DOI: doi.org/10.21009/JRMSI.013.1.07

## PEMETAAN SOSIAL TERINTEGRASI SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN CSR, STUDI KASUS PT BUMI SUKSESINDO DI BANYUWANGI

## Zainal Abidin
Universitas Jenderal Soedirman Email: zaidinsidik@gmail.com

## Rimi Gusliana Mais
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) Indonesia
Email: rimigusliana@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  menjelaskan  tentang  implementasi  pemetaan  sosial  di  wilayah  pertambangan Tumpang  Pitu  Banyuwangi  yang  dikelola  oleh  PT  Bumi  Suksesindo.  Kegiatan  ini  dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa indikator standar terkait kondisi sosial politik dan budaya, serta merumuskan  strategi  pelaksanaan  pengembangan  masyarakat  melalui  program  CSR.  Objek pemetaan  sosial  adalah  para  pemangku  kepentingan  di  beberapa  wilayah  pertambangan,  yaitu Desa  Sumberagung,  Sumbermulyo,  Pesanggaran,  Sarongan,  dan  Kandangan,  Kecamatan Pesanggrahan,  Kabupaten  Banyuwangi,  Jawa  Timur.  Dokumen  yang  dihasilkan  dari  pemetaan sosial  ini  menjadi  masukan  bagi  BSI  sebagai  bagian  dari  kepatuhan  terhadap  regulasi,  mitigasi risiko,  dan  juga  langkah  inisiasi  di  luar  regulasi  untuk  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  (CSR).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif dengan  pendekatan  survey  dengan  studi  kasus  tunggal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kegiatan pemetaan  sosial  yang  terintegrasi  menjadi  dasar  bagi  perusahaan  untuk  merumuskan  program yang tepat dan tepat sasaran yang dituangkan dalam Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2019-2023.

## Kata Kunci: CSR, Pemetaan Sosial, Pengembangan Masyarakat
http://doi.org/10.21009/JRMSI

## PENDAHULUAN
Sejak  Revolusi  Industri,  alam  terus  dieksploitasi,  akibatnya  terjadi  kerusakan  alam. Perekonomian dunia hanya berputar di antara para pemilik modal. Dikotomi pemilik modal dan pekerja  semakin  ketat,  dan  jurang  antara  kaya  dan  miskin  semakin  melebar.  Kemiskinan  juga menjadi agenda pemerintah di berbagai negara.
Program  SDG  (Sustainable  Development  Goals)  yang  diluncurkan  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016 juga mempromosikan dunia tanpa kemiskinan. Program ini  merupakan  langkah  lanjutan  setelah  berakhirnya  program  MDGs  (Millenium  Development Goals)  2000-2015.  Setiap  negara  yang  telah  meratifikasi  program  ini  wajib  melaksanakan program tersebut pada setiap tingkat kebijakannya.
Undang-undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (PT)  mengatur Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  sebagai  elemen  penting  dalam  kerangka  SDG  yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. CSR adalah wajib berdasarkan Pasal 74 UU dengan sanksi bagi perusahaan jika mereka tidak melaksanakannya.
PT  Bumi  Suksesindo  (BSI)  adalah  perusahaan  pertambangan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  yang  memperoleh  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  tertanggal  9  Juli  2012, berdasarkan  Keputusan  Bupati  Banyuwangi  No.  188/547/KEP/429.011/2012  dengan  luas wilayah  operasi  4.998  hektar  terletak  di  Desa  Sumberagung,  Kecamatan  Pesanggaran, Kabupaten  Banyuwangi,  Provinsi  Jawa  Timur.  Sesuai  perizinan,  kegiatan  BSI  fokus  pada produksi emas dan tembaga di Operasi Tujuh Bukit (Tumpang Pitu).
Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia  wajib  memiliki  dokumen  pemetaan  sosial  bagi  masyarakat  sekitar  kegiatan penambangan, pengolahan, dan pemurnian yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Induk Program  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (PPM).  Oleh  karena  itu,  BSI menyiapkan  dokumen  pemetaan  sosial  yang  mengintegrasikan  strategi  pelibatan  pemangku kepentingan  jangka  panjang  dengan  dan  merumuskan  kontribusi  strategis  BSI  terhadap pembangunan  berkelanjutan,  khususnya  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Dokumen  tersebut menunjukkan  kepatuhan  BSI  terhadap  regulasi,  proses  mitigasi  risiko,  dan  komitmen  untuk melampaui regulasi dalam rangka pelaksanaan CSR perusahaan.
http://doi.org/10.21009/JRMSI

## TELAAH PUSTAKA

## Pertambangan di Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  kaya  akan  barang  tambang  (Prabowo, 2009). Survei Price Waterhouse Coopers (PWC) menyebutkan kontribusi produk pertambangan Indonesia sebesar 11% dari nilai ekspor sejak 2002, 2,7% dari produk domestik bruto, dan 920 juta  USD  dalam  pajak  dan  non-pajak  (Sarmadi,  2012).  Lebih  lanjut  disebutkan  sektor pertambangan  membuka  lapangan  pekerjaan  yang  cukup  besar  baik  dalam  proses  produksi maupun dalam berbagai bentuk produk dan jasa penunjang.
Di sisi lain, kegiatan pertambangan mineral sering diindikasi dengan perusakan dan atau pencemaran  lingkungan.  Proses  pengupasan  permukaan,  pengerukan  lapisan  tertentu  dari  perut bumi,  dan  diikuti  dengan  pemisahan  mineral  berharga  menggunakan  bahan  kimia  berbahaya menunjukkan  kecenderungan  tersebut.  Di  beberapa  lokasi  penambangan  terlihat  jelas  bahwa kerusakan  lingkungan  diakibatkan  oleh  kelalaian  perusahaan  dan  atau  masyarakat  dalam melakukan  rehabilitasi  lahan.  Beruntung,  masyarakat  dan  pemerintah  mulai  menyadari  kondisi tersebut dan berusaha melakukan perbaikan. Ke depan, penambangan mineral di Indonesia harus dilakukan  dengan  lebih  memperhatikan  kelestarian  alam  yang  menjamin  keberlangsungan kehidupan secara keseluruhan.
Pengelolaan  sumber  daya  alam,  termasuk  pertambangan  mineral  berharga,  merupakan salah  satu  solusi  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  UUD  1945  pasal  33  ayat  3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Selanjutnya, perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional  (Pasal  33  Ayat  4).  Dengan demikian,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  harus  diarahkan  pada  pembangunan  kesejahteraan sosial di Indonesia.
Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan untuk menjamin keberlangsungan  kehidupan  di  muka  bumi  ini  mendorong  Pemerintah  untuk  mengubah  konsep pembangunan  secara  menyeluruh.  Paradigma  pembangunan  yang  berfokus  pada  manfaat ekonomi mulai berubah arah menuju konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan
http://doi.org/10.21009/JRMSI
lingkungan.  Pertumbuhan  ekonomi  harus  diimbangi  dengan  peningkatan  kualitas  kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan pengelolaan lingkungan dilakukan dengan menggunakan  sumber  daya  yang  terkendali  untuk  mencapai  keselarasan  antara  manusia  dan lingkungan (Subagyo, 2002). Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana akan  menciptakan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  serta  terselenggaranya  pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

## Pengembangan masyarakat
Peningkatan  kualitas  sosial  dan  lingkungan  tercermin  dalam  kegiatan  pengembangan masyarakat. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk membantu masyarakat  memperoleh kekuatan untuk  mengambil  keputusan  dan  menentukan  tindakan  secara  mandiri  (Saugi  dan  Sumarno, 2015).  Mardikunto  dan  Soebiato  (2019)  menyatakan  kegiatan  pemberdayaan  adalah  upaya mendorong individu, kelompok, dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk membuat pilihan  dan  mengendalikan  lingkungannya  untuk  memenuhi  keinginannya,  termasuk  akses terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, kegiatan sosial, dan lain-lain.
Padahal,  Pemerintah  telah  mengambil  inisiatif  dan  tanggung  jawab  dalam  proses pembangunan  masyarakat  dalam  waktu  yang  relatif  lama  (Gubbels  dan  Koss,  2004).  Dalam perkembangannya,  beberapa  lembaga  ekonomi  juga  telah  melakukannya  sebagai  bagian  dari program  CSR.  Tindakan  pengembangan  masyarakat  sekarang  dianggap  sebagai  aktivitas profesional  yang  dicirikan  oleh  pekerjaan  sosial  (Chamid,  2004).  Pada  tahap  selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan sebagai investasi sosial yang menekankan pada dampak  jangka  panjang  atau  berkelanjutan  bagi  seluruh  pemangku  kepentingan  yang menguntungkan semua pihak, baik perusahaan maupun masyarakat.

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Meningkatnya  kepedulian  publik  terhadap  kesetaraan  dan  hak  asasi  manusia  dalam  tata kelola bisnis menyebabkan isu-isu terkait CSR menempati posisi strategis. Pergeseran nilai-nilai dalam  masyarakat  telah  memperkuat  peran  penting  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan  dalam  keberlanjutan  bisnis.  Tanggung  jawab  ini  mencakup  aspek  ekonomi,  sosial, etika,  dan  lingkungan  yang  terkait  dengan  perilaku  perusahaan  seperti  etika  bisnis,  kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, pelestarian lingkungan,
http://doi.org/10.21009/JRMSI
perlakuan  manusiawi  terhadap  pekerja,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  serta  perlindungan konsumen.
Meski  bersifat  sukarela,  namun  penerapan  CSR  di  perusahaan  terus  berkembang  dan diakui oleh banyak perusahaan di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan CSR berdampak positif terhadap aktivitas perusahaan (Orlitzky, et al, 2003), meskipun pada awalnya CSR hanya dianggap  sebagai  pemborosan  uang  (Friedman,  1970).  Kini  program  CSR  telah  berubah fungsinya sebagai investasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang (Radyati, 2014).
Secara  umum  pelaksanaan  CSR  menyangkut  sisi  internal  dan  eksternal  perusahaan (Calveras,  2013).  Secara  internal  dapat  dilakukan  dengan  menyediakan  lingkungan  kerja  yang aman  dan  sehat  bagi  karyawan,  menggunakan  bahan  baku  yang  ramah  lingkungan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan memberantas praktik bisnis negatif. Secara eksternal, implementasi  CSR  harus  mampu  membangun  kembali  dan  meningkatkan  aspek  kesejahteraan masyarakat  di  mana  perusahaan  beroperasi  dan  melestarikan  lingkungan.  Pelaksanaan  CSR internal  dan  eksternal  menjamin  eksistensi  perusahaan  di  lokasi  operasinya  (D'Amato, Henderson, dan Florence, 2009).

## Konsep Pemetaan Sosial
Manajemen  pemangku  kepentingan  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh perusahaan dalam membina dan menjaga keberlangsungan operasi perusahaan (Pratama, 2014). Masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  wilayah  operasional  perusahaan  merupakan  salah  satu pemangku  kepentingan  yang  perlu  dikelola  dengan  melakukan:  (1)  Identifikasi  masalah  dan klasifikasi  pemangku  kepentingan,  (2)  Analisis  dan  perumusan  strategi  pengelolaan  pemangku kepentingan,  dan  (3)  Pengelolaan  pemangku  kepentingan  yang  berkelanjutan  .  Ketiga  kegiatan ini  dikenal  sebagai  pemetaan  sosial.  Perencanaan  program  perusahaan  yang  melibatkan masyarakat  biasanya  didahului  dengan  pemetaan  sosial  sehingga  dapat  memberikan  manfaat yang nyata serta mengantisipasi potensi konflik sosial yang mungkin terjadi.
Pemetaan sosial adalah proses identifikasi situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan informasi dan data profil terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di lokasi tertentu (Suharto, 2002). Rudito dan Famiola (2008) menyatakan pemetaan
sosial  harus  mampu  menjelaskan,  menganalisis,  dan  mengenali  pemangku  kepentingan  mulai dari individu, kelompok, organisasi, forum, modal sosial, komunitas rentan, potensi konflik, dll. Netting, et.al. (1993:68) menyebutkan tiga alasan utama yang penting untuk pemetaan sosial: 1. Manusia  dan  lingkungannya  merupakan  subyek  utama  dalam  pembangunan  masyarakat.  2. Pengembangan  masyarakat  juga  memerlukan  analisis  dan  pemahaman  tentang  latar  belakang, sejarah,  dan  perkembangan  masyarakat  saat  ini.  3.  Masyarakat  terus  berubah  sesuai  dengan perubahan arus kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan, dan peran penduduk. Pemetaan sosial adalah alat untuk memahami dan menafsirkan perubahan ini.
Pada  akhirnya,  pemetaan  sosial  diharapkan  dapat  menjadi  alat  untuk  menyelesaikan permasalahan  sosial  di  masyarakat  melalui  perencanaan  program  yang  dilakukan  oleh perusahaan.  Hasil  pemetaan  sosial  akan  menghasilkan  beberapa  rencana  intervensi  perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  pemetaan  sosial  terpadu  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  observasi lapangan  dan  wawancara  mendalam  dengan  penekanan  pada  pendekatan  partisipatif  yang berorientasi  pada  rencana  aksi,  dan  keterlibatan  masyarakat  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat dikesampingkan  (Mikkelsen,  2001).  Pemetaan  dilakukan  dengan  menggunakan  pedoman AA1000:  Stakeholder  Engagement  Standard  (Accountability,  2015)  dengan  identifikasi pemangku kepentingan sebagai berikut:

## Tabel 1. Dasar Identifikasi Pemangku Kepentingan
Informasi Pengelompokan Informasi Pengelompokan Ketergantungan Kelompok dan  individu  yang  secara langsung maupun tidak langsung
memiliki
ketergantungan
terhadap
kegiatan produksi/hal-hal yang  berhubungan  dengan pekerjaan BSI. Ketergantungan Kelompok dan individu yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki ketergantungan terhadap kegiatan produksi/hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan BSI.
Tanggung  Jawab  Kelompok dan  individu  yang  memiliki kewajiban hukum, komersial,
Tanggung  Jawab  Kelompok  dan  individu  yang  memiliki  kewajiban hukum,  komersial,  operasional,  atau  etika/moral  organisasi  terkait operasi BSI.
http://doi.org/10.21009/JRMSI
operasional,  atau  etika/moral organisasi terkait operasi BSI. Ketegangan Kelompok dan/atau individu yang dianggap
membutuhkan
perhatian segera karena mempengaruhi
kinerja keuangan,  masalah  ekonomi yang lebih luas, serta masalah
sosial dan lingkungan. Ketegangan Kelompok dan/atau individu yang dianggap membutuhkan perhatian  segera  karena  mempengaruhi  kinerja  keuangan,  masalah ekonomi yang lebih luas, serta masalah sosial dan lingkungan. Pengaruh Kelompok dan/atau individu yang dianggap  memiliki  dampak tinggi/sedang/rendah terhadap keberlangsungan usaha BSI. Pengaruh  Kelompok  dan/atau  individu  yang  dianggap  memiliki dampak tinggi/sedang/rendah terhadap keberlangsungan usaha BSI. Beragam Perspektif Kelompok  dan/atau  individu yang  memiliki  sikap  yang berbeda (netral positif, netral kritis, dan netral negatif/kontra) berpotensi
menyebarkan
pandangan yang berbeda dan menimbulkan risiko bagi kelangsungan usaha BSI.
Beragam Perspektif Kelompok dan/atau individu yang memiliki sikap yang  berbeda  (netral  positif,  netral  kritis,  dan  netral  negatif/kontra) berpotensi  menyebarkan  pandangan  yang  berbeda  dan  menimbulkan risiko bagi kelangsungan usaha BSI.
Sumber: AA1000, Standar Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Keberlanjutan, 2015).
Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:
1. Studi  dokumen:  berupa  dokumen  milik  PT  BSI  berupa  Analisis  Dampak  Lingkungan Hidup  (ANDAL),  Rencana  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (RPL)  dan  Rencana Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (RKL),  dokumen  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Provinsi  Maluku  dan  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya,  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi,  RPJM  desa-desa di wilayah studi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
2. Wawancara  informan  mendalam  dengan  teknik  bola  salju  untuk  mengekstrak  data spesifik tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.
3. Analisis tren, timeline sejarah, dan pohon masalah untuk menangkap kondisi masyarakat di masa lalu dan sekarang. Analisis tersebut terkait dengan sejarah suatu wilayah beserta
beberapa  kejadian  kerentanan  yang  pernah  terjadi  berdasarkan  konteks  kerentanan dengan strategi penghidupan, dan bagaimana masyarakat mengatasinya.
4. Transect  walk  adalah  perjalanan  keliling  daerah  pengamatan  untuk  mengetahui  dan mendapatkan  penjelasan  tentang  sebaran  sumber  daya,  kenampakan,  bentang  alam, penggunaan  lahan  utama,  terutama  untuk  pemukiman,  dan  kegiatan  ekonomi  seperti perikanan, perkebunan, peternakan, dan lokasi infrastruktur. untuk fasilitas umum.
Sustainable  Livelihood  Approach  (SLA)  digunakan  untuk  menilai  dan  menganalisis kebutuhan,  serta  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  dan  holistik  tentang  masyarakat (sumber  daya  alam,  kondisi  sumber  daya  manusia,  dan  potensi  lokal,  kelembagaan,  aset masyarakat,  masalah  sosial  dan  politik)  yang  mempengaruhi  kelompok  miskin  dan  rentan  di wilayah  operasional  perusahaan.  Kajian  SLA  dilakukan  di  lima  desa  yang  termasuk  di Kecamatan  Pesanggaran,  yaitu  (1)  Desa  Sumberagung,  (2)  Desa  Sumbermulyo,  (3)  Desa Pesanggaran, (4)  Desa Sarongan, dan (5) Desa Kandangan.  Kecamatan Pesanggaran terletak di bagian  selatan  Kabupaten  Banyuwangi  dengan  luas  wilayah  80,36  km2.  Hasil  analisis diharapkan  dapat  memfasilitasi  perusahaan/lembaga  lain  untuk  berkontribusi  secara  strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui program pengembangan masyarakat.

## HASIL DAN PENELITIAN

## Tinjauan Regional
Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 kecamatan, 28 desa, dan 189 desa. Secara umum topografi  daratan  di  bagian  barat  dan  utara  Kabupaten  Banyuwangi  berkontur  pegunungan, sedangkan di  bagian selatan merupakan dataran rendah dan pantai. Ketinggian dataran berkisar antara  0  –  2.500  meter  di  atas  permukaan  laut.  Daerah  dataran  rendah  memiliki  potensi  untuk pengembangan pertanian dan daerah pesisir memiliki potensi untuk menghasilkan ikan dan biota laut lainnya.
Berdasarkan  proyeksi  tahun  2017,  jumlah  penduduk  Kabupaten  Banyuwangi  akan mencapai 1.604.897 jiwa yang terdiri dari 789.926 laki-laki dan 805.971 perempuan dengan laju pertumbuhan  rata-rata  0,44%.  Kepadatan  penduduk  di  Kabupaten  Banyuwangi  mencapai  277 jiwa/km2.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Kabupaten  Banyuwangi  dalam  tiga  tahun terakhir  (2015-2017)  mengalami  peningkatan.  Data  BPS  (2017)  menunjukkan  angka  IPM kabupaten berada pada kategori sedang dengan besaran 69,64, dan sedikit di bawah angka IPM
Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun  yang  sama,  yaitu  70,27.  Angka  IPM  merupakan  indikator pencapaian  dan  dampak  pembangunan  kependudukan  suatu  daerah,  terutama  yang  berkaitan dengan  komponen  dasar  kualitas  pembangunan  manusia.  Beberapa  parameter  IPM  yang mengukur kinerja pembangunan pendidikan antara lain Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah (EYS), partisipasi sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Selain itu, daya beli beberapa kebutuhan pokok diukur dengan rata-rata jumlah pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan.
Sebagian  besar  desa  sebagai  objek  penelitian  merupakan  daerah  dataran  rendah  hingga perbukitan dengan ketinggian antara 0-125 meter di atas permukaan laut. Di hamparan wilayah tersebut,  beberapa bukit  memiliki potensi pertambangan (emas, tembaga,  dll) dengan  cadangan yang cukup besar, termasuk di bukit Tumpangpitu, di desa Sumberagung. Sektor pertanian dan perikanan telah menjadi  mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Pesanggaran secara turun temurun. Padi dan palawija merupakan andalan masyarakat. Ada kecenderungan konversi komoditas  besar-besaran  di  daerah  ini  dimana  sebagian  besar  sawah  ditanami  buah  naga  dan jeruk,  bahkan  tanah  di  kanan  kiri  jalan  utama  desa  dan  pekarangan  rumah  juga  ditanami  buah naga.
Perkebunan  kelapa  juga  cukup  luas,  terutama  di  desa  Sarongan  dan  Kandangan.  Hasil utama pohon kelapa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku pembuatan gula merah. Di  kedua  desa  tersebut  juga  terdapat  PTPN  XII,  Perkebunan  Sungai  Lembu,  Perkebunan Sumberjambe,  dan  Perkebunan  Sukamade.  Sebagian  warga  Desa  Sarongan,  Sumberagung,  dan Kandangan bermata pencaharian sebagai buruh atau karyawan perkebunan.
Di sepanjang pantai Selatan meliputi wilayah (1) Pantai Pulau Merah, Pantai Mustika dan Pancer  di  Desa  Sumberagung,  (2)  Pantai  Teluk  Hijau,  Sukamade,  dan  Rajegwesi  di  Desa Sarongan,  dan  (3)  Pantai  Lampon  di  Desa  Pesanggaran  digunakan  oleh  warga  untuk  kegiatan penangkapan  ikan  dan  tempat  wisata.  Pantai  Lampon  juga  digunakan  sebagai  tempat  latihan tempur Batalyon Pengintai Amfibi Korps Marinir (Taifib) Korps Marinir Indonesia.
Eksplorasi  tambang  emas  di  bukit  Tumpang  Pitu  diharapkan  dapat  mengubah  orientasi mata  pencaharian  masyarakat.  Kegiatan  pertambangan  di  sepanjang  rantai  pasok  akan  menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan peluang usaha dari sektor pertambangan.
http://doi.org/10.21009/JRMSI

## Program Perusahaan
PT  Bumi  Suksesindo  (BSI)  adalah  perusahaan  pertambangan  Penanaman  Modal  Dalam Negeri  yang  memperoleh  Izin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produksi  (IUP  OP)  berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 dengan luas lahan  4.998  ha.  Sesuai  izin,  lokasi  operasi  berada  di  Desa  Sumberagung,  Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saat ini, BSI fokus pada unit bisnis produksi emas dan tembaga di Operasi Tujuh Bukit atau Tumpang Pitu.
Sebagai  pemegang  IUP  Operasi  Produksi,  BSI  dibatasi  oleh  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.26/2018  tentang  Pengusahaan  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  Pasal  38  Peraturan  Menteri  ini  menyatakan  “Pemegang  IUP  Operasi Produksi  dan  IUPK  Operasi  Produksi  wajib  melaksanakan  pembinaan  dan  pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAB) yang telah disetujui. ) yang paling sedikit terdiri dari:
1. Pemetaan sosial masyarakat di sekitar lokasi penambangan.
2. Rencana  induk  pengembangan  pemberdayaan  masyarakat  berpedoman  pada  cetak  biru yang ditetapkan oleh provinsi.
3. Pelaksanaan  program  pengembangan  pemberdayaan  masyarakat  tahunan  mengacu  pada rencana induk pengembangan pemberdayaan masyarakat.
4. Pembiayaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat secara tahunan.
Program CSR BSI telah diwujudkan dalam beberapa kegiatan di lokasi operasionalnya. BSI mengembangkan empat pilar kegiatan, yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pengembangan Ekonomi  Daerah,  dan  (4)  Sosial  Budaya.  Sebagian  besar  program  yang  dilaksanakan  masih bersifat  amal  yang  sepenuhnya  ditangani  oleh  tim  perusahaan.  Program  pemberdayaan  belum menjadi  kegiatan  utama.  Selain  itu,  belum  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.
http://doi.org/10.21009/JRMSI
Pelaksanaan  program  CSR  biasanya  berdasarkan  usulan  yang  disampaikan  oleh  kelompok masyarakat  langsung  kepada  perusahaan  tanpa  menginformasikan  kepada  pemerintah  desa. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:
1. Pendidikan  dengan  kegiatan  sebagai  berikut:  (a)  beasiswa  dari  SD,  SMP,  SMA,  hingga S1,  termasuk  untuk  santri  (siswa  di  sekolah  tradisional  Muslim);  (b)  Taman  Belajar Masyarakat (TBM) terintegrasi dengan sekolah; (c) BSI pergi ke kampus di Universitas Jember  dan  Poliwangi  Banyuwangi;  (d)  BSI  bersekolah;  dan  (e)  Renovasi  gedung sekolah  dan  PAUD  serta  beberapa  kegiatan  kampanye  lingkungan  dan  pelatihan  bagi pemuda setempat.
2. Kesehatan  dengan  kegiatan  sebagai  berikut:  (a)  proyek  air  bersih;  (b)  penguatan  kader posyandu;  (c)  layanan  ambulans  gratis  sebagai  kendaraan  untuk  mengangkut  mobil jenazah dan orang sakit; (d) renovasi rumah bagi warga kurang mampu; dan (e) bantuan medis bagi warga kurang mampu.
3. Pengembangan  Ekonomi  Lokal  dengan  kegiatan:  (a)  penguatan  dan  peningkatan kapasitas  kelompok  tani  padi  melalui  pelatihan  dan  Sekolah  Lapangan  (SL);  (b) pengembangan  demplot  padi  dengan  metode  SRI;  (c)  Pelatihan  pengolahan  buah  naga menjadi  berbagai  produk  olahan  (seperti  dodol  dan  kerupuk);  (e)  mendukung  bantuan ternak kambing dan itik; dan (f) bantuan koperasi lokal.
4. Sosial budaya dengan kegiatan sebagai berikut: (a) bantuan pemotongan hewan pada hari raya  keagamaan;  (b)  berpartisipasi  dalam  acara  budaya  dan  kearifan  lokal,  (c)  bantuan sembako  dan  bantuan  sosial  untuk  anak  yatim  dan  orang  tua;  (d)  pembangunan  dan perbaikan penghalang jalan; (e) pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan; dan (f) perbaikan rumah bagi warga kurang mampu.
Ke depan nya, BSI menginginkan adanya strategi hubungan jangka panjang yang terintegrasi dengan  pemangku  kepentingan  dengan  rumusan  kontribusi  strategis  perusahaan  terhadap pembangunan  berkelanjutan  di  Kabupaten  Banyuwangi.  Untuk  itu,  BSI  melakukan  pemetaan sosial  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  regulasi  sekaligus  menunjukkan  komitmen  CSR perusahaan.  Hasil  pemetaan  sosial  tersebut  akan  dituangkan  ke  dalam  Rencana  Induk  Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2019-2023.

## Pemangku Kepentingan dan Isu Strategis
Wilayah  operasional  di  Tumpang  Pitu  berada  dalam  konteks  perebutan  kepentingan peruntukan dan fungsi lahan, antara lain peruntukan kehutanan, perkebunan/pertanian, kelautan, dan  pariwisata.  Dengan  kekuatan  hukum,  status  operasional  BSI  menjadi  objek  vital  nasional berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.11/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan  Strategis  Tumpang  Pitu  (2015-2035)  sebagai  kawasan  pertambangan  dan  pariwisata serta posisi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu pemegang saham PT Merdeka Serasi  Jaya  (MSJ)  melalui  mekanisme  golden  share.  MSJ  adalah  pemegang  saham  mayoritas BSI.
Interaksi BSI dengan warga desa Sumberagung berpotensi konflik terbuka dan kekerasan. Masyarakat  Dusun  Pancer  dan  Silirbaru  juga  memiliki  bibit  konflik  klaim  status  tanah  dimana sebagian  besar  tanah  yang  mereka  tempati  masih  diklaim  sebagai  milik  Perhutani.  Sebagian besar  lahan  di  Dusun  Sungai  Lembu  dan  Rejoagung  masih  diklaim  sebagai  milik  PTPN  XII. Potensi  konflik  lainnya  adalah  peninggalan  PT  Indo  Multi  Niaga  (IMN)  yang  sebelumnya berencana  menambang  porfiri  dengan  tambang  bawah  tanah.  Proyek  ini  mendapat  banyak penolakan  dari  para  nelayan  dan  penggiat  lingkungan  sejak  awal  eksplorasi  karena  adanya pembuangan/penempatan pembuangan langsung di bawah laut. Selain itu, gerakan antitambang memuncak menjadi kekerasan pada tahun 2015, meski kini ketegangannya sudah berkurang. a. Berdasarkan  pemetaan  di  atas,  berikut  adalah  isu-isu  strategis  yang  dianggap  berdampak pada keberlanjutan bisnis BSI adalah Rekonsiliasi pasca-konflik dan kekerasan, dengan sub- isu:  (1)  menghilangkan  pencemaran  laut  dan  mengurangi  cadangan  air;  (2)  membantah  isu relokasi  penduduk;  (3)  keterbukaan  informasi  dan  akses  kesempatan  kerja  dan  manfaat ekonomi dari BSI, termasuk CSR/PPM; dan (4) menghilangkan isu 'hilangnya' Tumpang Pitu yang mengakibatkan tergusurnya 'Wong Alus' yang dianggap penyelamat dari kemungkinan bencana tsunami.
b. Golden  share,  dengan  sub  pokok  permasalahan:  (1)  persetujuan  Bupati  atas  usul  perubahan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) menjadi HPT (Hutan Produksi Tetap) dan  penetapan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Pesanggaran  dan  Siliragung  sebagai wilayah pertambangan (Perda No. 11/2015); (2)  uang muka, dimana deviden Golden Share dimasukkan ke kas daerah untuk pembangunan; dan (3) transparansi pengelolaan.
http://doi.org/10.21009/JRMSI
c. Negosiasi  tuntutan  penutupan  tambang,  dengan  sub  isu  sebagai  berikut:  (1)  merundingkan perubahan  status  dari  HLGTP  menjadi  HPT,  dan  (2)  menghilangkan  politisasi  isu  untuk kepentingan politik.

## Pemetaan Pemangku Kepentingan
Berdasarkan  identifikasi  pemangku  kepentingan  menurut  standar  AA1000:SES,  secara umum pemangku kepentingan BSI terbagi dalam dua kategori:
Sebuah.  Ketegangan,  membutuhkan  perhatian  segera  berdasarkan  klaim  yang  disuarakan  oleh pemangku  kepentingan  primer  dan  definitif  yang  secara  teoritis  memiliki  bobot  kekuasaan  dan kepentingan yang cukup tinggi.
Perspektif yang beragam, terdiri dari kelompok nelayan dan kelompok antitambang yang memiliki keinginan mempolitisasi isu untuk kepentingan politik. Kelompok ini masih dianggap oleh pemangku kepentingan utama sebagai kelompok yang harus dibina. Posisi Pulau Merah dan Pantai  Mustika  yang  telah  dipublikasikan  sebagai  salah  satu  ikon  pariwisata  Banyuwangi  juga turut memberikan peluang dan kemungkinan hadirnya pemangku kepentingan yang bermain isu lingkungan dan tuduhan pelanggaran HAM kepada BSI.
Hasil  analisis  pemetaan  pemangku  kepentingan  primer  dan  definitif  yang  dinilai  sebagai kelompok penggerak isu adalah sebagai berikut:
1. Pemangku  kepentingan  utama/dikelola  secara  erat  adalah:  Kepala  Desa  Sumberagung; BDP  (Badan  Perwakilan  Desa)  Sumberagung;  Kepala  Desa  Pesanggaran;  BPD Pesanggaran;  Kepala  Desa  Sarongan;  BPD  Sarongan;  Kepala  Desa  Kandangan;  BPD Kandangan; Kepala Desa Sumbermulyo; BPD Sumbermulyo; Bupati Banyuwangi.
2. Stakeholder  definitif/tetap  puas:  Kelompok  Nelayan  Kec.  penganggaran;  Camat Pesanggaran;  Kapolsek  Pesanggaran;  Danramil  0825/11  Pesanggaran;  Kapolres Banyuwangi;  Dandim  0825  Banyuwangi;  Ketua  DPRD  Kabupaten  Banyuwangi;  Ketua Komisi I : Pemerintah; Ketua Komisi II : Ekonomi; Ketua Komisi III: Keuangan; Ketua Komisi  IV:  Pembangunan;  Gubernur  Jawa  Timur;  Kapolda  Jawa  Timur;  Pangdam  V Brawijaya;  Danlantamal  V  Surabaya;  Perum  Perhutani  Unit  II,  KPH  Banyuwangi Selatan; PT Perkebunan Nusantara XII; Pusat KSDA Jawa Timur; Balai Taman Nasional Meru  Betiri;  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo;  Rais  Syuriah  PC  NU  Banyuwangi; Ketua Tanfdziyah PC NU Banyuwangi; GP Ansor Banyuwangi; MWCNU Pesanggaran;
http://doi.org/10.21009/JRMSI
PHDI Kab. Banyuwangi; Jemaat GKJW Banyuwangi; AMAN Kecamatan Pesanggaran; Budi Pego.
3. Hampir  semua  pemangku  kepentingan  memiliki  kepekaan  dan  orientasi  terhadap kepentingan  politik,  yang  menyertai  kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan. Mayoritas  pemangku  kepentingan  bersikap  netral  kritis  (72,31%);  mengikuti  pro (20,77%); sisanya 6,92% memiliki sikap kontra.
4. Daya  tarik  ekonomi  dan  dukungan  politik  di  tingkat  lokal  dan  nasional  untuk pertambangan  emas  di  Tumpang  Pitu  membuka  peluang  besar  bagi  perubahan  sikap  di tingkat  pemangku  kepentingan.  Netralitas  kritis  didefinisikan  sebagai  sikap  suportif bersyarat.  Berkaitan  dengan  hasil  analisis  isu-isu  strategis,  syarat  utama  dukungan tersebut  adalah  pertambangan  emas  Tumpang  Pitu  tidak  mencemari  laut,  tidak mengurangi  cadangan air, membuka akses manfaat ekonomi langsung, dan memperoleh deviden  bagi  hasil  emas.  berupa  uang  muka  yang  dimasukkan  ke  kas  daerah  untuk pembangunan daerah dengan prioritas di Kecamatan Pesanggaran.
5. Sikap  kontra  dianggap  memiliki  kepentingan  politik  daripada  kepentingan  pelestarian lingkungan, terutama setelah beberapa aktivis yang menolak dihadapkan pada Pemilihan Legislatif  yang  menunjukkan  isu  hanya  alat  politik.  Secara  internal,  anggota  kelompok masyarakat  mulai  melihat  peluang  kerjasama  dengan  menempatkan  BSI  sebagai  salah satu calon pelanggan berbagai paket wisata, termasuk restoran.
6. Mayoritas  pemangku  kepentingan  primer  dan  definitif  memiliki  keinginan  yang  kuat untuk berkolaborasi dengan BSI untuk mendapatkan akses atau peluang untuk mencapai manfaat ekonomi.
7. Perum  Perhutani  dan  PTPN  XII  adalah  dua  perusahaan  yang  melanjutkan  sejarah  tata kelola  hutan  di  Jawa  sejak  zaman  Belanda.  Kehidupan  sosial  masyarakat  Pesanggaran bersifat plural dengan perpaduan antara tradisi masyarakat pegunungan dan pesisir yang mengutamakan  kerukunan.  Dalam  situasi  sosial  ini,  dasar  legal  formal  jabatan  Kepala Desa,  Kepala  BPD,  Camat,  Kapolsek,  Danramil,  Bupati,  Kapolres,  Dandim,  dan  Ketua DPRD  menjadi  kekuatan  yang  sah  dalam  pergaulan  sosial.  kehidupan  masyarakat  di Pesanggaran. Selain itu, pemimpin organisasi masyarakat berbasis gerakan budaya dan
http://doi.org/10.21009/JRMSI
agama seperti Ketua Syuriah dan Tanfidziah NU, Pemimpin Parisada Hindu Dharma, dan Pemimpin Gereja Kristen Jawi Wetan juga memiliki kelebihan.
8. Secara  keseluruhan,  hubungan  antar  pemangku  kepentingan  tampak  harmonis  untuk kebutuhan sosial umum dalam kehidupan sosial tetapi secara aktif bersaing satu sama lain dalam hal akses dan peluang untuk keuntungan ekonomi dan politik.

## Rekomendasi tentang Pemetaan Sosial
Berdasarkan hasil kajian, operasi produksi BSI diprediksi akan menghadapi satu persoalan, yakni konflik  perebutan  status  penggunaan  dan  fungsi  lahan.  Penelitian  ini  merekomendasikan  BSI untuk:
1. Menunjukkan  kinerja  keberlanjutan  dengan  menginformasikan  baik  secara  internal maupun eksternal:
a. Sebuah.  BSI  akan  mematuhi  seluruh  peraturan  operasional  produksi  baik  peraturan tingkat  nasional  maupun  peraturan  daerah,  misalnya  (i)  menunjukkan  kinerja pertambangan  yang  berwawasan  lingkungan  dan  berkelanjutan;  (ii)  Mendukung pengembangan kawasan pariwisata di Kawasan Pantai Pulau Merah, Pantai Mustika, dan  Pantai  Pancer  secara  terpadu  dan  berkelanjutan;  dan  (iii)  Berkontribusi  dalam penyediaan  jaringan  prasarana  dan  sarana  secara  terpadu  dan  berkelanjutan  untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.
b. BSI melibatkan seluruh pemangku kepentingan BSI dalam semua keputusan operasi produksi  dengan  menerapkan  mitigasi  risiko:  menghindari  kerusakan  sosial  dan lingkungan,  meminimalkan  dampak  negatif,  memaksimalkan  dampak  positif, mengambil  inisiatif  untuk  mengoptimalkan  potensi  keberlanjutan  sosial  lingkungan kemudian setelah itu tidak melanggar semua peraturan ketentuan.
c. BSI melaporkan kinerja keberlanjutan melalui semua saluran dan media komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan
2. Berkolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan  utama  dan  definitif  dengan  menunjukkan keberadaan,  operasi,  dan  produksi  BSI  di  Tumpang  Pitu  serta  berkontribusi  dalam peningkatan kualitas, keberlanjutan hidup, dan penghidupan masyarakat
3. Memantau  perubahan  sikap,  terutama  yang  bersikap  netral,  kritis,  dan  negatif  sebagai bagian dari proses evaluasi pelibatan pemangku kepentingan.

## Analisis Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat
1. Potensi  sumber  daya  alam  sebagai  modal  dasar  penghidupan  masyarakat  di  lima  desa terdampak  cukup  memadai,  yaitu  pertanian  padi,  palawija,  tanaman  hortikultura  (buah naga  dan  jeruk),  perkebunan  kelapa,  serta  sumber  daya  perikanan  dan  kelautan  yang melimpah bagi masyarakat. masyarakat.
2. Operasi  penambangan  BSI  terletak  di  kawasan  pertanian,  perikanan,  dan  kelautan  serta kawasan  pariwisata  yang  sangat  berkembang,  dan  mata  pencaharian  masyarakat  di kawasan ini masih sangat bergantung pada modal sumber daya alam (nature assets).
3. Setiap  sektor  mata  pencaharian  mengikuti  potensi  masing-masing  desa  yaitu  petani, nelayan,  dan  industri  gula  merah  yang  memberikan  kontribusi  pendapatan  masyarakat. Rumah  tangga  nelayan  memiliki  kerentanan  paling  tinggi  dibandingkan  rumah  tangga lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan waktu melaut karena faktor musim dan  cuaca.  Petani  padi  memiliki  kerentanan  paling  rendah  karena  memiliki  kebebasan untuk  bertani  sepanjang  musim,  memiliki  kepemilikan  lahan,  dan  kebebasan  untuk menentukan komoditas yang akan ditanam.
4. Sebagian  besar  masyarakat  desa  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  cukup,  mulai  dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas bahkan pendidikan tinggi. Pengangguran membutuhkan  pelatihan  keterampilan  teknis  di  luar  sektor  pertanian/perikanan  untuk meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  masyarakat  setempat,  terutama  yang dibutuhkan oleh perusahaan pertambangan.
5. Perilaku  masyarakat  dalam  menerapkan  pola  hidup  bersih  dan  sehat  masih  rendah. Sebagian  besar  masyarakat  sudah  memiliki  fasilitas  air  bersih  berupa  sumur  gali  dan PDAM  serta  fasilitas  WC  keluarga  untuk  buang  air  besar,  namun  sebagian  kecil  masih belum memiliki jamban keluarga sehingga mereka buang air besar ke sungai. Penanganan sampah rumah tangga masih belum optimal karena masih ada anggota masyarakat yang membuang  sampah  ke  sungai.  Diperlukan  dukungan  penyediaan  sarana  sanitasi  dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan kader posyandu terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
http://doi.org/10.21009/JRMSI
6. Masyarakat mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan desa sehingga arus transportasi tidak lancar.  Pada  musim  hujan  becek  dan  pada  musim  kemarau  berdebu.  Demikian  juga, sebagian besar saluran irigasi rusak dan membutuhkan perbaikan menyeluruh.
7. Sebagian besar keuangan masyarakat berasal dari industri pertanian, perikanan, dan gula merah. Pinjaman modal usaha dapat dilayani melalui bank yang ada (BRI) dan koperasi. Nelayan memiliki alternatif modal dari pedagang pengumpul (nakhoda), terutama untuk pengadaan alat tangkap (perahu dan mesin).

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perusahaan
Kegiatan  CSR  BSI  dituangkan  dalam  Program  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat (PPM) dengan rekomendasi sebagai berikut:
1. Dukungan  perusahaan  dalam  program  PPM  harus  dilakukan  sebagai  investasi  sosial perusahaan  yang  memiliki  dua  tujuan  sekaligus,  yaitu:  (a)  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat; dan (b) bermanfaat bagi perusahaan. Sebagai sebuah investasi, program PPM harus dirancang untuk mengukur dua tujuan tersebut di atas.
2. Menjadikan  intervensi  program  PPM  sebagai  strategi  membangun  relasi  dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat.
3. Program  PPM  diarahkan  untuk  mendukung  dan  mengembangkan  sektor  mata pencaharian di luar sektor pertambangan sehingga ketergantungan dan tekanan ekonomi terhadap perusahaan berkurang.
4. Program PPM harus mendukung peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan industri kecil melalui bantuan peralatan, permodalan, atau peningkatan kapasitas.
5. Komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup  masyarakat  sekitar  tambang  untuk  mewujudkan  operasi  penambangan  hijau dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek  pembangunan  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi dalam setiap operasi bisnisnya.
6. Program PPM juga dilaksanakan melalui kemitraan antara perusahaan dengan pemerintah desa  sesuai  amanat  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  memberikan ruang  bagi  desa  untuk  berkembang  dan  bekerjasama  dengan  semua  pihak,  termasuk perusahaan  pertambangan.  Pelaksanaan  program  PPM  juga  dapat  diintegrasikan  dengan pembangunan desa dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang sesuai
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Rencana  Kegiatan Pembangunan (RKP) masing-masing desa setiap tahun.
7. Merumuskan rencana strategis program PPM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen  BSI  sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  yang  telah  diidentifikasi dan diselaraskan dengan program prioritas perusahaan.
8. Merumuskan  pemahaman  BSI  dan  Pemerintah  Desa  sekitar  tambang,  dan  menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk pelaksanaan rencana strategis PPM yang telah disepakati setiap tahun.
9. Untuk  mensukseskan  program,  diperlukan  pendampingan  yang  intensif  dalam pelaksanaan  kegiatan  program  kemitraan  yang  dilakukan  dengan  perusahaan  dan  desa. Pendampingan dilakukan oleh asisten yang profesional dan berkompeten sehingga dapat menjadi  jembatan  komunikasi  yang  baik  antara  perusahaan  dengan  masyarakat terdampak.
10. Mengintensifkan  komunikasi,  konsultasi,  dan  rapat  koordinasi  dengan  pemerintah  desa, BPD,  dan  tokoh  masyarakat  mengenai  pendekatan  baru  dalam  melaksanakan  program PPM perusahaan yang terintegrasi dengan kegiatan pembangunan desa.

## Kesimpulan dan Saran
Kehadiran  BSI  di  kawasan  pertambangan  emas  Tumpang  Pitu  Banyuwangi  diharapkan dapat  meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  sekitar  lokasi  ke  arah  yang  lebih  baik sesuai hasil pemetaan sosial yang telah dilakukan. Satu-satunya potensi konflik akibat persaingan penggunaan  dan  status  penggunaan  lahan  dapat  dideteksi  sejak  dini  dan  dapat  diselesaikan dengan  strategi  Golden  Share.  BSI  harus  mampu  menjaga  situasi  kondusif  dengan  tetap melaksanakan  program  Pengembangan  dan  Pemnberdayaan  Masyarakat  (PPM)  yang direkomendasikan.
Sesuai  fungsinya,  pemetaan  sosial  yang  dilakukan  BSI  sebelum  melakukan  berbagai kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  langkah  strategis  untuk  mengidentifikasi beberapa  indikator  standar  terkait  kondisi  sosial  politik  dan  budaya,  serta  merumuskan  strategi pelaksanaan  pengembangan  masyarakat  melalui  program  CSR  di  lingkungan.  lima  desa terdampak, yakni desa Sumberagung. , Sumbermulyo, Pesanggaran, Sarongan, dan Kandangan, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hasil kegiatan ini dituangkan
http://doi.org/10.21009/JRMSI
dalam  Rencana  Induk  Program  Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (PPM)  2019- 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
AA1000SES (2015). AA1000 SES Stakeholder. Accessed February 20, 2021. www.accountability.org
Calveras,  A  (2013).  External  and  Internal  Corporate  Social  Responsibility:  Complements Through Product Quality, Evidence from the Hotel Industry. Department of Business Economics,  Universitat  de  les  Illes  Balears,  Cra  Valldemossa,  Palma  de  Mallorca, Spain.
Chamid,  C.  (2004).    Keberhasilan  Program  Community  Development  di  sekitar  Tambang mencerminkan  kinerja  industri  pertambangan  (Studi  Kasus  Mercury  Awareness Program di PT KEM).  Mimbar Volume XXII No. 2 April - Juni 2004.
D’Amato,  A,  S  Henderson,  and  S  Florence  (2009).  Corporate  Social  Responsibility  and Sustainable  Business.  Guide  to  Leadership  Tasks  and  Functions.  Center  for  Creative Leadership Greensboro, North Carolina.
Friedman, M  (1970). The Social Responsibility of Business is  to  Increase  Its  Profits. The New York Times Magazine. New York.
Gubbels, P and Koss. 2004. From The Roots Up 2nd, Ed. World Neighbors. Oklahoma City.
Mardikanto, T., and Soebiato, P. 2019.  Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Mikkelsen, B. (2001). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebagai Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan. Yayasan Obor Indonesia.
Netting, F.E., P.M. Kettner, and S.L. McMurtry (1993), Social Work Macro Practice, New York: Longman.
Orlitzky, M,  FL Schmidt  and SL Rynes (2003).  Corporate social  and financial performance:  A meta-analysis. Organization Studies.
Radyati, M.  R. (2014).  Sustainable business  dan corporate social  responsibility  (CSR). Jakarta: CECT (Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector) Trisakti University.
Rudito, B. & Famiola, M. (2008). Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial Tehnik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti. Bandung: Rekayasa Sains.
Sarmadi,  2012.  Hukum Progresif pada Pertambangan Batubara.  MMH, Jilid  41 No. 1 Januari 2012.
Saugi W., and Sumarno, 2015.  Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal.  Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 227-238.
Subagyo,  P.J.,  2002.    Hukum  Lingkungan,  Masalah  dan  Penanggulangannya.    Jakarta.    Rineka Cipta.
Sudarso, B.P., 2009.  Potret Hukum Pertambangan di Indonesia dalam Era UU no. 4 tahun 2009. Lembaga  Pengkajian  Hukum  Internasional  Universitas  Indonesia.    Jakarta.    Jurnal Hukum Internasional.  Vol. 6 No. 3, April 2009.
Undang-undang Dasar 1945, Amandemen.
Undang-undang  nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (PT)  mengatur  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).