Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan  “...penyelesaian  Tindak  Pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku,  keluarga  korban,  tokoh  masyarakat, tokoh  agama,  tokoh  adat  atau  pemangku kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan  semula...”  (Pasal  1,  Ayat  3, Peraturan  Kapolri  [Perkap]  No.  8,  Tahun 2021).  Keadilan  restoratif  dapat  menjadi harapan  baru  bagi  masyarakat  tanpa  melalui proses  yang  panjang  dan  melelahkan  untuk mencapai  keadilan.  Penanganan  hukum seperti  tindak  pidana  yang  didasarkan  pada restorative  justice  pada  institusi  kepolisian dilaksanakan  pada  kegiatan  (1)  penyidikan; (2)  penyelidikan;  dan  (3)  penyelenggaraan fungsi reserse kriminal (Perkap No. 8, 2021). Sehingga,  pada  pelaksanannya,  para  personil polri  khususnya  penyidik  dan  penyidik pembantu  pada  institusi  kepolisian  menjadi elemen  kunci  dalam  pelaksanaan  restorative justice  pada  kejadian  tindak  pidana  yang terjadi.
Pemahaman para penyidik dan penyidik pembantu dalam penanganan hukum  yang  didasarkan  pada restorative
justice memainkan  peran  kunci  dalam keberhasilan pelaksanaan aktivitas keadilan restoratif.  Namun,  pada  kenyataannya, pemahaman  mengenai  mekanisme  praktek pelaksanaan restorative justice pada institusi  kepolisian  masih  menjadi  problem utama.  Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara yang  dilaksanakan  oleh  Tim  Pengabdian kepada  Masyarakat  (PKM)  Universitas Lancang  Kuning  dengan  salah  satu  Kepala Unit  Reserse  Kriminal  yang  ada  di  salah satu institusi kepolisian yang ada di wilayah hukum  Daerah  Riau,  khususnya  Kota Pekanbaru. Keraguan dan kurang pahamnya para  penyidik  dan  penyidik  pembantu dalam  mekanisme  tersebut,  mengakibatkan penyidik  dan  penyidik  pembantu  memiliki kepercayaan  diri  yang  rendah  dalam menerapkan  peraturan  Kapolri  Nomor  8 tahun 2021 ini.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  dihadapi  oleh  para  penyidik  dan penyidik pembantu dalam penerapan restorative justice tersebut, maka Tim PKM melaksanakan sosialisasi mengenai penerapan restorative justice yang dilakukan  oleh  penyidik  dan  penyidik pembantu  pada  institusi  kepolisian  yang

## SOSIALIASI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
Muhammad Rasyid Abdillah 1 ; Rudi Pardede 2 ; Rizqa Anita 3
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : m.rasyidabdillah@unilak.ac.id (Korespondensi)
Abstract :  Proper  knowledge  and  understanding  of  the  handling  of  criminal  acts  based  on restorative justice play an important role in the implementation of restorative justice activities in police institutions by investigators and assistant investigators. This service aims to increase the  knowledge  and  understanding  of  investigators  and  support  investigators  regarding  the handling  of  criminal  acts  based  on  restorative  justice.  In  particular,  this  service  conducts training on the mechanisms for implementing restorative justice by investigators and assistant investigators at police institutions. From the results of the posttest, it can be seen that there has been  an  increase  in  the  knowledge  and  skills  of  investigators  and  assistant  investigators regarding  the  handling  of  criminal  acts  based  on  restorative  justice  based  on  the  Chief  of Police Regulation No. 8 (2021).
Keywords: Restorative justice, Training, Chief of Police Regulation no. 8 (2021)
Sosialiasi Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana ( Muhammad Rasyid Abdillah; Rudi Pardede; Rizqa Anita)
262
saat ini dilakukan pada Polsek Tenayan Kota Pekanbaru.  Pengabdian  kepada  masyarakat ini  diharapkan  akan  meningkatkan  nilai  dari setiap  inidvidu  yang  ada  di  Polsek  Tenayan Kota  Pekanbaru,  seperti  penyidik  dan pembantu penyidik sehingga akan menghasilkan  kualitas  pemahaman  bagi institusi mereka.
Menghadapi permasalahan ini, perguruan  tinggi  swasta  atau  dosen  yang terlibat  pengabdian  kepada  masyarakat  ini diharapkan  mampu  memberikan  pelatihan dan  sosialisasi  berkala  kepada  para  penyidik dan  pembantu  penyidik  mengenai  penerapan restorative justice bagi pelaku tindak pidana. Dosen  dan  para  penyidik  dapat  mengikuti kegiatan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai restorative  justice dan  mendorong  mereka untuk  mengetahui  lebih  dalam  tentang penerapan restorative justice yang tepat bagi pelaku  tindak  pidana.  Salah  satu  kegiatan pelatihan  yang  diadakan  yaitu  mengenai “Sosialiasi  Penerapan Restorative  Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana”.

## METODE
Permasalahan yang muncul di kalangan para penyidik dan instansi kepolisian  saat  ini  menjadi  salah  satu motivasi  bagi  tim  pengabdian  kepada masyarakat  untuk  memberika  solusi  dalam penerapan restorative  justice di  institusi kepolisian. Tim pengabdian kepada masyarakat mengumpulkan beberapa metode yang  tepat  dan  literatur  yang  ada  untuk dijadikan bahan sosialisasi penerapan restorative  justice .  Pelaksanaan  Kegiatan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PKM)  ini melakukan dua kegiatan. Pertama, melakukan  pelatihan  dengan  metode  luring mengenai  “Sosialiasi  Penerapan  Restorative Justice  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Oleh Penyidik Pada Polsek Tenayan Kota Pekanbaru”  Kedua,  melakukan  evaluasi  dan analisa  mengenai  pelaksanaan  pelatihan. Partisipan  pelatihan  terdiri  dari  16  penyidik dari  institusi  kepolisian  pada  polsek  tenayan raya  kota  pekanbaru.  Dalam  memastikan bahwa  kegiatan  yang  dilakukan  terlaksana
dengan baik, analisa data dibutuhkan dalam kegiatan  ini.  Oleh  karena  itu,  teknik open- ended questionnaire menjadi bahan evaluasi  keberhasilan  kegiatan  ini  dengan metode pretest-posttest .

## HASIL
Aktivitas pengabdian kepada masyarakat  dilakukan  melalui  3  tahapan. Pertama, tim pengabdian kepada masyarakat  membuat  beberapa  persiapan dengan melakukan kunjungan secara langsung ke institusi kepolisian di Pekanbaru melalui  Lembaga  Penelitian dan Pengabdian  Masyarakat  (LPPM).  Kedua, melaksanakan  pelatihan  dengan  metode luring atau tatap muka mengenai “Sosialiasi Penerapan Restorative  Justice Bagi  Pelaku Tindak  Pidana  Oleh  Penyidik  Pada  Polsek Tenayan Kota Pekanbaru”. Ketiga, mengevaluasi  dan  menganalisa  tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan.
Tahap  awal  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada tanggal  10  Juni  2023  dengan  menghubungi Kepala  Unit  Reserse  Kriminal  yang  ada  di salah satu institusi kepolisian menggunakan perangkat  seluler.  Diskusi  yang  dihasilkan berupa rencana aktivitas jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilaksanakan tim pengabdian  kepada  institusi  mitra,  salah satunya  mengenai  “Sosialiasi  Penerapan Restorative  Justice Bagi  Pelaku  Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Polsek Tenayan Kota  Pekanbaru”.  Selanjutnya,  pertemuan secara  tatap  muka  dilakukan  oleh  tim pengabdian dan perguruan tinggi mitra pada tanggal  11  Juni  2023  untuk  berdiskusi mengenai  tindak  lanjut  kondisi  serta masalah  yang  dihadapi  oleh  para  penyidik dan penyidik pembantu di institusi tersebut. Sebagai  tambahan,  tim  pengabdian  juga memberikan  solusi  bagi  institusi  kepolisian untuk melakukan aktivitas pelatihan jangka Panjang.  Selanjutnya,  pertemuan  yang dilakukan juga  mengenai waktu atau kapan pelaksanaan  kegiatan  tahap  pertama  akan dilaksanakan.
Pelaksanaan pelatihan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 09.00  wib  -  12.00  wib  secara  daring  atau tatap  muka  di  Aula  Polsek  Tenayan  Kota Pekanbaru.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  16 penyidik  dan  penyidik  pembantu  yang bekerja pada Polsek Tenayan Kota Pekanbaru. Materi yang disampaikan kepada penyidik  dan  penyidik  pembantu  yaitu menjelaskan  bahwa  ada  3  hal  penting  dalam penerapan  restorative  justice  bagi  pelaku tindak pidana

## PEMBAHASAN
Keadilan  restoratif  merupakan  tata cara  menyelesaikan  tindak  pidana  yang melibatkan  korban,  keluarga  korban,  pelaku, keluarga pelaku, tokoh agama dan adat untuk mencari  penyelesaian  yang  seadil-adilnya melalui  perdamaian.  Keadilan  restoratif memandang kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi termasuk didalamnya  pelanggaran  hubungan  antar manusia.  Oleh  karena  itu,  keadilan  restoratif mengacu pada penekanan pemulihan kerusakan, membangun harga diri pelaku dan korban, serta memperbaiki hubungan mereka dengan  masyarakat.  Selanjutnya,  bentuk keadilan restorative mengutamakan perbaikan  pada  kerusakan  yang  ditimbulkan akibat  tindak  pidana  yang  dilakukan  dan termasuk  didalamnya  kerusakan  atas  nilai suatu  komunitas.  Braithwaite,  J.  (2004) menyatakan beberapa cara dalam penyelesaian  tindak  pidana  dengan  keadilan restorative.
Pertama  dari  sudut  pandang  korban. Konsep  mengenai  sudut  pandang  korban yaitu  sikap  penyesalan  dari  pelaku  dan ekspresi permohonan maaf harus disinergikan  antara  pelaku  dan  korban  agar korban  dapat  menerima  permintaan  maaf yang  disampaikan.  Korban  perlu  melakukan tatap  muka  dengan  pelaku  agar  mendapat perhatian  bagi  korban  bahwa  pelaku  berniat tulus untuk meminta maaf dan meningkatkan rasa  pengertian  dari  korban  sebagai  sesama masyarakat.  Masyarakat  saat  ini  sangat mendorong  rekonsiliasi  antara  pelaku  dan korban  agar  pemberian  maaf  dari  korban  ke
pelaku  dapat  tercipta  (Braithwaite,  2002; Roche,  2006).  Rekonsiliasi  ini  juga diharapkan akan menurunkan tingkat kebencian  dan  dendam  yang  sudah  tercipta pada  korban,  sehingga  korban  mampu memberikan  pemberian  kata  maaf  kepada pelaku.  Hal  ini  menjadi  dasar  hubungan emosional yang ada pada korban terestorasi dengan baik.
Kedua  dari  sudut  pandang  pelaku. Konsep  mengenai  sudut  pandang  pelaku yaitu  adanya  permintaan  maaf  yang  tulus dari  pelaku  untuk  mencapai  keadilan restorative.  Pelaku  dapat  menunjukkan penyesalan  yang  begitu  mendalam  dan mengekspresikan semua bentuk kejahatannya  dalam  sebuah  pengakuan sehingga menggambarkan perbuatan pidana yang  dilakukan  memiliki  dampak  besar bagi  korban  dan  masyarakat  lainnya.  Sikap penyesalan  tersebut  sangat  dibutuhkan untuk memperbaiki hubungan antara korban  tindak  pidana  dan  pelaku  tindak pidana  dan  dapat  mengembalikan  peran berbeda pelaku di mata masyarakat.
Perkembangan  kebutuhan  hukum  di masyarakat  mengenai  rasa  keadilan  bagi semua pihak tertuang pada UU No. 2 tahun 2002  tentang Kepolisian  Negara  RI mengenai  konsep  baru  penegakan  hukum pidana  dimana  dapat  mengakomodir  nilai dan  norma  dalam  masyarakat  untuk  solusi kepastian hukum mengenai rasa keadilan di masyarakat.  Mengingat  itu  semua,  institusi polri diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengutamakan  keadilan  restorative  dimana hal  ini  dapat  menekankan  pada  pemulihan kembali keadaan dan memberikan perlindungan serta mengedepankan kepentingan  pelaku  dan  korban  tindak pidana  yang  tidak  memiliki  orientasi  pada putusan pidana.
Penanganan  korban  dan  pelaku tindak pidana berdasarkan keadilan restorative harus memenuhi beberapa syarat umum  seperti  formil  dan  materil  serta khusus  (Strang  &  Braithwaite,  2017; McCluskey, Lloyd, Stead, Kane, Riddell, & Weedon,  2008).  Persyaratan  materil  yang
Sosialiasi Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana ( Muhammad Rasyid Abdillah; Rudi Pardede; Rizqa Anita)
264
harus  dipenuhi  dalam  penyelesaian  perkara menggunakan mekanisme keadilan restorative  yaitu:  (1)  Tidak  berdampak konflik  sosial,  (2)  Tidak  bersifat  radikalisme dan  separatisme,  (3)  Tidak  menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat,  (4)  Tidak  berpotensi  memecah belah  bangsa,  (5)  Bukan  tindak  pidana terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan negara,  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak pidana  terhadap  nyawa  orang,  (6)  Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
Selanjutnya  persyaratan  formil  yang  harus dipenuhi  yaitu  kesepakatan  perdamaian antara  pelaku  dan  korban  kecuali  untuk tindak pidana narkoba, kesepakatan perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan  perdamaian  yang  akan  ditanda tangani  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersangkutan,  pemenuhan  hak-hak  korban tindak  pidana  dan  tanggung  jawab  dari pelaku  tindak  pidana  kecuali  tindak  pidana narkoba.  Pemenuhan  hak  yang  dimaksud dapat  berupa  pengembalian  barang,  ganti rugi,  penggantian  biaya  yang  timbul  akibat tindak  pidana  dan  penggantian  kerusakan yang  timbul  akibat  tindak  pidana  (Menkel, 2007;  Latimer,  Dowden,  &  Muise,  2005; McCold, & Wachtel, 2012). Jika persyaratan materil dan formil telah dipenuhi, maka dapat dilakukan  penghentian  tahap  penyelidikan dan  penyidikan.  Dipastikan  penyidikan  atau penyelidikan  dilakukan  dengan  mekanisme gelar  kasus  perkara  dan  alasan  penghentian dikarenakan demi hukum.
Dalam penegakan hukum, para penegak hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar  mengenai  hukum  yang  berlaku  yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  8  tahun  2021  mengenai tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum untuk masyarakat bagi mereka atau masyarakat  yang  sedang  dihadapkan  pada perkara hukum. Penerapan keadilan restoratif ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi  oleh  penegak  hukum  seperti
penyidik  dan  penyidik  pembantu  dalam penerapan  penyelesaiannya  (Van  Ness, 2016; Fronius, Persson, Guckenburg, Hurley, & Petrosino, 2016; Payne & Welch, 2015).
Permasalahan  penyelesaian  perkara melalui  keadilan  restorative  tentunya  akan menguntungkan  kedua  pihak  yang  sedang berperkara. Namun, kurangnya pengetahuan penyidik dan pembantu penyidik mengenai konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan minimnya  sosialisasi  terkait  peraturan kepolisian  no.  8  tahun  2021,  sehingga penyidik dan pembantu penyidik di institusi polri berasumsi bahwa penyelesaian perkara dengan  keadilan  restorative  hanya  upaya perdamaian  biasa.  Pada  kenyataannya, penerapan  syarat  formil  dan  materil  harus dipenuhi sebelum keadilan restorative ingin dijalankan.
Untuk  mengevaluasi  tercapai  atau tidaknya  tujuan  dari  pelatihan  ini,  Tim PKM  melakukan  dua  tahap  evaluasi  yaitu sebelum  ( pretest )  dan  sesudah  ( posttest ) pelatihan diberikan. Tahap pretest dilakukan  ketika  para  peserta  melakukan registrasi  secara  online.  Pada  tahap pretest , para peserta diberikan pertanyaan mengenai apakah para peserta mengetahui bagaimana mekanisme  Penanganan  Tindak  Pidana berdasarkan
Keadilan Restoratif ( Restorative  Justice )  berdasarkan  Peraturan Kapolri  Nomor  8  tahun  2021.  Mayoritas peserta memberikan jawaban bahwa mereka tidak mengetahui hal tersebut (37,50 %).
Selanjutnya,  pada  tahap posttest , ketika para peserta telah selesai melaksanakan  pelatihan,  tim  PKM  kembali menanyakan  pertanyaan  dalam  bentuk kasus-kasus mengenai mekanisme Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ) berdasarkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  8 tahun  2021  secara  terbuka  kepada  para peserta.  Hasil  menunjukkan  bahwa  seluruh peserta sudah memiliki peningkatan pengetahuan mengenai bagaimana mekanisme  Penanganan  Tindak  Pidana
Sosialiasi Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana ( Muhammad Rasyid Abdillah; Rudi Pardede; Rizqa Anita)
265
berdasarkan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative Justice ) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  pelaksanaan PKM  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penyidik dan penyidik pembantu pada Polsek Tenayan  memiliki  pemahaman  mengenai mekanisme  Penanganan  Tindak  Pidana berdasarkan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative Justice ) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor  8  tahun  2021.  Dalam  mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum di  mata  masyarakat,  maka  Polri  hendaknya membuka  peluang  untuk  menyelesaikan perkara  tindak  pidana  melalui  mekanisme restorative  justice.  Penyidik  atau  penyidik pembantu  harus  terlebih  dahulu  melengkapi persyaratan-persyaratan  materiil  dan  formiil sebagaimana  Peraturan  Kepolisian  Republik Indonesia  No.  8  tahun  2021.  Setelah persyaratan  terpenuhi  maka  penyidik  atau penyidik pembantu bisa menghentikan penyelidikan dengan alasan demi hukum.

## DAFTAR RUJUKAN
Braithwaite,  J.  (2002).  Setting  standards  for restorative  justice. British  Journal  of Criminology , 42(3), 563-577.
Braithwaite,  J.  (2004).  Restorative  justice and  de-professionalization. The  good society , 13(1), 28-31.
Fronius,  T.,  Persson,  H.,  Guckenburg,  S., Hurley,  N.,  &  Petrosino,  A.  (2016). Restorative  Justice  in  US  Schools: A Research Review . WestEd.
Latimer,  J.,  Dowden,  C.,  &  Muise,  D.
(2005). The effectiveness of restorative  justice  practices:  A  meta- analysis. The  prison  journal ,  85(2),
127-144.
Menkel-Meadow,  C.  (2007).  Restorative justice: What is it and does it work?.
Annu. Rev. Law Soc. Sci ., 3, 161-187. McCold,  P.,  &  Wachtel,  T.  (2012). Restorative  justice  theory  validation.
In  Restorative  justice:  Theoretical foundations (pp. 132-164). Willan.
McCluskey, G., Lloyd, G., Stead, J., Kane, J.,  Riddell,  S.,  &  Weedon,  E. (2008).  „I  was  dead  restorative today‟:  From  restorative  justice  to restorative  approaches  in  school. Cambridge  journal  of  education , 38(2), 199-216.
Payne,  A.  A.,  &  Welch,  K.  (2015). Restorative  justice  in  schools:  The influence  of  race  on  restorative discipline. Youth  &  Society ,  47(4), 539-564.
Peraturan  Kapolri  Nomor  8  tahun  2021 tentang  Penanganan  Tindak  Pidana berdasarkan  Keadilan  Restoratif ( Restorative  Justice ).  Available  at: https://www.peraturanpolri.com/20
19/12/perkap-6-tahun-2019- penyidikantindak-pidana.html
Roche, D. (2006). Dimensions of restorative justice. Journal of Social Issues, 62(2), 217-238.
Strang, H., & Braithwaite, J. (Eds.). (2017).
Restorative  justice:  Philosophy  to practice . Routledge.
Undang-Undng Republik Indonesia Nomor 2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
Van  Ness,  D.  W.  (2016).  An  overview  of restorative justice around the world.