Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 168-173| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3089.168-173

## SANKSI PIDANA TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN KORUPSI ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG
I Gede Sayogaramasatya, I Made Minggu Widyantara, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali sayogaramaaa@gmail.com , mademinggu21@gmail.com , widiati_dayu@yahoo.co.id

## Abstrak
Banyaknya  pejabat  negara  yang  melakukan  korupsi  atas  penyalahgunaan  wewenang  saat  menjalankan wewenangnya  dapat  berujung  pada  kerugian  keuangan  Negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara di Indonesia, serta untuk mengetahui sanksi bagi pejabat negara  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  atas  penyalahgunaan  wewenang.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dalam Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  No  20  Tahun  2001  dimana  didefinisikan  bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh setiap orang dengan melawan hukum hanya untuk memperkaya dirinya sendiri maupun  orang  lain  termasuk  juga  korporasi  yang  mana  dikategorikan  menimbulkan  kerugian  bagi  keuangan hingga perekonomian Negara. Sanksi bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan jabatan terdapat dua sanksi yaitu sanksi pidana mati dan sanksi pidana penjara.
Kata Kunci: Korupsi; Penyalahgunaan wewenang; Pejabat Negara.

## Abstract
The  large  number  of  state  officials  who  commit  corruption  due  to  abuse  of  authority  while  exercising  their authority can lead to losses to State finances. This study aims to determine the regulation of corruption by state officials in Indonesia, as well as to determine the sanctions for state officials who commit corruption for abuse of power. The research method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results showed that the regulation of corruption committed by state officials in the Corruption Eradication Law No. 20 of 2001, which defines that the act is committed by everyone against the law only to enrich himself or others including corporations which categorized as causing financial losses to the country's economy. There are two  sanctions  for  officials  who  commit  corruption  for  abuse  of  office,  namely  the  death  penalty  and imprisonment.
Keywords: Corruption; Abuse of authority; State officials.

## I. PENDAHULUAN
Tindak  Pidana  korupsi  terbanyak  masih  dipegang  oleh  kalangan  pejabat  pemerintahan  yang  ada  di Indonesia, sebut saja dari pemerintah pusat hingga daerah ( Hariadi & Wicaksono, 2013 ; Zuhro, 2010 ). Corruption  Watch  pada  tahun  2016  melakukan  pencatatan,  dan  menemukan  sebanyak  482  kasus korupsi  telah  terjadi  di  Indonesia,  dengan  perihal  menyalahgunakan  wewenang  yang  dimiliki merupakan  hal  yang  paling  banyak  dilakukan  para  pejabat  pemerintahan  ( Isra,  2009 ).  Banyaknya institusi  yang  terlibat  dalam  fenomena  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  menyemaraki  kasus-kasus yang  ada.  Dari  segi  sematik  ,  korupsi  atau  rasuah  (bahasa  Latin):  corruption  dari  kata  kerja corrumperre  yang  bermakna  busuk,  menggoyahkan,  memutar  balik,  rusak,  menyogok.    Dari  politisi maupun hingga pegawai negeri, atau pihak lain yang terlibat dalam tindakan korupsi yang secara tidak wajar dan illegal melakukan penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan publik kepada mereka mereka guna memperoleh keuntungan atau manfaat untuk diri-sendiri/sepihak ( Hartati, 2009 ). Melalui kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki inilah banyak menimbulkan tindakan korupsi oleh  oknum-oknum  pejabat  pemerintahan  yang  mana  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  atau kejahatan  ( Juliani,  2019 ; Santoso,  Meyriswati,  &  Alfian,  2014 ).  Saat  hal  tersebut  terjadi  maka timbullah  banyak pertanyaan oleh kalangan yang beragam sehingga menimbulkan tanda tanya  besar. Kenapa  tindakan  tersebut  terjadi,  dan  apa  saja  yang  mengatur  perbuatan  melawan  hukum  tersebut.
Dari  perbuatan  tindak  pidana  korupsi  hingga  pada  sanksi  pemidanaan  terhadap  pejabat  yang menyalahgunakan wewenangnya yang menimbulkan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan tindak  pidana  korupsi  oleh  pejabat  negara  di  Indonesia,  serta  untuk  mengetahui  sanksi  bagi  pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  setiap  penelitian  ini,  digunakan  metode  normatif,  yang  mana  rujukannya berdasarkan  pada  pendekatan  perundang-undangan,  serta  studi  kepustakaan  ( Ahmad,  2008 ).  Ada beberapa  sumber  bahan  hukum  baik  primer  atau  sekunder  yang  digunakan  seperti  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi (PTPK), Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi   Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara,  Undang-Undang  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu penggunaan buku-buku literature, jurnal-jurnal terkait juga membantu penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Negara di Indonesia
Kewenangan   yang   dimiliki   oleh   para   pejabat   dalam   menjalani   jabatannya terdapat  wewenang untuk  menggunakanya  sepanjang  melekat  pada  dirinya  itu.  Ketika        seorang        pejabat        telah melakukan     pelanggaran     pidana     dengan menyalahgunakan  kewenangannya,  dapat  dikatakan semenjak    itulah    terjadinya  korupsi    dan    perbuatan    itu    dilakukan    hanya    untuk    keuntungan sepihak    demi  kemakuran  diri  sendiri  maupun  orang  lain,  maka  dari  itu  pelanggaran  tersebut dikategorikan  masuk  kepada  ketentuan  pasal  13  Undang-Undang  Pemberantasan  Korupsi    No.20 Tahun    2001.    Disana    dinyatakan    bahwa    perbuatan    yang    dapat  menimbulkan  kerugian  pada keuangan hingga perekonomian Negara, itulah korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang.
Suatu hal yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan tujuan hanyalah untuk euntungan  diri  pribadi  maupun  orang  lain,  itulah  yang  disebut  korupsi.  Pejabat  yang  elakukan tindakan tersebut dengan berbagai unsur yang masuk di dalamnya seperti penyalahgunaan wewenang yang  dimiliki  olehnya  mengakibatkan  dirinya  dapat  dihukum  dengan  ketentuan pidana  sebagaimana ditur  oleh  aturan  hukum  yang  terkait  dan  dikategorikan  suatu  kejahatan  yang  bahasa  hukumnya perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun diatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi perkara korupsi yaitu sebagai berikut:
1. Korporasi  dapat  berupa  badan  hukum  ataupun  bukan  yang  mana  berisi sekumpulan orang hingga kekayaan yang telah terorganisasi dengan baik.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
a. Pegawai  Negeri  yang  tertuang  dan  disebutkan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan Kepegawaian;
b. Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  yang  berasal  dari  korporasi  lain  dengan    modal  atau fasilitas yang diberikan Negara
c. Orang yang gaji atau upahnya diterima dari dari keuangan negara atau daerah
d. Orang  yang  gaji  atau  upahnya  dibayarkan  atau  diterima  dari  suatu  korporasi  yang  mana keuangan negara atau daerah membantu memberikannya;
e. Pegawai   Negeri   sebagaimana   dimaksud   dan   tertuang   dalam dalam KUHP
3. Setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau  termasuk  korporasi.  Kesalahan sebagai unsur  dari tindak pidana merupakan suatu unsur yang penting  dan  sentral  dalam  hukum  pidana.  Perbuatan melawan  hukum  yang  terjadi  di  lapangan  merupakan  unsur  objektif,  sedangkan  unsur subjektifnya adalah dalam bentuk pertanggungjawaban pidananya. Faktor yang menentukan suatu pertanggungjawaban    pidana    terletak    pada    kesalahan    yang    diperbuat,    sehingga  beban tanggung  jawabnya  berdasarkan  hal  tersebut,  apakah  merupakan  kesengajaan  ataukah kelapaan/kelalaian ( Sjawie, 2015 ).
Jika  unsur-unsur  tindak  pidana  telah  terpenuhi  maka  para  pejabat  yang  melakukan  perbuatan tersebut dapat ditindaklanjuti dan mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Segala  hal  tersebut  telah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sudut terjadinya tindakan yang
dilarang  tersebut,  pejabat  mempertanggungjawabkan  tindakannya,  dan  apabila  tindakan  tersebut terbukti unsur melawan hukumnya serta alasan pembenar maupun peniadaan tidak terlihat, maka dari itu  benarlah  perbuatan  melawan  hukum  telah  dilakukan.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari  kemampuan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## 2. Sanksi  Bagi  Pejabat  Negara  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  Penyalahgunaan Wewenang
Dalam hal kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan serta kedudukannya yang merupakan perintah dari Undang-Undang, wajib melakukan kewenangannya untuk menjalankan setiap tugasnya dan  haknya  atas  kewenangan  tersebut.  Ketika  seseorang  menjalankan  kewenangan  di  luar kewenangan  asli  yang  melekat  dan  diperintahkan  kepadanya,  itulah  saat  dimana  mereka  melakukan penyalahgunaan kewenangan. Karen perbuatannya itu menyimpang dan memiliki maksud serta tujuan yang tidak hormat dan tidak sesuai dengan kedudukan jabatannya tersebut ( Latief, 2014 ). Kesempatan dan sarana merupakan unsur dalam upaya melakukan penyalahgunaan wewenang, bahwa  dari  sisi  wujud  perbuatannya  yang  menjadi  kewenangan  dalam  hal  melakukan  tugas  dan tanggung  jawab jabatannya  dan apabila itu dilanggar maka  dapat  dikatakan  perbuatan  tersebut  tidak sesuai  atau  menyimpang  dan  bertentangan  dengan  tugas  serta  fungsi  jabatannya,  dan  dikategorikan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan    ketentuan    yang    tertuang    dalam    pasal    3    Undang- Undang  Pemberantasan  Korupsi  No  20  Tahun  2001,  dinyatakan  pembuktian  dalam  hal  terkait unsur  dari  perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  dalam  tindakan  korupsi  ini  dilihat  dari  tindakan penyalahgunaan  kewenangan  yang  telah  dilakukan.  Hal  ini  dilihat  juga  dari  unsur  subjektif  terkait pertanggungjawaban pidananya selain unsur objektif tersebut.
Penjatuhan  hukuman  pidana  memegang  prinsip  dari  asas  hukum  “presumption  of innocence” atau  asas  praduga  tidak  bersalah,  ini  merupakan  pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk mempergunakan  prinsip  “akusatur”  bukannya  melakukan  pemeriksaan  dengan  prinsip  “inkuisitor”, dengan  berfokus  mencari  atau  membuktikan  unsur  kesalahan  yang  dilakukan  secara  manusiawi bukannya  memperlakukan  tersangka  sebagai  objek  yang  dapat  diperlakukan  secara  sewenang- wenang, sehingga seorang tersangka atau terdakwa wajib hukumya tak boleh dipandang telah bersalah sebelum  adanya  bukti  yang  menyatakan  kesalahannya  tersebut  ( Sasangka  &  Rosita,  2003 ). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  berikut  beberapa  sanksi  dan/  atau  jenis  penjatuhan  pidana  yang  dapat  dijatuhi  oleh  hamik dapam putusannya:
1. Jika Pejabat yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
a. Pidana Mati
Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan guna keuntungan untuk memperkaya diri atau orang  lain  dengan  cara  melawan  hukum  sehingga  menimbulkan  kerugian  baik  bagi  keuangan ataupun perekonomian Negara dapat dijatuhi pidana mati yang mana dilakukan dalam keadaan tertentu,  bahwa  ketentuannya  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-  Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
b. Pidana Penjara
1)  Pidana  penjara  seumur  hidup  atau  sesingkat-singkatnya  4  (empat)  hingga  20  (dua  puluh) tahun  serta  denda  sedikitnya  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  hingga  Rp. 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah),  dijatuhi  kepada  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  seperti  di  atas,  dengan ketentuan yang dapat dilihat dalam pasal yang sama dengan pidana mati tersebut.
2. Pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  sesingkat-singkatnya  1  (satu)  tahun  dan/  atau denda  setidaknya  sebesar  Rp.  50.000.000,00  hingga  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  yang tertuang  dalam  Pasal  3  Undang-  Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun  1999  Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
3. Pidana penjara dan/atau denda berturut-turut sesingkatnya 3 hingga 12 tahun sedangkan denda Rp. 150.000.000,00    -  Rp.  600.000.000,00  dijatuhi  kepada  siapapun  yang  secara  sengaja melakukan pencegahan, atau berupaya  menggagalkan  secara  langsung  maupun  tidak  setiap  penyidikan  yang dilakukan hingga  pemeriksaan  di sidang  baik terhadap para tersangka hingga saksi perkara kasus yang terjadi merupakan ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang yang sama dengan poin nomor 3.
4. Pidana  penjara  dan/atau  denda  berturut-turut  3-12  tahun  dengan    atau  serta  denda  Rp. 150.000.000,00 - Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan pada Pasal 18,  29,  35,  serta  36  Undang-  Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana berlaku untuk siapapun.
b. Pidana Tambahan
1. Perampasan  terhadap  barang  bergerak  baik  berwujud  atau  tidak  atau  barang  tidak  bergerak yang dipergunakan serta  diperoleh dari hasil perbuatan  korupsi, begitu pun perusahaan yang dimiliki terpidana korupsi itu, begitu juga bagi barang pengganti untuk itu.
2. Mengganti sejumlah yang sama dari yang diperoleh sebagai hasil korupsi dengan membayar uang pengganti.
3. Ditutupnya  sebagian  hingga  seluruh  perusahaan  yang  dimiliki  setidaknya  selama  1  (satu) tahun.
4. Mencabut sebagian hingga atau sebagian dari beberapa hak tertentu, bahkan dapat dihapusnya sebagian  atau  seluruh  keuntungan  tertentu  yang  telah  atau  dapat  pemerintah  berikan  kepada terpidana.
5. Apabila uang pengganti belum dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap,  maka  dilakukan penyitaan  harta  benda oleh  jaksa  dan  dilakukan  pelelangan  sebagai  ganti  untuk  penutupan  jumlah  uang  pengganti yang belum dibayarkan tersebut.
Jika  tidak  tercukupinya  harta  benda  yang  dimiliki  oleh  terpidana  dalam  melakukan pembayaran  uang  pengganti,  maka  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  memenuhi ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya  sesuai  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 waktu pidana dapat dilihat pada  putusan  pengadilan  tersebut.  Dalam    hal    perbuatan    korupsi    dilakukan    Oleh    atau    Atas Nama   suatu Korporasi yang dibantu Pejabat yang mempunyai wewenang. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan  adalah  pidana  denda  dengan  ketentuan  penabahan  maksimal  1/3  (sepertiga).  Hal  ini berdasarkan prosedur  dalam pasal  20 ayat  (1-5)  Undang-Undang  Pemberantasan  Korupsi  Nomor  31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:
1) Jika      dilakukan      oleh      atau      atas      nama      suatu      korporasi,      maka  Korporasi  dan/atau pengurusnya bertanggungjawab dan dapat dituntut untuk dijatuhi pidana.
2) Tindak  pidana  korupsi dilakukan  oleh  korporasi  dengan  ketentuan bahwa  hal  itu  dilakukan  baik sendiri  atau  bersama-sama  dalam  lingkungan  korporasi  tersebut  dan  dilakukan  oleh  orang  yang berdasar pada hubungan kerja ataupun hubungan lain.
3) Hakim     mengeluarkan     perintah     agar     pengurus     korporasi menghadap secara sendiri- sendiri di muka pengadilan atau diperintahkan untuk dibawa di persidangan.
4) Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap korporasi, untuk pemanggilan dalam hal perintah untuk menghadap  dan  menyerahkan  surat  panggilan  tersebut  disampaikan  di  tempat  tinggal  pengurus atau dikantor pengurus.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  Sanksi  bagi  pejabat  negara  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang, dilakukan berdasarkan prinsip asas praduga tak bersalah atau yang mana memang harus diberlakukan pada setiap proses peradilan, untuk itu penting pembuktia yang harus dilakukan oleh para penyidik serta penuntut dalam kasus ini dalam memuktikan unsur kesalahan yang  terlah  terjadi.  Ketentuan  Pasal  2,  3,  20,  21,  28,  29,  35,  36  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan jika perbuatan yang telah dilakukan terbukti kesalahannya dan unsur pidananya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  dari  beberapa  topik  bahasan  tersebut  di  atas,  maka  adapun beberapa simpulan yang dapat diperoleh:
1. Korupsi  sebagai  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  bertujuan  untuk  memperoleh keuntungan  pribadi  maupun  orang  lain,  dari  perbuatan  itu,  setiap orang yang dalam hal ini para pejabat  pemerintahan  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  dikatakan  telah  melakukan  tindakan korupsi,  dengan  beberapa  unsurnya  seperti  penyalahgunaan  wewenang  yang  dimilikinya  saat menjalankan  tugas  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang,  dan  untuk  itu  dikatakan  perbuatan
melawan  hukum.  Perbuatan  korupsi  memenuhi  ketentuan  pasal  13  Undang  Undang Pemberantasan  Korupsi  No.20  tahun 2001 dengan menyebutkan bahwa adanya unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dengan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berdasarkan sudut terjadinya tindakan yang dilarang tersebut, pejabat  mempertanggungjawabkan  tindakannya,  dan  apabila  tindakan  tersebut  terbukti      unsur melawan   hukumnya   serta   alasan   pembenar   maupun peniadaan tidak terlihat, maka dari itu benarlah  perbuatan  melawan  hukum  telah  dilakukan.  Hal  ini juga  dapat  dilihat dari kemampuan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No 20  Tahun  2001,  dinyatakan  pembuktian  dalam  hal  terkait  unsur  dari  perbuatan melawan  hukum yang  terjadi  dalam  tindakan  korupsi  ini  dilihat  dari  tindakan  penyalahgunaan  kewenangan yang telah  dilakukan.  Hal  ini  dilihat  juga  dari  unsur  subjektif  terkait  pertanggungjawaban  pidananya selain unsur objektif tersebut. Sanksi bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi atas  penyalahgunaan  wewenang,  dilakukan  berdasarkan  prinsip  asas  praduga  tak  bersalah  atau yang  mana  memang  harus  diberlakukan  pada  setiap  proses  peradilan,  untuk  itu  penting pembuktian  yang  harus  dilakukan  oleh  para  penyidik  serta  penuntut  dalam  kasus  ini  dalam membuktikan  unsur  kesalahan  yang  telah  terjadi.  Ketentuan  Pasal  2,  3,  20,  21,  28,  29,  35,  36 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dapat  dilakukan  jika  perbuatan  yang  telah  dilakukan terbukti kesalahannya dan unsur pidananya.

## 2. Saran
Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Dalam  upaya  terwujudnya  kepastian  hukum  yang  juga  sebagai  salah  satu syarat dari penegakan hukum itu sendiri, daripada itu maka diharapkan pembentuk Undang-Undang sebagai pemegang suatu kebijakan sekiranya melakukan revisi dengan penambahan unsur-unsur pertanggungjawaban  sehingga  memudahkan  dalam  menganalisis  dan  memahami  bagaimana pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang.
b. Selama  pengaturan  mengenai  pembuktian  unsur-unsur  melawan  hukum  pada  pasal  3  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  masih  belum  jelas,  hendaknya  penegak  hukum diharapkan  memiliki  sikap  profesional  dalam  melakukan  penafsiran  serta  penemuan  dan pembuktian unsur-unsur melawan hukum sehingga tidak menimbulkan  penafsiran yang berbeda- beda  dan  mengakibatkan  kekaburan  norma.  Dalam  hal  ini  penegak  hukum  harus  menegakan keadilan  sesuai  dengan  perbuatan  yang  diperbuat  dan  harus  dilandaskan  pada  dasar  pejabat  anti korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Agar  penegak  hukum  Indonesia  di  cap  oleh  masyarakat  bahwa penegakan hukum selalu jujur, bersih, dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Pustaka Setia.
Hariadi,  T.  M.,  &  Wicaksono,  H.  L.  (2013).  Perbandingan  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Negara Singapura dan Indonesia. Recidive , 2 (3), 265–279. Hartati, E. (2009). Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika. Isra, S. (2009). Kekuasaan dan Perilaku Korupsi . Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Juliani,  H.  (2019).  Akibat  Hukum  Penyalahgunaan  Wewenang  Administrasi  Pejabat  Pemerintahan  yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. Administrative Law and Governance Journal , 2 (4), 598–614. Latief, A. (2014). Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi . (Tarmizi, Ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
Santoso,  L.,  Meyriswati,  D.,  &  Alfian,  I.  N.  (2014).  Korupsi  dan  Mentalitas:  Kendala  Kultural  dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 27 (4), 173–183. Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana . Bandung: Mandar Maju. Sjawie,  H.  F.  (2015). Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi .  Jakarta:  Prenada Media Group.
Zuhro, R. S. (2010). Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 7 (1), 1– 21.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  Pemberantasan Korupsi .