## PENGARUH DAN DAMPAK PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN BEDA AGAMA
(Study Komparatif Pemikiran Wahbah Az Zuhali dan Yusuf Al-
Qaradhawi)

## Anwar Hafidzi, Ajeng Juniwanti, Lailan Mufthirah, Rina Mahdiana
Kolaborasi Peneliti dan mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan e-mail: anwar.hafidzi@gmail.com

## ABSTRACT
There are a number of reasons why one should obtain an inheritance due to the purpose  of  marriage,  marriage,  and  wala  al  itqi  in  Islamic  law.  Yet  religious differences  are  rare.  The  main  focus  of  this  analysis  is  the  theory  of  Wahbah Zuhaili,  and  Yusuf  Al-Qardawi  as  modern  scholars.  Scholars  do  not  accept whether Muslim inherits a non-Moslem or not and vice versa. The method used for this research is the method of library research, the methodology and historic technique  used  in  this  research.  The  method  used  in  this  research  is  Library Research  method,  Analytical  Approach  and  Historical  Approach  being  the method  used  in  this  research.  The  results  were  analyzed  to  find  out  how  the scholars in this regard were Wahbah Zuhaili and Yusuf Al Qardawi in facilitating the nash and bringing about legal reforms as obstacles to inheriting Muslims and non-Muslims on issues of religious differentiation.
Keywords : Renewal, Policy, Correction, Conflict in Religions.

## ABSTRAK
Didalam hukum Islam ada beberapa sebab sehingga seseorang dapat menerima harta warisan yakni diantaranya karena sebab nasabiyah, perkawinan, dan wala al itqi.  Namun  ada  beberapa  pengecualian  yakni  perbedaan  agama.  Para  ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan atau tidaknya seorang muslim mewarisi dari  nonmuslim  begitupun  sebaliknya,  focus  utama  penelitian  ini  adalah
pemikiran Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al Qardawi sebagai ulama Kontemporer. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian Library Research, Metode  pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  pendekatan  analitis (Analytical  Approach) dan  Historis (Historical Approach). Hasil  yang  diperoleh  dianalisa  untuk  menemukan  Bagaimana  para ulama  dalam  hal  ini  adalah  Wahbah  Zuhaili  dan  Yusuf  Al  Qardawi  dalam mengintrepetasikan  nash  dan  memunculkan  pembaharuan  hukum  terhadap permasalahan  kewarisan  beda  agama  sebagai  halangan  untuk  mewarisi  antara muslim dan nonmuslim.
Kata Kunci: Pembaharuan, Hukum, Kewarisan, Beda Agama.

## Pendahuluan
Hukum kewarisan Islam diyakini oleh sebagian besar umat Islam sebagai hukum  yang  sejalan  dengan  kemaslahatan,  sebagaimana  sebagian  besar  umat Islam  meyakini  bahwa  sistem  yang  selama  ini  diatur  didalam  fikih  maw ā rits mengandung  nilai  keadilan  dan  kemaslahatan  yang  mampu  untuk dipertanggungjawabkan.    Pembaharuan  waris  dalam  berbagai  kajian  mungkin terus berkembang berdasarkan perubahan konsep dan keadaan. Ketika pernikahan beda  agama  dilakukan  dinegara  selain  Indonesia,  maka  pada  akhirnya  akan berdampak  juga  pada  pembagian  waris  ketika  ada  yang  meninggal  di  antara pasangan suami istri itu. 1
Di  antara  masalah  penting  untuk  dikaji  adalah  tentang  Perbedaan  agama menjadi sebab penghalang kewarisan. Yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan muwaris, sehingga ahli waris gugur haknya dalam memperoleh harta warisan. 2 Dalam hal ini sama saja
1 Muhammad  Firdaus,  “Pembaharuan  Hukum  Waris  Islam  Di  Era  Kontemporer,” Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram 14, no. 1 (2015): 41830; Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 6, no. 2 (2014).
2 Muhamad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama,” Jurnal Yudisial 8, no. 3 (2015): 269–288; Salma Suroyya Yuni Yanti and Yunanto Mulyadi, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli  Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya,” Diponegoro  Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–12.
apakah  muwaris  yang  bukan  Islam  atau  ahli  waris  yang  bukan  Islam,  hal  ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.
اَنَثَّدَح وُب َ أ م ِص َعَ نَع ِن با ج يَرُج نَع ِن با باَهِش نَع ِِِ َع ِن ب ي َسُح نَع وِر مَع ِن ب َناَم ثُع نَع َةَماَس ُ أ ِن ب د يَز َ ِضَر ُ َّللّا اَمُه نَع َّن َ أ َّ ِبَّلنا َّلّ َص ُ َّللّا ِه يَلَع َمَّلَسَو َلاَق َ ل ُثِرَي ُمِل  سُم لا َرِف َكَ لا َ لَو ُرِف َكَ لا َمِل  سُم لا
Telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  'Ashim  dari  Ibnu  Juraij  dari  Ibnu Syihab  dari  Ali  bin  Husain  dari  Amru  bin  Utsman  dari  Usamah  bin  Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim." (HR. Bukhori)
Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  orang  kafir  tidak  dapat  mewarisi  harta peninggalan orang muslim, Sementara seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir. Ketentuan terakhir ini didukung oleh mayoritas sahabat, tabiin, dan setelahnya. 3
Menurut Imam Syafii, Imam Malik, Imam Ahmad, Rabiah, Ibnu Abi Laila, dan lainya berpendapat bahwa orang islam tidak dapat mewarisi dari orang kafir dan pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewaris berdasarkan hadis Nabi Saw.
“ Dari Abdullah bin Umar r.a berkata: Rasulullah Saw., bersabda: “Tidak saling  mewaris  antara  dua  pemeluk  agama  yang  berbeda”  (HR.  Ahmad,  Al arbaah, At Turmudzi, Al Hakim dan sebagainya). 4
Ini diperkuat dengan keumuman Surah An-Nisa ayat 141 sebagai berikut:
ٱ
ِفَٰ َك ۡلِل َنَكَ نوَإِ ۡمُكَعَّم نُكَن ۡمَلَأ  آوُلاَق ِ َّللّٱ َنِِم ٞحۡتَف ۡمُكَل َنَكَ نِإَف ۡمُكِب َنو ُصَّبَ َتََي َنيِ َّلَّ ٓوُلاَق  ٞبي ِصَن َنيِر ا ۡلٱ َمۡوَي ۡمُكَنۡيَب ُمُكۡ َيَ ُ َّللّٱَف ََۚيِنِمۡؤُم ۡلٱ َنِِم مُكۡعَنۡمَنَو ۡمُكۡيَلَع ۡذِوۡحَتۡسَن ۡمَلَأ
َنيِرِفَٰ َكۡلِل ُ َّللّٱ  َلَعۡ َيَ نَلَو ِِۗةَمََٰيِق الًيِبَس َيِنِمۡؤُم ۡلٱ  َ َع ١٤١ 3 Imam  An  Nawawi, Al-Minhaj  Syarh  Shahih  Muslim  ibn  Al-Hajjaj, (Jakarta:  Darus Sunnah Press, 2012). Hlm.879
4 Drs.  Moh.  Anwar. Faraidl  Hukum  Waris  Dalam  Islam)  Dan  Masalah-Masalahnya. (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981). Hlm. 31
“ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suau jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)” 5
Namun,  sebagian  kalangan  kecil  berpendapat  sebaliknya,  yakni  seorang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir. Mereka adalah Muadz bin Jabal,  Muawiyah,  Said  bin  Al-Musayyab.  Pendapat  ini  juga  diriwayatkan  dari Abu  ad-Darda,  Asy-Sya’bi,  Az-Zuhri,  dan  An-Nakha’i.  Dalil  mereka  adalah hadist yang berbunyi:
“ Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya”
Sementara mayoritas ulama menyatakan bahwa hadist ini ("Orang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim.") shahih  dan  menyatakan  hal  warisan  dengan  jelas.  Mereka  juga mematahkan argument kelompok kedua, bahwa hadis yang mereka jadikan dalil itu hanya menjelaskan keangungan agama islam diatas agama lain, Hadist itu juga sama sekali tidak menyinggung masalah pembagian warisan. 6 ِن َثَّدَح َي  َيَ نَع كِلاَم نَع ِن با باَهِش نَع ِِِ َع ِن ب ِ  ي َسُح ِن ب ِِ َع نَع َرَمُع ِن ب َناَم ثُع ِن ب َناَّفَع نَع َةَماَس ُ أ ِن ب د يَز َّن َ أ َلوُسَر َِّللّا َّلّ َص ُ َّللّا ِه يَلَع َمَّلَسَو َلاَق َ ل ُثِرَي ُمِل  سُم لا َرِف َكَ لا
Artinya:  “Telah  menceritakan  kepadaku  Yahya  dari  Malik  dari  [Ibnu Syihab] dari [Ali bin Husain bin Ali] dari ['Umar bin 'Utsman bin  'Affan] dari ['Usamah bin Zaid] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir." Muwatho Malik hadis nomor 959
Menurut Imam Abu Hanifah, Al-Auza’I dan Ishaq, berpendapat bahwa ahli waris  muslim  dapat  mewarisi  harta  orang  kafir  yang  murtad,  pendapat  ini  juga diriwayatkan  dari  Ali  bin  Abi  Thalib,  Ibnu  Mas’ud  dan  ulama  shalafus  shalih. Berdasarkan materi ini diperlukan pemahaman yang kuat dalam system kewarisan beda agama. Maka, diperlukan kajian khusus dalam pembaharuan kewarisan beda agama dalam pandangan Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-Qaradhawi.
5 KH.  A  Dimyathi  Romli,  SH  dan  Drs.  Mohammad  Ma’shum  Zaini  Al-Hasyimy.
Pengantar Ilmu Faroidh. (Pasuruan: Garoeda, 1994). Hlm 7
6 Loc.Cit Imam An Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj, Hlm.879

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normative (Library  Research) dengan menggunakan pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan Historis (Historical Approach). 7
Pendekatan  Analitis  adalah  pendekatan  yang  menggabungkan  dua pemikiran  dari  Wahbab  Al-Zuhaili  dan  Yusuf  Al-Qardawi  dan  kemudian menganalisis  dari  segi  teori.  Penggabungan  ini  pad  akhirnya  dapat  menelaah hukum waris dengan berbagai pembaharuan dalam pembagian waris bagi mereka yang berbeda agama. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kajian filosofi yang berkembang pada saat ini.

## Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qardawi

## 1. Studi Pemikiran Wahbah Zuhaili terhadap Kewarisan Beda Agama
Sebagaimana jumhur  ulama  bependapat bahwa  dalam  hukum islam tidak diperbolehkan  adanya  kewarisan  beda  agama  yang  bersandarkan  pada  Firman Allah  dan  Hadist  Rasulullah  SAW,  begitupun  dengan  Wahbah  Zuhaili 8 yang mendasarkan pendapatnya pada dzhahir hadis Nabi yang bermakna bahwa kafir tidak  boleh  mewarisi  muslim  dan  muslim  tidak  boleh  mewarisi  kafir,  yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.
Wahbah  Zuhaili  berpendapat  pun  di  dukung  oleh  mayoritas  ulama menyatakan  bahwa  teks  hadis  tersebut  telah  jelas  dan  tegas  adanya  pelarangan perwarisan  beda  agama,  hadist  tersebut  mempunyai  ketentuan  yang  qat’i  yang tidak  bisa  diganggu  gugat. 9 Muslim  dalam  hadis  ini  adalah  “ subjek” dan  kafir
7 Asfi  Manzilati, Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma,  Metode,  dan  Aplikasi (Universitas Brawijaya Press, 2017).
8 Biografi Wahbah al-Zuhaili. Dilahirkan di Dair Atthiyah, yang bertempat di Damaskus, beliau adalah seorang ahli  fikih  yang  lahir pada tahun 1932. Beliau  merupakan anggota dewan fikih yang ada di seluruh dunia, seperti Mekkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Beliau adalah seorang yang menjabat sebagai ketua madzhab islam di fakultas syariah di universitas Damaskus. Isnan Luqman Fauzi, “Syibhul ‘Iddah Bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili” (IAIN  Walisongo,  2012),  accessed  June  3,  2017,  http://eprints.walisongo.ac.id/1337/;  Ariyadi Ariyadi,  “Metodologi  Istinbath  Hukum  Prof.  Dr.  Wahbah  Az  Zuhaili,” Jurnal  Hadratul Madaniyah 4, no. 1 (2017): 32–39.
9 Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2012).
adalah “objek” dan  demikian  pula  sebaliknya  dan  apa  yang  telah  difaedahkan oleh  hadis  menurut  pendapat Jumhur . 10 Wahbab az-Zuhaili  memandang  bahwa lafadz muslim dan kafir padahadis larangan mewarisi diantara kedua, merupakan lafadz  ṣarih yang  telah  jelas  tunjukan  maknanya,  sehingga  tidak  perlu  lagi mengadakan pentakh ṣ i ṣ an pada lafadz tersebut. 11
Selanjutnya  Hadist  Dari  Abdullah  bin  Umar  r.a.  dia  berkata:  Rasulullah s.a.w.  bersabda  “ tidak  ada  saling  mewarisi  antara  dua  pemeluk  agama  (yang berbeda)”. (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmudzi).
Pendapat  ini  juga  merupakan  pendapat  yang  dipegangi  oleh  mayoritas ulama.  Wahbah  az-Zuhaili  dalam  menetapkan  ketentuan  larangan  muslim mewarisi terhadap harta kafir ini dengan sebab apa saja mau itu hubungan kerabat, perkawinan,  dan  agama.  Karena  itu  suami  muslim  tidak  dapat  mewarisi  harta isterinya yang kafir kitābiyyah , begitupun sebaliknya, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir.

## 2. Studi Pemikiran Yusuf Al- Qardawi terhadap Kewarisan Beda Agama
Yusuf  Al-Qaradhawi, 12 berbeda  dengan  pendapat  sebelumnya,  Muadz, Muawiyah, Muhammad Ibnu al-Hanafiyyah dan fuqaha Imamiyah  berpendapat
10 Fitriansyah Fitriansyah,  “Pembagian Warisan Beda Agama Di Kalangan Etnik Dayak Di Kecamatan Dusun Selatan” (2008); Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah 14, no. 1 (2016).
11 Ahmad  Shobarudin,  “Analisis  Pendapat  Yusuf  Qardhawi  Tentang  Orang  Islam  Yang Mendapat  Warisan  Dari  Non-Islam”  (PhD  Thesis,  UIN  Walisongo,  2015).  Lihat  juga  dalam Maulina Fajari, “Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaily Dan Yusuf al-Qaradhawy” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
2017); Chamim Tohari, “Rekonstruksi Hukum  Kewarisan Beda  Agama Ditinjau Dari  Al-Usul
Al-Khamsah,” Mazahib 16, no. 1 (2017): 57790.
12 Biasa disebutkan dengan nama Al-qaradhawi, beliau lahir di sebuah desa kecil di mesir ,  desa  itu  bernama  Shafth  Turab  pada  tanggal  9  September  1926.  Yusuf  al-Qaradhawi menamatkan  sekolahnya  di  Ma’had  Thantha,  stelah  lulus  dia  kemudian  melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar , dan mengambil fakultas ushuluddin hingga selesai pada tahun  1952  M  dengan  kebanggan  predikat  Summa  Cum  Laude,  lalu  melanjutkan  studinya  ke jurusan  bahasa  Arab  selama  2  tahun.  Pada  tahun  1960  lalu  melanjutkan  Pasca  Sarjana  nya ( Dirasah Al-Ulya ) di Universitas Al-Azhar Cairo, difakultas ini beliau mengambil jurusan Tafsir Al-hadist atau Akidah Filsafat setelah itu, ia lalu melanjutkan gelar Doktor dan menulis disertasi
bahwa larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi  orang  Islam  mewarisi  kerabatnya  yang  non-muslim.    Oleh  karena  itu misalnya seorang kafir kitābiyyah  wafat, suaminya  yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya. 13
Yūsuf al-Qar ḍ āwi mendukung pendapat sebagian ulama ini, sebagaimana dalam bukunya disebutkan bahwa:
“I support this opinion althought it contradicts the majority.  Actually Islam does not stand as an obstacle in the way of good or benefit coming to the muslims, as long as he supports Islam thereby.believers  are worthier  of  this  wealth  so long  as  they  dovote  it  to  obey  Allah.  The almighty. So, if any law allows them to inherit, we must not deprive them of this good and grant it to be unbelievers to enjoy  and  to  devise  malicious  schemes  againts  Muslims.” Beliau  juga mendasarkan  pendapatnya  pada  hadits  yang  diriwayatkan  dari  Muadz  bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Islam itu bertambah dan tidak berkurang”. 14
Yūsuf al-Qar ḍ āwi berpendapat bahwa : “This mean that Muslim increases a muslim‟s blessings and does not decrease or deprive him.  We (Muslims) marry their women and they do not marry our women, thus we inherit from them and they do not inherit from us.” 15
Yūsuf al-Qar ḍ āwi bereinterpretasi atas hukum kewarisan beda agama ini, teori  yang  digunakan  adalah  menggunakan  mafsadat  dan  manfaat  untuk mempertimbangkan  masalah  beda  agama  ini  ,  pada  keadaan  sekarang  jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan Non-Muslim lalu meninggalkan anak yang beragama islam, Yūsuf al-Qar ḍ āwi berpendapat jika harta itu tidak diwarisi oleh  anaknya  yang  islam  maka  akan  jatuh  kepada  pihak  Non-Muslim,  yang
yang  berjudul Fiqh  al-Zakah (Fiqih  Zakat)  yang  diselesaikan  dalam  waktu  dua  tahun.  Fajari, “Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaily Dan Yusuf al-Qaradhawy”; Khairul Mahfudz, “Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan  Wahbah  Al-Zuhaili)”  (B.S. thesis,  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.); Budi Widodo, Ayat-Ayat Jihad Dalam Fiqih Al-Jihad Karya Yusuf Al-Qardawi (Yogyakarta: Thesis UIN Sunan Kalijaga, 2016).
13 Shobarudin, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Orang Islam Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam”; Siti Fatimah, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi” (PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2011).
14 Imam Jalaluddin  „Abdurrahman Ibn Abi Bakkar as-Suyuthi,  al-Jami‟us  Ṣaghir, Terj. Nadjih Ahjad, Jilid II ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, tt), hal. 294, no. 3062.
15 Syeikh  Yusuf  al-Qardhawy,  Fiqh  of  Muslim  Minorities  Contentious  Issues  & Recomended Solutions (al-Falah Foundation, Egypt, 2003), hal. 119.
ditakutkan bisa membawa banyak kemudharatan , sedangkan jika harta itu jatuh pada anaknya yang muslim tadi yang sudah tau bahwa dia harus tunduk dan patuh pada hukum syar’iah dan dengan segala kosekuensinya.
Mempertimbangkan  dari  pada  permasalahan  itu  maka  al-Qar ḍ āwi, berupaya  untuk  melakukan  pertimbangan  dan  reinterpretasi  ulang,  guna mengedepankan kemaslahatan dan kemanfaatan.
Jika didalam hadis “seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim” (Muttafaq alaih) Yūsuf al-Qar ḍ āwi, berargumen bahwa kafir  yang dimaksud dalam hadits larangan  muslim  mewarisi  harta  kafir  dan  kafir  mewarisi  harta  orang  muslim, adalah  kafir ḣ arbi  yaitu  kafir  yang  memerangi  Islam.  al-Qar ḍ āwi  pun  disini berpendapat bahwa takutnya akan ada penelantaran harta dan dipakai pada jalan untuk memusuhi islam serta akan membawa banyak kemudharatan,  al-Qar ḍ āwi memilih  minoritas  kalangan  empat  mazhab  tentang  kebolehan  mewarisi  beda agama, karna pendapat al-Qar ḍ āwi ini unggul dari segi kemaslahatannya, tersebab menerima harta dari Non-Muslim sebab warisan untuk membuka pintu pada jalan kebaikan,  daripada  membiarkan  harta  jatuh  pada  orang  Non-Muslim  dan dimanfaatkan pada jalan yang tidak baik.
و ِن َثَّدَح نَع كِلاَم نَع َي  َيَ ِن ب ديِعَس نَع َناَم يَلُس ِن ب را َسَي َّن َ أ َدَّمَ ُمُ َن ب ِثَع ش َ لْا ُهَ َبَ خ َ أ َّن َ أ اةَّمَع ُ َ ل وُهَي اةَّيِد و َ أ اةَّيِناَ  صَْن تَيِِفُوُت َّن َ أَو َدَّمَ ُمُ َن ب ِثَع ش َ لْا َرَكَذ َكِلَذ َرَمُعِل ِن ب ِبا َّطَ لْا َلاَقَو ُ َ ل نَم اَهُثِرَي َلاَقَف ُ َ ل ُرَمُع ُن ب ا ِبا َّطَ لْ اَهُثِرَي ُل ه َ أ اَهِنيِد َّمُث َت َ أ َناَم ثُع َن ب َناَّفَع ُ َ ل َ أ َسَف نَع َكِلَذ َلاَقَف ُ َ ل ُناَم ثُع ِناَرُت َ أ ُتيِسَن اَم َلاَق َكَل ُرَمُع ب ُن ِبا َّطَ لْا اَهُثِرَي ُل ه َ أ اَهِنيِد
Telah  menceritakan  kepadaku  dari  Malik  dari  [Yahya  bin  Sa'id]  dari [Sulaiman  bin  Yasar]  bahwa  [Muhammad  bin  Al  Asy'ats]  mengabarkan kepadanya bahwa bibinya yang beragama Yahudi atau Nasrani telah meninggal. Muhammad bin Al Asy'ats lalu menceritakan hal itu kepada Umar bin Khattab dan  bertanya  kepadanya,  "Siapa  yang  akan  mendapatkan  harta  warisannya?"  ' [Umar  bin  Khattab]  menjawab;  "Yang  akan  mendapatkan  warisannya  adalah orang yang seagama dengannya". Kemudian dia mendatangi [Utsman bin Affan] untuk  menanyakan  hal  itu  juga,  Utsman  balik  bertanya;  "Apakah  kamu  lupa dengan apa yang dikatakan Umar bin Khattab, bahwa yang mendapatkan warisan adalah orang yang seagama dengannya?" (Muwatho Malik hadis nomor 961)
Proses  kerja tarjih  bi  al-maqasid (pengunggulan  dalil  shari’ah)  dalam model  ijtihad  maqasid  shari’ah  ini,  berarti  kemaslahatan  dan  kemafshadatan adalah  jalan  terakhir  untuk  menentukan  kesimpulan  hukum,  pendekatan  yang dilakukan  oleh  al-Qar ḍ āwi  ini  memerlukan  pengetahuan  daripada  nash  yang sedang  di  kritik  ini,  kejelasan  maqsud  daripada  teks  itu  apa,  sehingga  bisa dicarikan jalan  keluarnya,  seperti  halnya  kewarisan  beda agama  ini,  Nas  sudah jelas tidak membolehkan saling mewarisi Non-Muslim dengan Muslim, Namun al-Qar ḍ āwi disini mempertemukan bunyi hukumnya dengan kenyataan universal dimana  harta  itu  akan  diwarisi  oleh  orang  nonmuslim  dan  dapat  melemahkan perekonomian islam maka bunyi teksnya harus disesuaikan dengan nilai universal syariat. 16
Jadi  menurut  al-Qar ḍ āwi,  orang  islam  bisa  mewarisi  dari  non-muslim, sedangkan  orang  nonmuslim  tidak  dapat  mewarisi  dari  orang  islam,  tujuannya dari  harta  tersebut  adalah  untuk  memperkuat  perekonomian  umat  islam,  dan menolong  agama  Allah  dan  sarana  taat  kepada  Allah  bukan  untuk  bermaksiat pada  Allah . al-Qar ḍ āwi  disini  menggunakan  istinbath  hukum  Mashlahah mursalah  dan  istihsan,  karena  islam  tidak  akan  menolak  jalan  kebaikn  yang bermanfaat  bagi  kepentingan  umatnya,  terlebih  dari  harta  peninggalan  yang dijadikan ladang kebaikan untuk agama islam.

## Maqashid Syariah Sebagai Pembaharuan Hukum Kewarisan Beda Agama
Maqasid shari’ah yang merupakan maksud daripada tujuan-tujuan syariah, maqasid shari’ah merupakan suatu gagasan untuk penyimpulan hukumnya yang bersumber  pada  garis  utama  yaitu  al-qur’an  dan  dan  hadist,  dan  digabungkan dengan jalan maslahat (kebaikan), gagasan ini digunakan pada zaman modern ini, untuk  memecahkan  suatu  persoalan  yang  dinilai  buntu  akan  jalan  keluarnya, sandingan yang pertama kali digagaskan oleh Al-Ghazali ini kuat dalam maslahat namun  tidak  mengecilkan  makna  sesungguhnya  dari  al-qur’an  dan  hadist,  al- Ghazali berpendapat bahwa syariat hukum islam lahir adalah demi kemaslahatan bersama,  yang  artinya  selain  pendapat  baku,  juga  perlu  penalaran  demi kemaslahatan umat, maqasid shari’ah berlingkup pada pemeliharaan harta salah satunya,  menyambung  pendapat  yusuf  al-qardawi  yang  juga  menggunakan
16 Lastuti  Abubakar,  “Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia,” Jurnal  Dinamika  Hukum 13,  no.  2  (2013):  319–331; Akmaludin Sya’bani, “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Metode Ijtihad,” El-Hikam 8, no. 1 (2015): 127–142.
maqasid shari’ah sebagai jalan dalam menetapkan hukum kewarisan beda agama ini, jalan yang beliau tempuh menggunakan maqasid shari’ah, harta yang harus dipelihara  demi  kesejahtraan  orang  islam,  dan  mencegah  rusaknya  roda perekonomian umat islam jika harta yang ditinggalkan orang kafir juga diwarisi oleh orang kafir, maka dari itu beliau berinterpretasi untuk menggunakan maqasid shari’ah sebagai jembatan hukumnya. 17
Jika didalam hadis “seorang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim” (Muttafaq alaih) Jelas dalam hadist bahwa beda agama tidak dapat mewarisi satu sama lain, namun  Al-qardhawi  disini  berpendapat  bahwa  takutnya  akan  ada  penelantaran harta dan dipakai pada jalan untuk memusuhi islam serta akan membawa banyak kemudharatan,  Al-qardawi  memilih  minoritas  kalangan  empat  mazhab  tentang kebolehan mewarisi beda agama, karna pendapat Al-qardawi ini unggul dari segi kemaslahatannya, tersebab menerima harta dari Non-Muslim sebab warisan untuk membuka pintu pada jalan kebaikan, daripada membiarkan harta jatuh pada orang Non-Muslim dan dimanfaatkan pada jalan yang tidak baik.
Dengan menggunakan pendekatan Maqasid shari’ah, yaitu kemaslahatn dan kemafsadatannya diperhatikan betul dalam istinbat atau penyimpulan hukumnya, disisi  ini  Al-qardawi  memilih  pendapat  yang  unggul  dari  sisi  kemaslahatannya tentang kewarisan beda agama, Al-qardawi berpendapat bahwa kewarisan beda agama ini bisa didapat kesimpulan hukumnya dengan mengambil sisi maslahat yang lebih banyak, karna jika harta non-muslim jatuh pada seseorang yang bukan muslim , mungkin akan menghilangkan maslahat bagi yang muslim, sedang jika harta jatuh pada yang muslim, bisa membantu agama dan kemaslahatan agama, maka al-qardawi melakukan reinterpretasi terhadap hadist ini, dengan melihat sisi kemaslahatannya
Yusuf Al-qhardawi berreinterpretasi atas hukum kewarisan beda agama ini, Al-qhardawi  mengggunakan  mafsadat  dan  manfaat  untuk  mempertimbangkan masalah beda agama ini, pada keadaan sekarang jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan Non-Muslim lalu meninggalkan anak yang beragama islam, Al- qardhawi berpendapat jika harta itu tidak diwarisi oleh anaknya yang islam maka akan  jatuh  kepada  pihak  Non-Muslim,  yang  ditakutkan  bisa  membawa  banyak kemudharatan  ,  sedangkan  jika  harta  itu  jatuh  pada  anaknya  yang  muslim  tadi
17 Mohamed  Azam  Mohamed  Adil  and  Ahmad  Badri  Abdullah,  “The  Application  of Shariah Principles of Ta’zir In Malaysian Common Law: A Maqasid-Based Proposal,” Islam and Civilisational Renewal (ICR) 7, no. 1 (2016).
yang  sudah  tau  bahwa  dia  harus  tunduk  dan  patuh  pada  hukum  syar’iah  dan dengan segala kosekuensinya
Yang  dimana  suatu  harta  itu  merupakan  sesuatu  yang  umum,  bisa membawa  maslahat  atau  mafsadat,  oleh  karena  itu  Al-qardawi  menggunakan maslahat pendekatan maqasid shari’ah sebagai tolak ukur dari pemaknaan ulang terhadap  hukum  mewarisi  pada  Non-muslim  ini, melihat  pada  zaman  sekarang roda perekonomian banyak dikuasai oleh orang Non-muslim , maka jika larangan mewarisi  beda  agama  ini  akan  banyak  menimbulkan  kemudharatan  bagi  orang Islam  dan  melemahkan  perekonomian  umat  muslim,  dengan  menggunakan pendekatan  maqasid  ini  ,  pemahaman  tentang  hukum  guna  mengambil  istinbat hukum  tidak  berhenti  hanya  pada  teks  melainkan  mengukur  kesesuaian  Khitab dengan nilai universal (menyeluruh). 18

## Kesimpulan
Dari  hasil  pemaparan  diatas,  maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  para ulama  dalam  hal  ini  adalah  Wahbah  Zuhaili  dan  Yusuf  Al-Qardawi  berbeda pendapat terkait kewarisan beda agama, terjadinya perbedaan pendapat Wahbah Zuhaili  dan  Yūsuf  al-Qar ḍ āwi  mengenai  Muslim  mewarisi  harta  dari  keluarga yang kafir, terletak pada perbedaan ulama dalam memahami hadis shahih tentang larangan muslim mewarisi harta dari keluarga yang kafir.
Wahbah  Zuhaili  berpendapat  bahwa  hadist  larangan  perwarisan  antara muslim  dan  nonmuslim  merupakan  hadist  yang  merupakan  yang  telah  jelas menunjukan maknanya, sehingga tiada celah dalam hukum ini untuk menetapkan sesuatu  diluar  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  hadis  tersebut.  Oleh  karenanya beliau  berpendapat  bahwa  perbedaan  agama  menjadi  sebab  penghalang kewarisan.
Sedangkan Yusuf Al Qardawi berpendapat orang islam bisa mewarisi dari non-muslim, sedangkan orang nonmuslim tidak dapat mewarisi dari orang islam, hal  ini  beradasarkan  bahwa  hadist  tersebut  dengan  lafadz  kafir  bermakna  kafir harabi, selain itu beliau pun menggunakan istinbath hukum Mashlahah mursalah, Istihsan dan Maqashid Syariah dalam pengambilan hukumnya.
18 Wahid Baihaqi, Revitalisasi Maqashid Syariah pembacaan ulang konsep Kewarisan Beda Agama, Muslim Heritage, 2017.
Maqashid  syariah  adalah  maksud  atau  tujuan-tujuan  syariah  untuk kemaslahatan  umat.  Maqashid  syariah  dalam  ruang  lingkup  pada  pemeliharaan harta  yang  menyambung  pendapat  Yusuf  Al-Qardawi.  Karena  menurut  beliau harta harus dipelihara demi kenyamanan orang-orang muslim. Yusuf Al-Qardawi berpendapat akan kebolehannya orang non-muslim menerima harta warisan lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena ditakutkan harta tersebut disalahgunakan dan tidak ada manfaat didalamnya.  Dimana  kita ketahui bahwa harta kekayaan yang  dapat  diwariskan  tergantung  siapa  yang  mendapatkannya.  Yusuf  Al- Qardawi  menggunakan  metode  maqashid  syariah  untuk  kemaslahatan  sebagai acuan  ulang  terhadap  hukum  mewarisi  pada  orang  yang  non-muslim.  Apalagi untuk  zaman  sekarang,  para  pelaku  perekonomian  juga  bukan  hanya  dari golongan  muslim  saja.  Maka  apabila  hukum  mewarisi  non-muslim  akan menghasilkan kemudharatan, sebaiknya dihindari. Karena kitapun perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda, guna mengambil istinbath hukum terfokus pada teks, akan tetapi bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bersifat universal.
DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Lastuti. “ Revitalisasi  Hukum  Adat  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia. ” Jurnal  Dinamika  Hukum 13,  no.  2 (2013): 319 – 331.
Adil,  Mohamed  Azam  Mohamed,  and  Ahmad  Badri  Abdullah. “ The  Application  of Shariah  Principles  of  Ta ’ zir  In  Malaysian  Common  Law:  A  Maqasid-Based Proposal. ” Islam and Civilisational Renewal (ICR) 7, no. 1 (2016).
Ariyadi, Ariyadi. “ Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili. ” Jurnal Hadratul Madaniyah 4, no. 1 (2017): 32 – 39.
Bachtiar, Maryati. “ Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. ” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2012).
Fajari,  Maulina. “ Hukum  Muslim  Mewarisi  Harta  Dari  Keluarga  Yang  Kafir  Menurut Wahbah Az-Zuhaily Dan Yusuf al-Qaradhawy. ” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
Fatimah,  Siti. “ Studi  Analisis  Pendapat  Ibnu  Qudamah  Tentang  Hak  Waris  Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi. ” PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2011.
Fauzi, Isnan Luqman. “ Syibhul ‘ Iddah Bagi Laki-Laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili. ” IAIN
Walisongo,
2012. Accessed June 3, 2017. http://eprints.walisongo.ac.id/1337/.
Firdaus,  Muhammad. “ Pembaharuan  Hukum  Waris  Islam  Di  Era  Kontemporer. ” Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram 14, no. 1 (2015): 41830.
Fitriansyah, Fitriansyah. “ Pembagian Warisan Beda Agama Di Kalangan Etnik Dayak Di Kecamatan Dusun Selatan ” (2008).
Jamal, Ridwan. “ Kewarisan Bilateral Antara  Ahli Waris Yang Berbeda  Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. ” Jurnal Ilmiah Al-Syir ’ ah 14, no. 1 (2016).
Mahfudz, Khairul. “ Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili). ” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
Manzilati,  Asfi. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma,  Metode,  dan  Aplikasi . Universitas Brawijaya Press, 2017.
Setiawan, Eko. “ Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. ” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar ’ iah 6, no. 2 (2014).
Shobarudin,  Ahmad. “ Analisis  Pendapat  Yusuf  Qardhawi  Tentang  Orang  Islam  Yang Mendapat Warisan Dari Non-Islam. ” PhD Thesis, UIN Walisongo, 2015.
Sya ’ bani, Akmaludin. “ Maqasid Al-Syari ’ ah Sebagai Metode Ijtihad. ” El-Hikam 8, no. 1 (2015): 127 – 142.
Tohari, Chamim. “ Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah. ” Mazahib 16, no. 1 (2017): 57790.
Wahyudi, Muhamad Isna. “ Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama. ” Jurnal Yudisial 8, no. 3 (2015): 269 – 288.
Widodo,  Budi. Ayat-Ayat  Jihad  Dalam  Fiqih  Al-Jihad  Karya  Yusuf  Al-Qardawi . Yogyakarta: Thesis UIN Sunan Kalijaga, 2016.
Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. “ Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. ” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1 – 12.