Tinjauan Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 167 Pk/Pdt.Sus-Hki/2018)
Annisa Nur Hasana 1 , Liza Marina Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta
e-mail: liza_marina@usahid.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini penulis  membahas  sengketa kasus  merek KEEN antara KEEN  Inc. yang merupakan  salah  satu  produsen  alat-alat  pendakian  yang  terkenal  di  dunia  memiliki pendaftaran merek di 60 negara menggugat merek KEEN yang terdaftar atas nama Arif memiliki  persamaan  pada  pokoknya  gugatan  KEEN  Inc  ditolak  oleh  Majelis  Hakim dengan alasan bahwa gugatan pembatalan merek yang diajukan telah daluarsa. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dari permasalahan adalah  1.)  Majelis  Hakim  tidak  menerapkan  asas  itikad  tidak  baik  dalam  perkara pembatalan  merek  putusan  nomor  167PK/Pdt.Sus-HKI/2018  sebab  Majelis  Hakim menolak perkara tanpa memberikan pertimbangan mengenai unsur itikad tidak baik 2.) Putusan  perkara  nomor  167  PK/Pdt.Sus-HKI/2018  setelah  dibandingkan  dengan putusan lain dengan kasus yang serupa tidak memberikan kepastian hukum. Saran yang dapat  diberikan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  adalah  1.)  Badan  Litbang  Hukum dan  Peradilan  Mahkamah  Agung  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  penelitian  dan pengembangan  pada  Mahkamah  Agung  hendaknya  mengadakan  diklat  atau  seminar bagi  Hakim  agar  memiliki  persepsi  yang  sama  mengenai  itikad  tidak  baik  dalam pembatalan  merek  2.)  Hendaknya  di  dalam  Undang-Undang  Merek  mengatur pengertian yang jelas  mengenai  itikad baik  agar dalam aplikasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para hakim sehingga setiap putusan Mahkamah Agung memiliki  konsistensi  kepastian  hukum  yang  dapat  memberikan  perlindungan  hukum bagi pemilik merek terkenal.
Kata kunci: Merek Terkenal, Itikad Tidak Baik, First To File, Pembatalan Merek

## Abstract
In  this  study,  the  authors  discuss  the  KEEN  brand  case  dispute  between  KEEN  Inc. which  is  one  of  the  world's  well-known  manufacturers  of  climbing  equipment,  has  trademark registrations in 60 countries, has sued the KEEN mark registered under Arif's name. Basically, the KEEN Inc. lawsuit was rejected by the Panel of Judges on the grounds that the lawsuit for the cancellation of the mark filed had expired. The research method used is a normative legal research  method  which  is  carried  out  by  examining  library  materials  or  secondary  data.  The conclusion of the problem is 1.) The Panel of Judges did not apply the principle of bad faith in the  case  of  cancellation  of  the  decision  mark  number  167PK/Pdt.Sus-HKI/2018  because  the Panel  of  Judges  rejected the  case  without  giving  consideration to  the  element  of  bad  faith  2.) Decision on case number 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 after being compared with other decisions with similar cases does not provide legal certainty. Suggestions that can be given as an answer to  the  problem  are  1.)  The  Supreme  Court  Legal  and  Judicial  Research  and  Development Agency which is authorized to carry out research and development at the Supreme Court should
hold  training  or  seminars  for  Judges  to  have  the  same  perception  regarding  bad  faith  in  the cancellation  of  trademarks  2.  The  Trademark  Law  should  regulate  a  clear  understanding  of good faith so that in its application it does not cause different interpretations among judges so that every decision of the Supreme Court has the consistency of legal certainty that can provide legal protection for well-known trademark owners.
Keywords: Famous Brand, Bad Faith, First To File, Brand Cancellation

## 1. PENDAHULUAN
Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga)  dimensi, suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa.  Pengertian  merek  ini memperluas  merek  yang  akan  didaftarkan  yaitu  penambahan  merek  3  dimensi, merek  suara,  dan  merek  hologram.  Sedangkan  pengertian  merek  sebelumnya disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek 2001 bahwa Merek adalah tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna, atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Merek  pada  dasarnya  adalah  sebagai  suatu  tanda  pembeda  antara  produk barang  atau  jasa  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Merek  dikatakan  berbeda  apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis  atau  barang  dan  jasa  tidak  sejenis  yang  sudah  terdaftar.  Unsur-unsur persamaan merek itu bisa keseluruhan atau pada pokoknya, yaitu adanya kemiripan yang  disebabkan  oleh  unsur-unsur  yang  menonjol  antara  merek  yang  satu  dengan merek  yang  lain.  Suatu  merek  pendaftarannya  dapat  diterima  dengan  syarat  maka tidak  boleh  memiliki  persamaan  keseluruhan  atau  pada  pokoknya  dengan  merek lain.
Perlindungan  hukum  terhadap  merek  di  Indonesia  dilakukan  dengan  sistem konstutif. Maksudnya adalah hak atas merek timbul karena pendaftarannya ( first to file ).  Perlindungan  merek  dapat  diwujudkan  apabila  pemiliknya  melakukan pendaftaran  pada  kantor  Direktorat  Merek.  Inilah  yang  disebut first  to  file  system. Pemohon  pertama  yang  mengajukan    pendaftaran  dengan  itikad  baik  adalah  pihak yang berhak atas merek. 1 Terkait itikad baik dalam pendaftaran merek, tidak semua merek  permohonan  yang  didaftarkan  dapat  diterima.  Menurut  ketentuan  Pasal  21 ayat  (3)  Undang-Undang  Merek,  permohonan  merek  dapat  ditolak  pendaftarannya adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon  yang beritikad tidak baik.  Dalam konteks  perjanjian  internasional,  Konvensi  Paris  maupun  Perjanjian  TRIPs  tidak secara  jelas  mendefinisikan  itikad  tidak  baik.  Pasal  6  bis  ayat  (3)  Konvensi  Paris hanya  menyebutkan  mengenai  tidak  ada  batas  waktu  dalam  hal  pembatalan  atau
1 Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Cetakan Pertama, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, hlm. 144
larangan  penggunaan  untuk  merek  yang  didaftarkan  atau  digunakan  karena  itikad tidak baik.
Pendaftaran Merek juga ditolak apabila permohonan merek tersebut mempunyai persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  terkenal  hal  ini  diatur dalam  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  UU  Merek,  yang  menyatakan  bahwa  permohonan ditolak  jika  Merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.  Penjelasan  mengenai  merek  terkenal  pada  bagian  penjelasan  Pasal  21  ayat (1)  huruf  b  UU  Merek  2016  dinyatakan  bahwa  penolakan  permohonan  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  terkenal milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  dilakukan  dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara.
Perlindungan  hukum  tentang  merek  terkenal  dalam  konteks  internasional  diatur dalam Paris  Convention dan TRIPS  Agreement .  Traktat  Internasional  ini memberikan  dasar  hukum  yang  meregulasikan  perlindungan  dari  merek  terkenal dunia. 2 Kedua  perjanjian internasional  ini  sangat  mempengaruhi  Indonesia  dalam memberikan  perlindungan  hukumnya,  khususnya  tentang  merek  terkenal.  Setiap negara  yang  turut  serta  dalam  penandatanganan  traktat-traktat  ini  terikat  secara hukum  terhadap  pengaturan  mengenai  merek  terkenal.  Indonesia  telah  menjadi negara pihak dari kedua perjanjian internasional tersebut, sehingga Indonesia wajib melakukan  penyesuaian  atau  harmonisasi  perundang-undangan  dengan  perjanjian internasional  yang  sudah  berlaku  secara  definitif. 3 Dengan  diratifikasinya Paris Convention maka Indonesia wajib menyesuaikan Undang-Undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut. 4
Perlindungan    hukum    merek    terkenal    tercantum    dalam Paris Convention  for The  Protection  of  Industrial  Property pada  Pasal 6bis ayat  (1).  Pasal 6bis ayat  (1)
Konvensi Paris menyatakan bahwa :
“The countries of the Union undertake, ex officio if ther legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, a translation,  liable  to  create  confusion,  of  a  mark  considered  by  the  competent authority of the country of registration or use to be well-known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used  for  identical  or  similar  goods.  These  provisions  shall  also  apply  when  the essential  part  of  the  mark  constitutes  a  reproduction  of  any  such  well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”
Terjemahannya adalah:
Negara-negara  anggota  setuju  secara ex-officio dan  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  perundang-undangan  negaranya,  atau  berdasarkan  dari  permohonan
2 O.C Kaligis, Teori Merek dan Hak Cipta , Bandung : PT. Alumni, 2012, hlm. 273
3 Novianti, et. al, Perlindungan Merek , Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta, 2017, hlm. 16
4 Ibid, hlm. 26
seseorang  pihak  yang  berkepentingan,  untuk  menolak  atau  membatalkan  suatu pendaftaran merek dan melarang pemalsuan, atau terjemahan hingga menimbulkan kebingungan  atas  suatu  merek  yang  dianggap  oleh  pihak  yang  berwenang  dari seseorang yang berhak negara pendaftar dan menggunakannya.
Norma  dasar  perlindungan  merek  bahwa  tidak  ada  seorang  pun  berhak menawarkan  barangnya  kepada  masyarakat  seolah-olah  sebagai  barang  pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai  merek  pengusaha  lainnya.  Lambat  laun  perlindungan  diberikan  sebagai suatu  pengakuan  bahwa  merek  tersebut  sebagai  milik  dari  orang  yang  telah memakainya  sebagai  tanda  pengenal  dari  barang-barangnya  dan  untuk membedakannya  dari  barang-barang  lain  yang  tidak  menggunakan  merek  tersebut. Perlindungan  hukum  terhadap  merek  terdaftar  tersebut  bukan  merupakan  jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan-alasan, pendaftaran merek di Dirjen HKI dapat  dihapus. 5 Seperti  halnya  terbukti  adanya  itikad  tidak  baik  dalam  pendaftaran merek.  Maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  permohonan  atau gugatan  pembatalan  merek  yang  sudah  terdaftar.  Prinsip  Perlindungan  merek  di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik. Prinsip itikad tidak baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut ditolaknya pendaftaran merek, namun itikad tidak baik  juga muncul sebagai  dasar gugatan pembatalan merek menyangkut  keabsahan merek  terdaftar. 6 Gugatan  Pembatalan  merek  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang berkepentingan  dalam  jangka  waktu  5  tahun  setelah  tanggal  pendaftaran  merek. Namun,  gugatan  pembatalan  merek  tetap  dapat  diajukan  tanpa  batas  waktu  jika terdapat  unsur  itikad  tidak  baik  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  77  ayat  (2)  Undang- Undang Merek 2016.
Pada  perkembangannya  banyak  terjadi  sengketa  merek  terkenal  contohnya FENDICO 7 , WAHL 8 dan HAPPY BABBY 9 mengajukan gugatan pembatalan merek yang  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  pada  keseluruhannya  yang melindungi  barang/jasa  sejenis.  Dengan  adanya  ketentuan  yang  mengatur  merek terkenal  Indonesia selangkah lebih maju dalam mengatasi  pembajakan-pembajakan terhadap merek terkenal, namun dalam prakteknya pelaksanaan perlindungan merek terkenal  masih  mengalami  kendala.  Salah  satunya  kasus  pembatalan  merek  KEEN Inc.  yang  menggugat  Arief  karena  adanya  itikad  tidak  baik  untuk  mendompleng merek KEEN yang sudah lebih dulu terkenal sejak tahun 2006. Keduanya memiliki persamaan  pada  pokok  atau  keseluruhannya  di  kelas  yang  sejenis,  yaitu  kelas  18 yang  melindungi  untuk  jenis  barang:  Kulit  dan  kulit  imitasi,  dan  barang-barang terbuat  dari  bahan-bahan  ini  dan  tidak  termasuk  dalam  kelas-kelas  lain;  kulit-kulit halus  binatang,  kulit  mentah;  koper-koper  dan  tas-tas  untuk  tamasya;  payung- payung  hujan,  payung-payung  matahari  dan  tongkat-tongkat;  cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit. Kelas 22 yang melindungi untuk jenis barang: Tambang,  tali,  jala-jala,  tenda-tenda,  tirai,  kain  terpal,  layar-layar,  sak-sak  dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis
5 Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar , Bandung : PT. Alumni, 2009, hlm. 109
6 Rahmi Jened, Op. Cit, hlm. 94-95
7 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 016/PK/Pdt.Sus-HKI/2008
8 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
9 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
dan  pengisi  bantal  (kecuali  dari  karet  atau  plastik);  serat-serat  kasar  untuk pertenunan. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak- sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis  dan  pengisi  bantal  (kecuali  dari  karet  atau  plastik);  serat-serat  kasar  untuk pertenunan. Kelas 25 yang melindungi untuk jenis barang: Pakaian, alas kaki, tutup kepala.  Kelas  28  yang  melindungi  untuk  jenis  barang:  Mainan-mainan;  alat-alat senam  dan olahraga yang tidak termasuk kelas-kelas lain;  hiasan pohon  natal. Dan kelas  35  yang  melindungi  untuk  jenis  jasa:  Periklanan;  manajemen  usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.
KEEN  adalah  produsen  produk  pakaian  dan  peralatan  untuk  aktifitas  diluar ruangan  asal  Amerika  Serikat  telah  menggunakan  dan  mempromosikan  mereknya melalui  lebih  dari  5.000  gerai  yang  tersebar  pada  lebih  dari  60  negara. 10 Dalam mempromosikan  dan  memperkenalkan  merek  KEEN  kepada  konsumennya diberbagai  negara  di  dunia  telah  memiliki  situs/website  resmi  dengan  alamat www.keenfootwear.com yang dapat diakses dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Permohonan  pembatalan  mereknya  tidak  dikabulkan  pada  tingkat  pertama dengan  pertimbangan  hakim,  bahwa  gugatan  pembatalan  merek  Penggugat  telah kadaluarsa,  majelis  hakim  berpendapat  gugatan  Penggugat  untuk  membatalkan merek  KEEN  milik  Tergugat  tidak  beralasan  hukum.  Setelah  gugatan  pembatalan merek  pada  tingkat  pertama  ditolak,  Penggugat  mengajukan  upaya  hukum  kasasi. Pada  tingkat  kasasi  majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  kasasi  Pemohon Kasasi  sebelumnya  Penggugat  dengan  pertimbangan  bahwa  Pemohon  Kasasi keberatan  dengan  Putusan  Kasasi  dan  mengajukan  Peninjauan  Kembali  yang kemudian  oleh  majelis  hakim  dikabulkan  dengan  pertimbangan  bahwa  majelis hakim pada tingkat  kasasi  tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat  yang telah kadaluarsa.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif.  Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka. 11 Pada  penulisan  ini  digunakan  beberapa  pendekatan  yaitu  pendekatan perundang-undangan  ( Statue  Approach )  pendekatan  ini  digunakan  untuk  menelaah undang-undang  maupun  peraturan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  hendak diteliti. 12

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kasus Posisi
Pada  tanggal  03  November  2015,  KEEN  Inc.  sebagai  Penggugat mendaftarkan  surat  gugatannya  kepada  Panitera  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  di bawah  Nomor  71/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst  untuk  menggugat  ARIF
10 https://m.bisnis.com/amp/read/20160313/16/527640/sengketa-merek-pengadilan-niaga-jakpus- kandaskan-gugatan-keen-inc , diakses pada hari kamis pukul 16.19 WIB
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2019, hlm. 13
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta : Prenada Media Group, 2013, hlm. 133
sebagai  Tergugat  dan  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  sebagai  Turut Tergugat  yang  pada  pokoknya  mengemukakan  bahwa  Penggugat  keberatan  dengan pendaftaran merek KEEN Tergugat yang didaftarkan dengan itikad tidak baik dengan melampirkan bukti-bukti persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara merek  KEEN  milik  Penggugat  dengan  merek  KEEN  milik  Tergugat  yang menimbulkan kebingungan masyarakat.
KEEN  Inc.  merupakan  salah  satu  produsen  peralatan  mendaki  dari  Amerika Serikat.  Penggugat,  yaitu  KEEN  Inc.  telah  menggunakan  dan  mempromosikan mereknya  melalui  lebih  dari  5.000  gerai  yang  tersebar  di  lebih  dari  60  negara. 13 Selain  itu  merek  KEEN  milik  Penggugat  memiliki  nilai  penjualan  sebesar  $ 316.707.296. 14 Dalam  mempromosikan  dan  memperkenalkan  merek  KEEN  kepada konsumennya  diberbagai  negara  di  dunia,  Penggugat  telah  memiliki  situs/website resmi dengan alamat www.keenfootwear.com yang dapat diakses dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Selain alamat www.keenfootwear.com Penggugat juga memiliki beberapa alamat situs distributor resmi produk KEEN di 23 negara. 15
Terhadap  Gugatan  pembatalan  merek  yang  diajukan  oleh  Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 dan kombinasi kata KEEN dan  KEEN  KIDS  merupakan  kata-kata  umum  sehingga  tidak  dapat  diklasifikasikan dan  dimonopoli  oleh  siapapun  termasuk  Penggugat  untuk  dijadikan  sebagai  merek terkenal.
Eksepsi  Tergugat  diterima  oleh  Majelis  Hakim  dan  menolak  gugatan Penggugat  untuk  seluruhnya.  Penggugat  yang  keberatan  atas  putusan  tersebut kemudian  melakukan  upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  RI  yang  pada pokoknya  menyatakan  keberatan  atas  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena sama sekali tidak  mempertimbangkan  itikad  tidak  baik  dalam  pendaftaran  merek  KEEN  milik Tergugat.  Gugatan  Pemohon  Kasasi  dahulu  sebagai  Penggugat  dikabulkan  oleh Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  RI  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  bahwa merek  KEEN  milik  Pemohon  Kasasi  dahulu  Penggugat  adalah  merek  terkenal sehingga  terbukti  adanya  itikad  tidak  baik  dalam  pendaftaran  merek  KEEN  milik Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Termohon Kasasi dahulu Tergugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah  Agung  pada  tingkat  kasasi  dan  mengajukan  upaya  hukum  Peninjauan Kembali  dengan  alasan  bahwa  gugatan  pembatalan  merek  yang  diajukan  oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  Kasasi/Penggugat telah kadaluarsa karena  telah  lewat  waktu  5  (lima)  tahun  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  69  ayat  (1) Undang-Undang  Merek  2001.  Pada  tingkat  Peninjauan  Kembali  Majelis  Hakim menerima  Permohonan  Kasasi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Peninjauan  Kembali dahulu  sebagai  Termohon  Kasasi/Tergugat  dan  memberikan  putusan  yang
13 https://amp.kontan.co.id/news/ma-putuskan-merek-keen-milik-perusahaan-as, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 06.00 WIB
14 Dendy Widya Chandra, Budi Santoso dan Novira Maharani Sukma, “Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN” , Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 01, hlm. 313
15 Putusan Mahkaman Agung Republik Indonesia Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
menyatakan gugatan pembatalan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu  Pemohon  Kasasi/Penggugat  pada  tanggal  03  November  2015  telah  lewat waktu  5  tahun  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Merek 2001.
3.1 Penerapan Asas Itikad Tidak Baik Terhadap Pembatalan Merek Pada Perkara Nomor : 167PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Salah  satu  alasan  pendaftaran  merek  tidak  dapat  diterima  adalah  karena adanya  itikad  tidak  baik.  Penjelasan  Pasal  4  Undang-Undang  Merek  2001 menerangkan bahwa pemohon yang beritikad baik dirumuskan sebagai:
1. Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain;
2. Demi  kepentingan  usahanya  yang  berakibat  kerugian  pada  pihak  lain  atau menimbulkan  kondisi  persaingan  usaha  tidak  sehat,  mengecoh,  atau menyesatkan konsumen.
Sebaliknya  pemohon  yang  beritikad  tidak  baik  pada  Pasal  21  ayat  (3) Undang-Undang Merek 2016 dirumuskan sebagai berikut:
1. Pemohon  yang  patut  diduga  dalam  mendaftarkan  mereknya  memiliki  niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain;
2. Demi  kepentingan  usahanya  menimbulkan  kondisi  persaingan  usaha  tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;
Persamaan  pada  pokoknya  adalah  kemiripan  unsur-unsur  yang  menonjol antara merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek lain, kemiripan ini dapat  menimbulkan  kesan  adanya  persamaan  baik  mengenai  bentuk,  cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Dapat dipahami bahwa unsur-unsur  yang  menonjol  terhadap  suatu  merek  menjadi  faktor  utama  dalam menentukan  suatu  persamaan  antara  suatu  merek  dengan  merek  lainnya.  Setelah unsur-unsur utama yang menonjol dapat ditentukan, maka yang perlu diperhatikan kemudian  adalah  cara  menganalisa  persamaan  antara  merek  yang  bersangkutan dengan merek pembandingnya. Perbandingan merek KEEN milik Penggugat dan Tergugat dapat dilihat pada table dibawah ini sebagai berikut:
Tabel 3 :Perbandingan logo merek milik Penggugat dan Tergugat
Merek KEEN Milik Penggugat Merek KEEN Milik Tergugat
Sumber : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat persamaan unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut diatas, antara lain :
1. Persamaan  bentuk  dapat  dilihat  dari  table  diatas bahwa  merek  KEEN  milik Penggugat  menggunakan  kombinasi  4  huruf  kapital  dengan  gaya  huruf tersendiri  sebagai  elemen  utama  merek  yaitu  huruf  K-E-E-N  dan
menggunakan  garis  untuk  melingkari  kombinasi  4  huruf  kapital  K-E-E-N. Pada  merek  KEEN  milik  Tergugat  juga  menggunakan  kombinasi  4  huruf kapital  K-E-E-N  dan  menggunakan  garis  untuk  melingkari  kombinasi  4 huruf kapital K-E-E-N.
2. Persamaan  penulisan  atau  kombinasi  dapat  lihat  merek  KEEN  milik Penggugat  menggunakan  kombinasi  4  huruf  kapital  K-E-E-N,  pada  merek KEEN milik Tergugat juga sama menggunakan kombinasi 4 huruf kapital K- E-E-N.
3. Persamaan  pengucapan  atau  bunyi,  secara  pengucapan  merek  KEEN  atas nama  Tergugat  adalah  sama  dengan  pengucapan  merek  KEEN  milik Penggugat,  karena  merek  tersebut  sama-sama  menggunakan  kata  KEEN yang berasal dari bahasa inggris maka akan terbaca KIN.
Berkaitan  dengan  itikad  tidak  baik  dalam  pendaftaran  merek  terdapat perbedaan  pertimbangan  Majelis  Hakim  pada  sengketa  merek  KEEN  pada tingkat  pertama,  kasasi  dan  peninjauan  kembali  mengenai  itikad  tidak  baik. perbedaan pertimbangan hakim didalam putusan-putusan sengketa merek KEEN sebagai berikut :
Tabel 4 : Perbandingan Pertimbangan Hakim didalam Sengketa Merek KEEN Pertimbangan Hakim
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat putusan nomor 71/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung putusan nomor 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung putusan nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Gugatan pembatalan merek  yang  diajukan oleh KEEN Inc. sebagai Penggugat  kepada  Arif sebagai  Tergugat  dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai  Turut  Tergugat telah  melewati  jangka waktu  5 tahun sehingga dinyatakan  kadaluarsa berdasarkan  ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang  Undang  Merek 2001. Sehingga terhadap keberatan (eksepsi)  yang  diajukan oleh Tergugat dan Turut  Tergugat  harus dinyatakan diterima Pertimbangan Judex Facti terkait kadaluarsa tidak  berlaku  dalam  hal pendaftaran merek yang bertentangan dengan ketertiban umum adanya itikad tidak baik dari  pihak  Termohon Kasasi dahulu Tergugat. Pemohon Kasasi  dahulu  sebagai Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik  merek  KEEN yang  terkenal  sehingga itikad  tidak  baik  dalam pendaftaran merek KEEN  milik  Termohon Kasasi  dahulu  Tergugat yang memiliki persamaan pada Judex  Facti telah  salah menerapkan hukum tidak mempertimbangakan bahwa gugatan pembatalan  merek yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai\Pemohon Kasasi/Penggugat  telah kadaluarsa. Judex  Juris tidak
mempertimbangkan sama  sekali  mengenai formalitas    pengajuan gugatan pembatalan yang diajukan oleh Termohon  Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat  pada
pokoknya dengan merek KEEN milik Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang menimbulkan kebingungan di masyarakat dapat dibuktikan. tanggal  03  November 2015  telah  lewat  waktu 5  tahun  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  69  ayat (1) Undang-Undang Merek 2001.
Sumber : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 jo. 556K/Pdt.Sus-HKI/2016
Majelis  Hakim  pada  tingkat  pertama  dan  Peninjauan  Kembali  memberikan pertimbangan  bahwa  gugatan  pembatalan  merek  yang  diajukan  oleh  KEEN  Inc. tidak  sesuai  dengan  Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Merek  2001  sebab  telah melewati jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek KEEN milik Arif diajukan. Sementara Majelis Hakim pada tingkat kasasi memberikan pertimbangan bahwa  terkait  kadaluarsa  tidak  berlaku  dalam  hal  pendaftaran  merek  yang bertentangan  dengan  ketertiban  umum  adanya  itikad  tidak  baik  dari  pihak Termohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  sebab  KEEN  Inc.  dapat  membuktikan  dalil gugatannya sebagai pemilik merek KEEN yang terkenal sehingga itikad tidak baik dalam  pendaftaran  merek  KEEN  milik  Termohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  dapat dibuktikan.
Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan peninjauan kembali tidak  memperhatikan  Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Merek  2001  yang  sama bunyinya  dengan  Pasal  77  ayat  (2)  Undang-Undang  Merek  2016  menyatakan bahwa  gugatan  pembatalan  dapat  diajukan  tanpa  batas  waktu  apabila  merek  yang bersangkutan  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  termasuk  pula  dalam pengertian  yang  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  adalah  adanya  itikad  tidak baik.  Majelis  Hakim  pada  tingkat  pertama  dan  peninjauan  kembali  tidak memberikan  pertimbangan  hukum  mengenai  itikad  tidak  baik  maupun  merek terkenal  milik  KEEN  Inc.  sebab  Majelis  Hakim  pada  tingkat  pertama  dan peninjauan  kembali  berpendapat  bahwa  gugatan  pembatalan  merek  yang  diajukan oleh  KEEN  Inc.  telah  lewat  waktu  5  tahun  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  69  ayat (1)  Undang-Undang  Merek  2001.  Dengan  demikian  adanya  perbedaan  pendapat mengenai  itikad  tidak  baik  terhadap  pembatalan  merek  pada  perkara  nomor  167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018  sebab  Majelis  Hakim  pada  tingkat  kasasi  memberikan pertimbangan  mengenai  merek  KEEN  milik  Pemohon  Kasasi  sebelumnya Penggugat  sebagai  merek  terkenal  sekaligus  memberikan  pertimbangan  mengenai itikad  tidak  baik  dalam  pendaftaran  merek  KEEN  milik  Termohon  Kasasi sebelumnya  Tergugat  sedangkan  Majelis  Hakim  pada  tingkat  pertama  dan Penjinjauan  Kembali  tidak  memberikan  pertimbangan  mengenai  itikad  tidak  baik. Hal  ini  berbeda  dengan  kasus  serupa  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya  dimana pada  kasus  HAPPY  BABBY  dan  WAHL  dimana  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu memeriksa  mengenai  unsur-unsur  itikad  tidak  baik  dan  merek  terkenal  sebelum memberi pertimbangan mengenai kadaluarsa gugatan pembatalan merek.
Secara  teori  permohonan  pendaftaran  merek  dengan  itikad  tidak  baik seharusnya  ditolak.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada pemilik  merek  terkenal  juga  melindungi  konsumen  dari  produk  yang  tidak berkualitas  yang  pada  akhirnya  merugikan  konsumen  itu  sendiri.  Namun,  pada prakteknya  prinsip  pendaftaran  dengan  itikad  tidak  baik  masih  menimbulkan perbedaan  dalam  implementasinya  sebab  instrumen  hukum  baik  internasional maupun  nasional  yang  mengatur  tentang  merek  tidak  memberikan  definisi  yang jelas  tentang  itikad  baik  dalam  pendaftaran  merek  dan  merek  terkenal.  Instrument hukum  baik  internasional  maupun  nasional  yang  mengatur  tentang  merek  hanya memberikan  kriteria-kriteria  suatu  merek  dapat  disebut  terkenal  atau  tidak.  Hal tersebut  menyebabkan  terdapat  penafsiran  yang  berbeda-beda  dan  bisa menimbulkan ketidakpastian bagi  pemilik merek terkenal  di  negara dimana merek terkenal tersebut dimintakan perlindungan.
3.2 Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Merek  Terkenal Dalam  Sengketa  Pembatalan Merek  Pada Perkara Nomor : 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
Peraturan mengenai  merek di  Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Merek  2016  yang  merupakan  perubahan  dari  Undang-Undang  sebelumnya  yaitu Undang-Undang  Merek  2001.  Meskipun  demikian  kedua  aturan  perundang- undangan  tersebut  tidak  memuat  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  khusus  aturan terhadap  merek  terkenal  yang  dilindungi  harus  terdaftar  atau  tidak  pada  Indonesia mengingat Indonesia yang menganut sistem first to file yaitu dimana pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaran hak merek maka akan mendapatkan hak eksklusif  atas  mereknya  dan  mendapat  perlindungan  hukum.  Hak  ekslusif  dapat didefinisikan  sebagai  hak  yang  memberikan  jaminan  perlindungan  kepada  pemilik merek  dan  merupakan  pemilik  satu-satunya  yang  berhak  memakai  dan mempergunakan serta melarang pihak lain untuk memiliki dan mempergunakannya. Dengan demikian hak ekslusif memuat tiga hal yaitu:
1. pemilik hak eksklusif dapat menggunakan merek;
2. kedua  memberikan  ijin  kepada  pihak  lain  untuk  dapat  menggunakan  merek tersebut;
3. ketiga melarang pihak lain menggunakan merek tersebut.
Hal  ini  merupakan  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan ketertiban dan ketentraman..
Terkait  dengan  merek  terkenal  Undang-Undang  Merek  2016  maupun  Undang- Undang  Merek  2001  menyebutkan  bahwa  permohonan  merek  ditolak  jika  memiliki persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek  terkenal  milik  pihak lain dimana hal ini telah sejalan dengan Konvensi Paris yang mengamanatkan untuk memberikan  perlindungan  terhadap  merek  terkenal.  Sebagaimana  yang  termuat dalam pasal 6 bis Konvensi Paris terdapat beberapa prinsip sederhana, yaitu:
1. Negara  peserta  diminta  menolak  (baik  berdasarkan  perundang-undangan merek yang dimiliki atau permintaan pihak yang berkepentingan) permintaan pendaftaran  atau  pembatalan  pendaftaran  pendaftaran  dan  melarang penggunaan merek yang sama dengan atau merupakan tiruan, dan atau dapat menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang:
a. menurut  pertimbangan  pihak  yang  berwenang  di  negara  penerima pendaftaran  merupakan  merek  terkenal  atau  telah  dikenal  luas  sebagai merek  milik  seseorang  yang  berhak  memperoleh  perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi
b. digunakan pada produk yang sama atau sejenis.
2. jangka  waktu  permintaan  pembatalan  setidaknya  5  tahun  terhitung  sejak tanggal  pendaftaran  (merek  yang  menyerupai  merek  terkenal  tersebut)  jika pendaftaran  dilakukan  dengan  itikad  buruk  tidak  ada  batas  waktu  untuk pengajuan pembatalan.
Konvensi Paris dan TRIPs Agreement tidak mengatur pengertian secara harfiah terhadap  merek  terkenal,  namun  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  TRIPs  Agreement  diatur unsur  penting  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  menentukan  merek  terkenal  para negara  anggota  harus  mempertimbangkan  pengetahuan  mengenai  merek  di  sektor publik  yang  relevan  termasuk  pengetahuan  negara  anggota  mengenai  hasil  promosi atas  suatu  merek.  Dengan  demikian  bahwa  Pasal  16  ayat  (2)  TRIPs  Agreement menentukan  suatu  kriteria  merek  terkenal  yaitu  dengan  memperhatikan  faktor pengetahuan  tentang  merek  di  kalangan  tertentu  dalam  masyarakat  termasuk pengetahuan negara anggota tentang hasil promosi yang diperoleh oleh suatu merek. Sama  halnya  dengan  Konvensi  Paris  dan  TRIPs  Agreement  di  dalam  peraturan perundang-undangan Indonesia juga belum memberikan definisi yang jelas mengenai merek terkenal, namun di dalam Pasal 18 Perkemenkumham Nomor 67 Tahun 2016 diatur  mengenai  kriteria  merek  terkenal.  Berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  sudah dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  dihubungkan  dengan  putusan  nomor  167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018  maka  hal-hal  yang  dapat  dilihat  sebagai  unsur-unsur  merek terkenal pada merek KEEN milik Penggugat sebagai berikut :
1. KEEN Inc. memiliki pendaftaran atas merek KEEN di 60 negara;
2. KEEN  Inc.  memiliki  5000  gerai  yang  tersebar  diseluruh  dunia.  Dalam mempromosikan  merek  KEEN  memiliki  alamat  website  resmi  yang  dapat diakses  di  alamat  website  http://www.keenfootware.com  selain  itu  KEEN  Inc. juga  memasarkan  produk-produknya  ke  berbagai  negara  melalui  distributor- distributor  resmi  yang  ditunjuk  olehnya  memiliki  alamat  website  distributor resmi sebagai berikut: 16
3. KEEN  Inc.  memiliki  nilai  total  penjualan  sejumlah  $316,707,296  (tiga  ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam dolar Amerika Serikat) sejak didirikan pada tahun 2002 sampai dengan 2014. Termohon  Penjinjauan  Kembali  sebelumnya  Pemohon  Kasasi/Penggugat dalam  gugatan  yang  diajukan  olehnya  menerangkan  unsur-unsur  mengenai  merek KEEN miliknya yang terkenal dengan menunjukan bukti-bukti tetapi Majelis Hakim pada  tingkat  pertama  dan  Peninjauan  Kembali  tidak  memberikan  pertimbangan mengenai  merek  terkenal  maupun  itikad  tidak  baik,  Majelis  Hakim  pada  tingkat pertama  dan  peninjauan  kembali  memberikan  pertimbangan  bahwa  gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh KEEN Inc. tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (1)  Undang-Undang  Merek  2001  sebab  telah  melewati  jangka  waktu  5  tahun  sejak tanggal  pendaftaran  merek  KEEN  milik  Pemohon  Peninjauan  Kembali  sebelumnya Termohon  Kasasi/Tergugat  diajukan.  Sementara  Majelis  Hakim  pada  tingkat  kasasi
16 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K/Pdt.Sus-HKI/2016
memberikan  pertimbangan  bahwa  terkait  kadaluarsa  tidak  berlaku  dalam  hal pendaftaran  merek  yang  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  adanya  itikad  tidak baik  dari  pihak  Termohon  Kasasi  dahulu  Tergugat  sebab  KEEN  Inc.  dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik merek KEEN yang terkenal sehingga itikad  tidak  baik  dalam  pendaftaran  merek  KEEN  milik  Termohon  Kasasi  dahulu Tergugat dapat dibuktikan.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  167  PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dihubungkan  dengan  teori  kepastian  hukum  yang  diperkenalkan  oleh  Gustav Radbruch melalui bukunya yang berjudul ” einfuhrung in  die rechtswissenschaften ”. Kepastian  hukum  dapat  diartikan  sebagai  kejelasan  dan  ketegasan  norma  sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. 17
Apabila suatu  merek telah dikategorikan sebagai  merek terkenal,  maka akan sangat  diperlukan  suatu  perlindungan  hukum  agar  merek  tersebut  tidak  dibajak ataupun  ditiru  oleh  orang  lain.  Merek  sering  disalahgunakan  untuk  menumpang ketenaran  suatu  produk  dengan  merek  tertentu.  Banyak  pelaku  usaha  yang mendaftarkan  merek  sengaja  memiripkan  dengan  merek  dagang  terkenal  sebagai upaya  untuk  mengelabui  konsumen.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik. Ada 2 macam perlindungan hukum yang dapat  dilakukan  yaitu  dengan  cara  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa    sedangkan  sebaliknya perlindungan  hukum  respresif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Dalam  hal ini  sebagai  perlindungan  hukum  preventif  dapat  dilakukan  oleh  DJKI  dengan menolak  permohonan  pendaftaran  merek  yang  bertentangan  dengan  Pasal  20  dan Pasal 21 Undang-Undang Merek 2016 sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa merek. Namun, dalam sengketa  merek  pada  putusan  nomor  167  PK.Pst.Sus-HKI/2018  pihak  DJKI menerima permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Arif untuk merek KEEN dan Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh KEEN Inc.  sebagai  pemohon  peninjauan  kembali.  Majelis  Hakim  tidak  memberikan pertimbangan  hukum  mengenai  itikad  tidak  baik  maupun  merek  terkenal  dengan alasan  bahwa  gugatan  yang  diajukan  telah  daluarsa  sehingga  dalam  putusan  nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 KEEN Inc. tidak mendapatkan perlindungan hukum.
4. PENUTUP
a. Kesimpulan
1. Majelis  Hakim  tidak  menerapkan  asas  itikad  tidak  baik  dalam  perkara pembatalan  merek  putusan  nomor  167PK/Pdt.Sus-HKI/2018  sebab  Majelis Hakim  menolak  perkara  tanpa  memberikan  pertimbangan  mengenai  unsur itikad tidak baik.
2. Putusan  perkara  nomor  167  PK/Pdt.Sus-HKI/2018  setelah  dibandingkan dengan putusan lain dengan kasus  yang serupa terlihat  bahwa pada putusan perkara  nomor  167  PK/Pdt.Sus-HKI/2018  tidak  memberikan  kepastian hukum hak atas merek terkenal.
17 Sajipto Rahardjo, Op.Cit , hlm. 19
b. Saran
1. Badan  Litbang  Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah  Agung  yang  berwenang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan pada Mahkamah Agung hendaknya  mengadakan  diklat  atau  seminar  bagi  Hakim  agar  memiliki persepsi yang sama mengenai itikad tidak baik dalam pembatalan merek.
2. Hendaknya  di  dalam  Undang-Undang  Merek  mengatur  pengertian  yang jelas  mengenai  itikad  baik  agar  dalam  aplikasinya  tidak  menimbulkan penafsiran  yang  berbeda  diantara  para  hakim  sehingga  setiap  putusan Mahkamah  Agung  memiliki  konsistensi  kepastian  hukum  yang  dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agung  Indriyanto  dan  Irnie  Mela  Yusnita.  2017. Aspek  Hukum  Pendaftaran Merek . Cet. I,Jakarta : Rajawali Pers.
Anne  Gunawati.  2015. Perlindungan  Merek  Terkenal  Barang  dan  Jasa  Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat , PT. Alumni.
Chandra Gita Dewi. 2019. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek . . Yogyakarta :  CV Budi Utama
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  Modul  Kekayaan  Intelektual  Bidang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Jakarta  :  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019
Direktorat  Jenderal  Industri  Kecil  Menengah, Prosedur/Proses  Pendaftaran Merek, Jakarta : Departemen Perindustrian. 2007
Dwi  Rezki  Sri  Astarini.  2009. Penghapusan  Merek  Terdaftar .  Bandung:  PT. Alumni.
Henry Soelistyo. 2017. Bad faith dalam Hukum Merek. Jakarta: PT Maharsa Artha Mulia.
Ignatius  Hariyanto.  2014. Sesaat  Karya  Pikir  Intelektual .  Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia.
Novianti,  et.  Al.  2017. Perlindungan  Merek .  Jakarta.  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum . Kencana Pranada. Jakarta.
Rahmi  Jened, Hukum  Merek  Trademark  Law  dalam  Era  Global  &  Integrasi Ekonomi, Cetakan Pertama, Jakarta : Prenada Media Group, 2015
Sajipto Rahardjo,. 2012. Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
WIPO, Membuat  Sebuah  Merek  Pengantar  Merek  untuk  Usaha  Kecil  dan Menengah , Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008
Yulia. 2015. Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual . Lhokseumawe: Unimal Press
Yusran Isnaini. 2010. Buku Pintar HAKI . Ghalia Indonesia. Bogor.

## Jurnal
Aenal  Arifin  dan  Muhammad  Iqbal,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek Terdaftar ”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, April 2020
Aurora  Quintina  dkk,  “ Pemboncengan  Reputasi  (Passing  Off)  Terhadap  Pemilik Merek  Terdaftar  di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Segi  Perlindungan  Hukum ”,  Mercatoria, Vol.2, 2009
Charles  Yeremia,  Sentot  P.  Sigito,  dan  M.  Zairul  Alam, ”Tinjauan  Yuridis Pembatalan  Merek  Dagang  Terdaftar  Terkait  Prinsip  Itikad  Tidak  Baik  (Good  Faith) Dalam  Sistem  Pendaftaran  Merek  (Studi  Putusan  Nomor  356K/Pdt.Sus-HaKI/2013)” , Malang : Universitas Brawijaya, 2013
Cindy Tri Putri dan Endang Purwaningsih, “ Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya  dalam  Sengketa  Merek  J.Cassanova  (Studi  Putusan  Nomor  986 K/Pdt.Sus/HKI/2016 ”, Jurnal Hukum Adil, Vol. 10, No. 2
Dendy  Widya  Chandra,  Budi  Santoso  dan  Novira  Maharani  Sukma, “Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN” , Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 01
Iffan  Alif  Khoironi,  “Implementasi  Pendaftaran  Merek  Sebagai  Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll”, Unnes Law Journal, Vol. 2, 2013 Maria Alfons, “ Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum ”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3, September 2017
Meli  Herhati  Gultom,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Merek  Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, Jurnal Warta Edisi 56, April 2018
Muamar  Alay  Idrus, “Keabsahan,  Kepastian  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum Atas  Perwakilan  yang  Tidak  Tercatat  (Studi  Kasus  Perwakafan  Tanah  di  Kecamatan Sukamulia)” , Jurnal IUS, Vol. V, No. 1, April 2017
Mukti  Fajar,  Yati  Nurhayati  dan  Ifrani,  “ Iktikad  Tidak  Baik  dalam  Pendaftaran dan  Model  Penegakan  Hukum  Merek  di  Indonesia ”, JH  Ius Quia  Iustum,  Volume 25, No. 2, Mei 2018
Nugraha  Abdul  Kadir, “Perlindungan  Hukum  Merek  Asing  Terkenal  Terhadap Pelanggaran  Merek  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001  Tentang Merek” , Lex Jurnalica, Vol. 16, No. 1, April 2019
Sufiarina, “Hak  Prioritas  dan  Hak  Eksklusif  Dalam  Perlindungan  HKI” ,  Jurnal Hukum Adil, Vol. 3, No. 2, hlm. 268
Sryani  Br.  Ginting,  “Interprestasi  Gramatikal  Sistematis  Historis  Kasus  Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok”, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. II, No. 2, Juni 2017
Tata  Wijayanta,  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  Dalam Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga,  Fakultas  Hukum  Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014
Vania Isura Sitepu, Pelaksanaan Prinsip First to File dalam Penyelesaian sengketa Merek  Dagang  Asing  di  Pengadilan  (Studi  Kasus  Tentang  Gugatan  Pencabutan  hak Merek “TOAST BOX” oleh BreadTalk Pte.Ltd No. 02/Merek/2011/PN.Niaga.Medan)
Wilson  Wijaya, “Analisis  Kekuatan  Unsur  Itikad  Baik  Pada  Pelaksanaan Pendaftaran  Merek  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 364K/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016” , Jurnal Hukum Adigama
Yayuk Sugiarti, “ Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ”, Vol. 3, April 2016