Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 611-617| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4146.611-617

## KEKUATAN EMAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA
Cokorda Agung Cahaya Darmadi, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia cokcahaya98@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  dan  telekomunikasi  yang  semakin  pesat  memudahkan  seseorang  mengirim  surat melalui e-mail sebab penggunaan email tersebut dianggap  murah  dan cepat. Selain  itu data  yang kita kirim via  email  akan  tersimpan,  sehingga  bila  suatu  waktu  ada  masalah  terkait  surat  tersebut  maka  mudah menemukan  bukti  fisik  surat  tersebut  di  email.  Dari  fenomena  ini,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  pembuktian  penggunaan  email  berdasarkan  Undang-undang  ITE  dan menelaah  kekuatan  email  dalam  proses  persidangan  apabila  dikaitkan  dengan  pasal  1866  KUHPerdata. Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan  menerapkan  pendekatan  Perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus.  Bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  primer,  sekunder  dan  tersier  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Setelah  data  terkumpul  maka  data  tersebut  diolah  secara  analisis kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pembuktian  email  sebagai  alat  bukti  dalam persidangan  perkara  perdata  dapat  digunakan  dalam  persidangan  mengenai  aspek  hukum  penerapan  email dalam  menegakkan  hukum dengan adanya perkembangan teknologi sekarang  ini  melalui  media komunikasi yang  dikenal  dengan internet telah  mengubah  cara  berpikir  dan  bertindak  yang  kemudian  berdampak  pada hukum. Kekuatan alat bukti e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah.
Kata Kunci : Alat bukti, Kekuatan Email, Persidangan, Perkara Perdata

## Abstract
The rapid development of technology and telecommunications makes it easier for someone to send a letter via e- mail because the use of e-mail is considered cheap and fast. In addition, the data that we send via email will be stored, so that if  at any time there is a problem related  to  the letter, it  is easy to find physical evidence of  the letter in the email. From this phenomenon, this research was conducted with the aim of examining how to prove the  use  of  email  based  on  the  ITE  Law  and  examine  the  strength  of  email  in  the  trial  process  when  it  is associated with article 1866 of the Civil Code. This study uses a normative legal research type by applying the legislation  approach  and  the  case  approach.  The  legal  materials  used  are  primary,  secondary  and  tertiary obtained  through  literature  study.  After  the  data  is  collected,  the  data  is  processed  by  descriptive  qualitative analysis.  The  results  of  the  study  show  that  e-mail  verification  as  evidence  in  civil  case  trials  can  be  used  in trials  regarding  the  legal  aspects  of  e-mail  application  in  enforcing  the  law.  With  the  development  of  today's technology through communication media known as the internet, it has changed the way of thinking and acting which then has an impact on the law. The strength of e-mail evidence as a process of proof in court  when it is associated with Article 164 HIR regarding valid evidence.
Keywords: Evidence, Email Strength, Trial, Civil Case

## I. PENDAHULUAN
Hukum Acara Perdata digunakan oleh sistem peradilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara satu pihak dengan pihak lain (Tutik, 2006) . Hukum acara perdata adalah seperangkat aturan yang  berkaitan  dengan  hubungan  hukum  dengan  badan  hukum,  antara  badan  hukum  dan  subjek, dan  hubungan  hukum  yang  tidak  berada  dalam  ruang  lingkup  hukum  peraturan  hukum  pidana (Prodjodikoro, 2003). Ini tidak berarti kemungkinan mencapai aturan pidana dan administrasi yang tidak melibatkan instansi pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan dan tugas.
Hukum  acara  mengkaji  serangkaian  aturan  tentang  hubungan  hukum  antara  orang perseorangan  atau  badan  hukum  tentang  hak  dan  kewajiban  orang  lainnya  dengan  suatu  benda
(Hamzah,  2014). Hubungan  dengan  hukum  tersebut  bukanlah  hukum  pidana  dan  tidak  dibarengi dengan  kemungkinan  hukum  pidana.  Apa  itu  pemerintahan  hukum  administrasi  dan  tidak  ada hubungannya  dengan  tubuh  Pemerintah  memenuhi  wewenang  dan  kewajibannya (Subekti,  1989) . Sementara  itu.  Hukum  acara  perdata  memiliki  keterbatasan,  yaitu  mengatur  bagaimana menggunakan  mediasi  hakim  untuk  mengetahui  keasaman  terhadap  kukum  perdata  yang substansial.  Dengan  kata  lain,  hukum  acara  perdata  adalah  hukum  yang  menggemukkan  gimana pelaksanaan  acara  itu  dibandingkan  dengan  badan  hukum  perdata (Mertokusumo,  1998) .  Lebih mendalamkan  lagi,  dapat  dibicarakan  bahwa  hukum  acara  perdata  menghaturkan  tentang  cara pengajuan  gugatan,  peninjauan  kembali  dan  putusan,  serta  pelaksanaan  putusan  tersebut (Zazili, 2012) .
Perkara  perdata  adalah  masalah  kontroversial  hak,  kewajiban  atau  perintah  dan  perintah antara  orang  perseorangan  (subjek  hukum)  dan  orang  lain  (subyek  hukum)  di  bidang  perdata. Dalam  praktik  peradilan,  hakim  mungkin  memiliki  sikap  yang  berbeda  ketika  melihat  alat  bukti edokument,  yaitu  sebagian  orang  beranggapan  bukti  itu  iyalah  edocument  merupakan  alat  bukti yang efektif selain alat bukti konvensional (Fathurrahman, 2018). Berkas elektronik merupakan alat pembuktian  tambahan  dan  harus  didukung  alat  bukti  lain  untuk  dipertimbangkan  oleh  hakim. Hukum  acara  perdata  dibatasi  alat  pembuktian  yang  dapat  dipergunakan  untuk  membuktikan  di persidangan suatu perkara, dan memiliki normativitas yang terbatas.
UU  ITE  adalah  payung  aturan  bagi  segala  kegiatan  dan  transaksi  pada  semua  internet  dan media  elektronik,  misalnya,  blog  dapat  mempertahankan  terhadap  serangan  seperti  pencurian digital, perubahan penampilan, dll. Namun, di antara manfaat yang terkandung dalam hukum, ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak hanya untuk wartawan, tetapi juga untuk blogger, itu adalah Pasal 27 (3). Dengan mudah membuat semua dokumen atau karya yang dipublikasikan di situs web dan  blog  menjadi  subjek  litigasi.  Sebagai  contoh,  sebuah  artikel  tentang  produk  yang  buruk  atau layanan  dapat  menyebabkan  penulis  untuk  menuntut  blogger  untuk  pencemaran  nama  baik. Mengkritik pejabat karena kinerja yang buruk dapat dianggap sebagai penghinaan (Anggara, 2010) . Pada era layanan digital seperti sekarang ini, perkembangan internet sangat cepat. Selain itu, masih  terdapat  pelayanan  dengan  mendukung  suatu  aktivitas  atau  kegiatan  lainnya,  manusia melalui  sosial  internet.  Dengan  Salah  satu  channel  yang  terkenal  sejak  ditemukannya  internet merupakan surat elektronik (email). Email merupakan suatu cara untuk mengirimkan berkas dalam format  digital  dengan  melalui  Sosial  media (Yuliana,  2000). Email  kini  semakin  menarik  dengan teknologi  email  HTML,  sehingga  email  tidak  hanya  ditulis,  tetapi  anda  juga  bisa  menyisipkan gambar dan file lainnya. Oleh karena itu perkembangan email yang pada awalnya dirancang  saling berkomunikasi  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  karena  mendapatkan  sesuatu  yang  dapat dipergunakan  sebagai  suatu  alat  informasi  dan  bertransaksi  di  sosial  media.  Email  juga  berfungsi sebagai  identitas  pribadi,  karena  di  era  layanan  digital  yang  serba  cepat  saat  ini,  email  sering digunakan sebagai salah satu cara untuk mengkonfirmasi identitas (Saleh, 2007) .
Keabsahan  Tampaknya  ada  masalah  dalam  mengakui  data  elektro  menjadi  indera  berbagai suatu alat pembuktian di pengadilan. Dalam praktik peradilan Indonesia, tidak lazim memakai data elektro  menjadi  indera  yang  sah.  Namun,  di  beberapa  negara  atau  wilayah,  hakim mempertimbangkan  data  elektronik  berupa  email  ketika  memutuskan  suatu  perkara  (perdata  atau pidana), sehingga tidak perlu menunggu terlalu kelamaan. Email dapat diakui oleh hukum sebagai bukti.  Dengan  perkembangan  teknologi,  keberadaan  dokumen  ini  telah  menjadi  hasil  dari  praktik komersial.  Cakupannya  sangat  luas,  seperti  menyetujui,  merekam,  dan  mengumpulkan  aneka macam  bentuk  data,  termasuk  Undang-undang,  pendapat,  output  penelitian  yg  didapatkan  selama transaksi,  atau  hasil  penelitian  yang  dihasilkan  melalui  penggunaan  komputer  untuk  bertukar informasi. Semua bukti diakui secara aturan selesainya mendengar pendapat para ahli (informasi). Apabila  sebelumnya  sudah  terdapat  tunjangan  profesi  metode  bisnis,  arsip  tersebut  juga  dapat diidentifikasi tanpa informasi apa pun. Dengan semua pembukuan yang telah diakui secara hukum sehabis  mendengar  dengan  para  ahli  (informasi).  Namun,  pengadilan  ini  sendiri  tidak  bisa menerima begitu saja bukti elektronik berupa email sebagai alat bukti valid untuk pengadilan. Apa yang  anda  lakukan  di  Indonesia  melalui  media  internet  tidak  boleh  melanggar  hukum  yang memadai (Iman Sjahputra 2002) . Pada 2010, diperkirakan akan mencapai satu juta pengguna email, dengan  mempertimbangkan  lebih  banyak  jejaring  sosial  umum,  seperti  Instagram,  Facebook  dan lainnya terhubung dengan menggunakan email (Sitompul, 2001) .
Jika  hanya  dipertimbangkan  secara  logis  berdasarkan  cara  lama,  dipastikan  dokumen elektronik  tidak  akan  pernah  terkonfirmasi  dalam  bentuk  email.  Ketika,  dalam  hal  dominasi teknologi, Indonesia tidak kalah pada negara lainnya. Praktik bisnis di Indonesia sudah terlalu lama menggunakan alat komputer (Yuliana, 2000). Sejauh ini, semua pihak yang terlibat dalam transaksi (pertukaran  informasi)  tidak  keberatan.  Hingga  saat  itu,  Indonesia  seolah  menjadi  negara terbelakang dalam hal dominasi teknologi. Apabila pemerintah dan warga siap, perkara identifikasi dokumen  elektro  berupa  email  bukanlah  hal  baru  pada  praktik  aturan  Indonesia.  Meskipun  masih sangat  sedikit  masalah  yg  memakai  indera  bukti  elektro  menjadi  indera  bukti  pada  pengadilan (Rusmiatiningsih, 2017) .
Dari  pernyataan  peneliti  sebelumnya  diketahui  bahwa  dalam  hukum  peradilan  di  Indonesia, pembuktian  melalui  email  belum  dianggap  sah  sebagai  alat  bukti  yang  berkekuatan  hum  penuh. Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  melanjutkan  penelitian  sebelumnya  yangmemfokuskan  pada kajian  bagaimana  pembuktian  penggunaan  email  berdasarkan  Undang-undang  ITE  dan  menelaah kekuatan email dalam proses persidangan apabila dikaitkan dengan pasal 1866 KUHPerdata

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan endekatan perundang-undangan dan kasus  untuk  melihat  kekuatan  hukum  dari  pembuktian  alat  bukti  dalam  persidangan (Marzuki, 2006) . Sumber bahan hukum yaitu dokumen hukum yang diperoleh melalui studi pustaka atau arsip (Asikin  &  Amiruddin,  2012) .  Dokumen  hukum  meliputi  dokumen  hukum  primer,  sekunder  dan tersier. Dokumen hukum dasar, yaitu dokumen hukum yang diperoleh dari peraturan hukum. Bahan hukum sekunder adalah alat hukum dengan berikatan sangat kuat dengan suatu alat hukum primer dan  berguna  untuk  analisis,  pemahaman,  dan  interpretasi  bahan  hukum  sekunder,  meliputi:  jurnal ilmu  hukum,  seminar  media  cetak  dan  elektronik.  Bahan  aturan  taraf  ketiga,  yaitu  bahan  aturan yang  bisa  menaruh  warta  dan  penerangan  mengenai  bahan  aturan  taraf  pertama  dan  kedua.  data dikumpulkan  melalui  teknik  studi  kepustakaan  yaitu  membaca  dan  menaganalisis  bahan-bahan hukum, selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembuktian Penggunaan Email Berdasarkan Undang-undang ITE
Berdasarkan Undang-undang  Informasi dan  Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, terdapat beberapa  bahan  yang  disebut  alat  bukti  lainnya  di  suatu  pengadilan,  yaitu  dengan  terkait pemberitahuan  elektronik  atau  dokumen  elektronik.  Email  adalah  dokumen  elektronik.  Ketentuan umum  UU  ITE  mengatur  bahwa  data  elektronik  seperti  teks,  foto,  suara,  dan  gambar  adalah informasi  elektronik,  sedangkan  jenis  informasi  elektronik  lainnya  seperti  teks,  foto,  suara,  dan gambar  disimpan.  Perangkat  komputer  dapat  membuka  dokumen  elektronik.  Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan No. 8 Tahun 1997 mengatur tentang konversi data teks menjadi data elektronik. Pada bagian yang membahas huruf . F, dicatat bahwa . “kemajuan  teknis telah .. memungkinkan  untuk  lebih  menekankan  transfer  catatan  dan  dokumen  kertas.  disebutkan dalam  pasal  2  (1)  dan  pasal  15  (1),  “Dokumen  perusahaan  dapat  diubah  menjadi  mikrofilm .. atau media lain yang merupakan alat bukti yang sah.”) UU 8/1997.
Dokumen elektronik dalam perusahaan, menjadi suatu alat bukti yang sah sebelum UU ITE dikeluarkan.  Artikel  ini  secara  berkhusus  dengan  menjelaskan  tentang  adanya  arsip  elektronik  di peradilan  perdata,  agar  tidak  termasuk  dalam  UU  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai .. alat  yang digunakan  bukti  indikatif  dan  dalam  perkara  pidana .. sebagai  alat  bukti  lain  dalam  lingkup  arsip elektronik.  "UU  Perlindungan  Lingkungan"  menetapkan.  Dengan  Ketentuan  ayat  1  dan  2  Pasal  5 UU ITE secara jelas mengatur status menginformasikan elektronik atau  simpan elektronik sebagai alat  bukti  yang  relevan  dan  perluasan  alat  bukti  yang  menurut  hukum  acara  yang  berlakukan  di Indonesia.  Materi  informasi  elektronik  file  elektronik  digunakan  sebagai:alat  bukti  atas permintaan . kepolisian,  kejaksaan,  dan . lembaga  penegak  hukum . lainya  dalam  menyambut penegakan  hukum,  seperti  UU  ITE  (putusan  MK)  yang  diatur  dalam  Pasal  31(1)  20/PUU XIV/2016).  Menurut  isi  persidangan  MK,  putusan  tersebut  ditujukan  pada  prosedur  peradilan pidana, bukan prosedur peradilan . perdata.
Persyaratan  hukum  arsip  elektronik  adalah  mempergunakan  dengan  suatu  sistem  elektronik yang  sesuai  sesuai  dengan  ketentuan  UU  ITE,  khususnya  UU  ITE  Pasal  6,  yaitu  “informasi
elektronik  dan/atau  arsip  elektronik  dapat  diakses  sepanjang  memuat  informasi  yang  dianggap sah”.  ,  Tampilan  dan  Jaminan  Penjelasan  yang  lengkap  dan  dapat  ditafsirkan  Selain  itu, penggunaan  otentikasi  elektronik  dan  sistem  elektronik  untuk  transaksi  juga  memiliki  kekhasan. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  14  Tahun  2010  tentang  Dokumen  Elektronik  mengakui penggunaan  pertama  dokumen  elektronik  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  sistem  peradilan  sebagai penetapan  akhir  permohonan  pencabutan  dan  peninjauan  kembali.  Tujuan  EMS  adalah Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran, mendukung Melaksanakan  transparansi dan akuntabilitas serta suatu pelayanan publikasi terkait Mahkamah Agung dan Peradilan. Namun, semua  tidak  memantau  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti,  tetapi  mencakup  dokumen elektronik dalam bentuk sebagai berikut:permohonan banding dan review lengkap atas putusan atau surat  dakwaan  yang  terdapat  dalam  CD,  flash  disk/dikirim  melalui  email.  Pasal . 137  HIR . bahwa “suatu  pihak  yang  terkait . mendapatkan  meminta  untuk  melihat  sertifikat  pihak  lain,  dan sebaliknya, dan  surat pihak  lain itu dikirimkan kepada  hakim untuk itu”. Dengan menjaga prinsip transparansi bukti pengadilan, ketika pihak lain meminta untuk menghasilkan dokumen elektronik, 137  peraturan  HIR  juga  harus  berlaku  untuk  dokumen  elektronik.  Oleh  karena  itu,  diperlukan peralatan  teknis  berupa  laptop  atau  proyektor  untuk  melihat/menampilkan  dokumen  elektronik, itupun tidak diatur.

## 2. Kekuatan Email dalam Proses Persidangan Dikaitkan dengan Pasal 1866 Kuhperdata
Tes  sipil  adalah  untuk  mendapatkan  formalitas  Waarheid.  Kebenaran  formal  didasarkan  pada bentuk  hukum,  sehingga  teks  yang  benar  ada  cukup  bukti  dan  kekuatan  mengikat.  Kesempurnaan dengan  itu  hakim  tidak  perlu  alat  bukti  lain  untuk  memutus  perkara  selain  alat  bukti  yang bersangkutan.  Media  pengikat  bahwa  kecuali  dapat  dibuktikan  dengan  cara  lain,  hakim  harus menerima alat bukti yang nyata. Pasal 1866 KUH Perdata mengatur bahwa .. alat bukti .. meliputi alat bukti  tertera  tertulis,  keterangan  saksi,  sangkaan,  pengakuan,  dan  sumpah.  Dalam . hukum acara .. perdata,  alat  bukti  yang  disebut  dalam  bentuk  surat  merupakan  alat  bukti  utama.  Jika dikaitkan . dengan  HIR . Pasal  164  tentang  alat  bukti  yang  sah,  kekuatan . bukti  email  digunakan sebagai  proses  persidangan,  maka  kekuatan  email  yang  Cetakannya  dianggap  sama  dengan  surat aslinya  dan  memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan  keasliannya.  Menetapkan  syarat  utama  untuk dokumen  elektronik  sah  adalah  menggunakan  sistem  elektronik  yang . telah  diverifikasi  secara elektronik oleh pemerintah (Pasal 13 . sd 16 . UU ITE). Pasal 13 . UU ITE menetapkan bahwa:
1) Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik . untuk . melakukan tanda tangan elektronik
2) Penyelenggara  sertifikat  elektronik  harus  memastikan  bahwa  tautan . sertifikat  elektronik sertifikat dan tanda tangan pemilik
3) Penyelenggara Sertifikat Elektronik meliputi:
a) penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia
b) penyelenggara sertifikat elektronik asing
4) penyelenggara  sertifikat  elektronik  Indonesia . yang  terdaftar  di  Indonesia  dan  didirikan  di
Indonesia 5) penyelenggara sertifikat elektronik asing Penyelenggara sertifikat beroperasi di . Indonesia . Harus terdaftar di Indonesia,
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikat  elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan . pemerintah.
Pasal 14, penyelenggara otentikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (1) sampai dengan  (5)  harus  memberikan  setiap  pengguna  layanan  informasi  yang  akurat,  jelas  dan  tidak ambigu, . sebagai berikut:
1) Metode . yang Digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan
2) Sesuatu  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  data  pribadi  pembuat  tanda  tangan elektronik
3) Sesuatu  yang  dapat  digunakan  untuk  membuktikan  keabsahan  dan  keamanan  tanda  tangan elektronik.
Menurut Pasal 15, ditetapkan:
1). Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengoperasikan sistem elektronik dengan andal dan aman dan bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik yang benar
2). Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik anda
3).  Apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  pengguna  sistem  elektronik  telah  melakukan  keadaan  wajib, kesalahan atau kelalaian, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.
Menurut pasal 16:
1) Asalkan  tidak  ada  undang-undang  tersendiri  yang  mengatur  lain,  setiap  penyelenggara  sistem elektronik  harus  menyelenggarakan  sistem  elektronik  yang  memenuhi  persyaratan  minimal sebagai berikut:
a) Dapat menampilkan informasi elektronik
b) Dapat  melindungi  elektronik  sistem  ketersediaan,  integritas,  keaslian,  kerahasiaan,  dan aksesibilitas informasi elektronik dalam pengoperasiannya
c) Dapat digunakan sesuai dengan prosedur atau instruksi dalam pengoperasian sistem elektronik
d) dilengkapi dengan sistem sistem operasi elektronik yang dapat dipahami semua orang pihak yang berkepentingan Bahasa simbolis, informasi atau prosedur pengumuman atau deskripsi
e) Ada  mekanisme  yang  berkelanjutan  untuk  menjaga  kebaruan,  kejelasan  dan  integritas  prosedur atau deskripsi,
Persyaratan lain adalah untuk menempatkan tanda tangan elektronik, memasukkannya ke dalam kontrak  elektronik  standar,  dll.  Oleh  karena  itu,  status  berkas  elektronik  tersebut  ini  sebenarnya merupakan perpanjangan dari alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 1866 BW. Nilai pembuktian dari dokumen tertulis yang diatur dalam UU Bukti Perdata sangat tergantung pada bentuk dan tujuan dari dokumen tersebut. Ketika file elektronik disertifikasi oleh otoritas dan memperkenankan persyaratan, cerita bisa disebut kesepakatan yang tepat seumpama kesepakatan elektronik yang sah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  alat  bukti  email  berupa  email digunakan  di  pengadilan.  Secara  jelas  dalam  UU  ITE  menyatakan  berlaku,  jenis  alat  bukti ditambahkan  dan  berkas  elektronik  diakui  sebagai  bahan  bukti  yang  kuat.  Kekuatan  pembuktian melalui  email  dipergunakan  sebagai  alat  pembuktian  di  persidangan.  Jika  dikaitkan  dengan pembuktian  yang  sah  dalam  HIR  pasal  164,  kekuatan  email  saat  dicetak  dianggap  serupa  pakai piagam  aslinya  dan  mempunyai  harkat  yang  serupa  pakai  aslinya.  Syarat  asas  suatu  dokumen elektronik  bisa  dinyatakan  serupa  perlengkapan  kenyataan  yang  original  adalah  mengabdikan susunan  elektronik  yang  taksiran  verifikasi  secara  elektronik  oleh  pemerintah  (pasal  13  sd  16  UU ITE).Syarat  lainnya  adalah  tanda  tangan  elektronik,  membutuhkannya  pada  kontrak  elektronik standar.  Jika  dokumen  elektronik  disertifikasi  oleh  pemerintah  dan  memenuhi  persyaratan,  maka dapat disebut kontrak yang benar sebagai kontrak elektronik yang sah.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  adapun  saran  yang  disampaikan  peneliti  yaitu  bagi  pemerintah  dan amtenar  peletak  hukum,  terlazim  mencerna  pentingnya  amanat  pengesahan  teruit  pakai  peredaran rekayasa dokumen elektronik dalam bentuk email, dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan email sebagai sumber informasi. Setelah Undang-undang ITE berlaku, masyarakat perlu memahami agar  mereka  memiliki  juga  pertimbangkan  nilai  pembuktian  alat  bukti  elektronik.  Bagi  pelaku kejahatan,  perlu  dipahami  penggunaan  email  sebagai  alat  bukti  bagi  siapa  saja  yang  menggunakan fasilitas komputer untuk melakukan kejahatan dengan mempertimbangkan akibat dari perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara.  (2010). Kontroversi  UU  ITE:  Menggugat  Pencemaran  Nama  Baik  di  Dunia  Maya . PT.Penebar Swadaya: Jakarta . Asikin,  Z.,  &  Amiruddin.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Raja  Grafindo  Persada: Jakarta.
Fathurrahman,  M.  (2018).  Pentingnya  Arsip  Sebagai  Sumber  Informasi. JIPI  (Jurnal  Ilmu Perpustakaan Dan Informasi) , 3 (2), 215–225 . Hamzah, A. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum . Kencana: Jakarta.
Mertokusumo, S. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia . Raja Grafindo: Bandung. Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu . Refika Aditama. Rusmiatiningsih.  (2017).  Legalisasi  Arsip  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Hukum. Jurnal  Kearsipan , 12 (1), 101–113. Saleh, R. (2007). Spam dan Hijacking Email . Andi Offset: Yogyakarta. Sitompul,  A.  (2001). Hukum  Internet  (Pengenalan  Mengenai  Masalah  Hukum  di  Cyberspace) .  PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Subekti, R. (1989). Hukum Acara Perdata . Binacipta: Bandung. Tutik, T. T. (2006). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia . Prestasi Pustaka Publiser. Yuliana,  O.  Y.  (2000).  Penggunaan  Teknologi  Internet  dalam  Bisnis. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 2 (1), 36–52.
Zazili, A. (2012). Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan PEemilihan  Umum  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.47-81/PHPU.A-VII/2009). Jurnal Konstitusi , 9 (1), 108446.