## KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI OBYEK DALAM PERJANJIAN RAHN

## Khoirul Hidayah
Fakultas Syariah UIN Maulana Maliki Malang khoirul.hidayah@yahoo.co.id

## Abstrak
Trademark right is industry property right that can to be company reputation and can protect  the  consumen  from  infringement.  Trademark  has  economic  value  more  than the other company assets.The fenomena about syariah economic in Islamic finance in Indonesia had to be interesting topic to study about trademark right as the object in rahn contract. The private law of Indonesia had explain  that trademark right is the immovable intangible object. Trademark right can move to the other people. It can be sold  and  be  inherited,  hibah,  and  contract.  In  Islamic  law  studies,  Ulama  Hanafiah explain  that  the  trademark  as  marhun,  because  it  fulfill  the  requirement  of  rahn contract. MUI explain too about trademark in fatwa MUI in 2005. It explain that the trademark is  huquq maliyah (property right)and it protect by the law.
Hak  merek  merupakan  hak  kekayaan  industri  yang  dapat  melindungi  reputasi perusahaan  dan  konsumen.  Hak  merek  dianggap  mempunyai  nilai  ekonomis  yang tinggi dibandingkan asset perusahaan yang lain. Fenomena semakin banyaknya minat para  pelaku  usaha  yang  tertarik  terhadap  pembiayaan  yang  berbasis  syariah  telah menjadi  latar  belakang  yang  menarik  untuk  mengkaji  tentang  hak  merek  sebagai obyek  dalam  perjanjian rahn .  Hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  telah mengakui bahwa hak merek merupakan benda yang bergerak dan tidak berwujud. Hal ini  berdasarkan  pada  hak  merek  yang  dapat  dijadikan  sebagai  benda  yang  dapat dimiliki,  dialihkan  dan  bernilai  ekonomis.  Pada  kajian  hukum  Islam  yaitu  menurut ulama Hanafiah, hak merek dapat dijadikan sebagai marhûn , karena telah memenuhi rukun  dan  syarat  sebagai marhûn dalam  perjanjian rahn .  MUI  juga  menjelaskan melalui  fatwanya  yaitu  tahun  2005  yang  menjelaskan  bahwa  hak  merek  merupakan huqûq mâliyah (hak  kekayaan)  yang  mendapat  perlindungan  hukum  seperti mâl / harta.
Kata Kunci :  Merek, Harta kekayaan, Rahn.
Praktek perdagangan pada era
globalisasi  telah  menuntut  perkembangan hukum bisnis yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh  para  pelaku  usaha.  Penambahan  modal usaha melalui pembiayaan maupun kredit yang berasal  dari  lembaga  pembiayaan  baik  dari lembaga  perbankan  atau  non  bank  telah menjadi  pilihan  yang  mampu  membantu perkembangan usaha. Pembiayaan usaha dalam bentuk penambahan modal melalui pembiayaan syariah  telah  menjadi  alternative  bentuk pembiayaan  yang  mampu  membantu  dalam permasalahan  permodalan.  Salah  satu  dasar
perjanjian  adalah  dengan  menggunakan    akad rahn . Rahn menurut  Imam  Taqiyyudin  abu Bakar  Al  Husaini  dalam  kitabnya Kifâyatul Ahyâr fii Halli Ghâyati al Ikhtisâr berpendapat bahwa rahn adalah  perjanjian  utang  piutang dengan  menjadikan  harta  sebagai  kepercayaan atau  penguat  hutang  dan  yang  memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan  itu  pada  saat  ia  menuntut  hak-nya. Dalam  praktek  perdagangan,  perjanjian rahn lebih banyak menggunakan obyek benda emas, surat  berharga  dan  barang-barang  elektronik. Merek  adalah  salah  satu  bentuk  dari  reputasi
perusahaan.    Para  pelaku  usaha  mempunyai banyak  kepentingan  dalam  melindungi  merek ketika  bersaing  di  pasar  global.  Persaingan usaha  semakin  kompetitif  seiring  dengan munculnya  arus  globalisasi.  Para  pelaku  usaha wajib melindungi mereknya melalui pendaftaran merek, sehingga mereknya mempunyai  perlindungan  hukum  terhadap pelanggaran  merek  yang  dapat    merugikan pelaku usaha. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atau Intellectual  Property  Rights (IPRs)  merupakan hak  ekonomis  yang  diberikan  oleh  hukum kepada  seorang  pencipta  atau  penemu  maupun suatu  hasil  karya  dari  kemampuan  intelektual manusia.  Seiring  dengan  perkembangan  dalam perdagangan, fenomena munculnya perlindungan  hukum  atas  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  sebagai  hak  yang  dapat dialihkan  kepada  pihak  lain  telah  menarik perhatian  penulis  untuk  mengkaji  apakah  hak merek sebagai bagian dari HKI dapat dijadikan sebagai obyek di dalam perjanjian rahn .
Kajian  hak  merek  sebagai  objek  dalam perjanjian rahn diharapkan  mampu  menjadi alternatif  solusi  dalam  praktek  pembiayaan dengan  system  syariah.  Artikel  ini  akan membahas  hak  merek  sebagai  obyek  dalam perjanjian rahn lebih  mendalam  melalui perpektif  hukum  Islam  dan  juga  menurut perspektif  hukum  positif.  Kajian  perpektif hukum  positif  dilakukan  adalah  dikarenakan karena  penyelesaian  sengketa  dalam  lembaga pembiayaan  syariah  masih  merujuk  pada hukum positif.

## Hak Merek
Hak  merek  merupakan  hak  kekayaan industri  yang  dilindungi  oleh  sistem  HKI. Merek  adalah  tanda  yang  berupa  gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau  jasa  (UUM).  Pengaturan  merek  di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1992  dan  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1997  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang
Merek.Setelah  ratifikasi  keanggotaan  WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek dilakukan  penyesuaian  dengan  TRIPs  melalui Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek.
Hak  atas  merek  menurut  Undang- Undang  Merek  (UUM)  adalah  hak  eksklusif yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik merek  yang  terdaftar  dalam  daftar  umum merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya  (Pasal  3  UUM).  Menurut Pasal  28  UUM,  merek  terdaftar  mendapat perlindungan  hukum  untuk  jangka  waktu  10 (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal  penerimaan  dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
Perlindungan  merek  sangat  penting sekali,  merek    selain  sebagai  harta  kekayaan yang  dapat  menghasilkan  keuntungan  bagi pengusaha  (pemilik  merek),  juga  sebagai  alat untuk melindungi masyarakat selaku konsumen dari  terjadinya  penipuan  kwalitas  barang tertentu. Konsumen akan merasa dirugikan jika merek  yang  mereka  anggap  berkwalitas, ternyata  diproduksi  oleh  pihak  lain  dengan kwalitas  rendah.  Hal  ini  juga  bisa  berakibat menurunkan reputasi perusahaan.
Pembagian merek menurut UUM ada 2 yaitu:  (1)  Merek  dagang  adalah  merek  yang digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan  dengan  barang-barang  sejenis lainnya.  Contoh:  KFC,  Yamaha,  Tupperware, dan  lain-lain;  (2)  Merek  jasa  adalah  merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan  dengan  jasa-jasa  sejenis  lainnya. Contoh: BRI, TUV Rheinland (jasa sertifikasi), AKAS  (jasa  transportasi),  dan  lain-lain;  (3) Merek  kolektif  adalah  merek  yang  digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang  atau  badan  hukum  secara  bersama-sama untuk  membedakan  dengan  barang  dan/atau jasa sejenis lainnya. Contoh: Melinda Collective  Marks,  merek  ini  digunakan  oleh
5200 anggota dari 16 koperasi  yang beroperasi di Valle di Non dan Valle di Sole, Italia. 1

## Perjanjian Rahn
Perjanjian rahn adalah  perjanjian  yang berawal  dari  perjanjian  hutang  piutang. Rahn dalam  istilah  Islam  sering  disebut  sebagai jaminan. Rahn secara  etimologi  memiliki  arti al tsubut (tetap)  yang    mempunyai  beberapa pengertian. Rahn juga  memiliki arti  lain  yaitu tertahan,  seperti  terdapat  dalam  al-Quran  surat Muddatstsir ayat   38 yang berbunyi:

## ٌةَنيِهَر ْتَبَسَك اَمِب ٍسْفَن ُّلُك
Artinya: "Tiap-tiap  diri  bertanggung  jawab (tertahan)  atas  apa  yang  telah  diperbuatnya." (QS.Al-Muddatstsir: 38)
Kata rahinah dalam  hal  ini  diartikan tertahan,  sebagaimana  kita  ketahui  barang jaminan gadai biasanya dikuasai oleh debitur. 2 Rahn dalam  kamus  istilah  keuangan  dan perbankan  syariah    Bank  Indonesia  Direktorat Perbankan  Syariah  mengartikan  bahwa rahn adalah  penyerahan  barang  sebagai  jaminan untuk  mendapatkan  hutang. Rahn memiliki definisi  dalam  terminologi  fiqh  secara  umum yaitu  menahan  suatu  barang  dengan  suatu  hak yang  memungkinkan  dapat  dipenuhi  dari barang  tersebut,  artinya  barang  tersebut dijadikan  penguat  atau  jaminan  terpenuhinya hak. 3
Ada beberapa definisi yang dikemukakan  oleh  ulama  fiqh.  Ulama  Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang bersifat  mengikat.  Ulama  Mazhab  Hanafi mendefinisikan rahn dengan,  “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang)  yang  mungkin  dijadikan  sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya  maupun  sebagiannya”.  Ulama Mazhab  Syafi’i  dan  Mazhab  Hanbali
1 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),  h. 211
2 Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad al-Muthliq, dan  Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, Al-Fiqh Al-Muyassarah : Qismul Mu'amalah (Riyadh: Madar al-Wathani lin Nasyr, 1425 H), h. 115.
3 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu‟amalat Al-Maliyyah Al- Mu‟ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul (Beirut : Dar Al-Mu’ashirah, 2002), h. 82.
mendefinisikan rahn dalam  arti  akad,  yaitu “menjadikan  materi  (barang)  sebagai  jaminan utang  yang  dapat  dijadikan  pembayar  utang apabila  orang  yang  berutang  tidak  bisa membayar utangnya itu”.
Pelaksanaan rahn dalam Islam memiliki ketentuan  tersendiri  diantaranya  adalah  akad yang  digunakan  terkait  penyerahan  suatu barang  oleh rahîn kepada murtahin sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang. 4 Kemudian  syarat  dan  rukun rahn juga  harus terpenuhi  seperti  yang  dijelaskan  dalam kompilasi  hukum  ekonomi  Islam  diantaranya adalah  para  pihak  yang  melakukan  akad  gadai harus  memiliki  kecakapan  hukum,  harta  gadai harus  bernilai  dan  dapat  diserah  terimakan, harta  gadai  harus  ada  ketika  akad  dibuat, perjanjian rahn dapat  dilaksanakan  dengan memenuhi  ketentuan    rukun  sebagai  berikut: (1)  Penerima rahn ( rahin );  (2)  Pemberi rahn ( murtahin );  (3)  Harta rahn ( marhun );  (4) Hutang ( marhun bih ); dan (4) Ijab qabul. 5
Akad  yang  dimaksud  di  atas  adalah harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  dengan  cara lisan, tulisan, ataupun dengan isyarat. Sedangkan  syarat-syarat rahn para  ulama  fiqh menyusunnya  sesuai  dengan  rukun rahn itu sendiri.  Dengan  demikian  syarat-syarat rahn adalah: 6 (1)  Syarat  yang  terkait  dengan  orang berakad  ( rahin  dan  murtahin )  adalah  cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan  berakal.  Sedangkan  menurut  ulama Hanafiyah  kedua  belah  pihak  yang  berakad tidak  disyaratkan baligh ,  tetapi  cukup  berakal saja.  Oleh  sebab  itu,  menurut  mereka  anak kecil  yang mumayyiz boleh  melakukan  akad rahn asal  mendapat  persetujuan  dari  walinya; (2)  Syarat  yang  terkait  dengan shighat ,  ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam akad rahn tidak  boleh  dikaitkan  oleh  syarat  tertentu. Dikatakan  demikian,  karena  akad rahn sama dengan  akad  jual  beli.  Apabila  akad rahn dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya  batal  meskipun  akadnya  sah. Misalnya, orang berutang mensyaratkan
4 Kodifikasi produk perbankan syariah, h.  85
5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi hukum ekonomi Islam
6 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h . 267-268
4 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 1-9
apabila  tenggang  waktu  utang  telah  habis  dan hutang belum dibayar, maka jaminan atau rahn itu diperpanjang satu bulan. Sementara, jumhur ulama  mengatakan  bahwa  apabila  syarat tersebut    ialah  syarat  yang  mendukung kelancaran  akad,  maka  syarat  itu  dibolehkan. Namun  apabila  syarat  itu  bertentangan  dengan sifat  dari  akad rahn ,  maka  syaratnya  batal. Perpanjangan rahn selama satu bulan sebagaimana disebutkan pada contoh merupakan  syarat  yang  tidak  sesuai  dengan sifat rahn ,  sehingga  dinyatakan  batal.  Syarat yang  dibolehkan  itu  misalnya,  untuk  sahnya rahn , pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan  oleh  dua  orang  saksi;  (3)  Syarat yang  terkait  dengan  hutang  ( marhun  bih ): (a) Merupakan  hak  yang  wajib  dikembalikan kepada  yang  memberi  hutang;  (b)  Hutang  itu boleh dilunasi dengan jaminan; dan (c) Hutang tersebut  jelas  dan  tertentu ;  (4)  Syarat  yang terkait  dengan  barang  yang  dijadikan  jaminan ( marhun ), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: (a) Barang jaminan itu boleh dijual dengan nilainya seimbang dengan hutang; (b) Berharga dan boleh dimanfaatkan; (c) Jelas dan tertentu; (d) Milik sah orang yang berhutang; (e) Tidak terkait dengan hak orang lain;  (f)  Merupakan harta utuh; dan  (g)  Boleh diserahkan materinya maupun manfaatnya . Disamping  syarat-syarat  di  atas,  para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-rahn itu  baru  dianggap  sempurna  apabila  barang yang di rahn -kan secara hukum sudah berada di tangan  pemberi  utang,  dan  uang  yang dibutuhkan  telah  diterima  peminjam  uang. Syarat  yang  terakhir  (kesempurnaan ar - rahn ) oleh  para  ulama  disebut  sebagai qabdh  al- marhûn (barang  jaminan  dikuasai  secara hukum).  Syarat  ini  menjadi  penting  karena Allah  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  283 menyatakan  " fa  rîhânun  magbûdhah "  yang memiliki  makna  barang  jaminan  itu  dikuasai secara hukum.
Kemudian  apabila  barang  jaminan  itu telah  dikuasai  oleh  pemberi  utang,  maka  akad ar-rahn bersifat  mengikat  bagi  kedua  belah pihak.  Oleh  sebab  itu,  utang  selalu  terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak  dapat  dilunasi,  barang  jaminan  dapat dijual.  Namun  ketika  dalam  penjualan  barang jaminan  itu  ada  kelebihan,  maka  wajib
dikembalikan  kepada  pemiliknya. 7 Berikut  ini adalah  perbedaan rahn dan  gadai:  (a) Rahn dalam  hukum  Islam  dilakukan  secara  sukarela atas  dasar tabarru‟ ,  sedangkan  gadai  dalam hukum  perdata  disamping  tolong-menolong juga  terdapat  tujuan profît yaitu  dengan  cara mengambil  bunga  yang  sudah  ditentukan.  (b) Hak  gadai  dalam  hukum  perdata  berlaku  pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku  pada  seluruh  harta,  baik harta  yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak. (c) Rahn , menurut hukum Islam tidak ada  istilah  bunga  utang,  yang  ada  hanyalah sewa tempat.
Landasan hukum perjanjian rahn adalah merujuk  pada  hukum  Islam  yang  bersumber dari Al-Qu’ran dan Hadist Nabi SAW. Berikut ini  adalah  yang  menjadi  dasar  hukum perjanjian rahn :    (1)  Al  Qur’an  surat  al Baqarah  ayat  283  yang  artinya:  “ Jîka  kamu dalam  perjalanan  (dan  bermu‟amalah  tîdak secara  tunaî)  sedang  kamu  tîdak  memperoleh seorang  penulîs,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dîpegang (oleh yang berpîutang).  Akan  tetapî  jîka  sebagîan  kamu mempercayaî  sebagîan  yang  laîn,  maka hendaklah  yang  dîpercayaî  îtu  menunaîkan amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  îa bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan janganlah  kamu  (para  saksî)  menyembunyîkan persaksîan dan barang sîapa yang menyembunyîkannya,  maka  sesungguhnya  îa adalah orang yang berdosa hatînya; dan Allah Maha  Mengetahuî  apa  yang  kamu  kerjakan. ” (2)  Hadits  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh Muslim  dari  Aisyah:    “ Darî  Aîsyah  berkata: Rasulullah  Saw  membelî  makanan  darî seorang Yahudî dan menggadaîkannya dengan besî”( HR. Muslim dan Aisyah). “ Darî Anas r.a bahwasanya  îa  berjalan  menuju  Nabî  SAW dengan  rotî  darî  gandum  dan  sungguh Rasulullah  SAW  telah  menaguhkan  baju  besî kepada  seorang  Yahudî  dî  Madînah  ketîka belîau  mengutangkan  gandum  darî  seorang Yahudî ”(HR.  Anas);  (3) Îjma‟ ulama  atas hukum  mubah  (boleh)  pada  perjanjian rahn . Adapun  mengenai  Prinsip rahn telah  memiliki fatwa  dari  Dewan  Syari`ah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  yaitu  fatwa
7 Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid , II,  h. 268
Nomor  25/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

## Hak Merek Sebagai Benda
Hak merek merupakan hak khusus yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  pemilik merek untuk menggunakan dan atau mengijinkan  untuk  menggunakannya  kepada orang  lain  (Pasal  3  UU  merek).  Sebuah  merek dapat  menjadi  sebuah  kekayaan  yang  amat berharga  secara  komersial.  Merek  perusahaan dapat  menjadi  lebih  bernilai  dibandingkan dengan  asset  riil  perusahaan  tersebut. 8 Hak merek  bisa  dikatakan  sebagai  benda  ( zaak dalam Belanda)  sebagaimana  dikenal  dalam hukum  perdata.    Menurut  L.J  Van  Apeldorn benda  dalam  arti  yuridis    merupakan  obyek hukum. 9 Obyek  hukum  adalah  segala  sesuatu yang  dapat  digunakan  subyek  hukum  (orang atau  badan  hukum)  dan  dapat  menjadi  obyek dalam  hubungan  hukum,  karena  sesuatu  itu (obyek)  dapat  dikuasai  oleh  subyek  hukum. 10
Pada  pengertian  tersebut,  benda  diartikan sebagai  segala  sesuatu  yang  dapat  menjadi obyek  hukum  atau  dapat  ’dihaki’  oleh  orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga  hak  merek  sebagai  benda  merupakan harta  kekayaan  yang  dapat  dialihkan  kepada pihak  lain,  baik  dalam  bentuk  jual  beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.  Hak  merek    merupakan  jenis  benda bergerak tidak berwujud ( intangible movables ) yang  dikenal  pertama  kali  pada  negara  dengan sistem  hukum anglo  saxon ( common  law system ).
Hak merek dapat dianggap sebagai aset yang  bernilai,  hal  ini  dikarenakan  karya-karya intelektual  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan, seni,  sastra,  atau  teknologi  yang  dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu,  dan biaya, menjadikannya  berharga  dan  bernilai.  Manfaat ekonomis  yang  dapat  dinikmati  dan  nilai ekonomis  yang  melekat  memunculkan  konsep property terhadap  karya-karya  intelelektual
8 Tim Lindsey dkk. Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: Alumni, 2006) h. 131
9 Apeldorn, L.J. Van. Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita,1980) h. 215
10 Tutik Tri Wulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008),  h. 142-143
tersebut.  Bagi  dunia  usaha,  karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan. 11 Menurut Undang-Undang Merek Pasal  40,  menyebutkan  bahwa  hak  atas  merek terdaftar  dapat  beralih  atau  dialihkan  karena: (a)  pewarisan;  (b)  wasiat;  (c)  hibah;  (d) perjanjian;  atau  (e)  sebab-sebab  lain  yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.
Dalam hukum Islam melalui fatwa MUI Nomor  1/MUNAS  VII/MUI/5/2005  Tentang Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) menyatakan bahwa hak merek yang merupakan HKI  (hak  kekayaan  intelektual)  dipandang sebagai  salah  satu huqûq  mâlîyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum ( mashûn ) sebagaimana mâl (kekayaan).
Hak Merek Sebagai Obyek Perjanjian Rahn Marhûn adalah  salah  satu  syarat syahnya  perjanjian rahn . Marhûn merupakan barang yang dijadikan jaminan oleh rahn . Para ulama  fiqih  sepakat  mensyaratkan marhûn sebagaimana  persyaratan  barang  dalam  jual beli  sehingga  barang  tersebut  dapat  dijual untuk memenuhi hak murtahîn (Ibnu Qudamah, Mughnî  al-Muhtâj 4/337).  Ulama Hanafiyah  mensyaratkan marhûn antara  lain: (a)  Barang  dapat  diperjual  belikan;  (b) Bermanfaat;  (c)  Barangnya  harus  jelas;  (d) Milik rahîn; (e) Tidak  bersatu  dengan  harta lain;  (f)  Dipegang  (dikuasai)  oleh rahîn; (g) Harta  yang  tetap  atau  dapat  dipindahkan. 12 Berikut  ini  akan  dijelaskan  mengenai  hak merek  sebagai marhûn dengan  menggunakan persyaratan marhûn oleh ulama Hanafiyah: (1) Benda  harus  dapat  dîperjualbelîkan .  Hak merek  sebagai  hak  yang  mempunyai    nilai ekonomis  telah  diatur  di  dalam  Pasal  40 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang  Merek  yang  menyebutkan  bahwa merek  dapat  diperjual  belikan  yaitu  melalui perjanjian.  Berikut  ini  adalah  bunyi  pasal  40 UUM:  (1)  Hak  atas  merek  terdaftar  dapat beralih  atau  dialihkan  karena:  (a)  pewarisan;
11 Bambang Kesowo. Pengantar Hukum Mengenai HKI di Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995), h. 5
12 Al-Kasani, Al-Badai‟  Ash-Shana‟i  fi  Tartib  Asy- Syara‟ i, juz 6: 135-140
6 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 1-9
(b)  wasiat;  (c)  hibah;  (d)  perjanjian  atau  (e) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan  perundang-undangan.  (2)  Pengalihan hak  atas  merek  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  wajib  dimohonkan  pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. (3) Permohonan pengalihan  hak  atas  merek  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  disertai  dengan dokumen  yang  mendukungnya.(4)  Pengalihan hak  atas  merek  terdaftar  yang  telah  dicatat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  diumumkan dalam Berita Resmi Merek. (5) Pengalihan hak atas  merek  terdaftar  yang  tidak  dicatatkan dalam  Daftar  Umum  merek  tidak  berakibat hukum  pada  pihak  ketiga.  (6)  Pencatatan pengalihan  hak  atas  merek  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  biaya sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini. (a) Benda  harus  mempunyaî  manfaat .  Hak merek  sebagaimana  diatur  di  dalam  undang- undang  merek  mempunyai  manfaat  yaitu sebagai  alat  pembeda  antara  barang  dan  atau jasa  lainnya,  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan  barang  atau  jasa.  Hak  merek bermanfaat untuk menjaga reputasi barang/jasa yang dihasilkan perusahaan dan juga melindungi  konsumen  dari  kwalitas  barang yang  mungkin  lebih  rendah  dan  dibuat  oleh pesaing  pelaku  usaha  dengan  cara  curang  atau penipuan.  (b) Benda  harus  jelas .  Jelas  yang dimaksud  adalah  dapat  dilihat  atau  dapat dinikmati.  Hak  merek  adalah  hak  kekayaan industry  yang  bisa  dinikmati  tapi  tidak  dapat dilihat.  Merek  yang  ada  jelas  bentuk  dan wujudnya  bisa  dalam  bentuk  logo  ataupun gambar,  namun  hak  atas  merek  tidak  dapat dilihat. Hak merek merupakan jenis benda yang bergerak dan tidak berwujud. (c) Benda adalah mîlîk râhîn .  Hak  merek  sebagaimana  diatur  di dalam  UU  dapat  dimiliki  oleh  pelaku  usaha bisa perorangan atau badan hukum. Kepemilikan  atas  hak  merek  dapat  diajukan melalui  Dirjen  HKI    yaitu  melalui  pendaftaran merek.  Pemerintah  akan  melindungi  pemilik merek  berdasarkan  pendaftaran.  Bagi  pelaku usaha  yang  tidak  mendaftarkan  merek,  maka mereka  tidak  akan  mendapatkan  perlindungan hukum.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip konstitutif yang dipakai  di dalam perlindungan hak kekayaan industri. (d) Benda tîdak bersatu dengan  harta  yang  laîn .  Hak  merek  dalam  hal
ini  menurut  penulis  adalah  hak  atas  suatu merek  tertentu  dan  dimiliki  perusahaan tertentu.  Hak  merek  dalam  bentuk  wujudnya dapat dilihat dalam bentuk sertifikat kepemilikan  atas  merek.  Hak  merek  terpisah dengan  benda-benda  riil  perusahaan  seperti mesin dan bangunan.  (e) Benda  dîpegang oleh râhîn .  Merek  yang  sudah  didaftarkan  tentunya akan digunakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan . Hak merek dalam wujudnya adalah dalam bentuk sertifikat yang  mana  sertifikat  tersebut  dipegang  oleh pelaku  usaha.  Melalui  pendaftaran  merek  di Dirjen  HKI  maka  secara  otomatis  merek  yang sudah  terdaftar  menjadi  milik  pemohon pendaftaran (pelaku usaha yang berkepentingan).  (f) Harta  tetap  atau  dapat dîpîndahkan . Hak merek sebagaimana diatur di dalam  UU  merek  menyatakan  bahwa  hak merek dapat  dipindahkan  yaitu  hak  atas merek terdaftar  dapat  beralih  atau  dialihkan  karena pewarisan,  wasiat,  hibah,  perjanjian    atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Uraian  diatas  telah  dapat  menjelaskan bahwa  hak  merek  sudah  memenuhi  syarat sebagai  benda  atau marhûn sebagaimana  yang diisyaratkan  di  dalam  perjanjian rahn .    Selain penjelasan  menurut  ulama  Hanafiah  di  atas MUI juga telah menjelaskan tentang keberadaan  hak  merek  di  dalam  kajian  fiqih. Berikut  ini  adalah  uraian  Keputusan  Fatwa MUI  Nomor:   1/MUNAS  VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa
MUI yang mengeluarkan  ketentuan:  (1)  Dalam  hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huqûq mâlîyyah (hak  kekayaan)  yang  mendapat perlindungan  hukum  ( mashûn )  sebagaimana mal (kekayaan);  (2)  HKI  yang  mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud  angka  1  tersebut  adalah  HKI  yang tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam;  (3) HKI  dapat  dijadikan  obyek  akad  ( al-ma‟qûd „alaîh ),  baik  akad mu‟awadhah (pertukaran, komersial),  maupun  akad tabarru‟at (non komersial),  serta  dapat  diwaqafkan  dan diwariskan;  (4)  Setiap  bentuk  pelanggaran terhadap  HKI,  termasuk  namun  tidak  terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat,  memakai,  menjual,  mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan,
Khoirul Hidayah , Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek…| 7 menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak,  memalsu,  membajak  HKI  milik orang  lain  secara  tanpa  hak  merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah harâm .
Keberadaan  hak  merek  sebagai  obyek benda dalam perjanjian rahn jika merujuk pada ketentuan MUI tersebut di atas maka: Pertama , hak  merek  merupakan  bagian  dari  Hak Kekayaan  Intelektual  yang  dipandang  sebagai mal (harta)  dan  terdapat  hak  atas  harta kekayaan perusahaan ( huqûq mâlîyyah ). Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami Nomor 43 (5/5)  Mu’tamar  V  tahun  1409  H/1988  M tentang  al-Huquq  al-Ma’nawiyyah:  (a)  Nama dagang,  alamat  dan  mereknya,  serta  hasil ciptaan  (karang-mengarang)  dan  hasil  kreasi adalah  hak-hak  khusus  yang  dimiliki  oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti  itu  mempunyai  nilai  ekonomis  yang diakui  orang  sebagai  kekayaan.  Oleh  karena itu,  hak-hak  seperti  itu  tidak  boleh  dilanggar; (b)  Pemilik hak-hak non-material  seperti  nama dagang,  alamat  dan  mereknya,  dan  hak  cipta mempunyai  kewenangan  terhadap  haknya  itu, dan  bisa  ditransaksikan  dengan  sejumlah  uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian  dan  tipuan,  seperti  halnya dengan  kewenangan  seseorang  terhadap  hak- hak  yang  bersifat  material;  (c)  Hak  cipta, karang-mengarang  dan  hak  cipta  lainnya dilindungi  oleh  syara'.  Pemiliknya  mempunyai kewenangan  terhadapnya  dan  tidak  boleh dilanggar. Kedua ,  hak  merek  merupakan  hak yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan  ataupun  konsumen  di  dalam praktek  perdagangan.  Hal  ini  tentunya  dapat menjelaskan  bahwa  hak  merek  adalah  bukan hak  kekayaan  industry  atau  benda  yang dilarang  oleh  hukum  Islam.  Hak  merek  dalam hal  ini  tidak  melanggar  ketentuan  baik  yang ada di dalam al Qur’an ataupun hadist. Ketîga , hak  merek  dapat  dijadikan  sebagai  obyek perjanjian baik perjanjian mu‟âwadhah (pertukaran,  komersial),  maupun  perjanjian tabarru‟at (non  komersial),   serta  dapat diwaqafkan  dan  diwariskan.  Ketentuan  ini dapat menjelaskan bahwa hak merek juga dapat dijadikan sebagai obyek dalam perjanjian rahn . Pendapat ulama tentang hak merek juga dapat  dilihat dari dasar  keputusan MUI, antara
lain: 13 “Mayorîtas  ulama  darî  kalangan mazhab Malîkî, Syafî‟î dan Hanbalî berpendapat  bahwa  hak  cîpta  atas  cîptaan yang  orsînal  dan  manfaat  tergolong  harta berharga  sebagaîmana  benda  jîka  boleh dîmanfaatkan  secara  syara‟  (hukum  Îslam) .” 14 Berkenaan  dengan  hak  kepengarangan  ( haqq al-ta‟lîf ),  salah  satu  hak  cipta,  Wahbah  al- Zuhaili menegaskan: “ Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dîlîndungî oleh syara‟/ hukum Îslam atas dasar qaîdah îstîshlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy  buku  (tanpa  îzîn  yang  sah) dîpandang sebagaî pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam artî bahwa  perbuatan tersebut  adalah  kemaksîatan yang  menîmbulkan  dosa  dalam  pandangan syara‟  dan  merupakan  pencurîan  yang mengharuskan  gantî  rugî  terhadap  hak pengarang  atas  naskah  yang  dîcetak  secara melanggar  dan  zalîm,  serta  menîmbulkan kerugîan morîl yang menîmpanya. ” Kutiban  di  atas  meskipun  menjelaskan tentang  hak  cipta,  namun  keberadaan  hak merek  adalah  sama  dengan  hak  cipta.  Hak merek  yang  dianggap  sebagai  benda,  maka menurut  Wahbah  Zuhaili,  jika  ada  yang menggunakan  tanpa  seijin  pemiliknya  dan mengakibatkan  kerugian  baik  secara  moril ataupun  ekonomis  maka  hal  tersebut  tidak dibenarkan menurut hukum Islam dan dianggap dzâlîm .  Penjelasan  tersebut  di  atas dapat  menjadi  pertimbangan  bahwa  memang hak  merek  dapat  dikategorikan  sebagai  benda/ harta  yang  kemudian  tentunya  dapat  dijadikan sebagai  obyek  benda  dalam  perjanjian rahn yaitu  sebagai  syarat  rukunnya  perjanjian  yaitu marhûn .
Hak  merek  sebagai  obyek  dalam perjanjian rahn tentunya  tidak  terlepas  dari pembahasan  tentang  penggunaan  jaminan  di dalam  praktek  pembiayaan.  Perjanjian rahn jika  kita  membahas  jaminan  dalam  hukum jaminan,  maka rahn adalah  dipersamakan dengan  gadai, jika benda yang dijadikan obyek
13 Keputusan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005  Tentang  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI)
14 Fathi al-Duraini. Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran (Bairut:  Mu’assasah  al-Risalah,  1984),  h. 20.
8 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 1-9
jaminan perjanjian rahn adalah benda bergerak. Dalam  praktek  perbankan  di  Indonesia, pengaturan  tentang  jaminan  /  collateral  / agunan  yang  dapat  digunakan  telah  diatur dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/2/PBI/2005  tentang  Penilaian  Aktiva  Bank Umum,  dimana  pada  Pasal   46  menyebutkan: (a)  Surat  Berharga  dan  saham  yang  aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki  peringkat  investasi  dan  diikat  secara gadai;  (b)  Tanah,  rumah  tinggal  dan  gedung yang  diikat  dengan  hak  tanggungan;  (c) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas  20  (dua  puluh)  meter  kubik  yang  diikat dengan  hipotek,  dan  atau  (d)  Kendaraan bermotor  dan  persediaan  yang  diikat  secara fidusia.
Jika  merujuk  pada  ketentuan  di  atas, maka  hak  merek  sebagai  benda  dapat dibuktikan  dalam  bentuk  sertifikat  yang  dapat dijadikan  sebagai  obyek  perjanjian  hutang piutang,  dan  dalam  bentuk  pengikatannya adalah  gadai.  Namun  di  dalam  praktek, sertifikat  hak  merek  bukan  merupakan  surat berharga  sebagaimana  saham  dan  obligasi. Sehingga  untuk  penggunaan  hak  merek  yang diikat  dengan  gadai  diperlukan  kajian  lebih mendalam, karena hal ini terkait masalah teknis dan hukum positif yang sudah tersedia. Konsep ini  meskipun  masih  dalam  tahapan  wacana, namun  dalam  perkembangan  penggunaan jaminan  hak  merek  ke  depan  tentunya  dapat menjadi alternative bagi pelaku usaha dan juga pemerintah  untuk  menjadi  bagian  dari  solusi dalam  praktek  pembiayaan  modal  usaha  di Indonesia. Sebagaimana fenomena hasil pertanian  yang  sebelumnya  tidak  dapat dijadikan  jaminan,  namun  guna  membantu petani dalam permodalan, maka petani sekarang dapat menggunakan hasil pertaniannya  untuk  dijadikan  sebagai  obyek jaminan yaitu dalam bentuk resi gudang.

## Kesimpulan
Hak merek yang terdaftar melalui dirjen HKI  sebagai  hak  kekayaan  industri  dapat meningkatkan  reputasi  perusahaan  melalui upaya  perlindungan  konsumen  dari  kwalitas barang yang tidak baik. Menurut hukum positif ataupun  hukum  Islam  yang  berlaku  di Indonesia,    hak  merek  merupakan  benda  yang dapat dialihkan. Hak merek sebagai benda yang dapat  dialihkan,  tentunya  memiliki  nilai ekonomi  yang tinggi  bagi  perusahaan. Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, sebagaimana juga dijelaskan dalam fatwa MUI tahun 2005, hak merek adalah harta yang dapat diperjualbelikan.Ulama  Hanafiah  juga  telah menjelaskan perjanjian rahn yang mensyaratkan  adanya marhûn .  Berdasarkan persyaratan marhûn yang  dibuat  oleh  ulama Hanafiah,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  hak merek  telah  memenuhi  persyaratan marhûn . Penjelasan  ini  telah  menyimpulkan  bahwa  hak merek  dapat  dijadikan  sebagai  obyek  benda  di dalam perjanjian rahn .
Kajian hak merek sebagai obyek dalam perjanjian rahn merupakan  wacana  yang tentunya  belum  serta  merta  dapat  dipakai  di dalam  praktek.  Dikatakan  demikian  karena untuk  mengimplementasikan  ide  tersebut, diperlukan perangkat kebijakan yang mengatur secara  khusus  mengenai  penggunaan  hak merek di dalam perjanjian rahn . Semoga kajian ini  dapat  menjadi  tambahan  wacana  bagi perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia khususnya  bagi  lembaga  pembiayaan  yang berbasis  syariah.  Perkembangan  perdagangan di  era  globalisasi  telah  menuntut  para  pelaku usaha  dan  pemerintah  untuk  selalu  melakukan inovasi-inovasi dalam pembiayaan modal yang nantinya diharapkan mampu  membantu  pelaku usaha  kecil  menengah  (UMKM)  sehingga dapat bersaing di pasar global.

## DAFTAR PUSTAKA
Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad,
Abdullah  bin  Muhammad  al-Muthliq, dan  Muhammad  bin  Ibrahim  Alu  Musa.
Al-Fîqh Al-Muyassarah : Qîsmul Mu'amalah .  Riyadh:  Madar  al-Wathani lin Nasyr, 1425H.
Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Mu‟amalat Al- Malîyyah  Al-Mu‟ashîrah  Buhuts  Wa Fatawa  Wa  Hulul .    Beirut:  Dar  Al- Mu’ashirah, 2002.
Apeldorn,  L.J.  Van. Pengantar  Îlmu  Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita,  1980.
Ghazaly,  Abdul  Rahman,  Ghufron  Ihsan,
Sapiudin  Shidiq. Fiqh  Muamalah.
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,
2010.
Kesowo,
Bambang. Pengantar Hukum Mengenaî HKÎ dî Îndonesîa . Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995. Keputusan
Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI).
Lindsey,  Tim,  dkk. Hak  Kekayaan  Întelektual. Jakarta: Penerbit Alumni.
2006.
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2 Tahun  2008  tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi Islam.
Rusyd,  Ibnu. Bîdayatul  Mujtahîd  Wa Nîhayatul Muqtashîd II. Tutik,  Tri  Wulan. Hukum  Perdata  dalam Sîstem  Hukum  Nasîonal. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2008 Utomo,    Tomi  Suryo. Hak  Kekayaan Întelektual dî Era Globalîsasî . Yogyakarta: Graha Ilmu,  2010 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek.