## MODEL  LEMBAGA KEUANGAN MIKRO POLA GRAMEEN BANK UNTUK  PENGUATAN  KLASTER
(di Kabupaten Brebes dan Kota Surakarta)
Sriyanto, Wiwin Widiastuti Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Email: paksri16@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Strengthening of the cluster is affected by the factors of production, including capital. The goal is: to identify the structure of the chain of activites, capital reqirements, financial institutions and role models pattern of Microfinance Institution Grameen for strengthening clusters. Research sites in coastal areas (clusters of seaweed in Brebes) and the highlands (batik cluster in Surakarta). The results, that: Characteristics of clusters varies influent by local socio cultural factors. Structure activity of clusters is different. Capital requirements are  relatively  small,  less  than  Rp  5  million  as  much  as  80,00  %.  Non-formal  financial institutions nearby PNPM Mandiri. Influencing factors : management, solidarity, and loyalty members  and  mutual  trust  (mutual  trust  in  group).  Model  financial  institutions  the  right pattern  of  Grameen  Bank  is  a  form  of  cooperative  (owned  and  affiliated  members  of  the cluster).  The  working  principle  of  Grameen  Bank  modified  into  AD/ART  of  cooperative. Cluster  development  is  inseparable  from  the  aspect  chain  upstream  (input)  –  processing (industrial)  and  downstream  (marketing)  and  involving  cross-sector  and  private. Agricultural  institutions  preparing  raw  materials,  facilitating  the    establishment  of cooperative  and  capital  stimulants.  The  Planning  Board  Institution  designing  the strengthening of institutions, management and technical skills of entrepreneurship.
Keywords:  Cluster, Model MFIs Working Principle of Grameen Bank.

## PENDAHULUAN
Penguatan  struktur  industri  melalui konsep  klaster  dan  pengembangan  sentra UKM  adalah  kebijakan  untuk  memenuhi permintaan  pasar  domestik  dan  ekspor. Sentra  bertumpu  pada  produk,  sedangkan klaster  pada  sistem  bisnis  hulu-hilir.  Hasil evaluasi di Sulawesi Selatan pada 64 sentra agribisnis (2001-2004), bahwa sentra  yang berjalan  baik  20  unit  (31,25%)  dan  yang mampu  mengangsur  pinjaman  10  sentra (15,63%).  Hal  ini,  karena  hilirisasi core bisnis klaster,  kelembagaan  sentra  dan lembaga  keuangan  tidak  berjalan  optimal (Kemenkop dan UKM, 2011:1).
Sektor  perbankan  belum  berperan optimal,  karena  tidak  mau  berbagi  resiko guna  membiayai  kegiatan  berskala  kecil
(Kompas,  24  Pebruari  2012  :  20  ). Sehubungan dengan itu, diperlukan lembaga  keuangan  lain  untuk  penguatan modal  klaster  (membangun  peran  LKM). Model  pembangunan  melalui    klaster, bertujuan  untuk  membangun  wilayah secara utuh, berdaya saing dan berkelanjutan. Utuh, agar wilayah mempunyai core  bisnis sebagai leading sector dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan  yang mempunyai  keterkaitan hulu - hilir.
Usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM)  potensial  sebagai  kekuatan ekonomi  domestik,  bila  dikembangkan akan  mencetak  wirausaha  menengah  yang tangguh.  UMKM  juga  berperan  sebagai katup penyelamat, mempertahankan
pertumbuhan  dan  menyerap  tenaga  kerja (Arifiandhi, Rheza, dkk, 2011:1-2). Namun, terkendala:  (1)  Akses  pemasaran,  karena kualitas,  kuantitas  dan  kontinuitas  produk labil.  (2)  Lemahnya  pengembangan  dan penguatan  usaha,  karena  sumberdaya manusia  dan  modal,  dan  (3)  Terbatasnya akses  pada  bank.  Di  Jawa  Tengah,  70% UMKM  belum  tersentuh  oleh  perbankan komersial (Suara Merdeka, 21 Maret 2012). Artinya, bahwa sebagian besar UMKM dan usaha  ekonomi  ”gurem”  (sangat  kecil modalnya),  masih  dilayani  oleh  LKM bukan  bank  atau  penyedia  pinjaman perorangan (renternir). Di  samping  itu, pada kelembagaan klaster terdapat kesenjangan  antara  pengurus  dengan anggota.  Anggota  sebagai  pelaku  usaha ekonomi lemah, skala kecil, tidak mempunyai  agunan,  masih  memerlukan uluran  bantuan  dari  LKM:  BPR,  koperasi, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), LKM lain  dan  perorangan  (Sriyanto,  2011:  7). Penelitian  ini,  mengkaji  dimungkinkannya penerapan  filosofi Grameen  Bank yang dimodifikasi  dengan  LKM  yang  telah berkembang di daerah klaster.
Permasalahannya, bahwa pengembangan  klaster  dipengaruhi  oleh produktivitas faktor produksi, di antaranya modal,  karena  perbankan  tidak  mau beresiko.  Pertanyaan  penelitiannya:  (1) Bagaimana  karakteristik  pengurus  dan anggota  dalam  kelembagaan  klaster?  (2) Bagaimana struktur kegiatan dan kebutuhan modal?  (3)  Sejauh  mana  peran  lembaga keuangan  setempat?  dan  (3)  Bagaimana model  LKM pola Grameen Bank berperan pada  klaster? Tujuan yang  akan  dicapai: (1) Mendeskripsikan karakteristik pengurus dan  anggota  klaster;  (2)  Mengidentifikasi struktur kegiatan dan kebutuhan modal; ( 3 ) Menganalisis  peran  lembaga  keuangan serta faktor yang mempengaruhi pelayanan, dan  (4)  Menyusun  model  LKM  pola Grameen Bank bagi pengembangan klaster. Manfaatnya :  bagi  forum  lembaga  klaster
berfungsi  sebagai  evaluasi  internal    dan masukan  kebijakan  dalam  membangun ekonomi  wilayah  berbasis  klaster  bagi pemerintah daerah.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  terapan  guna memecahkan  masalah  dari  subjek  yang diteliti.  Klaster  mempunyai  variasi  dan heterogin,  karakteristiknya  tidak  dapat digeneralisasi  secara  universal.  Dua  lokasi dipilih  (dari  35  klaster  binaan  Balitbang), yakni  daerah  pantai  (Kabupaten  Brebes, klaster agroindustri) dan di wilayah dataran (Kota    Surakarta,  klaster  industri  batik). Partisipan dipilih    secara purporsive dari anggota  klaster  dan  dilanjutkan snow bolling yang direkomendasikan partisipan sebelumnya.  Pengumpulan  data:  Survei lapangan  dan Focus  Group  Discution dengan  aparatur,    tokoh  kunci  dan pemerhati  klaster.  Analisis  data  secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif  didasarkan  pada    tekstual  data dengan  v erifikasi kesimpulan  sebagai rencana tindak.

## HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN
Karakteristik  Pengurus  dan  Anggota Dalam Kelembagaan Klaster
1. Solidaritas Antar Anggota
Solidaritas  antar  anggota  secara rerata  sangat  tinggi,  72,73%.  Pada  klaster batik  Kota  Surakarta,  solidaritasnya  lebih tinggi  87,50%,  sedangkan  di  Brebes  yang menyatakan  tinggi,  rendah  dan  sangat rendah sama (33,33%). Data ini menunjukkan,  bahwa  dinamika  pengurus dan  anggota  klaster  di  Surakarta  lebih dinamis  dan  di  Brebes  memberikan pernyataan  yang  relatif  ragu  dengan pernyataan  yang  sama.  Artinya,  pengurus dan  anggotanya  belum  komit,  sehingga perlu  dimotivasi  dan  pendampingan  dari institusi lain (SKPD, akademisi, LSM).
Tabel 4.1.  Solidaritas Antar Anggota  (%).
No Lokasi Solidaritas antar Anggota Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi 1 Surakarta - 12.50 87.50 - 2 Brebes 33.33 33.33 33.33 - Rerata 9.09 18.18 72.73 - Sumber:  Data primer, diolah.

## 2. Loyalitas Anggota Terhadap Komunitas Klaster
Loyalitas  anggota  secara  rerata menunjukkan tingkat  yang tinggi, 81,82%, bahkan di Kota Surakarta mencapai 100%. Sedangkan  di  Brebes,  yang  menyatakan rendah  66,67%,  dan  yang  menyatakan tinggi  33,33%.  Loyalitas  anggota  terhadap klaster  yang  tinggi,  mudah  termotivasi untuk  maju.  Data  ini  konsisten  dengan
tingkat solidaritas terhadap sesama anggota. Secara  hipotetis,  bahwa  di  kalangan masyarakat yang keras (nelayan), semestinya  mempunyai  solidaritas  dan loyalitas  yang  tinggi,  namun  dalam pengurus  ternyata  memberikan  pernyataan berbanding terbalik. Hal ini perlu ditelusuri lebih  mendalam  unsur  modal  sosial  dan faktor penyebabnya.
Tabel 4.2.  Loyalitas Anggota Terhadap Klaster (%).
No Lokasi Loyalitas Anggota Terhadap Klaster Sangat Rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi 1 Surakarta - - 100.00 - 2 Brebes - 66.67 33.33 - Rerata - 18.18 81.82 - Sumber:  Data primer, diolah.

## 3. Peran Anggota Dalam Melaksanakan Keputusan
Perilaku  anggota  yang  menyatakan melaksanakan  keputusan  secara  rerata tinggi, 72,73%. Pada klaster batik Surakarta, yang menyatakan tinggi 75,00%, dan    di  Brebes  66,67%.  Hal  ini  berarti, bahwa  anggota  mempunyai  komitmen  dan harapan yang lebih baik terhadap eksistensi klaster.
Tabel 4.3.  Peran Anggota Dalam Melaksanakan Keputusan (%).
No Lokasi Melaksanakan Keputusan sangat rendah rendah tinggi sangat tinggi 1 Surakarta - 25.00 75.00 - 2 Brebes - 33.33 66.67 - Rerata - 27.27 72.73 - Sumber:  Data primer, diolah. 4. Kepercayaan Anggota Terhadap Pengurus Kepercayaan anggota kepada pengurus  secara  rerata  63,64%  (tinggi).
Pada  klaster  batik  Surakarta,  pandangan pengurus  klaster  mengenai  kepercayaan anggota terhadap pengurus yang menyatakan  tinggi  75,00%.  Pada  klaster rumput laut di Brebes, pandangan pengurus mengenai kepercayaan  anggota  pada pengurus yang menyatakan rendah,
66,67%, sedangkan yang menyatkan tinggi 33,33%.  Fakta  ini  menggambarkan  bahwa antara  anggota  klaster  dan  pengurus maupun  antar  anggota  klaster  di  Brebes masih  terdapat  masalah  kepercayaan  antar anggota kelompok dan pengurusnya ( mutual trust in group ).
Tabel 4.4.  Kepercayaan Terhadap Pengurus (%).
No Lokasi Kepercayaan Terhadap Pengurus Sangat Rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi 1 Surakarta - 12.50 75.00 12.50 2 Brebes - 66.67 33.33 - Rerata - 27.27 63.64 9.09 Sumber:  Data primer, diolah. Struktur Kegiatan Usaha  dan Kebutuhan Modal
1. Struktur Kegiatan Usaha
Struktur  kegiatan  klaster  tercermin pada  jenis  usaha  yang  menggambarkan rantai  kegiatan  hulu-hilir core  bisnis (kegiatan  utama).  Pada  klaster  bisnis,
berbagai  kegiatan  berbeda,  namun  saling mendukung dan menguntungkan. Hilirisasi rantai kegiatan tidak hanya untuk meningkatkan  nilai  tambah,  namun  juga meningkatkan perluasan berusaha, kesempatan  kerja  dan  penyerapan  tenaga kerja lokal.
Tabel 4.5.  Anggota Klaster Menurut Pekerjaan Utama  (%).
No Lokasi Pekerjaan Utama PNS Guru Wira swasta Karya wan Petani Tambak Peda gang Usaha Olahan RL Buruh Rumput Laut 1 Surakarta 5,26 5,26 68,42 5,26 - 15,79 - - 2 Brebes 12,50 - 20,83 - 29.17 20,83 4,17 12.50 Rerata 9,30 2,33 41,86 2,33 16,28 18,60 2,33 6,98
Sumber:  Data primer, diolah.
Di  Kota  Surakarta,  sebagian  besar pekerjaan utamanya berwiraswasta 68,42%, pedagang 15,79%, PNS, guru dan karyawan masing-masing 5,26%. Fakta ini, menunjukkan  rantai  dan  struktur  kegiatan tidak  linier  hulu-hilir.  Bagan  4.1:  (1) Anggota  yang  menekuni  pekerjaan  utama
core bisnis 89,47% (wiraswasta,  karyawan, dan  pedagang),  dan  10,53%  (PNS  dan Guru).  (2)  Secara  individual  didominasi wiraswasta  (68,42%),    dan  (3)  Kegiatan penunjang berkembang (pedagang berbagai jenis barang dan jasa) 15,79%.
Bagan 4.1.  Rantai Kegiatan  Anggota Klaster Batik Kota Surakarta.
Kegiatan hulu-hilir heterogin
konvergen, menyebar sesuai dengan potensi pasar.  Kegiatan  penunjang  berkembang, karena  sebagai  daerah  wisata  (budaya  dan seni).  Struktur  kegiatan  yang  tidak  linier hulu-hilir,  termasuk  kategori  ”Klaster
Bisnis”.  Artinya,  di  lokasi  batik  terdapat sekelompok  usaha  yang  memiliki  bisnis berbeda  (batik,  barang  souvenir,  warung makan  dan  jasa),  tetapi  memiliki  aktivitas saling menunjang, bersinergi saling menguntungkan (Bagan 4.1).
Bagan 4.2.  Rantai Kegiatan Anggota Klaster Rumput Laut Kabupaten Brebes.
Di Brebes, sebagian besar pekerjaan utamanya petani tambak, 29,17%, wiraswasta  dan  pedagang  20,83%,    PNS dan  buruh  masing-masing  12,50%.  Usaha makanan minuman dari rumput laut 4,17%. Artinya: (1) Pekerjaaan utama selaras core bisnis 87,40% (petani tambak/pembudidaya 29,17%;  wiraswasta  20,83%;  pedagang 20,83%;  buruh  rumput  laut  12,50%; mengolah rumput laut 4,17%), dan sisanya
12,60%  PNS.  (2)  Struktur  kegiatan mencerminkan  rangkaian  kegiatan  hulu- hilir.  Distribusi  %tase  pelaku  usaha  relatif merata. (3) Anggota klaster yang mengolah rumput laut relatif kecil (4,17%),  kegiatan hilirnya  belum  optimal,  sehingga  perlu peningkatan produktivitas, kualitas, ketrampilan  pengolahan  pasca  panen (hilirisasi)  menuju  pohon  industri  rumput laut  :  barang  farmasi  (shampo,  pasta  gigi,
Hulu Input
- Cor Bisnis Wiraswasta (68,42%) Hilir Perantara Pedagang (15,79%) Hilir Pasar - Karyawan (5,26%) PNS &
Guru,  5,26%
Hulu Input Petani
Rumput Laut (29,17%) Cor Bisnis Wiraswasta Rumput Laut (20,83%) Hilir Output/Pasar Olahan Rumput Laut (4,17%) Hulu Perantara Pedagang (20,83%) Buruh  Rumput  Laut (12,50%) PNS (12,50%)
sabun),  industri  (cat,  pakan  ternak  dan pakan  ikan)  dan  industri  makanan  dan minuman  (S oft  Drink,  Ice  Cream, Jam, Roti).

## 2. Kebutuhan dan Sumber Modal
Modal  yang  diperlukan  dalam bentuk uang, sebagai modal kerja (membeli atau  membuat  barang  dagangan)  dan membiayai  kegiatan  operacional,  bukan investasi (bangunan dan peralatan). Sumber modal  dari  diri  sendiri  (internal)  maupun dari  eksternal  (bank  dan  non  bank). Kebutuhannya  selaras  dengan  volume
kegiatan  dan  harga  barang  serta  biaya operasionalnya.  Kebutuhan  modal  di Surakarta,  pada  skala  di  bawah  Rp  5  juta, 84,21% dan di atas Rp 5 juta 15,79% dan di Brebes,  kebutuhan  modal  di  bawah  Rp  5 juta 87,50% dan di atas Rp 5 juta 12,50%.
Sumber  modal  di  Surakarta  yang terbanyak  dari  modal  sendiri  57,89%,  dari koperasi  dan  bank  15,79%  dan  dari pegadaian  10,53%.  Di  Kabupaten  Brebes, sumber  modal  yang  terbanyak  juga  modal sendiri 66,67%, dari bank dan UPK PNPM 12,50%, dan dari LKM lain 8,33%.
Tabel 4.6  Kebutuhan Modal Kerja dan Sumber Modal Anggota Klaster  (%).
No Lokasi Kebutuhan Modal Kerja (Rp) Sumber Modal <1 jt 1-2,9Jt 3-5 Jt >5 jt Modal Sendiri Kope rasi Pega daian Bank UPK PNPM  LKM 1 Surakarta  31,58 42,11 10,53 15,79 57,89 15,79 10,53 15,79 - - 2 Brebes 25,00 45,83 16,67 12,50 66,67 - - 12,50 12,50 8,33 Rerata 27,91 44,19 13,95 13,95 62,79 6,98 4,65 13,95 6,98 4,65
Sumber:  Data primer, diolah.
Fakta ini, menggambarkan bahwa :
(1)  Skala  kegiatan  ekonomi  masih  relatif kecil,  sebagian  besar  masih  dipenuhi  dari internal dengan skala relatif kecil. Kebutuhan  modal  di  bawah  Rp  3  juta  di Surakarta  73,69%  dan  di  Brebes  70,83%. Pemenuhan  modal  di  Surakarta  57,89% (koperasi,  pegadaian    dan  bank)  dan  di Brebes  66,67%  (BRI  Unit,  dan  UPK PNPM).  (2)  Pemenuhan  modal  dari eksternal,  khususnya  dari  bank  komersial dilakukan  oleh  anggota  klaster  tertentu (kategori  wiraswasta)  yang bankable dengan kebutuhan modal relatif lebih besar.

## 3. Permasalahan  Mengakses Permodalan
Permasalahan  dalam  mengakses pada  lembaga  keuangan  dihadapkan  pada agunan  73,68%,  prosedur  lama    15,79%, dan  tidak  tahu  prosedur  10,53%  (Kota Surakarta), dan di Kabupaten Brebes, yang menyatakan  tidak  mempunyai  agunan 79,17%, prosedur lama  16,67%, dan alasan lainnya 4,17%. Upaya pemerintah, lembaga swasta dan juga keagamaan adalah dengan mendirikan  LKM.    Pinjaman  melalui pendekatan  kelompok (group  lending), seperti  model  kemitraan  atau  klaster.  Pola pinjaman  kelompok  dengan  mekanisme jaminan kelompok (joint liability).
Tabel 4.7.  Permasalahan Mengakses Lembaga Keuangan  (%).
No Lokasi Permasalahan Prosedur lama Tidak ada jaminan Lainnya 1 Surakarta 15,79 73,68 10,53 2 Brebes 16,67 79,17 4,17 Rerata 16,28 76,74 6,98 Sumber:  Data primer yang diolah.

## Peran Lembaga Keuangan Setempat
Keberadaan lembaga keuangan formal  dan  non  formal  di  kedua  lokasi klaster  sangat  berbeda.  Klaster  batik  di
Surakarta terletak di tengah kota, sehingga tersedia fasilitas berbagai lembaga keuangan  formal,  sedangkan  klaster  di Brebes  berlokasi  di  wilayah  pantai,  jauh dari  berbagai  fasilitas  lembaga  keuangan maupun  jasa  lainnya.  Di  wilayah  klaster batik,  terdapat  lembaga  keuangan  formal, (bank komersial skala besar, pegadaian dan koperasi).  Koperasi  di  tingkat  kelurahan telah  lama  berdiri  menjadi  milik  warga, bukan    diperuntuklan  secara  khusus  bagi klaster  dan  untuk  membantu  penyediaan modal  klaster,  dirintis  lembaga  keuangan model  Syariah.  Di  samping  itu,  terdapat juga  UPK  PNPM  Mandiri  Perkotaan  dan LKM  tingkat  RW  (Rukun  Warga)  yang modalnya  dari  APBD  Kota  Surakarta sebagai  embrio  BUMM  (Badan  Usaha Milik Masyarakat). BUMM seperti BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa) sebagai lembaga ekonomi di tingkat Desa di Kabupaten  yang  rancang  Kementerian Dalam  Negeri  tahun  2009.  Sedangkan,  di Brebes  beroperasi,  Bank  BRI  Unit  di tingkat  kecamatan,  UPK  PNPM  Mandiri Pedesaan  yang  dimanfaatkan  anggota klaster.
Peran lembaga keuangan formal dan non formal di kedua lokasi tersebut bersifat pasif. Hal ini,  karena sifat lembaga tersebut melayani  seluruh  masyarakat.  Di  samping itu,  pola  kerjanya  baru  sebagai:    layanan keuangan    (deposito,  simpan  pinjam,  jasa pembayaran),  dan  belum  komprehensif
sebagai layanan  pemasaran,  intermediasi sosial  kemasyarakatan dan entrepreneur bagi nasabahnya .

## Faktor Keberhasilan Model Kelompok
Keberhasilan model kelompok (klaster)  untuk  membangun  ekonomi wilayah ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, yakni:  (a) Pengurus yang kober , pinter, bener dan pener (peduli, pandai dan profesional, tepat, jujur), penguatan kelembagaan  dan  pendampingan.  (b) Anggota kelompok yang:  Solider dan loyal kepada kelompok; Partisipatif dalam proses pengambilan keputusan; Komit menjalankan  keputusan  kelompok;  dan Saling  percaya  dan  dapat  dipercaya,  jujur ( mutual  trust  in  group ).  (c)  Penguatan kelembagaan  permodalan,  LKM  dan  bank dengan  peran  sebagai:    layanan  keuangan, layanan  pemasaran,  intermediasi  sosial kemasyarakatan  dan entrepreneur. (d) Pendampingan  yang  berkesinambungan untuk membantu penelitian pasar, pelatihan, pembinaan dan supervisi .
Sikap  dan  perilaku  anggota  yang sering terjadi adalah egoisme personal dan komitmen  antara  kepentingan  kelompok yang sering berseberangan dengan kepentingan keluarga. Permasalahan utama bank  dalam  mengelola  kelompok,  bahwa: kemampuan  bank  memahami  karakter debitur  rendah,  resiko  pembiayaan  debitur tinggi,  debitur  tidak  mempunyai  agunan, nilai  investasi  UMKM  kecil.  Sedangkan, kendala pada kelompok:  kesulitan mencari figur  ketua  kelompok  yang  mampu memimpin;  pembentukan  kelompok  yang
dipaksakan,
tidak partisipatif;
penyalahgunaan wewenang pengurus ( moral hazard );  loyalitas anggota terhadap kelompok; dan penyimpangan penggunaan kredit.

## Model LKM  Pola  Grameen  Bank
Model adalah pola atau acuan yang dibuat untuk diujicobakan dan dikembangkan  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  1988:589).  Model  LKM  yang mengadopsi  Grameen  Bank  secara  utuh, tidaklah sesuai dengan regulasi dan kondisi masyarakat  klaster.  Penyesuaian  landasan hukum,  modifikasi  dari  aspek  teknis  dan modal sosial di lingkungan klaster (kultural dan  struktural),  sangat  diperlukan.  Garis besar kerangkanya sebagai berikut:
1. Payung  hukum, berafiliasi  pilihan peraturan  LKM  berbentuk:  (a) Bank, seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat), mengacu pada Undang-Undang
Perbankan,  di  bawah  Bank  Indonesia.
(b)  Koperasi,  seperti  koperasi  simpan- pinjam, dengan payung hukum Undang- Undang  Koperasi,  di  bawah  Kemeneg. Koperasi dan UKM. (c) Modal Ventura , mengacu  Kepres.  R.I,  di  bawah
BAPEPAM-LK,  atau  (d)  BUMDes
(Badan  Usaha  Milik  Desa),  yang mengacu  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia. Berlandaskan  hal  di  atas,  LKM  yang tepat  untuk  komunitas  anggota  klaster adalah berbentuk ” Koperasi” ( Klaster), karena  koperasi  adalah  milik  anggota (anggota  klaster),  modal  dari  anggota dan pihak lain (pemeritah dan CSR).
2. Prinsip  Dasar, memperhatikan:  (a) Sasaran  utama  anggota  klaster.  (b) Pendekatan kelompok solidaritas (saling membantu, menguatkan, kebersamaan usaha dan tanggung jawab bersama). (c) Anggota wajib mengikuti ”Wajib  Latihan  Kumpulan”.  (d) Transaksi  (pinjaman,  angsuran  dan pembinaan)  serta  penguatan  modal
sosial dilakukan pada pertemuan mingguan.  (e)  Syarat  dan  prosedur mudah  dihapami,  mudah  dilaksanakan dan  cepat.  (f)  Pinjaman  tanpa  agunan, bunga  ringan.  (f)  Wajib  menyimpan simpanan wajib, simpanan pokok, dana darurat (asuransi) dan tabungan sukarela.    (g)  Pinjaman  awal  dengan skala  kecil  dan  berkelanjutan  sesuai prestasi  angsuran.  (h)  Dimungkinkan ada penjadwalan ulang (percepatan atau perpanjangan periode angsuran), dan (i)
Berkomitmen menjadi anggota
koperasi.  Prinsip  dasar  di  atas  perlu diadopsi dan disesuaikan pada penyusunan  materi  AD/ART  Koperasi (Klaster).
3. Produk dan Sasaran, adalah penguatan  modal  anggota  klaster, dengan  sasaran:  (a)  Memberdayakan anggota klaster yang mempunyai usaha produktif skala kecil (UMKM). Pemberdayaan  dengan  pengembangan kapasitas usaha (penyehatan manajemen, kelembagaan, peningkatan professionalisme,  penyertaan  modal dan penerapan teknologi informasi). (b) Layanan  pembiayaan  (pinjaman  dan simpanan). (c) Memutus ketergantungan anggota klaster terhadap  pelepas  uang  perorangan ( informal money lenders ). (d) Meningkatkan kemandirian. (e) Meningkatkan    kondisi  sosial  dan ekonomi keluarga anggota klaster. 4. Mekanisme
Pembentukan
kelembagaan  dan  membangun  modal sosial,  dilakukan  melalui  pentahapan, yakni: (1) Survei Lokasi; (2) Pertemuan Umum; (3) Uji Kelayakan; (4) Latihan Wajib Kumpulan dan Ujian Pengesahan Kumpulan;  (5)  Pembentukan  Rembug Pusat, dan (6) Aktivitas Mingguan.
5. Permodalan  dan  Penggunaan  Laba Bersih, Sebagai tanggung jawab anggota, modal awal wajib berasal dari anggota  (simpanan  pokok,  simpanan
wajib, simpanan sukarela). Di samping itu, perlu dibicarakan simpanan investasi,  dana  darurat  dan  penyertaan modal.  Modal  dari  anggota  (sebagai tanggung  jawab  dan  kemandirian anggota). Penyertaan modal dari pemerintah daerah dengan pengembalian  berupa  pendapatan  asli daerah  (PAD).  Dana  darurat  sebagai dana  cadangan,  asuransi  (tunggakan,
kegiatan  sosial  solidaritas).  Sebagai contoh Koperasi Kredit PELITA USAHA    di  Temanggung  dengan ketentuan:  (a) Pendaftaran Rp.10.000,- (b)  Simpanan  Pokok  Rp  500.000,-  (c) Biaya Pendidikan Rp 10.000,- (d) Iuran Gedung Rp 10.000,- (e) Dana Solidaritas  Rp  25.000,-  (f)  Simpanan
Wajib  Rp  20.000,-  -  Rp.60.000,- (dipilih). Pemanfaatan laba bersih : (1)
Pemilik  Saham  50%;  (2)  Cadangan Umum 15%; (3) Cadangan Tujuan 15% (4)  Dana  kesejahteraan  10  %;  dan  (5) Jasa produksi 10%. Semua ketentuan  ini  perlu  dibahas  dan dicantumkan pada AD/ART koperasi. 6. Pengembangan dan Pengengendalian, terkait dengan kegiatan  ekonomi  produktif  anggota klaster  tidak  terlepas  dari  aspek  teknis rantai kegiatan hulu (input) – prosesing (industri)  –  hilir  (pemasaran).  Dengan demikian,  arah  pengembangan  dan pengendalian  berorientasi  pada  rantai kegiatannya, yakni: (a) Rantai kegiatan hulu, berfokus pada faktor input, (peran SKPD  sektor  hulu  bahan  baku).  (b) Prosesing , untuk memperpanjang rantai kegiatan dan rantai nilai. Hilirisasi core bisnis , berorientasi pada pohon industri yang belum ditangani dan peluang pasar (SKPD yang berperan bidang industri), dan  (c) Rantai  kegiatan  hilir,  berfokus pada  rantai  pemasaran.  Kata  kuncinya daya saing yang meliputi produktivitas, kualitas,  harga,  kontinuitas  dan  skala produksi.  SKPD  yang  berperan  bidang
perdagangan bekerjasama dengan KADIN  setempat.  Di  samping  aspek teknis, aspek pemupukan modal (pelayanan keuangan) dan
pengembangan  visioner  ke  depan  oleh SKPD  bidang  koperasi  dan  bagian perekonomian,  sedangan grant  desain dan roadmap klaster oleh FEDEP dan Bappeda.

## KESIMPULAN  DAN REKOMENDASI Kesimpulan
1. Karakteristik  pengurus  dan  anggota klaster  variatif  yang  dipengaruhi  oleh kondisi  lingkungan  sosial  budaya setempat.    Kelembagaan  klaster  di Surakarta  lebih  dinamis,  sedangkan  di Brebes diperlukan motivasi dan pendampingan  untuk  mengembangkan produk hilir.
2. Struktur  kegiatan  klaster  di  Surakarta heterogin  dan  berkembang  kegiatan penunjang, sedangkan di Brebes berstruktur  klaster  linear  hulu-hilir, dengan  kegiatan  hilir  masih  sangat terbatas  pada  jenis  makanan  dan minuman  rumput  laut.  Modal  lebih banyak  dicukupi  dari  diri  sendiri  dan sebagian  kecil  dipenuhi  dari  lembaga keuangan nonbank. Besaran kebutuhan modal  di  bawah  Rp  5  juta  mencapai 70% pada dua lokasi.
3. Lembaga keuangan setempat, bank dan non bank berperen memberikan pelayanan  kepada  semua  anggota masyarakat  sebagai  nasabah.  PNPM Mandiri  Perkotaan  dan  Pedesaan  serta BRI Unit di Kecamatan adalah lembaga keuangan yang terdekat dan memberikan pelayanan kebutuhan modal.  Lembaga  keuangan  khusus milik  anggota  klaster  (Usaha  Bersama atau Koperasi) belum terbentuk.
4. Model  lembaga  keuangan  dengan  pola Grameen  Bank perlu  dimodifikasi sesuai  dengan  karakteristik  sosial ekonomi  masyarakat.  Bentuk  lembaga
keuangan  yang  tepat  adalah  Koperasi, karena  koperasi  milik  dan  berafiliasi pada anggota (anggota klaster).
AD/ART  perlu  disesuaikan  dengan prinsip  pola  kerja Grameen  Bank . Klaster  sebagai  wadah  kelompok, keberhasilannya  tergantung  komitmen pengurus dan anggotanya, serta pendampingan SKPD terkait.

## Rekomendasi
1. Klaster  batik  di  Kota  Surakarta, diperlukan  peran:  (a)  SKPD  koperasi memberikan fasilitasi pendirian koperasi  dengan  AD/ART  disesuaikan dengan tahapan yang diadopsi dari pola Grameen Bank. (b) Pengurus klaster/forum rembug klaster berinisiatif  untuk  berkonsultasi  kepada
SKPD koperasi dalam proses pendirian koperasi,  dan  (c)  Bappeda  (FEDEP) memprogramkan penguatan kelembagaan,  permodalan,  pelatihan manajemen dan ketrampilan kewirausahaan.
2. Klaster rumput laut di Brebes, memerlukan peran: (a) Bappeda
(FEDEP)  memberikan  motivasi  dan penguatan  anggota,  pengurus  dan kelembagaan klaster. (b) SKPD perikanan memberikan pelatihan budidaya rumput laut untuk peningkatan kualitas, produktivitas dan kontinuitas ketersediaan hasil panen. (c)
SKPD perindustrian memberikan pelatihan  paska  panen  pengolahan rumput  laut  untuk  proses  hilirisasi sesuai  arah  pohon  industrinya,  dan  (d)
SKPD koperasi menginisiasi pembentukan  lembaga  keuangan  pra koperasi untuk anggota klaster.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anonim, 2009. Grameen Bank. http://id.wikipedia.org/wiki/Halama n_Utama. Arifiandhi, Rheza. dkk, 2011. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional. Jurnal Ekonomi Koperasi, http://vahmy76.wordpress.Com /2011/12/19/jurnalekonomi- koperasi-6.
Arikunto,  Suharsini  2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.
Bank Indonesia, 2012. Perbankan Republik Indonesia  Tidak  Rasional : Pasar Keuangan Masih Dangkal. Kompas
24 Pebruari 2012. Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Departemen Perindustrian Republik Indonesia,  2009. Peta  Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster
Industri Prioritas Industri Kecil dan Menengah  Tertentu  Tahun  2010- 2014. Departemen  Perindustrian, Jakarta. Hermana, B. dkk 2004. Lembaga Keuangan Mikro:  Model  Organisasi  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi.
Gunadarma University, Jakarta. Galeriukm,  2010. Mengenal  Macam- macam Modal Usaha. http://galeriukm.web.id Gubernur  Jawa  Tengah,  2012. Peluncuran Apex  BPR  Bank  Jateng. Suara
Merdeka, Semarang. Kementerian  Keuangan  RI,  2009. SKB Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,  Menteri  Dalam  Negeri
dan  Gubernur  Bank  Indonesia (SKB Nomor : 351.1/KMK.010/2009; 900-639A Th 2009; 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; 11/43A/KEP.6BI/2009 tentang Strategi Pengembangan LKM ).
Bank Indonesia, Jakarta. Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2011. Kajian Efektivitas Model Penumbuhan  Klaster  Bisnis  UKM Berbasis Agribisnis. www.smecda.com/.../...
Kompas, 2012. Analisis Peran Perbankan . Bank Indonesia, Jakarta.
Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia, 2009. Peta  Panduan  (Road  map)
Pengembangan  Klaster  Industri Prioritas Industri Kecil dan
Menengah  Tertentu  Tahun  2010- 2014. Departemen  Perindustrian Jakarta, 2009.
Miles, Mattew B, & Huberman, A Michael, 1992. Analisis  Data  Kualitatif. Terjemahan: Tjetjep Rohendi
Rosidi. UI Press, Jakarta Mustafa,  Zainal,  EQ,  2009. Mengurai Variabel  Hingga  Instrumentasi. Graha Ilmu, Yogayakarta. Nurcahyo,  2007, Lembaga  Keunagan Mikro  Dalam  Otonomi  Daerah. http://www.indonesiaindonesia.co m/f/8664-peran-lembaga-keuangan. Pemerintah  Kelurahan  Laweyan,  2009.
Profil Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Forum Pengembangan  Kampoeng  Batik Laweyan, Surakarta. Syarif,  Teuku,  2006. Grameen  Bank Membuktikan Perempuan dan Orang  Termiskin  dari  yang  Miskin Mempunyai Potensi Untuk
Diperdayakan. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Jakarta. Senduk, Safir, 2010. Perencanaan Keuangan. http:// www.perencanaankeuangan.com Sriyanto, 2011. Model Lembaga Keuangan
Mikro  Sebagai  Pengelola  Dana
Bantuan  Langsung  Masyarakat.
Lembah Manah, Yogyakarta. Sulistiyono,  2009. Sumber  Modal  dalam Manajemen Keuangan. http://ilmumanajemen.ordpress.co m/2009/01/17/sumber-modal/