## Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem
Ni Komang Dwi Wiranjani 1 , Edy Sujana 2
1,2,3 Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
e-mail: 1 | mangdwi18@gmail.com, 2 | edy.s@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemutihan, bea balik nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan  menggunakan  metode  survey.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah accidental  sampling dengan  jumlah  sampel  yaitu  100  responden.  Pengumpulan  data  menggunakan  kuisioner.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisis  Regresi  Linier  Berganda  dengan menggunakan  uji  t.  Data  diolah menggunakan  IBM  SPSS Versi  26.  Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa  Program  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  dan  sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Kata kunci: program pemutihan, bea balik nama, sosialisasi, kepatuhan

## Abstract
This research aims to determine the effect of whitening programs, transfer of name fees, and tax  socialization  on  taxpayer  compliance. This  type  of  research  is  quantitative  research  using  survey methods. The sampling technique used was accidental sampling with a sample size of 100 respondents. Data collection uses questionnaires. The data analysis technique used in this research is Multiple Linear Regression Analysis using the t test. The data was processed using IBM SPSS Version 26. The results of this study show that the motor vehicle tax fine reduction program has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, exemption from motor vehicle title transfer fees has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, and tax socialization has a significant effect on compliance. motor vehicle taxpayers.
Keywords: bleaching program, transfer fee, outreach, compliance

## 1.  Pendahuluan
Di Indonesia hampir seluruh wilayah menggali pendapatannya melalui pajak Daerah, oleh sebab  itu  Pemerintah  melalui  Direktorat  Jendral  Pajak  membuat  perubahan  guna mengoptimalkan  penerimaan  disektor  pajak  yang  dilakukan  dengan  cara  merubah  sistem pemungutan  pajak  dari official  assessment  system menjadi self  assessment  system.  Self assessment  system merupakan  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  dapat  memberikan wewenang  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  melakukan  perhitungan,  menyetor  dan melaporkan  sendiri  atas  pajak  yang  telah  dibayarkan.  Sistem  ini  dapat  memberi  harapan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya.
Pajak  kendaraan bermotor  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang  memiliki  sumber pendapatan paling besar. Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Maka  dari  itu,  perlunya  peningkatan  jumlah  pendapatan  dalam  sektor  Pajak  Kendaraan Bermotor  dengan  mengoptimalkan  penerimaan  dari  PKB  melalui  berbagai  upaya  yang
dilakukan,  salh  satunya  yaitu  dengan  cara  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajaknya. (Wardani & Rumiyatun, 2017).
Untuk  dapat  meningkatkan  pendapatan  daerah,  antara  lain  dapat  ditempuh  melalui suatu  kebijakan  yang  mewajibkan  setiap  orang  untuk  membayar  pajak  sesuai  dengan kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah.
Dasar hukum peraturan PKB dan BBNKB yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti peraturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Implementasi dari peraturan daerah ini  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Gubernur  (PERGUB)  nomor  21  Tahun  2021, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini tidak terlepas dari fenomena dimana masih banyak Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan, sehingga  menyebabkan  peralihan  pendapatan  penerimaan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor  pada  Kabupaten  Karangasem. Berikut  ini  adalah  target  dan  realisasi  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB)  pada Kantor Samsat Kabupaten Karangasem
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraam Bermotor Tahun 2017-2021 Tahun Target Realisasi % PKB BBNKB PKB BBNKB PKB BBNKB 2017 20.456.610.079  23.599.529.589  20.335.042.800  19.660.423.000  137,20 % 83,24 % 2018 20.211.414.743  26.259.490.923  23.428.176.300  24.704.914.100  111,93 % 94,01 % 2019 22.387.519.586  29.743.951.907  26.059.935.500  32.164.380.200  112,40 % 108,07% 2020 23.211.141.300  28.859.859.790  20.065.463.859  14.829.695.900  113,15 % 51,35 %
2021 20.080.737.000  18.197.463.000  22.511.479.100  10.169.107.800  109,18%  55,87%
Berdasarkan  tabel  1.1  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  penerimaan  PKB  dan  BBNKB selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Adapun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea  balik nama  kendaraan bermotor  tertinggi  persentasenya  mencapai  137,20%  untuk PKB  dan  108,07%  untuk  BBNKB  dari  target  yang  telah  ditentukan  oleh  Kantor  Samsat Kabupaten  Karangasem.  Pada  tahun  2020,  PKB  tidak  mencapai  target  dan  untuk  BBNKB terus  mengalami  penurunan  atau  tidak  mencapai  target  dan  hanya  di  tahun  2019  BBNKB dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Banyaknya  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten  Karangasem,  dapat  mengakibatkan pemerintah  daerah  mendapatkan  lebih  banyak  penerimaan  disektor  ini,  namun  dilihat  dari jumlah  PKB  dan  BBNKB  yang  terealisasi  masih  ada  wajib  pajak  yang  belum  memenuhi tanggungjawabnya  untuk  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  kendala  yaitu  diantaranya  kurangnya kepatuhan  wajib  pajak  dalam  hal  memenuhi  kewajiban  membayar  pajak  kendaraan bermotornya.
Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya trobosan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga pendapatan dari sector ini dapat mencapai nilai yang sudah ditargetkan. Upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Karangasem  yaitu  mengeluarkan kebijakan  penghapusan  sanksi  administrative  atau  penghapusan  denda  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi wajib pajak yang
memiliki tunggakan. Hal ini disebut dengan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Kebijakan perpajakan yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan pemutihan pajak kendaraan  bermotor  tentang  pembebasan pokok  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB),  sanksi administrasi, dan pembebasan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemutihan  pajak  mengenai  Pajak  Kendaraan  Bermotor  ini  merupakan  penarikan  dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Pemutihan  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  merupakan  hal  penting  dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan yaitu suatu tindakan yang dilakukan  oleh  Negara  guna  menertibkan  para  wajib  pajak  yang  telah  lama  tidak membayarkan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak  kendaraan  dengan  cara  menghapus beban  denda  keterlambatan  pembayaran  selama  periode  tertentu.  Kesadaran  wajib  pajak merupakan  keadaan  dimana  seseorang  mengetahui,  memahami,  membayar  dan  melapor pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin wajib pajak sadar maka kepatuhan wajib pajak itu sendiri akan meningkat sehingga penerimaan daerah akan semakin naik dan pembangunan daerah akan berjalan dengan lancar.
Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi masalah penelitian yang menarik untuk  ditelit.  Beberapa  peneliti  menganalisis  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  diantaranya adalah  Ferizal  Ahmad  Afiyanto  (2017)  yang  berjudul “Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di D.I Yogyakarta “.  Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  menujukkan  bahwa  sosialisasi  pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan  kualitas  pelayanan  fiskus  dan  biaya  kepatuhan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Ada pun  penelitian  yang  dilakukan  Randi  Ilhamsyah  (2016)  yang  berjudul  “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermo tor”. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Penelitian yang dilakukan oleh William Ferry (2017) yang berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan  bahwa  penerapan  kebijakan  pemutihan  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dampak  adanya  program  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  yaitu  menarik minat  masyarakat  yang  tidak  patuh  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  sebagai  upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawabnya membayar pajak kendaraan  bermotor.  Pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  berdampak  positif  bagi masyarakat karena dengan adanya program pemutihan ini akan membantu masyarakat dalam membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor yang hanya akan dikenakan pokoknya saja tanpa denda atau bunga.
Output  yang  diharapkan  dari  diberlakukannya  program  pemutihan  pajak  kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa adanya biaya  denda  keterlambatan,  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  mmenuhi  kewajiban perpajakannya  dan  dapat  menertibkan  para  pengguna  kendaraan  bermotor  yang  nantinya akan berakibat pada peningkatan pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak.
Sosialisasi  pajak  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  Samsat  untuk  memberikan sebuah  pengetahuan  kepada  masyarakat  dan  khususnya  wajib  pajak  kendaraan  bermotor agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau
cara  sosialisasi.  Kegiatan  sosialisasi  harus  dilakukan  secara  efektif  dan  dilakukan  dengan media-media lain yang lebih diketahui masyarakat.
Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar  mengetahui  tentang  segala  hal  mengenai  perpajakan.  Sosialisasi  tidak  hanya  dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  sehingga  jumlah  penerimaan  pajak  dapat  bertambah  sesuai  target. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara  intensif  dan  efektif  oleh  petugas  samsat.  Kegiatan  sosialisasi  yang  semakin  sering dilakukan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pula.
Fenomena pada penelitian ini yaitu kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga berkaitan  dengan  kebijakan  pemutihan  yang  telah  diluncurkan  Pemerintah  Provinsi  Bali, kebijakan pemutihan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi para wajib pajak untuk tetap mau membayar pajak kendaraan motornya.
Alasan  memilih  variabel  program  pemutihan,  pembebasan  bea  balik  nama  dan sosialisasi  pajak  karena,  program  pemutihan  dan  pembebasan  bea  balik  nama    yang diluncurkan  oleh  pemerintah  saat  ini  dapat  memicu  wajib  pajak  untuk  menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak diperlukan agar Wajib Pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan Negara sehingga mampu ikut serta dalam membangun Negara dengan membayar pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Audrey Nathan Iglesias (2021) yang berjudul “Pengaruh Kualitas  Pelayanan,  Sosialisasi,  Dan  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kota  Palembang”.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  dan  sosialisasi  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemutihan pajak berpengaruh secara signfikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018) menyatakan bahwa sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan disebabkan dengan adanya sosialisasi perpajakan, akan  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang  prosedur  pembayaran,  dan  jika  ada kendala – kendala menjadi tahu bagaimana penyelesaiannya di samsat dan paham dengan pentingnya membayar pajak.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:
1. Apakah Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  Kantor  Samsat  Kabupaten Karangasem?
2. Apakah  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  berpengaruh  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Karangasem?
3. Apakah  Sosialisasi  Pajak  berpengaruh  sifnifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Karangasem?
Teori  bakti  mendasari  pengertian  suatu  organisasi  yang  memiliki  tugas  untuk menjalankan kepentingan umum. Negara harus mempunyai strategi untuk melangkah dalam mengambil suatu keputusan yang sudah tersusun dengan matang termasuk keputusan dalam sektor pajak. Artinya pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara merupakan bakti dari masyarakat kepada Negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat.  Sifat  teori  ini  yaitu,  berdasarkan  Undang-undang  Negara  memiliki  hak  untuk memungut  pajak  dari  rakyat  dan  rakyat  wajib  membayarnya  sebagai  wujud  bakti  kepada Negara. (Langgeng & Fabian) .
Teori ini berkeyakinan bahwa sebagai individu tanpa adanya suatu Negara tidak dapat hidup  sesuai  dengan  keinginan  dalam  berusaha  untuk  dapat  memungut  oajak  kepada rakyatnya.  Apabila  tidak  ada  Negara,  individu  juga  tidak  akan  ada,  dan  pembayaran  pajak yang  dilakukan  oleh  individu  kepada  Negara  dinilai  sebagai  suatu  tanda  yaitu  dimana
keikhlasan atau wujud bakti kepada Negara (Langgeng dan Fabian, 2018). Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat (12)  menyebutkan  bahwa  Pajak  Kendaraan  Bermotor  merupakan  pajak  atas  kepemilikan dan/atau  penguasaan  kendaraan  bermotor  adalah  semua  kendaraan  beroda  beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi yaitu untuk mengubah suatu sumber daya energy bertemu dengan tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat  secara  permanen  serta  kendaraan bermotor yang  dioperasikan di  air.  Demi upaya meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  diperlukan  upaya-upaya  dari pemerintah  terutama  pemerintah  daerah,  upaya  yang  dilakukan  salah  satunya  dengan memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor.
Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  merupakan  suatu  langkah  dimana  yang dilaksanakan  oleh  Negara  untuk  menertibkan  para  wajib  pajak  yang  sudah  lama  tidak melunasi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB)  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.Sosialiasi perpajakan adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  guna  memberikan  informasi  tentang  perpajakan  yang bermaksud  agar  seseorang  maupun  kelompok  mengerti  tentang  perpajakan  sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
Menurut Masur (2020) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap yang ada pada diri  seseorang  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Dalam  upaya memenuhi kewajiban perpajakannya wajib pajak berusaha untu membayar pajak tepat waktu, melaporkan  Surat  Tahunan  (SPT) baik  SPT  masa  maupun SPT tahunan. Kepatuhan  wajib pajak  menberikan  contoh  dimana  seorang  wajib  pajak  dapat  melaksanakan  semua kewajibannya dan memenuhi haknya yang berkaitan dengan perpajakan. Seorang wajib pajak yang patuh dan taat akan selalu bersedia membayar pejaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi apabila ada wajib pajak yang tidak melakukan tugasnya sesuai ketentuan perpajakan.
Program  pemutihan  pajak  ini  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  kesadaran  para  pemilik  kendaraan  bermotor  yang  menunggak  pembayaran pajaknya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Dengan menghapus denda yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak motornya. Jadi sebesar apapun  denda  keterlambatan,  berkat  adanya  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  wajib pajak cukup membayar pokoknya saja. Hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu  dan  Amirah  (2018),  Gustaviana  (2020),  menunjukkan  bahwa  program  pemutihan pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis yaitu sebagai berikut: H 1 : Program  pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  merupakan  pajak  atas  penyerahan  hak  milik kendaraan  bermotor  sebagai  akibat  perjanjian  dua  pihak  atau  perbuatan  sepihak  atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Oleh karena itu, pembebasan bea balik nama ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang belum menjalankan kewajiban pajaknya. Hal ini dibuktikan pada penelitian Rahayu dan Amirah (2018) dan Gustaviana (2020), yang menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: H 2  : Pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Sosialisasi  perpajakan  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak  untuk memberikan  informasi  tentang  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  perpajakan  kepada wajib pajak, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat dengan  maksud  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Kurangnya  pengetahuan  mengenai  fungsi  membayar  pajak  kendaraan bermotor akan berdampak pada penerimaan pajak Negara. Hal ini dibuktikan pada penelitian yan g dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2018) dan Pratama (2020), menunjukkan bahwa sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: H 3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan  metode survey. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh obyek pajak kendaraan bermotor yang berada di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem dengan jumlah  wajib pajak sebanyak  216.643  orang  wajib  pajak.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada penelitian ini yaitu, accidental sampling.
Pengambilan  data  sampel  yaitu  orang-orang  yang  ditemui  oleh  peneliti  secara  acak (random)  di  lokasi  penelitian  dengan  jumlah  responden  yaitu  sebanyak  100  orang.  Data kemudian  diolah  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Namun  sebelumnya  perlu dilakukan  uji  kualitas  data  yaitu  uji  validasi  dan  uji  reabilitas,  uji  asumsi  klasik  yaitu  uji normalitas, uji multikolenieritas dan uji heterokedstisitas. Jika uji kualitas data dan uji asumsi klasik sudah terpenuhi maka dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t.

## 3.  Hasil dan Pembahasan Uji Validitas Butir
Pengujian validitas setiap butir pertanyaan pada kuesioner digunakan analisis item yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Uji  validitas  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  korelasi Pearson’s  Correlation dengan bantuan program SPSS 26.0 for Windows . Hasil uji validitas butir yang disajikan pada Tabel 4.6.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Butir No. Variabel Item Pearson’s Correlation Sig. Keterangan 1 Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X 1 ) X 1 .1 0,616 0,000 Valid X 1 .2 0,556 0,000 Valid X 1 .3 0,587 0,000 Valid X 1 .4 0,580 0,000 Valid X 1 .5 0,574 0,000 Valid X 1 .6 0,555 0,000 Valid X 1 .7 0,653 0,000 Valid X 1 .8 0,593 0,000 Valid X 1 .9 0,486 0,000 Valid X 1 .10 0,519 0,000 Valid 2 Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X 2 ) X 2 .1 0,668 0,000 Valid X 2 .2 0,742 0,000 Valid X 2 .3 0,511 0,000 Valid X 2 .4 0,624 0,000 Valid X 2 .5 0,475 0,000 Valid X 2 .6 0,514 0,000 Valid X 2 .7 0,434 0,000 Valid X 2 .8 0,686 0,000 Valid X 2 .9 0,569 0,000 Valid X 2 .10 0,505 0,000 Valid 3 Sosialisasi perpajakan (X 3 ) X 3 .1 0,609 0,000 Valid
Sumber: Output SPSS 26.0 for Windows , Lampiran 3
Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai signifikansi ( Sig. ) < α = 0,05 (Ghozali, 2011).  Berdasarkan output pada  Tabel  4.3,  nilai  signifikansi  ( Sig. )  untuk  semua  item  lebih kecil  dari α  =  0,05  sehingga  seluruh  item  pernyataan  pada  kuesioner  program  pemutihan denda  pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas Instrumen
Reliabilitas instrumen penelitian dinilai melalui besaran koefisien Alpha Cronbach , yang menunjukan konsistensi internal item-item yang mendasari sebuah variabel. Secara ringkas hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 4.7 .
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
No. Variabel Alpha Cronbach Standar Alpha Keterangan 1 Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor 0,767 0,70 Reliabel 2 Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor 0,751 0,70 Reliabel 3 Sosialisasi perpajakan 0,726 0,70 Reliabel 4 Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 0,723 0,70 Reliabel
Sumber: Output SPSS 26.0 for Windows , Lampiran 3
Nilai  suatu  instrumen  dikatakan  reliabel  apabila nilai Alpha  Cronbach lebih  besar  dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Alpha  Cronbach lebih  besar  dari  0,70.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  kuesioner program  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan  bermotor,  sosialisasi  perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor adalah reliabel.

## Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi  variabel penelitian mencakup hasil analisis  deskriptif  meliputi skor minimum, skor  maksimum,  rata-rata,  dan  standar deviasi. Deskripsi  skor  variabel program  pemutihan denda  pajak  kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersaji pada Tabel 4.8.
X 3 .2 0,479 0,000 Valid X 3 .3 0,614 0,000 Valid X 3 .4 0,622 0,000 Valid X 3 .5 0,568 0,000 Valid X 3 .6 0,565 0,000 Valid X 3 .7 0,565 0,000 Valid X 3 .8 0,449 0,000 Valid X 3 .9 0,386 0,000 Valid X 3 .10 0,550 0,000 Valid 4 Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) Y.1 0,605 0,000 Valid Y.2 0,601 0,000 Valid Y.3 0,601 0,000 Valid Y.4 0,456 0,000 Valid Y.5 0,459 0,000 Valid Y.6 0,396 0,000 Valid Y.7 0,494 0,000 Valid Y.8 0,609 0,000 Valid Y.9 0,598 0,000 Valid Y.10 0,577 0,000 Valid
Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi X 1 100 33 48 41,46 3,25 X 2 100 32 48 41,35 3,43 X 3 100 34 48 41,61 3,05 Y 100 38 50 44,06 2,60 Sumber: Output SPSS 26.0 for Windows , Lampiran 4 Keterangan: X 1 =  program  pemutihan  denda pajak kendaraan  bermotor,  X 2 =  pembebasan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  X 3 =  sosialisasi  perpajakan,  dan  Y  = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan Tabel 4.8, dapat ditarik 4 deskripsi umum hasil penelitian sebagai berikut. 1.  Data program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor memiliki skor minimum 33 dan skor  maksimum  48,  serta  skor  rata-rata  41,46  dengan  standar  deviasi  3,25.  Standar deviasi  lebih  kecil  dari  skor  rata-rata  menunjukkan  bahwa  respon  terhadap  program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak  bervariasi, artinya data skor jawaban program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sebarannya semakin dekat dari skor rata-ratanya  atau  dapat  dikatakan  bahwa  besar  skor  program  pemutihan  denda  pajak kendaraan bermotor antara responden satu dengan responden yang lainnya tidak terlalu jauh besar skornya.
2.  Data  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  memiliki  skor  minimum  32  dan skor  maksimum  48,  serta  skor  rata-rata  41,35  dengan  standar  deviasi  3,43.  Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa respon terhadap pembebasan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  tidak  bervariasi,  artinya  data  skor  jawaban pembebasan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  sebarannya  semakin  dekat dari  skor rata-ratanya  atau  dapat  dikatakan  bahwa  besar  skor  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan bermotor antara responden satu dengan responden yang lainnya tidak terlalu jauh besar skornya.
3.  Data sosialisasi perpajakan memiliki skor minimum 34 dan skor maksimum 48, serta skor rata-rata 41,61 dengan standar deviasi 3,05. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa respon terhadap sosialisasi perpajakan tidak bervariasi, artinya data skor jawaban sosialisasi perpajakan sebarannya semakin dekat dari skor rata-ratanya atau dapat dikatakan bahwa besar skor sosialisasi perpajakan antara responden satu dengan responden yang lainnya tidak terlalu jauh besar skornya.
4.  Data  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  memiliki  skor  minimum  38  dan  skor maksimum  50,  serta  skor  rata-rata  44,06  dengan  standar  deviasi 2,60.  Standar  deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa respon terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor  tidak  bervariasi,  artinya  data  skor  jawaban  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  sebarannya  semakin  dekat  dari  skor  rata-ratanya  atau  dapat dikatakan bahwa besar skor kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara responden satu dengan responden yang lainnya tidak terlalu jauh besar skornya.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  dapat  diketahui  persamaan  garis regresi  dengan  menggunakan  analisis  konstanta  dan  koefisien  beta.  Hasil  perhitungan konstanta dan koefisien beta disajikan pada Tabel 4.12 .
Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Beta
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Beta 1 ( Constant ) 14,315 6,225 0,000 X 1 0,233 0,291 3,139 0,002
X 2 0,253 0,333 3,343 0,001 X 3 0,231 0,271 2,930 0,004 a. Dependent Variable : Y Sumber: Output SPSS 26.0 for Windows , Lampiran 6 Keterangan:  X 1 =  program  pemutihan denda pajak  kendaraan  bermotor, X 2 = pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor,  X 3 = sosialisasi perpajakan, dan  Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada Tabel 4.12, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.
Y= α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ɛ Y = 14,315 + 0,233X 1 + 0,253X 2 + 0,231X 3 + ɛ
Berdasarkan  model  regresi  yang  terbentuk,  dapat  diinterpretasikan  hasil  sebagai berikut.
1. Konstanta  14,315 menunjukan jika variabel  program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor  (X 1 ),  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (X 2 ),  dan  sosialisasi perpajakan  (X 3 )  bernilai  konstan,  maka  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor (Y) memiliki nilai positif 14,315 satuan.
2. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X 1 ) memiliki koefisien regresi 0,233. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa  program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X 1 ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan program pemutihan denda  pajak  kendaraan  bermotor  (X 1 )  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,233 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.
3. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X 2 ) memiliki koefisien regresi  0,253. Nilai  koefisien  regresi  yang  positif  menunjukkan  bahwa  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan bermotor (X 2 ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pembebasan bea balik  nama  kendaraan  bermotor  (X 2 )  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,253 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.
4. Sosialisasi perpajakan (X 3 ) memiliki  koefisien regresi 0,231. Nilai koefisien regresi yang positif  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  (X 3 )  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  (Y).  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  setiap kenaikan 1 satuan sosialisasi perpajakan (X 3 ) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,231 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

## Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  menunjukkan  seberapa  besar  pengaruh  variabel  bebas  (X) terhadap  variabel  terikat  (Y),  yang  ditunjukkan  dengan  nilai Adjusted R Square .  Pada penelitian ini menggunakan nilai dari Adjusted R Square karena dianjurkan digunakan pada saat  mengevaluasi  mana  model  regresi  terbaik  (Ghozali,  2011).  Hasil  analisis  koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.13.
Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square 1 0,804 0,646 0,635 Sumber: Output SPSS 26.0 for Windows , Lampiran 6
Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,635. Hal ini menunjukkan bahwa 63,5% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh  variabel  program  pemutihan denda  pajak  kendaraan  bermotor, pembebasan bea balik
nama  kendaraan  bermotor, dan  sosialisasi perpajakan,  sedangkan  36,5%  dipengaruhi oleh faktor lain.

## Pengujian Hipotesis
Uji t digunakan untuk menentukan analisis pengaruh  program pemutihan denda pajak kendaraan  bermotor,  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  dan  sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara parsial, dimana dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji t. Adapun hasil uji t penelitian ini disajikan pada Tabel 4.14.
Tabel 7. Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Beta 1 ( Constant ) 14,315 6,225 0,000 X 1 0,233 0,291 3,139 0,002 X 2 0,253 0,333 3,343 0,001 X 3 0,231 0,271 2,930 0,004 a. Dependent Variable : Y Sumber: Output SPSS 26.0 for Windows , Lampiran 6 Keterangan:  X 1 =  program  pemutihan denda pajak  kendaraan  bermotor, X 2 = pembebasan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  X 3 =  sosialisasi  perpajakan,  Y  = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
Sesuai  dengan hipotesis yang diajukan dalam  penelitian ini, maka berdasarkan Tabel 4.11 hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.
1.  Uji Hipotesis 1 Perumusan hipotesis statistik:
H 0 :  program  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H 1 :  program  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  program  pemutihan  denda pajak  kendaraan bermotor  memiliki  nilai  signifikansi  0,002, dimana nilai  tersebut  lebih  kecil dari 0,05 sehingga H 0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan  bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
2.  Uji Hipotesis 2 Perumusan hipotesis statistik: H 0 :  pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
H 2 :  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan bermotor memiliki nilai signifikansi 0,001, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H 0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3.  Uji Hipotesis 3
Perumusan hipotesis statistik: H 0 :  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor.
H 3 :  sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki nilai  signifikansi 0,004, dimana  nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05  sehingga  H 0 ditolak.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pembahasan

## Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai koefisien regresi 0,233 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,002. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  Jika  program  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  semakin  tinggi,  maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin tinggi.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  atribusi  bahwa  persepsi  seseorang  untuk mengamati  atau  menilai  perilaku  orang  lain  dan  mencoba  menentukan  apakah  itu  timbul secara internal atau eksternal (Masita, 2019). Menurut teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah niat wajib pajak dikarenakan niat ini timbul dari diri sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pemutihan pajak hal ini disesbabkan karena adanya  dorongan  dari  luar  dan  juga  tersedianya  program  pemerintah  yang  dapat mempermudah  dan  meringankan  pemenuhan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak.  Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat timbul apabila wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak serta besarnya sanksi administrasi yang ada.
Kajian emperik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Rahayu  dan  Amirah  (2018),  yang  menunjukkan  bahwa  program  pemutihan pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Hasil yang sama juga diperoleh penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020), yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh  Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  mengenai  pengaruh  pembebasan  bea  balik  nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai koefisien regresi 0,253 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,001. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan  bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Jika  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  semakin  baik,  maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin tinggi.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  atribusi  bahwa  persepsi  seseorang  untuk mengamati  atau  menilai  perilaku  orang  lain  dan  mencoba  menentukan  apakah  itu  timbul secara  internal  atau  eksternal  (Masita,  2019).  Salah  satu  contoh  faktor  eksternal  adalah pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  14  Tahun  2022  tentang pembebasan denda  pajak  kendaraan bermotor dan biaya balik nama  kendaraan bermotor. Dalam melakukan pembayaran pajak tentunya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan maka dari itu pengaruh pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor sangat menarik  minat  masyarakat  untuk  membayar  pajak  dan  tentunya  meringankan  beban masyarakat  karena  biaya  balik  nama  sudah  dihapuskan  jadi  masyarakat  hanya  perlu membayar  pajak  kendaraannya  saja.  Dengan  demikian,  kesadaran  masyarakat  untuk membayar  pajak  dapat  timbul  apabila  wajib  pajak  tidak  memiliki  tunggakan  pajak  serta besarnya sanksi administrasi yang ada.
Kajian  emperik  yang  turut  mendukung  temuan  penelitian  ini  adalah  hasil  penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2018), yang menunjukkan bahwa pembebasan bea balik  nama  kendaraan  bermotor  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak
kendaraan  bermotor.  Hasil  yang  sama  juga  diperoleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Gustaviana  (2020),  yang  menunjukkan  bahwa  pembebasan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  mengenai  pengaruh  sosialisasi  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai koefisien regresi 0,231 dengan nilai  signifikansi  uji  t  sebesar  0,004.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika sosialisasi perpajakan semakin tinggi, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin tinggi.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  pada  bagian normative  beliefs  Ketika  akan  melaksanakan  sesuatu,  individu  akan  memiliki  keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan (Sastri dkk., 2022). Seperti halnya dengan  sosialisasi  perpajakan  yang  merupakan  peranan  penting  untuk  menjadi  sarana informasi, media informasi, pengetahuan dan memberikan pemahaman pajak kepada wajib pajak. Menurut penelitian Khristiana dan Pramesthi (2020) sosialisasi perpajakan dilakukan untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  atau  wajib  pajak  agar  mengetahui tentang peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat.
Kajian emperik yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Khristiana  dan  Pramesthi  (2020),  yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga  didukung  dengan  penelitian  Rahayu  dan  Amirah  (2018),  yang  menunjukkan  bahwa sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama (2020) juga menunjukkan bahwa sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.

## 4.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  simpulan  sebagai berikut.  1).  Program  pemutihan  denda  pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  yang  ditunjukkan  dengan  koefisien regresi yang signifikan 0,233 dengan nilai signifikansi uji t 0,002 lebih kecil dari α = 0,05. 2). Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang ditunjukkan dengan  koefisien  regresi yang signifikan 0,253 dengan nilai signifikansi uji t 0,001 lebih kecil dari α = 0,05. 3). Sosialisasi perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang signifikan 0,231 dengan nilai signifikansi uji t 0,004 lebih kecil dari α = 0,05.

## 5.  Saran
Berdasarkan  hasil, pembahasan, dan simpulan,  maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. 1). Pihak Kantor Samsat Kabupaten Karangasem disarankan meningkatkan beberapa hal, yaitu pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 2). Dalam penelitian ini masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  maka  bagi  peneliti  selanjutnya disarankan  agar  menambahkan  variabel  bebas  lain  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  3).  Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah Kantor Samsat tidak hanya yang berada di  Kabupaten  Karangasem  saja,  sehingga  diperoleh  hasil  penelitian  yang  tingkat generalisasinya lebih tinggi.

## Daftar Pustaka
Gustaviana, S. (2020). “Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris  Pada  Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Kota Subang.
Rahayu,  C,  &  Amirah.  (2018).  Pengaruh  Program  Pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor,
Pembebasan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  dan  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi.
Masita, N., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak  kendaraan  bermotor  di  kantor  bersama. JSAM  (Jurnal  Sains,  Akuntansi  dan Manajemen) , 1 (3), 50-101.
Khristiana, Yenni, and Enggar Galuh Pramesthi. "Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."
Manik, Ida I. Dewa Ayu Mas, I. Gusti Agung Prama Yoga, and I. Kadek Agus Ardika. "Peranan Pengetahuan, Sosialisasi Dan System Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi)  Undiksha 13.04  (2022):  1233- 1245.
Randi  Ilhamsyah  (2016)  “Pengaruh  Pemahaman  dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (STUDI SAMSAT KOTA  MALANG)”  Administrasi  Bisnis,  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Universitas Brawijaya, Malang
William  Ferry  (2017)  “Pengaruh  Pemutihan  Pajak,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kota Palembang  “.  Fakultas  Bisnis  dan  Akuntansi  Universitas  Katolik  Musi  Charitas, Palembang
Ferizal  Ahmad  Afiyanto,  2017.  “Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Kualitas  Pelayanan,  dan Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di D.I Yogyakarta.
di Kota Subang.
Ega  Dewi  S,  Nurul  Alifah  &  Sri  Nirmala  Sari  (2020).  “Pengaruh  Insentif  Pajak  Kendaraan Bermotor  Selama  Pandemi  Covid  19  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan. Vol.5
Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, Ryan Hermawan. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi. Vol 5
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta