PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-V/2007

## Khairani
Staf Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## ABSTRAK
Dalam bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, secara jelas telah menolak  permohonan  uji  materiil  terkait  beberapa  ketentuan  Pasal  Undang-Undang Perkawinan  yang  dianggap  menyalahi  ketentuan  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945.  Secara keseluruhan,  dipahami  bahwa  putusan  tersebut  menolak permohonan  pemohon  berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan seperti telah dikemukakan. Salah satu alasan yang menjadi pusat  perhatian  dan  menjadi  Mahkamah Konstitusi yang  berkaitan  dengan ketentuan  dan penerapan  hukum  Islam,  terhadap  kemaslahatan  atau Ma ṣlāḥ ah  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan dari ketentuan hukum Islam, bahkan menjadi suatu tujuan utama dari ditetapkannya hukum, atau dalam istilah fikih disebut sebagai maqāşid al - syar’iyyah). Terdapat banyak kaidah tentang kemaslahatan (Ma ṣlāḥ ah), salah satunya yaitu dalam menetapkan dan mengambil suatu tindakan  hukum  harus  sedapat  mungkin  menarik  manfaat,  kebaikan,  dan  sebaliknya kemudharatan  atau  kerusakan  hendaknya  dihilangkan.  jika  syarat  adil  tersebut  tidak  dapat dilakukan,  (bahkan dalam surat an- Nisā’ ayat 129 menyatakan laki -laki  memang tidak mampu untuk mewujudkan keadilan meski ia cenderung untuk ingin berbuat adil), maka poligami bukan lagi  solusi  untuk  mendapatkan  kemaslahatan,  melainkan  justru  dapat  menimbulkan kemudharatan  atau  kerusakan atas  anak  isteri.  Dalam  bagian  ini,  dapat  dilihat  pada  dua  sisi hukum. Sisi pertama, dalil kebolehan berpoligami telah ditegaskan secara ekplisit yang sifatnya tekstual,  dan  tekstual  juga  syarat  pembolehannya,  yaitu  harus  adil.  Pada  sisi  lain,  mengenai dampak dari tidak dapat berlaku adil dalam poligami, tentu dalilnya dilihat pada kenyataan di lapangan yang sifatnya kontekstual. Jika dampak tersebut sangat buruk, baik bagi isteri maupun anak  bahkan  seluruh  keluarga  besar  pihak  suami  dan  isteri,  maka  pelaksanaannya  tidak diperbolehkan,  karena  syarat  adil  yang  sifatnya  tekstual  tadi  tidak  dapat  diterapkan  dalam konteksual  (dalam  realita  kehidupan  suami  isteri),  dan  ini  terbukti  adanya.  Untuk  itu,  dalam kaitannya  dengan  putusan  Hakim  Konstitusi  tersebut  menurut  penulis  telah  tepat.  Artinya, Hakim  konstitusi  berusaha  untuk  menyeimbangkan  berbagai  konstruksi  hukum,  mulai  dari konstruksi aturan hukum Islam, aturan hukum positis khususnya Pasal-Pasal yang dimohonkan oleh  Pemohon  (baik  ketentuan  Pasal  Undang-Undang Pekawinan  maupun  Undang-Undang Dasar 1945), hingga pada kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat.

## I. PENDAHULUAN
Agama  Islam  tidak  hanya  mengatur  permasalahan  hukum  publik  yang  sifatnya  aturan  terhadap sesamanya, seperti tindak pidana, politik dan perdata umum. Namun, dalam hal ini agama Islam
juga  mengatur  permasalahan-permasalahan  hukum  dalam  lingkup  kekeluargaan  atau perkawinan, seperti tata cara pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami isteri sebelum dan sesudah  perkawinan,  serta  dalam  masalah  hukum  seorang  laki-laki  yang  ingin  berpoligami. Terkait dengan aturan hukum poligami, Islam secara tegas menyatakan dalam beberapa sumber rujukan hukum, baik dalam al-Qur ’ an dan hadis berikut dengan rujukan dari pendapat-pendapat ulama,  dimana  seseorang  dapat  dan  dibolehkan  beristeri  lebih  satu  orang. 1 Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah sebagai berikut:
  
 
   

         
 … 
Artinya:“ Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja”. (QS. an - Nisā’:3).
Ayat  tersebut  di  atas  menjelaskan  mengenai  diperbolehkannya  seorang  laki-laki  untuk  beristeri lebih  dari  satu  orang  dan  menjadi  dasar  legitimasi  poligami.  Imam  al-Bukhari  meriwayatkan mengenai Sebab nuzul ayat tersebut, dimana Aisyah ra. menyatakan bahwa terdapat seorang wali ingin  menikahi  gadis  yatim  di  bawah  asuhannya,  tanpa  memberikan  mahar  yang  layak,  maka turunlah ayat tersebut. 2
Dalam  hukum  poligami,  syarat  penting  yang  wajib  dipenuhi  adalah  keadilan  dalam memperlakukan  isteri-isteri.  Konsep  adil  dalam  poligami  kemudian  dijelaskan  dalam  surat  an- Nisā’  ayat  129,  yang  menyatakan  seorang  laki -laki  tidak  mungkin  dapat  memenuhi  keadilan terhadap isteri-isteri. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:
    
     

 
1 Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 357.
2 https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/poligami-dan-asbabun-nuzul-ayat-po ligami.htm#.WACHIPlyfIU. diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.
   
   



Artinya:  “ Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan dapat  Berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri(mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu  janganlah  kamu  terlalu  cenderung (kepada  yang  kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika  kamu Mengadakan  perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  Maka  Sesungguhnya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”. (QS. An - Nisā’: 129)
Untuk  itu,  atas  dasar  ayat  di  atas  kemudian  ada  pandangan  dimana  poligami  dilarang  sama sekali,  salah  satunya  seperti  yang  dikemukakan  oleh  sebagian  feminis  muslim  seperti  Siti Musdah Mulia. Kalangan ini beranggapan bahwa berbuat adil dalam poligami sangat sulit untuk dilakukan.  Lebih  jauh  menurutnya  poligami  dilarang  atas  dasar  efek-efek  negatif  yang ditimbulkannya  (harâm  li  gharih)  karena  al- Qur’an  bertolak  dari  pengandaian  syarat  keadilan terhadap para isteri yang tidak mungkin terwujud. Klaim ini didasarkan alQur’an al- Nisâ` ayat 129. 3
Namun demikian, dalam fikih Islam ditetapkan bahwa ketika syarat adil dalam hal lahiriah dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki (suami), maka laki-laki tersebut bisa saja melakukan poligami, hal ini tanpa adanya syarat dan ketentuan lain  yan harus dipenuhinya. Seperti meminta izin kepada pihak lain, seperti izin pengadilan atau izin dari pihak isteri. Akan tetapi, syarat-syarat tersebut kemudian dirumuskan dalam regulasi perundangan-undang, baik dalam Undang-Undang Nomor 1  tahun  1974  tentang  Pekawinan  maupun  dalam  rumusan  hukum  Kompilasi  Hukum  Islam. Intinya bahwa, di Indonesia khususnya menganut asas monogami. 4
Umum  dipahami  bahwa  semua  persyaratan-persyaratan  mengenai  izin  poligami  seperti  yang termuat  dalam  ketentuan  Undang-Undang  tersebut,  pada  prinsipnya  tidak  diatur  dalam  fikih. Namun,  persyaratan  tersebut ditetapkan  agar  suatu  perkawinan  dapat  mencapai  pada  tujuan sakīnah, mawaddah  wa  ra ḥ mah,  serta  terdapat  tujuan  lain  yaitu  demi  mencapai  kemaslahatan manusia  (Ma ṣ la ḥah  ‘ammah ). Istilah Ma ṣ la ḥ ah pada  dasarnya  mempunyai  makna  yang  sama
3 Attan Navaron, Konsep Adil Dalam Poligami; Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab, dimuat dalam http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/91/jtptiain-gdl-attannavar-4535-1-skripsi-_.pdf . diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.
4 Mustafa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 236.
dengan  istilah isti ṣlāḫī, yang  merupakan  derevasi  dari  kata ṣ alaha,  secara  harfiah  mengandung arti  “baik”,  adapun  masdarnya  yaitu ṣalāḥ un ,  yang  berarti  “manfaat”  atau  “terlepas  dari kerusakan”. Pengertian lain dari kata Ma ṣ la ḥ ah itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada  kebaikan  manusia.  Dalam  arti  umumnya  adalah  segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi manusia,  baik  dalam  arti  menarik  atau  menghasilkan  keuntungan  dan  kesenangan,  maupun dalam  arti  menolak  atau  menghindarkan,  seperti  menolak  dan  menghindari  kemudaratan atau kerusakan. Intinya, setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan kemaslahatan. 5
Dalam  kaitannya  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 12/PUU-V/2007  tentang penolakan  permohonan  izin  poligami,  pada  intinya  pemohon,  yakni M.  Insa mengajukan permohonan pada tanggal 19 April 2007, dan ingin menguji ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945,  tepatnya  yang dimohonkan pemohon ada 6 (enam pasal), yaitu Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. 6
Pada  prinsipnya,  menurut  pemohon  pasal-pasal  tersebut  telah  mengurangi  hak  konstitusional dalam  rangka  kebebasan  memeluk  agama  dan  melakukan  ibadah  berdasarkan agama  pemohon (Islam),  serta  mengurangi  hak  konstitusional  dalam  membentuk  keluarga.  Untuk  itu,  ketentuan yang  terdapat  pada  keenam  pasal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  beberapa  Pasal  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945,  tepatnya  pada  Pasal  28B  Ayat  (1),  Pasal  28E  Ayat  (1), Pasal  28I Ayat  (1)
5 Amir Syarifuddin, Usul Fiqih, jilid 2, cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 103. 6 Adapun ketentuan pasal-pasal yang diajukan pemohon tersebut adalah: Pasal 3 ayat (1): “ Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami ”. Ayat (2): “ Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ”. Pasal 4 ayat (1): “ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya ”. Ayat (2): “ Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a.istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b.istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c.istri tidak dapat melahirkan keturunan ”. Pasal 5 ayat (1): “ Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a.adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;  b.adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c.adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ”. Pasal 9: “ Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini ”. Pasal 15: “ Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini ”. Pasal 24: “ Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini ”.
dan Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. 7 Inti dari kesemua pasal dari Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut menyatakan tentang perlindungan atas kebebasan beragama dan  beribadah,  kebebasan  membentuk  keluarga  berdasarkan  perkawinan  yang  sah,  serta  setiap orang  bebas  dari  perlakuan  deskriminatif,  salah  satunya  deskriminatif  dalam  menjalankan ketentuan agama dalam masalah poligami.
Terkait  dengan  kedudukan  hukum  yang  dinyatakan  oleh  pemohon,  maka  Hakim  Mahkamah Konstitusi  memutus perkara tersebut dengan ketentuan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  asas  perkawinan  adalah  monogami,  dan poligami diperbolehkan  dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran  Islam.  Kemudian  ketentuan-ketentuan tersebut tidak  bertentangan  dengan  hak  untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk  agama, dan beribadat menurut agamanya, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28 E Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), dan Ayat (2), serta Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945.  Serta,  karena  itu  dalil-dalil  yang  dikemukakan  oleh Pemohon  tidak  beralasan  sehingga  permohonan  Pemohon  harus  dinyatakan  ditolak.  Untuk  itu, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi  menyatakan permohonan pemohon ditolak .8
Mahkamah  Konstitusi  menambahkan  bahwa  permohonan  yang  dilakukan  oleh Ismail terkait dengan  persoalan  mengenai  asas  monogami,  alasan  dan  syarat-syarat  poligami,  serta  izin  isteri dan pengadilan, itu semua tidak bertentangan dengan hak untuk membentuk keluarga, serta hak untuk  bebas  memeluk  agama  dan  ajarannya.  Alasan  penolakan  terhadap  permohonan  pemohon tersebut  bahwa  menurut  Mahkamah  Konstitusi poligami bukanlah  merupakan  kreasi  atau  hal baru yang diciptakan oleh ajaran Islam. Ajaran Islam justru berkehendak menertibkan poligami secara gradual (bertahap),  yang bertujuan,  antara lain, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan laki-laki,  dan  dalam  rangka menjaga  martabat  kaum  perempuan. 9 Mahkamah  Konstitusi  memandang  bahwa  penolakan  atas  permohonan  pemohon  itu  sebagai bentuk  menciptakan  kemaslahatan  (atas  dasar Ma ṣ la ḥ ah).  Dimana,  negara  berkewajiban menjamin  terwujudnya  keadilan  berdasarkan  kaidah  bahwa pemerintah  (negara)  mengurus rakyatnya  sesuai  dengan  kemaslahatannya.  Oleh  karena  itu,  menurut  ajaran  Islam,  negara  (ulil
7 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, yang dimuat dalam Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI  Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami.
8 Konklusi (kesimpulan) dan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI  Nomor 12/PUU-V/2007.
9 Keterangan tersebut dimuat pada bagian “Pendirian Mahkamah” dalam putusan MAHKAMAH KONSTITUSI  Nomor 12/PUU-V/2007.
amri) berwenang  menentukan  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  oleh  warga  negaranya yang ingin  melakukan  poligami  demi kemaslahatan  umum,  khususnya  dalam mencapai  tujuan perkawinan,  yaitu  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang identik dengan pengertian keluarga yang sakinah. 10

## II. PEMBAHASAN

## A. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi
Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas  hukum.  Dalam  rangka  menjaga  konstitusi,  fungsi  pengujian Undang-Undang itu  tidak  dapat  lagi  dihindari  penerapannya  dalam  ketatanegaraan  Indonesia,  sebab  Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem  supremasi  parlemen  dan  kemudian  berubah  menjadi  negara  demokrasi.  Mahkamah Konstitusi dibentuk  dengan  fungsi  untuk  menjamin  tidak  akan  ada  lagi  produk  hukum  yang keluar  dari  koridor  konstitusi  sehingga  hak-hak konstitusional  warga  terjaga  dan  konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau  tidak  dengan  konstitusi,  mekanisme  yang  disepakati  adalah judicial  review yang  menjadi kewenangan  Mahkamah Konstitusi.  Jika  suatu Undang-Undang  atau  salah  satu  bagian  dari padanya  dinyatakan  terbukti  tidak  selaras  dengan  konstitusi,  maka  produk  hukum  itu  akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.  Sehingga  semua  produk  hukum  harus  mengacu  dan  tak boleh  bertentangan  dengan konstitusi.  Melalui  kewenangan judicial  review ini,  Mahkamah Konstitusi menjalankan  fungsinya  mengawal  agar  tidak  lagi  terdapat  ketentuan  hukum  yang keluar dari koridor konstitusi.
Fungsi lanjutan selain judicial review, yaitu memutus sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  sengketa  hasil  pemilu.  Fungsi  lanjutan  semacam  itu memungkinkan  tersedianya  mekanisme  untuk  memutuskan  berbagai  persengketaan  (antar lembaga  negara)  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  proses  peradilan  biasa,  seperti  sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan  hak  dan  kebebasan  para  warga  negara  dalam  dinamika  sistem  politik  demokratis  yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum  dan  pembubaran  partai  politik  dikaitkan  dengan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi
10 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia…, hlm. 190-191.
Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1)  Undang-Undang Dasar 1945  yang  menentukan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai empat  kewenangan  konstitusional  (conctitutionally  entrusted  powers)  dan  satu  kewajiban konstitusional (constitusional obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, empat kewenangan  Mahkamah  Konstitusi,  yaitu  menguji  undang-undang  terhadap  Mahkamah Konstitusi 1945,  memutus  sengketa  kewenangan  antar  lembaga  negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Mahkamah Konstitusi 1945,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Sementara,  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  sampai  dengan  (5)  dan  Pasal  24  C  ayat  (2)  Undang- Undang Dasar 1945  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Nomor  24  Tahun  2003, kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  adalah  memberi  keputusan  atas  pendapat  Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) bahwa  Presiden  dan  atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum, atau  perbuatan  tercela,  atau  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan atau  Wakil  Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 11
Dari  pemaparan  mengenai  sejarah,  kedudukan  dan  fungsi  Mahkamah  Konstitusi,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  tertinggi  di  Indonesia, yang  sejajar  kedudukannya  dengan  Mahkamah  Agung. Namun  dalam  kewenangannya, Mahkamah  Konstitusi  lebih  memiliki  peranan  dalam  menegakkan  konstitusionalitas  suatu produk hukum yang terbuat dalam bentuk Undang-Undang, sehingga jika suatu Undang-Undang tidak  sesuai  dengan  prinsip  dasar  konstitusi  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  Dasar tahun 1945, maka ketentuan Undang-Undang tersebut akan dibatalkan.
Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang  ditegaskan  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Nomor  24  Tahun  2003,  kewajiban  Mahkamah Konstitusi adalah  memberi  keputusan  atas  pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan  atau  Wakil Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum,  atau  perbuatan  tercela,  atau  tidak  memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 12
Terkait  dengan  pembahasan  dalam  tulisan  ini,  bahwa fungsi  dan  peran  Mahkamah  Konstitusi adalah  berkenaan  dengan  fungsi  kekeuasaan  kehakiman  untuk  melakukan  pengujian  (yudisial
11 Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran..., hlm. 13.
12 Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran …, hlm. 13.
review).  Dalam  hal  ini,  ketentuan  yang  dimohonkan pemohon  diharapkan untuk  dilakukan pengujian  (yudisial  review)  terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945  atas  ketentuan,  khusunya permohonan  Izin Poligami  yang terdapat dalam  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  apakah  bertentang  dengan  Undang-Undang,  sehingga  permohonan  yang  diajukan dapat dikabulkan, atau bahkan ditolak sama sekali karena ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

## B. Duduk  Perkara  Pengajuan  Permohonan  Izin  Poligami  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007. 13
Permohonan  pengujian  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  terhadap Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  diajukan  oleh Ismail,  yang bekerja sebagai Wiraswasta, beralamat di Jalan Merpati 1 Nomor 17 Blok Q 2 Sektor 1 Bintaro Jaya, Jakarta Selatan. Surat permohonan tersebut diajukan pada tanggal 19 April tahun2007 yang diterima  oleh  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  pada  tanggal  20  April tahun 2007  dan  diregistrasi  dengan  Nomor  12/PUU-V/2007  yang  kemudian  diperbaiki  pada tanggal 24 Mei tahun 2007.
Terkait  dengan perkara  pengajuan  pengujian  ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan, Ismail selaku  pemohon  adalah  seorang  warga  negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak/kewenangan konstitusional  untuk  mengajukan  permohonan  uji  materiil  atas  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  Dasar.  Dalam  hal  ini,  Ismail  mengajukan  beberapa  Pasal  dalam  Undang- Undang Dasar,  di  antaranya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28B  Ayat  (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” . Kemudian Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945  menentukan,  “Setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya” . Kemudian Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan, “Hak beragama  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun”,  Ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  itu” . Kemudian Pasal  29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
13 Keseluruhan penjelasan mengenai duduk perkara pengajuan permohonan uji materiil ini merujuk pada poin-poin yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007.
Maha  Esa”,  Ayat  (2):  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap -tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
Adapun materi yang dikandung dalam beberaoa pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 di atas, Ismail  dalam  permohonannya  mengajukan  keberatan  atas  beberapa  pasal  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  khusus  Pasal  3  Ayat  (1)  dan  Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, Pasal 24. Dalam ketentuan tersebut,  menurut  Ismail  bahwa  ketentuan  seperti  tersebut  dalam  Undang-Undang  Perkawinan tersebut telah  mengambil  hak  Pemohon  untuk  mendapatkan  hak  kebebasan  beragama  yaitu memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agama  masing-masing  termasuk  berpoligami,  dengan berpedoman pada Hukum Perkawinan Islam yang berlaku, sedangkan semua syarat-syarat yang ada dalam pasal-pasal tersebut sama sekali bukan berasal dari ketentuan agama Islam, sehingga bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Selain  itu,  menurut  Ismail,  Undang-Undang  dimaksud  khusus  pasal-pasal yang  diajukan juga telah  mengambil  hak  asasi  manusia  yaitu  bertentangan  dengan  Pasal  28B  Ayat  (1),  Pasal  28E Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan merugikan hak konstitusionalnya,  karena  dengan  adanya  ketentuan  bahwa  isteri  diberi  wewenang  untuk memberikan  persetujuan,  maka  isterinya  telah  menolak  dan  tidak  bersedia  memberikan persetujuan  ketika  ia  (Ismail)  berniat  merencanakan  akan  beribadah  poligami.  Dalam  hal  ini pula,  Ismail  sebelumnya  telah  mempelajari  isi  Undang-Undang  Perkawinan  khusus  pasal-pasal mengenai  syarat-syarat  berpoligami,  dan  ia  berkesimpulan  tidak  dapat  memenuhi  syarat-syarat tersebut.
Sebelum  diajukannya  permohonan  kepada  Mahkamah  Konstitusi,  Ismail  datang  ke  Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan juga Kantor Kantor Urusan Agama (KUA)    di  sebuah  kota  di  daerah  Jawa  Tengah,  menyampaikan  perihal  ketentuan  berpoligami sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang Pekawinan. Dari jawaban-jawaban lisan pihak Kantor  Urusan  Agama  (KUA)    tersebut,  Ismail  menganggap  tidak  mungkin  untuk  melakukan poligami karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dimaksud, sekiranya ia mengajukan permohonan poligami kemungkinan akan ditolak.
Disamping  itu,  ia  juga  menulis  surat  ke  Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia  (DPR-RI) dan Presiden RI terkait Undang-Undang Perkawinan khusus pasal akan diajukan, tetapi hasilnya juga ditolak. Untuk  itu,  menurut  Ismail,  bahwa  ketentuan  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang
Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan berbunyi:  “Untuk  dapat  mengajukan permohonan  kepada  pengadilan  harus  dipenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:  1)  adanya persetujuan  dari  isteri-isteri;  2)  adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan- keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka;  3)  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka”, menurutnya bertentangan dengan Pasa l 28B Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas.
Ismail  menyebutkan  dalam  permohonannya  bahwa  semestinya  tiap-tiap  penduduk  bisa  bebas melaksanakan  semua  bentuk  perkawinan  apakah  perkawinan  biasa  atau  poligami  sepanjang sesuai  dengan  aturan  agama,  yang  dianut  oleh  masing-masing  para  pelaku,  karena  Tuhan  tidak mewajibkan adanya izin isteri pertama sebagai syarat untuk beribadah poligami. 14
Oleh  karena  itu  Pemohon  berkeyakinan  bahwa  selama  ketentuan  dalam  pasal-pasal  dimaksud, yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  masih diberlakukan,  maka  Pemohon  sebagai  warga  negara  Indonesia  yang  beragama  Islam  merasa dirugikan.  Maka  agar  hak  kebebasan  beragama  serta  hak  asasi  manusia  Pemohon  untuk  bisa beribadah seluas-luasnya, termasuk beribadah dalam bentuk perkawinan poligami, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat berlangsung dengan baik, serta demi tercapainya  hak  dan  kewajiban  serta  perlindungan  yang  objektif  terhadap  Pemohon  dan  semua warga  negara  Indonesia,  maka  ketentuan  Pasal  3  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2),  Pasal  4  Ayat  (1)  dan Ayat  (2),  Pasal  5  Ayat  (1),  Pasal  9,  Pasal  15,  Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan Mahkamah Konstitusi harus menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar 1945,  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat Penolakan  Permohonan  Izin  Poligami  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007

## C. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007
Bertalian  dengan  penjelasan  sebelumnya,  yaitu  mengenai  duduk  perkara  pemohon  hingga mengajukan  permohonan  uji  materiil  terkait  dengan  beberapa  pasal  yang  oleh  pemohon mengurangi  hak-haknya  untuk  menjalankan  perintah  agama  dan  hak  untuk  berkeluarga,  maka dengan  memperhatikan  penafsiran  yang  didalilkan  oleh  Pemohon  dan  ahli  yang  diajukan  oleh
14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, dimuat dalam www.mahkamah konstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=207 . Diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
Pemohon,  tentang  perkawinan  dan  poligami  berdasarkan seluruh  pertimbangan  di  atas, Mahkamah Konstitusi menetapkan dengan pendapat sebagai berikut:
1. Ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang Perkawinan  menyatakan  bahwa  asas perkawinan  adalah  monogami,  namun  melakukan  poligami  diperbolehkan  dengan  alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Ketentuan-ketentuan yang  terdapat  pada pasal  yang  dimohonkan  oleh  pemohon tidak bertentangan dengan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama, dan beribadat  menurut  agamanya,  hak  untuk  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif sebagaimana  diatur  dalam  beberapa  pasal  Undang-Undang Dasar 1945  sebagai  bandingan pasal yang dimohonkan.
3. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak. 15
Konklusi  atau  kesimpulan  akhir,  Mahkamah  Konstitusi menyatakan  permohonan  pemohon ditolak.  Putusan  tersebut  diputuskan  dalam  Rapat  Permusyawaratan  Hakim  yang  dihadiri  oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober tahun 2007 dan diucapkan dalam Sidang  Pleno  Mahkamah  Konstitusi  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Rabu, tanggal 3  Oktober tahun 2007,  yaitu  oleh  Jimly  Asshiddiqie,  selaku  Ketua  merangkap  Anggota,  H.  Achmad Roestandi,  H.M.  Laica  Marzuki,  Maruarar  Siahaan,  Abdul  Mukthie  Fadjar,  H.A.S.  Natabaya, Harjono,  I  Dewa  Gede  Palguna,  dan  Soedarsono,  masing-masing  sebagai  Anggota,  dengan dibantu oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. 16

## C. Dalil dan Pertimbangan Hukum yang Digunakan Mahkamah Konstitusi
Setiap  putusan,  hakim  tentunya  memiliki  dalil  pertimbangan  hukum  yang  dijadikan  dasar putusannya. Fungsinya  yaitu agar putusan tersebut bersifat argumentatif dan memiliki kekuatan hukum. Sama halnya dengan para hakim di setiap Pengadilan (baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah),  hakim  konstitusi  juga  memiliki  dasar  hukum  dalam menetapkan putusan permohonan uji materiil yang dilakukan oleh seseorang.
Bertalian dengan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tentang penolakan izin poligami,  dapat  dipahami  bahwa Mahkamah  Konstitusi  memiliki  beberapa  dalil  dan
15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, dimuat dalam www.mahkamah konstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=207 . Diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
16 Ibid.
pertimbangan hukum. Dalil dan pertimbangan hukum tersebut dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu dasar dan pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi dalam kaitannya dengan pengaturan tentang  perkawinan  dan  poligami  menurut  ajaran  Islam,  dan  pertimbangan  konstitusionalitas ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang dimohonkan.

## D. Dalil dan Pertimbangan Hukum Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam.
Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  telah  menjadi  pengetahuan  umum  dan  juga  telah diuraikan  oleh  para  ahli  dari  Pemerintah,  ketika  Islam  diturunkan  melalui  Nabi  Muhammad SAW,  poligami  atau  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan  beberapa  orang  perempuan telah  dipraktikkan. Bahkan,  poligami  dikenal  oleh  hampir  semua  bangsa  di  dunia  sejak  ribuan tahun  yang  silam.  Bangsa  Persia,  Romawi,  Mesir,  Babilon,  India,  Asy-Syiria,  dan  Yunani mengenal  poligami.  Para  nabi  sebelum  Nabi  Muhammad  SAW,  seperti  Nabi Ibrahim,  Nabi Sulaiman,  dan  Nabi  Daud,  mengenal  dan  mempraktikkan  poligami.  Nabi  Musa  juga  tidak melarang umatnya berpoligami. Pada masa sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, yang disebut sebagai masa Jahiliyah, poligami bukan saja telah dikenal oleh bangsa Arab tetapi telah  merupakan  kebiasaan.  Praktik  poligami  di  zaman Jahiliyah sangat  merendahkan  derajat kaum perempuan. Laki-laki dapat mengawini atau menceraikan perempuan sesuka hatinya, dan berapa pun jumlahnya. 17
Perempuan pada zaman jahiliyah diperlakukan hampir tidak berbeda dengan barang. Misalnya, janda-janda  dari  seorang  ayah  yang  meninggal,  dapat  diwariskan  kepada  anak-anaknya  untuk diperisteri. Dengan demikian poligami bukanlah merupakan kreasi atau hal baru yang diciptakan oleh ajaran  Islam. Ajaran  Islam justru berkehendak menertibkan poligami secara gradual,  yang bertujuan, antara lain, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesewenang-wenangan laki-laki, dan dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan.
Putusan  terhadap pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi  mengutip  beberapa  dalil  Alquran yang berkaitan dengan perkawinan dan poligami, di antaranya yaitu surat ar- Rūm ayat 21
   


    
 
17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, dimuat dalam www.mahkamah konstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=207 . Diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
      


Artinya: “Dan  di  antara  tanda -tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ” (QS. ar- Rūm ayat 21 )
Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga merujuk pada surat an- Nisā’ ayat 1, 3, dan ayat 129. Adapun bunyi dari masing-masing ayat tersebut adalah sebagai berikut:
Surat an- Nisā’ ayat 1:

  
   

      
 
 
 


 


 

Artinya:  “ Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah  menciptakan  kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang  dengan  (mempergunakan)  nama-Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain,  dan (peliharalah)  hubungan  silaturrahim. Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga  dan  mengawasi kamu ” . (QS. an- Nisā’ : 1).
Surat an- Nisā’ ayat 3:
 


           
   
     
   

Artinya:  “ Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ”. (QS. an- Nisā’: 3 ).
Surat an- Nisā’ ayat 129:
    
      

  

    

 
Artinya:  “ Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri(mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu  janganlah kamu  terlalu  cenderung (kepada  yang  kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika  kamu Mengadakan  perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  Maka  Sesungguhnya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”. (QS. an- Nisā’: 129 ).
Untuk menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam ke empat ayat tersebut, Mahkamah Konstitusi juga merujuk pada pendapat ahli, yaitu Prof. Dr. M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. Hj. Huzaemah T.  Yanggo.  Menurut  Mahkamah Konstitusi,  kesimpulan  dari  keterangan  kedua  pendapat  ahli tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Terkait  dengan  ayat  poligami,  bahwa  diperoleh  hukum  asal  poligami  itu  adalah mubah atau halal, yakni  merupakan  suatu  hal yang  dibolehkan.  Namun  kebolehan  itu  harus  dipenuhi syarat-syarat  tertentu,  yaitu  berlaku  adil.  Poligami  mungkin  dapat  berubah  menjadi sunnah atau makruh. Namun hal ini bukan disebabkan karena substansinya, melainkan karena kondisi
pelaku,  waktu,  dan  keadaan  yang  melatarbelakanginya.  Dengan  demikian,  sebenarnya  asas perkawinan  yang  dianut  oleh  ajaran  Islam  sebagaimana  pendapat  Ahli  Prof.  Dr.  M.  Quraish Shihab  tersebut  di  atas  adalah  asas  monogami.  Artinya,  poligami  merupakan  kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu, baik yang secara objektif terkait dengan waktu dan  tempat,  maupun  secara  subjektif  terkait  dengan  pihak-pihak  (pelaku)  dalam  perkawinan tersebut.
b. Salah satu syarat poligami yang terpenting adalah adil. Walaupun kata “adil“ tersebu t dalam arti ideal yakni mencintai isteri-isteri dan anak-anaknya secara seimbang atau sama memang tidak  mungkin  dapat  dicapai  oleh  manusia,  meskipun  ia  telah  bersungguh-sungguh  untuk mencapainya, sesuai dengan Firman Allah dalam surah an- Nisā’ Ayat 129 sebagaimana telah dikutip  di  atas.  Oleh  karena  itu,  kata  “ adil “  sebagai  syarat  berpoligami  mengandung pengertian  membagi  (al-qisth),  yang  terkait  dengan  kemampuan  dalam  memberikan  nafkah atau  biaya  hidup  bagi  isteri  dan/atau  calon  isteri  serta  anak-anak  yang telah  ada  dan  yang kelak  akan  lahir  dari  perkawinan  poligami  tersebut.  Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan perosedur  poligami,  negara  berwenang  mengatur  (bevoeg  te regel),  dan  berkewajiban mengatur (verplicht te regel) dalam rangka menjamin terwujudnya keadilan tersebut melalui instrumen  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  wewenangnya  dan  menegakkannya melalui  peradilan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah fiqh yaitu: “ Pemerintah  (negara)  mengurus rakyatnya  sesuai  dengan kemaslahatannya ”.  Oleh  karena  itu, menurut  ajaran  Islam,  negara (ulil  amri)  berwenang  menentukan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  warga  negaranya yang ingin melakukan poligami demi kemaslahatan umum, khususnya dalam mencapai tujuan perkawinan,  yaitu  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.
c. Terhadap  dalil  pemohon  yang  mengatakan  poligami  sebagai  suatu  ibadah,  maka  menurut Mahkamah Konstitusi yang  merujuk  pada  pendapat  ahli  bahwa  poligami  bukan  merupakan ibadah dalam  arti khusus (ibadah mahdah), tetapi ibadah ghairu mahdah, maka perlu diatur syarat-syarat  pelaksanaannya.  Untuk  itu,  pengaturan  tentang  persyaratan  untuk  poligami sebagaimana  yang  terdapat  dalam  beberapa  pasal  yang  dimohonkan  pemohon  tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
d. Terhadap  dalil  pemohon  yang  menyatakan  pembatasan  poligami  menyebabkan  besarnya jumlah  perceraian,  menyuburkan  perzinaan  dan  kecenderungan  janda-janda  menjadi  pekerja
seks  komersial  (PSK),  maka  Mahkamah  Kontitusi  menganggap  dalil  tersebut  merupakan hipotesis  Pemohon  yang tidak  dibuktikan  secara  benar.  Oleh  karena  hasil-hasil  penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga, menunjukkan hal sebaliknya, yaitu bahwa persentase perceraian  yang  disebabkan  oleh  poligami  justru  lebih  banyak  dibandingkan  dengan perceraian  dengan  alasan  lainnya.  Demikian  juga  dalil  Pemohon  yang  menyatakan  bahwa pembatasan  poligami  menyuburkan  perzinaan,  juga  belum  diteliti  apakah  di  antara  mereka yang berzina itu, justru terdapat pula suami-suami yang mempunyai lebih dari seorang isteri. e. Terhadap  dalil Pemohon  yang  menyatakan  bahwa  poligami  diperlukan  karena  jumlah  kaum perempuan  lebih  banyak  dari  jumlah  laki-laki,  maka  Mahkamah  Konstitusi  menimbang  dan berpendapat,  sekiranya  benar  demikian,  maka  hal  itu  tidak  dapat  diartikan  bahwa  untuk berpoligami tidak diperlukan syarat-syarat tertentu. Pasal-pasal yang dimohonkan menyatakan bahwa  poligami  tidak  dilarang.  Namun,  untuk  menjamin  terwujudnya  tujuan  perkawinan, syarat-syarat berpoligami tetap diperlukan. 18
Terkait  dengan  dasar  konstitusionalitas  yang  diajukan  oleh  Ismail,  maka  Mahkamah Konstitusi kemudian  melakukan  pengujian  dan  memberikan  beberapa  pertimbangan  hukum.  Dalam  hal Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan poligami, yaitu sebagai berikut:
Pasal  3:  “(1)  Pada  asasnya  seorang  pria  hanya  boleh  memiliki  seorang  isteri.  Seorang  wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan”.
Pasal  4:  “(1)  Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristri  lebih  dari  seorang,  sebagaimana  tersebut dalam  pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  ini,  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi  izin  kepada  suami  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang  apabila:  a.  istri  tidak  dapat memnjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri;  b.  istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang tidak dapat disembuhkan; c. is tri tidak dapat melahirkan keturunan”.
Pasal 5: “(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, dimuat dalam www.mahkamah konstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=207 . Diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
hidup  isteriisteri  dan  anak-anak  mereka;  c.  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka”.
Pasal 9: “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang- undang ini”.
Pasal  15:  “Barang  siapa  yang  karena  perkawinan  dirinya  masih  terikat  dengan  salah  satu  dari kedua  belah  pihak  dan  atas  dasar  masih  adanya  perkawinan,  dapat  mencegah  perkawinan  yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang- undang ini”.
Pasal  24:  “Barang  siapa  karena  perkawinan  masih  terikat  dirinya  dengan  salah  satu  dari  kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- undang ini”. Menurut  Pemohon,  ketentuan-ketentuan  tersebut  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945, yaitu terkait dengan pasal di bawah ini:
Pasal  28B: “ Ayat  (1),  Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui perkawinan yang sah ”.
Pasal  28E:  “Ayat  (1),  Setiap  orang  berhak  memeluk  agama  dan  beribadat  menurut  agamanya, memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.
Pasal 28 1: “ Ayat (1), Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak    untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
Pasal  29 :  “ Ayat (1), Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Dan  ayat (2)  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ” .
Mahkamah  Konstitusi  menganggap  bahwa  persyaratan  poligami  yang  dimuat  dalam  Undang- Undang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan isi pasalnya di atas bahwa tidak bertentangan pula  dengan  Pasal  28E  Ayat  (1),  Pasal  28I Ayat  (1),  Pasal  29  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945,  karena  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  suami  untuk melakukan  poligami  sama  sekali  tidak  melarang  setiap  orang  untuk  bebas  menjalankan  ibadah
agama  yang  dianutnya. 19 Demikian  juga  Undang-Undang Dasar 1945  hanya  memuat  prinsip- prinsip  yang  menjamin  kebebasan  menjalankan  ibadah  menurut  agamanya.  Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang alasan, syarat, dan prosedur poligami dimaksud sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas.
Undang-Undang Perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi justru memperkuat jaminan tersebut sebagaimana  dengan  tegas  diuraikan  dalam  Penjelasan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan  yang  berbunyi,  “Dengan  rumusan  pada  Pasal 2  Ayat  (1),  tidak  ada  perkawinan  di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang- Undang Dasar  1945.  Yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  golongan  agamanya  dan kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain  dalam  undang- undang ini“. 20

## E. Alasan Dasar Penolakan Izin Poligami oleh Mahkamah Konstitusi
Sub  bahasan  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari kajian  materi sub  bahasan  sebelumnya,  yaitu mengenai  dalil  dan  pertimbangan  Mahkamah  Kontitusi  dalam  mengeluarkan  putusan Nomor 12/PUU-V/2007. Dalam menguji pemohonan uji materiil yang diajukan oleh Ismail, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa ketentuan-ketentuan mengenai syarat poligami tidak terlepas dari upaya menciptakan kemaslahatan umum (mashlahah al- ‘ammah ). Artinya, pemerintah dalam hal ini  Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) dalam  membuat  suatu  ketentuan  Undang-Undang  harus mengupayakan aturan yang dibuat sesuai dengan kemaslahatan umum. 21
Mahkamah Konstitusi, juga merujuk pada beberapa keterangan para ahli (seperti Quraish Shihab dan  Huzaemah  sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya)  yang  menyatakan  bahwa pemerintah berwenang dalam menciptakan kemaslahatan umat. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini  nampaknya  merujuk  pada  satu  kaidah  umum  yang  ada  dalam  hukum  Islam,  yaitu: “Pemerintah  (negara)  mengurus  rakyatnya  sesuai  dengan  kemaslahatannya” .  Untuk  itu,  syarat- syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan yang dianggap pemohon bertentangan deng
19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, dimuat dalam www.mahkamah konstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=207 . Diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, dimuat dalam www.mahkamah konstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=207 . Diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, dimuat dalam www.mahkamah konstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=207 . Diakses pada tanggal 25 Januari 2017.
1945,  menurut Mahkamah Konstitusi tidak  menyalahi  hukum  Islam  dan  Hukum  yang  dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## III. KESIMPULAN
Pertimbangan hakim kontitusi dalam menolak permohonan uji materil tentang izin poligami ada dua  pertimbangan. Pertama, yaitu  pertimbangan  menurut  hukum  Islam.  Di  mana  menurut  MK poligami  dalam  Islam  bukanlah  kreasi  atau  hal  baru  dalam  ajaran  Islam,  karena poligami  telah dipraktekkan  oleh  masyarakat  sebelum  Islam. Islam  berkehendak  menertibkan  poligami  secara gradual,  yang  bertujuan,  antara  lain,  agar  dalam  pelaksanaannya tidak  terjadi  kesewenang- wenangan laki-laki,  dan  dalam  rangka menjaga  martabat  kaum perempuan. Untuk  itu,  dalam menjaga kesewenang-wenangan tersebut, dalam Islam ditetapkan hukum poligami dengan syarat adil sebagaimana dimuat dalam surat an- Nisā’ ayat 129 . Kebolehan poligami dalam Islam bukan disebabkan  karena  substansinya,  melainkan  karena  kondisi  pelaku,  waktu,  dan  keadaan  yang melatarbelakanginya. Dengan  demikian,  sebenarnya  asas  perkawinan  yang  dianut  oleh  ajaran Islam. Kedua, yaitu  pertimbangan  konstitusiona  pasal-pasal  yang  dimohonkan.  Menurut  MK, Negara  wajib  mengatur  ketertiban  perkawinan.  Undang-Undang  Perkawinan  yang  memuat alasan,  syarat,  dan  prosedur  poligami,  sesungguhnya  semata-mata  sebagai  upaya  untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak isteri dan calon isteri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  perkawinan. Dengan  demikian,  hal  dimaksud tidak dapat diartikan meniadakan ketentuan yang memperbolehkan perkawinan poligami.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Al-Wajiz  fi  Ahkam  al-Usrah  al-Islamiyah, ed.  In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
Al Yasa’ Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, Jakarta: INIS, 1998.
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
Amir Syarifuddin, Usul Fiqih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2003.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2004.
Abdul  Wahhab  Khallaf, al- ‘Ilmu  al -Ushulul  Fiqh, ed.  In, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam;  Ilmu Ushulul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
Abdul Manan, Refoemasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Fauzi, Teori  Hak  dan  Istislahi  dalam  Fiqh  Kontemporer;  Sebuah  Aplikasi  pada  Kasus  Hak Cipta, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
Ghufran  Ajib  Mas’adi, Pemikiran  Fazlul  Rahman  tentang  Metodologi  Pembaharuan  Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
Hasbi as-Shiddieqi, Falsafah Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
Hartono Ahmad Jaiz, Wanita; antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan, Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007.
Jamaluddin  dan  Nanda  Amalia, Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan, Lhokseumawe:  Unimal  Press, 2016.
Kementerian  Agama  RI, Hukum,  Keadilan  dan  Hak  Asasi  Manusia;  Tafsir  Alquran  Tematik, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
Masyfuk  Zuhdi, Masāil  Fiqhiyyah, dalam  Abdur  Rahman Ghazali, Fiqh  Munakahat,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Mustafa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Supardi  Musalin, Menolak  Poligami;  Studi tentang  UU  Perkawinan  dan  Hukum  Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jakarta: Pena Aksara, 2007.
Tihami  &  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat;  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, Jakarta:  Rajawali Pers, 2010.
Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
Taufiqurrahman  Syahuri,  Legislasi  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia;  Pro-Kontra Pembentukannya  Hingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2013.
Umi  Sumbulah,  dalam  Warkum  Sumitro,  dkk, Konfigurasi  Fiqih  Poligini  Kontemporer;  Kritik tehadap  Paham  Ortodoksi  Perkawinan  Poligini  di  Indonesia, Malang:  Universitas  Brawijaya Press, 2014.
Wael  B  Hallaq, A  History  of  Islamic  Legal  Theories, ed.  In, Sejarah  Teori  Hukum  Islam; Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqhu  al- Islām  wa  Adillatuhu, ed.  In, Fiqih  Islam;  Pernikahan,  Talak, Khulu’ Meng - Ila’ Isteri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah , Jakarta: Gema Insani, 2011.
Warkum  Sumitro,  dkk, Konfigurasi  Fiqih  Poligini  Kontemporer;  Kritik  tehadap  Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.