Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## TRADISI NGUSONG BARANG (HARTA BAWAAN) DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT MASYARAKAT KAYUAGUNG KABUPATEN OKI
Oleh: Atika Ismail ismail_atika@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Eni Suarti enisuarti2@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

## Abstrak
Hubungan  antara  tradisi  dengan  pembentukan  keluarga  sakinah  yakni  adanya hubungan  tersebut  disebabkan  tradisi  tersebut,  ngusong  barang,  sebagai  modal awal terbangunnya suatu keluarga yang telah dibekali beberapa perabotan rumah tangga  dan  pasangan  suami  istri  tersebut  tidak  perlu  lagi  untuk  membeli  dan melengkapi perabotan rumah tangga mereka, oleh karena itulah dengan dibekali modal  awal  dalam  rumah  tanggabagaimana  pasangan  suami  istri  tersebut merawatnya  dan  menjalin  hubungan  yang  baik  dengan  pasangannya.  Selain tradisi  tersebut  yang  mengandung  makna  pengikat  tali  hubungan  suami  istri sehingga  pasangan  suami  istri  harus  bisa  memahami  peran  masing  –  masing sehingga  akan  tercipta  saling  pengertian,  saling  terbuka,  dan  toleran  dalam menggunakan  harta  bawaan  tersebut.  Keluarga  merupakan  unit  terkecil  dalam kehidupan  sosial  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis empiris.. Proses ini tidak hanya terbatas pada saat telah menikah saja, tapi diawali  pula  dengan  kesiapan  tiap-tiap  individu  (calon  suami  dan  calon  istri) untuk  mempersiapkan  ilmu,  ekonomi,  dan  mental  secara  baik.  Tak  kalah  pula “ketepatan”  memilih  calon  pendamping.  Setelah  menikah  suami  sebagai pemimpin  keluarga,  maupun  istri  atau  ibu  sebagai  pendamping  sang  pemimpin harus bekerja keras mendapatkannya. Selain itu anak pun harus dilibatkan dalam memperjuangkannya  Sakinah  juga  diartikan  sebagai  suatu  ketenangan  dan kedamaian seperti telah dilukiskan dalam Al-Qur’an.
Kata Kunci: Ngusong Barang, Perkawinan, Hukum Adat, Masyarakat.

## Abstract
The relationship between tradition and the formation of a sakinah family, namely the  existence  of  this  relationship  is  due  to  the  tradition,  carrying  goods,  as  the initial capital for the establishment of a family that has been provided with some household  furniture  and  the  husband  and  wife  no  longer  need  to  buy  and complete  their  household  furniture,  because  that  is,  by  being  equipped  with initial capital in the household, how the husband and wife take care of him and
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
establish a good relationship with his partner. In addition to this tradition which contains the meaning of tying the ropes of husband and wife relationships so that husband and wife must be able to understand their respective roles so that mutual understanding  will  be  created,  mutual  understanding  will  be  created.  open,  and tolerant in using the innate property. The family is the smallest unit in social life. The research method used is an empirical juridical research type. This process is not only limited to  when  you are married, but also begins  with the readiness of each individual (prospective  husband and  wife) to prepare science, economics , and mentally well. No less is the "accuracy" in choosing a companion candidate. After  marriage,  the  husband  as  the  leader  of  the  family,  as  well  as  the  wife  or mother  as  the  companion  of  the  leader  must  work  hard  to  get  it.  In  addition, children must be involved in fighting for it. Sakinah is also interpreted as a calm and peace as has been described in the Qur'an.
Keywords: Ngusong Barang, Marriage, Customary Law, Society

## I. PENDAHULUAN
Tiap  masyarakat  memiliki  budaya  berbeda  dan  tiap  budaya  tentu  ada masyarakatnya,  karena  keduanya  dwi  tunggal,  dua  di  antara  yang  satu  dari tunggal  membentuk  sosial  budaya  masyarakat. 1 Budaya  atau  kebudayaan merupakan  tata  cara  melakukan  dan  hasil  kelakuan    masyarakat,  sedangkan masyarakat  merupakan  tempat  manusia  melakukan  tindakan  atau  perbuatan- perbuatan.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  atau  prilaku  masyarakat  tersebut  tidak lepas  dari  basebuah  aturan  atau  norma  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  itu sendiri.
Setiap  daerah  memiliki  keunikan  kreasi  hasa  asli  masyarakat  setempat  disebut dengan  istilah  ngatot  san-san  yakni  sebuah  tradisi  sebagai  timbal  balik  dari kesepakatan  mahar  yang  ditetapkan  dalam  masa  pertunangan,  tradisi  ini  sudah turun  temurun  dilaksanakan  dan  menjadi  sebuah  kewajiban  yang  tidak  bisa ditinggalkan  dalam  proses  perkawinan.  Ngusong  barang  atau  ngatot  san-san adalah  harta  bawaan  yang  dibawa  oleh  mempelai  perempuan,harta  ini  bisa berbentuk  barang  pecah  belahmaupun  perabotan  rumah  tangga,  barang– barangtersebut  diperoleh  baik  dari  orang  tuanya  sebagai  lambang  warisan  dan
1 Wahyu Ms, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, Surabaya: Usaha Nasional , 2006,  hlm .61.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
juga  pemberian  dari  sanak  keluarga  sebagai  sebuah  ikatan  kekeluargaanyang sangat erat.
Sedangkan mahar yang lebih dikenal di kalangan masyarakat di sebut maskawin merupakan  pemberian  sejumlah  harta  oleh  keluarga  pengantin  putra  kepada pihak  keluarga  penganten  putri.Kebiasaan  masyarakat  dalam  pemberian maskawin sangatlah beragam wujud dan jumlahnya,mulai dari berwujud barang mewah  sampai  yang  sederhana.  Pada  dasarnya  pemberian  maskawin  bukanlah ditujukan untuk mempersulit seseorang dalam melakukan pernikahan akan tetapi maskawin  merupakan  pemberian  sesuatu  dari  seorang  laki-laki  kepada  istrinya sebagai  kewajiban  yang  disertai  sikap  kerelaan  dan  didasarkan  pada  azas kepatutan  atau  kelayakan  sehingga  akhirnya  tercipta  dari  pernikahan  tersebut sebuah keluarga yang sakinah, karena pada dasarnya keluarga sakinah terbangun atas  dua  dimensi  yaitu  dimensi  kualitas  hidup  dan  dimensi  waktu,  durasi,  atau stabilitas yang semua itu tercipta dari sebuah bangunan dasar pernikahan. 2
Meningat  menariknya  pembahasan  ngusong  barang  ini  maka  perlu  dikaji  lebih lanjut  mengenai  tradisi  ngusong  barang  pada  masyartakat  hukum  adat  kayu agung  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir.  Berdasarakan  hal  yang  telah  dipaparkan diatas, akan diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini sebagai permasalahan adalah:
(1) Bagaimana  Makna  Dari  Tradisi  Ngusong  Barang  (Harta  Bawaan)  Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
(2) Bagaimana Kedudukan Harta Bawaan (Ngusong Barang), Bilamana Terjadi
Perceraian pada Masyarakat Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Tipe Penelitian
Dalam  penulisan  ini,  tipe  penelitian  yang  dilakukan  adalah  tipe  penelitian yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  pendekatan  permasalahan
2 Jaih  Mubarok , 2015 , Modernisasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Pustaka  Bani  Quraisy, Bandung, hlm 15-17.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
mengenai  hal-hal  yang  bersifat  yuridis  dan  kenyataan  yang  ada  mengenai  hal- hal  yang  bersifat  yuridis.  Penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  sosiologis yaitu  penelitian  hukum  yang  menggunakan  data  primer.  Menurut  pendekatan empiris  pengetahuan  didasarkan  atas  fakta  –  fakta  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian dan observasi.3 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak pidana perdagangan anak terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya  adalah  untuk  mengadakan identifikasi  terhadap  pengertian  pokok dasar  hak  dan  kewajiban,  peristiwa  hukum,  hubungan  hukum  dan  objek hukum. 4

## 2. Metode Pendekatan
Yang  di  pergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian  dan  pendekatan konseptual  yakni  mengkaji  pandangan-pandangan  doktrin  hukum  yang berkembang didalam ilmu hukum. 5
3. Jenis dan Sumber Data
Adapun  mengenai  jenis  dan  sumber  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer
Data  Primer  adalah  data  yang  didapat  langsung  dari  masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data  primer  dari  penelitian  lapangan  dapat  dilakukan  baik  melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. 6
3Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum dan  Jurimetri,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 2009, hlm. 10.
4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta,Sinar Grafika, 2009, hlm 25-26
5 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative, Cet III, Bayu media Publishing,
Malang , 2007, hlm 300.
6 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.16.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## b. Data Sekunder
Data  Sekunder  adalah  data  yang  didapat  melalui  penelitian kepustakaan,  yang  dari  kekuatan  sudut  mengikatnya  digolongkan kedalam : 7
1. Bahan hukum primer
Yaitu bahan  – bahan hukum  yang  mengikat Dimana data tersebut terdiri  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  2002,  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007,  Undang-  Undang  Nomor  13 Tahun  2006,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  Peraturan Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008  dan  Peraturan  Perundang- Undangan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  dalam penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  seperti,  buku-buku  hukum,  karya  ilmiah,  bahan internet,  majalah,  koran,  artikel,  pendapat  dari  kalangan  pakar hukum  (Doktrin  Hukum)  sepanjang  relevan  dengan  objek  kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  lebih  dikenal dengan  nama  bahan  acuan  bidang  hukum  atau  bahan  rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas  Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 52.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan wawancara (interview) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan  yang  ditentukan  oleh  penulis  dan  studi  kepustakaan  yang diperoleh  melalui  bahan-bahan  tertulis  seperti  buku-buku,  dokumen  atau literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:
a) Studi Kepustakaan
Data  sekunder  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  atau  studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku- buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas. 8
b) Studi Lapangan
Untuk  mendapatkan  data-data  lain  yang  mendukung  penelitian,  berupa data  primer,  dokumen-dokumen,  keterangan  atau  informasi  dilakukan dengan  wawancara  terstruktur  kepada  Kepala  Adat  Kayu  Agung  OKI dimana  wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan sebagai  pedoman,  dengan  maksud  untuk  memperoleh  penjelasan  dari responden.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Makna  Dari  Tradisi  Ngusong  Barang  (Harta  Bawaan)  Hukum Adat  Perkawinan  Masyarakat  Kayuagung  Kabupaten  Ogan Komering Ilir
Pada  umumnya  mayoritas  masyarakat  Kayu  Agung  beragama  Islam  dan tergolong  masyarakat  yang  mempunyai  kepedulian  tinggi  terhadap  pendidikan. Terkait  dengan  tradisi,  Marga  Kayu  Agung  sangat  memelihara  tradisi  terutama tentang  sistem  hukum  adat  yang  berhubungan  dengan  perkawinan,  tujuannya adalah  melestarikan  dan  mengembangkan  adat  istiadat  daerah  mereka  karena dengan  memelihara  tradisi  tersebut  menunjukan  suatu  sikap  upaya  untuk
8 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
mempertahankan  kesatuan  suatu  kelompok  masyarakat  dalam  mengarungi  era globalisasi.  Dalam  hal  ini  lebih  diindentifikasikan  dengan  stagnasi  yaitu  suatu sikap yang bertabrakan dengan progress.
Perkawinan  adat  merupakan  ciri  khas  budaya  setempat  yang  mempunyai  nilai- nilai  yang  sesuai  dengan  masyarakatnya.  Mereka  mengetahui  tata  upacara perkawinanan adat dan  nilai-nilai  simbolik di dalamnya karena dikenalkan oleh lingkungannya  (orang  tua,  kakek  nenek,  saudara  yang  lain  atau  tetangga).  Dari situ  mereka  mengenal  apa  yang  namanya  lamaran,  pertunangan  dan  lain-lain. Juga  cara  bersikap  dan  bertindak  (termasuk  berdandan  dan  berpakaian,  dilihat dari  hubungan  persaudaraannya  dan  lain-lain)  apabila  terlibat  di  dalamnya  baik hanya sebagai tamu biasa, atau terlibat secara langsung (misal menjadi penerima tamu).  Akan  tetapi  mereka  hanya  akan  datang  bila  diundang  oleh  tuan  rumah atau yang bersangkutan, karena datang tanpa diundang adalah aib. Diundang pun kalau  ada  hal  lain  yang  lebih  penting  akan  ijin  tidak  datang.  Pada  saat pelaksanaan  tradisi  tersebut  ada  sebagian  masyarakat  yang  menganggap  tradisi tersebut  sebagai  prosedur  yang  harus  dilaksanakan  tanpa  mengerti  makna  yang terkandung dalam tradisi tersebut.
Upacara  perkawinan  tradisional  tersebut  akan  tetap  ada  sepanjang  hal  tersebut dianggap  masih  berfungsi  oleh  masyarakat  pendukungnya.  Demikian  pula dengan  upacara  perkawinan  tradisional  Kayu  Agung.  Agar  upacara  perkawinan tradisional  tersebut  tetap  lestari  perlu  diadakan  pembinaan-pembinaan  baik formal maupun non formal, lebih-lebih pada generasi muda karena pengetahuan mereka tentang upacara perkawinan tradisional secara menyeluruh kurang. Disisi lain, tradisi tersebut mengandung makna yang terselubung yakni tradisi tersebut mempunyai  makna  sebagai  pengikat  bagi  para  pasangan  suami  istri  yang  baru menikah  karena  dengan  pelaksanaan  tradisi  tersebut  sebagian  masyarakat beranggapan bahwa hal itulah pengikat eratnya jalinan hubungan suami istri hal ini  disebabkan  jika  dikemudian  hari  terjadi  perceraian  antara  pasangan  suami istri tersebut maka pihak suami harus mengembalikan semua barangbawaan yang dibawa oleh pihak istri ketika mereka melaksanakan pernikahan dulu.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Berdasarkan  penjelasan  makna  tradis  ngusong  barang  dan  proses  pelaksaannya dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  berlangsungnya  suatu  pernikahan  dalam suatu masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk dan rangkaian tradisi, hal ini berlangsung  secara  turun  temurun  dari  waktu  ke  waktu,  berbagai  bentuk  dan rangkaian  budaya  yang  mengitari  acara  pelaksanaan  perkawinan  itu  hidup  dan terjaga di dalam kehidupan masyarakat.
Perkawinan  menurut  hukum  adat  tidak  semata-mata  berarti  suatu  ikatan  antara seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  untuk  maksud  mendapat  keturunan dan  membangun  serta  membina  kehidupan  keluarga,  tetapi  juga  berarti  suatu hubungan  hukum  yang  menyangkut  para  anggota  keluarga  kerabat  baik  dari suami  maupun  dari  istri.  Dari  sejumlah  rangkaian  proses  pelaksanaan  sebuah tradisi  terdapat  simbol-simbol  budaya  yang  melekat  disana,  simbol-simbol budaya  tersebut  memiliki  makna  yang  universal,  berpengaruh  dan  berkekuatan untuk  membentuk  pemahaman  masyarakat,  setelah  mengakar  proses  tersebut akan  melegalitas  dan  melembaga  sebagai  hal  yang  sah.  Marsiyo mengindentifikasikan  adanya  tradisi-tradisi  atau  simbol-simbol  budaya  dalam pelaksanaan pernikahan yang bernilai negatif dan positif.
Upacara adat perkawinan tradisional sesungguhnya bukanlah sekadar pesta saja karena di dalamnya banyak pesan yang disampaikanmelalui lambang atau simbol yang  dipakai  dalamsistem  upacara  adat  tersebut.  Pada  umumnyapesan-pesan simbolik  itu  mengandung  normanormayang  dilakukan  oleh  seseorang.  Oleh karenaitu apa yang dipesankan biasanya menjadi pegangan hidup dan diwariskan kepada anak cucu. 9
Diantara  nilai-nilai  dari  simbol-simbol  yangberkonotasi  positif  dalam  proses pelaksanaan  tradisi  ngusong  barang  dalam  sistem  perkawinan  adatmasyarakat Kayu  Agung  adalah  tradisi  tersebut  melambangkan  eratnya  jalinan  tali silaturrahim atau kekerabatan diantara sanak saudara dalam mempersiapkan dan membekali anggota keluarga yang hendak melangsungkan pernikahan. Dan juga
9  Asrofi,  M.  Thohir, Keluarga Sakinah  Dalam  Tradisi  Islam  Jawa ,  Yogyakarta:  Arindo  Nusa Me1 dia, 2006, hlm 112.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
tradisi  ngusong  barang  tersebut  melambangkan  nilai-nilai  yang  menjunjung tinggi  martabat  seorang  anak  perempuan  dalam  hal  ini  barang  bawaan yangdibawa  oleh  mempelai  perempuan  tersebut  sebagai  simbol  warisan  dari orang  tuanya  kepada  anak  perempuan  karena  anak  perempuan  dianggap nantinyayang menghidupi adalah suaminya. 10
Sedangkan  nilai-nilai  dari  simbol-simbolyang  berkonotasi  negatif  dalam  proses pelaksanaantradisi  ngusong  barang  dalam  proses  pernikahan  adat  masyarakat Kayu  Agung  adalah  tradisi  tersebut  dianggap  mempunyai  kesan  yang  sangat memberatkanjika  mempelai  perempuan  tergolong  darikeluarga  yang  tidak berkecukupan.  Karena  dalamproses  tersebut  adanya  timbal  balik  dari pemberiantersebut. Berkenaan dengan inilah dapat dikatakan bahwatradisi dalam sebuah  masyarakat  budaya  mempunyaisuatu  makna  yang  sangat  berarti  bagi mereka.Sangatlah  jelas  bahwa  suatu  kelompok  ataumasyarakat  tidak  mungkin bisa bertahan kecuali  masyarakat tersebut  masih  mempertahankan tradisi-tradisi yang  ada  dalam  kehidupan  mereka.  Karenatradisi  tersebut  melambangkan sebagai  wadah  ekspresi  keagamaan,  sebagai  alat  pengikat  kelompok,dan  juga sebagai benteng pertahanan kelompok. 11
B. Kedudukan  Harta  Bawaan  (Ngusong  Barang),  Bilamana  Terjadi Perceraian  pada  Masyarakat  Kayuagung  Kabupaten  Ogan Komering Ilir
Sebagaimana  diketahui  bahwa  setiap  perkawinan  masing-masing  pihak  dari suami  atau  isteri  mempunyai  harta  yang  dibawa  dan  diperoleh  sebelum melakukan  akad  perkawinan.  tujuan  perkawinan  di  antaranya,  yaitu  agar  dapat mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun menjaga kehormatan diri dan melanggengkan agama Allah di atas muka bumi. 12 Selain tujuan tersebut
10  Jaih  Mubarok, Modernisasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Bandung:  Pustaka  Bani  Quraisy, 2005 hlm, 15-17. 11 Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam , Surabaya: Al Ikhlas. 1990,hlm 23. 12  Umay  M.  Djakfar  Shiddieq, Indahnya  Keluarga  Sakinah  dalam  Nauangan  Al-Quran  dan Sunnah, Jakarta: Zakia Press, 2004 , hlm. 42.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
manusia  juga  tak  bisa  lepas  dari  kodratnya,  bahwa  manusia  tercipta  sebagai makhluk  sosial  yang  keberadaannya  selalu  membutuhkan  orang  lain.  maka perkawinan juga mempunyai tujuan untuk dapat hidup bermasyarakat dalam satu perikatan keluarga. 13
Guna mewujudkan semua itu, dan juga untuk memenuhi keperluan hidup antara suami  dan  istri  dalam  mengarungi  bahtera  rumah  rangga  bersama-sama,  maka dibutuhkan  suatu  kekayaan  yang  dapat  dipergunakan  oleh  suami  istri,  untuk membiayai  ongkos  kehidupan  mereka  sehari-hari,  mulai  dari  kebutuhan  yang sifatnya  primer  hingga  sekunder,  seperti  kebutuhan  makan  sehari-hari,  tempat tinggal,  pakaian,  pendidikan  anak-anak,  berobat  hingga  pemenuhan  perabotan rumah  tangga.  Bahkan  untuk  memenuhi  kewajiban  manusia  sebagai  hamba Allah,  manusia  tetap  memerlukan  harta  yang  bisa  digunakan  untuk  memenuhi semua  kebutuhan-kebutuhan.  Suami  atau  isteri  yang  telah  melakukan perkawinan  mempunyai  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  yang  disebut harta  bersama.  Meskipun  harta  bersama  tersebut  hanya  suami  yang  bekerja dengan  berbagai  usahanya  sedangkan  isteri  berada  di  rumah  dengan  tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Kepemilikan  harta setelah pernikahan  menurut Pasal 35 UU No. 16 tahun 2019 ayat  (1)  disebut  dengan  harta  bersama  atau  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan,  kecuali  harta  yang  diatur  dalam  ayat  (2)  Pasal  35  yakni  harta bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah  penguasaan masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain.  Selain  itu,  dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikenal juga adanya harta bersama, antara lain  diatur  dalam  Pasal  1  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam.  disebutkan  bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri  atau  bersama  suami-isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Gono Gini, tanpa mempersoalkan terdaftar
13  Suwardi  Endraswara, Metode,Teori,  Teknik  Kebudayaan:Ideologi,  Epistemologi,  dan  Aplikasi. Sleman: Pustaka Widyatama, 2006
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
atas  nama  siapapun,  disebutkan  bahwa  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau Syirkah  adalah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama  suami- isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung  selanjutnya  disebut  harta Gono  Gini,  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapapun. 14 Dalam menyingkapi  harta  Gono  Gini  masing-masing  pihak  memiliki  kewajiban  yang sama  untuk  menjaga  dan  memanfaatkannya.  Demikian  pula  sebaliknya  kedua belas pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya. Menurut Pasal 36 UU No. 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa terhadap  harta  Gono  Gini,  suami  atau  isteri  dapat  bertindak  atas  persetujuan kedua  belah  pihak.  Artinya  masing-masing  pihak  tidak  dapat  melakukan  suatu tindakan  hukum  baik  berupa  penjualan,  penghibahan  atas  harta  Gono  Gini, kecuali atas sepersetujuan kedua belah pihak yakni antara suami dan istri. 15
Ketentuan  tersebut  diperkuat  dengan  Pasal  92  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menyebutkan  bahwa  suami  atau  isteri  tanpa  persetujuan  pihak  lain  tidak diperbolehkan  menjual  atau  memindahkan  harta  Gono  Gini.  Bila  perkawinan putus  karena perceraian, harta benda diatur  menurut hukumnya  masing-masing. Menurut  ketentuan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  janda atau  duda  cerai  masing-masing  berhak  ½  (seperdua)  dari  harta  bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Bahwa berdasarkan  ketentuan  tersebut,  apabila  terjadi  perceraian,  maka  secara  hukum pihak  suami/istri berhak  masing-masing seperdua dari harta Gono Gini. Namun apabila terjadi perselisihan mengenai harta Gono Gini ini, masing-masing pihak dapat  merujuk  kepada  Pasal  88  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyebutkan bahwa  apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  isteri  tentang  harta  Gono  Gini, maka  penyelesaian  perselisihan  itu  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  Konsep kemilikkan  harta  benda  dalam  perkawinan  ini  merupakan  produk  hukum  adat
14 William J Goode,. Sosiologi Keluarga, Jakarta:Sinar Grafika,2004,hlm.23 15 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia , Bandung: Alumni, 2004, hlm.12.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dan  diderivasikan  dari  premis  filosofis,  nilai-nilai  lokal  yang  menetapkan keseimbangan antara suami istri dalam kehidupan perkawinan. 16
Mengenai  harta  benda  tersebut,  maka  kedua  patner  dalam  ikatan  perkawinan tersebut dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak yang sama di bawah hukum  karena  memelihara  rumah  tangga  sejak  dahulu  dipandang  sebagai  tugas yang  harus  dipikul  bersama  secara  seimbang  oleh  kedua  pelah  pihak.  Harta benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  oleh  karenanya  dimiliki  secara bersama  oleh  suami  istri.  Karena  sepadan  keduanya  masih  dalam  ikatan perkawinan,  mereka  mempunyai  hak  yang  sama  terhadap  harta  tersebut.  Oleh karenanya, ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan,  kedua pihak juga akan mendapatkan  hak  yang  sama  terhadap  harta  benda 17 .  Rumusan  ini mensignifikasikan  kontribusi  penting  yang  dibuat  oleh  hukum  adat  terhadap munculnya  hubungan  yang  lebih  egalitarian  antara  laki-laki  dan  perempuan  di Indonesia.  Dari  segi  bahasa  harta  yaitu  barang-barang  (uang  dan  sebagainya) yang  menjadi  kekayaan.  Sedangkan  yang  dimaksud  harta  bersama  yaitu  harta kekayaan  yang  diperoleh  selama  perkawinan  di  luar  hadiah  atau  warisan. Maksudnya  adalah  harta  yang  didapat  atas  usaha  mereka  atau  sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.
Dalam  harta  benda,  termasuk  di  dalamnya  apa  yang  dimaksud  harta  benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam  ikatan  perkawinan,  baik  harta  kerabat  yang  dikuasai,  maupun  harta perorangan  yang  berasal  dari  harta  warisan,  harta  penghasilan  sendiri,  harta hibah,  harta  pencarian  bersama  suami  isteri  dan  barang-barang  hadiah. Pencahariaan  bersama  suami  isteri  atau  yang  disebut  harta  bersama  atau  gono gini  ialah  harta  kekayaan  yang  dihasilkan  bersama  oleh  suami  isteri  selama mereka  diikat  oleh  tali  perkawinan.  Hal  ini  termuat  dalam  UU  Perkawinan  No.
16 T.O Ihromi, Pokok-Pokok Antropologi Budaya . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 17  Jaih  Mubarok. Modernisasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Bandung:  Pustaka  Bani  Quraisy, 2005, hlm.33.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
16  Tahun  2019.  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  No.  16  Tahun  2019 dalam pasal 1 mengatakan bahwa :
”Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  isteri,  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 18 .
Dalam  pasal  tersebut  tersimpul  adanya  asas,  bahwa  antara  suami  isteri  terdapat ikatan  yang  erat  sekali,  yang  meliputi  tidak  hanya  ikatan  lahir,  ikatan  yang nampak  dari  luar  atau  ikatan  terhadap  /  atas  dasar  benda  tertentu  yang mempunyai  wujud,  tetapi  meliputi  ikatan  jiwa,  batin  atau  ikatan  rohani. 19 Jadi menurut  asasnya  suami  isteri  bersatu,  baik  dalam  segi  materiil  maupun  dalam segi  spiritual.  Mengenai  Harta  Benda  dalam  perkawinan  diatur  dalam  pasal  35 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan:
a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah  di  bawah penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain.
Dari  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa  menurut  Undang-Undang Perkawinan,  di  dalam  satu  keluarga  mungkin  terdapat  lebih  dari  satu kelompok harta.
Hal ini berlainan sekali dengan sistem yang dianut B.W yaitu bahwa dalam satu keluarga pada asasnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami isteri. Menurut UU No. 16/ 2019 kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah:
18 Ramulyo  Mohd.  Idris,  2005, Asas-asas  Hukum  Islam  Sejarah  Timbul  dan  Berkembangnya Kedudukan Islam Dalam Sistem Hukum Di
Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 45 19 Yendri Junaidi,. Potret Keluarga Teladan dalam Al-Quran , Vol. 2; Jakarta: Jurnal Kajian Islam Al Ihsan,2020 ,hlm.12.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Menurut  pasal  35  UU  No.  16  tahun  2019,  harta  bersama  suami  isteri,  hanyalah meliputi  harta-harta  yang  diperoleh  suami  isteri  sepanjang  perkawinan  saja. Artinya  harta  yang  diperoleh  selama  tenggang  waktu,  antara  saat  peresmian perkawinan,  sampai  perkawinan  tersebut  putus,  baik  terputus  karena  kematian salah  seorang  diantara  mereka  (cerai  mati),  maupun  karena  perceraian  (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam  perkawinan  terletak  di  luar  harta  bersama.  Adanya  pemisahan  secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta bersama, tanpa disertai dengan  kewajiban  untuk  mengadakan  pencatatan  pada  saat  perkawinan  akan dilangsungkan  (atau  sebelumnya)  dapat  menimbulkan  banyak  masalah  di kemudian  hari  dalam  segi  asal  usul  harta  atau  harta-harta  tertentu  pada  waktu pembagian  dan  pemecahan  baik  karena  perceraian  maupun  kematian (perceraian). 20 Adalah  sangat  menguntungkan,  kalau  di  kemudian  hari  dalam peraturan  pelaksanaan  diadakan  ketentuan  yang  mewajibkan  adanya  pencatatan harta  bawaan  masing-masing  suami  isteri.  Walaupun  tidak  disebutkan  dengan tegas dalam pasal 35 ayat 2, tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan pasal 35 ayat  1,  maka  ketentuan  mengenai  harta  pribadi  hibahan  dan  warisan,  kiranya hanyalah  meliputi  hibahan atau  warisan suami / isteri  yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.
Pasal 35 ayat 2 mengandung suatu asas yang berlainan dengan asas yang dianut dalam  B.W,  yang  menyebutkan  bahwa  yang  suami  dan  atau  isteri  peroleh sepanjang perkawinan dengan Cuma-Cuma baik hibahan atau warisan masuk ke dalam harta persatuan kecuali bila ada perjanjian lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan banyak terjadi duplikasi dengan apa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  16  tahun  2019. 21 Dalam  Kompilasi Hukum  Islam  mengenai  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  dibahas  dalam  Bab XIII.  Menurut  pasal  85  adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing-masing  suami  atau  isteri.
20 Zaitunah. Subhan, Membina Keluarga Sakinah , 2004, Bantul: Pustaka Pesantren, hlm.56. 21Muhammad  Nurhakim,. Islam  Tradisi  Reformasi  dan  Pragmatis  Agama  dalam  Pemikiran  Hasan Hanafi , Malang: Bayumedia Publising, 2003, hlm.55.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Tetapi  dalam  pasal  86  ditegaskan  pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara harta  suami  dan  harta  isteri  karena  perkawinan.  Mengenai  harta  bersama  lebih lanjut  diatur  dalam  pasal  85  sampai  dengan  pasal  97. 22 Menentukan  status pemilikan dari harta benda yang ada pada keluarga dalam hubungan perkawinan sangat  penting  untuk  memperoleh  kejelasan  mengenai  status  harta  itu  apabila terjadi perceraian. Sehingga sudah ditentukan mana yang menjadi hak suami dan mana pula yang menjadi hak istri. Atau mana peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris bila terjadi kematian di salah satu pihak suami istri.
Dalam  hal  ini  dapat  ditentukan  asal-usul  harta  tersebut  telah  diketahui.  Sistem hukum perkawinan dalam KUH Perdata dalam pasal 119 ”mulai saat perkawinan dilangsungkan  demi  hukum  berlakulah  persatuan  bulat  antara  harta  kekayaan suami  dan  istri  sekadar  mengenai  itu  dengan  perjanjian  kawin  tidak  diadakan ketentuan lain”. Apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan perkawinan telah  mengadakan  perjanjian-  perjanjian  tertentu  di  antara  mereka.Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan isteri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami isteri.
Sistem  yang  dianut  KUH  Perdata  tersebut  di  atas  bertolak  belakang  dengan sistem  pengaturan  yang  dipakai  oleh  Undang-undang  Perkawinan,  hukum  adat dan hukum Islam. 23 Di mana pada prinsipnya ketidakhukuman yang terakhir ini menentukan bahwa dengan ada contoh lain,  misalnya tentang penggunaan  uang nafkah. 24 Uang  nafkah  yang  merupakan  bagian  dari  harta  gono  gini  dan sesungguhnya  untuk  kepentingan  keluarga  tidak  dapat  digunakan  di  luar kebutuhan  keluarga  kecuali  mendapatkan  hak  dari  pihak  yang  menghasilkan nafkah tersebut. Jika penggunaan harta gono gini tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut melanggar hukum karena
22Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Kewarisan  Menurut  Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam ,  Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1981, hlm.22. 23 Bushar Muhammad, Pokok-pokok Harta Adat , Paramadya Paramitha, Jakarta 1986, hlm.32. 24Imam Sudiyat, Hukum Adat Skelsa Azas, Liberty Yogyakarta, 1981, hlm,65.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasarnya adalah KHI pasal 92 ”suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual  atau  memindahkan  harta  bersama”.  Suami/istri  juga  diperbolehkan menggunakan  harta  gono  gini  sebagai  barang  jaminan  asalkan  mendapat persetujuan dari salah satu pihak.
Tentang  hal  ini  KHI  pasal  91  ayat  mengatur  ”harta  bersama  dapat  dijadikan sebagai  barang  jaminan  oleh  salah  satu  pihak  atas  persetujuan  pihak  lainnya. Pasal  93  KHI  mengatur  ketentuan  hukum  harta  gono  gini  yang  terkait  dengan utang.  Ayat  1  pasal  itu  11  menyebutkan  bahwa  ”pertanggungjawaban  terhadap utang  suami  atau  istri  dibebanka  kepada  hartanya  masing-masing”,  maksudnya utang  yang  secara  khusus  dimiliki  suami/istri  menjadi  tanggung  jawab  masing- masing.  Misalnya,  salah  satu  dari  mereka  mempunyai  utang  sebelum  mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ketentuan ini tidak berlaku jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga. Tentang hal ini ayat  2,  pasal  93  menyebutkan  ”pertanggungjawaban  terhadap  utang  yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami”. Dalam hal  ini  suami  merupakan  kepala  rumah  tangga  yang  wajib  memberikan  nafkah kepada istrinya, termasuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, jika harta  gono  gini  tidak  mencukupi  untuk  membayar  utang  bersama.  Hal  ini dibebankan kepada harta suami. 25
Istilah  Gono  Gini  merupakan  istilah  hukum  yang  sudah  populer  di  masyarakat, yang artinya  harta  yang berhasil dikumpulkan  selama berumah tangga  sehingga menjadi hak berdua suami istri. Istilah hukum yang digunakan  secara resmi dan legal  formal  dalam  peraturan  perundang-  undangan  di  tanah  air  baik  dalam undang-undang  hukum perdata (KUH Perdata) maupun kompilasi  hukum Islam di Indonesia (KHI) adalah harta bersama.
Hanya  istilah  Gono  Gini  lebih  populer  dibandingkan  dengan  istilah  yang  resmi digunakan  dalam  bahasa  hukum  konvesional.  Konsep  dan  istilah  Gono  Gini
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
sebenarnya  diambil  dari  tradisi  Jawa,  kemudian  dikembangkan  sebagai  dalam ikatan  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  harta  yang  memang  berhubungan  dengan ikatan tersebut kemudian disebut dengan harta Gono Gini. 26
Dari  definisi  di  atas  dapat  diartikan  harta  gono  gini,  yaitu  harta  yang  dimiliki oleh  suami  istri  yang  hidup  bersama  dalam  suatu  ikatan  perkawinan  yang  bisa digunakan  untuk  memenuhi  segala  macam  kebutuhan-kebutuhan  hidup,  yang mana  harta  tersebut  bisa  berasal  dari  harta  warisan,  hibah,  hadiah,  saat pernikahan,  hasil  pencarian  suami  istri  dan  bisa  juga  berupa  harta  yang dihasilkan bersama oleh suami dan istri selama pernikahan. 27
Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama antara lain:
a. Harta  bawaan,  yaitu  harta  yang  sudah  didapat  suami  /  isteri  sebelum menikah;
b. Hadiah;
c. Harta warisan.
Istilah  Gono  Gini  merupakan  istilah  hukum  yang  sudah  populer  di  masyarakat, yang artinya  harta  yang berhasil dikumpulkan  selama berumah tangga  sehingga menjadi hak berdua suami istri. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal  formal  dalam  peraturan  perundang-  undangan  di  tanah  air  baik  dalam undang-undang  hukum perdata (KUH Perdata) maupun kompilasi  hukum Islam di  Indonesia  (KHI)  adalah  harta  bersama. 28 Hanya  istilah  Gono  Gini  lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvesional. Konsep dan istilah Gono Gini sebenarnya diambil dari tradisi Jawa, kemudian  dikembangkan  sebagai  dalam  ikatan  perkawinan.  Oleh  karena  itu, harta  yang  memang  berhubungan  dengan  ikatan  tersebut  kemudian  disebut dengan harta Gono Gini. Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal
26 Soepamo, Bab-bab tentang harta adat, Paramidya Paramitha, Jakarta 1984,hlm,12, 27  Wigyo  Dipoero  Soeijino,, Pengantar  dan  azas-azas  hukum  adat  haji  masanging Jakarta  1984, hlm.90 28 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-   Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty,2007,hlm.12.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
istilah-istilah  lain  yang  sepadan  dengan  pengertian  harta  Gono  Gini  (di  Jawa) hanya  diistilahkan  secara  beragam  dalam  hukum  adat  yang  berlaku  di  masing- masing.
Pembentukan  hukum  keluarga  secara  umum  dipengaruhi  dan  terdapatnya  unsur antara  3  (tiga)  sistem  hukum,  yaitu  Hukum  Islam,  Hukum  Barat  dan  Hukum Adat  Dasar  hukum  tentang  harta  bersama  dalam  hukum  Islam  dapat  ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut: 29
a. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019)
Masalah  harta  bersama  dalam  diatur  dalam  Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  37, yang  secara  garis  besar  menyatakan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah atau  warisan,  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak tidak  menentukan  lain.  Mengenai  harta  bersama,  suami  atau  isteri  dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing,  suami  dan  isteri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya.  Akan  tetapi  apabila  perkawinan putus  karena  perceraian,  Harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing- masing.Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  ketika  terjadi  perceraian,  harta  bersama yang  diperoleh  oleh  pasangan  suami  isteri  selama  perkawinan  dapat  diatur dengan  menggunakan aturan  yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat  atau  hukum  lain  di  luar  hukum  adat.  Pasal-pasal  tersebut  di  atas  disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu:
1) masing-masing  pihak  dalam  perkawinan  memiliki  hak  untuk  mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum nikah, dan;
29 Djubaidah  Neng,  . Pencatatan  Perkawinan  Dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika,2012,hlm,67,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
2) dengan  ikatan  perkawinan,  isteri  maupun  suami  secara  intrinsik  memiliki posisi  yang  setara  terkait  dengan  kekayaan  keluarga  terlepas  pihak  mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.
Mengenai  harta  bersama,  dalam  Pasal  37  UU  No.16  Tahun  2019  mengenai Perkawinan  menentukan  bahwa  bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-  masing.  Yang  dimaksud  dengan hukumnya  masing-masing  adalah  hukum  agama,  hukum  adat,  dan  hukum- hukum lainnya.
b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 85 menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing-  masing  suami  atau  isteri. Pasal  ini  sudah  menyebutkan  adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Lebih lanjut ditegaskan dapam Pasal 95 yang tediri dari dua ayat sebagai berikut:
Suami  atau  isteri  dapat  meminta  Pengadilan  Agama  untuk  meletakkan  sita jaminan  atas  harta  bersama  tanpa  adanya  permohonan  gugatan  cerai,  apabila salah  satu  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  dan  membahayakan  harta bersama  seperti  judi,  mabuk,  boros  dan  sebagainya;  Dengan  kata  lain,  KHI mendukung  adanya  persatuan  harta  perkawinan  (harta  bersama).  Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing- masing pasangan baik suami maupun isteri.
Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  masalah  harta  bersama  dalam  perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pada dasarnya tidak ada  percampuran  antara  harta  suami  dan  isteri  karena  perkawinan,  sementara harta  isteri  tetap  menjadi  hak  isteri  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
Adapun  harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah penguasaan  masing-masing,  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain  dalam
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
perjanjian  perkawinan,  dengan  demikian  suami  dan  isteri  mempunyai  hak sepenuhya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah,  hadiah,  sodaqoh,  atau  lainnya  .  Suami  bertanggung  jawab  menjaga  harta bersama,  harta  isteri  maupun  hartanya  sendiri,  dan  sebaliknya  isteri  turut bertanggung  jawab  menjaga  harta  bersama,  maupun  harta  suami  yang  ada padanya.  Harta  bersama  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  85  di  atas  dapat berupa  benda  berwujud  atau  tidak  beruwujud,  dimana  harta  bersama  yang berwujud  dapat  meliputi  benda  tidak  bergerak,  benda  bergerak  dan  surat-surat berharga;  sedangkan  harta  bersama  yang  tidak  berwujud  dapat  berupa  hak  dan kewajiban.
Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan  pihak  lain,  akan  tetapi  bahwa  suami  isteri  tanpa  persetujuan  pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Sehubungan dengan  hutang,  pertanggungjawaban  terhadap  hutang  suami  atau  isteri dibebankan  pada  hartanya  masing-masing,  tetapi  pertanggungjawaban  terhadap hutang  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  keluarga,  dibebankan  kepada  harta bersama.  Apabila  harta  bersama  tidak  mencukupi,  maka  dibebankan  kepada harta  suami  dan  bila  harta  suami  tidak  ada  atau  tidak  mencukupi  dibebankan kepada harta isteri.
Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  isteri  tentang  harta  bersama,  maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,  sedangkan  pembagian  harta  bersama  bagi  seorang  suami  atau  isteri  yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang  hakiki  atau  matinya  secara  hukum  atas  dasar  putusan  Pengadilan  Agama. Pasal  97  mengatur  bahwa  janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan . 30 Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami
30  Lari  Musavi  Mujtaba  Sayyid, Psikologi  Islam  Membangun  Kembali  Moral  Generasi  Muda, Jakarta: Pustaka Hidayat,1993,hlm,56,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
bahwa  hukum  Islam  Indonesia  pada  dasarnya  menerima  ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut. 31
Dengan  demikian,  segala  urusan  yang  berkenaan  dengan  harta  bersama  harus didasari  ketiga  sumber  hukum  positif  tersebut. 32 Berkaitan  dengan  harta bersama,  hukum  positif  juga  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama  jika  dikhawatirkan  salah  satu  pihak  suami  istri  akan  melakukan kecurangan,  seperti  mengalihkan  sebagian  besar  harta  bersama  kepada  pihak ketiga  dengan  maksud  ketika  perceraian  telah  terjadi,  harta  bersama  yang  di dapat  pihak  yang  melakukan  kecurangan  tersebut  akan  lebih  banyak  dari  yang seharusnya. Sita jaminan dalam hal ini di kenal dengan istilah sita marital.
Bagi  umat  Islam,  ketentuan  pembagian  harta  bersama  diatur  dalam  KHI  Pasal 97, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdata Pasal 128 yang  menyebutkan  bahwa  “setelah  bubarnya  persatuan,  maka  harta  benda kesatuan  dibagi  dua  antara  suami  dan  isteri  atau  antara  para  ahli  waris  mereka masing-masing,  dengan  tidak  memperdulikan  soal  dari  pihak  yang  manakah barang-barang itu diperoleh”. 33
Menurut  KHI  apabila  terjadi  perceraian,  pembagian  harta  bersama  dapat diajukan  bersamaan  dengan  gugatan  cerai,  tidak  harus  menunggu  putusan  cerai terlebih  dahulu  Seperti  telah  diuraikan  dalam  pembahasan  sebelumnya  bahwa secara  umum  pembagian  harta  bersama  dilakukan  ketika  perkawinan  berakhir akibat  perceraian  atau  kematian  salah  seorang  pasangan,  masing-masing  suami isteri  memiliki  hak  yang  sama  terhadap  harta  bersama  yaitu  separoh  dari  harta bersama.  Pembagian  seperti  ini  berlaku  tanpa  harus  mempersoalkan  siapakah
31  Muhdlor  A.  Zuhdi, Memahami  Hukum  Perkawinan  Nikah,  Telak,  Cerai  dan  Rujuk, Bandung: Al-Bayan,1994,hlm.23. 32Judiasih  Sonny  Dewi, Harta  Benda  Perkawinan  Kajian  Terhadap  Kesetaraan  Hak  Dan Kedudukan  Suami  Dan  Isteri  Atas  Kepemilikan  Harta  Dalam  Perkawinan, Bandung:  PT  Refika Aditama,2015,hlm.76. 33Handikusuma  Hilman, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju,2007,hlm.21.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
yang  berjerih  payah  untuk  mendapatkan  harta  kekayaan  tersebut  selama perkawinan  berlangsung.  Ketentuan  pembagian  harta  bersama  separuh  bagi suami dan separuh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. 34
Dalam  hal  ini,  pertimbangan  bahwa  suami  atau  isteri  berhak  atas  separuh  harta bersama  adalah  berdasarkan  peran  baik  suami  maupun  isteri,  sebagai  partner yang  saling  melengkapi  dalam  upaya  membina  keutuhan  dan  kelestarian keluarga Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta  bawaan  masing-masing  sebelum  terjadi  perkawinan  ataupun  harta  yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain-lain.
Menentukan  status  pemilikan  dari  harta  benda  yang  ada  pada  keluarga  dalam hubungan  perkawinan  sangat  penting  untuk  memperoleh  kejelasan  mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian. Sehingga sudah ditentukan mana yang menjadi  hak  suami  dan  mana  pula  yang  menjadi  hak  istri.  Atau  mana peninggalan  yang  dapat  diwariskan  kepada  ahli  waris  bila  terjadi  kematian  di salah  satu  pihak  suami  istri.  Dalam  hal  ini  dapat  ditentukan  asal-usul  harta tersebut telah diketahui. Menentukan status pemilikan dari harta benda yang ada pada  keluarga  dalam  hubungan  perkawinan  sangat  penting  untuk  memperoleh kejelasan  mengenai  status  harta  itu  apabila  terjadi  perceraian.  Sehingga  sudah ditentukan mana yang menjadi hak suami dan mana pula yang menjadi hak istri. Atau  mana  peninggalan  yang  dapat  diwariskan  kepada  ahli  waris  bila  terjadi kematian di salah satu pihak suami istri. Dalam hal ini dapat ditentukan asal-usul harta  tersebut  telah  diketahui.  Sistem  hukum  perkawinan  dalam  KUH  Perdata dalam pasal 119 ”mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan  bulat  antara  harta  kekayaan  suami  dan  istri  sekadar  mengenai  itu
34Hamid  Atiqah, Buku  Lengkap  Fiqh  Wanita  Segala  Tentang  Urusan  Wanita  Ada  Di  Sini , Jogjakarta: DIVA Press,2014,hlm.25.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan perkawinan telah mengadakan perjanjian- perjanjian tertentu di antara mereka.
Adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa berbagai macam, tergantung dari barang-barang  apa  yang  akan  menjadi  milik  bersama  antara  lain  berupa geneenschap  van  winsten  verlies  (perjanjian  persatuan  untung  dan  rugi)  dan geneenschap van vruchten en inkonstan (perjanjian persatuan hasil pendapatan). Pengertian  peran  tidak  didasarkan  pada  jenis  kelamin  dan  pembakuan  peran bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam  hal  suami  tidak  bekerja  tetapi  masih  tetap  memiliki  peran  besar  dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, maka suami tersebut masih layak untuk  mendapatkan  hak  separoh  harta  bersama. 35 Sebab  meskipun  pihak  suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak- anak  dan  membantu  pengurusan  rumah  tangga,  pihak  isteri  telah  menerima bantuan  yang  sangat  berharga  dan  sangat  mempengaruhi  kelancaran pekerjaannya  sehari-hari,  sehingga  secara  tidak  langsung  juga  mempengaruhi jumlah  harta  yang  diperoleh.  Sebaliknya,  ketika  isteri  bekerja  sedangkan  pihak suami  tidak  menjalankan  peran  yang  semestinya  sebagai  partner  isteri  untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama separuh bagi  isteri  dan  separuh  bagi  suami  tersebut  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan. Dalam  hal  ini  bagian  isteri  semestinya  lebih  banyak  dari  pihak  suami.  Bahkan ketika  ternyata  pihak  suami  selama  dalam  perkawinan  justru  boros,  berjudi maupun mabuk, maka tidak sepantasnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama.
Secara  garis  besar  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-  Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  putusnya  perkawinan  disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya
35  Ad-Duraiwsy  Yusuf  Ad-Duraiwsy, Nikah  Siri,  Mut’ah,  dan  Kontak, Jakarta:  Darul  Haq,  2010, hlm.12.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talak atau berdasarkan gugatan cerai.
Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talak diartikan  sebagai  peceraian  baik  yang  dijatuhkan  oleh  suami,  yang  ditetapkan oleh  hakim,  maupun  perceraian  yang  jatuh  dengan  sendirinya  atau  perceraian karena meninggalnya suami atau isteri. Talak dalam arti khusus yaitu perceraian yang  dijatuhkan  oleh  suami.  Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  oleh perceraian  hanya  bisa  dilakukan  di  hadapan  sidang  pengadilan,  setelah pengadilan  mengadakan  upaya  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  terlebih dahulu  namun  tidak  berhasil.  Untuk  melakukan  perceraian  harus  didasari  oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami  isteri.  Adapun  alasan-alasan  dari  terjadinya  perceraian  adalah  sebagai berikut:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut- turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak  mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami dan  istri terus  menerus  terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik-talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (fazah).
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Menurut  hukum  Islam  suami  memiliki  hak  untuk  menjatuhkan  talak  kepada isterinya  sesuai  dengan  alasan-alasan  yang  terdapat  dalam  UU  Perkawinan  dan KHI. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:
a. Baik isteri atau suami tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anak  yang  lahir  dari  perkawinan  mereka,  semata-mata  berdasarkan kepentingan  anak.  Apabila  terjadi  perselisihan  mengenai  penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang  diperlukan  anak  itu;  apabila  suami  dalam  kenyataan  tidak  dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan  /  atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas isteri.

## VI. KESIMPULAN
Hubungan antara tradisi ngusong barang dengan pembentukan keluarga sakinah Diantara  responden  yang  mengatakan  adanya  hubungan  antara  tradisi  dengan pembentukan  keluarga  sakinah  yakni  adanya  hubungan  tersebut  disebabkan tradisi  tersebut,  ngusong  barang,  sebagai  modal  awal  terbangunnya  suatu keluarga  yang  telah  dibekali  beberapa  perabotan  rumah  tangga  dan  pasangan suami  istri  tersebut  tidak  perlu  lagi  untuk  membeli  dan  melengkapi  perabotan rumahtangga  mereka,  oleh  karena  itulah  dengan  dibekali  modal  awal  dalam rumah tangga bagaimana pasangan suami istri tersebut merawatnya dan menjalin hubungan yang baik dengan pasangannya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis ), Gunung Agung, Jakarta, 1982. Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Kewarisan  Menurut  Hukum  Adat  dan  Hukum Islam ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta,
1981.
Burhan  Bungin,  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2007.
Djubaidah  Neng,  . Pencatatan  Perkawinan  Dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat Menurut  Hukum  Tertulis  Di  Indonesia  Dan  Hukum  Islam, Jakarta: Sinar Grafika,2012. Darji Darmadiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa   dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Gramedia Pustaka   Utama, Jakarta,2004.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan   Memahami Hukum , Laksbang Pressindo, Jakarta,2010. Friedman, Teori dan Filasafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori- teori
Hukum,  Judul  Asli  Legal  Theory, Penerj.  Muhammad  Arifin,  Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010. Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia , Bandung: Alumni, 2004 Imam  Bawani, Tradisionalisme  dalam  Pendidikan  Islam ,  Surabaya:  Al  Ikhlas.
1990.
Jaih  Mubarok,  2005, Modernisasi  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia ,  Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
Judiasih  Sonny  Dewi, Harta  Benda  Perkawinan  Kajian  Terhadap  Kesetaraan Hak  Dan  Kedudukan  Suami  Dan  Isteri  Atas  Kepemilikan  Harta Dalam Perkawinan, Bandung: PT Refika Aditama,2015. Lari  Musavi  Mujtaba  Sayyid, Psikologi  Islam  Membangun  Kembali  Moral Generasi Muda, Jakarta: Pustaka Hidayat,1993. Muhammad  Nurhakim,. Islam  Tradisi  Reformasi  dan  Pragmatis  Agama  dalam Pemikiran Hasan Hanafi , Malang: Bayumedia Publising, 2003. Muhdlor  A.  Zuhdi, Memahami  Hukum  Perkawinan  Nikah,  Telak,  Cerai  dan Rujuk, Bandung: Al-Bayan,1994. Peter mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta,2008. Ramulyo  Mohd.  Idris, Asas-asas  Hukum  Islam  Sejarah  Timbul  dan Berkembangnya  Kedudukan  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakart,2005. Roni haitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukm dan Yuri Metri , Ghalia Indonesia, Jakarta,2008. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Citra Aditya
Bakti,
Bandung,2009.
Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum , Ind- Hill-co,
Jakarta,2010.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001. Umay  M.  Djakfar  Shiddieq, Indahnya  Keluarga  Sakinah  dalam  Nauangan  Al- Quran dan Sunnah, Jakarta: Zakia Press, 2004. William J Goode,. Sosiologi Keluarga, Jakarta:Sinar Grafika,2004. Wahyu Ms, Wawasan limu Sosial Dasar, Surabaya:Usaha Nasional , 2006.