P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## Universitas Merdeka Malang
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.
Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga ISSN (p): 2541-2515 , di versi online ISSN (e):  2541-2035 . Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan April dan Oktober . Link Jurnal Online: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp

## Ketua Penyunting
Chandra Dinata

## Wakil Ketua Penyunting
Umi Chayatin

## Penyunting Pelaksana
Budhy Priyanto
Catur Wahyudi
Praptining Sukowati
Dwi Suharnoko

## Penyunting Ahli
Sukardi (Universitas Merdeka Malang) Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada) Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang) Mas’ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang) Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang) Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang) Sujarwoto  (FIA Universitas Brawijaya Malang) Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

## Mitra Bestari
Mudjianto (Universitas Negeri Malang)
Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unversitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.jopad@unmer.ac.id

## P U B L I S I A

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

## DAFTAR ISI
Budhy Prianto Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi 105-117 Rijal Ramdani Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 118-131 Wydha Mustika Maharani Sukardi Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015) 132-152 Catur Wahyudi Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya 153-169 Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial 170-182 Khoiron Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 183-195 Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang 196-211

## AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA;
Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

## Khoiron
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Malang
Email: khoiron@unisma.ac.id

## Abstract
Government  bureaucracy  is  the  most  visible  institutions  to  be  monitored  by  the  societies  obviously  at  the  village level, associated  with the service. As a public institution, the village government is expected to actualize the future goals of the central government under President Joko Widodo called the concept of  "nawa cita".
Al elements of nation have to team up in setting up the nation on all fronts and sectors particularly public services; as a  result  of,  rapid  social  transformation  and  the  increasing  complexity  of  the  issues,  encountered  by  the  modern government. Those are prominent since the quality of public bureaucracy can be parameterized from the apparatus abilities degree in response to demands of the public.
A qualified, accessible, and transparent service is the expectations and demands of society in almost all the world, including  in  Indonesia.  Therefore,  rejuvenation  of  the  bureaucracy  in  the  public  service  sector  became  a  sort  of  a major reformation agenda in Indonesia since 1998 ago.
Al in all, the encouragement to the improvement of reformation in service sector became a timeless expectation to be actualized. The society as users of services also must be good at monitoring; controlling and reporting if discomfort able  thing  occurred.  For  example  practices  of  mal-administration,  extortion  and  bribe  public  seemed  to  be  a bureaucratic culture since long ago. Therefore, it required collective seriousness to carry out the reformation agenda to be accomplished with public expectations.
Key Words : Good Governance and Accountability

## Intisari
Birokrasi pemerintahan di tingkat desa merupakan lembaga yang paling terlihat secara kasat mata oleh masyarakat (public), terkait dengan pelayanan. Sebagai lembaga publik, pemerintahan desa diharapkan mampu menerjemahkan cita-cita pemerintahan pusat di baw ah Presiden Joko Widodo yakni dengan konsep “nawa citanya”.
Perubahan  sosial  yang  semakin  cepat,  dan  bertambahnya  kompleksitas  permasalahan  yang  dihadapi  oleh pemerintah  modern  mengharuskan  semua  elemen  bangsa  bahu  membahu  untuk  membenahi  di  semua  lini  dan sektor,  termasuk  yang  paling  fundamental  yakni  pelayanan  publik  (public  services).    Sebab,  baik  buruknya  wajah birokrasi publik dapat diukur dengan derajat kemampuan aparaturnya dalam menjawab tuntutan dari masyarakat.
Pelayanan  yang  cepat,  mudah,  transparan  dan  pelayanan  yang  berkualitas  adalah  harapan  dan  tuntutan  dihampir semua masyarakat Dunia termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pada sektor pelayanan publik (public services), menjadi semacam agenda utama reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 silam.
Walhasil, dorongan untuk perbaikan “reformasi” dalam sektor pelayanan menjadi sebuah harapan yang tidak pernah berhenti. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan juga harus pandai memantau, mengawasi dan melaporkan jika terjadi hal-hal yang tidak sejalan dengan agenda reformasi tersebut. Sebagai contoh praktik-praktik mal-administrasi, pungutan liar, dan uang suap seakan menjadi budaya birokrasi publik sejak dulu hingga sekarang. Oleh karena itu, perlu keseriusan secara kolektif untuk menjalankan agenda reformasi agar tetap berjalan sesuai harapan publik.
Kata Kuci : Good governance dan akuntabilitas

## PENDAHULUAN

## Latar  Belakang
Salah  satu  prinsip  dari  konsep  tatakelola pemerintahan  yang  baik (good  governance) adalah akuntabilitas (acountability). Sebab, pemerintahan  yang  baik  akan  memberikan  efek yang positif bagi kehidupan masyarakat, sebaliknya pemerintahan yang buruk akan menjauhkan kehidupan rakyat yang kesejahteraan dan  mengancam  kehidupan  demokrasi  sosial 1 yang  telah  dikampayekan  oleh  negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
Pasca  Orde  Baru,  masyarakat  Indonesia menuntut kesungguhan pemerintah untuk menanggulangi    praktek  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme (KKN),  sehingga tercipta  pemerintahan yang  bersih  dan  mampu  menyediakan public goods dan public services yang baik. Public goods yang  baik  diukur  dengan  semakin  baiknya infrastruktur,  sumber  daya  alam  dan  lingkungan yang  ramah  bagi  keberlangsungan  kehidupan masyarakat  di  satu  pihak,  etika  birokrasi  yang baik,  pelayanan  yang  cepat,  berkualitas  dan murah di pihak yang lain.
Konsep good  governance akanmenjadi kenyataan  jika  semua  komponen  mempunyai komitmen  yang  tinggi  baik  dari  pihak  pemerintah
1 Demokrasi  sosial (social  democracy), sebenarnya adalah  suatu  paham  yang  telah  diakui  juga  oleh masyarakat internasional. Di dalam Konvensi PBB 1966 tentang  Hak  Dasar  telah  dinyatakan  lima  hak,  antara lain:  hak  sipil,  politik,  sosial,  ekonomi,  dan  budaya. Menurut Thomas Meyer, kelima hak tersebut sebenarnya  adalah  komponen  demokrasi  sosial  yang membedakannya dari pesaingnya demokrasi libertarian.  Sedangkan  demokrasi  libertarian  lebih mengutamakan  dan  menekankan  hak  sipil  dan  politik tetapi mengesampingkan tiga hak yang lain.
(state), dunia usaha (private state) dan masyarakat  sipil (civil  society) berkoordinasi dengan  baik,  berintegritas,  profesionalitas,  dan etos  kerja  serta  moral  yang  tinggi.  Untuk  itulah dikembangkan sistem  akuntabilitas (acountability), yang  tepat,  jelas  dan  nyata,  sehingga  pemerintah dan  proses  pembangunan  berlangsung  secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggung jawab,  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.
Terselenggaranya good governance merupakan  prasyarat  utama  mewujudkan  aspirasi masyarakat  mencapai  tujuan  dan  cita –  cita bangsa  dan  negara.  Dalam  rangka  hal  tersebut, diperlukan  pengembangan  dan  penerapan  sistem pertanggungajwaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berdaya guna,  berhasil  guna  dan  bertanggungjawab  serta bebas KKN. Menurut Sedarmayanti, perlu diperhatikan  pula  adanya  mekanisme  untuk meregulasi  akuntabilitas  pada  setiap  instansi pemerintah  dan  memperkuat  peran  dan kapasitas parlemen  serta  tersedianya  akses  yang  sama pada  informasi  masyarakat  luas.  (Sudarmanti. 2003).
Kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk membuat keputusan sendiri (perda) sering disebut dengan desentralisasi (desentralization).
Karenanya  menyoal good  governance tidak  dapat dipisahkan  dari  masalah  desentralisasi  (Samiaji. 2006).  Sistem  desentralisasi  seperti  sekarang  ini memang  membuat  semacam  liberalisasi  politik kekuasan  pemerintah  daerah  dalam  menentukan nasib  daerahnya  sendiri  sesuai  dengan  prakarsa masyarakata  setempat.  Akan  tetapi  disisi  lain,
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 185
otonomi daerah juga menimbulkan persoalan yang akut  dan  membudaya  yaitu  tingkat  akuntabilitas dan  transparansi  birokrasi  pemerintah  terhadap masyarakatnya cukup memprihatinkan.

## Urgensi Penelitian
Permasalahan  akuntabilitas  dan  transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini  terus  dikaji  pelaksanaanya  oleh  pemerintah  . Hal  ini  menurut  Yusuf  Ateh  Kepala  Bidang
Akuntabilitas
Kantor
Menteri Negera
Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  karena  hingga saat  ini  pemerintah  Indonesia  juga  belum menunjukan kemampuannya dalam hala pertanggungjawaban,  padahal  salah  satu  ciri pemerintahan  yang  akuntabel  adalah  memiliki pengukuran  ,  tujuan  dan  sasaran  program  yang diusulkan.  Oleh  karena  itu  pula  pemerintah  akan lebih menekankan aspek akuntabilitas pemerintahan dalam reformasi birokrasi pemerintahan (kompas. 2007).
Di  era  otonomi  daerah,  kewenangan daerah  memang  begitu  besar  terutama  dalam bidang  fiskal.  Sehingga  pemerintah  daerah  akan berpacu dalam peningkatan pendapatan daerahnya, guna mendorong peningkatan kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Produk hukum tersebut  berupa peraturan daerah (Perda), peraturan  wali  kota  (Perwali)  atau  peraturan  desa (Perdes)  tentang  kenaikan  pajak  dan  lain sebagainya.  Padahal  produk  hukum  tersebut terkadang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.  Sebagai  contoh,  peraturan Wali  Kota Surabaya  No.  56  Tahun  2010  tentang  kenaikan pajak  reklame  banyak  ditentang  oleh  kalangan
industri  yang  memanaskan  hubungan  antara Wali Kota dan DPRD Kota Surabaya.
Selanjutnya,  kasus  peraturan  Wali  Kota Malang  (Perwali)  Nomor  35  Tahun  2013  tentang penerapan  jalur  satu  arah  di  lingkar  Universitas Brawijaya  (UB)  yang  mendapatkan  perlawan  dari masyarakat  di  wilayah  Jalan  Panjaitan  maupun Jalan Sumbersari. Menurut warga Jalan Panjaitan dan  Jalan  Sumbersari  kebijakan  tersebut  sangat merugikan  bagi  kehidupan  mereka,  terutama kerugian  pada  aspek  ekonomi  kecil.  (Radar Malang. 2014).
Memang tidak semua kebijakan pemerintah  menimbulkan  pro  dan  kontra  di masyarakat. Misalnya, kebijakan positif pemerintah Kota Batu yang menggratiskan semua biaya  administrasi  pelayanan  umum  di  wilayah pemerintah Kota Batu terutama di level pemerintah  desa.    Kebijakan  tersebut  bukan berarti  mengilangkan  kewenangan  Pemerintah Daerah  dalam  mengeluarkan  kebijakan  dalam peningkatan  pendapatan  daerah  (PAD),  akan tetapi  lebih kepada  bagaimana  pemerintaha  Desa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Berbeda  dengan  pemerintah  Kota  Batu,  di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang tepatnya di pemerintah desa landungsari mempunyai  kebijakan  mewajibkan  membayar biaya  administrasi  umum  bagi  masyarakat.  Dasar tersebut  tertuang  dalam  peraturan  desa  (Perdes), tentang  biaya  administrasi  pada  setiap  pelayanan umum  bagi  warga  masyarakat  Desa  Landungsari Kecamatan  Dau  Kabupaten  Malang.  Misalnya, dalam  hal  permohonan  surat  pengantar  untuk mengurus  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  rumah
tinggal,  pemohon  diwajibkan  membayar  biaya pelayanan  sebesar  150.000  dengan  kurun  waktu kurang  lebih  2  hari  kerja.  Hal  yang  sama  juga berlaku  bagi  setiap  pelayanan  semisal  KTP sebesar  25.000,  Kartu  Keluarga  (KK)  sebesar 75.000, dan lain-lain dengan tarif yang bervariasi.
Fenomena tersebut  ternyata  juga  terjadi  di tingkat  Kecamatan  Dau  dalam  hal  permohonan surat pengantar pengurusan IMB. Bahkan biayanya  semakin  besar  dua  kali  biaya  yang dibayarkan di pemerintah Desa menjadi 300.000,-, dengan  jangka  waktu  kurang  lebih  3  hari  kerja. Tanggung  jawab  pemerintah  tidak  hanya  sebatas kewenangan  atas  menciptakan  peraturan,  tetapi juga  akuntabilitas  dan  trasparansi  sebagai  bagian yang  tidak  terpisahkan  dalam  mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government).

## Rumusan Masalah
Penelitian  ini  terfokus  pada  bagaimana pertanggung-jawaban  birokrasi  pemerintah  Desa Landungsari  Kecamatan  Dau  Kabupaten  Malang dalam  penggunaan  anggaran  dan  pendapatan Desa  dari  hasil  biaya  adaministrasi  pelayanan umum.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain;
Apa yang mendasari munculnya Peraturan  Desa  No.  01  tahun  2011,  dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban birokrasi pemerintah Desa Landungsari terhadap masyarakat?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penelitian, secara spesifik  dapat  dijelaskan  sebagaimana  di  bawah ini.
1.  Mengetahui apa argumentasi yang mendasari dikeluarkannnya peraturan tersebut.
2.  Mengetahui  bagaimana  bentuk  pertanggung- jawaban pemerintah Desa Landungsari kepada masyarakat
Secara  umum  penelitian  ini  dapat dimanfaatkan  baik  secara  teoritis  dan  dalam konteks praksisnya, antara lain:
1.  Dalam  konteks  teoritisnya,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  kontibusinya secara ilmiah, dan dalam proses pengembangan ilmu dan pengetahuan.
2.  Dalam  konteks  praksisnya,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  model  baru tentang  akuntabilitas  birokrasi  pemerintah tentang  peningkatan  pelayanan  prima,  efektif dan  efisien.  Serta  bermanfaatn  bagi  para aktor  penyedia  layanan  di  baik  di  lembaga- lembaga swasta khususnya lembaga pemerintah daerah di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA
Konsep dan Prinsip-prinsip Good Governance.
Konsep good  governance lahir  sejalan dengan konsep-konsep dan instrument demokrasi,  yaitu  masyarakat  madani,  partisipasi masyarakat, hak asasi manusia dan pembangunan  masayarakat  secara  berkelanjutan. Konsep  baru  itu  menekankan  pada  peranan manajemen  publik  agar  memberikan  pelayanan berkualitas pada masyarakat, mendorong otonomi manajerial,  terutama  mengurangi  campur  tangan
atau  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat, transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Tiga  unsur penting yang saling mempengaruhi dan merupakan  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan dalam  konsep good  governance adalah  unsur, masyarakat  madani,  dan  unsur  swasta.  Ketiga unsur  tersebut  mempunyai  tata  hubungan  yang sama,  sederajat  dan  saling  mempengaruhi. Sedangkan  prinsip-prinsip good  governance itu sendiri  adalah  partisipasi  masyarakat,  tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada stakeholder , berorientasi kepada konsumen,  kesetaraan,  efektifitas  dan  efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.
Pemahaman  mengenai good    governance dan clean  government mulai  mengemuka  di Indonesia  sejak  1990-an,  terutama  diungkapkan oleh  kalangan  negara-negara  pemberi  bantuan atau  pinjaman (donor  agency). Kata  g ood governance dan  c lean  government merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian  bantuan  atau  pinjaman  baik loan (pinjaman  lunak-kecil  bunganya)  maupun grant (hibah).  Sehingga sebetulnya istilah tersebut tidak lebih hasil adopsian bagi negara-negara berkembang  dari  negara  maju  untuk  memberikan berbagai macam bantuan.
MenurutTaschereau    dan  Campos    bahwa tata  pemerintahan  yang  baik (good  governance) itu  merupakan  suatu  kondisi  yang  menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol  yang  dilakukan  oleh  tiga  komponen, yakni  pemerintah (government), rakyat (citizen)
atau (civil society 2 ) dan usahawan (business) yang berada  di  unsur  swasta  (Miftah  Thoha  .  2002). Ketiga komponen tersebut sedapat mungkin saling mengintegrasikan  semua  kebijakan  yang  akan dikeluarkan  oleh  pihak  pemerintah (government). Pihak  pemerintah  harus  mengeluarkan  kebijakan yang mendorong iklim investasi yang lebih mudah bagi  kalangan  swasta.  Sedangkan  pihak civil society menjalankan fungsi  pengawasan,  bersifat moral  dan  sosial  kemasyarakatan  atas  kebijakan- kebijakan pemerintah.
Kriteria atau karakteristik yang dikemukakan tersebut, akuntabilitas dan transparansi  merupakan  dua  instrumen  pokok yang  selalu  ada  dalam good  governance. Akuntabilitas  sebagai  salah  satu  prinsip good governance dewasa  ini  boleh  dikatakan  sebagai harga mati yang harus dilakukan pemerintah.
Akuntabilitas  atau  tanggunggugat  lembaga eksekutif  selain  disebabkan  oleh  adanya  tuntutan perkembangan good governance dan perkembangan  demokratisasi    juga  karena kesadaran  kritis  masyarakat  yang  sudah  mulai
2 Penulis lebih sepakat menggunakan istilah masyarakat  sipil  sebagai  padanan Civil  society. Sederhana saja, kata Civil  society bila  diterjemahkan langsung  ke  dalam  bahasa  Indonesia  artinya  adalah masyarakat  sipil.  Masyarakat  sipil  lebih  ditekankan pada  konsep  sesungguhnya  dari Civil  society yang pada dasarnya terkait dengan ide demokrasi.  Dalam alam  demokrasi,  keberadaan  Civil  Society  dianggap sebagai  syarat  pembangunan  demokrasi.  Menurut Franz  Magnis  Suseno, Civil  society bila  didefinisikan secara  luas,  ia  disamakan  dengan  masyarakat  yang mandiri  yang  identik  dengan  demokrasi.  Sebagai sebuah  ruang  politik, Civil  society adalah  suatu wilayah  yang  menjamin  berlangsungnya  perilaku, tindakan  dan  refleksi mandiri,  tidak  terkungkung  oleh kondisi  kehidupan  material,  dan  tidak  terserap  di dalam  jaring-jaring  kelembagaan  politik  resmi. Tersirat  pentingnya  suatu  ruang  publik  yang  bebas, tempat  di  mana  transaksi  komunikasi  yang  bisa dilakukan oleh warga negara.
188 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                   Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
tumbuh subur. Persoalan sekarang adalah bagaimana keterkaitan antara
pertanggungjawaban  pemerintah  dengan good governance .
Suatu  tata  pemerintahan  yang    bersih  dan
berwibawa merupakan harapan dari diberlakukanya  otonomi  daerah.  Miftah  Toha menjelaskan  bahwa  tata  pemerintahan  yang  baik dan berwibawa ( good governance ) harus predictable, terbuka,  dan  proses  pengambilan kebijaksanaanya  bebas  dari  kecurigaan.  Tata pemerintahan  yang  semacam  itu  memerlukan akuntabilitas,  transparansi,  terbuka  menerima perbedaan  dan  keragaman  masyarakat  serta keharusan penegakan rule of law secara eksklusif (Miftah Toha. 1999)
Prinsip-Prinsip dalam Good Governance
UNDP  mengemukakan  9  karekteristik prinsip-prinsip Good  Governance yang  saling mengait sebagai berikut:
1.  Partisipasi ( participation ), setiap warga mempunyai  hak  suara  dalam  pembuatan keputusan;
2.  Taat  Hukum  ( rule  of  law ),  hukum  keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu;
3.  Transparansi kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor;
4.  Responsif  ( responsiveness ),  lembaga-lembaga berusaha melayani setiap stakeholdersnya dan _nstrument terhadap aspirasi masyarakat;
5.  Berorientasi  pada  kesepakatan (consensus orientation), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;
6.  Kesetaraan (equity), semua  warga  mempunyai kesempatan  yang  sama  dalam  meningkatkan kesejahteraan;
7.  Efekti dan Efisien (effectiveness and efficiency), proses  dan  lembaga  menghasilkan  sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin;
8.  Akuntabilitas
(accountability), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders;
9.  Visi  Stratejik (strategic  vision), pemimpin  dan publik  mempunyai  perspektif  g ood  governance yang  luas  dan  jauh  ke  depan  sejalan  dengan yang diperlukan untuk pembangunan.
Penjelasan  lebih  sederhana  disampaikan oleh Ganie Rochman, dalam buku Good Governance Joko Widodo (2001), bahwa governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh  negara (state), dan  non-negara (private state) dalam suatu kegiatan kolektif.
Sebagai  lembaga  atau  institusi  publik, birokrasi pemerintah sudah seharusnya menggandeng  dan  bersinergi  dengan  lembaga atau  institusi  swasta  untuk  memperbaiki  kondisi internal birokrasi publik. Keharmonisan antara state dengan swasta (private state), misalnya dalam hal membuka  lapangan  pekerjaan  dan  informasi publik sangat di butuhkan bagi masyarakat.
Sehingga  organisasi  publik,  akan  lebih diamis  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat yang  selalu  berubah  dengan  cepat.    Birokrasi publik  tidak  dibenarkan  menutup  diri  dengan pengaruh dari luar demi kemajuan dan modernisasi birokrasi publik.
Konsep Akuntabilitas
Secara universal, akuntabilitas telah diterima sebagai suatu prinsip penting yang dinilai sangat  mempengaruhi  kualitas  penyelenggaraan negara  dan  pemerintahan  pada  suatu  negara. Salah  satu  dokumen  penting  yang  menunjukkan pandangan negara-negara dunia tentang akuntabilitas adalah deklarasi Manila yang dihasilkan  dari  konferensi  internasional  di  Manila, philipina  pada  tanggal  31  Mei –  4  Juni  1999. Dalam  deklarasi  Manila  dengan  tema “from Government  to  Governance” tersebut  dinyatakan bahwa  akuntabilitas  adalah  suatu  keniscayaan bagi pemerintah agar dapat menerapkan pemerintahan  yang  baik (good  government) (Asropi. 2006).
Sementara    menurut    Kamus  Inggris Indonesia  oleh  John  M.  Echols  dan  Hassan Shadly  (1986), accountability adalah  keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Dapat dipahami bahwa dalam akuntabilitas terkandung  kewajiban  seseorang  atau  organisasi untuk  menyajikan  dan  melaporkan  segala  tindak tanduk  dan  kegiatannya  terutama  di  bidang administrasi  keuangan  kepada  pihak  yang  lebih tinggi  atau  atasan.  Dalam  hal  ini  instrument akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

## PEMBAHASAN

## Transparansi dalam Pelayanan Publik
Sejak  lahir,  manusia  selalu  berhubungan dengan  organisasi  publik  yaitu  birokrasi  publik. Sehingga,  manusia  sejak  lahir  sampai  meninggal pun  akan  selalu  bergantung  kepada  birokrasi.
Birokrasi  publik,  atau  yag  lebih kita kenal  sebagai penyelenggara  pemerintah (state) akan  selalu dibutuhkan sepanjang negara ini ada.
Memang  dari  berbagai  literatur,  bahwa salah  satu  tugas  dari  sebuah  birokrasi  publik adalah  pelayanan  publik (public  services) demi terselenggaranya roda pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
Walhasil, baik buruknya sebuah penyelenggaraan  negara  dapat  pula  diukur dengan  baik-buruknya  sebuah  pelayanan  publik yang  diselenggarakan  oleh  sebuah  birokrasi. Begitulah  kira-kira  ukuran  sederhana  yang  kita fahami  selama  ini.  Apakah  pelayanan  sudah memenuhi  standart  minimal,  ataukah  terjadi semacam mal-administrasi yang merugikan pengguna  dan stakeholders yang  membutuhkan sebuah pelayanan.
Mal-administrasi  terjadi  karena  kualitas para sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi publik  belum  memahami  hak  dan  kewajibannya sebagai pelayanan masyarakat. Para birokrat lebih menuntut kewajiban masyarakat pengguna layanan  dengan  berbagai  kebijakan  pelayanan misalnya biaya tinggi (hight-cost), dan mengabaikan  hak-hak  pengguna  layanan  publik. Sehingga  pelayanan  publik  diibaratkan  semacam hutan belantara yang penuh dengan ranjau-ranjau yang sewaktu-waktu dapat membahayakan pendaki.
Pelayanan yang baik tentu akan memberikan  raya  nyaman  bagi  semua  pengguna dan staksholders dimana  semua  kebutuhan  baik kewajiban dan hak-hak pengguna dapat terpenuhi tanpa  ada  diskriminasi  dan  bersifat equal. Contohnya  dalam  bidang  ekonomi,  pelayanan
190 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                   Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
investasi,  jika  pelayanan  cepat,  murah  dan berkualitas  baik,  pasti  akan  memberikan  dampak positif  bagi  peningkatkan  perekonomian  sebuah wilayah.  Dan  sebaliknya,  jika  pelayanan  sangat buruk,  tentu  akan  berdampak  pada  lesu  dan minimnya  investor  dalam  menanamkan  modalnya pada  suatu  daerah,  sehingga  berdampak  pula pada  merosotnya  perekonomian  masyarakat setempat.
Oleh  karena  itu,  sebuah  pelayanan  yang baik atau prima pasti akan bersifat transparan dan dapat  diakses  oleh  semua  pengguna  layanan publik. Sebab, suatu pelayanan akan ditempatkan pada ruang terbuka, bukan ruang yang gelap atau abu-abu yang dapat menimbulkan opportunity cost antara  pengguna  dan  pemberi  layanan  publik. Dengan  cara  seperti  itulah,  pelayanan  publik benar-benar dimiliki oleh semua kalangan masyarakat pengguna layanan dan steksholders.
Selanjutnya,  kinerja  sebuah  birokrasi, membutuhkan  inovasi  dan  kreatifitas  dalam meningkat  kualitas  pelayanan  publik.  Meskipun tantangan  birokrasi  tidak  mudah,  dan  dapat menyelesaikan  problem-probem  di  masyarakat dengan  cepat.  Sehingga  dalam  melaksanakan tugas  dan  kewajiban  dalam  penyelenggaraan negara, birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah  memerlukan payung hukum yang dapat  mengawal  berjalannya  program-program pembangunan baik nasional dan lokal.
Produk hukum tersebut di satu pihak untuk menjamin kualitas pelayanan publik, serta menjadi aturan baku dalam menjalankan penyelenggaraan layanan  dipihak  yang  lain.  Sebagaimana  yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Landungsari  Kecamatan  Dau  Kabupaten  Malang,
bahwa  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan pemerintah desa sejak tahun 2011 telah menerbitkan  Peraturan  Desa  (Perdes)  No.  02 Tahun  2011  yang  berisi  tentang  pungutan administrasi.  Memang  sejak  era  otonomi  bergulir, daerah benar-benar diberikan kewenangan banyak  dalam  mengatur  wilayahnya  secara mandiri, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Kekuasaan atas
pengaturan  wilayah  tersebut  didasarkan  atas prakarsa bersama oleh semua elemen masyarakat setempat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut para pejabat desa Landungsari, peraturan  desa  (perdes),  tersebut  dikeluarkan semata-mata  demi  transparansi  pelayanan  publik, hal  itu  bisa  dilihat  dari  tabel  besar-kecilnya  biaya (cost), atau  pungutan  yang  dipasang  pada  loket pelayanan di kantor desa untuk semua pelayanan administrasi di wilayah Desa Landungsari.
Sehingga, masyarakat Landungsari sebagai  pengguna  layanan  akan  jelas  dan  faham berapa cost (biaya)  yang  harus  dikeluarkan  untuk mengurus  sebuah  pelayanan  di  Kantor  Desa Landungsari.  Bahkan  tidak  hanya  peraturan  desa yang  dipublikasikan,  tetapi  seluruh  persyaratan administasinya  juga  dipublikasikan,  agar  supaya masyarakat desa landungsari lebih dini mengetahui bagaimana tata-cara mengurus sebuah administrasi pelayanan.
Misalnya,  syarat  untuk  mengurus  surat pengatar  izin  mendirikan  bangunan  (IMB),  antara lain  harus  menyertakan  KTP,  kartu  keluarga  dan pajak.
Hal  tersebut  tentu  sangat  sesuai  dengan konsep  transaparansi  Agus  Dwiyanto  yang
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 191
menyatakan  bahwa  transparansi  menunjukkan pada  suatu  keadaan  dimana  segala  aspek  dari proses penyelenggaran pelayanan bersifat terbuka dan  dapat  diketahui  dengan  mudah  oleh  para pengguna  dan staksholders yang  membutuhkan.
(Agus Dwiyanto, 236; 2006).
Pelayanan  di  kantor  Desa  Landungsari yang  bersifat  terbuka  ini  tentu  akan  meniadakan opportunity  cost, meskipun  tidak  ada  jaminan bahwa  praktek  illegal  yang  lain  tidak  akan ditawarkan oleh penyedia layanan. Sebab kejahatan  apapun  akan  mencari  celah  dan peluang  untuk  dapat  dilakukan  oleh  setiap  oknum tertentu demi meraih keuntungan pribadi, keluarga dan atau kelompoknya.
Dengan konsep transparansi (transparancy), yang  dilakukan  oleh  pemerintah Desa  Landungsari  paling  tidak  sudah  memenuhi standart minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dibandingkan sebelum dikeluarkannya  peraturan  Desa  No.  02  Tahun 2011  tersebut.  Dengan  konsep  transparansi  pula dalam pelayanan publik akan berdampak terhadap kualitas  pelayanan  masyarakat  Landungsari, karena  salah  satu  ukuran  kualitas  pelayanan adalah tansparansi.
Dengan  transparansi  dapat  mendorong terwujudnya  cita-cita  tata-kelola  pemerintahan lokal    yang  baik  ( good  local  governance ),  dalam bidang pelayanan publik (public services) , sebagai syarat  utama  menuju  negara  yang  adil,  maju  dan sejahtera.
Sementara  menurut  Miftah  Toha,  bahwa tata pemerintahan yang baik dan berwibawa ( good governance )  harus predictable, terbuka,  dan proses  pengambilan  kebijakaannya  bebas  dari
kecurigaan. Tata pemerintahan yang semacam itu memerlukan  akuntabilitas,  transparansi,  terbuka menerima perbedaan dan keragaman masyarakat serta  keharusan  penegakan rule  of  law secara eksklusif (Miftah Toha.1999).
Sehingga  apa  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  Desa  Landungsari  dengan  berbagai macam  kebijakan  dalam  pelayanan  publik,  hal  itu terbukti pemerintahan Landungsari pernah menjadi  juara  umum  atau  desa  percontohan  di Jawa Timur dalam hal produk hukum yang berupa peraturan desa (Perdes) yang banyak dikeluarkan untuk  mengawal  penyelenggaraan  pemerintahan Desa.  Itu  artinya,  bahwa  desa  Landungsari  dapat disebut sebagai Desa yang mandiri, dan mempunyai  banyak  inovasi  dalam  meningkakan penyelenggaran pelayanan publik (public servives).

## Legalisasi Pungutan
Perilaku  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme bukan  barang  baru  yang  mendera  republik  ini. Sejak  orde  lama  korupsi  sudah  dikenal  oleh masyarakat kita, hingga sekarang di era reformasi ini.  Justru  di  era  reformasi  seperti  sekarang  ini, budaya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  semakin merajalela  disemua  sendi  atau  aspek  kehidupan masyarakat  kita.  Ternyata,  semakin  maju  dan berkembangnya sebuah negara, justru menimbulkan  fenomena  perilaku  korupsi  yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Tidak terkecuali para  pejabat  negara  termasuk  di  Indonesia  tidak luput  dari  parktik-praktik  kotor  seperti  korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sebagai  sebuah  Negara  besar,  Indonesia hari  ini  masih  berkutat  dengan  pemberantasan
192 |  PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)                                   Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016
tindak  pidana  korupsi  yang  semakin  hari  semakin tumbuh  subur,  dan  rapi  baik  pelaku  dan  modus operandinya.  Praktek  korupsi  mengakibatkan kerugian  yang  besar,  dan  dapat  menghambat pembangunan,  sebab  anggaran  yang  semestinya dimanfaatkan  untuk  pembangunan  infrastukstur dan yang lain, justru digunakan dan dimanfaatkan oleh  kepentingan  pribadi,  keluarga  dan  kelompok para  pejabat  dan steksholders lainnya.  Akibatnya kepercayan (trust) masyarakat kepada pemerintah sangat  rendah,  dan  menimbulkan  sikap skeptis terhadap semua kebijakaan pemerintah.
Sikap skteptis masyarakat tersebut tidaklah berlebihan,  jika  kita  melihat  tingkat  akuntabilitas dan  transparansi  terutama  bidang  keuangan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sangat  rendah.  Jargon  APBD  untuk  rakyat  hanya digunakan  oleh  para  politisi  sebagai    penawaran politik (polical marketing), dalam merebut kekuasaan pada saat pemilu. Akan tetapi, setelah menjadi  pemimpin  yang  terjadi  justru  sebaliknya, APBD  lebih  banyak  digunakan  hal-hal  yang  tidak produktif.
Oleh  karena  itu,  tidaklah  berlebihan  jika penyalahgunaan  kewenangan  dianggap  sebagai bagian  dari  tindak  pidana  korupsi.  Kewenangan tersebut bisa berupa pembuatan peraturan daerah yang  seharusnya  digunakan  untuk  menjamin  dan meringankan  beban  ekonomi  masyarakat,  bukan sebaliknya  peraturan  dibuat    demi  tujuan-tujuan tertentu  yang  jauh  dari  prinsip-prinsip good governance.
Kebijakan  tersebut  seharusnya  dibuat untuk  menjamin  prinsip  tatakelola  pemerintahan yang  baik,  dengan  pelayanan  yang  baik  berupa kepastian  hukum.  Pelayanan  yang  berkualitas  di
sini bisa bermakna cepat dan murah atau bahkan gratis  dalam  semua  urusan  pelayanan  publik. Sebab sebagai penyelenggara negara pemerintah sudah mendapatkan  annggaran  dari  Negara  yang dibuat  operasional  penyelenggaraan  pelayanan publik. Jadi tidak dibenarkan jika alasan operasional birokrasi
menggunakan kewenangannya dalam memungut anggaran diluar anggaran yang telah disahkan oleh konstitusi.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa, menurut  para  informan  baik  dari  kalangan masyarakat dan internal birokrasi desa Landungsari  hasil  dari  peraturan  desa  (Perdes) No.  2  Tahun  20011  tentang  pungutan  biaya digunakan opersional kantor desa. Padahal semua dana operasional desa sudah ada di dalam alokasi dana  desa  (ADD)  atau  biasa  disebut  Anggaran Penerimaan  dan  Belanja  Desa  “APBDes”.  Oleh karena  itu,  dengan  alasan  apapun  kebijakan Peraturan  Desa  no.1  tahun  2011  bisa  dikatakan jauh  dari  semangat  implementasi  prinsip good local governance yaitu pelayanan yang murah dan berkualitas. Sebab, masih banyak pelayanan yang baik di beberapa wilayah di malang raya terutama di Kota Wisata Batu, semua pelayanan administrasi tanpa ada biaya apapun.
Pemerintah  desa  lendungsari  nampaknya belum memahami bagaimana seharusnya memposisikan  diri  baik  secara  individu  dan lembaga  menjadi  pelayanan  masyarakat.    Kalau pelayanan itu bisa murah bahkan gratis, mengapa harus  ada  peraturan  yang  melegalkan  pungutan administrasi pelayanan dengan argumentasi untuk menambah kas desa. Hal itu bisa disebut sebagai bagian  dari  tindak  pidana    korupsi  yang terlegalkan  dalan  peraturan  desa  (perdes).  Jika
Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016                                   PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)  | 193
menunjuk  pada  teorinya  Syed  Husen  Alatas (1987),  bahwa  korupsi  adalah  penyelewengan kepercayaan  untuk  kepentingan  pribadi.  Maka, peraturan desa (perdes), tersebut dapat dikategorikan
sebagai penyalahgunaan kewenangan.  Tentu,  sepanjang  kewenangan dalam membuat hukum tertentu tidak melukai rasa keadilan  masyarakat,  pasti  kewenangan  itu  dapat dipertanggungjawabkan  secara  moralitas.  Akan tetapi jika sebaliknya, maka yang terjadi hanyalah tindakan korupsi yang terlegalkan oleh hukum dan tidak mempunyai integritas moral.
Meskipun  prestasi  demi  prestasi  dapat  di sabet  oleh  pemerintah  desa  landungsari,  akan tetapi  hasil  penelitian  menurut  informan  dari  para tokoh masyarakat, tingkat transparansi pemerintahan desa landungsari hanya kepada hal- hal yang kecil saja.  Tetapi jika pada hal-hal yang besar  dan  berpotensi  mendapatkan  untung (ekonomi), aparat desa landungsari masih bersikap tertutup.  Itu artinya, bahwa masih terjadi perilaku yang buruk kinerja birokrasi pemerintahan desa. Memang, birokrasi publik terkadang transparan pada hal-hal yang kurang menguntungkan,  tetapi  akan  berprilaku  tertutup jika hal-hal tersebut akan mendatangkan keuntungan, lebih-lebih keuntungan ekonomi.
Pertanggung-jawaban
Birokrasi Secara

## Administratif
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa, dalam  menjalankan  penyelenggaraan  pelayanan publik,  pemerintah  Desa  Landungsari  telah melakukan berbagai cara dalam bentuk pertanggungjawabannya. Contohnya, dalam setiap  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  anggaran
pasti  akan  disampaikan  kepada  pihak  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Hal  yang  rutin dilakukan  adalah  secara continue membuat laporan  keuangan  kepada  BPD  tiga  kali  dalam satu  tahun.  Itu  dilakukan  demi  terciptanya  iklim birokrasi pemerintah desa landungsari yang sehat dan akuntabel.
Kegiatan  lain  yang  dilakukan  dalam pertanggungjabwaban  desa  adalah  memberikan dana  pancingan  untuk  membantu  masyarakat dalam membenahi infrastruktur. Misalnya, program  swadaya  pavingisasi,  irigasi  dan  lain sebagainya.  Memang,  pembangunan  di  wilayah desa  landungsari  lebih  sering  diinisisasi  dan dilaksanakan  secara  swadaya,  sebab  masyarakat desa  landungsari  sadar  bahwa  pembangunan harus  dibantu  oleh  semua  pihak  termasuk  di dalamnya adalah masyarakat setempat.
Setelah  program  swadaya  pembangunan selesai,  pihak  RT/RW  akan  melaporkan  kegiatan yang telah terlaksana. Apakah kegiatan pembangunan  tersebut  mendapatkan  kendala, atau justru mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat  sekitar.  Kemudian  pemerintah  desa landungsari  akan  merekapitulasi  semua  kegiatan atau program pembangunan baik yang bersumber dari  dana  Negara  dan  atau  dari  swadaya masyarakat  sebagai  laporan  akhir  pemerintahn desa, selanjutnya akan di sampaikan kepada BPD hingga kepada pemerintahan kabupaten.
Sementara    menurut    Kamus  Inggris Indonesia  oleh  John  M.  Echols  dan  Hassan Shadly,  PT  Gramedia  Jakarta,  cetakan  XIV,  1986 accountability adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Dapat  difahami  bahwa  dalam  akuntabilitas terkandung  kewajiban  seseorang  atau  organisasi untuk  menyajikan  dan  melaporkan  segala  tindak- tanduk  dan  kegiatannya  terutama  di  bidang administrasi  keuangan  kepada  pihak  yang  lebih tinggi  atau  atasan.  Dalam  hal  ini  instrument akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.
Dalam  konsep  ini,  pemerintah  Desa Landungsari dapat disimpulkan dalam kategorikan baik.  Sebab,  setiap  tahun  secara  administratif selalu  melaporkan  penggunaan  anggaran  dana desa  (ADD),  yang  biasa  disebut  dengan  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  (LPPD), kepada pihak Badan Permusyawaran Desa (BPD), dan  kemudian  diserahkan  kepada  Pemerintah Kecamatan  yang  kemudian  akan  diteruskan kepada Pemerintahan Kabupaten.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  tentang  akuntabilitas birokrasi  di  Desa  Landungsari,  menunjukkan beberapa kesimpulan antara lain;
a.  Menurut  para  pegawai  (birokrasi  desa),
adanya  peraturan  desa  no  1  tahun  2011 tentang  pungutan  administrasi  adalah  demi transparansi pelayanan.
b.  Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  desa  sudah  dilaporkan  secara administratif    kepada  BPD  desa  hingga  ke Bupati.
c.  Menurut  pegawai  dan  tokoh  masyarakat,
tingkat  transparansi  kekuasaan  pengelolaan hasil pungutan biaya administrasi sangat jauh dari kata transparansi.
d.  Hasil  pungutan  biaya  administrasi  justru digunakan untuk biaya operasional Desa.

## Saran
a.  Semua kebijakan
Pemerintah desa
Landungsari  seharusnya  dimusyawarahkan kepada  semua  lapisan,  agar  tercipta  iklim yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan
b.  Sebaiknya  hasil  dari  pungutan  administrasi dapat  dipertanggung-jawabkan,  baik  secara hukum dan moralitas.

## DAFTAR  PUSTAKA
Asropi.    2006.  Manajemen Stratejik  Sebagai Rujukan  Rancang  Bangun  Penerapan Akuntabilitas di Instansi Pemerintah.
Jakarta  :  LAN  RI  Dalam  Bunga  Rampai Administrasi Publik
Buku  Akuntabilitas  dan Good  Governance. 2006. Biro  Admnistrasi  dan  Tatalaksana  Dirjen Kementrian Agama RI
Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echols dan Hassan  Shadly,  PT  Gramedia  Jakarta, cetakan XIV, 1986
Samiaji.  2006.  Desentralisasi dan  Otonomi Daerah; Upaya MewujudkanDemokratisasiPada Tingkat Lokal . Jakarta: LAN RI Sedarmayanti, Good Governance ( Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar  Maju, Bandung, 2003
Thoha,  Miftah.  2002. Birokrasi  dan  Politik  di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press
Thoha, Miftah. 1999. Praktik Birokrasi Publik Yang
Menjadi Kendala Terwujudnya Good Governance. Balai Pustaka Jakarta
Widodo,  Joko.  2001. Good  Governance;Telaah dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol
Birokrasi. Surabaya:  Insana  Cendekia Press
Internet:
www. from Wikipedia, the free encyclopedia.com
Koran Kompas, 12 september 2007 Radar malang, 27 Januari 2014

## PETUNJUK  BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH

## P U B L I S I A

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Naskah  diketik  spasi  ganda  pada  kertas  kuarto  sepanjang  maksimum  20  halaman  dan  diserahkan  dalam bentuk  cetak (print  out) computer  sebanyak  2  eksemplar  beserta soft  file didalam disk berbentuk document ( Microsoft Word ) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id
Artikel  yang  dimuat  meliputi  kajian  dan  aplikasi  teori,  hasil  penelitian,  gagasan  konseptual,  tinjauan  pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.
Artikel  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  dengan  format  esai,  disertai  judul  subbab (heading) masing-masing  bagian,  kecuali  bagian  pendahuluan  yang  disajikan  tanpa  judul  subbab.  Peringkat judul  subbab  dinyatakan  dengan  jenis  huruf  yang  berbeda  (semua  judul  subbab  dicetak  tebal  atau  miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

## PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI) PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)
Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)
Sistematika  artikel  setara  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  imformatif  dan  tidak  terlalu  panjang. Judul  yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang  dan  tujuan  atau  ruang  lingkup  tulisan;  bahasan  utama  (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  artikel  hasil  penelitian :  judul  (diusahakan  cukup  impformatif  dan  tidak  terlalu  panjang.  Judul yang  terlalu  panjang  harus  dipecah  menjadi  judul  utama  dan  anak  judul);  nama  penulis  (tanpa  gelar akademik);  abstrak/intisari  (maksimum  250  kata  dengan  disertai  3-5  istilah  kunci  ( key  word );  pendahuluan (tanpa  subjudul)  yang  berisi  latar  belakang,  sedikit  tinjauan  pustaka,  dan  tujuan  penelitian;  metode;  hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).
Sistematika  penulisan  rujukan/daftar  pustaka :  rujukan/daftar  pustaka  ditulis  dalam  abjad  secara  alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit. Contoh:  Hicman,  G.R.  dan  Lee,  D,S.,  2001, Managing  humanresources  in  the  public  sector:  a  shared responsibility, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
b. Untuk  karangan  dalam  buku:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  editor:  judul  buku,  nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, “Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation”,  dalam  S.N.  Jan  and  P.C.  Mathur  (eds):  Decentralization  and politics, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
c. Untuk  karangan  dalam  jurnal/majalah:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:  Sadhana,  Kridawati,  2005,  “Implementasi  kebijakan  dinas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat miskin”, PUBLISIA, 9 (3): 156-171.
d. Untuk  karangan  dalam  pertemuan:  nama  pengarang,  tahun,  judul  karangan,  nama  pertemuan,  waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, “Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah”, makalah disampaikan
dalam  Seminar  Nasional  Profesional  Birokrasi  dan  Peningkatan  Kinerja pelayanan Publik, 29 April  2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Ketentuan lain :
 Pemeriksaan  dan  penyuntingan  cetak-coba  dilakukan  oleh  penyunting  dan/atau  dengan  melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
 Penulis  yang  artikelnya  dimuat  wajib  memberi  kontribusi  biaya  cetak  sebesar  Rp.  250.000,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.