## SINKRONISASI MATERI MUATAN PERDA BERBASIS SYARI’AH

## Hayatun Na’imah
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Email: hayatunnaimahmhum@gmail.com

## Abstrak
Perda  sebagai  salah  satu  produk  hukum  yang  berlaku  di  Republik  Indonesia  (RI) memiliki tempat dalam struktur hierarki perundang-undangan RI.  Fenomena munculnya Perda  berbasis  syari’ah  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  satu  mata  rantai  dengan kemunculan  Otonomi  Daerah.  Perda  barbasis  syari’ah  tidak  dapat  langsung  dikatakan baik  atau  tidak  menurut  hukum,  begitu  juga  tidak  dapat  dikatakan  sejalan  atau bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa parameter yang  dapat  dilakukan  untuk  melakukan  penilaian,  yaitu  dengan  cara  Eksekutif  Review yang  dilakukan  oleh  Kementrian  Dalam  Negeri, Judicial  Review dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  dan  Legislatif  Review  oleh  Lembaga  Legislatif.  Melalui  parameter tersebut dapat dilihat apakah Perda-perda berbasis syari’ah dimaksud sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Kata Kunci : perda berbasis syari’ah, sinkronisasi materi muatan

## Abstract
The regional regulation (Perda) as one of the legal products prevails in the Republic of Indonesia (RI) has its place in the hierarchical structure of the Indonesian legislation. The emergence of Shari'a-based local regulations in various regions in Indonesia is related to the  emergence  of  regional  autonomy.  Shari'a  based  regional  regulations  cannot  be directly said to be good or not according to the law, nor can it be said to be in line with or contrary  to  the  existing  legislation.  There  are  several  parameters  to  assess  the  regional regulations,  namely  by  the  Executive  Review  conducted  by  the  Ministry  of  Home Affairs,  the  Judicial  Review  carried  out  by  the  Supreme  Court  and  the  Legislative Review  by  the  Legislature.  Through  these  parameters  it  can  be  seen  whether  Sharia- based  regional  regulation  (Perda)  are  referred  to  as  part  of  the  existing  legislation  in Indonesia.
Keywords: sharia-based regional regulation, synchronization of content material
A. Pendahuluan
Tulisan ini diawali dengan permasalahan,  bagaimana  sinkronisasi materi  muatan  Perda-perda  berbasis syari’ah jika ditinjau dari aspek ideologi dan yuridis dengan peraturan perundang- undangan,  serta  benarkah  Perda-perda berbasis  syari’ah  tersebut  bertentangan
dengan aspek-aspek landasan negara jika dihubungkan  dengan  agama  dan  negara dalam persfektif  Pancasila.
Persoalan-persoalan tersebut akan dilihat dengan menggunakan parameter dasar-dasar hukum diberlaku- kannya  Otonomi  Daerah,  serta  hierarki peraturan perundang-undangan di

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Dasar RI 1945,
Undang-undang  No.  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  kemudian diganti  dengan  Undang-undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  Undang-undang  No.  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan dan berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya.
Indonesia  adalah  negara  yang menganut  sistem  Negara  Kesatuan ( unitary )  yang  berbentuk  Republik.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan  kota,  yang  tiap  kabupaten  dan  kota itu  mempunyai  Pemerintahan  Daerah yang diatur dalam undang-undang. 1
Otonomi Daerah adalah kebijakan  Pemerintah  Republik  Indo- nesia  untuk  mendistribusikan  kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus  daerahnya  masing-masing dalam berbagai hal, kecuali; 2
1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Moneter dan Fiskal;
5. Agama; Kelima  bidang  tersebut  di  atas merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat.  Artinya  selain  lima  bidang tersebut  berbagai  kewenangan  yang  ada merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, secara lebih
1 Lihat ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (Konstitusi Indonesia).
2 Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (2) Undang-undang  Dasar  1945  dan  juga  dalam Pasal  10  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125 dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 4437.
terperinci  Undang-undang    No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah juga mengatur pembagian kewenangan  antara  Pemerintah  Daerah, yaitu  antara  provinsi  dengan  kabupaten atau  kota.  Dalam  Pasal  13  Undang- undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan tentang kewenangan wajib pemerintahan provinsi, yaitu ; 1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan  sarana  dan  prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan  pendidikan  dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. pelayanan  bidang  ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. fasilitasi  pengembangan  koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan termasuk
lintas kabupaten/kota; 12. pelayanan kependudukan dan
catatan sipil; 13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan  administrasi  penanaman modal  (investasi)  termasuk  lintas kabupaten/kota;
15. penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; 16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; Pasal  14  Undang-undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah juga diatur mengenai
kewenangan wajib Pemerintah
Kabupaten, yaitu meliputi;
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. penyelenggaraan  ketertiban  umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan  sarana  dan  prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan masalah sosial;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. fasilitasi  pengembangan  koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan  administrasi  penanaman modal (investasi);
15. penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; Di luar kewenangan-kewenangan tersebut,  terdapat  beberapa  kewenangan yang
merupakan kewenangan
Pemerintah  Pusat,  namun  dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelimpahan wewenang tersebut  berdasarkan  Undang-undang
No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dengan cara dekonsentrasi,  maupun  tugas  pemban- tuan.  Dekonsentrasi  dapat  dimaknai sebagai  pelimpahan  wewenang  dari Pemerintah  Pusat  kepada  perangkat Pemerintahan  Pusat  di  daerah,  seperti gubernur  dan  wakil  Pemerintah  Pusat lainnya di daerah.
Dalam konsep Hukum Administrasi Negara, pelimpahan wewenang  demikian  dikenal  dengan mandat,  yaitu  pelimpahan  wewenang yang terjadi atas izin suatu organ kepada organ lain agar organ tersebut menjalankan  wewenang  atas  namanya. 3
Dalam  mandat  juga  terdapat  beberapa konsekuensi  yuridis  yang  mengikutinya, yaitu; 4
1. Perintah untuk melaksanakan;
2. Kewenangan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu oleh pemberi mandat; 3. Tidak terjadi peralihan tanggungjawab;
4. Tidak  harus  berdasarkan  undang- undang;
5. Tidak harus tertulis; Adapun  yang  dimaksud  dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai  pembiayaan,  sarana  prasarana serta  sumber  daya  manusia  dengan kewajiban  melaporkan  pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
Pada prinsipnya tidak terlalu ada perbedaan  antara  dekonsentrasi  dengan tugas pembantuan ini. Hanya saja dalam tugas  pembantuan  hal-hal  teknis  sudah diatur  oleh  Pemerintah  Pusat,  sehingga Kepala  Daerah  hanya  diserahi  tugas teknisnya, beserta pertanggung jawabannya.

## B. Kewenangan  Pemerintah  Daerah membuat Peraturan Daerah
Pemerintah
Daerah, baik
provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki  kewenangan  untuk  membuat Perda.  Dalam  Pasal  1  Undang-undang
3 Ridwan  H.R, Hukum  Administrasi Negara , (Yogyakarta; UII Press, 2002), hlm 75.
4 Ibid , hlm 78.

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  dijelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  Perda  adalah peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2004 bangsa Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tata cara pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  di  tuangkan  dalam
Undang-undang  No.  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. 5 Melalui  undang- undang  ini  diharapkan  akan  terdapat tertib  pembentukan  peraturan  perun- dang-undangan sejak perencanaan hingga  dengan  pengundangannya.  Hal ini karena dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan 6 diatur tentang sistem, asas, tata cara penyiapan, dan  pembahasan  tehnik  penyusunan maupun pemberlakuannya. Dengan demikian,  adanya  undang-undang  ini diharapkan  terwujud  suatu  tatanan peraturan  perundang-undangan yang baik. 7
Dalam  Undang-undang  No.  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  seperti tersebut  di  atas  disebutkan  dalam  Pasal 14, bahwa:
Materi  muatan  Perda  Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi muatan  materi  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah dan  tugas  pembentukan  serta
5 Diganti  dengan  Undang-undang  No.  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
6 Selanjutnya dalam makalah ini menggunakan  Undang-undang  No.  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
7 Jazim  Hamidi, Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  dalam  Sorotan ,  Cetakan Pertama, (Jakarta; Tata Nusa, 2005), hlm 33.
menampung kondisi khusus daerah  dan/atau  penjabaran lebih lanjut    Peraturan  Perundang- undangan yang lebih tinggi.
Hal  ini  berarti  bahwa  Undang-
undang  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  dan  Undang-undang  No.  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  telah memberikan peluang pijakan bagi Pemerintah  Daerah  untuk  membuat Perda/lokal, sehingga daerah-daerah berlomba-lomba untuk merumuskan berbagai  Perda  sesuai  dengan  keunikan daerah masing-masing termasuk keunikan  keberagamaan. 8 Kedudukan
Perda  pada  era  otonomi  luas  dewasa  ini sangat  penting  dan  menjadi  lebih  kuat. Ini dapat dilihat dari dua hal; 9
1. Produk Perda, tidak lagi memerlukan  pengawasan  preventif. Yang ada hanya pengawasan refresif  yang  itupun  dengan  batas waktu tertentu yang terbatas sehingga tidak ada Perda yang akan terkatung-katung;
2. Materinya  sudah  bisa  memuat ketentuan  pidana,  sesuatu  yang sebelumnya  tidak  diperbolehkan, karena  adanya  unifikasi  Hukum Pidana.  Undang-undang  No.  10
Tahun  2004  tentang  Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan, 10
8 Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan  “Peraturan  Daerah  Bernuansa Syari’ah ,  (Yogyakarta:  Safiria  Insania  Press,
2008), hlm 16.
9 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum  Menegakkan  Konstitusi ,  Cetakan  Kedua (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm 233.
10 Sekarang  diganti  dengan  Undang- undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa hanya  Undang-undang  dan  Perda yang  boleh  memuat  ketentuan pidana.  Ketentuan  Pidana  yang dimuat  di  dalam  Perda,  menurut Pasal  143  Undang-undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, dibatasi pada biaya paksaan penegakan hukum, pidana kurungan paling  lama  6  (enam)  bulan,  atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah). Dalam pembuatannya, Perda harus  berpijak  pada  prinsip-prinsip tertentu yaitu; 11
1. Ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah setelah  mendapatkan  persetujuan DPRD; 12
2. Dibentuk  dalam  rangka  penyeleng- garaan  Otonomi  Daerah,  tugas pembentukan dan merupakan penjabaran  lebih  lanjut  peraturan perundang-undangan  lebih  tinggi dengan  memperhatikan  ciri  khas masing-masing daerah;
3. Perda  tidak  boleh  bertentangan dengan  kepentingan  umun  dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Perda  dibentuk  berdasarkan  asas pembentukan  peraturan  perundang- undangan seperti diatur dalam Pasal (5)  Undang-undang  No.  10  Tahun
2004 tentang
Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  dan Pasal  137  Undang-undang  No.  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (kejelasan  tujuan,  kelem- bagaan  atau  organ  pembentuk  yang tepat,  kesesuaian  antara  materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,
11 Ibid . 12 Pasal  136  Undang-undang  No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
kejelasan  rumusan,  keterbukaan). Selain asas-asas dalam pembentukannya, ada juga asas-asas materi muatannya sebagaimana diatur  dalam  Pasal  138  Undang- undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah;
5. Masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  atau  tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan  Raperda  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  139  Undang- undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah;
6. Perda  dapat  memuat  ketentuan pidana dalam batas maksimal tertentu;
7. Peraturan  Kepala  Daerah  dan/atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan
Perda;
8. Perda  berlaku  setelah  diundangkan dalam Lembaran Daerah;
9. Perda  dapat  menunjuk  pejabat tertentu  sebagai  Pejabat  Penyidik Pelanggaran Perda (PPNS Perda);
10. Perda  diundangkan  dalam  Lem- baran  Daerah  sedangkan  Peraturan Kepala  Daerah  diundangkan  dalam Berita Daerah;
11. Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan  Otonomi  Daerah dan tugas pembantuan dan menampung  kondisi  khusus  daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan
lebih tinggi; Secara terperinci Bab VI Undang-undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  menjelas- kan  tentang  prosedur  pembentukan Perda,  materi  muatan  Perda,  asas  yang harus terkandung dalam Perda, termasuk sanksi  yang  dapat  dimuat  dalam  Perda tersebut.

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
Pertama :  Prosedur  pembentukan Perda.  Perda  dibentuk/ditetapkan  oleh
Kepala Daerah setempat bersama dengan  DPRD.  Artinya  Perda  yang dibuat  di  tingkat  provinsi  ditetapkan oleh gubernur setempat bersama dengan DPRD provinsi, demikian pula di tingkat kabupaten/kota. Usul pembentukan Perda  dapat  dilakukan  oleh  Kepala Daerah  sebagai  kepala  eksekutif  daerah dan  oleh  DPRD  sebagai  legislatif daerah. Hal ini berlaku terhadap seluruh usulan Perda, kecuali rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang harus  berasal  dari  Kepala  Daerah (eksekutif)  saja.  Dalam  pembentukan Perda,  masukan  dari  masyarakat  harus diberi  ruang,  baik  dalam  proses  awal pembentukannya,  maupun  pada  saat perumusan terhadap materi Perda tersebut.
Kedua :  Materi  muatan  Perda disesuaikan  dengan  kewenangan  yang dimiliki  daerah  sesuai  dengan  asas desentralisasi  dan  tugas  pembantuan. Perda  berisikan  penjabaran  lebih  lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri  khas  daerah.  Dalam  konteks  ini, materi  Perda  ditafsirkan  dan  berisi rumusan  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan  diatasnya.  Selain itu, materi Perda juga dapat memuat hal- hal yang terkait dengan ciri khas daerah tersebut.
Selain  itu  materi  Perda  juga harus  memuat  beberapa  asas  dalam pembentukan Perda, yaitu: 13
1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhineka tunggal ika;
13 Ketentuan  perihal  asas  materi  Perda diatur dalam Pasal  138 Undang-undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum dan/atau;
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; Ketiga : Sebagai salah satu produk  peraturan  perundang-undangan di  Republik  Indonesia  Perda  yang berada pada hierarki bawah, Perda dapat memuat  ketentuan  sanksi  pidana  dan denda  yang  jenis  sanksinya  lebih  ringan daripada  sanksi  yang  dimuat  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam ketentuan Pasal 143  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang- undang    No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  diatur  mengenai sanksi  yang  dapat  diatur  dalam  Perda, yaitu :
1. Perda  dapat  memuat  ketentuan tentang  pembebanan  biaya  paksaan penegakan  hukum,  seluruhnya  atau sebagian  kepada  pelanggar  sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Perda  dapat  memuat  ancaman pidana  kurungan  paling  lama  6 (enam)  bulan  atau  denda  paling banyak  Rp  50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah);
3. Perda  dapat  memuat  ancaman pidana atau denda selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2),  sesuai  dengan  yang  diatur dalam peraturan perundangan lainnya; Dalam  ketentuan  Pasal  15  ayat (1),  (2)  dan  (3)  Undang-undang  No.  12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang- undangan dinyatakan bahwa; 1. Materi  muatan  mengenai  ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam;
a. Undang-undang;
b. Perda Provinsi; dan
c. Perda Kabupaten / Kota;
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf  c  berupa  ancaman  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam) bulan  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp.  50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah)
3. Peraturan  Daerah  Provinsi  dan Peraturan  Derah  Kabupaten/  Kota dapat  memuat  ancaman  pidana kurungan  atau  pidana  denda  selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam
Peraturan
Perundang-undangan lainnya.
Keempat: Sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah  dalam  menjalankan  tugasnya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.  Prosuder  pembentukan, maupun  materi  Perda  dilakukan  melalui evaluasi  dan  klarifikasi  oleh  Pemerintah Pusat  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  145        Undang-undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah. Perda yang dianggap melanggar kepentingan  umum  dan/atau  berten- tangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat melalui  Keputusan  Presiden.  Selambat- lambatnya  setelah  7  (tujuh)  hari  sejak dibatalkan, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda
tersebut  dan  selanjutnya  DPRD  dan Kepala  Daerah  harus  mencabut  Perda tersebut.
Bagi  Kepala  Daerah  dan  DPRD yang  merasa  keberatan  atas  pembatalan
Perda  dari  Pemerintah  Pusat  dapat mengajukan keberatan
melalui
Mahkamah Agung. Jika keberatan tersebut  diterima,  maka  Perda  tersebut diberlakukan  kembali  dengan  terlebih dahulu  dikeluarkan  Keputusan  Presiden yang  membatalkan  Keputusan  Presiden sebelumnya  yang  menyatakan  Perda
tersebut tidak berlaku. Apabila Pemerintah  Pusat  tidak  mengeluarkan Keputusan  Presiden  untuk  membatalkan Perda  tersebut,  maka  Perda  tersebut dengan sendirinya dinyatakan berlaku.
Kelima : Setelah Perda dibuat dan dilaksanakan, masyarakat memiliki kesempatan  untuk  melakukan  “kontrol” terhadap Perda tersebut dengan melakukan review terhadapnya. Ada dua mekanisme yang dapat digunakan publik untuk melakukan review terhadap Perda, yaitu melalui Mahkamah Agung ( judicial review ) dan melalui Pemerintah Pusat  ( executive  review ).  Review  yang diajukan ke Mahkamah Agung menuntut keaktifan  dari  masyarakat  dan  terbatas hanya  dalam  waktu  180  (seratus delapam  puluh  hari)  hari  sejak  Perda tersebut diundangkan. Sedangkan mekanisme review melalui  Pemerintah Pusat  c.q  Departemen  Dalam  Negeri (Depdagri)  dilaksanakan  sebagai  bentuk pengawasan  Pemerintah  Pusat  terhadap produk  hukum  Pemerintah  Daerah sebagaimana  dijelaskan  di  atas.  Kendati demikian publik dapat pro-aktif meminta Pemerintah  Pusat  untuk  mennggunakan kewenangan  ini  guna  mengawasi  Perda yang  dianggap  bermasalah.  Lebih  rinci mengenai  pengujian  ( review )  terhadap perda  dapat  dilihat  dibagan  sebagai berikut:

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
Mahkamah Agung Pemerintah Pusat Kategori Dasar hukum kewenangan pengujian Standar pengujian a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. b. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku a. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945
b. Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No.
4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 1 c. Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5) UU
No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung 1 d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1
Tahun 1999 yang sudah diganti dengan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil
Lama waktu review a. Perda  disampaikan  kepada  Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan b. Bila  Perda  dibatalkan,  maka  peraturan presiden pembatalan harus sudah ditetapkan paling  lama  60  (emanpuluh)  hari  sejak diterimanya Perda
Permohonan Keberatan paling lambat diajukan ke MA setelah 180 hari pengundangan perda. Tetapi tidak diatur berapa lama proses review harus diselesaikan oleh MA. Waktu eksekusi Putusan Mahkamah Agung Peraturan Presiden a. Pasal  114  ayat  (1)  sampai  ayat  (4)
UU No 22/1999 tentang Pemda
b. Pasal 145 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) jo Pasal 136 ayat (4) jo Pasal  218  ayat  (1)  huruf  b  UU  No 32/2004 tentang Pemda
a. bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang  lebih
tinggi. b. bertentangan  dengan  kepentingan umum tentang Pemda Bentuk hukum pembatalan
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya pembatalan perda, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perda, selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda tersebut
Paling lama 90 (Sembilan puluh)
hari setelah putusan yang mengabulkan permohonan
keberatan perda, perda harus dicabut oleh DPRD bersama kepala daerah.
Tidak dapat diajukan
Peninjaun Kembali
Mengajukan keberatan kepada
Mahkamah Agung Upaya Hukum

## C. Perda  dalam  Hierarki  Peraturan Perundang-undangan RI
Perda  sebagai  salah  satu  produk hukum  yang  berlaku  di  Republik Indonesia  (RI)  memiliki  tempat  dalam struktur hierarki perundang-undangan RI sebagaimana  diatur  dalam  TAP  MPR No.  III/  MPR/2000  tentang  Sumber Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundang-undanga diganti dengan Undang-undang  No.  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undanga  kemudian  diganti
lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Dalam    pasal 7     Undang-
undang  No.  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  tersebut  ditegaskan  jenis  dan hierarki  peraturan  perundang-undangan di Indonesia, yaitu; 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Perda Provinsi;
7. Perda Kabupaten dan Kota; Secara  hierarki,  Perda  meru-
pakan jenis peraturan perundang-
undangan paling bawah yang disebutkan dalam  Undang-undang  No.  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  walaupun  dalam rumusan  Pasal  7      ayat  (3)  undang- undang  tersebut  disebutkan  bahwa  jenis peraturan  perundang-undangan  selain yang disebutkan di atas diakui keberadaannya  dan  mengikat  secara hukum  sepanjang  diperintahkan  oleh peraturan  perundang-undangan yang lebih  tinggi.  Dengan  diberlakukannya undang-undang ini, maka terdapat beberapa  jenis  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  tidak termasuk  dalam  hierarki  perundang- undangan,  seperti  :  Keputusan  Presiden, Peraturan  Menteri,  Keputusan  Menteri, dan beberapa jenis peraturan lainnya. Implikasi  yuridis  dari  tidak dimuatnya  beberapa  jenis  peraturan  di atas  dalam  Undang-undang  No.  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  adalah terjadinya ketidakjelasan kedudukan beberapa  peraturan  tersebut  dalam hierarki  peraturan  perundang-undangan RI.  Jika  Peraturan  Daerah  merupakan jenis  peraturan  paling  bawah  yang disebutkan  oleh  Undang-undang  No.  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  maka bagaimana  kedudukan  Perda  dengan Keputusan  Presiden  misalnya.  Apakah Keputusan Presiden lebih tinggi daripada  Perda  atau  sebaliknya.  Sebagai contoh  sebuah  Perda  dapat  dibatalkan oleh Keputusan Presiden karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang  lebih  tinggi  dan/atau  kepentingan umum.  Padahal  Keputusan  Presiden tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam  Undang-undang  No.  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
D. Sinkronisasi Perda Berbasis Syari’ah dengan Peraturan Perundangan Lainnya Fenomena munculnya Perda berbasis  syari’ah  di  berbagai  daerah  di Indonesia  satu  mata  rantai  dengan kemunculan Otonomi Daerah.
Kewenangan  besar  yang  diberikan kepada  daerah,  baik  provinsi  maupun kabupaten/kota dimanfaatkan oleh sebagian  daerah  untuk  membuat  Perda dengan maksud melindungi,
mempertahankan dan/atau menjaga berbagai karakteristik khas daerahnya.
Bagi daerah-daerah yang mayoritas  muslim,  antara  agama  Islam dan  budaya  masyarakat  setempat  telah berjalan bersamaan, bahkan telah menyatu selama puluhan bahkan ratusan tahun. Daerah-daerah demikian memprakarsai  beberapa  Perda  berbasis syari’ah, seperti Perda tentang Kewajiban Khatam Al Qur’an bagi anak usia  SD/MI,  Perda  tentang  Ramadhan, Perda  tentang  Jumat  Khusu’  dan berbagai  Perda  lainnya.  Perda-perda demikian  populer  disebut  sebagai  Perda berbasis syari’ah.
Walaupun  demikian,  pembentu- kan Perda berbasis syari’ah memerlukan analisis  yang  lebih  dalam  dari  aspek hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Sebab  Perda  merupakan  produk  hukum yang  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap kaidah-kaidah pembuatan produk hukum dan tertib hukum Indonesia.
Beberapa  aspek  untuk  melihat Perda-perda  Berbasis  Syari’ah  dapat diterima,  atau  bahkan  bertentangan secara yuridis dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara Indonesia.
Pertama :  Dari  sisi  tertib  hukum Indonesia  sebagaimana  dijelaskan  di atas,  Perda  merupakan  jenis  peraturan yang berada paling bawah sesuai dengan Undang-undang  No.  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Sehingga  secara yuridis  terdapat  konsekuensi  secara
formil,  maupun  materiil,  bahwa  Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan      perundang-undangan  yang lebih  tinggi,  seperti  undang-undang (UU).  Undang-undang  No.  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, masalah  agama  merupakan  domain Pemerintah  Pusat,  bukan  Pemerintah Daerah.  Sehingga  jika  Perda  berbasis syari’ah  sama  dengan  Perda  yang mengatur  perihal  persoalan-persoalan agama,  kendati  lingkupnya  lokal,  maka secara  tertib  hukum  nasional    dianggap bertentangan dan wajib dinyatakan tidak berlaku.
Kedua :  Dilihat  dari  sisi  materi Perda.  Materi/muatan  yang  diatur  oleh Perda-perda  berbasis  syari’ah  akan menentukan  bertentangan  atau  tidaknya Perda  tersebut  secara  yuridis.  Materi Perda  yang  memuat  persoalan  agama jelas  bertentangan  dengan  tertib  hukum nasional, sebab bukan merupakan wewenang  Pemerintah  Daerah  untuk mengaturnya.  walaupun  materi  Perda yang  dianggap  bermuatan  agama  masih dapat  diperdebatkan.  Sebagai  contoh Perda Kabupaten Banjar tentang Kewajiban  Khatam  Al  Qur’an  masih mengandung perdebatan, apakah kewajiban Khatam Al-Qur’an
merupakan  ranah  agama  atau  dapat ditarik  menjadi  ranah  pendidikan.  Di Kalimantan  Selatan  terdapat  kultur pendidikan,  dimana  anak-anak  usia  SD dan  sederajatnya  berkewajiban  (secara budaya)  untuk  mengkhatamkan  Al Qur’an.  Hal  ini  terkait  dengan  budaya dan  tradisi  masyarakat  Banjar  yang dekat  dengan  budaya  baca  (termasuk tulis)  Al  Qur’an.  Jika  Perda  demikian muatannya didekati dari sisi pendidikan, maka  Perda  demikian  tidaklah  berten- tangan secara yuridis.
Hal  ini  berbeda  dengan  Perda berbasis  syari’ah  yang  murni  mengatur tentang  persoalan  agama  dan  bersifat privat,  seperti  Perda  Jum’at Khusu ’.
Perda  ini  memuat  tentang  larangan membuat  “keributan”  pada  saat  sholat Jum’at  dilaksanakan  dengan  tujuan agar orang  yang  melaksanakan  sholat  Jum’at dapat  dengan khusu ’  melaksanakan ibadahnya.  Persoalan khusu ’  adalah persoalan keagamaan dan sifatnya sangat privat. Hanya sang individu yang dapat  merasakan khusu’ atau  tidaknya pada saat ia beribadah. Sangat aneh, jika persoalan khusu ’  ini  ditarik  oleh Pemerintah  Daerah  menjadi  kewena- ngannya.  Dari  persfektif  ini,  materi Perda  yang  merupakan  wilayah  agama dan  bersifat  privat  dapat  dinyatakan bertentangan  secara  yuridis.  Terlebih hukum  (hukum  positif)  bertujuan  untuk mengatur  hubungan  manusia  dengan manusia  semata,  hubungan  manusia dengan  Tuhan  tidak  menjadi  domain hukum positif.
Ketiga :  Dilihat  dari  sisi legal drafting ,  adanya  pencantuman  sumber hukum  Perda  berupa  Al  Qur’an  dan  As Sunnah  tidak  sejajar  dengan  produk hukum  Indonesia  yang  bukan  negara agama.  Pencantuman  kedua  sumber hukum  tersebut  membuat  Perda-perda berbasis syari’ah “cacat” dilihat dari sisi tata  cara  penyusunan  produk  hukum ( legal drafting ), termasuk Perda. 14
Keempat :  Dari  sisi  penerapan sanksi,  sebuah  Perda  hanya  diperkenan- kan menerapkan sanksi administratif dan sanksi pidana, serta denda dalam batasan tertentu.  Sanksi  pidana  misalnya  tidak boleh  melebihi  6  (enam)  bulan  penjara, sedangkan sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh  juta  rupiah)  sebagaimana  dijelas- kan  di  atas.  Jika  terdapat  Perda  yang menerapkan  sanksi  di  luar  sanksi tersebut,  termasuk  sanksi-sanksi  yang
14 Sumber  hukum  di  Indonesia  saat  ini: Pancasila, UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Peraturan Presiden dan Perda (vide Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
terdapat  dalam  hukum  Islam  untuk perbuatan tertentu.
Kelima :  Dari  aspek  etika-moral hukum  ( law  in  ethic ),  pembuatan  Perda berbasis  syari’ah  harus  dilihat  secara proporsional,  terutama  latar  belakang dan  kondisi  pada  saat  Perda  berbasis syari’ah  itu  dibuat.  Sebagai  contoh,  di beberapa  daerah  ada  Perda  yang mendesak  untuk  dibuat  justru  di kesampingkan dan mendahulukan pembuatan Perda-perda berbasis syari’ah.  Perda  yang  berkaitan  dengan pelayanan publik, Perda anti korupsi dan berbagai  Perda  lain  yang  seharusnya menjadi  prioritas  tidak  dikerjakan. Dalam  kontek  demikian,  secara  etika hukum,  pembentukan  Perda  berbasis syari’ah mengundang tanda tanya besar. Terlebih  di  banyak  kasus,  pembuatan Perda berbasis syari’ah dibuat pada saat menjelang  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada).  Pembuatan  Perda  berbasis syari’ah  dapat  dimaknai  sebagai  cara penarikan simpati publik kepada
penguasa dan diharapkan dari simpati itu akan  muncul  dukungan  kembali  untuk menjadikan penguasa yang ada ( incumbent )  duduk  kembali  di  kursi kekuasaannya. Dalam konteks ini, kekuasaan  cenderung  disalahgunakan untuk  kepentingan  jangka  pendek  sang penguasa  ( power  tends  to  corrupts, absolute power corrupts absolutely ). 15
Hal lain yang juga harus mendapat perhatian dalam koridor etika- moral hukum dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Perda adalah bagaimana terbentuknya berbagai peraturan tersebut dapat menciptakan tertib hukum nasional  yang  bermuara  pada  tertib masyarakat  secara  luas.  Munculnya
15 Adagium  ini  muncul  dari Lord  Action , seorang  pakar  Politik  dan  Ketatanegaraan Inggris. Artinya: Kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang absolut cenderung (ingin) bertahan selama-lamanya.
peraturan yang identik dengan kepentingan  kalangan  tertentu,  lambat laun  akan  menimbulkan  sentimen  dari kalangan  lain.  Pada  Negara  Indonesia, antusiasme sebagian daerah yang mayoritas  penduduknya  muslim  untuk membentuk Perda-perda berbasis syari’ah  akan  menimbulkan  sentimen kalangan non-muslim untuk membentuk peraturan  serupa  di  daerah-daerah  yang menjadi  basisnya. 16 Jika  fenomena  ini terus  berlanjut,  maka  kedepan  yang menonjol  adalah  peraturan-peraturan berbasis kepentingan kelompok tertentu, sehingga  peraturan  yang  menjunjung tinggi  persamaan  di  depan  hukum lambat  laut  akan  tersingkirkan.  Hal  ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan disintegrasi hukum nasional yang merupakan  awal  mula  lahirnya  disinter- grasi  bangsa. 17 Berikut  ini parameter
16 Gus Dur ( Presiden Republik Indonesia periode 1999-2001) pernah mengeluhkan penerapan Syari’ah Islam di  Kab Cianjur, Garut dan Tasikmalaya. Gus Dur mendesak pemerintah untuk  bertindak  meluruskan  kembali  Perda- perda  Syari’at  Islam  tersebut.  Semangat beragama  itu  tidak  benar,  katanya,  menunjuk pada  Pemda  dan  DPRD  di  tiga  kabupaten  itu yang  menerapkan  Syari’at  Islam.  Di  Sumatera UMMAT  KRISTEN  pun  melihat  dengan  cemas bagaimana  17  gereja  ditutup  di  Aceh.  Gereja Huria Kristen Indonesia Daerah IV di Kabupaten Aceh  Singkil.  Kini  hanya  5  gereja  yang  masih berfungsi  di  sana.  Ketujuh  belas  gereja  yang ditutup  itu  berasal  dari  Gereja  Kristen  Protestan Pakpak  Dairi,  GKPPD,  HKI  dan  Katholik. Dikutip dari Radio Nederland Wereldomroep , 03 Mei 2008 dalam www.zfikri.wordpress.com.
17 Lihat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan  dalam  pasal  6  Undang- undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah.  Diantara  asas  yang disebutkan adalah asas kebangsaan dan kenusantaraan.  Kedua  asas  itu  mengandung makna  bahwa  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan, hendaknya dihindari adanya  kepentingan  yang  teramat  kental  oleh kelompok  tertentu  yang  dapat  membahayakan nilai-nilai kebangsaan dan kenusantaraan.
penilaian  Perda  Berbasis  Syari’ah  dari sisi yuridis ketatanegaraan. 18

## E. Penutup
Menganalisis pemberlakuan Perda berbasis syari’ah dapat dilihat dari persfektif peraturan
perundang- undangan.  Dengan  mengacu  kepada teori  pertingkatan  hukum  (hierarki norma  hukum/ stufenbau  theory )  dari Kelsen yang dimaksudkan untuk mengkaji  aspek  kepastian  hukum  dan
18 Http;//Rifqi.Wordpress.Com/2008/02/1
0/ Tinjauan Terhadap Peraturan-Daerah Peraturan  Daerah  Syari’ah  di-Kalimantan- Selatan/ .
kesesuaian hukum dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan.
Selain  itu  juga  dimaksudkan  untuk menganalisis  keterkaitan  antar    norma hukum  yang  mengacu  pada  nilai filosofis  yang  berintikan  pada  rasa keadilan  dan  kebenaran,  maupun  nilai- nilai  sosiologis  yang  sesuai  dengan  tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat.
Suatu  peraturan  hukum  tertentu harus dapat dikembalikan kepada peraturan  hukum  yang  lebih  tinggi tingkatannya.  Dengan  perkataan  lain dapat dikatakan bahwa peraturan- peraturan  hukum  positif  disusun  secara bertingkat  ke  bawah  kesuatu  yang
No Parameter Penilaian
Permasalahan Krusial
1 Tertib Hukum
Nasional Diaturnya  persoalan-persoalan  terkait  wilayah agama yang seharusnya menjadi domain pemerintah  pusat  berdasarkan  Undang-undang  No. 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Perda secara hierarki berada dibawah UU, sehingga ia  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UU  (vide  UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 2 Materi/Muatan Perda Perda  berbasis  syari’ah  mengatur  masalah  agama, bukan  domain  pengaturan  melalui  Perda.  Perda Berbasis  Syari’ah  yang  mengatur  hubungan manusia  dengan  Tuhan.  Hukum  positif  mengatur hubungan manusia dengan manusia.
3 Legal Drafting Pencantuman  sumber  hukum  Perda  berupa  Al Qur’an dan As Sunnah. 4 Sanksi Tidak  boleh  menerapkan  sanksi  pidana  dan/atau denda  melebihi  ketentuan  dalam  Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan sanksi diluar yang diatur dalam Undang- undang  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  tidak  dibenarkan,  termasuk  sanksi-sanksi yang sesuai dengan hukum Islam (Syari’ah).
5 Etika-Moral Hukum Prioritas pembentukan Perda Latar belakang pembentukan Perda.
melaksanakan norma-norma hukum tersebut  secara  konkrit.  Konsekuensinya suatu  peraturan  hukum  tertentu  dapat dievaluasi kesesuainnya dengan peraturan  hukum  yang  lebih  tinggi tingkatannya.
Perda  barbasis  syari’ah  tidak dapat langsung dikatakan baik atau tidak menurut hukum, begitu juga tidak dapat dikatakan  sejalan  atau  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan yang ada. Ada  beberapa parameter yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian,  yaitu  dengan  cara Eksekutif Review yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri, Judicial Review dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan Legislatif Review oleh Lembaga Legislatif.  Melalui  parameter  tersebut dapat dilihat apakah Perda-perda berbasis  syari’ah  dimaksud  sebagai bagian dari peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Dimyati,  Khuzaifah, Teorisasi  Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran  Hukum  di  Indonesia 1945-1990), Bandung: Genta Publishing, 2009
Ka’bah,  Rifyal, Penegakan  Syari’at Islam di Indonesia , Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
Jazim  Hamidi, Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan dalam
Sorotan , Cetakan Pertama, Jakarta; Tata Nusa, 2005.
Kusnu  Goesniadhi, Harmonisasi Hukum
dalam Persfektif Perundang- undangan , Cetakan Pertama, Surabaya; JP Books, 2006.
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi , Cetakan Kedua , Jakarta; Rajawali Press, 2011.
Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi  dan  Judicial  Review ,
Yogyakarta; UII Press, 2005.
_____, Hukum  Pemerintahan  Daerah , Bandung; Nusamedia, 2009.
_____, Problematika Pembatalan Peraturan  Daerah ,  Yogyakarta:
FH UII Press, 2010.
Ridwan  H.R, Hukum  Administrasi Negara, Yogyakarta;  UII  Press, 2002