Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i3.3492

## REKONSTRUKSI FIKIH WALI MUHAKKAM DALAM PERKARA PENGESAHAN NIKAH
Mohammad Febry Rahadian Hakim Pengadilan Agama Klaten febryrahadian27@gmail.com Gusti Muzainah Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia drmuzainah232@gmail.com
Jalaluddin
Dosen Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Indonesia jalal.albanjary@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan tentang pengesahan nikah atas pernikahan yang terjadi dengan wali muhakkam di pengadilan agama. Dalam fikih wali muhakkam diperbolehkan dan memiliki implikasi hukum disahkannya perkawinannya. Namun pengambilalihan pendapat fikih tentang wali muhakkam ini apabila dikaji dengan teori tujuan hukum, maka akan menyebabkan tujuan dari regulasi perundang-undangan tentang perkawinan akan  tidak  tercapai.  Karena  dengan  pemahaman  konvensional  fikih  wali  muhakkam  ini,  masyarakat mendapatkan  celah  untuk  sesukanya  menikah  sirri  bahkan  untuk  pernikahan  di  bawah  umur  sekalipun. Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan  pendekatan  perundang-undangan dan  pendekatan  kasus.  Bahan  hukum  primernya  adalah  UU  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan Putusan  Nomor  149/Pdt.P/2022/PA.Bjb.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pengesahan  nikah  atas pernikahan sirri dengan wali muhakkam dikabulkan oleh majelis hakim. Rekonstruksi yang penulis temukan adalah menyatakan bahwa pernikahan dengan wali muhakkam harus dianggap tidak sah dan permohonan atas pengesahan atas pernikahan tersebut patut untuk ditolak. Kata Kunci: Wali, Muhakkam, Pengesahan Nikah, Rekonstruksi

## Abstract
This article describes the legalization of marriages that occur with muhakkam guardians in religious courts. In jurisprudence, muhakkam guardians are permitted and have legal implications for the legalization of their marriage.  However,  this  takeover  of  fiqh  opinion  regarding  muhakkam  guardians,  if  examined  using  the theory  of  legal  objectives,  will  result  in  the  objectives  of  legal  regulations  regarding  marriage  not  being achieved. Because with this conventional understanding of wali muhakkam jurisprudence, people have the opportunity to enter into unregistered marriages as they wish, even for underage marriages. This research is library  research  with  a  statutory  approach  and  a  case  approach.  The  primary  legal  materials  are  the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, and Decision Number 149/Pdt.P/2022/PA.Bjb. This research found that the legalization of Sirri's marriage to the muhakkam guardian was granted by the panel of judges. The  reconstruction  that  the  author  found  states  that  a  marriage  with  a  muhakkam  guardian  should  be considered invalid and the application for legalization of the marriage should be rejected. Keywords: Guardian, Muhakkam, Marriage Validation, Reconstruction
© Author(s) 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya urgensi pencatatan pernikahan dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak sekedar menyangkut keabsahan, akan tetapi adanya akta nikah merupakan syarat administratif bagi pembuatan  akta  kelahiran  anak,  status  istri  (bagi  yang  suami  berstatus  sebagai  Aparatur  Sipil Negara),  kedudukan  istri  yang  sah  di  mata  hukum,  dan  lain-lain.  Hal  ini  menunjukkan  adanya sejumlah  rangkaian  kepentingan  yang  membutuhkan  keabsahan  tersebut.  Ada  banyak  dampak negatif dari tidak dicatatkannya perkawinan, di mana pihak yang sangat terdampak adalah istri dan anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat  tersebut.  Negara  tidak  bisa  memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Akibatnya, hal ini sangat merugikan bagi perempuan sebagai istri (yang perkawinannya tidak dicatat), hak-haknya sebagai istri tidak dapat dilindungi oleh negara, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada, akibat tidak tercatatnya pernikahan.
Negara  tidak  bisa memberikan  perlindungan  kepada istri dan  anak  dari  pernikahan  yang tidak  tercatat.  Akibatnya,  hal  ini  sangat  merugikan  bagi  perempuan  sebagai  istri  (yang perkawinannya tidak dicatat), hak-hak nya sebagai istri tidak dapat dilindungi oleh negara, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada, akibat tidak tercatatnya pernikahan. Hal yang sama juga terjadi pada anak perempuan yang lahir dari perkawinan seperti ini, hak perwaliannya kepada sang ayah menjadi teranulir disebabkan ketiadaan bukti otentik pernikahan kedua orang tuanya. 1
Upaya    hukum  isbat  nikah  tidak  hanya  meliputi  pengabsahan  perkawinan yang terjadi sebelum  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  berlaku,  tetapi  juga  menunjukkan  ke  arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. 2 Kemudian  dalam  Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  pada  pasal  49  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa,  ”Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat  (1)  huruf a ialah  hal-hal  yang  diatur  dalam  atau berdasarkan      undang-undang      mengenai      perkawinan      yang    berlaku”,    sedangkan    dalam penjelasan  pasal  49  ayat  2  tersebut  dikatakan  bahwa  “salah  satu  bidang  perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, ”Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain”.
Di samping wali hakim, dalam praktik perkawinan bawah tangan yang terjadi di masyarakat dikenal pula wali hakim bawah tangan/tidak resmi, yang dalam istilah hukum Islam disebut wali
1 Gusti Muzainah and Miftah Faridh, Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan: Studi Di Kota Banjarmasin (Banjarmasin: Pusaka Pranala, 2021)., h. 88.
2 Lihat Lalu Hadi Adha, H. Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma, “Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan  Analisis  Permasalahan  Yuridis  Dalam  Hukum  Nasional,” Private  Law 1,  no.  2  (2022):  220–30, https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715.Terkait  dengan  pengesahan  nikah  di  bawah  umur  dapat  lihat  pada Muhammad Nafi, “Pengesahan Nikah Pada  Pasangan Di Bawah Umur,” Jurnal  Humaya:  Jurnal  Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya 3, no. 1 (2023): 108–22.
muhakkam.  Wali  muhakkam  ialah  seorang  yang  diangkat  oleh  kedua  calon  suami  istri  untuk bertindak  sebagai  wali  dalam  akad  nikah  mereka.  Apabila  suatu  pernikahan  yang  seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan  dengan  wali  muhakkam.  Caranya  ialah  kedua  calon  suami  istri  mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang ilmu agama (hukum-hukum Islam) untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. 3
Ahsin Dinal Mustafa menyebutkan bahwa wali muhakkam, dalam pernikahan, merupakan seseorang  yang  bukan  pejabat  atau  wali  hakim  resmi  yang  ditunjuk  seorang  perempuan  untuk menjadi wali nikahnya. 4 Praktik pernikahan siri menjadi permasalahan ketika hendak memvalidasi pernikahan melalui itsbat nikah di pengadilan agama. Terdapat berbagai keputusan yang beragam terkait peran wali muhakkam. Dalam konteks fikih, terdapat tiga jenis wali nikah, yakni wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Wali muhakkam, dari ketiga jenis tersebut, tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan, memberikan peluang dan tantangan bagi para hakim untuk berijtihad dalam memutuskan kasus.
Dalam kajian maqasid syariah, Siti Aisyah dan Silvia Airin 5 menyampaikan bahwa praktik pernikahan  dengan  menggunakan  wali  muhakkam  di  kalangan  mahasiswa  ini  dengan  cara mengangkat orang yang dianggap mengerti tentang hukum-hukum menjadi wali dalam pernikahan. Motivasi  para  mahasiswa  menikah  menggunakan  wali  muhakkam  yang  paling  inti  adalah menghindari dosa besar dari perzinahan dan dampak dari pernikahan wali muhakkam adalah tidak ada,  hanya  saja  dampak  moral  sosial  karena  ketidakfahaman  masyarakat  bahwa  mereka  sudah melangsungkan pernikahan. Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam ini dalam rangka hifdzu al-dîn karena menjaga diri dari perbuatan zina untuk menyelamatkan agama seseorang yang merupakan kategori tertinggi menurut maqoshid asy-syari’ah.
Putusan  hakim  yang  disparitas,  mendapatkan  kritik  dari  masyarakat.  Seperti  yang ditemukan oleh Bakari 6 , bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran  kontekstual terhadap teks  hukum  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  ketimbang  penafsiran  tekstual.  Penetapan  Nomor 6/Pdt.p/2013/PA.Sgr. yang bertolak dari penafsiran kontekstual dengan mempertimbangkan sosio- kultural dan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan contra legem dengan cara melakukan
3 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Pedoman  Pegawai  Pencatat  Nikah  Dan  Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997)., h. 30.
4 Ahsin  Dinal  Mustafa,  “Corak  Putusan  Hakim  Terhadap  Putusan  Pernikahan  Dengan  Wali Muhakkam,” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57.
5 Siti A’isyah and Silvia Airin, “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ 2, no. 02 (2019), https://doi.org/10.35897/intaj.v2i02.153.
6 Makbul  Bakari  and  Rizal  Darwis,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Perkawinan  Perempuan  Muallaf Dengan Wali Nikah Tokoh Agama,” Al-Mizan 15, no. 1 (2019), https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835.
perluasan makna (penafsiran hukum ekstensif) terhadap terminologi “wali hakim” hingga mencakup  ke  dalam  pengertian  wali  muhakkam,  cenderung  lebih  responsif  terhadap  rasa keadilan masyarakat (keadilan substantif). Sebaliknya Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2012/PA.Smi yang  bertolak  dari  penafsiran  tekstual-legalistik  cenderung  tidak  dapat  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat, tetapi hanya sekedar memenuhi keadilan prosedural.
Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan wali muhakkam dalam pernikahan sirri sangat sering  terjadi.  Seperti  yang  dikaji  oleh  Badri 7 dan  Arfa 8 ,  bahkan  di  Banjarmasin  sendiri  ada penelitian yang ditulis oleh Syukur 9 . Hal ini menjadi salah satu keresahan penulis bahwa apabila konsep  fikih  tentang  wali  muhakkam  dimaknai  sama  dengan  wali  hakim  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Bakari, maka dapat dikatakan bahwa terjadi penjegalan terhadap tujuan hukum perkawinan. Karena dampaknya adalah masyarakat akan mempermudah aturan perkawinan, karena hanya mementingkan keabsaha secara fikih tetapi mengabaikan keabsahan secara negara.
Penelitian  ini  akan mengungkap bagaimana  legal reasoning majelis  hakim  pada  Putusan Isbat  Nikah  149/Pdt.G/2022/PA.Bjb  dan  bagaimana  kajian  rekonstruksi  fikih  wali  muhakkam dalam perspektif tujuan hukum dan istihsan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan kasus ( case approach). Bahan hukum yang penulis gunakan  adalah  UU  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  Putusan  Nomor 149/Pdt.P/2022/PA.Bjb. Analisis penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni hal-hal yang ideal  yang  berasal  dari  referensi/bahan  hukum  digunakan  untuk  mengkaji  permasalahan  umum. Analisis tersebut mencerminkan sistem analisis hukum dan logika berpikir hukum yang menjadi kekhasan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Itsbat nikah dalam pengertian Bahasa Arab terdiri dari dua kata yaitu “itsbat” dan “nikah”. Itsbat (تابثإ)  mempunyai  arti  penetapan,  kepastian,  pencatatan,  verifikasi.  Kata isbat  adalah  isim masdar  yang  berasal  dari  bahasa  Arab  asbata-yasbitu-isbatan  yang  berarti  penentuan  atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.
7 M M Badri, “Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam,” Sakina: Journal of Family Studies , 2020.
8 R Fauzi and F A Arfa, “Praktik Wali Muhakkam Di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat,” Journal on Education , 2023.
9 Abdul Kadir Syukur, “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama  Di  Kota  Banjarmasin),” Syariah  Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran 14,  no.  1  (2014), https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.68.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan  tentang  kebenaran  (keabsahan)  atau  menetapkan  kebenaran  sesuatu.  Adapun  nikah berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul. 10 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itsbat artinya penyungguhan,  penetapan,  penentuan.  Dan  selanjutnya  Itsbat  Nikah  didefinisikan  dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.
Jadi,  Itsbat  nikah  adalah  penetapan  nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan  akta  nikah. 11 Isbat  nikah  menurut  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor KMA/032/SK/2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di  pengadilan.  Buku  Pedoman  Teknis  Administrasi  Peradilan  Agama  Tahun  2010  menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
Itsbat  (penetapan)  merupakan  produk  pengadilan  agama  yang  diistilahkan  dengan jurisdictio voluntair . Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat  sengketa,  sehingga  tidak  ada  lawan.  Pada  dasarnya  perkara  permohonan  tidak  dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. 12 Maka dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat  dan  rukun  nikah.  Tetapi  pernikahan  yang  terjadi  pada  masa  lampau  ini  belum  atau  tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan  di  Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan  sengketa  pernikahan  umat  Islam  yang belum tercatatkan yang dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pernikahan  yang  dilangsungkan  dihadapan  PPN  adalah  pernikahan  yang  sesuai  dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak  mempunyai  akta  nikah  (hilang  atau  memang  pernikahannya  tidak  tercatat),  maka  dalam
10 Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  Dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum Tertulis Indonesia Dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)., h. 155.
11 Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya,” ADIL: Jurnal Hukum 8, no. 1 (2017), https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454., h.76
12 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1996)., h. 41.
kaitannya  dengan  masalah  perdata  pernikahan  semacam  ini  harus  mendapat  legalisasi  atau pengakuan  secara  hukum  dalam  mendapatkan  bukti  otentik  dari  pernikahan  yang  telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus  akta  kelahiran  anak,  pendaftaran  sekolah  dan  juga  status  dari  anak  yang  dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan. 13 Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya  pembuktian  secara  yuridis  yang  tidak  lain  merupakan  pembuktian  historis.  Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkret. 14
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  42  disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat  padanya  serta  berhak  untuk  memakai  nama  di  belakang  namanya  untuk  menunjukkan keturunan dan asal usulnya.
Hukum  perkawinan  di  Indonesia  menggariskan  bahwa  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  ajaran  atau  ketentuan  agamanya  masing-masing  dan tercatat  oleh  instansi  pemerintah  terkait  yang  berwenang  untuk  itu.  Dengan  perkawinan  yang tercatat,  maka  negara  mengakui  segala  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  masing-masing pasangan suami istri yang sekaligus dilindungi oleh instrumen hukum yang ada.
Problem di masyarakat adalah hukum negara dianggap sebagai hukum yang tidak berkaitan dengan  akhirat  dan  hanya  bersifat  administrative  belaka.  Bahkan  dalam  sebagian  pendapat masyarakat bahwa yang penting sah secara agama tidak apa-apa tidak diakui oleh negara. Memang dalam mazhab Syafii, yang diwakili oleh Fath al-Muin, menyebutkan bahwa:
مثمم نإ مملم م مدجوي م ملو م نمم مم مرم م اهجوزيف مم ممكمح م ملدع مم رح مم هتلو مم معم مم ماهبطاخ م ماهرمأ م ماهجوزيل م مهنم م نإو مملم م نكي مم ادهتمج مم اذإ م لممم نكي ممث مم ضاق م ولو م ميغ مم لهأ م ملإو مم طترشيف مم نوك مم مكلمحا مم ادهتمج . م 15 م
Ketika tidak ditemukan semua wali yang dapat menikahkan (wali nasab, dan wali hakim), maka wali muhakkam bisa menikahkan perempuan tersebut, dengan syarat wali muhakkam tersebut
13 Soemiyati, Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  vol.  1  (Yogyakarta:  Liberty, 1998)., h. 67.
14 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata , Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1998)., h.108.
15 Zain ad-Dîn Ahmad bin ’Abd al-’Azîz bin Zain ad-Dîn bin ’Alî bin Ahmad al-Ma’barî al-Mâlibarî al-Hindi, Fath  Al-Mu’în  Bi  Syarh  Qurrat  Al-’Ain  Bi  Muhimât  Ad-Dîn  (Huwa  Syarh  Li  Al-Muallif  ’Alâ Kitâbihi Huwa Al-Musamma Qurrat Al-’Ain Bi Muhimmât Ad-Dîn) (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 2014).
adil, merdeka, yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk menikahkan mereka, sekalipun wali muhakkam  tersebut  bukan  seorang  mujtahid.  Ini  boleh  dilakukan  (pengecualian  bahwa  wali muhakkam tidak mesti mujtahid), apabila disana tidak ada hakim, meskipun hakim tersebut tidak ahli.  Maka  apabila  di  wilayah  tersebut  masih  ada  hakum,  maka  muhakkam  tersebut  disyaratkan adalah seorang mujtahid.
Dalam  penafsirannya,  semestinya  dibaca  bahwa  apabila  di  wilayah  tersebut  masih  ada KUA dan masih bisa dijangkau tanpa kesulitan yang membawa kepada kemudaratan, maka tetap muhakkam tidak bisa menikahkan. Karena kiai, ustadz, ajengan yang ada di wilayah tersebut, belum ada (baca tidak ada) yang memenuhi syarat untuk disebut mujtahid. Dengan demikian bahwa kiai, ustadz, dan sejenisnya tidak boleh menjadi muhakkam manakala masih ada penghulu/Kepala KUA di wilayah tersebut.
منإف مم رّذعت مم دوجو مم يضاقلا مم ،ملسلما مم لىوت مم اهجاوز مم لجر مم قثوي مم هتلادعب مم نم مم ،ينملسلما مم لاق مم نبا مم :ةمادق مم نإف لم دجوي ةأرملل لو لو وذ ناطلس م،مم نعف م دحمأ مم ام لدي ىلع هنأ اهجوزي لجر لدع انهذبإ م.مم == م نم مم لىوتي م مدقع مم محاكن م ةأرلما م اذإ مملم مم منكي مم اله م ملو 16
Pendapat dalam kitab Fath al-Muin tersebut juga dikuatkan dalam pendapat Ibnu Qudamah yang dinukil dalam kitab Bughyah bahwa apabila seorang perempuan tidak mendapatkan wali baik nasab maupun wali hakim (pemerintah) maka dari mazhab Hanabilah, ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh seorang perempuan itu meminta seorang laki-laki yang adil untuk menikahkannya.
مَل مم م مَلْعَ ن مم ماًف َلَِخ مم مَْينَب مم مِلْهَأ مم م،ِمْلِعْلا مم مِف مم م نَأ مم مِناَطْلُّسلِل مم مَةَي َلِو مم مِجيِوْزَ ت مم مِةَأْرَمْلا مم مَدْنِع مم مِمَدَع مم ماَهِئاَيِلْوَأ مم مْوَأمم مْمِهِلْضَع مم. مِهِبَو مم م لو قَ ي م م،ٌكِلاَم م ،ُّيِعِفا شلاَو م ، قاَحْسِإَو م و بَأَو م ،ٍدْيَ ب ع م م باَحْصَأَو م مِيْأ رلا م. م لْصَْلْاَو م مِهيِف م م لْوَ ق م مِِّب نلا م - م مى لَص م م  للّا م مِهْيَلَع مم مَم لَسَو م - م: م ناَطْلُّسلاَف« مم مُِّلَو مم مْنَم مم مَلمم م ِلَو مم م» هَل مم ىَوَرَو مم و بَأ مم ،د واَد مم مِهِداَنْسِِبِ مم مْنَع مم مِّم أمم مَةَبيِبَح مم م نَأ« مم م يِشاَج نلا مم اَهَج وَز مم مَلو سَر مم مِ للّا مم -م م مى لَص م م  للّا مم مِهْيَلَع مم مَم لَسَو مم م- مم مْتَناَكَو مم م هَدْنِع مم. م» نَِلَْو مم مِناَطْلُّسلِل م مًةَي َلِو مم مًة ماَع م مِليِلَدِب م م ه نَأ مم ميِلَي مم م، َلاَمْلا مم م ظَفَْيََو مم ، لاَو ضلا مم مْتَناَكَف ممم هَل م م ةَي َلِوْلا م مِف مم مِحاَكِّنلا مم مِبَْلْاَك م. م 17
Konsep yang dibangun adalah tidak ada perdebatan ulama bahwa negara menjadi wali bagi orang-orang  yang  tidak  memiliki  wali.  Di  Indonesia,  bahwa  sulthan  yang  dimaksud  adalah
16 Sayyid Abd ar-Rahmân bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhûr ba Alawî Mufti Diyar al-Hadramiyah, Bughyât Al-Musytarsyîdîn Fî Talkhîs Fatâwâ Ba’du Al-Aîmât Min Ulâmâ’i Al-Mutâakhirîn (Beirut: Dâr al-Fikr, 2009).
17 Abû Muhammad Muwafiqu al-Dîn Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ’îlî al-Maqdisî al-Dimasqî al-Hanbalî, Al-Mughnî Li Ibni Qudâmah (Mesir: Maktabah al-Qâhirah, 1968)., Jilid 17, h. 7
pemerintah. Waliyyul  amri  ad-dlaruri  bis  syaukah, meskipun  Indonesia  bukan  negara  agama, namun agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
لصف مم: مم ناطلسلاو مم انهه مم وه مم مماملإا مم وأ مم مكالحا مم وأ مم نم مم اضوف مم هيلإ مم كلذ مم متفلتخاو مم ةياورلا مم نع دحمأ ف لاو دلبلا م لاقف م مف م عضوم م جوزي م ملاو م دلبلا م لاقو مم ف م مقاتسرلا م نوكي م هيف م لاولا م سيلو م هيف م ضاق م مجوزي م اذإ م طاتحا م اله مم ف م رهلما م ءفكلاو مم موجرأ مم منأ مم لم م نوكي مم هبم م سبأ مم مهنلْ مم وذ مم ناطلس مم ملخديف مم ف مم ممومع مم ثيدلحا مم لاقو مم ف مم معضوم مم رخآ مم ف مم مةأرلما مم اذإ م لممم منكي مم ماله مم ملو مم ناطلسلاف مم طلسلما مم ىلع مم مءيشلا مم ميضاقلا مم ميضقي مم مف مم مجورفلا مم دودلحاو مم ممجرلاو مم مبحاصو مم مةطرشلا مم مانمإ م وه م طلسم مم ف م بدلْا م ةيانلجاو مم لاقو م مام م لاولل مم ةيلو مم انمأ م وه م يضاقلا م لوتأو م يضاقلا م ةياورلا م لىولْا م ىلع مم نأ م ملاولا م منذأ ممهل م مف م مجيوزتلا م ملمتيَو م هنأ مم لعج ممهل م مكلذ م اذإ ملم م نكي مم ف مم معضوم مم هتيلو م ضاق م هنأكف م دق م ضوف م هيلإ م رظنلا م اميف م مجاتيَ مم مهيلإ مم مف مم هتيلو مم اذهو م ماهنم 18
Yang dimaksud dengan Sultan dalam pembahasan ini adalah al-Imam, atau hakim. Namun Imam Ahmad dalam satu riwayat menyatakan bahwa sultan yang dimaksud juga meliputi penguasa wilayah tersebut (semisal bupati, camat, kepala desa, pen). Imam Ahmad mengatakan di Rustaq bahwa  di sana  ada  wali  kota  dan tidak  ada  hakim  yang  menikahkan jika  ada perselisihan  dalam masalah  mahar  dan  kelayakan.  Imam  Ahmad  berharap  tidak  ada  masalah  karena  dia  memiliki kewenangan, dan ini mencakup semua pernyataan. Ini adalah salah satu penafsiran. Menurut kajian penulis bahwa pendapat-pendapat fikih bukanlah anti kritik dan harus digunakan sebagai pengganti nash,  sehingga  pendapat  Imam  Ahmad  atau  ulama  lainpun,  masih  bisa  dikritik  dengan membandingkan dengan pendapat ulama lain. Dari syadz dzariah, maka melarang dan menyatakan pernikahan yang dilakukan oleh muhakkam adalah tidak sah, adalah kaitannya dengan tertib hukum yang menjadi tujuan hukum dari berlakunya sebuah perundang-undangan.
م:)ةلأسم( مم ذخأ مم لجر مم مةأرما مم نع مم اهلهأ مم مًارهق مم اهدعبو مم منع مم اهيلو مم لىإ مم ةفاسم مم رصقلا مم اذكو مم ،هنود مم منإ مم مترذعت مم مهتعجارم م وحنل مم مفوخ مم حص مم ماهحاكن مم انهذبِ مم نإ مم ماهجّوز مم مكالحا مم نم مم ،ءفك مم مذإ ممملم مم مقرفي مم مباحصلْا مم مينب مم ةبيغ مم ملولا مم ،اهتبيغو م ملو مم مف مم اهتبيغ مم ينب مم منأ مم منوكت مم ةهركم مم مىلع مم رفسلا مم وأ مم ،ةراتمخ مم لب مم :لوقأ مم ولم م مناك مم اله مم مّلو مم مدلبلبا مم اهلضعو مم مدعب مم نأ مم هتعد م لىإ مم مءفك مم مرسعتو مم ماله مم تابثإ مم هلضع مم ترفاسف مم ملىإ مم معضوم مم ديعب مم منع مم مّلولا مم متنذأو مم ميضاقل مم مدلبلا مم ميذلا مم متلقتنا مم هيلإ م ف مم ماهيجوزت مم نم مم ءفكلا مم حص مم ،حاكنلا مم سيلو مم مجيوزت مم ممكالحا مم مف مم ملّولْا مم نم مم مصخر مم مرفسلا مم متلا مم ل مم مطانت مم ميصاعلمبا م
18 Abû Muhammad Muwafiqu al-Dîn Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ’îlî al-Maqdisî al-Dimasqî al-Hanbalî, Syarh Al-Kabîr ‘Ala Matn Al-Muqni’ (Mesir: Dâr al-Kitâb al-Arabî li al- Nasyr wa al-Tauzî’, 2014)., Jilid 7, h. 417.
مامك مم ليختي مم م،كلذ مم ممعن مم دق مم بكترا مم ميطاعتلما مم مكلذل مم هرهقب مم ةرلحا مم مرفسلاو مم مابه مم ماهبيرغتو مم نع مم ماهنطو مم مام مم ل مم مليَ مم مف م نيدلا مم لو مم م،ىضتري مم لب مم مكلذ مم نم مم رئابكلا مم ماظعلا مم تلا مم مّدرت مم ابه مم ةداهشلا مم ملصيَو مم مابه مم م.قسفلا 19
Jika  seorang  laki-laki  membawa  lari  seorang  perempuan  dari  ahlinya  (keluarga)  dengan jalan paksa dan dijauhkan dari walinya hingga masafah Qasr (jarak boleh melakukan qasar) dan demikian  juga  kalau  kurang  dari  masafah  qasr tetapi ada  uzur  ketika  hendak  menghubungi  wali perempuan  tersebut  kerana  ketakutan  umpamanya,  maka  sahlah  nikah  perempuan  itu  dengan izinnya jika ia dikawinkan oleh hakim, dengan calon suami yang se kufu’. hal ini disebabkan karena ashab Syafi'iyyah tidak membedakan antara ketiadaan / ghoibnya wali dengan ghaibnya perempuan dan  tidak  membedakan  antara  keadaan  perempuan  tersebutt  dipaksa  bepergian  ataupun  tidak (keinginan sendiri).
Tetapi  Ibnu  Ziyad  berkata,  jika  perempuan  tersebut  memiliki  wali  di  negerinya,  tetapi walinya  enggan  (tidak  mau/adhol)  menikahkan  setelah  perempuan  tersebut  memberitahukan kepadanya (walinya) bahwasanya calon suaminya adalah sekufu’, kemudian perempuan tersebut kesulitan untuk menetapkan ketidakmauan wali untuk menikahkan, lalu perempuan tersebut pergi ke negeri yang jauh dari walinya, yang lau ia mengizinkan qadli/hakim negeri yang ia pindah di dalamnya  untuk  menikahkannya  dengan  calon  suami  yang  sekufu’,  maka  pernikahan  tersebut adalah  sah.  Dan  bukanlah  pengawinan  yang  dilakukan  hakim  yang  pertama  tersebut  terhadap perempuan tadi merupakan salah satu bentuk rukhsah (keringanan) dari bepergian (safar) yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemaksiatan seperti yang dibayangkan demikian.
Jika seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dengan memaksa seorang perempuan merdeka lalu melarikannya dan mengasingkannya dari negaranya adalah salah satu perbuatan yang tidak dihalalkan dalam agama dan tidak diridloi, bahkan perbuatan tersebut adalah merupakan dosa besar yang dengan dosa tersebut, pelakunya akan tertolak kesaksiannya dan ia dihukumi sebagai orang fasiq.
Bagi  penulis  negara  juga  berwenang  untuk  mengatur  muamalah  seperti  siyasah,  hukum keluarga,  dan  lain-lain,  bahkan  negara  juga  berwenang  untuk  mengatur  wilayah  ibadah  seperti zakat, haji, sholat, puasa dan ibadah lainnya. Pembahasan tentang peran dan wewenang negara ini dapat dilihat dalam kajian yang ditulis oleh Muhammad Nafi. 20
Padahal  wali  dalam  perkawinan  merupakan  seorang yang  memiliki  kuasa  mengawinkan seseorang  anak  perempuannya.  Keberadaan  wali  adalah  hal  yang  penting  dalam  mengesahkan
19 Abd al-Rahmân bin Ziyâd al-Zabîdî, Ghâyat Talkhîs Al-Murâdu Min Fatâwi Ibn Ziyâd (Beirut: Dâr al-Fikr, 2013)., h. 102.
20 Muhammad Nafi, “Pengelolaan Zakat Oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii,” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, no. 1 (2023), https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1783.
sesuatu  perkawinan.  Tanpa  adanya  wali  atau  izin  kepada  wakilnya,  sesuatu  perkawinan  itu  di hukumi tidak sah atau batal. Hukum ini adalah merujuk kepada sebuah Hadis sebagai berikut:
مْنَع مم ،َةَشِئاَع مم مْتَلاَق مم: مَلاَق مم م لو سَر مم مِ للّا مم مى لَص مم م اللم م مِهْيَلَع مم مَم لَسَو مم: ماَُّيَُّأ« مم مٍةَأَرْما مم مْتَحَكَن مم مِْيَغِب مم مِنْذِإ مم ،اَهيِلاَوَم مم ماَه حاَكِنَف مم ،»ٌلِطَبا م مَث َلََث مم مٍتا رَم مم مْنِإَف« مم مَلَخَد مم اَِبهمم م رْهَمْلاَف مم اََلهمم ماَِبِم م مَباَصَأ م ،اَهْ نِم مم مْنِإَف مم او رَجاَشَت مم م ناَطْلُّسلاَف مم مُِّلَو مم مْنَم م مَلم م ِلَو ممم هَل 21
Diriwayatkan oleh Aisyah R.A, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda setiap wanita yang menikah tampa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasullullah SAW mengulanginya hingga tiga kali, apa bila ia menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (maskawin). Apa bila terjadi perselisihan (wali nasab enggan), maka sulthan (penguasa) lah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu daud, tirmidzi, ibnu majah dan ahmad, dari aisyah)
Merujuk  pada  hadist  di  atas,  jika  sebuah  pernikahan  tampa  seizin  wali  maka  hukum pernikahanya  tidak  sah  atau  batal,  dan  berhak  untuk  mendapatkan  mahar  bagi  perempuan  bila disetubuhinya, namun jika wali bagi mempelai wanita tidak dapat menjadi wali yang disebabkan kurangnya syarat  sahnya menjadi  wali,  maka  wali  nasab berhak mewakilkan  perwaliannya pada orang lain.
Peran tokoh agama dalam konteks ini diwujudkan menjadi wali muhakkam yang dipercaya boleh  (sah)  menikahkan  masyarakat  sekitarnya.  Padahal  dalam  undang-undang  pernikahan Indonesia pengganti wali dalam pernikahan adalah wali hakim yang telah di angkat oleh negara, dan  mendapatkan  penetapan  dari  Pengadilan  Agama.  Penggunaan  kiai  sebagi  wali  muhakkam dipandang batal menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
Pada  kasus  perkara  Nomor  149/Pdt.G/2023/PA.Bjb,  majelis  hakim  memberikan pertimbangkan hukum sebagai berikut:
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara a quo ialah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  melangsungkan  pernikahan  secara  sirri  pada  tanggal  26 Oktober 2019 di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Penghulu kampung Penghulu Kampung bernama Muhammad Zaini dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Yani dan H. Riwayat Majedi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai; para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri atau tidak tercatat dapat di itsbat kan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi
21 Abû Daud Sulaimân bin al-Asy’ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syadâd bin Amr al-Sijistânî, Sunan Abî Daud (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ashriah, 2015)., Jilid 2, h. 228
Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya , in  casu hukum Islam;
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri  pada  tanggal26  Oktober  2019  di  Desa  Tungkaran  Kecamatan  Martapura  Kabupaten  Banjar dengan status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Penghulu kampung Penghulu Kampung bernama Muhammad Zaini dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Yani dan H. Riwayat Majedi dengan mas kawin  berupa  uang  sejumlah  Rp.  100.000  (seratus  ribu  rupiah)  dibayar  tunai;.  Hal  tersebut membuktikan bahwa  perkawinan  para  Pemohon  telah  dilaksanakan  dengan hukum  dan tata  cara Islam dengan penghulu kampung dikarenakan Pemohon II merupakan seorang muallaf;
Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali nikah seorang wali haruslah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak terpaksa, adil (bukan fasiq) dan tidak sedang dalam keadaan ihram.  Karenanya  keluarga  Pemohon  II  tidak  ada  yang  beragama  Islam  sehingga  kemudian perwalian diserahkan kepada Penghulu Kampung bernama Muhammad Zaini Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat: 71 “Mukmin lelaki dan mukmin wanita, satu sama lain menjadi wali.” yang  diambil  alih  menjadi  Pendapat  Majelis  karenanya  proses  perwalian  tersebut  dapat dibenarkan  demi  kemudahan  Pemohon  II  selaku  mualaaf  untuk  mendapatkan  status  perkawinan secara agama Islam;
Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas Hal mana sejalan pula dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:
مو مِف مم
مٍلْو د عمِنْيَدِهاَشَومٍِّلَومِوَْنَمْنِممِهِطْو ر شَومِهِت حِصم رْكِذمٍةَأَرْمامىَلَعمٍحاَكِنِبمىَوْع دلا
Artinya:  “ Pada  pengakuan  perkawinan  dengan  seorang  perempuan  harus  dapat  menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ”.
Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.  Berdasarkan  fakta  bahwa  pada  saat  melangsungkan  pernikahan,  antara  keduanya  tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang  keberatan  terhadap  perkawinan  para  Pemohon  dikuatkan  dengan  telah  diumumkannya pengumuman  bahwa  Pengadilan  Agama  Banjarbaru  akan  menyidangkan  perkara  permohonan itsbat (pengesahan)  perkawinan  selama  14  (empat  belas)  hari  dan  sejak  pengumuman  tersebut diumumkan  hingga  sidang  dilaksanakan  tidak  ada  orang  yang  melapor  keberatan  dengan  akan disahkannya  perkawinan  para  Pemohon,  maka  harus  dinyatakan  terbukti  antara  Pemohon  I  dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,  maka  perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum tercatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan  yang  dapat  di itsbat kan  hanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  sementara  perkawinan  yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 1993. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan  para  Pemohon  tidak  dapat  di itsbat kan  karena  bertentangan  dengan bunyi  penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan  yang  dilakukan  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ( vide : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat di itsbat kan;
Menimbang,  bahwa  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  untuk  mengabulkan  permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal- hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai  halangan  atau  larangan  menikah  menurut  hukum  Islam  dan  undang-undang  yang
berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung  dalam  Pasal  7  ayat (3)  huruf (e)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yakni “Perkawinan yang dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;
Dari  pertimbangan  hukum  yang  disampaikan  majelis  hakim  tersebut,  penulis menyimpulkan bahwa mendasarkan kepada tidakadanya halangan pernikahan, dan telah memenuhi syarat  dan  rukunnya.  Namun  dalam  pandangan  penulis  bahwa  keabsahan  wali  muhakkam  tidak dikenal  dalam  isilah  perkawinan  saat  ini  di  Indonesia  karena  Syarat  wali  nikah  telah  diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Pasal  19-23 Kompilasi  Hukum  Islam, dan  PMA  No.  20 Tahun 2019 tentang Wali Hakim .
Wali muhakkam pada dasarnya menempatkan diri sebagai wali hakim dalam keadaan wali hakim  tidak  ada.  Penyebab  wali  hakim  boleh  menjadi  wali  meliputi:  1)  Tidak  mempunyai  wali nasab  sama  sekali;  2)  Walinya mafqud,  artinya  tidak tentu  keberadaannya;  3)  Wali  sendiri  yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada; 4) Wali berada di tempat yang jaraknya  sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar yaitu 92,5 km;  5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai; 6) Wali adhal, artinya  wali  tidak  bersedia  atau  menolak  untuk  menikahkan;  7)  Wali  sedang  melakukan  ibadah umrah/haji. 22
Melihat  alasan  para  wali muhakkam  menikahkan  orang,  yang  terbanyak  karena  walinya jauh dan enggan, dan ada juga karena berbeda agama. Semua itu memang dapat dijadikan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim. Masalahnya wali muhakkam tersebut menjadikan dirinya sebagai hakim, padahal hakim yang sesungguhnya masih ada, yaitu KUA (PPN) yang ada di tiap-tiap kecamatan beserta para Pembantu PPN yang ada di tiap-tiap kelurahan. Tetapi dalam peraturan yang berlaku sekarang, peluang wali muhakkam dalam pernikahan sudah dihapuskan.
Alasan pernikahan dengan wali muhakkam adalah karena darurat. Hampir semua pemuka agama yang menjadi wali muhakkam menyatakan mereka mau menikahkan orang karena kondisi darurat. Dalam aturan Hukum Islam memang kondisi darurat membolehkan hal-hal yang terlarang atau tidak boleh. Salah satu kaidah fikih berbunyi yang artinya: Kebutuhan yang sangat penting diperlakukan sama dengan darurat .
22 Ibid, hlm. 35.
Dalam  pertimbangan  hukumnya  (pada  kasus  perkara  Nomor  149/Pdt.G/2022/PA.Bjb), hakim tidak mendalami alasan kenapa sampai dinikahkan oleh wali muhakkam. Sehingga terkesan tasahul dan  memiliki  implikasi  buruk terhadap  penegakan  hukum  dan  tujuan  hukum  perkawinan tersebut. Hukum sebagai sarana perubahan sosial merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi  hukum.  Hubungan  antara  perubahan  sosial  dan  sektor  hukum  tersebut  merupakan hubungan  interaksi,  dalam  arti  terdapat  pengaruh  perubahan  sosial  terhadap  sektor  hukum sementara  dipihak  lain  perubahan  hukum  juga  berpengaruh  terhadap  suatu  perubahan  sosial. Hukum dapat berperan sebagai sarana merekayasa masyarakat ( social engineering ) yang awalnya tidak taat dengan hukum menjadi taat, dari ketidakteraturan hukum menjadi masyarakat yang sadar hukum. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan perubahan kekuasaan untuk mempengaruhi perubahan sosial.
Kaitannya dengan sosial engineering dan konsep fikih wali muhakkam yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat, Abdul Kadir Syukur mendapatkan simpulan bahwa ulama Banjarmasin  berpendapat  bahwa  pernikahan  dengan  wali  muhakkam  tidak  diperbolehkan  yang menyebabkan tidak sahnya sebuah perkawinan. 23 Hal ini menurut penulis dapat dijadikan pijakan sejara  filosofis  dan  normative  untuk  merubah  paradigma  fikih  yang  mengesahkan  pernikahan dengan  wali  muhakkam.  Dalam  hal  ini,  negara  harus  mengaturnya  dalam  sebuah  regulasi  yang mengatur bahwa pernikahan sirri yang dilakukan dengan wali muhakkam tidak diperbolehkan dan pernikahannya dianggap tidak sah. Untuk melengkapi pengaturan tersebut negara dapat mengatur sanksi  pidana  dan  perdata  bagi  pelaku  nikah  sirri.  Sanksi  secara  perdata  dapat  berupa  dengan pengenaan  biaya  tambahan  pada  setiap  administrasi  yang  diajukan  oleh  pelaku  pernikahan  sirri. Misalnya saja ada pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pengajuan SIM, dan lain-lain, yang tentunya status perkawinan tidak tercatat sudah terekam secara baik di  dinas kependudukan, dan hal tersebut dapat dikoordinasikan atas lembaga.

## KESIMPULAN
Konsep  wali  muhakkam  memang  belum  terhapus  dalam  fikih.  Sedangkan  fikih  sendiri berpotensi dapat menyesuaikan dengan zaman dan tempat. Manakala konsep fikih tersebut tidak sinkron dengan tujuan hukum yang dijalankan dalam sebuah wilayah/negara, maka konsep fikih tersebut  dapat  ditinjau  ulang  dan  direkonstruksi.  Permohonan pengesahan  nikah atas  pernikahan
23 Kadir, “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota  Banjarmasin).”,  Kadir  menemukan  bahwa  pernikahan  dengan  wali  muhakkam  terjadi  karena  calon suami istri terhalang menikah dengan wali nasab, enggan berurusan dengan wali hakim dan ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan. Dalam pandangan para ulama pernikahan demikian tidak sah karena  masih  ada  wali  hakim  yang  berwenang,  dan  pernikahan  demikian  menimbulkan  banyak  kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.
sirri  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  wali  muhakkam  sering  kali  dikabulkan  oleh  hakim, dengan mendasarkan kemaslahatan dan mengambil pendapat fikih tentang keabshannya. Namun pengabulan  tersebut  secara  tidak  langsung  menghambat  tujuan  dan  fungsi  hukum  perkawinan diundangkan. Karena masyarakat akan dengan mudah dan mempermudah perkawinan yang juga sampai kepada meningkatkan potensi pernikahan anak di bawah umur. Oleh itu berdasarkan teori tujuan  dan  fungsi  hukum  serta  syadz  al-dzariah,  dan  istihsan,  negara  harus  mengatur  dan menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wali muhakkam adalah tidak sah. Menyarankan kepada negara untuk mengatur tentang sanksi pidana maupun perdata para pelaku pernikahan sirri baik dengan muhakkam maupun wali nasab.

## DAFTAR PUSTAKA
A’isyah, Siti, and Silvia Airin. “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ 2, no. 02 (2019). https://doi.org/10.35897/intaj.v2i02.153.
Abû Daud Sulaimân bin al-Asy’ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syadâd bin Amr al-Sijistânî. Sunan Abî Daud . Beirut: Al-Maktabah al-‘Ashriah, 2015.
Abû Muhammad Muwafiqu al-Dîn Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ’îlî al-Maqdisî  al-Dimasqî  al-Hanbalî. Al-Mughnî  Li  Ibni  Qudâmah .  Mesir:  Maktabah  al- Qâhirah, 1968.
Ahsin  Dinal  Mustafa.  “Corak  Putusan  Hakim  Terhadap  Putusan  Pernikahan  Dengan  Wali Muhakkam.” Khuluqiyya:  Jurnal  Kajian  Hukum  Dan  Studi  Islam 3,  no.  1  (2021). https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57.
al-Hadramiyah, Sayyid Abd ar-Rahmân bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhûr ba Alawî Mufti Diyar. Bughyât Al-Musytarsyîdîn Fî Talkhîs Fatâwâ Ba’du Al-Aîmât Min Ulâmâ’i Al-Mutâakhirîn . Beirut: Dâr al-Fikr, 2009.
al-Hanbalî, Abû Muhammad Muwafiqu al-Dîn Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ’îlî  al-Maqdisî  al-Dimasqî. Syarh  Al-Kabîr  ‘Ala  Matn  Al-Muqni.’ Mesir:  Dâr  al- Kitâb al-Arabî li al-Nasyr wa al-Tauzî’, 2014.
al-Hindi, Zain ad-Dîn Ahmad bin ’Abd al-’Azîz bin Zain ad-Dîn bin ’Alî bin Ahmad al-Ma’barî al- Mâlibarî. Fath Al-Mu’în Bi Syarh Qurrat Al-’Ain Bi Muhimât Ad-Dîn (Huwa Syarh Li Al- Muallif ’Alâ Kitâbihi Huwa Al-Musamma Qurrat Al-’Ain Bi Muhimmât Ad-Dîn) . Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 2014.
al-Zabîdî,  Abd  al-Rahmân bin  Ziyâd. Ghâyat  Talkhîs Al-Murâdu Min  Fatâwi  Ibn  Ziyâd .  Beirut: Dâr al-Fikr, 2013.
Badri, M M. “Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam.” Sakina: Journal of Family Studies , 2020.
Bakari, Makbul, and Rizal Darwis. “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf Dengan Wali Nikah Tokoh Agama.” Al-Mizan 15, no. 1 (2019). https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. Pedoman  Pegawai  Pencatat  Nikah  Dan  Pembantu Pegawai Pencatat Nikah . Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.
Fauzi, R, and F A Arfa. “Praktik Wali Muhakkam Di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat.” Journal on Education , 2023. Gusti Muzainah, and Miftah Faridh. Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan: Studi Di Kota Banjarmasin . Banjarmasin: Pusaka Pranala, 2021.
Hadi Adha, Lalu, H. Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma. “Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional.” Private Law 1, no. 2 (2022): 220– 30. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715.
Islami, Irfan. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya.” ADIL: Jurnal Hukum 8, no. 1 (2017). https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454.
Kadir, Abdul Syukur. “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin).” Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 14, no. 1 (2014). https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.68.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata . Cet. I. Yogyakarta: Liberty, 1998.
Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Nafi, Muhammad. “Pengelolaan Zakat Oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii.” Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan  Dan  Kemasyarakatan 17,  no.  1  (2023). https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1783.
———. “Pengesahan Nikah Pada Pasangan Di Bawah Umur.” Jurnal  Humaya:  Jurnal  Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya 3, no. 1 (2023): 108–22.
Neng Djubaidah. Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia Dan Hukum Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Soemiyati. Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan .  Vol.  1.  Yogyakarta:  Liberty, 1998.