## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERKAWINAN CAMPURAN ATAS STATUS HAK ATAS TANAHNYA DI INDONESIA
Oleh:
Alfian Andri Wijaya Email : Alfian.andriwijaya90@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

## Abstrak
Perkawinan  campuran  berdampak  pada  kepemilikan  hak  atas  tanah  bagi  WNI.  Menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  WNA  yang  mendapatkan  hak  milik  atas  tanah  karena  wasiat, percampuran  harta  karena  perkawinan  dan  WNI  yang  kehilangan  kewarganegaraannya harus  melepaskan  hak  tersebut  dalam  jangka  waktu  1  tahun.  Penelitian  ini  mengkaji permasalahan dimana  WNI dalam perkawinan campuran kehilangan haknya sebagai warga negara  dalam  memiliki  hak  atas  tanah  dikarenakan  percampuran  harta  dalam  perkawinan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan karena menurut Pasal 9 ayat 1 UUPA menyatakan  bahwa  WNI  dapat  mempunyai  hubungan  sepenuhnya  dengan  bumi,  air,  dan ruang angkasa dan menurut Pasal 21 ayat 1, dikatakan bahwa subjek hak milik adalah WNI. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif. Kesimpulannya,  Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  perkawinan  campuran  atas status hak atas tanahnya di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak Atas Tanah

## Abstract
Mixed  marriages  have  an  impact  on  the  ownership  of  land  rights  for  Indonesian  citizens. According  to  Article  21  paragraph  3  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  5  of 1960  concerning  Basic  Regulations  on  Agrarian  Principles,  foreigners  who  get  land ownership  rights  due  to  a  will,  mixing  assets  due  to  marriage  and  Indonesian  citizens  who lose their citizenship must relinquish their rights to land. within a period of 1 year. This study examines  the  problem  where  Indonesian  citizens  in  mixed  marriages  lose  their  rights  as citizens  in  owning  land  rights  due  to  the  mixing  of  assets  in  marriage,  where  this  is  not  in accordance  with  the  principle  of  justice  because  according  to  Article  9  paragraph  1  of  the UUPA states that Indonesian citizens can have a full relationship with the earth, water, and space and according to Article 21 paragraph 1, it is said that the subject of property rights is an  Indonesian  citizen.  The  research  method  used  is  normative  juridical.  In  conclusion,  the form  of  legal  protection  for  mixed  marriage  actors  on  the  status  of  their  land  rights  in Indonesia is not regulated in the legislation.
Keywords : Marriage, Mixed Marriage, Land Rights

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Pernikahan  merupakan  peristiwa  yang pasti  dialami  oleh  setiap  orang.  Hakikat pernikahan  adalah  membangun  keluarga bahagia menurut norma agama berdasarkan ritual  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan adalah  bahtera  untuk  mengarungi  bahtera keluarga  abadi  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  yang  disebut  pasangan (selanjutnya  disebut  pasangan).  Tujuan utama perkawinan adalah untuk menghasil- kan  keturunan  untuk  mewarisi  garis keluarga.
Pengertian  perkawinan  diatur  dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Perkawinan), dan perkawinan adalah ikatan antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai pasangan  suami  istri,  dan  bahagia  ber- dasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Keluarga abadi. Sejak zaman kemerdekaan, Indonesia  telah  membuka  pintu  bagi  per- gaulan  internasional  yang  berdampak  besar bagi  kehidupan  sosial,  termasuk  perkawi- nan.  Banyak  perkawinan  warga  negara Indonesia  (WNI)  dan  orang  asing  (WNA) disebut perkawinan campuran. Ras campuran  diatur  dalam  Pasal  57  Undang- Undang Perkawinan. 1
1 I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna, Kepemilikan Hak  Atas  Tanah  dalam  Perkawinan  Campuran,
Pada Undang-Undang Perkawinan, konsep perkawinan campuran hanya sebatas pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus WNI. Pada perkawinan cam- puran  karena  adanya  perbedaan  kewarga- negaraan  antara  suami  istri  maka  jika WNInya  adalah  pihak  istri,  istri  dapat memilih  akan  mengikuti  status  kewarga- negaraan  dari  suami  dalam  memperoleh kesatuan hukum pada perkawinan atau tetap mempertahanan  kewarganegaraan  Indone- sia  yang  berpedoman  pada  undang-undang Indonesia.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan),  pengertian  kewarga- negaraan  yaitu  suatu  warga  negara  yang menurut  perundang-undangan  secara  resmi merupakan  warga  yang  sah  dari  negara tersebut.  Perkawinan  campuran  dilaksana- kan  di  Indonesia  yang  berpedoman  pada Undang-Undang  yang  berlaku  dimana kewarganegaraan  didapat  karena  perihal perkawinan atau putusnya perkawinan yang menentukan  adalah  hukum  yang  berlaku, baik  hukum  publik    atau  pun  hukum perdata. 2
Menurut  Undang-Undang  Kewarga- negaraan, pasangan kawin campur, khusus-
Jurnal  Konstruksi  Hukum,  Vol.  1,  No.  1,  2020,  h. 158
2 Justitia Henryanto Ghazaly, Kepemilikan Hak Atas Tanah  Dalam  Perkawinan  Campuran, Jurnal Cendekia  Hukum,  Vol.  5,  No.  1,  September  2019, h. 118
nya warga negara yang berkewar- ganegaraan,  dapat  mengajukan  surat  per- nyataan  kepada  pejabat  yang  ditunjuk secara  sah  karena  kewarganegaraan  sangat penting. Kehilangan pemilik hak atas tanah.
Sehubungan  dengan  berlakunya  Undang- Undang  Kewarganegaraan,  maka  Undang- Undang  Perkawinan  mempunyai  implikasi hukum,  seperti  dalam  kasus  perkawinan campuran  dimana  harta  yang  diperoleh selama  perkawinan  merupakan  harta  ber- sama.  Laki-laki  dan  perempuan  memiliki hak  yang  sama  dalam  hal  harta  bersama dalam  pernikahan.  Dalam  konteks  ini, perkawinan  campuran  mengarah  pada peleburan harta. 3
Perkawinan  campuran  berdampak  pada kepemilikan  hak  atas  tanah  bagi  WNI. Menurut  Pasal  21  ayat  3  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut sebagai UUPA),  WNA  yang  mendapatkan  hak milik  atas  tanah  karena  wasiat,  per- campuran  harta  karena  perkawinan  dan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya harus  melepaskan  hak  tersebut  dalam jangka waktu 1 tahun. Terkait jika melewati jangka  waktu tersebut,  maka tanah tersebut menjadi  milik  negara.  Pasal  tersebut membatasi  WNI  yang  melaksanakan  per- kawinan  dengan  WNA  dalam  kepemilikan
3 Ibid
hak  atas  tanah  di  Indonesia.  UUPA menganut asas nasionalisme yang menyata- kan bahwa WNA tidak boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia. 4

## 1.2. Rumusan Masalah
Terkait itu, timbul permasalahan dimana  WNI  dalam  perkawinan  campuran kehilangan  haknya  sebagai  warga  negara dalam memiliki hak atas tanah dikarenakan percampuran  harta  dalam  perkawinan, dimana  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan asas keadilan karena menurut Pasal 9 ayat 1 UUPA  menyatakan  bahwa  WNI  dapat mempunyai  hubungan  sepenuhnya  dengan bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  dan  menurut Pasal  21  ayat  1,  dikatakan  bahwa  subjek hak milik adalah WNI.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep  baru  sebagai  pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 5
Dalam  pembahasan  penelitian  ini  di- gunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif ( legal  research ),  yaitu  penelitian  yang
4 Ibid, h. 122
5 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 133.
menitikberatkan  pada  penerapan  kaidah atau  norma  dalam  metode  praktik.  Kajian hukum    normatif  semacam  ini  dilakukan dengan    mengkaji  berbagai  kaidah  hukum yang  bersifat  formal  seperti  hukum,  tata cara,  kepustakaan  dengan  konsep-konsep teoritis.  Ini  terkait  dengan  masalah  yang dijelaskan dalam karya ini, prinsip keadilan dalam  pernikahan  campuran  melalui  status kepemilikan hak atas tanah.

## PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  dalam  bahasa Inggris  disebut  dengan legal  protection, dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan rechts  bescherming. Perlindungan  hukum secara  etimologi  terdiri  dari  2  kata  yaitu perlindunagan  dan  hukum.  Menurut  KBBI, perlindungan adalah tempat berlindung  dan hukum  adalah  pelindung  bagi  kepentingan manusia  agar  terlindungi.  Hukum  harus bersifat  profesional  yaitu  perlindungan merupakan suatu perbuatan yang dilaksana- kan  dengan  cara-cara  tertentu  menurut hukum atau peraturan perundang-undangan.
Setiap  warga  negara  berhak  atas  per- lindungan  hukum  dan  perlindungan  hukum merupakan kewajiban negara dalam melindungi rakyatnya. Perlindungan hukum pada  warga  negara  yaitu  perlindungan terhadap  harkat  dan  martabatnya  sebagai manusia.  perlindungan  hukum  merupakan upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi atau korban yang diwujudkan melalui restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum. 6
Soetiono menyatakan  bahwa  per- lindungan  hukum  merupakan  tindakan melindungi  masyarakat  dari  perbuatan kesewenangan  penguasa  yang  tidak  sesuai dengan  aturan  hukum  dalam  menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan  manusia  untuk  menikmati martabatnya  sebagai  manusia. 7 Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu mengayomi  terhadap  hak  asasi  manusia yang  telah  dirugikan  oleh  orang  lain  dan perlindungan  tersebut  ditujukan  untuk masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang  diberikan  oleh  hukum. 8 Sifat  dan tujuan  hukum  menurutnya  yaitu  memberi perlindungan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan  yang  bersifat  preventif  dan represif. 9
Philipus  M.  Hadjon  membedakan sarana  perlindungan  hukum  menjadi  2 yaitu: 10 pertama,  Sarana  perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang  memberikan subyek hukum kesempa-
6 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum (Jakarta: UI Press, 1984), h. 133
7 Soetiono, Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum) (Surakarta:  Magister  Ilmu  Hukum  Pasca  Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3
8 Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53
9 Phillipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2
10 Ibid, h. 20
tan  dalam  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan pemerintah  mendapat  bantuk  yang  definitif yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa.  Kedua,  Sarana  perlindungan hukum  represif  yaitu  perlindungan  yang bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa. Penanganan  perlindungan  hukum  oleh pengadilan  umum  dan  pengadilan  adminis- trasi  di  Indonesia  termasuk  kategori  per- lindungan hukum ini.
Perlindungan  hukum  untuk  mendapat- kan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan  terhadap  status  tanah  adalah hak  setiap  orang,  hal  ini  untuk  mencapai suatu kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  1 UUD  1945.  Terkait  itu,  perlu  adanya pengarahan dan pendampingan untuk mereka  agar  paham  dan  mengerti  haknya untuk memperoleh adanya kepastian hukum terhadap  status  tanah  miliknya.  Sudikno Mertokusumo  berpendapat  bahwa  hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia  agar  kepentingan  manusia  ter- lindungi, hukum harus dilaksanakan.
Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung secara  normal,  damai,  tetapi  dapat  terjadi juga karena pelanggaran hukum. 11
Badan hukum dapat melakukan perbuatan  hukum  berdasarkan  kemampuan
11 Sudikno  Mertokusumo, Bab-Bab  Tentang Penemuan  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 1993), h. 1
atau  kekuasaannya,  tanpa  memandang statusnya sebagai orang, badan hukum, atau pemegang  hak  dan  kewajiban.  Perbuatan hukum  ini  merupakan  awal  dari  lahirnya suatu  hubungan  hukum.  H.  Hukum  antar badan  hukum  agar  hubungan  hukum  di antara  mereka  serasi,  seimbang  dan  adil dalam arti setiap badan hukum memperoleh haknya  dan  memenuhi  kewajibannya. Aturan  praktis  diperlukan  sebagai  aturan praktis.  Undang-undang  ini  dibuat  sebagai sarana  untuk  mengatur  hak  dan  kewajiban badan  hukum  agar  dapat  menjalankan tugasnya  dengan  baik  dan  menjalankan haknya  secara  adil.  Hukum  juga  bertindak sebagai pelindung bagi korporasi. 12
Fungsi  hukum  tidak  hanya  sebagai sarana pengaturan dan perlindungan hukum,  tetapi  juga  untuk  menciptakan suasana  hubungan  hukum  antar  badan hukum  secara  serasi,  seimbang,  damai,  dan adil. Undang-undang yang mengatur hubungan  hukum  antara  pemerintah  dan warga  negara  dapat  bersifat  administratif atau  perdata,  tergantung  pada  sifat  dan lokasi pemerintah yang mengajukan tuntutan  hukum.  Menurut  Ridwan  HR, pemerintah  memiliki  dua  status  hukum: pejabat  publik  dan  PNS  dalam  jabatan pemerintahan. 13 Jika  pemerintah  mengaju- kan  gugatan  sebagai  wakil  suatu  badan
12 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara  Edisi Revisi (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2011),  h. 11
13 Ibid, h, 267
hukum,  maka  gugatan  itu  diatur  dan  diatur oleh  ketentuan  KUHPerdata,  sedangkan jika  pemerintah  bertindak  sebagai  pejabat publik, tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum  administrasi  negara.  Tindakan negara  dalam  kerangka  peradilan  dan hukum  publik  dapat  menjadi  peluang  bagi perilaku  melawan  hukum  yang  melanggar hak-hak  warga  negara.  Dalam  hal  ini, hukum  harus  memberikan  perlindungan hukum kepada warga negara. 14
Secara  umum  ada  tiga  jenis  tindakan pemerintah,  yaitu  tindakan  pemerintah  di bidang  penyusunan  peraturan  perundang- undangan,  tindakan  pemerintah  dalam pengambilan  keputusan,  dan  tindakan pemerintah  di  bidang  sipil.  Dua  yang pertama  berada  di  sektor  publik  dan  oleh karena  itu  diatur  oleh  hukum  publik, sedangkan  yang  terakhir  adalah  khusus  di sektor  sipil  dan  oleh  karena  itu  diatur  oleh hukum  privat.  Berdasarkan  pembahasan tindakan  pemerintah  tersebut,  Muchsan yang  dikutip  Ridwan  mengatakan  bahwa tindakan  ilegal  pemerintah  berupa  melang- gar  hak  subyek  orang  lain  tidak  terbatas pada  perilaku  pribadi,  tetapi  juga  perilaku publik.  Pemimpin  dapat  dianggap  ilegal karena mereka melanggar hak subjek orang lain apabila: 15 Penguasa melakukan perbua- tan  yang bersumber  pada  hubungan hukum perdata  serta  melanggar  ketentuan  dalam
14 Ibid
hukum  tersebut  dan  Penguasa  melakukan perbuatan  yang  bersumber  pada  hukum publik  serta  melanggar  ketentuan  kaidah hukum tersebut.
Selain  dua  jenis  tindakan  nasional dalam  arti  negara  hukum  modern  untuk kesejahteraan  rakyat,  Lidwan  menambah- kan  bahwa  pemerintah  akan  memiliki kewenangan  bebas  atau  bentuk  peraturan pedoman.  Karena  persidangan  negara  pada umumnya  dapat  diadakan  di  sektor  publik dan  swasta,  perlindungan  hukum  dari proses  negara  juga  ada  di  bidang  hukum publik dan privat. Perwujudan perlindungan hukum  terhadap  bangsa  Indonesia  telah memberikan  sarana  hukum.  Dokumentasi hukum  yang  diharapkan  tergantung  pada sifat  perilaku  negara/pemerintah.  Perlindu- ngan  hukum  dengan  membuat  peraturan perundang-undangan  dapat  dibagi  menjadi dua  bidang,  yaitu  peraturan  perundang- undangan dan peraturan perundang- undangan yang berbentuk peraturan perundang-undangan.  Perlindungan  hukum dengan  membuat  undang-undang  melalui uji  materiil  di  Mahkamah  Konstitusi.  Hak- hak  warga  negara  tersebut  diatur  dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah  Konstitusi).  Dalam  hal  ini, perlindungan  hukum  diupayakan  melalui penetapan  peraturan  perundang-undangan
oleh  Mahkamah  Agung  yang  berhak melakukan uji materil. 16
Tanah  dalam  perspektif  hubungannya dengan  orang  memerlukan  jaminan  ke- pastian  hukum  akan  haknya.  Kepastian hukum  tersebut  adalah  kepastian  akan perlindungan  hukum  terhadap  hak  tanah yang  bersangkutan,  yaitu  perlindungan hukum  terhadap  hubungan  hukumnya  serta perlindungan  terhadap  pelaksanaan  ke- wenangan  haknya.  Pada  hubungannya dengan  tanah,  kepastian  hukum  berkaitan dengan kepastian mengenai letak dan batas- batas  tanah  yang  telah  dilekati  hak dimaksud.  Terkait  itu,  berarti  setiap  hak tanah  dituntut  kepastian  mengenai  subyek, obyek serta pelaksanaan kewenangan haknya. Persoalan jaminan kepastian hukum  hak  tanah  secara  praktis  dikaitkan dengan  persoalan  yang  dapat  dirumuskan ke dalam 2 pertanyaan yaitu: 17 Sejauh mana suatu  hak  tanah  dijamin  tidak  akan dibatalkan?  Dan  Sejauh  mana  pemerintah memberikan  jaminan  perlindungan  kepada setiap  pemegang  hak  dari  gangguan  pihak lain di dalam  menguasai dan menggunakan tanahnya?
Masalah  pertama  dalam  hubungan hukum  adalah  bahwa  kualitas  kepastian hukum  ditentukan  oleh  proses  penentuan hak-hak  mereka.  Negara  tidak  menjamin hak atas tanah secara mutlak, karena sistem
16 Ibid
17 Ibid, h. 75
pendaftaran  tanah  di  Indonesia  dikenal negatif.  Jaminan  keamanan  hukum  di- berikan kepada pemilik tanah yang sebenarnya  serta  pemilik  hak-hak  dasar yang  dimasukkan  dalam  daftar  tanah. Namun,  Piagam  Hak  Tanah  diterbitkan sebagai  bukti  hukum  yang  kuat.  Kecuali jika  oposisi  terbukti,  sertifikat  hak  atas tanah  memiliki  nilai  bukti  yang  sempurna. Keamanan  hukum  hak  atas  tanah  dijamin sepanjang data fisik, hukum dan administrasi  yang  tercantum  dalam  lembar pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  kenyataan yang sebenarnya. 18
Berdasarkan  stelsel  negatif  tersebut, penetapan  suatu  hak  tanah  tergantung sepenuhnya  pada  data  alas  yang  disampai- kan  oleh  pemohon  untuk  memenuhi persyaratan penetapan hak tanahnya apabila data  yang  disampaikan tidak sesuai dengan yang  sebenarnya  maka  hak  tanah  yang diterbitkan  akan  mengandung  cacat  hukum yang  kemudian  hari  hal  ini  dapat  menjadi dasar  bagi  pembatalan  haknya.  Alas  hak merupakan  data  yang  menjadi  dasar  per- timbangan  bagi  penetapan  suatu  hak  tanah. Wujudnya  dapat  berupa  data  fisik,  data yuridis  maupun  data  administratif.  Data fisik adalah data mengenai obyek hak tanah yang  menerangkan  mengenai  letak  dan batas-batas  tanah  serta  penguasaannya. Data  yuridis  adalah  data  yang  menyatakan
18 Ibid, h. 76
adanya hubungan yuridis antara pihak yang memohon  hak  dengan  tanah  yang  dimohon haknya  tersebut.  Jadi  data  yuridis  men- cerminkan hubungan kepemilikan tanahnya. Data  administratif  adalah  data  yang  berupa surat-surat  yang  membuktikan  kebenaran data  fisik  dan  yuridis  tersebut.  Ketiga  jenis data  ini  harus  ada  untuk  keperluan penetapan haknya. 19
Tanah  sangat  berperan  dalam  berbagai kepentingan  masyarakat.  Selain  untuk tempat  tinggal,  juga  untuk  kegiatan berbisnis.  Terkait  itu,  semakin  meningkat kebutuhan  terhadap  dukungan  mengenai kepastian hukum  dalam  bidang pertanahan. Kepastian  ini  berupa  aturan  yang  tertulis dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten  berdasarkan  jiwa  dan  isinya. Selain  itu,  diperlukan  juga  kegiatan pendaftaran  tanah  guna  sebagai  alat  bukti bagi  pemegang  hak  atas  tanah  yang dikuasainya,  serta  untuk  mendapatkan keterangan  yang  diperlukan  terkait  tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan  dilaksanakan  dan  bagi  pemerintah untuk  melaksanakan  kebijakan  pertanahan. Selama  belum  dibuktikan  yang  sebaliknya, data  fisik  dan  data  yuridis  yang  dicantum- kan  pada  sertipikat  harus  diterima  sebagai data  yang  benar,  baik  dalam  perbuatan hukum  sehari-hari  ataupun  dalam  sengketa di  pengadilan,  sepanjang  data  tersebut
19 Ibid
sesuai  dengan  apa  yang  tercantum  dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.  Perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  atas  tanah  umumnya disebabkan karena ketidaktahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya tanda bukti milik. Meskipun secara normatif  telah  diusahakan  oleh  pemerintah dengan  peraturan-peraturan  yang  telah disusun untuk sedapat mungkin melindungi masyarakat atas hukum kepemilikan tanah. 20
Kepemilikan  tanah  oleh  orang  asing yang menikah di Indonesia menjadi sorotan sebagian  besar  anggota  masyarakat.  Ketika seorang  warga  negara  menikah  dengan seorang  warga  negara,  banyak  pertanyaan muncul  tentang  kepemilikan  tanah  dan properti Indonesia. Jika pasangan campuran tidak memiliki perjanjian pranikah, properti itu  akan  menjadi  milik  bersama  dari pasangan  yang  sudah  menikah.  Artinya, WNA  juga  memiliki  setengah  dari  tanah, memaksa WNI yang menikah dengan WNA untuk  mematuhi  aturan.  Disediakan  untuk orang asing. Pengaturan tentang harta benda perkawinan  campuran  sebagai  akibat  dari Undang-undang  Perkawinan  tunduk  pada asas  lex  locic  releaseis.  Hal  ini  karena perkawinan  campuran  adalah  perkawinan antara warga negara Indonesia, atau hukum
20 Faisal, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas  Tanah  dalam  Pembebasan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Ilmiah Rinjani, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017, h. 207
perkawinan, dan diatur dalam pasal 59 ayat 2. 21
Terdapat  beberapa  faktor  yang  mem- pengaruhi upaya perlindungan bagi pemegang  hak atas  tanah,  yaitu: 22 Pertama,
Memahami  mengenai  fungsi  sertifikat tanah.  Pada  umumnya,  masyarakat  tidak mengetahui  fungsi  dari  sertifikat  karena minimnya informasi  yang mereka dapatkan mengenai  pendaftaran  tanah.  Terkai  itu, karena  kurangnya  informasi  tersebut  dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam  pendaftaran  tanah.  Selain  itu, masyarakat  juga  terkadang  hanya  me- mandang  sertifikat  dari  segi  ekonomi  saja seperti hanya untuk menaikkan harga tanah ketika  akan  dijual  dan  dipandang  sertifikat diperlukan  hanya  untuk  keperluan  dalam mengajukan  pinjaman  di  bank  sebagai jaminan.  Kedua,  Biaya  mahal  dalam  pen- daftaran  tanah.  Selain  karena  faktor  infor- masi  yang  akurat  mengenai  pendaftaran tanah,  tingkat  pendidikan  masyarakat  juga berpengaruh  terhadap  kesadarannya  dalam pendaftaran  tanah  yang  dipengaruhi  faktor bahwa  biaya  pendaftaran  tanah  sangat mahal.  Ketiga,  Waktu  yang  lama  dalam mengurus sertifikat. Masyarakat me- nganggap  dalam  pengurusan  sertifikat memerlukan  waktu  yang  lama.  Keempat, Menganggap  bahwa  hak  atas  tanah  yang dimiliki  sudah  sangat  kuat.  Bagi  beberapa
21 Ibid
22 Ibid
masyarakat  yang  tidak  mengetahui  fungsi dari sertifikat menganggap bahwa alat bukti yang sudah dimiliki seperti surat keterangan dari  kepala  desa  atau  camat  sudah  cukup kuat,  terutama  tanah  yang  berasal  dari pewarisan.
Perkawinan  campuran  perlu  mendapat perlindungan  hukum  dari  pemerintah  yaitu berupa  perundang-undangan  yang  berlaku. Perkawinan  campuran  di  atur  dalam  KUH Perdata,  UU  Kewarganegaraan,  UU  Per- kawinan.  KUH  Perdata  tidak  menyatakan secara spesifik mengenai pengertian perkawinan  campuran  karena  dianggap hubungan perkawinan hanya dalam hubungan  perdata  saja.  Terkait  itu,  KUH Perdata  memandang  perkawinan  dari  sisi materi  atau  kebendaan  yang  bersifat duniawi.  Tetapi  jika  melihat  dari  UU  Per- kawinan,  perkawinan  campuran  diartikan yaitu  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang berlainan  karena  berbeda  kewarganegaraan dan  salah  satunya  berkewarganegaraan Indonesia. 23
Seiring  dengan  berkembangnya  tek- nologi dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, mengakibatkan hubungan hukum  tidak  hanya  sebatas  pada  negara nasionalnya  saja  tetapi  telah  menjangkau Internasional.  Sehingga  terjalin  hubungan
23 Justitia  Henryanto  Ghazaly, Kepemilikan  Hak Atas  Tanah  dalam  Perkawinan  Campuran, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, h. 120
hukum  antar  warga  negara,  salah  satunya terkait  perkawinan  campuran.  Akibatnya, hubungan  hukum  tersebut  tunduk  pada hukum yang berbeda. Pada negara Indonesia,  diatur  secara  khusus  mengenai hubungan  hukum  dalam  bidang  perdata bagi  unsur  asing  yaitu  hukum  perdata Internasional  (HPI).  HPI  digunakan  dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang  perdata  yang  terdapat  unsur  asing. Terkait  dengan  perkawinan  campuran  yang merupakan  unsur  asing,  maka  perkawinan tersebut  masuk  dalah  kategori  HPI  yang tidak  hanya  tunduk  pada  UU  Perkawinan. Perkawinan  yang  dilaksanakan  di  luar Indonesia  diatur  dalam  Pasal  56  UU Perkawinan,  sehingga  tata  caranya  tunduk pada  negara  asing  tempat  perkawinan dilaksanakan.  Pada  saat  pasangan  suami istri  tersebut  kembali  ke  Indonesia,  maka pekawinan  tersebut  harus  diakui  telah  sah. Keabsahannya  harus  berdasarkan  pada kaidah  HPI  Indonesia  yang  mengenal ketentuan lex  loci  celebrationis, yaitu keabsahan suatu perkawinan ditentukan dari negara tempat perkawinan dilaksanakan. 24
Apabila  perkawinan  campuran  di- laksanakan  di  Indonesia,  maka  harus mengikuti  prosedur  yang  ada  di  Indonesia berdasarkan  UU  Perkawinan  agar  men- dapatkan  keabsahan.  Sesuai  dengan  kaidah
24 Bayu  Seto  Hardjowahono, Dasar-Dasar  Hukum Perdata  Internasional (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2013), h. 266
locus regit actum, yang menyatakan bahwa perbuatan hukum harus berdasarkan prosedur  negara  dimana  perbuatan  tersebut di-lakukan.  Berdasarkan  Pasal  56  UU Perkawinan,  apabila  perkawinan  yang dilaksanakan  di  luar  Indonesia,  salah  satu nya  adalah  WNI  atau  dua-duanya  adalah WNI,  maka  dalam  waktu  1  tahun  setelah pasangan  tersebut  kembali  ke  Indonesia, harus mendaftarkan perkawinan tersebut ke kantor  pencatatan  sipil  berdasarkan  surat bukti  perkawinan  yang  didapatkan  di  luar negeri. 25
Perkawinan  menyebabkan  terjadinya hubungan  hukum  dan  akibat  hukum. hubungan  yang  terjadi  tidak  hanya  antara suami  dan  istri  tetapi  mengenai  status kewarganegaraannya  serta  mengenai  harta benda  sebelum  dan  sesudah  terjadinya perkawinan.  UU  Kewarganegaraan  mem- berikan  kesempatan  pada  WNI  yang menjadi  pelaku  perkawinan  campuran untuk  memilih  kewarganegaraannya.WNI kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika dalam  waktu  1  tahun  setelah  perkawinan- nya menyatakan untuk melepaskan kewarganegaraan  Indonesianya.  Apabila WNI  ingin  mempertahankan  kewarga- negaraan Indonesia, maka harus mengajukan  surat  pernyataan  mengenai keinginannya  untuk  tetap  menjadi  WNI
25 Ibid
kepada  Pejabat  atau  Perwakilan  Republik Indonesia. 26
Perlindungan  hukum  pemilikan  hak atas  tanah  bagi  WNI  tentunya  harus berdasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945).  Adapun  prinsip  negara hukum  menurut  Philipus  M.  Hadjon  yaitu prinsip perlindungan hukum dimana terdapat  pengakuan  dan  perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber  pada  pancasila.  Adapun  negara yang  berdasarkan  pancasila  memiliki  ciri- ciri  yaitu: 27 a)  Keserasian  hubungan  antara pemerintah  dan  rakyat  berdasarkan  asas kerukunan.  b)  Hubungan  fungsional  yang proporsional  antara  kekuasaan  negara.  c) Penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. d) Menyeimbangkan  antara  hak  dan  ke- wajiban.
Perjanjian kawin merupakan solusi bagi WNI  untuk  melindungi  hartanya  dalam perkawinan  campuran.  Sebagaimana  per- janjian kawin diatur  dalam Pasal 139 KUH Perdata.  Perjanjian  kawin  merupakan  per- janjian  yang  berisi  kesepakatan  antara suami dan istri mengenai harta benda dalam perkawinan.  Tujuannya  untuk  melindungi
26 Ibid
27 Joni  Sudarso, Perlindungan  Hukum  Pemilikan Hak  Atas  Tanah  Bagi  Warga  Masyarakat Pasawaran  di  Kawasan  Pariwisata  Pantai  Teluk Ratai  Kabupaten  Pasawaran  Provinsi  Lampung, Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 5, No. 1, 2019, h.
suami istri agar terhindar dari kerugian atas harta  kekayaan  yang  dimiliki  sebelum  atau sesudah  perkawinan  dan  terhindari  dari percampuran harta. Menurut liliana Tedjosaputro,  perjanjian  kawin  merupakan perjanjian  pra  nikah  yang  dibuat  sebelum dilaksanakannya perkawinan dan perjanjian tersebut  mengikat  kedua  belah  pihak.  Isi perjanjian  tersebut  mengenai  pembagian harta yang meliputi apa yang menjadi milik suami  atau  istri  dan  apa  saja  yang  menjadi tanggungan  suami  atau  istri.  Isi  perjanjian tersebut  dapat  mengenai  harta  bawaan masing-masing agar dapat dibedakan apabila  terjadi  kematian  atau  perceraian diantara keduanya. 28
Perjanjian kawin bersumber pada KUH Perdata,  Undang-Undang  Perkawinan  dan peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Perjanjian  Perkawinan  menurut  KUH Perdata  diatur  dalam  Buku  I  Bab  Ke  VII tentang  perjanjian  perkawinan  dari  Pasal 139 sampai Pasal 14 yang menyatakan pada intinya, adanya perjanjian kawin, suami dan istri  berhak  untuk  menyiapkan  penyim- pangan  dari  suatu  peraturan  perundang- undangan  mengenai  harta  kekayaan,  asal perjanjian  tersebut  tidak  melanggar  susila atau  tata  tertib  umum.  Perjanjian  tidak boleh  mengurangi  hak  kekuasaan  suami.
28 Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Yogyakarta:  Laksbang  Pressindo, 2017), h. 30
Sedangkan,  UU  Perkawinan  lebih  terbuka dan  tidak  memfokuskan  pada  sesuatu  yang bersifat  kebendaan.  Terkait  adanya  UU Perkawinan  dan  aturan  pelaksanaannya, maka  ketentuan  yang  ada  dalam  KUH- Perdata  tidak  berlaku  lagi  sepanjang ketentuan-ketentuan  tersebut  telah  diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut  Pasal  29  Undang-Undang  Per- kawinan,  perjanjian  kawin  dibuat  pada waktu  atau  sebelum  perkawinan  diadakan, calon  suami  istri  atas  kesepakatan  bersama membuat  perjanjian  dalam  bentuk  tertulis yang  kemudian  disahkan  oleh  Pegawai Pencatat Nikah, dimana isi perjanjian kawin tersebut  mengikat  bagi  pihak  ketiga. Perjanjian  pada  umumnya  dapat  berbentuk lisan  dan tertulis.  Salah  satu bentuk  tertulis yaitu  akta  yang  merupakan  pernyataan tertulis yang ditandatangani dan dibuat oleh notaris  yang  digunakan  sebagai  alat  bukti. Adapun  akta  terbagi  menjadi  2  yaitu: 29 pertama,  Akta  otentik,  diatur  dalam  Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang bentuknya  ditentukan  oleh  undang-undang dan  dibuat  dihadapan  pejabat  umum  yang memiliki  kewenangan  untuk  itu.  Akta otentik  adalah  alat  bukti  yang  sempurna, artinya  ketika  seseorang  menjalankan proses hukum dan mengajukan akta otentik, maka  hakim  tidak  bole  memerintahkan
29 Habib  Adjie, Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 8
penambahan alat bukti lain dan hakim harus menerima  dan  menganggap  apa  yang tertulis  pada  akta  adalah  peristiwa  yang sesungguhnya. Kedua, Akta dibawah tangan,  Akta  dibawah  tangan  merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para  pihak  yang  melakukan  perjanjian dengan  materai  cukup  tanpa  perantara pejabat  umum.  Kekuatan  pembuktiannya berlaku  apabila  para  pihak  mengakui keberadaan akta tersebut dan tidak menyangkalinya.
Bentuk akad nikah diatur bahwa semua akad nikah harus dibuat dengan akta notaris sebelum  nikah  karena  ada  ancaman pembatalan  menurut  Pasal  147  KUH- Perdata.  Penandatanganan  akad  nikah  oleh notaris  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa akad  nikah  bersifat  persuasif  dan  bahwa suami  istri  yang  membuat  akad  nikah memiliki  kepastian  hukum  atas  hak  dan kewajiban  mereka  terkait  dengan  harta benda  mereka.  Hal  ini  bertolak  belakang dengan  bentuk  akad  nikah  dalam  Pasal  29 Ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan,  yang mensyaratkan  calon  suami  istri  hanya  me- nandatangani  akad  secara  tertulis  sebelum atau  selama  perkawinan.  Berkaitan  dengan hal tersebut dapat diartikan bahwa pasangan suami  istri  dapat  mengadakan  akad  nikah tanpa  perlu  mengadakan  akad  nikah dihadapan notaris. Seseorang yang
mengadakan  kontrak  dan  tidak  berlaku untuk pihak ketiga. 30
Syarat  sahnya  perjanjian  perkawinan didasarkan  pada  ketentuan  perundang- undangan baik yang secara khusus mengatur  mengenai  perjanjian  perkawinan maupun  syarat  sahnya  perjanjian.  Secara umum,  syarat  sahnya  perjanjian  secara keseluruhan  dapat  digolongkan  menjadi  3 yaitu: 31 Syarat  subyektif,  menyangkut  para pihak  yang  membuag  perjanjian  perkawi- nan  yang  berkaitan  erat  dengan  kecakapan bertindak  para  pihak.  Pasal  1330  KUH Perdata  menentukan  bahwa:  Tak  cakap untuk  membuat  per-janjian  yaitu:  Orang- orang  yang  belum  dewasa,  Mariam  Darus Badrulzaman  menyatakan  bahwa  standar bagi  anak  di  bawah  umur  diatur  dalam Pasal  330  KUHPerdata:  “Di  bawah  umur adalah  mereka  yang  belum  mencapai  umur 21  tahun  dan  belum  kawin.”  Jika  pernika- han  diselesaikan  sebelum  usia  21,  mereka tidak akan kembali ke ketidakdewasaan.
Kedua,  Mereka  yang  ditaruh  di  bawah pengampuan.  Menurut  Pasal  433  KUH Perdata,  orang  yang  diberi  amnesti  adalah orang  dewasa  yang  selalu  jahil,  gila,  atau gelap  dan  boros.  Dalam  hal  ini,  legislatif berpendapat bahwa para pemangku kepentingan tidak dapat memenuhi
30 Ibid
31 J.  Andy  Hartanto, Hukum  Harta  Kekayaan Perkawinan  (Menurut  Burgerlijk  Wetboek  dan Undang-Undang Perkawinan) (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), h. 20
tanggung jawab mereka dan oleh karena itu tidak  dapat  bertindak  untuk  mencapai kesepakatan.  Jika  anak  di  bawah  umur  dan pengampunan telah menandatangani kontrak,  perwakilan  mereka  adalah  orang tua mereka dan pengampunan.
Ketiga, Orang-orang perempuan, dalam hal-hal  yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang  dan  pada  umumnya  semua  orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang  membuat  perjanjian-perjanjian tertentu.  Syarat  ini  mengatur  mengenai bentuk  dan  tata  cara  pembuatan  perjanjian perkawinan sesuai  yang diatur  dalam  KUH Perdata  dan  PP  No  103  Tahun  2015. Pembuatan  perjanjian  perkawinan  ini  harus dibuat  dengan  akta  notaris.  Sedangkan dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  bahwa pembuatan  perjanjian  dibuat  dalam  bentuk tertulis.  Ketentuan  ini  tidak  secara  tegas menyatakan  apakah  akad  dibuat  secara tertulis  dengan  akta  notaris  atau  akad titipan.  Karena  struktur  kontrak  pernikahan yang  sangat  terbatas  dalam  hukum  per- nikahan, banyak orang dan pengacara masih mengadopsi ketentuan KUH Perdata Jerman  ketika  membuat  kontrak  per- nikahan. Tujuan dibuatnya perjanjian pranikah  dalam  bentuk  akta  notaris, perjanjian  pranikah  yang  pertama,  dapat menjadi  alat  bukti  yang  kuat  sepenuhnya jika  terjadi  perselisihan.  Alat  bukti  adalah alat  yang  digunakan  dalam  proses  perdata
untuk  menetapkan  kebenaran  hubungan hukum  yang  diajukan  oleh  penggugat  dan tergugat. 32
Kewenangan  pembuktian  adalah  ke- kuasaan  untuk  memberikan  jaminan  yang wajar  kepada  hakim  kecuali  terdapat  bukti perlawanan  terhadap  penegakan  akibat hukum  oleh  hakim.  Untuk  alat  bukti  yang sempurna,  alat  bukti  tersebut  tidak  perlu lagi  memiliki  alat  bukti  lain,  tetapi  tetap memungkinkan  pihak  lawan  untuk  mem- buktikannya. Akta perkawinan dalam bentuk  akta  notaris  memberikan  kepastian hukum  tentang  hak  dan  kewajiban  para pihak  sebagai  suami  istri  atas  harta bendanya.  Kondisi  ini  terkait  dengan  isi perjanjian  pranikah.  Jika  para  pihak  dalam perkawinan  tidak  mengadakan  kontrak perkawinan  atau  kontrak  pemisahan  harta benda,  ada  komunitas  umum  harta  antara kedua pihak. Para pihak dapat  mengadakan akad  nikah  yang  tidak  boleh  bertentangan dengan  ketertiban  umum  dan  kesusilaan, hukum, agama, atau kesusilaan. 33
Pada  prinsipnya  sifat  pertunangan terbatas  pada  status  harta  perkawinan. Bahkan  jika  pasangan  tidak  secara  ketat mengatur  hal-hal  di  luar  harta  perkawinan. Bahkan jika pasangan tidak secara eksplisit menentukan  hal-hal  selain  harta  per- kawinan, norma-norma agama, adat
32 Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani, Asas-Asas Hukum  Pembuktian  Perdata (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 73
33 Ibid, h. 81
istiadat,  praktik,  dan  hukum  mengikat pihak-pihak  yang  mendirikannya.  Dalam hal  ini  pihak  ketiga  juga  terikat  oleh perjanjian  perkawinan  antara  suami  dan istri,  dengan  ketentuan  hanya  mengenai harta  benda,  hal  ini  di  luar  ketentuan tentang  harta  kedua  pasangan,  pihak  ketiga tidak terikat dengan segala akibatnya. Pihak ketiga juga dapat meminta pembatalan akad nikah  terhadap  segala  isi  atau  ketentuan tertentu yang merugikan pihak ketiga. 34
Karena  hukum  akad  nikah  belum dibatalkan  oleh  kantor  catatan  sipil  atau notaris,  maka  akad  nikah  tidak  mengikat, sehingga  berlaku  asas  suami  istri  dalam perkawinan. Sehubungan dengan itu, berarti pemisahan  barang  atau  barang  bersama  itu terbatas  pada  barang-barang  biasa,  yaitu barang-barang yang  diperoleh  selama perkawinan,  bukan  karena  hadiah  atau warisan.  Ketentuan  perkawinan  dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan pelaksanaannya  dianggap  tidak  lengkap sehingga  menimbulkan  banyak  penafsiran, terutama  mengenai  hakikat  perkawinan, sehingga para pihak merujuk pada ketentuan  lain  yang  berlaku  sebelum undang-undang tentang perkawinan melalui celah hukum, yaitu pasal 66 UU Perkawinan.  Pasal  tersebut  menggunakan metode penafsiran acontratrio, yang menyatakan  bahwa  dengan  berlakunya
34 Irma Bandiyah dan Abraham  Ferry Rosando, Op. Cit, h. 114
Undang-Undang  Perkawinan,  maka  semua ketentuan  yang  berkaitan  dengan  per- kawinan  sebelumnya akan  diterapkan kembali, kecuali yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kehadiran pasal 66 melahirkan  pluralisme  dalam  hukum  per- kawinan  dengan  menghidupkan  kembali aturan-aturan  yang  ada  sebelum  hukum perkawinan. Pasal 66 bersifat rancu, di satu pihak  menghapuskan  ketentuan-ketentuan yang  telah  ada  sebelum  lahirnya  undang- undang perkawinan, tetapi di pihak lain jika tidak  diatur,  hal  ini  juga  menghidupkan kembali  keabsahan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Indonesia.  Ordonansi Perkawinan  dan  Peraturan  Perkawinan Campuran. 35
Penutupan akad nikah menurut undang- undang  dibuat  pada  waktu  sebelum  atau selama  perkawinan  dan  dibuat  secara tertulis  dalam  tulisan  otentik  atau  hanya dipegang  di  tangan.  Ketika  melaksanakan kesepakatan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Perikatan  yang bersangkutan  kemudian  disahkan  oleh register  atau notaris.  Seorang  warga negara yang  ingin  melakukan  perkawinan  cam- puran  dengan  warga  negara  lain  dan  tidak ingin kehilangan hak atas tanahnya, ia harus melakukan  pemisahan  harta,  yaitu  hak  atas tanahnya  dengan  harta  bersama  selama masa perkawinan. . Sehubungan dengan itu,
35 Ibid
untuk  dapat  berpisah  maka  perlu  diadakan suatu  akad  nikah.  Mengenai  adanya  akad nikah,  tidak  ada  percampuran  yang  lumrah dalam perkawinan sehingga suami atau istri menjadi pemilik hartanya sendiri, tidak ada persatuan  di  antara  mereka.  Namun,  bagi warga negara Indonesia yang tetap menikah dengan orang asing tanpa adanya perjanjian pemisahan  harta,  mereka  dapat  melakukan perjanjian  pemisahan  harta  selama  masa perkawinan.  Perjanjian  pemisahan  harta benda  yang  ditandatangani  setelah  per- kawinan ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia dari kehilangan hak atas  tanahnya.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  29  UU  Perkawinan  yang diubah  dengan  Putusan  MK  Nomor 69/PUUXIII/2015. 36
Perjanjian  tentang  pemisahan  harta benda  mulai  berlaku  sejak  perkawinan dilangsungkan,  kecuali  ditentukan  lain dalam  perjanjian  perkawinan  setelah  di- sahkan oleh kantor pendaftaran atau notaris. Setelah perjanjian itu disahkan, isi perjanjian  itu  mengikat  para  pihak  di dalamnya  dan  berlaku  bagi  pihak  ketiga selama  pihak  ketiga  itu  terlibat.  Sejak tanggal pengukuhan oleh pihak ketiga, harta suami-istri  tidak  lagi  diwajibkan  untuk membayar  utang-utang  yang  dibuat  oleh suami-istri  itu,  tetapi  menurut  kesepakatan di  antara  mereka.  Sehubungan  dengan  itu,
36 Ibid, h. 115
sejak  tanggal  pengukuhan,  pihak  ketiga dianggap  telah  mengetahui  adanya  ke- sepakatan  tentang  pembagian  harta  antara suami  dan  istri.  Akan  tetapi,  dalam  hal terjadi  ketidaksetujuan,  hal  itu  tidak  boleh dilakukan sehingga merugikan pihak ketiga yang  beritikad  baik  yang  tidak  mengetahui secara nyata adanya perjanjian itu, misalnya karena  suami  atau  istri  telah  diberitahu tentang hal itu, maka perjanjian perkawinan berlaku  bagi  pihak  ketiga  yang  ber- sangkutan  dan  akan  menimbulkan  akibat hukum bagi pihak ketiga tersebut. 37
Pemerintah  tidak  mengatur  mengenai perlindungan  terhadap  WNI  yang  menikah dengan  WNA  atas  kepemilikan  terhadap hak  atas  tanah.  Tetapi,  WNI  dapat  me- lindungi  hak  atas  tanahnya  dengan  mem- buat  perjanjian  perkawinan mengenai pemisahan harta kekayaan.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perjanji- an  kawin  dapat  dibuat  dalam  perkawinan.
Berdasarkan  putusan  tersebut,  WNI  yang menikah  dengan  WNA  dapat  membuat perjanjian  kawin  ditengah-tengah  per- kawinan  untuk  melindungi  harta  kekayaan- nya.  Adapun  isi  perjanjian  kawin  me- rupakan  kesepakatan  diantara  para  pihak berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak, tetapi  tidak  boleh  melanggar  ketertiban umum,  kesusilaan,  hukum,  dan  agama.
37 Ibid
Syarat  dalam  pembuatan  perjanjian  kawin sama  dengan  perjanjian  pada  umumnya. Perjanjian kawin tersebut harus didaftarkan atau  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama bagi  yang  beragama  muslin  dan  di  Kantor Catatan  Sipil  bagi  penganut  agama  selain muslim.  Perjanjian  kawin  harus  tertuang dalam  akta  notaris  yang  merupakan  alat pembuktian  otentik  yang  memiliki  pem- buktian  sempurna. 38 Hukum  harus  mampu melindungi  hak  atas  tanah  warga  negara Indonesia  yang  menikah  dengan  orang asing. Oleh karena itu harus di- konstruksikan  menurut  prinsip,  kaidah  dan persepsi  hukum  bangsa  Indonesia  yang tidak lain adalah Pancasila. Pada kenyataan- nya,  perlindungan  hukum  di  bidang  real estate  ditentukan  tidak  hanya  oleh  badan hukum,  tetapi  juga  oleh  persepsi  hukum perangkat,  orang-orang  yang  melakukan- nya, dan populasi. 39

## KESIMPULAN
Hukum  harus  mampu  melindungi  hak atas  tanah  warga  negara  Indonesia  yang menikah  dengan  orang  asing.  Oleh  karena itu  harus  dikonstruksikan  menurut  prinsip, kaidah dan persepsi hukum bangsa Indonesia  yang  tidak  lain  adalah  Pancasila. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap
38 Justitia Henryanto Ghazaly, Op. Cit, h. 120
39 Adrian  Sutedi, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan Pendaftarannya (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009),  h. 13
pelaku  perkawinan  campuran  atas  status hak  atas  tanahnya  di  Indonesia  tidak  diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani.  2012. Asas-Asas Hukum Pembuktian
Perdata. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Adrian  Sutedi.  2009. Peralihan  Hak  Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Andy  Hartanto.  2017. Hukum  Harta Kekayaan  Perkawinan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Bayu  Seto  Hardjowahono.  2013. Dasar- Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Habib Adjie. 2015. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama.
J.  Andy  Hartanto.  2012. Hukum  Harta Kekayaan  Perkawinan  (Menurut Burgerlijk  Wetboek  dan  Undang- Undang  Perkawinan). Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2014. Penelitian Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Phillipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia.
Surabaya: Bina Ilmu.
Ridwan  HR.  2011. Hukum  Administrasi Negara  Edisi  Revisi. Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Satjipto  Raharjo.  2000. Ilmu  Hukum.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar
Penelitian  Hukum. Jakarta:  UI Press.
Soetiono.  2014. Rule  of  Law  (Supremasi Hukum). Surakarta:  Magister  Ilmu Hukum  Pasca  Sarjana  Universitas Sebelas Maret.
Sudikno  Mertokusumo.  1993. Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Jurnal :
Faisal, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang  Hak  Atas  Tanah  dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan  Umum, Jurnal  Ilmiah Rinjani, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017.
I  Gede  Wardana  Oka  Sastra  Wiguna,
Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran, Jurnal
Konstruksi  Hukum,  Vol.  1,  No.  1,
2020.
Joni Sudarso, Perlindungan Hukum Pemilikan  Hak  Atas  Tanah  Bagi
Warga  Masyarakat  Pasawaran  di Kawasan  Pariwisata  Pantai  Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran
Provinsi  Lampung, Jurnal  Pakuan Law Review, Vol. 5, No. 1, 2019.
Justitia  Henryanto  Ghazaly, Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan
Campuran, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, September 2019.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Alfian  Andri  Wijaya adalah  mahasiswa Magister  Kenotariatan  di  Fakultas  Hukum Universitas Jember