## Farabi
ISSN  1907- 0993  E ISSN 2442-8264 Volume 13  Nomor 1  Juni  2016 Halaman 90 - 103 http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa

## Penguatan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pola Relasi Sosial
Oleh: Hayat Universitas Islam Malang Email: hayat@unima.ac.id . HP. 081333841083

## Abstract
Indonesia is a pluralistic and multicultural nation.  Mutliculturalism in Indonesia is characterized by the recognition of religious diversity.  Therefore,
differences are owned by Indonesia is a realistic conception that should continue in the wake and be empowered, as a reinforcement to the life and well- being for the people of Indonesia are harmonious and dynamic. The purpose of this study was to describe the strengthening of the values of pluralism and describe and understand the relationship pattern social conducted by the government, religious and community leaders in the prevention of the onset of horizontal conflict. This research was conducted with qualitative research using describtive approach, which describes the results of research appropriate to the purpose of research and followed by data analysis to obtain relevant and accurate data. Techniques of data collection are done by using literature review that support in answering this research problem.  Horizontal conflict handling quite restrained and well. Aspects of tolerance have an important role of cooperation between the government and the religious leaders to support the acceleration of meaning and substance tolerance transformed into social life, so that conflicts can be avoided with a pattern horizontally comprehensively realization. Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan multikultural.  Mutlikulturalisme bangsa Indonesia ditandai oleh diakuinya keberagaman agama di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan konsepsi realistis yang harus terus dibangun dan diberdayakan, sebagai penguatan terhadap kehidupan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang harmonis dan dinamis. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan penguatan nilai-nilai pluralisme dan mendeskripsikan serta memahami pola relasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh agama dan
masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap timbulnya konflik horizontal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan diikuti oleh analisis data untuk mendapat data yang relevan dan akurat. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka.Penanganan konflik horizontal cukup terkendali dan baik. Aspek toleransi mempunyai peran penting dari kerjasama pemerintah dan para tokoh agama untuk mendukung akselerasi dari makna dan substansi toleransi yang ditransformasikan ke kehidupan sosial kemasyarakatan,
sehingga konflik secara horizontal dapat dihindarkan dengan pola relasi secara komprehensif.

## Keywords:
Pluralism; social relations; horizontal conflicts; tolerance

## Pendahuluan
Multikulturalisme  menjadi  sesuatu  yang  khas  bagi    Indonesia.  Dengan keragaman  suku,  budaya,  bahasa,  dan  agama  Indonesia  menjadi  bangsa yang  sejak  awal  mula  lahir  dengan  sifat  multikultural.  Kesadaran  pada realitas inilah yang kemudian membuat para pendiri bangsa (the founding fathers) merumuskan  sebuah  semboyan  yang  coba  mengayomi  semua tumpah darah Indonesia.
Bhinneka  Tunggal  Ika  menjadi  semboyan  yang  sejak  awal  pendirian republik  menjadi  nafas  pembangunan  bangsa.  Dengan  pegangan  inilah arah pembangunan bangsa perlu memperhatikan kekhasan dan perbedaan yang ada. Pun demikian, dalam pola relasi sosial telah tercipta kesadaran untuk  saling  menghormati,  menghargai,  dan  tolong  menolong  di  antara elemen bangsa yang berbeda.
Semangat inilah yang kemudian mampu menjaga Indonesia tetap berdiri tegak  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Meski  demikian,  perjalanan mempertahankan Indonesia yang multikultural tidak pernah sepi dan riak dan  gelombang.  Berbagai  kasus  intoleransi  sering  mewarnai  perjalanan bangsa.  Namun  dengan  kedewasaan  bersikap  dan  kesadaran  untuk  terus

## Penguatan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pola Relasi Sosial
Jurnal Farabi Volume 13 Nomor 1 Juni 2016 ISSN  1907-0993  E ISSN  2442-8264
hidup  bersama  dalam  harmoni  membuat  riak-riak  itu  relatif  bisa diselesaikan dengan baik.
Tulisan  ini  mencoba  mengungkapkan  realitas  keberagaman  sosial  di Indonesia dengan segala problematika dan upaya perawatannya. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif tulisan ini mengkaji pola-pola relasi yang tercipta di masyarakat dalam menjaga kehidupan sosial multikultural yang harmonis.

## Konflik SARA di Indonesia
Meski  Bangsa  Indonesia  memiliki  karakter  tolong  menolong,  saling menghormati,  dan  menjunjung  prinsip  Bhinneka  Tunggal  Ika,  namun Toha  dkk  mencatat,  pada  tahun  1996    terjadi  beberapa  kali  peristiwa konflik  yang  bernuansa  sosial  maupun  agama,  seperti  kerusuhan  di Situbondo tanggal 10 Oktober 1996, di Tasikmalaya 26 Desember 1996, di Karawang tahun 1997 dan Tragedi Mei pada tanggal 13-15 Mei 1998, yang  terjadi  di  Jakarta,  Solo,  Surabaya,  Palembang,  Medan,  beserta peristiwa-peristiwa kerusuhan lainnya. 1 Sementara itu, data dari Kemenag menambahkan  peristiwa  Jalan  Ketapang  Jakarta,  kerusuhan  di  Kupang yang menyebar ke Ambon (Januari 1999), Ujung Pandang (1 April 1999), disusul  konflik  antar-etnis  di  Sambas  Kalimantan  Barat  1999,  konflik
Poso, dan Maluku Utara. 2 Kasus pembakaran gereja di Halmahera pada 14-15 Agustus 2002, konflik Poso  pada  Desember  2003,  penyerangan  terhadap  Huriah  Kristen  Batak Protestan  (H.K.B.P)  dan  penyerangan  terhadap  rumah-rumah  pengikut Ahmadiyah di Lombok pada September 2002, adalah bagian dari kasus- kasus konflik yang melibatkan unsur agama di dalamnya. 3
Zuhairi  Misrawi,  menyatakan  bahwa  lembaganya  ( Moderate  Muslim Society /MMS)  pada  Desember  2010  telah  mencatat  terjadi  81  kasus
1 Suhermanto  Toha,    dkk.  “Eksistensi  Surat  Keputusan  Bersama  Dalam Penyelesaian  Konflik  Antar  Dan  Intern  Agama.”  Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011. h. 1-2
2 Kementerian Agama RI. Potret Kerukunan Umat Beragama DI Provinsi Jawa Timur. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011), h. 2
3 Toha, “Eksistensi….” h. 2
intoleransi, meningkat 30 persen dari laporan tahun 2009 yang mencatat 59 kasus. Lebih lanjut dikatakan, dari 81 kasus tersebut, jenis kasus yang paling sering terjadi adalah 24 kasus penyerangan dan perusakan, 24 kasus penutupan dan penolakan rumah ibadah, 15 kasus ancaman, tuntutan dan intimidasi.  Kemudian 6  kasus  penghalangan  kegiatan  ibadah,  4  kasus diskriminasi  karena  keyakinan,  3  kasus  pembubaran  kegiatan  atas  nama agama, 3 kasus kriminalisasi paham keagamaan, dan 2 kasus pengusiran. Dari segi wilayah atau tempat, sepanjang tahun 2010 tindakan intoleransi paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat dengan 49 kasus, Jawa Timur dengan  6  kasus,  DKI  dengan  4  kasus,  dan  Sulawesi  Selatan  dengan  4 kasus. 4 Sedangkan  menurut  Tedi,  Direktur  Lembaga  Studi  Sosial  dan  Agama Semarang  (eLSA),  pada  semester  pertama  tahun  2014  ada  6  kasus kekerasan bernuansa agama atau intoleransi yang terjadi di Jawa Tengah. Keenam kasus tersebut adalah perusakan tempat sembahyang umat Hindu di  Sragen,  bentrok  warga  dengan  FPI  di  Wonosobo,  pembubaran Pengajian  Majelis  Tafsir  Alquran  (MTA)  di  Demak,  penolakan kedatangan  Habib  Rizieq  di  Demak,  permasalahan  pengajian  Jantiko Mantab  oleh  Camat  Grobogan,  dan  penangkapan  terduga  teroris  di
Klaten. Menurut  eLSA,  enam  kasus  itu  patut  dicermati.  Sebab  secara substansi, kasus intoleransi jenis itu bukan hal baru, seperti konflik yang melibatkan  FPI    yang  mirip  dengan  yang  terjadi  di  Kendal.  Hanya motivasinya yang berbeda. 5
Dari  berbagai  data  diatas,  ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  pemicu konflik  atau  menghambat  kerukunan  umat  beragama,  menurut  Agus Saputera 6 antara  lain:  (1)  pendirian  rumah  ibadah  yang  tidak memperhatikan  situasi  dan  kondisi  secara  sosial  dan  budaya  lokal;  (2) penyiaran agama yang bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa
4 “Tindakan
intoleransi naik 30%,” dalam
http://www.menkokesra.go.id/content/tindakan-intoleransi-naik-30-persen%20 . (Diakses tanggal 9 Juni 2014).
5 Anggi  Kusumadewi  dan  Ryan  Dwi,  “2014,  Ada  Enam  Kasus  Intoleransi  di Jawa  Tengah,”  dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/509782-2014--ada- enam-kasus-intoleransi-di-jawa-tengah (Diakses tanggal 9 Juni 2014) 6 Agus Saputera,“Aktualisasi Kerukunan Umat Beragama,” dalam
http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=262 ( Diakses tanggal 9 Juni 2014)

## Penguatan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pola Relasi Sosial
agamanya  sendirilah  yang  paling  benar  dan  tidak  mau  memahami kebenaran agama lain; (3) bantuan luar negeri. Bantuan tersebut dapat juga memicu  konflik  baik  intern  maupun  antar  agama,  karena  biasanya menitipkan  misi  tertentu  yang  harus  dilaksanakan;  (4)  perkawinan  beda agama  akan  mengakibatkan  hubungan  yang  tidak  harmonis,  terutama menyangkut  hukum  perkawinan,  warisan,  harta  benda,  dan  akidah;  (5) perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan  situasi,  kondisi,  dan  lokasi  masyarakat  sekitar;  (6) penodaan  agama  yang  bersifat  melecehkan  atau  menodai  doktrin  suatu agama tertentu, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok; (7)  kegiatan  aliran  yang  menyimpang  dari  doktrin  agama  yang  sudah diyakini kebenarannya ataupun kegiatan tersebut merupakan suatu aliran baru.
Faktor  yang  mempengaruhi  konflik  agama  tersebut  dinilai  karena  pola relasi  yang  dilakukan  oleh  tokoh  agama  kurang  maksimal  dijalankan, sehingga  konflik  semakin  tidak  terkendali,  bahkan  semakin  meningkat, seperti  yang  ditunjukkan  oleh  data-data  di  atas.  Oleh    karena  itu,  untuk mengatasinya, diperlukan pola relasi  sosial  pemimpin agama atau tokoh agama sebagai panutan bagi kelompok yang berkonflik. Peran relasi sosial yang  sinergi  dan  seimbang  berdampak  terhadap  minimalisir  adanya konflik  yang  berkepanjangan.  Tokoh  agama  sebagai  pengayom  bagi pengikutnya, menjadi alternatif penting untuk mengatasi disharmoni antar umat beragama.

## Pola Relasi Sosial dalam Konflik Horizontal
Penelitian ini berangkat dari teori konflik yang berkembang melalui teori struktural fungsional yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan dan penyelesaian berbagai problematika kehidupan masyarakat. Goerge Ritzer dan  Douglas  J  Goodman 7 ,  mengutip  dari  pemikiran  Marxian  tentang pemikiran konflik sosial yang tidak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural  fungsionalnya. Lebih lanjut, teori fungsional, menurut Robert Nisbet yang dikutip dari Turner dan Maryanski  menyatakan bahwa
7 George  Ritzer  dan  Douglas  J  Goodman, Teori  Sosiologi  Modern (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 153
94
fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori  yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. 8
Pada saat ini, teori fungsional struktural menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan stabilitas masyarakat dalam menjaga dan mencegah konflik yang berkembang. Keberadaan struktural fungsional harus dikembangkan ke  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  multikultural  untuk  menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Konflik yang berkembang di masyarakat,  terjadi  karena  perbedaan  yang  tidak  dinetralisir  oleh fungsional struktur yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.
Kingsley  Davis  dan  Wilbert  Moore  berpandangan  bahwa  masalah fungsional utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah bagaimana cara masyarakat  memotivasi  dan  menempatkan  individu  pada  posisi  mereka yang  tepat. 9 Individu  yang  dimaksud  adalah  menempatkan  tokoh masyarakat  di  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  untuk  menjadi panutan dalam berbagai aspek karakter sosial.
Penempatan individu menjadi bagian dalam pencegahan, penanganan dan pengelolaan  konflik  yang  ada,  sehingga  dapat  dicapai  sebuah  kerangka sosial yang aman, adil, baik dan toleran. Terutama dalam kehidupan umat beragama  yang  sering  terjadi  gesekan  karena  perbedaan  ideologi  dan keyakinan.  Hal  ini  menjadi  tujuan  utama  dari  konsep  struktrural fungsionalisme bagi tokoh agama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, yaitu melalui pola relasi sosial yang dilakukan.
Sementara  itu,  menurut  pandangan  Hayat, 10 merupakan  sebuah  dogma masyarakat  terhadap  struktural  fungsional  yang  semakin  luas  dengan pelbagai  perbedaan  secara  substantif  yang  mengikutinya,  serta  adanya perubahan  dan  perkembangan  di  dalam  kehidupan  masyarakat. Keberadaan  sebuah  konflik  ditimbulkan  oleh  adanya  sebuah  perbedaan dalam kehidupan masyarakat.  Perbedaan itu tidak dipersepsikan sebagai
8 Ibid,. h. 117
9 Ibid. h. 118 10 Hayat,    “Teori  Konflik  dalam  Perspektif  Hukum  Islam:  Interkoneksi  Islam dan Sosial.” Jurnal Hunafa, vol 10, no 2, h. 271.

## Penguatan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pola Relasi Sosial
Jurnal Farabi Volume 13 Nomor 1 Juni 2016 ISSN  1907-0993  E ISSN  2442-8264
sebuah kemanfaatan di dalam kehidupannya, namun dipersepsikan sebagai bentuk penolakan terhadap perbedaan itu sendiri.
Seyogyanya,  perbedaan  mempunyai  aktualisasi  yang  membawa kemanfaatan  bagi  kehidupan  sosial  masyarakat,  misalnya  tolong menolong  antar  sesama,  bekerjasama  dalam  berbagai  kebutuhan, menciptakan stabilitas saling menghargai satu sama lain, dan menciptakan kondisi  lingkungan  kehidupan  sosial  yang  lebih  baik  dan  berkualitas, untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
Menurut  penelitian  Ramadhanita  Mustika  Sari,  seperti  yang  dikutip Hayat, 11 mengungkapkan  bahwa  dalam  menyikapi  konflik  dalam  kaitan perbedaan  identitas  menurut  sudut  pandang  kelompok  adalah  sebagai berikut:
a. Kelompok  Primordialis,  yang  menilai  bahwa  perbedaan  genetika seperti  suku,  ras,  dan  agama  menjadi  sumber  utama  dari  sebuah gesekan antar kelompok yang mempunyai tujuan dan kepentingan di dalamnya.  Sehingga  benturan-benturan  menjadikan  konflik  tidak dapat dihindari, dengan keinginan untuk mempertahankan eksistensi dari suatu kelompok itu sendiri. Perspektifnya adalah ketika kelompok merasa dirugikan, maka hal itu menjadi penentu timbulnya konflik. b. Kelompok  Instrumentalis.  Bagi  kelompok  ini  suku,  agama,  dan  ras merupakan media untuk  mencapai tujuan dari kelompok itu sendiri, secara  material  maupun  non  material.  Tujuan  dan  harapan  dari kelompok  tersebut  menjadi  keharusan  untuk  dicapai,  baik  secara individu ataupun kelompok di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.  Persinggungannya  adalah  jika  beberapa  kelompok dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan capaiannya, maka konflik tidak dapat terhindarkan jika capaian itu tidak sesuai dengan harapan, dan  menyalahkan  kelompok  lain  sebagai  penghambat  dari  tujuan kelompoknya. c. Kelompok Kontruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak kaku dan dapat diolah menjadi bentuk jaringan relasi sosial yang bagus.  Setiap  kelompok  dalam  kehidupan  masyarakat  sebagai
11 Ibid ., h. 271-273
konektivitas  untuk  mencapai  tujuan  secara  bersama-sama.  Jaringan yang  dibangun  adalah  dengan  pola  relasi  yang  seimbang  dengan saling  menguntungkan  satu  sama  lain,  sehingga  capaian  tujuan kelompok akan membantu kelompok lain.

## Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Konflik
Setiap agama mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial. Agama sebagai ideologi dan keyakinan umat beragama mempunyai tata aturan dan norma dalam bermasyarakat. Bangsa
Indonesia dengan
multikulturalitasnya    memberikan  kebebasan  kepada  warga  negaranya untuk  memeluk  agamanya  sesuai  dengan  keyakinan  masing-masing, memberikan  implikasi  terhadap  toleransi  yang  sangat  tinggi  dalam kebersamaan dan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun, semakin meningkatnya pola hidup masyarakat saat ini, toleransi semakin  terancam  dan  terkikis,  banyaknya  kepentingan  pribadi  dan golongan,  politik,  sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  etnis yang mengatasnamakan agama menjadi  konflik berbau SARA (suku, ras, dan agama) semakin meningkat. Konflik meluas dengan berbagai paradigma dan  perspektif  yang  ditimbulkan.  Kelompok  mayoritas  seolah-olah menjadi penguasa di dalam dominasi keyakinannya, semantara minoritas bersikukuh  mempertahankan  keberadaan  konflik  sebagai  jalan  menuju tujuan dan kepentingan sesaat.
Anis Malik Toha dalam bukunya yang berjudul “Tren Pluralisme Agama”, seperti  yang  dikutip  Agusni  Yahya, 12 menuturkan  bahwa  pluralisme agama adalah keadaan kondisi hidup yang bersamaan (koeksistensi) dalam satu  lingkungan  antar  umat  beragama  yang  berbeda-beda  dengan mempertahankan sifat, prinsip, ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.
12 Agus  Yahya,  “Fiqh  Al-Hadits  Ibn  Taimiyah  Tentang  Pluralisme  Agama”.
Jurnal Substantia , vol. 12 no. 1 tahun 2011, h. 10.
Jurnal Farabi Volume 13 Nomor 1 Juni 2016 ISSN  1907-0993  E ISSN  2442-8264
Menurut Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni 13 bahwa Konflik antar umat beragama akan terus berlangsung, hal itu dikarenakan antara lain: (1) menguatnya  radikalisme,  fundamentalisme  dan  terorisme;  (2)  belum optimalnya  kedewasaan  masyarakat  dalam  beragama.  Ditambah  peran serta masyarakat yang rendah dalam menjaga toleransi agama; (3) belum adanya  pelaksanaan  dari  UUD  Negara  Republik  Indonesia  pasal  29;  (4) penegakan  hukum  yang  mengalami  kegamangan  jika  terjadi  konflik keagamaan.
Sementara  itu,  peran  tokoh  agama  menjadi  terabaikan  ketika  konflik melanda. Para tokoh agama membela pada kelompoknya masing-masing, sehingga  menghilangkan  peran  ketokohannya  sebagai  pengayom  dan pelindung bagi seluruh masyarakat.
Perlu dilakukan sebuah relasi sosial antar tokoh agama di dalam kehidupan berwarganegara dan bermasyarakat. Pola relasi sosial antar tokoh agama dapat  dilakukan  pada  agenda-agenda  penting  kemasyarakatan  untuk memperkokoh  toleransi  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  lebih bermartabat, dan meminimalisir saling kecurigaan antar kelompok agama. Pun  demikian,  pola  relasi  antar  tokoh  agama  menjadi  media  pencegah timbulnya  konflik  antar  umat  beragama,  sehingga  relasi  harmoni  dalam berbangsa dan bernegara dapat dicapai untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

## Peningkatan Toleransi Agama dalam Kajian Agama dan Sains
Penelitian  dan  kajian  tentang  pola  relasi  sosial  keagamaan  untuk penguatan  terhadap  toleransi  agama  telah  banyak  dilakukan  oleh  para akedemisi dan peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Center fo Religious and  Cross-culture  Studies (CRCS)  UGM  tentang  Laporan  Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia, mengungkapkan bahwa penting bagi kelompok mayoritas untuk meningkatkan etika toleransi  bagi setiap umat beragama dalam peningkatan terhadap kehidupan masyarakat yang lebih baik.
13 Abu  Hapsin,  Komarudin,  M.  Arja  Imroni.  “Urgensi  Regulasi  Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama”. Jurnal Walisongo, vol. 22. no. 2 Tahun 2014, h. 352.
Sementara  bagi  minoritas  penting  untuk  memperhatikan  kearifan  dalam berkomunikasi  dengan  kelompok  lain.  Bagi  kelompok  keagamaan  yang ingin  mendirikan  rumah  ibadah,  diharapkan  untuk    menyelesaikan  surat izinnya,  kerap  ada  keluhan  dalam  perizinan,  tapi  adanya  izin menghilangkan  alasan  untuk  tidak  terpenuhinya  hak    beribadah.  Tanpa semangat  toleransi  dan  kearifan,  konflik  antar  agama  semakin  sulit dihindari. 14 Sedangkan untuk masalah konflik penodaan dan penistaan agama, harus mementingkan  hak-hak  sipil,  politik,  dan  ekonomi  warga  pengungsi Ahmadiyah  di  Mataram  oleh  negara.  Satu  hal  yang  penting  untuk dilakukan  adalah  menciptakan  situasi  yang  kondusif  tanpa  intimidasi, kekerasan,  dan  situasi  aman.  Sedangkan  yang  menjadi  catatan  dari berbagai kasus di atas adalah peran pemerintah daerah yang kerap tunduk pada  desakan  massa,  bahkan  melanggar  hukum  dan  putusan  peradilan sekalipun.
Kajian lain terkait dengan relasi sosial antar umat bergama juga dilakukan oleh  Ahmad  Munjin  Nasih  dan  Dewa  Agung  Gede  Agung,  yang menitikberatkan  pada  pola  relasi  umat  Islam  dan  umat  Hindu  dalam kerangka  penguatan  terhadap  toleransi  agama  di  Malang  Raya.  Umat Hindu di  Malang Raya  merupakan komunitas  minoritas, di  mana secara umum  mereka  tinggal  di  kawasan  pedesaan  yang  terletak  di  pinggiran kota.  Selama  ini  relasi  umat  Hindu  dengan  umat  Muslim  sebagai  umat mayoritas  terjalin  dengan  baik  dan  harmonis.  Salah  satu  indikatornya adalah dalam kurun waktu yang sangat lama hampir tidak pernah terdengar ada  benturan  horizontal  antarumat  sehingga  mengganggu  hubungan keduanya.
Hal mendasar yang menjadi penyebab keharmonisan hubungan keduanya adalah  adanya  saling  pengertian  dan  toleransi,  serta  dibentuknya  sistem sosial  yang  disepakati  bersama  tanpa  mengorbankan  akidah  masing- masing.  Setidaknya  terdapat  empat  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  umat Muslim dan Hindu secara turun temurun yang menyebabkan mereka bisa
14 Lihat Bagir, Zainal Abidin, dkk., Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2010).
Jurnal Farabi Volume 13 Nomor 1 Juni 2016 ISSN  1907-0993  E ISSN  2442-8264
hidup rukun dan harmonis yaitu: 1) kegiatan desa, 2) kegiatan kenegaraan; 3) kegiatan keagamaan; dan 4) kegiatan pelestarian budaya lokal. 15
Berdasarkan  hasil  penelitian  Ebin  E.  Danius, 16 yang  membahas  tentang hubungan  Kristen-Islam  pasca  konflik  di  Tobelo  Halmahera  Utara, menunjukkan  bahwa  relasi  Kristen-Islam  telah  mengalami  proses kemunduran sebagai akibat dari beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  terkait  dengan  hubungan  antar  agama.  Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini hanya merupakan faktor pemicu  yang  memberikan  legitimasi  bagi  pembatasan  hubungan  antar agama. Faktor yang paling menentukan sebenarnya adalah berkembangnya  ajaran-ajaran  agama  yang  berdampak  pada  kecurigaan tertentu  dari  masing-masing  pihak.  Dengan  kecurigaan  yang  demikian maka semua hal yang dilakukan oleh pihak lain dianggap sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi keyakinan agama yang dipegang oleh mereka.
Upaya  untuk  menjalin  relasi  kembali  sesudah  konflik  dilakukan  dengan pendekatan  kekerabatan  dan  ikatan  kesukuan.  Dalam  beberapa  hal pendekatan seperti ini cukup berhasil dalam menjembatani hubungan dua komunitas yang pernah berhadapan dalam konflik. Namun juga tidak bisa disangkal bahwa pengalaman konflik mendatangkan trauma tertentu yang berdampak  pada  kecurigaan-kecurigaan  dari  masing-masing  pihak.
Agama  masing-masing  komunitas  dalam  hal  ini  tetap  menjadi  sandaran utama dalam berhadapan dengan pihak lain yang berbeda agama.
Kurang berhasilnya proses rekonsiliasi dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam menjalin kembali relasi yang telah rusak berdampak pada ketegangan  tertentu  yang  ada  dalam  masyarakat  menyangkut  isu-isu tertentu  yang  muncul.  Perhatian  besar  diberikan  pada  birokrasi pemerintahan  dan  pada  bidang  politik  praktis  membuat  masyarakat seringkali terkotak-kotak dalam sekat-sekat agama ketika proses tertentu terjadi  dalam  dua  hal  tersebut.  Tingkat  kecurigaan  masyarakat  masih begitu tinggi. Kecurigaan ini melahirkan sikap mendua dalam upaya untuk membangun  kembali  hubungan  antar  masyarakat  yang  rusak  akibat
15 Ahmad Munjin Nasih dan Dewa Agung Gede Agung, “Harmoni Relasi Sosial
Umat  Muslim  dengan  Hindu  di  Malang  Raya”. Jurnal  Masyarakat,  Kebudayaan  dan Politik, vol 24 no 2 tahun 2011.
16 Ebin E Danius,  “Hubungan Kristen-Islam Pasca Konflik di Tobelo Halmahera Utara.” Jurnal Uniera , vol 1 no 1, Tahun 2012.
konflik. Pendekatan keluarga dan suku tidak menjamin secara baik bahwa relasi tersebut pulih.
Dalam  banyak  hal  sikap  dan  tindakan  komunitas  Kristen  pada  Islam merupakan  sebuah  sikap  penolakan  pada  hegemoni  umat  Islam  dalam konstelasi  politik  Maluku  Utara.  Identitas  Kristen  dalam  hal  ini  muncul sebagai  pembeda  yang  mempersatukan  umat  Kristen  di  Halut  dalam berhadapan  dengan  pengaruh  kepentingan  penguasa  Provinsi  dan  umat Islam.

## Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa toleransi  agama  di  Indonesia  masih  dapat  terjaga  secara  baik  dan komprehensif, karena korelasi dan konektifitas antara tokoh-tokoh agama di Indonesia mendukung pola pencegahan dini terhadap timbulnya konflik. Hal ini juga diperkuat oleh sistem dan tatanan serta dukungan pemerintah dalam membangun kerjasama dengan para tokoh agama serta memperkuat aspek kehidupan sosial di masyarakat.
Penguatan  nilai-nilai  pluralisme  melalui  pola  relasi  sosial  antar  tokoh agama  dan  pemerintah  serta  masyarakat  mempunyai  implikasi  sangat besar bagi kehidupan keagamaan masyarakat. Di samping saling menjaga keharmonisan antar umat beragama, hal itu dapat menjaga dan mengkonter hal-hal  yang  dapat  ditimbulkan  dari  gejala-gejala  yang  muncul  dengan menerapkan  komunikasi,  koordinasi  dan  koreksi  dapat  membantu pemerintah mencegah keberadaan konflik horizontal antar umat beragama.
Di samping kedewasaan pemikiran masyarakat atas upaya toleransi dapat dikatakan  berhasil.  Semua  stakeholder  bekerjasama  membangun kepercayaan  melalui  pemahaman  secara  toleran  terhadap  dinamika kehidupan  masyarakat,  sebagai  simbol  utamanya  adalah  regulasi  tempat ibadah  sebagai  ekspektasi  kekuatan  toleransi  sudah  melembaga  dalam kehidupan masyarakat Kota malang. Semoga menjadi pembelajar bagi kita semua,  bahwa  toleransi  agama  itu  penting  untuk  penguatan  kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta membangun harmonisasi yang seimbang dan setara antar umat beragama dalam membangun peradaban bangsa.

## Penguatan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Pola Relasi Sosial

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Bagir, Zainal., dkk. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, 2010.
Danius,  Ebin  E.    “Hubungan  Kristen-Islam  Pasca  Konflik  di  Tobelo Halmahera Utara.” Jurnal Uniera , vol 1 no 1, Tahun 2012.
Hapsin, Abu.,  Komarudin, dan Imroni, M. Arja. “Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama”. Jurnal Walisongo, vol. 22. no. 2 Tahun 2014.
Hayat.  “Teori Konflik dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam dan Sosial.” Jurnal Hunafa, vol 10, no 2, h. 271.
Kantor Departemen Agama. Kota Malang dalam Malang Angka 2011. Malang: Kandepag, 2011.
Kementerian Agama RI. Potret Kerukunan Umat Beragama DI Provinsi Jawa Timur. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
Puslitbang Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011.
Kusumadewi, Anggi  dan Dwi, Ryan. “2014, Ada Enam Kasus Intoleransi di Jawa Tengah,” dalam
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/509782-2014--ada- enam-kasus-intoleransi-di-jawa-tengah (Diakses tanggal 9 Juni 2014)
Nasih, Ahmad Munjin dan Agung, Dewa Agung Gede. “Harmoni
Relasi Sosial Umat Muslim dengan Hindu di Malang Raya”.
Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, vol 24 no 2 tahun 2011.
Ritzer, George  dan Goodman, Douglas J. Teori Sosiologi Modern.
Jakarta: Prenada Media, 2004.
Saputera, Agus.“Aktualisasi Kerukunan Umat Beragama,” dalam http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=262 .
( Diakses tanggal 9 Juni 2014)
Toha, Suhermanto.,  dkk. “Eksistensi Surat Keputusan Bersama
Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama.”
Laporan Akhir Penelitian Hukum.  Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

## Hayat
Yahya,  Agus. “Fiqh Al-Hadits Ibn Taimiyah Tentang Pluralisme Agama”. Jurnal Substantia , vol. 12 no. 1 Tahun 2011.
“Tindakan intoleransi naik 30%,” dalam http://www.menkokesra.go.id/content/tindakan-intoleransi-naik-30- persen%20 . (Diakses tanggal 9 Juni 2014).