertifikasi  haram.  Tahun  1976  Kementerian Kesehatan membuat kebijakan bahwa produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus  baik  dicetak maupun direkatkan pada kemasan yang memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “MENGANDUNG BABI” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah.(Faridah 2019:70) Kebijakan sertifikasi atau labelisasi halal di Indonesia pertama kali dikeluarkan  oleh  pemerintah  pada  tahun  1985  malui  Surat  Keputusan Bersama  Menteri  Kesehatan  dan  Menteri  Agama  yang  menyatakan  bahwa produsen boleh mencantumkan label halal pada kemasan setelah melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes).  Sementara  pengawasan  dilakukan  Bersama  oleh  Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melakui Penilian Pendaftaran Makanan Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Depkes.(Faridah 2019:70)
Tuntutan akan  sertifikasi halal di Indonesia semakin menguat dengan munculnya  isu-isu  di  masyarakat  akibat  tersebarnya  hasil  penelitian  Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya tahun 1988 yang mengungkapkan fakta bahwa beberapa produk makanan yang beredar di masyarakat mengandung DNA  babi.  Hal  tersebut  memicu  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  dan pemerintah akan pentingnya suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksaa  dan  memberikan  sertifikasi  halal  secara  formal  dan berkesinambungan.(Akim  dkk. 2019:118)  Pada tahun 1989, Majelis  Ulama Indonesia (MUI) membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  yang  memiliki  tugas utama  untuk  mengadakan  pemeriksaan  terhadap  produk  yang  beredar  dan melakukan  sertifikasi  halal.  Meskipun  dalam  implementasinya,  MUI  baru bisa  mengeluarkan  sertifikat  halal  pada  tahun  1994.(Faridah  2019:71) Kontribusi  dan  hasil  kerja  MUI  dalam  sertifikasi  halal  mulai  dilirik  oleh
pemerintah  sehingga  membuat  Piagam  Kerjasama  antara  Departemen Agama,  Departemen  Kesehatan,  dan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada tanggal  21  Juni  1996  tentang  Pencantuman  Logo  Halal  Pada  Makanan. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus  melalui  persetujuan  Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Obat  dan Makanan  (Dirjen  POM)  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi Fatwa MUI.(Faridah 2019:71)
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal  (UU  JPH)  menjadi  titik  penting  dalam  kebijakan  sertifikasi  halal  di Indonesia  dengan  merubah  kebijakan  sertifikasi  halal  yang  sebelumnya bersifat suka rela ( voluntary ) menjadi wajib ( mandatory ). Semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ruang lingkup produk di sini adalah semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi,  produk  rekayasa  genetik,  serta  barang  gunaan  yang  dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.(Faidah 2017:474) UU JPH disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan akan berlaku efektif lima tahun kedepan  yaitu  17  oktober  2019  namun  faktanya  UU  JPH  masih  banyak produk yang belum tersertifikasi halal karena belum ada kebijakan yang jelas dan fasilitas yang memadai. Hal tersebut menunjukkan belum ada perhatian lebih  dari  pemerintah  dalam  sertifikasi  halal  sebagai  jaminan  keamanan pangan bagi muslim di Indonesia.
Perhatian pemerintah terhadap sertifikasi halal berubah ketika melihat potensi  ekonomi  yang  besar.  Berdasarkan  data Global  Islamic  Economy Report 2020/2021 menunjukkan bahwa pengeluaran konsumen muslim untuk makanan  dan  minuman  halal,  farmasi  dan  kosmetik  halal,  serta  pariwisata ramah muslim dan gaya hidup halal pada tahun 2019 mencapai nilai US$ 2,02 triliun. Konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$144 miliar yang menjadikan Indonesia sebagai  konsumen terbesar di  sektor ini. Sektor pariwisata ramah muslim menjadikan Indonesia menduduki posisi ke- 6  dunia  dengan  nilai  US$  11,2  miliar.  Di  sektor busana  muslim,  Indonesia merupakan konsumen ke-3 dunia dengan total konsumsi 16 miliar US Dolar. Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2  dengan  total  pengeluaran  masing-masing  US$5,4  miliar  dan  US$4
miliar. Disamping itu,  kontribusi industri halal terhadap perekonomi nasional juga meningkat dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB pada 2016 sebesar 24,3% menjadi 24,86% di tahun 2020. Atas dasar itu, pemerintah  mulai malakukan upaya-upaya  untuk memperbanyak, memperluas, dan mempercepat sertifikasi halal di Indonesia.
Jaminan produk halal masuk  dalam omnibus law cipta kerja sebagai upaya  mempercepat  dan  mempermudah  proses  sertifikasi  halal.  Jaminan produk halal masuk dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 48  menerangkan  bahwa  ada  beberapa  pasal  dalam  UU  JPH  yang  dirubah. Beberapa  perubahan  dalam  jaminan  porduk  halal  diantaranya  kewajiban sertifikasi  halal  pelaku  umk  didasarkan  atas  pernyataan  pelaku  umk  ( self diclare ), permohonan sertifikasi halal oleh umk tidak dikenai biaya (gartis), jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dalam waktu paling lama satu  hari  kerja,  Penetapan  LPH  dipangkas  dari  5  hari  kerja  pada  UU  JPH menjadi  1  hari  kerja,  Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan  produk dilakukan  auditor  halal,  paling  lama  15  hari  kerja,  Penetapan  kehalalan Produk  dilakukan  oleh  MUI  dan  dapat  dilakukan  oleh  Ormas  Islam  yang berbadan hukum, dll.
Pemerintah juga mulai membuat target sertifikasi halal serta kebijakan pendukung  untuk  mencapai  target  tersebut.  BPJPH  membuat  rencana strategis  tahun  2020-2024  dengan  sasaran  program  yaitu  peningkatan kuantitas  produk  yang  teregristasi  dan  tersertifikasi  halal,  peningkatan kualitasa  pelayanan  registrasi  dan  sertifikasi  halal,  peningkatan  tata  Kelola organisai  BPJPH  yang  efektif  dan  akuntabel,  pembinaan  dan  pengawasan jaminan produk halal, serta kualitas dan standarisasai halal. Pemerintah juga membuat PP nomor 33 tahun 2021 tentang Penerapan yang salah satu isinya mejelaskan  bahwa  kewajiban  sertifikasi  halal  dilakukan  secara  bertahap. Tanggal Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024: produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Sementara tahap selanjutnya dari tanggal  17  Oktober  2O2l  sampai  17  Oktober  2026:  obat  tradisional,  obat kuasi,  dan  suplemen  Kesehatan;  kosmetik,  produk  kimiawi,  dan  produk rekayasa  genetik  ;  barang  gunaan  yang  dipakai  kategori  sandang,  penutup kepala,  dan  aksesoris;  barang  gunaan  yang  digunakan  kategori  perbekalan
kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagiumat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor.
Orientasi pemerintah dalam jaminan produk halal berubah dari tujuan perlindungan  terhadap  konsumen  muslim  agar  mendapat  produk  halal menjadi pengembangan bisnis dan ekonomi kapital. Terlihat pada penjalasan UU  JPH  tujuan  pemerintah  adalah  menjamin  setiap  pemeluk  agama beribadah dan menjalankan ajaran agamannya, negara berkewajiban memberi perlindungan  dan  jaminan  tentang  kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  dan digunakan  masyarakat.  Sejalan  dengan  tujuan  itu  penjalasan  PP  31  tahun 2019  yang  berorientasi  pada  tujuan  memberi  pelayanan  publik  dalam menyelengarakan  jaminan  produk  halal  dengan  membuat  standarisasi, mekanisme, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Orientasi pemerintah berubah ketika mengeluarkan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memfokuskan  pada  sisi  ekonomi  baik  global  maupun  nasional.  Dijelaskan pula  bahwa  salah  satu  tujuan  pemerintah  adalah  menaikan  pendapatan perkapita  dari  Rp  4,6  Juta  per  bulan  pada  tahun  2020  menjadi  Rp  27  juta perbulan pada tahun 2045 dengan produk domestic bruto sebesar $ 7 triliun dolar Amerika Serikat. Sertifkasi halal dalam hal ini menjadi jalan mencapai keuntungan  bisnis  kapital  dan  teralienasi  dari  esensinya  yaitu  jaminan perlindungan terhadap konsumen muslim Indonesia.

## Problem Adaptasi terhadap Sertifikasi Halal pada Pelaku UMK
Banyak  pelaku  UMK  yang  ingin  mensertifikasi  produk  mereka,  baik karena  motif  inisiatif  diri  sendiri  maupun  didorong  program  pemerintah dalam  akselerasi  sertifkasi  halal.  Hal  yang  pasti  bahwa  UMK  mendapat tekanan  dari  pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undagan  yang mewajibkan  semua  produk  yang  beredar  diwilayah  Indonesia  bersertifikat halal,  utamanya  produk  dan  jasa  makanan  dan  minuman  jika  belum bersertifkat  halal  pada  tahun  2024  maka  akan  dikenai  sanksi.  Fakta dilapangan  menunjukkan  bahwa  pelaku  UMK  masih  mengalami  banyak kesulitan  dalam  sertifikasi  halal.  Komplikasi  problem  yang  dihadapi  UMK dalam sertifikasi halal berkaitan erat dengan kebijakan, layanan, dan politik hukum pemerintah.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  dan  Pendidikan  dan  Pelatihan Kementerian  Agama  Tahun  2016  melaporkan  penelitinnya  terhadap  Sikap Pelaku Usaha Kecil terhadap UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal  (UU  JPH)  menunjukkan  bahwa  tingkat  afeksi  (sikap  setuju)  pelaku usaha  kecil  terhadap  UU  JPH  sebesar  72,66  %,  sementara  indeks  konasi (kemauan)  untuk  melakasanakan  UU  JPH  sebesar  67,06%,  dan  indeks kognisi  (pengetahuan)  sebesar  31,81  %.  Kemanag  mengakui  bahwa Tingginya  tingkat  afeksi  menjelaskan  bahwa masyarakat  di  daerah  yang menjadi  objek  penelitian  menginginkan  sertifikasi  halal  untuk  produk mereka.  Sementara  rendahnya  indeks  konasi  disebabkan  sertifikasi  halal dianggap  beban  pengusaha  karena  merupakan  kewajiban  keagamaan  yang belum  berkorelasi  dengan  keuntungan  bisnis.  Disamping  itu,  rendahnya indeks kognisi disebabkan masih sedikit pelaku usaha kecil yang mengikuti sosialisasi  UU JPH yang  dilakukan  Pemerintah.  Hal  ini  juga  tidak  terlepas dari rendahnya anggaran sosialisasi sehingga baru dilakukan oleh pemerintah pusat.
Problem adaptasi terhadap sertifikasi halal yang dialami pelaku UMK dapat  dianalisis  secara  sosiologi.  Cara  berfir  dan  pemahaman  yang mempengaruhi  tindakan  individu  menurut  Karl  Mannheim,  tidak  dapat dipahami  dengan  baik  selama  asal-usul  sosial  yang  melatarbelakanginya dikaburkan  atau  tidak  dipahami.  Sehingga  tidak  benar  untuk  menjelaskan totalitas  pandangan  hanya  dengan  mengacu  pada  pikiran  individu  saja. Individu tidak berbicara dengan bahasanya sendiri melainkan bahasa orang- orang yang sezaman dan para pendahulunya yang telah membukakan jalan untuknya, dia berbicara dengan bahasa kelompoknya, dia berfikir dengan cara kelompoknya  berfikir,  dia  hanya  menemukan  kata-kata  tertentu  dan artinya.(Mannheim 1979) Sosiologi pengetahuan memahami realitas manusia sebagai realitas yang dibangun secara sosial.(Berger dan Luckmann t.t.)
Sebelum  adanya  kewajiban  sertifikasi  halal,  UKM  Indonesia  telah menghadapi banyak kendala terutama dalam hal keuangan dan permasalahan manajemen  usaha  yang  sebagian  besar  memiliki  kendala  biaya  bagi  UKM yang berlokasi di kota besar, di mana mereka menghadapi persaingan yang lebih  keras  tanpa  akses  ke  pinjaman  bank  atau  lembaga  pembiayaan pemerintah.  Mereka  harus  mencari  pembiayaan  sendiri  melalui  pinjaman,
usaha  informal  dan  menghadapi  masalah  lain  seperti  tingginya  tingkat pengembalian  yang  diminta  oleh  lembaga  pemberi  pinjaman  informal. Kendala lainnya adalah kesulitan yang dihadapi dalam memperolehnya bahan baku; biaya produksi tinggi; kesulitan transportasi dan distribusi; biaya energi atau  bahan  bakar,  juga  sebagai  biaya  tenaga  kerja.(Tambunan  2009) Pemerintah  masih  kurang  memperhatikan  kendala  yang  dihadapi  UKM seperti  kebijakan  yang  kurang  mendukung  dan  regulasi,  infrastruktur  yang tidak  memadai,  harga  BBM  yang  tinggi.  Selain  itu,  UKM  Indonesia menghadapi persaingan yang kuat, karena terbukanya pasar di dalam negeri dari  perjanjian  kawasan  perdagangan  bebas  yang  menjadi  ancaman  bagi UKM  dengan  begitu  banyak  layanan  terkenal  di  pasar  lokal.(Irjayanti  dan Azis 2012)
Tantangan  baru  kewajiban  sertifikasi  halal  merupakan  infiltrasi  dari tantangan pasar halal global dimana sebelum globalisasi perdagangan halal, “makanan halal” tidak dikenal di negara Muslim. Makanan terlarang (haram) di  negara  muslim  memiliki  regulasi  sendiri,  anggur  yang  dikonsumsi  oleh orang Yahudi dan daging babi yang dimakan oleh orang Kristen dibedakan dengan  baik  dengan  sistem  pasokan  tertentu.  Non  Muslim  yang  menjadi minoritas  diberi  kebebasan untuk  memberi nama, memproduksi, mengatur, dan  memisahkan  makanan  mereka  sendiri.  Muslim  mayoritas  tidak diharuskan untuk mengidentifikasi makanannya sendiri.(Bergeaud-Blackler, Lever, dan  Fischer 2016b:94)  Asal  keberadaan “pasar halal” berkaitan erat dengan adanya permintaan untuk “kualitas halal”. Tuntutan ini hanya bisa ada dalam  konteks  di  mana  kualitas  seperti  itu  tidak  jelas,  yaitu  di  luar dunia/negara Muslim. Istilah “Halal” pertama kali diformalkan pada 1980-an ketika negara muslim mensyaratkan produk impor dari negara non-Muslim sesuai  dengan  persyaratan  syariah  yang  telah  mereka  buat.(Bergeaud- Blackler dkk. 2016b:105)
Sertifikasi  halal  mirip  dengan  sertifikasi  keamanan  pangan  lainnya seperti Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan International Organization for
Standardization (ISO) 9000, dengan fokus tambahan pada syariah.(Khan dkk. 2019:156). UKM tidak terbiasa dengan sertifikasi seperti ini, karena mereka kekurangan  sumber  daya  untuk  berinvestasi  dalam  kegiatan  penelitian  dan
pengembangan,  mereka  mengalami  kesulitan  mengelola  solusi  komputer yang kompleks, dan mereka kekurangan ahli yang tidak dikhususkan hanya untuk proses produksi.(Moeuf dkk. 2018)
Pada aspek produksi komoditas, UMK memiliki beberapa karakteristik cara kerja, diantaranya: bahan baku kurang berstandar karena dari berbagai sumber yang berbeda, kualitas produk belum standar karena belum memilii kemampuan teknologi yang memadai, mayoritas UMK bekerja berdasarkan pesanan sehinga desain dan jenis produk terbatas, dan proses produksi belum teratur  sehingga  kapasitas  dan  kontinuitas  produk  tidak  terjamin.(Mukson, Hamidah, dan Prabuwono 2021) Pola kebiasaan tersebut telah telah tersimpan dan  tersedia  sebagai  kenyataan  sekaligus  pengetahuan  yang  membimbing perilaku  sehari-hari.(Munawaroh  2022)  Pada  tataran  tertentu  kenyatan  dan pengetahuan tersebut  dapat  menjadi worldview atau ideologi  yang diterima secara  luas  di  antara  anggota  kelompok,  terhubung  secara  sistematis,  dan sangat  mempengaruhi  perilaku  manusia.(Hamka  2020)  Luckmann  proses tersebut melalui tiga momen: pertama, proses eksternalisasi dimana individu yang  melihat  kenyataan  sosial  atau  realitas  sosial  kemudian  memahaminya sesuai dengan pemahaman subyektif dirinya yang dipengaruhi oleh cadangan pengetahuan yang ia miliki; kedua , proses objektivasi yaitu ketika individu memahami realitas sosial maka realitas sosial tersebut lepas dari individunya atau  di  luar  individu  sehingga  menjadi  kenyataan  sosial  tersendiri; ketiga , proses internalisasi yang dimaknai sebagai proses saaat  individu memaknai objektivasi  yang  telah  ada  diluar  dirinya,  proses  ini  dapat  melaui  cara sosisalisasi.(Munawaroh 2022)
Proses sertifikasi khususnya sertifikasi halal sebagai realitas bari bagi pelaku UMK tidak hanya mempersiapkan tata kelola (manajemen) produksi, namun  juga  persiapan  administrasi  dan  pemanfaatan  teknologi.  Seluruh proses sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran, verifikasi dan validasi data, hingga  penerbitan  sertifikat  halal;  melalui  satu  pintu  di  laman https://ptsp.halal.go.id. Proses tersebut membutuhkan pemberkasan administrasi  seperti  surat  permohonan,  surat  keputusan  penyelia  halal,  izin berusaha, manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH); semua berkas dalam format digital serta dan ditransmisikan secara digital. Sistem sertifikasi halal tersebut  sebagai  disrupsi  halal  yang  diiringi  drisupsi  teknologi  ( Disruptive
technology) di  dalamnya. Disruptive  technology (teknologi  yang mengganggu) mengacu  pada pilihan dan atau, adopsi teknologi  atau up-to- date  teknologi  yang  secara  signifikan  mengubah  cara  bisnis  beroperasi. Disruptive  technology memaksa  perusahaan  untuk  mengubah  cara  mereka mendekati  bisnis  mereka  atau  berisiko  kehilangan  pangsa  pasar  atau  risiko usaha mereka menjadi tidak relevan.(Christensen 1997)
Disruptive  technology adalah  faktor  pengaruh  yang  efektif  untuk kinerja  perusahaan,  dampak  signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan  dapat dicapai  dengan  merangkul  dan  mengelola Disruptive  technology sehingga UKM dapat menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, proses yang lebih sederhana dan murah, pemasaran kreatif dengan jangkauan lebih luas, dan inovasi organisasi yang keterampilan untuk melayani pelanggan dengan lebih  baik.(Singh  dan  Hanafi  2019)  Sebagai  manajer  dan  pemilik  usaha, pelaku  UMK  dihadapkan  tantanga  kepemimpinan  di  era  disrupsi  tersebut. UMK  harus  dipimpin  oleh  pemilik-manajer  yang  transformasional  mampu membangun perusahaan dengan fundamental yang baik dalam kapabilitas dan keterampilan yang kokoh untuk mengarungi era globalisasi saat ini. Ini berarti UKM membutuhkan kemampuan kepemimpinan yang kuat dan kompetensi inti  dalam  kewirausahaan,  teknis,  dan  inovasi  untuk  mencapai  lintasan pertumbuhan yang stabil dan ubah tantangan menjadi peluang untuk menang di hari ini yang sangat kompetitif lingkungan bisnis.(Ng dan Kee 2017)
Keberhasilan dan kegagalan UKM tidak hanya bergantung pada aspek finansial  tetapi  juga  terkait  dengan  fitur  strategis  lainnya,  UKM  cenderung berfokus  pada  bagaimana  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  internal  yang ada  secara  efektif.  Apalagi  dengan  keterbatasannya  ukuran  dan  jumlah karyawan yang lebih sedikit, kinerja UKM bahkan secara langsung didorong oleh kepemimpinan. Oleh karena itu kepemimpinan adalah salah satu sumber daya  internal  utama  yang  perlu  khawatir.  Sebagai  pemilik-manajer  UKM memegang  kendali  atas  kepemilikan  dan  manajemen,  mereka  memberikan kepemimpinan,  menetapkan  arah,  dan  merumuskan  strategi.(Ng  dan  Kee 2017)  Pelaku  UMK  harus  memiliki  kemampuan  untuk  mengidentifikasi peluang atau ketidakcocokan di pasar, sehingga fokus pada celah yang ada, dan memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan visi perusahaan. Selain itu, pemilik-manajer harus memastikan perusahaan itu menghasilkan produk
atau layanan yang inovatif, bersama dengan bisnis yang memberikan dampak positif dalam masyarakat.(Singh dan Hanafi 2019)
Jika tekanan ekternal (kewajiban sertifikasi halal) dapat diubah menjadi motivasi  internal  (pelaku  UMK)  akan  berpengaruh  pada  penerapan  standar halal di UMK yang berpengaruh pada kinerja operasional, kinerja pasar, dan kinerja keuangan UMK.(Giyanti dkk. 2021) Proses saat  individu memaknai objektivasi yang telah ada diluar dirinya dinamakan internalisasi, dapat terjadi melaui  cara  sosisalisasi.(Munawaroh  2022)  Pemerintah  adalah  pihak  yang berkempentingan  dan  seharusnya  melakukan  sosialisasi  tersebut  karena penopang  utama  perekonomian  negara  adalah  UMK.(Giyanti  dkk.  2021; Pritandhari 2022) Sebagai sebuah kenyataan baru bagi UMK, sertifikat halal perlu di hadirkan kepada pelaku UMK agar terjadi eksternalisasi dan berlanjut pada internalisasi realitas baru tersebut sehingga terjadi adaptasi pada UMK terhadap sertifikasi halal. Usaha menghadirkan sertifiksi halal adalah dengan menginteraksikan UMK dengan infrastruktur halal seperti pendamping PPH, LPH, dan pihak lain yang terkait erat dengan proses sertifikasi halal. Interaksi antar  individu  menyebabkan  proses  internalisasi  terjadi.(Munawaroh  2022) Sosialisasi  dan  pendampingan  secara  lebih  masif  ke  lebih  banyak  UMK  di seluruh pelosok negeri dengan didukung ketersedian infrastruktur pendukung sertifikasi  halal  dapat  menjadi  jalan  terjadinya  internalisasi  disrupsi  halal pada UMK. Adaptasi disrupsi halal pada UMK dapat terjadi setelah sertifikasi halal  terinternalisasi  menjadi worldview atau  ideologi  yang  mempengaruhi pola, model, dan kinerja UMK..

## KESIMPULAN
Kewajiban sertifikasi halal merupakan realitas sosial yang membawa dua  konsekuensi  (disrupsi).  Pertama,  menjadi  tekanan  ekternal  bagi  UMK yang  bahkan  mampu  menghancurkan  bisnisnya.  Kedua,  disisi  lain kemampuan UMK untuk menjadikannya motivasi internal akan berdampak pada  penerapan  standar  halal  yang  berkorelasi  dengan  peningkatan  nilai tambah  di  bisnis  mereka.  Banyak  pelaku  UMK  yang  ingin  mensertifikasi halal produk mereka, baik karena motif kesadaran internal, maupun dorongan program  pemerintah.  Namun,  beberapa kendala  yang masih dialami  UMK,
diantaranya:  kurangnya  literasi  sertifikasi  halal,  pembiayaan,  insfrastruktur LPH dan teknologi, serta kurang maksimalnya pendampingan.
Usaha  mengembangkan  kebijakan  yang  telah  ada  perlu  dilakukan, salah  satunya  dengan  peningkatan  sosialisasi  dan  pendampingan  ke  lebih banyak  UMK  di  seluruh  pelosok  negeri  sebagai  upaya  untuk menginternalisasi  sertifiksi  halal  pada  pelaku  UMK.  Pola  pengetahuan  dan budaya  kerja  UMK  yang  tidak  terbiasa  dengan  sistem  sertifikasi  menjadi kendala  yang  krusila  di  Masyarakat.  Proses  internalisasi  yang  mendorong transformasi  pengetahuan  pelaku  UMK  akan  pentingnya  dan  cara  kerja sertifikasi  halal,  mampu  mempermudah  pelaku  UMK  beradaptasi  dengan disrupsi  halal.    Proses  internalisasi  dengan  menjadikan  sertifikasi  halal sebagai worldview atau  ideologi  yang  mempengaruhi  perilaku  UMK  pada kinerja operasional, kinerja pasar, dan kinerja keuangan UMK. Penting juga untuk  mencoba semua kemungkinan strategi untuk mengambangkan UMK sehinga berdapak pada pertumbuhan ekonomi negara.
Penulis  menyadari  bahwa  penelitian  ini  terbatas  pada  kasus  adaptasi pelaku UMK  sektor makanan dan minuman tradisional  di  wilayah Sleman. Perlu  penelitian  lanjutan  yang  mengkaji  pelaku  UMK  di  sektor  lain  untuk mengembangkan kajian sertifikasi halal pada UMK. Penting juga dilakukan penelitian di wilayah lain atau wilayah yang lebih luas untuk melihat tipologi yang lebih detail.

## DAFTAR PUSTAKA
Akim,  Akim,  Neneng  Konety,  Chandra  Purnama,  dan  Leeja  Citra  Korina. 2019. “The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From
Society-Centric  To  State-Centric.” MIMBAR :  Jurnal  Sosial  Dan Pembangunan 35(1):115–26. doi: 10.29313/mimbar.v35i1.4223.
Bergeaud-Blackler,  Florence,  John  Lever,  dan  Johan  Fischer,  ed.  2016a.
Halal  Matters:  Islam,  Politics  and  Markets  in  Global  Perspective . First  Edition.  London ;  New  York:  Routledge,  Taylor  &  Francis Group.
Bergeaud-Blackler,  Florence,  John  Lever,  dan  Johan  Fischer,  ed.  2016b. Halal matters: Islam, politics and markets in global perspective . First Edition. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Berger,  Peter  L.,  dan  Thomas  Luckmann.  t.t.  “The  Social  Construction  of Reality.” 125.
Charity, May Lim. 2018. “JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA.”
Jurnal Legislasi Indonesia 14(1):99–107. doi: 10.54629/jli.v14i1.77.
Christensen,  Clayton  M.  1997. The  Innovator’s  Dilemma:  When  New Technologies  Cause  Great  Firms  to  Fail .  Boston,  Mass:  Harvard Business School Press.
Faidah, Mutimmatul. 2017. “Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju  Relasi  Kuasa  antara  Negara  dan  Agama.” Islamica:  Jurnal Studi Keislaman 11(2):449–76. doi: 10.15642/islamica.2017.11.2.449-476.
Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. “Halal Certification in Indonesia; History,
Development,  and  Implementation.” Journal  of  Halal  Product  and Research (JPHR) 2(2):68–78. doi: 10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78.
Firmansyah,  Deri,  dan  Dede.  2022.  “Teknik  Pengambilan  Sampel  Umum
Dalam  Metodologi  Penelitian:  Literature  Review.” Jurnal  Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH) 1(2):85–114. doi: 10.55927/jiph.v1i2.937.
Fischer, Johan. 2011. The Halal Frontier: Muslim Consumers in a Globalized Market .  1st  edition.  New  York,  NY  Houndmills,  Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Fischer, Johan. 2016. Islam, Standards, and Technoscience in Global Halal Zones .  First  published.  New  York  London:  Routledge,  Taylor  & Francis Group.
Fukuyama,  Francis.  1999. The  Great  Disruption:  Human  Nature  and  the Reconstitution of Social Order . Profile.
Garaika, dan Darmanah. 2019. Metodologi Penelitian . Lampung Selatan: CV. Hiera Tech.
Giyanti, Ida, Anita Indrasari, Wahyudi Sutopo, dan Eko Liquiddanu. 2021. “Halal  Standard  Implementation  in  Food  Manufacturing  SMEs:  Its Drivers and Impact on Performance.” Journal of  Islamic Marketing 12(8):1577–1602. doi: 10.1108/JIMA-11-2019-0243.
Giyanti, Ida, dan Erna Indriastiningsih. 2019. “Impact of Halal Certification on  The  Performance  of  Food  Small  Medium  Enterprises.” Jurnal Ilmiah Teknik Industri 18(2):116–23. doi: https://doi.org/10.23917/jiti.v18i2.7242.
Haleem,  Abid,  Mohd  Imran  Khan,  dan  Shahbaz  Khan.  2019.  “Halal certification,  the  inadequacy  of  its  adoption,  modelling  and strategising the efforts.” Journal of Islamic Marketing 11(2):384–404. doi: 10.1108/JIMA-05-2017-0062.
Hamka, Hamka. 2020. “Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim.” Scolae:  Journal  of  Pedagogy 3(1):76–84.  doi: 10.56488/scolae.v3i1.64.
Hasan, Haslinda, Rini Suryati Sulong, dan Geoffrey Harvey Tanakinjal. 2020. “Halal Certification Among the SMEs in Kinabalu, Sabah.” Journal of Consumer Sciences 5(1):16–28. doi: 10.29244/jcs.5.1.16-28.
Hasyim, Syafiq. 2019. “Becoming a Global Halal Hub: Is Indonesia Ready?”
Indonesia, Republik. 2014. UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .
Khan, Shahbaz, Mohd Imran Khan, dan Abid Haleem. 2019. “Evaluation of barriers  in  the  adoption  of  halal  certification:  a  fuzzy  DEMATEL approach.” Journal of Modelling in Management 14(1):153–74. doi: 10.1108/JM2-03-2018-0031.
Mannheim,  Karl.  1979. Ideology  and  Utopia:  An  Introduction  to  the Sociology of Knowledge . Repr. London: Routledge & Kegan Paul.
Mizan,  Ahmad  Nur.  2016.  “Peter  L.  Berger  dan  Gagasannya  mengenai Konstruksi Sosial dan Agama.” Jurnal Citra Ilmu xxi(2):147–53.
Mukson,  Hamidah,  dan  Anton  Satria  Prabuwono.  2021. Lingkungan  Kerja dan  Orientasi  Kewirausahaan  Kinerja  UMKM  melalui  Komitmen Organisasi . Klaten: Penerbit Lakeisha.
Munawaroh,  Lathifah.  2022.  “Thomas  Luckmann:  Kontribusi  Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Islam.” Al-Ulum 9:417–33.
Ng,  Hee  Song,  dan  Daisy  Mui  Hung  Kee.  2017.  “Entrepreneurial  SMEs Surviving in the Era of Globalisation: Critical Success Factors.” Hlm. 75–90  dalam Global  Opportunities  for  Entrepreneurial  Growth: Coopetition  and  Knowledge  Dynamics  within  and  across  Firms , disunting  oleh  S.  Sindakis  dan  P.  Theodorou.  Emerald  Publishing Limited.
Ohoitimur,  Johanis.  2018.  “Disrupsi:  Tantangan  Bagi  Perkembangan  Ilmu Pengetahuan  Dan  Peluang  Bagi  Lembaga  Pendidikan  Tinggi.” Respons: Jurnal Etika Sosial 23(02):143–66. doi: 10.25170/respons.v23i02.553.
Pandya,  Viral.  2012.  “Comparative  Analysis  of  Development  of  SMEs  in Developed and Developing Countries.” Phuket - Thailand.
Panjaitan,  Jenri,  Muhadjir  Darwin,  Indra  Bastian,  dan  Sukamdi  Sukamdi.
2020. “What Do Banks, Rural Credit Institutions, and Regulators Infer from  the  Current  Strengths  and  Standing  of  Indonesian  SMEs?”
Gadjah  Mada  International  Journal  of  Business 22(1):1–23.  doi: 10.22146/gamaijb.53968.
Pritandhari, Meyta. 2022. “Peran UMKM Sebagai Salah Satu Pilar Ekonomi Kerakyatan.”  dalam Eksistensi  Ekonomi  Kerakyatan  di  Indonesia . Lamongan: Academia Publication.

## Rahmanto, Oki Dwi. 2020. “PEMBACAAN HIZB GHAZÂLÎ DI PONDOK
PESANTREN  LUQMANIYYAH  YOGYAKARTA  PERSPEKTIF TEORI  SOSIOLOGI  PENGETAHUAN  KARL  MANNHEIM.”
Living  Islam:  Journal  of  Islamic  Discourses 3(1):25–46.  doi: 10.14421/lijid.v3i1.2189.
Riaz, Mian N., dan Muhammad M. Chaudry, ed. 2019. Handbook of Halal Food Production . Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business.
Salindal,  Normia  Akmad.  2018.  “Halal  certification  compliance  and  its effects on companies’ innovative and market performance.” Journal of  Islamic  Marketing 10(2):589–605.  doi:  10.1108/JIMA-04-2018- 0080.
Shirazi, Faegheh. 2016. Brand Islam: the marketing and commodification of piety . First edition. Austin: University of Texas Press.
Singh,  Daljeet  Singh  Malkeet,  dan  Norshafizah  Binti  Hanafi.  2019.
“Disruptive  Technology  and  SMEs  Performance  in  Malaysia.” International Journal of Academic Research in Business and Social
Sciences 9(12).
Wardhana,  Adhitya,  Bayu  Kharisma,  dan  Tresna  Lisdiyanti.  2020. “TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DAN PERTUMBUHAN  EKONOMI  WILAYAH  BARAT  DAN  TIMUR INDONESIA PERIODE 2014-2018.” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana 1103. doi: 10.24843/EEB.2020.v09.i11.p05.