## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN DALAM UPAYA PEMULIHAN INDUSTRI PARIWISATA PADA SITUASI
PANDEMI COVID-19
Fathiyyah Nur Andina Magister Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada fathiyyahnurandina@mail.ugm.ac.id

## Abstract
The  COVID-19  pandemic  that  hit  Indonesia  has  affected  all  sectors,  including  the tourism industry. The purpose of this study was to review the impact of the COVID-19 pandemic on the tourism industry sector of Pekalongan City and to find out the direction of the Pekalongan City Government's policy regarding industry based on the RPJMD of Pekalongan City for 2021- 2026.  Qualitative  research  methods  with  Miles  and  Huberman  models  are  data  reduction,  data presentation,  and  conclusions.  The  data  source  uses  secondary  data.  Pekalongan  City  tourist arrivals  decreased  by  60.7%  compared  to  2019.  The  decline  in  the  investment  value  of Pekalongan City in 2019 was Rp. 3.29 Trillion and in 2020 was Rp. 196.11 Billion. The policy direction  of  the  Pekalongan  City  Government  in  restoring  the  tourism  industry  as  contained  in the  Pekalongan  City  RPJMD  2021-2026  is  to  increase  the  promotion  and  empowerment  of tourism,  industry,  trade  and  services  and  build  a  creative  economy  database  based  on  local potential;  improving  the  quality  of  human  resources  for  tourism,  creative  economy,  trade,  and services  that  are  able  to  be  competitive;  collaboration  in  creating  a  conducive  tourism  and creative  economy  climate;  and  increasing  the  role  of  the  community  in  the  development, preservation,  promotion  of  tourism,  creative  economy,  trade,  and  services  while  taking  into account the carrying capacity and capacity of the environment; Strengthening the causes of the creative economy, tourism, trade, and services. As well as prioritizing development, namely the revitalization  of  tourism  objects,  ease  of  accessibility  with  the  development  of  the  Pekalongan Baru Area and TOD (Transit Oriented Development) Pekalongan Station.
Keywords : Policy, Tourism, COVID-19, RPJMD Kota Pekalongan

## PENDAHULUAN
Pada  awal  bulan  Maret  2020 pemerintah Indonesia memberitahukan adanya  kasus  pasien  positif  COVID-19  di kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah  Indonesia  menetapakan  wabah
COVID-19 sebagai bencana nasional berdasarkan kriteria dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana dan melalui Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam
Penyebaran  COVID-19  sebagai  Bencana Nasional  (Samudro  &  Madjid,  2020). Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor (Anggarini, 2021). Salah satu paling  terdampak  pandemi  COVID-19 adalah  sektor  pariwisata.  Berdasarkan  data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan  jumlah  kedatangan  wisatawan mancanegara  ke  Indonesia  selama  bulan Januari  hingga  bulan  Agustus  tahun  2020 hanya  mencapai  3,41  juta  kunjungan. Kondisi  tersebut  mengalami  penurunan hingga  68,17  persen  jika  dibandingkan dengan  jumlah  kedatangan  wisatawan  ke Indonesia  periode  bulan  Januari  hingga bulan  Agustus  pada  tahun  2019  yang mencapai  10,71  juta  kunjungan.  Padahal sektor  pariwisata  menjadi  salah  satu  sektor penting di Indonesia dengan total pariwisata Indonesia berkontribusi US$63,6 miliar atau 6  persen  dari  total  PDB  (Ginting,  2021). Kondisi penurunan wisatawan secara drastis ini mendorong pemerintah untuk melakukan pemulihan  sektor  pariwisata  guna  sebagai pendorong  ekonomi,  meskipun  tetap  harus beriringan dengan pengendalian dan penanganan pandemi COVID-19.
Salah  satu  dari  35  kabupaten/kota di  Jawa  Tengah  yang  memiliki  potensi wisata  adalah  Kota  Pekalongan,  secara geografis  Kota  Pekalongan  berada  di wilayah  Pantai  Utara  Pulau  Jawa.  Kota
Pekalongan  dikenal  dengan  sebutan  Kota Batik,  tetapi  tidak  hanya  terkenal  dengan wisata  belanja  batiknya,  Kota  Pekalongan juga terkenal dengan wisata alam dan buatan (Nuraryo, 2018). Sedangkan, menurut Ismanto & Madusari (2020), Kota Pekalongan  dikenal  sebagai  kota  yang agamis,  religious  kota  perdagangan,  dan kota  batik.  Kota  Pekalongan  juga  telah dinobatkan  oleh  UNESCO  sebagai  kota kreatif.
Kawasan pariwisata di Kota Pekalongan  terdiri  dari  pariwisata  budaya, pariwisata  alam,  dan  pariwisata  buatan. Pariwisata  budaya  berada  di  Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan  Krapyak,  Kelurahan  Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan
Noyontaansari  dan  Kelurahan  Kauman. Pariwisata  alam  seluas  kurang  lebih  11 (sebelas)  hektar  berada  di  Kelurahan Krapyak,  Panjang  Wetan  dan  Panjang  Baru Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan  pariwisata  buatan,  meliputi wisata  belanja  batik,  kerajinan  tenun,  dan handycraft terletak di  Kelurahan Podosugih, Medono,  Bendan  Kergon,  Poncol,  Kali Baros,  Gamer,  Noyontaansari,  Setono, Klego,  Banyurip,  Kauman  dan  Pasir  kraton kramat.
Dilansir radarpekalongan.co.id (2021),  capaian  PAD  diprediksi  hanya  30 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 700 juta atau hanya tercapai sekitar Rp 210 juta. Artinya,  70  persen  potensi  pendapatan daerah  akan  hilang.  Salah  satu  cara pemulihan  sektor  pariwisata  akibat  dari dampak  pandemi  ialah  dengan  menerapkan new  normal (Argenti  &  Purnamasari,  2021; Maharani  &  Mahalika,  2020).  Penerapan protokol kesehatan dengan ekstra ketat tidak dapat ditawar untuk menghindari munculnya klaster  penularan  baru  di  sektor  pariwisata. Bisnis  pariwisata  sangat  tergantung  pada kepercayaan  masyarakat  serta  penanganan COVID-19  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  (Pratiwi  et  al.,  2021). Sektor  pariwisata  memiliki  efek  domino yang menunjang perekonomian pasca pandemi  COVID-19  (Wurlina,  2021).  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk meninjau  dampak  dari  pandemi  COVID-19 pada  sektor  industri  pariwisata  di  Kota Pekalongan  dan  mengetahui  arah  kebijakan Pemerintah  Daerah  Kota  Pekalongan  terkait industri  pariwisata  berdasarkan  RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif untuk  menggambarkan  dampak  pandemi
COVID-19  dan  arah  kebijakan  terkait industri pariwisata. Sumber data menggunakan  data  sekunder  dari  sumber- sumber  pendukung  lokasi  penelitian  yaitu dokumen-dokumen  data  statistik,  koran elektronik,  literatur,  artikel  dan  catatan lainnya  yang  dipublikasikan  (Nazir,  2017). Proses  analisis  data  dalam  penelitian menggunakan  metode  analisis  data  model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yang dibagi  ke dalam  3  (tiga)  aktivitas,  yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.  Reduksi  data  bisa  dimaknai sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsatrakan  serta  data  kasar  yang muncul  dari  catatan-catatan.  Reduksi  data berlangsung  selama  proses  penumpulan data.  Mereduksi  data  yaitu  merangkum, memilih  hal-hal  pokok,  serta  memfokuskan pada hal-hal  yang penting, serta dicari tema dan  polanya  (Sugiyono,  2017).  Penyajian data dilaksanakan dengan cara mendeskripsikan  data  dalam  bentuk  uraian dengan  teks  naratif  serta  didukung  oleh dokumen-dokumen untuk memperoleh suatu kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan  pada penelitian ini dilaksanakan melalui pengambilan intisari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Industri Pariwisata Kota Pekalongan
Pada  tanggal  21  Maret  2020,
terkonfirmasi satu Pasien Dalam Pengawasan  (PDP)  yang  dirawat  di  ruang isolasi  RSUD  Kraton  Pekalongan  positif terjangkit COVID-19 (news.detik.com, 2020).  Sampai  dengan  10  Juni  2020,  terjadi peningkatan kasus pasien dalam pengawasan (PDP)  berjumlah  sepuluh  dan  terkonfirmasi positif berjumlah enam belas ( https://corona.pekalongakota.go.id ,  2020).
Hal  ini  menyebabkan  Kota  Pekalongan termasuk  ke  dalam  zona  merah.  Sejak  saat pasien positif meninggal, Walikota Pekalongan  memberlakukan  jam  malam, tanpa PSBB. Namun, dampak PSBB di kota lain  menyebabkan  perekonomian  di  kota pekalongan terancam turun (Bank Indonesia, 2020).  Bappenas  (2009)  menyatakan  bahwa dampak  krisis  global  sampai  di  daerah  atau kota kecil.
Kondisi  darurat  akibat  COVID-19 pun  tidak  hanya  menjadi  tanggungjawab pemerintah  pusat,  melainkan  juga  perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah (Ariyanto,  2020).  Hal  ini  yang  dilakukan Pemerintah  Daerah  Kota  Pekalongan  dalam mengambil langkah cepat guna menanganan pandemi COVID-19. Menindaklanjuti instruksi  Gubernur  Jawa  Tengah  Selaku
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju  Pemulihan  Bencana  COVID-19  di Provinsi  Jawa  Tengah;  dan  Keputusan Walikota  Nomor  443/607  Tahun  2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Desease  2019 (COVID-19)  di  Kota  Pekalongan;  maka untuk  membatasi  mobilitas  warga  selama wabah Covid-19, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekalongan melakukan pembatasan  akses  di  sejumlah  ruas  jalan yang  tertuang  dalam  Keputusan  Wali  Kota Pekalongan  nomor  443/621  tahun  2020 tentang Rekayasa Lalu Lintas Pada Sebagian Ruas  Jalan  Kota  di  Kota  Pekalongan. Pembatasan  sebagian  akses  kawasan  itu dilakukan dalam dua tahap penutupan yakni yang  ditutup  selama  24  jam  dan  dari  pukul 17.00-06.00.
Selain adanya kebijakan pembatasan  akses  di  Kota  Pekalongan, terjadi  penurunan  jumlah  kunjungan  wisata Kota  Pekalongan  yang sangat  drastis  pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang melanda.  Studi  Waqas  et  al.,  (2017)  dan Karesh  et  al.,  (2019),  menemukan  bahwa epidemi  telah  menyebabkan  menurunnya jumlah  kunjungan  wisatawan.  Menurut Hakim dalam Kadarisman (2021),
wisatawan  akan  semakin  waspada  dalam merencanakan kegiatan wisata akan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut.
Tujuan  dari  seseorang  melakukan perjalanan wisata adalah untuk mendapatkan pengalaman baru, tetapi pada masa pandemi COVID-19  ini  seseorang  akan  berpikir terlebih  dahulu  untuk melakukan  perjalanan wisata  karena  pandemi  COVID-19  akan menjadi ancaman dalam melakukan perjalanan wisata.
Adapun  di  Kota  Pekalongan,  pada tahun  2019  jumlah  kunjungan  wisata  masih menembus  angka  720.816,  sedangkan  pada tahun  2020  menurun  tajam  hanya  tersisa 283.882  kunjungan  wisatawan.  Hal  tersebut artinya  kunjungan  wisatawan  berdasarkan data Dinparbudpora Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 60,7% dibandingkan  dengan  tahun  2019.  Jumlah kunjungan  pada  tahun  2020  tidak  tercapai dari  target  yang  telah  ditentukan  yakni sejumlah 534.400 wisatawan. Berikut disajikan data j umlah kunjungan wisata Kota Pekalongan  per  tahun  berdasarkan  data Dinparbudpora Kota Pekalongan (Tabel. 1).
Table  1.  Jumlah  Kunjungan  Wisata  Kota Pekalongan Pada Tahun 2016-2020
Tahun Jumlah Kunjungan Wisata (jiwa) 2016 363.585
Tahun Jumlah Kunjungan Wisata (jiwa) 2017 387.417 2018 784.254 2019 720.816 2020 283.882 Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan, 2021 Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pendidikan dan Olahraga Kota Pekalongan mengungkapkan bahwa kebijakan  pembatasan  akses  dan  penerapan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyakat  (PPKM)  di  Kota  Pekalongan diikuti  dengan  penutupan  tempat  wisata yang dikelola oleh Pemerintah (radarpekalongan.co.id,  2021).  Hal  tersebut berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dari  sektor  pariwisata. Adanya  kebijakan  penutupan  destinasi wisata  di  Kota  Pekalongan  berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan, sehingga terjadi  penurunan  pendapatan  asli  daerah Kota  Pekalongan,  baik  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun pendapatan-pendapatan lain. Pada penetapan APBD  2020,  nilainya  sebesar  Rp  981,361 milliar.  Saat  pandemi  COVID-19,  nilai pendapatan daerah berkurang menjadi Rp826 milliar. Hal ini dikarenakan terhentinya arus kunjungan wisatawan.
Dalam  memajukan  pariwisata  di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan
budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan  citra  wisata  Kota  Pekalongan sebagai  tujuan  wisata  di  pantai  Utara  Pulau Jawa. Berikut disajikan data jumlah penyelenggaraan  festival  seni  dan  budaya tiap tahun (Tabel. 2).
Tabel 2. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Pada
Tahun 2016-2020 Tahun Jumlah Penyelenggaraan Festival 2016 23 2017 35 2018 42 2019 57 2020 6 Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan,
2021
Peniadaan  penyelenggaraan  festival seni  dan  budaya  tidak  terlepas  dari  adanya aturan  melakukan physical  distancing.
Sebab physical  distancing dalam upaya menekan  penyebaran  COVID-19  (Pinem, 2021;  Aquarini,  2020). Dampak  lainnya yakni  penurunan  jumlah  investor  dan  nilai investasi  Kota  Pekalongan  pada  tahun  2019 sebesar  Rp  3,29  Triliun  dan  tahun  2020 sebesar Rp. 196,11 Milyar.
Tabel 3. Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Pada Tahun 2016- 2020
Tahun Jumlah Investor (PMA/PMDN) Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar) 2016 385 460
Tahun Jumlah Investor (PMA/PMDN) Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar) 2017 304 233 2018 202 175 2019 745 3.294,76 2020 181 196,116 Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  pada  tahun  2018  menuju  ke tahun  2019  terjadi  peningkatan  yang signifikan.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya kebijakan  perubahan  sistem  informasi  ke arah  digital  yang  diproses  melalui Online Single  Submission (OSS)  dari  pemerintah pusat  yang  diterapkan  di  setiap  daerah. Namun,  pada  tahun  2020  saat  pandemi COVID-19 mulai melanda, terjadi penurunan  yang  tajam.  Adanya  data  nilai investasi ini membuktikan bahwa dampaknya sangat besar pada perekonomian daerah.  Adapun  penyumbang  investasi  di Kota Pekalongan adalah sektor perdagangan, jasa berupa kesehatan, perhotelan, pariwisata, dan industri kecil termasuk usaha kuliner.

## Prioritas  Pembangunan  Pada  Sektor Pariwisata Kota Pekalongan
Kemajuan pariwisata suatu daerah tidak bisa terlepas  dari  kebijakan-kebijakan  yang diambil dan diimplementasikan oleh pemerintah.  Anderson  dalam  Islamy  (2007) menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  adalah
kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  badan- badan  dan  pejabat-pejabat  pemerintah. RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemi COVID-19 belum berakhir. Dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan  oleh  Kota  Pekalongan,  salah  satu indikator yang dapat dilihat, adalah pertumbuhan ekonomi  yang tertekan hingga mencapai angka -1,87. Angka ini menggambarkan  begitu  parahnya  dampak pandemi COVID-19. Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan tertuang dalam RPJMD  Kota  Pekalongan  Tahun  2021- 2026,  dengan  visi  Kota  Pekalongan  Tahun 2021-2026 “Mewujudkan  Kota  Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”.
Guna tercapainya visi Kota Pekalongan  Tahun  2021-2026,  terdapat tujuh misi yang ditetapkan. Industri pariwisata termuat dalam misi ke-5 “Membangun  Ekonomi  Kreatif  Berbasis Potensi  Lokal”  dimana  strategi  dengan melakukan peningkatan daya tarik pariwisata  dan  daya  saing  ekonomi  serta mendorong  pertumbuhan  sektor  ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan arah kebijakan pembangunan tahunan  Kota  Pekalongan  dalam  kurun waktu  lima tahun. Adapun kebijakan terkait pariwisata  yaitu  peningkatan  promosi  dan
pemberdayaan pariwisata, industri, perdagangan  dan  jasa  serta  membangun database  ekonomi  kreatif  berbasis  potensi lokal; peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing; peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  yang kondusif; dan peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata,  ekonomi  kreatif,  perdagangan, dan  jasa  dengan  tetap  memperhatikan  daya dukung  dan  daya  tampung  lingkungan; penguatan  pondasi  keberlanjutan  ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata  dengan  menjalankan  program yang  akan  dilaksanakan  adalah  program peningkatan  daya  tarik  destinasi  pariwisata dan program pemasaran pariwisata. Peningkatan  daya  tarik  destinasi  pariwisata tidak  terlepas  dari  kebijakan  di  industri pariwisata  di  Kota  Pekalongan  dengan adanya  Surat  Edaran  Walikota  Pekalongan Nomor  443.1/034  Tahun  2020  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Destinasi  Wisata Pada  Tatanan  Normal  Baru Corona  Virus
Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pekalongan.  Pemarasan  dilakukan  dengan metode SMS LBA ( Location Based Advertising )  yaitu  pengiriman  SMS  dengan memanfaatkan  informasi  lokasi  keberadaan
telepon seluler sesuai cakupan BTS provider .  Inovasi  ini  dilakukan  dalam rangka  merespon  adanya  jalan  Tol  Trans Jawa  yang  melintasi  Kota  Pekalongan sehingga  para  pengendara  tidak  lagi  masuk ke  Kota  Pekalongan.  Untuk  menarik  minat para  pengendara  tersebut,  digunakan  SMS LBA  berisi berbagai  informasi yang disebarkan kepada pengguna ponsel sebelum masuk Kota Pekalongan. Dengan strategi ini diharapkan para pengguna jalan akan transit di Kota Pekalongan untuk menikmati wisata.
Upaya pembangunan sektor pariwisata  telah  berjalan,  terutama  dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana  sarana  pendukung  pariwisata, tetapi  upaya  tersebut  terus  dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota  Pekalongan  melalui  berbagai  moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan  maupun  antar  daerah.  Upaya lain  yang  telah  dilakukan  dan  akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota  Pekalongan  melalui  revitalisasi  obyek dan  atraksi  wisata  serta  pembangunan Kawasan  Pekalongan  Baru  dan  TOD ( Transit  Oriented  Development )  Stasiun Pekalongan. Program Nasional dengan lokus di  Kota  Pekalongan  sesuai  dengan  Perpres
Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD  Stasiun  Pekalongan  dengan  rencana investasi  sebesar  Rp.  200  Milyar  dari BUMN.  Arah  kebijakan  industri  pariwisata Kota Pekalongan yang termuat RPJMD Kota Pekalongan  Tahun  2021-2026  mengarah pada  peningkatan  daya  tarik  pariwisata menjadi  fokus  program  kewilayahan  Jawa Tengah  dengan  lokus  di  Kota  Pekalongan yaitu  pengembangan  potensi  masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang,  Pekalongan  dan  Kota  Pekalongan (RPJMD  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 2018-2023).

## KESIMPULAN
Pandemi  COVID-19  yang  melanda membawa  dampak  keterpurukan  industri pariwisata  dan  ekonomi  dengan  adanya penurunan  jumlah  kunjungan  ke  Indonesia sebanyak 68,17%. Padahal sektor pariwisata memiliki  efek  domino  yang  menunjang perekonomian  pasca  pandemi  COVID-19. Kota  Pekalongan  sebagai  salah  satu  kota  di Indonesia  dengan  potensi  pariwisata  yang ada  turut  terkena  imbas  dari  fenomena pandemi  COVID-19.  Capaian  PAD  Kota Pekalongan  diprediksi  hanya  30  persen  dari target  tahun  2021  sebesar  Rp  700  juta  atau hanya  tercapai  sekitar  Rp  210  juta.  Artinya, 70  persen  potensi  pendapatan  daerah  akan hilang.  Dampak  yang  dirasakan  Kota
Pekalongan yaitu jumlah kunjungan ke Kota Pekalongan  mengalami  penurunan  sebesar 60,7%  dibandingkan  dengan  tahun  2019.
Penurunan  nilai  investasi  Kota  Pekalongan pada tahun 2019 sebesar Rp 3,29 Triliun dan tahun  2020  sebesar  Rp.  196,11  Milyar sehingga dirancang arah kebijakan
Pemerintah  Daerah  Kota  Pekalongan  dalam upaya  pemulihan  industri  pariwisata  yang termuat  dalam  RPJMD  Kota  Pekalongan Tahun  2021-  2026,  yaitu  peningkatan promosi  dan  pemberdayaan  pariwisata, industri, perdagangan dan jasa serta membangun database ekonomi kreatif berbasis  potensi  lokal;  peningkatan  kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing; peningkatan kolaborasi dalam penciptaan  iklim  pariwisata  dan  ekonomi kreatif  yang  kondusif;  dan  peningkatan peran  masyarakat  dalam  pengembangan, pelestarian,  pemajuan  pariwisata,  ekonomi kreatif,  perdagangan,  dan  jasa  dengan  tetap memperhatikan  daya  dukung  dan  daya tampung  lingkungan;  penguatan  pondasi keberlanjutan  ekonomi  kreatif,  pariwisata, perdagangan,  dan  jasa;  serta  prioritas pembangunan yaitu revitalisasi obyek wisata,  mempermudah  aksesibilitas  dengan pembangunan  Kawasan  Pekalongan  Baru dan  TOD  ( Transit  Oriented  Development )
Stasiun Pekalongan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggarini,  D.  T.  (2021).  Upaya  Pemulihan Industri  Pariwisata  Dalam  Situasi  Pandemi COVID 19. Jurnal Pariwisata,
8(1), 22-31.
Argenti, G., & Purnamasari, H. (2021).  Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Mengelola  Pariwisata  Di  Era New Normal. The Indonesian
Journal of  Politics  and  Policy  (Ijpp)  3(1),
36-44. Ariyanto ,  B.  (2020).  Pengelolaan  Hubungan Pusat  dan  Daerah  dalam  Penanganan
Pandemi Covid 19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 8 (2), 37-57.
Awan  Waqas,  Jaume  Rossell,  and  M.  S.-G. (2017)  ‘Infectious  disease  risk  and international tourism demand’, Health Policy and Planning, 32(4),  pp.
538–548. doi: 10.1093/heapol/czw177.
Aquarini, A. (2020). Pengaruh Kebijakan Politik terhadap  Kepatuhan  Physical  Distancing Mencegah  Penyebaran COVID 19. Anterior Jurnal , 19 (2), 66-73.
Bappenas.  (2009).  Penyelenggaraan  Pemerintah dan Pembangunan  Daerah. Penguatan Ekonomi  Daerah: Langkah Menghadapi
Krisis Keuangan Global.
DetikNews.  (2020).  1  Pasien  Positif  Corona  di RSUD Kraton Pekalongan. Dalam
https://news.detik.com/berita jawatengah/d 4948521/1-pasien  positif  corona-di-rsud kraton pekalongan  warga-jakarta.  Diakses pada 9 Desember 2021
Ginting, A. M. (2021). Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia  (Bagian  I:  Pengaruh  Investasi dan Tenaga Kerja  Terhadap  PDB  Sektor Industri).
Islamy,
M. Irfan, 2007. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Ismanto,  K.,  &  Madusari,  B.  D.  (2020).
Pekalongan  Sebagai  Kota  Wisata  Halal:
Pandangan Para Akademisi. Indonesia
Journal of  Halal, 2(2), 34-39.
Kadarisman,  A.  (2021).  Government  public relations  dalam  pengembangan  pariwisata masa  pandemi  COVID-19  di  Geopark Ciletuh. Profesi Humas, 5(2), 270  290.
Karesh,  William  B,  S.  K.  M.,  C.,  Machalaba Catherine, Seifman Richard, A. and Feferholtz,  Y.  (2019).  ‘Infectious  disease and  economics  :  The  case  for  considering multi  sectoral  impacts’,  One  Health, 7(January), p. 100080.
doi: 10.1016/j.onehlt.2018.100080.
Nazir,  Muhammad.  2013.  Metode  Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nuraryo,  I.  (2018).  City  Branding  Kota  Batik Pesisir Sebagai Simbol Komunikasi
Pemasaran Pariwisata Kota Pekalongan.
Pinem, C. (2021). Literature Review: Gambaran
Pemberlakukan Physical
Distancing
Sebagai Upaya Menekan Penyebaran COVID-19 Tahun 2021.
Pratiwi, R., Rama, R., & Sulistiyanti, N. (2021). Building the Trust for The  Tourism Destination  Resiliency  in  New  Normal Society (The Role  Of  Wellness  Tourism System). IKRA ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(1), 1-9.
Radar Pekalongan. (2021).70% PAD Sektor Wisata Menguap. Dalam https://radarpekalongan.co.id/141  28/70- pad-sektor-wisata  menguap/. Diakses pada
9  Desember 2021
Samudro,  E.  G.,  &  Madjid,  M.  A.  (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional  Covid-19  Yang  Mengancam
Ketahanan Nasional. Jurnal Ketahanan
Nasional , 26 (2), 132-154.
Sugiyono .  (2017).  Metode  Penelitian  Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif,  Enterpretif,  Interaktif  Dan Konstruktif. Alfabeta. Bandung.
Wurlina, W. (2021). Pemulihan dan pengembangan  ekonomi  kreatif  olahan hasil  laut  di  era  new  normal  di  Pesisir Bulak Surabaya untuk menunjang pertumbuhan  ekonomi  (Recovery  and development of creative economy processed  sea  products  in  new  normal  era in Coastal  Bulak  Surabaya  for  supporting economic  growth). Buletin  Pengabdian: Bulletin  of  Community  Services , 1 (1),  14- 26.