EDUKASI HUKUM MENGENAI OPTIMALISASI PROSES NONLITIGASI DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA LEKISREJO KECAMATAN LUBUKRAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Muhammad Syahri Ramadhan 1) , Yunial Laili Mutiari 2) , M Zainul Arifin 3) , Helena Primadianti S 4) , Dian Afrilia 5)
1,2,3,4,5 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

## Abstrak
Setiap  keluarga  selalu  ada  permasalahan  di  dalam  kehidupannya.  Masalah  besar  dalam  suatu keluarga inilah yang sangat memungkinkan terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah. Beberapa penyebab  timbulnya  KDRT  dapat  ditinjau  dari  beberapa  aspek,  salah  satunya  sosio-kultural. Penyebab  yang  pertama  ialah  dari  aspek  fisik  secara  kodrati  pihak  laki  –  laki  mempunyai keunggulan lebih baik dibandingkan perempuan. Tidak sedikit laki  – laki dalam menyelesaikan konflik, pasti menggunakan fisik terhadap rekan sesama jenisnya. Faktor selanjutnya ialah banyak berbagai bidang politik, seni bahkan hukum, dominasi laki – laki dibandingkan perempuan begitu terlihat kesenjangannnya.  Faktor  lainnya,  fenomena  finansial  dalam  keluarga,  pihak  istri  selalu diasumsikan  sebagai  pihak  yang  menggantungkan  nafkah  hidup  kepada  suami.  Kegiatan penyuluhan  hukum  dilakukan  di  Desa  Lekisrejo  Kecamatan  Lubukraja,  Kabupaten  Ogan Komering  Ulu,  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Metode  pelaksanaan  yang  dilakukan  ialah  melalui ceramah dan sesi diskusi tanya jawab. Warga desa lekisrejo justru mengutamakan ke jalur non – litigasi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga bagi warga desa lekisrejo. Masyarakat tahu bahwa  KDRT  seyogianya  harus  dilihat  dari  aspek  intensitas  maupun  kuantitas.  Hal  ini dikarenakan menjaga keutuhan ikatan tali perkawinan dan menghindari adanya perceraian adalah prioritas yang paling utama.
Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Desa Lekisrejo, Nonlitigasi

## Abstract
Every family always has problems in their lives. This big problem in a family is what makes it possible  for  cases  of  Domestic  Violence  to  occur  (hereinafter  abbreviated  as  KDRT).  Several causes of domestic violence can be viewed from several aspects, one of which is socio-cultural. The first cause is from the physical aspect naturally that men have better advantages than women. Not a few men in resolving conflicts, definitely use the physical against colleagues of the same sex. The next factor is that in many fields of politics, art and even law, the dominance of men compared to women is so visible the gap. Another factor, the financial phenomenon in the family, the  wife  is  always  assumed  to  be  the  party  that  depends  on  the  husband  for  a  living.  Legal counseling activities were carried out in Lekisrejo Village, Lubukraja District, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province. The implementation method used is through lectures and question and answer discussion sessions. Lekisrejo villagers actually prioritize non-litigation in resolving  household  problems  for  Lekisrejo  villagers.  The  community  knows  that  domestic violence should be seen from the aspect of intensity and quantity. This is because maintaining the integrity of the marriage bond and avoiding divorce is the top priority.
Keywords: Domestic Violence (KDRT), Lekisrejo Village, Non-litigation
Correspondence author: Muhammad Syahri Ramadhan, msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id , Palembang, Indonesia
This work is licensed under a CC-BY-NC

## PENDAHULUAN
Setiap  keluarga  selalu  ada  permasalahan  di  dalam  kehidupannya,  mulai  dari masalah  yang  berskala  kecil  hingga  skala  besar.  Masalah  besar  dalam  suatu  keluarga inilah  yang  sangat  memungkinkan  terjadinya  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (selanjutnya disingkat KDRT). Banyak faktor yang melatar belakangi timbulnya KDRT, salah satunya budaya patriarki masih mengakar dalam fenomena kehidupan keluarga di masyarakat Indonesia. Tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga, ketidakadilan gender dalam  kehidupan  masyarakat  umum  masih  sering  terjadi.  Laki  –  laki  mempunyai kedudukan  lebih  tinggi  daripada  perempuan,  merupakan  persepsi  yang  masih  terpatri dalam asumsi publik (Israpil 2017). Budaya patriarki inilah yang menimbulkan potensi timbulnya tindakan kriminalitas yang dilakukan laki – laki terhadap perempuan. Adapun tindakan  tersebut  dapat  berupa  tindakan  asusila,  pemerkosaan  dan  kejahatan  lainnya. Khusus dalam lingkup keluarga, tindakan KDRT seyogianya dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.
Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak memandang sepele mengenai KDRT yang terjadi  di  Indonesia.  Bentuk  keseriusan  pemerintah  terhadap  fenomena  KDRT  dapat dilihat  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT). Ruang lingkup mengenai KDRT secara komprehensif sudah dijelaskan dalam UU  PKDRT  tersebut.  Dalam  Pasal  1  angka  1  UUPKDRT  menyebutkan  “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”(Badriyah Khaleed 2015).  Kehadiran produk legislasi tersebut juga memberikan angin segar bagi perempuan khususnya para istri di Indonesia dalam menjawab keresahan mereka  yang  rentan  untuk  menerima  tindakan  kekerasan  dari  suaminya.    UU  PKDRT merupakan  bukti  penghargaan  dari  pemerintah  yang  memposisikan  perempuan  tidak berada  dalam  kuasa  asimetris  dari  pihak  laki  –  laki  (Sibarani  2016).  Lebih  jelasnya  di bagian konsideran menimbang UU PKDRT, salah satunya menyebutkan “bahwa korban kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang  kebanyakan  adalah  perempuan,  harus  mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan martabat kemanusiaan”.
Pada umumnya tindakan kekerasan yang diterima korban dapat berupa kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik dan psikis dapat dianalogikan sebagai dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan, artinya kekerasan fisik yang diterima korban selalu dimulai dengan adanya kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang dimaksud ialah pelaku mengintimidasi  dengan  ucapan  yang  negatif  sehingga  menimbulkan  rasa  takut  hingga depresi bagi korban. Hilangnya rasa percaya diri sebagai akibat serangan verbal tersebut, membuat  pelaku  semakin  leluasa  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan  kepada  korban yaitu kekerasan fisik. Menampar, memukul, menjambak, hingga menendang merupakan bentuk  tindakan  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  pelaku  terhadap  korbannya  (Sibarani 2016).  Efek  dari  kekerasan  fisik  memiliki  resiko  lebih  besar  dibandingkan  kekerasan secara psikis. Dalam kekerasan psikis, pihak korban hanya mengalami rasa sakit secara jiwa saja, sedangkan kekerasan fisik tidak hanya mengalami rasa sakit secara jiwa tetapi
juga  raga.  Timbulnya  memar  hingga  luka  –  luka  merupakan  bentuk  nyata  dan  dapat dirasakan secara konkret bagi korban.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  kaum  perempuan  selaku  istri  secara mayoritas  sering  menjadi  korban  dalam  KDRT,  sedangkan  suami  secara  mayoritas merupakan  pelaku  KDRT  (Ashady  2020).  Tidak  menutup  kemungkinan  yang  menjadi pihak  pelaku  adalah  dari  pihak  perempuan  sedangkan  pihak  laki  –  laki  menjadi korbannya. Hal ini dikarenakan UU PKDRT memberlakukan aturan tersebut tidak hanya untuk kalangan perempuan atau istri saja. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT menyebutkan:
“(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga tersebut.
(2)  Orang  yang  bekerja  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c  dipandang  sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.
Jika merujuk kepada bunyi Pasal di atas, sangat jelas dari perspektif gender baik laki – laki maupun perempuan kedudukannya sama di kacamata produk legislasi, akan tetapi  dari  realita  sosial  tidak  dapat  dinafikan  bahwa  kasus  KDRT  yang  diderita perempuan atau istri pada umumnya lebih sering terjadi dibandingkan pihak laki – laki yang menjadi  korban.  Kalangan perempuan baik bagi  yang berkedudukan sebagai  istri maupun anak seringkali menjadi korban, sedangkan para pelaku dalam KDRT biasanya didominasi oleh kalangan laki – laki baik yang berkedudukan sebagai suami bahkan anak. Budaya patriarki sebagaimana dijelaskan sebelumnya, memberikan kesalahan penafsiran dalam  memposisikan  kedudukan  suami  dan  istri.  Secara  pandangan  konservatif,  istri masih  dipandang  sebagai  kaum  lemah  yang  hanya  mengurus  kasur  dan  dapur  saja, sedangkan  suami  merupakan  pihak  yang  secara  paternalistik  mempunyai  kedudukan lebih  tinggi  dibandingkan  istrinya,  sehingga  istri  harus    sepenuhnya  tunduk  kepada suaminya (Amiri 2021). Persepsi yang terdistorsi ini sudah seharusnya mulai dihilangkan dikarenakan KDRT dapat diminimalisir jika ada sinkronisasi pemahaman antara suami dan istri terutama mengenai kedudukannya dalam keluarga.
Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan KDRT masih terjadi dalam hubungan suami- istri yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal, karakteristik si pelaku yang mempunyai sifat temperamental, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan tidak terjalinnya kualitas  komunikasi  yang  baik  antar  pasangan  menjadi  penyebab  internal  timbulnya KDRT  tersebut.  Temperamental  pelaku  dari  pihak  suami  mempunyai  berbagai  macam penyebabnya  antara  lain  memang  dari  faktor  kodrati  pelaku  mempunyai  karakter emosional  tersebut,  Pengaruh  dari  lingkungan  salah  satunya  lingkungan  pekerjaan, mengingat banyaknya tugas yang diberikan pihak pemberi kerja kepada pelaku, alhasil pelaku menjadi stres dan melimpahkan rasa depresinya kepada istrinya di rumah berupa tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Faktor tambahan lainnya ialah gaya hidup pelaku yang  mengarah  aspek  negatif,  seperti  menyalahgunakan  narkoba,  yang  dimana  obat  – obatan  tersebut  disalahgunakan  sehingga  mempunyai  efek  perubahan  psikis  seseorang yaitu mudah temperamen (Bunsaman, S., M., Krisnani 2020). Faktor krisis ekonomi atau
lebih tepatnya finansial, merupakan salah satu faktor besar yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga,  tidak  hanya  menimbulkan  KDRT,  krisis finansial  juga  berdampak  adanya  perceraian  (Tinuk  Dwi  Cahyani  2021).  Percekcokan antara suami dan istri juga ditimbulkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik.
Dalam  faktor  eksternal,  perbedaan  suku  antarpasangan,  yang  dimana  pelaku dilahirkan  dari  keluarga  dengan  kebiasaan  yang  begitu  keras  baik  dari  bersikap  dan ucapan,  sedangkan  dari  pihak  korban  terlahir  dari  suku  atau  kebiasaan  yang  lemah lembut. Pada waktu mereka menjadi pasangan suami – istri, perbedaan suku dan budaya tersebut tidak diposisikan sebagai keniscayaan, pada akhirnya timbul perselisihan yang berujung kepada KDRT  (Kasmanita 2019). Adanya pihak ketiga dalam  rumah tangga, merupakan  faktor  yang  tidak  boleh  dianggap  sepele.  Semisal  contoh,  seorang  suami sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), secara otomatis rasa kasih sayang sudah terbagi  yaitu  tidak  tertuju  kepada  istrinya  saja.  Hal  ini  menyebabkan  egois  dari  pihak suami  semakin  tinggi  dan  potensi  melakukan  kekerasan  kepada  istri  sebagai  besar dikarenakan  merasa  sudah  memiliki  pasangan  lainnya  (Manna,  Doriza,  and  Oktaviani 2021).  Faktor  yang  terakhir,  adanya  distorsi  informasi  terkait  ajaran  agama  mengenai hukum keluarga. Tidak sedikit masyarakat salah dalam menafsirkan peran dan kedudukan pihak  suami  dan  istri.  Kesalahan  penafsiran  suatu  agama  yang  menganggap  seorang suami mempunyai kedudukan secara asimetris dibandingkan istri adalah suatu penafsiran keliru sekaligus memberi celah timbulnya KDRT tersebut (Lely Sestyawati Kurniawan 2015).
Pada hakekatnya, KDRT tidak hanya kepada aspek kekerasan fisik dan psikis saja. Jika merujuk Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan:
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.
Kehadiran  UU  PKDRT  merupakan  angin  segar  bagi  kaum  perempuan  untuk mendapatkan perlindungan hukum dari KDRT. Namun, UU PKDRT dapat menjadi buah simalakama  jika  disalahtafsirkan.  Terbitnya  suatu  produk  hukum  seyogianya  harus memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan para para pihak yang bersengketa (Soerjono Soekanto  2017).    Hukum  berperan  sebagai  alat  penyelesaian  sengketa,  artinya  produk hukum harus menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah, justru bukan sebaliknya yaitu menambah bahkan menciptakan masalah yang baru (Ramadhan 2021). Banyak kaum istri yang  mengajukan  cerai  gugat  di  pengadilan  baik  di  pengadilan  negeri  maupun  agama mengindikasikan pola pikir kaum perempuan dalam menyikapi kehidupan rumah tangga sudah mulai berubah (Dahwadin, Muhamad Dani Somantri, Enceng Iip Syaripudin 2018). UU  PKDRT  yang  disalahtafsirkan,  membuat  kaum  perempuan  memanipulasi  rasa percaya  diri  terhadap  kasus  KDRT.  KDRT  memang  kejahatan  yang  tidak  dapat ditoleransi, namun hal tersebut perlu dilihat dari faktor intensitas maupun kuantitas. Jika semua  KDRT  diselesaikan  dengan  mekanisme  litigasi  atau  jalur  pengadilan  yang berujung  kepada  perceraian.  Hakekat  perkawinan  sebagai  suatu  fenomena  yang  sakral akan  tereduksi  jika  setiap  permasalahan  rumah  tangga  disikapi  secara  pragmatis  yaitu perpisahan  atau  perceraian  antara  kedua  belah  pihak.  Permasalahan  rumah  tangga termasuk  KDRT  sepatutnya  diselesaikan  dengan  jalur  kekeluargaan  atau  biasa  dikenal
nonlitigasi  (luar  pengadilan)  (Sarapun  2020).  Atas  dasar  tersebut,  tim  pengabdian Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  berinisiasi    melakukan  kegiatan  penyuluhan hukum tentang Edukasi Hukum Mengenai Optimalisasi Proses Nonlitigasi Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Lekisrejo, Kecamatan Lubukraja, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

## METODE PELAKSANAAN
Peserta  dalam  kegiatan  penyuluhan  ini  adalah  perangkat  desa  dan  warga  Desa Lekisrejo,  Kecamatan  Lubukraja,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu,  Provinsi  Sumatera Selatan.  Demi  legitimasi  atas  kegiatan  penyuluhan  hukum,  proses  birokrasi  dan administrasi  sudah  dilakukan  secara  baik  kepada  pihak  aparatur  desa.  Kegiatan  ini dilaksanakan pada  : Hari/Tanggal Jumat, 28 November 2020, Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB di  Balai Desa Leksirejo.
Kemampuan dalam berkomunikasi dan penyesuaian bahasa yang mudah dipahami oleh peserta penyuhan, merupakan kunci keberhasilan dari kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Tim pengabdian FH Unsri tidak telalu menekankan untuk menggunakan bahasa yang  jarang  didengar  masyarakat.  Tim  berkeyakinan  apabila  materi  disampaikan menggunakan bahasa yang berat dan sukar dicerna, maka akan berpengaruh kepada tidak tercapainya efektivitas kegiatan penyuluhan hukum tersebut.
Tim  pengabdian  menggunakan  beberapa  metode  dalam  melaksanakan  kegiatan penyuluhan hukum di Desa Lekisrejo ,Kecamatan Lubukraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan tersebut, antara lain ialah:
a. Ceramah
Tim  pengabdian  FH  Unsri  menyampaikan  materi  secara  langsung  dan  tatap  muka kepada aparatur desa maupun warga desa lekisrejo. Penyampaian materi tidak hanya disampaikan secara verbal tetapi didukung dengan menampilkan slide power point kepada warga. Hal ini dimaksudkan peserta dapat memahami secara komprehensif mengenai  KDRT  dan  proses  jalun  non-litigasi  terhadap  konflik  yang  ditimbulkan dari KDRT tersebut.
b. Diskusi dan Sharing Ilmu
Optimalisasi  kegiatan  penyuluhan  jika  hanya  mengandalkan  ceramah,  maka  tim dapat  mengetahui  tingkat  pemahaman  warga  desa  mengenai  materi  yang disampaikan. Maka dari itu, sesi tanya jawab antara tim penyuluh FH Unsri dengan warga  Desa  Lekisrejo,  adalah  salah  satu  upaya  efektif  untuk  mengukur  tingkat pemahaman masyarakat mengenai KDRT dan proses penyelesaian sengketanya. Sesi diskusi  juga  dijadikan  sebagai  ajang  bagi  tim  penyuluh  untuk  mengidentifikasi fenomena mengenai KDRT beserta proses penyelesaian sengketanya yang terjadi di desa lekisrejo.
Tim menyisipkan tes umpan balik di dalam sesi diskusi yang dilakukan terhadap aparat maupun warga. Materi yang sudah disampaikan sepenuhnya oleh tim, ditanyakan kembali kepada aparatur desa maupun warga desa lekisrejo. Peserta apabila memahami 75% dari materi yang disampaikan. Maka Warga Desa Lekisrejo, Kecamatan Lubukraja, Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu,  Provinsi  Sumatera  Selatan  dianggap  telah  berhasil memahami  Edukasi  Hukum  Mengenai  Optimalisasi  Proses  Nonlitigasi  Dalam  Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Lekisrejo Kecamatan Lubukraja Kabupaten Ogan  Komering  Ulu  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Sebaliknya,  hasil  yang  didapatkan
apabila  kurang  dari  75%  maka  akan  dijelaskan  lebih  detail  oleh  tim  penyuluh  dengan maksud warga dapat memahami secara komprehensif materi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada dua studi yang dilakukan oleh tim dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yaitu  studi  dokumentasi  dan  studi  lapangan.  Studi  dokumentasi  yaitu  mengumpulkan dokumen  tertulis  terkait  topik  penyuluhan  mulai  dari  mengumpulkan  peraturan perundang – undangan, salah satunya UU PKDRT. Tim mengumpulkan dan menganalisis literatu mulai dari buku – buku, artikel di jurnal ilmiah, situs website resmi pemerintah hingga  artikel  di  media  massa  yang  ada  kaitannya  dengan  topik  penyuluhan.  Studi dokumentasi  yang  dilakukan  menghasilkan  2  (dua)  variabel  pokok  yang  perlu  dibahas yaitu mengenai KDRT dan Penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

## Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Pasal  1  angka  1  UU  PKDRT  menyebutkan  “Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga”. Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara” : kekerasan fisik;    kekerasan  psikis;    kekerasan  seksual;  atau  penelantaran  rumah  tangga. Sebagaimana dalam Pasal 6 UU PKDRT, bahwa kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat memberikan efek rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun kekerasan seksual  sebagaimana  di  dalam  Pasal  7  UU  PKDRT  menyebutkan  “Kekerasan  psikis merupakan  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.  Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT meliputi  “pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang  dalam  lingkup  rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersial dan/atau tujuan tertentu”.
Di  dalam  Pasal  9  UU  PKDRT  mengatur  secara  komprehensif  mengenai penelantaran rumah tangga, lebih jelasnya ialah:
(1)  Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang  mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Beberapa  penyebab  timbulnya  KDRT  dapat  ditinjau  dari  beberapa  aspek,  salah satunya sosio-kultural. Penyebab yang pertama ialah dari aspek fisik secara kodrati pihak laki – laki mempunyai keunggulan lebih baik dibandingkan perempuan. Tidak sedikit laki
–  laki  dalam  menyelesaikan  konflik,  pasti  menggunakan  fisik  terhadap  rekan  sesama jenisnya. Oleh karena itu, potensi timbulnya kekerasan terhadap perempuan di saat ada masalah,  sangat  dimungkinan  untuk  terjadi.  Faktor  selanjutnya  ialah  banyak  berbagai bidang politik, seni bahkan hukum, dominasi laki – laki dibandingkan perempuan begitu terlihat kesenjangannnya. Faktor lainnya, fenomena finansial dalam keluarga, pihak istri selalu diasumsikan sebagai pihak yang menggantungkan nafkah hidup kepada suami. Hal tersebut  dapat  membuat  suami  merasa  dirinya  hebat  dan  dapat  mengendalikan  istri maupun anaknya dengan leluasa (Radhitya, Nurwati, and Irfan 2020).

## Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Jalur Non – Litigasi
Penyelesaian  sengketa  melalui  non  –  litigasi  pada  prinsipnya  merupakan  bentuk alternatif  dari  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi.  Sebagaimana  diketahui,  Jalur litigasi  seyogianya  memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang  bersengketa dikarenakan hasil dari perkara tersebut berupa putusan hakim yang notabene mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Permasalahannya ialah untuk prosedur penanganan sengketa di  dalam  pengadilan  (litigasi)  ini  membutuhkan  waktu  dan  biaya  yang  tidak  sedikit. Realitanya,  para  pihak  yang  bersengketa  harus  melalui  prosedur  yang  berbelit  –  belit, yang  membuat  masyarakat  masih  belum  puas.  Jika  pun  putusan  sudah  dikeluarkan, hasilnya  juga  belum  memberikan  rasa  kepuasan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa. Mengingat ruwetnya penanganan sengketa bisnis inilah kemudian memunculkan metode baru  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  atau  Jalur  Penyelesaian  Sengkete  secara  Non- Litigasi (Saragih 2017).
Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) maupun pengadilan (litigasi),  pada  dasarnya  memiliki  kelebihan  dan  kelemahan  masing  –  masing,  yaitu (Jimmy Joses Sembiring 2011):
1. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  lahir  adanya  itikad  baik  dan  kesepakatan bersama dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan, penyelesaian di pengadilan  terjadi  dikarenakan  adanya  unsur  paksaan  dari  salah  satu  pihak  yang menginginkan penanganan perkara dilakukan oleh hakim di pengadilan.
2. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  (nonlitigasi),  tidak  dapat  dipaksakan pelaksanaannya  sebab bergantung kepada kehendak dan itikad baik dari para pihak bersengketa.  Sedangkan  penyelesaian  di  pengadilan  (litigasi)  memiliki  kekuatan eksekutorial  artinya  pelaksanaan  terhadap  putusan  dapat  dipaksakan  oleh  lembaga yang berwenang
3. Penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  (litigasi)  biasanya  membutuhkan  jasa pengacara/advokat  untuk  menangani  sengketanya,  yang  dimana  biaya  atas  imbalan jasa tersebut tidaklah murah alias mengeluarkan biaya yang besar.
4. Mengingat  bentuk  dan  tata  cara  pelaksanaannya  ditentukan  oleh  para  pihak  yang bersengketa,  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  harus  melalui  prosedur yang  begitu  formal,  berbelit  –  belit  dan  memakan  waktu  yang  lama.  Sedangkan,  di jalur litigasi tentunya harus melalui tahapan prosedur formal maupun persyaratan yang ditentukan  oleh  pengadilan,  hal  ini  tentunya  akan  membutuhkan  waktu  yang  begitu lama.
Adanya  mekanisme Alternative  Dispute  Resolution atau  Alternatif  Penyelesaian Sengketa ini juga bagian dari kritik publik terhadap penanganan perkara di pengadilan (litigasi)  yang  begitu  kompleks.  Termasuk  dalam  penyelesaian  konflik  dalam  rumah
tangga. Di dalam UU PKDRT meskipun menekankan kepada aspek litigasi, akan tetapi bukan berarti upaya non – litigasi tidak dapat dilakukan.

## Realitas Pada Pelaksanaan Penyuluhan
Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilaksanakan, pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan  baik  dan  lancar  meskipun  dalam  nuansa  pandemi  Covid  –  19,  kegiatan pengabdian  masyarakat  dapat  dilaksanakan  seperti  pada  umumnya  dengan  tetap memerhatikan protokol kesehatan, salah satu contoh seperti mencuci tangan dan menjaga jarak. Kegiatan ini dilaksanakan pada  : Hari/Tanggal Jumat, 28 November 2020, Pukul 08.30  WIB  sampai  dengan  Pukul  11.30  WIB  di    Balai  Desa  Leksirejo.  Kegiatan  ini dihadiri  oleh  50  peserta  yang  terdiri  dari  warga,  aparat  desa,  ibu  –  ibu  PKK (Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga).  Pada  saat  kegiatan  ceramah  dan  sesi  diskusi dilaksanakan.  Tim  mengindentifikasi  dan  menemukan  berbagai  permasalahan  yang dihadapi  warga  terkait  persoalan  KDRT  dan  Proses  Non-Litigasi  tersebut,  antara  lain ialah:
a. Definisi mengenai KDRT hanya secara limitatif kepada kekerasan fisik. Masyarakat belum banyak yang tahu bahwa kekerasan psikis masuk dalam kategori KDRT, apalagi terkait kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.
b. Dampak dari KDRT hanya dibatasi kepada efek negatif secara fisik yang dialami oleh korban seperti timbulnya rasa sakit hingga luka berat. Padahal, KDRT juga berdampak bagi psikis korban bahkan pelaku itu sendiri.
c. Efek dari KDRT terhadap lingkup rumah tangga masih belum komprehensif. KDRT seyogianya tidak hanya bersangkut paut bagi pelaku dan korban saja, tetapi orang  – orang yang ada dalam lingkup rumah tangga juga ikut merasakan dampaknya, salah satu contoh adalah anak.
d. Banyak kaum perempuan atau istri belum memahami secara komprehensif bahwa UU PKDRT  merupakan  upaya  pemerintah  menciptakan  keadilan  gender  di  tengah masyarakat terutama keluarga. Lebih jelasnya di bagian konsideran menimbang UU PKDRT, salah satunya menyebutkan “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang  kebanyakan  adalah  perempuan,  harus  mendapat  perlindungan  dari  negara dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan  martabat kemanusiaan”.
e. Para  warga  desa  lekisrejo  pada  realitasnya  sudah  serimg  melaksanakan  jalur  non- litigasi terkait kasus KDRT di desanya. Justru dari aspek litigasi yang tidak diketahui, salah  satu  conoh  aturan  mengenai  bagi  warga  yang  mengetahui  jika  ada  warga tetangganya mengalami kasus KDRT, maka sesuai Pasal 15 UU PKDRT, warga yang mengetahui  tersebut  dapat  melakukan  upaya  untuk  mencegah  bahkan  melaporkan kasus tersebut.
Atas  alasan  –  alasan  yang  disebutkan  di  atas,  tim  penyuluh  memberikan penjelasan  secara  komprehensif  materi  terkait  hasil  identifikasi  yang  dilakukan  tim penyuluh.  Antusiasme warga dalam kegiatan ini sudah mulai terlihat dari penyampaian materi yang dimana tim penyuluh tidak hanya mengandalkan kepada kemampuan verbal saja, tetapi juga didukung dengan slide power point yang menarik perhatian peserta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman peserta melalui lisan maupun tulisan. Di dalam sesi diskusi tanya jawab, tim mulanya memberikan 2 (dua) kesempatan bagi warga untuk  menanyakan  permasalahan  mengenai  KDRT  dan  Proses  Non  –  Litigasi  dalam penanganan  KDRT.  Faktanya,  masyarakat    banyak  mengajukan  lebih  dari  2  (dua)
pertanyaan dikarenakan fenomena KDRT termasuk jalur penyelesaiannya sudah sering dialami oleh warga desa lekisrejo.
Respon yang sangat baik juga dapat terlihat ketika tim penyuluh menyampaikan sesi  umpan  balik,  dengan  mengajukan  4  (empat)  pertanyaan  yang  diambil  dari  materi mengenai  Edukasi  Hukum  Mengenai  Optimalisasi  Proses  Nonlitigasi  Dalam  Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Lekisrejo Kecamatan Lubukraja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Semua pertanyaan yang diajukan oleh tim  semuanya  dapat  dijawab  dengan  baik  oleh  para  peserta.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa proses kegiatan penyuluhan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan optimal
Gambar 1. Tim Penyuluh Dosen FH Unsri duduk bersama Kepala Desa Lekisrejo dan Kepala Camat Lubukraja pada saat menyampaikan materi kepada warga di balai desa Desa Lekisrejo Batumarta III, Kecamatan Lubukraja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan, Jumat, 27 November 2020.
Gambar 2.  warga Desa Lekisrejo yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan
Suami Terhadap Istri Di Luar Pengadilan
(1)
(2)
Gambar 12. 1) Foto tim kegiataan penyuluhan hukum FH Unsri di depan balai kantor kepala desa lekisrejo 2). Pemberian kenang – kenangan dari FH Unsri kepada Desa Leksirejo yang diwakili oleh Kepala Desa.
Berdasarkan hasil kegiatan ceramah maupun diskusi tanya jawab yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada warga desa lekisrejo, maka dapat diuraikan sebagai berikut: a. Masyarakat mengetahui secara komprehensif bentuk KDRT, yang tidak hanya secara terbatas  kepada  kekerasan  fisik,  tetapi  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan penelantaran rumah tangga, juga termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam 5, 6,7, 8, dan 9 UU PKDRT.
b. Masyarakat memahami bahwa selain memberi efek negatif secara fisik yang dialami oleh  korban seperti timbulnya rasa sakit hingga luka berat. KDRT juga berdampak bagi psikis korban bahkan pelaku itu sendiri.
c. Masyarakat di desa lekisrejo memahami atas efek dari KDRT terhadap lingkup rumah tangga. KDRT seyogianya tidak hanya bersangkut paut bagi pelaku dan korban saja, tetapi  orang  –  orang  yang  ada  dalam  lingkup  rumah  tangga  juga  ikut  merasakan dampaknya, salah satu conoh adalah anak.
d. Banyak kaum perembuan atau istri sudah memahami secara komprehensif bahwa UU PKDRT  merupakan  upaya  pemerintah  menciptakan  keadilan  gender  di  tengah masyarakat terutama keluarga. Lebih jelasnya di bagian konsideran menimbang UU PKDRT, salah satunya menyebutkan “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang  kebanyakan  adalah  perempuan,  harus  mendapat  perlindungan  dari  negara dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan  martabat kemanusiaan”.
e. Para warga desa lekisrejo mengetahui proses jalur non-litigasi dari aspek teori hukum, terkait kasus KDRT di desanya.
f. Para warga desa lekisrejo mengetahui isi substansi persoalan KDRT yang diatur dalam UU PKDRT mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan pidana nya.
Atensi  khusus  diberikan  warga  terhadap  diksi  litigasi  dan  non-litigasi,  dua  kata tersebut menurut mereka merupakan dua kata yang jarang mereka dengar. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dua istilah tersebut biasa diperkenalkan bagi kalangan masyarakat di  bidang  ilmu  hukum  baik  dari  kalangan  akademisi  maupun  praktisi  saja.  Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non- litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (Ariani 2012).
Dari aspek definisi, warga memang belum mengetahui sepenuhnya mengenai jalur litigasi  maupun  non-litigasi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  KDRT,  namun  dari aspek substansi sudah mengetahui kedua proses jalur hukum tersebut.
Dari aspek litigasi, masyarakat mengetahui bahwa KDRT dapat diproses melalui dengan membuat laporan ke pihak kepolisian hingga diputus di pengadilan. Masyarakat hanya belum mengetahui landasan yuridis mengenai proses litigasi terkait kasus KDRT sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Mulai dari aturan mengenai pengertian hingga ketentuan pidana yang diatur dalam UU PKDRT. Pada dasarnya ketentuan pidana sudah diatur  secara  jelas  dalam  Pasal  44  sampai  dengan  53  UU  PKDRT  (Ashady  2020). Masyarakat tahu bahwa proses litigasi yang dilakukan dalam penanganan perkara apapun, termasuk salah satunya KDRT membutuh tahapan yang berbelit – berbelit. Dalam proses litigasi, tidak hanya mengorbankan waktu, tetapi dapat juga mengorbankan biaya dengan alasan memperlancar perkara (Harnowo 2020) .
Masyarakat  justru  banyak  mengutamakan  ke  jalur  non  –  litigasi,  dalam menyelesaikan masalah rumah tangga bagi warga desa lekisrejo. Masyarakat tahu bahwa KDRT  seyogianya  harus  dilihat  dari  aspek  intensitas  maupun  kuantitas.  Hal  ini dikarenakan  menjaga  keutuhan  ikatan  tali  perkawinan  dan  menghindari  adanya perceraian  adalah  prioritas  yang  paling  utama.  Optimalisasi  jalur  non-litigasi  terkait KDRT merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi suami dan istri beserta anaknya (Sibarani 2016).

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  warga  Desa Lekisrejo  Kecamatan  Lubukraja  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Provinsi  Sumatera Selatan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menyebutkan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah  tangga”.  KDRT  memang  kejahatan  yang  tidak  dapat  ditoleransi,  namun  hal tersebut  perlu  dilihat  dari  faktor  intensitas  maupun  kuantitas.  Jika  semua  KDRT diselesaikan dengan mekanisme litigasi atau jalur pengadilan yang berujung kepada perceraian. Hakekat perkawinan sebagai suatu fenomena yang sakral akan tereduksi jika setiap permasalahan rumah tangga disikapi secara pragmatis yaitu perpisahan atau perceraian  antara  kedua  belah  pihak.  Permasalahan  rumah  tangga  termasuk  KDRT sepatutnya diselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau biasa dikenal nonlitigasi (luar pengadilan).
2. Berdasarkan hasil kegiatan ceramah maupun diskusi tanya jawab yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada warga desa lekisrejo, maka dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Masyarakat  mengetahui  secara  komprehensif  bentuk  KDRT,  yang  tidak  hanya secara terbatas kepada kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga, juga termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam 5, 6,7, 8, dan 9 UU PKDRT.
b. Masyarakat  memahami  bahwa  selain  memberi  efek  negatif  secara  fisik  yang dialami  oleh    korban  seperti  timbulnya  rasa  sakit  hingga  luka  berat.  KDRT  juga berdampak bagi psikis korban bahkan pelaku itu sendiri.
c. Masyarakat  di  desa  lekisrejo  memahami  atas  efek  dari  KDRT  terhadap  lingkup rumah  tangga.  KDRT  seyogianya  tidak  hanya  bersangkut  paut  bagi  pelaku  dan korban saja, tetapi orang – orang yang ada dalam lingkup rumah tangga juga ikut merasakan dampaknya, salah satu conoh adalah anak.
d. Banyak kaum perempuan atau istri sudah memahami secara komprehensif bahwa UU PKDRT merupakan upaya pemerintah menciptakan keadilan gender di tengah masyarakat  terutama  keluarga.  Lebih  jelasnya  di  bagian  konsideran  menimbang UUPKDRT, salah satunya menyebutkan “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga,  yang  kebanyakan  adalah  perempuan,  harus  mendapat  perlindungan  dari negara  dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan martabat kemanusiaan”.
e. Para  warga  desa  lekisrejo  mengetahui  proses  jalur  non-litigasi  dari  aspek  teori hukum, terkait kasus KDRT di desanya.
f. Para  warga  desa  lekisrejo  mengetahui  isi  substansi  persoalan  KDRT  yang  diatur dalam UU PKDRT mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan pidana nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiri, Kartika Septiani. 2021. “PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1 (1). https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639.
Ariani, Nevey Varida. 2012. “ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1 (2). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101.
Ashady,  Suheflihusnaini.  2020.  “KEBIJAKAN  PENAL  TERHADAP  KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” Jurnal Fundamental Justice 1 (1). https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630.
Badriyah  Khaleed.  2015.  Penyelesaian  Hukum  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT). Yogyakarta: Medpress Digital.
Bunsaman, S., M., Krisnani, H. 2020. “Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja.” Program
Studi  Kesejahteraan  Sosial,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  Universitas Padjajaran 7.
Dahwadin,  Muhamad  Dani  Somantri,  Enceng  Iip  Syaripudin,  Sasa  Sunarsa.  2018.
Perceraian Dalam Sistem Hukum Indonesia. I. Wonosobo: Mangkubumi.
Harnowo,  Tri.  2020.  “PENERAPAN  TEORI  DISKURSUS  HABERMAS  SEBAGAI ALTERNATIF  PENYELESAIAN  SENGKETA.”  Mimbar  Hukum  -  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 32 (1). https://doi.org/10.22146/jmh.45145.
Israpil, Israpil. 2017. “Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya).” PUSAKA 5 (2). https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176.
Jimmy  Joses  Sembiring.  2011.  CARA  MENYELESAIKAN  SENGKETA  DI  LUAR PENGADILAN: Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase. Edited by Zulfa Simatur. 1st ed. Jakarta: visimedia.
Kasmanita,  Kasmanita.  2019.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN
KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA.”  Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 6 (2).
https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302.
Lely  Sestyawati  Kurniawan.  2015.  Refleksi  Diri  Para  Pelaku  Dan  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat ? Yogyakarta: Andi Offset.
Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab  Perceraian  Pada  Keluarga  Di  Indonesia.”  JURNAL  Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA 6 (1). https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443. Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. 2020. “Dampak Pandemi COVID-19  Terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.”  Jurnal  Kolaborasi Resolusi Konflik 2 (2). https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119.
Ramadhan,  Muhammad  Syahri.  2021.  “Ruang  Lingkup  Dan  Kedudukan  Sosiologi Hukum.” In Sosiologi Hukum, I, 1–17. Bandung: Media Sains Indonesia.
Saragih,  R.F.  2017.  “Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.”  Jurnal  Hukum  &
Pembangunan 29 (4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol29.no4.564.
Sarapun,  Roosje  M  S.  2020.  “Perlindungan  Hukum  Perempuan  Sebagai  Korban
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  Mengenai  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.”  Lex Crimen 9 (3).
Sibarani,  Sabungan.  2016.  “Prospek  Penegakan  Hukum  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT).”  Jurnal  HAM  7  (1). https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.66.
Soerjono Soekanto. 2017. Pokok - Pokok Sosiologi Hukum. 25th ed. Depok: Rajawali Pers.
Tinuk Dwi Cahyani. 2021. Hukum Perkawinan. I. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.