## BANGUNAN FILSAFAT POLITIK TENTANG  CIVIL SOCIETY DALAM PEMIKIRAN THOMAS HOBBES

## Muhammad Saleh Tajuddin

## Abstract:
Hobbes shows human as negative aspect, where human instinc tend to conflict, and war. So, sovereignty has to give state leader absolutely in order the state become strong and every state has to coperate with other in commonwealt paradigm. Hobbes discusses the concept of civil society starting with the concept of human being as human nature, particularly the  concept  of  self,  individu,  and  society.  Hobbes  looks  at  that  human nature is a creature that affected by irrational, anachy, jelious, and hate, so  the  human  become  rude,  and  bad.  This  situations  are  called  as primitive civil society. Meanwhile, Hobbes depicts modern civil society as a contradiction with human nature and natural law. Hobbes explains that  state  is  created  by  individu  who  want  create  a  piece  from  human nature, so human being has to make a social contract among individu.
Keynotes:
sovereignity, self, individu, human nature, and state.

## I. Latar Belakang
Konsep  civil  society  pada  dasarnya  lahir  di  Barat  yang  bersifat  liberal, sehingga  civil  society  selalu  dipandang  bertentangan  dengan  negara.  Wood mendefinisikan  civil  society  sebagai  ”sebuah  arena  kebebasan  di  luar  negara, ruang otonomi, perkumpulan sukarela yang dijamin oleh demokrasi yang telah dikembangkan di Barat.” 1 Konsep civil society liberal lahir di Barat yang selalu melihat pertentangan antara civil society dengan negara. Namun konsep yang dikembangkan oleh Ernest Gelner yang digunakan sebagai pisau analisis dalam buku ini melihat bahwa civil society bukan hanya kekuatan institusi yang dapat menyerang tirani politik negara, tetapi lebih pada pusat karakteristik eksistensi kebebasan  individu  dimana  masyarakat  dapat  masuk  dan  keluar  dari  civil society. 2 Sangat  jelas  pandangan  Gellner  yang  menekankan  posisi  individu sebagai aktor sosial yang bebas adalah sebuah realitas otonominya dari sebuah negara.  Kajian  kritis  yang  dilakukan  oleh  Hobbes  dan  Iqbal  terhadap  konsep diri  dan  individu  merupakan  kerangka  dasar  atas  konsep  civil  society  bagi kedua filsuf tersebut.
1 Ellen Meiksin Wook, Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism (Cambridge University Press, 1995), h. 242.
2 Ernest Gelner, The Condition of Liberty: Civil Society and Its Rivals (London: Penguin, 1994).

## II. Konsep Dasar Civil Society
Konsep civil society telah dimobilisasi untuk melayani berbagai macam tujuan  yang  tidak  mungkin  disosialisasikan  oleh  sebuah  aliran  pemikiran tunggal  yang  dikaitkan  dengannya.  Wood  menekankan  bahwa  civil  society sebagai kekuatan politik adalah selalu kontradiksi dengan state (negara). Dalam hal  ini,  ia  menunjukkan  posisi  liberal  dari  civil  society  sebagai  lawan  dari pandangan  Marxisme.  Hubungan  antara  negara  (militer,  polisi,  hukum, administrasi, dan organ-organ budaya) dan non-negara (regulasi pasar, privasi yang  dikendalikan  atau  sukarelawan  yang  diorganisir)  dapat  didefinisikan dalam  term  politik  versus  sosial,  publik  versus  hukum,  propagan  dan  versus publik opini.
Definisi  ini  meliputi  jarak  yang  luas  terhadap  institusi-institusi  dan hubungan-hubungan  rumah  tangga,  persatuan  perdagangan,  asosiasi sukarelawan,dan  gereja-gereja  berhadapan  dengan  ekonomi  kapitalis. 3 Menurut  Walzer,  civil  society  menetapkan  hubungan network yang  diformat demi  keluarga,  keyakinan,  kepentingan  dan  ideologi.  Masyarakat  Eropa Tengah  dan  Timur  misalnya,  memiliki  versi  yang  cukup  ketat  tentang  civil society dibawah pengaruh komunisme, dimana kekuatan negara mengacaukan sendi-sendi  kehidupan  sehari-hari.  Tindakan  pertama  adalah  menciptakan demokrasi baru dengan menolak Eropa Timur untuk memperkuat perdebatan civil  society  dan  mengidentifikasikannya  dengan  gerakan-gerakan  demokrasi. Oleh karena itu, civil society dapat dibangun melalui perserikatan-perserikatan, gereja-gereja,  partai-partai  dengan  gerakan-gerakan  politik,  kerjasama- kerjasama, jalinan tetangga yang baik, dan aliran-aliran pemikiran.
Secara  umum  dipahami  bahwa  ide  civil  society  memiliki  akar-akar sejarah dalam peradaban Barat dan merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak  zaman  Yunani.  Kohen  dan  Arato  mengatakan  bahwa  versi  awal  dari konsep ini diperkenalkan oleh Aristoteles ketika ia menggunakan istilah politika koinania (sosio  politik)  yang  menititberatkan  pada  sifat  alamiah  manusia dengan  istilah  zoon  politikon  (manusia  sebagai  politik  binatang).  Istilah  ini digunakan  untuk  menggambarkan  sosial  politik  dimana  setiap  anggota masyarakat  memiliki  hak  mengeluarkan  pendapat  yang  sama  dalam  hukum. Aspek  hukum  ini  dianggap  sebuah  etos  yang  memiliki  norma  dan  nilai  yang tidak  hanya  berkaitan  dengan  prosedur  tetapi  juga  sebuah  kebijakan  yang esensial bagi setiap interaksi dalam masyarakat. 4
Menurut Aristoteles, oleh karena keberadaan sebuah etos antara rumah tangga dan negara ( oikos dan polis ), maka tidak ada perbedaan mendasar antara negara  dan  masyarakat  sebagaimana  dikenal  dalam  masyarakat  tentang  teori politik modern. 5
3 Ellen  Meiksin  Wood, Democracy  Against  Capitalism:  Renuweing  Historical  Materialism (Canbridge: Canbridge University press, 1995), h. 231.
4 Jean L. Cohen dan Andrew Arato, Civil Society dan Political Theory (Massachusetts: MIT Press, 1992), h. 72 5 Ibid.
Ide-ide  Aristoteles  kemudian  mempengaruhi  pemikiran  Romawi. Meskipun  tidak  ada  perbedaan-perbedaan  yang  signifikan,  Cicero mengembangkan  konsep  civil  society  melalui  idenya  yaitu societas  civilis . Thomas  Aquinus  kemuian  mengembangkan  ide  ini  di  Abad  Pertengahan dengan  merefer  kepada city  state (negara  kota).  Konsep  ini  secara  berangsur- angsur dikembangkan dan disatukan dengan konsep kekuasaan kerajaan untuk mengembangkan  kerajaan,  kota,  dan  segala  macam  kerjasama  institusi  yang menyatu. Salah satu ide yang paling terkenal dari Aquinus adalah societas civilis res republica . 6
Teori Aquinus dengan cepat berkembang di Era Modern, khususnya di abad  ke-18.  Kemunculan  civil  society  di  Barat  pada  Abad  ke-18  merupakan konsekuensi  logis  dari  krisis  umum  sebagai  akibat  dari  perubahan  yang menyebabkan  kemunculan  ekonomi  pasar  (misalnya  komersialisasi  tanah, buruh,  dan  modal),  penemuan  ilmiah  dan  revolusi  sosial.  Disaat  yang  sama, paradigma masyarakat tradisional didasarkan atas agama yang diperselisihkan. Wood mengatakan:
The  very  particular  modern  of  civil  society  –  a  conception  that appeared  systematically  for  the  first  time  in  the  eighteen  century  –  is something quite distinct earlier of society. Civil society presents a separate sphere of human relation and activity, differentiated from state but neither public  nor  private  of  perhaps  both  at  once,  embodied  not  only  a  whole range  of  social  interactions  and  the  public  sphere  of  the  state,  but  more specially  a  network  of  distinctively  economic  relation,  the  sphere  of  the market place, the area of production, distribution and exchange. 7 Dalam  kaitannya  dengan  aspek  ekonomi,  Seligman  melihat  beberapa kasus munculnya konsep civil society disebabkan oleh munculnya pasar bebas, seperti  doktrin  Kristen  Protestan  yang  membedakan  negara  dengan masyarakat. Sementara dalam aspek politik, dominasi gereja atas seluruh aspek kehidupan di Barat, khususnya aspek pemerintahan, memunculkan sebuah ide cemerlang  di  kalangan  filsuf  untuk  mengantisipasi  persoalan  pada  saat  itu. Salah  seorang  filsuf  yang  memiliki  perhatian  besar  pada  aspek  ini  adalah Thomas Hobbes (1588-1679).

## III. Manusia dalam Pandangan Hobbes: Konsep Dasar Civil Society
2.1. Konsep Diri
Konsep diri dari para pemikir biasanya didasarkan pada aspek internal manusia,  terutama  aspek  psikologi.  J.J.  Rousseau  memandang  bahwa  dalam diri manusia terdapat sifat-sifat terpuji, seperti sifat polos, mencintai diri secara spontan,  dan  tidak  egois. Peradaban  serta  kebudayaanlah  yang  menjadikan manusia  kehilangan sifat  aslinya.  Sementara  itu,  Hobbes  melihat  bahwa manusia  adalah  makhluk  yang  dikuasai  oleh  dorongan-dorongan  irasional,
6 Ibid.
7 Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism (Cambridge University Press: Cambridge, 1995), h. 239
anarkis,  saling  iri, serta  benci  sehingga  menjadi  jahat,  buas,  dan  kasar. Meskipun  wilayah  pembahasan  diri  dilihat  dari  aspek  psikologi  adalah bernuansa  metafisik,  Hobbes  tetap  pada  pendirian  filsafatnya  yang  bersifat materialism mekanik.
Hobbes melihat adanya unsur materialisme dalam metafisika bersamaan dengan  daya  tarik  pandangannya  tentang  kemurnian  fisika-psikologi  yang mengklaim  bahwa  proses  mental  adalah  tidak  lebih  dari  gerakan-gerakan tengkorak  setiap  individu.  Daya  tarik  pandangan  Hobbes  dengan  gerakan tersebut  adalah  hasil  pertemuannya  dengan  Galileo  berdiskusi  sepanjang perjalanan  tournya.  Hobbes  menyenangi  pandangan  Galileo  bahwa  segala sesuatu dalam gerakan (bahkan gerakan bumi) tak terkecuali sebuah kekuatan adalah  sesuatu  yang  dilatih.  Karenanya,  Hobbes  lebih  tertarik  dalam motion (gerakan) daripada dalam matter (materi) itu sendiri. 8
Hobbes kemudian membawa ide gerakan tersebut ke dalam pembahasan psikologi. Ia mencoba menganalisis konsep motivasi sebagai sebuah dorongan sebagai  kelanjutan  dari  gerakan  mendorong  ke  depan  atau  gerakan  menarik kembali. Dengan jalan seperti ini, pertentangan-pertentangan seperti, suka dan tidak  suka,  cinta  dan  benci,  senang  dan  sedih  adalah  dikategorikan  sebagai unsatisfiable passions atau nafsu-nafsu yang tidak pernah puas, sebab (anda tidak akan pernah merasa cukup gembira, cinta, dan seterusnya). Ada pula aversive passion atau nafsu yang bersifat menentang, sebab seseorang merasa tidak suka atau membenci orang lain disebabkan oleh perasaan jijik. 9
Hobbes  memandang  manusia  yang  terdiri atas  bodi,  dan  kemungkinan dalam waktu yang relatif singkat, bodi-bodi tersebut selalu in motion (bergerak). Hobbes mengakui aspek psikologi manusia, tetapi bukan yang menggerakkan bodi  manusia.  Sejak  gerakan-gerakan  ini  diatur  oleh  hukum-hukum  alam secara  fisik,  maka  aspek  psikologi  dikeluarkan  dari  fisik.  Menurut  Hobbes, aspek  psikologi  sering  dibahas  dalam  ilmu  filsafat  moral.  Dasar  pemikiran Hobbes  tentang  ilmu  fisika  adalah  diistilakan  dengan endeavor (upaya). Endeavor adalah  sebuah motion (gerakan)  yang  dibuat  lebih  kecil space dan waktu  yang  dapat  diberikan.  Bagi  Hobbes,  unit-unit  yang  terukur  adalah konvensional,  dan  geometri,  seperti  “ukuran  bumi”  memiliki  realitas  fisik, bukan obyek-obyek atau abstraksi-abstraksi dari obyek buku. 10
Bagi  Hobbes, endevour adalah motion yang  dibuat  melalui  kedalaman sebuah  poin.  Akal  adalah  poin-poin  dari  bodi  dan  setiap  bagian  dari  badan memiliki  sebuah  besaran.  Namun,  ketika  sesuatu  dipertimbangkan  sebagai sebuah poin, maka besarannya tidak dapat dihitung. Sebuah obyek yang besar seperti bumi dapat dipertimbangkan sebagai sebuah poin, bahkan bumi adalah sebuah relatif poin terhadap garis yang dibentuk oleh elips-nya. Jadi, poin-poin seperti unit-unit yang terukur adalah entitas konvensional. Meskipun mereka,
8 Lihat  J.P. De Lucca, Thomas Hobbes, Quaderno Filsufi and Classici. www.swif.it., h. 3
9 Lihat ibid. , h. 4 10 Lihat A.P. Martinich, Thomas Hobbes, op. cit., h. 104.
seperti  konsep-konsep  geometri,  adalah  biasanya  diduga  sebagai  abstrak, namun menurut Hobbes adalah bukan rekonstruksi rasional. 11 2.2. Naluri
Berbeda  dengan  Iqbal,  sebagai  filsuf  yang  bercorak  materialisme eksistensialis,  Hobbes  menolak  intuisi  sebagai  sumber  ilmu  pengetahuan.  Ia lebih  menerima  pengetahuan  berdasar  pada  pengalaman  manusia.  Sebagai pemikir  eksistensialis  transedental,  Iqbal  mengakui  intuisi  sebagai  sumber pengetahuan tertinggi manusia, sedangkan Hobbes lebih memandang manusia sebagai naluri kebinatangan yang digerakkan oleh nafsunya.
Pandangan Hobbes tentang manusia berawal dari pertanyaan „apa yang menggerakkan  manusia?‟  Ia  melihat  bahwa  manusia  mempunyai  setumpuk material  yang  bekerja  dan  bergerak  menurut  hukum-hukum  ilmu  alam,  jiwa dan budi dianggap sebagai bagian dari proses mekanis dalam tubuh. Hobbes menganalisis  faktor  penggerak  manusia  adalah  psikis  manusia,  yakni  nafsu sebagai naluri kebinatangan. Nafsu yang paling kuat dari manusia adalah nafsu ( passion )  untuk  mempertahankan  diri,  dan  ketakutan  akan  kehilangan  nyawa. Maka  dari  itulah,  manusia  akan  cenderung  berada  di  kondisi  yang  selalu berkonflik ( Homo Homini Lupus ). 12
Hobbes seharusnya juga memahami pemikiran manusia sebagai sebuah gerakan  yang  memiliki  sebuah  penyebab  eksternal,  walaupun  ia  memberinya sebuah  status  khusus,  sebab  pemikiran  adalah  pemandangan  umum  tentang keseluruhan bodi di dunia ini yang selalu menghasilkan hal yang sama seperti penyebab sebuah perputaran universal. 13 Hobbes menjelaskan emosi atau nafsu sebagai  hasrat  atau  selera  ( appetites )  yang  dimiliki  manusia.  Selera  tersebut selalu  berkaitan  dengan  pengetahuan  yang  didasarkan  atas  pengalaman. Hobbes  memandang  bahwa  penampilan  ilmu  pengetahuan  adalah  selalu diregulasikan  oleh  hasrat  tadi. 14 Hal  ini  berbeda  dengan  pemahaman  kaum rasionalis seperti Descartes yang mendasarkan pengetahuan manusia dari akal. Hobbes  menyangka  bahwa  dunia  ini  memiliki  universal  tertentu  dan penampilan yang tidak akan berubah, dan keuniversalan penampilan dunia ini adalah  disebabkan  oleh  konsepsi-konsepsi  yang  kita  terima  yang  disebutnya sebagai universal laws of nature (hukum-hukum alamiah universal).
Pertanyaan yang muncul adalah dari mana kekuatan yang dimiliki oleh manusia  itu  bisa  bergerak?  Descartes  menjelaskan  bahwa  kekuatan  manusia atau tendensi bodi manusia untuk bergerak merupakan ekspresi dari kekuatan Tuhan.  Descartes  membedakan  antara motion (gerakan)  dan  tendensi  untuk bergerak,  tetapi  Hobbes  mengatakan  bahwa conatus pada  dasarnya  adalah motion (gerakan). Hobbes menjelaskan bahwa gerakan awal yang dimiliki oleh
11 Lihat ibid. , h. 105
12 Lihat Juhani  Pietarinem, Hobbes, Conatus and Prisoner‟s Dillemma, IIAIAEIA  University  of Turku, Finland, http://www.thomas-hobbes/conatus-and-prisoner-dilemma.htm. , h. 3
13 Lihat ibid. 14 Lihat Thomas Hobbes, op. cit. , h. 6
manusia  pada  dasarnya  adalah  internal  permulaan  gerakan  hewani, 15 yang secara umum lebih dikenal dengan istilah instink atau naluri kebinatangan.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Hobbes  melihat  potensi internal  manusia  adalah  naluri  kebinatangan  atau  nafsu  ( passion )  sebagai tumpukan  material  mekanik  yang  menggerakkan  manusia  sekaligus  sebagai sumber  pengetahuan  yang  didasarkan  pada  pengalaman  manusia.  Itulah sebabnya Hobbes selalu memandang manusia itu negatif sebagai sifat alamiah yang  memiliki  hasrat  untuk  bersaing  yang  berujung  pada  konflik.  Dasar pemikiran  potensi  internal  manusia  Hobbes  tersebut  sangat  penting  dibahas untuk  mengetahui  lebih  jauh  bagaimana  pandangannya  tentang  individu manusia sebagai konsepsi dasar pandangannya tentang civil society.
2.3. Individu
Liberalisme  modern  dengan  demikian  dapat  dilacak  dalam individualisme  metodologis  Hobbes.  Oposisi  dalam  paham  liberal  antara negara  dan  civil  society  diteorisasikan  pada  era  ekspansi  pasar,  transformasi ekonomi,  dan  munculnya  kelas  sosial  baru  di  Eropa.  Individualisme metodologis Hobbes setidaknya tampak dalam dua hal: Pertama , seluruh badan korporasi  bersifat  artifisial  dan  konvensional. Kedua ,  realitas  secara  hakiki bersifat individual. Kebebasan dan kekuasaan selalu berada dalam “satu paket” karena kebebasan akhirnya dimengerti sebagai “tiadanya oposisi eksternal atau halangan-halangan  eksternal.”  Individu-individu  atomis  adalah  halangan eksternal.  Selain  itu,  negara  menjadi  semacam external  impediment (halangan internal) yang mengancam kebebasan individu. Maka, negara dalam konsepsi politik liberal, lahir sebagai buah persetujuan antar individu dan kekuasaannya adalah kepanjangan tangan dari persetujuan individu-individu. Di sini tampak kaitan  logis  dan  metodologis  antara  individualisme  atomistik  dengan konstitusionalisme  liberal.  Ini  berarti  konsepsi state  of  nature dari  Hobbes, sampai pada sebuah kesimpulan yang sama tentang hubungan negara dan civil society  karena  koneksi  ontologisme  antara  individualisme  dan  kepemilikan (hak milik pribadi).
Dalam  bukunya De  Cive ,  Hobbes  mengawali  tulisannya  dengan menyerang  konsep  Aristoteles  bahwa  manusia  adalah  mahluk  alamiah  untuk sebuah kehidupan politik atau sebuah politik kebinatangan. Dengan kata lain, kehidupan  di  dalam  negara  tidak  datang  secara  alamiah.  Pandangan Aristotoles  didasarkan  pada  ide eudaimonia atau happiness (kebahagiaan) dimana  individu  selalu  melihat  kebaikan  tertinggi.  Hobbes  mempertahankan situasi  pra  sejarah  bahwa  dalam state  of  nature ,  manusia  memiliki  hak  untuk melakukan hal terbaik bagi dirinya untuk mendapatkan kebaikan tertinggi. 16 Pertanyaan  yang  muncul  adalah  apakah  kebahagiaan  ( vain,  glory ,  dan greed )  yang  diinginkan  oleh  individu  tersebut  sama  dengan  yang  dinginkan oleh  individu  lainnya?  Hobbes  mengatakan  bahwa  setiap  individu  memiliki hasrat  sebagai  anti  sosial  dan  bahkan  individu  yang  satu  memiliki
15 Juhani Pietarinem, op. cit. , h. 1. 16 Thomas Hobbes, De Cive, op. cit. , h. 18
kecenderungan  untuk  konflik  dengan  individu  lainnya.  Ada  tiga  prinsip penyebab  pertengkaran  dalam  pandangan  Hobbes. Pertama , competition (kompetisi),  yaitu  para  individu  menyerbu  untuk  mendapatkan  sesuatu. Mereka  menggunakan  kekerasan  untuk  menguasai  pribadi  dan  milik  orang lain. Kedua , mistrust (ketidakpercayaan),  yaitu  para  individu  berselisih  untuk menyelamatkan atau mempertahankan milik mereka atau istri-istri, anak-anak, dan  ternak  mereka. Ketiga , glory (kejayaan),  yaitu  individu-individu  berselisih untuk  hal-hal  sepele,  seperti  sebuah  kata,  senyuman,  perbedaan  pandangan, dan  lain-lain  sebagainya.  Mereka  berselisih  terhadap  hal-hal  sebagai  tanda bahwa individu yang satu meng- underestimate individu lainnya. 17
Dalam De Cive , Hobbes mengemukakan dasar asumsinya tentang human nature (manusia alamiah) sebagai mahluk individu distrust and dread each other 18 (rasa  tidak  percaya  dan  rasa  takut  antara  satu  individu  dengan  individu lainnya).  Dalam  kaitan  ini,  Hobbes  mengemukakan  beberapa  pengalamannya sebagai  berikut: Pertama ,  negara-negara  berupaya  mempertahankan  diri  dari serangan  tetangganya. Kedua ,  para  individu  dilatih  menjadi  tentara,  termasuk negara-negara  hukum,  dan  mengunci  pintu-pintu  mereka  dengan  baik  untuk menjaga  para  pencuri  dalam  masyarakat. Ketiga ,  seseorang  tidak  dapat membedakan antara yang jahat dan yang berbudi. Yang paling krusial menurut Hobbes  adalah  poin  ketiga,  sebab  sebagai  makhluk  alamiah,  manusia  tidak memiliki  pengetahuan  tentang  individu  lainnya.  Kita  mengetahui  beberapa individu yang jahat dan saling bermusuhan, tetapi kita tidak selamanya dapat mendeteksi individu mana yang jahat. 19

## IV. Pandangan Hobbes tentang Konsep Civil Society
Karya Hobbes yang mendiskusikan tentang civil society adalah De Cive: Philosophical  Rudiments  Concerning  Government  and  Civil  Society .  Buku  ini mendiskusikan  tentang  elemen-elemen  kebijakan  civil  tentang  persetujuan dalam  hal  hukum-hukum  alamiah  dan  hukum-hukum  keIlahian  dengan mendemonstrasikan  asal-usul  keadilan.  Meskipun  Hobbes  selalu  memandang manusia  dari  sisi  negatif,  namun  ia  memiliki  pandangan  tersendiri  tentang konsep  civil  society.  Pandangan  Hobbes  tentang  civil  society  bukan  saja bertentangan  dengan  Iqbal  yang  meletakkan  prinsip  dasarnya  dari  Alquran dan  hadis,  tetapi  juga  filsuf  sezaman  dan  senegaranya  John  Locke  memiliki pandangan yang sangat kontroversi. Locke sangat menentang sistem kenegaran monarki  absolut  sebab  bertentangan  dengan  prinsip  civil  society. 20 Sementara itu,  Hobbes  sangat  merekomendasikan  sistem  kenegaraan  monarki  absolut, sebab  hanya  melalui  pemerintahan  yang  kuat  negara  akan  aman  yang  pada gilirannya  civil  society  juga  ikut  aman.  Kesamaan  pandangan  Hobbes  dan
17 Lihat  J.P. De Lucca, Thomas Hobbes, op. cit. , h. 5
18 Lihat Thomas Hobbes, De Cive, op.cit. , h. 90
19 Marshall Missner, Skopticism and Hobbes‟s Political Philosophy, Journal of the History of Ideas, Vol. 44, No. 3 (July – Pep., 1983), h. 407-427
20 Lihat Muhammad Saleh Tajuddin & Ismah Tita, op. cit. , h. 82
Locke adalah penolakan mereka terhadap sistem monarki absolut yang eksis di zaman mereka, dimana raja dianggap sebagai perwakilan Tuhan.
Dari  fenomena  tersebut,  Hobbes  menarik  dua  kesimpulan: Pertama, menata masyarakat dalam prinsip-prinsip normatif, seperti tuntutan moral dan agama  adalah  mustahil.  Prinsip-prinsip  tersebut  hanya  dikemukakan  sebagai kedok  untuk  menutupi  nafsu-nafsu  yang  rendah. Kedua, masyarakat  hanya dapat  ditata  dalam  perdamaian,  apabila  pengaruh  emosi  dan  nafsu  dapat dielakkan. 21 Di  sinilah  perbedaan  mendasar  antara  Hobbes  dan  Iqbal,  sebab Iqbal  menjadikan  ajaran  Islam  sebagai  dasar  untuk  menata  masyarakat. Menurut Hobbes, civil society itu ada dua, yaitu primitif dan modern.
4. 1. Primitif Civil Society
Menurut  Hobbes,  otoritas  politik  itu  adalah  artifisial,  dalam  arti  kata merupakan  kreasi  manusia,  bukan  ciptaan  Tuhan,  sebab  dalam  kondisi ”alamiah” bentuk pemerintahan itu lemah. Hobbes mengillustrasikan manusia yang  lahir  adalah  berada  dalam  kondisi  alamiah,  sehingga  kondisinya  sangat lemah,  tidak  memiliki  power  dan  harus  diurus  oleh  ibunya. 22 Apakah sebenarnya  yang  dimaksud  dengan  kekuatan?  Descartes  menjelaskan  bahwa sebuah kekuatan yang aktif atau tendensi badan untuk bergerak pada dasarnya adalah ekspresi dari kekuatan Tuhan. Ia membedakan antara motion (gerakan) dan  tendensi  untuk  bergerak,  meskipun  Hobbes  dengan  ragu-ragu mengomentari  bahwa conatus sebenarnya  adalah motion (gerakan). 23 Hal  ini berbeda dengan pandangan Hobbes yang mengatakan bahwa power (kekuatan) manusia  itu  tercipta  dari  upaya  manusia  lewat  motivasinya  dan  tidak  ada campur tangan Tuhan.
Hobbes  menegaskan  bahwa  sepanjang  manusia  belum  sukses mengatur  bentuk  pemerintahan,  maka  masyarakat  masih  akan  hidup  dalam kondisi  negara  alamiah.  Sebuah  negara  yang  berada  dalam  kondisi  alamiah maka  secara  otomatis  civil  society  masih  berada  dalam  kondisi  alamiah. Hobbes memberi contoh situasi Indian Amerika pada abad ke-17 berada dalam kondisi  masyarakat  primitif.  Bahkan  Hobbes  menambahkan  bahwa  negara alamiah  dengan  masyarakat  primitif  juga  terjadi  di  Inggris  pada  abad  ke-17, karena  selalu  terjadi  perang  civil,  perang  agama,  dan  kekacauan  terjadi  di mana-mana.  Hobbes  juga  memberi  contoh  kondisi  masyarakat  primitif  yang boleh  saja  terjadi  pada  masyarakat  modern  di  mana-mana,  misalnya  polisi tidak  mau  mengerjakan  tugasnya  karena  ulah  pemerintah. 24 Jadi,  kategorisasi yang dilakukan oleh Hobbes terhadap civil society primitif dan modern bukan dari  persoalan  waktu,  tetapi  dari  kondisi  masyarakat  dan  negara  yang dialaminya kapan pun dan di mana pun dapat terjadi.
21 Lihat Frans Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Grameia; 1994).
22 Lihat  Garrath  Williams,  Hobbes:  Moral  and  Political  Philosophy, Internet  Encyclopeia  of philosophy: A Peer Reviewed Academic Resources, Lanchaster University, 21 Mey 2003, h. 3
23 Lihat Juhani Pietarinen, Hobbes, Conatus and Prisoner Dilemma, IIAIAEIA, 2001, h. 1
24 Lihat Thomas Hobbes, Leviathan, op. cit. , h. 115
Hobbes  mengatakan  bahwa  pada  dasarnya,  kondisi  alamiah  manusia memiliki derajat fakultas bodi dan pikiran yang  sama, meskipun kadang kala kita  menemukan  beberapa  manusia  memanifestasikan  kekuatannya,  fisik  dan kecermatan  fikirannya  mengungguli  manusia  lainnya.  Antara  manusia  satu dan  manusia  lainnya  dalam  masyarakat  selalu  berkompetisi,  baik  dalam  hal positif maupun negatif. Kompetisi ini selalu berujung dengan  konflik, bahkan peperangan.  Semua  manusia,  baik  yang  kuat  maupun  yang  lemah  masing- masing  memiliki  potensi  untuk  saling  membunu.  Yang  dianggap  manusia lemah pun dapat membunuh manusia yang kuat. 25

## 4. 2. Modern Civil Society
AS  Hikam  menjelaskan  bahwa  Hobbes  tidak  membedakan  antara konsep  civil  society  dan  negara  karena  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan. Negara  dan  civil  society  harus  memiliki  kekuasaan  absolut  terhadap  warga. Konsep  ini  muncul  dalam  pikiran  Hobbes,  karena  warga  negara memerlukan sebuah entitas baru yang dapat meredam konflik, sehingga warga negara tidak saling menghancurkan. 26 Analisis ini memang masuk akal, sebab Hobbes tidak membedakan secara tajam antara negara dan civil society. Hobbes menjelaskan bahwa  negara  lahir  dari  warga  negara  atau  individu  yang  ingin  menciptakan kedamaian  dari  sifat  alamiah  manusia,  sehingga  menjalin  kontrak  dengan sesama individu. Terjalinnya kontrak antar sesama individu ini, maka lahirlah civil society, kemudian masyarakat menyerahkan kepemimpinan secara absolut kepada  seseorang  atau  majelis,  maka  lahirlah  negara  yang  kuat.  Namun, tampaknya Hobbes tetap membedakan negara dan civil society meskipun tidak begitu  tajam,  sebab  civil  society  ini  berfungsi  sebagai  alat  pengontrol kesewenang-wenangan raja atas intrest pribadi.
Hobbes  memandang  civil  society  modern  sebagai  pihak  yang dilawankan dengan hukum alam atau sifat alamiah manusia. Menurut hukum alam,  manusia  tidak  dapat  diatur  dan  masing-masing  mengejar  kepentingan yang  berbeda.  Dalam  kondisi  seperti  itu,  manusia  secara  terus-menerus dimotivasi  untuk  mewujudkan  kebutuhannya  yang  tidak  hanya  berorientasi pada  masa  kini,  tetapi  juga  pada  pemenuhan  kebutuhan  di  masa  yang  akan datang.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  manusia  membutuhkan kekuatan  ( power )  dan  instrumen  yang  dapat  digunakan  untuk  menunjukkan otoritasnya.  Setiap  kali  manusia  berusaha  merealisasikan  keinginannya,  maka setiap  individu  akan  berbagi  kepentingan  yang  sama.untuk  mencapai kebutuhan hidup. 27
Otoritas  kekuasaan  yang  semakin  diperbesar  oleh  individu  akan menimbulkan  rasa  takut  di  kalangan  masyarakat.  Ketakutan  tersebut  akan menimbulkan  ketidakpercayaan  yang  berakibat  pada  kemunculan mutual
25 Lihat ibid. , h. 114 26 Lihat  AS.  Hikam, Islam  Demokrasi dan  Pemberdayaan  Civil  Society (Jakarta:  Erlangga,  2000),  h. 116
27 Lihat  Syamsul  Hadi  dkk.,  Perkembangan  Wacana  Civil  Society, Jurnal  Civic ,  Vol.  1,  No.  3, Desember 2003, h. 79
violence antara satu kelompok masyarakat untuk mengalahkan kelompok lain. Apabila  situasi  ini  berlangsung  terus,  maka  manusia  akan  mengalami  situasi hidup  dalam  tendensi  deskruktif.  Di  sisi  lain  setiap  manusia  memiliki kebebasan  untuk  menentukan  tujuan  hidupnya.  Namun,  hak  tersebut  hanya akan  terbentuk  ketika  ada  batasan  dan  hambatan  tertentu  yang  ditentukan berdasarkan kesepakatan. Individu dipaksa untuk patuh dan taat pada hukum tertentu  yang  disebut civic  virtue .  Kepatuhan  tersebut  harus  diproyeksikan untuk  pencarian  atas  situasi  perdamaian  dan  jaminan  atas  hak  orang  lain. Perdamain  ini  dilakukan  melalui  pembuatan  kontrak  berdasarkan  proses pertukaran  yang  mereka  lakukan  sehingga  jaminan  terhadap  kepentingan individu bisa dilaksanakan 28
Dalam  kaitannya  dengan  negara  dan  civil  society,  Hobbes  mengakui bahwa  kebebasan  manusia  adalah  hak  yang  tidak  boleh  dilanggar.  Namun, untuk  menjaga  keseimbangan  kepentingan,  negara  memiliki  hak  untuk mencampuri  kehidupan  masyarakat.  Negara  menganggap  bahwa  intervensi yang dilakukan adalah hak alamiahnya, karena memiliki alat kekuasaan yang dapat  digunakan  untuk  menjamin  dan  menyiapkan  kedamaian  di  antara anggota  masyarakat.  Dalam  menjalankan  kewenangannya,  prioritas  sebuah negara  adalah  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  warga negaranya. Sementara itu, civil society memegang peranan dalam menjalankan fungsi  asosiatif  terhadap  berbagai  kepentingan  masyarakat.  Civil  society sebagai  kumpulan  kepentingan  individu  merupakan  kekuatan  yang  dapat digunakan  untuk  mengontrol  kekuatan  negara,  karena  dalam  civil  society terdapat  kesamaan  kepentingan  yang  berarti    individu  telah  siap  memasuki kehidupan masyarakat yang beradab (tunduk kepada civic virtue tertentu). 29
Pandangan  Hobbes  terhaadap  civil  society  modern  sangat  berbeda dengan  civil  society  primitif  yang  selalu  dalam  kondisi  kacau.  Dalam  situasi civil society modern,  setiap individu memiliki  kenyamanan hidup dan terjadi tatanan  kehidupan  sosial  yang  sangat  aman.  Untuk  mengubah  situasi  dalam kondisi  primitif  ke  modern,  Hobbes  memiliki  kesaman  pandangan  dengan Iqbal, dengan cara peningkatan kualitas individu melalui pendidikan. Hobbes mengatakan  bahwa  individu  yang  satu  dengan  individu  lainnya  memiliki kesamaan karakter, misalnya hasrat, ketakutan, harapan, dan lain-lain. Melalui konstitusi-konstitusi  individu,  khususnya  pendidikan,  mereka  dapat memperoleh ilmu pengetahuan. 30

## V. Penutup
Konsep  ciivil  society  Thomas  Hobbes  diawali  dengan  konsep  manusia, terutama  konsep  diri.  Hobbes  melihat  bahwa  manusia  adalah  makhluk  yang dikuasai  oleh  dorongan-dorongan  irasional,  anarkis,  saling  iri, serta  benci sehingga menjadi jahat, buas, dan kasar, sebab ia memandang manusia sebagai
28 Lihat ibid . 29 Lihat ibid. , h. 80 30 Lihat Thomas Hobbes, Leviathan, op. cit. , h. 3
naluri  kebinatangan  yang  digerakkan  oleh  nafsunya  sebagai  tumpukan material  mekanik  yang  menggerakkan  manusia  sekaligus  sebagai  sumber pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman manusia.
Hobbes menegaskan bahwa sepanjang manusia belum sukses mengatur bentuk  pemerintahan,  maka  masyarakat  masih  akan  hidup  dalam  kondisi negara  alamiah.  Sebuah  negara  yang  berada  dalam  kondisi  alamiah  maka secara  otomatis civil society masih berada dalam kondisi primitif. Sebaliknya, Hobbes  memandang  civil  society  modern  sebagai  pihak  yang  dilawankan dengan  hukum  alam  atau  sifat  alamiah  manusia.  Hobbes  menjelaskan  bahwa negara  lahir  dari  warga  negara  atau  individu  yang  ingin  menciptakan kedamain  dari  sifat  alamiah  manusia  sehingga  menjalin  kontrak  dengan sesama individu. Terjalinnya kontrak antar sesama individu ini maka lahirlah civil society, kemudian masyarakat menyerahkan kepemimpinan secara absolut kepada seseorang atau majelis, maka lahirlah negara yang kuat. Gambaran ini adalah ciri dari kategori civil society modern.

## KEPUSTAKAAN
AS. Hikam, Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society (Jakarta: Erlangga, 2000. Gelner,  Ernest. The  Condition  of  Liberty:  Civil  Society  and  Its  Rivals (London:  Penguin, 1994.
Jean L. Cohen dan Andrew Arato, Civil Society dan Political Theory (Massachusetts: MIT Press, 1992.
J.P. De Lucca, Thomas Hobbes, Quaderno Filsufi and Classici. www.swif.it. Pietarinem, Juhani. Hobbes, Conatus and Prisoner‟s Dillemma, IIAIAEIA University of
Turku, Finland, http://www.thomas-hobbes/conatus-and-prisoner- dilemma.htm.
Missner, Marshall. Skopticism and Hobbes‟s Political Philosophy, Journal of the History of Ideas, Vol. 44, No. 3 (July – Pep., 1983. Suseno,  Frans Magnis. Etika Politik (Jakarta: Grameia; 1994).
Pietarinen, Juhani .Hobbes, Conatus and Prisoner Dilemma, IIAIAEIA, 2001. Syamsul  Hadi  dkk.,  Perkembangan  Wacana  Civil  Society, Jurnal  Civic ,  Vol.  1,  No.  3, Desember 2003.
Williams,  Garrath.  Hobbes:  Moral  and  Political  Philosophy, Internet  Encyclopeia  of philosophy:  A  Peer  Reviewed  Academic  Resources, Lanchaster  University,  21  Mey 2003.
Wook,  Ellen  Meiksin. Democracy  Against  Capitalism:  Renewing  Historical  Materialism (Cambridge University Press, 1995.