Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 141

## SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN DAN RESOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF FIQH

## Abu Rokhmad
IAIN Walisongo Semarang e-mail: abu_rokhmad@yahoo.com

## Abstract
Land  dispute on  forest  area  in Blora  Regency  is still  developing.  This is  a  form of resistence among Blora community toward the patterns of forrest management by Perhutani  since  New  Order.  Many  things  became  the  trigger  like  illegal  logging, violence involving community members, and claim on land ownership. This article studied the phenomenon applying fiqh perspective in order to develop peace building that  was  based  on  common  good.  However  natural  resources  management constituted an important part in doing worship to God, so it needed to be accorded to Islamic spirit.

## ***
Konflik sengketa tanah kawasan hutan di kabupaten Blora terus bergulir. Kisah ini merupakan sejarah lama karena resistensi masyarakat Blora terhadap pola-pola pengelolaan hutan oleh Perhutani telah dimulai sejak masa Orde Baru. Banyak hal yang  menjadi  pemicu  persoalan  seperti  penebangan  liar,  kekerasan  yang melibatkan  warga,  dan  klaim  kepemilikan  atas  tanah.  Tulisan  ini  mencoba melakukan kajian secara fiqh atas fenomena tersebut, sebagai salah satu upaya mengembangkan resolusi perdamaian berdasarkan dari kemaslahatan bersama. Bagaimanapun  pengelolaan  atas  alam  merupakan  bagian  penting  dari  prosesi ibadah kepada Tuhan sehingga perlu disesuaikan dengan spirit Islam.
Keywords : sengketa tanah, fiqh, perdamaian
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 142

## A.  Pendahuluan
Semua orang membutuhkan tanah, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha. Selain nilai ekonominya tak pernah turun, ia merupakan pusat kekuasaan  yang  menjadi  dasar  kemenangan  dan  keunggulan  seseorang. Hubungan tanah dengan kehidupan manusia sangat intim, emosional, magis- religius dan tak terpisahkan ( dwitunggal ). Hubungan yang bersifat demikian menyebabkan sengketa tanah tidak mudah diselesaikan.
Menurut catatan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), sampai saat ini terdapat sejumlah potensi konflik dari sekitar 2.810 kasus sengketa tanah di seluruh Indonesia. 1 Dalam skala regional, Jawa Tengah termasuk provinsi dengan  pengaduan  sengketa  tanah  terbanyak  setelah  DKI  Jakarta,  Jawa Timur, dan Jawa Barat sejak tahun 1994-1996. Tipe sengketa tanahnya cukup bervariasi,  dari  perampasan  tanah  dengan  penggusuran,  perampasan  tanah tanpa  ganti rugi  yang layak  sampai perampasan tanah dengan pembakaran bangunan diatasnya. Sedang aktor sengketa selalu melibatkan rakyat sebagai pemilik tanah versus pengusaha dan pemerintah sebagai lawannya. 2
Salah satu kategori sengketa tanah yang marak terjadi pada Orde Baru dan  berlanjut  hingga  era  reformasi  adalah  konflik  tanah  akibat  eksploitasi hutan. 3 Pemerintah memberikan keleluasaan kepada swasta dan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengeksploitasi hutan seraya meminggir- kan  masyarakat  sekitarnya.  Atas  dasar  peta  hutan  yang  berlaku  di  akhir kekuasaan  kolonial  Belanda,  pemerintah  membuat  batas-batas  hutan  dari pemukiman dan tanah penduduk setempat.
Salah satu sengketa tanah kawasan hutan terjadi di Blora Jawa Tengah. Sengketa tanah ini telah berlangsung sejak zaman Belanda yang berlangsung hingga  era  reformasi  sekarang.  Warga  melakukan  perlawanan  pada  kaum kolonial  dengan  cara  khas  warga  jajahan.  Mental  perlawanan  tersebut  se- bagian  masih  melekat  pada  warga  hingga  sekarang.  Bentuk  perlawanan dapat  berupa  membangkang  membayar  pajak, blandong (mencuri  kayu  di hutan  jati), bibrikan (menggarap  tanah  bekas  tebangan blandong )  dan  lain-
______________
1 Joyo Winoto, dalam Kompas , 2 Juni 2007 dan Jawa Pos , 23 Mei 2007.
2 Dikutip  Muhadar, Viktimisasi  Kejahatan  di  Bidang  Pertanahan ,  (Yogyakarta:  Laksbang, 2006), h. 189-190.
3 Noer Fauzi, Petani dan....op. cit., h. 198 dan seterusnya.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 143
lain. Ada yang menyebut, blandong sudah menjadi budaya masyarakat sekitar hutan.  Penyebabnya  karena  mereka  tak  punya  lahan  garapan  akibat  ke- timpangan penguasaan tanah. 4
Resistensi masyarakat Blora terhadap pola-pola pengelolaan hutan oleh Perhutani  terus  berlanjut  di  masa  Orde  Baru.  Bentrok  fisik  langsung  antara petani dengan Perhutani terjadi berkali-kali. Sikap represif negara, dalam hal ini  Perhutani,  ditunjukkan  dengan  adanya  penangkapan  dan  kriminalisasi terhadap  orang-orang  yang  diduga  membabat  hutan  dan  mencuri  hasilnya. Operasi  Hutan  Lestari  (OHL)—menurut  Perhutani  dilakukan  untuk  meng- atasi pencurian atau penjarahan kayu yang terjadi di kawasan hutan—yang dilakukan  oleh  aparat  Perhutani  seringkali  dilakukan  secara  kasar  dan  se- mena-mena  sehingga  menimbulkan  duka  fisik  dan  batin  yang  tak  mudah disembuhkan. Di Blora sendiri apa sajakah sengketa tanah kawasan hutan di kabupaten  Blora  dan  bagaimana  resolusi  sengketa  yang  dilakukan  dari tinjauan fiqh?
Karena tulisan ini sebagai studi lapangan ( field research ) dengan model studi kasus tunggal ( single case study ) maka asumsinya memungkinkan besar peneliti mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa- peristiwa  kehidupan  nyata. 5 Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan tiga cara. Pertama , wawancara kepada sejumlah narasumber yang sudah di- tetapkan  sebelumnya.  Wawancara  dilakukan  secara  mendalam  ( indept interview ) dengan pertanyaan terbuka. Narasumber yang akan diwawancarai berasal dari: (1) pejabat Perum Perhutani; (2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LBH  Semarang,  Lidah  Tani  Blora). Kedua, observasi  yaitu  mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pokok masalah yang sedang diselidiki (partisipasi pasif). Ketiga , dokumentasi yakni berupa catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  dokumentasi yang  dipakai  meliputi  dokumen  tertulis,  seperti  leaflet,  brosur,  ketentuan- ketentuan hukum normatif termasuk laporan dari media massa.
Keseluruhan  data  yang  diperoleh,  kemudian  didekati  dalam  perspektif fiqh berdasarkan kaidah-kaidah fiqhiyyah dan uṣūliyyah (kaidah fiqh dan uṣūl
______________
4 Rahma Mary, Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah , (Semarang: Huma dan LBH Semarang, 2007), h. 71.
5 Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode , (Jakarta: Rajawalipers, 2004), h. 4.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 144
fiqh )  yang  lazim  digunakan  dalam  studi  hukum  Islam.  Olahan  hukum  Islam dilakukan  secara istiqrā’y-istinbāṭy (induktif-deduktif).  Tata  kerjanya  adalah sebagai berikut; dalam hal sumber hukum Islam (dan juga hasil ijtihad ulama terdahulu dalam fiqh) tidak dapat berbicara banyak tentang tanah kawasan hutan dan masalah-masalah di sekitarnya, ia akan dikonstruks  berdasarkan prinsip-prinsip  menurut  sumber  hukum  Islam.  Jika  sumber  hukum  Islam (dan  juga  hasil  ijtihad  ulama)  cukup  jelas  menetapkan  status  hukum  tanah kawasan hutan dan masalah disekitarnya, secara qauli konsepsi itulah yang akan digunakan dalam penelitian.
Dalam  hal  resolusi  sengketanya,  baik  dalam  prosedur,  strategi  untuk mencapai  penyelesaian,  maupun  bentuk  penyelesaian  finalnya,  murni  ber- dasarkan  temuan-temuan  di  lapangan  ( istiqrā’y ).  Untuk  kemudian  diangkat ke atas, apakah resolusi tersebut bertentangan dengan sumber hukum Islam atau  tidak  ( istinbāṭy ).  Hasil  dari  olahan  metode istiqrā’y dan istinbāṭy itulah yang disebut dengan perspektif fiqh.
Langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis  secara  deskriptif-kualitatif. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih  mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan.  Setelah  data  dianalisasis,  langkah selanjutnya adalah diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih  luas  dari  hasil-hasil  penelitian.  Interpretasi  dilakukan  secara  meluas dengan  maksud  membandingkan  hasil  analisanya  dengan  kesimpulan  atau pemikiran peneliti lain atau menghubungkan dengan teori yang digunakan. 6

## B.  Sengketa Tanah dan Paradigma Resolusi Sengketa
Dinamika  pengelolaan  dan  konflik  hutan  jati  di  Blora  memiliki  sejarah yang sangat panjang. Sejak zaman kerajaan Mataram, Blora terkenal sebagai daerah  penghasil  kayu  jati.  Waktu  itu,  masyarakat  sekitar  hutan  bebas membabat hutan untuk lahan pertanian dan  memanfaatkan  kayunya untuk dijual  atau  untuk  tempat  tinggal.  Keadaan  menjadi  berubah  ketika  Belanda datang dan mulai memberlakukan peraturan yang macam-macam terhadap daerah koloninya. Belanda mulai membentuk dinas kehutanan modern yang bernama Dienst  van  het  Boshwezen .  Dinas  ini  yang  menerapkan  peraturan
______________
6 Sofian Effendi dan Chris Manning, “Prinsip-prinsip Analisa Data” dalam Masri Singarimbun (ed.), Metode Penelitian Survei , edisi revisi, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 145
hak  atas  tanah,  pohon  dan  buruh.  Setiap  petani  yang  dengan  tanpa  izin memasuki  hutan  akan  ditangkap  dan  dikriminalisasikan. 7 Warga  sekitar hutan di Blora terusir dari tanahnya sendiri.
Ketika Jepang datang dan menggantikan posisi kolonial Belanda di Jawa, keadaan masyarakat setempat tidak menjadi lebih baik. Keadaannya menjadi lebih  buruk  karena  Jepang  menerapkan  sistem  kerja  paksa.  Masyarakat direkrut  sebagai  buruh  penebang  pohon  jati  atau  pengangkut  hasil  hutan. Hutan  jati  dieksploitasi  besar-besar  oleh  Jepang  dan  diangkut  ke  negara mereka. Setelah lahan kosong dan gundul, rakyat baru dibolehkan menggarap lahan bekas pohon jati untuk pertanian.
Ketika  Indonesia  merdeka,  lahan  hutan  yang  dulu  milik  rakyat  dan kemudian  dirampas  oleh  Belanda,  dinasionalisasi  oleh  pemerintah.  Sayang- nya, lahan hutan tersebut tidak dikembalikan kepada rakyat setempat. Sejak tahun  1961,  penguasaan  hutan  jati  jatuh  ke  Jawatan  kehutanan.  Luas  lahan yang dikuasai Perhutani mencapai 49,118 % dari total wilayah Blora. Lahan tersebut  hampir  semuanya  ditanami  pohon  jati. 8 Dengan  penguasaan  lahan seluas itu dengan produksi kayu jati yang sangat strategis, Perhutani sebenar- nya telah menggenggam separuh nyawa Kabupaten Blora.
Resistensi masyarakat Blora terhadap pola-pola pengelolaan hutan oleh Perhutani  terus  berlanjut  di  masa  Orde  Baru.  Bentrok  fisik  langsung  antara petani dengan Perhutani terjadi berkali-kali. Sikap represif negara, dalam hal ini  Perhutani,  ditunjukkan  dengan  adanya  penangkapan  dan  kriminalisasi terhadap orang-orang yang diduga membabat hutan dan mencuri hasilnya.

## C.  Asas-asas UU Kehutanan, Visi dan Misi Perum Perhutani
UU  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  menyatakan  bahwa:  “ bahwa  hutan,  sebagai  karunia  dan  amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang dianugerahkan  kepada  Bangsa  Indonesia”...  (point  a).  Dalam  UU-PA  juga disebut  dengan  kalimat  yang  kurang  lebih  sama  bahwa:  “.......  bumi,  air,  dan ruang  angkasa,  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  mempunyai  fungsi yang  amat  penting....”  Aspek ilāhiyyah ini  adalah  pengakuan  awal  bahwa tanah  adalah  semata-mata  karunia  Tuhan  dan  manusia  tinggal  memanfaat- ______________
7 Rahma Mary, dkk, Dominasi dan Resistensi ..., h. 64.
8 Ibid., h. 61.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 146
kannya  saja.  Asas  ini  seyogyanya  mendasari  dan  menjiwai  seluruh  pasal- pasal  lainnya,  termasuk  implementasinya  di  lapangan.  Seandainya  terjadi sengketa antar para pihak, penyelesaiannya pun hendaknya tidak lepas dari asas Ilahiyah ini.
UU  Kehutanan  ini  juga  menganut  asas  “dikuasai  oleh  negara.”  Asas  ini menyatakan bahwa “... hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa  yang  dianugerahkan  kepada  Bangsa  Indonesia,  merupakan  kekayaan yang  dikuasai  oleh  Negara,  memberikan  manfaat  serbaguna  bagi  umat manusia  ....”  (Pasal  4).  Di  samping  asas  HMN  di  atas,  UU  Kehutanan  juga menganut  asas  manfaat,  lestari,  kerakyatan,  keadilan,  kebersamaan,  keter- bukaan  dan  keterpaduan.  Asas-asas  lainnya  dalam  pengelolaan  dan  pe- nyelenggaraan hutan seperti kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbuka- an  dan  keterpaduan  lebih  merupakan  harapan  dan  cita-cita  agar  pe- nyelenggaraan  memberikan  kemakmuran  bagi  semua,  baik  untuk  negara (yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Perum  Perhutani)  maupun  untuk masyarakat luas dan lebih khusus masyarakat sekitar hutan.
Menghadapi  konflik  berhadapan  warga  sekitar  hutan,  Perum  Perhutani sudah menyadari pentingnya pendekatan baru yaitu pendekatan kesejahteraan ( prosperity  approach ). 9 Wujud  pendekatan  kesejahteraan  ini  diantaranya adalah  melalui  program  Bimas/Inmas/Insus  Tumpangsari,  Pembangunan Masyarakat  Desa  Hutan  (PMDH)  dan  disusul  dengan  program  perhutanan sosial  ( Social  Forestry )  sejak  tahun  1980-an  dan  program-program  lain  yang disusun  oleh  masing-masing  Perum  Perhutani  di  wilayah-wilayah  yang  ber- beda. 10
Visi Perum Perhutani adalah Menjadi Pengelola Hutan Tropis Terbaik di Dunia. Sedangkan misinya adalah: (1) Mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan  Hutan  Lestari Bersama Masyarakat; (2) Meningkatkan produk- tivitas,  kualitas  dan  nilai  sumberdaya  hutan;  (3)  Mengoptimalkan  manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan serta potensi lainnya, dalam rangka  meningkatkan  pendapatan  dan  keuntungan  perusahaan  serta  ke- sejahteraan  masyarakat  (sekitar  hutan);  (4)  Membangun  sumberdaya
______________
9 H.  Simon,  Merencanakan  Pembangunan  Hutan  untuk  Strategi  Kehutanan  Sosial,  (Yogya- karta: Aditya Media, 1994), h. 16.
10 M. Prakosa, Rencana Kebijakan Kehutanan , (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 125-132.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 147
manusia  perusahaan  yang  bersih,  berwibawa  dan  profesional;  (5)  Men- dukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan perekonomian daerah.

## D.  Paradigma Resolusi Sengketa

## 1. Paradigma dan Karakteristik Resolusi Sengketa Litigasi
Proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  sering  disebut  dengan penyelesaian sengketa secara litigasi. Litigasi merupakan proses (penyelesai- an sengketa—pen) administrasi dan peradilan, yang sangat familiar bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan ( to impose ) di antara para pihak yang bersengketa. Liti- gasi biasanya menghasilkan keputusan kalah/ menang.
Dengan  mengikuti  pola  hukum  modern,  maka  karakteristik  penye- lesaian sengketa secara hukum (litigasi), antara lain: (1) Pengadilan dianggap satu-satunya  institusi  yang  dapat  menyelesaikan  sengketa;  2)  Berkepastian hukum; (3) Kebenaran hukum adalah kebenaran yang dibuktikan oleh alat- alat  bukti  yang  disahkan  oleh  hukum;  (4)  Secara  yuridis,  suatu  sengketa hukum dinyatakan selesai apabila hakim  telah  membuat putusan yang ber- kekuatan hukum tetap; (5) Lama dan mahal.

## 2. Paradigma, Jenis dan Karakteristik Resolusi Sengketa Non-Litigasi
Mengenai resolusi sengketa di luar pengadilan, Kubasek dan Silverman menggunakan istilah extrajudicial settlement of disputes atau populer dengan istilah alternative  dispute  resolution (ADR).  Dalam  kepustakaan  Indonesia, ADR  disebut  pula  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Kooperatif (MPSSK), atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS).
Penyelesaian  sengketa  non-litigasi  sebenarnya  dapat  dilakukan  baik  di dalam ( inside the court ) maupun di luar pengadilan ( outside the court ). Dalam beberapa  literatur,  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  di  dalam  pengadilan atau kadang disebut dengan Court Connected ADR atau ADR Inside the Court atau Court Dispute Resolution (CDR), dapat berupa,  misalnya perdamaian di pengadilan. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan di sebut dading . Pada sisi lain, pranata penyelesaian sengketa non-
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 148
litigasi di luar pengadilan diantaranya  meliputi negosiasi, mediasi,  konsiliasi dan lain-lain.
Beberapa keuntungan yang dapat dipetik apabila penyelesaian semacam ini dilaksanakan, yaitu: (1) Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara  ( court  congestion )  di  lembaga  peradilan;  (2)  Untuk  meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak- pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya; (3) penyelesaian sengketa  yang  menghasilkan  keputusan  saling  menguntungkan  ( win-win solution );  (4)  Penyelesaian  perkara  lebih  cepat  dan  dan  biaya  murah;  (5) Bersifat tertutup atau rahasia ( confidential ) ; (6) Lebih tinggi kemungkinan di- laksanakannya  kesepakatan  bersama  sehingga  hubungan  pihak-pihak  yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

## E.  Memotret Blora dan Sengketa Tanahnya
Menurut cerita rakyat, Blora berasal dari kata Belor yang berarti lumpur . Kemudian kata Belor berkembang menjadi mbeloran yang sekarang dikenal dengan nama Blora . Secara etimologis, Blora dari kata Wai dan Lorah ( Wai- lorah ). Wai berarti  air  dan Lorah berarti  jurang  atau  tanah  rendah.  Dalam bahasa Jawa, huruf W kadang berubah menjadi B, tanpa merubah arti kata- nya. Seiring dengan perkembangan zaman, kata Wailorah menjadi Bailorah , dari  kata Bailorah menjadi Balora .  Dari Balora ini  kemudian  berkembang menjadi Blora . Jadi nama Blora berarti tanah rendah berair, yang dekat sekali dengan pengertian tanah lumpur. 11
H.J.  De  Graaf  dan  TH.  Pigeaud  dalam  buku Kerajaan  Islam  Pertama  di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI menyebutkan bahwa Blora di masa  lalu  disebut  Mendang  Kamulan  atau  Medang  Kamulan.  Suatu  tempat yang  dalam  mitos  Jawa  sering  disebut  sebagai  tempat  asal  keturunan  raja- raja  Jawa  tertua. 12 Blora  berubah  menjadi  kabupaten  pada  tanggal  11 Desember 1749, dengan bupati pertama bernama Wilatikta. Kini, Blora ada- lah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati di utara, Kabupaten Tuban
______________
11 http://www.pemkabblora.go.id.   Diakses tanggal 19 Agustus 2008.
12 H.J. De Graaf dan TH. Pigeaud dalam buku Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah politik Abad XV dan XVI, cet. Iv, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), h. 66.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 149
dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) di sebelah timur, Kabupaten Ngawi (Jawa  Timur)  di  selatan,  serta  Kabupaten  Grobogan  di  barat. 13 Kabupaten Blora  terdiri  atas  16  kecamatan,  yang  dibagi  lagi  atas  sejumlah  desa  dan kelurahan.  Jumlah  penduduk  hasil  registrasi  pada  akhir  2002  oleh  BPS Kabupaten  Blora  tercatat  sebanyak  833.506  jiwa.  separuh  dari  wilayah Kabupaten  Blora  merupakan  kawasan  hutan  (49,66  %),  baik  berupa  hutan negara atau hutan rakyat, terutama di bagian utara, timur, dan selatan.
Seperti telah dinyatakan di atas, 49,66 % luas kabupaten Blora merupa- kan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani I Jawa Tengah dan terbagi  atas  tiga  kesatuan  pemangkuan  hutan  (KPH),  yaitu  KPH  Randu- blatung,  KPH  Cepu  dan  KPH  Blora.  Produksi  kayu  jati  bundar  terbanyak berasal  dari  Kecamatan  Randublatung  yakni  sebesar  35.310,000  m3  yang termasuk  di  wilayah  Randublatung.  Total  produksi  kayu  jati  bundar  di Kabupaten  Blora  tahun  2002  sebesar  85.950,197  m3  atau  turun  sebesar 14,28 persen dari tahun sebelumnya. Dengan tanah kawasan hutan yang luas tersebut,sengketa tidak dapat terhindarkan.

## 1. Kasus-kasus dan Faktor Penyebab Sengketa Tanah
Di  antara  3  KPH  lainnya  (KPH  Blora,  KPH  Cepu),  KPH  Randublatung adalah yang paling banyak timbul masalah. Dengan jumlah penduduk sekitar 73 ribu jiwa (17 ribu KK atau 4 jiwa/RT), yang berarti kepadatan sebesar 300 jiwa/km 2 ,  terlihat  bahwa  Randublatung  tergolong  padat  penduduk.  Secara geografis,  interaksi  masyarakat  desa  hutan  (MDH)  di  Randublatung  dengan hutan di sekitar tempat hidup mereka sangat tinggi. Salah satu indikatornya adalah  bahwa  dari  wilayah  Kecamatan  Randublatung  seluas  21.113,097 hektare,  13.366,605  hektar  di  antaranya  (64%)  merupakan  kawasan  hutan Perum Perhutani.

## a.  Fenomena Penebangan Liar
Selama  dua  bulan  pada  tengah  tahun  pertama  1998  saja,  kasus  pen- curian massal di beberapa wilayah Perhutani Unit I Jateng telah mengakibat- kan  hilangnya  asset  senilai  hampir  300  juta  rupiah.  Dalam  konteks  itu, kerugian KPH Randublatung tercatat mendekati Rp. 80 juta akibat hilangnya ______________
13 http://www.pemkabblora.go.id    diakses tanggal 19 Agustus 2008.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 150
sekitar 5.000 batang kayu jati. Penebangan liar atau penjarahan hutan, salah satunya  dipicu  oleh  kesalahpahaman  dalam  kerja  sama  antara  oknum perangkat desa Temulus dengan oknum Perhutani setempat.
Meskipun pemicu awal konflik terjadi di Temulus, namun warga masya- rakat yang memasuki hutan untuk mengambil kayu ternyata juga berasal dari tempat-tempat  lain  seperti  Bapangan,  Pilang,  Karanganyar,  Bodeh,  Balong- kare,  dan  Plosokediren.  Pada  perkembangannya,  penjarahan  hutan  di wilayah  BKPH  Beran  telah  melibatkan  beberapa  organisasi  pencurian  kayu yang  selama  ini  telah  eksis  di  wilayah  Randublatung  dan  sekitarnya.  Peng- ambilan  kayu  di  hutan  secara  terorganisir  juga  ditandai  banyaknya  pihak yang terlibat mulai dari buruh pencuri, buruh pengangkut ( manol ), pimpinan pencuri  ( blandong ),  oknum  aparat  desa,  pemilik  modal,  petugas  Perhutani, hingga aparat keamanan.

## b.  Perselisihan antara Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan
Aparat Perhutani
Hubungan kedua pihak berada pada titik nadzir (rawan), akibat banyak- nya penangkapan terhadap warga yang mengambil rencek (ranting-ranting, dahan  dan  kayu-kayu  kering  untuk  kayu  bakar)  di  lokasi  hutan.  Menurut Perhutani, rencek yang dimaksud bukan sekedar rencek tapi juga kayu-kayu jati  yang  bernilai  ekonomi  tinggi.  Beberapa  kali  wakil  masyarakat  mencoba menjelaskan  dan  bernegosiasi  tentang  masalah  ini,  namun  pihak  Perhutani bersikeras menggelar operasi, sampai ke rumah-rumah penduduk. 14

## c.  Kekerasan Menjadi Pemandangan yang Umum pada Sengketa Tanah Kawasan Hutan
Pada tahun 1998, Perhutani menembak dua orang  warga yang sedang mencari kayu di Hutan. Dua orang tersebut adalah Darsit dan Rebo. Setelah kejadian  salah  tembak  itu,  masyarakat  melakukan  pengrusakan  bangunan Perhutani  yang  ada  di  Randublatung  dan  melakukan  tindakan  pembalasan dengan mengambil kayu di hutan jati. Pada tahun 2000 kekerasan oleh Polisi Hutan  kembali  terjadi.  Kali  ini  di  KPH  Cepu  yang  menewaskan  Djani.  Djani
______________
14 Faisal  H.  Fuad,  “Kajian  Kasus  Penjarahan  Hutan  di  KPH.  Randublatung,”  dalam http://www.arupa.or.id  diakses tanggal 19 Agustus 2008.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 151
ditembak  saat  Polisi  Hutan  sedang  melakukan  operasi  pengamanan  hutan. Padahal Djani bukanlah pencuri kayu. Pagi itu dia pergi ke sawah membawa cangkul.  Kebetulan  polisi  hutan  sedang  mengejar  pencuri  kayu  dan  men- dapati Djani di lokasi, polisi hutan menembaknya sampai tewas.
Kekerasan yang sama terus berulang di Blora, baik yang menyebabkan tewasnya  warga  masyarakat  maupun  yang  luka-luka.  Korban-korban  yang tewas di Blora dalam rentang waktu 1998-2008 dijelaskan di bawah: 15
No. Nama Modus KPH Waktu 1 Darsit Penembakan Randublatung 28 Juni 1998 2 Rebo Penembakan Randublatung 28 Juni 1998 3 Djani Penembakan Cepu 5 November 2000 4 Wiji Penganiayaan Cepu 14 Otober12002 5 Musri Penembakan Randublatung 16 Desember 2003 6 Nurhadi Penganiayaan Randublatung 13 Juni 2006 7 Pariyono Penganiayaan Randublatung 18 November 2006
Beberapa  contoh  kasus  di  atas  menunjukkan  bahwa  sengketa  hutan cenderung terjadi tindak kekerasan di antara para pihak yang terlibat seng- keta.  Catatan  dari  Arupa  menguatkan  asumsi  itu. 16 Dalam  sepuluh  tahun terakhir sudah 7 (tujuh) orang tewas ditangan Perhutani di Blora. Apabila di- kalkulasikan  untuk  Jawa  Tengah  (Wilayah  I  Perhutani),  sebagaimana  di- tabulasikan  oleh  LBH  Semarang  dan  Lidah  Tani,  dalam  sepuluh  tahun terakhir (1998-2008.) sudah 31 orang tewas dan 69 orang luka-luka akibat pendekatan keamanan yang dilakukan oleh Perhutani. 17
d.  Sengketa Hutan yang Berbasiskan (Hak Atas) Tanah 18
Konflik ini berlatar belakang pengambilalihan tanah-tanah hasil membuka hutan  atau  tanah-tanah  garapan  masyarakat  oleh  Perum  Perhutani.  Klaim
______________
15 Data diolah dari tabulasi dokumen kasus yang dikumpulkan LBH Semarang dan Lidah Tani, sebagaimana dikutip Yance Arizona, ibid.
16 Edi  Suprapto,  “Konflik  Kehutanan  yang  Berbuah  Kekerasan,“  dalam  http://www. arupa.or.id. diakses tanggal 20 Agustus 2008.
17 Wawancara dengan Lukito, Koordinator Lidah Tani Blora, Juli 2008.
18 Wawancara dengan Siti Rahma MH, advokat di LBH Semarang, tanggal 20 Juli 2008.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 152
penguasaan  tanah  hutan  memiliki  dampak  sangat  serius  bagi  petani  sekitar hutan  karena  mereka  harus  berhadapan  dengan  Perum  Perhutani  yang  me- miliki  kekuatan penuh untuk  memeriksa, menggeledah, menyita,  menangkap dan  menahan  seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  yang  me- nyangkut hutan (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 77).

## 2. Resolusi Sengketa Tanah Kawasan Hutan

## a.  Perum Perhutani

## 1)  Solusi Hukum dan Keamanan
Cara-cara  menyelesaikan  sengketa  tanah  dengan  hukum  negara  biasa- nya dilakukan oleh pihak-pihak yang—merasa—memiliki bukti-bukti hukum yang  kuat.  Hal  itu  ditunjukkan  pada  kasus  sengketa  tanah  yang  melibatkan warga dengan Perhutani. Penyelesaian sengketa tanah kawasan hutan pada masa Orde Baru menggunakan cara-cara demikian. Pemerintah yang otoriter akan menggunakan hukum represif untuk menyelesaikan masalahnya. Siapa saja yang dianggap melanggar, akan ditindak sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

## 2)  Kerja sama dengan MDH
Untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi, bukan hanya pendekat- an keamanan dan hukum yang dipilih oleh Perhutani. Perhutani menawarkan mekanisme  penyelesaian  berupa  program  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat (PHBM/ Managing Forest with Community ), yang pada era Orde Baru disebut kerja sama model tumpangsari.
PHBM merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilaku- kan  oleh  perusahaan  (perum  Perhutani)  dan  masyarakat  kawasan  hutan dengan semangat berbagi agar manfaat sumber daya hutan dapat terwujud secara  optimal.  Semangat  yang  dibangun  oleh  Perum  Perhutani  dengan PHBM ini adalah kemauan ( willingness ) masyarakat sekitar hutan dan pihak- pihak lain yang tertarik untuk berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan  prinsip-prinsip  keseimbangan-keberlanjutan,  kesesuaian  dan keselarasan dalam pengelolaan hutan.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 153

## b.  Masyarakat Sekitar Hutan
Tidak  mudah  bagi  MDH  untuk  mengajak  berdialog  dengan  Perhutani. Apa  yang  dikatakan  oleh  MDH  sebagai  masalah,  belum  tentu  dianggap  Per- hutani sebagai masalah. Masalah tidak adanya akses masyarakat MDH untuk ikut  memanfaatkan  hutan,  awalnya  tidak  dianggap  masalah.  Begitu  pula dengan  klaim  atas  hak  atas  lahan  hutan  yang  dulu  milik  MDH,  termasuk aparat hutan yang over acting , operasi hutan lestari yang sering menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, awalnya juga bukan dianggap masalah oleh Perhutani. Buktinya pada masa Orde Baru, MDH terasa  adem ayem, seperti tidak ada masalah. Hanya setelah reformasilah, MDH berani bersuara untuk menuntut haknya.
Ini  akan  dijelaskan  beragam  strategi  dan  mekanisme  yang  digunakan warga yang tinggal di pinggiran kawasan hutan untuk mendapat hak hukum- nya.

## 1)  Mengorganisir Diri
Di  Blora,  para  petani  yang  berseteru  dengan  Perhutani  membentuk kelompok-kelompok  tani  yang  disebut  Lembaga  Rembug  Hutan  (LRH). Kelahirannya  difasilitasi  oleh  Aliansi  Relawan  untuk  Penyelamatan  Alam (Arupa; suatu aliansi yang terdiri dari beragam latar belakang, termasuk para mahasiswa). Pada tahun 2003, setelah melakukan studi banding di beberapa daerah  dan  berdiskusi  panjang,  petani  membentuk  Organisasi  Tani  Lokal (OTL) yang bernama Lidah Tani yang berarti “Api Perlawanan Petani.” Lidah Tani mengorganisir petani hutan, belajar bersama, dan membangun jaringan dengan petani se-Jateng dengan satu tujuan utama agar yakni memperjuang- kan keadilan petani yang tinggal di sekitar kawasan hutan. 19
Penggunaan organisasi atau paguyuban atau forum sebagai suatu stra- tegi untuk memperjuangkan hak-hak atas tanah adalah gejala baru  gerakan hukum petani sebagai upaya untuk  ’memaksa’ pihak yang berlawanan  mau duduk  berunding  dan  mencari  penyelesaian  sengketa  yang  saling  meng- untungkan. Tanpa mengorganisir diri atau bergerak secara individual, protes dan tuntutan para petani tak akan digubris oleh Perhutani.
______________
19 Rahma Mary, et. al., Dominasi dan Resistensi …, h. 74.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 154
Gerakan,  protes  atau  tuntutan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan wadah atau  institusi tertentu kemungkinan  besar akan  direspon oleh pihak yang dituntut. Institusi atau organisasi tersebut dalam istilah sosiologi Berger dan  Neuhaus  disebut  sebagai ’mediating  structures’ (institusi-institusi  me- diasi) yang wujud konkretnya merujuk pada lembaga keluarga, ketetanggaan, keagamaan dan juga asosiasi keswadayaan. 20

## 2)  Kerjasama dan Komunikasi hukum
Kerja sama dan menjalin hubungan dengan pihak lain adalah bagian dari karakter  manusia  sebagai  makhluk  sosial.  Setiap  orang  merasakan  betapa kehadiran  orang  lain  sangat  penting  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan untuk  kelangsungan  hidupnya.  Naluri  untuk  berjuang  hidup  ini  ( survival  of fittes )  membuat  manusia  selalu  bergantung  pada  orang  lain,  baik  masa sekarang  maupun  yang  akan  datang.  Selain  naluri  berjuang  untuk  hidup, naluri mempertahankan diri dari berbagai ancaman juga membutuhkan kerja sama dengan pihak lain. Perasaan aman akan didapat apabila pertahanan diri dilakukan  bersama-sama.  Oleh  karena  itu,  ia  akan  mencari  teman  sepaham dan  seperjuangan  yang  dapat  dipercaya.  Untuk  memperoleh  kawan  seperti itu,  ia  harus  menjalin  hubungan  dan  komunikasi  dengan  banyak  kalangan. Dalam  upaya  komunikasi  tersebut  terdapat  unsur-unsur  untuk  mem- bangunan citra yang baik ( good image ), itikad baik ( good will ) , meyakinkan, mempengaruhi, menanamkan kepercayaan ( trust ) dan lain-lain. Akses infor- masi  yang  terbuka  lebar  ini  merupakan  buah  dari  pengorganisasian  yang dilakukan para petani. Secara rutin dan periode mereka mendapat informasi yang dibutuhkan tentang apa saja yang berkaitan dengan tuntutan mereka.

## 3)  Aksi Demonstrasi
Strategi yang menjadi pilihan warga dalam mencapai penyelesaian seng- keta  yang  komprehensif  adalah  melakukan  aksi  demonstrasi.  Demonstrasi pada  hakekatnya  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menampakkan  aspirasi ataupun  pendapat  secara  bersama-sama.  Biasanya  dilakukan  di  jalan-jalan
______________
20 Dalam  sosiologi,  teori  ini  disebut  teori  struktur-struktur  mediasi (mediating structure s). Baca Peter L. Berger dan Richard J. Neuhaus, To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy , (Washington: American Institute for Public Policy Research, 1977), h. 1-7.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 155
atau  tempat-tempat  strategis,  melakukan  orasi,  yel-yel  dan  lain  sebagainya. Kadang-kadang juga diselingi dengan penyebaran pamflet atau leaflet tentang tuntutan mereka. Sebagai wujud kebebasan berekspresi dan berpendapat di depan umum, demontrasi dianggap sebagai strategi penting untuk membawa sengketa tanah ke ranah publik.

## 4)  Pembabatan dan Perlawanan Menuntut Balas
Pembabatan pohon jati adalah salah satu strategi MDH untuk menuntut haknya. Motifnya adalah merusak atau menebang pohon jati milik Perhutani dan bukan berniat untuk blandong atau mencuri atau menjarah kayu. Aksi ini sering  dilakukan  sebagai  respon  terhadap  perilaku  aparat  Perhutani  yang dianggap berlebihan kepada warga, terutama di awal reformasi ketika warga kecewa  dengan  perlakuan  Perhutani  selama  ini.  Setelah  itu  aksi  ini  telah ditunggangi  dengan  kepentingan  tertentu,  seperti  motif  ekonomi  dan  me- libatkan  jaringan yang sistematis dan luas, seperti masyarakat, para cukong atau  penadah  kayu  curian,  oknum  Perhutani,  oknum  TNI,  oknum  Polri  dan lain-lain.

## 5)  Lobi dan Negosiasi
Dalam  paradigma  penyelesaian  sengketa  non-litigasi,  lobi  bukanlah bagian  dari  mekanisme  penyelesaian  sengketa.  Istilah  lobi  lebih  menonjol digunakan  di  arena  politik.Terkait  dengan  penelitian  ini,  lobi  merupakan bagian  dari  strategi  menuju  pada  penyelesaian  sengketa  tanah  yang  adil. Masing-masing pihak—baik perusahaan maupun petani—melakukan lobi— dalam  arti  mempengaruhi  para  pengambil  keputusan  di  bidang  tanah— untuk memenangkan perkaranya. Dalam lobi dimaksudkan untuk me-yakin- kan  dan  menyatukan  pandangan  antara  para  pengambil  keputusan  dengan pihak yang sedang bermasalah.
Meskipun  hampir  semua  masalah  sengketa  tanah  diawali  dengan negosiasi,  tapi  tidak  ada  yang  berhasil  hanya  dengan  satu  mekanisme  saja. Dalam  sengketa  tanah,  pihak  negara  sudah  terlibat  intensif  sejak  awal,  baik mengenai penentuan apa yang dimaksud dengan hak atas tanah, pemberian hak,  pendaftaran  hak  hingga  melegalkan  hak  atas  tanah  tersebut.  Penye- lesaian sengketa tanah tidak mungkin terjadi tanpa intervensi negara sebab negaralah yang melegalkan hak atas tanah itu.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 156

## 6)  Mediasi
Pelaksanaan  mediasi  pada  kasus  penyelesaian  sengketa  tanah  sangat berbeda  dengan  model  mediasi  lainnya.  Dalam  sengketa  tanah  yang  me- libatkan  para  petani  dengan  Perum  Perhutani  (sengketan  lahan  kawasan hutan), para petanilah  yang  aktif meminta bantuan pihak ketiga (mediator) untuk  membantu  menyelesaikan  masalahnya.  Pihak  ketiga  yang  diminta menjadi  mediator  biasanya  kepala  daerah  (bupati  atau  gubernur)  dan  atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Yang  perlu  dicatat  dan  hal  ini  yang  membedakan  dengan  mediasi  di pengadilan atau mediasi singketa bisnis, termasuk berbeda dengan konsep- konsep teoritis adalah; pertama , bahwa kehadiran pihak ketiga itu (mediator) belum  tentu  disetujui  oleh  pihak  lawan; kedua ,  pihak  ketiga  tersebut  juga bukan  dari  kalangan  profesional  yang  memang  terdidik  atau  dididik  untuk menjadi  mediator; ketiga ,  netralitas  atau  ketidakberpihakan  dipertanyakan oleh karena keduanya merupakan lembaga politik.

## F.   Perspektif Fiqh Resolusi Sengketa Tanah Kawasan Hutan

## 1. Hutan dan Pengelolaannya dalam Perspektif Fiqh
Dalam konteks Islam, hak milik dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu hak milik pribadi, hak milik negara dan hak milik umum. Yang dimaksud hak milik pribadi adalah kepemilikan semua hal kecuali yang ditentukan lain oleh agama.  Hak  milik  Negara  merupakan  hak  seluruh  umat  di  mana  pengelola- annya diserahkan pada Negara. Sedangkan hak milik kolektif adalah hak milik umum  untuk  memanfaatkannya  secara  bersama-sama.  Benda-benda  yang termasuk dalam kategori pemilikan umum telah dinyatakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW yang dilarang dimiliki oleh orang baik secara sendiri mau- pun  kelompok.  Dalam  hal  hak  milik  pribadi  tidak  ada  kesulitan  untuk menterjemahkannya. Namun dua hak selebihnya, terdapat perbedaan signifi- kan yang patut dipahami.
Tanah  yang  termasuk  hak  milik  umum  pada  dasarnya  tidak  boleh diberikan  oleh  Negara  kepada  siapapun  atau  pihak  manapun,  meskipun Negara  dapat  memberikan  hak  pengelolaan  atau  penggunaan  yang  me- mungkin  tanah  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal.  Sedangkan  hak  milik Negara,  Negara  berhak  memberikan  hak  (baik  hak  milik  maupun  penge-
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 157
lolaan)  kepada  pihak-pihak  tertentu.  Dalam  konteks  wacana  hukum  tanah nasional, hak milik Negara  merupakan objek landreform yang dapat dibagi- kan kepada rakyat Indonesia.
Dalam konteks hak di atas, tanah kawasan hutan dapat dimaknai sebagai tanah milik kolektif atau tanah milik Negara tergantung dari sifat hutannya. Pendapat  ini  didasarkan  pada  spirit  hadits  yang  disabdakan  oleh  Nabi Muhammad SAW bahwa: “kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang  dan  api.” Dari  substansi  makna,  pengertian  air  dan  api  tidak menimbulkan  perbedaan  pendapat.  Tidak  demikian  hal  dengan  pengertian padang. Padang adalah lahan cukup luas yang diatasnya tumbuh rumput dan pohon yang biasanya digunakan untuk menggembala ternak. Dari pengertian ini, sawah, ladang, lahan perkebunan bukan termasuk padang. Dari pengerti- an  ini,  kawasan  hutan  lebih  dekat  dengan  konsepsi  padang  sebagaimana hadits  di  atas.  Namun  hutan  dalam  konteks  Indonesia  tidak  hanya  hutan lindung, tetapi ada juga hutan produksi.
Selain  padang,  pada  masa  Nabi  dikenal  pula  istilah ḥimā yakni  suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (negara atau khilāfah ) atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar serta hutan. Nabi Muhammad pernah  mencagarkan  kawasan  sekitar  Madinah  sebagai ḥimā guna  me- lindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nabi melarang  masyarakat  mengolah  tanah  tersebut  karena  lahan  itu  untuk  ke- pentingan  umum  dan  pelestarian  alam.  Lahan  hima  ini  cukup  luas  di Madinah, sekitar 2.049 ha. Nabi bersabda: ‘’Tidak ada ḥimā kecuali milik Allah dan Rasulnya’’ ( lā ḥimā illā lillāhi wa li rasūlihi ). Mengikuti jejak Nabi Muham- mad,  khalifah  Abu  Bakar,  Umar  Ibn  al-Khattab  dan  Utsman  ibn  Affan  juga menetapkan suatu kawasan sebagai ḥimā . 21
Tentang pengelolaan ḥimā ini, al-Mawardi menjelaskan bahwa jika suatu lahan  resmi  (dinyatakan)  sebagai  lahan  yang  dilindungi  maka  ia  menjadi milik  umum,  maka  dilarang  untuk  menghidupkannya  (digarap)  atau  untuk dimiliki. Semua orang berhak memanfaatkannya namun tidak diperkenankan merubah sifat lahan menjadi lahan pertanian. Larangan demikian ini, semata- mata untuk konservasi alam dan kemaslahatan manusia. 22
______________
21 Sebagaimana dikutip Fachruddin M. Mangunwijaya, Konservasi Alam dalam Islam , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 53-4.
22 Ibid., h. 54 dan seterusnya.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 158
Konsep kawasan lindung ini, menurut pendapat Umar, didasarkan pada asumsi  bahwa  hewan-hewan  yang  dipergunakan  untuk  berperang  sangat membutuhkan  tanah  atau  kawasan  yang  dapat  menjaga  kelangsungan hidupnya  (misalnya  untuk  mencari  makan,  menjaga  kebugaran  dan  pe- meliharaan  yang  bernuansa  alami—pen).  Oleh  karena  itu,  Umar  membuat keputusan  untuk  menyediakan  kawasan  khusus  milik  negara  (yang  tidak dimiliki oleh siapapun) untuk menggembalakan kuda-kuda, onta atau ternak lainnya.  Bahkan  Umar  juga  mempersilakan  penggembala  kecil  untuk  ikut memanfaatkan  kawasan  lindung  tersebut.  Urusan  penyediaan  (padang) rumput  ini,  menurut  Umar  juga  menjadi  tanggung  jawabnya.  Sebagaimana diriwayatkan Abu Ubaid, bahwa Umar membuat kawasan lindung untuk me- nempatkan dan menggembalakan kuda perang kaum Muslimin dan binatang ternak  hasil  zakat  (hal  tersebut  telah  dilaksanakan  sebelumnya  oleh Rasulullah). Tashrī’ penyediaan  kawasan  lindung  oleh  Umar  merupakan implementasi dari sabda Rasulullah SAW. 23
Dalam konteks kekinian, hima identik dengan hutan lindung atau padang sebagaimana hadits Nabi di atas. Ḥimā atau padang hanya dapat dimanfaatkan secara  bersama-sama  dan  tidak  boleh  dijadikan  sebagai  lahan  pertanian. Memanfaatkan tidak dalam arti menebang hingga habis pohon di atasnya yang demikian  itu  justru  malah  merusaknya.  Memanfaatkan  yang  dimaksud  tetap dalam konteks konservasi alam, yang sangat mirip dengan pengelolaan hutan oleh warga sekitar hutan sebelum penjajah Belanda datang.
Hutan  yang  dikelola  oleh  Perhutani  termasuk  kategori  hutan  produksi (lahan yang diusahakan secara produktif oleh perusahaan milik negara) yang belum ada presedennya dalam Islam. Namun meskipun hutan produksi, tetap saja  ia  mengemban  amanat  sebagai  lahan  konservasi  alam  yang  harus dikelola  sangat  berbeda  dengan  lahan  sawah  atau  ladang.  Hutan  apapun jenisnya lebih dekat dengan pengertian hima atau padang yang dengan hak milik kolektif. Dalam prakteknya di Indonesia hutan lebih diatribusi sebagai hak milik negara (atau perusahaan) yang dikelola dengan cara-cara sebagai- mana hak milik pribadi.
Cara  pengelolaan  hutan  yang  represif  sebenarnya  sangat  berlawanan dengan  konsep  maslahat.  Pengelolaan  yang  maslahah  adalah  pemanfaatan ______________
23 Muhammad Baltaji, Metodologi Umar bin al-Khathab , (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 217.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013
159
yang seimbang antar konservasi alam dan untuk manusia. Begitu pula antara Perhutani dengan warga sekitar. Apalagi apabila warga sekitar tidak memiliki lahan lain selain tanah yang sekarang diklaim sebagai lahan kawasan hutan.
Dalam  ilmu  ushul  fiqh  dikenal  istilah al-maṣlaḥah,  al-maṣlaḥah  al- mursalah, al-maṣlaḥah al-‘āmmah, dan al-hajjah al-‘āmmah . Al- maṣlaḥah dari kata  kerja ṣaluḥa, secara  bahasa  berarti  baik  ( good ),  damai  ( peace, conciliation ), pantas ( proper ), manfaat ( useful ), kepentingan ( benefit, interest ), kemaslahatan  dan  lain-lain. Al-maṣlaḥah  al-‘āmmah, maṣlaḥah  al-mursalah dan al-hajjah  al-‘āmmah dapat berarti public  welfare , commonweal (ke- sejahteraan umum/ bersama. Dalam al-Qur’an, beberapa kata jadian dari ṣ-l-ḥ memang digunakan, tetapi kata maṣlaḥah tidak disebutkan. Al-Qur’an meng- gunakan  kata ẓalama (5:  39)  dan fasada (26:125,  27:142,  2:220)  sebagai lawan dari kata ṣaluḥa .
Dalam  pandangan  Shatibi  dalam  teori maqāṣid  sharī‘ah ,  menjelaskan bahwa  tujuan  akhir  hukum  adalah  satu,  yaitu maṣlaḥah atau  kebaikan  dan kesejahteraan  umat  manusia.  Baginya,  yang  dimaksud  dengan maṣlaḥah adalah maṣlaḥah yang  membicarakan  substansi  kehidupan  manusia  dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak. Shatibi membagi maqāṣid atau maṣāliḥ (jamak dari maṣlaḥah ) men- jadi ḍarūry (primer/  keharusan), ḥajjy (sekunder/dibutuhkan)  dan taḥsiny (tersier/ pelengkap). 24
Menurut sebagian ulama, ada lima kriteria al-maṣlaḥah al-‘āmmah yang dapat  dijadikan  patokan. Pertama, sesuatu  yang  manfaatnya  dirasakan  oleh seluruh  atau  sebagian  besar  masyarakat. Kedua, selaras  dengan  tujuan syari’ah yang terangkum dalam al-kulliyyat al-khamsah . Ketiga, manfaat yang dimaksud  harus  nyata  (hakiki)  bukan  sebatas  perkiraan  ( wahmi ). Keempat, tidak  boleh  bertentangan  dengan  al-Qur’an  dan  Hadits. Kelima, tidak  boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar. 25
Seperti  telah  dijelaskan  di  atas,  status  hukum  tanah  kawasan  hutan— menurut  fiqh—adalah  hak  milik  kolektif,  yang  dalam  praktek  penguasaan
______________
24 Muhammad Khalid Mas’ud, op. cit., h. 230 dan seterusnya.
25 Al-Zuhaili, Ushel  al-Fiqh  al-Islqāmy ,  juz  II,  h.  1028.  Sa’id  Ramadhan  al-Buthi, Ḍawābiṭ  al- Maṣlaḥah fi al-Sharī’ah al-Islāmiyyah , (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1986), h. 254.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 160
tanah hutan di Indonesia menggunakan asas Hak Menguasai Negara (HMN). Sungguhpun  asas  HMN  sangat  ideal diterapkan ,  di  mana  negaralah  yang diberi  kewenangan  mengatur  dan  mengelola  hak  milik  bangsa.  Asas  HMN cenderung state heavy di satu sisi, dan di sisi lain pelaksanaannya kemudian diserahkan  kepada  pemerintah.  Pemerintah  juga  masih  menyerahkan pengaturannya  kepada  departemen  sektoral  dan  dari  departemen  diserah- kan  kepada  badan  atau  perusahaan.  Untuk  kasus  kehutanan,  dari  Departe- men Kehutanan diserahkan kepada Perum Perhutani. Jadi penyerahan ini— negara  kepada  pemerintah  kepada  Departemen  Kehutanan  kepada  Perum Perhutani—adalah  bentuk  pergeseran  yang  telah  menjadikan  implementasi HMN justru menciderai HMN itu sendiri.
Terkait dengan dua akar masalah utama sengketa tanah kawasan hutan di kabupaten Blora, pendirian fiqh adalah sebagai berikut:
a. Yang berhubungan dengan hak atas tanah, status hukumnya dikembali- kan  kepada  hukum  asal,  siapa  yang  menghidupkan  tanah  yang  mati dialah  pemiliknya.  Dalam  al-Qur’an  Surat  al-Nisa’  ayat  29  menegaskan “jangan saling memakan harta sesamu dengan jalan bathil ( unjustly atau unlawfully ), kecuali dengan perniagaan yang sah berdasarkan asas suka sama suka ( ’an tarāḍin atau in lawful ).” 26 Nabi Muhammad memberikan peringatan  sangat  keras  dalam  sabdanya:  “barang  siapa  merampas tanah walaupun hanya seinci, Allah akan mengalungkan dilehernya api dari  neraka  kelak  di  hari  kiamat  ( man  iqtaṭa-a  shibran  min  al-arḍi, ṭawwaqahu Allāh iyyāhu yauma-’l-qiyāmat min sab’i arāḍīna ). 27 “Barang siapa  mengambil  harta  milik  umat  Islam  yang  lain  tanpa  kebenaran ( hak ) ,  akan  mendapat  kemurkaan  Allah  dan  akan  diadili  di  hadapan- Nya.” (HR.  Ahmad).  Nabi  Muhammad  SAW  memberi  jaminan  bahwa “barang  siapa  yang  mati  untuk  membela  harta  miliknya  maka  ia  mati syahid” ( man qutila duna mālihi fahuwa syāhid ). 28 Penghormatan Islam terhadap  hak  milik  pribadi  dipertegas  kembali  oleh  Rasulullah  SAW dalam  khotbah  haji wadā ’-nya: “sesungguhnya  darahmu,  dan  hartamu adalah haram bagimu ( untuk dilanggar )....” 29
______________
26 QS, al-Baqarah: 188, bermakna sama.
27 Imam Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukhāry , jilid I.
28 Muhammad Ibn Isma’il al-Shan’ani, Subūl al-Salām , jilid IV, (Kairo: Maktabah al-Mujallad al- ‘Arabi, tt), h. 72.
29 Ibid., juz III, h. 116.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 161
b. yang  berhubungan  dengan  tidak  adanya  akses  masyarakat  untuk  dapat menikmati hutan, maka perlu dirumuskan pengelolaan hutan yang maṣ- laḥat bagi semua pihak. Ukuran pengelolaan yang maslahah, dapat meng- acu pada lima kriteria al-maṣlaḥaḥ al-‘āmmah yang dirumuskan Wahbah al-Zuhaili. Pertama ,  hutan  dan  pengelolaannya  harus  bermanfaat  yang dapat dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat (baik MDH maupun  Perhutani,  c.q.  negara). Kedua ,  selaras  dengan  tujuan  syari’ah yang terangkum dalam al-kulliyyat al-khamsah , dalam konteks UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sudah sesuai dengan asas-asasnya. Ketiga , manfaat yang dimaksud harus nyata (hakiki dan betul-betul dapat dirasa- kan) bukan sebatas perkiraan ( wahmi ) atau klaim sepihak saja. Keempat , tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Kelima , tidak boleh dilaksanakan  dengan  mengorbankan  kepentingan  umum  lain  yang sederajat apalagi yang lebih besar. 30

## 2.   Paradigma Fiqh dalam Resolusi Sengketa Tanah
Dari perspektif hukum Islam, ketika sengketa tanah telah terjadi ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh,  yaitu ḥakam , 31 dan iṣlāḥ. 32 . Ḥakam dalam bentuknya yang paling konkret menjelma menjadi qāḍi (hakim) atau peradilan ( qaḍā/ ḥukūmah ) 33 yang memutus perkara secara hukum. Sedang- kan iṣlāḥ merupakan lembaga hukum yang mendamaikan, baik melalui pihak ketiga atau tidak. 34
Berbeda dari pendapat di atas, ada pula yang menyatakan bahwa penye- lesaian  sengketa  pada  prinsipnya  dapat  menempuh  tiga  jalur,  yaitu  dengan cara  damai  ( ṣulḥ ),  arbitrase  ( taḥkīm )  dan  terakhir  melalui  proses  peradilan ( al-qaḍā’ ).  Perbedaan  dua  pendapat  di  atas  terletak  pada  konsep ḥakam , taḥkīm dan al-qaḍā’ .  Istilah  hakam  dan taḥkīm terkadang  dipahami  dalam konteks  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dengan  pihak  ketiga  sebagai
______________
30 Al-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy , juz II, h. 1028. Sa’id Ramadhan al-Buthi, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah , (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1986), h. 254. Abdul Wahhab al-Khallaf, Ilm Uṣūl al-Fiqh , h. 86. Muhammad Abu Zahrah, Uṣūl al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 278.
31 Antara lain QS.  al-Nisa [4]: 105.
32 Antara lain QS.  al-Nisa [4]: 128.
33 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam , (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 33.
34 Said Agil Husin al-Munawar, “Islah: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif,” dalam Hukum Islam dan Pluralitas Sosial , (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 60 dan seterusnya.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013
162
penengah  (arbitrator/mediator).  Pengertian  ini  mirip  dengan ṣulḥ ,  hanya beda  pada  kehadiran  pihak  ketiga.  Tetapi  apabila  dilihat  dari  akar  katanya, ḥakam dan taḥkīm juga dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa me- nurut  hukum  dengan al-qaḍa’ sebagai  tempatnya.  Ada  pula  yang  ber- pendapat, di negara-negara Arab (modern-pen), penyelesaian sengketa non- litigasi meliputi beberapa cara. Selain ṣulḥ (konsiliasi) dan taḥkīm atau ḥakam (arbitrase)—sebagaimana  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW  dan  para sahabat—juga dikenal dengan istilah al-wasaṭah (mediasi). 35
Sepanjang  sejarah  hukum  Islam,  dijumpai  tiga  model  kekuasaan  pe- negak hukum (lembaga penegak hukum), yaitu kekuasaan al-qaḍa’ ( wilāyāt al-qaḍa’ ), kekuasaan al-ḥisbah ( wilāyāt al-ḥisbah ) dan kekuasaan al-madzalim ( wilāyāt al-maẓālim ), yang  masing-masing memiliki kewenangan berbeda. 36
Al-Qaḍa’ berwenang  menyelesaikan  masalah-masalah  tertentu,  mencakup perkara-perkara madāniyyāt , al-aḥwāl  al-shakhsiyyah , jināyat dan  tugas tambahan  lain. Al-Ḥisbah merupakan  lembaga  resmi  negara  yang  diberi kewenangan  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  ringan  yang  menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan. Sedangkan al-maẓālim merupa- kan  badan  pemerintah  yang  dibentuk  khusus  untuk  membela  orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena penguasa negara (yang lazim sulit diselesaikan  oleh al-qaḍa’ atau al-ḥisbah ).  Lembaga  ini  juga  berwenang menyelesaikan persoalan suap atau korupsi.
Dalam  prakteknya,  hukum  Islam  tidak  hanya  menganjurkan  berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, bahkan damai dimungkinkan untuk masalah pidana. Rasulullah bersabda: ’’Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si  pembunuh  diserahkan  kepada  wali  korbannya.  Jika  wali  ingin  melakukan pembalasan yang setimpal ( qiṣāṣ ) , mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak  ingin  membunuhnya,  mereka  dapat  mengambil  diyat ( denda ) ....  Dan apabila  mereka  berdamai,  itu  terserah  kepada  wali  mereka.’ ’  Batas-batas berdamai menurut Islam adalah perdamaian yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 37
______________
35 Salah  al-Hejailan,  ‘Mediation  as  a  Means  for  Amicable  Settlement  of  Disputes  in  Arab Countries,’ dalam Conference on Mediation , Geneva, 29 Maret 1996. Fathi Kemicha, The Approach to Mediation  in  the  Arab  World,’  dalam Conference  on  Mediation, Geneva,  29  Maret  1996.  Seperti dikutip Adi Sulistiyono, Mengembangkan ..., h. 338-9.
36 Satria  Effendi M.  Zein, “Arbitrase  dalam  Islam”,  dalam Mimbar  Hukum ,  No.  16,  Tahun V,
(Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994), h. 51-2.
37 Ibid., h. 162.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 163
Spirit  Islam  menunjukkan  bahwa  hendaknya  penyelesaian  sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskan oleh Umar  bin  Khattab; “radd  al-qaḍā’  bayna  dhawi  al-arḥām  hatta  yaṣṭalihu  fa inna faṣla al-qaḍā’ yurithu al-ḍaghain” (kembalikanlah penyelesaian perkara kepada  sanak  keluarga  sehingga  mereka  dapat  mengadakan  perdamaian karenan sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak). 38
Dukungan  dari  teks  al-Qur’an  maupun  al-Hadits  untuk  menyelesaikan sengketa  secara  damai  cukup  banyak.  Anjuran  berdamai  itu  antara  lain disebutkan dalam QS. al-Nisa’ [4]: 128, 35, 129, al-Baqarah [2]: 182, 224, 228. Bahkan  dalam  konteks  sengketa  atau  konflik  yang  telah  mengeras  menjadi perang  terbuka  pun,  ajaran  Islam  tetap  men- support untuk  dilakukan  per- damaian.  Seperti  dijelaskan  dalam  surat  al-Anfal  [8]:  61, “Dan  apabila musuhmu  condong  pada  perdamaian,  engkau  juga  harus  condong  pada  per- damaian …  ( wa  in  janaḥū  li-’l-salmi  fa-jnaḥ  lahā… ).  Jadi,  perdamaian  me- rupakan prinsip dasar dalam kehidupan (umat) Islam. Prinsip ini merupakan suatu  jalan  hidup  yang  memungkinkan  seseorang  atau  masyarakat  me- mecahkan dan mengatasi berbagai persoalan (termasuk persoalan di bidang tanah)  dengan  cara  yang  mudah,  lancar,  seimbang  dan  adil. 39 Bahkan  kata Islam  sendiri—sebagai  suatu  nomenklatur  agama—berarti  agama  yang damai.
Perdamaian dalam bentuk ṣulḥ untuk mengakhiri suatu persengketaan terbagi  dalam  tiga  bentuk: 40 pertama, perdamaian  dalam  suatu  kasus  yang sudah  ada  pengakuan  pihak  tergugat,  yaitu  seorang  yang  menggugat  pihak lain  tentang  sesuatu  objek  gugatan  dan  pihak  tergugat  membenarkan  isi tuntutan tergugat. Perdamaian demikian, menurut jumhur ulama dibolehkan. Kedua ,  perdamaian  tentang  sesuatu  yang  diingkari  oleh  pihak  tergugat,  se- perti  penggugat  mempunyai  hak  atas  sesuatu  yang  dikuasai  oleh  tergugat tetapi  pihak  tergugat  menyangkal  tuduhan  tersebut.  Menurut  mazhab Malikiyyah,  Hanafiyyah  dan  Hanabilah,  perdamaian  seperti  demikian  diper- bolehkan.  Alasannya  karena  keumuman  ayat al-ṣulḥ khayr dan  hadits  Nabi
______________
38 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, h. 68.
39 Afzalur Rahman, Nabi Muhammad sebagai Seorang Pemimpin Militer , (t.t.p: Amzah, 2002), h. 12.
40 Helmi Karim, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 55-56.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 164
Muhammad  SAW  yang  menganjurkan  berdamai  asal  tidak  menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal; ketiga, perdamaian dalam kasus diamnya pihak tergugat, yakni adanya suatu perkara gugatan di mana pihak tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dituduhkan kepada- nya.  Menurut  Ibn  Abi  Laila,  perdamaian  dalam  bentuk  ini  diperbolehkan. Namun  mazhab  Syafi’iyyah  berpendapat  bahwa  perdamaian  dalam  bentuk ini  tidak  diperbolehkan  karena  sikap  diam  pihak  tergugat  adalah  bentuk pengingkarannya.

## 3.   Resolusi Sengketa Tanah Kawasan Hutan Perspektif Fiqh
Dalam pandangan hukum Islam, proses dan hasil merupakan dua hal yang sama-sama  penting.  Hukum  suatu  proses  mempengaruhi  dan  berhubungan dengan hasil atau tujuan akhir. Tujuan yang baik harus diiringi dengan proses yang  baik  pula.  Proses  yang  baik  tidak  akan  mengabsahkan  tujuan  buruk. Dengan  kata  lain,  tujuan  akhir  yang  baik  tidak  akan  menjadi  baik  kalau pelaksanaannya dilakukan dengan buruk. Dalam konteks penelitian ini, warga yang  sedang  memperjuangkan  hak  atas  tanahnya  meng-gunakan  strategi penyelesaian sengketa yang bermacam-macam, seperti: (1) organisasi diri, (2) kerjasama  dan  menjalin  komunikasi  hukum,  (3)  aksi  demonstrasi,  (4)  pem- babatan  pohon  jati  dan  perlawanan  menuntut  balas.  Strategi  ini  digunakan untuk mencapai resolusi yang diharapkan, dalam bentuk,  (5) lobi dan nego- siasi, dan (6) mediasi.
Penggunaan  beragam  strategi  itu,  sepanjang  tidak  melanggar  prinsip- prinsip  hukum  Islam  diperbolehkan.  Pelaksanaan  strategi  harus  dilakukan dengan  cara  damai  dan  tidak  menimbulkan  kerusakan  (madarat).  Hanya pada  point  (4)  pembabatan  pohon  jati  dan  perlawanan  menuntut  balas  se- harusnya dapat dihindari. Pembabatan berarti merusak, sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam. 41 Ayat ini mengandung makna larangan merusak bumi (atau  apa  saja,  termasuk  membabat  pohon  jati)  setelah  kondisinya  baik ( iṣlāḥ ).  Makna  ini  menunjukkan  bahwa  manusia  harus  melindungi  hal-hal yang  sudah  (tumbuh)  baik.  Jadi  larangan  merusak  bumi  juga  berkaitan
______________
41 QS. al-’Araf [7]: 56.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013
165
dengan  usaha  pelestarian  lingkungan  hidup,  dan  berusaha  menciptakan sesuatu yang baru, yang baik ( ṣāliḥ ) dan membawa kebaikan ( maṣlaḥah ).
Negosiasi dan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah kawasan  hutan  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  merupakan  bentuk  men- dahulukan penyelesaian secara kekeluargaan (di luar pengadilan) dari pada penyelesaian secara hukum  (di pengadilan).  Dua mekanisme ini  juga sesuai prinsip damai. Penyelesaian secara kekeluargaan adalah penyelesaian di luar pengadilan  dalam  bentuk  musyawarah  mufakat  atau  negosiasi  antar  pihak yang  bersengketa.  Dapat  pula  mengangkat  pihak  ketiga  ( muḥakkim/ arbirator )  untuk  ikut  membantu  menyelesaikan  sengketa  tanah.  Dalam musyawarah-mufakat, negosiasi atau mediasi tersebut, masing-masing pihak dapat  merumuskan  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan  dan  tidak saling  merugikan.  Prinsip  lebih  mendahulukan  penyelesaian  secara  ke- keluargaan daripada penyelesaian melalui pengadilan.
Praktek musyawarah mufakat yang sangat didukung oleh ajaran Islam, seringkali  tidak  mudah  dilakukan.  Jangan  musyawarah  untuk  mencapai kesepakatan, bertemu saja sangat susah. Kendalanya macam-macam, seperti pengingkaran  adanya  masalah  antara  keduanya,  kendala  psikologis  dan arogansi  perusahaan  terhadap  tuntutan  MDH,  atau  merasa  pasti  benar karena keberadaannya didukung oleh undang-undang. Oleh karenanya, MDH sebagai orang yang kecil dan kebanyakan tidak terdidik harus menggunakan beragam  strategi  untuk  mengajak  pihak  Perhutani  duduk  bersama  dan mengakui  adanya  masalah  diantara  kedua.  Jika  upaya  mengajak  duduk bersama  ini  berhasil,  maka  mekanisme  negosiasi  atau  mediasi  akan  mudah dilakukan.
Strategi  ini  merupakan  sesuatu  yang  tidak  semuanya  baru  (seperti demonstrasi  sudah  pernah  terjadai  ketika  terjadi  kekacauan  politik  pada masa  khulafa  al-rasyidun),  meskipun  ada  juga  betul-betul  baru.  Strategi  itu merupakan  hal-hal  yang  sifatnya  duniawi  dan  Nabi  Muhammad  SAW mempersilakan  diterapkan.  Jadi  dalam  konteks  ini,  strategi  adalah ṭarīqah untuk  menemukan  jalan maṣlaḥah ,  yaitu  berdamai  melalui  negosiasi  dan mediasi.
Hasil akhir dari negosiasi atau mediasi, berupa PMDH atau apaun nama- nya  adalah  implementasi  dari  kesepakatan  damai.  Perhutan  dan  MDH sepakat  menyelesaikan  masalahnya—terutama  yang  terkait  dengan  minim-
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 166
nya akses masyarakat untuk menikmati hasil-hasil hutan—melalui kemitra- an. Kemitraan ini disusun berdasarkan pada kemaslahatan bersama. Penge- lolaan  hutan  dengan  model  seperti  itu  juga  tidak  pernah  ada  presedennya pada masa Nabi Muhammad SAW. Apabila kemaslahatan adalah tujuan akhir yang diinginkan oleh program PMDH, maka program demikian sesuai dengan spirit  Islam.  Sejauh  yang  dapat  diamati,  sebagian  MDH  memang  merasakan dampak positif dari PMDH  ini. Namun sebagian lain masih belum puas dan menuntut  PMDH  lebih  banyak  mengadopsi  tuntutan-tuntutan  dari masyarakat.  PMDH  pada  akhirnya  juga  akan  menjadi  arena  pertarungan kepentingan  antara  MDH  dengan  Perhutani.  Mungkin  saja  timbul  sengketa baru  dari  program  ini,  namun  penyelesaian  secara  damai  hendaknya  lebih didorong pelaksanaannya.

## G.   Kesimpulan
Dari  eksplorasi  penulis  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa; pertama , sengketa tanah kawasan hutan yang terjadi di kabupaten Blora, disebabkan karena sebagai berikut: (a) masalah penebangan liar; (b) terjadi perselisihan antara masyarakat desa hutan (MDH) dan aparat KPH Randublatung; (c) ke- kerasan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  (MDH  dan  Perhutani;  (d) klaim  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Resolusi  sengketa  yang  ditawarkan  oleh Perhutani:  (a)  pendekatan  keamanan  dan  hukum;  (b)  kerja  sama  dengan MDH.  Sedangkan  resolusi  yang  dilakukan  oleh  MDH  adalah  dengan  strategi dan mekanisme sebagai berikut: (a) mengorganisasi diri; (b) komunikasi dan kersama hukum dengan pihak lain; (c) aksi demonstrasi; (d) pembabatan dan perlawanan menuntut balas; (e) lobi dan negosiasi dan mediasi.
Kedua , negosiasi dan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah  kawasan  hutan  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  merupakan  bentuk mendahulukan  penyelesaian  secara  kekeluargaan  (di  luar  pengadilan)  dari pada  penyelesaian  secara  hukum  (di  pengadilan).  Dua  mekanisme  ini  juga sesuai prinsip damai sebagaiman tuntunan Islam. Terkait dengan pengguna- an strategi seperti organisasi diri, komunikasi dan kerja sama dengan pihak aksi demonstrasi merupakan hal-hal yang sifatnya duniawi dan Nabi Muham- mad SAW mempersilakan diterapkan. Jadi dalam konteks ini, strategi adalah tariqah untuk menemukan jalan maslahat, yaitu berdamai melalui negosiasi dan  mediasi.  Sedangkan  pembabatan  dan  perlawanan  menuntut  balas
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 167
bertentang  dengan  ajaran  Islam.  Hasil  akhir  dari  negosiasi  atau  mediasi, berupa  PMDH  atau  apaun  namanya  adalah  implementasi  dari  kesepakatan damai.  Perhutan  dan  MDH  sepakat  menyelesaikan  masalahnya—terutama yang terkait dengan minimnya akses masyarakat untuk menikmati hasil-hasil hutan—melalui  kemitraan.  Kemitraan  ini  disusun  berdasarkan  pada  ke- maslahatan bersama. Pengelolaan hutan dengan model seperti itu juga tidak pernah  ada  presedennya  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW.  Apabila  ke- maslahatan adalah tujuan akhir yang diinginkan oleh program PMDH, maka program  demikian  sesuai  dengan  spirit  Islam.  Sejauh  yang  dapat  diamati, sebagian  MDH  memang  merasakan  dampak  positif  dari  PMDH  ini.  Namun sebagian  lain  masih  belum  puas  dan  menuntut  PMDH  lebih  banyak  meng- adopsi  tuntutan-tuntutan  dari  masyarakat.  PMDH  pada  akhirnya  juga  akan menjadi  arena  pertarungan  kepentingan  antara  MDH  dengan  Perhutani. Mungkin  saja  timbul  sengketa  baru  dari  program  ini,  namun  penyelesaian secara damai hendaknya lebih didorong pelaksanaannya.[w]
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 168

## BIBLIOGRAFI
Baltaji, Muhammad, Metodologi Umar bin al-Khathab , Jakarta: Khalifa, 2005.
Berger,  Peter  L.  dan  Richard  J.  Neuhaus, To  Empower  People:  The  Role  of Mediating  Structures  in  Public  Policy ,  Washington:  American  Institute  for
Public Policy Research, 1977.
Bukhari, Imam, Sahih Bukhari , jilid I.
al-Buthi, Sa’id Ramadhan, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah , Beirut:
Mu’assasah al-Risalah, 1986.
De  Graaf,  H.J.  dan  TH.  Pigeaud  dalam  buku Kerajaan  Islam  Pertama  di  Jawa:
Tinjauan  Sejarah  Politik  Abad  XV  dan  XVI, Jakarta:  Pustaka  Utama  Grafiti, 2001.
Effendi,  Sofian  dan  Chris  Manning,  “Prinsip-prinsip  Analisa  Data”  dalam  Masri Singarimbun  (ed.), Metode  Penelitian  Survei ,  edisi  revisi,  Jakarta:  LP3ES, 1989.
Fuad,  Faisal  H.,  “Kajian  Kasus  Penjarahan  Hutan di  KPH. Randublatung,’ dalam www.arupa.or.id. Akses tanggal 19 Agustus 2008.
al-Hejailan, Salah, ‘Mediation as a Means for Amicable Settlement of Disputes in Arab Countries,’ dalam Conference on Mediation , Geneva, 29 Maret 1996.
Karim, Helmi, Fiqh Muamalah , Jakarta: Rajawali Press, 1993.
Madkur, Muhammad Salam, Peradilan dalam Islam , Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
Mangunwijaya,  Fachruddin M., Konservasi  Alam  dalam  Islam , (Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Mary , Rahma, Dominasi  dan  Resistensi  Pengelolaan  Hutan  di  Jawa  Tengah, Semarang: Huma dan LBH Semarang, 2007.
Muhadar, Viktimisasi  Kejahatan  di  Bidang  Pertanahan ,  Yogyakarta:  Laksbang,
2006.
al-Munawar,  Said  Agil  Husin,  “Islah:  Kajian  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif” dalam Hukum Islam dan Pluralitas Sosial , Jakarta: Penamadani, 2004.
Prakosa, M., Rencana Kebijakan Kehutanan , Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya ....
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 169
Rahman,  Afzalur, Nabi  Muhammad  sebagai  Seorang  Pemimpin  Militer ,  t.t.p.: Amzah, 2002.
al-Shan’ani, Muhammad Ibn Isma’il, Subūl al-Salām , jilid IV, .Kairo: Maktabah al- Mujallad al-‘Arabi, t.th.
Simon, H., Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial ,
Yogyakarta: Aditya Media, 1994.
Wawancara dengan Lukito, Koordinator Lidah Tani Blora, Juli 2008.
Wawancara dengan  Siti Rahma MH,  advokat di  LBH  Semarang,  tanggal 20  Juli
2008.
Yin, Robert K., Studi Kasus: Desain dan Metode , Jakarta: Rajawalipers, 2004.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh , Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Zein, Satria Effendi M., “Arbitrase dalam  Islam”, dalam Mimbar Hukum ,  No. 16, Tahun V, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994 . al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami , juz II.
Internet dan Surat Kabar:
http:// www.pemkabblora.go.id. diakses tanggal 19 Agustus 2008.
Suprapto,  Edi, Konflik  Kehutanan  Yang  Berbuah  Kekerasan ,  dalam  http:// www.arupa.or.id. diakses tanggal 20 Agustus 2008.
Winoto, Joyo, dalam Kompas , 2 Juni 2007.
Jawa Pos , 23 Mei 2007.
Abu Rokhmad
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013
170