Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Pasaman Barat)
Yeniwati
(Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNP, email: yeniwati_unp@yahoo.com)
Nayang Helmayunita
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: nayang.helma@gmail.com)
Nurzi Sebrina
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: nurzisebrina@gmail.com)

## Absctract
As  parties  that  do  the  cutting  and  tax  collection,  the  Government's  Treasurer  must  understand  tax  aspects, especially with regard to the obligation to do the cutting and/or collection of income tax, value added tax Value (VAT), this research aims to know the extent to which understanding of the Treasurer of the local Government about the tax laws, in particular the income tax 21, 22, 23 and VAT through the training by bringing a resource person  competent  in  the  field  of  taxation.  It  is  a  descriptive  analysis  of  the  research  by  disseminating  a questionnaire to the response that is the Treasurer of the local government organization in Pasaman Barat.  The results showed that there is still a lack of understanding of the Treasurer of  local government organization in Pasaman  Barat  on  taxation  legislation  particularly  income  tax  and  VAT.  The  most  difficult  thing  they understand is about the set fee and imposed sanctions against violations of income tax. Because so importance of the Treasurer of the local government in terms of tax collection that resulted in increased locally-generated revenue, It is expected the Treasurer of each  local government organization in the area especially in Pasaman Barat can understand more about the tax laws through training as well as workshops on taxation.
Keywords: treasurer, income tax, value added tax
1. Pendahuluan
Sebagai pihak yang melakukan pemotongan  dan/atau  pemungutan  pajak, bendahara  pemerintah  harus  mengerti  aspek- aspek  perpajakan,  terutama  yang  berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  serta  Bea  Meterai.  Secara  umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah  adalah  mendaftarkan  diri  menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan  PPh,  PPN  dan  Bea  Materai,  serta melakukan  penyetoran  dan  pelaporan  pajak yang telah dipotong/dipungut.
Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan  Nomor  563/KMK.03/2003  tentang Penunjukan  Bendaharawan  Pemerintah  Dan
Kantor  Perbendaharaan  Dan  Kas  Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan  Atas  Barang  Mewah  Beserta  Tata Cara Pemungutan Penyetoran, Dan Pelaporannya ,    Bendaharawan  Pemerintah,
yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan  pembayaran  yang  dananya  berasal
dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  22.  Selain sebagai  Pemungut,  Bendaharawan  Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal  21/26,  dan    Pasal  23/26  sebagaimana ketentuan yang berlaku umum Bendaharawan  wajib  memotong  PPh Pasal  21  atas  pembayaran  penghasilan  berupa gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan pembayaran  lain  yang  diterima  atau  diperoleh Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan, jasa, dan kegiatan.Berdasarkan PP No 80 tahun 2010  bahwa  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang terutang  atas  penghasilan  tetap  dan  teratur yang  diterima  oleh  Pejabat  Negara,  PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap  bulan  yang  menjadi  beban  APBN  atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN  atau  APBD.  Apabila  sumber  dananya berasal  dari  selain  APBN/APBD,  maka perlakuannya adalah ketentuan pemungutan/pemotongan  yang  berlaku  umum. Penghasilan  berupa  honorarium,  uang  sidang, uang hadir uang lembur, Imbalan Prestasi kerja
dan  imbalan  lain  dengan  nama  apapun  yang sumber  dananya  berasal  dari  APBN/APBD, maka  tata  caranya  adalah  sebagaimana jugadiatur  dalam  PP  80  Tahun  2010.  Apabila penerima  penghasilan  tersebut  Non  Pejabat Negara/PNS/ABRI, maka tata cara pemotongan/  pemungutan  adalah  tata  cara yang berlaku umum Perdirjen Pajak No.31/PJ/2009  sebagaimana  diubah  dalam Perdirjen Pajak No 5/PJ/2009 . Jenis-jenis  penghasilan  yang  dapat dikenakan  PPh  Pasal  21  adalah  penghasilan sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau kegiatan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun diantaranya:
a. Penghasilan pegawai atau penerima pensiun secara teratur
b. Penghasilan  pegawai,  penerima  pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur
c. Upah harian, mingguan, satuan, borongan
d. Uang  tebusan  pensiun,  Tabungan  Hari Tua  atau  Jaminan  Hari  Tua,  uang pesangon
e. Honorarium,  uang  saku,  hadiah,  komisi, bea  siswa  dan  imbalan  lain  sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang terdiri dari tenaga ahli, pemusik, penyanyi, olahragawan, pengajar, penceramah, penyuluh, peserta sidang dsb.
f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan- tunjangan  lain  yang  terkait  dengan  gaji dan honorarium atau imbalan lain
Bendaharawan  dalam  hal  ini  adalah bendaharawan  pengeluaran  sangat  memiliki peran  penting  untuk  pengelolaan  pajak. Kondisi  di  lapangan  sering  ditemui  adalah bahwa bendaharawan diisi oleh staf yang tidak memiliki latar belakang tentang perbendaharaan  atau  minimal  orang  yang berlatar belakang ekonomi terutama akuntansi. Sehingga meskipun pernah dilakukan pelatihan yang  diikuti  oleh  bendaharawan  namun  masih juga  ditemukan  kesalahan  dan  kekeliruan terutama dalam hal penghitungan tarif perpajakan .
Hal–hal lain yang ditemukan dilapangan adalah  sering  terjadinya  mutasi  dan  rotasi bendaharawan,  sehingga  bendaharawan  yang menempati  posisi  baru  sebagai  bendaharawan sering harus memerlukan waktu untuk beradaptasi  dan  mempelajari  tentang  pajak bendaharawan.  Untuk  dapat  meningkatkan kemampuan Bendaharawan di kantor organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pajak seperti untuk perhitungan pajak,
pengisian  data  pajak  dan  pelaporan  pajak, maka  dirasa  perlu  untuk  dilakukan  pelatihan yang  berkesinambungan  untuk  bendaharawan tersebut
Kabupaten Pasaman Barat yang
merupakan pemekaran dari kabupaten Pasaman,  memiliki  sebelas  kecamatan  yaitu  : Sungai  Beremas,  Ranah  Batahan,  Koto Balingka,  Sungai  Aur,  Lembah  Melintang, Gunung Tuleh, Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo,  Sasak  Ranah  Pasisie  dan  Kinali  dengan jumlah penduduk ± 376.548 jiwa, luas wilayah 3.887,77  Km²,  memiliki  ibu  kota  kabupaten sebagai  pusat  pemerintahan  di  Simpang Empat. Sebagaimana kabupaten lainnya, Pemerintah  kabupaten  Pasaman  Barat  terdiri atas  Satuan  Perangkat  Kerja  daerah  (SKPD) yang  bertugas  membantu  Bupati  untuk mencapai Visi Misi yang telah ditetapkan . Observasi awal terkait dengan perpajakan  untuk  bendahara  pengeluaran  di organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasaman  Barat  terutama  untuk  bendahara pengeluaran menunjukkan bahwa masih ditemukannya  kendala  tentang  kewajiban perpajakan.  Petunjuk  teknis  memang  sudah ada,  namun  bendahara  pengeluaran  sangat membutuhkan  pelatihan  yang  lebih  mendalam tentang  perpajakan  ini.  Beberapa  dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan keuangan yang  belum  tersedia  ataupun  telah  tersedia namun belum diisi karena belum paham teknis pengisiannya  semakin  memperkuat  keinginan tim  pengabdian  untuk  memberikan  pelatihan perpajakan untuk bendahara pengeluaran ini . Berdasarkan  fenomena  yang  diuraikan diatas  maka  permasalahan  yang  ingin  dibahas dalam  penelitian  ini  mengenai  pemahaman bendaharawan pengeluaran organisasi perangkat  daerah.  Dimana kasus  yang  diambil adalah di daerah Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Telaah Literatur
2.1  Definisi Pajak Pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-
Undang  Nomor  8  tahun  2007  tentang ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan didefinsikan  sebagai  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro, SH,  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal  (kontra  prestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani pajak adalah  iuran  masyarakat  kepada  negara  (yang dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan  umum  (Undang-Undang)  dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

## 2.2. Pajak Penghasilan (PPh)

## 2.2.1. Pasal 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah, honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan, jasa,dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Siti, 2014 :
179)
Definisi tersebut menyatakan bahwa PPh pasal  21  terjadi  karena  adanya  kegiatan  yang dilakukan  oleh  subjek  pajak  dalam  negeri sehubungan  dengan  pekerjaannya  sebagai pegawai  atau  bukan  pegawai,  peserta  kegiatan dan  ketentuan  lain  yang  diatur  dalam  dasar hukum PPh pasal 21 , maka ketika subjek pajak orang  pribadi  dalam  negeri  ini  menerima penghasilan  dari  kegiatan  ini,  akan  dikenakan pemotongan PPh pasal 21.
Penerima  Penghasilan  yang  dipotong PPh  Pasal  21  adalah  orang  pribadi  yang merupakan:
1) Pegawai,  yaitu  orang  pribadi  yang  bekerja pada  pemberi  kerja,  baik  sebagai  pegawai tetap  atau  pegawai  tidak  tetap/tenaga  kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan  kerja  baik  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis,  untuk  melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu  dengan  memperoleh  imbalan  yang dibayarkan  berdasarkan  periode  tertentu, penyelesaian  pekerjaan,  atau  ketentuan  lain yang  ditetapkan  pemberi  kerja,  termasuk orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,
2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat  pensiun,  tunjangan  hari  tua,  atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3) Bukan  pegawai  yang  menerima  atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 4) Penerima imbalan lainnya. Tidak termasuk dalam pengertian
Penerima  Penghasilan  yang  Dipotong  PPh Pasal 21 adalah:
1) Pejabat perwakilan diplomatik dan
konsulat  atau  pejabat  lain  dari  negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja  pada  dan  bertempat  tinggal bersama  mereka,  dengan  syarat  bukan warga  negara  Indonesia  dan  di  Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan  lain  di  luar  jabatan  atau pekerjaannya  tersebut,  serta  negara  yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  c  Undang- Undang  Pajak  Penghasilan,  yang  telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat  bukan  warga  negara  Indonesia  dan tidak  menjalankan  usaha  atau  kegiatan atau  pekerjaan  lain  untuk  memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Pemotong  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 meliputi:
1) Pemberi  kerja  yang  terdiri  dari  orang pribadi  dan  badan,  baik  merupakan  pusat maupun  cabang,  perwakilan  atau  unit  yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa  yang  dilakukan  oleh  pegawai  atau bukan pegawai,
2) Bendahara  atau  pemegang  kas  pemerintah, termasuk  bendahara  atau  pemegang  kas pada  Pemerintah  Pusat  termasuk  institusi TNI/POLRI,  Pemerintah  Daerah,  instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara  lainnya,  dan  Kedutaan  Besar Republik  Indonesia  di  luar  negeri,  yang membayarkan  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan kegiatan,
3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan  sosial  tenaga  kerja,  dan  badan- badan  lain  yang  membayar  uang  pensiun dan  tunjangan  hari  tua  atau  jaminan  hari tua;
4) Orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan usaha  atau  pekerjaan  bebas  serta  badan yang membayar:
5) Penyelenggara  kegiatan,  termasuk  badan pemerintah, organisasi yang bersifat
nasional  dan  internasional,  perkumpulan, orang  pribadi  serta  lembaga  lainnya  yang menyelenggarakan
kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
Tidak  termasuk  sebagai  pemberi  kerja yang  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan pemotongan pajak adalah:
1) Kantor perwakilan Negara asing,
2) Organisasi-organisasi
internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)  huruf  c  Undang-Undang  Pajak
Penghasilan,  yang  telah  ditetapkan  oleh Menteri  Keuangan,  pemberi  kerja  orang pribadi  yang  tidak  melakukan  kegiatan usaha atau pekerjaan bebas  yang semata- mata  mempekerjakan  orang  pribadi  untuk melakukan  pekerjaan  rumah  tangga    atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

## 2.2.2. PPh Pasal 22
PPh  pasal  22  merupakan  pembayaran Pajak  Penghasilan  dalam  tahun  berjalan  yang dipungut oleh :
1) Bendaharawan  pemerintah  baik  pusat maupun  daerah,  instansi  atau  lembaga pemerintah  dan  lembaga-lembaga  Negara lainnya  sehubungan  dengan  pembayaran atas penyerahan barang.
2) Badan-badan tertentu baik badan pemerintah  maupun  swasta  berkenaan dengan  kegiatan  dibidang  impor  atau kegiatan usaha di bidang lainnya.
Pemungut PPh Pasal 22 adalah:
1) Bank  Devisa  dan  Dirjen  Bea  Cukai,  atas impor barang.
2) Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan  Pemerintah  baik  ditingkat Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah,  yang melakukan atas pembeliaan barang.
3) Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan Usaha  Milik  Daerah  yang  melakukan
pembayaran  atas  pembelian  barang  yang dananya  dari  belanja  Negara  dan  atau belanja daerah, kecuali badan-badan tersebut pada butir 4.
4) Bank  Indonesia  (BI),  Badan  Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik  (BULOG),  PT TELKOM,  PLN,PT Garuda  Indonesia,  PT  Indosat,  PT Krakatau Stell, dan BUMN yang melakukan pembelian  barang  yang  dananya  bersumber baik dari APBN maupun non APBN.
5) Badan  usaha  yang  bergerak  dibidang industri  semen,  industri  rokok,  industri kertas,  industri  baja,  dan  industri  otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak,  atas  penjualan  hasil  produksi  di dalam negeri.
Adapun yang menjadi objek pemungutan PPh pasal 22 adalah:
1) Impor Barang
2) Pembayaran  atas  pembelian  barang  yang dilakukan  Dirjen  Anggaran,  Bendaharawan pemerintah  baik  ditingkat  Pusat  maupun Pemerintah Daerah.
3) Pembayaran  atas  pembelian  barang  yang dilakukan  oleh  BUMN  dan  BUMD  yang dananya  dari  belanja  Negara  dan  atau belanja daerah.
4) Penjualan  hasil  produksi  yang  dilakukan oleh  Pertamina  dan  badan  usaha  lain  selain Pertamina  yang  bergerak  di  bidang  bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
5) Pembelian  bahan-bahan  untuk  keperluan industry  atau  ekspor  industry  dan  eksportir yang  bergerak  dalam  sektor  perhutanan, perkebunan,  pertanian,  dan  perikanan  dari pedagang pengumpul.
Dikecualikan  dari  pemungutan  PPh  pasal  22 adalah:
1) Impor barang
2) Impor  barang  yang  dibebaskan  dari  Bea masuk :
1) Barang  dari  perwakilan  Negara  asing beserta  para  pejabatnya  yang  bertugas di  Indonesia  berdasarkan  asas  timbal balik.
2) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah  umum,  amal,  sosial  atau kebudayaan.
3) Barang  untuk  keperluan  penelitian  dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
4) Peti  atau  kemasan  lain  yang  berisi jenazah atau abu jenazah
5) Barang pindahan
6) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program  Pekan  Imunisasi  Nasional (PIN) 1) Dalam hal impor sementara jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. 2) Pembayaran  yang  jumlahnya  paling banyak  Rp  1.000.000,-(Satu  juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah - pecah.
3) Pembayaran  untuk  pembelian  bahan bakar  minyak,  listrik,  gas,  air minum/PDAM dan benda-benda pos.

## 2.2.3. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) mengatur  mengenai pajak yang  dipotong  oleh pemungut  pajak  dari Wajib  Pajak atas penghasilan  yang  diperoleh  dari  modal (dividen, bunga, royalty dll.), penyerahan jasa, atau  penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21
1) Pemotong PPh Pasal 23:
a) badan pemerintah;
b) Subjek Pajak badan dalam negeri;
c) penyelenggaraan kegiatan;
d) bentuk usaha tetap (BUT);
e) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
f) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
a) WP dalam negeri;
b) Badan Usaha Tetap (BUT)

## 2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas setiap  pertambahan  nilai  dari  barang  atau  jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value  Added  Tax (VAT)  atau Goods  and Services  Tax (GST) . PPN  merupakan  jenis pajak  tidak  langsung  untuk  disetor  oleh  pihak lain  (pedagang)  yang  bukan  merupakan penanggung  pajak  (konsumen  akhir).  Prinsip dasarnya  adalah  suatu  pajak  yang  harus dikenakan  pada  setiap  proses  produksi  dan distribusi,  tetapi  jumlah  pajak  yang  terutang dibebankan  kepada  konsumen  akhir  yang memakai produk tersebut.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif. Untuk dapat mengetahui
pemahaman  bendaharawan  pajak  mengenai pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  pajak bendaharawan maka diawali dengan melakukan pelatihan melalui bimbingan terpadu  kepada  pihak  –  pihak  yang  terkait dengan mendatangkan narasumber yang kompeten dalam bidang perpajakan.
Setelah melakukan pelatihan untuk tahap berikutnya  dilakukan  monitoring.  Monitoring ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  melihat sejauhmana kemampuan peserta dalam memahami  konsep  dan  praktek  kewajiban perpajakan dengan memberikan kuisioner yang isinya berkaitan dengan pasal-pasal perpajakan yaitu  PPh  pasal  21,  PPh  pasal  22,  PPh  pasal 23, dan PPN
Adapun  yang  menjadi  objek  dalam penelitian  ini  adalah  bendaharawan  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  yang  berada  di Kabupaten  Pasaman  Barat.  Namun  tidak termasuk  OPD  yang  berada  di  kecamatan. Jumlah  objek  penelitian  adalah  sebanyak  40 peserta  yang  berasal  dari  berbagai  OPD  yang berada di Kabupaten Pasaman Barat .
Untuk  mengetahui  tingkat  ketercapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka  digunakan dua  alat  evaluasi,  yaitu  lembar  observasi  dan kuisioner.  Lembar  observasi  digunakan  untuk menilai  aktifitas  peserta  dalam  kegiatan pelatihan,  sedangkan  kuisioner  digunakan untuk  menjaring  pemahaman  objek  penelitian yaitu  bendaharawan  mengenai  perpajakan setelah  dilakukan  pelatihan.  Kuesioner  berisi permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan yang menjadi materi pelatihan. 4. Pembahasan
Kabupaten Pasaman Barat yang
merupakan pemekaran dari kabupaten Pasaman,  memiliki  sebelas  kecamatan  yaitu  : Sungai  Beremas,  Ranah  Batahan,  Koto Balingka,  Sungai  Aur,  Lembah  Melintang, Gunung Tuleh, Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo,  Sasak  Ranah  Pasisie  dan  Kinali  dengan jumlah penduduk ± 376.548 jiwa, luas wilayah 3.887,77  Km²,  memiliki  ibu  kota  kabupaten sebagai  pusat  pemerintahan  di  Simpang Empat. Sebagaimana kabupaten lainnya, Pemerintah  kabupaten  Pasaman  Barat  terdiri atas  Satuan  Perangkat  Kerja  daerah  (SKPD) yang  bertugas  membantu  Bupati  untuk mencapai Visi Misi yang telah ditetapkan.
Kabupaten  Pasaman  Barat  merupakan daerah  yang  bentukan  daerahnya  adalah dataran.  Secara  administratif.  Batas  wilayah Kabupaten  Pasaman  Barat  adalah  sebagai berikut.  Bagian  Utara  berbatasan  dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera  Utara.  Bagian  Timur  berbatasan dengan Pasaman. Bagian Selatannya berbatasan dengan Kabupaten Agam
sedangkan  bagian  Barat  berbatasan  dengan Samudera  Indonesia.  Kecamatan  terluas  di Kabupaten  Pasaman  Barat  adalah  Kecamatan Pasaman  dengan  luas  508.93  km 2 (13.09%) dan kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan  wilayah  yang  terkecil  yakni  hanya 123.71 km 2 (3.18%).
Sumber  pendapatan  utama  Kabupaten Pasaman Barat berasal dari subsektor tanaman pangan.  Meski  demikian,  Kabupaten  Pasaman Barat  lebih  dikenal  karena  produksi  kelapa sawitnya.  Disamping  kelapa  sawit,  Kabupaten Pasaman  Barat  juga  dikenal  akan  produksi minyak  nilamnya.  Minyak  Nilam  yang dihasilkan Kabaupaten Pasaman Barat
merupakan salah satu yang terbaik d dunia.
Pajak mempunyai dua fungsi penerimaan  negara  (budgetair)  dan  fungsi pengatur  bidang-bidang  lainnya  (regulerend). Agar dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara  efektif,  dalam  hal-hal  tertentu  pajak perlu  menyesuaikan  peraturan  -  peraturan pelaksanaanya sehingga selaras dengan perubahan  yang  terjadi  di  bidang  lain.  Sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan  dan/atau  pemungutan  pajak  atas pengeluaran  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  atau  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  adalah  bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara  pemerintah  antara  lain  bendahara pengeluaran,  bendahara  desa,  pemegang  kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
Tugas pokok dari Bendaharawan Pemerintah  Daerah  adalah  mendaftarkan  diri menjadi  wajib  pajak,  memotong  dan    atau memungut  pajak,  menyetor  dan  melaporkan. Para  Bendaharawan  tidak  dibenarkan  untuk menyimpan  hassil  pemungutan  pajak  yang telah  mereka  lakukan.  Jika  hal  ini  mereka lakukan  dapat  dikenakan  sanksi  berupa kurungan penjara.
Secara umum para bendaharawan pemerintah  daerah  Kabupaten  Pasaman  Barat sudah  mengeathui  mengenai  undang-undang perpajakan  terumatam  PPh  dan  PPN.  Namun pemahaman para bendaharawan tersebut hanya secara  garis  besar  saja.  Dari  pertanyaan  yang diajukan  kepada  40  responden,  rata-rata pengetahuan  mereka  dari  berbagai  aspek  yang ditanyakan  mengenai  kewajiban  bendahara pemerintah,  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebesar 44,75 persen. Aspek yang ditanyakan berkaitan dengan kewajiban dari Bendahara Pemerintah, sanksi  administrasi  bagi  bendahara  yang  tidak melaksanakan  tugas  pokoknya,,  batas  waktu penyetoran  pajak  dengan  berbagai  keadaan, dan  berbagai  pertanyaan  yang  berkaitan dengan  PPh  pasal  21,  22,  24  juga  mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
Sebagain  besar  dari  responden  dalam penelitian  ini  mengetahui  mengenai  tugas pokok  dari  bendahara  pemerintah  dan  sanksi yang  akan  diberikan  jika  bendaharawan  tidak melakukan  kewajiabannya  dalam  menyetoran pajak  maupun  pelaporan  pajak  dimana  rata- rata  pemahaman  responden  sebesar  96  persen. Namun mengenai batas akhir waktu penyetoran pajak apabila terjadi pada hari libur nasional para responden kurang mengetahuinya  hanya  berkisar  18  persen.  Hal ini  disebabkan  para  bendaharawan  pemerintah daerah  yang  berada  di  Kabupaten  Pasaman Barat  melakukan  penyetoran  pajak  sebelum jatuh  tempo  atau  sebelum  batas  akhir penyetoran pajak.
Pemotongan PPh pasal 21 berlaku untuk semua subjek pajak orang pribadi dalam negeri baik  sebagai  pegawai ataupun  bukan  pegawai. Sementara yang tidak termasuk adalah pejabat perwakilan diplomatik dan perwakilan organisasi internasional.
Rata-rata pengetahuan responsen mengenai PPh psal 21 ini secara umum sebesar 71,8  persen.  Pertanyaan  yang  diajukan mengenai siapa saja yang menjadi objek pajak peenghasilan  para  responden  memahaminya sampai  90  persen.  Namun  pemahaman mengenai wajib pajak orang pribadi atau badan yang  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan pemotongan  PPh  pasal  21  ini  cukup  rendah hanya  sebesar  25  persen.    Tetapi  pemahaman para  bendaharawan  Organisasi  Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat mengenai bagaimana  menghitung penghasilan netto bagi karayawan tetap hanya sebesar  63 persen dari
total  bendaharawan  yang  menjadi  objek penelitian.
Adapun isi dari undang- undang perpajakan  mengenai  obejk  pajak  penghasilan pasal  22  adalah  Pemotongan  untuk  PPh  pasal 22  adalah  belanja  barang  yang  besarnya  1,5 persen  dari  nilai  pembayaran.  Sedangkan pengecualiannya  adalah  pembayaran  atas belanja  barang  dengan  nominal  sampai  Rp 2.000.000,00,  pemayaran  atas  pembelian gabah/beras, BBM, BBG, benda pos, pemaiakaian  air  dan  listrik  serta  pembelian barang atas penggunaan dana BOS.Pemahaman  bendaharawan  Organisasi Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Pasaman Barat  mengenai  PPh  pasal  22,  mengenai besarnya  tarif  pemungutan  PPh  pasal  22  atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN dan APBD rata-rata sebesar 98 persen. Namun aplikasi dalam menghitung besarnya tarif yang menyangkut  PPh  pasal  22  ini  para  responden hanya memahaminya sebesar 65 persen.
Besarnya  PPh  pasal  22  yang  akan dipotong  oleh  bendaharawan  pemerintah ternyata  hanya  di  pahami  oleh  responden sebesar  20  persen  saja.  Namun  pemahaman bendaharawan organisasi pemerintah di Kabupaten  Pasaman  Barat  ini  mengenai  batas waktu  pembayaran  atau  penyetoran  PPh  pasal 22  yang  akan  dilakukan  oleh  bendaharawan raata-  rata  sebesar  65  persen  dari  total responden.  Begitu  juga  dengan  pemahaman mengenai  batas  waktu  paling  lambat  dalam penyampaian  surat  pemberitahuan  tahunan pemahaman  para  bendaharawan  rata-rata sebesar 70 persen.
Dilihat  dari  total  pertanyaan  yang diberikan kepada para bendaharawan organisasi pemerintahan di Kabupaten
Pasaman  Barat  mengenai  pajak  penghasilan pasal  22  ini  rata-rata  pemahaman  mereka sebesar 53 persen.
Sementara itu pajak penghasilan pasal 23 berkaitan  dengan  penghasilan  yang  diperoleh dari  modal,  penyerahan  jasa  dan  selain kegiatan  yang  dipotong  dalam  PPh  pasal  21. Pada  pajak  penghasilan  pasal  23,  batas  waktu selambat-lambatnya  bagi  pemotong  untuk menyampaikan  SPT  nya  rata-rata  pemahaman responden  hanya  sebesar  40  persen.  Pada  PPh yang  sama  dalam  memahami  besarnya  pajak penghasilan  yang  dikenakan  atas  jasa  teknik, manajemen,  konsultan  hukum  dan  konsusltan pajak  rata-rata  hnaya  sebesar  10  persen. Hampir  sama  dengan  penghitungan  pajak
penghasilan  untuk  pasal  21  dan  22,  para bendaharawan organisasi pemerintah daerah di Kabupaten  Pasaman  Barat  juga  mengalami kesulitan  dalam  menghitungnya.  Ini  dapat dilihat dengan rata-rata pemahaman bendaharawan yang sebesar 8 persen.
Besarnya pajak penghasilan yang dipotong pada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang  berkaitan  dengan  pajak  pengahasilan yang  bersifat  final  atas  sewa  tanah  ataupun bangunan, pemahaman bendaharawan Organisasi  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten Pasaman  Barat  rata-rata  sebesar  5  persen. Sementara pemahaman  yang berkaitan dengan dasar hukum dari pengenaan pajak penghasilan atas  penghasilan  dari  usaha  jasa  konstruksi dipahami  responden  sebesar  43  persen.  Untuk pasal  4  ayat  2  ini  mengenai  siapa  saja  objek yang  dikenakan  masih  kurang  dipahami  oleh para  responden,  ini  dapat  dilihat  dari  rata-rata pemahamannya sebesar 38 persen.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan  pajak  pertambahan  nilai  dari barang  atau  jasa  dalam  peredarannya  dari produsen  ke  konsumen.  Untuk  pemahaman bendaharawan organisasi pemerintah daerah di Kabupaten  Pasaman  Barat  untuk  semua pertanyaan yang diberikan, penguasaan materinya rata -rata adalah 34.
Pemahaman mengenai siapa saja pengusaha  yang  mendapat  pengecualian  dari pengenaan  pajak  pertambahan  nilai  rata-rata sebesar  78  persen.  Sementara  pemahaman mengenai  surat  apa  saja  yang  digunakan  oleh wajib  pajak  untuk  menyampaikan  laporan bulanan  mengenai  pajak  masukan,  pajak keluaran dan penyetoran pajak atau kompensasi dipahami oleh bendaharawan rata- rata 25 persen.
Mengenai pertanyaan pajak pertambahan nilai  yang  dibayar  pada  saat  pengusaha  kena pajak melakukan pembelian barang kena pajak atau  jasa  kena  pajak  dijawab  benar  oleh  para responden  sebesar  40  persen.  Dari  tiga pertanyaan  yang  diajukan  kepada  responden bendahrawan  mengenai  aplikasi  penghitungan pajak  pertambahan  nilai  ini  rata-rata  yang benar sebesar 29 persen.
Sementara  itu  pemahaman  mengenai syarat-syarat  dari  penyerahan  barang  yang dapat  dikenakan  pajak  pertambahan  nilai belum terlalu dipahami oleh para bendaharwan.  Ini  dapat  dilihat  dari  rata  rata pemahaman janya sebesar 13 persen. Pemahaman  bendaharawan  yang  berkaitan
dengan  jenis  barang  yang  tidak  dikenakan pajak  pertambahan  nilai  rata-rata  sebesar  55 persen.
Di  dalam  pertanyaan  yang  diberikan kepada  para  bendaharawan  pemerintah  daerah Kabupaten Pasaman Barat
juga mempertanyakan  kategori  wajib  pajak  patuh. Pemahaman  para  bendaharawan  terhadap permasalahan  ini  rata-rata  sebesar  65  persen. Pertanyaan  terakhir  yang  diberikan  adalah berkaitan  dengan  jenis-jenis  kepatuhan  pajak, dimana pemahaman para bendaharawan organisasi  pemerintah  di  Kabupaten  Pasaman Barat mencapai 50 persen.

## 5. Kesimpulan
Pemotongan PPh pasal 21 berlaku untuk semua subjek pajak orang pribadi dalam negeri baik  sebagai  pegawai ataupun  bukan  pegawai. Sementara yang tidak termasuk adalah pejabat perwakilan diplomatik dan perwakilan organisasi internasional.
Pemotongan  untuk  PPh  pasal  22  adalah belanja  barang  yang  besarnya  1,5  persen  dari nilai pembayaran. Sedangkan pengecualiannya adalah pembayaran atas belanja barang dengan nominal  sampai  Rp  2.000.000,00,  pemayaran atas  pembelian  gabah/beras,  BBM,  BBG, benda  pos,  pemaiakaian  air  dan  listrik  serta pembelian barang atas penggunaan dana BOS.
PPh pasal 23 berkaitan dengan penghasilan  yang  diperoleh  dari  modal, penyerahan  jasa  dan  selain  kegiatan  yang dipotong  dalam  PPh  pasal  21.  Sedangkan Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  merupakan pajak  pertambahan  nilai  dari  barang  atau  jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
Dari  semua  pasal  PPh  dan  PPN  yang ditanyakan  kepada  Bendaharawan  Pemerintah Daerah  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  yang mereka  pahami  lebih  mendalam  adalah  PPh pasal  21  dan  PPh  pasal  22.  Sementara  PPh pasal  23  dan  pasal  4  ayat  (1)  para bendaharawan pemerintah ini kurang memahaminya  terutama  dalam  menghitung nilai  dari  pajaknya.  Sama  halnyaa  dengan pajak  pertambhaan  nilai  para  bendaharawan pemerintah  kabupaten  Pasaman  Barat  juga kurang memahaminya.
Begitu pentingnya peranan dari Bendaharawan  Pemerintah  Daerah  dalam  hal pemungutan  pajak  yang  berdampak  pada
peningkatan PAD daerah, diharapkan bendaharawan masing-masing OPD di
Kabupaten Pasaman Barat dapat lebih memahami mengenai undang-undang perpajakan melalui pelatihan-pelatihan
maupun workshop mengenai perpajakan khususnya  mengeai  PPh  dan  PPN.  Dengan meningkatnya  PAD,  dapat  meningkatkan kinerja  perekonomian  daerah  yang  berdamapk pula pada kesejahteraan masyarakatnya.

## Daftar Pustaka
Dina,  Amalia.  2017. Ketentuan  Tarif  PPh Pasal  21  yang  Seang  Berlaku  di Indonesia. Jurnal Consulting Indonesia. Republik,  Indonesia.  2007.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta.
Republik,  Indonesia.  2008.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan . Jakarta. Republik, Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46
Tahun  2013  tentang Pajak  Penghasilan atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu .
Jakarta
Republik, Indonesia. 2015. Peraturan  Menteri Keuangan    Republik    Indonesia  Nomor 122/PMK.010/2015  tentang Penyesuaian Besarnya  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak . Jakarta.
Siti,  Resmi.  2011. Perpajakan  :  Teori  dan Kasus . Edisi 6. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
______  2014. Perpajakan  :  Teori  dan  Kasus. Edisi  8.  Buku  1  dan  2.  Jakarta  :  Salemba Empat.
Suwardi. 2011. Panduan Paraktis Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bagi Bendaharawan Pemerintah . (www.bppk.kemenkeu.go.id. Diakses
tanggal 14 April 2017)
Waluyo.  2013. Perpajakan  Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
_______  2011. Perpajakan  Indonesia .  Edisi 10. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.