## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## ANALISIS JURIDIS KEDUDUKAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PENGEMUDI JASA ANGKUTAN ONLINE DAN PERUSAHAAN PROVIDER DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM KEPERDATAAN
Oleh :

## Zuhriati Khalid
1

## Abstract
The  legal  position  between  the  drivers  of  online transportation services and the online transportation  application  service  company  is  a partnership  agreement  as  regulated  in  civil  law. However, in practice the existing legal regulations have not provided legal protection to drivers  of  online  transportation  because  not  all drivers  of  online  transportation  understand  their position  as  a  partnership  relationship.  If  it  is associated  with  civil  law,  this  is  contrary  to  the principle of balance; it can even be said to be an abuse of the situation (misbruik van omstadigheden).  The  misuse  of  this  situation can  occur  if  an  agreement  is  born  due  to economic  excellence,  psychological  superiority and other advantages. The purpose of this study is  to  see  how  existing  legal  regulations  actually runs effectively and efficiently in the community. The  method  of  this  research  is  qualitative research, namely based on the principles of law, doctrine  and  legislation  that  can  answer  the problems of this study.
Keywords : Partnership Agreement, Driver, Online Transportation
1 Dosen Fakultas  Hukum  Universitas Harapan Medan

## Abstrak
Kedudukan  hukum  antara  para  pengemudi (driver) jasa  transportasi online dengan  pihak perusahaan  penyedia  jasa  aplikasi  transportasi online merupakan perjanjian kemitraan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata.Akan tetapi dalam prakteknya peraturan hukum  yang  ada  tersebut  belum  memberikan suatu perlindungan hukum kepada para pengemudi  ( driver )  jasa  transportasi online , sebab  tidak  seluruh  pengemudi  (driver  )  jasa transportasi  online  ini  memahami  kedudukan mereka sebagai hubungan kemitraan.Jika dikaitkan dengan hukum perdata hal ini bertolak belakang  dengan  azas  keseimbangan,  bahkan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstadigheden ). Penyalahgunaan  keadaan  ini  dapat  terjadi  jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan  ekonomi,  keunggulan  psikologi maupun  keunggulan  lainnya.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  bagaimana regulasi  hukum  yang  ada  benar-benar  berjalan dengan efektif dan efisien dimasyarakat. Metode penelitian  ini  merupakan  penelitiaan  kualitatif, yakni  berdasarkan  prinsip/azas  hukum,  doktrin dan peraturan perundangan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Pengemudi, Transportasi Online
I. Pendahuluan A.  Latar Belakang
Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi  pedoman  perilaku  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh  sistem  sanksi  tertentu  terhadap  setiap penyimpangan  terhadapnya.  Dalam  hal  ini Satjipto Rahardjo menyatakan, hukum bukanlah sekedar  logika  semata,  namun  lebih  dari  pada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya ( genuine science )  dalam  hal  ini  hukum  selalu  berusaha untuk  memahami  atau  melihat  kaitan  dengan hal-hal  dibelakang  hukum,  keinginan  untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melihat logika sosial dari hukum lebih besar dari pada  logika  hukum  (perundang-undangan). Tidak  ada  tatanan  sosial  termasuk  didalamnya tatanan hukum, yang tidak bertolak dari kearifan pandangan  tentang  manusia  dan  masyarakat, dengan  kata  lain  tidak  ada  tatanan  tanpa paradigma. 2 Hukum  harus  dapat  menjadi problem  solving baik  dari  dimensi  kenegaraan maupun  dimensi  kemasyarakatan  yakni  dengan menggunakan logika hukum yang berlandaskan pada nomos (realitas  sosial)  dalam  hal  ini hukum  menjadi regularities (pola-pola  perilaku) yang  tersimak  dalam  kehidupan  sehari-hari ( sine ira et studio ). 3
Dalam  konteks  kehidupan  sehari-hari, manusia tak bisa terlepas dari hubungan hukum yang  timbul  didalam  masyarakat,  salah  satu contohnya  adalah  antara  pengemudi  ( driver) jasa transportasi online dengan pihak pengusaha  penyedia  jasa  aplikasi  transportasi online ,  hal  ini  terjadi  akibat  manusia  dalam
proses pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tak dapat terlepas dari perkembangan  berbasis    teknologi  sebagai salah  satu  hal  yang  mendukung  berjalannya roda perekonomian.
Lahirnya moda transportasi darat dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang berbeda mewarnai perkembangan sistem transportasi  darat  yang  berorientasi  kepada kenyamanan dan keamanan penumpang. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi  darat,  maka  lalu  lintas  dan transportasi  darat  harus  ditata  dengan  baik
2 Satjipto  Rahardjo, Pendayagunaan  Sosiologi Hukum  Untuk  Memahami  Proses-Proses  Sosial  Dalam Konteks  Pembangunan  Dan  Globalisasi, Makalah  Seminar Nasional  Sosiologi  Hukum  Dan  Pembentukan  Asosiasi Sosiologi  Hukum  Indonesia,  Pusat  Studi  Hukum  Dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 1998.
3 Soetandyo Wignyosoebroto, Materi Tutorial Mata Kuliah  Penulisan  Disertasi  Untuk  Program  Doktor  Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , Semarang, 2001, hal.11-15
untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi darat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas  dan  pelayanan  transportasi  yang  tertib, nyaman,  cepat,  teratur,  lancar  dengan  biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
Transportasi online merupakan transportasi yang berbasiskan aplikasi tekhnologi, yakni suatu aplikasi yang memberikan pelayanan kepada konsumen yang akan memesan suatu moda transportasi melalui ponsel  pintar.  Hubungan  hukum  yang  terjadi antara  pengemudi  ( driver )  jasa  transportasi dengan  perusahaan  penyedia  jasa  aplikasi merupakan  perjanjian  kemitraan  sebagaimana diatur  dalam  hukum  perdata.Akan  tetapi  di dalam  prakteknya  perjanjian  tersebut  seolah- olah  memberi  tekanan  kepada  para  supir ( driver )  jasa  transportasi  online,  dimana  dalam hal  ini  dengan  menggunakan  standart  kontrak baku menjadi alasan pembenar bagi perusahaan  provider  untuk  bertindak  secara arogansi antara lain melakukan suspend secara sepihak  tanpa  melakukan  investigasi  secara mendalam  dan tanpa melihat  kerugian-kerugian yang  dialami  supir  sebagai  mitra  pada  saat menjalankan  tugas.Selain  itu  tidak  semua pengemudi  jasa  transportasi online memahami dengan baik isi perjanjian yang telah dibuat dan bagaimana kedudukan mereka sebagai mitra.Jika  dikaitkan  dengan  hukum  perdata perjanjian  ini  bertolak  belakang  dengan  azas keseimbangan, bahkan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstadigheden ).  Penyalahgunaan  keadaan  ini dapat  terjadi  jika  suatu  perjanjian  lahir  karena adanya keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  yang menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Bagaimana  kedudukan  perjanjian/hubungan kemitraan  antara  pengemudi  ( driver) jasa transportasi online dengan  perusahaan penyedia  jasa  aplikasi  transportasi online ditinjau dari aspek hukum perdata?
2. Bagaimana  analisa  hukum  atas  kedudukan perjanjian/hubungan kemitraan antara driver jasa transportasi online dengan perusahaan penyedia aplikasi transportasi online ?

## C.  Metode Penelitian
1.  Jenis & Sifat Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  metode  pendekatan  yuridids normatif, yakni tidak menggunakanangka-angka tetapi  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum,  asas- asas peraturanperundang-undangan, dan doktrin-doktrin yang dapat menjawab permasalahandalam  penelitian  ini.Penelitian  ini bersifat  deskriftif  analitis,  yakni  bertujuan  untuk membuatgambaran  dan  menganalisis  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki 4 .
2.  Tehnik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan hasil yang
diinginkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data berupa :
a. Studi  lapangan  ( field  research ),  yakni
dilakukan dengan kuisioner terhadap beberapa  informan,  yakni  terdiri  dari  para pengemudi (driver) jasa  transportasi online dengan menggunakan metode s ampling.
4 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian Hukum, Mandar Madju, Bandung, 2008, hal.91
b. Penelitian  kepustakaan  ( library  research ), yakni  merupakan  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan pustaka atau data sekunder belaka. 5

## 3.  Sumber Data dan Jenis Data
Bahan penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yakni :
a.  Data  primer  berupa  data  yang  langsung didapatkan  dalam  penelitian  dilapangan. Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini adalah hasil kuisioner.
b.  Data  sekunder,  yakni  data  yang  diperlukan untuk  melengkapi  dataprimer,yang  terdiri dari:
(1)  Bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim. 6
(2)  Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks berisiprinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana  yang  mempunyai  kualifikasi tinggi18termasuk skripsi, tesisdan disertasi. 7
(3)  Bahan  hukum  tersier  yang  terdiri  dari buku  atau  teks  non  hukumyang  terkait dengan  penelitian  ini  seperti,  kamus, ensiklopedia,koran, majalah dan
internet. II. Hasil dan Penelitian A.  Kedudukan Perjanjian/Hubungan
Kemitraan  Antara  Pengemudi  ( Driver)
5 Soerjono  Soekanto  dan  Srimamudji, Penelitian Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat, Rajawali  Pers, Jakarta 1983, hal. 14
6 Peter  Mahmud  Marzuki  , Penelitian  Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta,  2010, hal. 141
7 Ibid, hal.155

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Jasa Transportasi Online Dengan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Ditinjau  Dari  Aspek Hukum Perdata 1.  Defenisi Perjanjian Perjanjian memiliki defenisi yang beraneka ragam.Ada yang menyebutkan perjanjian adalah kontrak.Secara umum perjanjian  merupakan  ikatan  yang  dilakukan oleh  2  atau  lebih  subjek  hukum  yang  saling mengikatkan  diri  satu  dengan  lainnya  untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang memiliki syarat dan sanksi telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  baik  secara lisan dan tulisan.
KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia) merumuskan  bahwa  perjanjian  merupakan persetujuan  baik  secara  lisan  atau  tulisan  yang dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  atau  lebih, dimana  para  pihak  sepakat  atas  apa  yang diperjanjikan. 8
Kamus  Hukum  menjelaskan  bahwa perjanjian  adalah  persetujuan  yang  dibuat  oleh dua  pihak  atau  lebih  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis,  dimana  masing-masing  pihak  sepakat untuk taat kepada persetujuan yang telah dibuat bersama. 9
Pasal  1313  BW  ( Burgerlijk  Wetboek ) menyebutkan  bahwa  :  “  Suatu  persetujuan adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  1  (satu) orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap satu orang lain atau lebih.” Akan tetapi defenisi menurut  BW  tersebut  sangat  luas  dan  tidak lengkap,  karena  rumusan  tersebut  hanya perjanjian sepihak saja. 10
8 Rudy Haposan Siahaan, Hukum Perikatan Indonesia  Teori  Dan  Perkembangannya ,  Intelegensia Media, Malang,  2017, hal.37
9 Ibid 10 Mariam  Darus  Badrulzaman,et.al, Kompilasi Hukum  Perikatan  Dalam  Rangka  Memperingati  Memasuki Masa  Purna  Bakti  Usia  70  Tahun ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001, hal.65
Subekti mendefenisikan perjanjian sebagai  suatu  peristiwa  dimana  seseorang berjanji  padaorang  lain  atau  dimana  dua  orang Itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu hal. 11
R.Setiawan memberikan defenisi perjanjian  sebagai  suatu  perbuatan  hukum dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 12
Wirjono projodikoro menjelaskan bahwa pengertian perjanjian adalah persetujuan sebagai  suatu  penghubung  hukum  mengenai harta  benda  kekayaan  antara  dua  pihak  dalam suatu  pihak  dianggap  berjanji  untuk  melakukan suatu  hal,  sedangkan  pihak  lain  berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. 13
Dari  beberapa  defenisi  menurut  ahli tersebut  diatas  dapatlah  disimpulkan  bahwa perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  2  orang  atau  lebih  yang  saling mengikatkan  diri  antara  satu  dengan  lainnya dalam  bentuk  perjanjian  baik  secara  lisan maupun  tulisan  untuk  melakukan  sesuatu, menerima sesuatu atau menolak sesuatu (berisi hak  dan  kewajiban)  yang  telah  disepakati bersama.

## 2.  Unsur-Unsur Perjanjian
Perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  para pihak  haruslah  memenuhi  unsur-unsur  sebagai berikut :
a.  Adanya para pihak yang melakukan perjanjian
b.  Adanya kesepakatan
c.  Adanya tujuan yang hendak dicapai
d.  Adanya  prestasi  atau  kewajiban  yang  akan
11 Subekti  Dalam  Agus  Yudha  Hernoko ,  Hukum Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial , Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 17
12 R.Setiawan  Dalam  Rudi  Haposan ,  “Hukum Perikatan  Indonesia  Teori  Dan  Perkembangannya,  Op.Cit , hal.37
13 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilaksanakan e.  Adanya bentuk tertentu
f. Adanya syarat-syarat tertentu.

## 3.  Sumber Hukum Perjanjian
KUHPerdata  merupakan  dasar  dari perjanjian, hal ini sebagaimana termaktub dalam buku  III  KUHPerdata  mengenai  perjanjian  dan perikatan.Kendati  KUHPerdata sebagai sumber hukum  utama  dalam  kontrak,  selain  itu  juga terdapat sumber hukum lainnya yakni :
a.  Peraturan perundang-undangan b.  Kesepakatan para pihak c.  Yurisprudensi d.  Perjanjian internasional/traktat e.  Doktrin f.  Hukum adat/kebiasaan

## 4.  Asas-Asas Dalam Perjanjian
Didalam ilmu  hukum  terdapat  beberapa asas  dalam  perjanjian/kontrak,  yakni  sebagai berikut:
a.  Hukum Kontrak Bersifat Mengatur
Hukum  dilihat  dari  daya  mengikatnya,  pada umumnya  terbagi  2 kelompok,  yakni  hukum yang  bersifat  memaksa  dan  hukum  yang bersifat  mengatur.Hukum  bersifat  memaksa ialah  kaidah-kaidah  hukum  yang  dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan.Hukum  memaksa  ini  wajib
diikuti  oleh  setiap  warga  negara  dan  tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang
ditetapkan  dalam  hukum  yang  bersifat memaksa.Hukum  memaksa  ini  umumnya termasuk dalam
bidang hukum publik.Misalnya  :  Hukum  Pidana.  Hukum bersifat  mengatur  ialah  hukum  yang  dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para  pihak  dengan  membuat  pengaturan tersendiri  yang  disepakati  oleh  para  pihak tersebut.Hukum bersifat mengatur ini
umumnya  terdapat  dalam  lapangan  hukum perjanjian/hukum kontrak (Buku III
KUHPerdata).Jadi  dalam  hal  ini,  jika  para pihak  mengatur  lain,  maka  aturan  yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku.
b.  Asas  Kebebasan  Berkontrak  ( Freedom  Of Contract ). Asas kebebasan
berkontrak ini mengandung  pengertian  bahwa  para  pihak yang  melakukan  perjanjian  bebas  untuk mengatur  sendiri  isi  kontrak  tersebut.Akan tetapi  kebebasan  yang  diberikan  bukanlah kebebasan yang bersifat sebebas- bebasnya.  Kebebasan  para  pihak  dalam melakukan  kontrak  dibatasi  sepanjang kontrak  tersebut  memenuhi  syarat  sebagai suatu  kontrak  dan  tidak  bertentangan dengan undang-undang, kepatutan/kesusilaan dan ketertiban umum
c.  Asas Facta Sunt Servanda
Asas  ini  berarti  bahwa  setiap  perjanjian bersifat  mengikat  secara  penuh  bagi  para pembuatnya, oleh karenanya maka perjanjian  tersebut  haruslah  ditepati.Di Indonesia  asas  ini  termaktub  dalam  pasal 1338  KUHPerdata  yang  berbunyi  :” Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya .”Berdasarkan  pasal  ini  maka daya  mengikat  kontrak  sama  seperti undang-undang  bagi  para  pihak  yang menyepakatinya.
d.  Asas Konsensual
Asas  ini  mengandung  makna  bahwa  suatu kontrak  sudah  sah  dan  mengikat  pada  saat tercapai  kata  sepakat  para  pihak,  tentunya sepanjang  kontrak  tersebut  memenuhi syarat  sah  yang  ditetapkan  dalam  pasal 1320  KUHPerdata.Asas  ini  tidak  berlaku bagi perjanjian formal, yakni perjanjian yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memerlukan tindakan-tindakan formal
tertentu. Misalnya perjanjian jual beli tanah , formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam bentuk akta PPAT.
e.  Asas Obligatoir
Asas  ini  bermakna  bahwa  suatu  kontrak sudah mengikat para pihak seketika setelah tercapainya  kata  sepakat,  akan  tetapi  daya ikat  ini  hanya  sebatas  timbulnya  hak  dan kewajiban  para  pihak.  Dalam  hal  ini  hak milik  atas  suatu  benda  yang  diperjanjikan (misalnya  jula  beli)  belum  berpindah.Untuk dapat  memindahkan  hak  milik  tersebut diperlukan  satu  tahap  lagi,  yakni  kontrak kebendaan  ( zakelijke  overeenkomst ).Wujud konkrit  kontrak  kebendaan  ini  adalah tindakan  penyerahan (levering )  atas  benda yang  bersangkutan  dari  tangan  penjual  ke tangan  pembeli.Tahapan  penyerahan  ini penting untuk diperhatikan karena menimbulkan  konsekuensi  hukum  tertentu. Misalnya  dalam  suatu  perjanjian  jual  beli barang  belum  diserahkan  kepada  pembeli, jika  barang  tersebut  hilang  atau  musnah, maka  pembeli  hanya  berhak  menuntut pengembalian  harga  saja,  akan  tetapi  tidak berhak  menuntut  ganti  rugi,  karena  secara hukum hak milik atas benda tersebut belum berpindah kepada pembeli. Hal ini dikarenakan belum terjadi kontrak kebendaaan  berupa  penyerahan  benda tersebut  kepada  pembeli.  Berbeda  halnya jika  benda  tersebut  sudah  diserahkan kepada  pembeli  dan  selanjutnya  dipinjam oleh  penjual,  maka  jika  barang  tersebut rusak  atau  musnah  maka  pembeli  berhak menuntut  pengembalian  harga  dan    ganti rugi f. Asas Keseimbangan
Asas  ini  mengandung  makna  bahwa kedudukan  para  pihak  dalam  merumuskan kontrak haruslah dalam keadaan seimbang.Pasal 1322 KUHPerdata
menyebutkan  bahwa  tiada  kata  sepakat dianggap  sah  apabila  diberikan  karena kekhilapan, keterpaksaan atau penipuan.

## 5.  Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat  sahnya  suatu  kontrak  termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata, yakni:
a.  Kesepakatan para pihak
b.  Kecakapan/kewenangan para pihak c.  Perihal tertentu
d.  Suatu sebab yang halal.
Jika point 1 dan 2 (syarat subjektif) tidak terpenuhi,  maka  dapat  mengakibatkan  suatu persetujuan  dapat  dibatalkan  (  melalui  gugatan pengadilan).  Jika  point  3  dan  4  (syarat  objektif) tidak  terpernuhi  maka  perjanjian  tersebut  batal demi hukum.
B.  Analisa Hukum Atas Kedudukan Perjanjian/Hubungan  Kemitraan  Antara
Driver Jasa  Transportasi Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online Perjanjian yang dilakukan oleh pengemudi  ( driver) jasa  transportasi online dengan  perusahaan  penyedia  jasa  aplikasi transportasi online merupakan perjanjian hubungan  kemitraan,  sebab  didalamnya  tidak ada mengandung unsur upah, melainkan sistem bagi  hasil.Oleh  karena  itu  maka  perjanjian tersebut  bukanlah  perjanjian  hubungan  kerja sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Ketentuan  umum  perjanjian  kemitraan antara  pengemudi  ( driver) jasa  transportasi online dengan  perusahaan  penyedia  jasa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
aplikasi  transportasi online diatur  dalam  Pasal 1338  jo Pasal  1320  BW.  Sedangkan,  ketentuan khusus,  merujuk  pada  ketentuan  persekutuan perdata  dalam  Pasal  1618  BW  s/d.  Pasal  1641 BW,  yang  mengatur  tentang  hubungan  hukum para  pihak  antara  mitra  satu  dengan  mitra lainnya  dengan  cara  memasukkan  suatu  modal sebagai  penyerahan  ( inbreng ).  Selain  itu ketentuan tentang pengangkutan orang ini diatur juga  dalam  Bab  I  S/D  IV  Buku  Ke  III  BW,  UU No.3  Tahun  1965  jo.  UU  No.22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Raya, Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2013 Tentang  Jaringan  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan Jalan,Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun
2014 Tentang Angkutan Jalan,Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  Dengan Kendaraan  Bermotor  Umum  Tidak  Dalam Trayek.
Kedudukan  perjanjian  kemitraan  antara para pengemudi ( driver) jasa transportasi online dengan  perusahaan  penyedia  jasa  aplikasi mempunyai  kedudukan  yang  setara/seimbang, tidak  ada  kedudukan  yang  lebih  tinggi  seperti halnya dimaksud dalam hukum
ketenagakerjaan. Kedudukan antara para pengemudi  ( driver) jasa  transportasi online dengan  perusahaan  penyedia  jasa  aplikasi adalah  sama  tinggi  atau  kedudukan  koordinasi ( gecoordineerd ). 14 Perjanjian kemitraan ini merupakan  perjanjian  berkala,  yakni  pelayanan yang  tidak  tetap  atau  tidak  terjadi  secara continue ,  tetapi  hanya  kadangkala  saja,  yakni pada  saat  customer  membutuhkan  armada kenderaan saja untuk perjalannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1601 BW.
14 H.M.N.Purwosucipto ,Pengertian  Pokok  Hukum Dagang    Indonesia    3  Hukum  Pengangkutan ,  Djambatan, Jakarta, 2008, hal.7
Perjanjian  kemitraan  yang  disepakati oleh  para  pihak  adalah  perjanjian  yang berbentuk  baku  ( standart  contract ).  Perjanjian baku  ialah  perjanjian  yang  dibuat  oleh  salah satu  pihak  saja,  dimana  terkait  isi  perjanjian sudah  diatur  terlebih  dahulu  oleh  salah  satu pihak,  sedangkan  pihak  yang  lain  tunduk  patuh terhadap  isi  perjanjian  tersebut  tanpa  dapat memberikan  banyak  masukan  atas  perubahan- perubahan  klausula  dalam  perjanjian  yang dibuat.  Klausula-klausula  yang  tertulis  dalam perjanjian  mitra  antara  pengemudi  ( driver) jasa transportasi online dengan  pihak  perusahaan penyedia  jasa  aplikasi  transportasi online berisi hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing  pihak. Kontrak  baku  ini  dibenarkan  dalam  hukum perdata, sebab pasal 1338 (1) BW menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka yang membuatnya.
Selain  itu  perjanjian  kemitraan  ini merupakan perjanjian yang berbentuk elektronik,  yakni  perjanjian  para  pihak  yang dibuat  melalui  sistem  elektronik  sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  82 Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik.
Secara  umum  perjanjian  kemitraan yang  dibuat  oleh  pengemudi  ( driver) jasa transportasi online dan  perusahaan  penyedia jasa aplikasi transportasi online sudah memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam hukum perdata, dimana dalam perjanjian tersebut  sudah  memenuhi  unsur-unsur  dan syarat  sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  pasal  1320  BW.Namun walaupun  demikian  isi  didalam  perjanjian tersebut terkesan berat sebelah.Didalam

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perjanjian  tersebut  terhadap  segala  kerugian dan  resikoyang  dialami  oleh  pengemudi  ( driver) menjadi  tanggung  jawab  pengemudi (driver) sebagai  mitra.Perusahaan  dibebaskan  dari semua  tuntutan  maupun  kewajiban  yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian mitra.Apabila  mitra  melanggar  ketentuan  dalam perjanjian  maupun  kode  etik  yang  ditetapkan oleh  perusahaan,  perusahaan  mempunyai  hak untuk  memberikan  sanksi  kepada  mitra.Hal  ini lah  yang  dirasakan  sebagai  polemik  bagi  para pengemudi ( driver) jasa transportasi online .
Dalam hukum perdata bunyi isi perjanjian  sepihak  tersebut  dikenal  dengan istilah  klausula  eksonerasi,  yakni  klausul  yang dicantumkan  dalam  suatu  perjanjian  dengan mana  satu  pihak  menghindarkan  diri  untuk memenuhi  kewajibannya  membayar  ganti  rugi seluruhnya  atau  terbatas  yang  terjadi  karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. 15 Klausula eksenorasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 16
a.  Isinya  ditetapkan  sepihak  oleh  pihak  yang memiliki kedudukan lebih tinggi
b.  Pihak  yang  lemah  tidak  dilibatkan  untuk menentukan unsur aksidentalia dalam perjanjian
c.  Pihak  yang  lemah  terpaksa  menerima perjanjian itu karena faktor kebutuhan
d.  Memiliki format tertulis
e.  Dipersiapkan  terlebih  dahulu  secara massal
atau individual.
Di  kota  Medan  sendiri  para  pengemudi ( driver) jasa transportasi online yang memahami kedudukan mereka sebagai hubungan kemitraan  sebanyak  66  %.  Kendati  perjanjian sudah  ditandatangani  akan  tetapi  mereka  tidak sepenuhnya  memahami  apa  yang  menjadi  hak
15 Rijken  Dalam  Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak Perancangan Kontak , Rajawali Press, Jakarta,  2011, hal.40
16 Ibid
dan  kewajiban  dari  masing-masing  pihak.  Para driver yang    memahami  hak  dan  kewajibannya secara keseluruhan berjumlah 66 %.
Sedangkan  yang  tidak  paham  sama  sekali  atau tidak  faham  seluruhnya  berjumlah  68  %.Terkait isi perjanjian para driver jasa transportasi online yang memahami isi perjanjian secara keseluruhan  berjumlah  48  %,  dan  tidak  faham seluruhnya  berjumlah  44.%. 17 Jika  dikaitkan dengan hukum perdata hal ini bertolak belakang dengan  azas  keseimbangan,  bahkan  dapat dikatakan  sebagai  penyalahgunaan  keadaan ( misbruik  van  omstadigheden ).Penyalahgunaan keadaan  ini  dapat  terjadi  jika  suatu  perjanjian lahir  karena  adanya  keunggulan  ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya. 18
Kontrak  baku  ini  secara  teoritis  masih menjadi  peredebatan  dikalangan  para  ahli hukum, dimana salah satunya adalah bertentangan
dengan adanya azas
keseimbangan,  kebebasan  berkontrak  dan syarat  sahnya  perjanjian.  Adapun  para  ahli hukum  yang  memperdebatkan  tentang  kontrak baku ini adalah sebagai berikut : 19
a.  Sluitjer  mengatakan  bahwa  kontrak baku  bukan  merupakan  perjanjian, sebab  kedudukan  pengusaha  dalam perjanjian  itu  adalah  seperti  pembentuk undang-undang swasta ( legio
particuliere wetgever ).
b.  Pitlo menggolongkan kontrak baku sebagai perjanjian  paksa  ( dwang  contract ),  yang walaupun  secara  teoritis  yuridis,  kontrak baku ini tidak memenuhi ketentuan undang- undang  dan  oleh  beberapa  ahli  hukum ditolak,  namun  kenyataannya  kebutuhan
17 Hasil kuisioner yang telah diolah.
18 Ahmadi Miru, Op.Cit , hal.49
19 Ibid , hal.44

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat  berjalan  dalam  arah  yang berlawanan dengan keinginan hukum. c.  Stein  menyebutkan  bahwa  kontrak  baku
dapat diterima sebagai perjanjian,
berdasarkan  fiksi  adanya  kemauan  dan kepercayaan  ( victie  van wil  entrouen )  yang membangkitkan  kepercayaan  bahwa  para pihak  mengikatkan  diri  pada  perjanjian  itu, berarti  secara  sukarela  setuju  pada  isi perjanjian tersebut.
d.  Asser  Ruten mengemukakan  bahwa  setiap orang  yang  menandatangani  perjanjian bertanggung  gugat  pada  isi  dan  apa  yang ditandatanganinya.  Jika  ada  orang  yang membubuhkan  tandatangan  pada  formulir perjanjian  baku,  tanda  tangan  itu  akan membangkitkan  kepercayaan  bahwa  yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani.  Tidak  mungkin  seseorang menandatangani  apa  yang  tidak  diketahui
isinya.
e.  Hondiud  berpendapat  bahwa  perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan  kebiasaan  ( gebruik )  yang berlaku  dilingkungan  masyarakat  dan  lalu lintas perdagangan.
Terkait  dengan  perbedaan  pandangan tersebut  diatas  maka  penulis  berpendapat bahwa  perjanjian  yang  disepakati  oleh  para driver jasa transportasi online dengan perusahaan  penyedia  aplikasi  adalah  sah  dan mengikat  para  pihak,  walaupun  kontrak  yang dibuat  dilakukan  melalui  aplikasi  berbasis teknologi,  hal  ini  dapat  dilihat  pada  saat  mitra mengklik  atau submit perjanjian  elektronik tersebut  maka  dianggaplah  para  pengemudi ( driver) jasa  transportasi online setuju  dan memahami isi perjanjian tersebut serta tunduk
patuh  pada  ketentuan  yang  telah  disepakati tersebut  (Lihat  ketentuan  Undang-undang  No. 11  Tahun  2008  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  N0.19  Tahun  2016  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik).

## III. Kesimpulan
1.  Perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pengemudi ( driver) jasa  transportasi online dengan
perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online merupakan  perjanjian hubungan kemitraan.
2.  Hubungan kemitraan tersebut secara umum diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 BW. Sedangkan,  ketentuan  khusus,  merujuk pada  ketentuan  persekutuan  perdata  dalam Pasal  1618  BW  s/d.  Pasal  1641  BW,  Bab  I S/D  IV  Buku  Ke  III  BW,  UU  No.3  Tahun 1965  jo.  UU  No.22  Tahun  2009    Tentang Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Raya, Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun 2013  Tentang  Jaringan  Lalu  Lintas  Dan
Angkutan Jalan,Peraturan Pemerintah Nomor  74  Tahun  2014  Tentang  Angkutan Jalan,Peraturan Menteri Perhubungan
Republik  Indonesia  Nomor  PM  108  Tahun 2017  Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Orang  Dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum Tidak  Dalam  Trayek.  Kedudukan  antara para  pengemudi  ( driver) jasa  transportasi online dengan  perusahaan  penyedia  jasa aplikasi mempunyai kedudukan yang setara/seimbang atau kedudukan koordinasi ( gecoordineerd ),  dan  perjanjian  kemitraan yang  disepakati  oleh  para  pihak  adalah perjanjian  yang  berbentuk  baku  ( standart contract ).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Daftar Bacaan
Mariam  Darus  Badrulzaman,  et.al, Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka
Memperingati  Memasuki  Masa  Purna
Bakti Usia 70 Tahun ,  Citra Aditya Bakti,
Bandung,  2001.
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , Prenada Media  Group,
Jakarta 2011.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,
Kencana Prenada Media, Jakarta 2010.
Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  Perancangan
Kontak ,Rajawali Press Jakarta,2011.
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian
Hukum , Mandar Madju, Bandung, 2008.
H.M.N Purwosucipto, , Pengertian Pokok Hukum
Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta,
2008.
Satjipto  Rahardjo, Pendayagunaan  Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses- Proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi, Makalah  Seminar  Nasional  Sosiologi Hukum  Dan  Pembentukan  Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia , Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas
Hukum Undip, 1998. Rudy  Haposan  Siahaan, Hukum  Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya ,  Intelegensia  Media,
Malang, 2017.
Soerjono  Soekanto  dan  Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pers,
Jakarta, 1983.
Wignyosoebroto  Soetandyo, Materi  Tutorial
Mata  Kuliah  Penulisan  Disertasi  Untuk
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , Semarang, 2001.