## POLITIK HUKUM PANCASILA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI
(Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Proses Ratifikasi

## Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations Menjadi Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN)
Rahmanto Putra 1 , Retno Saraswati 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Indonesia  telah  meratifikasi Charter  Of  The  Association  Of  Southeast Asian  Nations melalui Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2008  Tentang  Pengesahan  Piagam  ASEAN.  Secara  otomatis menjadikan Indonesia terikat dan memiliki kewajiban untuk tunduk pada perjanjian internasional. Di tengah carut-marut  wajah  kehidupan  bangsa  saat  ini, apalagi  dengan  hadirnya  arus  globalisasi  yang  semakin nyata.  Kini  semua  orang  sadar  bahwa  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  harus  kembali bersandar pada kesepakatan yang disebut Pancasila. Publik Indonesia-pun berpendapat bahwa harus ada upaya sistematik, masif, dan terstruktur untuk menghadapi arus globalisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini  adalah  mengkaji  sejauhmana  upaya  politik hukum  Pancasila.  Lebih  khusus dalam  menghadapi  arus globalisasi  ekonomi  yang  sedang  dihadapi. Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  normatif. Hasil penelitian yang diikuti dengan beberapa saran juga akan diuraikan.
Kata Kunci: Globalisasi; Pancasila; Politik Hukum
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  menguatnya  globalisasi, maka  saat  ini  Indonesia  berada  dalam  pusaran arus  perubahan  yang  sangat  mendasar.  Ini merupakan realitas baru yang belum pernah terjadi selama  Indonesia  merdeka  yang  ditandai  dengan kuatnya tarikan dari fundamental-isme pasar-pasar bebas  dan  fundamentalisme  yang  didasari keyakinan  tertentu.  Menghadapi  dua  tekanan fundamentalisme  tersebut,  negara  cenderung lemah bahkan nyaris tidak berdaya. 3
Sesungguhnya tekanan-tekanan globalisasi  terhadap Indonesia  sudah berlangsung sejak era Orde Baru. Perbedaanya, jika pada masa Orde  Baru,  tekanan  globalisasi  bertujuan  agar Indonesia  membuka  pintu  selebar-lebarnya  bagi masuknya  kekuatan  (ekonomi  dan  politik)  asing, maka  tekanan  globalisasi pasca  Orde  Baru  (era Reformasi)  bertujuan  agar  Indonesia  semakin terintegrasi  ke  dalam  sistem  politik,  ekonomi,  dan budaya global yang berada dalam kendali kekuatan multinasional yang berwatak kapitalis neoliberalisme. 4
Di  era  globalisasi  ekonomi  setiap  negara menghadapi persaingan yang semakin ketat di dua medan  perang,  yakni  perdagangan  bebas,  serta
3 Meningkatnya  konflik  sosial  horizontal  yang  ditandai dengan  maraknya  praktek  kekerasan  di  masyarakat setidaknya menandakan  bahwa  fundamentalisme keyakinan atau kepentingan tertentu dapat memanfaatkan fundamentalisme  pasar  bebas.  Dengan  kata  lain, kekerasan  telah  menjadi  komoditas  baru  yang  dapat dipergunakan  untuk  meraih  kepentingan  politik  dan ekonomi.
4 Coen  Husain  Pontoh, Malapetaka  Demokrasi  Pasar, (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm 67
foreign direct investment. Hal ini kemudian ditandai dengan diimplementasikannya perjanjian internasional, yakni perjanjian perdagangan bebas (free  trade  agreement)  dan  perjanjian  investasi (investment  agreement). Dampak  dari  bergulirnya globalisasi ini akan menimbulkan persaingan yang semakin  ketat  diantara  negara-negara,  sehingga hanya negara yang memiliki kemampuan bersaing saja yang akan mampu  bertahan. 5
Dalam  konteks  Indonesia  saat  ini, multikirisis  yang  melahirkan  frustasi  dan  rasa ketertindasan  menampakkan  wujudnya  dalam bentuk sejumlah besar penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh para elit yang menyebabkan maraknya  korupsi,  kejahatan  politik,  lemahnya penegakan hukum dan ketidakberdayaan ekonomi, yang  nyaris  membawa  negeri  ini  kepada  jurang kehancuran,  atau  para  pengamat  menyebutnya sebagai,  “A  Country  in  Despair”,  suatu  negara- bangsa  yang  bukan  sekadar  diterpa  bencana, tetapi  telah  tenggelam  dalam  ketiadaan  harapan yang mendalam. 6
Kini  semua  orang  sadar  bahwa  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus kembali bersandar  pada  kesepakatan  yang  disebut Pancasila.  Publik  Indonesia-pun  berpendapat bahwa  harus  ada  upaya  sistematik,  masif,  dan terstruktur  untuk  menghadapi  arus  globalisasi
5 I Nyoman Tjager dan Yudi Pramadi, Pasar Modal Dalam Menghadapi  Persaingan  Internasional  Pada  Era Globalisasi, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1997), hlm 56
6 Daniel  Dhakidae, Indonesia  dalam  Krisis  1997-2002, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm xvii
tersebut.  Pancasila  tersebut  diharapkan  dapat benar-benar berfungsi dalam menopang kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  baik  diletakkan  dalam perspektif  legal-formal,  maupun  dalam  konteks nation  and  character  building yang  berperan mencerahkan  (enlighten)  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konsekuensi  dari  era  globalisasi,  negara tidak  dapat  terhindar  dari  pergaulan  internasional. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN telah meratifikasi Charter  Of  The Association  Of Southeast  Asian  Nations melalui  Undang-Undang Nomor  38  Tahun  2008  Tentang Pengesahan Piagam ASEAN, maka secara otomatis menjadikan Indonesia  terikat  dan    memiliki  kewajiban  untuk tunduk pada perjanjian internasional.
Berbagai  fenomena  diatas hanyalah sebagian  kecil  dari  kompleksnya  permasalahan bangsa  dan  negara  Indonesia  di  tengah  arus globalisasi. Maka  dari  itu,  Penulis  tertarik melakukan  penelitian  mengenai Politik  Hukum Pancasila  dalam  Menghadapi  Arus  Globalisasi, dikaitkan  dengan  proses ratifikasi  piagam  ASEAN menjadi produk hukum nasional.

## PERUMUSAN MASALAH
1) Bagaimana politik hukum Pancasila didayagunakan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan  Orde  Reformasi,  khususnya  dalam  proses ratifikasi perjanjian internasional ?
2) Bagaimana  politik  hukum  Pancasila  dalam menghadapi arus globalisasi terkait proses ratifikasi
Charter  Of  The  Association  Of  Southeast  Asian Nations menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 3008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN ?

## METODE PENELITIAN
M etode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif. Metode  pendekatan  yuridis  normatif ini,  mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  dan  putusan- putusan  pengadilan  serta  norma-norma  hukum yang ada dalam masyarakat. 7
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif analitis. Bertujuan menggambarkan  peraturan  yang  berlaku  secara menyeluruh  dan  sistematis,  kemudian  dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan  data,  Penulis  menggunakan  jenis data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan. Hasil penelitian  yang  telah  terkumpul  dianalisa  secara kuantitatif  dan  kualitatif,  yaitu  sebagai  salah  satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif- analitis.

## PANCASILA SEBAGAI POLITIK HUKUM NASIONAL
Dalam  kedudukannya  sebagai  dasar  dan ideologi  negara  yang  tidak  dipersoalkan  lagi
7 Zainuddin  Ali, Metodologi  Penelitian  Hukum,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105
259
bahkan  sangat  kuat,  maka  Pancasila  itu  harus dijadikan  paradigma  (kerangka  berpikir,  sumber nilai,  dan  orientasi  arah)  dalam  pembangunan hukum,  termasuk  semua  upaya  pembaruannya. Pancasila  sebagai  dasar  negara  memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan  perundangan  yang  tersusun  secara hierarkis  dan  bersumber  darinya;  sedangkan Pancasila sebagai  ideologi  dapat  dikonotasikan sebagai  program  sosial  politik  tempat  hukum menjadi  salah  satu  alatnya  dan  karenanya  juga harus bersumber darinya. 8
Beberapa  alasan  lain  yang  dikemukakan bahwa Pancasila  harus  menjadi paradigma  dalam pembangunan hukum adalah: 9
a. UUD 1945
Pembukaan  menciptakan  pokok-pokok  pikiran yang  terkandung  dalam  pasal-pasal  UUD  1945 tersebut.  Artinya,  pasal-pasal  pada  Batang  Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran normatif tentang pokok-pokok  pikiran  yang  terkandung  di  dalam Pembukaan  UUD  1945.  Pokok-pokok  pikiran  itu meliputi  suasana  kebatinan  UUD  dan  merupakan cita  hukum  yang  menguasai  konstitusi.  Semua produk  hukum  dan  penegakannya  di  Indonesia haruslah didasarkan pada pokok pikiran yang ada di  dalam  UUD  1945  termasuk,  bahkan  yang
8 Oetojo Usman dan Alfian (ed), Pancasila sebagai Ideologi dalam  Berbagai  Bidang  Kehidupan  Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992), hlm 62
9 Moh.  Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum, Menegakkan  Konstitusi,  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2010), hlm 52
terutama,  Pancasila.  Pancasila  itulah  yang merupakan cita hukum.
b. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
Di  dalamnya  disebutkan  bahwa  Pancasila merupakan  sumber  dari  segala  sumber  hukum yang  berarti  bahwa  semua  sumber,  produk,  dan proses penegakan hukum haruslah mengacu pada Pancasila sebagai sumber nilai utamanya.
Pancasila  itu  menjadi  sumber  hukum  materiil dalam arti sebagai asalnya hukum.
Dalam  kaitan  dengan  sumber  hukum  formal haruslah  diartikan  bahwa  sumber  hukum  formal apapun haruslah  tetap  bersumber  pada Pancasila dan tidak ke luar dari kandang nilai-nilainya; sebab sebagai  sumber  hukum  materiil,  Pancasila  itu merupakan  cita hukum  yang  harus  mengalir  pada seluruh produk hukum di Indonesia.
c. Norma Fundamental Negara
Pancasila  sebagai Staats-fundamentalnorm merupakan  norma  tertinggi  yang kedudukannya lebih  tinggi  daripada  undang-undang  dasar  dan berdasarkan  norma  yang  tertinggi  inilah  konstitusi dan  peraturan  perundang-undangan  harus dibentuk.
Kedudukan staatsfundamentalnorm lebih  tinggi dari grundnorm,  bahkan  tidak  dapat  diubah. 10 Pancasila  yang  ada  di  dalam  Pembukaan merupakan  bagian  dari staatsfundamentalnorm
10 A.  Hamid  A.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan  Negara;  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam Kurun  Waktu  Pelita  I–Pelita  IV,  Disertasi  Ilmu  Hukum Fakultas  Pascasarjana  (Jakarta:  Universitas  Indonesia, 1990), hlm
yang tidak dapat diubah, sedangkan Batang Tubuh UUD  1945  merupakan grundnorm yang  meskipun sulit, dapat diubah dengan prosedur dan tata cara tertentu.
Satu  hal  yang  dapat disimpulkan dari uraian  di  atas  adalah  bahwa  sebagai  dasar  dan ideologi  negara  atau  sebagai  cita  hukum  dan staatsfundamentalnorm,  Pancasila  harus  menjadi paradigma dalam setiap pembaruan hukum. Materi- materi  atau  produk  hukum  dapat  senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman  dan  perubahan  masyarakat  karena  hukum itu  tidak  berada  pada  situasi  vakum. Dalam pembaruan  hukum  yang  terus-menerus  itu, Pancasila  tetap  harus  menjadi  kerangka  berpikir dan sumber lainnya. 11

## PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PANCASILA MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI
a. Era Orde Lama
Sikap terhadap hukum internasional cenderung bermusuhan. Presiden  Soekarno  juga  mengkritik para ahli yang terlalu menekankan pada kesakralan perjanjian  internasional  karena  setiap  perjanjian harus  dapat  direvisi,  jika  bertentangan  dengan keadilan  dan  kemanusiaan. Perjanjian  inter- nasional  yang  merestui  penjajahan  harus  segera
diakhiri. 12 Sentimen  anti  hukum  internasional  ini telah  mengkristal  menjadi  persepsi  publik  dan mengakibatkan perkembangan hukum internasional pada  era  ini  di  Indonesia  sangat  lambat  bahkan mengarah ke apatisme. 13
Masa  ini  adalah  masa  pencarian  bentuk implementasi  Pancasila  terutama  dalam  sistem kenegaraan.  Pancasila  diimplementasikan  dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Dalam  mengimplementasikan Pancasila,  presiden Soekarno  melaksanakan  pemahaman  pancasila dengan  paradigma  yang  disebut  dengan Manipol/USDEK.
b. Era Orde Baru
Sikap terhadap hukum internasional cenderung “bersahabat”  karena  kiblat  politik  luar  negerinya sangat  bersahabat  dengan  dunia  Barat.  Terjadi pergeseran  yang  signifikan  dari  yang  semula bermusuhan  menjadi  lebih  berkerjasama  dengan dunia  internasional.  Akan  tetapi  hukum internasional  tidak  berakar  pada  sistem  hukum nasional  melainkan  ditegakkan  dan  bahkan dilanggar oleh pertimbangan politik yang kuat. Hal ini  jelas,  tidak  sesuai  dengan  politik  hukum nasional,  yakni  Pancasila.  Kebijakan-kebijakan
12 Pidato  Presiden  Soekarno, Bahan-Bahan  Pokok Indoktrinasi,  yang  disampaikan  pada  17  Agustus  1959, (Jakarta, 1960), hlm 48
13 Lihat:  J.J.G.  Syatauw, Some  Newly  Estabilished  Asian States and the Development of International Law, (1961), hlm 221
yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. 14
Pancasila  ditafsirkan  sesuai  kepentingan kekuasaan  pemerintah  dan  tertutup  bagi  tafsiran lain.  Pancasila  telah  digunakan  sebagai  wahana untuk  membatasi  perilaku  politik  tertentu  yang dinilai  bertentangan  dengannya.  Pancasila  telah seringkali  digunakan  sebagai  alat  untuk  menarik garis  batas  yang  diizinkan  dalam  wacana  dan tingkah laku politik masyarakat.
c. Era Reformasi
Dimana melesatnya arus globalisasi, perjanjian internasional  memainkan  peranan  penting  dalam mengatur hidup dan hubungan antar negara dalam masyarakat  internasional. 15 Dalam dunia  yang ditandai saling ketergantungan pada era global ini, tidak  ada  satu  negarapun  yang  tidak  mempunyai perjanjian  dengan  negara  lain  dan  tidak  diatur dalam perjanjian internasional.
Pancasila  sebagai  re-interprestasi,  yaitu Pancasila  harus  selalu  diinterprestasikan  kembali sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Pancasila pada  masa  Reformasi  tidak  jauh  berbeda  dengan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Lama, yaitu  tetap  ada  tantangan  yang  harus  dihadapi. Globalisasi  juga  bisa  menjadi  racun  bagi  bangsa Indonesia. Karena semakin lama ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Apalagi
14 Lihat: Peter Kasenda, Pancasila dan Tantangan, dalam PA- GMNI, Pancasila  dan  Globalisasi,  (Jakarta:  Persatuan Alumni GMNI, 2015), hlm 47
15 Boer  Mauna, Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan Dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika  Global,  Edisi  Kedua, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 82
tantangan  pada  masa  ini  bersifat  terbuka,  lebih bebas, dan nyata.

## IMPLIKASI RATIFIKASI  UNDANG-UNDANG
NOMOR  38  TAHUN  2008
TENTANG PENGESAHAN
CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
Berdasarkan  analisis  yang  menyatakan bahwa  ASEAN  yang  dulunya  dikenal  sebagai organisasi  longgar  dan  hanya  berorientasi  pada pemerintahan  negara-negara  ASEAN,  dengan berlakunya  Piagam  ASEAN  akan  menjadi  sebuah organisasi  yang  berdasar  kepada  aturan  (rule based),  serta  akan  menguatkan  struktur kelembagaan ASEAN menjadi lebih efektif.
Dengan diratifikasinya Piagam ASEAN oleh Indonesia,  akan  membuat Piagam  ASEAN  secara resmi  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Piagam ASEAN:
Piagam  ini  berlaku  dengan  adanya pengesahan  oleh  seluruh  Negara-Negara Anggota  ASEAN  sesuai  dengan  prosedur internal masing-masing.
Piagam ASEAN  sendiri  memberikan implikasi  setelah  ratifikasinya,  beberapa  implikasi hukum yang ditimbulkan adalah pengakuan ASEAN sebagai  sebuah  organisasi  internasional  yang mempunyai kapasitas hukum dalam kaidah hukum nasional Indonesia.
Lebih  lanjut  mengenai  implikasi  hukum ratifikasi Piagam ASEAN adalah berkenaan dengan
keterlibatan  Indonesia  di  setiap  agenda-agenda yang dirumuskan dalam organisasi ASEAN.
Khusus  tujuan  Piagam  ASEAN  dalam aspek sosial-ekonomi antara lain menyangkut poin nomor 5, 6, 9, 10, dan 11 sebagai berikut:
To  create  a  single  market  and  production base  which  is  stable,  prospereous,  highly competitive  and  economically  integrated with  effective  facilitation  for  trade  and investment  in  which  there  is  free  flow  of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals,  talents  and  labor;  and  free flow of capital (point 5); To aleviate proverty and  narrow  the  development  gap  within ASEAN  through  mutual  assistance  and cooperation  (point  6);  To  promote sustainable development so as to  ensure the protection of the region’s environment, the  sustainability  of  its  natural  resources, the preservation of its cultural heritage and the high quality of life of its peoples (point 9);  To  develop  human  resources  through closer  cooperation  in  education  and  long- life  learning,  and  in  science  and technology,  for  enpowerment  of  the peoples  of  ASEAN  and  for  the strengthening  of  the  ASEAN  Community (point 10); To enhance the well- being and livelihood  of  the  peoples  ASEAN  by providing  them  with  equitable  access  to opportunity for human development, social welfare and justice (point 11).
Jika melihat kelima poin yang menyangkut sosial-ekonomi dari ASEAN Charter tersebut, yaitu: pembentukan  pasar  tunggal,  pemberantasan kemiskinan, proteksi lingkungan,  pengembangan sumber  daya  manusia dan  ilmu  pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan rakyat, dan jaminan akses  bagi  rakyat  menggapai  pembangunan manusia, kesejahteraan dan keadilan sosial.
Seperti juga  dalam  menerjemahkan Pancasila  dan  UUD  NRI  1945,  khususnya  untuk menyangkut  tujuan  sosial-ekonomi,  akan membutuhkan  penjabaran  dalam  peraturan perundang-undangan, paradigma/platform, kebijakan dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan  nasional,  sesuai  dengan  Pembukaan  UUD NRI  1945.  Maka  dari  itu,  dalam  mencapai  tujuan ASEAN  Charter  pun  akan  tergantung paradigma/platform,  kebijakan  dan  strategi operasional  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan kolektif kesepuluh negara ASEAN. 16
DISHARMONISASI UUD  TAHUN  1945 DAN KETENTUAN  INTERNASIONAL  TENTANG
PIAGAM ASEAN – MEA 2015
Berdasarkan teori Hans Kelsen sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  maka  Pasal 33  UUD  NRI  Tahun  1945  menjadi  dasar  dalam melakukan  berbagai  kegiatan  kebangsaan  yang berkaiatan  dengan  masalah  ekonomi  dan kesejahtraan  sosial  termasuk  menjadi filter dalam hal  keikutsertaan  Indonesia  dalam  memberikan komitmennya  menjadi  bagian  dari  Mayarakat Ekonomi  ASEAN  2015.  Berdasarkan  cetak  biru MEA  2015  kita  dapat  melihat  bagaimana  bentuk
16 Syprianus  Aristeus,  Peluang  Industri  dan  Perdagangan Indonesia  Dalam  Pelaksanaan  Masyarakat  Ekonomi Asean (Industry  and  Trade  Oppurtunity  of  Indonesia  on Asean  Economic  Community),    dalam  Jurnal Rechtsvinding  Volume  3  Nomor  2,  Agustus  2014, (Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem Hukum Nasional), hlm 154
263
perdagangan  yang  akan  dibangun  di wilayah ASEAN ini. 17
17 Desy  Churul  Aini, Harmonisation  Constitution  1945  with International  Conditions  of  the  ASEAN  Economic Community 2015, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, hlm 386
Berbagai  faktor  penyebab  terjadinya  dan bentuk-bentuk  disharmonisasi  ketentuan  tersebut menunjukkan  bahwa  perlu  adanya  harmonisasi hukum  agar  penerimaan  sebuah  ketentuan internasional dan ketentuan nasional dapat selaras dalam  pencapaian  hukum  itu  sendiri. Penerapan berbagai aturan secara bersama-sama tanpa upaya harmonisasi atau penyelerasan sudah barang tentu akan  menimbulkan  masalah,  seperti  benturan kepentingan antara lembaga dan stakeholder. 18

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa secara historis,  perkembangan  politik  hukum Pancasila  dalam  menghadapi  arus  globalisasi dapat  dibagi  menjadi  tiga  era.  Pada  masa  orde lama,  sikap  terhadap  hukum  internasional cenderung  “bermusuhan”,  sedangkan  pada  masa orde  baru  cenderung  “bersahabat”. Pada  masa reformasi,  globalisasi  semakin  melesat,  ditandai saling  ketergantungan  pada  era  global  ini. Tidak ada  satu  negarapun  yang  tidak  mempunyai perjanjian  dengan  negara  lain  dan  tidak  diatur dalam  perjanjian internasional. Pancasila sebagai re-interprestasi, yaitu harus selalu diinterprestasikan  kembali  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Pancasila  pada  masa Reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila
Fokus Harmonisasi Pasal 33 UUD 1945 Cetak Biru MEA 2015 ASAS HUKUM Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar  atas  asas kekeluargaan. Kerangka 1: ASEAN sebagai pasar  tunggal  dan basis produksi internasional. PENGATURAN TENTANG
KEWENANGAN
Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup  orang  banyak dikuasai oleh negara. Kerangka 2: Dengan elemen peraturan  kompetisi pelrindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastuktur, perpajakan,  dan e- commerce.
TUJUAN PENGATURAN Ayat 3: Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  negara  dan dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kerangka 3: ASEAN sebagai kawasan  dengan perkembangan ekonomi yang merata KEBERPIHAKAN PENGATURAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN
MASYARAKAT SEKITAR Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, Kerangka 4: Terintegrasi  secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen  pendekatan koheren dengan ekonomi  di  luar kawasan, dan meningkatkan peran serta  dalam  jejaring produksi global..
264
pada masa Orde Baru dan Orde Lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi.
Dalam  menghadapi  arus  globalisasi ekonomi,  Pancasila  adalah  satu-satunya  “filter” negara  Indonesia.  Konsekuensi  yang  harus diemban oleh bangsa dan negara Indonesia dalam setiap melakukan perubahan maupun pembaharuan  (dalam  hal  ini  ratifikasi  perjanjian internasional)  terhadap  hukum  di Indonesia  mau tidak mau harus dilandaskan Pancasila. Jika tidak dilandasi  pada  Pancasila,  lebih  baik  menolak ratifikasi.  Pelaksanaan  hukum  tidak  pernah  akan menemukan cita-cita bangsa dan tujuan negara.

## SARAN
Untuk  pemerintah,  hendaknya  dalam menyusun setiap kebijakan dalam penyelenggaraan negara, mesti berpatokan kepada Pancasila.  Dikarenakan  Pancasila  senantiasa  tak terpisahkan dari seluruh isi Pembukaan UUD 1945 yang  dengan  jelas  menegaskan,  tujuan  hakiki bangsa  Indonesia  hidup  bernegara,  fungsi  negara bagi bangsa, dan target yang hendak dicapai dalam hidup bernegara.
Bersifat  kritis  dalam  menelaah  aturan- aturan internasional yang tidak sesuai dengan cita- cita  bangsa  sebagaimana  tertuang  di  dalam  UUD 1945. Indonesia harus mampu jeli melihat peluang, hambatan  dan  tantangan  ketika  memberikan komitmennya  dalam  sebuah  sebuah  peraturan internasional.
Penguatan  kapasitas  dan  kapabilitas  para negosiator  Indonesia  harus  terus  ditingkatkan sehingga kita mampu menjadi negara yang mampu mewarnai  bukan  hanya sekedar  terwarnai  di tengah-tengah  arus  globalisasi  tanpa  bisa mengambil  manfaat  dari  skenario  globalisasi ekonomi.  Melakukan  banyak  persiapan  untuk menghadapi  berbagai  tantangan,  memberikan solusi-solusi  konkrit  dilapangan  untuk  menjawab berbagai krisis kebangsaan di tengah-tengah arus globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku :
Ali, Zainuddin. 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Attamimi,  A.  Hamid  A,  1990, Peranan  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara; Suatu  Studi  Analisis  Mengenai  Keputusan Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum  Fakultas  Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia.
Dhakidae,  Daniel. 2002, Indonesia  dalam  Krisis 1997-2002, Jakarta: Kompas.
Mauna,  Boer. 2005, Hukum  Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika  Global,  Edisi  Kedua,  Bandung: Alumni.
MD,  Moh.  Mahfud. 2010, Membangun  Politik Hukum,  Menegakkan  Konstitusi,  Jakarta: Rajawali Pers
Persatuan  Alumni  Gerakan  Mahasiswa  Nasional Indonesia, 2015, Pancasila  dan  Globalisasi, (Jakarta: PA-GMNI.

## Pontoh,  Coen  Husain. 2005, Malapetaka
Demokrasi  Pasar,  Yogyakarta:  Resist Book.
Syatauw, J.J.G. 1961, Some  Newly  Estabilished Asian  States  and  the  Development  of International Law.

## Tjager,  Nyoman  dan  Yudi  Pramadi, 1997, Pasar
Modal  Dalam  Menghadapi  Persaingan Internasional Pada Era Globalisasi, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Usman,  Oetojo  dan  Alfian  (ed), 1992, Pancasila sebagai  Ideologi  dalam  Berbagai  Bidang Kehidupan  Bermasyarakat,  Berbangsa,  dan
Bernegara, Jakarta: BP-7 Pusat.

## Jurnal :
Aini, Desy Churul. Harmonisation Constitution 1945 with  International  Conditions  of  the  ASEAN Economic  Community  2015,  Fiat  Justitia Jurnal  Ilmu  Hukum  Volume  9 No.  3,  Juli- September 2015
Aristeus,  Syprianus. Peluang  Industri  dan Perdagangan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat  Ekonomi  Asean  (Industry  and Trade  Oppurtunity  of  Indonesia  on  Asean Economic  Community),  dalam  Jurnal
Rechtsvinding  Volume  3  Nomor  2,  Agustus 2014,  (Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional)

## Peraturan Perundang-undangan :

## ASEAN Charter
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38
Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia Tenggara)

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan