## ANGGARAN  DAN  PENGUKURAN  KINERJA SEKOLAH (SMU)

## Muhroji
Program Studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102 Telp. 0271-717417 psw 130

## ABSTRACT
his article presents high school budgeting and the significance high school performance measurement and why the relation between  high school budget and high school performance measurement. A budget is a document that proposes income and expenditures for an annual period. The annual budget becomes the dominant management tool for planning, organizing, coordinating and controlling activities. High school budgets may be used for co-ordinating the multi- purpose activities of a high school. Performance measurement is a vital part of the new managerialism in high school. They essentially measures the productivity and efficiency. The results may be used for assessing the overal effectiveness and efficiency of the high school activities. High school budget is  one of performance indicator. Measuring the performance of high school is difficult and calls for a complex mosaic of indicators. Performance indicators of a high school can be classified into: curriculum, student, teacher and officer, teaching aids and infra structure, school organization and management, financial and social participation
Keyword : High school, Budgeting, performance measurement, performance indicator.

## PENDAHULUAN
Anggaran merupakan suatu dokumen yang berisi usulan pendapatan ( income ) dan pengeluaran ( expenditure ) untuk satu periode tahunan( Caiden, Naomi 1978). Ini berarti bahwa anggaran merupakan pernyataaan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Dalam sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, lain halnya dengan organisasi sektor publik dimana anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk didiskusikan, dikritisi dan diadakan perbaikan setelah mendapatkan tanggapan dari publik. Anggaran sektor publik
merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program atau aktivitas yang dibiayai dengan dana publik( Caiden, Naomi 1989 ). Proses penganggaran dalam sektor publik sangat berhubungan dengan alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam organisasi sektor publik proses penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah di- susun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

## T

## Anggaran dan Pengukuran Kinerja Sekolah (SMU) (Muhroji)
Sekolah  sebagai bagian dari organisasi sektor publik saat ini dituntut untuk selalu meningkatkan akuntabilitasnya. Paper ini menjelaskan bagaimana anggaran sekolah harus disusun dan bagaimana pengukuran kinerja sekolah harus dilaksanakan serta bagaimana hubungan anggaran dengan kinerja  sekolah.

## ANGGARAN SEKOLAH
1. Pentingnya Anggaran Pengertian anggaran yang telah dike- mukakan diawal tulisan ini menunjukkan bahwa anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa depan. Anggaran menunjukkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan- kegiatan yang direncanakan dan bagaimana cara memperoleh uang untuk medanai rencana kegiatan tersebut.
Anggaran dalam organisasi sektor publik termasuk dalam lembaga pendidikan sangat penting , karena: a. kebutuhan  dan keinginan masyarakat tak terbatas dan selalu berkem- bang sementara sumber daya yang ada ter- batas, sehinggga perlu adanya pilihan dan prioritas-prioritas, b. anggaran dipakai untuk menunjukkan kepada publik bahwa dana publik yang digunakan oleh organisasi atau lembaga dapat dipertanggung jawabkan. Anggaran merupakan intrumen pelaksanaan akuntabilitas publik, c. anggaran merupakan pengarah dan pemotivasi dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Fungsi Anggaran Anggaran dalam organisasi sektor publik mempunyai fungsi utama sebagai berikut: 1. Alat perencanaan, 2. Alat pengendalian, 3.
Alat kebijakan fiskal, 4. Alat politik, 5. Alat koordinadi dan komunikasi 6. Alat penilaian kinerja, 7. Alat motivasi dan 8. alat men- ciptakan ruang publik . Pertama, sebagai alat perencanaan anggaran digunakan untuk merencanakan tindakan apa yang akan di- lakukan organisasi atau lembaga pendidikan , berapa biaya yang dibutuhkan dan hasil apa yang diharapkan, serta menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Kedua, sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat diper- tanggung jawabkan kepada publik. Adanya anggaran dapat dihindari adanya overspending, underspending dan misap-propriation (salah sasaran). Anggaran digunakan untuk mem- berikan informasi kepada publik bahwa organisasi atau sekolah bekerja secara efisien dalam menggunakan dana publik. Ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat di- pakai untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertum- buhan ekonomi. Keempat, sebagai alat politik, anggaran pada dasarnya merupakan dokumen politik yang menunjukkan kesepakatan eksekutif dengan legislatif tentang penggunaan dana publik. Anggaran bukan masalah teknis semata tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena itu pembuatan anggaran membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi dan pemahaman manajemen keuangan publik.
Kelima, sebagai alat komunikasi dan koordinasi, anggaran harus dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan serta sebagai alat komunikasi
antar bagian dalam organisasi. Anggaran yang baik akan menghindarkan terjadinya inkonsistensi organisasi dalam mencapai tujuan dan memudahkan koordinasi dalam organisasi.
Keenam, sebagai alat penilaian kinerja, anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder(eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Ketujuh, sebagai alat motivasi, angggaran diginakan untuk memotivasi manajer dan pegaweai untuk bekerja secara efisiien, ekonomis dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Anggaran harus bersifat challenging but attainable atau demanding but chieveable, maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehinggga tidak dapat dipenuhi, dan angan terlalu rendah sehinggga terlalu mudah untuk dicapai.
Kedelapan, anggaran sebagai alat mencip- takan ruang publik, maksudnya seluruh komponen masyarakat diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran publik. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya aspirasi masyarakat yang tak tertampung dalam pe- nyusunan anggaran, sehingga mengganggu pelaksanaan program atau anggaran, misalnya melakukan boikot, vandalisme dan sebagai- nya.
3. Anggaran dan Akuntabilitas Good governance merupakan issue yang paling populer saat ini berkaitan dengan pe- ngelolaan administrasi publik. Tuntutan ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pe- ngetahuan masyarakat maupun pengaruh globalisasi yang tak bisa dihindarkan. Oleh karena itu tuntutan ini harus direspon oleh pemerintah atau organisasi sektor publik
dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah atau organisasi yang baik. Good dalam good governance me-ngandung dua pengertian sebagai berikut: pertama, nilai- nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan  kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;  kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demo- kratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti: legitimacy (apakah pemerintah dipilih dan mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya), accountability( akuntabilitas ) securing of human rights, autonomy and devaluation of power; dan assurance of civilian control. Sedangkan orientasi kedua tergantung sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien(LAN dan  BPKP, 2000).
UNDP memberikan definisi good gover- nance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat ( society ). Berdasarkan hal ini UNDP mengajukan karakteristik good governance , sebagai berikut: 1. Participation. Setiap warega negara mem- punyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang me- wakili kepentingannya. Partisipasi ini di- bangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisi-pasi secara konstruktif.
2. Rule of law . Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses- proses, lembaga-lembaga dan infaormasi

## Anggaran dan Pengukuran Kinerja Sekolah (SMU) (Muhroji)
secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat di- monitor.
4. Responsivenes. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake holders .
5. Consensus orientation, Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 6. Equity . Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai ke- sempatan untuk meningkatkan atau kesejahteraan mereka.
7. Effectiveness and efficiency . Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Accountability. Para pembuat kepeutusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat ( civil society )bertanggung jkawab kepada publik dan lembaga- lembaga stake holders . Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. Strategic vison . Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Kesembilan karakteristik tersebut diatas saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam akuntansi sektor publik paling tidak ada tiga hal yang dapat diperankan, yaitu; a. penciptaan transparansi, b. akuntabilitas publik dan c. value for money (economy, efficiency dan effectiveness ). Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan (i nstitu- tional reform ) dan reformasi manajemen publik
( public management reform ). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-lat pemerintahan baik struktur maupun infra strukturnya, sedangkan reformasi manajemen publik menyangkut pengelolaan semua sumber daya publik yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.
Salah satu karakteristik good governance seperti dikemukakan diatas adalah adanya akuntabilitas. Akuntabilitas menurut The
Oxford Advance Learner’s Dictionary adalah required or expected to give an explanation for one’s action. Jadi akuntabilitas mengandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Sedang menurut J. B. Ghartey ( 1987) dalam LAN dan BPKP( 2000 ) dikemukakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang ber- hubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggung jawabkan, mengapa pertang- gung jawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggung jawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap ber- bagai bagian kegiatan masyarakat, apakah pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagai- nya.
Anggaran yang disusun oleh organisasi atau sekolah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada internal maupun eksternal sekolah . Dengan kata lain anggaran yang disusun harus memenuhi akuntabilitas vertikal ( vertical accountability ) maupun akuntabilitas horisontal (horizontal accoun- tability). Akuntabilitas vertikal artinya  pe- ngelolaan dana dapat dipertanggung jawabkan kepada instansti yang lebih tinggi karena dana pendidikan di sekolah( negeri) sebagian besar sampai saat ini masih berasal dari pemerintah.
Sedang akuntabilitas horisontal, maksudnya bahwa bahwa dana maupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas yang menyumbang maupun memakai jasa pen-didikan. Dalam organisasi sektor publik pertanggung jawaban horisontal harus lebih ditekankan dari pada pertanggung jawaban vertikal.
Untuk mencapai akuntabilitas publik anggaran  sekolah harus disusun berdasarkan misi, visi, tujuan dan program sekolah/lembaga pendidikan. Selama ini penyusunan anggaran lembaga pendidikan atau sekolah lebih menggunakan pendekatan tradisional, yang mempunyai ciri: a. penyusunan anggaran didasarkan atas pendekatan incrementalism , b. struktur dan susunan anggaran bersifat line- item, c. dilaksanakan secara centralistik, d. bersifat spesifikasi, e. dengan masa anggaran setahun dan f. menggunakan prinsip anggaran bruto.
Penyusunan anggaran dengan pendekatan tradisional sudah tidak memadai lagi, pe- nyusunan anggaran sekolah/lembaga pen- didikan harus didasarkan pada aktivitas ( activity-base budgeting )(Mulyadi, 2001; Brimson dan Antos, 1999), atau anggaran disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini memungkinkan se- luruh personal sekolah mengarahkan seluruh aktivitas sekolah atau lembaga pendidikan kepada penciptaan nilai ( value creation ) guna memuaskan stake holder pendidikan.
Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja out put . Pendekatan ini juga mengutamakan me- kanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Anggaran kinerja disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, oleh karena itu anggaran sekolah  digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money
dan efektivitas anggaran. Dengan angggaran kinerja manajer atau kepala sekolah dituntut bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien dalam mencapai tujuan, maka di- perlukan adanya program yang jelas dan tolok ukur sebagai standar kinerja sekolah/lembaga pendidikan.
Jadi sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam menyusun anggaran sekolah dimulai dengan merumuskan misi, visi, tujuan dan program kemudian di bangun struktur organisasi yang sesuai dengan program ter- sebut.
Setelah masing-masing unit atau bagian organisasi menyusun program kerja baru dihitung atau ditentukan anggarannya, misalnya anggaran untuk laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium komputer, perpustakaan, Tes somatif, EBTA dan sebagainya. Artinya masing-masing unit atau bagian harus menjadi pusat pertanggung- jawaban, sehingga mudah diketahui dan dimonitor kinerjanya. kinerja
4. Jenis Anggaran Sekolah Anggaran sekolah dapat dikelompokkan menjadi anggaran rutin/operasional  ( operation budget ) dan anggaran pembangunan/modal ( capital budget ). Anggaran rutin digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan proses belajar mengajar. Pengeluaran sekolah yang dapat dikategorikan sebagai anggaran rutin adalah “belanja rutin”. Belanja rutin ( recurrent expenditure ) adalah pengeluaran yang memang harus dilakukan untuk masa satu tahun anggaran, tidak akan menambah aset lembaga pendidikan, dilakukan berulang-ulang setiap ada kegiatan atau program atau setiap tahunnya. Misalnya, belanja administrasi umum, belanja pegawai, dan biaya pemeliharaan.

## Anggaran dan Pengukuran Kinerja Sekolah (SMU) (Muhroji)
Anggaran modal/pembangunan adalah anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, laboratorium, kendaraan, peralatan, perabot dan sebagainya. Belanja modal/pembangunan biasanya mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun, akan menambah aset sekolah/lembaga pendidikan dan juga mengakibatkan meningkatnya anggaran rutin  yang digunakan untuk anggaran operasional maupun pemeliharaan. Di sekolah/lembaga pendidikan yang sudah mapan biasanya anggaran rutin jauh melebihi dari anggaran pembangunan atau anggaran modal. Dan anggaran belanja pegawai mendominasi dari anggaran-anggaran lainnya, karena sifat kegiatan atau programnya yang memberikan jasa kepada anak didik. Namun demikian gaji yang diterima guru sampai saat ini masih jauh dibawah kebutuhan minimal untuk hidup bersama keluarganya. Keadaan ini berlaku untuk semua guru pada semua tingkat pendidikan dan berlaku di semua daerah. Dan sampai saat ini masih banyak guru swasta yang menerima gaji kurang dari Rp. 100.000,00 perbulan. Gaji guru lebih rendah daripada pekerjaan lain dengan tingkat pendidikan yang sama bahkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Gaji yang rendah tentu saja tidak sebanding dengan pengabdian yang diberikan. Oleh karena itu kelompok Kerja Tenaga Kependidikan Depdiknas memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai berikut:
a. Gaji guru perlu ditingkatkan hingga mencapai standar yang wajar untuk hidup guru dan keluarganya, yakni paling tidak dua kali lipat dari keadaan sekarang. Kenaikan gaji dilakukan bersamaan dengan perbaikan  pada aspek-aspek ke- sejahteraan lainnya yang meliputi prosedur kenaikan pangkat, jaminan rasa aman secara fisik dan psikologis dalam men- jalankan tugas, kondisi kerja, kepastian karier dan pola hubungan yang lebih
menonjolkan kolegalitas daripada pola hubungan hierarkhis dalam ling-kungan sekolah; b. Untuk memberikan kepastian kepada upaya peningkatan gaji guru dan membuktikan kesungguhan pemerintah dalam upaya tersebut, perlu dibuat pe- raturan gaji khusus untuk guru yang memungkinkan struktur penggajian guru berbeda dengan PNS lainnya yang non TNI;
c. Peningkatan kesejahteraan guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus diikuti pula dengan peran serta pe- merintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan orang tua dalam melakukan hal yang sama;
d. Setelah dilakukan kenaikan gaji guru hingga mencapai standar minimal- sebagaimana dikemukakan dalam rekomendasi nomor 1 restrukturisasi sistem insentif guru perlu dilakukan dengan memberikan tunjangan fungsional yang sesuai dengan prestasi guru dalam melaksanakan tugas;
e. Untuk memenuhi kebutuhan guru didaerah terpencil, perlu diberlakukan sistem kontrak( constract teachers ) dengan struktur imbalan yang lebih baik dan menarik. Calon guru direkrut secara terpisah dari rekrutmen untuk guru-guru diluar daerah terpencil, dengan mengu- tamakan motivasi dan kesiapannya untuk bertugas di daerah terpencil dan serta kualifikasi pendidikannya (Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, 2001).

## KINERJA SEKOLAH
1. Pengertian Kinerja Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak- pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu organisasi dihubung- kan dengan misi dan visi  yang diemban oleh
suatu organisasi, serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi kinerja suatu organisasi sektor publik akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok organisasi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan organisasi dan sebagainya.
Kinerja dipergunakan manajeman untuk melakukan penilaian secara periodik me- ngenai efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kinerja me- rupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Kinerja me- rupakan gambararan mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Informasi kinerja yang dapat dihasilkan meliputi kinerja ekonomi dan kinerja manajemen. Pada lembaga pendidikan atau sekolah, kinerja ekonomi sulit untuk di- hasilkan,  ukuran laba sebagai pengukuran kinerja tidak ada, dampak jasa yang di- berikanpun sulit untuk dinilai, namun demikian sangat penting meyakinkan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk sekolah/ lembaga pendidikan dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja manajemen akan menunjukkan kemampuan manajemen dalam menyeleng- garakan perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian terhadap kegiatan organisasi dalam rangka mencapai misi, visi dan tujuan organisasi. Jadi pada dasarnya kinerja manajeman akan menilai kemampuan setiap individu atau sekelompok individu dalam organisasi untuk melaksankan peran yang harus dilaksankan dalam mencapai tujuan organisasi.
Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh organisasi saat ini adalah Balanced
Scorecard ( Mulyadi, 2001 ). Dengan Balanced Scorecard kinerja organisasi tidak hanya diukur berdasarkan aspek financial saja tetapi juga aspek non financial . Balanced scorecard mengukur kinerja organisasi dari aspek : a. financial perspective, b. costumer perspective, c. internal process efficiency dan d. learning and growth perspective.

## 2. Manfaat Pengukuran Kinerja Sekolah
Pengukuran kinerja sekolah merupakan hal yang penting dalam manajemen program sekolah secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pen- capaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja sekolah yang dilaksanakan secara kesinam- bungan akan memberikan umpan balik yang merupakan hal penting dalam upaya pe- rbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Secara umum pengukuran kinerja sekolah akan mempunyai manfaat sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas pelayanan pen- didikan yang diselenggaraan oleh sekolah. Oleh karena itu informasi ini akan memberikan masukan kepada sekolah mengenai pelayanan pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat.
b. Guru dan karyawan akan mengukur sendiri aktivitasnya sehingga dapat me- ningkatkan motivasi bekerja. Sekolah akan memprioritaskan program dan aktivitas yang meningkatkan kinerja sekolah.
c. Memberikan informasi tentang kedudu- kan sekolah dibanding kan dengan sekolah lainnya.
d. Membantu mengidentifikasi masalah- masalah yang dihadapi sekolah, baik masa- lah internal maupun masalah eksternal.
3. Indikator Kinerja Sekolah Penyusunan program yang dilanjutkan dengan penyusunan anggaran sekolah digunakan sebagai dasar untuk menyusun atau merancang indikator kinerja. Indikator kinerja
Anggaran dan Pengukuran Kinerja Sekolah (SMU) (Muhroji)
harus meliputi: a. indikator masukan, b. indikator proses, c. indikator keluaran, d. indikator hasil, e. indikator manfaat, dan  f. indikator dampak.
Indikator masukan adalah indikator yang berhubungan dengan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Indikator proses adalah indikator yang berhubungan dengan aktivitas yang dilak- sanakan dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator keluaran adalah indikator yang berhubungan dengan hasil langsung pelaksanaan kegiatan. Indikator hasil ber- hubungan dengan kualitas keluaran stelah berjalannya waktu. Indikator manfaat adalah indikator yang berhubungan dengan manfaat jangka menengah dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Sedangkan indikator dampak adalah indikator yang berhubungan dengan hasil kegiatan tersebut mengenai kontribusinya terhadap sektor utama dalam janglka menengah dan jangka panjang. Indikator kinerja adalah ukuran kuan- titatif dan atau kualitatif yang menggam- barkan tingkat pencapaian suatu sasatan atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung  dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam peren- canaan ( ex-ante ), tahap pelaksanaan ( on going ), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi( ex-post )( BPKP, 2000 ). Berdasarkan tujuan penyelenggaraan sekolah ( SMU ) dan standard kompetensi siswa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan maka penyusunan indikator kinerja sekolah dapat dilihat dari komponen- komponen sebagai berikut: a. kurikulum, b.peserta didik, c. ketenagaan/guru, d. sarana dan prasarana, e. organisasi dan manajemen sekolah, f. pembiayaan, g. peran serta masyarakat.
Pertama kurikulum, indikator kinerja yang berhubungan dengan kurikulum dapat dikemukakan sebagai berikut : 1). Ketersediaan kurikulum nasional; 2). Ketersediaan kurikulum lokal; 3). Jumlah jam belajar efektif tiap semester; 4). Pembagian tugas mengajar; 5). Pelaksanaan penilaian; 6). Propgram bimbingan belajar dan karir; 7). Daya serap kurikulum nasional; 8). Daya serap kurikulum lokal.; Kedua peserta didik, indikator kinerja yang berhubungan dengan peserta didik dapat dikemukakan sebagai berikut: 1). Daya tampung sekolah; 2). Jumlah siswa tiap kelas; 3). Jumlah pendaftar siswa baru tiap tahun; 4). Persyaratan penerimaan mahasiswa baru; 5). Tingkat absensi siswa; 6). Tingkat putus sekolah; 7). Tingkat mengulang siswa. 8). Tingkat kelangsungngan belajar siswa; 9). Pakaian seragam siswa; 10).Kegiatan ekstra-kurikuler. Ketiga ketenagan/guru, indikator kinerja yang berhubungan dengan guru dan karyawan adalah sebagai berikut: 1). Jumlah guru bidang studi; 2). Jumlah guru yang berkualifikasi; 3). Rasio guru dengan siswa; 4). Jumlah jam mengajar tiap minggu; 5). Tingkat pendidikan guru; 6), Jumlah guru Pembimbing; 7). Jumlah tenaga pustakawan; 8). Jumlah tenaga laboran; 9). Jumlah karyawan administratif.
10). Jumlah guru  dan karyawan honorer.
11). Kesepakatan kerja/peraturan kerja.
12). Pengembangan guru dan karyawan.
13). Kepatuhan terhadap kode etik profesi. Keempat Sarana dan prasarana pendi- dikan, indikator kinerja yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut:
1). Luas tanah sekolah; 2). Luas bangunan sekolah;
3). Macam dan jumlah  ruang sekolah; ruang kelas, ruang laboratorium, ruang     perpus- takaan, ruang kantor dsbnya;
4). Macam dan jumlah perabot sekolah;
5). Macam, jenis dan jumlah buku perpustakaan;
6). Macam, jenis dan jumlah peralatan sekolah;
7). Infra struktur sekolah;
8). Macam dan juumlah sarana olah raga. Kelima organisasi dan manajemen sekolah, indikator kinerja yang berhubungan dengan organisasi dan manajemen sekolah adalah sebagai berikut: 1). Struktur organisasi sekolah; 2). Personalia dalam struktur organisasi sekolah; 3) Uraian tugas dalam struktur organisasi sekolah;
4). Mekanisme kerja dari struktur organisasi sekolah;
5). Pemahaman misi, visi sekolah oleh guru; 6). Tingkat kehadiran guru; 7). Tingkat kehadiran tenaga pendidik lainnya 8). Tingkat kehadiran karyawan; 9). Tingkat kehadiran siswa; 10). Tertib administrasi. Keenam pembiayaan pendidikan, indi- kator kinerja  yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan: 1). Sumber dana dari pemerintah; 2). Sumber dana dari orang tua murid; 3). Sumber dana dari masyarakat; 4). Ketersediaan dana; 5). Komponen-komponen yang dibiayai; 6). Anggaran sekolah; 7). Laporan realisasi anggaran; 8). Pemeriksaan laporan keuangan sekolah. Ketujuh peran serta masyarakat, indikator kinerja yang berhubungan dengan peran masyarakat adalah sebgai berikut: 1). Dukungan dari BP3/Komite Sekolah atau Dewan sekolah; 2). Keterlibatan orang tua dalam pengambilan kebijakan sekolah;
3). Keterlibatan masyarakat dalam pengam- bilan kebijakan sekolah;
4). Keterlibatan dunia usaha dalam pengem- bangan sekolah.
4. Pencapaian Kinerja Sekolah
Setelah indikator kinerja sekolah ditentukan, sekolah melaksankan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan sekolah. Pelaksanaan kegiatan operasional sekolah setelah waktu tertentu biasanya ditentukan setahun diukur tingkat pencapaian yang telah dilaksanakan atas semua indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari proses  yang merupakan kegiatan me- nyediakan jasa pendidikan atau mengolah input menjadi output (BPKP, 2000).
Capaian kinerja sekolah berdasarkan indikator yang telah dikemukakan diatas tidak semuanya ditentukan dalam prosentase atau kuantitas tertentu, tetapi ada yang ditentukan lain:
1). berdasarkan ada dan tidaknya, misalnya apakah ada kurikulum nasional, kurikulum lokal dan sebagainya; 2). dihitung rasionya, misalnya rasio guru denganpeserta didik,rasio kelas dengan peserta didik, rasio buku dengan peserta didik dan sebagainya;
3). diukur berdasarkan kesesuaiannya, misal- nya  pelaksanaan kurikulum nasional, pelaksanaan kurikulum lokal;
4). Diukur kenaikan dan penurunanya, misalnya angka putus sekolah.
5. Evaluasi Kinerja Sekolah Evaluasi kinerja sekolah akan memberikan hasil yang maksimal apabila dilakukan dengan metode yang tepat. Evaluasi kinerja juga harus didukung oleh sistem informasi yang baik sehingga menghasilkan data yang tepat, lengkap, relevan dan tepat waktu. Evaluasi kinerja sekolah dilakukan dengan memban- dingkan antara:

## Anggaran dan Pengukuran Kinerja Sekolah (SMU) (Muhroji)
1). Tingkat kinerja yang diidentifikasikan sebagai tujuan dengan tingkat kinerja nyata;
2). Proses yang dilakukan dengan sekolah lain yang terbaik dibidangnya( Benchmarking ); 3). Realisasi dan target yang telah ditentukan oleh Depdinas;
4). Realisasi periode yang dilaporkan tahun ini dengan realisasi yang dilaporkan tahun lalu; 5). Rencana lima tahun dengan akumulasi realiosasi sampai tahun ini. Dengan adanya evaluasi kinerja sekolah akan dapat diambil kesimpulan perubahan apa yang terjadi dan selanjutnya akan diambil langkah-langkah untuk perbaikan dimasa depan.

## HUBUNGAN ANGGARAN DENGAN KINERJA SEKOLAH
Seperti dikemukakan dimuka bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Anggaran sekolah berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan sekolah dimana depan. Anggaran sekolah me- nunjukkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan bagaimana cara memper- oleh dana untuk mendanai kegiatan tersebut. Salah satu fungsi anggaran telah dikemu- kakan dimuka bahwa anggaran merupakan wujud dari komitmen eksekutif kepada pemberi wewenang. Anggaran digunakan se- bagai alat untuk mencapai tujuan sekolah dan penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran.
Kinerja kepala sekolah akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran sekolah. Dengan demikian jelas bahwa anggaran sekolah dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan yang direncanakan atau diprogramkan sekolah dalam rangka pen- capaian tujuan sekolah. Dan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja ( perspektif keuangan ) kepala sekolah  di- samping indikator-indikator lainnya atau perspektif kepuasan masyarakat, perspektif efisiensi proses pendidikan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

## PENUTUP
Good governance merupakan tuntutan masyarakat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi setelah terjadi perubahan pemerintah di Indonesia pada tahun 1988 Pemerintah maupun organisasi organisasi publik termasuk sekolah harus melakukan perubahan- perubahan didalam pengelolaan keuangan maupun non keuangannya yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerin- tah maupun organisasi yang baik. Dengan adanya otonomi pendidikan atau dikenal dengan manajemen berbasis sekolah, sekolah tidak bisa lagi sepenuhnya menggantungkan pada petunjuk maupun dana dari pusat. Tetapi sekolah harus dimanaj sedemikian rupa  sehingga tujuan pendidikan/ sekolah dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Penataan sekolah harus mencakup perumusan misi, visi sekolah, perencanaan sekolah, penyusunan program atau kegiatan sekolah, anggaran sekolah sampai kepada implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim, 2001, Manajemen Keuangan daerah , Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
BPKP, 2000 , Pengukuran Kinerja , Jakarta: BPKP
Brimson dan Antos, 1999, Driving Value Using Activity Base Budgetting , New york: John Wiley & Sons Inc.
Caiden, Naomu, 1978, “Patterns of Budgeting”, Public Administration Review , November/ december 1978.
_______, 1989, “A New Perspective on Budgetary Reform”, Australian Journal of Public Administration , Vol 48 No. 1  March 1989.
Depdikbud, 1983, Pedoman Umum Penyelenggaraan Administrasi sekolah Menengah , Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Depdiknas, 2001, Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Minimal Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Mennengah , Jakarta: Depdiknas.
Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, 2001, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah , Yogyakarta: Adicita karya Nusa.
Indonesia, 2001, PP No. 105 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah , Bandung : Citra Umbara.
Jackson,  Peter  M, 1995, Measures For Success in the Public Sector , London: CIPFA.
Jones, R. dan pendlebury, M. 1996 , Public Sector Accounting , Edisi 4, London: Pitman.
LAN dan BPKP, 2000, Akuntabilitas dan Good Governance , Jakarta: LAN.
Mulyadi dan Johny Setyawan, 2001, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen , Jakarta: Salemba Empat.
_______, 2000, Balance Scorecard , Jakarta: Salemba Empat.
Robertson, Gorgon, 2002, Loka Karya Reviu Kinerja , Jakarta: BPKP & Executive Education.