## J urnal Legisia
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
ANALISA KONFLIK DUALISME KEPENGURUSAN KLUB SEPAK BOLA AREMA
(Berdasarkan Undang-Undang No: 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)
Abdul Hakam STAI Daruttaqwa Gresik abdulhakam@staidagresik.ac.id
Haniyah Universitas Sunan Giri Surabaya haniyahkarsa@gmail.com
Rio Ahmad Fandik
Universitas Sunan Giri Surabaya Rioahmad398@gmail.com

## Abstract
The emerging football dualism inevitably triggered divisions in football in Indonesia. The consistency and loyalty of Indonesian fans, began to be divided with the emergence of two clubs with the same name but were in different competitions over this issue due to the Responsibility of the Foundation Management  for  the  Transfer  of  Shares  Based  on  Law  No.  40  of  2007  concerning  Arema  Limited Liability Companies (PT) to the Public. The research method used is a  normative research method with a  statutory approach (Statute Aprouch) as  a result of research, The  conflict between the dualism of the Arema  football club can be resolved by bringing together the two management of the Arema FC club which is in Liga 1 and Arema Indonesia which is in League 3 with the Arema Foundation as the owner of all Arema club assets.  The coaching  that  is recognized is the  name of the  Coach which  is in line with the updated data of the Ministry of Law and Human Rights.
Keywords: Konlik,  Dualism of Management, Arema Football Club.
Submit Approve Publish 23 Juni2020 10 Juli 2021 27 Juli 2021

## PENDAHULUAN.
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dualisme sepakbola yang muncul di tahun 2011  memicu  perpecahan  dalam  sepakbola  di  Indonesia.  Konsistensi  dan  loyalitas suporter Indonesia mulai terpecah dengan munculnya dua klub dengan nama yang sama namun berada dalam kompetisi yang berbeda. Awal mula berdirinya klub Arema, Arema didirikan  pada  11  Agustus  1987  didirikan  oleh  Jenderal  Acub  Zainal  dan  anak  nya  Ir Lucky Acub Zainal, bertepatan pada hari itu pula didirikannya badan hukum Yayasan Arema 11 Agustus 1987, badan hukum pertama yang menaungi klub sepak bola Arema. Dalam hal ini Yayasan Arema mempunyai hak penuh atas semua aset yang dimiliki klub sepak  bola  Arema  mulai  pertama  berdiri  tanggal  11  Agustus  1987  sampai  tahun  2010 sebelum terjadi dualisme di kepengelolaan klub Arema.
Awal mula dualisme liga sepakbola di Indonesia berawal pada akhir era kepemimpinan Nurdin  Halid  sebagai  ketua  umum  Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI), muncul dualisme kompetisi pada kasta tertinggi liga sepakbola profesional yaitu Liga Super Indonesia (LSI) dibawah naungan induk federasi sepakbola Indonesia yaitu PSSI dan kompetitor adalah Liga Primer Indonesia (LPI) pada tahun 2011. Dualisme yang ada di  persepakbolaan  di  Indonesia  ini  menjadi  masalah  baru  bagi  suporter  pecinta sepakbola ditanah air. Dalam hal ini suporter memang menjadi salah satu hal terpenting bagi klub sepakbola agar memotivasi mereka dalam meraih prestasi dalam mengikuti kompetisi sepakbola Indonesia.
Pada tahun 2011 adanya pergeseran kursi kepemimpinan PSSI saat dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surakarta, 9 Juli 2011, berakhir masa jabatan Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI periode sebelumnya. Untuk Ketua Umum PSSI terpilih Djohar Arifin, Wakil Ketua Drid Rahman, 9 Anggota Komite Eksekutif ( Exco ) adalah La Nyalla Mattalitti, Mawardy Nurdin, RobertoRhow, Tuti Dau, Widodo Santoso, Sihar Sitorus, Erwin Dwi Budiawan, Tony Apriani, dan Bob Hippy.
Dualisme klub sepakbola di Indonesia terjadi di beberapa kota seperti di Solo, ada Persis Solo dan Solo FC, di Surabaya ada Persebaya Surabaya yang mengikuti kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) dan Persebaya 1927 yang mengikuti Liga Primer Indonesia (LPI) , PSMS Medan yang mengikut Liga Super Indonesia (LSI) dan yang mengikuti Liga Primer Indonesia (LPI) dan di Malang ada dua klub sepakbola yang namanya sama-sama menggunakan  nama  Arema  tetapi  kedua-keduanya  berjalan  di  dua  kompetisi  yang berbeda yaitu Arema FC yang bermain di Liga Super Indonesia (LSI) pada tahun 2011- 2015  mengklaim  menggunakan  PT  Arema  Indonesia  sebelum  berganti  PT  Arema Aremania  Bersatu  Berprestasi  Indonesia  (AABBI)  pada  awal  tahun  2017  dan  yang satunya bernama Arema Indonesia yang dulunya berlaga di Liga Primer Indonesia (LPI) yang  pada saat itu juga sama-sama mengklaim menggunakan PT Arema Indonesia, efek adanya dualisme kepengurusan di dalam federasi sepakbola di Indonesia yaitu PSSI.
Dalam mengarungi sebuah liga di sepakbola Indonesia klub sepakbola Arema ini mempunyai suporter yang fanatik loyal dan militan dalam mendukung kesebelasannya,
Dualisme klub yang ada dalam sepakbola di Indonesia ini menjadi masalah baru bagi para suporter sepakbola tanah air secara umum. dalam kondisi ini tim Arema yang ber Home Base di Malang ini terkena dampaknya pada waktu itu.
Pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan QNB League 2015 yang saat  itu  menjadi  ajang  pramusim  dikarenakan  dibekukannya  Persatuan  Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Federation Internationale Football Association (FIFA) karena dualisme liga yang masih menjadi permasalahan sepakbola di Indonesia. 1 Dalam pertemuan antara manajemen Arema yang berlaga di Liga Super Indonesia  (LSI) atau yang sekarang disebut Liga 1 dengan beberapa pengurus Yayasan Arema   pada tahun 2015  tersebut menghasilkan  8  poin  kesepakatan.  Delapan  poin  kesepakatan  ini  tidak pernah diwujudkan oleh beberapa organ yayasan Arema dan manajemen Arema Cronus sampai saat ini.
Tahun 2010 sebelum terjadi dualisme, dimana ditinjau dari sisi kepemilikan saham Yayasan Arema di legal resmi PT Arema Indonesia yang sekarang dipakai klub Arema Indonesia yang berada di Liga 3 yang dimana pada tahun 2010 presentasi kepemilikan sahamnya yaitu Yayasan Arema 13 lembar saham dengan presentase (93%) dan pendiri Arema yaitu Lucky Acub Zaenal 1 lembar saham  dengan presentase  (7%), sedangkan pada tahun 2017 diketahui bahwa presentase saham PT Arema Indonesia sudah berubah menjadi Winarso 160 lembar saham (80%), Yayasan Arema 26 lembar saham (13%) dan pendiri Arema Lucky Acub Zaenal 14 lembar saham (7%), ini yang menjadi kejanggalan di  PT  Arema  Indonesia  yang  dipakai  klub  Arema  Indonesia  Liga  3  mulai  tahun  2017 hingga sekarang.
Pada tahun 2010 sebelum ada dualisme di klub di Arema,  Yayasan Arema adalah pemilik  saham  mayoritas  Klub  Arema,  sedangkan  pada  tahun  2017  hingga  sekarang ketika Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) benar benar merealisasikan 2 klub Arema di Indonesia saham Yayasan Arema di PT Arema Indonesia yang dipakai Arema yang ada di Liga 3 berubah tanpa sepengetahuan pembina Yayasan Arema bapak Darjoto Setiawan  dan  pengawas  Yayasan  Arema  bapak  Bambang  Winarno.  Berdasarkan permasalahan maka peneliti tertarik untuk meneliti  Bagaimana Pertanggung-jawaban Pengurus Yayasan Arema atas Pengalihan  Saham Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kepada Publik

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  metode  penelitian  normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan  (Statute  Aprouch),  dengan  mengunakan  sumber  bahan  hukum primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  dikaji  yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-Undang No 28
1 Kardi Dika Dania, “Kronologi Keputusan Final Pembekuan PSSI”,
https://m.cnnindonesia.com/olahraga/20150418151503-142-47600 diakses 6 Juli 2021.
Tahun  2004  tentang  Perseroan  Terbatas,  mengetahui  penyelesaian  antara  kedua manajemen klub sepakbola Arema dan Yayasan Arema dalam menyelesaikan masalah dualisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konflik Dualisme Klub Sepak Bola Arema Malang
Sejarah nama Arema pada masa kerajaan pertama kali Arema ialah legenda malang. Adalah  kidung  Harsawijaya  yang  pertama  kali  mencatat  nama  tersebut,  yaitu  kisah tentang Patih Kebo. Arema di Kala Singosari diperintah Raja Kertanegara. Prestasi Kebo Arema  gilang  gemilang.  Ia  mematahkan  pemberontakan  Kelana  Bhayangkara  seperti ditulis dalam Kidung Panji Wijayakrama hingga seluruh pemberontakan hancur seperti daun  di  makan  ulat.  Demikian  Pula  pemberontakan  Cayaraja  seperti  ditulis  kitab Negarakretagama.  Kebo  Arema  pula  yang  menjadi  penyangga  politik 2 ekspansif Kertanegara.  Bersama  Mahisa  Anengah,  Kebo  Arema  menaklukan  Kerajaan  Pamalayu yang  berpusat  di Jambi. Kemudian  bisa menguasai  Selat  Malaka.   Sejarah heroik Kebo Arema memang tenggelam. Buku-buku sejarah hanya mencatat Kertanegara sebagai raja terbesar Singosari, yang pusat pemerintahannya dekat dengan Kota Malang.
Pada era 1980-an muncul kembali nama Arema. Tidak tahu persis, apakah nama itu menapak tilas dari kebesaran Kebo Arema. Yang pasti, Arema merupakan penunjuk sebuah  komunitas  asal  Malang.  Arema  adalah  Akronim  dari  Arek  Malang.  Arema kemudian menjelma menjadi semacam subkultur dengan identitas, simbol  dan karakter bagi masyarakat Malang. Diyakini, Arek Malang membangun reputasi dan eksistensinya di antarannya melalui musik rock dan olahraga. Selain tinju, sepakbola adalah olahraga yang  menjadi  jalan  bagi  arek  malang  menunjukan  reputasinya.  Sehingga  kelahiran  tim sepak bola Arema Adalah sebuah keniscayaan.
PS Arema lahir pada tanggal 11 Agustus 1987, dengan semangat mengembangkan persepak bolaan di Malang pada masa itu, tim asal Malang lainnya Persema Malang bagai sebuah mangnet bagi arek malang. Stadion Gajayana homebase klub pemerintah itu selalu disesaki penonton. Di mana Arema waktu itu tim Arema belum mengejawantah sebagai sebuah komunitas sepak bola.
Acub  Zainal  yang  kali  pertama  punya  andil  menelurkan  sebuah  pemikiran membentuk klub Galatama. Jasa Sang Jenderal tidak terlepas dari peran Ovan Tobing, humas klub Persema Malang saat itu. Beberapa bulan kemudian diganti menjadi Arema 86.  Sayang  upaya  Derek  untuk  mempertahankan  klub  Galatama  Arema  86  banyak mengalami  hambatan,  bahkan  tim  yang  diharapkan  mampu  berkiprah  di  kancah Galatama VIII itu mulai terseok-seok karena dihimpit kesulitan dana. Dari sinilah Jendral
2 Ria Prastika, “Sejarah Berdirinya Arema”, https://ri4a.wordpress.com/fcarema/sejarah-berdirinya-aremafc/ (diakses pada 28 Juli 2021,pukul 19.35).
Acub  Zaenal  dan  putranya  Lucky  Acub  Zaenal  lantas  mengambil  alih  dan  berusaha menyelamatkan Arema 86 supaya tetap survive.
Setelah  diambil  alih  nama  Arema  86  akhirnya  diubah  menjadi  Arema  dan ditetapkan  pula  berdirinya  Arema  Galatama  pada  11  Agustus  1987  sesuai  dengan  akte notaris Pramu Haryono S.H-almarhum-No 57. Untuk maksud itu telah dipisahkan dan disendirikan  kekayaan  yang  diperoleh  dari  para  pendiri  Yayasan  ini,  yaitu  seluruhnya sebesar  Rp  50.000.000  (Limapuluh  juta  rupiah)  jumlah  tersebut  seluruhnya  menjadi modal pokok kekayaan dari YAYASAN AREMA tersebut. Dari sinilah kemudian , Lucky Acub Zaenal dan Ovan Tobing mulai mengotak-atik segala persiapan untuk mewujudkan obsesi berdirinya klub Galatama kebanggaan Kota Malang tersebut.

## Perjalanan Arema di Era Galatama
Di  awal  keikut  sertaan  di  kompetisi  Galatama  Ovan  Tobing  dan  Lucky  Acub Zaenal  mulai  bekerja  keras  mengurus  segala  tetek-bengek  mulai  pemain,  tempat penampunga (mess pemain), lapangan sampai kostum mulai di planing. Bahkan, gerilya mencari pemain yang dilakukan Ovan Tobing satu bulan sebelum Arema resmi didirikan. Beruntung, Lanud Bandar Udara Abdul Rachman Saleh mau membantu dan menyediakan barak  prajurit  Pas  Khas  untuk  tempat  penampungan  pemain.  Selain  barak,  lapangan Pagas  Abd  Saleh,  juga  dijadikan  tempat  berlatih.  Praktis  Maryanto  dan  kawan-kawan ditampung  di  barak.  “TNI -AU  mem berikan  andil  yang  besar  pada  klub  Arema”  papar Ovan Tobing.
Sejak mengikuti Liga Indonesia, Arema tercatat sudah 7 kali masuk putaran kedua. Sekali ke babak 12 besar (1996/1997) dan enam kali masuk 8 besar (1999/2000, 2001, 2002, 2005,  2006,  2007).  Walaupun  berprestasi  lumayan  tapi  arema  tidak  pernah  lepas  dari masalah pendanaan. Hampir setiap musim kompetisi masalah dana ini selalu menghantui sehingga tak heran hampir setiap musim manajemen klub selalu berganti.
Pada tahun 2003, Arema mengalami kesulitan keuangan parah yang berpengaruh pada  prestasi  tim.  Hal  tersebut  yang  kemudian  membuat  klub  Arema  diakuisisi kepemilikannya oleh PT Bentoel Internasional Tbk pada pertengahan musim kompetisi 2003, meskipun pada akhirnya Arema terdegradasi ke Divisi I. Sejak kepemilikan Arema di pegang oleh PT Bentoel Internasional Tbk, prestasi Arema semakin meningkat , 2004 juara Divisi I, 2005, dan 2006 juara Copa Indonesia, 2007 juara Piala Soeratin LRN U-18, Runner Up Piala Jatim Esia 2008 pada final melawan Persik Kediri dengan Skor 2-1 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pada tahun 2006 dan 2007 Arema dan Pelatih Benny Dollo mendapat penghargaan dari Tabloid Bola sebagai tim terbaik dan pelatih terbaik. Pada tahun  2008  Arema  berlaga  di  Liga  Super  Indonesia  bersama  17  kontestan  lain.  Pada kompetisi  kali  ini  Arema  bermaterikan  pemain-pemain  muda  dan  menjadi  salah  satu kandidat yang difavoritkan akan menjuarai ISL 2008 untuk pertama kalinya.

## Kedudukan Yayasan Arema
Dalam  hal  ini  kedudukan  Yayasan    dalam  klub  sepakbola  Arema  ialah  sebagai badan  hukum  pertama  kali  yang  menaungi  klub  sepakbola  Arema  dan  bisa  dibilang
sebagai  pendiri  dan  pemilik  Klub  Sepakbola  Arema  dan  Yayasan  Arema  ini  sebagai representasi  badan  hukum  bahwa  klub sepak  bola  Arema  ini  adalah  milik  masyarakat Malang Raya khususnya  suporter Aremania dan Aremanita, selaras dengan perkataa Ir Lucky Acub Zaenal yang membentuk klub sepakbola Arema ini untuk mempersatukan Arek-Arek Malang.

## Hak Yayasan Arema
Hak Yayasan Arema yang dimiliki sampai saat ini dan sekarang digunakan oleh kedua klub Arema yang berlaga di Liga 1 maupun Liga 3 adalah : (1) 93% Saham di PT Arema  Indonesia  yang  sekarang  presentase  sahamnya  berubah  tanpa  sepengetahuan pembina dan pengawas Yayasan Arema; (2) Logo Singa Bertindik; (3) Piala Era Galatama; (4) Piala Divisi Satu Tahun 2004; (5) Piala Copa Indonesia Tahun 2005; (6) Piala Copa Indonesia Tahun 2006; (7) Piala Liga Super Indonesia (ISL) 2010; (8) Slot Liga 1 Sepakbola Indonesia; (9) FIFA TMS (Transfer Matching System).
Musim 2011 jadi awal mula terpecahnya Arema. Awalnya, M.Nur yang jadi ketua Yayasan Arema mendaftarkan Arema untuk berkompetisi di Indonesia Premier League (IPL).  Pertimbangannya,  PSSI  waktu  itu  mengakui  Indonesia  Premier  League  (IPL) sebagai  kompetisi  resmi.  Pendiri  Arema  Lucky  Acub  Zaenal  juga  menyetujui,  idak demikian  dengan  pengurus  dan  pembina  Yayasan  Arema  lainnya.  Dari 3 sini  sudah menandakan ada yang tidak beres dalam internal Yayasan Arema, Rendra Kresna sebagai bendahara Yayasan Arema justru berseberangan.
Posisinya  kala  itu  juga  sebagai  presiden  klub  Arema  (sebelum  dualisme)  serta menjabat  sebagai  Bupati  Malang.  Rendra  Kresna  dan  manajemen  lawas  Arema  tetap membentuk  tim  dan  mendaftarkannya  ke  Indonesia  Super  League  (ISL).  Kebetulan Indonesia Super League (ISL) dikelola pengurus operator lama kompetisi Indonesia yang bernuara pada KPSI ( Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia). Sebuah komite yang jadi oposisi  Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI).  Arema  ingin  berjuang  bersama karena unsur solidaritas.
Secara manajemen klub, Arema   yang bermain di Indonesia Super League (ISL) juga dihuni orang-orang lama. Kantor manajemen yang digunakan juga sama seperti era sebelum dualisme. Tapi justru Arema IPL yang mewarisi komposisi pemain lama .Pemain bintang  seperti  Noh  Alam  Shah,  M.Ridhuan,  Kurnia  Meiga,  Roman  Chmelo,  Esteban Guillen,,  Dendi  Santoso  dan  yang  lainnya  dikontrak  oleh  Arema  yang  bermain  di Indonesia  Premier  League  (IPL).  Hanya  saja  mereka  harus  membuat  kantor  baru  dan menggunakan Stadion Gajayana Malang sebagai homebasnya.
Dalam sebuah pertandingan awal musim Indonesia Premier League (IPL) tahun 2012,  ada  dua  tim  Arema  yang  hadir  di  Stadion  Gajayana  Malang  untuk  bersiap menghadapi  Bontang  FC.  Satu  tim  ditangani  Milomir  Seslija,  satu  lagi  ditangani Abdulrahman  Gurning.Tapi,  konflik  itu  sempat  berakhir  setelah  M.Nur  menghilang
3 Iwan Setiawan, “Arema pada masa dualisme kompetisi:dua klub yang bertukarnasib”, htps://m.bolla.com/indonesia/read/4226725/arema-pada-masa-dualisme-kompetisi-dua-klub-yang-bertukar- nasib, diakses 1 juli 2021.
tanpa kabar. Arema yang bermain di Indonesia Premier League (IPL) pun lumayan berjaya tahun  itu  dengan  finish  di  urutan  ketiga  Indonesia  Premier  League  (IPL)  serta  masuk perempat  final  AFC  Cup.  Sayangnya,  beragam  konflik  awal  musim  membuat  mereka ditinggalkan suporternya Aremania.
Sementara Arema yang bermain di Indonesia Super League (ISL) awal 2012 harus terseok-seok faktor finansial membuat komposisi tim yang dibentuk tidak ideal. Mereka sempat tiga kali ganti pelatih. Dari Wolfgang Pikal, Joko Susilo, dan Suharno. Tapi, di tengah  musim mereka  dapat angin segar.  Mereka sukses  membajak  pemain  kunci  dari Arema IPL. Seperti Ahmad Alfarizi, Sunarto, Hendro Siswanto, M.Ridhuan, dan Kurnia Meiga. Unsur kedekatan manajemen lama yang berperan . dukungan dari Aremania pun kembali didapatkan.
Musim  2013,  kedua  tim  arema  seakan  bertukar  nasib.  Arema  yang  bermain  di Indonesia Premier League (IPL) ditinggalkan, Ancora karena adanya konflik internal lagi, sehingga  mereka  tak  punya  amunisi  lagi  untuk  berburu  pemain.  Sementara  itu  Arema yang bermain di Indonesia Super League (ISL) dapat kucuran dana dari Cronus Grup, yang merupakan anak perusahaan Bakrie. Arema sempat berubah nama menjadi Arema Cronus yang bergelimang dana. Proyek Los Galacticos membuat tim ini dapat simpati penuh  suporter  Aremania.  Hingga  kini  mereka  eksis  di  kasta  tertinggi  dengan  nama Arema FC. Meski tidak menyusu pada Bakrie lagi, manajemen mulai sehat secara finansial. Sementara  Arema  Indonesia  masih  tertidur  pada  tahun  2020  ini  karena  tidak  bisa mengikuti kompetisi Liga 3.
Dalam hal konflik Dualisme kepengurusan dalam klub sepakola Arema ini di awali  dari  kompetisi  Liga  di  Indonesia  pada  tahun  2011  membuat  sejumlah  klub turut mengalami dualisme. Satu diantaranya adalah klub Arema. Tim berjuluk Singo Edan ini terpecah jadi dua. Satu bermain di Indonesia Super League (ISL) dan satu lagi bermain di Indonesia  Premier  League  (IPL).  Maklum  Arema  mempunyai  basis  suporter  besar. Sehingga tim ini seakan wajib ada dalam dua kompetisi yang berbeda. Tujuannya tak lain membuat dua kompetisi yang berseberangan itu lebih menarik dan dapat dukungan dari suporter. tapi ketika kompetisi disatukan lagi musim 2014 silam, dualisme ini tak selesai. Arema FC atau Arema Cronus yang dulunya berlaga di Indonesia Super League (ISL) kini tetap eksis di kasta tertinggi.
Sementara  Arema  Indonesia  yang  awalnya  main  di  Indonesia  Premier  League (IPL), sekarang harus memulai kompetisi dari kasta terendah atau Liga 3 sejak tahun 2017 setelah  sanksi  dicabut  oleh  Persatuan  Sepakbola  Seluruh  Indonesia  (PSSI).  Padahal mereka pernah bermain di AFC Cup 2012 silam.
Hampir setiap musim, ada saja yang menyuarakan agar Arema menjadi satu lagi. Tapi, hal itu sepertinya mustahil terjadi. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) seakan sudah merestui adanya dua Arema sejak tahun 2017 lalu. Hanya waktu yang bisa menjawab tim mana yang bisa eksis kedepannya.
Awal 2020 ini Arema Indonesia menghilang,  Mereka tidak mendaftarkan diri sebagai  kontestan  Liga  3  sepakbola  Indonesia.  Persoalan  finansial  kabarnya  membuat mereka  kesulitan  membentuk  tim.  Namun,  tim  ini  perlahan  dapat  dukungan  dari
sejumlah Aremania yang mayoritas berusia muda. Mereka menganggap Arema Indonesia ini adalah tim Arema yang asli. Lantaran tim yang dikelola Ramadea Zaenal, putra pendiri Arema,  Lucky  Acub  Zaenal,  itu  konsisten  tetap  menggunakan  logo  dan  nama  klub sebelum terjadi dualisme, meski tahun 2020 ini menghilang tidak mendaftar Liga, suatu saat mereka bisa muncul kembali.
Mengacu pada Undang-Undang Yayasan, dalam hal ini bapak Darjoto Setyawan selaku pembina Yayasan Arema beberapa kali menegaskan salah satu cara menyelesaikan dualisme Arema dengan cara mengumpulkan Akta-akta setelah Akta Nurul Rahadianti tanggal 3 Agustus 2009 sebelum terjadinya dualisme, ada beberapa Akta yaitu : pertama Akta No 57 Notaris Dina Agung Citra Dewi S.H tanggal 29 Mei 2011 dengan mengangkat Rendra  Kresna  dan  Iwan  Kurniawan  menjadi  pembina  Yayasan  Arema;  keduaAkta Notaris Benediktus Bosu Tanggal 23 Juli 2011 pendiri mengangkat Suprapto dan Rudolf Butar Butar sebagai pembina Yayasan 4 Arema.
Kedua akta tersebut jelas melanggar Undang-Undang Yayasan No 28 Tahun 2004 pasal 28 ayat 3 dan 4, dimana yang bisa mengangkat pembina yayasan adalah rapat dewan pembina  atau  bisa  juga  rapat  2/3  pengurus  ,  dan  dalam  jangka  waktu  30  hari  setelah mundurnya  Bapak  Darjoto  Setyawan  sebagai  pembina  Yayasan  Arema  pada  tanggal  8 Agustus  2009,  kedua  Akta  tersebut  sudah  expired  atau  kadaluwarsa  tanggal penunjukannya karena lebih dari 21 bulan sejak mundurnya pembina lama.

## Fungsi Yayasan Arema dalam Klub Sepakbola Arema
Pendirian  yayasan  di  Indonesia  sampai  saat  ini  hanya  berdasarkan  atas kebiasaan,  dalam  masyarakat  dan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung,  karena  belum  ada undang-undang  yang  mengaturnya.  Fakta  menunjukan  kecenderungan  masyarakat mendirikan  yayasan  dengan  maksud  untuk  berlindung  di  balik  status  badan  hukum Yayasan,  yang  tidak  hanya  digunakan  sebagai  wadah  mengembangkan  kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut, timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara Pengurus dan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk  menampung  kekayaan  yang  berasal  dari  para  pendiri  atau  pihak  lain  yang  di peroleh dnegan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum  karena  belum  ada  hukum  positif  mengenai  yayasan  sebagai  landasan  yuridis penyelesaiannya.
Fungsi yayasan secara umum ialah sebagai wadah yang bersifat non profit untuk membantu  kesejahteraan  hidup  masyarakat.  Lembaga  yang  memberikan  upaya perlindungan,  bantuan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  bidang  sosial,  keagamaan dan kemanusiaan, dan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan secara
4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Pasal 28 ayat 3 dan 4.
umum 5 .  Dalam  fungsi  Yayasan  Arema  dijelaskan  bahwa:(1)Untuk  berpartisipasi  aktif dengan pemerintah dalam bidang olahraga sepakbola pada umumnya;(2)Mengembangkan dan memajukan serta memasyarakatkan dunia olahraga sepakbola; (3) Mendidik kader pemain sepakbola sendiri; (4) Mencari bibit pemain yang berbakat  guna  meningkatkan  bidang  persepakbolaan  di  Malang  khususnya,  dan Indonesia  pada  umumnya,  agar  dapat  tampil  di  bidang  olahraga  persepakbolaan  yang lebih tinggi dan profesional.

## Konsep Penyelesaian Konflik Dualisme Arema
Dalam dualisme kepengurusan yang ada di klub Arema ini konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan beberapa cara yaitu : (1) Islah Kekeluargaan, antara kedua pengelola klub Arema yang ada di Liga 1 dan di Liga 3. Kemudian menentukan Perseroan Terbatas (PT)  pengelola  dengan  memasukan  komposisi  saham  Yayasan  Arema  dan  saham kehormatan bagi keluarga pendiri klub sepakbola  Arema yang presentasinya bisa di atur ulang dengan investor dan menyatukan visi dan misi dari kedua kubu manajemen yang berbeda agar menemui titik terang dalam konsep islah kekeluargaan; (2)Audit Hukum, kepemilikan PT Arema Indonesia. Apakah dimiliki winarso dengan cara yang sah atau tidak. Jika sah, sahnya dengan historis proses yang sah atau tidak, jika tidak sah maka PT Arema Indonesia menjadi milik Yayasan Arema, karena pada tahun 2010 Yayasan Arema adalah pemilik saham mayoritas PT Arema Indonesia .Sedangkan pada tahun 2017 ketika PSSI benar-benar merealisasikan ada dua Arema lagi di liga sepak bola Indonesia saham Yayasan  Arema  di  PT  Arema  Indonesia  tergerus  dari  yang  awalnya  13  lembar  saham dengan  presentase  93%  sekarang  menjadi  26  lembar  saham  dengan  presentase  13%. Sedangkan  Winarso  tercatat  sebagai  pemegang  saham  mayoritas  PT  Arema  Indonesia yang berada di Liga3, dengan total kepemilikan 160 lembar saham dengan presentase 80% dari keseluruhan saham PT Arema Indonesia yang ada.
Proses  inilah  yang  sampai  sekarang  tidak  diketahui  sama  sekali  oleh  beberapa pengurus Yayasan Arema seperti Bambang Winarno sebagai Pengawas Yayasan Arema dan  Darjoto  Setiawan  sebagai  Pembina  Yayasan  Arema  yang  tidak  pernah  menjual sahamnya.

## Pertanggung-Jawaban Hukum Pengurus Yayasan Atas Konflik Dualisme Klub
Arema
Setiap perbuatan yang dilakukan pasti ada sebentuk pertanggung jawaban, yang berarti  harus  menanggung  segala  akibat,  apabila  terjadi  tuntutan,  permasalahan, sebagaimana  pengertian  dalam  kamus  Bahasa  Indonesia,  atas  seseorang  yang  harus melaksanakan yang menjadi kewajibannya. 6
Dalam  peraturan  (hukum)  tanggung  jawab  merupakan  konsekwensi  pada seseorang  atas  segala  perbuatan,  yang  terkait  dengan  standart  moral  dan  etika  dalam
5 Jogloabang, 5 Agustus 2020, “Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”, https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2001-yayasan , diakses 6 Agustus 2021.
6 Andi Hamzah,2005, Kamus Hukum , Ghalia Indonesia, 2005
melakukan Tindakan apapun. 7 Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 8 Ada dua  macam  bentuk  pertanggung  jawaban  dalam  hukum  perdata,  yaitu  kesalahan (tanggung  jawab  berdasarkan  keselahan)  dan  resiko  (tanggung  jawab  tanpa kesalahan/tanggung jawab resiko) atau tanggung jawab mutlak. 9
Dalam  pertanggung  jawaban  jika  seorang  melakukan  kesalahan  dan  merugikan orang lain maka harus ada bentuk pertanggung-jawaban. Dalam hukum perdata setiap perbuatan yang melanngar norma hukum, termasuk kategori perbuatan melawan hukum, sehinnga orang yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian agtas orang lain harus melakukan tanggung jawabnya (bertanggung jawab). Ada tiga bentuk perbuatan melawan  hukum  pertama  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  karena kesengajaan; kedua perbuatan yang dilakukan melawan hukum tetapi tanpa kesalahan (unsur kealpaan dan kelalaian); ketiga perbuatan melawan hukum karena kelalaian. 10
Ada beberapa macam prinsip tanggung-jawab dalam hukum perdata: (1) tanggung jawab atas dasar kesalahan; (2) Prinsip  Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab; (3) Prinsip  Praduga  Untuk  Tidak  Selalu  Bertanggung  Jawab;  (4)  Prinsip  Tanggung  Jawab Mutlak; (5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan. P ada prinsip “presumption of l iability”  adalah  penting,  karena  ada  ke mungkinan  tergugat  membebaskan  diri  dari tanggung  jawab  ,  yaitu  dalam  hal  ia  dapat  membuktikan  bahwa  ia  telah  “mengambil” semua tindakan yang di perlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. 11
Dalam hal ini tampak beban pembuktian terblaik (omkering van bewijslast). Hal ini  tentu  bertentangan  dengan  asas  hukum  praduga  tidak  bersalah  (presupmtion  of innocence). Namun jika di terapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup  relevan.  Jika  digunakan  teori  ini,  maka  yang  berkewajiban  untuk  membukikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati  mengajukan  gugatan,  posisi  konsumen  sebagai  penggugat  selalu  terbuka  untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukan kesalahan tergugat.
Ada  pendapat  yang  menyatakan,  strict  liability  adalah  prinsip  tanggung  jawab yang menetapkan kesalahan tidal sebagai faktor yang menentukan. Menurut E.Suherman, strict  liability  disamakan  dengan  absolute  liability,  dalam  prinsip  ini  tidak  ada kemungkinan  untuk  membebaskan  diri  dari  taggung  jawab,  kecuali  apabila  kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. 12
7 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.45
8 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien , Prestasi Pustaka, Jakarta, h.48
9 ibid. h. 49.
10 Djojodirjo,M.A. Moegni,1979, Perbuatan melawan hukum:tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,h.53.
11 E.Suherman,1979, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, h.21.
12 Ibid, h.23

## Pertanggungjawaban Perdata
Perbuatan  melawan  hukum  (tanggung  jawab  dalam  hukum  perdata)  memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Dalam perbuatan melawan tidak terbatas Ketika melakukan pelangaran hukum pidana semata saja, tetapi juga  melanggar  norma  lain  atau  peraturan-peraturan  lain,  karena  memang  sautu peraturan atau undang-undang di buat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengembalikan hak mereka seperti semula/sesuai haknya. 13
Model dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut: (a)Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata; (b)  tanggung jawab karena adanya unsur kesalahan (kelalaian/kurang hati-hati)  sebagaimana  dalam  pasal  1366  KUHP;  (c) Tanggung  jawab  tanpa  kesalahan (mutlak)  sebagaimana  dalam  pasal  1367  KUHP  yaitu  pertama  seseorang  tidak  saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatan  orang-orang  yang  menjadi tanggungannya  atau  disebabkan  oleh  barang-barang  yang  berada  dibawah pengawasannya,  kedua  orang  tua  dan  wali  bertanggung  jawab  tentang  kerugian,  yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali, ketiga Majikan-majikan dan mereka yang  mengangkat  orang-orang  lain  untuk  mewakili  urusan-urusan  mereka,  adalah bertanggung  jawab  tentang  kerugian  yang  diterbitkan  oleh  pelayan-pelayan  atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya, ke empat guru sekolah bertanggung jawab atas kerugian siswa, selama berada di waktu pengawasan mereka, ke-empat tanggung jawab di atas (orang tua guru sekolah ,  wali,  kepala  tukang  akan  berakhir  apabila  mereka  mampu  membuktikan  bahwa perbuatan yang di lakukan tidak dapat di cegah oleh mereka.
Selain  tanggumg  jawab  di  atas  ada  bentuk  lain  yang  mengakibatkan  adanya tanggung-jawab  yaitu wanprestasi  karena  perjanjian. Apabila  dalam  hubungan hukum berdasarkan  perjanjian  tersebut,  pihak  yang  melanggar  kewajiban  (debitur)  tidak melaksanakan  atau  melanggar  kewajibanyang  dibebankan  kepadanya  maka  ia  dapat dinyatakan  lalai  (wanprestasi)    dan  atas  dasar  itu  ia  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  hukum  berdasarkan  wanprestasi.  Sementara  tanggungjawab hukum  perdata  berdasarkan  perbuatan melawan  hukum  didasarkan  adanya  hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. 14

## Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana  didefinisikan  dalam  Rancangan  KUHP  Baru 1991/1992  sebagai  kelanjutan  dari  pendapat  negatif  masyarakat  yang  objektif  terhadap tindak  pidana  yang  berkekuatan  hukum.    Hal  ini  ditentukan  secara  subyektif  oleh
13 Komariah, SH, Msi, 2001, Edisi RevisiHukum Perdata , Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 12.
14 Djojodirdjo, M.A. Moegni, op.cit , h.55
individu  yang  memenuhi  persyaratan  hukum  yang  ditetapkan  untuk  melakukan kejahatan.    Selain  itu,  pertanggungjawaban  pidana  harus  ada  jika  ada  kesalahan  yang tidak disengaja atau disengaja.
Konsep  rancangan  KUHP  Baru  Tahun  2004/2005,  di  dalam  Pasal  34 memberikan  definisi  pertanggungjawaban  pidan  sebagai  berikut:  Dalam  hal pertanggungjawaban  pengurus  Yayasan  Arema  kepada  publik  ini  dimana  para  organ- organ pengurus Yayasan Arema yang telah megundurkan diri tetapi kemunduruan dirinya masih tercatat di Departemen Hukum dan HAM merujuk pada Undang-Undang Yayasan No 28 tahun 2004 Tentang Yayasan.
Khususnya  Bab  VI  mengenai  Organ  Yayasan  bagian  pertama    pada  ayat  1 menjelaskan  bahwa  Pembina  adalah  Organ  Yayasan  yang  mempunyai  kewenangan- kewenangan  yang  tidak  diserahkan  kepada  Pengurus  atau  Pengawas  oleh  Undang- Undang  ini  atau  Anggaran  Dasar,  Pasal  28  Ayat  3  yaitu  yang  dapat  diangkat  menjadi anggota 15 Pembina  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah  orang  perseorangan sebagai  pendiri  Yayasan  dan/atau  mereka  yang  berdasarkan  keputusan  rapat  anggota Pembina  dinilai  mempunyai  dedikasi  yang  tinggi  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan Yayasan, dan Pasal 28 Ayat 4 Yaitu dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  3,  dan  syarat  pengangkatan  Pembina  di  jelaskan  dalam  pasal  5  Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan  ketentuan  mengenai  kuorum  keputusan  sesuai  dengan  undang-undang  ini, Anggaran Dasar dapat diubah dengan,  jika dicek fakta bahwa :
1. Darjoto  Setiawan  selaku  Pembina  yayasan  arema  mundur  terhitung  sejak tanggal 8 September 2009
2. Pada periode tanggal 8 September 2009 sampai batas waktu 30 hari yang jatuh tempo  pada  tanggal  7  Oktober  2009  atau  30  hari  sejak  tanggal  mundurnya  Darjoto Setiawan sebagai Pembina Yayasan Arema tidak ada rapat Pengangkatan Pembina Baru yang  dilakukan  oleh  Pengawas  dan  Pengurus  Yayasan  Arema  sebanyak  2/3  kuorum. pertama  Tidak  ada  Pengangkatan  Pembina  Baru  dalam  kurun  waktu  30  hari  sesuai Undang-Undang  yayasan,  kedua  tidak  ada  Rapat  Organ  yayasan  sesuai  2/3  Kuorum menyikapi mundurnya Pembina yayasan Arema yaitu bapak Darjoto Setiawan
Menurut  pendapat  penulis  bisa  di  simpulkan  bahwa  status  mundurnya  bapak Darjoto  Setiawan  pada  8  September  2009  batal  demi  hukum,  hal  ini  dibuktikan  pada tahun  2015  surat  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkuhmam)  ke Pengawas  Yayasan  Arema bapak  Bambang  Winarno  masih  menyatakan  bapak  Darjoto Setiawan masih tercatat sebagai Pembina Yayasan Arema sampai sekarang. Sedangkan Pengangkatan  Pembina  oleh  siapapun  di  atas  tanggal  7  Oktober  2009  bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan Pasal 28 ayat 4, jadi dalam hal ini menurut pendapat
15 Pasal 28 ayat 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
penulis  Anggota  Yayasan  terutama  bapak  Darjoto  Setyawan  selaku  Pembina  Yayasan Arema menjelaskan kepada seluruh masyarakat Malang jika pengunduran dirinya hanya dicatat  di  hadapan  notaris  tetapi  dalam  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham) namanya masih tercatat sebagai pengurus Yayasan Arema yang sah, jika beliau  tidak  ingin  melanjutkan  jabatannya  sebagai  pembina  bisa  mengajukan pengunduran  diri  dan  dicatatkan  ke  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham) agar kemundurannya sah secara hukum, agar ada restruktur di organ Yayasan Arema.

## Pertanggung-jawaban  Hukum  Pengurus  Yayasan  Arema  atas  Pengalihan  Saham Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
Perseroan  terbatas  merupakan  suatu  badan  hukum  sehingga  sesuai  peraturan perundang-undangan merupakan subyek hukum yang mandiri, sehingga mempunyai hak dan  kewajiban  hukum  secara  mandiri.  Namun  demikian  karena  Perseroan  Terbatas bukan merupakan subyek hukum alamia, maka Perseroan Terbatas membutuhkan person untuk  melakukan  tindakan-tindakanhukum  untuk  dan  atas  nama  Perseroan  Terbatas. Pelaksanaan  tindakan  hukum  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas adalah Direksi yang merupakan alter ego dari Perseroan Terbatas. 16
Tindakan-tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Direksi    untuk  dan  atas  nama Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab hukum ini terdiri dari tanggung jawab secara Perdata dan/atau tanggung jawab secara Pidana. Dalam  tanggung jawab hukum perseroan  terbatas  secara  perdata.  Tanggung  jawab  hukum  secara  perdata  ini  timbul akibat: (1) Adanya Perikatan atau Kontrak; (2) Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan  oleh  Perseroan  Terbatas;  (3)  Adanya  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang dilakukan oleh karyawan Perseroan Terbatas.
Setiap kontrak hukum atau hubungan dalam perikatan menimbulkan tanggung jawab hukum yang signifikan. Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas dapat secara hukum  menyelesaikan  perjanjian  dan  kontrak  dengan  subjek  lain.  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata menguraikan Pasal 1320 KUHP dan Pasal 1338 KUHP. Apabila suatu Perseroan Terbatas membuat suatu perjanjian atau perjanjian dengan pihak lain, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan itu. Hal ini karena kedua konsep  hukum  mengikat  perusahaan  dengan  persyaratan  dan  menjadi  wajib  dan mengikat untuk di taati.
Dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  diatur  dalam  anggaran  dasar  PT bahwa setiap pengalihan saham harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS, atau Komisaris, atau keduanya.perlu diketahui bahwa kata biasanya disini menunjukan bahwa hukum mengenai perihal ini tidak mewajibkan demikian. Dibiarkan untuk diatur sendiri oleh para pendiri atau pemegang saham PT yang bersangkutan (Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas),  bahwa  ketentuan
16 Agustinus Haryanto, “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Secara Perdata”,https://icopi.or.id/tanggung-jawab-hukum-perseroan-terbatas-secara-perdata”, diakses 25 juli 2021.
tersebut diatur dalam anggaran dasar PT, dengan demikian dapat dilihat apakah transaksi jual beli tersebut telah seluruhnya memenuhi ketentuan anggaran dasar PT dan Hukum yang berlaku khususnya mengenai perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerdata),karena dalam hal ini pemegang saham mayoritas PT Arema Indonesia ini adalah Yayasan Arema sebelum saham mayoritas beralih ke Winarso maka dalam jual beli saham tersebut harus diketahui  dan  di  setujui  oleh  semua  organ  Yayasan  Arema  seperti  Ketua,  Sekretaris, Bendahara, Pengawas, dan terutama Pembina yayasan Arema. pada ketentuan
Setiap kontrak hukum atau hubungan komisi membawa tanggung jawab hukum yang signifikan. Perseroan terbatas dapat secara legal mengadakan kontrak dengan pihak lain. KUH Perdata mendefinisikan KUHP Pasal 1320 dan KUHP Pasal 1338. Ketika sebuah korporasi  mengadakan  kontrak  atau  perjanjian  dengan  pihak  lain,  ia  harus  mematuhi syarat-syarat  yang  disepakati.  Sebab,  kedua  konsep  hukum  tersebut  mengikat perusahaan secara kondisional.
Mengenai  pertanggung-jawaban  Hukum  pengurus  Yayasan  Arema  atas Peralihan  Sahamnya  di  PT  Arema  Indonesia  yang awalnya Yayasan  Arema memiliki  13 lembar saham dengan presentase  97% Yayasan Arema dan 1 lembar saham presentase 7% kehormatan untuk pendiri Arema Ir Lucky Acub Zaenal dan sekarang presentase saham tersebut menjadi 160 lembar saham dengan presentase 80% Winarso, 26 lembar saham dengan presentase 13% Yayasan Arem, dan14 lembar saham presentase 7% untuk pendiri Arema,  dalam  hal  ini  pembina  Yayasan  Arema  bapak  Darjoto  Setiawan  tidak  pernah menjual  saham  yayasan  Arema  ke  siapapun  maka  Pengurus  Yayasan  Arema  berhak mencari  tahu  bagaimana  proses  perpindahan  saham  tersebut,  apabila  dalam  jual  beli saham ini terjadi Mal Administrasi didalamnya maka pengurus Yayasan Arema berhak menuntut  dengan  hal  pengalihan  aset  yayasan  harus  dilakukan  dengan  persetujuan Pembina  Yayasan  Arema.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan ancaman paling lama pidana 5 (lima) tahun  sesuai  pada  ketentuan  Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang Yayasan.  Pada  kasus  ini  tergugat  sebagai  Ketua  Pengurus  Yayasan  yang  tidak  melalui prosedur  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Yayasan,  sehingga  peralihan  aset yayasan  tersebut  tidak  sah  dan  Yayasan  berhak  mengambil  kembali  hak-hak  yayasan Arema tersebut.

## SIMPULAN
Konflik  dualisme  klub  sepakbola  Arema  ini  dapat  diselesaikan  dengan  cara  islah dengan  mempertemukan  kedua  manajemen  klub  Arema  FC  yang  berada  di  Liga  1  dan Arema Indonesia yang berada di Liga 3 dengan Yayasan Arema selaku pemilik semua aset klub Arema. Setelah PT Bentoel memasukan orangnya sebagai Pembina Yayasan Arema, kemudian Yayasan  Arema  yang  di  binai bapak  Darjoto  Setyawan mendirikan  PT Arema Indonesia  tahun  2004  dan  disahkan  pada  tahun  2005  untuk  syarat  mengikuti  Liga Indonesia,  tahun  2009  saat  Bentoel  memutuskan  menyerahkan  pengelola  Arema  ke Konsorsium  Malang  Raya,  Kepembinaan  bapak  Darjoto  Setyawan  selaras  dengan  data terupdate Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham).
Penyelesaian permasalahan ada di pengurus Yayasan Arema yang mempunyai hak penuh atas semua aset klub Arema sesuai AD/ART Yayasan Arema, orang-orang tercatat di Yayasan Arema tersebut seharusnya melakukan pertemuan bersama kedua manajemen klub arema yang saling mengklaim keasliannya tersebut untuk mencari solusi terbaik, hal tersebut  juga  sebagai  langkah  awal  karena  ada  dua  versi  pembina  setelah  kemunduran bapak Darjoto Setiawan yaitu pembina versi notaris Nurul Rahadianti dan pembina versi notaris Benediktus Bosu, setelah mengetahui pembina yang masih tercatat di Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  pembina  tersebut  bisa  melanjutkan jabatannya sebagai pembina Yayasan Arema tetapi jika tidak berkenan , pembina wajib melakukan restrukturisasi Organ Yayasan Arema. Dengan cara menunjuk pembina baru atau  pemilik  baru  dan  dilanjutkan  dengan  pembentukan  kepengurusan  baru  dan wajib disahkan  ke  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  agar  tidak menjadi  konflik  lagi  di  kemudian  hari.  Penyelesaian  perselisihan  bisa  melibatkan manajemen kedua klub Arema, Organ Yayasan Arema yang tercatat di Kementrian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham),  para  Stakolder  Malang  Raya,  Tiga  Kepala Daerah Malang Raya dan suporter sebagai saksi

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Angelina, ”Penyal ahgunaan Kewenangan Pengurus Dalam Pengelolaan Yayasan MenurutUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”. Transparency Jurnal Hukum Ekonomi. Vol 2 No 1, Juni 2013  .Medan:USU Press.
Arie Kusumastuti, 2002. Hukum Yayasan di Indonesia. Jakarta: Center Publishing.
Chatamarrasjid Ais.2006. Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi .Bandung: Citra   Aditya Bakti
Gatot Supramon o ,2008. Hukum Yayasan di Indonesia .Jakarta:Rineka Cipta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No   16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## INTERNET :
Hendy, 11 April 2015. “ Pertemuan Yayasan Hasilkan 8 Kesepakatan ”, https://www.ligaolahraga.com/bola/pertemuan-yayasan-hasilkan-8-  kesepakatan diakses 7   Juli 2021.
Iwan Setiawan , “Arema pada masa dualisme kompetisi:dua klub yang bertukarnasib”,
htps://m.bolla.com/indonesia/read/4226725/arema-pada-masa- dualisme- kompetisi-dua-klub-yang-bertukar-nasib, diakses 1 juli 2021. Kardi Dika Dania . 2015. “ Kronologi Keputusan Final Pembekuan PSSI ”, htts://m.cnnindonesia.com/olahraga/20150418151503-142-47600/kronologi- keputusan-final-pembekuan-pssi, diakses 6 Juli 2021.
Ria Prastika , “Sejarah Berdirinya Arema”, https://ri4a.wordpress.com/fcarema/sejarah- berdirinya-aremafc/, diakses pada 28 Juli 2021.
Takwim  Ahsani .  “ Saran  Pembina  Yayasan  Arema  Untuk  Menyelesaikan  Dualisme Klub ”, https://www.goal.com/id/news/1391/liga1indonesia/2015/09/21/155737 72/ini- saran-pembina-yayasan-arema-untuk-menyelesaikan-dualisme, diakses
21
Juni 2021.