Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Sep-2021, Vol.6, No.2, hal.40-57 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI COKLAT SILVER QUEEN BLOCK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
1 Dewi Amrom Musta’idah , 2 Yumna Hasna’ Azizah , 3 Doli Witro, 4 Dena Ayu, 5 Muhamad Izazi Nurjaman
12 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
345 UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: amromdewi@gmail.com azizahhasna2998@gmail.com doliwitro01@gmail.com denaayu184@gmail.com muhamadizazinurjaman@gmail.com

## Abstract
Buying  and  selling  silver  queen  block  chocolate  is  currently  in  great  demand  by  consumers. However, there are several problems in buying and selling chocolate in practice, including the lack  and  incompatibility  of  information  about  the  chocolate  being  sold.  This  study  highlights consumer protection for buying and selling silver queen block products and the responsibility of business  actors  to  buy  and  sell  silver  queen  block  products  in  the  marketplace.  The  research, including  normative  juridical  research,  is  legal  research  using  a  literature  review.  The  study results show that consumer protection against buying and selling silver queen block chocolate is in the form of the right for consumers to know the factual information about the purchased silver  queen  block  chocolate.  Meanwhile,  if  the  consumer  feels  aggrieved  as  a  result  of consuming  the  chocolate,  the  buyer  receives  compensation  from  the  seller  in  the  form  of  a refund and replacement of goods equivalent to or following the value of the goods returned, this regulation  is  following  applicable  law  with  Article  19  of  Law  Number  8  of  1999  concerning Consumer Protection. When viewed from the perspective of sharia economic law, the concept of khiyar  in  online  buying  and  selling  is  able  to  provide  protection  for  buyers  when  the  goods ordered are not in accordance with expectations and the application of the khiyar concept in practice will create transactions that provide benefits and avoid harm.
Keywords : Consumer Protection, Silver Queen Block, Buy and Sell

## Abstrak
Jual  beli  coklat  silver  queen  block  saat  ini  banyak  diminati oleh  para  konsumen.  Akan  tetapi pada  praktiknya  terdapat  beberapa  masalah  dalam  jual  beli  coklat  tersebut,  di  antaranya adalah  kurangnya  dan  tidak  sesuainya  informasi  mengenai  coklat  yang  dijual.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menyoroti  perlindungan  konsumen  atas  jual  beli  produk  silver  queen  block dan pertanggungjawaban pelaku bisnis atas jual beli produk silver queen block di marketplace. Penelitian termasuk penelitian yuridis normatif, merupakan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan  kajian  pustaka.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  perlindungan konsumen  terhadap  jual  beli  coklat  silver  queen  block  berupa  adanya  hak  bagi  konsumen mengetahui  informasi  yang  aktual  tentang  coklat  silver  queen  block  yang  dibeli.  Adapun apabila  konsumen  merasa  dirugikan  akibat  mengonsumsi  coklat  tersebut  pembeli  menerima
2 | Dewi Amrom Musta’idah dkk.
kompensasi dari pihak penjual berupa pengembalian dana dan pergantian barang yang setara atau  sesuai  dengan  nilai  barang  yang  dikembalikan,  peraturan  ini  sesuai  dengan  pasal  19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila dilihat dalam perspektif  hukum  ekonomi  syariah  dengan  konsep  khiyar  dalam  jual  beli  online  mampu memberikan  perlindungan  bagi  pembeli  ketika  barang  yang  dipesan  tidak  sesuai  dengan harapan  dan  penerapan  konsep  khiyar  dalam  praktiknya  akan  menciptakan  transaksi  yang memberikan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.
Kata Kunci ,: Perlindungan Konsumen, Silver Queen Block, Jual Beli

## PENDAHULUAN
Dewasa ini hampir segala kebutuhan manusia telah banyak dipasarkan melalui marketplace seperti shopee,  lazada,  tokopedia, dan  lainnya. Marketplace adalah  wadah  atau  tempat  bertemunya  penjual  dan  pembeli secara online . 1 Hal  ini  tentu  memudahkan  manusia  dalam  memenuhi kebutuhan dan kian digemari karena dalam marketplace lebih mudah dalam berbagai  aspek  seperti  pencarian  barang,  pembayaran,  hingga  pengiriman. 2 Marketplace tidak  hanya  menyediakan  kebutuhan  primer  saja  akan  tetapi telah mencapai ranah sekunder dan tersier. Oleh karenanya, jual beli secara online mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. 3
Peningkatan  jual  beli  secara online tersebut  dapat  terlihat  dalam  riset yang  dilakukan  oleh  Facebook  dan Bain  &  Company yang  menunjukkan bahwa lebih dari 50% konsumen yang khususnya berada di Asia melakukan perbelanjaan  secara online selama  masa  pandemi  Covid-19.  Kedua perusahaan  tersebut  meyakini  bahwa  hal  ini  akan  memberikan feedback yang  lebih  baik. Salah  satunya tren di  masa  kini,  walaupun  telah  memasuki
1 Mhd. Rasidin, Imaro Sidqi, and Doli Witro, “Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in the Industrial Revolution Era 4.0,” Nurani 20,  no.  1  (2020):  97 – 106,  https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6029; Muhamad  Yusuf,  Mira  Zuzana,  and  Doli  Witro,  “Literacy  Education  Urgency  for  Centennial Generation in Industrial Revolution 4.0,” Paedagogia: Jurnal Pendidikan 9, no. 2 (November 24,  2020):  1 – 14,  https://doi.org/10.24239/pdg.Vol9.Iss2.61;  Sudung  Simatupang,  Efendi Efendi, and Debi Eka Putri, “Facebook Marketplace Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Beli,” Jurnal Ekbis 22, no. 1 (2021): 28 – 41, https://doi.org/10.30736/je.v22i1.695.
2 Lisa  Octaviani  and  Arief  Sudrajat,  “Fenomena  Perilaku  Belanja  Online  Sebagai Alternatif  Pilihan  Konsumsi  Di  Kalangan  Mahasiswa  Universitas  Negeri  Surabaya,”
Paradigma 4, no. 3 (2016): 1 – 6,
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/issue/view/1067;  Wiji  Nurasih, Mhd.  Rasidin,  and  Doli  Witro,  “Islam  Dan  Etika  Bermedia  Sosial  Bagi  Generasi  Milenial: Telaah  Surat  Al- ’Asr,” Al-Mishbah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah  Dan  Komunikasi 16,  no.  1  (July  9, 2020): 149 – 78, https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol16.Iss1.194.
3 JFX  Susanto  Soekiman,  Agus  Baktiono,  and  I  Putu  Artaya,  “Optimization  of Governance Model of Post-Food Harest and Distribution in Msme Centers in 5 Subdistricts in Sidoarjo  Regency,” Journal  of  Economics,  Business  &  Accountancy  Ventura 20,  no.  3  (2018):
295 – 308, https://doi.org/10.14414/jebav.v20i3.1089.
masa new normal . Peningkatan secara drastis mulai bulan April tahun 2020, oleh  karena  itu  lebih  dari  70%  masyarakat  diyakini  akan  terus  berbelanja secara online . 4
Pesatnya  perkembangan  jual  beli  secara online tidak  hanya menimbulkan  dampak  yang  positif  akan  tetapi  terdapat  beberapa  dampak negatif,  antara  lain: 5 1)  Konsumen  hanya  dapat  melihat  keadaan,  jenis,  dan bentuk barang secara virtual, dalam hal ini konsumen tidak dapat memegang dan  mengidentifikasi  secara  langsung  barang  tersebut;  2)  kemungkinan terdapat  ketidakjelasan  atas  informasi  yang  diperoleh  konsumen  mengenai produk yang ditawarkan dan kurangnya kepastian atas informasi yang  yang diberikan;  3)  Ketidakjelasan  pemangku  hukum  dari  pelaku  bisnis;  4) Pembayaran  dengan  menggunakan electronic  cash atau credit  card masih memiliki kerugian cukup besar karena tidak adanya jaminan keamanan dan privasi untuk bertransaksi secara elektronik; 5) Adanya pembebanan risiko yang  dibebankan  kepada  pihak  konsumen  karena  pembayaran  telah  lunas bahkan  saat  barang  belum  diterima,  dan  tanggungan  tersebut  merupakan tanggungan pengiriman bukan tangungan atas sesuatu yang telah dibeli; dan, 6) Transaksi secara online bersifat borderless yaitu bersifat lintas kota, pulau, bahkan  negara  yang  dapat  menimbulkan  permasalahan  yuridiksi  hukum negara  mana  yang  berlaku  dan  berwenang  atas  permasalahan  yang  timbul tersebut.
Satu di antara jual beli yang selalu mendapat tempat di hati masyarakat yaitu jual beli makanan. Jual beli makanan kini sudah terdapat di e-commerce . Jual beli tersebut mengalami peningkatan meskipun pada dasarnya jual beli secara  oinline  membutuhkan  waktu  pengiriman,  akan  tetapi  masih  banyak penjual  yang  memasarkan  makanannya  secara online ,  termasuk  jual  beli coklat silver queen block . Pada jual beli ini terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, pada caption atau keterangan produk terdapat kata “Grade A” ataupun beberapa di antaranya mengatasnamakan perusahaan asli pembuat coklat  tersebut.  Coklat  tersebut  tidak  dikemas  sebagaimana  layaknya, melainkan  dikemas  dalam  plastik  dengan  berat  1  kg.  Ketika  melihat  pada kolom rating atau  penilaian,  terdapat  beberapa  konsumen  yang  kecewa, tidak  hanya  pada  satu  toko,  akan  tetapi  terdapat  cukup  banyak  toko  yang menjual produk yang sama mendapat rating buruk dari para konsumen. Para
4 Katadata.co.id, “Riset Facebook: Belanja Online Bahan Pokok Tetap Tren Saat Normal Baru,”  2020,  https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ee0aed311495/riset -facebook- belanja-online-bahan-pokok-tetap-tren-saat-normal-baru.
5 A.  Halim  Barkahtullah, Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Transaksi  E- Commerce Lintas Negara Di Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 35.
4 | Dewi Amrom Musta’idah dkk.
konsumen  merasa  coklat  tersebut  secara  rasa  jauh  dari  coklat  yang  asli, kualitasnya  pun  sangat  berbeda  dengan  produk  aslinya.  Konsumen  merasa dirugikan dan banyak dari mereka mengeluh lewat kolom komentar.
Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  diperlukan dan  telah  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  (UUPK) bahwa  “Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  konsumen”.  UUPK  menyatakan  bahwa  perlindungan  konsumen adalah  semua  usaha  yang  dilakukan  untuk  menjamin  adanya  kepastian hukum  dan  memberi  perlindungan  terhadap  konsumen.  Ruang  lingkup perlindungan  konsumen  sangat  luas  yang  mana  mencakup  perlindungan konsumen  terhadap  barang  dan  jasa,  mulai  dari  tahap  kegiatan  untuk mendapatkan barang dan jasa sampai dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh  pemakaian  barang  dan/atau  jasa.  Aspek  perbedaan  konsumen  terbagi menjadi dua, yaitu: 1) Perlindungan  pada konsumen atas barang yang telah diserahterimakan  dan  ketidaksesuaian  atas  barang  telah  disetujui  oleh keduanya; dan 2) Perlindungan terhadap konsumen atas terdapatnya syarat yang diberlakukan kepada konsumen secara tidak adil. 6
Berangkat dari penjelasan di atas, tulisan ini membahas mengenai  jual beli silver  queen  block dalam  perspektif hukum positif  dan hukum  ekonomi syariah yang bertujuan untuk memahami atas perlindungan konsumen yang melakukan  transaksi  jual  beli  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menyoroti  perlindungan  konsumen  atas  jual  beli  produk silver  queen  block dan  pertanggungjawaban  pelaku  bisnis  atas  jual  beli  produk silver  queen block di marketplace .

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  yuridis  normatif  yang  merupakan sebuah  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  kajian  pustaka  atau  kajian yang berkaitan tentang hukum. 7 Ada dua pembagian bahan hukum sekunder yaitu hukum primer dan sekunder.  Bahan hukum primer bersifat autoritatif (otoritas),  seperti  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Sedangkan  yang  dimaksud  bahan  kajian  hukum
6 Saefudin  and  Riza  Laely Ikayanti,  “Perlindungan  Hak -Hak  Konsumen  E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Konvensi Internasional,” Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014): 63 – 84, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1948.
7 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian  Hukum (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003), 27 – 28; Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media  Group,  2005),  41;  Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 24.
sekunder yaitu bahan  lain yang digunakan untuk mendukung bahan primer seperti  buku,  artikel,  tesis,  dokumen,  dan  semua  bahan  yang  membahas mengenai  perlindungan  konsumen  atas  jual  beli  barang  tanpa  label  dan tanggung  jawab  penjual  terhadap  konsumen  dijadikan  bahan  analisis mengenai  penelitian  ini.  Setelah  terkumpulnya  data  dan  bahan-bahan tersebut  kemudian  dianalisis  dengan content  analysis yaitu  teknik  analisis atau cara untuk menemukan, mengelola, mengidentifikasi, dan menganalisis hingga mendapatkan kesimpulan yang signifikan. 8

## PERLINDUNGAN  KONSUMEN  ATAS  JUAL  BELI  COKLAT SILVER  QUEEN BLOCK
Saat ini perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat  signifikan 9 .  Perkembangan  tersebut  secara  tidak  langsung  seperti pedang bermata dua, karena memiliki kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup  manusia  sekaligus  menjadi  sarana  atau  perbuatan  yang  dapat merugikan beberapa pihak yang berada di dalamnya.  Transaksi bisnis saat ini  lebih  mudah  dilakukan  karena  adanya  perkembangan  teknologi,  tanpa perlu  bertatap  muka  antara  pembeli  dengan  penjual  membuat  transaksi bisnis secara online menjadi salah satu tonggak kemajuan perekonomian.
E-commerce merupakan  suatu  transaksi  bisnis  yang  menggunakan teknologi  elektronik  di  dalamnya  terdapat  beberapa  pihak  seperti  adanya konsumen  dan  perusahaan  yang  sebagai  pelaku  usaha  yang  mengadakan transaksi dalam hal ini uang dan barang secara online . 10 Dewasa ini bentuk transaksi  yang  dilakukan  menjadi  hal  yang  sangat  potensial  karena  pelaku usaha dan konsumen melakukan transaksi dengan biaya yang terjangkau dan terdapat efisiensi waktu. Akan tetapi, dalam UUPK yang terdapat pada pasal
8 Burhan  Bungin, Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologi  Ke  Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203.
9 Doli Witro, “Problematika Hoax Di Media Sosial: Telaah Pesan Tabayyun Dalam Surat Al- Hujurat/49: 6,” in Proceedings of the 3rd BUAF (Borneo Undergraduate Academic Forum) (Kalimantan  Tengah,  Indonesia,  17-19  Oktober:  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Palangkaraya,  2018),  183 – 90;  Doli  Witro,  Luqyana  Azmiya  Putri,  and  Vegia  Oviensy,
“Kontribusi  Media  Sosial  Terhadap  Produktivitas  Karyawan  Generasi  Milenial  PT Perkebunan  Nusantara  VI  Kayu  Aro,” Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis 18,  no.  2  (2019):  119, https://doi.org/ https://doi.org/10.32722/eb.v18i2.2492;  Mhd.  Rasidin  et  al.,  “The  Role  of Government in Preventing the Spread of Hoax Related the 2019 Elections in Social Media,” Diakom:  Jurnal  Media  Dan  Komunikasi 3,  no.  2  (December  15,  2020):  128, https://doi.org/10.17933/diakom.v3i2.76.
10 Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis:  Menata  Bisnis  Modern  Di  Era  Global (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 407.
6 | Dewi Amrom Musta’idah dkk.
1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen menjamin terdapat kepastian perlindungan  hukum  kepada  konsumen,  artinya  peraturan  tersebut ditujukan  untuk  melindungi  dan  memberikan  jaminan  atas  transaksi  yang dilakukan oleh para konsumen secara offline atau konvensional.
Berdasarkan hal tersebut, makna dari “perlindungan konsumen” perlu diperluas  agar  “perlindungan  konsumen”  dalam  UUPK  tidak  hanya melindungi konsumen yang melakukan transaksi secara konvensional namun mencakup  seluruh  konsumen  baik  yang  melakukan  transaksi  secara offline maupun online. Perlindungan  tersebut  diperlukan  karenanya  tingginya resiko  transaksi  secara online .  Konsumen  tidak  dapat  meneliti  secara  rinci barang  yang  akan  dibeli  dan  terkadang  banyak  terjadi  perbedaan  antara barang yang dideskripsikan dengan realita barang tersebut. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dalam transaksi jual beli online . 11
Produk  coklat silver  queen  block yang  telah  beredar  dan  dipasarkan secara online melalui marketplace shopee merupakan produk pangan olahan, produk  tersebut  menggunakan  komposisi  coklat silver  queen sebagai  bahan utama,  dan  mencampurkan  dengan  isian  atau toping yang  lain.  Produk tersebut  semestinya  harus  didaftarkan  terlebih  dahulu  di  BPOM  sesuai dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik Indonesia  Nomor  Hk.03.1.5.12.11.09955  Tahun  2011  tentang  Pendaftaran Pangan Olahan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa adanya kewajiban untuk memiliki surat persetujuan pendaftaran atas barang yang diperdagangkan di Indonesia  yang  berbentuk  olahan  pangan  baik  yang  diproduksi  di  dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi, dalam keterangan atau caption pada kemasan produk tidak menyematkan bahwa olahan pangan yang diproduksi tidak  terdaftar  di  dalam  BPOM.  Padahal  pencantuman  deskripsi  tersebut merupakan  nilai  penting  bagi  konsumen  yang  tidak  bisa  melihat  dan melakukan  pembelian  secara  langsung  mengingat  produk  yang  dipasarkan melalui e-commerce hanya  bisa  dilakukan  secara online. Hal  ini  menjadikan konsumen  dapat  mengalami  kerugian,  untuk  itu  diperlukan  perlindungan konsumen melalui pemenuhan hak-hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 UUPK antara lain yaitu: 12
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengonsumsi barang dan/atau jasa;
11 Saefudin  and  Ikayanti,  “Perlindun gan  Hak-Hak  Konsumen  E-Commerce  Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Konvensi Internasional.”
12 Desy Ary Setyawati, Dahlan, and M. Nur Rasyid, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik,” Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (2017): 5, https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638.
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk  didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak  untuk diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi/penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya. 13
Di dalam UUPK yang mengatur mengenai kewajiban bagi pelaku usaha, yang  dijelaskan  pada  pasal  7  UUPK  dijelaskan  bahwa    pelaku  usaha  harus beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  dan  memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan  serta  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Berdasarkan  yang  dijelaskan  dalam  UUPK  bahwa  mengenai  hak-hak konsumen  yang  terdapat  beberapa  hak  yang  belum  dapat  dipenuhi  oleh pelaku  usaha  seperti  pembeli  tidak  mendapatkan  pesanan  barang  yang diinginkan dan sesuai dengan rating di marketplace shopee, pembeli dengan akun  toginovitasi***  mengeluhkan  bahwa  coklat  tersebut  tidak  coklat bermerek silverqueen yang asli, dan berisi lebih banyak kacangnya. 14 Hal ini tidak  sesuai  pada  pasal  4  dan  pasal  7  UUPK  Nomor  8  Tahun 1999,  pasal  4 huruf (b) yang mengatur tentang hak konsumen yang menyatakan konsumen memiliki  hak  dan  mendapatkan  barang  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  apa
13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
14 Sumber Shopee, diakses pada tanggal 01 April 2021.
8 | Dewi Amrom Musta’idah dkk.
yang di informasikan oleh pelaku usaha, dan yang tercantum dalam pasal 7 UUPK yaitu kewajiban untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.
Berdasarkan pasal 7 huruf (d) tentang pelaku usaha yang berkewajiban untuk  menjaga  dan  menjamin  mutu  dari  barang  atau  jasa  yang  diproduksi dan  dijual  belikan  sesuai  dengan  standar  mutu  yang  berlaku..  Akan  tetapi, pada praktiknya kualitas kebersihan dari coklat silver queen block jauh dari kata  layak.  Salah  satu  pembeli  dengan  akun  n*****0  menyatakan  bahwa  di dalam  coklat  yang  dibeli  terdapat  butiran  kaca,  yang  mana  hal  ini  sangat berbahaya apabila termakan oleh konsumen. Adapun, akun bernama s*****a mengaku  bahwa  coklat  yang  dibeli  mengandung  serabut-serabut  seperti karpet di dalamnya.
Selain  itu,  terdapat  pembeli  memberikan  rating  buruk  dan  komentar yang terdapat marketplace shopee , pembeli dengan akun c*****h mengatakan bahwa  tidak  ada  kode expired dan  rasa  kurang fresh. 15 Pada  kolom caption atau  keterangan  produk  mayoritas  pelaku  usaha  tidak  memberikan  tanggal atau  kode expired ,  dan  hanya  mencantumkan  jika  produk  tersebut expired kurang  lebih  dalam  tenggang  waktu  tiga  bulan. 16 Hal  tersebut  tentu  tidak sesuai dengan pasal 8 UUPK ayat (1) huruf i, yang menyatakan bahwa pelaku usaha  berkewajiban  untuk  memberikan  label  yang  berisi  nama  barang, ukuran,  berat/isi  bersih  atau  neto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta keterangan. 17 Mengenai  kewajiban  pelaku  usaha  tersebut  dapat  diketahui bahwa  informasi  mengenai  produk  sangat  penting  dikarenakan  konsumen memiliki  hak  untuk  mengetahuinya,  dikarenakan  dalam  penyampaian informasi  barang  secara  detail  merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  dalam melakukan  transaksi  jual  beli online. Jika  tidak  ada  informasi  yang menjelaskan  tentang  barang  tersebut,  tindakan  ini  akan  sangat    merugikan konsumen dikarenakan ketidakadaannya informasi barang (cacat informasi). Padahal  tujuan  diadakannya  informasi  barang  untuk  menggambarkan produk yang akan dibeli tersebut. 18
Informasi mengenai suatu produk juga dijelaskan dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kedua ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pelaku usaha diharapkan untuk lebih teliti dalam menjual barang atau jasa secara online dengan sistem
15 Sumber Shopee, diakses pada tanggal 01 April 2021.
16 Sumber Shopee, diakses pada tanggal 01 April 2021.
17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
18 Celine Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2007), 44.
elektronik  dikarenakan  informasi  yang  lengkap  sangat  dibutuhkan  oleh konsumen  untuk  mendapatkan  gambaran  barang  yang  dibelinya  serta menghindari  penipuan  dalam  bentuk  penjualan online. Data  yang  akurat dalam  menginformasikan  barang  merupakan  bagian  jual  beli  yang  sesuai dengan aturan undang-undang. Kewajiban yang tercantum dalam UUPK dan Undang-Undang  Perdagangan  terhadap  pelaku  usaha  dimaksudkan  agar konsumen memiliki kepastian hukum dan tidak mengalami kerugian. Dalam hal  ini  konsumen  juga  dapat  mempertimbangkan  sebelum  terjadinya transaksi jual beli. 19

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA PADA KERUGIAN KONSUMEN ATAS JUAL BELI PRODUK SILVER QUEEN BLOCK
Kasus  pelanggaran  konsumen  saat  ini  semakin  sering  ditemukan, perlindungan  terhadap  konsumen  menjadi  krusial  dan  diperlukan  adanya prinsip  yang  memberikan  pertanggung  jawaban  dari  pelaku  usaha.  Urgen diperhatikan  oleh  pelaku  usaha  untuk  mengedepankan  prinsip  kejujuran dalam  melakukan  penjualan  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi konsumen.  Oleh  karenanya  mengenai  perlindungan  konsumen  wajib mengedepankan  prinsip-prinsip  pertanggungjawaban  dari  pelaku  usaha untuk  menghindari  kerugian  salah  satu  pihak.  Pelaku  usaha  tidak  selalu menjadi  pihak  yang  bertanggung  jawab  sepenuhnya,  diperlukan  analisis terlebih  dahulu  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pertanggungjawaban  yang dibebankan oleh pelaku usaha. 20
Prinsip tanggung jawab pada kerugian yang dialami konsumen atas jual beli  produk silver  queen  block ini  adalah  prinsip  yang  berdasarkan fault liability atau liability based on fault (unsur kesalahan) adalah sebuah prinsip yang  menjelaskan  bahwa  seseorang  akan  diminta  pertanggungjawabannya ketika  terbukti  terdapat  unsur  kesalahan  atau  hal-hal  yang  keluar  dari hukum  dan  bertentangan. Pengertian  “hukum” yang  ada  bukan  hanya  dari peraturan  Undang-Undangan  saja  akan  tetapi  hukum  yang  berlaku  di masyarakat pun tetap dibolehkan seperti kesusilaan dan kepatutan. 21
19 Sulasi Rongiyati, “Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik  (Consumer  Protection  in  E- Commerce),” Negara  Hukum:  Membangun  Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 9 – 10,
https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1223.
20 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grasindo, 2000), 59.
21 Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , 92 – 93.
10 | Dewi Amrom Musta’idah dkk.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi  payung  hukum  bagi  konsumen  untuk  perlindungan  diri  dan menuntut hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku seperti  dalam hal jual  beli  coklat  balok silver  queen  block pada  praktiknya  pencantuman penjelasan barang atau label pada kemasan silver queen block tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Padahal dalam ketentuan yang berlaku pencantuman label wajib  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Menurut  BPOM  Label  pangan  paling sedikit  label  memuat  keterangan  sebagai  berikut  nama  produk,  komposisi, berat bersih atau  isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor,  halal  bagi  yang  diprasyaratkan,  tanggal  dan  kode  produksi, keterangan  kadaluwarsa,  nomor  izin  edar  dan  asal-usul  bahan  pangan tertentu.
Pada  praktiknya  para  penjual  menyebutkan  dalam  deskripsi  bahwa produk  coklat  yang  mereka  jual  terbuat  dari  coklat  asli silver  queen yang memiliki  kualitas  tinggi.  Tetapi  pada  kenyataannya  para  pembeli  merasa kecewa dengan kualitas coklat silver queen block yang mereka beli. Beberapa pembeli  menyatakan  bahwa  rasa  coklat  yang  dibeli  seperti  makanan  yang sudah  kadaluwarsa,  konsumen  yang  lain  menemukan  serpihan  kaca  dan serat-serat di dalam coklat.
Dalam  hal  ini,  pelanggaran  konsumen  terjadi  ketika  konsumen  tidak mendapat barang pesananya sesuai deskripsi yang diinfokan dan dijanjikan. Pasal  4  UUPK  mengatur  hak-hak  konsumen  di  antaranya  adalah mendapatkan  barang  dengan  kondisi  yang  sesuai,  mendapatkan  hak  atas informasi  mengenai  produk  dengan  sebenar-benarnya,  adanya  kompensasi apabila produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai.  Atas pelanggaran hak konsumen, pelaku usaha melakukan ganti rugi kepada konsumen sesuai yang tercantum di dalam Pasal 7 UUPK.
Akan  tetapi  apabila  konsumen  mengalami  kerugian  akibat mengonsumsi  coklat silver  queen  block ,  maka  penjual  memilik  tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi. Hal ini dijelaskan dalam pasal 19 UUPK. Kerugian konsumen dapat disebabkan oleh kerusakan, pencemaran ataupun mengonsumsi  suatu  barang  yang  diperjualbelikan.  Adapun  ganti  rugi  yang harus  ditanggung  oleh  pelaku  usaha  yaitu  bisa  dilakukan  dengan  dua  cara ada  dalam  bentuk  pengembalian  dana  dan  pergantian  barang  yang  setara atau  sesuai  dengan  nilai  barang  yang  dikembalikan.  Peraturan  ini  sesuai dengan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Masa  pertanggungjawaban  atas kerugian tersebut selama masa tujuh hari setelah kesepakatan terjadi antara konsumen dan pihak usaha.
Selain itu, kewajiban pelaku usaha menjual barang yang memiliki label yang  dijelaskan  dalam  pasal  8  UUPK.  Label  tersebut  berisi  penjelasan
mengenai barang yang dijual yang terdiri dari nama barang, ukuran, berat/isi bersih  atau  neto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan  lain  untuk penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus  dipasang/dibuat.  Terdapat sanksi  apabila  pelaku  usaha  tetap  menjual  barang  tanpa  label  seperti penjualan coklat silver queen block ini. Sanksi tersebut didasarkan pada pasal 62 ayat (1) UUPK. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## PERLIDUNGAN  KONSUMEN  PADA  JUAL  BELI  PRODUK SILVER  QUEEN BLOCK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jual  beli  merupakan  salah  satu  dari  jenis dan  bentuk  akad/perjanjian. Kedudukan  jual  beli  dalam  pandangan  hukum  ekonomi  syariah  merupakan salah  satu  cara  atas  pemindahan  kepemilikan  suatu  barang  maupun  jasa. 22 Karena  konsekuensi  dari  jual  beli  yang  dilakukan  adalah  terciptanya pemenuhan  hak  dan  kewajiban  di  antara  para  pihak  yang  berakad. Pemenuhan  hak  dan  kewajiban  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam mekanisme akad jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu syarat  dari  jual  beli  adalah  terpenuhinya  tujuan  akad  yang  dilakukan,  yaitu adanya mekanisme pemindahan kepemilikan atas barang yang menjadi objek akad jual beli. 23
Selain  itu  juga,  dalam  jual  beli  tidak  boleh  ada  salah  satu  pihak  yang merasa terpaksa dan dirugikan. Maka ketika pemenuhan hak dan kewajiban di  antara  para  pihak,  ada  sesuatu  yang  merugikan  salah  satu  pihak.  Maka pihak  yang  dirugikan  itu  dapat  melakukan  peristiwa  hukum  yaitu mempertanyakan  mengenai  hak  yang  tidak  terpenuhi  dari  pihak  yang melakukan  kewajiban  terhadapnya.  Misalnya,  seorang  pembeli  online mendapatkan  barang  yang  dibelinya  tidak  sesuai  dengan  kriteria  yang dicantumkan  dalam  keterangan  barang.  Maka  pembeli  tersebut  dapat mempertanyakan  ketidaksesuaian  barang  yang  dipesannya  kepada  pihak penjual.  Kemudian  pihak  penjual  harus  mengganti  barang  yang  sesuai dengan  pesanan  pembeli.  Adapun  dalam praktiknya,  pemenuhan  kewajiban
22 Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online,” Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 2 (2020): 35 – 48, http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131. 23 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalm  Fikih Muamalat (Raja Grafindo Persada, 2016), 70.
12 | Dewi Amrom Musta’idah dkk.
tersebut  selalu  menimbulkan  perselisihan.  Akibat  ada  biaya  yang  harus dikeluarkan  dalam  mekanisme  pengembaliannya.  Kemudian  pihak  mana yang  menanggung  biaya  tersebut.  Sehingga  pihak  pembeli  secara  terpaksa harus menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanannya tersebut.
Maka  menyikapi  mekanisme  transaksi  tersebut,  hukum  ekonomi syariah  memiliki  sebuah  konsep  yang  memberikan  perlindungan  kepada kedua  belah  pihak,  supaya  tidak  mengalami  kerugian  atas  transaksi  yang dilakukan  bahkan  menimbulkan  konplik.  Konsep  tersebut  adalah khiyar. Khiyar merupakan  sebuah  pilihan  hukum  bagi  salah  satu  pihak  atau keduanya,  melalui  mekanisme  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan transaksi  yang  didasarkan    kepada  kondisi  akad  yang  dilakukan. 24 Suatu kondisi  yang  menimbulkan  adanya  pertimbangan  bagi  para  pihak  untuk melanjutkan  atau  membatalkan  akad  adalah  terdapat  pada  kondisi  objek yang tidak sesuai dengan apa yang harapkan pembeli. Apakah kondisi objek memiliki  kecacatan  fungsi  maupun  ketidaksesuaian  jenis,  bentuk  dan warnanya.
Secara umum konsep khiyar terbagi menjadi tiga yaitu pertama, khiyar majlis.  Khiyar ini  dimaknai  sebagai  suatu  kondisi  yang  memberikan  hak memilih  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan akad  dengan  ketentuan  bahwa  keduanya  masih  berada  dalam  satu  tempat. Kedua, khiyar  syart.  Khiyar ini  dimaknai  sebagai  suatu  kondisi  yang memberikan hak memilih kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad dengan ketentuan jangka waktu yang disepakati. Ketiga, khiyar ‘aib. Khiyar ini dimaknai sebagai suatu kondisi yang memberikan hak memilih  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan akad dengan ketentuan adanya kecacatan terhadap objek akad. 25
Adapun  konsep khiyar yang  dapat  diterapkan  dalam  mekanisme penjualan  produk silver  queen  block secara  online  adalah khiyar  syart dan khiyar  ‘aib. Karena  untuk khiyar  majlis sangat  tidak  memungkinkan diterapkan  berdasarkan  mekanisme  transaksi  yang  dilakukan  adalah  para pihak  disatutempatkan  dalam  jaringan  internet.  Kemudian  barang  akan diterima pembeli di kemudian hari. Sedangkan secara umum adanya sebuah pertimbangan  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan  akad  adalah  dengan melihat kondisi objek yang diperjualbelikan. Adapun ketentuan khiyar syart dan khiyar  ‘aib dapat  diterapkan  oleh  penjual  melalui  keterangan  produk yang ditampilkan bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian atau kecacacatan
24 Rizki Abdurahman, Pengantar Fiqh Muamalah (Bandung: Insan Rabbani, 2018), 53. 25 Orin  Oktasari,  “Al - Khiyar  Dan  Implementasinya  Dalam  Jual  Beli  Online,” Jurnal Aghinya  Stiesnu  Bengkulu 4,  no.  1  (2021):  39 – 48,  https://ejournal.stiesnu- bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/74.
produk,  maka  pembeli  diberi  kesempatan  untuk  melakukan  pengembalian barang  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  penjual memiliki  itikad  baik  dalam  hal  perlindungan  konsumen  dengan  tujuan melaksanakan syarat akad jual beli yang tidak boleh menimbulkan kerugian di antara para pihaknya.
Adapun  konsekuensi  dari  mekanisme  konsep khiyar ini  adalah merubah  kedudukan  akad  jual  beli  yang  bersifat  mengikat  dan  sempurna hukum asalnya, menjadi tidak mengikat selama pemberlakuan jangka waktu khiyar yang disepakati. Artinya, ketika jual beli bersifat mengikat maka tidak boleh  dibatalkan  secara  sepihak  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pihak lainnya. Sedangkan sebaliknya, apabila konsep khiyar menjadikan akad yang dilakukan menjadi tidak mengikat dalam jangka waktu yang disepakati, maka akad jual beli dapat dibatalkan secara sepihak.  Adapun akad jual beli dapat kembali  memiliki  sifat  mengikat  adalah  ketika  jangka  waktu khiyar sudah habis dan dari kedua belah pihak tidak ada pilihan untuk membatalkan akad yang dilakukan. 26
Namun  hal  itu  jauh  lebih  baik  dilakukan  dalam  rangka  menciptakan timbulnya  sikap  saling  rida  di  antara  para  pihak  yang  berakad    serta memberikan arahan kepada para pelaku untuk memiliki sikap kehati-hatian dalam  melakukan  akad. 27 Selain  itu  juga,  konsep khiyar dilakukan  dengan tujuan  untuk  menghindari  adanya  kerugian  dan  kekecewaan  yang  akan bermuara kepada perselisihan yang berkepanjangan. Apabila di antara para pihak  yang  berakad  tercipta  hubungan  harmonis  dan  menghindari  adanya kerugian.  Maka akan tercipta perilaku yang menguntungkan bagi keduanya. Misalnya,  akibat  perilaku  penjual  yang  memberikan  pelayanan  yang  baik beserta  penjualan  produk  yang  sesuai  dengan  kriteria  dan  fungsinya  maka akan  memberikan  kenyamanan  bagi  pembeli  bahwa  barang  yang  dibelinya sesuai  dengan  harapannya.  Secara  tidak  langsung  pembeli  tersebut  akan menjadi  pelanggan  utama  ditoko  penjual  tersebut  bahkan  pembeli merekomendasikan  kepada  pembeli  lain  untuk  membeli  barang  di  toko penjual tersebut.
Apabila  melihat  konsep khiyar dalam  fatwa  DSN/MUI,  memiliki konsekuensi  tersendiri,  yaitu  apabila  dengan  adanya khiyar (pembatalan) dari  pihak  pembeli  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  penjual.  Maka
26 Muhamad  Izazi  Nurjaman,  Januri  Januri,  and  Neni  Nuraeni,  “Eksistensi  Khiyar Dalam  Perkembangan  Transaksi  Jual  Beli,” Iltizam 6,  no.  1  (2021):  63 – 72, https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.696.
27 Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 106.
14 | Dewi Amrom Musta’idah dkk.
pihak penjual boleh meminta ganti rugi kepada pembeli atas kerugian yang dialaminya  dan  pembeli  harus  mengganti  biaya  kerugian  yang  dialami penjual  tersebut. 28 Maka  dalam  praktiknya,  apabila  dalam  jual  beli  online adanya  pembatalan  atau  pengembalian  barang  dari  pihak  pembeli  maka biaya  pengembalian  barang  menjadi  tanggungjawab  pembeli.  Hal  itu  juga bersifat  relatif.  Artinya,  pihak  penjual  juga  ada  yang  menanggung  biaya akibat adanya pembatalan dan juga pengembalian barang. Makanya  konsep khiyar ini  harus  disepakati  ketika  akad  atau  tercantum  dalam  keterangan kriteria barang.
Adapun penerapan konsep khiyar dalam transaksi jual beli online harus menjadi  perhatian  para  penjual  dan  dijadikan  sebagai  sebuah  metode pemasaran  yang  memberikan  kenyamanan  bagi  pembeli  atas  kepemilikan barang  yang  sesuai  dengan  ekspektasi  dan  keterangan.  Adapun  mengenai biaya  atas  pengembalian  barang  yang  seakan-akan  merugikan  salah  satu pihak,  maka  penulis  menyarankan  adanya  kesepakatan,  bahwa  apabila terjadi  pengembalian  barang  akibat  ketidaksesuaian  kondisi  dan  fungsinya maka  biaya  yang  dikeluarkan  menjadi  tanggungjawab  kedua  belah  pihak. Namun, apabila penjual menanggung biaya tersebut alangkah jauh lebih baik sebagai  bentuk  pemasaran  atas  kenyamanan  berbelanja  bagi  pembeli. Dengan demikian, konsep khiyar dalam jual beli online mampu memberikan perlindungan  bagi  pembeli  ketika  barang  yang dipesan  tidak  sesuai  dengan harapan dan penerapan konsep khiyar dalam praktiknya akan menciptakan transaksi yang memberikan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.

## PENUTUP
Perlindungan  hukum  pada  konsumen  atas  kerugian  yang  dialami  dari pembelian produk coklat silver queen block adalah informasi yang diberikan kepada  konsumen  merupakan  hak  yang  dimilikinya  yang  menjelaskan mengenai  berat  bersih  atau  isi  bersih,  nama  dan  alamat  pihak  yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang  dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin  edar dan asal-usul bahan pangan  tertentu.  Tidak  adanya  pencantuman  informasi  mengenai  detail coklat silver queen block dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen secara imateriil,  dan  sudah  sepatutnya  konsumen  mendapatkan  perlindungan  atas haknya yang diatur dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku.
28 Muhammad Izazi Nurjaman, Doli Witro, and Sofian Al Hakim, “Akad Murabahah Di Lembaga  Keuangan  Syariah  Perspektif  Regulasi,” Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu  Hukum 19, no. 1 (2021): 24 – 35, https://doi.org/10.32939/qst.v19i1.896.
Berdasarkan  pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, penjual  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi.  Adapun yang  harus  ditanggung  oleh  pelaku  usaha  dengan  memberikan  ganti  rugi terhadap konsumen yaitu bisa dilakukan dengan dua cara ada dalam bentuk pengembalian  dana  dan  pergantian  barang  yang  setara  atau  sesuai  dengan nilai barang yang dikembalikan, peraturan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masa pertanggungjawaban atas kerugian tersebut selama masa tujuh hari setelah kesepakatan terjadi antara konsumen dan pihak usaha.
Oleh  karenanya,  seiring  dengan  meningkatnya  penjualan  makanan secara online melalui marketplace seharusnya  membuat  konsumen  lebih cermat  dan  teliti  dalam  pemilihan  produk  makanan  yang  ditawarkan  dan melihat dengan baik keterangan produk yang terdapat dalam kolom caption, komentar, dan rating produk tersebut. Penjualan produk coklat silver queen block khususnya secara online harus ditindak tegas oleh Badan Perlindungan Konsumen  Nasional  dan  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan.  Hal  ini mengingat ada beberapa peluang untuk melakukan sesuatu yang menjadikan konsumen adalah pihak yang dirugikan, seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu penipuan.
Apabila  dilihat  dalam  perspektif  hukum  ekonomi  syariah  dengan konsep khiyar dalam jual beli online mampu memberikan perlindungan bagi pembeli  ketika  barang  yang  dipesan  tidak  sesuai  dengan  harapan  dan penerapan konsep khiyar dalam praktiknya akan menciptakan transaksi yang memberikan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  Rizki. Pengantar  Fiqh  Muamalah .  Bandung:  Insan  Rabbani, 2018.
Abdurohman,  Dede,  Haris  Maiza  Putra,  and  Iwan  Nurdin.  “Tinjauan  Fiqih
Muamalah  Terhadap  Jual  Beli  Online.” Ecopreneur:  Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis Islam 1, no. 2 (2020): 35 – 48. http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article /view/131.
Anwar,  Syamsul. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalm Fikih Muamalat . Raja Grafindo Persada, 2016. Barkahtullah, A. Halim. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia . Yogyakarta: FH UII Press, 2009. Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologi  Ke Arah  Ragam  Varian  Kontemporer .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2007.
16 | Dewi Amrom Musta’idah dkk.
Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005. Ghazaly, Abdul Rahman, Gufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalah . Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
Katadata.co.id. “Riset Facebook: Belanja Online Bahan Pokok Tetap Tren Saat
Normal Baru,” 2020.
https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ee0aed311495/riset- facebook-belanja-online-bahan-pokok-tetap-tren-saat-normal-baru.
Kristiyanti,  Celine  Tri  Siwi. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Nurasih, Wiji, Mhd. Rasidin, and Doli Witro. “Islam Dan Etika Bermedia Sosial Bagi  Generasi  Milenial:  Telaah  Surat  Al- ’Asr.” Al-Mishbah:  Jurnal  Ilmu Dakwah  Dan  Komunikasi 16,  no.  1  (July  9,  2020):  149 – 78. https://doi.org/10.24239/al-mishbah.Vol16.Iss1.194.
Nurjaman,  Muhamad  Izazi,  Januri  Januri,  and  Neni  Nuraeni.  “Eksistensi Khiyar  Dalam  Perkembangan  Transaksi  Jual Beli.” Iltizam 6,  no.  1
(2021): 63 – 72. https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.696.
Nurjaman,  Muhammad  Izazi,  Doli  Witro,  and  Sofian  Al  Hakim.  “Akad Murabahah  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah  Perspektif  Regulasi.” Al- Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu  Hukum 19,  no.  1  (2021):  24 – 35. https://doi.org/10.32939/qst.v19i1.896.
Octaviani,  Lisa,  and  Arief  Sudrajat.  “Fenomena  Perilaku  Belanja  Online Sebagai Alternatif Pilihan Konsumsi Di Kalangan Mahasiswa Universitas
Negeri Surabaya.” Paradigma 4, no. 3 (2016): 1 – 6.
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/issue/view /1067.
Oktasari,  Orin.  “Al - Khiyar  Dan  Implementasinya  Dalam  Jual  Beli  Online.” Jurnal  Aghinya  Stiesnu  Bengkulu 4,  no.  1  (2021):  39 – 48. https://ejournal.stiesnu- bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/74.
Rasidin,  Mhd.,  Imaro  Sidqi,  and  Doli  Witro.  “Drop  Shipping  in  Islamic Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in the Industrial Revolution Era 4.0.” Nurani 20, no. 1 (2020): 97 – 106. https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.6029.
Rasidin,  Mhd.,  Doli  Witro,  Betria  Zarpina  Yanti,  Rahma  Fitria  Purwaningsih, and Wiji Nurasih. “The Role of Government in Preventing the Spread of Hoax Related the 2019 Elections in Social Media.” Diakom: Jurnal Media Dan  Komunikasi 3,  no.  2  (December  15,  2020):  127 – 37. https://doi.org/10.17933/diakom.v3i2.76.
Rongiyati,  Sulasi.  “Pelindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Dagang  Melalui Sistem  Elektronik  (Consumer  Protection  in  E- Commerce).” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 1 – 25. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1223.
Saefudin,  and  Riza  Laely  Ikayanti.  “Perlindungan  Hak -Hak  Konsumen  E- Commerce  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Indonesia  Dan  Konvensi
Internasional.” Supremasi  Hukum 3,  no.  1  (2014):  63 – 84. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1948.
Setyawati,  Desy  Ary,  Dahlan,  and  M.  Nur  Rasyid.  “Perlindungan  Bagi  Hak Konsumen  Dan  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dalam  Perjanjian Transaksi  Elektronik.” Syiah  Kuala  Law  Journal 1,  no. 3  (2017): 46 – 64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Grasindo, 2000.
Simatupang,  Sudung,  Efendi  Efendi,  and  Debi  Eka  Putri.  “Facebook Marketplace  Serta  Pengaruhnya  Terhadap  Minat  Beli.” Jurnal  Ekbis 22, no. 1 (2021): 28 – 41. https://doi.org/10.30736/je.v22i1.695.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Soekiman,  JFX  Susanto,  Agus  Baktiono,  and  I  Putu  Artaya.  “Optimization  of Governance  Model  of  Post-Food  Harest  and  Distribution  in  Msme Centers  in  5  Subdistricts  in  Sidoarjo  Regency.” Journal  of  Economics, Business  &  Accountancy  Ventura 20,  no.  3  (2018):  295 – 308. https://doi.org/10.14414/jebav.v20i3.1089.
Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Witro,  Doli.  “Problematika  Hoax  Di  Media  Sosial:  Telaah  Pesan  Tabayyun Dalam Surat Al- Hujurat/49: 6.” In Proceedings of the 3rd BUAF (Borneo Undergraduate  Academic  Forum) ,  183 – 90.  Kalimantan  Tengah, Indonesia,  17-19  Oktober:  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Palangkaraya, 2018.
Witro,  Doli,  Luqyana  Azmiya  Putri,  and  Vegia  Oviensy.  “Kontribusi  Media Sosial  Terhadap  Produktivitas  Karyawan  Generasi  Milenial  PT Perkebunan  Nusantara  VI  Kayu  Aro.” Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis 18,  no. 2
(2019): 119 – 25. https://doi.org/https://doi.org/10.32722/eb.v18i2.2492.
Yusuf, Muhamad, Mira Zuzana, and Doli Witro. “Literacy Education Urgency for  Centennial  Generation  in  Industrial  Revolution  4.0.” Paedagogia: Jurnal  Pendidikan 9,  no.  2  (November  24,  2020):  1 – 14. https://doi.org/10.24239/pdg.Vol9.Iss2.61.