Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APARAT DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima)
Hariatih 1 , Sukardi 2
1 Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
2 Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
ratihhariati@gmail.com Info Artikel Abstrak Keywords : Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Dana Desa. Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengetahui  laporan  pertanggung jawaban  keuangan  Desa  Ntoke  sesuai  prosedur  standar  akuntansi pemerintah; dan (2) prosedur pelaporan pemerintah Desa Ntoke dalam menyajikan laporan keuangannya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  Data  penelitian  terdiri  dari  primer  dan  data  sekunder. Sumber  data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  yang  dilakukan secara  langsung  kepada  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dalam pengelolaan dana desa,  yakni  Kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan toko masyarakat. Sementara sumber data sekunder dokumen- dokumen  bagian  pemerintahan  Desa  Ntoke  Kecamatan  Wera Kabupaten  Bima.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara induktif berdasarkan  data  yang  diperoleh,  selanjutnya  dikembangkan  melalui hubungan  tertentu  untuk  ditarik  suatu  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan:  (1)  untuk  pelaksanaan  prosedur  penyajian  laporan pertanggungjawaban  keuangan  desa,  pemerintah  Desa  Ntoke menerapkan  prosedur  yang  sesuai  mekanisme  sistem  pelaporan keuangan  dana  desa    yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah. Walaupun  sampai  saat  ini  masih  ada  kekurangan  dari  prosedur penyajian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  karena  sistem yang  dipakai  tidak  sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang  ada, namun pihak  pemerintah  desa  berupaya  melakukan  dengan  semaksimal mungkin  dalam  menerapkan  prosedur  yang  sesuai  dengan  tuntutan pemerintah;  dan  (2)  untuk  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan, karena laporan keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Ntoke hanya dalam bentuk Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  akan  dilaporkan  setiap  tahun anggaran yang telah direalisasikan.

## PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  sasaran  pembangunan  wilayah  perdesaan  dalam  RPJMN 2015-2019,  maka  penggunaan  dana  desa  perlu  dirahkan  untuk  mendukung pengentasan  desa  tertinggal  demi  terwujudnya  kemandirian  desa.  Penggunaan Dana  Desa  pada  dasarnya  merupakan  hak  Pemerintah  Desa  sesuai  dengan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
kewenangan  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  desa  setempat  dengan  tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.
Untuk  Menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan  Desa,  aparat  Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan  langsung  dengan  rakyat.  Pada  saat  ini,  perananan  Pemerintah  Desa sangat  diperlukan  guna  menunjang  segala  bentuk  kegiatan  pembangunan. Berbagai  bentuk  perubahan  sosial  yang  terencana  dengan  nama  pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai  dengan  perkembangan  kemajuan  masyarakat  Desa  dan  lingkungan sekitarnya.  Perubahan  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat  Desa  disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, desa  dan  masyarakatnya tidak  hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  menyatakan  bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas.  Asas  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa termasuk  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Keuangan  Desa  yang  merupakan semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala sesuatu  berupa uang dan  barang  yang  berhubungan dengan pelaksanaan  hak dan kewajiban Desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan  standar  pelaksanaan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa.  Dalam  rangka Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  khususnya  dalam  pengelolaan  keuangan Desa  yang  transparan  dan  bertanggung  jawab,  diperlukan  pengaturan  mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa. Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa  merupakan  kegiatan  yang  semestinya  menjadi  prioritas  utama.  Khususnya dalam,  pemahaman  standar  akuntansinya  sehingga  dalam  pelaporannya    lebih transparansi.
Tujuan  pokok  dari  akuntansi  pemerintahan  dalam  pengelolaan  keuangan publik  adalah  dalam  pertangungjawaban,  manajerial,  dan  pengawasan. Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  dengan  memberi informasi  keuangan  yang  lengkap,  cermat,  dalam  bentuk  dan  waktu  yang tepatselama  periode  yang  ditentukan.  Akuntansi  pemerintahan  juga  harus menyediakan informasi  dalam  proses manajerial seperti  perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  pengawasan,  pengendalian  anggaran,  perumusan kebijakan,  pengambilan  keputusan,  dan  penilaian  kinerja  pemerintah  atas keuangan  publik.  Sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  adalah  serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
Pembangunan  di  desa  menjadi  tanggung  jawab  kepala  desa  sebagaimana diatur  dalam  pasal  14  ayat  (1)  PP  No.  72  tahun  2005  ditegaskan  bahwa  kepala desa  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan, dan  kemasyarakatan.  kegiatan  pembangunan  direncenakan  dalam  forum Musyawarah.  Hasil  Musyawarah  tersebut  ditetapkan  dalam  RKPD  yang selanjutnya  ditetapkan  dalam  APBDes.  Dalam  pelaksaan  pembangunan,  kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan Desa. Desa  memiliki peran  yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang  pelayanan  publik.  Desentralisasi  kewenangan-kewenangan  yang  lebih besar  disertai  dengan  pembiayaan  dan  bantuan  sarana  prasarana  yang  memadai mutlak  diperlukan  guna  penguatan  otonomi  desa  menuju  kemandirian  desa Dengan  diterbitkannya  Undang–Undang  No  6  tahun  2014  tentang  Desa,  posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.
Penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  dalam  pengelolaan  anggaran  desa sangatlah  penting.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  tuntutan  transparansi  dan akuntabilitas publik atas dana-dana  yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa.  Akuntabilitas  meliputi  pemberian  informasi  keuangan  kepada  masyarakat dan  pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka  untuk menilai pertanggungjawaban  pemerintah  atas  semua  aktifitas  yang  dilakukan.  Selain  itu akuntabilitas  adalah  upaya  pemerintah  dalam  menciptakan  penyelenggaraan pemeritahan  kearah  yang  lebih  baik.  Akuntansi  desa  juga  menjelaskan  adanya keharusan  untuk  menyusun  laporan  pengelolaan  keuangan  desa  (Mardiasmo, 2002)
Dengan  diterbitkannya  peraturan  pemerintah  Tahun  2019  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  untuk  meningkatkan  kualitas  pertanggung jawaban  kinerja  pemerintah.  Perubahan  yang  sangat  nyata  dari  SAP  sebelumnya yang  diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  adalah diwajibkannya pengguanaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk  pemerintah  daerah,  dari  yang  sebelumnya  menggunakan  akuntansi berbasis kas menuju akrual ( cash toward accrual).
Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  selanjutnya  disebut  SAP,  adalah  prinsip- prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP adalah serangkaian  prosedur  manual  maupun  yang  terkomputerisasi  mulai  dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi  keuangan  pemerintah.  Penyusunan  SAP  sendiri  disusun  oleh  Komite Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP)  yang  dinyatakan  dalam  bentuk Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  yang  selanjutnya  disebut  PSAP. SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:  (a).  SAP  Berbasis  Akrual,  Pemerintah  menerapkan  SAP  Berbasis  Akrual, yaitu  SAP  yang  mengakui  beban,  aset,  utang  dan  ekuitas  dalam  pelaporan finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran  berdasarkan  basis  yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi  dengan  Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintahan.  yaitu
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
pelayanan  publik  serta  nomor  rekening  perkiraan  yang  digunakan.  (b).  SAP Berbasis  Kas  Menuju  Akrual,  Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  dilaksanakan secara  bertahap  dari  SAP  Berbasis  Kas  Menuju  Akrual  menjadi  penerapan  SAP Berbasis  Akrual.  SAP  Berbasis  Kas  menuju  Akrual  yaitu  SAP  yang  mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
Desa  ntoke  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Wera  Kabupaten Bima,  yang  terletak  di  propinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Desa  ntoke  memiliki sumber pertanian yang cukup baik dikarenakan letaknya  dikelilingi pengunungan disamping  pertanian  desa  ntoke  juga  dikenal  dengan  peternakan,  dalam pelaksanaan  pemerintahnnya,  desa  ntoke  memiliki  sumber  dana  yaitu  bersumber dari  daerah  yaitu  berupa  Alokasi  Dana  desa,  dalam  melaksanakan  Hak  dan kewenangannya serta kewajiban dalam pengelolaan anggaran keuangan desa atau APBDes,  tentunya  sangat  dibutuhkan  Infornasi  akuntansi  yang  transparan  dan memiliki akuntabilitas yang baik.
Implementasi  Standar  Akuntansi  Dana  Desa  akan  menghasilkan  Laporan Keuangan  Desa  yang  terstandardisasi  sehingga  pemangku  kepentingan  dapat menggunakan  informasi  keuangan  yang  tersaji  dalam  laporan  keuangan  untuk mengambil  keputusan  ekonomi  terbaik  sesuai  dengan  analisis.  Dalam  hal  ini, aspek comparability,  relevance, dan audience dapat  terpenuhi.  Implementasi standar juga dapat meningkatkan kinerja keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk menarik  minat  investor  agar  bersedia  menanamkan  dananya  pada  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes).  Dengan  demikian,  kesejahteraan  masyarakat  semakin meningkat dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  karakteristik  kualitatif laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya  atau  menghasilkan informasi  yang  berkualitas.  Erlina  (2013:9)  karakteristik  kualitatif  laporan keuangan  adalah  ukuran-ukuran  yang  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Keempat  karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki.  Adapun  keempat karakteristik  tersebut  meliputi:  (1)  relevansi  laporan  keuangan,  yakni  informasi yang  termuat  didalamnya  dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu  atau  masa  kini,  dan memprediksi  masa  depan,  serta  menegaskan  atau  mengoreksi  hasil  evaluasi mereka  di  masa  lalu;  (2)  Andal  Informasi,  yakni  dalam  laporan  keuangan  bebas dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan  kesalahan  material,  menyajikan  setiap fakta  secara  jujur,  serta  dapat  diverifikasi;  (3)  Dapat  Dibandingkan,  yaitu Pengguna  harus  dapat  membandingkan  laporan  keuangan  entitas  antar  periode untuk  mengidentifikasi  kecenderungan  posisi  dan  kinerja  keuangan  serta membandingkan  laporan  keuangan  antar  entitas  untuk  mengevaluasi  posisi keuangan,  kinerja  dan  perubahannya  secara  relative;  dan  (4)  Dapat  Dipahami, yakni  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  dikatakan dapat  dipahami  jika  pengguna  mengerti  dengan  informasi-informasi  yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
Sebagaimana  instansi  pemerintah  yang  lain,  keuangan  desa  juga  menjadi sasaran investigasi BPK. Pada proses audit ini, BPK akan menyelidiki bagaimana pemanfaatan  dan  pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  desa  yang bersangkutan  melalui  catatan  akuntansi  dan  Laporan  Keuangan  yang dipublikasikan  oleh  desa.  Pada  akhirnya,  BPK  akan  mengeluarkan  opini  audit yang dapat berupa unqualified,  unqualified  with  explanatory language, qualified, adverse, hingga disclaimer. Opini ini akan menentukan seberapa benar pemerintah  desa  melaporkan  kegiatan  pemerintahannya.  Dalam  tahap  ini,  aspek transparansi,  akuntanbilitas dan  aspek  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik dapat tercapai.
Mengingat  pentingnya  Standar  Akuntansi  Dana  Desa  dalam  rangka menciptakan tata kelola pemerintahan  yang  baik,  penyusunan Standar  Akuntansi Dana  Desa  sebaiknya  dijadikan  prioritas  utama  sebagai follow  up atas  kebijakan dana desa yang diputuskan oleh Pemerintah. Keterlibatan praktisi, akademisi, dan lembaga-lembaga  terkait  juga  sangat  diperlukan  dalam  penyusunan  hingga tahapan  implementasi  standar.  Dengan  adanya  Standar  Akuntansi  Dana  Desa, pengelolaan  dana  desa  akan  semakin  akuntanbel  dan  transparan  sehingga  dana desa  dapat  dipergunakan  sebagaimana  mestinya  untuk  menciptakan  lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam  tahap  penyusunan  Laporan  pertanggung  jawaban  tentang  ralisasi anggaran  tentunya  juga  harus  diterapkan  standar  akuntansi  pemerintah  sesuai Undang-undang  yang  berlaku  saat  ini,fakta  yang  terjadi  di  tahun  2018  ada beberapa  desa  di  kabupaten  bima  belum  bisa  melakukan  pelaporan  realisasi anggaran  berdasarkan  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  sebagaimana  di  atur dalam  undang-undang  no  6  tahun  2014  tentang  desa  yang  menyatakan  bahwa penyelenggaraan pemerintah desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntanbilitas.  Oleh  karena  itu,  penerapan  Standar  akuntansi  pemerintah  dalam pengelolaan  keuangan  desa  tentunya  bisa  dilakukan  sehingga  informasi  tentang penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah itu bisa transparansi dan  tentunya  masyarakat  pun  bisa  mengetahui  program-program  yang  dilakukan oleh pemerintah desa dan memacu kinerja pemerintah desa
Tahapan  transparan,  pemerintah  juga  harus  menyampaikan  kepada masyarakat  agar  masyarakat  mengetahui  seberapa  banyak  pendapatan  dan pengeluaran  pendapatan  desa  yang  berasal  dari  pajak  dan  dana  transfer,  tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi  di  balai  desa  ataupun  melalui  rapat  evaluasi  dan  musyawarah  dalam pembangunan  desa,  namun  hal  tersebut  belum  semaksimal  mungkin  diterapkan oleh  pemerintah  desa.  Dari  uraian  yang  telah  dipaparka  diatas  maka  peneliti merumuskan  permasalahan,  yaitu:  (1)  Apakah  penyajian  laporan  pertanggung jawaban  keuangan  Desa  Ntoke  sudah  sesuai  prosedur  stndar  akuntansi pemerintah; (2) Bagaimanakah prosedur pelaporan pemerintah Desa Ntoke dalam menyajikan laporan keuangannya.
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif.  Jenis data penelitian  berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang  dilakukan  secara  langsung  kepada  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dalam pengelolaan  dana  desa,  yakni  Kepala  desa,  sekretaris  desa,  bendahara  desa  dan toko  masyarakat.  Sementara  sumber  data  sekunder  dokumen-dokumen  bagian pemerintahan  Desa  Ntoke  Kecamatan  Wera  Kabupaten  Bima.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  dan  studi  dokumen. Teknik  analisi  data  dilakukan  secara  deskriptif,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Moleong  (2004)  yaitu  memberikan  interpretasi/penafsiran  atas  fakta-fakta  dalam penelitian.  Analisis  data  dilakukan  secara  induktif  berdasarkan  data  yang diperoleh,  selanjutnya  dikembangkan  melalui  hubungan  tertentu  untuk  ditarik suatu kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
Desa  Ntoke  adalah  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Wera Kabupaten  Bima,  memiliki  letak  geografis  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan Desa  Payi,  Sebelah  Tenggara  berbatsan  dengan  Desa  Buncu  Kecamatan  Sape, Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Desa  Talapiti  Kecamatan  Ambalawi,  dan Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nunggi.
Struktur Pemerintahan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan  oleh  tiap  desa.  Tugas  Pemerintahan  Desa  adalah  (1)  Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD, (2) Mengajukan  Rencana  Peraturan  Desa,  (3)  Menetapkan  Peraturan  Desa,  (4) Mengajukan  Rencana  APBDes,  (5)  Membina  kehidupan  Masyarakat  Desa,  (6) Membina perekonomian Desa, (7) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara  pastisipatif  dan  Swadaya  Masyarakat,  (8)  Meningkatkan  Kesejahteraan rakyat,  (9)  Ketentraman  dan  ketertiban,  (10)  Menjalin  hubungan  kerjasama dengan mitra Pemdes, dan (11) Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya. Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat beberapa wewenang dari masing-masing  perangkat  desa  sebagai  bentuk  perwujudan  kemandirian  Desa. Pembagian  wewenang  dalam  menjalankan  Pemerintahan  Desa  sangat  diperlukan agar  pemerintahan  Desa  dapat  terselenggarakan  dengan  baik  sesuai  dengan Undang-Undang  yang  telah  ditentukan.  Pembagian  wewenang  dari  masing- masing  perangkat  desa  diwujudkan  dengan  adanya  struktur  organisasi  dari  tiap- tiap desa, terdiri dari  Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Urusan  (KAUR)  umum  berkedudukan  sebagai  unsur  sekretariat  yang bertanggungjawab  kepada  kepala  desa  melalui  sekretaris  desa,  dan  Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

## B. Pelaksanaan Akuntansi Desa
Dalam  pelaksanaan  akuntansi  Desa  Ntoke  Kecamatan  Wera  Kabupaten Bima menerapkan basis Kas dan Basis Acrual, dan ditemukan pencatatan dengan
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
menggunakan  basis  kas  dan  basis  akrual.  Siklus  pelaksanaan  akuntansi  desa ditunjukkkan sebagai berikut:

## 1. Transaksi
Menurut  Zaki  Baridwan  (2009:  3)  Transaksi  adalah adalah  suatu  aktivitas yang dilakukan oleh  individu atau organisasi  dan dapat  menimbulkan perubahan terhadap  harta  atau  keuangan  yang  dimiliki,  baik  itu  bertambah  ataupun berkurang. Transaksi yang terjadi di Desa Ntoke Kecamatan wera, yang meliputi pendapatan  Asli  Desa,  Pendapatan  Transfer  Dana  Desa,  Pendapatan  Transfer Alokasi Dana Desa, Belanja Bidang Pembangunan dan lain-lain.
a. Pendapatan Asli Desa No Tgl Uraian No Bukti Debet Kredit Saldo 1 Realisasi 31-12- 2019 Pendapatan asli desa Pada rekening desa 4.1.4 5.000.000 5.000.000 b. Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa No Tgl Uraian No Bukti Debet Kredit Saldo 1 Realisasi 31-12- 2019 Pencairan dana desa pada rekening desa 4.2.3 586.023.864,00 586.023.864,00 c. PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota No Tgl Uraian No Bukti Debet Kredit Saldo 1 Realisasi 31-12-1- 2019 Pencairan PBK pada Rekening desa 4.2.5 29.490.000,00 29.490.000,00 d. DDS Dana Desa (Dropping APBN) No Tgl Uraian No Bukti Debet Kredit Saldo 1 Realisasi 31-12- 2019 Pencairan Dropping APBN Pada rekening desa 4.2.1 1.398.956.822,00 1.398.956.822,00
Transaksi Postingan Buku kas ke umum Pemindahan Exel dalam bentuk laporan realisasi penggunaan anggaran
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
e. PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah
No Tgl Uraian No Bukti Debet Kredit Saldo 1 Realisasi 31-12- 2019 Pencairan PBH Pada  rekening Desa 4.2.2 15.188.660,00 15.188.660,00 f. Belanja Pembangunan Desa No Tgl Uraian No Bukti Debet Kredit Saldo 1 Realisasi 31-12- 2019 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 5.2.5 615.513.864,00 615.513.864,00 2 Realisasi 31-12- 2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 5.2.7 923.091.822,00 923.091.822,00 3 Realisasi 31-12- 2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 5.2.2 280.005.906,00 280.005.906,00 4 Realisasi 31-12- 2019 Bidang Pemberdayaan Masyaraka 5.2.1 183.015.000,00 183.015.000,00 5 Realisasi 31-12- 2019 Bidang Penanggulangan Bencana,keadaan darurat dan 5.1.1 12.844.094,00 12.844.094,00

## 2. Posting ke Buku Kas Umum
Menurut  Mulyadi  (2010:  3)  Buku  besar  adalah  Buku  besar  ( General Ledger )  terdiri  dari  rekening-rekening  yang  digunakan  untuk  meringkas  data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsurunsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.  Buku  besar  (general  ledger)  terdiri  dari  rekening-rekening  yang digunakan  untuk  meringkas  data  keuangan  yang  telah  dicatat  sebelumnya  dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsurunsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan
a. Buku Kas Umum Pengeluaran
Buku Kas umum Pengeluaran Periode 20019

## PENGELUARAN
No Tanggal Uraian Nomor Bukti Pos/Kode Anggaran Saldo 1 Realisasi 31- 12-2019 Bidang Penyelenggara pemerintahan 615.513.864,00 2 Realisasi 31-12-2019 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 923.091.822,00
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
3 Realisasi 31-12-2019 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 280.005.906,00 4 Realisasi 31-12-2019 Bidang Pemberdayaan masyarakat 183.015.000,0 0 5 Realisasi 31-12-2019 Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan mendesak 12.844.094,00 Jumlah pengeluaran Kas Bank 2.014.470.686,00

## B. Buku Kas Pendapatan
Buku Kas Umum Penerimaan Untuk Transaksi Bulan 2019 PENERIMAAN No Tanggal Uraian Nomor Bukti Pos/Kode Anggaran Saldo 1 Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 2 Pendapatan Transfer Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.398.956.822,00 15.188.660,00 586.023.864,00 29.490.000,00 Jumlah Penerimaan Pendapatan Desa 2.034.659.346,00
3. Pemindahan ke Excel dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa
Setelah  memuat  laporan  penerimaan  dan  pengeluaran  dalam  buku  kas umum, selanjutnya dipindahkan pada laporan realisasi penggunaan dana desa oleh bendahara umum Desa Ntoke Kecamatan Wera.

## C. Hasil Temuan Penelitian

## 1. Temuan Prosedur Pertanggung jawaban Keuangan Desa
Dalam  prosedur  penyajian  laporan  pertanggungjawaban,  setiap  pemerintah Desa harus memiliki formulir atau data yang harus dimiliki dan dilengkapi untuk menyajikan  laporan  pertanggungjawaban.  Adapaun  formulir  atau  data  yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Laporan Peranggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
b. Peraturan Desa
c. Laporan Kekayaan Milik Desa
d. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
Dalam  prosedur  pertanggungjawaban  keuangan  desa,  ada  beberapa  pihak pelaksana unit kerja yang terlibat antara lain:
a. Kepala Desa
b. Sekretaris Desa
c. Bupati/Walikota
d. Camat atau sebutan lain
e. Masyarakat
Adapun tahap kegiatan yang dilakukan dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:
a. Kepala Desa  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban realisasi  APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
b. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa,  terdiri  dari pendapatan, belanja, dan pembiyaan.
c. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  ditetapkan dengan Peraturan Desa.
d. Peraturan  desa  tentang  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa dilampiri:
1) Format  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa Tahun Anggaran yang berkenaan.
2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
e. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
f. Laporan  Realisasi  dan  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat,  media  informasi  antara  lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
g. Laporan  Realisasi  dan  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebuatan lain.
h. Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan. Berdasarkan  wawancara  Sekretaris  Desa  Ntoke  Abdul  Rulis,  mengatakan bahwa  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  dilaksanakan  memalui  jalur struktural yaitu dari pemerintah desa ke Kecamatan kemudian baru di sampaikan ke pihak Kabupaten:
“ Pelaporan  dana  Keuangan  Desa  sudah  dengan  prosedur  yang ada,dengan  melakukan  konfirmasi  terhadap  Bendahara  setiap  bulan  nya dan  juga  dilaporkan  terhadap  kepala  Desa.  Dalam  hal  Pencatatan Keuangan  itu  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  dari  pemerintah  daerah, tinggal  kita  hanya  mengikuti  panduan  terhadap  bagaimana  format pelaporan keuangannya ”
Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan  mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  para  pemangku  kepentingan  di  level
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas  keuangan  desa.  Dalam  pengajuan  pelaksanaan  pembayaran,  Sekdes berkewajiban  untuk:  (1)  meneliti  kelengkapan  permintaan  pembayaran;  (2) menguji  kebenaran  perhitungan  tagihan  atas  beban  APBdes;  (3)  menguji ketersedian  dana  untuk  kegiatan  dimaksud;  dan  (4)  menolak  pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyarat.
Sesuai  pasal  62  PP  Nomor  43  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa  Sekretaris Desa  dibantu  paling  banyak  terdiri  dari  3  (tiga)  bidang  urusan.  Secara  umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai pengurus Kekayaan Milik Desa.
Pemerintah  desa  menggunakan  dana  APB  Desa  untuk  membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan  dengan  tertib  dan  sesuai  dengan ketentuan.  Hal  tersebut  dibenarkan  oleh  Kepala  desa  Ntoke  Edyson,  SE  yang menyatakan bahwa:
“ Dalam  pelaksanaan  realisasi  Keuangan  Dana  desa  dan  bagaimana prosedur  pelaporannya  itu  sudah  sesuai  dengan  mekanisme  yang diberikan oleh pemerintah daerah,karena itu semua pencatatan mengenai pendapatan  dan  pengeluaran  sudah  di  konfirmasi    dan  dilaporkan  ke bendahara  desa,dan  akan  dilaporkan  ke  Bupati  Kabupaten  Bima,  dalam pelaporannya  tentunya  juga  dibantu  dari  kecamatan  tentang  aturan  dan mekanisme pelaporan anggaran desa tentunya dalam sistem pengelolaan keuangan  desa  haruslah  transparansi,agar  semua  komponen  baik  dari lembaga organisasi desa,kecamatan Dan masyarakat desa ntoke tentunya bisa melihat sistem keuangan Dana desa ”
Oleh  karenanya  pemerintah  desa  perlu  menyusun  berbagai  peraturan,  baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan  evaluasi  atas  dana  yang  dialokasikan  dalam  APB  Desa.  Beberapa  disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
1. Pendapatan  yang  direncanakan  merupakan  perkiraan  yang  terukur  secara rasional  yang  dapat  dicapai  untuk  setiap  sumber  pendapatan,  sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam  jumlah  yang cukup dan tidak dibenarkan  melaksanakan kegiatan  yang belum  tersedia  atau  tidak  mencukupi  kredit  anggarannya  dalam  APB Desa/Perubahan APB Desa;
3. Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  dalam  tahun  anggaran  yang bersangkutan  harus  dimasukan  dalam  APB  Desa  dan  dilakukan  melalui Rekening Kas Desa.
Hal  senada  dilontarkan  oleh  bendahara  Desa  Ntoke  Marwan,  SE,
mengatakan bahwa:
“ Dalam  Pelaporan  Dana  Desa  yang  dimana  dibutuhkan  Transparansi keuangan  yang  tentunya  haruslah  mengetahui  bagaimana  mekanisme sistem  pengelolaan  dan  pencatatan  laporan  keuangan  desa  yang baik,sehingga  menjadi  sistem  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pemakai
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
informasi dalam hal ini Bupati,camat dan masyarakat, tentunya dari pihak pengelola  keuangan  dalam  melaporkan  realisasi  anggaran  itu  sudah sesuai  dengan  mekanisme  yang  sudah  memuat  seluruh  aspek akuntanbilitasnya,sehingga  pamakai  informasi  bisa  memahami  apa  yang kami  laporkan,Dalam  Pelaporan  Keuangan  Desa  Ntoke  kita  sesuai mekanisme  pencatatan  dan  sistem  pelaporannya  sesuai  yang  dib  erikan oleh Pemerintah daerah ”
Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan desa  sudah  di  pahami  dan  mengert  itentang  tata  kelola  administrasi keuangankarena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini didukung penerapan  di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  semua  uang  yang  telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawbkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan.
2. Temuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggung Jawaban Keuangan Desa
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  di  Desa  Ntoke  belum sepenuhnya terlaksanakan karena penyajian  Laporan  Keuangan  yang dibuat oleh Desa Ntoke hanya sebatas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Hal ini juga tidak  sesuai  dengan  amanat  dalam  PP  No.  71  tahun  2010,  mengenai  penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik.
Pernyataan  Standar  ini  mensyaratkan  adanya  pemgungkapan  tertentu  pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pospos lainnya  dalam  lembar  muka  laporan  keuangan  atau  dalam  Catatan  atas  Laporan Keuangan, dan  merekomendasikan  format  ilustrasi standar  ini  yang dapat diikuti oleh  suatu  entitas  pelaporan  sesuai  dengan  situasi  masing-masing.  Pernyataan standar  ini  menggunakan  istilah  pengungkapan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya, meliputi  pos-pos  yang  disajikandalam  setiap  lembar  muka  Laporan  Keuangan. Pengungkapan  yang  disyaratkan  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  lainnyadisajikan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  standar  tersebut. Kecuali  ada  standar  yang  mengatur  sebaliknya,  pengungkapan  yang  demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Edyson sebagai Kepala Desa Ntoke mengatakan bahwa:
“ Untuk  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Desa  ini  belum sepenuhnya melaksanakannya karena untuk penyajian laporan keuangannya  desa  kami  hanya  membuat  Laporan  Realisasi  penggunaan dana  desa  saja  yang  dibuat  oleh  bendahara  desa  dan  untuk  basis akuntansi  yang  kita  pakai  sudah  memakai  basis  akuntansi  yang  akrual sesuai dengan PSAP ”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Dalam  pelaksanaan  prosedur  penyajian  laporan  pertanggungjawaban keuangan  desa,  pemerintah  Desa  Ntoke  menerapkan  prosedur  yang  sesuai, mekanisme sistem pelaporan keuangan dana desa  yang di prosedurnya sesuai
Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi. Vol. 4, No. 1 (2021)
diberikan  oleh  pemerintah  daerah.  Walaupun  sampai  saat  ini  masih  ada kekurangan  dari  prosedur  penyajian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan desa  karena  sistem  yang  dipakai  tidak  sesuai  dengan  standar  akuntansi  yang ada,  namun  pihak  pemerintah  desa  berupaya  melakukan  dengan  semaksimal mungkin dalam menerapkan prosedur yang sesuai dengan tuntutan pemerintah
2. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan  desa.  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangannya  belum menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan,  karena  laporan  keuangan  untuk pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh  Desa  Ntoke  hanya  dalam  bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan dilaporkan setiap tahun anggaran yang telah direalisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Baridwan,  Zaki.  2009. Intermediate  Accounting .  Edisi  Kesembilan,  Cetakan Pertama. Jakarta: BPFE
Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta: Andi Offset.
Moleong,  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung  PT  Remaja  Rosta Karya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 71 Tahun 2010,tentang standar Akuntansi Pemerintah, cetakan terbaru Fokosindo Mandiri
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigran Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Download  http//permendesa- nomor-6-tahun-2020-pdfpdf.pdf
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan.  2019.  Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses melalui http://Juklakbimkonkeudesa.pdf
Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI.  2019.  Anggaran  Dan  Perbendaharaan Pengelolaan  Keuangan  Desa  System  Dan  Prosedur  Pertanggungjawaban Keuangan Desa (kemenkeu.go.id 20 Juni 2019
Sri  Masta  Yusniari  Lubis.  2019.  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Dalam Pertanggung Jawaban Dana Desa (Skripsi).
Muh Ismail, dkk. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa , Volume 19 No 2 Agustus 2016 ISSN 1979-6471
Hadi  Prabowo  Gimon.  2018.  Analisis  Sistem  Akuntansi  Pelaksanaan  APBDes Pada  Pemerintah  Desa  Kopandakan  I  Kecamatan  Kota  Mobagu  Selatan Kota Mobagu. Jurnal Riset Akuntansi (2) 2018,1-10.
Yudianto  Noverman.  2018.  Analisis  Kesesuaian  Pengelolaan  Dana  Desa  dengan Peraturan  Perundang-Undangan  (Studi  Kasus  Di  Nagari  Bukit  Bual Kabupaten  Sijunjung).  Jurnal  Analisis  Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik Volume 4 No. 2. pISSN: 2460-6162 eISSN: 2527-6476. Desember 2018. Novindra Dwi Setiana. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntanbilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  The  6th  University  Research Colloquium 2017. Universitas Muhammadiyah Magelang.