Universitas Pendidikan Ganesha | 84

## LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG

## Ni Putu Niti Suari Giri
Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  mengenai  lembaga negara  pembentuk  undang-undang.  Penelitian  ini  mengkaji  Undang-Undang  Dasar 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen, juga mengkaji dengan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif.  Bahan  atau  data  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang berasal dari data kepustakaan.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  lembaga  negara  pembentuk undang-undang adalah lembaga negara yang ikut dalam proses pembentukan undang- undang,  yaitu  terdiri  dari  DPR,  Presiden  dan  DPD.  Hanya  saja  kekuasaan  untuk membentuk undang-undang,berada ditangan DPR.
Kata Kunci :Lembaga Negara, Undang-Undang, Kekuasaan, DPR, Presiden, DPD

## ABSTRACT
This study was conducted to find out about the institutions state legislature. This study examine the association the Constitution 1945 before the amandement and after amandement,  also  review  by  Act  No.  12  of  2011  Concerning  the  Establishment  of Regulatory Legislation.
The  method  used  in  this  study,  using  normative  juridical  research  method. Materials  or  data  that  is  used  to  address  the  issue  discussed  in  this  study,  to  find  and collect ingredients derived from literature data.
The result of this study indicate that the state legislature is the state institution that participates in the formation of la, which is composed of DPR, President and DPD. The power to legislate, belongs to DPR.
Keywords : State institution, The Law, power, DPR, President, DPD
Pendahuluan Awal mula mengenai
kelembagaan  negara  adalah  teori kekuasaan dalam negara. Terdapat tiga kekuasaan  utama  yang  ada  dalam suatu negara agar pemerintahan dapat berjalan  dengan  baik.  Teori  mengenai tiga  kekuasaan  negara  ini,  diawali
dengan  adanya  pendapat  dari  John Locke yang memisahkan tiga kekuasaan  negara  menjadi  Kekuasaan Legislatif  (merupakan  kekuasaan  yang untuk  membentuk  atau  membuat aturan),  Kekuasaan  Eksekutif  (yaitu kekuasaan  untuk  menjalankan  aturan) dan  Kekuasaan  Federatif  (kekuasaan
yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan hubungan  luar  negeri  atau  kerja  sama dengan negara lain). Kemudian Montesqueue mengemukakan pendapatnya  mengenai Trias  Politica yang  membagi  tiga  kekuasaan  negara menjadi Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membentuk aturan), Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan aturan yang telah dibuat) dan terakhir adalah  Kekuasaan  Yudisial  (yaitu kekuasaan  untuk  mengawasi  dan mengadili apabila terjadi penyimpangan dari pelaksanaaan aturan tersebut).
Dalam  Bahasa  Belanda,  lembaga negara  disebut  dengan staatorgaan yang  dalam  Kamus  Hukum  Belanda- Indonesia, staatorgaan diterjemahkan sebagai  alat  kelengkapan  negara.  Hans Kelsen mengemukakan mengenai konsep  organ  negara  dalam  arti  yang luas yaitu barang siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan  oleh  tata  hukum  adalah suatu  organ.  Fungsi  yang  dimaksud, baik  berupa  fungsi  pembuatan  norma atau  fungsi  dari  penerapan  norma, yang  pada  akhirnya  ditujukan  kepada pelaksanaan  sanksi  hukum.  Jadi berdasarkan pengertian tersebut, organ adalah individu yang menjalankan  suatu  fungsi  tertentu yang mana kualitas seseorang dibentuk oleh  fungsinya.  Seperti  lembaga legislatif, sebagai lembaga yang menetapkan  aturan  (fungsi  legislasi), yang  mana  lembaga  ini  dipilih  oleh rakyat,  presiden  yang  menjalankan fungsi  pemerintahan  atau  hakim  yang menghukum  pelaku  kejahatan  (fungsi yudisial).  Kemudian  Hans  Kelsen  juga mengemukakan mengenai konsep
organ  yang  lebih  sempit  (secara material) yang lebih menekankan pada pegawai  negeri  yang  menempati kedudukan  tertentu  dan  menjalankan fungsi organ negara. Hakim merupakan kategori organ negara dalam pengertian  material  ini,  karena  hakim diangkat  merupakan  pegawai  negeri yang  menjalankan  fungsi  yudisial sedangkan untuk presiden dan lembaga  legislatif  bukan  pegawai negeri (Hans Kelsen, 2007). Dilihat  dari  segi  konsep,  tujuan dibentuknya  lembaga  negara  adalah untuk menjalankan fungsi pemerintahan  atau  menyelenggaraan fungsi negara. Lembaga-lembaga negara  tersebut  harus  bekerja  sama sehingga  membentuk  suatu  kesatuan untuk  merealisasikan  secara  praktis fungsi  negara  dan  secara  ideologis mewujudkan  tujuan  negara  jangka panjang  yang  oleh  Prof.  Sri  Soemantri diistilahkan
dengan actual governmental  process (Firmansyah Arifin et. Al, 2005). Perkembangan lembaga negara di
Indonesia,  terdapat  perubahan  yang sangat signifikan antara masa sebelum amandamen dengan setelah diamandemennya Undang-Undang Dasar  1945.  Sebelum  diamandemen, tidak  ada  ketentuan  mengenai  istilah lembaga  negara  sehingga  menyulitkan dalam mengidentifikasi  dan  memaknai lembaga penyelenggara negara. Konstitusi  RIS  1949  menggunakan istilah  alat-alat  kelengkapan  federal. Istilah badan secara konsisten dipergunakan dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.  Peristilahan  lembaga  negara banyak  muncul  dalam  ketetapan- ketetapan MPR, sehingga mulai
Universitas Pendidikan Ganesha | 86
ditemukannya  konsep  lembaga  negara di Indonesia yang membagi kedudukan lembaga negara ke dalam dua kategori yaitu  lembaga  tertinggi  negara  (MPR) dan  lembaga  tinggi  negara  (Presiden, DPA,  DPR,  BPK  dan  MA)  (Firmansyah Arifin et. Al, 2005).
Setelah  amandemen  Undang- Undnag  dasar  1945,  penataan  sistem kelembagaan  negara  pun  dilakukan. Penataan  tersebut  dilakukan  melalui perubahan  fungsi  dan  wewenang beberapa  lembaga  negara  ataupun dengan  pembentukan  lembaga  negara baru,  yang  mengakibatkan  biasnya konsep lembaga negara yang menimbulkan berbagai macam
penafsiran.  Salah  satu  penafsiran tersebut,  membagi  lembaga  negara  ke dalam  dua  kategori.  Pertama,  kategori lembaga  negara  utama  ( main  state’s organ ) yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden. MA  dan  MK.  Kedua,  kategori  lembaga negara  bantu  ( auxiliary  state’s  organ ) yaitu  lembaga-lembaga  negara  di  luar ke  enam  lembaga  negara  utama (Firmansyah Arifin et. Al, 2005). Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak empat  kali,  yang  sekarang  disebut dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, menganut Teori Pembagian Kekuasaan. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya beberapa lembaga negara yang disebutkan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945  yang  memiliki  kekuasaan seperti  yang  dinyatakan  dalam  Teori Pembagian
Kekuasaan. Lembaga- lembaga  negara  tersebut  adalah  DPR sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi
kekuasaan legislatif,  Presiden  sebagai  lembaga
negara  yang  menjalankan  fungsi kekuasaan eksekutif, kemudian MA dan MK  sebagai  lembaga  negara  yang menjalankan fungsi kekuasaan yudisial. Ketiga  lembaga  tersebut  memiliki wewenang,  tugas  dan  fungsinya masing-masing di dalam pemerintahan yang  telah  diatur  di  dalam  pasal-pasal
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Jadi dengan adanya lembaga-lembaga negara tersebut diharapkan pemerintahan Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena telah ada lembaga- lembaga negara yang membuat aturan, melaksanakan  aturan  dan  mengawasi jalannya pelaksanaan aturan itu.
Pada Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh Presiden  diatur  di  dalam  Bab  III (Kekuasaan  Pemerintahan  Negara).
Mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh DPR  diatur  dalam  Bab  VII  (Dewan Perwakilan Rakyat). Mengenai kekuasaan yang dimiliki oleh MA diatur dalam Bab IX (Kekuasaan Kehakiman). Pada  Pasal  20  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur: “Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang kekuasaan membentuk undang- undang.”  Dikaitkan  dengan  Teori Pembagian  Kekuasaan  tersebut,  maka
DPR  merupakan  lembaga  legislatif yang  memiliki  kekuasaan  untuk membentuk
undang-undang, sedangkan  Presiden  sebagai  lembaga eksekutif,  dalam  teori  pembagian kekuasaan memiliki kekuasaan eksekutif  yaitu  kekuasaan  untuk melaksanakan undang-undang.
Kemudian    pada  Pasal 20  ayat  (2) dan ayat  (4), mengenai  keterlibatan
Universitas Pendidikan Ganesha | 87
Presiden  di  dalam  pembentukan undang-undang,  yaitu  pada  Pasal  20 ayat  (2)  mengatur  bahwa  rancangan undang-undang  dibahas  oleh  DPR  dan
Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya
Pasal  20  ayat  (4)  mengatur  bahwa rancangan  undang-undang  yang  telah disetujui  bersama  oleh  DPR  dan Presiden disahkan oleh Presiden,  Juga Pasal  5  ayat  (1)  mengatur  bahwa
Presiden berhak mengajukan rancangan  undang-undang  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Jadi  di  sini terlihat,  Presiden  mempunyai  peranan yang sangat penting dalam pembentukan  suatu  undang-undang.
Bila  ditinjau  dari  sudut  formulasi norma  Pasal  20  ayat  (1)  ,  secara  jelas mengatur  Dewan  Perwakilan  Rakyat memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang  dan  sama  sekali  tidak ada kaitannya dengan Presiden. Namun pada  Pasal  20  ayat  (2)  dan  ayat  (4) muncul kata Presiden. Jadi antara Pasal 20  ayat  (1)  dengan  Pasal  20  ayat  (2) dan  ayat  (4),  terjadi  kekaburan  dan ketidaksinkronnan  norma  mengenai kekuasaan  dari  lembaga  legislatif dengan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden  dalam  ikut  membentuk undang-undang sehinnga Presiden juga seolah-olah  memiliki  kekuasaan  untuk membentuk undang-undang.
Berdasarkan  uraian  dari  latar belakang  tersebut,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian hukumdalam lingkup hukum kelembagaan  negara  Indonesia  untuk berusaha  menemukan  apakahyang dimaksud  dengan  “Lembaga  Negara Pembentuk Undang-Undang”.

## Pembahasan
Sebelum  membahas  lebih  jauh mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan lembaga  pembentuk  undang-undang, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai  konsep  dari  pembentukan undang-undang  itu  sendiri.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  pengaturan  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Pasal 1  angka  1  ini  mengatur  bahwa  yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan  peraturan  perundang- undangan  yang  mencakup  tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Apabila dikaitkan dengan pembentukan sebuah aturan yang baik, proses pembentukan peraturan perundang-undangan  tersebut  sudah mencakup  ketujuh  kriteria  atau kategori  yang  dikemukakan  oleh  Ann Seidmann,  Robert  R.  Seidmann  dan Nalin Abeyserkere dalam teorinya yang disebut  dengan  Teori  ROCCIPI.  Teori ini merupakan identifikasi tujuh faktor yang  seringkali  menimbulkan  masalah yang  berkaitan  dengan  berlakunya suatu  peraturan  perundang-undangan. Ketujuh  kategori  ini  dapat  digunakan untuk  mendapatkan  masukan  tentang proposisi  penjelasan  yang  dapat  diuji dan  saling  berkaitan,  yang  terdiri  dari Rule (Peraturan),
Opportunity
(Kesempatan), Capacity (Kemampuan),
Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses),dan Ideology (Ideologi)  (Ann  Seidman, Robert  B.  Seidmann  dan  Nalin Abeyserkere, 2002).
Universitas Pendidikan Ganesha | 88
Kategori-kategori  ROCCIPI  ini dibagi  kembali  menjadi  dua  kelompok faktor penyebab, yaitu Faktor Subjektif dan  Faktor  Objektif.  Faktor  subjektif berkaitan  dengan  factor  apa  yang  ada dalam  benak  para  pelaku  peran,  yaitu berupa kepentingan-kepentingan mereka ( Interest ) dan ideologi-ideologi yang  terdiri  dari  nilai-nilai  dan  sikap mereka ( Ideology ). Hal-hal ini merupakan apa yang awalnya diidentifikasikan  kebanyakan  orang berdasarkan naluri sebagai alasan dari perilaku masyarakat. Kemudiann untuk kategori  faktor  objektif  terdiri  dari Rule , Opportunity , Capacity , Communication dan Process .  Faktor objektif ini lebih memusatkan perhatian  pada  factor  penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Berdasarkan  pengaturan  Pasal  1 Angka  1  tersebut,  terdapat  lima tahapan  di  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :
1. Tahapan Perencanaan Laporan  hasil  penelitian  dari pembuat undang-undang harus dimulai dengan  memberikan  fakta-fakta  untuk membuktikan hipotesa deskriptif tentang  gambaran  manifestasi  dari kesulitan  tersebut  dengan  maksud membuat  RUU  yang  efektif.  Laporan juga harus menyebutkan perilaku siapa dan yang bagaimana yang menggambarkan kesulitan tersebut. Tahapan perencanaan ini,
merupakan  tahapan  yang  dilakukan oleh  lembaga  pembentuk  undang- undang  untuk  menentukan  rancangan undang-undang  apa  saja  yang  akan diprioritaskan
akan
dibentuk. Rancangan  undang-undang  yang  akan
diprioritaskan  tersebut  dituangkan  ke dalam  Prolegnas  untuk  setahun  ke depan.  Pasal  16  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  mengatur bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam
Prolegnas.  Prolegnas  ini  disusun  oleh DPR  dan  Pemerintah.  Hasil  dari penyusunan  Prolegnas  di  lingkungan DPR  dan  Pemerintah  dibahas  bersama yang kemudian pelaksanaannya dikoordinasikan  oleh  DPR  melalui Badan Legislasi. Pasal 19 nya mengatur pada  ayat  (1)  Prolegnas  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  16  memuat program pembentukan
Undang- Undang  dengan  judul  Rancangan Undang-Undang,  materi  yang  diatur, dan  keterkaitannya  dengan  Peraturan Perundang-Undangan lainnya dan ayat (2)  nya  mengatur  mengenai  materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi  Rancangan  Undang-Undang yang  meliputi  latar  belakang  dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan;  dan  jangkauan  dan  arah pengaturan.
Pada tahapan ini juga merupakan tahapan  penyiapan dari naskah akademik, karena berdasarkan pengaturanPasal  19  ayat  (3)  yaitu materi  yang  diatur  mengenai  konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi  latar  belakang  dan  tujuan penyusunan;  sasaran  yang  ingin diwujudkan;  dan  jangkauan  dan  arah pengaturan.yang telah melalui pengkajian dan penyelerasan dituangkan ke dalam Naskah
Akademik.  Juga  Pasal  43  ayat  (3) mengatur  Rancangan  Undang-Undang
Universitas Pendidikan Ganesha | 89
yang  berasal  dari  DPR,  Presiden,  atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
2. Tahapan Penyusunan
Tahapan  ini  merupakan  tahapan penyusunan  dari  hasil  penelitian  dan pengkajian  yang  telah  dilakukan terhadap  rancangan  undnag-undnag yang  akan  diajukan.  Penyusunan terhadadap  perumusan  norma  dalam pasal rancangan undang-undang berdasarkan  hasil  pengkajian  dalam naskah akademik. Untuk mentransformasikan  naskah  akademik ke dalam bentuk pasal-pasal,
perumusan  suatu  pasal  dalam  RUU menurut  Made  Subawa  perumusan satu pasal dalam suatu aturan haruslah mengandung  satu  norma,  berdasarkan pendapat dari Philipus M. Hadjon yang dikutip  dari  acara  dengar  pendapat dengan  para  pakar  pada  tanggal  6 Desember  1999  dengan  panitian  Ad Hoc  I  Badan  Pekerja  MPR  di  Jakarta, yaitu (Made Subawa, 2003) :
“…..  salah  satu  prinsip  dasar  di dalam  perumusan  satu  pasal  bahwa rumusan itu harus ada kepastian, dapat diterapkan …..”
“Patokannya  dalam  merumuskan Pasal  itu,  jangan  lupa  satu  Pasal  itu satu norma, sehingga pembagian harus tahu  apa  dibagi  dalam  ayat,  dalam huruf  atau  kedalam  angka  itu  hal-hal teknis perlu diperhatikan.”
Sehingga  untuk  merumuskan pasal-pasal  dalam  rancangan  undang- undang  yang  berasal  dari  isi  naskah akademik haru benar-benar memperhatikan  perumusan  satu  pasal satu  norma  ini.  Agar  nantinya  setelah menjadi undang-undang, tidak menghasilkan pasal-pasal yang pengaturannya  menafsirkan  hal  yang ganda atau bertentangan.
3. Tahapan Pembahasan Laporan hasil penelitian pembuat rancangan  harus  secara  sistematis mengusulkan  menguji  pilihan-pilihan hipotesa  penjelasan  tentang  sebab- sebab perilaku bermasalah dari pelaku peran.  Juga  untuk  membenarkan hipotesis  tersebut,  laporan  harus mengatur
bukti-bukti untuk menunjukkan  faktor-faktor  khusus yang  menyebabkan  perilaku  tersebut (Ann Seidman, Robert B. Seidmann dan Nalin Abeyserkere; 112).
Pada  tahap  pembahasan  ini, berdasarkan  pengaturan  Pasal  20  ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  setiap RUU  dibahas  oleh  DPR  dan  Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.  DPD  juga  dapat  ikut membahas  RUU,  hanya  yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah;  hubungan pusat  dan  daerah;  pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  ekonomi  lainnya;  serta memberikan  pertimbangan  kepada DPR  atas  RUU  APBN  dan  RUU  yang berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan dan agama (Pasal 22D ayat (2)).
4. Tahapan Pengesahan atau Penetapan Setelah sebuah RUU mendapatkan  persetujuan  bersama antara  DPR  dan  Presiden,  tahap selanjutnya adalah pengesahan. Presiden  mengesahkan  RUU  tersebut menjadi undang-undang dengan membubukan tanda tangan. 5. Tahapan Pengundangan Tahapan terakhir yaitu pengundangan.  Undang-undang  yang telah  disahkan  diundangkan  dengan menempatkannya  ke  dalam  Lembaran
Universitas Pendidikan Ganesha | 90
Negara  Republik  Indonesia.  Setelah diundangkan  dan  dilaksanakannya suatu  undang-undang,  maka  para pembuat  undang-undang  memerlukan masukan  untuk  menentukan  apakah pelaku  sosial  (termasuk  lembaga pelaksana  yang  ditunjuk)  berperilaku sebagaimana  ditentukan  dan  akan menghasilkan  akibat  yang  diharapkan (Ann Seidman, Robert B. Seidmann dan Nalin Abeyserkere; 113).
Berpijak  dari  Pasal  20  ayat  (1) yang  menyatakan  bahwa  Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  memegang kekuasaan membentuk undang- undang,  jadi  terlihat  jelas  bahwa  DPR merupakan  lembaga  negara  yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang.  Akan  tetapi,  apabila dilihat  dari  pengajuan  rancangan undang-undang  dan  keikutsertaan, sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  dan Pasal  22D  ayat  (1),  Presiden  dan  DPD dapat  dikatakan  sebagai  lembaga pembentuk  undang-undang.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  keterlibatan  ketiga lembaga  tersebut  di  dalam  proses pembentukan undang-undang.
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sebelum  adanya  amandemen
terhadap  Undang-Undang  Dasar,1945 kekuasaan  untuk  membentuk  Undang- Undang berada di tangan Presiden. Hal ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5 ayat    (1)  Undang-Undang  Dasar sebelum  amandemen  yang  berbunyi “Presiden
memegang kekuasaan membentuk  undang-undang  dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”  dan  pada  Pasal  20  ayat  (1) berbunyi  “Tiap-tiap  undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat”.
Jadi dapat dikatakan  berdasarkan  bunyi  pasal
tersebut,  Presidenlah  yang  sebagai lembaga  legislatif  dan  DPR  hanya memiliki kekuasaan untuk
memberikan  persetujuan  semata  di dalam pembentukan undang-undang. Kemudian pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  1945 setelah  amandemen  berbunyi  “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan  untuk  membentuk  Undang- undang”.  Lalu  pada  Pasal  20  ayat  (2) berbunyi  “Setiap  Rancangan  Undang- Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.
Pengalihan kekusaan membentuk undang-undang  dari  tangan  Presiden ke  tangan  DPR  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  ke  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  menegaskan  bahwa  Indonesia menganut
sistem pembagian kekuasaan.  Terlihat  dengan  adanya pembagian  kekuasaan  yang  jelas terhadap  lembaga  legislatif  yang berada  di  tangan  DPR  dan  lembaga eksekutif yang dipegang oleh Presiden. Dalam  Undang-Undang  Dasar  sebelum amandemen,  dinyatakan  DPR  hanya memiliki  tugas  untuk  menyetujui undang-undang  saja  dan  kekuasaan membentuk  undang-undang  ada  di tangan  Presiden  sedangkan  setelah amandemen,  kekuasaan  membentuk undang-undang  telah  dialihkan  dari tangan Presiden kepada DPR.
2. Presiden
Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  berbunyi  “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan  pemerintahan  menurut Undang-Undang  Dasar”.  Dalam  pasal tersebut,  yang  dimaksudkan  dengan
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan,  yaitu  menunjuk  kepada pengertian  Presiden  menurut  sistem pemerintahan presidensiil. Pada pemerintahan presidensiil,
tidak terdapat  perbedaan  antara  Presiden yang  berkedudukan  sebagai  kepala negara  dan  Presiden  berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah  Presiden,  yaitu  merupakan jabatan  yang  memegang  kekuasaan pemerintahan negara menurut undang- undang dasar. Akibat adanya pengakuan  atas  kedua  kedudukan Presiden  yaitu  baik  sebagai  kepala negara  sekaligus  sebagai  kepala pemerintahan, menyebabkan timbulnya  kebutuhan  yuridis  untuk membedakan keduanya dalam pengaturan terhadap hal-hal yang lebih teknis  dan  operasional.  Kapasitas Presiden  sebagai  kepala  negara  dan kepala  pemerintahan  tidak  dapat dipisahkan (Jimly Asshiiddiqie, 2006).
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar  1945  yang  telah  diamandemen mengatur  RUU  dibahas  oleh  DPR  dan Presiden untuk mendapatkan
persetujuan  bersama.  Makna  dari  kata mendapat  persetujuan  bersama  ini, dapat  dikatakan  mirip  dengan  pola yang  dianut  oleh  Belanda,  karena istilah  bersama-sama  ini  di  Belanda terdapat  dalam art.  81  Grondwet yang disebut  dengan cowetgeving atau medewetgeving,  sehingga  Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  menganut sistem  pembentukan  undang-undang secara medewetgeving  ( Philipus  M. hadjon, 1999).
Presiden hanya memiliki keuasaan untuk menjalankan pemerintahan sebagai lembaga
eksekutif.  DPR  lah  yang  merupakan lembaga  yang  memiliki  kekuasaan legislatif. Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden di dalam proses pembentukan undang-undang  hanya  berupa;  dapat menyampaikan  rancangan  undang- undang, membahas rancangan undang- undang bersama
DPR untuk mendapatkan  persetujuan  bersama dan  mengesahkan  rancangan  undang- undang  yang  telah  disetujui  menjadi undang-undang,  yang  memang  itu merupakan  bagian  dari  kekuasaan yang  dimiliki  oleh  Presiden  sebagai lembaga  yang  memegang  kekuasaan menjalankan pemerintahan.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD  awalnya  dibentuk  dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia  menjadi  sistem  dua  kamar atau bicameral yang  terdiri  atas  DPR dan  DPD.  Dengan  adanya  DPD diharapkan  proses  legislasi  dapat diselenggarakan  berdasarkan  sistem double  check yang  memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat  secara  relatif  dapat  disalurkan dengan  basis  sosial  yang  lebih  luas. DPR  adalah  cerminan  representasi politik,  sedangkan  DPD  cerminan prinsip  representasi  teritorial  atau regional (Jimly Asshiiddiqie, 141).
Kedudukan  DPD  sama  dengan DPR  sebagai  lembaga  perwakilan rakyat.  Perbedaannya,  hanya  terletak pada  penekanan  posisi  anggota  DPD sebagai  wakil  dan  representatif  dari daerah.  Pembentukan  DPD  sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah  untuk  ikut  serta  dalam pengambilan  kebijakan  di  tingkat nasional,  khususnya  yang  terkait dengan  kepentingan  daerah.  Meskipun
Universitas Pendidikan Ganesha | 92
dalam struktur kenegaraan kedudukan DPD  sejajar  dengan  DPR,  tapi kewenangan  yang  dimiliki  oleh  DPD sangat  terbatas  (Firmansyah  Arifin; 75).
Mengenai kekuasaan yang dimiliki  oleh  DPD  disebutkan  dalam Pasal  22D  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Pada  ayat  (1)  dinyatakan  DPD dapat  mengajukan  rancangan  undang- undang  kepada  DPR  yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan pusat  dan  derah,  pembentukan  dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya serta  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah.  Jadi  DPD hanya  dapat  mengajukan  rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah saja.
Kemudian  pada  Pasal  22D  ayat (2)  disebutkan  bahwa  DPD  ikut membahas  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah,  hubungan  pusat  dan  derah, pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya  serta  berkaitan dengan  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan  kepada  DPR  atas rancangan  undang-undang  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan rancangan
undang-undang
yang berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan dan  agama.  Sehingga  dapat  dilihat kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  DPD hanya  sebatas  membahas  rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  daerah saja.
Penutup Berdasarkan uraian dari permasalahan, sehingga dapat disimpulkan dari pembahasan permasalahan, yaitu: Bahwa  berdasarkan  ketentuan
Pasal  20  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  DPR  adalah  lembaga negara  yang  memiliki  kekuasaan membentuk  undang-undang.  Akan tetapi  jika  dilihat  dari  proses  atau mekanisme  pembentukan  undang- undang  itu  sendiri  dapat  dilihat  ada beberapa lembaga negara yang terlibat selain  DPR,  yaitu  Presiden  dan  DPD. Presiden  dan  DPD  di  sini  perannya sebagai  lembaga  negara  pembentuk undang-undang  yang  membantu  tugas dari DPR di dalam proses pembentukan undang- undang.Kekuasaan  untuk  membentuk undang-undang,  tetap  berada  ditangan DPR.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan berdasarkan  uraian  dari  kesimpulan tersebut di atas, yaitu :
Sebaiknya  dalam  perumusan suatu pasal sebuah peraturan perundang-undangan hendaknya dibuat  satu  pasal  itu  menganut  satu norma.  Jangan  sampai  dalm  satu  pasal terdapat  pemuatan  lebih  dari  satu norma yang akhirnya dapat menyebabkan  salah  tafsir  akibat  dari ketidakjelasan pengaturannya.

## Daftar Pustaka Buku- Buku
Anwar,  Chairul,  1999,  Konstitusi  Dan Kelembagaan  Negara,  Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
Universitas Pendidikan Ganesha | 93
Arifin,  Firmansyah  et.  Al.,  2005, Lembaga  Negara  Dan  Sengketa Wewenang  Antar  Lembaga Negara,  cet.  I,  Konsorsium
Reformasi  Hukum  Nasional, Jakarta. Asshiddiqie,  Jimly,  2004,  Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia dan  Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. _______,2006, Perkembangan Dan Konsiliasi  Lembaga  Negara Pasca  Reformasi,  Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. _______,  2009,  Pengantar  Ilmu  Hukum
Tata  Negara,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Kelsen,Hans, 2007,Teori Umum Hukum Dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Bee Media Indonesia, Jakarta. Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, 1988,  Pengantar  Hukum  Tata Negara  Indonesia,  Sinar  Bakti, Jakarta Selatan.
Pieris,  John  dan  Aryanthi  Baramuli Putri, 2006, Dewan Perwakilan Daerah  Republik  Indonesia  : Studi,  Analisis,  Kritik  Dan Solusi  Kajian  Hukum  Dan Politik, cet. II. Pelangi Cendekia, Jakarta.
Seidman, Ann, Robert B. Seidmann dan
Nalin Abeyserkere, 2002, Penyusunan  Rancangan Undang-Undang  Dalam Perubahan  Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah  Panduan  Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang , terjemahan Johanes Usfunan, et. al., ELIPS. Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati, 2006,Ilmu Perundang- Undangan  :  Dasar-Dasar  Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta. _______, 2007, Ilmu Perundang- Undangan  :  Proses  Dan  Teknik Pembentukannya. Kanisius, Bandung. Jurnal/Makalah
Philipus M. Hadjonet. Al., 1999, Majalah Yuridika  Volume  14  Nomor  6 November-Desember 1999.
Karya Ilmiah Subawa,  Made,  2003,  “Implikasi Yurudis  Pengalihan  Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia  Pasca  Perubahan Undang-Undang  Dasar  1945” Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2011  Nomor  82,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5234.