## Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI

## Zaiyad Zubaidi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id
Abstrak: Ketentuan  tentang  cara  pembagian  harta  bersama  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  97  dengan  pola  seperdua.  Namun  dalam prakteknya,  masyarakat  di  Kabupaten  Bireuen  melakukan  pembagian  harta bersama  dengan  pola  sepertiga.  Karena  itu,  muncul  pertanyaan  apa  dasar filosofi  pembagian  KHI  dengan  pola  seperdua  pasal  97  KHI  tersebut  dan mengapa  praktek  pembagian  harta  bersama  di  Kabupaten  Bireuen  dilakukan pembagiannya  dengan  pola  sepertiga.  Pertanyaan  selanjutnya  bagaimana tanggapan mereka terkait pola pembagian harta bersama pasal 97 KHI. Ketiga pertanyaan  itulah  menjadi  fokus  pembahasan  dalam  artikel  ini.  Berdasarkan data  yang diperoleh dan wawancara  dengan beberapa responden menyatakan bahwa  filosofi  pembagian  harta  bersama  dengan  pola  seperdua  untuk melindungi dan memperkuat eksistensi perempuan secara finansial. Sedangkan praktek  pembagian  harta  bersama  di  Kabupaten  Bireuen  pada  umumnya dilakukan  dengan  pola  sepertiga,  dalam  kasus-kasus  tertentu  juga  diterapkan seperti  halnya  pola  pembagian  KHI.  Menanggapi  ini,  ulama  dayah  di Kabupaten Bireuen tidak menolak rumusan pembagian harta bersama pasal 97
KHI dengan pola seperdua. Keberadaan KHI dengan pola seperdua di tengah masyarakat untuk memperkuat tradisi masyarakat yang melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga.
Kata Kunci: ulama dayah, harta bersama, Kompilasi Hukum Islam
Abstract: Provisions on how to divide shared assets are regulated in Article 97 Compilation of Islamic Law in a half pattern. However, in practice, the people in  Bireuen  Regency  divide  shared  assets  in  a  third  pattern.  Therefore,  the question arises as to what is the basis for the philosophy of the division of KHI with the pattern of the twofold article 97 of the KHI and why is the practice of sharing  shared  assets  in  Bireuen  Regency  carried  out  in  a  one-third  pattern. The  next  question  is  how  their  response  is  related  to  the  pattern  of  sharing assets with article 97 KHI. These three questions are the focus of the discussion in this article. Based on data obtained and interviews with several respondents stated that the philosophy of the distribution of assets together with the pattern of the two to protect and strengthen the existence of women financially. While the practice of sharing assets in Bireuen Regency is generally carried out in a third pattern, in certain cases it is also applied as a pattern of KHI distribution. In  response  to  this,  the  dayah  ulemas  in  Bireuen  Regency  did  not  reject  the formulation of the division of joint assets of article 97 KHI in a second pattern. The  existence  of  KHI  with  the  pattern  of  one-half  in  the  middle  of  the community to strengthen the traditions of the people who do joint property with a pattern of one third.
Keywords: dayah ulama, shared assets, Compilation of Islamic Law

## PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  tentang  tanggapan  ulama  dayah  di  Kabupaten Bireuen  terhadap  pembagian  harta  bersama  dalam  pasal  97  Kompilasi Hukum  Islam  yang  penekanannya  pada  pola  pembagian  yang  tertera dalam ketentuan tersebut. Harta bersama lahir karena didasari oleh perkawinan yang  sah  menurut  aturan  agama  dan  perundang-undangan.  Harta  dalam kehidupan  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting untuk  keberlangsungan  kehidupan  demi  terwujudnya  keluarga  yang bermartabat,  meskipun  keberadaan  harta  bukan  satu-satunya  aspek  yang menciptakan tujuan tersebut.
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  1  huruf    f  disebutkan  bahwa  harta bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama  suami- isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung  tanpa  mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Atas dasar itu, menurut Kompilasi Hukum Islam harta  bersama  merupakan  harta  perkawinan,  meskipun  diperoleh  tidak  secara bersama-sama.  Karena  itulah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak
A
memperkenalkan harta perolehan, karena pengaturan atas harta perolehan sama halnya seperti harta bawaan.
Dalam  konsep  fikih  harta  bersama,  tidak  ada  ketentuannya,  tidak  ada penggabungan  harta  suami  isteri  kecuali  penggabungan  tersebut  atas  nama syirkah, suami dan isteri saling bersekutu memperoleh harta. Karena itu ikatan perkawinan  secara  otomatis  berdampak  kepada  penggabungan  kedua  harta dalam  bentuk  syirkah  selama  keduanya  masih  berada  dalam  satu  ikatan perkawinan tersebut.
Dalam  praktek  kehidupan  adat  masyarakat,  harta  bersama  dikenal dengan  beberapa  sebutan.  Di  Bali  misalnya  dikenal  dengan  sebutan  “druwe gebu”,  di  Jawa  dikenal  dengan  sebutan  “gono-gini”,  di  Minangkabau  kenal dengan  sebutan  “harta  saurang”,  di  Madura  dikenal  dengan  sebutan  “ghuma- ghuma”,  di  Sulawesi  Selatan  disebut  dengan  “barang  cakkar”  dan  di  Aceh dikenal dengan sebutan “hareuta seuhareukat” (Sudiyat, 1981). Lahirnya harta bersama dari sebuah sikap kebersamaan dalam keluarga yang tidak memisahkan harta  suami  isteri.  Kehidupan  yang  menyatu  antara  suami  dan  isteri  dalam rumah  tangga  menjadikan  hidup  dengan  semangat  gotong  royong  sehingga nafkah,  rumah,  pakaian,  meskipun  menjadi  kewajiban  suami,  tetapi  isteri  juga ikut membantu secara suka rela dengan tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri.  Apalagi  dalam  rumah  tangga  yang  sederhana,  kondisi  ini  sangat  sering dijumpai,  disamping  budaya  suatu  daerah  dengan  sikap  gotong  royong  dan saling  membantu  antara  suami  dan  isteri  sehingga  menjadikan  sikap  tidak memisahkan harta bersama yang mereka peroleh menjadi kuat dalam kehidupan berumah tangga. (Efendi, 2004).
Persoalannya adalah  bagaimana  pola  pembagian  harta  bersama suami isteri  jika  bercerai  baik  cerai  hidup,  cerai  mati  ataupun  keputusan  pengadilan. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  disebutkan  bahwa  ”janda  atau  duda cerai  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan demikian pembagiannya sama rata antara suami ataupun isteri. Pembagian terhadap harta bersama yang menjadi  hak suami  isteri mencakup keuntungan dan kerugian  yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang diperoleh suami istri selama masih terikat dalam perkawinan.
Berbeda  halnya  pembagian  harta  bersama  yang  dipraktekkan  oleh masyarakat  Kabupaten  Bireuen.  Menurut  Zulfitri  salah  seorang  kepala  Kantor Urusan  Agama,  menjelaskan  bahwa  harta  bersama  dalam  masyarakat  Bireuen adalah dibagi dengan pola sepertiga. suami mendapatkan bagian duapertiga dan isteri  mendapat  bagian  sepertiga,  pembagian  ini  mengikuti  pola  pembagian dalam  harta  warisan  yaitu  laki-laki  mendapat  dua  bagian  dari  perempuan.  Hal yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Faisal  salah  seorang  guru  pengajian,  bahwa bentuk  pembagian  harta  bersama  yang  pernah  ia  amati  ditempatnya
adalahdengan pola pembagian sepertiga, suami diberikan dua bagian dan isteri diberikan satu bagian.
Menurutnya  dasar  pembagian  harta  bersama  dengan  pola  duapertiga untuk  laki-laki  dan  sepertiga  untuk  perempuan  disebabkan  isteri  lebih  banyak tinggal  dirumah  mengurus  rumah  tangga,  suami  mempunyai  beban  tanggung jawab  mencari  nafkah.  Karena  kondisi  seperti  itulah,  suami  lebih  banyak mendapatkan  hak  pembagian  harta  bersama  dibanding  dengan  isteri.  Senada dengan  itu,  Syarwanuddin  juga  menyampaikan  bahwa  dari  beberapa  kasus pembagian  harta  bersama  suami  isteri  yang  ia  ikuti  biasanya  pembagian  yang dilakukan  adalah  sepertiga,  isteri  mendapat  satu  bagian  dan  suami  mendapat dua bagian.
Pola  pembagian  seperti  itu,  menurut  keterangannya  bahwa  tidak ditemukan  indikasi  dari  masyarakat  yang  keberatan.  Isteri  menerima  satu bagian  dari  pembagian  tersebut,  karena  menyadari  bahwa  posisinya  dalam rumah tangga sebagai orang yang mengurus rumah tangga bukan sebagai orang yang  mencari  nafkah,  sehingga  harta  yang  diperoleh  selama  dalam  masa perkawinan merupakan hasil jerih payah suami.
Berdasarkan temuan dari beberapa responden  yang menjelaskan bahwa harta  bersama  dalam  masyarakat  Kabupaten  Bireuen  dilakukan  pembagiannya dengan  pola  sepertiga.  Sedangkan  pembagian  yang  ditentukan  dalam  pasal  97 Kompilasi Hukum Islam menggunakan pola pembagian seperdua. Maka dengan demikian artikel ini mengulas secara mendalam terkait dengan tanggapan ulama dayah  di  Kabupaten  Bireuen  menyikapi  dinamika  perbedaan  tersebut,  karena para ulama mempunyai peran dalam masyarakat sebagai orang yang ahli dalam menyampaikan otoritas keagamaan di Kabupaten Bireuen.

## PEMBAHASAN Ulama Dayah
Kata  ulama  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu  ‘ulama’.  Kata  tersebut kemudian  diadopsikan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  sebutan  “ulama”. Dalam bahasa Arab kata ‘ulama’ merupakan bentuk jamak dari kata ‘alim yang diderivasi dari kata ‘ilm. Kata ‘ilm merupakan bentuk masdar yang berasal dari akar  kata  ‘alima,  ya‘lamu  (Yunus,  1989).  Kata  ‘ilm  diartikan  dengan “mengetahui.”  Dengan  demikian,  kata  ‘alim    dalam  bentuk  ism  fa‘il  berarti “orang yang mengetahui.”
Dalam  al-Qur`an  sebagaimana  yang  disebutkan  Ali  Audah  kata  ulama disebutkan  sebanyak  dua  kali  (Audah,  1997).  Pertama,  terdapat  dalam  QS. 26:197 yang menjelaskan tentang pengetahuan ulama Bani Israil atas kebenaran kandungan  al-Qur`an  yang  diturunkan.  Kedua,  disebutkan  dalam  QS.  35:28 dalam  konteks  ajakan  untuk  memperhatikan  keadaan  alam  semesta  yang beraneka ragam dengan perbedaannya, kemudian ditutup dengan menyebutkan
bahwa orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang lain hanyalah ulama.
Selanjutnya kata dayah pada awalnya adalah sebutan orang Aceh untuk zawiyah.  Sebutan  zawiyah  pada  dasarnya  dimaksudkan  bagi  sebuah  sudut  di Masjid  Nabawi,  tempat  Nabi  mengajar  cara  berdakwah  kepada  para  sahabat pada  periode  awal  Islam.  Kemudian  mereka  menyebarkan  Islam  ke  tempat- tempat lain (Dhuhri, 2008).
Dalam  perjalanannya,  kata  zawiyah  dipahami  sebagai  pusat  agama  dan kehidupan  mistik  dari  penganut  tasawuf  yang  didominasi  hanya  oleh  ulama perantau. Kadang-kadang lembaga ini dibangun menjadi pusat keagamaan, dan pada  saat  tertentu  zawiyah  dijadikan  pondok  bagi  orang  yang  mencari kehidupan spiritual. Kemungkinan juga para pendakwah dari Arab yang datang ke  Aceh  untuk  menyebarkan  Islam,  merekalah  yang  memperkenalkan  istilah zawiyah, karena kata zawiyah banyak dipakai di jazirah Arab. Kemudian ketika Islam  disebarkan  oleh  pedagang-pedagang  muslim  dari  Arab,  istilah  tersebut diperkenalkan ke Aceh melalui hubungan dagang (Amiruddin, 2007).
Perkembangan  selanjutnya  sebutan  zawiyah  berubah  menjadi  dayah, yang  dimaksudkan  adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan  di  Aceh.  Sebagai bandingan  sebutan  dayah  di  Aceh,  di  Jawa  disebut  dengan  pesantren  dan  di Minangkabau  disebut  dengan  surau.  Lembaga-lembaga  ini  kemudian mempunyai  kesamaan  dari  segi  fungsinya,  meskipun  secara  latar  belakang historinya berbeda. Pesantren telah ada sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Fungsi  awalnya  masih  terbatas  pada  mengislamisasikan  masyarakat  di  sekitar dayah  dan  mengintensifikasi  keislaman  masyarakat  yang  sudah  muslim (Dhuhri, 2008).
Dalam tradisi dayah, materi yang dipelajari adalah kitab-kitab berbahasa Arab  gundul  (tidak  berbaris)  yang  ditulis  oleh  para  ulama  bermazhab  Syafi`i. Kurikulumnya  meliputi  fikih,  tauhid,  tasawuf,  sejarah,  tafsir,  hadith,  manthiq, badi`, ushul fikih, nahwu, sharaf dan lain sebagainya. Model pendidikan dayah dengan menerapkan sistem pemondokan.

## Peranan Ulama Dayah dalam Masyarakat
Para ulama merupakan kelompok masyarakat  yang mempunyai otoritas dalam  bidang  keagamaan.  Quraish  Shihab  menyebutkan  bahwa  para  ulama mempunyai  empat  tugas  yang  harus  dijalankan  yaitu  tugas  menyampaikan ajaran  agama  sesuai  dengan  perintah,  menjelaskan  ajaran  agama  berdasarkan kitab  suci,  memutuskan  perkara  ataupun  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat dan memberi contoh pengamalan yang baik kepada masyarakat (Shihab, 1995).
Ulama  dalam  masyarakat  berperan  sebagai  bendaharawan  ilmu pengetahuan, sebagai pemimpin dan sekaligus melaksanakan `amar makruf dan nahi  munkar  (Fuadi,  2008).  Ulama  adalah  orang  yang  mempunyai  ilmu pengetahuan  agama  yang  dapat  anggap  sebagai  sumber  kekuatan  moral
masyarakat.  Karena  itu  ulama  dayah  berperan  dalam  mentransformasi, mensosialisasi  dan  menginternalisasi  nilai-nilai  keislaman  kepada  masyarakat. Ulama  juga  berperan  sebagai  penjaga  tradisi,  penyebar  agama.  Dalam hubungannya dengan masyarakat ulama juga berkewajiban dalam menyampaikan  amar  makruf  dan  nahi  munkar.  Dalam  hubungannya  dengan pemerintah,  ulama  berkewajiban  memberikan  masukan-masukan  berupa nasehat, saran terutama yang berkaitan dengan persoalan keagamaan, sehingga kebijakan-kebijakan  pemerintah  tidak  jauh  dari  ajaran-ajaran  dan  ruh  Islam (Suyanta, 2008).

## Konsep Harta Bersama
Islam  tidak  mengatur  tentang  harta  bersama  baik  dalam  al-Qur`an maupun  Hadith.  Dalam  literatur  fikihpun  tidak  juga  ditemukan  konsepsinya tentang  harta  bersama.  Keberadaanya  hanya  berdasarkan  realitas  adat,  karena itu  ketentuan  dan  praktek  yang  terjadi  dalam  masyarakat  menjadi  beda-beda. Menurut  Jafizham  ada  dua  pendapat  tentang  harta  bersama    yaitu  pendapat mengatakan  tidak  ada  harta  bersama  dalam  perkawinan  kecuali  atas  jalan syirkah.  Dan  pendapat  yang  mengatakan  adanya  harta  bersama  dalam perkawinan (Jafizham, 1997)
Pendapat  yang  mengatakan  tidak  ada  harta  bersama  kecuali  syirkah, menyebutkan  bahwa  Islam  tidak  mengenal  percampuran  harta  antara  suami isteri  karena  perkawinan.  Harta  isteri  adalah  milik  isteri  dan  dapat  dikuasai sepenuhnya,  sedangkan  harta  suami  adalah  menjadi  milik  suami  dan  dapat dikuasai sepenuhnya. Dalil  yang mereka kemukakan diantaranya surat an-Nisa ayat 34:
“Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas  sebahagian yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan sebagian  dari  harta  mereka.  sebab  itu  maka  wanita  yang  saleh,  ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  wanita-wanita  yang kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan  untuk  menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi Maha besar.”
Dan ayat:
“Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka untuk  menyempitkan  (hati)  mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang
sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil,  Maka  berikanlah  kepada  mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah  di  antara  kamu  (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan jika  kamu  menemui  kesulitan  Maka  perempuan  lain  boleh  menyusukan (anak itu) untuknya.
Dalam  ke  dua  ayat  di  atas  menggambarkan  suami  mempunyai  peran utama dalam rumah tangga. Sedangkan isteri adalah orang yang dianggap pasif menerima apa yang diberikan suami, karena isteri mendapat perlindungan baik tentang  nafkah  lahir,  batin,  moral  dan  material,  tempat  tinggal,  biaya pemeliharaan  serta  pendidikan  anak-anak,  menjadi  tanggung  jawab  penuh suami.  Karena  itu  usaha  suami  menjadi  milik  suami  tidak  ada  kepemilikan bersama kecuali dengan atas dasar syirkah.
Ikatan  perkawinan  menjadikan  isteri  bersyirkah  dengan  suaminya dalam  membangun  kehidupan  rumah  tangga.  Syirkah  yang  terjadi  antara keduanya  adalah  syirkah  abdan  dengan  perkongsian  tidak  terbatas  (Ash- Shiddiqy,  1971).  Suami  isteri  berkongsi  dalam  kepemilikan  harta  kekayaan yang  dimiliki  selama  dalam  ikatan  perkawinan.  Usaha  suami  dalam  harta menjadi  bersatu  karena  syirkah  dan  menjadi  milik  bersama.  kebersamaan dalam  memperoleh  harta  kekayaan  berakhir  dengan  putusnya  perkawinan. Oleh karena itu harta tersebut harus  dilakukan pembagian  secara bersama jika terjadi perceraian.
Pendapat  yang  mengatakan  harta  bersama  diatur  dalam  Islam  dengan alasan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik diperolehnya secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Tolak  ukur  pendapat  ini  tidak  melihat  kepada  siapa  yang  bekerja  memperoleh harta  bersama,  meskipun  suami  mempunyai  peran  mencari  nafkah  lahir,  isteri juga      dianggap  berperan  dalam  memperoleh  apa  saja  yang  dihasilkan  suami. Karena  isteri  juga  punya  peran  membantu  suami  mengurus  rumah  tangganya melayani  suami  dan  mengurusi  anak-anak.  Karena  itu  akumulasi  dari  tupoksi masing-masing dalam rumah tangga melahirkan harta bersama yang tidak perlu diiringi  oleh  syirkah.  Alasan  yang  mereka  kemukakan  berlandaskan  pada  al- Qur`an Surah An-nisa ayat 21:
“Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian kamu  Telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami- isteri.  dan  mereka  (isteri-isterimu)  Telah  mengambil  dari  kamu perjanjian yang kuat.”
Menggunakan  ayat  di  atas  sebagai  dalil  menguatkan  pandanganya bahwa  adanya  harta  bersama  suami  isteri  dalam  rumah  tangga.  Institusi perkawinan  melahirkan  kebersamaan  dalam  segala  hal.  Memperoleh  harta kekayaan  dalam  perkawinan  juga  merupakan  hasil  kebersamaan  suami  isteri yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan  berumah  tangga  kecuali  jika
terjadi  perceraian.  Berdasarkan  pandangan  tersebut  aturan  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  terkait  harta  bersama merupakan  kehendak  dari  modifikasi  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat saat ini.
Pola  pembagian  harta  bersama  yang  disebutkan  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  97  adalah  “janda  atau  duda  yang  bercerai,  maka  masing- masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain dalam  perjanjian  perkawinan”.  Dengan  rumusan  pola  pembagian  seperdua dalam ketentuan KHI, maka bentuk  ini menjadi acuan dalam pembagian  harta yang diperoleh dari penggabungan kedua harta suami isteri selama dalam ikatan perkawinan,  meskipun  pola  ini  tidak  mengikat  untuk  diikuti  oleh  masyarakat. Namun setidaknya sudah dapat dijadikan ukuran dalam menyelesaikan perkara sengketa harta bersama.
Rumusan  pola  seperdua  sebenarnya  sangat  fleksibel,  menurut  Siti Khosyiah  pola  seperdua  tersebut  bersifat  mengatur,  bukan  memaksa  sehingga pembagian  harta  bersama  tidak  muthlak  harus  seperdua,  dalam  kasus-kasus tertentu  rumusan  seperdua  tersebut  boleh  dikesampingkan  (Khosyi`ah,  2017). Dengan  demikian  keberadaan  pengaturan  pembagian  harta  bersama  pasal  97 KHI  merupakan  sebuah  tawaran  yang  dapat  untuk  dijadikan  acuan  dan  juga dapat tidak menjadi acuan, kondisi ini sangat tergantung pada bagaimana proses perolehan  harta  bersama  dalam  rumah  tangga.  Dan  hal  yang  sangat  penting dipertimbangkan  adalah  pembagian  harta  bersama  tersebut  dapat  memberikan nilai dan makna terbentuknya ikatan perkawinan sebelumnya.

## Filosofi Seperdua dalam Pembagian Harta Bersama Pasal 97 KHI
Suami  isteri  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam membangun  rumah tangga sebagai  kepala dan ibu rumah tangga.  Suami  wajib melindungi  isteri  dan  seluruh  anggota  keluarga  dan  segala  sesuatu  untuk kebutuhan  hidup  rumah  tangga.  Suami  lebih  banyak  bekerja  di  luar  rumah untuk  mendapatkan  penghasilan  menafkahi  anggota  keluarganya.  Sedangkan isteri berkewajiban mengurus urusan rumah tangga dalam kapasitasnya sebagai ibu  rumah  tangga  dan  keberadaannya  lebih  banyak  dalam  mengatur  urusan rumah tangga.
Terkait  dengan  keberadaan  harta  kekayaan,  pada  dasarnya  penghasilan suami  maupun  isteri  dalam  rumah  tangga  adalah  penghasilan  masing-masing. Harta  pencarian  suami    dalam  selama  dalam  perkawinan  adalah  harta  suami. Isteri  berkewajiban  memelihara  harta  suami  yang  ada  dalam  rumahnya. Demikian  pula  isteri  bekerja  dan  memperoleh  penghasilan,  maka  harta  itu adalah harta isteri, karena itu tidak terjadi percampuran antara harta suami dan harta isteri.
Terjadinya  harta  bersama  ini  muncul  dari  sebuah  sikap  kebersamaan yang tidak memisahkan harta suami dan isteri. Kehidupan yang menyatu antara
suami  isteri  termasuk  dalam  pembelajaan  rumah  tangga  menjadikan  hidup dengan  semangat  ta`awun  (saling  membantu)  sehingga  hak-hak  seperti  nafkah yang  pada  dasarnya  menjadi  kewajiban  suami,  dipikul  secara  bersama-  sama, isteri  juga  ikut  membantu  memperolehnya  juga  secara  suka  rela  dengan  tidak mengesampingkan  kewajibannya  sebagai  isteri.  Budaya  kerja  sama  dan  saling membantu  melahirkan  sikap  tidak  memisahkan  harta  suami  isteri  muncul  dan menjadi kuat dalam kehidupan rumah tangga.
Tidak  memisahkan  harta  suami  isteri  ini  tidak  terjadi  dalam  semua masyarakat  ataupun  lingkungan  budaya  yang  berbeda.  Tetapi  sikap  saling membantu  dalam  keluarga  terjadi  dalam  lingkungan  budaya-budaya  tertentu yang semangat gotong royongnya tinggi. Karena itu kasus-kasus harta bersama yang  menjadi  sengketa  ketika  terjadi  perceraian  tidak  terjadi  dan  terdapat  di semua  masyarakat.  Masyarakat  yang  budayanya  memisahkan  harta  suami dengan  harta  isteri  dalam  rumah  tangga,  tentu  tidak  ada  masalah  dengan pembagian  harta  bersama  karena  tidak  ada  harta  bersama  dalam  kehidupan rumah  tangga  mereka    (Zubaidi,  2019).  Menurut  Satria  Efendi  bahwa  tidak setiap  negeri  Islam  terjadi  sengketa  pembagian  harta  bersama,  sengketa  ini hanya terjadi dalam masyarakat di mana terdapat harta bersama (Efendi, 2004). Karena  itulah  munculnya  harta  bersama  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dasar filosofinya  adalah  berkaitan  dengan  nilai  dan  praktek  budaya  sebuah masyarakat.  Harta  bersama  pada  awalnya  didasarkan  pada  adat  istiadat  suatu masyarakat  yang  tidak  memisahkan  harta  suami  dengan  harta  isteri,  karena mereka  menganggap  akad  nikah  mengandung  persetujuan  kongsi  dalam membangun kehidupah rumah tangga bersama termasuk harta. Kebiasaan itulah yang  kemudian  menjadikan  penyelesaian  wasiat,  utang,  biaya  pemakaman, pembagian warisan dan  harta bersama menjadi  prioritas jika  terjadi  perceraian antara suami dan isteri, karena keberadaan harta ketika itu menjadi hak masing- masing.
Pembagian harta bersama pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan pola seperdua,  dasar  filosofinya  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap perempuan  yang  dalam  hal  ini  adalah  isteri.  Apalagi  dalam  kasus  perceraian, potensi  sengketa  sangat  besar  dalam  memperebut  harta  yang  mereka  dapat selama  perkawinan.  Karena  itu  ada  nilai  yang  diinginkan  dari  pola  seperdua dalam  pembagian  tersebut  adalah  untuk  melepaskan  isteri  dari  penderitaan ketika bercerai dari suaminya jika tidak mendapatkan bagian tertentu dari harta mereka sebagai bekal untuk melangsungkan hidupnya.
Dalam beberapa ayat al-Qur`an Allah juga memberikan isyarat terhadap perlindungan  dan  penghargaan  terhadap  hak-  hak  manusia.  Terdapat  80  ayat yang  berbicara  tentang  hidup,  pemeliharaan  hidup  dan  penyediaan  sarana kehidupan,  150  ayat  menjelaskan  tentang  ciptaan  dan  persamaan  dalam penciptaan. Dan juga terdapat sekitar 320 ayat yang menentang sikap kezaliman terhadap orang lain yang lain (Firdawaty, 2017).
Membangun  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  dari  mewujudkan sikap  kasih  sayang  antara  suami  isteri,  sikap  ini  harus  tetap  diwujudkan meskipun  sudah  bercerai  dengan  bentuk  membagikan  sebagian  harta  yang mereka  peroleh  selama  dalam  ikatan  perkawinan,  terutama  isteri  yang  tidak bekerja.  Begitu sebaliknya, jika suami  tidak bekerja maka wujud kasih  sayang isteri  adalam  memberikan  sebagian  harta  bersama  kepada  mantan  suaminya agar ia dapat melangsungkan kehidupannya setelah bercerai. Dengan demikian nilai  dan  makna  kasih  sayang  antara  sesama  masih  terwujud  dengan  konsep harta  bersama  dan  inilah  tuntunan  syariat  yang  sangat  penting  yang  diajarkan oleh Rasulullah.

## Adat Kebiasaan Pembagian Harta Bersama di Kabupaten Bireuen
Adat Kebiasaan pembagian harta bersama dalam masyarakat Kabupaten Bireuen  pada  umumnya  dilakukan  berdasarkan  pola  pembagian  harta  warisan dengan  skema  dua  banding  satu.  Dengan  pola  pembagian  seperti  ini,  maka suami  mendapatkan  dua  pertiga  dan  isteri  mendapatkan  sepertiga.  Kondisi  ini pada  dasarnya  bukan  karena  sikap  penolakan  masyarakat  terhadap  patokan seperdua  yang  ditentukan  dalam  KHI,  tetapi  lebih  kepada  kondisi  sosial masyarakat  yang  tidak  memungkinkan  dilakukan  pembagian  berdasarkan patokan  seperdua.  Adat  dan  kebiasaan  itulah  yang  paling  banyak  diterapkan untuk  dapat  memberikan rasa keadilan  dalam pembagian harta bersama  antara suami isteri.
Ada  beberapa  responden  yang  penulis  wawancarai  untuk  memperkuat fakta  dari  adat  kebiasaan  pembagian  harta  bersama  dengan  pola  dua  banding satu  di  Kabupaten  Bireuen.  Diantaranya  Saifuddin  Muhammad  salah  seorang anggota  MPU  Bireuen,  mengungkapkan  bahwa  secara  umum  praktek pembagian  harta  bersama  selama  ini  di  Bireuen  adalah  mengikuti  pembagian warisan dalam al-Qur`an yaitu dengan pola “lizzakari mitslu hazzil untsayain”, artinya  bagi  laki-laki  mendapatkan  dua  bagian  dari  perempuan.  Kondisi  ini diberlakukan  pada  penyelesaian  pembagian  harta  bersama  baik  dalam  kasus cerai  hidup  maupun  cerai  mati.  (Muhammad,  2019).  Praktek  adat  ini  menurut saifuddin  sudah  dilakukan  sejak  dulu  sampai  sekarang.  Meskipun  demikian, menurut  Saifuddin  tidak  menutup  kemungkinan  pola  pembagiannya  berubah, dalam beberapa kasus juga ditemukan praktek pembagian harta bersama sesuai dengan  bagaimana  peran  suami  isteri  dalam  bekerja  mencari  nafkah.  Kadang ditemukan seorang isteri juga ikut bekerja secara fisik membantu suami, maka dalam  kasus  seperti  ini  tentu  pembagiannya  berdasarkan  kontribusi  tenaganya dalam bekerja untuk memenuhi kehudupan rumah tangga.
Dalam rumah tangga  yang isteri juga bekerja, maka menurut  Saifuddin bisa jadi pembagiannya mengikuti pola seperdua karena isteri juga mempunyai andil  memperoleh  harta  kekayaan  dalam  rumah  tangga.  Dalam  kasus  suami bekerja,  isteri  hanya  sebagai  ibu  rumah  tangga  maka  jika  terjadi  perceraian,
harta  bersama  akan  dibagikan  sepertiga  karena  peran  suami  mencari  nafkah lebih besar. Jadi dengan demikian, menurut Saifuddin pembagian harta bersama di Kabupaten Bireuen tidak sepenuhnya dapat dikatakan praktek pembagiannya dengan  pola  sepertiga,  karena  dalam  kasus-kasus  tertentu  pembagiannya disesuaikan dengan kondisi kehidupan rumah tangga yang bersangkutan.
Penulis  juga  mewawancarai  Zulfitri  salah  seorang  Kepala  Kantor Urusan  Agama  pada  salah  satu  Kecamatan  di  Bireuen,  ia  juga  menjelaskan bahwa  jika  terjadi  perceraian,  pembagian  harta  bersama  di  Bireuen  adalah dengan pola sepertiga. Suami mendapat bagian duapertiga dan isteri mendapat bagian sepertiga, pembagiannya dua bagian untuk pihak suami dan satu bagian untuk  isteri.  Menurutnya  cara  pembagian  tersebut  tidak  saja  dalam  hal perceraian  hidup,  tetapi  perceraian  perceraian  karena  kematian  juga diberlakukan.  Menurutnya  persoalan  harta  bersama  tidak  ada  bedanya  antara cerai  hidup  dan  cerai  mati,  hanya  saja  perbedaan  kalau  pada  cerai  hidup biasanya  akan  terjadi  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga  sehingga  dapat berdampak  pada  hubungan  suami  isteri.  Tetapi  kalau  pada  kasus  cerai  mati tidak mempunyai dampak seperti pada cerai hidup.
Penulis  juga  mewawancarai  Faisal  salah  seorang  guru  pada  salah  satu dayah  di  Bireuen,  ia  menyebutkan  bahwa  bentuk  pembagian  harta  bersama yang  pernah  ia  amati  ditempatnya  adalah  dengan  pola  pembagian  sepertiga, suami  diberikan  dua  bagian  dan  isteri  diberikan  satu  bagian.  Ia  menjelaskan bahwa  salah  satu  alasan  harta  bersama  dilakukan  pembagian  seperti  itu dikarenakan  pihak  isteri  merupakan  orang  yang  tidak  mempunyai tanggungjawab  bekerja  seperti  tanggungjawabnya  suami  mencari  nafkah.  Para isteri  lebih  banyak  tinggal  dirumah  mengurus  rumah  tangga,  sedangkan  para suami,  mereka  disibukkan  dengan  berbagai  macam  aktivitas  yang  dikerjakan untuk  mendapatkan  penghasilan  yang  kemudian  dibawa  pulang  ke  rumahnya. Atas dasar kondisi seperti itulah, tentunya suami lebih banyak mendapatkan hak pembagian dari harta bersama jika terjadi perceraian.
Alasan lain yang ia kemukakan bahwa pembagian harta bersama dengan pola  sepertiga  merupakan  cara  yang  sudah  pernah  dilakukan  oleh  masyarakat dalam  Kabupaten  Bireuen  semenjak  orang-orang  tua  mereka  dahulu.  Di  mana cara  seperti  itu  sudah  menjadi  adat  masyarakat  melakukan  pembagian  dengan pola  sepertiga.  Dan  sejauh  ini  menurutnya  bahwa  masyarakat  menerima  dan menyetujui  tata  cara  pembagian  harta  bersama  dengan  pola  sepertiga.  Ia menjelaskan  bahwa  secara  hukum  tidak  ada  persoalan  terkait  dengan  pola pembagian  sepertiga,  karena  tidak  ada  ketentuannya  dalam  al-Qur`an,  Hadith bahkan ulama fikihpun tidak merumuskannya. Harta bersama hanya ada dalam realitas adat dan kebiasaan masyarakat.
Syarwanuddin  salah  seorang  tokoh  agama  yang  penulis  wawancarai menjelaskan  bahwa  dari  beberapa  kasus  sengketa  pembagian  harta  bersama yang  turut  ia  selesaikan  biasanya  pembagian  dilakukan  dengan  pola  sepertiga,
isteri  mendapat  satu  bagian  dan  suami  mendapat  dua  bagian.  Pola  pembagian seperti  itu,  menurut  keterangannya  bahwa  masyarakat  menerima.  Isteri menerima  satu  bagian  dari  pembagian  tersebut,  karena  mereka  menyadari bahwa perannya dalam rumah tangga tidak sebagai orang yang mencari nafkah, sehingga  harta  yang  diperoleh  selama  dalam  masa  perkawinan  murni  harta suami.  Karena  itu  bagian  yang  diberikan  kepada  mereka  juga  merupakan kemurahan  pihak  suami  dan  satu  bagian  dari  tiga  bagian  merupakan  bagian yang sangat wajar mereka terima (Zubaidi, 2019).
Menurut  Syarwanuddin  meskipun  jarang  dilakukan,  juga  ditemukan kasus  keberatan  isteri  mendapatkan  satu  bagian  dalam  pembagian  harta bersama.  Isteri  meminta  bagian  yang  sama  dengan  bagian  suami.  Kasus  ini terjadi  karena  isteri  menjadi  tulang  punggung  keluarga  dalam  hal  mencari nafkah.  Sedangkan  suami  tidak  bekerja  sehingga  tidak  mampu  menafakahi keluarganya.  Beban  kerja  mencari  nafkah  sudah  diemban  oleh  isteri,  ketika terjadi  perceraian  sudah  sangat  wajar  isteri  meminta  setengah  dari  harta bersama. Seharusnya menurut keterangan Syarwanuddin dengan kondisi seperti itu suami tidak dapat diberikan sama sekali, semua harta yang diperoleh dalam masa  perkawinan  merupakan  milik  isteri.  Sikap  isteri  meminta  setengah  dari harta  tidak  berlebihan,  karena  ia  juga  tidak  ingin  melapaui  batas  pembagian yang  sudah  menjadi  adat,  dan  pada  saat  yang  sama  isteri  juga  tidak  mau dibagikan  sesuai  dengan  adat  (sepertiga)  karena  ia  meanggap  harta  yang diperolehnya itu hasil jerih payahnya sendiri.
Selanjutnya  penulis  mewawancarai  Husni  salah  seorang  Keuchik  di Kabupaten Bireuen, ia menjelaskan bahwa bentuk pembagian harta bersama di desanya  lebih  melihat  bagaimana  peran  suami  isteri  dalam  keluarga,  mereka menelusuri  bagaimana  proses  perolehan  harta  tersebut  oleh  suami  isteri. Menurut  Husni  di  antara  sebagian  para  isteri  di  desanya  mempunyai  peran ganda dalam rumah tangga, isteri banyak  yang bekerja sebagai  pegawai,  guru, pedagang  dan  petani  yang  sama-sama  bekerja  dan  bekerja  sama  untuk memperoleh harta kekayaan baik di sawah, kebun dan lain sebagainya (Zubaidi, 2019).
Menurutnya,  penyelesaian  pembagain  harta  bersama  di  desanya  pada dasarnya  juga  mengikuti  adat  pembagian  harta  bersama  secara  adat,  tetapi dalam  rumah  tangga  yang  isteri  mempunyai  peran  dalam  bekerja  dan mempunyai  penghasilan,  pembagian  harta  bersama  jika  terjadi  perceraian dilakukan  dengan  pola  seperdua.  Hal  ini  menurutnya  untuk  kemaslahatan bersama  dan  untuk  melindungi  hak-  hak  isteri.  Menurut  pandangannya  tidak adil  rasanya  bagi  isteri  yang  mempunyai  aktifitas  dan  bekerja  tanpa mengabaikan  kewajibannya  sebagai  isteri,  jika  terjadi  perceraian  mendapatkan hak dari harta bersama  yang tidak seimbang dengan hak  yang didapatkan oleh suami,  sementara  ia  juga  ikut  bekerja  membantu  suami  memperoleh penghasilan dalam rumah tangga.
Mengamati  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Husni,  terlihat  bahwa cara  pembagian  harta  bersama  yang  dilakukan  di  desanya  sudah  mengalami pergeseran dari kebiasaan (adat) yang dilakukan masyarakat secara umum yang biasanya  menyelesaikan  pembagian  harta  bersama  dengan  cara  serpertiga. Kondisi  ini  menurut  amatan  penulis  karena  dipengaruhi  oleh  keadaan  sosial masyarakat. Penulis juga melihat ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan cara  pembagian  harta  bersama  di  tempat  Husni.  Diantaranya  adalah  faktor sosial masyarakat, di mana kaum perempuan mempunyai peran dalam mencari nafkah  bersama  suami.  Kemudian  faktor  pola  pikir  para  perangkat  desa  yang fleksibel dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.
Mengamati  penjelasan  bebrapa  responden  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  pada  umumnya  adat  pembagian  harta  bersama  dalam  masyarakat Kabupaten  Bireuen  berbeda  dengan  ketentuan  yang  dirumuskan  KHI  pasal  97 dengan  pola  pembagian  seperdua.  Meskipun  berbeda,  penulis  melihat  bahwa adat masyarakat  Bireuen  dan  ketentuan pasal  97  KHI merupakan dua  legalitas yang  saling  mendukung.  Keberadaan  KHI  dalam  masyarakat,  tentu  untuk melindungi hak perempuan dengan menawarkan batasan-batasan tertentu dalam rangka menegakkan prinsip keadilan, meskipun sama rata kadang-kadang tidak mencerminkan sebuah keadilan. Namun dengan lahirnya KHI di tengah-tengah masyarakat  tentu dapat  memberikan  nuansa hukum  baru dalam perkembangan hukum  Islam  di  Indonesia,  meskipun  jika  ditelusuri  sejarah  lahirnya,  KHI merupakan instruksi presiden  yang sifatnya tidak  mengikat  untuk  diikuti oleh masyarakat.
Mengingat  kebiasaan  masyarakat  Kabupaten  Bireuen  sudah  sejak  lama melakukan  pola  pembagian  harta  bersama  dengan  pola  sepertiga,  maka  itu sudah disebut adat. Dan tentunya sejauh praktek itu tidak bertentangan dengan norma  al-Qur`an  dan  hadith  maka  dapat  dijadikan  hukum,  dan  hal  ini  dapat pengakuan  dari  kaidah  “al-`adatu  muhakkamatun”.  Kondisi  ini  diakui  oleh Jamaluddi  wakil  Ketua  MPU  Bireuen,  saat  penulis  meminta  tanggapannya,  ia mengatakan  pembagian  harta  bersama  di  Kabupaten  Bireuen  mengacu  pada adat  yang  sudah  dilakukan  secara  terus  menurus  oleh  masyarakat  Bireuen. Praktek  ini  tentu  menjadi  legal  sebagai  prilaku  adat  yang  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  syariat.  Ia  menganggap  pembagian  harta  bersama  dengan pola  sepertiga  dalam  masyarakat  Bireuen  merupakan  sebagai  sebuah  kekuatan yang  legalitasnya  dilindungi  oleh  syara`  sebagai  bagian  dari  hukum  adat. Meskipun dalam beberapa kasus ia mengakui adanya pembagian harta bersama di Bireuen tidak berdasarkan adat yang berlaku, tetapi tergantung kondisi sosial suami isteri dalam memperoleh harta kekayaan.
Sejauh  penulis  melakukan  penelusuran  tidak  ada  informasi  dan  data yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  terkait  lamanya  adat  pembagian  harta bersama  dengan  pola  sepertiga  sudah  dipraktekkan  oleh  masyarakat  Bireuen. Menurut  amatan  penulis  kalaupun  praktekknya  itu  sebelum  KHI  lahir,  maka
tentunya pola pembagian sepertiga bukan merupakan praktek  yang mendobrak KHI, tetapi karena sudah jauh sebelum lahirnya KHI sudah dikenal prakteknya. Lagi  pula  KHI  juga  tidak  perlu  didobrak  ketentuannya,  karena  secara  yuridis formal boleh digunakan dan boleh tidak digunakan.

## Tanggapan  Ulama  Dayah  Terhadap  Pola  Seperdua  dalam  Pembagian Harta Bersama Pasal 97 KHI
Merujuk  kembali  pada  rumusan  pola  pembagian  harta  bersama  dalam KHI bahwa janda atau duda yang bercerai, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama dan praktek masyarakat Kabupaten Bireuen terhadap pembagian harta  bersama  yang  secara  umum  dilakukan  dengan  pola  sepertiga  mengikuti pola  pembagian  harta  warisan.  Maka  atas  dasar  tersebut  penulis  meminta tanggapan  beberapa  responden  yang  terdiri  dari  unsur  ulama  dayah  di Kabupaten  Bireuen  khususnya  terkait  pembagian  harta  bersama  dengan  pola seperdua  pasal  97  KHI.  Penulis  mewawancarai  Jamaluddin  Idris  wakil  ketua MPU  Bireuen,  ia  menjelaskan  bahwa  meskipun  dalam  masyarakat  Bireuen secara umum melakukan pembagian harta bersama dengan pola sepertiga, maka kalaupun  dilakukan  dengan  pola  yang  lain  menurut  keterangannya  juga  tidak menjadi persoalan, karena praktek pembagian harta bersama di Bireuen dengan pola  sepertiga  merupakan  sebuah  praktek  adat  yang  sudah  dilakukan  sejak lama.  Menurutnya,  meskipun  pola  seperti  ini  sudah  menjadi  hukum  yang dijalankan secara adat  maka tidak menutup  kemungkinan kalau pola semacam ini dilakukan perubahan dengan bentuk yang lain.
Jamaluddin  mengakui  bahwa  pola  sepertiga  yang  dirumuskan  dalam KHI  tidak  relevan  jika  diterapkan  secara  universal  dalam  masyarakat  Bireuen karena berbeda kondisi satu rumah tangga dengan rumah tangga lain dalam hal cara memperoleh harta kekayaan perkawinan. Menurutnya di setiap kecamatan yang  ada  dalam  Kabupaten  Bireuen  terdapat  perbedaan  pola  pembagian  harta bersama,  jadi  beda  daerah  beda  pola  pembagiannya  sangat  tergantung  pada bagaimana  cara  harta  bersama  itu  diperoleh.  Ia  memberikan  asumsi  bahwa untuk  rumah  tangga  yang  suaminya  bekerja  dan  isteri  hanya  berperan mengurusi rumah tangga, maka pola sepertiga sangat cocok diterapkan. Banyak rumah  tangga  di  Kabupaten  Bireuen  kondisi  sosial  seperti  ini  banyak ditemukan,  karena  itulah  maka  pola  sepertiga  yang  paling  banyak  diterapkan dalam masyarakat Bireuen.
Kemudian juga terdapat rumah tangga yang suami isteri juga sama-sama bekerja,  ia  memberi  contoh  suami  isteri  sama-sama  sebagai  pegawai  negeri misalnya atau sama-sama bekerja di ladang atau sama-sama memiliki aset pada usaha  yang  mereka  jalankan,  maka  pola  sepertiga  dalam  kasus  seperti  ini menjadi  tidak  relevan,  ia  berpandangan  bahwa  pola  seperdua  seperti  KHI  lah yang cocok diterapkan untuk kasus ini. Dalam kasus lain ia menjelaskan bahwa kalau ada rumah tangga  yang bekerja hanya isteri,  sedangkan suaminya hanya
mengurus  anak-anak  di  rumah  maka  dua  pola  di  atas  juga  tidak  cocok diterapkan  karena  bertentangan  dengan  azas  keadilan  menurutnya.  Karena  itu, pola  pembagian  harta  bersama  yang  cocok  dalam  keluarga  seperti  ini  adalah kebalikan dari pola sepertiga yang dipraktekkan secara umum.
Dengan demikian meskipun secara umum di Bireuen dilakukan dengan pola  sepertiga,  namun  menurut  Jamaluddin  bahwa  praktek  tersebut  tidak muthlak  harus  dilakukan.  Ia  memaparkan  salah  satu  kasus  penyelesaian  harta bersama yang pernah yang ia selesaikan bahwa salah seorang isteri minta cerai dan  tidak  mengharap  harta  dari  suami,  kasus  ini  kemudian  ia  mencoba melakukan  mediasi  sampai  berakhir  dengan  proses  pembagian  harta  bersama. Oleh karena dalam prosesnya ia melakukan pendampingan secara baik sehingga pihak suami mengikhlaskan untuk  dibagi  dua hartanya kepada isteri meskipun isteri merelakan untuk tidak diberikan apa-apa.
Kemudian  ketika  penulis  menanyakan  praktek  adat  masyarakat  yang melakukan  pembagian  harta  bersama  dengan  pola  sepertiga,  ia  menjelaskan bahwa  praktek  tersebut  sudah  dilakukan  secara  turun-temurun  yang  apabila dicari  kapan  lahirnya,  ia  juga  mengatakan  tidak  mengetahui  kapan  pembagian seperti  itu  sudah  dipraktekkan  dalam  masyarakat  Bireuen.  Jamaluddin beranggapan  bahwa  mengetahui  sejak  kapan  pembagian  seperti  itu  lahir  tidak terlalu  urgen,  namun  ia  berpendapat  bahwa  praktek  itu  sudah  menjadi  hukum sebagai  hukum  adat  yang  dasarnya  juga  mendapat  legalitas  dari  syara` berdasarkan  kaidah  adat  dapat  menjadi  sebuah  hukum.  Dengan  demikian menurut  Jamaluddin  pembagian  harta  bersama  dengan  pola  sepertiga  dalam masyarakat Bireuen menjadi hukum yang mendapat persetujuan syara`.
Penulis  juga  mewawancarai  Sayed  Mahyuddin  salah  seorang  guru dayah,  ia  juga  menjelaskan  bahwa  praktek  pembagian  harta  bersama  di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan pola sepertiga. Ia juga mengakui praktek ini  bisa  berbeda  karena  berbeda  kondisi.    Dalam  menjelaskan  hal  ini  Sayed menyinggung sebuah kaidah fikih “al-hukmu taghaiyyar bi taghaiyyuril ahwal” hukum  itu  bisa  berubah  karena  perubahan  kondisi.  Maka  menurut  Sayed kondisi sosial masyarakat sangat menentukan bagaimana hukum itu diterapkan. Dalam  kondisi  rumah  tangga  tertentu  maka  pola  sepertiga  tidak  dapat diberlakukan, di sini peran tokoh agama sangat penting untuk menganalisa atau berijtihad bagaimana pembagian harta bersama itu dapat diterapkan bagi rumah tangga tersebut.
Menurut  Mahyuddin,  dalam  kasus  suami  tidak  bekerja  dimungkinkan suami tidak dapat bagian dari harta bersama, hal  ini menurutnya karena suami yang  seharusnya  mempunyai  tanggung  jawab  memberikan  nafkah  keluarga, malah ia tidak produktif bekerja untuk keluarganya, maka bagi isteri boleh saja tidak  mau  memberikan  bagian  dari  hartanya.  Meskipun  demikian  menurutnya hal  ini  juga  tidak  elok  dilakukan,  karena  sudah  menghilangkan  azas  kasih
sayang antara suami  dan isteri, tetapi  bisa juga diterapkan jika suami memang betul-betul tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.
Selanjutnya  wawancara  dengan  Saifuddin  Muhammad,  salah  seorang pimpinan dayah di  Kabupaten Bireuen, ia menjelaskan bahwa pola pembagian harta bersama di Bireuen berbeda dengan pola yang dirumuskan dalam pasal 97 KHI.  Perbedaannya  sangat  jauh,  dimana  dalam  wilayah  Kabupaten  Bireuen polanya  seperti  halnya  pembagian  warisan  yaitu  lebih  banyak  pihak  laki-laki yang  dalam  hal  ini  pihak  suami  dengan  perempuan  (isteri).  Ia  menjelaskan bahwa  pola  sepertiga  dipraktekkan  dalam  masyarakat  Bireuen  karena pertimbangan tenaga suami lebih besar dari pada tenaga isteri dalam kaitannya dengan harta pencarian dalam rumah tangga (Muhammad, 2019).
Saifuddin  menambahkan  bahwa  karena  landasan  pembagian  harta bersama  berlandaskan  tenaga  para  pihak,  maka  kondisi  ini  bisa  berubah tergantung pada seberapa besar  peran para pihak dalam memberikan kontribusi tenagannya.  Ia memberikan  contoh  pada  rumah  tangga  yang  suami isteri  sama-sama  bekerja  dan  mengeluarkan  modal  untuk  usahanya,  maka pembagiannya sesuai dengan besarnya jumlah modal  yang diberikan oleh para pihak.
Menurutnya,  harta  bersama  merupakan  sebuah  kearifan  lokal  yang hanya  ada  di  daerah  yang  memang  mempertimbangkan  tenaga  isteri  dalam rumah tangga. Ia memberikan contoh perbedaan dengan negara Arab misalnya, tidak  ada  harta  bersama  karena  perempuan  di  sana  tidak  bekerja.  Oleh  karena itu,  di  Aceh  misalnya  ada  harta  bersama,  karena  tradisi  masyarakat  tersebut sama-sama  bekerja,  kalaupun  faktanya  ada  pihak  (isteri)  yang  tidak  bekerja maka  juga  diberikan  harta  bersama  untuk  memberikan  perlindungan  kepada isteri.  Inilah  yang  menurutnya  kemudian  diatur  rumusannya  dalam  Kompilasi Hukum Islam.
Lebih  lanjut,  Saifuddin  menjelaskan  bahwa  keberadaan  harta  bersama dalam  masyarakat  untuk  melindungi  pihak  isteri  agar  mereka  mendapatkan bagian  harta  bersama  dari  suami  jika  terjadi  perceraian.  Dengan  demikian menurut  Saifuddin  tidak  ada  alasan  bagi  suami  untuk  tidak  memberikan  harta bersamanya  kepada  isteri  karena  ada  payung  hukumnya  yaitu  adat  setempat, meskipun dengan kondisi isteri tidak bekerja.
Dalam  wawancara  dengan  Saifuddin  penulis  tidak    melihat  bahwa  ia mendasarkan  pandangannya  terkait  harta  bersama  pada  KHI,  tetapi  lebih menganggap  adat  sebagai  penguat  dasar  keberadaan  harta  bersama  dalam masyarakat.  Namun  demikian,  ia  juga  setuju  dengan  keberadaan  KHI  sebagai bagian  dari  ketentuan  yang  menurutnya  juga  bisa  diikuti  rumusannya  untuk menentukan pola pembagian harta bersama.
Mengamati hasil wawancara dengan beberapa responden di atas, penulis berkesimpulan  bahwa  para  ulama  dalam  Kabupaten  Bireuen  memberikan pandangan  yang  secara  umum  boleh  dikatakan  sama,  mereka  tidak  keberatan
dengan  pola  seperdua  yang  dirumuskan  dalam  KHI  Pasal  97.  Mereka  sepakat mengatakan adat masyarakat Bireuen secara umum melakukan pembagian harta bersama  dengan  pola  sepertiga,  yang  menurut  mereka  tidak  bertentangan dengan  KHI.  Secara  zahir  terlihat  perbedaan  yang  sangat  jauh,  tetapi  dalam kondisi  tertentu  adat  masyarakat  Bireuen  juga  bisa  berubah  mengikuti  kondisi sosial suami isteri dalam memperoleh harta kekayaannya dalam rumah tangga. Karena  itu  maka  keberadaan  KHI  di  tengah  masyarakat  pada  dasarnya  untuk memperkuat adat yang sudah berlaku dalam masyarakat Bireuen khususnya.

## KESIMPULAN
Filosofi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan pembagian harta bersama  dengan  pola  seperdua  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  dan memperkuat  eksistensi  perempuan  secara  finansial.  Dari  banyak  kasus  yang penulis temukan melalui wawancara bahwa pola pembagiannya mengikuti pola pembagian  harta  warisan.  Praktek  pembagiannya  pada  umumnya  dilakukan dengan  pola  sepertiga,  namun  dalam  beberapa  kasus  ditemukan  model pembagiannya  dengan  pola  seperdua,  kasus-kasus  seperti  ini  dilakukan  pada keluarga  yang  suami  dan  isterinya  sama-sama  bekerja.  Para  ulama  dalam Kabupaten  Bireuen  tidak  menolak  pola  yang  dirumuskan  dalam  KHI  Pasal  97 yaitu  pola  seperdua.  Meskipun  mereka  mengakui  adanya  adat  masyarakat Bireuen  yang  melakukan  pembagian  harta  bersama  dengan  pola  seperdua, namun  keberadaan  KHI  di  tengah  masyarakat  dengan  tawaran  pola  seperdua menurut  responden  tidak  bisa  disebut  bertentangan  dengan  adat  masyarakat Bireuen.  Secara  zahir  antara  KHI  dengan  adat  masyarakat  Bireuen  terlihat perbedaan  yang  sangat  jauh,  tetapi  dalam  kondisi  tertentu  adat  masyarakat Bireuen  juga  tidak  bisa  dipertahankan.  Dengan  demikian  maka  penulis menganggap  bahwa  keberadaan  KHI  di  tengah  masyarakat  adalah  untuk memperkuat  adat  yang  sudah  berlaku  dalam  masyarakat  Bireuen,  meskipun dalam prakteknya mereka tidak merujuk pada pola pembagian rumusan KHI.

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Amiruddin,  M.  Hasbi.  (2007). Ulama  Dayah  Pengawal  Agama  Masyarakat Aceh . Lhokseumawe: Nadia Foundation. Ash-Shiddiqy, Hasby. (1971). Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang
.  Audah,  A.  (1997). Konkordansi  Qur`an:  Paduan  Kata  dalam  Mencari Ayat Qur`an. Bandung: Mizan.
Dhuhri,  Saifuddin.  (2008). Pendidikan  Islam  Tradisional  Aceh:  Sejarah
Perkembangan Dayah. Australia: Australia-Indonesia Institute. Efendi,  Satria.  (2004). Problematika  Hukum  Keluarga  Islam;  Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushul Fikih. Jakarta: Kencana.
Firdawaty,  Linda.  (  2017).  Filosofi  Pembagian  Harta  Bersama. Jurnal  Asas, UIN Raden Intan, Lampung , Vol 8 No. 1. Fuadi,  M.  Samir.  (2008). Ulama  dan  Pemberlakuan  Syari„at  Islam  di  Aceh.
Australia: Australia-Indonesia Institute. Jafizham,  T.  (1997). Persentuhan  Hukum  di  Indonesia  dengan  Hukum Perkawinan Islam. Medan: Mustika.
Khosyi`ah,  Siti.  (2017).  Keadilan  Distributif  Atas  Pembagian  Harta  Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia. al-Manahij, IAIN Purwokerto , Vol. 11 No. 1 2017. Shihab,  M.  Quraish.  (1995). Membumikan  al-Qur`an. Bandung:  Mizan.
Sudiyat, I. (1981). Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty. Suyanta, Sri. (2008). Dinamika Peran Ulama Aceh. Yogyakarta: AK Group. Yunus,  Mahmud.  (1989). Kamus  Arab-Indonesia. Jakarta:  Mahmud  Yunus Wadzurriyyah. Zubaidi.  Zaiyad.  (2019). Problematika  Pembagian  Harta  Bersama  Di Samalanga-Bireuen. Jurnal Al-Ijtimaiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019.

## Wawancara
Faisal. (2018). Tokoh Agama dan guru dayah di Kabupaten Bireuen. Husni. (2018). Keuchik di Kabupaten Bireuen.
Idris, Jamaluddin. (2019). Wakil MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Darussa`adah
Cot Bada Biereun.
Idris, Jamaluddin. (2019). Wakil MPU Bireuen, Pimpinan Dayah Darussa`adah
Cot Bada Biereun.
Mahyuddin,  Sayed.  (2019).  Wakil  MPU  Bireuen,  Wadir  Dayah  MUDI  Mesra Samalanga Bireuen.
Muhammad,  Saifuddin.  (2019).  Anggota  MPU  Bireuen,  Guru  Dayah  Ummul
Qura Paya Meuneng Bireuen.
Syarwanuddin. (2018). Guru Dayah MUDI Mesra Bireuen. Zulfitri. (2018). Kepala KUA dan Ulama Muda di Kabupaten Bireuen.