## PENOLAKAN WARGA TERHADAP PROYEK PLTU BATANG
(TELAAH SOSIOLOGI HUKUM)
Benny Abidin
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG Email : bennybatang09@yahoo.co.id

## Abstract
Development is the mandate of the law. It is the responsibility of the state. But what  if  development  is  responded  negatively  by  its  citizens?  This  is  what happened  in  Batang,  Central  Java.  The  majority  of  the  people  refused  to  build Batang power plant. Yet this development is  intended to meet the adequacy of power  supplies  as  Java.  This  article  aims  to  explore  why  responses  are  so negative by using legal sociology as a reading tool. As a result, the project was developed  without  involving  the  community  as  part  of  the  development.  The legal  products  that  were  supposed  to  be  part  of  the  public  engineering instrument did not go well. The law is unresponsive to its citizens.
Keywords : Legal Sociology, Citizen's Refusal, Responsive Law .

## Abstrak
Pembangunan  adalah  amanat  undang-undang.  Ia  menjadi  tanggung  jawab negara.  Tetapi  bagaimana  jika  pembangunan  direspon  secara  negatif  oleh warganya?  Ini  yang  terjadi  di  Batang,  Jawa  Tengah.  Mayoritas  warga  menolak pembangunan  PLTU  Batang.  Padahal  pembangunan  ini  ditujukan  untuk memenuhi  kecukupan  pasokan  listrik  se-Jawa.  Artikel  ini  bertujuan  menggali mengapa  responwarga  sangat  negatif  dengan  menggunakan  sosiologi  hukum sebagai  alat  bacanya.  Hasilnya,  proyek  ini  disusun  ternyata  tanpa  melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Produk hukum yang seharusnya menjadi bagian dari instrumen rekayasa masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hukum tidak responsif terhadap warganya.
Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Penolakan Warga, Hukum Responsif .

## PENDAHULUAN
Secara geografis Kabupaten Batang terletak antara 6 ⁰ 51’ 46’ dan 7 ⁰ 11’ 47’ Lintang  Selatan  dan  109 ⁰ 03’  06’  Bujur  Timur.  Sebelah  utara  adalah  Laut  Jawa.
Kabupaten  Batang  yang  memilki  luas  wilayah  78.864,16  Ha  dengan  potensi
pesisir garis pantai  sepanjang 38,75 km dengan perairan laut seluas 287,06 km 2 dan perairan daratan seluas 228, 16 km 2 menempatkan potensi perikanan sebagai potensi  unggulan  darah  kedua  setelah  pertanian.  Kondisi  geografis  demikian, jelas  memiliki  potensi  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  yang  cukup  besar termasuk  didalamnya  perikanan  tangkap  dan  perikanan  budidaya,  industri produk perikanan, konservasi dan tentunya pariwisata bahari serta pantai. 1
Seperti  dijelaskan  dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang menyebutkan  bahwa “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat” . Hal  ini  menunjukkan  bahwa  konstitusi  kita  memberikan  perlindungan  dan sekaligus mempertegas akan memperjuangkan kesejahteraan Bangsa Indonesia, dan  sudah  semestinya  bahwa  negara  tidak  hanya  sekedar  menguasai  dan menggunakan  sumberdaya  tersebut,  akan  tetapi  menguasai  dan  menggunakan dalam  pengertian  luas  juga  harus  mengelola  demi  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Pembangkit  Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa  Tengah atau lebih dikenal dengan  PLTU  Batang  merupakan  salah  satu  mega  proyek  yang  sedang dikerjakan  pemerintah dalam  tiga  tahun  terakhir  ini.  Dalam  rubrik  resmi  yang dirilis PLN, proyek ini merupakan proyek showcase KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta)  dengan  skala  besar  pertama  dengan  nilai  investasi  lebih  dari  Rp.30 trilliun,  sekaligus  proyek  KPS  pertama  yang  dilaksanakan  berdasarkan Peraturan  Presiden    Nomor  67  Tahun  2005  Tentang  Kerjasama  Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain itu, PLTU ini  juga  diklaim  sebagai  PLTU  yang  terbesar  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Pada tahun  2006,  pemerintah  telah  menetapkan  proyek  PLTU  Batang  sebagai  salah satu model proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta).
Disamping itu, proyek ini juga merupakan salah satu proyek yang turut dimasukkan  di  dalam  Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan Ekonomi  (MP3EI)  dan  sekaligus  merupakan model  showcase KPS  yang  telah
1 Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Bupati  Batang  Tahun  2014  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Buku II, Pemerintah Kabupaten Batang 2015, Hal 9
dicanangkan  oleh  pemerintah  sejak  tahun  2010.  Tujuan  utama  dibangunnya PLTU ini adalah untuk menjamin pasokan listrik terutama bagi kawasan industri agar  pertumbuhan  ekonomi  dapat  terjaga.  Selain  itu,  proyek  ini  juga  di proyeksikan  mampu  menyerap  peluang  lapangan  kerja  kepada  minimum  5000 penduduk  setempat  dan  memberi  peluang  partisipasi  komponen  lokal  dalam proses  produksinya,  sehingga  kedepannya  akan  mendorong  bergulirnya    roda ekonomi nasional.
Proyek  PLTU  Batang  merupakan  proyek  pertama  yang  akan  menjadi percontohan terhadap proyek infrastruktur lainnya dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, proyek ini akan menjadi barometer pada pihak swasta dalam menetukan pilahan berinvestasi. Tender mega proyek berkapasitas 2x1000 Megawatt  ini  dimenangkan  oleh  konsorsium  J  Power  dan  Itochu,  serta  satu perusahaan batu bara milik Indonesia PT Adaro pada tanggal 17 Juni 2011 yang selanjutnya  membentuk  PT  Bhimasena  Power  Indonesia  (BPI)  sebagai  entitas pelaksana  proyek. 2 Dengan  berdirinya  PLTU  ini,  PLN  diklaim  akan memanfaatkan  pasokan  batubara  nasional  berkalori  rendah  guna  menurunkan biaya pokok produksi (BPP) dan menurunkan subsidi pemerintah kepada PLN.
Pusat mega proyek PLTU ini akan dibangun di atas Desa Karanggeneng, Kecamatan  Kandeman,  Kabupaten  Batang.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah telah  mempersiapkan  calon  lahan  untuk  pembangunan  Pembangkit  Listrik Tenaga Uap  (PLTU) milik PT PLN ini dengan luas 370-700 hektare, yang akan mulai  beroperasi  komesrial  ( Comercial  Operation  Date /COD)  pada  akhir  tahun 2016  ini.  Pemilihan  lokasi  ini  bukan  tanpa  alasan  atau  kajian  terlebih  dulu,  PT Bhimasena  Power  Indonesia  selaku  konsorsium  pembangunan  mega  proyek PLTU Batang memastikan bahwa lokasi PLTU sudah  memenuhi  syarat kriteria dari  beberapa  lokasi  yang  telah  dikaji  sepanjang  wilayah  pantura  untuk dibangun  PLTU.  Selain  kajian  yang  mendalam  terhadap  lokasi  potensial, keputusan  ini  juga  didukung  dengan  beberapa  penelitian  teknis,  seperti  uji boring tanah, topographic test , enviromental scoping , dan kajian ilmiah lainnya.
2 Kompas , 4 April 2013, hal. 14
Terpilihnya kabupaten batang sebagai lokasi pembangunan telah melalui berbagai seleksi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah telah melakukan survei di tiga kabupaten, yakni Kendal, Batang dan Pemalang. Setelah  dilakukan  survei  dari  ketiga  kabupaten  tersebut,  Kabupaten  Batang menjadi lokasi yang dinilai paling representatif untuk melakukan pembangunan PLTU, karena selain garis pantainya stabil, kedalaman lautnya pun dinilai sangat mencukupi  untuk  ketersediaan  pembangunan  pelabuhan,  sebagai  sarana pemasok  bahan  baku  batubara  dan  wilayah  Batang  juga  terdapat  lahan  milik PTP.  Sementara  untuk  Kendal  dan  Pemalang,  calon  lokasi  hampir  seluruhnya milik  masyarakat,  sehingga  diperkirakan  akan  mempersulit  dalam  proses pembebasan lahan.
Pembangunan instalasi listrik dalam skala besar merupakan bagian yang tidak  terpisahkan  dari  pembangunan  secara  menyeluruh,  karena  kebutuhan akan  tenaga  listrik  sebanding  dengan  peningkatan  aktifitas  dan  kualitas kesejahteraan  penduduk.  Dalam  skala  mikro  rencana  pemerintah  membangun PLTU  adalah  bagian  daripada  upaya  untuk  meningkatkan  roda  perekonomian masyarakat sekitar. Seperti dalam publikasi Public Service Commicion of Wiconsin:
“...posstive  effects  on  the  community  such  as  jobs  for  local  residences  and phurcases  of  locally-produced  goods  and  services  creating  additional  income streams  for  the  area.  Local  tax  revenue  or  state  shared  revenue  for  the  local municipilities  would  in  crease.  And,  of  course,  the  electricity  produced  by  the plan  could  replace  out-of-state  power  purchases  whose  prices  might  be  4  more volatile  and  unrealible.  The  operation  of  the  plant  also  could  help  stabilize  the local electric trnasmission grid so that power is more efficiently and reality moved from one place to another.” 3
Namun  bukan  berarti  megaproyek  ini  tanpa  kendala,  seperti  halnya proyek-proyek  besar  lainya,  proyek  ini  pun  menyisakan  banyak  persoalan  di lapangan,  sehingga  mendapat  penolakan  dari  sebagian  warga  masyarakat setempat. Pembangkit yang di klaim sebagai terbesar di Asia Tenggara ini bakal berdiri  di pesisir Ujungnegoro sampai  Roban. Penduduk setempat menyatakan menolak  terhadap  rencana  pembangunan  PLTU  karena  dinilai  tidak  ramah lingkungan.  Lokasi  yang  dilakukan  pembangunan  merupakan  kawasan
3 Public Service Commicion of Wiconsin , Enviromental Impact of Power Plan, hal, 03
konservasi  dan  kawasan  padat  penduduk.  Pembangunan  PLTU  juga  akan mengancam  kesejahteraan  ribuan  warga  yang  menggantungkan  hidup  sebagai nelayan  dan  petani.  Dari  beberapa  pengamatan  terungkap,  PLTU  dengan kapasitas kecil yang dibangun di berbagai lokasi di Pulau Jawa saja terbukti telah menimbulkan  kerusakan  lingkungan  dan  kerugian  ekonomi  bagi  masyarakat sekitar. Apalagi dengan kapasitas 2000 megawatt, maka dikhawatirkan dampak yang akan muncul tentunya jauh lebih destruktif.
Selain  itu  masyarakat  juga  khawatir  akan  ancaman  hilangnya  mata pencaharian  warga  dan  rusaknya  lingkungan  itu  sendiri.  Warga  di  tiga  desa misalnya  (Karanggeneng,  Ujungnegoro,  dan  Ponwareng)  tidak  menutup kemungkinan  harus  melakukan  bedol  desa.  Logikanya,  dengan  luas  Desa Karanggeneng  yang  hanya  228,3  hektar  sementara  total  kebutuhan  lahan  yang akan digunakan untuk membangun PLTU tersebut antara 400-700 hektar. Masih banyak  alasan  penolakan  warga  terhadap  megaproyek  yang  akan  jatuh  di wilayah desanya.
Sedikitnya  kajian  kemasyarakatan  yang  komprehensif  dan  objektif menjadikan proyek ini kembali harus diundur untuk kedua kalinya hingga akhir tahun 2016 untuk Comercial Operation Date nya yang sedianya akan dilaksanakan pada  tanggal  06  Oktober  2013  dan  Oktober  2014.  Dampak  lingkungan  yang  di timbukan terhadap pembangunan megaproyek ini menarik perhatian saya untuk mengkaji  lebih  dalam  melalui  makalah  ini  selain  untuk  memenuhi  tugas  uliah Hukum  lingkungan,  karena  kajian  ini  dianggap  relefan  dan  urgent  selain mengingat  kapasitas  proyeknya  yang  begitu  besar  (bahkan  terbesar  di  Asia Tenggara),  penolakan  masyarakat  terhadap  pembangunan  PLTU  ini  sangat beralasan, kekhawatiran masyarakat akan hilangnya mata pencaharian baik itu sebagai petani maupun nelayan sampai menjadikan gejolak di masyarakat, ikan ikan di sekitar proyek tentu akan hilang, belum hancurnya tumbu karang yang ada di sekitarnya. Lahan pertanian sebagai mata pencaharian para petani bai itu penggarap maupun pemilik tidak lagi bisa di tanami, kebun bunga melati yang menjadi  andalan  penghasilan  sebagian  warga  akan  di  musnahan.  Di  sisi  lain program  pembangunan  yang  telah  di  canangkan  pemerintah  harus  terus
berjalan, namun perlu ada kajian yang lebih mendalam terhadap setiap kebijakan prigram  mengenai  dampak  positif  maupun  negatifnya.  Walaupun  tak  bisa  di pungkiri di setiap kebijaan pembangunan ada dampak negatifnya, namun sebisa mungkin dapat di minimalisir dampak yang merugikan.
Bagian  terpenting  yang  ingin  dikaji  dalam  kajian  pembangunan  PLTU Batang adalah tentang polemik yang terjadi di masyarakat sekitar pembangunan PLTU  Batang,  dan  perspektif  sosiologi  hukum  dalam  melihat  gejala  penolakan oleh warga sekitar pembangunan PLTU Batang.

## PEMBAHASAN

## PENOLAKAN MASYARAKAT SEPUTAR PEMBANGUNAN PLTU BATANG
Dibeberapa kesempatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan  bahwa kebutuhan masyarakat terhadap listrik tidak bisa digantikan. Dengan demikian pembangkit  listrik  seperti  PLTU  Batang  ini  sangatlah  dibutuhkan.  Beliau menuturkan,  bahwa  kebutuhan  listrik  Indonesia  meningkat  sekitar  15%  per tahun. Apabila kondisi ini dibiarkan dan tanpa adanya penambahan pembangkit baru dengan skala yang besar maka diperkirakan tahun 2018 akan terjadi krisis listrik  dan  pemadaman  bergilir  di  Pulau  Jawa.  Masalah  energi  di  negeri  ini adalah  masalah  yang  tak  kunjung  selesai,  meskipun  telah  banyak  kebijakan pemerintah  dikeluarkan.  Sebab  solusi-solusi  yang  ditawarkan  pemerintah seringkali  diambil  tanpa  melakukan  kajian  yang  mendalam  terlebih  dahulu. Sehingga,  masyarakat  sekitar  pembangunan  PLTU  dengan  kompak  melakukan penolakan.  Ini  membuktikan  pemerintah  kerap  menyusun  kebijakan  tanpa melibatkan masyarakat yang merasakan dampak langsung.
Demikian  halnya  dengan  proyek  pembangunan  PLTU  Batang  yang tersendat karena berdampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya sehingga masyarakat terus melakukan penolakan. Ada sekitar 85 persen warga setempat menyatakan  penolakan  pembangunan,  masyarakat  khawatir  akan  ancaman hilangnya mata pencaharian warga dan rusaknya lingkungan itu sendiri. Warga yang berkeras menolak pembangunan didampingi oleh berbagai LSM dan aktifis lingkungan  hidup.  Berbagai  aksi  mereka  lakukan  mulai  dari  Batang,  Jakarta, bahkan sampai ke Jepang.
Selain  mendapat  penolakan  dari  warga  sekitar  lokasi,  hal  ini  juga mendapatkan  penolakan  dari  Badan  Lingkungan  Hidup  Jawa  Tengah. Berdasarkan  surat  Nomor  660.1/BLH.II/0443  Tentang  Penjelasan  Lokasi Rencana  Pembangunan  PLTU  Batang,  Keputusan  Bupati  Batang  Nomor 523/306/2011  tanggal  19  September  2011  bertentangan  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional dan Perda Propinsi Jawa  Tengah  No.6/2010  Tentang  RTRW  Propinsi  Jawa  Tengah  2009-2031  serta Perda  Kabupaten  Batang  Nomor  07  tahun  2011  Tentang  RTRW  Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.
Dalam  dokumen  tersebut  juga  dipaparkan  bahwa  berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Peraturan Zonasi Taman Wisata Alam Laut Disusun dengan Memperhatikan Pemanfaatan Ruang Untuk Wisata Alam Tanpa  Mengubah  Bentang  Alam,  mendirikan  bangunan  dibatasi  hanya  untuk menunjang kegiatan wisata alam dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain untuk menunjang kegiatan wisata alam.
Sangatlah  masuk  akal  penolakan  warga  terhadap  pendirian  PLTU dengan  alasan  hilangnya  mata  pencaharian  sebagai  petani  dan  nelayan.  Sebab proyek ini akan melahap lahan pertanian produktif dan sawah beririgasi teknis seluas  124,5  hektar.  Perkebunan  melati  seluas  20  hektar  dan  152  hektar  sawah tadah  hujan  juga  terancam.  Yang  lebih  mengejutkan  lagi,  PLTU  ini  akan dibangun  di  kawasan    konservasi  laut  daerah    Ujungnegoro  sampai  Roban, kawasan  konservasi  kaya  ikan  dan  terumbu  karang  yang  menjadi  wilayah tangkapan ikan bagi nelayan dari berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa
a. Perspektif  sosiologi  hukum  dalam  memotret  pembangunan  PLTA Batang
Sosiologi  hukum  merupakan  disiplin  yang  tergolong  masih  baru  di Indonesia.  Baru  sekitar  tahun  60-an  dan  perlahan-lahan  mencoba  menemukan perspektifnya sendiri dalam dunia akademis di negeri ini.
Kehadiran  sosiologi  di  Indonesia  telah  memperkaya  pemahaman  di masyarakat mengenai hukum yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan  atau  yang  lazim  disebut  pemahaman  hukum  secara
normatif.  Berbeda  dengan  pemahaman  hukum  secara  normatif,  maka  sosiologi hukum terutama sekali adalah berupaya mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya.
Sosiologi  hukum  merupakan  cabang  ilmu  pengetahuan  yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis- sempiris tentang persoalan hukum  dihadapkan  dengan  fenomena-fenomena  lain  dimasyarakat.  Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  mempelajari  sosiologi  hukum.Sosiologi  hukum merupakan  ilmu  yang  menganggap  hukum  bukan  hanya  sisi  normatif  semata tetapi  merupakan  sekumpulan  fakta  empiris,  sesuatu  yang  nyata  dalam masyarakat,  yang  ditinjau  dari  bebagai  sisi  sampai  terdapat  keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.
Max  Webermenamakan  cara  pendekatan  yang  demikian  itu  sebagai suatu interpretative  understanding ,  yaitu  dengan  cara  menjelaskan  sebab, perkembangan  serta  efek  dari  tingkah  laku  orang  dalam  bidang  hukum.  Oleh Weber, tingkah laku ini mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar  saja,  melainkan  juga  memperoleh  penjelasan  yang  bersifat  internal,  yaitu yang  meliputi  motif-motif  tingkah  laku  hukum,  maka  sosiologi  hukum  tidak membedakan  antara  tingkah  laku  yang  sesuai  dengan  hukum  dan  yang menyimpang.  Keduanya  sama-sama  merupakan  objek  pengamatan  dan penyelidikan ilmu ini.
Dalam penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (a tool  of  social  engineering) ,  maka  hukum  tersebut  harus  disesuaikan  dengan anggapan-anggapan  masyarakat,  apabila  suatu  hasil  positif  ingin  dicapai. Dengan  pernyataan  ini  maka  yang  perlu  dilakukan  pertama-tama  adalah menelaah anggapan-anggapan masyarakat tentang sebuah kebijakan (peraturan). Selanjutnya, perlu disoroti pada bagian-bagian manakah dari suatu sistem yang paling dihargai oleh sebagian terbesar masyarakat pada suatu saat.
Hal-hal inilah secara minimal yang harus dipertimbangkan, karena pada kenyataannya  penolakan  terhadap  pembangunan  PLTU  masih  merupakan masalah  yang  sampai  saat  ini  belum  terpecahkan.  Salah  satu  fungsi  hukum adalah  sebagai  alat  untuk  mengubah  masyarakat,  dalam  arti  bahwa  hukum mungkin  digunakan  sebagai  alat  pelopor  perubahan (agent  of  change) . Agent  of change atau  pelopor  perubahan  adalah  seseorang  atau  untuk  memimpin  satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Pemerintah,  dalam  hal  ini  PT  Bhimasena  Power  Indonesia  sebagai konsorsium  pelaksana  pembangunan  PLTA  perlu  membuka  ruang  dialog dengan  masyarakat  (khususnya  yang  kotra  terhadap  pembangunan  PLTA), terutama dampak ( impact ) dari pembangunan PLTA. 4 Masyarakat sebagai pihak yang  akan  terkena  dampak  dari  pembangunan  harus  mendapatkan  informasi yang  benar  dan  lengkap.  Dengan  demikian  hukum  yang  timbul  tidak  saja memaksakan  seseorang  atau  masyarakatnya  untuk  taat,  namun  disisi  lain masyarakat  juga  harus  tercerahkan  dengan  informasi  yang  benar  dan menguntungkan kedua belah pihak.
Hal  ini  pulalah  yang  digambarkan  oleh  Satdjipto  Rahardjo,  dimana betapa  rumitnya  interaksi  antara  hukum  dengan  masalah  sosial,  dalam  hal  ini perilaku  masyarakat  atau  individu.  Hukum  yang  diharapkan  dapat  mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan mungkin kurang berhasil untuk mengerjakannya.
4 Sejauh  ini  PLTU  di  Indonesia  diproses  dengan  menggunakan  bahan  bakar  batubara,  karena memang  memiliki  nilai  ekonomis  yang  tinggi.  Namun,  PLTU  berbahan  bakar  batubaradengan pasitas  2  x  1.000  megawatt  inijugaakanmelepaskanpolutanberacun  lain  dalamjumlahsangatbesar. SepertiSOxsebesar  16.200  ton  per  tahun,  NOxsebesar  20.200  ton  per  tahun,  dan  PM  2,5sebesar 610 ton per tahun.Emisiiniberbahayabagikesehatanmasyarakatsekitar. Alasan inilah sebagianbesarmasyarakatmenolakpembangunan PLTU Batang. Selain persoalan polutan persoalan lain  yang  menjadi  alasan  penolakan  warga  ialah  ganti  rugi  lahan.  Masyarakat  mengusulkannya dengan ‘ganti untung’, bukan ‘ganti rugi’.
Alasan  penolakan  diatas  seharusnya  diakomodasi  dengan  cara  membuka  ruang  diskusi  seluas- lusnya. Misalnya dalam hal penanggulangan polutan, PLTU Batang akan  menggunakan kemajuan bio-technology untuk  menyerap  gas  CO2  dari  PLTU.  Dengan  cara  memanfaatkan  pembiakan microalgae secara photo synthesa yang memerlukan gas CO2 sebagai  salah satu kebutuhan dalam prosesnya. Algae dapat hidup di air dengan kadar garam yang tinggi, dan teknik kultivasinya tidak rumit.  Yang  penting  adalah  dalam “pertanian  algae” tersebut  diperlukan  sirkulasi  air  yang cadangan  airnya  berlimpah.Dan  PLTU  berlokasi  di  pesisir  sangat  cocok  dengan  memanfaatkan bio-technology berbasis algae.
Bahkan secara sosiologis juga bisa ditemukan keadaan, bagaimana hukum justru merupakan hambatan dalam usaha menanggulangi gerakan massa.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  diatas  kiranya  dapat  dipahami  bahwa  dalam  masalah hubungan  hukumdan  masyarakat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya  konsep atau  model  bekerjanya  hukumdalam  masyarakat.  Keadilan  yang  menjadi  inti daripada  hukum  tidak  akan  pernah  digapai  manakala  hukum  bekerja  dalam ruang  hampa,  dan  terlepas  dari  lingkungan  sosialnya.  Dapat  diketahui  dalam peranan  hukum  mengubah  dan  mengarahkan  prilaku  atau  pola-pola  tingkah laku  pemegang  peran,  dalam  hal  ini  adalah  warga  masyarakat.Apabila perubahan  prilaku  ini  dapat  dilaksanakan  maka  hukum  dalam  bekerjanya  dan dapat  berfungsi  sebagai  sarana  merekayasa  masyakarat  (a  tool  of  social engineering).  Dengandemikian  pada  tingkatan  tertentu  diharapkan  hukum mampu menanggulangi bahkan mengubah masyarakat kearah yang lebih baik.
Tindak  lanjut  dari  kebijakan  pembangunan  PLTU  sudah  selayaknya harus  melibatkan  masyarakat  sekitar  yang  terkena  dampak  secara  langsung. Masyarakat harus  mendapatkan  kepastian  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan atas  pembangunan  PLTU  selain  aman  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga ketakutan yang selama ini ada di benak nelayan  dan  petani  akan  hilangnya  mata  pencaharian  mereka  dapat  terjawab. Dan  inilah  peranan  hukum  untuk  melindungi,  mengatur  dan  merencanakan kehidupanekonomi  sehingga  dinamika  kegiatan  ekonomi  itu  dapat  diarahkan kepada  kemajuan  dankesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat  sebagaimana dikemukakan  oleh  Thomas  Aquinasdalam  Suma  Theologica.  Hukum  bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan  mendorong  para  warga  untuk  menemukan  berbagai  penemuan  yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Esmi  Warassih.  2005. Pranata  Hukum  (Sebuah  Telaah  Sosiologis). Semarang:  PT. Suryandaru Utama.
Kompas. 4 April 2013.
Mochtar  Kusumaatmadja.  1986. Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam Pembangunan Nasional , Bandung: Bina Cipta.
Public Service Commicion of Wiconsin , Enviromental Impact of Power Plan.
Satjipto  Rahardjo.  2004.  Sosiologi  Hukum;  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
SoerjonoSoekanto. 2012. Pokok-PokokSosiologiHukum.. Jakarta:RajawaliPers.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  2007. Hukum  dalam  Masyarakat,  Perkembangan  dan Masyalahnya;Sebuah  Pengantar  ke  Arah  Kajian  Sosiologi  Hukum. Malang: Banyumedia.
Soetandyo  Wignjosoebroto. Hukum  Progresif:  Upaya  Untuk  Mewujudkan  Ilmu Hukum MenjadiSebenarIlmu . www. legalitas. org.