How to cite: Tatu Rika Indriani, Sifa Mulya Nurani (2024 Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS), (06)
06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN  HUKUM  POSITIF  DI  INDONESIA  (Studi  Kasus  Putusan  NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS)
Tatu Rika Indriani, Sifa Mulya Nurani Universitas pelita bangsa, Indonesia Email: Indrianitaturika@gmail.com, sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id

## Abstrak
Tujuan  yang  ingin  dicapai  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  mengetahui kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  bekas  suami  menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia pasca  putusnya  perkawinan.  Mengetahui  Hak  apa  saja  yang  dapat  diminta  seorang  istri apabila  ia  digugat  cerai  oleh  suaminya.  Islam  memandang  bahwa  pernikahan  merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan  dilaksanakan  atas  dasar  keikhlasan,  tanggungjawab,  dan  mengikuti  ketentuanketentuan hukum  yang  harus  diindahkan.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif.  Yang  kemudian  menjadi  catatan  bahwa  dalam  hal nafkah  yang  harus  dipenuhi  mantan  suami  terhadap  mantan  istri  dan  anaknya  ialah  Nafkah madiyah  adalah  nafkah  yang  telah  lampau  tidak  selalu  dihubungkan  dengan  perkara  cerai talak,  yang  kemudian  dalam  hal  ini  istri  dapat  mengajukan  tuntutan  nafkah  madiyah  saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi.
Kata kunci : Hak Istri, Pasca Perceraian, Hukum

## Abstract
The  goal  that  the  researcher  wants  to  achieve  in  conducting  this  research  is  to  know  the obligations that must be carried out by ex-husbands according to Positive Law in Indonesia after  the  breakup  of  marriage.  Knowing  what  rights  a  wife  can  ask  for  if  she  is  sued  for divorce by her husband. Islam views that marriage is something noble and sacred, meaning worship  to  Allah,  following  the  Sunnah  of  the  Prophet  and  carried  out  on  the  basis  of sincerity,  responsibility,  and  following  the  provisions  of  the  law  that  must  be  heeded.  The research  approach  used  in  this  study  is  the  Normative  Juridical  approach.  What  then becomes a record is that in terms of alimony that must be fulfilled by the ex-husband against the ex-wife and children, Nafkah madiyah is alimony that has been in the past is not always related  to  the  divorce  case  of  talaq,  which  then  in  this  case  the  wife  can  file  a  claim  for alimony  madiyah  when  her  husband  files  a  divorce  case  of  talaq  by  filing  a  reconvention lawsuit.
Keywords: Wife's Rights, Post-Divorce, Law
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 06, Juni 2024

## PENDAHULUAN
Islam  memandang  bahwa  pernikahan  merupakan  sesuatu  yang  luhur  dan  sakral, bermakna  ibadah  kepada  Allah,  mengikuti  Sunnah  Rasulullah  dan  dilaksanakan  atas  dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuanketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Bab  I  pasal  1, perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016).
Pasal  41  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perkawinan menyatakan  bahwa  pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya penghidupan dan /atau menetapkan sesuatu kewajiban bagi bekas suami.
Dari  definisi  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwasanya  kewajiban  pemberian nafkah kepada istri karena adanya hubungan perkawinan nafkah tersebut berlangsung sampai perkawinan  berakhir.  Apabila  nafkah  tidak  diberikan  pada  saat  masih  terikat  dalam  ikatan perkawinan maka istri berhak menuntut hak nya. Perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) suami wajib menanggung nafkah istri pasca perceraian.
Seperti  disebutkan  dalam  pasal  41  undang-undang  perkawinan  akibat  putusnya perkawinan karena perceraian :
1. Baik orang tua tetap berkewajiban merawat dan mendidik anaknya.
2. Bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut  pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan  mewajibkan  mantan  suami  untuk  memberi  biaya  penghidupan  atau menentukan kewajiban bagi mantan istri.
Oleh  sebab  itu,  penerapan  Pasal  41  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  perkawinan.  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Putusnya perkawinan yang disebabkan adanya permohonan cerai dari pihak suami yang kemudian  diajukan  pada  Pengadilan  Agama  setempat  dan  apabila  permohonan  tersebut dikabulkan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan (Sulastri, 2014) :
a. Pemberian mut’ah yang layak dari bekas suaminya, bisa berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;
b. Pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama istri dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  baik  seluruhnya  ataupunsebagian  apabila  qabla dukhul;
d. Memberikan biaya hadhanah kepada anak yang masih dibawah usia 21 tahun;
e. Berhak atas nafkah lampau / madliyah, apabila selama dalam masa perkawinan suami tidak memberikan nafkah;
Pemberian  nafkah  dari  bekas  suami  kepada  bekas  istri  memiliki  tujuan  untuk terpenuhinya  kebutuhan  bekas  istri  selama  dalam  masa  iddah.  Sedangkan  besaran  nafkah yang  diberikan  oleh  mantan  suami  kepada  istri  harus  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  dan disesuaikan  dengan  kemampuan  mantan  suami.  Apabila  terjadi  perselisihan  terkait  besaran nafkah  tersebut,  maka  yang  berkewajiban  menentukan  besaran  nafkah  adalah  pihak Pengadilan Agama (Ihwanudin, 2016).
Seperti  pada  kasus  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  dengan  Putusan No. 1538/Pdt.G/2023/PA.JS yang isi putusannya sebagai berikut : Catatan Amar :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (Deddy  Mahendra  Desta  bin  Prakoso)  untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Natasha Rizky Pradita binti Dasnir Sutan Bagindo) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
4. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah).
a. Uang Mutah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
b. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar kepada  Termohon diktum  angka 3 tersebut  di atas pada saat sebelum pengucapan ikrar talak.
c. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yakni:
d. Megumi  Arrawda  Sachi  binti  Deddy  Mahendra  Desta,  Perempuan,  tanggal  lahir  25 Maret 2014.
e. Miskha Arrawfa Najma binti Deddy Mahendra Desta, Perempuan, tanggal lahir 12 Juli 2016.
f. Miguel  Arrawsya  Janied  bin  Deddy  Mahendra  Desta,  Laki-laki,  tanggal  lahir  12 Desember 2018;
Berada  di  bawah  Hadhanah  Termohon  (Natasha  Rizki  Pradita  binti  Dasnir  Sutan Bagindo)  dengan  ketentuan  Termohon  berkewajiban  memberikan  hak  akses  bagi  Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut di atas;
1. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  kepada  Termohon  nafkah  3  (tiga)  orang  anak sebagaimana  tersebut  pada  poin  5  minimal  setiap  bulannya  sebesar  Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan,  biaya  kesehatan  dan  biaya  lainnya,  dengan  kenaikan  sebesar  10%  (sepuluh persen) pertahun.
2. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp795.000.00.- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Salah  satu  bentuk  ketentuan  hukum  yang  berhubungan  dengan  kewajiban  ketika pernikahan  itu  telah  berakhir  karena  perceraian  adalah  Dalam  pasal  152  KHI  perihal kewajiban  mantan  suami  dan  memberikan  nafkah  selama  masa  idadah,  nafkah  iddah  dan mut’ah  kepada  mantan  isteri-nya  serta  kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  anak  yang belum mumayyiz dan dalam pengasuhan mantan isterinya (hak hadhanah) yang besaranya di tetapkan Majelis Hakim dalam putusan (Ihwanudin, 2016).
Tujuan  yang  ingin  dicapai  peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  mengetahui kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  bekas  suami  menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia pasca  putusnya  perkawinan.  Mengetahui  Hak  apa  saja  yang  dapat  diminta  seorang  istri apabila ia digugat cerai oleh suaminya.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis Normatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  (Jonaedi  Efendi,  Johnny
Ibrahim,  &  Se,  2018).  Peneliti  akan  meneliti  dari  regulasi  mengenai  Tinjauan  Yuridis Terhadap  Hak  Istri  Pasca  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif-analitis,  yaitu  dengan menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Irianto, 2017). Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yang merupakan metode yang dipakai  untuk  menggambarkan  suatu  kondisi  atau  keadaan  yang  sedang  terjadi  atau berlangsung  yang  bertujuan  agar  dapat  memberikan  data  seteliti  mungkin  mengenai  objek penelitian  sehingga  mampu  menggali  hal-hal  yang  bersifat  ideal  yang  kemudian  dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yang  pertama studi  kasus  melalui  internet.  Studi  kepustakaan  merupakan  teknik  untuk  mendapatkan  data sekunder  melalui  dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  masalah,  tujuan  dan  manfaat penelitian (Suyanto,  2023).  Guna  melengkapi  data  sekunder,  dilakukan  dengan  Teknik Analisis Data.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum  tersier  yang  relevan  dengan  penulisan  skripsi  ini;  kemudian  melakukan  pemilahan terhadap  bahan-bahan  hukum  tersebut  sesuai  dengan  permasalahan  masing-masing. Selanjutnya menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, lalu kemudian memaparkan kesimpulan dan saran yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kasus Posisi Putusan No. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS
Desta  mengajukan  gugatan  cerai  secara  resmi  ke  Pengadilan  Agama  (PA)  Jakarta Selatan dan mendapat jadwal sidang perdana 29 Mei 2023. Setelah kedua belah pihak hadir di tanggal  tersebut,  maka  selanjutnya  hakim  akan  memulai  adalah  proses  mediasi.  Mediasi adalah  proses  di  mana  kedua  belah  pihak  bisa  sama-sama  menyelesaikan  masalahnya  agar perceraian tidak terjadi.
Desta  sebagai  penggugat  dan  Natasha  sebagai  tergugat  akan  dipertemukan  dalam mediasi.  Tujuannya  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dalam  rumah  mereka berdua. Mediasi ini bersifat non-sidang jadi murni penyelesaian secara damai dan adil untuk mencari jalan keluar masalah.
Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak. Mediator dilakukan di ruangan khusus Pengadilan Agama.
Mediator  berguna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator dipilih dengan yang  sudah  bersertifikasi  mediator  dari  Mahkamah  Agung  (MA)  atau  telah  memperoleh akreditasi  dari  MA.  Tujuan  mediasi  agar  permasalahan  tidak  perlu  diadili  oleh  hakim  dan dapat diselesaikan secara damai. Secara umum, mediasi dilakukan maksimal dua kali.
Jika nanti saat mediasi Desta dan Natasha tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka perceraian dapat dilanjutkan dalam sidang. Setelah mediasi berakhir kedua pihak harus membayar biaya mediasi yaitu biaya yang timbul dalam proses mediasi. Di antaranya meliputi biaya  pemanggilan  para  pihak,  biaya  perjalanan  salah  satu  pihak  berdasarkan  pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi.
Apabila  dalam  mediasi,  Desta  dan  Natasha  berhasil  mencapai  kata  sepakat  atau  rujuk, nantinya perlu membuat dokumen hasil kesepakatan perdamaian. Dokumen ini akan dibawa menghadap  hakim  memuat  ketentuan  penyelesaian  sengketa  yang  ditandatangani  oleh  para pihak dan mediator.
Hasil kesepakatan para pihak tersebut akan dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading). Selain itu, para pihak juga bisa mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan  dalam  kesepakatan,  jika  hasil  kesepakatan  tidak  ingin  dituangkan  dalam putusan.
Dalam  gugatannya,  Desta  ternyata  tidak  menggugat  harta  gana-gini  kepada  Natasha. Harta gana-gini adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 97  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  (Pradoto,  2017),  harta  gana-gini  wajib  dibagi  dua  atau pihak  suami  dan  istri  masing-masing  berhak  mendapat  seperdua  atau  50  persen  sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Jika  Desta  tidak  menggugat  harta  gana-gini,  namun  Natasha  tetap  bisa  menggugat pembagian harta gana-gini. Gugatan harta gana-gini bisa dilakukan ketika putusan percerain sudah  ada.  Berarti  gugatan  harta  gana-gini  bisa  dilakukan  oleh  Natasha  apabila  sudah  ada putusan perceraian.
Selain itu, Desta juga tidak mengajukan permohonan hak asuh anak. Menurut Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  Pasal  41,  kedua  orangtua  memiliki  kewajiban  yang  sama  untuk memelihara dan mendidik anaknya.
Jika  kedua  orangtua  tak  melayangkan  gugatan  terkait  hak  asuh  atas  anaknya  saat bercerai,  maka  permasalahan  hak  asuh  pun  tak  perlu  diselesaikan  di  pengadilan.  Apabila Desta  tidak  mengajukan  gugatan  hak  asuh  anak,  maka  Natasha  akan  memiliki  hak  terhadap ketiga anak mereka. Sebab, ketiga anak mereka masih kecil-kecil. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 105 KHI bahwa pemegang hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun  merupakan  hak  mamanya.  Saat  anak  mereka  sudah  ada  yang  berusia  12  tahun,  maka anak dapat memilih di antara papa atau mamanya sebagai pemegang hak asuhnya.

## Pertimbangan Hakim dalam Kasus Putusan No. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian  dianggap  sah  apabila  ikrar  talak  diucapkan  di  depan  sidang  pengadilan.  Hal  ini menjadi  poin  penting  karena  berkaitan  dengan  hak  istri  atas  nafkah  iddah  dan  mut'ah  pasca perceraian  (pengucapan  ikrar  talak)  Putusan  majelis  hakim  dalam  perkara  cerai  talak  nomor No.  1583/Pdt.G/2023/PA.JS  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ) dalam rangka menegakkan asas keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan. Adapun isi putusan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (Deddy  Mahendra  Desta  bin  Prakoso)  untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Natasha Rizky Pradita binti Dasnir Sutan Bagindo) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah)
b. Uang Mut?ah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
b. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar kepada  Termohon diktum  angka 3 tersebut  di atas pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;
c. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yakni:
1) Megumi  Arrawda  Sachi  binti  Deddy  Mahendra  Desta,  Perempuan,  tanggal  lahir  25 Maret 2014;
2) Miskha  Arrawfa  Najma  binti  Deddy  Mahendra  Desta,  Perempuan,  tanggal  lahir  12 Juli 2016;
3) Miguel  Arrawsya  Janied  bin  Deddy  Mahendra  Desta,  Laki-laki,  tanggal  lahir  12 Desember 2018;
Berada  di  bawah  Hadhanah  Termohon  (Natasha  Rizki  Pradita  binti  Dasnir  Sutan Bagindo)  dengan  ketentuan  Termohon  berkewajiban  memberikan  hak  akses  bagi  Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut di atas;
1. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  kepada  Termohon  nafkah  3  (tiga)  orang  anak sebagaimana  tersebut  pada  poin  5  minimal  setiap  bulannya  sebesar  Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan,  biaya  kesehatan  dan  biaya  lainnya,  dengan  kenaikan  sebesar  10%  ( sepuluh persen ) pertahun;
2. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini yang  hingga  saat  ini  dihitung  sebesar  Rp795.000.000.-  (tujuh  ratus  sembilan  puluh  lima ribu rupiah);
Sebelum putusan cerai  dibacakan, pemohon  harus membayar nafkah iddah dan mut'ah yang  telah  disepakati  dan  diputuskan,  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  bagi  hakim Pengadilan  Agama  dalam  memutuskan  berapa  jumlah  nafkah  iddah  dan  mut'ah  yang diberikan  berdasarkan  kondisi  keuangan  pemohon  (suami).  Hal  ini  juga  tertuang  dalam SEMA  Nomor  3  Tahun  2018,  yang  menyebutkan  bahwa  hakim  "wajib  mempertimbangkan rasa keadilan dan putusan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup pokok  istri  dan/atau  anak"  saat  menetapkan  nafkah  madhiyah,  nafkah  iddah,  mut'ah,  dan nafkah anak.
Kedua,  setelah  putusan  dijatuhkan,  para  pihak  memiliki  waktu  14  hari  untuk mengajukan  gugatan.  Jika  tidak  ada  gugatan  yang  diajukan,  maka  pemohon  dan  termohon dianggap  telah  menyetujui  putusan  yang  menjatuhkan  talak  dan  segala  turunannya.  Majelis hakim kemudian menjadwalkan hari sidang untuk pengucapan ikrar talak. Selama waktu ini, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah hukum apa pun, pada saat sidang ikrar  talak,  pemohon  memberikan  kesempatan  kepada  termohon  (istri)  untuk  menerima nafkah iddah dan mut'ah darinya. Selain itu, pemohon dapat menyetorkan jumlah uang yang menjadi  beban  kepada  kasir  di  Pengadilan  Agama.  Pemohon  kemudian  memberikan  tanda
terima  kepada  termohon,  yang  digunakan  sebagai  bukti  untuk  mencari  nafkah  iddah  dan mut'ah kepada kasir pengadilan (Alya & Zainuddin, 2024).
Pemohon  dapat  meminta  perpanjangan  waktu,  khususnya  enam  bulan  (dimulai  dari waktu  yang  ditetapkan  untuk  pelaksanaan  ikrar  talak)  untuk  membayar  nafkah  iddah  dan mut'ah jika mereka tidak dapat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan melakukan  pembayaran  ini  dalam  waktu  yang  ditentukan.  Pengadilan  tidak  dapat melaksanakan  ikrar  talak  jika  pemohon  menolak  untuk  membayar  nafkah  iddah  dan  mut'ah, kecuali  jika  termohon  menyetujui  untuk  mengizinkan  pemohon  melakukannya  sebelum nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan.
Majelis  hakim  yang  menetapkan  tenggat  waktu  sebagai  konsekuensi  hukum  atas  tidak dilaksanakannya  putusan  tersebut,  berupaya  agar  hak-hak  istri  yang  harus  diperoleh  setelah perceraian  dapat  terpenuhi  dengan  baik.  Jika  upaya  hukum  ini  tidak  dilakukan,  maka  akan sulit bagi istri untuk mendapatkan hak-haknya setelah perceraian. Ketiga, dan apabila dalam tenggat waktu yang diberikan pemohon tidak dapat membayar nafkah iddah dan mut'ah, maka putusan  pengadilan  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  lagi/dibatalkan (batal).  Pemohon  dan  termohon  akan  kembali  menjadi  suami  istri  yang  sah.  Hal  ini  karena dianggap perceraian tersebut  tidak serius, karena akan dikhawatirkan apabila pemohon  telah melakukan ikrar talak dan tidak dapat memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut’ah, maka hak yang seharusnya didapatkan oleh termohon setelah terjadinya perceraian tidak terpenuhi.

## Apabila  Perkawinan  Putus  Kewajiban  Yang  Harus  Dilaksanakan  Oleh  Bekas  Suami Menurut Hukum Positif Di Indonesia
Perceraian  kerap  terjadi  khususnya  di  Indonesia,  yang  mana  dari  segi  pihak  yang mengajukan dapat diklasifikasian menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat.
1. Cerai  talak  didefinisikan  dalam  Pasal  114  KHI  bahwa:  “Putusnya  perkawinan  yang disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  istri  dengan  alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
2. Cerai  Gugat  didefinisikan  dalam  Pasal  132  ayat  2  yang  berbunyi:  “Gugatan  perceraian diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya  pada  Pengadilan  Agama  yang  daerah  hukumnya mewilayahi  tempat  tinggal  Penggugat  kecuali  istri  meninggalkan  tempat  kediaman  tanpa izin suami”
Dengan  adanya  dua  klasifikasi  jenis  perkara  perceraian  yang  dapat  diajukan  di Pengadilan  Agama  memiliki  konsekuensi  masing-masing.  Khususnya  sebagaimana  judul yang menjadi pokok bahasan mengenai tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian.
Hal  mendasar  terlebih  yang  harus  difahami  berkaitan  dengan  konsekuensi  terhadap perkara cerai talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:  “Pengadilan dapat  mewajibkan kepada bekas suami untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas isteri.” dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:
a. Memberikan  mut`ah  yang  layak  kepada  bekas  isterinya,  baik  berupa  uang  atau  benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. Memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama  dalam  iddah,  kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba‟in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kedua  dasar  hukum  tersebut  dirasa  menjadi  suatu  hal  yang  mengikat  dalam  setiap perkara cerai talak wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut‟ah, nafkah madiyah, dan nafkah anak. Hal  ini cenderung terjadi diskriminatif bagi  perkara cerai gugat, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak.
Telah diketahui  bersama, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai  secara syariat agama  masih  menanggung  masa  iddah.  Ditinjau  dari  perspektif  maqâshid  al-Syarî‟ah  maka seorang  mantan  istri  selama  dalam  masa  iddah  wajib  diberikan  nafkah  karena  tanpa  adanya nafkah  maka  mantan  istri  tersebut  akan  berada  dalam  kondisi  bahaya.  Dikaitkan  dengan dharuriyat  al-khamsah  (lima  mashlahah  pokok),  mashlahah  dalam  perlindungan  mantan  istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al- Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan  syari‟at  nikah  dan  pengharaman  zina.  Perlindungan  jiwa  tersebut  berlanjut  dengan kewajiban  orang  tua  mengurus  anak  tersebut  sejak  lahir  sampai  mandiri  bagi  laki-laki  atau sampai  menikah  bagi  perempuan.  Bagi  seorang  perempuan,  setelah  menikah  maka kepengurusannya  beralih  kepada  suami  dan  setelah  terjadinya  perceraian  semestinya  suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.
Tentunya  dalam  hal  ini  para  penemu  hukum  atau  hakim  dituntut  untuk  memberikan suatu  pertimbangan  atas  kekosongan  hukum  yang  terjadi.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:
Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‟ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar  Agama dalam SEMA Nomor:  07  Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:  “Hakim dalam  menetapkan  nafkah  madhiyah,  nafkah  iddah,  mut‟ah,  dan  nafkah  anak,  harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”
Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No.  03  Tahun  2018  Hasil  Pleno  Kamar  Agama,  isteri  dalam  perkara  cerai  gugat  dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut‟ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”
Maka  berdasarkan  Perma  tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan  dalam  perkara  cerai gugat  pihak  Penggugat  (istri)  dapat  mengajukan  tuntutan  atas  nafkah  madhiyah,  nafkah, iddah, mut‟ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.
Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal  nafkah yang harus dipenuhi  mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:
1. Nafkah  madiyah  adalah  nafkah  yang  telah  lampau  tidak  selalu  dihubungkan  dengan perkara  cerai  talak,  yang  kemudian  dalam  hal  ini  istri  dapat  mengajukan  tuntutan  nafkah madiyah  saat  suaminya  mengajukan  perkara  cerai  talak  dengan  mengajukan  gugatan rekonvensi;
2. Nafkah  iddah  sebagai  dasar  pemikiran  bahwa  pada  perkara  cerai  gugat  adalah  terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani massa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
3. Nafkah  mut‟ah  konsepnya  adalah  istri  yang  dicerai  merasa  menderita  karena  harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah  bagi  mantan  suami  untuk  memberikan  nafkah  mut‟ah  sebagai  penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut‟ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.
4. Dan  Nafkah  anak  tentunya  jatuh  pada  saat  setelah  terjadinya  peristiwa  cerai.  Yang  tidak menutup  kemungkinan  dibolehkan  dalam  perkara  cerai  gugat  untuk  mengajukan  tuntutan atas nafkah anak.
Menanggapi  adanya  SEMA  no.  3  Tahun  2018  berkaitan  dengan  Pasal  149  huruf  b Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:
memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama  dalam  iddah,  kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba‟in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;  yang mana perlu digaris bawahi bahwa “........kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in.......”. kalimat tersebut  tentunya  membutuhkan  redefinisi  berkaitan  dengan  talak  ba‟in.  Sehingga  Majelis Hakim  dalam  memutus  perkara  cerai  gugat  dengan  kumulasi  tuntutan  nafkah  dapat memperhatikan  kedudukan  jenis  talak  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim.  Dalam  amar putusan hakim pada perkara perceraian mengenal bentuk talak terdiri dari 3 macam, yakni:
1. Talak  Raj‟i  merupakan  talak  kesatu  atau  kedua  yang  dijatuhkan  suami  kepada  istrinya dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah;
2. Talak Ba‟in Shugraa merupakan talak yang tidak dapat rujuk. Sehingga jika ingin kembali hidup  bersama  mantan  suami  dan  mantan  isteri  harus  melangsungkan  akad  nikah  baru. Terjadi dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:
a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;
3. Talak Ba‟in Kubra merupakan talak yang terjadi ketiga kalinya dan tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain.
Dari ketiga macam jenis talak tersebut, bagi mantan istri tetap menanggung masa iddah kecuali  apabila  terjadi  qabla  al  dukhul.  Untuk  implementasi  dari  pada  SEMA  tersebut berkaitan  dengan  tuntutan  nafkah  iddah,  ada  perbedaan  pendapatan  dalam  memaknai  talak ba‟in shugraa dengan tebusan atau khuluk. Namun, yang sering berlaku dalam praktinya, istri
mengajukan cerai gugat didasarkan karena adanya kondisi suami yang menyebabkan perkara perceraian  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  sebagaimana  tertera  dalam  Pasal  116  KHI. Sehingga memaknai hadist dibawah ini.

## Hak Yang Dapat Diminta Seorang Istri Apabila Ia Digugat Cerai Oleh Suaminya
Hak yang diperoleh istri jika digugat cerai talak suami itu berupa Nafkah Iddah (Nafkah Dalam  Masa  Tunggu),  Nafkah  Madhiyah,  Mut’ah,  dan  Hadhanah  serta  penjelasannya dibawah ini.

## Nafkah Idah
Nafkah  iddah  (nafkah  dalam  masa  tunggu)  adalah  nafkah  yang  wajib  diberikan  oleh mantan  suami  kepada  mantan  isteri  yang  dijatuhi  talak  selama  mantan  istri  menjalani  masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).
Hak Istri mendapatkan nafkah iddah ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang berbunyi (Gunawan, 2016):

## Pasal 152
Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz .

## Nafkah Mut’ah
Nafkah  mut’ah  (penghibur)  adalah  pemberian  dari  mantan  suami  kepada  mantan isterinya yang dijatuhi talak baik  berupa uang  atau benda lainnya.  Kewajiban mantan suami memberi baik uang atau benda kepada mantan isterinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang berbunyi:
Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan  mut`ah  yang  layak  kepada  bekas  isterinya,  baik  berupa  uang  atau  benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. Memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama  dalam  iddah,  kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

## Nafkah Madhiyah
Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) adalah  nafkah terdahulu  yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan isteri sewaktu  keduanya masih terikat perkawinan yang sah.

## Hadhanah
Hadhanah  (pemeliharaan  anak)  adalah  hak  pemeliharaan  atas  anak  yang  belum mumayyiz  (terlihat  fungsi  akalnya)  atau  belum  berumur  12  tahun,  atau  anak  yang  telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya. Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
mengatur  bahwa  ikatan  perkawinan  dapat  putus  karena  3  (tiga)  hal,  yaitu  kematian, perceraian,  dan  atas  putusan  pengadilan  Pada  pasal  39  kemudian  diatur  bahwa  perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  dan  juga  untuk  melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
Pengajuan  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  dapat  dilakukan  oleh  suami  atau istri. Pengajuan perceraian yang dilakukan oleh suami disebut dengan cerai talak, sedangkan apabila  yang  mengajukan  adalah  istri  disebut  dengan  cerai  gugat.  Dalam  proses  perkara perceraian tersebut, istri yang diceraikan oleh suaminya, baik lewat cerai talak maupun cerai gugat, dapat menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang diceraikan, yang lazim disebut dengan hak istri pasca perceraian (Arma, 2022).
Hak  pertama  yang  dapat  dituntut  oleh  istri  pasca  perceraian  adalah mut’ah. Mut’ah artinya  suatu  hadiah  atau  kenang-kenangan  yang  diberikan  suami  kepada  istri  yang diceraikannya. Syariat tentang pemberian mut’ah ditegaskan dalam Islam, di antaranya pada ayat Alquran Surat Al-Baqarah (2) dijelaskan “ Dan hendaklah mereka kamu beri mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat  kebaikan ” dan juga dalam surah Al-Ahzab (33) “ Bagi  perempuan-perempuan  yang diceraikan  hendaklah  diberikan  mut’ah  menurut  cara  yang  patut,  sebagai  suatu  kewajiban bagi  orang  yang  bertakwa”. Imam  Syafi’i  yang  juga  dipertegas  oleh  al-Syarbaini menyebutkan  bahwa  kebanyakan  para  sahabat  yang  diketahuinya,  berdasarkan  ayat  di  atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat mut’ah adalah semua perempuan yang ditalak (Al Hafizh, 2019).
Kedua,  istri  yang  diceraikan  oleh  suaminya  berhak  mendapatkan  nafkah  selama  istri tersebut menjalani masa iddah , yang lazim dikenal dengan istilah nafkah iddah. Iddah dalam Islam  adalah  suatu  masa  tunggu  yang  wajib  dilakukan  oleh  wanita,  dimana  pada  masa  itu wanita tidak boleh melakukan perkawinan, baik  disebabkan oleh perceraian akibat kematian suaminya,  atau  akibat  dari  perceraian  dengan  suaminya.  Selama  masa  iddah  tersebut  suami wajib untuk tetap memberi nafkah kepada istri yang diceraikannya itu hingga berakhir masa iddah.  Nafkah  tersebut  meliputi  uang  untuk  kebutuhan  pokok,  tempat  tinggal  ( maskan ),  dan pakaian ( kiswah ) (Khairuddin, Badri, & Auliyana, 2020).
Ketiga,  istri  juga  berhak  menuntut  nafkah lampau atau  nafkah madhiyah ,  yaitu  nafkah yang telah dilalaikan oleh suami atau tidak diberikan suami selama dalam pernikahan. Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah yang dilalaikan seorang suami terhadap istrinya dihitung sebagai hutang yang mesti dibayarkan oleh suami.
Khusus mengenai nafkah selama masa iddah dan nafkah lampau ( madhiyah ), kewajiban suami  dapat  gugur  apabila  terbukti  istri nusyuz. Nusyuz  secara  umum  dimaknai  dengan ketidakpatuhan  salah  satu  pasangan  suami-isteri  terhadap  apa  yang  seharusnya  dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya (Jannah, 2010). Nusyuznya seorang istri yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah suami terhadapnya di antaranya adalah istri menolak tinggal bersama  di  rumah  yang  sudah  disiapkan  oleh  suaminya  tanpa  alasan  yang  sah  (menolak
tamkin),  istri  keluar  rumah  dan  bepergian  tanpa  seizin  suami,  istri  tidak  membukakan  pintu bagi  suami  yang  hendak  masuk  ke  rumah  atau  ke  kamar,  dan  istri  menolak  ajakan  suami untuk berhubungan suami-istri (bersenggama) padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan urusannya sendiri. Apabila terbukti  istri  melakukan  perbuatan  tersebut  di  atas,  maka  gugurlah  kewajiban  suami  untuk membayarkan nafkah selama iddah dan nafkah lampau kepada istri (EVY, 2023).
Keempat  hak  pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak  (biasa  disebut  dengan  Hadanah)  dan juga  meminta  biaya hadanah .  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam   pasal  105  dijelaskan  bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian  untuk  biaya  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  anak  yang  masih  dalam tanggungan/di bawah umur ditanggung oleh ayahnya (Rochaeti, 2015).
Kelima, hak menuntut pembagian harta bersama. Harta bersama yang dimaksud di sini adalah harta yang didapat selama masa perkawinan (Faizal, 2015). Apabila sebelum menikah antara  suami  dan  istri  tidak  ada  perjanjian  pembagian  harta,  maka  secara  otomatis  seluruh harta yang didapatkan baik oleh usaha suami atau usaha istri dihukum sebagai harta bersama atau lazim dikenal dengan istilah harta gono-gini. Istri berhak mendapatkan pembagian harta bersama pasca perceraian tersebut apabila harta dikuasai oleh suami.
Dan yang keenam adalah hak menuntut pelunasan mahar jika terhutang. Apabila ketika akad  nikah  suami  berhutang  maharnya  kepada  istri,  dan  selama  pernikahan  suami  belum sempat melunasinya, maka istri dapat menuntut mahar terhutang tersebut setelah perceraian.
Perceraian  yang  terjadi  tidak  hanya  berdampak  bagi  mantan  suami  atau  istri.  Anak sering  menjadi  korban  dari  perpisahan  orang  tuanya  tersebut.  Oleh  karena  itu,  hak keperdataan  anak  harus  sangat  diperhatikan,  sehingga  mesti  dilakukan  upaya-upaya  untuk memberikan  jaminan  terpeliharanya  hak  perempuan  dan  anak  pasca  perceraian.  Hukum  di Indonesia mengatur bahwa hak anak akibat perceraian adalah ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak. Kemudian ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.
Kondisi  pasca  perceraian  bukan  merupakan  hal  yang  mudah  bagi  perempuan  apalagi anak.  Untuk  mendukung  terwujudnya  jaminan  perlindungan  hak  perempuan  dan  anak  pasca perceraian  maka  diharapkan  setiap  perempuan  yang  akan  mengajukan  gugatan  cerai  ke Pengadilan  Agama  hendaknya  aktif  bertanya  untuk  memastikan  haknya  pasca  perceraian, sebab  negara  menjamin  kemerdekaan  setiap  orang  untuk  menyuarakan  aspirasi  dan memperjuangkan  hak  hukumnya  berdasarkan equality  before  the  law (persamaan  di  muka hukum).

## KESIMPULAN
Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal  nafkah yang harus dipenuhi  mantan suami  terhadap  mantan  istri  dan  anaknya  ialah  Nafkah  madiyah  adalah  nafkah  yang  telah lampau  tidak  selalu  dihubungkan  dengan  perkara  cerai  talak,  yang  kemudian  dalam  hal  ini istri  dapat  mengajukan  tuntutan  nafkah  madiyah  saat  suaminya  mengajukan  perkara  cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa
pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani massa  iddah.  Sehingga  konsep  nafkah  iddah  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Al-Qur‟an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.  Nafkah mut‟ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan  atau  rasa  sedih  tersebut,  maka  diwajibkanlah  bagi  mantan  suami  untuk memberikan nafkah mut‟ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa  apabila  yang  mengajukan  adalah  istri  yakni  dalam  perkara  cerai  gugat,  maka  nafkah mut‟ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.  Dan Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan  dibolehkan  dalam  perkara  cerai  gugat  untuk  mengajukan  tuntutan  atas  nafkah anak.  Kondisi  pasca  perceraian  bukan  merupakan  hal  yang  mudah  bagi  perempuan  apalagi anak.  Untuk  mendukung  terwujudnya  jaminan  perlindungan  hak  perempuan  dan  anak  pasca perceraian  maka  diharapkan  setiap  perempuan  yang  akan  mengajukan  gugatan  cerai  ke Pengadilan  Agama  hendaknya  aktif  bertanya  untuk  memastikan  haknya  pasca  perceraian, sebab  negara  menjamin  kemerdekaan  setiap  orang  untuk  menyuarakan  aspirasi  dan memperjuangkan  hak  hukumnya  berdasarkan  equality  before  the  law  (persamaan  di  muka hukum.

## BIBLIOGRAFI
Al  Hafizh,  Muhammad.  (2019). Hak  Nafkah  Istri  Yang  Nusyûz(Study  Istinbâṭ  Hukum Syafiyyah dan Ẓahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqāṣid asy-Syarī’ah) . IAIN Metro. Alya,  Aulia,  &  Zainuddin,  Zainuddin.  (2024).  Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor 2429/Pdt. G/2023/PA. Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak. UNES Law Review , 6 (3), 7791–7799. Arma, Hariri Ocviani. (2022). Pembayaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga , 7 (2), 156–169.
Evy, Septiana Rachman. (2023). Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan  Pengadilan  Agama  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia  (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung) . UIN Raden Intan Lampung. Faizal,  Liky.  (2015).  Harta  bersama  dalam  Perkawinan. Ijtimaiyya:  Jurnal  Pengembangan Masyarakat Islam , 8 (2), 77–102.
Gunawan,  Edi.  (2016).  Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah , 8 (1).
Ihwanudin,  Nandang.  (2016).  Pemenuhan  kewajiban  pasca  perceraian  di  pengadilan  agama.
Jurnal Auliya , 10 (1).
Irianto, Sulistyowati. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan , 32 (2), 155–172.
Jannah, Hasanatul. (2010). Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (1). Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.,  Johnny  Ibrahim,  S.  H.,  &  Se,  M.  M.  (2018). Metode  Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Khairuddin,  Khairuddin,  Badri,  Badri,  &  Auliyana,  Nurul.  (2020).  Pertimbangan  Hakim Terhadap  Putusan  Nafkah  Pasca  Perceraian  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , 3 (2), 164–
189.
Pradoto,  Muhammad  Tigas.  (2017).  Aspek  Yuridis  Pembagian  Harta  Bersama  Dalam Perkawinan  (Tinjauan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Perdata). Jurnal  Jurisprudence , 4 (2), 85–91.
Rochaeti, Etty. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika , 28 (1), 650–661.
Sulastri,  Sulastri.  (2014). Analisis  terhadap  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  149  huruf  d tentang Nafkah Anak . UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Suyanto,  S.  H.  (2023). Metode  Penelitian  Hukum  Pengantar  Penelitian  Normatif,  Empiris Dan Gabungan . Unigres Press.
Wibisana, Wahyu. (2016). Pernikahan dalam islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim , 14 (2), 185–193.

## Copyright holder:
Tatu Rika Indriani, Sifa Mulya Nurani (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: