## TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT AKIBAT KELALAIAN PENGANGKUTAN BARANG (Studi Kasus PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Kota Surabaya)
Chamelia Octamevia Rizky 1
1 Universitas Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Email: chameliarizky90@gmail.com

## Abstract
Increasingly advanced technology in the field of transportation does not rule out the possibility that the carrier will not be negligent in the goods that will be handed over to consumers, such as lost goods, damaged goods  and so on. To deal with consumer losses,  Indonesia itself has  a law  that  regulates consumers, namely Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection or commonly abbreviated as UUPK.  In  this  regard,  it  is  important  to  know  to  what  extent  this  UUPK  has  been  implemented  in consumer  protection  in  the  field  of  goods  transportation  services,  especially  PT  Tiki  Lane  Nugraha Ekakurir (JNE). This research uses a juridical-empirical method, which is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions directly to each specific legal event that occurs in society. This research discusses the legal position of PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir (JNE) as an entrepreneur or provider of goods delivery services, the rights and obligations between PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir (JNE) and consumers, as well as the form of responsibility of the delivery company to consumers regarding goods. which did not survive or were damaged in transit.
Keywords: Carriage, Negligence, Consumer, Liability, Dispute Resolution.

## Abstrak
Teknologi yang semakin maju di bidang transportasi tidak menutup kemungkinan bahwa pengangkut tidak akan lalai dalam barang yang akan diserahkan kepada konsumen, seperti barang hilang, barang rusak  dan  sebagainya.  Untuk  menangani  kerugian  konsumen,  Indonesia  sendiri  memiliki  undang- undang yang mengatur konsumen, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat UUPK. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk diketahui sejauh mana UUPK ini telah diterapkan dalam  perlindungan konsumen di bidang jasa angkutan barang, khususnya PT  Tiki Lane  Nugraha  Ekakurir  (JNE).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-empiris,  yaitu  penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung terhadap setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  di  masyarakat.  Penelitian  ini  membahas  tentang kedudukan  hukum  PT  Tiki  Lane  Nugraha  Ekakurir  (JNE)  sebagai  pengusaha  atau  penyedia  jasa pengiriman barang, hak dan kewajiban antara PT Tiki Lane Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen, serta  bentuk tanggung  jawab  perusahaan  pengiriman  kepada  konsumen  terkait barang.  yang  tidak bertahan atau rusak dalam perjalanan.
Kata kunci: Pengangkutan, Kelalaian, Konsumen, Kewajiban, Penyelesaian Sengketa.

## PENDAHULUAN
Kemampuan  membawa  komoditas  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain  mencerminkan  daya cipta manusia modern, khususnya di bidang  teknologi dan transportasi. Fungsi transportasi dalam pertumbuhan perekonomian nasional sangatlah luas dan krusial. Pengangkutan adalah proses pemindahan barang dan orang dari satu lokasi ke lokasi lain, atau dapat juga dianggap sebagai ekspedisi. Untuk memaksimalkan keuntungan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia  semaksimal  mungkin,  transportasi  didefinisikan  oleh  R  Soekardono  sebagai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
perpindahan orang dan benda dari satu lokasi ke lokasi lain. Menurut Abdulkadir Muhammad, Pengangkutan  Barang  merupakan  ”rangkaian  tindakan  yang  dilakukan  untuk  mengangkut material  atau  orang  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain  untuk  keperluan  bongkar  muat”,  tulah pengertian angkutan barang. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian dibuat setelah kata sepakat, atau  lisan,  tetapi  terkadang perjanjian dibuat  secara  tertulis.  Hal  ini  dilakukan  apabila  para pihak sepakat bahwa bahasa perjanjian dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi tuntutan oleh salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi. Mengutip Pasal 1338 KUHPerdata: “Perjanjian yang ditandatangani sesuai dengan hukum mengikat para pihak di dalamnya.” Secara hukum, izin tidak dapat dicabut tanpa persetujuan semua pihak. Semua komitmen harus dijalankan dengan itikad baik.
Perjanjian merupakan dasar utama perikatan (verbitennis) berdasarkan Buku III dibuat demi hukum  sesuai  Buku  III  dan mempunyai  akibat  hukum  terhadap orang  yang  membuat perjanjian. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Segala  kewajiban berdasarkan  suatu  perjanjian  harus  dipenuhi  dengan  itikad  baik.  Secara  khusus,  perjanjian diatur  dalam  Buku  III  KUHPerdata.  Buku  III  KUH  Perdata  mengatur  tentang  perjanjian ( verbiteni s),  dan  perjanjian  itu  sendirilah  yang  menjadi  sumber  paling  hakiki.  Sebagaimana tercantum pada Pasal 1233 KUH Perdata, setiap perjanjian diadakan karena perjanjian atau karena  hukum.  Menurut  KUHPerdata  yang  disusun  pada  tahun  1313,  “Perjanjian  adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara  dua pihak atau lebih.” JNE adalah perusahaan logistik yang beroperasi di Indonesia. Jakarta adalah rumah bagi JNE Express, perusahaan kurir dan logistik. JNE dimulai pada tahun 1990. Layanan pengiriman JNE tidak terbatas di Amerika Serikat. JNE juga dapat mengangkut barang ke luar negeri atau ke negara lain. Perusahaan ini didirikan  dengan  jaringan  yang  luas  dan  layanan  profesional,  Jalur  Nugraha  Ekakurir  (JNE) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengangkutan masyarakat.
PT. dan Jalur Nugraha Ekakurir TIKI merupakan salah atau Perusahaan pengangkutan di Indonesia. Adanya Perusahaan pengangkutan ini diharapkan tuntutan distribusi produk yang tepat waktu, hemat biaya, serba guna, dan ramah lingkungan akan terpenuhi. Pelanggan yang menggunakan jasa transportasi JNE terikat pada perjanjian tertulis yang menguraikan hak dan tanggung jawabnya apabila terjadi wanprestasi. Jika terjadi klaim dari salah satu pihak, naskah perjanjian ini dapat digunakan sebagai bukti. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
transportasi  barang,  setelah  perjanjian  pengiriman  barang  selesai,  JNE  bertanggung  jawab atas paket dan barang yang dikirim oleh pelanggan. JNE berhak atas biaya pengiriman dari klien  yang  memberikan  rincian  lengkap  tentang  isi  dan  tujuan  pengiriman  kiriman  dan barangnya.  Sedangkan  sesuai  dengan  Pasal  468  KUHD,  JNE  bertanggung  jawab  untuk menerima  dan  mengangkut  produk  ke  alamat  yang  tertera  pada  nota  pengiriman  dan memastikan barang sampai di tujuan dalam kondisi layak jual. Pelanggan PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) berhak agar pembeliannya dikirimkan kepada mereka tepat waktu dan dalam bentuk yang dapat diterima, serta kewajiban membayar biaya pengiriman. Menurut Pasal 468 Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang,  pengangkut  bertanggung  jawab  menjamin keselamatan  barang  yang  diangkutnya  “sejak  diterimanya  sampai  dengan  barang  itu diserahkan”,  dan  menurut  ayat  2,  “pengangkut  wajib  menggantinya.  segala  kerugian  yang diakibatkan  karena  barang  tersebut  seluruhnya  atau  sebagian  tidak  dapat  diserahkan.” Perjanjian  pengiriman  produk  tidak  selalu  berjalan  baik  dalam  praktiknya.  Kadang-kadang, para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  tidak  mematuhi  ketentuan-ketentuannya  atau  terjadi wanprestasi, baik disengaja atau tidak disengaja sebagai akibat dari keadaan yang memaksa dari  maskapai  penerbangan  itu  sendiri.  Jika  pada  salah  satu  pihak  gagal  memenuhi kewajibannya  berdasarkan  kontrak,  pihak  lainnya  dapat  dituntut  atas  kerugian,  termasuk biaya  pengacara  dan  biaya  pengadilan,  serta  bunga.  Baik  pembeli  maupun  JNE  sama-sama bertanggung  jawab  atas  kerusakan  barang  pada  saat  pengiriman.  Perusahaan  yang mengangkut produk memiliki tanggung jawab kepada pelanggannya dan orang yang menjadi tujuan  pengirimannya  untuk  memperbaiki  kesalahan  ini  dan  menjelaskannya  dengan  jelas. Secara  umum,  “pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  kepada  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan,” sebagaimana tercantum dalam ayat satu Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengirimkan produk  dengan  aman  ke  konsumen  sangatlah  penting.  Ada  distribusi  perlindungan  hukum yang  imbang  antara  penjual  dan  pembeli  sepanjang  prosedur  pengiriman.  Siapa  pun  yang membeli  produk  atau  layanan  untuk  keperluan  pribadi,  rumah  tangga,  atau  hewan  rumah tangga daripada untuk dijual kembali dianggap sebagai konsumen. Konsumen tidak diberikan perlindungan  yang  memadai.  Konsumen  dapat  mengalami  kerugian  akibat  pelanggaran hubungan  hukum  antara  layanan  pengiriman  produk  dan  perilaku  ilegal  konsumen  atau
penyedia  pengiriman.  Ketika  pihak-pihak  dalam  perjanjian  tidak  memberikan  hasil  sesuai janjinya, atau ketika produsen melakukan kesalahan yang merugikan pelanggan, perselisihan dapat timbul.
Hak  dan  kewajiban  pelanggan  dan  penyedia  layanan  dapat  dilindungi  secara  hukum dengan  menetapkan  standar  keamanan  selama  pengiriman  barang,  memberikan perlindungan  konsumen,  pengawasan,  dan  penyelesaian  perselisihan.  Hak  dan  tanggung jawab  konsumen  sebagai  konsumen  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Jika  penyedia  layanan  gagal mengirimkan  produk,  pelanggan  masih  dapat  meminta  kompensasi  atas  kerusakan berdasarkan kesalahan penyedia. Mengetahui sejauh mana UUPK ini dalam melindungi klien di bisnis jasa transportasi barang, khususnya JNE, sangatlah penting. Paket yang bermasalah di PT adalah salah satu kasus. Pengguna jasa TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kota Surabaya mengirimkan barang ke Kota Jakarta dan tidak sampai tepat waktu. Pengirim menggunakan jasa layanan YES, Yakin Esok Sampai, dengan nomor resi 030200007188022, tetapi paket tidak sampai keesokan harinya. Penerima barang kemudian menuntut PT bertanggung jawab. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) karena barangnya tertunda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. BENTUK  TANGGUNG  JAWAB    PT.  TIKI  JALUR  NUGRAHA  EKAKURIR  PADA KONSUMEN ATAS KELALAIAN PENGIRIMAN BARANG
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mengartikan  tanggung  jawab  sebagai  “kewajiban memikul  seluruh  beban  perbuatan  dan  akibat  perbuatan  itu”,  yang  dapat  diterjemahkan sebagai  “kewajiban  memikul”,  “memikul  tanggung  jawab”,  “menanggung  segala  sesuatu”, atau “menanggung segala sesuatu”. memikul tanggung jawab." Kesadaran akan perbuatan diri sendiri, baik disengaja maupun tidak, itulah yang kita maksudkan ketika berbicara tentang tanggung jawab.
Bertanggung  jawab atas  tindakan  seseorang  berarti bertindak  sesuai dengan  standar moral yang tinggi dan menjunjung tinggi prinsip agama. Namun terlepas dari itu, kita dapat mengatakan  bahwa  tanggung  jawab  berarti  tidak  menyimpang  dari  adat  istiadat  sosial, prinsip  moral,  atau  ajaran  agama  yang  diterima.  Seseorang  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan  atas  tindakan,  perbuatan,  atau  sikap  yang  melanggar  norma  atau nilai kesusilaan dan agama.
Pertanggung jawaban atas pelanggaran hukum dibagi menjadi dua kategori pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:
a. Pasal 1365 KUHPerdata menganut asas tanggung jawab langsung, yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan wajib mengganti kerugian itu. Sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun v. Cohen), Pasal 1365 KUH Perdata telah ditafsirkan secara luas, memungkinkan tuntutan ganti rugi diajukan terhadap pelaku kesalahan bahkan dalam kasus di mana penuntutan, hukuman, atau hukuman sebelumnya tidak tersedia.
b. Tidak ada sumber tanggung jawab yang melekat. Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukumnya sendiri dan oleh orang lain yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya atau apapun yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti bahwa hal ini mereka yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan mereka yang mereka perbuat sendiri, tetapi juga pada tanggungan mereka dan harta benda yang mereka kuasai. Dalam hukum pedata, tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dapat dialihkan selain kepada pelakunya sendiri kepada pihak lain atau negara, tergantung pada siapa yang melakukannya.
Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  menyatakan  bahwa,  “Segala  perjanjian  yang  dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya,” sehingga jelas bahwa segala perjanjian harus dipenuhi    dengan itikad baik (tegoeder trouw; dalam bahasa Inggris “in  good  faith, "  dalam bahasa  Prancis "de  bonne  foi" ).  Dalam  salah  satu  landasan  Hukum Perjanjian adalah norma yang baru saja disebutkan. Oleh karena itu, bertindak dengan itikad baik  dalam  segala  urusan  usahanya  merupakan  kewajiban  paling  krusial  yang  dituangkan dalam Kewajiban Pelaku Usaha. Menurut hukum perdata, tanggung jawab termasuk:
a. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, barangsiapa dengan sengaja merugikan keuangan orang lain, wajib memberikan ganti rugi kepada orang tersebut.
b. Menurut  Pasal  1366  KUHPerdata,  setiap  orang  bertanggung  jawab  atas  segala kerugian yang ditimbulkannya, baik disengaja maupun karena kelalaiannya.
c. Kewajiban  mutlak  (tanpa  kesalahan)  menurut  Pasal  1367  KUHPerdata  diartikan sebagai:
(1) Seeorang  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  tindakan  orang-orang  yang berada di bawah tanggung jawab atau pengawasannya.
(2) Ketika  anak-anak  yang  berada  di  bawah  asuhan  mereka  mengalami  cedera, adalah  tugas  orang  tua  dan  wali  yang  sah  untuk  memberikan  kompensasi kepada mereka.
(3) Jika  seorang  karyawan  atau  agen  terluka  saat  bekerja,  pemberi  kerja  atau orang atau perusahaan yang mereka wakili mungkin bertanggung jawab.
(4) Kerugian yang ditimbulkan oleh siswa merupakan tanggung jawab guru atau pembimbingnya.
(5) Orang  tua,  wali,  guru,  atau  kepala  pengrajin  dapat  keluar  dari  penghentian perilaku yang tidak diinginkan jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak mampu melakukannya.
Mengangkut sesuatu berarti memindahkan barang dengan mengambilnya, membawanya, atau mengantarkannya. Tindakan memindahkan sesuatu atau seseorang dari suatu tempat ke tempat  lain  disebut  dengan  transportasi.  Dengan  kata  lain,  “transportasi”  adalah  tindakan memindahkan  suatu  benda  atau  seseorang  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain.  Semua  konten berikut ini berkaitan dengan beberapa jenis transportasi:
a. Sedang terjadi transit.
b. Adanya transportasi angkutan.
c. Ada celah yang bisa dilalui kendaraan.
KUH Perdata mendefinisikan hukum pengangkutan sebagai kumpulan undang-undang yang  mengatur  kewajiban  kontrak  antara  pengirim  dan  pengangkut,  dimana  pengangkut setuju  untuk  menjamin  keselamatan  pengiriman  barang  dan  penumpang,  dan  pengirim setuju untuk menanggung biaya pengangkutan. Dari sudut pandang hukum perdata, hukum transportasi  mengatur  tentang  hubungan  antar  pihak  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari pengangkutan barang dan orang dalam rangka melaksanakan berbagai jenis perjanjian yang berbeda-beda.
Pada    Pasal 468 Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ayat 2, tugas pokok pengangkut adalah mengangkut barang sejak diterima dari pengirim sampai dengan diantar ke tempat tujuan.
Tiga pilar tugas dalam hukum transportasi adalah sebagai berikut:
1.  tanggung jawab karena kesalahan (fault liability),
2.    tanggung jawab karena praduga (presumption liability),
3.  dan tanggung jawab mutlak (absolute liability).
1.  Tanggung Jawab karena Kesalahan
Menurut teori ini, penyedia transportasi bertanggung jawab penuh pada segala kerusakan yang timbul akibat kecerobohan. Pihak yang meyakini bahwa pengangkut bersalah  mempunyai  beban  pembuktian.  Penanggung  tidak  bertanggung  jawab mengumpulkan  bukti  cedera.  Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  selalu salah, sebagaimana tercantum pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Undang-undang tersebut menetapkan aturan yang berbeda untuk berbagai pilihan transportasi yang tersedia.
a.  Pengangkutan  dengan  kendaraan  umum:  Menurut  Pasal  139  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan hukum lain bertanggung jawab untuk menyediakan jasa pengangkutan umum:
(1) Tugas pemerintah adalah memastikan ketersediaan angkutan umum untuk orang, barang, dan antarkota dan antarprovinsi.
(2)  Adalah  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  provinsi  untuk  memastikan bahwa  angkutan  umum  tersedia  untuk  transportasi  orang  dan  barang  antarkota  di seluruh provinsi.
(3)  Tugas  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  adalah  memastikan  bahwa transportasi umum tersedia untuk orang dan barang di seluruh wilayahnya.
(4) Pelayanan angkutan umum diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya dengan tunduk pada batasan peraturan perundang-undangan.
Setelah  tercapai  kesepakatan  dan  pembayaran  dilakukan,  maka  perusahaan angkutan  darat  wajib  mengangkut  penumpang  atau  kiriman  tersebut.  Setelah
penumpang  diturunkan  di  tempat  tujuan  akhirnya,  tanggung  jawab  penyedia transportasi  darat  kepada  mereka  dimulai.  Sejak  barang  kiriman  diterima  sampai dengan diserahkan, pemilik mempunyai tanggung jawab penuh berdasarkan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut Pasal 187 Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009,  apabila  suatu  penyedia  angkutan  umum  membatalkan  suatu perjalanan,  penumpang  dan/atau  atau  pengirim  kargo  berhak  mendapatkan penggantian  biaya  transportasi  secara penuh.  Kerusakan  yang  tidak  disengaja  pada penumpang  atau  paketnya  di  angkutan  umum.  Pasal  188  UU  22  Tahun  2009 mengamanatkan  pembayaran  kepada  instansi  angkutan  umum.  Pasal  192  UU  22 Tahun 2009 mempunyai banyak ayat:
(1)  Jika  seorang  penumpang  meninggal  atau  terluka  akibat  kecelakaan  pada kendaraan angkutan umum, operator bertanggung jawab kecuali kecelakaan itu tidak dapat dihindari atau penumpang tersebut bersalah.
(2)  Menurut (1), kerugian ditentukan dengan mengurangi kerugian aktual atau persentase biaya jasa.
(3)  Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mulai  berlaku  pada  saat penumpang telah diantar dan tiba di lokasi yang telah disepakati.
(4)  Maskapai tidak akan mengganti tas apa pun yang rusak dalam perjalanan. Kecuali  penumpang  dapat  menunjukkan  bahwa  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh kelalaian atau kecerobohan pengangkut, maka penumpang bertanggung jawab atas setiap dan seluruh kerugian.
(5)  Peraturan pemerintah mengatur jumlah kompensasi lebih lanjut.
Selanjutnya,  Pasal  193  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  mengandung beberapa ayat yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Penyedia  angkutan  umum  bertanggung  jawab  atas  kerugian  pengirim kecuali  mereka  dapat  membuktikan  bahwa  kehilangan,  pencurian,  atau  kerusakan tersebut  disebabkan  oleh  kejadian  yang  tidak  terduga  atau  merupakan  tanggung jawab pengirim.
(2)  Jumlah  kerugian  yang  sebenarnya  digunakan  untuk  menentukan  jumlah kerugian sebagaimana dimaksud pada (1).
(3)  Jangka waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengapalan dan berlanjut sampai penyerahan.
(4)  Apabila  terjadi  kerugian  akibat  ketidaksesuaian  antara  bill  of  lading  dan manifes, maka Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab.
Besar ganti kerugian tambahan diatur oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah. 2.  Tanggung Jawab karena Praduga
Pengangkut  atau  tergugat  bertanggung  jawab  atas  kerugian.  Terdakwa  tidak perlu  membayar  jika  ia  dapat  membuktikan  dirinya  tidak  bersalah.  Sederhananya, kesalahan  diasumsikan  ada,  namun  terdakwa  mempunyai  beban  pembuktian. Seseorang dianggap tidak bersalah jika mereka tidak melakukan kesalahan apa pun, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari masalah, namun tetap saja mereka dituduh secara salah. Yang harus membuktikan adalah pihak pengangkut, bukan pihak yang  dirugikan.  Pihak  yang  dirugikan  tinggal  menunjukkan  bahwa  penyerahan tersebut menimbulkan kerugian. Satu-satunya undang-undang yang saya ketahui yang memuat  gagasan  ini  adalah  undang-undang  Pelayaran  Indonesia.  Tanggung  jawab yang diatur pada Pasal 40 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 mencakup:
(1)  Perusahaan  yang  beroperasi  di  perairan  mempunyai  kewajiban  untuk menjamin keamanan pelanggannya.
(2)  Kargo yang jenis dan jumlahnya ditentukan dalam dokumen pengangkutan, perjanjian,  kontrak,  atau  pengangkutan  yang  diizinkan  adalah  tanggung  jawab perusahaan angkutan air.
Kemudian  diperjelas  dalam  Pasal  41  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008 menetapkan hal-hal berikut:
1.  Pengoperasian kapal dapat menyebabkan tanggung jawab yang disebutkan dalam pasal 40:
a.  Risikonya mencakup cedera atau kematian penumpang
b.  Kerusakan komoditas.
c.  Keterlambatan penumpang dan/atau kiriman; kerugian pihak ketiga.
2.  Apabila  perusahaan  angkutan  udara  dapat  membuktikan  bahwa kesalahannya  tidak  menimbulkan  kerugian  sebagaimana  disebutkan  pada  ayat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
sebelumnya,  maka  pelaku  usaha  angkutan  air  dapat dibebaskan  dari  sebagian  atau seluruh tugasnya. (1) Huruf b, c, dan d.
3.  Asuransi  pertanggungjawaban  adalah  wajib  bagi  bisnis  maritim. Sebagaimana  dimaksud  pada  (1),  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, menerapkan asuransi perlindungan penumpang umum dasar.
Pasal  41  UU  17  Tahun  2008  menyatakan  bahwa  perusahaan  angkutan  udara tidak  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian  apabila  perusahaan  tersebut  dapat membuktikan  bahwa  perusahaan  tersebut  tidak  bertanggung  jawab.  Meski merupakan ciri transportasi laut, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan jalur  darat  maupun  udara.  Pemilik  barang  dan  perusahaan  pengangkutan  dapat sepakat  untuk  menggunakan  konsep  tanggung  jawab  dugaan  jika  terjadi  kerugian, kecuali ada bukti yang sebaliknya.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  Indonesia  (KUHD)  juga  mengatur tanggung  jawab  yang  timbul  karena  asumsi  yang  tidak  masuk  akal.  Apabila  barang yang diangkut hilang, rusak, atau tidak terkirim sama sekali, maka pengangkut wajib mengganti kerugian itu kepada pengirim (Pasal 468 ayat (2) KUHD), kecuali pengirim dapat membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan itu terjadi. , atau tidak terkirimnya karena  sesuatu  di  luar  kendalinya.  Oleh  karena  itu,  hukum  transportasi  Indonesia menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan dugaan. Mengambil tanggung jawab adalah pengecualian terhadap tanggung jawab yang salah. Pengangkut dapat dibebaskan  dari  tuduhan  atas  kerusakan  pengiriman  jika  ia  dapat  membuktikan bahwa ia tidak lalai.
3.  Tanggung Jawab Mutlak
Jika terjadi kesalahan selama pengangkutan berdasarkan premis ini, pengangkut harus membuktikannya. Beban bukti diabaikan dalam kerangka ini, dan keberadaan elemen  kesalahan  bersifat  opsional.  Kerugian  tidak  dapat  terjadi  karena  sebab  apa pun yang dapat membebaskan tanggung jawab pengangkut. Dengan kata lain, “Segala kerusakan yang terjadi akibat pengangkutan yang dilakukan adalah tanggung jawab pengangkut.” mencerminkan gagasan ini. UU Pengangkutan tidak mengatur tanggung jawab  mutlak.  Hal  ini  tidak  dapat  dikendalikan  karena  sebagian  besar  orang  yang bekerja sebagai pengangkut di usaha jasa transportasi tidak banyak terkena bahaya.
Namun  hal  ini  tidak  menghalangi  para  pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan  untuk menggunakan  prinsip-prinsip  ini.  Demi  penyelesaian  tugasnya  masing-masing,  para pihak  dapat  dengan  bebas  menyetujui  penggunaan  konsep  ini.  Surat-surat pengangkutan,  seperti  perjanjian  itu  sendiri, harus  menyatakan filosofi panduan  ini secara eksplisit.
Perusahaan  pelayaran  harus  bertanggung  jawab  atas  pengirimnya,  tetapi  pengirim harus  terlebih  dahulu  menunjukkan  kelalaian  pengangkut  dan  bisnisnya.  Perusahaan angkutan  (transport  sordeenemer)  bertanggung  jawab  atas  keselamatan  barang, keterlambatan  kedatangannya,  kerusakan,  dan  kehilangan  barang  yang  diangkut,  sehingga “Pengusaha  angkutan  mempunyai  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  pengangkut”.
Kewajiban  ini  tertuang  dalam  Pasal  1236  KUHPerdata.  Biaya  yang  terkait  dengan  kerugian bunga  mencakup  jumlah  kerugian  dan  waktu  yang  diperlukan  untuk  menutup  kerugian tersebut.  Misalnya,  jumlah  uang  yang  dibelanjakan  untuk  hal-hal  seperti  pembelian  dan transportasi,  ditambah  keuntungan  yang  diperoleh.  Gagasan  akuntabilitas  sangat  penting bagi  keselamatan  pemilik  properti.  Pertimbangan  yang  cermat  harus  diberikan  untuk mengidentifikasi  kesalahan  dan  tingkat  tanggung  jawab  jika  terjadi  pelanggaran  hak-hak konsumen.
Setiap klien jasa transportasi yang disediakan oleh PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE terikat pada perjanjian tertulis yang menguraikan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak. Klien memiliki kontrak dengan JNE yang mengatur pengiriman produk ke klien. Apabila timbul kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak JNE, maka pihak perusahaan sendiri yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  jika  terjadi  wanprestasi. Perjanjian  ini  dapat  digunakan  sebagai  bukti  dalam  setiap  proses  hukum  yang  melibatkan pihak  mana  pun  dalam  Perjanjian  ini.  Para  karyawan  JNE  berdedikasi  untuk  memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan. Konsumen juga dilindungi selama fase pengiriman dan pengiriman. Terdapat sistem hukum yang adil untuk melindungi pelanggan dan produsen selama proses pengiriman. Konsumen adalah seseorang yang membeli sesuatu dari toko atau pengecer  online  untuk  keperluan  pribadi,  rumah  tangga,  atau  sosial,  bukan  untuk  dijual kembali. Telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Jalur dan Angkutan Jalan pada bagian kesebelas yaitu: pasal 186 yang berbunyi “S etelah menyetujui perjanjian  pengangkutan  dan/atau  membayar  biaya  pengangkutan,  pelaku  usaha
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pengangkutan  wajib  memindahkan  orang  dan/atau  barang  dagangan.  Pelancong  dan/atau pengirim telah membayar biaya transportasi.”, maka dalam pasal 188 “Apabila penum pang atau  pengirim  barang  mengalami  kerugian  akibat  kecerobohan  pengangkut,  maka pengangkut  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  perbaikan”,  dalam  pasal  189  disebutkan “Perusahaan  penyedia  jasa  angkutan  umum  wajib  melaporkan  kegiatannya  sesuai  dengan Pasal  18 8”,  maka  dalam  Pasal  190  yaitu  “Pengemudi  kendaraan  bermotor  umum  wajib menurunkan penumpang dan/atau barang pada pemberhentian berikutnya, sepanjang tidak membahayakan  keamanan  atau  keselamatan  kendaraannya”,  maka  pasal  191  memuat “Perusahaan  penyedia  ang kutan  umum  harus  memberikan  kompensasi  kepada  korban kelalaian staf”, maka pasal 192 berbunyi:
(1) Sejauh  kematian  atau  cedera  seseorang  dapat  dikaitkan  secara  langsung dengan  pengoperasian  layanan  transportasi  umum,  maka  penyedia  layanan bertanggung jawab.
(2) Seluruh atau sebagian biaya riil pemberian jasa dikurangkan dari pendapatan untuk memperoleh kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ayat (1) Tanggung jawab dimulai pada saat penumpang dijemput dan selesai pada saat mencapai tujuan akhir.
(4) Kecuali  penumpang  dapat  memberikan  bukti  kesalahan  atau  kecerobohan pengangkut, perusahaan tidak akan memberikan kompensasi atas kehilangan bagasi di angkutan umum.
(5) Klausul tambahan terkait kompensasi diatur dengan peraturan pemerintah.
Kemudian Pasal 193 menyatakan:
(1) Penyedia  pengiriman bertanggung  jawab  atas  kerugian  pengirim  kecuali jika terjadi kejadian yang tidak terduga atau kelalaian pengirim yang menyebabkan kerugian, kehancuran, atau kerusakan.
(2) Ayat (1) Kerugian dihitung dengan menggunakan data nyata.
(3) Ayat (1) berlaku mulai dari pengambilan barang sampai dengan pengantaran ke tempat tujuan yang disepakati.
(4) Segala kerusakan akibat rincian yang tidak sesuai dengan yang tertera pada bill of lading tidak akan ditanggung oleh penyedia transportasi umum.
(5) Aturan pengadaan tambahan ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, segala  tindakan  yang  memberikan  kepastian  hukum  untuk  melindungi  konsumen  disebut perlindungan konsumen. Konsumen meminta sebagai warga negara yang taat hukum dengan perlindungan  dan  penghargaan  yang  tulus.  Hak-hak  konsumen  dilindungi  oleh  hukum perdata.  Para  pihak  yang  menitipkan  sepakat  untuk  menitipkan  barang-barang  itu  dengan sukarela, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1699 Buku Ketiga KUH Perdata Bab Sebelas Bagian Kedua Tentang Pengamanan Barang-barang Yang Sebenarnya.
Bertanggung jawab berarti menerima tanggung jawab hukum atas setiap dan seluruh peristiwa yang terjadi, termasuk perselisihan, tuntutan hukum, dan lainnya. Selain menjamin keamanan barang yang dikirim, PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE bertanggung jawab dalam  melaksanakan  proses  pengiriman  sebagai  entitas  yang  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan  proses  pengiriman  produk.  Segala  kerusakan  yang  ditanggung  kurir  karena keadaan yang tidak terduga atau keadaan di luar kendali kurir adalah tanggung jawab JNE. Namun jika JNE terbukti tidak bersalah, maka pihaknya tidak perlu mengganti kerugian yang ditimbulkannya.  Jika  produk  rusak  atau  hilang  selama  pengiriman,  pihak  pengirim  dapat mengajukan klaim atau tuntutan, JNE Bertanggung jawab atas barang yang dikirim oleh JNE. berdasarkan temuan dari wawancara dengan Bapak Ahmad, yang bekerja sebagai manajer operasional PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Rungkut, Surabaya, Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang kiriman, JNE akan membayar maksimal sepuluh kali lipat biaya pengiriman  semula.  Jika  nilai  kiriman  cukup  besar,  JNE  akan  menyarankan  Anda  untuk membeli  asuransi.  Jika  terjadi  kehilangan,  barang  yang  ditanggung  harus  diganti  dengan produk yang sama atau dengan nilai penuh barang yang tercantum atau termasuk dalam polis asuransi.  Saat  mengirim  komoditas  mahal  melalui  perusahaan  ekspedisi,  pengirim  harus menanggung  biaya  premi  asuransi,  kecuali  terjadi  keadaan  memaksa  ( force  majeure) yang dapat  menghalangi  muatan  untuk  sampai  ke  penerima  produk  karena  kecerobohan  atau kesalahan pengirim barang, JNE tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Pasal 468 KUHD menyebutkan bahwa “Pengangkut harus menanggung kerugian yang disebabkan oleh barang  tidak  terkirim  atau  rusak”,  menurut  Jalur  Nugraha  Ekakurir.  (JNE),  kecuali  terbukti barang  tidak  terkirim  atau  kerusakannya  disebabkan  oleh  bencana.  Dengan  demikian pengangkut dianggap bertanggung jawab (Presumptions Liability) atas segala kerugian yang timbul  selama  transit  jika  konsep  tugas  pengangkut  menyerahkan  barang  dihubungkan
dengan  Pasal  468  ayat  (2)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang.  Namun,  tanggung  jawab pengangkut  dapat  dikesampingkan  jika  perusahaan  dapat  menunjukkan  bahwa  pihaknya tidak bersalah. Kata "tidak bersalah" menyiratkan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan dan semua tindakan pencegahan yang wajar telah dilakukan untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan. Kelompok ekspedisi, bukan pihak yang dirugikan, yang harus membayar semua bukti yang diperlukan. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Terdapat bukti yang cukup bagi pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa mereka merugi akibat jasa pengiriman JNE. Pada kasus ini, PT TIKI jalur nugraha ekakakurir    bertanggung jawab atas barang tersebut, dengan pengiriman  kembali  barang  yang  gagal  dikirim  pihak  TIKI  Jalur  Nugraha  Ekakurir  (JNE) memberikan ongkos kirim gratis.

## B. PENYELESAIAN  HUKUM  ANTARA  KONSUMEN  DENGAN  PT.  TIKI  JALUR  NUGRAHA EKAKURIR ATAS KELALAIAN PENGIRIMAN BARANG
Kelalaian  adalah  apabila  seseorang  melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  akibat yang  dilarang  dan diancam  karena  perintah undang-undang,  meskipun  perbuatan  itu  tidak dilakukan  dengan  sengaja.  Pelaku  bisa  saja  bertindak  sebaliknya  atau  tidak  sama  sekali. Kesalahan  dan  kelalaian  kemungkinan  besar  disebabkan  oleh  kesadaran  atau  pengetahuan pelaku,  yang  memungkinkannya  membayangkan  akibat  dari  perbuatannya,  yang  dapat dihukum  dan  dilarang  oleh  undang-undang.  Dalam  hukum  pidana,  kecerobohan  atau kesalahan  disebut  dengan  ketidaksadaran  atau on  bewuste  schuld dan  sadar  atau bewuste schuld .  Persoalan  yang  paling  penting  dalam  kasus  ini  adalah  apakah  pelaku  dapat memperkirakan akibat dari tindakannya atau apakah ia ceroboh. KUHP tidak mendefinisikan kesalahan. The  Memory  Van  Toelichthing (MVT)  mendefinisikan  kelalaian  atau  kelalaian sebagai “Kelalaian adalah kebalikan dari kesengajaan dan kebetulan.”
Perjanjian  pengangkutan  mempunyai  tinggi  badan  pengangkut  dan  pengirim  sama, berbeda  dengan  perjanjian  kerja  yang  kedudukan  pemberi  kerja  lebih  tinggi  dari  pekerja. Subordinasi  dinamakan  Subordinasi  ( gesubordineerd )  dalam  perjanjian  pengangkutan, meskipun demikian Koordinasi disebut setara. Menurut Purwosutjipto, hukum di Indonesia membolehkan  pengaturan  transportasi  secara  lisan  asalkan  ada  konteksnya. Tugas  dan  hak para pihak dapat berasal dari pihak penyedia angkutan atau ketentuan pengangkutan dalam perjanjian. surat transit adalah manuskrip, kuitansi, tanda penyerahan, kepemilikan, atau hak milik yang digunakan sebagai bukti transit. Tanggung jawab terjadi ketika pengangkutan gagal
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
atau pengangkut gagal memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian pengangkutan. Ada  berbagai  hal  yang  tidak  menjadi  tanggung  jawab  pengangkut  berdasarkan  perjanjian pengangkutan.  Artinya, pihak  pengangkut  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut. Beberapa contohnya adalah:
a. Kondisi yang sangat memaksa
b. Barang atau penumpang yang cacat
c. Kesalahan pengirim atau penumpang.
Hukum  dan  teori  hukum  mengakui  ketiga  hal  tersebut.  Para  pihak  dapat  membatasi kewajiban  mereka  berdasarkan  kebebasan  berkontrak.  Hal  ini  memungkinkan  pengangkut untuk  meminimalkan  tanggung  jawab  dengan  kewajaran.  Pasal  1601  KUH  Perdata  yang berbunyi  “Kecuali  perjanjian  pemberian  jasa  tertentu  yang  diatur  dengan  ketentuan- ketentuan khusus dan syarat-syarat yang disepakati, atau menurut adat-istiadat jika tidak ada ketentuan, ada dua jenis perjanjian yang mengikat para pihak. Perjanjian kerja dan komitmen kontrak  mencakup  satu pihak  bekerja  pada  pihak  lain  untuk  mendapatkan  imbalan.”  Lebih khusus lagi, apabila perjanjian kerja sementara itu diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus untuk maksud itu dan karena syarat-syarat yang diperjanjikan itu tidak ada karena adat istiadat, maka seseorang dapat mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan pada pihak lain dengan dua cara: dengan mendapat persetujuan kerja dan dengan mengontrakkan pekerjaan tersebut.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  terdapat  beberapa  pandangan  mengenai  keabsahan perjanjian pengangkutan :

## 1. Perjanjian Timbal Balik
Pengirim  dan  pengangkut  sama-sama  mempunyai  hak  dan  tanggung  jawab  dalam melaksanakan  perjanjian  diantara  mereka.  Hak  dan  tanggung  jawab  pengirim  sama dengan pengangkut, begitu pula sebaliknya.

## 2. Perjanjian Pelayanan Berkala
Pengaturan tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan, dimana pengirim dan pengangkut hanya  bekerja  sama  ketika  pengirim  membutuhkan  transportasi  untuk  mengirimkan produk.  Pengaturan  semacam  ini  dikenal  sebagai  layanan  berkala  karena  dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan, kapan pun pengirim mempunyai kebutuhan transportasi.
3. Perjanjian Pemberian Kuasa
Ketika  pengirim  menandatangani  bentuk  kontrak  ini,  mereka  memberikan  kepada
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pengangkut  kekuasaan  tak  terbatas  atas  keamanan  kiriman  sejak  barang  tersebut dimasukkan ke dalam kapal hingga tiba di tujuan akhir.

## 4. Perjanjian Pemborongan
Seperti yang ditentukan dalam Pasal 1601 (b) KUH Perdata yang berbunyi : Kontrak kerja adalah perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja di mana pemberi kerja setuju untuk memberikan layanan kepada pemberi kerja dengan tarif yang disepakati. menentukan, Ketika dua pihak menyepakati harga untuk suatu jasa yang akan dilakukan, kontraktor secara hukum mewajibkan dirinya untuk melakukan tugas untuk klien dengan tarif yang disepakati.

## 5. Perjanjian Campuran
Karena  pengangkut  wajib  mengatur  pengangkutan  dan  menyimpan  hasil-hasil  yang diserahkan kepadanya untuk pengangkutan, maka dalam pengangkutan itu ada unsur melakukan  kerja  (pelayanan  berkala)  dan  ada  unsur  penyimpanan,  (Pasal  466  yang berbunyi  “Setiap  orang  yang  berkomitmen  untuk  mengangkut  barang  melalui  air seluruhnya atau sebagian sesuai dengan time charter, voyage charter, atau pengaturan lainnya dianggap  sebagai  pengangkut  untuk  tujuan  bab  ini.”, 468  ayat  (1)  KUHD  yang berbunyi  “Pengangkut  setuju,  sebagai  bagian  dari  perjanjian  pengangkutan,  untuk melindungi barang yang dikirim sejak barang diterima hingga dikirimkan”).
PT.  TIKI  Jalur  Nugraha  Ekakurir  (JNE)  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami kliennya akibat kelalaian pengiriman. Litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) juga menjadi pilihan  penyelesaian  tanggung  jawab  hukum  PT TIKI  Jalur Nugaraha  Ekakurir  (JNE) dalam situasi ini. Mediasi merupakan langkah awal dalam mencari solusi kreatif atas konflik hukum. Sesuai dengan Pasal 130 HIR/514 RGB, apabila mediasi tidak dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa, maka putusan yang dihasilkan dapat batal dan tidak sah. Ketika dua pihak atau lebih yang bersengketa setuju untuk berpartisipasi dalam mediasi, pihak ketiga yang netral (mediator) memfasilitasi diskusi di antara mereka dalam upaya mencapai penyelesaian  konflik  yang  dapat  diterima  bersama  di  luar  pengadilan.  Proses  mediasi umumnya tertutup kecuali para pihak sepakat sebaliknya. Partisipasi mediator pihak ketiga tidak  dimaksudkan  untuk  mencapai  kesepakatan  damai;  para  pihak  sendirilah  yang  harus mengambil  keputusan.  Undang-Undang  Arbitrase  Indonesia  mengatur  tentang  proses penyelesaian sengketa perdata tanpa melalui pengadilan. Sebelum suatu perkara dibawa ke
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
pengadilan untuk diadili, sistem penyelesaian sengketa perdata meliputi tahapan non-litigasi (di  luar  pengadilan).  Hubungan hukum  tertentu yang  mempunyai  perjanjian  arbitrase  yang menyatakan  segala  penyelesaian  atau  perbedaan  pendapat  akan  diselesaikan  melalui arbitrase, diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Memediasi berarti mengalokasikan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengacu pada Tata Cara Mediasi di Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
Dalam  penyelesaian  hukum  pengangkutan  barang  dengan  metode  alternatif penyelesaian  sengketa,  jika  mediasi  gagal  menyelesaikan  perselisihan  antara  pihak  yang terlibat  dalam  perjanjian  pengangkutan,  pihak  tersebut  harus  pergi  ke  Pengadilan  untuk menuntut ganti rugi.    Sengketa diselesaikan melalui pengadilan, proses yang dikenal sebagai litigasi.  Istilah  litigasi  sendiri    mengacu  pada  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan. Informasi  dan  bukti  yang  berkaitan  dengan  kasus  yang  sedang  disidangkan  diungkapkan selama proses ini. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah di kemudian hari. Sengketa itu diselesaikan dengan cara yang adil.    Litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan melalui sistem pengadilan formal, dengan keputusan akhir dibuat oleh hakim. Hasil suatu sengketa hukum adalah  putusan yang  menetapkan  syarat-syarat  penyelesaian  menang-kalah. Tujuan dari  solusi  menang-kalah  adalah  untuk  mengalahkan  pihak  lawan  dengan  cara  yang menguntungkan  Anda  sekaligus  merugikan  mereka.  Lebih  jauh  lagi,  penyelesaian  konflik merupakan  pilihan  terakhir  yang  mutlak  setelah  semua  pilihan  lain  telah  habis.  Semua pertanyaan  tentang  prosedur  akan  ditinjau  oleh  hakim  dan  diselesaikan  olehnya.  Pasal  6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan sebagai berikut:
(1) Para  pihak  dapat  menyelesaikan  perselisihan  perdata  dengan  menggunakan metode  penyelesaian  berdasarkan  itikad  baik.  Menghindari  litigasi  Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan metode ini.
(2) Setiap  perselisihan  antara  para  pihak  akan  segera  diselesaikan  dalam  waktu  14 hari dengan menggunakan salah satu metode penyelesaian yang memungkinkan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1).  Dokumen  yang  ditandatangani  harus mencatat hasil pertemuan.
(3) Jika diskusi informal gagal, para pihak dapat menyewa mediator atau konsultan profesional untuk membuat perjanjian tertulis.
(4) Para pihak dapat mencari layanan arbitrase atau organisasi penyelesaian sengketa alternatif  jika  mereka  tidak  dapat  menyelesaikan  perselisihan  mereka  dalam waktu  14  hari  dengan  bantuan  satu  atau  lebih  penasihat  atau  mediator profesional.
(5) Upaya mediasi harus dimulai selambat-lambatnya 7 hari setelah mediator ditunjuk oleh badan arbitrase atau ADR.
(6) Melalui mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berlaku, para pihak harus  memperoleh  kesepakatan  tertulis  untuk  menyelesaikan  perselisihan  atau perbedaan pendapat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(7) Setiap perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat harus diselesaikan secara tertulis,  dan  para  pihak  harus  bertindak  dengan  itikad  baik  saat  melakukannya. Dalam  waktu  30  hari  setelah  penandatanganan,  hal  itu  juga  harus  diajukan  ke Pengadilan Negeri.
(8) Penyelesaian atas perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebelumnya harus diperoleh dalam waktu 30 hari setelah pendaftaran.
(9) Jika  para  pihak  tidak  dapat  menyelesaikan  perselisihan  mereka  dengan menggunakan  cara-cara  yang  diuraikan  dalam  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (6), mereka  dapat  menyerahkan  perselisihan  mereka  kepada  badan  arbitrase  yang sudah mapan atau melakukan arbitrase ad hoc sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian mereka sebelumnya.
Sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 diberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  itikad  baik  sebelum  membawa permasalahannya  ke  pengadilan  negeri.  Oleh  karena  itu,  litigasi  adalah  proses penyelesaian perselisihan atau konflik hukum melalui pengadilan, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membela diri.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Perusahaan  PT  TIKI  Jalur  Nugraha  Ekakurir  (JNE)  mengangkut  produk.  Kontrak pengiriman produk adalah salah satu jenis perjanjian yang dapat dibuat antara bisnis dan  kliennya.  Sebagai  halnya  tercantum  pada  Pasal  1313  KUH  Perdata,  “tindakan yang mempengaruhi seseorang atau lebih mengikat dirinya pada seseorang” itulah definisi hukum suatu kontrak. Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 66 Tahun 1999  mengatur  hal- hal  sebagai  berikut.  Pasal 1  ayat  1  menyatakan,  “Pelaku  usaha tidak boleh menyediakan, mempromosikan, atau mengiklankan produk dan/atau jasa dengan  janji  hadiah  cuma- cuma.”  Ketentuan  ini  mengandung  pengertian “perlindungan  konsumen”  yang  mencakup  segala upaya  yang  menjamin  kepastian hukum  untuk  melindungi  konsumen.  hanya  dengan  tujuan  tidak  memenuhi komitmen untuk melakukannya.
2. Baik  undang-undang  maupun  perjanjian  para  pihak  mengenai  penyerahan  barang menjabarkan tanggung  jawab  dan hak  masing-masing. Perjanjian  antara dua  pihak atau lebih menciptakan hak dan tanggung jawab hukum di antara mereka.
3. Perusahaan pelayaran harus mengganti biaya transportasi kepada pemilik hingga 10 kali  lipat  jika  produk  tidak  aman  atau  rusak.  Apabila  barang  yang  akan  diangkut bernilai tinggi, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan nilai nominalnya, baik yang dinyatakan atau disebutkan dalam polis asuransi, atau diganti dengan barang yang  sama.  Pengirim  membayar  premi  asuransi.  Jika  tidak  menimbulkan  kerugian, korporasi dapat menghindari tuntutan ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul kadir, Muhammad,. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
____________________, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
Adji Usman Sution. Prakoso Djoko.Pramono Hari. 1990. Hukum Pengangkutan Di Indonesia . Jakarta: Rinka Cipta. Amirudin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Rajawali Pers.
Ashshofa, Burhan. 2008. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan : Universitas Pamulang. Hamzah, Andi. 2005, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia.
Khairandy Ridwan, 2013, Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia,
Yogyakarta, FH UII press 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum , cetakan ke-11 Jakarta:Kencana.
Muhammad, Abdul Kadir. 1992. Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V , Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Nasution, Bahder Johan. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung : Mandar Maju R . Soekardono, 1982, Hukum Dagang Indonesia , Jakarta , Rajawali . Rochmah, E. 2016. Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada Pembelajar . Ponorogo: STAIN Po Press. Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang , Jakarta: Cet.I, PT. Rineka Cipta.
Soekamto, Soejono. 1992 Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Pustaka Pelajar Shidarta, 2005 , Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , PT Grasindo, Jakarta. Shofie, Y. 2009. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Uyoh Sadulloh, Drs, M.P.D., Dkk. 2011. Pedagogik (Ilmu Mendidik). Bumi Siliwangi: Alfabeta.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta : Sinar Grafika
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie), ( Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang    Pelayaran. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran RI    Nomor
4849. Sekretariat Negara. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan    Angkutan
Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
Dina,dkk..  Peranan  Filsafat  Hukum  dalam  Pembaharuan  Hukum  Perdata  Formil  dan Materiil . Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 07 No. 2, Tahun 2022. Maharani,dkk. Tanggung Jawab Pengangkut Barang Dalam Angkutan Laut. To-ra : Jurnal Hukum , Vol 7,No.1, Tahun 2021.
Haloho, dkk. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat  (Studi  Pt.  Jasa  Tunas  Agung,  Jl.  Sempurna  Ujung  No.148  Medan ). Patik: Jurnal Hukum , Vol.7, No.3, Tahun 2018.
Rissa,  dkk.  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pelaksanaan  Perjanjian  Layanan Pemesanan  Makanan  Melalui  Ojek  Online  di  Bandar  Lampung. Jurnal Supremasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Vol. 11, No.1,Tahun 2021.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
Suduthukum.com,2017, “ Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata”, https://suduthukum.com/2017/07/tanggung-jawab-dalam-hukum- perdata.html (diakses pada 6 Juni 2023) JNE EXPRESS,2015, “Syarat dan Ketentuan Pengiriman”,
https://www.jne.co.id/id/produk-dan-layanan/jne-express/syarat-dan- ketentuan-pengiriman (diakses pada 14 Agustus 2023)