Penerapan Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat
A. Sakti Ramdhon Syah R.
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Ramdhansyah44@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Khusus menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2008, serta,  bagaimana  Kedudukan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi Papua  Barat  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2008.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis  yang mengacu pada norma hukum  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  judul  penelitian, dengan  pendekatan  kualitatif.  Sifat  penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analistis.  Hasil penelitian ini menunjukan, kerancuan redaksi ketentuan Pasal 1 huruf b  berdasarkan kaidah  pembentukan  peraturan-perundang-undangan  belumlah  dapat  dikatakan  telah memenuhi  kaidah  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Di  lain sisi,  kedudukan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  Provinsi  Papua  Barat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dapat  dikatakan  legitimatif.  Kedudukan Provinsi  Papua  Barat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan Otonomi  Khusus  menurut  UU  Otsus  jo.  Perpu  Nomor  1  Tahun  2008,  dalam Konsideran  menimbang  disebutkan  secara  tegas  bahwa  keberadaan  Provinsi  Irian Jaya  Barat  yang  kemudian  berubah  menjadi  Provinsi  Papua  Barat,  dalam kenyataannya  telah  menjalankan  urusan  pemerintahan  dan  pembangunan  serta memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sejak  tahun  2003,  namun  belum diberlakukan  Otonomi  Khusus  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Kata  Kunci  : Hukum  Tata  Negara,  Otonomi  Khusus  Papua,  Hukum  Pemerintahan Daerah

## PENDAHULUAN
Sejak disahkan pada tanggal 21 November tahun 2001 oleh Presiden Megawati Soekarno  Putri,  Provinsi  Irian  Jaya  yang  berubah  nama  menjadi  Provinsi  Papua diberikan  kewenangan  Otonomi  Khusus  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,  Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus  yang  diakui  dan  diberikan  kepada  Provinsi  Papua  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Kebijakan  pemerintah  pusat  dalam  memberikan  kewenangan  berupa  Otonomi Khusus Papua juga memberikan konstruksi sistem pemerintahan yang khusus dengan terbentuknya  lembaga  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP)  sebagai  representasi  kultural orang  asli  papua  dengan  sejumlah  kewenangan  tertentu,  serta  Dewan  Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai sebuah lembaga yang memegang kekuasaan legislatif daerah  Provinsi  Papua.  Terdapat  pula  Peraturan  Daerah  Khusus  (Perdasus)  yang dibentuk  dalam  rangka  melaksanakan  pasal-pasal  tertentu  dari  Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, disamping adanya Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dalam rangka  pelaksanaan  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Pemberian  kewenangan  Otonomi  Khusus  bagi  masyarakat  Papua  diharapkan mampu  mengakomodir  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  unsur  yang  prinsipil  yaitu,  (i) Perlindungan,  yang  meliputi,  pengakuan  kepada  masyarakat  hukum  adat,  hak pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam,  peradilan  adat,  pemerintahan  adat  sebagai  suatu identitas  lokal,  dan  penyelesaian  terhadap  masalah  sosial-politik  dan  hak  asasi manusia;  (ii)  Keberpihakan,  meliputi,  kebutuhan  orang  asli  papua  terhadap  akses pendidikan,  kesehatan,  partisipasi,  ataupun  kesejahteraan;  dan  (iii)  Pemberdayaan, meliputi,  pembangunan  baik  fisik  maupun  fisik  seperti  infrastruktur,  keterisolasian, ataupun transportasi.
Pada  tahun  2008,  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2001  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  1  tahun  2008,  dan kemudian  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2008  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2008 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi
Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  Menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU Otsus).  Dalam  konsideran  menimbang  Undang-Undang  ini,  disebutkan  bahwa urgensi dalam UU Otsus menyangkut masalah kejelasan status dan kepastian hukum Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tidak  menimbulkan hambatan  percepatan  pembangunan  khususnya  bidang  sosial,  ekonomi,  dan  politik serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat.
UU  Otsus  dalam  memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  kepada Papua  barat,  mengganti  redaksi  dalam  Pasal  1  huruf  a  dengan  menambahkan  frasa “Papua  Barat”.  Selain  memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  terhadap Provinsi  Papua  Barat,  dalam  konsideran  menimbang  UU  Otsus,  juga  disebutkan bahwa  keberadaan  Provinsi  Irian  Jaya  Barat  yang  kemudian  berubah  menjadi Provinsi  Papua  Barat,  dalam  kenyataannya  telah  menjalankan  urusan  pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua.  Dengan  kata  lain,  dasar perumusan UU Otsus didasarkan pada eksistensi Papua Barat dalam penyelenggaran pemerintahan, dan untuk itu diperlukan pemberian kewenangan otonomi Khusus.
Akan  tetapi  dalam  Pasal  1  huruf  b  UU  Otsus  yang  menguraikan  tentang pengertian  “Otonomi  Khusus”,  hanya  mengatur  tentang  kewenangan  Otonomi Khusus  kepada  Provinsi  Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat. Tidak ditemukan adanya frasa “Papua Barat” sebagai Provinsi yang juga diberikan kewenangan khusus dan diakui sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 huruf a UU Otsus. Pengaturan ini mengakibatkan beberapa kerancuan, yakni, ketidaktegasan Pasal  1  huruf  b  UU  Otsus  yang  tidak  memuat  frasa  “Papua  Barat”  sebagai  wilayah pemerintahan dengan kewenangan khusus yang diakui sebagaimana diberikan kepada Provinsi Papua.
Di  samping  itu,  UU  Otsus  tidak  secara  tegas  memberikan  pengaturan operasionalisasi  tentang  kedudukan  MRP(B)  dan  DPRP(B),  apakah  kedudukannya adalah sama seperti kedudukan MRP dan DPRP di Provinsi Papua, termasuk tata cara
pemilihan  anggota-anggotanya.  Permasalahan  terhadap  operasionalisasi  UU  Otsus terhadap  eksistensi  pemerintahan  Provinsi  Papua  Barat  dapat  pula  merambat  ke sejumlah  persoalan  lain,  misalnya,  mengenai  mekanisme  pemberian  pertimbangan, persetujuan, dan penetapan Perdasus Papua Barat sebelum diberlakukan.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan 2 (dua) rumusan masalah sebagai  berikut  :  (1)  Bagaimana  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan Otonomi Khusus  menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 ?; (2) Bagiamana Kedudukan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Papua  Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008

## PEMBAHASAN

## Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan  Otonomi  Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
Dasar  Konstitusionalitas  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 yang menegaskan pula bagaimana kedudukan pemerintahan  daerah  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Negara  Indonesia  yang  menganut  susunan  negara  kesatuan  dalam menguraikan  sentralitas  kekuasaan  pusat,  membagi  wilayah-wilayah  dalam  bentuk Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota,  disamping  adanya  pemerintahan  desa.  Proses penguraian  kekuasaan  ini  dalam  kajian  teoritis  tentang  pemerintahan  daerah  di Indonesia  pada  intinya  menekan  pada  gagasan  tentang  penyerahan  otonomi  seluas- luasnya pada daerah otonom untuk mengurus rumah tangga berdasarkan prakarsanya sendiri.
Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa  Pemerintah daerah Provinsi,  daerah  Kabupaten,  dan  Kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pada Pasal 18 ayat (5) disebutkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan Pemerintahan  Pusat.  Mengenai  istilah  otonomi,  Undang-Undang  Nomor  23  tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda),  memberikan  pengertian  tentang  istilah otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sedangkan  asas otonomi  adalah  prinsip  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan otonomi daerah.
Ketentuan  mengenai  pengaturan  tentang  daerah-daerah  yang  diberi  pijakan konstitusionalitas  juga  menyangkut  sifat  dari  daerah  itu  sendiri.  Dalam  Pasal  18A ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa hubungan  wewenang antara pemerintah pusat  dan  pemerintahan  daerah  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota,  atau  Provinsi  dan Kabupaten  dan  Kota,  diatur  dengan  Undang-Undang  dengan  memperhatikan kekhususan  dan  keragaman  daerah.  Kemudian  pada  Pasal  18B  ayat  (1)  disebutkan bahwa  Negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (kursif oleh penulis).  Pasal  ini  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, termasuk di Papua dan Papua Barat.
Dalam  Penjelasan  UU  Otsus  ( vide ,  Penjelasan  UU  Nomor  21  tahun  2001) dijelaskan bahwa :
“Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  pada  dasarnya  adalah  pemberian kewenangan  yang  lebih  luas  bagi  Provinsi  dan  rakyat  Papua  untuk  mengatur dan  mengurus  diri  sendiri  di  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar  bagi  Provinsi  dan  rakyat  Papua  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan dan  mengatur  pemanfaatan  kekayaan  alam  di  Provinsi  Papua  untuk  sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat  Papua sebagai bagian dari rakyat  Indonesia sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  ini  berarti  pula kewenangan  untuk  memberdayakan  potensi  sosial-budaya  dan  perekonomian masyarakat  Papua,  termasuk  memberikan  peran  yang  memadai  bagi  orang- orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang  dilakukan  adalah  ikut  serta  merumuskan  kebijakan  daerah,  menentukan strategi  pembangunan  dengan  tetap  menghargai  kesetaraan  dan  keragaman
kehidupan  masyarakat  Papua,  melestarikan  budaya  serta  lingkungan  alam Papua,  yang  tercermin  melalui  perubahan  nama  Irian  Jaya  menjadi  Papua, lambang  daerah  dalam  bentuk  bendera  daerah  dan  lagu  daerah  sebagai  bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.”
Selanjutnya  dijelaskan  pula  mengenai  hal-hal  mendasar  yang  menjadi  isi Undang-Undang  ini  adalah, Pertama ,  pengaturan  kewenangan  antara  Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi  Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua  yang  dilakukan  dengan  kekhususan; Kedua ,  pengakuan  dan  penghormatan hak-hak  dasar  orang  asli  Papua  serta  pemberdayaannya  secara  strategis  dan mendasar;  dan Ketiga ,  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  yang berciri:  (a)  partisipasi  rakyat  sebesar-besarnya  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  serta  pelaksanaan  pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; (b) pelaksanaan pembangunan  yang  diarahkan  sebesar-besarnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar penduduk  asli  Papua  pada  khususnya  dan  penduduk  Provinsi  Papua  pada  umumnya dengan  berpegang  teguh  pada  prinsip-prinsip  pelestarian  lingkungan,  pembangunan berkelanjutan,  berkeadilan  dan  bermanfaat  langsung  bagi  masyarakat;  dan  (c) penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  yang  transparan  dan bertanggungjawab  kepada  masyarakat. Keempat ,  pembagian  wewenang,  tugas,  dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta  Majelis  Rakyat  Papua  sebagai  representasi  kultural  penduduk  asli  Papua  yang diberikan kewenangan tertentu.
Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan  Pemerintah Provinsi  Papua serta  penerapan  kewenangan  tersebut  di  Provinsi  Papua  yang  dilakukan  dengan kekhususan  tertuang  dalam  Pasal  4  UU  Otsus.  Disebutkan  dalam  Pasal  tersebut bahwa  Kewenangan  Provinsi  Papua  mencakup  kewenangan  dalam  seluruh  bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter  dan  fiskal,  agama,  dan  peradilan  serta  kewenangan  tertentu  di  bidang  lain yang  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu  dalam
rangka pelaksanaan Otonomi Khusus,  Provinsi Papua diberikan kewenangan khusus berdasarkan UU Otsus  yang diatur lebh lanjut dengan Perdasus dan Perdasi. Daerah Kabupaten/Kota  mencakup  pula  kewenangan  sebagaimana  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan, disamping juga kewenangan khusus berdasarkan UU Otsus yang diatur pula dalam Perdasus dan Perdasi.
Bentuk  dan  susunan  pemerintahan  berdasarkan  Pasal  5  UU  Otsus,  disebutkan bahwa  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Papua  terdiri  atas  Dewan  Perwakilan  Rakyat Papua  (DPRP)  sebagai  badan  legislatif,  dan  Pemerintah  Provinsi  sebagai  badan eksekutif.  Disamping  itu,  dalam  rangka  penyelenggaraan  Otonomi  Khusus  di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat  Papua (MRP)  yang merupakan representasi kultural  orang  asli  Papua  yang  memiliki  kewenangan  tertentu  dalam  rangka perlindungan  hak-hak  orang  asli  Papua,  dengan  berlandaskan  pada  penghormatan terhadap  adat  dan  budaya,  pemberdayaan  perempuan,  dan  pemantapan  kerukunan hidup beragama.
MPR  dan  DPRP  berkedudukan  di  Ibu  Kota  Provinsi,  bersama-sama  dengan Gubernur  sebagai  pemerintah  Provinsi  dan  perangkat  pemerintah  Provinsi  lainnya. Sedangkan  di  Kabupaten/Kota  dibentuk  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  dan    Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  sebagai  badan legislatif,  serta  Pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagai  badan  eksekutif.  Pemerintah Kabupaten/Kota  terdiri  atas  Bupati/Walikota  beserta  perangkat  pemerintah Kabupaten/Kota  lainnya.  Di  Kampung  dibentuk  Badan  Musyawarah  Kampung  dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain.
Disamping  hal-hal  yang  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  kewenangan khusus yang dimiliki oleh Provinsi Papua berdasarkan UU Otsus yang tidak dimiliki oleh daerah lain  di Indonesia, dapat dirincikan ke dalam beberapa hal pokok sebagai berikut  :  (1)  Provinsi  Papua  dapat  lambang  daerah  sebagai  panji  kebesaran  dan simbol  kultural  bagi  kemegahan  jati  diri  orang  Papua  dalam  bentuk  bendera  daerah dan  lagu  daerah  yang  tidak  diposisikan  sebagai  simbol  kedaulatan  (Pasal  2  ayat  2); (2)  Penduduk  Provinsi  Papua  dapat  membentuk  partai  politik  (Pasal  28  ayat  1);  (3)
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka  pelaksanaan  pasal-pasal  tertentu  dalam  UU  Otsus  (Pasal  1  huruf  i). Berdasarkan  Pasal  Pasal  29  ayat  (1),  Perdasus  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  DPRP bersama-sama  Gubernur  dengan  pertimbangan  dan  persetujuan  MRP;  (4)  Peraturan Daerah  Provinsi  (Perdasi),  adalah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  dalam  rangka pelaksanaan  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan (Pasal  1  huruf  j).  Berdasarkan  Pasal  29  ayat  (2),  Perdasi  dibuat  dan  ditetapkan  oleh DPRP bersama-sama Gubernur; (5) Badan Musyawarah Kampung (Pasal 1 huruf m), adalah  sekumpulan  orang  yang  membentuk  satu  kesatuan  yang  terdiri  atas  berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  Pemerintah  Kampung.  Sedikit  berbeda dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  UU  nomor  6  tahun  2014,  yang kedudukannya  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan;  (6)  Orang Asli  Papua  (Pasal  1  huruf  t),  adalah  orang  yang  berasal  dari  rumpun  ras  Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang  yang diterima dan diakui  sebagai  orang  asli  Papua  oleh  masyarakat  adat  Papua;  (7)  Dana  Otonomi Khusus,  yang  diuraikan  rinciannya  dalam  Pasal  34;  (8)  Pembentukan  perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR)  di  Provinsi  Papua  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Hal  menarik  lainnya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  berdasarkan  UU Otsus  adalah  mengenai  Pemekaran  Provinsi  Papua  menjadi  provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, setelah memperhatikan dengan sungguh- sungguh  kesatuan  sosial-budaya,  kesiapan  sumberdaya  manusia  dan  kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang (Pasal 76).
Kedudukan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Papua  Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
Apabila  ditelisik  lebih  jauh  secara  historis  dari  segi  landasan  sosiologis  yang tertuang dalam konsideran, pembentukan UU Otsus disusun terkait dengan eksistensi
wilayah  Papua  yang  belum  diadakan  pemekaran  sehingga  substansi  yang  termuat dalam UU Otsus masih berbicara mengenai Provinsi Papua. Pemekaran wilayah Irian Jaya Barat (Papua Barat) bersama daerah lainnya dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 tahun  1999  tentang  Pembentukan  Provinsi  Jaya  Barat,  Provinsi  Irian  Jaya  Tengah, kabupaten  Mimika,  Kabupaten  Paniai,  kabupaten  Puncak  Jaya,  dan  Kota  Sorong, yang  sempat  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sehingga  kehilangan  payung hukum  namun  tetap  diakui  eksistensinya.  Pada  tahun  2007,  berubah  nama  menjadi Provinsi  Papua  Barat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  tahun  2007 (Sirajuddin, et.al , 2016:279-280).
Untuk  memberikan  payung  hukum  terhadap  penyelenggaran  pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Khusus di  wilayah  Papua Barat, dibentuklah  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2008, dan kemudian disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2008  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
Diskursus  hukum  terhadap  eksistensi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah berdasarkan  hak  Otonomi  Khusus  di  Papua  Barat  terkait  masalah  ketentuan  Pasal  1 huruf  b  UU  Otsus,  dimana  dalam  ketentuan  tersebut,  pengertian  Otonomi  Khusus tidak  secara  tegas  menyebutkan  Provinsi  Papua  Barat  sebagai  salah  satu  Provinsi yang  juga  diberikan  kewenangan  khusus  dan  di  akui.  Terlepas  dari  masalah  yang demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan, eksistensi Papua Barat dalam penyelenggaran  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Otonomi  Khusus  dapat  dikatakan telah  memenuhi  syarat  legitimasi,  mengingat  beberapa  aturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  Otsus  telah  mengatur  beberapa  hal  pokok  tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat.
Terkait  masalah  kedudukan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di Provinsi  papua  Barat,  Pasal  1  huruf  a  UU  Otsus  secara  atributif  telah  memberikan kedudukan hukum bagi eksistensi Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus
dalam kerangka Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu perihal aturan- aturan  operasional  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  berdasarkan  Otonomi  Khusus,  selanjutnya  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah, Perdasus dan Perdasi, disamping sejumlah peraturan operasional lainnya.
Terkait  dengan  atribusi,  dari  segi  teori  menurut  H.D.  van  Wijk  dan  Willem Konijnenbelt,  sebagaimana  dikutip  oleh  Ridwan  HR  (2006:102)  adalah, toekenning van een berstuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan (pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). Dalam  Pasal  1  angka  22  UU  Nomor  30  Tahun  2014,  dijelaskan  bahwa “atribusi adalah  pemberian  kewenangan  kepada  badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  atau  Undang- Undang” .
Selanjutnya  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  dijelaskan  mengenai  perolehan  atribusi apabila,  (a) diatur  dalam  UUD  NRI  1945  dan/atau  Udang-Undang ;  (b) merupakan wewenang  baru  atau  sebelumnya  tidak  ada ;  dan  (c) atribusi  diberikan  kepada Badan/Pejabat  Pemerintahan .  Ayat  (2)  menyebutkan, “badan  dan/atau  pejabat pemerintahan  yang  memperoleh  wewenang  atribusi,  tanggung  jawab  kewenangan berada  pada  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  yang  bersangkutan”.  Dan  ayat (3) menyebutkan “kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali di dalam UUD NRI 1945 dan/atau Undang-Undang” .
Kerancuan Pasal 1 huruf b UU Otsus  yang tidak memuat frasa “Papua Barat” sebagai  salah  satu  Provinsi  yang  diberi  kewenangan  khusus,  dalam  kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan memang merupakan masalah tersendiri. Berdasarkan  Pasal  5  huruf  f  UU  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  secara  tegas  disebutkan  bahwa  salah  satu  asas pembentukan  peraturan  yang  baik  adalah  mengenai kejelasan  rumusan (kufsif  oleh penulis).  Disebutkan  dalam  Penjelasan  UU  Nomor  12  tahun  2011, yang  dimaksud dengan  “asas  kejelasan  rumusan”  adalah  bahwa  setiap  Peraturan  Perundang- undangan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis  penyusunan  Peraturan  Perundang-
undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah  dimengerti  sehingga tidak  menimbulkan  berbagai  macam  interpretasi  dalam pelaksanaannya .  Jelas  bahwa  bersadarkan  Penjelasan  ini,  rumusan  Pasal  1  huruf  b UU  Otsus  dapat  dikatakan  belumlah  cukup  memenuhi  kaidah  pembentukan perundang-undangan yang baik, walaupun juga tidak buruk sama sekali.
Namun,  sejauh  mana  Pasal  1  huruf  b  UU  Otsus  mempengaruhi  jalannya penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  Provinsi  Papua  Barat  Berdasarkan  Otonomi Khusus  juga  tidak  terlalu  signifikan,  sebab,  sebagaimana  disebutkan  diatas  bahwa beberapa  hal  yang  tidak  dimuat  dalam  UU  Otsus,  dituangkan  dalam  aturan-aturan dibawahnya.  Salah  satu  hal  mendasar  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah berdasarkan  kewenangan  Otonomi  Khusus  ialah  keberadaan  MRP  sebagai  sebuah badan representasi kultural Orang Asli Papua yang kedudukannya berada di Provinsi. Hanya  saja,  MRP  yang  dimaksud  dalam  UU  Otsus  cenderung  mengatur  kedudukan MRP  di  Provinsi  papua.  Hal  ini  juga  terlihat  dari  Nomenklatur  kelembagaan  yang diberikan  oleh  UU  Otsus  terhadap  MRP,  yakni,  Majelis  Permusyawaratan  Papua, tanpa tambahan frasa “barat” untuk eksistensi MRP(B).
Permasalahan  tersebut  dari  segi  peraturan  perundang-undangan  sebenarnya telah teratasi oleh Pasal 74 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis  Rakyat  Papua  yang  menyebutkan “Dalam  hal  pemekaran  Provinsi  Papua menjadi provinsi-provinsi baru dibentuk MRP, yang berkedudukan di masing-masing ibukota  provinsi”, walaupun  lagi-lagi  dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  tidak terlihat adanya nomenklatur kelembagaan MRP dalam istilah tertentu yang berkaitan dengan  wilayah  pemekaran  baru  sebagaimana  dimaksud.  Akan  tetapi,  secara  umum dapat  dipahami  bahwa  perintah  pembentukan  MRP  di  provinsi-provinsi  yang  baru dibentuk merujuk pada daerah pemekaran yang ada di wilayah Papua (dan/atau Papua Barat).
Hal menarik lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi  Khusus,  yakni  mengenai  keuangan  yang  tertuang  dalam  Bab  IX  Pasal  33- 37. Keuangan daerah dengan Otonomi Khusus juga diatur dalam Bab XIV Ketentuan
Peralihan Pasal 105 ayat (2) UU Nomor 33 tahun 2004, menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur tentang Dana Bagi hasil dalam UU Otsus dinyatakan berlaku selama tidak  diatur  lain.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  keuangan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan kewenangan Otsus Papua dan Papua Barat mengacu pada Bab IX Pasal 33-37,  disamping  peraturan  operasional  lainnya.  Keberadaan  aturan  operasional lainnya  diperlukan,  sebab  sebagaimana  diketahui  bahwa  antara  Provinsi  Papua  dan Papua  Barat  memiliki  jumlah  penduduk,  kontur  geografis,  kebutuhan  dan  potensi daerah, dan sebagainya, yang berbeda-beda telah berjalan sebagaimana mestinya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kerancuan  redaksi ketentuan  Pasal  1  huruf  b  UU  Otsus  berdasarkan  kaidah  pembentukan  peraturan- perundang-undangan belumlah dapat dikatakan telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Di  lain  sisi,  kedudukan  dan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  Provinsi  Papua  Barat  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  dapat  dikatakan  legitimatif.  Kedudukan  Provinsi  Papua  Barat dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Otonomi  Khusus  menurut UU Otsus jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2008, dalam Konsideran menimbang disebutkan secara  tegas  bahwa  keberadaan  Provinsi  Irian  Jaya  Barat  yang  kemudian  berubah menjadi  Provinsi  Papua  Barat,  dalam  kenyataannya  telah  menjalankan  urusan pemerintahan  dan  pembangunan  serta  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang- Undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Kerancuan Pasal 1 huruf b UU Otsus dapat diubah berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, atau dengan cara membentuk Perpu oleh Pemerintah Pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Djojosoekarto, et.al ,  2008, Kebijakan  Otonomi  Khusus  Di  Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta , Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
Agussalim  andi  Gadjong,  2007, Pemerintahan  Daerah  :  Kajian  politik  dan  Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor.
Amrah Muslimin, 1978, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah , Alumni,  Bandung.
Ateng Syafrudin, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah , Bina Cipta, Bandung. Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.
HRT Sri Soemantri, 2014, Otonomi Daerah , Remaja Rosdakarya, Bandung. Imam  Soebechi,  2012, Judicial  Review  Perda  Pajak  dan  Restribusi  Daerah ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Indra  J.  Piliang, et.al ,  2003, Otonomi  Daerah  :  Evaluasi  dan  Proyeksi ,  Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.
Josef  Riwu  Kaho,  1995, Prospek  Otonomi  daerah  di  Negara  Republik  Indonesia  : Identifikasi  Beberapa  Faktor  Yang  mempengaruhi  Penyelenggaraannya , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ko,  Nomura.  2007.  Democratisation  and  Environmental  Non-governmental Organisation in Indonesia, Journal of Contemporary Asia, 11, Vol. 37 Issue 4, Abingdon, Oxforshire: 495-517.
Ni’matul Huda, 2005, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , FH UII Press, Yogyakarta. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara , Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Riris Katharina, 2017, Deliberative Formulation of Papua Special Autonomy Policy, International  Journal  of  Administrative  Science  &  Organization,  Bisnis  & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , Volume 24, Number 2.
Sirajuddin, et.al ,  2016, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Daerah ,  Setara  Press, Malang.
Syaukani  HR, et.al ,  2002, Otonomi  Daerah    Dalam  Negara  Kesatuan ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Utang Rosidin, 2015, Otonomi Daerah dan Desentralisasi , Pustaka Setia, Bandung.