## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA DI KANTOR DESA TELUK KECAPI KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
Oleh: Citra Iasha, S.Psi.,M.Si
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang Email : citraiasha09@gmail.com

## ABSTRAK
Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan  melibatkan  Badan  permusyawaratan  Desa  dan  unsure  masyarakat  secara  partisipatif guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya  Desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan Pembangunan  Desa.  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah  upaya  mengembangkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku,  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  sesuai  dengan  esensi masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  Desa.  Dalam  melaksanakan  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menteri Desa PDTT Mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendempingan Desa.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa di Kantor Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten  Ogan  Ilir  serta  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  sajakah  yang  menjadi penghambat  dari  Implementasi  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang Pendampingan Desa di Kantor Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode deskriptif kualitatif .Data atau informasi yang dikumpulkan  melalui  observasi  dan  wawancara  terhadap  informan.Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Reduksi  Data,  Penyajian  Data  serta  Penarikan Kesimpulan.
Berdasarkan  dari  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Peraturan  Menteri  Desa Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pendampingan  Desa  di  Kantor  Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan Pemulutan  Kabupaten  Ogan  Ilir  masih  belum  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari indikator-indikator  implementasi  yang  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  terealisasi  dengan baik.  Serta  masih  terdapatnya  faktor-faktor  pengahambat  dalam  pelaksanaan  implementasi Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pendampingan  Desa  di  Kantor  Desa Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan  Kabupaten  Ogan  Ilir.sehingga  perlu  adanya  perbaikan- perbaikan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Kata kunci : implementasi, pendampingan desa,

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi  dalam  menyelenggarakan pemerintahan dengan
memberikan kesempatan  dan  keleluasan  kepada  daerah untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945  antara  lain  menyatakan  bahwa pembagian  Daerah  Indonesia  atas  daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan undang - undang.
Daerah  Indonesia  akan  dibagi  dalam daerah  Propinsi  dan  daerah  Propinsi  akan dibagi  dalam  daerah  yang  lebih  kecil.  di Daerah-daerah  yang  bersifat  otonom  akan diadakan  Badan  Perwakilan  Daerah.  Oleh karena  itu,  di  daerah  pun  Pemerintahan akan bersendi atas Permusyawaratan.
Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945  hingga  sampai  pada  saat  ini, peraturan-peraturan perundang yang
mengatur  tentang  bentuk  dan  susunan Pemerintahan di daerah, termasuk Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1945 tentang  Pembentukan  Komite  Nasional Daerah.
b. Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
c. Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1950
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
d. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
e. Penetapan  Presiden  Nomor  6  Tahun 1959  tentang  Pemerintahan  Daerah (disempurnakan).
f. Penetapan  Presiden  Nomor  5  Tahun 1960  (disempurnakan)  tentang  DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.
g. Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1965 tantang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah.
h. Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1965 tentang Desapraja.
a. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di Daerah.
i. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang Pemerintahan Desa.
j. Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah.
k. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pusat dan Daerah.
Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Desa adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  atau yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  Unsur  Masyarakat  adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan  yang  sama  serta  keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
Musyawarah  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  Musyawarah antara  Badan  Permusyawaratan  Desa, Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan  Desa  untuk  menyepakati hal  yang  bersifat  strategis.  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  atau  yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan
Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh  Pemerintah  Desa  untuk  menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan  Desa  yang  didanai  oleh Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa, swadaya  masyarakat  Desa,  dan  atau Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Kota.
Peraturan  Desa  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.Pembangunan  Desa  adalah  upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.Perencanaan
Pembangunan  Desa  adalah  proses  tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber daya  Desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan Pembangunan  Desa.Kawasan  Perdesaan adalah  kawasan  yang  mempunyai  kegiatan utama  pertanian,  termasuk  pengelolaan sumber  daya  alam  dengan  susunan  fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,  pelayanan  jasa  Pemerintahan,
Pelayanan Sosial, dan Kegiatan Ekonomi.Pembangunan  partisipatif  adalah suatu  sistem  pengelolaan  pembangunan  di Desa dan kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan  oleh  Kepala  Desa  dengan mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan,  dan  kegotongroyongan  guna mewujudkan  perdamaian  dan  keadilan sosial.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pendampingan  Desa  adalah  kegiatan untuk  melakukan  tindakan  Pemberdayaan
Masyarakat melalui asistensi, Pengorganisasian, Pengarahan dan Fasilitasi Desa. Pemerintah Pusat selanjutnya  disebut  Pemerintah  adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan Pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan  dengan  Prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1999  dalam  Bab XI  Pasal  93-111  tentang  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dan  PP  Nomor  76 Tahun  2001  tentang  Pedoman  umum Pengaturan  mengenai  Desa  menekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan serta keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman  Daerah.  Dalam  Pasal  94 Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999, Bentuk  Pemerintahan  Desa  terdiri  atas Pemerintahan  Desa  dan  Badan  Perwakilan Desa dimana Pemerintahan Desa terdiri atas
Kepala Desa dan Perangkat Desa (  Sekdes, Bendaharawan  Desa,  Kepala  Seksi  dan
Kepala Dusun), sedangkan Badan Perwakilan  Desa  (BPD)  sesuai  Pasal  104 adalah  wakil  penduduk  Desa  yang  dipilih dari  dan  oleh  penduduk  desa  yang mempunyai fungsi mengayomi adat- istiadat,  membuat  peraturan  desa  (Perdes),
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,  Kepala  Desa  bertanggung jawab  kepada  rakyat  melalui  Badan Perwakilan Desa dan Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Kewenangan Desa mencakup kewenangan  yang  sudah  ada  berdasarkan hak  asal-usul  desa,  kewenangan  yang  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku  belum  dilaksanakan  oleh  Daerah dan Pemerintah serta tugas pembantuan dari Pemerintah,  Pemerintah  Propinsi  dan  atau Pemerintah  Kabupaten.  Dalam  membiayai penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  telah diatur  dalam  Pasal  107  tentang  sumber keuangan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah  Pusat  serta  sumber  Penerimaan dari  pihak  ketiga  dan  pinjaman  Desa.
Pendapatan  Asli  Desa  (PAD)  meliputi  : hasil  usaha  desa,  kekayaan  desa,  swadaya dan  partisipasi  serta  gotong-royong  dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
Dalam melaksanakan
penyelenggaraan  pembangunan  Desa  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa  Menteri Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan
Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan  dan  menetapkan  Peraturan Menteri  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang Pendampingan Desa. Tujuan Pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini adalah :
a. Meningkatkan  kapasitas,  efektivitas  dan akuntabilitas  Pemerintahan  Desa  dan
Pembangunan Desa.
b. Meningkatkan  prakarsa,  kesadaran  dan partisipasi  masyarakat  Desa  dalam Pembangunan Desa yang partisipatif.
c. Meningkatkan sinergi program
Pembangunan Desa antarsektor.
d. Mengoptimalkan  aset  lokal  Desa  secara emansipatoris.
Ruang  Lingkup  Pendampingan  Desa meliputi :
a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan  secara  berjenjang  untuk memberdayakan dan memperkuat Desa.
b. Pendampingan  masyarakat  Desa  sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi  geografis  wilayah,  nilai  APB Desa,  dan  cakupan  kegiatan  yang didampingi.
c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  dan Pemerintah  Desa  melakukan  upaya pemberdayaan  masyarakat  Desa  melalui pendampingan  masyarakat  Desa  yang berkelanjutan,  termasuk  dalam  hal penyediaan  sumber  daya  manusia  dan manajemen.
Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi :
a. Mendampingi  Desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pemantauan  terhadap pembangunan  Desa  dan  pemberdayaan masyarakat Desa.
b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan  pengelolaan  pelayanan sosial  dasar,  pengembangan  usaha ekonomi  Desa,  pendayagunaan  sumber daya  alam  dan  teknologi  tepat  guna, pembangunan  sarana  dan  prasarana Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa.
c. Melakukan  peningkatan  kapasitas  bagi Pemerintahan
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
d. Melakukan  pengorganisasian  di  dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.
e. Melakukan  peningkatan  kapasitas  bagi Kader  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa dan  mendorong  terciptanya  kader-kader pembangunan Desa yang baru.
f. Mendampingi
Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. g. Melakukan koordinasi Pendampingan di tingkat  kecamatan  dan  memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Berdasarkan  observasi  di  lapangan menunjukkan adanya indikasi Tugas Pendamping Desa Sesuai Peraturan Menteri Desa  Nomor  3  Tahun  2015  dalam Penyelengaraan  Pembangunan  Desa  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di  Kantor
Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir masih terdapat banyak kekurangan,  salah  satu  contohnya  adalah Sumber  daya  Tenaga  Pendamping  Desa yang  kinerjanya  masih  kurang  maksimal seperti dalam pembuatan APBDes, RPJMDes,  dan  RKPDes  seharusnya  tugas pendamping  Desa  namun  kenyataannya dilakukan  oleh  pegawai  kantor  Desa,  serta keahlian  Pendamping  Desa  tidak  sesuai dengan  kriteria  yang  dibutuhkan.  Dari fenomena  diatas  maka  penulis  tertarik untuk  mengambil  judul Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015  Tentang  Pendampingan  Desa  Di Kantor  Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Implementasi
Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan  atau  penerapan.  Artinya  yang dilaksanakan  dan  diterapkan  sesuai  tujuan yang  telah  terprogram  sebelumnya  dan kemudian  dijalankan  dengan  sepenuhnya. Maka permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak
belakang  atau  menyimpang  dari  program dan  implementasinya.  Menurut  Usman (2002:70)  Implementasi  adalah  :  Bermuara pada  aktivitas,  tindakan  atau  adanya mekanisme  suatu  sistem.  Implementasi bukan  sekedar  aktivitas,  tetapi  suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
Pengertian Implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikuatkan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas,  tetapi  juga  suatu  kegiatan  yang terencana  dan  dilakukan  secara  sungguh- sungguh  berdasarkan  acuan  norma  tertentu untuk  mencapai  tujuan  kegiatannya.  Oleh karena  itu,  implementasi  tidak  bisa  berdiri sendiri  tetapi  dipengaruhi  oleh  objek berikutnya.
Menurut Harsono (2002:67)
implementasi  adalah  :  Suatu  proses  untuk melaksanakan  kebijakan  menjadi  tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan  kebijakan  dalam  rangka penyempurnaan suatu program.
Berdasarkan pendapat diatas nampak  bahwa  implementasi  tidak  hanya terbatas  pada  tindakan  atau  perilaku  badan eksekutif  atau  birokrasi  yang  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  program  dan menimbulkan  kepatuhan  dari  target  group. Namun  lebih  dari  itu  juga  dengan  jaringan kekuatan  politik  sosial    dan  ekonomi  yang berpengaruh  pada  perilaku  semua  pihak yang  terlibat  dari  pada  akhirnya  terdapat banyak  dampak  yang  diharapkan  maupun yang tidak diharapkan.

## Model  –  Model  Implementasi  Kebijakan Menurut Para Ahli
Model-model  Implementasi  dapat digambarkan sebagai
berikut (Agustino:142) :
a. Model  Van  Metter  dan  Van  Horn  “A Model  of  The  Policy  Implementation Process”
Proses  implementasi  merupakan sebuah  abtraksi  atau  performansi  suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara  sengaja  dilakukan  untuk  meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi  yang  berlangsung  dalam  hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa  implementasi  kebijakan  berjalan secara  linier  dari  keputusan  politik  yang tersedia,  pelaksana,  dan  kinerja  kebijakan publik.
Ada  enam  variabel  menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, adalah :
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan ( Disposition ) para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan  Ekonomi,  Sosial  dan Politik.

## Faktor Penghambat Implementasi
Model-model  Implementasi  dapat digambarkan sebagai berikut (Agustino:142) : Model  Van  Metter  dan  Van  Horn  “A
Model  of  The  Policy  Implementation Process”
Proses  implementasi  merupakan sebuah  abtraksi  atau  performansi  suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara  sengaja  dilakukan  untuk  meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi  yang  berlangsung  dalam  hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa  implementasi  kebijakan  berjalan secara  linier  dari  keputusan  politik  yang tersedia,  pelaksana,  dan  kinerja  kebijakan publik.
Ada  enam  variabel  menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, adalah :
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan ( Disposition )
para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan  Ekonomi,  Sosial  dan
Politik. Faktor Keberhasilan Dalam

## Implementasi
Menurut  Van  Meter  dan  Van
Horn  dalam  (Agustino,  2012  :  142),  ada enam  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja Implementasi, yaitu :
1. Standart dan Sasaran Kebijakan Setiap kebijakan publik harus mempunyai  standart  dan  suatu  sasaran kebijakan  jelas  dan  terukur.  Dengan ketentuan  tersebut  tujuannya  dapat terwujudkan.  Dalam  standart  dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan  konflik  diantara  para  agen implementasi.
2. Sumber Daya Dalam  suatu  implementasi  kebijakan
perlu  dukungan  sumber  daya,  baik sumber daya manusia ( human resources ) maupun sumber daya materi ( matrial resources ) dan sumber daya  metoda  ( method  resources ).  Dari ketiga  sumber  daya  tersebut,  yang paling  penting  adalah  sumber  daya manusia,  karena  disamping  sebagai subjek  implemantasi  kebijakan  juga termasuk objek kebijakan publik.
3. Hubungan antar organisasi
Dalam  banyak  program  implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program  kebijakan  perlu  hubungan yang  baik  antar  instansi  yang  terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.  Untuk  itu,  diperlukan koordinasi
program tersebut.
Komunikasi dan koordinasi merupakan salah  satu  urat  nadi  dari  sebuah organisasi  agar  program-programnya tersebut  dapat  direalisasikan  dengan tujuan serta sasarannya.
4. Karakteristik agen pelaksana Dalam  suatu  implementasi  kebijakan agar  mencapai  keberhasilan  maksimal harus  diidentifikasi  dan  diketahui karakteristik  agen  pelaksana  yang mencakup  struktur  birokrasi,  norma- norma  dan  pola-pola  hubungan  yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi  implementasi  suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
5. Disposisi Implementator
Dalam  implementasi  kebijakan  sikap atau disposisi implemntator ini dibedakan  menjadi  tiga  hal,  yaitu  ;  (a) respons
implemntator terhadap
kebijakan, yang terkait dengan kemauan
implementator untuk melaksanakan  kebijakan  publi;  (b) kondisi,  yakni  pemahaman  terhadap kebijakan  yang  telah  ditetapkan;  dan
(c)  intens  disposisi  implemntator, yakni  prferensi  nilai  yang  dimiliki tersebut.
6. Kondisi lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi Variabel  ini  mencakup  sumber  daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan,  sejauh  mana  kelompok- kelompok  kepentingan  memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan;  bagaimana  sifat  opini publik  yang  ada  di  lingkungan  dan apakah elite politik mendukung implentasi kebijakan.

## Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  3
Tahun2015
Dalam  mendorong  terwujudnya Desa  yang  maju,  kuat,  mandiri,  demokratis dan  sejahtera,  maka  Kementerian  Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan  Desa.  Untuk  lebih  jelasnya Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal telah membuat Peraturan tentang Pendampingan  Desa  di  dalam  Peraturan
Menteri  Nomor  3  Tahun  2015  yang  isinya sebagai berikut :
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Menimbang : Bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, perlu  menetapkan  Peratuaran  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa;

## METODE PENELITIAN
Teknik analisa data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis kualitatif.  Penelitian  yang  menggunakan teknik  analisis  kualitatif  bertujuan  untuk menggali  atau  membangun  suatu  proposisi atau  menjelaskan  makna  dibalik  realita, dimana penelitian berpijak pada realita atau peristiwa yang terjadi dilapangan,
Selanjutnya,  teknik  analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  model  interaktif  ( interactive  model of  analisys ),  berikut  perincian  untuk tahapan analisis model interaktif, yaitu :
1. Reduksi  Data  yaitu  proses  berfikir sensitif  yang  memerlukan  kecerdasan dan  keluasan  serta  kedalaman  wawasan yang  tinggi.  Mereduksi  data  berarti merangkum,  memilih  hal-hal  yang pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang
penting,  dicari  tema  dan  pola  serta membuang data yang tidak diperlukan. 2. Penyajian  Data  adalah  menyajikan  data kedalam bentuk uraian, bagan,
hubungan antar  kategori dan  sejenisnya. Dalam  penyajian  data,  informasi  yang disajikan tersusun secara tertulis berdasarkan  permasalahan  fakta  yang saling berkaitan.
3. Penarikan kesimpulan, setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data langkah yang  terakhir  yang  dilakukan  peneliti adalah  dapat  mengambil  kesimpulan. Kesimpulan  tersebut  merupakan  pokok permasalahan  yang  diteliti  di  Kantor Desa Teluk Kecapi Kecamatan
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

## HASIL PENELITIAN
Bab  ini  akan  diuraikan  hasil penelitian  peneliti  beserta  pembahasan permasalahan penelitian, permasalahan yang  dihadapi  peneliti  adalah  mengenai Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri  Desa  Nomor  3  Tahun  2015
Tentang  Pendampingan  Desa  di  Kantor Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten  Ogan  Ilir  serta  faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
Pelaksanaan Pendampingan Desa di Kantor Desa Teluk Kecapi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  bahwa  pelaksanaan  Peraturan Menteri  Desa  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang  Pendampingan  Desa  di  Kantor Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten  Ogan  Ilir  belum  terlaksana dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari  indikator- indikator implementasi yang dalam pelaksanaannya  belum  terealisasi  dengan baik  dan  adanya  faktor-faktor  penghambat dalam  pelaksanaan  Pendampingan  Desa  di Kantor  Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan Pemulutan  Kabupaten  Ogan  Ilir  seperti Koordinasi antar  Tenaga Pendamping Desa dengan  Aparatur  Pemerintahan  Desa  Teluk
Kecapi  belum  terealisasi  dengan  baik, dukungan  Dana  Anggaran  Pemerintah
Kabupaten maupun Dana Anggaran Pemerintah  Pusat  untuk  biaya  operasional Tenaga  Pendamping  yang  masih  belum berkesinambungan, Kurangnya Komunikasi antar  Tenaga  Pendamping  Desa  dengan Aparatur Pemerintahan Desa Teluk Kecapi, serta  Sumber  daya  Tenaga  Pendamping Desa  yang  kinerjanya  masih  kurang maksimal  dalam  pendampingan  Desa  di Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
Peneliti melakukan penelitian
dengan  cara  mendatangi  langsung  Kantor Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten  Ogan  Ilir,  dengan  kegiatan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan,
dan pengumpulan  data  yang  berasal  dari  semua sumber  yang  ada  memperoleh  hasil penelitian  tentang  Implementasi  Peraturan Menteri  Desa  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang  Pendampingan  Desa  di  Kantor Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
Telah  dilakukan  penelitian  dalam menemukan atau menulusuri dari permasalahan  yang  terkait,  adapun  hasil penelitian  merupakan  data  yang  diolah berdasarkan  teknik  analisa  data.  Data diambil  melalui  wawancara  dengan  Kepala Desa  Teluk  Kecapi,  Sekretaris  Desa  Teluk Kecapi,  Ketua  BPD  Desa  Teluk  Kecapi, Staf Pegawai Desa Teluk Kecapi, serta para Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Teluk Kecapi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  bahwa  pelaksanaan  Peraturan Menteri  Desa  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang  Pendampingan  Desa  di  Kantor Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten  Ogan  Ilir  belum  terlaksana dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari  indikator- indikator implementasi yang dalam pelaksanaannya  belum  terealisasi  dengan
baik  dan  adanya  faktor-faktor  penghambat dalam  pelaksanaan  Pendampingan  Desa  di Kantor  Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan Pemulutan  Kabupaten  Ogan  Ilir  seperti Koordinasi antar  Tenaga Pendamping Desa dengan  Aparatur  Pemerintahan  Desa  Teluk Kecapi  belum  terealisasi  dengan  baik, dukungan  Dana  Anggaran  Pemerintah
Kabupaten maupun Dana Anggaran
Pemerintah  Pusat  untuk  biaya  operasional Tenaga  Pendamping  yang  masih  belum berkesinambungan, Kurangnya Komunikasi antar  Tenaga  Pendamping  Desa  dengan Aparatur Pemerintahan Desa Teluk Kecapi, serta  Sumber  daya  Tenaga  Pendamping Desa  yang  kinerjanya  masih  kurang maksimal  dalam  pendampingan  Desa  di Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
Implementasi  peraturan  Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 di Kantor Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten  Ogan  Ilir  dalam  Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  Desa  masih  belum  terlaksana dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari  indikator- indikator Implementasi yang dalam pelaksanaannya  belum  terealisasi  dengan baik  serta  masih  terdapat  adanya  faktor- faktor  penghambat  dalam  pelaksanaannya, seperti Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi  antar  Tenaga  Pendamping Desa  dengan  Aparatur  Pemerintahan  Desa, dukungan  anggaran  biaya  operasional  dari Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  yang tidak  berkesinambungan,  serta  kurang maksimalnya kinerja dari tenaga
Pendamping  Desa  dalam  mendampingi Desa. Implementasi  Peraturan  Menteri  Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pendampingan  Desa  di  Kantor  Desa Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan
Kabupaten Ogan Ilir
Setiap  kebijakan  harus  mempunyai standart  dan  suatu  sasaran  kebijakan  jelas dan  terukur.  Dengan  ketentuan  tersebut maka  tujuannya  akan  dapat  terwujudkan. Seperti  yang  dikutip  oleh  Van  Meter  dan Van  Horn  (Agustino,  2012  :  142),  Begitu juga dengan tugas tenaga Pendamping Desa semestinya  harus  adanya  standart  dan sasaran  kebijakan  yang  jelas  tepat  sasaran dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Dengan  adanya  standart  serta  sasaran kebijakan  yang  jelas  dan  terukur  serta peningkatan  kinerja  lebih  maksimal  lagi dalam  Pendampingan  Desa  di  Desa  Teluk Kecapi maka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  Desa  di  Desa  Teluk  Kecapi akan  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai dengan harapan.
Dalam suatu kebijakan perlu dukungan  sumber  daya,  baik  sumber  daya manusia  maupun  sumber  daya  materi. Sejalan  dengan  pendapat  Van  Meter  dan Van  Horn  (Agustino,  2012  :  142),  Sumber daya  manusia  adalah  kecukupan  baik kualitas  maupun  kuantitas  implementator yang  dapat  melingkupi  seluruh  kelompok sasaran.  Sumber  daya  materi  adalah kecukupan  model  investasi  atau  sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan  pemerintahan.  Sebab tanpa  kehadiran  implementator,  kebijakan akan  menjadi  kurang  enerjik  dan  berjalan lambat  seadanya.  Sedangkan,  sumber  daya materi menjamin keberlangsungan
program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan  materi  yang  memadai,  program tidak  dapat  efektif  dan  cepat  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran.  Sumber  daya tenaga  Pendamping  Desa  khususnya  Desa Teluk  Kecapi  sudah  berjalan  dengan  baik dan  terpenuhi  hanya  saja  kurang  maksimal nya  kinerja  dari  para  tenaga  Pendamping Desa  dalam  mendampingi  Desa  Teluk
Kecapi khususnya pada pelaksanaan kegiatan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  serta  dukungan  materi harus  lebih  di  optimalkan  lagi  supaya  para tenaga  Pendamping  Desa  lebih  giat  lagi dalam mendampingi Desa.
Sebagai realitas dari program kebijakan perlu adanya hubungan yang baik antar  instansi  yang  terkait  seperti  tenaga Pendamping Desa dengan Aparatur Pemerintahan Desa. Komunikasi dan Koordinasi  merupakan  salah  satu  urat  nadi dari  sebuah  organisasi  agar  program- programnya  tersebut  dapat  direalisasikan dengan  tujuan  serta  sasarannya.  Dalam melaksanakan  kegiatan  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  hubungan antar organisasi baik dari tenaga
Pendamping Desa dengan Aparatur Pemerintahan  Desa  sangat  diperlukan seperti pengawasan dan pendampingan dari tenaga Pendamping Desa terhadap pelaksananaan, perencanaan serta pertanggungjawabannya agar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Teluk  Kecapi  berjalan sesuai dengan harapan. Pada setiap Implementasi Kebijakan  agar  mencapai  keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup  struktur  birokrasi,  norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. seperti yang di katakan oleh Van Meter  dan  Van  Horn  (Agustino,  2012  : 142),  Begitu  juga  dengan  Pelaksanaan Kegiatan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  khususnya  di  Desa  Teluk Kecapi  para  Tenaga  Pendamping  Desa maupun Aparatur Pemerintahan Desa harus memiliki karakter yang menunjang dan jiwa kesadaran  yang membangun, karena  semua itu akan mempengaruhi keberhasilan dalam Pelaksanaan  Kegiatan  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di  Desa
Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Disposisi Implementator sangat berperan penting dalam suatu Implementasi
Kebijakan.  Begitu  juga  dengan  Disposisi para  tenaga  Pendamping  Desa  dengan Aparatur Pemerintahan Desa sangat berpengaruh  terhadap  keberhasilan  dari pelaksanaan  kegiatan  Pembangunan  dan
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di  Desa Teluk Kecapi sehingga pada saat pelaksanaannya  akan tepat  waktu dan tidak akan menghambat keberhasilan dari pelaksanaan Pembangunan
dan
Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Teluk
Kecapi  Kecamatan  Pemulutan  Kabupaten Ogan Ilir.
Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi variabel ini mencakup sumber daya  ekonomi  lingkungan  yang  dapat mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan, sejauh mana kelompok-
kelompok kepentingan memberikan dukungan  bagi  Implementasi  Kebijakan, Karakteristik  para  partisipan,  bagaimana sifat  opini  publik  yang  ada  di  lingkungan dan para elite politik mendukung Implementasi  Kebijakan.  Seperti  yang dikemukakan  oleh  Van  Meter  dan  Van Horn  (Agustino,  2012  :  142),    Dalam pelaksanaan  Kegiatan  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi di Desa  Teluk  Kecapi  sangat  positif  respon masyarakatnya  bahkan  dengan  adanya Pendampingan Desa dari tenaga
Pendamping  Desa  dalam  Pelaksanaan Kegiatan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  di  Desa  Teluk  Kecapi tingkat  Percepatan  Pembangunan  dan Keseajahteraan  Masyarakat  Desa  akan menjadi  lebih  baik  melalui  program- program Desa yang sudah ditetapkan dalam Rencana  Kerja  Pemerintahan  Desa  dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa.
Pendamping  Desa  juga  sangat dibutuhkan  perannya  dalam  mendampingi Desa  pada  saat  Perencanaan  Pembangunan dan  Keuangan  Desa  maupun  pada  saat Pelaksanaan  Kegiatan  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, begitupun dalam  pemantauan  serta  evaluasi  setiap tahunnya agar pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi  Peraturan  Menteri  Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan  Desa  di  Kantor  Desa Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Pelaksanaan  suatu  kebijakan  akan sangat sulit apabila pada
pengimplementasiannya tidak cukup dukungan  untuk  pelaksanaan  kebijakan tersebut  seperti  yang  dikemukakan  oleh Sunggono  (2010:149),  begitu  juga  dalam Pelaksanaan Pendampingan Desa di Kantor Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  masih  terdapat  beberapa  hal-hal yang menjadi penghambat,
yaitu
Koordinasi  serta  Komunikasi  dari  Tenaga
Pendamping Desa dengan Aparatur Pemerintahan  Desa  Teluk  Kecapi  masih belum  terealisasi  dengan  baik  pada  saat Perencanaan, Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat  Desa.  sebaiknya  Kepala  Desa Teluk  Kecapi  memberikan  inisiatif  atau pengarahan  kepada  Tenaga  Pendamping Desa  untuk  lebih  meningkatkan  lagi Koordinasi  dan  Komunikasi  yang  lebih baik  lagi  dengan  Aparatur  Pemerintahan
Desa Teluk Kecapi agar dalam Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat  di  Desa  Teluk  Kecapi  berjalan dengan baik sesuai harapan.
Penyebab dari timbulnya kegagalan Implementasi suatu kebijakan terjadi karena kekurangan-kekurangan  yang  menyangkut waktu,  biaya  atau  tenaga  manusia  seperti yang  di  kemukakan  oleh Sunggono (2010:149), Begitupun juga pada pelaksanaan  Pendampingan  Desa  di  Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten  Ogan  Ilir,  masih  kurangnya dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah maupun Pusat yang tidak berkesinambungan
sehingga dapat menghambat  kinerja  dari  para  Tenaga Pendampingan  Desa.  seharusnya  Kepala Desa beserta staf dan jajarannya mengusulkan  ketetapan  anggaran  biaya untuk  operasional  Tenaga  Pendamping Desa dan  Aparatur Pemerintahan Desa dari Dana Bantuan Anggaran Pemerintah Daerah  maupun  dari  Bantuan  Anggaran Pemerintah  Pusat  agar  kinerja  Pendamping Desa  dan  Aparatur  Pemerintahan  Desa dalam Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Teluk  Kecapi  berjalan dengan baik.
Gagalnya Implementasi suatu kebijakan  ditentukan  aspek  pembagian potensi  diantaranya  para  pelaku  yang terlibat  dalam  Implementasi  dalam  hal  ini berkaitan  dengan  diferensiasi  tugas  dan wewenang  organisasi  pelaksana  sejalan dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Sunggono  (2010:149),  Seperti  kinerja  dari para  Tenaga  Pendamping  Desa  yang  masih kurang maksimal dalam mendampingi Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan
Kabupaten  Ogan  Ilir  ini  akan  menghambat dari  keberhasilan  Pelaksanaan  Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Teluk Kecapi
Kecamatan  Pemulutan  Kabupaten  Ogan Ilir.  Sebaiknya  Kepala  Desa  memberikan intruksi  dan  penegasan  kepada  Tenaga Pendamping  Desa  agar  dalam  tugas  dan fungsinya  lebih  maksimal  lagi  khususnya dalam  mendampingi  Desa  Teluk  Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan ilir pada  Kegiatan  Pelaksanaan  Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di Desa  Teluk  Kecapi  Kecamatan  Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  yaitu sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa
Nomor  3  Tahun  2015  Tentang Pendampingan Desa di Kantor Desa
Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten  Ogan  Ilir  masih  belum terlaksana  dengan  baik,  hal  ini terlihat dari indikator-indikator Implementasi yang dalam pelaksanaanya masih belum terealisasi  dengan  baik.  Seperti Standart dan sasaran kebijakan yang masih  belum  tepat  dan  terukur, kurang  terpenuhinya  sumberdaya manusia  dan  sumber  daya  materi
yang tidak berkesinambungan,
hubungan  antar  organisasi  yang masih  belum  terealisasi  dengan baik,  karakteristik  agen  pelaksana yang  dalam  pelaksanaannya  masih kurang maksimal, serta tidak tepatnya  disposisi  implementator
dari para pelaksana kebijakan.
2. Faktor  yang  menjadi  penghambat Implementasi  Peraturan  Menteri
Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa di Kantor Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir adalah Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi antar Tenaga
Pendamping  Desa  dengan  Aparatur Pemerintahan  Desa  Teluk  Kecapi, dukungan Anggaran Biaya Operasional  dari  Pemerintah  Pusat Maupun Daerah yang tidak berkesinambungan,  serta  sumber daya tenaga Pendamping Desa  yang kinerjanya  masih  kurang  maksimal dalam  mendampingi  Desa  di  Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  2012. Dasar  –  Dasar  Kebijakan Publik . Bandung Alfabeta.
Harsono,  2002. Implementasi  Kebijakan dan Politk . Jakarta : Rineka Cipta. Widjaja, 2002. Otonomi Desa . Jakarta : PT.
Rajagrafindo Persada Meleong,  2006. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung : Remaja Rosadakarya. Usman, 2002. Konteks Implementasi
Berbasis  Kurikulum .  Bandung  :
CV.Sinar Baru.
Singarimbun,  2011. Metode  Penelitian . Jakarta : PT. Rineke Cipta. Sunggono, 2010. Hukum dan Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta  : Sinar Grafika Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung : Alfabeta