Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law | 48 DOI: 10.22437/zaaken.v5i1.31926
Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Di Kota Jambi
Yolanda Siregar yolandsiregar1999@gmail.com
Suhermi suhermi@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  implementation  of  the  responsibilities  of  PT. Yatama Air Cargo Prioritas Jambi branch against consumer losses in shipping goods as well as to find out and analyze the causes of losses for consumers and efforts to resolve consumer losses in shipping goods. The problem that will be examined is how the implementation of the responsibilities of PT. Yatama Air Cargo Prioritas Jambi branch against consumer losses in shipping  goods  and  what  are  the  obstacles  that  cause  losses  for  consumers  and  efforts  to resolve consumer losses in shipping goods. The research method used is Juridical Empirical research,  namely  legal  research  regarding  the  application  of  normative  legal  provisions directly to every legal event that occurs in society. The results of this study indicate that PT. Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Jambi  branch  has  not  carried  out  its  responsibilities  in  full,  in terms  of  fulfilling  responsibilities  there  are  several  inhibiting  factors  that  cause  damage, delays and loss of goods which can harm consumers. The settlement efforts are carried out peacefully  without  going  through  the  courts.  Where  consumers  who  experience  losses  can claim in the form of compensation, the amount of which has been regulated in the terms of the goods delivery agreement, both insured and uninsured goods and PT. Yatama Air Cargo Prioritas Jambi branch is ready to accept complaints about losses experienced by consumers and will provide a solution by way of deliberation between the two parties.
Keywords : Responsibility; Transportation; Consumer Protection.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  terhadap  kerugian  konsumen  dalam pengiriman  barang  serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penyebab  terjadinya kerugian  bagi  konsumen  dan  upaya  penyelesaian  terhadap  kerugian  konsumen  dalam pengiriman  barang.  Permasalahan  yang  akan  diteliti  yaitu  bagaimana  pelaksanaan tanggung  jawab  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  terhadap  kerugian konsumen  dalam  pengiriman  barang  dan  apa  kendala  yang  menyebabkan  terjadinya kerugian  bagi  konsumen  serta  upaya  penyelesaian  terhadap  kerugian  konsumen  dalam pengiriman barang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu fenomena hukum masyarakat atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah- tengah  masyarakat.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PT.  Yatama  Air  Cargo Prioritas Cabang Jambi belum melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh, dalam hal memenuhi  pelaksanaan  tanggung  jawab  terdapat  beberapa  faktor  penghambat  yang menyebabkan  terjadinya  kerusakan,  keterlambatan  hingga  kehilangan  barang  sehingga dapat  merugikan  konsumen.  Adapun  upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  secara  damai tanpa  melalui  jalur  pengadilan.  Dimana  konsumen  yang  mengalami  kerugian  dapat mengklaim  dalam  bentuk  ganti  rugi  yang  jumlah  besarannya  telah  diatur  dalam  syarat
Volume 5 Nomor 1 Ferbruari 2024 Halaman 48 – 64
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
perjanjian  pengiriman  barang,  baik  itu  barang  yang  telah  diasuransikan  maupun  tidak diasuransikan  dan  pihak  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  siap  menerima pengaduan atas kerugian yang dialami konsumen dan akan memberikan solusinya dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak.
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Pengangkutan; Perlindungan Konsumen.

## A. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  mengenai  tanggung  jawab  penyedia  jasa  kiriman  barang terhadap  konsumen  di  Kota  Jambi.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  berkembang  di setiap sektor pembangunan, salah satunya sektor usaha dan ekonomi. Perkembangan ilmu pengetahuan  ini  berdampak  pada  kebutuhan  primer  maupun  sekunder  masyarakat. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, masyarakat memiliki keinginan agar sesuatu yang  diinginkan  terpenuhi  secara  cepat.  Salah  satunya  dalam  pengiriman  barang. Perdagangan  yang  meningkat  seiring  pertumbuhan  penduduk  dan  meningkatnya kebutuhan hidup akan pengiriman barang dilakukan agar terciptanya pembangunan bagi suatu  bangsa  dalam berbagai  aspek kehidupan.  Dengan  demikian  perdagangan  memiliki peranan yang baik untuk mendukung pembangungan ekonomi di Indonesia. 1
Jasa pengiriman barang atau yang biasa kita sebut sebagai jasa ekspedisi semakin hari semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam perkembangan pasar daring atau online market. Semakin berkembangnya teknologi juga mempengaruhi pesatnya kebutuhan dalam dunia e-commerce. Hingga sampai saat ini banyak toko online yang  menyediakan  beragam  kebutuhan  sehari-hari  dan  dengan  berbagai  macam  harga. Tidak hanya itu terdapat potongan harga maupun promo juga menjadi nilai tambah dalam berkembangnya  pasar  online  saat  ini  sehingga  semakin  banyak  orang  yang  menggeluti dunia bisnis tersebut.
Berkembangnya e-commerce secara  pesat  memberikan  dampak  yang  baik  bagi pihak  lain,  terutama  pada  bidang  jasa  ekspedisi,  karena  setiap  barang  yang  laku  terjual akan dikirimkan kepada pembeli dengan  menggunakan  jasa ekspedisi. Di Indonesia saat ini  terdapat beragam jasa pengiriman  barang  atau  jasa ekspedisi yang  memiliki  kualitas baik dalam pelayanan primanya, sehingga banyak masyarakat yang memilihnya. Beragam pilihan  ini  juga  akan  memudahkan  pengguna  untuk  menentukan  jasa  ekspedisi  sesuai kebutuhan, baik itu dari segi pelayanan, harga, kecepatan pengiriman, kemudahan dalam pengiriman maupun faktor penentu lainnya.
1 Habib  Hamed  dan  Fatahillah,  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  Jasa  Ekspedisi  Atas  Keterlambatan Pengiriman Barang ( Studi Penelitian di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Stabat”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Vol 4 No.1, 2021, hal. 54.
Secara umum  pengangkutan  artinya  suatu  kegiatan  untuk  membawa,  mengantar atau  memindahkan  orang  atau  barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  yang  lain  untuk mencapai  suatu  manfaat  dan  efisiensi.  Mengenai  definisi  pengangkutan  pada  umumnya tidak  ditemukan  dalam  pengaturan  perundang-undangan,  tetapi  pengaturan pengangkutan  dibuat  secara  khusus  menurut  jenis-jenis  pengangkutan,  seperti pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara yang masing-masingnya memiliki tujuan untuk mengangkat orang atau mengangkat barang.
Pengangkutan  sangat  penting  bagi  perdagangan  di  Indonesia.  Tujuannya  adalah untuk  memajukan,  memudahkan  dan  memperlancar  sektor  perdagangan  dalam  negeri maupun  luar  negeri,  karena  adanya  pengangkutan  saat  ini  dapat  memperlancar  arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi. 2 Hal inilah yang menunjukkan bahwa pengangkutan di Indonesia mengalami kemajuan dengan terlihatnya  saat  ini  banyak  perusahaan  industri  yang  percaya  untuk  menggunakan  jasa pengangkutan.
Menurut H.M.N Purwosutjipto bahwa :
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana  pengangkut  mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan barang  dan/atau  orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  tujuan  tertentu  dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 3
Definisi  pengangkutan  diatas  mengandung  aspek-aspek  yang  terkait  dengan pengangkutan adalah sebagai berikut :
a. Pelaku,  yaitu  orang  yang  melakukan  pengangkutan.  Dalam  hal  ini  berupa  badan usaha  seperti  perusahaan  pengangkutan  atau  dapat  berupa  manusia  pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
b. Alat  pengangkutan,  alat  yang  digerakkan  secara  mekanik  dan  memenuhi  syarat undang-undang/seperti kendaraan bermotor, kapal laut/dan darat.
c. Barang/penumpang,  yaitu  muatan  yang  diangkut.  Barang  perdagangan  yang  sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
d. Perbuatan,  yaitu  kegiatan  mengangkut  barang  atau  penumpang  sejak  pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan.
2 M.Ridho, “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengiriman Paket Melalui Jalur Darat Oleh PT. Kiki Ratu Intan Express di Kota Jambi”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2022, hal. 2.
3 Sigit  Sapto  Nugraha  dan  Hilman  Syahrial  Haq, Hukum  Pengangkutan  Indonesia  (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara) , Cet.1, Navida, 2019, hal. 8.
e. Fungsi  pengangkutan,  yaitu  meningkatkan  kegunaan,  dan  nilai  barang  atau penumpang.
Tujuan  pengangkutan,  yaitu  sampai  ditempat  tujuan  yang  ditentukan  dengan selamat, biaya pengangkutan lunas. 4
Pihak-pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan  ialah  pengangkut  dan  pengirim. Adapun hubungan hukum antara pengangkut dengan pengirim memiliki kedudukan yang sama tinggi, sehingga  timbul suatu perikatan  antara pihak  yang  satu dengan  pihak  yang lain.  Perikatan  tersebut  didasarkan  oleh  adanya  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 5
Kewajiban  pengangkut  ialah  menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan  atau orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  tujuan  aman  dan  selamat,  sedangkan kewajiban  pengirim  ialah  untuk  membayar  uang  angkutan.  Dalam  suatu  perjanjian pengangkutan  pihak  pengirim dapat  dengan leluasa  memilih sendiri  jenis pengangkutan yang hendak digunakan. Sama halnya dengan perjanjian-perjanjian lain yang mana kedua belah  pihak  diberikan  kebebasan  seluas-luasnya  untuk  mengatur  sendiri  segala  hal mengenai pengangkutan yang akan dilaksanakan tersebut. 6
Mekanisme  pelayanan  dalam  pengiriman  barang  yang  dilakukan  PT.  Yatama  Air Cargo bermula saat konsumen datang ke pihak PT. Yatama Air Cargo dengan memberikan sesuatu  barang  yang  telah  dipersiapkan  oleh  pengguna  untuk  dikirim  ketujuan  yang diinginkan.  Pada  saat  itu  pihak  PT.  Yatama  Air  Cargo  akan  melakukan  pengecekan  atas barang tersebut, kemudian pihak PT. Yatama Air Cargo akan memberikan suatu dokumen atau  surat  perjanjian  pengiriman  barang  yang  selanjutnya  diberikan  dan  harus ditandatangani  oleh  pengirim,  penandatanganan  yang  dilakukan  pengirim  mengandung arti  bahwa  pengirim  telah  menyetujui  syarat-syarat  atau  klausul-klausul  baku  baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan risiko dari pengiriman barang tersebut.
Perjanjian-perjanjian  dalam  pengangkutan  yang  dilakukan  antara  para  pihak biasanya tidak selalu berjalan mulus, dalam artian masing-masing pihak ada yang merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi. Seperti yang biasa terjadi adalah pihak penerima tidak  menerima  barang  atau  produknya  tidak sesuai dengan  harapannya.  Apabila dalam hal ini pengguna jasa yang biasa disebut sebagai konsumen, tidak menerima barang sesuai
4 Ibid ., hal. 51.
5 Junita  Simamora, “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Jasa  Pengiriman  Barang ,” Unnes Law Journal , Vol. 2 No 2, 2013, hal. 2 6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Cet.26, PT. Intermasa, Jakarta, 2017, hal 221.
yang  diperjanjikan,  maka  produsen  dalam  hal  ini  sebagai  pihak  penyedia  jasa  telah melakukan  ingkar  janji  (wanprestasi),  setiap  terjadinya  wanprestasi  akan  menyebabkan timbulnya kerugian, sehingga pihak yang dirugikan tentu akan melakukan klaim.
Kerugian  adalah  situasi  berkurangnya  harta  kekayaan  salah  satu  pihak  yang ditimbulkan  dari  suatu  perikatan  (baik  melalui  perjanjian  maupun  melalui  undang- undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain. 7 Dalam Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan  “Biaya,  rugi  dan  bunga  yang  oleh  si  berpiutang  boleh  dituntut  akan penggantiannya  terdirilah  pada  umumnya  atas  rugi  yang  telah  dideritanya  dan  untung yang  sedianya  harus  dapat  dinikmatinya,  dengan  tak  mengurangi  pengecualian- pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.”
Pelaksanaan  perjanjian  pengiriman  barang  lewat  PT.  Yatama  Air  Cargo  tidak senantiasa  berjalan  mudah,  misalnya  barang  yang  sudah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tujuan dengan tepat waktu atau mengalami keterlambatan  pengiriman  barang  yang  menimbulkan  hilangnya  manfaat  dari  barang tersebut.  Salah  satu  contohnya  keterlambatan  pengiriman  dokumen  ataupun  makanan, dimana  konsumen  melakukan  perjanjian  pengiriman  barang  menggunakan  layanan Reguler dengan perkiraan waktu 4-5 hari namun pengiriman dokumen ataupun makanan itu  mengalami  keterlambatan  yang  menyebabkan  kerugian  atau  hilangnya  manfaat  dari barang  tersebut.  Ketentuan  mengenai estimasi  waktu  pengiriman  ini  tidak  dicantumkan dalam  perjanjian  melainkan  hanya  perkiraan  barang  kiriman  itu  sampai  ditangan konsumen. Apabila keterlambatan itu dikarenakan oleh pihak PT. Yatama Air Cargo maka konsumen selaku pengguna jasa ekspedisi berhak meminta ganti  kerugian kepada pihak PT. Yatama Air Cargo atas kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Yatama Air Cargo tersebut.
Adapun  permasalahan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  kesenjangan antara  Dassolen  dan  Dassein.  Yang  mana  dalam  Pasal  1236  KUHPerdata  menjelaskan bahwa  pengangkut  wajib  memberikan  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  diderita konsumen  dan  juga  mengatur  kerugian  bunga  pada  saat  pembelian  dan  biaya  yang dikeluarkan  untuk  pengiriman  barang  serta  keuntungan  yang  seharusnya  didapat  oleh konsumen. Kemudian dipertegas pada syarat-syarat pengangkutan PT. Yatama Air Cargo yang  menjelaskan  bahwa  perusahaan  akan  bertanggung  jawab  jika  terjadi  kerugian terhadap konsumen. Berdasarkan hasil penelitian Pra Survey , kenyataan yang terjadi tidak
7 Tjoanda,  Merry.  “  Wujud  Ganti  Rugi  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,” Jurnal Sasi , Vol. 16 No. 4, Oktober-Desember 2010, hal. 45.
selamanya tanggung jawab atas ganti kerugian yang diberikan pihak PT. Yatama Air Cargo dapat diterima ataupun ditolak oleh pengirim atau penerima. Terdapat klausul perjanjian yang  isinya  menyimpang  atau  tidak  konsekuen  terhadap  tanggung  jawab  untuk melindungi paket  kiriman  barang.  Klausul  atau syarat-syarat  perjanjian  tersebut tertulis bahwa,  “Apabila  terjadi  kerusakan  dan/atau  kekurangan  isi  Titipan  baik  itu  sebelum diserah terimakan kepada pengirim atau setelah barang Titipan diterima oleh penerima, maka Indah Yatama Logistik bersedia untuk bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi 10  kali  biaya  pengiriman  barang  atau  tidak  melebihi  nominal  Rp.  1.000.000  (satu  juta rupiah) jika terbukti bahwa kesalahan atau kelalaian terdapat dari PT. Yatama Air Cargo.”
Namun praktek dilapangan ternyata syarat perjanjian ini tidak terlaksana dengan baik,  karena  pihak  konsumen  merasa  biaya  ganti  rugi  terhadap  kehilangan  dan/atau kerusakan  barang  kiriman  belum  sesuai  dengan  harapan  konsumen.  Sehingga  syarat perjanjian  ini  tidak  terlaksana  dengan  baik  dan  pihak  pengirim  dan  penerima  merasa dirugikan.  Pada  dasarnya  nilai  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh  pihak  pengangkut  kepada konsumen  nilainya  harus  setara/sama  atau  sepadan  dengan  kerugian  yang  dialami konsumen.
Artikel ini akan melakukan kajian terkait pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa  ekspedisi  terhadap  kerugian  barang  kiriman.  Hal  ini  dikarenakan  pada  praktik  di lapangan,  permasalahan  mengenai  pelaksanaan  tanggung  jawabnya  belum  berjalan dengan  baik.  Untuk  itu  melalui  artikel  ini,  akan  dicari  tahu  apa  saja  kendala  yang menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen  dan  bagaimana  penyelesaian  tanggung  jawab tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas  menunjukkan  bahwa  terdapat  banyak  permasalahan dan kasus yang  dialami oleh konsumen khususnya warga yang ada di Kota Jambi dalam proses  pengiriman  barang,  maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian skripsi  dengan mengangkat judul “ Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman barang di Kota Jambi”.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  tanggung  jawab  perusahaan  jasa  pengiriman terhadap  kerugian  konsumen  di  Kota  Jambi  dan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis kendala yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi konsumen serta upaya penyelesaian terhadap kerugian konsumen dalam pengiriman barang di Kota Jambi.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab  pemasalahan  dalam  artikel penulisan  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  suatu
metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat  hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, dan meneliti bagaimana jalannya hukum dimasyarakat.
Melalui  penelitian  empiris,  hukum  dideskripsikan,  dianalisis  dan  diterangkan. Penelitian yang bersifat empiris berisi tentang isu hukum dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum dengan hukum yang menduduki posisi utama. Dengan demikian, penelitian empiris bersifat bebas nilai dan netral. 8
Spesifikasi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat deskriptif, di mana  penulis  menggambarkan  dan  kemudian  memaparkan  tentang  Pelaksanaan Tanggung  Jawab  Jasa  Pengiriman  Terhadap  Barang  Kiriman  sehingga  penelitian  ini diharapkan dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang terjadi.

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Jasa  Ekspedisi  Terhadap  Kerugian Barang Konsumen.
Tanggung Jawab adalah sesuatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan  selayaknya  apa  yang  telah  diwajibkan  kepadanya.  Menurut  hukum pengangkutan  ada  beberapa  macam  prinsip  dalam  menentukan  tanggung  jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:
a. Prinsip Presumption of Liability
Yaitu  menyatakan  bahwa  pengangkut  dianggap  selalu  bertanggung  jawab  atas setiap  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pengangkut  sebagai  akibat  adanya perjanjian pengangkutan. Akan tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahannya, maka pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atau ganti rugi. Beban pembuktian ada pada pengangkut.
b. Prinsip Presumption of Non Liability
Yaitu  menyatakan  bahwa  pengangkut  dianggap  tidak  selalu  bertanggung  jawab atas  kerusakan  atau  kehilangan  barang  yang  diangkut,  kecuali  jika  penumpang dapat  membuktikan  bahwa  barang  tersebut  rusak  atau  hilang  karena  kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada penumpang.
c. Prinsip Absolute Liability
Yaitu  menyatakan  bahwa  pengangkut  harus  bertangung  jawab  membayar kerugian  terhadap  setiap  kerugian  yang  timbul  dari  pelaksanaan  pengangkutan. Pada prinsip ini, pengangkut besalah atau tidak bersalah, tetap harus bertanggung
8 Peter Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Cet ke 5, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 37
jawab.  Dengan  alasan  apapun  pengangkut  tidak  dapat  mengelak  atau membebaskan  diri  dari  tanggung  jawab.  Prinsip  ini  tidak  mengenal  prinsip pembuktian.
d. Prinsip Based on Fault
Pengangkut yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan pengangkutan, harus bertanggung  jawab  membayar  ganti  rugi  sebagai  akibat  dari  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  pengangkutan.  Prinsip  ini  beban  pembuktian  ada  pada  pihak yang dirugikan,bukan pada pengangkut ataupun penumpang.
e. Prinsip Limitation of Liability
Tanggung  jawab  pengangkut  yang  dibatasi  sampai  jumlah  atau  kondisi  tertentu, yang  bertujuan  untuk  membatasi  besar  tanggung  jawab  pengangkut  terhadap pengguna jasa angkutan.
Tanggung  jawab  adalah  suatu  akibat  atas  konsekuensi  kebebasan  seseorang terhadap  perbuatannya  yang  berkaitan  dengan  etika  dan  moral  dalam  melakukan  suatu perbuatannya. Pada dasarnya setiap tanggung jawab pengangkut terhadap barang kiriman selalu  didasarkan  pada  bentuk  perjanjian  pengangkutan,  baik  itu  perjanjian  antara pengangkut  ataupun  penerima  barang.  Perjanjian  pengangkutan  adalah  persetujuan pengangkut  untuk  mengikatkan  dirinya  agar  dapat  menyelenggarakan  pengangkutan barang  dari suatu tempat  ke tempat  yang  dituju dengan  keadaan  selamat  dan penerima barang mengikatkan dirinya untuk membayar ongkos pengangkutannya.
Perjanjian  menganut  sistem  terbuka  berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak, setiap para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam bentuk apapun, baik  mengenai  objek  perjanjian,  subjek  perjanjian  dan  bentuk  perjanjian  selama  tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pengangkutan  barang  dapat dinyatakan bahwa konsumen sebagai pengguna jasa pengangkutan dapat  meminta ganti rugi  kepada  perusahaan  apabila mengalami  kerugian  berupa  kehilangan,  kerusakan  dan atau keterlambatan pengiriman barang saat sedang menggunakan jasa angkutan tersebut.
Terlaksananya  pengangkutan  suatu  barang  itu  timbul  karena  adanya  sebuah perjanjian  pengangkutan  antara  pengangkut  dengan  pengirim  atau  pengguna  jasa.  Sifat perjanjian  adalah  perorangan,  dimana  sebagai  tanda  buktinya  adalah  dokumen pengangkutan sebagai tanda terima barang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Isinya menyatakan  bahwa barang tersebut telah  diterima  dan disetujui oleh  pengangkut dan  pengirim  barang  untuk  dibawa  ketempat  tujuan  dan  diserahkan  kepada  penerima barang.
Bertanggung jawab merupakan kewajiban dan beban yang dipikul untuk dipenuhi sebagai  akibat  dari  perbuatan  pihak  yang  berbuat,  atau  sebagai  akibat  dari  perbuatan pihak  lain.  Yang  dimaksud  tanggung  jawab  pengangkut  adalah  “mau  melakukan  atau membayar  ganti  kerugian  yang  timbul  akibat  penyelenggaraan  pengangkutan  atau perjanjian  pengangkutan.”  Tanggung  jawab  hukum  pengangkut  ditentukan  dalam  pasal 1236 dan pasal 1246 KUH Perdata.
Tanggung  jawab  juga  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  sebagai realisasi  dari  perjanjian  yang  telah  disepakati  sebagai  prestasi.  Untuk  mewujudkan prestasi  perlu  ada  tanggung  jawab,  disamping  terdapat  kewajiban  prestasi  perlu  juga diimbangi  dengan  rasa  tanggung  jawab.  Tidak  dipenuhinya  suatu  prestasi  dalam perjanjian maka akan dikatakan Wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.
Pada  dasarnya  pelaksanaan  tanggung  jawab  perusahaan  ekspedisi  itu  harus diterapkan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  atau  dengan  perjanjian  yang sudah  diperjanjikan  sebelumnya.  Dalam  hukum  ekspedisi  dikenal  tiga  prinsip  tanggung jawab,  yaitu  tanggung  jawab  karena  kesalahan,  tanggung  jawab  karena  praduga,  dan tanggung  jawab  mutlak.  Hukum  ekspedisi  Indonesia  umumnya  menganut  prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan praduga.
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa  peraturan  perundang-undangan mengatur  beberapa  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  pengangkut  dalam melaksanakan  usahanya.  Apabila  dalam  pelaksanaannya  tersebut  terjadi  pelanggaran maka  tanggung  jawab  tersebut  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  peruahaan pengangkut. Adapun tanggung jawab tersebut, yaitu :
1. Bertanggung  jawab  atas barang  yang  hilang/dicuri  dan  harus  memberikan ganti kerugian yang diderita oleh si pemilik barang.
Dalam  hal  ini  jika  barang  yang  diangkut  oleh  pelaku  usaha  angkutan  barang tesebut hilang/dicuri atau mengalami kerusakan, dimana hal tersebut disebabkan akibat  keteledoran  ataupun  akibat  kesalahan  dari  perusahaan  pengirim,  maka harus bertanggung jawab atas kerugian dari hal tersebut.
Pihak-pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan  ialah  pengangkut  dan  pengirim. Adapun hubungan hukum antara pengangkut dengan pengirim memiliki kedudukan yang sama tinggi, sehingga  timbul suatu perikatan  antara pihak  yang  satu dengan  pihak  yang lain.  Perikatan  tersebut  didasarkan  oleh  adanya  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kewajiban  pengangkut  ialah  menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan  atau orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  tujuan  aman  dan  selamat,  sedangkan kewajiban  pengirim  ialah  untuk  membayar  uang  angkutan.  Dalam  suatu  perjanjian pengangkutan  pihak  pengirim dapat  dengan leluasa  memilih sendiri  jenis pengangkutan yang hendak digunakan. Sama halnya dengan perjanjian-perjanjian lain yang mana kedua belah  pihak  diberikan  kebebasan  seluas-luasnya  untuk  mengatur  sendiri  segala  hal mengenai pengangkutan yang akan dilaksanakan tersebut.
Perjanjian  pengangkut  biasanya  selalu  diwujudkan  dalam  bentuk  dokumen  yang merupakan  tanda bukti  adanya suatu  perjanjian  pengangkutan.  Perikatan  pengangkutan dalam hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian  yang dibuat secara sah,  berlaku sebagai Undang-Undang  bagi  mereka yang  membuatnya”.  Dalam  Pasal  1234  KUHPerdata,  ada  3  (tiga)  beban  kewajiban  suatu pihak  dalam  perjanjian  yaitu  :  kewajiban  untuk  menyerahkan  barang  kepada  pihak tertentu,  kewajiban  untuk  melakukan  perbuatan  tertentu,  dan  kewajiban  untuk  tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.
Sebagai  pengguna  jasa  pengiriman  barang,  konsumen  wajib  sekali  untuk mendapat perlindungan hukum dalam rangka melindungi hak dan kewajibannya. Namun sampai  saat  ini  masih  sering  terjadi  beberapa  kendala  atau  permasalahan  dalam pengiriman  barang.  Keterlambatan  pengiriman  barang  salah  satunya  merupakan  suatu permasalahan yang sering sekali terjadi dan sering dialami  oleh  konsumen, hal ini biasa disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  memasuki  hari-hari  besar  nasional  yang menyebabkan  barang-barang  menumpuk  digudang  sehingga  proses  pengiriman  barang menjadi terhambat. Selain itu, muatan barang yang berlebihan dalam pengangkutan juga dapat  menunda  pengiriman  barang  sehingga  mengakibatkan  keterlambatan  sampainya barang kepada penerima. Konsumen yang mengalami kendala  dalam pengiriman barang khususnya  keterlambatan  barang  pasti  akan  mengalami  kerugian  secara  materiil  dan immateril.
PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  adalah  suatu  perusahaan  jasa pengiriman  barang  dan  paket,  melalui  via  darat,  laut  dan  udara.  Memiliki  legalitas  jasa pengiriman  yang  sah  dan  sudah  menjadi  agen  resmi  maskapai  Garuda  Cargo  Indonesia, Anggota  ASPERINDO,  dengan  Infrastruktur  yang  lengkap,  Baik  Armada,  Kantor  Agen Yatama  Air  Cargo  di  seluruh  Indonesia.  Operasional  merupakan  motor  penggerak  dari semua kegiatan PT. Yatama Air Cargo Prioritas Cabang Jambi, dimana setiap aktivitas dari penerimaan  barang  sampai  barang  tiba  ditujuan  diatur  dalam  Standard  Operasional Perusahaan (SOP).
Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang melalui PT. Yatama Air Cargo ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian  yang  biasa  terjadi seperti  hilangnya  barang  kiriman,  adanya  kerusakan  barang kiriman, maupun terlambatnya barang kiriman sampai ke alamat tujuan. Jika kerugian ini terjadi maka salah satu pihak harus bertanggung jawab dengan bentuk ganti rugi.
Guna  untuk  mengetahui  pelaksanaan  tanggung  jawab  PT.  Yatama  Air  Cargo Prioritas  Cabang  Jambi  akibat  kesalahan  dan  kelalaian  pengangkut  terhadap  kerusakan, kehilangan  dan  keterlambatan  pengiriman  barang  yang  dikirim,  maka  dapat  dilihat  dari penjelasan  Bapak  Dodi  Haryanto  selaku  Kepala  Cabang  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas Cabang Jambi mengatakan “Permasalahan dalam pengiriman barang dalam PT. Yatama Air Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  baik  itu  dikarenakan  kerusakan,  kehilangan  dan  atau keterlambatan  pengiriman  barang  dapat  diselesaikan  dengan  cara  pengajuan  klaim  dan semua  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  telah  diganti  sesuai  dengan  perhitungan yang  sesuai  dengan  syarat  perjanjian  pengiriman  pada  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas Cabang Jambi”.
Pelaksanaan  tanggung  jawab  PT.Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi terhadap kerugian  konsumen dapat dilaksanakan dengan cara menanggung penggantian kemasan  barang  yang  dikirim  apabila  pihak  pengirim  tidak  mau  mengganti  kemasan barang yang rusak setelah mendapat konfirmasi kerusakan tersebut dari pihak ekspedisi. Apabila  barang  milik  konsumen  atau  pengguna  jasa  rusak  secara  fisik  ataupun  rusak secara total sehingga barang tersebut tidak memiliki nilai guna maka pihak PT. Yatama Air Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  akan  mengganti  secara  penuh  sebesar  nilai  barang  yang rusak atau  hilang  tersebut  sebesar  10  kali  biaya  pengiriman  barang  atau tidak melebihi nominal  Rp.  1.000.000  (satu  juta  rupiah)  jika  terbukti  bahwa  kesalahan  atau  kelalaian terdapat dari jasa pengiriman barang.
Kasus  terkait  kerusakan  barang  yang  pernah  terjadi  pada  PT.  Yatama  Air  Cargo Prioritas  Cabang Jambi yaitu  kasus kerusakan paket kiriman  berupa beberapa  aksesoris wanita  yang  dikirim  oleh  Ibu  Yohanna  dengan  tujuan  Jambi-Padang.  Barang  kiriman tersebut tidak diasuransikan oleh Ibu Yohanna sehingga saat mengajukan klaim ganti rugi, pihak  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  tidak  memberikan  ganti  rugi  secara penuh melainkan hanya mengganti 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman yang dibayar oleh Ibu Yohanna.
Hal ini menunjukan bahwa ada upaya pelaksanaan Pasal 468 KUHD dan Pasal 19 UUPK  oleh  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  yang  menentukan  bahwa pihaknya  harus  memberikan  ganti  rugi  apabila  ada  kerusakan  pada  barang  pada  saat
pengiriman berlangsung, akan tetapi ganti rugi yang diberikan tidak penuh apabila tidak dibarengi dengan asuransi.
Berdasarkan  hal-hal  diatas  jika  dikaitkan  dengan  teori  perlindungan  konsumen dalam  suatu  perjanjian  pengangkutan  terdapat  hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing pihak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4  sampai  Pasal  7  yang  menjelaskan  kewajiban  pengangkut  untuk  menyelenggarakan pengangkutan  barang  dari  satu  tempat  ketempat  lain  dengan  selamat,  dan  kewajiban pengirim  untuk  membayar  biaya  angkutannya.  Dalam  perjanjian  pengangkutan kedudukan  antara  pengangkut  dan  pengirim sama tinggi atau  koordinasi.  Bahkan  disaat perjanjian  pengangkutan  tersebut  terjadi  wanprestasi  atau  ada  salah  satu  pihak  yang dirugikan  maka  sanksi  dalam  suatu  perjanjian  pengangkutan  tersebut  harus  dijalankan sesuai  dengan  kesepakatan  masing-masing  pihak  baik  pengangkut  maupun  pengirim barang.

## 2. Faktor  Yang  Menyebabkan  Kerugian  Bagi  Konsumen  Serta  Upaya Penyelesaiannya Dalam Proses Pengiriman Barang.
Pelaksanaan pengangkutan barang antara PT. Yatama Air Cargo dengan pengirim sebagian besar sudah berjalan dengan baik, lancar, tertib dan terarah kepada target yang ingin  dicapai,  namun  dalam  pelaksanaannya  masih  sering  dijumpai  berbagai  macam permasalahan  dalam  pengiriman  barang.  Peningkatan  tersebut  ditandai  dengan  pihak- pihak  yang  tidak  dapat  memenuhi  segala  tanggung  jawab  yang  dibebankan  kepadanya, dengan  kata  lain  ingkar  janji.  Dalam  hal  ini  penulis  akan  membahas  permasalahan mengenai  kerusakan,  kehilangan  dan  atau  keterlambatan  pengiriman  barang  antara pengangkut dan pengirim.
Berikut  penulis  paparkan  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya kehilangan, kerusakan dan keterlambatan barang dalam pengangkutan di PT. Yatama Air Cargo Prioritas Cabang Jambi sebagai berikut:
a. Berupa  faktor  alam  seperti  cuaca  buruk  atau  hujan.  Dalam  keadaan  hujan  maka jarak  pandang  dari  pengangkut  barang/  supir  sangat  terbatas  dan  sangat  rawan terjadi  kecelakaan,  tidak  jarang  maka  proses  pengangkutan  barang  dihentikan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan barang.
b. Berupa faktor kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat terjadi karena kondisi kelalaian dan keteledoran pengemudi itu sendiri dan dari pengemudi lain.
c. Berupa  faktor  kurang  siapnya  armada  atau  sarana  transportasi  yang  digunakan sebagai  alat  pengangkut  barang,  seperti  ban  atau  rem  yang  sudah  aus  dan  tipis, lampu  depan  atau  lampu  belakang  yang  tidak  menyala,  sehingga  menyebabkan
terjadinya  kecelakaan  sehingga  menimbulkan  keterlambatan  ataupun  kerusakan barang.
d. Faktor kurang baiknya pengemasan barang yang berakibat pada kerusakan barang kiriman.
e. Faktor  sumber  daya  manusia,  seperti  kurang  disiplinnya  atau  profesionalnya karyawan atau pengemudi atau pengawas dalam pengiriman barang.
Kewajiban perusahaan adalah mengemasi barang yang akan dikirim dengan rapi,
mengantarkan  barang/dokumen  sampai  ketempat  yang  dituju,  dan  melindungi barang/dokumen  agar  tidak  rusak  dan  hilang.  Hak  perusahaan  adalah  berhak mendapatkan  keterangan  mengenai  sifat  barang  yang  akan  dikirim,  menolak permintaan  pengiriman  barang  yang  terlarang  atau  yang  tidak  sah  dan  menerima biaya  yang  diperlukan  dalam  pengiriman  barang.  Sedangkan  kewajiban  konsumen mengemasi barang yang akan dikirim dengan rapi, memberikan keterangan mengenai sifat  dan  isi  barang  yang  akan  dikirim  dan  membayar  biaya  yang  diperlukan  dalam pengiriman  barang.  Hak  konsumen  adalah  mendapatkan  tanda  bukti  pengiriman, barang  yang  dikirim  sampai  tepat  pada  waktunya,  dan  konsumen  berhak  menuntut ganti  rugi  jika  terjadi  kehilangan  atau  kerusakan  barang  yang  disebabkan  oleh kesalahan  atau  kelalaian  dari  perusahaan  pengiriman  atau  yang  mewakilinya  sesuai dengan SOPnya.
Jaminan yang diberikan pihak perusahaan kepada pengguna jasa ataupun produk yang diperdagangkan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dari masyarakat maka diperlukan adanya perlindungan hukum. Adapun tujuan dari adanya perlindungan hukum ini untuk memberikan pengayoman terhadap  hak-hak  masyarakat  yang  dirugikan  agar  semua  masyarakat  mendapatkan dan menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Konsumen memiliki  hak dalam menuntut ganti rugi dari jasa  pengiriman barang apabila  terdapat  pelayanan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  disepakati  sehingga menimbulkan  kerugian  baginya.  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  memiliki kewajiban  untuk  mengantarkan  barang  kiriman  milik  konsumen  agar  sampai  selamat ditujuan  dengan  kondisi  yang  utuh  sesuai  pada  saat barang  tersebut dikirimkan,  namun jika dalam proses pengiriman barang terjadi hal-hal yang dapat membuat barang kiriman mengalami kerusakan, kehilangan atau keterlambatan, maka konsumen berhak menerima ganti  kerugian  dari  PT.Yatama  Air  Cargo  Prioritas  atas  peristiwa  tersebut.  Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa ada 2 (dua) jalur yang
dapat  ditempuh  dalam  upaya  penyelesaian  sengketa  antar  pelaku  usaha  dan  konsumen yaitu melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).
Negosiasi  dilakukan  untuk  menemukan  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan sengketa yang mana pengangkut tidak bertanggung jawab seluruhnya tapi hanya sebagian saja,  dan  kemudian  sebagian  lainnya  ditanggung  oleh  pihak  pengirim.  Pengangkut seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang diderita oleh pengirim dan tidak  mengalihkan  kerugian  tersebut  kepada  pihak  pengirim.  Negosiasi  sangat  berguna dalam menyelesaikan perselisihan dalam pengangkutan akan tetapi hak-hak penuh yang seharusnya  didapatkan  oleh  pihak  pengirim  tidak  boleh  diabaikan,  pengirim  berhak mendapatkan  penggantian  kerugian  yang  sepadan  dengan  kerusakan,  kehilangan  dan keterlambatan pada barang kiriman.
Bapak Dodi Haryanto mengatakan bahwa PT.  Yatama Air Cargo Prioritas Cabang Jambi  selalu  mengutamakan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  kekeluargaan  atau negosiasi  secara  damai  antara  pihak  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  dan konsumen. Sehingga upaya hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa antara PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  dan  konsumen  yaitu  menggunakan  cara negosiasi  yang  berarti  penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Pihak  yang  mengalami  kerugian setelah menggunakan jasa pengiriman PT. Yatama Air Cargo Prioritas Cabang Jambi dapat mengajukan klaim ganti rugi melalui surat elektronik (e-mail) ke
support_id@yatamaonline.com  atau  mendatangi  kantor  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas Cabang  Jambi  terdekat  dengan  menunjukkan  bukti  adanya  kerugian  yang  dialami,  serta melengkapi bukti berupa identitias pengirim, bukti tanda kiriman barang, polis asuransi (apabila diasuransikan) yang selanjutnya akan dicocokan dengan arsip yang dimiliki oleh PT. Yatama Air Cargo Prioritas Cabang Jambi.
Dengan  kata  lain,  dapat  disimpulkan  dari  hasil  wawancara  terdapat  informasi bahwa sejauh ini kerugian yang dialami konsumen berupa rusaknya kemasan barang dan juga  rusaknya  beberapa  barang  dari  total  jumlah  barang.  Tidak  ada  kerusakan  barang secara  total/  keseluruhan,  atau  hilangnya  manfaat  dari  barang  tersebut.  Sebagian  besar informasi  terkait  permasalahan  atau  kendala  yang  berpotensi  membuat  kerugian  pada konsumen selalu diinfokan terlebih dahulu oleh pihak ekspedisi, dan menawarkan solusi atas kendala tersebut.
Konsumen dapat mengajukan komplain secara langsung kepada pihak PT. Yatama Air  Cargo  Prioritas  Cabang  Jambi  dan  pihak  ekspedisi  sebisa  mungkin  akan  melakukan upaya  ganti  rugi  sesuai  dengan  kesepakatan  pada perjanjian  awal  dalam  resi  atau  surat jalan.  Sejauh  ini,  beberapa  konsumen  yang  merasakan  kerugian  akibat  rusak  atau
hilangnya  barang  kiriman  dan  yang  mengajukan  klaim  dapat  diselesaikan  secara  damai oleh  kedua  belah  pihak  antara  konsumen  dan  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas  Cabang Jambi.
Pada prinsipnya, teori tanggung jawab hukum yang saling berkaitan dengan hak- hak  dan  tanggung  jawab  antara  jasa  pengiriman  barang  dengan  konsumen  berarti keadaan  yang  wajib  untuk  menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  terjadi  sesuatu  boleh dituntut,  dipersalahkan,  diperkarakan,  dan  sebagainya).  Menanggung  dapat  diartikan sebagai bersedia untuk memikul biaya seperti mengurus, menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan suatu kewajiban.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka penulis  menarik  kesimpulan  dari  penulisan  ini  adalah  bahwa  pelaksanaan  tanggung jawab PT.Yatama Air Cargo Prioritas Cabang Jambi terhadap kerugian konsumen dapat dilaksanakan  dengan  cara  menanggung  penggantian  kemasan  barang  yang  dikirim apabila  pihak  pengirim  tidak  mau  mengganti  kemasan  barang  yang  rusak  setelah mendapat  konfirmasi  kerusakan  tersebut  dari  pihak  ekspedisi.  Apabila  barang  milik konsumen  atau  pengguna  jasa  rusak  secara  fisik  ataupun  rusak  secara  total  sehingga barang  tersebut  tidak  memiliki  nilai  guna  maka  pihak  PT.  Yatama  Air  Cargo  Prioritas Cabang Jambi akan mengganti secara penuh sebesar nilai barang yang rusak atau hilang tersebut  sebesar  10  kali  biaya  pengiriman  barang  atau  tidak  melebihi  nominal  Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) jika terbukti bahwa kesalahan atau kelalaian terdapat dari jasa pengiriman barang.
Selanjutnya, kendala yang dialami PT.Yatama Air Cargo Prioritas Cabang Jambi dalam pelaksanaan  pengangkutan  yang  utama  berupa  faktor  alam,  kecelakaan  lalu  lintas, sumber  daya  manusia,  kurang  kehati-hatian  atau  kelalaian  petugas  dalam  menjaga keselamatan barang kiriman, kurang baik atau tidak sempurnanya pengemasan barang kiriman  dari  pengirim,  dan  faktor  keamanan.  Adapun  upaya  penyelesaian  yang dilakukan terhadap kerugian yang dialami konsumen dengan 2 (dua) jalur yaitu litigasi (pengadilan)  dan  non  litigasi  (diluar  pengadilan).  Tetapi  penyelesaian  yang  dilakukan pada PT. Yatama Air Cargo Prioritas Cabang Jambi lebih mengutamakan jalur damai atau musyawarah antara kedua belah pihak agar tidak saling merugikan satu sama lainnya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdulkadir,  Muhammad.  Hukum  Pengangkutan  Niaga,    Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2013.
Ali, Zainuddin.  Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
Apriani,  Rani  dan  Abdul  Atsar.  Buku  Ajar  Hukum  Perlindungan  Konsumen, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019.
Gultom, Elfrida R. Hukum Pengangkutan Laut Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020.
Purwosutjipto, HMN. Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 2003.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Cetakan pertama. Mataram University Press, Mataram, 2020.
Nasution,  Bahder Johan. Metode  Penelitian  Ilmu Hukum.  Cetakan Kedua. Mandar Maju, Bandung, 2008.
Nugraha,  Sapto  Sigit  dan  Hilman  Syahrial  Haq.  Hukum  Pengangkutan  Indonesia. Cetakan Pertama. Navida, Jakarta, 2019.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cetakan Kedua Puluh Enam, PT. Intermasa, Jakarta, 2017.
Sidabalok,  Janus.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  Cetakan  Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Zulham.    Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Cetakan  Pertama.  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

## Artikel/jurnal
Amalia. “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Akibat Pembatalan Keberangkatan Jamaah  Umroh  Berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen”,  Skripsi  pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018.
Bustomi,  Abuyazid.  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Kerugian Konsumen”, Skripsi pada Universitas Palembang, Vol 16, No 2, Bulan Mei, 2018.
Marsidah.  “Pelaksanaan  Perjanjian  Pengangkutan  Penumpang  Menurut  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 2, Bulan Mei, 2018.
Nugraha,  Fitriyanto  Purwo.  “Pelaksanaan  Pengangkutan  Oleh  PO.  Nusa  dalam Mengangkut  Penumpang  dan  Barang  Bawaan  di  Surakarta”,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  2014.
Ridho,  M.  “Tanggung  Jawab  Pengangkut  Dalam  Pengiriman  Paket  Melalui  Jalur Darat  Oleh  PT.  Kiki  Ratu  Intan  Express  di  Kota  Jambi”,  Skripsi  pada  Universitas  Jambi, Jambi, 2022.
Simamora, Junita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang,” Unnes Law Journal, Vol 2 No 2, 2013.
Tjoanda,  Merry.  “  Wujud  Ganti  Rugi  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,”  Jurnal Sasi, Vol. 16 No. 4, Oktober-Desember 2010
Peraturan dan Putusan Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  UU  Nomor  8 Tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 22. TLNRI Nomor 3821.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU Nomor 22 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 96. TLNRI Nomor 5025.