## Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal
Asrofi Langgeng Noerman Syah Politeknik Harapan Bersama Tegal, Indonesia
asrofilanggeng@gmail.com Andri Widianto Politeknik Harapan Bersama Tegal, Indonesia andriwidi29@gmail.com Elisa Purwitasari Politeknik Harapan Bersama Tegal, Indonesia elisa.purwitasari@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  penerimaan  pajak  hotel,  pajak  restoran,  dan pajak  hiburan  serta  kontribusinya  terhadap  produk  domestic  regional  bruto  &  pendapatan  asli daerah di Kota Tegal Tahun 2013-2017. Penelitian ini  menggunakan data  sekunder  yang diperoleh dari  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Tegal.  Teknik  analisa  data  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif dengan uji efektivitas dan uji kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan  pajak  hotel  di  Kota  Tegal  selama  periode  tahun  2013  –  2017  memiliki  rasio  lebih  dari 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 memiliki rasio lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif.  Efektivitas  penerimaan  pajak  hiburan  di  Kota  Tegal  selama  periode  tahun  2013  –  2017 mengalami perubahan tiap  tahunnya. Pada tahun 2013 rasio efektivitas penerimaan pajak hiburan sebesar  53,71%  sehingga  dikatakan  tidak  efektif.  Kemudian  pada  tahun  2014,  rasio  efektivitas penerimaan pajak hiburan sebesar 83,34% sehingga dikatakan cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2015 – 2017, rasio efektivitas penerimaan pajak hiburan lebih dari 100% sehingga dikatakan sangat efektif. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 dengan rasio kontribusi masih dibawah 10% sehingga  dikatakan sangat kurang. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 dengan rasio kontribusi masih dibawah 10% sehingga dikatakan sangat kurang.
Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  terus berkembang dengan pembangunan yang dilakukan diberbagai sektor. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan  sejahtera  dengan  memanfaatkan  sumber  daya yang  dimiliki  dari  setiap  daerah.  Oleh  karena  itu pelaksanaan  pembangunan  nasional  tidak  bisa dilepaskan  dengan  adanya  pembangunan  daerah yang  merupakan  bagian  integral  dari  pemerintah pusat  sehingga  pembangunan  dapat  dilaksanakan secara  merata  diseluruh  Indonesia.  Pembangunan daerah  diarahkan  untuk  mengembangkan  potensi daerah  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  daya guna keseluruhan tatanan, perangkat,
kelembagaan,  dan  kebijakan  keuangan  dalam menunjang  kesinambungan  pembangunan  dan peningkatan kemandirian bangsa. Indonesia menganut  asas  desentralisasi  dengan  memberikan kesempatan  kepada  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan  otonomi  daerah  yang  berlaku efektif sejak Januari 2001.
Otonomi Daerah menurut Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  adalah  hak, wewenang,  serta  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah  maka  dikenal  pula  istilah  desentralisasi fiskal.  Desentralisasi  fiskal  berarti  pendelegasian
kewenangan  dan  tanggung  jawab  fiskal  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah. Dengan  diberlakukannya  kebijakan  desentralisasi fiskal,  maka  daerah  diberikan  kebebasan  untuk mengatur  sistem  pembiayaan  dan  pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing. Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi  reformasi  yang  harus  dihadapi  oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Untuk melaksanakan  otonomi  daerah,  pemerintah  harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial  sebagai  motor  penggerak  pembangunan daerah,  terutama  melalui  upaya  pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber  keuangan  daerah  yang  digali  dari  dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli  daerah  lain-lain  yang  sah.  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  indikator yang  menentukan  derajat  kemandirian  suatu daerah.  Semakin  besar  penerimaan  PAD  suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap  pemerintah  pusat.  Sebaliknya,  semakin rendah  penerimaan  PAD  suatu  daerah  maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan  PAD  merupakan  sumber  penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.
Salah  satu  sumber  PAD  yang  digunakan untuk  pembangunan  daerah  adalah  melalui  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok  yang  memberikan  pedoman  kebijakan  dan arahan bagi daerah untuk pelaksanaan pemungutan pajak  dan  retribusi,  sekaligus  membuat  kebijakan pengaturan untuk menjamin keberhasilan penerapan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009, jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan  logam  dan  batuan,  pajak  sarang  burung walet,  pajak  air  bawah  tanah,  pajak  bumi  dan bangunan  pedesaan  perkotaan  dan  bea  perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Kota  Tegal  merupakan  daerah  kota  yang terkenal  dengan  kota  Bahari  karena  dekat  dengan
pantai termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal  merupakan  daerah  yang  cukup  strategis untuk  pusat  perekonomian  karena  berada  di  jalur pantura  jawa.  Salah  satu  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  di  Kota  Tegal  adalah  pajak  daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Tegal No. 5 Tahun 2011  tentang  pajak  daerah,  jenis  pajak  daerah dalam  Peraturan  Daerah  tersebut  terdiri  atas:  a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d.  Pajak  Reklame;  e.  Pajak  Penerangan  Jalan;  f. Pajak Parkir;  g. Pajak Sarang Burung Walet ; dan h.  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan.
Pajak  hotel  adalah  pajak  atas  setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran,  termasuk  jasa  penunjang  sebagai kelengkapan  hotel  yang  sifatnya  memberikan kemudahan  dan  kenyamanan,  termasuk  fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet,  fotokopi,  pelayanan  cuci,  seterika, transportasi  dan  fasilitas  sejenis  lainnya  yang disediakan atau dikelola hotel.
Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas  setiap  pelayanan  yang  disediakan  restoran dengan  pembayaran.  Pelayanan  yang  disediakan Restoran  meliputi  pelayanan  penjualan  makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik  dikonsumsi  di  tempat  pelayanan  maupun  di tempat lain.
Pajak  hiburan  adalah  pajak  atas  setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.  Hiburan  meliputi:  a.  tontonan  film;  b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes  kecantikan,  binaraga  dan  sejenisnya;  d. pameran  yang  bersifat  komersial;  e.  diskotik, karaoke,  klab  malam  dan  sejenisnya;    f.  sirkus, akrobat  dan  sulap;  g.  permainan  bilyar,  golf  dan boling;  h.  pacuan  kuda,  kendaraan  bermotor  dan permainan  ketangkasan  ;  i.  panti  pijat,  refleksi, mandi  uap/spa  dan  pusat  kebugaran  (fitness center); j. pertandingan olah raga berbagai cabang olah raga.
Pemerintah  Kota  Tegal  melalui  Badan Keuangan Daerah melakukan usaha-usaha peningkatan  pajak-pajak  tersebut  secara  optimal untuk  mengisi  pendapatan  daerah.  Hal  ini  juga  di dukung  oleh  perkembangan  perekonomian  yang meningkat di Kota Tegal yang dapat dilihat dalam perkembangan PDRB Perkapita (Produk Domestik Regional  Bruto).  PDRB  Perkapita  merupakan jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh
usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh  nilai  dan  jasa  akhir  yang  di  hasilkan  oleh suatu daerah.
Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil  observasi awal di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal pada bulan  Maret  2018  menunjukkan  bahwa  jumlah realisasi  penerimaan  pajak  daerah  di  tahun  2017 mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan  di tahun 2016. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tegal sebesar Rp. 83.260.277.715  sedangkan  pada  tahun  2017 sebesar  Rp.  69.042.327.743.  Hal  tersebut  sangat bertolak belakang dengan perkembangan bisnis di Kota  Tegal  yang  dalam  beberapa  tahun  terakhir mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Hal itu ditunjukkan dengan berdirinya beberapa hotel, rumah  makan  atau  cafe,  mall,  pusat  hiburan  dan tempat hunian atau perumahan.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait  Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Tegal sehingga dapat dirumuskan sebuah permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana  efektivitas  penerimaan  pajak  hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  efektivitas  penerimaan  pajak  hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai bahan  pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota  Tegal  dalam  menyusun  kebijakan  atau peraturan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.  Selain  itu    juga  dapat  dijadikan  masukan bagi  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Tegal  untuk menyusun  strategi/tata  cara  yang  tepat  dalam meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  pajak daerah.

## II. Tinjauan Pustaka
2.1. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah  keseluruhan  nilai  tambah  barang  dan  jasa yang  dihasilkan  oleh  berbagai  sektor  ekonomi disuatu  wilayah  tertentu,  dalam  kurun  waktu  satu tahun.  Ada  dua  jenis  penghitungan  PDRB,  yaitu atas  dasar  harga  berlaku  ( current  year  price )  dan atas  dasar  harga  konstan  ( base  year  price ).
Menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung  berdasarkan  harga  pada  tahun  yang bersangkutan,  yang  berarti  termasuk  kenaikan harga-harga  ikut  dihitung.  Sedangkan  menurut harga  konstan  artinya  nilai  barang  dan  jasa  yang dihasilkan, dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.(Nurrohman, 2010)
Semakin besar PDRB berarti pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  semakin tinggi.  Pertumbuhan  ekonomi  bersangkut  paut dengan  proses  peningkatan  produksi  barang  dan jasa  dalam  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Jadi dapat  dikatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi adalah  proses  dimana  terjadi  kenaikan  PDRB. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar  pula  potensi  sumber  penerimaan  daerah tersebut (Thamrin, 2001 dalam Nurrohman, 2010). Bila  pertumbuhan  ekonomi  meningkat,  maka pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  akan meningkat  pula.  Dengan  naiknya  pendapatan masyarakat,  maka  tingkat  konsumsi  masyarakat akan  meningkat  pula,  dan  pada  akhirnya  dapat meningkatkan  penerimaan  pajak.  Disamping  itu semakin  tinggi  pendapatan  seseorang,  maka  akan semakin  tinggi  pula  kemampuan  seseorang  untuk membayar  pajak  ( ability  to  pay )  berbagai pungutan,  seperti  pajak  yang  ditetapkan  oleh pemerintah daerah.
2.2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah menurut Undang- Undang No 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Menurut  Halim  (2007) kelompok  pendapatan  asli  daerah  dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :
1. Pajak Daerah, meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota
2. Retribusi Daerah, meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan   perijinan tertentu
3. Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain  –  lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak  dipisahkan,  hasil  pemanfaatan  atau pendayagunaan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga tuntutan  ganti  rugi,  keuntungan  selisih  nilai tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing,  dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai
akibat  dari  penjualan  atau  pengadaan  barang atau jasa oleh daerah.

## 2.3. Pajak Daerah
Pajak  daerah  sesuai  dengan  Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, disebutkan  bahwa  pajak  daerah  adalah  kontribusi wajib  pajak  kepada  daerah  yang  tertuang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Sumber-sumber penerimaan pajak daerah kabupaten/kota  menurut  Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2.4. Pajak Hotel
Menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Tegal No.  5 Tahun  2011, Pajak  Hotel  adalah  pajak  atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut bayaran,  yang  mencakup  juga  motel,  losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,  rumah  penginapan  dan  sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan  oleh  hotel  dengan  pembayaran, termasuk  jasa  penunjang  sebagai  kelengkapan hotel  yang  sifatnya  memberikan  kemudahan  dan kenyamanan,  termasuk  fasilitas  olahraga  dan hiburan.  Jasa  penunjang  berupa  fasilitas  telepon, faksimile,  teleks,  internet,  fotokopi,  pelayanan cuci,  seterika,  transportasi  dan  fasilitas  sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
Tidak  termasuk  Objek  Pajak  Hotel adalah:  a.  jasa  tempat  tinggal  asrama  yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;  c.  jasa  tempat  tinggal  di  pusat pendidikan  atau  kegiatan  keagamaan;  d.  jasa tempat  tinggal  di  rumah  sakit,  asrama  perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang  sejenis;  dan  e.  jasa  biro  perjalanan  atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  umum.  Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dengan Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## 2.5. Pajak Restoran
Menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Tegal No.  5  Tahun  2011,  Pajak  Restoran  adalah  pajak atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Restoran  adalah  fasilitas  penyedia  makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup  juga  rumah  makan,  kafetaria,  kantin, warung,  bar  dan  sejenisnya  termasuk  jasa boga/katering.
Objek  Pajak  Restoran  adalah  pelayanan yang  disediakan  oleh  Restoran.  Pelayanan  yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,  baik  dikonsumsi  di  tempat  pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh restoran  yang  nilai  penjualannya  tidak  melebihi Rp.  15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah)  per bulan.
Subjek  Pajak  Restoran  adalah  orang pribadi  atau  Badan  yang  membeli  makanan dan/atau  minuman  dari  Restoran.  Wajib  Pajak Restoran  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang mengusahakan  Restoran.  Dasar  pengenaan  Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## 2.6. Pajak Hiburan
Menurut Peraturan Daerah Kota Tegal No.
5  Tahun  2011,  Pajak  Hiburan  adalah  pajak  atas penyelenggaraan  hiburan.  Hiburan  adalah  semua jenis  tontonan,  pertunjukan,  permainan  dan/atau keramaian  yang  dinikmati  dengan  dipungut bayaran.  Objek  Pajak  Hiburan  adalah  jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud meliputi : a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau  busana;  c.  kontes  kecantikan,  binaraga dan  sejenisnya;  d.  pameran  yang  bersifat komersial;  e.  diskotik,  karaoke,  klab  malam  dan
sejenisnya;    f.  sirkus,  akrobat  dan  sulap;  g. permainan bilyar, golf dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan  ketangkasan ; i.  panti  pijat,  refleksi,  mandi  uap/spa  dan  pusat kebugaran  (fitness  center);  j.  pertandingan  olah raga berbagai cabang olah raga.
Tidak  termasuk  objek  pajak  sebagaimana dimaksud adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional  dalam  rangka  usaha  pelestarian kesenian  dan  budaya  tradisional  daerah  dan pagelaran  kesenian  yang  bernuansa  keagamaan (religius).  Subjek  Pajak  Hiburan  adalah  orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak  Hiburan  adalah  orang  pribadi  atau  Badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan Pajak  Hiburan  adalah  jumlah  uang  yang  diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.  Jumlah  uang  yang  seharusnya  diterima sebagaimana  dimaksud  termasuk  potongan  harga dan  tiket  cuma-cuma  diberikan  kepada  penerima jasa Hiburan.
Tarif  Pajak  Hiburan  ditetapkan  sebagai berikut :
a. tontonan film sebesar 25%
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20%
c. kontes  kecantikan,  binaraga  dan  sejenisnya sebesar 25%
d. pameran yang bersifat komersial sebesar 10%
e. diskotik,  karaoke,  klab  malam  dan  sejenisnya sebesar 50%
f. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30%
g. permainan bilyar, golf dan boling sebesar  30%
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor & permainan ketangkasan sebesar 30%
i. panti  pijat,  refleksi,  mandi  uap/spa  dan  pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 35%
j. pertandingan  olah  raga  berbagai  cabang  olah raga sebesar 15%

## III. Metode Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka.    Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis data kuantitatif serta analisis data secara kualitatif untuk menganalisis  data  dalam  bentuk  uraian  dengan menggunakan kata-kata. Adapun analisis deskriptif
dalam penelitian ini terdiri atas uji efektivitas dan uji kontribusi. Efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak  restoran  dan  pajak  hiburan  dapat  dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini :
Keterangan  : RE = Rumus Efektivitas
Untuk  mengetahui  kontribusi  pajak hotel,  pajak  restoran  dan  pajak  hiburan terhadap  PDRB  dan  PAD  digunakan  rumus kontribusi berikut ini :

## IV. Hasil dan Pembahasan 4.1. Efektivitas Pajak Hotel
Berdasarkan  data  target  dan  realisasi penerimaan pajak hotel selama periode tahun 2013 –  2017  maka  dapat  diketahui  rasio  efektivitas penerimaan  pajak  hotel  di  Kota  Tegal  sebagai berikut :

## Tabel 1. Efektivitas Pajak Hotel
Tahun Target Realisasi Efektivitas 2013 979.825.000,00 987.174.428,00 100,75% 2014 944.793.000,00 990.699.627,00 104,86% 2015 982.561.000,00 1.082.931.478,00 110,22% 2016 1.271.858.000,00 1.941.258.818,00 152,63% 2017 2.528.000.000,00 2.744.647.609,00 108,57%
Sumber : Data Diolah (2018)
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  dapat diketahui  bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  hotel selalu  meningkat  setiap  tahunnya  dan  tingkat efektivitas  pajak  hotel  di  Kota  Tegal  selama periode  tahun  2013  –  2017  lebih  dari  100% sehingga  dikategorikan  penerimaan  pajak  hotel sangat  efektif.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa realisasi  penerimaan  pajak  hotel  selalu  mencapai target  yang  ditetapkan  meskipun  besaran  target yang ditetapkan setiap tahun selalu meningkat.
Hal  ini  karena  pihak  Badan  Keuangan Daerah  Kota  Tegal  selalu  berupaya  untuk mencapai  target  penerimaan  pajak  dengan melaksanakan  program  kerja  yang  baik  dan inovatif.  Selain  itu  juga  jumlah  wajib  pajak  hotel selalu  meningkat  setiap  tahunnya  karena  banyak berdiri hotel – hotel baru dan tingkat kepatuhannya
𝑅𝐸 = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖/𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑥 100 % 𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝐷𝑅𝐵/𝑃𝐴𝐷 𝑥 100 %
juga  baik  sehingga  dapat  mencapai  target penerimaan  pajak  hotel.    Adapun  tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat efektivitas sebesar 152,63%. Hal ini karena pada tahun 2016 banyak berdiri hotel – hotel baru di  Kota  Tegal  sehingga  berdampak  terhadap jumlah wajib pajak hotel yang juga meningkat.

## 4.2. Efektivitas Pajak Restoran
Berdasarkan  data  target  dan  realisasi penerimaan  pajak  restoran  selama  periode  tahun 2013 – 2017 maka dapat diketahui rasio efektivitas pajak restoran di Kota Tegal sebagai berikut :

## Tabel 2. Efektivitas Pajak Restoran
Thn Target Realisasi Efektivitas 2013 2.732.588.000,00 3.339.014.451,00 122,19% 2014 3.809.471.000,00 4.240.060.774,00 111,30% 2015 4.104.980.000,00 4.805.739.495,00 117,07% 2016 4.925.776.000,00 6.162.073.584,00 125,10% 2017 8.500.000.000,00 9.688.703.249,00 113,98%
Sumber : Data Diolah (2018)
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  restoran  selalu meningkat  setiap tahunnya dan tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Tegal selama periode tahun 2013  –  2017  lebih  dari  100%  sehingga dikategorikan  penerimaan  pajak  restoran  sangat efektif  meskipun  rasionya  mengalami  naik  turun. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  realisasi penerimaan  pajak  restoran  selalu  mencapai  target yang  ditetapkan  meskipun  besaran  target  yang ditetapkan  setiap  tahun  selalu  meningkat.  Hal  ini karena  jumlah  wajib  pajak  restoran  selalu meningkat  setiap  tahunnya  karena  banyak  berdiri cafe  baru  dan  rumah  makan  baru  dan  tingkat kepatuhannya  juga  baik  sehingga  dapat  mencapai target  penerimaan.  Selain  itu,  Badan  Keuangan Daerah Kota Tegal sangat intensif mencari sasaran potensi  wajib  pajak  restoran  dan  melakukan penagihan  kepada  wajib  pajak  restoran.  Adapun tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan tingkat efektivitas sebesar 125,10%. Hal ini karena pada tahun 2016 banyak berdiri hotel yang membuka  beberapa  gerai  makanan  dan  juga banyak cafe dan rumah makan baru di Kota Tegal sehingga jumlah wajib pajak hotel juga meningkat.

## 4.3. Efektivitas Pajak Hiburan
Berdasarkan  data  target  dan  realisasi penerimaan  pajak  hiburan  selama  periode  tahun 2013 – 2017 maka dapat diketahui rasio efektivitas pajak hiburan di Kota Tegal sebagai berikut :

## Tabel 3. Efektivitas Pajak Hiburan
Tahun Target Realisasi Efektivitas 2013 1.639.876.000,00 880.735.111,00 53,71% 2014 1.009.749.000,00 841.511.307,00 83,34% 2015 709.838.000,00 868.375.794,00 122,33% 2016 988.645.000,00 1.167.676.869,00 118,11% 2017 2.977.000.000,00 3.518.805.028,00 118,20%
Sumber : Data Diolah (2018)
Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa  target  penerimaan  pajak  hiburan  selama periode  tahun  2013-2017  mengalami  naik  turun sehingga  realisasi  penerimaan  pajak  hiburan  juga mengalami  naik turun.  Adapun tingkat efektivitas pajak  hiburan  pada  tahun  2013  dan  tahun  2014 masih  dibawah  100%  sehingga  belum  dikatakan sangat efektif. Akan tetapi mulai tahun 2015-2017 terjadi peningkatan tingkat efektivitasnya menjadi diatas  100%  sehingga  dapat  dikatakan  sangat efektif  meskipun  pada  tahun  2015-2016  terjadi penurunan target penerimaan pajak hiburan.  Pada tahun  2017  terjadi  peningkatan  yang  signifikan dimana  target  dan  realisasinya  mengalami kenaikan  100%  lebih  dari  periode  tahun  tahun sebelumnya. Hal ini karena pada tahun tersebut di Kota  Tegal  banyak  berdiri  tempat  hiburan  seperti karaoke,  spa,  bar,  tempat  hiburan  anak  –  anak sehingga  terjadi  peningkatan  jumlah  wajib  pajak yang sangat signifikan. Selain itu, Pemerintah Kota Tegal juga sangat tegas dalam menindak para wajib pajak tempat hiburan  yang tidak patuh  membayar pajak  dengan  mencabut  izin  operasionalnya sehingga  hal  tersebut  membuat  para  wajib  pajak hiburan mau membayar pajak hiburan.

## 4.4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PDRB
Berdasarkan  data  realisasi  penerimaan pajak  hotel  selama  periode  tahun  2013  –  2017 maka  dapat  diketahui  rasio  kontribusi  pajak  hotel terhadap  PDRB  atas  harga  berlaku  di  Kota  Tegal sebagai berikut :

## Tabel  4.  Kontribusi  Pajak  Hotel  Terhadap PDRB
Thn Realisasi Pajak Hotel PDRB Kontribusi 2013 987.174.428,00 3.374.653.998.580 0,029% 2014 990.699.627,00 3.709.043.130.770 0,026% 2015 1.082.931.478,00 10.781.038.180.000 0,010% 2016 1.941.258.818,00 11.886.655.930.000 0,016% 2017 2.744.647.609,00 12.579.320.060.000 0,021% Sumber : Data Diolah (2018)
Berdasarkan  tabel  4  di  atas  dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 kontribusi  pajak hotel  terhadap  PDRB  sebesar  0,029%  dari  total PDRB sebesar Rp. 3.374.653.998.580. Tahun 2014 kontribusi  pajak  hotel  terhadap  PDRB  turun menjadi sebesar 0,026%. Hal ini  karena kenaikan pajak  hotel  sebesar  0,36%  lebih  kecil  jika dibandingkan  kenaikan  PDRB  sebesar  9,91%. Kemudian  tahun  2015  kontribusi    pajak  hotel terhadap PDRB turun lagi menjadi sebesar 0,010%. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  kenaikan  pajak  hotel sebesar  9,31%  lebih  kecil  jika  dibandingkan kenaikan  PDRB  sebesar  191%.  Pada  tahun  2016 kontribusi  pajak  hotel  mengalami  kenaikan menjadi 0,016%. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya penerimaan pajak hotel sebesar 79,26% lebih besar dari pada kenaikan PDRB yang hanya naik 10,3%. Pada  tahun  2017  kontribusi  pajak  hotel  terhadap PDRB  kembali  naik  menjadi  0,021%  karena dipengaruhi  oleh  naiknya  penerimaan  pajak  hotel sebesar  41,38%  yang  lebih  besar  dari  pada kenaikan PDRB yang hanya naik 5,83%.
Dengan demikian jika dirata-rata kontribusi    pajak  hotel  terhadap  PDRB  selama periode  tahun  2013-  2017  sebesar  0,0204%  per tahun.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi pajak  hotel  terhadap  PDRB  Kota  Tegal  masuk ketegori sangat kurang.

## 4.5. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
Berdasarkan  data  realisasi  penerimaan pajak  hotel  selama  periode  tahun  2013  –  2017 maka  dapat  diketahui  rasio  kontribusi  pajak  hotel terhadap PAD Kota Tegal sebagai berikut : Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Tegal
Sumber : Data Diolah (2018)
Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa  pada  tahun  2013  kontribusi    pajak  hotel terhadap  PAD  sebesar  0,55%  dari  total  PAD sebesar  Rp.  176.377.335.075.  Tahun  2014 kontribusi pajak hotel terhadap PAD turun menjadi sebesar 0,40%. Hal ini karena kenaikan pajak hotel sebesar  0,36%  lebih  kecil  jika  dibandingkan kenaikan  PAD  sebesar  37,17%.  Kemudian  tahun
2015  kontribusi    pajak  hotel  terhadap  PAD  turun lagi  menjadi  sebesar  0,39%.  Hal  ini  dipengaruhi oleh kenaikan pajak hotel sebesar 9,31% lebih kecil jika dibandingkan kenaikan PAD sebesar 12,26%. Pada tahun 2016 kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan menjadi 0,67%. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya  penerimaan  pajak  hotel  sebesar  79,26% lebih  besar  dari  pada  kenaikan  PAD  yang  hanya naik 5,80%. Pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel terhadap PAD kembali naik menjadi 0,89% karena dipengaruhi  oleh  naiknya  penerimaan  pajak  hotel sebesar  41,38%  yang  lebih  besar  dari  pada kenaikan PAD yang hanya naik 6,78%.
Dengan demikian jika dirata-rata kontribusi    pajak  hotel  terhadap  PAD  selama periode tahun 2013- 2017 sebesar 0,58% per tahun. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi    pajak hotel  terhadap  PAD  Kota  Tegal  masuk  ketegori sangat kurang.

## 4.6. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PDRB
Berdasarkan  data  realisasi  penerimaan pajak  restoran  selama  periode  tahun  2013  –  2017 maka  dapat  diketahui  rasio  kontribusi  pajak restoran terhadap PDRB atas harga berlaku sebagai berikut :
Tabel  6.  Kontribusi  Pajak  Restoran  Terhadap
PDRB Kota Tegal Thn Realisasi Pajak Restoran PDRB Kontribusi 2013 3.339.014.451,00 3.374.653.998.580 0,098% 2014 4.240.060.774,00 3.709.043.130.770 0,114% 2015 4.805.739.495,00 10.781.038.180.000 0,044% 2016 6.162.073.584,00 11.886.655.930.000 0,051% 2017 9.688.703.249,00 12.579.320.060.000 0,077%
Sumber : Data Diolah (2018)
Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 kontribusi  pajak restoran terhadap  PDRB  sebesar  0,098%  dari  total  PDRB sebesar  Rp.  3.374.653.998.580.  Tahun  2014 kontribusi  pajak  restoran  terhadap  PDRB  naik menjadi sebesar 0,114%. Hal ini  karena kenaikan pajak  restoran  sebesar  26,99%  lebih  besar  jika dibandingkan  kenaikan  PDRB  sebesar  9,91%. Kemudian  tahun  2015  kontribusi  pajak  restoran terhadap PDRB turun menjadi sebesar 0,044%. Hal ini  dipengaruhi  oleh  kenaikan  pajak  restoran sebesar  13,34%  lebih  kecil  jika  dibandingkan kenaikan  PDRB  sebesar  191%.    Pada  tahun  2016 kontribusi  pajak  restoran  mengalami  kenaikan menjadi 0,051%. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya
Thn Realisasi Pajak Hotel PAD Kontribusi 2013 987.174.428,00 176.377.335.075,00 0,55% 2014 990.699.627,00 241.936.166.929,00 0,40% 2015 1.082.931.478,00 271.601.407.419,00 0,39% 2016 1.941.258.818,00 287.343.889.954,00 0,67% 2017 2.744.647.609,00 306.830.528.134,99 0,89%
penerimaan  pajak  restoran  sebesar  28,22%  lebih besar  dari  pada  kenaikan  PDRB  yang  hanya  naik 10,3%. Pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran terhadap  PDRB  kembali  naik  menjadi  0,077% karena dipengaruhi oleh naiknya penerimaan pajak restoran sebesar 57,23% yang lebih besar dari pada kenaikan PDRB yang hanya naik 5,83%.
Dengan demikian jika dirata-rata kontribusi  pajak restoran terhadap PDRB selama periode  tahun  2013-  2017  sebesar  0,0768%  per tahun.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi pajak restoran terhadap PDRB Kota Tegal  masuk ketegori sangat kurang.

## 4.7. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD
Berdasarkan  data  realisasi  penerimaan pajak  restoran  selama  periode  tahun  2013  –  2017 maka  dapat  diketahui  rasio  kontribusi  pajak restoran terhadap PAD sebagai berikut :
Tabel  7.  Kontribusi  Pajak  Restoran  Terhadap PAD Kota Tegal
Thn Realisasi Pajak Restoran PAD Kontri busi 2013 3.339.014.451,00 176.377.335.075,00 1,89 % 2014 4.240.060.774,00 241.936.166.929,00 1,75 % 2015 4.805.739.495,00 271.601.407.419,00 1,76 % 2016 6.162.073.584,00 287.343.889.954,00 2,14 % 2017 9.688.703.249,00 306.830.528.134,99 3,15 %

## Sumber : Data Diolah (2018)
Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 kontribusi  pajak restoran terhadap  PAD  sebesar  1,89%  dari  total  PAD sebesar  Rp.  176.377.335.075.  Tahun  2014 kontribusi  pajak  restoran  terhadap  PAD  turun menjadi  sebesar  1,75%.  Hal  ini  karena  kenaikan pajak  restoran  sebesar  26,99%  lebih  kecil  jika dibandingkan  kenaikan  PAD  sebesar  37,17%. Kemudian  tahun  2015  kontribusi  pajak  restoran terhadap PAD naik menjadi sebesar 1,76%. Hal ini dipengaruhi  oleh  kenaikan  pajak  restoran  sebesar 13,34%  lebih  besar  jika  dibandingkan  kenaikan PAD sebesar 12,26%. Pada tahun 2016 kontribusi pajak  restoran  mengalami  kenaikan  menjadi 2,14%.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  naiknya penerimaan  pajak  restoran  sebesar  28,22%  lebih besar  dari  pada  kenaikan  PAD  yang  hanya  naik 5,80%. Pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran terhadap PAD kembali naik menjadi 3,15% karena
dipengaruhi  oleh  naiknya  penerimaan  pajak restoran sebesar 57,23% yang lebih besar dari pada kenaikan PAD yang hanya naik 6,78%.
Dengan demikian jika dirata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama periode tahun 2013- 2017  sebesar  2,138%  per  tahun.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  kontribusi  pajak  restoran terhadap  PAD  Kota  Tegal  masuk  ketegori  sangat kurang.
4.8. Kontribusi  Pajak  Hiburan  Terhadap PDRB
Berdasarkan  data  realisasi  penerimaan pajak  hiburan  selama  periode  tahun  2013  –  2017 maka  dapat  diketahui  rasio  kontribusi  pajak hiburan terhadap PDRB atas harga berlaku sebagai berikut :
Tabel  8.  Kontribusi  Pajak  Hiburan  Terhadap
PDRB Kota Tegal Thn Realisasi Pajak Hiburan PDRB Kontribusi 2013 880.735.111,00 3.374.653.998.580 0,026% 2014 841.511.307,00 3.709.043.130.770 0,022% 2015 868.375.794,00 10.781.038.180.000 0,008% 2016 1.167.676.869,00 11.886.655.930.000 0,009% 2017 3.518.805.028,00 12.579.320.060.000 0,027%
Sumber : Data Diolah (2018)
Berdasarkan tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 kontribusi  pajak hiburan terhadap  PDRB  sebesar  0,026%  dari  total  PDRB sebesar  Rp.  3.374.653.998.580.  Tahun  2014 kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  PDRB  turun menjadi  sebesar  0,022%.  Hal  ini  karena  terjadi penurunan pajak hiburan sebesar 4,45% sedangkan PDRB  mengalami  kenaikan  sebesar  9,91%. Kemudian  tahun  2015  kontribusi  pajak  hiburan terhadap PDRB turun menjadi sebesar 0,008%. Hal ini  dipengaruhi  oleh  kenaikan  pajak  hiburan sebesar  3,19%  yang  jauh  lebih  kecil  jika dibandingkan kenaikan PDRB sebesar 191%.  Pada tahun  2016  kontribusi  pajak  hiburan  mengalami kenaikan  yang  tidak  signifikan  menjadi  0,009%. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya penerimaan pajak hiburan  sebesar  34,47%  lebih  besar  dari  pada kenaikan  PDRB  yang  hanya  naik  10,3%.  Pada tahun  2017  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap PDRB  kembali  naik  menjadi  0,027%  karena dipengaruhi  oleh  naiknya  penerimaan  pajak hiburan  sebesar  201,35%  yang  jauh  lebih  besar daripada kenaikan PDRB yang hanya naik 5,83%.
Dengan demikian jika dirata-rata kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  PDRB  selama periode  tahun  2013-  2017  sebesar  0,0184%  per
tahun.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi pajak restoran terhadap PDRB Kota Tegal  masuk ketegori sangat kurang.

## 4.9. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD
Berdasarkan  data  realisasi  penerimaan pajak  hiburan  selama  periode  tahun  2013  –  2017 maka  dapat  diketahui  rasio  kontribusi  pajak hiburan terhadap PAD sebagai berikut :

## Tabel  9.  Kontribusi  Pajak  Hiburan  Terhadap PAD Kota Tegal
Thn Realisasi Pajak Hiburan PAD Kontribusi 2013 880.735.111,00 176.377.335.075,00 0,49 % 2014 841.511.307,00 241.936.166.929,00 0,34 % 2015 868.375.794,00 271.601.407.419,00 0,32 % 2016 1.167.676.869,00 287.343.889.954,00 0,40 % 2017 3.518.805.028,00 306.830.528.134,99 1,14 %
Sumber : Data Diolah (2018)
Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 kontribusi  pajak hiburan terhadap  PAD  sebesar  0,49%  dari  total  PAD sebesar  Rp.  176.377.335.075.  Tahun  2014 kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  PAD  turun menjadi  sebesar  0,34%.  Hal  ini  karena  terjadi penurunan pajak hiburan sebesar 4,45% sedangkan PAD  mengalami  kenaikan  sebesar  37,17%. Kemudian  tahun  2015  kontribusi  pajak  hiburan terhadap  PAD  turun  menjadi  sebesar  0,32%.  Hal ini  dipengaruhi  oleh  kenaikan  pajak  hiburan sebesar  3,19%  yang  jauh  lebih  kecil  jika dibandingkan  kenaikan  PAD  sebesar  12,26%. Pada  tahun  2016  kontribusi  pajak  hiburan mengalami  kenaikan  menjadi  sebesar  0,40%.  Hal ini  dipengaruhi  oleh  naiknya  penerimaan  pajak hiburan  sebesar  34,47%  lebih  besar  dari  pada kenaikan PAD yang hanya naik 5,80%. Pada tahun 2017  kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  PAD kembali  naik  menjadi  1,14%  karena  dipengaruhi oleh  naiknya  penerimaan  pajak  hiburan  sebesar 201,35% yang jauh lebih besar daripada kenaikan PDRB yang hanya naik 6,78%.
Dengan demikian jika dirata-rata kontribusi  pajak  hiburan  terhadap  PDRB  selama periode  tahun  2013-  2017  sebesar  0,538%  per tahun.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa kontribusi pajak  restoran  terhadap  PAD  Kota  Tegal  masuk ketegori sangat kurang.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan  maka  dapat  diambil  kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Efektivitas  penerimaan  pajak  hotel  di  Kota Tegal  selama  periode  tahun  2013  –  2017 memiliki rasio lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif.
2. Efektivitas  penerimaan  pajak  restoran  di  Kota Tegal  selama  periode  tahun  2013  –  2017 memiliki rasio lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif.
3. Efektivitas  penerimaan  pajak  hiburan  di  Kota Tegal  selama  periode  tahun  2013  –  2017 mengalami  perubahan  tiap  tahunnya.  Pada tahun  2013  rasio  efektivitas  penerimaan  pajak hiburan  sebesar  53,71%  sehingga  dikatakan tidak efektif. Kemudian pada tahun 2014, rasio efektivitas  penerimaan  pajak  hiburan  sebesar 83,34%  sehingga  dikatakan  cukup  efektif. Sedangkan  pada  tahun  2015  –  2017,  rasio efektivitas penerimaan pajak hiburan lebih dari 100% sehingga dikatakan sangat efektif.
4. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan  terhadap  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  Kota  Tegal  selama  periode tahun  2013  –  2017  dengan  rasio  kontribusi masih dibawah 10% sehingga dikatakan sangat kurang.
5. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017  dengan  rasio  kontribusi  masih  dibawah 10% sehingga dikatakan sangat kurang.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :
1. Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Tegal  untuk dapat meningkatkan potensi jumlah wajib pajak daerah  yang  belum  terdaftar  sehingga  dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak daerah
2. Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Tegal  untuk dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak daerah  dan  memberikan  sangsi  yang  tegas apabila  para  wajib  pajak  terlambat  atau  tidak membayar pajak daerah.
3. Badan Keuangan Daerah untuk dapat meningkatkan  pelayanan  kepada  wajib  pajak daerah  terutama  berkaitan  dengan  kemudahan
dalam  proses  pembayaran  dan  pendaftaran sebagai wajib pajak daerah.
4. Para  wajib  pajak  daerah  untuk  dapat  berperan aktif  dalam  membayar  pajak  daerah  sehingga dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
5. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih  lanjut  tentang  pajak  daerah  dan kontribusinya  terhadap  Produk  Domestik Regional  Bruto  dan  Pendapatan  Asli  Daerah dengan  menggunakan  analisis  yang  lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Erawati  dan  Rahmawati.  2016. Analisis Efektifitas  Dan  Efisiensi  Pajak  Reklame, Pajak  Parkir,  Pajak  Hiburan,  Produk Domestik    Regional  Bruto  (PDRB)  Dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di
Kabupaten  Bantul. Jurnal  Akuntansi  Vol.  4 No.  1  Juni  2016  Program  Studi  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
[2] Arianto  dan  Padmono.  2014. Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak Daerah  Di  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmu  &
Riset Akuntansi Vol. 3 No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya [3] Haniz,  Nadya  Fazriana.  2013 .  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan    Pajak  Daerah  Kota  Tegal . Skripsi.  Fakultas  Ekonomika  Dan  Bisnis
Universitas Diponegoro
[4] Resmi,  Siti.  2017. Perpajakan  :  Teori  Dan Kasus . Jakarta. Penerbit Salemba Empat
[5] Undang  –  Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
[6] Nurrohman,  Alfian.  2010. Analisis  Faktor-
Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan Pajak  Daerah  Di  Kota  Surakarta  (Tahun 1994-2007). Skripsi.  Fakultas  Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
[7] Khotijah,  Siti.  2017. Analisis  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Yogyakarta Tahun 2010-
2015 . Skripsi. Prodi Ekonomi Pembangunan
–  S1  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
[8] Prasetyo,  Masitoh  dan  Dewi.  2017. Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerimaan Pajak  Reklame  Di  Kabupaten  Karanganyar. Seminar Nasional IENACO - 2017 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Batik.
[9] Peraturan  Daerah  Kota  Tegal  No.  5  Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
[10] Abdul Halim, dkk. 2014. Perpajakan Konsep, Aplikasi,  Contoh,  dan  Studi Kasus. Jakarta  : Salemba Empat
[11] Helti,  Kristiana  Advina.  2010. Analisis Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
[12] Sugiono.  2012. Metode  Penelitian  Bisnis . CV. Alfabeta. Bandung
[13] Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah
[14] Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah