## EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

## EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS (MSS) IN MIDDLE EDUCATION IN BANTEN PROVINCE
* Subki, Agus Syafari dan Arenawati 1
1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pascasarjana Magister Administrasi Publik Jl.Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Banten
* Email : ssubki82@gmail.com
disubmit: 26 Desember 2021, direvisi: 7 April 2022, diterima: 11 April 2022

## ABSTRAK
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten  sebagai  upaya  implementasi  penyelenggaraan  urusan  wajib  pelayanan  dasar.  Penelitian  ini membahas mengenai  evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik CIPP ( Context, Input, Process, Product ). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan bagi Pemerintah Provinsi Banten  dalam  Penerapan  SPM.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penerapan  SPM  Pendidikan  Menengah  di  Provinsi Banten  belum  optimal.  Pada  dimensi Context menunjukan  Pemerintah  Provinsi  Banten  telah mengintegrasikan  muatan  ke  dalam  dokumen  RPJMD  Provinsi  Banten  Tahun  2017-2022,  diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan Standar Nasional  Pendidikan  (SNP)  dan  upaya    strategis  percepatan  sertifikasi  pendidik  dan  pemetaan  dan penambahan guru agar rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Pada dimensi Input , aspek sumber daya manuasia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai, namun perlu dibentuk tim SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah. Pada dimensi Process , capaian indikator kinerja persentase guru SMA dan SMK bersertifikat  pada  Program  Peningkatan  Mutu  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  di  bawah  50  persen dengan  katagori  sangat  rendah, yang  dihadapkan pada  permasalahan  terbatasnya  kuota  peserta  program Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG)  dari  Pemerintah  Pusat.  Pada Product ,  cakupan  pemenuhan  SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi.
Kata kunci: Evaluasi,  Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan menengah, kebijakan publik.

## ABSTRACT
The application of the Minimum Service Standards (MSS) for secondary education is the focus of the Banten Provincial Government as an effort to implement the implementation of compulsory basic service affairs. This study discusses the evaluation of the implementation of the MSS for Secondary Education carried out by the Education and Culture Office of Banten Province with the CIPP public policy evaluation approach (Context, Input, Process, Product). This research is expected to provide input suggestions for the Banten Provincial Government in the Implementation of MSS. The research method used is a descriptive method with  a  qualitative  approach.  Results  Based  on  the  research,  the  application  of  the  MSS  for  Secondary Education in Banten Province has not been optimal. In the context dimension, it shows that the Banten Provincial Government has integrated the content into the Banten Province RPJMD document for 2017- 2022,  the  strategies  needed  to  encourage  and  provide  facilitation  to  education  units  in  improving  the National  Education Standards  (SNP) and  efforts  for  educator  certification  strategies  and  mapping  and improvement  teachers  so  that  the  ratio  of  teachers  to  students  at  the  SMA  and  SMK  levels  in  Banten Province.  In  the  Input dimension,  the  aspects  of  human  resources  and  budget  allocation are  sufficient, however,  it  is  necessary  to  form  a  MSS  team  for  Secondary  Education  to  improve  understanding  and accelerate  the  fulfillment  of  MSS  for  secondary  education.  In  the  Process  dimension,  the  percentage of certified  high  school  and  vocational  high  school  teachers  in  the  Quality  Improvement  Program  for Educators and Education Personnel is very low, below 50 percent due to the limited quota of participants
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved
for the Teacher Professional Education program from the Central Government. In product, the scope for fulfilling the SPM for Secondary Education in Banten Province has not yet been fulfilled.
Keywords : Evaluation, Minimum Service Standards (MSS), secondary education, public policy.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  sebagai  salah  satu  elemen yang  sangat  penting  dalam  mencetak generasi penerus bangsa masih jauh dari yang diharapkan.
Seharusnya
pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan UUD R.I Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu  “mencerdaskan  kehidupan bangsa”.
Hal ini memiliki  konsekuensi  bahwa Negara harus  menyelenggarakan  dan  memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan  yang  layak  bagi  kehidupannya. (Ferdi, 2013)
Arah pembangunan sumberdaya manusia  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  (RPJP)  tahun  2005 – 2025, secara khusus dilakukan dengan peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang  bermutu  dan  terjangkau,  sedangkan dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa arah kebijakan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing  adalah  meningkatkan  pemerataan layanan  pendidikan  yang  berkualitas. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan  yang  tersebut  dilakukan  pada setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah.
Pendidikan  menengah  merupakan tahap krusial dalam sistem pendidikan untuk perkembangan  ekonomi  dan  sosial  suatu negara.  Peningkatan  layanan  pendidikan menengah  harus  diperkuat  sebagai  bekal minimal hidup anak-anak muda bangsa di era globalisasi.  Pendidikan  menengah  penting dalam sistem pendidikan karena tidak hanya untuk  menjembatani  untuk  melanjutkan  ke perguruan  tinggi  (SMA),  tetapi  juga menghubungkan  sistem  sekolah  dengan dunia kerja (SMK).
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut, pemerintah  menetapkan  standar  dalam pelayanan  pendidikan.  Standar  tersebut disebut  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM). Konsep  SPM  sebagaimana  tertuang  dalam penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, tidak  lagi  dimaknai  dalam  kontekstual sebagai  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria.  Batasan  pengertian  SPM  secara tekstual  memang  tidak  berubah,  namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan  mengenai  jenis  pelayanan  dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.
Telah  banyak  penelitian  sebelumnya yang  mengkaji  penerapan  SPM  di  beberapa lokasi  yang  berbeda.  Gani    (2017), melakukan  penelitian  dengan  judul  evaluasi
penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan minimal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Timur,  mengupas  tentang permasalahan dan kendala dalam  penerapan SPM. Selanjutnya Khozin (2010) melakukan penelitian  tentang  Evaluasi  Implementasi
Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul  mengurai  evaluasi  dengan pendekatan Model Provus (evaluasi kesenjangan). Pada penelitian ini
memfokuskan  pada  evaluasi  yang  lebih menyeluruh dengan pendekatan Model CIPP
( Context, Input, Process, Product) .
Provinsi  Banten  sebagai  salah  satu pemerintah  daerah  yang  dibentuk  melalui Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2000 tentang  Pembentukan  Provinsi  Banten, berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan  wajib  pelayanan  dasar  pendidikan, berpedoman  pada  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  bidang  pendidikan,  yang secara  teknis  pelaksanaan  diatur  dalam Permendikbud  Nomor  32  Tahun  2018 tentang  Standar  Teknis  Pelayanan  Minimal
Pendidikan . Provinsi Banten dalam perencanaannya, telah menetapkan kebijakan pendidikan  menjadi  salah  satu  periortas pembangunan. Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi  Banten  dalam  visi-misinya  telah menetapkan  arah  kebijakan  pembangunan pendidikan  sebagai  strategi  untuk  mencapai kualitas  pendidikan  yang  lebih  baik.
“Meningkatkan  akses  dan  pemerataan pelayanan  pendidikan  berkualitas”  menjadi misi  ke-3  yang  telah  ditetapkan.  Dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Banten  tahun 2017-2022 telah ditetapkan tujuan pendidikan  adalah  terwujudnya  akses  dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing.
Namun  demikian,  dalam  pemenuhan Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bidang pendidikan  di  provinsi  Banten  masih  belum berjalan  seperti  yang  diharapkan,  dalam penerapan SPM bidang pendidikan khususnya pendidikan menengah di provinsi Banten  terdapat  beberapa  permasalahan, antara  lain:  angka  partisipasi  sekolah  yang relatif  rendah,  standar  nasional  pendidikan (SNP)  yang  belum  optimal,  maupun  dari standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan yang belum merata.
Angka Partisipasi Sekolah (APS), salah satu  indikator  pendidikan  yang  digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk  usia  sekolah  yang  sudah memanfaatkan  fasilitas  Pendidikan  pada jenjang  tertentu.  APS  adalah  perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu  yang  bersekolah  pada  berbagai jenjang  pendidikan  dengan  penduduk kelompok  usia  sekolah  yang  sesuai,  dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS, berarti makin banyak anak usia sekolah
56,74 50,29 67,78 74,61 73,01 73,53 62,5 80,58 67,95 43,26 49,71 32,22 25,39 26,99 26,47 37,5 19,42 32,05
P E R S E N T A S E   P E N D U D U K   U S I A   1 6 - 1 8 T A H U N   M E N U R U T K A B U P A T E N / K O T A , D A N   P A R T I S I P A S I   S E K O L A H ,   T A H U N   2 0 2 0
Masih Bersekolah Tidak Bersekolah Lagi
yang  bersekolah  di  suatu  daerah.  Data Partisipasi  Sekolah  di  Provinsi  Banten  pada penduduk  usia  16-18  tahun  berdasarkan Kabupaten/Kota  pada  tahun  2020  disajikan dalam diagram berikut:
Gambar 1. Persentase Penduduk usia 16 – 18 Tahun (Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Banten, 2020, https://npd.kemdikbud.go.id/ )
Berdasarkan  diagram,  terlihat  bahwa hanya  67,95%  penduduk  usia  sekolah menengah  di  Provinsi  Banten  yang  masih bersekolah, sedangkan 32,05% sisanya sudah tidak  bersekolah  lagi.  Apabila  dicermati menurut  kabupaten/kota,  maka  APS  pada penduduk  usia  pendidikan  menengah  yang tertinggi  adalah  di  Kota Tangerang  Selatan, mencapai 80,58%, sedangkan yang terrendah adalah di Kabupaten Lebak, hanya 50,29%.
Standar satuan pendidikan dapat dilihat pada  capaian  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP).  SNP  merupakan  kriteria  minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup standar kompetensi lulusan,
standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,  standar  tenaga  kependidikan, standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan,  dan  standar  pembiayaan.
Kategori capaian SNP ditujukan berdasarkan rentang nilai : 1) Menuju SNP 1 (0,00 – 2,04)
2). Menuju SNP 2 (2,05 – 3,70); 3). Menuju SNP 3 (3,71 – 5,06) 4). Menuju SNP 4 (5,07 – 6,66);  dan 5). SNP (6,67 – 7,00 ). Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah tahun 2019 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), terlihat bahwa SNP di  provinsi  Banten  berada  pada  kategori
Menuju  SNP  4,  SNP  jenjang  SMA  lebih tinggi dibanding SNP jenjang SMK. Apabila dibandingkan  dengan  nasional,  maka  SNP jenjang  SMA  berada  di  bawah  rata-rata nasional,  sedangkan  SNP  jenjang  SMK berada  di  atas  rata-rata  nasional.  Secara keseluruhan terlihat bahwa standar pendidikan  dan  tenaga  kependidikan  berada nilai  paling  rendah  baik  pada  jenjang  SMA maupun pada jenjang SMK disusul kemudian standar sarana dan prasarana.
Standar pendidik dan tenaga kependidikan  adalah  kriteria  profesional yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pendidik dan  tenaga  kependidikan,  baik  prajabatan maupun  dalam  masa  jabatan.  Standar pendidik  di  provinsi  Banten  digambarkan dari  kualifikasi  dan  sertifikasi  pendidik.
Berdasarkan  Neraca  Pendidikan  Daerah tahun 2019 pada diagram berikut.
Berdasarkan  diagram,  terlihat  bahwa persentase  kualifikasi  pendidik  di  provinsi Banten  yang  secara  akademik  memiliki ijazah D4/S1 pada jenjang SMA adalah 97,9 % hanya 2,1 % yang di bawah D4/S1, pada jenjang SMK pendidik yang memiliki ijazah D4/S1 sebanyak 94 %, sisanya 6% memiliki ijazah  di  bawah  D4/S1.  Sedangkan persentase  pendidik  tersertifikasi  pada jenjang SMA sebesar 42,8 %, sisanya 59,1 % belum  tersertifikasi,  pendidik  tersertikisai pada  jenjang  SMK  baru  mencapai  25,9% selebihnya  74,1%  belum  tersertifikasi. Secara  umum,  kualifikasi  dan  sertifikasi pendidik  pada  jenjang  SMA  lebih  besar apabila dibandingkan dengan jenjang SMK.
Pada  aspek  jumlah  pendidik  apabila dilihat  dari  rasio  guru-murid  masih  belum ideal.  Rasio  murid-guru  menggambarkan beban  kerja  guru  dalam  mengajar.  Semakin
tinggi  nilai  rasio  ini  berarti  semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru  terhadap  murid  sehingga  mutu pengajaran  cenderung  semakin  rendah. Berdasarkan  data  neraca  pendidikan  daerah tahun  2020,  jumlah  pendidik  pada  jenjang SMA sebanyak 10.749 yang tersebar di 576 sekolah  dengan  jumlah  peserta  didik sebanyak 446.827 murid, rasio guru terhadap murid  adalah  1:42.  Sedangkan  jumlah  guru pada  jenjang  SMK  sebanyak  12.249  yang tersebar  di  730  sekolah  dengan  jumlah peserta didik sebanyak 278.726 murid, rasio guru terhadap murid adalah 1:23.
Berdasarakan identifikasi permasalahan tersebut di atas, dalam melihat fenomena dan permasalahan terkait kebijakan  penerapan  SPM  pendidikan menengah  di  Provinsi  Banten  maka  peneliti memfokuskan  kajian  penelitian  ini  seputar penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)  Pendidikan  Menengah  yang  selama
32,7 48,4 40,9 42,8 25,9 35,6 67,3 51,6 59,1 57,2 74,1 64,4 P A U D S D S M P S M A S M K S L B P E R S E N T A S E   P E N D I D I K T E R S E R T I F I K A S I ,   T A H U N 2 0 1 9 Sudah Belum 51 92,1 95,6 97,9 94 86 49 7,9 4,4 2,1 6 14 P A U D S D S M P S M A S M K S L B P E R S E N T A S E   K U A L I F I K A S I P E N D I D I K ,   T A H U N   2 0 1 9 >D4/S1 <D4/S1
Gambar 2. Persentase Pendidik Tersertifikasi dan Kualifikasi Pendidik. (Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019)
ini  dilakukan  oleh  pemerintah  Provinsi Banten.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Dinas
Pendidikan Provinsi Banten, yang
merupakan  basis  dalam  Penerapan  SPM  di Provinsi  Banten.  Untuk  itu  berdasarakan latarbelakang dan indentifikasi permasalahan penelitian  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai Evaluasi Penerapan  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  Pendidikan  Menengah  di Provinsi Banten.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti sehingga  memudahkan  penulis  untuk mendapatkan  data  yang  objektif  dalam rangka mengetahui dan memahami penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal (SPM)  Pendidikan  Menengah  di  Provinsi Banten  dalam  penelitian  kualitatif,  yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti  itu  sendiri  (Sugiyono,  2012). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur perangkat  daerah  pelaksana  SPM  bidang pendidikan  dan  wawancara  pada  delapan informan  untuk  mendapatkan  jawaban  yang berkaitan  penerapan  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  bidang  pendidikan  di Provinsi Banten. Pada penelitian ini, dipakai analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman  yang  terdiri  dari:  reduksi  data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiharto, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Konteks
Evaluasi  terhadap  konteks  adalah evaluasi tahap pertama yang dilakukan dalam evaluasi penerapan SPM Pendidikan
Menengah,  tahapan  ini  dilakukan  untuk mengetahui  latar  belakang  dan  tujuan program  serta  mengetahui  kebutuhan  dan strategi  dalam  pelaksanaan  program  dan kegiatan  yang  mendukung  penerapan  SPM Pendidikan Menengah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten  Nomor  10  tahun  2019  tentang Perubahan  RPJMD  Provinsi  Banten  Tahun 2017-2022 didapatkan fakta bahwa pendidikan  merupakan  sasaran  pokok (prioritas)  yang  hendak  dicapai  dalam pembangunan  pemerintah  provinsi  Banten, yaitu  meningkatnya  akses  dan  mutu pendidikan menengah dan khusus. Selanjutnya, berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar, pemerintah provinsi Banten telah menyelenggarakan  5  (lima)  urusan  wajib pelayanan  dasar  yang  salah  satunya  urusan pendidikan.
Urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten  Tahun  2017-2022  memiliki  tujuan
yaitu  terwujudnya    akses  dan  kualitas pendidikan  dan  sosial  menuju  kualitas sumber  daya  manusia  yang  berakhlakul karimah    dan  berdaya  saing  dengan  sasaran yang  hendak  dicapai  adalah  meningkatnya akses dan pelayanan  pendidikan menengah.
Sasaran  beserta  indikator  dalam RPJMD  tersebut  sudah  memasukan  muatan SPM  sesuai  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  32  Tahun  2018 tentang  Standar  Teknis  Pelayanan  Minimal Pendidikan.  Namun  demikian,  apabila melihat dari targetnya belum mencerminkan pemenuhan  SPM  Pendidikan.  Misalnya, Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  Sekolah Menengah (Satuan: %), yang sampai dengan akhir  periode  RPJMD  hanya  ditargetkan sebesar 65%. Dengan merujuk pada gagasan pokok  bahwa  pelayanan  dasar  yang  diatur dengan  kebijakan  SPM  harus  menjangkau seluruh  warga  negara,  maka  target  kinerja semestinya adalah cakupan 100%. Selain itu, bila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  100  tahun  2018  tentang penerapan SPM, disebutkan bahwa indikator pencapaian SPM untuk jenis pelayanan dasar pendidikan  menengah  adalah  jumlah  warga negara  usia  16-18  tahun  yang  berpartisipasi dalam  pendidikan  menengah,  dengan  target
100% setiap tahun. Diperlukan strategi dalam meningkatkan partisipasi sekolah menengah,
antara lain pertama, meningkatkan kerjasama lintas  sektor,  terutama  penyelenggara
pendidikan  swasta  dan  penyelenggaraan pendidikan  di  bawah  kementerian  agama dalam  penguatan  data.  Kedua,  penyediaan unit sekolah baru dan peningkatan sarana dan prasarana  di  sekolah,  sehingga  dapat memperluas akses dan kualitas standar sarana dan prasarana. Ketiga, mengoptimalkan link and  match  pada  SMK,  tidak  hanya  dengan industri,  namun  juga  dapat  disesuaikan dengan potensi daerah seperti pertanian atau kelautan.
Selain  mengetahui  latar  belakang  dan tujuan program sebagaimana telah diuraikan di atas, evaluasi konteks juga mengidentifikasi  kebutuhan  dan  strategi dalam  pelaksanaan  program  dan  kegiatan yang mendukung penerapan SPM
Pendidikan Menengah dengan mengevaluasi status  objek  secara  keseluruhan  dengan mengidentifikasi kekuatan, mengidentifikasi kekurangan,  mendiagnosa  problem  dan memberikan  solusi  serta  menguji  apakah tujuan  dan  prioritas  disesuaikan  dengan kebutuhan. Objek dalam evaluasi penerapan SPM  Pendidikan  Menengah  pada  aspek konteks meliputi Standar Nasional
Pendidikan,  standar  biaya  pribadi  peserta didik  dan  standar  jumlah  dan  kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

## Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  pada Satuan Pendidikan
SNP  merupakan  kriteria  minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,  standar  tenaga  kependidikan, standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
Berdasarkan  Neraca  Pendidikan daerah  Tahun  2019,  terlihat  bahwa  SNP  di provinsi Banten
terus mengalami
peningkatan,  berada  pada  kategori  Menuju SNP  4,  SNP  jenjang  SMA  lebih  tinggi dibanding  SNP  jenjang  SMK.  Apabila dibandingkan  dengan  nasional,  maka  SNP jenjang  SMA  berada  di  bawah  rata-rata nasional,  sedangkan  SNP  jenjang  SMK berada  di  atas  rata-rata  nasional.  Secara keseluruhan terlihat bahwa standar pendidik dan  tenaga  kependidikan  berada  pada  nilai paling  rendah  baik,  pada  jenjang  SMA maupun pada jenjang SMK disusul kemudian standar  sarana  dan  prasarana.  Kondisi tersebut  sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Raharjo  (2014),  terdapat empat  standar  yang  masih  sangat  rendah, yaitu  standar  sarana  dan  prasarana,  standar proses,  standar  kompetensi  lulusan,  dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
Setiap  satuan  pendidikan  wajib melaksanakan ke-8 standar nasional pendidikan tersebut dan akan ditinjau sejauh mana  pelaksanaannya  dan  manfaatnya  oleh seorang  asesor  yang  telah  ditunjuk  oleh badan  terkait.  Hasil  dari  penilaian  tersebut tertuang  dalam  bentuk  akreditasi  yang  telah
dinilai  dengan  objektif  dan  melalui  proses yang ketat, hasil dari akreditasi memberikan gambaran kepada pihak sekolah sejuah mana penerapan  standar  nasional  pendidikan  di sekolahnya  tercapai.  Akreditasi  sekolah digunakan  untuk  menggambarkan  standar satuan pendidikan dimana penilaian akreditasi diperoleh dari pemenuhan SNP.
Akreditasi  SMA  dan  SMK  tahun  2020 merujuk data Sistem Informasi Data Pendidikan (SIDIK)  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi  Banten    tergambarkan  pada  diagram berikut:
Gambar 3: Akreditasi SMA dan SMK Tahun 2020 (Sumber : diolah dari https://dindikbud.bantenprov.go.id )
Dari grafik di atas, akreditasi A dan B jenjang SMA lebih besar dari jenjang SMK. Terdapat  25  %  satuan  pendidikan  jenjang
SMA berstatus belum terakreditasi. Sedangkan  pada  satuan  pendidikan  jenjang SMK  terdapat  39,89  %  berstatus  belum terakreditasi.  Apabila  dibandingkan,  maka jenjang pendidikan SMK lebih tinggi satuan pendidikan yang belum terakreditasi.
Kondisi  tersebut  diatas,  hendaknya menjadi  perhatian  Pemerintah  Provinsi
29,39% 32,70% 13,22% 24,70% 10,71% 25,70%
23,69% 39,89%
A B C BL AKREDITASI SMA DAN SMK TAHUN 2020 SMA SMK
Banten  dalam  menyusun  rencana  kegiatan pelaksanaan  penerapan  SPM  Pendidikan Menengah  agar  lebih  difokuskan  pada sekolah  yang  belum  terakreditasi,  agar sekolah-sekolah  tersebut  setidaknya  bisa mencapai peringkat akreditasi C. Pemerintah Provinsi  Banten  melalui  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  melakukan  langkah- langkah  strategis,  mendorong  pemenuhan SNP dan melakukan intervensi sesuai dengan hasil  pemetaan  mutu  dan  kebutuhan  setiap sekolah pada masing-masing zona. Sehingga intervensi  peningkatan  SNP  yang  dilakukan dapat  lebih  tepat  sasaran  dan  dapat mempercepat  peningkatan  mutu  melalui akreditasi.

## Standar Biaya Pribadi Peserta Didik
Standar  pembiayaan  pendidikan  telah di atur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  69  Tahun  2009
tentang Standar Biaya. Pembiayaan
pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi,  dan  biaya  personal.  Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana  dan  prasarana,  pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya  personal  meliputi  biaya  pendidikan yang  harus  dikeluarkan  oleh  peserta  didik untuk  bisa  mengikuti  proses  pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya  operasi  satuan  pendidikan  atas meliputi:  a).  gaji  pendidik  dan  tenaga kependidikan  serta  segala  tunjangan  yang
melekat  pada  gaji,  b).  bahan  atau  peralatan pendidikan habis pakai, dan c). biaya operasi pendidikan  tak  langsung  berupa  daya,  air, jasa  telekomunikasi,  pemeliharaan  sarana dan  prasarana,  uang  lembur,  transportasi, konsumsi,  pajak,  asuransi,  dan  lain sebagainya
Untuk  standar  biaya  peserta  didik, Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2018 sudah mengimplementasikan program pendidikan  gratis  melalui  skema  biaya operasional sekolah (BOS dan BOSDA) dan pembiayaan  lainnya  penunjang  proses pembelajaran untuk SMA/SMK/SKh Negeri dan  Swasta.  Dengan  demikian,  pemenuhan standar  biaya  peserta  didik  pada  penerapan SPM  Pendidikan  Menengah  di  Provinsi Banten sudah sesuai.

## Standar Jumlah dan Kualitas Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Standar pendidik dan tenaga kependidikan  adalah  kriteria  profesional yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pendidik dan  tenaga  kependidikan,  baik  prajabatan maupun  dalam  masa  jabatan.  Standar pendidik  di  provinsi  Banten  digambarkan dari  kualifikasi  dan  sertifikasi  pendidik. Berdasarkan  Neraca  Pendidikan  Daerah tahun  2019,  persentase  kualifikasi  pendidik di  provinsi  Banten  yang  secara  akademik memiliki  ijazah  D4/S1  pada  jenjang  SMA terus meningkat. Pada tahun 2020 mencapai 98,79 % hanya 1,21 % yang di bawah D4/S1,
pada  jenjang  SMK  pendidik  yang  memiliki ijazah  D4/S1  sebanyak  97,28  %,  sisanya
2,72% memiliki ijazah di bawah D4/S1. Sedangkan Persentase
pendidik tersertifikasi  pada  jenjang  SMA  mengalami penurunan sebesar 1,2 poin, pada tahun 2020 menjadi hanya 41,6 %, sisanya 58,4 % belum tersertifikasi,  pendidik  tersertifikasi  pada jenjang  SMK  mencapai  28,01  selebihnya 71,99%  belum  tersertifikasi.  Secara  umum, sertifikasi  pendidik  pada  jenjang  SMA  dan SMK  kurang  dari  50%.  Menurut  Kepala Seksi  Tenaga  Pendidik    Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 ada penambahan guru CPNS.
Pada  aspek  jumlah  pendidik,  dapat digambarkan  dari  rasio  murid-guru  yang menggambarkan  beban  kerja  guru  dalam mengajar.  Semakin  tinggi  nilai  rasio  ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan  dan  perhatian  guru  terhadap murid  sehingga  mutu  pengajaran  cenderung semakin  rendah.  Ketentuan  rasio  minimal guru  terhadap  siswa  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17 tentang  Guru,  menyebutkan  bahwa  rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru jenjang SMA adalah 1:20 dan jenjang SMK adalah 1:15.
Berdasarkan  data  Neraca  Pendidikan daerah  Tahun  2020,  jumlah  guru  pada jenjang SMA sebanyak 10.749 yang tersebar di 576 sekolah dengan jumlah peserta didik
sebanyak 446.827 murid, rasio guru terhadap murid adalah 1:42. Hal tersebut memberikan gambaran  bahwa  guru  pada  jenjang  SMA banyak kekurangan  jumlah guru. Pada saat ini  kekurangan  guru  SMA  sebanyak  4.713 guru.  Apabila  dilihat  dari  pengelompokan usia guru, didominasi oleh guru PNS berusia 51-55 sebanyak 864 guru dan sebanyak 386 guru  berada  pada  kelompok  usia  55  tahun yang akan pensiun lima tahun ke depan.
Sedangkan  jumlah  guru  pada  jenjang SMK sebanyak 12.249 yang tersebar di 730 sekolah  dengan  jumlah  peserta  didik sebanyak 278.726 murid, rasio guru terhadap murid  adalah  1:23.  Dari  data  tersebut, tergambarkan bahwa rasio guru: murid pada jenjang  SMK  masih  belum  optimal. Ketentuan rasio minimal guru terhadap siswa menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun  2008  Pasal  17  tentang  Guru, menyebutkan  bahwa  rasio  minimal  jumlah peserta  didik  terhadap  guru  jenjang  SMA adalah  1:20  dan  jenjang  SMK  adalah  1:15. pada  jenjang  SMK  menggambarkan  data rasio  guru-murid  berada  diatas  standar memberikan  gambaran  bahwa  guru  pada jenjang SMK kekurangan  jumlah guru. pada saat  ini  kekurangan  guru  SMK  sebanyak 11.874  guru.  Kekurangan  guru  pada  SMK swata jauh lebih banyak yaitu sbesar 10.274 guru.  Apabila  dilihat  dari  pengelompokan usia  guru  PNS,  didominasi  oleh  guru  PNS berusia  51 – 55  sebanyak  377  guru  dan sebanyak  169  guru  berada  pada  kelompok
usia 55 tahun yang akan pensiun lima tahun ke depan
Dari data tersebut di atas menunjukan bahwa  profil  rasio  guru  dan  siswa  pada jenjang  SMA  dan  SMK  di  Provinsi  Banten belum  ideal,  sehingga  masih  perlu  ditata ulang.  Strategi  yang  dikembangkan  oleh pemerintah  daerah  dalam  menata  sekolah membutuhkan pemetaan yang jelas sehingga tujuan  untuk  membangun  sekolah  yang efektif lebih optimal.

## Evaluasi Input
Menurut  Stufflebeam  &  Shinkfield (Darodjat & Wahyudiana, 2015), komponen evaluasi masukan meliputi: (a) sumber daya manusia (b) sarana dan peralatan pendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan  aturan  yang  diperlukan.    Keberhasilan sebuah  kebijakan  atau  program  akan ditentukan  dari  bagaimana  memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

## Sumber Daya Manusia
Dari data kepegawaian Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun 2020, didapatkan fakta bahwa pegawai di  dominasi  oleh  pegawai  dengan  jabatan fungsional  guru  (termasuk  kepala  sekolah). Dilihat  dari  pendidikan  pegawai  95,17  % lulusan sarjana dan pascasarjana. Selain itu, apabila  dilihat masa  kerja, mengindikasikan bahwa  penyelanggaraan  tugas  dan  fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten  di  dukung  oleh  kapasitas  pegawai
yang  cukup  berpengalaman  (memiliki  masa kerja yang cukup lama).
Penerapan SPM Pendidikan Menengah sangat ditentukan oleh program dan kegiatan yang  direncanakan.  Ketika  muatan  SPM Pendidikan  Menengah  sudah  terakomodasi dalam  perencanaan  program  dan  kegiatan, maka  secara  tidak  langsung  atau  tanpa disadari output yang  dihasilkan  akan mendukung dalam penerapan SPM Pendidikan. Sumber daya manusia Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sudah cukup secara kuantitas dan baik secara kualitas yang mampu melaksanakan program atau  kebijakan  dengan  baik.  Namun  yang terpenting  dan  menjadi  sorotan  adalah pemahaman  mengenai  SPM  Pendidikan Menengah itu sendiri yang perlu dioptimalkan  dan  terus  disosialisasikan kepada  agen  pelaksana  program  dan kegiatan .

## Sumber Daya Anggaran
Alokasi  anggaran  fungsi  pendidikan provinsi  Banten  pada  tahun  anggaran  2019 mencapai  35,92%  terdiri  dari  anggaran urusan pendidikan yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 17,74% dan  anggaran  bantuan  keuangan  kepada pemerintah  kabupaten/kota  untuk  fungsi pendidikan,  hibah,  bosda  sebesar  18,18%. Sedangkan  pada  tahun  2020,  alokasi anggaran  fungsi  pendidikan  mencapai 36,14%  terdiri  dari  anggaran  urusan
pendidikan  yang  melekat  pada  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 17,85% dan  anggaran  bantuan  keuangan  kepada pemerintah  kabupaten/kota  untuk  fungsi pendidikan, hibah, Bosda sebesar 18,28%.
Kondisi  ini  memang  bisa  dikatakan sudah  cukup  ideal  karena  jumlah  alokasi anggaran  untuk  pendidikan  di  Provinsi Banten  sudah  lebih  dari  20  persen sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh undang-undang  pendidikan.

## Sarana dan Peralatan Pendukung
Sarana  dan  prasarana  yang  di  miliki Dindikbud  Provinsi  Banten  sudah  cukup memadai,  selain  itu  dalam  pelaksanaan tugasnya  Dindikbud  Provinsi  Banten dilengkapi  dengan  sistem  pendataan  yang dinamakan Data Pokok
Pendidikan (Dapodik).  Sistem  ini  memuat  data  satuan pendidikan,  peserta  didik,  guru  dan  tenaga kependidikan, entitas data yang diperbaharui terus  menerus  secara  daring  dan  berjenjang dana/anggaran.  Sistem  Dapodik  di  kelola langsung  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Sistem  dapodik  dapat  dikembangkan dan  dioptimalkan  dalam  pengumpulan  data dan  penghitungan  kebutuhan  pelayanan dasar.  Pengumpulan  data  dan  penghitungan kebutuhan  pelayanan  dasar  merupakan tahapan  penting  dalam  penerapan  SPM Pendidikan Menengah.

## Prosedur dan aturan yang diperlukan
Dalam  pasal  13  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  100  Tahun  2018 tentang  Penerapan  SPM,  disebutkan  bahwa Gubernur  berwenang  mengkoordinasikan pelaksanaan  penerapan,  pemantauan  dan evaluasi  SPM    serta  penanganan  isu  dan permasalahan  SPM.  Untuk  pelaksanaan koordinasi tersebut,  dibentuk tim  penerapan SPM  Provinsi  yang  ditetapkan  dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  100  Tahun  2018  tentang  Penerapan SPM harus sudah diterapkan per 16 Oktober 2018.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah mestinya  sudah  membentuk  tim  penerapan SPM. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Banten  baru  membentuk  Tim  Penerapan SPM  pada  Februari  2021.  Tim  Penerapan SPM  sangat  penting  dalam  pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Banten.

## Evaluasi Proses
Tahapan  yang  ketiga  dalam  model evaluasi  CIPP  adalah  evaluasi  terhadap proses.  Worthen  &  Sanders  (Darodjat  & Wahyudiana,  2015)  menjelaskan  bahwa evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau  memprediksi  rancangan  prosedur  atau rancangan  implementasi  selama  tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan  program,  dan  sebagai  rekaman atau  arsip  prosedur  yang  telah  terjadi. Evaluasi  proses  meliputi  koleksi  data
penilaian  yang  telah  ditentukan  dan diterapkan  dalam  praktik  pelaksanaan program.    Pada  tahapan  evaluasi  yang dilakukan  mengenai  proses  berlangsungnya penerapan  SPM  Pendidikan  Menengah dimulai dari perencanaan sampai pengendalian  yang  dilakukan  selama penerapan  SPM  pendidikan  Menengah berlangsung. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan  perencanaan  yang  ditetapkan, hambatan  penerapan  SPM.  Evaluasi  input Penerapan  SPM  Pendidikan  Menengah secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

## Perencanaan
Kualitas  perencanaan  yang  baik  harus didukung oleh data yang valid dan lengkap. Pengumpulan  data  merupakan  tahap  awal dalam perencanaan penerapan SPM Pendidikan  Minimal.  Pengumpulan  data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk  pencapaian  target  100%  (seratus persen)  dari  Target  dan  Indikator  penerima layanan  setiap  tahun.  Dilakukan  oleh Pemerintah Daerah secara berkala mencakup i) jumlah dan identitas lengkap  warga negara yang  berhak  memperoleh  kebutuhan  dasar. ii)  jumlah  barang  dan/atau  jasa  termasuk sarana dan /atau prasarana satuan pendidikan yang  tersedia.  iii)  jumlah  dan  kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi  Banten  sebagai  perangkat  daerah yang bertanggungjawab atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib
yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar pendidikan sesuai kewenangananya melakukan pengumpulan data dan pendataan secara berkala.
Tahapan pengumpulan data jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh  pelayanan  dasar  pendidikan menengah  baru  dilaksanakan  pada  warga negara  yang  sudah  menjadi  peserta  didik  di dalam sekolah, pengumpulan data dilakukan di  tingkat  satuan  pendidikan.  Dalam  proses pengumpulan  data,  Dinas  Pendidikan  dan
Kebudayaan Provinsi Banten sudah menggunakan sistem data pokok pendidikan (Dapodik) Dari  proses  pengumpulan  data, selanjutnya dilakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar oleh masing-masing  bidang  di  lingkungan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan  menganalisis  data.  Penghitungan kebutuhan  pemenuhan  pelayanan  dasar menjadi bahan penyusunan rencana pemenuhan SPM Pendidikan Menengah Setelah tahapan pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan  dasar  selesai,  maka  tahapan berikutnya  adalah  penyusunan  rencana pemenuhan  pelayanan  dasar.  Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  agar pelayanan  dasar  tersedia  secara  cukup  dan berkesinambungan.  Muatan pelayanan dasar dalam  rangka  penerapan  SPM  pendidikan
menengah  dimasukkan  ke  dalam  dokumen perencanaan  pembangunan  daerah  dan penganggaran daerah. Muatan SPM Pendidikan  Menengah  anatar  lain  meliputi standar satuan pendidikan, standar pembiayaan peserta didik.
Rencana  pemenuhan  pelayanan  dasar harus  tertuang  dalam  RPJMD  (Rencana Program  Jangka  Menengah  Daerah)  dan Renstra  (Rencana  Strategis)  pembangunan daerah  yang  setiap  tahunnya  dijabarkan dalam  RKPD  dan  Renja  kemudian dianggarkan dalam APBD. Dengan demikian,  tahapan  penyusunan  rencana pemenuhan pelayanan dasar setiap tahunnya melekat  pada  tahapan  penyusunan  RKPD atau renja.

## Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pelaksanaan perencanaan dan penganggraan  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Provinsi  Banten  sudah  cukup mendukung dalam penerapan SPM
Pendidikan Menengah yang ditandai dengan sebagian  besar  muatan  SPM  Pendidikan Menengah sudah masuk dalam program dan kegiatan.  Adapun  program,  kegiatan  dan indikator  kinerja  yang  berkaitan  langsung dalam penerapan SPM Pendidikan Menengah  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Provinsi  Banten  tahun  2020
adalah  program  peningkatan  mutu  pendidik dan tenaga kependidikan, program
pendidikan  menengah  atas  dan  program pendidikan menengah kejuruan.
Program  Peningkatan  Mutu  Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sasaran program ini adalah meingkatnya guru SMA dan SMK yang bersertifikat dengan indikator kinerja : Persentase  guru  SMA  dan    SMK  yang bersertifikat.  Pada  tahun  2020  menargetkan 98,01  %  untuk  SMA  dan  67,31  %  untuk SMK.  Capaian  indikator  persentase  guru SMA dan SMK bersertifikat dibawah 50%.
Berdasarkan  Laporan  Penyelenggaran Pemerintahan  Daerah  (LPPD)  Pemerintah Provinsi  Banten  Tahun  2020,  rendahnya capaian  indikator  tersebut  dihadapkan  pada permasalahan  terbatasnya  kuota  peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah  Pusat.    PPG  Dalam  Jabatan, sebagaimana  diatur  secara  teknis  dengan Permenristekdikti  Nomor  55  Tahun  2017 tentang  Standar  Pendidikan  Guru,  adalah Program PPG yang diperuntukkan bagi guru- guru  yang  belum  memenuhi  persyaratan kompetensi dan sertifikat pendidik.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut,  Pemerintah  Provinsi  Banten  perlu mengambil  kebijakan sharing pendanaan PPG  dalam  APBD.  Adapun  Dasar  Hukum untuk  sharing  pendanaan  PPG  adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang Guru.  Dengan  demikian,  apabila  seluruh
kebutuhan pendanaan biaya pendidikan PPG dianggarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi Banten dalam APBD, maka diharapkan dapat mempercepat  pemenuhan  standar  pendidik jenjang SMA dan SMK.
Program  Pendidikan  Menengah  Atas dan  Kejuruan.  Sasaran  program  ini  adalah meningkatnya angka kelulusan dan persentase  kelulusan  yang  melanjutkan  ke perguruan  tinggi,  nilai  rata-rata  Ujian IPA/IPS,  dan  sekolah  yang  terakreditasi  B serta menurunnya angka putus sekolah. Rata- rata  capaian  dari  pelaksanaan  program  ini adalah  100%  dibanding  target  yang  telah ditetapakan  di  tahun  2020  (LPPD,  2020). Pelaksanaan  program  pendidikan  menengah baik  SMA  maupun  SMK  dicapai  melalui
kegiatan
peningkatan kurikulum,
peningkatan  peserta  didik,  peningkatan sarana dan prasarana serta pendidikan gratis pada satuan pendidikan.
Pendidikan  Gratis  adalah  program untuk  membebaskan  beban  orangtua/wali dari  biaya  Pendidikan  melalui  sharing  dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah dengan program Pendidikan
Menengah  Universal  (PMU)  yang  dananya bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN).
Dalam  mewujudkan  misi  ketiga pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-
2022,  yaitu  meningkatkan  akses  dan pemerataan pelayanan Pendidikan
berkualitas,  salah  satu  programnya  adalah memberikan  Pendidikan  gratis  bagi  siswa SMA/SMK/SKh  negeri  di  Provinsi  Banten. Secara teknis, diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor  31  Tahun  2018  tentang  Pendidikan Gratis pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri  dan Sekolah Khusus Negeri.
Perwujudan  dari  Peraturan  Gubernur mengenai  pendidikan  gratis  dilaksanakan melalui  pengalokasian  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  Daerah  (BOSDA) berupa  pemberian  dana  langsung  kepada SMAN,  SMKN,  SKh  Negeri  untuk membantu  memenuhi  kebutuhan  biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran.
Selain anggaran BOSDA untuk satuan pendidikan  menengah  negeri,  Pemerintah provinsi  Banten  juga memberikan  perhatian bagi  kepada  SMA  dan  SMK  swasta  dalam bentuk  bantuan  Biaya  Operasional  untuk SMA  dan  SMK  Swasta.  Tahun  2020 pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp. 119.731.050 sedikit mengalami penurunan  dibandingkan  tahun  sebelumnya yang mencapai Rp. 120.723.850.000.
Pengalokasian  BOSDA  cukup  efektif dalam  menekan  angka  putus  sekolah. Berdasarkan  laporan  hasil  monitoring  dan evaluasi  yang  dilakukan  Bappeda  Provinsi Banten  sebagaimana  tertuang  dalam  RKPD Tahun  2021  (Bappeda,  2020)  diketahui bahwa siswa putus sekolah bagi peserta didik
yang  sudah  mengenyam  bangku  pendidikan di SMA/SMK/SKH relatif sangat sedikit.
Untuk  itu,  kebijakan  dana  BOSDA yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Provinsi Banten hendaknya dapat diarahkan juga pada upaya  penjaringan  dan  peningkatan  minat peserta didik SMP yang semula berniat untuk berhenti  bersekolah  setelah  lulus  SMP menjadi memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA dan sederajat.  Diperlukan  langkah  koordinasi yang lebih intensif dengan antara Unit Kerja di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan  pemangku  kepentingan  terkait  yang menangani  urusan  pendidikan  jenjang  SMP di tingkat Kabupaten/kota.
Meskipun  demikian,  alokasi  BOSDA hendaknya  memperhatikan  standar  teknis pelayanan minimal bidang pendidikan aspek pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik dan pembiayaan pendidikan beserta tata cara pemenuhan  standar  jumlah  dan  kualitas barang/jasa sebagaimana telah di atur dalam Permendikbud  Nomor  32  Tahun  2018
standar teknis pelayanan minimal
pendidikan. Kondisi eksisting merujuk pada
Peraturan  Gubernur  Nomor  31  Tahun  2018 sebagai  dasar  alokasi  BOSDA,  belum megadopsi  substansi  dari  standar  teknis pelayanan minimal pendidikan.

## Evaluasi Produk
Tujuan  dari  evaluasi  produk  ( Product Evaluation )  adalah:  untuk  mengukur,
menafsirkan,  dan  menetapkan  pencapaian hasil  dari  suatu  program,  memastikan seberapa  besar  program  telah  memenuhi kebutuhan  suatu  kelompok  program  yang dilayani.  Evaluasi  produk  meliputi  hasil capaian output dan capaian outcome .
Hasil  capaian output ,  menurut  kepala sub  bagian  perencanaan,  evaluasi  dan pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, SPM Pendidikan Menengah telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini terlihat  pada  aplikasi  laporan  pelaksanaan SPM  yang  diisi  setiap  periode  oleh  sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Gubernur  telah  menetapkan  pedoman penerapan SPM yang mengatur pelaksanaan SPM  lingkup  pemerintah  provinsi  Banten. Pada tingkat OPD, Kepala Dinas Pendidikan tidak  mengeluarkan  peraturan  tersendiri terkait  penerapan  SPM,    namun  dalam praktiknya  SPM  sering  dikaitkan  dengan pencapaian program dan kegiatan yang sudah ada dalam RPJMD atau Renstra 2017-2022.
Dari data aplikasi SPM dapat diketahui bahwa pencapaian target SPM pendidikan di Provinsi  Banten  sangat  baik  dengan persentase capaian rata-rata di atas 100% di tahun  2020.  Namun,  terdapat  beberapa  data variabel  cakupan  pelayanan  minimal  SPM pendidikan menengah khususnya dari aspek data  “jumlah  mutu  barang/jasa  yang dibutuhkan”  tidak  sesuai  dengan  data  yang ada.  Hal  ini  akan  berpengaruh    pada  hasil
rata-rata capaian penerapan SPM Pendidikan Menengah.
Dari  hasil  temuan  dan  data  diperolah gambaran  bahwa  cakupan  pemenuhan  SPM Pendidikan  Menengah  di  Provinsi  Banten belum semuanya terpenuhi. Pada pemenuhan standar  satuan  pendidikan  dengan  indikator jumlah  sekolah  terakreditasi,  pada  jenjang SMA mencapai 75% sedangkan pada jenjang SMK  mencapai  60%.  Pada  pemenuhan standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan dengan indikator jumlah pendidik tersertifikasi,  pada  jenjang  SMA  mencapai 41,60%  sedangkan  pada  jenjang  SMK  baru mencapai  28,06%.    Sehingga  cakupan pemenuhan  SPM  Pendidikan  Menengah belum mencapai 100%.
Selanjutnya hasil capaian outcome dari penerapan SPM Pendidikan Menengah dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah terus mengalami peningkatan. Hal tersebut salah satu dampak yang  dapat  dirasakan  dari  pendidikan  gratis yang  sangat  membantu  dalam  pemenuhan biaya peserta didik. Merujuk pada data BPS 2021,  selama  periode  2015  hingga  2020, Banten  telah  berhasil  meningkatkan  Angka Partisipasi  Kasar  tingkat  SMA/SMK/MA 3,62  poin  dan  Angka  partisipasi  murni SMA/MA  sebesar  2,02  poin.  Angka Partisipasi  Kasar  tingkat  SMA/SMK/MA pada tahun 2020 sebesar 73,35% sedangkan Angka  partisipasi  murni  SMA/MA  sebesar 59,06%.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Penerapan SPM Pendidikan Menengah di  Provinsi  Banten  belum  optimal.  Evaluasi Konteks  ( Context  Evaluation )  pada  aspek kebutuhan  dan  strategi  diperlukan  strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan delapan Standar Nasioan Pendidikan (SNP). Sedangkan  pada  evaluasi  masukan  (i nput evaluation ) pada aspek sumber daya manusia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai.
Pada evaluasi proses ( process evaluation )  ditunjukkan  dengan  masih rendahnya guru SMA dan SMK bersertifikat dihadapkan  pada  permasalahan  terbatasnya kuota  peserta  program  Pendidikan  Profesi Guru  (PPG)  dari  pemerintah  pusat. Sedangkan  pada  evaluasi  hasil  ( product evaluation ),  cakupan  pemenuhan  SPM Pendidikan  Menengah  di  Provinsi  Banten belum semuanya terpenuhi.

## Rekomendasi
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Provinsi  Banten  perlu  melakukan  langkah- langkah  strategis  dalam  penerapan  SPM Pendidikan Menengah, antara lain:
1. Mengupayakan membentuk tim Penerapan  SPM  Pendidikan  Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman  dan  percepatan  pemenuhan SPM pendidikan menengah.
2. Mengupayakan    mendorong  pemenuhan SNP  dan  melakukan  intervensi  sesuai dengan  hasil  pemetaan  mutu  dan kebutuhan  setiap  sekolah  pada  masing- masing  zona.  Sehingga  intervensi peningkatan  SNP  yang  dilakukan  dapat lebih tepat sasaran dan dapat mempercepat  peningkatan  mutu  melalui akreditasi.
3. Merumuskan strategi yang akan dikembangkan untuk melakukan pengelolaan di tingkat satuan pendidikan,
sehingga  standar  jumlah  guru  terpenuhi dilihat dari rasio guru-murid
4. Mengupayakan  mendorong  pemenuhan kualitas  pendidikan  melalui  kebijakan sharing  pendanaan  Pendidikan  Profesi
Guru  (PPG)  dalam  APBD  untuk meningkatkan  pendidik  yang  memiliki sertifikat pendidik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda. (2020). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021.
Darodjat, D., & Wahyudhiana, W. (2015). Model evaluasi program pendidikan. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam , 17(1):  1 – 23.
Ferdi,  W.  P.  (2013).  Pembiayaan  pendidikan: Suatu  kajian  teoritis. Jurnal  Pendidikan dan Kebudayaan , 19(4), 565 – 578.
Gani, I. (2017, November). Evaluasi Pener apan dan  Pencapaian  Standar  Pelayanan Minimal  pada  Kab/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Timur. Forum  Ekonomi,
19(1): 15 – 41.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. (2019). Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019.
Khozin,  M.  (2010).  Evaluasi  implementasi kebijakan  standar  pelayanan  minimal bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Studi Pemerintahan , 1 (1): 32 – 61.
Laporan  Penyelenggaran  Pemerintahan  Daerah (LPPD)  Pemerintah  Provinsi  Banten. (2020).  Biro  Pemerintahan  Sekretariat Provinsi Banten.
Sugiharto, N. (2013). Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya;  Upaya  Peningkatan Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  di Kabupaten  Purwakarta. Sosio  Informa , 18(3): 225 – 250.
Raharjo,  S. B.  (2014).  Kontribusi  Delapan  SNP terhadap  Pencapaian  Prestasi  Belajar. Jurnal  Pendidikan  dan  Kebudayaan ,
20(4): 470 – 482.
Sugiyono, (2012). Memahami Penelitian
Kualitatif. Alfabeta. Bandung