## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Dibawah Umur
Joshua Evandeo Irawan 1 , Sari Mandiana 2 , Agustin Widjiastuti 3
1 Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.288, Surabaya, 60234 E-mail :  joshua.irawan@uph.edu
2 Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.288, Surabaya, 60234 E-mail :  sari.mandiana@uph.edu
3 Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.288, Surabaya, 60234 E-mail :  agustin.widjiastuti@uph.edu
Abstract — Traffic  accident  often  happens  and  involved  underage  child  as  driver  of  the  vehicle  and  might  lead  to  fatal consequences, such as the death casualities. In Indonesia, it is stipulated in Act No. 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The result shows that M’s illegal underage driving caused the death of K. Thus, M and his family are obliged to give compensation to the K’s family as stipulated in of Act No. 22 Year 2009 throughout Juvenile Justice System as the case procedur using Diversion case is stipulated in Act No. 11 Year 2012 regarding Juvenile Justice System.
Keywords — : Underage Perpetrators; Death Traffic Accidents; Indemnity.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH
Pada  era  globalisasi  ini,  lalulintas  dan  angkutan  jalan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  utama  masyarakat  dunia,  tidak terkecuali  bagi  masyarakat  Indonesia.  Lalulintas  dan  angkutan  jalan  ini  penting  untuk  dikembangkan  sehingga  mampu menjangkau  seluruh  pelosok  wilayah  darat  Indonesia  guna  meningkatkan  kecepatan  mobilitas  transportasi  baik  dari  segi masyarakat maupun peredaran barang yang akhirnya akan menyebabkan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas dari berbagai aspek penting demi kemajuan bangsa ini.
Ketentuan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur Undang  - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (selanjutnya  disingkat  UU  LLAJ).  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2017,  ada  total 138.556.669  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  di  Korps  Lalu  Lintas  Kepolisian  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disingkat Korlantas Polri) 1 dengan Mobil Penumpang sebanyak 15.493.068, Sepeda Motor dengan jumlah 113.030.793 sepeda motor. Banyaknya  penggunaan  kendaraan  bermotor  di  Indonesia  tentu  kerap  menimbulkan  berbagai  permasalahan  di  jalan  raya seperti kepadatan lalu lintas dan tidak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat  seiring  pertambahan  panjang  jalan  dan  banyaknya  pergerakan  dari  kendaraan 2 .  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  5  UU LLAJ, Kecelakaan Lalu Lintas adalah ―suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda‖. Dampak negatif dari kecelakaan lalu lintas seperti kerugian materi, kesakitan, dan kematian dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat 3 . Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas  juga  dialami  oleh  K  (selanjutnya  disebut  Korban).  Pada  tanggal  6  September  2019,  Korban sedang  mengendarai  sepeda  motor  dari  arah  selatan  Jl.  Jend.  Achmad  Yani  Surabaya.  Melihat  beberapa  ojek  online  yang memotong jalan, Korban mengelak dan mengarahkan setir kendaraannya karah kanan. Tanpa diduga pengemudi sepeda motor berinisial M (berusia 17 tahun selanjutnya disebut Pelaku) menabrak korban. Korban terlempar dan tidak sadarkan diri. Korban mengalami luka berat dibagian kepala dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk pertolongan pertama. Setelah  3  hari  dalam  status  koma,  Korban  meninggal  dunia  karena  tidak  tertolong  dalam  perawatan  di  Rumah  Sakit Bhayangkara  Surabaya.  Sesuai  dengan  PMK  16/2017,  pemerintah  melalui  Jasa  Raharja  memberikan  santunan  ke  keluarga korban sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Sangat  disayangkan,  hingga  saat  ini  meskipun  telah  melalui  beberapa  musyawarah  antara  keluarga  pelaku  dan  keluarga korban, keluarga pelaku yang berasal dari kalangan menengah keatas di Surabaya tidak memiliki itikad baik untuk memberikan bantuan (uang) sebagai santunan pada keluarga korban. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ jo Pasal 229 ayat (1) huruf c UU LLAJ, ada kewajiban dari pelaku untuk memberikan ganti rugi (santunan) kepada keluarga korban.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :
1 https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019
2 C.S.T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya , Peneribit Rineka Cipta, Jakarta, h. 35
3 Anisa Hidayati, Lucia Yovita Herdati. Mei 2016. Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara . Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 4 No. 2. 3 Desember 2019

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
1. Apakah  M  yang  menyebabkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  maut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  ketentuan  UU  LLAJ dan/atau UU SPPA?
2. Apakah akibat hukum dengan tidak dipenuhinya kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ jo Pasal 229 ayat (1) huruf c UU LLAJ bagi orang tua/wali pelaku?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  Yuridis  Normatif  yang  artinya  adalah  ‖Suatu  proses  untuk  menemukan  suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi‖. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  yaitu  pendekatan  yang dilakukan  dengan  mengidentifikasikan  serta  membahas  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan materi  yang  dibahas  dalam  pembahasan  ini,  pendekatan  konsep  (conceptual  approach)  pendekatan  terhadap  permasalahan dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung , dan pendekatan kasus (case approach) dengan cara mengungkapkan kasus kecelakaan maut yang menyebabkan K meninggal dunia.

## III. PEMBAHASAN

## A. Sanksi Pidana dan Ganti Rugi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Maut Dengan Pelaku Dibawah Umur
Tindak pidana kecelakaan lalu lintas dibagi jadi 3 golongan menurut Pasal 229 UU LLAJ yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang,  dan  berat.  Kecelakaan  lalu  lintas  yang  menjadi  topik  menulisan  tesis  ini  adalah berat karena  berakibat  korban meninggal  dunia.  Sanksi  pidana  atas  kecelakaan  lalu  lintas  berat  diatur  dalam  pasal  310  ayat  (4)  UU  LLAJ  yaitu  ―Dalam  hal kecelakaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)‖.
Mengingat  pengemudi/pelaku  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  ini  masih  berumur  17  tahun,  maka  membicarakan  anak yang berkonflik dengan hukum, pengemudi (M) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena berumur antara 12-18 tahun sebagaimana  diatur dalam Pasal 1 angka  3 UU  SPPA yaitu , ―anak  yang berkonflik dengan hukum  yang selanjutnya  disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.‖ , sehingga baginya berlakulah ketentuan hukum yang ada dalam UU SPPA.
Perlu diperhatikan asas-asas yang termuat pada ketentuan Pasal 2 UU SPPA terutama asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi  anak  serta  demi  masa  depan  anak  ( Individualized  Justice ),  maka  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  harus  dilakukan  dengan didasarkan  pada  keadilan  restoratif  dan  melalui  upaya  ―Diversi‖.  Berdasarkan  Pasal  1  Angka  7  UU  SPPA,  Diversi  adalah ―pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana‖.  Sebagaimana dikemukakan diatas, upaya diversi dimulai sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Menurut  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  UU  SPPA  mengenai  diversi,  upaya  diversi  hanya  berlaku  untuk  tindak  pidana  dengan ancaman  pidana  penjara  maksimal  7  tahun,  sedangkan  pelanggaran  pasal  310  ayat  (4)  UU  LLAJ  menentukan  pidana  penjara paling lama 6 tahun. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas maut (M) dapat ditangani dengan upaya diversi. Namun,  Pasal  9  ayat  (2)  menentukan  bahwa  ―Kesepakatan  diversi  harus  mendapat  persetujuan  dari  korban/keluarga  korban, kecuali untuk tindak pidana tanpa korban‖. Sedangkan dalam kasus ini kecelakaan lalu lintas maut menimbulkan korban. Jadi haruslah ada persetujuan keluarga korban dalam melakukan upaya diversi.
Demikian halnya dengan nilai kerugian korban, yang merupakan ganti rugi terhadap korban harus memperoleh kesepakatan dengan keluarga korban mengenai nilai/besarannya. Ganti rugi jelas tertera dalam ketentuan-ketentuan pasal berikut ini: a. Pasal 11 huruf a UU SPPA : ―perdamaian DENGAN atau tanpa ganti kerugian‖
b. Pasal 10 ayat (2) huruf a UU SPPA : ―pengembalian kerugian dalam hal ADA korban‖
c. Pasal 9 ayat (2) : ―nilai kerugian korban‖
Apabila  tidak  ada  kata  sepakat  mengenai  nilai  ganti  rugi  antara  pelaku  dan  keluarga  korban,  maka  terhadap  pelaku kecelakaan  lalu  lintas  maut  dapat  dilanjutkan  pada  proses  Sistem  Peradilan  Pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13  UU SPPA.
Berbicara  tentang  sanksi  pidana,  memang  menurut  pasal  310  ayat  (4)  UU  LLAJ  yang  berbunyi  ―Dalam  hal  kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak  Rp12.000.000,00‖, pidana yang diterapkan adalah 6 tahun penjara. Namun karena pengemudi/pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  maut  tersebut  adalah  Anak,  maka  menurut  ketentuan  Pasal  69  ayat  (1)  UU  SPPA mengatakan bahwa ―Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini‖. Mengingat usia pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas maut (M) adalah diatas 14 tahun, maka pada pelaku tindak pidana kecelakaan  lalu  lintas  maut  (M),  dapat  dikenakan  ketentuan  pidana  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  71  UU  SPPA  yaitu pembinaan dalam lembaga dan penjara
Apabila dijatuhkan pidana penjara menurut Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yaitu ―pidana penjara paling lama 6 tahun‖, maka bagi pelaku anak dalam hal ini M, menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan ―Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa‖. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa M dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun  yang pembinaanya dilaksanakan oleh Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (selanjutnya disingkat LPKA), sampai berusia 18 tahun. Dalam penerapan sanksi pidana penjara

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dengan  memperhatikan  asas  ― Individualized  Justice ‖,  maka  tepatlah  ketentuan  pasal  81  ayat  (5)  UU  SPPA  berupa  ―pidana penjara  pada  anak  adalah  upaya  terakhir  ( ultimum  remidium ).  Dalam  hal  menerapkan  sanksi  pidana  pada  M  karena  M  sudah berusia  17  tahun  dengan  sanksi  pidana  maksimal  3  tahun  penjara,  maka  pelaksanaan  pidana  penjara  pada  M  harus memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU SPPA sebagai berikut : ―Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda‖.
Menilik  ketentuan  sanksi  pidana  dalam  Pasal  310  ayat  (4)  UU  LLAJ  adalah  pidana  kumulatif  dikarenakan  ada  kalimat ―dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp12.000.000,00‖,  maka  berdasarkan ketentuan  Pasal  71  ayat  (3)  UU  SPPA  pidana  denda  diganti  dengan  pidana  pelatihan  kerja.  Pidana  pelatihan  kerja  sendiri berdasarkan 78 ayat (2) UU SPPA dapat dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini selain  dapat  dipidana  penjara  selama  maksimal  3  tahun,  M  juga  dapat  dijatuhi  pidana  pelatihan  kerja  paling  singkat  3  (tiga) bulan dan paling lama (1) tahun sesuai putusan dari pengadilan pidana anak.

## B. Akibat Hukum Dengan Tidak Dipenuhinya Kewajiban Ganti Rugi Bagi Keluarga Pelaku
Sebagaimana diketahui sampai saat ini tidak ditemukan kesepakatan dalam pemberian ganti rugi sebagai sarana pendekatan diversi, sejak korban dirawat di rumah sakit sampai meninggal dunia, pihak keluarga pelaku tidak memberikan ganti rugi sesuai Pasal  235  (1)  UU  LLAJ  jo  Pasal  229  ayat  (1)  huruf  c  UU  LLAJ.  Kompensasi  dari  pemerintah  melalui  Jasa  Raharja  telah dipenuhi  saat  korban  meninggal  dunia.  Keluarga  korban  sesuai  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  a  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 16/PMK.010/2017,  telah  menerima  santunan  sebesar  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah).  Hal  ini  tidak  dapat  disamakan sebagai  ganti  rugi  material  maupun  imateril  yang  diterima  orang  tua  korban  karena  bukan  berasal  dari  keluarga  pelaku  (M). Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  keluarga  pelaku  tidak  memenuhi  kewajibannya  akbiat  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang dilakukan oleh pelaku M.
Ketentuan  Hukum  Perdata  mengenai  Perbuatan  Melawan  Hukum  ( onrechtmatigedaad )  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH Perdata sebagai berikut : ―Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian  tersebut.‖.  Menilik  dari  ketentuan  Pasal 1365 KUH Perdata, dapat dilihat ada 5 unsur 4 dalam Pasal 1365 KUH Perdata antara lain :
1. Adanya suatu perbuatan oleh orang/badan hukum:
Suatu  perbuatan  melawan  hukum  diawali  oleh  suatu  perbuatan  dari  si  pelakunya.  Perbuatan  pelaku  tersebut  bisa  dalam bentuk aktif berbuat sesuatu, maupun tidak aktif berbuat sesuatu (pasif), misalnya pelaku seharusnya berkewajiban hukum untuk  membuatnya,  akan  tetapi  ia  tidak  membuatnya 5 .  Dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  maut  ini,  perbuatan  melawan hukum dilakukan oleh orang (M) yang menabrak korban sampai korban mengalami pendarahan otak, dirawat di rumah sakit, koma, 3 hari kemudian korban meninggal dunia.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang/badan  hukum  tersebut  harus  melawan  hukum.  Sejak  tahun  1919,  unsur  melawan hukum ini memiliki arti sangat luas 6 yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :
a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ; Dalam kasus ini, M melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yaitu menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban.
b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Dalam kasus kecelakaan lalu lintas maut yang disebabkan oleh M, M tentu telah menyalahi kewajiban untuk menjaga keamanan  dan  keselamatan  lalu  lintas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  105  UU  LLAJ  bahwa  ―setiap  orang  yang menggunakan jalan wajib ; berperilaku tertib, dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas‖
3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi korban
Adanya  kerugian  ( schade )  bagi  korban,  juga  merupakan  syarat  agar  gugatan  berdasarkan  Pasal  1365  KUH  Perdata  dapat dipergunakan.  Berbeda  dengan  wanprestasi  yang  hanya  mengenal  kerugian  materil,  Perbuatan  Melawan  Hukum  juga mengenal kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang 7 yang diatur dalam Pasal 1365 sampai 1372 KUH Perdata. Dalam Kasus kecelakaan lalu lintas maut ini, kerugian materil korban antara lain kerusakan sepeda motor korban, dan biaya pengobatan korban di rumah sakit. Sementara untuk kerugian immaterilnya adalah dengan meninggalnya korban.

## 4. Perbuatan tersebut disebabkan kesalahan pelaku
Harus ada unsur kesalahan dari perbuatan pelaku. Unsur kesalahan tersebut bisa dalam bentuk kelalaian, atau kesengajaan 8 . Dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  maut  ini  kesalahan  M  adalah  lalai  dalam  mengemudi  sehingga  melanggar  kecepatan
4 Sari Mandiana. 2016. Bahan Ajar Melawan Hukum . Fakultas Hukum UPH Surabaya. h.1
5 Fuady, Munir. 2010. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer . Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 11 6 Ibid.
7 Ibid . h.13 8 Ibid . h.12

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
maksimal  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  116  ayat  (1)  UU  LLAJ  yang  dituangkan  dalam  rambu  lalu  lintas  batas kecepatan Jl. Jend. Achmad Yani Surabaya adalah 40 km/jam 9 . 5. Norma yang dilanggar bermaksud untuk melindungi kepentingan korban.
Dalam  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  maut  dengan  pelaku  M,  selain  melanggar  ketentuan  Pasal  105  UU  LLAJ  mengenai kewajiban  setiap  orang  untuk  berperilaku  tertib  di  jalan,  dan  mencegah  hal-hal  yang  dapat  merintangi,  membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, M juga melanggar ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ dengan tidak memberikan ganti rugi kepada korban.
Melalui  dipenuhinya  unsur-unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  hal  kecelakaan  lalu  lintas  maut,  berdasarkan  Pasal pelaku  diwajibkan  untuk  memberikan  ganti  kerugian  kepada  keluarga  korban  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  maut  yang dilakukannya. Pasal 1366 KUH Perdata juga menegaskan bahwa ―Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya‖. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas maut ini, pelaku (M) dengan lalai mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan diatas batas kecepatan maksimal lalu menabrak korban sehingga korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia.
Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa ―Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali‖. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata diatas terlihat bahwa Orang tua pelaku (M) kecelakaan lalu lintas maut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya.
Sebagaimana diutarakan diatas, karena upaya diversi sebagai salah satu pendekatan restoratif dinyatakan gagal, bagi pelaku M dapat diteruskan ke pengadilan melalui sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu. Namun,  untuk  pemberian  ganti  sebagaimana  diperintahkan  oleh  Pasal  235  ayat  (1)  UU  LLAJ  mengenai  ganti  kerugian  jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas, maka upaya yang dapat ditempuh selain pelaku atas tindak pidananya diteruskan ke Peradilan Pidana Anak karena telah melanggar ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf c yaitu tentang kecelakaan lalu lintas  berat  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia,  adalah  dengan  cara  keluarga  korban  melakukan  gugatan  ganti  rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri di daerah hukum tergugat (pasal 118 HIR), dalam hal ini ayah/ibu dari pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas maut (M).
Pihak keluarga korban yang adalah penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang mendasari gugatannya sebagaimana diatur dalam  Pasal  163  HIR  yaitu  ―Barangsiapa  mengatakan  mempunyai  suatu  hak  atau  mengemukakan  suatu  perbuatan  untuk meneguhkan  haknya  itu,  atau  untuk  membantah  hak  orang  lain,  haruslah  membuktikan  adanya  perbuatan  itu‖.  Dalam  kasus kecelakaan lalu lintas  maut ini, hak  yang dimintakan atau ingin diteguhkan oleh pihak keluarga  korban adalah ganti  kerugian baik secara materil maupun imateril. Ganti rugi materil mencakup kerusakan sepeda motor korban dan biaya pengobatan korban di rumah sakit sampai pemakaman korban. Ganti rugi imateril adalah mengenai kematian korban akibat kecelakaan lalu lintas maut tersebut.
Ganti Rugi yang harus dimintakan oleh keluarga korban harus berdasarkan Pasal 1365 Jo 1367 ayat (2) KUH Perdata yaitu akibat  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  dilakukan  M  yang  masih  dikategorikan  sebagai  Anak,  maka  orang  tua  M  harus menanggung  ganti  rugi  akibat  perbuatan  melawan  hukum  yang  telah  dilakukan  oleh  anaknya.  Keluarga  korban  juga  harus membuktikan bahwa perbuatan M telah memenuhi 5 unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dikemukakan di bab sebelumnya.  Dalam  hal  keluarga  pelaku  menyatakan  bahwa  anaknya  sama  sekali  tidak  bermaksud  menabrak  korban,  hal  ini tergolong sebagai kelalaian.  Meskipun pelaku kecelakaan lalu lintas maut (M) lalai, berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, M wajib memberikan ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. Kembali menilik ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata, maka akibat dari kelalaian anaknya, orang tua M wajib memberikan ganti rugi kepada keluarga korban.
Dalam hal ―membuktikan‖, dikenal 5 alat bukti dalam hukum acara perdata dikenal dalam Pasal 164 HIR. Melalui alat bukti surat,  pihak  keluarga  korban  bisa  melampirkan  surat  –  surat  hasil  penyelidikan  polisi  terhadap  kecelakaan  lalu  lintas  maut tersebut, atau surat hasil pemeriksaan di rumah sakit, nota-nota pembayaran pengobatan  dan perawatan pasca  kecelakaan lalu lintas maut tersebut. Pihak keluarga korban juga bisa mendatangkan saksi yang ada dan melihat kecelakaan tersebut terjadi, atau orang-orang yang menemani korban sampai dirawat di rumah sakit, yang mengetahui bahwa tidak ada itikad baik dari keluarga pelaku  untuk  memberikan ganti rugi. Jika berhasil  membuktikan semua dalilnya, dan hakim  memutus bahwa  keluarga pelaku harus  memberikan  ganti  rugi  kepada  keluarga  korban  sebagaimana  besarannya  diatur  dalam  putusan  majelis  hakim,  maka keluarga pelaku wajib memberikan ganti rugi kepada keluarga korban yang besarannya sesuai dengan putusan pengadilan.

## IV. KESIMPULAN
Didasarkan pada uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan :
1. Pelaku  yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  maut  (M)  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  karena  usaha  Diversi  gagal. Pidana yang diterapkan adalah pidana penjara maksimal 3 tahun di LPKA sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ jo Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, dan/atau pidana pelatihan kerja sesuai ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ jis Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA.
9 https://surabaya.go.id/id/berita/45867/kecepatan-maksimal-frontage-roa . diakses pada 13 Desember 2019

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
2. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa ―Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa  biaya  pengobatan  dan/atau  biaya  pemakaman‖.  Apabila  keluarga  M  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  235  ayat  (1) UU  LLAJ,  menurut  UU  LLAJ  tidak  ada  sanksi  pemaksa/akibat  hukum  bagi  keluarga  M.  Oleh  sebab  itu,  keluarga  korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri domisili ayah/ibu M akibat perbuatan melawan hukum (dalam hal  ini  adalah  kecelakaan  lalu  lintas  maut  yang  telah  dilakukan  oleh  M)  berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1365  jo  1367 KUH Perdata.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
C.S.T. Kansil Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya . Jakarta : Peneribit Rineka Cipta. 1995 Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer . Bandung : Citra Aditya Bakti. 2010 Sari Mandiana. 2016. Bahan Ajar Melawan Hukum . Fakultas Hukum UPH Surabaya.

## B. Jurnal
Anisa Hidayati, Lucia Yovita Herdati. Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara . Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 4 No. 2. Mei 2016

## C. Peraturan Peundang-Undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (HIR) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, Dan Udara

## D. Internet
―Perkembangan  Jumlah  Kendaraan  Bermotor  Menurut  Jenis,  1949-2017‖  <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>  diakses  pada  tanggal  30
Oktober 2019
―Kecepatan Maksimal A.Yani‖ https://surabaya.go.id/id/berita/45867/kecepatan-maksimal-frontage-roa . diakses pada 13 Desember 2019