## Wajah Hukum
Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Susiana Kifli 1 , Atika Ismail 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang JL.Jendral Ahmad Yani,13 Ulu Kecamatan Plaju,Kota Palembang 30116 Correspondence Email : susianakifli@gmail.com, ismail_atika@yahoo.com
Abstrak. Perhatian dan perlindungan kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses hukum maupun melalui metode kepedulian  sosial,  harus  diperhitungkan  dalam  kebijakan  hukum  pidana  dan  kebijakan  sosial,  serta  dalam  struktur  kekuasaan negara dan organisasi sosial yang ada. Karena merupakan tujuan dan kewajiban negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan bagi  kesejahteraan  seluruh  rakyat,  maka  perlindungan  hak-hak  korban  kekerasan  seksual  merupakan  elemen  penting  hak  asasi manusia  di  bidang  jaminan  sosial.  Karena  masalah  perempuan  mendapat  lebih  banyak  perhatian  nasional,  regional,  dan  global, demikian juga fokus pada hak asasi perempuan. Cara hukum pidana Indonesia melindungi korban kekerasan seksual secara legal untuk menghentikan viktimisasi. Perlindungan hukum secara umum, yang meliputi pembayaran restitusi dan kompensasi, adalah cara dimana korban kekerasan seksual diberikan perlindungan hukum. pemberian pengobatan akibat timbulnya akibat psikologis yang  merugikan  dari  tindak  pidana,  perolehan  pelayanan  bantuan  medis  bagi  korban  yang  menderita  secara  fisik  akibat  tindak pidana, dan perolehan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk bantuan bagi korban kejahatan. Pemerkosaan diklasifikasikan  sebagai  perzinahan  dengan  paksaan  (al-wath'u  nil-kikrah)  dalam  hukum  pidana  Islam,  dan  mereka  yang melakukannya berisiko menerima hukuman yang berat (had). Tindak pidana kesusilaan atau perzinahan menjadi dasar perbuatan tersebut.
Kata Kunci: Hak, Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum,Peraturan Perundang-Undangan
Abstract.  The  consideration  and  protection  of  the  interests  of  victims  of  sexual  abuse,  whether  through  the  legal  process  or through specific social care facilities, must  be taken into account  in  criminal law policies and social policies, both  state  power institutions and existing social institutions. Based on the goals and obligations of the state to achieve an equitable distribution of justice  for  the  sake  of  everyone,  the  rights  of  sexual  assault  victims  to  be  protected  are  a  crucial  part  of  human  rights  in  the domain of social security. three tiers: local, regional, and global. The way that Indonesian criminal law protects sexual assault victims  legally  in  order  to  stop  victimization.  The  form  of  giving  victims  of  sexual  assault  legal  protection  is  general  legal protection,  Ini  termasuk  membuat  restitusi  dan  memberikan  imbalan.  menawarkan  konseling  sebagai  akibat  munculnya  efek psikologis yang merugikan dari kejahatan, memperoleh dukungan hukum, dan mengamankan layanan bantuan medis bagi korban yang menderita secara fisik akibat kejahatan. Salah satu bentuk dukungan bagi korban kejahatan adalah bantuan hukum. Hukum Islam  mengklasifikasikan  pemerkosaan  sebagai  perzinahan  dengan  paksaan  (al-wath'u  nil-kikrah),  dan  mereka  yang melakukannya berisiko menghadapi hukuman berat (had). The crime of decency or adultery serves as the act's foundation.

## Keywords: Rights, Victims of Sexual Violence, Legal Protection, Legislation

## PENDAHULUAN
Nilai-nilai budaya yang berkembang yang muncul sebagai kejahatan adalah salah satu konsekuensi negatif dari kemajuan  waktu. 1 Fakta bahwa barang-barang ini merupakan keinginan  kontemporer tidak  boleh ditafsirkan  sebagai jaminan kemajuan teknologi yang ditandai dengan kemudahan perubahan. Perkembangan teknologi modern memiliki efek menguntungkan dan merugikan. Kemajuan teknologi juga menyebabkan meningkatnya komunikasi internasional. Dampak  yang  lebih  terasa  disebabkan  oleh  norma  budaya,  moral,  dan  sosial,  terutama  yang  mempengaruhi  kaum muda.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kecerdikan  dari  individu  manusia  untuk  merangkul  dan  menangani  kemajuan tersebut agar tidak terbebani olehnya dan malah berkembang sesuai dengan dinamika zaman.
Di  negara  ini,  kita  sering  menjumpai  kejahatan  atau  tindakan  kriminal.  Terkadang,  itu  bahkan  terjadi  di komunitas kita sendiri. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebijakan hukum dan seluruh bagian penyusunnya, termasuk  yang  terdapat  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan  lembaga  pemasyarakatan,  yang  sama-sama  bertugas mengemban misi mencegah terjadinya kejahatan. Di Indonesia, kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual menjadi semakin mendesak, dan ungkapan "darurat kejahatan seksual" diciptakan untuk mengatasi masalah kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
Perempuan  dewasa  dan  perempuan  yang  dianggap  remaja  sama-sama  menjadi  korban  agresi,  pelecehan,  dan eksploitasi seksual (anak-anak). Kejahatan seksual dapat terjadi dalam konteks keluarga maupun di sektor korporasi,
1 Reni Marlinawati, Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual , (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), halaman 35.
Susiana  Kifli  dan  Atika  Ismail,  Analisis  Hak  Korban  Korban  Kekerasan  Seksual  dalam  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalamPerspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
lokasi  tertentu,  atau  kantor. 2 Saat ini terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana 421.752 kasus bersumber dari data kasus dan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan 14.719 kasus ditangani oleh lembaga mitra  penyedia  layanan,  menurut  laporan  tahunan  Komnas  Perempuan  2020.  Tersebar  di  sepertiga  provinsi  di Indonesia,  Unit  Pelayanan  dan  Rujukan  (UPR),  sebuah  unit  yang  dibentuk  khusus  oleh  Komnas  Perempuan  untuk menerima  pengaduan  dari  korban  yang  datang  atau  disebut  sebagai  organisasi,  terdiri  dari  1.419  instansi.  142 pengaduan tidak berdasarkan  jenis kelamin,  sedangkan 1.277 dari 1.419 pengaduan berdasarkan jenis kelamin. Data kekerasan yang dilaporkan meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir.
Rumitnya  tindakan  ini  membuat  sulit  untuk  melihatnya  dari  satu  sudut,  yang  meresahkan  masyarakat  secara keseluruhan.  Perilaku  manusia  berkembang  dari  waktu  ke  waktu  sebagai  akibat  dari  variabel  lingkungan,  alam, sosiologis,  politik,  ekonomi,  dan  budaya.  Perilaku  manusia  tidak  terjadi  begitu  saja  (termasuk  agama).  Perilaku seksual yang tidak pantas atau interaksi seksual yang tidak pantas yang melukai korban dan menimbulkan keresahan sosial  disebut  sebagai  kekerasan  seksual.  Serangan  seksual  ada,  yang  menyebabkan  rasa  sakit  bagi  korban,  dan  ini adalah  masalah  utama  yang  perlu  ditangani.  Kekerasan  adalah  tindakan  penistaan  terhadap  kemanusiaan,  tetapi sebagian orang melihatnya sebagai akibat tak terelakkan dari hidup di dunia di mana perempuan dilihat sebagai objek untuk  digunakan  dengan  cara  apapun  termasuk  melalui  kekerasan  untuk  melayani  kepentingan  laki-laki.  Harus dipahami bahwa siapa pun dapat melakukan kejahatan, dan itu dapat dilakukan terhadap siapa pun. Ketika masyarakat kita  menjadi  lebih  berkembang,  lebih  banyak  kejahatan  seperti  pencurian,  pembunuhan,  perampokan,  penipuan, penggelapan,  pemerkosaan,  dan  penculikan  juga  terjadi  di  masyarakat  kita.  Prevalensi  kejahatan  seks  meningkat, seiring  dengan  isu-isu  seperti  seks  bebas,  seks  di  bawah  umur,  dan  seks  pranikah.  Kaum  muda  semakin  sering melakukan seks bebas. 3
Pelanggaran seksual, seperti berhubungan seks melalui vagina, penis, secara lisan, sambil menggunakan alat, di bawah  tekanan,  melalui  sodomi,  seks  oral,  pelecehan  seksual,  atau  dengan  tindakan  inses,  dapat  mengakibatkan kekerasan  seksual.  Perbuatan  seperti  itu  juga  dianggap  tidak  terhormat  dalam  hukum  pidana  Islam.  Islam  telah mengajarkan  umatnya untuk  saling menghormati, oleh  karena itu pelecehan  seksual dianggap sebagai tindakan yang buruk. Terlibat dalam perilaku seksual yang menyinggung perasaan orang lain, memanfaatkan media pornografi, dan tindakan  lain  yang  dilarang  oleh  hukum  Islam  adalah  contoh  perzinahan.  Sesuai  dengan  hukum  Islam,  kekerasan seksual  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  terhadap  anak-anak  dikenal  sebagai  liwath  dan  disebut  sebagai  pedofilia ketika  itu  terjadi.  Pelecehan  seksual  yang  tidak  mengakibatkan  perzinahan  atau  homoseksualitas  disebut  sebagai  at- taharusy al-jinsi. 4 Niatnya adalah untuk melarang perilaku seksual yang terjadi di luar nikah, atau zina.
Kerangka hukum  Indonesia masih belum cukup untuk menangani  situasi kekerasan  seksual. Akibatnya, masih banyak  orang  yang  melakukan  pelecehan  seksual  baik  orang  dewasa  maupun  remaja.  Sebagian  besar  kasus,  orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah orang yang dikenal korban, bahkan terkadang orang  terdekat  korban.  Para  penyerang  seringkali  adalah  orang-orang  yang  dikenal  korban  atau  bahkan  orang-orang terdekat korban, seperti pasangannya sendiri, yang memaksa korban melakukan perilaku yang tidak pantas. Hal yang sama berlaku  untuk  anak di bawah umur. Pelecehan seksual dapat terjadi karena berbagai  alasan,  antara lain  adanya lingkungan yang tidak kondusif, bacaan pornografi, foto-foto porno, film porno, dan VCD porno yang mudah diakses di lingkungan sekitar. Penyebaran tulisan porno, foto, film, dan VCD dapat mempengaruhi dan menggairahkan orang yang  sebaliknya  tidak.  Akibatnya,  berbagai  penyimpangan  seksual  terjadi,  terutama  di  kalangan  remaja.  Anak  yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami luka baik fisik maupun emosional. Kekerasan seksual mencakup segala jenis  perilaku  seksual  eksplisit  yang  dilakukan  terhadap  orang  lain  tanpa  persetujuan  orang  tersebut  dan  yang mengakibatkan  emosi  negatif  seperti  trauma,  kemarahan,  dan  penghinaan.  Pelecehan  seksual  pada  anak-anak  dapat membuat  mereka  trauma  untuk  waktu  yang  lama,  yang  dapat  membahayakan  perkembangan  mereka.  Ketika menunjukkan,  misalnya,  bahwa  pemerkosaan  atau  kecabulan  biasanya  terjadi  secara  pribadi,  kasus-kasus  pelecehan seksual terhadap anak-anak sering kali menimbulkan tantangan. 5
Korban  kekerasan  seksual  dalam  hal  ini  perlu  dilindungi  oleh  undang-undang  dan  kebijakan  karena  mereka adalah badan hukum manusia yang memiliki kapasitas untuk menuntut. Regulasi tentang perlindungan korban belum secara jelas mengikuti pola, khususnya dalam sistem peradilan pidana di  Indonesia. Saat ini undang-undang tersebut hanya  mengatur  secara  parsial  dan  membubarkan  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  melalui  beberapa peraturan perundang-undangan. Perhatikan UU No. 13 Tahun 2006, yang mengatur UU PKS dan perlindungan saksi dan  korban,  serta  Pasal  35  UU  No.  26  Tahun  2000,  yang  mengatur  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pasal  36
2 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual,  Advokasi  atas  Hak Asasi Perempuan , (Bandung : PT Radifa Aditama, 2011), halaman 133.
3 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual , (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),         halaman 144.
4 Zainudin Ali, Hukum Islam , (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), halaman 23.
5 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya , (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), halaman 52.

## Susiana  Kifli  dan  Atika  Ismail,  Analisis  Hak  Korban  Korban  Kekerasan  Seksual  dalam  Rancangan  Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual dalamPerspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
sampai  42,  sebagai  contoh.  Di  bawah  hukum  pidana  positif  kontemporer,  perlindungan  korban  lebih  merupakan perlindungan  tidak  langsung  atau  abstrak.  Artinya,  perbedaan  definisi  tentang  tindak  pidana  yang  tertuang  dalam peraturan perundang-undangan selama ini benar-benar telah melindungi hak dan kepentingan hukum korban manusia secara  abstrak.  Sesuai  dengan  undang-undang,  setiap  upaya  harus  dilakukan  untuk  menjaga  hak  dan  memberikan bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  atau  korban,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006,  yang  mengatur  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban.  LPSK  atau  badan  lain  yang  wajib  melaksanakan eksekusi terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Bila diterapkan secara benar dan jujur, konsep perlindungan hukum dalam kerangka keadilan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Rasa keadilan  dan  hukum  harus  didasarkan  pada  hukum  positif  untuk  menegakkan  keadilan  dalam  hukum  dan  sesuai dengan realitas masyarakat dan untuk membangun masyarakat yang aman dan damai.
Hukum Islam hadir sebagai pengganti untuk mengatasi persoalan kriminalitas yang ada di masyarakat.  Dengan mengatur dan menetapkan hukum-hukumnya, hukum Islam berupa hukum taqlifi dan hukum wadh'i bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemaslahatan hidup manusia. Asy Syathibi menegaskan bahwa syariah sangat terkait dengan pertahanan kebutuhan manusia dan bahwa setiap aspek hukum Islam yang diturunkan oleh Allah dimaksudkan untuk membantu umat manusia. Kata “perlindungan” (muhafazhah) adalah kunci untuk memahami tujuan syariah (al- maqasid  ash-syariah),  oleh  karena  itu  perlu  untuk  memperluas  perspektif  kita  saat  menurunkan  definisi  syariah  dari konteks ini. Dalam bukunya yang mendalam tentang Maqasid Syariah, Jasser Auda memperluas definisi muhafazhah untuk mencakup masalah kemasyarakatan selain ritual di'in (ubudiyah mahdhah) (muamalat duniawiyat). 6
Berbeda  dengan  perhatian  yang  selama  ini  selalu  ditujukan  pada  perlindungan  hak  asasi  manusia  pelaku kejahatan,  perlindungan  hak  korban  kejahatan  seksual  saat  ini  mendapat  perhatian  yang  relatif  terbatas.  Ketika KUHAP ditulis, hampir tidak ada pertimbangan profesional yang diberikan kepada sistem peradilan pidana, termasuk penyelidikan,  penuntutan,  persidangan,  dan  bahkan  hak-hak  korban.  Pada  kenyataannya,  program  pelatihan narapidana  telah  diperkuat,  yang  semakin  menjauhkan  kepentingan  para  korban.  Kejahatan  seksual  adalah  kejadian umum  di  dunia  tempat  kita  hidup.  Menurut  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  pelaku  kejahatan  seksual  sering memilih  untuk  menjadikan  anak-anak  sebagai  korbannya,  persentase  anak-anak  yang  lebih  tinggi  daripada  orang dewasa  menjadi  korban.  Hukum  dan  aturan  yang  diterapkan  selama  proses  penyelesaian  hukum  tidak  cukup melindungi anak dari pelanggaran seksual dalam konteks perkembangan situasi tersebut dan tidak mencerminkan hak- hak anak.
Perhatian  dan  perlindungan  kepentingan  korban  kekerasan  seksual,  baik  melalui  proses  peradilan  maupun melalui perlakuan sosial tertentu, merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. . fasilitas. Hak asasi manusia di  bidang  jaminan  sosial,  berdasarkan  tujuannya,  termasuk  hak  korban  kekerasan  seksual  yang  harus  dilindungi  dan tugas negara untuk mencapai pemerataan keadilan untuk kepentingan umum. regional, nasional, dan global.

## METODE
Gaya  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  hukum  ini  melibatkan  data  sekunder  daripada  data  primer, dengan  fokus  pada  standar  hukum  yang  menguntungkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian hukum  normatif  ini  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pihak-pihak  yang  bertanggung jawab  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  korban  kekerasan  seksual  sebagai  gambaran  norma  hukum  yang menguntungkan.
Data sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif, khususnya makalah hukum yang terdiri dari: 1. Bahan Hukum Primer
Sumber  hukum primer adalah  yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang relevan dengan masalah penelitian :
a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28D  ayat  (1),  Pasal  28G  ayat  (1),  dan Pasal 28I ayat (2) dan (4).
b. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Pasal 1, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2).
c. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Pasal 1 angka 30.
d. Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Pasal 29 ayat (1), Pasal 45 dan  Pasal 51 ayat (1).
e. Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 2, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16 – Pasal 39.
6 Muhammad Tholchah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya , (Malang : Galasa Nusantara, 2019), halaman 44.
Susiana  Kifli  dan  Atika  Ismail,  Analisis  Hak  Korban  Korban  Kekerasan  Seksual  dalam  Rancangan  Undang-Undang

## Penghapusan Kekerasan Seksual dalamPerspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 89.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  pendapat  hukum  yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka  yang  memberikan petunjuk  dan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  selain  buku  (literatur),  jurnal,  tesis,  artikel/makalah, website,  serta  pendapat  para  ahli  dan  sumber  yang  memberikan  pendapat  tentang  suatu  masalah.  tentang  pihak- pihak  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  istri  korban  kekerasan seksual.
3. Bahan Hukum Tersier
Sumber  hukum  tersier,  seperti  kamus  hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  digunakan  untuk menganalisis  dokumen  hukum  primer  dan  sekunder.  Strategi  penulis  dalam  mengumpulkan  data  untuk  penelitian hukum normatif ini adalah:
a. Penelitian  kepustakaan,  khususnya  membaca  sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Untuk  mendukung wawancara  dengan  nara  sumber,  dilakukan  pembacaan,  penelitian,  dan  pemahaman  karya  sastra,  peraturan perundang-undangan, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
b. Studi  lapangan  adalah  studi  yang  mencoba  mengumpulkan  data  primer  dengan  berbicara  dengan  orang-orang yang terkait dengan masalah yang diteliti.
Metode  pendekatan  isi  yang  menekankan  pada  kesimpulan  dan  analisis  deskriptif-deduktif  digunakan  dalam analisis data penelitian ini. Semua data yang dikumpulkan dikategorikan menggunakan bentuk generik, diikuti dengan penyelidikan dan studi, diikuti dengan kesimpulan yang dapat memberikan gambaran yang tepat dan relevan tentang fakta.

## HASIL Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif
Sejak  zaman  dahulu  hingga  sekarang,  telah  terjadi  kekerasan  seksual.  dengan  faktor  luar,  termasuk meningkatnya  kemajuan  teknologi.  Dewasa  ini,  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  remaja  seringkali  adalah  orang dewasa yang lebih tua dari  korban dan seolah-olah mengenal korban. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan  yang bersifat seksual yang dilakukan secara sepihak dan  bertentangan dengan keinginan target dalam upaya menimbulkan reaksi  negatif  dari  target,  seperti  rasa  bersalah,  marah,  tersinggung,  dan  sebagainya.  Ketika  penyerang  memiliki otoritas  lebih  dari  korban,  pelecehan  seksual  terjadi.  Posisi  yang  lebih  besar  di  tempat  kerja,  pengaruh  keuangan, "kekuatan"  satu  jenis  kelamin  di  atas  yang  lain,  statistik  yang  lebih  intim,  dll.  adalah  contoh  kekuatan.  Kata "pelecehan" dan "pelecehan seksual" dipisahkan menjadi dua kategori dalam kamus bahasa Indonesia.
Kata  "pelecehan"  berasal  dari  kata  "pelecehan",  yang  berarti  penghinaan,  penghinaan,  atau  ketidakberdayaan. sedangkan kata “seksual” berasal dari seks. Adalah umum untuk menyebut aktivitas seksual sebagai hubungan antara pria  dan  wanita  secara  biologis.  Oleh  karena  itu,  istilah  “seksual”  digunakan  untuk  menggambarkan  hal-hal  yang berkaitan  dengan  gender,  kasus  laki-laki  dan  perempuan  berhubungan  seks,  serta  perbuatan-perbuatan  lain  yang mengandung  nafsu  atau  unsur  bermotif  seksual  lainnya. 7 Seks  adalah  sebutan  fungsi  biologis  (fungsi  genital  dan reproduksi) tanpa penilaian atau acuan  norma sosial.  Seksualitas  adalah  tindakan melakukan aktivitas seksual. Penis dengan vagina, sebagai salah satu contohnya. Perilaku seksual yang juga melibatkan organ fisik dan non fisik lainnya dipahami  sebagai  seksual.  Yang  terakhir,  atau  seksualitas,  mengacu  pada  aspek-aspek  penting  secara  sosial  dari keberadaan  manusia  yang  dipengaruhi  oleh  gender  dan  perilaku  seksual  lainnya  di  samping  unsur-unsur  biologis, sosial, politik, dan budaya.
Pelecehan  seksual  masih  terus  meningkat  hingga  saat  ini,  terutama  yang  menyangkut  anak-anak.  Menurut WHO,  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  anak  didefinisikan  sebagai  tindakan  pelecehan  atau  perlakuan  buruk  yang menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau seksual pada anak, serta kecerobohan dan eksploitasi untuk keuntungan finansial.  Orang  yang  bertanggung  jawab,  dapat  diandalkan,  atau  dengan  cara  lain  dalam  posisi  bertanggung  jawab atas keselamatan anak-anak melakukan tindakan kekerasan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku yang tidak pantas oleh orang tua, orang dewasa yang mengasuh anak, dan lingkungan sekitar semuanya merupakan kekerasan terhadap anak. Tindakan ini dapat melibatkan mengancam, melecehkan, atau menyakiti anak-anak.
Pelecehan  seksual  dan  kekerasan  seksual  adalah  dua  jenis  kekerasan  seksual  yang  berbeda,  tergantung  pada tingkat  keparahannya.  Tindakan  seperti  kedipan  mata  genit,  lelucon  berorientasi  seks,  pemindaian  tubuh  dari  ujung kepala hingga ujung kaki, komentar tentang fisik atau daya tarik seseorang, memberi isyarat, menampilkan foto porno, memperlihatkan  organ  seks,  dan  dorongan,  mencolek,  dan  mencubit  semuanya  dianggap  seksual  ringan  hingga sedang. gangguan. Kekerasan seksual, di sisi lain, dipandang sebagai kekerasan seksual yang sangat parah. Aktivitas seksual yang dipaksakan mengikuti serangan seksual. 8
7 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), halaman 507.
8 E. Kusmiran, Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita , (Jakarta : Salemba Medika, 2011), halaman 77.
Susiana  Kifli  dan  Atika  Ismail,  Analisis  Hak  Korban  Korban  Kekerasan  Seksual  dalam  Rancangan  Undang-Undang

## Penghapusan Kekerasan Seksual dalamPerspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

## Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam
Islam adalah agama dengan prinsip rahmatan lil'alamin (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam) yang terpuji. Islam menawarkan perspektif yang mengakui kesetaraan status di mata Allah SWT bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Islam  mengajarkan  bahwa  dilarang  memperlakukan  siapa  pun  secara  tidak  adil,  termasuk  perempuan  dan  laki-laki, dan satu-satunya yang membedakan mereka satu sama lain adalah komitmen mereka kepada Allah SWT. Akibatnya, Islam  membenci  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dan  menganggapnya  bertentangan  dengan  hukum  syariah dan  hukum  Islam.  Kita  harus  lebih  bijak  menyikapinya  dan  lebih  mendalami  sifat  kekerasan  seksual  dari  sudut pandang  Al-Qur'an  dan  hadits  karena  penyerangan  harus  ditangani  oleh  beberapa  institusi. 9 Semua aktivitas seksual dengan  orang  lain,  baik  pria,  wanita,  atau  lawan  jenis,  tanpa  memandang  usia  atau  orientasi  seksual,  dianggap perzinahan dalam Islam. 10 Islam secara mutlak melarang perzinahan atau aktivitas seksual karena hal itu tidak hanya berdampak  negatif  bagi  orang  lain  tetapi  juga  diri  sendiri.  Dosa  yang  serius  adalah  perzinahan.  Namun,  Islam  tidak menyangkal  bahwa  setiap  orang  memiliki  kebutuhan  biologis;  itu  hanya  mengatakan  bahwa  perzinahan  tidak dianjurkan tetapi dapat dilakukan melalui pernikahan yang sah.
Serangan seksual disebut sebagai "at-taharussy al-jinsi" dalam bahasa Arab modern. Menurut etimologinya, at- taharussy mengandung  arti menimbulkan  kesengsaraan, kebencian, dan permusuhan  serta  menimbulkan permusuhan (at-tahyiij) (aligra). Saat menggunakan tindakan seksual dan setiap ekspresi yang diketahui manusia untuk menyerang dan  mengganggu  orang  lain.  Al-Qur'an  menyebutkan  pelecehan  seksual  secara  verbal  dan  fisik.  Al-rafast  dan "fakhsiyah"  adalah  istilah  yang  digunakan  dalam  Al-Qur'an  untuk  menggambarkan  pelecehan  seksual  secara  verbal dan  fisik.  Ifhasy  li  al-mar'ah  fi  al-kalam,  atau  "ar-rafast,"  digambarkan  oleh  mufassirin  sebagai  "kata-kata  tercela terhadap  perempuan  yang  mengarah  pada  seksualitas."  Ar-rafasta  dan  fakhsiyah  sama-sama  merujuk  pada  perilaku atau ucapan tidak murni yang merendahkan dan merendahkan martabat perempuan. kata-kata dan perilaku kekerasan yang mendorong seks,  seperti body shaming, yang merendahkan penampilan fisik  wanita. Meraba-raba, mendorong, memijat,  menggosok  anggota  badan,  dan  perilaku  semacam  itu  secara  tegas  dilarang  di  mana-mana,  baik  di  tempat umum maupun pribadi.
Pelecehan  seksual  tidak  diakui  oleh  hukum  Islam  itu  sendiri.  Ini  karena  istilah  "zina"  mengacu  pada  semua perilaku yang berhubungan secara seksual. Hukum Islam tidak secara langsung melarang kejahatan pelecehan seksual, misalnya, tetapi membandingkan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak dengan tindakan yang mirip dengan perzinahan. Bahkan jika tidak ada tekanan  yang terlibat, tindakan mencium dan meraba-raba merupakan pendekatan untuk perzinahan.  Zina dianggap telah melakukan pelanggaran hukum  yang harus diberikan hukuman yang  setimpal karena  potensi  akibatnya  yang  mengerikan.  Hubungan  bebas  dan  semua  jenis  lain  yang  tidak  diatur  oleh  prinsip- prinsip agama adalah perilaku tercela yang menempatkan masyarakat pada risiko.
Definisi zina berikut ini dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:
1. Perilaku seksual non-perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita (perkawinan).
2. Tindakan  melakukan  aktivitas  seksual  dengan  orang  yang  bukan  pasangannya  atau  orang  yang  menikah  dengan orang lain tetapi bukan mereka.
Para akademisi yang berbeda memiliki definisi yang berbeda tentang perzinahan. Zina, menurut Sayyid Sabiq, adalah  hubungan  yang  sembrono  dan  sementara. 11 Ibn Rusyd menawarkan definisi yang ringkas, tepat, dan ringkas. Perzinahan  didefinisikan  sebagai  segala  aktivitas  seksual  yang  dilakukan  di  luar  pernikahan  yang  sah.  Ibnu  Rusyd mendefinisikan perzinahan sebagai segala aktivitas seksual yang tidak terjadi karena perkawinan yang sah, keraguan, atau kepemilikan.
Para  ulama  Islam  pada  umumnya  sepakat  dengan  pandangan  ini,  namun  mereka  memperdebatkan  perilaku mana yang diklaim terhindar dari hukuman hadd dan perilaku mana yang tidak. 12 Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa zina  adalah  perbuatan  seksual  yang  melibatkan  sistem  reproduksi.  mengharamkan,  menghasut  nafsu,  dan membuktikan adanya had. Meskipun menggunakan kondom di lubang vagina wanita atau anus pria atau wanita adalah ilegal, memasukkan ujung atau tingkat tertentu dari penis pria ke dalamnya adalah ilegal. Libido orang normal dapat dibangkitkan oleh vagina, yang menetapkan adanya had, sedangkan perzinahan tidak memiliki aspek bias yang dapat mengakhiri had. 13 Definisi perzinahan yang diajukan para ahli pada dasarnya adalah :
1. Terjadilah persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin.
9 Laudita soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis , 2020, halaman 96.
10 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Iv , (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008), halaman 104.
11 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid , (Kairo : Dar al Fath, 2019), halaman 45.
12 Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Rusyd, Bidayah  al  Mujtahid  Wa  Nihayah  al  Muqtasid,  Juz.  2 ,  (Beirut- Libanon : Dar Ibnu Ashshashah, 2005), halaman 355.
13 Wahbah al Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, Jld 3, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz , (Jakarta : Al Mahira, 2012), halaman 260.
Susiana  Kifli  dan  Atika  Ismail,  Analisis  Hak  Korban  Korban  Kekerasan  Seksual  dalam  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalamPerspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
2. Tidak  ada  kontrak  antara  pria  dan  wanita.  Seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  melakukan  aktivitas  seksual  di luar  pernikahan  mereka  di  mana  kedua  organ  vital  mereka  bersentuhan  dianggap  perzinahan,  menurut  beberapa definisi yang disebutkan di atas.
Perzinahan dipandang sebagai perbuatan yang sangat buruk dan dianggap sebagai dosa menurut hukum Islam. Para  ulama  sependapat  dengan  pandangan  ini,  dengan  pengecualian  perbedaan  hukuman.  Beberapa  akademisi berpendapat  bahwa  perzinahan  adalah  ilegal  baik  dilakukan  oleh  orang  yang  sudah  menikah  atau  orang  yang  belum menikah selama perilaku  seksual itu terjadi di luar pernikahan.  Itu  tidak mengurangi keseriusan pelanggaran apakah itu  dilakukan  secara  sukarela  atau  dengan  persetujuan.  Tidak  ada  yang  merasa  tersinggung,  namun  menurut  Islam, perzinahan  adalah  tindakan  seksual  yang  sangat  mengerikan  yang  tidak  boleh  diizinkan. 14 Anggapan  ini  berbeda secara signifikan dari perspektif hukum yang menguntungkan yang berasal dari hukum Barat.
Perzinahan  bukanlah  kejahatan  dan  tidak  dihukum  menurut  hukum  positif  selama  tidak  ada  yang  merasa tersinggung.  Hukum  positif  hanya  menganggap  suatu  perbuatan  haram  karena  kerugian,  sehingga  tidak  mungkin untuk membedakan siapa yang dirugikan dalam keadaan seperti ini. Salah satu aturan kesopanan, mengangkat aspek kehilangan,  bisa  jadi  agak  menantang,  bahkan  jika  kedua  belah  pihak  bersedia  melakukannya.  Hukum  Islam  dan hukum  positif  Indonesia  (KUHP)  memiliki  definisi  yang  cukup  berbeda  tentang  zina.  Setiap  perilaku  seksual  yang tidak  pantas  dipandang  sebagai  perzinahan  dalam  hukum  Islam,  dan  apakah  pelakunya  sudah  menikah  atau  masih lajang, mereka harus dihukum. Sanksi positif, bagaimanapun, tidak ada di Indonesia.
Pada  hakikatnya,  menyalurkan  hasrat  seksual  bukanlah  sesuatu  yang  dilarang  oleh  Islam,  tetapi  mengatur berbagai faktor mengenai kapan, bagaimana, dan kepada siapa hasrat seksual dapat diarahkan. Hasrat seksual ini dapat dikendalikan  dalam  perkawinan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita.  Seorang  suami  atau  istri  hanya  dapat memuaskan  kebutuhan  seksualnya  dengan  orang  yang  telah  mereka  nikahi  secara  sah,  menurut  hukum  Islam. Aktivitas  seksual  antara  dua  orang  harus  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  menguntungkan  kedua  belah  pihak  jika kedua  belah  pihak  ingin  menikmatinya.  Pelecehan  seksual  masih  merajalela  di  masyarakat  saat  ini,  mempengaruhi baik orang dewasa bahkan anak-anak. Ketiadaan sumber daya ekonomi, sosial budaya, dan agama dapat menjadi salah satu  faktor  pendorong  bagi  predator  seksual  ini.  Mentalitas  pelaku  bisa  terganggu  karena  faktor  ekonomi,  kadang sampai mereka bertindak dengan melakukan pekerjaan terlarang, atau karena mereka sering melihat materi pornografi, sehingga  mereka  bertindak  terhadap  siapa  pun  yang  mereka  anggap  lemah.  Umat  Muslim  percaya  bahwa  setiap perilaku terhadap orang dewasa atau anak di bawah umur yang bertentangan dengan hukum Islam adalah perzinahan, dan  perzinahan  adalah  pelanggaran  berat  yang  tidak  akan  diampuni  oleh  Allah  SWT.  Jika  orang  tersebut  bersedia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, Allah SWT hanya akan menepati janjinya untuk membebaskannya dari siksa neraka.

## Pemberian Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia
Sebagaimana  diizinkan  oleh  Pasal  14c  ayat  (1),  Pasal  14a,  dan  Pasal  14b  KUHP,  hakim  dapat  menjatuhkan pidana  dengan  memberikan  pembatasan-pembatasan  khusus  terhadap  terpidana  sebagai  upaya  untuk  mengganti kerugian  yang  dialami  korban.  Korban  kejahatan  seringkali  menerima  berbagai  bentuk  perlindungan,  antara  lain sebagai berikut:
1. Ketentuan  Kompensasi  dan  Restitusi  Pengertian  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  memperjelas perbedaan  antara  kompensasi  dan  restitusi.  Kompensasi  mengacu  pada  kerugian  yang  dibayarkan  oleh  negara karena pelanggar tidak dapat membayar jumlah penuh kompensasi yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi, di sisi lain, mengacu pada uang yang dibayarkan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ada 4 (empat) sistem yang berlaku untuk pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu: a. Proses  perdata  digunakan  untuk  memberikan  ganti  rugi  (ganti  rugi)  yang  bersifat  perdata.  Dengan  sistem  ini, tuntutan ganti rugi korban dan penyidikan pidana dipisahkan.
b. Prosedur pidana digunakan untuk memberikan ganti rugi yang bersifat perdata.
c. Prosedur pidana digunakan untuk memberikan restitusi baik yang bersifat perdata maupun pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa restitusi dalam kasus ini memiliki aspek pidana (punitif), meskipun masih bersifat perdata.
d. Kompensasi  yang  bersifat  perdata,  ditawarkan  melalui  jalur  hukum,  dan  didanai  oleh  sumber  daya  publik. Meski  diberikan  dalam  proses  pidana,  ganti  rugi  dalam  hal  ini  tidak  memiliki  komponen  pidana.  Ganti  rugi masih  merupakan  lembaga  perdata  murni  sebagai  akibatnya,  tetapi  negara  bertanggung  jawab  untuk menjalankan atau memenuhi perintah pengadilan agar pelaku membayar ganti rugi.
2. Panduan.  Perlindungan  ini  biasanya  diberikan  kepada  korban  sebagai  akibat  dari  perkembangan  efek  psikologis yang  merugikan  setelah  kejahatan.  Membantu  korban  kejahatan  yang  meninggalkan  penderitaan  berat,  termasuk
14 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) , (Bandung : Pustaka Setia, 2000), halaman 55.

## Susiana  Kifli  dan  Atika  Ismail,  Analisis  Hak  Korban  Korban  Kekerasan  Seksual  dalam  Rancangan  Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual dalamPerspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
yang menyangkut kesusilaan, melalui konseling adalah jenis pengobatan yang sangat cocok. 15 3. Pemberian bantuan medis Korban yang mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana diberikan pelayanan. Pelayanan  kesehatan  yang  dimaksud  antara  lain  berupa  laporan  tertulis  dan  pemeriksaan  fisik  (visum  atau  surat keterangan  sehat  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  sebagai  alat  bukti).  Khususnya  jika  korban  ingin melaporkan kejadian yang terjadi kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, diperlukan surat keterangan medis.
4. Bantuan  hukum  d.  Bantuan  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  dukungan  yang  diberikan  kepada  korban kejahatan.  Kelompok  non-pemerintah  sebagian  besar  bertugas  memberikan  dukungan  ini  di  Indonesia  (LSM). Bantuan  hukum  harus  diberikan  kepada  orang  yang  menjadi  korban  kejahatan,  baik  diminta  atau  tidak.  Hal  ini penting  mengingat  sebagian  besar  korban  kejahatan  ini  kurang  memahami  hukum  secara  menyeluruh.  Sikap membiarkan penjahat mendapatkan sedikit perwakilan hukum dapat memperburuk kondisi mereka.

## Bentuk dan Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perundang-Undangan Indonesia
Hak  Korban  Berdasarkan  Undang-Undang  Pencegahan  Kekerasan  Seksual.  Korban  berhak  diperlakukan sebagai subjek. Korban berhak untuk menerima, berolahraga, dan menikmati perawatan, keamanan, dan penyembuhan untuk  memperbaiki  nasibnya  dan  mengubahnya  menjadi  lebih  terhormat,  sejahtera,  dan  fokus  pada  keunikannya, umur  panjangnya.  persyaratan  dan  tujuan  istilah.  Ketika  kekerasan  seksual  dicegah  agar  tidak  terjadi  lagi  dan penderitaan  korban  yang  berkelanjutan  ditangani  melalui  pengobatan,  perlindungan,  dan  restitusi,  hak-hak  korban sepenuhnya  tercapai.  Negara  wajib  menjaga  hak-hak  korban,  dan  eksekusi  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan keadaan  korban.  Menjaga  anak-anak  tetap  aman  sehingga  mereka  dapat  menggunakan  hak-hak  hukum  dan  moral mereka adalah tujuan dari perlindungan anak. Anak-anak dijamin kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukum mereka baik di bawah hukum tertulis maupun tidak tertulis. 16 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  Ayat  15,  perlindungan  adalah  suatu  bentuk  yang  diterima  anak  apabila  ada keadaan  dan  kondisi  tertentu  untuk  memperoleh  jaminan  keamanan  dari  bahaya  yang  membahayakan  dirinya  dan kehidupannya  selama  tumbuh  kembang.  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  39  Tahun  1999  menyatakan (HAM). Cara-cara berikut agar anak-anak dilindungi oleh Pasal 58:
1. Setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  hukum  dari  segala  bentuk  kekerasan  fisik  atau  mental,  penelantaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
2. Orang  tua,  wali,  dan  pengasuh  yang  melakukan  pemerkosaan,  pembunuhan,  penelantaran,  atau  bentuk  kekerasan fisik lainnya terhadap anak yang seharusnya dilindungi harus menghadapi hukuman yang lebih berat.
Di  Indonesia,  tujuan  utama  perlindungan  adalah  untuk  memperhatikan  dan  membela  hak-hak  mereka  yang menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  (perkosaan),  baik  melalui  sistem  peradilan  pidana  maupun  melalui fasilitas perawatan sosial tertentu, yang merupakan pertimbangan penting yang harus dilakukan. kebijakan sosial dan hukum  pidana  dipertimbangkan.  oleh  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  yang  sudah  ada  di  masyarakat. Dalam  upaya  untuk  memberlakukan  persyaratan  legislatif  yang  bersangkutan,  penegakan  hukum  harus  dilakukan. Perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan polisi untuk menegakkan hak-hak subyek hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan situasi korban yang terganggu dengan baik, sangat penting bagi korban untuk menyembuhkan dirinya sendiri.
Menurut hukum pidana positif saat ini, perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak. 17 Berbicara mengenai subjek pemberian perlindungan hukum bagi korban kejahatan, ada beberapa persoalan hukum  yang  perlu  diperhatikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa  dalam  konteks  hukum  pidana,  konsep- konsep hukum harus berlaku baik untuk hukum pidana formal maupun hukum pidana terapan, di antara aspek-aspek pokok persoalannya.  Ada banyak  jenis perlindungan  yang dapat diberikan  kepada  korban  kejahatan tergantung pada rasa sakit atau kerugian yang mereka alami. Misalnya, jelas bahwa kompensasi uang saja tidak cukup untuk menebus kerugian  mental  atau  psikologis  jika  tidak  ada  upaya  yang  dilakukan  untuk  membantu  memulihkan  kondisi  mental korban. Di sisi lain, jika korban hanya mengalami kerugian materi, dukungan psikologis mungkin tampak terlalu baik.
15 Chaerudin Dan Syarif  Fadillah, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana  Islam , (Jakarta : Grhadhika Press, 2007), halaman 66.
16 Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak , (Jakarta : Presindo, 1989), halaman 52.
17 Barda  Nawawi  Arief,  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana, Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998 , halaman 16.
Susiana  Kifli  dan  Atika  Ismail,  Analisis  Hak  Korban  Korban  Kekerasan  Seksual  dalam  Rancangan  Undang-Undang

## Penghapusan Kekerasan Seksual dalamPerspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

## SIMPULAN
Strategi  yang  digunakan  oleh  kebijakan  hukum  pidana  Indonesia  untuk  melindungi  korban  kekerasan  seksual secara legal dan mengakhiri  viktimisasi. Perlindungan hukum secara umum,  yang meliputi pembayaran restitusi dan kompensasi,  adalah  cara  dimana  korban  kekerasan  seksual  diberikan  perlindungan  hukum.  pemberian  pengobatan akibat  timbulnya  akibat  psikologis  yang  merugikan  dari  tindak  pidana,  pencarian  bantuan  hukum,  dan  perolehan pelayanan penunjang medis bagi korban yang menderita secara fisik akibat tindak pidana. Salah satu bentuk bantuan bagi  korban  kejahatan  adalah  bantuan  hukum.  Hukum  pidana  Islam  menganggap  pemerkosaan  sebagai  perzinahan dengan paksa (al-wath'u  nil-kikrah), dan mereka yang melakukannya berisiko menerima  hukuman yang keras  (had). Tindak  pidana  kesusilaan  atau  perzinahan  menjadi  dasar  perbuatan  tersebut.  Perbedaannya  adalah  bahwa  meskipun pemerkosaan melibatkan paksaan, perzinahan memiliki unsur kerelaan. Akibatnya, pemerkosaan dianggap perzinahan paksa  oleh  otoritas  hukum.  Menurut  prinsip-prinsip  hukum  pidana  Islam  yang  mengatur  kejahatan  pemerkosaan, status  pelaku  dalam  masyarakat  adalah  pezina,  tetapi  status  korban  adalah  orang  yang  dipaksa  untuk  bertindak. Akibatnya,  premis  untuk  kejahatan  pemerkosaan  secara  halus  dipahami  sebagai  tindakan  perzinahan.  Pertama, pemerkosaan yang tidak disertai ancaman penggunaan senjata diancam dengan hukum Islam sebagai perbuatan zina. Kedua,  menggunakan  senjata  untuk  melakukan  pemerkosaan.  Pemerkosa  yang  mengancam  satu  sama  lain  dengan senjata dihukum sama dengan perampok.
Menurut KUHP, mereka yang melakukan pelecehan seksual dapat menghadapi denda dan hukuman pidana. 294 dan  Pasal  81  dan  82  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Percabulan  Terkait  Perlindungan  Anak menyebutkan bahwa, dalam  hal ini persetubuhan diartikan  sebagai perbuatan orang dewasa dengan perempuan  yang bukan  pasangannya.  Serangan  seksual,  pelecehan,  dan  bentuk  lain  dari  kekerasan  berbasis  gender  semuanya  terkait erat  dengan  kekerasan  fisik  terhadap  tubuh  dan  integritas  pikiran.  Karena  terkait  dengan  kehormatan,  pelecehan seksual  dilihat  dari  perspektif  hukum  pidana  Islam  sebagai  semacam  jari  ta'zir.  Hukum  Islam  tidak  secara  formal mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai kejahatan, hal itu dianggap sebagai kejahatan yang terkait erat dengan perzinahan. Hukuman volume adalah hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV , Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008 Abdul Wahid dan Muhammad  Irfan, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan , Bandung : PT Radifa Aditama, 2011 Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual , Jakarta : Sinar Grafika, 2016 Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak , Jakarta : Presindo, 1989 Chaerudin Dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana Islam , Jakarta : Grhadhika Press, 2007 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka, 1996 E. Kusmiran, Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita , Jakarta : Salemba Medika, 2011 Laudita soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis , 2020 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya , Jakarta : Sinar Grafika, 2020 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis  Viktimologis ,  Jakarta  :  Sinar Garfika, 2010
Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Rusyd, Bidayah  al  Mujtahid  Wa  Nihayah  al  Muqtasid,  Juz.  2 ,  Beirut- Libanon : Dar Ibnu Ashshashah, 2005 Muhammad Tholchah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya , Malang : Galasa Nusantara, 2019 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) , Bandung : Pustaka Setia, 2000 Reni Marlinawati, Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual , Jakarta : Sinar Grafika, 2016 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid , Kairo : Dar al Fath, 2019 Wahbah al Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, Jld 3, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz , Jakarta : Al Mahira, 2012 Zainudin Ali, Hukum Islam , Jakarta : Sinar Grafika, 2006

## Jurnal
Barda  Nawawi  Arief,  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana, Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

## Susiana  Kifli  dan  Atika  Ismail,  Analisis  Hak  Korban  Korban  Kekerasan  Seksual  dalam  Rancangan  Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual dalamPerspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga