## Wajah Hukum

## Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
Muhammad Jaelani 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email : muhamadjaelani181967@gmail.com
Abstrak .  Dalam  menjalankan  tugas  selaku  Gubernur  yang  mana  merupakan  perpanjang  tanganan  pemerintah  pusat  di  setiap provinsi maka Gubernur Jambi harus melakukan pengontrolan terkait dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah daerah  pada  tingkat  kota  maupun  kabupaten  dalam  menanggulangi  covid-19.  Namun,  pada  kenyataannya  sampai  sekarang  ini sistem  pemerintahan  pada  pemerintah  daerah  masih  menjalankan  pemerintahannya  sendiri  sendiri  sehingga  tidak  melakukan koordinasi  kepada  Gubernur  selaku  pimpinan  di  provinsi  daerahnya.  Kondisi  yang  demikian  ini  tentunya  menjadi  persoalan  di dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  sehingga  perlu  dikaji  lebih  mendalam  terkait  dengan  peran  Gubernur  Jambi.  Adapun pokok  pembahasan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  peran  Gubernur  Jambi  di  dalam  mengontrol  kebijakan pemerintah  daerah  Sehingga  dalam  hal  ini  metode  penelitian  yang  digunakan  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan analisis. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier  dan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka serta teknik analisis nya itu kualitatif. Adapun hasil dari pembahasannya yaitu sampai sekarang ini peran Gubernur Jambi  belum  terlaksana  dalam  mengontrol  kebijakan  pemerintah  daerah  karena  pemerintah  daerah  di  dalam  menjalankan pemerintahannya  masih  sendiri  sendiri  sehingga  kurang  bersinergi  di  dalam  menjalankan  sistem  pemerintahan  guna  untuk menanggulangi terjadinya penyebaran covid-19.
Kata Kunci : Peran, Gubernur, Mengontrol, Kebijakan, Pemda
Abstract.  In  carrying  out  his  duties  as  Governor,  which  is  an  extension  of  the  central  government  in  each  province,  the  Jambi Governor must control the policies that have been imposed by the regional government at the city and district levels in tackling COVID-19. However, in reality until now the system of government in the regional government is still running its own government so  it  does  not  coordinate  with  the  Governor  as  the  leader  in  his  regional  province.  This  condition  is  certainly  a  problem  in running the government system so that it needs to be studied more deeply related to the role of the Governor of Jambi. The subject matter studied in this study is related to the role of the Governor of Jambi in controlling local government policies. So in this case the  research  method  used  is  a  legislative  and  analytical  approach.  The  research  materials  used  are  primary,  secondary  and tertiary legal materials and data collection techniques, namely literature studies and qualitative analysis techniques. The results of the discussion are that until now the role of the Governor of Jambi has not been carried out in  controlling local government policies  because  the  regional  government  in  running  its  own  government  is  still  alone  so  that  it  lacks  synergy  in  running  the government system in order to cope with the spread of covid-19.

## Keywords: Role, Governor, Controlling, Policy, Local Government

## PENDAHULUAN
Di  dalam  suatu  negara  tentu  ada  berbagai  macam  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  negara  untuk  melindungi masyarakatnya dari permasalahan yang mengancam negara tersebut. Biasanya yang masalah yang seringkali dihadapi dalam suatu  negara terkait dengan perebutan  kekuasaan maupun perbuatan batas wilayah.  Namun hal tersebut untuk sekarang ini bukan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian  ini karena pada  saat ini  yang  harus serius dihadapi oleh setiap negara termasuk juga Indonesia yaitu adanya corona virus disease atau biasanya disingkat dengan sebutan covid-19.
Corona virus disease (covid-19) ini berawal  pada akhir tahun 2019 dan berlanjut penyebarannya pada seluruh negara  di  dunia  tanpa  terkecuali  Indonesia  juga.  Covid-19  ini  menyebar  ke  setiap  negara  dengan  cara  penularan melalui  transmisi  lokal  antar  penduduk  sehingga  pada  waktu  itu  di  setiap  negara  melakukan  berbagai  upaya  untuk melindungi masyarakat yang ada di setiap negara tersebut supaya tidak terserang oleh  virus covid-19 ini. Di berbagai negara telah melakukan upaya lockdown guna untuk mencegah agar masyarakatnya tidak banyak yang terserang virus covid-19 dan juga guna meminimalisir peredaran virus covid-19.
Dengan  penyebaran  virus  covid-19  yang  cepat  sehingga  negara  Indonesia  mempunyai  angka  positif  terserang covid-19 menjadi tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Melihat kondisi demikian maka virus corona virus disease ini  selain  mengakibatkan  pada  kesehatan  di  setiap  negara,  juga  menimbulkan  dampak  di  sisi  ekonomi  yaitu melemahkan  perekonomian  di  suatu  negara,  termasuk  juga  dalam  hal  ini  negara  Indonesia.  Selain  itu,  covid-19  ini
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
juga mengharuskan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil berbagai macam kebijakan dan peraturan supaya kasus covid-19 tidak semakin meningkat di Indonesia.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengadakan konferensi pers guna untuk menghubungkan kepada masyarakat Indonesia  terkait  dengan  kebijakan  yang  akan  digunakan  bangsa  Indonesia  dalam  menghadapi  penyebaran  virus corona  virus  disease ini.  Di  dalam  konferensi  pers  tersebut,  Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan  sebuah  kebijakan yaitu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini merupakan suatu langkah yang harus dijalankan kepada  negara  Indonesia  karena  mengingat  negara  Indonesia  dalam  keadaan  darurat  kesehatan.  Hal  ini  dikatakan demikian karena telah banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari adanya covid-19 ini bahkan masyarakat Indonesia banyak juga yang meninggal dunia.
Mengingat  bahayanya  covid-19  ini  maka  diberlakukan  PSBB  guna  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat  Indonesia  dari  adanya  penularan  covid-19.  Pernyataan  ini  juga  telah  diamanatkan  dalam  dasar  hukum Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  mana  menentukan  bahwa  pemerintah  Indonesia  untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat atau warga negaranya dari berbagai ancaman yang mengancam warga negaranya  termasuk  juga  adanya  covid-19.  Oleh  karena  itu,  Presiden  Republik  Indonesia  mengeluarkan  suatu keputusan  yaitu  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat covid-19. Dalam Keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa covid-19 ini sudah termasuk darurat pada kesehatan masyarakat sehingga diperlukan upaya penanggulangan di setiap provinsi termasuk juga provinsi Jambi.
Selain itu juga, PSBB ini didasari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Digunakan aturan hukum ini karena berhubungan dengan PSBB sebab PSBB merupakan peristilahan yang digunakan dalam  mendefinisikan  terkait  dengan  membatasi  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  di  dalam  suatu wilayah, dimana suatu wilayah tersebut diduga telah terserang oleh covid-19 sehingga dengan adanya pembatasan ini maka  dapat  mencegah  terjadinya  penyebaran  covid-19  di  luar  wilayah.  Dilakukan  pembatasan  dalam  hal  ini  karena PSBB  merupakan  langkah  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  guna  untuk  memberikan  perlindungan  terkait dengan  kesehatan  masyarakat  Indonesia  dari  covid-19  sehingga  dengan  terbentuknya  PSBB  ini,  selain  mengatasi sekaligus juga meminimalisir tingginya tingkat covid-19.
Walaupun  PSBB  merupakan  tugas  yang  dikerjakan  oleh  pemerintah,  akan  tetapi  pemerintah  baik  yang  ada  di pusat  maupun  di  daerah  harus  menerima  persetujuan  yang  diberikan  oleh  Menteri  Kesehatan  melalui  Keputusan Menteri.  Hal  demikian  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19). Dalam hal persetujuan terkait dengan pembatasan ini Menteri Kesehatan terlebih dahulu melihat jumlah kasus  yang terinfeksi  covid-19 dan jumlah orang yang mati serta ada bukti transmisi lokal di daerah tersebut. Jika telah disetujui oleh Menteri Kesehatan maka  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  harus  menjalankan  PSBB  pada  kegiatan  masyarakat  seperti sekolah  dan  tempat  kerja  diliburkan  sementara  waktu,  memerintahkan  kepada  pihak  sekolah  untuk  melakukan pembelajaran  secara online ,  melakukan  pembatasan  dalam  kegiatan  keagamaan  dan  menutup  sementara  tempat- tempat umum.
Selain  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  telah  diberlakukan  oleh  pemerintah Pusat,   pemerintah  Provinsi  Jambi  juga  memberlakukan  kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  sesuai  dengan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  Level  4 Corona  Virus  Disease 2019  Di  Wilayah  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa Tenggara  Dan  Papua.  Dalam  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  mengatur  beberapa  urusan  yang  harus dilaksanakan masyarakat kota maupun kabupaten di provinsi Jambi.
Adapun  kegiatan  yang  diatur  di  dalam  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4 Corona  Virus  Disease 2019  Di  Wilayah  Sumatera, Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tenggara  Dan  Papua  yaitu  proses  belajar  mengajar  dan  perkuliahan  baik  pada  tingkat sekolah  Perguruan  Tinggi  dan  tempat  pendidikan  atau  pelatihan  dilaksanakan  secara  daring  ( online )  sehingga  siswa dan  mahasiswa  belajar  di  rumah.  Hal  ini  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  kota  maupun  kabupaten  yang  ada  di provinsi Jambi guna untuk menghindari terjadinya kerukunan.
Pengaturan  terkait  dengan  belajar  mengajar  yang  dilakukan  secara  online,  di  dalam  Instruksi  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4 Corona  Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Dan Papua juga mengatur terkait dengan pelaksanaan  pada  kegiatan  sektor  non  esensial  dilakukan  100% work  from  home (WFH),  sedangkan  pada  kegiatan sektor esensial dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yaitu pada kegiatan keuangan dan  perbankan termasuk juga asonansi dapat melakukan kegiatan perkantoran dengan kapasitas setiap atau karyawannya  yang bertugas pada bidang pelayanan  kepada  masyarakat  maksimal  50%,  sedangkan  staf  dan  karyawan  yang  bertugas  dalam  pelayanan administrasi perkantoran dibatasi maksimal 25%.
Kemudian  pada  kegiatan  pasar  modal  kapasitas  staf  yang  melakukan  pelayanan  dengan  pelanggan  dan berjalannya  operasional  pasar  modal  maksimal  50%.  Selanjutnya  pada  industri  yang  berorientasi  pada  ekspor  dan
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
penunjang  ekspor  dapat  melakukan  kegiatan  industrinya  dengan  memperlakukan  shift  maksimal  50%  dari  total pekerja  dalam  satu  shift  serta  10%  bagi  yang  bertugas  melakukan  pelayanan  administrasi  perkantoran  dengan menerapkan  jadwal  masuk  dan  pulang  serta  bagi  karyawan  yang  makan  di  kantor  tidak  harus  bersamaan.  Selain  itu juga,  pada  sektor  pemerintahan  yang  mana  bertugas  memberikan  pelayanan  publik  diberlakukan  25  %  terhadap  staf Work From Office (WFO) dengan tetap menggunakan protokol kesehatan.
Selain pemberlakukan di atas masih banyak lagi pengaturan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di  Wilayah  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tenggara  Dan  Papua  sehingga  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  memang  harus  diterapkan  di  tingkat  kabupaten  maupun  kota  yang  ada  di  provinsi Jambi.  Adapun  wilayah  yang  termasuk  dalam  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  4  di Provinsi  Jambi  yaitu  Kabupaten  Batanghari,  Kabupaten  Merangin,  dan  Kota  Jambi.  Dengan  demikian,  wilayah- wilayah  yang  telah  disebut  itu  harus  menerapkan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM).  Dalam hal  penetapan  level  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  ini  disesuaikan  dengan  indikator- indikator yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 2
Dengan  telah  dikeluarkannya  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  maka  sudah  seharusnya  Pemerintah Provinsi  harus  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Jambi  guna  untuk  menjalankan  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  di  Provinsi  Jambi.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  dalam  menjalankan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  tersebut  antara  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dengan Pemerintah Kota maupun Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi melakukan kebijakan masing-masing sehingga sulit untuk  Pemerintah  provinsi  Jambi  di  dalam  melakukan  pengawasan  atau  pengontrolan  kebijakan  Pemerintah  Daerah dalam hal penanggulangan covid-19 di Provinsi Jambi.
Melihat  kondisi  yang  demikian  tentunya  penulis  melakukan  pembatasan  guna  untuk  membatasi  pokok pembahasan  dalam  penelitian  ini.  Adapun  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  terkait  dengan bagaimana  peran  gubernur  Jambi  untuk  mengontrol  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  menanggulangi  covid-19. Untuk itu, tujuan di dalam penelitian  ini adalah untuk mengetahui  dan menambah  wawasan baik  kepada masyarakat Provinsi  Jambi  maupun  pemerintahan  daerah  terkait  peran  gubernur  Jambi  untuk  mengontrol  kebijakan  pemerintah daerah dalam menanggulangi covid-19.

## METODE
Metode  penelitian  digunakan  untuk  mempermudah  peneliti  dalam  melakukan  langkah-langkah  penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menjelaskan terkait dengan kasus atau peristiwa yang sedang diteliti.  Adapun metode penelitiannya sebagai berikut :
1. Pendekatan
Penelitian  tentang  peran  gubernur  Jambi  untuk  mengontrol  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam menanggulangi  covid-19  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  analisis.  Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu penelitian hukum dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman  dalam  menganalisis  isu  hukum  yang  sedang  terjadi. 3 Adapun  peraturan  perundang-undangan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat corona  virus  disease 2019  (covid-19),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan corona  virus  disease 2019  (Covid-19), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah  Otonom,  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  Level  4 Corona  Virus  Disease 2019  Di  Wilayah  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa Tenggara,  Dan  Papua,  Instruksi  Walikota  Jambi  Nomor  :  18/INS/VIII/HKU/2021  Tentang  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4 Corona  Virus  Disease Di  Wilayah  Kota  Jambi,  Peraturan  Bupati Batanghari  Nomor  26  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Batanghari  Nomor  65  Tahun  2020 Tentang  Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Kemudian  pendekatan  analisis  yaitu  suatu  pendekatan  dengan  menganalisa  berbagai  macam  bahan  hukum seperti  perundang-undangan  untuk  mengetahui  makna  yang  terdapat  di  dalam  bahan  hukum  tersebut  sehingga mengetahui terkait dengan penerapan hukum itu pada praktiknya. 4 Dengan menggunakan pendekatan analisis maka
2 https://regional.kontan.co.id/news/berlaku-hingga-23-agustus-ini-daftar-wilayah-ppkm-level-4-di-luar-pulau-jawa-bali , Diunduh tanggal 9 Agustus 2021.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),     hal 24.
4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang : Bayumedia Publishing, 2012), hal 310.
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
peneliti  harus  menjelaskan  terkait  dengan  apa  saja  unsur  yang  tercantum  dalam  aturan  hukum  tersebut  kemudian dihubungkan  dengan  peristiwa  yang  telah  terjadi  sehingga  mempermudah  dalam  menjelaskan  dan  memahami permasalahan tentang peran Gubernur Jambi untuk mengontrol kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi covid-19.
2. Rancangan Kegiatan
Di  dalam  setiap  melakukan  penelitian  tentu  ada  rencana  kegiatan  sehingga  mempermudah  peneliti  untuk melakukan penelitian . Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada penelitian tentang peran Gubernur Jambi untuk mengontrol kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi covid-19 yaitu selama 1 (satu) bulan. 3. Ruang Lingkup Atau Objek
Di dalam penelitian ini, ruang lingkupnya mengkaji terkait dengan peran Gubernur Jambi dalam mengontrol kebijakan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  penanggulangan  terjadinya  covid-19  sehingga  objek  yang digunakan  di  dalam  penelitian  tentang  peran  Gubernur  Jambi  untuk  mengontrol  kebijakan  pemerintah  daerah dalam menanggulangi covid-19 yaitu peran Gubernur Jambi dalam mengontrol kebijakan pemerintah daerahnya. 4. Bahan Dan Alat Utama Bahan hukum primer  yaitu  bahan  hukum  resmi  yang  bersifat  publik  dan  dikeluarkan  oleh  badan  legislatif seperti peraturan perundang-undangan. 5 Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat corona virus disease 2019 (covid-19).
e. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19).
f. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000  Tentang  Kewenangan  Pemerintah  Dan  Kewenangan  Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
g. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
Dan Papua.
h. Instruksi  Walikota  Jambi  Nomor  :  18/INS/VIII/HKU/2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease Di Wilayah Kota Jambi.
i. Peraturan  Bupati  Batanghari  Nomor  26  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati  Batanghari Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  telah  dipublikasikan  Namun  bukan  dalam  bentuk dokumen resmi seperti perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud sebagai berikut : 6 a. Buku-buku literatur.
b. Jurnal hukum.
c. Hasil penelitian.
d. Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
Untuk  itu,  bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  Buku-buku  literatur  dan  jurnal  hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dan menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier seperti contoh  kamus besar bahasa indonesia (KBBI),  ensiklopedia,  indeks  kumulatif  dan  seterusnya. 7 Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum tersier  berupa  website  internet  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  tentang  peran  Gubernur  Jambi  untuk mengontrol kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi covid-19.
5. Teknik  Pengumpulan  Data
Dalam  menggunakan  studi  pustaka  maka  peneliti  harus  mencari  data  primer  yang  berkaitan  dengan  kasus yang  sedang diteliti untuk  dijadikan  sebagai  landasan  teoritis  dalam  penelitian. 8 Dengan  demikian,  di  dalam penelitian  tentang  peran  Gubernur  Jambi  untuk  mengontrol  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  menanggulangi covid-19  maka  peneliti  mengumpulkan  terlebih  dahulu  data  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan peran Gubernur Jambi untuk mengontrol kebijakan pemerintah daerah.
5 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit , hal 141.
6 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003),       hal 67.
7 Ibid .
8 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta : Granit, 2010), hal 57.
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
6. Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Peran Gubernur Jambi
Peran adalah sesuatu tugas yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh badan hukum, dimana badan hukum terkait  hal  ini  mempunyai  kedudukan  dan  kewenangan  di  dalam  kelompok  sosial.  Secara  umum  peran merupakan suatu langkah yang harus dikerjakan oleh orang-orang tertentu baik langkah tersebut dalam bentuk hak  maupun  kewajiban  sesuai  dengan  amanat  yang  pernah  diamanatkan  kepada  dirinya  sehingga  seseorang disebut dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan. 9
Dengan  adanya peran berarti menunjukkan bahwa  suatu kehadiran di dalam menentukan terkait dengan proses yang sedang berlangsung. Ada juga yang baik peran sebagai tugas yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat  untuk mewujudkan tujuan tertentu. 10 Adapun peran yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu peran faktual yang artinya Tugas yang harus dilakukan oleh Gubernur Jambi sebagai lembaga  pemerintahan  provinsi,  dimana  tugas  tersebut  yang  didasarkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan serta dilaksanakan secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam peran ini mencakup paling sedikit tiga hal yaitu : 11
1) Peranan  yang  meliputi  norma  yang  dikaitkan  dengan  seseorang  yang  mempunyai  posisi  tertentu  di  dalam masyarakat. Udah itu, peran diartikan sebagai suatu rangkaian aturan yang mana aturan tersebut menjelaskan terkait dengan pedoman  yang  harus dilaksanakan kan oleh  seseorang terkait dengan hak  dan kewajibannya dalam masyarakat.
2) Peran merupakan suatu konsep yang menjelaskan Tentang hal yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai organisasi.
3) Peran  juga  dijelaskan  sebagai  suatu  tingkah  laku  seseorang  yang  mempunyai  kedudukan  penting  dalam struktur sosial di masyarakat.
Penting dari adanya peran ini adalah hal mengatur terkait dengan perilaku seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga memberikan batasan-batasan kepada seseorang tersebut untuk memprediksi perbuatan lain  yang  akan  menimbulkan  kerugian.  Selain  itu  juga,  peran  dapat  memberikan  bimbingan  kepada  seseorang dalam berperilaku aku di masyarakat sebab fungsi dari peran itu sendiri sebagai berikut :
1) Untuk  memberikan  arahan  dalam  proses  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  penegak hukum.
2) Dapat menyatukan kelompok yang ada di masyarakat.
3) Membangun sistem pengendalian dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintahan yang lebih tinggi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian sudah jelas bahwa peran Gubernur dalam hal ini yaitu suatu tugas yang harus dilakukan oleh  Gubernur  Jambi  dalam  mengubah  struktur  sosial  maupun  melakukan  berbagai  kebijakan  guna  untuk melindungi masyarakat Provinsi Jambi.
b. Kebijakan Pemerintah Daerah
Kebijakan  merupakan  suatu  rangkaian  dari  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  maupun pemerintah  dalam  suatu  permasalahan  tertentu  di  mana  dalam  hal  ini  terdapat  berbagai  macam  hambatan  dan kesempatan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pengusul  kebijakan  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  di masyarakat. 12 Sebenarnya istilah kebijakan memiliki cakupan yang luas sehingga kebijakan tersebut dapat pula diartikan  sebagai  suatu  usaha  yang  dilaksanakan  oleh  pejabat  yang  memiliki  kekuasaan  dalam  mengurus permasalahan kepentingan umum yang terjadi di dalam masyarakat. 13
Kebijakan  seringkali  diartikan  sebagai  suatu  kumpulan  dari  berbagai  keputusan  yang  dilakukan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur,  mengendalikan  dan  melayani  masyarakat.  Oleh  karena itu, suatu kebijakan merupakan keluaran sistem dari yang membuat kebijakan tersebut sehingga dengan adanya kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  diharapkan  dapat  memecahkan  permasalahan  yang  sedang  terjadi  di dalam  masyarakat. 14 Selain  itu  juga,  kebijakan  adalah  suatu  pernyataan  secara  umum,  dimana  pernyataan
9 Soerjono Soekanto, Teori Peranan , (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hal 243.
10 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hal 242.
11 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006),        hal 213.
12 Taufiqurakhman, Kebijakan  Publik  :  Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara  Kepada  Presiden  Selaku  Penyelenggara Pemerintahan , (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hal 2.
13 H.  M.  Hasbullah, Kebijakan  Pendidikan  (Dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi,  dan  Kondisi  Objektif  Pendidikan  di Indonesia) , (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal 37.
14 Mudjia Rahardjo, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer , (Malang : UIN Maliki Press, 2010),  hal 3.
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
tersebut  memberikan  pedoman  terkait  dengan  pemikiran  untuk  mengambil  suatu  keputusan  yang  memiliki esensi dalam batasan-batasan tertentu di dalam mengambil sebuah keputusan. 15
Kemudian pemerintah merupakan suatu alat  kelengkapan  negara  yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya di dalam pemerintahan sebab pemerintah memegang kekuasaan yang terorganisir. Untuk itu,  pemerintah  diistilahkan  sebagai  organisasi  di  dalam  masyarakat  yang  diberikan  hak  dan  kewajiban  oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan.
Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  menggunakan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggaraan  pemerintah  daerah  diadakan  demi  melancarkan  pencapaian  dalam  kesejahteraan masyarakat  dengan  cara  melakukan  peningkatan  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  melibatkan masyarakat  untuk  dapat  bersaing  dengan  daerah  lain  dengan  berpedoman  pada  demokrasi,  keadilan  dan kekhasan yang dipunyai oleh masyarakat Indonesia. 16
Dalam  setiap  provinsi  memiliki  pemerintah  daerah  yang  telah  ditentukan  oleh  aturan  hukum  sehingga setiap  pemerintah  baik  provinsi,  kabupaten  maupun  kota  dapat  mengatur  sendiri  urusan  pemerintahannya. Pemerintah  daerah  dapat  melaksanakan  otonomi  secara  luas  kecuali  dalam  urusan  pemerintah  tersebut  telah ditentukan aturan hukum sebagai urusan pemerintah pusat. 17 Oleh karena itu, pemerintah daerah walaupun telah memiliki  hak  untuk  mengeluarkan  suatu  peraturan  daerah  dan  peraturan  lainnya  dalam  menjalankan  otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi pemerintah daerah tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah dalam hal ini terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah lainnya. c. Penanggulangan Covid-19
Apabila dilihat dari akibat yang telah terjadi dari adanya  covid-19 ini maka sudah seharusnya dilakukan upaya  penanggulangan  sehingga  tidak  meningkat  korban  yang  berjatuhan  akibat  covid-19  ini.  Adapun  upaya yang  sudah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  terkait  menanggulangi  covid-19  ini  seperti  melakukan  tindakan PSBB.  Tidak  hanya  itu  saja,  di  pemerintah  daerah  juga  melakukan  tindakan  seperti  memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Walaupun  telah  diberlakukan  berbagai  kebijakan  oleh  pemerintah  seperti  PSBB  dan  PPKM  yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jambi, namun di dalam melakukan penanggulangan terkait dengan covid-19 ini  harus  ada  kerjasama  antara  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah  Kabupaten/kota  sehingga  dalam melakukan  penanggulangan  covid-19  ini  lebih  efektif.  Selain  adanya  peran  dari  Pemerintah  Provinsi, Pemerintah  Kabupaten  maupun  Pemerintah  Kota,  dibutuhkan  juga  peran  serta  masyarakat  Jambi  guna  untuk mematuhi  berbagai  macam  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  baik  oleh  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota Jambi. Dengan ada peran serta masyarakat sebagai pendukung kebijakan pemerintah daerah tersebut sehingga untuk mewujudkan masyarakat Jambi yang bebas dari penyebaran covid- 19 dapat terwujud.
7. Teknik Analisis
Penelitian  tentang  peran  Gubernur  Jambi  untuk  mengontrol  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam menanggulangi  covid-19  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  ini  bertujuan  untuk mempermudah  Dalam  pemahaman  terkait  dengan  kondisi  yang  sebenarnya  terjadi  sesuai  dengan  peristiwa  di lapangan. 18 Untuk itu, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait peran Gubernur Jambi di lapangan dalam mengontrol  kebijakan pemerintah daerah  yang  ada di bawahnya selama masa pandemi covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Corona  virus  disease (covid-19)  pada  saat  ini  menimbulkan  hanyak  korban  di  Provinsi  Jambi  sehingga diperlukan  penanggulangan  yang  serius  agar  covid-19  ini  dapat  berakhir  dengan  cepat  di  provinsi  Jambi.  Di  dalam melakukan  penanggulangan  covid-19  ini  sangat  diperlukan  peran  antara  pemerintah  Provinsi  dengan  pemerintah Kabupaten/Kota  Jambi.  Adapun  masing-masing  peran  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi,  kabupaten maupun  Kota  Jambi  sesuai  dengan  amanat  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.
15 Syaiful Syagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer , (Bandung : Alfabeta, 2008),  hal 97.
16 Ani  Sri  Rahayu, Pengantar  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Teori,  Hukum  dan  Aplikasinya ,  (Malang  :  Sinar  Grafika, 2017),  hal 1.
17 Ibid . 18 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa , (Solo : Cakra Books, 2014),  hal 4.
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  ini  mengamanatkan  kepada setiap  pemerintah  Provinsi  Jambi  dalam  hal  ini  Gubernur  Jambi   untuk  menyelenggarakan  terkait  dengan  urusan pemerintahan  umum  di  Provinsi  Jambi.  Hal  yang  demikian  harus  dilakukan  oleh  Gubernur  Jambi  karena  mengingat perannya  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  untuk  menjalankan  program  pemerintah  pusat  di  provinsinya  masing- masing.  Sedangkan  untuk  pemerintah  daerah  yang  berkedudukan  di  kabupaten  maupun  kota  seperti  Bupati  dan Walikota  Jambi  harus  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  umum  yang  telah  ditugaskan  oleh  Gubernur  Jambi terkait dengan penanggulangan covid-19.
Mengingat tugas sebagai Pemerintah Daerah yang berkedudukan di kabupaten maupun di kota seperti Walikota Jambi setelah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan penanggulangan covid-19 di Provinsi Jambi. Adapun contoh  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Walikota  Jambi  dalam  mengatasi  permasalahan  covid-19  ini  seperti Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area  Publik  /  Di  Lingkungan  Usaha  Dan  Masyarakat  Dalam  Pemberlakuan  Relaksasi  Ekonomi  Dan  Sosial Kemasyarakatan  Pada  Masa  Pandemi  dan  Instruksi  Walikota  Jambi  Nomor  :  18/INS/VIII/HKU/2021  Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease Di Wilayah Kota Jambi. Tidak hanya Walikota Jambi saja yang mengeluarkan terkait dengan kebijakan untuk menanggulangi covid-19 ini,  Pemerintah  Kabupaten  Batanghari  juga  mengeluarkan  kebijakan  terkait  dengan  penanggulangan  covid-19  di daerahnya dan kebijakan tersebut yaitu Peraturan Bupati Batanghari Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Bupati  Batanghari  Nomor  65  Tahun  2020  Tentang  Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Selain  itu  juga,  Wakil  Bupati  Merangin  juga  sudah  melakukan  rapat  internal  bersama  Organisasi  Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti terkait dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4 Corona  Virus  Disease 2019  Di  Wilayah  Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Dan Papua. Di dalam rapat ini, Wakil Bupati Merangin akan membahas terkait dengan peningkatan wabah covid-19 variasi baru yang terjadi di Kabupaten Merangin sekarang ini dan memperbarui Surat Edaran tentang perkembangan terkait dengan penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Merangin. 19
Dengan  telah  dikeluarkannya  kebijakan  oleh  Walikota  Jambi  dan  Bupati  Batanghari  dan  Wakil  Bupati Merangin merupakan suatu kebijakan yang dapat digunakan sesuai dengan ruang lingkup daerah masing-masing dan sesuai  dengan  isi  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  karena  dalam undang-undang  tersebut  memberikan  kewenangan  terhadap  pemerintah  daerah  masing-masing  untuk  melakukan otonomi daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah sendiri.
Walaupun Walikota Jambi dan Bupati Batanghari telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanggulangan penyebaran  covid-19  serta  Kabupaten  Merangin  juga  sudah  melakukan  rapat  internal  terkait  dengan  Surat  Edaran tentang  penanggulangan  penyebaran  covid-19  di  Kabupaten  Merangin  karena  ketiga  daerah  ini  termasuk  dalam wilayah  level  4  sesuai  dengan  isi  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  31  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Dan Papua, akan tetapi di dalam menjalankan kebijakan tersebut Walikota Jambi, Bupati Batanghari dan Bupati Merangin harus berkoordinasi juga dengan Gubernur Jambi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah guna untuk  mengefektifkan  semua  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kabupaten  maupun  kota  dalam melakukan penanggulangan terkait dengan penyebaran covid-19 ini dapat dilakukan secara bersama-sama.
Pada  kenyataannya  sekarang  ini  masing-masing  pemerintah  daerah  saling  menjalankan  perannya  masing- masing  tanpa  berkoordinasi  kepada  Gubernur  sehingga  Gubernur  Jambi  sulit  untuk  melakukan  pengontrolan  terkait dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Walikota Jambi, Bupati Batanghari dan Bupati Merangin. Seharusnya dalam menjalankan setiap kebijakan baik pemerintah kota maupun kabupaten harus berterima kasih kepada Gubernur selaku pimpinan  di  provinsi  tersebut  sehingga  apabila  terjadi  kendala  atau  kesulitan  dalam  menerapkan  atau  menjalankan kebijakan terkait dengan penanggulangan covid-19 ini maka Gubernur selaku pimpinan dapat melakukan tindakan lain kepada Walikota maupun Bupati Batanghari dan Bupati Merangin.
Diadakan  pengontrolan  oleh  pemerintah  provinsi  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  karena  untuk  memahami dan mengevaluasi hal-hal yang seharusnya dilaksanakan guna untuk menanggulangi covid-19 sesuai dengan wilayah administrasinya masing-masing.  Selain itu juga, tidak mungkin pekerjaan yang ada di  kabupaten maupun kota dapat dikerjakan  oleh  Gubernur  selaku  pimpinan  di  provinsi  maka  dari  itu  dibutuhkan  laporan  dari  Walikota  dan  Bupati terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Walikota dan Bupati tersebut di dalam melakukan penanggulangan covid-19.
Untuk itu, di dalam menjalankan tugasnya selaku Walikota dan Bupati dalam melakukan otonomi di daerahnya masing-masing  maka  setelah  melakukan  otonomi  tersebut  dalam  hal  ini  melakukan  penanggulangan  yang berhubungan dengan  terkait dengan penularan covid-19 di wilayah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin dan
19 https://editornews.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-1312175716/pemerintah-kabupaten-merangin-siapkan-surat-edaran- baru-terkait-ppkm-mikro, Diunduh tanggal 9 Agustus 2021.
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
Kota  Jambi  maka  Bupati  Batanghari,  Bupati  Merangin  dan  Walikota  Jambi  harus  melaporkan  terkait  dengan  hasil yang  telah  dilakukan  mereka  dalam  menanggulangi  covid-19  kepada  Gubernur  Jambi  selaku  pimpinan  yang berkedudukan di provinsi.
Sebenarnya  dilakukan  pengumpulan  oleh  Gubernur  Jambi  ini  guna  untuk  menyelesaikan  berbagai  macam permasalahan  yang  timbul  di  dalam  lintas  wilayah  administrasi  Walikota  Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Merangin termasuk juga dalam hal ini melakukan penanggulangan terkait dengan penyebaran covid-19 di Jambi. Dengan adanya pengontrolan  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Jambi  maka  akan  ada  beberapa  potensi  yang  dapat  ditindaklanjuti  baik oleh Gubernur Jambi, Walikota Jambi, Bupati Batanghari dan Bupati Merangin terkait dengan penanggulangan covid- 19  sehingga  dengan  mengetahui  potensi  mana  saja  yang  dapat  dilakukan  penanggulangan  maka  Gubernur  Jambi, Walikota  Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Bupati  Merangin  dapat  segera  melakukan  tindakan  di  dalam  menyelesaikan kasus  covid-19  demi  melindungi  kepentingan  bersama  dan  melindungi  masyarakat  Jambi  dari  bahaya  penyebaran covid-19.
Mengingat  Provinsi  Jambi  sekarang  ini  sudah  masuk  pada  level  4  terkait  dengan  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  maka  sudah  seharusnya  dilakukan  pengontrolan  oleh  Gubernur  Jambi  terhadap kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Walikota  Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Bupati  Merangin.  Dengan  adanya pengontrolan yang baik oleh Gubernur Jambi terhadap Walikota Jambi, Bupati Batanghari dan Bupati Merangin maka Pemerintah  Jambi  memiliki  kekuatan  di  masing-masing  daerah  dalam  menanggulangi  covid-19  sehingga  dapat berjalan dengan sinergis di dalam pemecahan masalah yang terjadi di lapangan jika dibandingkan dengan penanganan covid-19  yang  dilakukan  sendiri-sendiri  oleh  Walikota  Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Bupati  Merangin  di  daerahnya masing-masing.
Kemudian  apabila  Walikota  Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Bupati  Merangin  yang  telah  melakukan  kerjasama dan  dikontrol  oleh  Gubernur  Jambi  maka  akan  lebih  cepat  dalam  mencapai  kemajuan  untuk  mengatasi  dan menanggulangi penyebaran covid-19 di Jambi. Dengan Kerjasama yang terjalin baik dan dilakukan pengontrolan oleh Gubernur  Jambi  maka  setiap  pemerintah  daerah  tentunya  akan  terlihat  keterampilan  dari  masing-masing  pemerintah daerah tersebut.
Selain itu juga, adanya informasi terkait dengan strategi dalam menanggulangi covid-19 di daerahnya masing- masing dapat juga digunakan untuk membantu pemerintah lain yang sedang mengalami kendala dalam menanggulangi covid-19.  Untuk  itu,  dengan  adanya  keterampilan  dan  informasi  yang  didapatkan  dari  masing-masing  pemerintah daerah  Jambi  tersebut  maka  pemerintah  Jambi  baik  Walikota  Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Bupati  Merangin  dapat mengembangkan  dirinya  di  dalam  menanggulangi  penyebaran  covid-19  di  Jambi  dengan  melihat  keterampilan  dan informasi terkait dengan strategi yang dilakukan oleh salah satu pemerintah daerah Jambi.
Pengontrolan  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Jambi  juga  akan  memperkecil  atau  mencegah  terjadinya  konflik antara pemerintah daerah. Dengan adanya pengontrolan yang dilakukan oleh Gubernur Jambi ini, dimana awalnya di setiap  pemerintah  daerah  baik  kota  maupun  kabupaten  selalu  menunjukkan  kemampuannya  masing-masing  dalam menjalankan tugas sesuai dengan otonomi daerahnya sehingga dikhawatirkan akan terlibat konflik maka pengontrolan ini akan lebih memberikan sikap untuk terjalin kerjasama dan berusaha untuk mengambil  pelajaran dari pengalaman pemerintah daerah lain dalam menanggulangi covid-19.
Pengontrolan  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Jambi  akan  menimbulkan  rasa  keadilan  terhadap  jajaran dibawahnya  seperti  Walikota  Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Bupati  Merangin.  Hal  ini  dikatakan  demikian  karena masing-masing  pemerintah  daerah  merasa  dirinya  tidak  dirugikan  oleh  pemerintah  daerah  lain  sebab  adanya transparansi  dalam  pengontrolan  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Jambi  di  dalam  melaksanakan  hubungan  kerjasama. Selain  itu  juga,  pemerintah  daerah  diberikan  akses  yang  sama  Dalam  menanggulangi  covid-19  sehingga  tidak  ada yang dirugikan dalam mendapatkan informasi terkait dengan penanggulangan covid-19.
Lebih  dari  itu,  dengan  mengontrol  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Jambi  terhadap  Walikota  Jambi,  Bupati Batanghari  dan  Bupati  Merangin  akan  memelihara  keberlanjutan  terkait  dengan  tugasnya  masing-masing  sebagai pemerintah  daerah.  Tidak  hanya  itu  saja,  dengan  pengontrolan  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Jambi  akan menimbulkan  komitmen  terhadap  Walikota  Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Bupati  Merangin  untuk  tidak  melakukan tindakan  diluar  tugasnya  sebagai  pemerintah  daerah  sehingga  tidak  merugikan  salah  satu  pemerintah  daerah  yang bertugas dalam  menanggulangi covid-19 di Jambi.
Dengan  adanya  pengontrolan  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Jambi  maka  Gubernur  Jambi  dapat  membenahi terkait dengan perannya untuk mengontrol kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi covid-19 dan Melihat kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya untuk mengatasi dan menanggulangi penyebaran  covid-19  di  Provinsi  Jambi.  Selain  itu  juga,  pengontrol  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  Jambi  ini  maka Gubernur  Jambi  dapat  menentukan  atau  memilih  model-model  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  dimiliki  oleh Walikota Jambi, Bupati Batanghari dan Bupati Merangin.
Jika dilihat secara  normatif maka peran Gubernur Jambi sangat luas dalam menjalankan  sistem pemerintahan. Hal  yang  demikian  dapat  dilihat  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000  Tentang  Kewenangan
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
Pemerintah  Dan  Kewenangan  Propinsi  Sebagai  Daerah  Otonom,  dimana  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini menjelaskan  bahwa  salah  satu  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  sebagai  daerah  otonomi  mencakup  kewenangan  di bidang  pemerintahan  dalam  lintas  Kabupaten/Kota.  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  Gubernur  Jambi  sebagai pemerintah  provinsi  yang  menjalani  otonomi  daerah  harus  mengontrol  terkait  dengan  pemerintah  di  lintas Kabupaten/Kota yaitu mulai dari Walikota sampai dengan Bupati terkait dengan penanggulangan covid-19.
Di  dalam  menjalani  peran  Gubernur  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi  Sebagai Daerah Otonom  maka dalam hal  ini Gubernur Jambi tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan Pusat, melainkan juga menyediakan bantuan tertentu apabila Walikota Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Bupati  Merangin  membutuhkannya  di  dalam  melakukan  penanggulangan  covid-19  di daerahnya  masing-masing.  Untuk  itu,  diperlukan  Pengaturan  khusus  terkait  dengan  bantuan  seperti  fasilitas  dan lainnya  yang  diberikan  oleh  Gubernur  Jambi  kepada  Walikota  Jambi,  Bupati  Batanghari  dan  Bupati  Merangin  yang membutuhkan bantuan tersebut.
Dengan  demikian,  secara  formal  sudah  jelas  bahwa  peran  Gubernur  Jambi  harus  mengontrol  kebijakan pemerintah  daerah  dalam  menanggulangi  covid-19  sehingga  dapat  membantu  pemerintah  daerah  yang  mengalami kendala  di  lapangan  dan  juga  diharuskan  kepada  pemerintah  daerah  baik  di  tingkat  kota  maupun  kabupaten  untuk berkoordinasi  dan  melaporkan  hasil  temuan  di  lapangan  kepada  Gubernur  Jambi  guna  untuk  mempercepat penanggulangan covid-19 yang terjadi di provinsi Jambi sekarang ini.

## SIMPULAN
Peran  Gubernur  Jambi  untuk  mengontrol  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  menanggulangi  covid-19  adalah sampai sekarang ini peran Gubernur Jambi belum terlaksana dalam mengontrol kebijakan pemerintah daerah di dalam menjalankan  pemerintahannya  masih  sendiri  sendiri  sehingga  kurang  bersinergi  di  dalam  menjalankan  sistem pemerintahan guna untuk menanggulangi terjadinya penyebaran covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , Jakarta : Granit, 2010 Hasbullah,  H.  M., Kebijakan  Pendidikan  (Dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi,  dan  Kondisi  Objektif  Pendidikan  di Indonesia) , Jakarta : Rajawali Pers, 2015 Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang : Bayumedia Publishing, 2012 Nugrahani, Farida, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa , Solo : Cakra Books, 2014 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011 Rahardjo, Mudjia, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer , Malang : UIN Maliki Press, 2010 Rahayu,  Ani  Sri, Pengantar  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Teori,  Hukum  dan  Aplikasinya ,  Malang  :  Sinar  Grafika, 2017 Soekanto, Soerjono, Teori Peranan , Jakarta : Bumi Aksara, 2002 Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta : Rajawali Press, 2002 Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006 Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003 Syagala, Syaiful, Administrasi Pendidikan Kontemporer , Bandung : Alfabeta, 2008 Taufiqurakhman, Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan , Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat corona virus disease 2019 (covid-19)
Republik  Indonesia,  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan  Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19)
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Republik  Indonesia,  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Level  4  Corona  Virus  Disease  2019  Di  Wilayah  Sumatera,  Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua.
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19

## Website
https://editornews.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-1312175716/pemerintah-kabupaten-merangin-siapkan-surat-edaran- baru-terkait-ppkm-mikro https://regional.kontan.co.id/news/berlaku-hingga-23-agustus-ini-daftar-wilayah-ppkm-level-4-di-luar-pulau-jawa-bali