## RESPEK DAN REKOGNISI: RESOLUSI KONFLIK WADAS
(ANALISIS RESOLUSI KONFLIK WADAS DALAM PERSPEKTIF TEORI REKOGNISI AXEL HONNETH)
RESPECT AND RECOGNITION: WADAS CONFLICT RESOLUTION (ANALYSIS OF WADAS CONFLICT RESOLUTION IN PERSPECTIVE OF AXEL

## HONNETH’S RECOGNITION THEORY)
M. Harland Pariyatman 1* , Puguh Santoso 2 , Adnan Madjid 3 123 Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
*Korespondensi: harlandsunda@gmail.com
(Diterima oleh Dewan Redaksi: 07-10-2022) (Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 14-10-2022)

## ABSTRACT
It can be said that mining projects, dam construction, and other similar endeavors present many obstacles. Mining, dam building, and similar businesses are complicated by environmental impact assessments and land acquisition issues. This research was conducted using the literature review method. This strategy is intended to search, evaluate, and synthesize the best available evidence in scientific journal publications. The aim is to collect informative and evidence-based responses to the research topic. In Axel Honneth's Theory of Recognition, the descriptive analysis provides a precise, objective, methodical, analytical, and critical description, and explanation of wadas conflict. We must not forget Abraham Maslow's description of the hierarchy of human needs in psychology. Maslow described the Hierarchy of Needs hierarchically, including physiological conditions, the need for security, the need for belonging and love, and the need for self-esteem.  In  conflict  resolution,  the  origins  of  disagreement  are  determined  so  that  consensus  can support community stability and integrity. The resolution of the conflict will indirectly result in recognition of Axel Honneth. The Wadas conflict clearly states that the factors of respect and recognition described by Axel Honneth are very crucial in social life. The absence of recognition in social life will trigger social conflict. With conflict resolution, the process of adjustment to the values held by the conflicting group will occur. Tolerance and openness are attitudes that are required to grow in the conflict resolution process.

## Keywords : Conflict; Mining; Resolution; Inhabitant

## ABSTRAK
Dapat  dikatakan  bahwa  proyek  pertambangan,  pembangunan  bendungan,  dan  upaya  serupa  lainnya menghadirkan  banyak  kendala.  Usaha  pertambangan,  pembangunan  bendungan,  dan  usaha  serupa diperumit  oleh  penilaian  dampak  lingkungan  dan  masalah  pembebasan  lahan.  Penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan metode literature review. Strategi ini dimaksudkan untuk mencari, mengevaluasi, dan mensintesis bukti terbaik yang dapat diakses dalam publikasi jurnal ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan tanggapan informatif dan berbasis bukti terhadap topik penelitian. Dalam Teori Rekognisi karya Axel Honneth, analisis deskriptif memberikan deskripsi dan penjelasan yang tepat, objektif, metodis, analitis, dan kritis  tentang konflik  Wadas.  Kita  tidak  boleh  melupakan  uraian  Abraham  Maslow  tentang hierarki kebutuhan manusia dalam bidang psikologi. Maslow menggambarkan Hirarki Kebutuhan secara hierarkis, meliputi kondisi fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, dan  kebutuhan  akan  harga  diri.  Dalam  penyelesaian  konflik,  asal-usul  ketidaksepakatan  ditentukan sehingga  konsensus  dapat  mendukung  stabilitas  dan  integritas  komunitas.  Penyelesaian  konflik  secara tidak  langsung  akan  menghasilkan  pengakuan  dari  Axel  Honneth.  Konflik  Wadas  menjadi  sangat  jelas menyatakan bahwa faktor respek dan rekognisi yang diuraikan oleh Axel Honneth menjadi sesuatu yang
begitu  krusial  dalam  kehidupan  sosial.  Tidak  adanya  rekognisi  dalam  kehidupan  sosial  akan  memicu tejadinya  konflik  sosial.  Dengan  resolusi  konflik,  proses  penyesuaian  terhadap  nilai  nilai  yang  dianut kelompok  yang  berkonflik  akan  tejadi.  Sikap  toleran  dan  terbuka  menjadi  sikap  yang  dituntut  tumbuh dalam proses resolusi konflik.
Keywords : Konflik; Pertambangan; Resolusi; Warga
M. Harland Pariyatman, Puguh Santoso, Adnan Madjid. 2022. Respek dan Rekognisi: Resolusi Konflik  Wadas  (Analisis  Resolusi  Konflik  Wadas  Dalam  Perspektif  Teori  Rekognisi  Axel Honneth). (Jurnal Komunikatio Vol. 8 No.2).

## PENDAHULUAN
Proyek
pertambangan atau pembangunan  waduk  atau  proyek  sejenis lainnya  tidak  jarang  bahkan  dapat dikatakan  pasti  menyisakan  berbagai permasalahan. Permasalahan terkait dengan  analisa  dampak  lingkungan  atau soal  pembebasan  lahan  menjadi  masalah yang mewarnai proyek proyek pertambangan  atau  pembangunan  waduk atau  proyek  sejenisnya  (Owen  &  Kemp, 2015).  Permasalahan  ini  bukan  hanya permasalahan  yang  harus  dituntaskan melainkan  menjadi  masalah  yang  sensitif yang memberikan bongkahan besar potensi konflik  (Maimunah,  2002).  Konflik  tekait dengan  analisa  dampak  lingkungan  terjadi ketika suatu proyek mengancam keberlangsungan  ekosistem  lingkungan atau  bahkan  mengancam  kelestarian lingkungan.  Konflik  juga  berpotensi  hadir pada  permasalahan  pembebasan  tanah (Shan  et  al.,  2017).  Konflik  terjadi  ketika warga  sebagai  pemilik  tanah  tidak menerima  aspek  pembebasan  tanah terutama mengenai kompensasi pembebasan  tanah  atau  juga  karena pertimbangan  produktivitas  tanah  dalam jangka panjang (Pujiriyani et al., 2014).
Demikian juga yang terjadi di Wadas, Purworejo.  Seperti  telah  diulas  berbagai media,  terdapat  rencana  pembangunan pertambangan  dan  waduk  di  desa  Wadas, Purworejo  (Budiharto,  2022;  Farisa,  2022; Guitarra,  2022;  Sari,  2022).  Konflik  tejadi ketika  sebagian  warga  menolak  rencana aktivitas  penambangan  batu  andesit (Kismunthofiah et al., 2022). Penolakan itu
ditunjukan dengan munculnya serangkaian aksi  protes  yang  bahkan  berujung  pada terjadinya  bentrok  antara  warga  dengan aparat.  Dengan  sangat  jelas,  dalam  aksi protes  itu,  mereka  menolak  Proyek pembangunan bendungan dan pembangunan  penambangan  batu  andesit yang  diperuntukkan  untuk  pembangunan bendungan  (Wardana,  2022).  Kedua  hal inilah  yang  membuat  Konflik  Agraria disematkan dalam kasus Wadas ini (Sibuea, 2022).
Kawasan  Wadas  yang  oleh  warga dianggap bukan sebagai wilayah pertambangan,  kekhawatiran  akan  potensi bencana  alam  seperti  tanah  longsor (Wardana,  2022),  serta  tata  ruang  yang memang  tidak  menjadikan  sebagai  Wadas sebagai lahan pertambangan menjadi 3 isu yang  diangkat  sebagai  dasar  penolakan warga.  Bahkan,  penolakan  warga  ini  tetap tak  bergeming  (Sibuea,  2022)  manakala disosialisasikan  bahwa  bendungan  adalah sebuah  proyek  yang  diprioritaskan  untuk mengairi lahan pertanian dengan kekuatan mengairi  lahan  sampai  15.069  ha  sawah (KPPIP,  2018)  sehingga  di  masa  depan dapat tercipta ketahanan pangan.
Tulisan  ini  akan  melihat  kasus konflik  Wadas  ini  dari  kacamata  Teori Rekognisi yang diusung oleh seorang filsuf kontemporer,  Axel  Honneth  (1995).  Axel dengan  Teori  rekognisi  memiliki  tujuan untuk  mengembangkan  lebih  jauh  teori kritis di satu sisi dan dan disisi lain mengkaji ulang  bagaimana  struktur  dan  lembaga saling  terkait.  Alex  berangkat  dari  unsur respek yang oleh Habermas, pendahulunya ditepatkan sebagai unsur pokok communicative action dan disrespect sebagai
distorsinya  (Urquhart  et  al.,  2020).  Untuk menanggapi communicative action Habemas  inilah,  Axel  memunculkan rekognisi  sebagai  unsur  yang  mendahului dan menjadi prasyarat terjadinya communicative  action tersebut  (Ferreira  et al., 2022).
Rekognisi Axel Honneth: Self-Confidence, Self-Respect, Self-Esteem Axel  Honneth  lahir  pada  tanggal  18 Juli  1949  di  Essen,  Jerman  Barat  (Marta, 2018). Universitas Columbia adalah tempat Axel  mengabdikan  hidupnya  sebagai professor  Humanitas.  Ia  juga  menjadi professor  di  beberapa  universitas  lain, seperti  professor  filsafat  sosial  di Universitas Goethe Frankfurt dan professor filsafat  politik  pada  Universitas  Freie.  Axel juga  adalah  asisten  keilmuan  Prof.  Dr. Jurgen  Habermas  di  Universitas  Goethe Franfrut.  Kelak,  Habemas  inilah  yang banyak  mempengaruhi  teori  teori  Axel (Marta, 2018; Runesi, 2014).
Axel Honneth masuk dalam kelompok filsuf kontemporer Frankfurt dan merupakan generasi ketiga setalah Horkheimer, Adorno dan Habermas sebagai pendahulunya  (Runesi,  2014).  Sesuai dengan  mazhab  Frankfurt,  Axel  juga memiliki  perhatian  kritis  pada  ilmu  sosial dan  mengembangkan  analisa  kiritis  atas permasalahan sosial demi tujuan perubahan  sosial  yang  membebaskan. Secara garis besar, ada 3 pemikiran penting dari  Axel  Honneth  yaitu  pemikiran mengenai  patologi  sosial,  pemikiran mengenai  filsafat  Roh  dan  pemikiran mengenai  Rekognisi  (Setiawan,  2018). Dalam  pemikirannya  mengenai  patologi sosial,  Axel  menegaskan  bahwa  komunitas politis yang memberi ruang yang memadai adalah  kondisi  dimana  subjek  dapat merealisasikan  diri  secara  sempurna. Disinilah sebenarnya konsep rekognisi Axel Honneth  mulai  ada.  Axel  memaksudkan komunitas  yang  memberi  ruang  yang memadai  ini  sebagai  ruang  dimana  subjek diakui eksistensinya.
Bagi  Axel,  adalah  sebuah  patologi sosial  ketika  suatu  komunitas  tidak memberikan  pengakuan  akan  eksistensi subjek,  karena  dengan  demikian  subjek tidak dapat merealisasikan dirinya (Honneth,  2009).  Oleh  karena  itu,  mutlak dibutuhkan perbaikan struktur masyarakat yang  mendukung  aktualisasi  setiap  subjek didalamnya  (Runesi,  2014).  Salah  satu  hal mendasar yang dibutuhkan untuk memerbaiki  struktur  itu  adalah  rekognisi atau  pengakuan  akan  eksistensi  subjek dalam  masyarakat  sehingga  pengakuan  ini menjadi  suatu  pra  kondisi  atau  sebagai Social  Grammmar  dimana  secara  sosial manusia memiliki perhatian pada orang lain (Honneth, 2009).
Axel  juga  membangun  suatu  filsafat Roh yang dia bangun dengan mendasarkan pada  pemikiran  Hegel  (Barniske,  2020). Axel menjadikan filsafat Roh Hegel sebagai dasar  untuk  menjelaskan  pemikirannya mengenai  rekognisi  (NUIM,  n.d.).  Secara garis  besar,  konsep  dasar  pengakuan  yang dimaksud  Honneth  dilandaskan  pada konsep  hegel  mengenai  relasi  tuan  dan budak (Master and Slave) (Honneth, 1995). Hegel, dalam konsep relasi tuan dan budak menguraikan  bahwa  Tuhan  menemukan kesadaran  diriNya  melalui  kesadaran  lain karena dalam kesadaran lain itu terungkap eksistensi  Tuhan  (Afzal  et  al.,  2020).  Oleh karena itu, disinilah pentingnya pengakuan karena,  baik  tuan  dan  budak  tidak  dapat secara  mutlak  mengakui  keberadaan dirinya  tanpa  kehadiran  subjek  lain. Bahkan, Hegel menyatakan bahwa moralitas  pun  bersumber  dari feedback positif  atau  negatif  yang  diperoleh seseorang  dalam  berelasi.  Oleh  karenanya, Pengakuan  (rekognisi)  adalah  kebutuhan dasar  dan  mutlak  bagi  manusia  ( a  vital human needs ) (Honneth, 1995).
Konsep  Patologi  Sosial  dan  Konsep relasi tuan dan budak inilah yang membawa Axel  pada  konsep  Rekognisi.  Honneth menekankan  dan  menguraikan  3  jenis kondisi  sosial  yang  merupakan  syarat utama subjek mendapatkan sebuah
pengakuan  (Honneth,  1995).  Konsep rekognisi  Axel  dibagi  menjadi  tiga  wilayah pengakuan yaitu
self-confidence (kepercayaan  diri)  dengan  aspek  cinta sebagai pondasi utama, self-respect (penghormatan diri) dengan hukum sebagai pondasi utama, dan self-esteem (penghargaan  diri)  dengan  solidaritas sebagai  pondasi  utama  (Petrola,  2020). Honneth  menjabarkan  dan  menekankan tiga  kondisi  sosial  tersebut  sebagi  syarat mutlak  individu  dapat  merelaisasikan  diri dan masuk dalam level pengakuan. Pertama, aspek afektif yang direpresentasikan dalam cinta;  kedua,  subjek  melihat  kesetaraan dirinya  dengan  orang  lain  secara  hukum; dan ketiga, subjek mendapatkan pengakuan atas  kontribusinya  dalam  masyarakat. Ketiga jenis ini dijabarkan berdasarkan arah pemaknaan  dalam  mencapai  tujuan.  Cinta adalah  medium  terjadinya  pengakuan, hokum  adalah  bentuk  pengakuan  akan aktualisasi  dan  solidaritas  menjadi  dasar perkembangan  moral  masyarakat  (Jütten, 2018).
Secara ringkas, Axel menggambarkan  bentuk  rekognisi  dan bentuk  pengingkaran  serta  dampak  bagi subjek seperti berikut seperti table berikut (NUIM, n.d.):
Bentuk Relasi Diri Bentuk Pengak uan Bentuk Pengingk aran Dampa k Person al Kepercay aan  Diri dan Cinta Cinta dan Perhati an Penolaka n Integrit as Person al  dan ganggu an psikolo gis Penghor matan Diri  dan Hukum Hak Hukum Perampa san  hak legal Integrit as Sosial dan Perlaw anan
Pengharg aan  Diri dan Solidarita s Pengak uan Sosial Intimida si Solidari tas, Tekana n Sosial
Dalam  wilayah  Subjektif,  Cinta  dan Kepercayaan  diri,  Axel  menekankan  cinta sebagai medium utama terjadinya pengakuan  sekaligus  menjadi  dasar teciptanya kepercayaan diri. Hegel menyebut  cinta  sebagai  tahap  pertama pengakuan  resiprokal  karena  terjadi pengakuan  secara  timbal  balik  antara subjek yang terlibat dalam relasi (Honneth, 2009).  Dalam  relasi  resiprokal  ini,  subjek yang terlibat dalam relasi disatukan dengan kebutuhan mereka dalam saling ketergantungan.  Relasi  resiprokal  ini memberi  sumbangan  bagi  tumbuhnya kepercayaan  diri  subjek  dan  secara mendasar  dapat  menumbuhkan  kapasitas untuk mengaktualkan kebebasannya (Chiari, 2022).
Mengenai  permasalahan  cinta  dan kepercayaan diri (love and self-confidence) ini  Honneth  menekankan  faktor  rekognisi sebagai faktor fundamental bagi aktualisasi subjek. Dalam proses aktualisasi diri, subjek membutuhkan  kepercayaan  diri.  Honneth menjadikan faktor cinta sebagai unsur yang mampu  membangun  kepercayaan  diri subjek. Gambaran relasi antara seorang Ibu dan seorang bayi menjadi gambaran betapa relasi  cinta  menjadi  dasar  kuat  bagi tumbuhnya  kepercayaan  diri  (Honneth, 1995). Seorang Ibu, dalam relasinya dengan bayinya,  dituntut  untuk  memiliki  instuisi dan  kepekaan  mengenai  apa  yang dibutuhkan  bayinya.  Ibu  yang  memiliki intusisi  dan  kepekaan  inilah  yang  akan menumbuhkan  kepercayaan  diri  bayi tehadap Ibu dan lingkungannya. Relasi Ibu dan  Bayi  ini  membentuk  suatu  hubungan timbal  balik  dan  menghasilkan  suatu kesadaran  akan  saling  ketergantungan (Töpper,  2020).  Relasi  yang  baik  ini  akan berdapak  positif  bagi  bayi.  Bayi  akan memiliki  integritas  psikologis.  Menjadi masalah  jika  seorang  Ibu  tidak  memiliki intuisi  dan  kepekaan.  Sikap  ini  akan
dirasakan bayi sebagai penolakan sehingga bayi  tidak  akan  tumbuh  kepercayaannya kepada  Ibu  dan  lingkungan  yang  akan berakibat pada psikologi bayi secara negatif.
Berbeda  dengan  aspek  cinta  dan kepercayaan  diri,  dalam  aspek  hukum  dan penghormatan  diri,  Honneth  menekankan bahwa hal yang penting adalah pengakuan akan  kesamaan  manusia  secara  hukum. Masing  masing  subjek  dalam  relasi mengakui  subjek  lain  sebagai  subjek – subjek hukum. Hak dan kewajiban menjadi sarana  mereka  untuk  hidup  dalam komunitas  secara  adil.  Dalam  hukum  yang direpresentasikan dalam hak dan kewajiban subjek,  masing  masing  mengakui  subjek sebagai  pribadi  yang  otonom  untuk membuat  keputusan  rasional  berdasarkan norma dan hukum yang disepakati bersama.
Pengakuan  atas  hak  individu  dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Pertama adalah  hak  hak  sipil  pribadi  dan  hak  akan kepemilikan  yang  dijamin  dari  intevensi yang  tidak  sah  termasuk  dari  Negara. Kedua,  adalah  hak  hak  politis  untuk berpartisipasi  dalam  hidup  demokrasi  dan yang  ketiga  adalah  hak  sosial  yang memungkinkan subjek mendapatkan jaminan  untuk  melakukan  distribusi ekonomi – politik  secara  adil  (Honneth, 1995). Hak yang pertama jelas merupakan hak yang bersifat negatif dalam arti bahwa hak yang ada adalah hak untuk dilindungi. Hak  yang  kedua  dapat  dikatakan  bersifat positif dalam arti bahwa hak itu adalah hak untuk  mendapat  perlindungan  sekaligus hak untuk mendapat peluang untuk terlibat dalam keputusan keputusan publik. Dan hak yang  ketiga  pun  bersifat  positif  dalam  arti bahwa  subjek  memiliki  hak  mendapatkan keadilan untuk hidup secara layak di dalam suatu  Negara  serta  peluang  untuk meningkatkan kehidupan secara layak.
Dalam  wilayah  Solidaritas  dan pengahrgaan  diri,  Axel  memaksudkan sebagai  tempat  bagi  subjek  untuk mengembangkan  kepercayaan  sosialnya dalam  masyarakat.  Kepercayaan  sosial  ini merupakan medium sosial untuk memperlihatkan  perbedaan  karakteristik
antar subjek dalam hubungan intersubjektif yang  spesifik  (Honneth,  1995).  Artinya, segala  sesuatu  yang  dianggap  sebagai tujuan bersama wajib diperjuangkan dalam interaksi antar subjek. Solidaritas merupakan  bentuk  relasi  sosial  yang memungkinkan relasi antar subjek mempertahankan  tujuan  sebagai  tujuan bersama dan norma bersama. Dalam bahasa Heideger, kemanusiaan kita tidak menentukan  solidaritas,  tetapi  perjuangan untuk  bentuk  solidaritas  itulah  yang menjadikan kita semakin manusia.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  tinjauan  pustaka  yang berfokus pada buku dan sumber informasi lainnya  (Mohamed  Shaffril  et  al.,  2020). Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif,  artinya  menciptakan  informasi berupa  catatan  dan  data  deskriptif  dalam teks  yang  diteliti  (Coates,  2020).  Dalam melakukan penelitian kualitatif, diperlukan analisis  deskriptif.  Dalam  konteks  Teori Pengakuan  Axell  Honneth  (Faleiros  et  al., 2022),  pendekatan  analisis  deskriptif memberikan gambaran dan penjelasan yang jelas,  objektif,  metodis,  analitis,  dan  kritis tentang konflik wadas. Pendekatan kualitatif  berpusat  pada  fase  pertama pengumpulan data yang diperlukan, diikuti dengan klasifikasi dan deskripsi (Mohamed Shaffril et al., 2020). Dalam hal ini data teks tentang  konflik  Wadas  dianalisis  dari pemberitaan yang dilakukan media terverifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konflik Wadas Versus Pengakuan Hukum Axel Honneth Wacana  konflik  mau  tidak  mau membawa  kita  pada  pemahaman  akan situasi  dimana  tejadi  persengketaan, perselisihan, percekcokan dan pertentangan.  Konflik  atau  persengketaan tejadi  dengan  melibatkan  dua  pihak  atau lebih.  Karl  Marx  menyebut  konflik  ini sebagai  Class  Struggle  dimana  Karl  Marx
memaknai  konflik  sebagai  suatu  struktur ketegangan mental di tengah masyarakat.
Fuad dan Maskanah mengelompokkan  konflik  menjadi  5 kategori  konflik  (Fuad  et  al.,  2000). Pertama, Konflik Data. Konflik ini ini terjadi ketika  seseorang  mengalami  perbedaan data  yang  dibutuhkan  untuk  mengambil keputusan. Konflik data dapat menimbulkan  intepretasi  yang  bermacam macam  sehingga  menjadi  potensi  terjadi kesalahan  pengambilan  keputusan  dan pada  akhirnya  berpotensi  menimbulkan konflik.  Konflik  yang  kedua  adalah  konflik kepentingan.  Dalam  konflik  ini,  tejadi persaingan  kepentingan  yang  tidak  sesuai. Taerjadi  konflik  kepentingan  ketika  ada kepentingan  satu  pihak  yang  dikalahkan oleh  kepentingan  lain.  Yang  ketiga  adalah, konflik  relasi  antar  manusia.  Konflik  ini tejadi  manakala  terdapat  emosi  emosi negatif yang kuat, perbedaan persepsi, salah paham dan adanya tingkah laku negatif yang berulang.  Konflik  yang  keempat  adalah konflik  nilai.  Konflik  ini  terjadi  manakala satu  pihak  memakasakan  suatu  nilai  pada pihak lain. Dan akhirnya konflik yang kelima adalah konflik structural. Adanya ketimpangan dan kontrol tehadap sumberdaya  menjadi  penyebab  terjadinya konflik ini. Pihak yang memegang kuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan  kebijakan  umum  memiliki peluang lebih besar untuk melakukan ases dan  kontrol.  Konflik  tejadi  apabila  yang berkuasa  menggunakan  kewenangan  yang dimiliki untuk melakukan akses dan kontrol terhadap  sumberdaya  yang  dimiliki  pihak yang tidak memiliki kuasa.
Berkaca  dari  kategori  konflik menurut  Fuad  dan  Maskanah,  konflik Wadas  masuk  kategori  konflik  yang  multi kategori.  Artinya,  konflik  wadas  dapat masuk  dalam  beberapa  kategori  konflik. Konflik Wadas akan masuk kategori konflik nilai ketika yang dikedepankan adalah nilai yang dipahami pemangku proyek berhadapan  dengan  nilai  yang  dipahami masyarakat.  Konflik  wadas  juga  dapat dikategorikan  sebagai  konflik  kepentingan
manakala  konflik  dilihat  dari  terjadi ketidaksesuaian unsur kepentingan. Namun,  secara  dominan,  konflik  wadas lebih  mengarah  pada  adanya  konflik structural,  dimana  konflik  terjadi  ketika pemangku  kekuasaan  merasa  memiliki akses  dan  control  yang  absolut  tehadap sumberdaya yang dimiliki masyarakat.
Konflik  Wadas  diawali  dengan dikeluarkannya hasil kajian ahli dan Amdal PUPR yang merekomendasikan desa Wadas sebagai  daerah  pertambangan  andesit untuk mendukung pembangunan Bendungan  Bener.  Penolakan  warga sebenarnya  bukanlah  soal  pembangunan bendungan  tetapi  ketika  desa  Wadas diputuskan  sebagai  lahan  tambang  untuk membangun  bendungan,  dari  sinilah penolakan  warga  terjadi.  Penolakan  warga ini mendasarkan pada beberapa pertimbangan.  Pertama,  kawasan  Wadas sebelumnya  bukan  merupakan  wilayah pertambangan. Kedua, pertambangan akan menimbulkan  potensi  bencana  tanah longsor.  Dan  yang  ketiga,  warga  merasa bahwa  penetapan  Wadas  sebagai  area pertambangan telah melanggar aturan tata ruang  yang  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purworejo Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Purworejo Tahun 2011-2031 yang mengklasifikasikan Desa  Wadas  sebagai  kawasan  rawan longsor,  dan  bukan  merupakan  kawasan pertambangan  (LBH  Yogyakarta,  2021). Selain  itu  Desa  Wadas  ditetapkan  sebagai objek  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan umum  yang  menurut  Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum tidak  memperbolehkan  pengadaan  tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk kegiatan pertambangan.
Perbedaan kepentingan antara warga  dan  pemangku  kepentingan  ini memicu  konflik  agraris  yang  kemudian menjadi  semakin  tajam  dengan  adanya insiden penangkapan 64 warga Desa Wadas, Kecamatan  Bener,  Kabupaten  Purworejo pada  tanggal  9  Februari  2022.  Bahkan penangkapan  warga  ini  disinyalir  disertai
dengan  tindakan  tindakan  kekerasan. Insiden  ini  tentu  saja  mendapat  kecaman pedas dari bebagai pihak.
Axel  Honeth  dalam  teori  rekognisi nya,  menyebut  bahwa  pengakuan  secara hukum menjadi kebutuhan yang mendasar bagi  subjek  untuk  mengaktualkan  diri. Konflik Wadas, menjadi contoh yang sangat tepat  ketika  pengakuan  secara  hukum terlukai.  Dengan  singkat  dapat  dikatakan bahwa  konflik  Wadas  tejadi  karena  terjadi disrespec t  yang  pada  akhirnya  bekembang menjadi misrekognisi. Hal  inilah  yang disebut Honneth sebagai pondasi pengakuan hukum. Apabila subjek dipelakukan secara disrespect maka dampak yang akan tejadi adalah perlawanan sosial. Disrespect sosial  ini  menjadi  bentuk  yang paling  nyata  dari misrekognisi secara hukum.
Misrekognisi yang pertama direpresentasikan  oleh  situasi  dimana keputusan  untuk  menjadikan  Wadas  area tambang  tidak  memperhatikan  aspek kultural – spiritual warga setempat. Warga Wadas  memiliki  pemahaman  yang  unik terkait  dengan  tanah  serta  lingkungan. Secara kultur atau budaya, tanah dipahami sebagai sesuatu yang menopang kehidupan. Warga  desa  memiliki  ketergantungan terhadap tanah sebagai sumber penghidupan  mereka.  Bahkan  sisi  sosio kultural  spiritual  ini  diperkuat  dengan pepatah  Jawa  “sedumuk  bathuk,  senyari bumi“  yang  kurang  lebih  berarti  sedikit apapun  hak  kita  dirampas,  kita  akan melawan  sampai  penghabisan.  Bahkan  sisi spiritual  sikap  mereka  terhadap  tanah menjadi  dasar  penolakan.  Menjaga  tanah sebagai  sumber  kehidupan  adalah  bagian dari aktualisasi nilai keagamaan karena dari tanah  lah  penyelengaraan  kehidupan  dari Sang Pencipta dapat sampai kepada mereka.
Disrespect dan  Misrekognisi  atas aspek  sosio  kultural  dan  spiritual  inilah yang  sangat  mungkin  telewatkan  dari pertimbangan para pemangku kepentingan. Honneth  secara  tegas  menyatakan  bahwa pengakuan  secara  hukum  menyangkut bagaimana  subjek  dapat  merasakan  dan
diakui  sebagai  subjek  yang  memiliki  hak dalam hukum. Secara jelas dapat dikatakan bahwa, warga merasa bahwa secara hukum mereka  sama  dengan  warga  Negara  lain yang  mendapatkan  perlindungan  baik  dari sisi sosial, kultural dan spiritual.
Hal  yang  kedua  yang  patut  dicatat adalah bahwa warga Wadas selama beratus ratus  tahun  secara  turun  temurun menjadikan  tanah  sebagai  lahan  untuk menopang kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Artinya pengolahan lahan  adalah  mata  pencaharian  mereka. Disinilah aspek ekonomis yang dipertahankan warga Wadas terkait dengan isu tanah mereka. Pembangunan pertambangan  secara  jelas  akan  merusak kehidupan  pertanian  dan  perkebunan mereka  sebagai  mata  pencaharian  pokok. Pertanyaannya  adalah,  bagaimana  mereka bisa tetap hidup layak ketika mereka sudah tidak  dapat  lagi  melaksanakan  mata pencaharian  pokok  yang  sudah  turun temurun  mereka  geluti.  Sekali  lagi, disrespect dan misrekognisi aspek ekonomis warga  terlewatkan  untuk  di  analisa.  Hak untuk  mendapatkan  hidup  layak  menjadi salah  satu  hak  yang  bagi  Axel  Honneth menjadi  bagian  dari  rekognisi  secara hukum.
Penambangan  batu  andesit  di  desa Wadas,  akan  mengancam  ekosistem lingkungan  dan  akan  menganggu  sumber air  bersih  serta  berpotensi  menimbulkan bencana alam tanah longsor. Aspek analisa dampak  lingkungan  ini  menjadi  hak  yang dilupakan dalam analisa kelayakan proyek. Warga  merasa  memiliki  hak  untuk  hidup dalam  lingkungan  yang  seimbang  secara ekosistem. Warga memiliki hak pula untuk mendapatkan pasokan air yang bersih bagi kehidupan  dan  kesehatan  mereka.  Dan akhirnya  adalah  hak  mereka  pula  untuk mendapatkan jaminan keamanan hidup dan kenyamanan. Hak hukum untuk mendapatkan  kehidupan  yang  layak,  dan kehidupan  yang  nyaman  sebagai  warga Negara  dinyatakan  secara  tegas  oleh  Axel Honneth  sebagai  salah  satu  bentuk rekognisi hukum.
Hak  hukum  yang  paling  jelas  yang dimiliki  warga  Wadas  yang  secara  nyata telah  mendapat  perlakuan disrespect dan misrekognisi adalah bahwa mereka mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil dengan  kebijakan  yang  diambil  secara sepihak. Secara legal, kawasan desa Wadas telah  mendapat  naungan  hukum  sebagai daerah  rawan  longsor  dan  oleh  karenanya ditetapkan bukan sebagai area pertambangan.  Naungan  hukum  tersebut secara eksplisit dituangkan dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purworejo Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Purworejo Tahun  2011-2031.  Salah  satu  yang mendasar yang diungkapkan Axel Honneth tekait  dengan  rekognisi  hukum  adalah bahwa subjek mendapatkan perlakuan yang adil. Jelas bahwa penetapan Wadas sebagai lahan pertambangan merupakan kebijakan yang  bertentangan  dengan  rasa  keadilan. Disatu  sisi,  kawasan  Wadas  dilindungi sebagai  bukan  area  pertambangan,  namun dengan  tiba  tiba  keluar  penetapan  baru yang menyatakan Desa Wadas menjadi area tepilih untuk penambangan andesit sebagai pendukung proyek Bendungan Benar.
Makin nyatalah jika penentuan desa Wadas sebagai area pertambangan andesit menimbulkan  konflik  sosial  dengan mengingat disrespect dan  misrekognisi seperti diuraikan dalam penjelasan tedahulu.  Menjadi  makin  mudah  dipahami mengapa  warga  desa  Wadah  begitu  kukuh menolak  penambangan  di  Wadas.  Ada banyak disrespect dan  misrekognisi  secara hukum yang mereka alami.
Disrespect  dan  misrekognsi  yang menjadi  akar  masalah  ini  tentulah  tdak mengejutkan. Di dalam kedua hal tersebut, secara  implisit  terdapat  kebutuhan  akan pengakuan. Dalam area psikologi, kita tidak boleh  melupakan  apa  yang  diuraikan  oleh Abraham Maslow mengenai hirarki kebutuhan  manusia.  Secara  garis  besar Maslow  menjabarkan  Hirarki  Kebutuhan secara hirarkis meliputi kebutuhan fisiologis,  kebutuhan  akan  rasa  aman, kebutuhan dimiliki dan cinta dan kebutuhan
akan  harga  diri.  Kebutuhan  fisiologis merupakan  kebutuhan  dasar  yang  sifatnya neostatik  (sebuah  usaha  untuk  menjaga kesemimbangan  fisik)  seperti  makan, minuman,  vitamin,  istirahat  dan  juga seksualitas. Tingkat kebutuhan selanjutnya adalh  kebutuhan  akan  rasa  aman.  Dalam kebutuhan  ini  manusi  membutuhkan  rasa aman, perlindungan, keteraturan, peraturan hukum  sehingga  mereka  terbebas  dari kecemasan  dan  ketakutan.  Tingkatan kebutuhan  yang  lebih  tinggi  lagi  adalah kebutuhan dimiliki dan cinta (belonging and love). Manusia memiliki kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kehidupan sosial, memiliki  relasi  dekat  dengan  sesama, menghindari  penolakan  lingkungan  dan memiliki  cinta  untuk  yang  lain.  Akhirnya, tingkat  kebutuhan  yang  tertinggi  adalah kebutuhan  akan  penghargaan  diri  (self esteem). Kebutuhan akan penghargaan diri ini mencakup penghargaan pada diri sendiri (self  respect)  yang  terwujud  dalam kepercayaan diri, kemandirian, prestasi dan lain lain serta penghargaan dari orang lain yang  terwujud  dalam  kebutuhan  akan pengakuan, prestise, status dan sebagainya.

## Resolusi Konflik Wadas: Hargai Hak Hukum Warga
Menghadapi  konflik  di  Wadas  yang kian  hari  kian  carut  marut,  sangat mendesaklah  dilontarkan  wacana  resolusi konflik  dengan  pendekatan  yang  dialogis. Artinya,  resolusi  haruslah  memperhatikan kepentingan pihak pihak yang telibat dalam konflik dalam hal ini pemerintah dan warga desa  Wadas.  Dalam  uraian  terdahulu, nampak dengan jelas bahwa konflik dipicu karena adanya disrespect dan misrekognisi terhadap  hak  hak  warga  sebagai  subjek hukum  dalam  Negara  ini.  Oleh  karenanya, resolusi konflik wadas hendaknya menfokuskan  diri  pada  resolusi  yang mengangkat  dan  memperhatikan  hak hukum  warga  Wadas  bukan  hanya  semata mata  alasan  kebutuhan  dan  kepentingan untuk tujuan tertentu belaka.
Dengan  tetap  mengedepankan  hak hukum  warga,  penulis  mengusulkan
beberapa  bentuk  resolusi  konflik  yang sekarang  ini  mendesak  dibutuhkan  dalam kasus Wadas ini:
1. Merubah pendekatan Warga  desa  Wadas  adalah  warga Negara yang memiliki hak hukum yang sama  dengan  warga  Negara  lainnya.
Mereka  memiliki  hak  untuk  dilindungi dan  selayaknya  pemerintah  hadir  bagi mereka sebagai pengayom dan pelindung.  Oleh  karenanya  metode pendekatan  yang  represif  menjadi metode  pendekatan  yang  selayaknya dihindari.  Warga  desa  Wadas  adalah warga  yang  memiliki  hak  untuk bersikap  temasuk  bersikap  untuk menolak.  Ini  adalah  hak  warga  yang harus dilindungi.
2. Menghilangkan stigma pembangkang Selalu  dalam  setiap  kasus  penggadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  akan muncul  sikap  sikap  yang  anti.  Dan stigma  bagi  yang  mengemukakan pendapat dalam kasus seperti ini adalah pembangkang.  Menghilangkan  stigma pembangkang  dalam  kasus  kasus seperti kasus Wadas akan mengarahkan kasus kepada pendekatan  yang  makin  dialogis  dan menghindarkan dari tindakan tindakan represif.
3. Melakukan Analisa
Dampak Lingkungan  Secara  Obyektif  dan Komprehensif Nampak jelas pada penelitian terdahulu bahwa  analisa  dampak  lingkungan tidak  memasukkan  unsur  sosial – kultural  dan  spiritual.  Selayaknya dilakukan  analisa  dampak  lingkungan ulang dengan memasukan unsur sosial
– kultural  dan  spiritual  menjadi substansi yang dianalisa.
4. Melakukan  sosialisasi  dan  komunikasi yang efektif Segala  macam  bentuk  rencana  dan pertimbangan
selayaknya
dikomunikasikan  secara  jelas  dan
efektif  temasuk  pertimbangan  jika terdapat  perbedaan  naungan  hukum. Dalam  kasus  Wadas  ini,  tedapat perbedaan  naungan  hukum  mengenai peruntukan kawasan desa Wadas.
5. Membangun Paradigma Baru Penguasaan Sumberdaya
Dalam  UUD  1945  pasal  33  ayat  3 dikatakan  bahwa  Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Frase  ‘dikuasai
Negara‘ harus  dipahami  sebagai ‘beheersdaad‘ (mengelola) bukan ‘eigensdaad‘  (memiliki).  Ini  berarti
Negara berperan lebih kepada pengelola  bukan  sebagai  pemilik.  Oleh karena penguasaan sumberdaya Negara  haruslah  tetap  memperhatikan kepentingan  dan  kemakmuran  rakyat dengan  tetap  menghargai  hak  hak ekonomi rakyat (Redi, 2016).
6. Dialog untuk mencapai jalan tengah Perlu  adanya  proses  dialog  antara warga  dan  pemangku  kepentingan dengan  tetap  saling  menghargai kepentingan  masing  masing  dan terbuka  akan  adanya  jalan  tengah dengan  mempertimbangkan  segala macam  bentuk  pertimbangan  dan analisa  sehingga  tercipta  jalan  tengah. Dalam konteks konflik Wadas, pemerintah  perlu  menghargai  aspek sosio – kultural – spiritual  warga sedangkan  warga  juga  menghargai rencana
pemerintah
untuk meningkatkan kesejateraan lebih banyak  orang.  Warga  desa  Wadas sangat  tergantung  dengan  tanah mereka  dan  hidup  dari  lingkungan mereka. Sokongan kehidupan akan rusak jika  terdapat  penambangan.  Akan  tetapi musti  disadari  pula  bahwa  proyek bendungan  Bener  memiliki  manfaat  bagi lebih  banyak  orang  dan  apabila  material pembangunan  diambil  dari  daerah  yang lebih  jauh  maka  anggaran  pembangunan
akan membengkak. Penambangan andesit di Wadas menjadi altenatif untuk menjaga agar anggaran tidak sangat membengkak. Dari  dialog  yang  saling  memahami kepentingan  masing  masing  ini  dan  sikap terbuka  akan  perubahan  dari  masing  masing pihak,  akan  muncul  potensi  dirumuskannya jalan tengah bagi kedua belah pihak.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Konflik  Wadas  menjadi  sangat  jelas menyatakan bahwa faktor respek dan rekognisi yang  diuraikan  oleh  Axel  Honneth  menjadi sesuatu  yang  begitu  krusial  dalam  kehidupan sosial. Tidak adanya rekognisi dalam kehidupan  sosial  akan  memicu  tejadinya konflik  sosial.  Konflik  sosial  tentu  akan membawa dampak yang negatif bagi kehidupan  sosial.  Pemecahan,  perselisihan bahkan kerusuhan akan menjadi imbas konflik sosial yang tidak tertangani dengan baik. Oleh karenanya,  peran  resolusi  konfik  menjadi sangat  strategis  dalam  penanganan  konflik sosial.  Dengan  resolusi  konflik,  proses penyesuaian  terhadap  nilai  nilai  yang  dianut kelompok  yang  berkonflik  akan  tejadi.  Sikap toleran  dan  terbuka  menjadi  sikap  yang dituntut tumbuh dalam proses resolusi konflik.
Dalam  proses  resolusi  konflik  melalui komunikasi  yang  bersifat  setara  dan  terus menerus,  sumber  sumber  pembawa  konflik akan  dipahami  bersama  sehingga  muncul konsensus yang menunjang tercapainya stabilitas  dan  integritas  masyarakat.  Bila resolusi  konflik  terjadi  dan  berhasil  maka secara  tidak  langsung  proses  rekognisi  yang ideal menurut Axel Honneth pun akan terjadi sehingga pihak  yang  bersengketa akan secara sukarela menerima keputusan yang diambil.

## DAFTAR PUSTAKA
Afzal, M. H., Pakri, M. R. M., & Abdullah, N. F. L.  (2020).  Identity  Recognition  as  a Tragic  Flaw  in  King  Lear  by  William Shakespeare:  Application  of  Hegel’s Master-Slave  Dialectic. International Journal  of  Applied  Linguistics  and English  Literature , 9 (3),  37 – 42. https://doi.org/10.7575/AIAC.IJALEL. V.9N.3P.37
Barniske, F. (2020). Institutions of freedom – Axel  Honneth’s  reading  of  Hegel’s Philosophy  of  Right. South  African Journal  of  Philosophy , 39 (4),  387 – 397. https://doi.org/10.1080/02580136.2 020.1839835
Budiharto, I. (2022). Konflik Politik Agraria Di  Desa  Wadas  Pasca  Rencana Pembangunan Bendungan Bener
Kabupaten  Purworejo  Tahun  2018- 2021 [Universitas Jenderal Soedirman]. http://repository.unsoed.ac.id/14730 /
Chiari, G. (2022). Personal Paths of Mutual Recognition:  Relational  Patterns  and Narrative  Identities  from  a  Personal Construct  Perspective. Journal  of
Constructivist Psychology . https://doi.org/https://doi.org/10.10
80/10720537.2022.2062078
Coates,  A.  (2020).  The  Prevalence  of Philosophical  Assumptions  Described in  Mixed  Methods  Research  in Education. Journal  of  Mixed  Methods
Research , 15 (2), 171 – 189. https://doi.org/10.1177/1558689820 958210
Faleiros,  F.,  Alves,  D.,  Schoeller,  S.  D., Machado, W. C. A., Corbo, L., & Zuchetto, M.  (2022).  What  Will  the  Post- pandemic World Be Like? A Qualitative Study on the Perceptions of Brazilians with  Spinal  Cord  Injury. Middle  East Journal  of  Rehabilitation  and  Health Studies  2022  9:1 , 9 (1),  113705. https://doi.org/10.5812/MEJRH.1137 05
Farisa, F. C. (2022). Awal Mula Warga Wadas
Melawan, Tolak Tambang Batu Andesit untuk  Proyek  Bendungan  Bener Halaman all - Kompas.com . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2
022/02/09/17020441/awal-mula- warga-wadas-melawan-tolak- tambang-batu-andesit-untuk- proyek?page=all Ferreira,  A.  E.,  Da  Silva,  A.,  Pereira,  R.,  & Felizardo,  L.  F.  (2022).  Science popularization from the perspective of
the  theory  of  communicative  action: Cultures of Science , 209660832210880. https://doi.org/10.1177/2096608322 1088041 Fuad,  F.,  Maskanah,  S.,  &  Suporahardjo. (2000). Inovasi  Penyelesaian  Sengketa Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan . Pustaka Latin.
Guitarra,  P.  (2022). Ternyata  Pemerintah “Bebaskan”  Tambang  Desa  Wadas
Tanpa Izin . CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/new s/20220211183216-4- 314846/ternyata-pemerintah- bebaskan-tambang-desa-wadas-tanpa- izin Honneth,  A.  (1995). The  Struggle  for
Recognition:  The  Moral  Grammar  of
Social Conflicts . MIT Press. https://books.google.co.id/books?hl=i d&lr=&id=VgdFeCSlJcoC&oi=fnd&pg= PR7&dq=axel+honneth+struggle+for+ recognition&ots=At4EyM0taf&sig=zoj NqsWsExYwkMPO-Lul9- uwHTk&redir_esc=y#v=onepage&q=a xel honneth struggle
for recognition&f=false Honneth,  A.  (2009). Pahologies  of  Reason . Columbia University Press. Jütten, T. (2018). The Theory of Recognition in the Frankfurt School . The Routledge Companion to the Frankfurt School.
Kismunthofiah, K., Masyitoh, D., Hidayatullah,  A.  F.,  &  Safitri,  R.  M. (2022).  Socio-Ecological  Analysis  of Andesite  Mining  Plans  in  Wadas Village,  Purworejo,  Central  Java. MASYARAKAT:  Jurnal  Sosiologi , 26 (1),
21 – 43. https://doi.org/10.7454/MJS.V26I1.1 3251
KPPIP.  (2018). Bendungan  Bener .  Komite Percepatan  Penyediaan  Infrastruktur Prioritas.  https://kppip.go.id/proyek- strategis-nasional/p-proyek- bendungan-dan-jaringan- irigasi/bendungan-bener/ LBH  Yogyakarta.  (2021). Siaran  Pers:  Izin Penetapan Lokasi Habis, Warga Wadas Desak  Pemerintah  dan  Pemrakarsa
untuk  Tidak  Berambisi  Menambang  di
Desa Wadas . https://lbhyogyakarta.org/2021/06/0 3/siaran-pers-izin-penetapan-lokasi- habis-warga-wadas-desak- pemerintah-dan-pemrakarsa-untuk- tidak-berambisi-menambang-di-desa- wadas/
Maimunah, S. (2002). Menambang Petaka di
Meru Betiri . Jaringan Advokasi Tambang.
Marta, R. F. (2018). Perjuangan Multikulturalisme Perhimpunan Indonesia  Tionghoa  Dalam  Perspektif Rekognisi  Axel  Honneth. Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi , 4 (01), 023 – 031.
https://doi.org/10.30813/BRICOLAGE .V4I01.1649
Mohamed Shaffril, H. A., Samsuddin, S. F., & Abu  Samah,  A.  (2020).  The  ABC  of systematic literature review: the basic methodological guidance for beginners.
Quality  &  Quantity  2020  55:4 , 55 (4),
1319 – 1346. https://doi.org/10.1007/S11135-020- 01059-6 NUIM, R. D. P. #2 from. (n.d.). Honneth and Recognition  as  Sensitizing  Concept  for Narrative Analysis: An Irish suggestion . Owen,  J.  R.,  &  Kemp,  D.  (2015).  Mining- induced displacement and resettlement:  a  critical  appraisal. Journal  of  Cleaner  Production , 87 (C),
478 – 488. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.20 14.09.087
Petrola, J. P. J. (2020). Ethics Of Recognition:
Axel  Honneth’s  Normative  Critique  Of Modern  Society. Journal  of  Critical Reviews ,
7 (11), 188 – 193. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3 1838/jcr.07.11.
Pujiriyani,  D.  W.,  Putri,  V.  R.,  Yusuf,  M.,  & Ariin,  M.  B.  (2014). Land  Grabbing: Bibliografi  Beranotasi .  STPN  Press. http://pppm.stpn.ac.id/wp- content/uploads/2017/08/Land- Grabbing.pdf Redi,  A.  (2016).  Dinamika  Konsepsi
126
Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. Jurnal Konstitusi , 12 (2), 401 – 421. https://doi.org/10.31078/JK12210
Runesi,  Y.  T.  (2014).  Pengakuan  Sebagai Gramatika Intersubjektif Menurut Axel Honneth. Melintas , 30 (3),  323 – 345. https://journal.unpar.ac.id/index.php /melintas/article/download/1449/13 91/3034 Sari,  H.  R.  (2022). Ini  Proyek  Bendungan Bener & Pertambangan di Warga Desa Wadas .
Merdeka.Com.
https://www.merdeka.com/peristiwa /ini-proyek-bendungan-bener-amp- pertambangan-di-warga-desa- wadas.html Setiawan, R. (2018). Pembentukan Identitas Individu dalam Filsafat Pengakaun Axel Honneth. Driyarkara , 3 , 8 – 18. Shan,  L.,  Yu,  A.  T.  W.,  &  Wu,  Y.  (2017). Strategies  for  risk  management  in urban – rural conflict: Two case studies of land acquisition in urbanising China.
Habitat  International , 59 ,  90 – 100. https://doi.org/10.1016/J.HABITATIN T.2016.11.009 Sibuea,  H.  Y.  P.  (2022).  Konflik  Agraria  di Desa  Wadas. Info Singkat , XIV (4),  1 – 6. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/i nfo_singkat/Info
Singkat-XIV-4-II- P3DI-Februari-2022-215.pdf Töpper, S. (2020). Freedom in Security or by Recognition? Educational Considerations on Emotional Dependence  by  Takeo  Doi  and  Axel Honneth. In Contemporary Philosophies and  Theories  in  Education (pp.  163 – 176).
Urquhart,  L.,  Brown,  L.,  Duncanson,  K., Roberts,  K.,  &  Fisher,  K.  (2020).  A Dialogical  Approach  to  Understand Perspectives of an Aboriginal Wellbeing  Program:  An  Extension  of Habermas’  Theory  of  Communicative Action: International  Journal  of Qualitative Methods , 19 .
https://doi.org/10.1177/1609406920 957495 Wardana,  A.  (2022).  Geografi  Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus
Bendungan  Bener  di  Purworejo,  Jawa Tengah. Undang: Jurnal Hukum , 5 (1), 1 – 41. https://doi.org/10.22437/UJH.5.1.1- 41