## Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat
Desak Gde Dwi Arini, Putu Ayu Sriasih Wesna, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia arinidesak1966@gmail.com , baliayoe@yahoo.com
Published: 01/02/2023
How to Cite:
Arini,  D.G.D., Wesna, P.A.S.,  Astiti, N.G.K.S. (2023).  Kontrak  Konservasi Sebagai Dasar  Kesepakatan Desa  Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 17 (1), Pp 23-33. https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.23-33

## Abstrak
Pelestarian  lingkungan  kawasan  wisata  alam  oleh  Kesatuan  Pelestarian  Hutan  Konservasi  Taman  Nasional  Bali Barat  saat  ini  telah  dilakukan  dengan  melibatkan  berbagai  pihak  (mitra),  salah  satunya  adalah  kerjasama  dengan Pemerintah  Desa  hingga  kelompok  masyarakat.  Keterlibatan  mitra  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  desa  yang disekitarnya  terdapat  Desa  Penyangga  pada  Taman  Nasional  Bali  Barat,  mengakibatkan  ketertarikan  untuk mengajukan  kerjasama  dengan  kesatuan  pelestarian  hutan  Konservasi,  yang  berpotensi  meningkatkan  nilai keberadaan  hutan  dan  fungsi  pemberdayaan  sosial,  tetapi  juga  meningkatkan  risiko  kerusakan  fungsi  hutan  akibat perilaku  oportunitas  mitra.  Hubungan  antara  kesatuan  pelestarian  hutan  Konservasi  Taman  Nasional  Bali  Barat dengan  mitra  pengelola  dalam  hal  ini  Pemerintah  Desa,  dapat  dipandang  sebagai  sebuah  hubungan  kontrak  antara Taman  Nasional  Bali  Barat  dan  mitra  yaitu  Pemerintah  Desa.  Dalam  hubungan  antara Taman  Nasional  Bali  Barat dan  mitra  dalam  hal  ini  Pemerintah  Desa  tersebut  dapat  muncul  berbagai  permasalahan  seperti  ketimpangan informasi, hingga pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Identifikasi atas biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Taman Nasional Bali Barat juga menjadi aspek penting dalam hubungan kontrak dengan mitra. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan usaha kontrak kemitraan yang optimal dalam pemanfaatan wisata  alam  Kesatuan  Pelestarian  Hutan  Konservasi  Taman  Nasional  Bali  Barat,  yang  dapat  dicapai  dengan menganalisis  kebijakan  pemerintah  desa  yang  mempengaruhi  hubungan  Taman  Nasional  Bali  Barat,  serta mengidentifikasi  struktur  hubungan  kontrak  dan  menganalisis  peran  desa  penyangga  Taman  Nasional  Bali  Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mitra dan Taman Nasional Bali Barat  dalam  menyusun  kontrak  kerjasama  Konservasi,  terutama  pada  kegiatan  peran  desa  penyangga  dalam pelestarian  lingkungan  wisata  alam  pada  kesatuan  pelestarian  hutan  Konservasi  di  Taman  Nasional  Bali  Barat. Dalam hal ini Bendesa adat berperan mengawasi prilaku masyarakatnya agar tidak terjadi pelanggaran serta beperan manjaga harmonisasi keseimbangan sesuai konsep Tri Hita Karana, yaitu memprioritaskan keseimbangan hubungan antara  manusia  dengan  penciptanya,  hubungan  manusia  dengan  manusia  dan  hubungan  manusia  dengan  alam. Adapun  luaran  jurnal  ilmiah  yang  menjadi  sasaran  adalah  artikel  yang  di  publikasikan  dalam  Jurnal  Nasional Terakreditasi Kerta Wicaksana Fakultas Hukum, dan Laporan Penelitian Tahun 2022, serta HKI.
Kata Kunci: Kontrak Konservasi; Desa Penyangga; Wisata Alam; Taman Nasional Bali Barat

## I. Pendahuluan
Secara  umum  manusia  dan  hewan  serta  alam saling  berkaitan  dan  merupakan  satu  Ekosistem yang  harus  dilindungi,  dimana  harus  ada hubungan  timbal  balik  antara  unsur  dalam  alam, baik  hayati,  maupun  non  hayati.  Punahnya  satwa tertentu  dapat  mempengaruhi  proses  ekologis,
sehingga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan  ekologis. (Rahmadi,  2018,  2) . Taman  nasional  sendiri  mempunyai  ekosistem yang  baik  dimana  kawasan  ini  merupakan kawasan  pelestarian  alam,  yang  mempunyai ekosistem  asli,  yang  biasanya  dikelola  dengan sistem  zonasi.  Manfaat  adanya  taman  nasional
E-ISSN: 2621-3737
adalah adanya habitat asli yang dapat dimanfaatkan  baik  untuk  tujuan  penelitian,  ilmu pengetahuan,  pendidikan  serta  dapat  juga  untuk menunjang  budi  daya,  pariwisata  dan  rekreasi. Dengan  adanya  manfaat  ini  masyarakat  sekitar dalam  hal  ini  desa  dapat  menikmati  keuntungan juga  dari  adanya  taman  nasional.  Oleh  sebab  itu taman nasiona Bali Barat harus dilindungi karena menjadi  bagian  dari  kawasan  pelestarian  alam yang sesuai juga dengan perlindungan ekosistem, yaitu  berfungsi  sebagai  perlindungan  sistem penyangga kehidupan, pengawetan, keanekaragaman  jenis  tumbuhan  dan  satwa  serta pemanfaatan  secara  lestari  sumber  daya  alam hayati  dan  ekosistemnya (Rico  Saputra,  Ritayani Iyan, 2015) .
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi  sumber  daya  alam  dan  ekosistemnya merupakan  salah  satu  aturan  tentang  lingkungan hidup  yang  mengatur  tentang  satwa  dan tumbuhan.  Dengan  demikian  aturan  ini  dapat digunakan  untuk  perlindungan  satwa  langka seperti  burung  jalak  bali.  Perlindungan  satwa  liar dalam  aturan  ini  sebetulnya  tidak  hanya perlindungan  satwa  liar  di  habitatnya,  tetapi  juga mencakup  satwa  liar  yang  dipelihara  oleh manusia.
Dengan  adanya  Taman  Nasional  Bali  Barat pelestarian  dilakukan  agar  habitat  satwa  aslinya juga  tetap  terjaga.  Taman  Nasional  Bali  Barat juga  merupakan  kawasan  konservasi  bagi  satwa liar  terutama  satwa  yang  dilindungi,  sehingga diharapkan dengan adanya konservasi pemanfaatan  sumber  daya  alam  dalam  hal  ini satwa  dapat  dilakukan  secara  bijaksana  untuk menjamin kesinambungan persediaannya. Dengan demikian dengan konservasi dapat tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan nilainya.
Kawasan  Taman  Nasional  biasanya  berupa hutan dengan jenisnya masing-masing tergantung dari  keadaan  alam  taman  nasional  tersebut. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan juga mengatur tentang hutan konservasi  yaitu  kawasan  hutan  dengan  ciri  khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan  keanekaragaman  tumbuhan  dan satwa  serta  ekosistemnya.  Dengan  demikian  dari kedua  aturan  yang  ada,  Undang-Undang  tentang
Kehutanan dan Undang-Undang tentang Konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan
ekosistemnya  dapat  dilakukan  bahwa  Taman Nasional  baik  berupa  hutan  maupun  alam  lainnya sangat penting untuk perlindungan satwa dihabitat aslinya. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam  dan  ekosistemnya  dijelaskan  perlunya kerjasama  antara  pemerintah  dan  masyarakat untuk  perlindungan  lingkungan  karena  konservasi dengan  sifatnya  yang  luas  juga  menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya  merupakan  tanggung  jawab  dan kewajiban  pemerintah  dan  masyarakat (Dwi  Agus Sasongko, Cecep Kusmana, 2014) .
Taman  Nasional  Bali  Barat  (sering  disingkat dengan TNBB) terletak di bagian barat pulau Bali di  Indonesia,  yang  didirikan  Tahun  1995,  dan pihak pengelola Taman Nasional Bali Barat adalah Kementrian  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan. Taman  Nasional  Bali  Barat  mempunyai  luas 19.002,89  ha  yang  terdiri  dari  kawasan  terestrial seluas  15.587,89  ha,  dan  kawasan  perairan  seluas 3.415  ha  dan  sebagai  salah  satu  kawasan konservasi,  pengelolaan  Taman  Nasional  Bali Barat  (TNBB)  ditujukan  untuk  sebagai  berikut  : (id.m.wikipedia.org/wiki  Taman  Nasional  Bali Barat, diakses tgl 15 agustus 2021, pk. 18.00 wita). 1. Perlindungan  populasi  jalak  Bali  beserta ekosistem  lainnya  seperti  ekosistem  terumbu karang,  ekosistem  mangroove,  ekosistem hutan  pantai  dan  ekosistem  hutan  daratan rendah  sampai  pegunungan  sebagai  sistem penyangga  kehidupan  terutama  ditujukan untuk  menjaga  keaslian,  keutuhan,  dan keragaman  suksesi  alam  dalam  unit-unit ekosistem yang mantap dan mampu mendukung kehidupan secara optimal;
2. Pengawetan  beragam  jenis  flora  dan  fauna serta  ekosistemnya  yang  ditujukan  untuk melindungi, memulihkan, keaslian, mengembangkan  populasi  dan  keragaman generik  dalam  kawasan  Taman  nasional  Bali Barat dari gangguan manusia;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan  ekosistemnya  ditujukan  untuk  berbagai pemanfaatan seperti :
a. Sebagai  laboratorium  lapangan  bagi peneliti untuk pengembangan ilmu dan teknologi;
b. Sebagai  tempat  pendidikan  untuk kepentingan
meningkatkan
pengetahuan  dan  keterampilan  bagi masyarakat;
c. Obyek  wisata  pada  zona  khusus pemanfaatan  yang  dapat  dibangun fasilitas pariwisata;
d. Menunjang budidaya peningkatan
jenis  flora  dan  fauna  dalam  rangka memenuhi kebutuhan
protein, binatang  kesayangan  dan  tumbuhan obat-obatan.
Taman  Nasional  Bali  Barat,  yang  berlokasi  di ujung  barat  pulau  Bali,  secara  geografi  berlokasi di dua kawasan, Buleleng dan Jembaran. Jaraknya sekitar 2 kilometer dari pelabuhan gilimanuk Bali. Jadi,  jika  memulai  perjalanan  dari  pelabuhan dengan  melalui  Jalur  Raya  Cekik  dengan  jarak tempuh 85 kilometer. Taman Nasional Bali Barat, buka  setiap  hari  mulai  jam  08.00  hingga  jam 18.00  wita,  harga  tiket  masuk  sebesar  Rp. 2.500,00,-- sementara tiket untuk wisatawan asing Rp.20.000,00,-.
Spot menarik dan terindah di Taman Nasional Bali  Barat,  dengan  luas  taman  hingga  berhektar- hektar, ada banyak sport menarik yang dikunjungi di TNBB yaitu sebagai berikut : ( id.m.wikipedia.org/wiki.Taman  Nasional  Bali Barat,  diakses  tgl  15  Agustus  Tahun  2021,  pk. 17.00 wita).
1. Pantai  Karang  Sewu,  merupakan  spot serbaguna  dengan  lokasi  di  pantai  ,  pesisir pantai  tidak  terlalu  panas  dan  nyaman digunakan  sebagai  lokasi  piknik  hingga berkemah.  Pantai  ini  dikelilingi  oleh  hutan mangrove,  yang  memberikan  panorama tumbuhan  hijau  rimbun  yang  menyejukkan didaerah tropis.
2. Pulau  Menjangan,  merupakan  lokasi  paling populer  dikawasan  TNBB,  hal  ini  karena banyak  hal  yang  bisa  dilakukan  di  pulau dengan  panorama  laut  surgawi.  Mulai  dari berenang, menyelam, atau sekedar berperahu menikmati keindahan perairan pulau menjangan yang jernih.
3. Sumber  Mata  Air  Panas  Taman  Nasional Bali Barat, lokasi ini memiliki kolam sumber air  panas.  Sumber  air  panas  di  kolam  ini memiliki  kandungan  belerang  yang  diyakini memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh.
4. Penangkaran  jalak  Bali,  merupakan  fauna eksotik  khas  bali  yaitu  burung  Jalak  Bali. TNBB  ini  memiliki  penagkaran  khusus
burung  jalak  bali.  Di  lokasi  ini,  burung- burung  dibudidayakan  dalam  sangkar  besar yang menyatu dengan alam sekitar.
5. Teluk  Brumbun,  merupakan  spot  terbaik untuk  melihat  burung  jalak  bali  adalah diteluk  brumbun.  Di  lokasi  ini  burung  jalak terbang  bebasdi  sekitar  teluk.  Tak  hanya burung jalak, ada juga rusa yang cukup jinak berkeliaran  di  sekitar  tepi  teluk.  Dan  ada fauna dengan aman sambil bermain di pesisir pantai yang jernih.
6. Teluk  Terima,  merupakan  pesona  terumbu karangnya  yang  menakjubkan,  lokasi  ini merupakan  spot  snorkeling  favorit  di  TNBB, ada  juga  fauna  monyet  ekor  panjang  dan penyu berenang dekat pulau Menjangan.
Aktivitas  seru  yang  bisa  dilakukan  di  Taman Nasional  Bali  Barat.  Ada  berbagai  paket  wisata juga yang ditawarkan oleh pihak pengelola Taman Nasional  Bali  Barat  yaitu  sebagai  berikut: (https://www.travelingajadulu.com,  diakses  tgl  15 Agustus Tahun 2021, pk.7.00 wita)
1. Paket  wisata  trekking  Taman  Nasional Bali Barat;
2. Snorkeling melihat keindahan bawah laut;
3. Berendam di sumber air panas;
4. Berkemah di Pinggir pantai;
5. Lokasi Honeymoon komplit untuk pasangan Penggemar Kegiatan Outdoor. Struktur  kontrak  antara  Taman  Nasional  Bali Barat dengan Pemerintah Desa dalam hal ini Desa Penyangga akan sangat dipengaruhi oleh peraturan terkait  perangkat  desa  karena  status  hutan Konservasi sebagai organisasi perangkat desa serta kegiatan  kehutanan.  Untuk  itu  perlu  diketahui berbagai  peraturan  yang  berpengaruh  terhadap struktur kontrak kegiatan usaha wisata alam antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra. Keterlibatan pihak  lain  dapat  meningkatkan  nilai  keberadaan hutan  dan  pemberdayaan  sosial,  tetapi  juga meningkatkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku  oportunitas  dalam  pemanfaatan  potensi hutan (Kasper  W.  M.W.Streit,  2002) .  Potensi konflik  atau  sengketa  tersebut  memungkinkan terjadinya  prilaku  moral  oleh  mitra  maupun Taman  Nasional  Bali  Barat.  Principal-agent berfokus  pada  struktur  preferensi  setiap  pihak, kondisi ketidakpastian, struktur informasi, termasuk pembagian risiko dan manfaat agar dapat menciptakan kontrak yang optimal. Pemberian hak kelola kepada mitra juga menimbulkan
konsekuensi  munculnya  biaya  dalam  melakukan kegiatan  pengawasan  atau  penilaian  laporan kegiatan  usaha  yang  dilakukan  mitra.  Biaya keagenan  yang  dikeluarkan  dalam  mengawasi mitra  harus  sebanding  dengan  manfaat  yang diperoleh (Jensen  MC,  1976) .  Kontrak  akan optimal  ketika  biaya  pengawasan  atau  biaya keagenan  dapat  ditekan  seminimal  mungkin. (https://journal.ipb.ac.id/index.  php/jpsl  ,  diakses tgl  12  Nopember  Tahun  2021,jam.  10.30  wita). Tujuan Penelitian Untuk memahami dan menganalisis hubungan hukum kontrak konservasi  terhadap  desa  penyangga  wisata  alam Taman  Nasional  Bali  Barat,  Untuk  memahami, dan  menganalisis  peran  desa  penyangga  terhadap wisata alam Taman Nasional Bali Barat.

## II. METODE

## • Tipe Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  empiris  yaitu  suatu  metode  penelitian hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris yang  diambil  dari  prilaku  manusia,  baik  prilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Sonata, 2014) .
• Pendekatan Masalah
Pendekatan  masalah  yang  akan  digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan  serta  pendekatan  sosiologis tentang peran desa penyangga dalam melestarikan wisata alam Taman Nasional Bali Barat.
• Sumber Data
Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan sumber Data diperoleh dari 1)  Sumber Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  terdiri  dari  bahan hukum  primer  yang  diperoleh  dalam  bentuk: KUH  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  daya  alam hayati  dan  ekosistemnya,  dan  bahan  hukum sekunder  yang  diperoleh  dalam  literatur  berupa pendapat  para  sarjana  berbentuk  definisi,  asas- asas dan teori-teori.
2)   Sumber Data Primer
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  primer
dilakukan dengan penelitian lapangan dengan cara melakukan  observasi,  melakukan  wawancara,  dan menyebarkan kuisioner.
• Teknik Pengumpulan Data
Dalam  teknik  pengumpulan  data  penulis mengadakan penelitiandengan teknik studi pencatatan  dokumen  yang  berkaitan  dengan permasalahan
dan
data dengan menginterpretasikan,  menafsirkan  dan  mengkaji peraturan perundang-undangan kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dengan mengkaitkan permasalahan yang dibahas. Kemudian  data  primer  dan  data  sekunder dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara  kepada informan,  serta  menyebarkan  kuisioner  kepada masyarakat.
• Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Taman Nasional  Bali  Barat,  dengan  alamat  Jln.  Raya Cekik Gilimanuk.
• Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah  data  primer  dan  data  sekunder terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan  mempergunakan  teknik  kualitatif.  Setelah melalui  proses  pengolahan  dan  analisis,  kemudian data  tersebut  disajikan  secara  deskriptif  analisis. Deskriptif artinya adalah pemaparan hasil penelitian  secara  sistematis  dan  menyeluruh menyangkut  data  yang  berhubungan  dengan permasalahan penelitian. Sedangkan analisis artinya  datayang  berhubungan  penelitian  dianalisis secara  cermat,  sehingga  kemudian  didapatkan kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN
• Hubungan  Hukum  Kontrak  Konservasi  Desa Penyangga  Wisata  Alam  Taman  Nasional  Bali Barat Wisata Alam.
Taman Nasional Bali Barat (TNBB) merupakan kawasan  pelestarian  alam  yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan  sistem zonasi  yang  dimanfaatkan  untuk  tujuan  penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi. Tujuannya untuk melestarikan  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya,  guna  memenuhi  fungsinya  sebagai daerah  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna,
serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati  dan  ekosistemnya.  Balai  Taman  Nasional Bali  Barat  ditunjuk  berdasarkan  Surat  Keputusan menteri Kehutanan Nomor 493/KptsI/1995 tanggal  15  September  1995  dengan  luas  kawasan 19.002.89  Ha  (15.587.89  Ha  berupa  wilayah daratan dan 3.413 Ha berupa perairan). Kemudian pada  Tahun  2014  ,  Balai  Taman  Nasional  Bali Barat  ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan menteri Kehutanan SK 2849/Menhut- VII/KUH/2014  tentang  kawasan  Hutan  pada kelompok  Hutan  Bali  Barat  (RTK  19),  dimana total  luas  kawasan  Taman  Nasional  Bali  Barat adalah  19.026.97  Ha.  RTPN  Bali  Barat,  2019- 2029  :  1 (Muhammad  Rifqi  Tirta  Mudhofir, Bramasto Nugroho, 2019) .
Visi  Balai  Taman  Nasional  Bali  Barat merupakan  pernyataan  mengenai  kondisi  nilai penting kawasan Taman Nasional Bali Barat yang ingin  dicapai  pada  masa  yang  akan  datang  dan diwujudkan  melalui  kegiatan  pengelolaan.  Bahwa untuk  mewujudkan  pengelolaan  Taman  Nasional Bali  Barat  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  atau dimandatkan dalam keputusan Menteri Kehutanan dalam  hal  penunjukkan  kawasan  Bali  Barat sebagai Taman Nasional Bali Barat.
Visi  yang  akan  dicapai  Taman  Nasional  Bali Barat adalah :
1. Kawasan  Taman  Nasional  Bali  Barat  dapat menjadi  pusat  habitat  alami  bagi  burung endemik  curik,  mamalia  khas  Bali  dan  Flora serta satwa lainnya di Pulai Bali;
2. Pengelolaan  kawasan  Taman  Nasional  Bali Barat dapat lebih efektif dalam memanfaatkan sumber  daya  yang  ada  baik  sumber  daya manusia  maupun  pemanfaatan  potensi,  alam yang  ada  di  dalam  kawasan  melalui pengelolaan  kolaboratif  dengan  para  pihak, dengan prinsip Trihita Karana yang mengedepankan  harmonisasi hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan alam,  manusia  dengan  manusia (Nurita, 2016) .
3. Pengembangan  dan  pengelolaan  kegiatan pariwisata  alam  yang  berkelanjutan  untuk kesejahteraan  masyarakat  sekitar  kawasan. (RPTN, Bali Barat, 2019-2029: 37)
Misi  pengelolaan  Taman  Nasional  Bali  Barat yaitu (RPTN, Bali Barat, 2019-2029: 37)
1. Mewujudkan  kawasan  sebagai  habitat  yang
aman  dan  ideal  bagi  curik  Bali,  mamalia  khas Bali dan satwa liar lainnya;
2. Meningkatkan  pengelolaan  pariwisata  alam dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya;
3. Mengembangkan pusat pendidikan dan penelitian konservasi untuk kepentingan pengetahuan dan penyadaran masyarakat;
4. Mempertahankan efektifitas pengelolaan
Taman Nasional Bali Barat .
Tujuan  pengelolaan  Taman  Nasional  Bali Barat yaitu :(RPTN, Bali Barat, 2019-2029: 39)
1. Meningkatkan  populasi  burung  curik  Bali dialam liar  sebesar 100 % dari baseline  Tahun 2018;
2. Mempertahankan  keberadaan  9  mamalia  khas Bali;
3. Meningkatkan  tata  kelola  pariwisata  alam  dan jasa lingkungan;
4. Mempertahankan  efektifitas  kelola  kawasan Taman Nasional Bali Barat.
Kegiatan  pemanfaatan  wisata  alam  oleh Kesatuan  Pelestarian  Hutan  konservasi  bersama mitra dipengaruhi oleh beberapa peraturan mengenai  pemanfaatan  hutan  dan  organisasi perangkat  daerah (Christiani  M,  2012) Peraturan kehutanan memberikan ruang bagi KPH Konservasi untuk melakukan kegiatan usaha wisata alam  bersama  mitra  dengan  skema  izin  usaha (Peraturan
Mentri Kehutanan Nomor: P.22/Menhut-II/2012  tentang  Pedoman  Kegiatan Usaha  Pemanfaatan  Jasa  Lingkungan  Wisata  alam pada Hutan Konservasi), skema kerjasama kehutanan  (Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor:
P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerjasama  Pemanfaatan  Hutan  Pada  Kesatuan Pengelolaan Hutan).
Berdasarkan  hasil  wawancara  Tanggal  18  Juli 2022 dengan bapak I Putu Gede Arya Kusdiyana,S.Hut,  Msi  selaku  bagian  Pengendali Ekosistem  Hutan  Muda,  mengatakan  bahwa hubungan hukum kontrak konservasi Desa Penyangga  Wisata  Alam  Taman  Nasional  Bali Barat  adalah  kontrak  kerjasama  koservasi  dengan Pemerintah  Desa,  yaitu  kerjasama  dengan  desa penyangga berupa kesepakatan kerjasama konservasi antara Balai Taman Nasional Bali Barat dengan  beberapa  desa  penyangga  seperti  Desa Sumber Kelompok, Desa Pejarakan, Desa Blimbingsari,  Desa  Melaya,  Kelurahan  Gilimanuk
dan Desa Ekasari.
Adapun  isi  kesepakatan  konservasi  antara Pemerintah Desa Ekasari, Desa Melaya, Dan Desa Blimbingsari  memiliki  kesepakatan  konservasi yang sama yaitu sebagai berikut : PARA PIHAK, dalam  hal  ini  PIHAK  PERTAMA  adalah  Balai Taman Nasional Bali Barat, dan PIHAK KEDUA adalah  Pemerintah  Desa  (disebut  desa  penyangga TNBB)  selanjutnya  disebut  PARA  PIHAK. PARA  PIHAK  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut :
1. Bahwa Taman Nasional Bali Barat ditetapkan berdasarkan  SK  Menteri  Kehutanan  Nomor 2849/Menhut-Vii/KUH/2014, Tanggal 16 April 2014.
2. Bahwa  Desa  Ekasari  adalah  desa  yang berbatasan  dengan  kawasan  Taman  Nasional Bali Barat .
3. Bahwa  sebagian  masyarakat  desa  Ekasari, Desa  BlimbingSari,  Desa  Melaya  memiliki ketergantungan  terhadap  potensi  kawasan Taman Nasional Bali Barat berupa
pemanfaatan  potensi  jasa  wisata  alam  dan pemanfaatan air.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  PARA PIHAK  telah  paham  dan  sepakat  hal-hal  sebagai berikut :
1. PIHAK  KEDUA  mengakui  Taman  Nasional Bali Barat merupakan tanah negara dan bukan merupakan  hak  milik  yang  dapat  diperjual belikan, diwariskan, dipindahtangankan, maupun digunakan;
2. PIHAK  KEDUA  memberikan  dukungan dalam  pengelolaan  kawasan  Taman  Nasional Bali  Barat  dalam  rangka  menjaga  kelestarian kawasan tersebut;
3. PIHAK  PERTAMA  melaksanakan  kegiatan pendampingan  dalam  rangka  pemberdayaan kelompok di Desa Penyangga dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
a. Pengembangan usaha kelompok masyarakat.
b. Pendampingan  produk  usaha  kelompok masyarakat.
c. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.
d. PARA  PIHAK  membangun  rasa  saling percaya  dalam  proses  kerja  sama  untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat
desa  Ekasari,  Desa  BlimbingSari,  Desa Melaya  dan  kelestarian  Taman  Nasional Bali Barat.
Selanjutnya  menurut (Miru,  2016) Kontrak kesepakatan  konservasi  antara  Taman  Nasional Bali  Barat  dengan  Pemerintah  Desa  Sumber Kelompok,  memiliki  pemanfaatan  potensi  yang berbeda  dengan  desa  yang  telah  diuraikan  di  atas yaitu sebagai berikut: PARA PIHAK memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa  Taman  Nasional  Bali  Barat  ditetapkan berdasarkan  SK  Mentri  Kehutanan  Nomor 2849/KUH/2014 Tanggal 16 April 2014.
2. Bahwa Desa SumberKlampok adalah desa yang berbatasan  dengan  kawasan  Taman  Nasional Bali Barat.
3. Bahwa sebagian masyarakat desa SumberKlampok memiliki ketergantungan terhadap  potensi  kawasan  Taman  Nasional berupa  pemanfaatan  potensi  perairan  di  zona Tradisional Teluk Terima dan potensi pariwisata alam.
Sedangkan  Kesepakatan  konservasi  antara Taman  Nasional  Bali  Barat  dengan  Pemerintah Desa Pejarakan sebagai berikut :
PARA  PIHAK  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut :
1. Bahwa  Taman  Nasional  Bali  Barat  ditetapkan berdasarkan  SK  Menteri  Kehutanan  Nomor 28449/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 16 April 2014.
2. Bahwa  Desa  Pejarakan  adalah  desa  yang berbatasan  dengan  kawasan  Taman  Nasional Bali Barat.
3. Bahwa  sebagian  masyarakat  desa  pejarakan memiliki  ketergantungan  terhadap  potensi kawasan  Taman  Nasional  Bali  Barat  berupa pemanfaatan potensi jasa wisata Perairan Pulau Menjangan  dan  Teluk  Banyuedang,  Zona Religi Banyuedang dan Zona Religi Pahlengkong serta potensi Pariwisata Alam. Selanjutnya  Kesepakatan  Konservasi  Antara Balai  Taman  Nasional  Bali  Barat  dengan Pemerintah Kelurahan Gilimanuk sebagai berikut : PARA  PIHAK  Memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut :
1. Bahwa  Taman  Nasional  Bali  Barat  ditetapkan berdasarkan  SK  Mentri  Kehutanan  Nomor 2849/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 16 April
2014.
2. Bahwa Kelurahan Gilimanuk adalah kelurahan  yang  berbatasan  dengan  kawasan Taman Nasional Bali Barat.
3. Bahwa sebagian masyarakat Kelurahan Gilimanuk  memiliki  ketergantungan  terhadap potensi  kawasan  Taman  Nasional  berupa pemanfaatan  potensi  perairan  di Zona tradisional  Teluk  Gilimanuk  dan  potensi pariwisata Alam.
4. Kesepakatan  kerjasama  dengan  Masyarakat kelompok di Desa penyangga Taman Nasional Bali  Barat,  dari  hasil  wawancara  dengan Bapak kepala Desa Melaya, Bapak  I Nyoman Warsana,  hanya  dilakukan  dalam  bentuk kesepakatan secara lisan berupa ijin menjalankan  usaha  berdasarkan  rasa  saling percaya,  seperti  menjalankan  usaha  budidaya jangkrik,  budidaya  margot,  budidaya  ikan, budidaya ayam, dan budidaya mutiara. Tujuan  penyelesaian  sengketa  kehutanan  di Taman  Nasional  Bali  Barat  merupakan  pola  atau bentuk  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat keperdataan  (privat).  Penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan  dengan  penyelesaian  melalui  jalur Pengadilan  dan  diluar  Pengadilan. Tujuan penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  Pengadilan adalah  untuk  memperoleh  putusan  mengenai sebagai berikut :
1. Pengembalian suatu hak;
2. Besarnya ganti rugi;
3. Tindakan tertentu;
4. Pembayaran  uang  paksa  (dwangsom)  atas keterlambatan  pelaksanaan  tindakan  tertentu setiap hari.
Yang menjadi tujuan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai sebagai berikut:
1. Pengembalian suatu hak;
2. Besarnya ganti rugi;
3. Bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.
Dan  penyelesaian  sengketa  kehutanan  di  luar Pengadilan  tidak  berlaku  bagi  kasus-kasus  tindak pidana.  Para  Pihak  yang  dapat  mengajukan penyelesaian  sengketa  di  luar  Pengadilan  adalah sebagai berikut :
1. Para  pihak  yang  mengalami  kerugian  dan mengakibatkan kerugian;
2. Instansi Pemerintah yang terkait dengan subjek sengketa;
3. Pihak  (LSM)  yang  mempunyai  kepedulian dalam lingkungan hidup atau kehutanan. Pola  penyelesaian  sengketa  dapat  dibagi
menjadi 2 macam yaitu
1. Penyelesaian  sengketa  melalui  Pengadilan (Litigasi).
Penyelesaian  sengketa  melalui  Pengadilan adalah  suatu  pola  penyelesaian  sengketa  yang terjadi antara para pihak atau antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan Departemen Kehutanaan dan perkebunan atau lembaga lainnya, dimana  dalam  penyelesaian  sengketa  diselesaikan oleh Pengadilan. Putusan bersifat mengikat.
2. Penyelesaian  sengketa  luar  Pengadilan  (Non Litigasi)  adalah  suatu  pola  penyelesaian  atau mengakhiri  suatu  sengketa,  dimana  para  pihak menyetujui  untuk  menyelesaikan  sengketa  di luar Pengadilan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Tanggal  18 Oktober  2021  dengan  Pak  Putu  Arya,S,Hut,  MSi selaku  bagian  Pengendali  Ekosistem  Hutan  Muda, mengatakan bahwa pelaksanaan kontrak kesepakatan  konservasi  antara  Taman  Nasional Bali  Barat  dan  pihak  Mitra  belum  pernah  terjadi masalah  wanprestasi,  artinya  salah  satu  pihak melakukan  perbuatan  ingkar  janji  atau  salah  satu pihak  tidak  melaksanakan  kewajiban  sesuai kesepakatan.  Karena  para  pihak  melaksanakan kesepakatan  konservasi  sesuai  dengan  hak  dan kewajiban  yang disepakati para pihak.  Dan  upaya yang telah dilakukan para pihak untuk membangun rasa  percaya  dalam  proses  kerjasama  konservasi untuk  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  desa dan  kelestarian  kawasan  Taman  Nasional  Bali Barat  dilakukan  pengawasan  (Monev)  secara berkala  dengan  saling  melakukan  pembahasan bersama.  Peran  Desa  Penyangga  Terhadap  Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat
Dalam  konsep  keberlakuan  sanksi  adat  dalam desa adat di Provinsi Bali merupakan suatu kontrol sosial  bersanksi,  demikian  hal  dengan  Desa Penyangga  pada  Taman  Nasional  Bali  Barat berguna  memberikan  sepat  siku-siku  masyarakat tradisional,  kehendak  disesuaikan  hukum  positip, walaupun  struktur  hukum  di  Indonesia  kedudukan hukum  adat  merupakan  substansi  hukum  nasional (Salim HS, 2004). Hal ini dilihat dalam awig-awig desa  adat  desa  Penyangga  dengan  perangkat
hukum  adat,  baru  dapat  mengikat  warganya  jika disahkan  secara  formal  melalui  hukum  atau legitimasi formal daerah setempat. Desa adat desa Penyangga Taman Nasional Bali Barat Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali memiliki landasan kuat diatur hukum adat dan menjadi wahana pengembangan  Tri  Hita  Karana.  Tri  Hita  Karana pada  dasarnya  adalah  suatu  sistem  panutan dijadikan  pedoman  masyarakat  Desa  Penyangga Kabupaten Jembrana, berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Penyangga, sebab Tri Hita  Karana  berupa  kumpulan  ide-ide  berkaitan dengan  tiga  dimensi  secara  kompleks  terwujud dalam kenyataan sosial secara totalitas berupa satu kesatuan ( Kristinawati I, 2014) . Menurut (Kusumaatmaja,  2015) terdapat beberapa  masalah  pelaksanaan  konsepsi  “hukum sebagai  sarana  pembangunan  masyarakat”.  Di Indonesia undang-undang merupakan cara pengaturan hukum utama, pembangunan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembangunan hukum melalui perundang- undangan.  Hukum  adat  sebagai  salah  satu  bidang hukum  berada  di  luar  bidang  bersifat  netral kiranya sulit diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai  unifikasi  hukum.  Hal  itu  disebabkan upaya ke arah membuat hukum ada sesuai dengan kebutuhan  dan  kesadaran  masyarakat  akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beraneka  ragamnya  corak  budaya,  agama,  sosial adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia ( Prihadi N,  2010) .  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  aliran mazhab  sejarah  dipelopori  Friedrich  Carl  Von Savgny  (Volk  Geist)  menyatakan  kebiasaan merupakan  sumber  hukum  formal.  Hukum  tidak dibuat  melainkan  tumbuh  berkembang  bersama- sama  dengan  masyarakat,  bahwa  hukum  semua berasal  dari  adat-istiadat  dan  kepercayaan  dan bukan  berasal  dari  pembentuk  undang-undang. Hal  ini  memberikan  makna  apabila  seseorang memeluk  suatu  agama  harus  mengikuti  hukum- hukum agama dengan setia, jadi secara tegas suatu masyarakat  memeluk  agama  tertentu,  maka hukum  adat  masyarakat  bersangkutan  adalah hukum agama yang dipeluknya..
Jika  dicermati  teori  tentang  living  law  dan teori  pembangunan  hukum  diuraikan  di  atas dinyatakan  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai  alat sosial  kontrol  dalam  arti  mengugeri  perilaku
warga masyarakat agar tidak menyimpang sehingga  kedamaian  masyarakat  terwujud.  Fungsi lainnya adalah sebagai alat pemaksa (pengendalian sosial)  agar  seluruh  warga  masyarakat  mematuhi dan  menjaga  keutuhan  masyarakat  sendiri.  Jadi  di satu  sisi  hukum  berfungsi  sebagai  alat  mengayomi dan  melindungi,  sedangkan  di  sisi  lain  berfungsi sebagai  alat  membatasi  kebebasan  bergerak  bagi yang  melanggarnya.  Oleh  karena  fungsi  hukum diibaratkan sebagai “Kepala Yanus” (Dewa Yunani berkepala  dua),  artinya  hukum  mempunyai  dua wajah,  yaitu  pengayom  dan  pelindung  di  satu  sisi, dan  sanksi/hukuman  di  sisi  lain.  Adalah  relevan dengan  pernyataan  Bendesa  Adat  bahwa:  “awig- awig  dalam  desa  adat  mempunyai  fungsi  sebagai “tali  penegul”  (tali  pengikat)  bagi  warga  desa sehingga  dijadikan  pedoman  berperilaku  bagi warga  desa.  Dari  pernyataan  ini  dicermati  bahwa awig-awig  desa  di  satu  sisi  berfungsi  mengayomi dan  melindungi  sedangkan  di  sisi  lain  sebagai  alat pemaksa  dengan  sanksinya  bagi  warga  melakukan pelanggaran.  Fungsi  hukum  sejalan  dengan pengertian  awig-awig  sendiri,  yaitu  sebagai peraturan  dalam  desa  adat  baik  yang  sudah dituliskan/tercatat  maupun  belum  ditulis/tercatat mengokohkan  serta  menguatkan  desa  adat  agar tidak  rusak,  untuk  menjamin  tegaknya  desa  adat. (Agung, 1986) Jadi awig-awig berfungsi mengugeri warga masyarakat agar tetap berperilaku  menurut  koridor  tatanan  hukum  yang ada.
Tujuan  pengenaan  sanksi  adat  terutama  bagi masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  pada desa  Penyangga  yaitu  (Hasil  wawancara  Tgl  23 Juli 2022)
1. Untuk  melakukan  ketertiban  masyarakat  desa adat desa Penyangga.
2. Membina  persatuan  dan  kesatuan  di  desa  adat Desa Penyangga.
3. Memelihara keajegan dari awig-awig desa adat Desa Penyangga.
4. Untuk  mencegah  agar  masyarakat  lain  tidak melakukan peniruan terhadap perilaku menyimpang terutama tidak ikut-ikutan melakukan pelanggaran
5. Menjadikan  pelaku  sadar  dan  segera  dapat kembali sebagai warga yang baik dan taat pada hukum.
Di  lain  pihak  tujuan  Bendesa  Adat  dalam pengenaan sanksi adat adalah :
1. Memberikan pendidikan bagi yang bersangkutan  agar  dapat  kembali  pada  jalan yang patut.
2. Memberikan pendidikan bagi warga masyarakat  lain  agar  tidak  mengikuti  jejak tidak patut dan mencegah agar perbuatan tidak patut tidak ditiru oleh warga lain.
3. Memberikan  pengayoman  pada  warga  yang baik bertindak secara patut.
Kemudian  dari  prajuru  adat  lainnya  dan beberapa  tokoh  masyarakat  menginformasikan bahwa tujuan pengenaan sanksi adat antara lain :
1. Agar  masyarakat  melaksanakan  kewajiban sesuai  awig-awig  desa  adat  yang  telah disepakati
2. Agar  warga  yang  lainnya  tidak  melakukan peniruan terhadap jejak masyarakat bandel.
3. Menakut-nakuti warga lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.
4. Menjadikan  pelaku  bertobat  kembali  menjadi warga masyarakat yang baik.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  Living  law  dan teori Pembangunan Hukum diungkapkan tampaknya  fungsi  sanksi  adat  sejalan  terutama pada  motif  pembalasan  bersifat  empiris,  seperti sebagai alat mengganti kerugian ditimbulkan pada korban baik materiil atau inmateriil, sebagai suatu reaksi  terhadap  perasaan  pembuat  delik  yang diperlukan  menghilangkan  rasa  kebersalahannya. Tujuan  untuk  mengganti  kerugian  ditimbulkan pada  korban  memang  tidak  secara  eksplisit dicatatkan  dalam  awig-awig  desa,  tetapi  secara tersirat  dicermati  dari  adanya  formulasi  sanksi “'ayah-ayahan  panukun  kasisipan”  yang  dalam masalah  lebih  bersifat  penggantian  kerugian materiil.
Dalam  pelaksanaannya,  hasil  wawancara  tgl 23  Juli  2022,  langkah-langkah  yang  dilakukan Desa  Penyangga,  apabila  menghadapi  masalah, pada Desa Adat Desa Penyangga adalah :
1. Bendesa Adat mengadakan pendekatan terhadap masyarakat Desa penyangga, pendekatan  dimaksudkan  mengetahui  faktor- faktor  penyebab  masyarakat  tidak  melakukan kewajibannya. Apabila disebabkan oleh faktor internal  keluarga  telah  atau  ada  hambatan  di luar  lingkungan  masyarakat  maka  terhadap masyarakat  demikian  diberikan  teguran  dan dilakukan secara musyawarah.
2. Apabila  setelah  dilakukan  pendekatan  secara musyawarah.  Maka  pengurus  Desa  adat  dea Penyangga  menyampaikan  keadaan  tersebut kepada  Bendesa  Adat  atau  Kelihan  Banjar (Tetua  Adat).  Selanjutnya  Bendesa  Adat  akan melakukan  perundingan  kepada  masyarakat, apabila  perundingan  tidak  membuahkan  hasil. Upaya  terakhir  dilakukan  adalah  menerapkan sanksi adat yang terdapat dalam peraturan desa (awig-awig)  untuk  menyelesaikan  masalah tersebut.
Dengan  mencermati  penjatuhan  sanksi  adat pada  masalah  pelanggaran  pada    Desa  Penyangga Taman  Nasional  Bali  Barat  yaitu  di  satu  sisi dijatuhi hukuman berupa sanksi adat Kanorayang/ke-wusang  (dinonaktifkan)  sebagai krama  banjar/desa  menurut  awig-awig  Desa  Adat masing-masing desa penyangga.
Pada  dasarnya  penjatuhan  “sanksi”  adat  oleh Desa  Adat  masing-masing  Desa  Penyangga  pada dasarnya berfungsi represif dengan tujuan menertibkan  masyarakat  Desa  penyangga  karena kelalaian  dari  masyarakatnya  tidak  melaksanakan kewajiban  sebagai  warga.  Tampaknya  belum menyadari  bahwa  harus  taat  pada  awig-awig  desa. Jika  ia  mau  melaksanakan  yang  disepakati  dalam paruman desa, permasalahannya bisa diminimalisir.  Namun  tidaklah  berarti  terlambat jika kembali merenungkan tentang yang seharusnya  dilakukan  apabila  ia  mau  sebagai krama  banjar/desa  kembali,  karena  sanksi  adat akan  berakhir  setelah  masyarakat  tertib  dan  taat melaksanakan  kewajiban  sesuai  awig-awig  Desa Penyangga. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat  dipenuhi  sesuai dengan  hasil  paruman  desa.  Adanya  sanksi  ganda dimungkinkan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun 2019,  karena  untuk  pengikatan  warga  masyarakat Desa  Adat  desa  Penyangga  dilandasi  awig-awig desa,  yaitu  sebagai  konsekuensi  logis  warga masyarakat  desa  adat  setempat (  Bernard,  Dkk, 2006) .
Mencermati  ketika  ada  pelanggaran  tujuan utama penjatuhan “sanksi” adat adalah menertibkan  masyarakat  desa  penyangga,agar patuh,  taat,  dan  wajib  melaksanakan  aturan  dalam awig-awig Desa adat. Pemerintah Daerah diperuntukkan  meningkatkan  taraf  hidup  krama desa  guna  menunjang  pembangunan  desa.  Oleh karena  “sanksi”  adat  yang  dijatuhkan  dalam masalah  pelanggaran  warga  masyarakat  adalah
berfungsi  represif,  yaitu  untuk  memberikan perinan  secara  musyawarah  sehingga  tercipta “keseimbangan”  meteriil.  Oleh  karena  itu penjatuhan  “sanksi”  adat  ini  secara  langsung memberikan  perlindungan  pada  masyarakat  desa adatnya.
Hukum sebagai institusi melakukan pengintegrasian  proses-proses  yang  berlangsung dalam  masyarakat,  menerima  masukan-masukan dari  bidang  ekonomi,  politik,  budaya  untuk kemudian diolah menjadi keluaran yang dikembalikan  ke  dalam  masyarakat  dalam  bentuk justice  (keadilan). (Ariawan,  1992) Masukan dimaksud    berupa  sengketa  atau  konflik.  Hukum dengan otoritasnya menyelesaikan sengketa sehingga  muncul  struktur  baru  yang  kemudian dikembalikan  ke  dalam  masyarakat.  Apabila institusi  hukum  benar-benar  hendak  berfungsi sebagai  sarana  pengintegrasian  masyarakat,  harus diterima masyarakat menjalankan fungsinya.
Jika  dicermati  upaya  yang  dapat  ditempuh mengatasi pelanggaran pada Desa Adat Penyangga,  penerapan  “sanksi”  adat  adalah sebagai  upaya  terakhir  setelah  upaya-upaya  lain tidak berhasil dengan tujuan agar ketertiban dapat dilaksanakan  kembali.  Dalam  penerapan  “sanksi” adat  diperlukan  ketegasan  dan  objektifitas  dari prajuru  desa  adat  (Bendesa),  karena  penerapan “sanksi”  adat  yang  dilandasi  adanya  unsur nepotisme menimbulkan krisis kepercayaan anggota  (krama)  banjar/desa  terhadap  keberadaan prajuru dan awig-awig desa dihormati dan ditaati.

## IV. KESIMPULAN
1. Kontrak  konservasi  Desa  Penyangga wisata  alam  hutan  Taman  Nasional  Bali Barat dalam hal ini bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat,  yang  dilakukan  kerjasama kontrak konservasi secara tertulis.
Skema kontrak konservasi yang dilaksanakan memberikan kepastian perolehan  manfaat  bagi  setiap  pihak serta  berpotensi  lebih  efisien  untuk dilakukan. Keberadaan peraturan pemanfaatan  jasa  lingkungan  wisata alam yang juga menjadi dasar pelaksanaan  skema  ijin  usaha  dapat menjadi  panduan  dalam  pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan wisata alam pada  kawasan  hutan  konservasi  dan
melengkapi  ketentuan  dalam  kontrak kesepakatan  kerjasama  yang  dilakukan. Pembagian  peran  dalam  kegiatan  usaha sesuai  dengan  manfaat  yang  diperoleh dapat  mendorong  kontrak  menjadi  lebih optimal.  Sistem  pengawasan  dan  sistem bagi  hasil  tidak  dituangkan  secara  tegas dalam  perjanjian  kesepakatan  konservasi secara  tertulis,  serta  peningkatan  peran Pemerintah  Desa  dapat  menekan  potensi prilaku menyimpang dari pihak mitra dan juga Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi  Taman  Nasional  Bali  Barat. Pelaksanaan kontrak kesepakatan
konservasi antara Desa Penyangga dengan  Taman  Nasional  Bali  Barat berjalan  dengan  kondusif,  serta  dalam pelaksanaan  kontrak  tersebut  belum pernah  terjadi  masalah  wanprestasi. Karena para pihak melaksanakan kontrak konservasi  sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam kesepakatn  Konservasi.  Dan  upaya  yang telah dilakukan para pihak untuk membangun  rasa  percaya  dalam  proses kerjasama untuk tercapainya
kesejahteraan masyarakat desa dan kelestarian  kawasan  Taman  Nasional Bali  Barat  dilakukan  pengawasan  ( monev)  secara  berkala  dengan  saling melakukan pembahasan bersama.
2. Peran  Desa  Penyangga  terhadap  wisata alam  Taman  Nasional  Bali  Barat,  dalam hal  ini  desa  penyangga  wajib  ikut berpartisipasi menjaga kelestarian Taman Nasional
agar tetap terjaga kelestariannya. Ketika tejadi pelanggaran di  wilayah  Desa  Penyangga,  hal  ini Bendesa  adat  wajib  ikut  berperan  dalam penyelesaian pelanggaran tersebut terhadap  pengenaan  sanksi  adat  yang bertujuan  yaitu  memberikan  pendidikan bagi  warga  bersangkutan  agar  dapat kembali pada jalan yang patut, memberikan  pendidikan  bagi  warga masyarakat  lain  agar  tidak  mengikuti jejak  tidak  patut  dan  mencegah  agar perbuatan  tidak  patut  tidak  ditiru  oleh warga lain, serta memberikan pengayoman  pada  warga  yang  baik bertindak secara patut, membina
persatuan  dan  kesatuan,  memelihara keajegan  dari  awig-awig  desa  adat, mencegah  agar  masyarakat  lain  tidak melakukan  peniruan  terhadap  prilaku sadar  dan  segera  dapat  kembali  sebagai warga  yang  baik  dan  taat  pada  hukum, dan menjadikan pelaku sadar dan segera dapat  kembali  sebagai  warga  yang  baik dan taat pada hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  A.  A.  N.  G.  (1986). Pedoman  Penyuratan Awig-Awig  Majelis  Pembina  5  Lembaga  Adat Daerah Tingkat I Bali.
Ariawan.  (1992). Eksistensi  Delik  Hukum  Adat  Bali Dalam  Rangka  Pembentukan  Hukum  Nasional Suatu  Pendekatan  Dengan  Perspektif  Sosiologi Penelitian  Di  Desa  Adat  Denpasar .  Tesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Dkk,  B.  L.  T.  (2006). Teori  Hukum  Strategi  Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi . CV.Kita. Dwi  Agus  Sasongko,  Cecep  Kusmana,  H.  R.  (2014). Strategi  Pengelolaan  Hutan  Lindung  Angke Kapuk. Jurnal  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam Dan Lingkungan , 4 (1).
HS,  S.  (2004). Dasar-Dasar  Hukum  Pengelolaan Hutan Lindung Kehutanan Edisi Revisi . PT. Sinar Grafika.
I,  K.  (2014). Pengaruh  Pengembangan  Wisata  Alam Alam Gunung Pancar Terhadap Perspektif Sosial Ekonomi . Institute Pertanian.
Jensen  MC,  M.  W.  (1976).  Theory  The  Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost, and
ownership structure. Journal Of Financial Economic , 3 (4).
Kasper  W.  M.W.Streit,  P.  J.  B.  (2002). Institusional Economics: Property, competition Politict. Edwad Elgar . Publishing Limited. Kusumaatmaja, M. (2015). Pengantar hukum internasional . Alumni.
M,  C.  (2012). Kajian  Wana  Wisata  Kemitraan  Usaha Wisata  Alam  Di  Kawah  Putih  Ciwidey .  Institut Pertanian. Miru,  A.  (2016). Hukum  Kontrak  Dan  Perancangan Kontrak . PT. Raja Grafindo Persada.
Muhammad  Rifqi  Tirta  Mudhofir,  Bramasto  Nugroho, S.  S.  (2019).  Kontrak  Usaha  Pemanfaatan  Wisata Alam  pada  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung Rinjani  Barat. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya Alam Dan Lingkungan , 9 (2).
N,  P.  (2010). Kelembagaan  Kemitraan  Industri Penolahan  Kayu  Bersama  Rakyat  Dalam  Rangka Pembangunan  Hutan  Di  Pulau  Jawa .  Institute Pertanian. Nurita.  (2016). Strategi  Pengembangan  Wisata  Penyu Berbasis  Masyarakat  Lokal  di  Pantai  Temajuk Kabupaten  Sambas  Kalimantar  Barat .  Institute Pertanian.
Rico  Saputra,  Ritayani  Iyan,  M.  (2015).  Analisis Dampak  Ekonomi  Wisata  Bahari  Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal Studi Kasus Ombak Bono  Sungai  Kampar  Kabupaten  Pelalawan Provinsi Riau. Jurnal Online Mahasiswa , 2 (2). Sonata,  D.  L.  (2014).  Metode  Penelitian  Hukum Normatif  Danempiris:  Karakteristik  Khas  Dari Metodemeneliti  Hukum. Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu Hukum , 8 (1).