JIGE 3 (2) (2022) 125-135

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## KEPASTIAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI TAX AMNESTY JILID II MELALUI PENGUNGKAPAN HARTA SECARA SUKARELA
Muhammad Hidayat Sumarna 1 , Khalimi 2
1,2, Universitas Jayabaya , Indonesia.

## History Article
Article history:
Received December 3, 2022 Approved December 6, 2022

## ABSTRACT
This study aims to discuss how the position of the Notice of Disclosure of Assets and the legal certainty of the certificate of disclosure of net assets which is the cause of the dispute between the Taxpayer and the Director General of Taxes, by using the  theory  of  awareness  of  the  taxpayer  and  the  theory  of  legal  certainty.  The method used by this writer is normative juridical research which is supported by a statute approach, a conceptual approach, a case approach based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal  material is obtained through  studies or  reviewing legislation and library  research  as  well  as  decisions  of  the  Tax  Court  and  Decisions  of  the Supreme  Court  which  the  researchers  then  analyze  by  means  of  systematic interpretation.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  examination  of extensification and  intensification will eventually lead to a tax assessment letter, namely a letter stating that there is a shortage of the amount of tax debt that must be  paid  and  even  an  investigation  can  also  occur  on  the  taxpayer.  Guided  by Article 12 paragraph (2)  and paragraph (3) of the KUP Law stipulates that the amount  of  tax  payable  according  to  the  notification  letter  submitted  by  the taxpayer is the amount of tax payable in accordance with the provisions of the tax laws and regulations and the Director General of Taxes determines the amount of tax to be paid. payable if the Director General of Taxes obtains evidence that the amount of tax payable according to the Tax Return is incorrect.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  mengenai  bagaimana kedudukan  Surat  Pemberitahuan  Pengungkapan  Harta  serta  kepastian hukum  atas  surat  keterangan  pengungkapan  harta  bersih  yang  menjadi penyebab  terjadinya  sengketa  antara  Wajib  Pajak  dengan  Direktur Jenderal  Pajak,  dengan  menggunakan  teori  kesadaran  wajib  pajak  dan teori  kepastian  hukum.    Metode  yang  digunakan  dalam  penulis  ini adalah  penelitian  yuridis  normatif  yang  didukung  dengan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual ( conseptual approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dengan bersumber pada  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi atau mengkaji  perundang-undangan  dan  penelitian  kepustakaan  ( library research ) serta putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Mahkamah Agung yang kemudian peneliti analisis dengan cara penafsiran sistematis.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemeriksaan  ekstensifikasi  maupun

## Keywords:
Letter  of  Notification of  Disclosure  of  Net Assets, Legal Certainty for Taxpayers
intensifikasi  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  Surat  Ketepatan pajak,  yaitu  surat  yang  menyatakan  adanya  kekurangan  jumlah  utang pajak  yang  masih  harus  dibayar  bahkan  dapat  juga  terjadi  penyidikan terhadap  wajib  pajak  tersebut.  Berpedoman  pada  Pasal  12  ayat  (2)  dan ayat (3) UU KUP mengatur bahwa Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  dan  Direktur  Jenderal  Pajak  menetapkan  jumlah pajak yang terutang apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar.
© 2020 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: malihakimi@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Agar dapat merealisasikan kegiatan tersebut perlu adanya pembiayaan dalam pembangunan tersebut. Usaha dalam memandirikan suatu negara atau daerah ialah dengan memakai sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan.
Pada  APBN  sumber  pendapatan  terbanyak  diperoleh  dari  sektor  perpajakan  meskipun masih  banyak  sektor  lain  seperti  minyak  bumi  dan  gas,  serta  bantuan  dari  luar  negeri. Diharapkan  pemasukan  dari  sektor  pajak  terus  dinaikkan  salah  satunya  dengan  mengadakan kebijakan-kebijakan  baru  seperti  ekstensikasi  dan  intensikasi.  Ekstensikasi  perpajakan dilaksanakan  dengan  cara  meningkatkan  jumlah  pajak  dan  objek  pajak  baru,  sedangkan intensikasi  perpajakan  dilaksanakan  dengan  berorientasi  pada  peningkatan  kepatuhan  dan kesadaran  wajib  pajak  misalnya  intensikasi  pajak  di  sektor-sektor  tertentu  (Trisni  &  Anwar, 2010).  Pada kurun waktu 2003 s.d 2007 dan tahun 2009, pertumbuhan penerimaan pajak rata- rata sebesar 19,36% yang disebabkan oleh reformasi perpajakan.
Khusus  tahun  2008  pertumbuhan  penerimaan  pajak  menjadi  42,70%,  karena  adanya program  sunset  policy  (program  pengampunan  pajak  bagi  wajib  pajak  yang  dengan  sukarela melakukan  pembetulan  SPT  tahun  2007  ke  bawah).  Diharapkan  sampai  tahun  2011,  100% penerimaan  negara  bersumber  dari  sektor  pajak,  karena  sektor  migas  yang  dahulu  menjadi andalan  penerimaan  negara  sekarang  tidak  bisa  diharapkan  karena  sifatnya  yang  tidak  dapat diperbaharui (non renewable resources) (Said & Damayanti 2013).  Reformasi perpajakan tahap pertama,  tahap  kedua  dan  ketiga  telah  menghasilkan  pertumbuhan  penerimaan  pajak  rata-rata sebesar  19,36%  tetapi  masih  di  bawah  target  pertumbuhan  pemerintah  sebesar  30%.  (Randi, Maria & Dewantaram. 2016)
Kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakan  dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  peraturan  dan  undang- undang  pajak  yang  berlaku.    Sejatinya  kepatuhan  pajak  diharapkan  lebih  merupakan  suatu kesadaran  secara  sukarela  (voluntary  tax  compliance)  (Noor  &  Jeyapalan  2013).    Kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance), yaitu mencapai tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan  perpajakan  dan  sekaligus  terhadap  administrasi  pajak  yang  berlaku  tanpa  disertai dengan  aktivitas  tindakan  dari  otoritas  pajak  (enforcement  activity)  sebelumnya  (Timbul  & Mukhils  2012).  Perlu  adanya  pengujian  dalam  kepatuhan  pajak.  Pengujian  kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Kepastian hukum tersebut kurang lebih sama dengan kepastian hukum  yang  dihasilkan  oleh  produk-produk  pengadilan  pada  umumnya  seperti  ketetapan  atau keputusan (keberatan, dan banding). Pemeriksaan dalam bentuk pengujian dilakukan dalam hal SPT mengklaim  lebih bayar, rugi, tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu, SPT memenuhi  kriteria  seleksi  yang  ditentukan  Dirjen  Pajak  atau  ada  indikasi  tidak  dipenuhinya kewajiban perpajakan yang lain(Indonesian Tax Review).
Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran  pajaknya  di  Indonesia  masih  cukup  rendah.  Indonesia  memiliki  berbagai permasalahan  perpajakan  yang  umumnya  juga  ditemui  di  negara  lain,  misalnya  rendahnya kepatuhan  pajak,  rendahnya  penerimaan  pajak,  hingga  rendahnya  kapasitas  lembaga administrasi perpajakan. Di banyak negara, persoalan-persoalan tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan tax amnesty. Bahkan, dalam kurun waktu 19892009,  hampir  40  negara  bagian  di  Amerika  Serikat  telah  memberikan  tax  amnesty  dalam berbagai bentuk.
Lebih  lanjut  lagi,  struktur  penerimaan  pajak  di  Indonesia  masih  banyak  ditopang  oleh Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2010 saja penerimaan Pajak Penghasilan badan memberikan kontribusi sekitar 45% dari total penerimaan pajak, jauh di atas penerimaan  Pajak  Penghasilan  pribadi  yang  hanya  sekitar  12%.  Struktur  ini  jauh  berbeda  jika diperbandingkan  dengan  rata-rata  rasio  Pajak  Penghasilan  pribadi  terhadap  badan  di  Negara- Negara  OECD,  yang    sebesar  5:1  (artinya,  Pajak  Penghasilan  pribadi  memiliki  jumlah  sebesar kurang lebih lima kali lipat dari Pajak Penghasilan badan)  (Ngadiman & Huslin 2015).
Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, juga harus dituntut dari para  wajib  pajak  itu  sendiri.  Sebagai  upaya  untuk  melakukan  terobosan  khususnya  dalam penggalian  potensi  perpajakan,  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  pada tahun  2008  telah  mengeluarkan  kebijakan  pajak  bagi  Wajib  Pajak  yang  secara  sukarela melakukan  pembetulan  atas  pelaporan  pajak  tahun-tahun  yang  lalu  dan  juga  memberikan kelonggaran  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  yang dikenal dengan Sunset Policy.
Pada dasarnya, Pengampunan Pajak bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia karena sudah  pernah  dilaksanakan  pada  tahun  1964,  1984,  dan  2008.  Walaupun  demikian,  program Pengampunan  Pajak  sebelumnya  belum  pernah  menyasar  harta  Wajib  Pajak  yang  disimpan di luar negeri. Pada faktanya program yang bertujuan untuk pengungkapan aset maupun kekayaan yang disimpan di luar negeri dewasa ini marak dilakukan di berbagai negara. Program tersebut sering  disebut  sebagai  Offshore  Voluntary  Disclosure  Program  (OVDP)  yang  memiliki karakteristik  hampir  serupa  dengan  Pengampunan  Pajak.  Pelaksanaan  OVDP  didorong, terutama, oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar negeri karena semakin transparannya sektor perpajakan global dan intensitas pertukaran informasi antar negara.  Di  berbagai  negara,  OVDP  bersifat    program  khusus  seperti  Pengampunan  Pajak. Selanjutnya,  urgensi  penerapan  model  Pengampunan  Pajak  OVDP  bagi  Wajib  Pajak  yang memiliki  harta  di  luar  negeri  didukung  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2016  Tentang  Pengampunan  Pajak  menjelaskan  bahwa  Pengampunan  Pajak  adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap  Harta  dan  membayar  Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini . Kebijakan sunset policy ini merupakan suatu  hal  yang  harus  dihargai,  karena  dapat  lebih  memberikan  kepastian  bagi  Wajib  Pajak. Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008 dalam  bentuk  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan  berupa  bunga  yang  diatur  dalam Pasal 37 A UU KUP tahun 2009 (Haula & Irianto 2011).
Kemudian,  pada  tahun  2015  tepatnya  di  bulan  Mei,  Pemerintah  menerapkan  kebijakan yang  dikenal  dengan  Sunset  Policy  jilid  II  untuk  menyempurnakan  kebijakan  Sunset  Policy sebelumnya,  dimana  perbedaan  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Landasan  hukum  kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada  Sunset Policy Jilid Iadalah Pasal 37A UU KUP,  sedangkan  pada  rencana  Sunset  Policy  Jilid  II  penghapusan  sanksi  administrasi menggunakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP; (2)  Pemberian penghapusan sanksi administrasi pada Sunset Policy Jilid I dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan STP, sedangkan pada Sunset Policy Jilid II ini nantinya STP atas sanksi  administrasi  akan  tetap  diterbitkan  lalu  akan  dihapuskan  setelah  KPP  menerima permohonan  penghapusan  dari  Wajib  Pajak;  (c)  Pada  Sunset  Policy  Jilid  I  penyampaian  atau pembetulan  SPT  mengandalkan  pada  kesukarelaan  (voluntary)  Wajib  Pajak,  sedangkan  dalam
Sunset  Policy  Jilid  II,  selain  bersifat  voluntary,  ada  juga  yang  bersifat  suatu  keharusan (mandatory).
Menteri  Keuangan  telah  menerbitkan  peraturan  No.  91/PMK.03/2015  (“PMK  91”) tertanggal  30  April  2015  tentang  Pengurangan  atau  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  Atas Keterlambatan  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan,  Pembetulan  Surat  Pemberitahuan,  dan Keterlambatan  Pembayaran  atau  Penyetoran  Pajak.  PMK-91  diterbitkan  dalam  rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak (“WP”) dan untuk mendorong WP menyampaikan Surat  Pemberitahuan  (“SPT”),  membayar  atau  menyetorkan  kekurangan  pembayaran  pajak dalam  SPT,  serta  melaksanakan  pembetulan  SPT  di  tahun  2015  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  penerimaan  negara  dan  membangun  basis  perpajakan  yang  kuat  (Ngadiman  & Huslin 2015).
Sistem perpajakan yang menganut self–assessment mengasumsikan bahwa pembayar pajak sangat sadar akan sumbernya yang dikenai pajak. Keberhasilan self–assessment tergantung pada; kejujuran  pembayar pajak,  kesadaran  pajak  serta  khasiatnya  administrasi  pajak.  Sehingga  pada dasarnya  pajak  yang  dibebankan  kepada  masyarakat  merupakan  hal  wajib  dan  memiliki  status “paksaan”. Adanya paksaan yang datangnya dari pemerintah inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan sangat rendah. Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, penundaan pembayaran hingga manipulasi jumlah pajak yang harusnya dibayarkan.
Pajak  yang  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negera  perlu  terus  dilakukan peningkatan  sehingga  pengembangan  nasional  dapat  dilaksanakan  dengan  kemampuan  sendiri dengan  mengadopsi  prinsip  kemandirian.  Apabila  sistem  pemungutan  pajak  didasarkan  pada sistem  official  Assesment,  dimana  tugas  administrasi  perpajakan  menitikberatkan  pada  tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terutang  dan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan,  namun  saat  ini  sistem  yang  digunakan  self assessment  wajib  pajak  dituntut  mempunyai  kepatuhan  yang  tinggi,  karena  wajib  pajak  telah diberikan  keleluasaan  untuk  menghitung,  mempertimbangkan  dan  membayar  sendiri  jumlah pajak  yang  terutang  dan  yang  wajib  dibayarkan  sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan Undang-Undang Perpajakan.
Sistem  yang  diberlakukan  saat  ini  tentu  mencerminkan  bahwa  pemerintah  memberikan kepercayaan lebih kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, jaminan dan  kepastian  hukum  mengenai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  bagi  wajib  pajak  lebih bersifat  diperhatikan,  sehingga  diharapkan  dapat  lebih  merangsang  peningkatan  kesadaran  dan tanggung  jawab  perpajakan  di  dalam  masyarakat.  Apabila  wajib  pajak  telah  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  sistem  ini,  maka  dikemudian  hari  tentu  tidak  akan timbul  masalah,  yaitu  berupa  pemeriksaan  ekstensifikasi  maupun  intensifikasi  yang  pada akhirnya  akan  menimbulkan  Surat  Ketepatan  pajak,  yaitu  surat  yang  menyatakan  adanya kekurangan jumlah utang pajak yang masih harus dibayar bahkan dapat juga terjadi penyidikan terhadap wajib pajak tersebut.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  membatasi  ruang  lingkup  pembahasan  mengenai  program pengungkapan  sukarela,  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  data  yang  peneliti  temukan dilapangan,  masih  banyak  sengketa  yang  terjadi  antara  Wajib  Pajak  dan  aparat  pajak  terkait dengan  pelaksanaan  tax  amnesty.  Sengketa  tersebut  ditunjukkan  dengan  adanya  gugatan  atas Surat  Tagihan  Pajak  atau  Surat  Ketetapan  Pajak  yang  diterbitkan  fiskus  terhadap  wajib  pajak yang telah mengikuti progrtam tax amnesty yang telah mendapat putusan di Pengadilan Pajak, diantaranya :
1. Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor:  PUT-000442.99/2018/PP/M.IIIA  Tahun  2018 tanggal 28 November 2018 tentang Penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S- 17717/WPJ.11/KP.01/2017  tanggal  18  Desember  2017,  tentang  Kelengkapan Permohonan  SKB  PPh  atas  Penghasilan  Dari  Pengalihan  Hak  atas  Saham  bagi  Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty.
2. Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor:  PUT-003866.99/2018/PP/M.IIB  Tahun    2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang gugatan atas penerbitan STP PPh Pasal  25 Wajib Pajak
yang  telah  mengikuti  Tax  Amnesty  sesuai  UU  Pengampunan  Pajak  Nomor  11  Tahun 2016.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan  kajian  lebih  lanjut  dalam  bentuk  Tesis  dengan  judul  “kepastian  hukum  bagi  wajib pajak  yang mengikuti tax amnesty jilid II melalui pengungkapan harta secara sukarela”.

## METODE PENELITIAN

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis  dan  konsisten  melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara dan logos yang memiliki arti ilmu, sehingga metodologi  berarti  ilmu  yang  mempelajari  cara  melakukan  penelitian.  Sedangkan  penelitian  yang dimaksud  adalah  penelitian  dibidang  ilmu  hukum.    Penelitian  pada  ilmu  hukum  ini  dimulai  dari menemukan  masalah,  menentukan  teori,  mencari  data,  melakukan  analisis  dan  menetapkan  kesimpulan serta  memberikan  saran  atas  hasil  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  yang terdiri dari metode ilmiah, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode pendekatan.

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian ini sebagai salah satu bentuk penelitian secara ilmiah disusun dengan menggunakan suatu jenis penelitian tertentu yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka  dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## 2. Pendekatan Penelitian
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  hukum  yuridis  normatif  maka  penelitian  ini  menggunakan  tiga pendekatan yaitu, perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach).

## 3. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kepastian hukum kepastian hukum bagi wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid II melalui pengungkapan sukarela. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan  sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer,  adalah  bahan  hukum  yang  mengikat  dan  diteliti  berupa  peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4) Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan;
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
6) Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  196/PMK.  03/2021  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
b. Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  dapat  membantu  menganalisis  dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi.  Adapun  macam  dari  bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Sunggono 2003) .
c. Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder,  misalnya  Kamus  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa  Inggris  dan  kamus hukum, namun tidak dipergunakan dalam penelitian ini.
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yag  digunakan  dalan  penelitian  ini  yaitu  studi dokumen  atau  bahan  pustaka  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti  untuk  kemudian dikategorikan,  dibaca,  dikaji,  selanjutnya  dipelajari,  diklarifikasi,  dan  dianalisis  dari  buku-buku, literature, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan sebagainya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan  Surat  Pemberitahuan  Pengungkapan  Harta  yang  diatur  dalam  UU  HPP dibandingkan dengan Surat Pemberitahuan yang Diatur Dalam UU KUP
Pajak  merupakan  iuran  kepada  Negara  yang  bersifat  memaksa  dan  terutang  oleh  wajib pajak.  Menurut  Undang-Undang  yang  berlaku  wajib  pajak  yang  telah  melakukan  pembayaran tidak  mendapatkan  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah.    Namun,  berdasarkan  data  yang  ditemukan  dilapangan wajib  pajak  cenderung  merasa  enggan  mengikuti  program  tax  amnesty  dengan  alasan  bahwa fiskus  memiliki  kecenderungan  menggunakan  kebijakan  tersebut  untuk  menggali  potensi  pajak baru  bagi  wajib  pajak  yang  mengikuti  tax  amnesty.  Adanya  ketakutan  wajib  pajak  terhadap kecenderungan  tersebut  tentu  menandakan  bahwa  kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh pemerintah bagi wajib pajak pada program tax amnesty belumlah optimal.
Setiap  wajib  pajak  mengharapkan  dapat  ditetapkannya  hukum  dalam  kebijakan  dan program  tax  amnesty  secara  konkrit,  sebagaimana  hukumnya  yang  harus  berlaku,  yang  pada dasarnya tidak boleh menyimpang, inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum, karena dengan adanya kepatian hukum wajib pajak akan lebih tertib dalam melakukan perhitungan, pelaporan hingga  pembayaran  pajak.  Celah-celah  hukum  yang  berpotensi  menimbulkan  sengketa  antara Wajib  Pajak  dengan  Fiskus  harus  diminimalisir.  Celah  hukum  yang  berpotensi  menimbulkan sengketa menurut Peneliti antara lain:
1. Fiskus  dimungkinkan untuk   membatalkan   membetulkan   atau  membatalkan  surat keterangan  dalam  hal  berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  terdapat  ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Adanya persyaratan untuk mencabut upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak sebelum Wajib Pajak melakukan pengungkapan harta. Upaya hukum tersebut terdiri dari:
a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
d. Pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar;
e. Keberatan;
f. Pembetulan;
g. Banding;
h. Gugatan; dan/atau
i. Peninjauan kembali,
Pengaturan  konsep  program  pengungkapan  sukarela  dalam  ketentuan    Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu :
“Wajib  Pajak  dapat  mengungkapan  harta  bersih  yang  belum  atau  kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud”.
Salah  satu  program  dari  pemerintah  yang  menghapus  pajak  dimana  seharusnya dibayarkan dengan cara pengungkapan harta wajib pajak yang bersangkutan dan membayar uang tebusan. Tax Amnesty ini sendiri diatur di dalam UU No 11 Tahun 2016 yang berisi penjelasan tentang pengampunan pajak itu sendiri. Intinya, pada undang-undang tersebut dijelaskan, wajib pajak cukup melakukan pengungkapan harta serta membayar tebusan pajak sebagai bentuk pajak pengampunan dari harta yang tidak pernah dilaporkan selama ini. Fasilitas Tax Amnesty tidak hanya  dipakai  di  Indonesia  namun  di  Negara  lain  juga.  Wajib  Pajak  yang  ingin  mengikuti
program  tax  amnesty    mendapatkan  kemudahan  dari  pihak  pemerintah.  Mulai  dari  tarif  pajak yang  rendah,  tidak  adanya  sanksi  administratif,  dihapusnya  pemeriksaan  pajak  untuk penindakan pidana, dihapusnya pajak yang terutang, dihentikannya pemeriksaan pajak bagi yang menjalani  proses    pemeriksaan  itu  sendiri,  tidak  adanya  PPh  final  sebagai  pengalihan  harta dalam bentuk saham, tanah, atau bangunan. Sedangkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi  momentum  yang  sangat  tepat  bagi  Wajib  Pajak  untuk  kembali  memperbaiki  catatan kewajiban perpajakannya yang selama ini belum sesuai. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu fasilitas yang  telah diterapkan di Indonesia pada awal tahun 2022.
Program  ini  merupakan  salah  satu  peraturan  yang  diatur  di  dalam  undang-undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Tujuan  utama  dari  pembuatan  program  PPS  untuk mengoptimalkan  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak.    Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS) program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkap kewajiban terkait perpajakan  yang  belum  diselesaiakan  secara  sukarela.  Wajib  pajak  yang  yang  urusan perpajakannya belum selesai dapat diselesaikan melalui 2 (dua) kebijakan, yakni :
a. Kebijakan  pertama  adalah  membayar  PPh  atau  pajak  penghasilan  yang  dilihat berdasarkan harta yang belum dilaporkan sepenuhnya oleh peserta program tax amnesty;
b. Kebijakan  yang  kedua  adalah  pembayaran  PPh  yang  dilihat  dari  pengungkapan  harta yang belum diungkap pada SPT tahunan.
Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  telah  diatur  dalam  UndangUndang  Nomor  7 Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,    yang  mana  program  ini  akan diterapkan  dalam  kurun  waktu  6  bulan,.  Penerapan  Pengungkapan  Sukarela  telah  dimulai Januari 2022 hingga Juni 2022.
Pada intinya baik Tax Amnesty dan PPS (Program Pengungkapan Sukarela) merupakan dua  kebijakan  yang  sama-sama  dibuat  pemerintah  untuk  memudahkan  Wajib  Pajak  atau  para wajib pajak memenuhi kewajibannya. Dua kebijakan yang dibuat untuk membuat Wajib Pajak jadi lebih patuh pada pajak dengan cara sukarela. Wajib Pajak diarahkan untuk patuh dan jujur atas harta yang dimiliki selama ini dan belum dilaporkan kepada Negara dalam SPT Tahunan. Berdasarkan  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  terdapat  2  (dua)  skema program pengungkapan sukarela, antara lain :
Tabel Skema Program Pengungkapan Sukarela Keterangan Kebijakan 1 Kebijakan 2 Subyek WP OP dan Badan  Peserta Tax Amnesty WP OP Basis Aset Aset per 31 Desember 2015 Aset perolehan tahun 2016 yang belum dilapor di SPT tahunan 2020 Tarif PPh Final - 11% untuk aset LN - 8% untuk aset LN dan aset DN - 6% untuk aset repatriasi LN dan aset DN yang di investasikan ke SBN / hiliirisasi/renewable energy - 18% untuk aset LN - 14% untuk aset LN dan aset DN - 12% untuk aset repatriasi LN dan aset DN yang diinvestasikan ke SBN/hilirisasai/renewable energy.
Kedudukan  tax  amnesty  dan  Program  Pengungkapan  Sukarela  mempunyai  kedudukan sama,  yang  diatur  mulai  dari  Pasal  5  sampai  dengan    Pasal  12  dimana  materi  tersebut memberikan  pengampunan  pajak  kepada  Wajib  Pajak  yang  secara  sukarela  memberikan pengungkapan hartanya yang belum pernah dilaporkan sebelumnya dan terhadap harta tersebut
diberikan  keringanan  jumlah  pajak  terutang  yang  harus  dibayarkan.    Sebenarnya  program Pengampunan  Pajak  pernah  diterapkan  atau  diberlakukan  oleh  pemerintah  pada  tahun  2016 dengan  dibentuk  dan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan Pajak hanya dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan program Pengampunan Pajak dibungkus dengan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Namun sejatinya  keduanya  mempunyai  materi  muatan  yang  sama,  sehingga  dapat  dikatakan  antara Undang-Undang    Pengampunan  Pajak  dan  Program  Pengungkapan  Sukarela  Wajib  Pajak terdapat  dalam  BAB  V  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  adalah  sama  dan sebangun.  Itu artinya Wajib Pajak yang masih memilik harta yang diperolehnya sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 tetapi belum dilaporkan atau diungkapkan pada saat  Program  Pengampunan  Pajak  di  tahun  2016  masih  diberikan  kesempatan  lagi  dalam Program  Pengungkapan  Sukarela  Wajib  Pajak  dalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan.
Menurut Peneliti, kedudukan   antara  Surat  Pemberitahuan  Pengungkapan  Harta  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  jika  dibandingkan  dengan Surat  Pemberitahuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, kedudukannya akan lebih luas jika tidak dikeluarkannya surat batal demi hukum.

## Kepastian Hukum atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang Diperoleh Wajib Pajak yang Mengikuti tax Amnesty Jilid II
Kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  tujuan  hukum  dan  dapat  dikatakan  upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakkan hukum  terhadap  suatu  tindakan  tanpa  memandang  siapa  yang  melakukan.    Terkait  keadilan pajak  sepanjang  wajib  pajak  menganggap  pajak  semata-mata  sebagai  beban,  bukan  kewajiban keNegaraan, maka setiap orang akan berupaya mengurangi agar pajaknya serendah-rendahnya, di sisi lain pajak adalah untuk keperluan negara.
Dalam pelaksanaannya, sering dianggap fiskus menempuh segala cara bagaimana untuk meningkatkan  penerimaan  negara,  dan  di  lain  pihak,  wajib  pajak  berupaya  dengan  segala  cara bagaimana untuk memperkecil beban pajak. Oleh karenanya sering berlaku azas “Summum ius summa  injuria”  menganggap  keadilan  tertinggi  di  satu  pihak  (membayar  pajak  untuk  negara) dapat  berarti  ketidakadilan  yang  tertinggi  untuk  pihak  lain  (bagi  pembayar  pajak  yang menganggap  terpaksa  berupa  beban  semata).  Pengampunan  Pajak  atau  Tax  Amnesty  dalam perspektif hukum atas pertimbangan, yaitu :
1. Keadilan;
2. Kepastian Hukum;
3. Kemanfataan (utuk orang banyak);
4. Kepentingan Nasional (bangsa/negara).
Sedangkan dalam penerapan pada hukum pajak, yakni :
1. Mengutamakan  keadilan,  sering  mengkesampingkan  kepastian  hukum,  dan  demi kepastian hukum dapat mengkesampingkan keadilan;
2. Demi  kepentingan  nasional,  secara  tidak  langsung  dapat  mengkesamping  kan kemanfaatan untuk rakyat banyak.
Pengampunan  pajak  atau  tax  amnesty  dalam  persepsi  keadilan  dan  kepastian  hukum, dalam menyikapi tax amnesty, yaitu :
1. Menolak  Tax  Amnesty  dengan  pertimbangan  bahwa  pengampunan  pajak  tersebut sebagai  perlakuan  tidak  adil  bagi  pihak  yang  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan dan tindakan melanggar hukum, antara lain:
a. Tidak adil bagi Wajib Pajak yang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya :
1) Tidak diimbangi dengan penghargaan terhadap Wajib Pajak yang patuh.
2) PPN  yang  seharusnya  terhutang/yang  tidak  terkait  dengan  penghasilan  yang diampuni, hutang PPN turut diampuni tanpa uang tebusan.
b. Perlakuan imparsial (tidak diberlakukan sama), menimbulkan ketidakpastian hukum.
1) Bagi  Wajib  Pajak  yang  hartanya  dalam  negeri  dapat  dikenakan  paksa  badan (gijzeling),  yang  berdasarkan  SEMA  2/1964  dan  SEMA  4/1970  dinyatakan melanggar HAM;
2) Seharusnya  diterapkan  sanksi  hukum  untuk  memaksa  memenuhi  kewajiban perpajakannya sesuai pasal 23A UUD 1945;
3) Uang  tebusan  2%,  berarti  pajaknya  dikenakan  8%  dan  dihapuskan  92%  (WP Badan) atau dikenakan 6,7% dan dihapuskan 93,3% untuk WP perseorangan;
4) Hanya berlaku 9 bulan, sesudahnya dikenakan peraturan berlaku surut sampai 1 Januari 1985 dengan denda sesuai UU yang berlaku.
Mendukung dilaksanakannya Tax Amnesty untuk mewujudkan kepastian hukum, antara lain :
1. Untuk harta perolehan sebelum lima tahun lalu, dalam sistem self assessment tidak dapat dikenakan  pajaknya  lagi.  Dengan  pengampunan  pajak,  maka  sekalipun  dengan  tarif rendah tetapi masih dibayar pajaknya (kepastian hukum).
2. Terhadap  kekayaan/harta  yang  tidak  diungkapkan  (ada  dalam  negeri/  di  luar  negeri), karena belum terungkapmaka tidak dapat ditetapkan  pajaknya. Oleh karenanya, hanya yang  sudah  melapor  yang  dikejar  pembayaran  pajaknya,  untuk  keadilan  harus diungkapkan dulu kekayaannya baru dapat diperlakukan sama.
3. Untuk  menggerakkan perekonomian bangsa, potensi yang tersembunyi menjadi terbuka.
4. Untuk dasar menciptakan iklim kondusif dalam sistem perpajakan, dengan tax base yang sebenarnya, agar mendapat kepastian guna pelaksanaan selanjutnya.
Sedangkan  ketidakpastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan Undang-Undang  perpajakan, antara lain :
1. Terkait  tambahan  kekayaan  yang  bersumber  dari  penghasilan  yang  dikecualikan  dan bukan  obyek  PPh  seperti  hibah/  warisan,  pembayaran  asuransi  jiwa,  kecelakaan, kesehatan  dan  dwiguna  atau  kekayaan  yang  diperoleh  dari  penghasilan  yang  sudah dibayar  pajaknya  seperti  dari  bunga  deposito,  surat  berharga  di  bursa  efek,  penjualan tanah/bangunan  atau  yang  dikenakan  PPh  final  lainnya  yang  dilaporkan  dalam  SPT berdasar nilai perolehan adalah sesuai penuntunan pengisian SPT.
a. Terhadap temuan setelah 2016 apabila ada harta yang nilainya tinggi, sepanjang tidak  dijual/dipertukarkan,  maka  tidak  ada  pertambahan  kekayaan  secara  fisik, bukan obyek PPh.
b. Kalaupun  tidak  dilaporkan  dalam  SPT,  tidak  merugikan  negara,  atas  kealpaan atau kesalahan dalam pengisian SPT kena denda Rp 100.000 (pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 UU KUP).
c. Hibah/warisan  dari  orangtua  kepada  anak/ahli  waris  adalah  bukan  objek  PPh tanpa memperhatikan apakah ahli waris tersebut orang kaya atau berpenghasilan rendah/tinggi.
2. Kekayaan  (modal)  yang  sudah  dibayar  pajaknya,  ditanamkan  di  luar  negeri  tidak  ada aturan yang melarang, hanya atas penghasilannya yang harus dibayar pajak dalam negeri (world  wide  income)  dan  bukan  kekayaan  yang  ditanamkannya  yang  harus  dimohon pengampunan.  Kalau direpatriasi malah dikenakan tebusan 2 kali tebusan dalam negeri.
Dari  uraian diatas,  maka  sengketa  tax  amnesty  atau  pengungkapan  sukarela  yang  telah disidangkan  di  Pengadilan  Pajak  dan  telah  mendapat  kekuatan  hukum  tetap.  Pada  ketentuan Pasal  12  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Tata  Cara  Perpajakan,  dalam  laporan  SPT  atau pengungkapan  sukarela  semua  harus  dianggap  benar  dan  seharusnya  dikeluarkan  surat  batal demi hukum.
Untuk  menyelesaikan  sengketa  tax  amnesty  dan  Pengungkapan  Sukarela,  maka  ada upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak  sebagaimana  ketentuan  Undang-Undang Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  yakni  gugatan  wajib  pajak  terhadap  surat pembatalan demi hukum dari Direktur Jenderal Pajak yang menjadi dasar gugatan.
Berdasarkan  Pasal  31  ayat  (1)  bahwa  pengadilan  pajak  mempunyai  tugas  dan  wewenang memeriksa  dan  memutuskan  sengketa  pajak.  Sedangkan  kekuasaan  pengadilan  pajak  diatur dalam  Pasal  33  bahwa  pengadilan  pajak  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa, sehingga  putusan pengadilan  pajak bersifat final and binding  (putusan  terakhir  dan  memiliki  kekuatan  hukum  tetap).    Kepastian  hukum Pengungkapan  Sukarela  telah  diatur  dalam    Pasal  5  sampai  dengan  12  BAB  V  Program Pengungkapan  Sukarela  Wajib  Pajak  UndangUndang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kepastian  hukum  yang  ada  di  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan sesuai dengan Undang-Undang, teori Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Norma-norma  adalah  produk  dan  aksi manusia  yang  deliberatif.  Undang-Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  umum menjadi  pedoman  bagi  individu  bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan dengan  sesama  individu  maupun  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturanaturan  itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian  hukum.    Maka menurut peneliti yang menjadi kepastian hukum yakni Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 000442.99/2018/PP/M.IIIA dan
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
003866.99/2018/PP/M.IIB  yang  telah  dimenangkan  dan  menjadi  dasar  kepastian  hukum terhadap wajib pajak yang mengikuti pengungkapan sukarela.
Sebagaimana teori hukum berjenjang yakni (Stuefen bau des recht) yang dikemukakan oleh Hans  Kelsen  dan  dikembangkan  oleh  Hans  Nawiasky.  Hans  Nawiasky  menggolongkan peraturan perundangan tersebut atas 4 tingkatan yaitu:
1. Norma  fundamental  negara  (Staat  fundamental  noorm),  Bagi  Pemerintah  Indonesia dicantumkan  dalam  Pembukaan  UUD  RI-1945,  yaitu  sebagai  dasar  pokok  pendirian negara. Dasar fundamental negara ini adalah pokok-pokok pikiran bukan norma hukum yang  sudah  mengatur  hak,  kewajiban  dan  sanksi  hukum  sebagaimana  hukum  pada umumnya. Oleh Hans Kelsen dipertajam lagi dengan norma dasar  (grund noorm), yang oleh  Prof.  Attamimi  menyebut  grund  norm-nya  Hans  Kelsen  sama  dengan  falsafah negara, bagi Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar negara.
2. Norma dasar negara (Staat grundgezette), Yaitu norma tertinggi dari sumber hukum dari satu negara, di Indonesia menyamakannya dengan  Undang-undang Dasar Negara yaitu UUD  RI-1945  dan/atau  TAP  MPR.  Dalam  hukum  dasar  negara  (Undang-undang Dasar) baru mengatur hal yang pokok-pokok saja, belum mengatur cara pelaksanaan dan sanksi hukum.
3. Undang-undang yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara (formelle gezette) Sama halnya dengan Indonesia, namun di samping undang-undang juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) yang kekuatannya setingkat dengan undang-undang, berkekuatan hukum sampai dikukuhkan menjadi undang-undang.
4. Aturan  pelaksanaan  dari  undang-undang  (ferordnungen  dan  autonomous  satzungen) Hans  Nawiasky  mengelompokkan  peraturan  pelaksanaan  (ferordnungen)  yang  di Indonesia  berupa  peraturan  pemerintah  atau  peraturan  Presiden  (pelaksanaan  pasal  5 UUD  Ri1945),  dan  peraturan  daerah  (autonomous  satzungen)  yang  di  Indonesia dikelompokkan sebagai peraturan daerah propinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
.

## KESIMPULAN
1. Setiap  wajib  pajak  mengharapkan  dapat  ditetapkannya  hukum  dalam  kebijakan  dan program tax amnesty secara konkrit, sebagaimana hukumnya yang harus berlaku, yang pada dasarnya  tidak  boleh  menyimpang,  inilah  yang  diinginkan  oleh  kepastian  hukum,  karena dengan adanya kepatian hukum wajib pajak akan lebih tertib dan secara sukarela melakukan perhitungan,  pelaporan  dan  pembayaran  pajak.  Celah-celah  hukum  yang  berpotensi
menimbulkan  sengketa  antara  Wajib  Pajak  dengan  Fiskus  harus  diminimalisir  dengan melakukan penyaringan yang ketat pada saat awal Wajib Pajak penyampaian pengungkapan harta.
2. Asas  self  assessment  yang  dianut  UU  Perpajakan  seharusnya  menjadi  acuan  dari  Surat Pemberitahuan  Pengungkapan  Harta  yang  diatur  dalam  UU  HPP  bahwa  apa  yang dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak  dalam  Surat  Pemberitahuan  Pengungkapan  Harta  haruslah dianggap  benar  sampai  Direktur  Jenderal  Pajak  menemukan  bukti  bahwa  jumlah  harta bersih yang diungkapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tindakan yang seharusnya  dilakukan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak  bukan  membatalkan  Surat  Keterangan Pengungkapan Harta Bersih namun menerbitkan SKP atau STP.

## DAFTAR PUSTAKA
Haula  Rosdiana  dan  Edi  Slamet  Irianto(2011)  Panduan  Lengkap  Tata  Cara  Perpajakan  di Indonesia, (Jakarta: Visimedia Pustaka,
Ngadiman.,  &  Huslin  (2015  )  Pengaruh  Sunset  Policy,  Tax  Amnesty,  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta Kembangan), Jurnal Akuntansi,
Noor  Sharoja  Sapiei  Kaipillai,  Jeyapalan  (2013)  External  Tax  Professionals’  Views  on Compliance  Behaviour of Corporation, American Journal of Economics,.
Randi  Ilhamsyah  Endang,  Maria  G  Wi.,  Dewantaram  Rizky  Yudhi,  (2016)  Pengaruh Pemahaman  Dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Dan  Sanksi    Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi  Samsat Kota Malang), Jurnal Perpajakan,
Said  Jamaluddin  Darwis.,  &  Damayanti,  Ratna  Ayu  (2013)  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Witholding Tax, Jurnal Analisis.
Trisni Suryarini & Anwar Syaiful.( 2010 ) Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Kpp Semarang Barat. Jurnal Dinamika Akuntansi Timbul  Hamonangan  Simanjutak  dan  Mukhils(2012)Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  Dalam Pembangunan Ekonomi, Raih Asa Sukses, Jakarta,
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagaimana  telah  beberapa kali diamandemen terakhir dengan Amandemen ke 4 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  196/PMK.  03/2021  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak;
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-000442.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2018; Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan : PUT-003866.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019.