CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030

## PERNIKAHAN BEDA AGAMA TINJAUAN FIKIH DAN TANTANGAN KEHIDUPAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

## NASRUL, MUHAMMAD YUSUF, MUSLIM MUBAROK
Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar
e-mail: nasruljumadi@gmail.com muh.yusuf1274@gmail.com mubarokmuslim89@gmail.com,

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengkaji pernikahan beda agama dari perspektif fikih dan analisis hukum  Islam,  serta  mengeksplorasi  tantangan  yang  muncul  dalam  konteks  multikultural  di Indonesia. Melalui pendekatan literatur fikih Islam, artikel ini menelusuri pandangan berbagai ulama dan mazhab mengenai keabsahan dan syarat-syarat pernikahan beda agama. Selain itu, analisis  hukum  Islam  digunakan  untuk  memahami  bagaimana  pernikahan  ini  diatur  dalam undang-undang  dan  regulasi  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  menganalisis  berbagai  sumber  literatur  fikih  klasik  dan  kontemporer,  serta dokumen  hukum  yang  relevan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  beragam pandangan dalam fikih Islam mengenai pernikahan beda agama, yang mencerminkan dinamika pemikiran ulama dalam merespons perubahan sosial. Di sisi hukum, terdapat ketegangan antara norma-norma fikih dan regulasi negara yang sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel  dan  kontekstual.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  pemahaman  yang  komprehensif terhadap  literatur  fikih  dan  hukum  Islam  diperlukan  untuk  menangani  isu  pernikahan  beda agama secara adil dan inklusif di Indonesia.
Kata kunci : Pernikahan beda agama, Tinjauan fikih, Tantangan kehidupan multikulttural

## ABSTRACT
The research aims to examine interfaith marriages from the perspective of Islamic jurisprudence and legal analysis, as well as exploring the challenges that arise in the multicultural context in Indonesia. Through an Islamic jurisprudence literature approach, this article explores the views of various scholars and schools of thought regarding the validity and conditions of interfaith marriages. In addition, Islamic legal analysis is used to understand how marriage is regulated in the laws and regulations that apply in Indonesia. This research uses qualitative methods by analyzing  various  sources  of  classical  and  contemporary  jurisprudence  literature,  as  well  as relevant  legal  documents.  The  research  results  show  that  there  are  various  views  in  Islamic jurisprudence regarding interfaith marriages, which reflect the dynamics of ulama's thinking in responding to social change. On the legal side, there is a tension between fiqh norms and state regulations which often requires a more flexible and contextual approach. This article concludes that a comprehensive understanding of Islamic jurisprudence and legal literature is needed to handle the issue of interfaith marriages fairly and inclusively in Indonesia.
Key words: Interfaith marriage, Fiqh review, Challenges of multicultural life

## PENDAHULUAN
Hal yang mendasar dalam pernikahan, terutama dalam konteks pernikahan beda agama, adalah pemahaman tentang tujuan dan makna pernikahan itu sendiri ( Tarantang, J., Khosyi’ah, S., & Saepullah, U. : 2023) . Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar kontrak sosial, tetapi juga  merupakan  ibadah  yang  bertujuan  untuk  membangun  keluarga  yang  sakinah  (tenang), mawaddah  (penuh  cinta),  dan  rahmah  penuh  kasih  sayang  ( Kholik,  A.  :  2017) .  Pernikahan diharapkan  menjadi  sarana  untuk  mencapai  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat,  serta  sebagai
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030

## medium untuk menjaga moral dan nilai-nilai agama dalam keluarga
Dalam fiqih Islam, pandangan terhadap pernikahan beda agama sangat bervariasi dan tergantung pada interpretasi teks-teks agama dan pandangan ulama ( Fuadi, A. : 2016) . Secara umum,  fiqih  Islam  membolehkan  pernikahan  antara  pria  Muslim  dan  wanita  Ahlul  Kitab (Yahudi  dan  Kristen)  dengan  syarat-syarat  tertentu,  sementara  pernikahan  antara  wanita Muslimah dengan pria non-Muslim serta pernikahan antara Muslim dengan non-Ahlul Kitab (seperti Hindu, Budha, dan ateis) dianggap tidak diperbolehkan. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan iman dan agama dalam keluarga Muslim.
Ibnu  Qudamah  seorang  ulama  dari  mazhab  Hanbali,  dalam  karyanya Al-Mughni , menyatakan bahwa pernikahan antara pria Muslim dan wanita Ahli Kitab diperbolehkan dengan syarat-syarat  tertentu  ( Rosadi,  I.  :  2015) .  Namun,  ia  juga  menekankan  pentingnya  menjaga agama dan moral keluarga dalam pernikahan tersebut
Senada dengan Ibnu Qudamah, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i Imam Nawawi, dalam kitabnya Al-Majmu’ , menggarisbawahi bahwa pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim  tidak  diperbolehkan  dalam  Islam  ( Hafidzi,  H.  A.  :  2024) .  Hal  ini  berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa wanita Muslim tidak boleh menikah dengan pria musyrik
Selain aspek hukum fikih, pernikahan beda agama juga menghadirkan tantangan dalam konteks multikultural di Indonesia. Masyarakat yang majemuk sering kali menghadapi berbagai dinamika sosial, seperti penerimaan keluarga dan komunitas, identitas agama anak-anak, serta pengelolaan  perbedaan  budaya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini  menuntut  adanya pemahaman  yang  lebih  mendalam  dan  pendekatan  yang  inklusif  untuk  mencapai  harmoni sosial.
Secara kontekstual Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan agama yang luar biasa. Dalam konteks ini, fenomena pernikahan beda agama menjadi isu yang  signifikan  dan  kompleks,  mengingat  implikasi  sosial,  budaya,  dan  hukum  yang menyertainya. Pernikahan beda agama, yang melibatkan pasangan dari latar belakang agama yang  berbeda,  sering  kali  memunculkan  perdebatan  dan  kontroversi  baik  di  kalangan masyarakat maupun di kalangan ulama.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kualitatif  yang  terdiri  dari  dua  tahap utama: studi literatur dan analisis dokumentasi ( Amri, C. O., Jaelani, A. K., & Saputra, H. H. : 2021) . Tahap pertama, studi literatur, akan melibatkan penelusuran dokumen-dokumen fikih Islam  yang  relevan,  termasuk  kitab-kitab  klasik  dan  kontemporer,  serta  analisis  dokumen hukum  yang  mengatur  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia.  Sementara  itu,  tahap  kedua, analisis dokumentasi, akan fokus pada pengumpulan dan analisis data-data yang terkait dengan pernikahan  beda  agama,  seperti  fatwa-fatwa  ulama,  putusan  pengadilan,  dan  regulasi pemerintah terkait pernikahan beda agama. Data yang diperoleh dari kedua tahap tersebut akan dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam pandangan fikih Islam, serta tantangan multikultural yang terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Pernikahan Beda Agama
Secara  bahasa,  pernikahan  berasal  dari  kata  "nikah"  yang  memiliki  arti  mengikat, mengaitkan,  atau  mengurus  ( Dewi,  L.  :  2022) .  Secara  luas,  pernikahan  merujuk  pada  ikatan legal, sosial, dan budaya antara dua individu yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai pasangan  suami  istri,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga,  melanjutkan  keturunan,  dan membangun kehidupan bersama.
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Muhammad Ali As shabuni mengemukakan Pernikahan merupakan institusi sosial dan hukum  yang  melibatkan  ikatan  antara  dua  individu  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  dan melakukan  hubungan  intim  yang  sah  menurut  norma-norma  sosial  dan  agama  yang  berlaku ( Wibisono,  A.  D  :  2023) .  Dalam  konteks  Islam,  pernikahan  memiliki  makna  yang  sangat penting sebagai salah satu institusi utama dalam agama Islam yang dianggap sebagai sunnah Rasulullah  Muhammad  SAW.  Pernikahan  dalam  Islam  dianggap  sebagai  perwujudan  dari perintah agama dan sarana untuk memperoleh ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan dalam hidup 4 Beda agama merujuk pada perbedaan dalam keyakinan agama antara individu-individu. Ini bisa meliputi perbedaan dalam praktek keagamaan, doktrin, ritus, atau pandangan tentang spiritualitas.  Perbedaan  ini  bisa  muncul  antara  dua  individu  yang  berasal  dari  agama  yang berbeda  secara  mutlak,  atau  bisa  jugamencakup  perbedaan  dalam  denominasi  atau  aliran  di dalam agama yang sama.
Berdasarkan berbagai pendapat pernikahan beda agama adalah situasi di mana pasangan yang melakukan pernikahan berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Ini menunjukkan adanya perbedaan keyakinan dan praktek keagamaan antara dua individu yang ingin menjalin ikatan  pernikahan.  Pernikahan  beda  agamamemungkinkan  berpotensi  dapat  menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan, terutama dalam konteks budaya dan hukum yang berlaku di masyarakat tertentu.
Dalam beberapa agama, pernikahan beda agama mungkin dianggap tidak sah atau tidak diinginkan, sementara dalam kasus lain, pernikahan semacam itu diperbolehkan dengan syarat- syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi.  Dalam  Islam,  misalnya,  mazhab-mazhab  yang  berbeda memiliki pandangan yang beragam mengenai keabsahan dan implikasi hukum pernikahan beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim.
Pembahasan  tentang  pernikahan  beda  agama  memerlukan  pemahaman  yang  luas tentang keragaman keyakinan agama, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini penting untuk mengevaluasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pasangan yang memilih untuk menjalin hubungan pernikahan yang lintas agama.

## Pengertian Fikih
Fikih merupakan salah satu cabang ilmu dalam agama Islam yang mempelajari aturan- aturan praktis atau hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Secara etimologis, fikih berasal dari kata Arab "faham", yang berarti pemahaman atau pengertian  ( Fahamsyah,  F.  :  2019) .  Dalam  konteks  agama  Islam,  fikih  merujuk  pada  usaha pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran agama yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis (sikap atau perkataan Nabi Muhammad), Ijma Sahabat (konsensus para sahabat), dan Qiyas (analogi).
Fikih  berusaha  untuk  memberikan  panduan  kepada  umat  Islam  tentang  bagaimana mereka  seharusnya  menjalani  kehidupan  mereka  sesuai  dengan  ajaran  agama.  Ini  mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), akhlak, dan masalah-masalah lainnya. Fikih mengkaji berbagai situasi dan permasalahan yang mungkin dihadapi  oleh  umat  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dan  memberikan  solusi  atau  fatwa berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
Para ulama fikih melakukan ijtihad, yaitu upaya untuk menemukan solusi hukum atau fatwa  berdasarkan  sumber-sumber  hukum  Islam.  Proses  ijtihad  ini  melibatkan  analisis  dan interpretasi  terhadap  teks-teks  agama  serta  penggunaan  metode-metode  tertentu  dalam mengeluarkan  fatwa.  Hasil  dari  ijtihad  ini  kemudian  dicatat  dalam  karya-karya  fikih  yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam.
Pentingnya studi fikih dalam kehidupan umat Islam tidak hanya sebagai panduan praktis dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari,  tetapi  juga  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk mempertahankan  dan  menyebarkan  ajaran  agama  Islam.  Studi  fikih  juga  memainkan  peran
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
penting dalam menjaga keberlangsungan dan relevansi ajaran agama Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terus berlangsung.

## Pengertian Kehidupan Multikulural
Istilah "multikultural" menurut KBBI berasal  dari  dua unsur kata, yaitu "multi"  yang berarti  banyak  atau  lebih  dari  satu,  dan  "kultur"  yang  merujuk  kepada  kebudayaan,  cara pembudidayaan, atau cara pemeliharaan ( MUBAROK, M., & YUSUF, M : 2024) . Kehidupan multikultural merujuk pada masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya, etnis, agama, dan ras yang hidup bersama dalam satu lingkungan atau negara. Dalam konteks  multikulturalisme,  perbedaan-perbedaan  tersebut  tidak  hanya  diakui  tetapi  juga dihargai  dan  dipertahankan.  Multikulturalisme  menekankan  pentingnya  toleransi,  saling pengertian, dan kerjasama di antara berbagai kelompok budaya. Didalam konteks demokrasi seperti yang ada di Indonesia, perlu fokus pada kepentingan nasional yang mencakup beragam latar  belakang  etnik,  agama,  bahasa,  dan  sebagainyaPrinsip  utama  dalam  kehidupan multikultural  adalah  kesetaraan  dan  penghormatan  terhadap  keberagaman,  yang  mencakup bahasa, tradisi, nilai-nilai, dan praktik-praktik keagamaan ( MUSLIM, M., & TANG, M : 2024) . Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi di dunia. Terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia dihuni oleh sekitar 1.340 suku bangsa dan lebih dari  700  bahasa  daerah  yang  berbeda.  Selain  itu,  Indonesia  juga  menjadi  rumah  bagi  enam agama yang diakui secara resmi oleh negara: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan  Konghucu.  Keberagaman  ini  mencerminkan  kehidupan  multikultural  yang  kaya  dan kompleks. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang pluralis dan multikultural, dengan keberagaman suku bangsa yang mendiami di berbagai pulau di Nusantara.
Dalam konteks Indonesia, kehidupan multikultural sudah ada sejak zaman dahulu kala, ketika berbagai kerajaan dan kesultanan dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda saling  berinteraksi.  Periode  kolonial  juga  membawa  masuk  berbagai  pengaruh  budaya  dari Eropa, Tiongkok, Arab, dan India, yang semakin menambah keragaman budaya di Indonesia.
Pancasila,  sebagai  dasar  negara  Indonesia,  menggarisbawahi  pentingnya  kesatuan dalam  keberagaman  dengan  semboyan  "Bhinneka  Tunggal  Ika"  yang  berarti  "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan dalam membangun persatuan nasional.

## Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Indonesia
Terdapat  faktor-faktor  yang  mendorong  merebaknya  pernikahan  beda  agama  di Indonesisa menurut husain ( Tobroni, M : 2017) ada 8 faktor yaitu:
1. Kehidupan  Multikultural  dan  Pluralisme  Agama,  Indonesia  adalah  negara  dengan keragaman  etnis,  budaya,  dan  agama  yang  sangat  kaya.  Kehidupan  multikultural  ini memungkinkan individu dari latar belakang agama yang berbeda untuk berinteraksi dan membangun hubungan dekat. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, masyarakat  hidup  berdampingan  dengan  toleransi  tinggi  terhadap  perbedaan  agama, yang membuka peluang bagi pernikahan beda agama.
2. Globalisasi dan Modernisasi, Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Modernisasi yang disertai dengan akses informasi dan komunikasi global telah mendorong pandangan yang lebih terbuka dan liberal terhadap pernikahan beda agama. Anak muda Indonesia yang terpapar budaya global  melalui  media  sosial,  pendidikan  luar  negeri,  dan  teknologi  komunikasi cenderung lebih toleran terhadap perbedaan agama dan lebih fokus pada kesamaan nilai dan tujuan hidup dalam memilih pasangan.
3. Pendidikan dan Mobilitas Sosial, Peningkatan tingkat pendidikan dan mobilitas sosial
juga  memainkan  peran  penting.  Di  lingkungan  pendidikan  tinggi,  seperti  universitas, mahasiswa  dari  berbagai  latar  belakang  agama  sering  kali  belajar  dan  beraktivitas bersama, yang dapat mendorong mereka untuk membangun hubungan yang melampaui batas-batas agama. Pendidikan yang lebih tinggi juga cenderung meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.
4. Pengaruh  Keluarga  dan  Lingkungan,  Di  beberapa  kasus,  keluarga  yang  memiliki pandangan  lebih  terbuka  terhadap  perbedaan  agama  dapat  mendorong  terjadinya pernikahan  beda  agama.  Lingkungan  keluarga  yang  menghargai  keberagaman  dan mengajarkan  toleransi  sejak  dini  cenderung  lebih  menerima  pernikahan  beda  agama. Selain itu, keluarga dengan pengalaman internasional atau yang pernah tinggal di luar negeri sering kali lebih terbuka terhadap konsep pernikahan lintas agama.
5. Cinta  dan  Hubungan  Pribadi,  Salah  satu  faktor  paling  mendasar  adalah  cinta  dan hubungan  pribadi.  Ketika  dua  individu  saling  mencintai,  mereka  mungkin  lebih cenderung untuk mengesampingkan perbedaan agama. Perasaan cinta yang kuat dapat mendorong  pasangan  untuk  mencari  cara  agar  hubungan  mereka  dapat  diakui  secara legal dan sosial, meskipun menghadapi tantangan dari perbedaan agama.
6. Dukungan dari Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil, Beberapa komunitas dan organisasi  masyarakat  sipil  di  Indonesia  mempromosikan  pluralisme  dan  toleransi antaragama. Organisasi ini memberikan dukungan kepada pasangan beda agama, baik melalui  konseling,  mediasi,  atau  advokasi  hak-hak  mereka.  Dukungan  ini  dapat membantu  pasangan  mengatasi  hambatan  yang  mereka  hadapi  dan  mendorong terjadinya pernikahan lintas agama.
7. Kurangnya  Pemahaman  Mendalam  tentang  Agama,  Kadang-kadang,  kurangnya pemahaman  mendalam  tentang  ajaran  agama  masing-masing  pasangan  dapat mendorong  terjadinya  pernikahan  beda  agama.  Dalam  beberapa  kasus,  individu mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami larangan dan implikasi agama terhadap pernikahan lintas agama. Hal ini sering terjadi ketika agama dipandang lebih sebagai identitas budaya daripada keyakinan spiritual yang mendalam.
8. Kebutuhan  untuk  Menyelaraskan  Nilai  dan  Keyakinan  Pribadi,  Beberapa  individu mungkin  merasa  bahwa  nilai  dan  keyakinan  pribadi  mereka  lebih  selaras  dengan pasangan  dari  agama  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini,  mereka  mungkin  lebih mementingkan  kesamaan  dalam  hal  nilai  moral,  etika,  dan  tujuan  hidup  daripada kesamaan agama. Keputusan untuk menikah beda agama dapat didorong oleh keinginan untuk  memiliki  pasangan  yang  memiliki  pandangan  hidup  yang  serupa,  meskipun berbeda dalam hal agama.
Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia,  kita  dapat  melihat  bahwa  fenomena  ini  adalah  hasil  dari  kompleksitas  interaksi sosial, budaya, dan personal dalam masyarakat yang multikultural. Setiap faktor memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan keputusan individu terkait pernikahan lintas agama.

## Tinjauan Fikih Islam Pernikahan Beda Agama
Dalam Islam, pernikahan adalah institusi sakral yang diatur secara rinci dalam syariat. Fikih Islam memberikan panduan yang jelas mengenai siapa yang boleh menikah dan dalam kondisi apa pernikahan tersebut dianggap sah atau tidak sah. Tinjauan terhadap pernikahan beda agama dalam fikih Islam perlu mempertimbangkan beberapa sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma sahabat, dan Qiyas
Menurut  Fiqih  Islam  hukum  syara  pernikahan  beda  agama  secara  garis  besar  ada  3 (tiga) , Pertama,  laki-laki  muslim  boleh  hukumnya  menikah  dengan  wanita  kafir  Ahli  Kitab,
yaitu wanita kafir yang beragama Yahudi dan Nashrani. Dalilnya QS Al- Maidah : 5, dengan syarat  selama  tidak  menimbulkan  mudharat  bagi  laki-laki  muslim  tersebut.  Kedua,  laki-laki muslim haram hukumnya menikah dengan wanita musyrik, yaitu wanita kafir yang beragama selain Yahudi dan Nashrani. Dalilnya QS Al-Baqarah : 221. Ketiga, wanita muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki kafir (non muslim), baik laki-laki kafir Ahli Kitab maupun laki-laki kafir musyrik. Dalilnya QS Al-Baqarah : 221 dan QS Al-Mumtahanah : 10.

## Penggalian dalil fikih yang dikemukakan
Pertama, laki- laki muslim boleh hukumnya menikah dengan wanita kafir Ahli Kitab, yaitu wanita kafir yang beragama Yahudi dan Nashrani, selama tidak menimbulkan mudharat bagi laki-laki muslim tersebut, misal suami itu menjadi murtad mengikuti agama istrinya.
Dalilnya  firman  Allah  SWT  yang  Terjemahnya  :  “Pada  hari  ini  dihalalkan  bagimu segala  yang  baik-baik.  Makanan  (sembelihan)  Ahli  Kitab  itu  halal  bagimu,  dan  makananmu halal  bagi  mereka.  Dan  (dihalalkan  bagimu  menikahi)  perempuan-perempuan  merdeka  di antara  perempuan-  perempuan  yang  beriman  dan  perempuan-perempuan  merdeka  di  antara orang- orang yang diberi kitab sebelum kamu…”(QS Al-Maidah : 5)
Imam  Thabari  menafsirkan  ayat  tersebut  dengan  berkata  :  “perempuan-perempuan merdeka  dari  orang-orang  yang  diberi  kitab,  yaitu  yang  beragama  Yahudi  dan  Nashrani…” ( Haitoni, F: 2018)
Para  fuqaha  dari  berbagai  mazhab  –di  antaranya  adalah  mazhab  yang  empat,  yaitu mazhab  Imam  Abu  Hanifah,  Malik,  Syafi’i,  dan  Ahmad–  telah  sepakat  mengenai  bolehnya seorang  laki-laki  muslim  menikahi  perempuan  Ahli  Kitab  ( kitâbiyyah ),  yaitu  perempuan beragama Yahudi dan Nashrani, berdasarkan dalil ayat tersebut.
Namun pada kasus-kasus tertentu pernikahan tersebut dapat diharamkan secara syar’i jika menimbulkan bahaya (mudharat/mafsadat), misal suami malah murtad mengikuti agama Nashrani atau agama yahudi, meski hukum pokoknya yang mubah tetap ada dan tidak hilang. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih yang dirumuskan oleh Imam Taqiyuddin An- Nabhani sebagai berikut  : Setiap  kasus  dari  kasus-kasus  perkara  yang  mubah,  jika  terbukti  berbahaya  atau membawa  kepada  bahaya,  maka  kasus  itu  diharamkan,  sedangkan  perkara  pokoknya  tetap mubah
Kedua,  laki-laki  muslim  haram  hukumnya  menikah  dengan  wanita  musyrik,  yaitu wanita kafir yang beragama selain Yahudi dan Nashrani, atau yang tidak diturunkan suatu kitab kepada mereka. Misalnya, wanita beragama Hindu, Budha, Konghucu, Majusi, atau penganut Komunisme  (tidak  beragama),  atau  penyembah  berhala  ( watsaniyah ),  dan  yang  semisalnya. Dalilnya firman Allah SWT : “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum  mereka  beriman.  Sungguh,  hamba  sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu…” (QS Al-Baqarah : 221).
Imam  Thabari  menafsirkan  ayat  tersebut  dengan  berkata  :  janganlah  kamu  menikahi perempuan-perempuan  musyrik,  maksudnya  adalah  perempuan-  perempuan  musyrik  Arab yang tidak mempunyai suatu kitab yang dapat mereka baca ( Amri, A. : 2020) Ketiga,  wanita  muslimah  haram  hukumnya  menikah  dengan  laki-laki  kafir  (non muslim), baik laki-laki kafir Ahli Kitab maupun laki-laki kafir musyrik. Dalil keharamannya ada dua dalil; dalil pertama.
Dalil pertama, firman Allah SWT :  “Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.” (QS Al- Baqarah : 221).
Imam Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan berkata : ”Tidak halal bagi kamu [wali nikah]  untuk  menikahkan  laki-laki  Yahudi  atau  laki-laki  Nashrani  atau  laki-laki  musyrik
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
[dengan  perempuan  beriman],  yaitu  laki-laki  itu  dari  kalangan  penganut  agama  di  luar beragama Islam ( siddik Turnip, I. R. : 2021). Dalil kedua QS Al-Mumtahanah : 10.
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu,  maka  hendaklah  kamu  uji  (keimanan)  mereka.  Allah  lebih  mengetahui  tentang keimanan  mereka;  jika  kamu  telah  mengetahui  bahwa  mereka  (benar-benar)  beriman  maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.” (QS Al-Mumtahanah : 10).
Tinjauan  fikih  Islam  mengenai  pernikahan  beda  agama  dalam  hal  ini  pria  muslim dengan wanita non muslim dari kalangan ahli kitab (yahudi dan nasrani) menunjukkan bahwa terdapat dalil kebolehan atau kelonggaran dalam hal pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab dengan  syarat  tidak  membawa  mudharat  bagi  pria  muslim,  akan  tetapi  secara  umum  Islam mendorong  dan  menganjurkan  pernikahan  antara  pasangan  yang  memiliki  kesamaan  iman untuk  menjaga  keutuhan  keluarga  dan  pendidikan  agama.  Di  Indonesia,  regulasi  negara  dan fatwa ulama sejalan dengan pandangan ini, menekankan pentingnya kesesuaian agama dalam pernikahan.

## Tinjauan Regulasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia
Regulasi  tentang  pernikahan  di  Indonesia  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur pernikahan di Indonesia  ( Triadi,  T  :  2019) .  Pasal  2  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  "Perkawinan  adalah  sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal ini  mengindikasikan  bahwa  sahnya  suatu  pernikahan  di  Indonesia  sangat  bergantung  pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah.
Adapun nikah beda agama di  Indonesia secara regulatif terdapat  larangan yang kuat. dimana  pada  pertengahan  Juni  2015,  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  larangan  menikahi pasangan  yang  berbeda  agama.  Dalam  hal  ini  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan,  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun kelima pemohon uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  28J  ayat  2  UUD  1945  menyebutkan,  dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya  setiap  warga  negara  wajib  tunduk  pada  pembatasan  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang.  Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  pernikahan  merupakan  salah  satu  bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  termasuk  urusan  yang  menyangkut  pernikahan harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Tantangan  Pernikahan  Beda  Agama  dalam  Kehidupan  Multikultural  di  Indonesia Kehidupan  multikultural  di  Indonesia  membawa  berbagai  tantangan  utamanya  adalah bagaimana  menjaga  harmoni  dan  kerukunan  di  tengah-tengah  perbedaan  yang  ada.  Konflik sosial, ketegangan antar etnis, dan diskriminasi berbasis agama dan ras masih menjadi masalah
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
yang perlu diatasi.
penulis  memahami  paling  tidak  ada  5  tantangan  dalam  pernikahan  beda  agama  dalam kehidupan multikultural di Indonesia.
1. Hukum  Fiqih:  Fiqih  Islam  mengatur  pernikahan  beda  agama  dengan  ketentuan  khusus. Laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat tidak menimbulkan mudharat, sementara wanita Muslimah dilarang menikahi laki- laki non-Muslim. Hal ini didasarkan pada QS Al-Maidah: 5, QS Al-Baqarah: 221, dan QS Al- Mumtahanah: 10. Interpretasi hukum fiqih ini sering kali menimbulkan ketegangan dan kebingungan karena ketidak fahaman dan keengganan untuk  tunduk  dan patuh  terhadap hukum  fiqih  di  kalangan  umat  Muslim  termasuk  mengenai  validitas  dan  keabsahan pernikahan beda agama.
2. Stigma  Sosial  dan  Diskriminasi:  Pasangan  beda  agama  sering  kali  menghadapi  stigma sosial  yang  kuat  dari  komunitas  Muslim  konservatif.  Pernikahan  beda  agama  dianggap melanggar  norma-norma  agama,  yang  dapat  menyebabkan  pasangan  menghadapi pengucilan, penolakan sosial, dan kritik dari keluarga serta masyarakat. Stigma ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan emosional yang signifikan.
3. Kompleksitas Hukum Perkawinan: Di Indonesia, pernikahan harus sesuai dengan hukum agama  masing-masing  pasangan.  Pasangan  beda  agama  menghadapi  tantangan administratif dan legal yang rumit, termasuk kemungkinan konversi agama atau mencari pengakuan hukum  di  luar negeri sebelum mencatatkan pernikahan mereka di  Indonesia. Kompleksitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan administratif bagi pasangan.
4. Pendidikan  Anak:  Pendidikan  agama  anak-anak  yang  lahir  dari  pernikahan  beda  agama menjadi tantangan besar. Dalam Islam, sangat penting untuk mendidik anak-anak sesuai dengan  ajaran  Islam.  Konflik  bisa muncul ketika pasangan harus memilih  ajaran agama yang berbeda untuk anak-anak mereka, yang dapat menyebabkan ketidakpastian identitas dan konflik internal dalam keluarga.
5. Kurangnya Dukungan Institusional: Lembaga keagamaan dan pemerintah sering kali tidak menyediakan  dukungan  yang  memadai  bagi  pasangan  beda  agama.  Kurangnya  layanan konseling, mediasi, dan dukungan hukum membuat pasangan merasa terisolasi dan tidak didukung dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi.
Di  Indonesia,  pernikahan  beda  agama  diatur  dengan  ketat.  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Fatwa tersebut didasarkan pada dalil-dalil syariat yang menekankan pentingnya kesamaan iman dalam pernikahan untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan pendidikan agama dalam keluarga.  Selain  itu,  hukum  negara  melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan juga mengatur bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing- masing agama dan kepercayaannya

## KESIMPULAN
Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang menantang dalam konteks hukum Islam  (fikih)  dan  kehidupan  multikultural  di  Indonesia.  Berdasarkan  kajian  fikih,  terdapat beragam pandangan ulama mengenai pernikahan beda agama, mulai dari yang melarang secara tegas hingga yang memberikan kelonggaran dengan syarat tertentu. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas isu ini dalam hukum Islam.
Di  Indonesia,  yang  memiliki  keragaman  budaya  dan  agama  yang  tinggi,  pernikahan beda agama menimbulkan berbagai tantangan. Tantangan ini mencakup aspek hukum, seperti kesulitan  dalam  pencatatan  pernikahan  secara  resmi;  aspek  sosial,  seperti  stigma  dan diskriminasi  dari masyarakat  sekitar; serta aspek  psikologis yang dialami oleh pasangan dan keluarga  mereka.  Selain  itu,  pernikahan  beda  agama  juga  dapat  mempengaruhi  dinamika
keluarga dan hubungan antar anggota keluarga.
Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif yang mencakup  dialog  antaragama,  edukasi  multikultural,  serta  reformasi  kebijakan  yang  lebih akomodatif terhadap keragaman. Upaya ini penting untuk menciptakan harmoni dan toleransi dalam kehidupan multikultural di Indonesia. Dengan demikian, pernikahan beda agama dapat dipahami  dan  diterima  sebagai  bagian  dari  dinamika  sosial  yang  lebih  luas  di  masyarakat Indonesia yang majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial , 22 (1), 48-64. Amri, C. O., Jaelani, A. K., & Saputra, H. H. (2021). Peningkatan literasi digital peserta didik: Studi  pembelajaran  menggunakan  e-learning. Jurnal  Ilmiah  Profesi  Pendidikan , 6 (3), 546-551. Dewi,  L.  (2022). Implementasi  Bimbingan  Pra  Nikah  Dalam  Membentuk  Kesiapan  Mental Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara (Doctoral dissertation, IAIN Kudus). Fahamsyah, F. (2019). Fikih Pemahaman Tekstual dan Kontekstual. Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa , 9 (1), 72-88. Fuadi,  A.  (2016). Pemikiran  Jaringan  Islam  Liberal  Tentang  Pernikahan  Beda  Agama Perspektif  Hukum Islam  Dan Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral  dissertation, IAIN Bengkulu).
Hafidzi,  H.  A.  (2024). Studi  Mendalam  atas  Fatwa-Fatwa  Signifikan  MUI  dalam  Konteks Syariah:  Analisis  dan  Implementasi  dalam  Kehidupan  Sehari-hari .  CV.  AZKA PUSTAKA.
Haitoni, F. (2018). Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama. TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin , 17 (2), 203-228. MUBAROK,  M.,  &  YUSUF,  M.  (2024).  MANAJEMEN  KURIKULUM  PENDIDIKAN AGAMA  ISLAM  MULTIKULTURAL  DI  SEKOLAH  MENEGAH  ATAS ISLAM TERPADU AR-RAHMAH DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN SISWA  TERHADAP  KEBERAGAMAN  MASYRAKAT. LEARNING:  Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran , 4 (2), 199-209.

## MUSLIM, M., & TANG, M. (2024). IMPLEMENTASI KONSEP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL  DI  SEKOLAH  MENENGAH  ATAS  ISLAM  TERPADU AR-RAHMAH MAKASSAR. LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran , 4 (2), 188-198.
Tarantang,  J.,  Khosyi’ah,  S.,  &  Saepullah,  U.  (2023).  Filosofi  ‘Illat  Hukum  dan  Maqashid Syariah  dalam  Perkawinan  Beda  Agama. Jurnal  Studi  Agama  Dan  Masyarakat , 19 (1), 44-55.
T obroni,  M.  (2017).  MAKNA  SEKSUALITAS  DALAM  ALQURâ€™  AN  MENURUT HUSEIN  MUHAMMAD. Al-A'raf:  Jurnal  Pemikiran  Islam  dan  Filsafat , 14 (2), 219-238.
Kholik,  A.  (2017).  Konsep  Keluarga  Sakinah  dalam  Perspektif  Quraish  Shihab. INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam) , 2 (2), 17-32. Rosadi,  I.  (2015). Pemikiran  fikih  Ibnu  Qudamah  dalam  kitab  Al-Mughni  tentang  status pernikahan istri akibat suami menghilang (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol 4. No. 3, Juli 2024 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030
Siddik Turnip,  I. R.  (2021). Perkawinan Beda Agama: Perspektif  Ulama  Tafsir,  Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir , 6 (01), 107-140.
Triadi,  T.  (2019).  Proses  Perkawinan  Menurut  Hukum  Adatdi  Kepulauan  Mentawai  Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ensiklopedia Of Journal , 1 (2).
Wibisono,  A.  D.  (2023). Hak  Muwaris  Anak  Yang  Lahir  Dari  Perkawinan  Beda  Agama. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022.(The right of  heirs  of  children  born  from  interfaith  marriages.  Juridical  Review  of Constitutional  Court Decision Number 24/PUU-XX/2022) (Doctoral  dissertation, Unversitas 17 Agustus 1945 Surabaya).