## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT  UNDANG - UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999
Ni Kadek Diah Feryantini 1 , Komang Febrinayanti Dantes 2 , Muhamad Jodi Setianto 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: diah.feryantini@undiksha.ac.id , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , Jodi.Setianto@Undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur yang wanprestasi. (2) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia debitur secara parate eksekusi. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan menggunakan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute  approach), dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  adalah  teknik  studi  dokumen  dan  dianalisis  sesuai permasalahan  yang  dikaji  secara  yuridis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  (1)  Proses  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  terhadap  debitur  yang wanprestasi  dilakukan  dengan  cara  penetapan  wanprestasi,  proses  pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tidak dilaksanakan  sesuai  dengan  tata  cara  eksekusi  yang  benar,  namun  dengan dikeluarnya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan leasing akan lebih berhati-hati  mengambil  tindakan  parate  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia.  (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur yaitu faktor eksternal (perusahaan leasing), dan faktor internal (debitur).
Kata kunci: Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Eksekusi.

## Abstract
This research aims to (1) know the process of carrying out the execution of the obect of  the debitor’s  fiduciary  guarantee  in  default.  (2)  know  what  factors  affect  the execution of the debtor's fiduciary guarantee parate execution.  The type of research used  is  normative  legal  research,  using  the  type  of  statute  approach,  and  case approach.  The  legal  materials  used  are  primary  legal  materials,  secondary  legal materials,  and  tertiary  legal  materials.  Legal  material  collection  technique  is  a technique  of document  study  and  analyzed  according  to problems  studied  juridically qualitatively. The results showed that (1) the process of carrying out the execution of fiduciary guarantees against debtors who are wanprestasi is carried out by means of wanprestasi  determination,  the  process  of  carrying  out  the  execution  of  fiduciary guarantees according to Law No. 42 of 1999 is not carried out in accordance with the correct execution procedures, but with the release of the decree of MKRI Number 18 / PUU  /  XVII  /  2019,  leasing  companies  will  be  more  careful  to  take  parate  execution actions  against  fiduciary  guarantee  objects.  (2)  Factors  that  cause  the  execution  of fiduciary guarantee objects by creditors are external factors (leasing companies), and internal factors (debtors).
Keywords: Fiduciary Guarantee, Execution.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan individu masyarakat yang sangat  beraneka  ragam  dan  sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan  kemampuan  untuk  mencapai suatu  yang  akan  dibutuhkannya  tersebut mengalami  keterbatasan  terlebih  lagi dalam  kendala  perekonomian.  Hal  inilah yang  menyebabkan  individu  manusia memerlukan  bantuan  untuk  memenuhi kebutuhannya  tersebut.  Dalam  hal  ini untuk mencapai kebutuhan tersebut entah itu  berupa  fasilitas,  dan  meningkatkan usaha,  serta  meningkatkan  daya  guna suatu barang, maka individu itu memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan.  Bisa  juga  dari  perusahaan sewa  guna  usaha  atau  di  Indonesia  lebih dikenal  dengan  nama  leasing.  Kegiatan utama  perusahaan  sewa  guna  adalah bergerak  di  bidang  pembiayaan  untuk barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah (Ade Onny Siagian, 2021:147).
Keberadaan  leasing  yaitu  sebagai salah  satu  dari  suatu  usaha  di  bidang lembaga  pembiayaan  dan  yang  biasanya sering  digunakan  oleh  perorangan  dan perusahaan dalam kegiatan pinjam meminjam  barang  modal.  Kegiatan  yang sudah  lama  dan  sudah  lumrah  dilakukan oleh  kalangan  masyarakat  luas  yaitu kegiatan pinjam meminjam. Namun adanya  syarat  pinjam  meminjam  yang biasanya  berupa  penyerahan  jaminan utang  atau  agunan  pinjaman  oleh  debitur (pihak  peminjam)  kepada  kreditur  (pihak pemberi pinjaman).
Jaminan memiliki fungsi yang sangat berarti  di  dalam  kegiatan  perekonomian karena  pada  umumnya  dalam  pemberian pinjaman  modal  dari  Lembaga  keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus  dipenuhi  para  pihak  peminjam  jika ingin  mendapatkan  pinjaman  permodalan dalam  sistem  kredit,  baik  untuk  jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk itu sama  seperti  halnya  yang  berkaitan dengan  hukum  jaminan  yaitu  sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan- jaminan  piutang  seorang  debitur  terhadap kreditur (Satrio, 2011:3).
Indonesia  mengenal  4  lembaga jaminan  kebendaan,  yaitu  Gadai,  Hak Tanggungan, Fidusia, dan Hipotek. Lembaga  jaminan  yang  telah  diakui kedudukannya  salah  satunya  adalah jaminan  fidusia.  Jaminan  Fidusia  ini berbeda  dengan  jaminan  kebendaan lainnya,  lembaga  fidusia  adalah  satu- satunya  lembaga  yang  di  mana  debitur menguasai  barang  jaminan  yang  bersifat bergerak  dan  uang  dari  perjanjian  kredit. Jaminan  Fidusia  dilakukan  dengan  cara constitutum  possessorium,  yaitu  benda yang  telah  diserahkan  kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Maka hal ini yang  berarti  penyerahan  hak  milik  atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan  kepada  pemberi  fidusia  untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun  hanya  sebagai  peminjam  pakai untuk  sementara  waktu  atau  tidak  lagi sebagai pemilik. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1152 KUHPerdata menyatakan, bahwa: “Jika barang jaminan tetap  dibiarkan  dikuasai  debitur  maka jamin an  tersebut  akan  tidak  sah”.  Ketika lembaga fidusia dikaitkan dengan ketentuan  pada  Pasal  1152  KUHPerdata tampaknya memang sangat bertentangan, karena  menurut  ketentuan  dari  Pasal tersebut  mengharuskan  barang  jaminan diserahkan  secara  fisik  kepada  pemberi kredit (Sri Ahyani, 2011).
Sebelum  dikeluarkannya  Undang  - Undang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia  sebagai  pranata  jaminan  diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia  berdasarkan  yurisprudensi  yang pernah  ada  adalah  penyerahan  hak  milik atas k еpercayaan, atas benda dan barang -  barang  kreditur  yang  bergerak  sebagai milik  debitur  serta  kepada  penguasaan fisik  atas  barang  -  barang  itu  tetap  pada debitur.
Pada  awalnya,  yang  menjadi  benda dari  objek  fidusia  hanya  terbatas  pada kekayaan  benda  bergerak  yang  berwujud dalam  bentuk  peralatan.  Namun  seiring dalam  perkembangan  selanjutnya,  yang menjadi  benda  dalam  objek  fidusia  itu termasuk  juga  kekayaan  benda  bergerak
yang  tak  berwujud,  dan  benda  tak bergerak  yang  tidak  dibebankan  hak tanggungan.  Benda  yang  telah  dibebani jaminan  fidusia  oleh  pemberi  fidusia (debitur)  wajib  didaftarkan  oleh  penerima fidusia  (kreditur)  di  kantor  pendaftaran jaminan  fidusia  seperti  yang  sudah  ada dalam  ketentuan  pada  pasal  11,  jo  pasal 13, jo pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia dengan  mencermati  dan  memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud  pada  pasal  13  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia.  Kemudian  atas  dikabulkannya permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia maka  kepada  pihak  penerima  fidusia (kreditur)  akan  terbitlah  sertifikat  jaminan fidusia yang dicantumkan kata- kata “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha”  seperti  yang  telah  tertuang  dalam pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 42 Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia. Pendaftaran  pada  Kantor  Pendaftaran Fidusia  merupakan  perwujudan  dari  asas publisitas  dan  kepastian  hukum  bagi kreditur dan debitur (Hudiyanto,2018).
Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala sesuatu yang dianggap merugikan para pihak hendaknya  diselesaikan  secara  hukum. Tidak  adanya  main  hakim  sendiri  adalah salah  satu  prinsip  yang  ada  pada  negara hukum.  Seperti  halnya  pada  persoalan yang  terjadi  dalam  masyarakat  tentunya harus  didasarkan  dengan  prinsip  keadilan dan  dapat  memberikan  sesuatu  hal  adil sesuai  pada  proporsinya.  Kebutuhan dasar  tindakan  tidak  main  hakim  sendiri akan  mengarah  pada  aspek  ketertiban dalam masyarakat. Dewasa ini, permasalahan  yang  sering  terjadi  antara debitur  dan  kreditur  yaitu  ketika  debitur melakukan wanprestasi dan adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur terhadap debitur sering melalui pihak ke 3 yaitu jasa debt  collector.  Terkadang  melalui  jasa debt collector inilah yang dapat menimbulkan masalah baru antara debitur dengan kreditur. Pada hal ini sering terjadi yang  dimana  cara  debt  collector  dalam
mengeksekusi  barang  jaminan  fidusia dengan mengintimidasi, dan menggunakan cara kekerasan serta bahkan  dengan  cara  merampas  barang jaminan fidusia dijalan secara paksa, yang kemudian  hal  ini  dapat  menyebabkan adanya perlawanan oleh debitur.
Menurut  Subekti,  yang  dimaksud dengan  eksekusi  adalah  upaya  dari  pihak yang  dimenangkan  dalam  putusan  guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan  bantuan  kekuatan  hukum,  dan bersifat  memaksa  pihak  yang  dikalahkan untuk  melaksanakan  putusan  melalui pengadilan. Kemudian, kepolisian membuat  keputusan  melalui  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perlunya pengamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses eksekusi jaminan  fidusia  agar  tidak  terjadinya parate  eksekusi  karena  kreditur  memiliki kekuatan  eksekutorial  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  yang  sama dengan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Dalam  hal Pengamanan  Eksekusi  yang  dimksud  ini adalah  tindakan  kepolisian  dalam  rangka memberi  pengamanan  dan  perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, dan pemohon eksekusi, serta termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.
Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia  bagi  debitur  yang  tidak  mau menyerahkan objek fidusia secara sukarela dilakukan dengan berbagai tahapan dengan
mengedepankan tindakan-tindakan persuasif artinya menggunakan  tindakan  Non  Justisia  dan juga  Non  Litigasi  sehingga  dalam  hal  ini debitur  yang  tidak  mau  menyerahkan secara sukarela sebelum dilakukan proses hukum,  melalui  tahapan  yang  cukup  ketat dan  diberikan  kesempatan  yang  cukup lama  untuk  menyelesaikan  persoalan tersebut. Apabila tidak dilakukan penyelesaian maka akan dilakukan eksekusi  langsung  menurut  ketentuan pasal  30  Undang-Undang  Nomor  42
Tahun 1999 Tentang Fidusia.
Permasalahan  ini  dapat  diselesaikan melalui  pelaksanaan  putusan  pengadilan
perkara  perdata  apabila  debitur  menolak untuk  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia kepada pihak kreditur.
Pada  awalnya,  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Fidusia  mengatur  bahwa  sertifikat jaminan  fidusia  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Fidusia  menyatakan penerima  fidusia  mempunyai  hak  untuk menjual  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cedera janji. Terkait materi dalam  Pasal  15  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tersebut  tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan  bagi  debitur.  Pasalnya,  kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa  mekanisme  eksekusi  pengadilan. Tindakan sepihak berpotensi menimbulkan  tindakan  sewenang-wenang dan kurang manusiawi dalam pelaksanaan eksekusi  dari  kreditur  baik  fisik  maupun psikis  terhadap  debitur  yang  acapkali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia. Selain itu, adanya inkonstitusionalitas  dalam  Pasal  15  ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999.  Terhadap  frasa  ‘cedera  janji’  tidak menjelaskan
faktor-faktor
yang menyebabkan pemberi fidusia
mengingkari kesepakatan dengan penerima  fidusia.  Seharusnya  adanya frase  “cedera  janji”  agar  tidak  ditentukan secara  sepihak  oleh  kreditur  melainkan atas  dasar  kesepakatan  antara  kreditur dan debitur atau atas dasar  upaya hukum yang  menentukan  telah  terjadinya  cedera janji.
Lembaga fidusia dan prosedur eksekusi  dalam  fidusia  ini  baru  saja menjadi  materi  uji  undang-undang  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019  di  mana  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  mengeluarkan
Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel seorang debitur  atas  nama  Apriliani  Dewi  dan  Suri Agung Prabowo merasa hak nya terlanggar atas penarikan kendaraan yang dilakukan  PT.  Astra  Sedaya  Finance
dalam  suatu  perjanjian  multiguna  (Sri Pujianti,  2020).  Meskipun  debitur  sukses dalam  melakukan  gugatan  perbuatan melawan  hukum  atas  tindakan  kreditur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,  pihak  kreditur  masih  melakukan penarikan paksa atas kendaraan bermotor yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia dengan berprinsip bahwa kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi menggunakan  lembaga  titel  eksekutorial. Maka pihak debitur yang merasa dirugikan di  atas,  mengajukan  judicial  review terhadap ketentuan pasal 15 dari Undang- Undang Fidusia, yang mengandung ketentuan  mengenai  titel  eksekutorial  dan ketentuan  mengenai  parate  eksekusi, yang kemudian dikabulkan secara bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam  Putusan  Nomor  18/PUU- XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengubah  mekanisme  eksekusi  objek jaminan  fidusia  sepanjang  tidak  diberikan secara sukarela oleh debitur maka kreditur harus  mengajukan  permohonan  eksekusi ke  pengadilan  negeri  (PN).  Terkait  uji materi atas pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang  -  Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang  Fidusia  dengan  dikeluarkannya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut maka memiliki implikasi  hukum  terhadap  bagaimana pelaksanaan  eksekusi  terhadap  jaminan fidusia yang kita ketahui sering menimbulkan polemik masyarakat.
Berdasarkan paparan uraian di atas maka yang  menjadi  focus  penelitian  ini    adalah “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.”    Dengn  pokok  pembahasan mengenai  proses  pelaksanaan  eksekusi jminan  fidusia  debitur  yang  wanprestasi serta  faktor  yang  dapat  mempengaruhi terjadinya  pelaksanaan  eksekusi  debitur secara parate eksekusi.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif dimana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan  dengan  mengkaji  peraturan
perundang-undangan  atau  hukum  serta melakukan penelitian berdasarkan doktrin- doktrin  (Ali,  2014:  24).  Penelitian  ini  akan membahas tentang adanya inkonstitusional  norma  terhadap  pasal  15 ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia,  terhadap  Putusan  MKRI  Nomor 18  PUU/XVII/2019 sehingga  perlu  adanya proses  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia  sesuai  prosedur  hukum  karena dalam  hal  ini  masih  maraknya  kreditur melakukan  tindakan  parate  eksekusi  atas objek  jaminan  fidusia  yang  diperjanjikan tanpa  mengikuti  alur  mekanisme  dan prosedur  hukum  yang  baik  dan  benar. Terkait  penelitian  ini  jenis  pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan  kasus  terhadap  pengujian materiil  ketentuan  pasal  15  ayat  (2)  dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  serta putusan  hakim  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 18/PUUXVII/2019. Terkait dengan
penelitian ini penulis menggunakan beberapa  sumber  bahan  hukum  yang terdiri dari: (1)  Bahan Hukum Primer yaitu menggunakan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
(UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  (UUJF).  (2) Bahan Hukum Sekunder
yang menggunakan  Literatur  hukum  mengenai debitur  dan  kreditur,  Penelitian  hukum mengenai  proses  pelaksanaan  eksekusi jaminan  fidusia,  Jurnal  hukum,  Skripsi, Tesis hukum, dan Artikel terkait permasalahan jaminan fidusia di Indonesia (3) Bahan Hukum Tersier yang
menggunakan  Kamus  Hukum  dan  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dalam menerjemahkan  kalimat-kalimat  hukum yang susah dimengerti. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  perundang- undangan  dalam  penelitian  ini  harus dimulai  dari  penelusuran  berbagai  bahan hukum. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh  berdasarkan  studi  kepustakaan atas bahan hukum dideskripsikan,
dikelompokan,  dan  dianalisis  dengan teknik  deskriptif  secara  menyeluruh  dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dan relevan. Untuk pengolahan  bahan  hukum  teknik  yang digunakan  adalah  teknik  deduktif  yaitu kesimpulan yang diperoleh dari pendeskripsian permasalahan yang bersifat umum sampai pada permasalahan khusus yang lebih mendetail.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses
Pelaksanaan
Eksekusi Terhadap  Jaminan  Fidusia  Debitur yang Telah Melakukan Wanprestasi Tata Cara Penetapan Wanprestasi
Dalam  penentuan  wanprestasi  jika seorang debitur tidak memenuhi prestasinya  sebagaimana  mestinya,  maka debitur dapat dikatakan wanprestasi contohnya seperti pembayaran yang seharusnya  dibayarkan  secara  berkala tidak  dilakukan  oleh  debitur  (Heriawanto, 2019:  60).  Menurut  Agus  Yudha  Hernoko, ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan  adanya  wanprestasi  debitur tidak  diperlukan  lagi  pernyataan  lalai, antara  lain  untuk  pemenuhan  prestasi berlaku  tenggang  waktu  yang  fatal  (fatale termin),  debitur  menolak  pemenuhan  atau debitur mengakui kelalaiannya.
Langkah  akhir  yang  dapat  diambil oleh kreditur, apabila debitur diyakini tidak lagi  memiliki  kemampuan  dan/atau  iktikad baik  untuk  menyelesaikan  kewajibannya membayar  kredit  yaitu  dengan  cara eksekusi. Tan Kamelo berpendapat bahwa salah  satu  asas  penting  jaminan  fidusia yakni, kemudahan dalam eksekusi. Eksekusi  diperlukan  untuk  menjamin pelaksanaan prestasi debitur
sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam meminjam.
Dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia, sebelum terjadinya eksekusi tentunya ada penetapan  wanprestasi  terhadap  debitur seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  1235 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  menyatakan  bahwa  “dalam  tiap perikatan  untuk  memberikan  sesuatu
adalah  termasuk  kewajiban  si  berhutang untuk  menyerahkan  kebendaan  yang bersangkutan  dan  untuk  merawatnya sebagai  seorang  bapak  keluarga  yang baik, sampai pada penyerahannya.”
Penyerahan yang dimaksud menurut Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (KUHPerdata)  dapat  berupa penyerahan  nyata  maupun  penyerahaan secara  yuridis.  Dalam  hal  seorang  debitur tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana mestinya  dan  ada  unsur  kesalahan, kelalaian  dan  kesengajaan,  maka  ada akibat  hukum  yang  atas  tuntutan  dari kreditur bisa menimpa seorang debitur. Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam pasal  1236  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata)  “si  berhutang adalah  wajib  untuk  memberikan  ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang,  apabila  ia  telah  membawa didinya  dalam  keadaan  tidak  mampu menyerahkan  bendanya,  atau  telah  tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.
Pada  pasal  1243  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) menyatakan  bahwa  “Penggantian  biaya, rugi  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya,  atau  jika  sesuatu  yang harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah
dilampaukannya”.
Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang  -  Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Proses  eksekusi  terhadap  jaminan fidusia  sesuai  dengan  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  dapat dilakukan  dengan  3  cara  yaitu:  (a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima  fidusia.  Sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  15  Ayat  (2)  oleh  Penerima Fidusia. Menurut pendapat Trisadini Prasastinah Usanti
dan Leonora
Bakarbessy, Eksekusi yang dengan menggunakan  titel  eksekutorial  adalah eksekusi  tersebut  secara  langsung  dapat dilaksanakan  melalui  pengadilan  dibawah pimpinan  ketua  pengadilan  negeri  atau harus  ada  fiat  eksekusi  dari  ketua Pengadilan Negeri karena sertifikat fidusia dianggap sama dengan putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  (in  kracht  van  gewijsde)  dan bersifat  final  serta  mengikat  para  pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. (b) Penjualan  Benda  yang  menjadi  objek Jaminan
Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. (c)  Penjualan  di  Bawah  Tangan  yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi  dan  Penerima  Fidusia  jika dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh harga  tertinggi  yang  menguntungkan  para pihak.  Pelaksanaan  penjualan  di  bawah tangan  dilakukan  setelah  lewat  waktu  1 (satu)  bulan  sejak  diberitahukan  secara tertulis  oleh  pemberi  dan  atau  penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar  di  daerah  yang  bersangkutan. Undang-undang  jaminan  fidusia  juga diterangkan,  bahwa  pemberi  fidusia  wajib menyerahkan  benda  yang  objek  jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
Jadi  prinsipnya  adalah  bahwa  penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus  melalui  pelelangan  umum,  karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian  dalam  hal  penjualan  melalui pelelangan  umum  diperkirakan  tidak  akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan  baik  pemberi  fidusia maupun penerima fidusia. Maka dimungkinkan  penjualan  dibawah  tangan asalkan  hal  tersebut  disepakati  oleh pemberi  fidusia  dan  penerima  fidusia  dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut di penuhi.
Dalam  pasal  30  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia  mewajibkan  pemberi  fidusia  untuk menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek
jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia.  Dalam  hal debitur  tidak  menyerahkan  benda  yang menjadi  objek  jaminan fidusia  pada  waktu eksekusi  dilaksanakan,  maka  keditur berhak  mengambil  benda  yang  menjadi objek  jaminan  fidusia  dan  apabila  perlu kreditur  dapat  meminta  bantuan  pihak yang berwenang.
Dengan  adanya  ketentuan  tentang penentuan  tata  cara  eksekusi  pada  Pasal 29  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 memberikan suatu pemahaman  bahwa  cara  eksekusi  benda yang  dijadikan  objek  fidusia  adalah sebagaimana  tersebut  di  atas,  dan  tidak dimungkinkan adanya cara lain.
Pelaksanaan  eksekusi  atas  objek  jaminan fidusia,  berdasarkan  Pasal  32  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  bersifat tertutup, artinya adalah tidak dimungkinkan  diperjanjikan  dengan  cara lain, selainnya yang diatur dalam Pasal 29 dan  31  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  Tentang  Fidusia,  dengan  ancaman batal  demi  hukum.  Ada  2  janji  yang dilarang  dalam  pelaksanaan  eksekusi objek  jaminan  fidusia  yaitu:  (a)  Janji melaksanakan  eksekusi  terhadap  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia dengan  cara  yang  bertentangan  dengan Pasal  29  dan  31  Undang-Undang  Nomor 42 Tahun 1999 (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999), dan (b) Janji yang memberi  kewenangan  kepada  penerima fidusia  (kreditur)  untuk  memiliki  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia, apabila  debitur  cidera  janji  (Pasal  33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

## Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Menindaklanjuti  kasus  perkara  di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN  Jkt.Sel  atas  kasus perkara antara pihak debitur dan perusahaan Leasing PT  Astra  Sedaya Finance, bahwa pihak debitur mengajukan uji  materil  terhadap  pasal  15  ayat  (2)  dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kemudian Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan Nomor  18/PUU-XVII/2019  menyatakan bahwa  tatanan  dalam  konteks  eksekusi
jaminan  fidusia,  khususnya  ketika  kreditur hendak melakukan secara parate eksekusi terhadap  suatu  objek  jaminan  fidusia, terlepas  dari  kekuatan  eksekutorial  yang dimiliki  oleh  suatu  sertifikat  jaminan fidusia.  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  mengeluarkan  Putusan  Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan uji materiil  terhadap  Pasal  15  Ayat  (2)  dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  Mahkamah Konstitusi memaknai kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan
Fidusia digantungkan pada suatu
keadaan,  yaitu:  (a)  Apabila  telah  ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi)  dan  debitur  tidak  keberatan menyerahkan  secara  sukarela  objek  yang menjadi  jaminan  fidusia,  maka  Sertifikat Jaminan  Fidusia  mempunyai  kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (b) Apabila debitur wanprestasi,  penerima  fidusia  (kreditur) mempunyai  hak  menjual  benda  yang menjadi objek  jaminan  fidusia atas kekuasaannya sendiri, asalkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur,  atau  atas  dasar  upaya  hukum yang  menentukan  telah  terjadinya  cidera janji.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Secara Parate Eksekusi
Darma  (2020) menyatakan  bahwa adanya  beberapa  faktor  penyebab  yang dapat mempengaruhi  pelaksanaan  secara parate  eksekusi,  dari  faktor  internal (debitur)  dan  faktor  eksternal  (kreditur) yang dapat menyebabkan terjadinya pengambilan objek jaminan fidusia secara parate  eksekusi  oleh  kreditur  dalam proses  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia debitur.
Faktor Internal
(a)  Debitur  yang  Awam  Hukum.
Eksekusi  secara  sepihak  terjadi  karena ketidak pahaman debitur mengenai prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.  Pentingnya  pemahaman  debitur terhadap pelaksanaan eksekusi dari kreditur sesuai dengan prosedur mulai dari :  pemberian  surat  peringatan,  Petugas
yang  melakukan  eksekusi  objek  jaminan fidusia  merupakan  pegawai  perusahaan pembiayaan  yang  memiliki  surat  tugas untuk melaksanakan eksekusi dan memiliki  sertifikat  jaminan  fidusia,  serta debitur  harus  paham  Proses  penjualan barang  hasil  eksekusi  objek  jaminan fidusia  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.
(b)  Penetapan  Wanprestasi.  Debitur
Secara  Sepihak.  Debitur  dianggap  telah wanprestasi  dan  tidak  ada  itikad  baik  dari debitur  untuk  membayar  kredit  sesuai dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati dan  dalam  kurun  waktu  yang  telah disepakati  atau  jatuh  tempo.  Kadangkala kreditur acapkali mengesampingkan alasan debitur dalam keterlambatan pembayaran  kredit,  jatuh  tempo  tidak sesuai  dengan  tenor  tetapi  pihak  kreditur melakukan  eksekusi  langsung,  dengan merampas  objek  jaminan  fidusia  debitur secara paksa.
(c)  Tidak  Diatur  Akta  Perjanjian Jaminan  Fidusia  Dalam  Wanprestasi Debitur  Pada  pasal  4  UUJF  Nomor  42 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian fidusia  adalah  perjanjian  ikutan  atau asessoir. Perjanjian fidusia tidak akan lahir apabila  tidak  adanya  perjanjian  pokok, perjanjian pokok dimaksud adalah perjanjian  utang  piutang  antara  Debitur dan  Kreditur.  Permasalahannya  adalah terletak  pada  wanprestasi  debitur,  karena biasanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai wanprestasi hanya tertuang  dalam  perjanjian  pokoknya  saja. Padahal perihal wanprestasi wajib dicantumkan juga dalam perjanjian fidusia itu  sendiri  dengan  maksud  memberikan ruang perlindungan hukum terhadap debitur. Kata wanprestasi harus mendapat kesepakatan antara debitur dan perusahaan  leasing  (kreditur)  seperti  apa unsur wanprestasi yang dimaksud.
Pentingnya pemahaman debitur terhadap pelaksanaan eksekusi dari kreditur sesuai dengan prosedur mulai dari : pemberian   surat peringatan, Petugas yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan pegawai per undangan
d. Dalam Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia Debitur Tidak Menyatakan Dengan Sukarela. Faktor Eksternal. Di dalam proses eksekusi  objek  jaminan  fidusia  sebaiknya perusahaan  leasing  yang  menggunakan jasa  debt  collector  mencermati  baik-baik prosedur dan tata cara eksekusi yang baik
dan  benar.  Salah  satunya  adalah  pihak debitur  menyatakan  dengan  sukarela menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  yang telah  memperoleh  kesepakatan  antara kedua  belah  pihak  dan  tertuang  di  dalam perjanjian  akta  jaminan  fidusia.  Apabila debitur tidak menyatakan dengan sukarela menyerahkan  objek  jaminannya,  maka sebaiknya perusahaan leasing mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.

## Faktor Eksternal
(a)  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Tidak Digunakan  Dalam  Prosedur  Hukum  Yang Baik  dan  Benar.  Sertifikat  jaminan  fidusia sudah ada, namun tidak digunakan sesuai prosedur  hukum  yang  baik  dan  benar, seperti  kasus  yang  dialami  debitur  oleh perusahaan  leasing  (PT.  Astra  Sedaya Finance).  Dalam  putusan  pengadilan Jakarta  Selatan  Nomor  345/PDT.G/2018 tentang  gugatan  perbuatan  melawan hukum,  perusahaan  leasing  (PT.  Astra Sedaya Finance) telah dinyatakan bersalah  dan  wajib  membayar  ganti  rugi terhadap pihak debitur menghukum kreditur dan debt collector secara tanggung renteng untuk membayar kerugian  materiil  dan  immateriil  kepada penggugat (debitur). Akan tetapi perusahaan  leasing  (PT.  Astra  Sedaya Finance)  tidak  menindaklanjuti  putusan tersebut,  melainkan  mengeksekusi  paksa menggunakan  sertifikat  jaminan  fidusia, yang diduga oleh debitur berani melakukan tindakan tersebut karena berlindung  di  balik  Pasal  15  ayat  (2)  dan ayat  (3)  Undang-  Undang  Nomor  42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia. Padahal  sebelum  mengeksekusi  objek jaminan  fidusia  perlu  adanya  tahapan- tahapan  dan  prosedur  hukum  yang  harus dicermati  dan  ditaati,  seperti  mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.
(b)  Perbuatan  Main  Hakim  Sendiri dan  Perusahaan  Leasing  Menyatakan Sepihak. Kejadian debitur cidera janji atau wanprestasi mendorong perusahaan Leasing  untuk  menerapkan  cara  yang terkadang menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan. Tindakan ini biasanya  terjadi  dengan  menyewa  jasa debt collector. Dalam praktiknya dilapangan  debt  collector  main  hakim
sendiri  atau  yang  (eigenrichting)  seperti kasus perkara yg dialami debitur terhadap PT.  Astra  Sedaya  Finance  melalui  jasa debt  collector  tersebut.  Di  lain  sisi,  faktor eksekusi  ini  terjadi  bukan  dari  sisi  debt collector  saja,  melainkan  dari  perusahaan leasing  itu  sendiri.  Faktanya  perusahaan leasing sering menyatakan sepihak mengenai  cidera  janji  atau  wanprestasi debitur,  padahal  cidera  janji  ditentukan atas  dasar  kesepakatan  antara  kreditur dan debitur atau atas dasar  upaya hukum yang  menentukan  dan  memutuskan  telah terjadinya cidera janji.
(c)  Akta  Jaminan  Fidusia  Tidak Didaftarkan  Oleh  Perusahaan  Leasing. Suatu  ciri  yang  sangat  menguntungkan bagi  kreditur  dalam  hal  ini  adalah  bahwa sertifikat  jaminan  fidusia  mengandung kata- kata yang menyatakan “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”  pasal  15  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia,  yang  mengandung  title eksekutorial  (Pasal  15  ayat  (2)  UUJF) yang  berarti  sertifikat  jaminan  fidusia mempunyai  kekuatan  yang  sama  dengan suatu  keputusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Manurung,  2015:  5).  Jadi,  apabila  akta jaminan  fidusia  tidak  di  daftarkan  oleh perusahaan Leasing maka akan menimbulkan akibat hukum yang beresiko. Karena,  hal  ini  telah  jelas  diatur  dan  jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
(1) Dalam proses  pelaksanaan
eksekusi terhadap jaminan fidusia, sebelum  terjadinya eksekusi tentunya ada penetapan  wanprestasi  terhadap  debitur. Apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi  sebagaimana  yang  telah tertuang  dalam  pasal  1235,  1236  dan pasal  1243  KUHPerdata.  Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan,  apabila  debitur  cidera  janji, maka  eksekusi  terhadap  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  dapat dilakukan  dengan  3  cara  yaitu:  Pelaksaan
titel  eksekutorial,  Penjualan  Benda  yang menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil  penjualan,  dan  Penjualan  di  Bawah Tangan.  Namun  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan pelaksanaan  eksekusi  terhadap  jaminan fidusia  harus  melalui  pengadilan  apabila debitur  tidak  menyerahkan  objek  jaminan secara  sukarela  dan  adanya  kesepakatan antara  debitur  dan  kreditur  dalam  cedera janji.
(2)
Faktor-faktor yang mempengaruhi  terjadinya  parate  eksekusi objek  jaminan  fidusia  debitur  oleh  kreditur terjadi  karena  adanya  2  faktor,  yang dimana  kedua  faktor  ini  cukup  berkaitan. faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya parate eksekusi terhadap debitur diantarnya faktor internal yaitu: (a) Debitur yang  Awam  Hukum;  (b)  Penetapan Wanprestasi  secara  sepihak;  (c)  Tidak Diatur  Akta  Perjanjian  Jaminan  Fidusia Dalam  Wanprestasi  Debitur;  (d)  Debitur Tidak Menyatakan Dengan Sukarela Menyerahkan  Objek  Jaminan  Fidusia. Tidak  hanya  dari  sisi  faktor  internal  saja melainkan parate eksekusi sangat dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  juga, diantaranya  seperti:  (a)  Akta  Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Leasing; (b) Sertifikat
Jaminan  Fidusia  Tidak  Digunakan  Dalam Prosedur Hukum Yang Baik dan Benar; (c) Perbuatan  Main  Hakim  Sendiri  dan Perusahaan Leasing Menyatakan Sepihak. Saran (1) Mengingat pelaksanaan eksekusi terhadap
jaminan fidusia yang berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia belum  sepenuhnya  dapat  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan belum sesuai prosedur yang baik dan benar  maka,  perlunya  peran  pemerintah untuk  mempertegas  kepastian  hukum terutama mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia debitur dalam hal wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia  dengan  cara  mensosialisasikan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  kepada pihak leasing (lembaga pembiayaan).
(2)  Kepada  masyarakat  agar  lebih memahami, mencermati peraturan- peraturan yang telah ada, dan melaksanakan apa yang seharusnya serta tidak  menentang  peraturan  yang  ada terkhusus  pada  Undang-Undang  Jaminan Fidusia  terhadap  pelaksanaan  eksekusi jaminan  fidusia.  Kepada  pihak  leasing agar lebih mencermati dengan baik dalam prosedur  dan  tata  cara  eksekusi  objek jaminan  fidusia,  serta  sertifikat  jaminan fidusia  agar  digunakan  sesuai  dengan prosedur  hukum  yang  baik  dan  benar, sehingga  tidak  menimbulkan  teradinya parate eksekusi dan kerugian kepada para pihak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU

## Hernoko,  Agus  Yudha.  2014.  Hukum
Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam  Kontrak  Komersial.  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Hudiyanto,  Situmorang,  RL.  Prasetyo,  A. dan  Bari,  RF.  2018.  Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan  Jaminan  Fidusia  (Ed. 1, Otoritas Jasa Keuangan 2018).
Satrio, J. 2011. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Siagian,  Ade  Onny.  2021.  Lembaga- Lembaga Keuangan dan Perbankan, Pengertian,  Tujuan,  dan  Fungsinya.
Sumatra  Barat:  Insan  Cendekia
Mandiri.
Subekti. 2014. Hukum Perjanjian.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Tan  Kamello.  2014.  Hukum  Jaminan Fidusia, suatu  kebutuhan yang didambakan. Alumni: Bandung.
Usanti, Trisadini Prasastinah, dan Leonora  Bakarbessy.  2014.  Buku
Referensi Hukum Perbankan, Cet. 2.
Surabaya: Revka Petra Media.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Darma, M.B.A.K., dkk. 2020. Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitur
Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap  Objek Jaminan  Fidusia Ditinjau Dari
Undang-Undang
Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia.  Jurnal  Komunitas Yustisia. 3 (3).
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Komunitas Yustisia. 3 (3). PERATURAN PERUNDANG

## –

## UNDANGAN
Negara  Republik  Indonesia,  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 75 Tahun 1959).
Negara  Republik  Indonesia,  Indonesian
Civil  Code  Burgelijk  Wetbook  Voor Indonesia.  (Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata),  Terjemahan  Ali Afandi, 1984, Gajah Mada, Yogyakarta. Republik Indonesia. 1999. Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999, Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Bagi  Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor  130/PMK.010/2012,  Berita
Negara  Republik  Indonesia,  Nomor 786. Jakarta.
Putusan  MK  Nomor  18/PUU-XVII/2019 Tentang  Pengujian  Materil  Pasal  15 ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang
Jaminan
Fidusia. Republik
Indonesia.  1999.  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  Tentang
Jaminan  Fidusia.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999, Nomor  168.  Sekretariat  Negara. Jakarta.