## EKSISTENSI PTUN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARGA NEGARA DARI SIKAP TINDAK ADMINISTRASI NEGARA
Murtiningsih, Adi Kusyandi
Universitas Wiralodra
Email: murti.kartini76@gmail.com, ak2633@gmail.com

## ABSTRACT
All  actions  that  harm  everyone  can  be  monitored  by  the  court,  while  the  review  can  be channeled through the State Administrative Court (PTUN). The State Administrative Court is  one  of  the  implementers  of  judicial  power  for  the  people  seeking  justice  for  State Administrative  disputes.  PTUN  aims  to  resolve  State  Administrative  disputes . Research methods  in  this  papers  using  normative  juridical  research  methods  and  using  data collection  techniques  carried  out  using  descriptive  analysis  techniques,  with  secondary data sources, which include primary legal materials such as laws and regulations relating to  the  rights  of  children  and  wives  in  divorce  cases,  sued  unseen  husbands,  as  well  as secondary legal materials such as books, journals, articles, and other legal doctrines. State administrative disputes are disputes that arise in the field of State Administration between Persons or Civil Legal Entities and Legal Entities or State Administration Officials, both at the center and in the regions, as a result of the issuance of State Administrative Decrees, including  employment  disputes  based  on  statutory  regulations  applicable.  With  the juridical  analysis  method,  the  author  discusses  the  existence  of PTUN  as  a  form  of  legal protection for citizens from the act of state administration (abuse of power)
Keywords: State Administrative Court, Legal Protection, Attitude of State Administration

## I. PENDAHULUAN
Mewujudkan  kesejahteraan  umum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  adalah  cita-cita yang  menjadi  perekat  dan  pemersatu  bagi  rakyat  Indonesia  yang  memiliki  tingkat prularisme  yang  tinggi.  Cita-cita  mulia  tersebut  tidak  hanya  menjadi  kata-kata  mutiara penghias  UUD  semata,  namun  cita-cita  luhur  tersebut  harus  terwujud  dalam  setiap  aspek kehidupan  rakyat  Indonesia.  Namun  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah  untuk  mewujudkan keinginan tersebut, butuh kerja keras dan kerjasama dari seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya oleh Pemerintah.
Dalam  rangka  untuk  mencapai  cita-cita  luhur  tersebut founding  father telah merumuskan  prinsip  dasar  bernegara  yang  dituangkan  dalam  UUD  1945  (setelah
perubahan ke-IV) selanjutnya disebut UUD 1945 (perubahan). Prinsip dasar tersebut antara lain : Prinsip Demokrasi Negara Hukum Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-undang  Dasar”,  selanjutnya Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  berbunyi  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Dua ketentuan pasal tersebut yang akan menjadi pondasi dan pedoman mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah  satu  ciri  dalam  Konsep  Negara  Hukum  baik  dalam  pengertian  ( rule  of  law ataupun rechstaat )  adalah  adanya  Peradilan  Administrasi  Negara  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh J.Stahl 1 yang  kemudian  di  Indonesia  dikenal  dengan  istilah  Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kehadiran PTUN tersebut memberikan angin segar bagi para pencari  keadilan  khususnya  berkaitan  dengan  persoalan  Administrasi  Negara,  namun hadirnya PTUN bukanlah tanpa masalah, hal ini terbukti banyakanya persoalan yang telah diputuskan  oleh  PTUN  namun tidak  berakhir  sesuai  harapan, lebih  dari  itu  masih banyak masyarakat  yang  mengalami  ketidakadilan  oleh  Pejabat  Administrasi  Negara  yang  tidak menyelesaikan  persoalannya  ke  PTUN  namun  malah  memilih  tidak  mengajukan persoalannya.  Keadaan  demikian  memperlihatkan  bahwa  sesungguhnya  keberadaan  atau eksistensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  memberikan  perlindungan  Kepada  Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara, masih diragukan.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  uraian  Latar  Belakang  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  identifikasi permasalahan  sebagai  berikut:  Bagaimanakah  Eksistensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dalam  rangka  memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  sikap  Tindak  administrasi Negara?

## III. METODE
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  dengan  yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penulisan. Tekhnik pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan ( library resreach ) yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan  seperti  buku-buku,  pendapat  sarjana,  bahan  kuliah,  surat  kabar,  artikel  dan  juga
1 Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Penerbit UI Press, Jakarta 1995 hlm. 46.
berita yang didapat dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi- konsepsi,  teori-teori  atau  bahan-bahan  atau  doktrin-doktrin  yang  berkenaan  dengan penulisan ini, dimana data yang diapakai adalah analisis kualitatif yaitu data yang didapat secara primer maupun sekunder disusun dengan sistematis kemudian disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.
Landasan Teoritis yang dipakai adalah menggunakan konsep Negara Kesejahteraan ( welfare  state )  atau  dikenal  dengan  istilah  negara  hukum  modern,  adalah  suatu  konsep dimana  tugas  utama  sebuah  negara  adalah  untuk  mensejahterakan  seluruh  rakyatnya. Dalam kondisi demikian maka tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan  umum  sehingga  lapangan  tugasnya  mencakup  berbagai  aspek  yang  semula menjadi  urusan  masyarakat  seperti  masalah  kesehatan  rakyat,  pendidikan,  perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Jadi didalam konsep welfare state pemerintah itu diserahi bestuurzorg yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum 2 .
Untuk  menjalankan  tugasnya  menyelenggarakan  kesejahteraan  umum  itu pemerintah  diberi  juga Freis  Ermessen ,  yaitu  kewenangan  yang  sah  untuk  turut  campur dalam  kegiatan  sosial  guna  melaksanakan  tugas-tugas  menyelenggarakan  kepentingan umum  itu,  seperti  memberi  izin,  melalukan  pencabutan  hak  ( onteigening ),  mendirikan rumah sakit, sekolah, perusahaan dan sebagainy 3 . Singkatnya Freis Ermerssen memberikan kebebasan  kepada  Administrasi  Negara  untuk  bertindak  atas  inisiatif  sendiri  melakukan perbuatan-perbuatan  guna  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  mendesak  dengan cepat  guna  kepentingan  umum/kesejahteraan  umum 4 .  Pemberian Freis  Ermerssen kepada Administrasi  Negara  tidak  boleh  digunakan  tanpa  batas  dan  tidak  boleh  disalahgunakan. Pemerintah dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat dokument de pouvoi atau onrechtmatige  overheidsdaad (perbuatan  melawan  hukum  oleh  penguasa).  Singkatnya Freis Ermessen harus dijalankan dalam kerangka Negara Hukum.
Sebelum  perubahan  UUD  1945  ditegaskan  dalam  Penjelasan  UUD  1945  bahwa: “Negara  Indonesia  berdasar  atas  Hukum  ( Rechtstaat )”,  sehingga  dari  penjelasan  tersebut mempertegas bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep Rechstaat .  Menurut Julius  Sthal ,  konsep  negara  hukum  yang  disebut  dengan  istilah
2 SF.Marbun  &  Moh.Mafud  MD,  Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara,  Cet  III  Liberty  Yogyakarta 2004, hlm. 45.
3 Ibid, hlm. 46.
4 Bega Ragawindo, Hukum Administrasi Negara, Bandung 2010, hlm. 40.
rechstaat  itu mencakup  4  elemen  penting,  yaitu  :  1.  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia;  2. Pembagian  Kekuasaan;  3.  Pemerintahan  berdasarkan  undang-undang;  4.  Peradilan  Tata Usaha  Negara 5 .  Konsep  rechstaat  biasa  dilawankan  dengan  konsep Rule  of  The  Law. A.V.Dicey menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum rule of the law, yaitu: 1. Supermacy of Law ; 2. Equality before the law ; 3. Due Process of Law .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sikap  Tindak  Administrasi  Negara  (Perbuatan/tindakan  pemerintah)  dan Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam  melaksanakan  tugas  menyelenggarakan  kepentingan  umum,  pemerintah banyak  melakukan  kegiatan  atau  perbuatan-perbuatan.  Aktivitas  atau  perbuatan  itu  pada garis besarnya dibedakan ke dalam 2 golongan, yaitu: 6
1. Rechts handeligen (golongan perbuatan hukum);
2. Feitlijke handeligen (golongan yang bukan perbuatan hukum).
Kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi Hukum Administrasi Negara adalah  golongan  perbuatan  hukum  ( recht  handeligen ),  sebab  perbuatan  tersebut  langsung menimbulkan  akibat  hukum  tertentu  bagi  Hukum  administrasi  Negara 7 .  Perbuatan pemerintah  yang  termasuk  golongan  perbuatan  hukum  dapat  berupa:  1.  Perbuatan pemerintah  dalam  lapangan  hukum  privat;  dan  2.  Perbuatan  pemerintah  dalam  lapangan hukum publik 8 .
Apabila  kita  melihat  dampak  suatu  keputusan  terhadap  orang,  yang  kepadanya keputusan itu ditunjukan, maka kita dapat membuat pembagian sebagai berikut: 9
a. Keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan/atau perintah ( gebod );
b. Keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang;
c. Keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan;
d. Keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan;
e. Keputusan penyitaan.
5 Jimmly  Ashidiqie,  Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi,  Bhuana  Ilmu  Populer Jakarta, hlm. 304.
6 E.  Utrech,  Pengantar  Hukum  administrasi  Negara  Indonesia,  Fakultas  Hukum  dan  Pengetahuan Masyarakat Unpad, Bandung 1960, hlm. 63.
7 Ibid, MF Marbun dan Mafud MD, hlm. 68.
8 Fauzul, Tindakan pemerintah Fakultas Hukum UPN, Jawa Timur 2009, hlm. 18.
9 Ibid, hlm. 126.
Berbagai  keputusan  diatas,  tidak  menutup  kemungkinana  disalahgunakan  atau terjadi  kesalahan  baik  disengaja  atau  tidak  disengaja.  Kesalahan  yang  terjadi  tentunya dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  untuk  melindungi masyarakat  atau  pejabat  administrasi  negara  dari  tindakan  kesewang-wenangan,  dari penguasa  (pemerintah)  diperlukan  suatu  upaya  untuk  melindunginya,  khususnya melindungi masyarakat/pejabat administrasi dari keputusan-keputusan yang sifatnya dirasa merugikan  atau  bertentangan  dengan  hukum.  Wujud  dan  usaha  perlindungan  tersebutlah kemudian  yang  melahirkan  suatu  Perdilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  yakni  sebuah peradilan  yang  didirikan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  Tata Usaha  Negara  antara  Orang  atau  Badan  Hukum  Perdata  dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya  Keputusan Tata Usaha Negara 10 .
Di  Indonesia  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diatur  dalam  Undang-undang  No.  51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU  No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua undang-undang inilah yang mengatur segala perihal yang berkaitan dengan Peradilan Tata  Usaha  Negara.  berdirinya  Peradilan Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian  hukum)  kepada  rakyat  pencari  keadilan  ( justiciabelen )  yang  merasa  dirinya dirugikan  akibat  suatu  perbuatan  hukum  oleh  pejabat  administrasi  negara,  melalui pemeriksaan,  pemutusan  dan  penyelesaian  sengketa  dalam  bidang  administrasi  negara sekaligus memperkokoh prinsip negara hukum modern ( welfare state ) yang salah satu ciri- cirinya  sebagaimana  diutarakan  oleh  Prof,  Jimly  Ashidiqie  yakni  tersedianya  Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. Eksistensi  Peradialn  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Rangka  Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara
Menurut Friedich  Julian  Sthal ,  di  negara  hukum  secara  formal  pada  asasnya  dan pada  umumnya  segala  perbuatan  yang  merugikan  setiap  orang  dapat  diawasi  pengadilan, sedangkan review -nya  dapat  disalurkan  melalui  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN). PTUN merupakan sarana control on the administration 11 .
10 Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, Refika Aditama Bandung 1987, hlm. 6.
11 A.  Siti  Soetami,  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Cet  ke-V  (edisi  revisi),  reflika  Aditama Bandung 2007, hlm. 9.
Keberadaan  Peradialn  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia  memiliki  landasan Konstitusional yakni Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (perubahan) yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada dibawahnya  dalam lingkungan  peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi”.
Dengan  diaturnya  PTUN  dalam  UUD  1945  maka  secara  yuridis  PTUN  memiliki dasar  hukum  yang  kuat.  Sebagai  pelaksanaannya  PTUN  kemudian  diatur  lebih  lanjut dalam  UU  No.5  Tahun  1986  jo  UU  No.9  Tahun  2004.  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Adalah  salah  satu  pelaksana  kekiasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  terhadap sengketa Tata Usaha Negara 12 . Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara  dilaksanakan  oleh:  1.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara;  2.  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara, yang akhirnya Peradilan ini berpuncak pada Mahkamah Agung.
PTUN bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau  Badan  Hukum  Perdata  dengan  Badan  Hukum  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik dipusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara, termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku 13 .  Jadi  jelas  yang  menjadi  titik  tolak  sengketa  adalah  “Keputusan  Tata  Usaha Negara.” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi  tindakan  Hukum  Tata  Usaha Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum  Perdata 14 .  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  berupa  suatu  “Penetapan Tertulis”.  Penetapan  tertulis  diartikan  luas  oleh  UU  dan  bukan  menunjuk  kepada  bentuk formalnya, melainkan cukup tertulis. Pernyataan tertulis ini diharuskan untuk memudahkan pembuktiannya. Oleh karena itu sebuah memo atau nota tertulis sudah dianggap memenuhi syarat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, menurut UU ini apabila:
1. Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya;
2. Maksud dan isi tulisan itu, yang mempunyai akibat menimbulkan hak dan kewajiban;
12 Pasal 4 UU No.5 Tahun 1986
13 Pasal 1 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986
14 Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986
3. Kepada siapa tulisan itu ditunjukan (bersifat individual dan konkret).

## a. Para Pihak Dalam Sengketa TUN
Sebagaimana  yang  diuraikan  diatas  bahwa  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  Tata  Usaha  Negara  antar  Orang  atau  Badan  Hukum Perdata  dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik  dipusat  maupun  didaerah, sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  termasuk  sengketa kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dari  hal  ini  jelas bagi  kita  bahwa  yang  dapat  digugat  di  pengadilan  pada  lingkungan  peradilan  hukum  tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara inilah yang dapat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang berhak mengugat atau yang menjadi penggugat  ialah  orang  atau  badan  hukum  perdata,  yang  merasa  dirugikan  karena dikeluarkannya  suatu  keputusan  tata  usaha  negara.  Karena  sengketa  tata  usaha  negara tersebut selalu berkaitan dengan dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, maka satu-satunya pihak yang dapat di gugat pada PTUN adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.  Berdasarkan  hal  ini  maka  dalam  Acara  PTUN  tidak  dikenal  adanya  gugatan rekonveksi atau dengan kata lain seorang pejabat tata usaha negara yang merasa dirugikan baik  moril  maupun  materil  karena  adanya  gugatan  dari  warga  masyarakat  atau  badan hukum perdata, tidak dapat mengajukan gugatan balik atau rekonveksi.

## b. Dasar Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara
Dari ketentuan pasal 53 ayat (2) yang sudah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara akan dinyatakan batal atau tidak sah, jika:
1. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Adapun  asas-asas  pemerintahan  yang  baik,  dapat  dilihat  pada  pasal  3  UU  No.28 Tahun 1999, yakni:
 Asas kepastian hukum;
 Asas Tertib Penyelenggara Negara;
 Asas Kepentingan Umum;
 Asas keterbukaan;
 Asas proposionalitas;
 Asas profesionalitas;
 Asas akuntabilitas.
c. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1985 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang  timbul  sebagai  akibat  diterbitkannya  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (beschiking) dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu:
1. Melalui upaya administrasi; dan
2. Melalui gugatan.
Add 1. Melalui Upaya Administrasi
Menurut  penjelasan  pasal  48  UU  No.  5  Tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administrasi adalah merupakan prosedur yang ditentukan  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  untuk  menyelesaikan  suatu sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  dilaksanakan  dilingkungan  pemerintah  sendiri  (bukan oleh  badan  peradilan  yang  bebas),  yang  terdiri  dari  :  1.  Prosedur  Keberatan;  dan  2. Prosedur Banding Administratif.
Berdasarkan  rumusan  penjelasan  pasal  48  tersebut  maka  upaya  administrasi merupakan  sarana  perlindungan  hukum  bagi  warga  masyarakat  (orang  perorangan/  badan hukum perdata) yang terkena  Keputusan Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan.
Pasal 48 menentukan : (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi  wewenang  oleh  atau  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk menyelenggarakan  secara  administratif  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tertentu,  maka  batal atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  administratif  yang tersedia; (2) Peradilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang  bersangkutan    telah  digunakan.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  diambil  beberapa  hal penting yakni:
a. Dengan  dipergunakan  kalimat  “sengketa  tata  usaha  negara  tertentu”,  maka penyelesaian  sengketa  TUN  melalui  upaya  administrasi  tidak  berlaku  untuk  semua
sengketa  TUN,  tetapi  hanya  sengketa  yang  penyelesaiannya  tersedia  upaya administratif saja;
b. Pengadilan  dilingkungan  PTUN  baru  mempunyai  wewenang  untuk  memeriksa, memutuskan,  dan  menyelesaikan  sengketa  TUN  yang  tersedia  upaya  administratif, jika seluruh uapaya administrasi tersebut telah digunakan dan mendapatkan keputusan.
Untuk  mengetahui  penyelesaian  sengketa  TUN  itu  tersedia  upaya  administratif, dapat  diperhatikan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum dikeluarkannya Keputusan TUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN tersebut 15 .
Dari  penjelasan  pasal  48  ayat  (1)  dapat  diketahui  bentuk  dari  upaya  administrasi dapat berupa:
1. Keberatan
Yaitu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata yang tidak puas terhadap KTUN yang penyelesaian sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkannya KTUN  tersebut  dilakukan  sendiri  oleh  Badan  atau  Pejabat  TUN  yang  mengeluarkan KTUN yang dimaksud;
2. Banding Administrasi
Yaitu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata yang tidak puas terhadap KTUN, yang penyelesaian sengketa TUN sebagai akibat dikeluarkannya KTUN  tersebut,  dilakukan  oleh  atasan  dari  badan  atau  Pejabat  TUN  yang mengeluarkan  KTUN  atau  instansi  lain  dari  Badan  atau  pejabat  TUN  yang mengeluarkan KTUN.
Penyelesaian  melalui  upaya  administrasi  tentunya  diharapkan  memberikan  solusi dari persoalan terhadap sengketa pada KTUN, namun persoalan bagaimana jika persoalan tersebut  tidak  terselesaikan  baik  pda  upaya  administratif  berupa  keberatan  atau  banding administratif. Terhadap persoalan ini kita dapat merujuk dengan SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat ketentuan dalam SEMA ini jika orang atau badan hukum perdata masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif yang telah diajukan maka:
1. Jika  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  dikeluarkannya  KTUN yang  mengakibatkan  terjadinya  sengketa  TUN  upaya  administrasi  yang  tersedia
15 R.Wiyono Hukum Peradila Tata Usaha Negara. Edisi ke II. Sinar Grafika Jakarta 2008, hlm. 109.
keberatan,  maka  penyelesian  selanjutnya  adalah  dengan  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan TUN;
2. Jika  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  dikeluarkannya  KTUN yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN, upaya administrasi yang tersedia adalah banding  administratif  atau  keberatan  dan  banding  administratif,  maka  penyelesian selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN.
Diaturnya  upaya  sdministrasi  dimaksudkan  sebagai  kontrol  atau  pengawasan  yang bersifat  intern  dan  represif  di  lingkungan  TUN  terhdap  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh Badan atau Pejabat TUN.
Add 2. Melalui Upaya Gugatan
Adapun yang dimaksud dengan gugatan dalam penyelesaian sengketa TUN adalah permohonan  secara  tertulis  dari  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN,  yang ditunjukan kepada Pengadilan di  Lingkungan  Peradilan  TUN,  yang  berisi  tuntutan  agar  KTUN  tersebut  dibatalkan  atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi 16 .
Adapun sengketa TUN yang diselesaikan melalui gugatan adalah sebagai berikut:
1. Sengketa TUN yang penyelesainnya tidak tersedia upaya administratif;
2. Sengketa  TUN  yang  penyelesainnya  sudah  melalui  upaya  administratif  yang  tersedia (keberatan  dan/atau  banding  administratif),  akan  tetapi  terhadap  keputusan  tersebut orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  dirugikan  dengan  dikeluarkannya KTUN masih belum dapat menerimanya.
Adapun syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat gugatan antara lain:
1. Identitas dari :
 Penggugat;
 Tergugat.
2. Dasar Gugatan (fundamental fetendi/ posita/dalil penggugat);
3. Hal-hal yang diminta untuk diputus oleh pengadilan (petitum).
Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  tenggang  waktu  gugatan,  karena  jika tenggang  waktu  melewati  masa  batas  akhir  gugatan  maka  pengadilan  mempunyai  alasan untuk  memutuskan  dengan  penetapan  bahwa  gugatan  tidak  dapat  diterima  atau  tidak
16 Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004
berdasar.  Dalam  sengketa  TUN  gugatan  hanya  dapat  diajukan  dalam  tenggang  waktu  90 hari  terhitung  sejak  saat  diterimanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejabat TUN yang digugat.

## d. Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tingkat Pertama
Pemeriksaan sidang tingkat pertama yang dilakukan oleh:
1. PTUN untuk semua sengketa TUN sebagai berikut :
a. Yang tidak disediakan upaya administratif, baik berupa keberatan maupun banding administratif;
b. Yang  telah  mendapatkan  keputusan  melalui  upaya  administratif  yang  berupa kberatan;
c. PTUN  untuk  sengketa  TUN  yang  telah  mendapatkan  keputusan  melalui  upaya administratif yang berupa banding administratif.

## e. Eksekusi Putusan Pengadilan
Putusan  yang  dapat  dieksekusi  adalah  hanya  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  dilaksanakan 17 . Adapun  yang  dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu jika:
1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan pengadilan, padahal  penggugat  dan  tergugat  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  permohonan pemeriksaan ditingkat banding;
2. Sampai  lewat  waktu  yang  telah  ditentukan,  penggugat  dan  tergugat  tidak mengajukan permohonan pemeriksaan ditingkat banding atau kasasi.
Adapun  yang  berwenang  mengawasi  ekseskusi  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  adalah  Ketua  Pengadilan.  Yang  dimaksud  ketua pengadilan  disini  adalah  ketua  pengadilan  yang  mengadili  sengketa  TUN  pada  tingkat pertama.
Dari  uraian  diatas  dapat  dipahami  bahwa  PTUN  adalah  sebuah  lembaga  peradilan yang  keberadaannya  masih  sangat  diperlukan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan kepada  masyarakat  dari  tindakan  administrasi  negara  yang  semena-mena,  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  serta  bertentangan  dengan  asas-asas  pemerintahan yang  baik  (AUPB).  Adapun  upaya  perlindungan  hukum  yang  diatur  dalam  UU  PTUN
17 Pasal 115 UU No. 5 Tahun 1986
yakni ada 2 mekanisme: (1). Mekanisme Upaya Administratif; (2) Melalui Gugatan. Dapat diperkirakan  bilamana  PTUN  ditiadakan,  hal  ini  tentunya  mengakibatkan  sulitnya  warga negara  untuk  memperjuangkan  haknya  serta  memperoleh  perlindungan  dari  tindakan administrasi negara yang menyimpang

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Eksistensi  pengadilan  TUN  adalah  selain  sebagai  salah  satu  ciri  negara  hukum modern  ( welfare  state )  juga  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  serta aparatur  pemerintahan  itu  sendiri  karena  PTUN  melakukan  kontrol  yuridis  terhadap perbuatan  hukum  publik,  badan  atau  pejabat  Administrasi  Negara,  namun  sebelum sengketa  TUN  diajukan  ke  pengadilan  TUN,  maka  penggugat  harus  terlebih  dahulu memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  sengketa yang  akan  ia  ajukan,  karena  dalam  beberapa  sengketa  mensyaratkan  bahwa  harus diselesaikan  melalui  upaya  administrasi,  yang  terdiri  atas:  Pertama,  Keberatan Administrasi; Kedua, Banding Administrasi. Setelah melaui upaya administrasi ini barulah sengketa TUN dapat diajukan ke Pengadilan TUN atau Pengadilan Tinggi TUN.

## B. Saran
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih diperlukan keberadaannya oleh para pihak (masyarakat) yang mencari keadilan secara admintrasi. Ekistensi kehadiran PTUN itu sendiri harus pula memenuhi rasa keadilan yang tidak sepihak serta harus dapat mewujudkan  bentuk  perlindungan  masyarakat  yang  berkesejahteraan  atas  tindak administrasi negara yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
A  Siti  Soetami.  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Cet  V  (edisi  revisi).
Reflika Aditama Bandung 2007.
Azhary. Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, UI Press Jakarta 1995.
Bega Ragawindo. Hukum Administrasi Negara. Bandung 2010.
E. Utrech. Pengantar Hukum  Administrasi Negara.  Fakultas  Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Unpad Bandung 1960.
Fauzul. Tindakan Pemerintah. Fakultas Hukum UPN Jawa Timur 2009.
Jimly  ashidiqie.  Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi.
Bhuwana Ilmu Populer Jakarta 2009.
Philipus  M.Hadjon  &  Sri  Soemantri.  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  Cet VII. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta 2001.
Pradjudi  Atmosudirdjo.  Hukum  Administrasi  Negara,  Cet  ke-9.  Ghalia  Indonesia. Jakarta 1988.
R.Wiyono. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi II. Sinar Grafika. Jakarta 2008.
Rochmat Sumitro. Peradilan Tata Usaha Negara. Refika Aditama. Bandung 1987.
SF. Marbun & Moh.Mafhud MD. Pokok-pokok Hukum  Administrasi Negara, Cet III.
Liberty. Yogyakarta 2004.
Sjachran Basah. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Rajawali Press. Jakarta
1989.
B. Undang-undang
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara