## PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH BMTT GRIYA SAKINAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Ulinnuha Saifullah 1 , Muh. Nashirudin 2 1,2 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
1 ulinsoesalit@gmail.com , 2 muh.nashirudin@gmail.com
Abstrak. Akad  murabahah  adalah  akad  yang  paling  sering  digunakan  dalam pembiayaan.  Namun,  akad  murabahah  memiliki  keterbatasan  jangkauan  objek. Karena  itu,  penggunaan  akad  murabahah  harus  memperhatikan  keterbatasan tersebut.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pembiayaan  murabahah  pada produk  pembiayaan  BMTT  Griya  Sakinah  di  BMT  Tumang,  Boyolali.  Artikel  ini adalah  penelitian  kualitatif  dengan  sumber  data  dari  lapangan.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  penggunaan  akad  murabahah  pada  pembiayaan pembangunan  rumah  BMTT  Griya  Sakinah  menimbulkan  persoalan  terkait  objek akad.  Namun,  dari  perspektif  maqashid  syariah  dapat  dibenarkan,  sebab mengandung maslahat bagi penerima pembiayaan. Aspek-aspek maqashid syariah pada  produk  BMTT  Griya  Sakinah  adalah  bahwa  produk  pembiayaan  tersebut merupakan usaha memenuhi kebutuhan daruriyat , penjagaan aktif terhadap dana simpanan  masyarakat  dan  usaha  untuk  mengedarkan  harta  yang  dapat menciptakan kesejahteraan bersama.
Kata Kunci BMTT Griya Sakinah, Akad Murabahah, Maqashid Syariah
Abstract. The  murabahah  contract  is  the  most  commonly  used  in  financing. However,  the  murabahah  contract  has  limitations  in  terms  of  scope  of  the  subject matter.  Thus,  the  use  of  the  murabahah  contract  must  take  these  limitations  into consideration.  This  article  aims  to  examine  murabahah  contract  in  the  financing produk of BMTT Griya Sakinah. This article is a qualitative research and data sources obteined  from  the  field.  The  results  of  this  research  show  that  the  use  of  the murabahah contract in the financing of house conctruction at BMTT Griya Sakinah raises issues related to the object of the contract. However, from the perspective of maqashid  sharia,  it  can  be  justifeid  because  it  involves  benefits  for  the  financing recipient.  The  sharia  maqashid  aspects  involved  in  the  product  of  BMTT  Griya Sakinah are that this financing product is an effort to meet essential needs, actively safeguard  the  community’s  savings  and  strive  to  circulate  wealth  that  can  create collective well-being.
Keyword BMTT Griya Sakinah, Murabahah Contract, Maqashid Sharia

## PENDAHULUAN
Memiliki  rumah  yang  layak  merupakan  salah  satu  hak  yang  melekat  pada  setiap manusia.  Sebab,  rumah  adalah  salah  satu  kebutuhan  dasar  dalam  kehidupan  manusia. Kepemilikan rumah bertujuan agar manusia memiliki kehidupan yang layak. Dalam hal  ini,
kepemilikan rumah berkaitan erat dengan hak setiap manusia untuk bertempat tinggal dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagaimana  isi  Deklarasi  Umum  Hak Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 1 Namun demikian, kepemilikan rumah  merupakan  persoalan  yang  sering  dihadapi  oleh  masyarakat  miskin.  Dalam  hal  ini, CNBC Indonesia melaporkan bahwa karena sulitnya pendanaan pembiayaan rumah, 127 juta keluarga  miskin  di  Indonesia  tidak  memiliki  rumah. 2 Terhadap  persoalan  tersebut, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) semestinya hadir menjadi solusi. Hal ini dikarenakan BMT didirikan dengan  tujuan  menjadi  lembaga  keuangan  syariah  mikro  yang  memfasilitasi  layanan  jasa keuangan  masyarakat  miskin  yang  tidak  tersentuh  oleh  jasa  perbankan  Islam. 3 Sebagai jawaban atas persoalan kepemilikan rumah dan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diemban, BMT Tumang meluncurkan program pembiayaan kepemilikan rumah dengan nama BMTT Griya Sakinah. Produk pembiayaan BMTT Griya Sakinah merupakan bagian dari program baitu  tamwiil BMT  Tumang  yang  menyediakan  pembiayaan  untuk  pembelian, pembangunan dan renovasi rumah dan atau ruko. Selain itu, produk pembiayaan BMTT Griya Sakinah juga menyediakan pembiayaan untuk pembelian tanah, baik tanah kavling maupun tanah kavling siap bangun (KSB). 4
Produk  pembiayaan  BMTT  Griya  Sakinah  dijalankan  dengan  skema  pembiayaan murabahah . Penggunaan  akad  murabahah  untuk  mengikat  pembiayaan  pembelian  tanah, rumah  dan  ruko  siap  pakai  tidak  memunculkan  masalah.  Sebab,  tanah,  rumah  dan  ruko merupakan  benda  yang  memenuhi  syarat  sebagai  objek  akad  murabahah.  Dalam  hal  ini, ketentuan  objek  akad  murabahah  adalah  harus  berupa  benda  yang  dapat  diperjualbelikan. Sebab,  akad  murabahah  pada  dasarnya  adalah  akad  jual  beli. 5 Namun,  pengikatan  dengan akad  murabahah  untuk  pembiayaan  pembangunan  dan  renovasi  rumah  memunculkan persoalan.  Karena,  untuk  membangun  dan  merenovasi  rumah  diperlukan  bahan  material bangunan  dan  jasa  tukang  bangunan.  Dalam hal ini,  pengadaan  bahan  material  merupakan
1 Nia Kurniati, “Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Indonesia” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 2014, hlm. 83.
2 https://www.cnbcindonesia.com/research/20230808100831-128-461042/wahai-capres-ada-127-juta- keluarga-miskin-tak-punya-rumah, diakses pada Selasa, 3 Oktober 2023 Pukul 08.42 WIB.
3 Nurul Huda & Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet. IV, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 363
4 https://www.bmttumang.com/griya-sakinah, diakses pada Jum’at, 20 Oktober 2023 Pukul 12.41 WIB.
5 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah , (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2022), hlm. 68.
barang  yang  dapat  diikat  dengan  akad  murabahah.  Akan  tetapi,  jasa  tenaga  dan  keahlian tukang  bangunan  tidak  dapat  diikat  dengan  akad  murabahah.  Sebab,  tenaga  dan  keahlian tukang  bangunan  bukan  benda  yang  dapat  diperjualbelikan,  melainkan  pekerjaan  atau perbuatan.
Dengan  demikian,  penggunaan  akad  murabahah  untuk  pembangunan  dan  renovasi rumah pada produk pembiayaan BMTT Griya Sakinah menimbulkan persoalan terkait objek akad. Persoalan ini menarik perhatian penulis untuk menelaah keabsahan akad murabahah dalam  produk  pembiayaan  tersebut. Namun,  penulis membatasi  bahasan  pada  pembiayaan pembangunan  rumah.  Mengingat,  pembangunan  rumah  (memiliki  rumah)  lebih  esensial daripada  renovasi  rumah.  Sebab,  memiliki  rumah  merupakan  kebutuhan  hidup,  sementara renovasi rumah lebih berorientasi pada kenyamanan hidup.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.  Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang berupaya memahami gejala sosial dan problem manusia  yang  menekankan  pada  makna  dibalik  gejala  sosial  tersebut . 6 Sumber  data penelitian  terbagi  dalam  kategori,  yaitu  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Sumber  data primer adalah informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Manager Area BMT Tumang. Sedangkan  sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  artikel  ilmiah,  buku  dan  laporan  resmi lembaga terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan narasumber dan dokumentasi data tertulis.
Data-data yang diperoleh kemudian direduksi untuk memilih data yang sesuai dengan fokus  penelitian.  Selanjutnya  data-data  tersebut  dianalisis  dengan  pendekatan  maqashid syariah.  Pendekatan  maqashid  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai-nilai  masalahat  yang terkandung di dalam persoalan yang diteliti. Data-data tersebut kemudian disajikan dengan teknik deskriptif analitis.
6 Juliansyah  Noor, Metodologi  Penelitian:  Skripsi,  Tesis,  Disertasi  dan  Karya  Ilmiah ,  (Jakarta:  Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 34

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Produk Pembiayaan BMTT Griya Sakinah
Produk  BMTT  Griya  Sakinah  merupakan  bagian  dari  program baitu  tamwiil BMT Tumang.  Produk  BMTT  Griya  Sakinah  menyediakan  pembiayaan  untuk  pembelian, pembangunan  dan  renovasi  rumah  atau  ruko.  Selain  itu,  produk  Griya  Sakinah  juga menyediakan pembiayaan untuk pembelian tanah, baik tanah kavling maupun tanah kavling siap bangun (KSB). 7
Produk pembiayaan BMTT Griya Sakinah telah dimulai sejak tahun 2021. Hingga saat ini terdapat 812  anggota yang memanfaatkannya dengan nilai outstanding mencapai Rp. 36,7 Miliar.  Dari  nilai  tersebut  nominal  pembiayaan  maksimal  yang  diperoleh  setiap  anggota adalah Rp. 270 juta. 8
Tingginya  minat  anggota  terhadap  produk  pembiayaan  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari keunggulan  produk  BMTT  Griya  Sakinah.  Keunggulan  tersebut  diantaranya  adalah  tenor pembiayaan mencapai 15 tahun, tidak terdapat biaya provisi dan appraisal serta uang muka yang rendah.
Untuk  dapat  mengajukan  pembiayaan  BMTT  Griya  Sakinah  terdapat  beberapa persyaratan  yang  harus  terpenuhi. pertama telah  berusia  21  tahun  atau  sudah  menikah, kedua telah  bekerja  paling  tidak  2  tahun,  baik  sebagai  karyawan,  pengusaha  maupun profesional dan ketiga tidak melampaui batas usia maksimal ketika pembiayaan lunas, yaitu 56 tahun untuk karyawan, 58 tahun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 60 tahun untuk pengusaha dan profesional.
Jika  syarat-syarat  di  atas  terpenuhi,  tahap  pertama  yang  mesti  ditempuh  pemohon adalah menyiapkan berkas-berkas administrasi. Berkas administrasi untuk karyawan swasta dan ASN meliputi fotokopi KTP dan KK, SK Pengangkatan, kartu pengenalan karyawan atau Karpeg, Surat Nikah (jika ada), slip gaji 2 bulan terakhir. Adapun berkas administrasi untuk pengusaha dan profesional mencakup fotokopi KTP pemohon dan suami atau istri pemohon jika telah berkeluarga, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi pengusaha mikro atau  kecil,  Surat  Izin  Praktik  bagi  dokter  dan  bidan,  SK  Pengangkatan  Notaris  bagi  Notaris dan rekening tagihan telepon atau listrik atau bukti pembayaran PBB yang terakhir.
7 https://www.bmttumang.com/griya-sakinah, diakses pada Jum’at, 20 Oktober 2023 Pukul 12.50 WIB.
8 Wawancara dengan Bapak Hadziq pada Rabu, 22 November 2023.
Selain  kelengkapan  berkas  di  atas,  pemohon  juga  harus  menyiapkan  agunan.  Agunan dapat  berupa  sertifikat  hak  milik  (SHM)  tanah  dan  bangunan  atau  bukti  kepemilikan kendaraan  bermotor  (BPKB).  Agunan  tersebut  harus  bernilai  likuidasi  yang  cukup  untuk plafon  pembiayaan  yang  diajukan.  penilaian  likuidasi  agunan  dilakukan  oleh  pihak  BMT Tumang . 9
Perlu diketahui bahwa pemohon pembiayaan BMTT Griya Sakinah dibebani dengan 3 biaya. Pertama biaya administrasi sebesar Rp. 25.000, kedua dana tabarru’ sebesar 0,002% dari plafon pembiayaan dan ketiga biaya pengikatan yang besarannya berbeda-beda sesuai dengan  jenis  pengikatan.  Untuk  jenis  pengikatan  SKMHT  biayanya  sebesar  Rp.  250.000, untuk  jenis  APHT  Rp.  750.000  dan  untuk  Fidusia  Rp.  250.000.  Khusus  untuk  pengikatan APHT biaya pengikatannya dapat lebih dari Rp. 750.000 tergantung plafon pembiayaan. 10

## Pembiayaan Murabahah dan Ijarah
Secara leksikal akar kata murabahah adalah ribh yang memiliki makna keuntungan, laba, pemasukan dan hasil kemenangan. Kata ribh kemudian mengalami proses derivasi  dengan mengikuti  pola rabaha-yurabihu yang  maknanya  bergeser  menjadi  saling  memberi keuntungan.  Dalam  hal  ini,  kata  murabahah  merupakan  bentuk  masdar  dari  kata rabaha- yurabihu . 11
Adapun  dalam  fikih  muamalah  murabahah  didefinisikan  sebagai  transaksi  jual  beli  di mana  harga  beli  barang  dan  keuntungan  yang  diperoleh  penjual  membentuk  harga  jual barang tersebut. Artinya melalui akad murabahah pembeli memperoleh kepemilikan barang dengan membayar harga perolehan barang dan keuntungan bagi penjual. 12
Pengertian  tersebut  mengindikasikan  bahwa  murabahah  pada  dasarnya  merupakan akad jual beli. Hanya saja, terdapat aturan khusus dalam jual beli murabahah, yaitu bahwa penjual wajib memberitahukan kepada calon pembeli  mengenai harga beli barang dan keuntungan yang  ingin  ia  peroleh.  Dua  kewajiban  tersebut mempengaruhi  keabsahan  akad  murabahah. Artinya apabila dua kewajiban tersebut tidak indahkan, maka akad murabahah menjadi tidak
9 https://www.bmttumang ... 10 Wawancara dengan Bapak Hadziq pada Rabu, 22 November 2023.
11 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Putaka Progressif, 1997) hlm. 463
12 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu’amalat… hlm. 67.
sah. Oleh karena itu, murabahah tergolong dalam kategori bai’ amanah , yaitu jual beli yang bertumpu pada kejujuran penjual.
Untuk  membentuk  akad  murabahah  yang  sah,  terdapat  syarat-syarat  yang  mesti terpenuhi, yaitu; 13
(a) Keabsahan jual beli pertama, mengingat murabahah merupakan jual beli pararel
(b) harga perolehan barang diinformasikan kepada calon pembeli
(c) laba penjualan diberitahukan secara jujur kepada calon pembeli.
(d) akad  jual  beli  yang  pertama  menggunakan  alat  pembayaran  yang umum digunakan ( mitsli ).
(e) Keuntungan yang  diambil  oleh  penjual  bukan  barang  yang  sejenis  dari  barang yang dijual.  Sebagai contoh, murabahah  yang objek akadnya adalah  beras tidak dibenarkan  mengambil  keuntungan  berupa  beras.  Sebab,  apabila  keuntungan diambil dari barang yang sejenis akan menjadi praktik riba fadl .
Pada dasarnya, akad murabahah tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Akan tetapi, para  pakar  keuangan  dan  pakar  hukum  Islam  memadukan  konsep  murabahah  dengan konsep-konsep lain sehingga membentuk skema pembiayaan  dengan prinsip murabahah di lembaga keuangan syariah. 14 Panduan teknis pembiayaan murabahah di LKS terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah.
Adapun  ijarah  akar  katanya  adalah ujrah yang  maknanya  upah  buruh.  Sedangkan dalam ilmu fikih ijarah merupakan akad atas suatu manfaat tertentu yang boleh dilakukan, yang  jelas  dan  dapat  diserahterimakan  dengan  imbalan  yang  jelas.  Dalam  akad  ijarah perpindahan kepemilikan hanya sebatas pada manfaat (hak guna). 15
Akad ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah al-‘ain dan ijarah al-manfa’ah atau a’mal . ijarah  al-‘ain adalah  ijarah  yang  objek  akadnya  berupa  manfaat  barang,  baik  barang  yang sudah  ada  maupun  barang  yang  diorder,  seperti  menyewa  rumah  hunian  atau  gedung pernikahan.  Sedangkan ijarah  al-manfa’ah adalah  ijarah  yang  objek  akadnya  berupa pekerjaan seperti menyewa jasa tukang bangunan dan jasa tukang cukur. 16
13 Ibid ., hlm. 67-68. 14 Departemen Perbankan Syariah OJK, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah , (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016), hlm. 8.
15 Musthafa Al-Khin & Musthafa Al-Bugha, Al-Fiqhu Al-Manhaji, Jilid III, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2012), hlm. 121.
16 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu’amalat… hlm.75.
Dua macam ijarah di atas lazim dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dalam hal ini,  LKS  menjadi  pihak  yang  menyediakan  pembiayaan  suatu  barang  kepada  nasabah  atau memberikan pelayanan jasa. Sebagai panduan dalam melakukan akad ijarah di LKS, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
Untuk  mewujudkan  akad  ijarah  yang  sah,  terdapat  beberapa  syarat  yang  mesti terpenuhi, yaitu; 17
(a) benda yang disewa atau layanan jasa yang disewa harus diketahui dengan jelas
(b) Benda  yang  disewa  dapat  diserahkan,  dan  jika  yang  disewa  adalah  jasa,  maka  jasa atau pekerjaan yang disewa harus dapat dikerjakan
(c) keguaan benda yang disewa  tidak bersifat istihlaki (habis ketika digunakan) seperti makanan dan minuman
(d) batas waktu penyewaan harus jelas
(e) dalam  akad  sewa  jasa,  pekerjaan  yang  dilakukan  harus  mengandung  manfaat  bagi pihak yang menyewa.

## Maqashid Syariah
Maqashid  Syariah  merupakan  bentuk tarkib  idafi dari  kata  maqashid  dan  syariah. Maqashid adalah bentuk jamak ( plural ) dari kata maqshid yang memiliki makna tujuan akhir, perkara yang dituntut dan sasaran. Kata Maqashid sepadan dengan kata ends dalam bahasa Inggris. 18
Adapun  syariah  secara  harfiah  memiliki  makna  tempat  air  mengalir,  jalan  yang ditempuh. Dan syariah dalam terminologi studi Islam adalah adalah hukum-hukum tentang keyakinan,  peribadatan,  etika  dan  hubungan  antar  manusia  yang  ditetapkan  Allah  kepada hambanya (manusia). 19
Sedangkan definisi maqashid syariah menurut Jasir Audah adalah hikmah atau tujuan yang  hendak  dicapai  dari  hukum-hukum  syariat.  Maksudnya  pemberlakuan  syariat  Islam terhadap manusia mengandung tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Sebagai contoh untuk  tujuan  menjaga  akal  manusia  syariat  Islam  melarang  manusia  mengonsumsi minuman  keras.  Sebab,  minuman  keras  dapat  merusak  fungsi  akal.  Padahal,  akal  yang
17 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu’amalat… hlm.73.
18 Jasir Audah, Maqâshidu syarîah: Dalîl li Al-Mubtadiin, (London: Al-Ma’had Al-‘Alî li Al-Fikri Al-Islami, 2011), hlm. 15.
19 Manna’ Qathan, Tarikh Tasyri’ Al-Islami , (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 13.
berfungsi dengan baik adalah dasar pemberlakuan hukum Islam terhadap manusia ( manaṭ al-taklif ). 20
Para  pakar  maqashid  syariah  menyatakan  bahwa  secara  umum  tujuan  yang  hendak dicapai melalui pemberlakuan syariat Islam adalah kemaslahatan manusia, baik maslahat di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini kemaslahatan manusia terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu  maslahat daruriyat (primer) , maslahat hajiyat (sekunder)  dan  maslahat tahsiniyat (tersier). 21
Daruriyat merupakan  segala  hal  yang  dibutuhkan  manusia  untuk  menegakkan kemaslahatan  hidup. Daruriyat harus  ada  dalam  kehidupan  manusia,  sebab  ketiadaan daruriyat akan  menyebabkan  rusaknya  kehidupan  manusia. Daruriyat mencakup  lima  hal, yaitu menjaga agama ( ḥifdzu al-din ), menjaga jiwa ( ḥifdzu al-nafs ), menjaga akal ( ḥifdzu al- aql ), menjaga nasab ( ḥifdzu al-nasl ) dan menjaga harta ( ḥifdzu al-mal ).
Penjagaan  terhadap  kelima  unsur daruriyat tersebut  dapat  dilakukan  secara  aktif  dan pasif.  Menjaga  kelima  unsur daruriyat secara  aktif  mengandung  pengertian  melakukan berbagai  upaya  yang  dapat  menjaga  eksistensi  kelima  unsur daruriyat tersebut.  Adapun menjaga  secara  pasif  mengandung  maksud  meninggalkan  berbagai  tindakan  yang  dapat membahayakan eksistensi lima unsur daruriyat . 22
Adapun hajiyat adalah  segala  hal  yang  manusia  butuhkan  untuk  hidup  layak. Hajiyat berkaitan erat dengan menghindari kesengsaraan dan penderitaan dalam kehidupan. Artinya tidak  terpenuhinya hajiyat akan  menyebabkan  penderitaan.  Akan  tetapi  penderitaan  yang timbul tidak menjadi ancaman terhadap rusaknya kehidupan manusia. Contoh hajiyat adalah angkutan  masal.  Ketiadaan  angkutan  masal  akan  mengakibatkan  penderitaan  masyarakat, akan  tetapi  penderitaan  tersebut  tidak  menjadi  ancaman  terhadap  eksitensi  agama,  jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. 23
Sedangkan tahsiniyat adalah  segala  hal  yang  menjadi  penyempurna  keteraturan  hidup manusia. Apabila tahsiniyat terpenuhi, maka kehidupan akan berjalan dengan tenteram dan kehidupan  sosial  yang  terjalin  juga  tampak  indah.  Sehingga  ketiadaan tahsiniyat
20 Jasir Audah, Maqâshidu… hlm. 13-14.
21 Ibid., hlm. 19. 22 Ibrahim Al-Syatibi, Al-Muwafâqât , Jilid II, (KSA: Dar Ibnu Affan, 1997), hlm. 19.
23 Ahmad Al-Raisuni, Nadzriyat Al-Maqaṣid ‘inda Al-Imam Al-Syatibi , (USA: Al-Ma’had Al-‘Alamy Li Al-Fikri Al- Islamy, 1995), hlm. 146.
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN 2721-9615 / E-ISSN 2721-9623 Volume 5 Nomor 1/ Desember 2024
menimbulkan  hilangnya  rasa  tenteram  dan  ketidakteraturan  kehidupan  sosial.  Contoh tahsiniyat adalah menggunakan wewangian dan menjaga etika makan. 24
Tiga tingkatan maqashid syariah di atas adalah maqashid syariah yang bersifat umum. Artinya  maqashid  syariah  tersebut  mencakup  berbagai  bidang  kehidupan.  Di  samping maqashid  syariah  umum  tersebut,  terdapat  maqashid  syariah  yang  hanya  berlaku  pada persoalan-persoalan  tertentu,  seperti  maqashid  syariah  dalam  hal  kepemilikan  harta, maqashid syariah dalam ibadah, maqashid syariah dalam hukum-hukum keluarga dan lain- lain.

## Pembangunan Rumah Sebagai Objek Akad Murabahah
Produk  pembiayaan  BMTT  Griya  Sakinah  dilakukan  dengan  perjanjian  pembiayaan murabahah . Penggunaan  akad  murabahah  untuk  mengikat  pembiayaan  pembelian  tanah, rumah  dan  ruko  siap  pakai  tidak  memunculkan  masalah.  Sebab,  tanah,  rumah  dan  ruko merupakan  benda  yang  memenuhi  syarat  sebagai  objek  akad  murabahah.  Dalam  hal  ini, ketentuan  objek  akad  murabahah  adalah  harus  berupa  benda  yang  dapat  diperjualbelikan. Sebab, akad murabahah pada dasarnya adalah akad jual beli. 25
Namun,  pengikatan  dengan  akad  murabahah  untuk  pembiayaan  pembangunan  rumah memunculkan  persoalan  terkait  objek  akad.  Karena,  untuk  membangun  rumah  diperlukan bahan  material  bangunan  dan  jasa  tukang  bangunan.  Terkait  hal  ini,  pembiayaan  bahan material  bangunan,  seperti  batu  bata,  semen,  pasir,  dan  genteng  merupakan  barang  yang dapat diikat dengan akad murabahah. Akan tetapi, jasa tenaga dan keahlian tukang bangunan tidak  dapat  diikat  dengan  akad  murabahah.  Sebab,  tenaga  dan  keahlian  tukang  bangunan bukan benda atau barang yang dapat diperjualbelikan. Sehingga jasa tukang bangunan tidak memenuhi syarat sebagai objek akad murabahah.
Tenaga  dan  keahlian  tukang  bangunan  merupakan  jasa  untuk  mengerjakan pembangunan  rumah.  Ini  berarti,  tenaga  dan  keahlian  tukang  bangunan  merupakan perbuatan yang mengandung manfaat bagi orang lain. Karenanya, tenaga dan keahlian tukang bangunan semestinya diikat dengan akad ijarah ‘amal (sewa jasa). Mengingat sesuatu  yang
24 Muhamad  Ṭahir  Ibnu  ‘Asyur, Maqâsidu  Al-Syarîah  Al-Islamiyah, (Beirut:  Dar  Al-Kitab  Al-Lubnany,  2011), hlm. 134.
25 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Mu’amalat… hlm. 68.
dapat  dijadikan  sebagai  objek  akad    ijarah ‘amal adalah  perbuatan  yang  mengandung kegunaan bagi orang lain. 26
Oleh karena itu, pengikatan pembiayaan pembangunan pada produk pembiayaan BMTT Griya Sakinah  semestinya dilakukan dengan dua  akad sekaigus, yaitu akad murabahah  dan akad ijarah. Akad murabahah untuk membiyai pengadaan bahan material bangunan dan akad ijarah  untuk  mengikat  jasa  tenaga  dan  keahlian  tukang  bangunan.  Ini  berarti,  penggunaan akad tunggal murabahah berdampak pada ketiadaan akad yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban bagi tukang bangunan.
Dengan demikian, penggunaan akad murabahah untuk membiayai pembangunan rumah pada  produk  pembiayaan  BMTT  Griya  Sakinah  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  objek  akad murabahah.  Oleh  karena  itu,  pembiayaan  tersebut  merupakan  pembiayaan  yang  tidak  sah. Sebagai akibat ketidakabsahan pembiayaan tersebut, maka perpindahan kepemilikan rumah dari BMT Tumang kepada nasabah program BMTT Griya Sakinah juga tidak sah.

## Rumah dan Kepemilikan Rumah Perspektif Maqashid Syariah
Pada  bagian  sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  kebutuhan  manusia  untuk  menjalani kehidupan  dalam  perspektif  maqashid  syariah  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu ḍaruriyat (kebutuhan primer) , ḥajiyat (kebutuhan sekunder) dan taḥsiniyat (kebutuhan tersier). Pada bagian  ini  penulis  hendak  menguraikan  kebutuhan  manusia  untuk  memiliki  rumah  dilihat dari tiga macam kebutuhan tersebut.
Rumah merupakan salah satu dari tiga kebutuhan dasar manusia untuk menjalani hidup. Tiga  kebutuhan  dasar  yang  dimaksud  adalah  kebutuhan  terhadap  makanan,  pakaian  dan rumah. Tiga kebutuhan tersebut ditegaskan oleh Al-Qur’an dalam surat Thaha ayat 117-119. Dalam  ayat  tersebut  Allah  SWT.  menegaskan  bahwa  apabila  Nabi  Adam  dan  istrinya dikeluarkan  dari  surga,  maka  penderitaan  yang  akan  menimpa  mereka  adalah  kelaparan, dahaga,  telanjang dan kepanasan. Penderitaan-penderitaan tersebut merupakan akibat dari ketiadaan  makanan  dan  minuman,  pakaian  serta  rumah.  Karenanya  ayat  tersebut  menjadi penegasan bahwa memenuhi kebutuhan makanan, pakaian dan rumah merupakan keharusan dalam hidup manusia. 27
26 Ibnu Qasim Al-Ghazi, Fath Qarib Al-Mujib , (Kediri: Maktabah Al-Falah, 2021), hlm. 99.
27 Muhamad Ṭahir Ibnu ‘Asyur, Al-Tahrir wa Al-Tanwir , Jilid 16, (Tunis: Dar Al-Tunisiyah li Al-Nasyr, 1984), hlm. 322.
Sebagai  kebutuhan  dasar  manusia,  rumah  memiliki  beberapa  fungsi  mendasar  dalam kehidupan. Di antara fungsi dasar rumah  adalah  sebagai tempat beristirahat dan  bernaung dari berbagai kondisi alam seperti hujan, panas, debu dan angin serta tempat berlindung dari gangguan binatang. Selain itu, dalam sebuah keluarga rumah memiliki fungsi sebagai tempat berinteraksi  antar  anggota  keluarga.  Oleh  karena  itu,  idealnya,  setiap  keluarga  memiliki rumah tersendiri. 28
Mengingat  fungsinya  yang  mendasar,  maka  kebutuhan  terhadap  rumah  merupakan kebutuhan  yang  bersifat ḍaruriyat .  Sebab,  rumah  dengan  fungsi-fungsi  di  atas  bertujuan untuk menjaga eksistensi nyawa manusia ( ḥifdzu al-nafs ). Maksudnya, adanya rumah dapat menghindarkan manusia dari berbagai kondisi alam dan binatang yang dapat membahayakan nyawanya. Dan sebaliknya, ketiadaan rumah akan menimbulkan berbagai bahaya yang dapat mengancam jiwanya .
Kebutuhan  manusia  terhadap  rumah  dengan  fungsi-fungsi  dasarnya  sama  seperti kebutuhan manusia terhadap makanan dan pakaian. Dalam artian manusia mesti memenuhi tiga  kebutuhan  tersebut  agar  kehidupan  berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  diantara implementasi ḥifdzu al-nafs (menjaga jiwa) adalah upaya-upaya manusia untuk mendapatkan makanan, rumah dan pakaian. 29
Meskipun demikian, kebutuhan terhadap rumah dapat dikategorikan juga sebagai ḥajiyat . Kebutuhan rumah yang bersifat ḥajiyat mengandung pengertian bahwa adanya rumah tidak bertujuan  untuk  menjaga  eksistensi  diri,  melainkan  untuk  mendapatkan  kenyamanan  dan kenikmatan  hidup. 30 Dalam  hal  ini,  mengingat  fungsi  rumah  yang  sangat  mendasar,  maka kebutuhan  rumah  yang  bersifat ḥajiyat adalah  kebutuhan  terhadap  rumah  yang  nyaman dihuni karena adanya berbagai fasilitas. Ketiadaan fasilitas-fasilitas yang menjadikan rumah nyaman  dihuni  tidak  menjadi  ancaman  bagi  eksistensi  diri,  meskipun  dapat  menimbulkan berbagai  kesulitan  karena  hilangnya  kenyamanan.  Sifat ḥajiyat rumah  yang  nyaman  dihuni sama seperti makanan dan minuman yang enak serta pakaian yang bagus.
Dengan  demikian,  kebutuhan  manusia  terhadap  rumah  dapat  dikategorikan  sebagai ḍaruriyat atau hajiyat .  Dua  kategori  tersebut  bergantung  dengan  tujuan  dan  karakteristik
28 Amierul Hapsari & Joesron Alie S, “Pergeseran Fungsi Rumah di Kampung Kauman Semarang” Jurnal Teknik PWK , Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 171. 29 Ahmad Al-Raisuni, Nadzriyat Al-Maqaṣid… hlm. 176. 30 Ibrahim Al-Syatibi, Al-Muwafâqât… hlm. 21-22.
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN 2721-9615 / E-ISSN 2721-9623 Volume 5 Nomor 1/ Desember 2024
rumah. Rumah yang cukup untuk menjadi tempat berlindung dari berbagai kondisi alam dan gangguan  binatang  termasuk  dalam  kategori ḍaruriyat .  Sedangkan  rumah  dengan  berbagai fasilitas yang membuat nyaman dihuni termasuk dalam kategori ḥajiyat . Dalam hal ini, rumah yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia adalah rumah yang bersifat ḍaruriyat .
Memenuhi  kebutuhan  terhadap  rumah  mengandung  pengertian  memiliki  akses  untuk menghuni  suatu  rumah.  Dalam  hal  ini,  akses  untuk  menghuni  rumah  dapat  berupa kepemilikan  rumah  atau  menyewa  rumah. 31 Namun,  dalam  isi  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dinyatakan bahwa Salah satu bentuk penghormatan  terhadap  eksistensi  manusia  sebagai  makhluk  hidup  bermartabat  adalah memenuhi  kebutuhan  manusia  untuk  memiliki  rumah.  Artinya  salah  satu  bentuk perlindungan terhadap HAM adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk memiliki rumah. 32
Perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia  menurut  Jaser  Auda  merupakan  perwujudan dari ḥifdzu al-nafs di era kontemporer. 33 Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa memenuhi kebutuhan rumah dalam perspektif maqashid syariah mengandung pengertian kepemilikan rumah.

## Murabahah dalam Perspektif Maqashid Syariah
Akad  jual  beli  murabahah  dan  akad-akad mu’âwadah (pertukaran)  lainnya  termasuk dalam kategori ḥajiyat . 34 Murabahah sebagai bagian dari ḥajiyat mengandung maksud bahwa murabahah merupakan cara yang dapat ditempuh seseorang untuk menjaga harta ( hifdzu al- mal ). Namun, murabahah bukan satu-satunya cara untuk menjaga harta.
Penjagaan harta melalui akad murabahah merupakan bentuk penjagaan harta secara aktif ( ḥifdzu al-mal min jânib al-wujud ). Penjagaan harta secara aktif adalah upaya untuk menjaga harta  dengan  menjalankan  berbagai  usaha  yang  dapat  mengembangkan  harta,  seperti berbisnis dan menanam saham. 35
Sebagai  jalan  menuju  penjagaan  harta,  akad  murabahah  tidak  dapat  dilepaskan  dari persoalan kepemilikan harta dalam Islam. Terkait hal ini, kepemilikan harta dalam perspektif
31 Muhammad Yusry Ibrahim, Fiqh Al-Nawâzil Li Al-Qalliyât al-Muslimah , Jilid II, (Kairo: Dar Al-Yusr, 2013), hlm. 866.
32 Nia Kurniati, “ Pemenuhan Hak… hlm. 80.
33 Retna  Gumanti,  “Maqashid  Al-Syariah  Menurut  Jaser  Auda  (Pendekatan  Sistem  Dalam  Hukum  Islam)” Jurnal Al-Himayah Vol. 2 No. 2 2018, hlm. 114.
34 Muhamad Ṭahir Ibnu ‘Asyur, Maqâsidu… hlm. 297.
35 Ibrahim Al-Syatibi, Al-Muwafâqât… hlm. 19.
maqashid  syariah  memiliki  lima  tujuan,  yaitu rawaj (peredaran  harta), wuduh  al-amwal (kejelasan  kepemilikan  harta), hifdzu  al-amwal (hak  kepemilikan  harta), isbat  al-amwal (menjaga  harta  dari  hal-hal  yang  dapat  merugikan  pemiliknya)  dan al-adlu (memperoleh harta dengan cara yang benar). Namun, dari kelima tujuan kepemilikan harta tersebut tujuan rawaj adalah yang paling esensial.
Rawaj (peredaran  harta)  mengandung  pengertian  bahwa  kepemilikan  harta  di  tangan seseorang dimaksudkan agar ia dapat mengedarkan harta tersebut kepada sesama manusia sebanyak  mungkin.  Karena  peredaran  harta  dapat  menjadi  jembatan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  menciptakan  kesejahteraan  bersama.  Untuk  mencapai  tujuan peradaran  harta,  terdapat  dua  cara  yang  dapat  dilakukan,  yaitu pertama menyumbangkan harta  untuk  kepentingan  sosial  ( tabarru’ )  seperti  sedekah,  infaq  dan  hibah, kedua menggunakan  harta  sebagai  modal  dalam  perdagangan  ( tijari )  seperti  jual  beli  murabahah dan sewa menyewa. Dengan kata lain akad-akad tabarru’ dan akad-akad tijari ditetapkan di dalam syariat Islam untuk mencapai tujuan peredaran harta diantara sesama manusia. 36
Sebagai  bentuk  penjagaan  terhadap  tujuan  peredaran  harta,  kesulitan-kesulitan  untuk memenuhi  ketentuan muâmalah  mâliyah (aktivitas  bisnis) diberikan  kelonggaran  oleh syariat  Islam.  Fenomena  tersebut  dapat  disimpulkan  dari  bolehnya  beberapa  akad  yang mengandung  ketidakpastian  ( gharar ),  seperti  akad salam (jual  beli  pesanan)  dan  akad mudarabah  (penyertaan  modal).  Padahal,  syariat  Islam  melarang  keras  akad-akad  yang mengandung gharar . 37
Ketidakpastian  dalam  akad  jual  beli  salam  terletak  pada  perolehan  barang  yang diinginkan oleh pembeli. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan barang yang menjadi objek akad ketika pembeli dan penjual sepakat untuk membentuk akad salam. Padahal, sebagai akad jual beli, barang dan harga yang menjadi objek akad harus dapat dipastikan perolehannya. Oleh karena  itu,  pakar  hukum  Islam  menyebut  akad  jual  beli  salam  sebagai  jual  beli  yang barangnya tidak ada ( bai’ ma’dum ). 38 Adapun ketidakpastian yang terkandung di dalam akad mudarabah terletak pada  besaran nominal  upah yang akan diterima oleh  pengelola. Sebab, pengelola  dalam  akad  mudarabah  pada  dasarnya adalah  seseorang  yang  disewa  tenaganya untuk  mengelola  modal  dan  akan  diberikan  upah  dari  keuntungan  mudarabah.  Padahal,
36 Muhamad Ṭahir Ibnu ‘Asyur, Maqâsidu… hlm. 306.
37 Ibid., hlm. 307.
38 Musthafa Al-Khin & Musthafa Al-Bugha, Al-Fiqhu… hlm. 45.
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN 2721-9615 / E-ISSN 2721-9623 Volume 5 Nomor 1/ Desember 2024
keuntungan mudarabah tidak dapat dipastikan perolehannya. Oleh karena itu, imbalan atau upah yang akan diterima oleh pengelola juga tidak dapat dipastikan perolehannya. 39
Meskipun dua akad tersebut mengandung ketidakpastian, tetapi senyatanya syariat Islam membolehkan keduanya. Hal ini dikarenakan akad salam dan akad mudarabah dapat menjadi jalan  untuk  mengedarkan  harta  di  antara  manusia  dan  mampu  menggerakkan  aktivitas ekonomi. Melalui peredaran harta dalam dalam dua akad tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya.
Oleh sebab itu, Ibnu Asyur 40 menyatakan bahwa aktivitas bisnis harus dilakukan di atas koridor  peredaran  harta.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  aktivitas  bisnis  semestinya diberikan  kemudahan-kemudahan.  Karenanya,  apabila  ketentuan-ketentuan  dalam  akad- akad muamalah maliyah sulit terpenuhi, padahal mengandung maslahat bagi para pihak yang terlibat, maka sisi maslahat mestinya lebih diutamakan. 41
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  murabahah  dalam  perspektif maqashid  syariah  mencakup  tiga  hal  pokok,  yaitu pertama murabahah  adalah  bagian  dari ḥajiyat yang menjadi jembatan menuju penjagaan harta secara aktif ( ḥifdzu al-mal min jânib al-wujud ) . Kedua murabahah merupakan salah satu usaha untuk mengedarkan harta kepada sesama manusia guna memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan bersama. Ketiga sebagai  bagian  dari muamalah  maliyah ,  maka  kemaslahatan  pihak-pihak  yang membentuk akad murabahah mestinya lebih diutamakan.

## Pembiayaan pembangunan rumah BMTT Griya Sakinah Perspektif Maqashid Syariah
Produk  pembiayaan  BMTT  Griya  Sakinah  untuk  pembangunan  rumah  diikat  dengan akad murabahah. Padahal, penggunaan akad tersebut memunculkan persoalan dari sisi objek akad. Dalam hal ini, produk pembiayaan tersebut semestinya diikat dengan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad ijarah.
Terkait  persoalan  tersebut  manager  area  BMT  Tumang,  Bapak  Hadziq,  menjelaskan bahwa  terdapat  dua  alasan  yang  mendasari  pengikatan  produk  pembiayaan  pembangunan rumah dengan akad tunggal murabahah. Pertama nilai akad ijarah lebih kecil dibandingkan dengan nilai murabahah, sehingga akad ijarah dileburkan ke dalam akad murabahah. Kedua
39 Abu Bakar Al-Kasani, Badâi’ Al-Sanâi’ fi Tartib Al-Syarâi’ , Jilid VI, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1328 H), hlm. 79
40 Pakar maqashid syariah abad 20 dari Tunisia.
41 Muhamad Ṭahir Ibnu ‘Asyur, Maqâsidu… hlm. 311.
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang P-ISSN 2721-9615 / E-ISSN 2721-9623 Volume 5 Nomor 1/ Desember 2024
penggunaan satu akad bertujuan untuk meringankan beban biaya yang ditanggung anggota. Sebab, apabila diikat dengan dua akad sekaligus akan menimbulkan biaya pengikatan notaris yang tinggi. Hal ini dikarenakan akad murabahah dan ijarah tidak dapat diikat dengan satu pengikatan  notaris,  melainkan  harus  dua  pengikatan  notaris.  Dua  pengikatan  notaris  akan menimbulkan biaya yang tinggi, sehingga beban biaya yang ditanggung oleh anggota menjadi lebih besar. 42
Dengan demikian, pengikatan yang hanya menggunakan akad murabahah dalam produk pembiayaan  tersebut  meskipun  problematik,  namun  mengandung  maslahat  bagi  anggota. Karena anggota dapat memenuhi kebutuhan rumah dengan beban biaya yang lebih rendah. Sebaliknya  pengikatan  dengan  dua  akad  sekaligus,  yaitu  akad  ijarah  dan  akad  murabahah, meskipun  lebih  tepat  dari  sisi  syariah  tetapi  justru  menimbulkan  kesulitan  bagi  anggota. Karena anggota harus menanggung beban biaya yang lebih besar.
Terhadap  persoalan  tersebut,  maslahat  pihak-pihak  yang  berakad  harus  diutamakan. Sebab,  untuk  mencapai  tujuan  peredaran  harta  diantara  manusia  dan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup,  akad-akad muamalah  maliyah harus  dimudahkan. 43 Oleh  karena  itu, langkah  BMT  Tumang  yang  hanya  menggunakan  akad  murabahah  dalam  program pembiayaan  pembangunan  rumah  dapat  dibenarkan.  Mengingat  langkah  tersebut mengandung  maslahat  bagi  anggota.  Terlebih  lagi  kebutuhan  yang  hendak  dipenuhi  oleh anggota melalui akad murabahah tersebut adalah kebutuhan primer ( ḍaruriyat ).
Di sisi lain, produk pembiayaan BMTT Griya Sakinah tidak dapat dilepaskan dari peran intermediasi keuangan syariah mikro yang dijalankan oleh BMT Tumang. Mengingat modal usaha  produk  pembiayaan  tersebut  adalah  dana  simpanan  masyarakat  (dana  pihak ketiga/DPK)  di  BMT  Tumang.  DPK  milik  masyarakat  yang  digunakan  untuk  membiayai produk  BMTT  Griya  Sakinah  akan  menghasilkan  keuntungan  dari  margin  murabahah. Keuntungan tersebut akan dibagi bersama antara pihak BMT Tumang sebagai pengelola dan masyarakat pemilik DPK.
Dengan  demikian,  produk  pembiayaan  BMTT  Griya  Sakinah  dapat  dipahami  sebagai usaha untuk menjaga harta masyarakat dengan cara mengembangkan harta tersebut ( ḥifdzu al-mâl  min  jânib  al-wujȗd ).  Selain  itu,  keuntungan  murabahah  yang  dibagi  bersama  antara
42 Wawancara dengan Bapak Hadziq pada Rabu, 22 November 2023.
43 Muhamad Ṭahir Ibnu ‘Asyur, Maqâsidu… hlm. 311.
pihak  BMT  dengan  masyarakat  pemilik  DPK  dapat  dipahami  sebagai  upaya  untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Mempertimbangkan  maslahat  tersebut,  maka  akad  murabahah  yang  terbentuk  antara BMT Tumang dan anggota BMTT Griya Sakinah adalah akad  yang sah dalam perspektif maqashid  syariah.  Mengingat  akad  yang  sah  dalam  perspektif  maqashid  syariah  adalah akad  yang  memenuhi  aspek-aspek  maqashid  syariah. 44 Dalam  hal  ini,  terdapat  tiga  aspek maqashid  syariah  yang  terkandung  dalam  produk  pembiayaan  tersebut,  yaitu pertama aspek  pemenuhan  kebutuhan  hidup  primer  bagi  anggota  BMT  Tumang  penerima pembiayaan, kedua aspek  penjagaan  harta  masyarakat  secara  aktif  dan ketiga aspek peredaran harta di antara manusia yang dapat menciptakan kesejahteraan bersama.

## Akad Istisna dan Pembiayaan Pembangunan Rumah
Penggunaan  akad  tunggal  murabahah  pada  produk  pembiayaan  BMTT  Griya  Sakinah sebagai pengikat untuk pembiayaan pembangunan rumah menyisakan persoalan dari aspek objek akad. Namun, penggunaan akad tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif maqashid syariah.  Meskipun  demikian,  penulis  berpandangan  bahwa  terdapat  akad  lain  yang  lebih tepat untuk digunakan dalam program pembiayaan tersebut, yaitu akad istisna.
Secara  leksikal  istisna  berakar  dari  kata san’ah yang  memiliki  makna  pekerjaan, produksi.  Dalam  ilmu  fikih  istisna’  didefiniskan  sebagai  akad  untuk  membeli  barang  yang akan diproduksi oleh produsen di mana bahan baku produksi dan jasa tenaga manusia dalam proses produksi tersebut berasal dari produsen. 45
Akad istisna pada dasarnya adalah akad jual beli barang dalam pesanan. Oleh karena itu akad  istisna memiliki  kemiripan  dengan  akad  salam. Kemiripan  tersebut  terletak  pada  dua hal,  yaitu pertama ketiadaan  barang  yang  menjadi  objek  akad  ketika  transaksi  terjadi  dan kedua barang yang dipesan menjadi tanggungan penjual. Hanya saja, dalam akad istisna tidak ada kewajiban pembayaran harga di muka, tidak harus menentukan jangka waktu produksi dan  penyerahan  barang  serta  diperbolehkan  untuk  memesan  barang  yang  tidak  ada  di pasaran.
Selain  itu,  akad  istisna  juga  bermiripan  dengan  akad  sewa  jasa  ( ijarah  bi  al-‘amal ). Keserupaan  keduanya  terletak  pada  adanya  jasa  tenaga  untuk  mengerjakan  sesuatu.  Akan
44 Ibid., hlm. 320.
45 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu , jlilid 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 3642
tetapi,  dalam  akad  istisna’  bahan  baku  barang  untuk  diproduksi  berasal  dari  penjual  atau produsen. Sedangkan dalam akad ijarah bahan baku tersebut berasal dari pembeli. 46
Penggunaan  akad  istisna  dalam  pembiayaan  pembangunan  rumah  dapat  mencakup pengadaan bahan material  bangunan dan jasa tenaga tukang bangunan. Sebab, dalam akad istisna’ dua hal tersebut saling bertautan. Oleh sebab itu menggunakan akad istisna’ dalam pembiayaan pembangunan rumah tidak menimbulkan persoalan terkait objek akad.
Di  samping  itu,  pembayaran  harga  dalam  akad  istisna  boleh  dilakukan  sesuai  dengan kesepakatan  para  pihak  yang  membentuk  akad.  Sehingga  pembayaran  harga  barang  dapat dilakukan dengan cara kontan, angsuran maupun menangguhkan pembayaran hingga waktu tertentu.

## KESIMPULAN
Penggunaan  akad  murabahah  pada  pembiayaan  pembangunan  rumah  menimbulkan masalah  dari sisi keabsahan objek akad. Meskipun demikian, penggunaan  akad murabahah dalam produk pembiayaan BMTT Griya Sakinah mengandung maslahat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat dibenarkan dari perspektif maqashid syariah.
Aspek-aspek maqashid syariah yang terkandung dalam produk pembiayaan BMTT Griya sakinah, yaitu;
(a) produk  pembiayaan  BMTT  Griya  sakinah  merupakan  usaha  untuk  memenuhi kebutuhan primer ( ḍaruriyat ).
(b) produk  pembiayaan  BMTT  Griya  Sakinah  merupakan  bentuk  penjagaan  aktif terhadap harta masyarakat yang tersimpan di BMT Tumang.
(c) produk  pembiayaan  tersebut  adalah  usaha  untuk  mengedarkan  harta  di  antara manusia yang dapat menciptakan kesejahteraan bersama.
Namun  demikian,  untuk  menjalankan  program  pembiayaan  pembangunan  rumah  yang tidak  menimbulkan  persoalan  keabsahan  akad,  pengelola  BMT  Tumang  lebih  baik menggunakan  akad  istisna  sebagai  pengikat.  Sebab,  akad  istisna  dapat  mencakup  segala aspek yang diperlukan dalam pembiayaan pembangunan rumah.
46 Ibid., hlm. 3643.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazi, Ibnu Qasim. 2021. Fath Al-Qarib Al-Mujib. Kediri: Maktabah Al-Falah.
Al-Kasani,  Abu  Bakar.  t.t. Badai'  Al-Sanai'  fi  Tartibi  Al-Syarai', Jilid  VI,  Kairo:  Dar  Al-Kutub  Al- Misriyah.
Al-Khin, Musthafa., & Al-Bugha, Musthafa Dib. 2012. Al-Fiqhu Al-manhaji 'ala Madzhab Imam Al- Syafi'I, Jilid III, Damaskus: Dar Al-Qalam.
Al-Raisuni,  Ahmad.  1995. Nadzriyat  Al-Maqashid  'Inda  Al-Imam  Al-Syatibi. California:  Al-Ma'had Al-'Alamy li Al-Fikri Al-Islami.
Al-Syatibi, Ibrahim. 1997. Al-Muwafaqat, Jilid II, KSA: Dar Ibnu Affan.
Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mua'shirah. Damaskus: Dar Al-Fikr. Al-Zuhaili, Wahbah. 2004. Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V, Damaskus: Dar Al-Fikr.
'Asyur,  Muhammad  Thahir  Ibnu.  1984. Al-Tahrir  wa  Al-Tanwir. Tunis:  Dar  Al-Tunisiyah  li  Al- Nasyr.
'Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. 2011. Maqashidu Al-Syariah Al-Islamiyah. Beirut: Dar Al-Kitab Al- Lubnani.
Audah,  Jaser.  2011. Maqashidu  Al-Syariah:  Dalil  li  Al-Mubtadiin. London:  Al-Ma'had  Al-Aly  li  Al- Fikri Al-Islami.
Gumanti,  Retna.  2018.  Maqashid  Al-Syariah  Menurut  Jaser  Auda  (Pendekatan  Sistem  Dalam Hukum Islam). Jurnal Al-Himayah, Vol. 2 No. 1, 97-118.
Hadziq.  Wawancara pada Rabu, 22 November 2023.
Hapsari, Amierul .,  &  Ali  S,  Joesron.  2013.  Pergeseran  Fungsi  Rumah  di  Kampung  Kauman Semarang. Jurnal Teknik PWK, Vol. 2 No. 1.
Huda,  Nurul.,  &  Heykal,  Muhammad.  2018. Lembaga  Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis. Jakarta: Prenadamedia Group.
Ibrahim, Muhammd Yusry. (2013). Fiqh Al-Nawazil li Al-Aqalliyat Al-Muslimah. Kairo: Dar Al-Yusr.
Kurniati, Ni. 2014. Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya  Menurut  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No. 1.
Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Kamus Al-Munawir. Surabaya: Pustaka Progresif.
Noor, Juliansyah. 2017. Metodologi Penelitian. Jakarta: Pranadamedia Group.
OJK RI. 2016. Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK-RI).
Qathan, Manna’. 2001. Tarikh Tasyri' Al-Islamy. Kairo: Maktabah Wahbah.
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230808100831-128-461042/wahai-capres-ada- 127-juta-keluarga-miskin-tak-punya-rumah, diakses pada Selasa, 3 Oktober 2023 Pukul 08.42 WIB
https://www.bmttumang.com/griya-sakinah, diakses pada Jum’at, 20 Oktober 2023 Pukul 12.41 WIB