Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan
http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx

## KINERJA BIROKRASI PADA SITUASI KRISIS SEBAGAI REFLEKSI MENGUKUR REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA
Syahran Firdaus 1 , Catur Susanto 2 , Halim Dwi Putra 3
1.2 Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur, Kementerian Koperasi dan UKM RI
3 English for Business and Professional Communication study program.  Politeknik Negeri Bengkalis
* Email Penulis korespondensi: halim@polbeng.ac.id

## Abstrak
Kinerja Birokrasi di Indonesia mendapat tantangan besar manakala terjadi situasi pandemik wabah virus  Covid-19.  Sebagai  ujung  tombak  dari  sebuah  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah, birokrasi diharapkan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Apalagi dalam situasi krisis yang dihadapi, dampak yang dihasilkan harus segera dirasakan oleh masyarakat terdampak. Menjadi menarik karena, karakter birokrasi selalu diasosiasikan memiliki gerak lambat, kaku, dan cukup rumit. Padahal dalam situasi krisis seperti ini sangat dibutuhkan karakter birokrasi yang koordinatif, adaptif  dengan  kebutuhan  lapangan,  serta  terukur  dalam  setiap  langkah  diambil.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  merefleksikan Agenda  Reformasi  di  Indonesia  yang  sudah  dicanangkan  dalam beberapa tahun terakhir dengan kinerja birokrasi dalam merespon krisis akibat wabah pandemik Covid-19  menurut  penulis.  Adapun  metode  penelitian  dilakukan  secara  kualitatif  dan pengumpulan  data  melalui  pengumpulan  data-data  sekunder.    Hasil  penelitian  ini  memberikan rekomendasi  pandanganterhadap  agenda  reformasi  birokrasi  di  Indonesia  saat  ini  dengan menggunakan konsep Politik Reformasi Birokrasi dan Strong Political Leadership. Kedua konsep ini  relevan  untuk  menjelaskan  kekurangan  dari  perubahan  birokrasi  yang  selama  ini  sudah dicanangkan.
Kata kunci: Birokrasi, Reformasi Birokrasi, Situasi Krisis, Politik Reformasi Birokrasi, Strong Political Leadership.

## Abstract
The  performance  of  the  bureaucracy  in  Indonesia  faces  a  big  challenge  when  the  Covid-19 pandemic situation occurs. As the spearhead of a policy issued by the government, the bureaucracy is expected to be run effectively and efficiently. Especially in a crisis situation, the resulting impact must  be  immediately  felt  by  the  affected  community.  It  is  interesting  because  the  character  of bureaucracy is always associated with slow motion, rigidity, and quite complicated. In fact, in a crisis situation like this, a bureaucratic character that is coordinated, adaptive to field needs, and measurable  in  every  step  taken  is  needed.  This  aim  paper  to  reflect  on  the  Reform Agenda  in Indonesia which has been launched in recent years with the performance of the bureaucracy in responding to the crisis due to the Covid-19 pandemic outbreak. The research method is carried out qualitatively and data collection through secondary data collection. The result this research for reflection that is carried out tries to provide recommendations view on
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
the current bureaucratic reform agenda in Indonesia using the concepts of Bureaucratic Reform Politics  and  Strong  Political  Leadership.  These  two  concepts  are  relevant  to  explain  the shortcomings of the bureaucratic changes that have been planned so far.
Keyword: Bureaucracy, Bureaucratic Reform, Crisis Situation, Politics of Bureaucratic Reform, Strong Political Leadership.

## Pendahuluan
Sejumlah  perkiraan  umum  potensi  penyimpangan  yg  terjadi  pada  situasi  darurat  endemi Covid-19. Potensi penyimpangan itu ada berdasarkan situasi yg tidak menentu sampai lemahnya institusi publik membentuk potensi korupsi (Tempo.com). Hal ini yang menjadi urgensi penelitian ini dilakukan.
Berikut potensi-potensi penyimpangan dalam ketika endemi ini:
1. Kondisi krisis, pandemi, kedaruratan melahirkan prosedur yg bisa memangkas banyak sekali mekanisme.  Padahal,  mekanisme  diharapkan  buat  mengklaim  transparansi.  “Di  sini  potensi penyimpangan jadi terbuka,” istilah Adnan pada telekonferensi, Senin, 18 Mei 2020.Kelangkaan barang dan jasa menciptakan kebijakan impor wajib dilakukan melalui prosedur cepat.Misalnya, pada perkara BUMN, Kimia Farma sebagai institusi yg mempunyai wewenang monopolistik buat mendatangkan produk kesehatan buat pandemi. “Dengan situasi monopolistik dan krisis, praktik- praktik penyimpangan akan terjadi,” ujar Adnan.
Situasi yang tidak menentu membuahkan harga pasar kemungkinan tidak sinkron berdasarkan situasi  normal.Adnan  menyampaikan  hal  itu  kemungkinan  terjadi  menjadi  dampak  adanya. Kewenangan  penanganan  Covid-19  yang  beredar  atau  tidak  terpusat.  Karena  beredar,  potensi penyimpangan.  Hal  ini  akan  berbeda  apabila  konsep  penanganannya  misalnya  yang  dilakukan dalam bala tsunami Aceh. Data pemerintah yang tidak seksama atau modern bisa mengakibatkan kekacauan pada implementasi kebijakan. Mulai terlihat banyak sekali macam praktik dan situasi chaos  pada  lapangan  lantaran  data  tidak  seksama  dijadikan  acuan  buat  distribusi  bantuan. Lemahnya  institusi  publik  membentuk  potensi  korupsi  yang  semakin  besar  pada  penanganan bencana wabah Covid-19.
Penelitian ini ini membahas tentang kinerja birokrasi di Indonesia dalam merespon situasi krisis  yang  diakibatkan  oleh  wabah  Covid-19.  Karena  fungsinya  yang  strategis  sebagai  ujung tombak dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, birokrasi  sudah sepatutnya mampu menanggung beban tersebut. Apalagi anggaran negara cukup besar persentasenya yang terserap untuk `menggerakkan` mesin birokrasi. Situasi krisis adalah momentum yang tepat untuk sekedar melihat, sejauh mana birokrasi kita saat ini telah berkembang atau sebaliknya, mengalami gejala stagnansi  yang berkepanjangan. Setidaknya,  penelitian ini ini mencoba melihat sisi  positif dari situasi krisis, yaitu sebagai ujian periodik yang harus dilewati oleh para birokrat.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
Fenomena pandemic Covid-19 sebenarnya bukan hanya ajang untuk menguji respon dan penanganan yang dilakukan oleh berbagai pemerintahan negara di belahan dunia, akan tetapi untuk menguji  struktur  birokrasi  itu  bekerja.  Tak  terkecuali  di  Indonesia,  penanganan  Covid-19  ini menunjukkan kinerja pemerintahan dengan seluruh perangkat dan kewenangan yang dimilikinya. Alih-alih  tampak  efektif  untuk  bekerja,  pemerintah  Indonesia  semacam  menunjukkan kegagapannya  dalam  menghadapi  fenomena  langka  ini.  Karakter  birokrasi  di  Indonesia  yang sangat menekankan pada ide-ide pluralistik serta memberikan ruang pada setiap institusi untuk berinovasi dengan masing-masing tupoksi nya, sepertinya telah menjadi bumerang tersendiri. Pada kondisi  dimana  kejelasan  perintah  dan  fleksibilitas  koordinasi  sangat  dibutuhkan,  struktur birokrasi di Indonesia tidak mampu untuk bersepakat dalam memobilisasi sumberdaya yang ada untuk penanganan Covid-19.
Pandemik  ini  seakan  membuka  mata  kita  melihat  betapa  lamban  dan  kakunya  kinerja institusi  pemerintahan.  Sekat  antar  institusi  sangat  tebal,  hierarki  vertikalitas  institusi  tampak menjadi  penghambat,  ketidakjelasaan  arahan  dari  pusat  kekuasaan,  serta  kemungkinan penggunaan data yang tidak valid. Dari semua penyakit tersebut, sebenarnya adalah bukti bahwa birokrasi  kita  terjebak  pada  logika  lama  pengelolaan  institusi.  Ego-sektoral  terus  dipupuk, ketidakmampuan  keluar  dari  sekat  hierarki  pemerintahan,  serta  semakin  tidak  jelasnya  proses koordinasi  yang  harus  dilakukan.  Birokrasi  di  Indonesia  memang  sudah  terbiasa  dengan koordinasi  yang  bersifat top-down .  Substansi  koordinasi  pun  dipersempit  hanya  sekedar  rapat, tatap  muka,  atau  bahkan  mendapat  disposisi  Surat  dari  atasan.  Padahal  fungsi  koordinasi seharusnya memastikan bahwa si A tahu bahwa si B membutuhkan ini, dan si B tahu bahwa si A bisa melakukan ini dengan segala sumberdaya yang  ada. Koordinasi adalah kemampuan untuk mengenali  pihak  luar  dan  mengidentifikasi  apa  yang  kemudian  harus  dilakukan  untuk merumuskan skema kerjasama. Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja birokrasi di Indonesia saat situasi krisis pandemik kaitannya dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang berjalan?

## Kajian Pustaka
Dalam  bukunya  “Birokrasi  dalam  Masyarakat  Modern”,  yang  dikutip  oleh  Wahiudi Kumorotomo  (1999)  dalam  Etika  Penyelenggaraan  Negara,  Peter  Blau  memahami  birokrasi sebagai berikut: Birokrasi adalah organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi sekaligus yang menyarankan agar istilah ini digunakan secara netral untuk mengacu kepada aspek- aspek administratif dari organisasi.
Menurut Max Weber, dikutip Wahyudi Kumorotomo dalam bukunya Etika Penyelenggaraan Negara, manajemen berarti wewenang dan pelaksanaan wewenang. Kekuasaan di sini mungkin berada di tangan birokrat karena mereka telah membenarkan rakyat melalui negara. Dapat
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
disimpulkan bahwa konsep ini pada dasarnya didasarkan pada pengangkatan manajer berdasarkan kemampuan  mereka  untuk  bekerja.  Staf  administrasi  diangkat  berdasarkan  sistem  remunerasi (sistem remunerasi) untuk mendukung urusan publik secara efektif.
Orang, apa pun bentuknya, adalah pendukung utama organisasi mana pun. Perilaku manusia dalam  suatu  kelompok  atau  organisasi  merupakan  awal  dari  perilaku  organisasi.  Perilaku organisasi terutama didasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dengan penekanan pada perilaku  manusia  dalam  suatu  organisasi.  Kerangka  dasar  area  pengetahuan  ini  didukung  oleh setidaknya dua komponen. Ini adalah perilaku organisasi formal sebagai wadah bagi individu dan perilaku mereka. Individu beroperasi dalam organisasi pemerintah, juga dikenal sebagai perangkat. Dalam organisasi ini, peralatan selalu dihadapkan pada birokrasi yang membutuhkan keahlian di masing-masing  peralatan.  Menurut  buku  Miftah  Thoha  (2002),  Pandangan  Perilaku  Birokratis (Dimensi  Dasar  Ilmu  Administrasi  Publik  Jilid  II),  definisi  perilaku  adalah  sebagai  berikut: Perilaku merupakan fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungan. Ini adalah formula psikologis  dan  mencakup  pemahaman  bahwa  perilaku  seseorang  ditentukan  tidak  hanya  oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh tingkat interaksi antara dirinya dan lingkungan.
Interpretasi  definisi  di  atas  dapat  mencakup  bahwa  individu  dan  lingkungannya  secara langsung menentukan kedua perilaku tersebut. Individu dan organisasi tidak jauh berbeda dengan makna ungkapan ini. Keduanya memiliki sifat atau sifat tertentu, dan interaksi dari kedua sifat tersebut menimbulkan perilaku individu dalam organisasi.
Menurut  Peter  M.  Blau  dan  Field  Marshal  W.  Meyer,  yang  dikutip  oleh  Wahiudi Kumorotomo (1999) dalam bukunya Etika Pemerintahan Nasional, dapat menjelaskan birokrasi sebagai berikut:birokrasi dapat diartikan sebgai berikut: Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang  dimaksudkan  untuk  mencapai  tugas-tugas  administrative  yang  besar  dengan  cara mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif,  yaitu  proses  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun opini peneliti terhadap fenomena diamati.  Dengan  cara  ini,  data  dari  berbagai  sumber  berita  digabungkan  dengan  fakta  tentang berfungsinya aparatur pemerintahan Indonesia dalam keadaan pandemi virus Covid-19 saat  ini sehingga  menjelaskan  dan  menganalisis  masalah  yang  ada  berdasarkan  realitas  saat  ini berdasarkan sudut pandang penulis. Dari situs resmi pemerintah dan berita berbagai sumber dan fakta  menarik  diambil  kesimpulan  yang  pasti  berdasarkan  sudut  pandang  penulis.  Teknologi pengumpulan data menggunakan data sekunder, termasuk berita elektronik baik dari media cetak dan media Massa dan buku perpustakaan, serta data melalui website dan referensi lain yang terkait dengan permasalahan untuk penelitian ini. Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
adalah deskriptif kualitatif dan merupakan studi yang menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi  dan  situasi  dari  berbagai  data  yang  dikumpulkan  dalam  bentuk  pengamatan  terhadap masalah penelitian yang terjadi di lokasi. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan dan menyelidiki topik utama dari variabel pencarian.

## Hasil dan Pembahasan
Dengan dalih menjamin kesetaraan, setiap institusi diberikan ruang untuk bergerak dan secepat mungkin melaksanakan kebijakan terbaiknya menangani pandemik ini. Akan tetapi disisi lain,  internal  institusi  juga  mengalami  ketergantungan  terhadap  arahan  dari  pusat.  Ruwetnya aturan,  banyaknya  SOP,  serta  mekanisme  teknis  yang  telah  lama  menjangkiti  birokrasi  kita menyebabkan  banyak  insitusi  yang  sangat  lamban  bertindak.secara  tidak  langsung  ini memperlihatkan bahwa selama ini birokrasi kita hanya `kenyang` dengan berbagai macam produk SOP tidak jelas, alur proses yang ruwet, aturan yang njlimet , serta ketidakmampuan membangun koordinasi. Setidaknya ada hikmah yang bisa dipetik dari situasi ini, birokrasi kita adalah tipe birokrasi yang tidak adaptif terhadap kondisi krisis.
Penulis memberikan rekomendasi terhadap agenda reformasi birokrasi di Indonesia saat ini dengan menggunakan konsep Politik Reformasi Birokrasi dan Strong Political Leadership. Melacak Ulang Akar Birokrasi Indonesia
Birokrasi di Indonesia, mendengar kalimat ini diucapkan sebagian besar dari kita telah mampu berimaji secara spontan tanpa harus membedah dan memahami teori birokrasi. Sebagai bagian dari negara pasca-kolonialisme, corak birokrasi  kita sedikit  banyak sudah terpengaruhi oleh mapannya struktur lama dan belum kuatnya arus reformasi  yang dihembuskan. Dulunya, birokrasi adalah instrumentasi dari kerajaan untuk melayani penguasa. Karakter kekuasaan raja yang terkadang berwujud sebagai penguasa tanpa celah. Menurut Geertz,  Pemerintah kolonial Belanda  dalam  memerintah  rakyat  di  negara  jajahannya  melalui  perantaraan  kelas  atau  elite birokrat lokal. Elite birokrasi lokal digunakan dengan pertimbangan latar belakang Kultur keraton sehingga dapat efektif memberikan pengaruh pada efektivitas dan kontrol atas jalannya kebijakan pemerintah kolonial. Masyarakat strata bawah dianggap masih mengikuti Norma budaya kasar. Dengan  menggunakan  istilah  yang  dipakai  Umar  Kayam  dan  Koentjaraningrat,  Geertz mengelompokkan dengan sebutan “priyayi dan wong cilik”.
Hal ini mensyaratkan birokrasi saat itu wajib patuh dan tunduk dengan titah sang raja. Corak birokrasi zaman itu biasa kita kenal dengan birokrasi patrimonial. Kekuasaan yang begitu besar menjadi penyebab utama birokrasi tidak bertaji dan cenderung hanya sebagai pelayan sang penguasa. Muncul kemudian relasi yang biasa kita kenal patron-klien. Relasi ini menjadi corak khas  yang  mewarnai  birokrasi  dengan  pihak  penguasa.  Rasionalitas  birokrasi  mustahil  untuk dihadirkan karena semuanya menjadi tunduk dan patuh oleh pusat kekuasaan.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
Arus reformasi tahun 1998, mencoba untuk merubah corak birokrasi patrimonial kearah yang lebih rasional. Reduksi kekuasaan otoritarianisme ala orde baru adalah momentum yang pas untuk  melakukan  hal  tersebut. Apalagi  banyak  masyarakat  yang  sudah  menganggap  birokrasi adalah sarangnya kroni dari penguasa orde baru, oleh karenanya memang diperlukan perubahan secara  besar-besaran.  Miftah  Thoha  (2000)  misalnya  menjelaskan  bahwa  terdapat  3  hal  yang melatarbelakangi perubahan tersebut menjadi penting yaitu adanya keinginan untuk menegakkan demokrasi dengan baik, perubahan sistem politik dari single majority ke multi partai, serta arus perkembangan  teknologi  informasi  dan  persaingan  ekonomi  global.  Penguatan  arus  reformasi disertai  kuatnya  gelombang  demokratisasi  turut  memberi  angin  segar  terhadap  birokrasi  di Indonesia  yang  terjebak  dengan  relasi  patrimonialnya.  Sistem  politik  dirancang  lebih  adaptif terhadap  kebutuhan  rakyat  dengan  mengadopsi  nilai-nilai  pluralistik.  Penumpukan  kekuasaan yang berujung pada monopoli kekuasaan adalah trauma panjang yang perlu segera dibuatkan obat peredanya. Ide-ide tentang pluralism kemudian menjadi wacana dominan yang berkembang saat itu, tak terkecuali birokrasi, ide ini turut merubah corak patrimonialisme birokrasi menjadi lebih pluralistik.
Akan tetapi yang menjadi masalah saat itu adalah pengembangan birokrasi hanya mentok pada  tataran  ide. Roadmap atau  rencana  jangka  panjangnya  tidak  tersusun  secara  jelas  dan komprehensif. Akibatnya birokrasi dikembangkan tanpa arah dan terkesan mudah terdikte. Selain itu arus desentralisasi yang belum matang, turut berkontribusi besar terhadap ketidakjelasan arah perubahan birokrasi  ini. Alih-alih menjadi  lebih efektif dan berpikiran maju, birokrasi  saat  itu mulai menunjukkan kompleksitas permasalahan. Ego sektoral mulai muncul karena banyaknya satuan kerja dibawah kementerian `naik tingkat` menjadi lembaga negara baru. Salah satu contoh kasus  yang  cukup  menyita  perhatian  adalah  Bulog  yang  melepaskan  diri  dari  Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Pada akhirnya, agenda reformasi birokrasi di awal tahun 2000an ditandai dengan tingginya semangat untuk melakukan perubahan akan tetapi tidak disertai dengan kejelasan tujuan yang terarah dan terintegrasi antar institusi birokrasi.
Perkembangan  birokrasi  saat  itu  cenderung  belum  terorganisir  dengan  baik.  Kapasitas aktor politik yang belum memadai serta transformasi struktur besar-besaran yang dilakukan juga turut  menjadi  penyebab  birokrasi  belum  berkembang. Wacana  proposisi  tentang  birokrasi  dan demokrasi  banyak  didengungkan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa,  demokrasi  membawa kebingungan orientasi untuk birokrasi nantinya.Beberapa ahli belum bersepakat terkait dengan seperti apa kondisi ideal wajah birokrasi kedepannya. Imuwan seperti Hamilton misalnya, lebih meyakini  bahwa  birokrasi  harus  diarahkan  untuk  melindungi  warga  negara  oleh  karenanya dibutuhkan  administrasi  negara  yang  tersentralistis  agar  efektivitas  kinerja  birokrasi  lebih terjamin.
Sementara  Jefferson  memiliki  pandangan  sebaliknya.  Menurutnya  birokrasi  harus menjamin adanya partisipasi yang luas, desentralisasi yang efektif, serta fokus pada simplicity
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
and  economic  of  administration  actions .  Corak  tipologi  birokrasi  yang  dikembangkan  oleh Jefferson  mengarahkan  birokrasi  agar  menjadi  adaptif  dengan  kebutuhan  masyarakat. Menurutnya demokrasi memiliki nilai yang sejalan dengan birokrasi karena keduanya berusaha untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi public affairs dan menghargai hak-hak individu. Kedua pemikiran ini memang cukup mendominasi dalam penentuan arah demokrasi Indonesia diawal reformasi. Pemikiran lebih moderat terkait ini dikembangkan oleh Madison. Berangkat dari “ faction based vison of society” Madison menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern akan selalu  muncul  faksi  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan  kepentingan.  Oleh  karenanya  peranan pemerintah melalui birokrasi adalah sebagai Institutional Device. Fungsinya adalah melakukan kontrol dan mediasi terhadap kelompok kepentingan agar penegakan human liberty tetap berjalan. Pemikiran Madison ini lebih relevan ketika kita kontekstualisasikan dengan kehidupan demokrasi kita saat ini. Demokrasi menjamin inklusifitas dan kesetaraan warga negara di ruang publik. Oleh karenanya  birokrasi  diharapkan  untuk  tidak  terjebak  dalam  salah  satu  kepentingan  kelompok masyarakatnya.
Terlepas  dari  itu  semua,  perkembangan  birokrasi  di  Indonesia  memang  telah  sedikit beranjak dari penyakit patrimonialismenya. Akan tetapi progresnya tentu saja tidak sesuai dengan yang  diharapkan.  Rumitnya  alam  demokrasi  dan  penerapan  desentralisasi  yang  tidak  efektif, sangat mempengaruhi kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Karakter birokrasi yang rasional dan independen dari kepentingan kelompok tertentu belum sepenuhnya kita dapatkan. Masih perlu waktu panjang untuk berharap birokrasi berada pada jalan yang ideal.
Wajah Birokrasi dalam Situasi Krisis
Munculnya wabah Covid-19 ini adalah ujian besar bagi wajah birokrasi di Indonesia. Dari kasus ini, setidaknya kita bisa melihat sejauh mana struktur birokrasi itu bekerja, lalu seperti apa pola kerja yang diterapkan, serta seberapa besar dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat  pada  situasi  krisis  seperti  ini.  Saat  kasus  pertama  ditemukan,  pemerintah  sudah melakukan  ancang-ancang  untuk  mengarahkan  fungsi  birokrasi  saat  itu.  Pertama,  memastikan ketersediaan  data  dan  informasi  dikeluarkan  secara  satu  pintu  serta  akurasinya  yang  terjaga. Kedua, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan. Ketiga menekan tingkat mobilitas penduduk sebagai upaya preventif penyebaran virus Covid-19.
Miskoordinasi sudah mulai tampak saat pengelolaan data dan informasi kasus Covid-19 diumumkan. Data antara pemerintah pusat dan beberapa pemerintah provinsi berbeda. Kasus ini terjadi pada perbedaan data antara gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan data yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Ketika  kebijakan  yang  seharusnya diputuskan berdasarkan data dan informasi valid, yang terjadi malah kegagalan birokrasi dalam mengelola data tersebut. Suatu  kebijakan dapat  berjalan efektif apabila  antara pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Dan pemahaman yang sama tersebut didapatkan apabila arus informasi tersampaikan dengan baik.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
Masalah  lain  yang  muncul  adalah  respon  pemerintah  pusat  dalam  menekan  angka penyebaran  juga  cenderung  lambat.  Keputusan  Presiden  (Keppres)  terkait  pembentukan  tim gugus  percepatan  penanganan  Covid-19  baru  diterbitkan  pada  13  Maret  2020  dimana  jumlah pasien yang positif sebanyak 69 orang. Lebih ironinya lagi, pembentukan tim gugus percepatan dipimpin bukan oleh ahli epidemologi penyakit sehingga mempengaruhi kualitas informasi yang diberikan  kepada  publik.  Publik  sehari-hari  hanya  disuguhkan  dengan  data  jumlah  berbagai pasien,  akan  tetapi  tidak  pernah  mendapat  informasi  yang  cukup  untuk  pemahaman  yang komprehensif terhadap virus ini.
Tidak sampai disitu, perbedatan baru muncul terkait dengan kebijakan yang harus diambil. Beberapa  daerah  telah  menyarankan  kepada  pemerintah  pusat  untuk  mengambil  kebijakan lockdown seperti  yang  dilakukan  oleh  beberapa  negara  lainnya.  Terkait Lockdown ,  Indonesia sebenarnya  sudah  memiliki  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tetang  Kekarantinaan Kesehatan.  UU  ini  dianggap  akan  efektif  untuk  menekan  tingkat  mobilitas  penduduk.  Namun pemerintah pusat beranggapan lain dan tidak memiliki jalur tersebut.
Jika kita tilik ke belakang, kegagalan birokrasi dalam menekan jumlah penyebaran virus Covid-19 dikarenakan ketidakmampuan untuk menekan tingkat mobilitas masyarakat khususnya di  kota-kota  besar  yang  menjadi  pusat  perekonomian.  Pusat  penyebaran  virus  teridentifikasi melalui  penyelenggaraan  forum-forum  besar  yang  mengundang  orang  dari  berbagai  wilayah. Setidaknya terdapat 4 kluster yang berkontribusi besar terhadap penyebaran covid-19 di awal, yaitu:
1. Penyelenggaraan seminar bisnis syariah di  Kota  Bogor pada tanggal  25-28 Februari 2020 yang dihadiri sekitar 200 orang. Terdapat 4orang peserta yang terinfeksi virus bahkan 2 orang diantaranya meninggal dunia
2. Penyelenggaraan seminar keagamaan Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Lembang, Bandung Barat  pada  tanggal  3-5  Marte  2020.  Pendeta  di  Gereja  tersebut  dinyatakan  posiitf  dan meninggal  dunia.  Setelah  dilakukan  tes  terhadap  637  jemaat  yang  mengikuti  kegiatan tersebut, sebanyak 226 dinyatakan positif covid-19.
3. Persidangan Sinode Tahunan GPIB di Kota Bogor yang berlangsung 26-29 Februari 2020. Kegiatan  ini  dihadiri  sekitar  600  orang,  dimana  terdapat  19  orang  yang  berasal  dari  Kota Bandar  Lampung  terinfeksi  virus.  Walikota  Bogor  yang  sebelumnya  sudah  dinyatakan positif juga turut menghadiri acara ini.
4. Penyelenggaraan persidangan Musyawarah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 9-10 Maret 2020. Kegiatan ini dihadiri sekitar 400 orang  dan  terdapat  7  orang  yang  terinfeksi  virus.  Wakil  Walikota  Bandung,  Bupati Karawang, dan Walikota Bogor terinfeksi virus ketika menghadiri kegiatan ini.
5. Penyelenggaraan  Ijtima  Ulama  Dunia  Zona  Asia  di  Kabupaten  Gowa,  Sulawesi  Selatan. Kegiatan ini mengundang 8.283 WNI dari berbagai daerah dan 478 WNA dari 9 negara.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
Meski  kegiatan  ini  pada  akhirnya  dibatalkan,  akan  tetapi  para  peserta  sudah  terlanjur  datang. Sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk menekan angka penyebaran virus covid-19.
Kebijakan  yang  lamban  dari  pemerintah  pusat,  setidaknya  telah  memicu  banyak perdebatan di tingkat daerah. Banyak daerah yang mencoba mendahului pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan lockdown . Beberapa kepala daerah merasa yakin dengan `modal` otonomi daerah yang mereka miliki, kebijakan pembatasan wilayah yang mereka lakukan dijamin oleh hukum. Salah satu contoh yang terjadi adalah kebijakan penutupan akses di Kota Tegal.
Di tengah situasi yang semakin rumit dan masalah baru banyak yang muncul, pemerintah pusat  tidak  memberikan  kewenangan  yang  lebih  kepada  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana  (BNPB)  untuk  mengatur  semuanya.  Jika  kita  merujuk  pada  Surat  Keputusan  (SK) Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020, status kesiagaan masih di pada status`keadaan tertentu darurat bencana`. Padahal WHO telah berkirim surat kepada Presiden Jokowi pada 10 Maret 2020 untuk  menekan  Presiden  menetapkan  status  darurat  nasional  (Istilah  WHO  adalah Scale Emergency Response Mechanism Including Declaration of National Emergency ). Hal ini menjadi penting, karena ketika peningkatan status  ini dilakukan tentu akan memudahkan BNPB untuk melakukan  proses  koordinasi  dan  pencegahan  secara  lebih  terintegrasi.  Pasal  24  di  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  menjelaskan  bahwa  BNPB  (dan  BPBD)  mendapatkan kemudahan akses di demikian banyak bidang, mulai dari pengerahan SDM, pengerahan peralatan dan  logistik,  mengatur  imigrasi  dan  cukai,  kemudahan  pengadaan  barang  dan  jasa,  serta kemudahan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan barang. Dan yang juga sangat penting: pemberian  hak  komando  untuk  memerintahkan  semua  instansi  dan  lembaga,  termasuk kementerian-kementerian dan personil militer.
Dengan status masih `keadaan tertentu` pejabat birokrat di BNPB tentu saja akan kesulitan untuk  mengatur  segala  upaya  pencegahan  dengan  insititusi  lainnya. Akses  dari  Kepala  BNPB sebagai Ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi terbatas. BNPB masih harus mendapat  persetujuan  dari  kementerian  terkait  jika  ingin  mengeluarkan  kebijakan.  Rumitnya koordinasi birokrasi di tingkat pusat, juga semakin diperparah dengan banyaknya daerah yang berinisiatif untuk melakukan karantina wilayah tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Walaupun dengan segala keterbatasan, Pemerintah pusat sebenarnya menyadari hal ini. Berbagai  insentif  dilakukan  seperti  penyederhanaan  atuan,  realokasi  anggaran,  optimalisasi informasi dan data satu pintu, serta menyiapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Akan tetapi  kembali  ke  poin  awal,  penyakit  yang  menjangkiti  birokrasi  kita  saat  ini  adalah  hasil akumulasi  dari  `kenyamanan`  yang  terlalu  berlebihan  sehingga  membuat  mereka  malas  untuk bergerak secara progresif. Rangkaian insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya sebagai `obat murah` yang efeknya hanya sesaat. Setelah itu, mereka akan kembali pada kultur lamanya yang kaku, ruwet, dan lamban.
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
Struktur  birokrasi  kita  memang  sedang  diuji  terkait  dengan  kondisi  krisis  seperti  ini. Sistem  birokrasi  yang  plurastik  memang  akan  cocok  untuk  kondisi  ideal  dimana  fleksibilitas koordinasi,  pertukaran  ide,  dan  kemampuan  berinovasi  dapat  diterapkan.  Kondisi  seperti  ini memang  sangat  mendukung  arus  demokratisasi  karena  menanggap  semua  institusi  memiliki kecakapan  dan  kapasitas  untuk  berkembang. Akan  tetapi  berbeda  halnya  kasus  krisis  saat  ini, pemerintah pusat sudah harus menegakkan dan memperluas kewenangannya untuk menertibkan birokrasi yang ada untuk penanganan pandemik. Mustahil untuk merubah kondisi birokrasi saat ini untuk lebih adaptif dengan situasi krisis. Yang perlu dilakukan adalah memodifikasi struktur yang ada dan memanfaatkan hierarki birokrasi ini untuk meningkatkan kepatuhan.
Sentralistik kekuasaan mungkin solusi yang terdengar cukup aneh, tapi ini adalah hal yang paling mungkin untuk dilakukan sekarang. Solusi ini bukan untuk melegitimasi bahwa sentralisasi kekuasaan adalah kebutuhan, akan tetapi melihat kondisi birokrasi Indonesia yang begitu carut marut, memang diperlukan kekuasaan yang terpusat agar semua pihak dapat berjalan beriringan. Kepatuhan adalah kebutuhan yang sangat urgen. Dan kepatuhan tersebut bisa didapatkan dengan ketegasan dari pusat kekuasaan dalam memberikan arahan serta menyederhanakan aturan main yang lebih jelas.  Sentralistik ini tetap harus disokong dengan koordinasi yang fleksibel. Arahan dari pemerintah pusat kepada seluruh tingkatan pemerintahan harus disisipi dengan inisiatif untuk terus menjalin koordinasi antar institusi. Pembagian peran dan kewenangan harus mulai dilakukan, ego-sektoral  sudah  harus  dihilangkan,  SOP  atau  aturan  main  yang  ruwet  dan  kompleks  harus mulai disederhanakan.
Selain itu, memastikan keterlibatan sektor private dan Civil Society adalah alternatif yang dapat  dioptimalkan.  Mengingat  besarnya  sumberdaya  yang  mereka  miliki,  tentu  akan  sedikit mengurangi  beban  pemerintahan  yang  ada.  Apalagi  dalam  kondisi  krisis  seperti  dimana solidaritas sosial sudah didapatkan. Pemerintah dapat memanfaatkan solidaritas tersebut untuk diarahkan  ke  penanganan  kasus  pandemic  ini. Akan  tetapi  yang  perlu  diingat  bahwa,  jangan sampai keterlibatan sektor private dan civil society ini membuat pemerintah harus terdikte oleh kepentingan  mereka.  Pemerintah  harus  menjadi  pionir  kekuasaan  dan  memastikan  koordinasi terus berjalan.
Politik Reformasi Birokrasi
Terlepas  dari  saat  ini  kita  sedang  dilanda  situasi  krisis,  harus  diakui  bahwa  kondisi birokrasi kita memang kurang ideal. Alih-alih mengajak untuk melakukan perubahan, perubahan itu  sendiri  yang  kemudian  bingung  mereformulasikan  subtansinya  untuk  menyegarkan  wajah birokrasi  kita.  Kondisi  krisis  sebenarnya  menjadi  momentum  bagi  kita  semua  untuk  melihat bahwa  negara  ini  membutuhkan  percepatan  perubahan  birokrasi.  Kesulitan  terbesar  untuk merubah birokrasi adalah kebutuhan akan komitmen politik dan peningkatan kompetensi untuk reformasi  birokrasi.  Rendahnya  komitmen  politik  adalah  pangkal  dari  rumitnya menyederhanakan seluruh proses dalam birokrasi. Di Indonesia, proses reformasi birokrasi
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
terjebak  pada  logika  teknis-administratifnya.  Padahal  kerumitan  birokrasi  adalah  hasil persinggungannya dengan banyak entitas politik yang menyebabkannya sulit untuk independen. Berbagai intervensi politik dalam berbagai macam wujudnya telah menjadikan birokrasi bukan lagi sebagai wadah untuk melayani kepentingan publik.
Mungkin negara ini pernah mencatat beberapa proyek besar untuk melakukan reformasi. Kementerian  Keuangan  misalnya  mencoba  untuk  mengubah  wajah  kaku  birokrasi  dengan `membongkar ulang` proses remunerasi. Mengingat selama ini lambannya birokrasi kita karena kurang ditekannya para aparatur pemerintahan untuk berjalan sesuai tupoksinya masing-masing. Mekanisme atur ulang penggajian ini dianggap cara paling efektif untuk menghidupkan kembali mesin birokrasi. Akan tetapi lambat laun, proyek remunureasi yang harus terdikte dengan kondisi birokrasi yang sudah mapan.
Secara  historis,  birokrasi  adalah  representasi  dari  hasil  kolonialisme  yang  terjadi  di Indonesia. Mulai struktur, nilai, substansi, dan prinsip yang melekat didalamnya memang terbiasa untuk memenuhi kepentingan penguasa daripada melayani kepentingan publik. Birokrasi seakan- akan  terjebak  pada  nuansa  tradisionalisme  ala  kerajaan  sebagai  instumen  `menyenangkan` atasannya. Birokrasi dengan karakteristik kolonialisme ini memang diarahkan sebagai alat untuk mempertahankan  kekuasaan  dan  mengontrol  perilaku  individu.  Oleh  karenanya  wajar  apabila wajah birokrasi perwujudan dari wajah oligarki yang misinya adalah mempertahankan sumber daya  dan  kekuasaan  yang  dimilikinya.  Birokrasi  dalam  konteks  politik  memang  menjadi instrument  yang  sangat  efektif  untuk  mengontrol  perilaku  masyarakat  dengan  melimpahnya kewenangan yang diberikan serta besar legitimasi yang dimiliki.
Sejarah di Indonesia pernah mencatat bagaimana wajah birokrasi kita tercampuradukkan dengan kekuatan politik mayoritas yaitu Partai Golkar di masa orde baru. Seluruh mekanisme, alur  pelayanan,  pengisian  pos  jabatan  strategis,  hingga  perumusan  program  dan  kebijakan terkooptasi dari partai Golkar. Wajah ganda birokrasi disni menjadi semakin jelas karena terjebak pada kepentingan politik praktis secara vulgar. Birokrasi menjadi sangat adaptif dengan berbagai kepentingan  politik  aliran  serta  mulai  melemahkan  fungsi  pelayanan  publiknya  kepada masyarakat.  Kalaupun  masih  terdapat  fungsi  pelayanan  publik  hal  tersebut  hanya  sebagai birokrasi tampak seolah-olah berfungsi untuk masyarakat.
Padahal jika kita lihat saat ini, pemerintahan modern sudah harus menginjeksi nilai-nilai modernitas pada birokrasi. Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat yang sudah terspesialisasi  pada  macam-macam  bidang,  serta  massifnya  arus  teknologi  informasi  adalah beberapa pokok perubahan yang seharusnya menjadi acuan untuk melakukan reformasi birokrasi. Yang perlu untuk digaris bawahi adalah upaya reformasi birokrasi ini membutuhkan komitmen politik  yang  tinggi.  Politik  reformasi  birokrasi  adalah  hal  kompleks  karena  harus  melibatkan serangkaian proses, aktor-aktor yang bervariasi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
beberapa teori dijelaskan bahwa reformasi birokrasi membutuhkan dukungan dari para pejabat terpilih ( elected official ).
Ketika memunculkan ide politik reformasi birokrasi ini, pertanyaan yang muncul adalah sejauh  mana  dikotomi  antara  politik  dan  birokrasi  itu  dihadirkan.  Di  satu  sisi  birokrasi  butuh menjaga  independensinya  untuk  tidak  terlibat  dengan  kepentingan  politik  praktis  kelompok tertentu. Tapi disisi lain, birokrasi juga membutuhkan political will dari para aktor politik yang bewenang.  Reyes  dalam  penelitian  ininya  berjudul  “ Bureaucracy  and  Transition:  Some Reflections  on  Redemoratization  and  Politics Administration  Dichotomy” menjelaskan  bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara sistem politik dan agenda reformasi birokrasi. Pada tahap  awal,  agenda  reformasi  birokrasi  idealnya  bersinggungan  dengan power  arrangenment karena  terkait  dengan  penataan  struktur  birokrasi  dan  konfigurasi  kelembagaan.  Perubahan orientasi birokrasi seharusnya dimaknai sebagai upaya mediasi berbagai kelompok kepentingan yang menghendaki perubahan proses administrasi pemerintahan yang demokratis. Prasyarat dari implementasi skema ini adalah ada kematangan gagasan dari publik tentang nilai-nilai demokrasi pada  pembenahan  struktur  birokrasi.  Skema  reformasi  birokrasi  dengan  singgungan  kuat  dari aspek politik ini akan menuju kearah perbaikan sebagai berikut:
1. Adanya  kemampuan  untuk  mempertahankan  ruang  dialog  diantara  berbagai  argumentasi kepentingan  sehingga  akan  menciptakan  keseimbangan  dari  banyaknya  kelompok kepentingan.
2. Terciptanya  mekanisme  perwakilan  di  setiap  kelompok  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan yang menyangkut masalah publik
3. Memastikan  bahwa  opini  publik  memiliki  pengaruh  sehingga  setiap  perencanaan  yang diambil baik jangka pendek maupun panjang berada di jalur yang dikehendaki publik
4. Terlaksananya proteksi terhadap hak dasar dan penegakan hukum. Agenda reformasi birokrasi sudah seharusnya tidak hanya fokus pada pembenahan aspek administratifnya semata. Karena hulu permasalahannya ketika kita ingin memperbaikinya adalah dengan memastikan bahwa aspek politik juga dipertimbangkan didalamnya. Kompleksitas skema reformasi birokrasi semacam ini memang membutuhkan waktu yang sangat panjang, akan tetapi efeknya  pun  nantinya  akan  bertahan  lama.  Perubahan  birokrasi  adalah  hal  mutlak  yang  harus segera diupayakan. Prosesnya pun tidak boleh tergesa-gesa dan hanya memikirikan deretan angka diatas kertas, akan tetapi lebih daripada itu, perlu untuk berpikir bahwa perubahan birokasi harus dimulai dari akarnya.

## Strong Political Leadership
Politik reformasi birokrasi adalah kunci untuk kemudian dapat mengarahkan birokrasi itu sebagai pelayanan kepentingan masyarakat. Walaupun disisi lain, atas dasar politik juga birokrasi dapat  menjadi  sangat  menjauh  dari  kepentingan  masyarakat.  Pada  penelitian  ini  ini,  penulis mengajukan sebuah konsep yaitu Strong Political Leadership sebagai sebuah mekanisme untuk
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
mendorong terjadinya percepatan reformasi birokrasi. Kepemimpinan politik yang kuat adalah salah satu faktor kunci melaksanakan reformasi birokrasi.
Beberapa  daerah  telah  menjadi  contoh  bagaimana  karakter  kepemimpianan  kemudian sangat mempengaruhi birokrasi. Di Provinsi DKI Jakarta kita mengenal Ahok sebagai salah satu pemimpin politik yang galak dan tidak senang dengan alur birokrasi yang dianggapnya terlalu ruwet. Karakter Ahok yang sangat sering menekankan terhadap percepatan reformasi birokrasi bisa  dilihat  dari  upayanya  untuk  mengubah  karakter  lamban  dan  kaku  dari  para  aparatur pemerintahan.  Tingkat  disiplin  menjadi  sangat  tinggi,  kemudahan  pelayanan  publik  melalui reformulasi  aturan  dan  SOP  yang  dipangkas,  serta  implementasi  teknologi  informasi  untuk memudahkan  proses  integrasi  dan  koordinasi  antar  OPD  yang  ada. Ahok  adalah  representasi pemimpin  yang  sudah  lama  bersinggungan  dengan  kondisi  birokrasi  jika  kita  melihat  jejak politiknya. Posisinya sebagai seorang pemimpin daerah tentu saja menjadi momentum baginya untuk merubah secara massif birokrasi.
Sama  halnya  dengan  di  Jakarta,  Kota  Surabaya  juga  menjadi  objek  percontohan  yang sangat  menarik  melalui  karakter Walikota  nya  yaitu Tri  Rismaharini.  Setali  tiga  uang  dengan Ahok, Risma juga melakukan banyak gebrakan terhadap penyegaran reformasi birokrasi di Kota Surabaya. Akan tetapi poin lebihnya disini, Risma adalah pemimpin yang lahir dan besar di Kota Surabaya sehingga jauh lebih mendalami konteks sosio-kultural di daerahnya. Rasa keterikatan masyarakat Kota Surabaya juga cukup tinggi karena mereka beranggapan bahwa Risma adalah representasi ideal dari identitas tentang Surabaya.
Dari dua kisah singkat diatas sebenarnya dapat tarik poin penting bahwa terkadang untuk melakukan  penyegaran  birokrasi  dibutuhkan  ketegasan  dan Political  Will yang  tinggi  dari pemimpin politik. Kesadaran atas urgensi reformasi birokrasi ini memang harus diawali dengan memastikan bahwa pemimpin politiknya memiliki ketegasan dan political will untuk reformasi birokrasi. Sebuah Dinas di daerah tidak akan pernah maju walaupun seluruh pegawainya sudah berkomitmen untuk berubah akan tetapi tidak didukung dengan pemimpin atau Kepala Dinas.
Wajah  birokrasi  saat  ini  sangat  kuat  dengan  struktur  yang  sangat  hierarkis,  alur  yang menuntut koordinasi vertikalitas, proses yang rumit, dan tidak adaptif dengan prinsip efisiensi dan  efektivitas.  Hal  ini  disebabkan  birokrasi  diisi  berbagai  macam  tingkatan  serta  spesialisasi bidang yang sangat banyak. Hingga pada akhirnya birokrasi adalah manifestasi sentralisasi kuasa dari aktor yang berkuasa. Oleh karenanya, penulis beranggapan bahwa upaya yang jangka pendek yang dapat dilakukan saat ini adalah memastikan proses pengisian jabatan pemimpin politik yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.
`Warisan`  sentralisasi  di  internal  birokrasi  memang  membutuhkan  waktu  yang  agak panjang untuk dirubah. Birokrasi kita sudah mapan dan stabil dengan pola gerak seperti itu. Yang perlu dilakukan saat ini adalah adanya pemimpin politik layaknya Ahok dan Risma. Terlepas
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
bahwa kedua pimpinan ini telah menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi gerak-geriknya selama di internal pemerintahan cukup untuk `menggertak` lamban dan kakunya birokrasi saat ini.
Sebenarnya upaya alternatif lain yang dapat dilaksanakan adalah regulasi pemerintahan. Berbeda  dengan  argumen  sebelumnya  yang  lebih  menekankan  terhadap  penguatan  karakter kepemimpinan  politik,  upaya  ini  lebih  menekankan  pada  upaya  pendisiplinan  aparatur pemerintahan melalui kerangka regulasi yang ada. Skema perekrutan, penempatan, penggajian dan promosi jabatan adalah beberapa variabel yang harus dikaji lebih mendalam. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi kooptasi kekuatan politik praktis untuk menunggangi birokrasi dalam  melaksanakan  kepentingannya.  Pada  akhirnya  birokrasi  memang  akan  selalu bersinggungan  dengan  berbagai  kepentingan  politik,  tapi  yang  perlu  dipastikan  bahwa persinggungan  itu  tidak  menyebabkan  intervensi  yang  membuat  birokrasi  kembali  menjadi intrumentasi kepentingan poltik. Upaya reformasi birokasi membutuhkan perbaikan pada dua hal yaitu, mengurangi persinggungan dengan kepentingan politik praktis serta menguatkan kapasitas dan karakter internal birokrasi agar tidak kaku dan lamban.

## Penutup
Kinerja pelaksanaan birokasi dalam menghadapi  situasi krisis akibat kondisi pandemik Covid-19 ini belum optimal. Beberapa indikasi yang terlihat adalah ketidakmampuan birokrasi dalam mengelola dan menyampaikan data serta informasi kepada masyarakat. Akibatnya adalah masyarakat cenderung menerima banyak informasi yang tidak valid. Ketidakjelasaan pengelolaan arus informasi ini berdampak pada perbedaan persepsi antara birokrasi dan masyarakat. Tentu saja hal ini mengakibatkan legitimasi akan semakin berkurang karena kebijakan yang diterapkan oleh para birokrat dianggap tidak relevan oleh masyarakat.
Gejala lainnya yang ditunjukkan adalah lemahnya fungsi koordinasi yang berdampak pada kesemrawutan dan tumpang tindih pelaksanaan kewenangan antar intansi. Padahal dalam kondisi krisis,   diperlukan tingkat pemahaman yang baik dan implementasi yang selaras antar instansi. BNPB sebagai institusi birokrasi yang ditunjuk untuk `memimpin` kendali   penanganan situasi krisis ini tidak dapat berbuat banyak. Karena setiap upaya dan kebijakan yang dikeluarkan masih harus melewati banyak koordinasi dengan berbagai instansi. Akibatnya adalah langkah-langkah yang diambil tidak dapat segeral dieksekusi.
Berangkat  dari  hal  tersebut,  penulis  melihat  bahwa  agenda  reformasi  birokrasi  yang dicanangkan  belum  menunjukkan  hasilnya.  Perubahan  birokrasi  yang  dilakukan  hanya menyentuh proses administratifnya semata tanpa memberikan dampak langsung. Oleh karenanya dalam penelitian ini ini penulis menawarkan dua konsep alternatif untuk mengatasi kemandekan agenda  reformasi  birokrasi  yaitu  politik  reformasi  birokrasi  dan strong  political  leadership . Kedua  konsep  ini  menjadi  relevan  karena  sesuai  dengan  karakter  birokrasi  di  Indonesia  yang cenderung terjebak pada perubahan yang hanya bersifat teknis-administratif semata tanpa
Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx
memikirkan aspek politiknya. Padahal hulu dari permasalahan terkait reformasi birokrasi adalah memastikan adanya political will dari para aktor yang berwenang. Tentu saja dengan menciptakan mekanisme relasi kuasa yang menunjujung nilai-nilai yang demokratis.
Saran  peneliti  selanjutnya  mencari  antasadent  dan  outcome  alasan  alasan  utama penyimpangan birokasi yang terjadi di Indonesia terhadap pandemi global ini.

## Daftar Pustaka
Blau, P. M. (1987). Birokrasi dalam Masyarakat Modern . Jakarta: UI Press. Carino,  L.  V.  (1994).  B ureauuary  for  Democracy,  The  Dynamics  of  Exexutive  Bureaucracy Interaction  During  Governmental  Transitions .  College  of  Publik  Administration, University of th Philippines.
Dwiyanto, A. (2008). Reformasi Birokrasi Publik . Yogyakarta: UGM Press. Edinger, L. J. (1993). A Preface to Studies in Political Leadership', in G.Sheffer (Ed.). New York: Albany State University of New York Press.
Geertz, C. (1983). Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa . Jakarta: Pustaka Jaya.
Green,  R.  T.,  &  Hubell,  L.  (1996). On  Governance  and  Reinventing  Government .  Sage Publications.
Margono,  S.  A.  (1998).  Birokrasi,  Demokrasi,  dan  Reformasi:  Sudut  Pandang  Administrasi Negara. Jurnal Sosial Politik Vol.2, No.2, 47-66.
Okhtariza, N. (30 Maret 2020). Perkuat Mandat BNPB dan Pertajam Komunikasi Penanganan Covid-19, CSIS Commentaries. pp. 1-4.
Thoha, M. (2000). Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru: Perubahan tanpa Grand Design.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 70-91. Uveges, J. A. (1982). Public Administration, History and Theory in Contemporary Perspective . New Jersey: Marcel Dekker, Inc.
Vermonte, P. (9 April 2020). Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia: Temuan Awal, CSIS Commentaries . pp. 1-12. Widaningrum,  A.,  &  Mas`udi,  W.  (2020). Dinamika  Respon  Pemerintah  Nasional:  Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19 . In W. Mas`udi, & P. S.Winanti, Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal (pp. 46-63). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
https://nasional.tempo.co/read/1343648/potensi-potensi-penyimpangan-penanganan-wabah- covid-19-kata-icw/full&view=ok