## PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA TERHADAP REHABILITASI MANTAN PENGGUNA NARKOBA
Nur Aima, Andi Safriani, Abd Rais Asmar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nuraimaima@gmail.com

## Abstrak
Jumlah  penyalagunaan  Narkotika  (NAPZA)  di  Kabupaten  Bulukumba  pada  tahun  2016 menunjukan  angka  jumlah  yang  terkait  kasus  narkoba  sebanyak  74  kasus  dengan  127  orang tersangka serta barang bukti yang berhasil diamankan jenis sabu sebanyak 72.785 gram sabu dan 2.578  butir  jenis  obat  tramadol.  Mengenai  permasalahan  tersebut  sesuai  yang  telah  tercantum dalam  Undang-undang  No  35  Bab  IX  Pasal  54    juga  mengatur  tentang  pengobatan  dan rehabilitasi,  dimana  para  mantan  pencandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  peraturan  pemerintah  yang  terkait tentang  penyelenggaraan  kesehjateraan  sosial  yang  meliputi  rehabilitasi  sosial.  Pada  tingkat daerah  Kabupaten  khusus  Kabupaten  Bulukumba  telah  mengeluarkan  Peraturan  Bupati Bulukummba terdapat pada Nomor 78 tahun 2016 yang membahas tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

## Abstract
The number of Narcotics use (NAPZA) in Bulukumba Regency in 2016 shows the number of drug-related cases as many as 74 cases with 127 suspects and evidence that was successfully secured  by  72,785  grams  of  methamphetamine  and  2,578  grains  of  tramadol.  Regarding  these issues  according  to  what  has  been  stated  in  Law  No.  35  Chapter  IX  Article  54  also  regulates treatment and rehabilitation, where former narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required  to  undergo  medical  rehabilitation  and  social  rehabilitation,  government  regulations related  to  the  implementation  of  social  health  services.  includes  social  rehabilitation.  At  the district  level,  the  special  district  of  Bulukumba  has  issued  a  Bulukummba  Regent  Regulation number 78 of 2016 which discusses the position, duties and functions, organizational structure and work procedures of the Bulukumba District Social Service.
Keywords: Social Service, Rehabilitation, Former drug users.

## Pendahuluan
Narkoba  merupakan  singkatan  dari  Narkotika.  Menurut  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  membahas  tentang  pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis. Zat  tersebut  dapat  menimbulkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  menghilangkan  rasa, mengurangi  hingga  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan  atau adiktif.  Kemudian  didalam  Undang-undang  tersebut  juga  mengatur  upaya  pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui suatau ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Bab  IX juga mengatur tentang bagaimana pemamfaatan narkoba untuk melakukan kepentingan  pengobatan  terhadap  kesehatan.  Serta  juga  mengatur  tentang  pengobatan rehabilitasi, dimana para mantan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabillitasi medis dan rehabilitasi sosial, terdapat pada pasal 54. 1
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Pasal  6 mengenai penggolongan Narkotika :
1. Narkotika  Golongan  I  adalah  Narkotika  yang  paling  berbahaya,  daya  adiktif  sangat  tinggi menyebabkan ketergantungan. didalamnya terdapat 65 jenis narkotika.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanafaat untuk pengobatan dan penelitian. didalamya terdapat 86 jenis narkoba.
3. Narkotika  Golongan  III  adalah  Narkotika  yang  memiliki  daya  adiktif  ringan,  tetapi  dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. terdapat 14 jenis.
Dari ke tiga jenis golongan diatas terdapat golongan  yang mempunyai banyak jenis  yaitu Narkotika  golongan  II  dengan  angka  86  jenis  narkoba. 2 Apabila  Napza tersebut  masuk  kedalam tubuh  maka  akan  mempengaruhi  tubuh,  terutama  pada  bagian  otak  atau  susunan  saraf  pusat, sehingga  menyebabkan  gangguan  kesehatan  fisik,  psikis,  dan  fungsi  sosial  yang  menyebabkan ketagihan (adiksi) serta dapat menyebabkan ketergantungan (dependisi) terhadap Napza. 3
Jenis obat tersebut yaitu Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang sangat patal selain dari itu juga akibat dari pengedaran, pemakaian sampai kecanduan dapat membuktikan buruknya dampak  Narkoba  (  NAPZA)  baik  bagi  individu  maupun  masyrakat.  Maka  dari  itu  sangat dibutuhkan  perhatian  yang  extra  ordinary  dalam  mellakukan  pemberantasan  masalah  ini.  Maka dari  permasalahan  inilah  sehingga  pemerintah  dapat  melakukan  peranya  dalam  melakukan pemberantasan  dan  extra  tegas  dalam  penanganan  terhadap  korban  penyalahgunaan  Narkotika, dan  Mantan  penyalahgunaan  Narkotika,  sehingga  diperlukan  adanya  penanganan  yang  khusus dalam menangani para korban penyalah gunaan Narkoba dan mantan pengguna Narkoba.
Sehingga  salah  satu  upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  menangani  para  korban  Narkoba dan  mantan  pengguna  narkoba    yaitu  dengan  melakukan  Rehabilitasi  kepada  para  korban narkoba.  Sesuai  dengan  apa  yang  telah  tertera  didalam  Undang-undang,  korban  dan  mantan pengguna Narkoba  berhak mendapatkan rehabilitasi sosial yang sudah menjadi tanggung jawab bagi  pemerintah  dan  masyarakat  sesuai  apa  yang  telah  dituangkan  didalam  Undang-undang Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  didalam  pasal  54  Pecandu  Narkotika  dan  korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
2 Setiyawati, dkk, Bahaya Narkoba (sejarah narkoba),(Surakarta : PT.Tirta Asih Jaya,2015, jilid 1), h. 15-22.
Apalagi di era sekarang pengguna narkoba kini semakin marak didalam Negara kita yaitu Indonesia  hingga  menuju  ke  Provinsi  yaitu  Sulawesi  selatan,  hingga  masuk  dan  menyebar  ke Kabupaten  kota  yaitu  salah  satunya  Kabupaten  Bulukumba.  Sesuai  dengan  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesehjateraan  Sosial,  bahwa  untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesehjateraan sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesehjateraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun  2012 Tentang Penyelenggaraan Kesehjateraan Sosail Pasal 3 mengenai Penyelenggaraan Kesehjateraan Sosial yang meliputi tentang : Ayat (1) Rehabilitasi  sosail.  Pasal  1  ayat  (3)Rehabilitasi  Sosial  adalah  proses  refungsional  dan pengembangan  untuk  memungkinkan  seseorang  mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya  yang secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 5
Dalam penanganan tersebut maka yang berhak melakukan Rehabilitasi Sosial adalah, yaitu lembaga  yang  melaksanakan  Rehabilitasi  Sosial  korban  penyalahgunaan  NAPZA  baik  dibawa naunan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  serta  masuyarakat  yang  tercantum  dalam  peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, mengenai tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyallahgunaan Narkotika, Psikotropika, serta Zat Adiktif Lainya.Maka dari itu agar terwujudnya suatu tujuan dari Kesehjateraan Sosial tersebut, maka Dinas Sosial merupakan selaku perwakilan Pemerintah Daerah mengenai Kesehjateraan Sosial melakukan suatu kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi, tugas, pokok dan fungsi kerja di Bidang pelayanan masing-masing, yang  sesuai  denagn  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  78  Tahun  2016  Tentang Kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi,  Sususunan  Organisai  dan  Tata  Kerja  Dinas  Sosial  Bulukumba, kemudian  dalam  hal  tersebut  mengenai  rehabilitasi  sosial,  Bidang  rehabilitasi  sosial  dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan  tugasnya maka harus bertanggung jawab kepada kepala bidang.
Berdasarkan  uraian  diatas,  tentang  permasalahan  Napza  dan  beberapa  peraturan perundang-undangan yang didalamnya telah memberikan tugas atau kewenangan serta tanggung jawab  kepada  Pemerinta  Daerah  khususnya  Dinas  Sosial  dalam  melakukan  pencegahan  dan penanganan korban penyalahgunaan Napza dan merehabilitasi para korban dan mantan pengguna Narkoba.  Maka  dari  itu  Dinas  Sosial  sebagai  lembaga  instansi  pemerintah,  dapat  memberikan pelayanan  rehabilitasi  sosial  didalam  panti  pemerintah  atau  dengan  pemerintah  daerah  serta lembaga  kesehjateraan  sosial,  maka  dalam  proses  pemberian  rehabilitasi  kepada  pengguna Narkoba  dan  mantan  pengguna  Narkoba  perlu  tahap  rehabilitasi  sosial  dalam  jangka  paling singkat 3 (tiga) bulan, dan paling lama 12 (dua belas) bulan. 6
Residen  atau  pasien  yang  datang  secara  suka  rela  untuk  di  rehabilitasi  akan  deberikan  3 tahapan  perawatan  yang  diawali  dengan  rawat  inap  dengan  waktu  3  bulan,  dilanjutkan  dengan rawat  jalan  dan  asemen lanjutan. 7 Dengan  adanya  penerapan  yang  diterapkan  dalam  lingkungan dinas sosial tersebut, maka para mantan pengguna narkotika dapat terbantu dan tertolong dalam
3 Penjelasan  pada bagian menimbang  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesehjateraan  Sosial.
5 Penjelasan    peraturan    pemerintah    Nomor    39    Tahun    2012    tentang    Penyelenggaraan  Kesehjateraan Sosial.
6 Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor  9 Tahun 2017, Tentang  Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Penyalahgunaann Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainya.
7 Rasdiana, “ Jurisprudentie Volume 5, No 2 (2018) “, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo, htpp://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie, diakses tanggal 18 februari 2019 jam 16:16 wita.
melakukan  proses  pemulihan  jati  diri,  meski  sepenuhnya  belum  tentu  senormal  seperti  dulu. Maka  penulis  membahas  penelitian  dengan  judul  skripsi  “Peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten Bulukumba  Terhadap  Rehabilitasi  Mantan  Pengguna  Narkoba”.  Penulis  dapat  merumuskan masalah  yaitu  bagaimana  Peranan  Dinas  Sosial  Dalam  Upaya  Rehabilitasi  Mantan  Pengguna Narkoba di Kabupaten Bulukumba.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  menggabungkan  antara penelitian  normatif  dan  penelitian  empiris.  Penelitian  tersebut  akan  dilakukan  di  Dinas  Sosial Kabupaten  Bulukumba,  Jalan  Srikaya  Boeloekoemba,  Sulawesi  Selatan.  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan Normatif Empiris, hal tersebut dilakuakn dengan  cara  menelah  peraturan  dalam  perundang-undangan  yang  berlaku  di  dalamya  dan meneliti  secara langsung  ke  lapangan.Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Data Primer dan Data Sekunder.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Wawancara,  Observasi,  Dokumentasi. Instrumen  Penelitian  meliputi  Observasi,  Wawancara,  Buku  catatan  dan  pulpen,  Hanpone  atau alat perekam. Teknik Pengolahan dan Analisis Data. Reduksi data, Penyajian data, Pengambilan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Peranan  Dinas  Sosial  dalam  upaya  rehabilitasi  mantan  pengguna    narkoba  di Kabupaten Bulukumba
Sesuai dengan tujuan dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba tentang Kesehjateran Sosial, maka Kesehjateraan Sosial mempunyai tujuan   pembangunan yaitu terwujudnya  suatu  tata  kehidupan  serta  penghidupan  yang  memungkinkan  bagi  setiap  Warga Negaranya  untuk  mengadakan  suatu  usaha  dan  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  itu perorangan, keluarga, kelompok  dan komunitas masyrakat dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia  dan  nilai  soial  budaya  yang  tercermin  dalam  suatu  wujud  serta  meningkat  dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
Dalam  melaksanakan  suatu  tugas  pokok,  maka  Dinas  Sosial  mempunyau  suatu  fungsi yaitu:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial.
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidan sosial.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial.
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam  hal  tersebut  mengenai  Dinas  Sosial,  menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 11 tahun 2009 mengenai Kesehjateraan Sosial dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kesehjateraan Sosial merupakan dimana terpenuhinya kondisi, terpenuhinya kebutuhan baik itu dari segi material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat menjalani hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Kemudian  dalam  bunyi  Pasal  1  Ayat  2  tentang  Penyelenggaran  Sosial  merupakan  upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan suatu Pemerintah, baik itu Pemenerintah serta  masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  sosial  guna  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap warga Negara, yang meliputi:
1. Rehabilitasi sosial.
2. Jaminan sosial.
3. Pemberdayaan sosial.
4. Perlindungan Sosial. Pasal 3 Kesejahteraan Sosial melakukan penyelenggaraan dengan tujuan:
1. Meningkatkan taraf kesehjateraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan  ketahanan  sosial  masyarakat  dalam  mencegah  dan  menangani  masalah kesehjateraan sosial.
4. Meningkatkan  kemampuan,  kepedulian  dan  tanggungjawab  sosial  dunia  usaha  dalam penyelenggaraan kesehjateraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesehjateraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesehjateraan sosial. 8
Maka  dari  itu  agar  terwujudnya  suatu  tujuan  dari  Kesehjateraan  Sosial  tersebut,  maka Dinas  Sosial  merupakan  selaku  perwakilan  Pemerintah  Daerah  mengenai  Kesehjateraan  Sosial melakukan suatu kegiatan  sesuai dengan Visi dan Misi, tugas, pokok dan fungsi kerja di Bidang pelayanan masing-masing,  yang sesuai denagn Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 78  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi,  Sususunan  Organisai  dan  Tata  Kerja Dinas  Sosial  Bulukumba,  kemudian  dalam  hal  tersebut  mengenai  rehabilitasi  sosial,  Bidang rehabilitasi sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan  tugasnya maka harus bertanggung jawab kepada kepala bidang.
Terkait dengan peranan Dinas Sosial dalam upaya melakukan rehabilitasi sosial, sangatlah dibutuhkan perananya dalam pemberian layanan yang baik, khususnya dalam menangani proses rehabilitasi  pada  pengguna  narkoba  dan mantan  pengguna  narkoba  tersebut.  Sebab  hal  tersebut bukan  lagi  masalah  kecil,  tetapi  sudah  menjadi  masalah  besar,  sebab  dalam  kondisi  seperti  ini tingkat pemakai, pengedar, dan bandar narkoba di Kabupaten Bulukumba sudah tergolong tinggi, hal ini berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial  sebagai berikut:
Data Tingkat Pemakai Narkoba di Kabupaten Bulukumba dari tahun ke tahun.
Tabel 1. Data Tahun 2016 Jumlah Kasus Jumlah  Pemakai,  Pengedar, Bandar Wanita Laki-laki 74 kasus 127 orang 8 orang 111 orang
Sumber:  Dinas  Sosial,  Kasi  Rehab  Tuna  Soial  dan  Korban  Perdagangan  Orang  dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019
Pada  tahun  2016,  jumlah  kasus  narkoba  di  Kabupaten  Bulukumba  sebanyak  74  kasus, jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar sebanyak 127 orang, diantaranya perempuan sebanyak 8 orang dan laki-laki senyak 111 orang.
8 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang kesehjateraan sosial.
Tabel 2 . Data Tahun 2017 Jumlah Kasus Jumlah  Pemakai,  Pengedar, Bandar Wanita Laki-laki 62 kasus 118 orang 19 orang 99 orang
Sumber:  Dinas  Sosial,  Kasi  Rehab  Tuna  Soial  dan  Korban  Perdagangan  Orang  dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019
Pada tahun 2017 jumlah kasus narkoba mengalami penurunan sebanyak 62 kasus, jumlah pemakai,  pengedar,  dan  Bandar  mengalami  penurunan  dari  127  menjadi  118  orang,  tetapi pengguna pada wanita  mengalami peningkatan dari 8 orang menjadi 19 orang, namun pengguna pada laki-laki mengalami penurunan dari 111 menjadi 99 orang.
Tabel 3. Data Tahun 2018 Jumlah Kasus Jumlah  Pemakai,  Pengedar, Bandar Wanita Laki-laki 47 kasus 79 orang 6 orang 64 orang
Sumber:  Dinas  Sosial,  Kasi  Rehab  Tuna  Soial  dan  Korban  Perdagangan  Orang  dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019
Pada  tahun  2018  jumlah  kasus  narkoba  makin  mengalami  penurunan  sebanyak  47  kasus, dan jumlah pemakai, pengedar, dan Bandar, semakin mengalami penurunan dari 118 menjadi 79 orang, jumlah pengguna pada wanita kini kembali lagi mengalami penurunan setelah mengalami peningkatan  dari  19  orang  menjadi  6  orang,  dan  pengguna  pada  laki-laki  juga  semakin mengalami penurunan dari 99 orang menjadi 64 orang.
Tabel 4. Data Tahun 2019 Jumlah Kasus Jumlah  Pemakai,  Pengedar, Bandar Wanita Laki-laki 8 kasus 10 orang 1 orang 8 orang
Sumber: Dinas Sosial, Kasi Rehab Tuna Soial dan Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Nafza, 2019
Pada  tahun  2019  jumlah  kasus  semakin  mengalami  penurunan  menjadi  8  kasus,  jumlah pemakai,  pengedar,  dan  Bandar  juga  semakin  menurun  dari  79  0rang  menjadi  10  orang, pengguna  pada  wanita  juga  semakin  mengalami  penurunan  dari  6  orang  menjadi  1  orang,  dan pengguna pada laki-laki juga semakin mengalami penurunan dari 64 orang menjadi 9 orang.
Pada table diatas dapat kita lihat bahwa kasus narkoba di Kabupaen Bulukumba mulai dari tahun 2016 samapai pada tahun 2019 mengalami penurunan drastic, jumlah pengedar, pengguna, dan  Bandar  juga  makin  mengalami  penurun  dari  tahun  ketahun,  tetapi  pada  tingkat  pengguna
pada wanita pernah mengalami sekali peningkatan pemakai yaitu pada tahun 2017 sebanyak 19 orang  dari  tahun  sebelumnya,  namun  kembali  mengalami  penurunan  pada  tahun  2018  samapi 2019, dan pengguna pada laki-laki dari tahun ketahun makin mengalami penurunan.
Maka  berdasarkan  data  yang  diberikan  Dinas  Sosial  menunjukan  bahwa  mengenai permasalahan  narkoba  mengalami  tingkat  penurunan  dari  tahun  2016  samapi  tahun  2019,  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  data  yang  dicantumkan  diatas.  Meskipun  penggunaanya  mengalami penurunan,  tetapi  tetap  saja  Kabupaten  Bulukumba  tetap  tidak  mengurangi  predikat,  karena Kabupaten Bulukumba masuk kedalam tingkat 3 (tiga) mengenai permasalahan narkoba.
Dalam  upaya  rehabilitasi  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  belum  mencapai  hasil  yang  baik, sebab Dinas Sosial tidak melakukan perananya dalam melakukan rehabilitasi, hal tersebut dilihat dari proses wawancara dan data yang diberikan  Dinas Sosial kepada penulis, Dinas Sosial hanya memberikan data terkait pada pengguna dan pengedarrnya saja dan bukan data mantan pengguna narkoba yang telah di rehabilitasi. Lalu Dinas Sosial hanya melakukan bentuk kerja sama dengan lembaga dan kantor instansi lainya,
Martha  Thalib.  S.Sos  mengemukakan  bahwa  Dinas  Sosial  melakukan  upaya  rehabilitasi pada pengguna narkoba mantan pengguna narkoba dalam bentuk 1. Memberikan
penyuluhan
sekaligus sosialisasi dengan mengundang tokoh  masyarakat,  anak  sekolah,  anak  putus  sekolah.  Dalam    sosialisasinya  disampaikan tentang  masalah  narkoba  dan  mengenai  rehabilitasi  baik  pada  pecandu  narkoba  dan  pada mantan pengguna  narkoba.
2. Melakukan pengunjungan dari rumah kerumah, dengan melakukan pendataan kepada orang yang pernah menggunakan narkoba serta ingin melakukan rehabilitasi.
Meskipun  demikian  menurut  Martah  Thalib.  S.Sos  dia  mengatakan  bahwa  selama  dia bertugas  di  Dinas  Sosial  belum  ada  yang  melakukan  Rehabilitasi.  Tetapi  Dinas  Sosial  hanya melakukan kerja sama dengan:
1. Rumah sakit
2. Kepolisian
3. Lapas
4. Kejaksaan
5. Pengadilan. 9
Penulis  juga  melakukan  wawancara  kepada  Syarifuddin,  S.Sos,  M.AP    yang mengemukakan  bahwa  Dinas  Sosial  melakukan  upaya  rehabilitasi  mantan  pengguna  narkoba dalam bentuk pembinaan yang proses hukumnya telah ditangani oleh Polres yang apabila mereka masih bisa dibina dan direhab. Karena proses pembinaan ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan  karena  dengan  adanya  pembinaan  rehabilitasi  kepada  EKS  atau  mantan  pengguna narkoba,  nantinya  dapat  kembali  dan  dapat  diterima  oleh  keluarga  dan  masyarakat  setempat. Maka  dari  itu  hal  yang  ditegaskan  oleh  kepala  dinas  agar  supaya  Dinas  Sosial  berupaya  dapat memberikan  bantuan  dengan  memberikan  bantuan  peralatan  yang  kiranya  merekah  ahli  dalam bidang  tersebut,  misalnya  mesin  perbengkelan.  Dalam  hal  kelembagaan  yang  bekerjasama dengan  Dinas  Sosial  dalam  melakukan  upaya  rehabilitasi  yaitu,  Kepolisian,  Panti  Rehabilitasi yang ada di Makassar, Lapas. 10
Selain itu Penulis melakukan Wawancara kesalah satu  staf di kantor Dinas Sosial kepada Andi  Pajeria  Dwi  Nasari,  S.Sos  mengemukakan  bahwa,  upaya  yang  dilakukan  Dinas  Sosial
9 Martha  Thalib.  S.Sos,  (Umur  48),  Kasi  Rehab  Tuna  Soial  dan  Korban  Perdagangan  Orang  dan  Korban Penyalahgunaan Nafza, Wawancara, tanggal 5 Maret 2019
10 Syarifuddin, S.Sos, M.AP, (Umur 54), Kepala Dinas Sosial, Wawancara, tanggal 5 Maret 2019
dalam  melakukan  rehabilitasi  kepada  mantan  pengguna  narkoba  adalah,  dengan  memberikan rujukan rekomendasi untuk di rehabilitasi di IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) LKS yang bermitra  dengan  Kementrian  Sosial,  jadi  mantan  pengguna  direhab  di  tempat  tersebut,  yang terletak di Makassar. 11
Peneliti  menilai  bahwa  Dinas  Sosial  harus  lebih  berperan  lagi  dalam  melakukan  proses tahap  rehabilitasi,  terutama  harus  melakukan  kerja  sama  yang  efektif  dengan  lembaga  atau instansi  yang  menaungi  rehabilitasi  tersebut,  apabila  Dinas  Sosial  tidak  melakukan  rehabilitasi setidaknya  instansi  tersebut  dapat  melakukan  kegiatan  kerja  sama  dalam  pemberian  proses rehabiliatsi dalam bentuk pengontrolan. Agar bagi para pengguna narkoba dan mantan pengguna narkoba  dapat  mendapatkan  proses  perubahan  hidup  dalam  dirinya,  seperti  apa  yang  telah  di katakan dari sumber yang dimintai keterangan.

## B. Bentuk Kegiatan Rehabilitasi Polres Bulukumba
Adapun  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  Polres  yang  bekerja  sama  dengan  Dinas  Sosial dalam melakukan proses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan mantan pengguna narkoba adalah:
1. Melakukan pembinaan
Kegiatan  tersebut  dilakukan  untuk  membina  orang-orang  yang  sedang  menjalankan  proses rehabilitasi. Contoh kerajingan tangan, bertani.
2. Diajarkan tata cara sholat dan mengaji
Berdasarakan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  salah  satu  petugas  bagian Kasat  Narkoba,  bentuk  kegiatan  tersebut  dilakukan  karena  aktifitas  ini  merupakan  bagian yang  ada  didalam  agama  islam  termasuk  ibadah  dan  orang  yang  melakukanya  akan mendapatkan  ganjjaran  dari  Allah,  sesuai  apa  yang  diperintahkan  oleh  agama  islam  untuk mengerjakan  sholat  dan  mempelajari  al-quran  dan  mengajarkanya,  dan  selain  itu  ketika mereka  yang  telah  menjalankan  proses  rehabilitasi  telah  dikembalikan  dalam  lingkup keluarga dan masyarakat maka mereka akan menerapkannya dan mengerjakan hal tersebut, maka dari itu bentuk kegiatan tersebut harus diberikan.
3. Bimbingan rohani Bimbingan rohani dilakukan agar mereka yang menjalani proses rehabilitasi tidak kesal dan merasa  bosan,  tetapi  sabar  dan  tawwakkal  ,  agar  proses  rehabilitasi  dapat  menjadikan mereka lebih baik dari sebelumnya.

## C. Bentuk Pengontrolan Dinas Sosial terhadap Proses Rehabilitasi di Polres   Bulukumba.
Adapun  bentuk  pengontrolan  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  pada  pengguna  narkoba  dan mantan  pengguna  narkoba  dalam  proses  rehabilitasi  yang  dilakukan  polres,  Menurut  Martha Thalib. S.Sos:
1. Melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan rehabilitasi,  kemudian setelah  itu  barulah  pihak  dari  Dinas  Sosial  bisa  menemui  orang-orang  yang  sedang menjalankan rehababilitasi.
2. Apabila  proses  rehabilitasinya  telah  selesasi  maka  Dinas  Sosial  akan  meninjau  kembali, sekiranya ketika mereka tidak mempunyai kegiatan atau pekerjaan dan lain-lain Dinas Sosial bisa  menguupayakan  untuk  membrerikan  bantuan  usaha  sesuai  keterampilan  yang  mereka miliki.
11 Andi  Pajeria  Dwi  Nasari,  S.Sos,  (umur  34), Wawancara, Pekerja  Sosial  Perlindengan  anak,    tanggal  5 maret 2019.
Sesuai  dengan  visi  dan  misi  serta  tugas  dan  fungsi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bulukumba terkhus  pada  seksi  rehabilitasi  mengenai  korban  penyalahgunaan  Nafza  sudah  melakukan pembinaan  dengan  memberikan  proses  rehabilitasi  kepada  penyalahgunaan  Nafza  dan  mantan pengguna  narkoba  dengan  bekerja  sama  kepada  Instansi  dan  kantor.Tetapi  dari  program  kerja terkait dalam Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Nafza dan mantan pengguna narkoba belum  melakukan  hal  tersebut,  karena  Dinas  Sosial  belum  melakukan  proses  rehabilitasi langsung  kepada  para  korban  penyalahgunaan  Nafza  dan  mantan  pengguna  narkoba  itu  sendiri dalam lingkungan Instansi tersebut.
Hal  tersebut  dikatakan  karena  fakta  yang  didapat  dilapangan,  bahwasanya  didalam lingkungan  Dinas  Sosial  tidak  ada  bentuk  kegiatan  dalam  proses  rehabilitasi  yang  dilakukan. Maka dari itu Dinas sosial hanya menetapkan aturanya saja namun secara fakta dalam kerjanya belum  di  terapkan.  Sebagaimana  tujuan  dari  pembentukan  pedoman  Peraturan  Mentri  Sosial Nomor  22  tahun  2014  tentang  Standar  Rehabilitasi  Sosial  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

## Kesimpulan
Rehabilitasi  Sosial  korban  penyalahgunaan  Nafza  dan  mantan  pengguna  narkoba, dilaksanakan  oleh  bagian  Kasi  Rehab    Tuna  Sosial,  Korban  Perdagangan  Orang,  dan  Korban Penyalahgunaan Nafza. Maka dari itu Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa lembaga atau yayasan  dalam  proses  pemberian  rehabilitasi.  Adapun  upaya  Dinas  Sosial  dalam  melakukan rehabilitasi pada pengguna narkoba dan mantan penguna narkoba:
a. Melakukan  sosialisasi  ke  masyarakat,  sekolah  terkait  masalah  narkoba,  dan  melakukan pengunjungan  dari  tiap-tiap  rumah  dengan  melakukan  pendataan  terkait  seseorang  yang pernah menggunakan naroba dan ingin direhabilitasi.
b. Melakukan pembinaan yang proses hukumnya telah ditangani oleh polres.
c. Memberikan  rujukan  rekomendasi  untuk  direhabilitasi  di  IPWL  (Instansi  Penerima  Wajib Lapor)  LKS  yang  bermitra  dengan  Kementrian  Sosial,  jadi  mantan  pengguna  direhab  di tempat tersebut, yang terletak di Makassar. Dan disersi.

## Daftar Pustaka Buku
Setiyawati, dkk, Bahaya Narkoba (sejarah narkoba), jilid 1, Surakarta: Pt.Tirta  Asih Jaya, 2015.

## Jurnal
Rasdiana, “Jurisprudentie  Volume  5,  No 2  (2018)”, Efektivitas  PelaksanaanRehabilitasi  Medis Terhadap Pecandu dan Korban PenyalahgunaanNarkotikadiProvinsiGorontalo, htpp://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/ Jurisprudentie

## Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejateraan Sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.