DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 31 Mei 2024, Revised: 10 Juli 2024, Publish: 12 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pertanggung Jawaban dan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Satwa Dilindungi Harimau Sumatera
Ferdiansyah Achmad Dalimunthe 1 , Fajriawati 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, ferdiansyahachmad02@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, fajriawati@umsu.ac.id
Corresponding Author: ferdiansyahachmad02@gmail.com
Abstract: Law  Number  5  of  1990  concerning  Conservation  of  Natural  Resources  and Ecosystems. In Law  Number  5 of  1990, what is burdensome about  the defendant is  that the defendant's  actions  have  damaged  the  natural  resource  ecosystem,  the  defendant  is  a  civil servant  and  the  defendant  during  the  trial  process  was  not  transparent.  Law  Number  32  of 2009  concerning  Environmental  Protection  and  Management  and  Law  Number  18  of  2013 concerning Prevention and eradication of forest destruction, therefore this law is very out of date  because  this  law  only  recognizes  a  system  for  punishment  but  also  administrative sanctions. , the sanctions for the investigation process are very generally regulated and not as strong as other laws. The violation in this case in the wild animal trade, especially in the Tiger Skin trade, is not only a very weak law, but also economic factors which are the cause of continuous poaching. Because if it is stated that many violations occur because there is no socialization, it is impossible because in the Bener Meriah area, this is a conservation area, so there is preventive management. Law enforcement efforts according to Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems are contained in Article 39 of Law Number 5 of 1990 as the article explains that this Law has the authority, namely investigation,  examination  or  truth,  examination  of  people.  ,  searches,  confiscations, requesting  information  about  evidence,  confiscation  of  assets  or  objects  of  criminal  law, making and signing minutes and dismissing investigators.
Keyword: Natural Resources, Ecosystem, Tiger.
Abstrak: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.  Pada  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  Yang  memberatkan  terdakwa ialah  perbuatan  terdakwa  telah  merusak  ekosistem  sumber  daya  alam  hayati,  terdakwa merupakan  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  terdakwa  dalam  proses  persidangan berlangsung tidak terus terang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  undangundang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan  maka  dari  itu  undang-undang  ini  sangat ketinggalan zaman sebab undang-undang ini cuman mengenal sistem untuk pemidanaan saja tetapi  dalam  sanksi  administratif,  sanksi  proses  penyidikannya  itu  sangat  genderal  diatur belum  sekuat  undang-undang  lainnya.  Pelanggaran  terhadap  kasus  ini  pada  perdagangan
satwa  liar  khususnya  pada  perdagangan  Kulit  Harimau  faktornya  bukan  hanya  saja  pada undang-undang ini sangat lemah akan tetapi faktor ekonomi juga 46 yang menjadi penyebab atas  pemburuan  yang  terus  menerus.  Sebab  jika  menyatakan  bahwasannya  banyak pelanggaran terjadi di  sebabkan tidak adanya sosialisasi itu tidak mungkin  karena di  daerah Bener  Meriah  ini  wilayah  konservasi  maka  adanya  penanggunalan  secara  preventif.  Upaya penegakan  hukum  menurut  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu terdapat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun  1990  sebagaimana  dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwasannya  Undangundang tersebut  memiliki  wewenang  yaitu  penyidikan,  pemeriksaaan  atau  kebenaran,  pemeriksaaan terhadap  orang,  penggeledahan,  penyitaan,  meminta  keterangan  barang  bukti,  perampasan aset  atau  objek  hukum  pidana,  membuat  dan  menandatangani  berita  acara  serta pemberhentian penyidik.
Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Ekosistem, Harimau.

## PENDAHULUAN
Satwa yang dilindungi di Indonesia merupakan satwa yang populasinya sangat sedikit juga satwa yang perkembangannya amat sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi di  Indonesia  maka  dapat  ditetapkan  perlindungan  hukum  terhadap  satwa  langka  yang dilindungi  di  Indonesia  bahkan  dunia.  Telah  kita  ketahui  satwa  langka  tidak  boleh  untuk dibunuh, ditangkap, dimiliki atau diburu serta diperdagangankan. Dampak yang terjadi akan hal ini dapat mengakibatkan punahnya satwa liar tersebut. Jika kita dapat menjaga kelestarian tersebut maka hal ini tidak akan terjadi dan suatu perbuatan kerusakan pada lingkungan dapat disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri (betahida.id, 2022).
Harimau  merupakan  salah  satu  jenis  spesies  satwa  yang  sangat  di  lindungi  oleh hukum,  karena  harimau  merupakan  salah  satu  hewan  langka  yang  populasinya  sangat  amat rendah  bahkan  hampir  saja  punah  terutama  Harimau  Sumatera.  Harimau  merupakan  jenis satwa liar yang kediamannya hidup di daerah hutan tropis, hutan tembakau, padang rumput, rawa  dan  pegunungan.  Oleh  karena  itu,  harimau  menjadi  salah  satu  jenis  satwa  liar  yang dilindungi di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (Annida, 2023).  Dengan  meningkatnya  aktivitas  pemburuan  satwa  liar  ini  telah  membuat  populasi harimau  kian  hari  kian  terancam.  Direktorat  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan Ekosistemnya (KLHK) 2018 menyebutkan populasi Harimau Sumatera hanya berjumlah 210 organisme  (betahida,  2023).  Kita  sebagai  makhluk  sosial  harus  peduli  terhadap  terhadap satwa  liar  khususnya  harimau  jika  kita  tidak  peduli  akan  kepunahan  harimau  maka  akan menimbulkan  banyak  kerugian  seperti  :  keseimbangan  Ekosistem  Terganggu.  Jika keseimbangan terganggu maka hidup manusia akan dilanda dengan masalah yang besar sebab harimau  merupakan  predator  tertinggi  yang  akan  menyebabkan  trophic  cascade,  kemudian Hutan  Tidak  Tumbuh.  Yang  menjadi  makanan  Harimau  banyak  maka  akan  membutuhkan tumbuhan  yang  jumlahnya  banyak.  Maka,  hutan  tidak  akan  tumbuh  dan  melakukan regenerasi dengan sempurna. Selanjutnya Kehilangan Oksigen. Jika hutan tidak tumbuh maka manusia akan kehilangan produsen oksigen yang sangat dibutuhkan dalam sistem pernafasan dan  Kebutuhan  Protein  Terganggu.  Jika  hewan  ternak  punah  maka,  kebutuhan  protein manusia pun akan terganggu.
Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan kulit harimau sumatera
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau sumatera?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Pendekatan yuridis normative dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai  data  pendukung  dilakukan  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman  dan permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Kulit Harimau Sumatera
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan Ekosistemnya.  Pada  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  Yang  memberatkan  terdakwa ialah  perbuatan  terdakwa  telah  merusak  ekosistem  sumber  daya  alam  hayati,  terdakwa merupakan  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  terdakwa  dalam  proses  persidangan berlangsung tidak terus terang. Namun ada keadaan dimana hukuman terdakwa diringankan sebab  ada  keadaan  yang  meringan  ialah  terdakwa  belum  pernah  dihukum,  terdakwa merupakan  tulang  punggung  keluarga  dan  memiliki  tanggung  jawab  baik  keluarganya maupun  para  pegawai  yang  bekerja  dengan  terdakwa.  Melihat  dari  aspek  udang-udang Nomor  5  tahun  1990  tentang  konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya  yang merupakan sebagai dasar hukum pada putusan ini, kita juga perlu melihat lebih dalam tentang undang-undang  tersebut,terkadang  bukan  dipenegakannya  yang  lemah  akan  tetapi  di peraturan hukumnya  yang tergolong lemah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan  maka  dari  itu  undang-undang  ini sangat  ketinggalan  zaman  sebab  undang-undang  ini  cuman  mengenal  sistem  untuk pemidanaan  saja  tetapi  dalam  sanksi  administratif,  sanksi  proses  penyidikannya  itu  sangat genderal  diatur  belum  sekuat  undang-undang  lainnya.  Pelanggaran  terhadap  kasus  ini  pada perdagangan  satwa  liar  khususnya  pada  perdagangan  Kulit  Harimau  faktornya  bukan  hanya saja pada undang-undang ini sangat lemah akan tetapi faktor ekonomi juga 46 yang menjadi penyebab atas pemburuan yang terus menerus. Sebab jika menyatakan bahwasannya banyak pelanggaran terjadi di  sebabkan tidak adanya sosialisasi  itu tidak  mungkin  karena di  daerah Bener  Meriah  ini  wilayah  konservasi  maka  adanya  penanggunalan  secara  preventif.  Upaya penegakan  hukum  menurut  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu terdapat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun  1990  sebagaimana  dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwasannya  Undangundang tersebut  memiliki  wewenang  yaitu  penyidikan,  pemeriksaaan  atau  kebenaran,  pemeriksaaan terhadap  orang,  penggeledahan,  penyitaan,  meminta  keterangan  barang  bukti,  perampasan aset  atau  objek  hukum  pidana,  membuat  dan  menandatangani  berita  acara  serta pemberhentian penyidik. Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak memiliki aturan secara khusus dan wewenang mengenai pemanggilan seperti  yang tertera dalam Pasal 112 ayat  (2) KUHAP, meminta bantuan kepada ahli dalam penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 120 ayat  (2)  KUHP,  47  Penangkapan  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  KUHP, Penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP, 5 meminta data komunikasi yaitu seperti yang di diatur dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP dan penerapan pidana tambahan yang  tertera  dalam  Pasal  10  huruf  b  KUHP.  Sudah  jelas  bahwa  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya  belum  cukup mendorong  untuk  mencapai  kesejahteraan  dalam  keanekaragaman  hayati  dan  ekosistemnya karena tergolong sangat lemah.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Kulit Harimau Sumatera
Berdasarkan Pasal 55 KUHP merupakan bentuk dari perluasan pertanggung jawaban suatu  tindak  pidana,  sehingga  pembentukan  unsur  ini  diperkukan  subjek  hukum  yang melakukan tindaknpidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana sehingga  unsur suatu tindak pidana dapat  terpenuhi  dengan tugasnya masing- masing  para  pelaku  tindak  pidana.  Bahwa  adapun  yang  disebut  sebagai  suatu  penyertaan (deelneming)  dalam  suatu  tindak  pidana  sebagimana  dimaksud  pada  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP terdiri dari : a) Pelaku (pleger) adalah orang yang secara materil atau senyatanyatanya melakukan  perbuatan  yang  secara  sempurna  maupun  terkait  dengan  orang  lain  telah melakukan  suatu  tindak  pidana.  Pada  dasarnya  pleger  menurut  Moeljatno  adalah  benar  jika mereka sendirian dalam melakukan tindak pidana, namun orang lain dengan kualifikasi yang berbeda dan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana; b) Turut Serta (medepleger) yang mana  menurut  Van  Hamel  dan  Trapmen  bahwa  dimaksud  medepleger  apabila  perbuatan masingmasing  peserta  memuat  semua  anasir-anasir  (unsur-unsur)  perbuatan  pidana  yang bersangkutan.  Oleh  sebab  itu  peserta  yang  berkedudukan  sebagai  turut  serta  melakukan biasanya  adalah  pihak  yang  melakukan  suatu  perbuatan  berdasarkan  kesepakatan  dan  kerja sama  secara  sadar/fisik  dengan  pelaku  lainnya  atau  dader;  c)  Menyuruh  Melakukan (doenpleger)  adalah  bentuk  penyertaan  orang  yang  menyuruh  orang  lain  untuk  melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang mana secara yuridis orang yang disuruh atau orang yang secara  nyata  melakukan  tindak  pidana  tersebut  merupakan  orang  yang  tidak  dapat dipertanggung  jawabkan  secara  pidana.  Terdapat  2  ciri-ciri  doenpleger  yaitu  harus melibatkan  2  (dua)  orang  atau  lebih  yang  mana  salah  satu  sebagai  pelaku  intelektual  yaitu menyuruh  orang  lain  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  yang  lainnya  sebagai  pihak tindak pidana , dan ciri  yang kedua  adalah pelaku sebagai  pelaku memenuhi  rumusan delik merupakan  orang  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  yang  biasanya melekat alasan pembenar dan pemaaf pada dirinya, atau tidak terdapat unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana.

## Tinjauan Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  berasal  dari  istilah  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana  Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Straf artinya dengan pidana dan hukum, feit artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Adami, 2007). Pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut : Menurut E.  Utrecht  straafbaar  feit  adalah  peristiwa  pidana  yang  sering  juga  disebut  delik,  karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif dan suatu melalaikan natalen-negatif, maupun  akibatnya  (keadaan  yang  ditiumbulkan  karena  perbuatan  atau  melakukan  itu) (Erdianto, 2011). Menurut Vos adalah merumuskan tindak pidana secara singkat  yaitu suatu kelakuan  manusia  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  pidana  diberi  pidana  (Hamzah, 2004). Menurut Pompe ,”strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib  hukum)  yang  dengan  sengaja  maupun  dengan  tidak  sengaja  telah  dilakukan  oleh seorang  pelak,  dimana  penjahat  pelaku  tersebut  adalah  perlu  demi  terpeliharanya  tertib hukum  dan  terjaminya  kepentingan  hukum.  Menurut  simos,  tindak  adalah  kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan  kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu  betanggung  jawab (Andrisman, 2007).

## Unsur-unsur Tindak pidana
Unsur-unsur  tindak  pidana  dapat  dibedakan  dari  dua  sudut  pandang  yaitu  sudut teoritis  yang  merupakan  berdasarkan  dari  pendapat  para  ahli  dan  sudur  undang-undang
adalah  bagaimana  kenyataan  pidana  itu  dirumuskan  menjadi  tindak  pidana  itu  dirumuskan menjadi  tindak  pidana  tertentu  dalam  pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Unsur  Tindak  Pidana  Menurut  Beberapa  Teoritis  Tindak  pidana  yang  disusun  para  ahli hukum, baik menganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur tindak pidana adalah  melihat  bagaimana  bunyi  rumusan  masalah  yang  dibuatnya.  Beberapa  unsur  tindak pidana  teoritis.  Menurut  Moeljatno,  unsur  tindak  pidana  adalah  :  Perbuatan;  Yang  dilarang (oleh apparat hukum); Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan.
Menurut  R.  Tresna  di  muka,  tindak  pidana  unsur  yakni  :  Perbuatan/  rangkaian perbuatan (manusia); Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Diadakan.
Tindakan  penghukuman  Menurut  Vos,  unsur  tindak  pidana  adalah  :  Kelakuan manusia;  Diancam  dengan  pidana;  Dalam  peraturan  peraturan  perundang-undangan  Dari ketiga unsur tersebut  dapat  diartikan bahwasannya  setiap perbuatan  yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman yaitu 20 pemidanaan.
Tetapi berbeda dengan Moeljatno, ahli tersebut berpendapat bahwa kalimat ancaman pidana  itu  selalu  dijatuhi  pidana.Akan  tetapi  dibedakan  dengan  pendapat  paham  monisme, memang  sangat  berbeda.  Yaitu.  Dari  Batasan  yang  dibuat  Jonkers  (penganut  paham monisme). Unsur tindak pidana sebagi berikut :
1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah :
1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/  kesalahan  Dapat  kita  simpulkan  dari  semua  rumusan  masalah  tampak berbeda-beda namun pada kenyataannya ada persamaan sebab, tidak membedakan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai diri orangnya (Chazawi,2007).

## Tinjauan Tentang Perdagangan Satwa Liar di Indonesia
Pengertian  Satwa  Liar  Satwa  liar  adalah  satwa  yang  tidak  dapat  dipelihara  langsung oleh  manusia  karena  kebiasaan  hidup  satwa  liar  berada  di  alam  bebas  seperti  hutan  tanpa adanya berkontribusi dengan manusia sekitarnya. Akan tetapi, jika populasinya terus menerus meningkat  maka  keanekaragamaan  hayati  justru  akan  semakin  meningkat  juga.  Pengertian satwa liar dalam Pasal 1 ayat  (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  adalah  “semua  Binatang  yang  hidup  didarat dan  atau  di  air  dan  atau  di  udara  yang  mempunyai  sifat-sifat  liar,  baik  yang  hidup  bebas maupun  yang  dipelihara  oleh  manusia”.  Maka  dapat  kita  artikan  bahwa  satwa  liar  adalah Binatang yang habitatnyan hidup didarat, air dan diudara dan binatang tersebut memiliki sifat liar,  baik  yang  dapat  dipelihara  manusia  maupun  yang  hidup  bebas.  Sedangkan  pengertian satwa liar menurut para ahli yaitu menurut Alikodra, satwa liar adalah semua Binatang yang hidup  didarat,  air,  dan  udara  yang  masih  mempunyai  sifat-sifat  liar,  baik  yang  hidup  bebas maupun dipelihara oleh manusia, satwa juga dapat diartikan Binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia (Repositiry, 2024) dapat di simpulkan bahwa satwa liar merupakan Binatang yang habitatnya hidup didarat, air dan udara dan hidupnya dialam bebas tanpa  adanya  campur  tangan  manusia.  Dari  semua  definisi  dapat  di  simpulkan  bahwa pengertian  dari  satwa  liar  adalah  satwa  yang  habitatnya  jauh  dari  pada  campur  tangan manusia  sehingga  satwa  liar  tersebut  hidup  dialam  bebas  dan  keberadannya  sangat
berpengaruh  dengan  keanekaragamaan  hayati,  jika  satwa  liar  terus  meningkat  maka kenanekaragamaan hayati pun akan terus meningkat.

## Hak-hak satwa yang Dilindungi
Telah  kita  ketahui  bahwa  yang  ,mempunyai  hak  dikehidupan  masyarakat  ini bukannya  hanya  manusia  saja.  akan  tetapi,  hewan  juga  memiliki  hak-hak  yang  sebagian dimiliki  oleh  manusia  pada  umumnya  oleh  karena  itu  kita  sebagai  manusia  yang  memiliki akal  harus mengetahui hak-hak  yang dimiliki hewan khusunya satwa  yang dilindungi.  Hak- hak  satwa  yang  dilindungi  itu  sederajat  dengan  hak-hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Peter Singer berpendapat bahwa “satwa harus memiliki hak, yang didasarkan atas kemampuan mereka untuk  merasakan sakit”. Dalam hal ini dapat kita simpulkan  bahwa  Peter  Singer  berpendapat  bahwa  satwa  tidak  seharusnya  diburu  hanya untuk  kepentingan  manusia  seperti  untuk  dikelola  pada  bahan  makanan  yang  dapat mengancam punahnya kehidupan satwa dan diburu dengan cara hal yang menyakitinya.12oleh sebab itu dari pendapat tersebut bahwsannya satwa harus dianggap hak- haknya  layaknya  hak  manusia.  Dalam  menghormati  keberadaan  hewan  atau  satwa  yang dilindungi ada satu konsep yang mengatur tentang hak-hak satwa yaitu Farm Animal Welfare Council  (FAWC)  atau  biasa  disebut  dengan  The  Five  Freedom  yang  berarti  “  Lima Kebebasan Hewan”. Konsep ini adalah yang menyejahterakan hewan-hewan langka. Adapun the Five Freedom adalah sebagai berikut (Nur, 2013) : 1. Freedom  from  Hunger  and  Thrist  ialah  kebebasan  dari  kelaparan  dan  kehausan.  Artinya kita  harus  peduli  terhadap  memberi  makan  dan  minum  agar  menjaga  Kesehatan  dan kepedulian kita terhadap hewan tersebut.
2. Freedom  from  Disconfort  ialah  kebebasan  dari  ketidaksenangan.  Artinya  memberikan kebebasan yang sesuai dengan keadaan hewan tersebut.
3. Freedom  from  Pain,  Injury  and  Disease  ialah  kebebasan  dari  kesakitan,  luka-luka  dan penyakit. Artinya memperhatikan Kesehatan pada hewan dan menjamin Kesehatan hewan yang dapat diperiksa oleh dokter hewan dan diobati.
4. Freedom from Behave Normally ialah kebebasan bertindak dengan biasa sebagai seeokar Binatang.  Artinya  memeberikan  kebebasan  kepada  hewan  untuk  bisa  berada  pada lingkungan yang luas dan hewan tersebut dapat bergaul dengan hewan lainnya.
5. Freedom  from  Fear  and  Distress  ialah  kebebasan  dari  ketakutan  dan  stress.  Artinya memberikan  kebebasan  kepada  hewan  dan  melindungi  dari  ancaman  yang  berujung menimbulkan kesakitan, ketakutan dan stress.

## Dasar Hukum Mengenai Satwa Liar
Perlindungan  hukum  mengenai  satwa  liar  dalam  hukum  positif  merupakan perlidungan  yang  diatur  dalam  bentuk  udang-undang  berupa  hukum  tertulis  dan  jelas  akan beradaan  aturan  hukum  tersebut  berlaku  sebagaimana  undang-undang  ini  diatur  tentu memiliki  tujuan  yang  sangat  bermanfaat  untuk  perlidungan  satwa  liar.  Sebagaimana  agar tidak  terancam  kepunahannya  dan  kelestariannya  tetap  terjaga,  khususnya  pada  satwa harimau  kian  hari  kian  terancam  akibat  pemburuan  yang  terusn  menerus  dilakukan.  Oleh karena itu, Indonesia telah membuat  aturan mengenai dasar hukum perlindungan satwa liar. Berupa  :  Perlindungan  satwa  liar  menurut  KUHP  Dalam  peraturan  kitab  undang-undang hukum  pidana bahwasannya peraturan mengenai  perlindungan satwa liar tidak diatur secara khusus atau terperinci akan tetapi ada beberapa pasal yang mengacu pada perlindungan satwa liar  yaitu  :  Dalam  KUHP  menjelaskan  bahwasannya  penganiayaan  ringan  terhadap  hewan sebagimana diatur dalam pasal 302 yang berbunyi: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak (4,500,00) empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan;
1. Barangsiapa  tanpa  tujuan  yang  patu  atau  secara  melampaui  batas,  dengan  sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai  batas  yang  diperlukan  untuk  hidup  kepada  hewan,  yang  seluruhnya  atau Sebagian menjadi  kepunyaannya  dan ada di  bawah pengawasaannya,  atau kepada hewan yang wajib dipeliharannya.
3. Jika  perbuatan  itu  mengakibatkan  sakit  lebih  dari  seminggu,  atau  cacat  atau  menderita luka-luka berat  lainnya , atau mati,  yang bersalah diancam  dengan pidana penjara paling lama  9  (Sembilan)  bulan,  atauMpidana  denda  paling  banyak  300,00  (tiga  ratus  rupiah), karena pengniayaan hewan. Didalam KUHP juga menjelaskan bahwannya satwa liar telah melarang memburu satwa liar tanpa izin pejabat yang berwenang sebagimana diatur dalam Pasal 502 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : 29 (1) Barang siapa tanpa izin  penguasa  yang  berwenang  untuk  itu,  memburu  atau  membawa  senjata  api  ke  dalam hutan  negara  di  mana  dilarang  untuk  itu  tanpa  izin,  diancam  dengan  pidana  kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 3000,00 (tiga ribu rupiah). (2) Binatang yang  ditangkap  atau  ditembak  serta  perkakas  dan  senjata  yang  digunakan  dalam pelanggaran, dapat dirampas. 2. Perlindungan satwa liar menurut Undang-undang Nomor 5  Tahun  1990  tentang      Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan  Ekosistemnya  Undang- undang  merupakan  khusus  mengatur  tentang  konservasi  sumber  daya  alam  dan ekosistemnya tujuannya untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan serta melestarikan fauna berupa satwa langka agar tidak terjadi kepunahan pemburu yang tidak bertanggung jawab oleh  karena  itu  lahirnya  undang-undang  ini  agar  dapat  menjaga  populasi  tumbuhan- tumbuahan  dan  satwa  langka.  Khsusnya  pada  skripsi  penulit  mencakup  tentang perdagangan  Kulit  Harimau.  Didalam  undang-undang  tersebut  mengatur  tentang perlindungan satwa liar berupa larangan kepada pemburu  yang diatur dalam bab V Pasal 21  ayat  (2)  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang berbunyi :
a. Menangkap,  melukai,  membunuh,  menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b. Menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan  satwa  yang dilindungi dalam keadaan mati;
c. Mengelurkan  satwa  yang  dilindungi  dari  suatu  tempat  di  Indonesia  ke  tempat  lain didalam atau diluar Indonesia;
d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian yang lain satwa  yang  dilindungi  atau  barang-barang  yang  dibuat  dari  bagian-bagian  satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di dalam atau di luar Indonesia;
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
Ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  ini  juga  telah  mengatur  yang  tertera  dalam bab  XII  pasal  40  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam  dan  Ekosistemnya  yang  berbunyi:  (1)  Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  200.000.000.00  (dua  ratuh  juta  rupiah).  (2)  Barangsiapa  dengan  sengaja melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1) dan  ayat  (2)  serta  Pasal  33  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.100.000.000.00  (seratus  juta  rupiah).  (3)Barangsiapa dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana hukuman paling lama 1 (satu) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.100.000.000.00  (seratus  juta  rupiah).  (4)Barangsiapa
dengan  kelalaiannya  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000.00  (lima  puluh  juta rupiah).  (5)Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  adalah kejahatan  dan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan  ayat(4)  adalah pelanggaran. 3. Perlindungan satwa liar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang  Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  Bahwa  didalam  undangundang  tersebut telah  mengatur  bagianbagian  dari  fauna  dan  floral  yang  sungguh  tidak  terbilang  harganya sehingga  saat  perlu  dijaga  kelestariannya  agar  tidak  perancam  kepunahan  melalui  uapaya pengawetan  jenis  dan  bahwa  jika  merujuk  kepada  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang Konservasi  Sumber Daya 31 Alam  dan  Ekosistemnya, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan pemerintah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah Upaya Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau sesuai dengan  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan Ekosistemnya. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara itu menggunakan keyakinan para hakim dan melihat hasil dari proses pembuktian sebab kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Dan aparat penegak hukum telah melakukan penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan  dengan  cara  reprensif  (penanggulan)  kasus  ini  terus  marak  terjadi  dikarenakan  faktor ekonomi  dan  egoisme  pelaku  tersendiri  dan  faktor  lainnya  adalah  karena  kelemahan  atas undang-undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dan Ekosistemnya  sehingga  kurang  efek  jera  bagi  pelaku.  undang-undang  Nomor  5  tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya untuk instrumen hukumnya masih banyak hal-hal  yang perlu diatur terutama dalam  tanggung jawab mutlak hal  ini belum bisa digunakan,  akan  tetapi  jika  berbicara  tentang  ruang  lingkupnya  undang-undang  ini  bagian dari  lingkungan  hidup  tergantung  terhadap  tanggung  jawab  mutlak  bisa  digunakan  Ketika jika  dalam  konsep  pemidanaan  itu  ada  fakta-fakta  yang  memang  melakukan  kerusakan terhadap  lingkungan  hidup  yang  sangat  signifikan.  Undang-undang  ini  tergolong  saat ketinggalan  zaman  dari  pada  undang-undang  yang  lainnya  dan  masih  saat  gendral  diatur. Peran  masyarakat  dalam  dalam  menjaga  ekosistemnya  sangatlah  penting  sebab  dalam menjaga  kelestarian  ekosistem  itu  bukan  hanya  tanggung  jawab  penegak  hukum  akan  tetap itu  juga  tanggung  masyarakat  karena  akan  menjadi  sia-sia  jika  hanya  penegak  hukum  saja yang berperan sedangkan masyarakat tidak, peran masyarakat tidaklah berat hanya saja mau menjaga  dan  bertanggungjawab  akan  menjaga  kelestarian  satwa  tersebut  membuang  semua egoisme  yang  dapat  merusak  perkembangan  kelestarian  satwa  liar.  Kesimpulannya  harus dikaitkan  dengan  judul  dan  menjawab  rumusan  atau  tujuan  penelitian.  Jangan  membuat pernyataan yang tidak didukung secara memadai oleh temuan Anda. Tuliskan perbaikan yang dilakukan pada bidang teknik industri atau sains secara umum. Jangan membuat diskusi lebih lanjut,  ulangi  abstrak,  atau  hanya  daftar  hasil  hasil  penelitian.  Jangan  gunakan  poin  bullet, gunakan kalimat paragraf sebagai gantinya .

## REFERENSI
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta,2004),hlm.97. Andrisman, Hukum Pidana (Bandar Lampung: Universitas Lampung,2007),hlm.81 Annisa,  “ Upaya  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Kulit Harimau  Di  Kabupaten  Bener  Meriah  (Studi  Putusan  Nomor  36/Pid.B/LH/2022/PN Str) ” Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023
Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: PT raja Grafindo, 2007),hlm.69.
Drs. Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007),hlm.79-81.
Efendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar (Jawa Tengah: Refika Aditama, 2011),hlm.98.
Huda Nur,” Peran Animals Asia Dalam Penggulangan Penyiksaan Hewan di Cina ,” Jurnal Hukum
Internasional,
Vol.1.No. 3(3013), Diakses melalui
http://Jurnal.Hukum.Internasional, tanggal 01 April 2024 Keraf  A.sonny, Etika  Lingkungan  Hidup (Jakarta:  PT  Kompas  Media  Nusantara,  2010), hlm.60.
Peraturan  Perundang-undangan  UU  NO  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam dan Ekosistemnya.
www.betahita.id, Raja  Hutan  dan  Persoalan  Populasinya  2022 .  Diakses  melalui  situs https://betahita.id-raja-hutan-sumatera-dan-persoalan-populasinya-2022  pada  tanggal 01 April 2024
www.unifers.unifa.ac.id, Yang Terjadi Jika Harimau Punah Karena Dihabisi Oleh Manusia 2021 . Diakses melalui situs : https://unifers.unifa.ac.id-yang-terjadi -jika- harimaupunah- karena-dihabisi-oleh-manusia-2021 pada tanggal 01 April 2024 www.repositiry.unpas.ac.id  Satwa  Liar  Menurut  Para  Ahli.  Diakses  melalui  situs: https://repository.unpas.ac.id/satwa-liar-menurut-para-ahli. Pada tanggal 01 April 2024.