## Wajah Hukum

## Pengakuan dan Implementasinya terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana
Faharudin 1 , Wa Ode Zamrud 2 , Bakri Sulaiman 3
1 Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau
2 Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau
3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Correspondence: faharfaiz@gmail.com; bakrisulaeman@gmail.com
Abstrak .  Pengakuan  dan  Implementasinya  terhadap  Masyarakat  Adat  Moronene  Hukaea  Laea  di  Kabupaten Bombana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dimensi  hukum  tentang  Pengakuan  terhadap Masyarakat  Adat  Moronene  Hukaea  Laea  di  Kabupaten  Bombana,  dan  untuk  mengetahui  serta  memahami bagaimana  implementasi  dari  pengakuan  tersebut.  Penelitian  ini  adalah  Penelitian  Hukum  Empiris,  dan dilakukan di Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Seluruh data, baik Data Primer maupun Data Sekunder, dianalisis dengan teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1)  Pengakuan  terhadap  Masyarakat  Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana berdasarkan peraturan perundang-perundangan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, (2) Dalam implemetasinya, Pengakuan tersebut masih belum  mampu  menjamin  kepastian  hukum  terhadap  Hak  Masyarakat  Adat  Hukaea  Laea.  Ada  banyak kelemahan  Peraturan  Daerah  untuk  mengakui  Eksistensi  Masyarakat  Adat  Hukaea  Laea,  yang  berakibat  pada implementasi pengakuan tersebut belum efektif.
Kata Kunci : Kabupaten Bombana, Pengakuan dan implementasinya.
Abstract.  Recognition  and  Implementation  of  the  Moronene  Hukaea  Laea  Indigenous  People  in  Bombana District.  This  study  aims  to  explore  the  legal  dimensions  of  Recognition  of  the  Moronene  Hukaea  Laea Indigenous  People  in  Bombana  District,  and  to  find  out  and  understand  how  this  recognition  is  implemented. This  research  is  Empirical  Legal  Research,  and  was  conducted  in  Bombana  District,  Southeast  Sulawesi Province. Methods of data collection using interview techniques and field observations. All data, both Primary Data  and  Secondary  Data,  were  analyzed  using  qualitative  analysis  techniques.  The  results  of  this  study indicate that (1) Recognition of the Moronene Hukaea Laea Indigenous People in Bombana Regency based on laws and regulations has been carried out by the Regional Government in the form of Regional Regulations, (2) In  its  implementation,  this  Recognition  has  not  been  able  to  guarantee  legal  certainty  regarding  Community Rights  Hukaea  Laea  custom.  There  are  many  weaknesses  in  the  Regional  Regulation  in  recognizing  the Existence  of  the  Hukaea  Laea  Indigenous  People,  which  results  in  the  implementation  of  this  recognition  not being effective.
Keywords: Bombana District, Recognition and implementation.

## PENDAHULUAN
Istilah  ' indigenous  peoples' mulai  dikenal  di  seluruh  dunia  dan  semakin  diakui  oleh  banyak negara,  setelah International  Labour  Organization (ILO) 1 mendeklarasikan Convention  Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries ( Konvensi ILO 169 ) 2 tanggal 27 Juni 1989 . Istilah indigeneous peoples³ yang digunakan dalam Konvensi ILO 169 juga diadopsi oleh World Bank
1 International  Labour  Organization (ILO)  merupakan  badan  khusus  PBB  yang  bertugas  memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang  merdeka,  setara,  aman,  dan  bermartabat.  Tujuan  utama  ILO  adalah  mempromosikan  hak-hak  kerja, memperluas  kesempatan  kerja  yang  layak,  meningkatkan  perlindungan  sosial,  dan  memperkuat  dialog  dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.
2 ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Geneva, 29 Juni  1989)  menggantikan  ILO Convention 107 concerning  the  Protection  and  Integration  of  Indigenous  and Other Tribal and Semi-tribal Populations in Independent Countries (Geneva, 2 Juni 1959). Konvensi ini berlaku mengikat sejak 5 September 1991.
dalam  pelaksanaan  proyek  pendanaan  pembangunan  di  sejumlah  negara,  terutama  di  negara-negara ketiga, seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik.
Sekarang  ini,  sekitar  370  juta  orang  yang  merupakan  anggota  masyarakat  hukum  adat  yang hidup  di  lebih  dari  70  negara  di  seluruh  dunia,  merupakan  5%  dari  seluruh  penduduk  dunia. Sementara itu, 80% dari seluruh keanekaragaman hayati di planet bumi ini tumbuh subur di 22% dari wilayah  bumi  yang  merupakan  tempat  tinggal  masyarakat  hukum  adat. 3 Para  peneliti  menyatakan bahwa  ketika  keanekaragaman  hayati  terancam,  maka  akan  mengancam  juga  hubungan  antara masyarakat  hukum  adat  dengan  tanah  air  mereka  yang  sudah  berlangsung  lama  dan  turun  temurun, serta  akan  mengancam  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  hukum  adat.  Kerusakan  lingkungan yang  terus  terjadi  membahayakan  kelanjutan  hubungan  mereka  dengan  lingkungannya  yang  sudah dipraktikkan  selama  ribuan  tahun,  seperti  mengumpulkan  obat-obatan,  berburu,  memancing,  dan kegiatan pertanian. 4
Pengakuan  ( erkenning )  secara  terminologi  berarti  proses,  cara,  perbuatan  mengaku  atau mengakui,  sedangkan mengakui berarti  ‘menyatakan  berhak’.  Pengakuan  dalam  konteks  eksistensi suatu  negara,  yaitu  keberadaan  suatu  negara  atau  pemerintahan  yang  secara  nyata  menjalankan kekuasaan  efektif  pada  suatu  wilayah  yang  disebut  dengan  pengakuan de  facto, selain  pengakuan secara  hukum  ( de  jure )  yang  diikuti  dengan  tindakan-tindakan  hukum  tertentu,  seperti  pertukaran diplomatik dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  maka  terbuka  ruang  bagi  daerah dan  komunitas  atau  masyarakat  untuk  menyatakan  kembali  identitas  kedaerahan  dan  komunitas mereka.  Peluang  itu  kemudian  direspon  oleh  beberapa  daerah  dengan  munculnya  tuntutan  untuk menegakkan  kembali  nilai-nilai  kebudayaan  lokal  dan  bentuk  kepemimpinan  lokal  atau  tradisional setelah  sebelumnya  mengalami  penyeragaman  yang  dipaksakan  oleh  Rezim  Orde  Baru.  Tuntutan tersebut  akhirnya  mendapatkan  apresiasi  dari  negara  dengan  diakuinya  keberadaan  dan  hak-hak Masyarakat Hukum Adat  (selanjutnya dalam penelitian ini cukup disingkat MHA). 5
Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana (selanjutnya dalam penelitian ini  cukup  disebut  Masyarakat  Hukaea),  secara das  sollen ,  telah  diakui  dan  dilindungi  oleh  undang- undang, tetapi secara das sein , Hak Ulayatnya masih belum lepas dari Hutan Negara yaitu TNRAW. Masyarakat  Hukaea  telah  mendapatkan  pengakuan  dan  perlindungan  dalam  bentuk  Perda  Bombana oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bombana  (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  cukup  disingkat Pemda  Bombana),  tetapi  Perda  tersebut  masih  menunggu  Peraturan  Bupati  (selanjutnya  dalam penelitian ini cukup disebut Perbup) untuk menentukan luas Wilayah Adatnya. Sangat menarik untuk diteliti, karena sangat jelas terlihat adanya upaya pemerintah untuk mempersulit langkah hukum MHA untuk  memperoleh legal  standing atas  hak-hak  konstitusionalnya,  mulai  dari  Persyaratan  Perda, Persyaratan Perbup, serta penentuan kriteria layak atau tidak layaknya MHA untuk dapat dinyatakan sebagai MHA yang nampak rumit. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan  mengkaji  dari  sudut  pandang  bagaimana  aturan  perundang-undangan  tentang  pengakuan Masyarakat  Hukaea  dan  bagaimana  aturan  perundang-undangan  tentang  perlindungan  Masyarakat Hukaea.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  identifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:  bagaimana  Pengakuan  dan  implementasinya  terhadap  Masyarakat  Adat  Moronene  Hukaea Laea  di  Kabupaten  Bombana  dan Kedua ,  bagaimana  Implementasi  Pengakuan  terhadap  Masyarakat HUKAEA berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini: pertama ,  untuk  mengetahui  bagaimana  Pengakuan  dan implementasinya  terhadap  Masyarakat  Adat  Moronene  Hukaea  Laea  di  Kabupaten  Bombana  dan Kedua ,  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi  Pengakuan  terhadap  Masyarakat  HUKAEA berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
3 United  Nations  Development  Programme,  “Human  Development  Report  2011  Sustainability  and Equity: A Better Future for All”, New York: Palgrave Macmillan, 2011, hlm. 54.
4 Corntassel,  J.,  &  Bryce,  C.  (Spring/Summer  2012).  Practicing  Sustainable  Self-Determination: Indigenous  Approaches  to  Cultural  Restoration  and  Revitalization  . Brown  Journal  of  World  Affairs,  Volume XVIII (Issue II). Hlm. 151.
5 Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNHAS, “Asesmen Hak Kepemilikan Tanah Adat Di Wilayah Konsesi PT. Vale Kabupaten Luwu Timur” (2020). Hal. 12.

## METODE Metode Pendekatan
Penelitian ini adalah merupakan Penelitian Hukum Empiris. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: a. Pendekatan  Perundang-undangan  digunakan  untuk  mengkaji  bagaimana  aturan  perundang- undangan terhadap pengakuan dan impelementasinya terhadap Masyarakat Hukaea.
b. Pendekatan  sejarah  digunakan  untuk  mengkaji  bagaimana  latar  belakang  sejarah  Masyarakat Hukaea untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengakuan dan implementasinya.

## Ruang Lingkup atau Objek Kajian
Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah: a. Efektivitas aturan hukum;
b. Kepatuhan terhadap aturan hukum;
c. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum; dan
d. Implementasi aturan hukum;

## Bahan Data
Dalam  penelitian  hukum  empiris  data  yang  diperlukan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer,  yakni  data  yang  diperoleh  sumbernya  langsung  dari  lapangan,  seperti  (1)  lokasi penelitian,  yaitu  lingkungan  tempat  dilakukannya  penelitian.  Dengan  demikian  data  primer  sering juga disebut data lapangan, (2) peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan (3) responden yang  memberikan  informasi  kepada  peneliti,  dengan  cara  wawancara,  kuesioner,  dan  angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.

## Tempat Penelitian
Adapun  lokasi  Penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Bombana,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, khususnya  di  wilayah  Masyarakat  Hukaea.  Adapun  alasan  penulis  melakukan  penelitian  di  lokasi tersebut  adalah  karena  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  daerah tersebut.
Untuk  melengkapi  data  penelitian  ini,  juga  akan  dilakukan  penelitian  pada  Pemerintah Kabupaten  Bombana,  Kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bombana  (selanjutnya dalam  penelitian  ini  cukup  disingkat  Kantor  DPRD  Bombana),  serta  Kantor  Pertanahan  Nasional Kabupaten Bombana.

## Teknik pengumpulan data dan Pengelolaan Data
1. Data Sekunder
Pengumpulan  data  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  membaca,  menelaah,  dan  menguntip dari  bahan  kepustakaan  serta  melakukan  pengkajian  terhadap  ketentuan  Peraturan  Perundang- udangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Data Primer
a. Pengamatan (Observation) yaitu melakukan pengamatan dan pencataan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penilitian.
b. Wawancara  (Interview),  yaitu  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  di  persiapkan sebelumnya.
wawancara dilakukan terhadap narasumber yakni:
1) Pemerintah Kab. Bombana   : 2 Orang
2) DPRD Kab. Bombana          : 2 Orang
3) Kantor BPN Kab. Bombana : 1 Orang
4) Tokoh Adat                          : 4 Orang
5) Tokoh Masyarakat               : 4 Orang
Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definis operasional variable penelitian ini terdiri atas:
1. Pengakuan  adalah  proses,  cara,  perbuatan  mengaku  atau  mengakui,  sedangkan  kata  “mengakui” berarti  menyatakan  berhak.  dalam  kaitannya  dengan  keberadaan  suatu  negara  yaitu; terdapat  dua tindakan dalam suatu pengakuan yakni tindakan politik dan tindakan hukum.
2. Implementasi  adalah  tindakan–tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  pejabat-pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan
3. Masyarakat Adat, adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu,  memiliki  asal  usul  leluhur  dan/atau  kesamaan  tempat  tinggal,  identitas  budaya,  hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang terkandung didalamnya.
4. Peraturan  Perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Teknik Analisis
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  ingin  dijawab  dan  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian  ini,  maka  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  yakni mendeskripsikan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  (data  primer),  diuji  kebenarannya kemudian  dihubungkan  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan  (data  sekunder)  yang  selanjutnya  diikuti  dengan  penafsiran  dan  kesimpulan  sehingga dapat membahas permasalahan secara menyeluruh dan objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengakuan  dan  implementasinya  terhadap  Masyarakat  Adat  Moronene  Hukaea  Laea  di Kabupaten Bombana
Keraf  menguraikan  mengenai  MHA  dengan  lebih  menekankan  pada  ciri  pembeda  antara Masyarakat  Adat  dengan  satuan-satuan  sosial  masyarakat  yang  tidak  termasuk  Masyarakat  Adat. 6 UUPA mengakhiri kebhinekaan perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal, yang didasarkan pada Hukum Adat. 7
Istilah  Hukum  Adat    merupakan  terjemahan  dari  istilah  Belanda  yaitu  “ Adat-Recht ” 8 yang pertama  kali  dikemukakan  oleh Snouck  Hurgronje yang  kemudian  dipakai  dalam  bukunya  “ De Atjehers ” 9 . Istilah “ Adat-Recht” ini kemudian dipakai pula oleh Van Vollenhoven yang menulis buku- buku  pokok  tentang  Hukum  Adat    dalam  3  jilid  yaitu “Het  Adat-Recht  van  Nederlandsch  Indie 10 ” (Hukum Adat  Hindia Belanda). 11
Selanjutnya, dalam literatur lain dijelaskan bahwa kata “Adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti  kebiasaan.  Terjadinya  hukum  bermula  dari  pribadi  manusia  yang  menimbulkan  “Kebiasaan pribadi”  kemudian  ditiru  orang  lain  karena  dinilai  sebagai  sebuah  kepatutan,  maka  lambat  laun  ini menjadi “Adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “Hukum Adat ”. 12
Masyarakat  Adat  memiliki  sejarah  tersendiri  di  Indonesia.  Menurut  I  Gede  A.  B.  Wiranata bahwa beberapa naskah kuno menggambarkan ada suatu masa, yaitu Proto Malaio (Melayu Tua) dan Deutoro Malaio (Melayu Muda). Ajaran Kong Hu Cu seperti “Hormatilah orang tua, setialah kepada keluarga, dan pujilah roh leluhur” atau “Pemerintah” adalah pelayan rakyat dan bukanlah rakyat yang melayani pemerintah” adalah sebagian cerminan dari ajaran ini. Di kalangan masyarakat Melayu Tua tampaknya  masih  pada  pemahaman  “Zat  kesaktian”  seputar  kehidupan  dan  jiwa  yang  bersifat  gaib.
6 Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNHAS, “Asesmen Hak Kepemilikan Tanah Adat Di Wilayah Konsesi PT. Vale Kabupaten Luwu Timur.” Hal. 7.
7 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi Dan Pelaksanaannya. Jilid I, Hukum Tanah Nasional (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013). Hal. 176.
8 Adat Recht (Bahasa Belanda : Hukum Adat).
9 De Atjehers (bahasa Belanda : orang-orang Aceh)
10 Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie (Belanda: Hukum Adat Hindia Belanda).
11 Imam Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2000). Hal. 1.
12 Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang (Jakarta: Kencana, 2019). Hal.1.
Pada  zaman  itu  kehidupan  masyarakat  berjalan  mengikuti  adat-istiadat  yang  dipengaruhi  oleh  alam serba  sakti.  Sebagai  dasar kepercayaan tatanan  perilaku.  Ia  tidak  terletak  pada alam  kenyataan  yang dapat dicapai dengan pancaindera, namun semata-mata hanya melalui anggapan. 13
AMAN  pada  Kongres  I  tahun  1999  merumuskan  pengertian  Masyarakat  Adat,  yakni: “Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu Wilayah  Adat,  yang  memiliki  kedaulatan  atas  tanah  dan  kekayaan  alam,  kehidupan  sosial  budaya yang  diatur  oleh  Hukum  Adat    dan  lembaga  adat  yang  mengelola  keberlangsungan  kehidupan masyarakatnya”. 14
Menurut Rosmidah, Istilah Masyarakat Adat sebetulnya masih sering menjadi topik perdebatan hingga kini. Sebahagian kalangan memandang MHA mengandung kerancuan antara “MHA” dengan “Masyarakat Adat”. Istilah Masyarakat Adat menekankan pada masyarakat hukum, dan istilah MHA menekankan pada Hukum Adat. 15
Ada  banyak  definisi  tentang  pengertian  Hukum  Adat.  berikut  ini  adalah  pengertian  menurut Para Ahli:
1.  Menurut  Cornelis  Van  Vollenhoven:  Hukum  Adat    adalah  himpunan  peraturan  tentang  perilaku yang  berlaku  bagi  orang  pribumi  dan  TImur  Asing  pada  satu  pihak  mempunyai  sanksi  (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). 16
2.  Menurut  B.  Ter  Haar  Bzn:  Hukum  Adat    adalah  keseluruhan  aturan  yang  menjelma  dari keputusan-keputusan  para  fungsionaris  hukum  (dalam  arti  luas)  yang  memiliki  kewajiban  serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati. 17 Selanjutnya  menurut  Ter  Haar  Bzn.  Hukum  Adat    adalah  hasil  putusan  Kepala-kepala  Adat ( beslinssingenleer ). 18
3.  Menurut  J.  H.  P.  Bellefroid:  Hukum  Adat  adalah  peraturan  hidup  meskipun  tidak  diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. 19
Menurut  Syahrial  Abdi, 20 yang  menjabat  sebagai  Kepala  Bagian  Hukum  Sekretariat  daerah Kabupaten  Bombana  bahwa  Pemda  Bombana  telah  mengeluarkan  Perda  Bombana  sehingga  secara hukum perundang-undangan, eksistensi MASYARAKAT HUKAEA telah mendapatkan Pengakuan.
Persyaratan Perda tersebut menurut Syahrial Abdi, adalah tindak lanjut dari UU Kehutanan, dan UU Kehutanan adalah manifestasi dari Amanat UUD 1945, yang mana bunyi Pasal 67 Ayat (2) UU Kehutanan  tersebut  adalah  “Pengukuhan  keberadaan  dan  hapusnya  MHA  sebagaimana  dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Perda.”
Menurut  Penulis,  salah  keberhasilan  dari  Pemda  Bombana  adalah  sukses  mewujudkan pengakuan  dalam  bentuk  Perda  Penetapan  terhadap  MASYARAKAT  HUKAEA,  sehingga  dengan Perda tersebut MASYARAKAT HUKAEA tersebut berhasil menemukan titik terang akan keberadaan dan  eksistensi  mereka.  Sementara  itu,  masih  banyak  MHA  di  sekitarnya  masih  masih  belum menunjukkan  tanda-tanda  akan  mendapatkan  Perda  Penetapan  sebagaimana  yang  MASYARAKAT HUKAEA dapatkan.
Persyaratan  dalam  UU  Sektoral  yang  mengharuskan  Perda  Penetapan  terhadap  MHA  telah terpenuhi untuk MASYARAKAT HUKAEA, sehingga nantinya, hal tersebut bisa menjadi dokumen penting  saat  akan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan,  ketika  eksistensi  mereka  tengah  terusik  oleh
13 I Gede A. B.  Wiranata, Hukum Adat Indonesia: Perkembangan Dari Masa Ke Masa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). Hal. 24-25.
14 Lembaga  Penelitian  Pengabdian  Masyarakat  (LP2M)  UNHAS,  “Asesmen  Hak  Kepemilikan  Tanah Adat Di Wilayah Konsesi PT. Vale Kabupaten Luwu Timur.” Hal. 6.
15 Maskawati, Perlindungan  Hukum  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Pembangunan  Lingkungan  Hidup (Yogyakarta: Republik Institute, 2019). Hal. 32.
16 Cornelis  Van  Vollenhoven, Orientasi  Dalam  Hukum  Adat  Indonesia (Jakarta:  Jambatan  Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc, 1993). Hal. 14.
17 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003). Hal. 14.
18 Nico Ngani, Perkembangan Hukum Adat Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002). Hal. 14.
19 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Haji Masagung, 1983). Hal. 14.
20 Wawancara pada tanggal 18 Januari 2021.
pihak ketiga.
Keberhasilan  ini  tentu  tidak  hanya  upaya  dari  satu  pihak  semata,  tetapi  lebih  dari  itu, merupakan  hasil  jerih  payah  dan  kerja  keras  dari  segenap  elemen  Tim,  mulai  dari  sejak  Verifikasi hingga Penetapan dalam bentuk Perda.
Di Sulawesi Tenggara sendiri, masih ada Masyarakat Adat Tolaki, Mekongga, hingga Konawe yang belum mendapatkan sentuhan perhatian dari Pemerintah Daerah mereka. Sehingga diharapkan, dengan  keberhasilan  dari  Pemerintah  Bombana  dalam  mewujudkan  Perda  tersebut,  akan  menjadi pembuka  jalan  bagi  MHA  lainnya  di  sekitarnya  untuk  berupaya  mendapatkan  Perda  sebagaimana yang MASYARAKAT HUKAEA dapatkan.
Sementara  itu,  Mansur  Lababa 21 menyatakan  bahwa  eksistensi  MASYARAKAT  HUKAEA diakui berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya:
(1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan
(3) Perda Bombana.
Menurut Mansur Lababa, 22 UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga seharusnya undang-undang sektoral yang mengatur MHA tidak boleh bertentangan dengan Amanat UUD 1945.
Tetapi faktanya, UUD Kehutanan yang merupakan salah satu undang-undang sektoral banyak yang  bertentangan  dengan  amanat  UUD  1945.  Bukti  akan  fakta  ini  adalah  kemenangan  MHA  saat mengajukan uji materi ke MK atas pasal yang menyatakan bahwa Hutan Adat adalah Hutan Negara, di mana hasilnya Putusan MK mempertegas bahwa Hutan Adat adalah Hutan Hak, bukan lagi Hutan Negara.
Itu  baru  langkah  pertama,  masih  ada  jerat  selanjutnya  yang  terkesan  sengaja  dipasang  oleh pemerintah untuk melemahkan MHA, yaitu terkait syarat Perda.
Menurut  Mansur  Lababa, 23 terkait  dengan  Perda,  maka  yang  mengeluarkannya  sudah  pasti Pemda. Alasan Pemerintah menunjuk Pemda sebagai penilai atas ada tidaknya MHA di suatu daerah karena  Pemda  lebih  mengetahui  kondisi  di  Lapangan  memang  benar,  tetapi  perlu  diingat  bahwa investor  yang  merupakan  musuh  utama  MHA  juga  melayani  kepentingan  Pemda,  sehingga perlindungan hukum yang dimaksud tidak akan berlaku efektif karena ada intervensi kepentingan di dalamnya.  Nah,  hal  tersebut  adalah  suatu  bentuk  tindakan  Pemerintah  yang  tidak  sejalan  dengan amanat  UUD  1945,  sehingga  menurut  Mansur  Lababa, 24 persyaratan  Perda  tersebut  perlu  dilakukan uji  materi  ke  MK.  Harusnya  Pemerintah  perlu  menunjuk  suatu  lembaga  yang  independen  untuk menjadi penilai atas ada tidaknya MHA di suatu daerah.
Menurut Penulis, memberi kepercayaan kepada Pemda untuk menentukan ada tidaknya MHA adalah  suatu  tindakan  yang  bertentangan  dengan  Teori  Perlindungan  Hukum.  Pemerintah  perlu menunjuk  suatu  lembaga  yang  benar-benar  independen,  yang  bebas  dari  segala  kepentingan  untuk menentukan  ada  tidaknya  suatu  MHA  di  suatu  daerah,  sehingga  benar-benar  dapat  memberikan Pengakuan atas MHA dengan pola Perlindungan Hukum yang tepat.
Menurut  Penulis,  bahwa  berdasarkan  pengalaman  langsung  dari  MASYARAKAT  HUKAEA, ada  beberapa  point  penting  yang  masih  perlu  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  terkait  dengan pengakuan  terhadap  MHA.  mengingat  masih  ada  beberapa  hal  yang  MHA  rasakan,  yang  belum maksimal dalam pengertian belum sepenuhnya sejalan dengan harapan MHA.
Misalnya  terkait  dengan  Perda  Penetapan,  MASYARAKAT  HUKAEA  mengharapkan,  agar pemerintah  kembali  melakukan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  tersebut.  Mengingat  dengan Penetapan berdasarkan Perda, maka hak-hak dari MASYARAKAT HUKAEA masih memungkinkan untuk terjadinya perlakuan diskriminatif.
21 Ketua  MASYARAKAT  HUKAEA,  Wawancara  pada  tanggal  20  Januari  2021  di  lokasi  Pusat kedudukan MASYARAKAT HUKAEA di Hukaea Laea.
22 Ketua  MASYARAKAT  HUKAEA,  Wawancara  pada  tanggal  20  Januari  2021  di  lokasi  Pusat kedudukan MASYARAKAT HUKAEA di Hukaea Laea.
23 Ketua  MASYARAKAT  HUKAEA,  Wawancara  pada  tanggal  21  Januari  2021  di  lokasi  Pusat kedudukan MASYARAKAT HUKAEA di Hukaea Laea.
24 Ketua  MASYARAKAT  HUKAEA,  Wawancara  pada  tanggal  23  Januari  2021  di  lokasi  Pusat kedudukan MASYARAKAT HUKAEA di Hukaea Laea.
Dalam  wawancara  oleh  Penulis  terhadap  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bombana, Muhammad Ali Mustapah, 25 menurutnya bahwa pertama, UUD 1945 telah sangat jelas memberikan pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  MHA,  namun  UU  sektoral  yang  mengatur  MHA  terlalu  sulit difahami.  Padahal  UU  harusnya  harus  memenuhi  asas  “mudah  difahami  dan  tidak  menimbulkan multitafsir”, 26 Kedua , Dengan sulitnya memahami UU sektoral MHA tersebut, menjadikan pengakuan terhadap hak-hak MHA menjadi kabur.
Menurut  Penulis,  karena  banyaknya  UU  Sektoral  yang  menyinggung  MHA,  sehingga  MHA seperti halnya MASYARAKAT HUAEA, masih merasakan dampak dari belum adanya keseragaman pengaturan. masih dirasakan adanya saling timpang tindih antara UU sektoral yang satu dengan UU Sektoral yang lainnya.
Menurut Penulis, tidak semua peraturan perundang-undangan memberikan definisi yang efektif mengenai  MHA,  dan  juga  tidak  semua  UU  Sektoral  memberikan  definisi  yang  seragam  terhadap kriteria MHA. Misalnya dalam UU Kehutanan, keberadaan Peradilan Adat menjadi salah satu kriteria yang  penting  dari  pengakuan  terhadap  MHA,  sementara  dalam  Undang-undang  Pencegahan  dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H) kriteria tersebut tidak dicantumkan. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 7 yang menyatakan bahwa:
“ Masyarakat  Adat  adalah  masyarakat  tradisional  yang  masih  terkait  dalam  bentuk  paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum  adat yang masih ditaati, dan masih  mengadakan  pemungutan  hasil  hutan  di  wilayah  hutan  sekitarnya  yang  keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah.”
Menurut  Nasruddin, 27 bahwa  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap MHA  selalu  tampak  tidak  maksimal,  pemerintah  dalam  kebijakannya,  memberikan  kesan  seakan MHA yang sering melakukan perambahan terhadap Hutan Negara, padahal Pemerintah Pusatlah yang telah mengambil alih Hutan Adat dari MHA.
Menurut  Penulis,  tindakan  pernyataan  dari  Pihak  DPRD  Bombana  yang  mengkritik  kurang praktisnya pengakuan terhadap MHA seperti halnya MASYARAKAT HUKAEA, adalah berdasarkan pengalaman  lapangan.  Sehingga  tentu  hal  seperti  ini  bisa  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi pemerintah  dalam  merealisasikan  Pengakuan  terhadap  MASYARAKAT  HUKAEA  yang  lebih implementatif.
Di  sini  dapat  kita  lihat  bahwa  bukankah  upaya  MHA  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari negara  adalah  untuk  memperjuangkan  Wilayah  Adatnya.  Dalam  pengertian  bahwa  ketika  MHA sedang  memperjuangkan  eksistensinya,  sebenarnya  Wilayah  Adatnya  yang  jelas  tadi  sedang dikaburkan  oleh  investor  atau  sedang  dikaburkan  oleh  negara.  Seharunya  klausul  “Ada  Wilayah Hukum  Adat    yang  jelas”  tidak  dijadikan  sebagai  kriteria  adanya  MHA,  karena  justru  Wilayah Adatlah yang sedang diperjuangkan.

## Implementasi  Pengakuan  terhadap  MASYARAKAT  HUKAEA  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan
Hak-hak  konstitusional  MHA  menurut  Komisi  HAM  dan  Konvensi International  Labour Organization (ILO) Tahun 1986 meliputi : 28
1. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
3. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi;
4. Hak atas pendidikan;
25 Wawancara pada tanggal 23 Januari 2021.
26 Diatur  dalam  Pasal  5  UU  Nomor    12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
27 Wawancara pada tanggal 25 Januari 2021 di Kantor DPRD Kabupaten Bombana.
28 Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jendral  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia., ―Aktualisasi  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA):  Perspektif  Hukum  Dan  Keadilan  Terkait Dengan Status  MHA  Dan  Hak-Hak  Konstitusionalnya,  Pusat  Penelitian  Dan  Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral Ma‖ (2012), http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/2-Penelitian MHA-upload.pdf. Hal. 91
5. Hak atas pekerjaan;
6. Hak anak;
7. Hak pekerja;
8. Hak minoritas dan MHA;
9. Hak atas tanah ; 10. Hak atas persamaan;
11. Hak atas perlindungan lingkungan;
12. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik 13. Hak atas penegakan hukum yang adil.
Menurut Syahrial  Abdi, 29 Masyarakat  Hukaea  sudah  dilindungi  secara  perundang-undangan, yaitu melalui Perda Bombana. Namun perlindungan tersebut belum efektif. Hal ini sebagai akibat dari Perda  tersebut  belum  ditindaklanjuti  dengan  Perbup.  Belum  efektifnya  perlindungan  tersebut, berdampak  pada  belum  mampu  terakomodirnya  Putusan  MK  untuk  melepaskan  hak Masyarakat Hukaea  dari  cengkeraman  penguasaan  TNRAW,  serta  masih  terbukanya  peluang  bagi  investor untuk merambah hak Masyarakat Hukaea tersebut.
Sementara  untuk  saat  ini  Perbup  tersebut  masih  menghadapi  kendala.  Kendala  utama  adalah karena  Wilayah  Adat  MHA  masuk  dalam  TNRAW,  dan  Pemda  Bombana  menghadapi  kendala menurunkan  status  Hutan  Negara  menjadi  Hutan  Hak  Masyarakat  Hukaea.  Ini  karena  Putusan  MK belum efektif penerapannya dari Pemerintah Pusat.
Menurut  Syahrial  Abdi, 30 Ketika  Pemda  telah  mengeluarkan  Perda  Pengakuan  dan Perlindungan  Hukum  MHA,  pemerintah  pusatlah  yang  harusnya  berkewajiban  mengeluarkan  Hak MHA  dari  Hutan  Negara,  terutama  melalui  Kementerian  KLHK.  bukan  membebankan  kepada Daerah.
Menurut  Syahrial  Abdi, 31 memang  dapat  dimaklumi  tindakan  Pemerintah  Pusat  membebani daerah  untuk  mengeluarkan  Perda  dalam  mengidentifikasi  eksistensi  MHA,  karena  memang  Pemda adalah  yang  lebih  memahami  kondisi  daerah  yang  bersangkutan  atau  kondisi  di  lapangan,  tetapi membebani  daerah  untuk  menentukan  luas  dan  batas  Wilayah  Adat  MHA  (terutama  dengan Persyaratan Perbup) adalah kurang efektif, hal ini karena beberapa pertimbangan, diantaranya:
(1) Ketika Eksistensi MHA telah diakui, secara hukum, hak-haknya juga telah ingklud diakui.
(2) Luas  dan  batas-batas  MHA  lebih  difahami  oleh  MHA  itu  sendiri,  bukan  Pemda.  Karena  MHA tersebut telah ada jauh sebelum Pemekaran Daerah bahkan sebelum lahirnya NKRI.
Adalah tindakan kesewenang-wenangan jika Pemda berlagak seperti lebih memahami historikal wilayah MHA  yang bersangkutan daripada MHA itu sendiri.
1) Pemerintah  Pusatlah  yang  telah  mengambil  alih  Hak-hak  MHA sehingga  harusnya  kewajiban mengembalikan status Hutan Adat dari Hutan Negara menjadi Hutan Hak MHA adalah kewajiban Pemerintah Pusat, bukan Kewajiban Pemda.
2) Dapat dikatakan bahwa berdasarkan Putusan MK, Pemda tidak punya hak untuk ikut mencampuri urusan penentuan luas wilayah MHA. Karena Hutan Adat adalah hutan Hak MHA yang tidak bisa ditafsirkan sendiri oleh Pemda.
Perbup  bagi  Masyarakat  Hukaea  sangat  sederhana,  tinggal disahkan,  lalu  diajukan  kepada Kementerian  dan  masalah  pun  selesai, namun,  bagi  Pemda,  Perbup  tersebut  tidak  semudah  seperti yang dibayangkan  Masyarakat  Hukaea.  Pemda  perlu  mengumpulkan  bukti  identifikasi  yang  lengkap tentang  seluk-beluk  Wilayah  MHA  yang  bersangkutan.  Dan  untuk  daerah-daerah  tertentu  di Indonesia, yang memiliki karakteristik MHA yang stabil, mungkin tidak terlalu rumit.
Tetapi  berbeda  dengan  Masyarakat  Hukaea,  memiliki  sejarah  yang  rumit  untuk  ditelusuri, mulai dari gangguan keamaan dari DI/TII pada Rezim Orde Lama, Pengusiran dan Penggurusan pada Rezim  Orde  Baru,  gangguan  keamaan  oleh  Gerombolan  Badik  dan  sebagainya  menjadikan  bukti-
29 Wawancara  pada  tanggal  19  Januari  2021  di  Kantor  Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
30 Wawancara  pada  tanggal  19  Januari  2021  di  Kantor  Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
31 Wawancara  pada  tanggal  19  Januari  2021  di  Kantor  Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
bukti  Wilayah  Adat  sangat  kabur,  sehingga  Wilayah  Adat  yang  diklaim  Masyarakat  Hukaea  sekian ribu  hektar,  akan  tampak  sebagai  wilayah  yang  tidak  sedikit,  walaupun  Masyarakat  Hukaea menganggap hal tersebut sudah semestinya demikian.
Implikasi hukumnya, Pemda perlu perjuangan ekstra untuk dapat meyakinkan Pemerintah Pusat akan bukti-bukti yang diajukan.
Ini  adalah  Dilema  bagi  Pemda,  karena  yang  telah  mengambil  alih  Wilayah  Adat  Hak  MHA  adalah Pemerintah Pusat, artinya yang lebih mengetahui Wilayah Adat yang bersangkutan adalah Pemerintah Pusat, merekalah yang dapat melakukan penelusuran jejak historikal kapan dimulai penetapan sebagai Hutan Negara, dan bagaimana awal mula luas wilayah MHA yang bersangkutan, selain itu yang lebih mengetahui batas-batas Wilayah Adat adalah MHA itu sendiri, karena merekalah pelaku sejarah. Namun faktanya, yang diwajibkan untuk memberikan bukti-bukti Wilayah Adat adalah Pemda, yang diwajibkan untuk mengeluarkan Hutan Adat dari Hutan Negara adalah Pemda. Menurut penulis, hal ini adalah bentuk pengaburan hukum, dan hukum yang tumpang tindih sehingga tidak sesuai dengan:
(1) Amanat Konstitusi.
(2) Amanat UUD 1945. Di mana harusnya Hak-hak MHA diakui dan dilindungi. Jadi, menurut Penulis, persyaratan Perbup dibebankan kepada daerah, akan menimbulkan:
(1) Kesan dari MHA bahwa Perbup dari Pemda adalah  penyebab belum terlaksananya Putusan MK dan  belum  tuntasnya  Persoalan  Wilayah  MHA,  padahal  sebenarnya  pengakuan  dan perlindungan  hukum  dalam  peraturan  perundang-undanganlah  yang  terlalu  berbelit-belit  dan saling tumpang tindih.
(2) Pemerintah Pusat terkesan melepaskan tanggungjawab untuk merealisasikan Putusan MK, yaitu mengembalikan Hutan Adat sebagai Hutan Negara menjadi Hutan Hak MHA. Jadi, menentukan luas Wilayah Adat MHA  dengan membebankan kewajiban tersebut kepada Pemda adalah tidak sejalan dengan amanat UUD 1945, dan tidak sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum  dan  Teori  Pengakuan.  Akhirnya,  Menurut  Syahrial  Abdi, 32 untuk  meredam  gejolak  dari Masyarakat Hukaea, maka Pemda menyampaikan kepada bahwa sebagai solusi, Pemda mengajukan usul bahwa luas Wilayah Adat akan dihitung berdasarkan Perkepala Keluarga (KK), dengan alasan:
(1) Wilayah Hutan Adat Masyarakat Hukaea masuk dalam TNRAW.
(2) Pemda  mengalami  kesulitan  untuk  menurunkan  status  Taman Nasional.
(3) Menurut  Pemda  Luas  wilayah  yang  diklaim  oleh  Masyarakat Hukaea terlalu luas.
Sementara  menurut  Mansur  Lababa, 33 saat  menanggapi  tentang  penetapan  Wilayah  Adat Masyarakat  Hukaea  yang  masih  menunggu  Perbup,  menyatakan  bahwa  Perbup  tersebut  terkendala karena Pemda  menganjurkan  luas  Wilayah  Adat  berdasarkan  Perkepala  Keluarga  (KK),  sementara Masyarakat  Hukaea  menginginkan berdasarkan  aturan  Hukum  Adat.  Ini  perlu  dikaji  ulang  secara hukum  dan  implementasinya,  sebab  apabila  mengacu  kepada  persyaratan  administratif  yang mengharuskan  adanya  penetapan  Perbup,  maka  hak  Masyarakat  Hukaea  dianggap  belum mendapatkan  perlindungan  hukum,  tetapi,  apabila  mengacu  pada  amanat  UUD  1945,  Perbup hanya persyaratan  administratif,  maka  tanpa  adanya  Perbup  pun  tidak  serta  merta  dapat  dianggap  hak-hak Masyarakat Hukaea belum mendapatkan perlindungan hukum.
Menurut Mansur Lababa, 34 hal ini sejalan dengan pendapat saksi dalam Perkara Putusan MK, bahwa  tidak  dapat  dijadikan  alasan  ketika Pemerintah  Daerah  belum  memberikan  pengakuan,  lalu dikatakan  bahwa  Masyarakat  Adat  dinyatakan  tidak  ada  dan  tidak  berhak  atas  wilayahnya,  karena Masyarakat  Adat  sudah  diatur  dalam  Undang-  undang  Dasar  1945,  sementara  Perda  hanyalah Persyaratan Administratif.
Dengan kenyataan ini, Perda Bombana yang belum menindaklanjuti persyaratan Perbup, tidak dapat  dijadikan  alasan  pemerintah  untuk  dapat  mengambil  alih  hak-hak  Masyarakat  Adat, apalagi
32 Wawancara  pada  tanggal  19  Januari  2021  di  Kantor  Bagian  Hukum  Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
33 Ketua  Masyarakat  Hukaea,  Wawancara  pada  tanggal  20  Januari  2021  di  lokasi Pusat  kedudukan Masyarakat Hukaea di Hukaea Laea.
34 Ketua  Masyarakat  Hukaea,  Wawancara  pada  tanggal  20  Januari  2021  di  lokasi Pusat kedudukan Masyarakat Hukaea di Hukaea Laea.
membiarkan  investor  untuk  mendapatkan  hak  konsesi.  Jadi,  menurut  Mansur  Lababa, 35 Persyaratan Perbup sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Hak MHA adalah bertentangan dengan  amanat UUD 1945.  Dan  menurut Penulis  ini  tentu  akan bertentangan dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori       Pengakuan.
Menurut Mansur Lababa, hal tersebut perlu  ditinjau  kembali, bahwa, Pertama, Wilayah Hutan Adat  Masyarakat  Hukaea  masuk  dalam  TNRAW.  Seharusnya,  apabila  Hutan  Adat  masuk  dalam Hutan  Negara,  maka  berdasarkan  Putusan  MK,  status  Hutan  Negara  tersebut  harus  segera dikembalikan menjadi Hutan Hak MHA. Jadi, Wilayah Hutan Adat Masyarakat Hukaea yang dikalim masuk  dalam  TNRAW  adalah  Bertentangan  dengan  Putusan  MK  dan  UUD  1945.  Di  sini  terlihat bahwa Putusan MK belum efektif diterapkan di lingkungan Masyarakat Hukaea.
Kedua,  Pemda  mengalami  kesulitan  untuk  menurunkan  status  Taman  Nasional.  Terkait  hal tersebut, Masyarakat Hukaea mempertanyakan bahwa apakah ada jaminan dari Pemerintah Pusat dan Daerah  bahwa  Taman  Nasional  tidak  akan  mengalami  turun  status  bila  ada  Investor  yang  masuk, yang bakal merambah Wilayah Adat  Masyarakat  Hukaea,  dan  hingga  saat  ini,  pertanyaan  tersebut belum  terjawab.  Padahal,  sudah  menjadi  rahasia  umum,  apabila  investor  mendapatkan  Hak konsesi 36 atas  Hutan  Negara,  maka  sangat  mudah  menurunkan  status  Hutan  Negara  yang bersangkutan  menjadi  hutan  produksi,  dan  kemudahan  tersebut  tidak  berlaku  bagi  MHA.  Di  sini, terlihat  bahwa  Pemeritah  Pusat  lebih  menghormati  investor  daripada  MHA.  Jadi,  alasan  Pemda mengalami  kesulitan  untuk  menurunkan  status  Hutan  Negara  adalah  tidak  sesuai  dengan  Amanat UUD 1945, di mana eksistensi MHA dan hak-hak konstitusionalnya diakui dan dihormati.
Ketiga,  Menurut  Pemda,  Luas  wilayah  yang  diklaim  oleh  Masyarakat  Hukaea  terlalu  luas. Bahwa  MHA  selalu  ditafsirkan  menginginkan  luas  Wilayah  Adat  yang  terlalu  luas.  Ini  karena Pemerintah  Pusat  selalu  menganggap  MHA  yang  melakukan  perambahan  terhadap  Hutan  Negara, padahal  sebaliknya,  Pemerintah  Pusatlah  yang  telah  mengambil  alih  Hutan  Adat  dari  MHA.  Jadi, alasan  Pemda  bahwa  luas  Wilayah  yang  dikalim  oleh  Masyarakat  Hukaea  yang  terlalu  luas  adalah Bertentangan dengan Putusan MK dan UUD 1945.. dan terlihat bahwa UUD 1945 yang mengakui dan menghormati eksistensi MHA belum diterapkan di lingkungan Masyarakat Hukaea.
Menurut  Mansur  Lababa 37 ,  adapun  alasan  Masyarakat  Hukaea  menolak  Perbup  berdasarkan KK  karena,  pertama,  tidak  memberi  dampak  kemanfaatan  hukum,  dan  kedua,  terkesan  ada  unsur kesengajaan  oleh  Pemerintah  untuk  melemahkan  eksistensi  Masyarakat  Hukaea  beserta  hak-hak tradisionalnya.
Pertama,  Tidak  memberi  dampak  kemanfaatan.  Hal  ini  karena tanpa  Perbup  pun,  Masyarakat Hukaea  tetap  menggantungkan  hidupnya  dalam  Wilayah  Adatnya.  Ini  karena  penetapan  Zona TNRAW, belum mengklaim semua Wilayah Adat Masyarakat Hukaea masuk dalam Taman Nasional. Kedua,  Terkesan  ada  unsur  kesengajaan  oleh  Pemerintah  untuk  melemahkan  eksistensi  Masyarakat Hukaea beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan Wilayah Adat yang kecil, akan membuat Masyarakat Hukaea  memiliki  posisi  yang  semakin  lemah  di  mata  hukum.  Karena  luas  Wilayah  Adat  juga mencerminkan kekuatan dan solidaritas MHA yang bersangkutan. Padahal Masyarakat Hukaea adalah Masyarakat  Adat  yang  tertua  di  Wilayah  Sulawesi  Tenggara.  Sementara  Masyarakat  lain,  seperti Bugis,  Jawa,  Bali  dan  sebagainya  hanya  pendatang.  Kalau  Masyarakat  Hukaea  tidak  memiliki ekskalasi  kekuatan  dalam  hukum,  maka  Masyarakat  Hukaea  semakin  lemah  terutama  dalam memperjuangkan  hak-hak  konstitusionalnya, dan sulit mempertahankan nilai-nilai Hukum Adatnya terutama  dalam gempuran pendatang dan Investor.
Menurut  Penulis,  tindakan  pemerintah  yang  terkesan  berusaha untuk  melemahkan  eksistensi MHA  adalah  Bertentangan  dengan  Teori  Perlindungan  Hukum.  Menurut  Penulis,  Pengakuan terhadap  Masyarakat  Hukaea  walaupun  telah  ada  dalam  perundang-undangan,  tetapi  implikasinya
35 Ketua  Masyarakat  Hukaea,  Wawancara  pada  tanggal  20  Januari  2021  di  lokasi Pusat  kedudukan Masyarakat Hukaea di Hukaea Laea.
36 Konsesi  adalah  Keputusan  Pejabat  Pemerintahan  yang  berwenang  sebagai  wujud  persetujuan  dari kesepakatan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dengan  selain  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam pengelolaan  fasilitas  umum  dan/atau  sumber  daya  alam  dan  pengelolaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
37 Ketua  Masyarakat  Hukaea,  Wawancara  pada  tanggal  20  Januari  2021  di  lokasi Pusat  kedudukan Masyarakat Hukaea di Hukaea Laea.
masih  belum  efektif.  Implikasi  memiliki  definisi  yang  luas,  sehingga  ketika  pengakuan  telah dilakukan  maka  indikasinya  adalah  perlu  ada  tolok  ukur  pada  sejauh  mana  implikasi  dari  langkah pengakuan tersebut oleh pemerintah terhadap Masyarakat Hukaea.
Salah satu implikasi dari pengakuan tersebut  adalah Perlindungan. Pada Masyarakat Hukaea, perlindungan tersebut masih belum efektif. Sebab belum adanya tindakan nyata dari Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas keberadaan mereka dan tanah ulayatnya. Tanah Ulayat Masyarakat Hukaea  masih  dalam  cengkeraman  TNRAW.  Kalau  berbicara  mengenai  implikasi  dari  pengakuan yang  mengarah  kepada  bagaimana  perlindungan  terhadap  Masyarakat  Hukaea,  maka  indikator  yang paling dekat yang bisa dilihat adalah tentang  Tanah  Ulayat  mereka.  Bagaimana  kepastian  terhadap status  dan  luas  dari  Tanah  Ulayat  mereka  adalah  mencerminkan  bagaimana  perlindungan  terhadap Masyarakat Hukaea tersebut.
Menurut  Penulis,  Masyarakat  Hukaea  telah  berjuang  dalam berbagai  situasi,  mulai  dari  Orde Lama,  Orde  Baru  hingga  Orde  Reformasi  dewasa  ini.  Di  sana  tergambar  dengan  jelas  bagaimana kebijakan  dari  Pemerintah  yang  tidak  konsisten.  Di  zaman  Orde  Baru,  Masyarakat  Hukaea ditempatkan  pada  situasi  dimana  mereka  perlu  disingkirkan  dari  Wilayah  Adatnya  demi  terciptanya suatu  TNRAW  yang  bebas  dari  perambahan,  dan  pada  zaman  Orde  Reformasi  walaupun  telah  ada kebijakan  pemerintah  untuk  memberikan  implikasi  pengakuan  terhadap  Masyarakat  Hukaea  berupa perlindungan  terhadap  hak  ulayatnya,  namun  kebanyakan  masih  sebatas  wacana  dari  pengambil kebijakan. Belum menyentuh substansi untuk benar- benar melepaskan hak mereka dari cengkeraman Hutan Negara.
Berbeda  dengan  zaman  Orde  Lama.  Masyarakat  Hukaea  justru  menghadapi  kekejaman  dari pemberontakan  Gerombolan  DI/TII.  Mungkin  kita  bertanya,  mengapa  dari  dulu  hingga  kini, Masyarakat  Hukaea  terus  mengalami  situasi  yang  memperihatinkan?  Menurut  analisis  Penulis  yang tentunya  adalah  berdasarkan  pengamatan  lapangan,  situasi  tersebut  disebabkan  karena  ada  2  faktor, yaitu:
• Faktor pertama, yaitu faktor internal
Masyarakat  Hukaea  memiliki  kepercayaan  akan  kekuatan  magis  yang  sangat  kental.  Istilah “Doti‖”  yaitu  ilmu  sejenis  ilmu  sihir  yang sangat terkenal di Bombana justru selalu dialamatkan pada  Masyarakat  Adat  tersebut.  Ini  akan  membuat  mereka  mudah  bersinggungan  dengan pendatang  dari  luar.  Kepercayaan  akan kekuatan  magis  menyebabkan  mereka  akan  sulit  untuk mengikuti  perkembangan  dari  dunia  luar  sehingga  membuat  mereka  sulit  untuk  bersosialisasi hingga  menyebabkan  mereka  terisolasi,  dan  menjadi kelompok-kelompok  yang  terkotak-kotak dalam  rumpun-rumpun  keluarga.  Selain  menyulitkan  mereka  untuk  berkembang,  juga  membuat mereka  rentan  akan  intevensi.  Contohnya  adalah  serangan  pasukan  badik  di  zaman  Orde  Baru. Pasukan Badik tersebut sebenarnya bukan pasukan asing, tetapi hanyalah kumpulan pasukan yang masuk melalui pantai yang datang dari Sulawesi Selatan. Kata Badik yang merupakan senjata khas Sulawesi  Selatan,  mengindikasikan  bahwa  pasukan  tersebut  bukanlah  pasukan  yang  datang  dari jauh, tetapi hanyalah pasukan  yang  datang  dari seberang. Kesimpulannya adalah, karena mereka memiliki kepercayaan  magis  yang  kental,  yang  menyulitkan  mereka  bersosialisasi  dengan  dunia luar,  menjadikan  mereka  mudah  bersinggungan  dengan  kehidupan  sosial  di  sekitarnya  sehingga mereka mudah mendapatkan intervensi dari sekitarnya, yang bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga datang dari masyarakat lingkungan sekitarnya.
• Faktor Kedua, adalah faktor Eksternal.
Peninggalan  Belanda,  yang  terus  menempatkan  Masyarakat  Adat  pada  posisi  yang  lemah, menjadikan  Masyarakat  Hukaea  memiliki  pola  pikir  yang  stagnan.  Tempaan  mental  tersebut nampaknya tidak gampang berubah. Ditambah dengan sulitnya menjalin komunikasi dengan dunia luar,  maka  keduanya  berakumulasi sehingga  menjadikan  mereka  dalam  posisi  yang memperihatinkan.
Menurut Arwin  Malik 38 yang  menjabat  sebagai  Ketua  Perumahan Kawasan  Pemukiman  dan Lingkungan  Hidup  (PKPLH)  Kabupaten  Bombana,  bahwa  adapun  kekhawatiran  utama  Masyarakat Hukaea atas belum adanya instrumen perlindungan hukum berupa Perbup terhadap Wilayah Adatnya adalah  adanya  perambahan  dari  Investor  Asing.  Mengingat  Kabupaten  Bombana  saat  ini,  terutama
38 Wawancara pada 04 Mei 2021.
sekitar  daerah  Taman  Nasional  yang  merupakan  Hutan  Adat  Masyarakat  Hukaea,  adalah termasuk wilayah yang sangat subur untuk usaha Perkebunan Tebu. Hal itu karena merupakan Hutan Savana.
Beberapa  investor  telah  masuk  ke  Bombana  beberapa  waktu  terakhir.  Salah  satu  perusahaan tersebut adalah anak perusahaan PT. Jhonlin Batu Mandiri. Perusahaan tersebut saat ini sangat gencar melakukan usaha perambahan Wilayah Hutan untuk memenuhi kebutuhan Industri Pabrik Gula yang dikembangkannya  di  Kabupaten  Bombana.  Perusahaan  tersebut  juga  sedang  membangun  sebuah Armada Pelabuhan Laut di Kabupaten Bombana, tepatnya di daerah Selat Paria (wilayah yang masuk Poleang Tengah dan Poleang Selatan), di mana Pelabuhan tersebut digadang akan dijadikan sebagai sebagai  salah  satu  Pelabuhan  terbesar  di  Indonesia  Timur.  Hal  tersebut  dilakuan  dalam  rangka menunjang Pembangunan Industri Perkebunan  mereka.
Nah, apabila Wilayah Adat Masyarakat Hukaea tidak secepatnya dilindungi dengan perangkat hukum, maka dikhawatirkan nasibnya akan sama dengan MHA lainnya di Indonesia, di mana hak-hak adatnya  diambil  alih  oleh  Investor  tanpa  adanya  perlawanan,  karena  secara  perlindungan  hukum sangat  lemah.  Ketika  investor  telah  mendapatkan  Hak  Konsesi,  maka  hak-hak  MHA  akan  mudah dikesampingkan.
Selain  untuk  usaha  Perkebunan,  wilayah  TNRAW  juga  ada  isu  memiliki  banyak  Kandungan Mineral yang belum dieksplorasi. Tidak menutup kemungkinan adanya kandungan Nikel dan Emas di wilayah tersebut, sebagaimana wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Bombana di sekitar TNRAW.
PT. JBM di Kabupaten Bombana, memiliki misi untuk  mengembankan Perusahaan Pabrik Gula terbesar  di  Indonesia  Timur  bahkan  Asia Tenggara.  Nah,  tentu  hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan akan  membidik  Hutan-Hutan  Negara  di  Kabupaten  Bombana  yang  subur  untuk  dijadikan  sebagai hutan  konsesi  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  bahan  baku  produksi.  Sehingga  harusnya perangkat  hukum  atas  perlindungan  terhadap  MHA  yang  merasa  memiliki  akses  terhadap  Tanah Ulayat,  perlu  secepatnya  direalisasikan,  sebelum  terlambat  dan  mengakibatkan  konflik  terhadap MHA. Maka akan didapati bahwa mengenai luas Wilayah Adat Masyarakat Hukaea memang belum diputuskan dalam Perda tetapi ada janji pemerintah untuk menentukannya pada kemudian hari. Yang menjadi  masalah  adalah  kapan  janji  pemerintah  tersebut  akan direalisasi.  Ini  belum  ada  kepastian. Hal  ini  disebabkan  karena  memang  memenuhi  hal  tersebut  bukanlah  hal  yang  mudah.  Sehingga diharapkan MHA pada umumnya dan Masyarakat Hukaea pada khususnya juga memaklumi keadaan Pemda, bahwa Pemda memang berada pada posisi yang dilematis, sehingga jangan sampai MHA dan Pemda  berhasil  diadu  oleh  Pemerintah  Pusat  lewat  kebijakan  pada UU  Sektoral.  MHA  dan  Pemda dalam posisi yang tegang, sementara UU Sektoral memberi ruang yang terbuka  seluas-luasnya  bagi investor  untuk  mendapatkan  Izin  Hak  Konsesi  pada Hutan-Hutan  Negara.  Pemerintah  Pusat  dengan mudahnya  mengalihfungsikan  hutan  lindung  menjadi  hutan  produksi,  sementara  MHA  dan  Pemda masih tegang menentukan mengenai batas wilayah.
Menurut  Penulis,  bahwa  dengan  adanya  Perda  Pengakuan  dan  Perlindungan  tersebut, setidaknya Masyarakat Adat telah memiliki dasar hukum untuk menunjukkan eksistensinya, sehingga langkah  selanjutnya  yaitu  memperjuangkan  batas-batas  Tanah  Adatnya  akan  lebih  mudah.  Tetapi bukan  berarti  kemudahan  tersebut  bisa  disepelekan,  sebab  ketika  terjadi  pergantian  Kepala  Daerah, maka  Program-program  Kepala  Daerah  yang  baru  belum  pasti  apakah  akan  mengakomodir kepentingan  Masyarakat  Hukaea,  sehingga  sebelum  masa  jabatan  Kepala  Daerah  saat  ini  berakhir, seharusnya batas- batas Wilayah Adat harus segera dirampungkan.
Menurut A. Suriyaman Mustari Pide, 39 Hak Ulayat merupakan hak MHA yang pada hakikatnya merupakan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  MHA  tertentu  atas  suatu  wilayah  tertentu  untuk mengambil  manfaat  dari  sumber  daya  alam  termasuk  tanah  dalam  wilayah  tersebut  dalam kelangsungan  hidup  dan  kehidupan  yang  secara  khas  timbul  dari  hubungan  secara  lahiriah  dan batiniah, turun temurun dan tidak terputuskan antara Masyarakat Adat dengan wilayahnya. Dalam hal ini, Hak Ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum  antara MHA sebagai subyek hak dan tanah sebagai  obyek  haknya  di  mana  hubungan  antara  MHA  dengan  wilayahnya  adalah  hubungan menguasai.
Menurut Penulis, tidak ada manfaat suatu Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA yang tidak menjamin  Hak  Ulayatnya.  Sebab  tujuan  utama  dari  tuntutan  Masyarakat  Adat  bukanlah  sebatas
39 Suriyaman  Mustari  Pide, Hukum  Adat,  Dahulu,  Kini  Dan  Akan  Datang .  Op  cit. Hal. 123-124.
pengakuan eksistensinya, tetapi pengakuan akan hak-haknya, sebab eksistensi Masyarakat Adat telah dijamin oleh UUD 1945. Dan hubungan antara Masyarakat Adat dengan wilayahnya adalah hubungan menguasai, sementara apabila kita memperhatikan Perda Bombana tersebut, Masyarakat Hukaea tidak menguasai  wilayahnya  sendiri,  tetapi  dikuasai  oleh  Negara,  sehingga  negara  yang  punya  hak  untuk memberikan hak-hak tersebut yang terkesan hanya sebagai hadiah sesuai porsi yang diinginkan oleh negara.
Beberapa poin tentang pandangan Masyarakat Hukaea terkait Hak Ulayatnya: 1. Penentuan luas wilayah.
Masyarakat  Hukaea,  dalam  menentukan  besaran  Wilayah  Adat  adalah  berdasarkan  asal-usul, walaupun suku Moronene, kalau bukan asli dan keturunan Hukaea, tidak bisa dimasukkan sebagai warga  Hukaea.  Jadi  sangat  sulit  untuk  menentukan  besaran  Wilayah  Adat  berdasarkan  sistem Kepala  Keluarga.  Apalagi  keturunan  Masyarakat  Hukaea,  banyak  yang  untuk  sementara  sedang keluar  dari  Wilayah  Adat  untuk  berbagai  keperluan,  seperti melanjutkan  pendidikan,  menikah dengan orang luar, atau bekerja di tempat yang jauh. Kalau berdasarkan Kepala Keluarga, berarti hanya  ada  sekitar  110  Kepala  Keluarga,  karena  yang  terdaftar  dalam  Perda  Bombana  hanya  ada 110.  Tentu  hal  itu  sangat  merugikan  Masyarakat  Adat,  karena  jumlah  tersebut  sangat  kecil dibandingkan  dengan  jumlah  seluruh  keturunan  Masyarakat  Adat  Hukaea.  Dan  jumlah  tersebut tidak  sebanding  dengan  sulitnya perjuangan  Masyarakat  Hukaea  yang  telah  berlangsung  selama berpuluh-puluh tahun.
2. Sejarah Wilayah Adat Masyarakat Hukaea.
Bahwa  dalam  sejarahnya,  wilayah  Masyarakat  Adat  Hukaea  telah  dihuni  oleh  Masyarakat  Adat jauh sebelum kemerdekaan, di mana ia adalah bagian dari Kerajaan Rumbia, karena Hukaea adalah salah  satu  Kerajaan  penyangga.  Dalam  Bahasa  Moronene  disebut Tokoromua .  Wilayah  Adat Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea telah menjadi pusat Pemerintahan sejak zaman Belanda, Bahkan  sempat  ada  Kantor  Belanda  di  dalamnya.  Jadi  terkait  silang  pendapat  dengan  Pemda Bombana, Masyarakat Adat merasa luasan Wilayah Adat yang diajukan tidak bertentangan dengan undang-undang.
3. Masyarakat Hukaea lebih arif dalam melindungi Ekosistem lingkungan. Bila yang menjadi alasan pemerintah adalah adanya satwa-satwa yang dilindungi yaitu Rusa alias Rusa  Endemik  Sulawesi,  binantang  tersebut  sebenarnya  sudah  hampir  punah,  bila  alasan penelitian, justru Masyarakat Adat lebih arif menjaga kawasan Hutan Adat. Masyarakat Adat juga khawatir praktek jual beli tanah di wilayah Taman Nasional tidak dapat di atasi oleh pemerintah. Sementara  Kalau  dikuasai  oleh  Masyarakat  Adat,  maka Masyarakat  Adat  dapat  berperan  aktif dalam  melindungi  keberadaan  wilayah  tersebut.  Lanjut  Mansur  Lababa,  Masyarakat  Adat  telah mendapati  Beberapa  Investor  mencoba melakukan  negosiasi  di  pusat  untuk  masuk  merambah ke Taman Nasional, tetapi mereka terkendala dengan keberadaan  Masyarakat Hukaea.
4. Terkait lemahnya bukti-bukti penguasaan Wilayah Adat yang dimiliki Masyarakat Hukaea. Bahwa Walaupun Masyarakat Hukaea sudah ada jauh sebelum zaman kemerdekaan. Tetapi karena kekacauan  akibat Gerombolan  DI/TII  tahun  1952,  semua  wilayah  Masyarakat  Adat  Hukaea diobrak-abrik.  Masyarakat  Adat  Hukaea  mengungsi  ke Kasipute  yang  merupakan  pusat  ibu  kota kecamatan  dan  tempat  pertahanan  masyarakat  di  bawah  komando  TNI.  Tetapi  setelah  aman  di tahun  1968,  Masyarakat  Adat  kembali,  namun  tidak  sampai  di  Hukaea,  tetapi  di  tempatkan Langkowala.  Tahun  1977, setelah  Taman  Nasional  mau memperluas  wilayah,  karena  dulu  hanya 50.000  hektar,  maka  Masyarakat  yang  ada  di  Lampolala  dipindahkan  ke  Tembe.  Dan  ternyata begitu  di  pindahkan  ke  Tembe,  dari  Taman  Buru  50.000  hektar,  diperluas  menjadi  105,190.000 hektar.  Sampai  di  batas  Langkowala,  diambillah  seluruh  Wilayah  Adat  Hukaea  menjadi  Taman Nasional.  Padahal,  sebenarnya,  dulu  waktu  mereka  ingin  menjadikan  wilayah  Taman  Nasional, Masyarakat Adat sudah melakuan gugatan. Tapi alasan pemerintah, Taman Nasional hanya untuk kepentingan pelestarian alam. Pelestarian rusa-rusa atau Jonga. Jadi hak-hak masyarakat tidak akan terganggu.  Tetapi  kemudian,  dalam  perkembangannya, jangankan  datang  untuk  tinggal,  datang untuk  keperluan  ziarah  kuburan  nenek  moyang  Masyarakat  Adat,  sudah  tidak  diperkenankan, Apalagi membunuh satwa atau membakar justru masuk penjara. Itulah sebenarnya yang membuat pada Tahun 1995, Masyarakat Hukaea kembali memperjuangkan hak-hak Tanah Adatnya, sebagai Masyarakat Adat yang telah menghuni kampung tua mereka sejak tahun 1700-an.
Menurut  Penulis,  salah  satu  penyebab  belum  terselesaikannya luas  Wilayah  Adat  Masyarakat
Hukaea  karena  realisasi  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  belum  efektif  diterapkan  di lapangan  sehingga  Pemerintah  Daerah  terbentur  dengan  Pihak  Taman  Nasional.  Butuh  biaya  dan waktu  bagi  Pemerintah  Daerah  saat  ini  untuk  merealisasikan  kepentingan  Masyarakat  Hukaea tersebut.  Menurut  Penulis,  peninggalan  hukum  Rezim  Orde  Baru,  yang  selalu  menjadikan  setiap Hutan  Adat  menjadi  Hutan  Negara,  benar-  benar  menyulitkan  Pemerintahan  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  saat  ini.  Sebab  butuh  koordinasi  kepada  Pihak  KLHK  untuk  merealisasikannya,  dan setidaknya,  perlu  menurunkan  status  Hutan  Negara  menjadi  Hutan  Hak  MHA,  baik  sebagian  atau seluruhnya, sementara pihak KLHK tidak mungkin akan semudah itu melepaskan kekuasaannya atas Hutan Negara tersebut yang sudah dikuasai selama bertahun-tahun.
Pihak  DPRD  telah  berupaya  melakukan  Mediasi  antara  pihak  Pemerintah  dengan  Masyarakat Hukaea. Intinya Pihak DPRD Bombana menginginkan yang terbaik terhadap kepentingan Negara dan Masyarakat Adat. pihak DPRD juga telah diupayakan untuk menyuarakan hak-hak Masyarakat Adat, dan  mendorong  pemerintah  untuk  segera  mengeluarkan  Perbup  terkait  luas  wilayah  Masyarakat Adat.  Sehingga  nantinya,  antara  Pihak  Taman  Nasional,  Pemerintah  Daerah  dan  Masyarakat  Adat semuanya  merasa  puas  terhadap  wilayah  yang  disepakati.  Pihak  DPRD  membenarkan  bahwa  tidak mudah  untuk  menurunkan  status  Taman  Nasional  menjadi  Hutan  Adat,  prosedurnnya  perlu melakukan  Pendekatan  kepada  Kementerian,  namun  pihak  DPRD  juga membenarkan  kekhawatiran dari  Pihak  Masyarakat  Adat,  tentang  apakah  ada  jaminan  Taman  Nasional  tidak  turun  status  saat berhadapan dengan Investor, mengingat Taman Nasional kaya akan sumber daya alam.
Demikian pula halnya dengan di Kabupaten Bombana. Pada Rezim Orde Baru, sekitar Tahun 1997,  terjadi  penggusuran  yang  disertai  pembakaran  Wilayah  Adat  Masyarakat  Hukaea,  lalu  pada Tahun 2013, di tempat Rumah Adat yang pernah dibakar tersebut dipugar kembali Rumah Adat Baru pada puing-puing Rumah Adat Lama, dan faktanya, hal tersebut dianggap sebagai ― konstruksi baru yang dibangun ‖.
Dalam menunjukkan bukti-bukti terhadap Pemda Bombana mengenai artefak sejarah terhadap Wilayah  Adat  yang  pernah dikuasainya,  Masyarakat  Hukaea  selalu  dianggap  sebagai membangun konstruksi  baru,  padahal  ada  masa  di  mana  artefak tersebut dikaburkan oleh Rezim Orde Baru, dan tidak mungkin secara serta merta Masyarakat Hukaea membangun kembali pada saat yang bersamaan. Masyarakat  Hukaea  butuh waktu  untuk membangun kembali  artefak  sejarah  sebagai  bukti  bahwa ia benar-benar  pernah  ada  dan  menguasai  Wilayah  Adat,  dan  untuk  wilayah  yang  masih  dikuasai TNRAW  akan  lebih  sulit,  karena  setiap  aktivitas  oleh  Masyarakat  Hukaea  di  sana  akan  dianggap sebagai  ―Perambahan  hutan‖.  Kata  tersebut  menjadi  istilah  yang  sakral  untuk  menyingkirkan segenap hak-hak MHA.
Semua  masalah  ini  menurut  Penulis,  perlu  menjadi  bahan pertimbangan  oleh  pemerintah  baik pusat  maupun  daerah  agar  pengakuan  dan  perlindungan  MHA  bisa  efektif.  Agar  Putusan  MK  bisa diterapkan  untuk  mengembalikan  Wilayah  Adat  Masyarakat  Hukaea.  Menurut  Penulis,  apabila menentukan  luas  Wilayah  Adat  berdasarkan  Perkepala  keluarga,  tentu  akan  sangat  merugikan Masyarakat Hukaea.
Pertama,  Pemda  Bombana  tentu  akan  mengasumsikan  bahwa jumlah  Kepala  Keluarga  di Hukaea  Laea  adalah  110  (seratus  sepuluh)  karena  hal  tersebutlah  yang  tercantum  dalam  Perda. Padahal faktanya, jumlah tersebut adalah jumlah kasar, bisa saja 1 (satu) Kepala Keluarga memiliki puluhan bahkan ratusan keluarga di tempat lain,  yang  belum  sempat  kembali  ke  daerah  asalnya karena  faktor pekerjaan, atau telah berkeluarga di luar Hukaea Laea, tentu saja hak mereka sebagai ahli  waris  Masyarakat  Hukaea  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja  hanya  karena  mereka  meninggalkan Wilayah Adatnya untuk sementara waktu. Mereka meninggalkan wilayahnya untuk sementara hanya karena  invasi  Taman  Nasional  yang  makin  mempersempit  luas  wilayah  mereka  dan  menyulitkan untuk mencari sumber penghidupan. Dan Mansur Lababa 170 menyatakan bahwa jumlah 110 (seratus sepuluh)  KK  yang  tercantum  dalam  Perda  tersebut  adalah  jumlah  kasar.  Jumlah  yang  dicantumkan adalah jumlah yang Kepala Keluarga yang punya kesempatan untuk datang bertanda tangan pada saat penyusunan  Perda.  Lanjut  Mansur Lababa, bahwa  kami  sebenarnya tidak menyadari  kalau ternyata jumlah  tersebutlah  yang  akan  dijadikan  sebagai  penentuan  luas  Wilayah  Adat  Masyarakat  Hukaea. Kalau  dari  awal  memang  diberi  tahu  akan  hal  tersebut,  tentulah  Masyarakat  Hukaea  akan mengumpulkan seluruh Warga Hukaea Laea dari segenap penjuru yang saat ini menyebar ke berbagai daerah.  Dan  kalau  jumlah  mereka  terlalu  besar,  kemungkinan  Pemda  Bombana  sendiri  yang  tidak akan mau menentukan berdasarkan Perkepala Keluarga karena jumlahnya sangat besar.
Kedua,  juga  belum  jelas,  bahwa  tiap  perkepala  keluarga  akan mendapatkan  berapa  Wilayah Adat.  Kalau  misalnya  Masyarakat  Hukaea  setuju  dengan  penentuan  tersebut,  maka  Pemda  tidak mungkin  akan  memberikan  luas  yang  sesuai  dengan  keinginan  Masyarakat  Hukaea.  Satu  Kepala Keluarga  kemungkinan  hanya  mendapatkan  luas  Wilayah  Adat  seluas  kebutuhan  mereka,  dan  hal inilah yang menurut Mansur Lababa, 171 sangat menyakitkan bagi Masyarakat Hukaea, bahwa seolah- olah Wilayah Adat yang dimaksud hanya sebagai hadiah dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan hidup  Masyarakat  Hukaea  yang  bermukim  di  Wilayah  Adatnya.  Padahal  menurut  Mansur  Lababa, Kalau  kami  mengacu  pada  Putusan  MK,  bisa  saja  kami  mengatakan  bahwa  di  atas  Hutan  Adat Hukaea Laea, tidak ada Taman Nasional.
Ketiga,  sama  sekali  tidak  ada  dasar  hukumnya  apabila  menentukan  luas  Wilayah  Adat berdasarkan Kepala Keluarga (KK) sebagaimana yang diinginkan oleh Pemda Bombana. Justru yang benar  adalah  berdasarkan  sistem  Hukum  Adat.  selain  hal  tersebut  sejalan  dengan  UUD  1945,  juga karena  ada  dipertegas  dalam  Perda  Bombana  sendiri,  yaitu  dalam  Pasal  13  Ayat  (2)  huruf  b: ― Menjamin  dan  melindungi  berlakunya  Hukum  Adat  Masyarakat  Adat  Moronene  Hukaea  Laea.” Jadi,  apabila  menentukan  berdasarkan  Kepala  Keluarga,  tentu  hal  tersebut  menyelisihi  Perundang- undangan  dan  Perda  Bombana  sendiri,  karena  hingga  saat  ini  tidak  ada  aturan  yang  menyatakan bahwa penentuan luas wilayah MHA adalah berdasarkan Perkepala Keluarga, justru umumnya aturan menyatakan bahwa MHA berhak untuk menerapkan Hukum Adatnya.
Menurut Penulis ,  bahwa  instrumen  hukum  tentang  kriteria  ada  tidaknya  MHA  dibuat sedemikian  rupa  sehingga  mempersempit  ruang  bagi  keberadaan  MHA.  Contohnya  adalah  terkait dengan Peradilan Adat. sehingga untuk Masyarakat Hukaea sendiri perlu sedemikian rupa mendesain kembali  sebuah  simbolitas  keberadaan  Peradilan  Adat  yang  dimaksud.  Tindakan  yang  sedemikian rupa  bisa  melemahkan  Masyarakat  Hukaea  untuk  mempresentasikan  diri  sebagai  suatu  MHA,  yang pada akhirnya akan membatasi dalam rangka mendapatkan hak-haknya terkait Wilayah Adat.
Dari  dulu,  Pengadilan  Desa  yang  dulu  disebut  Pengadilan  Adat  eksistensinya  dinafikkan  oleh pemerintah  sendiri.  Karena  dianggap tidak  profesional,  di  luar  sistem  Hukum  Nasional  formal,  dan memang  Negara  melihat  desa  sebagai  bagian  dari  Negara  yang  tidak  masuk  skema  Negara  modern dan peradilannya dianggap tidak sejalan dengan kemajuan, terutama saat semakin komplitnya jenis- jenis peradilan dewasa ini. Peradilan Adat memiliki posisi yang lemah terutama jika dikaitkan dengan ketentuan  pada  Pasal  24  UUD  1945  Ayat  (2)  yang  memberikan  pembatasan  yang  jelas  tentang berbagai  jenis  peradilan,  dan  juga  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 2 Ayat (3) UUKK menyatakan ―Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan Undang-undang‖. Dan dalam penjelasan umum UUKK  dinyatakan:  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  Badan Peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan Agama,  lingkungan Peradilan  Militer,  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi. Artinya adalah keberadaan suatu Peradilan Adat semestinya merupakan suatu peradilan  yang  sub  sistem  berada  di  bawah  naungan  Peradilan  Umum,  sebagaimana  keberadaan Peradilan Khusus sekarang ini.

## SIMPULAN
Masyarakat  Hukaea  diakui  secara  perundang-undangan,  yaitu  melalui  UUD  1945  beserta undang-undang  sektoral.  Secara  administratif,  eksistensi  Masyarakat  Hukaea  telah  diakui  dalam wujud legal  standing peraturan  perundang-undangan,  di  mana  Pemda  Bombana  telah  mengesahkan Perda  pengakuan  dan  perlindungan  yang  dipersyaratkan  oleh  UU  sektoral  untuk  mewujudkan manifestasi dari amanat konstitusi.
Dalam  implementasi  pengakuan  tersebut,  Masyarakat  Hukaea  sudah  dilindungi  berdasarkan perundang-undangan,  yaitu  melalui  Perda  Bombana.  Namun  perlindungan  tersebut  belum  efektif, karena belum ada tindak lanjut dengan Peraturan Bupati (Perbup).

## DAFTAR PUSTAKA Buku
AB. Wiranata, I Gede, Hukum Adat Indonesia: Perkembangan Dari Masa Ke Masa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
Harsono, Budi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan  Pelaksanaannya.  Jilid  I,  Hukum  Tanah  Nasional,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Trisakti, 2013).
Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003).
J,  Corntasel  &  Bryce,  C.  (Spring/Summer  2012).  Practicing  Sustainable  Self-Determination: Indigenous  Approaches  to  Cultural  Restoration  and  Revitalization  . Brown  Journal  of  World Affairs, Volume XVIII (Issue II).
Lembaga  Penelitian  Pengabdian  Masyarakat  (LP2M)  UNHAS,  “Asesmen  Hak  Kepemilikan  Tanah Adat Di Wilayah Konsesi PT. Vale Kabupaten Luwu Timur” (2020).
Maskawati, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup (Yogyakarta: Republik Institute, 2019).
Mustari Pide, Suriyaman, Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang (Jakarta: Kencana, 2019). Maskawati, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup (Yogyakarta: Republik Institute, 2019).
Ngani, Nico, Perkembangan Hukum Adat Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002).
Vollenhoven,  Van,  Orientasi  Dalam  Hukum  Adat  Indonesia  (Jakarta:  Jambatan  Kerjasama  dengan Inkultra Foundation Inc, 1993).
Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: Haji Masagung, 1983). Sudiyat, Imam, Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2000).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Website
Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jendral  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.,  “Aktualisasi Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA):  Perspektif  Hukum  dan  Keadilan  Terkait  Dengan  Status MHA  dan  Hak-Hak  Konstitusionalnya,  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jendral  MA”(2012), http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/2-penelitian MHA-upload.pdf.