Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan
Aslikhah 1 , Moh. Mukhsinin Syu’aibi 2
Universitas Yudharta Pasuruan
Email: aslikhah@yudharta.ac.id , muhsinin@yudharta.ac.id .

## ABSTRACT
The purpose of this study 1) to determine the phenomenon of self-declaring halal certification  for  food  and  beverage  product  MSME  actors  in  Pasuruan  2)  to understand the knowledge of the self-declaring halal certification concept for food and beverage product MSME actors in Pasuruan 3) to prove self-declaring for MSME’s halal certification, food and beverage products can increase awareness of halal certification in Pasuruan . This research is a qualitative research with a phenomenological  approach  to  describe  and  understand  the  essence  of  the experience of MSME in food and beverage products conducting halal certification through the self-declaring route in Pasuruan Regency. The results of this study indicate  that  there  are  3  typologies  in  the  self-declaring  phenomenon  of  halal certification for food and beverage product MSME actors in Pasuruan Regency, namely  1)  food  and  beverage  product  MSME  actors  who  state  that  they understand self-declaring halal certification, 2) food and beverage product MSME actors typology. and beverages stating that they do not understand self-declaring halal  certification  and  3)  typology  of  food  and  beverage  product  MSME  actors who  state  that  they  do  not  understand  self-declaring  halal  certification  with various arguments based on the level of understanding and experience felt by each food and beverage product MSME actor. drinks in Pasuruan Regency. It can  be  concluded  that  a  good  understanding,  experience  in  applying  for  halal certification and intense assistance from halal product companions will increase awareness of halal certification through the self-declaring pathway for food and beverage product MSME actors in Pasuruan Regency
Keywords: Self Declare; MSME; Awareness of Halal Certification

## A.  PENDAHULUAN
Sertifikasi  halal  merupakan pernyataan dan  pengakuan  kehalalan suatu  produk  dari  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) yang  mengeluarkan  sertifikat  halal  berdasarkan  fatwa  MUI  (Majelis  Ulama
Indonesia ) 1 .  Auditor  Halal  yang  berkompeten  di  bidangnya  melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap produk yang didaftarkan sertifikasi halal, kemudian  ditetapkan  status  kehalalan  produk  tersebut  dalam  bentuk sertifikat halal.
UMKM  atau  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  ini  mempunyai  fungsi urgent untuk kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat daerah. Karena semakin UMKM berdaya, maka akan semakin besar peluang ekonomi untuk bergerak  cepat  di  masyarakat,  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  akan semakin meningkat. Hal inilah yang menjadi prinsip pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membangun daerahnya di bidang UMKM.
Seperti  yang  kita  ketahui  bersama,  Pasuruan  dikenal  sebagai  kota santri dan sudah sepatutnya memanfaatkan produk UMKM bersertifikat halal untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomiannya karena sektor ini merupakan salah satu sumber perekonomian daerah. UMKM juga banyak berperan  dalam  sosial  ekonomi,  antara  lain  menjadi  pemain  utama  dalam kegiatan  ekonomi,  menyediakan  lapangan  kerja,  berperan  dalam pengembangan  ekonomi  lokal  dan  pemberdayaan  masyarakat,  menjadi sumber inovasi, menciptakan pasar baru, dan berkontribusi terhadap neraca pembayaran.
Produk UMKM di Kabupaten Pasuruan semakin berkembang ditengah masyarakat  terutama  produk  makanan  dan  minuman.  Akan  tetapi  jaminan kehalalan  produk-  produk  tersebut  masih  menimbulkan  berbagai pertanyaan.  Untuk  itu,  dalam  rangka  menjawab  pertanyaan-pertanyaan terkait produk UMKM di Kabupaten Pasuruan, Klinik Bisnis Ansor Kabupaten Pasuruan  menggelar  Sosialisasi  Sertifikasi  Produk  Halal  bersama  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, senin, 7 Maret 2022 bertempat di  Aula  Graha  KH.A.Wahab  Hasbullah,  kantor  Pengurus  Cabang  Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 50 peserta yang hadir adalah berasal dari perwakilan Pengurus Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor se Kabupaten Pasuruan dan para Pengusaha UMKM yang
1 Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam,” Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 149 –165.
tergabung sebagai anggota Klinik Bisnis Ansor Kabupaten Pasuruan 2 .
Salah  satu  respon  positif  dari  organisasi  keagamaan    yang  ada  di Kabupaten Pasuruan yaitu berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka percepatan  program  sertifikasi  halal  pada  produk  UMKM.  Tapi  sayangnya banyak produk UMKM yang masih sulit menembus pangsa pasar modern di Kabupaten  Pasuruan  dikarenakan  terkendala  legalitas  produk  yang  salah satunya  adalah  sertifikasi  halal.  Syarat  legalitas  untuk  sebuah  produk makanan  dan  minuman  memang  cukup  banyak  diantaranya  nomor  induk berusaha  (NIB),  sertifikat  produksi  industri  rumah  tangga  (PIRT),  sertifikat halal, uji nutrisi, merek dagang, maupun izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 3 .
Satuan  Tugas  (Satgas)  BPJPH  Kabupaten  Pasuruan  yang  berada dalam  naungan  bimbingan  syariah  Islam  Kantor  Kemenag  melakukan pencapaian  kinerja  yang  dibarengi  kerja  nyata  dalam  pelaksanaan  tugas pokok serta fungsinya dalam melayani dan memfasilitasi dalam pengurusan sertifikasi  produk  halal  yang  menjadi  tugas  keseharian.  Kondisi  ini  terbukti dengan semakin banyaknya kelompok usaha dan juga pelaku usaha UMKM maupun  kelompok  Koperasi  mengundang  dan  meminta  kesediaan  dari Satgas  BPJPH  Kabupaten  Pasuruan  berkolaborasi  untuk  menyampaikan peran  BPJPH  dalam  menetapkan  kehalalan  suatu  produk  maupun  alur dalam  pengurusan  dan  penanganan  permohonan  memperoleh  sertifikat halal 4 .
Potensi  usaha  mikro  di  Kabupaten  Pasuruan  semakin  berkembang. Selama tahun 2016, 2017 dan 2018, jumlah usaha mikro yang tumbuh dan berkembang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2016, jumlah usaha
2 Muhajirin Yusuf, “Gelar Rakor, ISNU Pasuruan Persiapkan Pelatihan Pendamping Proses Produk  Halal,” Www.Nupasuruan.or.Id ,  last  modified  2022,  accessed  June  30,  2022, https://nupasuruan.or.id/2022/05/22/gelar-rakor-isnu-pasuruan-persiapkan-pelatihan- pendamping-proses-produk-halal/.
3 Jawanto Arifin, “Pasar Industri Mamin Di Kota Pasuruan Terganjal Legalitas,” Www.Radar Bromo.Jawa Pos.Com , last modified 2022, accessed July 14, 2022, https://radarbromo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/20/03/2022/pasar-industri-mamin-di-kota- pasuruan-terganjal-legalitas/.
4 Pasuruankab,  “Dihadapan  Kelompok  Koperasi  Karya  Wanita,  Satgas  BPJPH Sosialisasikan Pengurusan Sertifikasi Produk Halal,” Www.Jatim.Kemenag.Go.Id , last modified 2021,  accessed  June  1,  2022,  https://jatim.kemenag.go.id/berita/524855/dihadapan-kelompok- koperasi-karya-wanita-satgas-bpjph-sosialisasikan-pengurusan-sertifikasi-produk-halal.
mikro  mencapai  249.983,  meningkat  menjadi  255.533  pada  tahun berikutnya. Ini berarti menambah 5.550 unit bisnis hanya dalam satu tahun. Akibatnya,  rata-rata  2.000  hingga  5.000  bisnis  baru  ditambahkan  setiap tahun.  Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  pergerakan  perekonomian  pada sektor UMKM di Kabupaten Pasuruan semakin menggeliat.
Hal  ini  senada  dari  data  yang  disampaikan  oleh  BPS  Kabupaten Pasuruan  terkait  persentase  dari  keseluruhan  industri  di  Kabupaten Pasuruan, Industri Kecil menempati posisi yang sangat tinggi yaitu 94,43%, sementara  untuk  industri  menengah  sebesar  0,96%  dan  industri  besar menempati posisi 4,61%.
Pada  tahun  2021  jumlah industri kecil  sebesar  7980,  industri menengah  berjumlah  81  dan  jumlah  industri  besar  sebanyak  390  yang tersebar pada 24 kecamatan di Kabupaten  Pasuruan. Data ini disampaikan oleh BPS Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022. Berikut gambar data dari BPS terkait jumlah seluruh  industri di kabupaten Pasuruan:
Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 1. Prosentasi Industri di Kabupaten Pasuruan Sumber: Data BPS Kabupaten Pasuruan, 2022.
Setelah  disahkannya  UU  Cipta  Kerja  No  11  Tahun  2020  dan dikeluarkannya PP no 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pada bidang jaminan produk halal yang secara khusus diberikan penguatan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), jadi selain penguatan ekosistem halal, regulasi baru ini  memberikan  kemudahan  berusaha  bagi  UMK,  termasuk  kemudahan pengurusan sertifikasi halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan  atas  pernyataan  pelaku  UMK  sendiri.  Di  masyarakat  istilah  ini dikenal dengan self declare atau halal self declare . Maka akselerasi dalam sertifikasi  halal  produk  UMKM  sangat  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  supaya amanat terkait Jaminan Produk Halal yang termaktub didalam  UU No. 33 Tahun  2014    segera  terimplementasikan  maksimal.  Kondisi  ini  dapat memberikan  peluang  bagi  pelaku  UMKM  industry  halal,  karena  sertifikat halal  dapat  memberikan  keuntungan  jaminan  keamanan,kehalalan  produk dan dapat meningkatkan branding pada produk yang dihasilkan. Disisi lain keadaan  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  pengelolaan  UMKM  masih belum  memahami  bagaimana  proses  dan  teknis  untuk  mendapatkan sertifikasi  halal  dengan self  declare .  Dari  problem  tersebut  menunjukkan masih  adanya  kondisi  yang  terbalik  antara  harapan  untuk  meningkatkan branding UMKM yang terserfikasi halal menuju  peluang global halal industry yang tengah digencarkan pada saat ini.
Sertifikasi  halal  melalui  pernyataan  sementara  atau  self-declare adalah untuk kemudahan  para  pelaku usaha, khususnya  usaha mikro  dan kecil  (UMK)  yang  kesulitan  mendapatkan  proses  sertifikasi  halal  melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Konsep sertifikasi halal sementara melalui deklarasi  (self-declare)  sebelum  sertifikasi  halal  diterbitkan  merupakan fenomena penting dalam meningkatkan kesadaran sertifikasi halal. Lamanya
G a m b a r S E Q
G a m b a r \ * A R A B
I
C 2 . J u m l a h I n d u s t r i K e c i l , M e n e n g a h d a
proses sertifikasi halal saat ini, terbatasnya akses informasi dan pendanaan juga menjadi kendala UMK. Pernyataan diri sebagai penjamin produk halal sementara  juga  tersedia  dari  Sistem  Penjaminan  Mutu  Halal  Internal (SPMHI), di mana setiap pelaku usaha produk makanan dan minuman dapat melakukan penelitian mandiri melalui penyedia laboratorium halal 5 .
Harapan besar bagi multi pihak khususnya stakeholders dan pelaku UMKM  agar    peningkatan    self  declare  sertifikasi  halal  dapat  terlaksana dengan baik. Dibutuhkan informasi dan teknis yang tepat agar pemahaman dan peningkatan sertifikasi halal bagi UMKM dapat terimplementasi dengan cepat  sebagai  sarana  peningkatan  daya  saing  UMKM  dalam  menghadapi global halal industry dan digital ekonomi.

## B.  KERANGKA TEORI

## 2.1 Konsep Halal
Halal  berarti  diizinkan,  boleh  dan  sesuai  dengan  syariat  agama Islam.  Halal  juga  berarti  tidak  haram  atau  diharamkan  oleh  Allah  SWT, baik  karena  esensi  maupun  haram  karena  proses  (cara)  mendapatkan dan  memperolehnya,  seperti  karena  barang-barang  hasil  curian, rampasan,  menyuap,  judi  atau  yang  didapatkan  melalui  riba.  Jadi  halal merujuk  pada  barang-  barang  selain  yang  haram  dan  diharamkan  oleh Allah SWT baik haram karena dzat maupun    prosesnya 6 .
Secara  syariah  sebuah  produk  disebut  halal  apabila  telah  sesuai dengan halal yang memenuhi kriteria halal dan baik (thoyyib) , seperti yang disampaikan ayat ini:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat  di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-  langkah syaitan,  karena  sesungguhnya  syaitan  itu  adalah  musuh  yang  nyata bagimu. (QS. Al- Baqarah: 168).
5 masyarakat  ekonomi Syariah,  “Sosialisasi  Self  Declare  Sertifikasi  Halal  Perlu  Terus Dilakukan,” Www.Ekonomisyariah.Org ,  last  modified  2021,  accessed  July  5,  2022, https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/08/26/sosialisasi-self-declare-sertifikasi-halal-perlu- terus-dilakukan/.
6 Muchtar  Ali,  “Konsep  Makanan  Halal  Dalam  Tinjauan  Syariah  Dan  Tanggung  Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (2016): 291 –306.
Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa pada dasarnya segala sesuatu boleh/halal kecuali ada dalil yang secara tegas melarang. Jadi, jika tidak ada dalil syara' untuk suatu perkara yang diharamkan, baik itu perbuatan  maupun  barang,  maka  sesuatu  itu  boleh  dilakukan, dikonsumsi atau digunakan 7 .
Halal  dan  haram  adalah  amanah  agama,  sekaligus  tanggung jawab,  yang  di  atasnya  lahir  pahala  dan  dosa.  Dalam  Islam,  halal  dan haram  itu  sudah  jelas.  Di  Antara  keduanya,  diakui  ada  yang ihtimal ( kemungkinan) yang harus dipelajari.
Sebagian orang dapat memahami, tetapi sebagian yang lain bisa jadi tidak memahami. Oleh karena itu, ketiga hal  ini,  halal, haram, dan syubhat,  harus  dipelajari  dan  dibedah,  agar  terhindar  dari  kesesatan. Ketiga hal ini, menurut Ghazaly, tidak akan pernah berubah walaupun di tengah arus perubahan dan perkembangan zaman 8 .
Pada 2014, penyelenggaraan jaminan produk halal  di Indonesia menemukan momentumnya. Hal tersebut ditandai dengan pengesahan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)  oleh  DPR 9 .  Negara  kita  memiliki  regulasi  terkait  JPH,  hal  ini dimaksudkan untuk: pertama , dapat memberikan keamanan, keselamatan, memberikan kenyamanan, kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. kedua ,  dapat  meningkatkan value  added bagi  pelaku  usaha  untuk memproduksi  dan  menjual  produk  halal  di  pasar  domestik  maupun global. Dengan terbitnya UU ini, maka sertifikasi halal menjadi keharusan (wajib), bukan sukarela (sunnah) sebagaimana sebelumnya.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Legowati  dan  Albab 10 menunjukkan  bahwa  variabel  sertifikasi  halal  dinyatakan  berpengaruh
7 Yusuf Qardhawi, Al Halal Wal Haram Fi Al Islami (Dar al Ma’arif, 1985).
8 A. Ilyas Ismail, Manajemen Halal (Bogor: Mitra Wacana Media, 2021).
9 Asep  Saepudin  Jahar  and  Thalhah  Thalhah,  “Dinamika  Sosial  Politik  Pembentukan Undang- Undang Jaminan Produk Halal,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 2 (2017): 385 –404.
10 Diah Ayu Legowati and Farah Nisa Ul Albab, “Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal, Promosi Dan Brand Terhadap Purchase Intention Di Restoran Bersertifikasi Halal,” Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking 2, no. 1 (2019): 39 –54.
signifikan  dengan  purchase  intention  dengan  nilai  koefisien  regresi positif.  Penelitian  tersebut  menemukan  bahwa  sertifikasi  halal berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hal ini mencerminkan bahwa  sertifikasi  halal  yang  dimiliki  sebuah  restoran  menjadi  hal  yang sangat penting bagi konsumen dalam memilih restoran, konsumen akan mengutamakan membeli di restoran yang jelas-jelas memiliki sertifikasi halal.

## 2.2 Implementasi Self Declare
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  menyebut ketetapan self  declare produk  halal  dapat  diimplementasikan  pada Oktober  2021 11 .  Ketentuan  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal tentang  deklarasi  halal  sepihak  atau  biasa  disebut  self-declaration  oleh pelaku  UKM  tidak  boleh  dipaksakan  secara  sewenang-wenang  oleh pelaku komersial. Jalur sertifikasi halal melalui pernyataan diri ini bukan berarti  tidak  melalui  proses.  Keputusan  harus  dibuat  oleh  orang  yang kompeten. Bahkan pernyataan diri, sertifikat halal harus dikeluarkan untuk memudahkan  masyarakat  memahami  sifat  kehalalan  produk.  Dia menekankan bahwa jaminan halal bertujuan untuk melindungi iman umat Islam  dalam  mengkonsumsi  makanan.  Oleh  karena  itu,  produk  yang beredar di pasar Indonesia harus bersertifikat halal dan memiliki logo halal pada kemasannya. Logo halal ini penting karena memudahkan konsumen muslim  dalam  memilih  dan  memilih  produk  yang  akan  dikonsumsi. Sertifikat  halal  pada  hakikatnya  adalah  fatwa  tertulis  tentang  kehalalan produk tertentu, baik makanan, minuman dan produk kosmetik, sertifikat halal tidak dapat dianggap sebagai administratif saja 12 .
11 Tim Infografis Republika, “Tarif Sertifikasi Halal Self Declare Dan Reguler Bagi UMK,” Www.Republika.Co.Id , last modified 2021, accessed July 5, 2022, https://www.republika.co.id/berita/r4t9ie366/tarif-sertifikasi-halal-self-declare-dan-reguler-bagi- umk.
12 Chairunnisa  Na dha,  “Self  Declare  Tetap  Harus  Ada  MUI,” Www.Halalmui.Org ,  last modified  2021, accessed  July  16,  2022,  https://halalmui.org/main/self-declare-tetap-harus-ada- mui/.

## C.  METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Studi    fenomenologi  yaitu  untuk  mendeskripsikan  dan memahami  inti  atau essence dari  mengalami  suatu  fenomena  dari  sudut pandang  partisipan 13 .  Christensen mengungkapkan  langkah-langkah  yang dapat  dilakukan  oleh  peneliti  dalam  melakukan  riset  menggunakan fenomenologi empiris dengan metode deskriptif 14 :
1. Menjelaskan  pengalaman  menarik  dari  fenomena  yang  sedang dipelajari. Tahap pertama adalah mengangkat sebuah fenomena yang menarik untuk di investigasi. Pemahaman awal mengenai  fenomena menarik yang akan diteliti  membutuhkan penjelasan dan alasan. Pada tahap ini ingin mengungkap mengapa di tengah menjamurnya UMKM dan perhatian    besar dari pemerintah terhadap UMKM yang ada di Pasuruan,  masih  sedikit  yang  tersertifikasi  halal,  padahal  sertifikasi halal tersebut sudah menjadi mandatory, selain itu sertifikasi halal juga untuk menaikkan   branding bagi produsen UMKM.
2. Mengumpulkan  deskripsi  dari  pengalaman  lain  yang  kongkrit  dari fenomena.  Dalam  tahap  ini,  peneliti  dan  partisipan    berinteraksi dengan  membuka  dialog  untuk  menggali  deskripsi  yang  jelas  dan detail  terkait  fenomena  yang  ada.  Wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  tidak  bertujuan  untuk  menjelaskan,  memprediksi,  atau menghasilkan sebuah teori, akan tetapi untuk memahami makna yang disampaikan  dari  partisipan  dengan  berdasarkan  pada  pengalaman yang dirasakannya.
3. Merasakan  dan  menguji  makna  dari  pengalaman.  Metode  penelitian dengan  menggunakan  fenomenologi  deskriptif  tidak  cukup  hanya dengan  wawancara  yang  ditulis  di  atas  kertas.  Giorgi  &  Giorgi menyatakan  bahwa  fenomenologi  deskriptif  menuntut  adanya interpretasi yang lebih mendalam dari penuturan partisipan yang dapat
13 Clark Moustakas, Phenomenological Research Methods (New Delhi: Sage publications, 1994).
14 (Jogiyanto et. al, 2018)
dilakukan dengan empat langkah 15 , sebagai berikut:
a.  Membaca makna keseluruhan.
b.  Menentukan dan membangun makna per bagian.
c.  Mengubah makna- makna yang disampaikan oleh partisipan ke dalam bahasa yang dapat diterima secara umum atau ilmiah.
d.  Menentukan  struktur  dengan  mendeskripsikan  makna-  makna yang    terhubung  dalam  pengalaman  yang  dirasakan  oleh partisipan.
4. Menulis pemahaman yang dapat diterima oleh pembaca. Tahap akhir dari  penelitian  fenomenologi  empiris  adalah  diskusi  yang  meliputi aspek  ilmiah.dan  popular,  artinya  hasil  yang  dapat  dipahami  oleh semua  pembaca.  Fokus  ilmiah  adalah  untuk  membangun  fenomena yang sejenis dan menyajikan koheren, wawasan dan cara integrative, sedangkan  penyajian  laporan  secara  popular  dapat  menambah pengetahuan bagi pembaca.
Dalam penelitian ini yaitu dengan menekankan pada inter subjektivitas, dengan  menggali  secara  mendalam  terkait  pemahaman  atas  tindakan, ucapan dan interaksi terhadap pemaknaan self declare  sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM produk makanan dan minuman di kabupaten Pasuruan. Dengan  penggalian  data-  data  dari  key  person  sebagai  informan,  peneliti dapat  mengkaji  secara  mendalam  bagaimana  para  pelaku  usaha  tersebut memahami pemaknaan self declare sertifikasi halal dalam   kehidupan sehari- hari.  Dan  nantinya  diharapkan  para  pelaku  usaha  tersebut  dengan  penuh kesadarannya dapat membangun makna dari interaksi ini.
Dalam  penelitian  ini,  fokus  yang  akan  digali  dengan  cara  textual description dan structural description yaitu terkait fenomena yang dialami oleh subjek penelitian terkait konsep self declare sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM pada produk makanan dan minuman di Pasuruan baik melalui data- data    secara  faktual  yang  terjadi  secara  empiris  maupun  melalui  respon subjektif dari  subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya dalam hal
15 Amedeo P Giorgi and Barbro M Giorgi, “The Descriptive Phenomenological Psychological Method.” (2003).
memahami makna self declare sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan awareness  sertifikasi  halal.  Tahap-  tahap  penelitian  dapat  digambarkan dalam diagram alir berikut ini:

## Gambar 3. Tahapan Penelitian

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  fenomenologi  social self declare sertifikasi  halal  bagi  pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman untuk peningkatan awareness sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan yaitu :
1.  Fenomena self  declare sertifikasi  halal  bagi  pelaku  UMKM  produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan yaitu:
Dari  hasil  wawancara  kepada  informan  yang  memiliki  usaha UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan ditemukan tiga tipologi pelaku UMKM produk makanan dan minuman pada fenomena self declare sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan yaitu:
a.  Tipologi  Pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  yang menyatakan sangat setuju dengan self declare sertifikasi halal yaitu , mereka menyatakan bahwa self declare sertifikasi halal sangat urgent dan  sangat  diperlukan  untuk  memudahkan  UMKM  produk  makanan dan  minuman  dalam  mengurus  sertifikat  halal.  Informan  juga menyatakan untuk dapat meningkatkan omset penjualannya, jaminan keamanan produk yang dihasilkan, sebagai salah satu aspek legalitas untuk  dapat  diterima  pada  pangsa  pasar  modern  dan  lebih  luas sampai  pada  pernyataan  untuk  perlindungan  konsumen  dibutuhkan
1. pemetaan ruang lingkup dan identifikasi masalah oleh Ketua peneliti 2. terjun ke lapangan untuk melakukan observasi awal oleh Tim (ketua dan anggota) 3 . Mendeskripsikan temuan di lapangan berdasarkan data oleh anggota 4. Analisis makna self declare sertifikasi halal oleh TIm ( ketua dan anggota) 5. Analisis Persepsi dan keuntungan self declare  bagi Pelaku UMKM produk makanan dan 6. deskripsi hasil analisis fenomenologi sosial self declare sertifikasi halal
sertifikat  halal.  Sehingga  untuk  kemudahan  dan  percepatan pengurusan sertifikat halal, maka jalur self declare menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten  Pasuruan.  Argumen  lain  juga  dinyatakan  oleh  pelaku UMKM produk makanan dan minuman, bahwa branding produk yang dihasilkan  salah  satunya  membutuhkan  sertifikat  halal  pada  label produk UMKM yang dipasarkan.
b.  Tipologi  Pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  yang menyatakan  netral  dengan self  declare sertifikasi  halal  UMKM makanan  dan  minuman  di  Kabupaten  Pasuruan  yaitu,  mereka menyatakan bahwa self declare sertifikasi halal ini biasa saja, hal ini dapat  dilihat  dari  perilaku  pelaku  UMKM  makanan  dan  minuman  di Kabupaten Pasuruan walaupun program self declare sertifikasi halal ini  sudah  digulirkan  oleh  pemerintah,  namun  pelaku  UMKM  produk makanan  dan  minuman  tidak  secara  cepat  tanggap  menerima program  ini.  Pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  lebih memilih  fokus  pada  bisnisnya  daripada  mengurus  sertifikat  halal walaupun ada kemudahan melalui self declare.
c.  Tipologi  Pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  yang menyatakan kurang setuju dengan self declare sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan, yaitu dari hasil deep interview mereka menyatakan bahwa jalur self declare sertifikasi  halal  prosedurnya  tetap  ribet  dengan  alur  yang  panjang untuk  mendapatkan  sertifikat  halal.  Pelaku  usaha  harus  memenuhi syarat  wajibnya,  yaitu  memiliki  pendampingan  oleh  Pendamping Proses  Produk  Halal  (PPH)  yang  sudah  terdaftar.  Selain  itu,  dalam prosesnya  UKM  tersebut  juga  sudah  harus  memenuhi  kriteria  yang ada, seperti bahan-bahan yang digunakan jelas dan dapat dipastikan kehalalannya.
Hasil deep  interview pada  beberapa  informan  tersebut  terdapat fenomena  yang  menarik  untuk  dipelajari  yaitu  dengan  beragamnya tipologi masyarakat dalam memahami self declare sertifikasi halal, maka
dibutuhkan  pendampingan  yang  intens  pada    pelaku  UMKM  produk makanan  dan  minuman  tersebut.  Konsern  untuk  mendampingi  secara maksimal  program self  declare sertifikasi  halal  baik  dari  pemerintah, akademisi,  tokoh  masyarakat  para  pendamping  halal  yang  sudah  ada pada  wilayah  masing-  masing.  Dibutuhkan  kerjasama  dan  kolaborasi secara  terus  menerus  dari  berbagai stakeholder untuk  bersama-  sama memberikan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif kepada para pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  di  Kabupaten  Pasuruan agar  program self  declare sertifikasi  halal  UMKM  produk  makanan  dan minuman bisa sukses.
2.  Pemahaman  konsep self  declare sertifikasi  halal  pada  pelaku  UMKM produk makanan dan minuman di kabupaten Pasuruan
Dari hasil deep interview kepada pelaku UMKM produk makanan dan  minuman  didapatkan  informasi  bahwa  pemahaman  konsep self declare sertifikasi  halal  untuk  memudahkan  pelaku  UMKM  produk makanan  dan  minuman  melakukan  sertifikasi  halal  di  Kabupaten Pasuruan, diperoleh tiga jenis tipologi pada pelaku UMKM yaitu  tipologi yang  paham,  tipologi  yang  tidak  begitu  paham  dan  tipologi  yang  sangat tidak  faham  pada  program  tersebut  dengan  beragam  argumentasi berdasarkan  pemahaman  makna  dan  pengalaman  yang  dirasakan  oleh informan  yaitu  pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  sebagai berikut:
a. Pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang faham terkait self declare sertifikasi  halal  pada  produk  UMKM  produk  makanan  dan minuman adalah mereka yang pernah mengikuti kegiatan edukasi dan pendampingan  terkait self  declare sertifikasi  halal  dan  sudah mendapatkan sertifikat halal melalui jalur self declare pada produknya.
Ada pendampingan yang intensif dari para pendamping produk halal pada  pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  mulai  dari sosialisasi,  proses  pendaftaran  sampai  diperolehnya  sertifikat  halal melalui jalur self declare .
b.  Pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  yang  tidak  begitu
paham  terkait self  declare sertifikasi  halal  ini  adalah  mereka  yang pernah  mendengarkan  atau  mendapatkan  informasi  sekilas  dari website  resmi  BPJH  terkait self  declare sertifikasi  halal  tetapi  tidak mengikutinya  secara  intensif  karena  para  pelaku    UMKM  tersebut lebih mengedepankan bisnis daripada legalitas sertifikat halal.
c.  Pelaku  UMKM  yang  tidak  paham  terkait self  declare sertifikasi  halal adalah  mereka  yang  tidak  pernah  mendapatkan  informasi,  tidak pernah  mendapatkan  edukasi  dan  tidak  pernah  mendapatkan pendampingan  terkait self  declare sertifikasi  halal  baik  dari  dari website, akademisi maupun dari pemerintah.
3 .  Self  declare sertifikasi  halal  bagi  pelaku  UMKM  produk  makanan  dan minuman dapat meningkatkan a wareness Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan.
Hasil interview dari konsultan pendamping produk halal di Kabupaten Pasuruan  didapatkan  informasi  bahwa  program  sertifikasi  halal  melalui jalur self  declare pada  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  untuk meningkatkan awareness sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan adalah, bahwa  jalur  sertifikasi  halal  dengan self  declare dapat  meningkatkan kesadaran  pelaku  UMKM  produk  makanan  dan  minuman  untuk melakukan  sertifikasi  halal  di  Kabupaten  Pasuruan.  Seiring  dengan intensitas  edukasi,  sosialisasi  dan  pendampingan  pada  pelaku  UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan maka kesadaran untuk  melakukan  sertifikasi  halal  melalui  jalur self  declare semakin meningkat.

## E.  KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  penelitian  ini  didapatkan  kesimpulan  yaitu fenomena s elf declare sertifikasi halal bagi  pelaku UMKM produk makanan dan minuman yaitu ada tiga tipologi yaitu, 1) tipologi  pelaku  UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan sangat setuju dengan self declare sertifikasi halal, 2) tipologi pelaku UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan netral dengan self declare sertifikasi halal dan 3) tipologi Pelaku
UMKM produk makanan dan minuman yang menyatakan tidak setuju dengan self  declare sertifikasi  halal.  Dengan  beragam  argumentasi  berdasarkan pemahaman  dan  juga  pengalaman  yang  dirasakan  oleh  masing-  masing pelaku UMKM produk makanan dan  minuman di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan pemahaman terkait sertifikasi halal juga berbeda- beda, yaitu ada yang paham, tidak begitu paham dan ada yang sangat paham terhadap program self  declare sertifikasi  halal.    Dari  tipologi  yang  sangat  setuju  dan pemahaman yang baik inilah fenomena sertifikasi halal dengan self declare pelaku UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan awareness sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan.

## F.  DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Panji  Adam.  “Kedudukan  Sertifikasi  Halal  Dalam  Sistem  Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.”
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 149 –
165.
Ali, Muchtar. “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab  Produk  Atas  Produsen  Industri  Halal.” AHKAM:  Jurnal  Ilmu Syariah 16, no. 2 (2016): 291 –306.
Arifin, Jawanto. “Pasar Industri Mamin Di Kota Pasuruan Terganjal Legalitas.” Www.Radar Bromo.Jawa Pos.Com . Last modified 2022. Accessed July 14, 2022. https://radarbromo.jawapos.com/ekonomi- bisnis/20/03/2022/pasar-industri-mamin-di-kota-pasuruan-terganjal- legalitas/.
Giorgi, Amedeo P, and Barbro M Giorgi. “The Descriptive Phenomenological Psychological Method.” (2003).
Ismail, A. Ilyas. Manajemen Halal . Bogor: Mitra Wacana Media, 2021.
Jahar,  Asep  Saepudin,  and  Thalhah  Thalhah.  “Dinamika  Sosial  Politik Pembentukan  Undang- Undang  Jaminan  Produk  Halal.” AL-IHKAM:
Jurnal Hukum & Pranata Sosial 12, no. 2 (2017): 385 –404.
Jogiyanto  Hartono,  Catur  Sugiyanto,  Ertambang  Nahartyo,  Fauzan  Misra,
Indra Bastian. Strategi Penelitian Bisnis . Yogyakarta: Andi, 2018.
Legowati, Diah Ayu, and Farah Nisa Ul Albab. “Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal,  Promosi  Dan  Brand  Terhadap  Purchase  Intention  Di  Restoran Bersertifikasi Halal.” Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking 2, no. 1 (2019): 39 –54.
Moustakas,  Clark. Phenomenological  Research  Methods .  New  Delhi:  Sage publications, 1994.
Nadha, Chairunnisa. “Self Declare Tetap Harus Ada MUI.”
Www.Halalmui.Org .  Last  modified  2021.  Accessed  July  16,  2022. https://halalmui.org/main/self-declare-tetap-harus-ada-mui/.
Pasuruankab. “Dihadapan Kelompok Koperasi Karya Wanita, Satgas BPJPH Sosialisasikan Pengurusan Sertifikasi Produk Halal.”
Www.Jatim.Kemenag.Go.Id .  Last  modified  2021.  Accessed  June  1, 2022. https://jatim.kemenag.go.id/berita/524855/dihadapan-kelompok- koperasi-karya-wanita-satgas-bpjph-sosialisasikan-pengurusan- sertifikasi-produk-halal.
Qardhawi, Yusuf. Al Halal Wal Haram Fi Al Islami . Dar al Ma’arif, 1985.
Republika,  Tim  Infografis.  “Tarif  Sertifikasi  Halal  Self  Declare  Dan  Reguler Bagi UMK.” Www.Republika.Co.Id . Last modified 2021. Accessed July 5, 2022.  https://www.republika.co.id/berita/r4t9ie366/tarif-sertifikasi-halal- self-declare-dan-reguler-bagi-umk.
Syariah, masyarakat ekonomi. “Sosialisasi Self Declare Sertifikasi Halal Perlu Terus  Dilakukan.” Www.Ekonomisyariah.Org .  Last  modified  2021. Accessed July 5, 2022.
https://www.ekonomisyariah.org/blog/2021/08/26/sosialisasi-self-declare- sertifikasi-halal-perlu-terus-dilakukan/.
Yusuf, Muhajirin. “Gelar Rakor, ISNU Pasuruan Persiapkan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal.” Www.Nu Pasuruan.or.Id . Last modified 2022. Accessed June 30, 2022. https://nupasuruan.or.id/2022/05/22/gelar- rakor-isnu-pasuruan-persiapkan-pelatihan-pendamping-proses-produk-halal/ .