## MEMAHAMI CARA BEKERJA SISTEM PEREKONOMIAN

## Oleh: Supriyanto
(Staf Pengajar FISE Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstract
Pengalaman Indonesia membangun sistem ekonomi melalui “eksperimen” sistem sosialis dan sistem kapitalis dalam suasana sistem ekonomi global terbukti telah gagal. Eksperimen pertama berupa sistem ekonomi sosialis (1959-66) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966 – 1998) kebablasan karena paham internasional liberalisme dan neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia. Pertanyaan yang timbul kemudian kemana arah sistem ekonomi kita setelah tahun 1998?
Menilik problem ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia, maka perubahan yang paling urgen yang harus segera dilakukan adalah perubahan yang bersifat struktural. Perubahan ekonomi secara struktural berarti mengganti sistem ekonominya, dari sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik menjadi sistem ekonomi yang baru. Tentunya dibutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan menuju sistem ekonomi yang cocok dengan nilai-nilai luhur yang yang dimiliki rakyat Indonesia yang berbudaya, adanya kebersamaan dan religius. Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang dipandang cocok adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi berasas kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan pemihakan pada sektor ekonomi rakyat. Untuk itu prasyarat sistem ekonomi nasional yang harus ada berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
Kata Kunci: Sistem Perekonomian

## A. Pendahuluan
Setiap  negara pada dasarnya selalu mempunyai 3 (tiga) permasalahan pokok dalam bidang ekonomi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan “ What berkaitan barang dan jasa apa yang mau diproduksi atau dibuat, ” How  berkaitan dengan bagaimana cara membuatnya” and ” For Whome berkaitan dengan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi dalam pengertian lain siapa yang akan menikmati”. Jawaban atas ke
tiga permasalahan pokok ekonomi ini sangat tergantung dari sistem ekonomi yang dianut negara tersebut. Tulisan ini berusaha mengupas berbagai sistem ekonomi, cara bekerjanya dan berusaha menilai bagaimana penerapan suatu  sistem ekonomi di suatu negara. Tepat atau relevankah pilihan sistem ekonomi seperti yang diterapkan Indonesia saat ini?
Sejarah ekonomi bangsa Indonesia selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat yang sangat pincang. Struktur sosial ekonomi yang tak berkeadilan sosial ini, membangkitkan tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dengan warisan sistem ekonomi dualistik dan sistem sosial-budaya pluralistik, bangsa Indonesia membangun melalui “eksperimen” sistem sosialis dan sistem kapitalis dalam suasana sistem ekonomi global yang bernaluri pemangsa (predator). Eksperimen pertama berupa sistem ekonomi sosialis (1959-66) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang “demokratis” berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966 – 1998) kebablasan karena paham internasional liberalisme dan neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Pertanyaan yang timbul kemudian kemana arah sistem ekonomi kita setelah tahun 1998?
Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi (hutang, pencabutan subsidi dan privatisasi) dari Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Krisis Moneter juga menciptakan suasana ketergantungan ekonomi Indonesia pada kekuatan kapitalis luar negeri
Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial- budaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan
ekonomi  angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengarus ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter.
Untuk itulah perlunya kita memahami cara berkejanya suatu sistem perekonomian. Memahami cara bekerjanya suatu sistem perekonomian bagi masyarakat awam tentunya masih relatif sulit. Namun dengan konsep Perputaran Roda Perekonomian (Circular Flow) untuk mengerti cara bekerjanya suatu sistem perekonomian diharapkan dapat sedikit membantu memperluas wawasan. Pendekatan Perputaran Roda Perekonomian (circular flow) ini kita mencoba memahami sistem perekonomian dengan mengidentifikasi siapa-siapa para pelaku utamanya, dan melihat apa saja peran mereka masing-masing. Kemudian kita akan melihat pola keterkaitan kegiatan- kegiatan para pelaku dalam kerangka model-model sistem perekonomian.

## B. Pembahasan

## 1. Pelaku dan Model-Model Ekonomi
Untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat  atau negara, cara yang paling sederhana adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut peran dan kepentingan pelaku-pelaku utama. Pelaku-pelaku utama tersebut terdiri:
(1) Produsen  atau  Pengusaha:  Kegiatan  pelaku ini  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan konsumen dan kepentingan produsen yang utama adalah meraih laba.
(2)  Konsumen:  Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya.
(3) Lembaga Perbankan dan Keuangan: Kepentingan lembaga perbankan adalah memfasilitasi proses transaksi dan menyediakan sumber pembelanjaan.
(4) Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
Sedangkan Model-model dalam perekonomian, kita mengenal Model Perekonomian Tertutup (3 sektor) dan Model Perekonomian Terbuka (4 sektor). Untuk lebih jelasnya model kedua model tersebut sebagai berikut:
(1) Model Perekonomian Tertutup.
Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan penjualan dan pembelian di pasar yang saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian memerlukan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan.
Pergerakan sektor ekonomi dari produsen perkembangannya dapat diketahui secara tidak langsung dengan memonitor antara lain data perkembangan pemberian fasilitas kredit baru oleh perbankan nasional dan data perkembangan produksi dari berbagai kegiatan sektor ekonomi.
Dalam sistem perekonomian sederhana tersebut dalam keadaan normal biasanya akan berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketat dari Pemerintah. Pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempurna. Pasar seolah-olah dalam sistem perekonomian ini akan bekerja secara otomatis melalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, biasa disebut dengan the invisible hand.
Kenyataan di lapangan, mekanisme pasar tidak dapat memberikan jaminan bahwa model sistem perekonomian sederhana ini dapat berjalan dengan sempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Di banyak negara berkembang umumnya, terdapatnya kenyataan mekanisme pasar bebas yang tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan.
Guna menetralisir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, maka diperlukan peran pemerintah atau Lembaga Publik yang berfungsi melakukan koreksi-koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil.
(2) Model Perekonomian Terbuka.
Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangannya ke negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor keperluan bahan mentah dan bahan penolong maupun komponen mesin atau barang jadi dari luar negara kita.
Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari sektor luar negeri, seperti kreditor-kreditor swasta luar negeri dan lembaga keuangan internasional, seperti Asia Development Bank (ADB), World
Bank dan International Monetary Fund (IMF). Saat ini kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (the borderless economy), yang biasa disebut dengan the global economy. Isu globalisasi dari perekonomian ini. kegiatan para pelaku ekonomi dari luar negeri ini dapat diketahui dan dimonitor perubahannya melalui analisis pendapatan nasional, laporan neraca APBN dan laporan neraca transaksi berjalan.

## 2. Kapitalisme dan Tragedi Ekonomi
Di era kapitalisme seperti saat ini. setiap manusia yang tinggal di atas muka bumi ini sudah bisa melihat, memahami dan merasakan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kapitalisme global. Mereka akan langsung bisa menjawab ketika ditanya tentang wajah ekonomi yang berlangsung saat ini, walaupun tidak bisa memberikan istilah yang tepat untuknya. Setiap orang langsung dapat mendeteksi bahwa ada ketidakberesan dari tata ekonomi yang berlangsung saat ini. Wajah ekonomi saat ini terus berjalan menuju kepada dua kutub yang sangat berlawanan. Satu kutub telah membawa mereka yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan kutub yang lain terus menyeret mereka yang miskin menjadi semakin miskin dengan jumlah yang terus membengkak.
Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk bisa menghadapi semua fenomena ini. Pertama, kita harus dapat menunjukkan apa sesungguhnya yang menjadi akar permasalahan, sehingga keadaan ekonomi dapat menjadi seperti ini. Apakah benar, bahwa semua tragedi ekonomi ini memang bersumber dari ajaran ekonomi kapitalisme? Kedua, jika memang benar, maka kita harus memiliki strategi khusus untuk dapat membendung kapitalisme global tersebut, sekaligus dapat menghadirkan ekonomi alternatif yang dapat menjadi penggantinya.
Untuk menunjukkan keterkaitan ajaran kapitalisme dengan tragedi ekonomi yang saat ini berkembang, analisis yang pernah diajukan Karl Marx sesungguhnya sudah cukup ampuh untuk dapat memahami fenomena tersebut. Ada dua teori penting dari Karl Marx yang perlu kita fahami bersama, yaitu:
(1) Surplus labor and value theory
Marx berangkat dari pandangan nilai ( value) terhadap barang dan jasa. Marx melihat bahwa dengan adanya perubahan pola produksi dari sistem yang primitif kepada sistem yang modern, maka akan muncul ketidakadilan dalam ekonomi.
Pada produksi yang primitif, ditandai dengan: (1) Kepemilikan bersifat individual, (2) Produksi bersifat individual, (3) Penjualan bersifat individual, dan (4) Pembagian keuntungan bersifat individual. Sedangkan pada produksi yang modern, ditandai: (1) Kepemilikan bersifat individual, (2) Produksi bersifat
kolektif., (3) Penjualan bersifat kolektif, dan (4) Pembagian keuntungan bersifat individual.
Dalam pola produksi modern, yang bekerja adalah buruh-buruh perusahaan. Majikan sebagai pemilik perusahaan yang menikmati seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sementara itu tenaga para buruh hanya dianggap sebagai bagian dari komponen biaya produksi. Dalam teori ekonomi kapitalisme, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, maka caranya adalah dengan menekan biaya produksi. Dengan demikian, ekonomi kapitalisme adalah ekonomi yang sangat dzalim terhadap kaum buruh dan menjadi surga bagi para kapitalis.
(2) The law of capital accumulations
Dalam persaingan yang bebas, menurut Marx, perusahaan yang besar akan senantiasa memakan perusahaan yang kecil. Oleh karena itu, jumlah majikan akan semakin berkurang, sebaliknya jumlah kaum buruh akan semakin banyak. Demikian juga, jumlah perusahaan yang besar juga akan semakin sedikit, namun akumulasi kapitalnya akan semakin besar. Jika jumlah buruh semakin banyak, maka akan berlaku hukum upah besi ( the iron wages law). Dengan demikian, nasib kaum buruh akan semakin tertindas sedangkan para kapitalis akan semakin ganas dan serakah.
Perkembangan kapitalisme global di abad ini sudah semakin canggih dan kompleks. Keserakahan kaum kapitalis tidak hanya sampai pada pemerasan kaum buruh dan pencaplokan pengusaha kelas teri, namun keserakahan mereka sudah menerobos dan menjarah di banyak sektor, dan didukung berbagai fasilitas dan lembaga yang mereka ciptakan sendiri. Menurut Triono (2007) berbagai sektor maupun lembaga itu diantaranya adalah:
(1) Sektor keuangan
Kaum kapitalis tidak hanya ingin membesar, tetapi mereka juga ingin membesar dengan cepat. Caranya ialah dengan menciptakan lembaga perbankan dan pasar saham. Fungsi utamanya adalah untuk mengeruk dana masyarakat dengan cepat, sehingga dapat segera mereka manfaatkan untuk menambah modal perusahaannya agar bisa menjadi cepat besar dan cepat menggurita.
(2) Sektor kepemilikan umum
Kaum kapitalis tidak hanya ingin berhenti untuk untuk bermain di wilayah pasar hilir saja, tetapi mereka terus merangsek untuk mencaplok sumber-sumber ekonomi di wilayah hulu. Mereka juga ingin menguasai wilayah-wilayah ekonomi yang seharusnya menjadi milik umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Wilayah ekonomi yang ingin terus mereka kuasai tersebut misalnya adalah berbagai macam sektor pertambangan, sumber daya hutan, sumber daya
air, minyak bumi, gas, jalan raya, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. (Terkait Baca: UU no 22 Tahun 2001 tentang Migas),
(3) Sektor kepemilikan Negara
Kaum kapitalis juga melirik kepada perusahaan-perusahaan yang banyak dimiliki oleh Negara. Dengan dalih demi efektivitas dan efisiensi perusahaan, mereka akan mendorong perusahaan milik Negara tersebut untuk go public, dengan jalan me lego sahamnya ke pasar, dengan harga yang murah (melalui resep IMF “ Privatisasi”).
(4)  Sektor kekuasaan Kaum kapitalis juga ingin memiliki rasa aman terhadap keberadaan perusahaan- perusahaan mereka. Jaminan rasa aman hanya dapat diperoleh jika mereka bisa merambah ke wilayah kekuasaan (Pengusaha jadi Penguasa). Sebab, di sektor inilah berbagai produk hukum akan dibuat. Jika mereka bisa memasuki sektor ini, maka mereka akan dengan mudah untuk dapat melahirkan berbagai produk hukum dan kebijakan yang dapat menguntungkan dan menjamin kelestarian kerajaan bisnis mereka (Penjajahan ekonomi sudah masuk tataran dilegalkan melalui berbagai produk hukum, seperti Perpu, Undang-undang dll yang sering tidak menguntungkan/memihak rakyat).
(5)  Sektor moneter
Nafsu serakah untuk terus-menerus melakukan penjarahan kekayaan di berbagai sektor dan ke berbagai negeri ternyata ingin terus mereka lakukan. Kaum kapitalis menciptakan sebuah mekanisme ekonomi yang dapat memperlicin seluruh sepak terjang mereka, yaitu dengan mewujudkan sebuah sistem moneter dengan menggunakan basis utama uang kertas. Dengan berbasiskan pada uang kertas, mereka akan mendapatkan tiga keuntungan sekaligus, yaitu; keuntungan dari seignorage, keuntungan dari suku bunga dan keuntungan dengan mempermainkan kurs bebas (Sejak 14 Agustus 1997 Indonesia menganut Freely Floating Exchange Rate System).
(6)  Sektor pendidikan
Sektor pendidikan, sektor ini harus terseret ke dalam lingkaran kapitalisme? Kepentingan kaum kapitalis, yaitu kebutuhan untuk memperoleh tenaga kerja yang sangat professional, memiliki skill yang tinggi dan mau digaji dengan sangat murah. Caranya adalah dengan melemparkan dunia pendidikan ke pasar bebas. Peran Negara untuk mengurus pendidikan harus dikurangi, subsidi biaya pendidikan harus dihabisi, sehingga biaya pendidikan bisa menjadi mahal dan produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tuntutan pasar. Model pendidikan seperti ini hanya mengasilkan manusia-manusia yang pragmatis,
oportunis dan hanya bermental kuli. Pendidikan seperti ini sangat sulit dapat menghasilkan manusia-manusia yang idealis dan yang mau berfikir untuk bangsa (Ingat UU BHMN, BHP dll).

## 3. Berbagai Macam Sistem Ekonomi
Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Istilah “sistem” berasal dari perkataan “systema” (bahasa Yunani), yang dapat diartikan sebagai: keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.
Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komonen dimana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu.
(1) Setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu.
(2) Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran.
Pengertian sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Dalam sistem ekonomi juga terdapat  Elemen sistem ekonomi, yang terdiri atas:
(1) Unit-unit ekonomi seperti: rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
(2) Pelaku-pelaku ekonomi seperti: konsumen, produsen, buruh, invstor dan pejabat- pejabat yang terkait.
(3) Lingkungan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumber Daya Manusia (SDM),
(4) Sumber Daya Kapital (SDK), Sumber Daya Teknologi (SDT). Sedangkan pranata/Institusi Ekonomi sendiri merupakan mekanisme yang mengendalikan proses kegiatan ekonom, yang terdiri dari:
(1) Norma hidup, seperti norma agama, adat-istiadat, tradisi, etika profesi.
(2) Peraturan hidup, seperti konstitusi (UUD), undang-undang, peraturan pemerintah (PP), Peraturan Darah (Perda), Keputusan Presiden (Keppres), Surat Keputusan/ Surat Edaran Pejabat Resmi, Perjanjian-perjanjian Bilateral/ Internasional.
(3) Paham Hidup, seperti pandangan hidup, cara hidup, ideologi. Setiap sistem ekonomi pasti mempunyai tujuan. Tujuan sistem ekonomi suatu
negara pada umumnya meliputi empat tugas pokok:
(1) Menentukan apa, berapa banyak dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan.
(2) Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi.
(3) Mendistribusikan  pendapatan  nasional (PN), diantara anggota masyarakat: sebagai upah/gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa.
(4) Memelihara dan meningkatkann hubungan ekonomi dengan luar negeri. Adapun untuk penggolongan sistem ekonomi dapat dilihat dari berbagai sisi.
Penggolongan sistem ekonomi jika dilihat berdasarkan mekanisme yang mengatur kegiatan ekonomi, maka sistem ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 macam, antara lain: (1) Sistem ekonomi tradisional, (2) Sistem ekonomi pasar, dan (3) Sistem ekonomi komando/ terpimpin.
Penggolongan lain, sistem ekonomi berdasarkan mekanisme yang mengatur kepemilikan aset, maka sistem ekonomi dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu:
(1) Sistem Ekonomi Kapitalis (Kapitalisme) Sistem ekonomi kapitalis mempunyai ciri-cirinya antara lain:
a. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
b. Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu
c. Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
d. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
e. Pasar berfungsi memberikan “ signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga.
f. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “ The Invisible Hand” yang    mengatur perekonomian menjadi efisien.
g. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba
h. Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri.
i. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).
Sebagai suatu sistem ekonomi, sistem kapitalis mempunyai kebaikan-kebaikan antara lain:
a. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.
b. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.
c. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.
d. Disamping mempunyai kebaikan-kebaikan, sistem kapitalis juga mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain:
e. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.
f. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).
Dalam aplikasinya, sistem ekonomi kapitalis ini sebenarnya telah berjalan di Indonesia, hal ini bisa kita lihat dari berbagai kebijakan ekonomi kapitalistik yang pernah diberlakukan pemerintah di Indonesia, antara lain:
a. Penghapusan berbagai subsidi pemerintah pada komoditas strategis (bbm, listrik dsb) secara bertahap dan diserahkannya ke mekanisme pasar membuat harga-harga meningkat
b. Nilai kurs diambangkan secara bebas (floating rate) sesuai dengan LOI dengan IMF (dikembalikan pada mekanisme pasar)
c. Privatisasi BUMN yang membuat sektor kepemilikan umum (migas, tambang, kehutanan) dikuasai oleh swasta
d. Bobroknya lembaga keuangan dan masuknya Indonesia ke dalam jerat utang (Liberalisasi pasar berbasis bunga dan privatisasi bank- bank pemerintah)
(2) Sistem Ekonomi Sosialis (Sosialisme)
Pada negara yang menganut sistem sosialis, mekanisme pengaturan aset ditandai oleh ciri-ciri antara lain:
a. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu- individu fiksi belaka.
b. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.
c. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan.
d. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
e. Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis)
f. Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).
Disamping mempunyai ciri-ciri seperti di atas, sistem sosialis juga mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain:
a. Teori pertentangan kelas tidak berlaku umum
b. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan (Maka kreativitas masyarakat tehambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan mandeg).
c. Tidak ada insentive untuk kerja keras (Maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur).
d. Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi (Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme).
Perlu juga kita ketahui bahwa sistem sosialis (sosialisme) pengertiannya tidak sama dengan komunisme. Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Sedangkan komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat (The Six Major Historical Stages): primitive communism, slavery, feudalism, capitalism, sosialism dan full communism.
(3) Sistem Ekonomi Campuran (Mixed Economy),
Pada negara yang menganut sistem ekonomi campuran (Mixed Economy), mekanisme pengaturan aset ada yang dikuasai oleh individu dan ada yang dikuasai oleh masyarakat/negara. Oleh karena itu negara yang menganut ekonomi campuran ditandai oleh ciri-ciri antara lain:
a. Kedua sektor ekonomi hidup berdampingan
b. Interaksi ekonomi terjadi di pasar
c. Persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan
d. Adanya  Campur Tangan Pemerintah
Alasan perlunya campur tangan pemerintah: (1) Mencegah perusahaan- perusahaan besar turut mempengaruhi  kebijaksanaan politik dan ekonomi; (2) Mencegah organisasi buruh (gabungan) menekan pengusaha dalam menentukan harga barang
Sistem ekonomi di Indonesia sering digolongkan dalam sistem ekonomi campuran, karena kenyataannya hak milik individu diakui tetapi sepanjang penggunaannya tidak menganggu hak-hak masyarakat/negara.  Oleh karena itu dalam mekanisme pengaturan ekonomi ada bentuk campur tangan pemerintah. Adapun hal yang mendukung  Peran dan Campur Tangan Pemerintah Indonesia didasarkan atas:
a. Amanat Konstitusi (pembukaan UUD 1945) : Pasal 33, 34, dan 27 ayat 2, menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat memalui antara lain:
b. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting
c. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar
d. Penyediaan lapangan kerja
Dalam pandangan lain, sistem ekonomi kita juga dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan dan ada juga yang sering menamakan dengan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). SEP tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian. Dalam SEP cirinya antara lain:
a. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral
b. Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi
c. Nasionalisme selalu menjiawi kebijaksanaan ekonomi
d. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional
e. Ada    keseimbangan    antara    sentralisme    dan    desentralisme    dalam kebijaksanaan ekonomi.

## 4. Memahami Sistem Ekonomi di Indonesia
Indikator yang paling mudah digunakan untuk memahami apakah sebuah negara itu bercorak kapitalisme ataukah sosialisme? Adalah dengan melihat seberapa besar pihak swasta atau pihak negara menguasai sektor ekonomi. Jika sektor-sektor ekonomi lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta, maka negara tersebut cenderung bercorak kapitalisme. Sebaliknya, jika ekonomi lebih banyak dikendalikan oleh negara, maka lebih bercorak sosialisme (Samuelson & Nordhaus, 1999).
Jika menggunakan tolok ukur di atas, maka jejak kapitalisme di Indonesia dapat ditelusuri ketika Indonesia mulai memasuki era pemerintahan Orde Baru tepatnya dimulai sejak Maret 1966. Orientasi pemerintahan Orba sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya. Kebijakan Orba lebih berpihak kepada Barat dan menjahui ideologi komunis.
Menjelang awal tahun 1970-an atas kerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dibentuk suatu konsorsium Inter- Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Saat itulah Indonesia dianggap telah menggeser sistem ekonominya dari sosialisme lebih ke arah semikapitalisme (Tambunan, 1998).
Memasuki periode akhir 1980-an dan awal 1990-an sistem ekonomi di Indonesia terus mengalami pergeseran. Menilik kebijakan yang banyak ditempuh pemerintah, kita dapat menilai bahwa ada sebuah mainstream sistem ekonomi telah dipilih atau telah dipaksakan kepada negara kita. Isu-isu ekonomi politik banyak dibawa ke arah libelarisasi ekonomi, baik libelarisasi sektor keuangan, sektor industri maupun sektor perdagangan. Sektor swasta diharapkan berperan lebih besar karena pemerintah dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri (Rachbini , 2001).
Kebijakan Pakto 88, Pakdes 88 dan Pakjan 90 (yang berisi deregulasi di sektor perbankan dan pasar modal) dapat dianggap sebagai titik tonggak kebijakan libelarisasi ekonomi di Indonesia. Menjamurnya industri perbankan di Indonesia, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transaksi hutang luar negeri perusahaan- perusahaan swasta yang sangat pesat, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu.
Masa pembangunan ekonomi Orde Baru-pun akhirnya berakhir. Kegagalan dari pembangunan ekonomi Orba ditandai dengan meledaknya krisis moneter, yang diikuti dengan ambruknya seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia sehingga menjadi suatu krisis multidimensional. Setelah krisis moneter 1997 dan memasuki era
reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya. Bahkan semakin liberal. Dengan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF, Indonesia benar-benar telah menuju libelarisasi ekonomi. Kenyataan menurut Triono (2001) ini dapat diukur dari beberapa indikator utama, yaitu:
(1) Dihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah untuk komoditi strategis secara bertahap.
(2) Nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas ( floating rate). Sesuai dengan kesepakatan dalam LoI dengan pihak IMF.
(3) Privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi.
(4) Peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT.

## C. Penutup
Menilik problem ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia, maka perubahan yang paling urgen yang harus segera dilakukan adalah perubahan sistem ekonomi yang bersifat struktural, walaupun perubahan yang bersifat fungsional juga tidak boleh dilupakan. Perubahan ekonomi secara struktural berarti mengganti sistem ekonominya, dari sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik menjadi sistem ekonomi yang baru. Namun, perubahan sistem tersebut bukan berarti merubah sistem ekonominya menjadi sosialis, sebab sistem ekonomi ini juga sudah terbukti gagal. Masih satu harapan lagi yaitu perubahan menuju sistem ekonomi yang cocok dengan nilai-nilai luhur yang yang dimiliki rakyat Indonesia yang berbudaya, adanya kebersamaan dan religius.
Kemerosotan Etika Pembangunan khususnya di bidang hukum dan bisnis modern berkaitan erat dengan pemaksaan dipatuhinya aturan main global yang masih asing dan sulit dipenuhi perusahaan-perusahaan nasional. Aturan main globalisasi dengan paham Neoliberal yang garang terutama berasal dari ajaran “Konsensus Washington” telah menyudutkan peranan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) merupakan jalan pintas para pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan secara tidak bermoral yang merasuk pada birokrasi yang berciri semi-feodal. Etika Ekonomi Rakyat yang jujur, demokratis, dan terbuka, yang menekankan pada tindakan bersama (collective action) dan kerjasama (cooperation), merupakan kunci penyehatan dan pemulihan ekonomi nasional dari kondisi krisis yang berkepanjangan. Inilah moral pembangunan nasional yang percaya pada kekuatan dan ketahanan ekonomi bangsa sendiri.
Oleh karena itu salah satu solusi dalam mencari bentuk Sistem Ekonomi Nasional Indonesia adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan yaitu ekonomi berasas kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan pemihakan pada sektor ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan pada ekonomi rakyat merupakan strategi memampukan dan memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan dan setengah abad Indonesia Merdeka selalu dalam posisi tidak berdaya. Untuk itu prasyarat sistem ekonomi nasional yang harus ada  berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

## REFERENSI
An Nabhani, Taqyuddin, 1996, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif – Perspektif Islam, Alih Bahasa Muh. Maghfur, Risalah Gusti, Surabaya, Cet. II.
Koesters, Paul Heinz, 1987, Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia Pemikiran- pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita, Gramedia, Jakarta.
Rachbini, Didik J., Republika 27 Juni 2001
Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., 1999, Mikroekonomi, Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta.
Tambunan, Tulus, 1998, Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Triono, Dwi Condro, Makalah Seminar Setengah Hari dengan tema Dilema
Pembangunan Bidang Keteknikan Dalam Krisis Perekonomian Indonesia, Fakultas Teknik Universitas Janabadra Yogyakarta. Tanggal 15 Agustus 2001.
--------, Jurnal 9 Th 2008 Ekonomi Ideologis, Cengkraman Kapitalisme Global di

## Indonesia
Wahyu Hidayat R, Konsep Sistem Ekonomi, Materi Power Point.