## OPEN ACCESS
Vol. 7 No. 1: 8-22 Tahun 2023
Artikel penelitian 

## Jurnal Akuatiklestari
E-ISSN: 2598-8204 http://ojs.umrah.ac.id/index.php/akuatiklestari
DOI: https://doi.org/10.31629/akuatiklestari.v7i1.6212

## Kondisi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bintan Provinsi Kepulauan Riau

## Conditions for the Management of the Bintan Marine Protected Area, Riau Islands Province
Lamria Hotmian Lumbantoruan 1,2  , Rinda Noviyanti 1 , Soraya Gigentika 1,3
1 Magister Manajemen Perikanan, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia 15437
2 Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Indonesia 29124
3 Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia 83125
ABSTRAK. Kawasan Konservasi Perairan Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan oleh Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  sesuai  KEPMEN-KP-18  Tahun  2022  dikelola  sebagai  Taman Wisata  Perairan.  Tujuan  penelitian  untuk  mengevaluasi  efektivitas  pengelolaan  Kawasan Konservasi Perairan Bintan. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan  pada  bulan  September  2022  sampai  bulan  Mei  2023  Titik  sampling  penelitian berada  di  Desa  Pengudang,  Desa  Berakit,  Kelurahan  Kawal,  Desa  Malang  Rapat,  Desa  Teluk Bakau, Desa Gunung Kijang, Desa Mapur, Desa Numbing, Desa Mantang Besar, Desa Air Glubi, dan Desa Kelong. Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling dan metode snowball sampling melalui wawancara, FGD, survei menggunakan kuisioner, verifikasi dokumen dan studi literatur. Data dianalisis menggunakan perangkat ukur dengan EVIKA. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  persentase  penilaian  EVIKA  berdasarkan  kriteria  input  80,47%,  proses 53,49%, output 16,92% dan outcome 3,20%. Persentase akhir penilaian EVIKA sebesar 43,55% dengan  Status  efektivi tas  “dikelola  Minimum”  dengan  peringkat  “Perunggu”.    Kawasan Konservasi Perairan Bintan terkait desain dan rancangan kawasan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan. Rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bintan untuk Kriteria Input : meningkatkan fungsi kelembagaan dengan membentuk UPTD, meningkatkan kompetensi  SDM, meningkatkan alokasi  anggaran  dan  sarana  prasarana;  Kriteria  Proses:  melengkapi  SOP  pengelolaan, menerapkan  SOP,  meningkatkan  pengjangkauan  secara  terencana,  meningkatkan  kemitraan dengan  masyarakat,  melakukan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  memberdayakan masyarakat; Kriteria Output : mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan kawasan, mengidentifikasi ancaman, melakukan monitoring kepatuhan, melakukan sosialisasi,  membuat sistem database termutakhirkan dan mudah diakses; Kriteria Outcome : melakukan monitoring terhadap kondisi target konservasi, kondisi ekosistem, sosial ekonomi secara berkala, meningkatkan partisipasi masyarakat.
ABSTRACT. The Bintan Marine Protected Area, Riau Islands Province, has been designated by the Minister of Maritime Affairs and Fisheries in accordance with KEPMEN-KP-18 of 2022 to be managed as an Aquatic Tourism Park. The aim of the research is to evaluate the effectiveness of management  of  the  Bintan  Marine  Protected  Area.  The  research  was  conducted  using  a qualitative  descriptive  method.  The  research  was  carried  out  from  September  2022  to  May 2023. The research sampling points were in Pengudang Village,  Berakit Village, Kawal Village, Malang  Rapat  Village,  Teluk  Bakau  Village,  Gunung  Kijang  Village,  Mapur  Village,  Numbing Village, Mantang Besar Village, Air Glubi Village, and Kelong Village. Data collection was carried out  using  the  purposive  sampling  method  and  the  snowball  sampling  method  through interviews,  FGDs,  surveys  using  questionnaires,  document  verification  and  literature  studies. The data was analyzed using a measuring device with EVIKA. The research results show that the percentage  of  EVIKA's assessment  based on  input  criteria  is  80.47%,  process  53.49%,  output 16.92% and outcome 3.20%. EVIKA's final assessment percentage was 43.55% with effectiveness status "Minimum Managed" with a "Bronze" rating. The Bintan Marine Protected Area regarding the design and design of the area has been implemented but efforts are still needed to achieve management objectives. Recommendations for increasing the effectiveness of management of the  Bintan  Marine  Protected  Area  for  Input  Criteria:  improving  institutional  functions  by establishing  UPTD,  increasing  human  resource  competency,  increasing  budget  allocation and infrastructure; Process Criteria: completing management SOPs, implementing SOPs, increasing planned  outreach,  increasing  partnerships  with  the  community,  maintaining  facilities  and infrastructure,  empowering  the  community;  Output  Criteria:  identifying  area  utilization
 Info Artikel:
Diterima: 30 September 2023 Revisi: 27 Oktober 2023 Disetujui: 2 November 2023 Dipublikasi: 3 November 2023
 Keyword:
Efektivitas, Konservasi, Taman Wisata Perairan Bintan, Penilaian EVIKA
 Penulis Korespondensi:
Lamria Hotmian Lumbantoruan
Magister Manajemen Perikanan, Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia 15437 Email: lamriahotmianlumbantoruan@gmail.com
This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license. Copyright © 2023 by Authors. Published by Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
activities,  identifying  threats,  monitoring  compliance,  conducting  outreach,  making  the database  system  updated  and  easily  accessible;  Outcome  Criteria:  regularly  monitor  the condition of conservation targets, ecosystem conditions, socio-economic conditions, increase community participation.
 How to cite this article:
Lumbantoruan, L.H., Noviyanti, R., & Gigentika, S. (2023). Kondisi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bintan Provinsi Kepulauan Riau . Jurnal Akuatiklestari, 7(1): 8-22. DOI: https://doi.org/10.31629/akuatiklestari.v7i1.6212

## 1. PENDAHULUAN
Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan  secara  geografis  berada  di  Kabupaten  Bintan  Provinsi  Kepulauan  Riau memiliki letak sangat strategis dengan jalur perdagangan regional dan internasional di Kawasan ASEAN. Dewasa ini isu kegiatan  konservasi  menjadi  perhatian  global  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumberdaya  hayati  laut  untuk mencapai salah satu misi utama World Summit on Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang ekosistem lautan. Tahun 2030 target kawasan konservasi 32,5 juta Hektar dari luas wilayah perairan Indonesia.  Kawasan Konservasi Perairan Bintan memiliki potensi sumber daya alam hayati maupun non hayati yang dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan menjadi kekuatan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya hayati berupa ekosistem mangrove, terumbu karang, lamun dan sumber daya ikan baik pelagis maupun damersal, sedangkan potensi sumber daya non hayati berupa jasa kelautan seperti kegiatan pariwisata, industri, pertambangan, pelabuhan/labuh jangkar, kegiatan budidaya,  daerah  penangkapan  ikan  dan  permukiman.  Sumber  daya  hayati  seperti  ekosistem  lamun  di  Kawasan Konservasi Perairan Bintan memiliki luas sebesar 20,94 km 2 dan memiliki 10 jenis lamun (Indriani et al., 2017) . Perairan Pulau  Bintan  secara  umum  memiliki  tutupan  lamun  dengan  kategori  sedang (Nugraha et  al .,  2021) ,    untuk  tutupan ekosistem terumbu karang hidup ( Life Coral Cover - LCC) memiliki kondisi cukup baik sampai baik (Abrar et al., 2018) , lebih lanjut untuk luasan mangrove sekitar 7.398,58 Hektar pada Tahun 2014 dengan kriteria kondisi mangrove sedang sekitar 62,75 %, dan kriteria jarang sekitar 37,25% (Naraswari, 2023) .
Permasalahan yang dihadapi oleh Kawasan Konservasi Perairan Bintan diantaranya terjadinya degradasi ekosistem dan  sumber  daya  ikan  akibat  dari  tingginya  pemanfaatan  ruang  laut  baik  untuk  kegiatan  industri,  labuh  jangkar, pariwisata, permukiman masyarakat, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Menurut (Karlina et al., 2018) , kegiatan yang  berdampak  secara  langsung  terhadap  ekosistem  lamun  adalah  adanya  kegiatan  pembangunan  industri  dengan reklamasi,  pelabuhan,  permukiman,  pariwisata,  perikanan  tangkap,  pertambangan,  pengerukan  dan    menurut (Naraswari, 2023) terjadi penambahan luasan mangrove jarang sekitar 13,09 Hektar pada Tahun 2021 akibat perubahan alih fungsi lahan untuk pemukiman, kawasan industri, tambak dan arang bakau. Tingginya pemanfaatan ruang laut di Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan  menyebabkan  berkurangnya  luasan  Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan. Ekosistem yang mengalami tekanan ekologis akibat dari pemanfaatan ruang laut adalah ekosistem lamun dengan tingkat degradasi sebesar 12,2% per tahun (Wahyudin et al., 2022) , penurunan luasan hutan mangrove periode Tahun 2014 – 2021 sebesar 453,16 Hektar (Naraswari, 2023). Awal pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Bintan sesuai Keputusan Gubernur  Kepulauan  Riau  nomor  1050  Tahun  2019  seluas  185.078,46  Hektar  menjadi  138.56,42  Hektar  yang  telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sesuai KEPMEN-KP-18 Tahun 2022 yang dikelola sebagai  Taman  Wisata  Perairan.  Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan  ditetapkan  sebagai  upaya  untuk  melindungi, melestarikan  dan  memanfaatkan  sumber  daya  hayati  laut  untuk  pengembangan  wisata  perairan,  perikanan berkelanjutan  dan  pemanfaatan  lainnya  secara  berkelanjutan.  Keanekaragaman  sumber  daya  hayati  laut  yang  ada  di Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan  memiliki  peran  penting  bagi  masyarakat  lokal  yang  berada  di  kawasan  pesisir kawasan konservasi seperti ekosistem lamun untuk kegiatan pariwisatan dan untuk kegiatan nelayan dalam menangkap ikan dan biota laut lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Indriani et al., 2017);  (Putri et al., 2018); (Adi et al., 2019). Secara ekologi keberadaan ekosistem lamun memiliki peran penting sebagai perangkap sedimen, daerah asuhan ikan, daerah tempat mencari makan ikan yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir (Madi et al., 2020) . Degradasi terhadap ekosistem lamun, terumbu karang dan mangrove berpotensi mengancam keberadaan sumber daya ikan.
Penguatan  kinerja  pengelolaan  kawasan  konservasi  yang  efektif  dapat  dicapai  dengan  mengukur  parameter keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi dengan tiga sudut pandang penting, yaitu Biofisik, Sosial-Ekonomi dan Tata  Kelola (Pelletier et  al., 2015) .  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi  pengelolaan  Kawasan Konservasi  Perairan  Bintan  yang  dikelola  sebagai  Taman  Wisata  Perairan  di  Wilayah  Timur  Pulau  Bintan  Provinsi Kepulauan Riau.

## 2. BAHAN DAN METODE

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  September  2022  sampai  bulan  Mei  2023  di  Kawasan  Konservasi  Perairan Bintan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2022 pada Tanggal 18 Maret 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan. Kawasan Konservasi Perairan  Bintan  dikelola  sebagai Taman  Wisata  Perairan  yang  dikenali  dengan nama TWP-Timur  Pulau Bintan. Titik sampling penelitian berada di 4 kecamatan yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 8 desa yang berada di Kawasan Konservasi Perairan Bintan serta 2 Desa yang bersempadan dengan Kawasan Konservasi Perairan Bintan. Kecamatan tersebut  antara  lain:  Kecamatan  Teluk  Sebong  berada  di  Desa  Pengudang,  Desa  Berakit;  Kecamatan  Gunung  Kijang berada di Kelurahan Kawal, Desa Malang Rapat, Desa Teluk Bakau, Desa Gunung Kijang; Kecamatan Bintan Pesisir di Desa Mapur, Desa Numbing, dan Kecamatan Mantang berada di Desa Mantang Besar. Desa yang bersempadan dengan Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan  yakni  Desa  Air  Glubi  dan  Desa  Kelong.  Lokasi  penelitian  dapat  di  lihat  pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Peta Lokasi Penelitian sesuai dengan Lampiran Peta pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 pada Tanggal 18 Maret 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan.

## 2.2. Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera ponsel, laptop, dan alat tulis sedangkan bahan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  kuisioner  dan  panduan  wawancara  dalam  pengumpulan  data  primer  dari responden dan informan.  Pengolahan data menggunakan s oftware berupa Microsoft Excel dan ArcGIS. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan alat bantu kuesioner guna memperoleh data ekonomi, sosial dan budaya serta mengetahui persepsi masyarakat tentang Kawasan Konservasi Bintan sedangkan untuk penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan  metode self  asessment dilakukan  melalui Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan  stakeholder  yang  memiliki  nilai pengaruh penting terhadap pengelolaan kawasan konservasi secara terintegrasi. Stakeholder yang terlibat dalam FGD meliputi  unsur  pemerintah,  pengelola  wisata,  wisatawan,  nelayan  dan  masyarakat  di  pesisir  Kawasan  Konservasi Perairan  Bintan.  Data  sekunder  yang  digunakan  adalah  dokumen  pengelolaan  kawasan  konservasi,  laporan  biofisik, laporan sosial ekonomi dan penelusuran literatur melalui media yang mendukung.

## 2.3. Prosedur Penelitian
Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dan metode snowball sampling . Data  biofisik  dan  sosial  ekonomi  diperoleh  dari  laporan  monitoring  yang  dilakukan  oleh  Satuan  Unit  Organisasi Pengelola  (SUOP)  Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan  sedangkan  untuk  pengumpulan  data  mengenai  efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan keberlanjutan kawasan konservasi dilakukan dengan wawancara untuk menggali informasi secara terstruktur dan mendalam ( in-depth ) serta memverifikasi dokumen pendukung. Jumlah informan pada penelitian ini adalah sebanyak 35 orang yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (3 orang),  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Bintan  (1  orang),  Satuan  Unit  Organisasi  Pengelola  (1  orang),  Perguruan Tinggi/Akademisi- Universitas Maritim Raja Ali Haji (1 orang), LSM Yayasan Ecology Kepulauan Riau (1 orang), Yayasan Seven Clean Seas (1 orang) ,  pengelola  wisata  (6  orang),  perangkat  desa/tokoh  adat  perwakilan  masing-  masing  desa  (11
orang), wisatawan (5 orang), nelayan dan masyarakat pesisir (5 orang) . Teknik Pengambilan Data dan Sumber Informasi disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1 . Teknik Pengambilan Data dan Sumber Informasi Tujuan Penelitian Jenis Data (Primer dan Sekunder) Sumber Data Metode Pengumpulan Data Mengevaluasi Pengelolaan
Kawasan Konservasi Bintan yang dikelola sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan.
o Status Administrasi Pengelolaan o Dokumen RZWP3K o Dokumen Penetapan Kawasan Konservasi o Studi Literatur Wawancara dan FGD o Kinerja Pengelolaan o Wawancara Pengelola (SUOP)
o Wawancara Dinas Kelautan dan Perikanan
o Wawancara Yayasan Ecology
o Wawancara Yayasan Seven Clean Seas
o Wawancara BPSPL Padang
o Wawancara Instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Bintan o Wawancara Perguruan Tinggi/Akademisi o Observasi Lapangan o Pengetahuan dan Pemberdayaan Masyarakat o Wawancara Perangkat Desa o Wawancara Masyarakat, Perangkat Desa o Observasi Lapangan o Kondisi Target Konservasi o Hasil Monitoring o Observasi Lapangan
o Wawancara Masyarakat, Perangkat Desa

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur  pengambilan  data  di  lakukan  pada  4  kecamatan  yakni:  Kecamatan  Pengudang,  Kecamatan  Gunung Kijang. Kecamatan Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Mantang yang berada di Kawasan Konservasi Perairan Bintan yang berada di Desa Pengudang, Desa Berakit, Kelurahan Kawal, Desa Malang Rapat, Desa Teluk Bakau, Desa Gunung Kijang; Desa Mapur, Desa Numbing, Desa Mantang Besar. Desa yang bersempadan dengan Kawasan Konservasi Perairan Bintan yakni Desa Air Glubi dan Desa Kelong. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian sekaligus pengumpulan data dengan  menggunakan  kuisioner  serta  wawancara  dengan  para  informan.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  instansi terkait dan juga penelitian yang berkaitan atau tinjuan literatur melalui internet.

## 2.5. Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  untuk  mengolah  data  primer  dan  sekunder  dalam  menghitung  nilai  efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan secara sistematis mengenai fakta dan  hubungan  antara  fenomena  yang  diteliti (Juliyanto et  al., 2019) .  Pendekatan  analisis  yang  digunakan  untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan  Kawasan Konservasi Perairan dengan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis  Evaluasi  Efektifitas  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi.  Kriteria  dan  indikator  evaluasi  efektivitas  pengelolaan kawasan konservasi disajikan sebagaimana pada Tabel 2 .
Tabel 2. Kriteria dan Indikator Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)
Kriteria Indikator Jumlah Pertanyaan Bobot Input o Status kawasan (dan kategori kawasan) 2 1 1 3 1 1 15 10 20 25 20 10
o Perencanaan: rencana zonasi
o Perencanaan: rencana pengelolaan
o Sumberdaya Manusia
o Anggaran o Sarana dan Prasarana Proses o SOP pengelolaan 2 3 1 2 1 1 1 10 10-15 15 10 15 10 10
o Pengawasan o Penjangkauan ( outeach )
o Kemitraan o Pemantauan sumberdaya kawasan
o Pengelolaan sarana dan prasarana
o Perizinan
Kriteria Indikator Jumlah Pertanyaan Bobot o Pemberdayaan masyarakat 1 15 Output o Pemafaatan terkendali 3 1 1 4 1 3 20 15 15 15 20 15
o Ancaman o Tingkat kepatuhan
o Pengetahuan masyarakat
o Pemberdayaan masyarakat o Data dan informasi Outcome o Kondisi target konservasi 1 2 4 1 30 25 25 20 o Kondisi zona inti o Kondisi sosial ekonomi
o Partisipasi masyarakat
Sumber:  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut  Nomor  28/KEP-DJPRL/2020  tentang  Pedoman  Teknis  Evaluasi  Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
Kawasan  Konservasi  dievaluasi  dengan  serangkaian  pertanyaan  yang  dikategorikan  berdasarkan  kriteria input , proses, output dan outcome . Kerangka evaluasi dibagi menjadi 4 (empat) kriteria, 24 (dua puluh empat) indikator, dan 3 (tiga) status. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi meliputi aspek tata kelola, sumber daya dan sosial ekonomi budaya. Kriteria input akan diukur terhadap instansi induk dari Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP), kriteria proses dan output akan diukur terhadap SUOP, sedangkan kriteria outcome akan diukur terhadap Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Pendekatan penilian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi ini mengacu pada  Data yang diperoleh melalui hasil  wawancara  dengan  informan  dan  dokumen  pengelolaan  serta  dokumen  pendukung  lainnya.  Analisis  EVIKA dimulai dengan menentukan skor pertanyaan dengan cara memilih jawaban pada pertanyaan EVIKA. Pilihan jawaban akan menentukan skor dari pertanyaan yang dijawab, dengan nilai skor berkisar antara 0 hingga 4 dan nilai maksimum skor dapat berbeda-beda tergantung dengan jenis pertanyaannya.
Selanjutnya, nilai pertanyaan dihitung dengan mengalikan skor pertanyaan dengan bobot. Bobot merupakan bagian kontribusi setiap indikator dalam satu kriteria ( Tabel 2 ). Perhitungan nilai pertanyaan disajikan pada persamaan (1).
N p = Skor × Bobot Keterangan: N p :  Nilai pertanyaan
Selanjutnya,  nilai  indikator  dihitung  dari  hasil  penjumlahan  dari  seluruh  nilai  pertanyaan  pada  satu  indikator. Perhitungan nilai indikator disajikan pada persamaan (2).
N i = ∑ N p Keterangan: N i :  Nilai indikator N p :  Nilai pertanyaan
Nilai  kriteria  adalah  persentase  dari  nilai  indikator  terhadap  nilai  maksimum.  Nilai  maksimum  adalah  nilai potensial jika seluruh pertanyaan pada masing-masing kriteria memperoleh jawaban terbaik (skor tertinggi) ( Tabel 3 ). Perhitungan nilai kriteria disajikan pada persamaan (3).
N k = N i N max × 100%
Keterangan:
N k :  Nilai kriteria N i :  Nilai indikator N max :  Nilai maksimum
Tabel 3 . Nilai Maksimum pada Masing-Masing Kriteria Kriteria Nilai Maksimum Input 1075 Proses 430 Output 650 Outcome 625
Sumber:  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut  Nomor  28/KEP-DJPRL/2020  tentang  Pedoman  Teknis  Evaluasi  Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
Nilai kriteria selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai akhir kriteria, yang merupakan hasil perkalian antara nilai kriteria dengan bobot kriteria. Bobot kriteria adalah proporsi masing-masing kriteria pada keseluruhan penilaian EVIKA ( Tabel 4 ). Perhitungan nilai akhir kriteria disajikan pada persamaan (4).
𝐍 𝐚𝐤 =   𝐍 𝐤 ×  𝐁 𝐤
Tabel 4 . Bobot Kriteria pada Masing-Masing Kriteria Kriteria Bobot Kriteria Input 0,25 Proses 0,35 Output 0,25 Outcome 0,15
Sumber:  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut  Nomor  28/KEP-DJPRL/2020  tentang  Pedoman  Teknis  Evaluasi  Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
Terakhir,  nilai  akhir  evaluasi  dihitung  dengan  menjumlahkan  seluruh  nilai  akhir  kriteria  pada  masing-masing kriteria. Perhitungan nilai akhir evaluasi disajikan pada persamaan (5).

## Nilai Akhir Evaluasi = ∑ N ak
Penentuan status EVIKA dilakukan dengan mengkategorikan kawasan konservasi berdasarkan hasil nilai akhir evaluasi yang diperoleh. Kategori status kawasan konservasi yaitu Dikelola Minimum (nilai < 50% ;perunggu), Dikelola Optimum (nilai >50-85%: perak), dan Dikelola Berkelanjutan (>85%: emas). Status EVIKA untuk setiap capaian nilai akhir evaluasinya disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 . Status EVIKA Berdasarkan Nilai Akhir Evaluasi Nilai Akhir Evaluasi Warna Status Keterangan < 50% Perunggu Dikelola Minimum Desain dan rancangan kawasan sudah  dilakukan dan proses  pengelolaan  sudah    dilaksanakan  namun masih  diperlukan  upaya  untuk  mencapai  tujuan pengelolaan. ≥ 50 – 85% Perak Dikelola Optimum Fungsi-fungsi  pengelolaan  sudah  berjalan  secara adaptif  dan  beberapa  tujuan  pengelolaan  sudah tercapai. > 85% Emas Dikelola Berkelanjutan Manfaat  pengelolaan  dirasakan  oleh  masyarakat dengan  nilai-nilai  konservasi  yang  terlindungi  dan lestari.
Sumber:  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut  Nomor  28/KEP-DJPRL/2020  tentang  Pedoman  Teknis  Evaluasi  Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran Umum Kawasan Konservasi Perairan Bintan
Kawasan Konservasi Perairan Bintan Provinsi Kepulauan Riau berada pada Selat Malaka yang padat lalu lintas jalur pelayaran intenasional yang berbatasan dengan bagian timur pesisir utara Pulau Bintan dan pesisir timur Pulau Bintan. Kawasan Konservasi Perairan Bintan berada di 4 kecamatan, 1 Kelurahan dan 8 Desa. Kecamatan Teluk Sebong berada di  Desa  Pengudang,  Desa  Berakit;  Kecamatan  Gunung  Kijang  berada di  Kelurahan  Kawal,  Desa  Malang  Rapat,  Desa Teluk  Bakau,  Desa  Gunung  Kijang;  Kecamatan  Bintan  Pesisir  berada  di  Desa  Mapur  dan  Desa  Numbing  sedangkan Kecamatan Mantang berada di Desa Mantang Besar.
Pembentukan  Kawasan Konservasi  Perairan  Bintan  telah  diinisiasi  sejak  tahun  2007  dan telah  ditetapkan  oleh Bupati  Bintan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Bintan  Nomor  261/VIII/2007  tentang  Kawasan  Konservasi  Laut Daerah (KKLD) dengan luas 116.000 Hektare untuk Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang. Pasca terbitnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  terjadi  perubahan  kewenangan pemerintah dalam pengelolaan ruang laut. Dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan ruang laut dimulai dari 0 sampai 12 mil laut dihitung mulai dari garis pantai pasang tertinggi  yang  mana  sebelumnya  pengelolaan  ruang  laut  0  sampai  4  mil  merupakan  kewenangan  pemerintah Kabupaten/Kota  dan  4  sampai  12  mil  menjadi  kewenangan  pengelolaan  pemerintah  daerah  provinsi.  Salah  satu kewenangan  pemerintah  provinsi  adalah  mengelola  sumber  daya  alam  yang  berada  diwilayahnya  berupa  kawasan
konservasi.  Dalam  rangka  optimalisasi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  maka  pemerintah  provinsi menetapkan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1050 Tahun 2019 tertanggal 22 November 2019 untuk Kawasan Konservasi Perairan  Kabupaten  Bintan  area  Bintan  I  seluas  185.078,46  Hektare  dengan  jenis  kawasan  berupa  Taman  Wisata Perairan. Peta Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Bintan disajikan pada Gambar 2 .
Gambar 2. Peta Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Bintan Sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1050 Tahun 2019.
Implikasi  dari  perubahan  kewenangan  pengelolaan  ruang  laut  menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi  maka sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  jo  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  pemerintah  provinsi  wajib  menyusun  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP-3-K).  Penyusunan  RZWP-3-K  Provinsi  Kepulauan  Riau  mulai  disusun  pada Tahun  2017  dengan  mengalokasikan  Kawasan  konservasi  Perairan  Bintan  seluas  185.078,46  Hektare.  Namun  seiring berjalannya waktu penyusunan RZWP-3-K pada Tahun 2020 dengan tingginya keinginan untuk pemanfaatan ruang laut, maka investor memiliki daya tarik untuk mengelola ruang laut Bintan menjadi zona industri maritim, sehingga terjadi perubahan luasan Kawasan Konservasi Perairan Bintan menjadi 138.671,16 Hektar pada Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kepulauan Riau (DKP Prov. Kepri, 2020) . Kawasan Konservasi Perairan Bintan memiliki keunikan fenomena alam dan keunikan yang alami dan mempunyai potensi besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan, maka Kawasan Konservasi Perairan Bintan  telah  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  18  Tahun  2022  tentang Kawasan  Konservasi  di  Perairan  di  Wilayah  Timur  Pulau  Bintan  Provinsi  Kepulauan  Riau  dengan  luas  keseluruhan kawasan  138.561,42  Hektare  yang  dikelola sebagai  Taman  Wisata Perairan  di  Wilayah  Timur  Pulau  Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah provinsi mengenali kawasan konservasi ini sebagai Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan dan disingkat dengan sebutan TWP-Timur Pulau Bintan. Peta Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau dapat di lihat pada Gambar 3 .
Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan (TWP-Timur Pulau Bintan) memiliki megabioversity sumber daya baik  sumber  daya  hayati  maupun  non-hayati.  Target  konservasi  mempertimbangkan  beberapa  faktor  yang  memiliki kontribusi dari setiap target terhadap: pendirian kawasan konservasi; keutuhan fungsi ekosistem atau lingkungan; aspek sosial dan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi; perhatian masyarakat luas atau masalah global; peluang keberhasilan melindungi dan memulihkan; tingkat kesegeraan ( urgency ) untuk pengelolaan dan; aspirasi masyarakat. Pembentukan TWP-Timur Pulau Bintan mempunyai 4 tujuan yakni: Melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya; Mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan; Melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan di dalam dan/atau disekitar TWP-Timur Pulau Bintan; dan Meningkatakan
kesejahteraan masyarakat di sektar TWP Timur Pulau Bintan. Sedangkan sasaran penetapan TWP-Timur Pulau Bintan adalah untuk mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, ekosistemnya dan jasa lingkungan yang ada didalamnya tetap terjaga kearifaan lokal serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (DKP Prov. Kepri, 2022 ).
Gambar 3. Peta Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022.
Kawasan Konservasi Perairan Bintan ini ditetapkan dan dikelola sebagai Taman Wisata Perairan yang memiliki fungsi sebagai perlindungan berada pada Zona Inti, pelestarian berada pada Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas dan  pemanfaatan  keanekaragaman  hayati  atau  sumber  daya  ikan  berada  pada  Zona  Pemanfatan  Terbatas  dan  Zona Lainnya.  Taman  Wisata  Perairan  Timur  Pulau  Bintan  dengan  luas  138.561,42  Hektare  dibagi  kedalam  tiga  zonasi kawasan  konservasi  sesuai  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  31  Tahun  2020  tentang  Pengelolaan Kawasan  Konservasi  Perairan  yakni  Zona  Inti  seluas  2.101,87  Hektare;  Zona Pemanfaatan Terbatas  seluas  135.969,63 Hektare; Zona Lain sesuai peruntukan kawasan seluas 489,93 Hektare (DKP Prov. Kepri, 2022) . Luasan dari setiap zona di dalam TWP Timur Pulau Bintan disajikan pada Tabel 6 .
Tabel 6. Luasan dari Setiap Zona di dalam TWP-Timur Pulau Bintan
Jenis Zona Luas (Ha) 1. Zona Inti 2.101,87 2. Zona Pemanfaatan Terbatas: 2.1 Subzona Perikanan Tangkap 134.296,24 2.2 Subzona Perikanan Budidaya 190,56 2.3 Subzona Pariwisata 1.482,82 Sub-Total 135.969,63 3. Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan: 3.1 Zona Rehabilitasi 54,21 3.2 Zona Pelabuhan 212,26 3.3 Zona Sesuai Karakteristik Kawasan 130,11 3.4 Zona Bangunan dan Instalasi Laut 93,36 Sub-Total 489,93 Total Luas Kawasan Konservasi TWP Timur Pulau Bintan 138.561,42
Sumber : (DKP Prov. Kepri, 2022)
Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan mampu mengalokasikan Zona Inti seluas 2.101,87 Hektare atau sebesar 12,84% dari luas ekosistem terumbu karang, lamun dan habitat biota target konservasi sebagai nursery ground (perairan
dangkal < 10 meter) yang tersebar pada 23 lokasi. Zona inti dalam TWP-Timur Pulau Bintan memiliki fungsi sebagai tempat : Perlindungan sumber daya genetik; Habitat alami penting bagi sumber daya ikan (daerah pemijahan, daerah asuhan,  daerah  mencari  makan);  Pelimpahan  biota  laut  ke  daerah  penangkapan  ikan;  Pemulihan  biota  dan  habitat; Perlindungan  keanekaragaman  hayati  yang  rentan  terhadap  perubahan  dan  Perlindungan  cagar  budaya (DKP  Prov. Kepri, 2022) .
Zona  pemanfaatan  terbatas  di  dalam  TWP-Timur  Pulau  Bintan  memiliki  potensi  sumber  daya  yang  dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat setempat di  sekitar kawasan. Zona  pemanfaatan  terbatas  pada  TWP-  Timur  Pulau  Bintan  dibagi  ke  dalam  3  subzona  yakni  subzona  perikanan tangkap; subzona  perikanan budidaya; dan subzona  pariwisata  yang  tersebar  pada  29 lokasi  dengan  luas  135.969,63 Hektare. Kontribusi ekonomi dari zona pemanfaatan terbatas yakni berupa pemanfaatan sumber daya untuk pangan (perikanan  tangkap,  budidaya)  dan  non  pagan  (pariwisata),  kontribusi  secara  budaya  adalah  sumber  daya  dan  jasa lingkungan memberikan estetika yang dapat berkontribusi terhadap sosial dalam menyediakan lapangan pekerjaan, dan kepuasan jiwa (DKP Prov. Kepri, 2022) .
Zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan pada TWP-Timur Pulau Bintan memiliki fungsi untuk mendukung kawasan konservasi dengan luasan 489,93 Hektare yang tersebar di 10 lokasi dengan peruntukan kawasan sebagai Zona Rehabilitasi  seluas  54,21  Hektare;  Zona  Pelabuhan/Tambat  Labuh  seluas  212,26  Hektare;  Zona  Sesuai  Karakteristik Kawasan  seluas  130,11  Hektare  dan  Zona Bangunan  dan  Instalasi  Laut  seluas  93,36  Hektare  . Zona  rehabilitasi  pada kawasan TWP-Timur Pulau Bintan merupakan lokasi untuk lokasi pemulihan kondisi habitat ikan atau ekosistem yang dapat  dilakukan  berupa  kegiatan  seperti restocking, transplantasi,  replantasi.  Untuk  zona  pelabuhan  merupakan  area tambat labuh kapal untuk mendukung kegiatan di darat dan di laut baik kegiatan perikanan dan kegiatan pariwisata. dan zona sesuai karakteristik kawasan adalah lokasi yang pemanfaatannya mengikuti dinamika alamiah yang terjadi di dalam kawasan yang dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim; pasang surut; cuaca. Sedangkan untuk zona bangunan dan instalasi laut diperuntukkan untuk ruang bangunan diatas laut yang pemanfaatannya untuk mendukung kawasan konservasi (DKP Prov. Kepri, 2022) .
TWP-Timur  Pulau  Bintan  memiliki  prioritas  target  konservasi  berupa  ekosistem  terumbu  karang,  ekosistem padang lamun dan habitat asuhan ikan ( nurshery ground) . Penentuan prioritas target konservasi dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan yang berkontribusi terhadap pendirian kawasan konservasi; terhadap fungsi ekosistem dan lingkungan; terhadap  aspek  sosial-ekonomi  masyarakat;  adanya  peluang  keberhasilan  melindungi dan  memulihkan  sumber  daya; tingkat kesegeraan ( urgency ) untuk pengelolaan dan aspirasi masyarakat. Proses penentuan prioritas target konservasi ini didapatkan melalui workshop yang dihadiri oleh perwakilan stakeholder dengan mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya potensial yang ada di dalam TWP-Timur Pulau Bintan. Terumbu karang  merupakan salah satu prioritas target konservasi di dalam kawasan TWP-Timur Pulau Bintan  seluas 6.120,70 Hektare yang secara umum memiliki presentase tutupan karang dengan kategori sedang sampai baik (Abrar et al ., 2018), (Kurniawan et al. , 2019), (Pada et al. , 2019), (Ardian et al., 2020) .  Perkembangan  tutupan  karang  hidup  (LCC)  di  14 lokasi  monitoring  permanen  oleh  Tim  Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Tahun 2015-2018 disajikan pada Tabel 7 .
Tabel 7. Perkembangan Tutupan Karang Hidup (LCC) pada Lokasi Monitoring Permanen oleh Tim Pusat Penelitian
Oseanografi LIPI Tahun 2015-2018 (Abrar et al., 2018) Kode Lokasi BT ( o ) LU ( o ) Lokasi LCC 2015  LCC 2016 LCC 2017 LCC 2018 Status Tahun 2018* Posisi ** BNTC01 104.6426 1.0877  Malang Rapat 38% 37% 23% 34% Cukup Baik D BNTC02 104.6537 1.0594  Teluk Bakau 45% 42% 39% 47% Cukup Baik D BNTC03 104.6755 1.0467  Pulau Beralas Pasir 37% 27% 21% 20% Kurang Baik D BNTC04 104.6613 1.0145  Desa Kawal 48% 37% 37% 37% Cukup Baik D BNTC05 104.7338 0.9437 Pulau Mangkil Besar 31% 39% 37% 34% Cukup Baik L BNTC06 104.7154 0.9216  Pulau Mangkil Kecil 41% 32% 37% 42% Cukup Baik L BNTC07 104.7164 0.7915  Pulau Gin Besar 50% 44% 32% 34% Cukup Baik L BNTC08 104.6844 0.7763  Pulau Gin Besar 30% 30% 26% 32% Cukup Baik D BNTC09 104.7823 1.0220  Pulau Mapur 38% 50% 37% 32% Cukup Baik D BNTC10 104.8312 1.0157  Pulau Mapur 11% 33% 26% 41% Baik D BNTC11 104.8510 0.9732  Pulau Mapur 27% 30% 32% 34% Cukup Baik D BNTC12 104.8223 0.9525  Pulau Mapur 27% 43% 39% 41% Baik D BNTC13 104.7943 0.9832  Pulau Mapur 27% 29% 28% 32% Cukup Baik D BNTC14 104.9229 0.9278  Pulau Merapas 47% 58% 44% 55% Baik D
Keterangan : * : menurut kriteria P2O LIPI: sangat baik : LCC ≥ 75%; baik: 50% ≤ LCC < 75%; Cukup baik: 25% ≤ LCC < 50%; kurang baik: LCC < 25%.
**: D: di dalam TWP-Timur Pulau Bintan; L: di luar TWP-Timur Pulau Bintan
Luasan tutupan karang hidup (LCC) di 17 lokasi pengamatan di Pulau Bintan disajikan pada Tabel 8 .
Tabel 8. Luasan Tutupan Karang Hidup (LCC) di 17 Lokasi Pengamatan di Pulau Bintan (Pada e t al., 2019) Kode Lokasi BT ( o ) LU ( o ) Lokasi LCC 2019 Status * Posisi** 1 104.7108 1.0558 Pulau Nikoi Jetty 2 51% Baik D 2 104.6593 1.1102 Pulau Penyusuk 60% Baik D 3 104.6361 1.1269 Pulau Payung 58% Baik D 4 104.7071 1.0506 Pulau Nikoi Jetty 1 48% Cukup baik D 5 104.8525 1.0258 Mapur Rocks Sebelah Utara 80% Sangat baik D 6 104.7943 1.0264 Mapur Sebelah Barat Laut 76% Sangat baik D 7 104.7027 1.0597 Ipod Reef Nikoi 64% Baik D 8 104.6975 0.9124 Pangkil Sebelah Barat – Gugus Karang 45% Cukup baik L 9 104.7364 0.9438 Pangkil Besar Sebelah Utara 63% Baik L 10 104.8111 0.7910 Pulau Beruan 67% Baik D 11 104.7703 0.8105 Pulau Joyo 64% Baik D 12 104.7380 0.8018 Patch Reef Near Boris 49% Cukup baik L 13 104.6779 0.7771 Pulau Rinti 49% Cukup baik D 14 104.9215 0.9286 Pulau Merapas 67% Baik D 15 104.7905 0.9270 Pulau Murbai 68% Baik L 16 104.7076 0.8430 Pulau Cempedak 50% Baik L 17 104.7184 0.8631 Point Break, Cempedak 66% Baik L Keterangan : * : menurut kriteria P2O LIPI: sangat baik : LCC ≥ 75%; baik: 50% ≤ LCC < 75%; Cukup baik: 25% ≤ LCC < 50%; kurang baik: LCC < 25%.
**: D: di dalam TWP Timur Pulau Bintan; L: di luar TWP Timur Pulau Bintan
Target  prioritas  konservasi  selain  terumbu  karang  adalah  padang  lamun.  Padang  lamun  di  Taman  Wisata Perairan Timur Pulau Bintan seluas 346,80 Hektar ditemukan 10 jenis spesies yakni Cymodea rotundata , Cymodea serrulata , Enhalus  acoroides , Halophila  ovalis , Halophila  spinulosa , Halodule  pinifolia , Halodule  uninervis , Syringodium  isoetifolium , Thalassia hemprichii , dan Thalassodendron ciliatum dengan status dalam kategori sedang pada kawasan Desa Teluk Bakau, Desa Malangrapat, Desa Berakit, Desa Pengudang dan Desa Busung dengan kriteria baku kerusakan pada tingkat sedang dan tutupan padang lamun dengan status rusak (kurang kaya/kurang sehat) (Indriani et al., 2017) ; (Rahmawati et al., 2017) ; (Adi et al., 2019) ; (Abrar et al., 2018) . Kondisi padang lamun pada lokasi monitoring permanen oleh Tim Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Tahun 2018 disajikan pada Tabel 9 .
Tabel 9. Kondisi Padang Lamun pada Lokasi Monitoring Permanen oleh Tim Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Tahun 2018 (Abrar et al., 2018), (Sjafrie, 2018) Kode lokasi Lokasi BT (°) LU (°) Tutupan Lamun (%) Kategori Tutupan Lamun Status Padang Lamun Kepadatan (tegakan /m2)  Posisi** KRIS01  Malang Rapat 104.63719 1.09201 29% Sedang Miskin 0.3309 D KRIS02  Teluk Bakau 104.65236 1.05903 40% Sedang Kurang Kaya 0.3200 D KRIS03  P. Beralas Pasir 104.67626 1.05607 24% Jarang Miskin 0.1980 D KRIS04  P. Mapur (Barat) 104.80357 0.98906 17% Jarang Miskin 0.2813 D KRIS05  P. Mapur (Selatan) 104.82519 0.95547 26% Sedang Miskin 0.3588 D KRIS06  P. Mapur (Timur) 104.85119 0.97999 30% Sedang Kurang Kaya 0.3015 D KRIS07  P. Mangkil 104.74166 0.92630 22% Jarang Miskin 0.2024 L KRIS08  P. Numbing 104.71678 0.78873 18% Jarang Miskin 0.2980 L
**: D: di dalam TWP Timur Pulau Bintan; L: di luar TWP Timur Pulau Bintan
Komunitas padang lamun di kawasan TWP-Timur Pulau Bintan pada tahun 2019 didominasi oleh jenis Thalassia hemprichii dan Enhalus acoroides dengan rata-rata tutupan masing-masing sebesar 9,88 ± 6,1% dan 7,93 ± 3,2% (Rahmawati et al., 2017) . Thalassia hemprichii mendominasi komunitas lamun pada hampir di seluruh lokasi, kecuali di Pulau Mapur sisi barat yang didominasi oleh jenis Enhalus acoroides . Selain kedua jenis lamun tersebut, terdapat jenis lamun lain yang cukup mendominasi di beberapa lokasi, seperti Syringodium isoetifolium di Malang Rapat, Cymodocea serrulata dan Halodule uninervis di Pulau Mapur sisi timur, dan Cymodocea rotundata di Pulau Mangkil. Grafik dominasi jenis lamun disajikan pada Gambar 4.
Gambar 4. Dominasi Jenis Lamun di Kawasan TWP-Timur Pulau Bintan Tahun 2019 (Rahmawati & Hernawan, 2019) Keterangan: Tc: Thalassodendron ciliatum, Si: Syringodium isoetifoluim, Hp: Halodule pinifolia, Hu: Halodule uninervis, Ho: Halodule ovalis, Cr: Cymodocea rotundata, Cs: Cymododea serrulata, Th: Thalassia hemprichii, Ea: Enhalus acoroides.
Selain terumbu karang dan padang lamun,  habitat asuhan ikan ( nurshery ground) juga merupakan prioritas target konservasi  yang  dapat  memberikan  potensi  ekonomi  untuk  industri  perikanan.  Habitat  asuhan  ikan  ini  merupakan habitat perairan dangkal <10 meter seluar 9.280,06 Hektare di dalam Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan.

## 3.2. Kondisi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bintan
Kondisi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairana Bintan yang dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Timur Pulau  dilakukan  evaluasi  dengan  menggunakan  perangkat  ukur  yang  telah  ditetapkan  melalui  Keputusan  Direktur Jenderal Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Perangkat ukur untuk evaluasi efektivitas kawasan konservasi disebut dengan EVIKA. Penilaian EVIKA dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, output dan outcome. Persentase  capaian  kriteria input sebesar  80,50%,  dengan  skor  yang  diperoleh  sebesar  865  poin  dari  total  1075  poin. Indikator yang memperoleh capaian tertinggi adalah status kawasan, rencana zonasi dan rencana pengelolaan dengan persentase  masing-masing  100%,  sementara  indikator  sumberdaya  manusia  dengan  persentase  80%,  dan  sarana  dan prasarana dengan persentase 78%, sementara capaian terendah adalah anggaran dengan persentase 50%. Diagram jaring laba-laba untuk capaian kriteria input disajikan pada Gambar 5.
Persentase  capaian  kriteria  proses  adalah  sebesar  53,50%,  dengan  skor  sebesar  230  poin  dari  total  430  poin. Indikator  yang  memperoleh  capaian  tertinggi  adalah  perizinan  dengan  persentase  100%,  kemitraan,  pemantauan sumberdaya kawasan dengan persentase masing-masing dengan persentase 67%, pengawasan dengan persentase 52% SOP  pengelolaan dengan  persentase  50%,  sementara  capaian  terendah  adalah  penjangkauan,  pengelolaan  sarana  dan prasarana, pemberdayaan masyarakat dengan persentase masing-masing 33%. Diagram jaring laba-laba untuk kriteria proses disajikan pada Gambar 6 .
Gambar 6. Persentase Capaian Indikator pada Kriteria Proses
Persentase capaian kriteria output adalah sebesar 16,90%, dengan skor sebesar 110 poin dari total 650 poin. Indikator yang  memperoleh  capaian  tertinggi  adalah  data  dan  informasi  dengan  persentase  33%,  kemudian  pengetahuan masyarakat  dengan  presentase  27%,  pemanfaatan  terkendali  dengan  persentase  10%,  sementara  indikator  dengan capaian terendah adalah ancaman, tingkat kepatuhan dan pemberdayaan masyarakat dengan persentase masing-masing 0%. Diagram jaring laba-laba untuk kriteria output disajikan pada Gambar 7 .
Gambar 7 . Persentase Capaian Indikator pada Kriteria Output
Persentase capaian kriteria outcome adalah sebesar 3,20%, dengan skor sebesar 20 poin dari total 625 poin. Indikator yang memperoleh capaian tertinggi adalah kondisi partisipasi masyarakat dengan persentase 33%, sementara indikator dengan capaian terendah adalah kondisi target konservasi, kondisi zona inti, kondisi sosial ekonomi dengan persentase 0%. Diagram jaring laba-laba untuk kriteria outcome disajikan pada Gambar 8 .
Gambar 8 . Persentase Capaian Indikator pada Kriteria Outcome
Diagram jaring laba-laba untuk keseluruhan kriteria penilaian disajikan pada Gambar 9 . Kriteria yang memperoleh capaian tertinggi adalah kriteria input dan kriteria yang memperoleh capaian terendah adalah kriteria outcome . Sementara itu, nilai akhir evaluasi Kawasan Konservasi Perairan Bintan TWP-Timur Pulau Bintan adalah sebesar 43,55%, sehingga diperoleh status “Dikelola Minimum” dengan peringkat “Perunggu” ( Tabel 10 ).
Gambar 9. Persentase Capaian Keseluruhan Kriteria pada Penilaian EVIKA
Tabel 10. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA
Kriteria Nilai Kriteria (%) Bobot Kriteria Nilai Akhir Kriteria (%) Nilai Akhir Evaluasi (%) Status EVIKA Input 80,47 0,25 20,12 43,55 Dikelola Minimum Proses 53,49 0,35 18,72 Output 16,92 0,25 4,23 Outcome 3,20 0,15 0,48
Penentuan status EVIKA berdasarkan hasil nilai akhir evaluasi. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai keseluruhan kriteria  setelah  disesuaikan  dengan  bobot  kriteria. (Keputusan  Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut  Nomor 28/KEP-DJPRL/2020  Tentang  Pedoman  Teknis  Evaluasi  Efektivitas  Pengelolaan  Kawasan  Konservasi,  2004) .  Status “Dikelola Minimum” diperoleh karena beberapa capaian penilaian kriteria input, proses, output , dan outcome masih relatif rendah.  Capaian  nilai  rendah  pada  kriteria input dengan  indikator  sumberdaya  manusia  yakni  belum  memiliki kompetensi untuk monitoring sosial dan ekonomi, pelayanan perizinan, kemitraan dan jejaring, penyadartahuan dan pendampingan  masyarakat;  rencana  dan  alokasi  anggaran  untuk  pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan
sebesar  30%  serta  indikator  untuk  sarana  dan  prasarana  berupa  sarana  informasi  dan  sarana  pengelolaan  (sarana perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan) kondisinya cukup.
Capaian nilai rendah pada kriteria proses meliputi: SOP pengelolaan kawasan konservasi belum lengkap; penerapan SOP masih kurang dari 50%; kegiatan pengawasan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun;  kegiatan pengawasan di lakukan mencakup sebagian kecil kawasan (10 - 30%), sudah ada 1 kali laporan penindaklanjutan atas pelanggaran langsung di tindaklanjuti; program penjangkauan dilaksanakan secara ad hoc dan terbatas; perjanjian kemitraan sudah disepakati dan sebagian  besar  (>70%)  sudah  memenuhi  kebutuhan  dalam  perencanaan  kemitraan;  kemitraan  sudah  dilaksanakan kurang dari 50% memenuhi kebutuhan pengelolaan; pemantauan sumber daya kawasan untuk target konservasi dan kondisi sosial survei awal (T0) sudah dilakukan; sarana dan prasarana termanfaatkan dan terpelihara kurang dari 50%; pendampingan terhadap kelompok masyarakat sebanyak 10% dari total kelompok yang terdaftar.
Capaian nilai rendah pada kriteria output meliputi: pemanfaatan di kawasan konservasi kurang dari 50% sudah memiliki  perizinan  (KKPRL)  tapi  belum  melakukan  pelaporan  terhadap  SUOP;  belum  mempunyai  dokumen  daya dukung  dan  data  pemanfaatan  kawasan  konservasi;  belum  ada  data  tingkat  ancaman  terhadap  target  konservasi dikarenakan;  belum  ada  laporan terkait  tingkat kepatuhan  terhadap  jumlah  pelanggaran  dalam  kawasan  konservasi; materi  penjangkauan  sudah  tersedia  kurang  dari  25%  terhadap  perencanaan  penjangkauan,  belum  terencana  dan populasi target yang terpapar materi kurang dari 25%; belum bisa dibandingkan tingkat pengetahuan masyarakat, baru ada  laporan  untuk  T0;  sudah  dilakukan  pendampingan,  tetapi  belum  dilengkapi  laporan  terkait  pendampingan masyarakat; belum dilakukan kegiatan monitoring presepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan konservasi; data dan informasi tersedia, tetapi belum termuktahirkan dan tidak dapat diakses.
Sedangkan untuk kriteria outcome semua masih memiliki rendah karena belum dilakukan monitoring terhadap kondisi target konservasi; belum dilakukan monitoring sosial ekonomi; belum ada data pembanding kondisi zona inti dengan zona-zona lain; belum ada data/ laporan masyarakat penerima manfaat terkait lapangan kerja, tenaga kerja, dan laporan pembandingan pendapatan masyarakat; partisipasi masyarakat lebih 0-2% masih terlibat dalam pengelolaan kawasan  konservasi secara  sukarela.  Akibat  dari penilaian  indikator  input,  proses  dan output  masih  rendah,  hal  ini menunujukkan  bahwa  hasil  kerja  pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan  masih  minim  dan  menyebabkan capaian kriteria outcome menjadi rendah .

## 4. SIMPULAN
Kondisi  pengelolaan  Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan  berdasarkan  hasil  evaluasi  efektivitas  pengelolaan Kawasan TWP- Timur Pulau Bintan berada pada status “Dikelola Minimum” (peringkat Perunggu) dengan nilai akhir evaluasi sebesar 43,55%. Pengelolaan Kawasan Konservasi Bintan berdasarkan hasil evaluasi dengan alat ukur EVIKA diperoleh:
• Kriteria Input sebesar 80,47% dengan indikator Status Kawasan 100%, Rencana Zonasi 100%, Rencana Pengelolaan 100%, Sumber Daya Manusia 80%, Anggaran 50%, Sarana dan Prasarana 77,78%.
• Kriteria  Proses  sebesar  53,49%  dengan  indikator  SOP  Pengelolaan  50%,  Pengawasan  51.85%,  Penjangkauan ( Outreach) 33,33%, Kemitraan 66,67%, Pemantauan Sumber Daya Kawasan 66,67%, Pengelolaan Sarana dan Prasarana 33,33%, Perizinan 100%, Pemberdayaan Masyarakat 33,33%.
• Kriteria Output sebesar 16,92% dengan indikator Pemanfaatan Terkendali 10%, Ancaman 0%, Tingkat Kepatuhan 0%, Pengetahuan Masyarakat 27,27%, Pemberdayaan Masyarakat 0%, Data dan Informasi 33,33%.
• Kriteria Outcome sebesar 3,20% dengan indikator Kondisi Target Konservasi 0%, Kondisi Zona Inti 0%, Kondisi Sosial Ekonomi 0%, Partisipasi Masyarakat 33,33%.
• Kawasan  Konservasi  Perairan  Bintan  terkait  desain  dan  rancangan  kawasan  sudah  dilaksanakan  namun  masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan.
Rekomendasi untuk meningkatkan status efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bintan TWP Timur Pulau Bintan sesuai dengan kriteria yakni:
• Kriteria Input: untuk peningkatan fungsi kelembagaan pengelolaan Kawasan Konservasi Bintan dengan membentuk Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD),  meningkatkan  kompetensi    sumber  daya  manusia  anggota  Satuan  Unit Organisasi Pengelola (SUOP), meningkatkan alokasi anggaran dan sarana prasarana.
• Kriteria Proses: melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan kawasan konservasi, menerapkan SOP dalam  pelaksanaan  pengelolaan,  meningkatkan  pengjangkauan  pengawasan  dan  penjangkauan  masyarakat  di seluruh  kawasan  konservasi  secara  terencana.  Meningkatkan  kemitraan  antara  SUOP  dengan  masyarakat, melakukan pemantauan sumber daya target konservasi dan kondisi sosial ekonomi untuk T1 dan seterusnya secara reguler,  melakukan  pemeliharaan  terhadap  sarana  dan  prasarana,  memberdayakan  masyarakat  baik  dalam pengawasan dan peningkatan ekonomi kreatif.
• Kriteria Output: mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi baik yang sudah memiliki izin usaha maupun tidak, mengidentifikasi ancaman, melakukan monitoring mengenai kepatuhan dalam pemanfaatan kawasan konservasi, melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat, membuat sistem database yang termutakhirkan dan mudah diakses.
• Kriteria Outcome: melakukan monitoring terhadap kondis target konservasi secara berkala, melakukan monitoring kondisi  ekosistem  pada  zona  inti  dan  di  luar  zona  inti,  melakukan  monitoring  sosial  ekonomi  masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bintan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau,  Pemerintah  Kabupaten  Bintan,  Satuan  Unit  Organisasi  Pengelola  (SUOP)  Taman  Wisata Perairan Timur Pulau Bintan, Yayasan Ecology Kepulauan Riau, Yayasan Seven Clean Seas, Konservasi Indonesia, USAID Kolektif  serta  Program  Studi  Magister  Manajemen  Perikanan  Program  Pascasarjana  Universitas  Terbuka  yang  telah mendukung kami untuk menyelesaikan penelitian ini. Karya ini merupakan bagian dari tesis saya.

## 6. REFERENSI
Abrar, M., Siringoringo, R.M., Sari, N.W.P., Hukom, F.D., Cappenberg, H., Dharmawan, I.W.E., Rahmawati, S., Sinaga, M., Sutiadi, R.,
&  Suhardi.  (2018). Monitoring  Kondisi  Terumbu  Karang  dan  Ekosistem  Terkait  di  Kabupaten  Bintan,  Kepulauan  Riau  2018. Jakarta  : COREMAP CTI LIPI. 81 hlm.
Adi, W., Nugraha, A.H., Dasmasela, Y.H., Ramli, A., Sondak, C.F.A., & Sjafrie, N.D.M. (2019). Struktur Komunitas Lamun di Malang Rapat, Bintan. Jurnal Enggano . 4(2): 148-159.
Ardian, D., Kurniawan, D., & Putra, R.D. (2020). Hubungan Persentase Tutupan Karang Hidup dengan Kelimpahan Ikan Indikator
Chaetodontidae di Perairan
Pengudang, Kabupaten
Bintan. Jurnal Akuatiklestari . 3(2): 21-29.
https://doi.org/10.31629/akuatiklestari.v3i2.2590 DKP Prov Kepri. (2020). Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau . Tanjungpinang. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1889/KPTS-21/XI/2022 Tentang Dokumen Rencana Pengelolaan Taman di Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2042, (2022).
Indriani, Wahyudi, A.J., & Yona, D. (2017). Cadangan Karbon di Area Padang Lamun Pesisir Pulau Bintan , Kepulauan Riau. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia . 3(2): 1-11. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/oldi.2017.v2i3.99
Juliyanto, E., Zairion, Krisanti, M., & Susanto, A.H. (2019). Analysis of Management Priority on Ay-Rhun Marine Protected Area, Maluku Province. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 11(3): 721-733. https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i3.25763 Karlina, I., Kurniawan, F., & Idris, F. (2018). Pressures and status of seagrass ecosystem in the coastal areas of North Bintan, Indonesia.
E3S Web of Conferences , 47 , 04008. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184704008
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Ruang  Laut  Nomor  28/KEP-DJPRL/2020  tentang  Pedoman  Teknis  Evaluasi  Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, (2004).
Kurniawan, D., Febrianto, T., & Hasnarika, H. (2019). Kondisi ekosistem terumbu karang di Perairan Teluk Sebong Kabupaten Bintan (Condition of coral reef ecosystems in Teluk Sebong waters, Bintan Regency). Jurnal Pengelolaan Perairan . 2(2): 13-27. Retrieved from https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpp/article/view/8334
Moussa, R.M., Bertucci, F., Jorissen, H., et al . (2020). Importance of intertidal seagrass beds as nursery area for coral reef fish juveniles (Mayotte, Indian Ocean). Regional Studies in Marine Science . 33:(100965). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.100965 Naraswari, A.R. (2023). Klasifikasi Perubahan Tutupan Lahan Mangrove di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau . [Tesis]. IPB University. Bogor. Nugraha, A.H., Ramadhani, P., Karlina, I., Susiana, S., & Febrianto, T. (2021). Sebaran Jenis dan Tutupan Lamun di Perairan Pulau Bintan. Jurnal Enggano . 6(2): 323-332. https://doi.org/10.31186/jenggano.6.2.%25p Pada, D. nataniel, Maulana, N., & Mambrasar, R. (2019). Survey Kesehatan Terumbu Karang di Pulau Bintan, Kepulauan Riau . Conservtion International Indonesia.
Pelletier D, Garcia-Charton JA, Ferraris J, David G, Thebaud O, Letourneur Y, Claudet J, Amand M, Kulbicki M, G. R. (2015). Designing Indicators of Assessing The Effects of Marine Potected Areas on Coral Reef Ecosystems. A Multidisciplinary Standpoint. Aquat Living Resour , 18:15-33.
Putri, P.I., Lestari, F., & Susiana. (2018). Potensi Sumberdaya Lamun sebagai Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan Beloreng, Tembeling, Kabupaten Bintan. Jurnal Akuatiklestari . 2(1): 14-21. https://doi.org/https://doi.org/10.31629/akuatiklestari.v2i1.2348 Rahmawati, S., & Hernawan, U. (2019). Laporan Pemantauan Kesehatan Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Kabupaten Bintan Tahun 2019 . Jakarta : COREMAP CTI LIPI. 81 hlm.
Rahmawati,  S.,  Irawan,  A.,  Supriyadi,  I.H.,  &  Azkab,  M.H.  (2017). Panduan  Pemantauan  Penilaian  Kondisi  Padang  Lamun . Jakarta: COREMAP CTI LIPI.
Sjafrie, N.D.M. (2018). Kandungan Energi Lamun Desa Berakit  dan Desa Pengudang Pulau Bintan untuk Mendukung Keberadaan Dugong (Dugong Dugon). Widyariset , 4 (2), 113 – 122. https://doi.org/10.14203/widyariset.4.2.2018.113-122
Wahyudin, Y. (2022). Analisis Ekonomi Keterkaitan Ekosistem Lamun dan Sumberdaya Ikan di Kawasan Konservasi Padang Lamun Pulau Bintan. Jurnal Akuatika Indonesia. 7 (2): 43-49. https://doi.org/10.24198/jaki.v7i2.35874