Dasar Hukum Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Dengan Jaminan SK PNS
Oleh
Dewi Oktoviana Ustien
Universitas Lakidende Unaaha dewioktoviana @yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  credit agreements,  especially  for  Civil  Servants  with  a  guarantee letter of appointment of the Civil Servants. The benefit of this study  is  that  it  can  provide  information  to  the  public, especially  Civil  Servants,  about  legal  construction  in  the implementation  of  credit  agreements  with  collateral  PNS  / Civil Servants Appointment Decree, as well as efforts in credit settlement in the event of default by debtors.
In this study, the author uses the Normative research method, where  data  is  collected  through  library  research,  by  reading and examining books, other written works that are relevant to the writing of this thesis to obtain secondary data and primary data and then analyzed by qualitative methods.
The results of this study indicate that the provision of credit by banks  requires  a  requirement  as  outlined  in  the  credit agreement. In the bank credit agreement contains clauses that are  important  for  the  implementation  of  the  agreement.  A clause  is  an  agreement  or  promise,  consisting  of  rights  and obligations  to  be  carried  out  by  creditors  and  debtors  in  a bank  credit  agreement.  The  main  issues  discussed  in  this proposal,  which  are  regarding  legal  construction  in  the implementation  of  credit  agreements  with  collateral  PNS  / Civil Servants Appointment Decree, as well as how to resolve credit in the event of default by debtor.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan perjanjian kredit khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan  surat  pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut. Manfaat  penelitian  ini  adalah  dapat  memberikan  informasi kepada  masyarakat  khususnya  Pegawai  Negeri  Sipil,  tentang kontruksi  hukum  di  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit
Diterima : 12 Januari 2019 Direvisi : 30 Januari 2019 Diterbitkan : 31 Maret 2019
Kata Kunci : Hukum; Wanprestasi; Perjanjian Kredit; Bank; Jaminan SK PNS
dengan  jaminan  SK  PNS/  Surat  Keputusan  Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, serta upaya- upaya dalam  penyelesaian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.
Pada  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  metode  penelitian Normatif,  dimana  data  dikumpulkan  melalui  penelitian pustaka,  dengan  membaca  dan  menelaah  buku-buku,  karya tulis  lainnya  yang  relefan  dengan  penulisan  skripsi  ini  untuk memperoleh  data  sekunder  dan  data  primer  lalu  kemudian  di analisa dengan metode kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemberian kredit oleh bank memerlukan suatu persyaratan yang dituangkan di dalam perjanjian  kredit.  Di  dalam  perjanjian  kredit  bank  tersebut memuat  klausula-klausula  yang  penting  bagi  pelaksanaan perjanjian.  Klausula  merupakan  suatu  persetujuan  atau  janji, yang  terdiri  dari  hak  dan  kewajiban  untuk  dilaksanakan  oleh kreditur  dan  debitur  dalam  perjanjian  kredit  bank.  Pokok permasalahan  yang  dibahas  di  dalam  proposal  ini,  yaitu mengenai  kontruksi  hukum  di  dalam  pelaksanaan  perjanjian kredit  dengan  jaminan  SK  PNS/  Surat Keputusan Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil,  serta  bagaimana  upaya penyelesaian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

## Pendahuluan
Berbicara  tentang  pembangunan,  berarti  membahas  mengenai  pembiayaan  yang merupakan  salah  satu  faktor  penentu  pelaksanaan  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  sumber pembiayaan  dalam  pembangunan  sangat  menunjang  kelancaran  perekonomian  nasional,  yang dalam  perkembangannya  senantiasa  bergerak  cepat,  kompetitif  dan  terintegrasi.  Sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang moneter, termasuk perbankan. Berdasarkan Pasal 1 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  diuraikan  pengertian  mengenai  perbankan  yaitu, “segala sesuatu  yang menyangkut  tentang bank,  mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.
Bank  sebagai  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan,  dan  menyalurkannya  ke  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk  lainnya  dalam rangka  peningkatkan  taraf  hidup  rakyat.  Dalam  hal  ini,  BI  (Bank  Indonesia)  sebagai  regulator yang  memberikan  kebijakan  dan  kemudahan  bagi  pihak  perbankan  yaitu  pemberian  kredit  dari bank kepada nasabahnya.
Pengertian  Kredit  menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,  Pasal  1  ayat  (11) adalah  :“Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga”.
Salah  satu  Kredit  yang  diberikan  kepada  para  PNS  adalah  Kredit  Golongan Berpenghasilan  Tetap(KRETAP)  dengan  jaminan  berupa  SK  atau  Surat  Keputusan Pengangkatan  Pertama  dan  Surat  Keputusan  Pengangkatan  Terakhir  (asli)  sebagai  PNS.  Guna kelancaran  angsuran  pinjaman  Kretap  yang  berasal  dari  gaji  pegawai  dan  mengantisipasi kemungkinan  resiko  yang  timbul  sebagai  akibat  adanya  kebijakan  dari  Dinas/instansi,  maka dalam  pelayanan  Kretap  harus  didukung  adanya  Perjanjian  Kerjasama  (PKS)  antara Dinas/Instansi PNS tersebut bekerja.
Adanya  Hak  dan  Kewajiban  dalam  PKS  yang  mengandung  makna  sama  dengan ketentuan di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tersebut  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena alasan-alasan  yang  di  tentukan  oleh  Undang-undang.  Untuk  mengantisipasi  kerugian  yang timbul,  maka  faktor  default serta  collateral  dalam  perjanjian  kredit  harus  diperhatikan,  karena perumusan klausula mempengaruhi konsep perjanjian itu.
Syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu terdapat  4  (empat)  syarat  yang  harus  dipenuhi  antara  lain  Kesepakatan,  Kecakapan,  Suatu  hal tertentu  dan  Suatu  sebab  yang  halal.  Berdasarkan  dari  hasil  pengamatan  tersebut,  yang  bertitik tolak  dari  ketentuan-ketentuan  yang  mengkaji  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  permasalahan  tersebut dalam  bentuk  Jurnal  dengan  judul  :  “ Dasar  Hukum  Dan  Upaya  Penyelesaian  Wanprestasi Perjanjian Kredit pada Bank Dengan Jaminan SK PNS”.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  yaitu  dilakukan  penekanan  pada kajian  ilmu  Hukum  dan  menelaah  kaidah-kaidah  hukum  yang  berlaku  sehubungan  dengan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK PNS.
Apapun  bentuknya,  suatu  kegiatan  dalam  lalu  lintas  bisnis  tentunya  memerlukan  suatu ketentuan  yuridis  yang  menjadi  dasar  hukumnya.  Demikian  juga  terhadap  suatu  perbuatan hukum  pemberian  kredit,  tentunya  juga  memerlukan  suatu  basis  hukum  yang  kuat.  Dasar hukumnya antara lain di atur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

## Hasil Dan Pembahasan

## Dasar Hukum Perjanjian Kredit Di Bank Dengan Jaminan SK PNS
Prosedur  di  dalam  pelayanan  kredit  ketentuannya  diatur  pihak  bank  sebagai  pedoman atau langkah untuk  pengambilan kredit oleh PNS  yang akan mengambil  kredit di  sebuah bank. Pada  saat  proses  awal  pengajuan  Kretap,  debitur/PNS  dari  instansi  dimaksud  memberikan kelengkapan dokumen, sesuai dengan syarat  yang ditetapkan oleh bank. Kelengkapan dokumen bagi  pengajuan  kredit  merupakan  syarat  penting  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur.  Formulir permohonan  yang  telah  disediakan  oleh  Bank,  merupakan  lampiran  yang  berisi  fakta  lengkap dari keterangan pemohon Kretap.
Kesepakatan  yang  dibuat  merupakan  persesuaian  kehendak,  atas  kemauan  sendiri  tanpa adanya  unsur  paksaan  dari  pihak  manapun.  Prinsip  di  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata menyatakan bahwa kata sepakat oleh kedua belah pihak sangat penting dan kuat artinya, karena perjanjian  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  secara  sepihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang ditentukan oleh undang-undang. Dan pada Pasal 1335 KUHPerdata suatu perjanjian tanpa sebab, atau  dibuat  berdasarkan  suatu  sebab  yang  palsu  atau  yang  terlarang,  tidaklah  mempunyai kekuatan.  Dalam  melihat  suatu  sebab  yang  halal  harus  melihat  tujuan  dari  perjanjian  itu,  yaitu apa  yang  dikehendaki  oleh  kedua  pihak  dengan  mengadakan  perjanjian  itu.  Tidak  ada  suatu sebab  yang  dapat  mengakibatkan  munculnya  suatu  perjanjian.  Semua  perjanjian  yang  tidak mempunyai sebab yang halal akibatnya dapat menjadi batal demi hukum. Suatu sebab yang halal di  dalam  perjanjian  kredit  mencakup  klausula  yang  penting  di  dalam  perjanjian,  yang  isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Untuk menilai kemampuan membayar dari debitur, maka bank harus melihat nilai agunan kredit, hal tersebut dengan tujuan agar bank selaku kreditur tidak dibayangi oleh berbagai resiko bisnis  yang  berada  diluar  kemampuan  nasabah.  Hal  tersebut  juga  diperlukan  guna  mencegah timbulnya  resiko  di  dalam  pemberian  kredit.  Sehingga  dibutuhkan  usaha  penyelamatan  kredit oleh  bank,  yaitu  dengan  adanya  jaminan  atau  agunan  yang  cukup  dan  kuat  secara  yuridis. Dengan  melihat  aspek  dari Secured ( jaminan  kredit  dapat  diadakan  pengikatan  secara  yuridis formal)  dan Marketable (jaminan  dapat  segera  dieksekusi/dijual  untuk  melunasi  seluruh kewajiban debitur).
Keberadaan jaminan ( collateral ) merupakan kebutuhan bagi kreditur atau bank di dalam perjanjian  kredit.  Dengan  melihat  nilai  jaminan  yang  ada,  maka  jaminan  di  dalam  perjanjian kredit  ini  termasuk  dalam  jaminan  yang  tidak marketable, karena  SK  PNS  bukanlah  jaminan yang  dapat  langsung  dieksekusi.  Maka  prinsip  kepercayaan  antara  debitur  dengan  kreditur  di dalam pemberian kredit yang menjadi dasar dan landasan kuat bagi penyaluran kredit Kretap ini.
Hubungan  antara  debitur  dengan  kreditur  di  dalam  perjanjian  kredit,  pada  sebuah  bank merupakan hubungan  yuridis,  yang di dalam perbuatan hukumnya terikat oleh suatu perjanjian. Di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata merupakan persetujuan yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini, sehingga perjanjian dimaksud berlaku sebagai undang-undang  baik  bagi  kreditur  (bank),  maupun  Debitur  (PNS  yang  bersangkutan). Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau karena  alasan  -  alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Persetujuan  di  dalam  perjanjian tersebut  mengandung  asas  konsensualitas,  yaitu  perjanjian  dimaksud  telah  lahir  pada  saat dicapainya  kata  sepakat  kedua  belah  pihak,  sehingga  perjanjian  tersebut  sudah  sah  menurut hukum karena isinya tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Sesuai  dengan  ketentuan  di  dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  Pasal  1  ayat (11) yang mengatur mengenai pengertian kredit, dapat dianalisa bahwa di dalam perjanjian kredit harus  mengandung  adanya  unsur-unsur  penting/pokok,  untuk  diperhatikan  oleh  kreditur  (bank) maupun debitur. Antara lain yaitu dengan adanya unsur :
1.  Kepercayaan,  setiap  pemberian  kredit  harus  dilandasi  oleh  keyakinan  bank  bahwa  kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur.
2.  Waktu, yaitu adanya ketentuan jangka waktu yang disepakati bersama dalam perjanjian.
3.  Resiko, setiap pemberian kredit ada akibat/konsekuensi yang akan dihadapi.
4.  Prestasi,  yaitu  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  kreditur  dan  debitur yang harus dilaksanakan sesuai perjanjian kredit tersebut.
Bank selaku pemberi  kredit mempunyai posisi  yang relatif  lebih kuat  daripada debitur, sehingga  debitur  tidak  ikut  menentukan  isi  perjanjian. Pencantuman  klausula-klausula  dalam perjanjian kredit bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun  nasabah  debitur  kedua-duanya  saling  membutuhkan  dalam  upaya  mengembangkan usahanya  masing-masing.  Klausula  tersebut  membebankan  kewajiban-kewajiban  kepada penerima  kredit  (debitur),  yang  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  pemberi  kredit (kreditur). Dari aspek finansial  klausula melindungi  kreditur untuk  menarik kembali  dana  yang telah  diberikan  kepada  nasabahnya,  dalam  posisi  yang  menguntungkan  bagi  kreditur  apabila kondisi  debitur  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Sedangkan  dari  aspek  hukum,  klausula merupakan  sarana  untuk  melakukan  penegakan  hukum  agar  nasabah  debitur  dapat  mematuhi substansi yang telah disepakati didalam perjanjian kredit.
SK  PNS  bukan  merupakan  benda  yang  dapat  dipindahtangankan  akan    tetapi    dalam perkembangan    praktik    perbankan    terdapat  sisi  ekonomis  pada  surat  tersebut  yang
menjadikannya  dapat  diterima  oleh  beberapa  bank  sebagai  jaminan  kredit.  Bank  dalam memberikan  kredit  dengan  jaminan  SK  PNS  percaya  bahwa  jaminan  tersebut  sudah  cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Dan memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan PNS, karena kedua belah  pihak  sama-  sama  berada  dalam  pengawasan  dan  naungan  yang  sama  yaitu  pemerintah. Sehingga dengan jaminan SK PNS sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit.

## Cara atau Upaya dalam Menyelesaikan Wanprestasi Kredit yang dilakukan Debitur
Pada dasarnya dalam setiap pemberian kredit harus berpedoman pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu aman, terarah, dan menghasilkan.
1.  Aman  dalam  arti  legal  risk,  bahwa  setiap  kredit  yang  diberikan  telah  terbebas  dari  segala kekurangan,  baik  mengenai  kewenangan  subjek  hukum,  objek  hukum,  maupun  mengenai jaminan. Apabila dikemudian hari terjadi kredit bermasalah, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu.
2. Terarah dalam arti setiap kredit yang diberikan harus sesuai dengan peruntukkannya, baik dari segi  siapa  penerima  kreditnya  maupun  dari  segi  kegunaannya,  terutama  bila  dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memajukan sektor usaha.
3.  Menghasilkan  dalam  arti  setiap  pelepasan  kredit  akan  memberikan  keuntungan  kepada  bank ataupun penerima kredit, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak.
Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, maka setiap bank yang bersangkutan perlu melakukan pengelolaan maupun pembinaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  berlaku.  Hal  tersebut  dikarenakan  pengelolaan  resiko  atau  manajemen  kredit  bank  yang kurang baik, akan menjadikan tingkat kredit bermasalah menjadi tinggi. Oleh sebab itu asas atau prinsip kehati-hatian ( prudential banking ) adalah penting, yang bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.
Dalam  hal  debitur  dinyatakan  dalam  kondisi  lalai  ( Ingebreken )  diatur  di  dalam  Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : “Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah  atau  dengan  sebuah  akta  sejenis  itu  telah  dinyatakan  lalai  atau  demi  perikatannya sendiri,  ialah  jika  ia  menetapkan  bahwa  yang  berutang  akan  harus  dianggap  lalai  dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jadi pernyataan lalai ( Ingbrekestelling ) adalah upaya hukum ( recthmidde ) dengan mana kreditur memberitahukan, menegur, memperingatkan ( aanmaning,sommatie,  kenningsgeving ),  debitur  saat  selambat-lambatnya  wajib  memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).
Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) kategori, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan  dilakukannya,  melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya  akan  tetapi  tidak  sebagaimana dijanjikan,  melakukan  apa  yang  dijanjikannya  tetapi  terlambat  dan  melakukan  sesuatu  yang menurut  perjanjian  tidak  boleh  dilakukannya.  Beberapa  cara  dilakukan  oleh  sebuah  bank terhadap adanya wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang di sebabkan oleh :
1.  Karena  Instansi  Tempat  Debitur  Bekerja  Dilebur,  maka  pihak  bank  meminta  info  kepada pihak debitur/Instansi terkait tentang pindah atau mutasi/alih  tugasnya tersebut, atau debitur melunasi  sisa  pinjaman  Kretap  seluruhnya  sebelum  dilaksanakan  pindah  atau  mutasi/alih tugas atau tetap menyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kesepakatan semula.
2. Karena ketidaksiplinan atau tidak konsisten Bendahara Gaji terhadap penyetoran pembayaran kredit  yang  ditetapkan  oleh  bank,  tidak  memberi  info  perincian  gaji  atau  perubahan  – perubahan komponen   gaji  oleh PNS  (debitur) yang bersangkutan, maka Pihak bank selaku kreditur melalukan himbauan secara langsung baik lisan maupun tertulis terhadap bendahara atau pimpinan ke instansi tersebut.
3.  Karena  Pensiun  Atau  Pensiun  Dini,  Untuk  debitur  dalam  Kretap  yang  akan  pensiun,  maka akan  diberikan  jangka  waktu  untuk  melunasi  pinjamannya,  yaitu  1  (satu)  tahun  MPP  (Masa Persiapan Pensiun). Yang berarti dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum debitur tersebut pensiun,  harus  sudah  dapat  melunasi  hutang  atau  pinjamannya.  Pensiun  maju  adalah pengajuan  masa  pensiun  yang  dilakukan  sebelum  masa  pensiunnya.  Dalam  hal  macetnya kredit  karena  pensiun  atau  yang  bersangkutan  mengajukan  pensiun  dini,  maka  pihak  Bank akan  memasukkan  kreditnya  tersebut  menjadi  Kresun  (Kredit  Pensiunan).  Sehingga  mereka tetap dapat meneruskan kreditnya tersebut, walaupun telah berubah menjadi kredit pensiunan. Dengan ketentuan yaitu pengambilan pensiun tersebut melalui bank. Dan jangka waktu kredit atau pinjaman harus sudah lunas saat yang bersangkutan berusia 75 tahun.
Pada umumnya selain upaya penyelesaian tersebut di atas. Langkah yang ditempuh bank dalam melakukan manajeman kredit untuk menjaga kualitas aktiva produktif  dan meminimalisir adanya kredit bermasalah, adalah dengan melakukan penyelamatan kredit. Langkah-langkah atau upaya yang ditempuh berupa :
1.  Penjadwalan  kembali  ( Reschedulling )  yaitu  memperpanjang  jangka  waktu  kredit  atau memperpanjang jangka waktu angsuran.
2.  Penyesuaian  Kembali  ( Reconditioning )  yaitu  dengan  cara  mengubah  berbagai  persyaratan yang ada seperti Kapitalisasi bunga (bunga dijadikan hutang pokok), penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, Penurunan Suku Bunga dan Pembebasan Bunga.
3. Restrukturisasi ( Restructuring ) yaitu dengan menambah jumlah kredit atau dengan menambah equity yang dilakukan dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi Merupakan langkah kombinasi dari ketiga jenis di atas.

## Kesimpulan
1.  Dalam  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  SK  PNS  dasar  hukumnya  sangat  jelas  terdapat  di KUHPerdata  Buku  Ke  Tiga  Tentang  Perikatan  dan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankkan
2.  Langkah  yang  ditempuh  oleh  bank  dalam  usaha  penyelamatan  kredit  pada  umumnya  adalah dengan  Penjadwalan  Kembali  ( Rechedulling ),  Penyesuaian  Kembali  ( Reconditioning )  dan Restrukturisasi Kredit.

## Daftar Pustaka
Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Fuady, Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
____________, Hukum  Perbankan  Modern  Berdasarkan  UU    Tahun  1998 ,  PT.Citra  Aditya Bakti, 1999.
Ibrahim,  Johannes, Cross  Default  Dan  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
Subekti, R, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Di Indonesia , Alumni, Bandung,1986.
Tjiptoadinugroho,  R, Perbankan  Masalah  Perkreditan  (Penghayatan,  Analisis  Dan  Penuntun) , PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1990.
Usman, Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia ,Gramedia Pustaka Utama, 2001. Muhamad, Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia ,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1996.
Patrik,  Purwahid;  Kashadi, Hukum  Jaminan ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2005.