## HUKUMAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS
PALSU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna)
Eddy Munanda, Dr. Kamaruzzaman, Riadhus Sholihin,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh munandaeddy194@gmail.com; abah.shatilla@gmail.com; riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id

## Abstrac
Fraud using false identities is a criminal offense in the Indonesian legal system. The problem of fraud using  this  has  not  been  sanctioned  or  punished  in  Islamic  law  so  that  it  becomes  something  worth examining, considering that in the national legal system this problem is regulated in Article 378 of the Criminal Code and specifically fraud using false or deceptive identities, moving others to hand over something  to  him,  or  in  order  to  give  debt  or  write  off  receivables.  But  that  does  not  mean  that  in Islamic  law  there  is  no  penalty  for  fraud  using  this  false  identity.  The  research  enrichment  in  this thesis is a review of Islamic law on judges' decisions and considerations (No. 164 / pid.Bna / 2016 / PN Bna) regarding fraud cases using fake identities. The purpose of this study was to determine the review  of  Islamic  criminal  law  against  perpetrators  of  fraudulent  crimes  using  fake  identities.  By using library research methods and using descriptive data, this research is a descriptive analysis that aims to explain data about fraud using fake identities which are then analyzed with theories in Islamic law. The results of the research show that there is a specific and detailed explanation regarding the definition of fraud using fake identity, but in Islamic law there is no penalty for this crime. So see the similarities  with  the  case  of  Baitul  Maal  stamp  fraud  during  the  time  of  Umar  bin  Khattab  who punished  the  perpetrators  with  ta'zir  punishment,  whipping  100  times  and  exiled  a  year.  From  the explanation  above,  it  can  be  concluded  that  the  punishment  for  fraud  perpetrators  using  fake identities is ta'zir punishment.
Keywords: Criminal Law. Fraud, False Identity.Islamic Law

## Abstrak
Penipuan  menggunakan  Identitas  palsu  merupakan  satu  tindak  pidana  dalam  sistem  hukum Indonesia.  Masalah  penipuan  menggunakan  ini  belum  sanksi  atau  hukuman    dalam  hukum Islam  sehingga  menjadi  sesuatu  hal  yang  patut  diteliti,  mengingat  dalam  sistem  hukum nasional  masalah  ini  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  dan  khususnya  penipuan  menggunakan identitas  palsu  atau  tipu  muslihat,  menggerakan  orang  lain  untuk    menyerahkan  barang sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  atau  menghapus  piutang.  Namun  bukan berarti  dalam  hukum  Islam  tidak  ada  hukuman  terhadap  tindak  pidana  penipuan menggunakan  identitans  palsu  ini.  Pertayaan  penelitian  dalam  skripsi  ini  adalah  tinjauan hukum  Islam  terhadap  putusan  dan  pertimbangan  hakim  (No.  164/pid.Bna/2016/PN  Bna) tentang  kasus  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  identitas  palsu.  Tujuan  penelitian  ini untuk  mengetahui  tinjaun  hukum  pidana  Islam  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penipuan dengan  menggunakan  identitas  palsu.  Dengan  menggunakan  metode library  reseacrh dan menggunakan  data-data  deskriptif,  penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis yang  bertujuan untuk  menjelaskan  data  tentang  penipuan  menggunakan  identitas  palsu  yang  kemudian dianalisis dengan teori dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai pengertian penipuan menggunakan identitas palsu ini sudah ada yang spesifik dan
mendetail  mengenai  penipuan  menggunakan  identitas  palsu  ini,  namun  dalam  hukum  Islam belum  terdapat  hukuman  terhadap  tindak  pidana  ini.  Sehingga  melihat  adanya  kesamaan dengan kasus penipuan stempel Baitul Maal pada masa Umar bin Khattab yang menghukum pelakunya  dengan  hukuman ta’zir yakni,  dicambuk  100  kali  dan  diasingkan  setahun.  Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku penipuan  menggunakan identitas palsu adalah hukuman ta’zir .
Kata kunci : Hukum Pidana.Penipuan, Identitas Palsu. Hukum Islam

## PENDAHULUAN
1. Latar belakang masalah
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum rechtsstaat , dan tidak berdasarkan dengan kekuasaan belaka Hal tersebut jelas tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan  serta  kesejahteraan  bagi  seluruh  warga  Negara  yang  tinggal  di  negara  Republik  Indonesia. Belakangan  ini  sering  tergoncangnya  masalah  krisis  moneter  dan  ekonomi  sehingga  banyak masyarakat  yang  mengalami  kerusakan  moral  dan  akhlak  yang  tidak  sesuai  dengan  norma-norma hukum,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyaknya  bermunculan  aksi-aksi  kejahatan  yang  meresahkan masyarakat.  Suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana  pada  umumnya  dilakukan  karena  faktor  kebutuhan ekonomi  yang  relatif    tidak  terpenuhi.  Selain  dari  alasan  tersebut,  suatu tindak  pidana  terjadi  karena dimotivasi  rasa  ingin  memiliki  suatu  benda  milik  orang  lain  dimana  pelaku  tidak  memilikinya.Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana penipuan dengan  menggunakan  identitas  palsu.    Penipuan  merupakan  perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan dalam  hukum  positif.  Dalam  hukum  positif,  penipuan  diatur  pada  KUHP  buku  II  bab  XXV  tentang perbuatan curang. Pasal 378 mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan menguntungkan  diri sendiri atau  orang    lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakan  orang  lain  untuk    menyerahkan  barang sesuatu  kepadanya, atau  supaya  memberi  hutang  atau menghapus  piutang,  diancam  karena  penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 1
Dalam  pasal  tersebut  secara  jelas  diterangkan  bahwa  perbuatan  penipuan  itu  tidak diperbolehkan.  Kejahatan  penipuan  terdapat  dalam  buku  II  Bab  XXV.  Keseluruhan  pasal  pada  Bab XXV  ini  juga  dikenal  dengan bedrog atau  perbuatan  curang.  Bentuk  perbuatan  curang  adalah  pasal 378  KUHP  tentang  penipuan.  Berdasarkan  rumusan  tersebut  diatas  tipu  muslihat,  yang  maksud dengan  tipu  muslihat  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  sedemikian  rupa,  sehingga perbuatan  itu  menimpulkan  kepercayaan  atau  keyakinan  atas  kebenaran  dari  sesuatu  kepada  orang lain.  Jika  tipu  muslihat  ini  bukanlah  ucapan  melaikan  perbuatan  atau  tindakan.  Terhadap  pelakunya
1 R. Sosilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . (Poiteia Bogor: 1995), hlm. 260-261.
pun  dikenai  ancaman  hukuman  berupa  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun.  Perbuatan  ini membawa kerugian khususnya terhadap korban dalam sisi materi.
Contoh kasus  :
Bahwa  ia  terdakwa  memberikan  identitas  palsunya  melalui  pekerjaan,  yang  hebatnya  terdakwa mengaku  dirinya  adalah  sebagai  kepala  pelaksana  tugas  PT.  Jasa  prima  Logistik  Bulok  Aceh  tahun 2015  silam  dan  terdakwa  mempunyai  pekerjan  pergerakan  barang  (beras  bulog)  untuk mendistribusikan  ke  daerah  yang  ada  di  wilayah  Aceh.lalu  terdakwa  berjumpa  dengan  korban mengajak  korban untuk berkerja sama dalam  hal bersangkutan beras bulog  ke seluruh  wilayah  Aceh yang dimana setelah pekerjaan tersebut memperoleh pembagian hasil senilai 4%.
Perbuatan  terdakwa  tersebut  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  pada  pasal  378  Jo  64 ayat (1) KUHP. 2
Dalam  Hukum  Islam  melarang  keras  perbuatan  berbohong,  apalagi  sampai  menimbulkan kerugian  terhadap  orang  lain.  Menipu  merupakan  perbuatan  tercela,  berdosa,  mengganggu kepentingan  orang  lain,  merugikan  diri  orang  lain  dan  bertentangan  dengan  tujuan  syari’at  Islam. Terhadap  para  pelaku  penipuan  tidak  bisa  dibiarkan  begitu  saja  agar  perbuatan  ini  tidak  makin merajalela. Pelaku harus dikenai hukuman yang sesuai atas apa yang dilakukannya guna memberikan efek jera dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lainnya. Di dalam Al-Qur’an Allah Swt melarang keras  perbuatan  memakan  harta  orang  lain  dengan  jalan  bathil,  hal  ini  sebagaimana  yang  dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat al Nisa ayat 29:
ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ِب َبْلا ِلِطا ِإ َت  ْنَأ  َّلَ ضا َرَت  ْنَع ًة َراَجِت  َنوُك
َلَ َو ۚ ْمُكْنِم
اًمي ِح َر ْمُكِب َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ۚ ْمُكَسُفْنَأ اوُلُتْقَت
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama- suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  adalah Maha Penyayang kepadamu” . 3
Dilihat  dari  si  pelaku  lebih  memiliki  potensi  psikis  yaitu  kepandaian,  baik  dalam  kata-kata maupun  dalam  bidang  administrasi.  Dampak  negatif  yang  di  timbulkan,  yaitu  kerugian  dari  pihak korban.  Ditinjau  dari  ruh  syariat  menipu  adalah  membohongi.  Berlaku  dusta  adalah  merupakan  ciri munafik.
2 www. Sipp.pn.bandaaceh.go.id. Kasustindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu . Diakses melalui situs:http://www.sipp.pn-bandaaceh.go.id kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu.
3 QS. An- Nisa’ (4) 29
kepada  orang  munafik  lebih  membahayakan  dari  pada  orang  kafir.  Jika  merampas  dan merampok  harta  hukuman  seperti  orang  kafir  yaitu  hukum  bunuh,  maka  hukuman  terhadap  orang munafik minimal sama dengan hukuman yang di tentukan terhadap perampok. 4
Dalam  konsep  hukum  islam  dikenal  dengan Fiqh  Jinayah .  Didalamnya  terhimpun pembahasan  semua  jenis  pelanggaran  atau  kejahatan  manusia  dengan  berbagai  sasaran,  badan,  jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan. Dalam fiqih jinayah, ada dua  jenis  istilah  penting  yang  terlebih  dulu  harus  dipahami  ialah  pertama  adalah  jinayah  itu  sendiri dan  kedua  adalah  jarimah.  Keduanya  memiliki  arah  yang  sama.  jika  kita  lihat  jinayah  artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat, atau dalam kitab At-Tasyri Al Jina’Al Islamy menjelaskan jinayah  merupakan  nama  bagi  suatu  perbuatan  jelek  seseorang.  Adapun  menurut  istilah  adalah  bagi suatu  perbuatan  yang  di  haramkan  Syara’,  baik  perbuatan  tersebut  mengenai  jiwa,  harta  benda, maupun selain jiwa dalam harta.  Dan jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi secara harfiyah pengertianya sama dengan pengertian jinayah .
Jarimah adalah larangan-larangan Syara’ apabila dikerjakan di ancam dengan had atau ta’zir . Adapun  perbuatan  dosa  atau  perbuatan  salah  yang  berkaitan  dengan  objek  atau  sasaran  barang  dan harta  benda  di  namakan Ghasab .  Seperti  halnya  mengenai  pencurian  dipisahkan  dari  jinayah,  yang hanya membahas kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa anggota badan.  Maka dalam hukum islam di  hukum  yang  berkaitan  denagn  pelanggaran  terhadap  hak  Allah  dan  hak  hamba  yang  tidak ditentukan  dalam  Al-Quran  dan  Hadist  maka  di  hukum  dengan  hukuman ta’zir berfungsi  untuk memberikan  pengajaran  kepada  si  terhukum  dan  sekaligus  mencegahnya  untuk  tidak  mengulangi perbuatan serupa.
Dari tinjauan hukum ta’zir merupakan hukuman yang tidak di tentukan Syara’ . Maka jarimah yang terbesar dan seluruh ditentukan oleh penguasa. Namun, ada sebagian kecil jarimah ta’zir yang di tentukan Syara’ walaupun  dalam  hal  hukuman  diserahkan  kepada  kebijakan  pemerintah.  Bagi jarimahta’zir tidak diperlukan asas legalitas secarah khusus, karena hal tersebut memang sangat tidak mungkin,  bukan  saja  karena  banyaknya jarimah ta’zir hingga  sulit  di  hitung,  melaikan  juga tarimah ta’zir itu sendiri  yang  labil  dan fluktualitaf, bisa berkurang bisa bertambah sesuai  dengan  keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis jarimah ta’zir tidak efektif sebab suatu saat akan berubah.
Pada ayat An-Nisa’: 29 tersebut, sangatlah jelas bahwa perbuatan memakan  harta orang lain dengan  jalan  batil  itu  tidak  diperbolehkan.  Memakan  harta  orang  dengan  jalan  batil,  salah  satunya dengan menggunakan tipu daya (penipuan). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas.
Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam jarimah ta’zir . Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya  serendahnya  harus  mampu  memberikan  dampat preventive dan represif .  Dan  ulama
4 Zainuddin Ali,M.A. Hukum Pidana Islam, (Jakarta: sirna Grafika,2012), hlm. 120.
Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta’zir boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan. 5
Penulis  merasa  tertarik  untuk    mengkaji  masalah  penipuan  berikut  sanksinya  dalam  sudut pandang  hukuman  bagi  penipuan  dengan  menggunakan  identitas  paslu  di  tinjau  dari  hukum  Islam. Bagaimana  hukum  Islam  memberikan  sanksi  atau  hukum  yang  pantas  untuk  pelaku  tersebut  melihat ini adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain karena hanya untuk dirinya sendiri, lepas dari itu  penulis  juga  ingin  meninjau  bagaimana  hukaman    yang  pantas  untuk  si  pelaku,    dan  agar memberikan  si  pelaku  hukuman  atas  tindakanya  sehingga  juga  memberikan  pembelajaran  kepada masyarat  untuk  sekali-kali  tidak  melakukan  penipuan  dalam  hal  apapun  untuk  melakukan  kejahatan yang merugikan orang lain.

## Pembahasan

## 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya
Tindak  pidana  penipuan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  adalah dengan  menggunakan  identitas  palsu.  Cara  ini  biasanya  digunakan  untuk  menipu  atau mengelabuhi  orang-orang  yang  faktor  ekonominya  sangat  kurang  ataupun  orang-orang  yang memiliki  kebutuhan  mendesak  seperti  lahan  pekerjaan.  Karena  lebih  mudah  untuk  membuat orang-orang  percaya  dengan  pelaku  dimana  dia  berkedok  sebagai  pejabat  ataupun  instansi  yang mempunyai wewenang atas suatu pekerjaan.
Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak  pidana”  sebagai  terjemahan  dari  “ strafbaarfeit ”  tanpa  memberikan  sesuatu  penjelasan mengenai  apa  yang  sebenarnya  dimaksud  dengan  perkataan  “tindak  pidana”  tersebut.  Secara harfiah  perkataan  “tindak  pidana”  dapat  diterjemahkan  sebagai  “sebagian  dari  suatu  kenyataan yang dapat dihukum”.
Dalam buku Pelajaran Hukum Pidana istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal  dalam  hukum  pidana  Belanda  yaitu  “ strafbaar feit “ , tetapi  tidak  ada  penjelasan  tentang apa  yang  dimaksud  dengan  strafbaar  feit  itu.  Karena  itu  para  ahli  hukum  berusaha  memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat. 6
Istilah  “ strafbaar  feit ”  dengan  perbuatan  pidana.  Menurut  pendapat  beliau  istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 7
5 Ahmad Dzajuli, Fiqh Jinayah, Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam , (Jakrta: Raja Grafindo Perseda, 2000), Hlm. 198.
6 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.
7 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , (Jakarta timur,Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.
tindak  pidana  sebagai  suatu  perbuatan handeling yang  diancam  dengan  pidana  oleh undang-undang  bertentangan  dengan  hukum onrechtmatig dilakukan  dengan  kesalahan schuld oleh  seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab.  Rumusan  pengertian  tindak  pidana  dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi: 8
a. Diancam dengan pidana oleh hukum
b. Bertentangan dengan hukum
c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan schuld
d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
Dalam  perundang-undangan  formal  Indonesia,  istilah  “perisitiwa  pidana”  pernah digunakan  secara  resmi  dalam  UUDS  1950,  yakni  dalam  Pasal  14  (1).  Secara  substansif, pengertian  dari  istilah  “peristiwa  pidana”  lebih  menunjuk  kepada  suatu  kejadian  yang  dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. 9
Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : 10
“Tindak pidana adalah perbuatan yang  oleh aturan hukum  dilarang  dan  diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya  dilarang  oleh  hukum)  dan  perbuatan  yang  bersifat  pasif  (tidak  berbuat  sesuatu  yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”
Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu  muslihat  untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan  dan  telah  merugikan  orang  lain  secara melawan hukum, maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur KUHP Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan.
Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara  maksimum  empat tahun tanpa alternatif  denda.  Jadi,  delik  penipuan  dipandang  lebih  berat  dari  pada  delik  penggelapan  karena pada  delik  penggelapan  ada  alternatif  denda.  Oleh  karena  itu,  penuntut  umum  yang  menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan  primair,  sedangkan  dakwaan  subsidair  adalah  penggelapan.  Menurut  Cleiren  bahwa tindak  pidana  penipuan  adalah  tindak  pidana  dengan  adanya  akibat (gevolgsdelicten dan  tindak pidana berbuat gedragsdelicten atau delik komisi. 11
Kejahatan  penipuan  dimuat  dalam  Bab  XXV  Buku  II  KUHP,  dari  Pasal  378  sampai dengan  Pasal  394.  Bab  ini  disebut  sebagai bedrog yang  oleh  banyak  ahli  diterjemahkan  sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang.
8 Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 160.
9 Wirjono  Prodjodikiro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  (Bandung:  Refika  Aditama,  2003), hlm. 33.
10 Teguh prasetyo, hukum pidana edisi revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 49.
11 Andi  Hamzah, Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP ,  (Jakarta,  Sinar  Grafika, 2010), hlm. 112.
Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV  ini  disebut dengan penipuan, oleh  karena  dalam  semua  tindak  pidana  tersebut  terdapat  perbuatan-perbuatan  yang  bersifat menipu atau membohongi orang lain. Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:
“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan  hak,  baik  dengan  memakai  nama  palsu,  baik  dengan  akal  dan  tipu  muslihat maupun  dengan  karangan-karangan  perkataan  bohong,  membujuk  orang  supaya memberikan  suatu  barang,  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  dihukum  karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun .” 12
Berdasarkan  unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan  yang  terkandung  dalam  rumusan  Pasal 378 KUHP di atas, bahwa :
1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk.
2. Menyerahkan  (afgifte)  suatu  barang  atau  supaya  membuat  suatu  hutang  atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara- cara :
a. Memakai nama palsu.
b. Memakai kedudukan palsu.
c. Memakai tipu muslihat.
d. Memakai rangkaian kata-kata bohong.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri.
4. sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.
Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa : 13
1. Menggunakan  nama  palsu  adalah  nama  yang  berlainan  dengan  nama  yang sebenarnya,  meskipun  perbedaan  itu  tampak  kecil,  misalnya  orang  yang  sebenarnya bernama Kamal, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui  bahwa  hanya  kepada  orang  yang  bernama  Akmal  orang  akan  percaya untuk  memberikan  suatu  barang.  Supaya  ia  mendapatkan  barang  itu,  maka  ia memalsukan  namanya  dari  Kamal  menjadi  Akmal.  Akan  tetapi  kalau  sipenipu  itu menggunakan  nama  orang  lain  yang  sama  dengan  namanya  sendiri,  maka  ia  tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.
2. Menggunkan  kedudukan  palsu.  seseorang  yang  dapat  dipersalahkan  menipu  dengan menggunakan  kedudukan  palsu,  misalnya  :  A  menggunakan  kedudukan  sebagai pengusaha dari perusahaan B, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian  mendatangi
12 Satjipto Raharjo, 2006. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam, Citra Aditya,Bandung.hlm.29
13 KUHP Pasal 378 mengenai penipuan.
sebuah  toko  untuk  memesan  pada  toko  tersebut,  dengan  mengatakan  bahwa  ia  A disuruh  oleh  majikannya  untuk  mengambil  barang-barang  itu.  Jika  toko  itu menyerahkan barang-barang itu kepada A yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan B,  sedangkan  toko  itu  tidak  mengetahuinya,  bahwa  A  dapat  dipersalahkan  setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Menggunakan tipu muslihat. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan- perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan  itu dapat mengelabui orang  yang biasanya hati- hati.
4. Menggunakan  kata-kata  dusta atau  kebohongan.  yang  dimaksud  kata-kata  dusta atau kebohongan  adalah  rangkaian  kata-kata  itu  harus  sedemikian  rupa  berbelit-belitnya sehingga  merupakan  suatu  atau  seluruhnya  yang  nampaknya  seperti  benar  dan  tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu  harus  sedemikian  rupa, sehingga  orang  yang  mempunyai  taraf  pengetahuan  yang umum (wajar) dapat dikelabui.
Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang di tipu itu. Tiap-tiap kejahatan  harus  dipertimbangkan  dan  harus  dibuktikan,  bahwa  tipu  muslihat  yang  digunakan  adalah begitu  menyerupai  kebenaran,  sehingga  dapat  dimengerti  bahwa  orang  yang  ditipu  sempat  percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan.
Bohong  itu  harus  disertai  tipu  muslihat  atau  susunan  belit  dusta,  sehingga  orang  percaya kepada  cerita  atau  kata-kata  bohong  itu.  Berdasarkan  semua  pendapat  yang  telah  dikemukakan tersebut  di  atas,  maka  seseorang  baru  dapat  dikatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  penipuan sebagai  mana  dimaksud  dalam  Pasal  378  KUHP,  apabila  unsur-unsur  yang  disebut  di  dalam  pasal tersebut  telah  terpenuhi,  maka  pelaku  tindak  pidana  penipuan  tersebut  dapat  dijatuhi  pidana  sesuai perbutannya.

## 3. Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam
Pemidanaan  dalam  istilah  Bahasa  Arab  sering  disebut ‘uqubah ,  yaitu  bentuk  balasan  bagi seseorang  atas  perbuatannya  yang  melanggar  ketentuan  syara’  yang  ditetapkan  oleh  Allah  dan RasulNya  untuk  kemaslahatan  manusia. 14 Tujuan  dari  adanya  pemidanaan  dalam  syari’at  Islam merupakan  realisasi  dari  tujuan  Hukum  Islam  itu  sendiri,  yakni  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.  Definisi  lain  menyebutkan  bahwa  pemidanaan  adalah  suatu  penderitaan  yang
14 A. Rahman Ritonga, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997), hlm.1871.
dibebankankepada  seseorang  akibat  perbuatannya  melanggar  aturan. 15 Pemidanaan  dengan  hukuman tertentu  dimaksudkan  untuk  mendatangkan  kemaslahatan  umat  dan  mencegah  kedzaliman  atau kemadlaratan. 16
Ketika  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  individu,  menjaga  masyarakat,  dan memelihara  kehidupan  mereka,  pemidanaan  wajib  berdiri  diatas  suatu  nilai  dasar  yang  dapat mewujudkan  tujuan-tujuan  tersebut  supaya  pemidanaan  dapat  memenuhi  tugas  yang  seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :
a. Pemidanaan  yang  dijatuhkan  dapatmencegah  semua  orang  untuk  melakukan  tindak  pidana, sebelum  tindak  pidana  itu  terjadi.  Apabila  tindak  pidana  itu  telah  terjadi,  pemidanaan  itu untuk  mendidik pelaku tindak pidana dan  mencegah  orang lain untuk  meniru atau mengikuti perbuatan  pelaku  tindak  pidana.  Atas  dasar  ini,  sebagian  fuqaha  (ahli  Hukum  Islam) mengartikan  pemidanaan  sebagai  suatu  pencegah  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  dan pencegahan  bagi  anggota  masyarakat  yang  lain  setelah  dijatuhkannya  pemidanaan,  juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pemidanaan tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku. 17
b. Batasan  pemidanaan  adalah  untuk  kebutuhan  dan  kemaslahatan  masyarakat.  Apabila kemaslahatan  masyarakat  menuntut  pemidanaan  diperberat,  maka  pemidanaan  diperberat. Demikian  pula,  sebaliknya  apabila  kemaslahatan  masyarakat  menuntut  pemidanaan diperingan,  maka  pemidanaan  diperingan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemidanaan  tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum. 18
c. Apabila untuk  memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku  dituntut untuk dibunuh  atau  kejahatannya  dicegah  dari  masyarakat,  pemidanaan  yang  harus  dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik. 19
d. Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat  adalah  pemidanaan  yang  harus  disyariatkan.  Karena  itu  tidak  boleh  membatasi dengan hanya menerapkan pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lainnya.
e. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai  perbaikan  dirinya.  Semua  pemidanaan  dengan  berbagai  bentuknya,  adalah pendidikan,  perbaikan,  dan  pencegahan  yang  saling  berbeda  sesuai  dengan  perbedaan  tindak pidana.  Pemidanaan  disyariatkan  sebagai  kasih  sayang  (rahmat)  dan  kebaikan  dari  Allah terhadap hambaNya. 20
15 Abd. Al-Qadir Awdah, al-Tasyri’ al-Jina’I al-Islam i, (Bairut: Daral-Fikr, t.t), hlm. 214.
16 M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Bulan Bintang,1975),  hlm. 177.
17 Ibnu Hammam, Syarah Fath al Qadir , Jilid IV, tt. hlm. 112.
18 Al Mawardi, al Ahkam al Sultaniyyah, al Sa’adah dan al Wathan , cet. I, tt.)hlm. 206
19 Syaraf al Din Musa al Hajjawiy, al Iqna’ , (Penerbit : al Misriyyah, cet. I, jilid IV, tt), hlm. 271-272
20 Ibnu Taimiyah, al Ikhtibarat al Ilmiyah , (Kurdistan, tt. ), hlm. 171
Sehingga  prinsip  dasar  untuk  mencapai  tujuan  dari  adanya  pemidanaan  tersebut  diatas,  dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:
1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh  bentuk  hukuman  harus  dapat  menjamin  dan  mencapai  kemaslahatan  pribadi  dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. 21
Dalam  masalah  tindak  pidana criminal  act ,  terdapat  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan merupakan  satu  mata  rantai  yang  tidak  akan  pernah  terputus,  yaitu  tindak  pidana  dan  pemidanaan. Suatu  bentuk  perintah  dan  larangan  saja  tidaklah  cukup  untuk  mendorong  seseorang  meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa pemidanaan bagi siapa saja yang melanggarnya. 22
Pemidanaan  dalam  kajian  Hukum  Pidana  Islam fiqh  jinayah dikelompokkan  dalam  beberapa jenis, yaitu:
1. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
a.  Pidana  pokok,  yaitu  pemidanaanvyang  diterapkan  secara  definitif,  artinya  hakim hanya  menerapkan  sesuai  apa  yang  telah  ditentukan  oleh nash .  Dalam fiqh  jinayah pemidanaan ini disebut sebagai jarimah hudud .
b.  Pidana  pengganti,  pemidanaan  yang  diterapkan  sebagai  pengganti  karena  pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya qishash diganti dengan diyat , dan diyat diganti dengan dimaafkan.
c.  Pidana  tambahan,  yaitu  pemidanaan  yang  menyertai  pidana  pokok  tanpa  adanya keputusan  hakim  tersendiri.  Misalnya  bagi  pelaku qazaf (menuduh  berzina)  diberlakukan pemidanaan  berupa  hilangnya  hak  persaksian  dirinya,  dan  hilangnya  hak  pewarisan  bagi pelaku pembunuhan.
d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok  dengan  melalui keputusan hakim secara  tersendiri.  Pidana  pelengkap  sejalan  dengan  pidana  tambahan  karena  keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok.  Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana  pelengkap  adalah  pidana  tambahan  tidak  memerlukan  adanya  putusan  hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.
21 A. Rahman Ritonga , dkk., Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997).  hlm. 1872
22 Abdul Salam, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam) , (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 52
2.  Pemidanaan  dilihat  dari  kewenangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara.  Dalam  hal  ini  ada  dua macam :
a.  Pemidanaan  yang  bersifat  terbatas,  yakni  ketentuan  pidana  yang  ditetapkan  secara  pasti oleh  nash,  atau  dengan  kata  lain,  tidak  ada  batas  tertinggi  dan  terendah.Misalnya  hukuman  dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
b. Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih.
3. Pemidanaan dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:
a. Pemidanaan fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
b. Pemidanaan yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
c. Pemidanaan benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta. 23
Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling  utama  adalah  pada  “bentuk  pemidanaan”  yang  akan  dibebankan  kepada  setiap  pelaku  tindak pidana.  Dengan  demikian,  pembahasan  tentang  rekonstruksi  pemidanaan  sesungguhnya  merupakan langkah yang sangat strategis untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu termasuk Hukum Pidana  Islam.  Pada  kenyatannya  aplikasi  suatu  sistem  pidana  apapun  tidak  akan  mungkin  dapat dijustifikasi  tanpa  suatu  kejelasan  bahwa  teori  yang  dibangun  di  dalamnya  dapat  memenuhi  tujuan dari sistem pidana itu sendiri.
Sebagai langkah awal untuk memahami bangunan filosofis sistem hukum pidana Islam, maka terlebih  dahulu  akan  dijelaskan  tentang  teori  pemidanaan  yang  dibangun  didalam  Hukum  Pidana Islam, disamping sekedar membandingkannya dengan sistem hukum pidana Barat sebagai alat untuk mempertajam  analisa.  Berbeda  dengan  sistem  hukum  pidana  Barat  yang  mendasarkan  dan menjustifikasi  teori  pemidanaannya  pada  pandangan  tentang  utilitas  sosial social  utility ,  maka  teori pemidanaan dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan  di  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasul  Muhammad.  Permasalahannya  adalah  bahwa  pada tataran  praktisnya  baik  Al-Qur’an  maupun  Sunnah  Nabi  sesungguhnya  hanya  mengandung  sebagian kecil teori mengenai hal ini.

## 4. Rekonstruksi Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam
Sebagian  besar  kalangan  ahli  hukum  pidana  Islam  yang  masih  cenderung  untuk  memahami sumber teks agama secara tekstual. Dalam hal-hal yang sudah diatur secara transparan oleh Al-Qur’an dan Hadis Nabi, mereka masih belum berani mempertanyakan kemungkinan untuk menyelisihi aturan tersebut  dengan  alas  anlebih  memegangi  aspek  tekstualnya.  Oleh  karena  itu,  walaupun  mereka percaya pada kaidah: alhukmu yadurru ma’a‘illatihi wujudan wa ‘adaman (hukum berdasarkan alasan
23 Marsum, 1988, Hukum Pidana Islam , (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), hlm. 126. Lihat juga dalam Makhrus Munajat, 2008 Hukum Pidana Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga), hlm. 116-117. Dan lihat juga dalam Jazuli,1997, FiqhJinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam , (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 24.
hukumnya  (legal  reasoning)  yang  tampak  atau  tidak),  dan taghayyiril  ahkam  bi  tagayyiril  amkan walazman (perubahan hukum  dipengaruhi ruang dan  waktu) tetapi pada tataran praktisnya kaidah ini hanya berjalan pada hal-hal yang non-eksplisit dalam kedua sumber teks tersebut.
Dalam  hal  hukum  pidana,  kenyataan  epistemologis  ini  tampak  kentara  sekali  di  mana  para ulama senantiasa mengemukakan argumen religiousidealism (bahwa semua bentuk pemidanaan yang dikemukakan Al-Qur’an dan hadis Nabi tidak dapat dirubah karena semata-mata aturan dari Tuhan) di setiap  ada  usaha-usaha  untuk  mereinterpretasi  bangunan  sistem  Hukum  Pidana  Islam  tersebut. Namun  begitu,  kecenderungan  ke  arah  rekonstruksi  hukum  pidana  Islam  senantiasa  muncul. Kecenderungan  semacam  ini  dirasakan  sangat  relevan  terutama  dalam  rangka  penghadapan  antara Islam dan tatanan dunia baru sekarang ini. Untuk itulah gagasan para pemikir Islam modern semacam Abdullahi  Ahmed  an-Na’im sangat  perlu  untuk  mendapat  respon  intelektual  yang  positif.  Apa  yang diinginkan  oleh  An-Na’im,  misalnya,  sebenarnya  adalah  memformat  ulang  bangunan  hukum  Islam disesuaikan  dengan  lingkungan  masyarakat  modern  yang  plural  dan  terdiri  dari  berbagai  nilai  kultur yang  dianut.  Dan  hal  ini,  menurut  An-Na’im,  hanya  bisa  dicapai  bila  umat  Islam  siap  untuk mendesakralisasi (melakukan tafsir ulang terhadap sumber hukum tekstual)  hukum pidana Islam dan membawanya  sesuai  dengan  alur  sejarah  manusia  itu  sendiri,  bukan  malah  melepaskannya  dari dimensi ruang dan waktu sejarah peradaban umat manusia, untuk mewujudkan cita hukum Islam yang secara  filsafati  terkandung  dalam maqasid  al  syariah yakni  kemaslahatan  atau  rahmat  bagi  alam semesta ( rahmatan lil ‘alamin ).

## 5. Dasar hukum penipuan dalam hukum Islam
Dalam  hukum  perkembangan  hukum  Islam,  belum  ada  aturan  khusus  tentang  penipuan menggunakan  identitas palsu tersebut, namun ada contoh  kasus pada masa sahabat dahulu  yang bisa dijadikan  sebagai  dasar  dan  contoh  bahwa  tindak  pidana  penipuan  dengan  menggunakan  pemalsuan sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadinya kasus tentang Mu’an bin Zaidah yang melakukan penipuan dengan menggukan pemalsuan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi malam dan mengambilnya, kasus ini di dengar oleh  Umar  bin  Khatab  maka  memukulnya  seratus  kali  dan  memenjarakannya,  lalu  dimarahi  dan  di pukuli seratus kali lagi, dimarahi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian diasingkan.
Dari contoh di atas ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Seperti hadis Rasullah di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam dalam hal jual beli.
ب اصا تل انف اهيف م اعط ةربص ىلع رم ملسو هيلع الله لص الله لوسر نا ةريره يب ا نع لب هع لاقف لا م ا
اذه
ك مامعطلا قوف هتلعج لافا لاق لله لوسر ايءامسلا هتباصا لاق ؟ مامعطلا بح اص اي اري ي ا هاري ه

## سانل

## )ملسم هاور( ينم سيلف شغ نم ؟
Artinya : “ Dari Abu Hurairah ra, berkata : “ pada suatu ketika Rasullah melewati tumpukan makanan  (  dipasar)”,  lalu  beliau  memasukkan  tangganya  kedalam  tumpukan  itu  setelah kembali,  ternyata  jari-jari  beliau  basah.  Lalu  beliau  bertanya  “kenapa  begini  hai  penjual makanan?”  “jawabanya”  kena  hujan  ya  Rasullah  “  sabda  beliau”,  mengapa  tidak  ditaruh  di atas yang basah supaya di lihat orang  siapa yang  menipu tidak termasuk golonganku” (H.R. Muslim). 24
دحو ح شمعلَ ا انث دح اق عيك و و ةي اعم وب ا انث دح ريمن نب لله ا دبع دمحم انث دح انث ا بي رك وب انث دح
ملسو هيلع لله ا لص لله لوسر لاق : لاق اللهدبع نع قيقش نع شمعلَا انث دحو اعم وب ا كيلع
صلاب م د ق
نع بتكي ىتح قدصي لجرلا لا زي امو ةنجلا ىلا ي دهي ربلا نا و ربل ىلا ي دهي دصل ناف الله د اقيدص
ازي امو رانلا ىلا دهي روفجلا ناو وجفلا ىلا ي دهي بذكلا ناف بذكلاو بذكلاو مك اياو رلا ل بنكي لج
)ملسم هاور( اباذك الله دنع بذكل اي ىتح بذكلا ى رحتيو
Artinya  : telah  menceritakan  Muhammad  bin  Abdillah  bin  Numair  telah  menceritakan  abu Mu’awiyah  dan  Waqi’  kedunya  berkata  A’masy  dan  Abu  kami,  A’masy  menceritakan  dari Abdillah  ra.  Berkata  Rasullah  bersabda  :  “  hendaklah  kamu  berlaku  jujur  membimbimng kepada  kebajikan,  dan  kebajikan  membawa  kesurga.  Seseorang  yang  senantiasa  berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia di catat Allah sebagai “ shadiq” dan hindarilah olehmu dusta kerena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan,  dan  kejahatan  membawa  ke  neraka.  Seseorang  yang  senantiasa  berdusta  dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR.Muslim). 25
Di  dalam  al-Quran  terdapat  sejumlah  ayat  yang  melarang  dengan  tegas  untuk  tidak  berbuat dusta  ( al-Kidzb ).  Secara  epitimologis,  ( al-Kidzb )  difahami  sebagai  lawan  dari  al-Shidiq.  Ungkapan dusta  di  dalam  ayat-ayat  tersebut  sering  ditunjukkan  kepada  orang  kafir,  karena  tidak  membenarkan wahyu  Allah,  bahkan  mereka  sering  ungkapan  tanding  dalam  rangka  menustakan  ayat.  Dalam  surat Al-Nahl ayat 116 Allah berfirman :
24 Muhammad Rawas Qal’ahji, Eksiklopedia Fiqh Umar bin Khatab , (Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Perseda, 1999),hlm.265.
25 Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiri al-Naisaburi (al-Muslim), Shahih al Muslim (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Juz8, hlm.29.
َح اَذ ََٰه َو ٌل َلاَح اَذََٰه  َبِذَكْلا ُمُكُتَنِسْلَأ  ُف ِصَت اَمِل اوُلوُقَت  َلَ َو ٌما َر َتْفَتِل َِّاللَّ ىَلَع او ُر َنيِذَّلا  َّنِإ ۚ  َبِذَكْلا
ىَلَع  َنو ُرَتْفَي

## َنوُحِلْفُي  َلَ  َبِذَكْلا ِ َّاللَّ
Artinya: Dan  janganlah  kamu  mengatakan  terhadap  apa  yang  di  sebut-sebut  oleh  lidahmu secara  Dusta  “Ini  halal  dan  haram”,  untuk  mengada-adakan  kebohongan  terhadap  Allah. Sesungguhnya  orang-orang  yang  mengadakan  kebohongan  terhadap  Allah  Tiadalah beruntung.
Berdasarkan adanya kesesuian antara tindak pidana penipuan dengan  menggunakan  identitas palsu  dengan  jarimah  penipuan  dengan  menngunakan  pemalsuan  tanda  tangan  dan  stempel,  maka tindakan  Khalifah  Umar  ibn  al-Khatab  yang  pernah  memberikan  hukuman  terhadap  Mu’an  ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Baitul Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut. 26 karena  tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah  Umar  ibn  Al-Khatab  terhadap  pelaku  pemalsuan  tersebut  menunjukkan  bahwa,  setiap perbuatan  memalsukan  adalah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang    karena  termasuk  ke  dalam perbuatan  dusta,  penipuan,  dan  pengelabuan.  Sedangkan  menipu  dan  mengelabui  merupakan perbuatan  zhalim  yang  dapat  merugikan  bahkan  dapat  mencelakan  orang  lain,  karena  zalim  adalam perbuatan menganiaya.

## 6. Sanski Bagi penipuan dalam Hukum Islam
Hukum  pidana  Islam  adalah  membicarakan  tentang  satu  persatu  perbuatan  beserta  unsur- unsurnya  yang  berbentuk  jarimah,  jarimah  tersebut  dibagi  menjadi  tiga  golongan,  yaitu  golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan diancam  dengan  hukuman  qishas  dan  diyat,  dan  golongan  ta’zir  yaitu  golongan  diancam  dengan hukuman ta’zir. 27
Jarimah  hudud  terbagi  menjadi  tujuh  macam  jarimah,  antara  lain;  Jarimah  zina  dan  Jarimah qadzaf, jarimah syar  al-khamr dan  jarimah  pencurian,  Jarimah hirabah ,  Jarimah riddah dan  jarimah pemberonkan. Sedangkan jarimah qisas dan diyat hanya terbagi dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan. 28
Selain  dari  kedua  jarimah  tersebut  termasuk  dalam  golongan  ta’zir.  Jarimah-jarimah  ta’zir tidak  ditentukan  satu  persatunya,  sebab  penentuan  macam-macam  jarimah  diserahkan  kepada penguasa  negara  pada  suatu  masa,  dengan  di  sesuaikan  kepada  kepentingan  yang  ada  waktu  itu. Pengertian  ta’zir  menurut  bahasa  adalah  menolak  dan  mencegah,  sedangkan  menurut  istilah  adalah
26 A.H.Dzajuli, Fiqh Jinayat , (Jakarta: Raja Grafindo perseda, 1996), hlm.205
27 Ahmad Wardi Muslich, Hukum pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.
28 Ibid. , hlm. 11.
hukuman-hukuman  yang  ketentuan  hukumnya  tidak  terdapat  dalam  nash  syariat  secara  jelas  dan  di serahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim. 29
Adapun  mengenai  jarimah ta’zir, dilihat dari segi sifatnya terbagi  kepada tiga bagian, yakni ta’zir kareana telah melakukan maksiat, ta’zir karena telah melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum,  dan ta’zir karena melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta’zir dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :
1. Golongan  jarimah  ta’zir  yang  berasal  dari  jarimah-jarimah  hudud  dan  qisas,  akan  tetapi syarat-syarat  tidak  terpenuhi  atau  terdapat  syubhat,              seperti  pencurian  yang  tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. Golongan  jarimah ta’zir yang  jenisnya  terdapat  dalam  nash  syara,  akan  tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau tim bangan.
3. Golongan  jarimah ta’zir yang  jenisnya  dan  hukumannya  belum  ditentukan  oleh  syara’.
Dalam  hal  ini  sepenuhnya  diserahkan  sepenuhnya  kepada  Ulil  Amri  untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.
Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul hukum pidana  Islam, membagi jarimah ta’zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu 30 :
1. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan.
3. Jarimah ta’zir yang  berkaitan  dengan  kejahatan  terhadap  kehormatan  dan  kerusakan akhlak
4. Jarimah yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah yang berkaitan dengan kemaslatan individu
6. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum.
Lebih  lanjut  lagi,  pada  jarimah ta’zir berkaitan  dengan  kemaslahatan  umum,  beliau  membaginya kepada beberapa kelompok yaitu 31 :
a. Jarimah yang mengganggu keaman Negara/perintah, seperti spiones dan kudeta.
b. Jarimah suap.
c. Tindakan  melampaui  batas  dari  pegawai/pejabat  menjalankan  kewajiban.  Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewengan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
29 Muhammad Abu Zahrah, AlJarimah Wal “Uqubat Fi al-Fiqh Al-Islami ,” (Kairo : Dar Al-Fikri Al- Arabi, 1998), hlm.57.
30 Ahmad Wardi Muslich, hukum pidana Islam, (Jakrta: Sinar Grafika, 2005), hlm.255.
31 Ibid , hlm. 256.
e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti petugas pajak, penghinanaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
g. Kejahatan  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  seperti  penimbuhan  bahan-bahan  pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikan harga dengan semana-mena.
Di  dalam  hukum  Islam  belum  ada  pembahasan  secara  khusus  mengenai  penipuan dengan  menggunakan  identitas.  Akan  tetapi,  terlihat  adanya  kesesuaian  antara  jarimah penipuan tanda tangan pemalsuan stempel dengan tersebut, mengingat tindak pidana penipuan menggunakan  identitas  palsu  ini  baik  jenis  maupun  hukumannya  tidak  disebutkan  di  dalam nash syara’ secara jelas.
Sebagaimana  uraian  sebelumnya  bahwa,  di  dalam  hukum  Islam,  pembahasan  secra khusus  dan  jelas  mengenai  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  identitas  palsu  ini  belum ditemukan,  akan  tetapi  bukan  berarti  tidak  ada  ketentuan  yang  bisa  dijadiakan  landasan larangan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu ini, mengingat hukum  islam  adalah  hukum  yang  dibangun  berdasarkan  pemahaman  manusia  atas  nash  al- Quran maupun as-sunnah, untuik mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal relevan pada setiap zaman, dan makan (ruang) manusia. 32
Telah  ditemukan  sebelumnya  bahwa  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  ijazah palsu  digolongkan  kedalam  jarimah  ta’zir,  karena  berdasarkan  kesesuaian  dengan  jarimah penipuan stempel Bait Maal. Oleh karenanya terhadap tindak pidana penipuan  menggunakan identitas  maka  dijatuhkan  hukuman ta’zir kepada  setiap  pelaku.  Hukuman  ta’zir  adalah hukuman  yang  belum  ditetapkan  syara’  dan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  Ulil  Amri  untuk menetapkannya.
Sedangakan  para  ulama fiqh mendefinisikan  sebagai  hukuman  yang  wajib  menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu tidak  pula  ada  kafarahnya. 33 Hukuman ta’zir ini  jenisnya  beragam  namun  secara  garis  besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu 34 :
1. Hukuman ta’zir yang  berkaitan  dengan  badan,  seperti  hukuman  mati  dan  hukuman jilid.
2. Hukuman ta’zir yang  berkaitan  dengan  kemerdekaan  seseorang,  seperti  hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
32 Said Agil Husin al-Husain al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial , (Jakarta: Penamdani, 2004), hlm.6
33 Ruway’i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar , terjemahan A.M. Basalamah, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), Cet. I, hlm. 110.
34 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah),(Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002), Cet. I, hlm.292-293.
3. Hukuman ta’zir yang  berkaitan  dengan  harta,  seperti  denda,  penyitaan,  perampasan harta dan penghacyran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.
Berdasarkan  jenis-jenis  hukuman ta’zir tersebut  di  atas,  maka  hukuman  hukuman  yang diberikan  kepada pelaku tindak pidana penipuan  yang  menggunakan  identitas palsu adalah hukuman jilid  dan  hukuman  pengasingan  karena  kesesuain  dengan  penipuan  stempel  Baitul  Maal.  Hal  ini berdasarkan  atas  tindakan  Khalifah  Umar  ibn  Khatab  terhadap  Mu’an  Ibn  Zaidah  yang  melakukan penipuan  stempel  Bait  al-Mal.  Demikian  pula  terhadap  pemalsuan  al-Quran,  Khalifah  Umar  Ibn  al- Khatab  mengasingkan  Mu’an  Ibn  Zaidah  setelah  sebelumnya  dikenakan  hukuman ta’zir .  Hukuman jilid  dalam  pidana  ditentukan  berdasarkan  al-Quran,  as-sunnah  serta Ijma’ .  Di  dalam  al-Quran misalnya terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi:
ِءاَسِ نلا ىَلَع  َنوُما َّوَق  ُلاَج ِ رلا َٰىَلَع ْمُهَضْعَب ُ َّاللَّ  َلَّضَف اَمِب َب ضْع اَمِب َو ْن ِم اوُقَفْنَأ ُتاَحِلاَّصلاَف ۚ ْمِهِلا َوْمَأ ٌتاَتِناَق َّنُه َزوُشُن  َنوُفاَخَت يِت َّلالا َو ۚ ُ َّاللَّ َظِفَح اَمِب ِبْيَغْلِل  ٌتاَظِفاَح ِعَف َّنُهوُظ َّنُهو ُرُجْها َو َّنُهوُب ِرْضا َو ِع ِجاَضَمْلا يِف ۖ َع  َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ۗ  ًلايِبَس َّنِهْيَلَع اوُغْبَت  َلاَف ْمُكَنْعَطَأ  ْنِإَف يِل ًريِبَك ا ا
Artinya  : Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka.  Sebab  itu  maka  wanita yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak  ada, oleh  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  Wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan pukullah  mereka.  Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari jalan  untuk  menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha  Besar. (QS.  an- Nisa’: 34).
Meskipun  hukuman  jilid  merupakan  hukuman  had,  dan  dalam  ayat  di  atas  hukuman  ta’zir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman ta’zir dijatuhkan oleh Ulil Amri.
Terdapat  perbedaan  pandanagn  ulama    dalam  materi  maksimal  dan  minimal  hukum  jilid dalam jarimah ta’zir. Imam  Abu Yusuf  mengatakan tidak boleh  lebih  dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampat preventive dan represif . Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta’zir boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan. 35
35 Ahmad Dzajuli, Fiqh Jinayah (Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam) . (Jakarta :Raja Grafindo Perseda,2000). Hlm. 198.
Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:
َْلا يِف  َن ْوَعْسَي َو ُهَلوُس َر َو َ َّاللَّ َنوُب ِراَحُي َنيِذَّلا ُءا َزَج اَمَّنِإ
ِض ْر ًداَسَف َّتَقُي  ْنَأ ا َّطَقُت  ْوَأ اوُبَّلَصُي  ْوَأ اوُل ْمِهيِدْيَأ َلا ِخ  ْنِم ْمُهُلُج ْرَأ َو ٌي ْز ِخ ْمُهَل  َكِلََٰذ ۚ  ِض ْرَ ْلا  َنِم ا ْوَفْنُي  ْوَأ   ف يِف ْنُّدلا ْمُهَل َو ۖ اَي ِف ٌميِظَع  ٌباَذَع ِة َر ِخ ْلْا ي
Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- Nya  dan  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah  mereka  dibunuh  atau  disalib,  atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).  Yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk  mereka  didunia,  dan  di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah : 33). 36
Meskipun  ketentuan  hukuman  pengasingan  dalam  ayat  tersebut  dimaksudkan  kepada  pelaku jarimah  hudud,  tetapi  para  ulama  menetapkan  hukuman  pengasingan  ini  dalam  jarimah  ta’zir 37
Tempat pengasingan menurut Imam Maliki adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim. Dan Imam Abu  Hanifah  menyamakannya  dengan  penjara,  sedangkan  menurut  Imam  Syafi’i  yaitu  jarak  antara kota  asal  dengan  kota  pembuangannya  adalah  jarak  perjalanan  Qasar.  Adapun  lama  pengasingan menurut Imam Syafi’iah dan Hanafiah tidak boleh melebihi 1 tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman ta’zir boleh lebih dari 1 tahun. 38
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  hukuman  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku tindak  pidana  penipuan  dengan  menggunakan  identitas  palsu  menurut  hukum  Islam  adalah  berupa hukuman ta’zir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khatab  telah  mengasingkan  Mu’an  Ibn  Zaidah  yang  melakukan  penipuan  dengan  memalsukan stempel Bait-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 kali.

## Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menyelesaikan  Kasus  Tindak  Pidana  Penipuan Menggunakan Identitas Palsu Menurut Hukum Islam
1. Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Banda  terhadap  kasus  tindak  pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu (No 164/Pid.B/2016/PN. Bna).
Perbuatan  tersebut  dilakukan  berawal  ketika  dirinya  memberikan  identitas  palsunya  melalui sebuah pekerjaan di  gampong Seutui  Banda  Aceh pada hari kamis tanggal 11 february 2015. Dalam pertemuan  tersebut  Bahwa  ia  terdakwa  memberikan  identitas  palsunya  melalui  pekerjaan,  yang hebatnya  terdakwa  mengaku  dirinya  adalah  sebagai  kepala  pelaksana  tugas  PT.  Jasa  prima  Logistik
37 Ibid, hlm . 209.
38 Ahmad Dzajuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta:Raja Grafindo Perseda, 2000), hlm. 203
Bulok Aceh tahun 2015 silam. terdakwa mempunyai pekerjan pergerakan barang (beras bulog) untuk mendistribusikan  ke  daerah  yang  ada  di  wilayah  Aceh.lalu  terdakwa  berjumpa  dengan  korban mengajak  korban untuk berkerja sama dalam  hal bersangkutan beras bulog  ke seluruh  wilayah  Aceh yang dimana setelah pekerjaan tersebut memperoleh pembagian hasil senilai 4%.
Dan jika ada keuntungan akan ada pembagian lagi terdakwa juga  memperlihatkan rekapan  nilai jumlah uang yang harus diperlihatkan untuk menyakinkan korban bahwa yang dikatakan terdakwa itu adalah  benar  adanya.Dan  memperlihatkan  kepada  korban  untuk  meyakinkannya  sehingga  korban tertarik  dan  menerima  tawaran  pekerjaan  tersebut  dengan  syarat  korban  melakukan  pembayaran secara  bertahap.10  kali  pembayaran  secara  tunai  diberikan  oleh  si  korban  dengan  jumlai  yang berbeda-beda  untuk  terdakwa  dan  sekali  memberikan  uang  kepada  korban  seolah-olah  uang  tersebut merupakan bagi hasil dari pekerjaan tersebut.
Pada terakhir kalinya korban berjumpa dengan terdakwa menayakan tentang pengembalian uang yang telah dipakai oleh terdakwa akan tetapi uang tersebut bukan digunakan untuk pengankutan beras tersebut  melainkan  untuk  keuntungan  diri  semata.Bahwa  akibat  perbuatan terdakwa  tersebut,  korban mengalami kerugian yang sangat besar. 39 Berawal dari kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada pokoknya menuntut kasus tersebut dengan tuntutan :
1. Menyatakan  terdakwa  A  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “Penipuan Secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 278 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan  pidana  penjara  terhadap  terdakwa  selama  3  (tiga)  tahun  dikurangkan  selama berada dalam masa tahanan yang telah terdakwa jalani.
3. Menetapkan barang bukti :
a.  12  (dua  belas)  lembar  kwitansi  Sumadi  yang  yang  ditanda  tangani  oleh  Andry  Mandala Putra.
b. 12 (dua belas) lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh Andri Mandala Putra.
c. 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rek bank BCA No. Rek 7785019334 Sumadi Ke Rek 0430777165 Andry Mandala Putra, Dikembalikan kepada saksi korban Surya Sumadi bin Sumadi.
d. 1 (satu) unit Handphone merek blackberry bold warna hitam.
e. 1 (satu) lembar Ktp Andry Manda Putra.
f.  Buku tabungan Bank BCA No Rek 0430777165 Andry Mandala Putra.
g. Buku tabungan Bank BRI Britama No. 0037-01-000469-56-6 Andry Mandala Putra.
h. Buku tabungan Bank BNI No. Rek 0362793155-IRD Andry Mandala Putra.
i. Buku tabungan Bank BNI No Rek  0138982900 Andri Mandala Putra.
39 Keterangan ini merujuk pada lembaran Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tapak Tuan No. 164/Pid.B/2016/PN.Bna
j. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. 6019 0026 00422 622 Andry Mandala Putra. k. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. 5326 5950 0000 9196 Andry Mandala Putra l.  1  (satu)  lembar  ATM  Bank  Britama  Premium  No.  5326  5950  0000  9196  Andry  Mandala Putra
m. 2(dua ) lembar ATM Bank BNI No.5159 9300 5001 7051 dan No. 5159 9300 5000 4869 Dikembalikan kepada terdakwa Andry Mandala Putra Andry Mandala Putra.
n. menetapkan terdakwa membayar biaya perkara 2000,-(dua ribu rupiah).
Berlatar  dari  tuntutan  kejadian  dan  adanya  beberapa  tuntutan  seperti  tersebut  diatas,  serta dengan  pertimbangan  bahwa  terdakwa  telah  mengerti  atas  tuntutan  dan  tidak  mengajukan  keberatan dalam  istilah  lain  di  sebut eksepsi  vide, Hakim  pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  dalam  memutuskan kasus  ini  merujuk  pada  pasal  378  Jo  pasal  64  ayat  (1)  Kita  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang didakwakan  telah  melanggar  ketentuan  pasal  yang  dimaksudkan.  Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan bahwa :
Ayat  1  :  “ Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain dengan  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  Dengan  tipu muslihat  atau  dengan  rangkaian  kebohongan  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan sesuatu  benda  kepada,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun . ”
Dari pasal tersebut Hakim  menyatakan bahwa setiap orang orang selaku subjeb  hukum  yang melakukan penipuan dengan adanya bukti-bukti atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi hukuman. Intinya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.
Dari  bunyi  pasal  tersebut  di  atas,  Hakim  memberikan  penjelasan  atas  unsur-unsur  terkait dengan  ketentuan  pasal  378.  Dimana,  Unsur-unsur  yang  dimaksudkan  yaitu  unsur  subjek  hukum (pelaku) dan unsur perbuatan (melakukan penipuan). Maksud dari unsur pertama adalah setiap orang dalam  melakukan tindakan  kejahatan adalah bagi siapa saja atau manusia yang  menjadi subjek  huku sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban.  Dalam  hal  ini,  Pelaku  Andry  Mandala  Putra  dinyatakan sebagai  subjek  hukum  yang  telah  melakukan  penipuan  menggunakan  identitas  palsu  kepada  korban, yaitu dengan dilakukan dengan memalsukan identitasnya. selain itu, subjek hukum dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rihani atas pernyataan sendiri (maksudnya pernyataan dari pelaku A).
Dengan  pula  terhadap  unsur  perbuatan  (melakukan  penipuan),  Penipuan  dimaksud  adalah perlakuan  atau  tindakan  yang  dapat  merugikan  orang  lain,  sehingga  orang  yang  telah  dirugikan tersebut  merasa  kerugian  yang  sangat  banyak.  Terkait  dengan  unsur  yang  terakhir  disebutkan,  pihak korban  benar-benar  mengalami  kerugian  dengan  dibuktikan  adanya  beberapa  surat  pernyataan  atau beberapa kwitansi serta adanya keterangan dari saksi.
Mengenai  hal  tersebut,  Hakim  juga  merujuk  pada  kesuaian  pernyataan  terdakwa  dengan beberapa  beberapa  bukti  surat  pernyataan  dan  beberapa  Kwintansi  pembayaran,  yang  menyatakan bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan sengaja oleh terdakwa. Akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku, korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 1.8000.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah).
Terkait  dengan  masalah  ini  juga  Majelis  Hakim  menimbang  adanya  beberapa  bukti  yang dapat  dijadikan  penguat  bagi  kesalahan  atau  perbuatan  terdakwa.  Diantara  bukti  yang  menjadi pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan  permasalahan  ini  adalah  adanya  pengakuan  dari  terdakwa sebagaimana yang di sebutkan di atas. Kemudian adanya barang bukti benda atau alat yang dijadikan pelaku  untuk  melakukan  penipuan  (handphone)  berikut  untuk  mengelabui  korban  tersebut.  Dari beberapa  bukti  yang  dijelaskan,  cukup  untuk  memberikan  kesimpulan  hukum  kepada  Hakim  dalam memutuskan  terdakwa  benar-benar  telah  melakukan  kejahatan  atas  penipuan  serta  dilakukan  dengan sengaja dan untuk menguntungkan diri sendiri.

## 2. Analisis  Penulis  Terhadap  Konsep  Hukum  Islam  Tentang  Tindak  Pidana  Penipuan Menggunakan Identitas Palsu.
Dalam  hukum pidana Islam  memandang bahwa pidana penipuan sama halnya dengan tindak pidana jarimah  ta’zir yang  yang  berkaitan  dengan  kemaslahatan  umum,  yakni  jarimah  seperti penipuan  pemalsuan  tanda  tangan  dan  stempel,  terlihat  adanya  kesesuaian  antara  dengan  penipuan stempel  tersebut  dengan  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  identitas  palsu  yang  meresahkan kemaslahatan  umum.  Dari  kedua  jarimah  tersebut  terdapat  persamaan  dalam  perbuatan,  yaitu  telah adanya perbuatan, dalam proses atau cara penipuan adanya objek, dimana objek tersebut bisa berupa identitas  pelaku,  tipu  muslihat.  Bahkan  melihat  dari  kasus-kasus  penipuan  menggunakan  identitas palsu ini sering terjadi biasanya terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan.
Di dalam hukum Islam memandang tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana penipuan  menggunakan  identitas  palsu  ini.  Akan  tetapi,  bukan  berarti  tidak  ada  ketentuan  yang  bia dijadikan landasan larangan tindak pidana penipuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum  yang dibangun  berdasarkan  pemahaman  manusia  atas  pemahaman nash Al-Quran  maupun  as-Sunnah, untuk  mengatur  kehidupan  manusia  yang  berlaku  secara  Universal,  relevan  pada  setiap  zaman  dan manusia. 40
Hukum  Islam  sangat  mengecam  perbuatan-perbuatan  yang  mengandung  unsur  kebohongan dan  kerugian  karena  akibat-akibat  buruk  yang  timbulnya,  contohnya  perbuatan  sumpah  palsu  dan kesaksian  palsu.  Dalam  uraian  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  tindak  pidana  penipuan menggunakan identitas palsu ini ada kesesuaian dengan penipuan pemalsuan stempel Baitul Mal yang
40 Said Husin Agil al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosia l, (Jakrta; penamdani, 2004), hlm. 4
terjadi pada masa Umar dulu, sehingga tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini dapat digolongkan kepada jarimah ta’zir .
Hukuman ta’zir adalah  hukuman  yang  belum  ditetapkan  oleh  syara’  dan  diserahkan  semua kepada  ulil  amri  untuk  menetepkannya. 41 Jadi  dapat  disimpulkan  secara  ringkas  bahwa  hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapakan oleh syara’ melainkan diserahkan kepada ulil amri.
Dalam menetapkann hukuman tersebut, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk  bentuk  hukuman  yang  akan  dikenakan  maupun  kadarnya.  Bentuk  hukuman  dengan  kebijakan ini  mempengaruhi  perubahan  pertimbangan  khusus  tentang  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi perubahan sosial dalm peradaban manusia dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undag-Undang. 42
Pemberian  kekuasan  dalam  menentukan  bentuk  jarimah  ini  kepada  penguasa  agar  mereka merasa  leluasa  mengatur  pemerintahan  sesuai  dengan  kondisi  dan  situasi  wilyahnya,  serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. Adapun tujuan dari dilakukan hukuman ta’zir adalah supaya pelaku kejahatan mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya. 43
Pelanggaran  yang  dapat  di  hukum  dengan  metode  ini  adalah  yang  mengganggu  kehidupan dan  harta  orang  lain  serta  kedamaian  dan  ketentraman  masyarakat.  Abdul  Qadir  Al-Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas diserahkan sepenuhnya untuk ditaati bahkan dalam pelanggaran- pelanggaran ta’zir, karena  kebijakan  para  penguasa  dan  hakim  dibatsi  oleh  tek-teks  prinsip-prinsip umum dan syariah. 44
Dalam  pandangan  ulama,  terdapat  perbedaan  dalam  batasan  minimal  dan  maksimal  untuk penjatuhan  jilid  dalam  jarimah  ta’zir.  Imam  Abu  Yusuf  mengatakan,  tidak  boleh  lebih  dari  39  (tiga puluh sembilan) kali, dan batas serendahnya harus mampu memberikan dapak preventive dan repsesif . Sedangkan  Imam  Abu  Yusuf  berpendapat  bahwa  batas  maksimal  adalah  79  (tujuh  puluh  sembilan) kali, dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa batas maksimal  jilid dalam ta’zir boleh  melebihi  had selama mengandung kemaslahatan 45
Meskipun  hukuman  pengasingan  dalam  ayat  tersebut  dimaksudkan  kepada  pelaku  jarimah hudud,  tetapi  para  ulama,  menerapakan  hukum  pengasingan  ini  dalam  jarimah ta’zir .  Tempat pengasingan  menurut  Imam  Malik  adalah  negara  Muslim  ke  negara  non  Muslim,  sedangkan  Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, dan menurut Imam Syafi’i yaitu jarak antara kota asal dengan  kota  pembungannya  adalah  sama  dengan  perjalanan  qasar.  Adapun  lama  pengansingan
41 A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahan dalam Islam ), (Jkarta: Rajagrafindo Perseda,2001) hlm. 206
42 Abdur Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukm Allah(Syara’) , (PT. Raja Grafindo Perseda, 2002) hlm. 14.
43 M.Nurul Irfan dan Masyrofah , Fiqh Jinayah , (Jakrta: Amzah, 2013) hlm. 147.
44 Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonsrtuksi Syari’ah , Ter. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, (Yoqyakarta: LKIS, 2004) hlm. 196.
45 A. Djazuli, Fiqih jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam , (Jkarta: Rajagrafindo Perseda,2001), hlm. 198.
menurut Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan menurut Syafi’iyah dan sebagian Habanabilah tidak  boleh  melebihi  1  (satu) tahun,  dan  menurut  sebagian  yang  lain  apabila  hukum  pengasingan  itu hukuman ta’zir, maka boleh melebihi 1 (satu) tahun.
Berdasarkan  uraian  diatas,  sudah  jelas  bahwa  hukuman  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku tindak pidana penipuan  menggunakan identitas palsu menurut hukum pidana Islam, berupa hukuman ta’zir yakni  dalam  bentuk  hukuman  jilid  dan  pengansingan.  Sebagaimana  yang  dilakukan  khalifah Umar  Ibn  Khatab  yang  telah  mengasingkan  Mua’an  Ibn  Zaidah  yang  menipu  dengan  memalsukan stempel Bai- al-Maal dan dihukum jilid sebanyak 100 (seratus) kali.
Uraian  penulis    bahwa  penipuan  dengan  Identitas  palsu  dapat  disetarakan  dengan  kasus penipuan pemalsuan stempel Bait Mal pada masa Umar. Sebab jika mencari sesuatu bentuk hukuman yang  dikhususkan  dalam  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  identitas  palsu  ini  memang  belum ditemukan,  namun  disinilah  keluasaan  hukum  Islam  memainkan  perananya.  Dalam  hukum hudud ataupun qisas ,  maka  ta’zirlah  yang  digunakan  sehingga  tidak  terjadi  kekosongan  hukum  dalam menanggulangi sesuatu perkara.

## a. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam
Dalam  hukum  perkembangan  hukum  Islam,  belum  ada  aturan  khusus  tentang  penipuan menggunakan  identitas  palsu  tersebut,  Berdasarkan  adanya  kesesuian  antara  tindak  pidana  penipuan dengan menggunakan identitas palsu seperti jarimah penipuan dengan menngunakan pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap  Mu’an  ibn  Zaidah,  sebagai  pelaku  jarimah  pemalsuan  stempel  Baitul  Mal  cukup  untuk dijadikan  landasan  hukum  larangan  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  surat  tersebut. 46 Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan  bahwa,  setiap  perbuatan  memalsuakn  adalah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang karena  termasuk  ke  dalam  perbuatan  dusta,  penipuan,  dan  pengelabuan.  Sedangkan  menipu  dan mengelabui  merupakan perbuatan zalim yang  dapat merugikan bahkan dapat mencelakan  orang lain, karena zalim adalah perbuatan menganiaya.
Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pidana penipuan dalam Islam dihubungkan dengan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu adalah sebagai berikut:
a. Nash yang  melarang perbuatan tersebut dan  mengancam  hukuman terhadanya dan unsur ini bisa disebut unsur formil( rukun syar’i ).
b. Adanya  tingkah  laku  perbuatan  yang  membentuk  jarimah,  baik  berupa  perbuatan-perbuatan nyata atau sikap berbuat dan unsur ini disebut unsur materil( rukun maddi ).
46 A.H.Dzajuli, Fiqh Jinayat, (Jakarta: Raja Grafindo perseda, 1996), hlm.205
c. Pembuat  adalah  orang mukallaf ,  yaitu  orang  yang  telah  dapat  dimintai  pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbautanya dan unsur ini disebut unsur moril( rukun adabi ). 47

## b. Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam
Hukum  pidana  Islam  adalah  membicarakan  tentang  satu  persatu  perbuatan  beserta  unsur- unsurnya  yang  berbentuk  jarimah,  jarimah  tersebut  dibagi  menjadi  tiga  golongan,  yaitu  golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan diancam  dengan  hukuman qishas dan diyat ,  dan  golongan ta’zir yaitu  golongan  diancam  dengan hukuman ta’zir . 48 Di  dalam  hukum  Islam  belum  ada  pembahasan  secara  khusus  mengenai  penipuan dengan menggunakan identitas. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah penipuan tanda tangan pemalsuan stempel dengan tersebut, mengingat tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara’ secara jelas.
Telah  ditemukan  sebelumnya  bahwa  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  ijazah  palsu digolongkan kedalam jarimah ta’zir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah penipuan stempel Bait Maal. Oleh karenanya terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas maka dijatuhkan hukuman ta’zir kepada setiap pelaku. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara’ dan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  Ulil  Amri  untuk  menetapkannya.  Sedangakan  para  ulama  fiqh mendefinisikan  sebagai  hukuman  yang  wajib  menjadi  hak  Allah  atau  bani  adam  pada  tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu tidak pula ada kafarahnya. 49
Hukuman ta’zir ini  jenisnya  beragam  namun  secara  garis  besar  dapat  dibagi  dalam  empat kelompok, yaitu 50 :
5. Hukuman ta’zir yang  berkaitan  dengan  badan,  seperti  hukuman  mati  dan  hukuman jilid.
6. Hukuman ta’zir yang  berkaitan  dengan  kemerdekaan  seseorang,  seperti  hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
7. Hukuman ta’zir yang  berkaitan  dengan  harta,  seperti  denda,  penyitaan,  perampasan harta dan penghacyran barang.
8. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.
Berdasarkan  jenis-jenis  hukuman ta’zir tersebut  di  atas,  maka  hukuman  hukuman  yang diberikan  kepada pelaku tindak pidana penipuan  yang  menggunakan  identitas palsu adalah hukuman jilid  dan  hukuman  pengasingan  karena  kesesuain  dengan  penipuan  stempel  Baitul  Maal.  Hal  ini berdasarkan  atas  tindakan  Khalifah  Umar  ibn  Khatab  terhadap  Mu’an  Ibn  Zaidah  yang  melakukan
47 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , (jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 6.
48 Ahmad Wardi Muslich, Hukum pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Get. 1, hlm. 11.
49 Ruway’i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar , terjemahan A.M. Basalamah, ( Jakrta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), Cet. I, hlm. 110.
50 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah),(Jakrta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002), Cet. I, hlm.292-293.
penipuan  stempel  Bait  al-Mal.  Demikian  pula  terhadap  pemalsuan  al-Quran,  Khalifah  Umar  Ibn  al- Khatab  mengasingkan  Mu’an  Ibn  Zaidah  setelah  sebelumnya  dikenakan  hukuman ta’zir .  Hukuman jilid dalam pidana ditentukan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah serta Ijma’ .
Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had , dan dalam ayat An-Nisa’  hukuman ta’zir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman ta’zir dijatuhkan oleh Ulil Amri.
Terdapat  perbedaan  pandangan  ulama    dalam  materi  maksimal  dan  minimal  hukum  jilid dalam jarimah ta’zir. Imam  Abu Yusuf  mengatakan tidak boleh  lebih  dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampat preventive dan represif . Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta’zir boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan. 51
Ketentuan  mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:
َْلا يِف  َن ْوَعْسَي َو ُهَلوُس َر َو َ َّاللَّ َنوُب ِراَحُي َنيِذَّلا ُءا َزَج اَمَّنِإ
ِض ْر ًداَسَف َّتَقُي  ْنَأ ا َّطَقُت  ْوَأ اوُبَّلَصُي  ْوَأ اوُل ْمِهيِدْيَأ َع ٌي ْز ِخ ْمُهَل  َكِلََٰذ ۚ  ِض ْرَ ْلا  َنِم ا ْوَفْنُي  ْوَأ   ف َلا ِخ  ْنِم ْمُهُلُج ْرَأ َو يِف ُّدلا ْن ْمُهَل َو ۖ اَي ِف
ٌميِظَع  ٌباَذَع ِة َر ِخ ْلْا ي
Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- Nya  dan  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah  mereka  dibunuh  atau  disalib,  atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).  Yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk  mereka  didunia,  dan  di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah : 33). 52
Meskipun  ketentuan  hukuman  pengasingan  dalam  ayat  tersebut  dimaksudkan  kepada  pelaku jarimah  hudud,  tetapi  para  ulama  menetapkan  hukuman  pengasingan  ini  dalam  jarimah ta’zir 53
Tempat pengasingan menurut Imam Maliki adalah negara muslim ke negara non-Muslim. Dan Imam Abu  Hanifah  menyamakannya  dengan  penjara,  sedangkan  menurut  Imam  Syafi’i  yaitu  jarak  antara kota  asal  dengan  kota  pembuangannya  adalah  jarak  perjalanan  Qasar.  Adapun  lama  pengasingan menurut Imam Syafi’iah dan Hanafiah tidak boleh melebihi 1 tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman ta’zir boleh lebih dari 1 tahun. 54
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  hukuman  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku tindak  pidana  penipuan  dengan  menggunakan  identitas  palsu  menurut  hukum  Islam  adalah  berupa hukuman ta’zir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn
51 Ahmad Dzajuli, Fiqh Jinayah (Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam) . (Jakrta :Raja Grafindo Perseda,2000). Hlm. 198.
53 Ibid., hlm . 209. 54 Ibid ., hlm. 203
al-Khatab  telah  mengasingkan  Mu’an  Ibn  Zaidah  yang  melakukan  penipuan  dengan  memalsukan stempel Bait-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 kali.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pada  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya  maka  dapat  di  tarik  suatu  kesimpulan sebagai berikut:
Jika dilhat dari hukum acara formil dan materil sudah sesuai dengan hukum acara materil dan formil. Pertimbangan  hakim  dalam  putusan(No.164/pid.Bna/2016/PN  Ba)  tentang  kasus  tindak  pidana penipuan  menggunakan  identitas  palsu  yaitu  dengan  merujuk  kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) pasal 378 ayat satu yang berbunyi penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan huku, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, denagn tipu muslihat,  ataupun  rangkain  kebohonagn,menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  menghapuskan  hutang  atau  menghapus  piutang,  diancam  karena penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun. Dalam  persindangan  tersebut  hakim hakim  mengadili  dengan  sahnya  terbukti  bersalah  dan  beberapa  alat  bukti  serta  barang  bukti  maka hakim mengadili hukuman dua tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan.
Konsep  hukum  Islam  terhadap  kasus  tindak  pidana  penipuan  menggunakan  identitas  palsu memang  belum  di  jelaskan  secara  khusus.  hukuman  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  tindak pidana menggunakan identitas palsu tersebut berupa hukuman ta’zir yakni dalam bentuk hukum jilid dan pengasingan. relevansi hukuman dengan merujuk Qanun Aceh dan Hukum Acara Jinayah  maka jika  2  (dua)  tahun  6  (enam)  bulan  jilid  sebanyank  30 kali.  Karena  dibandingkan  dari  putusan  hakim Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  dengan  mengadili  pidana  penjara  2  (dua)  tahun  6  (enam)  bulan  dan dikurangi masa tahannya.

## Daftar Pustakaan
A.H. Djazuli, Figh Jinayat , Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 1996
Abdul  Rahman  I.  Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah,  (Syariah ),  Jakarta:  PT,  Raja Grafindo Perseda 2002
Abdullah  Ahmad  An-Naim, Dekonsruksi  Syari’ah  Terj.  Ahmad  Suaedydan    Aminuddin  Ar-Rani,
Yogyakarta: LKIS, 2004
Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf, Al-Nawawy, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy , Beirut: Dar alFikr, 1983
Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai pemalsuan, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2002
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana , ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
Al-Quran dan Terjemahan,( Jakarta: dapartemen Agama Republik Indonesia, 1999)
Ahmad  Dzajuli,  Figh  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  Dalam  Islam),  (  Jakarta:  Raja Grafindo Perseda, 2000)
Ahmad Wardi Muslich, Hukum pidana Islam , ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005
Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2007
Al-Nawawiy,  Abu  Zakariya  Yahya  ibn  Syaraf. Shahih  Muslim  bi  Syarh  al-Nawawiy, Beirut:  Dar al- Fikr, 1983
Andi Hamzah, Terminology Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2004
...................................., KUHP dan KUHAP, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
Balai Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru , Jakarta: Purnama Phonix, 2007
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1989
Dapartemen  pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka,2001
Irnanda  Noviar, Buku  Putih ,  Hal.  5  dan  W.J.S  Poerwodaminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia , (Jakarta, Balai Pustaka, 1961),
Leden Marpaung, Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika 2005)
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan , (Jakarta: CV Rajawali 1981),
Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , (Bandung: Sinar Grafika,  1993)
P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier di Indonesia , (Bandung: Sinar Grafika, 2011
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2005
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana , ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2011)
Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Mandar Maju,      2012)
Wirjono Prodjodikiro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2003)
Teguh prasetyo, hukum pidana edisi revisi, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).