## TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT TERHADAP RAHASIA KESEHATAN PASIEN DI RSUD KOTA SEMARANG

## Nursing Law Responsibilities to Patient Health Secrets in Hospital City
Semarang

## Wijanarko Heru Pramono
Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang, Jl.Subali Raya no.12 Krapyak Semarang e-mail: herupram423@gmail.com

## ABSTRAK
Semua  informasi  yang  teridentifikasi  mengenai  status  kesehatan  pasien,  kondisi  medis, diagnosis, prognosis, dan tindakan medis dan semua informasi lain yang  sifatnya pribadi, harus dijaga  kerahasiaannya  oleh  seorang  perawat,  bahkan  setelah  kematian.Hasil  penelitian menunjukkan, bahwa bentuk Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Wajib Simpan Rahasia Kesehatan  Pasien,  terdiri  atas  tanggung  jawab  administrasi  yang  berkaitan  dengan  izin  sebagai perawat,  tanggung  jawab  perdata  yang  berkaitan  dengan  wanprestasi  maupun  perbuatan melawan hukum, serta tanggung jawab pidana yang berkaitan dengan pelanggaran larangan yang memenuhi unsur tindak pidana.Faktoryang menjadi hambatan dan solusi tanggung jawab hukum perawat  terhadap  rahasia  kesehatan  pasien,  berawal  dari  tindakan  wanprestasi  yang  dilakukan oleh  perawat.Hal  itu  terjadi  karena  perawat  lalai  dan  tidak  sengaja  membocorkan  rahasia kesehatan pasien serta perawat menganggap kondisi kesehatan pasien adalah hal biasa dan bukan rahasia.Akibat  hukum  bagi  perawat  yang  lalai  terhadap  wajib  simpan  rahasia  kesehatan pasienakan berorientasi pada hukum administratif, perdata dan pidana.

## Kata Kunci :Tanggung Jawab Hukum, Rahasia Pasien

## Abstract
All  information  identified  regarding  the  patient's  health  status,  medical  condition,  diagnosis, prognosis,  and  medical  action  and  all  other  information  of  a  personal  nature,  must  be  kept confidential  by  a  nurse,  even  after  death.  The  results  of  the  study  show  that  the  form  of  the Nurse's  Legal  Responsibility  for  the  Must  Keep  Patient's  Health  Secrets  consists  of administrative responsibilities relating to permission as a nurse, civil liability related to defaults and unlawful acts, and criminal liability related to violations of the prohibition which meets the element  of  criminal  offense.  Factors  that  become  obstacles  and  nurses'  legal  responsibility solutions to the patient's health secrets, start from defaults carried out by nurses. This happened because the nurse was negligent and accidentally leaked the secrets of the patient's health and the nurse  considered  the  patient's  health  condition  to  be  normal  and  not  confidential.  The  legal consequences for nurses who are negligent of the obligation to keep patient's health secrets will be oriented to administrative, civil and criminal law.

## Keywords : Legal Responsibility, Patient Secrets

## PENDAHULUAN
Setiap  Upaya  Pembangunan  Nasional harus  dilandasi  dengan  wawasan  kesehatan dalam  arti  pembangunan  nasional  harus memperhatikan  kesehatan  masyarakat  dan merupakan  tanggung  jawab  pihak  baik pemerintah maupun masyarakat.
Pelanggaran  hukum  dalam  pelaksanaan pelayanan  kesehatan  apabila  terjadi  dapat diminta  pertanggungjawaban  hukum  atau dengan  kata  lain  dilakukan  penegakan hukum.
Pemberian  pelayanan  kesehatan  ini dilakukan  secara  adil  dan  merata,  hal  ini sesuai dengan tujuan utama dari pemerintah dalam  Undang  -  Undang  Dasar  1945  yakni menciptakan  kesejahteraan  yang  adil  dan makmur dengan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, termasuk  dalam  pembangunan  dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran, kemauan  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat  yang  setinggi  -  tingginya.Akses terhadap  pelayanan  kesehatan  tidak  boleh membeda - bedakan masyarakat atas tingkat sosial  ekonominya.  Penduduk  yang  tidak mampu  atau  miskin  harus  mempunyai kesempatan  yang  sama  dengan  penduduk yang  mampu  dalam  mengakses  pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Masyarakat  Indonesia  pada  umumnya belum  terbiasa  secara  aktif  mendapatkan informasi dalam penggunaan layanan medis. Pasien  sebagian  menyerahkan  sepenuhnya kepada  dokter  atau  perawat  mengenai pelayanan  medis  yang  akan  diterima  oleh dirinya. Pasien yang menggunakan
pelayanan  medis  belum  banyak  yang mengetahui  bahwa  mereka  mempunyai  hak dan kewajiban.
Pasien merupakan orang yang memerlukan  pertolongan  tenaga  kesehatan karena  penyakitnya,  sedangkan  tenaga kesehatan  adalah  orang  yang  dimintai pertolongan  karena  kemampuan  profesinya yang dianggap mampu mengobati penyakit.Hubungan  tenaga  kesehatan  dan pasien  terjadi  pada  saat  tenaga  kesehatan dalam  hal  ini  dokter  atau  perawat  bersedia menerima  klien  sebagai  pasiennya.  Dengan demikian  dokter  atau  perawat  berada  di posisi  paling  kuat  dan  diharapkan  akan bersikap  bijaksana  dan  tidak  memanfaatkan kelemahan  pasien.  Sehingga  dokter  atau perawat  mempunyai  kewajiban  moral  untuk menghormati hak pasiennya sebagai manusia.
Menurut  pasal  45  Undang  -  Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran,  perikatan  yang  terjadi  diantara tenaga  kesehatan  dengan  pasien  merupakan suatu  bentuk  persetujuan  dari  pasien sebelum tenaga kesehatan melakukan tindakan  medis  kepada  pasien.  Tindakan medis  tersebut  yang  mengandung  resiko yang tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Adanya  suatu  perikatan,  diharapkan  pasien atau keluarga pasienpun dapat lebih mengerti pada resiko yang akan terjadi.
Kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia harus  diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian berbagai  upaya  kesehatan  kepada  seluruh mesayarakat melalui penyelenggaraan pembangunan  kesehatan  yang  berkualitas
dan terjangkau oleh masayarakat.Pembangunan
kesehatan ditujukan  untuk  meningkatkan  kesadaran, kemauan  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi setiaporang  dalam  rangka  mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud  dalam  pembukaan  Undang  - Undang Dasar Tahun 1945.
Tenaga  kesehatan  adalah  setiap  orang yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang  kesehatan  dan  untuk  jenis  tertentu memerlukan  kewenangan  untuk  melakukan upaya  kesehatan.  Berdasarkan  definisi tersebut  maka  tenaga  kesehatan  berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai bidang keahliannya, namun dalam  penyelenggaraannya,  setiap  tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah,  sehingga  masyarakat  sebagai pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan yang  aman,  terjamin  serta  masyarakat maupun  tenaga  kesehatan  sendiri  juga terlindungi dari hokum.
Perawatan  merupakan  salah  satu profesi  tenaga  kesehatan  yang  memberikan pelayanan  kesehatan  langsung  baik  kepada individu,  keluarga  dan  masyarakat.Sebagai salah  satu  tenaga  profesional,  keperawatan menjalankan  dan  melaksanakan  kegiatan praktek  keperawatan  dengan  mengunakan ilmu  pengetahuan  dan  teori  keperawatan yang dapat dipertanggung jawabkan, dimana ciri sebagai profesi adalah mempunyai body of knowledge yang dapat diuji kebenarannya serta  ilmunya  dapat  diimplementasikan kepada masyarakat langsung.
Pelayanan  kesehatan  dan  keperawatan yang  dimaksud  adalah  bentuk  implementasi praktek  keperawatan  yang  ditujukan  kepada pasien/klien  baik  kepada  individu,  keluarga dan  masyarakat  dengan  tujuan  upaya peningkatan  kesehatan  dan  kesejahteraan guna  mempertahankan  dan  memelihara kesehatan  serta  menyembuhkan  dari  sakit, dengan kata lain upaya praktek keperawatan berupa  promotif,  preventif,  kuratif  dan rehabilitasi.
Dalam melakukan praktek keperawatan,  perawat  secara  langsung berhubungan dan berinteraksi kepada penerima  jasa  pelayanan,  dan  pada  saat interaksi  inilah  sering  timbul  beberapa  hal yang  tidak  diinginkan  baik  disengaja maupun  tidak  disengaja,  kondisi  demikian inilah sering menimbulkan konflik baik pada diri pelaku dan penerima praktek keperawatan.Oleh karena itu profesi keperawatan  harus  mempunyai  standar profesi dan aturan lainnya yang didasari oleh ilmu  pengetahuan  yang  dimilikinya,  guna memberi  perlindungan  kepada  masyarakat. Dengan  adanya  standar  praktek  profesi keperawatan  inilah  dapat  dilihat  apakah seorang  perawat  melakukan  malpraktek, kelalaian ataupun bentuk pelanggaran praktek keperawatan lainnya.
Terjadinya  kelalaian  seorang  perawat dalam  menjaga  rahasia  kondisi  kesehatan pasien  juga  sebenarnya  termasuk  dalam pelanggaran hukum.Hal  ini sebenarnya juga harus  menjadi  perhatian  seorang  perawat dalam menjalankan implementasi keperawatan.  Sebagai  contoh  pernah  terjadi bahwa  seorang  perawat  bernama  Budi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2013
merawat  seorang  pasien  yang  bernama  Nn. F  Usia  32  tahun.  Saat  itu  Nn.  F  di  rawat disalah  satu  Rumah  Sakit  di  Jawa  Tengah dengan  diagnosa  medis  Ca  Mamae  (kanker payudara).  Nn.  F  mengikuti  proses  terapi dan dari Rumah Sakit tersebut mengharuskan  untuk  segera  dilakukan tindakan  operasi.  Meskipun  Nn.  F  dioperasi tetapi  sakit  yang  diderita  Nn.  F  tidak kunjung  sembuh.Beberapa  bulan  kemudian ada  seorang  pria  datang  yang  mengaku sebagai  keluarga  korban  dan  menanyakan kondisi  kesehatan  Nn.  F,  dikarenakan  pria tersebut merasa bahwa Nn. F tidak sembuh - sembuh  setelah  sekian  lama  opname  di Rumah  Sakit  sampai  pada  akhirnya  di operasi.  Seorang  perawat  menjelaskan kondisi  kesehatan  Nn.  F  kepada  pria tersebut,  padahal  tidak  lain  pria  tersebut adalah  calon  suami  Nn.  F.  Atas  kelalaian yang  sudah  dilakukan  oleh  perawat  atas disampaikannya  tentang  rahasia  kondisi kesehatan  Nn.  F  kepada  pria  tersebut, akhirnya  pria  tersebut  tidak  jadi  menikahi Nn.  F  dikarenakan  tahu  bahwa  Nn.  F menderita  Ca  Mamae.  Dalam  kejadian tersebut perawat secara jelas sudah melanggar kode etik dan aturan perundang - undangan  dikarenakan  sudah  membocorkan rahasia kondisi kesehatan pasien.
Berkaitan  dengan  uraian  tersebut diatas  maka  perlu  dilakukan  penelitian tentang  tanggung  jawab  hukum  perawat terhadap  rahasia  kesehatan  pasiendi  RSUD kota semarang.

## HASIL DAN SARAN
Berkaitan  dengan  fungsi  perawat, maka  perawat  mempunyai  kemampuan
bertanggung  jawab  dalam  menjalankan fungsi yang mandiri dalam asuhan keperawatan, sementara dalam fungsi kolaborasi  beertanggung  jawab  berada  pada ketua  tim  kesehatan  dan  dalam  fungsi dependen  tanggung  jawab  berada  pada dokter yang berwenang melakukan tindakan medis tertentu kepada pasien.

## Tabel 1.
Administratif Perawat & sangsi pelanggaran
KETERANGAN JUMLAH Mengetahui Proses administratif Perawat 3 (75%) Tidak Mengetahui Proses administratif Perawat 1 (25%) Total 4 (100%) Berdasarkan  Tabel  tersebut  dapat diketahui,  bahwa  dari  tiga  (75%)  informan tersebut telah mengetahui proses administratif  sebagai  tenaga  kesehatan dalam  hal  ini  adalah  Perawat.  Dari  ketiga informan  tersebut  menjelaskan  secara  detail proses  administratif  secara  hukum  sebagai seorang perawat. Kemudian dari satu (25%) informan tidak mengetahui proses administratif seorang perawat.
Dari  hasil  studi  di  kota  Semarang  ini  dapat disimpulkan,  bahwa  proses  administratif sebagai  Perawat  diketahui  dan  dipahami oleh  sebagian  besar  informan.  Artinya, bahwa  sebenarnya  aturan  hukum  secara administratif khususnya pada profesi keperawatan sudah sebagaian besar dipahami  dari  tenaga  kesehatan  perawat  itu sendiri ataupun dari pihak terkait.
Tabel.2 Pengetahuan Tentang isi UU Nomor 38 tahun 2014
Pasal 38 Tentang Keperawatan ayat (e) dan Tentang Isi PERMENKES No.269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 10 PENGETAHUAN TAHU TIDAK TAHU Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Psl 38 ayat (e) 0 (0%) 4 (100%) PERMENKES No.269/MENKES/ PER/III/2008 Psl 10 0 (0%) 4 (100%) Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui,  bahwa  dari  empat  informan  yang di wawancarai, tidak satupun yang mengetahui tentang isi UU Nomor 38 tahun 2014 Pasal 38 Tentang Keperawatan ayat (e) dan isi
PERMENKES
No.269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  10 Tentang Rekam Medis.
Hasil Wawancara :
Setelah  dijelaskan  tentang  isi  dan makna  UU  Nomor  38  tahun  2014  Pasal  38 Tentang  Keperawatan  ayat  (e)  dan  isi PERMENKES No.269 MENKES/PER/III/2008  Pasal  10  Tentang Rekam  Medis,  pada  umumnya  semua informan  menyatakan  bahwa,  tanpa  harus mengenal isi dan makna undang-undang dan Permenkes  yang  telah  disebutkan,  semua informan  menyadari  bahwa  isi  dari  undang- undang  dan  permenkes  tersebut  memang sudah  dilaksanakan,  meskipun  dari  isi undang-undang  dan  permenkes  tersebut dalam keseharianya ada yang mungkin tidak sengaja  di  langgar  oleh  petugas  kesehatan secara  umum  dan  oleh  perawat  pada khususnya.
Tiga orang informan mengungkapkan, bahwa  mengenal  tentang  undang-undang
Keperawatan  dan  peraturan  tentang  rekam medis, tetapi secara detail tidak tahu isi dari undang-undang  dan  permenkes  tersebut meskipun  sebenarnya  informan  tersebut sadar  bahwa  dirinya  telah  melasanakan  isi dari perundang-undangan tersebut meskipun bahwa ada atau mungkin terkadang melanggar aturan tersebut tanpa disadarinya.
Satu  orang  informan  mengungkapkan hal yang senada, bahwa sebenarnya informan  tersebut  yakin  ada  peraturan perundangan yang mengatur tentang bagaimana seorang tenaga kesehatan menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku,  meskipun  informan  tersebut  tida mengetahui secara pasti perundang- undangan  yang  mana  yang  mengatur  hal tersebut.
Dari  hasil  studi  di  kota  Semarang  ini dapat  disimpulkan,  bahwa  meskipun  tenaga kesehatan  umumnya  dan  perawat  pada khususnya  tidak  mengenal  isi  dari  undang- undang  Nomor  38  tahun  2014  Pasal  38 Tentang  Keperawatan  ayat  (e)  dan  isi PERMENKES No.269/MENKES/PER/III/2008  Pasal  10 Tentang  Rekam  Medis,  namun  mereka memiliki  tanggung  jawab  hukum  ditinjau dari  aspek  hukum  perdata,  karena  mereka mau  melaksanakan  isi  dan  perintah  dari undang-undang dan permenkes tersebut.
Tabel.2 Pengetahuan Tentang Sangsi Administratif, Sangsi
Perdata dan Sangsi Pidana atas pelanggaran wajib
simpan rahasi pasien PENGETAHUAN TAHU TDK TAHU Sangsi Administratif Pelanggaran Wajib Simpan Rahasia Kesehatan Pasien 4 (100%) 0 (0%) Sangsi Perdata Pelanggaran Wajib Simpan Rahasia Kesehatan Pasien 2 (50%) 2 (50%) Sangsi Pidana Pelanggaran Wajib Simpan Rahasia  Pasien 2 (50%) 2 (50%)
Berdasarkan  Tabel.  2  dapat  diketahui, bahwa  dari  empat  informan  yang  di wawancarai,  semuanya  mengetahui  tentang apa  sangsi  administratif  bagi  petugas perawat,  dalam  hal  pelanggaran  terhadap wajib simpan rahasia kesehatan pasien.
Kemudian terkait dengan sangsi perdata  pelanggaran  terhadap  wajib  simpan rahasia  kesehatan  pasien,  dua  informan menyatakan  tidak  tahu  dan  2  informan menyatakan  tahu  tentang  bagaimana  sangsi perdata  terhadap  pelanggaran  wajib  simpan rahasia kesehatan pasien.
Pada Sangsi pidana, dua informan menyatakan  tidak  tahu  dan  2  informan menyatakan  tahu  tentang  bagaimana  sangsi pidana  terhadap  pelanggaran  wajib  simpan rahasia kesehatan pasien.
Hasil Wawancara :
Setelah  dijelaskan  tentang  sangsi administratif,  sangsi  perdata  dan  sangsi pidana  terhadap  pelanggaran  wajib  simpan rahasia  kesehatan  pasien,  tanpa  harus mengetahui secara detai dari sangsi tersebut tetapi,  semua  informan  menyadari  bahwa
apa  yang  dikerjakan  dalam  rangka  proses terapeutik  sudah  sesuai  dengan  kaidah  dari sangsi-sangsi tersebut, meskipun dari sangsi-sangsi  tersebut  dalam  keseharianya ada  yang  mungkin  tidak  sengaja  di  langgar oleh  petugas  kesehatan  secara  umum  dan oleh perawat pada khususnya.
Dari  hasil  studi  di  kota  Semarang  ini dapat  disimpulkan,  bahwa  meskipun  tenaga kesehatan  umumnya  dan  perawat  pada khususnya  tidak  mengenal  isi  dari  undang- undang  Nomor  38  tahun  2014  Pasal  38 Tentang  Keperawatan  ayat  (e)  dan  isi  dari PERMENKES Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 10
Tentang  Rekam  Medis,  namun  mereka memiliki  tanggung  jawab  hukum  ditinjau dari  aspek  hukum  perdata,  karena  mereka mau  melaksanakan  isi  dan  perintah  dari undang-undang dan permenkes tersebut.
Tabel.3 Alasan Terjadi Pelanggaran Terhadap Wajib Simpan Rahasia Kesehatan Pasien
Alasan Terjadi Pelanggaran Informan Perawat tidak sengaja membicarakan rahasia kesehatan pasien kepada perawat atau tenaga medis lain yang bukan sebagai pemangku kepentingan pasien 3 (75%) Perawat tidak mengetahui hal apa saja yang membolehkan seorang perawat membuka rahasia kesehatan pasien 2 (50%) Perawat menganggap kondisi kesehatan pasien adalah hal yang biasa 2 (50%) Berdasarkan  Tabel.3  tersebut  dapat diketahui bahwa alasan Terjadinya Pelanggaran Terhadap Wajib Simpan
Rahasia  Kesehatan  Pasien  pada  umumnya karena :
Perawat tidak sengaja membicarakan rahasia kesehatan  pasien  kepada  perawat  atau tenaga  medis  lain  yang  bukan  sebagai pemangku kepentingan pasien Hasil wawancara :
Tiga orang informan mengungkapkan, bahwa ketika membicarakan rahasia kesehatan  pasien  kepada  perawat  yang  lain hal  tersebut  dianggap  bahwa  itu  bukanlah suatu pelanggaran.
Seorang  informan  menggungkapkan,  bahwa membicarakan  rahasia  kesehatan  pasien kepada perawat atau tenaga medis lain yang bukan sebagai pemangku kepentingan pasien merupakan hal yang sudah melanggar kode etik keperawatan.
Perawat tidak mengetahui hal apa saja  yang membolehkan  seorang  perawat  membuka rahasia kesehatan pasien.
Hasil wawancara :
Dua  orang  informan  mengungkapkan, hal  yang  diperbolehkan  seorang  perawat membuka  rahasia  kesehatan  pasien  adalah ketika mendapatkan ijin dari pasien tersebut, untuk  kepentingan  kesembuhan  pasien, untuk  diungkap  dalam  sebuah  kasus  hukum dan untuk keperluan kependingan pendidikan.
Dua  orang  informan  mengungkapkan, tidak  mengetahui  secara  detail  tentang  apa saja hal yang diperbolehkan seorang perawat untuk membuka rahasia kesehatan pasien Perawat  menganggap  kondisi  kesehatan pasien  adalah  hal  yang  biasa  Hasil wawancara :
Dua  orang  informan  mengungkapkan, bahwa  kesehatan  pasien  adalah  hal  yang biasa  Dua  orang  informan  mengungkapkan, bahwa  kesehatan  pasien  adalah  hal  yang benar-benar  harus  dijaga  kerahasiaannya, dan  tentunya  merupakan  tanggung  jawab perawat  dan  tenaga  medis  yang  lain  yang pada  saat  itu  mengetahui  kondisi  kesehatan pasien.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan, bahwa  pada  umumnya  Alasan  Terjadi Pelanggaran Terhadap Wajib Simpan Rahasia  Kesehatan  Pasien  :  Pertama, Perawat tidak sengaja membicarakan rahasia kesehatan  pasien  kepada  perawat  atau tenaga  medis  lain  yang  bukan  sebagai pemangku  kepentingan  pasien,  Kedua, Perawat tidak mengetahui hal apa saja  yang membolehkan  seorang  perawat  membuka rahasia kesehatan pasien dan ketiga Perawat menganggap  kondisi kesehatan  pasien adalah hal yang biasa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa :
Tanggung  Jawab  Hukum  Perawat Terhadap  Rahasia  Kesehatan  Pasien,  terdiri atas  tanggung  jawab  administrasi  yang berkaitan  dengan  izin  sebagai  perawat, tanggung  jawab  perdata  yang  berkaitan dengan  wanprestasi  maupun  perbuatan melawan  hukum,  serta  tanggung  jawab pidana  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran larangan  yang  memenuhi  unsur  tindak pidana. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan solusi tanggung jawab hukum perawat  terhadap  wajib  simpan  rahasia kesehatan  pasien,  pada  umumnya  bermuara dari  tindakan  wanprestasi  yang  dilakukan
oleh  perawat.Hal  itu  dapat  terjadi  karena perawat  lalai  karena  secara  tidak  sengaja telah membocorkan rahasia kesehatan pasien dan  perawat  menganggap  bahwa  kondisi kesehatan pasien adalah hal biasa dan bukan rahasia.
Akibat hukum bagi perawat yang lalai terhadap  wajib  simpan  rahasia  kesehatan pasien  akan  berorientasi  pada  hukum administratif,  hukum  perdata  dan  hukum pidana.  Hal  ini  tergantung  bagaimanakah rahasia  kondisi  kesehatan  pasien  sampai  di ketahui  oleh  orang  lain  yang  bukan pemangku kepentingan, termasuk dari keluarga pasien yang mana kondisi kesehatan  pasien  adalah  hak  mutla  pasien terkecuali  pasien  memberikan  ijin  untuk diberitahukan kepada pihak keluarga pasien.

## SARAN
Kebutuhan masyarakat sebagai pasien, seharusnya  perawat  mengetahui  dari  apa yang menjadi batasan-batasan dalam pengelolaan  Asuhan  Keperawatan.  Selain itu,  perawat  dituntut  untuk  sadar  hukum, sehingga perawat  mengetahui secara hukum mana  yang  menjadi  hak  dan  mana  yang menjadi kewaiban perawat. Selain berkaitan dengan  hukum,  keperawatan  mempunyai lima  kode  etik  yang  seharusnya  perawat mengetahui dan mentaati kode etik tersebut, sehingga  tidak  ada  pelanggaran  dalam menjalankan tugas sebagai perawat khususnya  dalam  menjaga  rahasia  kondisi kesehatan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.  Gde  Muninjaya.  2004. Manajernen Kesehatan . Penerbit Buku Kedokteran EGG, Jakarta Abdukadir  Muhammad  2004 .  “Hukum  dan Penelilian  Hukum” ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung Aman  Santoso,  2003. Metode  Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis dengan Analisa Kualitatif , FH UNTAG, Semarang
Asmadi,  2008. Konsep  Dasar  Keperawatan .
EGC Jakarta
Djojodirdjo Moegni, 1979. Perbuatan Melawan  Hukum  :  Tanggung  Gugat untuk  kerugian,  yang  disebabkan karena  perbuatan  melawan  hukum, Pradnya Paramita , Jakarta Guwandi,  2004. Hukum  Medical ,  Fakultas
Kedokteran  Universitas Indonesia,
Jakarta
Hendri,  2014. Etika  &  Hukum  Kesehatan , Buku Kedokteran, EGC, Jakarta Komariah,  2001. Hukum  Perdata ,  Edisi Revisi,  Universitas  Muhammadiyah
Malang, Malang Kusnanto, 2003. Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional , EGC, Jakarta
Nursalam,  2007. Manajeman  Keperawatan Aplikasi  Dalam  Praktik  Keperawatan Profesional , Salemba Medika, Jakarta Nursalam,  2008. Proses  dan  Dokumentasi Keperawatan (ed 2), Salemba Medika,
Jakarta Nusye  KI  Jayanti,  2009. Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran , Pustaka Yustisia, Yogyakarta
Praptiningsih  Sri,  2007. Kedudukan  Hukurn Perawat Dalam UpayaPelayanan
Kesehatan  di  Rumah  Sakit ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta Prawirohardjo, Sarwono, 2002. Ilmu Kebidanan ,    Yayasan  Bina  Pustaka
Sarwono Prawirodardjo, Jakarta Soerjono Soekanto, 1993. Mengenal
Sosiologi  Hukum ,  cetakan  ke  VI,
Rajawali Pers, Jakarta
Sri  Wedati,  2003. Pengantar  Manajemen
Keperawatan , MMR UGM, Yogyakarta Sunaryo, 2004. Psikologi Untuk Keperawatan , Buku Kedokteran EGG, Jakarta Suwignyo  G.,  2007. Manajemen  Kinerja Pelayanan Rumah Sakit , Sagung Seto, Jakarta Widiyono  2004, Wewenang  Dan  Tanggung Jawab , Ghalia Indonesia, Bogor