## UPAYA NON PENAL BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIAMAN TIMUR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
1) Afdhal Bustami, 2) Otong Rosadi
1) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: afdhalbustami1979@gmail.com
2) Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

## ABSTRACT
Non-Penal  Efforts  by  Bhabinkamtibmas  of  the  East  Pariaman  Police  in  Preventing Corruption Crime Funds are to supervise the use of village funds in their respective regions. Bhabinkamtibmas supervises and monitors village funds using a direct supervision approach by assisting, monitoring and supervising the implementation of village development activities. The effort made is by delivering it at the mosque. Bhabinkamtibmas conveyed about  village funds, namely about their use and forms of corruption that can occur in the management of village  funds.  Carry  out  activities  of  the  residents'  sambang  and  activities  of  using  village funds. Legal Counseling at Village Offices/Community Figures Houses. This effort takes the form of face-to-face coordination with village fund management officers directly. Constraints faced  include  the  low  understanding  of  the  duties  and  responsibilities  of  Bhabinkamtibmas members in carrying out tasks in the field, especially in understanding the implementation of tasks  in  building  partnerships  (Patnership  Building)  through  a  formality  Polmas  approach without any feedback from the community.
Keywords: Bhabinkamtibmas, Corruption, Village Funds, Non-Penal Efforts

## ABSTRAK
Upaya  Non  Penal  Yang  Dilakukan  Bhabinkamtibmas  Polsek  Pariaman  Timur  Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana adalah sebagai pengawas penggunaan dana desa di daerahnya  masing-masing.  Bhabinkamtibmas  melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  dana desa  dengan  menggunakan  pendekatan  pengawasan  langsung  dengan  cara  mendampingi, memantau  dan  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa.  Upaya  yang  dilakukan adalah  dengan  penyampaian  di  Masjid.  Bhabinkamtibmas  menyampaikan  perihal  dana  desa yaitu  tentang  penggunaannya  dan  bentuk  perbuatan  korupsi  yang  dapat  terjadi  pada pengelolaan dana desa.  Melakukan kegiatan sambang warga dan kegiatan penggunaan dana desa. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat. Upaya ini berupa tatap muka  serta  koordinasi  dengan  petugas  pengelola  dana  desa  secara  langsung.  Kendala  Yang Dihadapi  antara  lain  masih  rendahnya  pemahaman  tugas  dan  tanggung  jawab  anggota Bhabinkamtibmas  dalam  melaksanakan  tugas  di  lapangan,  khususnya  dalam  memahami pelaksanaan  tugas  dalam  membangun  kemitraan  (Patnership  Building)  melalui  pendekatan Polmas yang bersifat formalitas tanpa adanya umpan balik dari masyarakat.
Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Tindak pidana Korupsi, dana Desa, Upaya Non Penal

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kebijakan  Pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  Pembangunan  Desa adalah  memberikan  sumber  anggaran  Pembangunan  Desa  melalui  APBN.  Hal  ini  sesuai dengan  Nawa  Cita  Presiden  Joko  Widodo  yaitu  poin  ketiga  :  “membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah  dan  desa  dalam  kerangka  Negara  kesatuan”.  Tujuan pemberian  Dana  Desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan  desa  melalui peningkatan  pelayanan  publik  di  desa,  memajukan  perekonomian  desa,  mengatasi kesenjangan  pembangunan  antara  desa  serta  memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subyek dari pembangunan. 1
Tujuan  mulia  dari  pemerintah  tersebut  harus  dikawal  dan  diawasi  pengelolaannya jangan sampai terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Sehingga Dana Desa dapat digunakan sesuai  dengan  tujuan  dan  tepat  sasaran.  Tindak  pidana  korupsi  rentan  terjadi  dalam penggunaan dana desa. Begitu membudayanya tindak pidana korupsi di  Indonesia membuat masyarakat tidak sadar bahwa korban yang paling dirugikan sebenarnya adalah rakyat, yakni kita semua. Runtuhnya nilai-nilai atau norma, etika, moral, budaya dan religi di suatu wilayah memang sangat berpengaruh pada perkembangan tipikor. 2
Hasil  evaluasi  penyaluran  dan  penggunaan  Dana  Desa  pada  tahun  2015  dan  2016 yaitu masih banyak pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa antara lain penggunaan Dana Desa  diluar  program  prioritas,  pekerjaan  konstruksi  seluruhnya  dikerjakan  oleh  pihak ketiga/penyedia  jasa,  pengeluaran  Dana  Desa  tidak  didukung  dengan  bukti  yang  memadai, dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu  dibuat  Nota  Kesepahaman/MoU  (Memorandum  of Understanding) antara kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa pada bulan Oktober tahun 2017.
Tujuan  dari  nota  kesepahaman  ini  adalah  untuk  terwujudnya  pengelolaan  dana  desa yang efektif, efesien dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara para pihak di bidang  pencegahan,  pengawasan,  dan  pengawasan  permasalahan  dana  desa.  Ruang  lingkup nota kesepahaman ini yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Lalu, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa serta penguatan, pengawasan, pengelolaan dana desa.
Menurut  penelitian  Benjamin  A.  Olken  yang  berjudul  " Monitoring  Corruption: Evidence  from  a  Field  Experiment  in  Indonesia" traditional  top-down  monitoring berperan dalam  mengurangi  potensi  korupsi,  bahkan  dalam  situasi  yang  sangat  koruptif  sekalipun. 3 Bhabinkamtibmas  harus  dapat  mengetahui  tugas-tugas  yang  dikerjakan  dalam  upaya mengawal  pelaksanaan  penggunaan  Dana  Desa  sehingga  Pembangunan  Desa  dapat terlaksana  dengan  maksimal  dan  meminimalisir  pelanggaran  penggunaan  Dana  Desa.  Hal tersebut  juga  dilaksanakan    oleh  Bhabinkamtibmas  Polsek  Pariaman  Timur.  Upaya  yang sudah dilakukan selama ini bersifat pre emtif dan preventif. Namun masih menemui berbagai
1 Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan, Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  dan  Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa . www.bpkp.go.id diakses pada tanggal 18 Mei 2020
2 Ibnu  Santoso, Memburu  Tikus-tikus  Otonom  Gerakan  Moral  Pemberantasan  Korupsi ,  Gaya  Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 1
3 Benjamin A Olken, ” Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia" traditional top- down  monitoring, Journal  of  Political    economy,  University  of  Chicago  Press,    Jilid  115  Terbitan  2,  Chicago, 2007, hlm  200-249
kendala  dalam  pelaksanaannya.  Upaya  tersebut  memerlukan  pengkajian  untuk  perbaikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap dana desa.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  di  atas  adalah  upaya  Non  Penal  yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariaman Timur Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Desa dan kendala yang dihadapi.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Upaya  Non  Penal  Yang  Dilakukan  Bhabinkamtibmas  Polsek  Pariaman  Timur Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
Berdasarkan  keterangan  salah  satu  Bhabinkamtibmas  di  Polsek  Pariaman  Timur yang menyatakan bahwa sistem  yang efektif dalam  pengawasan dan pendampingan dana desa belum ada sehingga para Bhabinkamtibmas hanya dapat melakukan pengawasan dan pendampingan secara konvensional.
Bhabinkamtibmas  berkoordinasi  dengan  Polsek  dan  Polres  setempat  untuk mengajak  masyarakat  terlibat  aktif  dalam  penggunaan  dana  tersebut.  Pembinaan  yang dilakukan  Bhabinkamtibmas  dan  keterlibatan  bhabikamtibmas  sangat  bagus  dan  cukup efektif  sebab  Bhabinkamtibmas  dapat  mengikuti  dan  menghadiri  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan di nagari baik pembangunan nagari maupun kegiatan keagamaan serta adat, sangat efektif karena Bhabinkamtibmas setiap hari bisa berkantor di nagari sehingga bila dibutuhkan masyarakat selalu ada.
Polisi  memiliki  peranan  penting  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak pidana,  karena  polisi  merupakan  garda  terdepan  dalam  penegakan  hukum  dan pemberantasan  berbagai  tindak  pidana  khususnya  tindak  pidana  tindak  pidana  korupsi yang  terjadi  dalam  lingkungan  masyarakat.  Adapun  upaya  secara  non  penal  yang dilakukan  adalah  Upaya  Pre-Emtif    sebagai  upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nila-nilai/ norma-norma yang baik kepada  masyarakat.  Upaya  ini  terdiri  dari  penyampaian  ke  Masjid-Masjid.  Kegiatan  ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah  payah  mengundang  dan  mengumpulkan  masyarakat  untuk  berkumpul.  Dalam kegiatan  ini  Bhabinkamtibmas  menyampaikan  perihal  dana  desa  yaitu  tentang penggunaannya  dan  bentuk  perbuatan  korupsi  yang  dapat  terjadi  pada  pengelolaan  dana desa.
Melakukan kegiatan sambang warga dan kegiatan penggunaan dana desa. Kegiatan ini  merupakan  salah  satu  upaya  pencegahan  pihak  kepolisian  dengan  menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Penyuluhan  Hukum  di  Kantor  Desa/Rumah  Tokoh  Masyarakat  Kegiatan  ini dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Dalam  hal  ini Bhabinkamtibmas bekerjasama dengan Wali nagari dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang  dan  mengumpulkan  warganya  untuk  menghadiri  penyuluhan  hukum  yang akan  diberikan  oleh  pihak  Polsek  Pariaman  Timur.  Dalam  penyuluhan  hukum  tersebut, Polisi  memberikan  pengetahuan  dasar  mengenai  hukum  kepada  masyarakat,  khususnya mengenai  tindak  pidana  korupsi  dalam  pengelolaan  dana  desa,    apa  dasar  hukumnya, kemudian  apa  saja  yang  diatur  dan  dilarang  berikut  beserta  sanksinya  apabila  aturan  itu dilanggar.  Dengan  demikian,  masyarakat  menjadi  tahu  resiko  yang  akan  diterimanya apabila  tetap  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  tersebut  dan  masyarakat  dapat  juga berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa.
Selanjutnya adalah upaya Preventif. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif  yang  masih  dalam  tataran  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Dalam upaya  preventif  yang  ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk  dilakukannya kejahatan.  Upaya  ini  berupa  tatap  muka  serta  koordinasi  dengan  petugas  pengelola  dana desa secara langsung.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  non  penal  atau  hukum  pidana  lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan atau preventif. Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan,  lewat  jalur  non  penal  merupakan  pencegahan  terjadinya  kejahatan,  maka sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kejahatan  tindak  pidana  korupsi  itu sendiri. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah masalah atau kondisi- kondisi sosial secara langsung atau tidak lansung dapat menimbulkan kejahatan.
Beberapa  waktu  lalu Indonesian  Corruption  Watch (ICW)  melakukan  penelitian mengenai  modus  korupsi  dana  desa.  Peneliti  ICW  memaparkan,  ada  12  modus  korupsi dana desa yang disimpukan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain: 4
a. Membuat  rancangan  anggaran  biaya  di  atas  harga  pasar.  Ini  bisa  diantisipasi  jika pengadaan  dilakukan  secara  terbuka  dan  menggunakan  potensi  lokal  desa.  Misalnya, pengadaan  bahan  bangunan  di  toko  bangunan  yang  ada  di  desa  sehingga  bisa melakukan  cek  bersama  mengenai  kepastian  biaya  atau  harga-harga  barang  yang dibutuhkan.
b. Mempertanggung  jawabkan  pembiayaan  bangunan  fisik  dengan  dana  desa  padahal proyek  tersebut  bersumber  dari  sumber  lain.  Modus  ini  hanya  bisa  terlihat  jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karea relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes arus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.
c. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya kuliah. Budaya ewuh-pakewuh di desa menjadi salah satu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit diantisipasi.
4 Candra  Kusuma  Putra,  Ratih  Nur  Pratiwi,  suwondo, Pengelolaan  Alokasi  Dana  desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa ,  Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.
d. Pungutan  atau  pemotongan  dana  desa  oleh  oknum  pejabat  kecamatan  atau  kabupaten. Ini  juga  banyak  terjadi  dengan  beragam  alasan.  Perangkat  desa  tak  boleh  ragu  untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan.
e. Membuat  perjalanan  dinas  fiktif  kepala  desa  dan  jajarannya.  Banyak  kasus  perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelesiran saja.
f. Pengelembungan  (mark  up)  pembayaran  honorarium  perangkat  desa.  Jika  modus  ini lolos  maka  para  perangkat  desa  yang  honornya  digelembungkan  seharusnya melaporkan  kasus  seperti  ini.  Soalnya  jika  tidak,  itu  sama  saja  mereka  dianggap mencicipi uang haram itu.
g. Pengelembungan  (mark  up)  pembayaran  alat  tulis  kantor.  Ini  bisa  dilihat  secara  fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.
h. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau  kantor  pajak.  Pengawas  harus  memahami  alur  dana  menyangkut  pendapatan  dari sektor pajak ini.
i. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi- lagi ewuh pakewuh menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran.
j. Pemangkasan  anggaran  publik  kemudian  dialokasikan  untuk  kepentingan  perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.
k. Melakukan  permainan  (kongkalingkong)  dalam  proyek  yang  didanai  dana  desa.  Bisa ditelusuri  sejak  dilakukannya  Musyawarah  Desa  dan  aturan  mengenai  larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.
l. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

## B. Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Upaya  Non  Penal  Bhabinkamtibmas  Polsek Pariaman Timur Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
Pemerintah  desa  wajib  mengelola  keuangan  desa  secara  transparan,  akuntabel, partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin.  Transparan  artinya  dikelola  secara terbuka,  akuntabel  artinya  dipertanggung  jawabkan  secara  legal,  dan  partisipatif  artinya melibatkan  masyarakat  dalam  penyusunannya.  Keuangan  desa  harus  dibukukan  dalam sistem  pembukuan  yang  benar  sesuai  dengan  kaidah  sistem  akuntansi  keuangan pemerintahan. 5 Bhabinkamtibmas  dalam  pelaksanaan  tugasnya  melakukan  upaya  non penal penanggulangan korupsi dana desa mengalami berbagai kendala diantaranya adalah secara  internal,  masih  rendahnya  pemahaman  tugas  dan  tanggung  jawab  anggota Bhabinkamtibmas  dalam  melaksanakan  tugas  di  lapangan,  khususnya  dalam  memahami pelaksanaan tugas dalam membangun kemitraan (Patnership Building) melalui pendekatan Polmas yang bersifat formalitas tanpa adanya umpan balik dari masyarakat. Hal ini terlihat sering  terjadi  ke  salahpahaman  dari  tokoh  masyarakat  yang  menganggap  anggota Bhabinkamtibmas  telah  turut  campur  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa. Kondisi  ini  berujung  konflik  antara  anggota  Bhabinkamtibmas  dengan  tokoh  masyarakat bahkan juga dengan pengelola dana desa.
5 Nurcholis  Hanif, Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa ,    Penerbit  Erlangga,  Jakarta,  2011, hlm.82.
Minimnya  dukungan  sarana  dan  prasarana  dan  anggaran  operasional  dalam mendukung  pelaksanaan  tugas  personel  Bhabinkamtibmas  sehingga  menghambat pelaksanaan  tugas  di  lapangan.  Kurangnya  kepercayaan  diri  anggota  Bhabinkamtibmas dalam  melaksanakan  tugas  atau  prosedur  baru  (Polmas)  tentunya  akan  menghalangi implementasi perubahan. Hal ini akibat kurangnya pelatihan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat. Belum ada buku petunjuk atau pedoman kerja pengawasan dana desa bagi  Bhabinkamtibmas sehingga dalam pelaksanaanya tidak terarah dan efektif.
Lemahnya  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pelaksanaan  tugas  dilapangan. Sistem evaluasi dan penilaian kinerja personel Bhabinkamtibmas yang masih belum baku dan  pedoman  pemberian  penghargaan  atas  kinerja  personel  Bhabinkamtibmas,  sehingga membuat  jabatan  Bhabinkamtibmas  menjadi  tidak  menarik  dan  kinerja  personel  menjadi berkurang.
Secara  eksternal  kendala  yang  ditemui  antara  lain  kurangnya  informan  dari Masyarakat  yang  dapat  memberikan  masukan  terhadap  kasus  yang  terjadi.  Masyarakat bersikap tidak peduli dan tidak mau berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa sehingga pengelolaan  dana  desa  menjadi  otoritas  dari  perangkat  desa.  Hal  ini  menimbulkan  tidak adanya  transparansi  pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan  realita  pelaksanaan  pengawasan pembangunan di tingkat desa dapat dikatakan  para Bhabinkamtibmas belum mempunyai sistem  pengawasan  yang  efektif  yang  berbasis  IT  atau  on  line.  Sistem  ini  sangat  penting apabila  kinerja  Bhabinkamtibmas  akan  ditingkatkan  atau  direvitalisasi  perannya  dalam kegiatan  pembangunan  desa.  Sedangkan  para  tokoh  masyarakat  mengatakan  sistem pengawasan  yang  efektif  itu  harus  melibatkan  berbagai  pihak  tidak  cukup  hanya Inspektorat  Kemendes,  Inspektorat  Kabupaten,  dan  Kepolisian  (Bhabinkamtibmas), namun juga pelibatan masyarakat yang netral dan bermoral dalam pengawasan dana desa.

## PENUTUP
Perlunya  sosialisasi  kepada  masyarakat  desa  terkait  peran  Bhabinkamtibmas  dalam pembangunan desa, utamanya berkaitan dengan pemeliharaan kamtibmas untuk menghindari adanya  resitensi  masyarakat  desa  terhadap  Bhabinkamtibmas.  Perlu  realisasi  kebijakan  satu desa  satu  Bhabinkamtibmas;  sebelum  penugasan  sebagai  Bhabinkamtibmas  para  calon Bhabinkamtibmas harus mengikuti Dikjur binmas; dan para Bhabinkamtibmas perlu dibekali pelatihan public  speaking ,  perencanaan  anggaran  dan  manajemen  konflik  serta  tatakelola pemerintahan desa.

## REFERENSI
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan, Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa . www.bpkp.go.id
Ibnu Santoso, Memburu Tikus-tikus Otonom Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi , Gaya Media, Yogyakarta, 2011
Benjamin  A  Olken,  ” Monitoring  Corruption:  Evidence  from  a  Field  Experiment  in Indonesia" traditional top-down monitoring, Journal of Political  economy, University of Chicago Press,  Jilid 115 Terbitan 2, Chicago,  2007
Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana desa Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa ,    Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.
Nurcholis Hanif, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ,  Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.