Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif
Irzha Friskanov S a , Abdullah b a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: irzhafriskanov@untad.ac.id.
b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: abdullah.sh@untad.ac.id.
Article Info Abstract Article History: Received   : 22-04-2021
Revised     : 18-05-2021 Accepted : 20-05-2021 Published  : 30-05-2021

## Keywords:
Authority State Administrative Court State Administrative Decisions
The  strict  regulation  of  the  position  of  the  State  Administrative  Court (PTUN)  in  the  constitution  is  influenced  by  the  idea  of  the  need  to improve  the  quality  of  supervision  of  the  government.  This  is  because the potential for misuse of authority from government officials is getting bigger,  which  is  clearly  detrimental  to  the  general  public.  The provisions  regarding  material  law  and  formal  law  from  the  State Administrative  Court  are  then  regulated  in  Law  5/1986  on  State Administrative  Courts.  With  the  issuance  of  Law  of  the  Republic  of Indonesia  Number  5  of  1986,  besides  having  to  pay  attention  to  the provisions of the applicable laws, the government in carrying out legal actions  must  also  pay  attention  to  the  general  principles  of  good governance. This problem is what motivates the author to discuss it in a study entitled The Authority of State Administrative Courts (PTUN) in Adjudicating  Positive  Fictional  Cases  to  Realize  Legal  Certainty  for Community  Citizens.  This  study  identifies  problems,  namely  what problems are faced by the PTUN authority related to the completion of positive  fictitious  applications  according  to  Law  Number  30  of  2014 concerning  Government  Administration.  This  research  was  conducted with a research  method  with  normative juridical analysis.  By using the general  foundation  race  on  the  state  law  and  state  administrative administration.  As  well  as  identifying  with  statutory  and  conceptual approaches. This approach is used in research because it focuses on the description  of  the  substance  of  Law  Number  30  of  2014  concerning Administrasi Pemerintahan. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 22-04-2021
Direvisi      : 18-05-2021 Disetujui : 20-05-2021
Diterbitkan : 30-05-2021 Kata Kunci: Kewenangan PTUN
KTUN
Pengaturan  ketat  kedudukan  PTUN  dalam  konstitusi  dipengaruhi  oleh gagasan  perlunya  peningkatan  kualitas  pengawasan  pemerintah. Pasalnya,  potensi  penyalahgunaan  wewenang  dari  pejabat  pemerintah semakin  besar,  yang  jelas  merugikan  masyarakat  umum.  Ketentuan mengenai  hukum  materil dan hukum  formal dari Peradilan Tata Usaha Negara  kemudian  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan dikeluarkannya Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986,  selain  harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengidentifikasi  permasalahan  yaitu  permasalahan  apa  saja  yang dihadapi oleh otoritas PTUN terkait penyelesaian lamaran fiktif positif
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian dengan  analisis  yuridis  normatif.  Dengan  menggunakan  perlombaan landasan  umum  tentang  hukum  negara  dan  tata  usaha  negara.  Serta mengidentifikasi dengan pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian karena menitikberatkan pada gambaran  substansi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan.

## PENDAHULUAN
Prinsip  dasar  dalam  negara  hukum  adalah  pemerintahan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  atau Wetmatigheid  van Bestuur . Dapat  juga dikatakan tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan. Tindakan tersebut harus berdasarkan pada wewenang  yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan  yang diberlakukan.
Istilah  pemerintah  dalam  pengertian  luas,  adalah  kegiatan  negara  dalam melaksanakan  kekuasaan  politik.  Sedangkan  dalam  pengertian  sempit,  adalah  meliputi kegiatan  negara  kecuali  pembuatan  undang-undang  dan  peradilan. 1 Istilah  administrasi  dan pemerintah sudah umum digunakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Di  Indonesia  kewenangan  untuk  menguji  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan dengan hak warga Negara ini diletakkan di dalam satu lembaga dengan hak warga negara ini yaitu Peradilan Tata Usaha Negara  (PTUN). Keberadaan PTUN ini tak lepas dari komitmen bangsa  Indonesia  untuk  mendirikan  negara  hukum  dan  melindungi  kepentingan  warga negaranya.
Kedudukan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  pasca  amandemen  telah  diatur  secara  tegas,  khususnya dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945,  yang  menyatakan  bahwa    ―Kekuasaan  Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan-badan peradilan yang berada di bawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi‖.
Pengaturan  secara  tegas  kedudukan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  secara tegas  dalam  konstitusi  tersebut  dipengaruhi  oleh  gagasan  mengenai  perlunya  peningkatan
1 Bagian dari sistem pemerintahan ciptaan Montesquieu yang dituangkan dalam bukunya ― L’esprit des lois ‖ (jiwa hukum), yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau biasa disebut Trias Politica .
kualitas  pengawasan  terhadap  pemerintah. 2 Ketentuan  mengenai  hukum  materil  dan  hukum formil dari Peradilan Tata Usaha Negara ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.5 Tahun 1986/ UU PTUN).
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986 yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2004  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  No.9  Tahun  2004) 3 ,  maka  selain  harus  memperhatikan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  pemerintah  dalam  melaksanakan  tindakan hukum harus pula memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Apabila tindakan pemerintah yang diwujudkan dalam terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha  Negara  (KTUN)  atau  sikap  diamnya,  oleh  masyarakat  dianggap  telah  melanggar ketentuan perundang-undangan, maka pemerintah – oleh undang-undang tersebut selanjutnya disebut Badan atau Pejabat tata Usaha Negara – dapat menggugat secara tertulis ke Peradilan Tata Usaha Negara.
Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai pengendali yuridis terhadap tindakan-tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik secara preventif maupun secara  represif.  Secara  preventif  dimaksudkan  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan- tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, sedangkan  secara  represif  ditujukan  terhadap  tindakan-tindakan  badan/pejabat  tata  usaha negara  yang  melawan  hukum  dan  merugikan  masyarakat  harus  dijatuhi  sanksi.  Selain  itu tujuan peradilan tata usaha negara adalah juga untuk  memberikan perlindungan hukum  bagi Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  itu  sendiri  apabila  telah  bertindak  benar  sesuai  dengan peraturan hukum yang berlaku.
Akan  tetapi  tidak  semua  tindakan  pemerintah  dapat  menjadi  kompetensi  Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan pemerintah yang tidak masuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara  selanjutnya  akan  menjadi  kompetensi  Peradilan  Umum.  Sehubungan  dengan  itu mengundang  pertanyaan  apakah  yang  menjadi  ukuran  keabsahan  suatu  tindakan  pemerintah jika  dihubungkan  dengan  ketentuan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Hal  ini  menjadi  penting bagi perumusan dan isi suatu keputusan yang akan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
2 W. Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 1.
3 Untuk  selanjutnya  diubah  lagi  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  usaha Negara.
Usaha  Negara  sehingga  keputusan  atau  tindakan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  sah  secara hukum.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dilaksanakan oleh empat macam peradilan (Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara) semuanya  berpuncak  pada  Mahkamah  Agung  sebagai  pengadilan  negara  tertinggi.  Masing- masing pengadilan dalam lingkungan badan-badan peradilan tersebut mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara sejenis tertentu yang merupakan  kompetensi  absolut,  karenanya  apa  yang  merupakan  kompetensi  suatu  badan peradilan secara mutlak tidak mungkin dilakukan oleh badan peradilan lain.
Salah  satu  pilar  negara  hukum  adalah  lembaga  peradilan,  di  antaranya  Peradilan Administrasi  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN),  yang  secara  spesifik  berwenang menyelesaikan  masalah-masalah  administrasi.  Keberadaan  PTUN  di  satu  sisi  dimaksudkan sebagai sarana perlindungan bagi rakyat dari tindakan pemerintah  yang menyimpang, dan di sisi lain sebagai perlindungan bagi Pejabat Tata Usaha Negara agar bertindak sesuai dengan koridor  hukum  yang  berlaku,  sehingga  terwujud  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan yang baik dan adil. Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki pilar tersebut.Hanya saja, selama  beberapa  tahun  pelaksanaannya,  keberadaan  PTUN  di  Indonesia  belum  memberikan perlindungan  hukum  yang  maksimal  bagi  rakyat  dan  belum  mendorong  terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan adil. Dengan kata lain, PTUN belum berfungsi dan  berperan  secara  maksimal  dalam  mendorong  tampilnya  wajah  negara  hukum  Indonesia yang menggembirakan.
Seiring  dengan  permasalahan  di  atas  dan  munculnya  usulan  perubahan  UU  PTUN tersebut, pada tahun 2004 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Di antara perubahan itu adalah pemberian sanksi  bagi  pejabat  yang tidak mematuhi putusan PTUN, sebagaimana diatur  dalam  Pasal 116  ayat  (4)  dan  (5) UU  No.  9  Tahun  2004,  yakni  dalam  bentuk penambahan  sanksi  yang  berupa  pengenaan  denda  dan/atau  sanksi  administratif,  serta diumumkan  di  media  massa  cetak  setempat 4 . Sementara  usulan  tentang  perluasan  obyek sengketa  dan  pengertian  pejabat  tata  usaha  negara,  tidak  mendapatkan  respon.  Masalah sengketa antarbadan tata usaha negara juga tidak dikemukakan sama sekali.
4 Meskipun  perubahan  sanksi  ini  dianggap  ―kemajuan‖,  namun  dalam  implementasinya  masih  mengandung banyak kendala. Lihat ―Jurnal Magister Hukum‖ Vol.1 No.1 Januari (2005) : 108-111.
Diskursus tentang lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dengan konsepsi negara hukum,  yang  menempatkan  peradilan  sebagai  salah  satu  pilarnya.  Oleh  karena  itu,  perlu disajikan tentang negara hukum, baik berupa wacana yang bersifat universal, maupun negara hukum dalam konteks keIndonesiaan 5 .
Negara  hukum  sebenarnya  merupakan  konsep  terbuka  ( openbegrip ),  tetapi  pada implementasinya akan dipengaruhi oleh falsafah dan budaya bangsa, ideologi negara, sistem politik, dan lain-lain, sehingga kemudian negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara  hukum  menurut  Qur’an  dan  Sunnah  atau nomokrasi Islam,  negara  hukum  menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtsstaat , negara hukum menurut konsep Anglo- Saxon , konsep Socialist Legality , dan konsep negara hukum Pancasila 6 .
Secara  sederhana,  dapat  dikatakan  bahwa  negara  hukum  adalah  suatu  negara  yang menjadikan  atau  menempatkan  hukum  sebagai  aturan  main  ( spelregel )  dalam  menata kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  rangka  kemudahan  mencari  dan  mengolah  data penelitian,  maka  lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN) Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Pilihan  terhadap  Lembaga  Negara  ini  setidaknya  karena pertimbangan  yaitu  problematika  apa  saja  yang  dihadapi  atas  kewenangan  PTUN  berkaitan dengan Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif menurut   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).
5 Untuk  mengakses  prinsip-prinsip  dan  unsur-unsur  yang  bersifat  keIndonesiaan  dalam  penelitian  ini  akan merujuk antara lain pada, Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya : Bina Ilmu,  1997;  Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum, Jakarta:  Bulan  Bintang,  1992;  Padmo Wahjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  atas  Hukum ,  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1983;    Azhary, Negara Hukum  Indonesia,  Analisis  Yuridis  Normatif  tentang  Unsur-unsurnya ,  Hamid  Attamimi, Peranan  Keputusan Republik  Indonesia  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara ,  Disertasi  UI,  Jakarta,  1990,  dan  lain-lain. Sedangkan  untuk  mengakses  prinsip-prinsip  umum  negara  hukum  akan  merujuk  pada  buku-buku  yang menyajikan  pembahasan  negara  hukum  seperti,  E.M.A.  Hirsch  Ballin, Rechtsstaat&Beleids ,  W.E.J.  Tjeenk Willink, Zwolle, 1991;  H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht , Uitgeverij Lemma BV. Utrecht, 1995;  J.B.J.M. ten Berge, Besturen Door De Overheid , W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996;  AP  Le  Sueur  dan  JW  Herberg, Constituonal  &  Administrative  Law ,  Cavendish  Publishing  Limited, London,  1995;  P.J.P.  Tak, Rechtsvorming  in  Nederland ,  Samsom  H.D.  Tjeenk  Willink,  1991;    P.  de  Haan,  et. al., Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat , Kluwer, Deventer, 1986, dan lain-lain.
6 Muhammad Tahir Azhary, Op. Cit .,. 63. Setelah Amandemen UUD 1945, eksistensi Indonesia sebagai negara hukum  telah  memiliki  sandaran  konstitusional  yang  pasti  setelah  dengan  tegas  disebutkan  dalam  batang  tubuh UUD  1945,  yakni  dalam  Pasal  1  ayat  (3);  ―Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum‖.  Sebelum  amandemen, pernyataan  bahwa  Indonesia  tergolong  negara  hukum  hanya  disebutkan  dalam  Penjelasan  UUD  1945,  yang diperdebatkan oleh banyak ahli Hukum Tata Negara mengenai validitas dan kekuatan hukumnya.

## PERADILAN TATA USAHA DALAM PERKARA FIKTIF POSITIF
Dalam  hal  penyelesaian  suatu  masalah  yang  dialami  oleh  masyakarakat  adalah melalui jalur hukum, ada dua jalur penyelesaian yang bisa ditawakan  yaitu jalur pengadilan/ jalur litigasi ( litigation ) dan jalur luar pengadilan ( non-litigation ). Penyelesaian menggunakan jalur pengadilan ( litigation ) seperti penggunaan lembaga pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Pengadilan  Militer,  Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah Konstitusi. 7 Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  salah  satunya  adalah  Peradilan  Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana control on the administration . Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  salah  satu  pelaksana  kehakiman  bagi  rakyat  pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. 8 Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986  menyebutkan  bahwa  ―peradilan  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. 9 sengketa tata usaha dalam Pasal 1 angka (4) UU No.  5  Tahun  1986  mengatakan  bahwa  sengketa  tata  usaha  negara  sebagai  sengketa  yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. 10
Namun tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 48 UU No. 5 Tahun1986 mengatakan bahwa : 11
―Dalam  hal  suatu  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  diberi  wewenang  oleh  atau berdasarkan  peraturan  perundang  –  undangan  untuk    menyelesaikan  secara administratif  sengketa  tata  usaha  negara  tertentu,  maka  sengketa  tata  usaha  negara tersebut harus di selesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.‖
Kemudian  peradilan  baru  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan sengketa  tata  usaha  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1,  jika  seluruh  upaya administratif  yang  bersangkutan  telah  digunakan. 12 Untuk  KTUN  yang  memungkinkan adanya upaya administratif gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
7 Endrik Safudin, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, (Malang: Intras Publishing, 2018), 6.
8 A Siti Soetami, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , (Bandung: PT Refika Aditama, 2015),  9.
9 Ibid
10 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradillan Tata Usaha Negara.
11 Philipus  M  Hadjon  et  al, Pengantar  Hukum  Administratif  Indonesia (Introduction  to  the  Indonesian Administratife Law), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002),  316.
12 Ibid
Negara (Pasal 51 ayat 3). Sedangkan KTUN yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. 13
Dalam  perkembangannya,  instrumen  yang  digunakan  dalam  proses  penyelesaian sengketa mengalami penambahan yaitu yang semula Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  dan  saat  ini  adalah  Undang  –  Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua peraturan memiliki salah satu perbedaan, dimana pada  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara mengatakan dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 3 Ayat 3 mengatakan bahwa :
1. apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan, sedangkan  hal  itu  menjadi  kewajibannya,  maka  hal  tersebut  disamakan  dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang  dimohonkan,  sedangkan  jangka  waktu  sebagaimana  ditentukan  dalam peraturan perundang – undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata  Usaha  Negara  tersebut  dianggap  telah  menolak  mengeluarkan  keputusan yang dimaksud;
3. dalam  hal  peraturan  perundang  –  undangan  yang  bersangkutan  tidak  menetukan jangka  waktu  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (2),  maka  setelah  lewat jangka  waktu  empat  bulan  sejak  diterimanya  permohonan,  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dianggap  telah  mengeluarkan  keputusan penolakan.
Kemudian berbeda halnya dengan Pasal 53 pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang Administratif Pemerintahan yaitu berbunyi :
1. batas  waktu  kewajiban  untuk  menetapkan  dan/atau  melakukan  keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. jika  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  tidak  menentukan  batas  waktu kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  maka  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  wajib  menetapkan  dan/atau  melakukan  keputusan  dan/atau tindakan  dalam  waktu  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  kerja  setelah  permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
13 Ibid , 317.
3. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan  tidak  menetapkan  dan/atau  melakukan  keputusan  dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dikabulkan secara hukum;
4. permohonan  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk  memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
5. pengadilan  wajib  memutusakan  permohonan  sebagaimana  pada  ayat  (4)  paling lama 21 dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
6. Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  wajib  menetapkan  keputusan  untuk melaksanakan  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan.
Berdasakan  kedua  ketentuan  diatas  bahwa  rumusan  dalam  Pasal  3  ayat  3  Undang  – Undang Nomor 5 Tahun 1986 menerapkan prinsip ―Fiktif Negatif‖ sedangkan pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan menganut prinsip ―Fiktif Positif‖. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diistilahkan sebagai fiktif negatif  karena  memuat  konsteks  tentang  ―fiktif‖  yang  menunjukan  bahwa  keputusan  Tata Usaha Negara yang digugat sebenarnya tidak berwujud. 14 Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  negara  yang  kemudian  dianggap  disamakan  dengan  sebuah Tata  Usaha  Negara  yang  nyata  tertulis. 15 Sedangkan  istilah  ―negatif‖  menunjukan  bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh orang atau badan hukum perdata. 16 Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan  (diam  saja),  sedangkan  hal  itu  menjadi kewajibannya,  maka  sikap  diamnya  tersebut  disamakan  dengan  Keputusan  Tata  Usaha Negara. 17 Berbeda  dengan  prinsip  fiktif  postif  dalam  Undang  –  Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Admistratif  Pemerintahan  bahwa  sebuah  fiksi  hukum  yang  mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya  dalam  limit  waktu  sebagaimana  yang  ditentukan  dan  apabila  prasyarat  ini  tidak
14 Budiamin  Rodding,  ― Keputusan  Fiktif  Negatif  dan  Fiktif  Positif  Dalam  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik ‖,  Tanjung  Pura  Law  Journal,  Vol.  1  Januari  2017, http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj diakses  pada tanggal 5 Oktober 2020 : 26-37.
15 Ibid.
16 Ibid .
17 Ibid .
terpenuhi, otoritas adminisrasi dianggap mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan yang dimohonkan kepadanya. 18
Hadirnya  keputusan  fiktif  dalam  Pasal  53,  Pasal  77,  dan  Pasal  78  UU  AP  sebagai perubahan  dari  konsep  fiktif  negatif  dalam  Pasal  3  UU  PTUN  merupakan  embrio  dan  spirit perwujudan  hadirnya  reformasi  birokrasi  dalam  pencegahan  maladministrasi  bagi  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan. 19 Namun  jenis  keputusan  fiktif  positif  berpotensi menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  fungsinya  sebagai  alat  bukti  hak  yang  diberikan oleh  Pejabat/Badan  Tata  Usaha  Negara. 20 Serta  mengenai  keabsahan  keputusan  fiktif  positif tersebut perlu ditinjau kembali sifat otomatis dikabulkannya. 21
Adanya  perbedaan  diantara  keduanya,  dapat  dilihat  dari  segi  asas lex  posterior derogat legi priori artinya adalah aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. Asas lainnya yang dapat menjawab diantara penerapan prinsip fiktif negatif atau penerapan prinsip fiktif positif adalah asas lex specialis derogat lex generalis artinya bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.
Melihat bahwa fiktif negatif tidak lagi sesuai dengan perubahan- perubahan yang ada di  masyarakat  sehingga  pemerintah  menerapkan  fiktif  positif  penyelesaian  masalah  yang dapat  dikatakan  ini  bagian  dari  reformasi  birokrasi.  Namun  jika  melihat  dari  kaca  mata hukum,  tidak  adanya  keputusan  tertulis  dari  Badan  atau  Pejabat  yang  menyatakan  bahwa permohonannya  dikabulkan  atau  ditolak  sehingga  ini  membuat  ketidakpastian  meski selanjutnya orang atau badan hukum perdata meminta putusan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
―Dengan  berlakunya  Ketentuan  Pasal  53  UUAP,  bukan  berarti  secara  mutatis  dan mutandis  ketentuan  Pasal  3  UU  Peratun  menjadi  tidak  berlaku,  karena  Lampiran  II huruf C, angka 221 UU No. 12 Tahun 2011, mengatur bahwa pencabutan peraturan perundang – undangan yang sudah tidak berlaku  harus dilakukan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan yang baru. Meskipun secara daya guna norma Pasal 3  UU  Peratun  sudah  tidak  efektif,  namun  demikian  pengadilan  hendaknya  tidak menolak pendaftaran perkara dengan menggunakan dasar pasal 3 UU Peratun, karena pada  prinsipnya  pengadilan  tidak  boleh  menolak  perkara  yang  diajukan  oleh masyarakat. terhadap gugatan tersebut dapat disikapi pada tahap dismisal  proses oleh
18 Enrico Simanjuntak, ― Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia ‖, Jurnal  Rechts  Vinding  (Media  Pembinaan  Hukum  Nasional ),  Volume  7  Nomor  2  Agustus  (2018)  :  301-320 http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250 diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.
19 Bagus  Teguh  Santoso,‖Keputusan  Fiktif  Positif  Sebagai  Bentuk  Reformasi  Birokrasi  Berdasarkan  Prinsip Good Govenance”, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, diakses pada tanggal 7 September 2020.
20 Kartika Widya Utama,  ― Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif ‖, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, diakses pada tanggal 7 September 2020.
21 Ibid.
Ketua  Pengadilan  dengan  menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  (vide  pasal  62 ayat  (1)  huruf  (a)  UU  Peratun).  Demikian  juga  seandainya  suatu  gugatan  telah diperiksa  oleh  majelis  hakim,  maka  perkara  tersebut  dapat  disikapi  dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan mendasar pada asas lex posteriore derogat legi priori . Pada saat gugatan dengan menggunakan dasar Pasal 3 UU  Peratun  diajukan  ke  pengadilan,  hendaknya  kepaniteraan  memberikan  saran adanya ketentuan pasal 53 UU AP tersebut‖ 22
Dapat  dikatakan  bahwa  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  dan  Undang  –  Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  mempunyai  ketidakharmonisan  di  dalam  peraturan  perundang  –  undangan. Untuk itu, dalam hal untuk mengatasi disharmonisasi peraturan perundang – undangan dapat dilakukan yaitu: 23
1. mengubah/mencabut  pasal  tertentu  yang  mengalami  disharmonisasi  atau  seluruh pasal peraturan perundang  - undangan  yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;
2. mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif;
3. menerapkan  asas Lex  superior  derogat  legi  inferiori , Lex  specialis  derogat  legi generalis, Lex posterior derogat legi prior.
Surat  permintaan  persetujuan  dalam  hukum  administrasi  negara  dikenal  dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara ("UU  51/2009")  yang  dimaksud  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah: ―….suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual,  dan  final,  yang  menimbulkan akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata.‖  Apabila  surat  persetujuan memenuhi  ciri-ciri  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  2009  tersebut,  maka  itu  termasuk  sebagai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Kemudian, mengenai  apakah  permintaan  persetujuan  yang  tidak  dibalas  dalam  jangka  waktu  tertentu
22 Hasil  rumusan  Diklat  Kapita  Selekta  Tata  Usaha  Negara  Bagi  Pimpinan  Pengadilan  Tingkat  Pertama,  mulai tanggal 19 maret 2017 sampai dengan 25 maret 2017 dipusdiklat mahkamah agung RI, Mega Mendung, Bogor Dalam jurnal Enrico Simanjuntak, ―Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya‖, Op.Cit .
23 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral  Peraturan  Perundang  – Undangan ―Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang – Undangan‖ http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn- dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.
maka dianggap menyetujui? Untuk menjawab hal ini kita perlu merujuk pada ketentuan Pasal 3 sebagai berikut:
1. Apabila  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan, sedangkan  hal  itu  menjadi  kewajibannya,  maka  hal  tersebut  disamakan  dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  tersebut  dianggap  telah  menolak  mengeluarkan  keputusan  yang dimaksud;
3. Dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  tidak  menentukan jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2),  maka  setelah  lewat  jangka waktu  empat  bulan  sejak  diterimanya  permohonan,  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dianggap  telah  mengeluarkan  keputusan penolakan.
Di  dalam penjelasan  Pasal  3  ayat  (2)  disebutkan:  ―Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  yang  menerima  permohonan  dianggap  telah  mengeluarkan  keputusan  yang  berisi penolakan  permohonan  tersebut  apabila  tenggang  waktu  yang  ditetapkan  telah  lewat  dan Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  itu  bersikap  diam,  tidak  melayani  permohonan  yang telah  diterimanya.‖  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)  serta  penjelasannya,  dapat diketahui bahwa jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan jawaban atas permohonan  keputusan  yang  diajukan,  maka dapat  dipersamakan  dengan  penolakan  untuk mengeluarkan  keputusan.  Kemudian,  jika peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan tidak  menentukan  jangka  waktu,  maka  menurut  Pasal  3  ayat  (3)  setelah  lewat  jangka  waktu empat  bulan  sejak  diterimanya  permohonan,  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang bersangkutan juga dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  berpendapat  sebagaimana 24 bahwa apabila  yang  dimohon  oleh  pemohon  itu  merupakan  bidang  wewenang  yang  menjadi kewajibannya,  maka  sikap  diam  seperti  itu  menurut  Pasal  3  juga  dianggap  sebagai  telah mengeluarkan  suatu  penetapan  tertulis  yang  berisi  suatu  penolakan  dari  Badan  atau  Jabatan
24 Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Buku  I:  Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara , Cetakan ke-3, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 185-187.
Tata Usaha Negara yang menerima permohonan itu. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  fiktif  dan  negatif  sifatnya,  karena  Badan  atau  Jabatan Tata Usaha Negara yang menerima permohonan itu bersikap diam tidak berbuat apa-apa dan tidak  mengeluarkan  suatu  keputusan  apa  pun  tetapi  oleh  undang-undang  dianggap  telah mengeluarkan  suatu  penetapan  tertulis  yang  berisi  suatu  penolakan  atas  suatu  permohonan yang telah diterimanya itu.
Tetapi  apakah  yang  dimohonkan  itu  benar  merupakan  kewajiban  dari  Badan  atau Jabatan  Tata  Usaha  Negara  yang  menerima  permohonan  atau  bukan  tentunya  barulah  dapat ditentukan  secara  pasti  setelah  hal  itu  diputuskan  oleh  Hakim  Tata  Usaha  Negara.  Dengan demikian, maka sikap diam yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) tersebut selalu dapat digugat di  muka  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Dalam  keseluruhannya  Pasal  3  itu  memperluas pengertian  penetapan  tertulis  karenanya  juga  berarti  memperluas  ruang  lingkup  kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. 25
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan salah satu instrumen pemerintah yang  paling  sering  muncul  dalam  interaksi  antara  warga  negara  dan  pemerintah,  terutama dalam  bentuk  izin.  Tanggapan  pemerintah  terhadap  permohonan  yang  diajukan  oleh  warga negara  dapat  berupa  mengabulkan,  menolak  atau  bersikap  diam.  Sikap  diam  pemerintah, tentunya  setelah  lewat  jangka  waktu  yang  ditetapkan,  dalam  konteks  UU  Peradilan  Tata Usaha  Negara  diartikan  sebagai  penolakan  atau  disebut  sebagai  KTUN  Fiktif  Negatif. Sedangkan, dalam konteks UU Administrasi Negara, sikap diam pemerintah dianggap sebagai mengabulkan  permohonan  tersebut,  sehingga  kerap  disebut  sebagai  KTUN  Fiktif  Positif. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah KTUN Fiktif Positif berlaku secara otomatis. 26
Dalam  UU  Administrasi  Negara,  untuk  melaksanakan  suatu  KTUN  Fiktif  Positif, pemohon mengajukan terlebih dahulu permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Perihal pengajuan  permohonan  KTUN  Fiktif  Positif,  Mahkamah  Agung  melalui  Perma  Nomor  5 Tahun  2015  yang  selanjutnya  dicabut  oleh  Perma  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Pedoman Beracara  Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintah, telah mengatur mengenai prosedur permohonan dimaksud. Dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017, permohonan dapat tidak diterima
25 https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5108602302e5e/apakah-sikap-diam-pejabat-tun-berarti- setuju/ diakses pada tanggal 19 September 2020.
26 https://business-law.binus.ac.id/2018/02/22/ktun-fiktif-positif-apakah-berlaku-otomatis/ diakses  pada  tanggal 19 September 2020.
dalam  hal  (1)  permohonan  tidak  memenuhi  syarat  formal;  (2)  pemohon  tidak  mempunyai kedudukan  hukum  ( legal  standing );  atau  (3)  pengadilan  tidak  berwenang.  Dan  permohonan ditolak  apabila  alasan  permohonan  tidak  berdasarkan  hukum.  Adapun  kriteria  permohonan guna  mendapatkan  keputusan  dan/atau  tindakan  Badan/Pejabat  Pemerintahan,  yaitu: (1)Permohonan  dalam  lingkup  kewenangan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan; (2)Permohonan  terhadap   keputusan  dan/atau  tindakan  untuk  menyelenggarakan  fungsi pemerintahan;  (3)Permohonan  terhadap  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  belum  pernah ditetapkan  dan/atau  dilakukan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan;  dan  (4)Permohonan untuk  kepentingan  pemohon  secara  langsung.  Sedangkan,  permohonan  dianggap  gugur apabila  pemohon  tidak  hadir  dalam  persidangan  2  (dua)  kali  berturut-turut  pada  sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau pemohon tidak serius.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  KTUN  Fiktif  Positif  tidak berlaku secara otomatis, namun perlu dilakukan upaya berupa pengajuan permohonan kepada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  di  tempat  kedudukan  termohon.  Permohonan  pun  dapat ditolak atau tidak diterima dengan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas.

## PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
Sebuah  penelitian  sederhana  telah  dilakukan  tim  Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan Mahkamah  Agung,  dikoordinasi  Tri  Cahya  Indra  Permana  dengan  studi  kepustakaan ditambah  menyebar  kuesioner  kepada  100  orang  pihak  yang  berperkara  dan  pengunjung  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  sepanjang  Oktober  2015.  Dari  jumlah  itu  hanya  58 responden yang menjawab pertanyaan peneliti dengan sungguh-sungguh dan lengkap. 27
Efektivitas  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dalam  upaya  paksa belum  efektif  menjamin  kepatuhan  pejabat  terhadap  putusan  PTUN.  Kepatuhan  pejabat memang telah lama menjadi problem PTUN. Sudah beberapa kali penelitian dilakukan yang membuktikan itu. Termasuk penelitian yang dilakukan Supandi (kini Hakim Agung di kamar TUN)  di  PTUN  Medan,  dan  penelitian  Istiwibowo  di  PTUN  Jakarta  dalam  periode  2008- 2013. Istibowo, juga hakim TUN, menemukan fakta dari 276 putusan hanya 15 putusan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, 261 (setara 95%) tidak dilaksanakan.
27 https://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt577f09bf44b74/iius-constituendum-i-kepatuhan-terhadap- putusan-ptun/ diakses pada tanggal 19 September 2020.
Upaya  paksa  yang  bisa  dikenakan  bisa  dibaca  dalam  Pasal  116 Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Pada  dasarnya  tergugat  harus  melaksanakan putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  (BHT)  secara  sukarela.  Jika  dalam  waktu  60 hari  setelah  putusan  BHT,  tergugat  tak  juga  melaksanakan  kewajibannya,  maka  Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Jika  tergugat  membandel  juga  penggugat  bisa  minta  Ketua  Pengadilan  untuk memerintahkan  tergugat  melaksanakan  putusan.  Jika  masih  tetap  membandel,  Pejabat  TUN bersangkutan  dapat  dikenakan  pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan/atau  sanksi administratif. Selanjutnya, ada pula upaya mengumumkan pejabat yang tak mematuhi putusan itu lewat media massa. Selain itu, Ketua Pengadilan bisa mengirimkan surat kepada Presiden untuk memerintahkan pejabat yang dihukum melaksanakan putusan pengadilan.

## SIFAT EKSEKUSI
Sebelum  ada  revisi  UU  No.  5  Tahun  1986,  eksekusi  putusan  Peradilan  TUN  lebih dipengaruhi  asas self  respect atau self  obedience dan  sistem floating  execution .  Artinya, kewenangan melaksanakan putusan sepenuhnya diserahkan kepada Badan atau Pejabat TUN yang berwenang tanpa ada kewenangan PTUN menjatuhkan sanksi. Setelah UU No. 5 Tahun 1986 direvisi, sifatnya berubah menjadi fixed execution , yakni eksekusi yang pelaksanaannya dapat  dipaksakan  pengadilan  melalui  sarana-sarana  pemaksa  yang  diatur  dalam  perundang- undangan. Publikasi putusan melalui media massa, misalnya, dapat mendorong kontrol sosial.
Salah satu  perkembangan penting dalam  eksekusi  putusan PTUN  yang berkekuatan hukum  tetap  adalah  lahirnya  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan. Undang-Undang  ini  mengatur  sanksi  administrasi  seperti dwangsom yang  dapat  dijatuhkan kepada Pejabat Pemerintahan. Kalaupun belum ada aturan teknis, tidak dilarang memasukkan petitum  pembayaran  uang dwangsom dan  sanksi  administratif.  Faktanya,  sudah  ada pengadilan  yang memasukkan dwangsom dalam amar majelis hakim, misalnya, putusan No. 47/G/2008 di PTUN Semarang.
Sangat  penting  untuk  segera  mengatur  eksekutabilitas  putusan  PTUN.  Apakah  jika diatur,  maka  ada  jaminan  pejabat  otomatis  patuh?  Tidak  dipatuhinya  putusan  PTUN  bukan hanya terletak pada pengaturan  yang tidak tegas atau tidak ada peraturan pelaksanaan upaya paksa,  tetapi  juga  pada  lembaga  mana  yang  seharusnya  memastikan  pelaksanaan  putusan
PTUN. Jika semata menggunakan prinsip kesukarelaan ( self obedience ), efektivitasnya sangat bergantung pada budaya hukum si pejabat.
Selain dwangsom, gijzeling alias  paksa  badan  menjadi  alternatif.  Artinya,  terhadap pejabat  yang  tidak  melaksanakan  putusan  dikenakan  paksa  badan.  Dalam  hal  ini,  yakni gijzeling pejabat tampaknya belum memungkinkan mengingat kultur di Indonesia dan sanksi itu  akan sangat  mengganggu layanan publik. Salah satu  opsi dalam konteks ini adalah RUU Tindak  Pidana  Penyelenggaraan  Peradilan  dan  Penghinaan  di  Luar  Pengadilan  yang  telah disusun Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) dan diserahkan ke Badan Legislasi DPR. RUU ini  – publik  mengenalnya  sebagai  RUU Contempt  of  Court —menjadi  salah  satu  hukum  masa depan  yang  didambakan  bisa  mengatasi  problem  eksekutabilitas  putusan  TUN  yang  telah berkekuatan hukum tetap.

## KESIMPULAN
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan salah satu instrumen pemerintah yang  paling  sering  muncul  dalam  interaksi  antara  warga  negara  dan  pemerintah,  terutama dalam  bentuk  izin.  Tanggapan  pemerintah  terhadap  permohonan  yang  diajukan  oleh  warga negara  dapat  berupa  mengabulkan,  menolak  atau  bersikap  diam.  Sikap  diam  pemerintah, tentunya  setelah  lewat  jangka  waktu  yang  ditetapkan,  dalam  konteks  UU  Peradilan  Tata Usaha  Negara  diartikan  sebagai  penolakan  atau  disebut  sebagai  KTUN  Fiktif  Negatif. Sedangkan, dalam konteks UU Administrasi Negara, sikap diam pemerintah dianggap sebagai mengabulkan permohonan tersebut, sehingga kerap disebut sebagai KTUN Fiktif Positif.
Perihal  pengajuan  permohonan  KTUN  Fiktif  Positif,  Mahkamah  Agung  melalui Perma  Nomor  5  Tahun  2015  yang  selanjutnya  dicabut  oleh  Perma  Nomor  8  Tahun  2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan/Pejabat  Pemerintah,  telah  mengatur mengenai  prosedur  permohonan  dimaksud.  KTUN  Fiktif  Positif  tidak  berlaku  secara otomatis,  namun  perlu  dilakukan  upaya  berupa  pengajuan  permohonan  kepada  Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan termohon. Permohonan pun dapat ditolak atau tidak diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
Hadjon,  Philipus  M  et  al. Pengantar  Hukum  Administratif  Indonesia (Introduction  to  the Indonesian Administratife Law). Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2002.
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5108602302e5e/apakah-sikap-diam-pejabat- tun-berarti-setuju/ diakses pada tanggal 19 September 2020.
https://business-law.binus.ac.id/2018/02/22/ktun-fiktif-positif-apakah-berlaku-otomatis/
diakses pada tanggal 19 September 2020.
https://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt577f09bf44b74/iius-constituendum-i- kepatuhan-terhadap-putusan-ptun/ diakses pada tanggal 19 September 2020.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I:  Beberapa  Pengertian  Dasar  Hukum  Tata  Usaha  Negara ,  Cetakan  ke-3.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1993.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Direktorat  Jendral Peraturan Perundang  – Undangan ―Hukum  Tata  Negara dan  Peraturan  Perundang  – Undangan‖ http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi- peraturan-perundang-undangan.html diakses pada tanggal 7 Oktober 2019
Rodding, Budiamin ― Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan  Publik ‖,  Tanjung  Pura  Law  Journal,  Vol.  1  Januari  2017, http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj : 26-37.
Safudin, Endrik. Alternatif  Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Malang:  Intras Publishing. 2018.
Santoso,  Bagus  Teguh.‖Keputusan  Fiktif  Positif  Sebagai  Bentuk  Reformasi  Birokrasi Berdasarkan  Prinsip Good Govenance”, Fakultas  Hukum  Universitas  Bhayangkara, diakses pada tanggal 7 September 2020.
Simanjuntak, Enrico ― Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia ‖, Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional ), Volume
7 Nomor 2 Agustus (2018) : 301-320
http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250.
Soetami, A Siti. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Bandung: PT Refika Aditama. 2015.
Tjandra,W. Riawan. Peradilan Tata Usaha Negara; Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2009.
Utama,  Kartika  Widya.  ― Surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Yang  Bersifat  Fiktif  Positif ‖,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, diakses pada tanggal 7 September 2020.