## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif  dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika
Arry Djaelani 1 , Kristiawant 2
1 Program Studi Magister Hukum, Universitas Jayabaya, alamat Jl. Pulomas Selatan Kav.23 jakarta Timur Kode Pos 13210
Email : arry.link@gmail.com
2 Program Studi Magister Hukum, Universitas Jayabaya, alamat Jl. Pulomas Selatan Kav.23 jakarta Timur Kode Pos 13210
Email : -
Abstract—There  has  been  a  shift  in  the  concept  of  punishment  which  was  originally  intended  solely  as  retaliation  or commonly called retributive justice. In this case, the perpetrator is considered the object of the sufferer and is passive from the ongoing sentencing process. However, in its development the meaning of justice has never paid attention to the position of victims who have never received attention in the criminal justice process. Therefore, the idea of  handling criminal cases began to emerge with an emphasis on a restorative justice approach. This approach offers different views and approaches in understanding and dealing with a criminal act. This research uses normative juridical law research. To answer the existing problems,  this  research  uses  3  (three)  research  approaches,  namely,  the  statutory  approach.  conceptual  approach,  and comparative approach. Based on this research, the application of the principles of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia is a Restorative justice approach that focuses on the needs of both victims and perpetrators of  crime. In addition, the Restorative Justice approach helps criminals to avoid other crimes in the future. As well as the mechanism for stopping  prosecution  based  on  a  restorative  justice  approach  to  victimless  crime  cases  is  the  issuance  of  Prosecutor's Regulation No. 15/2020 which regulates several requirements for public prosecutors to close cases for legal purposes. The application  of  the  termination  of  prosecution  is  intended  to  apply  the  principles  of  restorative  justice,  especially  for  victim ovender mediation. This means that it can only be applied to cases where there are victims. Because one of the conditions for stopping prosecutions is peace between the victim and the perpetrator and the mechanism for stopping prosecution is based on a restorative justice approach to victimless crime cases.
Keywords — : Justice; Victim, Perpetrator, Restorative, Victimless crime

## I. PENDAHULUAN
Telah  terjadi  pergeseran  konsep  pemidanaan  yang  awalnya  bertujuan  semata-mata  sebagai  pembalasan  atau  biasa disebut keadilan retributif. Dalam hal ini pelaku dianggap sebagai obyek penderita dan bersikap pasif dari proses pemidanaan yang berlangsung. Namun, dalam perkembangannya makna keadilan tersebut tidak pernah memperhatikan posisi korban yang tidak  pernah  mendapat  perhatian  dalam  proses  peradilan  pidana.  Konsep  tujuan  pemidanaan  ini  dianggap  memiliki  berbagai kelemahan  terutama  karena  dianggap  sama  sekali  tidak  memberikan  keuntungan  bagi  korban  dan  masyarakat.  Pergeseran wacana  ini  disebabkan  oleh  tiga  faktor  utama  yaitu  perkembangan  hak  asasi  manusia,  perubahan  pandangan  masyarakat  atas kejahatan dan perubahan pandangan masyarakat terhadap penjahat itu sendiri.
Oleh  sebab  itu,  mulai  muncul  gagasan  penanganan  perkara  pidana  dengan  menitikberatkan  pendekatan  keadilan restoratif.  Adapun  peendekatan  ini  menawarkan  pandangan  dan  pendekatan  yang  berbeda  dalam  memahami  dan  menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana  pada  umumnya  yaitu  serangan  terhadap  individu  dan  masyarakat  serta  hubungan  kemasyarakatan.  Akan  tetapi  dalam pendekatan  keadilan  restoratif,  korban  utama  atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana  bukanlah  negara,  sebagaimana  dalam  sistem peradilan pidana yang sekarang ada.
Oleh  karena  itu,  kejahatan  menciptakan  kewajiban  untuk  membenahi  rusaknya  hubungan  akibat  terjadinya  suatu tindak  pidana.  Sementara  keadilan  dimaknai  sebagai  proses  pencarian  pemecahan  masalah  yang  terjadi  atas  suatu  perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan  tersebut 1 . Sementara George Ritzer 2 menyebutkan restorative justice adalah sebuah  konsep
1 Koesriani Siswosoebroto, Pendekatan Baru dalam Kriminologi , Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
2 Eva  Achjani  Zulfa,  “Keadilan  Restoratif  di  Indonesia  (Studi  tentnag  Kemungkinan  Penerapan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Praktek Penegakan Hukum Pidana)”, Disertasi Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2009.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
pemikiran  yang  merespon  pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  pada  kebutuhan  pelibatan masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  tersisihkan  dengan  mekanisme  yang  bekerja  pada  sistem  peradilan  pidana  yang  ada  pada saat ini.
Di Indonesia, penerapan konsep penegakan hukum pidana yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif ternyata telah diterapkan pada komponen sistem peradilan pidana di Indonesia.   Namun, penegakan hukum pidana yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif selain diatur dalam  nota kesepakatan bersama, ternyata  masing-masing lembaga penegakan hukum diatas juga  mengatur  penerapan  keadilan  restoratif  sendiri-sendiri  melalui  aturan  teknisnya.  Akan  tetapi  pengaturan  prinsip keadilan restoratif dalam masing-masing peraturan tersebut ternyata mengatur secara berbeda.
Ternyata selain lembaga penegak hukum diatas, penerapan prinsip keadilan restoratif juga dilakukan oleh Kejaksaan dengan  mengeluarkan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut sebagai “Perja 15/2020”). Jika mendasarkan pada sistem peradilan pidana, Kejaksaan Republik Indonesia  merupakan  suatu  lembaga  memiliki  kewenangan  untuk  memutus  suatu  kasus  apakah  nantinya  akan  diteruskan  ke pengadilan atau tidak. Hal ini sesuai dengan kewenangan kejaksaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  UU  16/2004)  yaitu  kejaksaan  merupakan  suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang. Adapun yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang  menurut cara yang diatur dalam Hukum  Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Namun, dengan adanya Perja 15/2020 ini maka kewenangan penuntut umum lebih mengendepankan prinsip keadilan restoratif  terutama  untuk  melakukan  proses  penghentian  penuntutan  (menutup  perkara  demi  kepentingan  hukum).  Seperti diketahui  semula  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut “KUHAP”)  mengatur  beberapa  kewenangan  penuntut  umum.  Salah  satu  kewenangannya  adalah  melakukan  penuntutan  dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Kemudian kewenangan ini dijabarkan melalui Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu  penuntut  umum  berwenang  memutuskan  untuk  menghentikan  penuntutan  jika  suatu  perkara  tidak  terdapat  cukup  bukti; peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau perkara ditutup demi hukum, yang nantinya akan dituangkan dalam surat ketetapan.
Jika  dipahami  makna  pasal  ini,  maka  salah  satu  bentuk  penghentian  penuntutan  adalah  penutupan  perkara  demi  kepentingan hukum. Namun, keberadaan Perja 15/2020 ini menghendaki agar proses penghentian penuntutan lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Perja 15/2020 ini dibuat sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan  restoratif  yang  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan  perlindungan  dan kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  berorientasi  pada  pembalasan.  Dengan  kata  lain,  penuntut  umum berwenang melakukan tindakan penghentian penuntutan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.
Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  selain  akan  menganalisis  kesinambungan  penerapan  prinsip  keadilan  restoratif  pada masing-masing lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Teori Sistem Peradilan Pidana
Lawrence M. Friedman 3 mengemukakan dalam tesisnya tentang hukum Amerika bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat  tiga  komponen  penting  yang  saling  mempengaruhi  yaitu,  struktur  dari  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  unsur  kualitas dan  kuantitas  pengadilan,  yurisdiksinya  serta  cara  banding  dari  suatu  Pengadilan  ke  Pengadilan  lainnya;  substansi  adalah ketentuan-ketentuan,  alasan  hukum  atau  kaidah  hukum,  termasuk  yang  tidak  tertulis,  yang  merupakan  hasil  aktual  yang dibentuk  oleh  sistem  hukum;  sikap  publik  dan  nilai-nilai  atau  budaya  hukum  yang  memberikan  pengaruh  positif  atau  negatif kepada tingkah laku yang bertemakan dengan hukum dan pranata hukum.
Apa yang dikemukakan oleh Friedman bahwa hukum merupakan “suatu sistem”. Dalam pengoperasiannya, hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang erat sekali. Struktur dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi  dan  demikian  pula  struktur  dan  substansi  dipengaruhi  pula  oleh  komponen  sikap  publik  dan  nilai-nilai.  Sementara Alan  Coffey 4 menyebutkan  bahwa  peradilan  pidana  adalah  suatu  sistem  yang  menyangkut  beberapa  lembaga  dalam aktifitasnya. Sistem menyangkut beberapa lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penjara.
Selanjutnya Alan Coffey menyatakan lebih lanjut bahwa sistem itu harus menunjukkan konsistensi dari tiga elemen yaitu, kepekaan akan  masalah  yang dalam  hal ini digambarkan sebagai suatu thermometer pengukur suhu udara;  kemampuan untuk  menyesuaikan sebagai  suatu konsekuensi dari kepekaan tersebut diatas;  kemampuan untuk tanggap terhadap perubahan hukum dan ekonomi yang mungkin dapat diterapkan oleh polisi, jaksa, dan hakim 5 .
3 Lawrence M. Friedman, On Legal Development . (Rutgers: Law Review. 1969) Hal.27-30
4 Alan Coffey, An Introduction to The Criminal Justice System. Cource Material Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. (Jakarta. PDH. UI. 1983) Hal. 48

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Berdasarkan  pengertian  diatas,  maka  istilah  sistem  peradilan  pidana  mengandung  pengertian  yaitu  menunjukan adanya  suatu  proses  atau  mekanisme  bekerjanya  seluruh  komponen  yang  terlibat  didalamnya  yaitu  suatu  proses  mulai  dari seseorang menjadi tersangka, terdakwa, kemudian terpidana, terakhir menjadi eksterpidana. Selain itu, dalam proses peradilan pidana terlihat beberapa lembaga  yang  mempunyai  wewenang dan tugas  masing-masing berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku. Adapun lembaga yang ikut dalam sistem tersebut yaitu, kepolisian, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
Dalam pelaksanaannya, sebagai suatu sistem menghendaki hubungan yang era tantara lembaga-lembaga yang ikut di dalamnya.  Hubungan  ini  dapat  saling  mempengaruhi  meskipun  masing-masing  lembaga  mempunyai  tugas  sendiri-sendiri.  Ini berarti sistem peradilan pidana menghendaki keterpaduan.
B. Teori Keadilan Restoratif
Ide utama dari pendekatan keadilan restoratif adalah keadilan bagi semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana. Keadilan  restoratif  bukan  hanya  berbicara  soal  fungsi  perbaikan  atas  kerusakan  yang  timbul  dari  suatu  penyelesaian  perkara pidana,  tetapi  juga  tentang  keadilan.  “Keadilan”  dalam  konteks  “ restorative  justice ”  mengandung  2  (dua)  pengertian  yaitu pengertian keadilan dalam perspektif etis dan yuridis 6 . 1) Keadilan Etis
“Keadilan  Etis”,  merujuk  kepada  konsep  “ equity ”,  “ fair  trial ”,  yang  mengacu  pada  keseimbangan  moral  tentang kebenaran dan kesalahan, keuntungan dan beban dari para pihak. Dalam keadilan retributif, keseimbangan ini diaktualisasikan dalam bentuk derita yang ditimpakan bagi pelaku sebagai balasan atas kerusakan yang timbul dari tindak pidananya. Sementara dalam keadilan restoratif, keseimbangan diwujudkan dengan upaya penyelbuhan atau perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.
Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya “peradilan yang adil” dan mendorong para pihak untuk ikut  serta  didalamnya.  Korban  merasa  bahwa  penderitaannya  diperhatikan  dan  kompensasi  yang  disepakati  seimbang  dengan penderitaan  dan  kerugian  yang  dideritanya.  Pelaku  tidak  mesti  mengalami  penderitaan  untuk  dapat  menyadari  kesalahannya. Justru  dengan  kesempatan  untuk  mengerti  dan  memperbaiki  kerusakan  yang  timbul,  kesadaran  tersebut  dapat  diperolehnya. Sementara  bagi  masyarakat,  adanya  jaminan  atas  keseimbangan  dalam  kehidupan  dan  aspirasi  yang  ada  tersalurkan  oleh pemerintah.

## 2) Keadilan Yuridis
Keadilan  hukum  biasanya  disejajarkan  dengan  jaminan  atau  kepastian  hukum  (legalitas).  Keadilan  restoratif  dalam pelaksanaannya  harus  tetap  menghormati  hukum  yang  berlaku.  Termasuk  didalamnya  adalah  hasil  proses  yang  ada  dan pelaksanaannya.  Pendekatan  dengan  keadilan  restoratif  tidak  dapat  dilaksanakan  selama  masih  bertentangan  dengan  sistem hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena legitimasi atas hasil proses dan jaminan pelaksanaanya akan sangat bergantung pada suatu aturan yang menjadi dasar akan adanya jaminan dan kepastian hukum. Oleh karenanya  keadilan  restoratif  harus  dikonstruksikan  dalam  aturan  perundang-undangan  serta  diintegrasikan  dalam  sistem peradilan pidana bila akan dilaksanakan.
Konstruksi  sistem  peradilan  pidana  yang  ada  saat  ini  dianggap  belum  mampu  memberikan  rasa  keadilan  karena tempat  korban  dan  masyarakat  dalam  sistem  diambilalih  oleh  lembaga  melalui  penuntut  umum.  Dalam  hal  demikian  maka korban  dan  masyarakat  tidak  dapat  berpartisipasi  secara  langsung  dalam  penentuan  akhir  dari  suatu  penyelesaian  perkara pidana.  Berdasarkan  pemahaman  keadilan  menurut  pandangan  Ibnu  Khaldun 7 menyebutkan  bahwa  keadilan  merupakan  suatu yang  dapat  diterima  oleh  semua  orang,  akses  masyarakat  dan  korban  dalam  penyelesaian  suatu  perkara  pidana  yang menyangkut kepentingan harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.
Usaha  perbaikan  atas  suatu  kondisi  kerusakan  atau  kerugian  dari  suatu  tindak  pidana  yang  menguntungkan  dan membahagiakan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat dapat tercapai. Karena penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan suatu perkara pidana  merupakan suatu proses  yang  memberikan tempat kepada setiap para pihak yang terlibat di dalam suatu tindak pidana itu berbicara tentang apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan atas tindak pidana yang terjadi.
Menjadi  masalah  dalam  pandangan  ilmu  hukum  pidana  adalah  bahwa  keadilan  restoratif  mengedepankan  konsep dialog,  mediasi  dan  rekonsiliasi  dalam  penanganan  suatu  tindak  pidana 8 .  Suatu  metode  yang  tidak  dikenal  dalam  konsep pemidanaan yang bekerja dalam sistem peradilan pidana selama ini. Konsep mediasi yang lazim dikenal dalam tatanan hukum perdata, sangatlah berbeda dengan konsep yang dikenal dalam hukum pidana.
Dalam  pandangan  fundamentalis,  hukum  pidana  yang  merupakan  garda  terakhir  dalam  melindungi  dan mempertahankan  moral  manusia.  Karenanya  pendekatan  yang  mengedepankan  unsur  kesalahan  menjadi  unsur  penting  dalam menyatakan  bahwa  suatu  perilaku  adalah  tindak  pidana  dan  dengan  teori  pembalasan  sebagai  bagian  penting  dalam menjatuhkan pidana. Meski demikian, pendekatan lainnya dari kalangan utilitarian yang melihat hukum pidana dan pemidanaan merupakan alat proteksi masyarakat dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh segala perilaku yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Friedman menyatakan bahwa konflik yang terjadi dalam penerapan hukum pidana sebagai upaya pemecahan atas masalah  yang  timbul  dalam  masyarakat  merupakan  suatu  kontroversi  yaitu  mengani  kekerasan  dengan  kekerasan 9 .  Namun
6 Lode Walgrave, Restoration in Youth Justice . Chicago. University of Chicago. 2004. hal. 558.
7 Abd Ar Rahman Bin Muhammad Ibn Khaldun, Ibid. Chapter 5.
8 John Braitwaite & Heather Strang , Introduction: Restoratif Justice and Civil Society, in Restoratif Jutice and Civil Society . 2001. Hal. 116
9 W Friedman, Law in Changing Society . New York. Colombia University Press. 1972. Hal. 151

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
karena  sifat  keras  dan  bahaya  dari  hukum  pidana  itulah  peradilan  pidana  dilengkapi  dengan  seperangkat  aturan  ketat  yang menjaga setiap penyelewengan dari penyalahgunaan alat ini.
Sifat  lunak  yang  diperkenalkan  dalam  konsep  keadilan  restoratif  justru  berbanding  terbalik  dengan  konsep  tersebut diatas 10 .  Konsep  keadilan  restoratif  sering  dikenal  sebagai soft  justice dalam  kacamata  awam.  Keadilan  restoratif  umumnya digunakan  untuk  menggambarkan  suatu  mekanisme  informal  dan  non  ajudikasi  dalam  menangani  konflik  atau  permasalahan kejahatan dimana korban, pelaku, dan masyarakat memegang peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan 11 . Kekuatan konsep ini adalah pada penempatan korban dan masyarakat yang berbeda dengan paradigma peradilan pidana yang ada selama ini.
Dalam paradigma sistem peradilan pidana klasik, korban utama atas suatu tindak pidana yang timbul adalah negara bukan korban dalam arti sesungguhnya 12 . Lebih dari itu korban yang sesungguhnya kadang justru dikorbankan Kembali demi alasan  pembuktian  dalam  proses  peradilan  pidana 13 .  Konsep  keadilan  restorative  telah  mengisi  kekosongan  dalam  paradigma sistem  peradilan  pidana  yang  ada  pada  saat  ini  yaitu  memberikan  tanggungjawab  langsung  pelaku  kepada  korban 14 dalam berbagai  bentuk  tanggungjawab  seperti  ganti  rugi  keuangan,  kerja  sosial,  medias  antara  pelaku  dan  korban  atau  pelaksanaan pekerjaan yang langsung dilakukan oleh pelaku dan korban atau pelaksaan pekerjaan yang langsung dilakukan oleh pelaku demi keuntungan korban. Oleh karenanya, mengacu pada pandangan Jolien Willemsens yang menyatakan bahwa “ restorative justice should  function  as  part  of  (or  as  alternative  to)  the  criminal  justice  system” 15 maka  selayaknya  model  keadilan  restoratif diintegrasikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku.
Keadilan restoratif bukan suatu  yang asing dan baru,  karena ia  telah dikenal dalam  hukum tradisional  yang  hidup dalam  amsyarakat.  Dalam  wacana  tradisional,  keadilan  restoratif  pada  dasarnya  merupakan  model  pendekatan  dalam  sistem peradilan pidana yang dominan pada masyarakat adat di berbagai belahan dunia yang hingga kini masih berjalan 16 . Ia menjadi sesuatu yang baru karena dalam kenyataannya justru masyarakat modern Kembali mempertanyakan bagaimana sistem peradilan pidana tradisional dapat digunakan Kembali dalam menangani tindak pidana yang sangat berkembang pada masa sekarang Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Ibnu  Khaldun  bahwa  tujuan  atas  suatu  keadilan  adalah  terciptanya  harmonisasi hubungan  dalam  masyarakat,  maka  McCold  kemudian  memperkenalkan  konsep  “ harmony  for  social  justice ”.  Mc  Cold menyatakan kemudian bahwa “ every country and every different culture can take the principle and make them their own-and discover their own historical roots that have restorative principles at their base”.
Keadilan restoratif menawarkan suatu perubahan pandangan terhadap dasar filosofis dari hukum pidana, pemidanaan dan  sistem  peradilan  pidana.  Perlunya  ada  suatu  dekonstruksi  pandangan  atas  hukum  pidana  dimana  asas Ius  Puniendi harus diterjemahkan Kembali, Asas Nulla Poena yang menjadi landasarn dari penentuan jenis sanksi pidna diperluas dan reorientasi terhadap  sistem  peradilan  pidana  dimana  proses  peradilan  pidana  melibatkan  semua  pihak  yang  terkait  dengan  tindak  pidana yang  terjadi  secara  bersama-sama  memecahkan  masalah  bagaimana  menangani  akibatnya  dimasa  mendatang.  Dalam  hal  ini tindak pidana justru menciptakan suatu kewajiban bagi pelaku, korban dan masyarakat untuk membuat segala sesuatu lebih baik dengan mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menetramkan hati.

## III. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yakni  melakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 17 .
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada,  maka  penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga)  pendekatan  penelitian  yaitu, pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan komparatif ( comparative approach ).
Jenis  dan  sumber  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang  relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang  dikaji.  Bahan-bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul,  selanjutnya  diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.
10 Raymond  R.  Corrado  et.al, Multi-problem  Violenct  Youth:  A  Challenge  for  The  Restorative  Justice  Paradigm dalam:  Elmar  G.M.  Weitekamp  & Hans-Jurgen Kerner, Restorative Justice in Context , Devon, (Wulan Publishing, 2003) hal. 2
11 John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration . (Cambridge. Cambridge University Press. 1990)
12 M. Umbreit, “Holding Juvenile Offenders Accountable: A Restoratif Justice Perspective”, Juvenile and Family Court Journall. Volume 46, Nomor 2, 1995. hal. 31-42.
13 M. Neimeyer & D. Shichor, Preliminary Study of a Large Victim/Ofender Reconciliaron Programme .( Federal Probation. 1996.) hal. 30.
14 M. Umbreit, Victim Meets Offender: The Impact of Restoratif Justice and Mediation . New York. Criminal Justice Press. 1994.
15 Jollien Willemsens, “ Restorative Justice: a Discussion of Punishment ”, dalam: Lode Walgrave (editor), Repotitioning Restorative Justice . (Devon. Willan Publishing. 2003) hal 24
16 Paul  McCold  menyatakan  dalam  salah  satu  pidato Restorative  Justice:  Court  and  Civil  Society ,  dalam:  Heather  Strang  &  John  Braithwaite, Restorative Justice: Philosophy to Practice ,( Burlington: Ashgate Publising Company. 2000)  Hal. 1.
17 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, ( Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986) hal. 52.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Adapun  teknik  analisis  bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  penulis  dalam  mengelola  bahan  hukum  adalah melakukan  penafsiran  hukum  (interpretasi)  dan  metode  konstruksi  hukum.  Penafsiran  yang  digunakan  adalah  penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang- undangan

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Di Indonesia
Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  Korban, keluarga  pelaku/Korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan
Di Indonesia, penerapan konsep penegakan hukum pidana yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif ternyata telah diterapkan pada komponen sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada tahun 2012 baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian  Republik  Indonesia,  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  telah  mengadopsi prinsip  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  sebagai  salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  pidana. Keempat lembaga  ini  bahkan  membuat  kesepakatan  bersama  yakni  Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  dan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  131/KMS/SKB/X/2012,  Nomor  M-HH-07.HM.03.02  Tahun  2012,  Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat  Serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( restorative justice ) (“Nota Kesepakatan Bersama”), yang mengatur penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif.
Namun, penegakan hukum pidana yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif selain diatur dalam nota kesepakatan bersama,  ternyata  masing-masing  lembaga  penegakan  hukum  diatas  juga  mengatur  penerapan  keadilan  restoratif  sendiri - sendiri melalui aturan teknisnya. Hal ini antara lain:
a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
c. Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
d. Keputusan  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
Akan  tetapi  pengaturan  prinsip  keadilan  restoratif  dalam  masing-masing  peraturan  tersebut  ternyata  mengatur secara  berbeda.  Sebagai  contoh  penerapan  prinsip  keadilan  restoratif  di  lingkungan  peradilan  umum  diatur  dalam  Surat Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor:  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.  Penyelesaian  perkara  melalui prinsip  keadilan  restoratif  di  lingkungan  peradilan  umum  lebih  mengatur  pada  perkara  tindak  pidana  ringan,  perkara  anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika.
Sementara  di  lingkungan  kepolisian  penerapan  prinsip  keadilan  restoratif  diatur  dalam  proses  penyelidikan  dan penyidikan. Penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif pada proses penyelidikan/penyidikan dilakukan jika  terpenuhi  syarat  materiil  dan  syarat  formil.  Misalnya,  tidak  menimbulkan  keresahan  masyarakat  dan  tidak  ada  penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, maupun adanya surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) 18 .
Ternyata selain lembaga penegak hukum diatas, penerapan prinsip keadilan restoratif juga dilakukan oleh Kejaksaan dengan  mengeluarkan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut sebagai “Perja 15/2020”). Jika mendasarkan pada sistem peradilan pidana, Kejaksaan Republik Indonesia  merupakan  suatu  lembaga  memiliki  kewenangan  untuk  memutus  suatu  kasus  apakah  nantinya  akan  diteruskan  ke pengadilan atau tidak. Hal ini sesuai dengan kewenangan kejaksaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (selanjutnya  disebut  UU  16/2004)  yaitu  kejaksaan  merupakan  suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang. Adapun yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang  menurut cara yang diatur dalam Hukum  Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

## B. Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara Victimless Crime (Tindak Pidana Narkotika)
Fenomena  kejahatan  sebagai  masalah  sosial  tidak  hanya  merupakan  masalah  bagi  suatu  masyarakat  tertentu,  tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyrakat di dunia, lebih jauh seichiro ono (Arief:2007) menyatakan bahwa kejahatan  merupakan  fenomena  internasional  ( a  universal  phenomenon) Dikatakan  sebagai  masalah  atau  fenomena internasional, karena peningkatan kejahatan tersebut tidak hanya jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya di pandang lebih serius dibandingkan masa-masa yang lalu.
18 Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Menurut  Adnil  Edwin  Nurdin  (2007:11)  motivasi  perilaku  kejahatan  sangat  berbeda  dengan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkoba  (kejahatan  narkoba).  Kejahatan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, sedangkan penyalahgunaan narkoba adalah perilaku disadari yang merusak  diri  sendiri  dan  menguntungkan  orang  lain  yaitu  pengedar.  Dan  pengedar  adalah  pelaku  kejahatan  yang mengeksploitasi individu penyalahguna demi keuntungan finansial. 19
Dalam  kriminologi  kejahatan  narkoba  di  golongkan  dalam  kejahatan  tanpa  korban  ( victimeless  crime ).  Dikatakan demikian,  karena  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  tidak  kelihatan  akibatnya,  sehingga  semua  pihak  terlibat  dalam kejahatan tersebut.
Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restorative oleh Kejaksaan telah diatur dalam Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Pasal  ,  Pasal  5  dan  Pasal  6    Perja  15/2020  mengatur  tentang  syarat  penghentian  penuntutan berdasar keadilan restoratif:
N amun, dengan adanya Perja 15/2020 ini maka kewenangan penuntut umum lebih mengendepankan prinsip keadilan restoratif  terutama  untuk  melakukan  proses  penghentian  penuntutan  (menutup  perkara  demi  kepentingan  hukum).  Seperti diketahui  semula  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut “KUHAP”)  mengatur  beberapa  kewenangan  penuntut  umum.  Salah  satu  kewenangannya  adalah  melakukan  penuntutan  dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Kemudian kewenangan ini dijabarkan melalui Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu  penuntut  umum  berwenang  memutuskan  untuk  menghentikan  penuntutan  jika  suatu  perkara  tidak  terdapat  cukup  bukti; peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau perkara ditutup demi hukum, yang nantinya akan dituangkan dalam surat ketetapan.
Jika  dipahami  makna  pasal  ini,  maka  salah  satu  bentuk  penghentian  penuntutan  adalah  penutupan  perkara  demi kepentingan  hukum.  Namun,  keberadaan  Perja  15/2020  ini  menghendaki  agar  proses  penghentian  penuntutan  lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Perja 15/2020 ini dibuat sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan  prinsip  keadilan  restoratif  yang  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan perlindungan  dan  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  berorientasi  pada  pembalasan.  Dengan  kata  lain, penuntut umum berwenang melakukan tindakan penghentian penuntutan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif.
Dari beberapa penjelasan diatas, ternyata masing-masing lembaga penegakan hukum di Indonesia memiliki pedoman teknis  yang  berbeda  dalam  melaksanakan  prinsip  keadilan  restoratif.  Begitu  juga  dengan  kejaksaan  juga  memiliki  pedoman teknis (Perja 15/2020) sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip keadilan restoratif. Padahal  menurut pendapat Mardjono Reksodiputro,  sepatutnya  keempat  komponen  (kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan)  dalam  sistem peradilan  pidana  dapat  bekerja  sama  dan  dapat  membentuk  suatu  sistem  peradilan  pidana  yang  terpadu  atau  “ integrated criminal justice system ” 20 .
Apabila  keterpaduan  dalam  bekerjanya  sistem  tidak  dilakukan,  diperkirakan  akan  terdapat  setidaknya  3  (tiga) kerugian,  yaitu  kesukaran  dalam  menilai  sendiri  keberhasilan  atau  kegagalan  masing-masing  instansi;  kesulitan  dalam memecahkan sendiri masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana 21 . Ketiga hal tersebut dapat terjadi disinyalir karena tumpeng tindih kewenangan dan kebijakan masing- masing subsistem, lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan sistem penegakan hukum yang tidak terstruktur.
Sementara  itu,  salah  satu  komponen  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  memiliki  tugas  dan  peranan  yang  paling penting diantara lembaga penegakan hukum lainnya adalah Kejaksaan. Proses pencarian kebenaran materiil sudah dimulai pada proses  penyidikan.  Begitupun  dalam  pemeriksaan  persidangan,  hakim  menjatuhkan  putusan  berdasarkan  berkas  perkara  hasil penyidikan  maupun  penuntutan.  Pemahaman  ini  menghendaki  bahwa  dalam  subsistem  hukum,  Kejaksaan  merupakan pengendali  proses  perkara  atau dominus  litis .  Hanya  institusi  Kejaksaan  yang  dapat  menentukan  apakah  suatu  perkara  dapat diajukan  ke  Pengadilan  atau  tidak  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  menurut  Hukum  Acara  Pidana  yang  berlaku  di  Indonesia, sekaligus Kejaksaan adalah satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana di Indonesia.
Namun,  keberadaan  Perja  15/2020  ini  seolah-olah  menunjukan  bahwa  lembaga  ini  sama  halnya  dengan  lembaga penegakan  hukum  lainnya  yaitu  memiliki  pedoman  teknis  tersendiri  dalam  mengatur  prinsip  keadilan  restoratif.  Keadilan restoratif  memang  merupakan  suatu  pendekatan  reaksi  atas  keadilan  retributif.  Dalam  pendekatan  keadilan  restoratif penyelesaian  perkara  pidana  memang  diselesaikan  untuk  memulihkan  keadaan.  Perdamaian  diantara  korban,  pelaku,  dan masyarakat perlu dilibatkan.
Oleh  sebab  itu,  perlu  menganalisis  efektifitas  penerapan  prinsip  keadilan  restoratif  yang  sudah  diatur  oleh  masing- masing lembaga penegakan hukum. Hal ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan/komparasi penerapan prinsip keadilan
19 Adnil Edwin Nurdin , Madat, Sejarah, Dampak Klinis dan Penanggulangannya. Semarang : Mutiara Wacana, 2007. Hlm.11
20 Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. dkk. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Penerbit Kencana. Jakarta. 2017. hal. 24.
21 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1994. Hal. 84-85

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
restoratif  pada  masing-masing  lembaga  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Karena  dalam  pemahaman  sistem  peradilan  pidana, sepatutnya masing-masing komponen dalam sistem harus bekerja saling berkesinambungan.
Perlunya implementasi penerapan Perja 15/2020 terutama jika diterapkan pada kasus tertentu. Seperti diketahui Perja 15/2020  mengatur  penghentian  penuntutan  pidana  dilakukan  dengan  syarat  adanya  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan, yaitu  telah  ada  kesepakatan  perdamaian  antara  Korban  dan  Tersangka  ( victim-offender  mediation ).  Artinya,  penyelesaian perkara  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  dimungkinkan  untuk  merekonsiliasi  hubungan  antara  pihak  korban  dengan pelaku tindak pidana.
Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan penerapan penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan untuk perkara yang ada korban dan pelaku tindak pidananya saja. Sementara ada beberapa kasus yang korban dan pelakunya merupakan orang sama. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menganalisis penerapan Perja 15/2020 terutama  pada  kasus victimless  crime (misalnya,  kasus  penyalahgunaan  narkotika)  serta  peluang  dan  tantangan  bagi  Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan dasar penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana tersebut.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penelitian  tersebut,  penerapan  prinsip  keadilan  restorative  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia adalah Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative  Justice (Keadilan  Restoratif)  membantu  para  pelaku  kejahatan  untuk  menghindari  kejahatan  lainnya pada    masa  yang  akan  datang.  Serta  mekanisme  penghentian  penuntutan  berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif  terhadap perkara victimless crime adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 yang mengatur beberapa persyaratan penuntut  umum  melakukan  menutup  perkara  demi  kepentingan  hukum.  Penerapan  penghentian  penuntutan  dimaksud  untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif khususnya untuk victim ovender mediation . Hal ini berarti hanya dapat diterapkan untuk kasus  yang ada korbannya saja. Karena salah satu syarat  untuk  melakukan penghentian  penuntutan adanya perdamaian antara korban  dan  pelaku  dan  mekanisme  penghentian  penuntutan  berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif  terhadap  perkara victimless crime .

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## DAFTAR  PUSTAKA
A. Buku
Koesriani Siswosoebroto, 2009. Pendekatan Baru dalam Kriminologi , , Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti Marzuki Peter Mahmud, 2013, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Nurdin, Adnil Edwin , 2007 Madat, Sejarah, Dampak Klinis dan Penanggulangannya. Semarang : Mutiara Wacana Prof.  Dr.  H.  Edi  Setiadi,  S.H.,  M.H.  dkk.  2017, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem  Penegakan  Hukum  di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kencana. Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. Yuherawan, Deni Setyo Bagius, 2014, Demokrasi Asas Legalitas Hukum Pidana (Sejarah Asas Legalitas dan Pembaharuan filosofis hukum pidana) , 1 st ed Malang : Setara Press Zulfa, Eva Achjani, 2009,“ Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentnag Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana) ”, Disertasi Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Indonesia,.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor:  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tanggal  22  Desember 2020.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana.

## C. Sumber Elektronik
Cahyo Harjo Prakoso, “Akibat Hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Bagi Para Korban Tindak Pidana”, Tesis Universitas Airlangga Surabaya, 2021, dari
https://repository.unair.ac.id/view/creators/Cahyo_Harjo_Prakoso=3A=3A=3A.html.
Eva  Achjani  Zulfa,  “Keadilan  Restoratif  di  Indonesia  (Studi  tentnag  Kemungkinan  Penerapan  Pendekatan  Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)”, Disertasi Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2009, dari http://www.lontar.ui.ac.id/detail?id=20278559.
Jollien  Willemsens,  “ Restorative  Justice:  a  Discussion  of  Punishment ”,  dalam:  Lode  Walgrave  (editor), Repotitioning Restorative  Justice .  Devon.  Willan  Publishing.  2003.  hal  24,  dari  https://epdf.pub/forgiveness-and-christian- ethics5bc356220e0485c656b3850c7f6ede6f41005.html
Meitri  Listyoningrum,  “Efektifitas  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif  di  Kejaksaan  Negeri  Purbalinnga,  Kejaksaan  Negeri  Purwokerto,  dan  Kejaksaan  Negeri  Banyumas”,  Tesis Universitas Jenderal Soedirman, 2021, dari http://repository.unsoed.ac.id/11420/
Paul McCold menyatakan dalam salah satu pidato pada the Eleventh Ubited Nations Congress on Criminal Prevention and Criminal Justice. 18-25 April 2005 di Bangkok Thailand, dari
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/11Congress/ACONF203_18_e_V0584409.pdf.
Sarah  Yananda,  “Peran  Kejaksaan  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Restoratif  Pasca  Diterbitkannya  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  di Kejaksaan Negeri Bantul”, Universitas Gadjah Mada, 2021, dari http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/198130