PENAFSIRAN RIBA

## Studi Komparatif Antara Kaum Modernis dan Neo-Revivalis
Oleh: A. Taufiq Buhari 1 Email: taufiqbuhari@gmail.com
Abstract: Interpretation  of  interest  as  applied  to  modern  banking  today, there  are  still  differing  views.  Modernists  view  the  prohibition  of  usury  as being  understood  by  emphasizing  the  rational  aspect.  Through  this understanding,  the  element  of  injustice  becomes  a  central  issue  for  its prohibition.  They  seem  to  tolerate  if  their  savings  are  based  on  the mudharabah  system,  because  they  can  be  found  on  the  basis  of  their legitimacy.  In  addition,  it  is  permissible  if  really  forced  (dharuri)  or  really needs  (hajat).  Also  allows  productive  loan  interest  while  consumptive  loan interest is not allowed. While the Neo Revivalists were of the view that the prohibition  of  usury  was  understood  legally  formally  as  conceptualized  in Islamic  law.  This  view  emphasizes  the  legal  form  of  usury  as  expressed  in Islamic law. They assert that the statement set out in the Qur'an must take its  literal  meaning,  regardless  of  what  was  practiced  in  the  pre-Islamic period.  Whatever  the  circumstances,  the  lender  does  not  have  the  right  to receive additions to and exceed the principal
Key words: usury, comparative, Modernist, Neo-Revivalist

## Pendahuluan
Kebanyakan  sarjana  muslim  modern  berbeda  pandangan  dalam menilai apakah bunga sebagaimana diaplikasikan perbankan modern saat ini,  termasuk  seperti  yang  dilarang  dalam  al-Qur‟an  atau  al-Hadits. Perbedaan itu tampaknya selalu mengarah pada dua aspek permasalahan sentral. Pertama, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional. Melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral
1 Dosen Prodi Ekonomi Syariah STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
atas  pelarangannya. Kedua larangan  riba  dipahami  secara  legal  formal sebagaimana dikonseptualisasikan dalam hukum Islam.
Dalam  konteks  ini,  Abdullah  Saed  mengangkat  dua  model pandangan  yang  dirasa  bisa  mewakili  khazanah  pemikiran  para  ulama‟ seputar  penafsiraanya  terhadap  riba  sebagaimana  yang  terungkapkan dalam  al-Qur‟an  ataupun  al-Hadits.  Dua  pandangan  ini  disimpulkan sebagai pandangan kaum Modernis dan kaum Neo-Revivalis.
Para  kaum  Modernis  cenderung  pada  pandangan  yang  pertama, sementara kaum Neo-Revivalis condong pada pandangan yang kedua.

## Pandangan Kaum Modernis Tentang Riba dan Bunga
Para kaum Modernis seperti Fazur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said al-Hajjar (1989) dan Abdul Mu‟in al-Namir (1989) menekankan perhatian pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba, dan terkesan mengenyampingkan  aspek    legal  formal  sebagaimana  yang  dijelaskan dalam  hukum  Islam.  Menurut  mereka,  dilarangnya  riba  itu  karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana yang diungkapkan di dalam al- Qur‟an  “ kamu  tidak  menganiaya  dan  tidak  pula  kamu  teraniaya ”.  Kaum Modernis  juga  mendasarkan  pandangan  mereka  terhadap  pandangan ulama‟ klasik seperti: Razi, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Razi dalam menjelaskan    tentang  sebab-sebab  larangan  riba  menyatakan  bahwa pemberi  pinjaman  itu  akan  semakin  kaya,  sementara  penerima  pinjaman akan  semakin  miskin.  Karenanya  ia  tidak  membolehkan  transaksi  yang mengundang unsur riba, termasuk membuka jalan bagi si kaya melakukan pemerasan  bagi  si  miskin. 2 Sementara  menurut  Ibnu  Qayyim  larangan riba itu berkaitan dengan aspek moral. Ia mendasarkan pada praktik riba pada masa pra-Islam, dimana para peminjam saat itu kebanyakan adalah orang  miskin  yang  tidak  punya  pilihan  lagi  kecuali  menangguhkan pembayaran hutangnya. 3
Muhammad  Assad  seorang  mufassir  modern  mengatakan  secara kasarnya  dapat  dikatakan  bahwa  kekejaman  riba  sebagaimana  yang  di
2 Al-Imam al-Fahr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir Juz iV (Kairo: al-Matba’a al-bahiya, 1983), 94.
3 Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah, A’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an  Rabb  al-Alamin  II (Dar  al-Jil.  tt), 157.
ungkapkan  dalam  al-Qur‟an  ataupun  al-Hadits  adalah  terletak  pada adanya  keuntungan  yang  diperoleh  melalui  pembebanan  (tangguhan) bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitasi terhadap pihak yang lemah melalui kekuatan dan kelicikan. Karena itulah transaksi yang dilarang  karena  termasuk  katagori  riba  adalah  transaksi  yang  tujuan akhirnya mencerminkan suatu tindakan yang amoral. 4
Sementara  Fazlur  Rahman  dalam  menanggapi  sikap  mayoritas kalangan  muslim  terhadap  bunga  mengatakan  mayoritas  kaum  muslim yang  bermaksud  baik  dengan  sangat  bijaksana  berpegang  teguh  pada keimannanya, menyatakan bahwa al-Qur‟an melarang seluruh bunga. Saya merasa  sedih  karena  karena  pemahaman  mereka  didapat  dengan  cara mengabaikan  bentuk  yang  sebagaimana  menurut  sejarah  itu  dilarang, sehingga  al-Qur‟an  mencelanya  sebagai  perbuatan  keji  dan  kejam,  serta menganggapnya sebagai tindakan eksploitasi. 5
Selanjutnya  beberapa  keterangan  dan  argumen  dari  para  Modernis seputar persoalan yang berkaitan dengan riba antara lain:
1. Karakteristik riba yang dilarang pada masa pra-Islam Muhammad  Abduh  (w.1905)  dan  juga  muridnya  Muhammad  Rashid Ridha,  menjelaskan  bahwa  bentuk  riba  yang  dilarang  pada  masa  pra- Islam  adalah  riba  yang  dipraktikkan  dalam  bentuk  tambahan pembayaran  yang  diminta  dari  pinjaman  yang  telah  melewati  batas tempo  pembayaran. 6 Namun  demikian  baik  Abduh  maupun  Ridha tidak  memberi  keterangan  yang  jelas  tentang  bunga  ( interest )  yang diberikan  kepada  uang  simpanan  para  penabung.  Mereka  kelihatan mentolerir  jika  tabungannya  berdasarkan  sistem  mudharabah,  karena menurut dasar ini bisa ditemukan dasar legitimasinya.
Sementara  Abdurrazaq  Samhuri  menegaskan  bahwa  bunga  yang dilarang  adalah  yang  berlipat  ganda.  Hal  ini  didasarkan  pada  bukti faktual pada praktik riba pada masa pra-Islam dan juga  implikasi yang ditimbulkanya. Argumentasi ini juga dikemukakan oleh Ibrahim Zakial-
4 Muhammad Assad, The Massage of The Qur’an (Gibraltar: Dar-Andalus, 1984), 633.
5 Fazlur Rahman, Islamic: Challenges and Opportunities (Eidenburgh: Eidenburgh University Press, 1997), 326.
6 Nabil A. Salih, Unlufun Gain and Legitimate Profil in Islamic Low (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 29.
Baidowi (pakar hukum Mesir). Menurutnya, larangan keras praktik riba pada  masa  pra-Islam  adalah  adanya  peningkatan  dari  nilai  pokok, ketika pinjaman tidak dapat mengembalikan hutangnya, justru ia harus menerima pinjaman baru, begitu seterusnya. 7
2. Keterpaksaan menyebabkan kebolehan bunga yang tidak berlipat ganda Samhuri  menegaskan  bahwa  larangan  riba  dalam  semua  bentuknya bermuara pada aspek norma, meskipun tingkan larangannya bervariasi. Berdasarkan alasan ini, riba tidak dapat dianggap sah menurut hukum kecuali benar-benar dalam keadaan terpaksa ( dharuri ) atau benar-benar butuh (hajat). Menurutnya riba jahiliyah adalah riba yang paling buruk di  antara  sekian  bentuk  riba,  oleh  karena  itu  dilarang  secara  mutlak. Kadarnya  sama  pada  saat  ini  jika  kita  meminta  bunga  secara  berlipat ganda.  Faktor  terpaksa  tidak  berlaku  bagi  pemberi  pinjaman.  Waktu peminjam  terpaksa  meminjam  berdasarkan  tingkat  bunga  yang  tidak wajar,  dimana  letak  keterpaksaan  kreditur  ketika  membebani  bunga secara berlipat ganda? Tanya Samhuri.
3. Dalam  kasus  bunga  pinjman  ia  berpendapat:  dalam  sistem  ekonomi kapitalis  modal  dikuasai  oleh  individu,  lembaga  dan  bank,  bukan dikuasai  oleh  pemerintah.  Para  penguasa  umumnya  membutuhkan modal  untuk  investasi.  Selama  modal  tidak  dikuasai  oleh  pemerintah dan  kebutuhan  untuk  memperoleh  modal  melalui  pinjaman  yang tingkat suku bunganya sudah ditentukan, adalah sah menurut hukum, sebagai  bentuk  pengecualian  dari  larangannya.  Seseorang  yang mempunyai  modal  dan  dia  mengalokasikan  modalnya  ke  dalam pekerjaan dan perusahaannya, maka dia sewajarnya memiliki kewajiban dan hak yang dikerjakannya tidak menyimpang dari ketidakadilan baik pada  orang  lain  maupun  pada  dirinya.  Tingkat  bunga  yang  tidak berlipat ganda dihukumi sebagi suatu yang sah menurut hukum apabila memang  terdesak  oleh  kebutuhan  (hajat).  Samhuri  selanjutnya mengatakan bahwa hukum itu seharusnya meentukan spesifikasi yang memuat tentang batasan-batasan tingkat bunga, cara pembayaran, serta
7 Chibli  Mallat, The  Debate  On  Riba  and  interest  in  twentieth  Century  Jurisprudence (London: Graham & Trotman, 1998), 80.
seluruh  bunga  yang  dibayarkan  supaya  dalam  setiap  kasus  khusus dapat diperkirakan batasan-batasan kebolehan menurut hukum. 8

## 4. Pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif
Doualibi,  seorang  politisi  kontemporer  Syria  membedakan  antara pinjaman produktif dengan pinjaman konsumtif. Ia mengatakan bahwa bunga  pinjaman  produktif  adalah  boleh  sedangkan    bunga  pinjaman konsumtif  tidak  diperbolehkan.  Pernyataan  ini  didasarkan  pada penjelasan al-Qur‟an tentang masalah riba. Menurutnya permasalah riba di dalam al-Qur‟an itu terkait dengan konteks meringankan penderitaan para fakir, miskin, masyarakat lemah, dan pihak yang terbelenggu oleh beban  utang  dan  tidak  mampu  melepaskan  dirinya.  Atas  dasar pertimbangan tersebut, maka pelarangan riba dalam konteks al-Qur‟an itu berkaitan dengan pinjaman konsumtif. 9

## 5. Individual atau institusional
Larangan  riba  itu  lebih  mengarah  pada  individual  saja.  Sedangkan pemberian  atau  pengambilan  bunga  bagi  badan  hukum,  seperti perusahaan,  bank  dan  pemerintah  tidak  termasuk  riba.  Pandangan  ini juga  menjelaskan  bahwa  penerimaa  bunga  oleh  individu  dari  badan hukum seperti bank tidak termasuk riba, sebab seorang individu tidak dapat mengeksploitasi sebuah organisasi yang lebih besar seperti bank. Dewan  Agama  Pakistan  pada  tahun  1964  juga  masih  ragu  dalam menetapkan bahwa pinjaman institusioal itu juga termasuk riba. Dewan Penasehat Agama juga setuju bahwa riba adalah dilarang, tetapi tidak  ada  kesepakatan  di  antara  mereka  mengenai  bunga  ( interest ) sebagaimaa yang tanpak dalam berbagai bentuk transakti yang berlaku di  masyarakat,  termasuk  kredit  institusional,  apakah  termasuk spesifikasi riba sebagaimana yang tercantum di dalam al-Qur‟an.

## 6. Bunga nominal atau real
Ditegaskan bahwa di dalam sebuah ekonomi inflasioner, rata-rata bunga juga  dipungut  untuk  mengoreksi  kerugian  kreditur  yang  disebabkan inflasi.  Hal  ini  bisa  dibenarkan  dengan  cara  indeksasi  pinjaman,  yaitu
8 Abd.  Al-Razzaq  al-Sanhuri, Masadir  al-Haqq fi  Fiqh  al-Islam (Bairut:  al-Majma’  al-Arab al-Islam, 1967), 242-244.
9 Muhammad Abu Zahra, Buhuth fi al-Riba (Kuwait: Dar al-Buhuth al-‘Ilmiya, 1970), 52-57.
dengan  memperbolehkan  tambahan  ( an  interes )  untuk  dijadikan kompensasi  bagi  kerugian  dari  kekuatan  uang.  Untuk  mendukung argumen  ini,  para  pemrakarsa  pandangan  ini  seperti  Syauqi  Dunya (1985),  mengajukan  beberapa  pandangan  yang  berkaitan  dengan pembahasan mereka tentang kontrak-kontrak pinjaman. Seperti  yang  dibahas  dalam  kitab  fikih,  hutang  dalam  pinjaman  bisa berupa  barang  atau  uang,  jika  pinjaman  itu  berupa  barang,  biasanya para  ahli  hukum  mengemukakan  pandangannya  bahwa  debitur  harus membayar kembali dengan barang yang sama (1 kg daging dengan 1 kg daging  )  sejauh  terdapat  barang  yang  sama.  Sebaliknya  jika  nilainya tidak  berubah  sejak  kontrak  pinjaman  dimasukkan,  maka  nilainya disesuaikan.  Perbedaan  pendapat  muncul  sejak  nilai  barang  berubah, jika perubahan nilai barang akibat kerusakan barang itu, maka para ahli mengambil  pandangan  nilai  awal  dari  barang  itu  yang  harus dikembalikan.  Jika  perubahan  nilai  itu  disebabkan  perubahan  tempat, maka pandangan mayoritas ahli hukum nilai dari barang obyek hutang ketika hutang terjadi yang dibayarkan, dan bukan dengan barang yang sama  (setelah  rusak).  Jika perubahan  itu  disebabkan  oleh  waktu,  yaitu akibat  dari  perubahan  harga,  beberapa  ulama‟  ada  yang  mengatakan harus  dibayar  dengan  barang  yang  sama,  sementara  yang  lain  bahwa seharusnya dibayar dengan nilai awal barang tersebut. 10
Ketika hutang berupa uang dan nilainya berubah, beberapa ahli hukum berpandangan  bahwa  meskipun  nilainya  berubah,  kreditur  harus menerima  jumlah  awal  dari  pembayaran  hutang.  Ahli  hukum Hanafiyah  secara  umum,  dan  seorang  sarjana  ulung  dari  Hambaliyah yaitu  Ibnu  Taimiyah  memandang  bahwa  nilai  uang  ketika  terjadi hutang  itulah  yang  harus  dibayarkan.  Pandangan-pandangan  ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa tidak ada kesepakatan mengenai isu  ini, apakah dalam situasi inflasi atau deflasi, nilai uang yang sama harus dibayar dalam pembayaran hutang.
Seseorang sarjana Pakistan, Quraisy, meringkas argumentasi ini dengan mengatakan:  menurut  prinsip-prinsip  keuangan  tentang  uang  yang
10 Shawqi  Dunya, Taqallubat  al-Quwwat  al-Shar’iyya  li  al-Nuqud (Kairo:  al-Bunuk  al- Iskamiyah, 1985), 39-45.
sama  harus  dikembalikan  kepada  yang  sama  dan  setiap  ekses  dari jumlah  pinjaman  akan  didefinisikan  sebagai  riba.  Dalam  kasus  modal fisik atau logam, atau komoditas seperti emas, pengembalian terhadap pinjaman dengan ketat sesuai dengan bentuk dan subtansi dari modal yang  dipinjam.  Diterjemahkan  dari  istilah-istilah  uang  kertas  dan transaksi  keuangan  modern,  syarat  mempertahankan  bentuk  dan subtansi  dari  modal  bisa  dipuaskan  dengan  mengambilkan  pinjaman dalam pengertian kekuatan membeli dari jumlah pinjaman awal. Demikian  juga  pendapat  Khalid  Nuhammad  Ishaque,  seorang  sarjana Pakistan  juga  mengatakan  al-Qur‟an  memerintahkan  bahwa  simpanan (kekayaan)  yang  tidak  digunakan  harus  disediakan  untuk  digunakan oleh yang lain, dan untungnya tidak diinginkan oleh pemilik kekayaan jika  ia  sendiri  tidak  menggunakannya.  Oleh  karena  itu  sepanjang dijamin bahwa seseorang yang menyimpan akan memperoleh kembali apa yang dia simpan (dan bukan uang kertas dari nilai denominasinya yang sama dengan kekuatan membeli yang mengalami penurunan), dia tidak punya alasan untuk komplain, jika uang itu menjadi subyek inflasi dan deflasi, maka pihak-pihak itu memberikan keuntungan dengan nilai yang  konsisten,  yaitu  nilai  dari  kekuatan  membeli  (jika  itu  pinjaman uang) ketika pinjaman itu dilakukan. 11

## Pandangan Kaum Neo-Revivalis Tentang Riba dan Bunga
Pandangan mereka adalah sesuatu yang dominan dalam perdebatan kontemporer.  Pandangan  ini  menekankan  bentuk  legal  dari  riba sebagaimana yang diungkapkan dalam hukum Islam. Mereka menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur‟an harus diambil makna harfiahnya,  tanpa  memperhatikan  apa  yang  dipraktikkan  dalam  periode pra-Islam.  Menurut  pandangan  ini  karena  al-Qur‟an  telah  menyatakan bahwa  hanya  uang  pokok  yang  diambil,  maka  tidak  ada  pilihan  lain kecuali  menafsirkan  riba  sesuai  dengan  pernyataan  itu.  Oleh  karena  itu, keberadaan  ketidakadilan  atau  sebaliknya  di  dalam  sebuah  transaksi pinjaman  tidak  relevan.  Apapun  keadaanya,  pemberi  pinjaman  tidak
11 Khalid  Muhammad  Ishaque, Islamitation  in  Pakistan:  Analysis  Problems  and  Prospect
(Pakistan: Journal an Islamic Banking and Finance, 1984), 91.
mempunyai  hak  untuk  menerima  tambahan  atas  dan  melebihi  uang pokok. 12
Meskipun  beberapa  Neo-Revivalis  utama  seperti  Mawdudi  dan Sayyid  Qutb  membahas  lebih  jauh  persoalan  ketidakadilan  dalam  riba, secara  umum  mereka  tidak  menyatakan  bahwa  ketidakadilan  itu  adalah rasion  d’etre dari  larangan  itu.  Menurut  Mawdudi  maksud  bahwa dhulm (ketidakadilan)  itu  merupakan  alasan  mengapa  bunga  atas  pinjaman  itu tidak dibolehkan, tapi dari sini bukan berarti transaksi bunga semacam ini bisa berlangsung jika tidak menyebabkan kekejaman. 13
Dengan  mengikuti  jalan  pemikiran  ini,  para  penulis  Neo-Revivalis menafsirkan riba dengan cara tidak membolehkan setiap tambahan dalam pinjaman.  Muwdudi  mendefinisakn  riba  dengan  “jumlah  yang  diterima oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman dengan angka bunga yang pasti”. 14 Chapra  mengatakan  bahwa  riba  mempunyai  makna  yang  sama dengan bunga. 15 Apapun penilaian dari penafsiran Neo-Revivalis tentang riba,  yang  jelas  penafsiran  mereka  telah  menjadi  dasar  dari  teori  dan praktik perbankan Islam sekarang ini.

## Analisis  Kritis  Terhadap  Penafsiran  Riba  Kaum  Modern  dan  Neo- Revivalis
1. Kritik terhadap Kaum Modernis
Sebenarnya term adh’afan  mudha’afa yang  dijadikan  dasar  larangan riba  hakikatnya  hanya  menerangkan  apa  yang  telah  dipraktikkan  oleh orang-orang  Arab  tidak  menerangkan  ketentuan  bunga  ( interest )  yang dibebankan  yang  akan  tetap  dibolehkan  jika  tidak  berlipat  ganda.  Al- Qur‟an juga menegaskan bahwa setiap tambahan yang melebihi dari nilai pokok yang  dipinjam  adalah  riba  yang  dilarang  (QS.  2:275-278).  Aplikasi ini  untuk  berbagai  bunga,  apakah  bunga  itu  berlipat  ganda  atau  tidak, bunga tetap maupun berubah-ubah.
12 Ibid., Zahra, Buhuth...99.
13 Abu al-A’la al-Mawdudi, Probihition of Interest in Islam (Lahore: al-Islam, 1986), 7. Lihat juga Razi, Tafsir, Jus VII. 94.
14 Abu  al-A’la  al-Mawdudi, Towards  understanding  the  Qur’an  I (Leicester:  Islamic Foundation, 1988), 213
15 M. Umar Chapra, Towards a Just Monetary System (Leicester: Islamic Foundation, 1985), 57.
Kriteria  berlipat  ganda  dalam  ayat  itu  harus  dipahami  sebagai  hal atau  sifat  dari  riba  sama  sekali  bukan  merupakan  suatu  syarat.  Artinya kalau  syarat  berarti  kalau  terjadi  pelipatgandaan  berarti  riba,  sedangkan kalau  tidak  berlipat  ganda  berarti  tidak.  Sekali  lagi  itu  bukan  syarat. Bahkan  jika  dianalisis  secara  linguistik  maka  kata dhi’f itu  berarti kelipatan.  Sesuatu  yang  berlipat  itu  adalah  minimal  2  kali  lebih  besar, sedangkan adh’af adalah bentuk jamak dari kelipatan tadi. Minimal jamak adalah  3,  dengan  demikian adh’af berarti  minimal  2  x  3  =  6.  Kalau  lipat ganda  itu  dijadikan  syarat,  maka  sesuai  dengan  konsekuensi  bahasa, minimal  harus  6  kali  atau  berarti  bunganya  minimal  600%.  Secara operasional dan nalar yang sehat angka tersebut mustahil terjadi di dalam proses perbankan maupun simpan pinjam. Atau secara sederhana jika kita menggunakan logika mafhum mukhalafah, yang berarti jika lipat ganti yang dilarang  maka  berati  yang  sedikit  tidak  boleh,  maka  kita  akan  terjadi banyak salah kaprah dalam memahami ayat-ayat Allah. 16
Mengenai  alasan  jika  darurat  ( hajah )  berarti  boleh,  maka  kita seharusnya  melakukan  pembahasan  komprehensif  tentang  pengertian darurat itu sendiri. Imam Suyuti menegaskan bahwa darurat adalah “suatu keadaan emergensi, dimana jika seseorang tidak segera melakukan dengan cepat,  akan  membawanya  ke  jurang  kehancuran  atau  kematian”.  Dalam literatur  klasik  juga  sering  diungkapkan  bahwa  darurat  itu  ibarat  orang yang  tersesat  di  hutan  dan  tidak  ada  makanan  lain  kecuali  babi,  maka dalam keadaan demikian babi itu dibolehkan. Dengan demikan darurat itu punya  batasan-batasan  yang  ketat.  Dengan  demikian  kalau  diperhatikan secara seksama, maka kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman itu, secara umum  jelas  belum  sampai  ada  keadaan  darurat,  baik  masa  pra-Islam maupun saat ini. 17
Adapun  mengenai  pinjaman  produktif  atau  konsumtif,  ada  data bahwa  sebagian  besar  pinjaman  investasi  itu  digunakan  untuk  tujuan produksi, sebagaimana umumnya di Hijas (Arab) pada waktu praktik riba dilarang.  Thabari  juga  menerangkan  bahwa  ada  indikasi  beberapa  suku
16 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insa Press: 2002), 56-58 17 Ibid., 55.
Arab  pada  saat  itu  mengunakan  uang  pinjaman  suku  lainnya  untuk perdagangan dan menanamkan modal.
Mengenai  individu  atau  institusional,  maka  jika  dipandang  dari status  hukumnya  itu  adalah  sama  saja.  Semua  badan  hukum  dan pemerintah  pada  dasarnya  merupakan  perwakilan  dari  setiap  individu dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Setiap  institusi  juga  dapat  melakukan eksploitasi  sebagaimana  pandangan  setiap  individu  dan  al-Qur‟an  tidak membuat perbedaan antara  institusi dan individu dalam pesoalan riba.
Sedangkan  mengenai  bunga  nominal  atau real maka  pada  jika mengacu  pada perintah  al-Quran maka  penambahan  pada  hutang pokok jelas  tetap  merupakan  pelanggaran.  Badan  ideologi  Islam  tentang islamisasi  perbankan  dan  lembaga  keuangan  Pakistan  dalam  laporannya menyatakan:  prinsip  dasarnya  adalah  bahwa  kuantitas  yang  sama  harus dikembalikan  sebagaimana  yang  dipinjam,  meskipun  harga  barang  itu telah berubah pada waktu itu. 18
Disamping itu, persoalan mengetahui dengan pasti kurs yang harus diterapkan  untuk  kompensasi  bagi  kerugian  yang  timbul  karena  inflasi juga  merupakan  kesulitan  tersendiri.  Pada  kenyataannya  ada  banyak indeks  yang  menjadi  ukuran  daya  beli  uang,  seperti  indeks  harga konsumen dan indeks harga seluruh penjalan, semua itu adalah akbat dari beberapa  kesulitan.  Dari  sinilah,  maka  sulit  untuk  menentukan  kurs universal  yang  bisa  digunakan  indeksasi.  Bahkan  jika  ditemukan sekalipun,  maka  kemudahan  penggunaanya  dalam  perbankan  juga  patut dipertanyakan, karena hal ini berarti bawah bank-bank akan memerlukan untuk  mengindekskan  depositonya  sebagaimana  juga  pinjamannya  pada para  penanam  modal.  Mengindeks  yang  pertama  untuk  menghilangkan yang  terakhir  adalah  tidak  mungkin  dalam  perbankan  bahkan  bisa menimbulkan  malapetaka  pada  laporan  keseimbangan  bank.  Jika penggunaan  bunga  itu  untuk  menetralisis,  maka  hal  ini  bisa  menjadi puncak  penggunaan  sebuah  kejahatan  yang  lebih  besar  melawan  yang lebih kecil, dan Islam tidak mendorong pengenalan kejahatan-kejahan baru untuk memerangi kejahatan-kejahatan yang sudah ada. Kesempatan untuk
18 Coucil of slamic Ideology, Consolidatet Recomemendation on the Islamic Economic System (Islamabad: CII, 1983), 12.
memperoleh bunga nominal, berarti juga dekat pada kreditur. Dari sinilah maka persoalan bunga nominal real menjadi tidak muncul, sehingga setiap bunga seharusnya memang dilarang sebagai riba.
Posisi  kaum  Modernis  sebenarnya  bisa  juga  rusak  oleh  dua  faktor. Pertama ,  ketidakmampuan  mereka  untuk  menjelaskan  sebuah  teori  yang konsisten  tentang  riba  berdasarkan  alasan  pelarangan  yang  ditetapkan dalam  al-Qur‟an. Kedua, adalah  munculnya  perbankan  Islam  yang  di- ilhami  oleh  pemikiran  Neo-Rivivalis  mengenai  persoalan  riba  yang memamdang  bahwa  setiap  bunga  adalah  bunga  dan  seterusnya  berarti dilarang.

## 2. Kritik terhadap Kaum Neo-Reivalis
Pandangan  Neo-Revivalis  tentang  riba  sebagai  bunga  adalah sebagian besar didasarkan pada penafsiran harfiah terhadap ungkapan al- Qur‟an:

## نوملظتلاو نوملظتلا مكلا وما سؤر مكلف متبت ناو
“ Jika kamu meminjam, maka kamu berhak untuk menerima uang pokok kamu ...”
Dari ayat tersebut Neo-Revivalis menyatakan bahwa tidak ada ruang lingkup  untuk  membolehkan  setiap  kenaikan  atau  melebihi  uang  pokok pinjaman. Menurut mereka uang pokok itu sama dengan kuantitas tertentu dari  suatu  uang  yang  dianggap  sah.  Padahal  istilah ru’usu  amwal itu sebenarnya  bisa  diterjemahkan  menjadi  uang  prinsip.  Berdasarkan  dari beberapa  laporan  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  tafsir  dan  juga  dalam Sunnah,  adalah  jelas  bahwa  uang  pokok  pada  masa  Nabi  itu  adalah berhubungan dengan uang komoditas dalam bentuk emas, perak, hewan, bahan  makanan,  bahkan  alat  perang.  Emas  dan  perak  dignakan  sebagai komoditas tetapi pada waktu yang sama keduanya juga digunakan sebagai komoditas.  Uang  yang  digunakan  di  Hijas  adalah  uang  komoditas  yang digunakan secara luas yang nilainya tentu tergantung pada isi  emas atau perak.  Masyarakat  pra-Islam  juga  tidak  mengenal  pembeda  uang  pokok yang digunakan dalam hutang dan uang yang digunakan secara luas dan
dianggap sah. Padahal uang komoditas telah diterima sebagai uang yang sah. Dengan demikian bisa saja bahwa dalam dua situasi itu pada akhirnya menyebabkan  kebutuhan  uang  pokok  dalam  jumlah  yang  berbeda  dari uang yang dianggap sah. Yaitu jika inflasi akan menyebabkan uang pokok dinyatakan dalam jumlah yang lebih besar dari unit uang yang diangggap sah,  sedangkan  jika  deflasi  akan  menyebabkan  uang  pokok  dinyatakan dalam jumlah yang lebih kecil dari unit uang yang dianggap sah.
Analisis di atas menunjukkan bahwa istilah ru’usu anwal adalah tidak sama dengan nilai numerik mutlak dalam pinjaman uang yang dianggap sah. Artinya uang pokok itu berarti selalu berhubungan dengan sifat dari obyek  pinjaman,  yaitu  bahan  pinjaman  komoditas  akan  dipastikan dikembalikan  dengan  jumlah/nilai  komoditas  yang  dianggap  sama. Sementara pinjaman yang akan dinyatakan dalam daya beli uang tersebut terhadap nilai komoditasnya. 19
Kaum  Neo-Revivalis  juga  terkesan  menolak  tesis  yang  menyatakan bahwa pinjaman dalam periode pra-Islam adalah untuk tujuan konsumsi, padahal  kenyataannya,  rentenir  pada  saat  itu  selalu  mengembangkan uangnya  dari  kesengsaraan  debitur,  dan  debitur  semakin  tenggelam dengan  hutangnya,  sementara  rentenir  selalu  menuntutnya.  Rasanya  hal itu tidak akan sering terjadi jika peminjamnya adalah seorang saudagar.
Keadilan  yang  dibela  kaum  Neo-Revivalis  terkesan  hanya  muncul untuk  satu  sisi,  dan  ini  adalah  ironis.  Mestinya  juga  harus  dilihat  bahwa pengusaha saat ini bekerja dalam kondisi yang berbeda dengan pengusaha pada  masa  awal  sejarah  Islam.  Memang  benar  bahwa  investor  itu  tidak pasti  dalam  memperoleh  keuntungan  dari  usaha  produksinya,  tetapi kenyataannya investor itu baru mau memasuki areal bisnis adalah setelah memperhitungkan  untung  ruginya.  Jia  rugi  tentu  dia  tidak  akan memasukkan  areal  bisnis  tersebut.  Jika  yang  membuat  dia  mau  masuk dunia bisnis itu adalah setelah yakin bahwa ia tentunya akan memperoleh keuntungan.
Simpati  Neo-Revivalis  bagi  perusahan  lemah  bagaimanapun  tidak biasa  diungkapkan  ketika  yang  dirujuk  hanyalah  nasabah  bank  Islam. Hukum  Islam  sendiri  tidak  secara  tegas  mengatur  urusan  pinjaman  bagi
19 Dunya, Taqallubat..., 32-52.
tujuan-tujuan  kemanusiaan.  Pinjam  ( Qard )  dalam  hukum  Islam,  hampir tanpa  kecuali  dianggap  sebagai  sarana  untuk  memberikan  bantuan  bagi orang  Islam.  Peminjam  dipandang  sebagai  orang  yang  sangat membutuhkan.  Ibnu  Ruslan  (w.844/1440)  mengatakan:  pahala qard itu lebih  besar  dari  pada shadaqah ,  karena  tidak  seorangpun  meminjam  itu kecuali ia butuh. Dengan demikian pemberian qard itu dipandang sebagai sebaagai  sebuah  institusi  seperti shadaqah (amal)  sehingga  ia  sangat didorong. Di sisi lain Nabi sendiri mendorong agar kaum muslimin tidak terlibat dalam hutang kecuali sangat membutuhkannya seperti terungkap dalam  do‟a  nama:  “ Ya  Allah  saya  berlindung  kepadaMu  dari  segala  dosa  dan hutang ”.  Untuk  melepaskan  seseorang  dari  tekanan  hutang,  Nabi menganjurkan untuk memberikan shadaqoh kepadanya. Bahkan salah satu yang  berhak  menerima  zakat  adalah  orang  yang  mempunyai  hutang ( gharim ).  Al-Qur‟an  juga  meminta  ummat  Islam  untuk  tidak  terlalu membebankan  debitur  dengan  meringankan  hutangnya,  dan  mengharap pahala  dari  Tuhan  di  akhirat.  Semua  itu  menunjukan  bahwa  pinjaman adalah  sarana  utama  untuk  mengurangi  ketertekanan  seseorang,  dan pinjaman itu benar-benar didorong oleh adanya kebutuhan. Jika seseorang kreditur  mau  membebaskan  beban  debitur,  berarti  ia  telah  melakukan anjuran al-Qur‟an dan al-Hadits.
Sebuah  poin  menarik  adalah  bahwa  pembayaran  hutang,  Nabi menganjurkan pengikutnya untuk membayar melebihi hutang itu sendiri. Kenyataannya  juga  banyak  Hadits  Nabi  yang  menyatakan  bahwa  beliau sendiri juga melakukan hal itu. Beliau bersabda: yang paling baik di antara kamu adalah mereka yang membayar hutangnya dengan cara yang paling baik.
Adalah  suatu  persoalan  jika  konsep qard dalam  hukum  Islam  itu dianggap tidak tepat jika hubungan dengan tujuan-tujuan humanis. Karena tidak ada mekanisme yang tepat untuk memberikan pinjaman selain dari tujuan-tujuan  humanis,  maka  masyarakat  yang  memerlukan  pinjaman untuk  tujuan  humanispun  harus  mengambil  jalan hiyal untuk  bisa meminjam, dan inipun dengan rata-rata bunga yang tidak tinggi.
Pembahasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  ada  kejanggalan  serius dalam  pandangan  Neo-Revivalis  bahwa  bunga  itu  adalah  riba.  Persoalan
ini sebenarnya membutuhkan sebuah pandangan baru oleh para ekonom yang  memiliki  kepedulian,  para  bankir,  ahli  keuangan,  sosiolog  dan tentunya  ulama‟  yang  mampu  tujuan  syariah  yang  luas  dan  obyektif. Persoalan  penafsiran  itu  mestinya  tidak  hanya  terkait  dengan  ulama‟, karena  tidak  hanya  penafsiran  atas  sebuah  teks  kitab  suci,  tetapi merupakan  pesoalan  yang  mempunyai  berbagai  cabang  dalam  areal aktifitas sosial yang luar biasa.
Pada  kenyataanya  aturan-aturan  yang  terkait  dengan  muamalah pada  umumnya  berhubungan  dengan  praktik-praktik  atau  kebiasaan sebuah  masyarakat.  Dan  disinilah  aturan-aturan  seperti  itu  bisa  diubah sesuai  dengan  lingkungan  yang  mengikatnya.  Secara  lebih  khusus  ahli hukum dari Anabilah, Tufi (w.716/1316) menyatakan bahwa aturan dalam muamalah  itu  didasarkan  pada  kepentingan  masyarakat  ( maslahat  al- nash ). 20
Bukti-bukti  tekstual  dan  historis  juga menegaskan  bahwa  al-Qur‟an dan al-Hadits, tidak melarang perkembangan lembaga-lembaga komersial dan perdagangan. Tidak ada perincian tentang bagaimana bebagai bentuk penjualan  dilakukan,  juga  bentuk-bentuk  perdagangan  umumnya  adalah menunjukkan bahwa al-Qur‟an itu memberikan kebebasan yang memadai untuk  mengembangkannya  dalam  bingkai  petunjuk  dan  prinsip-prinsip- Nya  yang  luas.  Penekanan pada  batasan-batasan  yang  tidak  perlu  dalam menghadapi  perkembangan  lembaga-lembaga  komersial  adalah  tidak sejalan dengan perintah al-Qur‟an.
Kenyataanya  pendapat-pendapat  yang  diungkapkan  oleh  para  ahli hukum  awal  tidak  bisa  menjawab  semua  masalah  perbankan  dan keuangan modern. Lembaga-lembaga keuangan dan kontrak-kontrak yang dikembangkan  dalam  fikih  tradisional  tidak  bisa  memberikan  jawaban untuk semua masalah komersial dan  keuangan kontemporer yang sangat kompleks.  Dari  sini  rasanya  perlu  untuk  melakukan  ijtihad  atas  dasar prinsip dan aturan eksplisit dari al-Qur‟an dan al-Hadits, agar ditemukan jalan keluar yang islami.
20 Najm Al-Din al-Tufi, Risalah al-Tufi Ri’Ayat al-Maslahat, in Khalaf, Masadir al-Tashri’ fi Nas Fihi (Kuwait: Dar al-Qolam, 1872).
Para  sarjana  Modernis  menyatakan  bahwa  salah  satu  ciri  khas  dari teks  dasar  utama  Islam  yaitu  al-Qur‟an  adalah  bahwa  ia  mengandung secara  relatif  beberapa  hukum  yang  khas,  tetapi  standartnya  tetap mengacu pada sikap dan perilaku. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari  sifat  universalitas  al-Qur‟an  dan  prinsip  Nabi  bahwa  keluwesan  itu harus ada.

## Penutup
Gerakan modernis yang muncul pada paruh kedua abad XIX, lebih menekankan  pada  pentingnya  melakukan  penyegaran  pemikiran  Islam dengan  cara  membangkitkan  kembali  gelombang  ijtihad  dengan meperoleh ide-ide yang relevan dengan al-Qur‟an dan al-Hadits. Menurut mereka al-Qur‟an merupakan sebuah fenomena yang terdapat dalam lintas sorotan  sejarah  dan  juga  melatar-belakangi setting sosial  historis  tetentu. Dalam memahami fenomena tertentu mereka selalu memperhatikan situasi dan  kondisi  yang  melatarbelakangi  munculnya  fenomena  tersebut.  Baik segi  moral,  agama,  maupun setting sosial  historisnya  dalam  menjawab berbagai problematika kehidupan.
Dengan  konteks  bunga  bank  seperti  yang  berlaku  pada  saat  ini dianggap suatu yang wajar. Sementara gerakan Neo-Revivalis yang mulai tumbuh  pada  paruh  pertama  abad  XX,  berusaha  untuk  mengangkat relevansi  ajaran  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat  pada  saat  ini,  serta berusaha  menunjukan  kekuatan  Islam  di  mata  dunia  barat.  Menurut mereka  fungsi  ijtihad  hanya  dilaksanakan  terhadap  permasalahan  yang secara  eksplisit  tidak  disebutkan  dalam  al-Qur‟an  maupun  al-Hadits. Dengan  logika  berpikir  seperti  itu  mereka  akhirnya  mengidentifikasikan bahwa  bunga  ( interest )  sebagaimana  yang  diberlakukan  dunia  perbankan konvesional  adalah  termasuk  riba.  Umat  Islam  itu  harus  menerima  al- Qur‟an  dan  al-Hadits  itu  sebagai  aturan  yang  permanen,  serta menerapkanya  dalam  realitas  kehidupan  tanpa  melakukan  perubahan yang disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, keadaan, maupun strata sosial dalam pengembangan ekonomi.
Bagaimanapun juga kehadiran gerakan Modernis dan Neo-Revivalis tersebut benar-benar telah menghisasi bentuk pemikiran Islam dalam lintas
sejarah  modern.  Khususnya  gerakan  Neo-Revivalis,  kehadirannya  telah berpengaruh  besar  terhadap  teori  perkembangan  Islam.  Teori  ini  sendiri telah  berkembang  secara  luas  ke  dalam  ruang  lingkup  perbankan  dan keuangan, tentunya dengan penafsiran bahwa bunga ( interest ) adalah riba.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. Tt. A’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Alamin II, Dar al-Jil. tt.
Al-Mawdudi, Abu  al-A‟la.  1986. Probihition  of  Interest  in  Islam, Lahore:  al- Islam.
Al-Mawdudi,  Abu  al-A‟la.  1988. Towards  Understanding  the Qur’an  I,
Leicester: Islamic Foundation.
Al-Razi, Al-Imam al-Fahr. 1983. al-Tafsir al-Kabir Juz IV. Kairo: al-Matba‟a al-Bahiya.
Al-Sanhuri, Abd. Al-Razzaq. 1967. Masadir al-Haqq fi Fiqh al-Islam, Beirut: al- Majma‟ al-Arab al-Islam.
Al-Tufi,  Najm  Al-Din.  1872. Risalah  al-Tufi  Ri’Ayat  al-Maslahat,  in  Khalaf,
Masadir al-Tashri’ fi Nas Fihi. Kuwait: Dar al-Qolam.
Antonio, Muhammad Syafi‟i. 2002. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insa Press:.
Assad,  Muhammad.  1984. The  Massage  of  The  Qur’an, Gibraltar:  Dar- Andalus.
Chapra, M. Umar. 1985. Towards a Just Monetary System. Leicester: Islamic Foundation.
Dunya,  Shawqi.  1985. Taqallubat  al-Quwwat  al-Shar’iyya  li  al-Nuqud. Kairo: al-Bunuk al-Iskamiyah.
Ideology, Coucil of slamic. 1983. Consolidatet Recomemendation on the Islamic Economic System. Islamabad: CII.
Ishaque,  Khalid  Muhammad.  1984. Islamitation  in  Pakistan:  Analysis Problems  and  Prospect .  Pakistan:  Journal  an  Islamic  Banking  and Finance.
Mallat,  Chibli.  1998. The  Debate  On  Riba  and  interest  in  twentieth  Century Jurisprudence. London: Graham & Trotman.
Rahman,  Fazlur.  1997. Islamic:  Challenges  and  Opportunities. Eidenburgh: Eidenburgh University Press.
Salih,  Nabil  A.  1986. Unlufun  Gain  and  Legitimate  Profil  in  Islamic  Low. Cambridge: Cambridge University Press.
Zahra, Muhammad Abu.1970. Buhuth fi al-Riba, Kuwait: Dar al-Buhuth al- „Ilmiya.