## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 2 Nomor 3, Desember 2022, hlm. (257-267) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terhadap Pengawasan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak

## Heri Susanto
Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten Email: heri.dppkd@gmail.com
Firdaus Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten Email : dauslaw07@yahoo.com
Danial
Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Kota Serang, Banten Email : bontobangun@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 26 September 2022 |Revised : 21 Desember 2022 |Accepted : 22 Desember 2022
How to cite: Heri Susanto, Firdaus, Danial, “Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah  (BKAD)  terhadap  Pengawasan  Barang  Milik  Daerah  Kabupaten  Lebak”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 257-267.

## ABSTRACT:
Management of  regional property areas that are increasingly developing and complex needs to  be supported  by  comprehensive  arrangements  adapted  to  developing  needs  so  that  the  planning, implementation,  and  supervision  processes  can  be  managed  optimally,  effectively,  and  efficiently.  Two problems need to be discussed and analyzed. First, what is the function of the Supervision of the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) on the security of regional property in terms of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury? Second, how is the implementation of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury 1 of 2004? Whether the State Treasury can guarantee the Protection and Security of Regional Property.  The  research  was  conducted  in  a  qualitative  descriptive  analysis  with  a  normative  juridical approach. The research sources used consisted of primary data and secondary data. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out in a documentary and interview. The results show that the Regional Finance  and  Assets  Agency  (BKAD)  Supervision  Function  on  the  Security  of  Regional  Property  in  Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury has been implemented by the Regional Finance and Assets Agency.  Belonging  to  the  region  in  the  form  of  securing  building  land;  Security  of  buildings  and/or buildings; Security of official vehicles; Statehouse security; Security of supplies; Security other than building land and buildings; Security of intangible goods. The Implementation of Law No. 1 of 2004 concerning the State  Treasury  can  guarantee  the  Protection  and  Security  of  Regional  Property  following  the  Supervision Function of the Regional Financial and Assets Agency (BKAD) on the Security of Regional Property.
Keywords : Supervision, Security, Property of Local Government

## ABSTRAK :
Pengelolaan barang milik daerah Daerah yang semakin berkembang dan kompleks sangat perlu didukung dengan pengaturan yang komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan,  agar  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasannya  dapat  dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Terdapat dua permasalahan yang perlu dibahas dan dilakukan analisis yaitu, pertama Bagaimana fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan kedua, Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara  apakah  dapat  menjamin  Perlindungan  dan Pengamanan Barang Milik Daerah. Metode penelitian dilakukan secara analitis deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui cara yuridis normatif. Sumber penelitian yang digunakan terdiri dari data primer serta data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  secara  dokumenter  dan  wawancara.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan  dua  hal  yaitu,  pertama  Fungsi  Pengawasan  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BKAD)  Terhadap  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah  Pola  pengamanan  terhadap  barang  milik  daerah  berupa  Pengamanan  tanah  bangunan; Pengamanan  gedung  dan/atau  bangunan;    Pengamanan  kendaraan  dinas;  Pengamanan  rumah negara;  Pengamanan  barang  persediaan;  Pengamanan  selain  tanah  gedung  dan  bangunan; Pengamanan  barang  tak  berwujud  dan  kedua  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara  dapat  menjamin  Perlindungan  dan  Pengamanan  Barang Milik  Daerah  sesuai  Fungsi  Pengawasan  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD)  Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah
Kata Kunci : Pengawasan, Pengamanan, Barang Milik Daerah.

## Pendahuluan
Barang  Milik  Daerah  adalah  semua barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  atau  berasal  dari  perolehan lainnya  yang  sah.
1 Pengelolaan  barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 2 Menurut Sholeh dan Rohmatsyah, secara sederhana pengelolaan  Barang  Milik  Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : (1)
Adanya  perencanaan  yang  tepat,  (2) pelaksanaaan/ pemanfaatan secara efisien  dan  efektif  dan  (3)  pengawasan (monitoring). 3 Ketiga  fungsi  utama  ini ditunjukkan  dalam  siklus  pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar ketiga fungsi tersebut  tercapai,  maka  diperlukan strategi  yang  tepat  dalam  pengelolaan BMD.
Sasaran-sasaran  strategis  yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain:      (1)  terwujudnya  ketertiban administrasi  mengenai  kekayaan  daerah baik  menyangkut  inventarisasi  tanah dan  atau bangunan, sertifikasi  kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar- menukar,  hibah  dan  ruislag,  (2) terciptanya    efisiensi  dan  keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang  kegiatan    pembangunan,  (3) pengamanan  aset  daerah,  dan  (4)
1 “Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara” (n.d.).
2 “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28” (n.d.).
3 Chabib Sholeh and Heru Rochmansjah, Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola
Pemerintahan  Yang  Baik (Bandung:  Fokusmedia, 2010).
tersedianya  data  dan  informasi  yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah.
Pengawasan  adalah  segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin  bahwa  tugas/pekerjaan  telah dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang telah  ditetapkan.  Kebijaksanaan  yang telah  digariskan  dan  perintah  (aturan) yang  diberikan. 4 Pengawasan  adalah pada  umumnya  para  pengikut  dapat bekerja  sama  dengan  baik  kearah pencapaian  sasaran  dan  tujuan  umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera  melakukan  tindakan  korektif terhadap  penyimpangan-penyimpangan tersebut. 5
Peran penting Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  sebagai subyek  hukum  publik  yang  memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan pengendalian barang milik daerah untuk melaksanakan Pengamanan barang milik daerah.  Tantangan  bagi  pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung  kepada  karakter  dari  aset dan kondisi di masing-masing daerah.
Meskipun demikian, sistem pengelolaan  yang  diterapkan  haruslah merupakan  prosedur  yang  disepakati bersama,  baik  antar  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah, maupun diantara para pemangku kepentingan di daerah,  serta  pihak-pihak  yang  terkait lainnya.  Karena  itu  pengelolaan  aset daerah  harus  dilandasi  oleh  kebijakan dan  regulasi  yang  secara  lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan  finansial  yang  bijaksana, namun tetap memberikan peluang  bagi daerah    untuk    berkreasi    menemukan pola    yang    paling    sesuai    dengan kondisi  dan  budaya  lokal  sehingga
4 S.P.  Siagian, Manajemen  Sumber  Daya Manusia , 7th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
5 Kartini  Kartono, Sistem  Pengawasan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebagai pembanding dari
penelitian  yang  peneliti  lakukan,  dapat diajukan  2  (dua)  judul  yang  berkaitan, yang  diperoleh  dengan  cara  pencarian melalui  internet  yaitu  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ayu  Andriany  (2009),
mengungkapkan bahwa variabel inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan  secara  bersama-sama  atau serempak  berpengaruh  positif,  tetapi tidak  signifikan  terhadap  keberhasilan pengamanan aset daerah.
6 Penelitian  lain  yang  dilakukan oleh Mizan Ahmad Siregar, mengungkapkan  bahwa  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap pengamanan aset Daerah
pada Kabupaten Deli Serdang. 7 Perbedaan  pada  penelitian  ini dengan penelitian penelitian sebelumnya yaitu,  penelitian  ini  untuk  mengetahui fungsi  pengawasan  Badan  Keuangan dan  Aset  Daerah  (BKAD)  terhadap pengamanan  Barang  Milik  Daerah  serta implementasinya.  Maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian    dengan judul Fungsi Pengawasan Badan Keuangan  Dan  Aset  Darah  (BKAD) Terhadap  Pengamanan  Barang  Milik Daerah  Di  Lingkungan  Pemerintah Daerah  Ditinjau  Dari  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Bertitik  pada  latar  belakang diatas dalam penelitian ini,
teridentifikasi  permasalahan  sebagai berikut:
6 Ayu Andriyani, “Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah  Studi  Kasus  Pada  Pemerintahan  Kota Medan” (Medan, 2009).
7 Mizan  Ahmad  Siregar,  “Pengaruh Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Terhadap Pengamanan  Aset  Daerah  Studi  Kasus  Pada Pemerintahan  Kabupaten  Deli  Serdang,” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 2008.
1. Bagaimana  fungsi  Pengawasan Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah  ditinjau  dari  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara?. 2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  Tentang  Perbendaharaan
Negara  apakah  dapat  menjamin Perlindungan  dan  Pengamanan Barang  Milik  Daerah  kabupaten Lebak?.
Metode Penelitian Jenis penelitian hukum yang digunakan  adalah  yuridis  normatif, dengan  melakukan  penelitian  terhadap peraturan  perundang-undangan  dan berbagai literatur hukum yang berkaitan untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi dalam  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi. 8
Pendekatan analisis dalam hal ini digunakan  sebagai  pendekatan  untuk menganalisis  bahan  hukum  guna mengetahui  makna  yang  digunakan dalam perundang-undangan secara konsepsional,  sekaligus  menganalisis penerapannya.  Pendekatan  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  peraturan  perundang-undangan (s tatute  approach )  dan  pendekatan  kasus ( the case approach ).
S tatute  approach dilakukan  dengan menggunakan  legislasi  dan  regulasi.
Penelitian  hukum  normative  sejatinya adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan  logika  hukum  dari  sisi normatifnya.  Logika  keilmuwan  dalam penelitian hukum normatif sebagai ilmu
8 Masri  Singarimbun  and  Sofyan  Effendi, “Metode  Penelitian  Survei,  Edisi  Revisi,  PT,” Pustaka LP3ES, Jakarta , 1995.
hukum  yang  objek  nya  hukum  itu sendiri.
Metode pengumpulan data
dilakukan  dengan  studi  kepustakaan yang  dilakukan  melalui  data  sekunder. 9
Wawancara  juga  dilakukan  dalam penelitian  ini  dengan  cara  tanya  jawab secara  lisan  kepada  responden.  Jenis wawancara  yang  digunakan  adalah bebas terpimpin, yaitu dengan pertanyaan  yang  bisa  dikembangkan terhadap hasil yang ingin diperoleh dari ahlinya  atau  dalam  hal  ini  ialah  dokter spesialis kejiwaan.
Metode analisa data yang digunakan  ialah  analisis  kualitatif, dengan  menafsirkan  atau  melakukan interpretasi terhadap
peraturan perundang-undangan  sebagai  bahan hukum  primer  secara  sistematis  dan terhadap bahan hukum sekunder dalam yang  dikaitkan.  Data  sekunder  ketika telah  berhasil  dikumpulkan  dan  diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif
Efektivitas  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah  (BKAD)  terhadap  Pengawasan Barang  Milik  Daerah  ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara Hak menguasai  Negara berdasarkan UUD 1945 dan UU 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria tersebut, pada gilirannya secara langsung ataupun tidak  langsung  dianggap  menjiwai pengaturan keuangan Negara, perbendaharaan Negara dan pengelolaan barang milik Negara/daerah.  Kenyataan  tersebut tercermin  dari  ketentuan  Undang Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan:  “Barang  Milik  Negara adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau
9 Rahman  Amin, Pengantar  Hukum Indonesia (Yogyakarta:  CV.  Budi  Utama,  2019), hlm. 62.
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10 Sedangkan “Barang Milik Daerah adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari  perolehan  lainnya  yang  sah. 11
Pengawasan  dapat  diartikan  sebagai proses  untuk  menjamin  bahwa  tujuan organisasi  dan  manajemen  tercapai.  Ini berkenaan  dengan  cara-cara  membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan  dengan  instruksi  yang  telah diberikan  dan  dengan  prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijelasan Robert  J.  M  Ockler  berikut  ini  telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika  untuk  menetapkan  standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan  kegiatan  nyata  dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 12 Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan  hirarki  dan  pengawasan fungional.  Pengawasan  hirarki  berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah  yang  dilakukan  oleh  otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah  daerah,  yang  dilakukan secara  fungsional  baik  oleh  departemen sektoral  maupun  oleh  pemerintahan yang  menyelenggarakan  pemerintahan umum (departemen dalam negeri). 13
10 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharan Negara. Pasal 1 Butir 10
11 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharan Negara. Pasal 1 Butir 11
12 Hani  Handoko, Manajemen  Personalia Dan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rafika Aditam, 1990).
13 Hanif  Nurcholis, Teori  Dan  Praktik Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah (Jakarta: Grasindo, 2007).
Maksud dan tujuan pengawasan adalah: 14 a) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan,  ketidaksesuaian penyelenggaraan  yang  lain-lain yang  tidak  sesuai  dengan  tugas dan  wewenang  yang  telah ditentukan.
b) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh  secara  berdaya  guna dan  berhasil  guna  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditentukan sebelumnya.
Pengawasan Barang Milik Daerah diatur  dalam  Pasal    43  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan  Negara  menyebutkan bahwa  Kepala  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan  barang  milik  daerah  sesuai dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh gubernur/bupati/walikota.
Keseluruhan  siklus  pengelolaan barang daerah akan berjalan baik apabila dilaksanakan  pengawasan  yang  baik. Pengawasan  dapat  diartikan  sebagai proses  untuk  menjamin  bahwa  tujuan organisasi  dan  manajemen  tercapai.  Ini berkenaan  dengan  cara-cara  membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan  dengan  instruksi  yang  telah diberikan  dan  dengan  prinsip-prinsip yang telah digariskan.
Untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal  105  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah 15 dan Pasal  511  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  19  tahun  2016 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang
14 Handayaningrat dalam Sopi, “Pengaruh Pengawasan  Dan  Penilaian  Prestasi  Kerja Terhadap  Motivasi  Pegawai  Kantor  Bea  Dan Cukai Tipe Madya Bandung,” 2013.
15 “Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah Pasal 105” (n.d.).
Milik  Daerah 16 ,  Peraturan  Daerah Kabupaten  Lebak  Nomor  3  Tahun  2022 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah.    Ruang  lingkup  Peraturan Daerah adalah:
i. pejabat pengelola BMD; ii. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; iii. pengadaan; iv. penggunaan;
v. pemanfaatan;
vi. pengamanan dan pemeliharaan; vii. penilaian; viii. pemindahtanganan; ix. pemusnahan;
x. penghapusan; xi. penatausahaan; xii. pengawasan dan pengendalian; xiii. pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang menggunakan  pola  pengelolaan keuangan  badan  layanan  umum Daerah:
xiv. BMD berupa rumah negara; dan
xv. ganti rugi dan sanksi.
Pengamanan barang milik daerah diatur pada perda Pasal 163 ayat (1) dan (2)  bahwa  Pengelola  Barang,  Pengguna Barang  dan/atau  Kuasa  Pengguna Barang  wajib  melakukan  pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan BMD
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. 17 Pengawasan barang milik daerah diatur  pada  pasal  230  (b)  bahwa
Pengawasan
dan pengendalian pengelolaan  BMD  dilakukan  oleh Pengelola  Barang  melalui  pemantauan
16 “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Pasal  511  Ayat (1)” (n.d.).
17 “Rancangan  Peraturan  Daerah  BMD Kabupaten  Lebak  Pasal  163  Ayat  (1)  Dan  (2)” (n.d.).
dan  investigasi. 18 Dalam  pasal  232  ayat (1)  menyebutkan  bahwa  Pengelola Barang  melakukan  pemantauan  dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan  BMD,  dalam  rangka penertiban  penggunaan,  pemanfaatan, dan  pemindahtanganan  BMD  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pada pasal 232 ayat (2) menyebutkan  bahwa  Pemantauan  dan investigasi sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  ditindaklanjuti  oleh
Pengelola  Barang  dengan  meminta aparat  pengawasan  intern  pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,
pemanfaatan,
dan pemindahtanganan BMD. Pada pasal 232 ayat (3) menyebutkan bahwa hasil audit sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan  kepada  Pengelola  Barang untuk  ditindaklanjuti  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 19 Penelitian yang dilakukan
dengan  metode  pengambilan  data melalui  wawancara  yang  dilandasi dengan  beberapa  pertanyaan  yang menghasilkan  data  primer,  adapun  data yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan  oleh  Badan  Keuangan dan Aset Daerah terhadap pengamanan  barang  milik  daerah didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan,  diantaranya yaitu :
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  Tentang  Perbendaharaan Negara;
b) Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah;
18 Rancangan  Peraturan  Daerah  BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 ayat (1) dan (2). Pasal 230 (b) 19 Rancangan  Peraturan  Daerah  BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 ayat (1) dan (2). Pasal 232  ayat (1), (2), (3)
c) Peraturan  Pemerintah  No.  40 Tahun  1994  tentang  Rumah
Negara;
d) Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2020  tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
e) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang Milik Daerah;
f) Peraturan  Daerah  Nomor  3 Tahun  2022  tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Pengelola  Barang,  Pengguna  Barang dan/atau  kuasa  Pengguna  Barang wajib melakukan pengamanan barang  milik  daerah  yang  berada dalam penguasaannya. Adapun pengamanan  barang  milik  daerah meliputi : pengamanan fisik, pengamanan administrasi; dan pengamanan  hukum.
20 Fungsi Pengawasan  oleh  Badan  Keuangan dan Aset Daerah terhadap pengamanan  barang  milik  daerah dalam  penguasaanya  dengan  tata cara Pengamanan Fisik, Pengamaman Administrasi dan Pengamanan Hukum meliputi: Pengamanan Tanah Bangunan, Pengamanan  Gedung,  Pengamanan Kendaraan Dinas, Pengamanan Rumah Negara, Pengamanan Barang Persediaan,  Pengamanan  Barang
Selain  Tanah  Gedung  Bangunan, Pengamanan Barang Tak Berwujud.
Implementasi  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara apakah dapat menjamin Perlindungan  dan  Pengamanan  Barang Milik Daerah Kepala  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
20 “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Pasal  296” (n.d.).
pengelolaan  barang  milik  daerah  sesuai dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh gubernur/bupati/walikota.
21 Pasal tersebut  dengan  jelas  menerangkan bahwa  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah  memiliki  kewenangan  untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan  pengelolaan  barang milik  daerah  di  Pemerintah  daerah.. Barang    milik  negara/daerah  yang berupa  tanah  yang  dikuasai  Pemerintah Pusat/Daerah  harus  disertifikatkan  atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. 22
Bangunan  milik  negara/daerah harus  dilengkapi  dengan  bukti  status kepemilikan  dan  ditatausahakan  secara tertib. 23 Tanah  dan  bangunan  milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk  kepentingan  penyelenggaraan tugas  pokok  dan  fungsi  instansi  yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/  gubernur/bupati/walikota untuk  kepentingan  penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah. 24 Ketentuan  mengenai  pedoman teknis  dan  administrasi  pengelolaan barang  milik  negara/daerah  diatur dengan  peraturan  pemerintah  dalam  ini adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah. 25 Pada  Bab  VII Bagian  Kesatu  pengamanan  mulai  dari pasal 42 sampai dengan pasal 45.
Berdasarkan  hasil  pengumpulan data, analisa data dan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD  Kab.  Lebak,  gedung  dan
21 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharan Negara. Pasal  43 ayat 2 22 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharan Negara. Pasal  49 ayat 1 23 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharan Negara. Pasal  49 ayat 2 24 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharan Negara. Pasal  49 ayat 3 25 Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharan Negara. Pasal  49 ayat 6
bangunan yang digunakan oleh Perangkat  Daerah  yang  sudah  memiliki Surat  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB) hanya  gedung  pasar  yang  berlokasi  di Desa  Haur  Gajrug  Kecamatan  Cipanas yang  dibangun  pada  tahun  2018 sedangkan  gedung  dan  bangunan  yang digunakan  oleh  Perangkat  Daerah lainnya  belum  dilengkapi  dengan  Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kondisi  ini  tidak  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang  Perbendaharaan  Negara  Pasal 49  Ayat  2  yang  menyatakan  :  bangunan milik  negara/daerah  harus  dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Disarankan kepada Kepala BKAD Kabupaten Lebak agar melengkapi  pengamanan  administrasi gedung  dan/atau  bangunan  milik pemerintah dengan Surat
Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Berdasarkan  hasil  pengumpulan data, analisa data dan konfirmasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lebak, Pengamanan administrasi  kendaraan  dinas  yang dilakukan dengan langkah mencatat dan menatausahakan  secara  tertib  dan teratur
menggunakan kartu pemeliharaan belum dilakukan. Kondisi  ini  tidak  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 308  ayat (1) huruf d yang menyatakan : Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen Disarankan kepada Kepala BKAD Kabupaten Lebak agar melengkapi  pengamanan  administrasi kendaraan dinas dengan kartu pemeliharaan
Implementasi Pengamanan rumah negara. Berdasarkan hasil analisa kartu  inventaris  barang  gedung  dan bangunan  (KIB  C)  dan  konfirmasi dengan  Bidang  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah  BKAD  Kab.  Lebak, terdapat  rumah  negara  252  unit  yang terdiri dari  rumah negara, mess/wisma, asrama, flat. Untuk  pengamanan  administrasi  rumah negara  berupa  kelengkapan  sertifikat atau  surat  keterangan  hak  atas  tanah telah  dilakukan,  namun  masih  terdapat pengamanan administrasi rumah negara yang  belum  dilengkapi  dokumen dokumen yang terdiri dari :
a) Surat Izin Penghunian (SIP);
b) keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan  I,  golongan  II  atau golongan III;
c) gambar/legger bangunan; dan
d) data daftar barang;
Kondisi  ini  tidak  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun
2016  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah,  Pasal  317,  yang menyatakan:  “Pengamanan  administrasi barang  milik  daerah  berupa  rumah negara  dilakukan  dengan  menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan  secara  tertib  dan teratur atas dokumen” antara lain:
a) sertifikat  atau  surat  keterangan hak atas tanah;
b) Surat Izin Penghunian (SIP);
c) keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara  golongan  I,  golongan  II atau golongan III;
d) gambar/legger bangunan;
e) data daftar barang; dan
f) keputusan  pencabutan  Surat  Izin Penghunian (SIP).
Disarankan  kepada  Kepala  BKAD Kabupaten  Lebak  agar  melengkapi
pengamanan administrasi rumah negara dengan membuat :
a) Surat Izin Penghunian (SIP); b) Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara  golongan  I,  golongan  II atau golongan III;
c) Gambar/legger bangunan; dan
d) data daftar barang;
Berdasarkan  konfirmasi  dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD  Kab.  Lebak,  telah  dilaksanakan pengamanan  barang  persedian  melalui Pengamanan administrasi barang persediaan  dilakukan  dengan  membuat buku  persediaan,  kartu  barang,  BAST, berita  acara  pemeriksaan  fisik  barang dan membuat Surat Perintah Penyaluran Barang  (SPPB)  dan  laporan  persediaan Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna
Barang
semesteran/tahunan serta dokumen  pendukung  terkait  lainnya yang diperlukan.
Penutup Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Fungsi Pengawasan Badan Keuangan dan  Aset  Daerah  (BKAD)  Terhadap Pengamanan  Barang  Milik  Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara telah dilaksanakan  oleh  Badan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Pola  pengamanan terhadap barang milik daerah berupa Pengamanan tanah bangunan; Pengamanan gedung dan/atau bangunan;    Pengamanan  kendaraan dinas;  Pengamanan  rumah  negara; Pengamanan  barang  persediaan; Pengamanan  selain  tanah  gedung dan  bangunan;  Pengamanan  barang tak berwujud;
2. Implementasi Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara dapat
menjamin Perlindungan dan Pengamanan  Barang  Milik  Daerah sesuai  Fungsi  Pengawasan  Badan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD) Terhadap Pengamanan Barang  Milik
Daerah.
Dalam Fungsi Pengawasan Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BKAD)  Terhadap  Pengamanan  Barang Milik Daerah disarankan agar
melaksanakan  langkah  sebagai  berikut: Menjadikan  prioritas  untuk  tanah  yang belum  bersertifikat  agar  segera  diproses langkah  pengamanan  hukum  yaitu pembuatan  sertifikat  hak  pakai  atas nama  pemerintah  daerah.  Menelusuri tanah  atau  lahan  milik  pemerintah daerah  yang  sudah  tercatat  pada  Kartu Inventaris Barang (KIB) A namun belum diketahui lokasi keberadaannya.
Menginventarisi tanah/lahan barang  milik  pemerintah  daerah  yang belum dipptimalkan dan sudah bersertifikat untuk dimanfaatkan dengan cara  menyewakan  tanah/lahan  kepada mitra pemanfaatan dalam upaya meningkatkan  penerimaan  asli  daerah bagi kesejahteraan masyarakat.
Bukti  kepemilikan  barang  milik daerah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor  (BPKB),  sertifikat,  dokumen awal  kepemilikan,  antara  lain  berupa Letter  C,  akta  jual  beli,  akte  hibah,  atau dokumen  setara  lainnya  disimpan  oleh Pejabat  Penatausahaan  Barang  bukan oleh  Pengelola  Barang  (Sekretaris
Daerah). Melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan  hasilnya.  Meningkatkan kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dalam hal  pemahaman  tentang  pengelolaan barang milik daerah.

## Daftar Pustaka
Amin,  Rahman. Pengantar  Hukum
Indonesia .  Yogyakarta:  CV.  Budi Utama, 2019.
Andriyani, Ayu. “Pengaruh Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  Terhadap Pengamanan  Aset  Daerah  Studi Kasus  Pada  Pemerintahan  Kota Medan.” Medan, 2009.
Handoko,  Hani. Manajemen  Personalia Dan Sumber Daya Manusia . Jakarta:
Rafika Aditam, 1990.
Kartono,  Kartini. Sistem  Pengawasan . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Nurcholis,  Hanif. Teori  Dan  Praktik Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah . Jakarta: Grasindo, 2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah Pasal 296 (n.d.).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19  tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah Pasal 511 ayat (1) (n.d.).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  Pasal  1  ayat 28 (n.d.).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah  Pasal  105 (n.d.).
Rancangan  Peraturan  Daerah  BMD Kabupaten Lebak Pasal 163 ayat (1) dan (2) (n.d.).
Sholeh, Chabib, and Heru Rochmansjah.
Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju  Tata  Kelola  Pemerintahan Yang  Baik .  Bandung:  Fokusmedia, 2010.
Siagian,  S.P. Manajemen  Sumber  Daya Manusia .  7th  ed.  Jakarta:  Bumi Aksara, 2003.
Singarimbun, Masri, and Sofyan Effendi.
“Metode  Penelitian  Survei,  Edisi Revisi, PT.” Pustaka LP3ES, Jakarta , 1995.
Siregar,  Mizan  Ahmad.  “Pengaruh Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus Pada

## Pemerintahan  Kabupaten  Deli
Serdang.” Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan , 2008. Sopi.  “Pengaruh  Pengawasan  Dan Penilaian  Prestasi  Kerja  Terhadap Motivasi  Pegawai  Kantor  Bea  Dan Cukai  Tipe  Madya  Bandung,” 2013. Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharan  Negara (n.d.).