AL-AMWAL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARI’AH (2019) Vol 11 (1): 77-94 DOI: 10.24235/amwal.v11i1.4250
Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2303-1573  e-ISSN: 2527-3876 Homepage: https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal email: jurnalalamwal@syekhnurjati.ac.id

## Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran
Pahrul Fauzi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Wijayakusuma Purwokerto Email: pahrulfauzi@unwiku.ac.id
Syaeful Bakhri Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: sultan01aulia@yahoo.com

## Abdul Aziz Ahmad
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman Email: rekan.aziz@gmail.com

## Abstrak
Pariwisata  menjadi  salah  satu  sektor  andalan  pada  pembangunan  ekonomi  Indonesia, hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  munculnya  pariwisata  sebagai  salah  satu  sektor  dari lima  besar  komoditas  penyumbang  devisa  terbesar  nasional.  Wisata  Pangandaran menjadi  semakin  berkembang  seiring  pemekaran  wilayah  pada  tahun  2012.  Dengan adanya pemekaran tersebut Kabupaten Pangandaran menjadi lebih fokus mengembangkan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan  dan  penurunan  kinerja  pada  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran setelah pemekaran, hal tersebut dapat diketahui dari naik turunnya jumlah pengunjung. Namun  disisi  lain,  setelah  pemekaran  terdapat  beberapa  pengoptimalan  potensi  wisata yang  dikembangkan.  Sedangkan  berdasarkan  hasil  analisis  SWOT,  diketahui  bahwa sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran  berada  pada  posisi  kuadran  pertumbuhan dengan strategi pertumbuhan yang bersifat stabil. Banyaknya objek wisata potensial dan disahkan  menjadi  daerah  otonom  menjadi  faktor  utama  pada  sisi  kekuatan,  sedangkan faktor  sarana  dan  prasarana  serta  manajemen  pengelolaan  menjadi  titik  lemahnya. Adapun  pada  sisi  peluang,  Kabupaten  Pangandaran  dinilai  mempunyai  peluang  yang tinggi  karena  semakin  berkembangnya  sektor  pariwisata  di  Indonesia  maupun  dunia, sedangkan  dari  sisi  ancaman  yang  perlu  diwaspadai  adalah  kondisi  kelestarian  alam yang perlu dijaga seiring pembangunan sektor pariwisata. Berdasarkan analisis hierarki proses,  pada  level  pertama  ditemukan  bahwa  sarana  dan  prasarana  menjadi  faktor dengan  prioritas  pertama  dengan  nilai  32,68  sedangkan  pada  posisi  kedua  yaitu  faktor
kelembagaan  dengan  nilai  29,99.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  faktor  sarana  dan prasaran  serta  kelembagaan  menjadi  faktor  yang  perlu  diprioritaskan  pada pembangunan  sektor  pariwisata  Kabupaten  Pangandaran  pasca  pemekaran.  Sedangkan pada  level  kedua  diketahui  bahwa  lima  faktor  tertinggi  diantaranya  peraturan  daerah menjadi  prioritas  pertama  disusul  oleh  kualitas  jalan,  pengelolaan  DTW,  Koordinasi dengan masyarakat, dan fasilitas kesehatan.
Kata Kunci : Pariwisata, Pangandaran, Pemekaran Daerah.

## Abstract
Tourism is one of the mainstay sectors in Indonesia's economic development; it can be seen from the emergence of tourism as one of the industries of the five largest  national foreign  exchange  contributor  commodities.  Pangandaran  tourism  is  becoming increasingly  developed  along  with  the  expansion  of  the  region  in  2012.  With  the development, Pangandaran Regency has become more focused on developing tourism. Based  on  the  results  of  the  analysis,  it  can  be  seen  that  there  are  an  increase  and decrease  in  performance  in  the  tourism  sector  in  Pangandaran  Regency  after pemekaran, it can be seen from the ups and downs in the number of visitors. But on the other hand, after pemekaran, there are several optimizing tourism potentials developed. While based on the results of the SWOT analysis, it is known that the tourism sector in Pangandaran  Regency  is  in  the  position  of  growth  quadrant  with  a  solid  growth strategy. The number of potential tourist objects and legalized into autonomous regions is  a  significant  factor  in  the  strength  side,  while  the  facilities  and  infrastructure  and management are the weak points. As for the opportunity side, Pangandaran Regency is considered  to  have  high  opportunities  because  of  the  growing  development  of  the tourism sector in Indonesia and the world, while from the threat side that needs to be watched out is the condition of natural sustainability that needs to be maintained along with the development of the tourism sector.Based on the process hierarchy analysis, at the  first  level,  it  was  found  that  facilities  and  infrastructure  were  factors  with  the priority with a value of 32.68 while in the second position were institutional factors with a cost of 29.99. This indicates that the elements of facilities and infrastructure, as well as institutions, are factors that need to be prioritized in the development of the tourism sector  in  Pangandaran  Regency  after  the  expansion.  While  at  the  second  level  it  is known  that  the  five  highest  factors  include  regional  regulations  being  the  priority followed  by  road  quality,  DTW  management,  coordination  with  the  community,  and health facilities.
Keywords: Tourism, Pangandaran, Regional Expansion.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di daerah tropis dengan  segala  potensi  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya.  Selain  memiliki  potensi sumber  daya  alam  yang  berlimpah  Indonesia  juga  memiliki  potensi  wisata  yang  luar biasa,  baik  berupa  wisata  alam  maupun  wisata  budaya  yang  dapat  memberikan
kontribusi  bagi  pembiayaan  berupa  devisa.  Menurut  (Yoeti,  2008)  pariwisata merupakan  salah  satu  katalisator  pembangunan  suatu  bangsa,  selain  mampu memberikan  kontribusi  pembangunan  bangsa  dengan  meningkatkan  kesempatan  kerja, meningkatkan  penerimaan  pajak.  Melalui  kegiatan  kepariwisaan  yang  berupaya  untuk memberdayakan  masyarakat  setempat  (Ritchi  et  al.,  2018),  hal  tersebutdiharapkan mampu  mempercepat  pemerataan  pendapatan  penduduk  sekaligus  memperkuat  posisi neraca  pembayaran  yang  kemudian  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat(Kartikasari,  2016).  Secara  teori  kunjungan  para  wisatawan  tentunya merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  data  Kementrian  Pariwisata,  baik  secara  kuantitas  kunjungan wisatawan  maupun  sumbangan  devisa    yang  dihasilkan  oleh  kegiatan  pariwisata  di Indonesia terus meningkat. Bahkan sumbangan devisa sektor pariwisata ini berada pada posisi  empat  besar  setelah  minyak,  batu  bara,  dan  minyak  kelapa  sawit.  (Suartini  & Utama,  2013)juga  menambahkan  bahwa  jumlah  kunjungan  wisatawan  secara  parsial apat  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  PAD.  Selain  itu,  dampak  sektor pariwisata masih dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sumbangan pajak, maupun tergeraknya  sektor  perekonomian  lain  di  suatu  wilayah  yang  mempunyai  aktivitas wisata.
Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  cukup  serius  mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Dari 50 destinasi pariwisata nasional yang ditetapkan pada rencana  induk  pembangunan  pariwisata  nasional  tiga  diantaranya  berada  di  provinsi Jawa  Barat,  yaitu;  Destinasi  Bogor-Halimun,  Destinasi  Bandung-Ciwidey,  dan Destinasi Pangandaran. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 48  tahun 2006, Provinsi Jawa Barat menetapkan rencana induk pengembangan pariwisatanya (RIPPDA Jawa  Barat).  Wilayah  Jawa  Barat  Selatan,  kini  menjadi  daerah  yang  mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah (Gumilar, 2005)  dan  kemudian  berpotensi  sebagai  kawasan  wisata  andalan.  Salah  satu  kawasan wisata  andalan  di  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  area  wisata  Pangandaran,  dimana  di kawasan tersebut mempunyai beberapa kawasan pengembangan pariwisata  yang cukup potensial.  Saat  kawasan  pangandaran  masih  termasuk  ke  dalam  wilayah  Kabupaten Ciamis  kontribusi  sektor  pariwisata  sangat  kentara.  Total  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  sektor  pariwisata  Kabupaten  Ciamis  sebagian  besar  didominasi  oleh  kawasan Pangandaran. Disebutkan dalam (Sondarika, Ratih, & Suryana, 2017)bahwa Kabupaten Ciamis  kehilangan  PAD    sebesar  85%  atau  mencapai  6  miliar  atas  terlepasnya  wisata Pangandaran yang kini beralih dan menjadi bagian Kabupaten Pangandaran.
Dengan disahkannya undang-undang no 21 tahun 2012, Kabupaten Pangandaran secara  resmi  terpisah  dari  Kabupaten  Ciamis  untuk  secara  mandiri  berdiri  sebagai daerah  otonom  baru.  Disetujuinya  Kabupaten  Pangandaran  sebagai  daerah  baru  oleh pemerintah  pusat  tentunya  memperhatikan  kemampuan  dari  kemandirian  daerah  untuk berdiri,  salah  satunya  dari  sisi  ekonomi  dan  pembiayaan  daerah.  (Kuncoro, 2012)memberikan pendapat bahwa di setiap pemekaran suatu daerah mempuyai alasan utama  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya,  karena  kecenderungan  yang seringnya  terjadi  adalah  sumber  daya  yang  ditarik  ke  daerah  induk  sehingga  daerah yang jauh dari pusat kekuasaan cenderung mengalami ketertinggalan. Setiap pemekaran akan membawa adanya keterlibatan yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti halnya  pembagian  sumber  penerimaan  dan  pendapatan  daerah  yang  sebelumnya menginduk kepada daerah asal (Muqoyyidin, 2013).
Daerah  Kabupaten  Pangandaran  merupakan  penyumbang  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terbesar  dari  sektor  pariwisata  bagi  Kabupaten  Ciamis  yang  saat  ini menjadi  kabupaten  induk.  Pasca  adanya  pemekaran,  sektor  pariwisata  dalam  hal peningkatan  jumlah  wisatawan  baik  mancanegara  maupun  domestik  (nasional)  di Kabupaten  Pangandaran  menunjukkan  kinerja  yang  fluktuatif,  hal  tersebut  dijelaskan pada Gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Pengunjung Objek Wisata Kab. Pangandaran

## Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, 2018
Sebagaimana  Gambar  1,  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun  2014  total pengunjung  objek  wisata  Kabupaten  Pangandaran  mencapai  1.407.926  orang,    dengan jumlah  pengunjung  asal  WNA  sebanyak  13.435  orang  dan  WNI  sebanyak  1.394.491 orang.  Kemudian  meningkat  pada  tahun  2015  menjadi  sebanyak  2.459.096  orang. Adapun  pada  tahun  2016  jumlah  tersebut  mengalami  penurunan  menjadi  1.988.390 orang,  yakni diantaranya 10.776 orang berasal dari WNA dan 1.977.614 orang berasal dari  WNI(BPS  Kabupaten  Pangandaran,  2018).  Setelah  berdiri  sendiri  sebagai  daerah baru,  Kabupaten  Pangandaran  tentunya  memerlukan  pengembangan  perencanaan terutama  dalam  mengoptimalkan  sektor-sektor  potensial  untuk  terus  dikembangkan sebagai  salah  satu  sumber  yang  bisa  memberikan  kontribusi  maksimal  dalam pembangunan  daerahnya.  Maka  pada  penelitian  ini,  penulis  merasa  penting  untuk mengetahui  sejauh  mana  potensi  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran  sebagai salah satu sektor potensial penghasil pendapatan asli daerah.
Penelitian tentang  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran  memang  bukan sesuatu hal yang baru, namun sejauh ini nampaknya belum ditemukan topik yang secara spesifik  mengenai  pengambangan  sektor  pariwisata  Kabupaten  Pangandaran  pasca adanya  pemekaran  pada  Tahun  2012.  Penelusuran  terkait  penelitian  terdahulu  dinilai perlu  sebagai  upaya  dalam  menunjukkan  fokus  penelitian  yang  berbeda  dengan penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya.  Adapun  penelitian  yang  dimaksud  diantaranya seperti pertama ,  (Sondarika  et  al.,  2017).  Fokus  penelitian  ini  adalah  dampak pemekaran  Kabupaten  Pangandaran  terhadap  potensi  budaya  dan  pariwisata  alam Kabupaten  Ciamis.  Dalam  tulisannya  dikatakan,  adanya  pemekaran  Kabupaten Pangandaran berdampak pada hilangnya  PAD  Kabupaten Ciamis yang mencapai 85%. Kedua ,(Triana, 2018). Fokus kajiannya adalah meliputi strategi implementasi kebijakan pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran.  Menurutnya,  strategi  implementasi  kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara efektif, hal
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 WNA WNI 13,435 1,394,491 15,102 2,443,994 10,776 1,977,614 Jumlah Pengunjung 2014 2015 2016
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor namun secara keseluruhan adalah disebabkan karena  kurangnya  koordinasi  antar  elemen  yang  berkaitan  dengan  pengembangan pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran,  baik  elemen  pemerintahan,  para  stakeholders, dan  juga  masyarakat  sekitar.  Adapun    strategi  yang  dapat  digunakan  adalah  melalui strategi collaborative  governance . Ketiga ,  (Mutakalliman,  2014).  Fokus  penelitiannya adalah  mengenai  Pangandaran  sebagai  Kabupaten  Baru  yang  dinilai  berdasarkan perspektif  Al-Maslahah  Al-Mursalah  yaitu  pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal,  harta  dan keturunan.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  adanya  pemekaran  belum  sepenuhnya memberikan  kemashlahatan  yang  bertujuan  untuk  menjaga  aspek  primer  maupun sekunder  sehingga  mampu  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi. Keempat ,(Hidayat, 2011). Fokus penelitiannya adalah pada strategi perencanaan dan pengembangan objek wisata  Pantai  Pangandaran  sebelum  adanya  pemekaran  pada  Kabupaten  Pangandaran. Menurutnya,  kerusakan  sarana  dan  prasarana  cukup  kompleks  karena  pantai Pangandaran  saat  itu  tengah  berada  pada  fase  stagnasi  terkait  siklus  daur  hidup  objek wisata.  Adapun  strategi  perencanaan  dan  pengembangan  yang  dapat  digunakan  adalah dengan  optimalisasi  persiapan  sarana  dan  prasarana  yang  dapat  mendukung pengembangan wisata bahari.
Fokus  penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  adalah  terkait  pembangunan sektor pariwisata pasca adanya pemekaran pada tahun 2012. Dengan meneliti daya tarik dan kinerja Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran, yang didukung oleh penggunaan alat  analisis  SWOT  dan  AHP.  Selain  nantinya  akan  tergambar  kekuatan,  kelemahan, tantangan,  dan  ancaman  dalam  pengembangan  sektor  Pariwisata  di  Kabupaten Pangandaran, diharapkan penelitian ini juga akan mengungkapkan kebijakan yang perlu diutamakan  sesuai  skala  prioritas  untuk  pembangunan  sektor  pariwisata  Kabupaten Pangandaran  secara  optimal.  Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  pemaparan  penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda diantara penelitian sebelumnya.

## LITERATUR REVIEW Profil Kabupaten Pangandaran
Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Kota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Parigi dan memiliki  Luas  wilayah  yaitu  168.509  Ha  dengan  luas  laut  67.340  Ha.  Kabupaten Pangandaran  memiliki  panjang  pantai  91  Km.  Sesuai  dengan  amanat  Undang-undang nomor  21  tahun  2012,  disebutkan  bahwa  Kabupaten  Pangandaran  kabupaten  baru pemekaran  dari  Kabupaten  Ciamis,  yang  terdiri  atas  10  kecamatan  yaitu  Kecamatan Parigi,  Kecamatan  Cijulang,  Kecamatan  Cimerak,  Kecamatan  Cigugur,  Kecamatan Langkaplancar,  Kecamatan  Mangunjaya,  Kecamatan  Padaherang,  Kecamatan Kalipucang,  Kecamatan  Pangandaran  dan  Kecamatan  Sidamulih  (Budiawan,  2018). Potensi  yang  dimiliki  Kabupaten  bungsu  di  Jawa  Barat  ini  antara  lain;  pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan yang paling terbesar adalah pariwisata.
Terbentuknya  Kabupaten  Pangandaran  menjadi  Kabupaten  baru  di  Jawa  Barat menjadikannya  kota  wisata  yang  terpisah  dari  Kabupaten  Ciamis(P,  2018).  Kabupaten Pangandaran  dikenal  sebagai  kawasan  berpotensi  wisata,  disebut  demikian  karena Kabupaten  Pangandaran  memiliki    banyak  objek  wisata  favorit  baik  oleh  turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : pantai pangandaran, taman wisata alam (cagar alam pananjung), pantai batu hiu,
pantai  batu  karas,  pantai  madasari,  pantai  karapyak,  dan  wisata  sungai  yaitu  cukang taneuh  (green  canyon),  citumang,  santirah.  Tersedia  fasilitas  hotel  dengan  kelas  yang bervariasi  dan  cukup  lengkap,  juga  tersedia  restoran  dan  tempat  hiburan  lainnya (Diskominfo Kabupaten Pangandaran, 2017).

## Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  dapat  diartikan  sebagai pemberian  kewenangan  kepada  daerah tertentu  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  menurut  prakasa  serta aspirasinya  dengan  menyelenggarakan  seluruh  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  tersebut(Nurjaman,  2018).  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat (Sunarno, 2005)dalam tulisannya yang mengungkapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam  arti  daerah  diberikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan pemerintahan  di  luar  yang  menjadi  urusan  pemerintah.  Daerah  memiliki  kewenangan membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan,  peran  serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.Keberadaan  otonomi  daerah  tersebut  bertujuan  untuk  memacu  adanya pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya guna upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam (Afandi, 2013) dikatakan bahwa pembentukan daerah otonom dapat didasarkan  oleh  adanya  tuntutan  berupa  tuntutan  hukum  mengingat  Indonesia  yang merupakan  negara  hukum,  tuntutan  negara  kesejahteraan  yang  ditentutakn  dalam pancasila dan UUD 1945, tuntutan demokrasi  sebagai perluasan kesempatan partisipasi rakyat,  serta  tuntutan  kebhinekaan  berupa  keberagaman  akan  sifat  dan  kebutuhan masyarakat Indonesia.

## Pemekaran Daerah
Menurut  (Makagansa,  2008)istilah  pemekaran  secara  etimologis  berasal  dari kata  asal  yaitu  “mekar”.  Sementara  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  diartikan sebagai berkembang menjadi terbuka, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus,menjadi besar  dan  gembung,  mulai  timbul  dan  berkembang.  Dijelaskan  dalam  (Hamri,  Intan, Putri, Siregar, & Bratakusumah, 2016) bahwa pemekaran wilayah dapat dilihat sebagai bagian  dari  proses  penataan  daerah,  yaitu  pengelolaan  ukuran,  bentuk,  dan  hierarki satuan  pemerintah  daerah  yang  bermaksud  untuk  mencapai  atau  melaksanakan  tujuan administrasi dan politik. Proses penataan daerah disini umumnya mencakup pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah.
Persyaratan  dalam  pemekaran  daerah  otonom  kabupaten  sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait  Pembentukan  Daerah,  dikatakan  pada  dasarnya  Pembentukan  Daerah  adalah untuk  menigkatkan  pelayanan  publik  guna  mendorong  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  serta  dipergunakan  sebagai  sarana  pendidikan  politik  di  tingkat  lokal. Adapun  faktor-faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pembentukan  daerah  menurut (Lumika,  2014)adalah  potensi  daerah,  kemampuan  ekionomi,  luas  wilayah, kependudukan,  sistim  keamanan  dan  pertahanan,  serta  pertimbangan  dari  berbagai aspek  seperti  halnya  soail  politik,  soail  budaya,  social  ekonomi  yang  memungkinkan daerah  tersebut  dapat  menyelenggarakan  dan  mewujudkan  tujuan  atas  dibentuknya daerah sekaligus diberikannya otonomi daerah.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  menurut  (Halim,  2007)adalah  penerimaan  yang diperoleh    daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.  Sektor  pendapatan  daerah  memegang  peranan    yang  sangat  penting,  karena melalui  sektor  ini  dapat  dilihat  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat  membiayai  kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber PAD diantaranya; (1). Pajak daerah, yaitu menurut  (Sjafrizal,  2014)merupakan  kontribusi  wajib  pada  daerah  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  (2).  Retribusi  daerah,  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  dan/atau  diberikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  (3).  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Terbentuknya  pemerintahan  daerah  baru  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  antara lain  menurut  (Tri,  2009)adalah  karena  adanya  motif    untuk  efektifitas  administrasi pemerintahan  mengingat  wilayah  daerah  yang  begitu  luas,  penduduk  yang  menyebar dan  adanya  ketertinggalan  dalam  pembangunan;  Kecenderungan  untuk  homogenitas (etnis,  bahasa,  agama,  urban  rural,  tingkat  pendapatan).  Beberapa  pemekaran  daerah lebih  didasari    motif  ingin  lepas  dari  himpitan  “penindasan”  kelompok  lain  atas  dasar etnis,  agama,  dan  lain-lain;  Adanya  kemanjaan  fiskal  yang  dijamin  UU  dengan disediakannya  DAU,  DAK,  Bagi  Hasil  dari  Sumber  Daya  Alam  dan  disediakannya sumber sumber pendapatan daerah; serta motif pemburu rente dari para elite. Pemekaran daerah  banyak  didasari  motif  karena  ingin  menjabat  di  Birokrasi  Lokal  dan  DPRD. Selain itu, pemekaran daerah juga didasarimotif untuk membangun kembali sejarah dan kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa lalu.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan  harapan  dapat  mengungkapkan  suatu  permasalahan,  peristiwa  maupun  keadaan yang  bersifat  mengungkap  fakta  (fact  finding).  Adapun  pendekatan  kualitatif  yang digunakan  adalah  dengan  menggunakan  analisis  SWOT  dan Analytical  Hierarchy Process (AHP).
Penelitian  ini  membutuhkan  data  primer  dengan  metode  pengambilan  data melalui  wawancara  menggunakan  kuesioner.  Responden  dibagi  dua  jenis  yaitu responden umum atau pengunjung kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran (sebagai pupulasi  yang  diambil  sampel),  dan  responden  khusus  yang  dianggap  memiliki pengetahuan  penuh  mengenai  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran.  Responden  yang merupakan  pengunjung  di  beberapa  kawasan  wisata  di  Kabupaten  Pangandaran  tidak diketahui  jumlah  total  populasinya,  oleh  karena  itu  untuk  menentukan  ukuran  sampel digunakan rumus sebagaimana berikut (Husein, 1997):
𝑛 = [ 𝑧.1/2.0,05 0.20 ] 2
𝑛 = [ 1,96 0.20 ] 2
𝑛 = 96,4
Keterangan: Standar Error = 0,20 α = 0.05
Z ½ = tabel distribusi normal sampel
Dari  rumus  tersebut  diatas  didapat  ukuran  sampel  sebanyak  96,4  yang dibulatkan menjadi 100 responden. Adapun secara terperinci responden khusus tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Sampel Responden Khusus No Responden Ukuran sampel 1 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Pangandaran 2 2 Bidang Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Pangandaran 3 3 Komunitas masyarakat/swasta peduli pariwisata 2 4 Bappeda Kabupaten Pangandaran 1 5 Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran 1 6 Dinas Pekerjaan Umum (Rencana Tata Kota) 1 Jumlah 9
Sumber: Data primer diolah, 2019
Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  tersebut  berupa  penilaian  responden  terkait  faktor-faktor  yang menjadi potensi utama daya tarik pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang diperoleh dari  responden  umum.  Adapun  dari  responden  khusus  diperoleh  data  terkait  faktor- faktor  apa  saja  yang  menjadi  unsur  penting  dalam  pembangunan  sekor  pariwisata  di Kabupaten Pangandaran. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi data yang diperoleh dari BPS, referensi jurnal serta berbagai sumber lainnya yang berkaitan dan melengkapi penelitian  ini.Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini  digunakan  beberapa  teknik pengumpulan data, yaitu:
1. Teknik  Pengamatan  atau  observasi  meliputi  berbagai  hal  yang  menyangkut pengamatan kondisi fisik dan aktivitas pada lokasi penelitian.
2. Teknik  kuesioner  adalah  bentuk  pertanyaan  terstruktur  yang  diberikan  kepada responden sesuai dengan masalah penelitian. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling,  yaitu menemui calon responden yang datang  ke  beberapa  objek  wisata  di  Kabupaten  Pangandaran  dan  dilakukan  proses wawancara dengan pertimbangan karena populasi yang bervariasi, berbeda karakter dan bersifat heterogen.
3. Teknik  dokumentasi  adalah  kegiatan  pengumpulan  dan  pengkajian  beberapa informasi  dari  terbitan  berkala,  buku-buku,  literatur  dokumen,  foto-foto,  surat kabar, media elektronik, dan referensi statistik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang terlihat pada Tabel 2 berikut, diketahui bahwa daya tarik utama sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran adalah wisata bahari dan wisata alam, adapun faktor penarik lain seperti wisata budaya dan wisata kuliner masih belum mampu menjadi pendamping daya tarik utama tersebut.
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% Buruk Kurang Cukup Baik Baik Sangat Baik 0.00% 28.13% 59.38% 11.46% 1.04%

## Tabel 2.  Daya tarik sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran
Kriteria Penilaian Wisata Bahari Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Kuliner Tidak Menarik 0,00% 0,00% 0,00% 6% Kurang Menarik 0,00% 0,00% 21% 45% Cukup 19% 22% 48% 27% Menarik 61% 60% 18% 16% Sangat Menarik 20% 18% 13% 6%
Sumber: Data primer diolah, 2019
Adapun  penilaian  responden  mengenai  pengelolaan  sektor  pariwisata  secara umum  di  Kabupaten  Pangandaran  masih  dinilai  dengan  skor  rata-rata  yang  artinya belum  mencapai  kata  memuaskan  tetapi  juga  tidak  mengecewakan.  Hal  tersebut tercermin  dari  59%  responden  yang  menilai  cukup  untuk  pengelolaan  wisata  di Kabupaten Pangandaran.

## Gambar 2. Penilaian Responden Terhadap Pengelolaan Wisata Pangandaran

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Penilaian  responden  terhadap  akses  informasi  terkait  kepariwisataan  di Kabupaten  Pangandaran  yang  dinilai  mudah  diakses  terutama  dengan  media  internet menjadi  faktor  pendukung  para  wisatawan  domestik  maupun  mancanegara  untuk berkunjung  ke  Kabupaten  Pangandaran. Begitu  pula  aspek  keamanan  dan  keselematan (save) berwisata menjadi suatu hal penting, responden menilai bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran sudah dapat dikatakan baik.
Gambar 3. Penilaian Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisata Pangandaran
Sumber: Data primer diolah, 2019 buruk kurang cukup baik sangat baik 0.00% 4.08% 20.41% 55.10% 20.41%
Penilaian  responden  mengenai  fasilitas  penunjang  pariwisata  di  Kabupaten Pangandaran  secara  umum  sudah  cukup  baik.  Kondisi  jalan,  fasilitas  umum, ketersediaan  air  bersih,  fasilitas  kesehatan  dan  beberapa  faktor  penunjang  lain  dinilai sudah  cukup  memadai  meski  harus  tetap  ditingkatkan  demi  terus  memenuhi  kepuasan pengunjung. Jika dilihat dari sisi fasilitas akomodasi yaitu perhotelan, sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran dinilai sudah cukup baik karena menawarkan fasilitas yang lengkap  mulai  dari  homestay,  hotel  melati,  hingga  hotel  berbintang  tiga  sudah  dapat ditemui, begitu pula dari sisi fasilitas restoran yang responden nilai sudah cukup baik.
Analisis  SWOT  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  telah dirumuskan sebelumnya. Tahap pertama yang dilakukan  adalah melakukan identifikasi faktor  internal  dan  eksternal  sektor  pariwisata  Kabupaten  Pangandaran  dan  untuk  hal tersebut  dapat  dilakukan  melalui  kajian  literatur,  wawancara  ataupun  riset  eksploratif (Rangkuti,  2008).  Sedangkan  pada  penelitian  ini  untuk  mengetahui  indikator-indikator dari  faktor  internal  dan  eksternal  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  pihak  yang kompeten yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  diambil  kesimpulan  mengenai  indikator- indikator pariwisata Kabupaten Pangandaran baik dari faktor internal maupun eksternal yaitu:
Tabel 3.  Indikator Analisis SWOT Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran
Faktor Internal Kekuatan Kelemahan 1. Banyaknya SDA Potensial untuk dikembangkan sebagai daerah wisata 2. Sudah memiliki citra sebagai daerah unggulan pariwisata alam
3. Menjadi  salah  satu  daerah  wisata  unggulan pemerintah provinsi jawa barat
4. Memiliki  letak  geografis  dan  kontur  wilayah yang  potensial  untuk  dijadikan  daerah dengan pariwisata sebagai sektor unggulan.
5. Dengan  disahkannya  menjadi  Kabupaten Baru,  kabupaten  pangandaran  memiliki wewenang  penuh  untuk  mengoptimalkan potensi pariwisata di wilayahnya.
6. Dukungan  dana  menjadi  semakin  kuat setelah  Kabupaten  Pangadaran  disahkan menjadi daerah otonomi baru.
1. Beberapa  lokasi  wisata  belum  melakukan manajemen secara propesional.
2. Sarana  dan  prasarana  (pendukung)  belum lengkap tersedia.
3. Ketertiban,  kebersihan,  dan  kenyamanan beberapa  lokasi  wisata  di  Kabupaten Pangandaran belum begitu baik.
4. Upaya  promosi  belum  dilakukan  secara baik dan menarik.
5. Pengemasan kegiatan-kegiatan wisata yang ditawarkan  belum  begitu  baik  dan  kurang bervariasi  (terutama  dari  daya  tarik  selain wisata alam).
6. Belum kuatnya sistem pemerintahan mengakibatkan  pengelolaan  pariwisata  di
Kabupaten  Pangandaran  belum  begitu baik. 7. Kurangnya  jumlah  SDM  yang  berkualitas mumpuni  untuk  mengembangkan  sektor pariwisata  kab.  Pangandaran  baik  dari pihak swasta maupun pemerintah. Faktor Eksternal Peluang Ancaman 1. Jumlah  wisatawan  (pelancong)  semakin meningkat setiap tahunnya.
2. Persaingan  antar  negara  asean  dengan diberlakukannya  (MEA)  menjadi  peluang tersendiri  bagi  sektor  pariwisata  nasional
1. Rusaknya kondisi alam dengan
dijadikannya lokasi-lokasi wisata
2. Kondisi  sosial    kemasyarakatan  di  lokasi wisata  pantai  pangandaran  yang  sudah banyak terdapat LSM
termasuk Pangandaran.
3. Masih  terdapatnya  beberapa  lokasi  potensial yang  dapat  dikembangkan  sebagai  objek wisata.
4. Pengelolaan  sektor  pariwisata  dapat  lebih fokus karena dikelola sendiri seiring pemekaran yang sudah dilakukan. 3. Kondisi  politik  dan  keamanan  nasional yang kadang berubah-ubah dapat mempengaruhi  kinerja  sektor  pariwisata teramasuk di Kabupaten Pangandaran

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Setelah  diperoleh  Indikator  masing-masing  aspek  pada  Anaslis  SWOT  maka disarikan  ke  dalam  instrumen  kuesioner  penelitian.  Pembobotan  pada  setiap  indikator menggunakan  penilaian  skala  1  s/d  6  dimana  angka  1  berarti  sangat  tidak  baik sedangkan  angka  6  berarti  sangat  baik.  Berdasarkan  pada  kedua  hasil  analisis  pada faktor  Internal  dan  Eksternal  dapat  diketahui  posisi  pengembangan  sektor  pariwisata Kabupaten  Pangandaran  menggunakan  Model  Posisi  Perkembangan  Pariwisata.  Pada faktor internal diketahui bahwa nilai dari selisih antara kekuatan dan kelemahan adalah sebesar 0,07269, sedangkan pada faktor eksternal diketahui selisih nilai antara peluang dan ancaman adalah sebesar 0,53008. Maka berdasarkan model seperti yang dijelaskan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Posisi Perkembangan Pariwisata Kabupaten Pangadaran

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Seperti  yang  terlihat  bahwa  Gambar  4  terdiri  dari  dua  sumbu  yang  saling berpotongan  yaitu  sumbu  mendatar  (absis)  dan  sumbu  vertikal  (ordinat)  yang  setiap sumbu  mempunyai  dua  sisi  yaitu  sisi  positif  dan  negatif.  Pada  sumbu  mendatar  sisi positif  adalah  faktor  kekuatan  (strength)  yang  dilambangkan  dengan  huruf  S,  sedang pada  sisi  absis  negatifnya  adalah  faktor  kelemahan  (weakness)  yang  dilambangkan dengan  huruf  W.  Untuk  sumbu  vertikal  (ordinat)  pada  sisi  positif  yaitu  faktor  peluang (opportunity)  dan  pada  sisi  negatif  yaitu  faktor  ancaman  (threat).  Garis  biru  yang membentuk persegi merupakan area dari skoring analisis SWOT pariwisata Kabupaten Pangandaran, sedangkan sumbu X merupakan perpotongan selisih antara faktor internal dan eksternal yang sekaligus merupakan sebagai posisi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten  Pangandaran.  Posisi  pengembangan  sektor  pariwisata  Kabupaten Pangandaran berdasarkan analisis SWOT  yang ditunjukan oleh titik X pada Gambar 4
Pemasaran Industri Pariwisata Mgt Destinasi Kelembagaan Sarana & Prasarana 6.61 10.50 20.22 29.99 32.68
mempunyai  makna  bahwa    posisi  pengembangan  sektor  pariwisata  Kabupaten Pangandaran  berada  pada  kuadran  I  dimana  kuadran  I  digolongkan  sebagai  kuadran pertumbuhan  (growth),  maka  titik  pengembangan  sektor  pariwisata  kabupaten pangandaran  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  oleh  titik  X  maka  strategi pengembangan yang dapat digunakan adalah menggunakan s Tabel growth strategy atau strategi pertumbuhan stabil.
Dengan  analisis  SWOT  dapat  diinformasikan  ada  korelasi  penurunan  jumlah wistawan  pada  tahun  2016  yang  disebabkan  belum  optimalnya  pemanfaatan  potensi yang  menjadi  kekuatan  untuk  mengurangi  kelemahan  di  sektor  pariwista  Kabupaten Pangandaran.  Satu  sisi  Kabupaten  Pangandaran  menjadi  daerah  otonom  adalah  suatu kekuatan  dan  peluang.  Namun  di  sisi  lain,  hal  tersebut  nampaknya  belum  dapat diimbangi  dengan  Sumerdaya  manusia  yang  berkualitas  untuk  mengembangkan  sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran.
Setelah  dilakukan  beberapa  analisis  seperti  yang  dibahas  di  atas,  untuk mengetahui  hierarki  prioritas  kebijakan  pembangunan  sektor  pariwisata  Kabupaten Pangandaran  dilakukan  Analisis  Hierarki  Proses  (AHP).  Analisis  ini  menjadi  penting agar  mampu  memetakan  pada  pelaksanaan  kebijakan  yang  harus  diambil  dalam pengembangan  kebijakan  sektor  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran.  Kriteria  dan indikator yang digunakan seperti  yang telah dijelaskan pada Gambar 5. mengacu pada UU  No  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dan  beberapa  buku  literatur.  Adapun hasil  perhitungan  analisis  hierarki  proses  pada  level  pertama  seperti  dijelaskan  pada Gambar 5 berikut ini:
Gambar 5. Hasil Perhitungan AHP Level Pertama

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Berdasarkan  Gambar  5  yang  merupakan  hasil  analisis  pada  level  pertama diketahui  bahwa  sarana  &  prasarana  menjadi  faktor  pada  prioritas  pertama  dengan persentase sebesar 32,68. Hal tersebut memberikan arti bahwa pembangunan sarana & prasarana menjadi hal pertama yang paling penting untuk dibenahi. Sebagai kabupaten yang  baru  saja  dimekarkan  Kabupaten  Pangandaran  tentunya  membutuhkan  banyak pengembangan  sarana  &  prasarana  sebagai  penunjang  seluruh  kegiatan  terutama kegiatan pariwisata yang menjadi sektor andalan di kabupaten ini.
Prioritas  kebijakan  yang  menempati  posisi  kedua  adalah  faktor  kelembagaan dengan  persentase  sebesar  29,99.  Tidak  hanya  di  Kabupaten  Pangandaran,  hampir  di
setiap  daerah  yang  dilakukan  pemekaran  persoalan  kelembagaan  menjadi  tantangan pertama  yang  perlu  dibenahi,  selain  masih  kekurangan  sumber  daya  manusia  sistem pengelolaanya pun belum stabil. Sedangkan faktor yang menempati posisi ketiga adalah manajemen destinasi wisata dengan persentase sebesar 20,22 disusul oleh faktor industri pariwisata dengan nilai persentase 10,50 dan faktor pemasaran sebesar 6,61 persen.
Pada  Tabel  4  dijelaskan  hasil  perhitungan  analisis  hierarki  proses  (AHP) pengembangan  sektor  pariwisata  Kabupaten  Pangandaran  pasca  pemekaran  pada  level kedua  dari  faktor  sarana  dan  prasarana  yang  terdiri  dari  lima  indikator.  Berdasarkan tabel  tersebut  dapat  diketahui  indikator  kualitas  jalan  menjadi  prioritas  pertama  pada faktor sarana & prasarana dengan persentase sebesar 31,09. Pada prioritas kedua yaitu indikator  fasilitas  kesehatan  dengan  persentase  mencapai  22,34.  Sedangkan  pada prioritas  ketiga  dan  keempat  yaitu  fasilitas  telekomunikasi  dan  transportasi  dengan persentase  16,42  dan  16,00,  sedangkan  pada  prioritas  ke  lima  yaitu  fasilitas  terminal dengan persentase 14,15.
Tabel 4. Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua

## Faktor Sarana & Prasarana
Indikator Persentase Prioritas Kualitas Jalan 31,09 1 Transportasi 16,00 4 Fasilitas Kesehatan 22,34 2 Terminal 14,15 5 Telekomunikasi 16,42 3

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Selanjutnya  pada  Tabel  5  dijelaskan  mengenai  hasil  analisis  pada  level  kedua untuk faktor industri pariwisata. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada faktor  industri  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran  indikato  yang  menjadi  prioritas pertama  adalah  industri  kreatif  dengan  nilai  persentase  mencapai  29,07.  Adapun indikator pada prioritas kedua dan ketiga yaitu pasar/pertokoan dan jasa wisata dengan nilai  persentase  mencapai  20,33  dan  19,00.  Sedangkan  pada  prioritas  keempat  dan kelima yaitu perhotelan dan restoran dengan nilai persentase mencapai 17,91 dan 13,69.
Tabel 5. Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Industri Pariwisata Indikator Persentase Prioritas Perhotelan 17,91 4 Restoran 13,69 5 Pasar/Pertokoan 20,33 2 Jasa Wisata 19,00 3 Industri Kreatif 29,07 1

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Pada  Tabel  6  dijelaskan  mengenai  hasil  analisis  pada  level  kedua  untuk  faktor manajemen  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran.  Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat diketahui  bahwa  pada  faktor  manajemen  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran indikator  yang  menjadi  prioritas  pertama  adalah  pengelolaan  DTW  (daerah  tujuan
wisata) dengan nilai persentase mencapai 44,88. Adapun indikator pada prioritas kedua dan  ketiga  yaitu  partisipasi  masyarakat  dan  pusat  informasi  wisata  dengan  nilai persentase mencapai 33,64 dan 21,48.
Tabel 6.  Hasil  Analisis  Hierarki  Proses  Level Kedua Faktor Manajemen Pariwisata Indikator Persentase Prioritas Pusat Informasi 21,48 3 Pengelolaan DTW 44,88 1 Paritisipasi Masyarakat 33,64 2 Sumber: Data primer diolah, 2019
Berikutnya  pada  Tabel  7  dijelaskan  mengenai  hasil  analisis  pada  level  kedua untuk  faktor  pemasasran  pariwisata.  Berdasarkan  tabel tersebut  dapat  diketahui  bahwa pada  faktor  pemasaran  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran  indikator  yang  menjadi prioritas pertama adalah pengelolaan  kegiatan dengan nilai persentase mencapai 47,83. Adapun  indikator  pada  prioritas  kedua  dan  ketiga  yaitu  branding  DTW  dan  website resmi dengan nilai persentase mencapai 29,21 dan 22,96.
Tabel 7. Hasil  Analisis  Hierarki  Proses  Level Kedua Faktor Pemasaran Indikator Persentase Prioritas Website Resmi 22,96 3 Pengelolaan Kegiatan 47,83 1 Branding DTW 29,21 2

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Faktor  terakhir  pada  level  dua  dijelaskan  pada  Tabel  8  yaitu  faktor Kelembagaan.  Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pada  faktor Kelembagaan  di  Kabupaten  Pangandaran  indikator  yang  menjadi  prioritas  pertama adalah peraturan daerah dengan nilai persentase mencapai 51,86. Adapun indikator pada prioritas  kedua  dan  ketiga  yaitu  koordinasi  dengan  masyarakat  dan  LSM/organisasi kemasyarakatan  dengan  nilai  persentase  mencapai  28,89  dan  19,25.  Hasil  perhitungan pada tabel 8 tersebut menguatkan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Edi Kusnandi selaku  Kabid  Sarana  Pariwisata  Dinas  Pariwisata  &  Perindagkop  Kabupaten Pangandaran yang mengatakan:

## “di pangandaran mah tos loba teuing LSM nu ngaku peduli Pangandaran tapi nyatana mah tetep mentingkeun golonganna”
Yang artinya bahwa di kawasan pantai Pangandaran khususnya sudah banyak terdapat LSM atau organisasi masyarakat  yang menyatakan peduli terhadap pangandaran tetapi pada nyatanya hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu koordinasi masyarakat dan pembinaan LSM atau organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan pembangunan  pariwisata  Kabupaten  Pangandaran  perlu  di  atur  dan  ditata  sedemikian rapi  sehingga  dapat  bersama-sama  dengan  masyarakat  dan  seluruh  pihak  yang  terkait untuk membangun pariwisata di Kabupaten Pangadaran yang ber-kesinambungan.
Tabel 8.  Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Kelembagaan Indikator Persentase Prioritas Peraturan Daerah 51,86 1 LSM/Org Pariwisata 19,25 3 Koordinasi Masyarakat 28,89 2

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Secara  keseluruhan  hasil  analisis  hierarki  proses  (AHP)  pengembangan  sektor pariwisata  Kabupaten  Pangandaran  pasca  pemekaran  dapat  dilihat  pada  Tabel  9. Dimana  pada  kolom  pertama  merupakan  rangkuman  perhitungan  pada  analisis  level pertama  atau  kriteria.  Sedangkan  pada  kolom  kedua  merupakan  rangkuman  hasil  dari perhitungan  pada  analisis  level  kedua.  Pada  kolom  kedua  dihitung  prioritas  dengan keseluruhan indikator, dan secara keseluruhan prioritas pertama pada level kedua adalah indikator  peraturan  daerah  disusul  pada  prioritas  kedua  yaitu  indikator  kualitas  jalan. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

## Tabel 9.  Hasil  Analisis  Hierarki  Proses  Pengembangan
Pariwisata Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran Level Pertama (Kriteria) Level Kedua (Indikator) Faktor Bobot (%) Prioritas Indikator Bobot (%) Prioritas Sarana dan Prasarana 32,68 P1 Kualitas Jalan 10,16 P2 Transportasi 5,23 P9 Fasilitas Kesehatan 7,30 P5 Terminal 4,62 P10 Telekomunikasi 5,37 P8 Industri Pariwisata 10,50 P4 Perhotelan 1,88 P17 Restoran 1,44 P19 Pasar/Pertokoan 2,14 P14 Jasa Wisata 2,00 P15 Industri Kreatif 3,05 P13 Mananjemen Pariwisata 20,22 P3 Pusat Informasi 4,34 P11 Pengelolaan DTW 9,08 P3 Partisipasi Masyarakat 6,80 P6 Pemasaran 6,61 P5 Website Resmi 1,52 P18 Pengelolaan Kegiatan 3,16 P12 Branding DTW 1,93 P16 Kelembagaan 29,99 P2 Peraturan Daerah 15,55 P1 LSM/Org Pariwisata 5,77 P7 Koordinasi Masyarakat 8,66 P4 Jumlah 100,00 Sumber: Data primer diolah, 2019
Analisis  hierarki  proses  (AHP)  yang  digunakan  pada  penelitian  ini menggunakan tiga level, namun hasil yang penulis tampilkan pada bagian analisis diatas hanya sampai pada level dua saja, hal tersebut dikarenakan data yang penulis dapat pada saat proses wawancara di lapangan tidak memungkinkan untuk menampilkan hasil pada level  ketiga.  Seperti  diketahui  pada  level  ketiga  merupakan  arah  kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Pangandaran, apakah arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran kedepan lebih condong ke arah pembangunan eko wisata, kepariwisataan berbasis masyarakat, atau kebijakan Pro Poor Tourism .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analis  dan  pembahasan  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kinerja  sektor  pariwisata  setelah  Kabupaten  Pangandaran  resmi  berdiri menunjukan  fluktuatif.  Meskipun  begitu,  setelah  pemekaran  Kabupaten Pangandaran  sudah  fokus  melakukan  perbaikan  pada  sarana  dan  prasarana penunjang  pariwisata  serta  mulai  mengembangkan  dan  mengelola  objek-objek wisata potensial.
2. Faktor  banyaknya  sumberdaya  alam  potensial  wisata  dan  sudah  disahkan menjadi  daerah  otonomi  baru,  menjadi  faktor  kekuatan  utama  Kabupaten Pangandaran  pada  hasil  Analisis  SWOT  Pariwisata  Faktor  Internal.  Sedangkan dari  sisi  kelemahan,  faktor  sarana  dan  prasarana  serta  manajemen  pengelolaan lokasi  wisata  menjadi  titik  lemah.  Pada  sisi  peluang  (opportunity)  sektor pariwisata mempunyai harapan yang baik, hal tersebut tercermin dari nilai bobot yang  tinggi  pada  hasil  analisis.  Adapun  pada  sisi  ancaman  yang  perlu diperhatikan  pada  pembangunan  sektor  pariwisata  Kabupaten  Pangandaran adalah dari sisi efek negatif kegiatan pariwisata terhadap kelestarian alam.
3. Berdasarkan  hasil  analisis  hierarki  proses  (AHP)  pembangungan  sektor pariwisata  Kabupaten  Pangandaran  diketahui  pada  level  pertama,  faktor  sarana prasarana  menjadi  prioritas  pertama  disusul  oleh  faktor  kelembagaan, manajemen  destinasi  wisata,  industri  pariwisata  dan  pemasaran.  Adapun  pada level  kedua  hasil  analisis  hierarki  proses  diketahui  bahwa  lima  faktor  tertinggi diantaranya  peraturan  daerah  menjadi  prioritas  pertama  disusul  oleh  kualitas jalan, pengelolaan DTW, Koordinasi dengan masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, M. N. (2013). Peluang Dan Tantangan pembangunan Daerah Otonom Baru Di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat). Jurnal Ilmu Administrasi , 10 (2), 275–296.
BPS  Kabupaten Pangandaran. (2018). Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2 0 1 8 . Kabupaten Pangandaran.
Budiawan,  A.  (2018).  Analisa  Skenario  Planning  Kebijakan  Publik  Rt/Rw  Kabupaten Pangandaran  Provinsi  Jawa  Barat. Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 4 (1), 12–25.
Diskominfo  Kabupaten  Pangandaran.  (2017).  Selayang  Pandang  Kabupaten Pangandaran. Retrieved from http://web.pangandarankab.go.id.
Gumilar,  I.  (2005).  Jawa  Barat  Selatan  Economic  Valuation  Of  Marine  Resources  In Southern. Creative Research Journal , 1 , 1–15.
Halim,  A.  (2007). Seri  Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah  Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: STIM YKPN.
Hamri, E., Intan, E., Putri, K., Siregar, H. J., & Bratakusumah, D. S. (2016). Kebijakan Pemekaran  Wilayah  Dan  Pengembangan  Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi  Kota Tasikmalaya. Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik , 7 (1), 111–125.
Hidayat,  M.  (2011).  Strategi  Perencanaan  dan  Pengembangan  Objek  Wisata  (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat) Bandung. Tourism and Hospitally Essensials (THE) Journal , I (1), 33–44.
Husein,  U.  (1997). Metodologi  Penelitian:  Aplikasi  dalam  Pemasaran .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kartikasari, R. (2016). Potensi Pengembangan Ekowisata di Green Canyon  Kabupaten Pangandaran  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Ilmu-  Ilmu  Pertanian  “AGRIKA,”10 , 41–54.
Kuncoro,  M.  (2012). Perencanaan  Daerah:  Bagaimana  Membangun  Ekonomi  Lokal Kota dan Kawasan? Jakarta: Salemba Empat.
Lumika,  E.  J.  (2014).  Persyarakatn  Pemekaran  Suatu  Daerah  Otonomi  Kabupaten. Jurnal Lex Administratum , II (2), 15–25.
Makagansa, H. . (2008). Tantangan Pemekaran Daerah . Yogyakarta: Fuspad.
Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia : Konsep , Fakta Empiris dan. Jurnal Konstitusi , 10 (22).
Mutakalliman.  (2014). Pangandaran  Sebagai  Kabupaten  Baru  Dalam  Perspektif  Al- Mashlahah  Al-Mursalah .  Uin  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Retrieved  from http://digilib.uin-suka.ac.id/12959
Nurjaman, D. (2018). Pembentukan daerah otonom baru dihubungkan dengan PP. NO. 78  Tahun  2007  tentang  tata  cara  pembentukan,  penghapusan  dan  penggabungan daerah:  Studi  tentang  rencana  pembentukan  Kabupaten  Jampang .  UIN  Sunan Gunung Djati Bandung. Retrieved from http://digilib.uinsgd.ac.id/10717/
P,  D.  P.  (2018).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran  Nomor  14 Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Kepariwisataan  Oleh  UPTD  Pariwisata Wilayah Pangandaran. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 , 64–76.
Rangkuti,  F.  (2008). Analisis  SWOT  Membedah  Kasus  Bisnis (Tujuh  Bela).  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ritchi,  H.,  Zulkarnaen,  R.  M.,  Dewantara,  Z.,  Akuntansi,  D.,  Ekonomi,  F.,  & Padjadjaran,  U.  (2018).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dalam  Upaya Peningkatan  Aksesibilitas  UKM  (Desa  Wisata)  Kepada  Pasar  Di  Lokasi  Wisata Pangandaran  Dan  Sekitarnya. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 2 (1),  36– 40.
Sjafrizal.  (2014). Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi .  Jakarta: Rajawali Pers.
Sondarika,  W.,  Ratih,  D.,  &  Suryana,  A.  (2017).  Wulan  Sondarika. Jurnal  Artefak , 4 , 35–46.
Suartini, N. N., & Utama, M. S. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 2 , 175–189.
Sunarno, S. (2005). Hukum Pemerintahan Daerah . Jakarta: Sinar Grafika.
Tri,  R.  (2009). Pemekaran  Daerah:  Politik  Lokal  dan  Beberapa  Isu  Terseleksi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Triana,  Y.  (2018).  Strategi  Implementasi  Kebijakan  Pariwisata  Di  Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Institutional Repositories & Sciencific Journals . Retrieved from http://repository.unpas.ac.id/32473/
Yoeti,  O.  A.  (2008). Perencanaan  Pembangunan  Pariwisata .  Jakarta:  Penebar Swadaya.