E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022 EVALUASI PROGRAM LAYANAN

## PERTIMBANGAN
TEKNIS

## PERTANAHAN  DALAM  MENDUKUNG  ONLINE  SINGLE  SUBMISSION (OSS)

## Tonni Seto Soekemi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia Email: tonni.seto@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (PP24/2018)  yang dikenal  dengan  istilah  OSS  (Online  Single  Submission)  untuk  menciptakan  iklim kegiatan  berusaha  dan  penanaman  modal  yang  lebih  sehat,  mudah  dan  kondusif serta  untuk  meningkatkan  indeks  kemudahan  berusaha  (Ease  of  Doing Business/EoDB) di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja  (UUCK),  kebijakan  OSS  diperbarui  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko (PP5/2021),  yang  disebut  dengan  istilah  OSS-Risk  Based  Approach  (OSS-RBA). Penelitian  ini  mengevaluasi  pelaksanaan  layanan  PTP  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Tangerang  dan  usulan  strategi  untuk  mengoptimalkan  layanan  PTP dalam  mendukung  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  melalui  sistem  OSS. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif,  menggunakan pendekatan  Context,  Input,  Process,  and  Product  (CIPP)  Evaluation  Model  dan Analisa SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Layanan PTP sudah berjalam sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan. walaupun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan.
Kata Kunci: EoDB; pertimbangan teknis; kebijakan pertanahan; OSS; perizinan berusaha; CIPP, SWOT

## Abstract
The  government  issued  Government  Regulation  Number  24  of  2018  concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (PP24/2018) known as OSS (Online  Single  Submission)  to  create  a  healthier,  easier  and  more  conducive business  and  investment  climate  and  to  increase  the  ease  index.  (Ease  of  Doing Business/EoDB)  in  Indonesia.  Since  the  enactment  of  Law  Number  11  of  2020 concerning  Job  Creation  (UUCK),  the  OSS  policy  has  been  updated  through Government  Regulation  Number  5  of  2021  concerning  Risk-Based  Business Licensing (PP5/2021), which is referred to as the OSS-Risk Based Approach (OSS- RBA).  This  study  evaluates  the  implementation  of  PTP  services  at  the  Tangerang Regency  Land  Office  and  proposed  strategies  to  optimize  PTP  services  in supporting  the  implementation  of  business  licensing  through  the  OSS  system.  The research method used is descriptive analysis, using the Context, Input, Process, and
Product (CIPP) Evaluation Model and SWOT analysis approach. The results of the study show that PTP services have been running in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency  Number  12  of  2021  concerning  Land  Technical  Considerations.  although there are still some things that need to be improved and developed.
Keywords: EoDB; technical considerations; land policy; OSS; business license; CIPP,

## SWOT

## Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada era globalisasi saat ini, Indonesia turut  melakukan  pembaharuan  dalam  sistem  tata  kelola  pemerintahannya.  Hal  tersebut guna  memberikan  pelayanan  yang  baik,  cepat,  dan  mudah  kepada  masyarakat  umum. Dalam  upaya  untuk  mencapai  hal  itu,  maka  diperlukan  implementasi  prinsip-prinsip dari  good  governance.  Menurut (Putra,  2018) ,  konsep  good  governance  merupakan suatu  landasan  dasar  dalam  demokrasi  modern  yang  mengutamakan  prinsip akuntabilitas,  transparansi,  serta  melibatkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi.  Lanjut (Arisaputra,  2013), mendefinisikan  bahwa  good  governance  bertujuan  untuk memberikan layanan publik secara efisien.
Menurut  pendapat  yang  dikemukakan  oleh (Zubaedi,  2016) ,  mendefinisikan pelayanan  publik  sebagai  suatu  kepercayaan  yang  digenggam  oleh  masyarakat.  Hal tersebut dapat dipahami bahwa pelayanan publik berkaitan dengan etika sebagai acuan utama,  sehingga  dapat  mewujudkan  pemerintah  yang  adil  dan  bertanggung  jawab. Pelayanan  publik  meliputi  segala  kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Metode Penelitian
Menurut (Somantri,  2014), mengemukakan  bahwa  format  desain  penelitian kualitatif  terbagi  menjadi  tiga  model,  yakni  format  deskriptif,  format  verifikatif,  dan format  grounded  research.  Dari  keseluruhan  format  tersebut  memiliki  ciri  dan karakteristik tertentu, sehingga tidak sama antara satu dengan lainnya. Berdasarkan hal tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  dengan  desain  deskriptif. Metode  tersebut  dapat  memberikan  representasi  tentang  individu  maupun  sekelompok orang  berkaitan  dengan  gejala  dan  peristiwa  yang  terjadi (Zellatifanny  &  Mudjiyanto, 2018).
Hal  tersebut  diperkuat  melalui  pernyataan  dari (Sidiq  et  al.,  2019) ,  yang mengemukakan  bahwa  teori  dalam  penelitian  kualitatif  tidak  hanya  bertujuan  untuk membuktikan,  melainkan  dapat  dikembangkan  melalui  data-data  yang  dibutuhkan. Lanjut menurut (Arifin, 2018) , metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan dan lebih responsif tentang perubahan nilai atau data yang terdapat di lapangan.  Dengan  demikian,  metode  penelitian  kualitatif  akan  menghasilkan  data
deskriptif  berupa  lisan  atau  kata-kata  tertulis  melalui  keadaan  yang  sedang  dilakukan terhadap individu atau sekelompok orang

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  proses  permohonan  PTP  melalui  OSS  terdapat  kendala  dalam  integrasi sistem  dari  masing-masing  bidang  teknis.  OSS  RBA  pada  tataran  ideal  akan mengintegrasikan  pelayanan  perizinan  berbasis  digital  sektoral.  Misalnya,  pelayanan persetujuan  bangunan  gedung  dilakukan  melalui  SIMBG,  persetujuan  kesesuaian pemanfaatan  ruang  diperoleh  melalui  Gistaru,  dan  proses  mendapatkan  persetujuan kelayakan  lingkungan  dilakukan  pada  Amdalnet.  Pada  praktiknya,  sistem-sistem sektoral  tersebut  masih  dalam  proses  pengintegrasian  sehingga  business  process perizinan tersebut masih terpisah pisah. Selanjutnya narasumber juga mengatakan:
“Kemarin  ada  yang  sempat  lama,  kebetulan  permohonan  KKPR  PMA (Penanaman  Modal  Asing,  Red).  PMA  itu  kan  validasinya  harus  dari  pusat.  Kami tunggu-tunggu  kok  validasinya  enggak  turun-turun,  tapi  ternyata  akhirnya  keluar PKKPR  oleh  pusat  (Ditjen  Tata  Ruang  Kementerian  ATR/BPN)  setelah  PT  tersebut menghubungi  langsung  pusat  (Kementerian  ATR/BPN,  Red).  Saya  tunggu-tunggu notifikasi kok nggak ada, tinggal ada satu permohonan ( yang belum keluar, red) yang PMA itu. Kan PMA harus dari pusat validasinya. Kemudian dari pusat juga mengatakan ke PT tetap ke kantor pertanahan (Kab. Tangerang, red) bikin pertimbangan teknisnya untuk  kebijakan,  supaya  lebih  detail  untuk  proses  sertifikasinya.  Sebelumnya  saya koordinasi dengan tata ruang Kabupaten Tangerang, kata mereka ini mah harus validasi dari  pusat,  akhirnya  kami menunggu  saja.  Kan  logikanya  (aturan,  red)  kalau  tidak  ada notifikasi  atau  validasi,  kami  belum  bisa  bekerja.  Akhirnya  kami  koordinasi  dengan pusat”.
Pemohon  layanan  PTP  dalam  rangka  penerbitan  PKKPR  berusaha  tidak  dapat langsung  dilayani  ketika  yang  bersangkutan  langsung  datang  ke  Kantor  Pertanahan dengan membawa berkas permohonan.  Karena data yang diinput oleh pemohon melalui sistem OSS terlebih dahulu harus melewati proses validasi syarat permohonan PKKPR. Hal  ini  dirasakan  cukup  menyulitkan  dan  menghambat  proses  layanan  bila dibandingkan dengan Layanan PTP Dalam rangka Izin Lokasi pada era sistem OSS 1.1. Selain itu juga narasumber lainnya mengatakan:
“Hambatannya juga ada dijumpai di masyarakat, saat mulai online ini kan jadi ada masyarakat yang merasa lebih sulit, ada yag merasa lebih gampang. Karena kan semua persyaratannya  harus  dipenuhi,  kadang  masyarakat  bingung  harus  ada  ini  itu  padahal semua  sudah  tertera  dipersyaratan.  Jadinya  dianggap  berbelit  ini  itu,  padahal  emang sudah itu SOP nya”.
Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui hambatan bukan hanya dari tim  teknis,  yang  memiliki  hambatan  tetapi  juga  terdapat  pada  masyarakat  yang  akan melakukan  permohonan  tetapi  tidak  melengkapi  persyaratan  dan  akan  menganggap prosedur yang diberikan berbelit padahal semua persyaratan sudah terdapat pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
Menurut narasumber dari kalangan masyarakat, mengatakan:
“Sekarang sudah online ini masih bingung ya. Tapi karena tadi sudah dijelaskan sama  front  office  ya  mudah-mudahan  bisa  saya  kerjakan  di  rumah.  Sebenarnya  disini juga  masih  bisa  dibantu  mereka  tetapi  karena  masih  ada  yang  kurang  mungkin  saya akan  mengerjakannya  di  rumah  saja.  Salahnya  saya  baru  tau  informasi  ini  saat  datang kesini, tidak ada mendengar sebelumnya sistemnya sudah begini dari manapun”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  dari  kalangan  masyarakat  atau kuasanya bahwa masih kurang mendapat informasi dengan pengurusan perizinan secara online saat ini. Setelah datang langsung baru mengetahui tentang perizinan yang dapat dilakukan harus secara online.
1. Evaluasi Produk
Tujuan  dari  evaluasi  produk  adalah  untuk  mengukur,  menafsirkan,  dan menilai  suatu  hasil.  Dalam  melakukan  evaluasi  produk,  evaluator  harus  menilai hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan dan hasil positif dan negatif. Evaluator harus  mengumpulkan  dan  menganalisis  penilaian  stakeholders  terhadap  program. Akhirnya, evaluasi produk harus biasanya melihat hasil dari beberapa titik pandang: secara  keseluruhan,  untuk  subkelompok,  dan  kadang-kadang  untuk  individu. Evaluasi  dapat  juga  bertujuan  mengumpulkan  deskripsi  dan  penilaian  terhadap iuran  (outcome)  dan  menghubungkan  itu  semua  dengan  objektif,  konteks,  input, dan  proses  serta  untuk  menginterpretasikan  kelayakan  dan  keberhargaan  program. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dan observasi mengenai pencapaian dan  dampak  yang  terdapat  pada  layanan  pertimbangan  teknis  pertanahan,  Terkait pencapaian layanan PTP, narasumber mengatakan:
“Layanan PTP adalah layanan kepada masyarakat yang jumlahnya tidak dapat ditetapkan secara pasti, karena tergantung dengan jumlah permohonan layanan dari masyarakat namun dapat diprediksi dari tren layanan tahun sebelumnya. Sehingga dalam  realisasinya  terkadang  tidak  memenuhi  target.  Sebagai  contoh  pada  tahun 2021  utk  layanan  PTP  untuk  izin  lokasi  kami  menargetkan  125  layanan  dengan jumlah  anggaran  Rp.  166.875.000  dan  target  layanan  PTP  untuk  izin  perubahan penggunaan tanah sebanyak 125 layanan dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000. Namun dalam realisasinya layanan PTP  untuk izin lokasi 94 layanan (75,2%) dan realisasi  layanan  PTP  untuk  izin  perubahan  penggunaan  tanah  163  layanan (130,4%).  Jika  ditotal  secara  keseluruhan  layanan  pertimbangan  teknis  pertanahan diatas target yaitu sebesar 257 layanan dari target 250 layanan”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  informan  tentang  pencapaian,  saat  ini hasil yang diharapkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat  sudah  mencapai  target  yang  diharapkan.  Berdasarkan  laporan  kinerja kantor pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2021 dapat dilihat capaian realisasi fisik kegiatan layanan PTP tahun 2021 seperti pada gambar 17, yaitu  realisasi fisik layanan  PTP  untuk  izin  lokasi  sebanyak  94  layanan  (75,2%)  dari  target  layanan sebesar  125  layanan,  sedangkan   realisasi  fisik  layanan  PTP  untuk  izin  perubahan penggunaan  tanah  163  layanan  (130,4%)  dari  target  layanan  sebesar  125  layanan.
Jika  ditotal  secara  keseluruhan  layanan  pertimbangan  teknis  pertanahan  diatas target yaitu sebesar 257 layanan dari target 250 layanan.
Adanya  perbedaan  target  dan  realisasi  tersebut  dapat  dimaklumi  karena layanan  PTP  merupakan  layanan  kepada  masyarakat  yang  jumlahnya  tidak  dapat ditetapkan secara pasti, karena tergantung dengan jumlah permohonan layanan dari masyarakat.  Target  layanan  mengacu  pada  renstra  dan  tren  jumlah  layanan  tahun sebelumnya,  pada  tahun  2021  ditargetkan  125  layanan  PTP  untuk  izin  lokasi  dan 125 layanan PTP untuk ijin perubahan penggunaan tanah.

## Gambar 1 Capaian realisasi layanan PTP tahun 2021 dan 2020
Selain itu narasumber juga mengatakan:
“Laporan  realisasi  keuangan  layanan  PTP  untuk  izin  lokasi  sebesar  Rp.  141.737.500 dari  Rp.  166.875.000  atau  84,94%  sedangkan  layanan  PTP  untuk  izin  perubahan penggunaan  tanah  sebesar  Rp.  24.475.000  dari  Rp.  35.000.000,-  atau  69,93%  dari jumlah  anggaran.  Adanya  perbedaan  antara  realisasi  fisik  dan  keuangan  karena  kami melaksanakan efisiensi  dengan menggabungkan  beberapa  layanan  dalam  satu  kegiatan sekaligus”. Berdasarkan laporan kinerja kantor pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2021 dapat dilihat capaian realisasi keuangan kegiatan seperti pada gambar 18

## Gambar 2

## Capaian realisasi keuangan layanan PTP tahun 2021
Laporan  realisasi  keuangan  layanan  PTP  untuk  izin  lokasi  sebesar  Rp. 141.737.500  dari  Rp.  166.875.000  atau  84,94%  sedangkan  layanan    PTP  untuk  izin perubahan penggunaan tanah sebesar Rp. 24.475.000 dari Rp. 35.000.000,- atau 69,93% dari  jumlah  anggaran.  Adanya  perbedaan  antara  realisasi  fisik  dan  keuangan  karena kami    melaksanakan  efisiensi  dengan  menggabungkan  beberapa  layanan  dalam  satu kegiatan  sekaligus.  Berdasarkan  laporan  realisasi  keuangan  dapat  dikatakan  kantor pertanahan Kabupaten Tangerang efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
Implementasi pengukuran efisiensi kegiatan, dilakukan melalui perhitungan rasio antara  realisasi  anggaran  belanja  langsung  dengan  realisasi  anggaran  belanja keseluruhan. Rumus menghitung tingkat efisiensi menurut Mahsun (2009) :
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, hasil persentase dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan :
a. Tingkat pencapaian diatas 100% : tidak efisien
b. Tingkat pencapaian 90% - 100% : kurang efisien
c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efisien
d. Tingkat pencapaian 60% - 80% : efisien
e. Tingkat pencapaian dibawah 60% : sangat efisien
Berdasarkan  kriteria  tersebut  diatas,  kegiatan  layanan  PTP  untuk  izin  lokasi tingkat  pencapaian  keuangannya  sebesar  84,94%  yaitu  cukup  efisien,  sedangkan kegiatan layanan PTP untuk izin perubahan penggunaan tanah pencapaian keuangannya sebesar 69,93% yaitu efisien.
Terkait dengan dampak menurut responden mengatakan:
“Secara  umum  saat  ini  pelayanannya  lebih  baik,  masyarakat  yang  bingung  diberi arahan, bahkan kurang mengerti juga kita diajari didepan, jadi masyarakat tidak merasa susah dengan pelayanan saat ini, walaupun online, walaupun masyarakat masih ada juga yang bingung bagaimana cara-caranya, tapi itu saya lihat diajari”.
Menurut responden yang lainnya :
“Sekarang ya pelayanan sudah lebih baik dari sebelumnya, dulu saya ngurus izin susah ya, harus kesana kemari, sekarang syukurnya sudah cepat, sudah online pula. Beginikan mudah pula bisa dimana-mana, apalagi fasilitas sudah bagus begini ya, jadi pas, sesuai”.
Menurut responden yang lainnya :
“Udah bagus, lebih cepat, mereka juga responnya cepat, begitu masuk langsung ditanya kebutuhan kita apa, jadi gak bingung, pelayanannya sudah baguslah”.
Dari  hasil  wawancara  tentang  pelayanan  yang  diberikan  kepada  responden  dari masyarakat,  pelayanan  yang  diberikan  telah  baik,  masyarakat  merasa  puas  dengan proses pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Masyarakat yang kurang mengerti akan diberikan  arahan  oleh  pegawai  bagaimana  prosedur  pengerjaannya,  dan  masyarakat yang mendapatkan layanan merasa puas dengan pelayanan yang didapatkan.

## Gambar  1 Suasana layanan PTP
Menurut  informan  terkait  dengan  produk  permohonan  PTP  melalui  OSS  saat sudah  lebih  baik  dan  sangat  membantu  karena  permohonan  melalui  online  ini  dapat menghemat waktu dan biaya, petugas juga memberikan penjelasan dengan baik tentang persyaratan dan alur permohonan yang harus dilakukan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi layanan pertimbangan teknis pertanahan
Menurut (irham fahmi, 2013:260) untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT,  maka  perlu  dilihat  faktor  internal  dan  eksternal  sebagai  bagian  penting  dalam analisis SWOT. Analisis faktor internal adalah kegiatan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan  organisasi  atau  perusahaan  dalam  rangka  memanfaatkan  peluang  dan
mengatasi  ancaman.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  analisis  internal  sangat  berkaitan  erat dengan penilaian terhadap sumber daya organisasi (Fatimah, 2016) . Sedangkan analisis faktor  eksternal  adalah  mengidentifikasi  peluang  dan  ancaman  di  luar  organisasi. Tujuan  dilakukannya  analisis  eksternal  adalah  mengembangkan  sebuah  daftar  terbatas dari  peluang  yang  menguntungkan  organisasi  dan  berbagai  ancaman  yang  harus dihindari.  Peluang  dan  ancaman  eksternal  ini  meliputi  berbagai  tren  dan  kejadian ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan hidup, politik, hukum, pemerintahan, teknologi  dan  kompetitif  yang  secara  nyata  menguntungkan,  atau  merugikan  suatu organisasi di masa mendatang (Lapod, 2016).
Faktor Internal
Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan responden di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang serta melakukan analisis terhadap lingkungan internal, diperoleh faktor  internal  berupa  kekuatan  (S-strength)  dan  kelemahan  (W-weakness)  sebagai berikut:
A. Kekuatan (Strength)
1. SDM yang kompeten
SDM  yang  kompeten  dalam  hal  ini  adalah  seluruh  pejabat  dan  staf  pelaksana layanan  pertimbangan  teknis  pertanahan  yang  ada  pada  kantor  pertanahan Kabupaten Tangerang.  Hal ini dapat dipahami karena mereka yang mempunyai kewenangan  dalam  penyelenggaraan  layanan  pertimbangan  teknis  pertanahan, sehingga mereka yang mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan PTP. Selain itu  juga  dapat  dilihat  dari  laporan  kinerja  kantor  pertanahan  Kabupaten Tangerang tahun 2021, dimana dengan jumlah SDM yang terbatas mereka dapat menyelesaikan seluruh permohonan layanan PTP sesuai dengan target waktu.
2. Terjalinnya hubungan baik dengan OPD/Pemda
Kerjasama dan hubungan yang baik dibangun oleh kantor pertanahan Kabupaten Tangerang dalam hal ini pejabat dan pelaksana layanan PTP  dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Selama ini koordinasi dilakukan dalam forum BKPRD Kabupaten  Tangerang.  Intensitas  pertemuan  yang  cukup  sering  menjadikan komunikasi  dengan  pemda  menjadi  mudah,  sehingga  memudahkan  dalam  hal pertukaran  data  untuk  mempercepat  layanan  PTP.  Secara  personal  pejabat- pejabat  di  OPD  Kabupaten  Tangerang  juga  mengenal  dekat  dengan  pejabat  di kantor  pertanahan  Kabupaten  Tangerang  sehingga  saat  terjadi  kendala  dapat diselesaikan secara cepat.
3. Inovasi penggunaan teknologi drone
Untuk  mempercepat  proses  layanan  PTP  melalui  OSS  yang  dibatasi  waktu hanya 10 hari termasuk untuk peninjauan lapangan lokasi yang dimohon hanya 2 hari,  dibutuhkan  sebuah  terobosan  dan  inovasi  berupa  pemanfaatan  teknologi penginderaan  jauh  yaitu  pemakaian  drone  pada  peninjuan  lapang.  Dengan volume  permohonan  layanan  yang  cukup  tinggi  sedangkan  jumlah  SDM  yang ada  sangat  terbatas,  ditambah  dengan  luasan  tanah  yang  dimohon  cukup  luas. Jika  tanah  yang  dimohon  sangat  luas,  tidak  mungkin  bisa  dikelilingi  secara
manual  hanya  dengan  waktu  2  hari,  oleh  karena  itu  penggunaan  drone  sangat membantu  untuk  percepatan  layanan  PTP.  Karena  persyaratan  PTP  itu  harus menyampaikan informasi P4T, dengan penggunaan drone itu sangat membantu. Drone dilengkapi dengan peralatan kamera resolusi tinggi yang dapat melakukan pemotretan  foto  udara.  Kelebihan  penggunaan  drone  adalah  menghasilkan gambar/citra  dengan  resolusi  spasial  yang  besar,  tidak  terkendala  awan,  karena pengoperasiannya  pada  ketinggian  di  bawah  awan.  Melalui  drone,  skala kedetailan data menjadi sangat tinggi dan proses pengumpulan datanya menjadi lebih mudah (Andrew, 2020).
Drone  yang  digunakan  oleh  kantor  pertanahan  Kabupaten  Tangerang  DJI Phantom  4.  Penggunaan  jenis  drone  ini  dengan  alasan  karena  foto  yang dihasilkan mempunyai resolusi spasial yang tinggi, harga relatif terjangkau dan pemakaiannya pun relatif mudah.
4. Tersedianya peta dasar pertanahan skala besar
Ketersediaan peta dasar pertanahan skala besar sangat dibutuhkan untuk layanan pertimbangan  teknis  pertanahan,  karena  layanan  PTP  merupakan  hasil  dari analisis  spasial  dari  beberapa  peta  dasar.  Hasil  pemeriksaan  lapang  dan  sketsa lapang  dengan  RTRW/  RDTR    setempat menggunakan metode  analisa  overlay antara  lokasi  yang  dimohon  dengan  penggunaan  tanah,  penguasaan  tanah/ pemilikan  tanah,  kemampuan  tanah,  dan  peta  pendukung  lainnya  yang  terkait dengan  lokasi  dimohon  dengan  skala  peta  disesuaikan  dengan  kebutuhan  yaitu berkisar antara 1: 1000 sampai dengan skala 1: 10.000.
Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dilampirkan Peta, yang terdiri atas:
a. Peta petunjuk letak lokasi;
b. Peta Penggunaan Tanah;
c. Peta Penguasaan Tanah;
d. Peta Kemampuan Tanah;
e. Plotting Lokasi pada Peta RTR;
f. Peta kesesuaian Penggunaan Tanah; dan
g. Peta Ketersediaan Tanah.
Dengan  tersedianya  peta  dasar  pertanahan  skala  besar  dapat  memudahkan  dan mempercepat proses pengolahan dan analisa data atas bidang yang dimohonkan PTP.
B. Kelemahan (Weakness)
1. Kurangnya jumlah SDM
Jumlah  Pegawai  pada  seksi  Penataan  dan  Pemberdayaan  terdiri  dari  8 Orang  pegawai  yang meliputi  1  Kepala Seksi,  1  Kepala  Subseksi,  dan  6  orang Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  (PPNPN).  Jumlah  SDM  tersebut dengan  volume  permohonan  layanan  masih  kurang  memadai  untuk melaksanakan  layanan  PTP  dengan  baik  dan  sesuai  standar  yang  ditentukan. Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  kerapkali  dilaksanakan  pembahasan  secara marathon dengan mengundang beberapa pemohon dalam 1 hari yang sama. Hal
ini  dimaksudkan  untuk  mengatasi  durasi  pelaksanaan  layanan,  menggunakan SDM  secara  efisien  dan  efektif,  serta  menumbuhkan  rasa  kepercayaan  dan kepastian  kepada  pemohon.  Begitupun  halnya  dalam  pelaksanaan  peninjauan lapangan,  disiasati  dengan  melakukan  beberapa  kunjungan  lapangan  ke  lokasi pemohon yang berbeda di dalam 1 hari kerja.
2. Perencanaan anggaran yang belum optimal
Berdasarkan  laporan  kinerja  kantor  pertanahan  Kabupaten  Tangerang tahun  2021  capaian  realisasi  fisik  layanan  PTP  untuk  izin  lokasi  sebanyak  94 layanan atau 75,2% dari target layanan sebesar 125 layanan, sedangkan  realisasi fisik  layanan  PTP  untuk  izin  perubahan  penggunaan  tanah  163  layanan  atau 130,4% dari target layanan sebesar 125 layanan. Jika ditotal secara keseluruhan layanan pertimbangan teknis pertanahan diatas target yaitu sebesar 257 layanan dari target 250 layanan.
Namun  capaian  keuangannya  hanya  84,94  %  untuk  layanan  PTP  izin lokasi  dan  69,93%  untuk  layanan  PTP  izin  perubahan  penggunaan  tanah. Adanya  perbedaan  antara  capaian  fisik  dan  realisasi  keuangan  menandakan masih  kurang  baiknya  perencanaan  dan  penganggaran  dalam  layanan  PTP. Layanan  PTP  adalah  layanan  kepada  masyarakat  yang  jumlahnya  tidak  dapat ditetapkan  secara  pasti,  karena  tergantung  dengan  jumlah  permohonan  dari masyarakat namun dapat diprediksi dari tren layanan tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan  anggaran  merupakan  salah  satu  indikator  kinerja  finansial pemerintah. (Kurrohman,  2013) menyatakan  bahwa  penilaian  kinerja  finansial diukur  berdasarkan  pada  anggaran  yang  telah  dibuat,  dengan  menganalisis varians  (selisih  atau  perbedaan)  antara  kinerja aktual  dengan  yang  dianggarkan (Niansyah  &  Biswan,  2018). Sementara  itu (Noviwijaya  &  Rohman,  2013) mengemukakan  bahwa  penyerapan  anggaran  adalah  proporsi  anggaran  satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan  dalam  satu  tahun  anggaran.
3. Validasi persyaratan secara berjenjang
Data  yang  diinput  oleh  pelaku  usaha  dikemas  dalam  notifikasi  sistem yang  dikirimkan  oleh  sistem  OSS-RBA  ke  Sistem  Gistaru-KKPR.    Algoritma sistem  OSS  sebelumnya  telah  menentukan  kewenangan  penerbitan  PKKPR berdasarkan  tingkat  risiko,  jenis  kegiatan  usaha  serta  status  penanaman modalnya.  Sehingga  notifikasi  yang  dikirim  ke  sistem  Gistaru-KKPR  telah terbagi  habis  sesuai  kewenangannya:  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota. Kelemahan  dari  validasi  persyaratan  ini  adalah  masih  terdapatnya  campur tangan  manusia  dalam  pelaksanaannya,  yang  dilaksanakan  oleh  validator  di tingkat  pusat  (di  Ditjen  Tata  Ruang  Kementerian  ATR/BPN),  validator  tingkat provinsi  (di  OPD  Penataan  Ruang  Pemprov)  dan  validator  tingkat kabupaten/kota  (di  OPD  Penataan  Ruang  Pemkab/pemkot).  Apabila  validasi syarat  dinyatakan  lengkap  oleh  validator,  maka  notifikasi  permohonan  KKPR dan PTP dikirimkan ke Sistem KKP-web Layanan PTP.
4. Faktor Eksternal
A. Peluang (Opportunities)
Peluang  (opportunities)  pada  dasarnya  merupakan  faktor-faktor strategis  (eksternal)  yang  berada  relatif  di  luar  kendali  atau  penguasaan organisasi,  bersifat  mempengaruhi  secara  positif  pencapaian  tujuan organisasi  dan  harus  dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  untuk  mencapai tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan responden  terkait  layanan  PTP  di  kantor  pertanahan  Kabupaten  Tangerang, terdapat peluang sebagai berikut
1. Dukungan Organisasi Pemerintah Daerah
Intensitas  pertemuan  yang  cukup  sering  dalam  forum  Badan Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah  (BKPRD)  menjadikan  komunikasi dengan  pemda  menjadi  mudah,  sehingga  memudahkan  dalam  hal pertukaran  data  untuk  mempercepat  layanan  PTP.  Bahkan  dengan  OPD mempunyai  kesepakatan,  bahwa  sebelum  adanya  notifikasi  di  sistem OSS,  BPN  sudah  dihubungi  terlebih  dahulu  oleh  OPD  terkait  data pemohon untuk persiapan peninjauan ke lapangan. Sehingga target waktu yang  ada  di  sistem  dapat  terpenuhi.  Secara  personal  pejabat-pejabat  di OPD  Kabupaten  Tangerang  juga  mengenal  dekat  dengan  pejabat  di kantor  pertanahan  Kabupaten  Tangerang  sehingga  saat  terjadi  kendala dapat diselesaikan secara cepat.
2. Adanya perbaikan sistem informasi OSS
OSS adalah salah satu sistem penggabungan antara seluruh layanan perizinan  berusaha  yang  dilakukan  secara  elektronik.  Jika  sebelumnya sudah terintegrasi sistem perizinan usaha OSS Versi 1.1. Namun, saat ini sudah  bertransformasi  menjadi  Online  Single  Submission  Risk  Based Approach (OSS-RBA).
Sesuai  namanya,  OSS-RBA,  izin  usaha  akan  dikeluarkan  melalui pendekatan  risiko.  Pelaku  usaha  hanya  perlu  mengurus  perizinan  sesuai tingkat  risiko  kegiatan  usahanya.  Perbedaan  antara  OSS  versi  1.1  dan OSS-RBA  yaitu  pertama,  sistem  OSS  1.1  belum  benar-benar  terpusat. Sedangkan  dalam  OSS-RBA  seluruh  kegiatan  usaha  yang  mencakup  16 sektor  sudah  terpusat.  Kedua,  pada  OSS  1.1  belum  terdapat  standar perizinan  berusaha.  Sedangkan  dalam  OSS-RBA  Norma  Standar Prosedur  dan  Kriteria  (NSPK)  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  pada setiap  sektor  akan  digunakan  acuan  tunggal  dalam  perizinan  berusaha. Ketiga, OSS 1.1 perizinan berusaha tidak dibedakkan berdasarkan risiko dan  skala  kegiatan  usaha.  Sedangkan  OSS-RBA  perizinan  berusaha dibedakan  berdasarkan  risiko  dan  skala  kegiatan  usaha.  Keempat,  OSS 1.1  tidak  memiliki  standar  waktu  pengurusan.  Ketidakpastian  ini tentunya  dapat menghambat  kegiatan  para  pelaku  usaha.  Namun,  dalam OSS-RBA  setiap  jenis  perizinan  memiliki  standar  waktu  yang  jelas sehingga  menciptakan  kepastian  bagi  pelaku  usaha.  Kelima,  pada  OSS-
RBA  semua  biaya  dibayarkan  secara  online  melalui  sistem  berdasarkan ketentuan  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  atau  retribusi. Keenam, dari segi pengawasan tidak ada pengawasan khusus dalam OSS 1.1.  Sedangkan  dalam  OSS-RBA  terdapat  subsistem  pengawasan  yang digunakan  sebagai  sarana  untuk  melakukan  pengawasan  perizinan berusaha  berbasis  risiko.  Ketujuh,  OSS  1.1  tidak  terdapat  pembagian skala  usaha,  serta  tidak  mengakomodir  kemudahan  UMKM.  Sehingga UMKM berisiko rendah tetap dapat memiliki izin usaha.
3. Layanan online terintegrasi
Pandemi yang  masih melanda berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia mendorong  pemerintah  untuk  segera  melakukan  inovasi  dan perubahan
kebijakan  serta  pelayanan  publik  yang  lebih  baik    demi kepentingan  masyarakat  secara  luas.  Seiring  berjalannya  waktu  dan dengan  kemampuan  adaptasi  instansi  penyelenggara  pelayanan  publik terhadap  pandemi,  pelayanan  mulai  diberikan  melalui  daring.  Hal tersebut  ditujukan  demi  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas bagi  masyarakat.  Layanan  pertimbangan  teknis  pertanahan  termasuk layanan  yang  diselenggarakan  secara  online  melalui  OSS,  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  (PP 5/2021). Melalui sistem layanan online tersebut, pelaku usaha tidak perlu datang  ke  Kantor  Pertanahan  untuk  mengajukan  permohonan  dan menyerahkan  berkas  persyaratan  permohonan,  karena  semua  berkas persyaratan  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  layanan  telah  diinput pelaku usaha ke dalam sistem, termasuk penagihan tarif layanan dikirim secara  elektronik  dan  diakses  pelaku  usaha  melalui  akun  yang bersangkutan di sistem OSS
B. Ancaman
Ancaman (Threats) pada dasarnya merupakan faktor-faktor strategis (eksternal) yang berada relatif di luar kendali atau penguasaan organisasi, berpotensi  menghambat  pencapaian  tujuan  organisasi  dan  harus diminimalisir  dampaknya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  diskusi  dengan  responden  terkait layanan  PTP  di  kantor  pertanahan  Kabupaten  Tangerang,  terdapat ancaman sebagai berikut:
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat/pemohon tentang OSS
Pengetahuan  dan  kemampuan  mengakses  OSS  RBA  masih  berada level  yang  berbeda-beda.  Pelaku  usaha  mengakui,  informasi  yang diperoleh  masih  sangat  terbatas  dan  diperoleh  secara  mandiri  dan/atau mengikuti sosialisasi yang masih sangat terbatas baik  dari sisi frekuensi maupun kedalaman informasi. Sementara pada sisi regulasi, pelaku usaha juga belum memahami terkait turunan-turunan UU Cipta kerja.
Kurangnya  pemahaman  dan  informasi  berdampak  pada  proses pelayanan  perizinan.  Dari  segi  teknis  masih  banyak  pelaku  usaha melakukan  kesalahan,  misalnya  dalam  memilih  usaha  yang  masuk kedalam  kategori  UMK  dan  non  UMK.  Selain  itu,  kesalahan    memilih izin  atas  jenis  usaha,  padahal  aturan  mengenai  perbedaan  tersebut  telah terbit,  yakni  Peraturan  Badan  Pusat  Statisktik  tahun  2020  tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Implikasinya yakni ketidakpastian  pelaksanaan  kegiatan  usaha  serta  berpotensi  terkena sanksi oleh pemda (pencabutan izin hingga larangan usaha).
2. Kurangnya ketelitian masyarakat/pemohon dalam formulir isian
Pelaku usaha tidak teliti dalam pengisian setiap kolom isian  pada sistem  OSS  sehingga  terdapat  pengisian data  menjadi  tidak  lengkap.  Di samping itu, pelaku usaha dituntut untuk menginput data spasial poligon lokasi  usaha  dalam  format  shp,  dimana  dibutuhkan  keahlian  khusus  di bidang  pemetaan  untuk  memenuhi  syarat  ini.    Hal  ini  dirasakan menyulitkan  bagi  sebagian  besar  pemohon  yang  masih  tidak  akrab dengan  Teknologi  Informasi,  sehingga  sangat  rawan  terjadi  kesalahan input,  yang  menyebabkan  proses  perizinan  pelaku  usaha  yang bersangkutan menjadi terhambat di dalam sistem.
3. Belum terintegrasinya sistem OSS secara baik
Layanan  PTP  PKKPR  Berusaha  melalui  sistem  KKP-web terintegrasi  Gistaru-KKPR  dan  OSS-RBA  adalah  salah  satu  sistem layanan  yang  dikembangkan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  agar  dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien dalam rangka mendukung  semangat  kemudahan  berusaha  dan  berinvestasi  bagi masyarakat  pelaku  usaha.  Namun  dalam  prakteknya  terkadang  masih mengalami  kendala  sehingga  menghambat  layanan  pertimbangan  teknis pertanahan.
Sebagai  contoh,  di  aplikasi  KKP  Web  yang  terkoneksi  dengan sistem  OSS  hanya  menampilkan  notifikasi  adanya  permohonan  PTP, tanpa  adanya  informasi  tentang  pemohon  dan  kontak  yang  bisa dihubungi, sehingga dapat menginformasikan kepada pelaku usaha untuk segera  melengkapi  dokumen  permohonan  pertimbangan  teknis pertanahan.

## Kesimpulan
Evaluasi  context  meliputi  latar  belakang  dan  tujuan  terkait  dengan  layanan  PTP melalui  OSS  di  kantor  pertanahan  Kabupaten  Tangerang,  yang  menjadi  latar belakangnya  ialah  untuk  meningkatkan  investasi  dan  kemudahan  berusaha  bagi masyarakat. Sistem perizinan berusaha berbasis teknologi informasi ini mengintegrasikan  perizinan  di  pusat  dan  daerah  untuk  memperbaiki  proses  pelayanan perizinan.  Evaluasi  Input  terkait  dengan  sumber  daya  manusia,  perencanaan  dan
anggaran. Terkait  SDM,  jumlahnya  belum  memadai jika  dibandingkan  dengan  volume permohonan  layanan  PTP.    Untuk  menyiasati  hal  tersebut  ada  inovasi  dalam  proses pelayanan,  diantaranya  adalah  pemanfaatan  teknologi  drone  dalam  rangka  peninjuan lokasi permohonan PTP. Terkait dengan target layanan, mengacu pada renstra dan tren jumlah  layanan  tahun  sebelumnya,  pada  tahun  2021  menargetkan  125  layanan  PTP untuk izin lokasi dan 125 layanan PTP untuk ijin perubahan penggunaan tanah dengan total anggaran sebesar Rp. 201.875.000.
Evaluasi  Proses  meliputi  proses  pelaksanaan  program  yang  dilakukan,  bahwa proses  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Evaluasi Product, hasil yang sudah didapatkan saat ini sudah sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2021, capaian fisik  secara  total  melebihi  target  yang  telah  ditentukan  namun  realisasi  keuangannya tidak  terpenuhi  yang  artinya  cukup  efisien  dari  sisi  penggunaan  anggaran.  Ada  tujuh faktor  internal  yang  mempengaruhi  layanan  PTP  melalui  OSS  di  kantor  pertanahan Kabupaten Tangerang,  yaitu:  (1)  SDM  yang  kompeten,  (2) Terjalinnya  hubungan baik dengan  Pemda,  (3)  Inovasi  penggunaan  teknologi  drone,  (4)  Tersedianya  peta  dasar pertanahan  skala  besar,  (5)  Kurangnya  jumlah  SDM,  (6)  Perencanaan  anggaran  yang belum  optimal,  (7)  Validasi  persyaratan  secara  berjenjang. Ada  enam  faktor  eksternal yang  mempengaruhi  layanan  PTP  melalui  OSS  di  kantor  pertanahan  Kabupaten Tangerang, yaitu: (1) Dukungan dari Pemerintah Daerah, (2) Adanya update sistem OSS RBA,  (3)  Layanan  online,  (4)  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat/pemohon  tentang OSS,  (5)  Kurangnya  ketelitian  masyarakat/pemohon  dalam  formulir  isian,  (6)  Belum terintegrasi nya sistem OSS secara baik.
Analisis  SWOT  yang  dilakukan  menghasilkan  usulan  strategi  dan  solusi  dalam upaya  perbaikan  layanan  PTP  melalui  OSS,  yaitu  :  Peningkatan  komunikasi  dan Sinkronisasi  dengan  Stakeholder;  Peningkatan  kapasitas  SDM  untuk  pemahaman petunjuk  teknis  layanan  PTP;  Peningkatan  kapasitas  sistem  OSS-RBA,  agar  mampu melakukan  validasi  persyaratan  KKPR  secara  otomatis;  Mengkonsolidasikan peninjauan  lapang  beberapa  permohonan  dalam  satu  waktu  secara  bersamaan; Sosialisasi  prosedur  dan  aturan  OSS  di  berbagai  sosial  media;    Meningkatkan  sistem OSS-RBA  agar  lebih  memudahkan  pelaku  usaha  menginput  informasi  spasial; Meningkatkan  sistem  KKP-web  dan  OSS    dalam  menampilkan  data  yang  dibutuhkan oleh  petugas  Kantor  Pertanahan;  Meningkatkan  sistem  Gistaru-KKPR  untuk  membuat kode pembayaran sendiri

## BIBLIOGRAFI
Andrew,  A.  S.  (2020).  Pemanfaatan  Drone  dalam  Pemetaan  Kontur  Tanah. Buletin Loupe , 16 (02), 32–41. Google Scholar
Arifin,  M.  B.  U.  B.  (2018).  Buku  Ajar  Metodologi  Penelitian  Pendidikan. Umsida Press , 1–143. Google Scholar
Arisaputra,  M.  I.  (2013).  Penerapan  prinsip-prinsip  good  governance  dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. Yuridika , 28 (2). Google Scholar
Fatimah,  F.  N.  D.  (2016). Teknik  analisis  SWOT .  Anak  Hebat  Indonesia. Google Scholar
Kurrohman,  T.  (2013).  Evaluasi  penganggaran  berbasis  kinerja  melalui  kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi , 5 (1). Google Scholar
Lapod,  J.  (2016).  Analisis  Penentuan  Strategi  Dalam  Lingkungan  Bisnis  Yang Kompetitif  Studi  Kasus  Pada  PT.  Pelindo  IV  (Persero). Jurnal  Riset  Bisnis  Dan Manajemen , 4 (1), 33–48. Google Scholar
Niansyah, F. I. W., & Biswan, A. T. (2018). Analisis Varians Anggaran Belanja untuk Pengukuran  Kinerja. Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,
Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 3 (4), 348–363. Google Scholar
Noviwijaya, A., & Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan  Kerja  Lingkup  Pembayaran  KPPN  Semarang  I). Diponegoro  Journal  of Accounting , 91–100. Google Scholar
Putra,  R.  M.  D.  (2018). Inovasi  Pelayanan  Publik  Di  Era  Disrupsi  (Studi  Tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health di Kota Surabaya) . Universitas Airlangga. Google Scholar
Sidiq,  U.,  Choiri,  M.,  &  Mujahidin,  A.  (2019).  Metode  penelitian  kualitatif  di  bidang pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1–228. Google Scholar
Somantri, M. (2014). Perencanaan pendidikan . PT Penerbit IPB Press. Google Scholar
Zellatifanny,  C.  M.,  &  Mudjiyanto,  B.  (2018).  Tipe  penelitian  deskripsi  dalam  ilmu komunikasi. Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi , 1 (2), 83–90. Google Scholar
Zubaedi,  M.  A.  (2016). Pengembangan  masyarakat:  wacana  dan  praktik .  Kencana. Google Scholar

## Copyright holder:
Diryo Suparto, Eko Eddya Supriyanto (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: