POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022), 65-81
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024

## Rembulan Randu Dahlia* dan Panji Anugrah Permana
Universitas Indonesia, Depok-Indonesia
*randu.dahlia@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  political  aspects  of  the  media  oligarchy  in  the  2019  presidential  election  and  analysis  of  the linkages  that  will  emerge  in  the  2024  presidential  election.  The  analysis  in  this  study  also  criticizes  the  function  of  the press  and  the  function  of  political  parties  which  are  tools  of  the  oligarchy  to  gain  power.  This  study  uses  a  qualitative approach  with  case  study  methods,  data  collection  techniques  using  interviews,  observation  and  documentation.  Then perform  analysis  in  the  form  of  data  reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions. The  results  showed  that  the media oligarchy in this study was Hary Tanoesoedibjo through MNC Media and the Partai Persatuan Indonesia became an important part in winning the candidates for President and Vice President of the Republic of Indonesia. Historically, Hary Tanoesoedibjo's political support showed a change in the 2014 Presidential Election in favor of Prabowo Subianto  - Hatta Rajasa, while during the 2019 Presidential Election Hary Tanoe supported Joko Widodo-Ma'ruf Amin. On the basis of Hary Tanoesoedibjo's political support for the Joko Widodo-Ma'ruf Amin pair, the Partai Persatuan Indonesia received the position of Deputy Minister of Tourism and Creative Economy. The position of media oligarchs in the 2024 election is likely to remain in a favorable situation, because Indonesia does not yet have regulations regarding restrictions on political activities in the media or content that is closely related to creating positive framing of certain parties and candidates.
Keywords: Media Oliga rchy; 2019 Presidential Electio n; 2024 Presidentia l Electio n.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  aspek  politik  oligarki  media  dalam  pemilihan  presiden  2019  dan  analisis keterkaitan  yang  akan  muncul  pada  pemilihan  presiden  2024.  Penelitian  ini  perlu  dilakukan  untuk memaparkan  faktor  pendorong  oligarki  dalam  mendukung  kandidat,  serta  cara  oligarki  merealisasikannya. Analisis dalam penelitian ini juga mengkritisi fungsi pers dan fungsi partai politik yang  merupakan alat dari oligarki  untuk mendapat kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif dengan metode studi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How  to  Cite : Dahlia,  R.  R.,  &  Permana,  P.  A.  (2022).  Membaca  Oligarki  Media  dalam  Pusaran  Pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  2019  Menuju  2024 .  POLITICOS:  Jurnal  Politik   dan  Pemerintahan,  2(1):  65-81. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024

## I.  PENDAHULUAN
Setiap  negara  di  dunia,  baik  yang demokratis ataupun non-demokratis dikuasai  oleh  sekelompok  elite  dengan jumlah  1-2%  dari  total  penduduk  ( Michels, 1962;  Winters,  2011;  Robison  dan  Hadiz, 2004 ).  Dalam  bahasa  latin “ olig ” berarti “ few ” atau sedikit dan “ arki ” berarti  aturan atau  sistem  kekuasaan,  sehingga  oligarki dapat  disimpulkan  sebagai “ rule by the few ”. Artinya,  pemerintahan  yang  kekuasaan politiknya  secara  efektif  dipegang  oleh kelompok  elite  kecil  masyarakat,  ini dibedakan  melalui  kekayaan,  keluarga maupun  militer  ( Darmansyah,  Syahrani,  & Harirah, 2020 ).
Oligarki  sulit  dihilangkan  karena kelompok  ini  menguasai  sumber  daya  atau “ power resources ” yang  berupa  uang,  status atau posisi, media, pendidikan tinggi, akses aparatus  koersif,  jaringan  antar  oligarki yang saling melindungi antar ancaman luar (Winters,  2013)  sehingga  perubahan  yang paling  mendasar  dalam  transisi  negara berkembang ke negara maju adalah tentang menjinakkan  oligarki,  termasuk  oligarki
media.  Sumber  daya  yang  dimiliki  oligarki diduga memengaruhi kekuasaan dan kebijakan  yang  relatif  tidak  pro  rakyat.  Di Indonesia  landscape  oligarki  media  dari Orde Baru ke pascareformasi pun berubah.
Selama  pemerintahan  Orde  Baru ruang  gerak  pers  Indonesia  terbelenggu, terutama  pada  tahun  1980-an  kontrol eksternal (dari luar) sangat ketat. Lembaga- lembaga  negara  yang  mengontrol  media antara lain Departemen Penerangan, Badan Koordinasi  Bantuan  Pemantapan  Stabilitas Nasional  (Bakorstanas),  Badan  Koordinasi Intelejen Negara (Bakin), Sekretariat Negara dan lainnya. Bentuk represi yang dilakukan pemerintah  adalah  budaya  telepon  yang berisi  imbauan  untuk  memuat  dan  tidak memuat  sebuah  berita,  terutama  berita berdimensi  politik  yang  bersinggungan dengan  elite  politik.  Pada  era  1990-an pemerintah Orde Baru mulai merespons isu pentingnya  keterbukaan,  sehingga  budaya telepon berkurang meskipun kontrol eksternal masih ketat ( Susilastuti, 2000 ).
Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan tatanan kehidupan pers.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
kasus,  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Kemudian melakukan  analisis  berupa  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa oligarki media dalam penelitian ini adalah Hary Tanoesoedibjo melalui MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia menjadi bagian penting dalam pemenangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden Republik  Indonesia.  Secara  historis,  dukungan  politik  Hary  Tanoesoedibjo  menunjukkan  perubahan  pada Pemilihan Presiden 2014 yang mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, sementara pada saat Pemilihan Presiden 2019 Hary Tanoesoedibjo mendukung Joko Widodo-Ma ’ ruf Amin. Atas dasar dukungan politik Hary Tanoesoedibjo pada pasangan Joko Widodo – Ma ’ ruf Amin, Partai Persatuan Indonesia mendapatkan jabatan Wakil  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif.  Posisi  oligark  media  dalam  pemilu  2024  nampaknya  akan tetap  berada  dalam  situasi  yang  menguntungkan,  karena  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  mengenai pembatasan kegiatan politik di media maupun  konten-konten yang erat kaitannya dengan membuat framing positif atas partai maupun kandidat tertentu.
Kata Kunci: Oligarki Media; Pemilihan Presiden 2019; Pemilihan Presiden 2024

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
Departemen  Penerangan  dalam  kabinet persatuan  nasional  dihapus,  kontrol  atas pelaksanaan  kebebasan  pers  diserahkan pada  masyarakat.  Kebebasan  pers  semakin terjamin  dengan  diterbitkannya  UU  No.  40 Tahun  1999  tentang  Pers,  undang-undang ini  menjamin  tidak  adanya  campur  tangan pemerintah  dalam  kehidupan  pers.  Ijin pembukaan  usaha  pers  pun  dipermudah dengan  diterbitkannya  Permen  No.  01 tahun
1998 tentang kemudahan mendapatkan  Surat  Ijin  Usaha  Penerbitan (SIUP).
Kemudahan ijin usaha tersebut membuat  ledakan  bisnis  media,  lebih  dari 900 izin radio dan tv komersial diterbitkan. Peningkatan  jumlah  bisnis  media  tidak sebanding dengan angka pendapatan media yang  kecil  di  tengah  krisis  ekonomi pascareformasi.  Pada  tahap  krisis  inilah awal  bagi  lahirnya  kerajaan  media  atau oligarki  media,  lalu  mengubah  lanskap media  di  Indonesia.  Diantaranya  Chairul Tanjung  yang  mendapat  izin  membuka Trans  TV,  Harry  Tanoesoedibjo  yang membeli  saham  TPI  dan  RCTI  sekaligus mendirikan  Global  TV  dan  Surya  Paloh mendirikan Metro TV ( Tapsell, 2017 ).
Perubahan yang terjadi dalam industri media di Indonesia membuat pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Regulasi ini bertujuan membatasi  kepemilikan  media.  Seorang pemilik  media  hanya  diizinkan  memiliki maksimal  dua  stasiun  televisi  dan  45% saham (jika memiliki stasiun televisi ketiga). Namun  undang-undang  ini  seakan  tidak dipandang  oleh  para  pengusaha  penyiaran
komersil.  Sejumlah  pengusaha  penyiaran komersil  menilai  aturan  ini  tidak  sejalan dengan model bisnis terpusat yang bergerak dalam  pasar  yang  semakin  kompetitif ( Cammaerts & Mansell, 2020 ). Maka banyak pengusaha  media  penyiaran  komersil memiliki beragam kepemilikan media.
Hadirnya  oligarki  dengan  sumber daya media  tidak hanya mengubah landscape  bisnis  media,  namun  juga mengubah landskap orientasi politik media. Hal ini terjadi karena reformasi mengizinkan  hadirnya  partai  politik  baru. Terlihat  pada  oligark  media,  diantaranya Surya Paloh dan Harry Tanoesoedibjo. Pada tahun 2001 Surya Paloh mendirikan stasiun TV  berita  24  Jam  pertama,  MetroTV, kemudian  pada  2011  membentuk  Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sejak didirikan,  orientasi  politik  Metro  TV, terutama dalam dukungan Pilpres bergantung  pada  orientasi  Surya  Paloh ( Tapsell,  2017 ).  Setelah  sempat  bergabung dengan  Nasdem  dan  Partai  Hati  Nurani Rakyat (Hanura) akhirnya Hary Tanoesodibjo, pada Februari 2015 mendirikan Partai Perindo, sekaligus meluncurkan  INews  sebagai  siaran  televisi berita 24 jam ketiga di Indonesia.
Permasalahan  politik  muncul  ketika oligark media sekaligus ketua umum partai politik  berpihak  pada  kandidat  Capres- Cawapres  dalam  Pilpres,  maka  dukungan ini  memengaruhi  kepentingan  oligark media  dalam  memimpin  partai  politik  dan orientasi  politik  pemberitaan  dari  bisnis media  miliknya.  Termasuk  pemberitaan pada  saat  kampanye  pemilu.  Padahal
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
pemilu membuat setiap rakyat memiliki hak suara  yang  sama  untuk  menentukan pemimpin sebuah negara. Pemilu menjadikan  rakyat,  pemilik  sumber  daya suara  dibutuhkan  kandidat  untuk  resmi menjadi  penjabat  publik.  Pemberitaan berbalut  kepentingan  yang  beredar  inilah yang  memengaruhi  keputusan  rakyat. Keberpihakan oligarki media pada kandidat membuat  pemberitaan  bias.  Pers  seolah hanya  menjadi  kendaraan,  senjata,  dan amplifikasi keperluan kandidat yang didukung oleh oligark media semata.
Dalam  memahami  kondisi  tersebut, secara  teoritis Winters  (2014) menyatakan demokrasi  yang  dijalankan  di  banyak negara (termasuk Indonesia) saat ini adalah oligarki  elektif.  Dalam  oligarki  elektif, terdapat pemilihan  umum yang  kompetitif. Ada  unsur  kebebasan,  partisipasi  dan pilihan.  Namun  kekuatan  oligarki  juga hadir  dan  tidak  pernah  terancam  secara serius.  Sebab,  oligarki  memainkan  peran untuk  memastikan  oligarki  tidak  hilang  di era demokrasi.
Secara  empiris  terdapat  penelitian mengenai  hubungan  oligark  media  dan penguasa, diantaranya oleh Laksono (2020); Tapsell  (2017);  Pleines  (2016);  Sephahuma (2015);  Ali  Azhar  (2012);  Ade  Armando (2016)  dan  Hadiz  &  Robison  (2014) .  Para Peneliti ini mengulas keterkaitan kepentingan penguasa media yang semakin terpusat  dalam  menjalankan  bisnis  pers, sehingga  oligark  media  menjadi  semakin kaya dan berpengaruh politis.
Kajian  terkait  pers  dan  pemilu  juga
telah banyak dilakukan, diantaranya Hamad  (2004);  Yosua  (2004);  Çarkoğlu, Baruh,  &  Yıldırım  (2014);  Aspinall  (2005); Ekayanti.,  &  Xiaoming  (2017);  Winters (2014) dan Margalit (2011), namun sejumlah penelitian  tersebut  lebih  banyak  membahas melalui co ntent  analysis atau  penelitian dengan  menganalisa  konten  pemberitaan, serta belum secara khusus membahas relasi oligark  media  dengan  penguasa/  kandidat di dalam pemilu.
Berdasarkan rujukan penelitian terdahulu  tersebut,  belum  ada  penelitian yang  secara  spesifik  meneliti  salah  satu oligark  media  dalam  melakukan  tindakan- tindakan  politik  pada  pemilu.  Atas  dasar tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk meneliti oligark media yaitu Hary Tanoesodibjo  sebagai  pemilik  MNC  Group dan  Ketua  Umum  Perindo  dalam  pusaran pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini  sangat  penting  untuk  menganalisis konsistensi oligarki dalam membuat keputusan politik, serta strategi politik yang mampu  memberikan  kentungan  secara politik dengan mendapatkan po licy seek ing atau o ffi ce  seek ing ,  serta  keberlanjutan media  yang  dikuasai  agar  tetap  eksis  dan ditonton oleh masyarakat.

## II.  METODE
Berdasarkan  pada  masalah  yang diteliti,  peneliti  menggunakan  metode kualitatif  dalam  penelitian  ini.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, studi kasus (case study).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Daerah
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
Khusus  Ibukota  Jakarta.  Pemilihan  lokasi penelitian  tersebut  dikarenakan  sesuai dengan  permasalahan  penelitian.  Dalam penelitian  ini  subjek  penelitiannya  ialah Komisioner  Komisi  Pemilu  Umum  (KPU) Republik  Indonesia,  Komisi  Penyiaran Indonesia  (KPI)  dan  Aliansi  Jurnalis Independen (AJI).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  teknik  wawancara  terbuka yakni  menggunakan  pertanyaan  baku. Observasi  atas  pemberitaan  media  terkait dengan kegiatan-kegiatan politik.
Dokumentasi berupa kegiatan-kegiatan oligark media dalam memberikan dukungan  politik  kepada  calon  presiden dan  wakil  presiden  menggunakan  media yang dimiliki.
Proses  analisis  data  dalam  penelitian ini  akan  dilakukan  secara  terus  menerus dari  awal  sampai  akhir  penelitian,  baik  di lapangan  maupun  di  luar  lapangan. Analisis data berlangsung bersamaan dengan  proses  pengumpulan  data.  Di antaranya  yaitu  reduksi  data,  penyajian data  dan  simpulan/verifikasi.  Uji  validitas data menggunakan uji credibility, transferability, dependability , dan confirmability selama proses pengambilan data
berlangsung.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah
politik Indonesia menunjukkan  bahwa  media  pada  masa Orde  Baru  bukanlah  alat  politik  oligark untuk mendapatkan kekuasaan, akan tetapi media  digunakan  sebagai  alat  propaganda
penguasa  untuk  menciptakan  kestabilan sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Peneliti membuat  perbandingan  media  pada  masa Orde Baru dan pasca Reformasi.
Table 1. Perubahan Pers Antar Rezim
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Aspek Orde Baru Pasca Reformasi Kepemilikan Mayoritas dimiliki negara Swasta (Kecuali TVRI) Intervensi Pemerintah Kuat Lemah Orientasi Politik Bergantung pada penguasa Bergantung pada pemilik media Konten Dominasi kepentingan politik penguasa Dominasi kepentingan ekonomi media Source: Diolah peneliti, 2021.
Tabel  1  menjelaskan  bahwa  pasca reformasi terdapat perubahan yang signifikan  yang  mana  ketika  Orde  Baru media  sebagai  alat  penguasa,  kemudian berubah  menjadi  alat  bagi  oligark  untuk mendapatkan kekuasaan publik.
Sejak  reformasi  hingga  kini  media massa  cenderung  partisan,  terutama  saat pemilu  karena  banyak  penguasa  media berpolitik praktis ( Subiakto, 2015 ). Keberpihakan  media  mulai  terlihat  saat pemilihan  umum  tahun  2004,  ketika pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden secara langsung pertama kali digelar. Media massa di Indonesia terbelah menjadi media partisan dan non-partisan.
Media  partisan  merujuk  pada  media

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
yang  digunakan  partai  politik  untuk sosialisasi  kandidat  ke  pemilih  ( Dalton, Farrell,  &  McAllister,  2011 ),  sementara media  non-partisan  merujuk  pada  media yang  tidak  terafiliasi  dengan  partai  politik tertentu  tapi  berusaha  mengidentifikasi pemberitaan  kandidat  ( Wahid  &  Pratomo, 2017 ).  Misalnya  Tempo  dan  Kompas sebagai media non-partisan, namun memberitakan paslon SBY-JK dengan sebutan “ Jenderal  Cengeng ” yang  justru menarik  perhatian  publik,  pada  saat  yang sama secara politik kisah ‘ tersingkirkan ’ nya SBY dalam pemerintahan Megawati membuat  citra  kandidasi  SBY  semakin meningkat,  sehingga  kemenangan  SBY dapat  dikatakan  sebagai  kemenangan  citra yang  dikonstruksikan  media  secara  besar- besaran.
Dalam  menjelaskan  rentetan  peristiwa peran  oligark  media  selama  pemilu  di Indonesia,  peneliti  melakukan  observasi data  yang  menunjukkan  pada  pemilu  2009 keberpihakan  media  menjelma  menjadi kontestasi  politik  yang  sesungguhnya. Surya  Paloh  sebagai  pemilik  Media  Group memiliki  hubungan  kedekatan  dengan Jusuf  Kalla  yang  maju  sebagai  calon presiden  dari  Partai  Golkar.  Sementara Aburizal Bakrie yang telah menjadi Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid I
mendukung  Susilo  Bambang  Yudhoyono dan  Boediono.  Akibatnya  Media  Group banyak memberitakan skandal bailout Bank Century 6,7 Trilyun, sementara Viva Group menyajikan prestasi SBY selama memerintah  termasuk  penurunan  harga BBM hingga 20%.
Pada Pemilu 2014 pun semakin terlihat keterkaitan  antara  penguasa  media,  partai politik dan kandidasi pada masa kampanye. Surya Paloh pemilik Media Group sekaligus ketua  umum  partai  Nasional  Demokrat (Nasdem)  menjadi  basis  media  terbesar pendukung  Jokowi-Jusuf  Kalla  karena Partai Nasdem merupakan partai pengusung  Jokowi-JK  selain  PDI-P,  PKB, PKPI  dan  Partai  Hanura.  Sementara Aburizal  Bakrie  pemilik  media  Viva  Group sekaligus  ketua  umum  partai  Golongan Karya  (Golkar)  menjadi  basis  media terbesar pendukung Prabowo Subianto dan Hatta  Rajasa.  Dukungan  ARB  melalui  Viva Group  sejalan  dengan  arah  politik  partai Golkar bersama Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP,  PBB  dan  Partai  Demokrat  sebagai gabungan  partai  pengusung  Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Pada  pemilu  2019  dukungan  media kepada  calon  presiden  dan  wakil  presiden semakin tidak berimbang. Pada 7 September  2018,  Erick  Thohir,  pemilik Mahaka  Group,  jaringan  media  terbesar  di Indonesia  terpilih  sebagai  Ketua  Tim Kampanye Nasional. Artinya, basis dukungan media massa terhadap pemenangan  Joko  Widodo-  Ma ’ ruf  Amin semakin  besar.  Sebelum  Erick  Thohir terpilih,  Jokowi-Maruf  telah  mendapatkan dukungan media melalui Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo serta, melalui  Surya  Paloh  pemilik  Media  Group sekaligus  Ketua  Umum  Partai  Nasdem. Sementara tidak ada basis dukungan media massa  secara  langsung  dalam  kontestasi pilpres serentak pada kubu Prabowo-Sandi.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
Ketidakberimbangan dukungan media pada kandidat  membuat  tidak  berimbangnya pemberitaan  antar  pasangan  kandidat  saat Pilpres 2019.
Rangkaian
peristiwa tersebut menandakan  adanya  dominasi  pemilik media  dalam  kegiatan  politik  Indonesia yang  menunjukkan  adanya  perubahan drastis  antara  masa  Orde  Baru  dan  pasca reformasi.  Dalam  situasi  tersebut  terdapat tiga oligark yang menguasai media sekaligus ketua umum partai politik. Secara spesifik, penelitian ini menyoroti kepemilihan  media  Hary  Tanoesoedibjo sebagai berikut:
Table 2.. Kepemilikan Media Hary Tanoesoedibjo
Tanoesoedibjo memiliki potensi besar untuk dapat menggiring opini masyarakat mengenai  kandidat  yang  diusung.  Selain itu,  kepemilikan  atas  berbagai  media mampu membuat penyampaian atas kegiatan  partai  perindo  lebih  mudah diketahui oleh masyarakat.
Realitas  tersebut  membuat  Hary Tanoesoedibjo sebagai oligark politik memiliki  peran  penting  dalam  kontestasi politik  di  tahun  2024,  karena  memilih anggota  legislatif  maupun  eksekutif  yang berdampak  pada  keadaan  politik  lima tahun setelahnya.
Melihat  kondisi  politik  saat  ini  yang kekuasaan  hanya  dilakukan  oleh  segelintir orang. Kondisi ekonomi yang oligopolis ini tidak  sehat  bagi  ekonomi  nasional,  serta oligarki menggenggam kekuasaan politik di tingkat  nasional  maupun  toal,  sehingga kebijakan hanya mengabdi  pada akumulasi dan  konsentrasi  kekayaan.  Maka  potensi pemilu di tahun 2024 menjadi ruang politik yang  hanya  dikuasai  oleh  politisi  pemilik uang, kolega, dan media.
Pemilu 2024, nampaknya hanya menjadi  sarana  yang  akan  digunakan  oleh Hary  Tanoesoedibjo  sebagai  oligark  media untuk  memperoleh  kekuasaan  yang  lebih besar  daripada  2019.  Strategi  yang  akan digunakan oleh Hary Tanoesoedibjo melalui pendanaan  atau  sumbangan  pemenangan kandidat, menyediakan kantor
pemenangan, begitu pula memberikan porsi pemberitaan  media  untuk  menaikan  citra kandidat.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Perusahaan Global Media Com Anak Perusahaan MNC
TV MNC News RCTI Global TV INews
MNC TV Media Daring Okezone Sindonews Media Cetak Koran Sindo Radio Trijaya FM ARH Global Radio Dangdut
Source: Diolah peneliti, 2021.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  Hary

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
Pada  pemilu  tahun  2024,  para  oligark media  (termasuk  Hary  Tanoesoedibjo) berlomba-lomba  mengucurkan  dananya untuk  mendanai  pasangan  potensial  yang memiliki kesempatan besar untuk memimpin  ditingkat  nasional.  Berbagai survei saat ini sudah bermunculan mengenai  calon-calon  kuat  untuk  menjadi Presiden  Republik  Indonesia.  Tujuannya tidak  lain  adalah  untuk  memperkuat  serta menyelamatkan posisi politik untuk menambah  pundi-pundi  kekayaan,  serta memberikan  perlindungan  dan  keamanan hukum  dalam  melakukan  praktik  bisnis. Sehingga,  para  oligark  kerap  melibatkan aparat penegak hukum yang pada akhirnya menimbulkan distorsi dalam urusan penegakan  hukum  atau  urusan  penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.
Keadaan  tersebut  mengindikasikan bahwa  pemilu  tahun  2024  merupakan momentum meningkatkan kekayaan oligark didasarkan  pada  analsis  lemahnya  institusi negara terhadap kekuatan finansial oligarki, adanya  kompetisi  elektoral  berbiaya  tinggi dan  tidak  transparan,  partai  politik,  seperti Perindo  tidak  memiliki  basis  ideologi  serta ketergantungan  Partai  Perindo  terhadap dukungan  pemodal  (Hary  Tanoesoedibjo) dalam menjalankan kegiatan partai.
Praktik  ini  akan  berdampak  terhadap kebijakan-kebijakan politik maupun ekonomi  ketika  kelompok  oligarki  ini  telah terpilih  dan  memimpin  negara.  Sehingga, pemilu 2024 tidak menghasilkan perubahan dari segi politik maupun kesejahteraan bagi masyarakat.
Pada pemilu tahun 2024 pula memiliki indikasi kuat, para oligark media tidak akan berdiri  sendiri,  mereka  akan  melakukan koalisi  untuk  bisa  mendapatkan  suara mayoritas. Kondisi itu menyebabkan kebijakan-kebijakan politik, seperti penganggaran,  kebijakan  atau  regulasi  di pusat  atau  di  tempat  lain,  diarahkan  agar menguntungkan  pada  kelompok  oligarki dan teman-temannya .
Atas adanya indikasi kekuatan oligark media  dalam  proses  pemilu,  peneliti melakukan  pengambilan  data  melalui wawancara  kepada  pihak-pihak  yang  erat kaitannya  dengan  media  dan  politik,  hasil wawancara  dengan  Hasyim  Asyari  sebagai Komisioner  KPU  menyatakan “ dari  segi regulasi,  di  undang-undang  pemilu  tahun 2019  dilakukan  serentak,  dalam  aturan kampanye untuk pemilu Presiden dan DPR, pada  dasarnya  di  media  cetak  dan elektronik, ada batasan waktu. Tidak setiap waktu boleh kampanye di media ”.
Lebih lanjut, Hasyim
Asyari menyatakan “ prinsip-prinsip  kampanye  di media semua harus dapat kesempatan yang sama,  dan  ketika  dalam  slot  yang dijadwalkan ada yang tidak bisa menggunakannya,  itu  tidak  bisa  dipakai oleh  peserta  yang  lain,  apakah  itu  Pilpres, Pemilu  DPR,  intinya  slotnya  ditambah sedemikian rupa kalau jatah atau kesempatannya  itu  tidak  digunakan,  maka tidak  boleh  dipakai  calon  lain.  Hal  itu dinamakan  merupakan  bagian  dari  aspek proporsionalitas ”.
Pernyataan Hasyim Asyari
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
menandakan  bahwa  secara  regulasi  telah ada  upaya  dari  KPU  untuk  membuat keadilan  bagi  seluruh  kontestan  dalam melakukan  kegiatan  kampanye,  sehingga tidak  ada  media  yang  mendominasi kemunculannya di berbagai media.
Terkiat  dengan  regulasi  kampanye  di media, hasil wawancara dengan Irsal Ambia sebagai  KPI  menyatakan “ media  dalam konteks Indonesia merupakan syarat demokrasi.  Salah  satunya  adalah  posisi media  ketika  berhadapan  dengan  politik. Dilihat  dari  segi  struktur  aturannya  di Indonesia tidak ada aturan yang jelas untuk iklan  politik  yang  berbeda  dengan  iklan kampanye,  kalau  iklan  kampanye  yang selama  ini  berada  dalam  aturan  mengenai iklan  Kampanye  ada  dalam  UU  Pemilu. Sementara  iklan  politik  ini  kan  tidak  ada definisi yang pasti ”.
KPI  sudah  melakukan  upaya  hukum dalam  mencegah  ketimpangan  porsi  di media,  Irsal  Ambia  menyatakan “ ketika ramai Perindo di televisi yang kita bikin itu tentang  iklan  kampanye,  jadi  misalnya televisi tidak bisa menampilkan iklan politik berupa Mars Partai, logo dan lainnya sudah dibuat  KPI.  Namun,  kalah  di  Mahkamah Agung ”.
Lebih  lanjut,  Irsal  Ambia  menyatakan “ iklan kampanye merupakan tupoksi kepemiluan  yang  berada  di  KPU,  dalam situasi  itu  KPI  sedang  membahas  untuk masuk  ke  iklan  politik,  agar  membatasi penggunaan  media  untuk  kepentingan tertentu. KPI berupaya mengatur pada iklan politik diluar masa kampanye ”.
Sasmito  Madrim,  selaku  Ketua  AJI dalam wawancara dengan peneliti memberikan  kritik  bahwa “ KPI  sebagai lembaga negara, ketika ada penyelewengan hanya  ada  teguran  tanpa  sanksi,  terus sekarang  lebih  parah  lagi  mau  dijadikan lembaga pemerintahan. Ini yang kami garis bawahi  kalau  ada  Lembaga  yang  bisa mengontrol lembaga penyiaran bisa diharapkan  untuk  independensi.  Tapi sekarang KPI tidak bisa diharapkan. Proses rekruitmen saja  sulit  bagi  orang  yang  tidak memiliki kedekatan politik ”.
Irsal Ambia menyatakan “ posisi media dalam  politik  tentu  penting,  karena  bagian dari  sistem  demokrasi  artinya  sistem demokrasi  ini  mesinnya  politik.  Kemudian berada  dalam  sistem  demokrasi  untuk menjadi  penyeimbang  atau  watchdog terhadap proses demokrasi yang berlangsung.  maka  keberadaan  media dalam posisi menjaga masyarakat, termasuk diantaranya  edukasi,  pendidikan  politik dan pendidikan pemilih ”.
Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa  regulasi  iklan  politik  di  Indonesia belum  ada,  sehingga  pemilik  media  leluasa dalam mengkampanyekan kepentingan politik  nya  pada  media-media  yang  ia miliki.  Kondisi  ini  tentu  membuat  bias informasi di masyarakat.
Terdapat  temuan  menarik  ketika membahas  peran  Hary  Tanoesoebidjo dalam  mengelola  media  untuk  kegiatan politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan  Hasyim  Asyari  menyatakan “ sejak zaman Orde Baru stasiun Televisi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
pemodalnya memang keluarga Hary Tanoesoedibjo. Keluarga Cendana
“ nempel ” nama keluarga aja. Kita kan tidak tau  siapa  pemodal  sesungguhnya.  Modal dalam  artian  uang.  Dalam  kondisi  politik itu,  pengusaha  tidak  ada  yang  mau  rugi, semua  ingin  mendapatkan  keuntungan, tidak  mungkin  menancapkan  dukungan pada  satu  kubu.  Hanya  saja  persentasenya beda, dapat dikatakan pebisnis itu oportunis ”.
Lebih lanjut,
Hasyim Asyari menyatakan “ terdapat  korelasi  antara sumbangan dana kampanye sekaligus aktor politik.  Hal  ini  bisa d o ub le  entry .  Di  satu sisi,  sudah  difasilitasi  dengan  penyiaran,  di sisi  lain,  Hary  Tanoesoedibjo  nyumbang pasangan  Joko  Widodo-Mar ’ uf  Amin, kemudian sumbangan itu digunakan untuk kampanye dimedia ”.
Dalam memahami penyimpangan fungsi media dalam ranah politik, disampaikan  oleh  Irsal  Ambia  dalam wawancara  dengan  peneliti  menyatakan “ indikator  posisi  media  di  Indonesia, apakah  posisinya  berada  di  kepentingan publik untuk politik, atau berada di wilayah kepentingan  oligark  politik.  Hal  tersebut dapat dilihat jika kepentingan publik dalam politik, maka posisi media sebagai penyeimbang  ketika  pemberitaan.  Begitu pula,  terlihat  dari  posisi  pemberitaan  iklan layanan  masyarakat  .  Seberapa  banyak mengajak  masyarakat,  untuk  mengedukasi pemilih ”.
Tindakan  politis  banyak  dilakukan oleh  pemilik  media,  seperti  disampaikan
Irsal  Ambia  bahwa “ media  dimanfaatkan oleh  kepentingan  politik  tertentu,  bukan untuk kepentingan publik. Ada yang punya TV bikin kampanye, giliran “ dia ” ngomong 10  menit,  giliran “ orang  lain ”  2 menit setengah.  Masih  mungkin  terjadi,  dan  itu memang  PASTI  terjadi  karena  memang tidak ada aturan teknis, terkait aturan iklan politik  itu,  sejauh  mana  orang  boleh memanfaatkan.  Iklan  layanan  masyarakat yang  dikamuflase,  akhirnya  jadi  iklan partai,  seperti  iklan  perindo.  Kemudian kayak  program-program  kuis.  Itu  bukan Blocking Time seperti yang diatur oleh KPI. Dalam  kondisi  tersebut,  KPI  belum  ada aturan teknis yang cukup kuat ”.
Secara teknis, Irsal Ambia menyatakan “ masalah  di  Indonesia,  pemilik  media merupakan  yang  punya  saluran  televisi, semua media punya afilisasi politik.  Dalam hal  dukung  -mendukung,  pasti  media punya kebijakan redaksional yang mungkin saja  diarahkan  kan,  kondisi  itu  membuat KPI  tidak  bisa  masuk  ke  wilayah  tersebut, karena kebijakan redaksional. Terjadi oligarki  politik  karena  sistem  pemilihan threshold,  untuk  mengusung  calon  harus ada  angka  sekian,  dalam  situasi  tersebut banyak permainan oligark ”.
Berdasarkan wawancara dengan Sasmito  Madrim  sebagai  Ketua  Umum Aliansi  Jurnalis  Indonesia  menyatakan “ industri  televisi  atau  penyiaran  saat  ini, memiliki  modal  yang  besar.  Akan  sulit untuk  melakukan  negosiasi  ke  redaksi  dan harus  bersih  dari  kepentingan  pemodal, faktanya  dibalik  pemodal  yang  besar  ini tentunya punya pengaruh di redaksi. Disisi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
lain  karyawan  televisi  jarang  yang  punya serikat pekerja. Sementara karyawan dimedia  cetak  dan  online  cukup  banyak, seperti  tempo  dan  kompas  yang  punya serikat  pekerja,  karena  ada  wadahnya (serikat)  misal  ada  liputan  yang  dianggap cukup penting, tapi pemodalnya tidak mau, itu bisa bargain lewat serikat pekerja ”.
Secara  kualitatif,  Sasmito  Madrim menyatakan “ CNN  masih  tergolong  netral, mementingkan  suara-suara  masyarakat. Dibandingkan metro TV, MNC atau TV one dalam beberapa event seperti Pemilu sangat terlihat  kepentingan  pemilik  modalnya. Media tersebut tidak berangkat dari sebuah fakta  di  lapangan,  tapi  sudah  mewakili orang  atau  kelompok  tertentu.  Di  sisi  lain pemodal  cukup  kuat  di  televisi,  kontrol Lembaga  negara  juga  belum  maksimal.  AJI belum  punya  kajian  secara  langsung  soal televisi  ini,  tapi  memang  dari  segi independensi,  sepertinya  teman-teman  di CNN  masih  lebih  baik  dibanding  teman- teman  di  TV  One,  MNC,  Metro.  Itu  cukup terlihat  kebepihakannya,  sehingga  perlu untuk  teman-teman  televisi  adalah  jika  ada serikat itu akan lebih baik ”.
Sasmito  Madrim  dalam  wawancara dengan peneliti menyatakan “ media memang  harus  berpihak,  tapi  ke  publik bukan  ke  politisi  atau  tokoh.  Kalo  di  kode etik jurnalis tidak diatur secara jelas, apakah boleh  jadi  timses.  Misalnya  di  Pemilu  2019 banyak pemred dan pejabat jadi tim sukses dan itu tidak diatur kode etik jurnalis yang disusun  dewan  pers.  Alangkah  lebih  baik, teman-teman yang jadi tim sukses tidak jadi wartawan,  atau  berhenti  dulu,  karena
mengganggu independensi ”.
Menariknya terdapat perubahan politik Hary
Tanoesoedibjo dari mendukung  Prabowo  Subianto  kemudian mendukung  Joko  Widodo-Ma ’ ruf  Arif, Sasmito  Madrim  menyatakan “ saya  tidak tau  pasti,  tapi  kalo  berkaitan  langsung dengan  AJI,  ketika  ada  penutupan  biro koran  sindo,  saat  itu  belum  ke  Pak  Jokowi, namun  dinego  oleh  AJI  saat  itu  mendapat respon baik pemerintah ini mungkin waktu itu  Hary  Tanoesoedibjo  merasa  kasus- kasusnya  mulai  bermunculan,  jadi  berbalik ke  pemerintah,  akan  tetapi  hal  ini  belum bisa dijadikan dasar yang kuat ”.
Pada  kasus  ini  Hary  Tanoesoedibjo diduga  mendukung  Jokowi-Maruf  karena kepentingan  politik,  yakni  mengamankan posisi  Partai  Perindo  sebagai  partai  politik baru.  Partai  Politik  baru  relatif  lebih  aman saat  mendukung  kandidat  dengan  peluang menang  lebih  besar  dan  koalisi  partai  yang cukup  gemuk.  Meskipun  tidak  menjamin Partai Perindo lolos masuk ke DPR, namun jabatan  politik  dan  kepentingan  politik oligark  akan  lebih  mudah  diakomodir. Secara  ekonomi,  disinyalir  bisnis  oligark relatif lebih aman saat mendukung Jokowi- Maruf,  karena  sebagai  incumbent  Jokowi punya  kuasa  dalam  pengamanan  dan kebijakan  yang  berpihak  pada  keamanan sumber daya material oligark.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  ketiadaan  hukum yang  mengatur  iklan  politik  dan  kesadaran yang  masih  kurang  dari  karyawan  media membuat oligark politik memiliki
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
kewenangan  yang  tidak  terbatas  dalam menayangkan  konten-konten  politik  yang tidak berimbang.
Pemaparan tersebut menandakan bahwa  berbagai  bentuk  kebijakan  yang menguntungkan kepentingan ekonomi- politik  para  elite  diduga  menjadi  indikator mundurnya  demokrasi  Indonesia  saat  ini. Merosotnya demokrasi juga ditandai dengan  hukum  yang  tajam  ke  bawah  dan tumpul  ke  atas,  media  yang  tidak berimbang,  perusakan  lingkungan  oleh elite,  hingga  maraknya  korupsi  di  tingkat nasional dan lokal. Kondisi ini menandakan demokrasi  memang  tampak  dilaksanakan secara  prosedural.  Tapi  secara  substansi tidak  dilaksanakan  untuk  kepentingan rakyat sebagaimana mestinya.
Jeffrey A. Winters mengatakan merosotnya  demokrasi  yang  paling  nyata terlihat  pada  makin  jauhnya  ketimpangan ekonomi  antara  masyarakat  bawah  dan segelintir elite. Ketimpangan tersebut dilahirkan  oleh  oligarkhi  yang  mampu memonopoli  kekayaan  nasional.  Selain  itu, banyaknya  partai  politik  yang  muncul mendapat  sponsor  dari  para  oligark. Hasilnya, Indonesia memiliki banyak politik dinasti.  Secara  tegas,  Winters  menyatakan sistem  di  Indonesia  adalah  kombinasi  dari kekuatan  demokrasi  dan  oligarki  ( Tempo, 2021 ).
Winters
menjelaskan sistem pemerintahan  di  Indonesia  merupakan kombinasi  dari  kekuatan  partisipasi  dan kekuatan  kekayaan  serta  demokrasi  dan oligarki.  Hal  yang  membedakan  Indonesia
dengan negara lain adalah tingkat kekuatannya.  Oligarki  di  Indonesia  bebas mempengaruhi  dan  mendistorsi  proses demokrasi, bahkan proses hukum.
Winters  menganalisa  hal  ini  terjadi karena Indonesia merupakan negara demokrasi  baru  dan  kapasitas  masyarakat sipil  untuk  mempengaruhi  pemerintah masih  perlu  dibangun.  Kekayaan  sangat mendominasi  pada  segelintir  orang  dan angkanya terus meningkat. Hal ini menciptakan  sumber  daya  yang  luar  biasa bagi oligarki Indonesia. Kekayaan ini dapat digunakan  untuk  membentuk  agenda  dan hasil politik.
Dalam  demokrasi  Indonesia  tidak  ada batasan  hukum  yang  mencegah  oligarki secara langsung membentuk atau mengendalikan  partai.  Indonesia  memiliki beberapa  partai  yang  sebelumnya  tidak pernah  ada,  muncul  tiba-tiba  dan  dibiayai dari  atas  ke  bawah  oleh  kekuatan  oligarki ( Tempo, 2021 ).
Hadirnya pemilik media dalam politik praktis  adalah  isu  yang  berkembang  di banyak  negara.  Konglongmerat  media secara langsung kerap terlibat dalam partai politik  di  mana  pers  dapat  hidup  bebas bersama sistem multipartai ( Tapsell, 2017 ).
Berdasarkan  teori Winters  (2014) , motif  oligarki  dalam  mendukung  kandidat Presiden  dan  Wakil  Presiden  akan  dibahas melalui konsep pertahanan kekayaan (wealth  defense)  dan  biaya  pertahanan kekayaan (enforcement costs). Besar dugaan motif  pertahanan  kekayaan  dan  biaya
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
pertahanan  kekaayaan  Hary  Tanoesoedibjo melalui  MNC  Media  dan  Partai  Perindo menjadi dasar dukungan Hary Tanoesoedibjo  pada  Jokowi-Maruf  dalam Pilpres 2019.
Winters (2014) dan Tapsell (2017) juga menekankan konsentrasi kepemilikan media  di  Indonesia  semakin  terpusat. Penelitian  mereka  menyimpulan  proses digitalisasi  telah  membuat  industri  media massa  di  Indonesia  mengalami  pemusatan dan konglomerasi, sehingga memungkinkan para oligark pemilik media menjadi semakin kaya sekaligus berpengaruh secara politik.
Tapsell  (2017) menyimpulkan  tiga  hal dalam  revolusi  digital  termasuk  media massa yang berwujud multiplatform.
Pertama,  pemilik  media  lebih  aktif  di panggung politik dan cenderung memengaruhi  pemberitaan  politik  dan pemilihan umum. Kedua, pemilik mendapatkan  kekayaan  yang  jauh  lebih besar  dibandingankan  sebelum  era  digital. Ketiga, perusahaan media semakin menyerupai  dinasti.  Sehingga  menguatnya konglomerasi,  kekuasaan  para  pemilik media,  serta  cara  pengelolaan  kekuaasaan yang  semakin  menyerupai  dinasti  telah memperparah  pemberitaan  yang  semakin partisan.
Kondisi  inilah  yang  memiliki  dampak signifikan  terhadap  lanskap  media  yang beragam,  tidak  memihak  dan  informatif  di salah  satu  negara  demokrasi  terbesar  di dunia  ( Ramdhani  &  Novian,  2020 ).  Tapsell belum  mengaitkan  penguasa  media  dalam
Pemilu. Sementara Winters meyakini konglomerat media cenderung bermain dua kaki  dalam  dukungan  pada  kandidat,  hal ini  semata-mata  dilakukan  oligark  untuk mengamankan  posisi  dan  kekayaan  serta menjamin keberadaan oligark sebagai pihak berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
Penelitian  empiris  juga  menunjukkan kondisi  yang  serupa  dengan  Indonesia, seperti penelitian di India sebagai salah satu negara dengan media massa terbesar, media massa  umumnya  dikuasai  oleh  segilintir pihak  yang  pada  akhirnya  masuk  ke  ranah politik  (MOM,  2019).  Odisha  TV  misalnya dimiliki  oleh  Baijayant  Jay  Panda  yang merupakan  wakil  presiden  nasional  dan juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP).
Sementara itu di negara bagian Assam, Riniki  Bhuyan  Sarma  memiliki  stasiun televisi  Newslive,  Riniki  adalah  istri  dari Biswa  Sarma  seorang  menteri  kabinet ( Mehta,  2015 ).  Di  Honduras,  Presiden Carlos  Roberto  Flores  (1994-1998)  adalah pemilik  media  yang  kesuksesannya  berasal dari  koran  Liberal  Party  Newspaper  El Pueblo  yang  didirikannya  ( Britanica,  2019 ). Hal yang berbeda ditunjukan oleh Ekayanti & Xiaoming (2015); Yosua (2004), keduanya menyatakan  tidak  semua  media  berpihak dalam  pemilu  dan  mempengaruhi  konten pemberitaan. Xiaoming dan Ekayanti melakukan  survey  terhadap  jurnalis  dari delapan koran harian yang dianggap cukup besar  dengan  penjualan  minimal  200.000 eksemplar  setiap  harinya.  Penelitian  yang dilakukan pada pemilu 2014 ini menyatakan, meskipun media telah dimiliki
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
pengusaha  yang  terafiliasi  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung  pada  politik tertentu  tidak  terlalu  berpengaruh  pada perencanaan berita dalam redaksi.
Meskipun  pada  kenyataan  konten pemberitaan  yang  termuat  dalam  surat kabar,  lambat  laun  akan  mengerucut  pada salah  satu  kandidat.  Sehingga  menurut Xiaoming dan Ekayanti, konten pemberitaan  surat  kabar  di  Indonesia mungkin tidak terlalu dipengaruhi orientasi politik  pemiliknya,  namun  ketidakpekaan atau  kemampuan  menyelesaikan  konflik dalam redaksilah yang menyebabkan konten  pemberitaan  seakan  mengikuti orientasi  pemilik  media.  Hal  ini  pun dinyatakan  Yosua  dalam  penelitiannya pada  koran  Tempo.  Yosua  memastikan tidak  adanya  konten  dalam  Koran  Tempo yang secara eksplisit menyatakan dukungannya pada pihak tertentu.
Menurut  Peneliti  tidak  ditemukannya pengaruh  pemilik  media  secara  langsung karena  pada  penelitian  Xiaoming  dan Ekayanti tidak secara eksplisit memaparkan pemilik  media  sehingga  bisa  saja  pemilik media  bukan  yang  berperan  langsung dalam  politik  atau  tidak  dapat  disebut Oligarki  media,  seperti  yang  terjadi  dalam penelitian  konten  media  pada  Koran Tempo.
( Maylasari & Nurhidayat, 2019 ) menjelaskan  Partai  Perindo  didirikan  oleh
Hary Tanoesodibjo sebagai karena kesuksesannya  dalam  bisnis  dan  politik. Hary Tanoe hingga saat ini masih menjabat sebagai  CEO  MNC  Group,  kemampuan
memahami pasar modal dan pola hubungan kerjasama  internasionalnya  pun  cukup kuat. Hary Tanoe melakukan pola pendekatan  hubungan  politik  dengan menjadikan partai-partai politik baru meningkat dan diperhitungkan pada pemilu 2014.
Akan  tetapi  penggabungan  bisnis  dan politik ini ternyata mengakibatkan permasalahan  bisnis  politik  di  sisi  lain, kasus  hukum  yang  menjerat  Hary  Tanoe sebagai  tersangka  menyebabkan  Hary Tanoe  berbalik  mendukung  Jokowi-Ma ’ ruf dalam pada pemilu 2019. Media dan politik merupakan  faktor  Hary  Tanoe  mendirikan partai  Perindo,  karena  pada  saat  menjadi bagian  partai  Nasdem  dan  Hanura,  Hary Tanoe  memanfaatkan  iklan-iklan  partai  di seluruh  media  miliknya,  hasilnya  partai politik tersebut dapat memenuhi kualifikasi verifikasi pada pemilu 2014.
Berdasarkan rangakaian tindakan politik  oligark  media  sejak  tahun  2009 sampai 2019, mereka menunjukkan kepentingan politik menggunakan berbagai fasilitas media yang mereka kuasai. Kondisi ini  juga  memiliki  kecenderungan  terjadi pola-pola  yang  serupa  pada  pemilu  yang akan dilaksanakan tahun 2024.
Terdapat  berbagai  isu  penting  yang menjadi  bahan  penayangan  baik  untuk memperkuat calon yang didukung maupun menjatuhkan  calon  yang  dilawan.  Pada tahun  2024,  isu  seperti  pandemi  covid-19, hutang Indonesia, politik SARA,
perpindahan  Ibu  Kota  Negara,  hak  asasi manusia,  penurunan  tingkat  demokrasi,
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
maupun isu-isu yang bersifat personal akan kembali muncul untuk dibahas oleh media.
Dalam  situasi  politik  yang  demikian, serta  belum  adanya  regulasi  yang  tegas membahas  iklan  politik,  maka  Hary Tanoesoedibjo  sebagai  salah  satu  oligark media,  memiliki  potensi  besar  dalam menggiring opini di masyarakat. Keuntungan  tersebut  akan  lebih  mudah digunakan  dalam  melakukan  negosiasi dengan  para  elite  politik  untuk  bisa mendapatkan  keuntungan  jabatan  maupun keuntungan  kebijakan  bagi  partai  perindo maupun pengembangan bisnis MNC Group di tahun 2024.

## IV. SIMPULAN
Hary  Tanoesoedibjo  sebagai  oligark media  memiliki  peran  dalam  setiap  proses pemilihan  umum  di  Indonesia,  sejak  pasca reformasi  yang  menegaskan  kebebasan pers.  Kenyataan  media  yang  merupakan sumber  informasi  masyarakat,  membuat Hary  Tanoesoedibjo  memanfaatkan  media yang  dimiliki  untuk  dapat  mempengaruhi opini  masyarakat  maupun  melakukan negosiasi  politik  dengan  elite  politik.  Pada tahun 2019, keberpihakannya pada
pasangan Joko Widodo-Ma ’ ruf Amin dikarenakan  sikap  oportunis  mendukung petahana, mengamankan bisnis, mendapatkan  perlindungan  hukum  dari kasus yang sedang menjeratnya. Cara untuk merealisasikan
dukungan tersebut dilakukan dengan sumbangan dana, dukungan  partai  Perindo,  penyediaan kantor pusat untuk basecamp Tim
Kampanye Nasional, membuat setiap
tayangan di MNC Group memberikan citra yang  bagus  bagi  pasangan  Joko  Widodo- Ma ’ ruf Amin.
Upaya  politik  tersebut  membuatnya mendapatkan jabatan Wakil Menteri Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  yang dijabat  oleh  anak  nya.  Pada  tahun  2024, melihat kondisi partai politik yang ketergantungan  pada  modal  oligark  dan media  di  Indonesia  belum  memiliki  aturan secara  khusus  mengenai  konten  politik  di media, memberikan peluang untuk kembali menjadi sosok penting dalam pemilu 2024.
Saran  atas  hasil  penelitian  ini  yaitu pentingnya penegakan independensi media, sebagai  bentuk  hasil  perjuangan  reformasi. Dalam hal ini, perlu ada restrukturisasi dan penguatan  hukum  KPI  sebagai  lembaga yang berwenang membatasi muatan politik pada konten penyiaran di Indonesia. Aspek penting lainnya yaitu penguatan pendidikan politik masyarakat untuk cerdas dalam menentukan suara pada pemilu 2024. Serta,  perlu  adanya  penelitian  lanjutan mengenai  relasi  oligark  dalam  menguasasi media-media di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Armando,  A.  (2016). Televisi  Indo nesia  d i  Baw ah Kapitalisme  Global .  Jakarta:  PT.  Kompas  Media Nusantara.
Aspinall,  E.  (2005).  Elections  and  the  normalization of  politics  in  Indonesia. So uth  East  Asia Research , 13 (2),  pp. 117 – 156. Retrieved  from https://journals.sagepub.com/doi/ abs/10.5367/0000000054604515? journalCode=sera
Azhar,  M.  A.  (2012).  Relasi  Pengusaha-Penguasa
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
Dalam  Demokrasi:  Fenomena  Rent  Seeker Pengusaha  jadi  Penguasa. Publica ,  2(1). Retrieved from http://jurnal.ubl.ac.id/
index.php/publica/article/view/403
Cammaerts, B., & Mansell, R. (2020). Digital platform policy  and  regulation:  Toward  a  radical democratic  turn. Internatio nal  jo urnal  o f communication , 14 ,  20.  Retrieved  from  https:// ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/11182
Çarkoğlu, A., Baruh, L., & Yıldırım, K. (2014). Press- party  parallelism  and  polarization  of  news media  during  an  election  campaign:  The  case of the 2011 Turkish elections. The International Journal  of  Press/Politics,  19 (3),  295-317.  https:// doi.org/10.1177/1940161214528994
Dalton,  R.  J.,  Farrell,  D.  M.,  &  McAllister,  I.  (2011). Political  parties  and  democratic  linkage:  How parties  organize  democracy .  Oxford  University Press.
Darmansyah,  R.,  Syahrani,  S.  D.,  &  Harirah,  Z.
(2020).  Potret  Dinasti  Politik  dalam  Pengisian Jabatan  Administratif. Jo urnal  o f  Po litical Issues,  2 (1),  34-46.  ttps://doi.org/10.33019/ jpi.v2i1.28
Ekayanti. M., & Xiaoming, H. (2017). Journalism and political  affiliation  of  the  media:  Influence  of ownership on Indonesian newspapers. Journalism,  19 (9 - 10)  1326 – 1343. https:// doi.org/10.1177/1464884917734094
Encyclopaedia  Britannica.  (2019). “ Carlos  Roberto Reinna ”. [online].  Diakses  dari  https:// www.britannica.com/biography/Carlos-
Roberto-Reina
Hadiz,  V.  R.,  &  Robison,  R.  (2014). The  po litical economy  of  oligarchy  and  the  reorganization  of power in Indonesia .  In  Beyond  Oligarchy  (pp.  35- 56). Cornell University Press.
Hamad,  I.  (2004).  Konstruksi  Realitas  Politik  Dalam Media  Massa  (Studi  Pesan  Politik  Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999). Makara
Human  Behavior  Studies  in  Asia,  8 (1),  21-32. Retrieved  from  http://hubsasia.ui.ac.id/article/
view/299
Laksono,  P.  (2019).  Kuasa  Media  dalam  Komunikasi Massa.  Al-Tsiqoh. Jurnal  Eko no mi  Dan Dakwah  Islam,  4 (2),  49-61.  Retrieved  from https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/ article/view/610
Margalit, Y. (2011). Costly jobs: Trade-related layoffs, government  compensation,  and  voting  in  US elections. American  Po litical  Scie nce  Re vie w,
105 (1),  166-188.  Retrieved  from  https:// www.jstor.org/stable/41480833
Maylasari,  H.,  &  Sardini,  N.  H.  (2019).  Dinamika Kiprah  Politik  Hary  Tanoesoedibjo  dan  Partai
Persatuan Indonesia dalam Demokrasi
Indonesia  tahun  2013-2019. Jo urnal  o f  Po litic and  Government  Studies,  8 (03), 131-140.
Retrieved  from  https://ejournal3.undip.ac.id/ index.php/jpgs/article/view/24066
Media  Ownership  Monitor.  (2015). “ Who  Owns  the Media in India ”. [online]. Diakses dari  https:// rsf.org/en/news/media-ownership-monitor- who-owns-media-india
Mehta, N. (2015). India and its television: ownership, democracy, and the media business. Emerging
Economy Studies, 1 (1), 50-63. https:// doi.org/10.1177/2394901514562304
Michels,  R.  (1962). Po litical  Parties:  A  So cio lo gical Study  of  the  Oligarchical  Tendencies  of  Modern Democracy. Free Press, New York.
Pleines, H. (2016). Oligarchs and politics  in  Ukraine. Demokratizatsiya. The  Jo urnal  o f  Po st-Soviet Democratization, 24 (1),  105-127.  Retrieved  from https://muse.jhu.edu/article/610188/pdf
Ramdhani, H., & Novian, R. M. (2020). Actualization of  Political  Education  in  Digital  Learning  to Prevent  Radicalism. IJECA  (Internatio nal Journal of Education and Curriculum Application),
3 (2), 98-103. Retrieved from https://
journal.ummat.ac.id/index.php/IJECA/article/ view/2568
Robinson, R dan Vedi R. Hadiz. (2004). Reo rganising Power in Indonesia . New York: Routledge Curzon.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) (2022)
Oligarki Media dalam Pusaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 Menuju 2024
Sapahuma, N. Y. (2015). Realitas Politik dalam Media
Massa  (Konstruksi  Pemberitaan  Media  Massa Seputar  100  Hari  Pemerintahan  Jokowi-JK). Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik,  6 (1),  82-92.  https:// doi.org/10.14710/politika.6.1.2015.82-92
Subiakto,  H.  (2015). Ko m unikasi po litik, media, dan demokrasi . Prenada Media.
Susilastuti, D. N. (2000). Kebebasan Pers Pasca Orde
Baru. Jurnal Ilm u So sial d an Ilm u Po litik, 4 (2),
221-242. https://doi.org/10.22146/jsp.11121
Tapsell,  R.  (2017). Kuasa Med ia di Indo nesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital .  Banten:  CV Marjin Kiri.
Tempo.  (2021).  Konsolidasi  Oligarki  Membajak Demokrasi.  [online].  Diakses  dari  https:// koran.tempo.co/read/berita-utama/467273/ bagaimana-cara-oligarki-berkonsolidasi- membajak-demokrasi-di-indonesia
Tempo.  (2021).  Merosotnya  Demokrasi  Indonesia.
[online].  Diakses  dari  https://koran.tempo.co/ read/berita-utama/467275/di-balik-merosotnya
-indikator-demokrasi-di-indonesia
Wahid, A., & Pratomo, D. A. (2017). Masyarakat dan teks media: membangun nalar kritis atas hegemoni media . Universitas Brawijaya Press.
Winters,  J.  A.  (2011). Oligarki.  Terj .  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Winters,  J.  A.  (2013). Oligarchy  and  Demo cracy  In Indonesia . Indonesia, No. 96, Special Issue: Wealth,
Power, and Contemporary Indonesian Politics (  October  2013),  pp.  11-33.  Southeast  Asia Program Publications at Cornell University.
Winters,  J.  A.  (2014). Oligarchy  and  demo cracy  in Indonesia .  In  Beyond  Oligarchy  (pp.  11-34).
Cornell University Press.
Yosua.  (2014). Keberpihakan  Me dia  Cetak   dalam Pemilihan Presiden 2014. Studi terhadap Editorial
Koran  Tempo  terkait  Pemilihan  Presiden  8  Mei sampai 8 Juli 2014 . Depok: Universitas Indonesia.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan