## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pengadilan Khusus Profesi Medis Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional di Indonesia
Nelwitis. A 1* , A. Irzal Rias 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: nelwitisanwar@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 12/08/2023 Merujuk  pada  pokok  permasalahan  yang  teridentifikasi,  maka  tujuan  penelitian adalah:  Peneliti  mampu  mengkaji,  menganalisis  dan  menemukan  apa  yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan pengadilan khusus profesi kedokteran di  Indonesia,  serta  mengkaji  menganalisis  dan  menemukan  bagaimana  caranya. upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum adalah dengan dibentuknya  pengadilan  khusus  profesi  kedokteran  sebagai  upaya  reformasi hukum  kesehatan  nasional  di  Indonesia  pada  masa  yang  akan  datang.  Peneliti mampu  menemukan  konsep  hukum  acara  pidana  yang  ideal  berdasarkan  nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945.
Direvisi, 26/09/2023
Dipublikasi, 07/10/2023

## Kata Kunci:
Pengadilan Khusus Profesi Dokter; Pembaharuan Hukum Kesehatan Abstract Keywords: Special Court for the Medical Profession; Health Law Reform Referring  to  the  main  problems  identified,  the  aim  of  the  research  is:    The researcher  is  able  to  study,  analyze  and  discover  what  is  the  basis  for considering  the  establishment  of  a  special  court  in  the  medical  profession  in Indonesia,  and  to  study  analyze  and  discover  how  efforts  will  be  made  in realizing  legal  certainty  in  the  establishment  of  a  special  court  for  the  medical profession as an effort to reform national health law in Indonesia in the future. Researchers were able to find an ideal concept of criminal procedural law that is based on the values of Pancasila and 1945 Constitution.

## PENDAHULUAN
Tujuan dari suatu negara akan selalu berkaitan erat dalam rangka pemenuhan terhadap nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam upaya, cikal bakal, dan wujud konkrit terbentuknya suatu  aturan  hukum.  A.  Hamid  S.  Attamimi  menambahkan  bahwa  aturan  hukum  (peraturan perundang-undangan)  itu  dibuat  sebagai  suatu  fungsi  negara  untuk  mewujudkan  cita-cita negaranya,  di  Negara  Indonesia.  Cita-cita  tersebut  terdapat  dalam  UUD  1945  (konstitusi), sebagai  sumber  utama  hukum  yang  berlaku. 1 Cita  cita  tersebut  bertujuan  akhir  untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan salah satu untuk mensejahterakan masyarakat itu dapat dicapai  melalui  kesehatan.  Hal  ini  sejalan  dengan  negara  Indonesia  yang  diidealkan  atau diimpikan  oleh  pendiri  Negara  ( founding  fathers) sebagai  suatu  Negara  hukum  ( rechstaat ) atau ( The Rule of  Law ) yang merupakan  amanah dari Pasal  1 Ayat  (3) UUD 1945. Namun, bagaimana  cetak  biru (blue  print), dan  desain  makro  penjabaran  ide  Negara  hukum  itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Hukum seharusnya dipahami dan di  kembangkan  sebagai  suatu  kesatuan  sistem.  Sebagai  Negara  hukum,  Indonesia  harus
1 Jujun S. Suriasumantri, 2017 , Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer , Cetakan Kedua puluh tujuh, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 104-105
menentukan sendiri  paradigma pembangunan hukumnya yang sesuai  dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 2
Mahfud  MD  menyatakan,  bahwa:  Negara  hukum  Indonesia  yang  berdasarkan  UUD 1945 mengambil  konsep prismatik  (integratif) dari kedua konsepsi Rechtstaat dan The Rule of  Law. Indonesia  tidak  memilih  salah  satunya,  akan  tetapi  memasukkan  unsur-unsur  yang baik dari keduanya. Mahfud beralasan bahwa pilihan prismatik bagi Negara hukum Indonesia merupakan  sebuah  keniscayaan,  karena  saat  ini  sudah  sulit  menarik  perbedaan  yang substantif antara Rechtstaat dan The Rule of Law . Dengan demikian, kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan masyarakat juga harus ditegakkan. 3 Sementara itu, hukum  sebagai  alat, kemudian dipandang  menjadi  batasan yang memprediksi kelakuan hakim  ataupun  pengadilan.  Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  yang  begitu  pesat, hukum  yang  tertulis  tidak  lagi  mampu  mencakup  semua  lingkungan  masyarakat  yang dinamis, untuk menjawab ini lahirlah pemikiran dari para realisme. Perkembangan pemikiran hukum  tersebut  merupakan  sumbangan  terbesar  bagi  hukum  saat  ini,  tanpa  adanya  saat  itu tidak mungkin ada saat ini. 4 Hukum timbul karena adanya rasa kebutuhan, suatu masyarakat perlu  diatur.  Thomas  Hobbes  dalam  bukunya  “Leviathan”,  mengatakan  manusia  itu    pada asalnya  sangat  buruk,  karena  bila  dibiarkan  akan    saling  makan  sesamanya  demi mempreservasi hakikatnya sendiri (kehidupannya sendiri). 5
Selanjutnya,  tugas  negara  menurut  faham  modern  sekarang  ini  (dalam  suatu  Negara Kesejahteraan atau Social Service State ), adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  yang  sebesar-besarnya  berdasarkan  keadilan dalam  suatu  Negara  Hukum. 6 Sebagai  salah  satu  ciri  dari  sebuah  negara  hukum,  yakni  : Pengakuan    dan  Perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  terutama  hak  atas  kesehatan. Pengertian  kesehatan  yang  otoritatif  diberikan World  Health  Organization (selanjutnya disebut WHO ). WHO mengartikan  kesehatan  dalam  arti  luas  tidak  sebatas  ketiadaan  dari suatu  penyakit.  Menurut WHO kesehatan  atau health adalah  “ a  state  of  complete  physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity” (Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis). 7
Sebagai  wujud  perhatian  Pemerintah  terhadap  perwujudan  hak  atas  kesehatan merancang  berbagai  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  memberi  perlindungan  hak  atas kesehatan untuk semua rakyat Indonesia. 8 Sehingga Pemerintah mampu membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, seperti lahirnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,  Undang-Undang  No.29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  dan  Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang menjadi ruh dalam lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan ini, dimana sejak awal  sejarah mengenai
2 Mardenis,  2020, Politik  Pembangunan  Hukum  Nasional  Indonesia ,  Bahan  Ajar  pada  Program  Studi  Pasca Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Andalas  dalam  Siska  Elvandari,  Henny  Andriani,  Alfi  Ramadhani, Politik Hukum Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 TerhadapMasyarakat di Indonesi a, (Depok: Raja Grafido Persada, 2021), hlm. 28.
3 Mahfud MD, 2006, Op. Cit , hlm 26-27 dalam Siska Elvandari, Henny Andriani, Alfi Ramadhani,2021, Op. Cit , hlm. 29
4 Ibid , hlm. 42
5 Lili Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum , Bandung : Mandar Maju, hlm. 28
6 Amrah  Muslimin, Beberapa  Asas  dan  Pengertian  Pokok  Tentang  Administrasi  dan  Hukum  Administrasi, (Bandung:  Alumni,  1985),  hlm.110,  dalam  Siska  Elvandari,  Henny  Andriani,  Alfi  Ramadhani,  2021, Loc.Cit.
7 World Health Organization.
8 Nidya Waras Sayekti dan Yuni Sudarwati, Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi  Pada  BUMN  Penyelenggara  Jaminan  Sosial ,  Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik,  Vol.1, No.1, Juni 2010, hlm.2. dalam Siska Elvandari, Henny Andriani, Alfi Ramadhani, 2021, Loc.Cit
umat  manusia,  sudah  dikenal  adanya  hubungan  kepercayaan  antara  dua  insan,  manusia penyembuh  dan  penderita  yang  ingin  disembuhkan.  Dalam  zaman  modern,  hubungan  ini disebut  transaksi  terapeutik.  Hubungan  ini  merupakan  hubungan  yang  sangat  spesifik,  yang dilakukan dengan berlandaskan rasa saling menghormati dan saling percaya, serta senantiasa diliputi  oleh segala emosi,  harapan, dan kekhawatiran makhluk insani 9 . Kondisi inilah yang harus dan selalu di jaga dalam pemberian pelayanan kesehatan.
Pemberian  pelayanan  kesehatan  berpijak  pada  transaksi  terapeutik.  Transaksi merupakan  hubungan  timbal  balik  yang  dihasilkan  melalui  komunikasi,  sedangkan terapeutik diartikan sebagai  sesuatu  yang mengandung unsur atau nilai  pengobatan. Secara yuridis,  transaksi  terapeutik  diartikan  sebagai  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien dalam  pelayanan  medik  secara  professional  didasarkan  kompetensi  yang  sesuai  dengan keahlian  dan  keterampilan  tertentu  dibidang  kedokteran.  Pelayanan  yang  diberikan  bersifat pemberian  pertolongan  atau  bantuan  yang  didasarkan  kepercayaan  pasien  terhadap  dokter. Pelayanan medik terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik berupa diagnostik maupun terapeutik, dan harus didasarkan persetujuan. 10
Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian untuk  mencari  dan  menentukan  terapi  penyembuhan    yang  paling  tepat  bagi  pasien. 11 Oleh karena transaksi  terapeutik  merupakan bagian pokok dari upaya kesehatan, yaitu pemberian pelayanan  medik  yang  didasarkan  atas  keahlian  dan  keterampilan,  serta  ketelitian,  maka tujuannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  ilmu  kedokteran  itu  sendiri,  sebagaimana tersebut dibawah ini : 12

## a. Untuk Menyembuhkan Dan Mencegah Penyakit
Hal  ini  terkait  dengan  upaya  kesehatan  sebagai  setiap  kegiatan  atau  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  secara  terpadu,  terintegrasi  dan  berkesinambungan  yang diantaranya  adalah  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  dalam  bentuk  pencegahan penyakit  dan  pengobatan  penyakit,  yaitu  pelayanan  kesehatan  preventif  dan  kuratif. 13 Dalam  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  tersebut  diberikan  perlindungan  hukum  baik kepada  dokter,  tenaga  kesehatan  dan  pasien.  Pasal  27  Undang-Undang  Kesehatan menyatakan  bahwa  tenaga  kesehatan  berhak  mendapatkan  imbalan  dan  perlindungan hukum  dalam melaksanakan tugas sesuai  profesinya. Hal  ini juga ditegaskan pada Pasal 50  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran  yang  menyatakan,  bahwa  :    dokter  atau  dokter gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran    berhak  memperoleh  perlindungan  hukum sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional. Tindak lanjut dari dua pasal diatas adalah terhadap perlindungan pasien yang diatur  dalam  Pasal  58  Undang-Undang  Kesehatan  menyatakan,  bahwa:  setiap  orang berhak  untuk  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga  kesehatan  dan/atau penyelenggaraan  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
9 Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  Indonesia  (MKEK)  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI ),  2002,  Kode  Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaannya, IDI, Jakarta, hlm. IX
10 Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis , PT.Citra Aditya Bakti, , Bandung, hlm.1
11 Hermien  Hadiati  Koeswadji, Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  19992  Tentang  Kesehatan,  Asas Asas  dan Permasalahan Implementasinya , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 61.
12 Idem.
13 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pelayanan Kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan / penyakit. Pasal 1 angka 14 Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  Pelayanan  Kesehatan  kuratif  adalah  suatu  kegiatan dan/atau  serangkaian  kegiatan  pengobatan  yang  ditujukan  untuk  penyembuhan  penyakit,  pengurangan penderitaan  akibat  penyakit,  pengendalian  penyakit,  atau  pengendalian  kecacatan  agar  kualitas  penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

## b. Untuk Meringankan Penderitaan
Tindakan  medik  yang  dilakukan  dalam  penyembuhan  penyakit  dan  pemulihan kesehatan  pasien  harus  secara  nyata  ditujukan  untuk  memperbaiki  keadaan  pasien,  atau agar  keadaan  kesehatan  pasien  lebih  baik  dari  sebelumnya,  maka  guna  meringankan penderitaan  pasien,  penggunaan  metode  diagnostic  atau  terapeutik  yang  lebih menyakitkan  seharusnya  dihindarkan.  Seorang  pasien  dapat  mengharapkan  bahwa seorang  dokter  akan  membantu  berupaya  melakukan  tindakan  medik  yang  dapat meringankan perasaan sakitnya. Pemberian bantuan atau pertolongan untuk meringankan penderitaan ini merupakan bagian dari suatu tugas pemberi pelayanan medik professional, sehingga  berlaku  standar  pelayanan  medik  yang  didasarkan  pada  ketelitian  dan  sikap berhati-hati.  Dengan  demikian  secara  yuridis,  apabila  dokter  tidak  memenuhi kewajibannya dengan berbuat sesuatu yang meringankan atau mengurangi perasaan sakit, sehingga  menimbulkan  kerugian  pada  pasien,  dapat  dituntut  ganti  rugi 14 sesuai  Pasal  58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
c. Untuk Mendampingi Pasien
Dokter dalam melakukan profesinya selalu dituntut berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya, dan setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai standar kedokteran. Dokter  sebagai  subjek  hukum  mempunyai  tanggungjawab  hukum  atas  setiap  perbuatan yang  dilakukan,  perbuatan  tersebut  ternyata  menimbulkan  kerugian  terhadap  pasien, maka  dokter  tidak  dapat  beralih  bahwa  tindakan  tersebut  bukan  tanggungjawabnya. 15 Tanggungjawab  ini  diberikan  kepada  pemberian  layanan  kesehatan  terhadap  pasien sebagai  penerima  layanan  kesehatan.  Dalam  praktiknya  sehari-hari  tanggungjawab  ini bertitiktolak  pada  ada  atau  tidak  adanya  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  melaksanakan kewajiban  professional,  sehingga  hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang  kenapa diperlukan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  dokter,  ketika  pemberian  upaya kesehatan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ketiga standar, yakni : standar profesi,  standar  pelayanan,  dan  standar  operasional  prosedure  yang  mengakibatkan terjadinya berbagai insiden keselamatan pasien yang harus diselesaikan dengan berbagai instrumen hukum, seperti hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, dan secara kode etik profesi.
Sebagai perbandingan, dalam praktiknya, tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien memiliki risiko  kegagalan yang dapat  menimbulkan akibat  kecacatan bahkan kematian  pasien,  yang  mana  kegagalan  tersebut  dapat  disebabakan  adanya  faktor  kelalaian dari  dokter  dalam  melakukan  suatu  tindakan  kedokteran  yang  dalam  sehari-hari  sering disebut  sebagai  tindakan  “malpraktik”.  Tonggak  sejarah  kasus  malpraktik  di  Indonesia, yakni: Kasus dr. Setyaningrum, seorang dokter umum di Puskesmas Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten  Pati,  Jawa  Tengah,  terjadi  di  awal  tahun  1979  di  mana  pasiennya  mengalami shock  anafilaktik  setelah  penyuntikan  antibiotic  Streptomysin.  Meski  telah  dilakukan penanganan  shock  dengan  menyuntikkan  Adrenalin,  Cortison,  dan  Delladryl,  namun  nyawa pasien  tidak  tertolong.  Suami  pasien  yang  merupakan  seorang  tentara  melaporkan  kejadian yang menimpa istrinya ke polisi. Dalam proses selanjutnya, dokter Setyaningrum dijatuhkan hukuman pidana penjara tiga bulan dengan masa percobaan 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Pati.  Selanjutnya,  dalam  proses  banding  ditahun  1982,  Pengadilan  Tinggi  Semarang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pati. Namun pada proses kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negri Pati dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang
14 Ibid ., hlm. 137-138.
15 Rosa Elita dan Yusuf Sofe, Tahun 2007, Malpraktek: Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen , Jakarta : Unika Admajaya.
terjadi pada tanggal 27 Juni 1984. 16 Sejak peristiwa tersebut, bertemulah antara dunia hukum ( Themis )  dengan  dunia  medis (Aesculapius) dalam  suatu  wadah  baru  di  Indonesia,  menjadi suatu  cabang baru dari disiplin ilmu  hukum,  yaitu Hukum Medis  ( Medical  Law ), kemudian menjadi hukum kedokteran, dan akhirnya diperluas cakupan pembahasannya menjadi Hukum Kesehatan  ( Health  Law atau Gezondheitsrecht ).  Akibat  kasus  “Pati”  inilah  telah membangunkan  masyarakat  dari  “tidur  lelapnya”  yang  panjang  untuk  mengetahui  hak-hak korban di dalam dunia kedokteran maupun dunia kesehatan. 17
Kelalaian  tindakan  medik  yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter,  dalam  bahasa  Inggris disebut  dengan  “ medical  malpractice” ,  walaupun  dalam  istilah  lainnya  disebutkan  istilah “ medical  negligence” ,  dimana  kedua  istilah  ini  seringkali  dimaknai  sama  walaupun sebenarnya memiliki perbedaan dari unsur kesalahan (Belanda: schuld ) atau “ mens rea ” dari delik  yang  dilakukan  oleh  pelakunya. 18 Yaitu  apakah  unsur  kesalahan  ( mens  rea )  adalah “dengan  sengaja”  (Latin: dolus )  atau  “karena  kealpaan”  (Latin: culpa ).  Disebut  sebagai “ medical  malpractice” adalah  apabila  tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  pelaku  “dengan sengaja”, sedangkan disebut “ medical negligence” apabila  tindakan  tersebut  dilakukan  oleh pelaku “karena kealpaan”. 19
Dalam  hal  inilah  yang  banyak  tidak  dipahami  oleh  pasien  ataupun  keluarga  pasien, dimana dalam perjanjian terapeutik tidak ada jaminan hasil atas tindakan atau pelayanan yang diberikan. Sepanjang pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar praktik kedokteran dan sesuai dengan standar prosedur operasional, hasil akhir (ketika pasien meninggal atau terjadi perburukan  kondisi)  pada  dasarnya  bukanlah  hal  yang  dapat  dijadikan  dasar  melakukan gugatan,  ataupun  tuntutan  kepada  dokter/dokter  gigi.  Walaupun  di  sisi  lain,  adanya  unsur kelalaian dalam tindakan medik, memberikan risiko bagi para dokter terhadap sanksi hukum baik itu pidana maupun perdata. Selanjutnya, terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter, berdasarkan  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit dijelaskan,  rumah  sakit  turut  bertanggungjawab  terhadap  tindakan  tenaga  kesehatan, termasuk  juga  dokter  yang  bekerja  di  rumah  sakit  tersebut,  yang  mengakibatkan  kerugian kepada  pada  pasien  pada  pasien  yang  ditimbulkan  akibat  kelalaian.  Hal  ini  dipertegas  lagi untuk kelalaian yang dilakukan oleh dokter tidak ada  ketentuan pemidanaan, mekanismenya berupa ganti kerugian.
Selain  itu,  terdapat  juga  Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  585  Tahun  1983 yang  menjelaskan,  bahwa  :  seorang  dokter  yang  dianggap  melakukan  kelalaian  karena tindakan  medis  akan  diperiksa  melalui  Komite  Etik  Dokter  Rumah  Sakit.  Seorang  dokter yang dituduhkan telah melakukan malpraktik, harus ada persetujuan dari Majelis Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI).  Hal  tersebut  dokter  yang  bersangkutan  harus disidang  dulu,  apakah  prosedur  yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter  sudah  sesuai  dengan standar prosedur pelaksana dan standar profesi. Apabila memang terbukti, barulah hal ini bisa dibawa ke ranah hukum. Akan tetapi, upaya penegakan hukum perlu dipikirkan untuk lebih memberdayakan  peranan  organisasi  profesi,  karena  organisasi  profesi  akan  lebih  mampu membina wibawa dan moralitas profesi seseorang. 20
Secara  yuridis  kasus  sengketa  medis  yang  ditujukan  pasien  atau  kuasa  hukumnya kepada  dokter  diajukan  ke  pengadilan  pidana  maupun  perdata  sebagai  dugaan  malpraktik.
16 Jawa Pos, Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, Ada 3 Catatan Kriminalisasi Dokter , 2018, diakses tanggal 23  Februari  2022  dari https://www.jawapos.com/kesehatan/30/06/2018/hari-kesadaran-hukum-kedokteran- ada-3-catatan-kriminalisasi-dokter/
17 Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan , Lembaga PenerbitKampus IAIN Palopo, 2018, hlm. 13-14
18 Sutan  Remy  Sjahdeini,  2020, Hukum  Kesehatan  Tentang  Hukum  Malapraktik  Tenaga  Medis ,  Bogor,  IPB Press, Hal.45.
19 Ibid
20 Ibid , hlm. 52
Dalam  tuntutan  hukum  dalam  hal  ini  sengketa  medis  dapat  diselesaikan  melalui  dua  cara, yaitu:  cara  litigasi  (melalui  proses  peradilan),  dan  cara  non  litigasi  (diluar  pengadilan). 21 Penanganan  sengketa  medis  sampai  saat  ini  masih  dilaksanakan  peradilan  umum.  Secara yuridis,  normatif  kewenangan  Mahkamah  Agung  sudah  jelas  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  konteks    atau  sudut  pandang  dari  IDI  dan dokter  melihat, bahwa : pengetahuan dan pemahaman dari penegak hukum terhadap hukum kesehatan masih kurang, hal ini tidak terlepas dari belum semua  penegak hukum memahami akan  hukum  kesehatan  dan  sengketa  yang  terjadi  antara  dokter  dengan  pasien,  sehingga semua  hal  yang  tidak  diharapkan  atas  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  dokter  dalam menolong pasien dianggap malpraktik oleh pasien, atau keluarga pasien. 22
Kondisi  diatas  pada  dasarnya  menitikberatkan  pada  untuk  setiap  manfaat  yang  kita dapatkan  selalu  ada  resiko  yang  harus  kita  hadapi.  Satu–satunya  jalan  menghindari  resiko medik adalah tidak berbuat sama sekali. Begitu pula bagi seorang dokter dalam memberikan pelayanan  medik  terhadap  pasiennya  harus  berpedoman  kepada  ketiga  standar  dalam  upaya menghindari  adanya  suatu  tuntutan  hukum  di  pengadilan.  Independensi  peradilan  secara eksplisit  yang  mencakup  dan  lebih  superior  berdasarkan  prinsip  pemisahan  kekuasaan  yang tidak terjadi sebelumnya di Orde Baru. Hal tersebut terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  maupun  Undang-Undang  Mahkamah Agung  mengatur  syarat  pembentukan  pengadilan  khusus,  bahwa  landasan  hukumnya haruslah Undang-Undang.
Hal  ini  tertuang  pada  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal  25.  (2)  Ketentuan  mengenai  pembentukan  pengadilan  khusus  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan  Umum,  juga  menegaskan  prosedur  pembentukan  pengadilan  khusus  dengan Undang-Undang,  bahwa  di  lingkungan  peradilan  umum  dapat  dibentuk  pengadilan  khusus yang diatur dengan undang-undang. 23
Penjelasan  diatas  tentu  saja  menjadi  bahan  evaluasi  kita  bersama  dalam  upaya menyikapi  kompleksitasnya  permasalahan  dalam  mencari  konsep  yang  ideal  pada  masa mendatang  ( Ius  Constituendum )  dalam  penyelesaian  sengketa  medis,  karena  pada  saat  ini penyelesaian sengketa medis belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum,  yakni:  kepastian,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Sementara  itu,  dari  sisi  lain  penyebab dari  tidak  terpenuhinya  tujuan  hukum,  masih  dapat  kita  temukan  permasalahan  yang  sangat krusial,  dimana  masih  ditemukan  dalam  materi  peraturan  perundang-undangan  dibidang hukum, dan di bidang kesehatan yang saling tumpah tindih satu dengan yang lainnya, seperti :  dalam  penjelasan  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selanjutnya, dari sisi lain masih ditemukan peran aparat penegak
21 Ibid , hlm 52-53
22 Ibid , hlm. 64
23 Herman,  Abdul  Razak,  Marwati  Riza, Gagasan  Pengadilan  Khusus  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis, Jurisprudentie pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan, Volume 7 Nomor 1 Juni 2020, (Makasar: FH UNHAS) 2020 hlm. 121-122.
hukum yang belum memahami ketentuan tentang hukum kesehatan, dan hukum acara pidana yang  mengakibatkan  salah  persepsi  dalam  pemahaman  untuk  merumuskan  sebuah  tindak pidana  terhadap  dokter  yang  patut  diduga  telah  melakukan  malapraktik  kedokteran.  Hukum acara  pidana  terkait  dalam  konsep  yang  ideal  apakah  perlu  dilakukan  berbagai  upaya  untuk mengisi kekosongan hukum seperti: dalam profesi kedokteran menginginkan sebuah konsep, dimana  sebelum  dokter  dan  tenaga  kesehatan  patut  diduga  telah  melakukan  sebuah malpraktek  medik,  dan  diproses  secara  ketentuan  hukum  pidana,  tentu  saja  harus mendapatkan  sebuah  proses  dari  peradilan  profesi  terlebih  dahulu,  seperti:  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI),  dan  Majelis  Kehormatan  Etik Kedokteran (MKEK).
Kondisi  ini  tentu  saja  menarik  perhatian  bagi  kalangan  hukum  secara  umum,  dan hukum  kesehatan  secara khususnya,  apakah saran  dari profesi  kedokteran dan tenaga medis dapat diakomodir dengan baik yang seharusnya patut disesuaikan dengan berbagai aspeknya, dengan melihat berbagai dasar pertimbangan dalam pembentukan pengadilan khusus profesi medis. Hal ini sejalan dengan  prinsip negara Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang syarat dengan  nilai-nilai  yang  tertuang  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945  yang  diharapkan  menjadi cikal  bakal  dalam  proses  upaya  pembaharuan  hukum  kesehatan  nasional  di  Indonesia,  dan salah  satu  upaya  yang  Penulis  tawarkan  melalui  penelitian  ini,  adalah  dirasa  dan  dipandang perlu untuk membentuk suatu pengadilan khusus profesi medis, meskipun kondisi di hari ini pembentukan  pengadilan  khusus  profesi  medis,  menimbulkan  2  (dua)  kelompok,  yakni  : kelompok Pro dan Kontra.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah:  penelitian  yuridis normatif  dan  yuridis  komparatif.  Menurut  Soedjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji      penelitian hukum  normatif  mencakup;  penelitian    terhadap    asas-asas    hukum,    sistematika    hukum, taraf    sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum, 24 atau dengan  kata  lain  Penelitian  yuridis  normatif,  dapat  dikatakan  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  dan  menelaah  bahan-bahan  pustaka.  Sedangkan  yuridis komparatif  dimaksud  di  sini  sebagai  sarana  untuk  mengkaji  peraturan  dan  penerapannya  di negara-negara lain, sehingga dapat memahami persamaan dan perbedaan tentang pengaturan pengembangan  dan  penyempurnaan  ketentuan-ketentuan  hukum  dalam  apa  yang  menjadi dasar  pertimbangan  dibentuknya  pengadilan  khusus  dalam  profesi  medis  di  Indonesia,  dan upaya  yang  akan  dilakukan  dalam  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam  pembentukan pengadilan  khusus  profesi  medis  sebagai  upaya  pembaharuan  hukum  kesehatan  nasional  di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHSAN

## Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Profesi  Medis  Sebagai  Upaya  Pembaharuan  Hukum Kesehatan Nasional Di Indonesia
Pembentukan  Pengadilan  Tindak  oPidana  oKelalaian  oMedis  otentu  osaja  akan melahirkan  2  (dua)  kelompok  yakni  Pro  dan  Kontra.  Kelompok  Pro  dapat  dilihat  dengan meninjau  wacana  dari  Ikatan  Dokter  oIndonesia  (IDI)  dan  dokter  agar  segera  dibentuknya pengadilan khusus terkesan memposisikan profesi dokter selalu berada dibawah, padahal dari proses  penyelesaian  kasus  sengketa  medis  di  pengadilan  umum  justru  sebaliknya,  posisi pasien  yang  paling  lemah.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah  kasusosengketa  medis  yang dimenangkan  dari  pihak  dokter.  Walaupun  di  beberapa  putusan  pengadilan  negeri  kalah, tetapi  upaya  hukum  banding,  kasasi,  hingga  peninjauan  kembali  (PK)  oleh  dokter  yang
24 Ibid .
bersengketa,  justru  memenangkan  perkara  tersebut.  Jadi  ide  ini  pertama  kali  muncul  justru dari teman-teman IDI, bukan dari MKDKI. 25
Meskipun,  pembentukan  pengadilan  khusus  ini  menimbulkan  Pro  dan  Kontra,  maka melalui  penelitian  ini  izinkanlah  Peneliti  berpandangan  lain,  dimana  Peneliti  berpandangan bahwa pembentukan pengadilan khusus  ini, sesuai  dengan adagium “Salus  Populi Suprema Lex Esto“, yang jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia “Keselamatan Rakyat adalah Hukum  Yang  Tertinggi”,  karena  pendekatan  pembentukan  ini  juga  menitikberatkan  pada pendekatan yang terdapat  dalam Amanah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni Hak Untuk Hidup, odan Hak Untuk Mempertahankan Kehidupan, yang kesemua ini dilakukan sebagai upaya meminimalkan kekhawatiran akan merusak sendi-sendi kehidupan  berbangsa,  dan  bernegara  yang  berlandaskan  Pancasila,  dan  Undang-Undang Dasar 1945.
Disisi  lain,  pembentukan  peradilan  khusus  profesi  kedokteran  menunjukkan,  bahwa seorang  dokter  memiliki  hak  pribadi  yang  sama  sebagai  manusia  seperti  manusia  lainnya, yang  juga  melekat  dan  dilindungi.  Secara  hukum,  profesi  dokter  diberikan  hak  atas  profesi. Profesi  merupakan  suatu    bidang  pekerjaan  yang  memerlukan  keahlian  dan  independensi yang  tidak  semua  orang  bisa  melakukan.  Keahlian  tersebut  diperoleh  melalui  rangkaian pendidikan, pelatihan, serta pengalaman secara terprogram  dan terukur. Hak atas profesi  ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan. Berdasarkan  uraian  beberapa  tabel  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  aspek  yang menjadi dasar dibentuknya pengadilan khusus profesi medis, sebagai berikut :
1. Dasar Pertimbangan Filosofis
Pembentukan  pengadilan  khusus  medis  harus  mengacu  pada  pandangan  hidup Bangsa  Indonesia  dalam  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945,  yang  mana  harus  menjamin  perwujudan  tata  kehidupan  negara  dan  bangsa yang  adil  dan  sejahtera,  aman,  tenteram  dan  tertib,  serta  menjamin  kedudukan  hukum yang sama bagi warga masyarakat.
2. Dasar Pertimbangan Sosiologis
Meningkatnya  pemahaman  akan  hak  pasien  tidak  daat  dihindarkan  timbulnya sengketa  medis  dokter  dengan  dokter  yang  memerlukan  penyelesaian  yang  adil  dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana.
3. Dasar Pertimbangan Yuridis
Meninjau  dari  aspek  yuridis  pembentukan  pengadilan  khusus  sengketa  medis  tidak boleh bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28 H (ayat) 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Pada  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan  badan  peradilan  yang berada  diawah  Mahkamah  Agung  dan  pembentukannya  harus  dengan  undang-undang. Pengadilan  khusus  tersebut  harus  memiliki  spesifikasi  kewenangan  yang  jelas,  tidak boleh  bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  dan  bertujuan  mencapai  keadilan  yang sama dan yang tidak berpihak pada salah satu pihak saja di hadapan pengadilan. Hal ini mengacu  pada  Pasal  28  D  UUD  1945  yang  menyebutkan,  bahwa:  “Setiap  orang  berhak
25 Ibid .
atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan  suatu  pengadilan  khusus  dapat  dibentuk dengan ketentuan pengadilan tersebut berada dibawah salah satu peradilan yang ada. Hal ini agar tidak terjadinya berbenturan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memiliki kewenangan yang spesifik.
4. Dasar Pertimbangan Psikologis
Melihat  dari  aspek  psikologi  dapat  di  pandang  dari  sisi  masyarakat,  pasien,  juga dokter.  Meningkatnya  kesadaran  akan  kesehatan  dan  hak  atas  kesehatan  di  masyarakat dan  juga  perkembangan  pada  ilmu  pengetahuan,  dan  tekhnologi,  hal  ini  secara  tidak langsung menuntut dokter untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Perkembangan informasi yang begitu cepat turut serta mempengaruhi sebuah pemberitaan di  masyarakat.  Kondisi  ini  harus    disikapi  baik  dari  dokter  maupun  pasien.Tingkat kepercayaan  pasien  kepada  dokter  haru  selalu  dijaga  dengan  baik  oleh  dokter.  Perlunya komunikasi  yang  baik  dan  jelas  antara  dokter  dengan  pasien,  sehingga  dalam  upaya memberikan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  keluhan  yang  diderita  pasien.  Begitu juga  dengan  pemahaman  akan  kondisi  kesehatan  pribadi  pasien,  turut  serta mempengaruhi sebuah upaya penyembuhan, karena proses kesembuhan sebuah penyakit dipengaruhi  banyak  faktor,  salah  satunya  adalah  semangat  dalam  diri  pasien  untuk sembuh.
Bertitiktolak dari ke-4 (Keempat) aspek-aspek hukum pembentukan pengadilan khusus profesi medis, maka dapat disimpulkan Urgensi o Pembentukan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Medis, sebagai berikut: 26 Pertama ,  Bahwa kesehatan merupakan faktor yang mutlak o diperlukan oleh masyarakat karena masyarakat  yang  sejahtera adalah masyarakat yang sehat. Kedua ,  Bahwa tercapainya masyarakat yang sehat hanyalah mungkin dengan berfungsinya secara baik tugas, kewajiban, o dan o kewenangan  Tenaga  Medis. Ketiga ,  Bahwa  dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, tidak mustahil Tenaga Medis melakukan kelalaian yang secara langsung mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian. Keempa t,  Bahwa atas kelalaian yang dilakukan, Tenaga Medis dapat dijatuhi sanksi pidana. Kelima ,  Bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan dan praktik kedokteran, belum menentukan batas-batas yang pasti mengenai perbuatan lalai Tenaga Medis yang dapat disebut sebagai Tindak Pidana Kelalaian Medis. 27
Upaya  Yang  Akan  Dilakukan  Dalam  Mewujudkan  Kepastian  Hukum  Dalam Pembentukan Pengadilan Khusus Profesi Medis Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional di Indonesia
Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, seorang guru besar di Stanford University, berpendapat  bahwa;  untuk  mewujudkan  “kepastian  hukum”  paling  tidak  haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yakni subtansi hukum, aparatur hukum dan budaya hukum yang  menjadi  inti  dalam  suatu  politik  pembangunan  hukum.  Pembangunan  hukum  yang mencakup  upaya-upaya  pembaruan  tatanan  hukum  di  Indonesia  haruslah  dilakukan  secara terus  menerus  agar  hukum  dapat  memainkan  peran  dan  fungsinya  sebagai  pedoman bertingkah laku (fungsi  ketertiban) dalam  hidup  bersama yang  imperatif  dan efektif sebagai penjamin  keadilan  didalam  masyarakat  dapat  dilihat  dalam  Rancangan  Undang-Undang tentang  Praktik  Kedokteran  Pasal  52    mengusulkan  dibentuknya  Peradilan  Disiplin  Profesi Tenaga  Medis  yang  merupakan  salah  satu  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  untuk
26 Ibid , hlm. 2-3
27 Gayus  Lumbun, Kuliah  III  Penguatan  Landasan  Hukum  Tindak  Pidana  Medik  Melalui  Undang-  Undang , Bahan  Materi  Kuliah  pada  Magister  Hukum  Kesehatan,  Sekolah  Tinggi  Hukum  Militer  (STHM) Jakarta, 2021, hlm. 2-3
menyelesaikan  ada  atau  tidak  adanya  kesalahan  atau  kelalaian  dokter  dalam menyelenggarakan  Praktik  Kedokteran.  Peradilan  Disiplin  Profesi  Tenaga  Medis  dalam melaksanakan  tugasnya  merupakan  peradilan  khusus  yang  berkedudukan  di  lingkungan Peradilan  Umum.  Usulan  pembentukan  Peradilan  Disiplin  Profesi  Tenaga  Medis  mengacu pada  ketentuan  pembentukan  pengadilan  khusus  pada  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. 28
Apabila  pembentukan  pengadilan  khusus  tersebut  dibentuk,  sebenarnya  justru melemahkan  posisi  pasien  dalam  mencari  sebuah  keadilan  dan  pembuktian,  apakah  telah terjadi    suatu  tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  dokter,  dibandingkan  pada  posisi dokter.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  hasil  putusan  apabila  gugatan  yang  diajukan  oleh pasien  atau  keluarga  pasien  menang  dalam  gugatan  sengketa  medis  di  usulan  Pengadilan Disiplin Profesi Tenaga Medis pada Pasal 136 Ayat (8)-Ayat (11) RUU Praktek Kedokteran, sebagai berikut : 29
1) Dalam  hal  pengaduan  dikabulkan,  maka  dalam  putusan  Pengadilan  tersebut  dapat ditetapkan  sanksi  dan  atau  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  tenaga  medis  yang diadukan.
2) Sanksi  dan  atau  Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (8)  dapat  berupa:  a. Pencabutan  Surat  Izin  Praktik  untuk  waktu  paling  lama  satu  tahun,  dan  atau  b. Pencabutan Surat Penugasan untuk waktu paling lama satu tahun, dan atau c. Kewajiban mengkuti pendidikan di fakultas kedokteran/kedokteran gigi.
3) Kewajiban sebagaimana  dimaksud dalam Ayat  (9)  dapat  disertai pembebanan ganti rugi atau mengganti biaya pengobatan dalam rangka rehabilitasi.
4) Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (10)  paling  banyak  sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima  Juta Rupiah).
Pasien  juga  melihat  dari  sudut  pandang  bahwa  hakim  ad  hoc  dan  saksi  ahli  yang dihadirkan  merupakan  bagian  dari  teman  sejawat.  Hal  ini  dengan  pertimbangan  apabila hakim  ad  hoc  diangkat  dari  profesi  kedokteran,  sehingga  akan  menimbulkan  pertanyaan tentang sikap independent seorang hakim ad hoc dalam mengambil keputusan. Karena sesuai penjelasan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: seorang hakim harus memiliki integritas, jujur, adil, professional, bebas dari campur tangan  pihak  luar  dan  bebas  dari  segala  bentuk  tekanan.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar putuan  hakim  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Secara  tegas  disebutkan juga pada Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 30
Pembentukan  peradilan  khusus  untuk  menyelesaikan  sengketa  medis  seharusnya merupakan  suatu  bentuk  perluasan  terhadap  yurisdiksi  sebuah  badan  peradilan.  Menurut pendapat  dari  Hermien  Hadiati  Koeswadji  menyebutkan,  bahwa  perluasan  yuridiksi  ini disebabkan oleh beberapa hal: 31
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat  akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, dan peraturan perundangan.
2. Hubungan  antara  kedokteran  dengan  hukum  menjadi  semakin  kompleks  yang mengakibatkan  berbagai  macam  tuntutan  ganti  rugi  atas  kesalahan  yang  dilakukan  oleh dokter.
3. Masyarakat  melihat  bahwa  terdapat  kekurangan-kekurangan  dalam  bidang  penyelesaian sengketa medis yang terjadi.
28 Ibid , hlm. 102
29 Ontran Sumantri Riyanto, 2021, Op. Cit , hlm. 104-105
30 Ibid , hlm. 105
31 Hermien  Hadiati  Koeswadji,  1992, Beberapa  Permasalahan  Hukum  dan  Medik, Bandung,  Citra    Aditya Bakti, Hlm. 75
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pembentukan  suatu pengadilan khusus dalam menyelesaikan sengketa medis antara dokter dengan pasien, harsus memperhatikan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa,  pasien,  dan  dokter.  Hal  ini dapat dilihat bahwa:
a. Pembentukan pengadilan khusus harus mengacu pada Pasal 27Ayat (2) Undang-Undang No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  pembentukan  pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan pembentukannya harus dengan Undang-Undang.
b. Hakim  Ad  hoc  yang  akan  diangkat  dan  saksi  ahli  dari  tenaga  medis  yang  akan memberikan kesaksian harus bersikap independent dalam mengambil keputusan ataupun dalam memberikan kesaksian.
c. Harus memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.
d. Selain  itu,  juga  mempertimbangkan  tiga  aspek  utama  meliputi: Legal  Substances,  Legal Structure ,  dan Legal  Culture .  Sinergi  ketiga  aspek  tersebut  diharapkan  memberikan dampak  yang  nyata  bagi  penyelesaian  setiap  kasus  sengketa  medis.  Selain  itu  menjadi fungsi preventif untuk kasus-kasus medis yang timbul di kemudian hari. Ketiga aspek ini merupakan  bagian  dari  teori  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Lawrence  Meir  Friedman seorang  ahli  sosiologi  hukum  Standford  University,  sebagaimana  dijabarkan  sebagai berikut: 32
1. Substansi  hukum  ( Legal  Substance ).  Menentuka  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu dilaksanakan,  substansi  juga  berarti  produk  yan  dihasilkan  oleh  orang  berada  dalam system  hukum  yang  mencakup  keputusan  yang  mereka  keluarkan,  aturan  baru  yang disusun.  Substansi  ini  juga  mencakup  hukum  yang  hidup  ( living  law ),  bukan  hanya aturan  yang  ada  dalam  Kitab  Undang-Undang  ( Law  Books ).  Dalam  hal  ini  perlunya upaya  untuk  mensinergikan  undang-undang  terkait  dengan  pelayanan  kesehatan, fasilitas kesehatan, dan dokter selaku umbrella act.
2. Struktur  Hukum  ( Legal  Structure ).  Kewenangan  lembaga  penegak  hukum  dijamin oleh  Undang-Undang,  sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya penegak  hukum  dalam  hal  ini  adalah  hakim  terlepas  dari  pengaruh-pengaruh  lain. Terdapat  adagium  yang  menyatakan  “Fiat  Justicia  Et  Pereat  Mundus”.  Meskipun dunia  runtuh  hukum  harus  ditegakkan.  Hukum  tidak  dapat  berjalan  baik  apabila  ada aparat hukum yang kredibilitas, kompetensi dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan  perundang-undangan,  tetapi  bila  tidak  didukung  dengan  aparat  penegak hakim yang adil, jujur, dan berkompeten, maka keadilan hanya angan-angan.
3. Budaya Hukum ( Legal Culture )
Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan kepercayaan terhadap sistem  hukum,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya.  Semakin  tinggi  kesadaran  hukum masyarakat,  maka  akan  tercipta  budaya  hukum  yang  baik  dan  dapat  merubah  pola piker  masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini.  Secara  sederhana,  tingkat  kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.
Dibentuknya  Pengadilan  Tindak  Pidana  Kelalaian  Medis  dengan  harapan,  bahwa penyelesaian sengketa medis di masa mendatang harus ada putusan dan pertimbangan logika medis  dan  logika  hukum  untuk  menentukan  apakah  sengketa  medis  tersebut  masuk  dalam kategori  insiden  keselamatan  pasien  atau  tidak,  dan  harus  pula  dilakukan  kajian,  bahwa penyelesaian sengketa medis dimasa mendatang dengan maksud memperluas yurisdiksi dari sebuah  badan  peradilan,  seperti  :  yang  menjadi  dasar  utama  untuk  dokter  dapat  dinyatakan bersalah  bukan  saja  secara  ketentuan  hukum  yang  berlaku  yang  bersumber  pada  berbagai ketentuan  hukum,  yakni:  ketentuan  hukum  perdata,  administrasi,  dan  pidana.  Ketentuan
32 Ontran Sumantri Riyanto, Op.Cit , hlm. 109
sanksi  pidana  disaat  sang  dokter  telah  menimbulkan  kerugian  terhadap  pasien  berupa  cacat tubuh atau meninggalnya pasien, maka berdasarkan hal-hal tersebut, maka sangat diperlukan peran  serta  hukum  pidana  untuk  menertibkan  hal  ini,  yakni  sanksi  pidana  sebagai  pilihan utama dalam proses penyelesaian sengketa medis.
Sanksi  pidana  sebagai  pilihan  utama  dalam  penyelesaian  sengketa  medis  harus menitikberatkan pada pertanggungjawaban dokter dan pasien, ataupun dokter dengan rumah sakit  terhadap  insiden  keselamatan pasien  yang  terkait  pada  batas  keselamatan  pasien, sehingga perlu mengkaji mengenai perlindungan dan pelayanan kesehatan sebenarnya bukan merupakan  hal  yang  mudah,  karena  persoalan  kesehatan adalah  menyangkut  keselamatan terhadap  tubuh  dan  nyawa  manusia.  Mencegah  masyarakat  menjadi  korban  kejahatan bukanlah  semata-mata  tanggungjawab  dari  kepolisian.    Dengan  demikian  kebijakan kesehatan di Indonesia adalah merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas mengurus dan mengatur  oleh  pemerintah  dalam  rangka  kewajiban  negara  merealisasikan  hak  atas  derajat kesehatan yang optimal yang bertujuan akhir sebagai upaya untuk mencapai sebuah kepastian hukum,    yang  merupakan  pengejawantahan  cita  hukum  yang  dianut  dalam  masyarakat,  cita hukum bangsa Indonesia berakar dari Pancasila sebagai landasan  kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dasar  Pertimbangan  Dibentuknya  Pengadilan  Khusus  Dalam  Profesi  Medis  di Indonesia meliputi 4 (empat) aspek, yakni: Dasar Pertimbangan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan  Psikologis.  Keempat  aspek  ini  diperlukan  dalam  rangka  memberikan  pemahaman  dan meningkatnya  pemahaman  akan  hak  pasien  yang  dalam  pelaksanaan  sehari-hari  yang  tidak dapat  dihindarkan  dari  timbulnya  sengketa  medis  antara  dokter  dengan  pasien,  tanpa mengabaikan  ketiga  standar,  yakni:  Standar  Profesi,  Standar  Pelayanan,  dan  Standar Operasional  Prosedur  yang  harus  menjadi  dasar,  yang  dipenuhi  dan  menjadi    inti  dalam menemukan kriteria-kriteria apa saja yang menjadi ukuran terjadinya sebuah sengketa medis, sehingga  memerlukan  analisis  yang  mendalam  dan  menjadi  tonggak  dalam  penyelesaian yang  adil  dengan  prosedur  dan  proses  yang  cepat,  murah  dan  sederhana,  sehingga  tercapai pemenuhan  hak  atas  kesehatan  yang  berkepastian  hukum    bagi  semua  komponen  yang memberikan  kontribusi  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan,  seperti  dokter,  tenaga kesehatan,  dan  aparat  penegak  hukum  dalam  upaya  mempertahankan  hak  untuk  hidup  dan hak untuk mempertahankan kehidupan yang tentu saja harus mengacu pada pandangan hidup Bangsa  Indonesia  dalam  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945,  dalam  mewujudkan  tata  kehidupan  negara  dan  bangsa  yang  adil  dan  sejahtera, aman,  tenteram  dan  tertib,  serta  menjamin  kedudukan  hukum  yang  sama  bagi  warga masyarakat,  dan  harus  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan.
Pengadilan  khusus  tersebut  harus  memiliki  spesifikasi  kewenangan  yang  jelas,  tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan bertujuan mencapai keadilan yang sama dan  tidak  berpihak  pada  salah  satu  pihak  saja  dihadapan  pengadilan.  Dapat  disimpulkan bahwa  pembentukan  suatu  pengadilan  khusus  dapat  dibentuk  dengan  ketentuan  pengadilan tersebut  berada  dibawah  salah  satu  peradilan  yang  ada.  Hal  ini  agar  tidak  terjadinya berbenturan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memiliki kewenangan yang spesifik dalam mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.
Upaya  Yang  Akan  Dilakukan  Dalam  Mewujudkan  Kepastian  Hukum  Dalam Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Profesi  Medis  Sebagai  Upaya  Pembaharuan  Hukum Kesehatan  Nasional  di  Indonesia.  Upaya  Yang  Akan  Dilakukan  Dalam  Mewujudkan Kepastian  Hukum  Dalam  Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Profesi  Medis  Sebagai  Upaya Pembaharuan  Hukum  Kesehatan  Nasional  di  Indonesia  dengan  melakukan  pembaharuan hukum  pidana,  melalui  sistem  hukum,  yang  menitikberatkan  pada: Substances (Substansi), Structure (Struktur),  dan Legal  Culture (Budaya  Hukum)  bagi  semua  komponen  yang memberikan  kontribusi  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan,  seperti  dokter,  tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum dengan memperluas kewenangan masing-masing, yang dapat  dikelompokkan  sebagai  berikut:  Organisasi  Profesi  (MKDKI/MKEK),  Kepolisian, Kejaksaan,  Majelis  Hakim,  Ahli,  dan  Dokter.  Upaya  ini  dilakukan  dalam  rangka menitikberatkan  berperannya  sebuah  undang-undang  yang  harus  memenuhi  asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai dasar legalitas pembentukan pengadilan  khusus  mengenai  tindak  pidana  kelalaian  medis  sebagai  sebuah  badan penyelesaian sengketa pada masa mendatang.

## Saran
Saran dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:
1. Diharapkan  MKDKI  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  medis  saat  ini  dalam menerima  pengaduan,  memeriksa,  memutuskan  ada  tidaknya  kasus  pelanggaran  disiplin kedokteran  dan  kedokteran  gigi  harus  melibatkan  pengadu  dan  teradu  serta mengedepankan prinsip integritas, independen dan tidak memihak.
2. Diharapkan  MKDKI  dapat  bekerjasama  dan  membantu  aparat  penegak  hukum  dalam melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  wewenangnya  dalam  penyidikan,  penuntutan  dan pengadilan tindak pidana kelalaian medik.
3. Diharapkan kepada DPR RI dan Pemerintah segera membentuk Undang-Undang tentang Tindak  Pidana  Kelalaian  Medik  dan  UU  tentang  Pengadilan  Khusus  Tindak  Pidana Kelalaian  Medik  sebagai  dasar  hukum  terbentuknya  Pengadilan  Khusus  Tindak  Pidana Kelalaian Medik.
4. Diharapkan  kepada  seluruh  aparat  penegak  hukum  harus  meningkatkan  pemahaman  atas hukum kesehatan, dan penyelesaian sengketa medik.
5. Diharapkan  kepada  dokter  dan  tenaga  kesehatan  harus  meningkatkan  pemahaman  atas hukum, hukum kesehatan, dan penyelesaian sengketa medik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrah  Muslimin, Beberapa  Asas  dan  Pengertian  Pokok  Tentang  Administrasi  dan  Hukum Administrasi, (Bandung: Alumni, 1985). Eka  Julianta  Wajoepramono,  2012, Konsekuensi  Hukum  Dalam  Profesi  Medik ,  Bandung: Karya Putra Darwati Cetakan I.
Gayus  Lumbun, Kuliah  III  Penguatan  Landasan  Hukum  Tindak  Pidana  Medik  Melalui Undang-  Undang ,  Bahan  Materi  Kuliah  pada  Magister  Hukum  Kesehatan,  Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta, 2021.
Herman,  Abdul  Razak,  Marwati  Riza, Gagasan  Pengadilan  Khusus  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Medis  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Medis, Jurisprudentie pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin  Makassar  Sulawesi Selatan, Volume 7 Nomor 1 Juni 2020, (Makasar: FH UNHAS) 2020.
Henny Andriani,  Alfi  Ramadhani, Politik Hukum Kesehatan  DalamUpaya  Pencegahan dan Penanggulangan  Covid-19  Terhadap  Masyarakat  di  Indonesi a,  (Depok:  Raja  Grafido Persada, 2021).
Hermien  Hadiati  Koeswadji, Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  19992  Tentang  Kesehatan, Asas Asas dan Permasalahan Implementasinya , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Jawa Pos, Hari  Kesadaran Hukum Kedokteran,  Ada 3 Catatan Kriminalisasi  Dokter , 2018, diakses tanggal 23 Februari 2022 dari
https://www.jawapos.com/kesehatan/30/06/2018/hari-kesadaran-hukum-kedokteran- ada-3-catatan-kriminalisasi-dokter/.
Jujun S. Suriasumantri, 2017 , Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer , Cetakan Kedua puluh tujuh, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Lili Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum , Bandung : Mandar Maju. Mardenis, 2020, Politik Pembangunan Hukum Nasional Indonesia , Bahan Ajar pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2020.
Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  Indonesia  (MKEK)  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI ), 2002, Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaannya, IDI, Jakarta. Moh. Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia , Edisi Revisi, Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
Nomensen  Sinamon,  2019, Hukum  Kesehatan  dan  Sengketa  Medik. Jakarta:  Jala  Permata Aksara.
Nidya Waras Sayekti dan Yuni Sudarwati, Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS):  Transformasi  Pada  BUMN  Penyelenggara  Jaminan  Sosial ,  Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.1, No.1, Juni 2010
Ontran  Sumantri  Riyanto,  2012, Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Medis ,    Yogyakarta, Deepublish
Rosa  Elita  dan  Yusuf  Sofe,  Tahun  2007, Malpraktek:  Penyelesaian  Sengketa,  dan Perlindungan Konsumen , Jakarta: Unika Admajaya. Siska  Elvandari,  2023, Legalisasi  Penggunaan  Ganja  Medis  Sebagai  Pengobatan  Dalam Upaya  Pembaharuan  Hukum  Kesehatan  Nasional  di  Indonesia ,  Yogyakarta,  Mazda Media.
---------,  Henny  Andriani,  Alfi  Ramadhani,  2021, Politik  Hukum  Kesehatan  DalamUpaya Pencegahan  dan  Penanggulangan  Covid-19  Terhadap  Masyarakat  di  Indonesi a, Depok: Raja Grafido Persada.
Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Metode Penelitian Kesehatan , Jakarta, Rineka Cipta
Sutan Remy Sjahdeini, 2020, Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malapraktik Tenaga Medis , Bogor, IPB Press.
Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan , Lembaga PenerbitKampus IAIN Palopo, 2018. Veronica  Komalawati,  2002, Peranan  Informed  Consent  Dalam  Transaksi  Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Yussy  Adelina  Mannas,  Siska  Elvandari, Hukum  Kesehatan  Di  Indonesia ,  Depok:  Raja Grafido Persada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang  Kejaksaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan  Kehakiman Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Wibowo  T.  Tunardy,  2020, Sumber  Hukum  Materil  dan  Sumber  Hukum  Formil ,  diakses pada: www.jurnalhukum.com, diakses pada 20 September 2023 Pukul 15.00 wib.