licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Wanprestasi Oleh Koperasi Simpan Pinjam: Bagaimana Dampak Hukumnya?

## Brian Martin
Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, brianmartinn77@gmail.com

## ABSTRACT
The development of the national economy and the changes that occur in the business environment, including the  savings  and  loan  cooperative  unit,  which  is  directed  to  always  encourage  and  play  an  active  role  in increasing the income of its members in order to be able to overcome existing social inequality. Cooperatives are a joint business entity that struggles in the economic field by taking the right and steady path with the aim of  freeing  itself  from  the  economic  difficulties  generally  suffered  by  its  members.  However,  in  reality,  this cooperative has not been maximized in controlling credit so that the ability to generate Residual Income (SHU) is still less effective and must enter the realm of court because of defaulting on its customers. Therefore, this research will analyze legal protection in the event of default by the company in this context is the Cooperative. This research is normative (legal) research. The results of this study conclude that the Cooperative Law does not specifically mention legal protection for customer funds while for customers the protection is seen in article 7 and article 8 of Government Regulation Number 33 of 1998 concerning Participation Capital in Cooperatives and  the  protection  of  customers  is  not  regulated  with  certainty  so  that  regulations  are  needed  to  resolve defaults committed by business actors of Savings and Loan Cooperatives.
Keywords Legal Protection; Default; Cooperative Cite This Paper Martin,  B.  (2024).  Wanprestasi  Oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam:  Bagaimana Dampak Hukumnya? Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History: Received: 2023-11-15
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Brian Martin, brianmartinn77@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  dikelola  menggunakan  asas kekeluargaan  dan  asas  kebersamaan. 1 Pengertian  Koperasi  menurut  Pasal  1  Angka  1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang  memiliki  anggota  orang-perorangan  atau  badan  hukum  koperasi  yang  memegang prinsip  untuk  mensejahterahkan  perekonomian  rakyat  dengan  dasar  ber-asaskan kekeluargaan  hingga  mencapai  kesejahteraan  dan  kemakmuran  anggotanya.  Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak memeberatkan anggotanya. 2
1 Janus Sidabalok. (2012). Hukum Perusahaan . Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 135.
2 Afrinal Chaniago. (1973). Pendidikan Perkoperasian Indonesia . Bandung: Angkasa, hlm. 4
Perkembangan ekonomi nasional dan perubahan yang terjadi lingkungan dunia usaha termasuk  didalamnnya  adalah  unit  koperasi  simpan  pinjam  yang  mana  koperasi  ini diarahkan  untuk  senantiasa  mendorong  serta  berperan  aktif  untuk  meningkatkan pendapatan  anggotanya  agar  mampu  mengatasi  ketimpangan  sosial  yang  ada.  Pada  era sekarang  ini  koperasi  memiliki  perbedaan  prinsip  dengan  pemikiran  yang  mendasari terbentuknya koperasi tersebut, pada saat ini koperasi dijadikan sebagai investasi deposito berjangka yang menurut penulis tidak sesuai dengan kaidah ataupun norma serta aturan yang ada di Perkoperasian Indonesia. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. 3
Ruang lingkup kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam secara umum adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan  untuk  anggota.  Namun  pada  prakteknya  terjadi  inovasi  dalam menjalankan  kegiatan koperasi pada awalnya hanya memberikan penyaluran dana kepada anggota koperasi saja dan  saat  ini  berubah  menjadi  investasi  pinjaman  berjangka  yang  diberikan  oleh  nasabah yang  bukan  merupakan  anggota  koperasi  tersebut.  Salah  satu  contoh  koperasi  simpan pinjamyang melakukan inovasi kegiatan usahanya tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP)  Indosurya,  yang  terdaftar  dengan  terdaftar  dengan  nama  resmi  Koperasi  Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Koperasi Simpan Pinjam ini petama kali didirikan di Jakarta pada 27 September 2012, beralamat di Jl MH Thamrin No 03 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. KSP Indosurya memiliki nomor badan hukum pendirian 430/BH/XII.1/-1.829.31/XI/2012 dengan Nomor Induk Koperasi (NIK) 3173080020001.  NIK KSP Indosurya sudah expired sejak 5 November 2022. 4
Perkembangan kegiatan usaha dari koperasi ini, terlebih kepada KSP Indosurya yang menjadikan  koperasi  menjadi  sebuah  wadah  untuk  investasi  berjangka  dan  menggalang dana  dari  nasabah  yang  bukan  merupakan  anggota  koperasi  dengan  kedok  investasi merupakan tindakan yang salah yang sudah melanggar ketentuan yang Pasal 19 ayat (1), terkait kegiatan usaha simpan pinjam meliputi: 1) menghimpun simpanan dari anggota; 2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain  dan  atau  anggotanya;  dan  3)  mengelola  keseimbangan  sumber dana  dan  penyaluran pinjaman. 5
Terhadap  hal  ini  KSP  Indosurya  secara  tak  langsung  melakukan  kegiatan  usaha investasi  dengan  iming-iming  memberikan  bunga  9%  sampai  dengan  12%  per  tahunnya kepada  para  nasabahnya.  KSP  Indosurya  mendapatkan  nasabah  dengan  menawarkan  11 produk yang terdiri dari delapan produk tabungan dan tiga deposito berjangka. Salah satu produknya  bernama  Simpanan  Berjangka  dengan  batas  minimal  setoran  dana  Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). 6
Selain KSP Indosurya, beberapa KSP seperti KSP Sejahtera Bersama, KSP Intidana, KSP Lima  Garuda,  KSP  Timur  Pratama  Indonesia  serta  beberapa  Koperasi  Simpan  Pinjam Lainnya  yang  gagal  bayar  serta  melakukan  wanprestasi  terhadap  pemenuhan  hak  dari anggota koperasi tersebut disebabkan minimnya pengawasan pendistribusian aliran dana
3 G. Kartasaputra.  (2001). Koperasi Indonesia  yang Berdasarkan Pancasila  dan UUD 1945 , cet ke-5.  Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1
4 Balqis  Falahnda, “ Profil  KSP  Indosurya,  Perusahaan  Apa  &  Kronologi  Kasus  Penipuan ”,  diakses  melalui https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJg .  Pada  tanggal  9  Mei 2023.
5 Lihat  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
6 Aryo Putranto Saptohutomo , “Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T”, diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus-penipuan-investasi- ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang . Pada tanggal 9 Mei 2023.
yang dilakukan serta beberapa kegiatan alih fungsi koperasi menjadi deposito berjangka dan menghimpun dana yang lebih besar lagi sehingga dibutuhkan sistem pengendalian untuk meminimalisir resiko wanprestasi yang diterima oleh anggota koperasi.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa,  pemberian  dana  oleh  koperasi  merupakan  suatu usaha  koperasi  yang  paling  pokok. Dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah dana milik koperasi itu sendiri melainkan dana yang berasal dari anggota koperasi,  sehingga  penyaluran  kredit  yang  akan  dilakukan  oleh  koperasi  kepada nasabahnya,  haruslah  dilaksanakan  dengan  tepat  sasaran  serta  diperlukan  adanya pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah juga harus memenuhi syarat hukum. Masalah keamanan atas kredit merupakan masalah yang harus  diperhatikan  oleh koperasi, karena adanya resiko yang timbul dari sistem pemberian kredit.
Permasalahan  yang  tersebut  di  atas  dapat  dihindari  dengan  adanya  pengendalian internal  yang  memadai  di  bidang perkreditan  yang  bekerja  sama  dengan  pihak eksternal dalam hal ini kementerian koperasi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata  lain  diperlukan  suatu  pengendalian  yang  dapat  menunjang  efektivitas  pemberian kredit.  Dalam  entitas  atau  perusahaan  sering  kita  dengar  yang  namanya  audit  internal, dimana audit internal merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh orang atau badan yang melaksanakan  aktivitas  internal  audit.  Oleh  sebab  itu  audit  internal  senantiasa  berusaha untuk  menyempurnakan  dan  melengkapi  setiap  kegiatan  dengan  penilaian  langsung atas setiap  bentuk    pengawasan  untuk  dapat  mengikuti  perkembangan  dunia  usaha  yang semakin kompleks.
Fungsi  pengawasan  audit  internal  muncul  sebagai  suatu  kegiatan  khusus  yang memanfaatkan  metode  dan  teknik  dasar  dari  penilaian.  Peran  auditor  internal  Koperasi Simpan  Pinjam  adalah  sebagai  badan  yang  melaksakan  aktivitas  internal  audit  terhadap seluruh  sistem  yang  ada  dan  memberikan  laporan  secara  tranparan  kepada  OJK  sebagai pihak  eksternal  yang  mengendalikan  serta  meminimalisir  kecurangan-kecurangan  yang sedang dan akan timbul dikemudian hari agar koperasi tetap menjalankan prinsip yang telah di atur dalam undang-undang. Dengan kemampuan mengelolah modal perusahaan yang ada untuk  menciptakan  SHU,  tentunya  audit  internal  mempunyai  andil  untuk  mengendalikan operasional guna mencapai tujuan koperasi.  KSP Indo  Surya  adalah salah satu  koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan umum koperasi sebagai penghimpun dana berupa simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat.
Pada  kenyataannya  koperasi  ini  belum  maksimal  dalam  melakukan  pengendalian kredit sehingga kemampuan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) masih kurang efektif dan harus  masuk  ke      ranah  pengadilan  karena  melakukan  wansprestasi  terhadap  para nasabahnya.  Oleh  karena  mengingat  pentingnya  setiap  nasabah  untuk  mendapat perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi oleah perusahaan dalam konteks ini adalah Perkoperasian, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Secara konsep penelitian hukum normatif dikemukakan  oleh  banyak  ahli  adalah  penelitian  yang  secara  karakter  diarahkan  untuk mengevaluasi  hukum  positif,  dan  mengandung  elemen  preskriptif  atau  dimensi mengkaidahi. 7 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  untuk  mengupas  tuntas  isu  dalam penelitian  ini  tentu  akan  didasarkan  pada  bahan  hukum  primer  yang  bersumber  dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur
7 Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 34.
kepustakaan.  Sedangkan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum bagi Para Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Perlindungan hukum memiliki kaitan dengan kepustakaan Belanda “rechtbescherming van  de  burgers  tegen  de  overheid” kemudian  dalam  kepustakaan  berbahasa  inggris “legal protection  of  the  individual  in relation  to  acts  of  administrative  authorities” .  Perlindungan hukum  dibedakan  menjadi  dua  macam  yaitu  perlindungan  hukum  yang  preventif  dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif  mengajukan  keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 9
Dengan  demikian,  perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa  sedangkan  sebaliknya  perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 10 Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi  tindak  pemerintahan  yang  didasarkan  kepada  kebebasan  bertindak  karena  dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam  mengambil  keputusan  yang  didasarkan  pada  diskresi.  Penanganan  perlindungan hukum  pada  peradilan  umum  di  Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan  hukum  yang represif.
Perlindungan  hukum  yang  preventif  dalam  perkembangannya  agak  ketinggalan dibangingkan  perlindungan  hukum  represif.  Tetapi  akhirnya  baru  disadai  pentingnya perlindungan  hukum  yang  preventif  terutama  dikaitkan  dengan  asas “freies  ermessen” . Sistem  hukum  yang  berbeda  melahirkan  perbedaan  mengenai  bentuk  dan  jenis  sarana perlindungan hukum bagi rakyat, dalam hal ini sarana perlindungan hukum represif. 11
Menurut  Teori  Negara  Kesejahteraan  mengenai  konsepsi  negara  hukum  modern tentang penyelenggaraan negara kesejahteraan ( welfare state ), maka salah satu tugas negara itu  adalah  untuk  menciptakan  masyarakat  sejahtera  dan  selanjutnya  menjamin pencapaiannya dengan peraturan hukum yang adil. Dalam Neraga Modern “welfare state” tugas pemerintah tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga  kesejahteraan  bagi  semua  orang  tetap  terjamin.  Dengan  demikian  pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga  dalam  bidang  sosial  ekonomi.  Pencetus  teori  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ) adalah R. Kranenburg, yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.
Dalam  dunia  hukum  modern,  terdapat  dua  sistem  induk  yaitu civil  law  system dan common  law  system .  Pada civil  law mengakui  adanya  pengadilan  umum  dan  pengadilan administrasi, sedangkan common law hanya mengenal satu peradilan yaitu ordinary court . Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila maka untuk merumuskan prinsip perlindungan hukum kita adalah pancasila dan dasar falsafah negara konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtstaat dan the rule of law . Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat
8 Sudikno Mertokusumo. (2014). Penemuan Hukum . Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 36.
9 Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia . Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm.2
10 Ibid.
dan  martabat  manusia  yang  bersumber  pada  Pancasila  dan  prinsip  negara  hukum  yang berdasarkan Pancasila.
Perlindungan  Hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan  menggunakan  sarana  hukum  atau  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum. 12 Dengan  kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum  yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga merupakan perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. 13
Undang-undang  Perkoperasian  tidak  menyebutkan  secara  khusus  mengenai perlindungan  hukum  untuk  dana  nasabah  sedangkan  untuk  nasabah  perlindungannya terlihat  dalam pasal  7 dan  pasal  8  Peraturan Pemerintah Nomor  33  Tahun  1998  tentang Modal  Penyertaan  Pada  Koperasi.  Dalam  pasal  7  ayat  (1)  merumuskan  bahwa: “Pemodal turut memegang resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan  sebatas  nilai  modal  penyertaan  yang  ditanamkan  dalam  koperasi” .  Dan  dalam pasal 8 merumuskan bahwa: “Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan” .
Tetapi  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  dana  nasabah  sebelum  terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan para dana nasabah. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka salah satu  pihak  itu  dapat  digugat  di  pengadilan  (Pasal  1243  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata).  Apabila  kerugian  yang  dialami  oleh  para  nasabah  diakibatkan  kebijakan  yang sudah disepakati dalam rapat anggota maka yang bertanggungjawab adalah seluruh anggota atau  pemilik  koperasi,  atau  apabila  kerugian  diakibatkan  kelalaian  pengurus  maka  yang bertanggungjawab disini adalah pengurus.

## Tanggung Jawab Koperasi terhadap Dana Anggota dalam Hal Wanprestasi
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang  debitur  dikatakan  lalai,  apabila  ia  tidak memenuhi  kewajibannya  atau  terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. 14 Wanprestasi terdapat dalam pasal  1243  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa: “Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampau kannya” . 15
Secara  keperdataan,  pengurus  koperasi  tentunya  memiliki  hubungan  keperdataan dengan  seorang  anggota  koperasi.  Konsekuensi  dari  suatu  hubungan  keperdataan  ialah timbulnya  hak  dan  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  masing-masing  pihak.  Setiap manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya harus saling menghargai hak dan  kewajiban  setiap  individu.  Untuk  mempertegas  dan  memperjelas  hal  itu,  terciptalah
12 Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, dan Gede Agung Dharma Kusuma. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Jurnal Kertha Semaya , Nomor 10, Volume 1, Oktober 2013.
13 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. (2000). Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: Alumni, hlm. 49
14 Salim HS. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.
15 Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2008). Hukum Perikatan. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12
berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan manusia.
Perjanjian seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, seringkali muncul  halangan  sehingga  pelaksanaan  perjanjian  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang  sangat  erat  dengan  somasi.  Wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi  atau  lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.
Akibat  wanprestasi  yang  dilakukan  debitur  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi kreditur,  sanksi  atau  akibat-akibat  hukum  bagi  debitur  yang  wanprestasi  ada  4  (empat) macam, yaitu:
1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hukum (pasal 181 ayat (1) HIR ( Herzien Inlandsch Reglement ). 16
Dalam  hal  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Koperasi  yang  bertanggungjawab  atas terjadinya wanprestasi adalah pengurus koperasi. Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan  pengurus  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja  maupun  karena  kelalaiannya, pengurus harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Apabila jika tindakan yang merugikan  koperasi  ini  karena  kesengajaan,  pengurus  dapat  di  tuntut  di  pengadilan. Tanggung jawab koperasi terhadap dana nasabah dalam hal wanprestasi adalah dengan cara mengembalikan dana nasabah dalam hal simpanan berjangka dengan tingkat suku bunga sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan pihak anggota nasabah.
Selanjutnya penggantian  kerugian perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa ker ugian kepada seorang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menerbitkan  kerugian  itu  mengganti kerugian” . 17 Ketentuan  pasal  1365  tersebut  mengatur  pertanggungjawaban  yang diakibatkan  oleh  adanya  perbuatan  melawan  hukum  baik  karena  berbuat  (positif)  atau karena  tidak  berbuat  (pasif).  Pihak  yang  bertanggungjawab  atas  kerugian  dari  anggota koperasi  bukanlah  Koperasi  Simpan  Pinjam  itu  sendiri,  melainkan  pengurus  Koperasi Simpan  Pinjam  yang  dalam  perbuatannya  dianggap  telah  melakukan  penyelewengan terhadap seluruh Anggota Koperasi.
Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, dapat berupa pengganian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Secara teoritis  penggantian  kerugian  sebagai  akibat  dari  suatu  perbuatan  melawan  hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kerugian yang bersifat actual ( actual loss ) dan kerugian yang akan datang.
Dikatakan  kerugian  yang bersifat  actual  adalah kerugian  yang  mudah dilihat  secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-
16 Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Managemen , Volume 7, Nomor 2.
17 Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
hal  kongkrit  yang  timbul  sebagai  akibat  adanya  perbuatan  melawan  hukum  dari  pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat di masa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul di masa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Atas kerugian-kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum, pihak yang menderita kerugian dapat memberikan gugatan, berupa: 18
1. Uang;
2. Pemulihan ke keadaan semula;
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali;
4. Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.
Dalam pasal 38 Kepres No. 80 Tahun 2003 telah ditentukan cara-cara yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang muncul diantara mereka. Ada 5 cara yang  dapat  ditempuh  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  pengguna  jasa  dan  penyedia jasa, yaitu: 19
1. Musyawarah
2. Mediasi
3. Konsiliasi
4. Arbritase
5. Melalui  pengadilan,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
Upaya  penyelesaian  seperti  yang  dilakukan  diatas  merupakan  perlindungan  hukum yang  bersifat  represif  yakni  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Sementara,  perlindungan hukum  yang  preventif  sebagai  upaya  untuk  menghindari  terjadinya  sengketa  juga  dapat dilakukan  sebagai  upaya  pencegahan.  Sebagai  anggota  koperasi,  pengawasan  terhadap jalannya  kepengurusan  koperasi  itu  tentu  saja  dapat  dilakukan.  Anggota  koperasi  dapat bertindak  aktif  dalam  melakukan  pengawalan  kepengurusan  koperasi.  Pasal  20  Undang- Undang  No.  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  mengatur  tentang  hak  dari  seorang anggota koperasi, yaitu:
1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. Mengemukakan  pendapat  atau  saran  kepada  pengurus  diluar  Rapat  Anggota  baik diminta maupun tidak diminta;
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
6. Mendapatkan  keterangan  mengenai  perkembangan  Koperasi  menurut  ketentuan dalam Anggaran Dasar.
Berdasarkan hak yang dimiliki oleh seorang anggota koperasi diatas, anggota Koperasi Simpan Pinjam berhak untuk meminta diadakannya Rapat Anggota apabila terdapat hal-hal yang  sekiranya  perlu  dibicarakan  secara  bersama-sama  antara  anggota  koperasi  beserta pengurus.  Terlebih  lagi,  anggota  Koperasi  Simpan  Pinjam  telah  merasakan  ada  dugaan kejanggalan  yang  dilakukan  dari  pengurus  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Selain  itu,  anggota dapat  juga  mengemukakan  pendapatnya  kepada  pengurus  baik  di  forum  rapat  anggota maupun diluar rapat. Anggota Koperasi Simpan Pinjam dapat memberikan pendapatnya atas kepengurusan atau yang terkait dengan keadaan koperasi. Keterangan mengenai informasi perkembangan dan keadaaan koperasi juga merupakan hak dari seorang anggota, sehingga anggota  koperasi  dapat  memintanya  kepada  pengurus.  Cara-cara  tersebut  bisa  dilakukan untuk  menghindari  terjadinya  penyalahgunaan  hak  dan  kewenangan  oleh  pengurus koperasi  dan  peran  aktif  anggota  koperasi  juga  diperlukan  agar  anggota  mengetahui,
18 Muhammad  Insa  Ansari.  (2020).  Omnibus  Law  Untuk  Menata  Regulasi  Penanaman  Modal, Jurnal  Rechts Vinding, Volume 9, Nomor 1.
19 Salim H.S. (2008). Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata . Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 198.
mengerti,  dan  memahami  segala  sesuatu  yang  terjadi  pada  koperasi,  baik  kepengurusan, maupun hal-hal yang lainnya.

## PENUTUP
Perlindungan  Hukum  adalah suatu  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dengan kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum  yaitu  konsep hukum  dapat  memberikan  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Undang-undang Perkoperasian  tidak  menyebutkan  secara  khusus  mengenai  perlindungan  hukum  untuk dana nasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi dan perlindungan terhadap para nasabah tidak diatur secara pasti sehingga dibutuhkan regulasi untuk  menyelesaikan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  Koperasi  Simpan Pinjam.
Adapun  rekomendasi  yang  diberikan  ke  depan,  bahwa  perlu  dilakukan  perbaikan Undang-Undang yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam untuk dapat menciptakan perlindungan  hukum  bagi  nasabah  terhadap  kegiatan-kegiatan  Koperasi  Simpan  Pinjam yang  dapat  melakukan  wanprestasi  agar  nasabah  mendapatkan  manfaat  dari  kegiatan Koperasi Simpan Pinjam tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Chaniago, Afrinal. (1973). Pendidikan Perkoperasian Indonesia . Bandung: Angkasa.
Hadjon,  M.  Philipus.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia .  Surabaya:  PT Bina Ilmu.
Kartasaputra, G. (2001). Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , cet ke-5. Jakarta: Rineka Cipta.
Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mertokusumo, Sudikno. (2014). Penemuan Hukum . Yogyakarta: Cahaya Atma.
Sidabalok, Janus. (2012). Hukum Perusahaan . Bandung: Nuansa Aulia.
Kusumaatmadja,  Mochtar  dan  Arief  Sidharta.  (2000). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Bandung:
Alumni.
H.S., Salim. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
----------------------. Perkembangan  Hukum  Kontrak  di  Luar  KUHPerdata .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo.
Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. (2008). Hukum Perikatan. Jakarta: Rajawali Pers.

## Jurnal/ Website:
Insa Ansari, Muhammad. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, Jurnal Rechts Vinding, Volume 9, Nomor 1.
Sinaga,  Niru  Anita  dan  Nurlely  Darwis.  (2015).  Wanprestasi  dan  Akibatnya  dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Managemen , Volume 7, Nomor 2.
Yasa,  Putu  Hartawiguna,  Dewa  Gede  Rudy,  dan  Gede  Agung  Dharma  Kusuma.  (2013). Perlindungan  Hukum  terhadap  Dana  Nasabah  yang  Disimpan  Pada  Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Jurnal Kertha Semaya , Nomor 10, Volume 1.
Aryo Putranto Saptohutomo , “Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106
T”, diakses melalui
https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus- penipuan-investasi-ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang .  Pada  tanggal  9  Mei 2023.
Balqis  Falahnda,  “Profil  KSP  Indosurya,  Perusahaan  Apa  &  Kronologi  Kasus  Penipuan”, diakses  melalui https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi- kasus-penipuan-gBJg . Pada tanggal 9 Mei 2023.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
Peraturan Menteri KUKM Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.