## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## FUNGSIONALISASI  HUKUM  SEBAGAI  FONDASI  BANGUNAN PERADABAN  PERGURUAN  TINGGI  YANG  ANTI  KEKERASAN SEKSUAL

## Made Sugi Hartono
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : sugi.hartono@undiksha.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Law,  Civilization,  College, Anti-Sexual Violence The  issuance  of  Regulation  of  the  Minister  of Education,  Culture,  Research,  and  Technology Number  30  of  2021  concerning  the  Prevention  and Handling  of  Sexual  Violence  in  Higher  Education implies  the  issue  of  sexual  violence  in  higher education  that  needs  to  be  taken  seriously.  It  is  an irony  that  universities which are  a  reflection of  the quality  of  humanity  actually  experience  problems that  attack  the  human  rights  of  their  community members.  Efforts  to  tackle  sexual  violence  in universities are rational because society's civilization is  built  on  the  foundation  of  a  conducive  academic climate. The next alternative path that can be taken is  derived  into  a  problem  formulation  about  the extent to which the law is able to play its role in efforts to  resolve  the  problem  of  sexual  violence  in universities. This study is aimed at analysis related to the functionalization of law and its consequences on the  selection  of  certain  legal  fields,  both administrative,  civil,  and  criminal  in  overcoming sexual violence in universities. Through the juridical- normative  method,  this  research  was  carried  out using  a  statutory,  case,  and  conceptual  approach. Primary, secondary and tertiary legal materials were collected  through  literature  study.  Analysis  of  the legal materials that have been collected, selected, and systematized is carried out qualitatively and written in  a  descriptive-prescriptive  manner.  The  results  of the  study  show  that  efforts  to  build  civilization  for
universities  are  parallel  with  respect  for  human rights.  Coherently  means  that  actions  that  are violations of human rights which in this case take the form  of  sexual  violence  must  be  handled  properly. Law  as a  tool  of  social  engineering becomes a  very rational  choice  in  addition  to  other  social  rules, namely  decency,  appropriateness,  religion.  Areas  of law that can be applied include administrative, civil, and  criminal  law.  Among  the  three  fields  of administrative  law,  it  is  the  field  of  administrative law  that  needs  to  be  put  forward  considering  the character  of  criminal  law  which  is  ultimum remedium or a last resort when other efforts are not able  to  solve  problems  optimally.  this  is  none  other than  because  criminal  law  itself  has  limitations whose use causes negative excesses so that caution is required in its application. Abstrak Kata kunci:
Hukum, Peradaban, Perguruan Tinggi, Anti Kekerasan Seksual
Corresponding Author:
Made Sugi Hartono, e-mail : sugi.hartono@undiksha.a c.id Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menyiratkan  soal  kekerasan  sesual  di  lingkungan perguruan tinggi yang perlu ditangani secara serius. Tergambarkan suatu ironi bahwa perguruan tinggi yang  menjadi  refleksi  bagi  kualitas  kemanusiaan justru  mengalami  problematika  yang  menyerang hak  asasi  sivitasnya.  Upaya  menanggulangi kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi  menjadi sesuatu yang rasional sebab peradaban masyarakat terbangun  diatas  fondasi  iklim  akademik  yang kondusif.  Berikutnya  alternatif  jalur  yang  dapat ditempuh  diderivasi  menjadi  suatu  rumusan masalah  tentang  sejauh  mana  hukum  mampu memainkan  perannya  dalam  upaya  penyelesaian persoalan  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi. Kajian  ini  ditujukan  pada  analisis  terkait  dengan fungsionalisasi hukum  serta konsekuensinya  pada pemilihan bidang hukum tertentu baik administrasi,  perdata,  maupun  pidana  dalam penanggulangan  kekerasan  seksual  di  perguruan tinggi.  Melalui  metode  yuridis-normatif  penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,  kasus,  dan  konseptual. Bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier
dikumpulkan  melalui  studi  pustaka.  Analisis terhadap  bahan  hukum  yang  telah  dikoleksi, diseleksi,  dan  disistematisasi  dilakukan  secara kualitatif  serta  dituangkan  secara  deskriptif- preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya membangun  peradaban  bagi  perguruan  tinggi paralel dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.  Secara  koheren  berarti  bahwa  tindakan yang  sifatnya  pelanggaran  terhadap  HAM  yang dalam  hal  ini  berbentuk  kekerasan  seksual  harus ditangani  dengan  baik.  Hukum  sebagai  alat rekayasa sosial mejadi pilihan yang sangat rasional disamping  ada  kaidah  sosial  lain  yaitu  kesusilaan, kepantasan,  agama.  Bidang  hukum  yang  dapat diterapkan  antara  lain,  hukum  administrasi, perdata,  dan  pidana.  Diantara  ketiganya  bidang hukum  administrasilah  yang  perlu  dikedepannya mengingat  karakter  dari  hukum  pidana  yang sifatnya ultimum  remedium atau  sarana  terakhir manakala upaya lainnya tidak mampu menyelesaikan  persoalan  dengan  optimal.  hal demikian  tidak  lain  karena  hukum  pidana  sendiri mempunyai  keterbatasan  yang  penggunaannya menimbulkan  ekses  negatif  sehingga  mebutuhkan kehati-hatian dalam penerapannya.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Mengawali tulisan ini, izinkan penulis mengutip salah satu postulat yang menyatakan  bahwa  peradaban  suatu  bangsa  akan  tercermin  dari  bangunan aturan  hukumnya  (a  mirror  of  civilization  of  a  nation)  (Hamzah,  1995:  108). Hukum sebagai produk masyarakat menjadi gambaran suasana kebatinan yang bergejolak  di  dalamnya.  Mahfud  menegaskan  konsep  hukum  sebagai  produk politik  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  melalui  wakil-wakilnya  di  lembaga legislatif (Mahfud, 1998: 24). Kehadiran hukum memang dibutuhkan sebagai alat pengatur sehingga keteraturan dapat diraih (Luthan, 2012: 506-523). Kehidupan yang teratur berarti tercipta lalu lintas hidup yang tertib dan inilah yang menjadi jaminan  bagi  bertumbuhnya  peradaban  pada  kondisi  ideal  sesuai  yang dikehendaki bersama.
Upaya  negara  dalam  menata  peradaban  melalui  hukum  nyata  dalam konteks  penanganan  kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi  di Indonesia. Lahirnya peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  Teknologi  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek No. 20 Tahun 2021) menjadi isyarat bahwa negara perlu turun tangan dalam menyikapi
keresahan  di  kalangan  masyarakat.  Jika  dilihat  rasional  yang  mendasari penerbitan Permen ini maka terpetakan betapa sesungguhnya kasus kekerasan seksual begitu marak terjadi pada institusi pendidikan. Terdapat satu pernyataan menarik  yang  disampaikan  oleh  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan Teknologi  Nadiem  Anwar  Makarin  yaitu  “Dunia  pendidikan  masih  dibayang - bayangi oleh tiga dosa besar yaitu: (1) Intoleransi, (2) Kekerasan Seksual, dan (3) Perundungan”  (Prastiwi,  2021).  Pernyataan  ini disampaikan  sebagai  bentuk penegasan terhadap perjuangan kaum perempuan dalam meraih ke kesetaraan gender. Sebagai Bukti empiriknya, bahwa kekerasan seksual rentan terjadi pada perempuan  yang  mana  data  statistik  menunjukkan  90  %  korban  kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan dan 10 % sisanya terjadi pada laki-laki.
Suasana  ini  menjadi  ironis,  yang  mana  sejatinya  lembaga  pendidikan diidentikkan  sebagai  habitat  bagi  penempaan  dan  lahirnya  kualitas-kualitas terbaik  manusia  (Karim,  2020:  102-112).  Perguruan  tinggi  membawa  mandat untuk memunculkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Perguruan tinggi juga menjadi tempat dilahirkannya pemimpin dan pemikir berkualitas yang akan sangat  menentukan  nasib  pembangunan  nasional  di  masa  akan  datang (Nulhaqim,  Heryadi,  Pancasilawan,  dan  Ferdryansyah,  2016:  197).  Adanya prilaku kekerasan seksual menjadikan misi suci perguruan tinggi ternoda sebab bukan  melahirkan  kualitas  akan  tetapi  justru  menjadi  ancaman  yang  tentunya membawa  dampak  negatif  bagi  siapapun  korbannya.  Artinya  bahwa  persolan kekerasan seksual tidak serta merta menjadi linier dengan tingginya kecerdasan intelek yang  dipandang kuat  dalam iklim akademik kampus. Sekaligus menjadi alarm pengingat bahwa ada variabel lain yang berpengaruh terhadap isu kasu- kasus kekerasan seksual.
Penggunaan  hukum  sebagai  instrumen  dalam  pencegahan  dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mejadi upaya yang sangat  rasional.  Bahwa  memang  sangat  dibutuhkan  sebagai  dasar  sekaligus jaminan kepastian dalam setiap tindakan yang dilakukan. Sebagai suatu prilaku sosial  yang  menyimpang,  tindakan  kekerasan  seksual  dapat  dikontrol  melalui beberapa  pendekatan  seperti  hukum,  agama,  moralitas,  adat  kebiasaan, pendidikan,  kesenian,  pers,  dan  keteladanan  pemimpin  (Fuady,  2011:  62). Penggunaan  istrumen  hukum  menjadi  lebih  strategis  terutama  jika  dikaitkan dengan  fenomena  kekerasan  seksual  yang  begitu  tinggi.  Instrumen  hukum mampu  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  serta  bila  dipandang  perlu dapat mengandung sanksi tegas bagi para pelanggarnya.
Dalam  persepktif  pedoman  prilaku  hidup,  sesungguhnya  persoalan kekerasan  seksual  tertuang  dalam  berbagai  kaidah.  Soediman  merumuskan kaidah ke dalam dua jenis yaitu kaidah sosial dan bukan kaidah sosial (Juanita, 2007:  121).  Kaidah  sosial  terbentuk  melalui  proses  interaksi  masyarakat mewujud dalam bentuk kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kebiasaan, dan kaidah hukum. Sementara, bukan kaidah sosial terbentuk tidak dari interaksi sosial misalnya kaedah agama yang terbentuknya melalui proses pewahyuan dan bersifat  transenden.  Kesemua  kaidah  ini  bergerak  paralel  dalam  memedomani prilaku  masyarakat  beserta  masing-masing  konsekuensi  yang  disediakan  bagi individu  pelanggarnya.  Khusus  kaidah  hukum  mempunyai  karakter  yang
imperaktif  dan  operatif.  Hukum  memuat  perintah,  aturan,  kebolehan,  atau kewenangan.  Kelsen  berikutnya  menegaskan  bahwa  hukum  tersusun  secara hirarkis dan pada tingkatan tertentu hukum dapat mengatur sanksi sebagai akibat dari  yang  bertentangan  dengan  kaidah  hukum  itu  (Ananda,  2008:  73).  Penciri kaidah hukum yang demikian menjadi dasar keberfungsiannya dalam penaganan kekerasan seksual.
Kekerasan seksual perlu ditangani serius oleh karena berimplikasi sangat negatif  bagi  korban  maupun  lembaga  dimana  ia  bernaung.  Dampak  negatif  ini tergambarkan  pada  beberapa  hasil  riset  yang  menunjukkan  korelasi  yang  kuat dalam  kaitannya  dengan  penggunaan  zat  terlarang.  Kekerasan  seksual menimbulkan  depresi  secara  psikologis  bagi  korban  serta  perilaku  beresiko terhadap kesehatan. Gangguan psikis dalam bentuk stress yang mengarah trauma juga  menjadi  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  akibat  kekerasan  seksual. Kesemua  akibat  yang  diderita  tentunya  berdampak  jangka  panjang  bagi  masa depan korban baik dalam konteks studi di perguruan tinggi maupun setelahnya dalam menjalani kehidupan di masyarakat (Effendi, 2021).
Uraian  tentang  fenomena  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan perguruan  tinggi  berikut  dampak  yang  ditimbulkan  kepada  korban  serta  cara pemerintah  meresponnya  dengan  menerbitkan  Permendikbudristek  No.  20 Tahun  2021  sebagai  mekanisme  hukum  pencegahan  dan  penanganannya membawa suatu pertanyaan tentang fungsionalisasi hukum dalam penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Berikutnya bagaimana hukum memainkan peranannya dalam menciptakan peradaban di perguruan tinggi yang terbebas dari tindakan kekerasan seksual bagi civitas akademika yang dihidup di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Alamiahnya  manusia  membutuhkan  ruang  berkembang  yang  kondusif untuk  mewujudkan  tatanan  hidup  dan  berkehidupan.  Manusia  yang  tergabung dalam suatu masyarakat secara bersama-sama berupaya mencapai titik kondusif tersebut.  Kadang  kala  prilaku  sesorang  justru  tidak  selaras  dalam  mencapai keadaan yang dipandang ideal. Bagi individu yang berlaku kontraproduktif dari tujuan  kolektif  dalam  menciptakan  ruang  harmonis  perlu  diberikan  perlakuan. Reaksi  terhadap  segala  sesuatu  yang  menghalangi  gagasan  ideal  masyarakat inilah mewujud menjadi benih-benih adab atau nilai yang kemudian oleh Sedilot dikatakan  berlanjut  dalam  jangka  waktu  yang  lama  menjadi  suatu  peradaban yaitu  suatu  pengetahuan  dan  kecapakan  yang  berlangsung  terus  menerus (Inrevolzon,  2013:  5).  Secara  korelatif  Sudarto  menyatakan  tentang  itu  bahwa hukum (hukum pidana sebagai reaksi atas perbuatan indivitu yang  anti sosial) dibangun dari nilai-nilai bangsa dan merupakan cerminan dari peradaban bangsa tersebut (Sudarto, 1986: 49).
Membangun  peradaban  berarti  mengembangkan  setiap  sudut  dari kehidupan  manusia.  Peradaban  oleh  De  Haan  dimaknai  sebagai  keseluruhan kehidupan  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  teknologi  (Inrevolzon,  2013:  5). Pandangan  demikian  lebih  kepada  menyoroti  lingkup  atau  bidang  kehidupan. Berikutnya  bila  melihat  arti  dari  peradaban  secara  harfiah  ditemukan  batasan
sebagai  sopan  santun,  budi  bahasa,  dan  kebudayaan.  Memahami  peradaban sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  menghantarkan  pada  pemaknaan  bahwa peradaban  merupakan  hasil  kehidupan  masyarakat  dengan  segala  kualitas kemanusiaannya.  Artinya  bahwa  dibutuhkan  pendekatan  yang  holistik  untuk mampu  mewujudkan  suatu  tatanan  yang  disebut  dengan  peradaban berkemanusiaan.  Selain  itu,  diperlukan  juga  puncak-puncak  dari  nilai  tertinggi manusia  sehingga  menghasilkan  sesuatu  yang  mempunyai  spirit  keberlanjutan lintas ruang dan waktu.
Kualitas  individu  menjadi  kunci  pembuka  bagi  peradaban  masyarakat yang kuat dan berdaya hidup. Mengingat pentingnya kualitas pribadi, maka perlu dikondisikan  agar  lahir  pribadi  yang  sesungguhnya.  Berikutnya  kita  sedang berbicara  proses  mencapai  itu  yang  dikenal  dengan  pendidikan.  Dalam pendidikan  terjadi  proses  mendidik  dari  pendidik  kepada  peserta  didik.  Baik subjek atau pelaku dan proses yang terjadi di dalamnya sama pentingnya. Begitu juga  kelembagaan  sebagai  wahana  dimana  subjek  dan  proses  pendidikan  itu berlangsung. Seluruhnya menjadi satu kesatuan prasyarat dan syarat yang harus terpenuhi.
Pendidikan  dilaksanakan  dalam  suatu  penjenjangan  dari  tingkat  dasar sampai  pada  perguruan  tinggi.  Setiap  jenjang  mempunyai  metode  yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Sampai pada tingkat perguruan tinggi transfer pengetahuan dilakukan dengan metode yang sesuai dengan orang dewasa. Perguruan tinggi berfungsi sebagai pencetak sumber daya manusia pada tingkat akhir yang akan siap berinteraksi dalam masyarakat seutuhnya. Peserta didik yang telah keluar dari perguruan tinggi membawa nilai-nilai akademis yang harapannya  dipandang  mampu  memberikan  jawaban  terhadap  problematika masyarakat.
Perguruan  tinggi  mempunyai  misi  memanusiakan  manusia.  Kaum-kaum intelektual  yang  hidup  di  lingkungan  kampus  menghasilkan  spirit  dalam kebersamaan yang diharapkan mampu menjiwai setiap peserta didik yang masuk ke  lingkaran  itu.  Proses  interaksi  di  lingkungan  perguruan  tinggi  sejatinya memberikan gambaran tentang proses pemanusiaan. Oleh karenanya gambaran yang seharusnya tampak di lingkungan perguruan tinggi adalah kemuliaan demi kemuliaan.
Kemuliaan  berarti  penghormatan  pada  harkat  dan  martabat  manusia dengan  tidak  memandang  gender.  Pada  setiap  gerak  dan  aktivitas  yang berlangsung  di  internal  perguruan  tinggi  diproteksi  dari  hal-hal  yang  berbau mendiskreditkan  harkat  dan  martabat  manusia.  Sejak  kelahirannya  setiap manusia  disertai  dengan  harkat  dan  martabat  yang  patut  dihormati  yang berikutnya dikenal sebagai hak asasi manusia. Hak dasar yang menjadi pemberian ilahi  karena  kelahirannya  sebagai  manusia.  Dalam  konteks  ini  sesungguhnya menjadi  kewajiban  semua  pihak  untuk  memberikan  perlindungan  termasuk negara sebagai pemegang peranan vital.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat berwujud perlindungan terhadap seksualitas sesorang dari tindakan kekerasan. Pada dasarnya kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Implikasi terhadap
korban bersifat kompleks terutama kondisi psikis yang terguncang. Bila itu terjadi di  lingkungan  perguruan  tinggi,  maka  tentunya  akan  semakin  rumit.  Atmosfir akademik akan sangat tercidrai dengan adanya kasus kekerasan seksual tersebut. Akan  sulit  mewujudkan  proses  belajar  yang  ideal  jika  sivitas  akademika  hidup dalam  keguncangan  psikis.  Padahal,  kampus  mengemban  tugas  menciptakan sumberdaya  manusia  yang  berkualitas.  Kampus  akan  kehilangan  spirit  sebab yang terjadi adalah penghianatan terhadap jadi dirinya.
Hukum  dapat  menjadi  salah  satu  alternatif  yang  mampu  berkontribusi dalam menanggulangi kekerasan sesual yang terjadi di perguruan tinggi. Melalui ketentuan  hukum  prilaku  publik  diregulasi  sesuai  dengan  tujuan  yang  dicita- citakan. Cita-citanya yaitu untuk mengurangi atau bahkan meniadakan tindakan kekerasan  seksual  di  kampus.  Rumusan  hukum  didesain  pada  hal-hal  yang mampu  menjadi  prevensi  sebelum  kekerasan  seksual  terjadi  termasuk  juga penanganan  ketika  telah  terjadi.  Berikutnya  dibalik  regulasi  ditetapkan  pesan imperaktif yang fungsinya sebagai daya paksa. Naturalnya bahwa manusia senang bertindak  dalam  kebebasan  dan  kekebasan  inilah  yang  dibingkai  oleh  regulasi sehingga  tetap  dalam  koridor  penghormatan  terhadap  hak  manusia  lainnya. Gagasan  ini  secara  implisit  pernah  dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  dengan istilah  “law  as  social  engineering”  atau  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial (Djasmani,  2011:  365).  Dalam  pikiran  Pound, bahwa  prilaku  masyarakat  dapat diarahkan pada tujuan atau cita tertentu melalui mekanisme hukum. Pengaturan- pengaturan yang ada dalam hukum merupakan pola-pola yang diciptakan untuk memastikan  prilaku  individu.  Potongan-potongan  pengarahan  ini  berangsur- angsur akan mengarahkan prilaku publik sehingga menjadi prilaku kolektif pada masyarakat.
Pound  mendasarkan  gagasannya  pada  keyakinan  bahwa  hukum merupakan lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Keberadaan hukum  beriringan  dengan  mekanisme  kontrol  lainnya  seperti  agama  dan moralitas yang lambat laun digantikan oleh hukum dalam menciptakan ketertiban sosial.  Penting  sekali  bagi  Pound  untuk  melakukan  suatu  kontrol  sosial  demi lestarinya peradaban masyarakat sebab prinsipnya yaitu mengendalikan aspek internal  atau  sifat  manusia.  Pengendalian  sifat  manusia  ini  menjadi  dasar berikutnya  bagi  penakklukan  aspek  eksternal  atau  lingkungan  fisiskal  (Lathif, 2017: 76).
Membangun peradaban melalui mekanisme hukum sebagai alat rekayasa sesungguhnya bergerak paralel dalam penghormatan kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang diakui secara universal, bersifat melekat oleh karena hakikat dan kodratnya lahir sebagai manusia. Bertalian dengan hak asasi  manusia  tidak  ada  kekuasaan  apapun  yang  dapat  merampas  atau mencabutnya.  Sifat  kodrati  ini  mengandung  makna  bahwa  hak  asasi  bukanlah pemberian  negara  akan  tetapi  bertugas  dan  bertanggungjawab  memberikan perlindungan menghormati dan memenuhinya (Sagala, 2020: 23).
UUD  1945  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  HAM  bagi seluruh warga negara Indonesia. Setidaknya ada dua Pasal yang relevan dalam kontek kekerasan sesual. Partama Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kedua, Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri prbadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang  merupakan  hak  asasi.”  Ayat  (2)  “Setiap  orang  berhak  untu  bebas  dari penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia  dan berhak memperoleh suaka  politik  dari  negara  lain.”  Berdasarkan  ketentuan  ini dipahami  bahwa  bahwa  sesungguhnya  tindakan  kekerasan  seksual  terhadap individu  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  sungguh prinsip. Konsep HAM sendiri muncul dalam rangka mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh.
Kekerasan seksual dapat terjadi melalui berbagai bentuk. Perkembangan teknologi  terutama  pada  bidang  informasi  dan  komunikasi  menjadi  salah  satu faktor  yang  mampu  memicu  tingginya  angka  kekerasan  seksual  sebab  pada beberapa  kasus  dilakukan  dalam  bentuk  online  (Uswatina,  dkk.,  2021:  20). Teknologi  memang  menawarkan  berbagai  macam  hal  positif,  akan  tetapi  jika penggunaannya tidak didasarkan pada kebijaksanaan justru malah menimbulkan sesuatu  yang  negatif.  Beberapa  bentuk  perbuatan  yang  menunjukkan ketidakbijaksanaan dalam penggunaan teknologi berupa tindakan memperdaya, pelecehan, konten illegal, pelanggaran privasi, ancaman foto atau video pribadi, dan pencemaran nama baik.
Hukum yang memberikan perlindungan bagi individu terhadap kekerasan seksual  tercermin  dari  pengaturan  yang  memberikan  ruang  akses  bagi  korban dalam bentuk pelaporan. Sebagian kasus tidak terdata atau teridentifikasi karena keengganan korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib (Niko, dkk., 2020: 225-246).  Pelaporan  yang  tidak  dilakukan  korban  dapat  terjadi  oleh  karena masalah  psikis  yang  sifatnya  trumatik  atau  ketakutan  yang  diakibatkan  oleh ancaman dari pelaku.
Perlindungan  terhadap  korban  dari  kekerasan  seksual  sebagai  bentuk perlindungan  HAM  seharusnya  dilakukan  oleh  negara.  Negara  dapat mengupayakannya  melalui  perlindungan  hukum  baik  dalam  bentuk  formulasi aturan hukum atau lebih lanjut pada tahap implementasi hukum itu sendiri. Pada tahap  formulasi  perlindungan  dapat  dilakukan  dengan  menetapkan  hak-hak tertentu bagi korban guna menjamin kepentingannya. Dapat juga dalam bentuk penetapan lembaga yang berfungsi memaksimalkan perlindungan dalam bentuk psikis  atau  fisik  kepada  korban.  Berikutnya  pada  tahapan  implementasi perlindungan  dapat  dilakukan  dengan  menyediakan  kemudahan  bagi  korban dalam  mengakses  berbagai  hak  yang  dimiliki.  Pada  permulaan,  pelaporan  bagi korban  betul-betul  dijamin  sehingga  mampu  memberikan  perlingungan maksimal.  Begitu  pula  pada  saat  penanganan  perkara  bilamana  proses  hukum berlanjut  dilaksanakan  dengan  menjamin  keamanan  bagi  korban.  Hubungan antara  pelaku  yang  sering  kali  subordinat  dengan  korban  mengakibatkan kerentanan dari intimidasi dan teror yang ditujukan kepada korban.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  seksual  dapat dilaksanakan  dalam  berbagai  bidang.  Terutama  bagi  perkara  yang  terjadi  di lingkup perguruan tinggi. Artinya bahwa baik pelaku maupun korban merupakan
sivitas akademika yang hidup dalam lembaga administratif. Setidaknya ada tiga wilayah  hukum  yang  dapat  diajukan  sebagai  pendekatan  dalam  penangan masalah  kekerasan  seksualitas  di  lingkungan  perguruan  tinggi.  Pertama, mekanisme hukum administrasi yang berkaitan erat dengan posisi sebagai bagian sivitas akademika di perguruan tinggi. Mekanisme administrasi ini terlihat jelas serta  terpayungi  oleh  Permendikbudristek  No.  30  Tahun  2021.  Batang  tubuh Permen  ini  terdiri  dari  9  (sembilan)  bab  dan  58  (lima  puluh  delapan)  pasal. Kesembilan  bab  terdiri  dari  bab  I  Ketentuan  Umum,  II  Pencegahan,  III Penanganan, IV Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, V Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas, VI Pemeriksaan Ulang, VII Hak Korban dan Saksa, VIII Pemantauan dan Evaluasi, dan IX Ketentuan Penutup.  Secara  prinsip  kharakter  administratif  Permendikbudristek  No.  30 Tahun  2021  dapat  ditemukan  pada  Pasal  14  yang  mengatur  tentang  sanksi administratif yaitu: sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, atau sanksi  administratif  berat.  Sanksi  administratif  ringan  berbentuk  a).  terguran tertulis,  atau  b).  pernyataan  permohonan  maaf  secara  tertulis  yang dipublikasikan di internal kampus atau media masa. Sanksi administratif sedang berbentuk  a).  pemberhentian  sementara  dari  jabatan  tanpa  memperroleh  hak jabatan,  atau  b).  pengurangan  hak  sebagai  mahasiswa  yang  terdiri  dari penundaan mengikuti perkuliahan, pencabuatan beasiswa, atau pengurangan hak lain.  Sanksi  administratif  berat  berbentuk  a).  pemberhentian  tetap  sebagai mahasiswa, atau b). pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus.
Berikutnya  mekanisme  hukum  keperdataan  yang  bertalian  dengan kerugian yang diderita oleh korban. Hukum perdata mempunyai substansi dalam konteks perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu pihak. Pihak yang menjadi  korban  dari  perbuatan  melawan  hukum  seseorang  dapat  menuntut tanggung  jawab  hukum  keperdataan  kepada  pelaku.  Tanggungjawab  hukum dimaknai  sebagai  suatu  kewajiban  untuk  melakukan  sesuatu  atau  bertindak berdasarkan mekanisme tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan hukum (Ilham  dan  Suradi,  2016:  1-10).  Kewajiban  tersebut  berarti  bentuk  kesadaran seseorang atas suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan istilah onrehtmatigedaad diatur  dalam  ketentuan  KUH  Perdata  tepatnya  pada  Pasal  1365.  Pasal  ini menyatakan “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti  kerugian  tersebut”.  Ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata  dapat diturunkan ke dalam berbagai unsur yang terdiri atas (Kamagi, 2018: 57):
1. terdapatnya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. terdapatnya pelaku yang mempunyai kesalahan;
4. terdapatnya korban yang mengalami kerugian; dan
5. terdapatnya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang yang diderita korban.
Kelima unsur di atas dapat dijadikan pedoman untuk mengukur dapat tidaknya suatu tindakan diselesaikan melalui jalur hukum perdata.
Terakhir  mekanisme  hukum  pidana  yang  berfungsi  sebagai  ultimum remedium  bilamana  dua  mekanisme  sebelumnya  tidak  mampu  memberikan penanganan secara efektif dan efisien.  Ultimum remedium merupakan asas dasar hukum  pidana  sebagai  sarana  terakhir.  Penggunaan  hukum  pidana  memang menjanjikan  harapan,  akan  tetapi  dibaliknya  menyimpan  berbagai  kelemahan dari  beban  pembiayaan  yang  begitu  besar  sampai  pada  stigmatisasi  yang berdampak  negatif  bagi  pelaku.    Hoefnagels  memberikan  peringatan  tentang penggunaan  pidana  sebagai  upaya  rasional  dalam  menanggulangi  kejahatan (Rahmawati, 2013: 42.). Menurutnya penggunaan hukum pidana jangan sampai menimbulkan  over  criminalization  sehingga  haru  memenuhi  prinsi-prinsip sebagai berikut:
1. hukum pidana tidak digunakan secara emosional;
2. hukum pidana tidak digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak korban atau kerugiannya;
3. hukum  pidana  tidak  digunakan  apabila  kerugian  sebagai  dampak  dari pemidanaan  lebih  besar  dari  kerugian  yang  diakibatkan  dari  perbuatan pidana.
4. hukum  pidana  tidak digunakan  apabila tidak mendapat  dukungan  kuat  dari masyarakat;
5. hukum pidana tidak digunakan apabila tidak efektif;
6. hukum  pidana  harus  mempertimbangkan  skala  prioritas  kepentingan  yang diaturnya; dan
7. hukum pidana harus digunakan secara serentak dengan sarana pencegahan. Pengaturan tentang kekerasan seksual tersebar pada berbagai peraturan hukum  yang  berisikan  sanksi  pidana.  Hukum  pidana  umum  melalui  KUHP mengatur  tindak  pidana  terhadap  kesusilaan.  Dalam  bentuk  khusus  misalnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Pendekatan  administrasi  dapat  dijadikan  sebagai  jalan  pertama  dan terdepan  dalam  penanganan  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi.  Dalam pendekatan  administratif  tersebut  terdapat  urusan  disiplin  termasuk  koridor- koridor  etik  yang  dapat  dirumuskan  dalam  suatu  ketentuan  hukum. Terbentuknya ketentuan mengenai tata laku berikutnya perlu diperkuat dengan instrumen  administrasi  sehingga  memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang konsekuensi  yang  timbul  akibat  setiap  pelanggara  yang  dilakukan.  Beberapa kasus  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  subordinat  antara  pelaku  dengan korban  yang  dominan  dialami  oleh  kaum  perempuan.  Terdapat  relasi  kuasa antara pelaku dengan korban yang timpang sehingga menjadi kesempatan untuk berbuat kekerasan. Pola hubungan yang sub ordinat tersebut missal terjadi antara dosen  dengan  mahasiswinya,  atasan  struktural  dengan  bawahannya,  senioritas diantara  mahasiswa  dengan  mahasiswi  dan  lain  sebagainya  (Elindawati,  2021: 181-193).
Fungsionalisasi  hukum  dalam  penanganan  kekerasan  seksual  bukan berarti  tanpa  persoalan.  Setidaknya  perbedaan  cara  pandang  memungkinkan terjadi diskursus dalam pemaknaan dari hukum itu. Terlebih jika rumusan yang terkandung dalam produk hukum memang tidak memenuhi prinsip lex certa. Jika demikian maka perbedaan interpretasi sangat mungkin terjadi dikalangan publik. Termasuk dalam kontek Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi.  Dari peraturan ini terdepat beberapa poin yang menjadi bahan diskusi yaitu Pasal 5 Ayat  (2)  yang  mengatur  kekerasan  seksual  sebagaimana  ketentuan  ayat  (1) meliputi (Hamid, 2022: 42-64):
1. huruf  b  yaitu  “memperlihatkan  alat  kelaminnya  dengan  sengaja  tanpa persetujuan korban;
2. huruf f yaitu “mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman  audio  dan/atau  visual  korban  yang  bernuansa  seksual  tanpa persetujuan korban;
3. huruf  g  yaitu  “mengunggah  foto  tubuh  dan/atau  informasi  pribadi  korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
4. huruf h yaitu “menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
5. huru h  l  yaitu  ‘menyentuh,  mengusap,  meraba,  memegang,  memeluk, mencium  dan/atau  menggosokkan  bagian  tubuhnya  pada  tubuh  korban tanpa persetujuan korban;
6. huruf m yaitu “membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban”.
Berdasarkan keenam poin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menjadi perhatian  publik  adalah  frasa  “tanpa  persetujuan  korban”.  Pemaknaan  yang diberikan  sebagian  pihak  bahwa  frasa  ini  terkesan  sebagai  bentuk  legalisasi terkhusus  jika  dimaknai  secara  kontrakdiksi  yaitu  jika  mendapat  mendapat persetujuan  korban  berarti  tindakan  tersebut  dapat  dibenarkan.  Interpretasi sebagaimana yang menimbulkan polemik tersebut menjadi suatu kewajaran jika perhatian  hanya  pada  redaksional  semata.  Sebab  dimungkinkan  dalam  dunia hukum  melakukan  interpretasi  akontrario  yang  melihat  dari  sisi  yang  berbeda secara diametral. Akan tetapi harus diingat bahwa, hukum bekerja sebagai suatu sistem. Ketentuan satu akan didukung dan dipengaruhi oleh ketentuan yang lain. Artinya  bahwa  memaknai  suatu  rumusan  suatu  pasal  harus  mengkontekskan dengan  peraturan  lain  yang  terkait.  Berikutnya  hukum  tidak  hanya  berdiri sebagai suatu formalitas belaka. Bahwa disekeliling hukum ada moral yang juga harus  mendapat  perhatian.  Keduanya  hidup  dalam  hubungan  yang  saling melengkapi sesuai dengan karakteristinya masing-masing. Hukum berkarakterkan institusional semantara moral berkarakterkan kontroversial dan personal.  Otoroter  merupakan  ciri  hukum  dengan  cara  penyelesaian  masalah otoriter  pula.  Sementara  moral  mempunyai  ciri  mandiri  yang  selalu  terbuka terhadap argumentasi demi terciptanya suatu keterpaduan. sifat berikutnya dari hukum  yaitu  heterogen  dengan  pengikatan  tanpa  kecuali,  sementara  moral bersifat  otonom  dengan  pengikatan  terhadap  keputusan  dan  keinginan  diri sendiri (Kusnu, 2010: 195-216). Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral. Dalam pandangan Hart, memang keduanya dipisahkan oleh satu perbedaan,  akan  tetapi  pertemuan  keduanya  ada  pada  titik  bahwa  hukum  dan
moral  sama-sama  menuntut  agar  terpeliharanya  kehidupan  bersama  manusia (Bello, 2017: 348-361).
Penanganan  kekerasan  seksual  mempunyai  tantangan  tersendiri.  Salah satunya bertalian dengan faktor persepsi sosial masyarakat. Ada kecenderungan sosial  yang  menyalahkan  korban  terhadap  terjadinya  kekerasan  seksual. Psikologi masa ini disebut dengan istilah victim blaming.  Suatu keadaan psikis yang  memberikan  permakluman  atas  tindakan  kekerasan  seksual  yang  terjadi dengan  mencari  sisi  kesalahan  pada  korban.  Victim  blaming  ini  tergambarkan dengan  jelas  pada  hasil  survei  tentang  persepsi  masyarakat  terkait  dengan penyebab terjadinya pelecehan seksual yang menunjukkan angka tertinggi yaitu lingkungan  yang  kurang  aman  pada  temapt  dimana  terjadinya  kekerasan. Berikutnya  yaitu  prilaku  genit  dari  korban  sendiri  yang  mengundang  pelaku berbuat  kekerasan  seksual  dan  cara  berpakaian  terbukua  dari  korban  juga berkontribusi  terjadi  tindakan  pelaku.  Pada  poin  ini  menunjukkan  bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban disebabkan oleh korban itu sendiri baik dalam prilaku maupun dalam cara berpakaian (Elindawati, 2021: 181-193).

## PENUTUP Simpulan
Hukum  mempunyai  fungsi  yang  krusial  dalam  panangan  tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Melalui hukum prilaku masyarakat dapat direkayasa  untuk  memenuhi  idealisme  tertentu  yang  dalam  konteks  perguruan tinggi  sangat  penting  membangun  peradaban.  Peradaban  perguruan  tinggi  yang berkemanusiaan  konkuren  dengan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  yang  oleh UUD 1945 dijamin dan dilingungi keberadaannya melalui Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal  28  G  ayat  (1).  Fungsionalisasi  hukum  dalam  upaya  penanggulangan kekerasan seksual memberikan alternatif ketiga bidang yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dari ketiganya hukum administrasilah yang perlu diprioritaskan oleh karena hukum pidana yang sifatnya ultimum remedium atau sarana terakhir ketika yang lainnya tidak mampu menangani secara optimal.

## Saran
Formulasi hukum yang bertalian dengan penanganan kekerasan seksualitas perlu dirumuskan secara jelas memenuhi prinsip lex certa . Kejelasan dibutuhkan dalam  rangka  menghindari  multi-interpretasi  yang  tentunya  menjadi  hambatan pada  tataran  aplikasi.  Lebih  jauh  perbedaan  persepsi  tentang  rumusan  suatu ketentuan hukum yang terkristalisasi menjadi alasan bagi persepsi ketidak adilan yang ujungnya menimbulkan distrust bagi penegakan hukum dan wibawa sistem peradilan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Fuady, M., (2011). Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat” . Jakarta: Kencana. Hamzah, A., (1995). Perbandingan Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. MD, Moh. Mahfud., (1998). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Sagala, R. V. (2020). Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual . Guepedia.
Sudarto, (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Alumni. Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., ... & Al Habibah, N. (2021). Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual . Pekalongan: Nasya Expanding Management.
Jurnal
Ananda, S. (2008). Tentang Kaidah Hukum. Jurnal Hukum Pro Justitia, 26(1). https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1110 . Bello, P. C. (2017). Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut HLA Hart. Jurnal Hukum & Pembangunan, 43(3), 348-361.
http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1494 . Djasmani, H. Y. (2011). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 40(3), 365-374. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13076 .
Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai
Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 15(2), 181-193. http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/649 . Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Al-Adl: Jurnal Hukum, 14(1), 42-64. https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/6009 . Ilham, M., & Suradi, A. (2016). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pendidikan Atas Kerugian Konsumen sebagai Akibat dari Tindak Kekerasan di Lembaga Sekolah Swasta (Studi Kasus Tindak Kekerasan Seksual di Jakarta International School). Diponegoro Law Journal, 5(3), 1- 10. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12572 . Inrevolzon, I. (2013). Kebudayaan dan Peradaban. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, 13(2).
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/152 . Juanita, G. (2007). Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Dalam Pembentukan Kaidah Hukum. Jurnal Hukum Pro Justitia, 25(2).
https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1130 . Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)
Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. Lex Privatum, 6(5). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369 . Karim, B. A. (2020). Pendidikan Perguruan Tinggi Era 4.0 Dalam Pandemi Covid- 19 (Refleksi Sosiologis). Education and Learning Journal, 1(2), 102-112.
http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/eljour/article/view/54 . Kusnu Goesniadhie, S. (2010). Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(2), 195-216.
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3902 .
Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, 3(1).
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/402 .
Luthan, S. (2012). Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 19(4), 506-523. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4488 . Niko, N., Atem, A., Syahrin, A. A., Rahmawan, A. D., & Mardiana, A. (2020). Perjuangan Kelas Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 225-246. http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2425 . Nulhaqim, S. A., Heryadi, D. H., Pancasilawan, R., & Ferdryansyah, M. (2016). Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. Share: Social Work Journal, 6(2), 197. http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13209 .
Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, 2(1). https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32002 .
Website:
Effendi, D. I. (2021). Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus. Retrieved from Digital Library UIN Sunan Gunung Jati:
https://digilib.uinsgd.ac.id/38221/ , [4 Agustus 2022]. Prastiwi, M. (2021). Mendikbud: Masih Ada 3 Dosa Besar dalam Dunia Pendidikan Indonesia. Retrieved from Kompas.com:
https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/08/180000771/mendikb ud--masih-ada-3-dosa-besar-dalam-dunia-pendidikan-indonesia?page=all , [10Juni 2022].

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Nomor  30 Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  Di Lingkungan  Perguruan  Tinggi,  diundangkan  pada  tanggal  03  September 2021 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000.