ISSN: 2527-6387

## Jurnal Pembangunan Nagari
Vol. 9, No. 1, Juni, 2024, Hal. 48-61
DOI: 10.30559/jpn.v9i1.460
Copyright © Balitbang Provinsi Sumatera Barat
Balitbang Provinsi Sumatera Barat

## Karakteristik Kelembagaan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Pekanbaru: Pendekatan Multisektor
Afriyanni Afriyanni 1 , Azmansyah Azmansyah 2 , Nugraheni Restu Kusumaningrum 3
1 Balitbang Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia. Email: afriyannisubhan@gmail.com
2 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia. Email: azman@eco.uir.ac.id
3 Balitbang Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia. Email: henni.mendrova@gmail.com
Artikel Diterima: (15 Juni 2024)
Artikel Direvisi: (19 Juni 2024) Artikel Disetujui: (28 Juni 2024)

## ABSTRACT
This study aims to identify the institutional characteristics of the creative economy in Pekanbaru City, identify the obstacles faced, and formulate strategies to strengthen the institutions of the creative economy sector. This study used qualitative descriptive approach and questionnaire data collection techniques, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis combines descriptive analysis and SWOT analysis. The results of the study revealed issues concerning organizational legality, licensing, capital, and insufficient government support, which  hinder  the  development  of  creative  economy  institutions  in  Pekanbaru  City.  The  study  recommends enhancing the role of local governments, particularly the relevant Regional Apparatus Work Units (SKPD), in providing  assistance,  coaching,  and  education  to  creative  economy  practitioners.  Specifically,  efforts  should focus  on  improving  the  legality  of  products  and  institutions,  enhancing  business  licensing  services  and facilitation,  encouraging  and  facilitating  cooperation  and  collaboration  among  creative  economy  actors,  and establishing a valid and up-to-date creative economy database.
Keywords: Creative Economy, Government Support, Institutional Development

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kelembagaan ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru, mengidentifikasi  kendala  yang  dihadapi,  dan  merumuskan  strategi  untuk  memperkuat  kelembagaan  sektor ekonomi  kreatif.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  teknik  pengumpulan  data kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data menggabungkan analisis deskriptif dan analisis  SWOT.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  adanya  permasalahan  dalam  legalitas  organisasi,  perizinan, permodalan, dan dukungan pemerintah yang belum optimal bagi pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif di Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini  merekomendasikan  peningkatan  peran  pemerintah  daerah  khususnya  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam melakukan pendampingan, pembinaan dan edukasi kepada pelaku ekonomi  kreatif  terutama  dalam  hal  legalitas  produk  dan  kelembagaan,  meningkatkan  pelayanan  dan  fasilitasi perizinan usaha, mendorong dan menfasilitas kerjasama dan kolaborasi pelaku ekonomi kreatif serta membangun database ekonomi kreatif yang valid dan up to date.
Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Dukungan Pemerintah, Pengembangan Kelembagaan

## Pendahuluan
Ekonomi Kreatif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan  global.Ekonomi  kreatif  selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  dengan  ekraf  merupakan perangkat  kebijakan  yang  memelihara  pengembangan  kreativitas,  penggabungan pengetahuan,  dan  pemanfaatan  teknologi  ilmiah  canggih  untuk  menumbuhkan  ekspansi ekonomi, membangun peluang pasar, dan menciptakan prospek lapangan kerja (Sung, 2015). Defenisi ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang  mendefenisikan  ekonomi  kreatif  sebagai  nilai  tambah  kekayaan  intelektual  dari kekayaan  intelektual  yang  berasal  dari  kreativitas  manusia  yang  berbasis  warisan  budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
Ekraf berkontribusi terhadap PDB, lapangan kerja dan ketahanan ekonomi (Hendrawan, 2022; Mabrur et al., 2023). Menurut data dari BPS, ekonomi kreatif memberikan kontribusi sekitar  7,24%  terhadap  ekonomi  nasional  pada  tahun  2017,  dengan  tingkat  pertumbuhan sebesar  5,06%.  Sementara  Badan  Ekonomi  Kreatif  dan  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan Teknologi  (BPPT)  memproyeksikan  ekonomi  kreatif  berkontribusi  sebesar  Rp.1.274  triliun atau  6,95%  dari  total  PDB  nasional  pada  akhir  tahun  2020  dan  dapat  menyerapkan  tenaga kerja sebesar 19,86 juta tenaga kerja tahun 2019.
Beberapa  daerah  di  Indonesia  berupaya  mengoptimalkan  kontribusi  ekonomi  kreatif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi (Djulius et al., 2019; Ellis Susmawati et al., 2022; Ginting,  2017).  Namun  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  mengembangkan  ekonomi kreatif. Kendala-kendala tersebut antara lain: keuangan atau modal,  pengelolaan modal kerja, akses  kredit,  dan  literasi  keuangan  pemilik  (Nareswari  et  al.,  2023;  Shabillia  &  Santoso, 2023).  Selain  itu,  kurangnya  kesadaran  di  kalangan  pelaku  kreatif  tentang  nilai  ekraf, koordinasi  yang  tidak  memadai  serta  regulasi  yang  kurng  mendukung    juga  menghambat pengembangan ekraf (Saehu et al., 2023).
Kota  Pekanbaru  memiliki  laju  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  6,78%  dengan  struktur perekonomian yang didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu: Perdagangan besar dan eceran; reparasi  mobil  dan  sepeda  motor  (30,76%),  Konstruksi  (29,10%)  dan  industry  pengolahan (21,11%)  (BPS  Kota  Pekanbaru,  2023).  Dari  ketiga  sektor  tersebut,  ekraf  memberikan kontribusi  terhadap  sektor  perdagangan  besar  dan  eceran.  Berdasarkan  data  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Pekanbaru  tahun  2022,  terdapat  tiga  subsektor  ekraf yang dominan dan layak untuk dikembangkan yaitu: kuliner (22%), fashion (19%) dan Kriya (11%). Sub sektor kerajinan (kriya) dan kuliner mulai difokuskan pengembangannya, melalui kegiatan  “Riau  Street  Fiesta”  (Ramadhani,  2020).  Namun  berdasarkan  studi  pendahuluan, pengembangan    ekraf  di  Kota  Pekanbaru  masih  menghadapi  beberapa  kendala,  seperti minimnya  dukungan  dari  pemerintah  daerah,  keterbatasan  modal  dan  keterbatasan  akses pasar.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  strategi  pengembangan kelembagaan ekraf yang tepat guna meningkatkan daya saing ekraf di Kota Pekanbaru.
Penelitian  ini  penting  dilakukan  karena  keberhasilan  pengembangan  ekraf  dapat meningkatkan  kontribusi  yang  tinggi  untuk  pembangunan  ekonomi  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  Kota  Pekanbaru.  Penelitian  ini  diharapkan  memberikan rekomendasi  yang  kontruktif  bagi  pemerintah  daerah  dan  pelaku  ekraf  di  Kota  Pekanbaru
dalam  upaya  mengembangkan  kelembagaan  ekraf  yang  berkelanjutan  dan  berdaya  saing tinggi.
Berbagai penelitian tentang ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru telah banyak dilakukan, masing-masing dengan fokus yang berbeda. Ramadhani, (2021, 2021) meneliti daya saing dan inovasi produk, Arfah (2023) fokus pada pemasaran, Syahsudarmi, (2019) menganalisis peran triple  helix  dalam  pertumbuhan  industri  kreatif,  Lahamid,  (2018)  meneliti  hambatan  dan upaya UMKM kreatif dan Siagian & Cahyono, (2021) membahas strategi pemulihan pasca- pandemi.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  yang  lain  karena  menganalisis  kelembagaan  dari semua  (empatbelas)  subsektor  ekraf  di  Kota  Pekanbaru  dan  merumuskan  strategi menggunakan analisis SWOT.

## Metodologi
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Pekanbaru  selama  3  (tiga)  bulan  dari  bulan  Mei  s.d Agustus  2022.  Peneliti  menggunakan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  untuk untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  karakteristik  kelembagaan  dan  strategi pengembangan  ekraf  di  Kota  Pekanbaru.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan kuesioner,  wawancara  mendalam  dan  studi  dokumentasi.  Kuesioner  disebarkan  kepada  64 pelaku ekraf yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan telah terdata secara lengkap oleh  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Pekanbaru  tahun  2022.  Penyebaran  kuesioner bertujuan untuk menggali informasi terkait karakteristik ekraf, kendala yang dihadapi dalam pengembangan  usaha  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  pengembangan  usaha.  Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan penelitian yaitu pejabat terkait di Dinas Koperasi dan UMKM,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  dan Asosiasi Pelaku Ekonomi Kreatif. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terkait  kendala  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  usaha  ekraf  dan  kebijakan  yang dilakukan  untuk  pengembangan  ekraf.  Studi  dokumentasi  dilakukan  terhadap  dokumen, laporan dan publikasi serta artikel ilmiah terkait ekraf yang mendukung hasil penelitian.
Metode analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dan Analisis SWOT. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data/angka untuk menggambarkan karakterisitk ekraf di Kota Pekanbaru.yang disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Hasil wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  tahapan  reduksi  data,  analisis  data,  penyajian  data dan penarikan kesimpulan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang digunakan untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Karakteristik Kelembagaan Ekraf
Karakteristik kelembagaan industri kreatif di Kota Pekanbaru dalam tulisan ini ditinjau dari beberapa  aspek,  yaitu:  bentuk  badan  usaha,  status  izin  usaha,  kepemilikan  tempat  usaha, modal  usaha,  bantuan  yang  diperoleh  dan  lembaga  pemberi  bantuan.  Temuan  penelitian terhadap aspek-aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1.1. Bentuk Badan Usaha
Kelembagaan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan  daya  saing  ekraf  (Luciana  & Aldi,  2018).  Dalam  konteks  ini,  kelembagaan  merujuk  pada  bentuk  badan  usaha  yang memiliki  kekuatan  hukum  seperti  Perseroan  Terbatas  (PT),  Commanditaire  (CV)  atau yayasan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sebagian  besar  ekraf  di  Kota  Pekanbaru  masih dikelola  oleh  perorangan  (75%)  (lihat  Grafik  1).  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  banyak pelaku  ekraf  belum  memiliki  kelembagaan  formal  yang  diperlukan  untuk  memastikan keberlanjutan  dan  daya  saing  usaha  mereka.  Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  bentuk kelembagaan yang belum memiliki legalitas formal tersebut menjadi salah satu kendala utama yang  dihadapi  oleh  industri  kreatif  di  Kota  Pekanbaru  untuk  mengembangkan  usaha  dan meningkatkan  daya  saing  mereka.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Arifiyanto,  (2023)  dan  Rian  Saputra  &  Mutiyara,  (2023)  yang  menyatakan  bahwa  bentuk badan usaha yang bersifat perorangan dan tidak memiliki kelembagaan formal akan kesulitan untuk mengakses berbagai bantuan dan melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait.

## Grafik 1. Bentuk Kelembagaan Ekonomi Kreatif
Sumber: Hasil Penelitian, 2022

## 1.2. Status Izin Usaha
Setiap kegiatan usaha harus memiliki izin meskipun bentuk usaha tersebut merupakan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan maupun anggota keluarga sendiri. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kepemilikan izin  usaha  bagi  UMK  selain  memudahkan  UMK  untuk  mendapatkan  fasilitas  juga  dapat menghindari UMK dari sanksi administratif. Sementara itu kewajiban izin usaha bagi UMK dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.  Hasil penelitian ini menemukan masih terdapat 61% ekonomi kreatif yang belum memiliki izin usaha (Grafik 2).  Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  dari  asosiasi  industri  kreatif  disimpulkan minimnya  legalitas  formal  yang  dimiliki  para  pelaku  ekraf  karena  terkendala  dalam memenuhi  kelengkapan  administrasi  yang  harus  dipenuhi  serta  terbatasnya  pengetahuan terhadap  pentingnya  mengurus  izin  usaha  dan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Sementara itu,  berdasarkan  wawancara  dengan  penjabat  dari  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Pekanbaru  mengemukakan  untuk  membantu  pelaku  ekonomi  kretif  dalam  pengurusan  HKI, mereka telah memberikan sosialisasi dan melakukan fasilitasi untuk pengurusan HKI tersebut. Temuan ini sama dengan hasil penelitian Tarina, (2020). yang meneliti tentang urgensi izin
3% 17% 5% 75% Perseroan Terbatas (PT CV Yayasan Perorangan
usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia. Dalam penelitiannya Tarina (2020) menemukan kendala yang dihadapi oleh UMK dalam  pengurusan  izin  usaha  terkait  waktu  dan  prosedur  pengurusan  izin  serta  pengetahuan pelaku  usaha  tentang  pentingnya  memiliki  legalitas  formal.  Hambatan  yang  sama  juga ditemukan dalam penelitian ini.

## 1.3. Kepemilikan Tempat Usaha
Hasil penelitian menunjukkan 52 persen ekraf memiliki tempat usaha sendiri namun demikian 45  persen  ekraf  masih  menyewa  tempat  usaha.  (lihat  Grafik  3).  Beberapa  alasan  yang dikemukakan  pelaku  ekraf  lebih  memilih  untuk  menyewa  tempat  usaha  antara  lain  karena keterbatasan  modal,  pertimbangan  akses  ke  fasilitas  dan  infrastruktur,  fleksibilitas  lokasi, ketersediaan tempat yang sesuai serta kepatuhan terhadap hukum dan perizinan yang berlaku. Mengacu  pada  Teori  Hotelling,  lokasi  usaha  mempengaruhi  tingkat  permintaan  dan penawaran  dalam  usaha.  Oleh  karena  itu  menyewa  tempat  usaha  yang  dinilai  strategis merupakan  strategi  ekraf  untuk  meningkatkan  pendapatan  usahanya.  Temuan  (Ruth  & Hutabarat,  2015)  menyatakan  bahwa  lokasi  ekraf  yang  dikelompokkan  dalam  satu  kawasan yang khas akan lebih optimal hasilnya dibandingkan ekraf yang memiliki lokasi strategis tapi tidak  berkelompok.  Oleh  karena  itu  pemerintah  perlu  menyediakan  tempat-tempat  khusus menurut subsektor ekraf sehingga mudah dikenal dan diakses oleh konsumen.
Grafik 2 . Status Izin Usaha Ekraf Kota Pekanbaru
Sumber: Hasil Penelitian, 2022
Grafik 3. Status Kepemilikan tempat usaha Ekraf
27% 12% 61% Izin Industri Izin Khusus Industri
Tidak Ada Izin
Sumber: Hasil Penelitian, 2022

## 1.4. Modal Usaha
Modal usaha merupakan unsur penting untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing  usaha.  Sektor  ekraf  membutuhkan  modal  usaha  yang  memadai  untuk  menghasilkan produk-produk  kreatif  yang  memiliki  daya  saing  tinggi  sehingga  mampu  menembus  pasar nasional  bahkan  global  (Anjaningrum  &  Sidi,  2018).  Namun  banyak  ekraf  yang  belum didukung  oleh  modal  yang  memadai  (Luciana  &  Aldi,  2018;  Rivani  et  al.,  2019)  termasuk dalam  hasil  penelitian  ini.  Grafik  4  yang  menunjukkan  81  persen  responden  tidak  memiliki pinjaman modal. Kondisi ini juga sejalan dengan karakteristik bentuk badan usaha ( Grafik 1 dan  status  perizinan  (Grafik  2).  Faktor  keuangan  dan  permodalan  ini  merupakan  salah  satu kendala  yang  menyebabkan  belum  optimalnya  pengembangan  sektor  industri  kreatif  di Indonesia(Oktaviana  &  Bachruddin,  2017;  Santoso,  2022;  Tanan  &  Dhamayanti,  2020). Karakteristik  industri  kreatif  yang  unik  dan  beresiko  menyebabkan  sulit  memperoleh permodalan  sehingga  mayoritas  pelaku  harus  memodali  usahanya  sendiri.  .  Namun  hasil temuan Rafika et al., (2022), akses terhadap modal bukan satu-satunya permasalahan terkait modal  namun  persoalan  lain  yang  kerap  terjadi  yaitu  terkait  kemampuan  dalam  mengelola modal secara optimal.

## Grafik 4. Ekraf Kota Pekanbaru berdasarkan Status Pinjaman
Sumber: Hasil Penelitian, 2022
52% 45% 3% Milik Sendiri Sewa Bantuan Pemerintah 16% 3% 81% Lancar Kurang Lancar Tidak Ada
Ekraf membutuhkan bantuan baik materiil dan non materil dari pemerintah dan stakeholders untuk  mengembangkan  usahanya.  Namun  bantuan  yang  diberikan  umumnya  terbatas  dalam bentuk  bantuan  modal  tanpa  diikuti  dengan  pembinaan  dan  pendampingan  secara berkelanjutan  (Mahira,  2019)  maupun  fasilitasi  perlindungan  hukum  terkait  hak  cipta (Santoso, 2022). Hasil penelitian menemukan 64 persen responden pelaku ekraf tidak pernah memperoleh bantuan baik dalam bentuk modal maupun pendampingan (lihat Grafik 5.). Hasil temuan lapangan menunjukkan kelengkapan administrasi yang dimiliki seperti legalitas badan usaha  maupun  perizinan  menjadi  kendala  utama  para  pelaku  industri  kreatif  memperoleh bantuan.  Selain  itu  juga  disebabkan  oleh  keterbatasan  akses  informasi  para  pelaku  ekraf terhadap  sumber  bantuan  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  dan  stakeholders  terkait. Sementara  itu  dari  aspek  pemerintah  daerah,  keterbatasan  anggaran  masih  menjadi  kendala dalam mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan daya saing ekraf.

## Grafik 5. Ekraf Kota Pekanbaru Menurut Bantuan yang Diperoleh
Sumber: Hasil Penelitian 2022

## 1.6. Lembaga Pemberi Bantuan
Kolaborasi  antar  pihak  seperti  pemerintah,  swasta  dan  akademisi  sangat  dibutuhkan  dalam mengembangkan  ekonomi  kreatif  (Aswin  et  al.,  2022).  Kolaborasi  diharapkan  dapat mewujudkan  sinergitas  program  antar  stakeholders  dalam  memberikan  bantuan  materil  dan nonmateril  kepada  ekraf  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  yang  optimal  (Dewandaru,  2016). Pemberian  bantuan  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  oleh  ekraf  seperti permodalan, peralatan, manajemen pengelolaan usaha dan keuangan, pemasaran dan lainnya (Tanan  &  Dhamayanti,  2020).  Grafik  6  menunjukkan,  Lembaga  pemberi  bantuan  kepada ekraf sebagian besar (83%) masih berasal dari pemerintah. Oleh karena itu pihak terkait lain seperti  Lembaga  keuangan,  swasta  dan  akademisi  perlu  didorong  untuk  memberikan kontribusinya dalam pengembangan dan peningkatan daya saing ekraf di Kota Pekanbaru.
Grafik 6. Ekraf Kota Pekanbaru menurut Lembaga Pemberi Bantuan 31% 1% 64% 2% 2% Modal Pendampingan Tidak Pernah
lebih dua bantuan empat bantuan
Sumber: Hasil Penelitian, 2022

## 2. Kendala Kelembagaan Ekraf
Kendala  kelembagaan  ekraf  di  Kota  Pekanbaru  ditinjau  dari  aspek  kelembagaan  terkait dengan  permasalahan  legalitas  organisasi  yang  belum  baik.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  dari karakterisitik responden yang sebagian besar belum memiliki legalitas kelembagaan formal, belum memiliki izin usaha dan masih dikelola secara perorangan. Padahal legalitas organisasi dan  perizinan  ekraf  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dimiliki  oleh  ekraf  untuk menjamin  perlindungan  hukum  usahanya,    memudahkan  pelaku  ekraf  untuk  mengakses permodalan,  memperoleh  bantuan  dan  pembinaan  dari  pemerintah  maupun  stakeholder terkait.  Selain  itu  kepemilikan  legalitas  usaha  oleh  ekraf  memudahkan  pemerintah  daerah untuk  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  (Rian  Saputra  &  Mutiyara,  2023;  Tarina, 2020).
Selanjutnya  kendala  kelembagaan  lainnya  yang  menjadi  temuan  penelitian  ini  adalah belum optimalnya dukungan pemerintah dalam melakukan pengembangan kelembagaan ekraf (lihat  Grafik  7).  Grafik  7  menunjukkan  sebagian  besar  responden  menilai  bahwa  dukungan pemerintah  dalam  memajukan  usaha  khususnya  pemberian  izin  usaha  berada  pada  kriteria sangat tidak baik (37%) dan tidak baik (29%). Demikian juga dengan dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan pengurusan izin usaha berada pada kriteria sangat tidak baik (40%)  dan  tidak  baik  (27%).  Temuan  ini  mengindikasikan  adanya  kendala  regulasi  dan birokrasi  yang  harus  dihadapi  oleh  pelaku  ekraf.  Oleh  karena  itu  pemerintah  perlu memperbaiki proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi, dengan langkah-langkah konkret seperti meningkatkan transparansi dan mempercepat prosedur administrasi. Perbaikan ini  diharapkan  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  kondusif  bagi  perkembangan ekonomi kreatif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Selain  itu  dari  aspek  pemerintah,  beberapa  keterbatasan  seperti  masalah  keterbatasan anggaran dan ketersediaan database UKM ekraf.
Grafik 7. Ekraf Kota Pekanbaru menurut Kendala Kelembagaan
83% 5% 4% 4% 4% Pemerintah
Perguruan tinggi Komunitas dua bantuan Empat bantuan

## Sumber: Hasil Penelitian, 2022
Keterangan: 1.  Organsiasi  dikenal  pasar,  dan  memiliki  brand  yang  marketable,  2.  ketersediaan  peraturan  pelaksanaan pengelolaan administrasi dan dana termasuk SOP, 3. Biaya administrasi perizinan, pengurusan HKI& pendirian usaha, 4. memiliki  perencanaan  bisnis  yang  sesuai  dengan  perkembangan  IPTEKS,  5.  Memiliki  struktur  organisasi  secara  jelas mengakomodir semua aktivitas organisasi, 6. perusahaan/organisasi/Badan Usaha memiliki izin lengkap.

## 3. Faktor  Internal  dan  Eksternal  Pengembangan  Kelembagaan  Ekraf  di  Kota Pekanbaru
Faktor-faktor  internal  yang  mempengaruhi  perkembangan  kelembagaan  ekraf  di  Kota Pekanbaru dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki ekraf terdiri dari:  1.  meningkatnya  minat  pelaku  ekraf,  2.  ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  yang kompeten  3.    menggunakan  teknologi  informasi.  Ekonomi  kreatif  merupakan  sektor  yang sangat  menjanjikan  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi  (Panova  et  al.,  2022). Pertumbuhan  industri  kreatif  yang  cukup  pesat  menunjukkan  terjadinya  peningkatan  minat pelaku  ekonomi  kreatif  (Kuznetsov  et  al.,  2022;  Pratomo  et  al.,  2021).  Salah  satu  faktor pendorog  ekonomi  kreatif  adalah  ketersediaan  SDM  yang  kompeten  mendukung  dalam penciptaan  kualitas  desain,  produksi,  manajemen  dan  pemasaran  yang  efektif  dan  teknologi yang memungkinkan tumbuhnya inovasi, efisiensi operasional dan akses pasar yang lebih luas (Kuznetsov et al., 2022).
Sebaliknya  kelemahan  dalam  pengembangan  kelembagaan  ekraf  di  Kota  Pekanbaru, salah satunya adalah belum tersedianya database ekraf yang terintegrasi. Hasil studi kualitatif menemukan belum tersedianya database ekraf  menyulitkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan  untuk  pertama:  memetakan  kebutuhan  sektor  ekraf  secara  tepat,  kedua: menyusun perencanaan program pengembangan ekraf yang tepat sasaran. Kelemahan lainnya adalah  sebagian  besar  ekraf  di  Kota  Pekanbaru  belum  memiliki  legalitas  kelembagaan  dan perizinan  khususnya  perlindungan  terhadap  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Perlindungan hukum  menjamin  hak,  manfaat,  dan  kepastian  bagi  pelaku  industri  kreatif  dan  mendukung pengembangan ekonomi kreatif (Chen et al., 2013; Suryansyah, 2019). Namun sebagian besar industri  kreatif  belum  memiliki  legalitas  formal  (Ginting,  2017;  Suryansyah,  2019). Selanjutnya  belum  adanya  legalitas  kelembagaan  formal  dan  perizinan  menghambat  pelaku ekraf  dalam  memperoleh  modal  dan  akses  modal.  Meskipun  minat  pelaku  ekraf  meningkat namun  tanpa  dukungan  modal  menyebabkan  ekraf  sulit  berkembang.  Terakhir,  belum optimalnya  dukungan  pemerintah  baik  dalam  bentuk  regulasi,  pendanaan  maupun pendampingan  membuat  pelaku  ekraf  sulit  dalam  memenangkan  persaingan.  Padahal pemerintah  memainkan  peranan  peranan  penting  dalam  pengembangan  ekonomi  kreatif (Fazlagić & Szczepankiewicz, 2020; Goto, 2017).
Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru  dibedakan  menjadi  peluang  dan  tantangan.  Peluang  pengembangan  ekraf mencakup:  pertama,  meningkatnya  minat  konsumen  terhadap  produk  ekraf  yang menunjukkan potensi pasar yang cukup besar. Peningkatan minat tersebut juga didukung oleh digitalisasi pemasaran dan promosi serta inovasi produk (Fakhriyyah et al., 2022; Izzah Nur Masyithoh  &  Ivo  Novitaningtyas,  2021).  Kedua  peluang  kerjasama  yang  semakin  terbuka, antara  pemerintah,  swasta,  akademisi  dan  komunitas.  Kolaborasi  tersebut  memungkinkan pelaku ekraf mengakses sumberdaya, pendampingan, teknologi dan pengetahuna baru. Ketiga, potensi  dukungan  dari  stakeholders  terkait  memberikan  peluang  dalam  memperkuat kelembagaan dan daya saing ekraf. Sebaliknya faktor-faktor yang mengancam pengembangan ekraf dan perlu mendapat perhatian, terdiri dari: 1. perubahan preferensi konsumen, 2. produk yang mudah ditiru, 3. perubahan regulasi. Perubahan preferensi konsumen mendorong ekraf beradaptasi dan berinovasi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan selera pasar yang dinamis.  Sementara  itu  produk  yang  mudah  ditiru  merupakan  permasalahan  utama  ekraf sehingga perlu ada perlindungan terhadap produk kreatifnya (Disemadi & Kang, 2021).

## 4. Strategi Pengembangan Kelembagaan Ekraf di Kota Pekanbaru
Berdasarkan  karakteristik  dan  permasalahan  ekraf  di  Kota  Pekanbaru,  penelitian  ini merumuskan  beberapa  strategi  kebijakan  yang  diharapkan  dapat  mengatasi  permasalahan kelembagaan  dalam  pengembangan  ekraf  di  Kota  Pekanbaru.  Beberapa  kebijakan  tersebut antara lain: Pertama , memperkuat edukasi dan kesadaran tentang legalitas kelembagaan ekraf melalui  sosialisasi,  workshop  dan  pelatihan  terkait  proses  pendirian  dan  aspek  hukum  bagi pelaku  ekraf. Kedua ,  memperbaiki  pelayanan  dan  fasilitasi  kemudahan  perizinan  usaha ekonomi  kreatif  dari  berbagai  aspek  baik  dari  legalitas,  kelembagaan  maupun  kerjasama. Ketiga ,  menfasilitasi  dan  memperkuat  kerjasama  kemitraan  di  berbagai  bidang  terutama permodalan  dan  pemasaran  bagi  pelaku  usaha  melalui  Kerjasama  dengan  Lembaga keuangan/permodalan  dalam  memberikan  kemudahan  modal  kepada  pelaku  kreatif  yang mendapat rekomendasi dari pemerintah kota Pekanbaru. Dan keempat , Membangun database industri  dan  produk  kreatif  kota  Pekanbaru  yang  lengkap  dan  terupdate  melalui  pemetaan pelaku,  industri  dan  potensi  produk  ekonomi  kreatif  secara lengkap  di  Kota  Pekanbaru  dan Penyusunan portal/data base pusat informasi ekonomi kreatif kota Pekanbaru.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  dan  kendala  kelembagaan  serta merumuskan  strategi  pengembangan  kelembagaan  ekraf  di  Kota  Pekanbaru  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  menyimpulkan  terdapat  tiga  kendala  utama pengembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru. Ketiga kendala tersebut terkait dengan masalah  legalitas kelembagaan, perizinan, permodalan ekraf dan dukungan pemerintah yang belum  optimal.  Ketiga  permasalahan  tersebut  merupakan  permasalahan  umum  yang  terjadi pada sebagian besar industri ekraf di Indonesia.
Hal yang menarik dari temuan ini adalah belum tersedia  database ekonomi kreatif di Kota  Pekanbaru  sehingga  hal  ini  memungkinkan  dukungan  pemerintah  terhadap pengembangan  industri  kreatif  dianggap  belum  optimal.  Ketersediaan  database  ekraf memudahkan  pemerintah  dan  stakeholders  terkait  dalam  memberikan  intervensi  dan dukungan  baik  dalam  bentuk  saranan  prasarana,  permodalan  maupun  pendampingan  serta memudahkan  dalam  melakukan  pengawasan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  kami
merekomendasikan  peningkatan  peran  pemerintah  daerah  khususnya  SKPD  terkait  dalam melakukan  pendampingan,  pembinaan  dan  edukasi  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif  terutama dalam hal legalitas produk dan kelembagaan, meningkatkan pelayanan dan fasilitasi perizinan usaha,  mendorong  dan  menfasilitas  kerjasama  dan  kolaborasi  pelaku  keonomi  kreatif  serta membangun database ekonomi kreatif yang valid dan up to date.

## Ucapan Terima Kasih dan Penyandang Dana
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kota  Pekanbaru  yang  telah  mendanai  penelitian  ini.  Ucapan  terima  kasih  juga  disampaikan kepada  Tim  Peneliti  dari  Universitas  Islam  Riau  (UIR)  yang  berkontribusi  dalam  penelitian dan atau penulisan artikel ini.

## Konflik Kepentingan
Penulis  menyatakan  tidak  memiliki  konflik  kepentingan  dalam  penelitian  dan  penulisan artikel ini.

## Referensi
Anjaningrum, W. D., & Sidi, A. P. (2018). Jurnal Ekonomi Modernisasi . 14 (1), 40–56.
Arfah,  L.  (2023).  Analisis  Performa  Pemasaran  pada  Industri  Kreatif  di  Pekanbaru  (Studi Empiris  pada  Pusat  Oleh-oleh  Khas  Riau). Bussman  Journal:  Indonesian  Journal  of Business and Management , 3 (2), 634–646.
Arifiyanto, J. (2023). Company Forms in Digital Economy Era. Neoclassical Legal Review:
Journal of Law and Contemporary Issues , 2 (1), 47–52. https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11512
Aswin,  A.,  Ariesmansyah,  A.,  &  Indrianie,  M.  (2022).  Collaborative  Governance  Model  in the  Development  Center  of  Economic  Empowerment  and  Community  Creativity  in Bandung  City. Formosa  Journal  of  Multidisciplinary  Research , 1 (5),  1189–1208. https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1071
Chen, Y. S., Lin, D. W., Hsu, Y. L., & Chang, P. L. (2013). Legal Safeguard from Intellectual Property Rights of Cultural Creative Industry. Applied Mechanics and Materials , 311 , 305–309. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.311.305
Dewandaru,  B.  (2016).  Strategi  Dalam  Memajukan  Industri  Kreatif  Dan  Pengembangan Ekonomi  Lokal  Sebagai  Daya  Tarik  Wisata  (Studi  Pada  Kesenian  Jaranan  di  Kota Kediri). Jurnal Ekonomi Universitas Kediri , 1 (2), 170–187.
Djulius, H., Juanim, J., Wongyu, C., & Santy, R. D. (2019). Creative Industry, Creative City and  Creativity  Spillover  in  Indonesia:  Preliminary  research. Proceedings  of  the  1st International  Conference  on  Economics,  Business,  Entrepreneurship,  and  Finance (ICEBEF  2018) .  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics, Business,  Entrepreneurship,  and  Finance  (ICEBEF  2018),  Bandung,  Indonesia. https://doi.org/10.2991/icebef-18.2019.77
Ellis  Susmawati,  Sugiono,  &  Subagyo.  (2022).  Creative  Economic  Development  Strategies and  Contributions  to  the  Economic  Development  of  Kediri  City  2016-2019. International  Journal  Of  Humanities  Education  and  Social  Sciences  (IJHESS) , 2 (1). https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i1.216
Fakhriyyah,  D.  D.,  Susanti,  Y.,  &  Laili,  S.  S.  (2022).  Pengembangan  Inovasi  Produk  dan Penggunaan  Digital  Marketing  sebagai  Upaya  Peningkatan  Penjualan  UMKM Makanan. Jurnal  Pembelajaran  Pemberdayaan  Masyarakat  (JP2M) , 3 (1),  9. https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i1.13198
Fazlagić, J., & Szczepankiewicz, E. I. (2020). The Role of Local Governments in Supporting
Creative Industries—A Conceptual Model. Sustainability , 12 (1), 438. https://doi.org/10.3390/su12010438
Ginting,  A.  M.  (2017). Strategi  pengembangan  ekonomi  kreatif  di  provinsi  jawa  barat  (the development strategy of creative economic in the west java province) . 22 (1). Goto,  K.  (2017).  Why  Do  Governments  Financially  Support  the  Creative  Industries?  In  S. Hemels  &  K.  Goto  (Eds.), Tax  Incentives  for  the  Creative  Industries (pp.  21–31). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-832-8_3
Hendrawan,  Y.  F.  (2022).  Analisis  Kontribusi  Subsektor  Industri  Kreatif  terhadap  Produk Domestik Bruto (PDB) di Tulungagung. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah , 7 (1), 17. https://doi.org/10.31602/iqt.v7i1.4035
Izzah  Nur  Masyithoh  &  Ivo  Novitaningtyas.  (2021).  Pengaruh  Digital  Martketing  terhadap Minat  Beli  Konsumen  pada  Marketplace  Tokopedia. Jurnal  Manajemen  &  Bisnis Kreatif , 7 (1). https://doi.org/10.36805/manajemen.v7i1.1951
Kuznetsov,  N.,  Tyaglov,  S.,  Ponomareva,  M.,  Rodionova,  N.,  &  Sapegina,  K.  (2022). Development Priorities for the Regional Innovation System Based on the Best Available Technologies. Sustainability (Switzerland) , 14 (3). Scopus. https://doi.org/10.3390/su14031116
Lahamid, Q. (2018). Hambatan dah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Syariah di Kota Pekanbaru. Jurnal Sosial Budaya , 15 (1).
Luciana,  M.,  &  Aldi,  E.  (2018).  Analisis  Daya  Saing  Industri  Kreatif  (Studi  Kasus  Di  DKI Jakarta). Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial , IX (1), 1–21.
Mabrur, Y., Sarma, M., & Baga, L. M. (2023). Development Strategy of Bekasi Creative Hub (BCH)  when  Developing  Bekasi  City’s  Creative  Economy. JURNAL  MANAJEMEN
AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management) , 11 (01), 199. https://doi.org/10.24843/JMA.2023.v11.i01.p16
Mahira, E. D. (2019). Strategi dalam memajukan industri kreatif dan pengembangan ekonomi lokal . 2 (1), 72–78.
Nareswari,  N.,  Nurmasari,  N.  D.,  &  Putranti,  L.  (2023).  Financial  Constraints  of  Micro, Small,  and  Medium-sized  Enterprises  (MSMEs)  in  the  Indonesia  Creative  Industries. Journal  of  Economics,  Business,  &  Accountancy  Ventura , 25 (3),  312–321. https://doi.org/10.14414/jebav.v25i3.3433
Oktaviana,  O.,  &  Bachruddin,  D.  T.  (2017).  Kebijakan  Peningkatan  Kontribusi  Sektor Ekonomi Kreatif Bagi Perekonomian di Provinsi Banten. Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan | SENASSET , November , 88–93.
Panova, I., Stepenenko, V., & V. N. Karazin Kharkiv National University. (2022). Theoretical Fundamentals  of  Creative  Economics  Research. Herald  of  Khmelnytskyi  National University.  Economic  Sciences , 306 (3),  213–217.  https://doi.org/10.31891/2307-5740- 2022-306-3-31
Pratomo, S., Ashar, K., & Satria, D. (2021). Role of Creative Economy on Local Economic Development. Journal  of  Indonesian  Applied  Economics , 9 (2),  27–35. https://doi.org/10.21776/ub.JIAE.009.02.4
Rafika,  N.,  Intihayah,  N.,  &  Sugiyanto,  E.  K.  (2022).  Jurnal  Ekonomika  dan  Bisnis. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis , 9 (1), 195–208.
Ramadhani, S. A. (2020). Analisis Daya Saing Ekonomi Kreatif di Kota Pekanbaru . 6 (1).
Ramadhani,  S.  A.  (2021).  Analisis  inovasi  produk  pada  ekonomi  kreatif  sektor  kerajinan galeri Batik Tabir Riau di Kota Pekanbaru. SYNERGY: Jurnal Bisnis dan Manajemen ,
1 (1), 11–15. https://doi.org/10.52364/synergy.v1i1.2
Rian  Saputra,  &  Mutiyara,  S.  (2023).  Pemberdayaan  Ekonomi  Kreatif  Guna  Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  Kota  Banjarmasin. AN  NUQUD , 2 (1),  40–47. https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i1.429
Rivani,  R.,  Rizal,  M.,  &  Darwis,  R.  S.  (2019).  Analysis  of  Financing  Characteristics  for Creative  Industries  in  Bandung  City. Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.4, 4 (1), 7373–7384.
Ruth,  L.  B.,  &  Hutabarat,  F.  W.  M.  (2015).  Strategi  Pengembangan  Usaha  Kuliner  di  Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif. JESP , 7 (1), 12–20.
Saehu,  Muh.  S.,  Ansori,  A.,  Suharto,  S.,  Purnamasari,  D.  P.,  &  Simbolon,  G.  (2023). Realizing  the  Narrative:  Higher  Education  Strategies  as  Creative  Economy  Agents  in Indonesia.
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan , 15 (2), 1471–1479.
https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3079
Santoso, R. (2022). Disrupsi Pandemi dan Strategi Pemulihan Industri Kreatif. JMK (Jurnal Manajemen Kewirausahaan) , 7 (1), 48–58.
Shabillia,  L.,  &  Santoso,  B.  (2023).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pembiayaan  Berbasis Kekayaan  Intelektual  dalam  Ekosistem  Ekonomi  Kreatif  di  Indonesia. AL-MANHAJ:
Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 5 (1), 737–746. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871
Siagian,  A.  O.,  &  Cahyono,  Y.  (2021).  Strategi  Pemulihan  Pemasaran  UMKM  di  Masa Pandemi  Covid-19  Pada  Sektor  Ekonomi  Kreatif. Jurnal  Teknologi    Dan  Sistem Informasi Bisnis , 3 (1), 206–217. https://doi.org/10.47233/jiteksis.v3i1.212
Sung, T. K. (2015). The creative economy in global competition. Technological Forecasting and Social Change , 96 , 89–91. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.003 Suryansyah, S. (2019). Legal Protection on Intellectual Property Rights in the Development of Creative Economy in Mamuju Regency. Substantive Justice International Journal of Law , 2 (1), 54. https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.30
Sutra  Disemadi,  H.,  &  Kang,  C.  (2021).  Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 54. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457
Syahsudarmi,  S.  (2019).  Peran  Triple  Helix  dalam  Mendorong  Ekonomi  Kreatif  UMKM  di
Kota Pekanbaru. Jurnal Daya Saing , 5 (2), 88–99. https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.343
Tanan, C. I., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM dalam Pengelolaan Keuangan Usaha  Guna  Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat  di  Distrik  Abepura  Jayapura. Amalee:
Indonesian  Journal  of  Community  Research  and  Engagement , 1 (2),  173–185. https://doi.org/10.37680/amalee.v1i2.408
Tarina,  A.  (2020).  Urgensi  izin  usaha  dalam  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  bagi usaha mikro dan kecil. Jurnal Pelita Ilmu , 14 (2), 88–100.