## PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARI’AH DI KABUPATEN PAMEKASAN 1

## Erie Hariyanto
(Dosen STAIN Pamekasan/email: erie.mh@gmail.com)
Abstrak: Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai sebuah  alternatif  bagi  praktik  perbankan  konvesional.  dimana dalam  perjalanannya  membutuhkan  aplikasi  akad  guna menanggulangi  bila  terjadi  sengketa  dan  sebagai  solusi  untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  guna  memperoleh  keadilan dan  kepastian  hukum  dalam  menjalankan  usahanya  sehingga transaksi  di  Perbankan syari’ah menjadi  pilihan  masyarakat.
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  diarahkan  pada  pendekatan sosiologis  yaitu  langsung  mengamati  bagaimana  pelaksanaan dan  penyelesaian  sengketa  akad  pembiayaan  dalam  praktik perbankan syari’ah. Pelaksanaan akad pembiayaan dalam praktik perbankan  syariah  di  Pamekasan  tidak  jauh  berbeda  dengan tahapan  yang  dilakukan  oleh  bank  konvensional  dalam memberikan  kreditnya.  Proses  pemberian  pembiayaan  diawali dengan  tahapan: pertama analisis  kelayakan  penyaluran  dana. Kedua tahap  perjanjian  pembiayaan  (akad  pembiayaan)  serta dilaksanakannya  pengikatan  agunan  untuk  pembiayaan  yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan. Ketiga tahap  setelah  perjanjian  pembiayaan  (akad  pembiayaan) ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  disebut  tahap penggunaan  pembiayaan. Ke-empat tahap  setelah  pembiayaan menjadi  bermasalah  dan Kelima tahap  setelah  pembiayaan menjadi  macet.  Tahap  ini  disebut  tahap  penyelesaian pembiayaan. Upaya-upaya yang digunakan dalam menyelesaikan akad  pembiayaan  bermasalah  dalam  praktik  perbankan  syariah di  Pamekasan  diarahkan  menggunakan  jalur  non-litigasi  baik
1 Tulisan  ini  disarikan  dari  hasil  penelitian  kolektif  dengan  anggota  peneliti;  Eka Susylowati, dan Mohammad Bashri Asy’ari.

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
melalui, Musyawarah-Mufakat, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APR) ataupun BASYARNAS ataupun peletakan sita jaminan.
Kata  Kunci :  Akad  Pembiayaan,  Perbankan  Syariah, Penyelesaian sengketa
Abstract: Syariah (Islamic law) banking grows and has been developed as an alternative way of conventional banking practice. This study focuses on sociological approach. It is about to have a direct observation on how is the  implementation  and  completion  of  the  legal  dispute  of  financing agreement  in  syariah  banking  practice.  The  implementation  of  financing agreement in syariah banking does not take different procedures from the conventional  one.  The  process  is  initialized  by:  firstly,  the  analysis  on feasibility of finance distribution; secondly, financing documentation; thirdly, financing utility; fourthly, financing dispute analysis; and finally, the phase of financing completion.
Key  words :  Financing  agreement,  syariah  banking,  legal  dispute completion.
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 285

## Pendahuluan
Perbankan  merupakan  elemen  penting  dalam  pembangunan  suatu negara.  Hal  ini  tercermin  dalam  pengertian  perbankan  secara  yuridis,  yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. 2 Fungsi  bank  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan (financial intermediary  institution) tersebut  sangat  menentukan  bagi  sukses  tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat.
Kebijakan  perbankan  di  Indonesia  sejak  tahun  1992  berdasarkan ketentuan  UU  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  yang  kemudian diperkuat  dengan  UU  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  UU Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  menganut  sistem  perbankan  ganda (dual banking system) . Dual banking system maksudnya adalah terselenggarannya dua sistem  perbankan  (konvensional  dan  syariah  secara  berdampingan)  yang pelaksanaannya  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 3
Kepastian  hukum  semakin  dirasakan  bagi  pemerhati  dan  masyarakat pengguna  jasa  perbankan  syariah  setelah  diundangkan  UU  Nomor  21  Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian  bangsa  mengingat  perekonomian  merupakan  tulang-punggung penggerak  stabilitas  nasional.  Perbaikan  segala  permasalahan  bangsa  yang dihadapi  saat  ini  harus  dari  kegiatan  perekonomian  nasional  yang  menuju perekonomian berbasis syariah
Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvesional. Kritik terhadap konsep bank konvensional oleh  konsep  perbankan  syariah,  bukanlah  menolak  bank  dalam  fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan dalam karakteristiknya yang lain,  misalnya  masih  terdapat  unsur  riba,  judi (maysir) ,  ketidakpastian (gharar) , bathil . Dengan dilarangnya riba, maysir, gharar, dan bathil dalam perbankan, maka sebagai  gantinya  dapat  menerapkan  akad-akad  tradisional  Islam  pada  praktik perbankan  dimaksud.  Adapun  akad-akad  tradisional  Islam  atau  yang  lazimnya dikenal  dengan  akad  berdasarkan  prinsip  syariah  menurut  Muhammad  Syafii
2 Lihat  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3790)
3 Abdul Ghofur, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 33

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
Antonio  terdiri  dari  prinsip  titipan  atau  simpanan (depository) ,  bagi  hasil (profit sharing) , sewa-menyewa (operating lease and financial lease) , dan jasa (fee-based service) yaitu al-wakalah,  al-kafalah,  al-hiwalah,  ar-rahn,  al-qardh . 4 Masing-masing  akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan dalam operasional perbankan syariah dalam produk penghimpunan dana ( funding ), penyaluran dana ( financing ), dan jasa ( service ).
Aplikasi akad dan aspek legalnya, sangat diperlukan dalam mendukung kelancaraan  transaksi  muamalah  yang  melibatkan  lembaga  perbankan  dan keuangan  Syariah.  Sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  praktik  saat  ini,  sudah  ada beberapa  aplikasi  yang  dimaksud  di  atas,  namun  keberadaanya  belum  ada keseragaman  atau  standarisasi  dalam  pembuatan  akadnya.  Bank  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  tentang pelaksanan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana  serta  pelayanan  jasa  bank  syariah,  Namun  keberadaanya  belum  dikenal oleh khalayak ramai, termasuk para praktisi perbankan, para akademisi, notaris, hakim maupun advokad.
Dalam  praktik  perbankan  syariah  sudah  mulai  muncul  beberapa permasalahan  yang  timbul  antara  nasabah  dan  bank  dalam  pelaksanaan  akad, dimana  kewajiban  yang  seharusnya  dibayarkan  oleh  nasabah,  tidak  dipenuhi sesuai  akad  yang  disepakati  antara  nasabah  dan  bank.  Dalam  hal  ini  nasabah melakukan  keterlambatan  pembayaran.  Keterlambatan  pembayaran  di  dalam hukum  perjanjian  dikategorikan  sebagai  salah  satu  unsur wanprestasi .  Jika  terus berlanjut  sampai  tiga  bulan  berturut-turut  maka  kualifikasi  nasabah  debitur tersebut mulai masuk kategori bermasalah. 5
Jika jumlah kredit yang bermasalah dalam suatu bank syariah jumlahnya banyak,  tentunya  akan  mempengaruhi  likuiditas  usaha  dan load  financent  ratio (LFR)  yang  dijalankan.  Agar  hal  tersebut  tidak  mengganggu  kinerja  yang nantinya  akan  mempengaruhi  likuiditas  banknya  maka  upaya  penanganan pembiayaan  bermasalah  harus  ditangani  serius  dengan  mengidentifikasi permasalahan  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  akad  pada  praktik  perbankan syariah  kemudian  melakukan  klasifikasi  kasus  yang  dihadapi  manajemen  Bank Syariah dalam melakukan konstruksi hukumnya. Selain itu perlu diketahui pula tahapan  dan  mekanisme  penyelesaian  pada  setiap  lembaga  yang  akan
4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Cetakan ke-10, (Jakarta:
Gema Insasani Press dan Tazkia Cendikia, 2007), hlm 83.
5 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah , (Yogyakarta, UII Press 2005), hlm. 18.
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 287
menyelesaikan sengketa perbankan Syariah dan standarisasi akad serta beberapa dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa.
Kabupaten  Pamekasan  sendiri  yang  memiliki  program  GERBANG SALAM,  saat  ini  ada  puluhan  lembaga  keuangan  syari’ah  baik  bank  dan  non- bank  yang  membuka  cabangnya,  di  mana  dalam  perjalannya  membutuhkan aplikasi akad guna menanggulangi bila terjadi sengketa dan sebagai solusi untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  guna  memperoleh  keadilan  dan  kepastian hukum  dalam  menjalankan  usahanya  sehingga  transaksi  di  Perbankan syari’ah menjadi  pilihan  masyarakat,  berdasarkan  paparan  diatas  penulis  merasa  perlu melakukan  penelitian  dengan  judul  “Penyelesaian  Sengketa  Akad  Pembiayaan dalam  Praktik  Perbankan  Syari’ah  (Studi  di  Kabupaten  Pamekasan)” Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan masalah penelitian  sebagai  berikut: Pertama Bagaimana  pelaksanaan  akad  pembiayaan dalam  praktik  perbankan  syariah  di  Pamekasan  ? Kedua Upaya  hukum  yang digunakan  dalam  menyelesaikan  akad  pembiayaan  bermasalah  dalam  praktik perbankan syariah di Pamekasan?
Akad dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia Istilah  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  dalam  al-quran  setidaknya dikenal dua macam 6 , yaitu kata akad ( al-`aqdu ) dan kata `ahd ( al-`ahdu ). al-Quran memakai  kata  pertama  dalam  arti  perikatan  atau  perjanjian 7 ,  sedangkan  kata yang kedua dalam al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. 8 Dengan  demikian  istilah  akad  dapat  disamakan  dengan  istilah perikatan atau verbintenis , sedangkan kata al `ahdu sama dengan istilah perjanjian atau overeenkomst . 9 Pengertian akad juga dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  pada  ketentuan  pasal  1 angka  (4)  dikemukan  bahwa,  “akad  adalah  kesepakatan  tertulis  antara  Bank dengan Nasabah atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi  keuangan  dengan  kegiatan  utamanya  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam al-Quran, Hadist,
6 Mariam Darus Zaman (et.al.) Kompilasi Hukum Perikatan , (Jakarta,PT Citra Aditya, tt) hlm. 247 7 Lihat al-Quran surat Al Maidah ayat 1
8 Lihat al-Quran surat An Nahl ayat  91 dan Al Isra’ ayat 34
9 Abdul Ghofur Anshori, op. Cit., hlm 49.

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
Ijma’ ,  dan qiyas menjadi  relevan  dan  penting  dalam  operasional  perbankan syariah.
Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat  dari  suatu  akad.  Rukun  akad  adalah  unsur  mutlak  yang  harus  ada  dan merupakan  esensi  dalam  setiap  akad  terdiri  atas:  pertama  shighat,  yaitu pernyataan ijab  dan  qobul ;  kedua `aqidah yaitu  pelaku  akad;  ketiga ma’qud  alaih yaitu objek akad. Jika salah satu rukun tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. 10
Akad  antara  nasabah  dan  pihak  perbankan  syariah  akan  berjalan  baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan akad/perjanjian dimungkinkan timbul sengketa dalam bidang perbankan syariah. secara garis besar penyebab terjadinnya sengketa yang timbul dalam  pelaksanaan  akad  adalah:  (1)  Adanya  wanprestasi  ( default );  (2)  Keadaan Memaksa ( force majeur/ overmact ); dan (3) Perbuatan melawan hukum. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, dalam  praktik  perbankan  syariah  maka  para  pihak  akan  mencari  penyelesaian terhadap  permasalahan  yang  dihadapi.  Secara  garis  besar  upaya  penyelesaian permasalahan  dalam  pelaksanaan  akad  dikelompokkan  dalam  penyelamatan yaitu  tahapan  pemenuhan  atas  prestasi  dan  upaya  penyelesaian  cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan.
Jika jumlah kredit yang bermasalah dalam suatu bank syariah jumlahnya signifikan, tentunya akan mempengaruhi likuiditas usaha dan load financent ratio (LFR)  yang  dijalankan.  Agar  hal  tersebut  tidak  mengganggu  kinerja  yang nantinya  akan  mempengaruhi  likuiditas  banknya  maka  upaya  penanganan pembiayaan  bermasalah  harus  ditangani  serius  dengan  mengidentifikasi permasalahan  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  akad  pada  praktik  perbankan syariah  kemudian  melakukan  klasifikasi  kasus  yang  dihadapi  manajemen  Bank Syariah dalam melakukan konstruksi hukumnya. Selain itu perlu diketahui pula tahapan  dan  mekanisme  penyelesaian  pada  setiap  lembaga  yang  akan menyelesaikan sengketa perbankan Syariah dan standarisasi akad serta beberapa dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa.
Diberlakukan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberikan  payung  hukum  bagi  penerapan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia.
10 Dewi  Nurul  Musjtari, penyelesaian  sengketa  dalam  praktik  perbankan  syariah, (Yogjakarta:Parama Publishing,  2012), hlm. 44.
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 289
Yang  lebih  khusus  lagi  dengan  diundangkannya  UU  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  perbankan  syariah  semakin  memberikan  kepastian  hukum  dalam  hal kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah:  Bank Syari’ah , Asuransi Syari’ah ,  Reasuransi,  Reksa  dana Syari’ah ,  Obligasi Syari’ah dan  surat berharga  berjangka  menengah syari’ah ,  Sekuritas Syari’ah ,  Pegadaian syari’ah , Dana  Pensiun  Lembaga  Keuangan syari’ah dan  Lembaga  keuangan  Mikro- syari’ah . 11 Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ada bentuk alternatif lain disamping bank konvensional yang sudah dikenal  masyarakat  yaitu  bank  yang  berdasarkan  pada  prinsip  bagi  hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sama sekali belum menggunakan secara tegas istilah bank syariah atau bank Islam. Penyebutannya masih  menggunakan  istilah  ”  prinsip  bagi  hasil”.  Belum  ada  ketentuan  yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 12 Seperti  halnya  bank  konvensional,  bank  syariah  berfungsi  juga  sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) , yaitu berfungsi menghimpun dana dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana-dana  tersebut  kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing, yaitu  pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri maupun  lembaga.  Dengan  kata  lain,  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 13
Pembiayaan  adalah  merupakan  sebagian  besar  asset  dari  bank  syariah sehingga  pembiayaan  tersebut  harus  dijaga  kualitasnya,  sebagaimana diamanatkan  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  bahwa perbankan  syariah  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  berasaskan  prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan  pasal 2 Undang-Undang  Perbankan  Syariah  yang  dimaksud  dengan  prinsip  kehati- hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan  yang  sehat,  kuat  dan  efisien  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dari  berbagai  sumber  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  prinsip  kehati-hatian  adalah  pengendalian  risiko  melalui
11 Mardani, Hukum Acara Peradilan Agama , hlm 58 12 Sejak tanggal 16 Juli 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut dengan Undang Undang Perbankan Syariah
13 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
penerapan  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  yang  berlaku  secara konsisten. 14 Penerapan  prinsip  kehati-hatian  dijabarkan  dalam  bentuk  rambu- rambu kesehatan bank.
Sebagaimana  diamanatkan  pada  pada  Pasal  4  Undang-Undang Perbankan  Syariah  keberadaan  bank  syariah  disamping  sebagai  lembaga intermediasi  seperti  halnya  bank  konvensional  yaitu  menghimpun  dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. Secara garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 15
1. Kegiatan penghimpunan dana ( funding ) Kegiatan  penghimpunan  dana  dapat  ditempuh  oleh  perbankan  melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan  dan  giro  dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu  tabungan  dan  giro berdasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad  mudharabah.  Sedangkan  khusus  deposito  hanya  memakai  akad mudharabah.
2. Kegiatan penyaluran dana ( lending ) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat ( lending ) dapat ditempuh bank dalam  bentuk  mudharabah,  murabahah,  musyarakah,  ijarah  ataupun  qardh. Bank  sebagai  penyedia  dana  akan  mendapatkan  imbalan  dalam  bentuk margin  keuntungan  untuk  murabahah,  bagi  hasil  untuk  mudharabah  dan musyarakah, sewa untuk ijarah serta biaya administrasi untuk qardh.
3. Jasa Bank
Kegiatan  usaha  bank  di  bidang  jasa,  dapat  berupa  penyediaan  bank  garansi (kafalah), letter of credit (L/C), hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing. Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 (1)  Undang-Undang  Perbankan  syariah  mengatur  bahwa  “Bank  syariah dan/atau  UUS  harus  mempunyai  keyakinan  atas  kemauan  dan  kemampuan calon  nasabah  Penerima  Fasilitas  untuk  melunasi  seluruh  kewajiban  pada waktunya,  sebelum  Bank  Syariah  dan/atau  UUS  menyalurkan  dana  kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib  melakukan  penilaian  yang  seksama  terhadap  watak,  kemampuan,  modal,
14 Yahman  dan  Trisadini  Prasastinah  Usanti, Bunga  Rampai  Hukum  Aktual  Dalam Perspektif  Hukum  Bisnis  Kontraktual  Berimplikasi  Pidana  dan  Perdat a,  Mitra  Mandiri, Surabaya,2011,hlm.136
15 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indoensia , Gadjah Mada University Press,
Yogjakarta, 2007, hlm. 65
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 291
agunan 16 ,  dan  prospek  usaha  dari  calon  nasabah  penerima  fasilitas  ( character, capacity , capital,  collateral,  condition ).  Pada  Pasal  36  Undang-Undang  Perbankan Syariah diatur bahwa “Dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha  lainnya,  Bank  Syariah  dan  UUS  wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak merugikan  Bank  Syariah  dan  UUS  dan  kepentingan  nasabah  yang mempercayakan  dananya”,  sehingga  bank  syariah  dalam  memberikan pembiayaan  wajib  mempunyai  keyakinan  atas  kemauan  dan  kemampuan  dari nasabah penerima fasilitas. Adapun tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati- hatian  tidak  lain  agar  bank-bank  selalu  dalam  keadaan  sehat,  sehingga  selalu dalam  keadaan likuid,  solvent dan  menguntungkan  ( profitable) .  Dengan diberlakukannya  prinsip  kehati-hatian  itu  diharapkan  kadar  kepercayaan masyarakat  terhadap  perbakan  selalu  tinggi  sehingga  masyarakat  bersedia  dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. 17
Sebagian  besar  dana  yang  dipergunakan  oleh  bank  syariah  dalam menyalurkan  dana  dalam  bentuk  pembiayaan  adalah  dana  nasabah penyimpan/nasabah  investor. 18 sehingga  dana  nasabah  penyimpan/nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum. Bilamana terjadi kegagalan dalam pembiayaan  maka  sumber  pelunasan  pembiayaan  adalah  dari  usaha  nasabah yang menghasilkan pendapatan (revenue) yang disebut first way out dan second way out berupa agunan ( collateral ). Second way out berupa  jaminan tertentu atas suatu benda,  apabila  terjadi  pembiayaan  bermasalah,  bank  berhak  menjual  benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Jaminan merupakan hal penting  untuk  diperhitungkan  bagi  Bank  karena  jaminan  merupakan  sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan Syariah.
Pembiayaan  adalah  suatu  proses  mulai  dari  analisis  kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank
16 Pada  Pasal  1.26  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  agunan  diberikan  pengertian sebagai jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas
17 Sutan Remy Sjadeini , Kapita Selecta Hukum Perbankan ,Jilid I, tanpa tahun, hlm.53 18 Nasabah  penyimpan  adalah  nasabah  yang  menempatkan  dananya  di  Bank  syariah dan/atau  UUS  dalam  bentuk  simpanan  berdasarkan  akad  antara  Bank  syariah  atau  UUS  dan nasabah  yang  bersangkutan.  Nasabah  investor  adalah  nasabah  yang  menempatkan  dananya  di Bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank syariah atau UUS dan nasabah bersangkutan

## Erie Haryanto
syariah  perlu  melakukan  pemantauan  dan  pengawasan  pembiayaan,  karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan  bermasalah  sehingga  dapat  melakukan  upaya  untuk  melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.
Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam  perhatian  khusus  sampai  golongan  macet . Bank  syariah  wajib  untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif. 19 sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara  bulanan,  sehingga  jika  bank  syariah  tidak  melakukannya  maka  akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.
Bilamana  terjadi  pembiayaan  bermasalah  maka  Bank  syariah  akan melakukan  upaya  untuk  menangani  pembiayaan  bermasalah  tersebut  dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana  yang  telah  disalurkan  oleh  bank  syariah  dapat  diterima  kembali.  Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan  berasal  dari dana  masyarakat yang  ditempatkan  pada  bank  syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

## Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
Bank  syariah  dalam  memberikan  pembiayaan  berharap  bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati  dalam  perjanjian  dan  membayar  lunas  bilamana  jatuh  tempo.  Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. 20
19 Berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/9/PBI/2007  Tentang  Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan  modal,  penyertaan  modal  sementara,  komitmen  dan  kontinjensi  pada  transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana  lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
20 Trisadini  Prasastinah  Usanti,” Karakteristik  Prinsip  Kehati-Hatian  Pada  Kegiatan  Usaha Perbankan Syariah ”, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hlm. 244
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 293
Dalam  hukum  perdata  kewajiban  memenuhi  prestasi  harus  dipenuhi oleh  debitur  sehingga  jika  debitur  tidak  memenuhi  sesuatu  yang  diwajibkan seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian  maka  dikatakan  debitur  telah melakukan  wanprestasi.  Ada  empat  keadaan  dikatakan  wanprestasi  yaitu:  (a) Debitur  tidak  memenuhi  prestasi  sama  sekali;  (b)  Debitur  memenuhi  prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; (c) Debitur terlambat memenuhi prestasi dan  (d)  Debitur  melakukan  perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan  dalam perjanjian. 21
Keberlangsungan  usaha  suatu  Bank  yang  didominasi  oleh  aktivitas Pembiayaan,  dipengaruhi  oleh  kualitas  Pembiayaan  yang  merupakan  sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan  dapat  meminimalisasi  potensi  kerugian  yang  akan  terjadi. Pengelolaan  tersebut  antara  lain  dilakukan  melalui  Restrukturisasi  Pembiayaan terhadap  nasabah  yang  mengalami  penurunan  kemampuan  membayar  namun dinilai  masih  memiliki  prospek  usaha  dan  mempunyai  kemampuan  untuk membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian  yang  bersifat  universal  yang  berlaku  pada  industri  perbankan. Selain  itu,  aspek  kebutuhan  dan  kesesuaian  dengan  perkembangan  industri perbankan  syariah  menjadi  pertimbangan  dalam  penyempurnaan  ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 22 Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk  menyelamatkan  pembiayaan,  berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  13/9/PBI/2011  Tentang  perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  10/PBI/2008  Tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah.  Restrukturisasi  Pembiayaan  adalah  upaya  yang dilakukan  Bank  dalam  rangka  membantu  nasabah  agar  dapat  menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: a.  Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ),  yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya Berdasarkan SEBI
No.13/18/DPbS  tanggal  30  Mei  2011  yang  dimaksud  dengan  Penjadwalan kembali ( rescheduling ), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah
21 Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Binacipta, Bandung, 1979, hlm.18 22 Penjelasan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/9/PBI/2011  Tentang  perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
atau  jangka  waktunya,  tidak  termasuk  perpanjangan  atas  pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang  memenuhi  kualitas  lancar  dan  telah  jatuh tempo  serta  bukan  disebabkan  nasabah  mengalami  penurunan  kemampuan membayar
b.  Persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh persyaratan  Pembiayaan  tanpa  menambah  sisa  pokok  kewajiban  nasabah yang  harus  dibayarkan  kepada  Bank,  antara  lain  meliputi:  (1)  perubahan jadwal  pembayaran;  (2)  perubahan  jumlah  angsuran;  (3)  perubahan  jangka waktu; (4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah ; (5)  perubahan  proyeksi  bagi  hasil  dalam  pembiayaan mudharabah atau musyarakah ; dan/atau: (6) pemberian potongan. c.  Penataan  kembali  ( restructuring ),  yaitu  perubahan  persyaratan  Pembiayaan yang  antara  lain  meliputi:  (1)  penambahan  dana  fasilitas  Pembiayaan  Bank; (2)  konversi  akad  Pembiayaan;  (3)  konversi  Pembiayaan  menjadi  surat berharga  syariah  berjangka  waktu  menengah;  dan/atau;  (4)  konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning . 23
Berdasarkan  SEBI  No.13/18/DPbS  tanggal  30  Mei  2011  Tentang Perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbS tanggal 22  Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  bahwa Bank  Uumum  Syariah  (BUS)  atau  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  akan menghentikan  akad  Pembiayaan  dalam  bentuk  piutang murabahah atau  piutang istishna ’  dengan  memperhitungkan  nilai  wajar  obyek murabahah atau istishna ’. Dalam  hal  terdapat  perbedaan  antara  jumlah  kewajiban  nasabah  dengan  nilai wajar obyek murabahah atau istishna ’, maka diakui sebagai berikut: (a)apabila nilai wajar  lebih  kecil  daripada  jumlah  kewajiban  nasabah,  maka  sisa  kewajiban nasabah  tersebut  tetap  menjadi  hak  BUS  atau  UUS,  yang  penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah; (b) apabila nilai wajar lebih besar daripada  jumlah  kewajiban  nasabah,  maka  selisih  nilai  tersebut  diakui  sebagai uang muka ijarah muntahiya bittamlik atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi modal mudharabah dari BUS atau UUS. Bank  hanya  dapat  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan  terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: nasabah mengalami penurunan
23 Penyertaan  Modal  Sementara  adalah  penyertaan  modal  BUS  atau  UUS,  antara  lain berupa  pembelian  saham  dan/atau  konversi  Pembiayaan  menjadi  saham  dalam  perusahaan nasabah  untuk  mengatasi  kegagalan  penyaluran  dana  dan/atau  piutang  dalam  jangka  waktu tertentu sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 295
kemampuan  pembayaran;  dan  nasabah  memiliki  prospek  usaha  yang  baik  dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
Restrukturisasi  untuk  Pembiayaan  konsumtif  hanya  dapat  dilakukan untuk  nasabah  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut:  a.  nasabah  mengalami penurunan  kemampuan  pembayaran;  dan  b.  terdapat  sumber  pembayaran angsuran  yang  jelas  dari  nasabah  dan  mampu  memenuhi  kewajiban  setelah restrukturisasi.
Restrukturisasi  Pembiayaan  wajib  didukung  dengan  analisis  dan  bukti- bukti  yang  memadai  serta  didokumentasikan  dengan  baik.  Disamping  2  (dua) kriteria  di  atas  maka  bank  syariah  akan  melakukan  penyelamatan  pembiayaan bermasalah  dengan  upaya  restrukturisasi  apabila  nasabah  masih  mempunyai itikad  baik  dalam  arti  masih  mau  diajak  kerjasama  dalam  upaya  penyelamatan pembiayaan  bermasalah,  akan  tetapi  jika  nasabah  sudah  tidak  beritikad  baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
Adapun  landasan  syariah  yang  dapat  mendukung  upaya  restrukturisasi pembiayaan yaitu:
 Dalam  surat  Al  Baqarah  (2):  276:  ”Allah  memusnahkan  riba  dan menyuburkan  sedekah  dan  Allah  tidak  menyukai  setiap  orang  yang  tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.
 Dalam  surat  Al  Baqarah  (2):  280:  ”  dan  jika  (orang  berhutang  itu)  dalam kesukaran,  maka  berilah  tangguh  sampai  dia  berkelapangan.  Dan menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  hutang)  itu  lebih  baik  bagimu,  jika kamu mengetahui”.
 Dalam  surat  Al  Baqarah  (2):  286:  ”  Allah  tidak  membebani  seseorang melainkan  sesuai  dengan  kesanggupannya.  Ia  mendapat  pahala  (atas kebajikan)  yang  diusahakannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dari  kejahatan)  yang dikerjakannya”.  Dari  kutipan  ayat  Al  Quran  diatas  selalu  digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila  menghadapi  nasabah  sedang  mengalami  kesulitan  (  dalam arti  sebenar- benarnya) membayar kembali kewajibannya.
 Hadits Nabi riwayat Muslim : ”orang  yang  melepaskan  seorang  muslim  dari  kesulitannya  di  dunia,  Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.

## Erie Haryanto
Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Praktik Perbankan Syariah Pada  prinsipnya  penegakan  hukum  hanya  dilakukan  oleh  kekuasaan kehakiman  ( judicial  Power )  yang  secara  konstitusional  lazim  disebut  badan yudikatif  (Pasal  24  UUD  1945).  Dengan  demikian,  maka  yang  berwenang memeriksa  dan  mengadili  sengketa  hanya  badan  peradilan  yang  bernaung  di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No.  14  Tahun  1970  secara  tegas  menyatakan  bahwa  yang  berwenang  dan berfungsi  melaksanakan peradilan  hanya  badan-badan  peradilan  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang.  Diluar  itu  tidak  dibenarkan  karena  tidak memenuhi syarat formal dan official serta bertentangan dengan prinsip under the authority of law . Namun berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHPdt, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  maka  terbuka  kemungkinan  para  pihak menyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan  lembaga  selain  pengadilan  ( non litigasi ), seperti arbitrase atau perdamaian ( islah ). 24
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Di  Indonesia,  penyelesaian  sengketa  melaui  jalur  non  litigasi  di  atur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## Arbitrase
Dalam  perspektif  Islam  arbitrase  dapat  disepadankan  dengan  istilah tahkim . Tahkim berasal dari kata hakkama , secara etimologis berarti menjadikan seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa.  Pengertian  tersebut  erat  kaitannya dengan  pengertian  menurut  terminologisnya.  Lembaga  ini  telah  dikenal  sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir,  setiap  ada  perselisihan  mengenai  hak  milik,  waris  dan  hak-hak lainnya  seringkali  diselesaikan  melalui  bantuan  juru  damai  atau  wasit  yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. 25
Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya  para  pakar,  cendekiawan  muslim,  praktisi  hukum,  para  kyai  dan ulama  untuk  bertukar  pikiran  tentang  perlunya  lembaga  arbitrase  Islam  di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April
24 Karnaen  Perwataatmaja,  dkk., Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:Prenada Media), 2005, hal. 288. 4 A. Rahmat Rosyadi, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif , (Bandung:Citra Aditya Bakti), 2002, hlm. 43.
25 NJ. Coulson, a History of Islamic Law , (Edinburg: University Press), 1991, hal. 10). 6 Warkum  Sumitro, Asas-Asas  Perbankan  Islam  &  Lembaga-lembaga  Terkait  (BAMUI,  Takaful  dan Pasar Modal Syariah di Indonesia) , (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 167.
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 297
1992.  Setelah  mengadakan  beberapa  kali  rapat  dan  setelah  diadakan  beberapa kali  penyempurnaan  terhadap  rancangan  struktur  organisasi  dan  prosedur beracara  akhirnya  pada  tanggal  23  Oktober  1993  telah  diresmikan  Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  yang  diputuskan  dalam Rakernas  MUI  tahun  2002.  Perubahan  bentuk  dan  pengurus  BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

## Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan
Penyelesaian  melalui  jaminan  dilakukan  oleh  bank  syariah  bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau  nasabah  tidak  kooperatif  untuk  menyelesaikan  pembiayaan  atau  upaya penyelamatan  dengan  upaya  restrukturisasi  tidak  membawa  hasil  melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.
Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda  jaminan  tersebut,  rahn  (gadai  syariah),  jaminan  hipotik,  jaminan  hak tanggungan, dan jaminan fidusia. pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada  Pasal  1178  BW,  Pada  jaminan  hak  tanggungan  berdasarkan  Pasal  20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, bilamana debitor cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu:
a. Berdasarkan  hak  pemegang  hak  tanggungan  pertama  untuk  menjual  obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
b. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana  pada  Pasal  14  (2)  obyek  hak  tanggungan  dijual  melalui pelelangan  umum  menurut  tatacara  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan  untuk  pelunasan  piutang  pemegang  hak  tanggungan dengan hak mendahulu dari para kreditor-kreditor lainnya
c. Atas  kesepakatan  penjualan  obyek  jaminan  dapat  dilaksanakan  dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.
Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitor wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi dengan cara:
a. pelaksanaan titel eksekutorial
b. penjualan  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
c. penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan Pada  Undang-undang  Perbankan  Syariah  pasal  40,  bank  syariah  dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan,  berdasarkan  penyerahan  secara  sukarela  oleh  pemilik  agunan  atau berdasarkan  pemberian  kuasa  untuk  menjual  dari  pemilik  agunan,  dengan ketentuan  agunan  yang  dibeli  tersebut  wajib  dicairkan  selambat-lambatnya dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun. 26 Dalam  hal  harga  pembelian  agunan melebihi  jumlah  kewajiban  nasabah  kepada  bank  syariah  dan  UUS,  selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan  biaya  lelang  dan  biaya  lain  yang  terkait  langsung  dengan  proses pembelian agunan.
Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat Al Baqarah  (2)  283:  ”Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  kamu bermuamalah / jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang oleh siberpiutang...” Dari  Aisyah  bahwasanya  Nabi  Muhammad  SAW  pernah membeli  bahan  makanan  dari  seorang  yahudi  dengan  hutang dan  beliau  memberikan  baju  besinya  sebagai  jaminan (HR.Bukhari, Muslim dan Nasa’i)
Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda ” Siapapun yang  bangkrut  (muflis),  lalu  kreditornya  mendapatkan barangnya sendiri pada si muflis, maka kreditor itu lebih berhak untuk  menarik  kembali  barangnya  daripada  orang  lain. (HR.Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)

## Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Litigasi
Mengenai  badan  peradilan  mana  yang  berwenang  menyelesaikan perselisihan  jika  terjadi  sengketa  perbankan  syariah  memang  sempat  menjadi perdebatan  di  berbagai  kalangan  apakah  menjadi  kewenangan  Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara  tegas  mengatur  hal  tersebut,  sehingga  masing-masing  mencari  landasan hukum yang tepat.
Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  oleh  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas
26 Tujuan  pembelian  oleh  bank  adalah  untuk  membantu  mempercapat  penyelesaian kewajiban  nasabah.  Agunan  yang  dapat  dibeli  oleh  bank  adalah  agunan  yang  pembiayaannya dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 299
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  maka perdebatan  mengenai  siapa  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa perbankan  syariah  sudah  terjawab.  Amandemen  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  memberikan  wewenang  kekuasaan  Peradilan  Agama  bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun  1989  hanya  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  ditingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah.
Amandemen  Undang-Undang  tersebut,  maka  ruang  lingkup  tugas  dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari’ah yang meliputi: a) bank syari’ah, b) lembaga keuangan mikro syari’ah, c) asuransi syari’ah, d) reasuransi syari’ah, e) reksa dana syari’ah, f) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, g) sekuritas syari’ah, h) pembiayaan syari’ah, i) pegadaian syari’ah, j) dana pensiun lembaga  keuangan  syari’ah,  dan  k)  bisnis  syari’ah. 27 Dalam  penjelasan  Pasal tersebut antara lain dinyatakan:
“Yang  dimaksud  dengan  “antara  orang-orang  yang  beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya  menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum Islam  mengenai  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.” Dari  penjelasan  Pasal  49  tersebut,  maka  seluruh  nasabah  lembaga keuangan  dan  lembaga  pembiayaan  syariah,  atau  bank  konvensional  yang membuka  unit  usaha  syariah  dengan  sendirinya  terikat  dengan  ketentuan ekonomi  syariah,  baik  dalam  pelaksanaan  akad  maupun  dalam  penyelesaian perselisihan.
Selain  dalam  hal  kewenangan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Pasal  49 UU  No.  3  Tahun  2006  juga  mengatur  tentang  kompetensi  absolute (kewenangan  mutlak)  Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu,  pihak-pihak  yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan  pilihan  hukum  untuk  diadili  di  Pengadilan  yang  lain.  Apalagi,
27 Suhartono, Prospek  Legislasi  Fikih  Muamalah  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional , www.Badilag.net tgl. 31-10-2007

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus. 28
Oleh karena itu dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan  syariah  berkaitan  dengan  perjanjian  pembiayaan  murabahah,  akad mudharabah  dan  akad-akad  yang  lain  yang  masih  mencantumkan  klausul Penyelesaian  sengketa  di Pengadilan  Negeri apabila  BASYARNAS  tidak  dapat menyelesaikan sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum UU  No.  3  Tahun  2006  alenia  ke-2,  maka  klausul  tersebut  dirubah  menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian  lewat  litigasi  akan  ditempuh  oleh  bank  bilamana  nasabah tidak  beritikad  baik  yaitu  tidak  menunjukkan  kemauan  untuk  memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber  lain  untuk  menyelesaikan  kredit  macetnya. 29 Sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomer  3  tahun  2006  tentang  Peradilan Agama  maka  bilamana  terjadi  sengketa  dalam  bidang  muamalah  maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  beragama  Islam  dibidang: perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  waqaf,  zakat,  infaq,  shadaqoh  dan  ekonomi syariah. Perubahan  penting  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  adalah  perluasan  kekuasaan  atau  kewenangan  pengadilan  agama yang  meliputi  juga  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah,  hal  ini  terdapat  pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai sebuah tradisi dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental  bergantung  kepada pengamatan  manusia  dalam  kawasannya  sendiri  dan  berhubungan  dengan orang-orang  tersebut  dalam  bahasanya  dan  peristilahannya. 30 Sebagaimana pengertian  ini,  Arief  Furchan  menyatakan  bahwa  metode  kualitatif  adalah
28 Ibid, hlm.9 29 Sutan Remy Sjahdeini , Op.cit., h.103
30 Lexy  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  1990) hlm., 3.
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 301
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri. 31
Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  diarahkan  pada  pendekatan sosiologis  yaitu  langsung  mengamati  bagaimana  pelaksanaan  dan  penyelesaian sengketa akad pembiayaan dalam praktik perbankan syari’ah Untuk memperoleh data  dari  sumber  data  primer,  peneliti  menggunakan  metode  wawancara  dan observasi. Sumber data wawancara dilakukan dengan:
1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan;
2. Pimpinan Lembaga bank syari’ah di kabupaten Pamekasan;
3. Masyarakat utamanya pengguna produk Lembaga bank dan non-bank syari’ah di kabupaten Pamekasan;
4. Akademisi  di  perguruan  tinggi  dan  pengamat  perbankan  syari’ah  di Kabupaten Pamekasan.

## Temuan Penelitian dan Pembahasan
Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil pengumpulan data yang diperoleh  peneliti  saat  melakukan  penelitian.  Pada  paparan  data  ini  peneliti menguraikan  data  yang  diperoleh  melalui  prosedur  pegumpulan  data  yang digunakan,  yaitu  teknik  wawancara,  studi  dokumentasi  dan  observasi.  Paparan dan  temuan  penelitian  tersebut  meliputi: pertama Bagaimana  pelaksanaan  akad pembiayaan  dalam  praktik  perbankan  syariah  di  Pamekasan? kedua Upaya hukum  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  akad  pembiayaan  bermasalah dalam praktik perbankan syariah di Pamekasan?
Dari  hasil  pengamatan  dan  observasi  di  beberapa  kantor  perbankan syariah utamanya bank BRI Syariah ditemukan fakta perkembangannya jumlah produk  nasabah  ditandai  juga  dengan  semakin  menjamurnya  kantor  cabang Bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah yang tahun 2013 ada dua cabang bank syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank jatim Syariah.
Wawancara  dengan  Bapak  Jimmy  Account  Officer  Bank  BRI  Syariah terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan dalam praktik perbankan syariah:
Proses pemberian pembiayaan pada bank syariah maka tahapan yang dilakukan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan  oleh  bank  konvensional  dalam  memberikan  kreditnya. Proses pemberian pembiayaan diawali dengan tahapan : pertama tahap sebelum  pemberian  pembiayaan  diputuskan  oleh  bank  syariah,  yaitu tahap  bank  syariah  mempertimbangkan  permohonan  pembiayaan
31 Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif (Surabaya: Usaha Nasional, 1992) hlm., 21.

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
calon  nasabah  penerima  fasilitas.  Tahap  ini  disebut  tahap  analisis kelayakan  penyaluran  dana. Kedua tahap  setelah  permohonan pembiayaan  diputuskan  pemberiannya  oleh  bank  syariah  dan kemudian  penuangan  keputusan  tersebut  kedalam  perjanjian pembiayaan  (akad  pembiayaan)  serta  dilaksanakannya  pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi  pembiayaan. Ketiga tahap  setelah  perjanjian  pembiayaan (akad  pembiayaan)  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  dan dokumentasi  pengikatan  agunan  telah  selesai  dibuat  serta  selama pembiayaan  itu  digunakan  oleh  nasabah  penerima  fasilitas  sampai jangka  waktu  pembiayaan  berakhir.  Tahap  ini  disebut  tahap penggunaan  pembiayaan. Kempat tahap  setelah  pembiayaan  menjadi bermasalah  tetapi  usaha  nasabah  penerima  fasilitas  masih  memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali. Tahap ini disebut tahap penyelamatan pembiayaan. Kelima tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian pembiayaan. 32
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  sengketa  akad  syariah  (kredit macet)  dijelaskan  oleh  praktisi  Bayan  Nurbiato,  SH,M.Si  bagian  hukum bank muamalah surabaya menyatakan:
Ada  beberapa  faktor  penyebab  pembiayaan  bermasalah  dari  intern (berasal  dari  pihak  bank:  kurang  baiknya  pemahaman  atas  bisnis nasabah,  kurang  dilakukan  evaluasi  keuangan  nasabah,  kesalahan setting  fasilitas  pembiayaan  (berpeluang  melakukan sidestreaming ), perhitungan  modal  kerja  tidak  didasarkan  kepada  bisnis  usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan  kebiasaan  bisnis  dan  kurang  memperhitungkan aspek  kompetitor,  aspek  jaminan  tidak  diperhitungkan  aspek marketable,  lemahnya  supervisi  dan  monitoring,  terjadinya  erosi mental:  kondisi  ini  dipengaruhi  timbali  balik  antara  nasabah  dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak  didasarkan  pada  praktek  perbankan  yang  sehat.  Ada  beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor ekstern: karakter nasabah  tidak amanah  (tidak  jujur  dalam  memberikan  informasi  dan laporan  tentang  kegiatannya),  melakukan sidestreaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah
32 Wawancara  dengan Acount Officer BRI Syariah Bapak Jimmy  tanggal 25 Juli 2013
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 303
dalam  persaingan  usaha,  usaha  yang  dijalankan  relatif  baru,  bidang usaha  nasabah  telah  jenuh,  tidak  mampu  menanggulangi  masalah/ kurang  menguasai  bisnis,  meninggalnya  key  person,  perselisihan sesama  direksi,  terjadi  bencana  alam,  adanya  kebijakan  pemerintah: peraturan  suatu  produk  atau  sektor  ekonomi  atau  industri  dapat berdampak  positif  maupun  negatif  bagi  perusahaan  yang  berkaitan dengan industri tersebut. 33
Kualitas  pembiayaan  ditetapkan  menjadi  5  (lima)  golongan  yaitu Lancar,  Dalam  Perhatian  Khusus,  Kurang  Lancar,  Diragukan  dan Macet,  yang  dikategorikan  pembiayaan  bermasalah  adalah  kualitas pembiayaan  yang  mulai  masuk  golongan  dalam  perhatian  khusus sampai  golongan  Macet . Bank  syariah  wajib  untuk  menggolongkan kualitas aktiva produktif. 34 Wawancara  dengan  Dr.  H  Firmansyah,  S.H.M.Hum  merupakan  salah satu  notaris  yang  menangani  perjanjian  kredit  antara  masyarakat  dan  Bank Syariah di kabupaten pamekasan menyatakan:
tidak  ada  peraturan  materii  maupun  formil  khusus  tentang  bank syariah.  Pelaksanaan  proses  sengketa  perbankan  syariah  ditengarai terdapat benturan dengan undang-undang lainnya 18 undang-undang, antara  lain:  Undang-Undang  (UU)  Arbitrase,  UU  Pasar  Modal,  UU Kepailitan, UU Perasuransian, UU Perdagangan, UU Pegadaian, UU Bank Indonesia, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia,  UU  Perseroan  Terbatas,  UU  Dokumen  Perusahaan,  UU Jabatan  Notaris,  UU  Persaingan  Usaha  (Anti  Monopoli),  UU Perlindungan  Konsumen,  UU  Koperasi,  UU  Lembaga  Penjaminan Simpanan dan menyangkut Otoritas Jasa Keuangan. 35
Wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Dr.  Firmasyah,  M.Hum Notaris  dan  PPAT  Kabupaten  Pamekasan  menyatakan  bahwa  untuk  akta-akta perjanjian  yang  dibuat  para  pihak  dengan  bank  syariah  di  Pamekasan  dalam penyelesaian  perselisihan  atau  perbedaan  pendapat  menunjuk  atau  penetapkan BASYARNAS atau Pengadilan Negeri untuk memberikan putusannya, menurut tatacara dan prosedur ber-arbritase, walaupun masalah ekonomi syariah menjadi kewenangan  absolut  dari  Pengadilan  Agama  tapi  nyatanya  dilapangan  cara
33 Wawancara dengan bagian hukum bank Muamalah cabang surabaya tanggal 21 Juni 2013
34 Wawancara dengan Acount Officer BRI Syariah Bapak Jimmy tanggal 25 Juli 2013 35 Wawancara Notaris Dr. Firmansyah, M.H, tanggal 15 Agustus  2013

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
penyelesainnya  masih  menggunakan  seperti  yang  dipakai  oleh  perbankan konvesional biasanya. 36
Pemilihan    pengadilan  negeri  dalam  akta  perjanjian  (bukan  pengadilan agama) karena pengadilan negeri lebih siap jika dibandingkan dengan pengadilan agama, selama ini belum pernah ada sengketa yang sampai ke pengadilan antara bank dan nasabah, karena seringkali lebih diselesaikan dengan kekeluargaan. jika diselesaikan  dipengadilan  agama  belum  tentu  hakim  PA  memahami  tentang seluk  beluk  kredit  dan  perjanjian.  pemilihan  pengadilan  merupakan  hak sepenuhnya dari nasabah dan bank. 37
Wawancara  dengan  Bapak  Drs.  Ali  Ridho,  M.H  Hakim  Pengadilan Agama bahwa hukum materiil tentang ekonomi syariah termasuk tentang akad perjanjian syariah terdapat dalam kompilasi Ekonomi Syariah yang berlaku sejak tahun 2009, hukum formilnya ada sebagian dalam kompilasi tersebut dan juga menggunakan hukum acara yang berlaku pada umumnya.
masalah penangangan sengketa akad kredit bank syariah dan nasabah di pengadilan agama antara lain: pertama sumber daya hakim, namun hakim  ekonomi  syariah  setiap  tahunnya  akan  dibekali  pengetahuan tentang hal tersebut selama seminggu. Dan hakim yang ditunjuk setiap tahunnya akan bergantian setiap tahunnnya, hanya saja ketua PA akan selalu  menjadi  anggota  majelis  hakim. Dua perangkat  perundang- undangan yang belum memadai. Tiga belum ada satupun putusan dari pengadilan agama yang berkait dengan ekonomi syariah. empat belum ada  satu  hakimpun  di  PA  pemekasan  yag  mempunyai  backgroud ekonomi syariah. 38
Notaris  berhak  untuk  memilih  PA  atau  PN  ketika  terdapat  sengeta sengketa  akad  kredit  karena  terdapat  kebebasan  dalam  memilih hukum:  karena  alasan pertama belum  adanya  perkara  sengketa  kredit antara  bank  syariah  dan  nasabah  di  PA  terdapat dua kemungkinan diselesaikan di Pengadilan negeri dan diselesiakan dengan musyawarah karena bank syariah pada umumya lebih familier dibandingkan dengan bank  konvensional,  disamping  itu,  dibuka  pula  kemungkinan penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah,  mediasi  perbankan, lembaga  arbitrase  atau  melalui  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan Umum  sepanjang  disepakati  di  dalam  akad  oleh  para  pihak.
36 Wawancara Notaris Dr. Firmansyah, M.H, tanggal 15 Agustus 2013 37 Wawancara Notaris Dr. Firmansyah, M.H, tanggal 15 Agustus 2013
38 Wawancara Drs. Ali Ridho, M.H Hakim Pengadilan Agama, tanggal 17 Agustus 2013
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 305
Sedangkan  dalam  penjelasan  pasal  demi  pasal  dijelaskan  yang dimaksud dengan ”penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: musyawarah, mediasi perbankan, melalui  badan  Arbitrase  Syariah  nasional  (BASYARNAS)  atau lembaga arbitrase lain; dan /atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 39
Pemberlakuan  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  khususnya  Pasal  55 dan  penjelasannya  telah  mereduksi  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaikan  sengketa  di  bank  syariah,  karena  dimungkinkan  penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum  sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Prinsip kaffah yang terkandung pada penjelasan  Pasal  3  Undang-Undang  Perbankan  Syariah.  seharusnya  betul-betul diterapkan tidak saja dalam produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah akan tetapi juga dalam penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.
Untuk  itu  diperlukan  persiapan  untuk  menyongsong  berlakunya Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang  peradilan  agama.  Solusi  juga disampaikan oleh Bapak Moh. Zahid, M.Ag Berkaitan dengan optimalisai fungsi Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah yaitu:
Ada  2  (dua)  hal  yang  penting  berkenaan  dengan  kewenangan Pengadilan Agama yang baru Pertama jadi tdk berhenti pada formalitas Undang-undang,  dalam  pelaksanaan  harus  ada  jeda,  tidak  bisa  serta merta  dilaksanakan,  ada  dualisme  hukum  sudah  lama  bukan  hanya dalam kewenangan syariah tapi juga masalah waris,  harus menunggu kesiapan Pengadilan Agama; yang kedua Arbritase hanya mediasi tdk bisa  diputuskan,  harus  ada  yang  dikalah  dan  yang  dimenangkan, adanya fatwa DSN yang menyatakan untuk sengketa ekonomi syariah hendaknya  diselesaikan  dengan    arbritase,  sebelum  ada  Undang- undang  tentang  Peradilan  Agama  dan  Undang-undang  tentang perbankan syariah, sehingga karena ketentuan undang-undang belum dilaksanakan,  harua  ada  sinkronisiasi,  asal  kebijakan  Undang-undang tentang  penanganan  sengketa  syariah  tidak  berubah-ubah  pada akhirnya nanti akan ke muara penyelesaian sengketa melalui Undang- undang  yang  ada  yaitu  melalui  peradilan  agama  sebagaimana  yang diamanatkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006. 40
39 Wawancara Drs. Ali Ridho, M.H Hakim Pengadilan Agama, tanggal 17 Agustus  2013
40 Wawancara dengan Bapak Moh. Zahid, M.Ag, Tanggal 16 Agustus 2013

## Erie Haryanto
Respon masyarakat tentang kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syari’ah, dari sekian banyak responden  yang  kami  wawancarai  hampir  semuanya  mengetahui  keberadaan perbankan  syariah  beberapa  diantaranya  bahkan  sudah  lama  menjadi  nasabah bank  syariah  rata-rata  mulai  dua  sampai  lima  tahun  yang  lalu  dan  motifasi mereka  bermacam-macam  mengapa  memilih  perbankan  syariah  yang  paling banyak  karena  mereka  ingin  melakukan  kegiatan  perbankan  dengan menggunakan  prinsip-prinsip  syariat  islam,  akan  mendapatkan  ampunan  dan pahala dari Allah namu ada juga karena bagi hasil dari tabungan lebih besar dari bunga rata-rata bank umum konvensional.
Namun sehubungan dengan kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam menyelesaikan sengketa di bidang Ekonomi Syari’ah beberapa responden terutama  dari  masyarakat  umum  tidak  mengetahui  sama  sekali  tentang kewenangan baru tersebut dan untuk yang sudah mengetahui skeptis terhadap ditegakkannya  aturan  tentang  kewenangan  baru  tersebut  karena  ada  beberapa problematika baik yang bersifat formil maupun materiil.
Respon  terkait  dengan  kewenangan  baru  dari  Pengadilan  Agama  dari kalangan perbankan syariah, cukup menyambut antusias, namun dalam tataran prakteknya  belum  ada  sengketa  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Agama,  pada umumnya  dalam  perjanjian  dengan  nasabah,  pihak  perbankan  syariah  yang menggunakan  aturan  lama  yaitu  penyelesaian  perselisihan  atau  perbedaan pendapat  menunjuk  atau  penetapkan  BASYARNAS  atau  Pengadilan  Negeri untuk memberikan putusannya. 41

## Analisis
Perbankan  syariah  tumbuh  dan  dikembangkan  sebagai  sebuah  alternatif bagi  praktik  perbankan  konvensional.  Kritik  terhadap  konsep  bank konvensional  oleh  konsep  perbankan  syariah,  bukanlah  menolak  bank  dalam fungsinya  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan,  melainkan  dalam karakteristiknya  yang  lain,  misalnya  masih  terdapat  unsur  riba,  judi (maysir) , ketidakpastian (gharar) , bathil .  Aplikasi  akad  dan  aspek  legalnya,  sangat diperlukan dalam mendukung kelancaraan transaksi muamalah yang melibatkan lembaga  perbankan  dan  keuangan  Syariah.  Sesuai  dengan  kebutuhan  dalam praktik  saat  ini,  sudah  ada  beberapa  aplikasi  yang  dimaksud  di  atas,  namun
41 Wawancara  dilakukan  dengan  pengawai  BSM  Pamekan,  Pegadaian  syariah Pamekasan,  Bagian  Legal  Bank  Muamalat  Suarabaya  dan  Ketua  Korwil  Sidogiri  Kabupaten Pamekasan  yang  secara  garis  besar  apabila  ada  sengketa  diselesaikan  dengan  cara  musyawarah mufakat ataupun kalau tidak bisa melalui BASYARNAS dan Pengadilan Negeri
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 307
keberadaanya  belum  terdapat  keseragaman  atau  standarisasi  dalam  pembuatan akadnya.
Proses  pemberian  pembiayaan  pada  bank  syariah  maka  tahapan  yang dilakukan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh  bank  konvensional  dalam  memberikan  kreditnya.  Proses  pemberian pembiayaan  diawali  dengan  tahapan: pertama tahap  sebelum  pemberian pembiayaan  diputuskan  oleh  bank  syariah,  yaitu  tahap  bank  syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas Tahap ini disebut tahap analisis kelayakan penyaluran dana. Kedua tahap setelah permohonan  pembiayaan  diputuskan  pemberiannya  oleh  bank  syariah  dan kemudian penuangan keputusan tersebut kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan)  serta  dilaksanakannya  pengikatan agunan  untuk  pembiayaan  yang diberikan  itu.  Tahap  ini  disebut  tahap  dokumentasi  pembiayaan. Ketiga tahap setelah  perjanjian  pembiayaan  (akad  pembiayaan)  ditandatangani  oleh keduabelah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu  pembiayaan  berakhir.  Tahap  ini  disebut  tahap  penggunaan  pembiayaan. Kempat tahap  setelah  pembiayaan  menjadi  bermasalah  tetapi  usaha  nasabah penerima  fasilitas  masih  memiliki  prospek  sehingga  pembiayaan  yang bermasalah  itu  dapat  diselamatkan  untuk  menjadi  lancar  kembali.  Tahap  ini disebut  tahap  penyelamatan  pembiayaan. Kelima tahap  setelah  pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian pembiayaan.
Hubungan  hukum  antara  Nasabah  dan  lembaga  Keuangan  Syariah (Bank  dan  Asuransi  Syariah)  akan  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  jika  para pihak  mentaati  apa  yang  telah  mereka  sepakati  dalam  akad  yang  mereka  buat. Namun  jika  salah  salah  satu  pihak  lalai  atau  melakukan  kesalahan  dalam pemenuhan  kewajibannya  maka  pelaksanaan  akad  akan  mengalami  hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.
Secara garis besar penyebab terjadinya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan  akad pertama Adanya  Wanprestasi  (default);  suatu  keadaan  ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan si debitur telah  ditegur  (disomatie). Kedua Keadaan  Memaksa  (force  majeur/overmacht); suatu  keadaan  ketika  debiturtidak  dapat  memenuhi  atau  melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia. Ketiga Perbuatan melawan  hukum;  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam pelaksanaan  akad  yang  tidak  sesuai  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum dan  kesusilaan.  Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ),  yaitu  perubahan  jadwal pembayaran  kewajiban  nasabah  atau  jangka  waktunya  Berdasarkan  SEBI

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
No.13/18/DPbS  tanggal  30  Mei  2011  yang  dimaksud  dengan  Penjadwalan kembali  ( rescheduling ),  yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran  kewajiban  nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang  memenuhi  kualitas  lancar  dan  telah  jatuh  tempo  serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar Persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  yaitu  perubahan  sebagian  atau seluruh  persyaratan  Pembiayaan  tanpa  menambah  sisa  pokok  kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: (1) perubahan jadwal  pembayaran;  (2)  perubahan  jumlah  angsuran;  (3)  perubahan  jangka waktu; (4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah ; (5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabahah atau musyarakah ; dan/atau:  (6)  pemberian  potongan.  Penataan  kembali  ( restructuring ),  yaitu perubahan  persyaratan  Pembiayaan  yang  antara  lain  meliputi:  (1)  penambahan dana  fasilitas  Pembiayaan  Bank;  (2)  konversi  akad  Pembiayaan;  (3)  konversi Pembiayaan  menjadi  surat  berharga  syariah  berjangka  waktu  menengah; dan/atau; (4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank  menghapus  kewajiban  nasabah  yang  tidak  dapat  diselesaikan,  dalam  arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus tagih merupakan salah satu cara dari hapusnya perikatan sebagaimana diatur pada Pasal 1318 BW Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki  kualitas  macet.  Hapus  buku  tidak  dapat  dilakukan  terhadap  sebagian pembiayaan ( partial write off ) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya  dapat  dilakukan  dalam  rangka  restrukturisasi  pembiayaan  atau  dalam rangka  penyelesaian  pembiayaan.  Hapus  buku  dan/atau  hapus  hanya  dapat dilakukan  setelah  bank  syariah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.
Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  secara  tertulis adalah  final  dan  mengikat  para  pihak  untuk  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga  puluh) hari  sejak  penandatanganan.  Kesepakatan  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)  hari  sejak  penandatanganan.  Tidak  seperti  arbiter  atau  hakim,  seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 309
membantu  para  pihak  untuk  mencapai  tujuan  mereka  dan  menemukan pemecahan  masalah  dengan  hasil win-win  solution .  Tidak  ada  pihak  yang  kalah atau  yang  menang,  semua  sengketa  diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan, sehingga  hasil  keputusan  mediasi  tentunya  merupakan  konsensus  kedua  belah pihak.  Pemerintah  telah  mengakomodasi  kebutuhan  terhadap  mediasi  dengan mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  No.  02  Tahun  2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pengadilan  Agama  dengan  adanya  Undang-undang  No.  3  Tahun  2006 harus  siap  menerima  kewenangan  baru  untuk  menyelesaikan  sengketa  dalam bidang  ekonomi  syariah.  Respon  dari  masyarakat  pada  umunya  ragu  dengan kesiapan Pengadilan Agama mampu mengemban amanat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terkait dengan budaya hukum masyarakat khususnya pelaku dalam ekonomi syariah dan politik hukum dari Mahkamah Agung yang terpenting penyiapan peraturan perundang-undangan pendukung.
Menurut  UU  Nomor  3  tahun  2006  jo  Pasal  55  Ayat  (1)  dan  (2)  UU Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syari’ah  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  dapat  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Agama,  Pengadilan Negeri,  Badan  arbritase  (Badan  Arbritase  Syariah  Nasional)  yang  menjalankan hukum materiil berdasarkan syariah. Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006,  penyelesaian  sengketa  perbankan  Syariah  selain  diselesaikan  melalui musyawarah  mufakat  yang  ditangani  secara  internal  bank  juga  diselesaikan melalui  Basyarnas.  Hal  ini  sesuai  dengan  penerapan  asas pacta  sunt  servada “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Hal ini berarti perjanjian atau akad yang dibuat oleh para pihak menjadi acuan di dalam menyelesaikan permasalahan  di antara mereka.
Akad  yang  ada  selama  ini  dibuat  oleh  bank  syariah  dengan mencantumkan pasal penyelesaian perselisihannya hanya mencantumkan pilihan musyawarah  mufakat  melalui  Basyarnas.  Lembaga  Basyarnas  yang  ada  di Indonesia baru ada empat lembaga yang terdapat di Jakarta, DIY, Surabaya dan Riau.  Hal  itu  menjadi  persoalan  manakala  di  daerah  lain  khususnya  Madura belum  terdapat  Basyarnas  namun  perkembangan  perbankan  syariah  mulai muncul  menjadi  kendala  dalam  proses  penyelesaian.  Hal  yang  lain  muncul adalah  kepercayaan  masyarakat  terhadap  eksistensi  lembaga  Basyarnas,  karena dalam  perkembangannya  lembaga  ini  belum  dapat  mengoptimalkan  fungsinya terbentur dengan minimnya ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami arbritase selain masalah perfomance sarana prasarana yang belum dapat dikatakan layak. Basyarnas yang lahir tahun 1993 (sebelumnya BMUI) sampai tahun 2012

## Erie Haryanto
baru  menerima  12  (dua  belas)  permohonan  penyelesaian  sengketa,  Pengadilan Agama  yang  memiliki  kewenangan  absolute  dalam  sengketa  ekonomi  syariah setiap tahun-nya rata-rata hanya 5 (lima) perkara tentang sengketa dalam bidang ekonomi syariah yang diselesaikan. Sehingga menjadi pertanyakan besar penulis. Pihak-pihak memilih penyelesainnya sengketa kemana? Karena di dua lembaga yang diamanatkan undang-undang minim sekali dibandingkan volume transaksi akad pembiayaan di perbankan syariah Problematika  Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  Menyelesaikan Sengketa  di  Bidang  Ekonomi  Syari’ah  adalah  materi  hukum  berupa  peraturan perundang-undang, di mana sekarang selain undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang  peradilan  agama  ada  UU  No.  19  Tahun  2008  tentang  surat  berharga syariah negara dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan penjabaran  dalam  berbagai  peraturan  sudah  cukup  menjadi  dasar  pelaksanaan kewenangan  tersebut,  namun  yang  terjadi  justru  undang-undang  tersebut berbenturan  dengan  undang-undang  yang  ada  sebelumnya,  Undang-Undang (UU)  Arbitrase,  UU  Pasar  Modal,  UU  Kepailitan,  UU  Perasuransian,  UU Perdagangan,  UU  Pegadaian,  UU  Bank  Indonesia,  UU  Perbankan,  UU  Hak Tanggungan,  UU  Jaminan  Fidusia,  UU  Perseroan  Terbatas,  UU  Dokumen Perusahaan, UU Jabatan Notaris, UU Persaingan Usaha (Anti Monopoli),  UU Perlindungan  Konsumen,  UU  Koperasi,  UU  Lembaga  Penjaminan  Simpanan dan menyangkut Otoritas Jasa Keuangan.
Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  issue  pokok benturannya antara lain dengan: pertama Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No.  4  Tahun  1996).  Undang-Undang  ini  mengakomodasi  jaminan  berupa tanah/bangunan  yang  dalam  pelaksanaan  eksekusi  bila  debitur  wanprestasi dapat  dilakukan  lelang  Hak  Tanggungan  secara  di  bawah  tangan  atau  melalui Pengadilan Negeri. Dapatkah nantinya Pengadilan Agama juga mengakomodasi lelang Hak Tanggungan mengingat Pengadilan Negeri juga dapat melakukan hal yang  sama  sehingga  dapat  menimbulkan  duplikasi. Kedua Undang-Undang Jaminan  Fidusia  mensyaratkan  adanya  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  dan pendaftaran  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  sehingga  menimbulkan  hak preferensi  bagi  kreditur.  Pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Fidusia  juga  hampir sama  (mirip)  dengan  Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  Apakah  nantinya Pengadilan Agama juga dapat mengakomodasinya hal tersebut. Ketiga Undang- Undang  Kepailitan.  Syarat  kepailitan  adalah  debitur  mempunyai  2  atau  lebih kreditur,  mempunyai  hutang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih. Pengajuan kepailitan dilakukan ke Pengadilan Niaga. Lantas, apakah Pengadilan
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 311
Agama  dapat  berfungsi  sebagai  semacam  Pengadilan  Niaga  Syariah  untuk menerima suatu pengajuan kepailitan itu yang menjadi problematika
Politik  hukum  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  yang  mempunyai kewenangan  penyelesaian  sengketa  antar  lembaga  peradilan  seharusnya mengambil  langkah-langkah  konkrit  terkait  aturan  pelaksanaan  dari  ketentuan Undang-Undang, bahkan dalam perjalannya ada Surat Edaran Mahkamah yang keberadaan  saling  tumpang  tindih  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan oleh tiga lembaga yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan  Negeri  dan  BASYARNAS  jelas  melemahkan  eksistensi  ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.21 Tahun 2008 sehingga harus ada kejelasan tentang  mekanisme  penyelesaian  sengketa  syariah,  yaitu  harus  mengembalikan pada  Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga  yang  mempunyai  kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Faktor ketiga Budaya hukum, sampai tahun ke-empat tahun disahkannya UU.  No.  3  Tahun  2006  belum  ada  kemauan  dari  pihak-pihak  terkait  dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan peradilan agama pasca lahirnya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  peradilan  Agama  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syari’ah  hal  ini  ditandai  akta-akta  perjanjian dalam  kausula  apabila  ada  sengketa  masih  diselesaikan  melalui  BASYARNAS dan  atau  Pengadilan  Negeri,  sehingga politic  will dari  kalangan  masyarakat ekonomi syariah belum percaya terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
Hal-hal tersebut diatas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, agar pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  yang  diberikan  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2006  yang  merupakan  kewenangan  yang  strategis  dapat  dilaksanakan dengan  optimal  oleh  Pengadilan  Agama.  Mengingat  segala  kekuatan  dan kelemahan  yang  dimiliki  oleh  lembaga  peradilan,  oleh  sebagian  kalangan Peradilan  Agama  dipandang  oleh  sebagian  kalangan  sebagai  lembaga  pilihan terbaik. Penambahan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sebagaimana  amanat  UU No.  3  Tahun  2006  adalah  suatu  bentuk  kepercayaan terbesar  terhadap  lembaga  peradilan  yang  secara  politis  sejak  zaman  kolonial Belanda selalu didiskreditkan dan didiskriminasikan. Momentum ini hendaknya dipandang  sebagai  amanah  yang  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya, karena ini adalah pertaruhan bagi citra Peradilan Agama itu sendiri.

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013
Penutup Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini. Kemudian akan disampaikan rekomendasi dari pihak-pihak yang terkait.
1. Pelaksanaan akad pembiayaan dalam praktik perbankan syariah di Pamekasan tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh bank konvensional dalam memberikan kreditnya. Proses pemberian pembiayaan diawali dengan tahapan : pertama analisis kelayakan penyaluran dana. Kedua tahap perjanjian pembiayaan  (akad  pembiayaan)  serta  dilaksanakannya  pengikatan  agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan. Ketiga tahap  setelah  perjanjian  pembiayaan  (akad  pembiayaan) ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  disebut  tahap  penggunaan pembiayaan. Kempat tahap  setelah  pembiayaan  menjadi  bermasalah  dan Kelima tahap  setelah  pembiayaan  menjadi  macet.  Tahap  ini  disebut  tahap penyelesaian pembiayaan
2. Upaya-upaya  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  akad  pembiayaan bermasalah  dalam  praktik  perbankan  syariah  di  Pamekasan  diarahkan menggunakan jalur non-litigasi baik melalui, Musyawarah-Mufakat, Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APR)  ataupun  BASYARNAS  ataupun  peletakan sitajaminan. Pertama Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ),  yaitu  perubahan jadwal  pembayaran  kewajiban  nasabah  atau  jangka  waktunya, kedua Persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh persyaratan  Pembiayaan  tanpa  menambah  sisa  pokok  kewajiban  nasabah yang  harus  dibayarkan  kepada  Bank  dan ketiga Penataan  kembali ( restructuring ),  yaitu  perubahan  persyaratan  Pembiayaan  yang  antara  lain meliputi:  penambahan  dana  fasilitas  Pembiayaan  Bank;  konversi  akad Pembiayaan; konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara  pada  perusahaan  nasabah,  yang  dapat  disertai  dengan rescheduling atau reconditioning. Jalur  litigasi  (pengadilan)  belum  dilaksanakan  karena  bisa diselesaikan  melalui  negoisasi  maupun  mediasi.  Dalam  melaksanakan kompetensi  absolute  Pengadilan  Agama  optimalisasi  pelaksanaan kewenangan  menyelesaikan  sengketa  syariah  menyangkut  penigkatan kapasitas  dalam  tiga  aspek  yaitu  materi  hukum kedua Aspek  sumber  daya manusia penyiapan tenaga-tenaga hakim yang profesional dalam menangani sengketa ekonomi syariah ketiga aspek sarana dan prasarana dari Pengadilan Agama  sendiri  harus  dipenuhi  untuk    menangani  perkara-perkara  dalam bidang ekonomi syariah
Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari’ah
di Kabupaten Pamekasan
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013 313 Berdasarkan  kesimpulan  diatas  ada  beberapa  rekomendasi  yang  dapat disampaikan yaitu 1. Perlu  keseragaman  dalam  Aplikasi  akad  dan  aspek  legalnya,  sehingga diharapkan  mendukung  kelancaraan  transaksi  muamalah  yang  melibatkan lembaga  perbankan  dan keuangan  Syariah.  Sesuai  dengan  kebutuhan  dalam praktik saat ini, sudah ada beberapa aplikasi yang dimaksud di atas, namun keberadaanya  belum  terdapat  keseragaman  atau  standarisasi  dalam pembuatan akadnya.
2. Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  diarahkan  menggunakan  jalur  non- litigasi  baik  melalui,  Musyawarah-Mufakat,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APR)  ataupun  BASYARNAS  namun  yang  menguatkan  putusan BASYARNAS tetap Pengadilan Agama, sehingga perlu dipacu pembentukan BASYARNAS di propensi/ kabupaten/ kota di seluruh Indonesia
3. Perlu  adanya  program  legislasi  nasional  yang  khususnya  dalam  bidang ekonomi  syariah  dengan  mengharmonikan  peraturan  undang-undang perbankan  dengan  sistem  perbankan  syariah  sehingga  Undang-Undang Perbankan  syariah  bisa  berjalan  dengan  utuh  tanpa  adanya  konflik kepentingan dengan undang-undang yang ada sebelumnya
4. Perlu  dilakukan  upaya-upaya  dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan kewenangan  menyelesaikan  sengketa  syariah  menyangkut  penigkatan kapasitas  dalam  tiga  aspek  yaitu pertama materi  hukum  yaitu  peraturan pendukung dan aturan pelaksanaan dari UU. No. 3 Tahun 2006 harus segera diwujudkan  termasuk  penegasan  hanya  pengadilan  agama  yang  bisa mengeksekusi  putusan  BASYARNAS, kedua Aspek  sumber  daya  manusia penyiapan tenaga-tenaga hakim yang profesional dalam menangani sengketa ekonomi syariah dengan jalan menjaring lulusan sarjana ekonomi syariah atau memang orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi syariah untuk menjadi hakim dan ketiga aspek sarana dan prasarana dari Pengadilan Agama sendiri harus  dipenuhi  untuk  menangani  perkara-perkara  dalam  bidang  ekonomi syariah

## Erie Haryanto
Nuansa, Vol. 10 No. 2 Juli – Desember 2013

## Daftar Pustaka
Abdul  Ghofur  Anshori, Peradilan  Agama  di  Indonesia  Pasca  UU    Nomor  3  tahun 2006. , Yogyakarta: UII Press 2007 Afdol, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Surabaya:  Airlangga  University  Press, 2006
Anwar, Syamsul, Permasalah Pokok Bank Syari’ah: Studi Tentang Bai’ Muajjal, dalam Jurnal Penelitian Agama Nomor 23 Th. Viii, Sept. – Des. 1999 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya . Dewi  Nurul  Musjtari,  Penyelesaian  sengketa  dalam  praktik  perbankan  syariah (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012) Fathurrahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika 2012 Furchan,  Arief, Pengantar  Metode  Penelitian  Kualitatif, Surabaya:  Usaha  Nasional,
1992.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase , Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
Hadi, Sutrisno, Metodelogi Research, vol. I. Yogyakarta: Andi Offset, t.t. Hadinegoro, Luqman, Teknik seni bepidato mutakhir . Yogyakarta: Absolut, t.t. Karnaen  Perwataatmaja,  dkk., Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia , Jakarta:Prenada Media, 2005 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama , Jakarta :Sinar Grafika 2007 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  Jakarta:  Gema Insasani Press dan Tazkia Cendikia, 2008 Mohammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo, 1995
Moleong,  Lexy, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
1990.
Purwataatmadja,  Karnaen;  Antonio,  Syafi’i, Apa  dan  Bagaimana  Bank  Islam , Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Islam  di  Indonesia , Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002 Rahmat  Rosyadi, Arbitrase  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum  Positif ,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 Retnowulan Sutantio, Hukum  Acara Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Bandung: Mandar Maju, 1989