Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 109 - 117

## UPAYA PREVENTIF KONFLIK PENGGUSURAN LAHAN
Oleh,
Soni Akhmad Nulhaqim 1, Eva Nuriyah Hidayat 2 , M. Fedryansyah 3
1, 2, 3 Kajian Konflik Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP – UNPAD
Email: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia  giat  melakukan  pembangunan  insfrastruktur,  khususnya  sarana  yang  mendukung mobilitas warga masyarakat, seperti jalan-jalan tol dan revitalisasi jalur kereta apiSebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan pemerintah, penggusuran lahan merupakan permasalahan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol dan    revitalisasi  jalur-jalur  kereta  api  sudah  pasti  membutuhkan  lahan  luas,  yang  seringkali bersinggungan  dengan  pemilik  atau  yang  tinggal  di  lahan  tergusur  tersebut.  Faktor  penyebab terjadinya  konflik  dalam  penggusuran  lahan  ini  masyarakat  merasa  dirugikan  dan  merasa  tidak mendapat perlindungan, karena tidak sedikit penggusuran dilakukan dengan paksaan. Komunikasi dan sosialisasi yang minim dengan pemilik lahan juga merupakan faktor yang menimbulkan konflik. Upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik dalam penggusuran lahan ini semestinya dapat  dilakukan,  di  antaranya  dengan  komunikasi  dan  sosialisasi  kegiatan  pembangunan, membangun mufakat, penggantian ganti rugi yang layak, membangun partisipasi masyarakat dan relokasi yang layak. Namun demikian, dengan alasan kecepatan pembangunan yang segera, maka seringkali masyarakat menjadi korban dari penggusuran lahan ini.

## Kata kunci: konflik, preventif, penggusuran lahan

## ABSTRACT
Indonesia  is  actively  developing  infrastructure,  particularly  facilities  that  support  the  mobility  of citizens, such as toll roads and the revitalization of railways. As a result of the development carried out  by  the  government,  land  clearing  is  a  problem  that  causes  conflict  in  the  community. Infrastructure development, such as the construction of toll roads and the revitalization of railways, certainly requires large areas of land, which often intersect with owners or those who live in the evicted land. The factor causing the conflict in the land eviction is that the community feels aggrieved and feels they do not receive protection, because many evictions were carried out by force. Minimal communication and outreach with land owners is also a factor in causing conflict. Preventive efforts to  prevent  conflicts  in  land  eviction  should  be  carried  out,  including  communication  and dissemination  of  development  activities,  building  consensus,  appropriate  compensation,  building community participation and appropriate relocation. However, due to the speed of development that is fast, people often become victims of this land eviction.
Key words: conflict, preventive, land eviction

## PENDAHULUAN
Pembangunan di Indonesia pada saat ini menganut semangat percepatan pembangunan, dimana pemerintah
mengadakan  serangkaian  upaya  dalam mendorong  investasi  dalam  segala  sektor terkait  infrastruktur.  Namun  penyediaan infrastruktur  ini  mendapat  beberapa  kendala
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 109 - 117 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26896
mulai  dari  tahapan    persiapan  sampai  pada implementasinya.  Salah  satu  kendala  yang muncul  adalah  pengadaan  tanah,  meskipun pemerintah  telah  menerbitkan  Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 untuk percepatan proses  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum,  dan  peraturan-peraturan  turunannya yang  telah  direvisi  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan.
Permasalahan  pengadaan  tanah  ini menyebabkan berbagai persoalan diantaranya penggusuran  lahan.  Penggusuran  dianggap sebagai suatu hal  yang negatif karena identik dengan  tindakan  pemaksaan,  pengusiran, konflik  dan  keributan.  Berbagai  kasus penggusuran  lahan  selalu  berakhir  dengan konflik  antara  pemilik  lahan  dengan pemerintah  atau  yang  akan  melakukan pembangunan.
Penggusuran  yaitu  pengusiran  paksa baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung yang dilakukan pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan  sumber  daya  lahan  untuk keperluan hunian
maupun usaha. Penggusuran terjadi di wilayah urban karena keterbatasan dan mahalnya lahan. Sedangkan di wilayah rural penggusuran biasanya terjadi atas  nama  pembangunan  proyek  prasarana besar seperti misalnya bendungan.
Di kota besar, penggusuran kampung miskin menyebabkan rusaknya jaringan sosial antar  tetangga  dan  keluarga,  merusak kestabilan  kehidupan  keseharian  seperti bekerja  dan  bersekolah  serta  melenyapkan aset hunian. Penggusuran adalah pelanggaran hak tinggal dan hak memiliki penghidupan.
Bila  melihat konvesi  internasional hak ekonomi  sosial  dan  budaya,  Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menganggap penggusuran  ini  sebagai  pelanggaran  atau kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  serius. Dikatakan  sebagai  kejahatan  HAM  serius karena  dalam  proses  penggusuran  terjadi pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  secara berlapis.  Tidak  hanya  perampasan  hak  atas tanah dan bangunannya, tetapi juga hak asasi kesehatan,  hak  asasi  identitas,  bahkan  asasi pendidikannya.
Pada  dasarnya  proses  pembangunan infrastruktur  dan  penegakan  hak  asasi manusia in bisa berjalan beriringan. Penolakan terhadap relokasi ataupun penggusuran bukan berarti  penolakan  terhadap  pembangunan yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah. Penggusuran menimbulkan kemiskinan struktural, karena orang-orang yang dirampas lahannya  kebanyakan  terjebak  dalam  jurang kemiskinan.  Indonesia  seharusnya  melihat kembali  konvesi  internasional  hak  ekonomi dan  sosial  budaya,  meskipun  konvensi  ini sudah  diratifikasi  dengan  disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 oleh DPR dan  pemerintah.  Namun  pada  kenyataannya selama ini proses relokasi maupun penggusuran  yan  dilakukan  masih  banyak yang belum memperhatikan konvensi internasional tersebut sebagai bahan pertimbangan.
Pemerintah  pada  saat  ini  sedang gencar  melalukan  pembangunan,  kemudian didorong  lagi  dengan  pada  tahun  2014 Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur prioritas dan mendorong  peningkatan  kualitas  penyiapan proyek  melalui  Panduan  OBC.  Langkah perbaikan  ditunjang  dengan  berkembangnya kapasitas Kementerian PPN / Bappenas dalam memberikan fasilitas penyiapan proyek, serta dilanjutkan  oleh  PPP  Unit  di  Kementerian Keuangan dengan memberikan Project Development  Fund (PDF)  dan Transaction Advisory untuk  proyek  KPBU,  sehingga diharapkan  agar  investor  tertarik  untuk mendanai proyek. Berbagai kebijakan pembangunan  ini  bertujuan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  namun  pemerintah juga harus memperhatikan dampak pembangunan tersebut.
Terkait  dengan  proses  penggusuran, dalam  perintah  umum  kovensi  internasional hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sudah ada arahan  dalam  pelaksanaannya  yang tertuang  dalam  general  command  nomor  4 tentang  hak  atas  tempat  tinggal  yang  layak dan nomor 7 tentang hak atas tempat tinggal yang  layak:  pengusiran  paksa.  Pemberian
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 109 - 117 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26896
uang ganti rugi yang sesuai dengan nilai tanah atau rumah yang digusur sudah sesuai dengan prinsip HAM. Hal ini karena masalah ganti rugi sebenarnya tidak hanya soal ganti rugi secara fisik,  tapi  ada  banyak  hal  yang  harus diperhatikan  dalam  ganti  rugi  atas  suatu penggusuran lahan.
Menurut
Alghiffari, ada tujuh pertimbangan yang harus dijadikan pedoman dalam pemberian ganti rugi terhadap korban penggusuran, yaitu jaminan legalitas kepemilikan,  ketersediaan  akan  berbagai layanan, keterjangkauan, layak huni, aksesbilitas,  lokasi,  dan  juga  kelayakan budaya.Permasalahan  diatas  menimbulkan konflik  yang  ada  pada  masyarakat  yang merasa dirugikan atas penggusuran lahan ini. Konflik  ini  bahkan  menjadi  konfrontasi  baik yang dilakukan secara anarkis oleh masyarakat maupun konfrontasi  yang dilakukan  di  jalur  pengadilan  dan  non pengadilan  (arbitrase).  Konfrontasi  anarkis banyak  dilakukan  masyarakat  karena  tidak sedikit  penggusuran  melibatkan  preman bahkan oknum TNI misalnya.
Konflik  merupakan  fenomena  yang selalu melekat dalam kehidupan masyarakat, sebagai realitas yang tidak dapat dihindarkan dan  akan  selalu  dan  terus  terjadi  (Nasikun dalam Nulhaqim, 2017:76). Konflik terjadi baik pada  tataran  individu  maupun  tataran kelompok  dalam  masyarakat  (Putra,  2014). Menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dijelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  konflik  sosial yaitu  perseteruan  dan/atau  benturan  fisik dengan  kekerasan  antara  dua  kelompok masyarakat  atau  lebih  yang  berlangsung dalam  waktu  tertentu  dan  berdampak  luas yang  mengakibatkan  ketidaknyamanan  dan disintegrasi  sosial  sehingga  mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Menurut De Dreu dan Gelfand (2007) dalam Putra (2013) konflik merupakan proses yang  mulai  ketika  individu  atau  kelompok mempersepsi  terjadinya  perbedaan  atau opisisi  antara  dirinya  dengan  individu  atau kelompok  lain  mengenai  minat  dan  sumber daya,  keyakinan,  nilai,  atau  praktik-praktik
lainnya.  Konflik  penggusuran  lahan  ini termasuk  salah  satu  konflik  agraria.  Konflik agraria  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk konflik  yang  berkaitan  dengan  tanah.  Pada dasarnya  tanah  adalah  aset  yang  paling penting dalam kehidupan masyarakat karena tanah  adalah  sumber  kehidupan.  Dalam negara  agraris  tanah  merupakan  sumber utama  dalam  berproduksi  sehingga  di Indonesia  dalam  hak  kepemilikan,  hak  guna usaha,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak  membuka tanah,  hak  memungut  hasil  hutan  dibatasi dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Permasalahan  mengenai  pertanahan  bisa menimbulkan  konflik  yang  berkepanjangan antara  orang  dengan  orang  maupun  orang dengan badan hukum.
Konflik yang terjadi akibat penggusuran lahan ini sangat diharapkan tidak terjadi dalam
masyarakat, karena pembangunan yang direncanakan pemerintah pada  dasarnya  untuk  meningkatkan  taraf hidup  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu diperlukan  upaya-upaya  preventif  untuk mencegah terjadinya konflik tersebut.
Upaya Preventif adalah suatu tindakan pengendalian  sosial  yang  dilakukan  untuk dapat  mencegah  atau  juga  mengurangi kemungkinan  terjadinya  hal-hal  yang  tidak diinginkan  di  masa  mendatang.  Tindakan preventif (pencegahan) ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau juga berkelompok untuk  dapat  melindungi  diri  mereka  dari  hal buruk  yang  mungkin  dapat  terjadi.  Pada tulisan  ini  akan  dianalisis  beberapa  upaya preventif mengatasi permasalahan penggusuran lahan agar tidak terjadi konflik di dalam  masyarakat.  Dalam  analisis  ini  akan dibahas penyebab terjadinya konflik, masalah- masalah  dan  bagaimana  upaya  mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  kajian  ini yaitu  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  tujuan  untuk menganalisis  fenomena  konflik  penggusuran lahan  dan  upaya-upaya  preventif  agar  tidak terjadi konflik dalam penggusuran lahan. Data
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 109 - 117 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26896
dalam artikel ini diperoleh melalui teknik studi literatur dan studi penelitian terdahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian
penggusuran atau
pengadaan lahan dalam Perpres No. 30 Tahun 2015  adalah  kegiatan  menyediakan  tanah dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang layak  dan  adil  kepada  pihak  yang  berhak. Pihak  yang  Berhak  adalah  pihak  yang menguasai  atau  memiliki  Objek  Pengadaan Tanah,  yaitu  tanah,  ruang  atas  tanah  dan bawah  tanah,  bangunan,  tanaman,  benda yang  berkaitan  dengan  tanah,  atau  lainnya yang  dapat  dinilai.Adapun  beberapa  faktor yang  menyebabkan  terjadinya  penggusuran antara lain:
1. Kebijakan pembangunan yang lebih mengarah pada pembangunan investasi.
2. Peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah tidak berpihak kepada rakyat miskin.
3. Tidak adanya koordinasi antar lembaga kepemerintahan
4. Ketimpangan sosial yang cukup tinggi
5. Sengketa lahan

## Penyebab Konflik Penggusuran Lahan
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya konflik penggusuran lahan adalah masyarakat merasa  dirugikan  karena  pada  umumnya berita pemberitahuan penggusuran mendadak dan  tanpa  ada  komunikasi  sebelumnya. Beberapa kasus dalam penggusuran ini warga tidak  diajak  bicara,  dimana  menurut masyarakat  pemerintah  melalui  Satpol  PP langsung  menggusur  lahannya  sehari  sejak surat penggusuran diterima. Sehingga warga masyarakat tidak mempersiapkan kepidahannya  maupun  memikirkan  kemana mereka  akan  pindah.  Tidak  sedikit  warga masyarakat  yang  pada  awalnya  memang sangat menggantungkan hidupnya pada lahan yang terkena penggusuran.
Proses pembangunan
yang
melibatkan  penggusuran  selama  ini  banyak
mengakibatkan  kerugian  bagi  korban penggusuran.  Baik  dari  segi  sosial  maupun ekonomi,  karena  korban  penggusuran kehilangan  tempat  tinggal  yang  selama  ini menjadi  tempat bernaung dan bersosialisasi dengan  lingkungan  sekitarnya.  Namun  bagi sebagian  orang  penggusuran  dianggap sebagai  berkah  karena  jumlah  uang  ganti rugi yang besar.
Dalam  prakteknya,  korban  seringkali kembali  ke  lahan  atau  pindah  ke  lahan  lain. Sebagai  contoh  warga  Bongkaran  Jakarta Pusat, yang digusur paksa oleh Pemprov DKI dan  PT.  Kereta  Api  Indonesia  pada  awal Agustus  2014,  pindah  ke  bantaran  kali  tidak jauh  dari  lokasi  penggusuran.  Contoh  lain yaitu  warga  Papanggo  yang  digusur  paksa oleh Pemprov DKI yang keliru mengidentifikasi penggusuran,  pasca  penggusuran  warga beralih  ke  kolong  tol  dan  hingga  saat  ini tinggal  kembali  di  lahan  penggusuran.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  penggusuran paksa  bukanlah  solusi  untuk  penataan  kota, keindahan  ataupun  ketertiban.  Masyarakat miskin yang tidak memiliki sumber daya untuk membeli  atau  menyewa  rumah  layak  akan selalu melakukan berbagai cara untuk memiliki tempat  tinggal,  tidak  peduli  seberapa  tidak layakkah  rumah  tersebut.    Permasalahan penggusuran  lahan  oleh  PT  KAI  ini  juga menyebabkan  w arga    RW  12  Manggarai, Jakarta  Selatan  mau  tak  mau  harus  siap menghadapi penggusuran yang dilakukan oleh PT  Kereta  Api  Indonesia  (PT  KAI). Penggusuran  tersebut  dilakukan  oleh  PT  KAI sebagai  upaya  untuk  membebaskan  lahan yang  rencananya  akan  dibangun double double  track  (DDT)  Manggarai-Bandara Soekarno  Hatta.  Namun  warga  Manggarai menilai  PT  KAI  tidak  transparan  dalam  hal anggaran  pelaksanana,  perizinan,  master plan,  amdal,  serta  penyusunan  studi kelayakan biaya tanah secara keseluruhan.
Komentar  Umum  PBB  No.  7  tentang Hak  Atas  Tempat  Tinggal  yang  Layak: Penggusuran Paksa (Pasal 11 ayat (1) Kovensi Internasional  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya  menyatakan  bahwa  dalam  hal penggusuran  tidak  bisa  dihindari  maka pemerintah  harus  memastikan  bahwa  solusi
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 109 - 117 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26896
alternatif  telah  disediakan  Tanpa  solusi alternatif  maka  pemerintah  dilarang  untuk melakukan  penggusuran.  Hingga  saat  ini belum  banyak  terdapat  solusi  alternatif  yang disediakan  oleh  pemerintah  ketika  terjadi penggusuran. Penggusuran seringkali dilakukan secara paksa dan mengusir korban penggusuran tanpa solusi apa-apa. Seringkali korban  penggusuran  pasca  penggusuran melakukan upaya sebagai berikut:
1. Kembali ke lahan tempat semula ia digusur ketika  petugas  Satpol  PP  sudah  tidak berada di lokasi.
2. Pindah  ke  lahan  lain  yang  terlantar  atau bukan  diperuntukkan  untuk  perumahan. Misalnya  kolong  tol,  bantaran  kali,  dan sebagainya.
3. Menumpang  di  rumah  keluarga  untuk sementara.
4. Menyewa rumah di tempat lain.
5. Kembali  ke  kampung  halaman  dimana  ia memiliki  rumah  ataupun  keluarga  untuk menumpang.
Beberapa penyebab  terjadinya konflik pembebasan  lahan  dalam  pembangunan  tol Cisumdawu  seluas  60,47  kilometer  di Kecamatan  Jatinangor  Kabupaten  Sudangan diantaranya tidak sesuainya harga penggantian  ganti  rugi  yang  diberikan pemerintah.  Hal  ini  dirasakan  oleh  beberapa warga yang mempunyai tanah tepat di lingkar keluar  tol  Cisumdawu  yang  diberi  harga  1,3 juta  per  meter.  Penggantian  hanya  dihitung luas  tanahnya  saja  padahal  dalam  tanah tersebut  telah  berdiri  ruko  sehingga  pemilik tanah merasa dirugikan. Pada saat ditentukan nilai  ganti  rugi  yang  ditentukan  pemerintah, warga  masyarakat  tidak  diajak  musyawarah. Pada  saat  terjadi  penggusuran  lahan, masyarakat  merasa  dirugikan  karena  lahan yang  terkena  tol  terdapat  lahan  usaha  yang menghidupi banyak orang. Di lokasi tersebut ada percetakan, beberapa toko dan ada juga bengkel  yang  mempekerjakan  sejumlah pekerja.  Nilai  ekonomis  dari  penggusuran lahan tersebut menimbulkan dampak terhadap penghidupan masyarakat.
Namun  ada  juga  warga  yang terdampak  pembangunan  Tol  Cisumdawu  ini sudah siap pindah, disini warga sudah sepakat namun  pembayaran  belum  dilaksanakan karena  menunggu  Mou  perubahan  harga lahan  oleh Badan  Usaha  Jalan  Tol  (BUJT) dengan  Lembaga  Manajemen  Aset  Negara (LMAN).

## Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan
Dalam  tulisan  ini  ditekankan  pada upaya  pencegahan  atau  upaya  preventif terjadinya konflik dalam penggusuran lahan. Upaya  preventif  biasanya  dilakukan  kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah,  menurut  L.  Abate  (1985) Prevention  atau  pencegahan  terdiri  dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal  seseorang  dan  fungsinya sebagai  individu  dalam  kelompok  maupun masyarakat.
Selanjutnya  menurut  L.  Abate (1985) bagian besar program preventif yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut:
1.  Fokus  terhadap  pemahaman  mengenai resiko  dan  masalah  dari  perilaku  yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran
2.  Desain  untuk  merubah  “life  trajectory” dari kelompok sasaran, dengan menyediakan  pilihan  dan  kesempatan dalam  jangka  panjang  yang  sebelumnya tidak tersedia. 3.  Kesempatan untuk mempelajari keterampilan  hidup  baru  yang  dapat membantu  partisipan  untuk  menghadapi stress  dengan  lebih  efektif  dengan dukungan sosial yang ada.
4.  Fokus  dalam  menguatkan  dukungan dasar  dari  keluarga,  komunitas  atau lingkungan sekolah.
5.  Koleksi  dari  penelitian  yang  memiliki kualitas  yang  baik  menjadi  bukti  dalam keefektivitasaan dokumen.
Sedangkan menurut Oktavia (2013)
upaya  preventif  adalah  sebuah  usaha  yang
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 109 - 117 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26896
dilakukan individu dalam mencegah terjadinya  sesuatu  yang  tidak  diinginkan. Preventif  secara  etimologi  berasal  dari bahasa  latin  pravenire  yang  artinya  datang sebelum/antisipasi/mencegah  untuk  tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif  diartikan  sebagai  upaya  secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya  gangguan,  kerusakan,  atau kerugian  bagi  seseorang.  Dengan  demikian upaya  preventif  adalah  tindakan  yang dilakukan  sebelum  sesuatu  terjadi.  Hal tersebut  dilakukan  karena  sesuatu  tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.
Upaya-upaya  penggusuran  akibat adanya
pembangunan yang tidak menyebabkan  terjadinya  konflik dapat  dilihat dalam  beberapa  penanganan  yang  dilakukan di  Kali  Code  Yogyakarta  misalnya.  Dalam penataan Kali  Code tidak dilakukan penggusuran  warga  yang  ada  di  bantaran sungai.  Namun  dalam  hal  ini  warga  mampu melakukan  penataan  secara  mandiri  dan membuat  bantaran  kali  lebih  bersih,  indah, dan  aman  untuk  dihuni.  Pemberdayaan berhasil  mengubah  paradigma  masyarakat bagaimana  menghargai  lingkungan  dan sungai.  Budaya  membuang  sampah  ke  kali kemudian  bisa  diubah,  budaya  menjadi ditonjolkan  dan  menjadi  identitas  warga  Kali Code.  Penataan  yang  cukup  memberikan dampak  adalah  dengan  mengubah  rumah menghadap ke sungai sehingga  tidak menjadi tempat  sampah” dan  dijaga  kebersihannya. Penataan  juga  berhasil  mempertahankan bantaran dan tidak mengganggu aliran sungai dan  menyediakan  fasilitas-fasilitas  untuk kebutuhan  warga  Kali  Code.  Penataanpun akhirnya  mampu  melampaui  peraturan perundang-undangan  yang  melarang  adanya pemukiman di sempadan sungai.
Namun  bila  penggusuran  lahan  ini memang  harus  dilakukan  karena  adanya program  pembangunan  seperti  pembuatan jalan,  bendungan  dan  fasilitas  publik  lainnya maka  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik penggusuran lahan diantaranya: 1. Sosialisasi
Sosialisasi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat pentung bagi masayrakat yang terkena dampak pembangunan.  Sosialisasi  ini  berisi  apa  saja manfaat  dari  pembangunan  yang  akan dilaksanakan  dan  apa  rencana  pemerintah terhadap  masyarakat  yang  terdampak  dari pembangunan  tersebut.  Pada  masyarakat yang kurang bisa menerima pembangunan ini sosialisasi dilakukan secara silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama dan diharapkan  dapat  sampai  informasinya  pada masyarakat pada umumnya.
Beberapa  kasus  konflik  penggusuran lahan ini diakibatkan tidak ada sosialisasi dulu pada  masyarakat  yang  terkena  dampak. Masyarakat  biasanya  cemas  ketika  dapat serombongan orang yang tiba-tiba mengukur lahan  mereka  tanpa  tahu  apa  yang  akan dilakukan pada lahan mereka.
Pada kasus penggusuran  lahan  untuk pembangunan  tol  Cisumdawu  masyarakat merasa kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai  rencana  pembangunan  terutama yang  melewati  rumah  penduduk  di  seksi  1 Cileunyi. Beroperasinya Tol Cisumdawu sangat diharapkan  akan  memperlancar  konektivitas antara  Jawa  Barat  bagian  selatan  menuju utara  karena  menghubungkan  dua  tol  yang telah beroperasi yakni Tol Purbaleunyi dengan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). ToL Cisumdawu juga menjadi akses alternatif menuju Bandara Internasional Kertajati Majalengka.
2. Mufakat
Mufakat  adalah  adanya  kesepakatan antara  warga  yang  terkena  dampak  dengan pihak  pemerintah  dalam  hal  penggusuran lahan.  Selama  ini  masyarakat  banyak  yang tidak diajak dialog dan bermusyawarah dalam sengketa penggusuran lahan. Apabila diadakan musyawarah untuf mufakat diharapkan  konflik  tidak  akan  terjadi. Masyarakat  tidak  merasa  dirugikan  dengan adanya  pembangunan  dan  pemerintah  tidak mempunyai  hambatan  dalam  pelaksanaan pembangunan.
3. Ganti rugi
Ganti rugi berupa kompensasi berupa uang  terhadap  tanah  yang  dibebaskan
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 109 - 117 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26896
seringkali menimbulkan konflik. Hal ini dapat dicegah dengan penggantian ganti rugi yang sesuai  dengan  nilai  lahan  yang  digusur sehingga  masyarakat  dengan  senang  hati meninggalkan  lahannya  dan  menerima kompensasi yang layak.
Hal  ini  mengacu  pada  setiap  orang berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  hak miliknya  sesuai  ketentuan  Pasal  29  ayat  (1), dan  apabila  sesuatu  benda  berdasarkan ketentuan  hukum  demi  kepentingan  umum harus  dimusnahkan  atau  tidak  diberdayakan baik  untuk  selamanya  maupun  untuk sementara  waktu,  maka  hal  itu  dilakukan dengan  mengganti  kerugian  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan kecuali  ditentukan  lain,  Pasal  37  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia,”
4. Partisipasi masyarakat
Dalam berbagai aktivitas pembangunan, setiap warga negara memiliki hak  untuk  terlibat  aktif.  Hak  partisipasi tersebut  pun  telah  dijamin  oleh  konstitusi sebagimana termaktub dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam memperjuangkan  haknya  secara  kolektif untuk  membangun  masyarakat,  bangsa,  dan negaranya.  Artinya,  dalam  berbagai  aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan  peran  aktif  masyarakat  sebagai kontrol  sosial,  dan citizen  partisipation  is citizen  power.  Karena  setiap  pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif.
Apabila  masyarakat  dilibatkan  mulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi,  masyarakat  akan  merasa  memiliki program  pembangunan  sehingga  akan mendukung  penuh  terhadap  pelaksanaan pembangunan.  Partisipasi  ini  dapat  juga berupa  pelibatan  masyarakat  dalam  hal pekerjaan yang dilaksanakan dalam pembangunan  tersebut,  dalam  arti  setiap
proyek  yang  dilakukan  harus  melibatkan pekerja  lokal  sebagai  tenaga  kerja  yang utama.
Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat pareto superior (membangun  menguntungkan  segala  pihak terutama  masyarakat),  bukan pareto  optimal (membangun  mengorbankan  orang  lain). Tujuan  utama  pembangunan  adalah  untuk mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan warga  negara  Indonesia.  Nilai-nilai  penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan  adalah  untuk; pertama,  peran masyarakat  adalah  sebagai  suatu  strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan  strategi  untuk  mendapatkan dukungan masyarakat ( public support).

## 5. Relokasi
Relokasi  merupakan pemindahan tempat  warga  yang  terkena  dampak  ke tempat  baru  yang  layak.  Yang  menjadi permasalahan  adalah  tempat  baru  yang menjadi relokasi warga biasanya masih minim dari  fasilitas-fasilitas  umum  yang  ada  di tempat yang sebelumnya. Agar tidak muncul konflik maka pemerintah seharusnya memperhatikan kelayakan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dimuka,  maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:
a. Penyebab  konflik  penggusuran  lahan pada umumnya disebabkan
masyarakat  merasa  tidak  puas  dan merasa  dirugikan  dengan  adanya pengusuran lahan mereka. Masyarakat mengharapkan  agar  dalam  proses penggusuran  pemerintah  melakukan perlindungan prosedural, tanpa intimidasi  dan kekerasan serta mengerahkan aparat secara
proposional.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 109 - 117 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26896
b. Upaya-upaya preventif perlu dilakukan untuk mencegah konflik ketika terjadi penggusuran  lahan  yaitu  dengan melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan  yang  dilaksanakan, mufakat untuk mencapai kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam  pembangunan,  penggantian ganti  rugi  yang  layak  dan  tidak merugikan  masyarakat,  partisipasi mayarakat dalam kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi  dan  relokasi  yang  layak  bagi masyarakat yang terkena dampak dan bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyakatnya.

## Rekomendasi
Rekomendasi  dalam  upaya  preventif konflik penggusuran lahan ini perlu dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Upaya pencegahan  ini  layak  dipertimbangkan sebelum  terjadinya  konflik  dan  menimbulkan masalah  sosial  yang  lebih  besar.  Komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak pembangunan  perlu dilakukan  jauh-jauh  hari sebelum pelaksanaan pembangunan infrastruktur  dilakukan.  Partisipasi  dan kepercayaan  masyarakat  setempat  dalam pembangunan perlu diupayakan agar menjaga kesinambungan hasil-hasil pembangunan.

## PUSTAKA
Al Ghifari. LBH Jakarta. 2018.
Alston,  L.  J.,  Libecap,  G.  D.,  &  Mueller,  B. (1999). A model of rural conflict: Violence and  land  reform  policy  in  Brazil. Environment and Development Economics. https://doi.org/10.1017/S1355770X9900 0121
Arifin, B. (2006). Transaction cost analysis of upstream-downstream relations in
watershed  services:  Lessons  from community-based  forestry  management
in Sumatra, Indonesia. Quarterly Journal of International Agriculture.
Berner, E. (2000). Poverty alleviation and the eviction  of  the  poorest:  Towards  urban land reform in the Philippines. International  Journal  of  Urban  and Regional Research. https://doi.org/10.1111/1468- 2427.00265
Datta,  S.  K.  (2006).  Property  Right,  Risk  of Eviction  and  Degradation  of  Common Pool Resources. IASCP 2006 Conference.
Gewald, J.-B., Alexander, J., McGregor, J., & Ranger, T. (2001). Violence and Memory: One Hundred Years in the “Dark Forests” of Matabeleland. African Studies Review. https://doi.org/10.2307/525620
Gibson,  J.  L.  (2005).  Overcoming  Land Injustices: An Experimental Investigation Into  the  Justice  and  Injustice  of  Land Squatting  in  South  Africa. E  Spring Meeting of the Working Group on African Political Economy, University of California at  Los  Angeles,  May  13-14,  2005,  Los Angeles, CA.
Joshi, P. C. (1974). Land Reform And Agrarian Change  In  India  And  Pakistan  Since 1947: II. The Journal of Peasant Studies. https://doi.org/10.1080/0306615740843 7894
Kothari,  M.  (2005).  Economic,  Social  and
Cultural  Rights  -  Report  of  the  Special Rapporteur  on  adequate  housing  as  a component  of  the  right  to  an  adequate standard  of  living. United  Nations Economic and Social Council.
L Abate.1985.  Primary and Secondary Prevention Strategies. London: Sage Publications.
Lamb, V., & Middleton, C. (2015). “I saw the impact of the [Economic Land Concession] on the men.” Notes towards a feminist political ecology of land access in  Southeast  Asia. Land  Grabbing, Conflict  and  Agrarian‐environmental Transformations: Perspectives from East and Southeast Asia.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 109 - 117 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26896
Mahadevia,  D.,  Mishra,  A.,  &  Joseph,  Y. (2017). Ecology vs housing and the land rights  movement  in  Guwahati.  In Economic and Political Weekly.
Massoi,  L.  W.  (2015).  Land  coflicts  and  the livelihood  of  Pastoral  Maasai  Women  in Kilosa  district  of  Morogoro,  Tanzania. Afrika Focus. https://doi.org/10.21825/af.v28i2.4869 Mueller,  B.,  Alston,  L.  J.,  &  Libecap,  G.  D. (1999).  A  Model  of  Rural  Conflict: Violence and Land Reform Policy in Brazil. Environment and Development
Economics.
Mwesigye,  F.,  &  Matsumoto,  T.  (2016).  The
Effect of Population Pressure and Internal Migration on Land Conflicts: Implications for  Agricultural  Productivity  in  Uganda. World Development. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015 .10.042 Mwesigye, F. (2014). Rural-rural Migration and Land Conflicts : Implications on Agricultural Productivity in Uganda. 2014 World  Bank  Conference  on  Land  and Poverty”.
Naughton,  L.  (1993).  Conservation  versus artisanal  gold  mining  in  Corcovado National  Park,  Costa  Rica:  land  use conflicts  at  neotropical  widerness frontiers. Yearbook - Conference of Latin Americanist Geographers.
Nulhaqim,  Soni  Akhmad.,  Irfan,  Maulana.,
Harding, Diana., Jatnika, Dyana Chusnulita.  (2017).  Konflik  Sosial  Di Kampung Nelayan : Studi Kasus di Pantai Utara  Kota  Cirebon,  Jawa  Barat.  Jurnal Sosiokonsepsia Kementerian Sosial Republik  Indonesia  Volume  6  Nomor  2 Januari-April 2017.
Oktavia, Yuni. 2013. Promotof Preventif Kuratif, Rehabilitatif, http://yunivia88.blogsopt.co.ic/2013/05) promotofpreventifkuratifrehabilitatif.html diakses tanggal 11 November 2019.
Putra, Bagus Ani. (2013). Peran kearifan lokal dalam resolusi
konflik keyakinan beragama  di  Jawa  Timur.  Jurnal
Masyarakat,  Kebudayaan  dan  Politik Volume  26  Nomor  1  Tahun  2013, Halaman 1-14.
Sarin,  M.  (2006).  Tribal  rights  and conservation  practice  in  India’s  forests. Development.
Sirima,  A.  (2016).  The  Social  and  Economic Impacts  of  Ruaha  National  Park Expansion. Open  Journal  of  Social Sciences. https://doi.org/10.4236/jss.2016.46001
Tati,  G.  (2008).  Immigrants  and  coastal artisan fishing in a context of constrained spatial  expansion  in  the  City  of  Pointe- Noire (Congo-Brazzaville). Espace- Populations-Societes. https://doi.org/10.4000/eps.2337
Tusinski,  G.  O.  (2015).  The  spectral  city: Cultural  belonging,  urban  space,  and post-conflict reconstruction in Dili, Timor- Leste.  In ProQuest  Dissertations  and Theses.
USAID  Land  Tenure  and  Property  Rights.
(2011).  Property  rights  and  resource governance:  Cameroon. USAID  Country Profile.
Weinstein,  L.  (2014).  The  durable  slum: Dharavi  and  the  right  to  stay  put  in globalizing  Mumbai.  In The  Durable Slum: Dharavi and the Right to Stay Put in Globalizing Mumbai.
www.sipuu.setkab.go.id diakes 11 November 2019.
Yang, X., Zhao, H., & Ho, P. (2017). Mining- induced  displacement  and  resettlement in China: A study covering 27 villages in 6 provinces. Resources Policy. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017
.07.001