Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 2, Juli 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701
PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Pada LembagaPemasyarakatan Klas IIA Padang)

## Mohamad Ikhsan
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: mohamadikhsan171089@gmail.com

## ABSTRACT
Act  No.  12/1995  on  Corrections  mandates  that  prisons  are  not  only  places  to  serve punishment  for  criminals,  but  also  places  for  coaching  while  also  educating  prisoners. Child  prisoners  also  need  to  be  given  special  attention  so  that  they  have  the  ability  to adapt and obey the rule of law applicable after serving time in the penitentiary. However, in practice because the pattern of guidance for child prisoners is similar to the pattern of guidance applied by adult inmates and overcapacity, so that the guidance given does not match  what  is  expected,  consequently  the  child  returns  to  the  penitentiary  for  the  second time.
Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Anak, PengulanganTindak Pidana

## PENDAHULUAN
Anak  sebagai  generasi  muda  merupakan  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang memiliki  peranan  yang  strategis  bagi  pembangunan  dan  masa  depan  bangsa.  Pengertian anak  menurut  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.Sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  3  UU Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  disebutkan  bahwa:  “Anak yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
Menurut  Mulyana  W  Kusumah  bahwa:“upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak lebih  ditekankan  pada  hak-hak  anak,  demikian  juga  halnya  dengan  anak  pidana. Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak  anak.  Demikian  juga  halnya  dengan  anak  didik  pemasyarakatan  perlindungan hukumnya  lebih  ditekankan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  didik pemasyarakatan. 1
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  disahkan  oleh  negara  dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan  hukum  secara  khusus  diatur  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan,  UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  UU  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Menurut  Pasal  1  UU  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  bahwa: “Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  suatu  wadah  atau  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  bagi  para  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  mempunyai beberapa tujuan, dimana salah satu tujuannya adalah:
“Membentuk  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya, menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pcmbangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  Negara  yang  baik  dan bertanggung jawab”.
Sedangkan  dalam  Pasal  14ayat  (1)  UU  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa  hak-hak  yang  harus  diberikan  pada  anak  didik pemasyarakatan yaitu:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapalkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanaan kesehatan dan makanan baik.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  masa  lainnya  yang  tidak dilarang,
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainya
9. Mendapatkan pengurangan dari masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
1 Mulyana W Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 3
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan  hak-hak  lainya  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  undangan yang berlaku.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk pembinaan anak yang bermasalah  dengan  hukum  ditempatkan  secara  khusus,  dibina  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Anak.  Untuk  menjalankan  proses  pembinaan  terhadap  Anak  didik pemasyarakatan  khususnya  anak  pidana  maka  peran  pemerintah,  aparat  penegak  hukum dan masyarakat sangat diperlukan. Peran-peran tersebut  ternyata sangatlah penting dalam rangka  untuk  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  pembinaan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan tersebut.
Lembaga  pemasyarakatan  bukan  hanya  sebagai  tempat  untuk  menjalani  hukuman bagi  pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai  tempat  membina juga untuk  mendidik orang-orang  terpidana  khususnya  anak,  agar  mereka  setelah  selesai  menjalankan  pidana, mempunyai  kemampuan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  di  luar  lembaga pemasyarakatan  sebagai  warga  Negara  yang  baik  dan  taat  kepada  aturan  hukum  yang berlaku  dengan  tujuan  supaya  anak  didik  pemasyarakatan  mempunyai  bekal  dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Lembaga  pemasyarakatan  adalah  tahap  akhir  dari  sistem  peradilan  pidana  yang berwenang  dan  diberi  tugas  oleh  negara  untuk  melakukan  pembinaan  dan  memberikan pengayoman, sungguhpun kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang  diharapkan  dan  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Kondisi  ini mengakibatkan hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang  berulangkali  dilakukan  sehingga  akhirnya  mereka  akan  kembali  ke  dalam  lembaga pemasyarakatan untuk kedua kalinya.
Menurut MardjonoReksoduputro bahwa: “seseorang yang melakukan pengulangan tindak  pidana  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  kurang  bekerjanya  secara  efektif salah  satu  subsistem  dari  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system )  di  Indonesia, faktor  ekonomi,  faktor  sosial  dan  budaya.  Penanggulangan  kejahatan  residivis  dilakukan dengan serangkaian sistem  yang disebut dengan  sistem peradilan pidana  ( criminal  justice
system ) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”. 2
Lembaga pemasyarakatan ini merupakan komponen terakhir yang tujuannya untuk membina  tiap  anak  didik  pemasyarakatan.  Pola  Pembinaan  sebagaimana  diatur  dalam Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun  1990, UU  Nomor  12  Tahun  1995  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tersebut bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, intelektual,  sikap  dan  perilaku  profesional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani  anak  didik pemasyarakatan sehingga anak didik tersebut akan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
Menurut  Hijmans  sebagaimana  yang  dikutip  Wagiati  Soetedjo  dikatakan  bahwa: ada 2 (dua) alasan pentingnya Lembaga Pemasyarakatan Anak yaitu sebagai berikut:
1. Pelanggar  hukum  muda  usia  paling  peka  terhadap  pengaruh  dari  luar,  baik  pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif.
2. Menurut  statistik Residivis me  pelanggar  hukum  muda  usia  merupakan  bibit kriminalitas yang lebih potensial. 3
Lembaga pemasyarakatan bagaimanapun tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak,  karena  menimbulkan  banyak  kerugian  bagi  anak-anak  sehingga  pidana  penjara termasuk lembaga pemasyarakatan (anak) dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau stigma .  Oleh  karena  itu  pembinaan  yang  diberikan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan  yang  pertama  kali  harus  benar-benar  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan dijatuhkannya hukuman berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4
Pembinaan  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  (narapidana  anak)  di  lembaga pemasyarakatan  dalam  prakteknya  seringkali  disamakan  pola  pembinaan  dan penempatannya  di  lembaga  pemasyarakatan.  Padahal  semestinya  pembinaan  terhadap narapidana  anak  ini  harus  lebih  dikhususkan  seperti  diberikan  pembinaan  ekstra, pengawasan yang lebih dan penempatan  yang berbeda dengan narapidana dewasa, karena
2 MardjonoReksodiputro, Reformasi  Sistem  Pemasyarakatan, Universitas  Indonesia  (UI)  Press, Jakarta, 1997, hlm 84
3 WagiatiSoetedjo ,Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 86.
4 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana, Alumni,  Bandung,  1998, hlm. 23
jika digabung antara narapidana  anak dengan narapidana dewasa, apalagi  jika narapidana dewasa  tersebut  adalah  residivis  maka  ditakutkan  akan  membuat  anak  didik pemasyarakatan  (narapidana  anak)  ini  dapat  terpengaruh  dan  dapat  melakukan  hal  yang sama dengan narapidana yang berstatus residivis.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  prariset  yang  penulis  lakukan  dapat dijelaskan  bahwa  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang,  karena  sudah  kelebihan kapasitas  hunian  warga  binaan  maka  terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  (narapidana anak) ditempatkan satu sel dengan narapidana dewasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa pola pembinaan  bagi  narapidana  anak  hampir  sama  dengan  pola  pembinaan  yang  diterapkan narapidana dewasa. Penyatuan penempatan dan pembinaan dikhawatirkan akan berdampak lebih  cepat  merangsang  narapidana  anak  yang  baru  sekali  melakukan  kejahatan,  bukan malah  mengurangi  atau  membuat  seseorang  berpaling  untuk  tidak  mengulangi perbuatannya,  tetapi  sebaliknya  mereka  terpancing  untuk  mencari  kawan  dan  melakukan perbuatan  yang  lebih  berbahaya  dari  perbuatan  awalnya.  Karena  seakan-akan  di  dalam lembaga pemasyarakatan difasilitasi untuk berkumpul sesama orang-orang yang tidak baik dengan  berbagai  latar  belakang  kejahatan  yang  dilakukan,  dan  dari  sinilah  perbutan pengulangan  tindak  pidana  berawal,  sehingga  setelah  keluar  mereka  dapat  melakukan kejahatan yang lebih tinggi.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pembinaan  narapidana  anak  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana anak sebagai upaya  untuk  mencegah  terjadinya  pengulangan  tindak  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dan upaya untuk mengatasinya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  pelaksanaan  dan  hambatan-hambatan  yang dihadapi serta upaya untuk mengatasinya dalam pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk  mencegah  terjadinya  pengulangan  tindak  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas
IIA  Padang.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan  didukung  dengan  pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang  berlaku  dan  menghubungkan  dengan  fakta  yang  ada  dalam  masyarakat  sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. 5

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Pembinaan  Narapidana  Anak  Sebagai  Upaya  Untuk  Mencegah  Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  terhadap pembinaan  narapidana  anak  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  pengulangan tindak  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  diperoleh  penjelasan sebagai berikut:
Pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan  Klas II A Padang, bisa dikatakan tergolong baik dan sesuai dengan ketentuan, karena semua tahap-tahap pembinaan  sesuai  dengan  aspek-aspek  dan  prosedur  yang  telah  direncanakan serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya”. 6
Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila dilihat secara lebih rinci ke dalam aspek- aspek pembinaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pembinaan  bagi  lembaga  pemasyarakatan  tidak  semata-mata  membalas  tapi  juga perbaikan  yang  memandang  narapidana  orang  tersesat  dan  mempunyai  waktu bertobat,  sehingga  implementasi  dari  pernyataan  misi  yang  akan  dicapai  atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikannya prinsip ini maka Lembaga  Pemasyarakatan    Klas  II  A  Padang  dapat  dengan  tepat  mengetahui  apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
2. Aspek  langkah-langkah  pembinaan  terhadap  narapidana  anak  oleh  pembina  di Lembaga Pemasyarakatan  Klas II A Padang sudah terlaksana sesuai dengan Surat Edaran  No.  KP.  10.  13/3/1  tanggal  8  Februari  1965  tentang  Penetapan  Proses Pemasyarakatan Sebagai Metode Pembinaan yang meliputi 4 (empat) tahap. 7
5 Amirudin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,Jakarta, 2006, hlm. 133.
6 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Bagus  Dwi  Siswandono,  A.Md.IP,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 21 November 2017 di Padang.
7 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Bagus  Dwi  Siswandono,  A.Md.IP,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 21 November 2017 di Padang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  terhadap pembinaan  narapidana  anak  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  pengulangan tindak  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  diperoleh  penjelasan bahwa”  setiap  narapidana  termasuk  narapidana  anak  selama  masa  pidananya  akan melalui 4 (empat) tahap yaitu: 8
1. Tahap pertama antara lain registrasi, penggeledahan, pemeriksaan kesehatan, sidik jari, dan data pribadi narapidana.
2. Tahap  kedua  yaitu  dalam  jangka  waktu  tertentu  narapidana  akan  mendapatkan kebebasan yang lebih banyak di dalam lapas..
3. Tahap  ketiga  yaitu  narapidana  termasuk  narapidana  anak  bisa  mendapatkan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan  Klas II A Padang.
4. Tahap keempat yaitu narapidana bisa mendapatkan hak bebas bersyarat.
Menurut  pendapat  penulis,  Lembaga  Pemasyarakatan    Klas  II  A  Padang  telah melaksanakan  kegiatan  pembinaan  pendidikan  dan  keterampilan  tersebut,  dengan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Para  anak  binaan/narapidana  anak  dibekali  dengan  pendidikan  keagamaan (kerohanian)  seperti  melaksanakan  sholat,  belajar  mengaji  dan  siraman  rohani, pendidikan  jasmani,  pendidikan  budi  pekerti  yang  dalam  pelaksanaannya dibimbing  langsung  oleh  para  pembina  di  lembaga  pemasyarakatan  tersebut,  juga dilaksanakannya  program  Paket  A  maupun  paket  B  untuk  mendapatkan  ijazah sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat.
2. Ada  beberapa  anak  binaan/narapidana  anak  yang  telah  mengikuti  pelaksanaan program  ujian  Paket  A  maupun  Paket  B.  Pembinaan  keterampilan  juga  diberikan kepada  para  anak  binaan,  berupa  keterampilan  pertukangan,  perbengkelan, perikanan,  yang  diharapkan  dapat  dijadikan  pedoman  keterampilan  hidup  setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan nantinya.
Menurut  Kasi  Binadik  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  Padang  dikatakan bahwa:
Untuk  membantu  proses  integrasi  agar  menjadi  anggota  masyarakat  yang  baik, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk menjalani proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai  menjalani  pidananya  dapat  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik  dan berguna.Pembinaan itu juga disesuaikan dengan  azas-azas  yang terkandung dalam
8 Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.

## Pancasila”. 9
Pelaksanaan  pembinaan  narapidana  anak  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan Klas  IIA  Padang,  pada  prinsipnya  hampir  sama  dengan  pembinaan  narapidana,  baik narapidana anak maupun narapidana lainnya, ini disebabkan karena penghuninya yang melebihi  kapasitas  dan  tidak  sebanding  dengan  petugas  yang  ada.  Hanya  saja  bagi narapidana  anak  pembinaan  bidang  pendidikan  memang  diutamakan,  ini  disebabkan karena mereka masih berfikir labil atau belum dewasa. 10
Metode  pembinaan  narapidana  anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang dilakukan dengan cara:
1. Pembinaan  berupa  interaksi  langsung  yang  sifatnya  kekeluargaan  antara  yang dibina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan)
2. Pembinaan  bersifat  persuasif  edukatif  yaitu  berusaha  merubah  tingkah  lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
4. Pemeliharaan  dan  peningkatan  langkah-langkah  keamanan  yang  disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi
5. Pendekatan individu dan kelompok. 11
B. Hambatan-Hambatan  Yang  Dihadapi  Dalam  Pembinaan  Narapidana  Anak Sebagai  Upaya  Untuk  Mencegah  Terjadinya  Pengulangan  Tindak  Pidana  di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dan Upaya Untuk Mengatasinya
1. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Narapidana Anak
Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya  pengulangan  tindak  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang terdapat faktor-faktor yang menjadi  penghambat dalam pembinaan narapidana anak.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan hambatan - hambatan  yang  dihadapi  dalam  pembinaan  narapidana  anak  sebagai  upaya  untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:
9 Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.
10 Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.
11 Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.
a. Pelaksanaan  pembinaan  terhadap  narapidana  anak  ini  tidak  bisa  dilakukan  secara maksimal  karena  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  bukan  lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak.
b. Banyaknya  narapidana  melebihi  kapasitas  Lembaga  Pemasyarakatan  membuat pembinaan terhadap narapidana anak tidak maksimal.
c. Tidak sebandingnya jumlah narapidana dengan petugas, karena jumlah narapidana dengan  orang  orang  yang  membina  tidak  seimbang  ini  disebabkan  karena kurangnya  jumlah  kualifikasi  petugas  dan  instruktur  yang  ditunjuk  sebagai  tenaga pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
d. Kurangnya  dana  operasional  atau  anggaran  untuk  pembinaan,  karena  anggaran yang  ada  terserap  untuk  pemberian  makan  narapidana  yang  sudah  melebihi kapasitas.
e. Tenaga  ahli  yang  kurang  untuk  melatih  dan  mengajarkan  keterampilan  terhadap narapidana anak yang melakukan tindak pidana.
f. Kurangnya  perhatian  dari  keluarga  narapidana  anak,  karena  pihak  orang  tua  dan keluarga  jarang  mengunjungi  atau  membesuk  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas IIA Padang.
g. Alat  alat  penunjang  kegiatan  yang  belum  tercukupi  karena  alat  yang  tersedia terbatas sesuai dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan. 12
2. Upaya-upaya  yang  Dilakukan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A  Padang

## Dalam Pembinaan Narapidana Anak
Untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan pembinaan  terhadap  narapidana  anak  sebagai  upaya  untuk  mencegah  pengulangan tindak pidana telah dilakukan berbagai upaya oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.  Adapun  upaya  yang  telah  dilakukan  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA Padang  antara  lain  sebagai  berikut:Memberikan  narapidana  pendidikan  agama  secara khusus, karena dengan pendidikan agama yang kuat diharapkan anak dapat menjadikan moralnya  lebih  baik  ditengah  masyarakat  nanti  bila  ia  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan.
a. Memindahkan  narapidana  anak  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  di Tanjung  Pati  dan  memindahkan  narapidana  ke  lapas-lapas  lainnya  untuk mengurangi kelebihan kapasitas hunian.
b. Menambah  pegawai  dan  atau  petugas  pemasyarakatan,  terutama  yang berkualifikasi dan sesuai bidangnya serta mempunyai pengetahuan mengenai anak dengan  permintaan  dan  usulan  kepada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan semakin baik dan memperoleh hasil pembinaan yang lebih baik lagi.
c. Menambah alokasi anggaran khusus untk pembinaan terhadap anak pidana kepada
12 Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
d. Meningkatkan  kualitas  petugas  dan  tenaga  ahli  yang  ditugaskan  melalui  program pelatihan  dan  keterampilan  sehingga  program  pembinaan  para  pembina  dapat ditugaskan  sesuai  dengan  bidang  ilmu/keahlian  yang  dimiliki  agar  proses pembinaan dapat berjalan dan memperoleh hasil yang baik.
e. Menghubungi  keluarga  untuk  mengunjungi  anak  ataupun  saudara  mereka,dengan demikian  anak  masih  mempunyai  kekuatan  untuk  kembali  ketengah  masyarakat karena  adanya  dorongan  dan  perhatian  dari  keluarga.  Dukungan  keluarga  untuk mengembalikan  rasa  percaya  diri  narapidana  anak  adalah  modal  utama  untuk mengembalikan narapidana ketengah masyarakat umum.
f. Menambah  sarana  dan  prasarana  yang  berkaitan  dengan  program  pemberian keterampilan kepada narapidana anak. 13

## PENUTUP
Pembinaan narapidana anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  telah  dilaksanakan  dengan baik,  karena  adanya  langkah-langkah  dalam  proses  pembinaan  yang  terdiri  dari  empat tahap  berjalan  dengan  lancar  sesuai  prosedur  dan  kegiatan  pembinaan  pendidikan  dan keterampilan  telah  terlaksana  dan  adanya  usaha  penanggulangan  terhadap  hambatan  di dalam  proses  pembinaan,  sehingga  tidak  ada  narapidana  anak  yang  melakukan pengulangan tindak pidana.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pembinaan  narapidana  anak  sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas  IIA  Padang  adalah:  (1)  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Padang  bukan  lembaga pemasyarakatan  khusus  untuk  anak,  (2)  kelebihan  kapasitas  hunian  narapidana,  (3)  tidak sebandingnya  jumlah  narapidana  dengan  petugas,  (4)  kurangnya  dana  operasional  atau anggaran  untuk  pembinaan,  (5)  kurangnya  tenaga  ahli  untuk  melatih  dan  mengajarkan keterampilan,  (6)  kurangnya  perhatian  dari  keluarga  narapidana  anak,  (7)  alat  alat penunjang kegiatan yang belum tercukupi . Adapun dan upaya untuk mengatasinya dengan cara: (1) memberikan pendidikan agama secara khusus, (2) memindahkan narapidana anak ke  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  di  Tanjung  Pati,  (3)  menambah  pegawai  dan atau  petugas  pemasyarakatan  sesuai  bidangnya,  (4)  menambah  alokasi  anggaran  khusus untuk pembinaan narapidana anak, (5) meningkatkan kualitas petugas dan tenaga ahli yang ditugaskan,  (6)  menghubungi  pihak  keluarga  untuk  mengunjungi    narapidana  anak,  (7)
13 Hasil wawancara dengan Bapak HeddriYadi, A.Md. IP, S.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi. Binadik) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang pada tanggal 20 November 2017 di Padang.
menambah sarana dan prasarana  yang berkaitan dengan program  pemberian keterampilan kepada narapidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Angger  Sigit  Pramukti  &  Faudy  Primaharsyah. Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
Astuti, Made Sadhi, Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana , Arena Hukum, Malang, 1997
Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur , PT.Alumni, Bandung, 2010.
DellyanaShanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta:. 2004,
Djoko  Prakoso  dan  B.Simanjuntak, Lembaga  Bimbingan  Kenakalan  Remaja  (Etiologi Juvenile Deliquency) , Alumni, Bandung, 1997
H.  R.  Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto, Hukum  Perlindungan  Anak, PTIK,  Jakarta, 2016.
Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak , PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta. 2010
Irma SetyowatiSoemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta, 1990
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama, Jakarta, 2014.
Mulyana W Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi  Anak  di  Indonesia ,  Rajawali  Pers  Jakarta, 2011,
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Pt Cita Aditya Bakti, Bandung. 2015.
SetyaWahyudi, Implementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia , Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
Sri Sutatiek, Hukum Pidana Anak Di Indonesia, AswajaPressindo, Yogyakarta, 2015.
Wagianti Soetodjo. Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung. 2008.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang    Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  No.M.02.PK.04.10  Tahun  1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.