MANAJEMEN WAKAF TUNAI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) KCP LUMAJANG
Oleh: Nurhafid Ishari
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia Email: hafid@iaisyarifuddin.ac.id
Nur Lailiah Sakinah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia Email: lailiah@iaisyarifuddin.ac.id

## Abstrak:
Sepanjang  sejarah  Islam  wakaf  telah  memerankan  peran  yang  sangat penting  dalam  pengembangan  kegiatan-kegiatan  sosial,  ekonomi  dan kebudayaan  masyarakat  Islam.  Dalam  sistem  Ekonomi  Islam,  wakaf  belum banyak  dieksplorasi  semaksimal  mungkin,  padahal  wakaf  sangat  potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Oleh karenanya,  strategi  pengelolaan  yang  baik  perlu  diciptakan  untuk  mencapai tujuan  diadakannya  wakaf.  Wakaf  hendaknya  dikelola  dengan  baik,  sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Adapun penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  dengan  jenis penelitian  tentang  manajemen  wakaf  tunai  dalam  upaya  pemberdayaan ekonomi umat di PKPU KCP Lumajang, data analisis datanya menggunakan analisis  deskriptif.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Keabsahan  data  menggunakan triangulasi  sumber.  Hasil  penelitian  ini,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  1. Manajemen wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang terdiri dari penghimpunan dana yang dilakukan dengan 4 cara, yaitu: (1)pembuatan rancangan program wakaf  tunai  yang  akan  digulirkan;  (2)pembuatan  media  sosialisasi; (3)penentuan besaran variasi nilai wakaf tunai; (4)penggalangan dana bersifat komunitas.  Pengalokasian  dana  wakaf  tunai  di  bagi  dalam  beberapa  bidang, yaitu:  sosial,  kesehatan,  pendidikan,  peduli  bencana,  ekonomi  dan  dakwah. 2.Implementasi  Wakaf  Tunai  dalam  pemberdayaan  ekonomi  di  PKPU  KCP Lumajang  melalui  2  program,  yaitu:  Program  Sinergi  Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan Program Komunitas Swadaya Masyarakat.
Kata Kunci: Wakaf Tunai, Pemberdayaan ekonomi umat.

## Pendahuluan
Di  tengah  upaya  dan  perjuangan  segenap  elemen  bangsa  dalam pembenahan  sektor  perekonomian  nasional  yang  saat  ini  masih  dilanda krisis,  pemberdayaan  potensi  wakaf  merupakan  salah  satu  alternatif untuk  mengatasi  problem  sosial  tidak  bisa  diabaikan.  Sebagai  sebuah lembaga  pemberdayaan  ekonomi  di  bawah  kendali  Departemen Agama, wakaf harus dikelola secara profesional. 1 Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai  nilai  ajaran  yang  sangat  tinggi  dan  mulia  dalam pengembangan  keagamaan  dan  kemasyarakatan,  selain  zakat,  infaq  dan sedekah. 2
Di  antara  wakaf  benda  bergerak  yang  ramai  dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai  adalah  wakaf  yang  dilakukan  seseorang,  kelompok  orang  dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk ke dalam  pengertian  uang  adalah  surat  berharga,  seperti  saham,  cek  dan lainnya. 3 Wakaf tunai ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah.  Diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  bahwa  dianjurkannya  wakaf dinar  dan  dirham  dimaksudkan  untuk  pembangunan  sarana  dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan uang tesebut  sebagai  modal  usaha,  kemudian  menyalurkan  keuntungannya sebagai wakaf. 4
1 Tim Penyusun, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia , (Jakarta: Poyek Peningkatan Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  slam  dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 87.
2 Tim Penyusun, Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf , (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbngan Masyarakat slam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 45.
3 Tim  Penyusun, Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai ,  (Jakarta  :  Direktorat  Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 1.
4 Asmuni Mth, Wakaf , (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2007), 56.
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf menghembuskan  angin  segar  bagi  kemajuan  ekonomi  umat.  Undang- Undang  ini  diarahkan  untuk  memberdayakan  wakaf  sebagai  salah  satu instrumen  dalam  membangun  kehidupan  sosial  ekonomi  umat. Kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif  dan  pola  manajemen  pemberdayaan  potensi  wakaf  secara modern. 5
Selama  ini,  masalah  wakaf  merupakan  masalah  yang  kurang dibahas  secara  intensif.  Dari  sisi  penghimpunan  dana  masyarakat  maka terlihat  bahwa  pembahasan  berpusat  pada  masalah  zakat.  Sementara bidang-bidang  lainnya  belum  mendapat  sorotan  yang  cukup  memadai. 6 Dalam  sistem  Ekonomi  Islam,  wakaf  belum  banyak  dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument  untuk  pemberdayaan  ekonomi  umat  Islam.  Karena  itu, institusi  wakaf  menjadi  sangat  penting  untuk  dikembangkan.  Apalagi wakaf  dapat  dikategorikan  sebagai  amal  jariyah  yang  pahalanya  tidak pernah  putus,  walau  yang  memberi  wakaf  telah  meninggal  dunia. Sepanjang  sejarah  Islam  wakaf  telah  memerankan  peran  yang  sangat penting  dalam  pengembangan  kegiatan-kegiatan  sosial,  ekonomi  dan kebudayaan  masyarakat  Islam.  Namun,  kita  juga  menjumpai  berbagai kenyataan  bahwa  pengelolaan  wakaf  selain  memperlihatkan  berbagai kemajuan  yang  mengagumkan,  tapi  juga  memperlihatkan  berbagai penyelewengan. 7
Studi  pengelolaan  wakaf  tunai  perlu  dilakukan.  Salah  urus  ( mis- management ) kerap kali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang
5 Asmuni Mth, Wakaf , 3.
6 M.A.Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai , 75.
7 Tim Penyusun, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 38.
baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya  dikelola  dengan  baik  dan  diinvestasikan  ke  dalam  berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat  banyak.  Pengelolaan  wakaf  diserahkan  kepada  nazhir,  baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf  sebagai  prasarana  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan kehidupan sumber daya insani.
Studi  penelitian  yang  peneliti  kaji  ini  adalah  tentang  manajemen wakaf  tunai  secara  umum  dan  bertumpu  pada  manajemen  wakaf  tunai dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat khususnya di kota Lumajang, yaitu  terfokus  pada  Lembaga  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  yang merupakan  Kantor  Cabang  Perwakilan  di  Kota  Lumajang.  Guna memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  bagi  penerima  (mustahik)  PKPU Lumajang bekerja sama dengan PKPU Pusat dan cabang-cabang PKPU se- Indonesia, Instansi, LSM baik dalam maupun Luar Negeri. Sehingga dana yang tersalurkan di wilayah Lumajang tidak hanya diperoleh dari donasi lokal Lumajang saja.
PKPU KCP Lumajang yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 21 Lumajang  ini  berdiri  dari  11  tahun  lalu  tepatnya  pada  tahun  2004  dan sudah  menjalankan  beberapa  program  wakaf  tunai  yang  sangat membantu masyarakat kota Lumajang dan sekitarnya. Di antara program- program mereka yaitu penghimpun dan penyalur zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. PKPU Lumajang telah memiliki lebih dari 150 orang relawan program  yang  siap  bekerja  setiap  saat  dalam  menyalurkan  bantuan dengan  cepat.  Aksi  cepat  para  relawan  PKPU  Lumajang  telah  terbukti dalam  penghimpun  data  dan  pendistribusian  bantuan.  Data  penerima bantuan  setiap  bulan  lebih  dari  100  orang  dan  lebih  dari  3000  penerima manfaat  per  tahunnya.  Validasi  data  penerima  manfaat,  telah  tersistem
dan  terstandar  dengan  baik,  para  penerima  ditentukan  berdasarkan rekomendasi  dan  validasi  para  relawan.  Sehingga  dana  yang  telah tersalurkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.
Oleh  karena  itu,  studi  terhadap  wakaf  tunai  ini  perlu  dilakukan untuk memonitoring sejauh mana pengelolaan wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang  ini  sudah  dilakukan  sebagaimana  semestinya  sesuai  dengan kaidah Syar’i, fatwa MUI dan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lalu akan  diteliti  juga  sejauh  mana  implementasi  wakaf  tunai  di  PKPU  KCP Lumajang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.
1. Wakaf
a. Pengertian Wakaf
Secara bahasa, wakaf berasal dari lafal al-waqf yang berarti menahan atau menghentikan. Adapun secara istilah, wakaf berarti memindahkan kepemilikan suatu barang yang bermanfaat dan dapat bertahan lama kepada pengelola ataupun lembaga tertentu untuk kemaslahatan umum. 8 Dalam pengertian istilah, terdapat beberapa pendapat ulama. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh si pewakaf, akan tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum. Ulama Malikiyah mendefinisikan tidak lepasnya kepemilikan bagi si pewakaf, akan tetapi memberikan hak kepada pihak penerima wakaf untuk menjual objek wakaf tersebut dengan dua syarat; pertama, hal tersebut dipersyaratkan di awal; kedua, ada alasan mendesak untuk melakukan hal tersebut.
Sedangkan ulama Syafi’iyah menyebutkan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata, untuk taqarrub kepada Allah. 9
8 Khabib Bashori, Muamalat, (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2007), 88.
9 Asmuni Mth, Wakaf , 34.

## b. Rukun dan Syarat Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.
Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:
1) Wakif (Orang yang mewakafkan harta),
2) Mauquf bih (Barang atau harta yang diwakafkan),
3) Mauquf „Alaih (Pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf),
4) Shighat (Pernyataan  atau  ikrar  wakif  sebagai  suatu  kehendak  untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)
Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah ( legal competent ) dalam pembelanjaan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:
1) Merdeka
2) Berakal Sehat
3) Dewasa (Baligh)
4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai). 10

## c. Macam-Macam Wakaf
Menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi dua bagian :
1) Wakaf ahli (khusus)
Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain.
2) Wakaf Khairi
Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan- kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan pahalanya akan
10 Tim Penyusun, Fiqih Wakaf , (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 19.
terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya. 11

## d. Nadzir (Pengelola) wakaf
Nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hokum yang disertai tugas oleh waqif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. Untuk  menjadi  seorang  nadzir,  haruslah  dipenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut:
1) Mukallaf  (memiliki  kecakapan  dalam  melakukan  perbuatan  hokum), yaitu muslim (beragama Islam), baligh, berakal sehat.
2) Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf.
3) Memiliki sifat amanah, jujur dan adil.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  dalam  perwakafan, nadzir  memegang  peranan  penting.  Tugas  dan  kewajiban  nadzir  wakaf yaitu :
1) Memelihara harta wakaf,
2) Mengembangkan  wakaf  dan  tidak  membiarkan  terlantar  sehingga  tidak mendatangkan manfaat,
3) Melaksanakan syarat dari waqif yang tidak menyalahi hukum syara’,
4) Membagi  hasilnya  kepada  pihak-pihak  yang  berhak  menerimanya  tepat waktu dan tepat sasaran,
5) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf itu sendiri,
6) Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat,
7) Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah,
8) Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya,
9) Bertanggungjawab  atas  kerusakan  harta  wakaf  yang  disebabkan kelaliannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya. 12
11 Abdul  Wadud    Nafis, Manajemen  Pengelolaan  Wakaf  Tunai, Cet.I  (Lumajang:    LP3DI Press, 2013), 13.

## 2. Wakaf Tunai
a. Pengertian Wakaf Tunai
Sejak  awal,  perbincangan  tentang  wakaf  kerap  diarahkan  kepada wakaf  benda  tidak  bergerak  seperti  tanah,  bangunan,  pohon  untuk diambil  buahnya  dan  sumur  untuk  diambil  airnya,  sedangkan  wakaf benda  yang  bergerak  baru  mengemuka  belakangan.  Di  antara  wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal  dengan  istilah cash  waqf . Cash  waqf diterjemahkan  dengan  wakaf tunai.  Namun  kalau  menilik  obyek  wakafnya,  yaitu  uang  lebih  tepat kiranya  kalau cash  waqf diterjemahkan  dengan  wakaf  uang.  Wakaf  tunai adalah  wakaf  yang  dilakukan  seseorang,  kelompok  orang  dan  lembaga atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang  tunai.  Juga  termasuk  dalam pengertian  uang  adalah  surat-surat  berharga,  seperti  saham,  cek  dan lainnya. 13

## b. Dasar Hukum Wakaf Tunai
Wakaf  tunai  dibolehkan  berdasarkan  firman  Allah,  hadis  Nabi, pendapat ulama, dan Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu:
1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 :
Artinya:  “ Perumpamaan  (nafakah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang  menumbuhkan  tujuh  butir,  pada  tiap-tiap  butir  menumbuhkan
12 Abdul Wadud Nafis, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai , 15.
13 Tim Penyusun, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, 1.
seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki.  Dan  Allah  Maha  Luas  (Karunianya)  Lagi  Maha Mengetahui .” 14
Pengertian menafkahkan harta dijalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan  jihad,  pembangunan  perguruan  tinggi,  rumah  sakit,  usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain.
2) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim :
Artinya  : Dari  Ibnu  Umar,  ia  berkata  :  “Umar  mengatakan  kepada  Nabi  SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya.”  Nabi  mengatakan  kepada  Umar:  “Tahanlah pokoknya  dan  jadikanlah  hasilnya  sedekah  untuk  sabilillah ”.  (HR  : Bukhari Muslim) 15
Dari  hadis  tersebut  dapat  dimengerti  bahwa  lafal ahbis bermakna wakafkanlah. Dengan demikian wakaf tidak hanya berupa bangunan atau tanah semata, tetapi juga dapat berupa uang dengan catatan pokok harta tetap utuh, hanya hasil atau keuntungan dari harta tersebut dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan umat Islam.

## c. Manajemen Wakaf Tunai
Untuk  konteks  Indonesia,  lembaga  wakaf  yang  secara  khusus mengelola  dana  wakaf  tunai  dan  beroperasi  secara  nasional  itu  berupa
14 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya , 55.
15 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi, 113.
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).  Tugas  dari  lembaga  ini  adalah mengkoordinir nazhir-nazhir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.
Sedangkan,  wakaf  yang  ada  dan  sudah  berjalan  di  tengah masyarakat  dalam  bentuk  wakaf  benda  tidak  bergerak,  maka  terhadap wakaf  dalam  bentuk  itu  perlu  dilakukan  pengamanan  dan  dalam  hal benda  wakaf  yang  mempunyai  nilai  produktif  perlu  di  dorong  untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari pengembangan wakaf  yang  dikelola  secara  professional  dan  amanah  oleh  lembaga- lembaga  kenazhiran  dan  BWI  sendiri  kemudian  dipergunakan  secara optimal untuk keperluan sosial,  seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam,  pengembangan  rumah  sakit  Islam,  bantuan  pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.
Untuk itulah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai fungsi sangat strategis harus segera dibentuk dan diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para nazhir  untuk  dapat  melakukan  pengelolaan  wakaf  secara  produktif. Pembentukan  BWI  bertujuan  untuk  menyelenggarakan  administrasi pengelolaan  secara  nasional,  mengelola  sendiri  harta  wakaf  yang dipercayakan kepadanya.
Pola  organisasi  dan  kelembagaan  BWI  harus  merespon  terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat  Islam  pada  khususnya.  Di  tingkat  masyarakat,  persoalan  yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus yaitu seperti yang  dicerminkan  dengan  tingkat  pendapatan  masyarakat,  maupun dalam  arti  luas  yang  mencakup  aspek  kesehatan,  pendidikan  atau pemenuhan hak-hak  asasi manusia pada umumnya. Persoalan-persoalan tersebut  juga  bisa  disebut  sebagai  persoalan  umat  Islam  juga.  Tapi  dari
sudut  organisasi  Islam,  persoalan-persoalan  itu  menjadi  tanggung  jawab gerakan  Islam  juga.  Oleh  sebab  itu,  organisasi-organisasi  Islam berkepentingan juga untuk mengakses sumber daya wakaf.
Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari luar negeri, terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu.
Benda-benda  wakaf  produktif  bisa  dikerjakan  secara  kolektif,  tapi bisa  pula  dikerjasamakan  dengan  pihak  swasta  professional,  baik  dalam maupun  luar  negeri.  Proyek-proyek  yang  dikerjakan  bisa  berupa pertanian  padi  sawah  atau  palawija,  sehingga  bisa  menghasilkan cadangan  pangan  dan  lumbung  bibit,  peternakan,  perikanan  dan perkebunan. Model ini merupakan analogi dari wakaf ahli, dimana wakaf memberikan  wasiat  agar  hasil  pengelolaan  wakaf  dapat  dipakai  untuk menyantuni anggota keluarga yang kekurangan dan membutuhkan dana. Dalam  model  ini  anggota  keluarga  besar  seseorang  diperluas  menjadi warga  desa,  sehingga  setiap  bagian  warga  desa  yang  mengalami kemiskinan  dan  kesulitan  dapat  disantuni  dari  dana  hasil  pengelolaan wakaf tersebut.
Untuk  menjalankan  semua  rencana  praktis  di  atas,  maka  BWI sebagai  lembaga  pengelola  harta  (dana  tunai)  wakaf  secara  nasional, diperlukan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  benar-benar  mempunyai kemampuan  dan  kemauan  dalam  mengelola  wakaf,  berdedikasi  tinggi dan  memiliki  komitmen  dalam  pengembangan  wakaf  serta  memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf. 16

## 3. Pemberdayaan Ekonomi Umat
Pemberdayaan  adalah  upaya  memberikan  kesempatan  kepada kelompok  masyarakat  berkemampuan  lemah  yang  dilakukan  secara sengaja  dan  terukur.  Upaya  yang  dilakukan  secara  sengaja  dan  terukur artinya  terdapat  strategi,  mekanisme  dan  tahapan  yang  disusun  secara sistematis  untuk  memberdayakan  kelompok  masyarakat  berkemampuan lemah  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Pemberdayaan  merupakan  konsep pembangunan  ekonomi  yang  merangkum  nilai-nilai  sosial  ( social  value ), berpusat  pada  peran  serta  aktif  langsung  kelompok  masyarakat  miskin agar  masyarakat  misin  semakin  berdaya  ( empowering )  secara  abadi ( sustainable ).  Oleh  karena  itu,  pendekatan  ekonomi  merupakan  pilihan yang  dapat  diandalkan  agar  hasil-hasil  upaya  pemberdayaan  dapat dimanfaatkan dan dinikmati secara berkelanjutan. 17
Pemberdayaan  ekonomi  umat  adalah  usaha  untuk  menjadikan ekonomi  umat  yang  kuat  dan  berdaya  saing.  Realitas  menunjukkan bahwa  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  usaha  kecil  dan menengah  adalah  pada  akses  pembiayaan  dan  modal,  lemahnya pengusaan  teknologi  dan  informasi,  akses  pasar,  keterampilan,  dan tentunya  masih  banyak  lagi.  Berbagai  permasalahan  itu  tentu  harus mendapat  perhatian  guna  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  umat sehingga kedepan dapat lebih berperan dalam proses pembinaan umat itu sendiri. Beberapa kegiatan pemberdayaan umat dapat dilakukan melalui peningkatan  akses  bantuan  modal  usaha,  pengembangan  sumber  daya manusia,  peningkatan  akses  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung kegiatan sosial ekonomi umat. 18
17 Randy  R.  Wrihatnlo  dan  Riant  Nugroho  Dwidjowijoto, Manajemen  Pemberdayaan , (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007) 205-206.
18 http://bddn.org/program-pemberdayaan-ekonomi-umat/ di akses pada tanggal 15-03-2015.
Pemberdayaan  ekonomi  umat  merupakan  upaya  untuk membangun  daya  (masyarakat)  dengan  mendorong,  memotivasi,  dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya  untuk  mengembangkannya.  Keberdayaan  masyarakat  adalah unsur  dasar  yang  memungkinkan  suatu  masyarakat  bertahan.  Dalam pengertian  yang  dinamis,  yaitu  mengembangkan  diri  dan  mencapai kemajuan.  Keberdayaan  masyarakat  menjadi  sumber  dari  apa  yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.
Pembahasan  mengenai  perekonomian  umat,  ada  beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. Pertama, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Konsekuensi dari pengertian ini  adalah  bahwa  jika  dilakukan  pembangunan  nasional  yang  merata secara  vertikal  maupun  horisontal,  maka  hal  ini  berarti  juga pembangunan  ke  perekonomian  umat  Islam. Kedua, yang  dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim- santri.  Batasan  ini  mempunyai  masalah  tersendiri,  karena  sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan.
Arti  ekonomi  umat  yang  lain  adalah  badan-badan  yang  dibentuk dan  dikelola  oleh  gerakan  Islam.  Indikator  ini  mengacu  kepada perusahaanperusahaan  yang  dikembangkan  oleh  gerakan  Nasrani  yang telah  berhasil  membangun  diri  sebagai  konglomerasi  dan  bergerak  di bidang-bidang  seperti  perbankan,  perkebunan,  perdagangan  ekspor- impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya.
Jadi  dapat  dikerucutkan  bahwa  pemberdayaan  ekonomi  umat, berarti  upaya  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  lapisan masyarakat  Islam  dari  kondisi  tidak  mampu,  serta  melepaskan  diri  dari
perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan  ekonomi.  Dengan  kata  lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi. 19

## 4. Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi
Wakaf  tunai  sangat  strategis  menciptakan  lahan  pekerjaan  dan mengurangi  pengangguran  dalam  aktifitas  produksi  yang  selektif  sesuai kaedah  Syari’ah  dan  kemaslahatan.  Ia  sangat  potensial  untuk memberdayakan  sektor  riil  dan  memperkuat  fundamental  ekonomi.  Ia sekaligus  sebagai  tantangan  untuk  mengubah  pola  dan  preferensi konsumsi  umat  dengan  filter  moral  kesadaran  akan  solidaritas  sosial. Karena  itu,  dalam  rangka  pengembangan  secara  lebih  luas,  wakaf  tunai harus  mendapat  perhatian  untuk  membiayai  berbagai  proyek  sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban.  Atau  bisa  juga  melalui  penyaluran  kepada  lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. 20
Wakaf tunai dapat menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :
a. Strategi pertumbuhan berkualitas ( quality growth )
Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai dengan menguatnya daya beli penduduk miskin yang didorong oleh  terciptanya  penghasilan  bagi  keluarga  miskin  dan  terkuranginya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih jauh dapat meningkatkan kemandirian  keluarga  miskin  dalam  bentuk  meningkatknya  nilai simpanan/  asset  keluarga  miskin.  Dengan  demikian,  keluarga  miskin dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.
b. Stategi  peningkatan  akses  pelayanan  dasar  bagi  keluarga  miskin ( accessibility to basic public service )
19 http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-pemberdayaan- ekonomi-umat.html , di akses pada tanggal 15-03-2015.
20 Tim Penyusun, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai , 73.
Strategi  ini  bertujuan  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk  miskin yang ditandai dengan semakin meningkatnya kehadiran keluarga miskin pada  fasilitas  dan  pelayanan  kesehatan  dasar,  pendidikan  wajib  belajar, konsumsi  pangan  dan  gizi  yang  bermutu,  serta  semakin  mudahnya menjangkau  fasilitas  tersebut  akbat  semakin  baiknya  prasarana  dan sarana dasar.
c. Strategi perlindungan sosial ( social protection )
Strategi ini bertujuan meningkatkan perlindungan sosial kepada keluarga miskin yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah keluarga miskin yang terjangkau oleh system perlindungan sosial sehingga akan semakin metingankan beban hidup keluarga miskin di tengah kondisi yang rawan akan perubahan yang  sangat berpengaruh terhadap daya beli penduduk miskin.
d. Strategi pemberdayaan masyarakat ( community development )
Strategi ini bertujuan mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  termasuk  menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai objek, melainkan subjek. Keberdayaan penduduk miskin ditandai dengan semakin  bertambahnya  kesempatan  kerja  yang  diciptakan  sendiri  oleh penduduk miskin secara kolektif, dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan  nilai  simpanan/asset  keluarga  miskin.  Keberdayaan penduduk miskin juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas penduduk  miskin  secara  kolektif  dalam  mengelola  organisasi pembangunan secara mandiri. 21
Apabila  dana  wakaf  yang  cukup  besar  dapat  dikelola  dan didayagunakan  dengan  optimal  akan  menumbuhkan  pemerataan
21 Randy R. Wrihatnlo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan , 21
pertumbuhan  ekonomi  di  kalangan  masyarakat  kelas  bawah.  Dapat  kita bayangkan  berapa  banyak  orang  yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan dapat  terangkat  status  sosialnya  dan  merasakan  manfaat  dana  tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh lembaga pendidikan dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali.

## A. METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan  yang  berupaya  memahami  gejala-gejala  yang  sedemikian rupa  dengan  menafikan  segala  hal  yang  bersifat  kuantitatif,  sehingga gejala-gejala  yang  ditemukan  tidak  memungkinkan  untuk  diukur  oleh angka-angka,  melainkan  melalui  penafsiran  logis  teoritis  yang  berlaku atau  terbentuk  begitu  saja  karena  realitas  yang  baru,  yang  menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru. 22
Lokasi  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Lembaga  Kemanusiaan Nasional  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  KCP  Lumajang,yang beralamat  di  Jl.  H.  Agus  Salim  No.21  Lumajang.  Peneliti  memilih  lokasi tersebut,  karena  beberapa  hal  yang  menarik  dalam  lembaga  tersebut, diantaranya:  Lembaga  ini  memiliki  progam  wakaf  tunai  yang    sangat membantu  masyarakat  kota  Lumajang  dan  sekitarnya.  Di  samping  itu, PKPU  Lumajang  telah  memiliki  lebih  dari  150  orang  relawan  program yang  siap  bekerja  setiap  saat  dalam  menyalurkan  bantuan  dengan  cepat dalam  penghimpun  data  dan  pendistribusian  bantuan.  Validasi  data Penerima  manfaat,  telah  tersistem  dan  terstandar  dengan  baik,  para penerima ditentukan berdasarkan rekomendasi dan validasi para relawan. Sehingga  dana  yang  telah  tersalurkan  benar-benar  bermanfaat  dan  tepat sasaran.
22 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian , (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), 90.
Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Sumber  Data  Primer  adalah  data-data  yang  langsung  diterima  dari sumber pertama atau aslinya (tidak melalui media perantara di lapangan), diantaranya : Bapak Muhammad Maslufin (Kepala PKPU KCP Lumajang), Bapak Nadhif Khalyani (Bagian Keuangan), Bapak Arif Wijayanto (Bagian Program),  Bapak  Anang  Sodiqin  (Bagian  Administrasi),  Bapak  Musthofa (Koordinator  Relawan  Ekonomi),  serta  beberapa  masyarakat  penerima manfaat wakaf tunai dari PKPU KCP Lumajang. Dan melalui nara sumber yang  tepat  dan  yang  dijadikan  responden  dalam  penelitian  baik  berupa individual atau kelompok.
2. Data Sekunder
Data Sekunder diperoleh dari:
a. Data yang diperoleh langsung dari Lembaga PKPU KCP Lumajang
b. Penelitian-penelitian terkait.
c. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
d. Dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Adapun Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Observasi
Observasi  ialah  pengumpulan  data  secara  sistematis  melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. 23 Observasi merupakan  salah  satu  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  kualitatif.  Melalui  observasi,  peneliti  belajar  tentang  perilaku dan makna dari perilaku tersebut. 24
23 Pratiwi, Panduan Penulisan Skripsi ,Cet.I, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2009), 63.
24 Saebani, Metode Penelitian , 187.
Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi dengan tujuan :
a. Untuk mengetahui letak geografis Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
b. Untuk mengetahui cara penghimpunan dana wakaf tunai
c. Untuk mengetahui cara pendistribusian dana wakaf tunai
d. Untuk mengetahui manfaat dana wakaf tunai bagi penerima wakaf tunai.

## 2. Interview
Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan,  adalah  sebuah  dialog  yang  dilakukan  oleh  pewawancara ( interviewe r)  untuk  memperoleh  informasi  dari  terwawancara ( Interviewer ). 25
Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai :
a. Bapak Muhammad Maslufin (Kepala PKPU KCP Lumajang),
1) Untuk mengetahui sejarah berdirinya PKPU KCP Lumajang.
2) Untuk  mengetahui  tugas  pokok  dan  fungsi  Lembaga  PKPU  KCP Lumajang.
3) Untuk mengetahui visi dan misi PKPU KCP Lumajang.
4) Untuk mengetahui Struktur Organisasi PKPU KCP Lumajang.
b. Bapak Arif Wijayanto (Bagian Program),
1) Untuk mengetahui program-program yang ada di PKPU KCP Lumajang.
2) Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai.
3) Untuk mengetahui pemanfaatan dana wakaf tunai
4) Dan hal-hal yang berkenaan dengan wakaf tunai.
c. Bapak Nadhif Khalyani (Bagian Keuangan),
1) Untuk mengetahui cara penghimpunan dana wakaf tunai.
2) Untuk mengetahui cara pendistribusian dana wakaf tunai.
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), 155.
3) Untuk  mengetahui  perkembangan  dana  wakaf  tuni  di  PKPU  KCP Lumajang.
d. Bapak Anang Sodiqin (Bagian Administrasi),
1) Untuk mengetahui cara pengelolaan wakaf tunai.
2) Untuk mengetahui data-data penerima manfaat wakaf tunai.
3) Untuk  mengetahui  data-data  yang  berkenaan  dengan  wakaf  tunai  di PKPU KCP Lumajang.
e. Bapak Musthofa (Koordinator Relawan Ekonomi),
1) Untuk  mengetahui  seberapa  besar  manfaat  wakaf  tunai  bagi  penerima wakaf tunai.
2) Untuk mengetahui perkembangan wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang.
f. Beberapa  masyarakat penerima manfaat wakaf tunai
Untuk  mengetahui  manfaat  wakaf  tunai  bagi  perekonomian  masyarakat penerima wakaf tunai.

## 3. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  rekaman  peristiwa  yang  lebih  dekat  dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang  berhubungan  sangat  dekat  dengan  konteks  rekaman  peristiwa tersebut. 26
Dokumenter  atau  dokumentasi  dilakukan  untuk  memperoleh    data non manusia yang berkaitan dengan fokus masalah yaitu :
a. Identitas Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
b. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
c. Visi dan misi Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
26 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2001), 142.
d. Sarana  dan  prasarana  Lembaga  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  KCP Lumajang.
e. Jumlah  Tenaga  pengelola  Lembaga  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU) KCP Lumajang.
f. Struktur  organisasi  Lembaga  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  KCP Lumajang.
g. Jenis  program  Lembaga  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  KCP Lumajang.
h. Metode  ini  juga  melengkapi  data-data  yang  tidak  diperoleh  dengan metode observasi dan interview.
Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh hasil keshahihan dan keandalan sehingga dapat  dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan, maka peneliti  mengecek  kembali  data-data  yang  diperoleh  dengan  cara mengkroscek  kembali  data  yang  telah  didapat  dari  hasil  interview  dan mengamati  serta  melihat  dokumen  yang  ada,  dengan  ini  data  yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dipertanggungjawabkan.  Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan  tekhnik observasi  triangulasi  sumber  data,  yakni  dengan  cara  membandingkan pengamatan dokumen dengan yang ada dan mengkonfirmasikan kepada sumbernya.  Disamping  itu  peneliti  juga  mendiskusikan  data-data  yang telah  terkumpul  dari  pihak-pihak  yang  memiliki  pengetahuan  dan keahlian  yang  relevan,  baik  itu  teman  sejawat  lebih-lebih  dosen pembimbing.
Ada  beberapa  tahapan  penelitian  yang  ditempuh  oleh  peneliti dengan penelitian kualitatif, yaitu:
1. Tahap Pra Lapangan
a. Menyusun  rancangan  penelitian,  seperti  persiapan-persiapan  untuk melakukan wawancara dan lain-lain.
b. Memilih  lapangan,  dengan  pertimbangan  bahwa  Lembaga  Pos  Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang sebagai objek penelitian.
c. Mengurus perizinan, meminta surat izin penelitian kepada Institut Agama Islam  Syarifuddin  dan  kemudian  mendapat  persetujuan  Dosen pembimbing dan selanjutnya ke Ketua Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
d. Melakukan  penjajakan  lapangan,  dalam  rangka  penyesuaian  dengan obyek penelitian.
2. Tahap Kegiatan Lapangan
a. Mengadakan observasi langsung  ke Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)  KCP  Lumajang,  dengan  cara  melibatkan  beberapa  informan untuk memperoleh data.
b. Memasuki  lapangan  dengan  cara  melihat  fenomena  dan  wawancara dengan  beberapa  pihak  yang  bersangkutan mengenai  Manajemen  wakaf tunai  dalam  upaya  pemberdayaan  ekonomi  umat  serta  mengumpulkan data.
Analisis  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  secara deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai  dengan  pengamatan  dan  penelitian  yang  dilakukan  pada  saat  di lapangan.  Peneliti  berusaha  mengumpulkan  berbagai  informasi  melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati.

## B. PEMBAHASAN
1. Manajemen  Wakaf  Tunai  di  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  KCP Lumajang
Sebagai  upaya  membangun  kinerja  professional,  Lembaga Kemanusiaan  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  KCP  Lumajang  telah mengadopsi  sistem  manajemen  mutu  9001/2000  sehingga  ada  standar baku  dalam  pengelolaan  kelembagaan.  Pengelolaan  dana  wakaf  tunai  di PKPU  KCP  Lumajang  di  lakukan  dengan  mengedepankan  aspek transparansi seluruh aktivitas kelembagaan dengan membuat website yang selalu  diperbarui,  sehingga  publik  bisa  mengawasi  langsung penghimpunan pendayagunaan dana ZIS dan wakaf ummat Islam.
Dari temuan-temuan di atas maka dapat di interpretasikan bahwa manajemen  wakaf  tunai  di  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  KCP Lumajang  dapat  dilihat  dari  penghimpunan  dan  pengalokasian  dana wakaf tunai.
a. Penghimpunan  Dana  Wakaf  Tunai  di  Pos  Keadilan  Peduli  Umat (PKPU) KCP Lumajang
Penghimpunan  dana  wakaf  tunai  di  PKPU  KCP  Lumajang dilakukan  dengan  4  cara,  yaitu:  (1)  Pembuatan  rancangan  program wakaf  yang  akan  digulirkan  serta  maksud  dan  tujuannya;  (2) Pembuatan media sosialisasi (brosur, iklan, majalah, dll); (3) Penentuan variasi  besaran  nilai  wakaf  bisa  dilakukan  oleh  calon  waqif;  (4) Penggalangan dana waqif berbasis komunitas, misalnya majelis taklim. Dana  wakaf  tunai  yang  diperoleh  di  PKPU  CP  Lumajang  dari Retail dan Corporate.  Retail adalah  penghimpunan  dana  secara  langsung  dari para  donator.  Sedangkan Corporate adalah  penghimpunan  dana  wakaf tunai dilakuan dengan cara kerjasama dengan perusahaan.
b. Pengalokasian dana wakaf  tunai  di  Pos Keadilan Peduli  Umat  (PKPU)

## KCP Lumajang
PKPU KCP Lumajang sebagai nazhir akan menyalurkan dana wakaf tunai sesuai dengan permintaan wakif.  Pendistribusian dana wakaf tunai di  bagi  dalam  beberapa  bidang,  antara  lain  :  (1)  bidang  sosial,yaitu
pemberian santunan bagi dhuafa dan yatim piatu, bidang pendidikan; (2) bidang kesehatan, yaitu pengobatan gratis dan khitanan missal; (3) bidang pendidikan,  yaitu  pemberian  beasiswa  bagi  yatim  piatu  dan  dhuafa;  (4) bidang  peduli  bencana,  yaitu  pemberian  bantuan  bagi  korban  bencana alam;  (5)  bidang  ekonomi,  yaitu  pemberian  bantuan  modal  usaha  tanpa bunga bagi dhuafa; (6) bidang dakwah, yaitu mengadakan seminar untuk pemakmuran masjid, penyebaran bulletin dan majalah dakwah.
2. Implementasi  Wakaf  Tunai  dalam  pemberdayaan  Ekonomi  Umat  di PKPU KCP Lumajang
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  menemukan  data lapangan  yang  menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  ekonomi  di  PKPU KCP  Lumajang  ada  2  program,  yaitu  Program  Sinergi  Pemberdayaan Komunitas  (PROSPEK)  dan  Program  Mitra  Kelompok  Swadaya Masyarakat (KSM).
a. Program  Sinergi  Pemberdayaan  Komunitas  (PROSPEK)  PKPU  KCP

## Lumajang
PKPU  KCP  Lumajang  dalam  menyalurkan  dana  wakaf  tunai melalui  salah  satu  program  pemberdayaan  ekonomi,  yaitu  Program Sinergi  Pemberdayaan  Komunitas.  Program  ini  adalah  program pemberdayaan  dengan  memberikan  bantuan  modal  usaha  yang disalurkan  dengan  fasilitas  akad  Qordhul  Hasan  untuk  bantuan  modal yang  berupa  uang.  Dengan  bantuan  modal  usaha  yang  diberikan  PKPU KCP  Lumajang,  penerima  manfaat  dana  wakaf  tunai  dapat mengembangkan  usaha  mereka,  dan  bisa  lepas  dari  kemiskinan  yang melanda selama ini.
b. Program  Mitra  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  PKPU  KCP Lumajang
Program  Mitra  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  di  PKPU KCP Lumajang adalah pemberian bantuan dan kerjasama. Untuk saat ini
kerjasama  masih  terfokus  perawatan  dan  penyediaan  hewan  qurban, masa  kemitraan  jangka  pendek  yaitu  3  bulan.  PKPU  KCP  Lumajang memberikan  bantuan  hewan  qurban  kepada  mitra  KSM  untuk  dirawat dan  dijual  pada  saat  menjelang  hari  raya  Idul  Adha,  nanti  keuntungan dari  hasil  penjualan  dibagi  hasil  antara  PKPU  KCP  Lumajang  dengan mitra  KSM.  yaitu  keuntungan  50%  untuk  PKPU  KCP  Lumajang  sebagai penyedia hewan qurban, dan 50% untuk mitra KSM sebagai perawat dan penjual hewan qurban.

## C. KESIMPULAN
1. Manajemen  wakaf  tunai  di  PKPU  KCP  Lumajang  terdiri  dari penghimpunan  dan  pengalokasian  dana  wakaf  tunai.  Penghimpunan dana  wakaf  tunai  dilakukan  dengan  4  cara,  yaitu  :  (1)  Pembuatan rancangan  program  wakaf  yang  akan  digulirkan  serta  maksud  dan tujuannya; (2) Pembuatan media sosialisasi (brosur, iklan, majalah, dll);
(3)  Penentuan  variasi  besaran  nilai  wakaf  bisa  dilakukan  oleh  calon waqif;  (4)  Penggalangan  dana  waqif  berbasis  komunitas,  misalnya majelis  taklim.  Pengalokasian  dana  wakaf  tunai  di  PKPU  KCP Lumajang  di  bagi  dalam  beberapa  bidang,  antara  lain  :  bidang  sosial, bidang  kesehatan,  bidang  pendidikan,  bidang  peduli  bencana,  bidang ekonomi, dan bidang dakwah.
Implementasi wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi umat di  PKPU  KCP  Lumajang  melalui  2  program,  yaitu  Program  Sinergi Pemberdayaan  Komunitas  (PROSPEK)  dan  Program  Mitra  Swadaya Masyarakat  (KSM).  Program  Sinergi  Pemberdayaan  Komunitas (PROSPEK) adalah program pemberdayaan dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga yang disalurkan dengan fasilitas akad Qordhul Hasan  untuk  bantuan  modal  yang  berupa  uang.  Program  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  adalah  Kerja  sama  antara  PKPU  KCP
Lumajang dengan mitra KSM, dengan bantuan hewan qurban dari PKPU KCP  Lumajang  yang  dirawat  dan  dijual  oleh  Mitra  KSM,  hasil keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.

## Daftar Pustaka
Hasan, M. Iqbal. 2004. Pokok-pokok Statistik 2. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
Agama,  Departemen  .  2002.  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya.  Surabaya  :  Al- Hidayah.
_________________ . 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun  2004  tentang  Wakaf  ,Jakarta  :  Dirjen  Bimas  dan Penyelenggaraan Haji.
Agama  RI,  Departemen.  2006.  Peraturan  Perundangan  Perwakafan. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rieneka Cipta. Bashori, Khabib. 2007. Muamalat. Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani. Budiman,  Achmad  Arif.  2011.  Akuntabilitas  Lembaga    Pengelola  Wakaf.
Jurnal Walisongo Vol.9. No.1.
Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Damanuri, Aji. 2009. Metodologi Penelitian Mu’amalah. Ponorogo : Stain Po Press.
Diana, Ilfi Nur. 2008. Hadis-Hadis Ekonomi. Cet. I. Malang : UIN-Malang Press.
Effendi,  M.  Usman.  2011.  Skripsi  Studi    Pendayagunaan  Wakaf  Tunai Pada Badan Wakaf Uang / Tunai MUI Provinsi D.I.Yogyakarta. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Hubeis, Musa dan Mukhammad Najib. 2008. Manajemen Strategik dalam Pengembangan  Daya  Saing  Organisasi.  Jakarta  :  PT  ELEX MEDIA KOMPUTINDO.
Maimunah, Maya. 2001. Skripsi Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia. Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah.
Mannan,M.A. 2001. Sertifikat Wakaf Tunai. Depok : CIBER - PKTTI-UI.
M.K., Muhsin. 2004.  Menyayangi Dhuafa. Jakarta : Gema Insani.
Mth, Asmuni. 2007. Wakaf.  (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani) Nafis, Abdul Wadud.  2013. Manajemen  Pengelolaan Wakaf Tunai. Cet I.
Lumajang : LP3DI Press.
Pratiwi.  2009.  Panduan  Penulisan  Skripsi,Cet.I.  Yogyakarta:  Tugu Publisher.
Saebani,  Beni  Ahmad.  2008.  Metode  Penelitian.  Bandung  :  CV  Pustaka Setia.
Tim Penyusun. 2003. Fiqih Wakaf. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan Haji.
_____________.  2003.  Pedoman  Pengelolaan  &  Pengembangan  Wakaf. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbngan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji.
. 2004. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
.  2004.  Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai.  Jakarta  :  Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
. 2004. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Poyek  Peningkatan  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat slam dan Penyelenggaraan Haji.
Wibowo. 2006. Manajemen Perubahan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Wrihatnlo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Yustisia,  Nuzula.  2008.  Studi  Tentang  Pengelolaan  Wakaf  Tunai  Pada Lembaga  Amil  Zakat  di  Kota  Yogyakarta.  Yogyakarta  :  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
http://bddn.org/program-pemberdayaan-ekonomi-umat/
http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-pemberdayaan- ekonomi-umat.html
http://www.wakafcenter.com/baca-wakaf-uang-dalam-mewujudkan- pemberdayaan-ekonomi-umat.html