## POTRET SISTEM PERWAKAFAN KOMUNITAS DRUZE DI LEBANON DAN ISRAEL

## Mahsun
Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

## ABSTRAK
Wakaf komunitas Druze merupakan institusi yang unik dilihat dari kelahiran, sifat dan  pelaksanaannya.  Wakaf  pada  awalnyya  berfungsi  dalam  lingkup kesejahteraan  sosial  dan  kontek  peribadatan.  Fungsi  ini,  pada  perkembangannya, ditempatkan dalam institusi negara dan konsekuensinya kepentingan wakaf Druze menjadi berkurang.
Harta  wakaf  Druze  sangat  sederhana.  Wakaf  Druze  tidak  memberikan  basis ekonomi  yang  signifikan  terhadap  sistem  yang  bercabang-cabang  dari  institusi komunal  seperti  pendidikan,  kesejahteraan,  dan  kesehatan.  Wakaf  Druze  juga tidak  dikelola  oleh  agen  sentral  yang  dapat  mengarahkan  pendapatan  dan  hasil penjualan harta wakaf ke dalam saluran-saluran yang diinginkan.
Wakaf Druze dalam beberapa hal  eksis karena inklud  dalam undang-undang dan  dalam  sistem  jurisdiksi  keagamaan  dan  undang-undang  yang  didukung  oleh sanksi  yang dijatuhkan oleh agama ataupun negara. Artinya putusan  yang  dibuat oleh para Qadi Druze maupun peraturan- peraturan wakaf Druze berkembang dan terumuskan. Untuk melaksanakan semua itu, referensi  hukum  agama, adat  lokal, Syari‟at Muslim, dan undang-undang sekuler dijadikan norma. Jurisdiksi religius memberikan  sumbangan  yang  meyakinkan  untuk  pelestarian status  quo dalam administrasi wakaf.
Kata Kunci: Sistem wakaf, Druze, dan Lebanon-Israel

## A. Pendahuluan
Lebanon atau Lubnan –nama Arabnya, termasuk dalam wilayah budaya arab dan peradaban Islam. Lebanon juga termasuk salah satu komunitas dunia Kristen dan  komunitas  berbahasa  Perancis. 1 Karena  itulah  keragaman  sekte-sekte keagamaan  di  Lebanon  lebih  memberikan  karakter  khusus  negara  itu dibandingkan  dengan  faktor  lain. 2 Lebanon  merupakan  satu-satunya  negara  di Timur Tengah yang tidak memiliki sekte dengan mayoritas tunggal. 3 Bahkan rasio jumlah  kelompok  keagamaan  inilah  yang  membentuk “politics  by  religious confession” yang  memungkinkan  nama-nama  yang  sama  dari  keluarga  Kristen,
1 B. Lewis, CH. Pellat, J. Schacht (ed), The Encyclopedia of Islam, vol. V, (Leiden: E.J. Brill, 1986), hlm. 787.
2 Don Peretz, The Middle East Today, (New York : Praeger, 1986), hlm. 378.
3 Berdasarkan sensus terakhir tahun 1932, rasio jumlah pengikut keagamaan di Lebanon adalah Maronit 30%, Sunni 21%, Syiah 18%, Ortodoks Yunani 10%, Druze 6,5%, Katolik Yunani 6%,  Gregori  Armenia  4%,  Kristen  lainnya  2%  dan  Yahudi  1%.  Lihat  Riza  Sihbudi,  “Konflik Lebanon,  pertalian  antara  berbagai  kepentingan”,  dalam  Jurnal  Ilmu  Politik,  Vol  3,  (Jakarta  : Gramedia, 1988), hlm. 72
Muslim  dan  Druze  sering  muncul  dalam  kabinet,  parlemen,  dan  kepala  negara Lebanon. 4 Politik ini juga yang menjadi salah satu penyebab perang saudara yang berkepanjangan sejak bulan april 1973 yang menghancurkan infrastruktur negara dan merubah citra Lebanon sebagai negara yang dulu dikenal sebagai “surga” para turis menjadi “surga” para teroris. 5
Kondisi  yang  agak  berbeda  terjadi  pada  komunitas  Druze  di  Israel.  Mereka hanyalah kelompok minoritas kecil meskipun populasinya menjadi  tiga kali lipat sejak  didirikannya  Negara  Israel:  dari  14.500  jiwa  pada  tahun  1949  menjadi 44.000 jiwa pada tahun 1976. Sejak pecah perang Arab-  Israel  pada tahun 1958, komunitas  Druze  membentuk  9-10%  populasi  non-Yahudi.  Meluasnya  undang- undang Israel sampai ke Yerusalem Timur, yang dihuni oleh Muslim dan Kristen, jumlah  populasi  Druze  terus  menurun  sampai  sekitar  8%  pada  tahun  1976 berdampingan  dengan  77%  Muslim  dan  15%  Kristen  yang  sebagian  besar  Arab. Sekitar 10.000 Druze hidup di dataran tinggi Golan dibawah kendali  Israel sejak pecahnya  perang.  Satu-satunya  sumber  pertumbuhan  populasi  Druze  adalah kelahiran,  tidak  ada  migrasi  yang  signifikan  komunitas  Druze  ke  Israel  sejak pecahnya  perang. 6 Peningkatan  yang  signifikan  akibat  migrasi  orang-orang Palestina (Muslim Kristen dan Druze) terjadi setelah amandemen ketiga terhadap undang-  undang  harta  milik  orang-  orang  yang  tidak  ada  di  tempat  pada  tahun 1965. 7 Di Israel, jangankan posisi politik, status legal komunitas Druze pun tidak mendapat pengakuan dari pemerintah.
Keberadaan  komunitas  Druze  di  Lebanon,  di  satu  sisi,  yang  merupakan kelompok keagamaan minoritas namun memiliki posisi politik yang penting, serta posisi minoritas dalam jumlah dan tidak menduduki posisi politik yang penting di Israel,  di  sisi  lain,  merupakan  latar  belakang  yang  menarik  untuk  mengetahui bagaimana status mereka dalam sistem yudisial masing-masing negara. Tulisan ini diarahkan  untuk  memberikan  gambaran  singkat  tentang  bagaimana  komunitas Druze  –yang  lahir  dari  teologi  Syi‟ah  Ismailiyyah  namun  akhirnya  membentuk
4 Don  Peretz, The  Middle  East,  hlm.  360-375 dan  John  L.  Esposito  (ed), The  Oxford Encyclopedia  of  The  Modern  Islamic  World, Vol.  IV,  (New  York  :  Oxford  University  Press, 1995), hlm. 473.
5 Lihat  misalnya  dalam  Zafarul-Islam  Khan,  “Lebanon  :  The  Land  of  Three  Way Intrigue”, dalam Kalim Siddiqui (ed), Issues in The Islamic Movement 1980-81 (1400-1401), (ttp : The Open Press, tt) hlm. 334
6 Aharon  Layish, Marriage,  Divorce  and  Succession  In  The  Druze  Family  :  A  Study Based On Decision of Druze  Arbitrators and Religious Courts in Israel and The Golan  Heights, (Leiden : E. J. Brill, 1982), hlm. 15-16
7 Amandemen  ini  mengakibatkan  dua  perubahan  fundamental  posisi  orang-  orang palestina di Israel. Pertama, kekuasaan militer terhadap Arab di dalam garis gencatan senjata tahun 1949  –yang  telah  diakui  dunia  internasional  sebagai  batas  Israel-  berakhir.  Kedua,  sejak  perang tahun  1967  Israel  merebut  bagian  yang  tersisa  dari  kedaulatan  Palestina  –Tepi  Barat  dan  Jalur Gaza-  bersamaan  dengan  jazirah  Sinai  dan  dataran  tinggi  Golan.  Berakhirnya  kekuasaan  militer tersebut  memberikan  kebebasan  gerak  dan  kesempatan  yang  lebih  besar  kepada  orang-  orang Palestina  untuk  memperoleh  pendidikan  dan  kesejahteraan  ekonomi,  dan  partisipasi  yang  lebih besar  dalam  proses  politik  di  Israel.  Lihat  dalam  Michael  Dumper, Islam  dan  Israel  :  Religious Endownment and The Jewish State, (Washington, D.C : Institute for Palestine Studies, tt), hlm. 43- 44.
agama  baru-  melindungi,  mempertahankan,  dan  memperjuangkan  hukum  yang berlaku di kalangan mereka dalam sistem yudisial negara. Namun karena berbagai keterbatasan yang ada, maka tulisan ini hanya akan membatasi pembahasan dalam hal perwakafan.

## B. Druze Selayang Pandang.
Druze 8 pada  tahap  awalnya  bukan  sekedar  sekte  Islam,  melainkan  sebuah agama  baru  yang  bertujuan  menegakkan  tata  dunia  milenial.  Banyak  keyakinan dan  karakteristik  yang  menjadikan  Druze  terpisah  dari  kaum  Muslim.  Mereka merupakan  kelompok  minoritas  yang  tersebar  diberbagai  negara  Timur  Tengah dan  negara  lainnya  dengan  total  populasi  mencapai  sedikit  diatas  satu  juta  jiwa. Mereka  berjumlah  antara  350.000  dan  450.000  jiwa  dari  total  empat  juta  jiwa penduduk  Lebanon,  dan  di  Syria  berjumlah  antara  400.000  sampai  450.000  dari jumlah penduduk Syria yang lebih dari dua belas juta jiwa. Komunitas yang lebih kecil  antara  60.000  dan  70.000  jiwa  tinggal  di  Israel  yang  sejak  tahun  1967 tambah  15.000  jiwa  di  Dataran  Tinggi  Golan  yang  diduduki  Israel.  Juga  ada antara  15.000  dan  20.000  di  Yordania  dan  sekitar  100.000  tinggal  diluar  Timur Tengah seperti Amerika, Australia dan Afrika. 9
Druze  tidak  pernah  diakui  sebagai  kelompok  keagamaan  di  bawah pemerintahan  Muslim.  Selama  pemerintahan  Usmani,  pengakuan  semacam  itu hanya  diberikan  kepada  pemeluk  agama  Kristen  dan  Yahudi  dalam  kerangka sistem  m illet (komunitas  keagamaan  yang  diakui  secara  legal  dalam  Imperium Usmani  I). Meskipun Druze berasal dari Syi‟ah Ismailiyah, namun mereka telah melepaskan diri dari Islam, dan karena itu mereka mengalami sejumlah hambatan. Secara teoritis Druze dapat diterima di pengadilan Syari‟ah dalam perkara status perseorangan  dan  waris,  bukan  sebagai  Muslim  (sebagaimana  anggapan  adat taqiyya, simulasi, yang berlaku diantara mereka), melainkan sebagai orang- orang yang  tidak  termasuk  dalam  agama  yang  diakui. 10 Pada  saat  yang  sama,  mereka menikmati  otonomi  tertentu dalam perkara tersebut  berdasarkan hukum  adat  dan hukum agama mereka seperti berlakunya Undang- Undang Keluarga Druze tahun
8 Druze  merupakan  kelompok  keyakinan  yang  lahir  dari  teologi  Syiah  Ismailiyyah ekstrem yang ada di Kairo pada awal dinasti Fatimiyah. Sistem ini menjanjikan perubahan politik radikal di dalam Islam  yang  gagal terwujud  ketika Ismailiyyah  memperoleh  kekuasaan  politik di Afrika  Utara  khususnya  Mesir  pada  tahun  1969.  Adalah  Hamzah  ibn  Ali  ibn  Ahmad  Al-Zuzani, seorang  teolog  Persia,  yang  menjadi  apologis  terkemuka  bagi  khalifah  al-Hakim  ibn  Amr  Allah yang  memerintah  tahun  996-1021.  Pada  tahun  1017,  satu  tahun  setelah  kedatangan  Hamzah  di kairo,  al-hakim  mengklaim  bahwa  dirinya  adalah  perwujudan  Tuhan.  Hamzah  mendakwahkan keyakinan baru ini keseluruh wilayah dinasti Fatimiyah bahkan sampai ke Damaskus dan Aleppo dibantu oleh dua orang muridnya Baha‟ ad-Din al-Samuki dan Muhammad al_Darazi. Al-Darazi umumnya  dianggap  yang  menamai  penganut  keyakinan  kelompok  Druze,  walaupun  mereka menamakan  diri  sebagai al-Muwahhidun (penganut  monoteisme  mutlak).  Lihat  dalam  John  L. Esposito (ed), The Oxford Encyclopedia, Vol. I, hlm. 388-340. Lihat juga B. Lewis, CH. Pellat, J. Schacht (ed), The Encyclopedia of Islam, Vol. II, hlm. 631-632.
9 Ibid.
10 Aharon Layish, Marriage..., hlm. 2-4
1948  dan  Undang-  Undang  Hak-  Hak  Keluarga  Usmani  dalam  hal  tidak  adanya aturan dalam undang- undang khusus itu. 11
Sementara itu di Israel, Druze baru diakui sebagai komunitas keagamaan pada tahun  1957  melalui  Regulasi  Komunitas  Keagamaan  Tahun  1957  berdasarkan Ordinansi  Komunitas  Keagamaan  Tahun  1926.  Regulasi  ini  hanya  memberikan kewenangan  kepada  komunitas  Druze  Israel  untuk  mengangkat  dewan  Religius dan  cultural.  Beberapa  tahun  kemudian,  regulasi  ini  dianggap  tidak  cukup  untuk memasukkan  sebuah  komunitas  kedalam  otonomi  judicial.  Karena  itulah pemerintah  pada  tahun  1963  memutuskan  untuk  mengakui  Druze  sebagai komunitas  keagamaan  juga  dalam  arti  sebagai  kelompok  didalam  Dewan  seperti kelompok keagamaan yang diakui lainnya. 12

## C. Perkembangan Sistem Judisial dan Kondisi Perwakafan
Administrasi  wakaf  komunitas  Druze  di  Israel  seperti  pembuatan  dokumen wakaf  dan  penyelesaian  sengketa  internal  berada  dibawah  tanggung  jawab qadi pengadilan  agama  Druze.  Sebelumnya  administrasi  wakaf  Druze  dilakukan  oleh semacam lembaga arbitrasi adat. 13 Perubahan sistem judisial tersebut diawali oleh diangkatnya sebuah komite (Al-Lajna li Syu‟un al-Auqaf ad-Durziyya) pada tahun 1959  oleh  komunitas  Druze  atas  permintaan  pimpinan  spiritualnya  Syaikh  Amin Tarif.  Komite  tersebut  berfungsi  untuk  mensertifikasi  sumbangan-sumbangan yang  dibuat  oleh  anggota  komunitas  Druze  dan  menuntut  penguasa  untuk mengkonfirmasi  wasiat-  wasiat  atas  dasar  bahwa  wakaf  adat  Druze  diadakan dalam arti wasiat. Komite tersebut juga menuntut pemerintah untuk mengeluarkan aturan-  aturan  waris  atas  dasar  bahwa  hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  wasiat dan wakaf. 14 Klimaks dari pembuatan sistem judisial tersebut adalah didirikannya pengadilan agama Druze pada akhir tahun 1963. Undang- undang pengadilan ini – setelah  melewati  Knesset  pada  tahun  1962-  dibuat  untuk  pendirian  pengadilan tingkat pertama dan banding, penentuan kekuasaan dan cara administrasinya, dan aturan pengangkatan dan persyaratan hakim. Pengadilan agama Druze mempunyai jurisdiksi  tunggal  dalam  hal  pembuatan  atau  administrasi  internal  sumbangan yang  dilakukan  di  muka  pengadilan  Druze  dibawah  hukum  Druze,  atau sumbangan  yang  dilakukan  menurut  adat  Druze  dan  tidak  di  muka  pengadilan
11 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay : N.M. Tripathi PVT, 1972), hlm. 33 12 Aharon Layish, Marriage..., hlm. 1-2 13 J. Schact, An Introduction to Islamic Law, ( Oxford : Clarendon Press, 1996), hlm. 189. Lihat juga dalam Aharon Layish, Marriage, hlm. 2-4 14 Meskipun  tuntutan  ini  tidak  terpenuhi,  keberadaan  komite  ini  –sebelum  dibubarkan pada  tahun  1960-  telah  memperlihatkan  fitur-  fitur  yang  menandai  transisi  dari  arbitrasi  adat menuju pelembagaan peradilan, keanggotaan tetap dari otoritas pemerintah, definisi fungsi resmi, kristalisasi  bertahap  aturan  prosedural,  rumusan-  rumusan  norma  adat  dan  legal  –religius  yang konsisten sepanjang tidak adanya undang- undang status perseorangan Druze di Israel, dan terakhir pengakuan dari otoritas negara terhadap sertifikat- sertifikat yang diterbitkan oleh Komite tersebut. Semua  proses  transisi  ini  merupakan  kepanjangan  dari  diakuinya  Druze  sebagai  komunitas keagamaan  yang  meningkatkan  kesadaran  akan  perlunya  sistem  legal  –religius  Druze  yang independen.
agama  atau  sipil  sebelum  pengundangan  Undang-  Undang  Pengadilan  Agama Druze Tahun 1962. 15
Persoalan  yang  sesaat  muncul  sebelum  didirikannya  pengadilan  tersebut adalah hukum material. 16 Pimpinan spiritual Druze Israel kemudian memutuskan untuk  mengadopsi  Undang-  Undang  Status  Perseorangan  tahun  1948  yang berlaklu  bagi  komunitas  Druze  Lebanon  sebagai  hukum  material  untuk diaplikasikan  dalam  pengadilan  agama  Druze  pada  saat  pendiriannya. 17 Namun para  anggota  pimpinan  spiritual  komunitas  Druze  Israel  menyertakan  dua perubahan  penting. 18 Pertama ,  doktrin  mazhab  Hanafi  sebagai  sumber  hukum diganti  dengan  adat  dalam  persoalan  waris  intestato  dan  wakaf  (pasal  157  dan 167-170)  dan  dengan  “hukum  yang  diterima  oleh  anggota  komunitas  Druze Israel”, yaitu hukum dan adat keagamaan Druze di mana undang- undang Druze lebanon  tidak  membuat  ketentuan  pasal  yang  tegas  (pasal  171).  Hal  ini menunjukkan  tendensi  untuk  memotong  ketidaksesuaian  dengan  Islam  dan melembagakan  norma  adat  dan  legal  –religius  Druze  sebagai  sumber  hukum.
Kedua ,  ketentuan  Syari‟at  Islam  dan  hukum  sekuler  Lebanon  diganti  dengan Legislasi  Israel. Dengan kata lain, undang- undang Druze Lebanon diaplikasikan di Israel dengan beberapa modifikasi yang dilakukan oleh legislasi Knesset. 19
Terminologi  legal  yang  identik  dalam  wakaf  Druze  dan  Muslim  –mungkin sebagai  kiblat  diterimanya  Druze  dalam  pengadilan  syariat  dalam  perkara  waris dan  juga Taqiyya- memungkinkan  adanya  kekeliruan,  sebagaimana  dalam  term
15 Aharon  Layish, Marriage, hlm.  5-7.  Lihat  juga  Aharon  Layish,  “The  Druze Testamentary  Waqf”,  dalam  Studia  Islamica,  (Paris  :  Maisonneuve-Larose,  ed  Juni  1990),  hlm. 128-129.
16 Hukum material adalah persoalan matrimonial dan waris bagi komunitas Druze Israel – sebelum diakui sebagai  komunitas religius-  merupakan mixtum compositum dari sumber- sumber religius  dan  secular.  Mereka  kemudian  menyelesaikan  perkara-  perkara  ini  menurut  hukum religius  mereka  dan  adat  yang  diinterpretasikan  oleh  para  arbitrator.  Mereka  terpaksa  –sekedar formalitas-  memasuki  otoritas  judicial  pengadilan  syari‟at  yang  mengaplikasikan  syari‟at  dan Undang- Undang Hak- Hak Keluarga Usmani tahun 1917.
17 Lihat detail pengundangannya bagi komunitas Druze Lebanon dalam Tahir Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries:  History,  Text  and  Comparative  Analysis, (New  Delhi  : Academy of  Law and  Religion, 1987)  hlm. 94. Undang-  undang itu sendiri sintesa dari  berbagai sumber  religius  dan  secular,  lokal  dan  asing  yang  meliputi  doktrin  Sunni,  doktri  Isna  „Asyari, Undang-  Undang  Hak  Keluarga  Usmani  Tahun  1917  dan  legislasi  matrimonial  dan  waris  Mesir modern. Lihat detailnya dalam Norman  Anderson, Law Reform in The Muslim  World, (London : The Athlone Press, 1976), hlm. 162-171.
18 Aharon Layish, Marriage, hlm. 11-12 19 Menurut pasal 170 –dalam versi Lebanon- disebutkan bahwa hal- hal seperti tetapnya (luzum) Wakaf,  penggantian (Istibdal) harta  wakaf,  penggunaan  pendapatan (Istighlal) Wakaf, administrasi (Wilaya), penentuan  penerima (Mustahiqqun), dan  pembagian  pendapatan (ray‟) diperlakukan menurut akta wakaf atau –dalam hal tidak adanya ketentuan yang jelas didalam akta- menurut  kegunaan  lama (Ta‟ammul), hukum  Syar‟i,  dan  legislasi  sekuler  Lebanon  yang  masih berlaku.  Pada  pasal  171  disebutkan  bahwa  dalam  hal  tidak  adanya  ketentuan  yang  jelas  dala, hukum  Syar‟i,  Qadi  menerapkan  syariat  Islam  menurut  mahdzab  Hanafi  atau  ketentuan  hukum manapun yang tidak bertentangan dengan hukum Syariat Islam. Dalam versi Israel, norma Syar‟i diganti  dengan  adat  Druze („Urf) dan  legislasi  Lebanon  dengan  legislasi  Israel.  Lihat  dalam Aharon Layish, “ The Druze”, hlm. 129
yang  sama  dapat  membawa  konotasi  yang  berbeda  bagi  masing-  masing komunitas. Meskipun wakaf Druze memperlihatkan elemen prinsip seperti dalam wakaf Muslim, namun  wakaf  Druze memiliki fleksibilitas  yang lebih besar  yang memungkinkannya  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi  ekonomi  dengan relatif  ringan  dan  tanpa  jalan  lain  dalam  alat  legalyang  rumit.  Dalam kenyataannya,  menurut  Layish,  Druze  melakukan  wakaf  dengan  karakteristik- karakteristik sebagai berikut 20 :
1. Pewarisan  dalam  Druze  bukanlah  kewajiban  agama,  melainkan  kebolehan yang  dianjurkan  sesuai  dengan  derajat  kekayaan  dan  kemampuan.  dalam sebagian besar wasiat, uang atau harta milik diserahkan untuk tujuan religius yang merujuk pada niyyat al-khair, niyyat al-ajr, sadaqa, hasana, sabil khair, dan  sebagainya.  Sebagai  balasan  bagi  perbuatan  baiknya  pembuat  wasiat mengharapkan pahala dari Allah di dunia dan akhirat (fi ad-darain).
2. Sebagian  besar  harta  wakaf  dikelola  oleh  pengelola  tersendiri (wali, mutawallin,  qayyim,  wakil). Para  pengelola  ini  secara  turun  temurun  dalam keluarga  tertentu  sesuai  dengan  perjanjian  pembuat  wasiat  atau  dapat diangkat  oleh  para  fungsionaris  keagamaan  atau  warga  perkampungan setempat. Para pengelola itu termasuk fungsionaris keagamaan, qadi dan juga para  wanita.  Dengan  demikian,  tidak  ada  administra  si  sentral  dalam  wakaf Druze.
3. Dalam sebagian besar kasus, pewarisan dibuat untuk tempat ibadah (Ma‟bad) dan tempat- tempat suci lainnya. Tempat suci  yang dimaksud adalah khalwa atau majlis dini (tempat pengasingan) bagi seseorang atau beberapa keluarga disekitar  rumah  pembuat  wasiat  :  seluruh khalwa di  perkampungan  Druze Israel dan khalwat al-bayyada di Lebanon ; makam- makam nabi dan orang- orang  suci  yang  digunakan  sebagai  tempat  ziarah.  Pewarisan  kadang  dibuat untuk waqf atau waqf  khalwa perkampungan  atau  keluarga  tertentu  ;  atau dibuat untuk wakaf umum bagi komunitas Druze. Kadang- kadang pewarisan dibuat  untuk  sekolah  kampung,  makam,  pasar  atau  bahkan  pengadilan. Alokasi  khusus  diberikan  kepada  para  fungsionaris  keagamaan,  yang wasiatnya  digambarkan  dengan  sebutan  samar-  samar  yang  rupanya dimaksudkan  untuk  mengaburkan  karakter  khusus  dalam  hirarki  Druze  ; ikhwan  ad-din,  ahl  ad-din, atau ajawid (nama  popular  untuk „uqqal/ para guru  dalam  kepercayaan  Druze).  Alokasi  khusus  lainnya  diberikan  kepada orang  faqir (fuqara atau mujtahun) dan  orang-  orang  yang  berhak (mustahiqun) .
4. Pembuat  wasiat  dapat  menunjuk  anak  dan  cucunya  atau  yang  menerima warisan  darinya  untuk  membayar  jumlah  yang  diwasiatkannya  untuk  wakaf dalam  bagian  yang  sama  setelah  kematiannya  dan  bahwa  jika  pembayaran tertunda maka hartanya akan diberikan untuk wakaf. Pembuat wasiat kadang- kadang menambahkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengggugat penyerahan  harta  wakaf  yang  diwariskan  untuk  itu.  Pembuat  wakaf  dapat membuat opsi bagi dirinya sendiri untuk menjual harta yang telah ia wariskan untuk wakaf yang dilakukannya dibawah undang- undang Druze Lebanon.
20 Ibid, hlm. 129-138
5. Wakaf  dilakukan  dengan  jalan  wasiat.  Para  Qadi  Druze  menegaskan  bahwa wasiat  merupakan  satu-  satunya  arti  bagi  pembuatan  wakaf  Druze. 21 Di Lebanon, komunitas Druze memperlakukan wasiat seperti waqfiyya (kharaju al-wasiyya makhraj al-waqfiyya). \
Karakteristik-  karakteristik  tersebut  menunjukkan  bahwa  wakaf  Druze merupakan  proto  wakaf  yang  berakar  pada  adat  dan  hukum  keagamaan  Druze. Untuk  memperjelas  keadaan  perwakafan  Druze  ini,  perlu  dikemukakan  disini beberapa  term  yang  berhubungan  dengan waqf dalam  pengertian  derma  untuk tujuan keagamaan seperti hiba, sadaqa dan hasana sebagai berikut :
1. Penyerahan  harta  kadang-  kadang  dilakukan  dengan  arti  pemberian (hiba). Misalnya tiga bersaudara yang memiliki sebidang tanah ingin memberikannya  kepada khalwat  al-Halabiyya sebagai  pemberi (wahb). Keuntungan dari pemberian melalui wasiat, dari sudut pandang wakaf, adalah bahwa  perpindahan  berlaku  pada  saat  itu  tanpa  menunggu  meninggalnya pembuat  wasiat.  Namun  demikian  ada  beberapa  kasus  dimana  orang  yang menyerahkan  harta  menjanjikan  secara  khusus  dalam  wasiatnya  bahwa perpindahan  berlaku  setelah  penandatanganan  surat  wasiat.  Karakteristik  ini tidak berarti kekayaan yang diserahkan untuk wakaf dapat digunakan sebagai subyek  transaksi  sebagaimana  jual-beli  atau  pemberian.  Namun  karakter khusus  wakaf  Druze  digunakan  orang  sebagai  usaha  untuk  menghindari inferensi administrasi wakf pengadilan syar‟i. 22
21 Kalimat  yang  digunakan  misalnya  :  “Aku  mewasiatkan (usi) tempat  tinggalku........ untuk  wakaf  pribadi  dari  bagian  sebelah  barat............  yang  administrasinya  ....  diwakilkan (al- muwakkal „alaihi ) ............... dan wasiatku ini (wasiyyati) merupakan pembuangan penuh atas hakku sejak aku tanda  tangani  wasiat  ini.....”  Dalam kasus pemilik sebidang tanah desa  yang diatasnya dibangun  sebuah  tempat  ibadah (Ma‟bad), yang  disebut khalwa :  “dan  dia  membuat  wasiatnya (wasiyya) dalam  masa  hidupnya  dan  menyerahkan (awqafa) bidang  tanah  itu  dan  yang  ada diatasnya  –bangunan,  kebun  anggur,  dan  taman-  untuk khalwa sebagai waqf  munfasil muhabbas...... dan  dia  menunjukkan wakils bagi  wakaf  ini  dan  menyatakan  nama-  nama  mereka dalam wakaf ini”. Dalam kasus dua bersaudara mewakafkan harta gabungan untuk wakaf, masing- masing  menyatakan,  “Áku  mewasiatkan (usi) rumah..........  untuk  wakaf  bagi  kepemilikan (milkiyya) legal  ;  tidak  seorangpun  berhak  menggugat  kepemilikan  rumah....  dalam  wakaf.......... Aku  menyerahkan (muqif) sebagian  harta  tersebut  dan  saudaraku  menyerahkan (yuqif) sebagian yang  lain  ...........  dalam  wasiatnya”.  Haifa,  Wasiyya,  berkas  berturut-  turut  nomor  29/70,  35/74, dan 25-26/73 sebagaimana dikutip dalam I bid, hlm. 129-130.
22 Dalam  sebuah  kasus  terkenal  di  Lebanon,  „Arif  an-Nakhadi  mengatakan  bahwa  dia telah  memperoleh  beberapa  bidang  tanah,  mendaftarkannya  atas  nama  al-Waqf  at-Tanukhi,  dan mendirikan  bangunan  diatasnya.  Direktur  Jendral  wakaf  Druze  di  Beirut  menyita  properti  itu dengan alasan bahwa itu merupakan milik wakaf dan tidak dalam pengertian legal-sekular karena wakaf  tersebut  tidak  dilakukan  di  muka  Qadhi  Syar‟i.  Properti  itu  tidak  diperoleh  dengan pendapatan dari penjualan properti wakaf, juga tidak mempunya “tujuan derma abadi” (al-khair li jihat  birr  la  tanqati‟) yang  ditunjuk  untuk  itu.  Dia  berpendapat  bahwa  tindakannya  tidak  keluar jauh dari memberikan nama properti itu dan membuat derma ( tabarru‟) , dan karena itu dia dapat menarik kembali properti itu kapan saja dia kehendaki, terutama sejak wakaf yang sesungguhnya, menurut Abu Hanifah, “boleh  dan bukan tidak dapat ditarik kembali” (jaiz ghair lazim) dimana pembuat dapat menariknya sepanjang dia masih hidup. An-Nakhadi kalah dalam kasus itu : semua pengadilan pada tingkat pertama dan banding menegaskan keabsahan Waqf at-Tanukhi. Ibid, hal, 132
2. Term sadaqa terutama hasana digunakan  Druze  dalam  pengertian  derma untuk  tujuan  keagamaan  seperti  pemeliharaan khalwa dan maqam dan bantuan  kepada  fungsionaris  keagamaan,  juga  kadang-  kadang  berkaitan dekat  dengan waqf. 23 Term hasana kadang-  kadang  digunakan  dalam pengertian  yang  sama  persis  dengan waqf seperti  tanah  wakaf  di  Abu  Sinan dan Yarka disebut sebagai tanah hasana.
D. Harta Wakaf dan Sumber Pendapatan Wakaf.
Komite wakaf menyatakan bahwa “sebagian besar wasiat Druze memberikan bagian  dari  harta (milk) untuk wakaf”. Meskipun sifat harta ini tidak ditentukan, tetapi sekarang ini biasanya hanya sejumlah uang yang diwasiatkan untuk wakaf”. 24 Harta  tak  bergerak  seperti  tempat  tinggal  beserta  isinya,  sumur,  bidang  tanah, tanaman,  kebun  anggur,  pohon-  pohon  zaitun,  penggilingan  tepung  dan  hasil panen  jarang  diserahkan  untuk  wakaf.  Harta  wakaf  tidak  harus  terdiri  dari  unit ekonomi yang lengkap : kadang- kadang wakaf berbagi harta dengan milik pribadi pembuat  wakaf.  Hal  ini  terjadi  ketika  seseorang  tidak  menyerahkan  seluruh hartanya untuk wakaf tetapi membaginya untuk wakaf dan para anggota keluarga mereka.  Bahkan,  wakaf  bisa  saja  merupakan  harta  milik  bersama  dengan  agen- agen luar dalam sebuah kerja sama bisnis. 25
Para  pembuat  wasiat  biasanya  menentukan  bahwa  sejumlah  uang  yang diserahkan  untuk  wakaf  akan  berpindah  tangan  hanya  setelah  ia  meninggal. Namun demikian, kadang- kadang ia menunjukkan bahwa sebagian uangnya akan berpindah  tangan  pada  saat  itu  juga,  atau  pada  waktu  tertentu  selama  masa hidupnya,  dan  sebagian  lagi  setelah  ia  meninggal.  Dalam  lampiran  surat  wasiat atau  register  wakaf  dapat  ditentukan  pernyataan  tentang  jumlah  yang  diserahkan
23 Misalnya seseorang diperintahkan untuk menjual rumah yang diserahkan untuk wakaf (mauquf) menyatakan  di  pengadilan  bahwa  pembuat  wasiat  sebenarnya  mewasiatkan  harta  itu sebagai hasana untuk  dijual  dan  hasilnya  dibagikan  kepada  yang  membutuhkan.  Dia  selanjutnya mengklaim  bahwa  pembuat  wasiat  telah  menegaskan  padanya  untuk  menjual  rumah  dan menyerahkan hasilnya untuk tujuan keagamaan (yatahassan bi thamanihi). Para saksi menyatakan bahwa  rumah  itu  diwasiatkan  untuk hasana sedangkan  harta  lainnya,  kebun  zaitun  diwasiatkan untuk  waqf  al-Khidr  di  Kafr  Yasif.  Ketika  ditanyakan  apakah  rumah  itu “mujammadan” (harta yang dibekukan kepemilikannya dan dilarang peralihannya, yaitu wakaf) atau waqfan li al-hasana yang  dijual  supaya  hasilnya  diberikan  kepada  yang  membutuhkan,  para  saksi  menjawab  bahwa mereka  tidak  tahu  perbedaan  antara waqf dan hasana serta  bahwa  hal  ini  adalah  term  khas  bagi komunitas Druze. Pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut tidak dapat membuktikan haknya untuk  menjual  harta  yang  serahkan  sebagai  wakaf  untuk  tujuan hasana, dan  penjualannya merupakan  penjualan  ilegal (fasid  bi  thariq  al-fawda). Haifa,  Waqf,  berkas  nomor  11/64,  8  Juni 1965 sebagaimana dikutip dalam Ibid, hlm. 136.
24 Sebelumnya  penyerahan  tanah  menjadi  praktek  umum  karena  kelangkaan  uang  tunai, namun sebaliknya sekarang terjadi keterbatasan tanah di perkampungan dan terjadi kecenderungan bersama untuk menyerahkan uang.
25 Sebagai  contoh,  pada  tahun  1946,  para wakil wakaf  di  Isifya  ingin  mendirikan penggilingan  tepung  untuk  melayani  penduduk  sebuah  perkampungan.  Karena  dana  yang  tidak mencukupi, mereka mencari rekan kerja luar dan mendirikan  penggilingan itu denga 50/50. Pada saat  itu  penggilingan  tidak  dapat  menghasilkan  keuntungan.  Para wakil menjual  bagian  mereka secara  bertahap  kepada  rekan  kerja  mereka  itu,  sampai  pada  tahun  1979  mereka  tidak  lagi menguasai properti apapun dan kerja sama itu akhirnya dibubarkan. Ibid, hlm. 140.
oleh pembuat wasiat –melalui dirinya sendiri atau fungsionaris keagamaan- untuk wakaf dan berbagai tujuan derma lainnya.
Syaikh  Kamal  Mu‟addi  menyebutkan  tiga  sumber  properti  wakaf  tidak bergerak di antara orang-orang Druze, yaitu (1) harta warisannya (terutama pohon zaitun),  (2)  pembeliannya,  menggunakan  dana  dari  warisan  yang  didermakan (hasana,  sabil  al-khair), pemberian  untuk  memenuhi  nazar,  dan  sumbangan- sumbangan  lainnya  yang  dibuat  untuk  mendanai maqam ,  dan  sumbangan  yang dikumpulkan  untuk  tujuan  khusus,  dan  (3)  registrasinya  sebagai  wakaf  (untuk harta  tak  bergerak  yang  dimiliki  oleh  seluruh  komunitas,  seperti  tempat penyimpanan  air  di  Yarka)  dalam  kasus-  kasus  dimana  otoritas  publik  yang berlembaga ada didalam harta yang terdaftar namanya. Munir Faris menambahkan dua  sumber  lainnya,  yaitu  (4)  akuisis  harta  tak  bergerak  dengan  pendapatan  dari harta wakaf dan dengan hasil penjualan (amwal al-badl) dari harta serupa, seperti alat pemeras minyak dan penggilingan tepung yang melayani seluruh komunitas, dan  (5)  pemberian  tanah  (100  dunam)  oleh  Administrasi  Tanah  Israel  untuk Wakaf Maqam Nabi Syu‟aib.
Harta  wakaf  yang  utama  dalam  sebuah  perkampungan  Druze  pada  saat  ini adalah khalwa (24 buah dari 18 wilayah) dan maqam Nabi- Nabi, berikut dengan bidang  tanah  disekitarnya  (terutama  perkebunan  zaitun,  pemeras  minyak  dan penggilingan tepung), wakaf Druze Lebanon memiliki banyak harta seperti tanah, bangunan,  institusi  pendidikan  dan  kesejahteraan.  Pendapatan  dari  penyewaan tanah  wakaf,  perkebunan  zaitun  dan  tanaman  buah  lainnya  terlalu  kecil,  bahkan tidak  cukup  untuk  pemeliharaan  harian khalwa dan maqam dimana  harta  itu diserahkan.  Selain  itu,  ada  juga  bentuk  peminjaman  uang  wakaf  untuk kepentingan  komersial.  Namun  pemberian  pinjaman  dengan  harta  wakaf  tidak menjadi praktek yang tetap, dan dalam beberapa kasus jumlah pinjamannya kecil dan  tidak  memiliki  signifikansi  ekonomis.  Kementerian  Urusan  Agama memberikan dana bagi pemeliharaan khalwa dan maqam.

## E. Tujuan Wakaf
Motif-  motif  pembuatan  wakaf  Druze  pada  dasarnya  sama  dengan  Muslim, meskipun  terdapat  perbedaan-  perbedaan  yang  berkaitan  dengan  kebebasan absolut  dalam  pembuatan  wasiat  oleh  Druze.  Beberapa  alasan  pembuatan  derma dan wakaf di kalangan Druze antara lain :
1. Tidak adanya anak laki- laki. 26 Penyerahan harta dalam keadaan tidak adanya anak laki- laki atau keturunan laki- laki lainnya muncul karena kekhawatiran
26 Misalnya  seorang  laki-  laki  mewasiatkan  hartanya  kepada  dua  anak  laki-  lakinya dengan  ketentuan  bahwa  jika  mereka  meninggal  tanpa  anak    harta  tersebut  dibagi  sama  antara wakaf dan anak- anak perempuan, dan jika anak- anak perempuan ini juga tidak mempunyai anak, maka  bagian  mereka  juga  diberikan  untuk  wakaf.  Kasus  lainnya,  seorang  wanita  mewasiatkan hartanya  kepada  anak  laki-  laki  dan  beberapa  anak  perempuannya  dengan  ketentuan  bahwa  jika anak  laki-  laki  tersebut  meninggal  (tanpa  anak)  maka  bagiannya  dibagi  sama  antara  saudara- saudara perempuannya dan wakaf. Dalam kasus seseorang yang tidak mempunyai anak laki- laki, ia  mewasiatkan  hartanya  untuk  wakaf  perkampungan  dan  keturunan  laki-  laki  dari  saudara
akan hilangnya harta itu : anak perempuan yang telah menikah memindahkan haknya kepada keluarga suaminya.
2. Keinginan  memutar  aturan  pewarisan  untuk  menghalangi  ahli  waris  legal. 27
Wakaf Druze berbeda dengan Muslim dalam hal bahwa wakaf tersebut tidak digunakan  untuk  menghalangi  bagian  istri  dan  anak  perempuan  yang  telah menikah  (dan  bahkan  hak  mereka  untuk  meneruskan  bagian  dalam pendapatan  wakaf  kepada  ahli  waris  mereka)  untuk  mencegah  perpecahan harta  dalam  keluarga.  Wakaf  tersebut  juga  tidak  digunakan  untuk membenarkan  penyimpangan  didalam  Undang-  Undang  Waris  misalnya dengan menyimpankan bagi cucu bagian ayahnya yang meninggal lebih dulu dari  kakeknya.  Alasan  sederhananya  adalah  bahwa  tujuan-  tujuan  ini  dapat dicapai  dengan  wasiat  keagamaan  biasa  yang  bebas  dari  batasan-  batasan kuantitatif  ataupun  perseorangan.  Hal  ini  benar  adanya  melihat  komunitas Druze  Lebanon  yang  memiliki  wakaf  keluarga (dhurri) dan  bahwa  pihak yang  menyerahkan  harta  berkebasan  mutlak  untuk  menghalangi  para  ahli waris  untuk  mengeluarkan  anak-  anak  perempuan  (sebagaimana  telah  jelas bahwa  wasiat  dan  wakaf  merupakan  pasangan).  Namun  diantara  komunitas Druze  di  Israel  tidak  ditemui  satupun  wakaf  yang  dibuat  untuk  anggota keluarga pembuat wakaf. Alasannya mungkin karena Undang- Undang Waris dapat diputar secara bebas oleh wasiat tanpa melibatkan aspek- aspek negatif dari  wakaf  (penolakan  kepemilikan  ahli  waris  dan  pemindahan  harta  dari lingkaran ekonomi).
3. Keinginan untuk melakukan perbuatan baik (birr, qurba) untuk mendapatkan pahala  dalam  term  religius  dan  etika.  Kadang-  kadang  pembuat  wakaf menunjuk  uang  untuk  wakaf  sebagai  derma  atas  nama  istrinya (bi  an  yakun hasana  „anha  li  al-waqf), mungkin  supaya  istrinya  dapat  menerima  pahala surgawi.
Pendapatan  wakaf  digunakana  komunitas  Druze  untuk  beberapa  keperluan sebagai berikut :
1. Utamanya  untuk  perawatan  sehari-  hari,  renovasi  dan  perluasan khalwa dan maqam sesuai dengan ketentuan- ketentuan pembuat wakaf.
2. Keperluan publik yang tidak ditunjuk oleh pihak yang menyerahkan ataupun pembuat  wakaf.  Keperluan  publik  yang  dimaksud  misalnya  pembangunan sekolah,  tempat  penampungan  air  dan  perbaikan  pemakaman  lokal.  Namun
sepupunya  dalam  bagian  yang  sama.  Lihat Ibid, hlm.  141.  Kecenderungan  serupa  juga  terjadi  di kalangan Muslim. Lihat dalam Aharon Layish, Women and Islamic Law in A Non-Muslim State : A  Study  Based  on  Decisions  of  The  Shari‟a  Courts  in  Israel, (Jerussalem  :  Israel  Universities Press, 1975), hlm. 290-300
27 Misalnya  dalam  kasus  seorang  wanita  di  Isfiya  yang  diceraikan  suaminya  karena mungkin  tidak  dapat  memberikan  keturunan  dimana  saudara  laki-  lakinya  yang  kebetulan  saja menjadi saudara sepupu seayah bagi si –suami tidak berada di pihaknya. Sebagai pembalasannya dia  mewasiatkan  seluruh  hartanya  untuk  wakaf.  Kasus  lainnya  di  Lebanon,  komunitas  Druze mewasiatkan  bagian  hartanya  untuk  wakaf  demi  menghalangi  ahli  waris  yang  beralih  agama mejadi Kristen. Lihat Aharon Layish. “The Druze”, hlm. 142-143
perlu  juga  dicatat  bahwa  seseorang  kadang-  kadang  juga  mewasiatkan  uang dan tanah untuk keperluan publik.
3. Keperluan para fungsionaris keagamaan. Menurut al-Tanukhi, sebagian besar harta  mereka  berasal  dari  wakaf,  sehingga  mendorongnya  untuk  melarang setiap transaksi komersial dengan mereka. Terlebih lagi, menurut al-Tanukhi, sebagian  besar  wakaf  dibuat  oleh  para  penguasa  tiran (zulama), qadi,  dan fuqaha  yang  karena  status  mereka,  komunitas  Druze  dilarang  keras  untuk mengambil  keuntungan  dari  wakaf  semacam  ini.  Selain  itu,  larangan  untuk mengambil  keuntungan  dari  wakaf  sebagai  derma (mubarra) dijatuhkan karena merupakan pengurangan dalam ketaatan kepada tuhan (Ma‟siya).
Permintaan  dan  saran  untuk  pembelanjaan  pendapatan  wakaf  juga menunjukkan tujuan  yang ditunjuk  oleh wakaf. Misalnya, telah diusulkan bahwa dana  wakaf  digunakan  untuk  membayar  gaji  guru  agama  sekolah  dasar  (untuk memajukan  kesalehan  dan  moralitas  para  pemuda)  dan  untuk  membiayai  proyek serupa  seperti  pembangunan  perguruan  tinggi  teologi  di  Maqam  Nabi  Syu‟aib (sama  dengan  sekolah  al-„Irfan  di  Lebanon),  sekolah  menengah,  rumah  sakit, panti  asuhan  dan  panti  jompo.  Namun  demikian,  tidak  pernah  ditemui penggunaaan dana wakaf untuk kepentingan non-Druze.

## F. Penjualan Harta Wakaf dan Penggunaan Pendapatannya.
Pembuat  wakaf  dapat,  dengan  ketentuan  dalam  wasiat,  mencadangkan  hak untuk  menjual  harta  yang  telah  ia  wariskan  untuk  wakaf  pada  saat  ekonominya menjadi  sulit.  Penjualan  kadang-  kadang  dilakukan  oleh  wakil  dibawah  kuasa pengacara  yang  tidak  dapat  dibatalkan,  diluar  kantor  pendaftaran  tanah.  Pembeli membayar  lunas  harga  tanah  kepada  penjual  dan  dapat  memindahkan  hak  milik penuh atas harta itu kepada dirinya dalam register tanah kapanpun diinginkannya.
Atas  alasan  keamanan  umum,  seseorang  kadang-  kadang  menginginkan pelaksanaan  pemindahan  hak  itu  di  kantor  pendaftaran  tanah  dan  karena  itu mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk  menyatakan  bahwa wakil benar-  benar  diberi  kewenangan  untuk  menjual  harta  wakaf.  Dilain  pihak, wakil mengajukan  permohonan  untuk  mendapatkan  ijin  menjual  harta  wakaf  dan pengakuan ex  post  facto lebih  dulu  kepada  pengadilan.  Ada  juga  yang berpedoman  bahwa  keabsahan  penjualan  kondisional  terhadap  ijin  pengadilan. Pada saat pengajuan permohonan itu, wakil memohonkan pertimbangan ekonomis dan  kepentingan  publik,  yaitu  ketidakinginan  pembagian  tanah  dalam  unit-  unit non-ekonomis ; kerusakan permanen dalam perkebunan zaitun ; pemakaian tanah untuk  bangunan  diarea  pertanian,  dimana  yang  pertama  dapat  dikenakan  pajak properti  yang  lebih  tinggi  (penjualan  tentunya  meningkatkan  nilai  tanah); kebutuhan  akan  uang  kas  untuk  mendanai  perbaikan  tempat  ibadah;  dan perdebatan diantara para wakil mengenai harta wakaf itu.
Penggantian  satu  harta  wakaf  dengan  yang  lain (istibdal) yang  dibenarkan dalam hukum Islam juga dipraktekkan dikalangan Druze, meskipun mereka tidak menyebutnya begitu. Terdapat beberapa kejadian dimana harta wakaf dijual untuk
membiayai  akuisisi  properti  (penggilingan  tepung,  sekolah,  pemakaman)  yang berguna  bagi khalwa dan  komunitas  Druze  pada  umumnya.  Pengadilan  dapat mengakui  operasi-  operasi  penggantian  ini  atas  dasar  bahwa  hal  itu  dilakukan untuk kepentingan wakaf, kecuali untuk penjualan properti yang diserahkan untuk hasana dengan  alasan  bahwa  penjualan  itu  ilegal  dan  bahwa  penjual  tidak  dapat membuktikan bahwa dirinya adalah wakil.

## G. Administrasi Wakaf
Pengelola  wakaf  Druze  dikenal  dengan  berbagai  nama  seperti wali, mutawalli, qayyim, dan mustasallim al-waqf. Fungsi pengelola ini pada dasarnya sama  dengan mutawalli dalam  wakaf  Islam.  Pengelola  diberi  kekuasaan  penuh untuk  melakukan  tindakan (tasarruf) apapun  dalam  hal  wakaf,  termasuk penjualan, pembelian, peminjaman keluar, penggantian harta wakaf, perbaikannya,  dan  pembangunan  konstruksi  diatasnya  dengan  ketentuan  bahwa semua tindakan itu untuk kepentingan (maslaha) wakaf dan disetujui pengadilan.
Sebagian besar wakil menyatakan bahwa mereka tidak menerima pembayaran untuk kerja mereka. Sebenarnya tidak ada bukti baik dalam surat wasiat ataupun sijills tentang wakil yang  diberi  atau  memperoleh  gaji  secara de  facto kecuali dalam  kasus  tertentu.  Misalnya  pihak  yang  menyerahkan  wakaf  mewasiatkan kepada  masing-  masing  dari  empat  orang wakil yang  diangkat  olehnya  sejumlah uang  “untuk  penyelenggaraannya (nazir  ata  bihi) dan  kewakilannya (wikala) ; apapun hasilnya (pendapatan harta wakaf) harus selalu diberikan (kepada wakil )”.
Menurut kesaksian para Qadi, fungsionaris agama, direktur pengadilan Druze, dan  lainnya, wakil dipilih  oleh  para  pemuka  perkampungan  dan  kadang-  kadang oleh pimpinan komunitas spiritual Druze setelah berkonsultasi dengan perwakilan setempat.  Pemilihan  dilakukan  di  muka  sidang khalwa dari  beberapa  kandidat yang  merupakan  orang-  orang  yang  “bertakwa”  dan  fungsionaris  keagamaan  ; kadang- kadang jabatan wali tersebut turun- temurun. Namun gambaran ini tidak ditegaskan di dalam surat wasiat dan dokumen pengadilan. Menurut banyak bukti tentang  hal  ini, wikala mengabaikan  waris  dalam  keluarga  tertentu.  Kadang- kadang pembuat wakaf mengangkat seorang wakil atau lebih untuk wakaf dengan menyebut nama mereka dalam surat wasiat. Dia biasanya mengangkat anak laki- lakinya atau beberapa sanak dari jalur laki- laki lainnya. Orang yang mengangkat wakil bisa jadi seorang syaikh yang bertindak “dibawah pengawasan dan dengan nasihat” dari masyura fungsionaris keagamaan. Semua surat permohonan kepada pengadilan  Druze  untuk  pengangkatan wakil menyatakan  bahwa  kandidat memakai kuasa ayahnya ; kadang- kadang juga ditegaskan bahwa anak laki- laki merupakan satu- satunya wakil wakaf setelah ayahnya meninggal.
Banyak  juga  terjadi  anak  laki-  laki  menggantikan  ayahnya  sebagai wakil diakhir  masa  hidupnya  sebelum  pengangkatan  resmi  oleh  pengadilan  melihat cacat  fisik  ayahnya  atau  alasan lain. Ada juga bukti pemindahan wikala didalam keluarga  yang  sama  selama  tiga  generasi.  Sebuah sijill juga  mencatat  adanya perpindahan wikala kepada  seseorang  yang  bukan  anak  laki-  laki  dari wakil
terdahulu,  tetapi  dia  termasuk  sanak  dari  pihak  laki-  laki.  Perpindahan  jabatan wakil dengan  cara  pewarisan  telah  menjadi  norma  yang  diterima.  Pengadilan, ketika mengangkat wakil, tampaknya juga mempertimbangkan prinsip pewarisan ini.
Mereka  yang  bertindak  sebagai wakil merupakan  orang  yang  dewasa  yang dikenal  memiliki  otoritas  juga  yang  mengetahui  administrasi  dan  ekonomi. Proporsi  yang  paling  mencolok  adalah  para  fungionaris  keagamaan,  hampir seluruh  Qadi,  dan  para  anggota  kepemimpinan  keagamaan. 28 Para  pencatat perkawinan (Ma‟dhun) di Daliyat al-Karmil, „Isifya, dan Yarka merupakan wakil harta  wakaf  dimasing-  masing  perkampungan  mereka.  Di  beberapa perkampungan, wakil dipercayakan  kepada  imam  atau sa‟is  khalwa. Perlu  juga dicatat  bahwa  wanita  kadang-  kadang  bertugas  dalam  administrasi  wakaf  di perkampungan.
Komunitas  Druze  membedakan  antara  pengelolaan  wakaf  pribadi (waqf khususi) dan  pengelolaan  wakaf  komunal (waqf  umumi). Wakaf  pribadi berhubungan  dengan  individu-  individu,  keluarga-  keluarga,  dan  lingkungan tempat tinggal (hara). Wakaf semacam ini biasanya diberikan untuk khalwa yang diberi  nama  keluarga  pembuatnya  untuk  menambah  penghormatan  dan  prestise seperti halnya wakaf untuk wisma tamu (madafa) dan semacamnya. Di kampung- kampung  yang  hanya  memiliki  sebuah khalwa, harta  wakaf  yang  pendapatannya dimaksudkan  untuk  pemeliharaan  hariannya,  pengelolaannya  dibawah  pengelola tunggal.  Namun  dikampung-  kampung  besar  dengan  lebih  dari  sebuah khalwa terdapat  pengelolaan  wakaf  yang  terpisah.  Pendirian kahlwa tambahan  di beberapa  perkampungan  menyebabkan  pembagian  harta  wakaf  atau  pembuatan wakaf baru. Di beberapa kampung terdapat komite penasehat yang beranggotakan fungsionaris  keagamaan  disamping wakil. Para  jema‟at khalwa membentuk semacam  dewan  keagamaan  perkampungan  ataupun  lingkungan  sekitar  yang dapat  mengawasi  aktifitas wakil dan  memecatnya  apabila  dia  ternyata  tidak berkompeten.
Wakaf  komunal  berkaitan  dengan  harta  untuk  kepentingan  negara.  Wakaf komunal  ini  dikelola  langsung  oleh  Syaikh  Amin  Tarif,  pimpinan  spiritual komunitas  Druze  di  Israel,  yang  fungsinya  turun-temurun.  Dewan  Muslim Tertinggi  selama  periode  mandat  tidak  memiliki  fungsi  administrative  atau pengawasan berkenaan dengan harta wakaf Druze.

## H. Penutup
Wakaf  komunitas  Druze  merupakan  institusi  yang  unik  dilihat  dari pembuatannya, sifatnya dan pelaksanaannya. Di masa lalu, wakaf berfungsi dalam lingkup  kesejahteraan  sosial  dan  penyembahan.  Fungsi  ini,  pada  abad  sekarang,
28 Seorang wakil yang  biasanya  Qadi  hanya  terjadi  beberapa  saat  setelah  Druze  diakui sebagai  komunitas  keagamaan  dan  badan  hukum  mereka  –dewan  keagamaan  (jabatan  resmi kepemimpinan keagamaan) dan pengadilan agama- didirikan.
ditempatkan  dalam  institusi  negara  dan  pemerintahan  dan  konsekuensinya kepentingan wakaf Druze menjadi berkurang.
Harta  wakaf  Druze  sangat  sederhana  dalam  kuantitas  dan  nilai  jika dibandingkan  dengan  wakaf  Muslim.  Wakaf  Druze  tidak  memberikan  basis ekonomi  yang  signifikan  terhadap  sistem  yang  bercabang-  cabang  dari  institusi komunal  seperti  pendidikan,  kesejahteraan,  dan  kesehatan.  Hal  ini  dikarenakan wakaf Druze tidak dikelola oleh agen sentral yang dapat mengarahkan pendapatan dan hasil penjualan harta wakaf ke dalam saluran- saluran yang diinginkan.
Di  pihak  lain,  wakaf  Druze  dalam  beberapa  hal  diperkuat  oleh  berlabuhnya hukum  wakaf  mereka  dalam  undang-  undang  dan  dalam  sistem  jurisdiksi keagamaan menurut undang- undang yang didukung oleh sanksi yang dijatuhkan oleh  agama  ataupun  negara.  Artinya  putusan  yang  dibuat  oleh  para  Qadi  Druze maupun  peraturan-  peraturan  wakaf  Druze  berkembang  dan  terumuskan.  Untuk melaksanakan  semua  itu,  referensi  yang  terinspirasi  oleh  hukum  agama,  adat lokal,  Syari‟at  Muslim,  dan  undang-  undang  sekuler  dibuat  menjadi  norma- norma.  Jurisdiksi  religius  memberikan  sumbangan  yang  meyakinkan  untuk pelestarian status quo dalam administrasi wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Aharon Layish, Women and Islamic Law in A Non-Muslim State : A Study Based on  Decisions  of  The  Shari‟a  Courts  in  Israel, (Jerussalem  :  Israel Universities Press, 1975)
-------------------, “The Druze Testamentary Waqf”, dalam Studia Islamica, (Paris : Maisonneuve-Larose, ed Juni 1990)
-------------------, Marriage,  Divorce  and  Succession  In  The  Druze  Family  :  A Study  Based  On  Decision  of  Druze  Arbitrators  and  Religious  Courts  in Israel and The Golan Heights, (Leiden : E. J. Brill, 1982) B. Lewis, CH. Pellat, J. Schacht (ed), The Encyclopedia of Islam, Vol. II Don Peretz, The Middle East Today, (New York : Praeger, 1986)
John L. Esposito (ed), The Oxford Encyclopedia, Vol. I,
---------------------------, The  Oxford  Encyclopedia  of  The  Modern  Islamic  World, Vol. IV, (New York : Oxford University Press, 1995)
J. Schact, An Introduction to Islamic Law, ( Oxford : Clarendon Press, 1996) Lewis,  CH.  Pellat,  J.  Schacht  (ed), The  Encyclopedia  of  Islam, vol.  V,  (Leiden: E.J. Brill, 1986)
Michael Dumper, Islam and Israel : Religious Endownment and The Jewish State,
(Washington, D.C : Institute for Palestine Studies, tt)
Norman  Anderson, Law  Reform  in  The  Muslim  World, (London  :  The  Athlone Press, 1976)
Riza  Sihbudi,  “Konflik  Lebanon,  pertalian  antara  berbagai  kepentingan”,  dalam Jurnal Ilmu Politik, Vol 3, (Jakarta : Gramedia, 1988)
Tahir  Mahmood, Family  Law  Reform  in  The  Muslim  World, (Bombay  :  N.M. Tripathi PVT, 1972)
Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries:  History,  Text  and Comparative Analysis, (New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987) Zafarul-Islam Khan, “Lebanon : The Land of Three Way Intrigue”, dalam Kalim Siddiqui (ed), Issues in The Islamic Movement 1980-81 (1400-1401), (ttp : The Open Press, tt)