## PENGARUH BRITISH EXIT (BREXIT)
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERKAIT MASALAH IMIGRAN
Hardi Alunaza SD ¹,Virginia Sherin ²
1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura; email: hardialunaza@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura; email: vrgshrtrivedi@gmail.com

## Abstract
This paper aims to explain the influence of British Exit (Brexit) on the UK government's policy on immigrants. The results of the referendum on June  23, 2016, show that more than  fifty  two  percent  of  Britons  choose  to  leave  the  EU.  The  UK's  exit  from  EU membership  affects  some  of  the  policies  of  the  British  government,  in  particular,  the policy on immigrants. However for immigrants, the new policy to be implemented by the British government is considered as a threat. This article uses the theory of policy making and the concept of immigration with qualitative research method in the form of literature study.  This  paper  shows  that  the  impact  of  Brexit  on  the  UK  government's  policy  on immigrants is the discourse of limiting the number and selection of immigrants that will affect both British and immigrant communities.
Keywords: Brexit, government policy, immigrants

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaruh British  Exit (Brexit)  terhadap kebijakan  pemerintah  Inggris  terkait  imigran.  Hasil  referendum  pada  23  Juni  2016 menunjukkan bahwa lebih dari lima puluh dua persen penduduk Inggris memilih untuk keluar  dari  Uni  Eropa.  Keluarnya  Inggris  dari  keanggotaan  Uni  Eropa  mempengaruhi beberapa  kebijakan  pemerintahan  Inggris,  khususnya  kebijakan  mengenai  imigran. Namun  bagi  imigran,  kebijakan  baru  yang  akan  diterapkan  oleh  pemerintahan  Inggris merupakan  suatu  ancaman.  Artikel  ini  menggunakan  teori  pengambilan  kebijakan  dan konsep  imigrasi  dengan  metode  penelitian  kualitatif  dalam  bentuk  studi  kepustakaan. Tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  Brexit  terhadap kebijakan pemerintah Inggris terkait imigran adalah adanya wacana pembatasan jumlah dan seleksi imigran yang akan berdampak bagi masyarakat Inggris maupun imigran.
Kata Kunci : Brexit, imigran, kebijakan pemerintah

## Pendahuluan
Inggris  merupakan  salah  satu  negara  yang  berada  di  Eropa  bagian  Barat.  Inggris berbatasan dengan Skotlandia di sebelah Utara dan Wales di sebelah Barat. Selanjutnya Laut Irlandia di sebelah Barat Laut, Laut Keltik di sebelah Barat Daya, dan Laut Utara di bagian Timur, serta Selat Inggris di sebelah Selatan. Selat Inggris merupakan selat yang memisahkan negara Inggris dari dataran Eropa. Inggris adalah sebuah negara kesatuan yang berdiri di bawah sistem monarki konstitusional dan mengadopsi sistem parlementer. Kedudukan pemerintahan pusat berada di ibukota negara Inggris, yaitu London. Inggris, Irlandia  Utara,  Skotlandia,  dan  Wales  adalah  negara-negara  yang  termasuk  dalam kedaulatan Britania Raya.
Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat di kawasan Eropa yang terkena imbas perang,  berkeinginan  untuk  menyatukan  kekuatan  demi  memulihkan  kondisi perekonomian  Eropa  pasca  perang  (Pusca,  2004).  Keinginan  tersebut  pun  diwujudkan dengan terbentuknya European Coal and Steel Community (ECSC) yang dibentuk oleh negara Jerman, Italia, Luxemburg, Belanda, dan Belgia. Kemudian, ECSC berganti nama menjadi European Economic Community (EEC) pada 25 Maret 1957. Maksud dan tujuan pergantian nama tersebut adalah agar dapat tercipta sebuah pasar bersama, yakni sebuah tahap integrasi yang dilakukan oleh suatu wilayah, di mana arus barang, jasa, modal, serta imigrasi  yang  bebas  dan  tidak  terdapat  hambatan.  Komunitas  inilah  yang  kini  dikenal dengan nama Uni Eropa (Pusca, 2004).
Pada  tahun  1973,  terjadi  krisis  minyak  dunia  yang  mengakibatkan  rendahnya pertumbuhan  ekonomi  di  negara  Inggris  (Sudaryono,  2016).  Akibatnya,  Inggris berkeinginan  untuk  bergabung  menjadi  anggota  Uni  Eropa  dengan  tujuan  untuk membenahi  perekonomian  negaranya.  Hal  yang  menjadi  daya  tarik  Inggris  untuk bergabung  dengan  Uni  Eropa  adalah  terdapat  kesenjangan  pendapatan  nasional  yang cukup  jauh  antara  Inggris  dengan  negara-negara  anggota  Uni  Eropa.  Dengan bergabungnya  Inggris  dalam  keanggotaan  Uni  Eropa  pada  1  Januari  1973,  Inggris berharap perekonomian negaranya dapat meningkat (Cawood, 2004).
Setelah  diterima  dan  bergabung  dalam  keanggotaan  Uni  Eropa,  Inggris  harus melakukan penyesuaian terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam Uni Eropa. Inggris merupakan negara yang aktif dalam berbagai kegiatan kelembagaan, perumusan kebijakan  dan  pendanaan,  serta  sebagai  penasihat  yang  seringkali  memberikan  solusi

## TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERKAIT MASALAH IMIGRAN
terhadap berbagai masalah yang terjadi di Uni Eropa. Inggris juga merupakan salah satu negara dengan pendapatan nasional tertinggi di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
Selama  menjadi  bagian  dari  Uni  Eropa,  Inggris  juga  mendapat  berbagai keuntungan,  seperti  penghapusan  hambatan  perdagangan,  juga  kemudahan  dalam melakukan ekspor dan impor di kawasan Eropa. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta mendapat  persetujuan  dari  semua  pihak  yang  berkepentingan  di  Inggris.  Setelah melakukan  evaluasi  dan  peninjauan  kembali  terhadap  efektivitas  Inggris  dalam  Uni Eropa, beberapa pihak menyatakan ketidaksetujuannya atas keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Akibatnya, muncul kelompok-kelompok pro dan kontra terhadap British Exit (Brexit)  (Sudaryono,  2016:  2).  Kedua  kelompok  inilah  yang  berperan  penting  dalam referendum yang diadakan pada 23 Juni 2016, untuk memilih Brexit atau tetap dalam Uni Eropa. Terbentuknya kubu-kubu tersebut, mengindikasikan bahwa terdapat perpecahan pendapat antara kubu pro dan kubu kontra Brexit dalam negara Inggris sendiri.
Sebagai sebuah organisasi regional di Eropa, Uni Eropa dengan peran dominan dari  Prancis  dan  Jerman,  telah  menjadikannya  sebuah  organisasi  dengan  sistem  yang bekerja berdasarkan mekanisme supranasional dan antarpemerintahan. Anggota-anggota Uni Eropa selalu menetapkan berbagai kebijakan melalui perundingan dan musyawarah bersama.  Salah  satu  penyebab  terkuat  dalam  masalah  ini  adalah  Belgia  yang mengharuskan negara anggota Uni Eropa untuk membantu dalam penanganan imigran dan pengungsi yang telah masuk ke Eropa. Sebagian imigran yang telah berada di Belgia dan Perancis, diberi komando untuk dipindahkan ke Inggris melalui jalur kereta api. Oleh karena  kebijakan  tersebut  telah  diputuskan  dan  menjadi  kesepakatan  bersama,  maka kebijakan  tersebut  akan  mengikat  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pembuatan kebijakan tersebut.
Dalam kasus ini, kelompok pendukung Brexit berpendapat bahwa Inggris dapat mengatur  perekonomian  dan  masalah  domestiknya  sendiri,  termasuk  masalah  imigrasi (Nainggolan,  2016).  Pada  akhirnya,  kelompok-kelompok  tersebut  berinisiatif  untuk mengadakan referendum untuk mengetahui opini masyarakat Inggris terkait keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa.  Referendum dalam konteks ini, merupakan pilihan langsung pemilih  atas  pertanyaan  yang  diajukan  berkenaan  dengan  suatu  hal,  sebagai  dasar keputusan  bersama.  Namun  setiap  negara  memiliki  definisinya  masing-masing  yang
berdimensi politik dan sosial tersendiri, demikian pula Inggris ketika memberlakukannya pada kasus Brexit pada tahun 2016.
Inggris  mengadakan  referendum  terakhirnya  pada  23  Juni  2016  setelah sebelumnya  juga pernah mengadakan referendum pada 1975. Hasilnya lima puluh dua persen masyarakat Inggris setuju agar keluar dari keanggotaannya dalam Uni Eropa. Bagi Uni  Eropa,  hal  ini  merupakan  masalah  yang  cukup  serius  (Irwin,  2015).  Inggris merupakan entitas yang sangat kuat dalam meningkatkan kejayaan Uni Eropa. Masalah ini  cukup  substansial  mengingat  bahwa  masyarakat  internasional  sudah  berpandangan bahwa Uni Eropa yang merupakan mitra kerja sama strategis bagi negara-negara maju, perlahan-lahan  akan  melemah  dan  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  loyalitas  Uni Eropa akan menurun.  Alasan  terbesar  masyarakat  Inggris  untuk  mendorong  negaranya keluar dari Uni Eropa adalah terkait masalah imigran. Gelombang imigran yang masuk ke  Inggris  sudah  melampaui  batas  yang  seharusnya.  Bagi  masyarakat  Inggris,  dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, masalah imigran akan teratasi (Aya, 2016).
Pasca keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, pemerintah Inggris di bawah pemerintahan  Perdana  Menteri  Theresa  May  merevisi  kebijakan  lama  dan  membuat kebijakan baru, khususnya terkait masalah imigran. May dan beberapa menteri kabinet, antara lain Boris Johnson, Michael Gove, dan Priti Patel mengatakan bahwa Inggris akan mengadopsi  kebijakan  yang  serupa  dengan  kebijakan  pemerintah  Australia  tentang imigran  dan  pencari  suaka.  Seleksi  terhadap  imigran  yang  akan  memasuki  wilayah Inggris  akan  dilakukan  dan  harus  melewati  berbagai  tahap  uji  jasmani  maupun  psikis (Aya, 2016).
Kekhawatiran  masyarakat  akan  terjadinya  ketidakstabilan  kondisi  ekonomi, politik, sosial, maupun budaya akibat adanya imigran, juga menjadi faktor pemicu bagi pemerintah  untuk  melakukan  revitalisasi  kebijakan.  Masyarakat  Inggris  khawatir  akan berkurangnya  lapangan  pekerjaan,  serta  peningkatan  tindakan  kriminal  akibat  latar belakang penduduk yang heterogen. Selain dari sisi masyarakat Inggris, para imigran juga merasa bahwa pasca-Brexit, keberadaan mereka akan terancam. Hal ini dibuktikan dari adanya  beberapa  ujaran  kebencian  melalui  simbol  maupun  perkataan  yang  secara langsung maupun tidak langsung mengintimidasi mereka.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  kebijakan  Brexit  membawa  pengaruh  yang signifikan  bagi  negara  Inggris,  baik  bagi  sisi  pemerintahan,  maupun  bagi  masyarakat

## TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERKAIT MASALAH IMIGRAN
Inggris  serta  para  imigran.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  akan  memaparkan  isu  tersebut menjadi  tiga  bagian,  yaitu:  kebijakan  pemerintah  Inggris  pasca-Brexit  terkait  masalah imigran; pandangan masyarakat Inggris terkait masalah imigran; dan dampak Brexit bagi imigran.

## Kerangka Pemikiran
Dalam  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  teori  pengambilan  keputusan  dan  konsep imigrasi.  Pengambilan  keputusan  atau  pembuatan  kebijakan  bergantung  pada  kondisi internal  maupun  eksternal  suatu  negara.  Kondisi-kondisi  tersebut  akan  sangat berpengaruh pada pembentukan citra negara yang membuat kebijakan. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan, seperti kepentingan nasional,  sejarah,  ekonomi,  sosial,  serta  budaya  dan  nilai-nilai  luhur  yang  dianut  oleh negara tersebut (Afinotan, 2014).
Selain hal tersebut di atas, terdapat aktor-aktor lain yang juga berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan. Aktor-aktor tersebut berperan dalam memberikan gambaran mengenai  situasi  dan  kondisi  yang  diperlukan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan. Adapun  aktor-aktor  tersebut  antara  lain lembaga  birokrasi,  kelompok  kepentingan  dari kubu  yang  bekuasa,  maupun  media  massa.  Selanjutnya,  pembuat  kebijakan  akan menentukan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  adanya  kebijakan  tersebut,  menentukan sektor-sektor  strategis,  menghitung  dan  memprediksi cost  and  benefit ,  serta mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut (Afinotan, 2014)
Pada era globalisasi ini, berbagai isu maupun fenomena yang berasal dari kegiatan lintas  batas  semakin  kompleks  dan  terkadang  menimbulkan  keresahan.  Salah  satunya adalah  gerakan-gerakan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang  melintasi  batas nasional,  baik  secara  sukarela  maupun  terpaksa.  Bali  menyatakan  bahwa  terdapat  dua fokus  utama  dalam  masalah  imigrasi,  yaitu  peraturan  dan  kontrol  mengenai  imigrasi internasional, serta kebijakan terkait masalah minoritas dari imigran. Segala kebijakan, peraturan, dan kontrol mengenai migrasi internasional diserahkan kepada negara-negara penerima  imigran  berdasarkan  keputusan  yang  diambilnya  (White,  Little  and  Smith, 2005).
Sementara  Todaro  dan  Smith  (2008:  415)  menekankan  pada  status kewarganegaraan.  Seseorang  yang  tinggal  dan  menetap  di  suatu  negara  (bukan  negara
asalnya),  tetapi  memiliki  status  warga  negara  setempat  secara  legal,  bukan  termasuk imigran.  Kemudian  Zlotnik  berusaha  mengatakan  bahwa  suatu  kelompok  yang dikategorikan sebagai imigran, harus menempuh perjalanan yang melintasi batas negara dan juga budaya (Dewi, 2013). Artinya, kebudayaan yang dimiliki imigran pasti berbeda dengan  kebudayaan  negara  yang  menjadi  tujuannya  (tidak  serumpun).  Hal  inilah yang sering  kali  menimbulkan  pertentangan  antara  penduduk  asli  dan  para  imigran.  Lebih lanjut lagi,  Lee mengemukakan beragam aspek terkait imigrasi, seperti tempat tinggal, tujuan  melakukan  perpindahan,  dan  keinginan  untuk  menetap  ataupun  tidak  di  negara yang menjadi tujuan (Dewi, 2013).
Dalam konteks kebijakan, negara penerima imigran berwenang untuk menetapkan arus  imigrasi  yang  masuk  maupun  warga  negara  yang  meninggalkan  wilayah  yang menjadi yurisdiksinya berdasarkan otoritas absolut yang dimilikinya (Alunaza, Maulana dan Sudagung, 2018). Hal yang dikhawatirkan negara penerima terkait imigrasi tersebut adalah  akan  tercipta  suatu  kondisi  yang  membuat  para  imigran  merasa  adanya ketimpangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas hidup mereka. Akibat dari hal ini, arus  imigrasi  yang  masuk  ke  sebuah  negara  akan  mempengaruhi  stabilitas  politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam lingkup domestik negara penerima (White, Little and Smith, 2005).
Keberadaan  imigran  dalam  suatu  negara  mengubah  konsep  homogenitas  dan memunculkan  kelompok  minoritas  baru.  Akibat  adanya  perubahan  ini,  dasar-dasar kewarganegaraan  perlu  untuk  dikaji  ulang  karena  tidak  lagi  dapat  diukur  berdasarkan pada  adanya  kesamaan  latar  belakang  sejarah,  budaya,  etnis,  maupun  agama  (White, Little and Smith, 2005). Oleh karena itu, suatu negara perlu membuat perubahan arahan kebijakan  mengenai  imigran  tergantung  dengan  dinamika  politik  domestik,  regional maupun  internasional.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelaahan  buku,  jurnal, artikel ilmiah, serta laporan tahunan dari lembaga atau instansi yang berwenang terkait dengan fenomena yang dikaji oleh penulis. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisa sesuai dengan variabel yang ingin disajikan penulis.

## Kebijakan Pemerintah Inggris Pasca-Brexit terkait Masalah Imigran
Inggris telah menjadi anggota Uni Eropa selama lebih dari empat puluh tahun. Hal ini membuat  berbagai  elemen,  seperti  pemerintah  maupun  berbagai  lapisan  masyarakat

## TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERKAIT MASALAH IMIGRAN
mencoba  mengevaluasi  kinerja  dan  manfaat  dari  bergabungnya  Inggris  ke  dalam  Uni Eropa  yang  ditinjau  dari  berbagai  sektor,  seperti  ekonomi  dan  politik.  Akibat  adanya evaluasi  ini,  timbul  perdebatan  dari  aktor-aktor  yang  berasal  dari  berbagai  kalangan, sehingga  terbentuklah  kubu  pendukung  Brexit  dan  kubu  pendukung  Uni  Eropa (Sudaryono, 2016).
Kebijakan Uni Eropa yang sangat mendukung masalah imigrasi, mendorong niat negara Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Masyarakat Inggris mempunyai sikap  toleransi  yang  rendah  terhadap  imigran  asing  yang  mempunyai  perbedaan  latar belakang,  seperti  perbedaan  kultur,  agama,  maupun  bahasa.  Sebelum  Brexit,  Inggris menjadi penerima imigran terbesar kedua setelah Jerman dengan 7,5 juta imigran. Sampai pada tahun 2030, imigran diprediksi akan terus bertambah lebih dari 5,23 juta orang, jika Inggris tidak memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa (Nainggolan, 2016)
Sebagai  anggota  Uni  Eropa,  Brussels  menginginkan  adanya  pembagian penampungan yang merata atas imigran maupun pengungsi antara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat Inggris terpaksa menampung para imigran tersebut. Perilaku imigran yang terkadang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Inggris, serta biaya pendanaan bagi imigran yang terlampau besar,  membuat  sebagian  kalangan  elit  politik  Inggris  mengambil  kebijakan  untuk melakukan referendum pada 23 Juni 2016 (Nainggolan, 2016).
Hal  tersebut  semakin  diperparah  ketika  Perdana  Menteri  David  Cameroon mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh May pada tanggal 13 Juli 2016. Sejak saat  itu,  May  menjabat  sebagai  Perdana  Menteri  Inggris  dan  sebagai  ketua  Partai Konservatif di Inggris. May optimis dan mengatakan bahwa Inggris akan tetap berjaya setelah keluar dari keanggotaan Uni Eropa (Sudaryono, 2016). Terkait masalah imigran, May mengambil kebijakan untuk lebih mempertimbangkan hal tersebut dengan baik. Ini dikarenakan  permasalahan  imigran  menyangkut  keamanan  dan  kedaulatan  Inggris. Masyarakat Inggris merasa khawatir akan terjadi instabilitas ekonomi dan sosial dalam negeri  jika  masalah  imigran  tidak  ditangani  dengan  baik.  Mereka  juga  meminta  agar pemerintah  menyediakan  lapangan  kerja  yang  memadai  serta  seimbang  antara  warga negara Inggris dan para imigran, pembenahan infrastruktur dan fasilitas umum negara, serta peningkatan keamanan dalam negeri (Sudaryono, 2016).
May  mengatakan  bahwa  masyarakat  Inggris  menyetujui  keputusan  negaranya untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa adalah karena mereka berharap arus imigran yang  masuk  ke  Inggris  akan  berkurang  pasca-Brexit.  Salah  satu  agenda  penting  yang harus dilaksanakan oleh kabinet Inggris adalah melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait  akses  pasar  tunggal  Inggris.  Akses  ini  diberlakukan  dengan  tujuan  untuk membatasi  jumlah  warga  Uni  Eropa  yang  ingin  tinggal  dan  bekerja  di  Inggris.  Ketiga Menteri  Inggris  yaitu  Johnson,  Gove,  dan  Patel  mengatakan  bahwa  "Jika  kita mengimplementasi  prinsip-prinsip  ini,  untuk  pertama  kalinya  dalam  generasi  akan memungkinkan  politikus  untuk  memenuhi  janjinya  terkait  dengan  persoalan  imigran” (Aya, 2016). Beberapa aktivis dari kubu pendukung Brexit juga berpendapat sama dengan ketiga  menteri  tersebut.  Mereka  mengatakan  bahwa  semua  hak  imigran  untuk  datang, tinggal, dan bekerja di Inggris tidak akan diberikan akses kebebasan seperti sebelumnya. Akan  dilakukan  seleksi  terhadap  para  imigran  dan  memastikan  semua  imigran  yang masuk ke Inggris harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik.
Kebijakan yang diambil oleh Inggris mengadopsi kebijakan pemerintah Australia pada tahun 1989. Sama seperti di Australia, para imigran yang akan bekerja di Inggris harus  memiliki  visa  kerja  dengan  berbagai  kriteria  seperti  penilaian  pengalaman  kerja, kualifikasi kapabilitas individu, dan seleksi usia. Sedangkan bagi imigran yang bertujuan untuk menetap secara permanen, wajib memiliki visa tinggal permanen serta harus lulus tahap uji kesehatan, seperti pindai dada menggunakan sinar-x dan bebas dari virus seperti HIV  dan  AIDS.  Jika  imigran  mempunyai  penyakit  Tuberkulosis  (TB),  tidak  diberikan izin untuk menetap secara permanen. Apabila para imigran melakukan tindakan kriminal yang mengancam keselamatan jiwa warga negara Inggris, maka Inggris berwenang untuk mendeportasi imigran tersebut.

## Pandangan Masyarakat Inggris terkait Masalah Imigran
Masyarakat Inggris memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan yang diterapkan oleh Uni  Eropa  mengenai  masalah  imigran.  Uni  Eropa  mempunyai  regulasi  yang  tentunya mengikat para anggotanya untuk mematuhi segala kebijakan yang diputuskan. Hal inilah yang  kemudian  menimbulkan  keresahan  bagi  masyarakat  Inggris  dan  pada  akhirnya menyetujui referendum untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Imigrasi adalah salah satu  faktor  yang  patut  diperhitungkan  oleh  Inggris  dalam  hal  kebijakan  fiskal  dan

## TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERKAIT MASALAH IMIGRAN
moneter,  terdapat  pengaruh  positif  yang  dapat  dirasakan  secara  langsung,  seperti pendapatan negara yang diperoleh dari pemungutan pajak atau retribusi dari para imigran (Irwin, 2015).
Namun, dengan adanya imigran yang datang ke Inggris, secara langsung maupun tidak  langsung  dapat  mengancam  keberlangsungan  kehidupan  masyarakat  Inggris. Meskipun  Inggris  merupakan  negara  dengan  perindustrian  modern  terbesar  di  Eropa, masuknya  tenaga  kerja  yang  berasal  dari  kalangan  imigran  dapat  menyebabkan berkurangnya  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  bagi  masyarakat  Inggris  sendiri (Sudaryono,  2016).  Masyarakat  Inggris  berpandangan  bahwa  dengan  adanya  arus imigrasi  besar  yang  memasuki  Inggris,  stabilitas  keamanan  dalam  negeri  Inggris  akan terganggu.  Hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai  ancaman  terhadap  keamanan  sosietal  dan ekonomi dari masyarakat penerima (Dewi and Sudagung, 2017).
Seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  imigran  yang  masuk  ke  Inggris,  maka tingkat  kriminalitas  juga  akan  meningkat.  Masyarakat  Inggris  percaya  bahwa permasalahan imigran harus ditangani secara serius oleh pemerintah Inggris pasca-Brexit. Keputusan  pemerintah  Inggris  untuk  keluar  dari  Uni  Eropa  juga  dinilai  sangat  efektif dalam mereduksi jumlah kuantitas imigran yang masuk ke Inggris. Masyarakat merasa akan lebih efektif apabila Inggris keluar dari keanggotaannya dalam Uni Eropa apabila dibandingkan dengan pemerintah yang harus membuat sistem dan kebijakan baru terkait imigran (Aya, 2016). Berdasarkan hasil yang didapat oleh salah satu lembaga survei di Inggris pada tahun 2016 adalah masyarakat merasakan adanya dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaat positif yang diperoleh dari adanya arus imigrasi yang masuk ke  Inggris.  Sebanyak  64%  masyarakat  Inggris  percaya  bahwa  jaminan  atas  hak  warga negara untuk hidup dan bekerja akan cenderung menurun dengan kehadiran imigran di negara Inggris (Sudaryono, 2016).

## Dampak Brexit bagi Imigran
Keluarnya  Inggris  dari  keanggotaan  Uni  Eropa  membawa  dampak  buruk  bagi  para imigran yang bekerja dan menetap di Inggris. Terdapat oknum-oknum yang melancarkan aksi  rasisme  bagi  para  imigran  yang  menjadi  minoritas  di  Inggris.  Imigran  Polandia merasakan  dampak  yang  paling  signifikan.  Mereka  diteror  dengan  menggunakan lambang  atau  simbol-simbol  yang  berbau  rasisme,  seperti  brosur  serta  selebaran  yang
berisi tentang ujaran kebencian terhadap  imigran yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Polandia. Brosur tersebut berisi agar masyarakat Polandia yang tinggal di Inggris segera meninggalkan  negara  itu.  Brosur  dan  selebaran  ditempelkan  pada  mobil-mobil  yang terparkir di pinggiran jalan daerah Cambridgeshire 1 .
Kantor  Asosiasi  Budaya  dan  Sosial  Polandia  di  Hammersmith,  dirusak  dan ditempeli  dengan  slogan  yang  berbau  rasisme.  Selain  itu,  kelompok  anti-imigran  juga memberhentikan  orang-orang  yang  melewati  jalan  raya  di  sekitar  Huntingdon  dan mengatakan bahwa “kami memilih keluar, jadi sudah saatnya semua imigran keluar dari negara ini”. Akibatnya, suasana jalan di kota-kota di Inggris menjadi tidak kondusif pasca referendum. Tentunya hal ini sangat meresahkan masyarakat maupun imigran. Mereka akan merasa terganggu oleh ujaran langsung maupun tidak langsung dari kelompok anti- imigran  tersebut.  Masyarakat  yang  pro-imigran  mengatakan  bahwa  isu  imigran merupakan  isu  yang  paling  mempengaruhi  keputusan  referendum  pada  23  Juni  2016. Menurut  mereka,  para  pegiat  kampanye  pendukung  Brexit  telah  menyebarkan  berita bohong  yang  menjatuhkan citra  para  imigran  agar  masyarakat  mendukung  referendum Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Sari, 2016).
Selain brosur dan selebaran yang ditempel pada kendaraan, insiden rasisme yang lainnya  juga  terjadi  di  Inggris.  Hardoko  (2016)  menuliskan  bahwa  terdapat  mural  di pinggir  jalan-jalan  utama,  serta  kartu-kartu  yang  bertuliskan  “Tak  ada  lagi  kutu Polandia”.  Kartu-kartu  tersebut  sengaja  dikirim  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung  jawab  ke  rumah-rumah  imigran  asal  Polandia.  Bagi  pendukung  Brexit, jumlah imigran yang besar membuat mereka setuju agar Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Mereka berpendapat bahwa arus imigran dapat dibendung jika Inggris keluar dari  Uni  Eropa  karena  tak  akan  terikat  prinsip  pergerakan  manusia  secara  bebas sebagaimana ditetapkan oleh Uni Eropa.
Selain  aksi  rasisme  dalam  bentuk  penyebaran  brosur  yang  bersifat  provokatif, terdapat aksi-aksi lain seperti yang terjadi di Southampton, Inggris. Umat muslim yang tinggal di Southampton akan mengadakan Shalat Ied berjamaah. Akan tetapi, Shalat Ied berjamaah  yang  akan  diadakan  di  sebuah  taman  tersebut,  terpaksa  ditiadakan.  Umat muslim  khawatir  akan  aksi  demo  yang  dilakukan  oleh  kelompok  anti-imigran.  Selain
1 National  Geographic.  (2016). Brexit  Picu  Aksi  Rasisme  di  Inggris .  Diambil  10  Februari  2018  dari http://nationalgeographic.grid.idberita/2016/06/brexit-picu-aksi-rasisme-di-inggris

## TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERKAIT MASALAH IMIGRAN
demo  anti-imigran  “Imigran  Tidak  Diterima”  tersebut,  terdapat  pula  aksi  demo  yang dilakukan  oleh  kelompok Southampton  Antifasis .  Akibat  adanya  aksi  demo  yang dilakukan  oleh  dua  kubu  yang  bertentangan  inilah,  yang  membuat  umat  muslim  di Southampton khawatir jika tetap melaksanakan Shalat Ied saat Idul Fitri tahun 2016 lalu (Sari, 2016). Akan tetapi, pasca-Brexit tidak semua imigran yang merasa khawatir dengan kondisi dalam negeri Inggris. Salah satu warga negara Indonesia yang menetap di kota London,  Zukni,  yang  memiliki  usaha  layanan  angkutan  kendaraan  mewah,  belum merasakan  ataupun  menyaksikan  insiden  rasisme  seperti  yang  diberitakan  (Hardoko, 2016).

## Pengaruh Brexit terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris terkait Imigran
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  keanggotaan  Inggris  dalam  Uni  Eropa  dinilai  tidak efektif. Bagi masyarakat, sejak Inggris bergabung dengan Uni Eropa, tidak ada pengaruh yang  terlalu  signifikan,  terutama  dalam  hal  pengambilan  keputusan  terkait  masalah imigran. Sejak awal tahun 2016, Inggris mulai mengeluarkan isu-isu terkait Brexit. Hal ini  tentunya  memunculkan  berbagai  spekulasi,  baik  dari  masyarakat  domestik  Inggris, maupun masyarakat internasional. Saat itu, keuangan Uni Eropa tengah merosot karena krisis yang menimpa Yunani. Sebelum Brexit , Inggris berada di bawah pimpinan Perdana Menteri David Cameroon. Cameroon mendapat tuntutan dari masyarakat Inggris untuk mengatasi  masalah  imigran  dan  merevisi  kebijakan  Inggris.  Saat  itu,  Inggris  masih merupakan  bagian  dari  Uni  Eropa.  Oleh  karena  itu,  Inggris  harus  tunduk  pada  semua kebijakan Uni Eropa terkait masalah imigran.
Dalam  kebijakan  yang  diterapkan  Uni  Eropa,  imigran  berhak  mendapat kesempatan  yang  sama  dengan  masyarakat  di  negara  penerima,  baik  dalam  hal  akses pekerjaan,  fasilitas  umum  milik  negara  penerima,  kesehatan,  pendidikan,  dan  tempat tinggal.  Hal  ini  lantas  menimbulkan  kecemburuan  sosial  tersendiri  bagi  masyarakat Inggris.  Akibatnya,  pada  23  Juni  2016,  kelompok-kelompok  pendukung  Brexit mengadakan  referendum  agar  masyarakat  Inggris  dapat  memilih  apakah  Inggris  tetap berada  dalam  Uni  Eropa  atau  keluar  dari  keanggotaan  Uni  Eropa.  Hasilnya,  sebagian besar masyarakat Inggris memilih Brexit. Setelah itu, pada 13 Juli 2016, Perdana Menteri David  Cameroon  mengundurkan  diri  dan  posisinya  digantikan  oleh  May  (Sudaryono, 2016: 60).
Sebagai seorang perdana menteri, May memiliki beberapa tugas penting seperti membentuk  kabinet  baru.  Kabinetnya  bertugas  untuk  menyusun  berbagai  kebijakan, khususnya terkait masalah imigran dan melakukan berbagai perundingan setelah Inggris resmi  keluar  dari  keanggotaan  Uni  Eropa.  Dengan  dipimpinnya  Inggris  oleh  May memungkinkan  terbentuknya  kebijakan  terkait  imigran  yang  pro-masyarakat  Inggris. Dalam  proses  pengambilan  kebijakan  terdapat  faktor  eksternal  dan  internal  yang mempengaruhi.  Dalam  kasus  Brexit  ini,  faktor  eksternalnya  adalah  para  imigran  yang berasal  dari  negara-negara  kawasan  Eropa  dan  faktor  internalnya  adalah  kondisi  yang tercipta  dalam  lingkup  domestik  Inggris,  yang  berasal  dari  aspirasi  masyarakat  terkait tuntutan mengenai masalah imigrasi (Afinotan, 2014).
Meningkatnya  jumlah  imigran  yang  masuk  ke  negara  Inggris,  memunculkan urgensi tersendiri di kalangan pemerintah maupun masyarakat Inggris. Hal ini lah yang membuat May sebagai seorang Perdana Menteri, berwenang untuk membentuk sebuah kebijakan mengenai penanganan imigran internasional yang masuk ke negaranya. May dan  menteri  kabinetnya  akan  mengadopsi  kebijakan  yang  sama  dengan  kebijakan pemerintah  Australia  terkait  imigran  dan  pencari  suaka  yang  dianggap  sudah  berhasil dalam  menangani  masalah  serupa.  Dengan  mengadopsi  kebijakan tersebut,  diharapkan kontrol  terhadap  arus  imigrasi  akan  semakin  ketat  dan  pembatasan  terhadap  jumlah imigran semakin jelas.
Selanjutnya,  terdapat  faktor-faktor  lain  seperti  tingkah  laku,  doktrin,  ideologi, nilai, dan analogi  yang dimiliki oleh negara pembuat kebijakan juga akan berpengaruh pada  kebijakan  yang  akan  diambilnya  (Afinotan,  2014).  May  merupakan  figur  yang berperan penting dalam kebijakan yang ditetapkan oleh Inggris terkait masalah imigran. Faktor  citra  yang  dimiliki  May  juga  mempengaruhi  terbentuknya  kebijakan  yang  pro- masyarakat Inggris karena ia percaya bahwa imigran tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi Inggris dan akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat Inggris karena persaingan dalam hal ekonomi maupun sosial akan lebih ketat.
Ditinjau  dari  sisi  masyarakat  Inggris,  mereka  merasa  resah  dengan  keberadaan imigran  yang  banyak  di  negara  mereka.  Bagi  mereka,  semakin  bertambahnya  jumlah imigran,  semakin  besar  pula  kemungkinan  terjadinya  kriminalitas  dan  ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik, dan sosial di Inggris. Oleh karena itu, bagi pendukung Brexit , keputusan Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa merupakan hal yang paling

## TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERKAIT MASALAH IMIGRAN
tepat. Dengan pembatasan jumlah imigran, serta seleksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap  imigran,  maka  masyarakat  Inggris  dapat  merasakan  kembali  hak-hak  mereka sebagai  warga  negara  Inggris,  setelah  sebelumnya  tidak  dapat  merasakan  hal  tersebut karena  terhalang  oleh  pembagian  akses  dengan    imigran.  Sebenarnya,  tindakan masyarakat  Inggris  yang  pro-Brexit  merupakan  tindakan  untuk  menjaga  keamanan nasional mereka. Ini tentunya sah-sah saja untuk dilakukan mengingat masyarakat Inggris takut akan tergerusnya identitas nasional, ideologi, maupun paham-paham dan nilai yang telah mereka anut dari zaman dahulu.
Ditinjau dari sisi imigran, Brexit merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Hal ini karena kebijakan yang diterapkan pemerintah Inggris akan sangat menyudutkan imigran.  Mereka  juga  merasakan  bahwa  terdapat  berbagai  bentuk  ancaman  yang dilakukan  oleh  oknum-oknum,  seperti  ujaran  kebencian  melalui  simbol  dan  perkataan melalui  brosur,    selebaran,  atau  kartu-kartu  yang  sengaja  ditujukan  ke  kawasan perumahan  imigran,  serta  mural-mural  yang  digambar  di  tembok.  Berbagai  ujaran kebencian itu secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perasaan takut dan khawatir yang dirasakan oleh para imigran. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat Inggris yang menyesali tindakan rasisme tersebut. Terlebih lagi, Inggris merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimanapun, imigran merupakan entitas yang harus dijamin hak asasinya.

## Simpulan
Inggris  pada  dasarnya  merupakan  negara  yang  menjunjung  tinggi  nilai  demokrasi  dan pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Keputusan  masyarakat  Inggris  melalui referendum untuk mendorong negaranya keluar dari anggota Uni Eropa merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai demokrasi, di mana rakyat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan domestik maupun internasional. Dengan dilantiknya May sebagai Perdana Menteri baru, kabinet Inggris mengatur kebijakan baru terkait masalah imigran. Sebelumnya, Inggris terikat dengan kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa terkait imigran. Namun, pasca-Brexit , Inggris berhak merumuskan kebijakannya sendiri. Akibat kebijakan baru yang dirumuskan oleh pemerintah Inggris pasca-Brexit , imigran yang  bekerja  dan  menetap  di  Inggris  merasa  resah.  Pasalnya,  mereka  khawatir  akan terjadi aksi-aksi yang rasisme yang akan mengancam keselamatan mereka. Mereka juga
takut akan dideportasi ke daerah asal mereka dan tidak diizinkan untuk masuk ke negara Inggris lagi.
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  baru  yang dirumuskan  oleh  pemerintah  Inggris  pasca-Brexit  menimbulkan  pengaruh  yang  cukup signifikan,  berupa  wacana  pembatasan  jumlah  dan  seleksi  imigran.  Bagi  masyarakat Inggris, kebijakan tersebut tentunya akan membawa dampak yang cukup positif. Akan tetapi, bagi imigran, kebijakan baru tersebut akan membawa dampak negatif yang sangat meresahkan.  Terlepas  dari  kebijakan  tersebut,  Inggris  merupakan  negara  yang  sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagaimanapun juga, masyarakat Inggris dan juga imigran merupakan entitas yang harus dijunjung hak asasinya.

## Daftar Pustaka
Afinotan,  L.  A.  (2014)  ‘Decision-Making  on  International  Relations:  A  Theoretical Analysis’, Canadian Social Science , 10(5), pp. 249–256. doi: 10.3968/%x.
Alunaza, H., Maulana, I. & Sudagung, A. D. (2018) ‘The Pacific Solution as Australia Policy towards Asylum Seeker and Irregular Maritime Arrivals (IMAs) in John Howard Era’, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 14(1), pp. 61–76. Diambil 16 Mei 2018, dari
http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/v iew/2789/2479.
Aya (2016) Brexit Jalan Keluar Atasi Gelombang Imigran . Diambil 16 Mei 2018, dari http://www.mediaindonesia.com/read/detail/49233-brexit-jalan-keluar-atasi- gelombang-imigran.
Cawood, I. (2004) Britain in the Twentieth Century . Routledge.
Dewi, A. U. & Sudagung, A. D. (2017) ‘Indonesia’s Migrant Domestic Workers within ASEAN Community Framework’, Intermestic: Journal of International Studies , 2(1), p. 20. doi: 10.24198/intermestic.v2n1.3.
Dewi, E. (2013) ‘Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia’, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 9(1). doi: 10.26593/jihi.v9i1.535.%p.
Hardoko,  E.  (2016) Inggris  Keluar  dari  Uni  Eropa,  Imigran  Mulai  Tak  Nyaman  -
Kompas.com . Diambil 16 Mei 2018, dari
https://internasional.kompas.com/read/2016/06/28/10393851/inggris.keluar.dari. uni.eropa.imigran.mulai.tak.nyaman.
Irwin, G. (2015) ‘BREXIT: the impact on the UK and the EU’, Global Council , (June),
p. 43.
Poltak Partogi Nainggolan (2016) ‘“Brexit”, Penyebab Dan Implikasi Globalnya’, Info Singkat , VIII(12), pp. 5–8.

## TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERKAIT MASALAH IMIGRAN
Pusca,  A.  (2004) European  Union :  challenges  and  promises  of  a  new  enlargement . International  Debate  Education  Association.  Diambil  16  Mei  2018,  dari https://books.google.co.id/books/about/European_Union.html?id=VirUehtGzVk C&redir_esc=y.
Sari, A. P. (2016) Usai Brexit, Serangan Rasisme Meningkat di Inggris . Diambil 16 Mei 2018,  dari  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160628100222-134- 141468/usai-brexit-serangan-rasisme-meningkat-di-inggris).
Sudaryono,  P.  A.  (2016)  ‘Alasan  Inggris  Keluar  dari  Keanggotaan  Uni  Eropa  Tahun
2016.’
Todaro, M. P. & Smith, M. P. (2008) ‘Pembangunan ekonomi jilid 1 / Michael P. Todaro, Stephen C. Smith’, 1. EKONOMI PEMBANGUNAN,Pembangunan ekonomi jilid 1 / Michael P. Todaro, Stephen C. Smith . Universitas Negeri Malang, 2008(2008), pp. 1–99. doi: 2008.
White, B., Little, R. & Smith, M. (2005) Issues in world politics . Palgrave Macmillan.