Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of Honest and Fair Principle
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah
Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik
Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar
Keadilan Waris Dalam Alquran
Afidah Wahyuni
Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia
Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama
Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia
Agus Handoko
Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya
RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan)
Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 3 NO. 2 (2019)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 139
Hoax as Challenge to Democratic Elections in the Context of Honest and Fair Principle
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Zahrotunnimah
155 Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam
(Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law) Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik
169 Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor
(Divorce Background Analysis In the Bogor District Religious Court)
Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, Mukhtar
183 Keadilan Waris Dalam Alquran
(Justice Inheritance in The Koran)
Afidah Wahyuni
197 Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia
(Comparison of Good Corporate Governance Principles at Conventional Banks and Sharia Banks in the Legal System in Indonesia) Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama
209 Kritik Perkembangan Teori Tafsir Akademisi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia
(Critics of the Development of Academic Interpretation Theory At Islamic Higher Education Institutions in Indonesia) Agus Handoko

## 227 Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya
(Contractual Marriage Perspective in National Law and Islamic Law Along with The Resulting Legal Consequences)
RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar
Vol. 3 No. 2 (2019), pp: 227-238. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491

## Perspektif Kawin Kontrak
Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukun Yang Ditimbulkannya *
(Contractual Marriage Perspective in National Law and Islamic Law Along with The Resulting Legal Consequences)
RR Dewi Anggraeni, 1 Muhammad Affan Gofar 2

## Universitas Pamulang Banten
https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491

## Abstract
This  study  aims  to  review  legally  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage and Islamic  Law  concerning  contract  marriages and how  the  legal  consequences  are  for children  and  wives.  The  conclusion  of  this  study  shows  that  Law  No.  1  of  1974 concerning Marriage does not regulate existing contract marriages, whereas in Islamic law,  both  in  the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  and  the  words  of  the  Prophet Muhammad  have  banned  contract  marriages,  even  though  the  Shiite  groups  stated differently. From this study it was found that there were legal consequences for wives regarding marital status, namely that it was not recognized by the state because the state  did  not  regulate  contract  marriages,  wives  only  obtained  social  and  economic status.  Regarding  shared  property,  because  contract  marriages  are  not  recognized, marriages also cannot be sued. Other legal consequences for children based on Article 42,  43  Paragraph  1  regarding  the  position  of  the  child,  the  child  only  has  a  civil relationship  with  his  mother  only,  the  child  does  not  have  a  mutual  inheritance relationship with his father, because the child of a contract marriage is considered an unmarried  child.  Then  regarding  the  assets  and  guardians,  the  child  of  a  contract marriage cannot claim inheritance or the father does not have the rights to the child because the right falls entirely to the mother.
Keywords: Contract Marriage, Rights of Children and Wife, Islamic Law

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  secara  yuridis  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Hukum  Islam  mengenai  kawin  kontrak  dan bagaimana  akibat  hukum  terhadap  anak  dan  istri.  Kesimpulan  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  UU  Nomor  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan  tidak  mengatur mengenai  kawin  kontrak  yang  ada,  padahal  dalam  hukum  Islam,  baik  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  maupun  sabda  Nabi  Muhammad  telah  melarang kawin  kontrak, meskipun golongan  syi’ah menyatakan  berbeda.  Dari  penelitian  ini ditemukan adanya akibat hukum bagi istri mengenai status perkawinan yaitu tidak diakui  oleh  negara  karena  negara  tidak  mengatur  kawin  kontrak,  istri  hanya memperoleh  status  sosial  dan  ekonomi.  Mengenai  harta  bersama  karena  kawin kontrak  tidak  diakui,  maka  perkawinan  juga  tidak  dapat  dituntut.  Akibat  hukum
* Naskah diterima tanggal: 12 Juli 2019, direvisi: 15 Oktober 2019, disetujui untuk terbit: 20 November 2019.
1 RR Dewi Anggraeni adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangsel, Banten. E-mail: dewifhunpam@yahoo.com
2 Muhammad  Affan  Gofar adalah  peneliti  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pamulang, Tangsel, Banten.
lainnya  bagi  anak dengan  berdasar  Pasal  42,  43  Ayat  1  mengenai  kedudukan  anak, anak  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  saja,  anak  tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapaknya, karena anak kawin kontrak dianggap  anak  luar  kawin  yang  tidak  diakui.  Kemudian  mengenai  harta  dan  wali, anak kawin kontrak tidak dapat menuntut waris atau bapak tidak memiliki hak atas anak tersebut karena hak jatuh sepenuhnya kepada ibu.
Kata Kunci: Kawin Kontrak, Hak Anak dan Istri, Hukum Islam

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  bagi  kehidupan manusia,  dimana  dua  orang  dari  jenis  kelamin  yang  berbeda  dipertemukan dengan  syarat  dan  hukum-hukum  yang  berlaku  untuk  satu  tujuan  yang  sama, yaitu membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatarbelakangi adanya perasan saling  mencintai  satu  sama  lain.  Rasa  cinta  inilah  yang  kemudian  mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga.
Pengertian perkawinan di dalam KUHPerdata, dapat dilihat dalam Pasal 26 KUHPerdata  dikatakan  bahwa  Undang-Undang  memandang  soal  perkawinan hanya  dalam  hubungan-hubungan  perdata  saja.  Pasal  ini  menunjukkan  bahwa KUHPerdata  memandang  perkawinan  bukan  suatu  perbuatan  religius berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  melainkan  bersifat  materi  atau kebendaan ( zakelijk ).
Tujuan perkawinan memfokuskan hubungan suami isteri dengan nilai-nilai kebendaan  dan  serba  duniawi.  Hubungan  suami  isteri  lebih  mengganggu  sifat sosiologis  dari  pada  religi.  Religi  tidak  mendapat  tempat  didalam  hubungan perdata  pada  soal-soal  perkawinan.  Hal  ini  didasarkan  pada  filosofi  bahwa KUHPerdata  menganut  paham  serta  materi  saja  dengan  mengagungkan individual liberalistis.
Mengingat  pentingnya  masalah  perkawinan,  maka  seluk  beluk  mengenai perkawinan telah diatur sedemikian rupa, baik dalam hukum negara, agama dan norma masyarakat. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat tentunya sangat kritis dalam menentukan sah atau tidaknya  sebuah  perkawinan.  Hal  tersebut  dituangkan  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan momentum penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  masing-masing  agama  dan kepercayaannya,  perkawinan  hendaklah  dicatatkan,  sebagaimana  ditetapkan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat: “(1) Perkawinan adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaan  itu.”  (2)  “Tiap -Tiap  perkawinan  dicatat  menurut  perundang- undangan  yang  berlaku.”  Namun  meskipun  telah  ada  peraturan  mengena i hukum  dan  syarat  melakukan  perkawinan  baik  secara  agama  maupun
pemerintahan,  masih  saa  ada  indiviu  yang  melakukan  perkawinan  yang  tidak sesuai  dengan  syarat  tersebut.  Salah  satu  bentuk  perkawinan  yang  tidak  sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku adalah kawin kontrak.
Nikah  mut'ah  atau  kawin  kontrak  akhir-akhir  ini  banyak  dilakukan  oleh sebagian  umat  Islam  Indonesia,  terutama  kalangan  pemuda  dan  mahasiswa. Praktek  nikah  mut`ah  tersebut  telah  menimbulkan  keprihatinan,  kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi`ah di Indonesia.
Nikah mut’ah di  kalangan  para  ahli  fikih  disebut  juga  nikah  muaqqat (kawin sementara waktu) atau nikah inqifa (kawin terputus). Oleh karena laki-laki yang mengawini wanita itu untuk jangka tertentu: sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Disebut nikah mut’ah, karena laki -laki bermaksud untuk bersenang-senang  dengan  wanita  untuk  sementara  waktu  sampai  batas  yang ditentukan. Kawin  kontrak  dalam  perkembangannya  banyak  menimbulkan  pro kontra  sehingga  banyak  pendapat  yang  bermunculan  tentang  keberadaan  jenis perkawinan ini. Tanggapan maupun pertanyaan yang muncul adalah mengenai boleh atau ti dak melakukan kawin kontrak atau mut’ah. Dalam hal ini tentunya harus  mendapatkan  penjelasan  dari  para  ulama  atau  para  imam  mengenai  apa yang  menyebabkan  munculnya  kawin  kontrak  serta  apa  yang  mendasari seseorang melakukan mut’ah berdasarkan riwayat serta dalil-dalil kuat sehingga kemudian hal-hal yang menyangkut atau berkenaan dengan kawin kontrak dapat lebih dipahami. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang hukum nikah mut’ah dalam perspektif Islam dan seluk beluk mengenai nikah mut’ah.

## Hukum Kawin Kontrak Menurut Hukum Indonesia
Dijelaskan bahwa tata hukum Indonesia itu adalah “hukum yang sekarang berlaku  di  Indonesia.”  Hukum  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia  disebut dengan  hukum  positiif.  Artinya  aturan  yang  memberi  akibat  hukum  kepada peristiwa yang terjadi dalam pergaulan hidup. Berkenaan dengan hukum positif sebagai hukum yang sekarang dan berlaku di Indonesia, sebagai aturan memberi akibat  hukum  kepada  peristiwa  dalam  pergaulan  hidup,  dalam  hal  ini  secara khusus  peristiwa  yang  diberi  sebutan  dengan  kawin  kontrak.  Dalam  hal menciptakan  bagi  terjadinya  kejelasan  dan  kepastian  hukum  kawin  kontrak tersebut.  Karenanya  hukum  positif  dapat  menjamin,  melindungi  dan mempertegas status hukumnya, serta melayani hak-hak orang yang melakukan kawin kontrak itu sebagai warga negara. 3
3 Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.10, 1984), h.46.
Dengan demikian, ketentuaan Pasal 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 KHI perlu dijelaskan dan ditafsirkan sehingga darinya ditemukan hukum untuk diterapkan  kepada  peristiwa  atau  kasus  kawin  kontrak  yang ada  dan  terjadi  di Indonesia.    Penemuan  hukum  lazimnya  diartikan  sebagai  proses  pembentukan hukum  oleh  hakim  atau  petugas-petugas  hukum  lainnya  yang  diberi  tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.
Dalam  rangka  upaya  menemukan  apa  yang  dapat  menjadi  hukum  bagi peristiwa  tertentu  ketika  undang-undang  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas, dilakukanlah penafsiran. Untuk menemukan yang menjadi hukum bagi peristiwa tertentu  ketika  terjadi  kekosongan  hukum,  dilakukanlah  konstruksi  terhadap hukum. Hukum bagi peristiwa kawin kontrak yang ada dan terjadi di Indonesia ini  menurut hukum  positif  Indonesia,  dimungkinkan  bisa  masuk  ke  dalam  dua masalah hukum tersebut di atas.  Yaitu terjadinya ketidak lengkapan atau ketidak jelasan undang-undang.
Mengacu pada pembahasan yang dikemukakan berkenaan dengan hakikat dari  kawin  kontrak  tersebut  dihubungkan  dengan  acuan  bagi  sahnya  suatu perkawinan menurut tata hukum nasional Indonesia, yaitu:

## 1. Hakikat Kawin Kontrak Dalam Sudut Pandang Hukum Nasional
Mengawali  pembahasan  dalam  menelusuri  hakikat  kawin  kontrak  dari sudut  pandang  hukum  nasional  ini,  perlu  dikemukakan  lebih  dahulu  sifat-sifat hukum  sebagai  sistem  tertutup.  sifat-sifat  Hukum  sebagai  sistem  tertutup:  a). Comprehensive, b). All-inclusive, c). Systematic.
Hakikat  kawin  kontrak  ini  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum perkawinan  nasional  Indonesia,  akan  dapat  terlihat  jelas  apabila  diurai  melalui pendekatan konsep ( conceptual approach ). Melalui pendekatan konsep ini diyakini akan ditemukan makna yang umum, yang universal dari kata perkawinan yang menurut hukum merupakan suatu tindakan hukum, yang bisa mencakup kepada hal-hal yang partikuler. Termasuk kepada kawin kontrak.
Dalam hukum perkawinan nasional, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974, ada dua konsep perkawinan di dalamnya yang dapat dikatakan bahwa masing- masing berdiri sendiri namun saling berkaitan. Pertama konsep perkawinan (saja) sebagaimana yang termuat dalam pasal 1. Kedua, konsep perkawinan yang sah sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat (1). Konsep pertama yaitu konsep perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kek al  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.” Berdasarkan  pada  konsep  perkawinan  yang  termuat  di  dalam  pasal  tersebut,
bentuk atau model perkawinan yang dilaksanakan oleh orang Islam, yang dapat masuk ke dalamnya adalah; a. perkawinan yang ada unsur akadnya. b. nikah daim . 4
Atas dasar itu maka istilah kawin kontrak tidak dikenal sekaligus tidak ada diatur  dalam  hukum  perkawinan  nasional  Indonesia.  Terlebih  lagi  jika  kawin kontrak  itu  dikonsepkan  dengan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan wanita  sebagai  suami  isteri  dalam  jangka  waktu  tertentu,  jelas  sangat  bertolak belakang  dengan  konsep  perkawinan  yang  dimuat  dalam  Pasal  1  UU Nomor  1 Tahun 1974 tersebut di atas tadi. 5
Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 itu, jelas bertentangan dengan kata “jangka  waktu tertentu”  yang  ada  dalam  konsep  kawin  kontrak.  Jika  dalam bentuk  istilah  konkret  tentang  kawin  kontrak  itu  tidak  di  atur  dalam  hukum nasional  Indonesia,  maka  dapat  dan  perlu  dilihat  dan  ditelusuri  konsep perkawinan dalam hukum nasional itu. Konsep kedua, yaitu konsep perkawinan yang sah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.  Pasal  ini  berbunyi  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ”
Kawin  kontrak  itu  tadi  dapat  dikategorikan  sebagai  perkawinan  yang  sah menurut peraturan perundangan yang berlaku, bahwa selain melalui pendekatan konsep  dapat  juga  ditelusuri  melalui  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan kasus seperti akan diuraikan pada pembahasan berikut.

## 2. Mengukur Sah Tidaknya Kawin Kontrak
Adapun  acuan  tentang  sahnya  perkawinan  itu  menurut  aturan  hukum nasional  yang  tertuang di  dalam  peraturan  perundangan  adalah  aturan  hukum agama.  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  dan  pasal  4  KHI.  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  berbunyi “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  m enurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ” Sedang Pasal 4 KHI berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. ”
Jika  menurut  hukum  positif  keabsahan  dari  suatu  perkawinan  diukur menurut  ketentuan  aturan  hukum  Islam  bagi  orang  Islam,  maka  perkawinan orang Islam yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan hukum agama Islam menurut  yang  diyakini  oleh  yang  bersangkutan,  tentu  dapat  dikatakan  sah menurut hukum. Dengan acuan atau patokan seperti dikemukakan di atas, maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 di awal bahwa dari empat macam model kawin kontrak yang terjadi dan ada di Indonesia ini hanya dua macam saja yang  dapat  dikatakan  sebagai  perkawinan  yang  sah  menurut  aturan  hukum
4 Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1993), h.4.
5 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum ,  h.5.
nasional Indonesia. Perundangan telah membuat ketentuan bahwa yang dijadikan patokan untuk menilai sah tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang  beragama  Islam  menurut  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah hukum  agama  Islam,  maka  jika  dilaksanakan  sesuai  tata  cara nikah  mut’ah mestinya secara hukum harus dianggap atau dinyatakan sah. 6
Nikah mut’ah atau kawin kontrak itu bertentangan dengan aturan yang ada yaitu dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, hal itu perlu dilakukan pengkajian secara mendalam. Sebagaimana dijelaskan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Artinya, konsep perkawinan itu tidak hanya yang tertuang dalam Pasal 1, akan tetapi ada juga dalam Pasal 2 ayat (1).
Melalui  konsep  perkawinan  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  ini, perundang-undangan  perkawinan  nasional  memberi  ruang  yang  lebar  bagi masuknya  ke  dalam  serta  diakui  keabsahan  dari nikah mut’ah .  Penafsiran  yang dilakukan  dalam  rangka  untuk  menemukan  hukum  ini,  akan  menggunakan berbagai teori dan pendekatan. 7

## Pencatatan Kawin Kontrak
Kawin kontrak dipersepsikan sebagai nikah mut’ah dan dipandang sebagai perkawinan  yang  tidak  sah  oleh  pejabat  pencatat  nikah  di  Indonesia.  Pejabat Pencatat nikah di Indonesia menolak untuk mencatatnya, dikarenakan penolakan itu berlaku mulai dari tingkat pejabat pencatat nikah yang paling bawah sampai dengan  yang  paling  tinggi  sebagai  pengambil  dan  pengarah  kebijakan.  Alas  an untuk  melakukan  penolakan  adalah  disebabkan  tergolong  zina,  dipersepsikan kawin kontrak atau nikah mut’ah digolongkan haram dan tidak sah.
Kawin  kontrak  yang  sah  menurut  hukum  posisitff  karena  sah  menurut hukum  islam  yang  dimaksud:  kawin  kontrak  yang  dikategorikan  atau  disebut nikah  mutah,  dan  kawin  kontrak  dikategorikakna  sebagai  nikah  daim  yang diawali  dengan  adanya  perjanian  tentang  jangka  waktu  lama  perkawinannya sebelum  ada  akad  nikah  yang  berlangsung.  Kedua  macam  kawin  kontrak  itu, menurut  mazhab  syiah  dianggap  sah  hanya  kontraknya  yang  selalu  berkaitan dengan jangka waktu itu dianggap bala demi hukum dan sudah diatur oleh-oleh perundangan.  Menurut  hukum  islam  kedua  macam  model  kawin  kontrak  itu tidak  dapat  dikatakan  sah  dikarenakan  adanya  sebab  sebagai  nikah  mutah ataupun nikah daim, maka dapat dikatakan dapat sah menurut hukum positif. Di dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang memerinthakan pejabat pencatat nikah untuk mencatatnya.
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , h.169.
7 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , h.5.
Dapat  ditarik  kesimpulan  dari  penjelasan  diatas  adalah  pencatatan perkawinan dikatakan sah adalah termasuk hak bagi mereka yang melaksanakan perkawinan, sebagai hak yang diberikan oleh hukum. Semua pencatatan terhadap perkawinan yang sah dapat diartikan menjadi sebagai kewajiban bagi para pejabat pencatat  nikah  sebagai  aparat  Negara  menurut  perintah  hukum.  Selanjutnya pencatatan  perkawinan  seperti  perkawinan  kontrak  yang  digolongkan  sebagai perkawinan yang sah menurut hukum itu adalah hak bagi para pasangan yang melakukan  perkawinan kontrak  tersebut.  Karena  kedua  macam  perkawinan itu digolongan perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya menjadi hak bagi para  pasangan  yang  melangsungkan  perkawinan  dalam  hal  pencatatan,  maka pejabat  pencatat  nikah  wajib  untuk  mencatatkannya  dan  tidak  boleh  untuk menolak mencatatnya. 8
Diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  tentang  norma-norma  hukum yang  menjelaskan  tentang  hak  asasi  manusia  bagi  setiap  orang  yang  menjadi penduduk Negara Indonesia. Salah satunya yaitu hak untuk memeluk agama dan kepercayaan,  hak  untuk  menjalankan  ibadah  menurut  agama  serta kepercayaannya  masing-masing.  Hal  ini  termasuk  kepada  pengertian  bahwa penduduk memiliki hak untuk melaksanakan kawin kontrak yang sah menurut hukum serta dapat dicatat, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## Alternatif Penyelesaian Kawin Kontrak
Dijelaskan dan dipertegas tentang pencatatan kawin kontrak dalam kategori yang  dipandang  sah  oleh hukum  itu  menjadi  suatu  hak bagi  para  peminta  dan pelakunya  itu  tadi.  Dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974  pada  Pasal  2  ayat  (1) dinyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu. ” Memperhatikan isi undang undang pasal  ini  dan  pesan  yang  terkandung  di  dalamnya,  maka  dapatlah  dikatakan bahwa pasal ini merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 itu berbunyi: “negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Peraturan  hukum  di  atas  adalah  bahwa  setiap  perkawinan  yang dilaksanakan  sesuai  aturan  hukum  agama  dan  kepercayaan  dari  orang  yang melaksanakan perkawinan itu harus dinyatakan sah menurut hukum. Atas dasar itu,  tidak  ada  satu  pihakpun  yang  dapat  atau  berwenang  menyatakan  ketidak sahannya  selain  hukum.  Hukum  di  sini  maksudnya  adalah  peraturan perundangan. Berdasarkan pada adanya ayat (2) Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974
8 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Dan konstruksi Hukum , (Bandung: Alumni, Cet. Ke- 2, 2008), h.4.
tersebut, maka ketika para pelaku kawin kontrak yang sah menurut hukum itu menghendaki  serta  meminta  pencatatan,  konsekuensinya  adalah  kewajiban Negara  untuk  melayaninya.  Melakukan  pencatatan  terhadap  perkawinan tersebut,  menerbitkan  akta  nikahnya,  serta  menyerahkan  kutipan  akta  nikah untuk mereka.
Masalah  hukum  yang  kemudian  muncul  setelah  pencatatan  perkawinan kawin  kontrak  tersebut, yaitu  tentang  keberlakuan  isi  perjanjian  tentang  jangka waktu  perkawinan  yang  dibuat  dan  disepakati  oleh  kedua  mempelai  sebelum akad itu. Apakah perkawinannya otomatis batal demi hukum setelah perkawinan tersebut  jatuh  tempo  pada  tanggal  yang  mereka  sepakati  dalam  kontrak.  Suatu perkawinan  dikatakan  kawin  kontrak  karena  padanya  ada  atau  melekat perjanjian. Perjanjian atau kontrak itu sendiri bermakna suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan.
Masalah kawin kontrak atau perjanjian tadi, bahwa apabila dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula bahwa para pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain.
Pengertian dengan adanya suatu kontrak itu, maka perjanjian atau kontrak dalam  kawin  kontrak  tersebut  perlu  diperiksa  dan  dianalisis  secara  cermat mengenai keabsahannya menurut hukum. Apakah termasuk dalam perkara yang sah atau tidak. Untuk ini perlu dilakukan penelitian terhadap dua hal. Pertama berkenaan asas hukum kontrak, dan kedua tentang syarat sahnya kontrak.

## 1. Tinjauan Dari Asas Hukum Kontrak
Dalam  hukum  kontrak  dikenal  banyak  assas,  dijelaskan  asas konsensualismem,  asas  kebebasan  berkontrak,  asas  mengikatnya  kontrak,  asas iktikad baik.
2. Tinjauan Dari Syarat Sahnya Kontrak
Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia,  suatu  perkawinan  dapat  putus  disebabkan  oleh  tiga  hal,  kematian, perceraian, putusan pengadilan menurut ketentuan pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974.  Untuk  melakukan  perceraian  ditentukan  oleh  undang-undang  harus  ada cukup alas an. Bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Masalahnya adalah perjanjian yang ada dalam kawin kontrak itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundangan.
Perkawinan memiliki sebab dan syarat diantaranya adalam karena kontrak atau  perjanjiannya  dilaksanakan  sebelum  upacara  akad  nikah.  Apapun  yang dilakukan sebelum upacara akad nikah yang tidak berkenaan dengan rukun nikah tentu  tidak  ada  masalah.  Sebab  yang  berkaitan  dengan  rukun  nikah  itu  masuk dalam  masalah  kebsahan  nikah.  Penyebab  putusnya  perkawinan  dan  alasan-
alasan perceraian, dimaksudkan dengannya akan diketahui apakah kontrak atau perjanjian yang ada dalam kawin kontrak tersebut termasuk yang dapat dijadikan sebagai penyebab putusnya perkawinan, dan atau sebagai alasan perceraian. 9
Sebab  jika  tidak,  maka  dapatlah  kita  mengatakan  bahwa  isi  kontrak  itu bertentangan  dengan  peraturan  perundangan.  Bertentangan  karena  menurut kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  suami-isteri  tersebut  bahwa  jatuh temponya  kontrak  menjadi  alasan  dan  penyebab  putusnya  perkawinan, sementara  menurut  peraturan  perundangan  tidak  termasuk  sebagai  penyebab putusnya  perkawinan,  dan  tidak  juga  sebagai  alasan  perceraian.  Penyebab putusnya perkawinan menurut peraturan perundangan adalah tiga macam, yaitu: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan.
Alasan-alasan  perceraian  untuk  dijadikan  sebagai  salah  satu  alasan perceraian,  maka  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  perceraian  menurut peraturan  perundang-undangan  ada  delapan.  Kedelapan  alasan  dimaksud adalah:
1. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami atau istri). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah  satu  pihak  (suami  atau  istri)  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah  satu  pihak  (suami  atau  istri)  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar shigat taklik-talak.
8. Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Alasan perceraian menurut peraturan perundangan tersebut, jelas tidak ada memuat tentang jangka waktu atau jatuh tempo. Demikian kita dapat mengatakan bahwa isi kontrak yang ada dalam kawin kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontraK. Tinjauan yang dikemukakan maka terlihat adalah bahwa isi  kontrak  atau  perjanjian  yang  termuat  dalam  kesepakatan  pasangan,  yang
9 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , h.13-14.
menjadikan perkawinan mereka disebut sebagai kawin kontrak itu, tidak memiliki kekuatan  hukum  dan  batal  demi  hukum.  Karena  kontrak  tersebut  tidak memenuhi  syarat  sahnya  kontrak  menurut  hukum.  Jika  kontrak  yang  dibuat dalam perkawinan dengan kawin kontrak itu dipandang batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak mengikat bagi kedua suami isteri yang tidak memiliki kekuatan hukum  maka  penyelesaian  permasalahan  hukun  yang  berkaitan  dengan  kasus kawin kontrak ini menurut hukum positif terdapat tiga alternative, yaitu : 10
1. Membiarkan dan memperlakukan kawin kontrak yang sah menurut hukum itu  apa  adanya  setelah  itu  mencatatnya  dan  jangan  menolak  perkawinan untuk dicatatkan.
2. Merevisi  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  berkenaan  dengan putusnya perkawinan atau yeng bersangkutan dengan alasan perceraian.
3. Membawa kasus kawin kontrak atau perjanjian ke pengadilan.
Ada beberapa alasan yang mengharamkan pernikahan kontrak, diantaranya yaitu:
Pertama; Tidak adanya aturan untuk saling mewarisi. Kawinan kontrak atau nikah mut’ah, tidak diwajibkan atau tidak adanya kewajiban untuk memberikan hak waris terhadap istri dan anak hasil perkawinannya, sampai waktu pernikahan yang disepakati berakhir. Karena hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan aturan hukum islam yang menjelaskan, sebuah keluarga dibangun untuk adanya kesejahteraan serta kebahagiaan bagi anggota keluarga atau bagi seluruh anggota.
Kedua: Kawin Kontrak membawa dampak negatif terhadap keturunan yang dihasilkan  saat  terjadinya  perkawinan  kontrak  itu.  Keturunan  yang  dilahirkan pada saat terjadinya pernikahan kontrak tersebut tidak dapat pengakuan secara hukum  dari  orang  tua  terutama  dari  bapak.  Seorang  anak  tidak  akan mendapatkan hak untuk diberikan nafkah ataupun tidan mendapatkan hak waris yang dapat menjamin untuk kehidupannya dimasa depan. 11
Dapat  ditarik  kesimpulan  dari  penjelasan  di  atas  terhadap  perkawinan kontrak  yang  memiliki  hukum  yang  haram  adalah  sebuah  kontraknya  bukan perkawinannya  karena  menurut  hukum  islam  untuk  perkawinannya  sendiri dianggap sah tapi untuk kontraknya tidak diperbolehkan dalam islam.

## Kesimpulan
Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 itu, jelas bertentangan dengan kata “jangka  waktu  tertentu”  yang  ada  dalam  konsep  kawin  kontrak.  Jika  dalam bentuk  istilah  konkret  tentang  kawin  kontrak  itu  tidak  di  atur  dalam  hukum
10 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar , h.39-41.
11 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Penemuan Hukum , h.21.
nasional  Indonesia,  maka  dapat  dan  perlu  dilihat  dan  ditelusuri  konsep perkawinan dalam hukum nasional itu. Konsep kedua, yaitu konsep perkawinan yang sah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.  Pasal  ini  berbunyi  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menur ut hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kawin  kontrak  itu tadi  dapat  dikategorikan  sebagai  perkawinan  yang  sah  menurut  peraturan perundangan yang berlaku, bahwa selain melalui pendekatan konsep dapat juga ditelusuri melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Kawin kontrak dikatakan sah menurut hukum Islam oleh sebagian mazhab, sedang  yang  dikatakan  sah  itu  adalah  tentang  perkawinannya  tetapi  tentang perikatan dan perjanjian terhadap perkawinan itu sendiri dipandang batal demi hukum. Dikatakan batal demi hukum dikarenakan perjanjian atau kontrak dalam perkawinan itu sendiri tidak masuk ke dalam alasan perceraian yang telah diatur di dalam Undang-undnag Nomor 1 Tahu 1974 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang  menjelaskan  macam  macam  alasan  perceraian  dan  putusnya  suatu perkawinan sah menurut hukum positif.
Pemerintah  seharusnya  sudah  mengambil  langkah  tegas  terhadap  semua pelaku  yang  menjalankan  kawin  kontrak  di  Negara  Indonesia  ini  serta  oknum- oknum yang mempermudah terjadinya kawin kontrak atau perjanjian antar pihak isteri  dan  suami  sebelum  menjalankan  perkawinan.  Pemerintah  lebih  baik merancang  dan  mengeluarkan  perundangan  yang  khusus  menjelaskan  tentang kawin kontrak atau perjajian yang lebih spesifik agar dapat mencegah terjadinya prakek kawin kontrak yang sudah merajalela di Negara Indonesia ini.

## Daftar Pusaka
Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R. Basic  Theory  of  Law  and  Justice, Jakarta:  Jurisprudence Institute, 2018.
Maggalatung,  A.S.;  Aji,  A.M.;  Yunus,  N.R. How  The  Law  Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
Soediman  Kartohadiprodjo, Pengantar  Tata  Hukum  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, Cet.10, 1984).
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran Dan konstruksi Hukum , (Bandung: Alumni, Cet. Ke-2, 2008).
Yunus,  N.R.  Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia,  Jakarta: Jurisprudence Press, 2012.

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []