PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN  MDGs DI INDONESIA
Sebuah Refleksi  Kritis
Dyah Ratih Sulistyastuti*

## Abstrak
Mencapai pendidikan dasar untuk  semua  merupakan  tujuan kedua dari  MDGs.  Tujuan  ini memiliki target untuk menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar (primary schooling). Penilaian terhadap pencapaian tujuan kedua dari MDGs didasarkan atas empat indikator yaitu, angka partisipasi sekolah (APS), angka melek huruf, rata-rata lama studi dan rasio murid laki-laki dan perempuan.  Pencapaian Indonesia dalam APS  telah mencapai basil yang baik, yaitu di  atas 90%. Begitu juga dengan pencapaian angka melek huruftelah mampu mencapai angka di atas 90%. Akan tetapijika dilihat dari angka rata-rata lamanya studi, maka tercapainya tujuan MDGs yang kedua ini agaknya masih perlu perjuangan yang panjang. Tulisan ini berisi empat bagian utama. Bagian pertama mengemukakan pentingnya program MDGs terutama yang berkaitan dengan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Bagian kedua memaparkan beberapa program  Pemerintah  Indonesia untuk  mewujudkan  pendidikan  dasar  untuk  semua.  Bagian ketiga adalah kajian tentang pencapaian program pendidikan di Indonesia. Bagian terakhir dari tulisan ini berupa kesimpulan dan rekomendasi.
Kata kunci: Pendidikan dasar, Tujuan Pembangunan Milenium, MDGs
The  second  goal  of MDGs  is  to  provide  basic  education  for  all.  This  goal  is  targeted  to guarantee that in 2015 all children both boys and girls finish primary schooling. The achievement of this goal is  evaluated based on  four indicators, namely:  schooll enrollment ratio,  literacy rate,  length  of study  and  ratio  between  boy  and  girls  students.  Indonesian  achievement  in materialising the second MDGs based on schooll enrollment ratio is good, that is more than 90 percent. The same story is also happen with the literacy rate. However,  if it is measured from length of study,  Indonesia is still lack behind. This paper is  aimed to  discuss this  issue.  The first part of this paper discusses the importance ofMDGs programmes which are fonnulated using  right based  approach  for  education.  The  second  part  describing  various  Indonesia's programmes aimed to realise the second MDGs to provide basic education for all. The third part is  a review  on  the  achievement oflndonesia's.ed).ica~ion programmes  in  realiasing the second MDGs.  The last part is conclusion.
Key words: Education, Millenium development goals, f\.IDGs
• Peneliti lepas di Yogyakarta. E-mail:  dyah_ratih@yahoo.com

## 1. PENGANTAR

## Tujuan  kedua  dari  delapan  Tujuan  Pembangunan  Milenium  (TPM)  atau
Millennium Development Goals (MDGs) adalah  mencapai  pendidikan dasar untuk semua.  MDGs  memang  bukan  merupakan  isu  yang  baru,  tetapi  pencapaian target MDGs di Indonesia masih di bawah target yang diharapkan. Bahkan, menurut Laporan "A Future Within Reach" maupun Laporan MDGs Asia-Pasifik tahun 2006, Indonesia termasuk dalam kategori terbawah bersama Banglades, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini dan Filipina (Hartiningsih, 2007). Pada awal sosialisasi IviDGs di Indonesia memang menimbulkan beberapa kontroversi. Ada sebagian dari komponen masyarakat yang menganggap bahwa MDGs sebagai program yang ambisius. Namun, MDGs  sebenarnya  bukan  hal  yang  ambisius  atau  mengada-ada  karena  MDGs merupakan  program  yang didasarkan  pada semangat pemenuhan  hak  dasar warga negara. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator MDGs didasarkan pada Human Development Index (HDI) yang terdiri dari tiga indikator, yaitu: pencapaian pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Tiga indikator dalam HDI yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi terse but mencenninkan  sejauh mana negara mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara.
Apabila keberhasilan  pencapaian MDGs  diukur  dari  HDI,  maka pencapaian MDGs di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Posisi Indonesia dalam HDI pada tahun 2006 berada pada urutan 1 08, dengan nilai indeks sebesar 0,83. Ranking Indonesia ini jauh di  bawah  negara-negara Asia Tenggara  lainnya,  misalnya Singapura yang berada pada urutan ke-25, Malaysia ke- 61, Thailand ke-74, Filipina ke-84 dan Brunei Darrusalam ke-34. Karena tulisan ini akan mendiskusikan tujuan kedua dari delapan Tujuan  Pembangunan  Milenium,  maka  akan  disajikan  tingkat  pencapaian  bidang pendidikan di Indonesia. Setidaknya kita akan melihat posisi Indonesia dalam beberapa negara di Asia Tenggara.  Menurut Global  Monitoring Report  (GMR) 1 tahun  2008 yang  dikeluarkan  UNESCO,  Indeks  Pembangunan  Pendidikan  atau  Education Development Index (EDI) 2 Indonesia mengalami  penurunan.  Pada GMR,  peringkat Indonesia turun dari posisi 58 menjadi 62. Seperti yang dipaparkan pada Kompas (31 Desember 2007: 14), nilai total EDI yang diperoleh Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 0,003 poin dari 0,938 menjadi 0,935. Tabell berikut ini menyajikan nilai EDI agar dapat mengamati  perbandingan EDI beberapa negara Asia Tenggara.
1 Global Monitoring Report (GMR) dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun yang berisi basil pemonitoran reguler pendidikan dunia.
2 Education Development Index (ED I) merupakan indeks komposit yang terdiri dari angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi berdasarkan kesetaraan gender, dan angka bertahan siswa hingga kelas 5 sekolah dasar.
Sistem penilaian EDI membagi tiga kategori skor, yaitu kelompok negara dengan indeks pendidikan tinggi (0,950 ke atas), sedang {0,800 sampai di bawah 0,950) dan rendah ( di bawah 0,800).  Berdasarkan kategori terse but Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar dan Kamboja, berada di  kelompok negara dengan kategori EDI sedang.  Semen tara Indeks Pendidikan Brunei Darussalam menempati peringkat tinggi (Kompas, 31 Desember 2007: 14 ).

## Tabell. Indeks Pembangunan Pendidikan NegaraAsia Tenggara
Angka Angka Angka lndeks Melek Angka Negara Pem bangunan Partisipasi Huruf usia Menurut Berta han Pendidikan Pendidikan 15 thn ke Gender Hingga Casar Atas Kelas 5 SO Brunei 0,965 0,969 0,927 0,967 0,995 Darrussalam Malaysia 0,945 0,954 0,904 0,938 0,984 Indonesia 0,935 0,983 0,904 0,959 0,895 Vietnam 0,899 0,878 0,903 0,945 0,868 Filipina 0,893 0,944 0,926 0,955 0,749 Myanmar 0,866 0,902 0,899 0,963 0,699 Kamboia 0,807 0,989 0,736 0,871 0 631 Laos 0,750 0,836 0,714 0,820 0,630
Sumber: EFA Global Monitoring Report 2008 dalam Kompas 31  Desember 2007:14.
Posisi Indonesia yang berada pada kategori sedang ini terkait dengan beberapa realita.  Realita-realita tersebut  akan  diuraikan  pada pembahasan  berikut  ini  yang terdiri dari angka buta huruf di beberapa daerah, rendahnya rata-rata lama studi dan kesenjanganAngka Partisipasi Sekolah (APS) antara laki-laki dan perempuan.
Pembangunan nasional  yang telah dilaksanakan sejak Repelita I tahun  1969, hendaknya telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian ternyata masih menyisakan sejumlah masalah diantaranya bidang pendidikan.  Salah satu indikatornya adalah kemampua.D baca tulis yang merupakan keterampilan minimal yang diperlukan oleh masyarakat untuk mencapai hidup sejahtera. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf yaitu persentase penduduk di atas 10 tahun yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2005, proporsi penduduk yang masih buta huruf secara nasional sudahjauh menurun dan tinggal sebesar 8,09% (Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2005:70). Namun beberapa provinsi masih memiliki proporsi buta hurufyang relatif tinggi, seperti Papua (26,43% ), NTB ( 18,27% ), Sulawesi Selatan (13,71%), NTT{l3,32%), Jawa Timur{l2,79%), DIY(l2,11%), Jawa Tengah (11,13%)  dan  Kalimantan  Barat (10,89%).  Disparitas  angka  melek huruf tersebut bukan hanya meliputi provinsi saja, tetapi disparitas juga terjadi antara desa-kota, laki- laki dan perempuan. Menurut Statistik Pendidikan 2006, persentase penduduk buta huruf 10  tahun  ke  atas di  daerah  pedesaan  (10,24%)  mencapai dua kali  lipat lebih
tinggi dibanding perkotaan (4,24%). Pola serupajuga ditemukan untuk laki-laki dan perempuan. Persentase penduduk buta hurufperempuan (1 0,33%) mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki ( 4,88% ).
Di  samping masih tingginya angka buta huruf di beberapa daerah  (termasuk DIY yang notabene sebagai kota pendidikan) masalah lain yang masih harus mendapat perhatian  serius  adalah  rendahnya  rata-rata  lama  sekolah.  Rata-rata  lama  sekolah merupakan indikator lainnya yang difonnulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program Wajib Belajar 9 tahun telah dicanangkan  pemerintah  sejak tahun  1994  melalui  Inpres  I  tahun  1994.  Rata-rata lama sekolah di Indonesia pada tahun 2006 baru mencapai 7,44 (Statistik Pendidikan 2006:57). Angka ini  menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk Indonesia baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP. Realita tersebutjelas menuntut bahwa percepatan pembangunan bidang pendidikan terutama pendidikan dasar merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.
Tulisan ini bertujuan mengkaji beberapa program Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan  pendidikan  dasar  untuk  semua  serta  mengemukakan  kajian  tentang pencapaian  program  pendidikan  di  Indonesia berkaitan  dengan  tujuan  kedua  dari MDGs. Data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari berbagai somber diantaranya Badan Pusat Statistik, Depdiknas dan media masa.

## 2. TumAN PEMBANGUNAN MILENruM DAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS)
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan dari 189 negara menandantangani deklarasi yang disebut sebagai Millennium Declaration yang mengandung delapan poin dan harus dicapai sebelum tahun 201 S. Negara-negara yang membuat kesepakatan tersebut bukan saja negara kaya tetapi juga negara-negara miskin dan berkembang. Delapan  poin  ini  tergabung  dalam  tujuan  yang  dinamakan  sebagai Millennium Development  Goals (MDGs).  Di  Indonesia  MDGs  disebut  sebagai  Tujuan Pembangunan Milenium.
Delapan kesepakatan dalam MDGs tersebut adalah:

## 22
1)  Menanggulangi kemiskinan  dan  kelaparan (eradicate  extreme poverty and hunger)
2)  Mencapai  pendidikan  dasar  untuk  semua (achieve  universal primary education)
3)  Mendorong  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan (promote gender  equality  and women  empowerment)
4)  Menurunkan angka kematian anak (reduce  child mortality)
5) Meningkatkan kesehatan  ibu (increase  maternal health)
6)  Memerangi  IDV/AIDS,  malaria  dan  penyakit  lainnya (combat  HIVIAIDS,
malaria  and other  diseases)
Jurna/  Kependudukan  Indonesia

## 7)  Memastikan kelestarian lingkungan hidup (ensure environment sustainability)

## 8)  Membangun  kemitraan  global  untuk  pembangunan  (develop  a  global
partnership for  development)
Delapan Tujuan Pembangunan Milenium yang telah disepakati oleh 189 negara itu  didasarkan pada pemenuhan hak dasar warga negara atau right based approach. Hak  dasar/asasi  manusia  (human  right)  bersifat  universal,  legal  dan  belaku  sama bagi setiap warga negara.  Hak dasar ini merupakan suatu konsep etika politik  dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Secara umum HAM yang diumumkan PBB tahun 1948 mengandung empat hak pokok. Pertama, hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap orang. Kedua, hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian,  hak  akan  pembangunan  dan  hak  akan  lingkungan  hidup  yang bersih. Ketiga,  hak  sipil  dan  politik,  antara  lain  memuat  hak-hak  yang  telah  ada  dalam perundangan Indonesia seperti:  hak atas  penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi  bagi mereka yang kebebasannya dilanggar;  hak atas kehidupan;  hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik; hak seorang untuk diberi tahu alasan- alasan  pada saat  penangkapan;  persamaan  hak  dan  tanggung jawab  antara  suami- istri; dan hak atas kebebasan berekspresi. Keempat, hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan; larangan atas diskriminasi ras, wama kulit, jenis kelamin, gender, dan agama; persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya; hak untuk mendapat pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki- laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat buruh; hak atas pendidikan: hak untuk be bas dari kelaparan. Kemudian prinsip human right ini diadopsi oleh beberapa institusi intemasional seperti CARE,  Save the Children, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNESCO dan SID A, DFID untuk dijadikan dasar aktivitasnya.  Demikian juga MDGs dibentuk dengan prinsip hak dasar warga negara atau human right based approach (Arowolo,  2007:2).  Prinsip  pemenuhan  hak  dasar  bagi  setiap  warga  negara  ini memberikan implikasi bahwa negara bahkan dunia internasional mempunyai tanggung jawab yang mutlak terhadap pemenuhannya.
Dengan  menggunakan  prinsip  right  based approach,  maka  upaya  untuk memberikan pelayanan bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan prioritas dalam Tujuan Pembangunan Milenium dengan tekad untuk mewujudkan Education for All (BFA) yang di Indonesia kemudian disebut sebagai Pendidikan untuk Semua (PUS).
Mengapa  pemenuhan  pelayanan  pendidikan  kepada  seluruh  warga  negara menjadi prioritas yang akan diwujudkan di dalam MDGs? Hal ini karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi  bagi  semua  orang  karena  masyarakat yang  berpendidikan  setidaknya  dapat
mewujudkan  tiga  hal.  Pertama,  dapat  membebaskan  dirinya  dari  kebodohan  dan keterbelakangan. Kedua, mampu berpartisipasi dalam proses politik untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Ketiga, memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan.
Pentingnya  pendidikan  sebagaimana  diuraikan  di  atas  memang  tidak  dapat disangkallagi.  Bagi sebagian besar orang miskin, pendidikan merupakan salah satu alat mobilitas vertikal yang paling penting. Ketika modal yang lain tidak mereka miliki, terutama modal berupa uang atau barang, hanya dengan modal pendidikanlah mereka dapat berkompetisi untuk mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan.
Pendidikan yang tinggi dan ditunjang kondisi kesehatan yang baik, pada akhimya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Tentu pendidikan dan kesejahteraan tidak memiliki hubungan yang bersifat langsung, akan tetapi melalui proses panjang di mana pendidikan yang baik akan memberi peluang pada anggota masyarakat untuk dapat terlibat di dalam proses pembangunan ekonomi. Bagaimana mekanisme tersebut dapat terjadi dapat dijelaskan dalam proses sebagai berikut. Kondisi pendidikan dan kesehatan yang baik merupakan prasayat terbentuknya SDM yang berkualitas. Dengan SDM yang berlualitas maka masyarakat akan memiliki produktivitas tinggi. Produktivitas yang tinggi pada gilirannya akan berkontribusi sangat signifikan pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Kesempatan untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan, dengan demikian, dapat pula digunakan  sebagai  instrumen yang paling efektif untuk memotong mata rantai  atau  lingkaran  setan  kemiskinan  (the  vicious  circle  of poverty),  di  mana kemiskinan  terjadi  karena rendahnya  produktivitas  orang miskin  yang  disebabkan rendahnya kualitas SDM (pendidikan dan kondisi kesehatan) orang miskin tersebut. Rendahnya  SDM  orang miskin  itu  sendiri  disebabkan  kondisi  kemiskinan  mereka sehingga mereka tidak mampu melakukan investasi untuk pendidikan dan kesehatan. Bagaimana lingkaran setan kemiskinan tersebut terjadi digambarkan pada Gam bar I.
Selain menjadi instrumen strategis untuk memotong lingkaran setan kemiskinan, pendidikan juga punya makna bagi upaya untuk memberdayakan kaum perempuan. Relevansi ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender, akan tetapi juga didasarkan pada realitas bahwa, jika berbicara tentang kemiskinan,  maka dari go Iongan kaum perempuanlah sebagian besar pemberi kontribusi kelompok miskin.
Dengan demikian pendidikati bagi kaum perempuan memiliki makna yang san gat penting. Lebih dari sekedar memberi instrumen untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik yang pada gilirannya dapat membebaskan diri dari belenggu kemiskinan dan ketidakberdayaan,  pendidikan juga  akan  memperbaiki  kondisi  kehidupan  kaum perempuan dalam banyak aspek atau dimensi kehidupan mereka. Dengan pendidikan yang maju, maka kaum perempuan akan lebih banyak terekspos dengan berbagai hal seperti kesehatan, hak-hak pribadi, dan hak politik. Meningkatnya pengetahuan kaum
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
~ Low Income ~ Low productiVIty Low consu:nptlon LO'N savings ~ Low rnvestment __/
Sumber: www. worldbank.org/depweb/beyondlbeyondbw/begbw  06.pdf
Gam bar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan
perempuan  terhadap  berbagai  hal  tadi  pada  gilirannya  akan  memperbaiki  kondisi kesejahteraan masyarakat pada berbagai aspek, sebab kaum perempuanlah yang selama ini menjadi ujung tombak perbaikan kondisi kesejahteraan keluarga. Thomas, et al. (2000:  50-2)  menjelaskan  bahwa  peningkatan  kapasitas  perempuan  tidak  hanya memperbaiki pendapatan mereka akan tetapi juga memperbaiki kesehatan reproduksi, menurunkan angka kematian bayi dan anak, serta dengan pengetahuannya tentu akan menguntungkan bagi pembentukan generasi berikutnya. Pendapat senadajuga didukung oleh Tatyana (2000: 35) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan unsuryang sangat vital  dalam  pembangunan ekonomi.  Di  samping,  modal  fisik seperti mesin, bangunan dan  sejenisnya,  modal  manusia merupakan  unsur vital.  Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi maka diperlukan modal man usia yang berpendidikan tinggijuga.

## 3. PENCAPAIAN PENDIDII<AN UNTUK SEMUA  DI INDONESIA
Pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan perempuan adalah tujuan kedua dari (MDGs).  Targetnya  adalah  pada tahun  2015,  seluruh  anak  baik  laki-Iaki  maupun perempuan di mana saja mereka berada harus sudah menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai  negara  yang  ikut  meratifikasi  MDGs/  Tujuan  Pembangunan  Milenium, Indonesia tidak bisa mengabaikan pembangunan di bidang pendidikan dasar ini.
Vol. n, No.2, 2007
Untuk dapat mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium bidang pendidikan tersebut tentu bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan suatu langkah kongkrit  dalam  bentuk  kebijakan,  baik jangka pendek,  menengah,  maupun jangka panjang. Kebijakan tersebut tentu saja tidak hanya dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapijuga perlu dukungan dari pemerintah daerah. Sebab, mengacu kepada Undang-Undang No. 22/1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang otonomi daerah, pemerintah daerahlah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan  urusan  pelayanan  pendidikan  dasar  (SD  dan  SLTP).  Dengan demikian, upaya pemerintah untuk dapat mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dalam hi dang pendidikan harus juga melibatkan dukungan pemerintah daerah.
Upaya  meyakinkan  pemerintah  daerah  untuk  dapat  mewujudkan  Tujuan Pembangunan Milenium bidang pendidikan tentu bukan pekerjaan mudah dilakukan. Selain kesadaran daerah yang masih kurang tentang pentingnya mewujudkan MDGs, persoalan yang muncul adalah rendahnya dukungan anggaran, SDM, dan infrastruktur yang ada di  daerah. Terlebih  lagi,  koordinasi pembangunan yang tidak lagi bersifat sentralistik  seperti  yang  terjadi  pada jaman  Orde  Baru.  Dalam  banyak  hal  telah menyebabkan  berbagai  dokumen  rencana  pembangunan  yang  dibuat  pemerintah, misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak selalu menjadi acuan pemerintah daerah di  dalam membuat dokumen yang sama, yaitu RPJP-D dan RPJM-D. Persoalan yang muncul kemudian  adalah  rencana  dan  realisasi  berbagai  program  pembangunan  di  daerah tidak  selalu  seiring  dan  sejalan  dengan  rencana  pembangunan  yang  dibuat  oleh pemerintah pusat.
Kondisi yang demikian sangat mungkin menyebabkan upaya untuk mencapai MDGs bidang pendidikan dasar menjadi tidak akan mudah untuk dilaksanakan. Hanya apabila pemerintah memiliki kapasitas untuk meyakinkan pemerintah daerah bahwa MDGs merupakan hal yang penting yang harus diwujudkan dan diikuti, dengan dukungan instrumen koordinasi yang baik maka MDGs bidang pendidikan akan dapat dicapai.
Untuk mengetahui tingkat pencapaian MDGs bidang pendidikan, maka analisis pada subbab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan dilakukan review terhadap berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan  MDGs.  Pada  bagian  berikutnya  analisis  akan  lebih  diarahkan  untuk mengetahui  sejauh  mana  implementasi  berbagai  macam  program tersebut  mampu mewujudkan tujuan pembangunan milenium bidang pendidikan.
3.1  Kebijakan  Pemerintah Untuk Mencapai MDGs  Bidang Pendidikan
Pemerintah telah banyak melaksanakan kebijakan dan program untuk menjamin pendidikan. Komitmen pemerintah untuk menjamin pendidikan ini sangatlah penting mengingat pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka program pendidikan dasar menjadi prioritas kewaj iban pemerintah. Sebagai wujud konkrit atas pentingnya
pendidikan  dasar,  UUD  1945  pasal  31  (termasuk juga pasal  31  dalam  Perubahan keempat  Undang-Undang  Dasar  1945)  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan dasar. Hal  ini tertuang secara jelas pada ayat 1 dan ayat  2, seperti dibawah ini.
Pasal31 Ayat 1 : "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" Ayat 2: "Setiap warga negara waj ib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"
Kemudian komitmen pemerintah terhadap anggaran tertuang pada pasal 31  ayat 4, yaitu anggaran pendidikan minimal harus 20% dari APBN dan APBD, seperti dikutip di bawah ini.
Ayat 4: ''Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".
Komitmen pemerintah mengenai pendidikan dasar ini dipe~egas lagi dalam UUNo. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yaitu pada pasal 17 dan pasal 3 4.
Pasal17:
(1)  Pendidikan  dasar  merupakan jenjang pendidikan  yang  melandasi jenjang pendidikan menengah
(2)  Pendidikan dasar berbentuk Sekolah  Dasar (SD)  dan  Madrasah lbtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat
(3)  Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Pasal34:
(1)  Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti  program wajib bela jar
(2)  Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib bela jar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya
(3)  Wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggar~an oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
( 4)  Ketentuan mengenai waj ib bela jar sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ayat
(2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP).
Program  penanggulangan  putus  pendidikan  dasar telah  banyak  diterbitkan. Program yang paling populer saat ini adalah Bantuan Operasional Sekolah atau yang lebih dikenal dengan BOS. Tujuan pemerintah menciptakan program BOS adalah agar semua anak terutama dari  keluarga miskin dapat mencapai  kelulusan  pada tingkat pendidikan dasar.
Sejak tahun 2001 sampai Juni 2005, pemerintah telah mengalokasikan sebagian dari penghematan subsidi BBM yang kemudian dialokasikan sebagai Dana Bantuan Khusus Murid  (BKM)  bagi  keluarga miskin.  Untuk periode Juli-Desember 2005, pemerintah menegaskan untuk melakukan perubahan penerima langsung dana tersebut, dari keluarga ke sekolah berupa BOS. Program BOS ini didasarkan padajumlah siswa yang terdaftar dalam satu sekolah.  Sejak Juli 2005, pemerintah telah menyerahkan dana BOS ke seluruh sekolah SD  dan SMP, dan secara terbatas masih melanjutkan program BKM.  Mekanisme alokasi  bantuan yang baru ini telah banyak mengubah anggaran  pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah  pertama.  Perubahan  ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat kini mendanai bagian yang cukup besar untuk biaya operasional sekolah.
Program BOS mencakup sekitar 41 juta siswa dengan rincian 62% berada pada jenjang sekolah dasar dan 3 8% pada pendidikan sekolah menengah pertama. Program BOS  telah  menyalurkan  sebanyak Rp  5,3  triliun  antara Juni-Desember 2005  dan selanjutnya Rp 11, 12 triliun di tahun 2006, atau sekitar 25% dari keseluruhan anggaran pemefintah pusat untuk sektor pendidikan. Besarnya anggaran untuk setiap sekolah ditentukan oleh jumlah siswa.  Untuk sekolah dasar menerima Rp 235.000  (sekitar US$25) per siswa per semester, dan siswa sekolah menengah pertama menerima Rp 324.500 (kira-kira US$35). Dana BOS tersebut digunakan untuk menanggulangi biaya operasional  sekolah  dan  sekolah  pun  diharapkan  dapat  menurunkan  atau  bahkan menghapuskan uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Dana BOS disalurkan secara langsung ke sekolah. Sekolah harus memiliki nom or rekening bank yang akan digunakan  untuk menyimpan  dana tersebut untuk mencegah terjadinya kebocoran, serta untuk meningkatkan transparansi.
Selain itu, Laporan Bappenas yang berjudul Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2007, menetapkan prioritas pembangunan bidang pendidikan  tahun 2007, adalah sebagai berikut:
1. Beasiswa siswa miskinjenjang SDIMI dan SMP/MTs.
2.  Beasiswa siswa miskin jenjang SMA/SMKIMA.
3.  Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional.

## 3.2. Hasii-Hasil yang Dicapai
Sebagaimana diuraikan di depan, berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  Tujuan  Pembangunan  Milenium  di  Indonesia, termasuk tujuan yang kedua yaitu keberhasilan bidang pendidikan. UNDP mengukur keberhasilan dalam implementasi kebijakan bidang pendidikan melalui tiga indikator, seperti angka melek huruf (literacy rate), angka partisipasi sekolah (school enrollment ratio) dan  lama studi yang ditempuh ( mean years of schooling).
Ketiga indikator terse but akan dipakai sebagai instrumen analisis untuk menilai tingkat keberhasilan atau kinerja implementasi berbagai kebijakan untuk menyediakan layanan pendidikan bagi semua di Indonesia.

## Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Tabel2.  Persentase  Penduduk  10  Tahun  ke Atas  yang  Buta Huruf menurut Tipe  Daerah,

## Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2006
Tipe Daerah/ Kelompok Umur (tahun) Jenis Kelamln 10-14 15-24 25-44 Perkotaan: Laki-laki (L) 0,59 0,57 1,04 Perempuan (P) 0.40 0,48 2,49 L+P 0,50 0,52 1,78 Perdesaan: Laki-laki (L) 1.49 1,71 3,81 Perempuan (P) 1 25 1 98 7,26 L+P 1,37 1,84 5,58 Perkotaan dan Perdesaan Laki-laki (L) 1,13 1,20 2,54 Perem12_uan  (P) 0 91 1,27 5,08 L+P 1 02 1,24 3,84
Sumber: BPS, Susenas Tahun 2006 dalam Statistik Pendidikan, 2006 (56).
Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa persentase angka melek huruf di Indonesia boleh dikatakan cukup tinggi, yaitu di atas 90%, baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Jika dilihat dari kelompok umur, rata-rata angka melek hurufyang tinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun, yaitu 98,98%, disusul oleh kelompok umur  15-24  dan  25-44,  masing-masing 98,76%  dan  96,16% pada tahun  2006.  Di Indonesia, proporsi melek huruf telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Apabila dilihat pada tahun 2004, maka angka melek huruf untuk kelompok umur 15-19 tahun sebesar 98,84% (Indikator Kesejahteraan Rakyat 2005:18). Tingginya angka melek huruf tersebut tidak terlepas dengan keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Seperti yang dapat dilihat pada Tabel3, Indonesia telah berhasil mencapai Angka Partisipasi Sekolah di atas 90% untuk  Sekolah Dasar selama periode 1995 hingga 2005.
Tabel3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Berbagai Jenjang Pendidikan, Tahun 1995-
2005 (dalam %) APS 1995 1998 2000 2002 2004 2005 so 91,5 92,3 92,4 92,7 92,7 93,2 SMP 51,0 58,4 61,7 61,7 60,9 65,2 SMA 32,6 36,9 39,5 39,5 36,8 41,7
Sumber: http://www.bps.go.id/sector/socwel/index.html. hal. 31
Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa proporsi murid yang mampu melanjutkan pada jenjang pendidikan menengah baru sekitar 50%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) atau yang juga sering disebut school enrollment pada Sekolah Dasar (SD) memang  sangat tinggi  yaitu  diatas 90%. Namun  kemudian terjadi penurunan APS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Vol. II, No.2, 2007
Meskipun  selama  periode tabu  1995-2005  tingkat APS  pada jenjang SMA terus mengalami peningkatan, tetapi nilainya masihjauh dari persentase APS padajenjang pendidikan SD. Tingkat APS pada jenjang pendidikan SMP banya berkisar 50-65% selama periode 1995-2005. Dan tingkatAPS makin menurun padajenjang_pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya proporsi penduduk yangmelanjutkan ke sekolah menengah (Sl\.1P dan SMA) menyebabkan angka rata-rata lama sekolah rendah.
Thbel4.  Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, tahun 2004,  2005 dan 2006 ( dalam tahun)
Jenls kelamln Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2006 2006 Laki-laki(L) 9,3 9,4 9,48 6,6 6,5 8,53 7,8 7,8 9,00 Perempuan(P) 8,2 8,4 6,68 5,5 5,5 5,72 6,7 6,8 6,20 L+P 8,8 8,9 7,92 6,0 6,0 6,97 7,2 7,3 7,44
Sumber:  Indikator Kesejahteraan Rakyat,  2005  (19)  dan  BPS,  Susenas dalam  Statistik Pendidikan,
2006 (57)
Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan untuk meningkatkan pencapaian melek huruf dan partisipasi penduduk agar bersekolah memang telah membuahkan basil yang relatiftinggi. Setelah tahun 2000, tingkat melek huruf telah mencapai angka di atas 90%. Namun apabila dilihat dari rata-rata lama sekolah, kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Secara umum, rata-rata lama sekolah yang masih pada kisaran 7,2 hingga 7,4 tahun selama tahun 2004 sampai 2006. Angka ini menunjukkan bahwa pendidikan  dasar 9 tahun belum sepenuhnya tercapai. Belum tercapainya target pendidikan dasar 9 tahun merupakan permasalahan yang sangat penting.  Permasalahan  penting  lainnya menurut Tabel 4  adalah  masib  terjadinya disparitas  rata-rata  lama  sekolah  menurut wilayah  kota-desa  dan jenis kelamin. Penduduk laki-laki di wilayah perkotaan telah mengenyam pendidikan dasar 9 tahun, tetapi hal ini tidak sama dengan kaum laki-laki yang tinggal di wilayah perdesaan.
Tabel 4 juga memberikan gambaran bahwa program Pendidikan untuk Semua masih terjadi  disparitas antar wilayah kota-desa. Daerah perkotaan mencapai basil yang Iebih tinggi untuk angka rata-rata lama bersekolah dibandingkan daerah perdesaan. Jika Tabel4 telah menunjukkan betapa disparitas mengenai rata-rata lama bersekolah terjadi antardesa-kota dan jenis kelamin, lalu bagaimanakah gambaran menurut wilayah provinsi. Apakah rata-rata lama sekolahjuga terjadi disparitas antar provinsi? Tabel  5 menyajikan data rata-rata lama sekolah provinsi-provinsi di Indonesia tahun 1999 dan 2002.
TabeiS. Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia 1999 dan 2002 ( dalam tahun)
No Nama Proplnsl 1999 2002 1 Nangroe Aceh  D 7,2 7,8 2 Sumatera Utara 8,0 84 3 Sumatera Barat 7,4 8,0 4 Riau 73 83 5 Jambi 6,8 74 6 Sumatera Selatan 66 7 1 7 Bengkulu 7,0 7,6 8 Lampung 64 69 9 Bangka  Belitung 6,5 66 10 DKI  Jakarta 97 10,4 11 Jawa  Barat 6,8 72 12 Jawa Tengah 60 65 13 0.1.  Yogyakarta 7,9 8,1 14 Jawa Timur 5,9 65 15 Banten 7_,7 79 16 Bali 68 76 17 NTB 52 5,8 18 NTT 57 6,0 19 Kalimantan  Barat 56 63 20 Kalimantan Tengah 7 1 76 21 Kalimantan  Selatan 66 70 22 Kalimantan Timur 7,8 85 23 Sulawesi Utara 7,6 86 24 Sulawesi Tengah 7,0 73 25 Sulawesi Selatan 6,5 68 26 Sulawesi Tenggara 6,8 7,3 27 Gorontalo 6,3 65 28 Maluku 76 8,0 29 Maluku  Utara 6,5 8,4 30 Papua 56 6,0 INDONESIA 6,7 7,1 Sumber: Laporan Pembangunan Manusi~ 2004: 106-113
Disparitas rata-rata lama sekolah juga terjadi antar provinsi di Indonesia. Tabel 5 memperlihatkan gambaran yang sama dengan Tabel4, yaitu kondisi Indonesia secara umum yang masihjauh dari harapan tercapainya Wajar 9 tahun. Hanya provinsi DKI Jakarta yang telah mampu mencapainya. Hal ini ditunjukkan baik pada tahun  1999 dan 2002,  rata-rata lama sekolah diatas  9 tahun, yaitu 9,7 (1999) dan  10,4 (2002). Sedangkan provinsi DIY yang terkenal dengan julukan kota pelajar belum mampu mencapai nilai rata-rata lama sekolah untuk program Wajar 9 tahun. Pada tahun 1999, rata-rata lama sekolah yang dicapainya hanya sebesar 7,9. Meskipun pada tahun 2002 rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan tetapi tetap belum memenuhi target untuk  program  Wajar  karena  nilainya  hanya  sebesar  8, 1.  Provinsi-provinsi  yang termasuk  rendah  dalam  pencapaian  nilai  rata-rata  lama studi  adalah  NTB,  NTT, Kalimantan Barat dan Papua.  Berkaitan dengan  rata-rata lama studi adalah  siswa yang mengalami putus sekolah atau tidak lagi melanjutkan sekolah. Tabel6 menyajikan alasan penduduk yang berumur 7-18 tahun untuk tidak melanjutkan sekolah.
Tabel6.  Persentase Penduduk Berumur 7-18 Tahun yang Tidak/Belum Pemah Sekolahffidak Bersekolah Lagi menurutAlasan Tidak Melanjutkan Sekolah, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2006.
Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan L p L+P L p L+P L p L+P 1.  Tidak ada blaya 30 74 32 63 31,70 38,72 38 98 38 85 35 31 36 24 35 78 2.  Tldak suka I 2,46 2,14 2,30 4,04 3,90 3,97 3,36 3,14 3,25 malu 3.  Bekerja 42 91 14,38 28,45 31,51 8,35 19,87 36,38 10,95 23 56 4.  Menlkah 2 63 29 57 16 29 4,24 26,42 15 39 3 55 27,78 15 77 5.  Tldak  diterima+ 0,30 0,30 0,30 0,23 0,18 0,21 0,26 0,23 0,25 dlkeluarkan 6.  Sekolah Jauh 0,65 0,95 0,80 3,38 4,01 3,70 2,21 2,68 2.45 7.  Me rasa 9,46 9,02 9,24 5,78 5,09 5,43 7,36 6,79 7,07 pendldlkan cukup 8.  Cacat 0 39 0,32 0,35 0,41 0,37 0,39 0 40 0,35 0 37 9.  Menunggu 0,18 0,19 0,19 0,07 0,07 0,07 0,12 0,12 0,12 _l)_engumuman 10. Sudah diterlma 0,1~ 0,13 0,13 0,07 0,07 0,07 0,10 0,09 0,10 tp  belum sekolah 11. Belum  cukup 2,95 2,62 2,79 3,70 3,33 3,51 3,38 3,02 3,20 umur 12. Lalnnya 7,19 7,75 7,47 7,85 9,24 8 55 7,56 8 59 8 08 Total 100 00 100 00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 00 100  00
Sumber: BPS, Susenas Modul tahun 2006 dalam StatisikPendidikan, 2006 (61)
Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6, permasalahan ekonomi mendominasi alasan tidak melanjutkan  sekolah.  Di daerah perkotaan maupun  perdesaan sebesar 35,78% murid tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Di perdesaan, proporsi yang tidak melanjutkan sekolah karena alasan biaya lebih tinggi sekitar 3% dibandingkan di daerah perkotaan. Kemudian sebesar 23,56% mereka harus bekerja mencari nafkah. Proporsi penduduk laki-laki memang mendominasi tidak melanjutkan sekolah karena mereka harus bekerja. Faktor kedua adalah berkaitan dengan budaya yaitu menikah sebesar 15,77%, dan sebesar 7,07% mereka merasa bahwa sekolahnya sudah cukup. Di sam ping faktor ekonomi dan budaya, faktor kekurangan infrastruktur dan fasilitas sekolah masih sebesar 2,45%.

## Tabel7.  Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke atas menurut Provinsi dan Ijazah/STTB
Tertinggi yang Dimiliki, 2004
Tidak No Proplnsi mempunyai 50/MI SLTP/MTS SMU ijazah 1 Nangroe Aceh D 21A8 29,37 23,44 19,67 2 Sumatra Utara 21,92 28,03 23,94 18,14 3 Sumatra Barat 28,92 27,16 18,99 16,02 4 Riau 23,11 28,94 20,00 19,13 5 Jambi 27,56 33,09 19,94 12,89 6 Sumatra Selatan 27,82 35,10 18,05 13,15 7 Bengkulu 27,74 29,37 19,73 14,87 8 Lampung 31,46 33,43 19,10 10,43 9 Bangka Belitung 37,46 31,94 14,33 8,56 10 DKI  Jakarta 12,02 20,29 21,53 27,01 11 Jawa Barat 26,63 37,86 16,84 12,06 12 Jawa Tengah 32,27 35,78 16,47 8,59 13 DIY 26,58 22,30 17,13 18,38 14 Jawa Timur 34,07 31,98 16,02 10,58 15 Banten 26,85 32,18 17,54 15,84 16 Bali 30,61 27,95 13,89 17,95 17 NTB 45,19 26,36 13,55 10,60 18 NTT 41,24 33,32 11,69 8,66 19 Kalimantan Barat 39A8 29,16 17,37 9,33 20 Kalimantan Tengah 22,64 35,86 23,35 12,36 21 Kalimantan  Selatan 29,65 34,08 17,39 12,74 22 Kalimantan Timur 22,39 26,74 20,66 19,41 23 Sulawesi Utara 20,18 28,09 23,01 19,93 24 Sulawesi Tengah 26,41 36,44 18,77 11,51 25 Sulawesi Selatan 35,68 28,68 15,75 12,58 26 Sulawesi Tenggara 28,96 31,05 18,68 14,34 27 Gorontalo 35,28 35,78 12,25 10,46 28 Maluku 20,72 33,39 21,22 17,40 29 Maluku  Utara 30,11 30,88 20,40 13,38 30 Papua 44,27 23,66 14,38 11,24 INDONESIA 29,40 32,27 17,62 13,07 . .
Sumber: Stattsttk Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2004: 122-123 .
Seperti yang ditampilkan  pada Tabel  4  dan 5 berdasarkan  indikator rata-rata lamanya studi bahwa pencapaian tujuan MDGs kedua masihjauh dari yang diharapkan. Secara nasional pada tahun 2004, hanya sebesar 17,62% penduduk yang telah lulus program Wajar. Pada tahun yang sama persentase terbesar penduduk Indonesia hanya memiliki  ijasah  kelulusan  SD/MI  yaitu  sebesar  32,27%.  Kondisi  yang  sangat mememerlukan perhatian besar bahwa temyata persentase penduduk yang tidak lulus SD juga sangat besar yaitu  29,4%.  Sedangkan  persentase penduduk yang sampai
pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I, Akademi, Universitas dan S2/ S3  secara keseluruhan hanya sebesar 7,64%.

## 4. KoMITMEN INTERNASIONAL
Sebenarnya  negara-negara  maju  telah  lama  berkomitmen  untuk  membantu program pendidikan di negara berkembang. Kesepakatan negara-negara maju terutama diperuntukkan terhadap program Education for All (EFA) yang diawali  di  Jomtien pada tahun 1990. Kesepakatan yang dibangun di Jomtien, Thailand pada tahun 1990 adalah BFA dan menurunkan buta aksara secara masif.  Kemudian kesepakatan ini diperkuat setelah kemunculan program :MDGs dengan mengadakan pertemuan di Dakar pada tahun 2000. Kesepakatan yang dibangun di Dakar berisikan enam tujuan utama yaitu:
1)  Memperluas pendidikan untuk anak usia dini 2)  Menuntaskan wajib bela jar untuk semua (20 15) 3)  Mengembangkan proses pembelajaranlkeahlian untuk orang muda dan dewasa
4)  Meningkatnya  50%  orang dewasa yang  melek  huruf (2015),  khususnya
perempuan
5)  Menghapuskan kesenjangan gender
6)  Meningkatkan mutu pendidikan
Untuk mencapai enam tujuan tersebut maka strategi penting adalah memastikan dukungan dana dan membangun kemitraan antara pemerintah dengan Civil Society Organizations. Namun karena MDGs dan program BFA dibangun melaui kesepakatan intemasional maka dukungan intemasional pun sangat penting. Komunitas Donor dan Badan-Badan Multilateral menyatakan dukungan kepadan PUS  dan MDGs adalah G8,  EU, The IFIS  (World  Bank dan ADB). Pada konferensi  mengenai  pendanaan pembangunan di Monterrey Mexico, Maret 2002 dan dialog tingkat tinggi di New York,  Oktober 2003,  mereka berkomitmen untuk menambahkan  sumbangan untuk program EFA sebesar $16 milyar.
Tetapi,  realitanya  komunitas  donor  ini  tidak  memenuhi  komitmen  mereka. Dukungan dana yang diberikan hanya san gat kecil yaitu $ 5 milyar ( 1990) dan $ 4 · milyar (2000). Sedangkan selama tahun 90an, hanya sekitar 8% dari bantuan bilateral diberikan untuk bidang pendidikan.
Mereka justru berargumentasi  bahwa  negara tidak  akan  dapat  memenuhi pembiayaan pendidikan keseluruhan.  Seperti argumen yang dikemukakan Muchtar (2003), ketika negara miskin tidak dapat memenuhi pembiayaan pendidikan keseluruhan maka negara tersebut harus mendapatkan  altematif untuk pembiayaan pendidikan dengan memberikan saran sebagai berikut:
a. Cost  Recovery,
b.  Biaya pendidikan ditanggung oleh komunitas pemakai,
34
c.  Penyediaan pelayanan pendidikan Iebih besar diserahkan kepada pasar, d.  Sehingga partisipasi sektor swasta yang lebih besar,
e.  Dalam rangka era desentralisasi Pemerintah Pusat memberikan beban peran lebih besar kepada pemerintah daerah, dan
f.  Tidak ada lagi subsidi untuk pendidikan setingkat universitas.
Saran dari Bank Dunia dan ADB ini berimplikasi pada privatisasi pendidikan di negara-negara  miskin  dan  berkembang.Padahal  perspektif right  based approach, pendidikan adalah hak dasar rakyat  dan negara harus menyelenggarakan pendidikan gratis dan bermutu sebagai usaha memenuhi hak dasar ini.
Privatisasi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang kontraproduktif terhadap pencapaian MDGs. Fenomena privatisasi yang menyebabkan makin tingginya biaya pendidikan ini setidaknya berimplikasi pada:
• Terjadinya proses pemiskinan dan pembodohan pada masyarakatyang semakin kuat. .
• Tidak ada perhatian dan prioritas untuk:
Perbaikan kualitas pendidikan, Program pendidikan untuk kelompok-kelompok  masyarakat yang tidak beruntung, dan
Semakin  terkotak-kotaknya  masyarakat  Indonesia berdasarkan  status sosial ekonomi, antara yang kaya dan miskin.

## 5. PENGELUARAN PUBLIK UNTUK PENDIDIKAN DI INDONESIA
Indonesia menargetkan 100% APS di tingkat SD dan 96% di SMP pada tahun 2009. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap anak yang berumur 7 sampai  15  tahun harus menyelesaikan pendidikan dasar.  UU No. 20/2003 ini memberikan implikasi bahwa pemerintah seharusnya menyediakan pelayanan pendidikan gratis untuk semua. Kemudian hal ini dituangkan dalam program Pendidikan untuk Semua (PUS) atau sering disebut sebagai Education for All (EFA). Program Pendidikan  untuk Semua (PUS) ditujukan  untuk: (1) Seluruh siswa dapat ditampung sampai tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, (2) Menjamin bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses yang sama dan penuh terhadap sekolah yang menyediakan Iingkungan belajar yang menarik dan pengajaran yang efektif, dan (3) Menyediakan pendidikan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia.
Namun tantangan terberat yang dihadapi saat ini setidaknya ada tiga hal, yaitu:
1) Kesenjangan APS antara tingkat SD dengan SMP,
2) Kesenjangan APS akibat perbedaan status sosial ekonomi terutama pada tingkat SMP,dan
3) Kesenjangan APS  karena faktor geografis.
Vol. D, No. 2, 2007
1) K esenjangan APS  antara tingkat SD dengan  SMP
n r- Q : ~ Q • 4 9 ~~7 100 90 80 .J- ---1 ~1..---fl t----o-~ 1----:-1 t----1 1 1----1 '----- I 1 , - ~ : 1 I ~ u
7 o v;r<t - - ' f
&.::.------11 r----1 - - - : ~ ~ -.
i2 2 60 v ./ i , t- ~ --tl 1- --lf,~ : ti ~--J:l .,...._ ~ 9- f - ~
50 v l -:=-li :;: ~ ,.--, 40 V -
9
~I · B
fL
~
30 v P- - - - 1- I- 20 - - 1- - 1- I- 10 v I - ,__. I 0~~~ ~-~~~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~ 11 ~~~~~~~~~~ - - 1- I-
1970  1980  1 995 1998 2 000 2 002 2 00 4  2005
Sumb e r : Kaj i an Penge l uaran P ublik In dones i a, 2007:3 1
SD • SMP SMA
Grafik 1.  Angka P artisipasi Sekolah pada Berbagai Jenjang Pendidikan , 1970-2005
Semakin tinggijenjang p e ndidik a nju s tru akan se makin r e ndah Angka Parti s ip asi Sekolah (APS). P a d a grafik I di atas m e nunjukk an bahwaAPS untukj e njan g p e ndidik an SD ya itu pada anak u s i a 7- 1 2 tahun se lalu mencapai nilai  di ata s 9 0 % . Akan tetapi tid ak d e mikian untukjenjan g pendidikan SMP ya itu anak usia 1 3 -15 tahun. Padaj e njan g p e ndidikan SMP ini , APS han ya menunjukkan kisara n 50% hin gga 65% se lama ta h un 1 995-2005 . Kemudian  pada jenjan g pendidikan  SMA , APS se makin  men ga l ami penurunan . Nilai APS pad a jenjan g p en didikan SMA ini hanya m e ncapai nilai se be s ar 17 % pada tahun 1970 dan 41 ,7% pada tahun 2 005 .
36 Jurnal Kep e ndudukan Ind onesia
2)  Kesenjangan APS akibat perbedaan  status sosial  ekonomi
7-121h 13-15 1h 1 6 -1 s 1h
Kelomp ok Umur
Sumber: http: / /kfm.de p sos.go.id/mod.php?mod=useroag e&p age id =6 Catatan: Q I = Quintile termi sk in dan Q5  =  Quintile terkaya
0 Quintile 1
ri Quintile 2 0  Quintile 3 D Quintile 4 II Quintile 5
Grafik 2. Partisipasi Sekolah menurut Go Iongan Pendapatan 2004
Padajenjang pendidikan SD ya itu pada kelo mpo k anak usia 7-12 tahun, APS hampir sama pada kelima kel ompok berdasarkan pendapatan tersebut. Ke mudian pada jenjang pendidikan SMP, APS  mulai  terjadi  perbedaan antar golongan  masyarakat menu rut tingkat pendapatannya . Tetapi perbedaan padajenjang pendidikan SMP tidak seta jam seperti pada jenjang pendidikan SMA. Selain tidak terjadi perbedaan yang taja m an tar go Iongan masyarakat yang dida sarkan pada tingkat pendapatan, APS pada jenjang pendidikan SMP juga mencapai nilai yang relatiflebih tinggi dibandingkan dengan pencapain APS pada jenjang pendidikan SMA. APS ini mengalami perbedaa n yang cukup tajam antar kelompok pendapatan pada jen jang pendidikan SMA ya itu pada anak usia 16 - 18 tah un.
Di samping terjadi  perbedaan yang cukup tajam antar  golongan masyarakat yang didasarkan pada ti ngkat pendapatan, APS pada j enja ng pendidikan SMA juga tidak mampu mencapai nilai yang tingg i sebagaimana tingkat pencapain APS pada jenjang pendidikan SD dan SMP.
Banyak as pek ya ng  mempengaruhi terjadinya  disparitas  dalam  pemenuhan pendidikan seperti kemiskinan, bencana a! am , krisis, perang, eksklusi sos ial serta alokasi investasi publik yang tidak tepat. Tingginya perbedaan APS antar kelompok m asy arakat berdasarkan pada status sosial e konomi terutama padajenjang pendidikan menengah san gat tidak menguntungkan . Apab il a distribusi akses pendidikan t e rl a lu as im e tri s maka
Vo l.  II , No. 2, 2007
37
terdapat kerugian yan amat besar karen a kemampuan ma s yarakat tidak dirnanf aa tk an den g an opt imal (Thomas , eta !. 2000:58-59). Feno m e na seperti ini tentu saja m emb e rik an imp l ika si bahwa negara harus memiliki peran yang lebih b esa r .
2 007 .5 2006 . 2 2005 .9 . .. 2004 .2 2003 lji.6 2002 .... 3 2001 . 4 0 5 10 15 20 S umb e r: K a jian Pengeluaran Publik Indon es i a 2007 : 34 (diolah )
Grafik 3. Per s entase Pengeluaran Publik untuk Bidang P e ndidikan
D ewasa ini negara-negara b erke mban g makin menin gkatkan perhatiannya pad a bidang pendidikan dibanding se lam a era tahun 1980 - an. Hal ini c ukup berala san karen a masyarakat dengan ting ka t pendidikan ya n g baik maka akan memberikan kont r i b u s i yang be sa r terhadap pr oses pemb a n gu nan . Peningkatan p e r se nt ase p e ngeluaran p ub l ik untuk bidan g p e ndidikan juga dilakukan o l e h pemerintah Indone s i a. Sejak tahun 2001 , Ind o ne s ia telah mengal ami peningk atan per se ntase pengeluaran publik un tuk bi d an g p e ndidikan.
Namun demikian , p e r se ntase p e n ge lu aran publik untuk bidang pendidikan n egara - negara  berkembang  tetap  masih  lebih keci l  dibandingkan  ne gara maju . Di negar a berpendapatan tinggi (hig h-in co m e countries), per se nta se pengeluaran publik un tu k bidang pendidikan sebesar 5,6% dari G DP , semen tara ne g ara berpendapatan menengah (middle - in co me countries) se besar 4,4% dari GDP, dan negara mi sk in (low -i ncom e cou ntrie s) hanya sebesar 3,4 (Tatyan a, 2 000 dan HDI, 2006). Berikut data p e ng eluaran pub l ik untu k bidang pendidikan di em pat n eg ara ASEAN yait u Malaysia , Thai l and , F ili p in a dan Indonesia. Indone s ia men e mpati posisi palin g b awa h untuk pen geluar an pub l ik bid ang p e ndidikan yaitu han ya 14 ,2%. Semenatara itu , Malaysia da n Thailan d yang menempati posisi paling atas untuk p e n ge luaran publik bidang pendidikan ya itu 27% , se dan gkan Fil ip ina sebesar 16%. Kondis i yang memprihatinkan lagi bahwa PDB p e r kap ita di Indonesia p a li ng r e nd ah dian tara em pat negara ASEAN tersebut, teta pi
38 Jurna/ Kep e ndudukan  Ind o nes ia
persentase pengeluaran publik untuk bidang pendidikan  justru yang paling rendah. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa biaya pendidikan akan menjadi tanggungjawab yang Iebih besar bagi masyarakat meskipun Indonesia hanya memiliki PDB perkapita rendah.
Tabel8.  Pengeluaran Publik Bidang Pendidikan di Malaysia, Thailand, Filip ina dan Indonesia Tahun2004
MALAYSIA THAILAND FILIP INA INDONESIA Persentase pengeluaran  publik untuk bidang pendidikan dari total 28 27 17,2 9 pengeluaran  pemerintah Per kapita  PDB  (harga US$ pada 4.290 2.356 1.085 906 konstan 2000)_ Jumlah penduduk  Ciuta) 24,4 63 7 81,6 217,6 Persentase jumlah penduduk 3,0 4,1 2,8 3,5 berumur 0-14
Sumber:  http://www.publicfinanceindonesiaorg/pdf/PEREBAB4-SektorPendidikan.pdf dan Tabel HDI 2006
Setelah  diketahui  bahwa  komitmen  pemerintah  Indonesia terhadap  bidang pendidikan berada pada peringkat yang paling bawah di antara negara-negara Malaysia, Thailand dan Filipina. Selanjutnya bagaimanakah pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setelah era desentralisasi dan  otonomi  daerah.  Selama  masa  pemerintahan  Orde  Baru,  anggaran  bidang pendidikan  menjadi  beban  pemerintah  pusat  secara  keseluruhan.  Setelah  era desentralisasi dan otonomi daerah seharusnya porsi anggaran akan Iebih besar menjadi tanggung jawab  pemerintah  kabupaten/kota.  Kemudian  bagaimana nasib  dunia pendidikan setelah era desentralisasi dan otonomi daerah ini? Berikut di bawah ini akan  ditampilkan  tabel  untuk  melihat komposisi  pengeluaran  publik  untuk  sektor pendidikan berdasarkan tingkat pemerintahan.
Tabel9. Komposisi  Pengeluaran  Publik  untuk  Sektor  Pendidikan  berdasarkan Tingkat Pemerintahan, 2001-2004 Tlngkat 2001 2002 2003 2004 Pemerlntah Rp % Rp o/o Rp % Rp % Pusat 14,1 33 14,_7 29 22  5 35 19,4 31 Pembangunan 8,5 60 9,2 62 15,6 69 12,3 63 Rutin 56 40 56 38 6,9 31 7,1 37 Propinsi 1,9 4,6 4,0 7,8 3,9 6,1 3,8 6 Pembangunan 1,4 70 26 66 3,1 80 30 79 Rutin 0,6 30 1 4 34 0,8 20 0,8 21 Kab/Kota 26,2 62 32  6 63 38,3 59 39  8 63 Pembangunan 3,0 11 4,6 14 53 14 46 12 Rutin 23  2 89 28  0 86 33,0 86 35,2 88 Total 42,3 100 51,3 100 64,8 100 63,1 100
Sumber: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007, hal:35.
Tabel 9 menampilkan komposisi pengeluaran publik untuk sektor pendidikan berdasarkan tingkat pemerintahan di Indonesia. Pemerintah kabupatenlkota memang memiliki kontribusi yang paling besar dalam belanja publik untuk sektor pendidikan selama peri ode 2001-2004. Akan tetapi proporsi yang lebih besar belanja publik untuk bidang  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupatenlkota  bukan  untuk pengeluaran pembangunan melainkan untuk belanja rutin yang berupa belanja pemerintah untuk gaji pegawai. Rata-rata pengeluaran untuk pembangunan hanya berkisar  11- 14%, sedangkan proporsi yang dialokasikan untuk belanja rutinlbelanja pegawai rata- rata  adalah  sebesar  85%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setelah  otonomi  daerah, pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan yang besar untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka dalam  periode  yang  sama,  tugas  pembangunan  sektor  pendidikan  masih  menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi yaitu dengan proporsi di  atas 50%. Dwiyanto et.al (2003), berdasarkan basil penelitian Governance and Decentralization Survey (GDS),  menemukan  bahwa  setelah  implementasi  undang-undang  otonomi daerah temyata tidak membawa perubahan yang signiflkan pada pelayanan kesehatan dan pendidikan jika dilihat dari  beberapa indikator seperti:  keberadaan perda yang mengatur masalah pelayan~ pendidikan dan kesehatan, orientasi perda terse but kepada kepentingan pemerintah atau kepentingan publik, dan alokasi anggaran untuk pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Hal senada diungkapkan oleh Purwanto (2006: 6)  otonomi daerah temyata tidak membuat pelayanan pendidikan berubah menjadi lebih  baik.  Di  beberapa  daerah,  sejak  otonomi justru  membuat  pelayanan  bidang pendidikan makin mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Sedikitnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah telah menjadi sebab meningkatnya angka putus sekolah. Lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan pendidikan secara nyata terlihat dari banyaknya gedung-gedung sekolah dasar yang roboh dan tidak layak untuk dipakai.  Selain  itu,  kurang sensitifuya perhatian pemerintah daerah terhadap
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan telah menimbulkan beberapa kasus anak SD yang tidak mampu membayar SPP.
Kondisi yang demikian ini tidak akan mampu menjadi faktor pendorong terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Akibatnya biaya untuk pelayanan pendidikan akan  dibebankan  kepada  masyarakat.  Sementara itu  dilihat  bahwa PDB  perkapita Indonesia paling rendah di an tara negara-negara Malaysia, Thailand dan Filip ina maka akan menjadi sulit bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai pendidikan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian APS  untuk jenjang pendidikan yang semakin tinggi maka APS semakin rendah.

## 6. KOMITMEN PEMERINTAH YANG MELEMAH
Komitmen  pemerintah  yang  kurang  terhadap  anggaran  bidang  pendidikan memunculkan sejumlah problema sosial. Dampak yang paling kronis adalah belum tercapainya Wajib Belajar 9 tahun secara merata. Di samping itu, rendahnya anggaran ini juga berakibat bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung  jawab bersama antara  pemerintah,  pemerintah daerah,  dan  masyarakat seperti yang tertuang pada UU No  20  Tahun  2003  pasal  34  ayat  3.  Pasal  tersebut jelas  bertentangan  dengan amanat UUD 1945. Menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah  dan  masyarakat  telah  membangun  logika  aparatur  pemerintah  bahwa pemerintah bertanggungjawab separuh dan separuh lagi ditanggung oleh masyarakat yaitu orang tua siswa Hal ini memunculkan legalitas bahwa sekolah memungut berbagai iura.n dan sumbangan kepada orangtua siswa. Akibatnya pendidikan menjadi mahal dan  hanya menyentuh  kelompok  masyarakat dengan  status  ekonomi menengah  ke atas, sehingga anak-anak dari kelompok masyarakat miskin tidak mampu membiayai sekolah.  Jika  kita  membuat  perbandingan  antara  rata-rata  penghasilan  penduduk Indonesia dengan rata-rata biaya pendidikan memang akan terlihat betapa mahalnya pendidikan di Indonesia. Berikut ini kutipan tabel mengenai rincian biaya pendidikan selama satu tahun yang dihimpun oleh Balitbang Depdiknas.

## Tabell 0. Biaya Pendidikan Siswa per Tahun
Biaya Satuan Pendidikan Per Tahun (dalam ribu rupiah)
Jenls&Jenjang Buku Pakaln + Uang luran Pendldlkan perlengkapan Transportasi Karyawisata Total +ATK sekolah saku Sekolah SD 2455 348,0 331,5 55,0 492,5 317 5 1.790 0 Ml 2005 2985 215,0 42,5 374,0 1500 1,280,5 SMP 264,0 346,5 374,0 64,5 646,0 501,5 2.196,5 MTs 183,0 318,5 242,5 57,0 495,0 296,5 1.592,5 Sumber: Balitbang Depdiknas dalam Ujiyati 2005:27
Vol. ll, No. 2, 2007
41
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas,  rata-rata  biaya  pendidikan  SO  adalah sebesar Rp150.000,-/bulan  dan  biaya pendidikan  SMP  sebesar Rp183.000,-/bulan. Apabila dikaji berdasarkan penghasilan petani, buruh atau pekerja pabrik, biaya sekolah tersebut jelas sangat tinggi.  Berdasarkan  data UMP  tahun  2005,  rata-rata UMP di Indonesia sebesar Rp460.892,-. Seandainya seorang buruh yang memiliki dua orang maka penghasilannya jelas tidak dapat untuk membiayai sekolah hingga SMP.  Kondisi tersebut  membuat  keparahan  pada  anak  yang  memerlukan  investasi  untuk  masa depannya. Di samping itu, keparahan juga terjadi ketika anak mengalami problema psikologis dan sosilogis karena tuntutan biaya sekolah. Bunuh diri anak sekolah bukanlah menjadi perkara langka lagi (Ujiyati 2005:23).

## Tabelll.  Data Siswa Bunuh Diri Karena Biaya Sekolah
Tang gal Nama Umur Sekolah Motif Juni1997 Wartini 13 SO Samarinda Malu dituduh nunggak uang Kaltim SPP Agustus Heryanto 12 SO Garut, Jawa Gantung diri, malu tidak bayar 2003 Barat uang ketrampilan  Rp  2500 namun selamat Juni2004 Soleh 14 Orang tua tidak sanggup bayar uiian akhir.  Selamat Mei 2005 Eko Haryanto 15 Kecamatan Kramat, Gantung diri,  malu nunggak Tegal, Jateng uang sekolah Mei2005 Jarwanto 16 SMP Jatoroto, Gantung diri, malu belum Wonogiri Jateng bayarSPP
Sumber: Data Media Indonesia 22 Mei 2005 dalam (Ujiyati 2005:23)
Meskipun data yang pasti mengenaijumlah anak bunuh diri akibat masalah biaya sekolahjuga tidak ada. Tetapi data yang berhasil dihimpun oleh Media Indonesia tersebut telah mampu merefleksikan betapa persoalan biaya sekolah telah menjadi beban serius bagi sebagian kelompok masyarakat miskin di Indonesia.

## 7. KESIMPULAN
Ada em pat aspek yang perlu kita perhatikan dari tulisan di atas:

## 42
1) Pemerintah  belum  n:temiliki  political will  terhadap  tujuan  kedua  dari Pembangunan Milenium  sebagai prioritas dalam pembangunan. Hal ini terbukti bahwa  alokasi  anggaran  untuk  bidang  pendidikan  masih  rendah.  Akibat kemauan  poiltik  pemerintah  yang  rendah  ini,  maka  kebijakan  pendidikan cenderung bersifat pragmatis;
2)  Komitmen pemerintah sebagaimana tertuang pada pasal 31  UUD  1945 dan pasal34 UU No. 20/2003  temyata mengalami "pengingkaran". Pemerintah agaknya ingin melimpahkan sebagian tanggungjawab pendidikan dasar 9 tahun yangwajib diikuti oleh seluruh masyarakatjustru kepadamasyarakat itu sendiri.

## Jurnal  Kependudukan  Indonesia
Melemahnya  komitmen  pemerintah  terhadap  kewajiban  penyelenggaran pendidikan dasar ini semakin tampak dalam pasal 46 ayat 1 UU no.20/2003, yang  menyatakan  bahwa pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
3)  Otonomi daerahjustru makin mempersulit pencapaian MDGs karena lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah;
4)  Dukungan lembaga intemasional terhadap pencapaian MDGs juga masihjauh dari harapan. Yang semestinya dunia intemasional memberi dukungan besar karena  masalah  pendidikan  masih  merupakan  masalah  kronis  di  negara berkembang.
Diskusi mengenai kebijakan dan pennasalahan di atas membawa sejumlah rekomendasi sebagai berikut:
1)  Pemerintah semestinya lebih meningkatkan prioritas pembangunan bidang pendidikan mengingat pennasalahan pendidikan di Indonesia masih relatifbesar dengan bel urn tercapainya target pendidikan dasar untuk semua. Strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan alokasi APBN dan APBD untuk bidang pendidikan;
2)  Pemerintahjuga nampaknya melibatkan masyarakat dalam pembiayaan Wajib Bela jar 9 Tahun. Akibatnya pendidikan dasar di Indonesia mahal karena subsidi pemerintah yang rendah, dan orang tua siswa harus menanggung biaya yang besar. Dalam kondisi seperti ini, lapisan masyarakat yang paling miskin akan mengalami kesulitan. Mengingat permasalahn ini, maka rekomendasi yang ditawarkan pemerintah hendaknya membuat peraturan tentang perpanjangan masa pakai buku pelajaran dan meningkatkan penyediaan buku pelajaran oleh pemerintah yang gratis;
3)  Perbaikan infrastruktur pendidikan adalah kebutuhan mendesak, mulai dari gedung sekolah,jembatan,jalan beserta fasilitas lainnya.
4)  Mendesak lembaga donor dan perusahaan multinasional untuk turut berperan dalam  mewujudkan  program Education for  All. Untuk  perusahaan multinasional misalnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

## DAFrAR PusTAKA

## Buku dan Jurnal
Alston, Philip. 2004. "A Human Rights Perspective on the Millennium Development Goals". Contributed paper to the work of the Millennium Project Task Force on Poverty and Economic Development, New York.
Arowolo,  Oladele.  Achieving  the  MDGs  with  Equity:  Need  for  the  Human  Rights  Based
Approach". UNFPA (Contributed paper, at the Fifth African Population Conference: Arusha, Tanzania, 10-14 December, 2007).
Vol. ll, No. 2, 2007
Dwiyanto, A gus et al. 2003. Reformasi Tat a Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
"lndeks Pendidikan Indonesia Menurun". 2007. Kompas, 3 I Desember.
Purwanto,  Erwan Agus.  2006.  "Pembagian  Kewenangan  dalam  Pelayanan  Publik  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah". Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi Publik(JKAP), I0(2).
Soubbotina,  Tatyana  P.  2000. Beyond Economic Growth:  An Introduction  to  Sustainable Development. World Bank
Thomas, Vmod et al. 2000. The Quality of Growth. World Bank.
Ujiyanti, Tatak Prapti. 2005. Reformasi Pendidikan Dasar di Indonesia. Policy Assessment, The  Indonesian  Institute
UNDP. 2006. Human Development Index.
Badan Pusat Statistik. 2006. Statistik Pendidikan. Jakarta: BPS
, 2005. Statistik Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: BPS ___ ,
_ _ _ , 2005. Indikator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: BPS

## Website
Angka Partsisipasi Sekolah (APS) pada Berbagai Jenjang Pendidikan tahun  I 995-2005, http:// www.bps.go.id/sector/socweVindex.html
"Angka Partisipasi Sekolah menurut Golongan Pendapatan". 2004.  http://kfin.depsos.go.id/ mod.php?mod=userpage&page _id= I 6
"Beyond  Economic  Growth:  An  Introduction  to  Sustainable  Development".  http:// www. worldbank.org/depweb/beyondlbeyondco/beg_ 07 .pdf
"Daftar Upah Minimum Provinsi!Upah Minimum Kabupaten Tahun 2005". http://www.pajak.net/ daftar _ ump _ 2005 .htm
Hartiningsih, Maria. 2007." Indonesia Mundur Soal MDGs". http://www.kompas.co.id/ kompas- cetak/0703/03/ln/3359249.htni
"Lingkaran  Setan  Kemiskinan".  www. worldbank.org/depweb/beyond/beyondbw/ begbw _ 06.pdf
Muchtar, Yanti. 2003. "Capaian MDGs untuk Goals Pendidikan". www.csis.or.id/events_file/ 67 /unreform03 .ppt
"Tema  dan  Prioritas  Pembangunan  Nasional  tahun  2007''.  www.bappenas.go.id/ .. ./ Perpres%20 I 9%20RKPo/o202007/Bukui/&view=BAB%202.doc
World Bank. 2007. "Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Memaksimalkan Peluang Baru". http://www.publicfinanceindonesia.org/pdf7PEREBAB4-SektorPendidikan.pdf
44
Jurnal  Kependudukan  Indonesia