## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI
WILAYAH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI (ANALISIS KASUS NO.644/PID.SUS/PN.JMB)
Oleh :

## (Said Abdullah)

## Abstrak
Penulisan mengenai penegakan hukum terhadap perburuan  satwa yang dilindungi di  kawasan  Taman  Nasional  Berbak  dan  sekitarnya  merupakan  penelitian  hukum yuridis  empiris  dan  bersifat  deskriptif    analitis.  Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  berkaitan  dengan perburuan  satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Berbak.
Penelitian ini memilih lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sebagai analisis dan beberapa data diperoleh dari Taman Nasional Berbak dan sekitarnya. Data yang  digunakan  adalah  data  primer    yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  serta  data sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  kepustakaan  dengan  studi  dokumen. Subyek  penelitian  meliputi  pengelola  Balai  Taman  Nasional  Berbak,  masyarakat  dan aparat  penegak  hukum  lainnya  yang  ditentukan  secara  purposive  sampling.  Data  yang diperoleh  dianalisa  secara  kualitatif  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  dengan  metode deskriptif analitis dan penulisan disajikan secara deduktif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  undang-undang  nomor  5  tahun 1990  bagi  aparat  penegak  hukum  masih  lemah.  Penyebab  terjadinya  perburuan  dan satwa yang dilindungi adalah adanya jaringan atau sindikat yang terselubung, nilai jual yang  tinggi,  koleksi  pribadi,  dan  kurang  tegasnya  penegakan  hukum.  Kendala  dalam penanganan  kasus  adalah  kurangnya  koordinasi  dari  pihak  Balai  Taman  Nasional Berbak,  sulitnya  melacak  pelaku,  kondisi  kawasan  yang  luas  dengan  jumlah  personil terbatas,  serta  kurangnya  pengetahuan  aparat  penegak  hukum  mengenai  jenis  satwa yang  dilindungi.  Usaha  yang  dilakukan  dalam  mengurangi  perburuan  dan  satwa  liar yang  dilindungi  adalah  dengan  cara  penanganan  konflik  satwa  dengan  manusia, keterlibatan  semua  pihak  dalam  menghadapi  masalah,  dan  peningkatan  sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.
Saran  untuk  mengurangi  tindakan  ini  adalah  pengusutan  secara  tuntas  dan  tegas atas kasus yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku, upaya pembinaan yang kontiyu kepada masyarakat sekitar hutan, peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada aparat  penegak  hukum,  dan  memperhatikan  daya  dukung  petugas  kehutanan  dalam melakukan pengamanan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Berbak.
Kata  kunci  :  Taman  Nasional  Berbak,  penegakan  hukum, tindak  pidana,  perburuan satwa yang dilindungi.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  dianugerahi  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kekayaan  berupa  sumber daya  alam  yang  berlimpah  baik  di  darat,  di  laut,  di  perairan  maupun  di  udara  yang merupakan  modal  dasar  pembangunan nasional  disegala  bidang.  Modal  dasar  sumber daya  alam  tersebut  harus  dilindungi,  dipelihara,  dilestarikan  dan  dimanfaatkan  secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat  Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia  pada  umumnya  menurut  cara  yang  menjamin  keserasian,  keselarasan,  dan keseimbangan.
Sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  merupakan  bagian  terpenting  dari sumber daya alam  yang  terdiri dari  alam hewani  dan nabati maupun berupa fenomena alam,  baik  secara  masing-masing  maupun  bersama-sama  mempunyai  fungsi  dan manfaat  sebagai  unsur  pembentuk  lingkungan  hidup  yang  kehadirannya  tidak  dapat diganti.  Mengingat  sifatnya  yang  tidak  dapat  diganti  dan  mempunyai  kedudukan  serta berperan  penting  bagi  kehidupan  manusia,  maka  upaya  perlindungan  terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi tanggung jawab mutlak dari setiap generasi.  Tindakan  yang tidak bertanggung jawab  yang dapat menimbulkan kerusakan pada  kawasan  suaka  alam  dan  kawasan  pelestarian  alam  maupun  tindakan  yang melanggar  ketentuan  tentang  perlindungan  tumbuhan  dan  satwa  yang  dilindungi, diancam dengan pidana  yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana  yang berat tersebut  dipandang  perlu  karena  kerusakan  atau  kepunahan  salah  satu  unsur  sumber daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  akan  mengakibatkan  kerugian  besar  bagi masyarakat  yang  tidak  dapat  dinilai  dengan  materi,  sedangkan  pemulihannya  pada keadaan semula tidak mungkin lagi.
Unsur-unsur  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  pada  dasarnya  saling bergantung  satu  sama  lainnya  dan  saling  mempengaruhi  sehingga  kerusakan  dan kepunahan  salah  satu  unsur  akan  berakibat  terganggunya  ekosistem.  Untuk  menjaga agar  pemanfaatan  sumber  daya  alam  hayati  dapat  berlangsung  dengan  cara  sebaik- baiknya, maka diperlukan langkah-langkah perlindungan dengan memberlakukan suatu ketentuan  yang  memberikan  batasan-batasan  terhadap  pemanfaatan  unsur-unsur didalam  suatu  ekosistem  sehingga  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.
Keanekaragaman  hayati  yang  dikandung  sumber  daya  hutan  dan  perairan Indonesia  termasuk  sangat  tinggi  dan  sebagian  bersifat  endemik,  sehingga  Indonesia disebut sebagai negara megabiodiversity, sebagaimana tercantum dalam Buku Statistik Kehutanan Indonesia.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian, keanekaragam hayati indonesia terdiri dari : mamalia 515  species  (12  %  dari  jenis  mamalia  dunia),  reptilia  511  species  (7,3  %  dari  jenis reptilia dunia), burung 1.531 jenis ( 17 % dari jenis burung dunia  ),  ampibi 270 jenis, binatang tidak bertulang belakang 2.827 jenis dan tumbuhan ± 38.000 jenis, diantaranya 1.260 jenis yang bernilai medis. (Badan Planologi Kemhut : 2008; 53)
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi,  merupakan  salah  satu  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tipe  A  yang  ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :  P.02/Menhut- II/2007  tanggal  1  Pebruari  2007  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab Balai  KSDA  Jambi  dalam  pengelolaan  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya  meliputi  seluruh  wilayah  provinsi  Jambi  yang  terdiri  dari  11  (sebelas) kabupaten dan kota dan 5 (lima) buah kawasan konservasi.
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  mempunyai  tugas  penyelenggaraan konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  dan  pengelolaan  cagar  alam, suaka  margasatwa,  taman  wisata  alam  dan  taman  buru,  koordinasi  teknis  pengelolaan taman  hutan  raya  dan  hutan  lindung  serta konservasi  tumbuhan  dan  satwa  liar  di  luar kawasan konservasi  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian dari satwa liar itu sendiri adalah semua binatang  yang hidup di darat, di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik  yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. ( Direktur Jenderal PHKA, 2012 :  179)
Salah satu masalah sentral dalam program pembangunan wilayah  yang dikaitkan dengan  penataan,  eksistensi  dan  pemanfaatan  serta  konservasi  sumber  daya  alam  di Provinsi  Jambi  adalah  perambahan  hutan  disekitar  kawasan  hutan  lindung  atau  hutan Konservasi.  Kawasan  yang  berada  di  sekitar  hutan  lindung  merupakan  kawasan  yang memiliki  potensi  sumber  daya,  terutama  lahan  pertanian  yang  sangat  produktif  dan subur,  sehingga  merangsang  penduduk  atau  kelompok  masyarakat  yang  ada disekitarnya  untuk  mengeksploitasi.  Dengan  adanya  eksploitasi  sumber  daya  hutan
tersebut  menjadi  lahan  pertanian,  tentu  akan  mempengaruhi  mutu,  kemampuan,  daya tahan dan kelangsungan hidup sumber daya alam baik flora maupun fauna yang ada.
Disamping  hal  tersebut,  penyebab  lain  yang  mengakibatkan  semakin berkurangnya jenis fauna adalah perdagangan satwa yang semakin meningkat, terutama jenis  yang  unik  dan  langka  seperti,  Harimau  Sumatera,  Orangutan,  Beruang  Madu, Trenggiling  dan  lain-lain.  Satwa  tersebut  banyak  diseludupkan  keluar  negeri  sehingga menimbulkan  kerugian  negara  dan  mengakibatkan  punahnya  satwa  langka  dan  unik tersebut.
Penyebab  lain  adalah  kesenangan  yang  hampir  dimiliki  oleh  setiap  orang  untuk memelihara satwa, terutama yang sudah langka dan memiliki keunikan tertentu.
Pemanfaatan  satwa  semakin  meningkat  seiring  dengan  berkembang-nya  ilmu pengetahuan,  teknologi,  arus  informasi  dan  tingkat  ekonomi  masyarakat.  Namun pemanfaatan  tersebut  sering  tidak  terkendali  yang  mengakibatkan  beberapa  spesies menjadi  punah  atau  terancam  punah.  Untuk  menjaga  agar  pemanfaatan  sumber  daya alam  hayati  dapat  berlangsung  dengan  sebaik-baiknya  dan  terhindar  dari  kepunahan telah  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Didalam  pasal  21  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa :
Setiap orang dilarang untuk :
a. Menangkap, melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  me-melihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  mem-perniagakan  satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengeluarkan  satwa yang  dilindungi  dari  suatu  tempat  di  Indonesia  ke  tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d. Memperniagakan,  menyimpan  atau  memiliki  kulit,  tubuh,  atau  bagian-bagian lain  satwa  yang  dilindungi  atau  barang-barang  yang  dibuat  dari  bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
e. Mengambil,  merusak,  memusnahkan,  memperniagakan,  me-nyimpan  atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.
Didalam  pasal  tersebut  ditegaskan  bahwa  untuk  menjaga  kelestarian  satwa  yang dilindungi, maka setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang bisa mengancam keberadaan satwa yang dilindungi.
Agar  semua  larangan  yang  telah  ditetapkan  dalam  pasal  21  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  ditaati  oleh  semua  orang,  maka  dalam  pasal  40  ayat  2  dan  4  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  tersebut  telah  dimuat  ketentuan-ketentuan  pidana  terhadap  perlindungan satwa langka dan dilindungi.
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan :
Ayat (2) Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat (2)  serta  Pasal  33  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelang-garan terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat (2)  serta  Pasal  33  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Perlindungan terhadap  satwa  langka  pada  hakikatnya  merupakan  upaya penyadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  perlindungan,  peles-tarian,  dan pemanfaatan  khususnya  satwa  langka  secara  berkelanjutan.  Bentuk-bentuk  kegiatan tersebut  antara  lain  berupa  pemberian  informasi,  penyuluhan,  kampanye,  pendirian berbagai  suaka  margasatwa  dan  hutan  lindung,  operasi  penertiban  dan  sampai penindakan secara hukum.
Penegakan  hukum  dalam  berbagai  bentuk  bertujuan  agar  peraturan  perundangan di  bidang  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  dapat  ditaati  oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya dapat diberikan sanksi yang tegas agar  memberikan  efek  jera  sehingga  dapat  meminimalkan  bahkan  sampai  meniadakan lagi  kejadian  pelanggaran  hukum  dan  pada  akhirnya  dapat  mendukung  upaya
Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.

## PERMASALAHAN
Untuk  menghindari  agar  penulisan  jurnal  ini  pembahasannya  tidak terlalu  jauh menyimpang  dari  permasalahan  yang  ingin  dicapai,  maka  dalam  hal  ini  penulis membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana penegakkan hukum terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  perburuan  dan  perdagangan  satwa  liar  yang dilindungi di  wilayah  kerja  BKSDA  Provinsi  Jambi ? Kendala  apa  saja  yang  dihadapi dalam  penegakan  hukum  terhadap  perburuan  dan  perdagangan  satwa  liar  yang dilindungi  ? Upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  dalam  mengurangi  tindakan perburuan  dan  perdagangan  satwa  liar yang  dilindungi di  wilayah  kerja  BKSDA Provinsi Jambi ?

## PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Perburuan  Satwa  Yang  Dilindungi  di Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.
Begitu  banyaknya  peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang perlindungan dan  pelestarian  alam  termasuk  didalamnya  satwa  liar  dan  tumbuhan.  Sejak  zaman pemerintahan  Belanda  sampai  dengan  saat  ini  orang-orang  sudah  memikirkan bagaimana perlindungan dan pelestarian akan keberadaan satwa dan tumbuhan yang suatu saat nanti akan punah apabila tidak ditangani secara serius.
Kepedulian dan kesadaran untuk melestarikan dan melindungi terutama jenis- jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi saat ini sangat gencar dilakukan baik oleh pemerintah  maupun  lembaga-lembaga  swadaya  masyarakat  yang  bergerak  dibidang pelestarian  dan  perlindungan  satwa  dan  tumbuhan.  Perlindungan  diutamakan  pada jenis satwa dan tumbuhan yang terdaftar dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999  tentang  pengawetan  jenis  tumbuhan  dan  satwa.  Dari  lembaga  pemerintahan, perlindungan  terutama  dilakukan  oleh  petugas  kehutanan  yang  sudah  diberi wewenang  untuk  melakukan  pelestarian  dan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan tanggung jawabnya.
Usaha untuk melakukan penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi dikawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi  dan sekitarnya masih sangat sulit dilakukan, hanya beberapa kasus saja yang baru berhasil ditangani, sebagaimana data dibawah ini:
Kasus  tahun  2009  dengan  tersangka  sdr.  Milus  dengan  barang  bukti  29  ekor burung  cucak  hijau  hanya  mendapat  vonis  3  bulan  penjara  dan  pada  kasus  tahun 2014  dengan  tersangka  sdr.  Maman  Firmansyah  dengan  barang  bukti  berupa  satu lembar  kulit  harimau,  satu  buah  tulang  tengkorak  kepala  hariamu,  dan  dua  buah tulang  rahang  hariamu  sumatera  hanya  divonis  7  bulan  penjara  dipotong  masa penahanan.  Padahal  berdasarkan  undang-undang  nomor  5  tahun  1990  tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pasal 21 ayat 2 point a bahwa setiap  orang  dilarang  untuk menangkap,  melukai, membunuh,  menyimpan, memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan  satwa  yang  dilindungi dalam  keadaan  hidup; adapun  ancaman  hukuman  dari  pelanggaran  tersebut  adalah pasal  40  ayat  2  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  penjara  dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Dari  kasus  tersebut  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pengenaan  pidana  terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yang terjadi di kawasan Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  sangat  minimal  yaitu  hanya  3  dan  7  bulan, padahal  pelaku  dengan  sengaja  dan  sadar  melakukan  tindakan  perburuan  dan perdagangan satwa yang dilindungioleh undang undang, yang ancaman hukumannya adalah  5  (lima)  tahun  penjara  dan  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,- (seratus juta  rupiah).  Padahal  kerugian  yang  diakibatkan  dari  perburuan  satwa  yang dilindungi  sangat  besar  baik  kerugian  materil  apalagi  kerugian  ekologi.  Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi masih sangat lemah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah :
1. Adanya dalih rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan.
Contoh kasus terhadap pelaku perburuan jenis satwa burung, karena masih adanya rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan dan mereka baru pertama kali melakukan  perburuan  di  dalam  kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Jambi  sehingga  mereka  tidak  ditangkap  dan  dilakukan  proses  hukum,  mereka hanya  menanda  tangani  surat  pernyataan  diatas  materai  untuk  tidak  akan  lagi
melakukan  perburuan  di  dalam  kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Jambi,  barang  bukti  berupa  burung  disita  dan  langsung  dilepas  liarkan  kembali dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.
Tetapi  terhadap  pelaku  yang  sudah  pernah  menanda  tangani  surat pernyataan dan mereka mengulangi perbuatanya kembali langsung ditangkap dan diproses  hukum  seperti  contoh  kasus  tahun  2009  dan  tahun  2014  dengan tersangka  saudara  Milus,  mereka  sudah  pernah  membuat  surat  penyataan  untuk tidak  mengulangi  perbuatanya  tetapi  ternyata  mereka  masih mengulangi perbuatannya.  Diharapkan  dengan  adanya  contoh  pelaku  perburuan  satwa  yang dilindungi  di  jerat  dengan  hukuman  dapat  membuat  efek  jera  bagi  para  pelaku lainya  dan  bagi  palaku  perburuan  satwa  yang  dilindungi  yang  divonis  penjara akan  jera  dan  tidak lagi  melakukan  kegiatan  perburuan  di  dalam  kawasan  Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.
2. Adanya oknum-oknum tertentu baik petugas maupun masyarakat yang bermain untuk  dapat  meringankan  atau  bahwa  membebaskan  pelaku  perburuan  satwa yang dilindungi dari jeratan hukum.
Apabila sudah cukup bukti dan saksi, berkas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS)    dan  tersangka  akan  dilimpahkan  kepada  Kejaksaan  di  wilayah terjadinya kasus tindak pidana (TKP) tahap  P 21, dan menyerahkan sepenuhnya kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  yang  akan  menangani  kasus  tersebut selanjutnya,  sampai  kasus  tersebut  disidang  di  pengadilan.  Pada  tahap  inilah sering terjadi permainan yang dilakukan oleh keluarga tersangka atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan oknum-oknum petugas untuk meringankan tuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.
Untuk kasus dengan tidak adanya tersangka, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya yaitu :
a. Lokasi  kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  yang  sangat luas  menjadi  kendala  utama  dalam  hal  perlindungan  kawasan  Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi karena ketika melakukan patroli tidak semua  kawasan  dapat  dilalui  atau  disisir  oleh  tim  patroli  sehingga  para
pelaku  perburuan  dapat  dengan  bebas  keluar  masuk  untuk  melakukan kegiatan perburuan.
b. Karena  kawasan  yang  sangat  luas,  akses  masuk  kedalam  kawasan  sangat banyak,  apalagi  kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi terbagi  dalam  beberapa  wilayah  yang  cukup  luas  sehingga  para  pelaku perburuan satwa yang dilindungi dapat bebas keluar masuk.
c. Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi lokasi berada di enam kabupaten  dengan  banyak  desa-desa  penyangga  dan  diantara  desa-desa penyangga  sudah  terdapat  menara  telekomunikasi  sehingga  sinyal handphone  sudah sampai  masuk  jauh  dalam  kawasan  Balai  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Jambi,  sehingga  apabila  ada  petugas  polisi  kehutanan bergerak  masuk  untuk  melakukan  patroli,  para  pemburu  satwa  yang dilindungi  dapat  segera  mengetahui  keberadaan  petugas  dari  para  kaki tangannya,  sehingga  sulit  untuk  menangkap  tangan  para  palaku  pemburu satwa yang dilindungi.
3. Undang-undang  nomor  5  tahun  1999  tentang  Konsevasi  Sumber  Daya  Hayati dan  Ekosistemnya  itu  sendiri  masih  terdapat  kekurangan-kekurangan  dimana undang-undang  tersebut  hanya  menjerat  pelaku (dader) sementara  yang menyuruh  melakukan (doen  plegen) dan yang  memberi  bantuan (medeplichtigheid)  tidak  tersentuh.  Padahal  dibelakang  pelaku  itu  sendiri  ada oknum-oknum yang menyuruh  melakukan dan yang memberikan bantuan bisa dikatakan  mereka  otak  dari  semua  pelaku  perburuan  satwa  yang  dilindungi dengan memberikan dana kepada para pelaku.
Dari  paparan  diatas  penegakan  hukum  terhadap  para  pelaku  perburuan satwa  yang  dilindungi  di  kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi masih sangat lemah.
Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Penegakan Hukum  Terhadap Perburuan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  responden  dan  nara  sumber  yang diwawancarai  dapat  diketahui  bahwa  kendala-kendala  dalam  penegakan  hukum
terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompetensi.
Koordinasi  merupakan  suatu  cara  kerja  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  hubungan  baik  sehingga  memudahkan  dalam  melakukan pekerjaan,  saling  menjaga  kepercayaan,  saling  mendukung  dan  saling menghargai  dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan.  Kondisi  ini  akan  tercipta apabila  masing-masing  pihak  mampu  bekerja  dengan  baik  dan  merasa  saling membutuhkan.  Tidak  adanya  koordinasi  dari  aparat  kehutanan  yang berkompetensi  dalam  hal  ini  perlu  dicermati  dengan  jelas.  Koordinasi  dalam bentuk  upaya  penanganan  satwa  liar  yang  dilindungi  memang  dirasa  masih kurang  terutama  bagi  pihak  kejaksaan  dan  pengadilan.  Hal  ini  terjadi  karena tingkat  kepentingan  dari  Balai  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi adalah  berkoordinasi  dengan pihak  kepolisian  dalam  hal  melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tersebut. Sebagaimana dikatakan  oleh  PPNS  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  bahwa jaringan  kerja  sama  dengan  kepolisian  telah  terbentuk  dengan  baik. ( Nurdani Ginanjar,SH, PPNS Balai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, 2016 )
Menurut Yoandinata selaku Manager tiger conservation ZSL Monitoring Harimau  Sumatera,  bahwa  secara  instansi  kerjasama  yang  dilakukan  sudah cukup baik, hanya saja kendala yang sering timbul adalah personil dari instansi terkait sering mengalami perubahan akibat dari mutasi ke daerah lain, sehingga koordinasi yang telah dilakukan harus diulang kembali.
b. Sulitnya melacak tersangka
Penanganan  terhadap  suatu  kasus  sangat  dituntut  keahlian dari  penyidik dalam membuka dan mengusut tuntas kasus tersebut, bagaimana tindak pidana yang  dilakukan,  siapa  yang  terlibat,  dan  lain  sebagainya.    Kendala  yang ditemui  dalam  penanganan  kasus  perburuan  dan  satwa  liar  yang  dilindungi adalah sulitnya melacak tuntas tersangka dan orang-orang yang berada dibalik kasus  tersebut.  Mata  rantai  terhadap  perburuan  satwa  liar  ini  sangat  tertutup dan rapi.
Pada  dasarnya  ada  3  komponen  yang  berperan  dalam  mata  rantai tersebut  yaitu pemburu (poacher), pedagang (trader) dan pembeli (buyer). Komponen  tersebut  dapat  berkembang  menjadi  mata  rantai  yang  panjang dan kompleks apabila kegiatan yang dilakukan tersebut adalah illegal.
Jaringan  yang  begitu  rapat  dan  tertutup  menyebabkan  kasus-kasus yang  diproses  hanya  mengungkap  para  pemburu  dan  perantara,  sedangkan aktor intelektualnya belum tersentuh. Kendala utama adalah ketidakmampuan  membuktikan  keterlibatan  mereka  dalam  kasus  tersebut.
Walaupun  peraturan  yang  dibuat  untuk  perlindungan  dan  pelestarian  satwa liar  ini  sudah  diatur  sejak  lama,  namun  kondisi  tersebut  belum  membawa perubahan  terhadap  penguasaan  penegak  hukum  dalam  memahaminya sehingga  dalam  menangani  kasus  ini  mengalami  hambatan  dan ketidakmampuan mengusut tuntas.
c. Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum
Penyebab  dari  ketidakmampuan  aparat  penegak  hukum  dalam mengusut  tuntas  kasus  perburuan  dan  perdagangan  satwa  liar  adalah kurangnya  pengetahuan  akan  penanganan  satwa  liar  yang  dilindungi, sehingga pada saat ditangani terkendala pada penuntuntutan dan penjatuhan hukuman, karena penegak hukum masih belum mengetahui jenis satwa dan kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa tersebut.
Menurut  Deborah  Marty  dari  Flora  Fauna  International  (FFI),  bahwa kesulitan  untuk  menaikkan  kasus  adalah  apabila  barang  bukti  tidak berbentuk  utuh  dan  hanya  berupa  tulang-tulang,  sehingga  sangat  sulit dilakukan identifikasi terhadap jenis satwa, akibatnya kasus yang ditangani akan membutuhkan waktu yang lama.
d. Sumber  Daya  Manusia  dan  Kuantitas  petugas  Lapangan  yang  Belum Mencukupi.
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  mutu  dari  pekerjaan  sehingga mendapatkan  hasil  yang  optimal  adalah  dengan  peningkatan  sumber  daya manusia.  Keahlian  dalam  bidang-bidang  tertentu  terutama  dalam penanganan  satwa  liar  sangat  dibutuhkan,  sehingga  pada  saat berhadapan
dengan  kasus  tersebut,  sudah  mempunyai  keahlian  dan  memudahkan penanganan kasus.
Pemberdayaan kembali petugas lapangan untuk meningkatkan sumber daya  manusia  adalah  seperti  pengaktifan  PPNS  (penyidik  pegawai  negeri sipil), peningkatan pengetahuan dan keahlian polisi kehutanan serta rutinitas dan  aktifitas  patroli  di  lapangan  sesuai  dengan  tupoksi  merupakan  cara peningkatan mutu sumber daya manusia untuk penanganan kasus tersebut.
Demikian  pula  dengan  kuantitas  petugas  di  lapangan.  Kurangnya jumlah  petugas  lapangan  dan  tidak  proporsionalnya  rasio  antara  luas kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  dengan  jumlah petugas polisi kehutanan yang hanya 1 banding 7.000 hektar, menyebabkan lemahnya  pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  satwa  liar  yang dilindungi.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Kepala  SPTN  Wilayah  II  Balai Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  bahwa,  untuk  penanganan satwa liar yang dilindungi, peran polisi kehutanan sangat dibutuhkan. Polisi kehutanan  adalah  ujung  tombak  dari  perlindungan  dan  pengamanan kawasan,  untuk  itu  perlu  diperhatikan  jumlah  petugas,  operasional  sarana dan prasarana pendukung kinerja, dan sumber daya manusia. ( Faried, SP.MH, Kepala SKW Wilayah III, : 2016)
e. Dukungan Dana Yang Tidak Mencukupi.
Untuk menindak  atau  menangani  kasus  perburuan  satwa  yang dilindungi  dibutuhkan  dukungan  dana  yang  sangat  besar  hal  ini  terjadi karena  selain  kawasan  yang  sangat  luas  dan  berada  di  berbagai  tempat kondisi kawasan juga sebagian besar adalah perairan atau rawa basah, ketika ada  laporan  adanya  kegiatan  perburuan  satwa  dilindungi  dalam  kawasan Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  memerlukan  dana  yang  besar baik  untuk  perbekalan  maupun  transportasinya  pada  saat  akan  menangkap pelaku perburuan tersebut.
Kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk standar  biaya  kegiatan  operasional  kegiatan  Balai  Taman  Nasional  adalah
standar yang dipakai di daerah pulau jawa yang lokasinya mudah dijangkau dengan kondisi tanah kering.

## Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Untuk  Mengatasi  Kendala-Kendala  Dalam
Penegakan Hukum Terhadap Perburuan Satwa Dilindungi.
Begitu  sulitnya  upaya  yang  dilakukan  dalam  penegakan  hukum  terhadap pelaku  perburuan  dan  satwa  liar  yang  dilindungi,  baik  dalam  hal  mencari  dan menangkap tersangka, penjatuhan hukuman dan perlindungan terhadap satwa.
a. Usaha dalam melakukan pelestarian dan perlindungan antara lain dilakukan melalui  seminar-seminar  dan  lokakarya  untuk  mencapai  kesepakatan  dan solusi  terbaik  dalam  penanganan  satwa  liar  yang  dilindungi  saat  ini  yang keberadaanya  sudah  diambang  kepunahan.  Selain  itu  tindakan-tindakan nyata  juga  telah  banyak  dilakukan  dengan  membentuk  tim-tim  khusus dalam  penanganan  perlindungan  satwa  liar  yang  dilindungi.  Salah  satunya jaringan  kerjasama  antara  Balai  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Jambi dengan  Zoological  Society  of  London  (ZSL)  yaitu  membentuk Wildlife Crime  and  conflik  Respons  Team (WCCRT)  yang  bergerak  di  bidang perlindungan  dan  penegakan  hukum  terhadap  satwa  liar  yang  dilindungi terutama harimau sumatera.
Tindakan-tindakan  yang  telah  dilakukan  tersebut  masih  belum optimal,  karena  kondisi  kawasan  yang  begitu  luas  dan  berbagai  macam permasalahan  yang  dihadapi  dalam  usaha  pelestaraian  dan  perlindungan, sebagaimana dinyatakan Kepala Balai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi  bahwa  secara  umum  kondisi  habitat  relatif  masih  bagus  terutama yang  berada  di  zona-zona  inti.  Untuk  satwa  yang  daerah  jelajahnya  cukup luas,  kerusakan  habitat  itu  akibat  dari  perambahan  dan  illegal  logging. Sedangkan untuk populasi perjenis belum bisa dilakukan karena belum ada inventarisasi jenis satwa langka baik populasi maupun habitatnya. ( A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi : 2016)
Salah  satu  cara  dalam  perlindungan  dan  pelestarian  satwa  liar  yang dilindungi adalah dengan penerapan yang optimal dari peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  satwa  liar  yang  dilindungi.  Salah
satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 Agustus 1990 ini mendasarkan bahwa unsur- unsur yang berada di dalam sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya  saling  tergantung  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dan  saling mempengaruhi,  sehingga  kerusakan  dan  kepunahan  salah  satu  dari  unsur tersebut akan membawa dampak pada terganggunya ekosistem.  Dibuatnya undang-undang  ini  adalah  bertujuan  untuk  mengatur  dalam  pengelolaan, perlindungan  dan  pelestarian  alam  secara  berkesinambungan  baik  untuk masa sekarang maupun masa depan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 disebutkan :
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sumber  daya  alam  hayati  adalah:  unsur-unsur  hayati di  alam  yang terdiri  dari  sumber  daya  alam  nabati  (tumbuhan)  dan  sumber  daya alam  hewani  (satwa)  yang  bersama  dengan  unsur  non  hayati disekitarnya secara keselurhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam  hayati  yang  pemanfaatannya  dilakukan  secara  bijaksana  untuk menjamin  kesinambungan  persediaan  dengan  tetap  memelihara  dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem  sumber  daya  alam  hayati  adalah:  sistem  hubungan  timbal balik  antara  unsur  dalam  alam,  baik  hayati  maupun  non  hayati  yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan  adalah  semua  jenis  sumber  daya  alam  nabati,  baik  yang hidup di darat maupun di air.
5. Satwa  adalah  semua  jenis  sumber  daya  alam  hewani,  yang  hidup  di darat dan atau di air dan atau di udara.
6. Tumbuhan  liar  adalah  tumbuhan  yang  hidup  di  alam  bebas,  dan  atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang  yang hidup di darat dan atau di air dan  atau  di  udara  yang  masih  mempunyai  sifat-sifat  liar,  baik  yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.
8. Habitat  adalah  lingkungan  tempat  tumbuhan  atau  satwa  dapat  hidup dan berkembang secara alami.
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  tersebut  di  atas  dijelaskan  bahwa masing-masing  unsur  yang  ada  di  alam  tersebut  adalah  saling ketergantungan  dan  mempunyai  pengaruh  satu  dengan  yang  lainnya, maksudnya  apabila  suatu  kondisi  habitat  rusak,  maka  akan  membawa dampak  pada  hilangnya  satwa  liar  yang  seharusnya  hidup  di  sana  karena hutan merupakan tempat hidup/rumah bagi satwa liar.
Pemahaman  seperti  ini  masih  sulit  untuk  dimengerti  dan  diterapkan  bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Bagi masyarakat terutama yang tinggal disekitar hutan,  masih  mengandalkan  hutan  sebagai  sumber  mata  pencaharian  mereka.  Hutan masih  dianggap  milik  nenek  moyang  dan  telah  diwariskan  kepada  mereka,  jadi  tidak ada  alasan  apapun  untuk  melarang  aktifitas  mereka.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Kepala  Balai  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  bahwa  masyarakat  belum memahami akan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, karena secara formal frekwensi untuk  mensosialisasikan  undang-undang  tersebut  relatif  terbatas  karena  begitu  luasnya kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. ( A. Haris Sudjoko, SH, Kepala Balai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi : 2016).
b. Tidak  semua  penegak  hukum  memahami  tentang  undang-undang  nomor  5 tahun 1990. Ada beberapa hal yang dijadikan alasan yaitu:
1. Kurang  intensifnya  sosialisasi  dari  petugas  yang  berkompetensi, dalam  hal  ini  petugas  kehutanan,  sehingga  masih  ada  aparat  penegak hukum  yang  belum  memahami  dan  mengetahui  makna  dari  Undang- Undang  nomor  5  tahun  1990  sebagai  dasar  dalam  pengaturan perlindungan satwa liar yang dilindungi.
2. Adanya  mutasi  kerja  ke  tempat  yang  baru  sehingga  menyulitkan aparat penegak hukum untuk beradaptasi pada suatu masalah terutama tentang  penanganan  kasus  perburuan  satwa  liar  dilindungi  yang dianggap suatu hal yang baru dan belum pernah ditangani.
Dengan  masih  belum  optimalnya  pemahaman  terhadap  undang- undang  nomor  5  tahun  1990,  maka  akan  menyebabkan  kesulitan  dalam penanganan  suatu  perkara  perburuan  satwa  liar  yang  dilindungi. Pengetahuan  akan  undang-undang tersebut  dan  hal-hal  yang  diatur didalamnya akan mempengaruhi ketepatan dan kepatutan dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat kepolisian, penuntutan pada tingkat kejaksaan dan penjatuhan  hukuman  pada  tingkat  pengadilan.  Kondisi  ini  terindikasi dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  bahwa Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990  yang  merupakan  alas  hukum  atas penegakan  hukum  terhadap  perburuan  dan  perdagangan  satwa  liar  yang dilindungi,  kemudian  sumber  daya  manusia  dari  aparat  penegak  hukum yang  menerapkan  dan  menegakkan  aturan  hukum  dan  fasilitas  atau infrastruktur  yang  dapat  mendukung  pelaksanaan  aturan  hukum  serta masyarakat yang terkena ruang lingkup aturan hukum tersebut.
Undang-undang nomor 5 tahun 1990 adalah suatu alas hukum sebagai dasar  dan  bahan  pertimbangan  aparat  penegak  hukum  dalam  memeriksa, menuntut dan mengadili perkara perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi.  Hal  yang  paling  penting  dalam  menegakkan  hukum  dan penegakan hukum adalah melihat fungsi dari membuat hukum (law making) dan  fungsi  menjalankan  atau  melaksanakan  hukum (law  applying). ( Bagir Manan, 2005: 29)
Hukum  dibuat  tetapi  tidak  dijalankan  tidak  akan  berarti,  begitu  pula sebaliknya tidak ada hukum yang dapat dijalankan apabila hukumnya tidak ada.  Agar  hukum  dapat  dijalankan  atau  ditegakkan  maka  terlebih  dahulu harus ada hukum.
Perburuan  dan  perdagangan  satwa  liar  yang  dilindungi  merupakan suatu  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Sistem  peradilan pidana  merupakan  suatu  sistem  pengendalian  kejahatan  yang  terdiri  dari lembaga-lembaga  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  pemasyarakatan pidana dengan tujuan : (Anthon F Susanto,2004: 74)
a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. Menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat merasa  puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan  yang  bersalah dipidana.
c. Mengusahakan  agar  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak mengulangi lagi kejahatan, sehingga dapat menimbulkan efek jera.
Garis  koordinasi  adalah  merupakan  suatu  cara  kerja  yang  dilakukan  oleh penegak  hukum  dalam  menangani  kasus,  di  mana  masing-masing  aparat mempunyai  peran  dan  kedudukan  masing-masing  dalam  menyelesaikan  suatu kasus menurut tingkatannya.

## 1. Peran Polisi Kehutanan
Polisi  Kehutanan  (POLHUT)  merupakan  ujung  tombak  dalam terciptanya perlindungan dan pelestarian kawasan Balai Konservasi Sumber Daya  Alam  Jambi  sesuai  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  POLHUT  adalah melakukan  pengamanan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat.  Dalam  hal pengaman  terhadap  kawasan  terutama  terhadap  tindakan  perburuan  satwa liar yang dilindungi sangat intensif dilakukan. Peraturan Pemerintah nomor 45  tahun  2004  tentang  Perlindungan  Hutan  Pasal  1  butir  2  disebutkan bahwa:
“Polisi  Kehutanan  adalah  pejabat  tertentu  dalam  lingkungan instansi  kehutanan  pusat  dan  daerah  sesuai  dengan  sifat pekerjaannya,  menyelenggarakan  dan  atau  melaksanakan  usaha perlindungan  hutan  yang  oleh  kuasa  undang-undang  diberikan wewenang  kepolisian  khusus  dibidang  kehutanan  dan  konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya”.
Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  membentuk  suatu  tim khusus  dalam  melakukan perlindungan  terhadap  satwa  liar  yaitu Perlindungan  harimau  sumatera  (WCCRT)  atau  Tiger  Protection Conservation  Unit.  Tim  ini  dibentuk  berdasarkan  kerjasama  antara  Balai Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  dengan  ZSL.  Tim  ini  sudah sangat  banyak  melakukan  penjelajahan  dan  patroli  pengamanan  terhadap perburuan  dan  perdagangan  satwa  liar  yang  dilindungi,  tidak  saja  harimau sumatera  tetapi  juga  terhadap  semua  jenis  satwa  liar  yang  dilindungi.
WCCRT ini dalam kegiatannya sudah banyak menunjukkan prestasi dalam perlindungan  satwa  liar,  bahkan  dijadikan  proyek  percontohan  untuk  Balai Taman Nasional lainya. (A. Haris Sudjoko : 2016).
Dalam kegiatannya tim ini juga melibatkan anggota masyarakat yang diambil  dari  bekas  para  pemburu  dan  pelaku  illegal  logging  dan  tinggal disekitar  kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi.  Tujuannya adalah selain membuka lapangan kerja baru bagi mereka untuk tidak selalu bergantung  pada  hutan,  juga  membuka  kesadaran  mereka  akan  arti pentingnya konservasi atau pelestarian terhadap satwa liar.

## 2. Peran Polisi Republik Indonesia
Melayani dan melindungi masyarakat adalah slogan yang sangat akrab ditelinga.  Polisi  merupakan  sosok  yang  sangat  dekat  dengan  masyarakat karena  pekerjaannya  berhubungan  langsung  dengan  masyarakat.  Adanya anggapan bahwa hukum melekat pada anggota kepolisian merupakan suatu hal  yang  menyebabkan  masyarakat  masih  enggan  berurusan  dengan  aparat ini. Secara skematis, tugas kepolisian adalah sebagai berikut:
a. Mengawasi kewajiban publik dijalankan sebagaimana mestinya;
b. Memaksa seketika atas taatnya suatu kewajiban publik, jika diketahui adanya suatu pelanggaran;
c. Melakukan  tindakan-tindakan  apabila  diketahui  atau  diduga  adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut;
d. Memaksa pentaatan terhadap kewajiban tersebut melalui suatu proses jika ditemukan suatu pelanggaran.
Terhadap kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi, keterlibatan polisi  sangat  dominan  untuk  mengungkapkan  kasus  tersebut  karena  pelaku sudah berada di luar kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. Dalam    pelaksanaannya  polisi  sangat  membantu  untuk  memudahkan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Koordinasi dari petugas kehutanan  untuk  melakukan  penangkapan  atas  dasar  ditemukannya kejahatan  terhadap  satwa  liar  ini  adalah  suatu  langkah  yang  penting  untuk keberhasilan terungkapnya kejahatan tersebut.
Dari  uraian  diatas,  proses  mengungkap  kasus  kejahatan  satwa  liar yang  dilindungi,  seorang  petugas  kehutanan  harus  berhati-hati  dalam memberikan  laporan  kepada  aparat  lainya  atas  terjadinya  suatu  tindak pidana tersebut. Mengenal lebih dekat dan melakukan kerjasama yang baik dengan aparat lainya merupakan salah satu cara yang cukup baik dilakukan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

## 3. Peran Jaksa
Suatu  perkara  yang  telah  lengkap  diperiksa  oleh  PPNS  akan diserahkan  ke  Kejaksaan  untuk  diperiksa  kembali.  Wewenang  jaksa  dalam melakukan penuntutan dimulai dari penyusunan surat dakwaan dan diakhiri dengan  pembacaan  penuntutan  pada  akhir  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.  Sebelum  suatu  surat  dakwaan  disusun  dan  setelah  penyidik menyerahkan berkas perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu kepada jaksa penuntutan  umum,  maka  jaksa  penuntut  umum  diberi  kesempatan mempelajari  berkas  perkara  untuk  dapat  atau  tidaknya  menyusun dakwaannya.
Peran jaksa terhadap kasus kejahatan satwa liar ini adalah melakukan pemeriksaan  kembali  terhadap  berkas  yang  telah  masuk  dari  PPNS.  Jika berkas  dinilai  telah  lengkap  untuk  selanjutnya  dilakukan  penuntutan  dan membuat  surat  dakwaan,  dan  jika  berkas  dinilai  belum  lengkap  maka dikembalikan  kepada  penyidik  untuk  dilengkapi.  Sifat  jaksa  dalam penanganan perkara ini adalah pasif dan aktif. Pasif dalam arti bahwa pihak kejaksaan hanya menunggu  atas kasus  yang masuk ke Kejaksaan dan aktif apabila  kasus  yang  telah  masuk  tersebut  akan  diproses  lebih  lanjut  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 4. Peran Hakim
Lembaga  Peradilan  bagi sebagian  masyarakat  merupakan  hal  yang sangat  menakutkan,  hal  ini  karena  lembaga  ini  dapat  menentukan  dan mengubah  nasib  seseorang  yang  terkena  kasus  menjadi  berubah  baik  atau buruk, lepas ataupun terkena hukuman. Idealnya suatu lembaga peradilan di Indonesia  menggunakan  asas  praduga  tak  bersalah,  setiap  terdakwa dianggap  bersalah  apabila  telah  diputuskan  oleh  hakim  dan  mempunyai
kekuatan  hukum  yang  tetap.  Peradilan  Indonesia  juga  mengenal  sistim peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta  bebas,  jujur  dan  tidak berpihak terhadap siapapun.
Sama halnya dengan kejaksaan, lembaga peradilan juga bersifat pasif karena pengadilan hanya menunggu kasus yang diajukan oleh kejaksaan dan bersifat aktif apabila kejaksaan telah menaikkan kasus ke pengadilan untuk segera di gelar persidangan.
Dalam penanganan perkara dipersidangan hingga jalannya sidang dan sampai  pada  saat  hakim  memutuskan  atas  suatu  kasus,  sangat  dibutuhkan kebijakan, ketelitian dan pengetahuan hakim sebagai seorang yang dianggap tempat  mencari  keadilan.  Disini  diperlukan  adanya  seorang  hakim  yang bermutu  dan  dianggap  cakap.  Bahwa  upaya  untuk  meningkatkan  mutu hakim atau pejabat pengadilan diperlukan dalam rangka memberi kepuasan (satisfaction)  kepada  para  pencari  keadilan.  Kepuasan  itu  meliputi  cara pelayanan,  proses  kepastian  dan  putusan  yang  dianggap  benar  dan  adil. (Bagir Manan, 2005 : 41).
Dalam  penanganan  kasus  perburuan  dan  satwa  liar  yang  dilindungi selama ini sudah cukup baik. Cara hakim dalam melakukan persidangan di pengadilan  adalah  melakukan  hal  sama  terhadap  setiap  kasus  yang  di naikkan,  hanya  saja  peningkatan  pengetahuan  hakim  terhadap  jenis-jenis satwa  yang  dilindungi  masih  diperlukan  suatu  sosialisasi.  Dalam penanganan suatu perkara di sidang pengadilan untuk kasus perburuan dan perdagangan  satwa  liar  yang  dilindungi  ini  diperlukan  adanya  saksi  ahli yang  mempunyai  pengetahuan  tentang  jenis  satwa  yang  dilindungi, bagaimana kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa yang dilindungi dan  dihitung  dari  sudut  konservasi,  bagaimana  dampak  yang  ditimbulkan terhadap  habitat  lain.  Saksi  ahli  sangat  membantu  dalam  menambah pengetahuan  hakim  dan  untuk  mempertimbangkan  penjatuhan  hukuman terhadap terdakwa.
Suatu  kondisi  lingkungan  yang  aman  adalah  dengan  terciptanya keselarasan antara hukum, penegak hukum dan masyarakat. Keseimbangan ini  tentunya  tidak  mudah  untuk  diaplikasikan  dalam  kehidupan.  Beberapa
hal  yang  dapat  dijadikan  solusi  dalam  usaha  mengurangi  perburuan  dan satwa dilindungi adalah:
a. Penanganan Konflik antara satwa dengan manusia.
Penanganan  konflik  merupakan  salah  satu  aktivitas  penting dalam  upaya  konservasi  jenis  yang  terancam  punah.  Salah  satu penyebab  terbesar  terbunuhnya  satwa  liar  yang  dilindungi  selain akibat  perburuan  liar  juga  karena  konflik  yang  terjadi  dengan masyarakat sekitar  hutan.  Penanganan  konflik  bertujuan  untuk mengupayakan  solusi  terbaik  sehingga  tidak  menimbulkan  efek negatif  lanjutan.  Usaha  yang  dilakukan  dalam  upaya  penanganan konflik  kadang  berbeda,  tergantung  karakteristik  konflik  dan  adat yang  masih  berlaku dalam  masyarakat  setempat.  Sebagai  contoh menggunakan kearifan lokal yang berlaku dalam adat tertentu dengan melakukan  upacara  adat  untuk  mengusir  harimau,  sedekah  bumi  dan sebagainya.  Salah  satu  hal  yang  masih  menjadi  kendala  dalam  upaya penanganan  konflik  ini  adalah  adanya  permintaan  ganti  rugi  ataupun konpensasi  dari  masyarakat  yang  mengalami  kerugian  material (ternaknya  dimangsa,  pondok  atau  ladangnya  dirusak,  dan sebagainya). Sampai saat ini permintaan kompensasi dimaksud belum bisa  dipenuhi  karena  belum  ada  kebijakan  khusus  yang  mengatur tentang  penanganan  konflik  manusia  dengan  satwa  liar  yang dilindungi.
b. Keterlibatan  dalam  perlindungan  dan  pelestarian  satwa  liar  yang dilindungi  oleh  Instansi  terkait  (kehutanan,  Pemerintah  Daerah  dan Penegak Hukum).
Adanya  keseriusan  dari  semua  pihak  untuk  ikut  memikirkan kelangsungan  hidup  satwa  liar  yang  dilindungi  harus  dalam  suatu komitmen bahwa tindakan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah “kejahatan”. Dengan adanya doktrin seperti itu ak an membuka  kesadaran  masyarakat  untuk  melindungi  dan  melestarikan satwa liar.
c. Intensitas  Sosialisasi  Terhadap  Peraturan  dan  Jenis  Satwa  Liar  yang Dilindungi.
Salah  satu  jalan  membuka  kesadaran  akan  konservasi  dan memberi  pengetahuan  tentang  keberadaan  satwa  liar  yang  dilindungi adalah  dengan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  aparat  penegak hukum. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara formal  antara  lain  dengan  mengadakan  koordinasi,  penyuluhan  serta pendidikan  lingkungan.  Sedangkan secara  informal  melalui  brosur- brosur  ataupun  media  massa.  Dengan  metode  tersebut,  luasnya kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  bukan merupakan suatu alasan sulitnya melakukan sosialisasi.
d. Penertiban Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi.
Peredaran  satwa  baik  itu  perdagangan  maupun  penangkaran harus  memenuhi  prosedur  yang  telah  ditentukan  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Peningkatan  sumber  daya  manusia  sangat diperlukan  dalam  menangani  peredaran  dan  perdagangan  satwa  liar. Kemampuan  petugas  kehutanan  dalam  identifikasi  jenis  dan pemahaman  peraturan  yang  berlaku  merupakan  syarat  mutlak  dalam penertiban  perdagangan  satwa  liar  yang  dilindungi.  Selain  itu  data tentang jenis satwa dan  poulasinya harus lengkap sebagai pendukung pelaksanaan tugas tersebut.
e. Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  sekitar  Kawasan  Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.
Pengelolaan  kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Jambi  tidak  hanya  sebatas  menjaga,  melindungi  dan  melestarikan kawasan  Taman  Nasional,  tetapi  juga  harus  menyentuh  pada masyarakat  sekitar  kawasan.  Karakteristik  masyarakat  yang  berada disekitar kawasan Taman Nasional yang meliputi 2 Kabupaten sangat beragam dan berbeda. Sangat diperlukan penanganan yang khusus dan berguna  bagi  pembangunan  dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat yang  sebagian  besar  bergantung  pada  kawasan  Taman  Nasional. Dengan  pengembangan  manajemen  pengelolaan  Taman  Nasional
yang  baik  akan  terjadi  harmonisasi  hidup  antara  masyarakat  sekitar hutan dengan kawasan Taman Nasional. Bentuk harmonisasi ini akan membawa  pada  kerjasama  yang  baik  antara  petugas  Taman  Nasional dengan masyarakat.
f. Pengusutan Secara Tuntas Atas Setiap Kasus.
Tindakan  ini  masih  sulit  dilakukan  karena  kasus  perburuan  dan  perdagangan satwa  liar  ini  mempunyai  jaringan  yang kuat  dan  tertutup,  Diperlukan  strategi  dan keseriusan  untuk  memecahkan  atau  memutuskan  mata  rantai  dari  perburuan  dan perdagangan satwa liar. Peran dari berbagai pihak (aparat penegak hukum, masyarakat, pemerintah  daerah)  sangat  dibutuhkan  dalam  setiap  penanganan  kasus.  Salah  satu langkah  adalah  dengan  menjatuhkan  hukuman  yang  seberat-beratnya  sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perburuan  dan  perdagangan satwa liar yang dilindungi diwilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi masih sangat  lemah  hal  ini  terjadi  karena  : Masih  adanya  dalih  kasihan  dan  pertimbangan kemanusiaan, Adanya oknum-oknum  tertentu  yang  bermain  untuk  meringankan hukuman, Sangat luasnya kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dengan jumlah personil sangat terbatas atau bahkan kurang dan keterbatasan dana operasional. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan  dan  perdagangan  satwa  liar  yang  dilindungi  diwilayah  Balai  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Jambi adalah  : Kurangnya  koordinasi  dengan  aparat  terkait sehubungan  dengan  penanganan  perburuan  satwa  yang  dilindungi  sehingga  kasusnya tidak  sampai  pada  tahap  penyidikan  karena  adanya  kendala  tidak  ada  tersangka, Tersangka melarikan diri (DPO), Barang bukti tidak dapat diidentifikasi karena sudah berupa  tulang  belulang. Upaya-uapaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala adalah  : Penanganan  konflik  antara  manusia  dengan  satwa  yang  baik  dan  tuntas, Keterlibatan para  pihak  untuk  mengatasi  perburuan  satwa  yang  dilindungi  baik  aparat  kehutanan, aparat  pemda  dan  masyarakat,  penyuluhan  dan  sosialisasi, Peningkatan  dan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  sekitar    kawasan, Pengusutan  secara  tuntas terhadap perburuan satwa yang dilindungi.
Saran  yang  penulis  berikan  bahwa  : Peningkatan  sumber  daya  manusia  terutama mental  dan  moral  bagi  petugas  Balai  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Jambi  sehingga memiliki  integritas  yang  tinggi  untuk  memberantas  perburuan  satwa  yang  dilindungi, dibentuknya  satuan  intelijen  sehingga  memudahkan  mencari  dan  melacak  tersangka, penambahan  personil  polisi  kehutanan  sehingga  jumlah  personil  dengan  luas  kawasan yang  diawasi/dijaga  cukup  ideal,  penambahan  dana  terkait  dengan  pencegahan perburuan  satwa  yang  dilindungi  dan  penegakan  hukum  yang  tuntas  terhadap  para pelaku  perburuan  satwa  yang  dilindungi  sehingga  dapat  dilaksanakan  dengan  optimal serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Penanganan perburuan satwa  yang dilindungi  perlu  keterlibatan  semua  instansi  terkait  baik  polisi  kehutanan,  polisi,  jaksa dan hakim, selain itu perlu pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang nomor 5 tahun  1990  tentang  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistemnya  sehingga penerapan dan pengenaan hukuman bagi para pelaku perburuan satwa  yang dilindungi dapat  maksimal  dan  pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  efek  jera  bagi  para  pelaku. Upaya  pembinaan dan  sosialisasi  undang-undang  nomor  5  tahun  1990  tentang konservasi  sumber  daya  hayati  dan  ekosistemnya  yang  kontinyu  kepada  masyarakat sekitar  kawasan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jambi  sehingga  masyarakat memahami  dan  mengerti  benar  akan  pentingya  kawasan  konsevasi,  pemberdayaan ekonomi masyarakat harus segera dilakukan sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat  sekitar  terhadap  kawasan,  revisi  undang-undang  nomor  5  tahun  1990  itu sendiri sangat mendesak untuk segera dilakukan sehingga penerapan dilapangan selain menjerat pelaku juga dapat menjerat para pemodal dan bekingnya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anthon F Susanto,2004, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung.
Badan  Planologi  Kementerian  Kehutanan, Statistik  Kehutanan  Indonesia,  Departemen Kehutanan, Jakarta, 2008.
Bagir Manan, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (suatu Pencarian), Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Press, Yogyakarta
Direktur Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan, Peraturan Perundangan- undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta, 2012.
Jhon Z Loudoe, Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara, 1984, Bina Aksara,Jakarta. _______  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
_______  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  1999  tentang  pengawetan  jenis tumbuhan dan satwa.
_______ Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
BIODATA PENULIS :
Said Abdullah, SH., M.Hum
Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi