## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
Volume 26 Nomor 2, Juli 2021
http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak

## ANALISIS PENDAPATAN BERBASIS KAS DAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Monica Valencia Putri 1 ,  Rindu Rika Gamayuni 2 , Komaruddin 3 , Fitra Dharma 4 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

## Informasi Naskah

## Abstract
Update Naskah: Dikumpulkan: 16 Mei 2021 Diterima: 20 Juni 2021
Terbit/Dicetak: 31 Juli 2021
This study aims to examine cash basis income (LRA-income) and  accrual  basis  income  (LO-income)  in  the  financial statement of provincial governments in Indonesia. The sample in this study used 33 provinces in Indonesia within a period of 10  years  from  2010-2019.  The  results  of  this  study  indicate that there is a significant difference in the increase in the total income  of  LRA-LRA  and  LRA-LO  in  provincial  LKPD  in Indonesia  before  and  after  the  application  of  accrual  based SAP. There is a significant difference in the increase in local revenue  of  LRA-LRA  and  LRA-LO  in  provincial  LKPD  in Indonesia  before  and  after  the  application  of  accrual-based SAP. There is a significant difference in the increase in local taxes LRA-LRA and LRA-LO in provincial LKPD in Indonesia before and after the application of accrual-based SAP. There is  a  significant  difference  in  the  decrease  in  regional  levies LRA-LRA and LRA-LO in provincial LKPD in Indonesia before and after the application of accrual-based SAP.
Keywords: cash  basis  income,  accrual  basis income,  accrual-based  SAP,  LRA- Income and LO-income.

## A. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  sektor  publik  berkembang  mengikuti  laju  dan  aturan  dari  pemerintah  yang  sudah diterapkan.  Dalam  mewujudkan  suatu  sistem  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  salah  satunya  yaitu dengan  adanya  perubahan  di  bidang  akuntansi  pemerintahan.  Perubahan  tersebut  harus  didasari  dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah.  SAP  ini  dibuat untuk  menjamin  adanya  transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
Perubahan pada sektor publik, yaitu terjadi pada perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Hal ini dikarenakan pada sistem  akuntansi  berbasis  kas  dianggap kurang memuaskan dalam pelaporan keuangannya, terutama masih terdapat kekurangan dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat, minim informasi manajemen yang berguna dan belum cukup  memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja pada pemerintahan daerah.
Dasar  akuntansi  yang  dianggap  memenuhi  tuntutan  tentang  laporan  keuangan  adalah  sistem akuntansi yang berbasis akrual. Akan tetapi, karena penerapan basis akrual secara sepenuhnya pada sistem akuntansi keuangan daerah memerlukan banyak perubahan  pada  sumber  daya  manusia  dan  teknologi, maka  penerapan   basis  akrual dilakukan  secara bertahap  melalui  suatu proses  transisi,  yaitu  mulai  dari akuntansi  berbasis  kas,  akuntansi  berbasis  kas  menuju  akrual,  dan  akuntansi  berbasis  akrual.  Tujuan memperkenalkan  sistem  akuntansi  akrual  adalah  untuk  membantu  meningkatkan  transparansi, memperbaiki efisiensi dan efektivitas pada sektor publik (Hyndman dan Connolly, 2010).
Menurut Khan (2016) dengan bantuan sistem akrual, informasi terkait pendapatan dan pengeluaran dapat dirinci sesuai dengan yang diharapkan. Seiring dengan  kemajuan waktu, akuntansi berbasis akrual dianggap  sebagai  alat  dasar  pelaporan  keuangan  yang  akan  menghasilkan  peningkatan  informasi  untuk pengambilan keputusan dan penilaian kinerja keuangan. Pada  Tahun  2010,  pemerintah  mengeluarkan peraturan  baru  tentang    Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2005. Perubahan  ini dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa akuntansi berbasis kas kurang memuaskan dan belum efisien dalam penggunaannya. Penerapan SAP berbasis akrual ini ditetapkan oleh pemerintah bahwa secara penuh harus diterapkan mulai tahun anggaran 2015.
Menurut  Wibowo  et  al.,  (2018)  terdapat  dua  istilah  pendapatan  pada  akuntansi  pemda,  yaitu pendapatan untuk laporan realisasi anggaran dan pendapatan untuk laporan operasional. Kedua istilah ini disebabkan pendapatan akan dilaporkan di dua laporan yaitu pada Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pada dua laporan ini nantinya akan digunakan juga pada saat penjurnalan.
Dalam penerapan sistem akuntansi pada pendapatan-LRA dan pendapatan-LO menggunakan basis akuntansi  yang  berbeda  sehingga  pengakuannya  juga  berbeda.  Dalam  PP  Nomor  71  Tahun  2010 pendapatan-LRA  tetap  menggunakan  basis  kas,  sedangkan  untuk  pendapatan-LO  menggunakan  basis akrual. Perbedaan dalam pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO ini menyebabkan jumlah akun- akun kedua pendapatan tersebut berbeda.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Teori New Public Management (NPM)
New  Public  Management merupakan  teori  manajemen  publik  yang  beranggapan  bahwa praktik manajemen  sektor  swasta  lebih  baik  dari  praktik  manajemen  sektor  publik.  Oleh  karena  itu,  untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta (Sayidah et al., 2015). Menurut Syarienda  et  al.,  (2019)  dengan  adanya  perubahan  pada
sektor  publik,  terjadi  pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti  dan  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan-perubahan  yang  terjadi,  sebagai  contoh  yaitu terjadinya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual.

## Basis Akuntansi

## Akuntansi Cash Basis
Dalam PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntansi berbasis kas digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan  dan  belanja  diakui  pada  saat  kas  dikeluarkan  dari Rekening  Kas  Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran lebih baik ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran.  Pendapatan  dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Ralisasi Anggaran.

## Akuntansi Accrual Basis
Dalam PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa basis akrual digunakan untuk neraca, yang berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau  pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam Laporan Operasional basis yang digunakan adalah basis akrual, yang berarti  bahwa  pendapatan-LO  diakui  pada  saat  timbulnya  hak   atas  pendapatan,  dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas.

## Perbedaan Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Dengan    berubahnya  Peraturan    Pemerintah    No.    24    Tahun    2005    tentang    SAP  berbasis  kas menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, maka akan berubah pula pencatatan  dan  penyajian  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah.  Dalam  penelitian  yang dilakukan oleh Hijriah (2020), penyajian laporan keuangan BPKAD Kota Palopo dilaksanakan berdasarkan basis  kas, berarti  bahwa  pendapatan-LRA  dan penerimaan pembiayaan diakui  pada  saat  kas diterima di KUD atau entitas pelaporan, serta belanja, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening KUD. Untuk laporan operasional pada laporan keuangan, Kota Palopo menggunakan basis akrual dalam penyajiannya.
Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo et al., (2018) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah antara pendapatan-LRA sebelum dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual. Sedangkan untuk  pendapatan-LO  dan  pendapatan-LRA  setelah penerapan  SAP  berbasis  akrual menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk pendapatan- LRA terdapat perbedaan yang signifikan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Subadriyah (2017) yang  menyatakan  bahwa  PAD  mengalami  peningkatan  dibandingkan  sebelum  penerapan  SAP  berbasis akrual.
Perbedaan yang mendasar pada sistem akuntansi pemerintah berbasis kas dan berbasis akrual yaitu dalam  hal  pendapatan.  Pendapatan  dalam  akuntansi  berbasis  kas  dikaui  pada  saat  dana  kas diterima/dibayarkan.  Sedangkan  untuk  pendapatan  dalam  basis  akrual  pendapatan  diakui  pada  saat terjadinya  transaksi  tanpa  melihat  kapan  kas  diterima/dibayarkan.  Dalam  penelitian  Pramudiati  (2019) menyatakan bahwa pengakuan pendapatan pada LKPD setelah penerapan SAP berbasis akrual lebih akurat sehingga  perbandingan  antara  realisasi  dan  target  semakin  kecil  dibandingkan  sebelum  penerapan  SAP berbasis akrual. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas serta akuntabilitas khususnya  pada  sektor  publik.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Grace  N  (2014)  mengungkapkan  bahwa
adopsi  dan  implementasi  akuntansi  akrual  IPSAS  di  Nigeria  akan  secara  signifikan  meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan juga meningkatkan informasi keuangan dengan pengelanan dan penerapan IPSAS di Sektor Publik Nigeria. Fenomena yang terjadi pada sistem akuntansi pemerintahan ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena dengan berubahnya sistem akuntansi maka akan berubah pula sistem dalam penyusunan laporan keuangan baik dalam hal pengakuan, penilaian, penyajian dan kebijakan lainnya. Dalam hal ini juga, akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri yang tergambar dari hasil pemeriksaan  yang diberikan oleh BPK RI. Dalam  penelitian Aidoo-Buameh (2014) cash  basis menciptakan  distorsi  dalam  sistem  PSFM,  dan  rentan  terhadap  penyalahgunaan  keuangan, penipuan  dan  penggelapan.  Sedangkan  penerapan accrual  basis, alternatif  superior  yang  diakui  terus bertahan karena tidak adanya Political Will di pihaknya. Berdasarkan penjelasan  yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H1    : Terdapat perbedaan total pendapatan-LRA dan total pendapatan-LO sebelum dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual.
H2    : Terdapat perbedaan PAD sebelum dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual.
H2a  : Terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual. H2b  :  Terdapat  perbedaan  retribusi  daerah  sebelum  dan  sesudah  penerapan  SAP berbasis akrual.

## C. METODE PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data komponen  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Provinsi  di  Indonesia  tahun  anggaran  2010- 2019.  Sumber  data  diperoleh  dari  Kantor  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI). Sumber data lainnya diperoleh dengan mengkaji dan memahami buku, jurnal-jurnal penelitian, serta skripsi terdahulu.

## Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Dengan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daaerah  (LKPD)  Provinsi  di Indonesia pada tahun 2010-2019.

## Definisi Operasional Variable

## Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA  menurut  PSAP  No.  02  merupakan  semua  penerimaan  rekening  kas  umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi  hak  pemerintah,  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali.  Akuntansi  pendapatan-LRA  dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam  hal  besaran  pengurang  terhadap  pendapatan-LRA  bruto  (biaya)  bersifat  variabel  terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas  bruto  dapat  dikecualikan.  Dalam  penelitian  ini,  pendapatan-LRA  diukur dengan:
Pendapatan-LRA = Jumlah pendapatan dalam laporan realiasasi anggaran

## Pendapatan-LO
Berdasarkan PSAP No. 12 pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah  ekuitas  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Dalam penelitian ini, pendapatan-LO diukur dengan:
Pendapatan-LO = Jumlah pendapatan dalam laporan operasional

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut DJPK Kemenkeu, pendapatan asli daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada  pemerintah  daerah  untuk  mendanai  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah sebagai perwujudan desentrasiliasi. Dalam penelitian ini, PAD diukur dengan:
PAD = Jumlah pendapatan asli daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah

## Pajak Daerah
Menurut DJPK Kemenkeu, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini, pajak daerah diukur dengan:
Pajak daerah = Jumlah pajak daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah

## Retribusi Daerah
Menurut DJPK Kemenkeu, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam penelitian ini, retribusi daerah diukur dengan:
Retribusi daerah = Jumlah retribusi daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah

## Metode Analisis Data

## Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Statistik deskriptif berfungsi untuk medeskripsikan atau  memberi  gambaran  terhadap  obyek  yang  diteliti  melalui  data  sampel/populasi  sebagimana  adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

## Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk  mendeteksi apakah sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  terdistribusi  secara  normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  memiliki distrubusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji metode one sample-kolmogorov-smirnov test. Sampel dinyatakan terdistribusi normal apabila asymptotic sig  >  tingkat  keyakinan  yang  digunakan  dalam  pengujian.  Sebaliknya  dikatakan  tidak  normal  apabila asymptotic sig < tingkat keyakinan, dalam hal ini adalah 95% atau α=5%.

## Uji Hipotesis

## Paired Sample t-test
Paired sample t-test adalah uji-t yang digunakan untuk membandingkan mean dari satu sampel yang berpasangan (paired). Untuk  paired sample t-test, kelompok sampel diberikan perlakuan  yang sama dan setiap subyek memiliki dua buah skor  yang berpasangan. Paired sample t-test bertujuan untuk mengkaji apakah suatu perubahan terjadi  sebagai  akibat  dari  perlakuan  dengan  membandingkan sebelum  dan sesudah diberikan perlakuan.

## Wilcoxon Signed-Rank Test
Wilcoxon  signed-rank  test  merupakan  uji  non-parametrik  yang  tidak  mensyaratkan  data berdistribusi normal. Uji ini sering digunakan sebagai alternatif pengganti dari paired sample t-test jika data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Pengambilan keputusan didapat dari:
-    Ho diterima apabila nilai probabilitas ≤ 0,05. -    Ho ditolak apabila nilai probabilitas > 0,05

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Deksripsi Objek Penelitian
No. Keterangan Jumlah 1. Provinsi yang ada di Indonesia 34 2. Provinsi Baru Tahun 2013 (1) Jumlah Sampel Provinsi 33 Jumlah Sampel Provinsi × Periode Pengamatan (33 × 10) 330 Jumlah Sampel 330
Provinsi  di  Indonesia pada saat  ini berjumlah 34 provinsi,  serta terdapat  satu  provinsi  yang baru bergabung  pada  tahun  2013,  yaitu  Provinsi  Kalimantan  Utara,  sehingga  jumlah  sampel  provinsi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 provinsi yang ada di Indonesia dan terdapat 330 LKPD selama rentang waktu 10 tahun.

## Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif LRA-LRA diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pajak daerah sebelum penerapan akrual basis menunjukkan nilai mean sebesar Rp2.263.524 dengan standar deviasi sebesar Rp3.901.728 dan pajak daerah sesudah penerapan akrual basis menunjukkan nilai mean sebesar Rp3.786.759 dengan standar deviasi Rp6.780.003. Hasil menunjukkan nilai mean lebih kecil dari standar deviasi, artinya distribusi data pajak daerah tidak baik. Pajak daerah terendah sebesar Rp61.999 dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2010, sedangkan  pajak daerah tertinggi sebesar Rp40.298.100 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019.
2. Retribusi daerah sebelum penerapan akrual basis menunjukkan nilai mean sebesar Rp55.923 dengan standar deviasi Rp166.572 dan retribusi daerah sesudah penerapan  akrual basis menunjukkan nilai mean sebesar Rp51.897 dengan standar deviasi Rp100.821. Hasil menunjukkan nilai mean lebih kecil dari  standar  deviasi,  artinya  distribusi  data  retribusi  daerah  tidak  baik.  Retribusi  daerah  terendah sebesar Rp66  dimiliki    oleh  Provinsi  Gorontalo   pada  Tahun    2010,   sedangkan    retribusi    daerah tertinggi sebesar Rp1.820.440 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2012.
3. Total PAD sebelum akrual basis menunjukkan mean  sebesar Rp2.668.341 dengan standar deviasi Rp4.555.168 dan total PAD sesudah akrual basis menunjukkan mean sebesar Rp4.438.406 dengan standar deviasi Rp7.843.797. Hasil menunjukkan nilai mean  lebih kecil dari standar deviasi, artinya distribusi  data total  PAD tidak baik.  Total  PAD terendah sebesar Rp77.842 dimiliki  oleh Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2010, sedangkan total PAD tertinggi sebesar Rp45.707.400 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019.
4. Total  pendapatan  sebelum  akrual  basis  menunjukkan  mean  sebesar  Rp5.336.519  dengan    standar deviasi    Rp6.670.923    dan    total  pendapatan  sesudah    akrual    basis  menunjukan  mean  sebesar Rp9.227.285  dengan  standar  deviasi  Rp11.175.983.  hasil  menunjukan  nilai  mean    lebih  kecil  dari standar deviasi, artinya distribusi data total pendapatan tidak baik. Total pendapatan terendah sebesar Rp593.392 dimiliki oleh Provinsi Gorontalo pada Tahun 2010, sedangkan total pendapatan tertinggi

## sebesar Rp64.823.900 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017
Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif LRA-LO diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Pajak daerah sebelum penerapan akrual basis menunjukkan nilai mean   sebesar Rp2.263.524 dengan standar deviasi sebesar Rp3.901.728 dan pajak daerah sesudah penerapan akrual basis menunjukkan nilai mean sebesar Rp3.824.942 dengan standar deviasi Rp6.856.149. Hasil menunjukkan nilai mean lebih kecil dari standar deviasi, artinya distribusi data pajak daerah tidak baik. Pajak daerah terendah sebesar Rp61.999 dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2010, sedangkan pajak daerah tertinggi sebesar Rp40.700.800 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019.
2. Retribusi daerah sebelum penerapan akrual basis menunjukkan nilai mean sebesar Rp55.923 dengan standar deviasi Rp166.572 dan retribusi daerah sesudah penerapan akrual basis menunjukkan nilai mean sebesar Rp52.396 dengan standar deviasi Rp100.951. Hasil menunjukkan nilai mean lebih kecil dari  standar  deviasi,  artinya  distribusi  data  retribusi  daerah  tidak  baik.  Retribusi  daerah  terendah sebesar Rp66  dimiliki    oleh  Provinsi  Gorontalo   pada  Tahun    2010,   sedangkan    retribusi    daerah tertinggi sebesar Rp1.820.440 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2012.
3. Total PAD sebelum akrual basis menunjukkan mean  sebesar Rp2.668.341 dengan standar deviasi Rp4.555.168 dan total PAD sesudah akrual basis menunjukkan mean sebesar Rp4.995.176 dengan standar deviasi Rp10.049.549. Hasil menunjukkan nilai mean  lebih kecil dari standar deviasi, artinya distribusi  data total  PAD tidak baik.  Total  PAD terendah sebesar Rp77.842 dimiliki  oleh Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2010, sedangkan total PAD tertinggi sebesar Rp66.233.600 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019.
4. Total  pendapatan  sebelum  akrual  basis  menunjukkan  mean  sebesar  Rp5.336.519  dengan    standar deviasi    Rp6.670.923    dan    total  pendapatan  sesudah    akrual    basis  menunjuukan  mean      sebesar Rp9.922.761 dengan standar deviasi Rp13.554.664. hasil menunjuukan nilai  mean lebih kecil dari standar deviasi, artinya distribusi data total pendapatan tidak baik. Total pendapatan terendah sebesar Rp593.392 dimiliki oleh Provinsi Gorontalo pada Tahun 2010, sedangkan total pendapatan tertinggi sebesar Rp83.820.000 dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019

## Uji Normalitas
Hasil pengujian statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa  data  tidak memiliki  nilai  signifikansi  >  0,05  atau  5%  ( 𝛼 =  5%).  Hal  ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi  normal.  Oleh  karena  itu,    dalam  penelitian  ini  uji  yang  digunakan  untuk  seluruh  hipotesis adalah Wilcoxon Signed Rank Test yaitu uji beda sampel berpasangan.

## Wilcoxon Signed Rank Test
Hasil uji yang digunakan dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test, diperoleh hasil nilai masing2 Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,005 sehingga dapat dikatakan bahwa masing2 dari hipotesis yang telah diajukan didukung yaitu mempunyai perbedaan yang signifikan setelah penerapan akrual basis.

## Pembahasan

## Terdapat  Perbedaan  Total  Pendapatan-LRA  dan  Total  Pendapatan-LO  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan SAP berbasis Akrual
Hasil pengujian menunjukkan bahwa total pendapatan LRA-LRA maupun total pendapatan LRA- LO dalam LKPD provinsi di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  mean  pada  gambar  4.1  statistik  mean LRA-LRA.  Nilai  mean  untuk  total  pendapatan  LRA  sebelum  penerapan  accrual  basis  sebesar Rp5.336.519.345.454 kemudian naik menjadi Rp9.227.285.333.333 setelah penerapan accrual basis. Total pendapatan dalam LRA saat sebelum dan setelah penerapan SAP berbasis akrual ini, tetap menggunakan
pengakuan akuntansi yang sama, yaitu akuntansi berbasis kas.
Pada  total  pendapatan  LRA-LO  juga  mengalami  perbedaan  yang  signifikan  seperti  yang ditunjukkan pada gambar 4.2 statistik mean LRA-LRO. Nilai mean untuk total pendapatan-LRA sebelum penerapan accrual basis sebesar Rp5.336.519.345.454 kemudian setelah penerapan accrual basis terdapat kenaikan total pendapatan-LO dengan nilai mean sebesar Rp9.922.761.393.939. Pada uji Wilcoxon yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada total pendapatan LRA-LO,  dimana  menghasilkan  Asymp.Sig  (2-tailed)  kurang  dari  0,05.  Hal  ini  dikarenakan  pada  total pendapatan-LRA  dan  total  pendapatan-LO  memiliki  perbedaan  pengakuan  dalam  penerapan  sistem akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual. Perbedaan yang signifikan ini dikarenakan pada awal tahun 2015 pemerintah Indonesia telah mewajibkan menyusun laporan keuangannya menggunakan basis  akrual  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  New  Public  Management  yang  merekomendasikan  akuntansi  akrual dalam penganggaran pemerintah agar mewujudkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaporan keuangannya. Hasil penelitian ini juga didukung  oleh penelitian  yang dilakukan oleh Pramudiati (2019) dan Wibowo et al., (2018) yang mangatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pendapatan sebelum  dan  sesudah  penerapan  SAP  berbasis  akrual,  serta  dalam  penerapan  sistem  akuntansi  berbasis akrual  ini  pengakuan  pendapatan  pada  LKPD  dinyatakan  lebih  akurat  sehingga  perbandingan  antara realisasi dan target semakin kecil dibandingkan sebelum penerapan SAP berbasis akrual.

## Terdapat perbedaan PAD Sebelum dan Sesudah Penerapan SAP berbasis Akrual
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebelum  dan  sesudah penerapan SAP berbasis akrual dalam LKPD provinsi di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan di LRA-LRA maupun LRA-LO. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean pada gambar 4.1 statistik mean LRA- LRA.  Nilai  mean  untuk  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  LRA  sebelum  penerapan  accrual  basis sebesar  Rp2.668.341.733.469  kemudian  naik  menjadi  Rp4.438.406.454.545  setelah  penerapan  accrual basis.
Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam LRA-LO juga mengalami perbedaan yang signifikan seperti  yang ditunjukkan pada gambar 4.2 statistik mean LRA- LO. Nilai mean   untuk PAD dalam LRA sebelum penerapan accrual basis sebesar Rp2.668.341.733.469 kemudian setelah penerapan accrual basis terdapat kenaikan PAD dalam LO dengan nilai mean sebesar Rp4.995.176.345.454. Pada uji Wilcoxon yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada PAD dalam LRA-LO, dimana menghasilkan Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05.
PAD dalam setiap daerahnya memiliki kemampuan dalam menghasilkan  pendapatan-pendapatan pribadinya dalam hal  ini PAD memiliki  peranan penting dalam hal  pembangunan di  daerahnya masing- masing,  maka  dari  itu  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  harus  selalu  ditingkatkan  setiap  tahunnya  agar pemerintah  daerah  dapat  membiayai  sebagian  dari  belanja  daerahnya  sehingga  tingkat  kemandirian otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik.
Hal  ini  termasuk  dalam  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Teori  New  Public Management  yang  menjelaskan  bahwa penerapan  standar akuntansi  berbasis akrual di pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu penerapan yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.  Hasil  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Subadriyah  (2017)  yang mengatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mengalami  peningkatan  dibandingkan  sebelum penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini membuktikan bahwa penerapan SAP berbasis akrual memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

## Terdapat Perbedaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan SAP Berbasis Akrual
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah sebelum dah sesudah penerapan SAP berbasis
akrual dalam LKPD provinsi di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan di LRA-LRA maupun LRA- LO. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean pada gambar 4.1 statistik mean LRA-LRA. Nilai mean untuk pajak daerah-LRA sebelum penerapan accrual basis sebesar Rp2.263.524.549.998 kemudian naik menjadi Rp3.786.759.890.909 setelah penerapan accrual basis.
Pada  komponen  pajak  daerah  LRA-LO  juga  mengalami  perbedaan  yang  signifikan  seperti  yang ditunjukkan  pada  gambar  4.2  statistik  mean  LRA-LO.  Nilai  mean  untuk  pajak  daerah-LRA  sebelum penerapan accrual basis sebesar Rp2.263.524.549.998 kemudian setelah penerapan accrual basis terdapat kenaikan pajak daerah-LO dengan nilai mean sebesar Rp3.824.942.375.757. Pada uji Wilcoxon yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada pajak daerah LRA- LO, dimana menghasilkan Asymp.Sig (2-tailed) kurang dari 0,05.
Pajak  daerah  adalah  salah  satu  peranan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerahnya masing-masing, serta merupakan sumber pendapatan yang penting untuk pembangunan suatu daerah. Hal ini  sesuai  dengan  teori  New  Public  Management  yang  merekomendasikan  akuntansi  akrual  dalam penganggaran  pemerintah  agar  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  karena menghasilkan  informasi  yang  lebih  akuntabel,  andal,  dan  transparan  dibandingkan  dengan  akuntansi berbasis  kas.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  disusun  setelah  penerapan  akrual  basis  dapat menguntungkan  stakeholder  dan  mengandung  nilai  guna  yang  lebih  baik  dari    pada  laporan  keuangan pemerintah daerah yang disusun sebelum penerapan akrual, karena melalui informasi yang terdapat dalam laporan keuangan berbasis akrual lebih komprehensif.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pramudiati (2019) dan Wibowo et al., (2018) yang mangatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pendapatan sebelum dan sesudah  penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  penerapan  SAP  berbasis  akrual memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

## Terdapat Perbedaan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah SAP Berbasis Akrual
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  retribusi  daerah  sebelum  dan  sesudah penerapan SAP berbasis  akrual  dalam  LKPD  provinsi  di  Indonesia  memiliki  perbedaan  yang  signifikan  di  LRA-LRA maupun LRA-LO. Hal ini ditunjukkan dengan nilai mean pada gambar 4.1 statistik mean LRA-LRA. Nilai mean untuk retribusi daerah-LRA sebelum penerapan accrual basis sebesar Rp55.923.702.825 kemudian turun menjadi Rp51.897.263.815   setelah   penerapan   accrual   basis.   Penurunan   ini   bisa   terjadi dikarenakan dalam jenis retribusi daerah yang dipungut oleh masing-masing pemerintah daerah  provinsi mengalami  pasang  surut  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku pada saat tersebut.   Hal lain yang juga dapat mempengaruhi penurunan  retribusi  daerah  adalah  faktor  komunikasi, kondisi  perekonomian,  serta sumber daya manusia yang ada di daerahnya masing-masing.
Pada komponen retribusi daerah LRA-LO juga mengalami perbedaan yang signifikan seperti yang ditunjukkan  pada  gambar  4.2  statistik  mean  LRA-LO.  Nilai  mean  untuk  retribusi  daerah-LRA  sebelum penerapan  accrual  basis  sebesar  Rp55.923.702.825  kemudian  setelah  penerapan  accrual  basis  terdapat penurunan  pajak  daerah-LO  menjadi  Rp52.396.264.171.  Pada  uji  Wilcoxon  yang  telah  dilakukan  pada penelitian  ini  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang  signifikan  pada  retribusi  daerah  LRA-LO,  dimana menghasilkan Asymp.Sig (2-tailed)  kurang dari 0,05. Hal ini dikarenakan pada retribusi daerah-LRA dan retribusi  daerah-LO  memiliki  perbedaan  pengakuan  dalam  penerapan  sistem  akuntansi,  yaitu  akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual. Penurunan ini bisa terjadi dikarenakan dalam jenis retribusi daerah yang dipungut  oleh  masing-masing  pemerintah  daerah  provinsi  mengalami  pasang  surut  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tersebut.   Hal lain yang juga dapat mempengaruhi penurunan retribusi daerah adalah faktor komunikasi, kondisi perekonomian, serta sumber daya manusia yang ada di daerahnya masing-masing.
Retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  peranan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerahnya masing-masing, serta merupakan sumber pendapatan  yang penting untuk pembangunan suatu
daerah.  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  disusun  setelah  penerapan  accrual  basis  dapat menguntungkan  stakeholder  dan  mengandung  nilai  guna  yang  lebih  baik  dari  pada  laporan  keuangan pemerintah daerah yang disusun sebelum penerapan akrual basis, karena melalui informasi yang terdapat dalam laporan keuangan berbasis akrual lebih komprehensif. Hal ini ditunjukan dengan adanya pemungutan retribusi yang disusun menggunakan basis akrual dimana penerimaan kas dari retribusi dicatat nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan, sehingga merekam semua transaksi dan kegiatan ekonomi berdasarkan terjadinya transaksi.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  New  Public  Management  yang  merekomendasikan  akuntansi  akrual dalam penganggaran pemerintah agar mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan keuangannya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pramudiati (2019) dan Wibowo et al.,  (2018)  yang  mangatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  pendapatan  sebelum  dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  mengenai  “Perbedaan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada LKPD Provinsi di Indonesia”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Terdapat  perbedaan  kenaikan  yang  signifikan  pada  total  pendapatan  LRA-LRA  maupun  total pendapatan LRA-LO dalam LKPD Provinsi Di Indonesia pada saat sebelum dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual.
2. Terdapat  perbedaan  kenaikan  yang  signifikan  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  LRA-LRA maupun  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  LRA-LO  dalam  LKPD  Provinsi  Di  Indonesia  pada  saat sebelum dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual.
3. Terdapat perbedaan kenaikan yang signifikan pada pajak daerah LRA-LRA dan pajak daerah LRA- LO  dalam LKPD Provinsi Di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual.
4. Terdapat perbedaan penurunan yang signifikan pada retribusi daerah LRA-LRA dan retribusi daerah LRA-LO dalam LKPD Provinsi Di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan SAP berbasis akrual.

## Keterbatasan
Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan 33 Provinsi di Indonesia. Peneliti tidak memisahkan pengujian  terhadap  masing-masing  daerah  sehingga  hasil  penelitian  ini  menjadi  lebih  general  dan tidak spesifik untuk mengetahui dampak penerapan sistem akrual pada sektor pemerintah.
2. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  sebagian  komponen  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  dan Laporan Operasional (LO) yaitu total pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD),  pajak daerah, dan retribusi daerah.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang diberikan peneliti kepada peneliti selanjutnya, yaitu:
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian terhadap masing- masing wilayah di  Indonesia,  seperti  kabupaten/kota  sehingga  hasil  yang  diperoleh  akan  lebih  spesifik  di  setiap daerahnya.
2. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  komponen  laporan  keuangan  lainnya,  sehingga mampu memaksimalkan hasil penelitian agar lebih baik lagi.

## REFERENSI
Aidoo-Buameh,  J.  (2014).  Political  Willingness  to  Implement  Public  Sector  Financial  Management  Reforms  in Ghana  -  Accrual  Basis  of  Accounting. Accounting  and  Finance  Research , 3 (1),  96–105.
https://doi.org/10.5430/afr.v3n1p96 DJPK Kemenkeu. (2020). Evaluasi Keuangan Daerah .
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?paged=2&epkb_post_type_1_category=evaluasi -keuangan-daerah Efendi, R., Dewi, F. G., & Gamayuni, R. R. (2018). Usefulness analysis of accrual based accounting information on local government financial statement: A qualitative study. International Journal of Scientific and Technology Research , 7 (11), 10–21. Erlina, Rambe, O. S., & Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Salemba Empat. Hyndman, N., & Connolly, C. (2010). Accruals accounting in the public sector: A road not always taken. Journal, 22(2011), 36-45
Grace  N,  D.  O.  (2014).  New  Public  Management  and  Accrual  Accounting  Basis  for  Transparency  and Accountability in the Nigerian Public Sector. IOSR Journal of Business and Management , 16 (7), 104–113. https://doi.org/10.9790/487x-1673104113
Hijriah. (2020). Tinjauan Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Palopo . 06 (01), 39–51.
Khan,  F.  (2016).  Comparative  Analysis  Between  Accrual  basis  and  Cash  Basis  Accounting  in  the  Aspect  of Financial  Reporting  [A  Study  on  Some  Selective  Local  Firms  in  Bangladesh]. SSRN  Electronic  Journal , September 2015 . http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf Langelo, F  ., Saerang,  D. P. E., & Alexander, S.  W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA , 3 (1), 1– 8.
Mahmudi. (2018). Akuntansi Sektor Publik (revisi). UII Press. Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4th ed.). UPP STIM YKPN.
Mu’am, A. (2015). Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Jurnal Lingkar Widyaiswara , 2 (1), 38– 46. http://juliwi.com/published/E0201/Paper0201_38-46.pdf
Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah.  2013.  Jakarta:  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
Pramudiati, N. (2019). Kinerja Pemda Sebelum dan Setelah Penerapan SAP Berbasis Akrual. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 10 (1), 11–16.
Pratiwi, Y., & Pamungkas, B. (2014). Analisis Pengakuan Pendapatan , Belanja , Dan Pembiayaan Daerah Pada
Pemerintah Daerah Kota Bogor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 2 (02). http://download.portalgaruda.org/article.php?article=350277&val=5617&title=Ana lisis Pengakuan
Pendapatan, Belanja,  Dan Pembiayaan Daerah  Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Risnaningsih.  (2016).  Implementasi  dan  Kendala  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Berbasis  Akrual.
Universitas Tribhuwana TunggadewiMalang , XI (2).
Sayidah, N., Mulyaningtyas, A., & Winedar, M. (2015). Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Surabaya. Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 12 (1), 39–52.
https://doi.org/10.14710/jaa.v12i1.13857 Siregar, B. (2017). Akuntansi Sektor Publik . UPP STIM YKPN.
Subadriyah, S. (2017). Flypaper Effect: Sebelum Dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Akrual.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 8 (3), 559–570. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7073 Syarienda, Y., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 4 (1), 56–68.
https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10