Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation
Ridwan Nurdin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh ridwannurdin@yahoo.com Muhammad Ridwansyah Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa muhammadridwansyah188@yahoo.com

## Abstract
This study wants to examine the suitability of Aceh Qanun with  National  Law  related  to  the  Hierakicity  of  laws  and regulations  in  Indonesia.  In  theory,  it  is  possible  that  the Aceh Government can build its hierarchies that are not the same  as  the  Central  Government.  This  relates  to  the authority of the Aceh Qanun which is not the same as the Regional Regulation but the hierarchy that is built but meets the basic norms of the Indonesian constitution. Two focuses are the focus of this research. First, what is the character of the Aceh Qanun as a legal umbrella in the implementation of  post-autonomy  Aceh and  post-peaceful  Aceh?  Second, What Is the Future of Law in Aceh? The results of the first research,  the  character  of  the  Aceh  Qanun  as  a  legal umbrella in the implementation of post-autonomy Aceh and post-peaceful  Aceh  is  expected  to  be  able  to  build  Aceh better because of the presence of Law Number 18 the Year 2001  and  Law  Number  11  the  Year  2006  regarding  new hopes for the people of Aceh itself specifically in the field of Islamic sharia. Second, the future of law in Aceh in the discussion of legal development is greatly developing from creating  new  norms  in  Aceh  Qanun  Number  6  of  2014 concerning Jinayah Law, because regulating jinayah law in Aceh  does  not  have  to  draw  the  Criminal  Code  or  the Criminal Procedure Code.
Keywords: Aceh, Qanun and National Law
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Aceh, Qanun dan Hukum Nasional: Kajian Orientasi Pengembangan Hukum
Ridwan Nurdin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh ridwannurdin@yahoo.com Muhammad Ridwansyah Fakultas Hukum Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa
muhammadridwansyah188@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  ingin  mengkaji  kesesuaian  Qanun  Aceh dengan  Hukum  Nasional  terkait  dengan  Hierakisitas peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Secara  teori memungkin  bahwa  Pemerintah  Aceh  dapat  membangun hierarkisitasnya sendiri yang tidak sama dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kewenangan Qanun Aceh yang tidak sama dengan Peraturan Daerah secara prinsip namun hierarkisitas  yang  dibangun  tetapi  mengacu  norma  dasar konstitusi  Indonesia.  Ada  dua  fokus  yang  menjadi  fokus dipenelitian  ini. Pertama, bagaimanakah  karakter  Qanun Aceh    sebagai  payung  hukum  dalam  pelaksanaan  Aceh pasca  otonomi  dan  Aceh  pasca  damai? Kedua, bagaimanakah  masa  depan  hukum  di  Aceh  dalam  kajian orientasi  pengembangan  hukum?.  Hasil  dari  penelitian pertama, karakter  Qanun  Aceh  sebagai  payung  hukum dalam  pelaksanaan  Aceh  pasca  otonomi  dan  Aceh  pasca damai diharapkan dapat membangun Aceh lebih baik lagi karena  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001 dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh itu sendiri khususnya di bidang syariah Islam. Kedua, masa depan hukum di Aceh dalam  kajian  orientasi  pengembangan  hukum,  sangat berkembang mulai dari membuat norma baru dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, karena pengaturan  hukum  jinayah  di  Aceh  secara  mutlak  dan secara  teks  hukum  diberikan  peluang  untuk  membuat
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sanksi baru yang tidak harus mengacu kepada KUHP atau KUHAP.
Kata Kunci: Aceh, Qanun, dan Hukum Nasional.

## Pendahuluan
Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, yang disinggahi pedagang Timur Tengah menuju ke negeri Cina. Dalam berbagai literatur ketika Islam lahir pada abad VI  Masehi,  Aceh  menjadi  wilayah  pertama  di  Nusantara  yang menerima Islam. Setelah proses yang panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII Masehi yang kemudian berkembang menjadi  sebuah  kerajaan  yang  maju  pada  abad  XIV  Masehi. 1
Kemudian  Islam  berkembang  ke  seluruh  Asia  Tenggara.  Pada sekitar abad XV, ketika orang-orang Barat memulai petualangannya di  Timur,  banyak  wilayah  di  Nusantara  yang  dikuasainya,  tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. 2
Dalam percaturan politik internasional, hubungan  Kerajaan Aceh  Darussalam  dengan  Belanda  yang  semula  cukup  baik,  pada abad  XIX  mengalami  krisis.  Meskipun  demikian,  dalam  Traktat London  17  Maret  1824,  Pemerintah  Belanda  berjanji  kepada Pemerintah  Inggris  untuk  tetap  menghormati  kedaulatan  Kerajaan Aceh.  Empat  puluh  tujuh  tahun  kemudian,  dengan  berbagai kelicikan, Belanda meyakinkan Inggris untuk tidak menghalanginya menguasai Aceh melalui Traktat Sumatera 1 November 1871. Dua tahun kemudian (1873) Belanda menyerang Aceh, yang berlangsung puluhan  tahun  dengan  korban  yang  tidak  terkira  banyaknya  pada kedua belah pihak. Sejak waktu itu sampai Perang Dunia II Belanda kehilangan  enam  orang  jenderal  dan  ribuan  perwira  serta  prajurit.
1 Raja Pertama Aceh adalah Sultan Ali Mughayat  Syah, kemudian pada masa  keemasan  kerajaan  Aceh  dipimpin  oleh  Sultan  Iskandar  Muda.  Lihat Mohammad Said, Aceh Sepanjang Abad Jilid I , Medan: Waspada Medan Press, 1981,  h.  157.  Muhammad  Ridwansyah,  “Mewujudkan  Keadilan,  Kepastian  dan Kemanfaatan  Hukum  dalam  Qanun  Bendera  dan  Lambang  Aceh”, Jurnal Konstitusi , Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, h. 279.
2 Otto  Syamsuddin  Ishak, Aceh  PascaKonflik:  Kontestasi  3  Varian Nasionalisme, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, h. 93.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Demikian juga dengan Aceh yang tidak hanya kehilangan harta dan jiwa,  bahkan  lebih  penting  Aceh  telah  kehilangan  kedaulatannya. 3
Kemudian  apabila  dicermati  secara  seksama  dari  rentetan  sejarah inilah  menjadikan  masyarakat  Aceh  menjadikan  Islam  sebagai pedoman hidupnya.
Setelah  Indonesia  memproklamasikan  kemerdekaanya tanggal  17  Agustus    1945,  masyarakat  Aceh  juga  ikut  bergabung dalam  mensukseskan  kemerdekaan  bersama  karena  dalam  hal  ini sama-sama  sepenanggungan  terjajah  oleh  Belanda.  Dukungan  ini kemudian dinyatakan dengan mengumpulkan harta untuk tegaknya kemerdekaan  bangsa  Indonesia.  Salah  satu  bentuk  pengorbanan masyarakat Aceh ialah menyumbangkan dua pesawat terbang untuk perjuangan  menegakkan  kedaulatan  negara  ini  merupakan  bukti kesetiaan  masyarakat  Aceh  kepada  Republik  Indonesia.  Bahkan pada saat revolusi fisik Aceh dijadikan sebagai daerah modal bagi perjuangan bangsa Indonesia.
Pasca Indonesia merdeka, awal mulanya Aceh mendapatkan kedudukan  tersendiri  sehingga  dengan  Peraturan  Perdana  Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/49 tertanggal 17  Desember  1949,  Aceh  dinyatakan  sebagai  satu  provinsi  yang berdiri sendiri yang lepas dari Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1950, Aceh dileburkan ke Provinsi Sumatera Utara, Aceh dijadikan  bagian  dari  provinsi  tersebut,  dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950. Hal ini  menimbulkan  kekecewaan  dan  gejolak  pada  masyarakat  Aceh, kemudian  beberapa  tokoh  diantaranya  Daud  Bereueh  mengadakan perlawanan  terhadap  Pemerintah  Pusat  karena  dianggap  dihianati oleh  Pemerintah  Pusat.  Selanjutnya  tahun  1953  hampir  seluruh rakyat Aceh melakukan perlawanan dan salah satu tuntutan mereka adalah agar dapat mengatur rumah tangga mereka sendiri.
Tahun  1956,  Pemerintah  Pusat  menerima  aspirasi masyarakat Aceh dan kemudian memberikan status baru bagi Aceh yakni  pemberian  otonom  provinsi  Aceh.  Disahkannya  Undang-
3 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  Lembaran  Negara  Nomor  44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Undang  Nomor  24  Tahun  1956  tentang  Pembentukan  Otonomi Provinsi  Aceh  dan  Perubahan  Peraturan  Pembentukan  Provinsi Sumatera Utara.  Namun dalam praktek lapangan undang-undang ini belum  mampu  menyelesaikan  konflik  Aceh  yang  berkepenjangan. Tahun  1959,  Pemerintah  Pusat  memgirimkan  satu  missi  khusus  di bawah  pimpinan  Wakil  Perdana  Menteri  yang  memberikan  status Daerah Istimewa bagi provinsi Aceh. Salah satu yang menjadi issue dalam Keputusan Wakil Perdana Menteri Misi Hardi adalah meliputi agama,  peradatan,  dan  pendidikan.  Namun  dalam  perjalananya Keputusan  ini  kerap  sekali  bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  di Daerah.  Daerah  istimewa  yang  dijanjikan  dalam  hal  agama, peradatan, dam pendidikan dikekang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang sangat sentralisasi (terpusat).
Setelah  Keputusan  Wakil  Perdana  Menteri  tersebut  gagal, dua  tahun  setelahnya  tepatnya  tanggal  4  Desemberi  1976,  Hasan Tiro  salah  satu  murid  dan  penerusnya  Daud  Bereueh mendeklarasikan sebuah gerakan yang menuntut kemerdekaan dari bangsa  Indonesia  yakni  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM). 4 Setelah konflik, Pemerintah Pusat mulai menawarkan sebuah gagasan yang baru untuk Aceh yang Istimewa hal ini dituangkan melalui Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelengaraan Keistimewaan  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh.  Diaturnya terminologi syariat Islam dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 menyatakan  “Syariat  Islam  adalah  tuntutan  ajaran  Islam  dalam semua  aspek  kehidupan”.    Namun  syariat  Islam  yang  dijabarkan dalam turunan pasal dari kerangka ketentuan umum, masih terbilang kaku dan pemberian tersebut masih kurang memadai karena turunan setiap  pasal  yang  dideskripsikan  tidak  memberikan  perintah  atau menindaklanjuti  kembali  seperi  apa  syariat  Islam  yang  diinginkan oleh masyarakat Aceh.
4 Pada  tahun  1953  Teungku  Daud  Beureuh  pernah  menjabat  sebagai Gubernur  Militer  kemuidan  mendeklarasikan  Aceh  bergabung  dengan  NII (Negara  Islam  Indonesia)  di  bawah  pimipinan  Kartosuwiryo.  Lihat  Nur  El- Ibrahimy, Peranan  Tgk.  M.  Daud  Beureuh  dalam  Pergolakan  Aceh, Jakarta, Media Dakwah, 1999, h. 239.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Tahun  2001  Pemerintah  Pusat  kembali  secara  sepihak memberikan tawaran lagi kepada masyarakat sipil Aceh dan GAM dalam  kerangka  yang  berbeda,  yakni  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, undang-undang ini  dalam  kententuan  umum  banyak  melahirkan  terminologi  yang berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999, diantaranya diaturnya lembaga Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe, Mahkamah Syar’iyah, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan  Lambang  Daerah.  Salah  satu  fokus  dalam  penelitian  ini  ialah melihat  eksistensi  Qanun  Aceh  pada  awal  pembentukannya,  jika dibaca  secara  cermat  baik  itu  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 belum mengatur tentang  syariat  Islam  secara  teks  hukum  yang  dituangkan  dalam bentuk pasal yang tertera dalam kedua undang-undang diatas. 5 Hal ini  masih  diuraikan  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2001, menyatakan bahwa “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  adalah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam,  yang  dapat  menyampingkan  peraturan  perundang- undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialist derogaat lex  generalis dan  Mahkamah  Agung  berwenang  melakukan  uji materiil terhadap Qanun”.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  ditolak  secara mutlak oleh pihak GAM, karena mereka  menganggap norma yang diatur dalam undang-undang tersebut belum maksimal menyelesaikan konflik di Aceh. 6 Artinya hukum yang dibangun oleh Pemerintah Pusat belum mampu mengakhiri konflik di Aceh yang telah berlarut-larut. Pada tahun 2005 dimulailah perundingan antara Pemerintah  Pusat  dengan  GAM,  pada  saat  itu  Pemerintah  Pusat mulai menyerap aspirasi GAM dan GAM juga berusaha melupakan cita-cita  mereka  untuk  merdeka  atau  lepas  dari  Indonesia, kesepakatan ini  dalam nota kesepahaman bersama atau yang lebih
5 Chairul Fahmi, “Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)”, Jurnal Tsaqafah, Volume 8 Nomor 2 Oktober 2012, h. 297.
6 Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh di sebagai Bagian Wilayah NKRI”, Jurnal Dinamika Hukum , Volume 12 Nomor 2 Mei 2012, h. 359.

## Aceh, Qanun and National Law
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dikenal Memorandum of Understanding between the government of the  Republic  of  Indonesua  and  the  Free  Aceh  Movement di Helsinki. 7 MoU  ini  melahirkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 8
Pertama, dalam  konteks  Qanun  Aceh,  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara eksplisit terminologi Qanun. Misalnya  dalam  dalam  ketentuan  umum  Pasal  1  angka  12 menyatakan  “Qanun  Aceh  adalah  peraturan  perundang-undangan sejenis  peraturan  daerah  provinsi  yang  mengatur  penyelenggaraan pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  Aceh”.  Kemudian kehadiran Qanun dalam prakteknya terkesan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Misalnya  Qanun  Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah cenderung dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (  UUD Tahun 1945) dalam hal ini prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia. Pernyataan ini didukung oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).  Bahkan  ICJR  mengaitkan  norma  yang  ada  dalam  hukum jinayah bertentangan dengan Pasal 10 KUHP yang tidak mengenal tindak pidana cambuk. 9 Secara teks hukum dalam Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006,  Pasal  241  ayat  (4)  menyatakan  “Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”. Tafsiran ayat ini sejatinya memberikan peluang sepenuhnya kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk membuat  norma  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  islam  dan adat istiadat masyarakat Aceh.
7 Lihat  Perjanjian  antara  pihak  RI  dengan  GAM  yang  sering  disebut dengan Memorandum of Understanding between the government of theRepublic of Indonesia and the Free Aceh Movement.
8 Dalam  studi  terbaru  undang-undang  khusus  ini  dijadikan  rule  model sebagai  contoh  untuk  beberapa daerah lainnya. Lihat  Muhammad Ridwansyah, “Upaya  Menemukan  Konsep  Ideal  Hubungan  Pusat-Daerah  Menurut  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”, Jurnal  Konstitusi , Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, h. 839-840.
9 Agus  Setyadi,  Disebut  bertentangan  dengan  KUHP,  Qanun  JInayah Aceh digugat ke MA, https://news.detik.com/berita/3051138/disebut- bertentangan-dengan-kuhp-qanun-jinayah-aceh-digugat-ke-ma,  diakses  tanggal 22 Januari 2018.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kedua, bahwa pelaksanaan Qanun Aceh masih tersentralisasi, hal ini kemudian dibuktikan bahwa hukum nasional kerapkali  mereduksi  Qanun  Aceh.  Seperti  Qanun  Aceh  Nomor  3 Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh  dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang  Lambang  Daerah.  Walaupun  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  membolehkannya  Aceh  berhak  memperoleh  bendera dan  lambang  seperti  yang  tertera  dalam  Pasal  246  dan  Pasal  247. Ketentuan ini kemudian direduksi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. 10 Kemudian  Qanun Aceh tersebut seringkali  dianggap bertentangan dengan hierarkisitas peraturan  perundang-undangan  yang  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Ketiga, bahwa  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  masih cenderung terpusat dalam pola penegakan hukum jinayah, misalnya dalam hal initiga lembaga penegak hukum. Diantaranya Polri dalam metode penyelidikan dan penyidikan kurang memahami semangatnya  Qanun  Acara  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum Acara  Jinayah  semestinya  karena  tindak  pidana  yang  dikerjakan berbeda  jauh  dengan  dengan  tindak  pidana  yang  ada  dalam  dan KUHP  dan  KUHAP  punya  standar  operasional  yang  berbeda  dari Qanun  Hukum  Jinayah  dan  Qanun  Hukum  Acara  Jinayah. Selanjutnya  Jaksa  yang  ditugaskan  menuntut  oleh  Qanun  tersebut tentunya punya prinsip tersendiri dalam hal menuntut dan menyusun tuntutan  primer  dan  subsider  karena  tindak  pidana  yang  tertera dalam  hukum  jinayah  lebih  difokuskan  untuk  penanganan  moral masyarakat Aceh. Yang terakhir hakim Mahkamah Syar’iyah dalam praktek  lapangan  tidak  begitu  memahami  norma  yuridis  yang didalam  Qanun  Aceh  karena  sistem  yang  dianut  atau implementasikan  ialah  sistem  yang  terkooptasi  yang  ada  masih  di Mahkamah Agung.
Dari  kontruksi  pemikiran  di  atas,  yang  menjadi  fokus penelitian  ini. Pertama, bagaimanakah  karakter  Qanun  Aceh
10 Pengaturan ini sudah diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh  pasca  damai? Kedua, bagaimanakah  masa  depan  hukum  di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum?

## Aceh Pasca Otonomi
Aceh  pasca  otonomi  khusus  bukan  mutlak  dari  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  hal  ini adalah bentuk penyelerasan dari Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian cikal bakal hadirnya syariat Islam dalam  bentuk  legislasi  sudah  dimulai  namun  hanya  menyebutkan kebolehaan  penyelenggaraan  syariat  Islam  dalam  bermasyarakat bagi  pemeluknya  tanpa  perincian  lebih  lanjut  maka  kehadiran Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus menambah kekuatan di bidang hukum tentang Mahkamah Syar’iyah yang  kedudukannya  dikuatkan  lagi  melalui  Keputusan  Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah  Provinsi  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam. Kemudian  Undanng-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  memberikan definisi  terhadap  Qanun  itu  sendiri. 11 Artinya  keppres  ini  dimasih ada kendala peraturan yang menjadikan tidak semua masalah dalam tiga  bidang  tersebut  di  bawa  ke  Mahkamah  Syariah,  yakni  karena masih minimnya Qanun Aceh yang sudah tersedia.  Sedangkan yang bisa  ditangani  dalam  Mahkamah  Syariah haruslah  didasari  dengan penetapan Qanun dalam masalah yang bersangkutan.
Pasal  1  angka  8  menyatakan  “Qanun  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  adalah  Peraturan  Daerah  sebagai  pelaksanaan undang-undang  di  wilayah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  khusus”.  Kehadiran terminologi Qanun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, memberi penambahan bagi juridiksi Aceh dalam penerapan syariat Islam  untuk  menyusun  Qanun  termasuk  hukum  jinayat.  Setelah
11 Agus  Triyanta,  “Membangun  Kembali  Aceh:  Reinvigorasi  Syariat Islam Pasca Mahkamah Syariah”, Jurnal Hukum, Nomor 29 Volume 12 Mei 2005, h. 50.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tepat pada 15  Maret  2002,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  memformilkan  5  (lima)  Qanun  tentang  syariat  Islam diantaranya  Qanun  Provinsi  NAD  Nomor  11  Tahun  2002  tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun  Provinsi  NAD  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Minuman Khamar  dan  Sejenisnya,  Qanun  Provinsi  NAD  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang  Khalwat  dan  Qanun  Provinsi  NAD  Nomor  7  Tahun  2004 tentang  Manajemen  Zakat.  Pasca  dari  pengesahan  Qanun  tersebut hampir 7 (tujuh) tahun dalam penelitian Husni Mubarak mengatakan tidak ada satupun qanun syariat yang dihasilkan. 12
Keadaan  di  atas  terkesan  bahwa  payung  hukum  Qanun syariat  Islam  di  Aceh  tergolong  lemah  karena  dari  aspek pelaksanaanya    belum  maksimal  dan  belum  mampu  mengatasi tindak  pidana  moral  yang  ada  ditengah  masyarakat  Aceh. 13 Secara teori definisi Qanun dalam Kamus Besar bahasa Indonesia  adalah undang-undang,  peraturan,  kitab  undang-undang,  hukum  dan kaidah. 14 Kemudian  penegasan  kata  Qanun  menurut  Melisa  Fitria Dini  yang  dikutip  dari  Liaw  Yock  Fang  secara  istilah  Qanun sebenarnya  sudah  sejak  lama  sekali  dalam  bahasa  atau  budaya Melayu.Kitab “Undang-Undang Melayu” yang disusun pada abad ke limabelas  atau  enambelas  masehi  telah  menggunakan  istilah  ini. 15
Selanjutnya  istilah  dalam  budaya  Melayu  digunakan  semakna dengan hukum adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan
12 Husni  Mubarak  A.  Latiief, Disonansi  Qanun  Syariat  Islam  dalam Bingkai  Konstitusi  Hukum  Indonesia:  Aceh  sebagai  Studi  Kasus ,  Surabaya, Annual International Conference Studies, 2012, h. 2783.
13 Elaine Pearson, Menegakkan Moralitas Pelanggaran dalam Penerapan
Syariah di Aceh,
Indonesia,
diakses
https://www.hrw.org/id/report/2010/11/30/256153, tanggal 25 Februari 2018.
14 Departmen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta, 2006, h. 42.
15 Liaw  Yock  Fang,  Den  Haag, Undang-Undang  Malaka, KITLTV, 1976, h. 62.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
antara  hukum  yang  tertera  dalam  adat  dengan  hukum  yang  tertera dalam fiqh . 16
Menurut  Kamus  Al-Munawwir,  istilah  Qanun  diartikan sebagai asal, pokok, pangkal. 17 Dalam literatur melayu Aceh yang dikutip  oleh  Melisa  Fitira  Dini  mengatakan  bahwa  Qanun  sudah digunakan sejak lama dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum  Islam  yang  telah  menjadi  adat.  Salah  satu  naskah  Qanun dalam  aspek historical pernah  dicatat  berjudul  Qanun  Syara’ Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek Tahun 1257 H, atas perintah Sultan Alauddin Mansyur Syah yang wafat pada 1870 M.  Naskah  pendek  ini  berisi  berbagai  hal  di  bidang  hukum tatanegara,  pembagian  kekuasaan,  berbagai  badan  peradilan  dan kewewenangan  mengadili,  fungsi  kepolisian  dan  kejaksaan,  serta aturan  protokoler  dalam  berbagai  upacara  kenegaraan. 18 Sehingga dapat disimpulkan dalam arti sempit Qanun merupakan suatu aturan yang  dipertahankan  dan  diperlakukan  oleh  Sultan  dalam  wilayah kekuasaanya yang bersumber pada hukum Islam sedangkan dalam arti luas Qanun sama dengan istilah hukum atau adat. 19
Defenisi Qanun Aceh menurut Pemerintah Pusat disamakan dengan Peraturan Daerah hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  Pasal  1  angka  7  menyatakan  bahwa  “Peraturan  Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  bersama  Gubernur”.  Terkait dengan Qanun dengan Peraturan Daerah Provinsi menurut peneliti seharusnya  ada  perbedaan  yzng  mendasar  antara  Qanun  dengan Peraturan  Daerah.  Perbedaan  itu  terdapat  pada  prinsipnya  karena Qanun berprinsip pada asas keislaman sedangkan Peraturan Daerah
16 Al Yasa’ Abubakar dan M. Daud Yoesuf, Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta, Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan  Departamen  Hukum  dan HAM, 2004, h. 20.
17 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, h. 1165.
18 Al Yasa’ Abubakar dan M. Daud Yoesuf, Qanun Sebagai…., h. 23.
19 Melisa Fitria Dini, Op. Cit, h. 103.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Provinsi tidak ada keharusan berprinsip pada asas keislaman. 20 Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  dari  Qanun  adalah  suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. (dalam hal ini Aceh).
Aceh pasca otonomi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dalam  konteks  Qanun  Aceh  masih  disamakan  sederajat  dengan Peraturan Daerah hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf  f  menyatakan  “Termasuk  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah  Provinsi (Perdasi) yang berlaku  di  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Barat.”  Kemudian  dalam penjelasan  pada  huruf  g  menyatakan  “Termasuk  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  Qanun  yang  berlaku  di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh.”  Penyamaan  definisi  antara Qanun  Aceh  dan  Peraturan  Daerah  menjadi  keliru  karena  prinsip Qanun  Aceh  yang  dibangun  dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2001  berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011. 21
Misalnya dalam penyusunan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya dasar yuridis dari Qanun ini Undnag-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Kemudian yang menjadi salah satu sumber utama penyusunan Qanun ini adalah Alquran  dan  Hadis  hal  ini  jelas  keliru  menurut  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena dalam menyusun suatu norma harus didasarkan kepada norma tertinggi yakni UUD Tahun 1945. 22 Hal ini dikuatkan  dengan  teori  mengenai  jenjang  norma  hukum ( stufentheorie ),  Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa  norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata  susunan)  dalam    arti  suatu  norma  yang  lebih  rendah  berlaku,
20 Muhammad Ridwansyah, “Analisis Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh”, Laporan  Penelitan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016, h. 19.
21 Lihat  Penjelasan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
22 Maria  Farida  Indrati, Ilmu Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi,  dan Muatan Materi , Yogyakarta: Kanisius, 2007, h. 41.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.  Demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak dapat  ditelusuri lebih lanjut  dan  bersifat hipotesis    dan  fiktif  yaitu norma  dasar  ( grundnorm ). 23 Artinya  Qanun  Aceh  terhambat pelaksanaanya  oleh  Pemerintah  Pusat  karena  berbeda  interpretasi pada  tataran  pengaturan  kemudian  hal  ini  yang  perlu  diperbaiki kembali  di  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh.

## Aceh Pasca Damai
Pasca MoU perdamaian antara pemerintah RI dengan GAM ditandai-tangani  ada  15  Agustus  2005  di  Helsinki  Finlandia, 24 pemerintah  kemudian  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini sebagai komitmen politik pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti hasil dari  perjanjian  damai  di  Helsinki.  Salah  satu  kewenangan ( otonomi/self-government )  yang  diberikan  dalam  undang-undang tersebut  adalah  melaksanakan  syariat  Islam  di  Aceh  secara  kaffah baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, syiar, hukum perdata, dan  juga  hukum  pidana. 25 Pemberlakuan  syariat  Islam  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tercantum dalam Pasal 125 sebagai berikut.
Pasal  125  ayat  1  menyatakan  “Syari’at  Islam  yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Ayat  (2)  “Syari’at  Islam  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan),  tarbiyah  (pendidikan),  dakwah,  syiar,  dan
23 Hans  Kelsen, General  Theory   of Law  and  State ,  New  York:  Russell dan Russel, 1945,  h. 113.
24 Heydar Affan,  “Bingkisan Syariat Islam itu diletakkan di  Palrlemen Aceh”,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150815_indonesia_ww cr_malikmahmud, diakses tanggal 17-02-2018.
25 Chairul Fahmi, Revitalisasi Penerapan…, h. 297.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pembelaan  Islam”.    Ayat  (3)  “Ketentuan  lebih  lanjut mengenai pelaksanaan syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh”.
Artinya  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  harus dimanifestasikan  dalam  bentuk  Qanun,  karena  Pasal  125  ayat  (3) memberikan perintah di atas, diatur dengan Qanun Aceh. Kemudian terminologi Qanun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal  1  angka  21  menyatakan  “Qanun  Aceh  adalah  peraturan perundang-undangan  sejenis  peraturan  daerah  provinsi  yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.”  Namun  dalam  konteks  syariat  Islam  Qanun  Aceh  tidak disamakan  dengan  Peraturan  Daerah  hal  ini  secara  tegas  diatur dalam  Pasal  241  ayat  (4)  menyatakan  “Qanun  mengenai  jinayah (hukum  pidana)  dikecualikan  dari  ketententuan    ayat  (1),  ayat  (2), dan ayat (3).” 26
Qanun  hukum  jinayah  di  Aceh  tidak  boleh  direduksi  oleh norma  yang  tertinggi  Pemerintah  Pusat  karena  dalam  teks  hukum jinayah Aceh, dalam norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dikecualikan. Artinya kewenangan untuk membentuk norma sendiri bagi    Pemerintah  Aceh  untuk  menerapkan  syariat  Islam  secara kaffah dan modern sesuai dengan kontekstual terbuka lebar. Peluang ini yang harus diperjuangkan menurut Alyasa Abubakar, misalnya Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  masih  belum  memuat  hukum rajam dan hukum qisas walaupun karena dalam penerapannya kedua terminologi  hukum  ini  harus  dilalui  dengan  kajian  akademik  yang matang,  termasuk  pendapat  dari  para  ulama  klasik  dan  ulama kontemporer di Aceh. 27
Kendati  demikian  beberapa  organisasi  dalam  negeri  tdan organisasi luar negeri terus berupaya agar Qanun hukum jinayah di Aceh  dibatalkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Hal  ini  dibuktikan  oleh Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi mengatakan pengaturan
26 Al  Yasa’  Abubakar,  “Syariat  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang Hukum”, makalah, dipresentasikan pada Sharia International Conference di Banda Aceh, 20 Juli 2007, h. 13.
27 Republika, “Hukum Rajam belum bisa Dimasukkan ke Qanun Jinayat”, http://www.republika.co.id/berita/shortlink/89720, diakses tanggal 17-02-2018.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  termuat  dalam  Qanun  jinayat  justru  bertentangan  dengan konstitusi  dan  sejumlah  undnag-undang  baik  subtansi  maupun proses  pembentukannya. 28 Kemudian  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum  Indonesia  dan  Perhimpunan    Solidaritas  Perempuan mendorong agar  Mahkamah  Agung  (MA)  harus  mengambil  posisi yudikatif melihat apakah aturan-aturan itu bertentangan atau tidak. Kita  mendorong  MA  untuk  bertindak  agar  mengevaluasi  Qanun tersebut. 29
Masyarakat  internasional  dalam  hal  ini Human  Rigthts Wacth mengatakan  bahwa  pelanggaran  dalam  penerapan  syariat Islam di Aceh melanggar hak asasi manusia. Salah satunya ialah para penegak  hukum  telah  melampui  wewenangnya  dalam  melakukan fungsi  tugas,  bahkan  di  kota  Langsa  Wilayatul  Hisbah  menodai pelaku tindak pidana khalwat. 30 Kemudian norma sanksi yang diatur Qanun  hukum  jinayah  Aceh  menurut  aktivis  HAM  bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada di dalam UUD Tahun  1945.  Ancaman  pidana  yang  diatur  dalam  Qanun  tersebut tidak  termuat  dalam  KUHP  selayaknya  hukum  jinayah  di  Aceh berinduk  kepada  hukum  pidana  materiil  Indonesia. 31 Untuk menjawab  permasalahan  di  atas  yang  notabanenya  beberapa  LSM tidak menerima Qanun Jinayah Aceh, perlu mengkaji sejauh mana
28 Serambi Indonesia, http://aceh.tribunnews.com/2017/10/23/dianggap- merugikan-sejumlah-lsm-minta-qanun-jinayat-ditinjau-ulang?page=2, diakses tanggal 17-02-2018.
29 Heyder  Affan,  http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41714022, diakses tanggal 17-02-2018.
30 Lihat  Laporan  Human  Rigths  Watch,  Tim  Peneliti, Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah  di Aceh , New York: Human Rigths Wacth Press, 2010, h. 79.
31 Dalam hal ini Mohammad Din mendukung agar Qanun Jinayah Aceh menjadi  pertimbangan  dalam  proses  pembuatan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Baru namun  beberapa aktivis beranggapan Qanun Hukum Jinayah Aceh bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  konstitusi.  Lihat  Mohd  Din,  “Kebijakan Pidana Qanun Acel  dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, Kanun Jurnal Ilmu  Hukum, Nomor  67,  Tahun  XVII,  Desember  2015,  h.  555.;  Tim  Peneliti, Indonesia:  “Peraturan  Daerah  Syariah  Melanggar  Hak  Asasi  di  Aceh”, https://www.hrw.org/id/news/2010/11/30/241225, diakses tanggal 17-02-2018.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum syariat Islam ke depan hal ini kemudian akan diuraikan dalam sub kajian selanjutnya.

## Karakter Qanun sebagai Payung Hukum
Qanun  Aceh  memiliki  tempat  tersendiri  karena  langsung menginduk  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006,  hal  ini secara  jelas  dicantumkan  dalam  Pasal  269  ayat  (2)  menyatakan “Peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  yang berkaitan  secara  langsung  dengan  otonomi  khusus  bagi  Daerah Provinsi  Aceh  dan  kabupaten/kota  disesuaikan  dengan  Undang- Undang  ini”.  Artinya  semua  peraturan  di  bawah  undang-undang seperti  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  dan  peraturan menteri  harus  terlebih  dahulu  disesuakan  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006.  Kemudian  dapat  dipahami,  apabila  ada peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden  atau  bahkan  peraturan menteri  yang  bertentangan  dengan  Qanun  Aceh  tidak  serta  merta Qanun  tersebut  langsung  dibatalkan,  melainkan  terlebih  dahulu harus  dilihat  kesesuaiannya  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006. 32 Hal  ini  sejatinya  dapat  dimaknai  sebagai  karakter Qanun Aceh yang sangat fundamental bagi pembangunan hukum di Aceh.
Sejalan  dengan  konsep  di  atas,  menurut  Alyasa  Abubakar, sekiranya jenis hierarki peraturan perundang-undangan syariat Islam dibandingkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  nasional maka dengan tata urutan perundangan yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan  otonomi  khusus  dibidang  lainnya  akan  terlihat sebagai berikut. 33
32 Hal  ini  dikritisi  oleh  Ketua  Komnas  HAM  RI  2010-2012,  bahwa kehadiran  Qanun-Qanun  Aceh  bertentangan  dengan  konstitusi,  dan  salah  satu Qanun  Khalwat  mereduksi  kebebasan  hak  asasi  manusia.  Lihat  Ifdhal  Kasim, Analisis  Qanun-Qanun: Berbasis Hak Asasi  Manusia , Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi  dan  Hak  Asasi,  2011,  h.  Xiii;  Amrizal  J.  Prang  dan  Nanda  Amalia, “Proses Pembentukan Pemerintahan Aceh”, Jurnal Respublica , Volume 6 Nomor 2 Tahun 2007, h. 22.
33 Perumusan  Hierarki  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  oleh  Alyasa  Abubakar  ini  masih  menggunakan  Undang-Undang

## Aceh, Qanun and National Law
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Jenis dan Hierarki Perundang- Perundangan Jenis dan Hierarki Perundang- Perundangan Pelaksana Otonomi Khusus Jenis dan Hierarki Perundang- Perundangan Pelaksana Otonomi Khusus UUD Tahun 1945 UUD Tahun 1945 UUD Tahun 1945 TAP MPR Undang- Undang/PERPP U Undang- Undang/PERPPU Undang- Undang/PERPPU/Sya riat  Islam  (Alquran, Sunnah, Ijtihad, Mazhab) Peraturan Pemerintah Peraturan
Presiden
Peraturan Daerah Provinsi/Peratur an Daerah Kabupaten Qanun  Aceh/Qanun Kabupaten/Kota/Reus am Gampong Qanun Aceh/Qanun
Kabupaten/Kota/Reus am Gampong Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, namun  saat  ini  undang-undang  tersebut  sudah  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan sehingga  diperbaharui  oleh  penulis.  Lihat  Al  Yasa’  Abubakar, Kajian  Undang- Undang  Pemerintah  Aceh  dan  Essay  tentang  Perempuan, Banda  Aceh:  Dinas Syariat Islam Aceh, 2007, hlm. 18. Hal juga dibahas dalam fokus kajian tentang Metode  Perumusan  Qanun  Jinayah.  Lihat  Nyak  Fadlullah,  “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina”, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia ,  Volume  Nomor 1 November 2017, hlm. 21.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Kota/  Peraturan
Desa
Pendapat  di  atas  secara  seksama  didukung  oleh  Fitiran  A. Sjarief bahwa Qanun jinayat Aceh secara yuridis tidak bertentangan dengan  konstitusi  dan  pada  dasarnya  sah  menurut  hukum.  Karena menurut  adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  memang memberikan  kewenangannya  yang  luar  biasa  kepada  Pemerintah Aceh  untuk  membentuk  Qanun  Aceh. 34 Namun  secara  ilmu perundang-undangan  menurut  Maria  Farida  Indrati  mengatakan pada prinsipnya materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Prinsip  yang  sama  juga  berlaku  bagi Qanun Aceh. Materi muatan qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan  diatasnya.  Kemudian  solusinya  ialahapabila  ternyata muatan  qanun  bertentangan  peraturan  di  atasnya  maka  terhadap qanun  tersebut  dapat  dilakukan  uji  materil  ke  Mahkamah  Agung. Artinya  qanun  dapat  dibatalkan  atau  dicabut  dengan  alasan bertentangan  dengan  peraturan  di  atasnya.  Bahkan  Maria  Farida dalam  artikelnya  Qanun  Jinayah  yang  mengatur  tentang  hukum cambuk,  qanun  tersebut  harus  di  review  karena  dianggap bertentangan  dengan  peraturan  di  atasnya  yakni  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana. 35
Kemudian  secara  prinsip,  Qanun  jinayah  di  Aceh  harus merujuk  pada  prinsip-prinsip  penyelenggaraan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hal ini tercantum sebagai berikut.
Pasal  20  menyatakan  “Penyelenggaraan  Pemerintah  Aceh dan  pemerintahan  kabupaten/kota  berpedoman  pada  asas
34 Fitriani  A.  Sjarief,  “Qanun  Jinayat  Tidak  Bertentangan  dengan Konstitusi”,  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aeaa7b74a1b8/qanun- jinayat-tidak-bertentangan-dengan-konstitusi, diakses tanggal 18-02-2018.
35 Letezia  Tobing,  “Keabsahan  Ketentuan  Pidana  dalam  Qanun Pemerintah
Aceh”,
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c91f228f796/keabsahan- ketentuan-pidana-dalam-qanun-pemerintah-aceh, diakses tanggal 18-02-2018.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
umum  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terdiri  atas:  a. asas  ke-Islaman;  b.  asas  kepastian  hukum;  c.  asas kepentingan  umum;  d.  asas  tertib  penyelenggaraan pemerintahan; e. asas keterbukaan; f. asas proporsionalitas; g. asas profesionalitas; h. asas akuntabilitas; i. asas efisiensi; j. asas efektivitas; dan k. asas kesetaraan.
Salah  satu  karakter  Qanun  Aceh  yang  wajib  dipenuhi  oleh Qanun jinayah di Aceh adalah asas keislaman. Artinya norma yang ada dalam hukum Islam baik itu norma ijtihidiyah atau norma non ijtihadiyah menjadi referensi utama dalam proses pembuatan Qanun jinayah di Aceh. Kemudian sebagai pembanding hierarkisitas yang dibangun  oleh  Alyasa  Abubakar  dengan  hierarki  norma  hukum Islam menurut Syamsul Anwar terdiri dari, Pertama , Prinsip-prinsip dasar  hukum  Islam  /  nilai-nilai  dasar  hukum  Islam  (al-Mahdi’al- asasiyyah  /  al-qiyam  al-asasiyyah). Kedua, Asas-asas  umum  / Prinsip-prinsip  umum  (al-usul  al-kulliyah)  atau  Kaidah-kaidah hukum islam/Asas-asas hukum Islam (alqawa’id al-fiqhiyyah) (an- nazariyyah al-fiqhiyyah). Ketiga, Ketentuan-ketentuan hukum detail (konkret) (al-ahkam al far’iyyah / al-furu). 36 Hal ini kemudian dapat dipahami dan dimaknai bahwa kehadiran Qanun Aceh baik Qanun jinayah  di  Aceh  secara  hierarki  hukum  Islam  didukung  kuat. Kehadiran  prinsip  keislaman  menjadi  peluang  untuk  membangun jauh lebih Qanun Aceh di hukum jinayah. Hal ini tentu harus juga diselaraskan  dengan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  supaya  prosedur  penetapan  Qanun  tidak  bertentangan dengan konstitusi.

## Masa Depan Hukum di Aceh

## 1. Qanun
Secara  teori  Qanun  Aceh  menurut  penelitian  yang  saya lakukan  bisa  saja  mengacu  kepada  teori  yang  dimunculkan  oleh
36 Dimulai  dari  jenjang  pertama  norma-norma  konkret  (norma-norma hukum detail). Selanjutnya dalam prinsip-prinsip umum atau yang lebih konkret dapat  dipinjam  istilah  asas-asas  umum.  Yang terakhir jenjang  lebih  abstrak  dan lebih tinggi dapat disebut prinsip-prinsip dasar atau atau nilai dasar. Lihat Syamsul Anwar, “Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Volume 50 Nomor 1, Juni 2016, h. 162.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechstlehre als System , norma hukum diklasifikasikan menjad empat kelompok terdiri dari Kelompok I, Kelompk II, Kelompok III dan Kelompok IV. Hal ini akan  diuraikan  dengan  bagan  sebagai  berikut.  Kelompok I= Staatsfundamentalnorm, Kelompok II= Staatsgrundgesetz , Kelompok  III= Formell  Gesetz ,  dan  Kelompok  IV= Autonome Satzung. 37 Kemudian jika disinkronisasikan atau kita adopsi teori di atas  untuk    harmonisasi  Qanun  Aceh  dengan  hierarkisitas  undang otonomi  khusus  yakni  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  maka  akan  berlaku  bagan  seperti  ini: Kelompok  I=  Pancasila,  Kelompok  II=  UUD  Tahun  1945, Kelompok  III=  TAP  MPR,  dan  Kelompok  IV=  UU  Pemerintahan Aceh.

## 2. Syari’at Islam
Masa  depan  syari’at  Islam  di  Aceh  harus  diupayakan semakin  baik  dan  layak  untuk  diterapkan  sehingga  manfaat  yang dirasakan  masyarakat  semakin  luas  dan  komfrehensif.  Bahwa kehadiran hukum cambuk sebenarnya bukanlah hal yang sederhana, sehingga  tidak  bijak  disikapi  secara  kaku  dan  tertutup.  Hal  ini menutup  pintu  diskusi  mengenai  hukum cambuk  dalam  penerapan hukum jinayah di Aceh hanya akan menuai kritik tajam dari pihak luar. Bahkan pada level tertentu bisa berdampak buruk pada terhadap pembangunan  dan  hubungan  Aceh  dengan  pihak  lain.  Selanjutnya penekanan bahwa  hukuman  cambuk  merupakan  sarana  untuk mencapai tujuan dari suatu pemidanaan. Hukum itu sendiri sejatinya hanyalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dalam istilah konvensional, hal ini sering dibahasakan dengan istilah law as a tool of social engineering atau law as a tool of social control dan istilah lainnya.  Namun,  hukuman  cambuk  sebagai  sarana  haruslah diterjemahkan sesuai klasifikasinya. 38
37 Hans  Nawiasky ,  Algmeine  Rechtslehre  als  System  der  rechtilchen Grundbegriffe, Zurich: 1948, h. 31.
38 Khairil  Akbar,  “Hukum  Cambuk:  Antara  Sarana  dan  Tujuan”, http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan- tujuan, diakses tanggal 19-02-2018.

## Aceh, Qanun and National Law
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Penutup
Bahwa  kesesuain  Qanun  Aceh  dengan  Hukum  Nasional terkait  dengan  Hierakisitas  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Secara teori memungkin bahwa Pemerintah Aceh dapat membangun  hierarkisitasnya  sendiri  yang  tidak  sama  dengan Pemerintah  Pusat.  Hal  ini  dikarenakan  kewenangan  Qanun  Aceh yang  tidak  sama  dengan  Peraturan  Daerah  lainnya,  secara  prinsip namun  hierarkisitas  yang  dibangun  tetapi  mengacu  norma  dasar konstitusi  Indonesia.  Kemudian  sebagai  kesimpulan, Pertama, karakter  Qanun  Aceh  sebagai  payung  hukum  dalam  pelaksanaan Aceh  pasca  otonomi  dan  Aceh  pasca  damai  diharapkan  dapat membangun Aceh lebih baik lagi karena hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh itu sendiri khususnya di bidang syariah Islam. Kedua, masa depan hukum di Aceh dalam kajian  orientasi  pengembangan  hukum,  sangat  berkembang  mulai dari membuat norma baru dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, karena pengaturan hukum jinayah di Aceh secara  mutlak  dan  secara  teks  hukum  diberikan  peluang  untuk membuat sanksi baru yang tidak harus mengacu kepada KUHP atau KUHAP.

## Daftar Pustaka
Agus Triyanta, “Membangun Kembali Aceh: Reinvigorasi Syariat Islam Pasca Mahkamah Syariah”, Jurnal Hukum, Nomor 29 Volume 12 Mei 2005.
Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia
Terlengkap, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
Al Yasa’ Abubakar dan M. Daud Yoesuf, Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan Departamen Hukum dan HAM, 2004.

## Aceh, Qanun and National Law
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Al  Yasa’  Abubakar,  “Syariat  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang Hukum”, Makalah, dipresentasikan  pada  Sharia  International  Conference  di Banda Aceh, 20 Juli 2007.
Al Yasa’ Abubakar, Kajian Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Essay tentang Perempuan, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
Amrizal  J.  Prang  dan  Nanda  Amalia,  “Proses  Pembentukan Pemerintahan Aceh”, Jurnal Respublica , Volume 6 Nomor 2 Tahun 2007.
Chairul  Fahmi,  “Revitalisasi  Penerapan  Hukum  Syariat  di  Aceh (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)”,
Jurnal Tsaqafah, Volume 8 Nomor 2 Oktober 2012.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta, 2006.
Hans Kelsen, General Theory  of Law and State , New York: Russell dan Russel, 1945.
Hans  Nawiasky ,  Algmeine  Rechtslehre  als  System  der  rechtilchen
Grundbegriffe, Zurich: 1948
Husni  Mubarak  A.  Latiief, Disonansi  Qanun  Syariat  Islam  dalam Bingkai  Konstitusi  Hukum  Indonesia:  Aceh  sebagai  Studi Kasus , Surabaya, Annual International Conference Studies,
2012.
Ifdhal Kasim, Analisis Qanun-Qanun: Berbasis Hak Asasi Manusia ,
Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2011.
Laporan  Human  Rigths  Watch,  Tim  Peneliti, Menegakkan Moralitas: Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh , New York: Human Rigths Wacth Press, 2010.
Liaw Yock Fang, Den Haag, Undang-Undang Malaka, KITLTV, 1976.
Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi, dan Muatan Materi , Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mohammad  Said, Aceh  Sepanjang  Abad  Jilid  I ,  Medan:  Waspada Medan Press, 1981.
Mohd  Din,  “Kebijakan  Pidana  Qanun  Acel  dalam  Perspektif Kebijakan  Hukum  Pidana”, Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum, Nomor 67, Tahun XVII, Desember 2015.
Muhammad  Ridwansyah,  “Analisis  Pembentukan  Qanun  Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh”,
Laporan Penelitan , Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, 2016.
Muhammad  Ridwansyah,  “Mewujudkan  Keadilan,  Kepastian  dan Kemanfaatan  Hukum  dalam  Qanun  Bendera  dan  Lambang Aceh”, Jurnal Konstitusi , Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
Muhammad  Ridwansyah,  “Upaya  Menemukan  Konsep  Ideal Hubungan  Pusat-Daerah  Menurut  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Konstitusi , Volume 14, Nomor 4, Desember 2017.
Nur  El-Ibrahimy, Peranan  Tgk.  M.  Daud  Beureuh  dalam Pergolakan Aceh, Jakarta, Media Dakwah, 1999.
Nyak Fadlullah, “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian
Terhadap  Pasal  33  tentang  Zina”, Jurnal  Agama  dan  Hak Asasi Manusia ,  Volume  Nomor 1 November 2017.
Otto  Syamsuddin  Ishak, Aceh  Pasca  Konflik:  Kontestasi  3  Varian
Nasionalisme, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.
Perjanjian antara pihak RI dengan GAM yang sering disebut dengan
Memorandum of Understanding between the government of theRepublic of Indonesia and theFree Aceh Movement.

## Syamsul  Anwar,  “Teori  Pertingkatan  Norma  dalam  Usul  Fikih”,
Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Volume 50 Nomor 1, Juni 2016.
Syamsul  Bahri,  “Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh  di  sebagai Bagian Wilayah NKRI”, Jurnal Dinamika Hukum , Volume
12 Nomor 2 Mei 2012.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Undang-Undang  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 244.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4633.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,    Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor  144,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4134.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelengaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893.

## Internet
Agus Setyadi, Disebut bertentangan dengan KUHP, Qanun JInayah Aceh digugat ke MA, https://news.detik.com/berita/3051138/disebut-
bertentangan-dengan-kuhp-qanun-jinayah-aceh-digugat-ke- ma, diakses tanggal 22 Januari 2018.
Elaine  Pearson,  Menegakkan  Moralitas  Pelanggaran  dalam
Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia, diakses https://www.hrw.org/id/report/2010/11/30/256153,  tanggal 25 Februari 2018.
Fitriani  A.  Sjarief,  “Qanun  Jinayat  Tidak  Bertentangan  dengan Konstitusi”,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aeaa7b74a1b8/ qanun-jinayat-tidak-bertentangan-dengan-konstitusi, diakses tanggal 18-02-2018.
Ridwan Nurdin & Muhammad Ridwansyah
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Heydar Affan, “Bingkisan Syariat Islam itu diletakkan di Palrlemen Aceh”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/15 0815_indonesia_wwcr_malikmahmud,  diakses  tanggal  17- 02-2018.
Khairil  Akbar,  “Hukum  Cambuk:  Antara  Sarana  dan  Tujuan”, http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk- antara-sarana-dan-tujuan, diakses tanggal 19-02-2018.
Letezia  Tobing,  “Keabsahan  Ketentuan  Pidana  dalam  Qanun Pemerintah
Aceh”, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c91f228f796
/keabsahan-ketentuan-pidana-dalam-qanun-pemerintah- aceh, diakses tanggal 18-02-2018.
Republika,  “Hukum  Rajam  belum  bisa  Dimasukkan  ke  Qanun Jinayat”,  http://www.republika.co.id/berita/shortlink/89720,
diakses tanggal 17-02-2018.
Serambi Indonesia, http://aceh.tribunnews.com/2017/10/23/dianggap- merugikan-sejumlah-lsm-minta-qanun-jinayat-ditinjau- ulang?page=2, diakses tanggal 17-02-2018.
Tim Peneliti, Indonesia: “Peraturan Daerah Syariah Melanggar Hak
Asasi di Aceh”, https://www.hrw.org/id/news/2010/11/30/241225,  diakses
tanggal 17-02-2018.