Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Arfah Habib Saragih 1 , Adang Hendrawan 2 , Neni Susilawati 3
Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia 1 Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia 2 Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia 3
Abstract. This  study  aims  to  analyse  the  implementation  of  e-SAMSAT  in  the  Province  of  Bali  after  a  year  and  its inhibiting  factors.  This  study  uses  a  qualitative  research  method  with  in-depth  interviews  and  observations  as  data collection techniques.  The  results of  the  study indicate  that  after  a  year  of  implementation,  e-SAMSAT  has not  shown significant benefits, either in increasing vehicle tax revenues or the ease of administration. The main inhibiting factors found  are that e-SAMSAT  is not  a full-online  system,  minimum  socialisation  of  e-SAMSAT  to  the community, and the habit of using formal or informal intermediary services that are still more popular in society. As for recommendations, the local revenue agency in collaboration with related SAMSAT and constabulary should be able to perfect e-SAMSAT into a fully online system especially in PKB payment procedures, intensifying e-SAMSAT socialisation to the community, and increasing positive dispositions among SAMSAT service officers to support the success of program implementation.
Keywords. E-Samsat, ease of administration, vehicle tax, tax reform
Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-SAMSAT di Provinsi Bali pasca setahun berjalan serta  faktor  penghambatnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa wawancara mendalam dan observasi. Objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, SAMSAT Bali, dan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.    Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  e-SAMSAT  belum menunjukkan manfaat signifikan,  baik  bagi  peningkatan  penerimaan  PKB  maupun  bagi  kemudahan  administrasi.  Faktor  utama  penghambat yang  ditemukan  adalah  bahwa  e-SAMSAT  belum  sepenuhnya full  online  system ,  masih  minimnya  sosialisasi  e- SAMSAT  kepada  masyarakat,  dan  kebiasaan  penggunaan  jasa  perantara  formal  ataupun  informal  yang  masih  lebih digemari masyarakat. Sebagai rekomendasi, untuk pencapaian tujuan inovasi e-SAMSAT yang lebih baik maka  Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan SAMSAT dan pihak Kepolisian terkait menyempurnakan e-SAMSAT menjadi full  online  system terutama  dalam  prosedur  pembayaran  PKB,  lebih  menggencarkan  sosialisasi  e-SAMSAT  kepada masyarakat,  dan  meningkatkan  disposisi  positif  di  kalangan  petugas  pelayanan  e-SAMSAT  untuk  mendukung kesuksesan implementasi program.
Kata kunci. e-SAMSAT, kemudahan administrasi, Pajak Kendaraan Bermotor, reformasi perpajakan
Corresponding Author. arfah.habib11@ui.ac.id, a.hendrawan@ui.ac.id, neni.susilawati31@ui.ac.id How to Cite This Article. Saragih, Arfah Habib., Hendrawan, Adang., dan Susilawati, Neni. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Provinsi Bali) . Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11 (1), 85-94. History of Article. Received : Januari 2019, Revision: Maret 2019, Published: Juni 2019 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v11i1.16420 Copyright©2019. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN
Penerimaan dari  sektor perpajakan  masih merupakan  sumber  utama  belanja  pemerintah, baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah. Berlakunya otonomi daerah mendorong pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan dalam  mengatur  dan  menjalankan  mekanisme
penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan  daerah  tersebut  tercermin  pada Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan  bermotor  (Undang-Undang  Nomor
28  Tahun  2009).  Penerimaan  dari  PKB berpotensi  besar  meningkatkan  PAD  suatu daerah seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor.
Dalam usaha
mengoptimalkan
penerimaan PKB, pemerintah daerah menjalankan  berbagai  strategi  yang  salah satunya  adalah  dengan  memperkenalkan  e- SAMSAT  (elektronik  Sistem  Administrasi Manunggal Satu Atap). Keberadaan e- SAMSAT  diharapkan  dapat  meningkatkan kemudahan  bagi  para  wajib  pajak  untuk membayar PKB-nya secara elektronik sehingga penerimaan  PKB  suatu  daerah  juga  dapat bertambah signifikan. Di Indonesia, hingga saat ini  baru  ada  sekitar  tujuh  daerah  yang menerapkan  e-SAMSAT  yakni  DKI  Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa  Timur,  dan  Bali.  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan penyumbang penerimaan pajak provinsi terbesar bagi daerah tertentu  di  Indonesia,  seperti  Provinsi  Bali. Provinsi  Bali  juga  merupakan  provinsi  dengan data  pengguna  e-SAMSAT  terbanyak  di Indonesia  pada  tahun  2018  dibanding  dengan provinsi  lain  yang  sudah  menerapkan  e- SAMSAT.  Kemudahan  yang  diberikan  dari adanya  sistem  pembayaran  pajak  secara  online ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PKB  dan memudahkan WP melakukan kewajiban  pembayaran  pajaknya.  Namun ternyata, masih  banyak  jumlah kendaraan  yang memiliki tunggakan PKB (Suadnyana, 2018).
Kemudahan pembayaran secara elektronik tersebut tidak ditemukan pada sistem pembayaran  yang  konvensional,  di  mana  para wajib pajak kendaraan bermotor masih memproses pembayaran dari satu loket ke loket lainnya  hingga  selesai.  Pangalila,  Ilat,  dan Runtu  (2015)  melakukan  penelitian  mengenai pelaksanaan  sistem  pemungutan  PKB  di  Kota Manado dan menemukan hasil bahwa pelaksanaan  tersebut  belum  efisien  karena banyaknya tahapan dan loket yang harus dilalui oleh pembayar PKB di kantor SAMSAT.
Sudah terdapat beberapa penelitian mengenai implementasi e-SAMSAT di
Indonesia.  Wigati  (2016)  menemukan  bahwa pembayaran  PKB  melalui  e-SAMSAT  ditinjau dari  asas  kemudahan  administrasi  yaitu  dari asas certainty , dapat dikatakan belum memenuhi;  dari  asas convenience  of  payment , dapat dikatakan memenuhi kenyamanan membayar; dari asas efficiency , dapat dikatakan terpenuhi  baik  dari  sisi  petugas  pajak  maupun Wajib  Pajak;  dari  asas simplicity ,  pembayaran PKB  melalui  e-SAMSAT  belum  begitu sederhana  karena  masih  terdapat  banyak kendala  yang  terjadi  di  lapangan  sehingga mengurangi kemudahannya.
Sementara  itu,  Dewi  (2018)  meneliti faktor-faktor  yang  menyebabkan  pembayar pajak  mengadopsi  e-SAMSAT  adalah  karena partisipasi era digitalisasi, kemudahan mendapatkan  informasi  jumlah  pembayaran Pajak  Kendaraan  Bermotor,  efisiensi  biaya, waktu,  dan  tempat,  serta  terhindar  dari keterlambatan  pembayaran,  sementara  faktor yang  menyebabkan  pembayar  pajak  menolak mengadopsi  e-Samsat  adalah  keterbatasan pengetahuan,  kerumitan  alur  pembayaran, kemudahan  inovasi  sebelum  adanya  e-Samsat, kurangnya  sosialisasi,  keterbatasan  fasilitas perbankan,  dan  keterbatasan  fasilitas  internet. Hertiarani  (2015)  juga  mengungkapkan  bahwa proses  implementasi  kebijakan  e-SAMSAT belum  berjalan  secara  efektif;  akses  jaringan untuk  kode  membayar  masih  terbatas;  ada kendala dalam pencocokan NIK (Nomor ID) di bank dan validitas kepemilikan kendaraan; dan kantor  ini  tidak  menyediakan  jaringan  multi- Bank;  dan  kurangnya  sosialisasi  membuat orang tidak optimal memanfaatkan e-Samsat.
Hasil  yang  diharapkan  dari  adanya  e- SAMSAT  adalah  adanya  dampak  signifikan terhadap  peningkatan  penerimaan  PKB  dan peningkatan kemudahan administrasi pembayaran  PKB  sehingga  e-SAMSAT  dapat dijadikan role  model bagi  daerah-daerah  lain yang  belum  menerapkan.  Akan  tetapi,  apabila ditemukan bahwa penerapan e-SAMSAT belum berdampak signifikan terhadap penerimaan  PKB  dan  kemudahan  administrasi membayar  PKB,  maka  perlu  dilakukan  riset
lebih mendalam mengenai faktor penyebabnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah 1. Bagaimana  efektivitas  implementasi  kebijakan e-SAMSAT  di  Provinsi  Bali?  dan  2.  Apa  saja faktor  penghambat  implementasi  E-Samsat  di Provinsi  Bali?  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kedua permasalahan  tersebut.  Dengan  demikian, penelitian  ini  dapat  berkontribusi  terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait implementasi e-government dalam  bidang perpajakan,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah pajak daerah.
Research  gap (perbedaan  penelitian  ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya) adalah penelitian ini berfokus pada implementasi  e-SAMSAT  pada  Provinsi  Bali sebagai  provinsi  dengan  data  pengguna  e- SAMSAT  tertinggi  di  Indonesia  pada  tahun 2018  dibanding  dengan  provinsi  lain  yang sudah menerapkan e-SAMSAT. Urgensi penelitian  ini  adalah  memberikan  penjelasan mengenai penerapan e-SAMSAT dan pengaruhnya  terhadap  penerimaan  PKB  dan perbaikan kemudahan administrasi pembayaran PKB di Provinsi  Bali (sebagai provinsi dengan data pengguna e-SAMSAT tertinggi pada tahun 2018).
Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan adalah memperkaya literatur penelitian (sebagai referensi  penelitian  selanjutnya)  mengenai Implementasi Electronic SAMSAT  untuk peningkatan  kemudahan  administrasi  dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya  pada  Provinsi  Bali  sebagai  provinsi dengan  pengguna  e-SAMSAT  tertinggi  di Indonesia  hingga  tahun  2018.  Hasil  penelitian ini  juga  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu bahan pertimbangan (rekomendasi) bagi regulator.  Investasi  dalam  infrastruktur  sistem E-Samsat  memakan  biaya  yang  tidak  sedikit sehingga hasil yang diharapkan dari pengimplementasiannya  adalah  dapat  melebihi biaya  yang  telah  dikeluarkan  ( benefit  over cost ).  Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  di
antaranya  untuk  pencapaian  tujuan  inovasi  e- SAMSAT  yang  lebih  baik  maka  Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan SAMSAT dan pihak Kepolisian terkait menyempurnakan  e-SAMSAT  menjadi full online system terutama dalam prosedur pembayaran PKB, lebih menggencarkan sosialisasi e-SAMSAT kepada masyarakat, dan meningkatkan  disposisi  positif  di  kalangan petugas pelayanan e-SAMSAT untuk mendukung kesuksesan implementasi program.

## LANDASAN TEORI Dasar Hukum Pajak dan Pajak Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan Pasal  1  Ayat  1,  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan  wewenang,  pajak  dikelompokkan menjadi  dua,  yakni  pajak  negara  dan  pajak daerah.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Salah satu  contoh  pajak  daerah  yang  sangat berpotensi  meningkatkan  penerimaan  daerah adalah PKB.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009, PKB adalah pajak atas kepemilikan  dan  atau  penguasaan  kendaraan bermotor.  Penerimaan  dari  PKB  berpotensi besar  meningkatkan  PAD  suatu  daerah  seiring dengan  bertambahnya  kebutuhan  masyarakat atas  kendaraan  bermotor.  Perpajakan  Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah,  pajak  daerah  dibedakan  menjadi  dua jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak  provinsi  terdiri  atas  pajak  kendaraan bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor, pajak  bahan  bakar  kendaraan  bermotor,  pajak air  permukaan,  dan  pajak  rokok.  Sementara pajak  kabupaten  terdiri  atas  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  sarang  burung walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaaan dan  perkotaan,  dan  bea  perolehan  hak  atas tanah dan bangunan.

## Reformasi Perpajakan
Reformasi  perpajakan  masih  merupakan fokus  perhatian  utama  pemerintah  (Kemenkeu, 2018).  Kebijakan  teknis  perpajakan  dipusatkan pada  reformasi  perpajakan  bersama  dengan penegakan  hukum  yang  berlaku,  peningkatan pelayanan dan sosialisasi pendampingan perpajakan,  dan  pengawasan  akan  kepatuhan perpajakan  (Kemenkeu,  2018).  Reformasi perpajakan  meliputi  formulasi  kebijakan dalam bentuk peraturan dan pelaksanaan dari peraturan  yang  diarahkan  untuk  menghasilkan penerimaan  pajak  yang  berkesinambungan. Dua  tugas  utama  dalam  reformasi  perpajakan adalah  mencapai  efektivitas  yang  tinggi  dan efisiensi  yang  seoptimal  mungkin  (Ott,  2001 dalam  Nasucha,  2004).  Efektif  dalam  arti pemerintah daerah mampu menciptakan tingkat kepatuhan  yang  tinggi  bagi  para  wajib  pajak dan  efisien  berarti  pemerintah  daerah  dapat mencapai biaya administrasi per unit penerimaan pajak sehemat mungkin.
E-Government dan Electronic SAMSAT  (e- SAMSAT)
Perkembangan teknologi semakin meningkat  sehingga  penggunaannya  harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung reformasi  perpajakan  dan  kesinambungan fiskal.  Untuk  memberikan  pelayanan  publik yang  semakin  baik,  negara  perlu  mengadakan inovasi  agar  tetap  relevan  dengan  jaman  serta dapat  memberikan  hasil  pelayanan  yang  prima
dan  produk  keluaran  yang  optimal  untuk rakyatnya  yang  dapat  dicapai  dengan  berbagai inovasi  kebijakan  publik  yang  mempermudah negara  melayani  rakyat,  salah  satunya  adalah dengan implementasi e-government . E- government adalah  penggunaan  internet  untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik yang  berorientasi  pada  pelayanan  masyarakat (Indrajit,  2006).  Dapat  dilihat  bahwa  kelahiran e-government sangat  berhubungan  dengan pelayanan  publik,  lebih  lanjut  lagi  didukung oleh  pernyataan  Lee  (2009)  bahwa  tujuan  dari e-government adalah  penyampaian  layanan pemerintah  kepada  masyarakat  dengan  lebih efektif. E-Samsat  merupakan salah  satu contoh implementasi e-government dan menjadi bentuk inovasi lanjutan atas SAMSAT.
E-SAMSAT merupakan layanan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  dan pengesahan  STNK  dengan  cara  pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah di Indonesia (BJB, BCA, BRI, BNI,  dan  CIMB  Niaga).  Untuk  dapat menggunakan  layanan  e-SAMSAT  ini,  nomor KTP  pemilik  kendaraan  yang  terdaftar  pada server SAMSAT  harus  sama  dengan  yang tercantum di rekening bank. Dengan menggunakan  e-SAMSAT,  pembayaran  PKB menjadi  semakin  mudah  karena  wajib  pajak tidak perlu mendatangi kantor SAMSAT induk sehingga menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kehadiran e-SAMSAT juga memberikan manfaat  bagi  pihak  pemerintah  daerah  karena e-SAMSAT  menyediakan  data  yang  lebih akurat  dan real  time mengenai  penerimaan PKB.  Di  Indonesia,  hingga  saat  ini  baru  ada sekitar tujuh daerah yang menerapkan e-Samsat yakni  DKI  Jakarta,  Banten,  Jawa  Barat,  Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian
mengenai
SAMSAT
sebenarnya  sudah  banyak  dilakukan,  baik pembayaran PKB dengan cara yang konvensional  maupun  elektronik.  Pembayaran PKB  dengan  cara  yang  konvensional  cukup
memakan  waktu  karena  pembayar  pajak  masih menghadapi  proses  bertahap  dan  antri  di beberapa  loket  hingga  akhirnya  pembayaran PKB  selesai  dilakukan.  Pangalila,  Ilat,  dan Runtu  (2015)  melakukan  penelitian  mengenai pelaksanaan  sistem  pemungutan  PKB  di  Kota Manado dan menemukan hasil bahwa pelaksanaan  tersebut  belum  efisien  karena banyaknya tahapan dan loket yang harus dilalui oleh  pembayar  PKB  di  kantor  SAMSAT. Penelitian tersebut meneliti pembayaran SAMSAT  yang  masih  konvensional,  belum elektronik seperti e-SAMSAT. Sejak diperkenalkannya e-SAMSAT, di mana pembayaran  PKB  dapat  dilakukan  secara elektronik, penelitian mengenai keefektifan dan keefisienan e-SAMSAT pun mulai muncul.
Wigati  (2016),  mencoba  meneliti  asas kemudahan  administrasi  dari  e-SAMSAT. Wigati  (2016)  menemukan  bahwa  pembayaran PKB  melalui  e-SAMSAT  ditinjau  dari  asas kemudahan  administrasi  yaitu  dari  asas certainty ,  dapat  dikatakan  belum  memenuhi; dari  asas convenience  of  payment ,  dapat dikatakan  memenuhi  kenyamanan  membayar; dari  asas efficiency ,  dapat  dikatakan  terpenuhi baik  dari  sisi  petugas  pajak  maupun  Wajib Pajak;  dari  asas simplicity ,  pembayaran  PKB melalui  e-SAMSAT  belum  begitu  sederhana karena  masih  terdapat  banyak  kendala  yang terjadi  di  lapangan  sehingga  mengurangi kemudahannya.  Dewi  (2018)  meneliti  faktor- faktor  yang  menyebabkan  pembayar  pajak mengadopsi e-SAMSAT adalah karena partisipasi era digitalisasi, kemudahan mendapatkan  informasi  jumlah  pembayaran Pajak  Kendaraan  Bermotor,  efisiensi  biaya, waktu,  dan  tempat,  serta  terhindar  dari keterlambatan  pembayaran,  sementara  faktor yang  menyebabkan  pembayar  pajak  menolak mengadopsi  e-Samsat  adalah  keterbatasan pengetahuan,  kerumitan  alur  pembayaran, kemudahan  inovasi  sebelum  adanya  e-Samsat, kurangnya  sosialisasi,  keterbatasan  fasilitas perbankan, dan keterbatasan fasilitas internet.
Hertiarani  (2015)  juga  mengungkapkan bahwa  proses  implementasi  kebijakan  e-
SAMSAT  belum  berjalan  secara  efektif;  akses jaringan  untuk  kode  membayar  masih  terbatas; ada  kendala  dalam  pencocokan  NIK  (Nomor ID)  di  bank  dan  validitas  kepemilikan kendaraan;  dan  kantor  ini  tidak  menyediakan jaringan  multi-Bank;  dan  kurangnya  sosialisasi membuat orang tidak optimal memanfaatkan e- Samsat. Wardani dan Juliansya (2018) melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh program e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak  kendaraan  bermotor  dengan  kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening dengan  studi  kasus  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Wardani  dan  Juliansya  (2018) menemukan bahwa program e-SAMSAT memiliki  dampak  positif  signifikan  terhadap kepuasan  kualitas  pelayanan  dan  kepuasan tersebut  berdampak  positif  signifikan  pula terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
Tujni  dan  Hutrianto  (2018)  meneliti evaluasi  sistem  e-SAMSAT  berbasis mobile untuk layanan  masyarakat kota Palembang dan menyimpulkan  bahwa perceived  usefulness mempunyai  hubungan  positif  dan  kuat  dengan attitude  toward  to  using sistem  e-samsat,  serta memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan  sistem  e-SAMSAT.  Selain  itu, perceived  ease  of  use juga  memiliki  hubungan yang  kuat  dan  positif  (searah)  dengan attitude toward  to  using e-SAMSAT  dan  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  sistem  e- SAMSAT.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  alur  berfikir  yang  bersifat induktif  dan  berangkat  dari  fenomena  sosial berupa  implementasi  e-SAMSAT.  Penelitian ini  mencoba  membangun  pemahaman  terkait implementasi  e-SAMSAT  untuk  peningkatan kemudahan  administrasi  dalam  pemungutan Pajak  Kendaraan Bermotor pada Provinsi Bali. Pemahaman tersebut dibangun melalui hubungan interaktif dengan narasumber penelitian sehingga dapat diperoleh interpretasi dari  masing-masing  narasumber.  Pengumpulan
data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik qualitative  interview yang  dilaksanakan  pada Agustus  2018  di  Kantor  BPD  Bali.  Adapun para  narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah Bapak  I  Made  Santha  sebagai  Kepala  Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  Bali  dan  Bapak Ferdian, Kasubid Data Informasi dan Pelaporan,  Bidang  Aplikasi.  Selain  itu  peneliti juga  mewawancara  beberapa  wajib  pajak  PKB yang  berada  di  kantor  SAMSAT  maupun  di luar kantor SAMSAT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Reformasi  perpajakan  mencakup rangkaian  kegiatan  dan  inovasi  yang  ditujukan untuk meningkatkan kemudahan dalam membayar  pajak  bagi  para  wajib  pajak sehingga  dapat  mendorong  kepatuhan  dalam perpajakan yang pada akhirnya dapat meningkatkan  pendapatan  pajak.  Kehadiran  e- SAMSAT  di  tujuh  provinsi  di  Indonesia termasuk di Provinsi Bali juga disambut positif karena  sesuai  dengan  perkembangan  jaman, terutama era 4.0 seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali berikut:
“ Saya  pertama  sangat  mengapresiasi kehadiran e-SAMSAT. Karena apapun alasannya,  ketika  kita  berbicara  4.0  disana sudah  jelas  konsep  utamanya  yang  pertama bagaimana  kita  mengarahkan  semua  sumber daya yang ada dari  konvensional  ke teknologi. Artinya  kalau  saya  berbicara  disisi  pelayanan publik,  khususnya  saya  berbicara  di  bidang SAMSAT, konvensional ke digital ini seharusnya  menghadap  kedepan.  Pemikiran  e- SAMSAT  ini  digagas  oleh  pemerintah  pusat, dalam  hal  ini  ada  Mabes  Polri,  Kementerian Dalam  Negeri,  pelayanan  publik  ori,  ada  dari desa.  Nah,  setelah  di-declare  yang  dijadikan dalam proyek secara nasional se-Jawa  & Bali, ada  7  Provinsi  termasuk  Bali. ”  (Wawancara Mendalam  dengan  Bapak  I  Made  Santha, Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi Bali, 16 Agustus 2018).
Kehadiran  e-SAMSAT  di  Provinsi  Bali juga  mendapat  sambutan  yang  cukup  baik  dari
para  wajib  pajak,  terbukti  dari  tujuh  provinsi yang  dilibatkan  dalam  proyek  ini,  data pengguna  e-SAMSAT  Provinsi  Bali  yang tertinggi,  yakni  mencapai  27.000  pengguna. Akan  tetapi,  angka  27.000  pengguna  ini nilainya masih belum signifikan dibanding total wajib  pajak  sekitar  3.000.000  orang  (0,9%). Hal ini didukung oleh pernyataan berikut:
“ Yaa..itu  filosofinya.  Konon,  saya  belum dapat  data  yang  akurat,  konon  dari  se-Jawa- Bali  yang  dijadikan  pilot  project  itu  katanya Bali speednya tinggi. Kalo gak salah perolehan kami  sampai  dengan  kemarin  hampir  27.000. Jumlah  WP  kami  3  juta  sekian .”  (Wawancara Mendalam  dengan  Bapak  I  Made  Santha, Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi Bali, 16 Agustus 2018).
Setelah  setahun  diimplementasikan,  e- SAMSAT belum menunjukkan dampak signifikan,  baik  bagi  peningkatan  penerimaan PKB  maupun  bagi  kemudahan  administrasi WP. Hal ini diperkuat dengan masih minimnya angka  pengguna  e-SAMSAT  yang  baru mencapai  angka  0.9%  dari  total  wajib  pajak kendaraan bermotor. Namun hal ini sebenarnya masih  dapat  dimaklumi  karena  masih  dalam tahap awal pengimplementasian dan penyempurnaan berbagai hal.
“ Disamping,  itu  yang  saya  bilang  tadi, transformasi  dunia  konvensional  ke  dunia digital.  Justru  saya  melihat  positif,  namun demikian  ini  ibarat  bayi  baru  lahir,  pasti  ada penyempurnaan-penyempurnaan. Kan kita baru lahir aja jalan begitu, tetapi tidak berarti dalam  arti  sampai  akan  melihat  bahwa  e- Samsat ini sebagai sebuah program yang fatal, tidak.  Kalau  fatal  ya  berarti  kita  harus konvensional  lagi.  Seperti  itu  yang  saya  lihat, jadi  sekali  lagi  hambatan  pasti  ada  tapi  tidak membuat  sesuatu  yang  akan  stuck.  Pasti  ada penyempurnaan, undang-undang disempurnakan terus, Peraturan Menteri disempurnakan  terus,  Kemendikbud  kita  aja berubah  berkali-kali  kan  di  sempurnakan, bukan dalam arti gagal  langsung ditutup, dulu dikti  sekarang  apa,  kan  itu  penyempurnaan. Begitu  kan  ya  saya  kira  begitu  ya. ”
(Wawancara  Mendalam  dengan  Bapak  I  Made Santha,  Kepala  Badan  Pendapatan  Daerah Provinsi Bali, 16 Agustus 2018).
Setelah melakukan wawancara mendalam dan  observasi,  peneliti  menemukan  tiga  faktor utama  yang  menyebabkan  masih  kurang berdampaknya  penggunaan  e-SAMSAT  di Provinsi  Bali,  yaitu:  Pertama,  e-SAMSAT belum  sepenuhnya full  online  system .  E- SAMSAT belum sepenuhnya full online system karena  dalam  praktiknya  setelah  wajib  pajak melakukan  transfer  tagihan  PKB,  wajib  pajak diwajibkan kembali ke Kantor SAMSAT untuk mendapatkan  pengesahan  STNK.  Hal  ini  yang menyebabkan  wajib  pajak  merasa  belum  ada perbedaan signifikan antara SAMSAT konvensional  dengan  e-SAMSAT  karena  pada akhirnya  wajib  kembali  lagi  ke  Kantor SAMSAT  untuk  memperoleh  pengesahan STNK.  Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Bapak Ferdian sebagai berikut:
“ Kita berikan kode billing, data pembayaran  sama  kode  billingnya,  nanti  dari situ  dia  tinggal  pilih  mau  ke  bank  mana  nih, bahkan ke BPD Bali sendiri bisa untuk ke jalur e-Samsat  Nasional  atau  ke BRI,  BNI,  Mandiri, ketika  dia  melakukan  pembayaran  lewat  ATM, keluar  struk,  bayar  otomatis,  ya  sama  seperti yang saya sampaikan, tinggal bayar, udah lalu ke kantor samsat untuk pengesahan .” (Wawancara Mendalam dengan Bapak Ferdian, Kasubid Data Informasi dan Pelaporan, Bidang Aplikasi, 16 Agustus 2018).
Untuk rekomendasi ke depannya, memang  diperlukan  sinkronisasi  dan  integrasi banyak  hal  terkait  e-SAMSAT  agar  dapat menjadi full  online  system ,  dalam  artian  wajib pajak tidak perlu kembali ke  Kantor SAMSAT untuk  memperoleh  pengesahan  STNK.  Inilah yang  akan  membedakan  e-SAMSAT  dengan SAMSAT  konvensional,  di  mana  pengesahan STNK  juga  bersifat  elektronik.  Hal  ini  juga dinyatakan  oleh  Bapak  Ferdian  ketika  ditanya mengenai  kemungkinan full  online  system dan pengesahan  STNK  secara  elektronik,  sebagai berikut:
“ Memungkinkan  sekali.  Jadi  kalau  kita sebenarnya  sih  inginnya  seperti  itu,  cuma  kan kita  harus,  karena  kita  ngomong  e-SAMSAT ini,  kita  kan  ada  mitra  kami  kepolisian  yang memang  intinya  berbeda  dari  kita.  Kita  kan mengejar dari  sisi  pendapatan, tapi kalau  dari sisi  kepolisian  kan  dari  sisi  registrasi  dan verifikasi  kendaraan.  Nah,  kalau  dari  kita  sih senang  banget  bisa  seperti  itu,  begitu.  Cuma sekarang dari sisi kepolisian apakah diperbolehkan.  Sekarang  kan  masalahnya  dari regulasinya  belum  nih,  karena  untuk  STNK memang  harus  ada  cap  masalahnya.  Kalau masalah  pajak  data  ini  nya,  bukti  pembayaran pajak  orang  sekarang  elektronik  orang  sudah bayar itu kan sudah oke tanpa cap gak masalah ya. Cuma dari  sisi  regulasi, STNK yang masih harus  dicap  ini  yang  masih.  Secara  regulasi belum .” (Wawancara Mendalam dengan Bapak Ferdian, Kasubid Data Informasi dan Pelaporan, Bidang Aplikasi, 16 Agustus 2018). Alternatif lainnya adalah dengan mencontoh  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ferdian sebagai berikut:
“ Kita  baru  sampai  di,  kita  rencananya kemarin  kayak  seperti  Jatim  dia  sudah  ada mesin  cetak  sendiri  jadi  STNK  tuh  sampe  di ada  mesin  masukan  STNK  langsung  di  cap otomatis,  emboss,  itu  gak  perlu  ke  Kantor SAMSAT sudah ada mesinnya. Sebenarnya kita sudah  punya  mesin  itu  sih  di  BPD  Bali,  cuma secara ini, kalau kita karena secara e-SAMSAT nasional  juga  belum  menjalankan  itu,  stepnya baru  yang  tadi  saya  bilang  baru  sampai  situ. Mungkin  dari  pihak  kepolisian  d  isini  belum berani  sampe  ke  arah  step  itu .”  (Wawancara Mendalam  dengan  Bapak  Ferdian,  Kasubid Data Informasi dan Pelaporan, Bidang Aplikasi, 16 Agustus 2018). Kedua, masih kurang efektifnya sosialisasi  e-SAMSAT  kepada  masyarakat. Sosialisasi  mengenai  e-SAMSAT  dilakukan secara  langsung,  juga  melalui  media  sosial, radio,  media  informasi  di  kantor  SAMSAT. Namun, pada praktiknya memang belum begitu efektif menambah jumlah pengguna e-
SAMSAT  di  Provinsi  Bali.  Di  satu  sisi, kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali patut diapresiasi karena berhasil menduduki pengguna  e-SAMSAT  tertinggi  di  Indonesia yang  mencapai  27.000  pengguna.    Adapun strategi  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi Bali dalam  melakukan berbagai  macam  bentuk sosialisasi  e-SAMSAT  kepada  masyarakat sebagai berikut:
“ Saya jatahkan UPT SAMSAT Kabupaten Bali  kan  terdiri  dari  8  kabupaten  dan  1  kota, ada  9  ya.  Masing-masing  UPT  itu  saya  kasih target  dan  termasuk  juga  target,  aksi  di SAMSAT.  Target  sosialisasi  saya  berikan,  jadi dia  sosialisasi  ke  RT,  RW,  kemudian  ke kampus,  ke  dunia  pemerintahan,  ke  dunia swasta, kencangi sosialisasi, saya minta report ada  laporannya,  laporan  sosialisasinya  ada. Gak  mau  saya  dia  ngomong  “iya,  iya”  mana buktinya?  Berapa  orang  yang  ikut  sosialisasi, hasilnya  apa?  Kemudian  ada  target  juga… berapa  setiap  bulan  yang  menggunakan aplikasi  e-Samsat .”  (Wawancara  Mendalam dengan  Bapak  I  Made  Santha,  Kepala  Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi  Bali,  16  Agustus 2018).
Dari beberapa wajib pajak yang diwawancarai,  sebagian  sudah  mengetahui mengenai  e-SAMSAT,  akan  tetapi  belum menggunakannya  karena  menyadari  bahwa wajib  pajak  harus  kembali  lagi  ke  Kantor SAMSAT  untuk  pengesahan  STNK.  Hal  ini juga  sesuai  dengan  hasil  observasi  di  Kantor SAMSAT di  mana sudah disediakan satu  loket khusus untuk pembayar PKB yang
menggunakan e-SAMSAT.
Ketiga, kebiasaan penggunaan jasa perantara  formal  ataupun  informal  yang  masih lebih  digemari  WP.  Faktor  ketiga  ini  berkaitan dengan budaya yang ada di masyarakat Bali, di mana  masyarakat  Bali  menyadari  pentingnya berbagi  rizki  dengan  sesama  (apakah  itu saudara,  tetangga,  dan  masyarakat  umum) dengan cara memberi lapangan pekerjaan untuk membantu  pengurusan  pembayaran  PKB-nya, sebagaimana  pernyataan  seorang  wajib  pajak
berikut:  “ mmm…gapernah  gini,  nyuruh  orang aja;  ya  ada,  ada  keluarga  atau  biro  jasa  biar dapet  pekerjaan  gitu ”  (Wawancara  dengan wajib pajak PKB, 18 Agustus 2018). Selain itu, beberapa  wajib  pajak  yang  diwawancara  juga merasa  sangat  terbantu  dengan  jasa  perantara ini  karena  memiliki  kesibukan  yang  sangat tinggi  dan  tidak  memiliki  cukup  waktu  untuk menyelesaikan  kewajiban  perpajakan  PKB-nya ke Kantor SAMSAT.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa setelah setahun diimplementasikan, e- SAMSAT belum menunjukkan manfaat signifikan,  baik  bagi  peningkatan  penerimaan PKB  maupun  bagi  kemudahan  administrasi yang  diterima  WP.  Faktor  utama  penghambat yang  ditemukan  adalah  (1)  e-SAMSAT  belum sepenuhnya  diterapkan  dengan full  online system ,  (2)  minimnya  sosialisasi  e-SAMSAT kepada masyarakat, dan (3) kebiasaan penggunaan  jasa  perantara  formal  ataupun informal yang masih lebih digemari WP.
Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan  di  bidang  kebijakan  publik  secara umum dan kebijakan pajak secara khusus, yaitu bahwa
implementasi e-government memerlukan  totalitas full  online  system dalam aplikasinya  agar  biaya  implementasinya  benar- benar  bisa  direduksi  baik  dari  sisi  pemerintah maupun  masyarakat.  Selain  itu,  sosialisasi  dan dan penyesuaian budaya masyarakat juga harus diperhatikan  agar  implementasi  program  dapat berjalan dengan baik.
Sebagai  rekomendasi,  untuk  pencapaian tujuan  inovasi  e-SAMSAT  yang  lebih  baik maka  pemerintah  (dalam  hal  ini BPD bekerjasama  dengan  SAMSAT  dan  Kepolisian terkait)  sebaiknya  (1)  menyempurnakan  e- SAMSAT  menjadi full  online  system terutama dalam  prosedur  pembayaran  PKB,  (2)  lebih menggencarkan  sosialisasi  e-SAMSAT  kepada masyarakat,  dan  (3)  meningkatkan  disposisi positif  di  kalangan  petugas  pelayanan  e-
SAMSAT untuk mendukung kesuksesan implementasi program.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Pipit  Febriana.  (2018).  Faktor  Penentu
Penolakan  dan  Adopsi  E-Samsat  oleh Masyarakat: Studi Kualitatif di
Kabupaten  Pacitan. Tesis.  Universitas Islam Indonesia.
Hertiarani,  Wiwiet.  (2015).  Implementasi Kebijakan  E-Samsat  di  Jawa  Barat .
Inspektorat Pengawasan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
Indrajit,  Richardus  Eko.  (2006). Electronic government :  Strategi  pembangunan  dan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi  digital.  Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak.
Republik  Indonesia.  (2009).    Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Lee,  Nag  Yeon,  dan  Kwangsok,  Oh.  (2011).
Academy of ICT Essentials for Government  Leaders.    Module  3:  E- government applications. UN APCICT. Nasucha,  C.    (2004).    Reformasi  Administrasi Publik:  Teori  dan  Praktik. Penerbit Grasindo.
Pangalila,  Indinisya  Indah.,  Ilat,  Ventje.,  dan
Runtu, Treesje. (2015). Analisis
Pelaksanaan  Sistem  Pemungutan  Pajak
Kendaraan  Bermotor  di  Kota  Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,
Bisnis, dan Akuntansi, 3 (1), 9-16.
Suadnyana,  I  Wayan  Sui.  (2016).  “400  ribu
Kendaraan  di  Bali  Belum  Bayar  Pajak, Bapenda Berharap Masyarakat Memanfaatkan Pemutihan”. Tribun- Bali.com. 7 Desember 2018.
https://bali.tribunnews.com/2018/12/07/4
00-ribu-kendaraan-di-bali-belum-bayar- pajak-bapenda-berharap-masyarakat- manfaatkan-pemutihan.
Tujni,  Baibul.,  dan  Hutrianto.  (2018).  Evaluasi Sistem  e-SAMSAT  Berbasis Mobile untuk Layanan Masyarakat Kota
Palembang  dengan  Metode Technologi Acceptance  Model. Seminar  Nasional Sistem  Informasi  Indonesia,  5  November 2018.
Wardani,  Dewi  Kusuma.,  dan  Juliansya,  Fikri.
(2018).  Pengaruh  Program  e-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan  Bermotor  dengan  Kepuasan Kualitas  Pelayanan  sebagai  Variabel Intervening (Studi  Kasus  SAMSAT Daerah  Istimewa  Yogyakarta).  Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika, 15 (2), 79-92.
Wigati,  Rere  Karlina.  (2016).  Implementasi Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor Melalui  E-Samsat  di  DKI  Jakarta Ditinjau dari Asas Kemudahan Administrasi. Skripsi. Universitas Indonesia.