## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor  2, Desember  2020

## TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAM DI BIDANG EKONOMI, SOCIAL, DAN BUDAYA
NATIONAL RESPONSIBILITY IN THE FULFILLMENT OF RIGHTS IN THE ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL FIELDS

## Mohammad Maulana
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar hujanamarah@gmail.com

## Nur Akifah Janur
Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar Nurakifahjanur93@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  Tanggung  jawab  Negara dalam pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis  Tanggungjawab  Negara  dalam  Pemenuhan  HAM  dI  Bidang  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya”.ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal  research ).  Olehnya  itu orientasi  penelitian  ini  adalah Law  in  books  . Kesimpulan  dalam  penelitian  inia  adalah Tanggungjawab negara dalam pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya adalah bahwa negara  harus  melakukan  proses  harmonisasi,  internalisasi  dan  implementasi  isi  kovenan  dalam peraturan perundangan yang ada dan akan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya kepada semua warga negara.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara; Hak Asasi Manusia; Hak Ekonomi sosial dan budaya.

## Abstract
This study aims to determine and analyze the State's responsibility in fulfilling human rights in the economic,  social,  and  cultural  fields.  The  research  with  the  title  "Juridical  Analysis  of  State Responsibilities  in  Fulfilling  Human  Rights  in  the  Economic,  Social,  and  Cultural  Sector".  This research uses normative legal research. Therefore, the orientation of this research is Law in books. The  conclusion in  this study  is that the responsibility of  the  state in  fulfilling  human  rights  in  the economic,  social,  and  cultural  fields  is  that  the  state  must  carry  out  a  process  of  harmonization, internalization  and  implementation  of  the  contents  of  the  covenant  in  the  existing  laws  and regulations that will be made and realize the fulfillment of economic, social and cultural rights for all. all citizens.
Keywords: State Responsibility; Human rights; Economic, social and cultural rights.

## I. PENDAHULUAN
Kedudukan hak ekosob sangat penting dalam kedudukan sebagai hak asasi manusia internasional, ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian maka hak ekosob tidak dapat ditempatkan dibawah hak sipil dan politik maupun hak lainnya. Karena pentingnya hak ekosob ini maka dunia internasional pun membuat  konvensi  yang  mengatur  tentang  hak-hak  ini  yaitu  ICESCR  ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ) yang dibarengi juga dengan konvensi yang mengatur hak-hak sipil dan politik yaitu ICCPR ( International Covenant on Civil and Political Rights ) pada Tahun 1966.
Pemangku  kewajiban  HAM  sepenuhnya  adalah  negara,  dalam  hal  ini  adalah pemerintah. Semua penjelasan dalam komentar umum menyatakan bahwa perwujudan HAM sepenuhnya  adalah  kewajiban  negara.  Negara  harus  menjalankan  kewajiban  pemenuhan HAM  dalam  bentukantara  lain  penghormatan  ( to  respect ),  melindungi  ( to  protect ),  dan memenuhi ( to fullfil ).
Negara  tidak  bisa  tidak  memang  harus  memenuhi  hak-hak  warganegara,  termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) seperti hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan berbagai hak lain.
Atas kewajiban inilah inisiatif negara, dalam hal ini pemerintah, membentuk berbagai departemen,  kementerian,  dan  BUMN.  Juga  beberapa  badan  lain  yang  mendapat  mandat khusus seperti Badan Urusan Logistik yang bertanggungjawab atas persediaan dan bahan- bahan  kebutuhan  pokok  (sembako).  Aplagi  dalam  konstitusi  Indonesia,  dinyatakan  bahwa negara/pemerintah  merupakan  pihak  satu-satunya  yang  berhak  untuk  menguasai  dan mengelola  semua  kekayaan  alam  dan  bumi  di  negeri  ini  sebagaimana  diamanatkan  dalam konstitusi.
Kesalahpahaman mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah salah satu sebab pokok  adanya  pelanggaran  hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Pertama,  hak-hak  ini  lebih dianggap sebagai aspirasi ketimbang suatu hak yang dapat ditegakkan atau harus dipenuhi. Beberapa  sikap  pejabat  negara  daerah  atau  pusat  menggambarkan  kesesatan  itu.  Ke  dua adalah  anggapan  bahwa  pemenuhan  hak-hak  sosial  ekonomi  hanya  dan  hanya  dapat dilakukan melalui kebijakan pembangunan (tidak mempunyai efek langsung).
Pemikiran  ini  dilandasi  anggapan  bahwa  realisasi  hak-hak  tersebut  memerlukan waktu dan dilakukan secara bertahap. Seringkali pula karena alasan ini ada anggapan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya hanya berlaku dalam sistem politik tertentu atau di negara- negara kaya saja. Pemikiran ini tidak seluruhnya benar, karena beberapa alasan. Antara lain, cara pemenuhan tidak mengubah legalitas dari hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai hak
asasi.  Kalau  memang  pemenuhannya  harus  dilakukan  secara  bertahap  tidak  berarti  hak ekonomi, sosial, dan budaya bukan hak asasi manusia.
Sehubungan dengan ini hak ekonomi, sosial, dan budaya dianggap sebagai hak-hak positif  yang  membutuhkan  campur  tangan  negara.  Hal  demikian  oleh  sebagian  orang dianggap sebagai dasar untuk tidak memperlakukan hak sosial ekonomi sebagai hak asasi.
Berbagai  perkembangan  HAM  yang  terdokumentasikan  dalam  berbagai  ketentuan internasional,  baik  yang  mengikat  secara  moral  maupun  yuridis,  diakomodasi  oleh negaranegara  anggota  PBB  dalam  ketentuan  konstitusi  dan  undang-undang  operatif  di bawahnya. Konstitusi, khususnya, menjadi penting untuk meletakkan dasar-dasar HAM yang akan dijamin karena instrumen yuridis  ini merupakan bentuk kontrak social antara negara (state ) dan warganya ( civil society ) yang memberikan pedoman bagi interaksi kedua aktor ini sehingga menjadi harmonis. Dalam kasus hak Eksosob Selama ini diskusi mengenai hak asasi manusia cenderung terjebak pada terminologi penjaminan hak sipil dan politik (sipol), seperti  hak  untuk  bebas  dari  ketakutan  dan  ancaman  jiwa,  kebebasan  berpendapat, berorganisasi,  jaminan  ikut  menentukan  pemerintahan,  sementara  hak  ekosob  seringkali menjadi wacana termarjinalkan masing-masing kovenan menerima perlakuan yang berbeda satu sama lain. Sejarah memperlihatkan bahwa tidak terlalu banyak dan mendalam tanggapan yang  ditujukan  orang  terhadap  Kovenan  Sosial  dibandingkan  dengan  yang  diperlihatkan terhadap kovenan politik. Hinggah usianya yang ke-34 tahun 2000 ini, Kovenan Sosial hanya merangsang  sedikit  ahli  untuk  melakukan  studi  mengenai  isi  yang  dikandungnya.  Studi relative  baru  yang  dikenal  luas  adalah  yang  dilakukan  oleh  Matthew  C.R.  Craven  dan dibukukan  dengan  judul The  International  Covenant  on  Economic,  Social,  and  Cultural Rights (New  York:  Oxford  University  Press,  1995).  Di  Indonesia,  Revrisond  Baswir  dkk menulis Pembangunan Tanpa Perasaan: Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya Orde Baru.
Diskriminisasi terhadap Kovenan Sosial itu mengherankan sekaligus mencemaskan. Instrument internasional sepenting dan semendasar Kovenan Sosial semestinya dieksplorasi semaksimal  mungkin  untuk  dapat  memberikan  sumbangan  yang  sebesar-besarnya  bagi kemanusiaan.  Sebaliknya,  Kovenan  Politik  telahmemancing  banyak  pihak  untuk mempelajarinya  dengan  serius,  baik  dalam  tataran  teori  maupun  praktek.  Tidak  terhitung, misalnya,  buku  dan  laporan  yang  telah  dituliskan  banyak  kalangan  sehubungan  dengan permasalahan hak sipil dan politik.
Menyaksikan perbedaan perlakuan yang mencolok itu, pada 1993 Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB mengungkapkan keprihatinan mereka sebagai berikut:
Kovenan  internasional  hak-hak  ekosob  itu  sendiri  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia pada 28 Oktober 2005 dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan the  International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights.  Hak  ekosob  secara penuh  diakui  masyarakat  internasional  dan  di  seluruh  hukum  internasional  mengenai  hak asasi manusia. Meskipun hak ini mendapat perhatian lebih sedikit dibandingkan hak sipil dan politik  (sipol),  kini  hak  ini  memperoleh  perhatian  yang  jauh  lebih  serius  daripada sebelumnya. Apalagi, di dalam praktik, khususnya di negara-negara dunia ketiga, hak ekosob biasanya terabaikan. Indonesia, dalam konteks ini, merupakan salah satu bagian dari negara yang belum memaksimalkan diri menjamin hak ekosob.
Hak Ekosob adalah hak atas jaminan social, hak untuk bekerja, hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat-serikat buruh, hak atas istirahat, dan waktu senggang, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk  berpartisipasi  dalam  kebudayaan  masyarakat.  yang  berpangkal  pada  prinsip-prinsip persamaan  (equality)  dan  solidaritas.  Sebagaimana  yang  di  kemukakan  oleh  Jimly Asshiddiqie. dari semua dimensi  dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan.  Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equality) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.
Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum menerima dua perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia yaitu Inetrnatonal Covenant on Economics, Social and Cultural Rights dan  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights.  Yang  baru  dalam  perjanjian  itu adalah  disebutkannya  hak  rakyat  untuk  menentukan  nasib  sendiri  termasuk  hak  untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas seperti tercantum dalam pasal 1 perjanjian.
Banyak  ketentuan  dalam  deklarasi  ini  dapat  diangap  sebagai  hukum  kebiasaan Internasional (Customary International Law). Setelah diterimanya Deklarasi Universal pada tahun 1948, timbullah pemikiran untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam dokumen-dokumen yuridik yang mengikat negara-negara yang menjadi  pihak.  Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  masalah  sebagaimana  disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pernyataan rumusan masalah sebagai berikut: Apa sajakah  bentuk  pelanggaran  HAM  di  bidang  Ekonomi,  social,  dan  budaya  (EKOSOB)? Bagaimanakah tanggungjawab negara dalam pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan HAM dI Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya”.ini menggunakan penelitian hukum normatif ( normative legal research ). Olehnya itu orientasi penelitian ini adalah Law in books

## III. PEMBAHASAN

## Pelanggaran HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya (EKOSOB)
Kegagalan  dalam  implementasi  hak  ekosob  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak- hak tersebut. Selain terkena pelanggaran karena tidak menghormati hak tersebut, Negara juga dapat dikenai telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan Perlindungan , dimana Negara berkewajiban mencegah pelanggaran atas Hak Ekosob.
Kajian  terhadap  Program  MP3EI  yang  dilakukan  oleh  Komnas  HAM  menjadi  hal yang  relevan  dalam  melihat  sejauhmana  Implementasi  Pemenuhan  Hak  asasi  menjadi perspektif pembangunan yang dilakukan oleh negara,
Hasil  kajian  Komnas  HAM  dalam  proyek  MP3EI  menunjukkan  bahwa  perspektif pembangunan Negara hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata. 1
Kajian  terhadap  Program  MP3EI  tersebut  menunjukkan  bahwa  perspektif pembangunan tersebut, menciptakan dampak buruk berupa terabaikannya keadilan distribusi dan pendapatan sehingga menghasilkan kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin..
Selanjutnya,  dalam  kajian  tersebut  Komnas  HAM  berpendapat  bahwa  Indonesia memiliki  potensi  dan  modal  dasar  untuk  bersaing  dan  menjadi  pemenang  di  pasar  global. Syaratnya,  pemerintah  harus  berani  mengubah  sudut  pandangnya  tentang  hakikat pembangunan, investasi, industrilisasi, dan kemiskinan. Alasannya, struktur social ekonomi dan  kelembagaan  masyarakat  Indonesia  berbeda  jauh  lebih  kompleks  daripada  Negara- negara  industry  maju  ketika  mulai  membangun  ekonominya.  Selain  itu,  pemerintah  juga perlu  segera  menyusun  sebuah  strategi  pembangunan  yang  berkualitas  dengan  urutan kebijakan yang benar dalam merespons persoalan-persoalan structural saat ini dan tantangan- tantangan ke depan secara lebih holistic, sistematis dan berkelanjutan.
Sayangnya, argument-argumen di atas tidak terkonfirmasi dalam dokumen MP3EI. Visi pembangunan berbasis HAM jelas tidak terlihat sama sekali dalam dokumen tersebut. Alasannya, strategi pembangunan MP3EI tetap menggunakan format lama yakni bertumpu pada  sektorsektor  yang  paling  mudah  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi.  Model  ini
1 Subkomisi pengkajian dan penelitian komisi nasional hak asasi manusia. 2014. Jakarta pusat. Hal: v
dibangun  di  atas  asumsi  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  tujuan  pokok pembangunan.  Disamping  itu,  MP3EI  mengasumsikan  bahwa  rendahnya  daya  saing Indonesia disebabkan buruknya kualitas infrastruktur jasa dan perdagangan.  Implikasinya, pertumbuhan  ekonomi  akan  dipicu  melalui  pembangunan  sejumlah  proyek  infrastruktur perdagangan dan kawasan bisnis.  Tidaklah mengherankan jika dokumen  MP3Ei ddminasi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur fisik yang ambisius meski mengandung biaya social dan lingkungan yang tinggi. 2
Sejalan  dengan  itu,  atas  nama  perbaikan  iklim  investasi,  pemerintah  akan memberikan  fasilitas  berupa  kelonggara-kelonggaran  di  bidang  perpajakan  dan  jaminan keamanan investasi.  Dalam  konteks ini, pajak dan upah diubah menjadi  insentif investasi. Pajak  dan  upah  tidak  lagi  berfungsi  sebagai  instrument  redistribusi  kue  pembangunan sebaliknya,  pajak  dimodifikasi  secara  halus  sehingga  tanpa  disadari  pajak  telah  berubah wujud menjadi katalisator perluasan kepentingan pebisnis kelas menengah atas.
Kondisi  ini  membatasi  kapasitas  Negara  untuk  meningkatkan  pendapatan  melalui perpajakan,  baik  dari  sumber  domestic  maupun  modal  asing 3 .  Hal  ini  akan  mengganggu kemampuan  pemerintah  di  Negara-negara  miskin  untuk  membuat  investasi  yang  penting dalam  pelayanan  social  dan  infrastruktur  ekonomi  dimana  kesejahteraan  manusia  dan pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  banyak  tergantung  dari  pemasukan  pajak (Oxfam,  2000).  Hal  ini  juga  memberikan  perusahaan  multinasional  sebuah  keuntungan kompetitif namun tidak adil bagi pelaku ekonomi domestic terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kompetisi pajak dan ancaman berupa relokasi, secara tidak langsung telah  memaksa  Negara-negara  berkembang  untuk  menerapkan  tariff  pajak  penghasilan korporasi yang semakin rendah pada investor asing 4
Sementara itu, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan supaya tenaga kerja lebih ramah pada  investor  dan  tidak  menjadi  tukang  tuntut  hak.  Tak  hanya  itu,  regulasi  dan  peraturan perundang-undangan  pun  direkayasa  sedemikian  rupa  dengan  prinsip  debottlenecking  dan perbaikan iklim investasi. Pertumbuhan ekonomi adalah segala-galanya meski pertumbuhan tersebut  hanya  dinikmati  kelompok-kelompok  tertentu  dan  risikonya  berupa  kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, konflik agrarian, dan lain-lain. Pada akhirnya, pelanggaran HAM pun menjadi kian masif dengan pola dan pelaku yang semakin beragam. Karena itu, MP3EI tidak saja keliru dalam menafsirkan hakikat Negara maju, mandiri, adil,
2 ibid
3 Oxfam. G.B (2000). Tax Heavens: Releasing the Hidden Billions for Poverty Eradiction. Oxfam UK All- Party Parliamentary Group on Africa (2006). The Other Side of the Coin: The UK.
4 Ibid
dan  makmur  namun  juga  berdiri  di  atas  kerangka  konseptual  yang  tidak  kokoh  dan inkonstitusional.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  program  MP3EI  sebenarnya  merupakan  sebuah kebijakan  dan  praktik  percepatan  dan  perluasan  perdagangan  (pebisnis  besar)  yang diterjemahkan menjadi pembangunan ekonomi. MP3EI lebih mengakomodasi kepentingan pebisnis besar melalui megaproyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, Bandar udara, kereta  api  barang,  dan  lain-lain.  Harvey  menegaskan  bahwa  model  pembangunan  bisnis dengan  semangat  memfasilitasi  kepentingan  para  pebisnis  ketimbang  membangun kapabilitas ekonomi masyarakat. Secara makro, ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan  mengorbankan  petani  kecil,  buruh  tani,  dan  tenaga  kerja  yang  tidak  terampil 5 menegaskan  bahwa  model  pembangunan  seperti  ini  pada  dasarnya  tak  lain  merupakan pembangunan bisnis  dengan semangat  memfasilitasi  kepentingan para pebisnis ketimbang membangun  kapabilitas  ekonomi  masyarakat.  Secara  makro,  eonomi  memang  terlihat tumbuh,  namun  akan  mengorbankan  petani  kecil,  buruh  tani,  dan  tenaga  kerja  yang  tidak terampil 6
Hal ini menunjukkan bahwa MP3EI tidak saja mengabaikan rapuhnya fondasi social ekonomi  dan  kelembagaan  nasional  saat  ini,  tetapi  juga  tak  memiliki  kepekaan  terhadap kebutuhan  masyarakat  menengah  kebawah  akan  ifrastruktur  dasar  untuk  meningkatkan penghasilan, kapabilitas, dan produktivitas, serta mengurangi inefisiensi pergerakan ekonomi mereka.  Bersamaan  dengan  itu,  dimensi  partisipasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  juga diabaikan. Namun, pengamat ekonomi John Perkins menengarai hal tersebut bukan sesuatu hal yang aneh. Menurut Perkins (2004) aspek yang harus disembunyikan dari proyek-proyek konstruksi  dan  infrastrukur  ialah  membuat  laba  sangat  besar  untuk  para  kontraktor,  dan membuat bahagia beberapa gelintir keluarga dari Negara-negara penerima utang yang sudah kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing 7 .
Kerangka piker seperti ini pada dasarnya bukanlah sebuah terobosan baru atau it is business  as  usual.  Proses  transformasi  ekonomi  ala  MP3EI  menyerupai  perencanaan pembangunan  pada  masa  colonial  dan  Orde  baru.  Pada  era  colonial,  pembangunan infrastruktur ditujukan hanya untuk memperlancar arus impor dan ekspor sumber daya alam tanpa  rencana-rencana  yang  komprehensif  dan  bervisi  penguatan  daya  saing  riil  pelaku ekonomi kerakyatan. Pada masa itu, terutama pada era Sistem Tanam Paksa, tidak diragukan
5 Harvey, D. (2009). Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009. Development and Change 40 (6). Hal. 1267-1277
6 Harvey, D. (2010). The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. New York. Oxford University Press.
7 Perkins, J. (2004). Confessions of an Economic Hit Man. San Fransisco. Bfrrett- K. Oeher. Inc
lagi bahwa produksi ekpor meningkat, tetapi atas pengorbanan para petani dan buruh tani. Hasilnya selain menghasilkan periode kemakmuran pada 1830-an,pembangunan pada masa itu juga diikuti oleh serangkaian kelaparan pada decade 1840-an. 8
Hal yang sama dipraktikan oleh pemerintah Orde Baru Soeharto. Cadangan minyak dan  gas  alam  dieksploitasi  secara  besar-besaran  oleh  Orde  Baru  atas  nama  pembangunan. Hak-hak komunita local  tidak saja diabaikan bahkan seringkali dirampas dan disingkirkan melalui  proyek  pembanguna  jalan  tol,  kawasan  industry,  dan  property.  Peran  kelompok rentan, marjinal, dan miskin dalam perubahan kebijakan cenderung diabaikan. Pada masa itu, pemerintah hanya memfokuskan perhatiannya pada upaya memperoleh keuntungan sebesar- besarnya dari cadangan komoditi sumber daya alam. Orientasi pembangunan lebih mengarah pada  pelayanan  pemodal  besar  dan  investor  asing.  Pada  era  tersebut  ekonomi  dibangun dengan  semangat  spekulasi  dan  yang  membayar  itu  semua  adalah  petani  dan  buruh  kelas rendah. Akibatnya, krisis ekonomi yang mendalam pada tahun 1997/1998.
MP3EI pun memilih peta jalan yang kurang lebih sama. MP3EI lebih menitikberatkan pada sisi pertumbuhan ekonomi tanpa menghiraukan meningkatnya jarak kesenjangan social dan  ekonomi  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  sebagai  dampak  dari  kebijakan pembangunan  Merujuk  pada  Skenario  Indonesia  2010  yang  pernah  diterbitkan  Komnas HAM pada tahun 2000, maka strategi ini diibaratkan mengayuh biduk retak di tengah pusaran globalisasi  karena  ekonomi  kembali  dipacu  melalui  pengurasan  sumber  daya  alam  dan kekayaa  menumpuk  pada  segelintir  orang  tanpa  perbaikan  dalam  proses  perumusan kebijakan pemangunan, dan mengandung risiko terulangnya krisis ekonomi 1997/1998.
Jika  ditelisik  secara  mendalam,  terlihat  secara  jelas  bahwa  dokumen  MP3EI  lebih mengusung  semangat  wealth  of  corporationsketimbang  semangat  wealth  of  nations. Semangat wealth of corporation yang dirasionalisasikan dengan teori geografi ekonomi baru tersebut,  tergambar  secara  eksplisit  baik  dalam  kandungan  pokok,  proses  perumusan,  dan pelaksanaan,  serta  tata  kelola  MP3EI.  Akibatnya,  masyarakat  terutama  kelompok  rentan, miskin dan marjinal akan kembali dikorbankan untuk menjaga altar percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut.
Dengan kerangka kerja seperti itu, MP3EI justru akan merusak makna pembangunan itu  sendiri  sebagai  sebuah  proses  peningkatan  martabat  manusi  dan  kesejahteraan masyarakat.  Bahkan,  MP3EI  berpotensi  mengulang  proses  penghancuran  kreatif sebagaimana  yang  telah  dipraktikan  pada  era  colonial  dan  rezim  pertumbuhan  ekonomi tinggi  ala  Orde  baru.  Karena  itu,  dampaknya  relative  mudah  diprediksi,  yakni  tidak  akan
8 Mark, S. (2003). The Human Rights Framework for Develompment: Seven Approaches. Boston: The Francois-Xavier Bagnoud Centre for Health and Human Rights.
mengurangi  kemiskian  secara  signifikan.  Sebaliknya,  MP3EI  akan  meningkatkan  tensi konflik social dan agrarian, meningkatkan ancaman penikmatan HAM, dan pada akhirnya akan menurunkan kualitas pembangunan ekonomi.
Kesemua itu menunjukkan bahwa MP3EI tidak sejalan dengan prinsip dan standar HAM.  Oleh  karena  itu,  tanpa  mengabaikan  pentingnya  pertumbuhan  ekonomi,  konsepsi pembangunan  seharusnya  bergerak  melampaui  sekadar  akumulasi  kekayaan,  seperti mengidentifikasi  pembangunan  dengan  pertumbuha  produk  nasional  bruto,  kenaikan pendapatan  pribad,  industrialisasi,  kemajuan  teknologi  atau  modernisasi  social. Pembangunan,  sejatinya,  merupakan  sarana  penghapusan  sumber-sumber  utama ketidakbebasan seperti kemiskinan, tirani, kurangnya peluang ekonomi dan kerugian social yang sistematis, dan intoleransi atau tindakan Negara yang terlalu represif 9
Setiap  Negara  yang  menempatkan  aspek  keadilan  social  sebagai  ujung  dari  proses pembangunan,  dan  bukan  semata  kemakmuran  ekonomi,  pasti  membungkus  kebijakan public  yang  hendak  diambil  melalui  serangkaian  penilaian  etis  maupun  rasional 10 Negara kesejahtraan  memaklumatkan  instrument  ekonomi  berskala  ganda  untuk  menopang  setiap implikasi  negative  dari  pilihan  suatu  kebijakan. 11 Pemeluk  Negara  kesejahtraan  misalnya, seccara  umum  member  penekanan  pada  pasar  untuk  memandu  kegiatan  ekonomi masyarakat,  tetapi  sambil  member  pagar  pajak  progressif  agar  keuntungan  ekonomi  yang diperoleh  dari  pasar  tidak  sampai  mengganggu  keseimbangan  social. 12 Dengan  demikian, dalam  pengertian  ini  dalam  pengertian  ini  pajak  memiliki  dua  kaki;  sebagai  pengerut kelompok  ekonomi  yang  kuat  agar  tidak  menjulang  terlalu  tinggi  dan  sebagai  pemuai kelompok ekonomi lemah agar tidak terpuruk dari lembah yang teramat dalam.

## A. Tanggungjawab  negara  dalam  pemenuhan  HAM  di  bidang  Ekonomi,  social, dan budaya (EKOSOB).
HAM  merupakan  tanggung  jawab  Pemerintah  seperti  yang  tercantum  dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 28 I yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan  HAM  merupakan  tanggung  jawab  Negara  yang  diatur  dalam  perundang- undangan seperti disebutkan dalam Pasal 28 I ayat 5.
9 Sen, A. (2000). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knoph, Inc.
10 Ahmad Erani Yustika. 2003. Negara vs Kaum Miskin. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal: 135
11 ibid
12 Freeman, John R. 1989. Democracy and Markets: The politics of Mixed Economies. Cornell University Press. Ithaca
“Untuk  menegakkan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip Negara hokum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
Konferensi PBB tentang HAM  di Wina pada tahun 1993, juga menegaskan hal ini bahwa  perlindungan  dan  pemajuan  HAM  adalah  tanggung  jawab  pertama  pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Wina.
“human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human beings;their protection and promotion is the first responsibility of Governments. ”
Pandangan ini kemudian dipertegas lagi pada konferensi PBB tentang Populasi dan Pembangunan  (Kairo,  1994),  Perempuan  (Beijing,  1995),  dan  pada  KTT  Dunia  tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen, 1995).
Implikasinya, pemerintah berkewajiban untuk mengintegrasikan HAM dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan seperti kebijakan perdagangan internasional,investasi, keuangan,  atau  perjanjian-perjanjian  internasional  lainnya.  Dengan  demikian,  perwujudan secara penuh HAM pada dasarnya bukanlah semata-mata kewajiban organisasi masyarakat sipil atau Komnas HAM semata, melainkan kewajiban utama dari pemerintah.
Dalam perspektif HAM, pembangunan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Deklarasi  PBB  Tahun  1986  tentang  Hak  atas  Pembangunan,  dimaknai  sebagai  proses ekonomi,  social,  budaya,  dan  politik  yang  komprehensif,  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan  secara  berkelanjutan  bagi  semua  individu  maupun  seluruh  masyarakat  atas dasar  partisipasi  aktif,  bebas  dan  bermakna  dalam  pembangunan  termasuk  memperoleh pemerataan manfat atau hasil dari proses tersebut.
Deklarasi  Hak  atas  Pembangunan  juga  menyatakan  bahwa  pembangunan  adalah HAM.  Pasal  I  menyatakan  bahwa  hak  atas  pembangunan  adalah  HAM  yang  tidak  dapat dicabut  karena  melekat  pada  setiap  pribadi  manusia  dan  semua  orang  berhak  untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, social, budaya, dan  politik,  dimana  semua  HAM  dan  kebebasan  fundamental  dapat  direalisasikan sepenuhnya  (OHCHR,  2002).  Hal  ini  kemudian  diperkuat  dengan  Deklarasi  Wina  yang menegaskan  bahwa  hak  atas  pembangunan  adalah  HAM  yang  tidak  dapat  di  cabut  dan merupakan bagian integral dari kebebasan dasar manusia (OHCHR, 2002).
Pada tingkat metodologis, strategi pembangunan berbasis HAM menekankan pada (I) proses  meningkatkan  pemberdayaan  kelompok  marjinal,  (2)  proses  peningkatan akuntabilitas pemangku kewajiban, dan (3) tindakan kolaboratif antara pemegang hak dan
pemangku kewajiban. 13 Oleh karena itu, pendekatan berbasis HAM memandang partisipasi, pemberdayaan kelompok rentan, kesetaraan dan non-diskriminasi serta akuntabilitas sebagai prasyarat  mutlak  yang  tidak  bisa  ditawar  lagi  dalam  proses  dan  strategi  pembangunan. Implikasinya, peningkatan atas hak ekonomi, social dan budaya (ekosob) diperlakukan sama pentingnya dengan hak sipil dan politik (sipol).
Di samping itu, ada sebuah consensus yang berkembang bahwa penghormatan yang lebih besar terhadap HAM akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang menguntungkan secara lebih luas bagi masyarakat 14 . Menurut Greedy 15 , pendekatan berbasis HAM memiliki 3  (tiga)  komponen  nilai  tambah.  Pertama,  nilai  tambah  dari  pembangunan  berbasis  HAM dapat dicari melalui penerapan langsung, tidak langsung, dan strategi dari hokum HAM.
Hokum  memberikan  kontribusi  langsung,  misalnya,  ketika  individu  dan organisasi dapat  membawa  kasus  kepengadilan  untuk  melindungi  hak-hak  ekonomi  dan  social (contohnya  pada  Treatment  Action  Campaign  dan  akses  terhadap  obat  anti-retroviral  di Afrika Selatan dan hak untuk kampanye pangan di India), dan ketika pembangun berperan dalam proses pembuatan hokum maupun implementasinya.
Kedua, pembangunan berbasis HAM memberikan nilai tambah melalui re-centering Negara  dan  mempertanyakan  kembali  peran  yang  tepat  bagi  Negara  dalam  pembangunan (melalui pelaksanaan dan pengawasan), dan penyusunan strategi keterlibatan dengan Negara. Pada konteks ini, Negara memiliki kewajiban pelaksanaan dan pengawasan. Penguatan relasi antara individu dan Negara diperlukan untuk menjamin HAM, dan perbaikan pembangunan. Negara memiliki tanggung jawab tertentu secara tertentu dalam hal pelaksanaan. Negara juga memiliki  peran  pengawasan  dalam  memastikan  actor  non-negara  agar  beroperasi  secara akuntabel, setidaknya menghormati atau menjunjung tinggi prinsip dan standar HAM.
Pada wilayah tanggung jawab ini diperlukan klarifikasi  lebih lanjut  dalam konteks tertentu dan hak-hak tertentu (misalnya pada kasus hak atas pangan di India).
Ketiga, dalam kaitannya dengan akuntabilitas, pendekatan berbasis HAM memiliki nilai tambah karena dapat meminta Negara melaksanakan tugasnya, membangun kapasitas pemegang  hak  dan  pengemban-kewajiban,  dan  mendorong  jenis  kepemilikan  HAM  yang baru  dikalangan  organisasi  non-pemerintah  (Greedy,  2006) 16 .  Terakhir,  Greedy  juga
13 Tim  kerja-sekertariat  KP3EI.  (2013). Laporan  Perkembangan  Pelaksanaan  MP3EI. Jakarta:  Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian.
14 Abouhard, M., and Cingranelli, D. (2007). Human Rights and Structural Adjustment. New York: Cambridge University Press.
15 Gready, J. (2006). Rights-based Aproaches to Development: What is the Value Added?. London: Centre For International Human Rights, Institute Commonwealth Studies, University of London
16 Ibid
mengeksplorasi  klaimnya  bahwa  pendekatan  berbasis  HAM  merepolitisasi  pembangunan, mendefinisikannya  kembali  sebagai  sesuatu  yang  berbasis  hak  ketimbang  kebajikan (benevolence),  mengklaim  kembali  atau  merepolitisasi  syarat-syarat  dari  proses  utama pembangunan.  Ia  juga  mengatasi  akar  dan  penyebab  structural  kemiskinan  dan  konflik, bukan hanya gejalanya, dan mengatakan kebenaran kepada para penguasa (pemerintah/Negara) 17 .
Sementara itu, Tsikata 18 merangkum nilai tambah dalam pendekatan berbasis HAM, yaitu:  (i)  mengidentifikasi  pemegang  hak  dan  pemangku  kewajiban  sehinggah  akan meningkatkan  akuntabilitas;  (ii)  strategi  pembangunan  diarahkan  untuk  menghilangkan ketidakadilan  dari  pada  sekadar  meringankan  penderitaan  masyarakat;  (iii)  focus  pada kelompok  rentan;  (iV)  menegaskan  bahwa  hak  asasi  adalah  universal,  tidak  dapat  di negosiasikan,  tidak  terpisahkan  dan  saling  tergantung  dengan  hak-hak  lainnya;  (v) masyarakat  tidak  dipandang  sebagai  penerima  bantuan  pembangunan  yang  pasif;  (vi) pelanggaran hak asasi menjadi titik acuan dalam melakukan dan ini sangat membantu untuk menganalisis  secara  sistematis;  (vii)  upaya  diarahkan  untuk  mengatasi  akar  masalah ketidakadilan structural dari pada efeknya; (viii) meningkatkan perubahan kelembagaan dari pada  belas  kasih;  dan  (ix)  menuntut  adanya  tindakan  kolektif  dari  pada  hanya  upaya perseorangan.
Dalam  hal  pemenuhan  dan  penuntasan  hak-hak  yang  merupakan  bagian  dari  hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  (ekosob)  oleh  Negara,  makin  kuat  dasar  hukumnya  setelah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob, 28 Oktober 2005 melalui UU  No  11  Tahun  2005.    Dengan  meratifikasi  kovenan  tadi,  Indonesia  harus  melakukan proses  harmonisasi , internalisasi  dan  implementasi isi  kovenan  dalam  peraturan perundangan yang ada dan akan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekosob kepada semua warga negara.
Prinsip-prinsip Pembangunan Berbasis HAM

## a. Rule of law
Rule  of  law  sangatlah  penting  dalam  pembangunan  berbasis  HAM  karena  nilai intrinsiknya  yang  memberdayakan  masyarakat. 19 Menurut  Uvin,  Tanpa rule  of  law yang mengikat,  tidak  akan  ada  klaim  atas  pelanggaran  HAM  yang  bias  dimenangkan  oleh masyarakat.  HAM  harus  dilindungi  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  kuat  serta
17 Ibid
18 Tsikata, D. 2004. The Right-Based Approach to Development: Potential For Change or More of the Same?. IDS Bulletin, 35(4), hal. 130-133
19 Uvin, P. (2004) Human Rights and Development. USA: Kumarian Press, Inc
system peradilan yang kompeten, tidak memihak, dan independen untuk memastikan bahwa hokum ditegakkan secara adil dan diterapkan untuk semua orang.
Oleh karena itu, pembangunan berbasis HAM mensyaratkan adanya system peradilan yang independen dan dapat diakses oleh semua 20 . Dengan demikian, strategi pembangunan berbasis  hak  perlu  dipertimbangkan  kondisi  system  peradilan,  kejaksaan,  kepolisisan,  dan lembaga lainnya dalam penegakan HAM 21

## b. Universalisme dan tidak dapat dicabut (Universalism an inealienability)
Prinsip universalitas HAM berarti bahwa setiap wanita, pria, dan anak berhak untuk menikmati  hak-haknya  karena  derajat  kemanusiaannya.  Prinsip  universalitas  inilah  yang membedakan  antara  HAM  dengan  hak-hak  lainnya  seperti  hak  kewarganegaraan  atau  hak dalam perjanjian kontrak. Disamping itu, HAM tidak dapat dicabut dalam arti bahwa hak- hak ini tidak dapat diambil dari seseorang atau diserahkan secara sukarela.
c. Keutuhan dan kesalingtergantungan (indivisibility and interdependence)
Prinsip  ketidakterpisahan  dan  kesalingtergantungan  hak-hak  menyiratkan  bahwa ruang lingkup pembangunan berbasis hak bersifat menyeluruh karena definisi, konsep, dan indicator kesejahteraan beragam. Dalam konteks ini, hak sipil dan politik diperlakukan sama pentingnya dengan hak ekonomi, social, dan budaya 22 . Prinsip ini tidak berarti bahwa semua hak harus dipenuhi sekaligus. Mekanisme pengutamaan hak-hak tertentu diperbolehkan jika hak-hak ini memiliki nilai potensial yang dapat membantu realisasi hak-hak lainnya dan juga tidak mengurangi tingkat minimum realisasi hak-hak lainnya (Ljungman, 2004). 23

## d. Non-diskriminasi dan kesetaraan (non-discrimination and equality)
Prinsip  non-diskriminasi  dan  kesetaraan  merupakan  aspek  yang  paling  mendasar dalam HAM. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan tidak saja merupakan sumber dari hak- hak kesetaraan yang substantive, namun juga penting untuk penghormatan perlindungan, dan pemenuhan HAM lainnya secara penuh (Lankford &Sano, 2010).
20 Ljungman, Cecilia M. 2005. “A Rights-Based Approach to Development,” in Cecilia M. Ljungman, Britha Mikkelsen’s fortcoming Methods for Development Work and Research: A New Guide For Practitionsers, 2 nd ed. New Delhi: Sage Publications.
21 Ibid
22 Ibid
23 Ibid
Pasal  2  dari  Deklarasi  Universal  HAM  (DUHAM)  secara  eksplisit  menyebutkan ruang  lingkup  prinsip  non-diskriminasi  meliputi  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa, agama, aliran politik, bangsa, asal daerah, kepemilikan, status kelahiran, dan sebagainya.
“everyone  is  entlited  to  all  the  rights  and  freedoms  set  forth  in  this  declaration, without  distinction  of  any  kind,  such  as  race,  colour,  sex,  language,  religion,  political  or orthet opinion, national or social orogon, property, birth or other status”
Selain DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol) Pasal 2 ayat 1 dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) Pasal 2 ayat 2 juga memberikan penekanan yang sama terkait prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan 24 .
Dalam  konteks  pembangunan  berbasis  HAM,  prinsip-prinsip  tersebut  menjadi kriteria dasar dalam mendesain program, kebijakan, dan bahkan menjadi tolak ukur dalam menilai  keberhasilan  sebuah  program  dan  kebijakan  pembangunan 25 .  Prinsip  non- diskriminasi dalam pembangunan berbasis HAM juga memberikan perhatian secara khusus terhadap kelompok-kelompok yang sering dirugikan dan terpinggirkan dalam pembangunan seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak 26
Sementara  itu, Mukhopadhyay menegaskan  bahwa  penekanan  pada  kelompok rentan  seperti  perempuan,  kaum  minoritas,  dan  masyarakat  adat,  bertujuan  mencapai kesetaraan sejati, bukan hanya pada kesetaraan yang hanya bersifat formalistic. Hal ini berarti bahwa  keputusan,  kebijakan,  dan  inisiatif  pembangunan  harus  mampu  mencegah menguatnya ketidakseimbangan di antara kelompok yang ada seperti perempuan dan laki- laki, pemilik tanah dan petani, dan pekerja dan pengusaha (Mukhopadhyay,2004) . 27

## e. Partisipasi (participation)
Partisipasi adalah sebuah prinsip operasi kunci dari kerangka kerja HAM. Artinya, prinsip  partisipasi  merupakan  fondasi  dari  beberapa  HAM  yang  paling  utama  Menurut Lankford dan Sano , partisipasi bisa dianggap sebagai alat yang relevan untuk pemenuhan hak-hak lainnya. 28
24 Balakhirsnan, R., and Elson, D. 2008. Auditing Economic Policy in the Light of Obligations on Economic and Social Rights. Essex Human Rights Review Vol. 5 No. I.
25 Hamm, B.I. 92001). A Human Rights Approach to Development Human Rights Quarterly, Vol. 23, No. 4 November 2001, hal. 1005-1031.
26 Op.Cit
27 Mukhopadyay, M. (2004). Right Based Approaches in Development Issue Paper. Diambil dari Http://www.equalinrights.org/uploads/tx_wizzresources/Mukhopadhyay_nodate_RBA_Development_IssuePa per.pdf
28 Ibid
Selain itu, partisipasi tergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan,  hak  kebebasan  berekspresi,  dan  hakatas  informasi.  Prakondisi  lain  bagi partisipasi  antara  lain  makanan  yang  cukup,  perumahan,  dan  kesehatan.  Karena  itu, diperlukan  system  pemerintahan  yang  demokratis  dan  masyarakat  sipil  yang  kuat  untuk menjamin hak berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan 29
Prinsip  partisipasi  dalam  pembangunan  bermakna  bahwa  setiap  orang  berhak berpartisipasi  dalam,  berkontribusi  terhadap,  dan  menikmati  pembangunan  dalam  semua aspek: sipil, ekonomi, social, budaya, dan politik. Ia juga berarti bahwa semua orang berhak berpartisipasi  di  dalam  masyarakat  semaksimal  potensi  yang  mereka  miliki.  Prinsip  ini, selanjutnya,  memerlukan  langkah-langkah  pengawasan  untuk  memastikan  lingkungan mendukung  rakyat  untuk  mengembangkan  dan  mengekspresikan  potensi  dan  kreativitas mereka secara penuh 30
Partisipasi  tidak  bisa  diartikan  hanya  sebagai  kegiatan  berkonsultasi  secara  formal denagn  masyarakat  untuk  meningkatkan  tingkat  penerimaan  atas  sebuah  program  dan proyek. Sebaliknya, pembangunan berbasis hak memandang partisipasi sebagai hak dan isu yang  paling  penting  seperti  non-diskriminasi.  Kegiatan  partisipasi  meliputi  mengarahkan, memiliki,  mengelola,  dan  mengendalikan  perencanaan,  proses,  hasil,  dan  evaluasi  atas program pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat klaim masyarakat terhadap HAM beserta realisasinya (Diokno, 2008; Hamm,2001).
Partisipasi  juga  bermakna  pemberdayaan,  karena  ia  menyiratkan  bahwa  rakyat memiliki  hak  untuk  menentukan  bagiannya  di  dalam  pembangunan  (Hamm,  2001). Pemahaman  dasar  mengenai  partisipasi  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  kebijakan pembangunan. Partisipasi dapat mengubah arah pembangunan dari semata-mata bersifat top- down  menjadi  bottom-up.  Partisipasi  rakyat  memerlukan  desentralisasi  pemrograman pembangunan dari tingkat pusat ketingkat local.

## f. Pemberdayaan (empowerment)
Definisi pemberdayaan dalam konteks pembangunan berbasis hak ditarik dari relasi kekuasaan yang terlibat dalam menegaskan tuntunan dan penyadaran atas hak, memengaruhi pembuatan  keputusan  kelembagaan  termasuk  akuntabilitas-nya,  dan  kepemilikan  suara dalam  keputusan  pembangunan  yang  memengaruhi  kehidupan  seseorang 31 .  Definisi  ini berimplikasi  bahwa  perhatian  yang  sama  diberikan  dalam  pengembangan  kapasitas  dan
29 Op.cit Hamm (hal: 1031)
30 Ljungman Op. cit.
31 Mukhadopaphy Op.cit
pelibatan warga Negara dalam lembaga pembangunan supaya program bisa berjalan dengan baik.
Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan pemberdayaan sebagai kebebasan pilihan dan tindakan. Artinya, pemberdayaan dimaknai sebagai proses peningkatan control atas sumber daya  dan  berbagai  keputusan  yang  memengaruhi  kehidupan  seseorang.  Dengan  demikian, dalam  konteks  pembangunan  ekonomi,  pemberdayaan  merupakan  sebuah  proses peningkatan  sumber  daya  dan  kapasitas  masyarakat  miskin  untuk  berpartisipasi, bernegosiasi,  memengaruhi,  mengontrol,  dan  pada  akhirnya  menuntut  akuntabilitas  dari lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka.
Senada  dengan  itu,  Amartya  Sen  (1999)  mengungkapkan  pemberdayaan  sebagai manifestasi  dari  kebebasan  yang  substantive.  Bagi  Sen  (1999),  pemberdayaan  merupakan kombinasi  dari  kebebasan  atas  pilihan  dan  tindakan  untuk  menilai  dan  mencapai  standar kehidupan  yang  diinginkan.  Sementara  itu,  John  Friedman  (1992;  dikutip  dalam Development  Backgrounder,  2006),  pemberdayaan  adalah  usaha  untuk  memanusiakan system  yang  tujuan  jangka  panjangnya  berupa  transformasi  masyarakat,  termasuk didalamnya  struktur  kekuasaan.  Hal  ini  membutuhkan  tanggung  jawab  Negara  yang  lebih berkaitan dengan masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha seharusnya merespon tuntutan Negara tersebut.
Meski  definisinya  sangat  beragam,  pengertian  pemberdayaan  secara  umum mengerucut  pada  usaha  atau  proses  untuk  mengatasi  ketimpangan  structural  yang memengaruhi  kelompok-kelompok  social,  mengimbangi  kekuasaan  dan  meningkatkan control  atas  pengambilan  keputusan  dan  sumber  daya  yang  menentukan  kualitas  hidup individu. Pemberdayaan merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dalam proses dan output pembangunan.
g. Akuntabilitas dan transparansi (accountability and transparency)
Akuntabilitas  merupakan  kunci  dalam  perlindungan  dan  pemajuan  HAM  karena mekanisme  akuntabilitas  menawarkan  sebuah  cara  yang  efektif  dalam  penegakan  hak (Uvin,2004;Lankford  &  Sano,  2010).  Prinsip  akuntabilitas  merupakan  kensekuensi  dari HAM yang bersifat entitlement. Maka para pemangku kewajiban harus melakukan perbaikan kelembagaan dalam perlindungan HAM, dan agar bisa mewujudkan akuntabilitas (Fakuda- Parr,  2007:6).  Prinsip  akuntabilitas  tersebut  berasal  dari  fakta  bahwa  HAM  mensyaratkan tanggung jawab masyarakat akuntabilitas.
Dalam  menuntut  akuntabilitas  para  pembuat  kebijakan  dan  actor-aktor  lain  yang tindakannya berdampak kepada hak-hak rakyat, prinsip ini membuat pembangunan bergeser dari  wilayah  charity  kepada  kewajiban  (Ljungman,  2004).  Sementara  itu,  Uvin  (2004)
menyebutkan bahwa mekanisme akuntabilitas inilah yang memberikan perbedaan mendasar antara pendekatan berbasis HAM dengan pendekatan berbasis kebutuhan dasar (basic need approaches).  Dalam  konteks  pembangunan  berbasis  hak,  masyarakat  dipandang  sebagai pihak yang pasif sehinggah program dan kebijakan pembangunan cenderung tidak bersifat karikatif (charity)
Lebih lanjut, prinsip akuntabilitas diturunkan dari fakta bahwa hak menuntut adanya kewajiban  dan  kewajiban  membutuhkan  akuntabilitas  (Ljungman,  2004).  Ljungman menjelaskan bahwa akuntabilitas mensyaratkan pemerintah sebagai pemangku hokum dan kewajiban untuk (i) bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat; (ii)  bekerja  sama  dengan  menyediakan  informasi,  melakukan  proses  yang  transparan,  dan mendengarkan  suara  masyarakat;  (iii)  merespon  secara  tepat  terhadap  keinginan masyarakat 32 .
Disamping  itu,  akuntabilitas  mengharuskan  adanya  transparansi  dan  cara  untuk menghadapi  dan  memulihkan  keputusan  dan  kegiatan  negatif  yang  memengaruhi  hak 33 . Meskipun  pemangku  kewajiban  memiliki  otoritas  dalam  menentukan  mekanisme akuntabilitas mana yang paling tepat, semua mekanisme haruslah dapat diakses, transparan, dan efektif (OHCHR, 2002;dikuip dalam Ljungman,2004). 34
Oleh karena itu, kerja sama pembangunan berbasis hak bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam memastikan system yang terbuka, transparan, efektif, efisien, dan  responsive.  Melalui  pendekatan  ini,  rakyat  diberdayakan  hinggah  bisa  menuntut akuntabilitas dan ganti rugi jika diperlukan. Selain itu, ia juga bisa mencakup pembentukan panel  monitoring  independen  dan  inspeksi  dengan  fungsi  pengarbitrasian  sengketa  atau keluhan dalam kerangka upaya pembangunan 35
Atas  dasar  prinsip  tersebut,  dalam  sehingga  dalam  komentar  umum  9  (Sidang kesembilan  belas,  1998)  (Laporan  Komite  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya, 36 .  Komite sepenuhnya mendorong pelaksanaan dan pengintegrasian Kovenan secara formal ke dalam hukum  nasional.  Tujuannya  ialah,  sebab  pengintegrasian  langsung  dapat  menghindarkan masalah-masalah  yang  mungkin  timbul  dalam  penerjemahan  kewajiban  Kovenan  menjadi hukum nasional, dan menyediakan suatu landasan bagi pengajuan hak-hak Kovenan secara langsung oleh individu-individu dalam peradilan nasional.
32 UNFPA. 2004. Programme of Action: Adapted at the Internastional Confrence on Polulation and Developmnet, Cairo, 5-13 September 1994. New York: United Nations.
33 Ljungman Op.cit.
34 Ibid
35 Ibid
36 UN doc E/1999/22, hal. 117-121)

## Sifat Justiciability (dapat dituntut di pengadilan)
Walaupun  Hak  atas  sebuah  pemulihan  yang  efektif  tidak  perlu  ditafsirkan  sebagai selalu membutuhkan sebuah pemulihan oleh peradilan. bilamana sebuah hak Kovenan tidak dapat sepenuhnya efektif  tanpa peran peradilan, maka pemulihan oleh peradilan dibutuhkan.
Komite  telah  menunjukkan  bahwa  banyak  dari  ketetapan  dalam  Kovenan  yang dianggap  dapat  langsung  dilaksanakan.  Dengan  demikian,  dalam  Komentar  Umum  No.3 disebutkan,  melalui  contoh,  pasal  3,  7  (a),  8,  10.3,  13.2  (a),  13.3,  13.4,  dan  15.3.  Penting adanya  untuk  membedakan  “Justiciability”  (yang  merujuk  pada  berbagai  persoalan  yang sebaiknya  diselesaikan  melalui  peradilan)  dan  norma  yang  sifatnya  lebih  berdiri  sendiri (dapat diterapkan melalui peradilan tanpa perluasan lebih lanjut). Walau pendekatan umum terhadap  setiap  sistem  hukum  perlu  dipertimbangkan,  tidak  ada  hak  Kovenan  yang  tidak dapat,  di  kebanyakan  sistem,  dianggap  mempunyai  setidaknya  beberapa  dimensi  nilai peradilan yang berarti.
Terkadang  persoalan  yang  melibatkan  alokasi  sumber  daya  harus  diserahkan  pada otoritas  politik  dan  bukannya  pengadilan.  Walau  kekompetenan  dari  berbagai  cabang pemerintahan harus dihargai, tepat adanya untuk mengenal bahwa pengadilan biasanya telah terlibat  dalam  banyak  persoalan  yang  memiliki  implikasi  sumber  daya  yang  penting. Penerapan  pengklasifikasian  yang  kaku  atas  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang menempatkan  hak-hak  itu,  melalui  definisi,  di  luar  jangkauan  pengadilan  akan  menjadi bersifat sewenang-wenang dan tidak sejalan dengan prinsip yang kedua perangkat hak asasi manusia  itu  saling  bergantung  dan  tidak  terpisahkan.  Hal  ini  juga  akan  secara  drastis membatasi  kapasitas  pengadilan  dalam  melindungi  hak-hak  dari  berbagai  kelompok  yang rawan  dan kurang beruntung dalam masyarakat. Dapat dilaksanakan sendiri
Di dalam panduan Komite mengenai laporan-laporan Negara, Negara diminta untuk memberikan informasi apakah ketetapan-ketetapan Kovenan “dapat dimunculkan sebelum, secara langsung diwajibkan oleh, Pengadilan, otoritas peradilan dan administratif lainnya.” Sejumlah Negara telah menyampaikan informasi itu, tetapi substansi yang lebih besar harus disertakan dalam unsur ini dalam laporan-laporan mendatang. Terutama, Komite menuntut Negara  untuk  memberikan  rincian  mengenai  sistem  hukum  yang  penting  dari  pengadilan dalam negeri mereka yang memanfaatkan ketetapan-ketetapan Kovenan.
Atas dasar informasi yang tersedia, jelaslah bahwa praktek Negara beragam. Komite mencatat bahwa sejumlah pengadilan telah menerapkan ketetapan-ketetapan Kovenan baik secara langsung maupun melalui standar-standar yang mudah ditafsirkan. Dalam prinsipnya, pengadilan-pengadilan  lainnya  beritikad  untuk  mengenal  relevansi  Kovenan  dalam menginterpretasikan hukum dalam negeri, tetapi dalam prakteknya, dampak Kovenan pada
interpretasi  atau  hasil  dari  kasus-kasus  sangat  terbatas.  Sedangkan  ada  pengadilan- pengadilan    yang  telah  menolak  nilai  hukum  dari  Kovenan  dalam  berbagai  kasus  dimana individu-individu bergantung padanya. Masih terdapat peluang yang besar bagi pengadilan di banyak negara untuk lebih bergantung pada Kovenan.
Dalam  batas-batas  implementasi  dari  fungsi  tinjauan  peradilan,  pengadilan  harus mempertimbangkan  hak-hak  Kovenan  dimana  penting  untuk  memastikan  bahwa  perilaku Negara  konsisten  dengan  kewajiban-kewajibannya  di  bawah  Kovenan.  Tolakan  oleh pengadilan atas tanggung-jawab ini tidak sejalan dengan prinsip aturan hukum, yang harus selalu diterapkan untuk memunculkan penghormatan terhadap kewajibankewajiban hak asasi manusia internasional.
Umum  diterima  bahwa  hukum  dalam  negeri  harus  diinterpretasikan  sedalam mungkin  dengan  sebuah  cara  yang  sejalan  dengan  kewajiban  hukum  internasional  sebuah Negara.  Dengan  demikian,  ketika  seorang  pengambil  keputusan  dalam  negeri  dihadapkan pada  suatu  pilihan  antara  sebuah  interpretasi  atas  hukum  dalam  negeri  yang  akan menempatkan  Negara  dalam  pelanggaran  terhadap  Kovenan  dan  sebuah  interpretasi  yang akan memampukan Negara untuk mematuhi Kovenan, hokum internasional membutuhkan pilihan yang terakhir. Jaminan atas kesetaraan dan nondiskriminasi harus diinterpretasikan, seluas  mungkin,  dengan  cara-cara  yang  memfasilitasi  perlindungan  penuh  atas  hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Disamping itu, mengenai kewajiban untuk Melaksanakan , Negara diharuskan untuk mengambil  tindakan  legislative,  adminstratif,  anggaran,  hokum,  dan  semua  tindakan  lain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya dari semua hak tersebut. 37
Kegagalan Negara untuk memberikan hak tersebut merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, social, dan budaya.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perkara  Nomor  012/PUU-III/2005  mengenai Pengujian  UU  No.  36  Tahun  2004  tentang  APBN 38 terhadap  pengakuan,  pemajuan,  dan perlindungan  hak  asasi  manusia  dalam  bidang  pendidikan  mempertegas  perdebatan  lama yang  tidak  kunjung  berakhir  mengenai  kewajiban  Negara  terhadap  pemenuhan  hak  atas pendidikan.  Putusan  ini  memiliki  dua  nilai  strategis, pertama; putusan  ini  bias  menjadi yurisprudensi  terhadap  kewajiban  Negara  dalam  pemenuhan  hak  ekonomi,  social,  dan budaya. Kedua adalah munculnya indicator-indikator pemenuhan hak ekonomi, social, dan
37 Ibrahim R. 2009. Status Hukum Internasional dan Perjanjian  Internasional di Dalam Hukum Nasional (Permasalahan Teori dan Praktek). Paper Hal: 374
38 Lihat risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan PErkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai PEngujian UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN. Rabu 19n Oktober 2005. Jakarta
budaya.  Kedua  nilai  strategis  ini  akan  menjadi  tonggak  baru  bagi  penegakan  hukum  hak asasi.
Dalam konteks ini, indicator penting dalam implementasi pemenuhan hak ekonomi, social, dan budaya yaitu adanya upaya memberikan perlindungan kepada kelompok sasaran dan  pelaksanaan  kewajiban  pemerintah  dalam  mengambil  tindakan-tindakan  legislative, adminstratif, anggaran, hokum,  dan semua tindakan lain yang memadai  guna pelaksanaan dari semua hak tersebut

## IV. PENUTUP Kesimpulan
Dari  pembahasan  tentang  Tanggung  jawab  Negara  dalam  Pemenuhan  HAM  di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB). dapat di simpulkan bahwa: Pelanggaran terhadap Hak Ekosob terjadi akibat gagalnya negara dalam mengimplementasikan hak-hak tersebut.  Selain  terkena  pelanggaran  karena  tidak  menghormati  hak  tersebut,  Negara  juga telah  melakukan  pelanggaran  karena  tidak  melakukan  Perlindungan,  dimana  Negara berkewajiban  mencegah  pelanggaran  atas  Hak  Ekosob.  Tanggungjawab  negara  dalam pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, social, dan budaya (EKOSOB) adalah adalah bahwa negara  harus  melakukan  proses  harmonisasi,  internalisasi  dan  implementasi  isi  kovenan dalam peraturan perundangan yang ada dan akan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekosob kepada semua warga negara.

## Saran
Untuk  menghindari  pelanggaran  terhadap  Hak  Ekosob,  perspektif  pembangunan Negara  mestilah  bersandar  pada  perspektif  pembangunan  yang  memuat  prinsip-prinsip pembangunan berbasis HAM. Yang memuat prinsip Rule of law , Universalisme dan tidak dapat  dicabut  (Universalism  an  inealienability),  Keutuhan  dan  kesalingtergantungan (indivisibility  and  interdependence),  Non-diskriminasi  dan  kesetaraan  (non-discrimination and equality), Partisipasi (participation), Pemberdayaan (empowerment), serta Akuntabilitas dan  transparansi  (accountability  and  transparency).  Sebagai  implementasi  komitmen  serta tanggungjawab  negara  dalam  menjamin  pemenuhan  Hak  Ekosob  warga,  negara  harus melakukan proses harmonisasi, internalisasi dan implementasi isi kovenan dalam peraturan perundangan yang ada dan dibuat serta mewujudkan pemenuhan hak ekosob kepada semua warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul R Jamali, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan ke-18, Jakarta, Rajawali Pers Andrey  Sujatmoko,  2012,  HAM,  Pelanggaran  HAM  dan  Penegakan  HAM,  Kumpulan Makalah  Dalam  Mengurai  Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia  (Kajian  Multi Perspektif), Yokyakarta, Pusham-UII Achmad  Ali,  2012,  Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory) &  Teori  Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana
Agung Djojosoekarto, 2009, Membangun Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD, Buku 3, Cetakan  keempat,  Jakarta:  Sekretariat  Nasional  ADEKSI  dan  Konrad  Advenaur Stiftung (KAS)
Bernard L. Tanya, ed all,. 2010. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi), Yogyakarta: Genta Publishing
B.  Arief  Sidharta,  2013,  Meuwissen  Tentang  Pengembangan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Cetakan Keempat, Bandung, PT. Reflika Aditama Denny  Indrayana,  2012,  Amandemen  UUD  1945,  Antara  Mitos  dan  Pembongkaran, Bandung, Mizan
H.A.W.  Wijaya,  2011,  Otonomi  Daerah  Dan  Daerah  Otonom,  Cetakan  ke-6,  Jakarta, Rajawali Pers
Jimly  Asshiddiqie,  2012,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  Ed.  1-4,  Jakarta,  Rajawali Pers
_______________, 2013, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
Jhon  Gilisen  &  Frits  Gorle,  2011,  Sejarah  Hukum,  Suatu  Pengantar,  Cetakan  Kelima, Bandung, Refika Aditama
La  Ode  Husen,  2005,  Hubungan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dengan Badan  Pemeriksa  Keuangan  Dalam  Sistim  Ketatanegaraan  Indonesia,  Cetakan pertama, Bandung, CV. Utomo
_______________, 2009, Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan, Cetakan pertama, Makassar, PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA
Moh. Mahfud dan SF Marbun, 2011, Pokok-Pokok Hukum Adminsitrasi Negara, Cetakan keenam, Yogyakarta, Liberty
Muhammad  Tahir  Azhary,  2010,  Negara  Hukum,  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Edisi Pertama, Cetakan ke-4, Jakarta, Kencana
Nurul  Qamar,  2010, Hukum  Itu  Ada  Tapi  Harus  Ditemukan ,  Cetakan  Pertama,  Makassar, Pustaka Refleksi
___________, 2012, Pengantar Politik Hukum Tata Negara , Cetakan I, Makassar, Pustaka Refleksi
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana Pipin  Syarifin  dan  Dedah  Jubaedah,  2010,  Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia,  Cetakan  II, Bandung, Pustaka Setia
Seknas FITRA, The Asia Foundation & DFID , 2010, Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah 2009,  Studi  Di  41  Kabupaten/Kota  Indonesia,  Jakarta,  The  Asia  Foundation  dan Seknas FITRA
Suri Ratnapala, 2009 Jurisprudence. Cambridge: Cambridge Univ. Press Syahruddin  Nawi,  2013,  Penelitian  Hukum  Normatif  versus  Penelitian  Hukum  Empiris,
Cetakan Kedua, Makassar, PT. Umitoha
Syamsuddin Pasamai, 2013, Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Suatu Pengetahuan Praktis, Makassar, Arus Timur
_________________, 2013, Sejarah Dan Sejarah Hukum (Dalam Perspektif Ilmu Hukum), Cetakan I, Makassar, Arus Timur
Theo Huijbers, 2014, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cetakan ke-18, Yogyakarta,
Kanisius
Utang  Rosidin,  2010,  Otonomi  Daerah  Dan  Desentralisasi,  Cetakan  I,  Bandung,  Pustaka Setia
USAID  &  Local  Government  Support  Program  (LGSP) ,  2011,  Seri  Penguatan  Legislatif, Pengawasan  DPRD  Terhadap  Pelayanan  Publik,  Panduan  Untuk  DPRD,  Jakarta, LGSP
Tim  kontras,  2009, Panduan untuk Pekerja  HAM: pemantauan dan investigasi Hak Asasi Manusia . Jakarta: Kontras Philipus m. hadjon, 1987, perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia , Surabaya:PT. Bina Ilmu
Khabib Basori, 2009, Kasus Besar Pelanggaran HAM di Indonesia, Klaten: Cempaka Putih. Tim kerja-sekertariat KP3EI. (2013). Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI. Jakarta:
Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian.
Abouhard, M., and Cingranelli, D. (2007). Human Rights and Structural Adjustment. New York: Cambridge University Press.
Uvin, P. 2004. Human Rights and Development. USA: Kumarian Press, Inc Ljungman,  Cecilia  M.  2005.  “A  Rights-Based  Approach  to  Development,”  in  Cecilia  M.
Ljungman,  Britha  Mikkelsen’s  fortcoming  Methods  for  Development  Work  and Research: A New Guide For Practitionsers, 2nd ed. New Delhi: Sage Publications.
Balakhirsnan, R., and Elson, D. 2008. Auditing Economic Policy in the Light of Obligations on Economic and Social Rights. Essex Human Rights Review Vol. 5 No. I.
Hamm,  B.I.  92001.  2001.  A  Human  Rights  Approach  to  Development  Human  Rights Quarterly, Vol. 23, No. 4
Oxfam.  G.B  (2000).  Tax  Heavens:  Releasing  the  Hidden  Billions  for  Poverty  Eradiction. Oxfam UK All-Party Parliamentary Group on Africa (2006). The Other Side of the Coin: The UK.
Harvey, D. (2009). Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009.
Development and Change
Harvey, D. (2010). The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. New York. Oxford University Press.
Perkins, J. (2004). Confessions of an Economic Hit Man. San Fransisco. Bfrrett- K. Oeher.
Inc
Mark,  S.  (2003).  The  Human  Rights  Framework  for  Develompment:  Seven  Approaches.
Boston: The Francois-Xavier Bagnoud Centre for Health and Human Rights. Sen, A. (2000). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knoph, Inc. Lihat risalah Sidang Pleno Pembacaan Putusan PErkara Nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai PEngujian  UU  Nomor  36  Tahun  2004  tentang  APBN.  Rabu  19n  Oktober  2005. Jakarta

## Jurnal
Gready,  J.  (2006).  Rights-based  Aproaches  to  Development:  What  is  the  Value  Added?. London: Centre For International Human Rights, Institute Commonwealth Studies, University of London
Tsikata, D. 2004. The Right-Based Approach to Development: Potential For Change or More of the Same?. IDS Bulletin
Hill Series Inc., Political science, New York-Toronto-London
Joseph P Harris. 1935. Consulting editor, Introduction to the Law of Nations, McGraw Mukhopadyay,  M.  (2004).  Right  Based  Approaches  in  Development  Issue Paper.Http://www.equalinrights.org/uploads/tx_wizzresources/Mukhopadhyay_nod ate_RBA_Development_IssuePaper.pdf