## PENDAHULUAN
Pajak  dikategorikan  pengelolaanya  menjadi Pajak  yang  dikelola  Pemerintah  Pusat  dan  Pajak yang dikelola Pemerintah Daerah. Salah satu pajak yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  hasilnya didistribusikan  kepada  Pemerintah  Daerah  adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia  sebagaimana  tertulis  dalam  undang- undang Nomor 12 tahun 1994. PBB sebagai pajak obyektif,  yaitu  pajak  negara  yang  sebagaian  besar penerimanya  merupakan  pendapatan  daerah  yang antara  lain  dipergunakan  untuk  penyediaan fasilitas  yang  juga  dinikmati  oleh  Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, wajar  bila  pemerintah  pusat  juga  ikut  membiayai penyediaan  fasilitas  tersebut  melalui  pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk sumber keuangan
negara  dan  pemungutannya  sudah  didasarkan undang-undang,  ini  berarti  bahwa  pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan  masyarakat.  Pajak  sebagai  salah  satu sumber  Pemerintah  dalam  negeri  merupakan sektor  potensial,  penerimaan  sektor  pajak  ini selanjutnya  dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  untuk membangun  sarana  dan  prasarana  kepentingan umum.  Mengingat  betapa  pentingnya  peran masyarakat  dalam  peran  sertanya  menanggung pembiayaan negara, maka dituntut adanya kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  PBB dengan  benar  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Namun  kenyataannya, banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya.  Hal  ini  disebabkan  karena kurangnya  kesadaran  masyarakat  atau  bahkan tidak  mengerti  pajak,  sehingga  masyarakat  tidak

## PENGARUH PREKUENSI SOSIALISASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUN DI KOTA PALOPO
I Ketut Patra 1 , Hadrah 2 , Ismawati 3
1) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
2,3) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
Abstrak: Rumusan  masalah  dalam  penelitian  adalah  apakah  frekuensi  sosialisasi  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota palopo. Yang menjadi tujuan  penelitian adalah Untuk mengetahui apakah frekuensi sosialisasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota palopo.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasaan  dari  variable  frekuensi  sosialisasi  sesuai  dengan  hasil  yang  di peroleh  menjelaskan  bahwa  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  Pajak  Bumidan  Bangunan  di  Kota  Palopo.Hasil nilai  koefisien  regresi  adalah  -227,574,220  artinya  setiap  terjadi  penurunan  jumlah  frekuensi  sosialisasi  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Kota  Palopo  berdampak  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebesar  Rp  - 227,574,220.  Dari  hasil  analisis  data  dengan  menggunakan  Model  Summary  di  atas,di  ketahui  bahwa  nilai  R (koefisien korelasi) sebesar 0,442% atau 44,2%,memberikan arti bahwa hubungan yang lemah antara independen variable  (penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan)  sebesar  0,442%  atau  44,2%  artinya bahwa    hubungan  secara parsial  karena  0,442  sangat  jauh  dari  angka  1.  Hasil  nilai  Adjusted  R  Square  =  0,081  memberikan  arti  bahwa factor  yang  mempengaruhi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Kota  Palopo  yaitu  frekuensi  sosialisasi  (X) yang  memberikan  sumbangan  sebesar  0,081%  atau  8,1%  di  mana  sisanya  91,9%  sangat  di  pengaruhi  oleh variable lain di luar modal.
Kata Kunci : Frekuensi sosialisasi dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
melaksanakan  kewajibannya  dalam  membayar pajak.  Tidak  sedikit  ahli  berpendapat  bahwa  pada umumnya  manusia  tidak  suka  membayar  pajak. Dikatakan  bahwa  hanya  sekelompok  kecil  orang yang merasakan pajak tidak memberatkan mereka. Mereka merasa membayar pajak terlalu sedikit jika dibandingkan  dengan  jumlah  yang  seharusnya  dia bayar.  Di  Propinsi,  majalah  tempo  tahun  2004 pernah  melakukan  penelitian  tentang  sikap membayar  pajak.  Dari  991  responden  yang diwawancarai,  8,89%  diantaranya  menyatakan bahwa  mereka,  membayar  pajak  dalam  jumlah yang  kecil.  Hasil  survei  yang  dilakukan  di beberapa  daerah  di  Sulawesi  Selatan  (Pinrang, Sidrap  dan  Pangkep)  menunjukkan  bahwa  orang tidak  selalu  mengharapkan  pajaknya  diturunkan seperti  yang  sering  diduga  banyak  orang. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Arman,2013) ditemukan  bahwa  persentase  orang  yang  bersedia pajaknya  dinaikkan,  bila  pelayanan  terhadap masyarakat  ditingkatkan,  jauh  lebih  besar  dari persentase  orang  yang  minta  pajaknya  diturunkan (Ancok,  2004:1).  Gambaran  di  atas,  sekilas terkesan  bahwa  orang  tidak  selalu  anti  dengan pajak.  Meski  demikian  ada  pula  indikasi  semakin berkurangnya toleransi orang pada pajak. Penelitian  jangka  panjang  di  lakukan  pemerintah memperlihatkan  munculnya  kecenderungan  orang semakin  antipati  pada  pajak.  Di  tahun  2004 terdapat  61%  responden  Gallup  Pool  menjawab bahwa pajak yang mereka bayar terlalu tinggi.
Pembangunan  nasional  dapat  dilaksanakan apabila  ada  dana  yang  tersedia.  Dana  tersebut dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber  baik  dari dalam  maupun  luar  negeri,  baik  sektor  swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber
penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak. Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan negara  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  dengan  cara  meningkatkan pelayanan  publik  (Soemitro  ,  2010  dalam Sulistyono,  2012).  Penerimaan  pendapatan  yang berasal  dari  sektor  pajak  terdiri  atas  PPh  Non Migas (PPh pasal 21, 22, 23, 25, 29, 26, PPh final dan  PPh  nonmigas  lainnya),  PPh  Migas,  PPn  dan PPnBM,  PBB,  Pajak  lainnya.  PPh  nonmigas merupakan  salah  satu  jenis  sumber  penerimaan pajak  yang  terbesar.Untuk  itu  jenis  penerimaan pendapatan  dari  sektor  pajak  ini  setiap  tahun anggaran diupayakan mengalami kenaikan. Namun  keinginan  yang  diharapkan  tidak  sejalan dengan apa yang diharapkan. Pada tahun 2012 PPh nonmigas-nonmigas mengalami perlambatan pertumbuhan  dari  Palopo,  Propinsi  Sulawesi Selatan dalam pembangunannya sangat ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki, dimana dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan,  baik  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) itu  sendiri  maupun  subsidi  dari  pemerintah  pusat, sejauh  ini  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang diperoleh  masih  dalam  jumlah  yang  kecil  yang mengakibatkan  pembangunan  yang  dilaksanakan belum  berjalan  dengan  baik.  Oleh  sebab  itu, anggaran  pembangunan  Kota  Palopo  sangat memerlukan  perhatian  dan  pemikiran  yang sungguh-sungguh  sehingga  kedepannya  dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
Mengingat  bahwa  tidak  semua  pembiayaan pembangunan  dapat  diberikan  oleh  pemerintah pusat  kepada  daerah,  maka  daerah  dituntut  untuk meningkatkan potensi-potensi keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku.  Salah  satu  diantaranya adalah  peningkatan  penerimaan  dari  Pajak  Bumi dan  Bangunan.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) yang  ada  di  Kota  Palopo  Sulawesi  Selatan dipungut  berdasarkan  Undang-Undang  No.  12 Tahun  1985  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang ini
bertujuan menegakkan kemandirian dalam membiayai  pembangunan  dengan  mewujudkan keikutsertaan  dan  kegotongroyongan  seluruh lapisan masyarakat.
Dengan  adanya  Undang-Undang  tersebut, selama  ini  sudah  dapat  memberikan  dampak positif  terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  di  Kota  Palopo  Sulawesi  Selatan Peningkatan terjadi karena semakin diintensifkannya  pemungutan  dan  bertambahnya jumlah  objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Pemerintah Daerah telah memanfaatkannya melalui  perluasan  kegiatan  pembangunan  setiap tahun walaupun belum secara optimal.

## BAHAN DAN METODE
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  Observasi partisipatif,  Interview  (wawancara),  Kepustakaan. Populasi    dalam  penelitian  ini    adalah  seluruh kecamatan  yang  ada  di  Kota  Palopo  yang berjumlah  9  Kecamatan  yang  sekaligus  dijadikan sebagai sampel penelitian.
Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data kuanlitatif  dan  kuantitatif,  sedangkan  sumber datanya data primer dan sekunder.
Untuk  melakukan  analisis  secara  statiistik terhadap  temuan  yang  diperoleh  melalui  hasil penelitian  ini  digunakan  pengaruh  regresi  linear sederhana  yaitu  salah  bentuk  analisis  yang digunakan  untuk  mengetahui  p engaruh  Frekuensi sosialisasi terhadap  Pendapatan  d i  Kota  Palopo dengan  rumus  menurut    Sugiyono  (2010:114) sebagai Berikut:
Y  = a + b X + ei
Y =  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan b 0 =  Konstanta X =  Frekuensi  Sosialisasi  Wajib  Pajak  Bumi  Dan Bangunan A dan b =  Koefisien Regresi dari Variabel X (Parameter) ei =  Variabel pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Frekuensi Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palopo
Pemerintah  Kota  Palopo  harus  lebih  giat mensosialisasikan  kepada  masyarakat  untuk  taat membayar  pajak.  Dalam  setahun  Pemerintah Kota Palopo melalui setiap Sembilan Kecamatan yang  ada  di  Kota  Palopo  selalu  melakukan kegiatan  sosialisasi  pajak.  Adapun  Frekuesnsi sosialisasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Palopo  dalam setahun  untuk  lima  tahun  terakhir  yaitu  dari tahun 2010 – 2014 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel Frekuensi Sosialisasi Pajak
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Kota Palopo selalu melakukan  sosialisasi  pajak  setiap  tahun  di  setiap Kecamatan  yang  ada  di  Kota  Palopo.  Pada  tahun 2010  frekuensi sosialisasi di lakukan  sebanyak  30 kali,  tahun  2011  sebanyak  21  kali,  tahun  2012 sebanyak  31  kali,  tahun  2013  dilakukan  sebanyak 27  kali  dan  pada  tahun  2014  dilakukan  sebanyak 29 kali di  Sembilan Kecamatan yang ada di Kota Palopo.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palopo
Setiap tahun Pemerintah Kota Palopo selalu memiliki target yang harus dicapai dari  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Adapun  target  dan  realisasi  penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Kota  Palopo  dari  tahun 2010  –  2014  dapat  kita  lihat  pada  tabel  4.2  di bawah ini:
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan  Bangunan  Kota  Palopo  Tahun  2010  – 2014
N o Th Frekuensi Sosialisasi Pajak Untuk Setiap Kecamatan Wara Wara Utar a Wara Selatan Wara Timu r Wara Barat Sendana Mungkajan g Bara Teliwanu a Jmh 1 2010 3 3 2 3 2 4 4 3 3 30 2 2011 2 2 2 2 3 3 3 2 2 21 3 2012 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31 4 2013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 5 2014 2 3 4 4 4 3 3 3 3 29 No Tahun Target PBB Realisasi PBB Persentase % 1 2010 2.001.630.173 1.524.120.513 76.15 2 2011 1.917.695.500 1.563.007.845 81.50 3 2012 .2.172.980.242 1.695.640.637 78,03% 4 2013 .2.317.735.436 1.875.868.499 80,94% 5 2014 3.662.661.167 .3.049.985.739 83,27%
Berdarsarkan data pada tabel  di atas dapat kita  ketahui  bahwa  pada  tahun  2010  target penerimaan PBB Kota Palopo sebesar Rp.1.557.411.343  namun  yang  terealisasi  hanya sebesar  Rp.  1.524.120.513  atau  sekitar  76,15%. Pada  tahun  2011  target  penerimaan  PBB  Kota Palopo  sebesar  Rp.  1.563.007.845  namun  yang terealisasi hanya sebesar Rp. 2.172.980.242 atau sekitar  81,50%.  Pada  tahun  2012  target penerimaan PBB Kota Palopo sebesar Rp.2.172.980.242  namun  yang  terealisasi  hanya sebesar  Rp.1.695.640.637  atau  sekitar  78,03%. Pada  tahun  2013  target  penerimaan  PBB  Kota Palopo  sebesar  Rp.2.317.735.436  namun  yang terealisasi hanya sebesar Rp.1.875.868.499 atau
sekitar  80,94%.  Dan  pada  tahun  2014  target penerimaan PBB Kota Palopo sebesar Rp.3.662.661.167  namun  yang  terealisasi  hanya sebesar Rp.3.049.985.739 atau sekitar 83,27%.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  dari  tahun 2010  –  2014  tidak  ada  realisasi  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  mencapai target.  Realisasi  penerimaan  PBB  yang  terbesar terjadi pada tahun 2014 dan realisasi penerimaan PBB  yang  terendah  terjadi  pada  tahun  2010. Namun pencapaian PBB dari tahun 2010  – 2014 selalu  meningkat.  berikut  adalah  tabel  di  atas Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Per Kecamatan Kota Palopo Tahun 2011 – 2014:
Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Per  Kecamatan  Kota  Palopo Tahun 2011 – 2014 Nama Tahun Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014 Wara 459,664,113 482,926,667 667.155.790 730.773.526 935.882.764 W. Utara 171,603,052 162.853.640 242.337.544 328.604.067 493.704.145 W.Selatan 112,078,310 143.826,028 328.883.380 271.681.741 549.910.456 W. Timur 325,546,826 307.285.764 413.208.646 426.251.981 640.619.369 W. Barat 82,889,426 82.628.218 88.263.362 88.589.082 151.247.304 Sendana 46,209,634 47.314.123 49.861.336 49.721.222 113.738.606 Mungkajang 65,689,150 64.618.625 68.140.251 68.797.953 134.069.274 Bara 152,670,568 137.568.571 160.122.484 198.254.074 305.715.615. Telluwanua 107,769,434 133.986.209 155.007.449 155.061.790 335.873.634 Jumlah 1,524,120,513 1.563.007.845 1,695,640,637 1.875.868.499 .3.049.985.739

## Hasil Penelitian

## Uji regresi linear sederhana
Untuk  mengetahui  pengaruh  frekuensi sosialisasi  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kota  Palopo  dalam  penelitian menggunakan  metode  analisis  regresi  linear sederhana. Adapun data olahan dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

## Tabel Variabel X dan Y
Dari  output  data  pada  tabel  di  atas  dapat diperoleh  persamaan  regresi  linear  sederhana sebagai berikut:
Y = 4.611,775,164 -227,574,220
Dari persamaan regresi linear sederhana di atas, dapat diketahui bahwa:
a. Nilai  a  (Konstanta)  adalah  4.611,775,164 artinya  apabila  variabel  frekuensi  sosialisasi pada objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palopo  adalah  konstan  atau  sama  dengan  nol (0),  maka  besarnya  penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan Kota Palopo adalah sebesar Rp 4.611,775,164
Berikut adalah hasil analisis regresi sederhana  yang  ditransformasikan  dengan  rumus sebagai berikut:
Y  = a + bX + ei
Y =  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan b 0 =  Konstanta
X =  Frekuensi Sosialisasi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan
a  dan  b  =    Koefisien  Regresi  dari  Variabel  X (Parameter)
ei
=  Variabel pengganggu
Tabel Coefficients a
b. Besarnya  nilai  koefisien  regresi  (b)    adalah  - 227,574,220  artinya  setiap  terjadi  penurunan jumlah  frekuensi  sosialisasi  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Kota  Palopo  berdampak  terhadap penurunan  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan sebesar Rp -227,574,220.
c. Analisis  koefisien  determinasi  digunakan untuk  mengetahui  seberapa  besar  persentase pengaruh frekuensi sosialisasi terhadap penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kota Palopo.
KECAMATAN X (Kali) PBB (Y) (Rp) WARA 14 3.276,402,860 WARA UTARA 11 1.399,102,448 WARA SELATAN 14 1.406,379,915 WARA TIMUR 15 2.112,912,586 WARA BARAT 15 493,617,392 SENDANA 16 306,844,921 MUNGKAJANG 18 401,315,253 BARA 15 954,331,312 TELLU WANUA 15 887,698,516 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4611775164 2596202248 1.776 .119 (X) -227574220.1 174464121.1 -.442 -1.304 .233
a. Dependent Variable: pajak bumi dan bangunan

## Tabel Model Summary
Berdardasarkan  hasil  analisis  data  dari output data  pada  tabel Model  Summary di  atas, diketahui  bahwa  nilai  R  (koefisien  korelasi) sebesar  0,442%  atau  44,2%,  memberikan  arti bahwa    hubungan  yang  lemah  antara    independen variabel  (frekuensi  sosialisasi)  dengan  dependen variabel  (penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan) sebesar  0,442  %  atau  44,2%,  secara  kualitatif, hubungan secara parsial  karena 0,442 sangat jauh dari angka  1  untuk  melihat  pengaruh    independen terhadap variabel dependen digunakan Adjusted R Square  =  0,081    memberikan  arti  bahwa  faktor yang  mempengaruhi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Kota  Palopo  yaitu  frekuensi  sosialisasi (X) yang memberikan sumbangan sebesar 0,081 % atau  8,1%  di    mana    sisanya    91,9%  sangat  di pengaruhi oleh variabel lain di luar modal.

## Uji T
Berdasarkan  persamaan  regresi  liniear sederhana  yang  telah  ditampilkan  di  atas  dapatlah dikemukakan untuk menguji pengaruh independen variabel secara parsial digunakan koefisien  regresi liniear    sederhana  untuk    independen  variabel frekuensi  sosialisasi  (X).  Apabila    analisis koefisien    ini  menunjukkan  independen  variabel pengaruhnya  terhadap  dependen  variabel  tidak signifikan pengaruhnya terhadap variasi penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota Palopo  dapat  kita  lihat  pada  nilai  untuk  distribusi T hitung > T tabel
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  frekuensi sosialisasi  (X)    pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat dengan  db  (derajat  bebas)    =  1  dan  taraf kepercayaan  95%      T hitung =  -1,304  dengan  nilai siqnifikasi  0,233atau  23,3%  jauh  lebih  besar  (X) 0,05  dengan  demikian  dapat  di  jelaskan  bahwah frekuensi    sosialisasi tidah  berpengaruh  siqnifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palopo.
Penelitian yang dilakukan oleh (Arman,2013)  ditemukan  bahwa  persentase  orang yang  bersedia  pajaknya  dinaikkan,  bila  pelayanan terhadap masyarakat ditingkatkan, jauh lebih besar dari  persentase  orang  yang  minta  pajaknya diturunkan  (Ancok,  2004:1).  Gambaran  di  atas, sekilas  terkesan  bahwa  orang  tidak  selalu  anti dengan  pajak.  Meski  demikian  ada  pula  indikasi semakin berkurangnya toleransi orang pada pajak. Penelitian  jangka  panjang  dilakukan  Pemerintah memperlihatkan  munculnya  kecenderungan  orang semakin  antipati  pada  pajak.  Di  tahun  2004 terdapat  61%  responden  Gallup  Pool  menjawab bahwa pajak yang mereka bayar terlalu tinggi.
Menurut  majalah  tempo  tahun  2004  pernah melakukan  penelitian  tentang  sikap  membayar pajak.  Dari  991  responden  yang  diwawancarai, 8,89%  diantaranya  menyatakan  bahwa  mereka, membayar  pajak  dalam  jumlah  yang  kecil.  Hasil survei  yang  dilakukan  di  beberapa  daerah  di Sulawesi  Selatan  (Pinrang,  Sidrap  dan  Pangkep) menunjukkan bahwa orang tidak selalu mengharapkan  pajaknya  diturunkan  seperti  yang sering diduga banyak orang.
Untuk  memudahkan  penagihan  pajak  bumi dan  bangunan  maka  perlu  pemerintah  daerah melaksanakan  sosialisasi  dengan  masyarakat
Model R  R Square Adjusted R Square 1 .442 .196 .081
karena dengan adanya sosialisasi, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa sesungguhnya  PBB  sangat  penting  dan  sifatnya wajib.  Sehingga  masyarakat  tahu  bahwa  Pajak Bumi  dan  Bangunan  merupakan  pajak  yang dikenakan  atas  harta  tak  bergerak  dalam  hal  ini yang  dipentingkan  adalah  objeknya  maka  status atau  keadaan  orang  atau  badan  yang  dijadikan subjek  tidak  penting  dan  tidak  mempengaruhi besarnya  pajak.  Karena  Frekuensi  sosialisasi sangat  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak bumi dan bangunan di Kota Palopo.

## SIMPULAN
1) Berdardasarkan  hasil  analisis  regresi linier sederhana diperoleh nilai sebesar Y = 0,951 +  0,774X    hal  ini  menunjukkan  bahwa  frekuensi sosialisasi  (X)  berpengaruh  terhadap  penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Kota Palopo.
2) Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,947 atau  94,7%,  memberikan  arti  bahwa  terdapat hubungan  antara    independen  variabel  (frekuensi sosialisasi) dengan dependen variabel (penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan)  sebesar  0,947  atau 94,7%, secara kuantitaf memperlihatkan hubungan yang  sangat  kuat  atau  mendekati  1  karena memiliki  nilai  sebesar  94.7%  dengan  tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan 0,05.
3) Hasil  analisis  adjusted  R  Square  =  0.619 memberikan arti bahwa faktor frekuensi sosialisasi (X)  mempengaruhi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Kota  Palopo  dengan  memberikan sumbangan  sebesar    61,9%  tergolong  tinggi artinya bahwa tinggi rendahnya variasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  ditentukan
oleh    ditinggi    rendahnya  variasi    frekuensi sosialisasi (X) di Kota Palopo.
4) Besarnya  nilai  koefisien  regresi  (b) adalah  0,774    menunjukkan  bahwa  jika  variabel frekuensi sosialisasi (X) memiliki pengaruh positif terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Kota Palopo artinya jika skor  frekuensi sosialisasi (X)  naik    1  satuan  maka  penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Kota  Palopo  naik  sebesar  0,774 satuan  dengan  asumsi  variabel  lainnya  berada dalam keadaan konstan.
5) Dari hasil uji statistik frekuensi sosialisasi  (X)    pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat dengan  db  (derajat  bebas)    =  1  dan  taraf kepercayaan 95%   T hitung = 8,404 sedangkan  t tabel =  2,920.    Oleh  karena  t hitung >  t tabel ,  maka frekuensi sosialisasi (X) secara individual (parsial) terbukti signifikan berpengaruh terhadap penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota Palopo,

## DAFTAR PUSTAKA
Andi.  Prakosa,  Kesit  Bambang,  2008. Hukum Pajak, Yogyakarta, : Ekonesia
Badan  Pusat  Statistik,  2007/2008, Kota  Palopo Dalam Angka, BPS Kota Palopo.
Brotodihardjo,  R  .  Santoso,  2007, Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak, Bandung,  PT Eresco.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  1992, Buku  Panduan Pajak  Bumi  dan  Bangunan, Jakarta Selatan, PT Bina Rena Pariwara.
Goedhart,  C.  1983, Garis-Garis  Besar  Keuangan Negara, Terjemahan  Ratmoko,  Jakarta, Djambatan.
Mardiasmo, 2003,  Perpajakan.  Edisi Revisi, Yogyakarta.
Purwanto  Suharyadi.,  2007, Statistika  Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Jakarta, Salemba Empat.
Ratmoko  2007, Pajak  Bumi  dan  Bangunan,
Bandung, PT Eresco.
Santoso,  Rokhmat,  2007, Pajak  Bumi  dan Bangunan, Bandung, PT Eresco.
Sekretaris  Negara,  1988, Garis-Garis  Besar Haluan Negara, Jakarta.
Soemitro,  H.  Rochmat,  2007, Pajak  Bumi  dan Bangunan, Bandung , PT Eresco.
Suparmoko,  M.  2007, Keuangan  Negara  dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta, BPFE.
Suseno  Trianto,  Hg.  200, Indikator  Ekonomi,
Yogyakarta:
Sugiarto,  2007, Metode Statistika  Bisnis  dan Ekonomi , Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Soeparmoko, 2007, Pajak , Penerbit Edisi Revisi Yogyakarta,
Kanisius. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak Bumi dan Bangunan.
Sitti  Kurian  Rahayu  2010  Perpajakan:  Konsep, teori, dan isu. PT. Kencana, Jakarta.
Wirawan,  2007. Perpajakan Penerbit  Andi Yogyakarta
Wirawan  B,  Ilyas.  2007. Perpajakan  Indonesia.
Jakarta: Salemba Empat.
Zain,    2010,  Perpajakan,  Jakarta:  Salemba Empat
Undang-Undang Perpajakan 1994. Bandung: Citra Umbara Bandung
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985 Tentang Pajak  Bumi  dan  Bangunan  telah dikeluarkan beberapa Peraturan
Pemerintah,  SK  Menteri  Keuangan  dan SK Direktur Jenderal Pajak