## PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
Mudawamah Pengadilan Agama Badung, Bali Email : mudae60@gmail.com

## Abstrak
Jurnal  dengan  judul  “Perlindungan  Hak  Anak  Dalam  Pemeriksaan  Perkara Permohonan  Dispensasi  Kawin”  ini  berangkat  dari  permasalahan  bagaimana bentuk perlindungan hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin  dan  bagaimanana  implikasi  hukum  dispensasi  kawin  dalam  rangka perlindungan  hak  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan menjelaskan  perlindungan  hak  anak  dalam  pemeriksaan  perkara  permohonan Dispensasi  Kawin  dan  juga  implikasi  hukum  Dispensasi  Kawin  dalam  rangka perlindungan  hak  anak.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Analisis  penelitian  ini dilakukan  dengan  analisis  deskripstif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian, dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hak  anak  selama  proses  pemeriksaan perkara  permohonan  Dispensasi  Kawin  mengacu  pada  UU  Perkawinan  dan  juga Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.  Adapun  bentuk  perlindungan  hak  anak  dalam  pemeriksaan  perkara permohonan Dispensasi  Kawin meliputi: 1) Diperiksa oleh Hakim Tunggal  yang kompeten,  2)  Memberikan  rasa  nyaman  di  persidangan,  3)  Menghadirkan  anak dalam proses pemeriksaan, 4) Hakim menghadirkan dan memberi nasihat kepada Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri, 5) Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan 6) Pertimbangan hukum oleh hakim  yang  mewujudkan  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  bagi  anak. Permohonan Dispensasi  Kawin menimbulkan implikasi hukum baik permohonan tersebut  dikabulkan  ataupun  ditolak.  Dalam  memberikan  pertimbangan  hukum atas  permohonan  Dispensasi  Kawin  tersebut,  hakim  harus  mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan moral, agama, adat dan budaya,  aspek  psikologis,  aspek  kesehatan,  dan  dampak  yang  ditimbulkan  untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak.
Kata kunci: Perlindungan Hak Anak, Dispensasi Kawin

## Abstract
The journal related to "The Protection of the Rights of the Child in Examination of Cases of Application for Marriage Dispensation" departs from the problem of how  to  protect  children's  rights in  examining  cases  of  applications  for  marriage dispensation  and  how  are  the  legal  implications of  marriage  dispensation  in  the context of protecting children's rights. This study aims to analyze and explain the
protection  of  children's  rights  in  examining  cases  of  applications  for  marriage dispensation  and  also  the  legal  implications  of  marriage  dispensation  in  the context  of  protecting  children's  rights.  This  research  is  a  normative  juridical research.  This  study  uses  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The sources  of  legal  materials  in  this  study  consist  of  primary  legal  materials, secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  The  analysis  of  this research was carried out by means of a qualitative descriptive analysis. Based on the  results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that  the  protection  of  children's rights  during  the  process  of  examining  cases  of  marriage  dispensation applications  refers  to  the  Marriage  Law  and  also  Supreme  Court  regulations Number  5  of  2019  concerning  Guidelines  for  Adjudicating  Applications  for Marriage  Dispensation.  The  forms  of  protection  of  children's  rights  in  the examination  of  cases  of  application  for  Marriage  Dispensation  include:  1)  The examination  by  a  competent  single  judge,  2)  Providing  a  sense  of  comfort  at court,  3)  Presenting  children  in  the  examination  process,  4)  The  Judge  presents and  advises  parents,  children,  candidate  for  husband  /  wife  and  parents  / guardian  of  candidate  husband  /  wife,  5)  Prioritizing  the  best  interests  of  the child, and 6) Legal considerations by the judge that realize certainty, benefit and justice  for  the  children.  An  application  for  marriage  dispensation  has  legal implications  whether  the  application  is  granted  or  rejected.  In  providing  legal considerations  for  the  request  for  the  marriage  dispensation,  the  judge  must prioritize  the  best  interests  of  the  child  by  considering  the  moral,  religious, customary  and  cultural  aspects,  psychological  aspects,  health  aspects,  and  the impact that is created to create certainty, benefit and justice for the child.
Keywords: Protection of Children's Rights, Marriage Dispensation

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak-hak setiap warga negaranya,  termasuk  hak  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan melalui  perkawinan  yang  sah.  Hukum  positif  di  Indonesia  mengatur  batas  usia diperbolehkan  untuk  melangsungkan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  bahwa  Perkawinan  hanya  diizinkan apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun. Ketentuan  tersebut  secara  eksplisit  menjelaskan  bahwa  setiap  perkawinan  yang dilakukan  oleh  pria  dan  wanita  yang  belum  mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun  disebut  sebagai  “perkawinan  di  bawah  umur”.  Bagi  pria  dan  wanita  yang berusia di bawah ketentuan tersebut, pada hakikatnya disebut sebagai anak karena belum  dewasa  untuk  melangsungkan  perkawinan  sebagaimana  yang  telah ditentukan tersebut.
Anak  sebagai  generasi  muda  yang  akan  menjadi  penerus  cita-cita perjuangan  bangsa  memang  harus  mendapatkan  perlindungan  dengan  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  secara  utuh,  serasi  dan seimbang.  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  rupanya  mencoba untuk  memberikan  salah  satu  solusi  untuk  menekan  angka  perkawinan  di  bawah umur,  yaitu  menambah  batas  minimum  usia  perkawinan  untuk  pria  dan  wanita

## Jurnal Negara dan Keadilan
menjadi berusia 19 tahun 1 yang sebelumnya untuk pria adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974.  Adapun  pertimbangan  penambahan  usia  minimum  perkawinan dalam  Undang-Undang  tersebut  adalah  bahwa  perkawinan  pada  usia  anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak  terpenuhinya  hak  dasar  anak  seperti  hak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi,  hak  sipil  anak,  hak  kesehatan,  hak  pendidikan,  dan  hak  sosial anak.
Untuk menjamin kepastian hukum dalam hal terjadi perkawinan oleh pria dan  wanita  yang  belum  berumur  19  tahun,  maka  sebagaimana  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur langkah hukum yang dapat dilakukan bagi mereka  yang  tidak  memenuhi  syarat  batas  minimal  usia  perkawinan.  Dalam ketentuan  pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal  terjadi  penyimpangan terhadap  ketentuan  umur  tersebut,  maka  orang  tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. 2
Dispensasi  Kawin  tersebut  memang  diajukan  kepada  pengadilan  oleh orang  tua  calon  mempelai  karena  calon  mempelai  pria  atau  wanita  yang  belum cukup  umur  untuk  melangsungkan  perkawinan  tersebut  dianggap  belum  cakap hukum.  Pasal  330  KUH  Perdata menentukan  bahwa  yang  dimaksud  belum dewasa  adalah  anak  yang  belum  genap  berusia  21  tahun  atau  belum  menikah. Anak-anak  yang  masuk  kategori  tersebut  belum  memiliki legal  standing untuk mengajukan  suatu  permohonan  di  pengadilan.  Akan  tetapi,  dalam  proses pemeriksaan  perkara  dispensasi  kawin  oleh  Pengadilan  sebagaimana  dalam ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin,  hakim  wajib  mendengarkan  pendapat kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  sehingga dalam  hal  ini  anak  dilibatkan  dalam  proses  pemeriksaan  dispensasi  kawin.  Oleh karena  itu  perlu  ada  perlindungan  khusus  untuk  melindungi  hak-hak  anak  yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin.
Berangkat  dari  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hak  anak  dalam  pemeriksaan  perkara permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana  implikasi  hukum  dispensasi  kawin  dalam  rangka perlindungan hak anak?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Analisis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  analisis deskripstif kualitatif.
1 Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019
2 Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019

## PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hak  Anak  dalam  Pemeriksaan  Perkara  Permohonan Dispensasi Kawin
Pemerintah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  belum memenuhi  syarat  usia  untuk  melangsungkan  perkawinan  dengan  melalui permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019.  Tentunya hal tersebut  alasan sangat mendesak yaitu keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan atau  dalam  arti  lain  apabila  tidak  diberikan  dispensasi  kawin  akan  menimbulkan bahaya.  Permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  diajukan  oleh  orang  tua  calon mempelai  kepada  pengadilan  karena  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan perkawinan belum cakap hukum sebagaimana Pasal 330 BW menentukan bahwa belum  dewasa  adalah  anak  yang  belum  genap  berusia  21  tahun  atau  belum menikah, sehingga calon mempelai tersebut belum memiliki legal standing untuk mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  di  pengadilan.  Namun  demikian, dalam  proses  pemeriksaan  perkara  permohonan  dispensasi  kawin,  pengadilan wajib  mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan melangsungkan  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  dalam  pemeriksaan  perkara permohonan  dispensasi  kawin,  pengadilan  dalam  hal  ini  Hakim  yang  memeriksa perkara  tersebut  harus  tetap  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak untuk  memastikan  bahwa  tidak  ada  pelanggaran  terhadap  hak  anak  karena pengadilan  sebagai  salah  satu  unsur  yang  wajib  menyelenggarakan  perlindungan anak.
Mahkamah  Agung  mengeluarkan  petunjuk  teknis  penanganan  perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin  yang diberlakukan  sejak  tanggal  21  November  2019.  Salah  satu  tujuan  dibuatnya pedoman tersebut adalah untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan demi melindungi hak-hak anak.
Adapun bentuk  perlindungan kepada hak anak dalam proses pemeriksaan perkara  Dispensasi  Kawin  saat  persidangan  di  pengadilan  sebagaimana  telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin,  yaitu  antara  lain  sebagai berikut:
a. Diperiksa oleh Hakim Tunggal yang kompeten. Selama  proses  pemeriksaan  di  pengadilan,  anak  diperlakukan  sesuai dengan  usianya  yang  masih  dalam  kategori  anak.  Pemeriksaannya  dibedakan dengan  pemeriksaan  orang  dewasa,  hal  tersebut  bukanlah  sebuah  diskriminasi, akan  tetapi  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  anak  agar  anak  merasa  tenang  dan tidak  merasa  takut  saat  dimintai  keterangan  oleh  hakim.  Selain  itu,  pemeriksaan juga  dilakukan  oleh  hakim  tunggal  yang  memiliki  kompetensi  mengadili  anak, sehingga dalam mengadili permohonan Dispensasi  Kawin benar-benar dilakukan oleh hakim yang mumpuni dalam bidangnya. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal  11  Perma  Nomor  5  Tahun  2019,  bahwa  dalam  pemeriksaan  dispensasi kawin  diperiksa  oleh  hakim  tunggal  yang  memiliki  kemampuan  mengadili  anak. Hakim tersebut sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai
Hakim  Anak,  mengikuti  pelatihan  dan/atau  bimbingan  teknis  tentang  perempuan berhadapan dengan hukum atau hakim tersebut telah bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau sudah berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
b. Memberikan rasa nyaman di persidangan. Pemeriksaan  permohonan  Dispensasi  Kawin  dilakukan  berbeda  dengan pemeriksaan  perkara  orang  dewasa.  Selama  proses  pemeriksaan  permohonan dispensasi kawin, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019,  bahwa  Hakim  dan  Panitera  Pengganti  tidak  menggunakan  atribut persidangan seperti toga dan dasi untuk hakim dan jas untuk Panitera Pengganti. Hakim  dan  Panitera  Pengganti  menggunakan  pakaian  formal  tanpa  atribut persidangan.  Atribut  persidangan  tersebut  akan  membawa image “menakutkan” , sehingga mempengaruhi mental anak dalam menyampaikan keterangannya.
Selain  itu,  hakim  harus  menggunakan  bahasa  dan  metode  yang  mudah dipahami  dan  dimengerti  anak  (Pasal  11  ayat  (1)  Perma  Nomor  5  Tahun  2019). Ketentuan  ini  bertujuan  agar  anak  tidak  merasa  tertekan  dan  terbebani  sehingga anak dapat menyampaikan informasi dengan tenang, baik dan benar.
Dalam  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  belum  mengatur  bahwa  sidang pemeriksaan  perkara  permohonan  Dispensasi  Kawin  dilakukan  dalam  sidang tertutup  untuk  umum.  Seharusnya  sidang  dilakukan  tertutup  untuk  umum  karena untuk  melindungi  privasi  anak.  Apabila  sidang  dilakukan  terbuka  untuk  umum, maka  bisa  jadi  akan  memberikan  pandangan  negative  orang  lain  terhadap  anak tersebut karena akan melakukan perkawinan di bawah umur.
c. Menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan. Dalam  pemeriksaan  permohonan  Dispensasi  Kawin,  hakim  wajib menghadirkan anak. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun  2019  bahwa  pemberian  dispensasi  oleh  Pengadilan  wajib  mendengarkan pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan  perkawinan. Begitu  pula  diatur  dalam  Pasal  10  Perma  Nomor  5  tahun  2019  mengatur  bahwa pada  saat  sidang  pertama,  Pemohon  wajib  menghadirkan  sejumlah  pihak  untuk dimintai  keterangan  yaitu  (1)  anak  yang  dimintakan  permohonan  Dispensasi Kawin,  (2)  calon  suami/isteri,  dan  (3)  Orang  Tua/Wali  calon  suami/isteri. Kesempatan  menghadirkan  pihak-pihak  tersebut  sampai  tundaan  sidang  yang ketiga, sehingga perintah menghadirkan pihak anak sangat urgen, bahkan apabila tidak dihadirkan, maka permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
Menghadirkan  anak  dalam  persidangan  bertujuan  untuk  dimintai keterangannya. Dengan memastikan memang perkawinan di bawah umur tersebut dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan kesiapannya saat sudah menikah nanti. Anak  merasa  tidak  dipaksaan  oleh  orang  tua  dan  benar-benar  sudah  mengetahui dampak  yang  akan  timbul  jika  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur. Sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  6  UU  Perkawinan  bahwa  salah  satu  syarat perkawinan  adalah  perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai.
Pada  saat  menggali  keterangan  anak,  hakim  mendengar  keterangan  anak secara terpisah dengan orang tua. Pemeriksaan juga dapat dilakukan secara virtual apabila  terdapat  kendala  jarak  dengan  mendengar  keterangan  anak  melalui pemeriksaan  komunikasi  audio  visual  jarak  jauh  di  pengadilan  setempat  atau  di tempat lain. Apabila dibutuhkan, Hakim dapat menyarankan agar anak didampingi Pendamping  dan  dapat  meminta  rekomendasi  dari  Psikolog  atau  Dokter/Bidan,
Pekerja  Sosial  Profesional,  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  Pusat  Pelayanan Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A),  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak (Pasal 15 Perma 5/2019).
Dalam memeriksa dan menggali keterangan anak, hakim mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
a. Anak  yang  diajukan  dalam  permohonan  mengetahui  dan  menyetujui rencana perkawinan;
b. kondisi  psikologis,  kesehatan  dan  kesiapan  Anak  untuk  melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan
c. paksaan  psikis,  fisik,  seksual  atau  ekonomi  terhadap  anak  dan/  atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak. (Pasal 14 Perma 5/2019). Meminta  keterangan  anak  dalam  persidangan  ini  sebagai  bentuk perlindungan  hak  anak  dalam  hal  penghargaan  terhadap  pendapat  anak. Sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  10  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 bahwa  setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi  pengembangan  dirinya  sesuai  dengan  nilai-nilai  kesusilaan  dan  kepatutan. Selain  itu  juga,  sebagaimana  Pasal  24  UU  Perlindungan  Anak  bahwa  Negara, Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin  Anak  untuk  mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. Hal tersebut juga selaras dengan maksud dari ketentuan Pasal 12 Konvensi Hak  Anak  yang  menyatakan  bahwa  negara-negara  peserta  juga  harus  menjamin hak  anak  untuk  menyatakan  pandangannya  secara  bebas  terkait  semua  hal  yang menyangkut  anak  yang  dinilai  sesuai  dengan  usia  dan  kematangan  anak  yang bersangkutan.  Anak  juga  akan  diberikan  kesempatan  yang  sama  untuk  didengar pendapatnya  dalam  proses  peradilan  dan  segala  urusan  administrasi  yang menyangkut anak baik langsung ataupun diwakili.
Dengan  didengarkannya  keterangan  anak,  Hakim  dapat  mengetahui kondisi  anak  serta  kebutuhan  apa  saja  yang  dapat  dipenuhi  untuk  anak  serta permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  anak,  karena  terkadang  hal tersebut tidak   didapat  hanya  dari  keterangan  pihak  orang  tua  dari  anak  saja. Keterangan  anak  tersebut  dapat  diperkuat  dengan  bukti-bukti  lain,  misalnya dengan  hasil  visum,  hasil  asesmen  lembaga  perlindungan  anak,  dan  bahkan  juga dapat  menghadirkan  ahli  di  persidangan.  Dengan  demikian,  Hakim  dapat memberikan  putusan  yang  adil  dengan  mencantumkan  perspektif  anak  di dalamnya.
d. Hakim  menghadirkan  dan  memberi  nasihat  kepada  Orang  Tua,  Anak,  Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
Pemeriksaan  perkara  dispensasi  kawin  dilakukan  dengan  memberikan nasihat  kepada  para  pihak  yang  dihadirkan  dalam  persidangan  yaitu  Orang  Tua, Anak,  Calon  Suami/Isteri  dan  Orang  Tua/Wali  Calon  Suami/Isteri  agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
1) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3) belum siapnya organ reproduksi anak;
4) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pemohon harus menghadirkan pihak-pihak tersebut di persidangan dengan
memberi  kesempatan  sampai  tundaan  sidang  yang  ketiga.  Jika  pada  hari  sidang ketiga  Pemohon  juga  tidak  dapat  menghadirkan  pihak-pihak  tersebut,  maka permohonan  Dispensasi  Kawin  tidak  dapat  diterima.  Ketentuan  tersebut memperhatikan  betapa  pentingnya  keterlibatan  pihak-pihak  tersebut  dalam pemeriksaan  dispensasi  kawin  untuk  dimintai  keterangannya.  Keterlibatan  pihak selain  anak,  yaitu  orang  tua  anak  dan  orang  tua  calon  suami/istri  dalam pemeriksaan  perkara  dispensasi  kawin  untuk  memberikan  pemahaman  kepada pihak tersebut  dampak perkawinan di  bawah umur karena keluarga adalah pihak terdekat  anak  yang  sangat  berpengaruh  pada  anak.  Selain  itu  juga  memastikan bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut tidak merampas hak-hak anak yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  tersebut.  Pihak  terkait  harus  turut  andil  untuk mencegah  perkawinan  di  bawah  umur.  Jika  perkawinan  di  bawah  umur  tetap dilaksanakan, maka akan memberikan berbagai dampak terhadap anak. Anak yang seharusnya masih  memiliki masa depan untuk  mencapai  cita-citanya, akan tetapi harus  berhenti  karena  harus  mengurus  rumah  tangga.  Pendidikan  pun  akan berhenti  sehingga  tidak  bisa  mengembangkan  potensinya.  Anak  tidak  lagi  bisa mengekspresi  diri  dan  berpikir  sesuai  dengan  usianya  karena  dituntut melaksanakan  kewajiban  sebagai  suami  atau  isteri.  Hal  tersebut  telah  membatasi hak  yang  dimiliki  anak  karena  tidak  dapat  menyelesaikan  pendidikan  dasarnya dan  kehilangan  kemerdekaannya  untuk  berkembang  sebagai  anak  karena  telah menikah di usia anak.
Dengan  memberikan  nasihat  mengenai  kelima  hal  tersebut,  maka  Hakim dalam  pemeriksaan  perkara  permohonan  Dispensasi  Kawin  telah  berusaha melindungi  hak  anak  terkait  hak  atas  pendidikan,  hak  atas  kesehatan,  serta  hak untuk  tumbuh  dan  berkembang  yang  telah  dijamin  pemenuhan  dan perlindungannya  oleh  UUD  1945.  Selain  itu  juga,  orang  tua  sebagai  salah  satu pihak yang berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga sangat dibutuhkan  keterangannya  dalam  pemeriksaan  dispensasi  kawin,  sebagaimana ketentuaan Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang manyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  Perlindungan Anak.
e. Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak.
Salah  satu  prinsip  perlindungan  anak  adalah  dengan  mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam memeriksa permohonan Dispensasi Kawin, Hakim  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sebagai  bentuk perlindungan terhadap anak dengan:
1) mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2) memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3) menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
4) menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
5) menggali  informasi  terkait  dengan  pemahaman  dan  persetujuan  Anak  untuk dikawinkan;
6) memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/ isteri;
7) mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri;
8) mempertimbangkan  kondisi  psikologis,  sosiologis,  budaya,  pendidikan, kesehatan,  ekonomi  anak  dan  orang  tua,  berdasarkan  rekomendasi  dari Psikolog,  Dokter/Bidan,  Pekerja  Sosial  Profesional,  Tenaga  Kesejahteraan Sosial,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9) mempertimbangkan  ada  atau  tidaknya  unsur  paksaan  psikis,  fisik,  seksual dan/ atau ekonomi; dan
10) memastikan  komitmen  Orang  Tua  untuk  ikut  bertanggungjawab  terkait masalah  ekonomi,  sosial,  kesehatan,  dan  pendidikan  Anak.  (Pasal  16  perma 5/2019).
Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  yang  mewujudkan  kepastian, kemanfaatan  dan  keadilan  bagi  anak.  Dalam  memberikan  pertimbangan  hukum, Hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut agar mewujudkan tujuan hukum  yang  meliputi  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  bagi  anak,  sehingga terwujudlah perlindungan hak anak: 3
1) Pertimbangan  tentang  penasehatan  hakim  kepada  Pemohon,  Anak,  Calon Suami/Isteri  dan  Orang  Tua/Wali  Calon  Suami/Isteri  agar  memahami  risiko perkawinan, terkait dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan  anak  dalam  menempuh  wajib  belajar  12  tahun,  belum  siapnya organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi  perselisihan  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  (Pasal  12  perma 5/2019).
2) Pertimbangan tentang bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;  orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi  Kawin;  dan orang tua/wali calon suami/isteri. (Pasal 13 Perma 5/2019).
3) Pertimbangan  tentang  Anak  yang  diajukan  dalam  permohonan  mengetahui dan  menyetujui  rencana  perkawinan;  pertimbangan  tentang  kondisi psikologis,  kesehatan  dan  kesiapan  Anak  untuk  melangsungkan  perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak. (Pasal 14 Perma 5/2019).
4) Pertimbangan  tentang  perlindungan  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup  dalam  masyarakat;  dan  konvensi  dan/atau  perjanjian  internasional terkait  perlindungan  anak.  (pasal  17  perma  5/2019).  Sebagaimana  ketentuan Pasal  5  ayat  (1)  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman bahwa  Hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Adapun  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  di  Indonesia,  misalnya kehormatan  keluarga  harus  dijaga  dan  aib  harus  ditutupi,  moralitas  keluarga yang akan menjadi sorotan masyarakat, sehingga harus dijaga.
5) Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain  dan  sangat  terpaksa  harus  dilangsungkan  perkawinan  dan  pertimbangan
3 Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di  Indonesia,  Kajian  Atas  Norma  dan  Praktek  Hukum  Acara  Pasca  Disahkannya  UU  No.  16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019, hlm. 35.
tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan  bahwa  usia  mempelai  masih  di  bawah  ketentuan  undang- undang  dan  surat  keterangan  dari  tenaga  kesehatan  yang  mendukung pernyataan  orang  tua  bahwa  perkawinan  tersebut  sangat  mendesak  untuk dilaksanakan. (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya).
6) Pertimbangan  tentang  perkawinan  anak  pemohon  dengan  calon  suami/isteri tidak  ada  hubungan  yang  menghalangi  untuk  menikah  baik  hubungan  darah maupun  hubungan  sepersusuan  dan  tidak  sedang  dalam  pinangan  orang  lain serta  tidak  ada  halangan  lain  baik  yang  terkait  dengan  syarat  dan  rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun. (Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan).

## Implikasi Hukum Dispensasi Kawin dalam Rangka Perlindungan Hak Anak.
Pasca diundangkannya revisi UU  Perkawinan yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019  dengan  mengubah  Pasal  7  ayat  (1)  mengenai  batasan  minimal  usia perkawinan  bagi  pria  dan  wanita  menjadi  masing-masing  19  tahun  memberikan beberapa  dampak  di  masyarakat,  khususnya  pada  perkawinan  di  bawah  umur. Sebagaimana  pendapat  Roscoe  Pound  dengan  teorinya  yaitu: “Law  as  a  tool  of social engineering” yaitu  bahwa  hukum  adalah  sebagai  alat  rekayasa  sosial  atau law  as  tool  of  development (hukum  sebagai  sarana  pembangunan)  sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. 4 Hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan  dapat  terjadinya  perubahan-perubahan  yang  mengarah  pada  kebaikan bagi  masyarakat.  Salah  satu  tujuan  revisi  batas  usia  untuk  melangsungkan perakwinan tersebut adalah diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak di bawah  umur  karena  perkawinan  pada  usia  anak  menimbulkan  dampak  negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak  kesehatan,  hak  pendidikan,  dan  hak  sosial  anak. 5 Namun,  UU  Perkawinan juga  memberikan  peluang  upaya  hukum  bagi  mereka  yang  belum  memenuhi syarat  usia  melangsungkan  perkawinan  atau  penyimpangan  terhadap  batas  usia perkawinan  yang  telah  ditentukan,  yaitu  dengan  mengajukan  permohonan dispensasi  kawin  ke  pengadilan.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  7  ayat  (2)  UU  Perkawinan  telah  disebutkan  bahwa  dalam  hal  terjadi penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), orang  tua  pihak  pria  dan/atau  orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta  dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang  cukup.  Pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  harus  atas  dasar alasan  yang  sangat  mendesak  dan  Pemohon  harus  dapat  membuktikannya  saat persidangan.
Dengan  perubahan  batas  usia  perkawinan  tersebut,  justru  menyebabkan semakin  banyaknya  pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin  di  pengadilan, terutama  di  Pengadilan  Agama  karena  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia beragama Islam. Adapun jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk di seluruh
4 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,  (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 88.
5 Konsideran UU Nomor 16 Tahun 2019
Pengadilan  Agama  di  Indonesia  sebelum  dan  sesudah  revisi  UU  Perkawinan sebagai berikut:
1. Sebelum  perubahan  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  sejak  bulan  Januari  sampai dengan bulan September 2019, jumlah perkara permohonan Dispensasi Kawin berjumlah  12.624  perkara  atau  rata-rata  perkara  setiap  bulannya  sekitar  1.403 perkara.
2. Pasca  UU  Nomor  1  Tahun  1974  diubah  dengan  UU  Nomor  16  Tahun  2019, sejak  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  September  2020,  jumlah  perkara permohonan Dispensasi Kawin berjumlah 49.326 perkara atau dengan rata-rata per bulan sejumlah 5.480 perkara. 6
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya batas  usia  perkawinan,  semakin  banyak  masyarakat  mengajukan  permohonan Dispensasi  Kawin.  Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  revisi  Undang-Undang Perkawinan ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.
Semakin  tingginya  tingkat  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  yang yang diajukan ke pengadilan, hakim pemeriksa perkara harus mempertimbangkan dengan  baik  dengan  mempertimbangkan  segala  alasan  permohonan  dispensasi kawin  tersebut  dan  juga  sekaligus  dampak-dampak  yang  mungkin  terjadi  jika dispensasi diberikan. Hakim harus menggali berbagai fakta hukum dan nilai-nilai sosial  yang  hidup  di  masyarakat  dalam  perkara  yang  sedang  ditangani  sehingga memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  28  ayat  (1)  yang berbunyi  bahwa  Hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  maupun  menolak  permohonan dispensasi  kawin  ini  akan  menimbulkan  implikasi  hukum  atau  akibat  hukum. Akibat  hukum  merupakan  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  peristiwa  hukum. 7 Sedangkan  peristiwa  hukum  diartikan  sebagai  peristiwa  kemasyarakatan  yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. 8
Di  satu  sisi  apabila  permohonan  dikabulkan,  maka  secara  legal  akan menimbulkan  semakin  maraknya  perkawinan  di  bawah  umur.  Masyarakat  akan memandang bahwa pengadilan turut memberikan peluang besar bagi perkawinan di bawah umur, sehingga melanggar hak anak seperti halnya hak atas pendidikan, hak  atas  kesehatan,  serta  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang.  Dengan  demikian, peran  hakim  sangat  penting  dalam  melindungi  hak  anak  dalam  pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin agar pemberian izin dispensasi tersebut memang demi kepentingan terbaik bagi anak.
Namun,  dengan  mengabulkan  permohonan  Dispensasi  Kawin  tersebut, bukan  berarti  hakim  tidak  turut  mencegah  perkawinan  di  bawah  umur,  bahkan justru  lebih  memberikan  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  bagi  anak.  Jika tidak  dikabulkan  justru  akan  mendatangkan  madharat/bahaya  yang  lebih  besar. Sehingga, dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini, Hakim benar-benar
6 Data  diperoleh  dari  materi  presentasi  oleh  Dr.  H.  Purwosusilo,  S.H.,  M.H.  (Hakim Agung MA RI) dengan judul “Peran Hakim Melindungi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin” pada tanggal 16 Oktober 2020.
7 J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: PT. Gramedia P ustaka Utama, 1992), hlm. 104.
8 Ibid ., hlm. 101.
harus  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat  dengan  mempertimbangkan  dari  berbagai  aspek sebagaimana  telah  diatur  dalam  ketentuan  UU  Perkawinan  dan  Perma  Nomor  5 Tahun 2019, sehingga “alasan sangat mendesak” untuk melakukan perkawinan di bawah umur terpenuhi.
Memang  tidak  ada  penjelasan  secara  rinci  tentang  alasan  yang  termasuk “alasan sangat mendesak” sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun  2019.  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  menerangkan  bahwa  alasan mendesak  tersebut  harus  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup,  yaitu  surat keterangan  yang  membuktikan  bahwa  usia  mempelai  masih  di  bawah  ketentuan undang-undang  dan  surat  keterangan  dari  tenaga  kesehatan  yang  mendukung pernyataan  orang  tua  bahwa  perkawinan  tersebut  sangat  mendesak  untuk dilaksanakan. 9 Dapat  diartikan  bahwa  yang  dimaksud  surat  keterangan  yang membuktikan  bahwa  usia  mempelai  masih  di  bawah  ketentuan  undang-undang adalah  akta  kelahiran  anak  yang  menunjukan  usia  masih  di  bawah  19  tahun, sedangkan  surat  keterangan  dari  tenaga  kesehatan  yang  mendukung  pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dapat diartikan sebagai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa anak  sudah  hamil  sehingga  menjadi  alasan  sangat  mendesak  untuk  dilaksanakan perkawinan. Berdasarkan penafsiran tersebut,  “alasan sangat mendesak” tersebut hanya  mencakup  anak  yang  sudah  hamil  yang  menjadi  alasan  tidak  ada  pilihan lain  dan  sangat  terpaksa  harus  dilangsungkan  perkawinan.  Alasan  hamil  di  luar nikah  menjadi  alasan  sangat  mendesak  karena  memiliki  akibat  hukum  paling besar  baik  bagi  Pemohon  dan  juga  anak  yang  dimohonkan  dispensasi  dan  status hukum anak yang dilahirkannya nanti. Hamil di luar nikah akan menimbulkan aib dan  rasa  malu  baik  keluarga  maupun  anak  karena  hamil  tanpa  suami  dan  status hukum  anak  yang  akan  dilahirkan  nanti  juga  akan  tidak  jelas,  sehingga pernikahanlah  yang  menjadi  solusi  terakhir  untuk  mengurangi  akibat  hukum tersebut.
Jika dilihat dari penafsiran tersebut, memang hanya karena alasan hamil di luar  nikah  lah  yang  masuk  kategori  alasan  sangat  mendesak.  Namun,  tidak menutup  kemungkinan  alasan  sangat  mendesak  tersebut  atas  dasar  alasan  selain hamil  di  luar  nikah.  Karena  memang  dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2019  dapat dimaknai  secara  luas  dengan  mempertimbangkan  aspek  moral,  agama,  adat  dan budaya,  aspek  psikologis,  aspek  kesehatan,  dan  dampak  yang  ditimbulkan.  Hal tersebut  sebagaimana  penjelasan  Pasal  7  ayat  (3)  UU  Nomor  16  Tahun  2019 bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam  dan  Pengadilan  Negeri  bagi  yang  beragama  lainnya  berdasarkan  pada semangat  pencegahan  perkawinan  anak,  pertimbangan  moral,  agama,  adat  dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Hakim harus menggali dari berbagai aspek tersebut dan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga dapat memberikan keadilan dan memberi perlindungan hukum bagi anak yang dimohonkan dispensasi. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan alasan mendesak  selain  hamil  di  luar  nikah  akan  dikabulkan  oleh  hakim  setelah  hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dari berbagai aspek tersebut.
9 Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019
Di  sisi  lain,  apabila  permohonan  dispensasi  kawin  ditolak  juga  akan menimbulkan  akibat  hukum  lainnya.  Ditolaknya  permohonan  tersebut  karena selama  pemeriksaan  ditemukan  fakta  persidangan  bahwa  tidak  ada  alasan  yang sangat  mendesak  untuk  dilangsungkan  perkawinan  bagi  anak.  Meskipun ditolaknya  permohonan  Dispensasi  Kawin  tersebut  turut  andil  dapat  mencegah perkawinan di bawah umur, sehingga turut melindungi hak anak seperti  hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang, namun hal  tersebut  juga  akan  menimbulkan  akibat  hukum  lainnya  antara  lain  seperti banyaknya nikah siri di bawah umur, itsbat nikah atas nikah siri di bawah umur, dan hamil di luar nikah.

## PENUTUP
Perlindungan  hak-hak  anak  dalam  pemeriksaan  perkara  permohonan Dispensasi  Kawin  dilakukan  atas  dasar  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Proses pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin mengacu pada Perma Nomor 1  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin  di Pengadilan.  Adapun  bentuk  perlindungan  hak-hak  anak  dalam  pemeriksaan perkara  permohonan  Dispensasi  Kawin  meliputi:  1)  Diperiksa  oleh  Hakim Tunggal  yang  kompeten,  2)  Memberikan  rasa  nyaman  di  persidangan,  3) Menghadirkan  anak  dalam  proses  pemeriksaan,  4)  Hakim  menghadirkan  dan memberi  nasihat  kepada  Orang  Tua,  Anak,  Calon  Suami/Isteri  dan  Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri, 5) Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan  6)  Pertimbangan  hukum  oleh  hakim  yang  mewujudkan  kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak.
Dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak akan menimbulkan implikasi  hukum  baik  permohonan  tersebut  dikabulkan  ataupun  ditolak.  Apabila dikabulkan  oleh  Hakim  akan  memperbanyak  tingkat  perkawinan  di  bawah  umur secara  legal,  apabila  ditolak  akan  menimbulkan  akibat  hukum  lainnya  seperti banyaknya nikah siri di bawah umur, itsbat nikah atas nikah siri di bawah umur, dan hamil di luar nikah. Meskipun demikian, dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi  kawin,  Hakim  harus  menggali  nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat, sehingga  terpenuhi  alasan  sangat  mendesak  yang  menjadi  syarat  permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
Daliyo, J.B. 1992. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Kusumaatmadja,  Mochtar.  2002. Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan . Bandung: Alumni.
Permana,  Sugiri  dan  Ahmad  Zaenal  Fanani,  2019. Dispensasi  Kawin  Dalam Hukum  Keluarga  di  Indonesia,  Kajian  Atas  Norma  dan  Praktek  Hukum Acara  Pasca  Disahkannya  UU  No.  16  Tahun  2019  dan  Perma  Nomor  5 Tahun 2019.
Purwosusilo.  2020. Peran  Hakim  Melindungi  Anak  dalam  Perkara  Dispensasi Kawin. Jakarta: Mahkamah Agung