## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2853/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Regulasi Pemerintah Indonesia Tentang Importasi Daging Ayam Mentah Berkaitan Dengan Tbt Agreement Dan Sps Agreement

## Timothy Vito Setiajaya

## Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 11 Januari 2022 Publish : 16 Januari 2022 This  research  explains  how  the  implementation  of  chicken  meat  service innovation  in  Indonesia  until  2018  is  5.5  Kg  /  Kap  /  Thn.  While  chicken  meat production  in  Indonesia  until  2018  is  3,500  tons.  In  this  case,  although  the production of chicken meat in Indonesia is quite high, it is still not able to meet the  needs  of  the  community.  Thus  Indonesia  needs  to  import  chicken  meat,  to meet  the  needs  of  chicken  meat  consumption  for  the  community.  In  this  article will  discuss  the  rules  of  the  Government  of  Indonesia  regarding  the  necessary requirements in terms of importing chicken meat to Indonesia related to the TBT Agreement and SPS Agreement. The formulation of the problem is first what are the requirements for importation of raw chicken meat and second how aspects of TBT  Agreement  and  SPS  Agreement  related  to  the  importation  of  raw  chicken meat. Research is conducted normatively to obtain the results of the analysis.
Keywords: TBT
Agreement,
SPS
Agreement,  Daging  Ayamn Mentah Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima 11 Januari 2022 Terbit 16 Januari 2022 Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  bagaimana  penerapan  inovasi  pelayanan Kebutuhan  daging  ayam  di  Indonesia  sampai  dengan  tahun  2018  adalah  sebesar 5,5  Kg/Kap/Thn.  Sementara  produksi  daging  ayam  di  Indonesia  sampai  dengan tahun  2018  adalah  sebesar  3,500  Ton. Dalam  hal  ini  walaupun  produksi  daging ayam di Indonesia cukup tinggi namun hal tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Dengan  demikian  Indonesia  perlu  melakukan  importasi daging  ayam,  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  daging  ayam  bagi masyarakat. Dalam artikel ini akan membahas mengenai aturan-aturan Pemerintah Indonesia mengenai persyaratan yang diperlukan dalam hal impor daging ayam ke Indonesia  yang  berkaitan  dengan TBT  Agreement dan SPS  Agreement .  Adapun rumusan  masalah  yakni  pertama  apasajakah  persyaratan  importasi  daging  ayam mentah  dan  kedua  bagaimanakah  aspek  TBT  Agreement  dan  SPS  Agreement terkait importasi daging ayam mentah. Penelitian dilakukan secara normatif untuk mendapatkan hasil analisis.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: Vitotimothy97@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  daging  ayam  di  Indonesia  sampai  dengan  tahun  2018  adalah  sebesar  5,5 Kg/Kap/Thn. Sementara produksi daging ayam di Indonesia sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar  3,500  Ton. Dalam  hal  ini  walaupun  produksi  daging  ayam  di  Indonesia  cukup  tinggi namun  hal  tersebut  masih  belum  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Dengan  demikian Indonesia  perlu  melakukan  importasi  daging  ayam,  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi daging ayam bagi masyarakat.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  Indonesia  perlu  memiliki  regulasi  untuk  mengatur  jalannya importasi  daging  ayam  ke  Indonesia.  Regulasi  tersebut  berguna  untuk  mengatur  standarisasi dalam  hal  kemasan,  label,  kualitas,  dan  hal  lainnya  yang  dianggap  penting  dan  perlu. Contohnya seperti  Peraturan Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia Nomor 29 Tahun 2019
Tentang  Ketentuan  Ekspor  dan  Impor  Hewan  dan  Produk  Hewan  sebagaimana  diubah  oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (“ Permendag No. 29 Tahun  2019 Jo. Permendag N0.  72 Tahun 2019 ”) yang pada intinya  mengatur  hal  yang diperlukan sebelum produk daging ayam masuk ke Indonesia.
Menjadi menarik apabila melihat fakta bahwa Indonesia merupakan anggota World Trade Organization (“ WTO ”).  Indonesia  meratifikasi  perjanjian  WTO  melalui  Undang-  Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka dari itu pihak  Indonesia sebagai  anggota dari WTO terikat untuk membuat  peraturan/kebijakan  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  di  dalam perjanjian  WTO.  Salah  satu  peraturan  dalam  perjanjian  WTO  mengatur  tentang Technical Barrier to Trade (“ TBT ”) atau hambatan teknis non-tarif dalam perdagangan yang dibuat oleh pemerintah  suatu  negara  berupa  regulasi,  standar,  dan  penilaian  kesesuaian  dan Sanitary  and Phytosanitary Measures (“ SPS ”) merupakan perjanjian yang berkaitan dengan kesehatan secara umum  yaitu  termasuk  Kesehatan  Tanaman,  Keamanan  Pangan  dalam  bentuk  sayuran  maupun produk yang berasal dari Hewan.
Dalam artikel ini akan membahas mengenai aturan-aturan Pemerintah Indonesia mengenai persyaratan yang diperlukan dalam hal impor daging ayam ke Indonesia yang berkaitan dengan TBT  Agreement dan SPS  Agreement .  Adapun  rumusan  masalah  yakni  pertama  apasajakah persyaratan  importasi  daging  ayam  mentah  dan  kedua  bagaimanakah  aspek  TBT  Agreement dan SPS Agreement terkait importasi daging ayam mentah.

## 2. LANDASAN TEORI

## A. Technical Barrier to Trade Agreement
Technical Barrier  to  Trade  Agreement atau  Perjanjian  TBT  dibuat  pada  perundingan Tokyo  Round yang  muncul  sebagai  upaya  pengaturan  penggunaan hambatan teknis dalam perdagangan dan penentuan syarat yang harus dipenuhi serta prosedur yang harus diikuti bagi suatu negara untuk dapat menerapkan hal tersebut. Perjanjian tersebut adalah Technical Barrier to Trade (“ TBT Agreement ”) (1979) atau sering dikenal sebagai standards code.
Perkembangan  perdagangan  internasional  yang  begitu  kompleks  dan  pesat, standards code dirasa  masih  perlu  disempurnakan  sehingga  TBT  masuk  ke  dalam  salah  satu  fokus pembahasan  dalam Uruguay  Round .  Dengan  demikian  pengaturan  TBT  terus  berkembang dan  syarat-syarat  pelaksanaannya  dimuat  dalam  ketentuan General  Agreement  on  Tariffs and  Trade  1994 (“ GATT  1994 ”)  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit.  Dalam  hal  ini sebagai General Agreement tentu saja terdapat ketentuan yang menjadi dasar atau acuan dari TBT Agreement dalam GATT 1994 yaitu:
(1) Article  I dan Article  III yang  mengatur  secara  umum  bahwa  suatu  spesifikasi  yang semata-mata digunakan dengan maksud melindungi industri dalam negeri adalah hal yang dilarang;
(2) Article IX yang mengatur secara tersirat mengatur persyaratan atas asal dari suatu produk;
(3) Article X yang mengatur menyangkut masalah publikasi peraturan-peraturan administratif yang mencakup juga standar suatu produk; dan
(4) Article  XI dan Article  XX. menyiratkan  referensi  umum  mengenai  pengecualian  atas suatu hambatan dan peraturan-peraturan lainya yang terkait.
Pada  intinya  yang  dimaksud  dengan  TBT  atau  hambatan  teknis  dalam  perdagangan yaitu suatu  regulasi  yang menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi  yang  terkait,  termasuk  ketentuan  administratif  yang  digunakan,  yang pemenuhannya  adalah  wajib.  Regulasi  tersebut  dapat  pula  mencakup  atau  secara  khusus berkenaan  dengan  terminologi,  simbol,  persyaratan  pengemasan,  penandaan  atau pelabelan seperti digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi.
TBT Agreement terdiri  dari  XV Article dan  3 Annex .  Berdasarkan Article 15.5  TBT Agreement ketiga Annex tersebut  merupakan  satu  kesatuan  dengan  TBT Agreement , sehingga Annex tersebut  juga  mengikat  bagi  negara  anggota.  TBT  dapat  dibagi  menjadi  3 (tiga)  jenis  yaitu  peraturan  teknis,  standar,  dan  penilaian  kesesuaian.  Ketiga  hal  tersebut
adalah  hal  yang  paling  sering  digunakan  oleh  suatu  negara  yang  melakukan  proteksi terhadap pasar dalam negerinya.
Tujuan  dibuatnya  TBT Agreement dapat  dilihat  pada  paragraf  3  bagian  pembukaan, yang menyebutkan bahwa negara anggota tidak  memberlakukan peraturan teknis, strandar, dan  penilaian  kesesuaian  yang  berlebihan  sehingga  mengakibatkan  hambatan  dalam perdagangan  internasional. Selain  itu  pada  paragraf  4  pembukaan  TBT Agreement juga menegaskan  bahwa  pada  dasarnya  TBT Agreement tidak  melarang  negara  anggota  untuk memberlakukan  suatu  peraturan  teknis,  standar,  dan  penilaian  kesesuaian  selama  hal tersebut  diperlukan  untuk  menjamin  kualitas  produk  yang  masuk  ke  negaranya, perlindungan  manusia,  perlindungan  hewan,  perlindungan  tumbuhan,  perlindungan konsumen, dan perlindungan lingkungan.
Dengan melihat bagian pembukaan TBT Agreement tersebut dapat diketahui bahwa hal utama yang menjadi fokus perhatian adalah dalam memberlakukan peraturan teknis, standar, dan  penilaian  kesesuaian  negara  anggota  hendaknya  tidak  menciptakan  hambatan  yang berlebihan  yang  tidak  seharusnya  terjadi  dalam  perdagangan  internasional.  Namun  TBT Agreement juga  tidak  melarang  negara  anggota  untuk  memberlakukan  peraturan  teknis, standar,  dan  penilaian  kesesuaian  selama  hal  tersebut  diperlukan,  misalnya  untuk perlindungan  manusia,  perlindungan  hewan  dan  tanaman,  dan  perlindungan  lingkungan hidup.

## i. Peraturan Teknis
Ketentuan mengenai Peraturan Teknis diatur dalam Aritcle II dan III  TBT Agreement . Adapun  definisi  dari  Peraturan  Teknis  adalah  dokumen/regulasi  yang  diberlakukan  oleh pemerintah  suatu  negara  untuk  mengatur  karakteristik,  metode  produksi,  dan/atau  hal lainnya yang berkaitan dengan suatu produk yang sifatnya wajib dipatuhi. Dalam bukunya Peter  Van  Den  Bossche  contoh  mengenai  Peraturan  Teknis,  yaitu  “ a  law  requiring  that batteries be rechargeable or a law requiring that wine be sold in green glass bottles is a technical regulation within the meaning of the TBT Agreement. ”
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Peraturan Teknis yang berlaku tidak boleh menjadi hambatan yang berlebihan, salah satu cara untuk menjamin peraturan teknis tidak  menimbulkan  hambatan  yang  berlebihan  adalah  dengan  menjadikan  standar internasional  yang  relevan  sebagai  pedoman  dalam  membuat  Peraturan  Teknis.  Terkait dengan hal ini terdapat pengecualian yang memungkinkan negara anggota dapat membuat Peraturan Teknis tanpa harus mengikuti standar internasional yang telah ada, namun untuk dapat melakukan hal tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh negara anggota yang diatur dalam Article 2.9 TBT Agreement sebagai berikut:
(1) Membuat pengumuman dalam suatu publikasi yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan mengetahui adanya peraturan teknis tersebut;
(2) Memberikan notifikasi kepada anggota lain melalui sekretariat WTO mengenai produk yang  diatur  dalam  usulan  peraturan  teknis,  bersama  dengan  petunjuk  singkat mengenai tujuan dan dasar pemikiran logisnya;
(3) Atas  permintaan  anggota  lain  memberikan  keterangan  atas  usulan  peraturan  teknis; dan
(4) Tanpa  diskriminasi,  memberikan  waktu  yang  cukup  bagi  anggota  lain  untuk memberikan  tanggapan  tertulis,  atas  permintaan  mendiskusikan  tanggapan  ini  dan mengindahkan tanggapan tertulis serta hasil dari diskusi ini.
ii. Standar
Ketentuan  mengenai  standar  diatur  dalam  Article  4  dan  Annex  3  TBT Agreement , adapun  definisi  dari  Standar  adalah  suatu  dokumen  yang  disetujui  oleh  badan  yang berwenang  yang  menyediakan  pedoman  yang  bersifat  suka  rela  untuk  melaksanakan produksi  atas  suatu  produk.  Berbeda  dengan  Peraturan  Teknis  yang  bersifat  wajib dipatuhi, standar bersifat sukarela sehingga tidak memaksa para pelaku perdagangan untuk mengikuti standar negara tersebut.
Standar  memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam  perdagangan  terutama  di  dalam pasar itu sendiri. Terdapat dua macam perbedaan terhadap suatu barang  yang disebabkan dengan  adanya  suatu  standar  pada  barang  yaitu  pembedaan  barang  secara  vertikal  dan pembedaan  barang  secara  horisontal.  Pembedaan  produk  secara  vertikal  dilakukan  untuk mengetahui apakah produk yang satu lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan pembedaan  secara  horizontal  dilakukan  untuk  mengetahui  terkait  jenis-jenis  dari  suatu produk.
iii. Prosedur Penilaian Kesesuaian
Selain dari Peraturan Teknis dan Standar, TBT Agreement juga mengatur mengenai Prosedur  Peniliaian  Kesesuaian  pada Article 5,  6,  7,  8,  dan  9  TBT Agreement .  Adapun definisi  dari  Prosedur  Penilaian  Kesesuaian  adalah  setiap  prosedur  yang  digunakan  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  menentukan  bahwa  persyaratan  yang diperlukan yang tercantum dalam Peraturan teknis atau Standar telah dipenuhi oleh suatu produk. Pada Annex 1.3 TBT Agreement juga memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa Prosedur  Penilaian  Kesesuaian  mencakup  prosedur  pengambilan  sampel,  pengujian  dan inspeksi,  evaluasi,  verifikasi,  dan  jaminan  kesesuaian,  pendaftaran,  akreditasi  dan persetujuan.
Dengan  melihat  penjelasan  mengenai  Peraturan  Teknis,  Standar,  dan  Prosedur Penilaian Kesesuaian di  atas dapat  diketahui  bahwa ketika suatu  produk tidak memenuhi syarat  dalam  Peraturan  Teknis  maka  produk  tersebut  tidak  dapat  masuk  ke  dalam  pasar, sedangkan jika produk tersebut tidak memenuhi Standar yang berlaku, produk tersebut akan tetap  dapat  masuk  ke  dalam  pasar  dan  diperjual-belikan  sebab  standar  bersifat  sukarela. Terkait  dengan  kedua  hal  tersebut  Prosedur  Penilaian  Kesesuaian  merupakan  prosesdur yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu produk tersebut tersebut telah sesuai dengan Peraturan Teknis atau Standar yang berlaku.
B. Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement
Salah  satu  kebijakan  yang  dibentuk  oleh  WTO  adalah Sanitary  and  Phytosanitary Agreement  (“SPS  Agreement”) merupakan  perjanjian  yang  berkaitan  dengan  kesehatan secara umum yaitu termasuk Kesehatan Tanaman, Keamanan Pangan dalam bentuk sayuran maupun  produk  yang  berasal  dari  Hewan.  Adanya  Perjanjian SPS diharapkan  masing- masing  Negara  memiliki  keikutsertaan  dalam  membangun  dunia  yang  lebih  baik  dengan menciptakan  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  standard  pangan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masing-masing Negara.
Berdasarkan  definisinya,  “ Sanitary ”  dipahami  sebagai  aspek  Kesehatan  secara  umum bagi hewan ( animal health ). Sementara, “ Phytosanitary ” merujuk pada Kesehatan tanaman ( plant  health ).  WTO  menjelaskan  pengertian  “ Sanitary  and  Phytosanitary  (SPS) ”  sebagai “ food  safety  and  animal  and  plant  health ”.  Persetujuan  penerapan  tindakan  Sanitasi  dan Fitosanitasi mulai berlaku dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. Pernyataann ini menyangkut penerapan peraturan keamanan pangan dan hewan dan tumbuhan  yang dipublikasikan sejak bulan Mei  1998. Teks perjanjian SPS dibuat  sesuai  Akta  terakhir  putaran  Uruguay,  yang  ditandatangani  di  Marrakesh  pada tanggal 15 April 1994. Menurut sekretariat WTO, ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat  produk  yang  aman  dan  sehat  untuk  dikonsumsi  serta  untuk  memastikan  bahwa suatu  peraturan  Kesehatan  dan  keamanan  produk  yang  ketat  tidak  dijadikan  instrument untuk melindungi produsen domestik.
Adapun  tujuan  dari  SPS Agreement sebagai  salah  satu  bagian  dari  perjanjian internasional adalah guna:
1. Melindungi  kehidupan  manusia  atau  hewan  dari  resiko  yang  timbul  dari  adiktif, terkontaminasi racun atau organisme penyebab penyakit dalam makanan mereka;
2. Melindungi kehidupan manusia dari penyakit yang dibawa oleh tumbuhan atau hewan;
3. Melindungi  kehidupan  hewan  atau  tumbuhan  dari  hama,  penyakit,  atau  organisme penyebab penyakit;
4. Mencegah atau membatasi kerusakan lain di suatu Negara dari masuknya, terbentuknya atau penyebaran hama.
Beberapa  contoh  tindakan  SPS  yang  dapat  diterapkan  oleh  Negara  anggota  WTO Adalah:
a. Menerapkan  syarat  hewan  atau  produk  dengan  bahan  baku  hewan  yang  diimpor  harus dari wilayah yang bebas dari penyakit;
b. Inspeksi atau pemeriksaan kandungan racun mikrobiologi suatu produk yang diimpor;
c. Menginstruksikan tindakan fumigasi khusus untuk produk yang diimpor;
d. Mensyaratkan kadar pestisida yang dapat diterima di dalam makanan;
e. Larangan  masuk  produk  yang  mengandung  bahan-bahan  beracun  yang  membahayakan Kesehatan manusia.
SPS Agreement dibangun  sebagai  langkah-langkah  untuk  memastikan  keamanan pangan  bagi  konsumen  dan  untuk  mencegah  penyebaran  hama  atau  penyakit  di  antara hewan  dan  tumbuhan.  Tindakan  sanitasi  dan  fitosanitasi  ini  dapat  mengambil  banyak bentuk,  seperti  mengharuskan  produk  berasal  dari  daerah  bebas  penyakit,  pemeriksaan produk,  perawatan  atau  pemrosesan  produk  tertentu,  penetapan  tingkat  residu  pestisida maksimum  yang  diizinkan  di  makanan.  Tindakan  tersebut  berlaku  untuk  makanan  yang diproduksi  di  dalam  negeri  atau  penyakit  hewan  dan  tumbuhan  lokal,  serta  produk  yang berasal dari negara lain.
Masing-masing anggota WTO diizinkan untuk menggunakan standar yang berbeda dan metode  pemeriksaan  produk  yang  berbeda.  Boleh  jadi  satu  negara  memiliki  standar keamanan  produk  yang  lebih  ketat/  lebih  tinggi  dibanding  negara  lainnya.  Selama  hal  ini dapat dibuktikan secara saintifik dan ilmiah serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan  dan  akuntabel,  maka  penerapan  aturan  keamanan  produk  dianggap  upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
Para anggota World Trade Organization memiliki hak untuk mensahkan ketentuan SPS terhadap Negara masing-masing dengan menitikberatkan pada syarat yang tertuang didalam SPS Agreement .  Tetapi,  anggota  WTO  dalam  merumuskan  ketentuan  SPS  diharapkan berpedoman  pada  standar  internasional  yang  ada  dan  rekomendasi  sehingga  prinsip  yang seragam  dapat  terwujud.  Komite  SPS  mempromosikan  dan  mengawasi  harmonisasi internasional. Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement mengatur dan secara khusus mencakup tiga lembaga internasional, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk operasi SPS. Ketiga lembaga ini biasanya disebut dengan tiga bersaudara , yaitu :
a. Konvensi  perlindungan  tumbuhan  internasional  ( International  Plant  Protection Convention , IPPC) yang menangani masalah kesehatan tumbuhan.
b. Organisasi dunia untuk kesehatan hewan ( World Organisation for Animal Health, OIE ) yang menangani masalah hewan.
c. Komisi kodeks alimentarius ( Codex Alimentarius Commission ) yang menangani masalah keamanan pangan.
Anggota WTO biasanya  mengadopsi kesepakatan SPS untuk melindungi manusia dari resiko keamanan pangan, atau untuk melindungi manusia dan hewan dari resiko keamanan pangan, atau untuk melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan dari resiko yang disebabkan oleh  hama  penyakit.  Namun,  Negara  pengekspor  pangan  dan  produk  pertanian  serta organisasi  internasional  telah  memperhatikan  bahwa  kesepakatan  SPS  semakin  banyak digunakan  sebagai  alat  perlindungan  perdagangan.  Perlindungan  ini  disembunyikan  dalam bentuk hambatan  non-tarif .  Hambatan  tersebut  bersifat  teknis,  seperti  karena  alasan kesehatan,  pengemasan,  pelabelan,  hambatan  tersebut  terkadang  disembunyikan  agar  tidak menjadi hambatan perdagangan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yakni  penelitian  yang  difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Pendekatan
yuridis  yaitu  metode  mengkaji  masalah  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia, sedangkan metode normatif adalah metode pengecekan masalah dengan cara memeriksa apakah sesuatu  baik  (benar  atau  tidak)  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  metode  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach )  yaitu  penulis membandingkan  peraturan  suatu  negara  dengan  negara  lainnya,  melihat  isi  persamaan  dan perbedaan hukum serta analisa untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder  yaitu hukum primer, sekunder dan tersier yang dijadikan data utama. Didukung oleh  data  primer  sebagai  penunjang  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu melalui eksplorasi dan analisis bahan pustaka yang berkaitan  dengan  hak  desain  industri.  Teknik  Analisa  yang  digunakan  penulis  adalah  teknik analisa  data  kualitatif  yaitu  pengolahan  data  yang  telah  dikumpulkan  dari  data  primer  untuk menjawab rumusan masalah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Persyaratan Importasi Daging Ayam Mentah
Importasi daging ayam  mentah utamanya diatur pada Peraturan Menteri  Pertanian No. 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/ atau Olahannya untuk Pangan ke dalam  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  (“Permentan  42/2019”).  Dalam  Peraturan Menteri Pertanian ini diatur mengenai syarat pemasukan, tata cara permohonan persetujuan Negara  Asal  dan  Unit  Usaha,  tata  cara  pemasukan,  dan  pengawasan. 27 Menurut  Pasal  1 angka  1,  pemasukan  adalah  kegiatan  memasukkan  karkas,  Daging,  Jeroan  ( edible  offal ), dan/atau  olahannya  dari  luar  negeri  ke  dalam  wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Untuk dapat  memasukkan  produk  yang  dimaksud  pada  Permen  ini  terdapat  serangkaian persyaratan sebagaimana terdapat pada Pasal 6 Permen 42/ 2019, yaitu:
• Dilakukan oleh pelaku usaha yaitu, perusahaan peternakan, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”),  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (“BUMD”),  lembaga  sosial,  dan  perwakilan negara asing/ lembaga internasional.
• Memiliki persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
• Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan dan Kesmavet. Adapun syarat-syarat tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:
1. Persyaratan administrasi berlaku bagi semua pelaku usaha:
o Surat permohonan.
o Surat  keterangan  bermaterai  penguasaan  tempat  penyimpanan  berpendingin ( cold  storage )  yang  telah  memiliki NKV dan  alat  transportasi  berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan Daging Olahan siap  edar  yang  tidak  memerlukan  fasilitas  berpendingin  sebagaimana  informasi pada label produk.
o Sertifikat  halal bagi  yang  dipersyaratkan  dan  diterbitkan  oleh  lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.
o Mempunyai  dokter  hewan  yang  kompeten  di  bidang  Kesmavet,  dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan.
o Mempunyai dokter hewan yang kompeten di bidang Kesmavet, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan.
o Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
a. Persyaratan administrasi tambahan bagi BUMD:
o NIB yang berlaku sebagai angka pengenal importir.
o Akta pendirian dan perubahan terakhir.
o Surat tanda daftar/ izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
o NKV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
o Rekomendasi Dinas Provinsi.
o Tidak sedangmemiliki permasalahan hukum terkait dengan Rekomendasi.
b. Persyaratan administrasi tambahan bagi lembaga sosial:
o penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang.
o Keterangan pemberian hibah dari Negara Asal.
o Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging,
Jeroan ( edible offal ), dan/atau olahannya.
o Keterangan calon penerima.
c. Persyaratan  administrasi  tambahan  bagi  perwakilan  negara  asing/  lembaga internasional:
o Identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan.
o surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan.
2. Syarat teknis kesehatan hewan dan Kesmavet:
o Jenis karkas, Daging, Jeroan ( edible offal ), dan/atau olahannya.
o Masa penyimpanan karkas, Daging, dan/atau Jeroan ( edible offal ) sampai tiba di wilayah negara Republik Indonesia.
o Persyaratan Negara Asal dan Unit Usaha.
o Persyaratan kemasan, label, dan pengangkutan.
Sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Pertanian  42/2019,  untuk dapat  melakukan  importasi  hewan  atau  produk  berasal  dari  hewan,  importir  terdaftar memerlukan  Surat  Persetujuan  Impor  (“SPI”)  dari  Kementerian  Perdagangan.  Ketentuan mengenai persetujuan impor dan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (“Permendag 29/2019”). Menurut Pasal 13 Permendag 29/2019, syarat untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Impor adalah:
• Akta Pendirian Usaha lengkap bagi importir pemilik NIB, atau Akta Pendirian Lembaga bagi  Lembaga  Sosial,  atau  identitas  pimpinan  dan/atau  wakil  yang  ditugaskan  bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional.
• NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (“API”). (bagi importir pemilik NIB)
• Surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan hewan dan produk hewan bagi Lembaga Sosial,  atau  surat  pernyataan  untuk  kebutuhan  internal  dan  tidak  diedarkan  bagi Perwakilan Negara Asing/ Lembaga Internasional.
• Bukti penguasaan tempat pemelihiaraan, untuk Impor Bakalan dan Indukan.
• Bukti  penguasaan  tempat  penyimpanan  berpendingin  ( cold  storage )  dan  bukti penguasaan alat transportasi berpendingin untuk impor produk.
• Surat  pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  pemotongan  Bakalan  dilakukan  di  Rumah Potong Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Impor Bakalan.
• Rekomendasi Menteri Pertanian.
• Rekomendasi Kepala BPOM.
Maka  secara  singkat,  proses  keseluruhan  impor  daging  ayam  mentah  adalah  sebagai berikut:
B. Aspek TBT Agreement dan SPS Agreement terkait Importasi Daging Ayam Mentah
1. Ketentuan Label
Secara umum, ketentuan pelabelan pangan diatur dalam Bab VIII Pasal 96 – 103  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  (“UU  Pangan”), Pengaturan secara khusus mengenai penggunaan label pada produk daging ayam impor sendiri terdapat pada Pasal 16 dan Pasal 17 Permentan 42/2019. Pasal 16 mensyaratkan kemasan produk haruslah dikemas di negara asal menggunakan bahan khusus dan aman untuk  pangan  ( foodgrade ),  serta  tidak  bersifat  toksik;  dan  memiliki  label.  Kemudian Pasal  17  juga  menentukan  bahwa  label  harus  menggunakan  bahasa  Indonesia  dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:
a. Negara tujuan Indonesia;
b. nomor registrasi Unit Usaha ( Establishment Number )
c. tanggal  penyembelihan,  pemotongan,  tanggal  produksi  untuk  Daging Olahan serta baik sebelum dikonsumsi ( best before );
d. jumlah,  jenis,  dan  spesifikasi  karkas,  Daging,  Jeroan  ( Edible  Offal ), dan/atau olahannya; dan
e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.
2. Sertifikasi Halal
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Ekspor  dan  Impor  Hewan  dan  Produk  Hewan sebagaimana  diubah  oleh  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 72  Tahun  2019  (“ Permendag  No.  29  Tahun  2019  Jo.  Permendag  N0.  72  Tahun 2019 ”) dalam Pasal 20A diatur bahwa:
(1) Produk  Hewan  yang  diimpor  wajib  bersertifikat  halal  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Produk  Hewan  yang  diimpor  yang  berasal  dari  Bahan  yang  diharamkan dikecualikan  dari  kewajiban  bersertifikat  halal  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(3) Produk  Hewan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  dicantumkan keterangan  halal  di  dalam  dan/atau  pada  Kemasan  pada  saat  masuk  ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Importir wajib mencantumkan keterangan halal pada Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Produk  Hewan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib  dicantumkan keterangan  tidak  halal  di  dalam  dan/atau  pada  Kemasan  pada  saat  masuk  ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(6) Importir  wajib  mencantumkan  keterangan  tidak  halal  pada  Produk  Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Dapat  dilihat dalam  aturan tersebut bahwa produk hewan  yang di  impor  wajib bersertifikat halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan hal ini pengaturan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  sebagaimana  diubah  oleh Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (“ UU No. 33/2014 Jo. UU No. 11/2020 ”)  Jo.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2019 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan Produk Halal (“ PP No. 31/2019 ”).
Dalam hal  ini ayam  termasuk ke dalam produk  hewan, sehingga setiap  daging ayam yang di impor ke Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal yang proses nya diatur dalam UU No. 33/2014 Jo. UU No. 11/2020 Jo. PP No 31/2019, sebagai berikut:
i. Memahami  persyaratan  sertifikasi  halal  dan  mengikuti  pelatihan  Sistem

## Jaminan Halal
Pelaku usaha harus memahami persyaratan halal yang tercantum dalam HAS 23000,  HAS  23000  merupakan  dokumen  yg  perlu  dilengkapi  oleh  pelaku  usaha. Selain itu, pelaku usaha juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diadakan LPPOM- MUI, baik berupa pelatihan regular maupun pelatihan secara online.
ii. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
Pelaku  usaha  harus  menerapkan  SJH  sebelum  melakukan  pendaftaran sertifikat  halal,  antara  lain:  penetapan  kebijakan  halal,  penetapan  tim  manajemen halal,  pembuatan  manual  SJH,  pelaksanaan  pelatihan,  penyiapan  prosedur  terkait SJH,  pelaksanaan  internal  audit  dan  kaji  ulang  manajemen.  Untuk  membantu pelaku usaha dalam menerapkan SJH, LPPOM-MUI membuat dokumen pedoman yang dapat digunakan oleh pelaku usaha.
iii. Menyiapkan dokumen Sertifikasi Halal
Pelaku  usaha  harus  menyiapkan  dokumen  yang  diperlukan  untuk  sertifikasi halal,  antara  lain:  daftar  produk,  daftar  bahan  dan  dokumen  bahan,  daftar penyembelih  (khusus  RPH),  matriks  produk,  manual  SJH,  diagram  alir  proses, daftar  alamat  fasilitas  produksi,  bukti  sosialisasi  kebijakan  halal,  bukti  pelatihan internal dan bukti audit internal.
iv. Melakukan pendaftaran Sertifikasi Halal
Pendaftaran  sertifikasi  halal  dilakukan  secara  online  di  sistem cerol melalui website WWW.e-lppommui.org .  Pelaku  usaha  harus  membaca user  manual  cerol terlebih  dahulu  untuk  memahami  prosedur  sertifikasi  halal  yang  dapat  diunduh secara  online  dalam  website www.halalmui.org .  Pelaku  usaha  harus  melakukan update data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LP-POM MUI.
v. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi Setelah  melakukan  upload  data  sertifikasi,  pelaku  usaha  harus  melakukan monitoring  pre  audit  dan  pembayaran  akad  sertifikasi. Monitoring  pre  audit disarankan  dilakukan  setiap  hari  untuk  mengetahui  adanya  ketidaksesuaian  pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di cerol dan disetujui oleh bendahara LP-POM MUI.
vi. Pelaksanaan audit
Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah  disetujui.  Audit  dilaksanakan  di  semua  fasilitas  yang  berkaitan  dengan produk yang disertifikasi.
vii. Melakukan monitoring pasca audit
Setelah  melakukan  upload  data  sertifikasi,  pelaku  usaha  harus  melakukan monitoring  pasca  audit.  Monitoring  pasca  audit  disarankan  dilakukan  setiap  hari untuk  mengetahui  adanya  ketidaksesuaian  pada  hasil  audit,  dan  jika  terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.
viii. Memperoleh sertifikasi halal
Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft copy di cerol . Sertifikat  halal  yang  asli  dapat  diambil  di  kantor  LPPOM-MUI  Jakarta  dan  dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun.
Setelah  melalui  seluruh  proses  tersebut  maka  ayam  tersebut  akan  mendapat sertifikat halal dan dapat memasuki pasar Indonesia dan dapat diperjual-belikan.
Berikut adalah bagan dari prosedur sertifikasi halal:
Setelah  diterbikannya  sertifikat  halal,  Badan  Pengawas  Jaminan  Produk  Halal wajib  mempublikasikan  sertifikat  halal  tersebut.  Serta  pelaku  usaha  wajib mencantumkan label halal yang diatur dalam Pasal 38 UU Jaminan Produk Halal, yaitu pada:
a. Kemasan produk;
b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
c. Tempat tertentu pada produk.
3. Badan Standar Nasional (BSN) menerbitkan SNI 01-6366-2000 tentang Maksimal Kadar Residu untuk Mikroba dan Kandungan Kimia untuk makanan hewani.
Aturan  tersebut  menjelaskan  tentang  Bahan  makanan  khususnya  yang  berasal dari  hewan  yang  mempunyai  sifat  mudah  rusak.  Kerusakan  tersebut  diakibatkan  oleh adanya  perubahan  yang  terjadi,  baik  di  dalam  bahan  itu  sendiri  maupun  adanya kerusakan  dan  pencemaran  dari  luar.  Agar  manfaat  bahan  makanan  ini  bisa berkelanjutan  bagi  kehidupan  manusia  dan  terjangkau  daya  beli  masyarakat.  Maka diperlukan langkah-langkah pengamanan terhadap bahan makanan dimaksud sehingga menghasilkan  bahan  makanan  yang  sehat,  aman,  utuh  dan  halal  serta  dapat  diterima oleh  konsumen  sesuai  seleranya.  Pihak  yang  berwenang  dalam  hal  tersebut  adalah BPMSPH yakni  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Direktorat  Jenderal Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  Kementerian  Pertanian  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Direktur  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  dan
secara  teknis  dibina  oleh  Direktur  Kesehatan  Masyarakat  Veteriner  dan  Pascapanen. Dalam  rangka  upaya  melindungi  kesehatan  konsumen  terhadap  hal-hal  diatas,  telah diterbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan Menteri Pertanian yaitu:
a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan.
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  1983  tentang  Kesehatan  Mayarakat Veteriner.
c. Sural  Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor  :  91/Kpts/KP  .150/2/1993  tanggal  3 Pebruari  1993  tentang  Pembentukan  Tim  Penyusunan  Ambang  Batas  Cemaran Mikroba dan Residu Didalam Bahan Makanan Asal Hewan;
Untuk  menetapkan  ambang  batas  cemaran  mikroba  dan  residu  dalam  bahan makanan  asal  hewan  (daging.  susu  dan  telur)  telah  dilakukan  pertemuan-pertemuan teknis  dan  pengumpulan  data  di  lapangan  oleh  Tim  Penyusunan  Ambang  Batas Cemaran Mikroba dan Residu, sehingga berhasil disusun sesuai ambang batas untuk 9 (sembilan) jenis  cemaran mikroba dan 314 (tiga ratus empat belas) jenis residu. Batas maksimum  cemaran  mikroba  dinyatakan  dalam  satuan  tIoColoniFonning  Unit pergram'"  (CFU/gr).  Batas  malcsimum  residu  dinyatakan  dalam  satuan  miligram  per kilogram (mglkg).
4. Sertifikat Iradiasi
Iradiasi  pangan  adalah  metode  penyinaran  terhadap  pangan  baik  dengan menggunakan  zat  radioaktif  maupun  akselerator  untuk  mencegah  terjadinya pembusukan  dan  kerusakan  pangan  serta  membebaskan  dari  jasad  renik  patogen. Iradiasi pangan merupakan proses yang aman dan telah disetujui oleh lebih kurang 50 negara  di  dunia  dan  telah  diterapkan  secara  komersial  selama  puluhan  tahun  di  USA, Jepang dan beberapa negara Eropa.
Pangan  kemasan  iradiasi  harus  mencantumkan  kata  "IRADIASI"  (iradiasi) setelah nama jenis pangan tersebut. Label harus mencantumkan alasan iradiasi dan logo di bawah ini:
Juga diperlukan nama dan alamat fasilitas radiasi, bulan dan tahun penyinaran, dan negara tempat proses dilakukan. Apabila pangan tidak dapat diradiasi ulang, maka pada  label  harus  mencantumkan  tulisan  “TIDAK  BOLEH  DIRADIASI  ULANG” (tidak boleh diradiasi ulang).
Semua pangan iradiasi yang diimpor harus dilengkapi dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal yang berlaku untuk batch tersebut.  Selain  itu  juga  dituntut  untuk  memenuhi  persyaratan  keamanan,  mutu,  gizi, dan  label  serta  iklan  pangan.  Ketentuan  tentang  Pangan  Iradiasi  mengacu  pada Permenkes No. 701 / Menkes / Per / VIII / 2009 dan Peraturan BPOM No.3 / 2018.
Berdasarkan peraturan di atas, ada tiga sumber proses radiasi yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia:
a. Iradiator gamma dengan 60 Co atau 137 Cs radioaktif
b. Sinar-X dengan energi kurang dari dan sama dengan 7,5 MeV atau
c. Mesin elektron dengan energi kurang dari sama dengan 10MeV
Berikut  ini  takaran  sinar  yang  boleh  diterima  oleh  daging  dan  unggas  sesuai peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia:
Jenis Makanan Tujuan Iradiasi Dosis Maksimal Menyerap (kGy)
Daging dan  Unggas a. Mengurangi Mikroorganisme pathogen tertentu
b. Memperpanjang umur simpan c. Mengendalikan infeksi oleh parasit tertentu d. Membunuh bakteri salmonella 7.0 Serta Prosesnya (Segar dan beku) 3.0 2.0 7.0
5. Ketentuan Bebas Penyakit pada Permentan 42/ 2019
Permentan  42/  2019  menekankan  bahwa  daging  impor  harus  bebas  terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rift Valley Fever (RVF), Sheep and Goat Pox , Peste des Petits Ruminants (PPR), dan Scrapie untuk pemasukan karkas, daging, dan jeroan ruminansia kecil (Pasal 11 huruf b). Selanjutnya dijelaskan pula yakni harus bebas dari Penyakit Highly  Pathogenic  Avian  Influenza (HPAI)  dan  paling  kurang  dalam  jangka waktu  90  (sembilan  puluh)  hari  terakhir  dalam  radius  50  (lima  puluh)  kilometer sebelum  pelaksanaan  pengeluaran  dari  Negara  Asal  telah  dinyatakan  tidak  dalam keadaan  wabah  penyakit Newcastle  Disease (ND), Duck  Viral  Hepatitis (DVH),  dan Duck Viral Enteritis (DVE) untuk pemasukan karkas ungags (pasal 11 huruf d).
Kemudian  Pasal  14  menjelaskan  tentang  Badan  Kesehatan  Hewan  Dunia ( World  Organization  for  Animal  Health/Office  International  des  Epizooties )  memiliki hak  untuk  menetapkan  atau  mendeklarasikan  suatu  negara  atau  wilayah  sedang terjangkit suatu penyakit pada hewan-hewan dinegaranya.
Persyaratan unit usaha dalam Importasi daging Ayam ke Indonesia sesuai pasal
13 ayat 1:
a. di  bawah  pengawasan  dan  terdaftar  sebagai  unit  usaha  pengeluaran  oleh  Otoritas Veteriner Negara Asal;
b. tidak  menerima  hewan  dan/atau  mengolah  produkhewan  yang  berasal  dari  negara tertular penyakit hewan menular;
c. menerapkan  sistem  jaminan  keamanan  pangan  sesuai  dengan  ketentuan internasional  yangdibuktikan  dengan  sertifikat  sistem  jaminankeamanan  pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;
Menurut  Pasal  3  dan  5  Kesepakatan  SPS,  negara-negara  anggota  dapat mengadopsi  peraturan  SPS  yang  lebih  ketat  dari  standar  internasional  yang  relevan, atau mereka dapat  menerapkan langkah-langkah  SPS sendiri, karena tidak ada standar internasional untuk tindakan tersebut, dan tindakan tersebut dibatasi pada:
• Wajib berdasarkan tentang penelitian ilmiah tentang risiko;
• Penggunaan terus-menerus dalam situasi yang sama;
• Tidak akan membatasi perdagangan yang tidak perlu. Hal  tersebut  dijelaskan  secara  rinci  dalam  Permentan  No.  42  tahun  2019  pada pasal 20 sampai pasal 28. Pertama analisis risiko dilakukan dalam beberapa tahapan:
a. pemeriksaan dokumen ( desk review ) dan verifikasi lapangan ( on site review ) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan  di  Negara Asal;
b. pemeriksaan dokumen ( desk review ) dan verifikasi lapangan ( on site review ) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha; dan
c. Evaluasi risiko pemasukan.
Apabila  hasil  pemeriksaan  dokumen  sebagaimana  dinyatakan  lengkap,  benar, dan  memenuhi  persyaratan,  proses  persetujuan  Negara  Asal  dan/atau  Unit  Usaha dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara
Asal  untuk  Indonesia.  Verifikasi  lapangan  dilakukan  untuk  memastikan  kesesuaian informasi  dalam  permohonan  persetujuan  dengan  sistem  penyelenggaraan  kesehatan hewan  dan  jaminan  keamanan  produk  hewan  atau  keamanan  pangan  di  Negara  Asal dan/atau Unit Usaha.
Verifikasi  lapangan  dilakukan  oleh  tim  penilai  verifikasi  lapangan  yang  terdiri atas  perwakilan  Direktoratm  Jenderal  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  Badan Karantina  Pertanian,  dan/atau  Komisi  Ahli  Kesehatan  Hewan,  Kesehatan  Masyarakat Veteriner, dan Karantina Hewan. Tim penilai verifikasi lapangan melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak:
a. hasil pemeriksaan dokumen diterima otoritas kompeten Negara Asal; dan
b. Pelaku  Usaha  telah  melakukan  pembayaran  PNBP  untuk  persetujuan  Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Hasil  verifikasi  lapangan  disampaikan  kepada  Direktur  Jenderal  untuk dilakukan  evaluasi  risiko  Pemasukan.  Apabila  hasil  evaluasi  risiko  pemasukan memenuhi persyaratan Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11  sampai  dengan  Pasal  15  dan  berdasarkan  hasil  analisis  risiko,  Direktur Jenderal  selaku  pejabat  Otoritas  Veteriner  nasional  menetapkan  analisis  risiko  dan memberikan  rekomendasi  teknis  persetujuan  atau  jika  tidak  memenuhi  persyaratan Negara  Asal  dan/atau  Unit  Usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  sampai dengan Pasal 15 dan berdasarkan hasil analisis risiko, Direktur Jenderal selaku pejabat Otoritas  Veteriner  nasional  menetapkan  analisis  risiko  dan  memberikan  rekomendasi teknis penolakan

## 5. KESIMPULAN
Setiap negara dapat  melakukan importasi  demi  memenuhi  kebutuhan di  dalam negerinya, tidak  terkecuali  Indonesia.  Konsumsi  daging  ayam  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  tingkat produksinya  mengakibat  Indonesia  mengimpor  produk  ini  dari  negara  lain.  Impor  ini  sendiri dilakukan berdasarkan peraturan hukum  pemerintah  Indonesia  yang dibuat  berdasarkan aturan main World  Trade  Organization. Sebagai  anggota  WTO,  Indonesia  wajib  untuk  mematuhi serangakaian  perjanjian  multilateral  yang  disepakati  oleh  seluruh  anggota  WTO  dalam menjalankan  aktivitas  perdagangannya.  Dua  diantara  peraturan dalam perjanjian WTO adalah Technical Barrier to Trade (“ TBT ”) atau hambatan  teknis  non-tarif  dalam  perdagangan  yang dibuat  oleh  pemerintah  suatu  negara  berupa  regulasi,  standar,  dan  penilaian  kesesuaian  dan Sanitary  and  Phytosanitary  Measures (“ SPS ”)  merupakan  perjanjian  yang  berkaitan  dengan kesehatan secara umum yaitu termasuk Kesehatan Tanaman, Keamanan Pangan dalam bentuk sayuran maupun produk yang berasal dari Hewan.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan importasi daging ayam mentah di Indonesia, terdapat serangkaian persyaratan yang harus dipatuhi oleh importir sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  42  Tahun  2019,  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  29  Tahun 2019  sebagaimana  diubah  oleh  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor 72 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan lain- lain.  Persyaratan  tersebut  diantaranya  adalah  memiliki  surat  rekomendasi  dari  Kementerian Pertanian,  Kementerian  Perdagangan,  dan  Kepala  BPOM,  memiliki  sertifikat  halal, menggunakan  kemasan  dan  label  sebagaimana  ditetapkan  dalam  perundang-undangan, mengikuti  uji  kadar  residu  mikroba  dan  kimia,  memiliki  sertifikat  bebas  penyakit,  dan  lain sebagainya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Bossche,  Peter  Van  den  dan  Werner  Zdouc, The  Law  and  Policy  of  the  World  Trade Organization . Edisi ketiga. New York: Cambridge University Press, 2013.
Kartadjoemena,  H.S.,  GATT,  WTO  dan  Hasil  Uruguay  Round . Jakarta:  Pennerbit  Universitas
Indonesia, 1997.
Mitsou  Matsushita,  Thomas  J.  Schoenbaum,  Petros  C.  Mavroidis, The  World  Trade Organization Law, Practice, and Policy. Oxford University Press, New York. 2005.

## JURNAL
Kusumaningrum,  Demeiati  Nur  dan  Septian  Nur  Yekti,  Harmonisasi  Ketentuan  SPS  Dalam Perspektif Kepentingan Indonesia , Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional . Hlm. 38 Purnamasari,  Elisse  yuri  dan  Darminto  hartono,  Penyelesaian  Sengketa  produk  rekayasa genetika  (genetically  modified  products)  antara  uni  eropa  dengan  amerika  serikat dengan  menganalisa  sanitary  and  phytosanitary  agreement  (SPS  Agreement) , Diponegoro Law Journal , Vol. 6 No. 2, 2017, Hal. 2-3.
Sudrajat,  Eko  Prilianto,  “Penerapan  WTO  Agreement  on  the  Applicaton  of  Sanitary  and Phytosanitary  Measures:  Analisis  Tentang  Penerapan  Public  Health  Security  And Bioterrorism  Preparedness  And  Response  Act  of  2002  oleh  Amerika  Serikat, Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan, Desember 2012, Hal. 9

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya  Untuk  Pangan  ke  dalam  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia. Permentan No. 42 Tahun 2019.
Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal . UU No. 33 Tahun 2014.

## DOKUMEN INTERNASIONAL
Organisasi  Perdagangan  Dunia,  Perjanjian  Hambatan  Teknis  untuk  Berdagang  (Technical Barrier to Trade Agreement).

## INTERNET
Badan  POM, Pangan Iradiasi,
Alternatif yang  menjanjikan,
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/161/Pangan-Iradiasi---alternatif-yang- menjanjikan.html#:~:text=Iradiasi%20pangan%20adalah%20metode%20penyinaran,
50%20negara%20di%20dunia%20dan , diakses pada tanggal 6 Januari 2021. -
SNI 01-6366-2000,  https://bpmsph.org/wp-content/uploads/2016/06/SNI-01-6366- 2000-Batas-maksimum-cemaran-mikroba-dan-batas-maksimum-residu-dalam-bahan-  makanan- asal-h.pdf
The Sanitary and Phytosanitary  Measures Agreement, https;//www.wto.org/English/tratop_e/sps_e/spsund-e.htm diakses tanggal 20 oktober 2020.
International Trade Centre dan Commonwealth Secretariat. Business Guide to The World
Trading System. Edisi 2. (Geneva: ITC/CS, 1999),  hlm. 88. http://www.keepeek.com/Digital-Asset- Management/oecd/commonwealth/trade/business- guide-to-the-world-trading-  system_9781848597044-en#.Wc0pUFtL-00#page110  .  diakses pada tanggal 6 Januari 2021.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian, “Buku Outlook Komoditas Perternakan Daging Ayam Ras Pedaging” (Jakarta:Pusat Data dan Sistem Informasi
Pertanian Sekretariat Jendral Kementerian
Pertanian,2019), hlm. 17. http://epublikasi.pertanian.go.id/arsip-outlook/70-outlook- peternakan/704-outlook- daging-ayam-ras-pedaging-2019 diakses 6 Januari 2021 .