## PERBANDINGAN FRANCHISE OFFERING CIRCULAR MENURUT PRANATA HUKUM WARALABA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA
Agri Chairunisa Isradjuningtias Sekolah Ilmu Hukum IBLAM email: agri.israd@gmail.com
disampaikan 5/9/19 – di -review 13/9/19 – diterima 31/5/2020
DOI: 10.25123/vej.3885
Abstract Using  a  comparative  law  method,  this  article  compares  how  Indonesian  and  Australia  law  on franchise regulates specifically the matter of franchise offering circular.  Hopefully this comparison shall  not  only  indicate  similarities  or  differences  in  both  countries  approach  but  more  than  that reveals what can be learned from the Australian approach to franchise offering circular.
Keywords: Franchising, Franchise Offering Circular, Business
Abstrak Tulisan  ini  dengan  menggunakan  metode  perbandingan  hukum  akan  membandingkan Franchise Offering Circular yang diatur menurut hukum waralaba Indonesia dengan hukum Australia.  Dari perbandingan  ini  akan  dapat  dimunculkan  tidak  saja  perbedaan-persamaan,  namun  juga kelemahan  dalam  hukum  waralaba  Indonesia  dan  terutama  apa  yang  dapat  kita  pelajari  dari hukum waralaba Australia, khususnya tentang Franchise Offering Circular.
Kata Kunci: Bisnis, Waralaba, Franchise Offering Circular

## Pendahuluan
Dalam  suatu  perekonomian  yang  kompleks  seperti  sekarang  ini,  seorang pengusaha  harus  mau  menghadapai  tantangan  dan  risiko  untuk mengkombinasikan  tenaga  kerja,  bahan,  modal  dan  manajemen  secara  baik sebelum  memasarkan  suatu  produk.  Seorang  produsen  harus  mampu memproduksi  barang  secara  efisien  dalam  jumlah  maupun  jenis  sesuai  dengan yang dibutuhkan konsumen dan seorang pengecer mampu menyediakan berbagai macam  barang  dengan  harga  yang  layak  untuk  di  konsumsi. 1 Waralaba  dalam
1. Dewi  Astuti,  Kajian  Bisnis  Franchise  Makanan  di  Indonesia,  Jurnal  Ekonomi  Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 7, No 1 Maret 2005, hlm 84.
dunia  bisnis  terkenal  dengan  istilah  “ franchise ”,  yaitu  pemberian  sebuah  lisensi usaha oleh suatu pihak (perorangan atau perusahaan) kepada pihak lain sebagai Penerima Waralaba. Dengan kata lain, waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem  pemberian  hak  pemakaian  nama  dagang  oleh  Pewaralaba  kepada  pihak terwaralaba  untuk  menjual  produk  atau  jasa  sesuai  dengan  standardisasi kesepakatan  untuk  membuka  usaha  dengan  menggunakan  merek  dagang 2 atau nama dagangnya. 3
Jenis franchise yang  dikenal  terdapat  3  tiga  jenis,  yaitu  yang  Pertama Tradename Franchising , yaitu sistem waralaba dimana pembeli waralaba memberi hak untuk menggunakan nama dagang Penjual Waralaba tanpa mendistribusikan produk  tertentu  dengan  nama  Penjual  Waralaba.  Bentuk  Kedua Product Distribution  Franchising, yaitu  sistem  waralaba  dimana  Penjual  Waralaba memberikan  hak  ke  Pembeli  Waralaba  untuk  menjual  produknya  dengan  nama dagang  penjual  waralaba  melalui  jaringan  distribusi  yang  selektif  dan  terbatas. 4 Bentuk  Ketiga  dari franchise  pure  franchising ( business  format  franchising), yaitu waralaba murni, pemberi waralaba menyediakan format waralaba yang lengkap, mulai  dari  pemanfaatan  merek  dagang  dan  jasa  untuk  dijual,  perangkat manajemen, pengawasan mutu, jalur distribusi, dan berbagai pelayanan lain. Tipe ini  banyak  berkembang  misalnya  pada  industri  restoran  cepat  saji  ( fast  food ), usaha  jasa  pendidikan,  penyewaan  mobil,  penjualan  rumah  dan  jasa  pelayanan lain. 5
Franchise adalah  konsep  pemasaran  yang  berkembang  menjadi  konsep bisnis dan strategi perluasan, dalam konsep pemasaran franchise yang dipasarkan
2 Definisi Merek Dagang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis,  disebutkan  bahwa  Merek  Dagang  adalah  Merek  yang  digunakan  pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya.
3 Nistains Odop , Berbisnis Waralaba Murah, Media Pressindo Yogyakarta, 2006, hlm.16-17.
4 R.  Heru  Kristanto,  Kewirausahaan (Entrepreneurship) Pendekatan  Manajemen  dan  Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.55.
5 Sutrisno Iwantoro, Kiat Sukses Berwirausaha, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 197-198
adalah franchise  system atau  sistem  usaha  yang  ditemukan franchisor 6 yang dialihkan  kepada franchisee 7 untuk  jangka  waktu  tertentu  degan  pembayaran royalty fee . Mengatasi masalah SDM dan Pendanaan serta terpola pada kerjasama sederajat  antara franchisor dan franchisee . Franchise juga  telah  memanfaatkan skala ekonomi. 8
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan terminologi mengenai Franchise ,  yang  dapat  ditemukan  yaitu  waralaba.  Berdasarkan  KBBI yang  dimaksud  dengan  waralaba  adalah  kerja  sama  dalam bidang  usaha  dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan; hak kelola; hak pemasaran. 9
Dalam Black’s Law  Dictionary diberikan  definisi  mengenai franchise , yaitu “ Franchise A special privilege conferred by government on individual or corporation,
6 Pemberi  Waralaba  ( Franchisor )  adalah  Badan  usaha atau  perorangan  yang  memberikan  hak kepada  pihak  lain  untuk  memanfaatkan  dan/atau  menggunakan  Hak  Kekayaan  Intelektual atau  penemuan  atau  ciri  khas  yang  dimiliki  Pemberi  Waralaba.  Dalam  Pasal  1  angka  2, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
7 Penemari  Waralaba  ( Franchisee) adalah  Badan  usaha  perorangan  yang  diberikan  hak  untuk memanfaatkan  dan/atau  menggunakan  hak  kekayaan  intelektual  atau  penemuan  ciri  khas yang  dimiliki  Pemberi  Waralaba.  Dalam  Pasal  1  angka  3,  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor:  12/M-DAG/PER/3/2006  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba
8 Pengertian franchise tersebut  diungkap  oleh  Asosiasi Franchise Indonesia  dalam  laman resminya  yaitu  http://www.franchiaseindonesia.or.id/2016/perbedaan-antara- franchise -m-l- m-lisensi yang diakses pada tanggal 22 Juni 2018.
9 Sekilas bisnis memang seperti model Business Opportunity Venture , namun terdapat perbedaan yang  signifikat,  yaitu  Bentuk  ini  mengharuskan  pemilik  bisnis  untuk  membeli  dan mendistribusikan  produk-produk  dari  suatu  perusahaan  tertentu.  Perusahaan  harus menyediakan  pelanggan  atau  rekening  bagi  pemilik  bisnis,  dan  sebagai  timbal  baliknya pemilik  bisnis  harus  membayarkan  suatu  biaya  atau  prestasi  sebagai  kompensasinya. Contohnya, pengusahaan mesin-mesin penjualan otomatis atau distributorship . Dikemukakan oleh  Sudarmiatin,  Praktik  Bisnis  Waralaba  ( Franchise )  di  Indonesia,  Peluang  Usaha  dan Investasi,  dalam  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Bidang  Ilmu  Manajemen  Fakultas  Ekonomi, Disampaikan dalam Sidang Terbuka  Senat Universitas Negeri Malang (UM), Tanggal 28 April 2011, berkas diunduh pada tanggal 15 Mei 2019,
http://digilib.um.ac.id/images/stories/pidatogurubesar/2011/Praktik%20Bisnis%20Warala ba%20 Franchise %20Di%20Indonesia%20Peluang%20Usaha%20Dan%20Investasi.pdf Kemudian hal yang paling signifikan membedakan antara model bisnis Franchise dan Business Opportunity  Venture adalah  dalam Business  Opportunity  Venture tidak  ada  kewajiban  dari Pemberi Franchise untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  bisnis  yang dilaksanakan  oleh  Penerima Business  Opportunity  Venture ,  maka  nilai  keseragaman  yang menjadi ciri khas dari model bisnis franchise bisa saja hilang.
and  which  does  not  belong  to  citizens  of  country  generally  of  common  right,  In England it is defined to be a royal privilege in the hands of a subject .” 10
Kata franchise berasal dari Bahasa Perancis dari kata “ franc ” yang artinya bebas  atau  “ francher ”  yang  artinya  membebaskan,  sedangkan  menurut  versi Pemerintah Indonesia,  yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan dimana salah  satu  pihak  diberikan  hak  memanfaatkan  atau  menggunakan  hak  kekayaan intelektual  (HKI) 11 atau  pertemuan  dari  ciri  khas  usaha  yang  dimiliki  pihak  lain dengan  suatu  imbalan  berdasarkan  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  pihak  lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. 12
Suryana  memaknai  waralaba  sebagai  suatu  persetujuan  lisensi  menurut hukum antara suatu perusahaan penyelenggara dengan penyalur atau perusahaan lain  untuk  melaksanakan  usaha  yang  di  dalamnya  mencakup  penggunaan  nama, merek  dagang,  dan  prosedur  penyelenggaraan  secara  standar  dari franchisor (Pemberi  Waralaba)  yang  berkelanjutan  dan  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu tertentu. 13
10 Henry Campbell Black, M.A., Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition, ST Paul Minn, West Publishing Co, 1968,  Pg. 786 (terjemahan bebas) "Waralaba,"  seperti  yang  digunakan  oleh Blackstone dalam  mendefinisikan quo  warranto , memiliki referensi ke hak istimewa kerajaan atau cabang hak istimewa raja yang ada di tangan subjek,  dan  harus  timbul  dari  hibah  raja,  atau  dipegang  oleh  resep,  tetapi  hari  ini  kita memahami  waralaba  sebagai  hak  istimewa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pada  individu, alami atau buatan, yang tidak dinikmati oleh warganya secara umum. Di negara ini, waralaba adalah  hak  istimewa  atau  kekebalan  yang  bersifat  publik,  yang  tidak  dapat  dilaksanakan secara  hukum  tanpa  hibah  legislatif.  Menjadi  korporasi  adalah  sebuah  waralaba.  Berbagai kekuasaan yang diberikan pada perusahaan adalah waralaba. Pelaksanaan polis asuransi oleh perusahaan  asuransi,  dan  mengeluarkan  uang  kertas  oleh  bank  yang  tergabung,  adalah waralaba orang.
11 Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  harta  kekayaan  yang  tidak  berwujud  yang  bersumber  dari intelektual seseorang, untuk itu doktrin perlindungan hukum HKI diberlakukan secara efektif, hukum  nasional  menyerapnya  menjadi  undang-undang  yang  berlaku  dan  mengikat  setiap orang, sehingga undang-undang yang berlaku mengikat setiap orang, sehingga undang-undang mewajibkan  pemilik  HKI  untuk  mendaftarkan  haknya  itu  dan  setiap  hak  yang  terdaftar dibuktikan  dengan  sertifikat  pendaftaran.  Hal  tersebut  terdapat  dalam  buku  Abdulkadir Muhammad,  Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2007, hlm., 153.
12 Sonny Sumarso, Kewirausahaan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm., 75.
13 Suryana,  Kewirausahaan:  Pedoman  Praktis,  Kiat  dan  Proses  Menuju  Sukses  Edisi  Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm., 82.
Pengaturan  mengenai  waralaba  didasari  oleh  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  16  tahun  1997  tentang  Waralaba 14 ,  yang  kemudian diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2007  tentang  Waralaba, yang didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Penerbitan  Surat Tanda Pendaftaran Usaha  Waralaba. Tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang waralaba di atas, maka dapat disimpulkan bahwa waralaba di Indonesia: 15
a. Ada ikatan hukum  yang jelas antara pemberi waralaba ( franchisor ) dengan penerima waralaba ( franchisee );
b. Ada  proses  pertukaran  antara  hak  dan  keistimewaan  yang  diberikan  oleh pemberi  waralaba  dengan  sejumlah  uang  serta  persyaratan  lain  sebagai syarat perjanjian;
c. Penerima waralaba wajib memenuhi persyaratan yang telah disetujui dalam ikatan hukum;
d. Pemberi  waralaba  juga  harus  menyediakan  dukungan  dan  pelatihan  SDM- nya. 16
Format bisnis waralaba perlu dipastikan bahwa bisnis yang dibuat adalah bisnis  yang  telah  teruji  keberhasilannya  sehingga  menjadi  layak  bagi franchisor untuk  berbisnis  dengan franchisee untuk  menggunakan  sistem  bisnisnya  yang sudah teruji tersebut.
14 Ketentuan  Peraturan  ini  dilengkapi  dengan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan  Nomor  259/MPP/KEP/7/1997  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
15 Hendro, Dasar-dasar Kewirausahaan, Gelora Aksara Pratama, Erlangga, 2011, hlm., 522.
16 Bandingkan  dengan  makna  Waralaba  yang  tertera  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia  Nomor:  12/M-DAG/PER/3/2006  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Pasal 1 Angka 1, Waralaba ( Franchise ) adalah  perikatan  antara  Pemberi  Waralaba  dengan  Penerima  Waralaba  dimana  Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi  Waralaba dengan suatu  imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi  operasional  yang  berkesinambungan  oleh  Pemberi  Waralaba  dengan  Penerima Waralaba.
Menurut H. Moch. Basarah dan H.M. Faiz Mufidin, objek pengaturan dalam perjanjian franchise dapat  meliputi  sebagai  berikut;  1.  Nama  dagang  atau  merek dagang;  2.  Rahasia  dagang  ( trade  secret );  3.  Jasa  pelatihan  bantuan  teknis operasional; 4. Pembelian bahan dan peralatan; 5. Pengawasan kualitas produk; 6. Biaya  waralaba;  7.  Pengalihan  waralaba;  8.  Pemutusan  perjanjian  waralaba;  9. Perjanjian untuk tidak berkompetisi dengan franchisor . 17
Franchise yang berkembang saat ini lebih didominasi oleh waralaba rumah makan  siap  saji.  Kecenderungan  ini  dimulai  pada  tahun  1919  ketika A&W  Root Beer membuka restoran cepat sajinya. Pada tahun 1935, Howard Deering Johnson bekerjasama  dengan Reginald  Sprague untuk  memonopoli  usaha  restoran moderen.  Gagasan  mereka  adalah  membiarkan  rekanan  mereka  untuk  mandiri menggunakan  nama  yang  sama,  makanan,  persediaan,  logo  dan  bahkan membangun desain sebagai pertukaran dengan suatu pembayaran. 18
Di  Indonesia franchise dikenal  sejak  era  70-an  ketika  masuknya Shakey Pisa,  Kentucky  Fried  Chicken,  Swensen dan Burger  King dan  Departemen Perdagangan  dan  Perindustrian  mencatat  sekitar  259  perusahaan  penerima franchise di Indonesia, hal tersebut yang akhirnya mempengaruhi perkembangan bisnis franchise di  Indonesia.  Organisasi Franchise berskala  Nasional  telah didirikan sejak tahun 1991, 19 Organisasi ini bernama Asosiasi Franchise Indonesia (AFI).  AFI  merupakan  forum  kerjasama  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan potensi dalam menjadikan dirinya sebagai mitra Pemerintah. 20
17 H. Moch, Basah, dan H.M. Faiz Mufidin, ”Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukum nya”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm., 54-56
18 Hendro, Supra no. 15
19 Pada  tahun  1998an    para  penerima franchise asing  mengalami  kemerosotan  karena  terjadi krisis moneter. Para penerima franchise asing terpaksa menutup usahanya karena nilai rupiah yang  terperosok  sangat  dalam.  Hingga  tahun  2000 franchise asing  masih  menunggu  untuk masuk ke Indonesia. hal itu disebabkan kondisi ekonomi dan politik yang belum stabil ditandai dengan perseteruan para elit politik .
20 Asosiasi Franchise Indonesia, Franchise kan  Bisnis  mu,  diakses  pada  tanggal  16  Mei  2019, http:// franchise -info.web.id/asosiasi- franchise -di-indonesia/
1. Dijelaskan pula bawah tujuan dari Asosiasi Franchise Indonesia ini adalah Menumbuhkan kode etik antar anggota.
2. Mempersatukan Franchisor , Franchisee dan master Franchise di Indonesia.
3. Membina perkembangan dan kemajuan usaha Franchising secara profesional.
4. Mengusahakan adanya tertib dalam mendirikan usaha Franchise .
AFI  didirikan  atas  prakarsa  para  pebisnis  waralaba  lokal  pada  22 November  1991,  pemerkasa  bisnis  ini  adalah  5  pebisnis  yang  mewakili perusahaannya  masing-masing  yaitu  PT.  Trim’s  Mustika  Citra,  Es  Teler  77, Widyaloka,  Nila  Sari,  dan  Homes  21.  Mereka  sepakat  mendirikan  satu-satunya wadah organisasi perusahaan franchise . Sebelum AFI didirikan, para pemrakarsa itu  telah  melakukan  koordinasi  dengan  Departemen  Industri  dan  Perdagangan, International  Labour  Organization (disingkat  dengan  ILO)  dan  Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (disingkat dengan LPPM). 21
Di Indonesia, AFI memiliki kode etik yang mencakup antara lain 22 :
1. Bersedia  memberi  informasi  yang  lengkap  dan  jelas  dalam  bahasa  yang dimengerti  oleh  calon franchisee dan  dalam  hubungan franchisor dan franchisee mengenai komitmen dan tanggung jawab masing, masing, Informasi yang  diberikan  harus  obyektif,  transparan,  jujur,  dan  tidak  mengandung  hal- hal  yang  menyesatkan,  Informasi  harus  sudah  diberikan  7  hari  sebelum perjanjian franchise .
2. Dalam  memilih franchisee , franchisor tidak  dibenarkan  mengadakan diskriminasi  berdasarkan  ras,  agama,  gender,  kelompok,  dst. Franchisor menolong para franchisee untuk mencari advis profesional dan diperbolehkan menanyakan franchisee lain dari jaringannya.
3. Franchisor mengembangkan  dialog  yang  permanen  dan  baku  dengan  para franchisee- nya,  dan  dalam  melakukan  perubahan-perubahan  dan  perbaikan- perbaikan  terdapat  saling  pengertian  dalam  mewujudkan  kepentingan bersama.
5. Menggali  potensi  usaha franchising dengan  terutama  mengembangkan  usaha  menengah dan kecil.
6. Membantu  Pemerintah  dan  meninjau  kembali  secara  berkala  peraturan-peraturan  yang mengatur semua usaha franchising di Indonesia.
7. Mengadakan kerjasama dengan badan dan organisasi yang mempunyai tujuan dan usaha yang sejajar, baik ada di dalam maupun di luar negeri.
8. Mengusahakan iklim usaha yang sehat dan mengarah pada praktek dagang yang baik.
21 Asosiasi Franchise Indonesia,  diakses pada tanggal 12 Agustus 2019
https://panduan franchise .wordpress.com/2012/10/19/peran-asosiasi- franchise -indonesia- afi/
22 Id.
4. Franchisor memberikan pengarahan terhadap kegiatan usaha/bisnis franchise dengan  tujuan  mempertahankan  integritas  sistem franchise secara keseluruhan bagi pihak yang berkepentingan.
5. Franchisee harus menjaga  integritas  dan  nama  baik  dari franchisor dan  tidak dibenarkan  untuk  menyaingi  jaringannya  sendiri  dan  mengalihkan pengetahuan pada pihak lain.
6. Franchisee memberi  informasi  operasional  yang  benar  dan  jujur  mengenai bisnisnya pada franchisor dan wajib menjaga kerahasiaan selama dan sesudah kontrak.
7. Franchisor dan franchisee bekerja sama dengan loyal dan saling menghormati mengenai  kewajiban  dan  komitmen  mereka  masing-masing  dan  dalam  hal terjadi  perselisihan franchisor maupun franchisee memprioritaskan  untuk mencari  solusi  melalui  mediasi  serta  komit  untuk  menjaga  kepentingan konsumen.
Peran  dari  sebuah  Asosiasi Franchise adalah  sangat  vital,  terutama  bagi franchisor .  Keanggotaan franchisor dalam sebuah asosiasi dapat memberikan nilai tambah  bagi franchisor misalnya  dalam  mendapatkan franchisee yang prospektif,   menggali  potensi  usaha  diantara  sesama  anggota,  atau  sebagai  ajang promosi bagi franshisor . 23
Franchise  Offering  Circular (disingkat  dengan  FOC)  merupakan disclosure document yang  diberikan  oleh franchisor kepada  kandidat franchisee yang  telah terkualifikasi,  sebelum  ia  memutuskan  penandatanganan  perjanjian  waralaba. FOC berisi fakta-fakta finansial maupun non finansial berkaitan dengan franchisor dan para franchisee yang ada saat ini dan yang telah berhenti.  FOC dibuat  untuk melindungi investor (calon franchisee ), FOC harus dipelajari oleh calon franchisee paling  tidak  selama  10  hari.  Dalam  waktu  ini franchisor tidak  diijinkan  untuk mempengaruhi  dan  calon franchisee belum  diijinkan  untuk  menandatangani
23 Asosiasi Franchise Indonesia, Franchise kan  Bisnis  mu,  diakses  pada  tanggal  16  Mei  2019, http:// franchise -info.web.id/asosiasi- franchise -di-indonesia/, supra no 11.
perjanjian  waralabanya.  Untuk  kondisi  Indonesia,  FOC  baru  merupakan  satu kewajiban yang harus diberikan oleh franchisor .
Dalam  perkembangan  praktik  bisnis  waralaba  di  Indonesia  banyak  sekali masyarakat  yang  masih  awam  tidak  dapat  membedakan  antara  format  bisnis waralaba  dan  format Business  Opportunity  Ventures. Dalam Business  Opportunity Ventures pemilik tidak memiliki kendali atas operasi bisnis pembeli, bahkan dalam sebagian  besar  program  tidak  ada  hubungan  berkelanjutan  antara  penjual  dan pembeli format bisnis tersebut setelah penjualan dilakukan.
Dalam Business  Opportunity  Ventures tentunya  tidak ada  proses Franchise Offering Circular yang komprehensif. Pentingnya franchise offering circular dalam praktik bisnis waralaba karena menjadi gerbang terdepan sebelum gerbang bisnis tersebut dibuka dan dinikmati oleh penggunaanya.
Berdasarkan hal tersebut di atas sebagai bahan penelitian demi kemajuan aspek  pengaturan  Hukum  Waralaba  di  Indonesia,  maka  perlu  diadakannya perbandingan pengaturannya dengan negara berkembang dalam hal ini penelitian offering  circular  franchise di  Indonesia  dengan offering  circular  franchise di Australia,  untuk  selanjutnya  memberikan  masukan  bagi  perbaikan offering circular franchise di Indonesia.
Penelitian  hukum  ini  selain  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif  juga  menggunakan  Metode  Perbandingan 24 ,  dengan  sub  spesialis Deskripsi  Perbandingan  Hukum  ( Descriptive  Comparative  Law ),  di  mana  peneliti melakukan  pengumpulan  bahan-bahan  tentang  sistem  hukum  berbagai masyarakat  dalam  hal  ini  yang  di  pilih  adalah  Hukum  Indonesia  dan  Hukum Australia, yang sangat dititikberatkan adalah analisa deskriptif. 25
24 Menurut  Romly  Atmasasmita  perbandingan  hukum  adalah  ilmu  pengetahuan  yang mempelajari  secara  sistematis  hukum  dari  dua  atau  lebih  hukum  dengan  menggunakan metode perbandingan. Sub-spesialis dalam metode perbandingan diantaranya: 1) Descriptive Comparative Law , 2) Comparative History of Law , 3) Comparative Legislation atau Comparative Jurisprudence .  Dalam  Romli  Atmasasmita,  Perbandingan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana, Gramedia, Bandung, 2000, hlm., 6-12
25 Id.

## Pembahasan

## Perbandingan  Franchise  Offering  Circular  Menurut  Pranata  Hukum Waralaba Di Indonesia Dan Australia
Sebelum  melakukan  perbandingan  ada  baiknya  mengetahui  terlebih dahulu pengaturan dan apa saja yang diatur dalam Franchise Offering Circular di Negara Indonesia dan Negara Australia yang  menjadi objek dalam penelitian ini, agar nampak jelas yang menjadi ciri khas dan perbedaan pengaturan antar kedua negara tersebut.
Pranata Hukum Franchise di Indonesia
Pada  tahun  1991,  tepatnya  tanggal  22  November  1991,  berdiri  Asosiasi Franchise Indonesia  (AFI)  sebagai  wadah  yang  menaungi franchisor dan franchisee . AFI didirikan dengan bantuan International Labour Organization (ILO) dan Pemerintah Indonesia. Berdirinya AFI diharapkan dapat menciptakan industri waralaba  yang  kuat  dan  menjadi  pendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional berbasis usaha kecil menengah. 26
Pada  tahun  1997  dibuat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  tahun  1997 tentang  Waralaba,  yang  kemudian  diganti  oleh  Peraturan  Pemerintah  No.  42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Adanya peraturan tersebut memberikan kepastian usaha  dan  kepastian  hukum  bagi  dunia  usaha  yang  menjalankan  waralaba. Peraturan  Pemerintah  itu  diperkuat  dengan  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara  Penerbitan  Surat  Tanda  Pendaftaran  Usaha  Waralaba. 27 Berikut  adalah regulasi terkait dengan waralaba di Indonesia yaitu:
Tabel 1: Peraturan yang berkaitan dengan Tata Kelola franchise di Indonesia No Tentang Peraturan 1 Peraturan mengenai Hukum Perjanjian Pasal 1313, 1320, 1338, dan 1365 ( Onrechtmatig daad ) Burgerlijk Wetboek voor Indonesie , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007
26 Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Galia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.20.
27 Id,  hlm.22.
Waralaba tentang Waralaba PP No.42 tahun 2007 tentang Waralaba juncto Permendagri No.31/M-Dag/Per/8/2008. 3 Peraturan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba 4 Peraturan tentang Perindustrian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 5 Peraturan mengenai Rahasia Dagang  Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tetang Rahasia Dagang 6 Peraturan mengenai Merek dagang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 7 Peraturan mengenai ketenaga- kerjaan dan hubungan industrial Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 8 Peraturan mengenai perpajakan Undang-Undang Perpajakan, khususnya mengenai Pajak pertambahan nilai 9 Peraturan mengenai Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 10 Peraturan mengenai larangan praktik monopoli Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  tahun  1997  tentang  waralaba,  Pasal  1 ayat (1) franchise diartikan sebagai: Peringatan dimana salah satu pihak diberikan hak  untuk  memanfaatkan  dan  atau  menggunakan  hak  atas  kekayaan  intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa. 28
Unsur-unsur  yang  dapat  dirumuskan  dari  definisi  ini  adalah:  a)  Adanya perikatan;  b)  Adanya  hak  pemanfaatan  dan/atau  penggunaan;  c)  Adanya  objek, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau penemuan baru atau ciri khas usaha; d) Adanya imbalan atau jasa; dan e) Adanya persyaratan dan penjualan barang. 29
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Bab III  Perjanjian  Waralaba  Pasal  4  disebutkan  yang  pada  intinya  bahwa  perjanjian waralaba  dibuat  secara  tertulis  dengan  memperhatikan  hukum  Indonesia,  dan
28 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba, dalam pasal 1 ayat 1
29 Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm., 164
apabila  dibuat  dalam  bahasa  asing  perjanjian  tersebut  harus  diterjemahkan  ke dalam  bahasa  Indonesia.  Berdasarkan  pada  uraian  tersebut  maka  terdapat beberapa dalam suatu perjanjian franchise yaitu: 30
a. Ada  suatu  perjanjian  yang  disepakati.  Perjanjian franchise dibuat  oleh franchisor dan franchisee ,  baik  sebagai  badan  hukum  maupun  dalam kedudukannya  sebagai  perorangan.  Meskipun  perjanjian franchise belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian berdasarkan  Pasal  1338  KHUPerdata 31 para  pihak  dimungkinkan  untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Untuk menjamin kepastian hukum sebaiknya perjanjian franchise dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Notaris). 32
b. Adanya pemberian hak dari franchisor kepada franchisee untuk memproduksi dan memasarkan produk dan atau jasa. Dalam hal ini franchisee berhak untuk menggunakan nama, cap dagang dan logo milik franchisor yang sudah terlebih dahulu dikenal dalam perdagangan.
30 Indira  Hastuti,  Aspek  Hukum  Perjanjian  Waralaba  ( Franchise ),  Hukum  dan  Dinamika Masyarakat Edisi Oktober 2006, hlm., 36.
31 Asas Kebebasan Berkontrak  dalam Pasal 1338 ayat (1)  KUHPerdata  “Semua  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Dapat ditafsirkan bahwa  setiap  orang  dapat  membuat  perjanjian  dengan  isi  apapun,  ada  kebebasan  setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk  yang  dikehendaki.  Christiana  Tri  Budhayati,  “Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, Jurnal Widya Sari, Vol. 10 No. 3 Januari 2009 hlm., 236.
32 Peran Notaris dalam Perjanjian Waralaba merupakan suatu perikatan/ perjanjian antara dua pihak  dimana  semua  ketentuannya  mengacu  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, yaitu  Pasal  1313  KUHPerdata  tentang  perjanjian,  Pasal  1320  KUHPerdata  tentang  sahnya perjanjian dan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak. Perjanjian  waralaba  adalah  perjanjian  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Artinya perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka  yang  membuatnya,  dan  mengikat  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  tersebut  bisa dilakukan di bawah tangan dengan mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Setelah  format  perjanjian  waralaba  dibuat  dan  ditandatangani  kedua  belah  pihak, kemudian  mencatatkannya  di  kantor  Notaris/ waarmerking dimana  para  pihak  yang mengadakan perjanjian tidak perlu hadir berhadapan dengan Notaris. Fungsinya supaya pihak ketiga mengetahui jika perjanjian tersebut telah dibuat.
Dalam  kesimpulan  penelitian  Rifki  Ardhianto  dan  Lathifah  Hanim,  Peran  Notaris  Dalam Perjanjian  Waralaba  Antara  PT  POS  INDONESIA  (Persero)  PATI  dengan  Badan  Usaha Perseorangan, Jurnal Akta, Vol 4 No. 1 Maret 2017 : 83 – 90, hlm., 89.
c. Pemberian  hak  terbatas  pada  waktu  dan  tempat  tertentu.  Penggunaan  hak franchisee sebagaimana disebutkan pada butir b tersebut di atas terbatas pada tempat  dan  waktu  yang  telah  diperjanjikan  dalam  perjanjian franchise yang telah dibuat bersama.
d. Adanya pembayaran sejumlah uang tertentu dari franchisee kepada franchisor .
Pembayaran  ini  biasanya  berupa  pembayaran  awal  yang  akan  dipergunakan untuk  biaya  pemilihan  lokasi  dan  biaya-biaya  lain  yang  dikeluarkan  sampai beroperasinya bidang usaha tersebut. 33
Disebutkan  dalam  Pasal  5  dijelaskan  bahwa  perjanjian  waralaba  memuat klausula paling sedikit:
a. Nama dan alamat para pihak;
b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
c. Kegiatan usaha;
Termasuk didalamnya informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan selama menjalankan Waralaba, mengenai penerima waralaba yang pernah dan masih melakukan perikatan, dan kondisi keuangan.
d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Bantuan,  fasilitas,  bimbingan  operasional,  pelatihan  dan  pemasaran  yang diberikan  Pemberi  Waralaba  kepada  Penerima  Waralaba.  Keterangan mengenai  prospek  kegiatan  waralaba,  meliputi  juga  dasar  yang  digunakan dalam pemberian keterangan tentang prospek yang dimaksud;
f. Wilayah usaha;
g. Jangka waktu perjanjian;
h. Tata cara pembayaran imbalan;
i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
j. Penyelesaian sengketa;
k. Tata cara perpanjangan pengakhiran dan pemutusan perjanjian.
Lebih  lanjut  dalam  Bab  IV  tentang  Kewajiban  Pemberi  Waralaba  Pasal  7,
pada  intinya  dikatakan  bahwa  pemberi  waralaba  harus memberikan  prospektus
33 Indira Hastuti, Supra no. 30.
penawaran  waralaba  kepada  calon  penerima  waralaba  pada  saat  melakukan penawaran, prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat mengenai: a. Data identitas pemberi waralaba;
b. Legalitas usaha pemberi waralaba;
c. Sejarah kegiatan usaha;
d. Struktur organisasi pemberian waralaba;
e. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
f. Jumlah tempat usaha;
g. Daftar penerima waralaba;
h. Hak dan kewajiban pemberi waralaba.
Kekurangan  pengaturan  terkait  prospektus  waralaba  di  Indonesia  masih bersifat  terlalu  umum  dan  kurang  menyeluruh  sehingga  hal-hal  yang  tercantum didalamnya diatur sangat singkat dan kurang memadai untuk digunakan sebagai pengaturan dasar atau sumber hukum utama untuk menata kegiatan franchise di Indonesia. Kelebihan dari pengaturan franchise di Indonesia adalah lebih fleksibel dalam penerapannya, karena dalam peraturannya hanya menentukan hal-hal yang pokok,  sehingga  dalam  praktik  tata  cara  diserahkan  kepada franchisor dan franchisee .
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  53/M-DAG/PER/8/2012  Tentang Penyelenggaraan Waralaba menentukan, bahwa penyelenggaraan waralaba harus dilakukan  berdasarkan  Perjanjian  Waralaba.  Hubungan  antara Franchisor dan Franchisee harus  ditentukan  dalam  perjanjian  tertulis.  Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 juga telah menentukan klausul apa saja  yang  harus  dimasukan  kedalam  Perjanjian  Waralaba.  Pada  dasarnya Perjanjian  Waralaba  sama  seperti  perjanjian  pada  umumnya,  yaitu  harus memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata.
Bedanya,  dalam  Perjanjian  Waralaba  telah  ditentukan  secara  khusus, berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  53/M-DAG/PER/8/2012, hal-hal  apa  saja  yang  harus  dimasukan  kedalam  Perjanjian  Waralaba.  Perjanjian adalah Perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan
dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Sebagai  suatu  perbuatan  hukum, perjanjian merupakan perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Karena hukum berisi  hak  dan  kewajiban,  maka  perjanjian  merupakan  salah  satu  cara  untuk memperoleh  seperangkat  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Perbuatan  itu  dapat meliputi  perbuatan  menyerahkan  sesuatu,  melakukan  sesuatu,  atau  tidak melakukan sesuatu. 34
Pranata Hukum Franchise di Australia
Waralaba adalah salah satu sektor bisnis dengan pertumbuhan tercepat di Australia.  Ada  lebih  dari  800  sistem  waralaba  beroperasi  di  Australia,  dengan jumlah franchisor diperkirakan  40.000.  Amerika  Serikat  memiliki  pengaruh  kuat pada  pengembangan  industri  waralaba  Australia  dengan franchisor utama  A.S termasuk KFC, McDonalds dan Pizza Hut memulai operasi di Australia pada akhir tahun  60-an  awal  70-an.  Australia  terus  berlanjut  salah  satu  pasar  utama  untuk ekspansi  waralaba  internasional.  Keberhasilan  ekspansi  ke  pasar  Australia membutuhkan  perencanaan  strategis  yang  dikombinasikan  dengan  pemahaman tentang pasar dan sistem regulasi. 35
Pranata  hukum franchise di  Australia  diatur  berdasarkan Trade  Practices ( Industry Codes-Franchising ) Regulations 1998 – Statutory Rules 1998 Nomor: 162 as amended made under the Trade Practices Act 1974. Peraturan ini pada dasarnya merupakan Franchising  Code  of  Conduct (kode  etik franchise ). 36 Menurut  P. Lindawati  Sewu  dalam  disertasinya  membahas  mengenai  kode  etik franchise Australia terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu: 37
34 Dadang  Sukandar,  Mendirikan  Bisnis  Waralaba  (Menyiapkan  Legalitas  Bisnis  anda  Menjadi Waralaba  Anda  Sendiri),  www.legalakses.com,  diunduh  pada  tanggal  15  Mei  2019 http:// www.legalakses.com/download/free_download/Mendirikan%20Bisnis%20Waralaba.pdf
35 Katarina  Klaric  dan  Stephens  Lawyers  &  Consultans,  Franchising  in  Australia,  Newsletter, Melbourne Australia , ,  https://www.stephens.com.au/wp-content/uploads/sites/1838/2016/
11/ FRANCHISING -IN-AUSTRALIA.pdf diakses pada tanggal 16 Mei 2019. (terjemah bebas)
36 P. Lindawaty S. Sewu, Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak Dalam Perjanjian  Waralaba,  Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Program  Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, hlm., 213
37 Id, Part 2 Disclosure t idak tercantum nomor 9 – kutipan dikutip sebagaimana adanya.
Part 1 Preliminary, terdiri atas:
1. Name of code
2. Purpose of code
3. Definitions
4. Meaning to franchise agreement
5. Applications

## Part 2 Disclosure
6. Franchisor must maintain a disclosure document 6A. Purpose of disclosure document
6B. Requirement to give disclosure document
6C. Additional information
7. Layout
8. Application
9. Franchisore obligations
10. Advice before entering into franchise agreement

## Part 3 Conditions of Franchise agreement
11. Cooling off period
12. Copy of lease
13. Association of franchisees
14. Prohibition on general release from liability
15. Marketing and other cooperative funds
16. Disclosure of materially relevant facts
17. Current disclosure document
18. Transfer of the franchise
19. Termination – breach by franchisee
20. Termination – no breach by franchisee
21. Termination – special circumstances

## Part 4 Resolving disputes
22. Definitions
23. Mediation adviser
24. Internal complaint handling procedure
25. Code complaint handling procedure
26. Choice of procedure
27. Procedure
28. Mediation under the code
28A. Termination of mediation
29. Conditions
Franchise  Council  of  Australia  Limited (FCA)  adalah badan  tertinggi  untuk $131.000.000.000  sektor franchise di  Australia,  yang  mewakili franchisee , franchisor dan penyedia layanan untuk sektor ini. Pendirian FCA dibentuk dengan tujuan mencakup hal-hal berikut 38 :
a. Untuk mengembangkan sektor franchise vital, kuat dan layak secara finansial;
b. Untuk memajukan kepentingan anggota di Australia dan di pasar minat khusus seperti komunitas franchise internasional, Waralaba Dewan Penasehat, Forum Usaha  Kecil  dan  organisasi  penyewaan  properti  (terutama  pusat perbelanjaan);
c. Untuk  terus  mendorong  kalangan  konsumen,  pemerintah  dan  komunitas bisnis, pemahaman  yang luas  berbasis  kepentingan  ekonomi  memiliki  sektor waralaba yang kuat di Australia;
d. Untuk  desain  efisien,  diidentifikasi,  layanan  bernilai  tambah  kepada  anggota dan membantu mereka untuk lebih efektif dalam franchise .
Ketentuan  pengelolaan franchise di  Australia  mensyaratkan  setidaknya harus ada satu Direktur yang merupakan warga negara Australia. Sebagai seorang Direktur memiliki kekuatan yang signifikan dalam hal operasi perusahaan.
Pengaturan  mengenai franchise di  Australia  diatur  dalam Corporations  Act 2001  (Cth)  yang  mengatur  mengenai  pembentukan  entitas  perusahaan.  Otoritas
38 http://www. franchise .org.au/about-the-fca.html
pemerintah  yang  mengatur  mengenai franchise di  bawah  Komisi  Sekuritas  dan Investasi Australia ( Australia Securities and Investments Commission 39 / ASIC). 40
Pengaturan  mengenai franchise di  Australia  juga  diatur  berdasarkan Trade Practices  (Industry  Codes-Franchising )  Regulations  1998-statutory  Rules  1998 Nomor 162  as  amended  made  under  the  trade  practices  act  1974 .  Peraturan  ini pada  dasarnya  merupakan franchising  code  of  conduct . 41 Menurut  ketentuan berkaitan  dengan  dokumen  pengungkapan  yang  harus  disiapkan  oleh franchisor berisikan antara lain:
a. Franchisor details
Memuat kurang lebih mengenai alamat, nama dimana franchisor menjalankan usaha di Australia, penjelasan mengenai jenis bisnis yang dijalankan.
b. Business experience
Ringkasan pengalaman menjalankan franchise dalam 10 tahun terakhir.
c. Litigation
Memuat  apakah  bisnis franchise pernah  berperkara  di  pengadilan  terkait dengan  masalah  perdata  ataupun  pidana,  di  Australia  setiap  bisnis franchise tidak  boleh  melakukan  pelanggaran  perjanjian franchise ,  bisnis  yang
39 Mengenai Australia Securities and Investments Commission , diakses pada laman resmi ASIC https://asic.gov.au/about-asic/what-we-do/our-role/ diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, ASIC berwenang untuk:
a. Memelihara,  memfasilitasi  dan  meningkatakan  kinerja  sistem  keuangan  dan  entitas  di dalamnya
b. Mempromosikan partisiasi percara diri dan informasi oleh investor dan konsumen dalam sistem keuangan
c. Menjalankan hukum secara efektif dan dengan persyaratan prosedural minimal
d. Menegakkan dan memberlakukan hukum
e. Menerima, memproses, dan menyimpan, informasi yang diberikan secara efisie dan cepat kepada ASIC
f. Membuat  informasi  tentang  perusahaan  dan  badan-badan  lain  tersedia  untuk  umum sesegera mungkin
g. Mengambil  tindakan  apapun  yang  diperlukan  untuk  menegakkan  dan  memberi  dampak hukum.
40 John Sier and Philip Colman, Mason Sier Turnbull, Franchise Australia, dalam jurnal Franchise in 32  Jurisdictions  worldwide,  www.gettingthedealthough.com, 2011,  diakses  pada  tanggal  13 Agustus 2019.
41 P. Lindawaty S. Sewu, Supra no 36.
dijalankan  bertentangan  dengan  hukum  parktek  perdagangan,  bertentangan dengan Corporations Act 2001, dan melakukan pelanggaran ketidakjujuran.
d. Payments to agents
Nama  orang  di  luar  perusahan franchisor yang  dibayar  atau  diberikan pertimbangan sehubungan dengan pendahuluan atau perekrutan franchisee .
e. Existing franchisees
Memuat  mengenai  data franchisee yang  sudah  bekerjasama  termasuk didalamnya kepatuhan terhadap kode etik franchise .
f. Intellectual property
Memuat  mengenai  hak  atas  kekayaan  intelektual  yang  digunakan  dan  sejauh mana franchisee dapat menggunakannya.
g. Franchise site of territory
Menentukan wilayah bagi franchisee menjalankan bisnis franchise .
h. Supply of goods or sevices to a franchisee
Memuat mengenai barang atau jasa yang disediakan oleh franchisor . Sebelum franchisor menentukan barang dan jasa apa saja yang harus dibeli kepadanya, franchisor harus  melaporkan  dan  mencari  otoritas  dari  Komisi  Konsumen Australia.
i. Sites or territories
Memuat mengenai daerah teritorial tempat franchise dikembangkan.
j. Marketing or other cooperative funds
Memuat  mengenai  sejauh  mana  kontrol franchisor terhadap franchisee , termasuk mengatur siapa yang mengontrol atau mengelola dana dengan detail, apakah dana di audit, berdasarkan siapa dan kapan.
k. Payments
Mengatur  mengenai  apakah franchisor menuntut  pembayaran  sebelum perjanjian franchise , untuk apa uang yang diperlukan, bagaimana uang itu akan dipakai,  siapa  yang  akan  memegang  uang tersebut,  dan  dalam dalam kondisi apa uang itu akan dikembalikan.

## l. Financing
Pembentukan  pengoperasian  bisnis franchise ,  menyediakan  kondisi  kondisi material  dari  setiap  pengaturan  keuangan  antara  lain franchisee harus menyediakan  jumlah  minimal  modal  kerja  untuk  bisnis franchise ,  dan franchisee harus memenuhi menyatakan debt-to-equity ratio berkaitan dengan bisnis franchise .
m. Franchisor’s obligations
Menetapkan  referensi  ke  kondisi  yang  relevan  dengan  bisnis franchise , franchisor harus  menyertakan  informasi  tentang  pelatihan,  dan  memuat kewajiban franchisor sebelum, selama, dan setelah bisnis beroperasi.
n. Franchisee’s obligations
Pada  dasarnya franchisee berkewajiban  ikut  serta  dalam  pemilihan  tempat, pengembangan bisnis franchise, pelatihan sebelum dan selama bisnis dimulai, mematuhi  standar  atau  manual  operasi,  jaminan  dan  layanan  pelanggan, pengembangan teritorial dan minimum kriteria kinerja, pemeliharaan sarana, asuransi, pemasaran, ganti rugi dan jaminan, catatan dan laporan, inspeksi dan audit.
o. Summary of other conditions of agreement
p. Obligation to sign related agreements
Memuat  ringkasan  persyaratan  dalam  perjanjian franchise diantaranya mengenai  sewa  menyewa,  lisensi,  perjanjian  keamanan  termasuk  jaminan, hipotek,  ganti  rugi  dan  pinjaman,  perjanjian  kerahasiaan,  dan  perjanjian lainnya.  Semua  perjanjian  ini  harus  diberikan  kepada franchisee minimal  14 hari.
q. Earnings information
Memuat  mengenai  informasi  keuntungan  yang  harus  didasarkan  dengan alasan  yang  masuk  akal,  informasi  keuntungan  dapat  diberikan  dalam dokumen terpisah yang melekat pada dokumen pengungkapan. Jika informasi meliputi  proyeksi  atau  perkiraan  harus  mencakup  rincian  fakta  dan  asumsi atau  perkiraan  yang  didasarkan,  tingkat  penelitian  yang  dilakukan  oleh franchisor , periode dimana proyeksi berkaitan, penjelasan tentang pilihan atau
periode  ditutupi  oleh  proyeksi,  dan  apakah  proyeksi  atau  ramalan  meliputi penyusutan,  gaji  untuk franchisee dan  biaya  pinjaman service ,  serta  asumsi mengenai bunga dan pajak.
r. Financial details
s. Updates
Menyertakan informasi yang diberikan pada earnings informations yang telah berubah dari sejak diberikannya dokumen pengungkapan.
t. Other relevant disclosure infomation
Melampirkan  salinan  dari  perjanjian  dimana  dapat  dieksekusi,  melampirkan salinan kode, melampirkan informasi lain yang dianggap perlu oleh franchisor asalkan tidak bertentangan dengan kode etik panduan kepatuhan.
u. Receipt
Calon franchisee dapat  menyimpan  dokumen  pengungkapan,  dalam  tanda terima harus memuat kata-kata seperti berikut:
Untuk (masukkan nama franchisor )
Aku (masukkan nama franchisee )
Dengan  ini  mengakui  menerima  dokumen  pengungkapan  ini,  saya  calon franchisee , dapat menyimpan untuk catatan saya.
Dalam  dokumen  pengungkapan  di  Autralia  tedapat  dua  jenis  dokumen pengungkapan  yaitu Long-form dan Short-form ,  yang  dibahas  di  atas,  yaitu ketentuan long-form dari FCA. Kelebihan dari pengaturan franchise di Australia ini yaitu peraturan yang dibuat untuk membuat prospektus sangat detail. Peraturan ini memberikan uraian secara terperinci mengenai dokumen pengungkapan yang dikenal dengan disclosure yang baik. Dokumen pengungkapan ini pada praktiknya akan  melindungi  para  calon franchisee yang  ingin  memasuki  bisnis franchise , karena dokumen ini memberikan gambaran yang cukup jelas akan bisnis franchise yang  berjalan.  Kekurangan  dari  pengaturan  prospektus  Australia  adalah dimungkinkan adanya pembayaran sebelum masuk ke dalam perjanjian. Menurut penulis  dari  prospektus  yang  telah  dibahas  di  atas,  prospektus  yang  paling  baik dan  lengkap  adalah  prospektus  yang  dimiliki  oleh  Australia  karena  mengatur secara mendetail.
Perbandingan Franchise Offering Circular Pada Pranata Hukum Waralaba Di Indonesia dan di Australia
Dalam Franchise  Offering  Circular Australia  dibuat  lebih  mendetail daripada Franchise  Offring  Circular yang  diatur  oleh  pranata  Hukum  Indonesia.
Setelah  membandingkan  ketentuan  mengenai Franchise  Offering  Circular dalam Pranata  Hukum  waralaba  di  Indonesia  dan  di  Australia  ditemukan  beberapa perbedaan. Franchise  Offering  Circular merupakan  ketentuan  yang  paling mendasar  yang  wajib  dimiliki  oleh  perusahaan,  dan  menjadi  dasar  sebelum pelaksanaan format bsinis franchise .
Dalam kelebihan dari pengaturan franchise di Australia ini yaitu peraturan yang dibuat untuk membuat prospektus sangat detail. Peraturan ini memberikan uraian secara terperinci mengenai dokumen pengungkapan yang dikenal dengan disclosure yang baik. Dalam pengungkapan dokumen di bawah ketentuan hukum waralaba  Australia  ditentukan  paling  sedikit  memuat  mengenai 1)  Franchisor details;  2)  business  experience;  3)  Litigation;  4)  Payments  to  agents;  5)  Existing franchisees; 6) Intellectual property; 7) Franchisesite of territory; 7) Supply of goods or sevices to a franchisee; 8) Sites or territories; 9) Marketing or other cooperative funds;  10) Payments;  11)  Financing;  12) Franchisor’s obligations;  13) Franchisee’s obligations; 14) Summary of other conditions of agreement; 15 ) Obligation to sign related agreements; 16 ) Earnings information; 17 ) Financial details; 18 ) Updates; 19 ) Other relevant disclosure infomation, 20 Receipt.
Dalam  ketentuan  hukum  waralaba  Indonesia  juga  menetapkan  beberapa ketentuan  yang  harus  dipersiapkan  berkaitan  dengan franchise  offering  circular Indonesia,  yaitu:  1)  Nama  dan  alamat  para  pihak;  2)  Jenis  Hak  Kekayaan Intelektual;  3)  Kegiatan  usaha;  4)  Hak  dan  kewajiban  para  pihak;  5)  Bantuan, fasilitas,  bimbingan  operasional,  pelatihan  dan  pemasaran;  6)  Wilayah  usaha;  7) Jangka  waktu  perjanjian;  8)  Tata  cara  pembayaran  imbalan;  9)  Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris; 10) Penyelesaian sengketa; 11) Tata cara perpanjangan pengakhiran dan pemutusan perjanjian.
Perbandingan pranata hukum ini dapat menjadi pembelajaran dalam bagi ketentuan Franchise  Offering  Circular indonesia  untuk  membuat  ketentuan  yang
lebih  mendetail  agar  menjaga  keamanan  dan  kenyamanan  berbisnis.  Sebagai contoh  dalam franchise  offering  circular Australia  mengatur  mengenai Pembentukan  pengoperasian  bisnis franchise ditentukan  bahwa  untuk menyediakan  kondisi-kondisi  material  dari  setiap  pengaturan  keuangan  antara lain franchisee harus  menyediakan  jumlah  minimal  modal  kerja  untuk  bisnis franchise ,  dan franchisee harus  memenuhi  menyatakan debt-to-equity  ratio berkaitan dengan bisnis franchise .
Hal  yang  berkaitan  dengan financing ini  dalam  pranata  hukum franchise Indonesia  belum  mengatur  sedemikian  detail  sehingga  dikhawatirkan  akan membuat  berbagai  pengungkapan  dokumen  yang  dibuat  di  bawah  hukum waralaba Indonesia menjadi tidak kuat mengatur dan mengakomodasi ketentuan berbisnis,  dengan  memberikan  keamanan  dan  melengkapi  ketentuan  peraturan mengenai  bisnis franchise tentunya  akan  membuat  ketertarikan  investor  asing untuk  membuka  usahanya  di  Indonesia  dan  bekerjasama  dengan  berbagai franchisee asal  Indonesia  yang  nantinya  akan  mendorong  peningkatan  investasi nasional.
Penyusunan franchise  offering  circular yang  baik  tidak  hanya  dapat meningkatkan nilai investasi namun juga dapat melindungi calon franchisee dalam menjalankan  bisnis  karena  dengan  dokumen  pengungkapan  ini  calon franchisee mendapatkan  gambaran  secara  detail  mengenai  bisnis  yang  hendak  dijalankan, penganturan franchise offering circular di Indonesia dapat mencontoh yang sudah diterapkan di Australia karena pengungkapan dokumen yang jelas serta detail.

## Penutup
Dalam  penelitian  ini  diteliti  pranata  hukum frachise khususnya  dalam Franhcise  Offering  Circular yang  merupakan  perjanjian  dasar  sebelum pelaksanaan format bisnis franchise .
Franchise  Offering  Circular (disingkat  dengan  FOC)  merupakan disclosure document yang  diberikan  oleh franchisor kepada  kandidat franchisee yang  telah terkualifikasi,  sebelum  ia  memutuskan  penandatanganan  perjanjian  waralaba. FOC berisi fakta-fakta fiansial maupun non finansial berkaitan dengan franchisor
dan para franchisee yang ada saat ini dan yang telah berhenti.  FOC dibuat  untuk melindungi investor (calon franchisee ).
Ditemukan  adanya  perbedaan  yang  cukup  mendasar.  Dalam Franchise Offering  Circular Australia  dibuat  lebih  mendetail  daripada Franchise  Offering Circular yang diatur oleh pranata Hukum Indonesia.
Kelebihan  dari  pengaturan franchise di  Australia  ini  yaitu  peraturan  yang dibuat  untuk  membuat  prospektus  sangat  detail.  Peraturan  ini  memberikan uraian secara terperinci mengenai dokumen pengungkapan yang dikenal dengan disclosure yang  baik.  Dokumen  pengungkapan  ini  pada  praktiknya  akan melindungi  para  calon franchisee yang  ingin  memasuki  bisnis franchise ,  karena dokumen ini memberikan gambaran yang cukup jelas akan bisnis franchise yang berjalan. Kekurangan dari pengaturan prospektus Australia adalah dimungkinkan adanya pembayaran sebelum masuk ke dalam perjanjian.
Dalam  pranata Franchise  Offering  Circular yang  ada  di  Indonesia seyogiyanya  melengkapi  pengaturan  hukum  sebagaimana  dicontohkan  oleh negara-negara  maju  yang  berada  di  sekitar  Indonesia.  Melengkapi  dengan  detail pranata hukum franchise sebagai langkah komitmen serius dari  Indonesia untuk menyikapi bahwa format bisnis franchise akan membawa peningkatan pada aspek ekonomi bisnis di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Buku: Abdulkadir  Muhammad,  Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Galia Indonesia, Jakarta, 2008. Hendro, Dasar-dasar Kewirausahaan, Gelora Aksara Pratama, Erlangga, 2011. Henry Campbell Black, M.A., Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition, ST Paul Minn, West Publishing Co, 1968.
Nistains Odop, Berbisnis Waralaba Murah, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006.
R. Heru Kristanto, Kewirausahaan (Entrepreneurship) Pendekatan Manajemen dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
Romli  Atmasasmita,  Perbandingan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,
Gramedia, Bandung, 2000
Sonny Sumarso, Kewirausahaan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. Suryana, Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
Sutrisno Iwantoro, Kiat Sukses Berwirausaha, Grasindo, Jakarta, 2006. Salim,  Perkembangan  Hukum  Kontrak  Innominaat  di  Indonesia,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2014.

## Disertasi dan Jurnal Publikasi:
Christiana  Tri  Budhayati,  “Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Hukum  Perjanjian di Indonesia”, Jurnal Widya Sari, Vol. 10 No. 3 Januari 2009 Dewi  Astuti,  Kajian  Bisnis Franchise Makanan  di  Indonesia,  Jurnal  Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 7, No 1 Maret 2005.
Indira  Hastuti,  Aspek  Hukum  Perjanjian  Waralaba  ( Franchise ),  Hukum  dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober 2006
P. Lindawaty S. Sewu, Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak  Dalam  Perjanjian  Waralaba,  Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan
Rifki  Ardhianto  dan  Lathifah  Hanim,  Peran  Notaris  Dalam  Perjanjian  Waralaba Antara  PT  POS  INDONESIA  (Persero)  PATI  dengan  Badan  Usaha Perseorangan, Jurnal Akta, Vol 4 No. 1 Maret 2017

## Internet:
Asosiasi Franchise Indonesia  dalam  laman  resminya  yaitu  yang  diakses  pada tanggal 22 Juni 2018
Asosiasi Franchise Indonesia, Franchise kan  Bisnis  mu,  http:// franchise - info.web.id/asosiasi- franchise -di-indonesia/
Australia Securities and Investments Commission , https://asic.gov.au/about-asic/ what-we-do/our-role/
Dadang Sukandar, Mendirikan Bisnis Waralaba (Menyiapkan Legalitas Bisnis anda Menjadi Waralaba Anda Sendiri), www.legalakses.com,
http://www.legalakses.com/download/free_download/Mendirikan%20Bisn is%20Waralaba.pdf
John  Sier  and  Philip  Colman,  Mason  Sier  Turnbull, Franchise Australia,  dalam jurnal Franchise in 32 Jurisdictions worldwide,www.gettingthedealthough.com, 2011
Katarina  Klaric  dan  Stephens  Lawyers  &  Consultans, Franchising in  Australia, Newsletter,  Melbourne  Australia,  https://www.stephens.com.au/wp- content/uploads/sites/1838/2016/11/ FRANCHISING -IN-AUSTRALIA.pdf (terjemah bebas)
Sudarmiatin, Praktik Bisnis Waralaba ( Franchise ) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi,  dalam  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Bidang  Ilmu  Manajemen
Fakultas  Ekonomi,  Disampaikan  dalam  Sidang  Terbuka  Senat  Universitas Negeri Malang (UM), Tanggal 28 April 2011, ,http://digilib.um.ac.id/images/stories/pidatogurubesar/2011/Praktik%20 Bisnis%20Waralaba%20 Franchise %20Di%20Indonesia%20Peluang%20Us aha%20Dan%20Investasi.pdf http://www. franchise .org.au/about-the-fca.html
Peraturan Perundang-Undangan: Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tetang Rahasia Dagang Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba Permendagri No.31/M-Dag/Per/8/2008.
Permendagri  No.12/M-Dag/Per/3/2006  tetang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/KEP/7/1997  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.