Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

## (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa Lisensi
di Wilayah Kabupaten Buleleng)
Kadek Briyan Sky Pinandita, Ketut Sudiatmaka, Si Ngurah Ardhya Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail:{briyansky@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,ngurah.ardhya@undiksha.ac.id}

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  implementasi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar, serta (2) mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dapat diterapkan  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  dalam  hal  penggunaan  kemasan  air  minum  merek  terdaftar  tanpa lisensi,  yang  telah  merugikan  pemegang  hak  atas  merek  terdaftar.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Kabupaten  Buleleng.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik  penentuan sample  yang  digunakan  adalah Non  Probability  Sampling dan  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik purposive sampling. Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  upaya penegakan hukum yaitu Upaya Prefentif berupa diaturnya larangan serta sanksi sebagai wujud pencegahan serta Upaya Refresif  yaitu  melakukan  penegakan  terhadap  pelanggaran  sebagai  wujud  penanggulangan.  (2)  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  Terkait  Hak  Atas  Merek  Terdaftar  yang mengacu  pada  Kepmenperindag  Nomor  705//MPP/Kep/11/2003  dan  Nomor  651/MPP/Kep/10/2004  mengenai Pesyaratan  Teknis  Depot  Air  Minum  Isi  Ulang  yang  belum  terimplementasikan  dengan  baik,  hal  ini  tercermin  dari adanya pelaku usaha yang menggunakan kemasan dengan mereka terdaftar.
Kata Kunci : Implementasi, Air Minum Isi Ulang, Hak Atas Merek Terdaftar

## ABSTRACK
This  research  aims  to  (1)  knowing  the  implementation  of  Law  Number  20  of  2016  concerning  Trademarks  and Geographical Indications Related to the Rights of Registered Marks, and (2) examining and analyzing measures that can be implemented to prevent violations in the use of bottled drinking water with registered brands without a license. , which  has  harmed  the  rights  holder  of  the  registered  mark.  This  type  of  research  is  empirical  legal  research,  with descriptive research characteristics. The research location was carried out in Buleleng Regency. The data collection technique  used  was  document  study,  observation  and  interviews.  The  sampling  technique  used  was  Non  Probability Sampling  and  the  determination  of  the  subject  was  using  purposive  sampling  technique.  Qualitative  data  processing and analysis techniques. The results showed that (1) law enforcement efforts, namely Preventive Efforts in the form of regulating prohibitions and sanctions as a form of prevention and repressive measures, namely enforcing violations as a form of prevention. (2) the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications Related to the Rights of Registered Marks which refer to the Minister of Industry and Trade Decree Number 705 // MPP / Kep / 11/2003 and Number 651 / MPP / Kep / 10/2004 regarding Technical Requirements. Depot for Refill Drinking Water that has not been implemented properly, this is reflected in the presence of business actors who use packaging with them registered.
Keywords: Implementation, Refill Drinking Water, Rights to Registered Trademarks

## PENDAHULUAN
Pembangunan  Nasional  Indonesia  selama ini  dan  di  masa  yang  akan  datang,  selalu  di arahkan  untuk  bertujuan  mewujudkan  suatu masyarakat yang adil dan makmur yang dilakukan secara  merata  baik  materiil  maupun  spiritual
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar 1945,  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  maka pemerintah  harus  dapat  mengoptimalkan  seluruh sumber daya yang ada di Negara ini, baik sumber daya  yang  dapat  diperbarui,  maupun  yang  tidak
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
dapat diperbarui yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Kharismasari, 2007:1).
Titik berat pembangunan nasional Indonesia  saat  ini  adalah  pada  bidang  ekonomi yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya  manusia  serta  keterkaitan,  keterpaduan dengan  pembangunan  di  bidang-bidang  lainnya. Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan usaha  kecil  dan  menengah.  Usaha  kecil  dan menegah  untuk  pembangunan  nasional  sudah terbukti  memiliki  daya  tahan  yang  cukup  handal. Realitas  membuktikan  bahwa  sejak  terjadinya kerisis ekonomi, sektor usaha kecil dan menengah mampubertahan  bahkan  menjadi  penyelamat perekonomian nasional.bila dicermati, hingga saat ini Usaha Kecil Menengah (selanjutnya di singkat UKM)  yang  diharapkan  mempunyai  daya kopetitif  yang  tinggi,  barulah  sebatas  cita-cita dalam  artian  bahwa  belum  dapat  terealisasi dengan  baik.Dalam  kondisi  demikian,  maka penting  di  ambil  suatu  langkah  strategis  yang mestinya  dilakukan  oleh  pengusaha  yang  ada dalam  lingkup  UKM  tersebut  agar  mampu mempunyai  daya  kompetisi  sekaligus  dapat menembus  persaingan  global.Salah  satu  langkah dan strategi yang harus di tempuh oleh pengusaha dalam  lingkup  UKM  terletak  pada  kemampuan UKM  untuk  memposisikan  produknya  di  pasaran dan  membangun  gambaran  produknya  agar langsung  dapat  dikenali  oleh  masyarakat.  Untuk dapat  membangun  gambaran  suatu  produk diperlukan sebuah identitas atau pengenal produk tersebut.  Identitas  tersebut  dapat  berupa  merek, desain  kemasan  produk  maupun  bentuk  dan konfigurasi  dari  produk  tersebut.  Identitas  yang dipakai  pada  suatu  produk  haruslah  berbeda dengan  identitas  produk  yang  sudah  ada  dan kekhususan  identitas  produk  tertentu  juga  harus dilindungi  agar  produk  tersebut  tidak  dibuat  oleh pihak  lain  atau  dipalsukan  oleh  pihak  lain  yang ingin  meraup  keuntungan  dari  identitas  produk tertentu.  Apabila  suatu  produk  dikemas  dalam identitas yang sama dengan identitas suatu produk yang  sudah  ada,  konsumen  akan  terperdaya  dan terkecoh  karena  ternyata  produk  yang  dibelinya tidak  sama  dengan  yang  diharapkannya. Konsumen  yang  membeli  akan  merasa  kecewa dan  mungkin  akan  berhenti  membeli  produk dengan identitas tersebut(Miru, 2011:1).
Konsumen bukan satu-satunya pihak yang dirugikan  oleh  pemalsuan  identitas  produk. Produsen  dari  produk  tersebut  jelas  mengalami
kerugian yang besar  dikarenakan adanya ketidak percayaan  terhadap  produk  yang  dibuatnya, padahal  yang  membuat  suatu  konsumen  tidak percaya  adalah  produk  dari  produsen  lain  yang menggunakan  produk  identitas  yang  sama.  Atas dasar  itulah,  suatu  identitas  produk  perlu dilindungi  oleh  suatu  undang-undang  sehingga tidak  terjadi  pelanggaran  hak  dan  mencegah berkembangnya  suatu  persaingan  usaha  yang tidak sehat atau curang.
Di Indonesia, perlindungan terhadap suatu identitas  produk  dituangkan  dalam  lembaga  Hak Kekayaan  Intelektual.  Terdapat  pula  Undang- undang  yang  mengatur  tentang  Kekayaan Intelektual, yaitu :
1. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
2. Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2000 Tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2000 Tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016 Tentang Paten;
5. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
6. Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta.
Melihat  dari  peraturan  perundangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, tampak jelas bahwa  yang  dilindungi  dalam  Hak  Kekayaan Intelektual  bukan  hanya  identitas  suatu  produk tetapi  juga  meliputi  seluruh  ciptaan  manusia, sebagaiman  didefinisikan  oleh  Dicky  R.  munaf bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  hak yang  berasal  dari  karya,  karsa,  cipta  manusia karena  lahir  dari  kemampuan  intelektualitas manusia  dan  merupakan  hasil  kegiatan  kreatif suatu  kemampuan  daya  pikir  manusia  yang diekspresikan  kepada  khalayak  umum  dalam berbagai  bentuknya  yang  memiliki  manfaat  serta berguna dalam menujang kehidupan manusia juga mempunyai  nilai  ekonomi.  Esensi  terpenting  dari setiap  bagian  Hak  Kekayaan  Intlektual  adalah adanya ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut  bisa  di  bidang  teknologi,  ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra  (Riswandi  dan Sumartiah, 2006:3).
Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual  yang  sangat  berkaitan  erat  dengan identitas  suatu  produk  adalah  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2016,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,
logo, nama, kata,huruf,angka,susunan  warna,  dalam  bentuk  2
(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)
dimensi,suara,holongram, atau lebih unsur tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam  kegiatan  perdagangn  barang  dan/atau  jasa. Mengacu  pada  definisi  tersebut  maka  dapat dikatakan  bahwa  merek  berfungsi  sebagai  tanda pembeda, oleh karenanya merek selalu digunakan oleh  produsen  untuk  mengenalkan  produknya. Untuk  bisa  sukses  dipasaran,  merek  atau  desain turut  menjadi  penentunya.Hal  ini  dapat  di  amati dari  berbagai  produk  sejenis  dengan  merek  yang berbeda  yang  telah  beredar  dipasaran  seperti halnya  merek  air  mineral  yang  satu  dengan lainnya.
Ditengah  beranekaragamnya  merek  air mineral yang diperdagangkan saat ini ternyata ada tren baru dalam usaha yang berkenaan dengan air mineral  namun  berupa  isi  ulang,  Tren  ini berkembang  karena  kebutuhan  masyarakat  air minum Sangat tinggi. Ketersediaan air yang layak minum  dalam  arti  berkualitas  dan  terjamin  dari segi  kesehatan  juga  tinggi,  demikian  juga kebutuhan  masyarakat  terhadap  sesuatu  yang praktis  dan  instan.Bisnis  Air  Minum  Dalam Kemasan (selanjutnya disingkat AMDK) semakin menggiurkan  karena  kebutuhan  air  minum  akan terus  meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan penduduk.  Perusahaan  yang  dianggap  bisnis AMDK pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi  untuk  memperluas  jaringan  pasar produk-produknya.
Selain bisnis AMDK, bisnis yang saat ini berkembang  adalah  bisnis  Air  Minum  Isi  Ulang (selanjutnya  disingkat  AMIU).  Bisnis  ini  banyak mengundang  perhatian  di  kalangan  pelaku  usaha AMDK, khususnya asosiasi perusahaan air minum dalam  kemasan  (Aspadin)  adapun  perhatian sebagaimana  di  maksud  berorientasi  pada  harga air isi ulang yang jauh lebih murah dari harga air minum  dalam  kemasan,  serta  berorientasi  pada penggunaan  kemesan  air  minum  terdaftar  dalam hal  adanya  kegiatan  isi  ulang  air  minum (Kharismasari ,2007:18).
Mengacu  pada  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 tentang persyaratan teknis Industri  air  minum  dalam  kemasan  dan perdagangannya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dinyatakan  bahwa  :  “Kemasan  suatu  merek
AMDK  pakai  ulang  hanya  boleh  diisi  ulang  oleh perusahaan  pemilik  merek  yang  bersangkutan”, seperti  halnya  perusahaan  AMDK  merek  AQUA yang  menempelkan  berupa  stiker  yang  tertulis “botol  ini  hanya  boleh  diisi  oleh  pemilik  merek AQUA.Adapun  Kep.  Menperindang  nomor 705/MPP/KEP/11/2003 di tujukan untuk melindungi merek-merek air mineral terdaftar dari pihak-pihak tertentu yang perbuatannya sesungguhnya telah bertentangan dengan ketentuan  pasal  9  ayat  3  kep.  Menperindang nomor 705/MPP/KEP/11/2003.
Dalam  pasal  7  surat  keputusan  Mentri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor
651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot  air  minum  isi  ulang  dan  perdagangannya ditentukan bahwa:
1. Depot  Air  Minum  hanya  diperbolehkan menjual  produknya  secara  langsung  kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah  yang  dibawa  oleh  konsumen  atau disediakan Depot.
2. Depot  Air  Minum  dilarang  memiliki  “stock” produk  air  minum  dalam  wadah  yang  siap dijual.
3. Depot  air  minum  hanya  diperbolehkan menyediakan  wadah  tidak  bermerek  atau wadah polos.
4. Depot  air  minum  wajib  memeriksa  wadah yang  dibawa  oleh  konsumen  dan  dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot air minum harus melakukan pembilasan  dana  tau  pencucian  dana  tau sanitasi mengisi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup  wadah  yang  disediakan  oleh  Depot  air minum harus polos/tidak bermerek.
7. Depot  air  minum  tidak  diperbolehkan memasang s segel /shrink wrap pada wadah. Persoalan  Penggunaan  kemasan  air minum  dengan    bermerek  terdaftar  sebagaimana telah  diuraikan  sebelumnya  dapat  dikategorikan sebagai  permasalahan  yang  masuk  ranah  hak kekayaan  intelektual  yang  dalam  hal  ini  secara khusus  mengenai  merek  yang  di  atur  dalam  UU Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  merek  dan Indikasi  Geografis  terutama  pasal  1  ayat  5  yang menyatakan  bahwa  hak  atas  merek  adalah  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  merek tersebut atau memeberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Secara  substansi  sebenarnya  persoalan sebagaimana  dimaksud  di  atas  sudah  di  atur secara  jelas  di  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan.  Namun  demikian  dalam  perakteknya masih  terjadi  pelanggaran  yang  pada  akhirnya dapat menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemegang hakatas merek terdaftar.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan  terhadap  pelaku  usaha  dan  konsumen disalah  satu  Depot  air  minum  isi  ulang  di  desa panji,  kecamatan  sukasada  kabupaten  Buleleng dapat  diketahui  bahwa  para  pihak  sebagaimana dimaksud tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 yang merujuk pada Kemenprindag Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 dan Nomor
651/MPP/KEP/10/2004  yangberlaku  sehingga dapat dikatakan bahwa mereka tidak menghormati hak  ekonomi  dari  pemegang  hak  merek  terdaftar karena  telah  menggunakan  kemasan  air  minum dengan merek terdaftar  tanpa izin atau lisensi. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya pada  latar  belakang  masalah,  dapat  dilihat  bahwa telah terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein  sehingga  pada  akhirnya  menimbulkan  suatu permasalahan hukum. Adapun terhadap permasalahan  hukum  tersebut  penting  untuk dibahas lebih lanjut dalam bentuk suatu penelitian hukum  guna  terselenggaranya  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  merek terdaftar  yang  dirugikan.  Adapun  penelitian hukum  yang  akan  dilakukan  yakni  dengan  judul “IMPLEMENTASI  UNDANG  –  UNDANG NOMOR  20  TAHUN  2016  TENTANG MEREK  DAN  INDIKASI  GEOGRAFIS
TERKAIT HAK ATAS MEREK
TERDAFTAR  (Studi  Kasus  Penggunaan Kemasan  Air  Minum  Merek  Terdaftar  Tanpa Lisensi di Wilayah Kabupaten Buleleng)”

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah peneitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan beranjak dari adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (Ali  dan  Heryani,  2012:2) . Adapun  sifat penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yakni  bertujuan menggambarkan  secara  nyata  mengenai  keadaan- keadaan  atau  gejala-gejala  yang  ada  dalam masyarakat.  Data  yang  digunakan  adalah  data primer (Field Research), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,  observasi  maupun  laporan  dalam
bentuk  dokumen  tidak  resmi  yang  kemudian dioleh  oleh  peneliti  (Sugiyono,  2016:  225).Data Sekunder  (Library  Research)  adalah  mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin  dan  Zainal  Asiki,  2016:30).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni  teknik studi  dokumen,  teknik  observasi  dan  teknik wawancara (Waluyo, 2008:8).
Teknik pengambilan sampel yang digunakan  adalah non  probability  sampling, jadi tidak ada ketentuan yang pasti baik dalam bentuk angka  ataupun  presentase  mengenai  jumlah sampel  yang  akan  diteliti  didasarkan  atas  titik jenuh,  yang  mana  penelitian  akan  dihentikan  dan dianggap  telah  mewakili  keseluruhan  objek penelitian  bila  jawaban-jawaban  dari  responden maupun  infornan  telah  ada  kesamaan  atau kemiripan  (Ardhya,  Jurnal  Komunikasi  Hukum, No.  1,  Pebruari    2017:127-146).  Selanjutnya dalam penentuan subyek menggunakan Purposive Sampling yaitu  sampel  dapat  ditentukan  sendiri atau  dapat  dipilih  oleh  peneliti,  dimana menunjukkan  dan  pemilihan  sampel  didasarkan pertimbangan  bahwa  sampel  telah  memenuhi kriteria  dan  sifat-sifat  atau  karakteristik  tertentu yang  merupakan  ciri  utama  dari  populasinya. Data-data  yang  telah  terkumpul  selanjutnya dilakukan  reduksi  data  dan  dilakukan  penyajian data  secara  deskriptif  kualitatif    dan  sistematis guna mendapatkan kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya penegakan hukum yang dilakukan Oleh Instansi  Terkait  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  dalam  hal  penggunaan  kemasan air  minum  merek  terdaftar  tanpa  lisensi  di wilayah kabupaten Buleleng
Usaha  atau  upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi  penggunaan  gallon  air  minum  dalam kemasan yang telah terdaftar dan memiliki merek antara lain dilakukan dengan dua hal. Berdasarkan Philipus M. Hadjo terdapat cara untuk melakukan upaya  penegakan  hukum  yaitu  Upaya  Prefentif berupa  pencegahan  dan  Upaya  Represif  berupa penanggulangan. Berdasarkan penelitian, adapaun upaya prefentif yang telah ada yaitu denganterbitnya  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis yang di dalamnya termuat juga aturan dari Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 Tentang persyaratan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
teknis  Industri  Air  Minum  Dalam  Kemasan  dan Perdagangnnya, serta Keputusan Mentri Prindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan
Teknis  Depot  Air  Minum  Isi  Ulang  dan Perdagangannya.
Dalam  aturan  tersebut  telah  jelas mengatur  larangan  terkait  penggunaan  gallon merek  terdaftar  dan  sanksi  yang  tegas.  Adapun sanksi tersebut telah diatur dalam :
Pasal 90 “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya  dengan  Merek  terdaftar  milik pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal 91
“ Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menggunakan  Merek  yang  sama  pada  pokoknya dengan  Merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi dan/atau  diperdagangkan,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”
Pasal 92 “(1)  Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan  indikasi-geografis  milik  pihak  lain  untuk barang  yang  sama  atau  sejenis  dengan  barang yang  terdaftar,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2)  Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi  geografis  milik  pihak  lain  untuk  barang yang  sama  atau  sejenis  dengan  barang  yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah).
(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang  yang  merupakan  hasil  pelanggaran ataupun  pencantuman  kata  yang  menunjukkan bahwa  barang  tersebut  merupakan  tiruan  dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan  indikasi-geografis,  diberlakukan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (2).
Pasal 93
“Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal  pada  barang  atau  jasa  sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai  asal  barang  atau  asal  jasa  tersebut, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

## Pasal 94
(1)  Barangsiapa  memperdagangkan  barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa  barang  dan/atau  jasa  tersebut  merupakan hasil  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  90,  Pasal  91,  Pasal  92,  dan  Pasal  93 dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2)  Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah pelanggaran

## Pasal 95
Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan detik aduan.
Pengaturan  sanksi  ini  bertujuan  untuk mengarahkan  pelaku  usaha  agar  tidak  melakukan berbuatan  melawan  hukum  sebagai  wujud pencegahan  yang  dimana  ini  nantinya  akan menyukseskan  pembangunan  ekonomi  yang  baik dan  menciptakan  iklim  usaha  yang  sehat.  Oleh karena  itu  sanksi  menjadi  salah  satu  wujud    dari upaya hukum yang dapat mengembalikan keadaan pada  keadaan  semula  mana  kala  terjadi pelanggaran  dan  bisa  di  bilang  sebagai  upaya preventif bagi pengusaha lainnya agar masyarakat di  Kabupaten  Buleleng  mulai  mengerti  akan aturan  yang  ada  mengenai  pendirian  usaha  depot air  minum,  agar  suatu  depot  air  minum  isi  ulang tidak  menggunakan  dan  mengisi  gallon  air bermerek  sehingga  ketika  pelaku  usaha  ingin mendirikan  usahanya  mereka  sudah  bisa mendirikan usahanya sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada walaupun belum sepenuhnya bisa terealisasikan  di  masyarakat.  Selain  sanksi  yang tegas,  adapun  upaya  prefentif  lainnya  yaitu dengan  melakukan  sosialisasi  atau  seminar terhadap  masyarakat.  Namun  dalam  hal  ini pemerintah  belum  mampu  melaksanakannya karena  ada  beberapa  factor  seperti  keterlambatan mengetahui  aturan  yang  berlaku  serta  kondisi Pandemi COVID-19.
Selanjutnya adalah upaya refresif yaitu upaya penanggulangan  apabila  telah  terjadi  pelanggaran di  masyarakat.  Adapun  penanggulangan  tersebut
berupa  sidak  langsung  ke  masyarakat  baik  itu berupa  pemberian  teguran  ataupun  pemberian sanksi  administrative  berupa  denda.  Namun  hal ini  belum  dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah karena  pemerintah  menyadari  bahwa  belum adanya  sosialisasi  awal  kepada  pelaku  usaha. Selain  itu  kondisi  pandemic  COVID-19  menjadi factor  lainnya  yang  menghambat  sosialisasi  serta penindakan langsung ke lapangan.
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  merek  dan  indikasi geografis  yang  mengatur  tentang  penggunaan kemasan air minum merek terdaftar
Merek  merupakan  salah  satu  daya  pembeda produk  satu  dengan  produk  yang  lainnya.  Merek yang  belum  didaftarkan  oleh  pemiliknya  dapat merugikan  si  pemilik  merek  itu  sendiri,  jika  di contohkan  ketika  si  pemilik  merek  yang  belum mendaftarkan  mereknya  dan  di  pergunakan  oleh pelaku  usaha  lain  atau  di  tiru  oleh  oleh  pelaku usaha  lain  maka  si  pemilik  merek  tidak  bisa berbuat  apa-apa  untuk  melindungi  hak  atas mereknya. Hal ini yang membuat suatu konsumen bingung  untuk  membedakan  mana  yang  merek asli  dan  mana  yang  merek  palsu,  Karena  inilah masyarakat  menyadari  perlunya  hak  intlektual mereka  dilindungi  tertutama  bagi  masyarakat pelaku bisnis, khususnya pelaku bisnis air minum dalam kemasan air isi ulang.
Air Minum Isi Ulang ini merupakan hal yang normal  di  kalangan  pembisnis  sebagaimana  yang terjadi di Filipina, Turki, Amerika Serikat maupun negara lainya (Kharismasari,2007:88). Di Indonesia  sendiri  kehadiran  depot  air  minum  isi ulang  menimbulkan  persaingan  yang  tidak  fair atau adil. Sebab, para pelaku bisnis yang bergerak di  industri  air  minum  dalam  kemasan  punya kewajiban  memenuhi  berbagai  standar  dengan segala  dampaknya  terhadap  biaya.  Selain  itu  dari pihak  lain  yaitu  depot  air  minum  isi  ulang menangguk  untung  besar  tanpa  ada  kewajiban memenuhi  persyaratan  dan  peraturan,  termasuk jaminan  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan kosumen.
Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat  5  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  pemilik merek  yang  sudah  mendaftarkan  mereknya  ke Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intlektual memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri
merek  tersebut  atau  memberikan  izin  kepada pihak  lain  untuk  menggunakannya.  Dari  uaraian yang  tertera  sudah  jelas  bahwa  selain  pemilik merek,  pihak  lain  tidak  boleh  ada  yang menggunakan  merek  tersebut  kecuali  telah diberikan  ijin  kepada  pihak  tersebut  untuk menggunakannya.  Dan  didalam  pasal  35  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang merek  dan  indikasi  geografis  di  uraikan  bahwa merek  terdaftar  mendapat  perlindungan  hukum untuk  jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun  sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan  itu  dapat  di  perpanjang.  Dan didalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang merek dan indikasi geografis sudah sangat jelas dilarang meniru merek yang sudah terdaftar.
Dalam  Keputusan  Mentri  Perindustrian dan  perdagangan  Nomor  651/MPP/Kep/10/2004 tentang  persyaratan  teknis  depot  air  minum  isi ulang  dan  perdagangnnya  dan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  merek  dan indikasi  geografis,  usaha  depot  air  minum  isi ulang harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu meliputi  ketentuan  depot  isi  ulang  tidak  boleh memiliki merek, tidak boleh menggunakan gallon perusahaan  lain  (gallon  yang  mereknya  sudah  di daftarkan),  tidak  boleh  mengatar  ke  konsumen atau ke toko, tidak boleh memiliki stok dan hanya boleh  menjual  di  tempat.  Dan  dalam  Keptusan Mentri  Perindutrian  dan  Perdagangan  Nomor 706/MPP/Kep/11/2003  tentang  persyaratan  teknis industri  air  minum  dalam  kemasan  dan perdagangannya,  yang  dimana  suatu  depot  air minum isi ulang di atur dengan syarat yang lebih jelas.  Yaitu  wajib  memiliki  tanda  daftar  industri (TDI)  dan  Tanda  daftar  usaha  perdagangan dengan nilai investasi perusahaan Rp 200.000.000 (dua  ratus  juta),  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha.
Akan
tetapi didalam pengimplementasiannya  di  masyarakat  masih banyak  yang  melanggar  Undang-Undang  ini dengan  cara  menggunakanmerek  yang  sudah terdaftar  tersebut.  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengacu juga dalam Peraturan Mentri Perindutrian dan Perdagangan Nomor 706/MPP/Kep/11/2003 dan Nomor
651/MPP/Kep/10/2004  yang  dimana  aturan  ini hanya dijadikan aturan biasa saja yang tidak harus di  turuti  oleh  pelaku  usaha  air  minum  isi  ulang oleh  karenanya  suatu  depot  air  minum  isi  ulang masih  banyak  yang  mempergunakan  kemasan
dengan  merek  terdaftar,  selain  itu  Masyarakat Buleleng  masih  banyak  yang  belum  tahu  tentang Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi geografis yang mengacu pada Peraturan  Mentri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor  706/MPP/Kep/11/2003  dan  Nomor 651/MPP/Kep/10/2004  tentang  persyaratan  teknis depot air minum ini.
Sehubungan  dengan  hal  itu  terealisasinya sebuah  aturan  tergantung  pada  berhasil  atau tidaknya  suatu  penegakan  hukum  yang  memuat tiga  teori  dasar  implementasi  hukum.  Menurut Lawrence  M.  Friedman  terdapat  tiga  teori implementasi  hukum  yang  dikenal  dengan Legal System Theory yang terdiri dari substansi hukum, struktur  hukum,  dan  budaya  hukum.  Substansi hukum disini biasanya menjadi penentu dapat atau tidaknya  sebuah  hukum  dilaksanakan.  Substansi juga  berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh seseorang  yang  mencakup  keputusan-keputusan yang  dikeluarkan.  Dalam  hal  penggunaan kemasan  merek  terdaftar,  telah  di  atur  dalam undang-undang  nomor  20  tahun  2016  tentang merek  dan  indikasi  geografis  yang  merujuk  pada Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang persyaratan  teknis  industri  air  minum  dalam kemasan  dan  perdagangannya  dan  Keputusan Mentri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 651/MPP/Kep/10/2004  tentang  persyaratan  teknis depot  air  minum  dan  perdagangannya.  Hal  ini mencerminkan  bahwa  sudah  terdapat  substansi hukum  yang  telah  diciptakan  oleh  pemerintah. Dari keberadaan aturan tersebut sudah jelas bahwa tidak ada masalah terkait Substansi karena aturan tersebut  sudah  jelas  mengatur  apa-apa  saja  yang diperbolehkan  dan  juga  dilarang  serta  tercantum sanksi yang tegas.
Selanjutnya  teori  sistem  hukum  yang kedua  yaitu  Struktur  Hukum.  Demi  menjalankan substansi  hukum,  tentu  diperlukan  sebuah penegak-penegak  hukum,  dalam  teori  ini dijelaskan  bahwa  struktur  hukumlah  yang  dapat mempengaruhi  jalannya  regulasi  dengan  baik. Dalam kaitannya penggunaan kemasan air minum merek  terdaftar  di  wilayah  kabupaten  Buleleng, memang  sudah  ada  instansi  yang  membatu merealisasikan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2016  tentang  merek  dan  indikasi  geografis  yaitu Dinas  perdagangan  dan  perindustrian  kabupaten Buleleng. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng  terlihat jelas  bahwa  struktur  hukumlah  yang  kurang
melakukan  pembinaan  terhadap  pelaku  usaha melalui  sosialisasi  terkait  penggunaan  kemasan dengan  merek  terdaftar.  Hal  ini  terjadi  akibat keterlambatan  pihak  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian kabupaten Buleleng untuk mengetahui terkait aturan gallon ini. Ketika pihak dinas  telah  mengetahui  aturan  ini  dan  merancang untuk melakukan sosialisasi terjun ke masyarakat, dunia  diserang  oleh  sebuah  virus  yang  bernama COVID-19.  Hal  ini  menyembabkan  keterbatasan dinas  untuk  bergerak  ke  masyarakat.  Akibat belum  adanya  sosialisasi  dari  pemerintah,  pihak dinas  belum  berani  melakukan  penindakan  untuk menyikapi  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat.
Unsur  yang  terahir  dalam  teori  sistem hukum  adalah  Budaya  Hukum.  Menurut Friedman,  budaya  bukum  merupakan  sikap manusia  terhadap  hukum  yang  berlaku.  Budaya hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum. Semakin  tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat, maka  akan  tercipta  budaya    hukum  yang  baik. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  kabupaten buleleng,  dapat  dikatakan    bahwa  pelaku  usaha masih  memiliki  kesadaran  hukum  yang  rendah. Hal  ini  terbukti  dari  kurangnya  pengetahuan pelaku  usaha  terkait  keberadaan  Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis  yang  berkaitan  dengan  Keputusan Mentri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 dan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004.
Berdasarkan hasil
penelitian  yang  di  lakukan  di  wilayah  kabupaten Buleleng  masih  banyak  pelaku  usaha  yang  tidak mengetahu akan aturan tersebut sehingga ada hak ekonomi yang tidak terpenuhi.
Dapat  diketahui,  berdasarkan  teori  sistem hukum  M.Friedman,  jika  dilihat  dari  Substansi hukumnya,  segala  hal  yang  berkaitan  dengan penjualan  air  minum  serta  pengaturan  mengenai larangan  menggunakan  gallon  merek  terdaftar telah  diatur  jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi geografis  yang  merujuk  pada  Keputusan  Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003  tentang  persyaratan  teknis industri  air  minum  dalam  kemasan  dan perdagangannya dan Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
651/MPP/Kep/10/2004  tentang  persyaratan  teknis depot air minum dan perdagangannya. Selanjutnya  jika  dilihat  dari  Struktur  Hukumnya yaitu  tercermin  dari  adanya  instansi  terkait  untuk
menangani  hal  ini  yaitu  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian  Kabupaten  Buleleng.  Hanya  saja tugas  serta  fungsinya  belum  dapat  berjalan maksimal. Hal ini karena tidak adanya sosialisasi ke  masyarakat  akibat  keterlambatan  untuk mengetahui  aturan  terkait  larangan  menggunakan gallon  merek  terdaftar  serta  terhalang  Pandemi COVID-19.  Berdasarkan  Budaya  Hukumnya, terlihat  bahwa  pelaku  usaha  masih  kurang  sadar terkait  adanya  aturan  yang  mengatur  larangan menggunkan  gallon  dengan  merek  terdaftar. Dapat diketahui bahwa yang menjadi permasalahan  dalam  hal  ini  adalah  Struktur Hukum  yang  belum  berperan  dengan  maksimal serta Budaya Hukum yang kurang dari masyarakat yang  tercermin  dari  rendahnya  kesadaran  hukum di masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  dari  pembahasan  yang telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat    kesimpulan sebagai berikut:
1. Adapun upaya penegakan hukum yaitu Upaya Prefentif  berupa  diaturnya  larangan  serta sanksi  sebagai  wujud  pencegahan.  Selain  itu adapun upaya prefentif yang belum dilaksanakan oleh pemerintah yaitu sosialisasi langsung  kepada  masyarakat  khususnya pelaku  usaha  depo  air  minum.  Selanjutnya Upaya  Refresif  yaitu  melakukan  penegakan terhadap pelanggaran sebagai wujud penanggulangan.  Namun  hal  ini  belum terlaksana  oleh  pemerintah  akibat  belum adanya sosialisasi ke masyarakat serta kondisi Pandemi COVID-19
2. Ketentuan  Pasal  20  Tahun  2016  Tentang merek  dan  indikasi  geografis  yang  mengacu pada  Keputusan  Mentri  Perindustrian  dan Perdagangan  Nomor  705/MPP/Kep/11/2003 dan  Nomor  651/MPP/Kep/10/2004  Mengenai Persyaratan  Teknis  depot  Air  Minum  Isi Ulang  yang  belum  terimplementasikan dengan  baik,  hal  ini  tercermin  dari  adanya pelaku  usaha  yang  menggunakan  kemasan dengan  merek  terdaftar,  mengacu  pada Legal System  Theory yang  dikemukakan  oleh Lawrence  M.  Friedman  yang  terdiri  dari substansi, Struktur, dan Budaya Hukum, maka dapat  diketahui  bahwa  ketidak  efektifan aturan  tersebut  terletak  pada  unsur  struktur yaitu  kurang  optimalnya  peran  pemerintah dalam  hal  sosialisasi  ke  masyarakat  dan  juga dalam  hal  budaya  hukum  yaitu  kurangnya
kesadaran hukum masyarakat terkait larangan penggunaan  gallon  merek  terdaftar  tanpa lisensi..

## SARAN
1. Untuk  pemerintah  dalam  hal  ini  yaitu  dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  seharusnya sering  menangani  permasalahan  yang  ada mengenai hak kekayaan intelektual khususnya  di  bidang  merek,  selain  itu pemerintah  diharapkan  sering  melakukan pengecekan  di  depot  air  minum  isi  ulang yang  memang  masih  menggunakan  gallon merek  terdaftar  ,  jika  ada  di  lihat  masih menggunakan  merek  terdaftar    bisa  di beritahu  dan  di  tegur  ataupun  di  berikan sanksi  sebagai  mana  mestinya  agar  aturan yang  ada  bisa  terealisasikan  dengan  baik,  di samping  itu  sosialisasi  menjadi  hal  yang penting juga untuk dilaksakan agar masyarakat  tidak  bingung  terhadap  aturan khusus  mengenai  depot  air  minum  isi  ulang di wilayah kabupaten Buleleng.
2. Bagi pelaku usaha dan masyarakat diharuskan  untuk  tetap  mematuhi  peraturan yang telah di buat oleh pemerintah dan selalu mengikuti  sosialisasi  yang  diberikan  oleh istansi  terkait  sehingga  pelaku  usaha  tidak minim akan informasi. Berkenaan dengan hal itu  intansi  juga  harus  sering  melakukan sosialisasi  secara  intensif  agar  penerapan Undang-undang  nomor  20  Tahun  2016 tentang  merek  dan  indikasi  geografis terlaksana dengan maksimal.
3. Untuk masyarakat selaku konsumen semestinya  tahu  juga  mengenai  aturan  yang mengatur  tentang  pengisian  air  minum  isi ulang sehingga konsumen bisa mengatisipasi dalam  hal  penggunaan  gallon  air  minum  isi ulang  yang  memang  menggunakan  kemasan merek  terdaftar  dan  juga  dari  pihak  instansi juga  bisa  memberikan  himbauan  untuk  tidak menggunakan  kemasan  merek  terdaftar dalam pengisian air minum isi ulang.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Asikin,  Zainal.  2014.  Hukum  Dagang,  Jakarta  : Rajawalipers.
Amirudin  dan  Asikin.  2016. Pengantar  Metode Penelitian. Jakarta:  PT.  TIKI  Raja Grafindo Persada.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Bungin,  Burhan.  2011. Penelitian  Kualitatif .
Jakarta: Kencana Predana Media Group Diantha.  2017. Metode  Penelitian  Normatif Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum. Jakarta:
Prenada Media Group.
Efendi,  Jonaedi  dan  Johnny  Ibrahim.  2016,
Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
Hasyim,  Farida.  2017.  Hukum  Dagang,  Jakarta  : Sinargrafika.
H.S.,  Salim,  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis  dan  Disertasi .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Lindsey,  Tim,dkk.  2013. Hak  Atas  Kekayaan Intlektual. Bandung : P.T Alumni Miru, Ahmadi. 2011. Prinsip-Prinsip Perlinungan Hukum  Bagi  Konsumen  di  Indonesia . Depok: PT Rajagrafindo Persada.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Ayu  Dianti  dan  Simona  Bustani,  “ Kajian  Yuridis Terhadap  Penggunaan  Kemasan  Merek
Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang
Berdampak  Bagi  Kesehatan  Masyarakat Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis” , Vol 1, No 1 (2019). Hellen Last Fitriani, “ Penyalah Gunaan Hak Merek Aqua  Pada  Kemasan  AMDK  (  Air  Minum dalam Kemasan) Pakai Ulang Oleh Pelaku Usaha  Pengisian  Ulang  Air  Minum  di Kecamatan  Tampan  Kota  Pekanbaru Riau”, Menara Ilmu, Vol. XI Jilid 2 No.76 Juli 2017.
Mangku,  D.  G.  S.  (2010).  Pelanggaran  terhadap Hak  Kekebalan  Diplomatik  (Studi  Kasus
Penyadapan  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia  (KBRI)  di  Yangon  Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum
tentang Penyelesaian Sengketa Internasional  Termasuk  di  Dalam  Tubuh
ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Si  Ngurah  Ardhya.  Product  Liability  Terhadap Smart  Phone  Tanpa  Fasilitas  Purna  Jual Berupa  Garansi  Terkait  Pencantuman Klausula  Eksonerasi  Dalam  Perjanjian Baku.  Jurnal  Komunikasi  Hukum  Vol.  3 No. 1 Pebruari 2017.

## SKRIPSI
Saputra  Yana  Agus  Putu.  2018.  Implementasi Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tetang Merek Terhadap Clothing di Kota Singaraja  (Skripsi),  Program  Studi  Ilmu Hukum  Universitas  Pendidikan  Ganesha, Singaraja.
Kharismasari  Ika,  2007,  Penggunaan  Galon  Air Milik  Pihak  Lain  Oleh  Pelaku  Usaha  Air Minum  Isi  Ulang  Ditijau  Dari  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang Merek  (Tesis),  Program  Studi  Magister Kenotariatan  Universitas  Diponegoro, Semarang.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5953) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyartan  Teknis  Depot  Air  Minum  Isi Ulang dan Perdagangan. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/KEP/11/2003 tentang
persyaratan  teknis  Industri  air  minum dalam kemasan dan perdagangannya.