Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Analisis Peraturan Tentang Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perubahan Jenis Produksi Perusahaan Dalam Masa Pandemi
Covid19 Di Indonesia

## Arief Tharifi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: arieftharifi97@gmail.com

## Abstrak
Indonesia adalah sebuah Negara yang berlandaskan hukum, oleh sebab itu Indonesia mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh masyrakatnya dengan bedasarkan  hukum. Awal tahun 2020 menjadi sebuah peristiwa besar yang sangat berpengaruh diseluruh dunia yaitu terjadinya pandemic sebuah virus  yang  bernama  Covid19  dimana  pandemic  ini  mengganggu  seala  aktivitas  masyarakat  dunia disebabkan virus yang menyebar pada sesame manusia sehingga World Health Organization (WHO) mengeluaran  himbauan  untuk  seluruh  masyarakat  tetap  berada  dirumah,  hal  ini  menyebabkan kegiatan  ekonomi  pun  terganggu.  Sejak  pertumbuhan  ekonomi  menurun  pemerintah  mengambil beberapa  kebijakan  dengan  memberi  beberapa  kemudahan  pada  pelaku  usaha  di  Indonesia,  salah satunya dengan memberikan kemudahan pajak  bea masuk dalam mengimpor barang guna produksi alat kesehatan yang semakin langa dan sangat dibutuhkan dalam mengadapi pandemic tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengubah jenis produksinya menjadi produksi alat kesehatan. Kejadian ini dapat membuat muncul persaingan usaha tidak  sehat yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  besar  yang  dapat  mengganggu  pelaku  usaha  yang  sebelumnya sudah  memiliki  izin  untuk  produksi  alat  kesehatan.  Permasalahan  yang  penulis  angkat  adalah bagaimana aturan hukum di Indonesia menjawab masalah perubahan jenis  produksi tersebut. Hasil penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  perubahan  dan  kebijakan  pemerintah  untuk  merubah  jenis produksi  perusahaan  itu  dibenarkan  secara  hokum  disebabkan  selama  adanya  keadaan  yang berpengaruh pada orang banyak dan ditunjuk oleh undang undang, maka terjadinya praktik monopoli sekalipun  dapat  dibenarkan.  Saran  yang  dapat  penulis  berikan  seharusnya  pemerintah  lebih memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha yang merubah produksinya yang disebabkan oleh pandemic seperti ini.

## Kata Kunci: Covid19, Persaingan Usaha, Produksi, Kebijakan

## Abstract
Indonesia  is  a  law-based  country,  therefore  Indonesia  governs  all  activities  undertaken  by  its community based on the law. Early in 2020 became a major event that is very influential around the world, namely the occurrence of pandemic a virus named COVID19 where this pandemic interfere with the activity of world society because of viruses that spread in human sesame so that the World Health Organization (WHO) to eliminate the appeal for the whole community remains at home, this causes economic activities are disrupted. Since the economic growth declined the government has taken several policies by giving some convenience to business actors in Indonesia, one of them by providing  the  convenience  of  tax  import  duty  in  importing  goods  to  the  production  of  health equipment is increasingly langa and much needed in the pandemic. This led to the sheer number of companies that competed to change the production type into medical devices. This incident can make emerging unfair business competition conducted by large business actors who can interfere with the business  people  who  previously  have  permission  to  the  production  of  medical  equipment.  The problem  that  the  author  adopted  is  how  the  rule  of  law  in  Indonesia  answered  the  problem  of changing  the  type  of  production.  The  results  of  this  research  show  that  the  change  and  policy  of government  to  change  the  production  type  of  the  company  is  justified  in  a  legal  way  due  to  the circumstances  that  affect  the  crowd  and  appointed  by  law,  hence  the  practice  of  monopoly  even
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
justified. Suggestions that can be given by the Government should strengthen supervision of business people who change the production caused by pandemic like this.

## Keywords: COVID19, business competition, production, policy

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  adalah  Negara  yang  memiliki berbagai  kekayaan  alam  dan  keberagaman budaya  yang  terhampar  dari  sabang  sampai merauke, factor factor ini menjadi salah satu alasan  bahwa  Indonesia  menjadi  lokasi  yang cocok dalam hal mengembangkan bisnis dan investasi  serta  menjadi  destinasi  pariwisata bagi masyarakat Internasional, sebagai sebuah Negara berkembang Indonesia membutuhkan pajak  sebagai  pemasukan  Negara  baik  dari masyrakatnya, bea masuk barang impor, serta visa masyarakat luar negeri yang ingin masuk ke  wilayah  Indonesia  yang  menyebabkan Indonesia  membuka  peluang  luas  agar pebisnis atau turis luar negeri berlalulalang di dalam negeri.
Tahun  2020  menjadi  tahun  yang  cukup berat  untuk  Dunia  khususnya  Indonesia, sebuah wabah virus yang bernama Covid Virus Disease  (Covid19)  yang  merebak  ke  seluruh penjuru  dunia  membuat  kegiatan  masyarakat dunia terganggu hingga anjloknya pertumbuhan  ekonomi,   Virus  corona  atau Covid-19 pertama  kali  ditemukan  di  Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona.
Di  Indonesia  kasus  ini  pertama  kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Data hingga Sabtu, 28 Maret 2020  jumlah  warga  yang  dinyatakan  positif terkena virus corona mencapai 1.155 dan 102 di  antaranya  meninggal  dunia.Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia menurut Juru Bicara pemerintah untuk penanganan COVID- 19,  Achmad  Yurianto  karena  banyak  warga yang  tak  mengikuti  imbauan  untuk  tetap  di rumah.
Pemerintah  Indonesia  melalui  Presiden Jokowidodo mengeluarkan
kebijakan
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) sebagai  salah  satu  langkah  untuk  pencegahan
penularan  virus  Covid19,  kebijakan  ini mengharuskan seluruh massyarakat Indonesia harus  berkegiatan  dan  bekerja  dari  rumah kecuali yang bekerja pada bidang bidang vital seperti  kesehatan,  keamanan,  pertahanan, pangan,  dan  energy.  Dengan  pembatasan kegiatan  seperti  ini  tentu  saja  akan  sangat berdampak dengan lemahnya ekonomi disebabkan banyak beberapa sector usaha yang diharuskan  untuk  vakum  atau  bahkan  tutup. Masalah  ini  mulai  bertambah  dengan  adanya syarat dan perintah dari WHO ( World Health Organization )  sebagai  organisasi  kesehatan dunia  untuk  menerapkan  protocol  kesehatan dengan  menggunakan  masker  oleh  setiap orang  diseluruh  dunia  agar  menghidari penularan  virus  korona,  hal  ini  menyebabkan permintaan  untuk  kebutuhan  masker  menjadi meningkat  drastis,  hal  ini  dimanfaatkan  oleh pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab untuk  menimbun  stok  masker  yang  mereka punya dengan harapan masker menjadi langka dan  dapat  dijual  kembali  dengan  harga  yang sangat tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
Dengan adanya fenomena ini, pemerintah sebagai  otoritas  Negara  mengambil  beberapa langkah  dengan  mengeluarkan  beberapa kebijakan dan himbauan, salah satunya adalah dengan mendorong masyarakat untuk membuat  dan  memproduksi  masker  secara individu dan mengurangi penggunaan masker untuk keperluan medis yaitu masker N95 dan juga masker bedah, selain itu pemerintah juga memberikan keringanan-keringanan serta mendorong perusahaan-perusahaan yang pada awalnya  tidak  memproduksi  masker  untuk dapat  merubah  jenis  produksinya  menjadi masker medis yang diperlukan untuk menghadapi pandemi virus tersebut.
Perusahaan-perusahaan  mengubah  rantai produksi  mereka  karena  berbagai  alasan.  Di AS,  pemerintah  mereka  menerapkan  UU Produksi  Pertahanan  yang  memerintahkan beberapa  perusahaan  seperti  GM  untuk membuat ventilator. Namun mayoritas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perusahaan yang mengubah produksi melakukannya  dengan  suka  rela,  dengan tujuan  menjaga  produksi  dan  pendapatan ketika permintaan yang biasa menghilang. Ada pula  nilai  lebih  di  baliknya,  mereka  bisa dibilang  turut  membantu  masyarakat  secara lebih  luas,  yang  artinya  reputasi  mereka  di mata  publik  meningkat.  Membuat  produk kebersihan  dan  perlindungan  yang  sederhana biasanya  lebih  mudah,  jika  perusahaan  mau mengadaptasi  peralatan  dan  melakukan  riset dasar,  maka  membuat  masker  dan  pembersih tangan  bisa  dilakukan  dalam  hitungan  hari. Seperti  Royal  Mint  yang  berada  di  Wales, Inggris,  yang  mulai  memproduksi  pelindung wajah  plastik  untuk  pekerja  kesehatan  pada akhir  Maret,  selain  tetap  memproduksi  koin dan  produk  investasi  logam.  Dalam  waktu singkat  setelah  mereka  'banting  setir',  Royal Mint  telah  memproduksi  30.000  pelindung wajah.  Fenomena ini terjadi hampir diseluruh Negara  yang  ada  didunia,  bukan  hanya mengalihkan  produksi  menjadi  masker  tetapi mereka  berlomba-  lomba  untuk  mengubah produksi menjadi alat-alat kesehatan lain yang sangat  dibutuhkan  pada  saat  pademi  virus seperti saat ini.
Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia dengan luas wilayah 1.910.931,32 m2 dan  terdiri  dari  17.504  pulau  (BPS,  2015). Hasil sensus penduduk tahun 2010 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia  mencapai  237.641.326  jiwa  dan diprediksi  pada  tahun  2015  mencapai  sekitar 255.461.700 jiwa. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan  akan  kesehatan  yaitu  sarana pelayanan  kesehatan.  Sebagai  pendukung pelayanan  kesehatan,  ketersediaan  sarana kefarmasian  dan  alat  kesehatan  yang  terdiri atas sarana produksi dan distribusi jumlahnya masih  belum  merata  untuk  seluruh  wilayah Indonesia. Jumlah sarana terbanyak berada di pulau Sumatera dan Jawa. Sarana produksi di bidang  kefarmasian  dan  alat  kesehatan jumlahnya  sebesar  2.817  sarana.  Sedangkan untuk  sarana  distribusi  jumlahnya  sebesar 35.556 saranaHasil pemetaan sarana produksi alat kesehatan tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya  ada  192  sarana  yang  tersebar  di  11 propinsi  (Indonesia,  2016).  Data  di  atas memperlihatkan bahwa dengan luasnya
wilayah Indonesia dan semakin meningkatnya jumlah  penduduk  menyebabkan  kebutuhan akan kesehatan juga ikut meningkat, mulai dari kebutuhan sarana pelayanan kesehatan hingga sumber  daya,  tenaga  kesehatan  hingga perbekalan  kesehatan.  Salah  satu  kebutuhan perbekalan  kesehatan  yang  kebutuhannya meningkat  adalah  alat  kesehatan.  Alat kesehatan  merupakan  salah  satu  bagian penting  dalam  pelayanan  kesehatan  yang digunakan untuk membantu dalam pencegahan, penegakkan diagnosa, pengobatan  maupun  pemulihan  penyakit. Akan  tetapi,  hingga  saat  ini,  alat  kesehatan yang beredar di Indonesia masih lebih banyak dikuasai oleh produk impor yang persentasenya mencapai lebih dari 90%.
Kebutuhan  alat  kesehatan  juga  semakin meningkat  sejak  hadirnya  program  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  dimana  prinsip JKN adalah memberikan layanan yang bersifat komprehensif,  artinya  pengobatan  untuk semua jenis penyakit dijamin, baik pengobatan yang  murah  maupun mahal,  tetapi  tetap cost- effective (Thabrany, 2014). Dari sisi nilainya, alat  kesehatan  memiliki  nilai  yang  cukup besar.  Nilai  pasar  alat  kesehatan  Indonesia pada tahun 2013 mencapai US$672,8 juta dan dengan  pertumbuhan  sekitar  12%  per  tahun diperkirakan  pada  tahun  2018  nilainya  akan mencapai US$1.221,9 juta (BMI, 2016). Terus meningkatnya  kebutuhan  dan  besarnya  pasar alat kesehatan serta program Pemerintah dalam mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,  maka  Pemerintah  menetapkan industri  alat  kesehatan  sebagai  salah  satu industri prioritas untuk dikembangkan.
Indonesia  adalah  Negara  hukum  dimana segala  sesuatu  kegiatan  diatas  territorial Indonesia  harus  dilandaskan  dan  dijalankan berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku, Dunia  usaha  merupakan  suatu  dunia  yang boleh  dikatakan  tidak  dapat  berdiri  sendiri. Banyak  aspek  dari  berbagai  macam  dunia lainnya  yang  turut  terlibat  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  dunia  usaha ini.  Keterkaitan  tersebut  kadang  kala  tidak memberikan  prioritas  atas  dunia  usaha,  yang pada  akhirnya  membuat  dunia  usaha  harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan  sering  kali  bahkan  mengutamakan  dunia usaha  sehingga  mengabaikan  aturan-aturan yang ada.
Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat  di  dalam segala  aspeknya,  baik  itu  kehidupan  sosial, politik,  budaya  serta  peranannya  dalam pembangunan  ekonomi.  Dalam  kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan,  karena  sumber-sumber  ekonomi yang  terbatas  disatu  pihak  dan  tidak terbatasnya  permintaan  atau  kebutuhan  akan sumber  ekonomi  dilain  pihak,  agar  dapat mencegah  timbulnya  konflik  antara  sesama warga  dalam  memperebutkan  sumber-sumber ekonomi  tersebut.  Jelas  bahwa  hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan  ekonomi  untuk  mewujudkan kesejahteraan  sosial.  Pada  prinsipnya,  setiap orang  berhak  menjual  atau  membeli  barang atau  jasa  “apa”,  “dengan  siapa”,  “berapa banyak”,  serta  “bagaimana  cara”  produksi, inilah  yang  disebut  dengan  ekonomi  pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi sehingga tidak jarang  pelaku  usaha  melakukan  kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pihak mengalami kerugian. Menurut Mustafa Kamal Rokan, secara makro, saat ini kecenderungan banyak negara menganut pasar bebas,  di  mana  pelaku  usaha  “secara  bebas” dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan  produk  yang  beragam  sekaligus efisien.
Kebebasan  pasar  dalam  sistem  ini  tidak jarang  membuat  pelaku melakukan  perbuatan (behavior)  yang  membentuk  struktur  pasar (market  structure)  yang  bersifat  monopolistik atau oligopolistik. Pembentukan struktur pasar (market  structure)  yang  bersifat  monopolistik atau oligopolistik merupakan perwujudan dari kondisi  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat. Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat  kekayaan  terkonsentrasi  ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan  dan  penguasaan  aset  kekayaan ditangan  individu  mengenai  sesuatu  yang diperbolehkan, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan  praktik-praktik  monopolistik
yang  merugikan  di  mana  tugas  kewajiban negara  untuk  melakukan  intervensi  dan koreksi.  Pembangunan  ekonomi  yang  seiring dengan  timbulnya  kecenderungan  globalisasi perekonomian,  maka  bersamaan  itu  semakin banyak  pula  tantangan  yang  dihadapi  dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan  produk/komoditi  dan  tarif,  sebab perekonomian
sekarang merupakan perdagangan globalisasi antarnegara.
Dalam  kondisi  normal  setiap  kegiatan usaha  akan  diatur  sedemikan  rupa  untuk mencegah  adanya  praktik  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat  agar  tetap menjaga  keseimbangan  kesempatan  diantara para  pelaku  usaha  demi  tumbuh  dan berkembangnya  perekonomian  bangsa,  dalam kondisi  normal  pemerintah  dapat  mengawasi setiap  tindak  tanduk  pelaku  usaha  agar  tetap dalam  koridor  yang  benar  sesuai  dengan Undang  –Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi bagaimana pengaturan pelaku usaha ini dalam kondisi pandemic virus seperti tahun 2020 ini, yang  membuat  beberapa  perusahaan  bahkan perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba untuk merubah produksi mereka dan memasarkan  produk  mereka  dengan  alat kesehatan,  bagaimana posisi perusahaan yang pada  awalnya  sudah  memproduksi  alat kesehatan,  tentunya  mereka  akan  terganggu dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong  dan  memberikan  insentif  insentif kepada  perusahaan  yang  sebelumnya  bukan produsen  alat  kesehatan  sekarang  menjadi produsen alat kesehatan, hal ini tentunya dapat mengancam eksistensi perusahaan yang murni menjadi  produsen  alat  kesehatan  serta  rentan terjadinya  Praktik  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  dan menuangkan  kedalam  tulisan  yang  berjudul “Analisis  Peraturan  Tentang  Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat Terhadap Perubahan Jenis Produksi Perusahaan Dalam Masa Pandemi COVID19 di Indonesia”
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## B. Rumusan Masalah
Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang  dan  judul  diatas  maka  untuk  itu penulis  merumuskan  permasalahan  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peraturan perundang- undangan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menghadapi perubahan  jenis  produksi  perusahaan dalam masa pandemi covid19 di Indonesia?

## PEMBAHASAN
Hukum Indonesia dalam bidang persaingan  usaha  tidak  sehat  telah  mengatur sedemikan  rupa  dalam  mengontrol  tindakan- tindakan  para  pelaku  usaha  agar  tidak melewati batas batas yang telah disiratkan oleh undang-undang,  persaingan  usaha  diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  tidak  sehat  dengan  tujuan yang  dibuat  dengan  beberapa  pertimbangan diantaranya;
a) bahwa  pembangunan  bidang  ekonomi harus  diarahkan  kepada  terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar
1945;
b) bahwa  demokrasi  dalam  bidang  ekonomi menghendaki  adanya  kesempatan  yang sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran  barang  dan  atau  jasa,  dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dan  bekerjanya  ekonomi  pasar yang wajar;
c) bahwa  setiap  orang  yang  berusaha  di Indonesia  harus  berada  dalam  situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak  menimbulkan  adanya  pemusatan kekuatan  ekonomi  pada  pelaku  usaha tertentu,  dengan  tidak  terlepas  dari kesepakatan  yang  telah  dilaksanakan  oleh negara  Republik  Indonesia  terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
Sejak terjadinya pandemic virus Covid 19 di Indonesia terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  memberikan insentif dan keringanan bagi para pelaku usaha
besar,  menengah  ataupun  kecil  untuk  dapat memproduksi,  mengimpor  dan  memasarkan barang  berupa  alat  kesehatan  di  wilayah Indonesia salah satunya telah dikeluarkan oleh Menteri  Keuangan  dengan  Peraturan  menteri keuangan  Nomor  34/PMK.04/2020  tentang Pemberian  Fasilitas  Kepabeanan  dan/atau Cukai  Serta  Perpajakan  Atas  Impor  Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Menurut PMK tersebut, ada pembebasan bea  masuk,  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) atas  barang  mewah,  dan  Pajak  Penghasilan (PPh)  Pasal  22  untuk  berbagai  produk kesehatan seperti ventilator, alat perlindungan diri  (APD),  masker,  cairan  pembersih  tangan (hand  sanitiser),  sarung  tangan,  disinfektan, alat  tes  kilat  (rapid  testing  kit),  alat  tes  PCR, obat, dan vitamin. Dalam peraturan ini terdapat beberapa aturan yang memberikan kemudahan dalam mengimpor alat-alat kesehatan diantaranya  terdapat  dalam  pasal  2  yang berbunyi:
Atas  impor  barang  untuk  keperluan penanganan pandemi corona virus disease 19 (Covid19)  diberikan  fasilitas  kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan berupa: a. pembebasan biaya masuk dan/atau cukai
b. tidak  dipungut  pajak  pertambahan  nilai atau  pajak  pertambahan  nilai  dan  pajak penjualan atas barang mewah; dan
c. dibebaskan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22
Dengan  dasar  pasal  tersebut  diatas  banyak perusahaan  yang  berlomba  lomba  untuk memproduksi  alat  kesehatan  dan  mengimpor baik  barang  mentah  dan  barang  jadi  untuk dapat  memproduksi  dan  memasarkan  produk alat kesehatan di Indonesia. Dengan terjadinya hal tersebut maka timbul pertanyaan, bagaimana  hak  hak  yang  dimiliki  oleh perusahaan  yang  sebelumya  memiliki  jenis produksi  yang  sebelumnya  sudah  menjadi produsen  alat  kesehatan,  karna  banyak industry besar yang turut merubah produksinya kepada  alat  kesehatan  disebabkan  peluang yang ada.
Terdapat  beberapa  pasal  dalam  UU  nomor  5 tahun  1999  yang  diterapkan  untuk  mencegah akan adanya persaingan usaha yang tidak sehat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dikarenakan praktik tersebut diatas diantaranya: Pasal 13 (1) Pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian  dengan  pelaku  usaha  lain  yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan,  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara  bersama-sama  menguasai  pembelian atau  penerimaan  pasokan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3  (tiga)  pelaku  usaha  atau  kelompok  pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima  persen)  pangsa  pasar  satu  jenis  barang atau jasa tertentu.
Selanjutnya  dalam  pasal  14  yang  berbunyi:

## Pasal 14
Pelaku  usaha  dilarang  membuat  perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  yang  bertujuan untuk  menguasai  produksi  sejumlah  produk yang  termasuk  dalam  rangkaian  produksi barang  dan  atau  jasa  tertentu  yang  mana setiap  rangkaian  produksi  merupakan  hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu  rangkaian  langsung  maupun  tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat  dan atau merugikan masyarakat.
Serta  penjelasan  pasal  14  tersebut  telah dijelaskan dalam penjelasan:
yang  dimaksud  dengan  menguasai  produksi sejumlah  produk  yang  termasuk  dalam rangkaian  produksi  atau  yang  lazim  disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian  proses  produksi  atas  barang tertentu  mulai  dari  hulu  sampai  hilir  atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu  oleh  pelaku  usaha  tertentu.  praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha  tidak  sehat  yang  merusak  sendi-sendi perekonomian masyarakat. praktek seperti ini dilarang  sepanjang  menimbulkan  persaingan
usaha  tidak  sehat  dan  atau  merugikan masyarakat.
Serta  terdapat  dalam  pasal  17  tentang monopoli yang berbunyi:
Pasal 17 (1)  Pelaku  usaha  dilarang  melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
a.  barang  dan  atau  jasa  yang  bersangkutan belum ada substitusinya; atau b.  mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak dapat  masuk  ke  dalam  persaingan  usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c.  satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Dengan  penjelasan  beberapa  pasal  diatas sangat  banyak  unsur  yang  dapat  menjerat pelaku  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat yang bahkan memanfaatkan kesempatan dalam keadaan pandemic covid 19 yang terjadi di  Indonesia.  Satu  dan  lain  hal  harus dipertimbangkan  dalam  pemberlakuan  aturan aturan  ini,  disatu  sisi  pemerintah  harus menemukan peraturan yang  sesuai untuk bisa mengatasi lemahnya ekonomi dan kelangkaan alat  kesehatan  dalam  mengahadapi  pandemic tersebut.  Tetapi  dengan  keringanan  dan dorongan  pemerintah  untuk  perusahaan- perusahaan  mengganti  ranah  produksinya maka  bisa  saja  perusahaan-perusahaan  besar sebelumnya  tidak  memproduksi  alat  alat kesehatan,  dapat  menguasai  produksi  dan wilayah  pemasaran  yang  dapat  menjatuhkan dan  menekan  perusahaan  yang  sebenarnya memiliki  izin  produksi  resmi  sebelum terjadinya covid 19.
Tetapi  walaupun  dalam  UU  Nomor  5 tahun  1999  banyak  yang  membatasi  tindakan monopoli, terdapat pengecualian yang diberikan dalam undang-undang ini agar dapat menghidari pasal pasal tersebut dengan adanya pasal  51  dalam  undang  undang  ini  yang berbunyi:
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Monopoli  dan  atau  pemusatan  kegiatan yang  berkaitan  dengan  produksi  dan  atau pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  serta cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi negara  diatur  dengan  undangundang  dan diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara  dan  atau  badan  atau  lembaga  yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.
Dari  pasal  ini  dapat  dilihat  bahwa pemerintah  memasukan  keadaan  covid  19 sebagai  tuntutan  dalam  keperluan  yang menyangkut  hajat  orang  banyak  yang  dapat menyampingkan  terjadinya  monopoli  atau tindakan  persaingan  usaha  tidak  sehat  selama tindakan  atau  perusahaan  yang  bertindak ditunjuk  langsung  atau  diperintahkan  oleh aturan yang lain yang diberikan pemerintah.

## KESIMPULAN
Tahun  2020  menjadi  tahun  yang  cukup berat  untuk  Dunia  khususnya  Indonesia, sebuah wabah virus yang bernama Covid Virus Disease  (Covid19)  yang  merebak  ke  seluruh penjuru  dunia  membuat  kegiatan  masyarakat dunia terganggu hingga anjloknya pertumbuhan  ekonomi,   Virus  corona  atau Covid-19 pertama  kali  ditemukan  di  Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona.  Indonesia  adalah  Negara  hukum dimana  segala  sesuatu  kegiatan  diatas territorial  Indonesia  harus  dilandaskan  dan dijalankan  berdasarkan  aturan  hukum  yang berlaku,  Dunia  usaha  merupakan  suatu  dunia yang  boleh  dikatakan  tidak  dapat  berdiri sendiri.  Pemerintah  memberikan  kelonggaran dan  dorongan  bagi  para  pelaku  usaha  agar dapat  memproduksi  alat  kesehatan  untuk membantu  persediaan  selama  pandemic covid19,  hal  ini  menjadi  peluang  untuk perusahaan  besar  untuk  menguasai  produksi dan  wilayah  pemasaran  dan  mengancam perusahaan  yang  sebelumnya  telah  memiliki izin  produksi  resmi  sebelum  pandemic covid19.  Beberapa  pasal  dalam  UU  Nomor  5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  untuk mencega terjadinya praktik monopoli tersebut,
tetapi dalam hal ini UU Nomor 5 tahun 1999 juga memberikan pengecualian dalam pasal 51 untuk dibenarkan terjadinya praktik monopoli selama  ditetapkan  lain  atau  ditujuk  oleh undang-undang.

## SARAN
Walaupun dalam hal ini diberikan pengecualian  oleh  Undang-Undang  untuk melakukan  praktik  monopoli  atau  persaingan usaha,  pemerintah  melalui  KPPU  harus  lebih ketat dalam mengawasi perusahaan- perusahaan  agar  tidak  menyalahgunakan kewenangan  yang  diberikan  demi  terciptanya keseimbangan dalam dunia usaha.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja,  Seri Hukum  Bisnis:  Anti  Monopoli, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000),
Mustafa  Kamal  Rokan,  Hukum  Persaingan Usaha  Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012),
Susanti  Adi  Nugroho,  Hukum  Persaingan Usaha  Di  Indonesia  Dalam  Teori Praktik  Serta  Penerapan  Hukumnya, Edisi  Pertama,  (Jakarta:  Kencana, 2012),
Mohammad  Taufik  Makarao,  dan  Suharsil,
Hukum  Larangan  Praktik  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),

## JURNAL
Indonesia  2015a.  Profil  Kesehatan  Indonesia Tahun  2014,  Jakarta,  Kementerian
Kesehatan RI WHO 2011. Development of Medical Device Policies, Jenewa, WHO Press Nazmi, Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat Kesehatan  Dalam  Negeri ,  Jurnal Kebijakan  Kesehatan  Indonesia  :
JKKI, Vol. 07, No. 01 Maret 2018
Mashur  Malaka,  "Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha,"  Jurnal  Syariah dan  Ekonomi  Islam  STAIN  Kendari Vol. 7 No. 2 (Juli 2014),.
WEBSITE BERITA
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
https://news.detik.com/berita/d- 4956764/penyebab-asal-mula-dan- pencegahan-virus-corona-di- indonesia,  Diakses  tanggal  26  Mei 2020 https://kompas.id/, https://www.bbc.com/indonesia/ https://www.bps.go.id/