S AINSTEK E -J OURNAL STT P EKANBARU - V OL . 10 N O . 2 (2022)
Terbit online pada laman web jurnal :
https://ejournal.sttp-yds.ac.id/index.php/js

## SAINSTEK
(e-Journal)
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |

## Evaluasi Strategi Pemilihan Prioritas Proyek Konstruksi Dalam Era Pandemic Covid-19 Dengan Metode Topsis Pada Kabupaten Padang Lawas
Irvan A a , Ari Sandyavitri b , Muhammada Ikhsan c
a Jurusan Teknik Sipil Universitas Riau, Tampan, Pekanbaru 28292, Indonesia
b Jurusan Teknik Sipil Universitas Riau, Tampan, Pekanbaru 28292, Indonesia
c Jurusan Teknik Sipil Universitas Riau, Tampan, Pekanbaru 28292, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## ABSTRACT
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 09 Desember 2021 Revisi Akhir: 26 November 2022 Diterbitkan Online : 30 Desember 2022
Pada akhir tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah menyusun rencana pembangunan khususnya dibidang konstruksi yang akan dilaksanakan pada  tahun  2020,  tapi  pada  bulan  Februari  tahun  2020  Indonesia  pada umumnya  terkena  dampak  pandemic  Covid-19  dan  pemerintah  melalui kebijakannya  melakukan  pemangkasan  keuangan  sebesar  50%,  hal  itu berdampak  pada  Kabupaten  Padang  Lawas  khususnya  dibidang  Konstruksi. Oleh karena itu diperlukan suatu metode sistem pengambilan keputusan dalam permasalahan  ini  dengan  tujuan  pembangunan  di  daerah  tetap  berlangsung, salah  satu  metode  yang  digunakan  ialah  TOPSIS.  Metode  ini  digunakan dengan  cara  merangking  kegiatan  konstruksi  yang  akan  dilaksanakan.  Pada penelitian  ini  didapat  4  kriteria  dengan  masing-masing  bobot  yaitu  Faktor Teknis 38%, Faktor Ekonomi 21%, Faktor Lingkungan 9% dan Faktor Budaya 32% selain itu terdapat 17 alternatif pekerjaan konstruksi.
K ATA K UNCI

## Konstruksi, Topsis, Kriteria, Alternatif

## K ORESPONDENSI
Telepon:  HP. 0811 767 5599 E-mail:  irvanoppo27@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  keluarnya  Undang-undang  nomor  25  tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (SPPN  2004),  kedudukan  perencanaan  pembangunan daerah  di  Indonesia  menjadi  semakin  kuat.  Argumentasi yang  semula  berkembang  tentang  tidak  perlunya pembangunan  diatur  melalui  sistem  perencanaan  dalam era  otonomi  daerah,  otomatis  sudah  tidak  perlu diperdebatkan  lagi.  Dengan  adanya  undang-undang tersebut,  maka  penyusunan  perencanaan  menjadi  suatu kewajiban  yang  harus    dilakukan  oleh  setiap  aparat pemerintah  dalam  melaksanakan  kegiatannya  sehari-hari dan  bila  hal  ini  tidak  dilakukan  akan  menimbulkan implikasi hukum tertentu[3].
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan  tahap  perencanaan  yang  selanjutnya  diikuti dengan  tahap  pelaksanaan  beserta  pengawasannya yang  masing-masing  tahap  dilaksanakan  melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran[9]. Tahapan  dalam  Pekerjaan  Konstruksi  ada  2  yaitu Tahap  Perencanaan  dan  Tahap  Pelaksanaan  beserta pengawasannya. Tahap perencanaan meliputi prasudi  kelayakan,  studi  kelayakan,  perencanaan umum  dan  perencanaan  teknik.  Sedangkan  pada tahap  pelaksanaan  beserta  pengawasannya  meliputi pelaksanaan  fisik,  pengawasan,  uji  coba,  dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
Kabupaten  Padang  Lawas  merupakan  pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Lahirnya Kabupaten Padang Lawas melalui pertimbangan dan
proses  yang  panjang  disamping  memperhatikan  aspirasi yang  berkembang  di  masyarakat.  Penetapan  Kabupaten Padang Lawas didasarkan pada diundangkannya Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembentukan Kabupaten  Padang  Lawas  di  Provinsi  Sumatera  Utara dengan  pusat  pemerintahan  di  Kecamatan  Barumun Kelurahan Sibuhuan pada tanggal 10  Agustus 2007  yang terdiri  dari  9  kecamatan.  Data  Badan  Pusat  Statistik Tahun  2017  luas  wilayah  Kabupaten  Padang  Lawas adalah 4.229.99 km²[6] .
Akhir  tahun  2019  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Lawas telah  menyusun  rencana  pembangunan  khususnya dibidang  konstruksi  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun 2020.  Tapi  pada  bulan  Februari  tahun  2020,  Indonesia pada  umumnya  terkena  dampak  pandemic  Covid-19  dan hal  itu  berdampak  juga  pada  Kabupaten  Padang  Lawas khususnya dibidang Konstruksi.
Pandemic  Covid  19  sangat  mempengaruhi  kondisi kegiatan  konstruksi  di  Indonesia  yang  mengakibatkan banyak  kegiatan  yang  terhenti  bahkan  tidak  dapat terlaksana,  ditambah  lagi  dengan  adanya  keputusan- keputusan pemerintah untuk merecofusing dan merealokasikan  dana  yang  ada  untuk  penganggulangan Covid 19 ini.
Aturan-aturan  baru  sangat  banyak  dikeluarkan  oleh pemerintah Indonesia karena pandemic Covid-19 tersebut salah  satunya  adalah  refocusing  dan  realokasi  anggaran yang akan digunakan untuk penanganan Pandemic Covid 19  khususnya  di  Kabupaten  Padang  Lawas.  Sesuai dengan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4 tahun  2020  tentang  Refocussing  Kegiatan,  Realokasi Anggaran,  Serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID  19)  dan  Keputusan  Bersama  Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ  dan  Nomor  177/KMK.07/2020  tentang Percepatan  Penyesuaian  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Tahun  2020  Dalam  Rangka  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan  daya  Beli  Masyarakat  dan  Perekonomian Nasional3 pada butir kedua bagian c nomor 5 disebutkan bahwa  “Rasionalisasi  belanja  modal  sekurang-kurangnya sebesar  50%  dengan  mengurangi  anggaran  belanja, terutama untuk Pembangunan gedung baru”, serta nomor 6  yang  berbunyi  “Rasionalisasi  belanja  modal  sekurang- kurangnya  sebesar  50%  dengan  mengurangi  anggaran belanja,  terutama  untuk  Pembangunan  Infrastruktur lainnya  yang  masih  memungkinan  untuk  ditunda  tahun berikutnya”.  Ini  berdampak  kepada  seluruh  anggaran Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  karena  terjadi pemangkasan sebesar 50%. Pada Dinas Pekerjaan Umum
dampak  terbesar  yang  terjadi  yaitu  pada  kegiatan konstruksi  yang  mengakibatkan  penundaan  dan pembatalan pada kegiatan tersebut.
Oleh  karena  itu  kegiatan  konstruksi  yang  sudah direncanakan  harus  diubah  sesegera  mungkin dikarenakan  waktu  pelaksanaan  yang  terbatas  dan pendanaan yang kurang dikarenakan adanya pemangkasan  anggaran.  Salah  satu  solusi  yang digunakan  yaitu  dengan  menggunakan  Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pekerjaan Kosntruksi
Pekerjaan  Konstruksi  adalah  keseluruhan  atau sebagian  kegiatan  yang  meliputi  pembangunan, pengoperasian,  pemeliharaan,  pembongkaran,  dan pembangunan  kembali  suatu  bangunan  (Perpres  No 16 Tahun 2018).
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan  tahap  perencanaan  yang  selanjutnya  diikuti dengan  tahap  pelaksanaan  beserta  pengawasannya yang  masing-masing  tahap  dilaksanakan  melalui kegiatan  penyiapan,  pengerjaan,  dan  pengakhiran [9] . Tahapan dalam Pekerjaan Konstruksi ada 2 yaitu Tahap  Perencanaan  dan  Tahap  Pelaksanaan  beserta pengawasannya. Tahap perencanaan meliputi prasudi  kelayakan,  studi  kelayakan,  perencanaan umum  dan  perencanaan  teknik.  Sedangkan  pada tahap  pelaksanaan  beserta  pengawasannya  meliputi pelaksanaan  fisik,  pengawasan,  uji  coba,  dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.

## 2.2   Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
Konsep  Sistem  Pendukung  Keputusan  pertama  kali dinyatakan oleh Michael S. Scott Morton pada tahun 1970[10]  dengan  istilah  “Management  Decision System”.  Menurutnya  SPK  merupakan  suatu  sistem interaktif  berbasis  komputer,  yang  membantu pengambil  keputusan  melalui  penggunaan  data  dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah  yang  sifatnya  semi  terstruktur  dan tidak  terstruktur,  yang intinya mempertinggi efektifitas pengambil keputusan[2]
Menurut  Turban,  SPK mempunyai beberapa karakteristik  yang  membedakan  dengan  system informasi yaitu :
a. Dapat  membantu  pengambilan  keputusan  dalam memecahkan  masalah  semi  terstruktur    ataupun tidak terstruktur.
b. Dengan  memasukkan  data  yang  telah  ada,  dapat bekerja  dengan  melakukan  kombinasi  model  dan teknik analisis.
c. Penggunaan sangat mudah sehingga tidak diperlukan ahli computer.
d. Penilaian  pribadi  pengambil  keputusan  turut dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Kelebihan Sistem Pendukung Keputusan Menurut  Turban  dan  McLeod  keuntungan  SPK  adalah sebagi berikut :
a. Kemampuan pengambilan keputusan  yang  luas dalam memproses data/informasi.
b. Tidak  menggunakan  banyak  waktu  yang  dibutuhkan untuk memecahkan masalah.
c. Dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat
d. Dapat  memberikan  alternative  dalam  pengambilan keputusan
e. Memberikan  keyakinan  terhadap  keputusan  yang diambil
f. Memberikan  keuntungan  kompetitif  bagi  pengambil keputusan  dengan  menghemat  waktu,  biaya  dan tenaga.

## Kekurangan Sistem Pendukung Keputusan
a. Terdapat  kemampuan  manjemen  yang  tidak  dapat dimodelkan,  sehingga  system  tidak  sepenuhnya mencerminkan persoalan sebenarnya.
b. Adanya  batasan  dalam  memberikan  alternative  pada waktu perancangan program tersebut
c. Proses  dari  SPK  tergantung  juga  dengan  kemampuan perangkat lunak yang digunakan.
d. Harus dilakukan penyesuain dengan keadaan lingkungan yang sering berubah.
e. SPK  dirancang  untuk membantu  pengambilan keputusan    dengan  mengolah  data  yang  ada  bukan untuk mengambil alih keputusan.

## 2.4  Metode TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution)
Pada saat ini banyak sekali metode SPK yang ditawarkan antara  lain,  Analytic  Hierarchy  Process  (AHP),  Simple Additif  Weighting    (SAW),  Weight  Product  (WP), Electre,  TOPSIS,  Promethee,  Electre  dan  masih  banyak lagi.  Disini  penulis  memilih  metode  Sistem  Pendukung Keputusan  yang  digunakan  ialah  Metode  TOPSIS ( Technique  for  Order  Preference  by  Similarity  to  Ideal Solution ).  Metode  TOPSIS  ini  pertama  kali  dikenalkan oleh  Yoon  dan  Hwan  pada  tahun  1981.  Untuk menentukan  alternatif  terbaik  berdasarkan  knsep  solusi
kesepakatan.  Solusi  kesepaktan  bisa  berupa  dengan memilih  solusi  jarak  euclidean  terpendek  dari  ideal solusi  dan  jarak  Euclidean  terjauh  dari  solusi  ideal negatif [4].
Konsep  dasar  metode  ini  adalah  alternatif  yang dipilih  harus  memiliki  jarak  terpendek  dari  solusi ideal  dan  jarak  terjauh  dari  solusi  ideal-negatif dalam pengertian geometris. Metode ini
mempertimbangkan  tiga  jenis  atribut  atau  kriteria yaitu [5] : 1. Kriteria Manfaat Kualitatif 2. Kriteria manfaat Kuantitatif 3. Kriteria Biaya
Menurut  Prof.  Dr.  Sarjon  Defit[1]  metode  ini mempunyai konsep yang sederhana tetapi kompleksitas  dalam  memcahkan  masalah.  Konsep metode  ini  ialah  dengan  memilih  alternatif  terbaik yang  memiliki  jarak  terpendek  dari  solusi  ideal positif  dan  memiliki  jarak  terpanjang    dari  solusi ideal  negatif.  Terdapat  6  langkah  penyelesaian dengan metode TOPSIS yaitu:
a. Mendefinisikan  terlebih  dahulu  kriteria- kriteria  yang  akan  djadikan  sebagai  tolak ukur  penyelesaian  masalah  dan  memberi nilai pembobotan/matriks terbobot (menggunakan kuesioner).
b. Menormalisasi setiap nilai alternatif
(matriks ternormalisasi) dan matriks ternormalisasi terbobot, dengan menggunakan rumus matriks ternormalisasi sebagai berikut:
𝑟 𝑖𝑗 = 𝑥 𝑖𝑗 √∑ 𝑥 𝑖𝑗 2 𝑚 𝑖=1 .
(1) y ij =   r ij x w i (2)
Keterangan : r ij =  nilai  alternatif  ternormalisasi  setiap
alternatif x ij
=  nilai  rating  kecocokan  alternatif  ke-  I terahadap kriteria/sukriteria ke- j
w i =  nilai bobot dari kriteria/subkriteria
c. Mencari nilai solusi ideal positif (maks) dan nilai solusi ideal negatif (min)
Dimana :
y j + =  - Max y ij , jika j adalah atribut benefit
- Min y ij , jika j adalah atribut cost y j - =  - Min y ij , jika j adalah atribut benefit
- Max y ij , jika j adalah atribut cost
d. Mencari  jarak  nilai  terbobot  setiap  alternatif terhadap  solusi  ideal  positif  dan  negatif,  dengan menggunakan rumus:
𝐷 𝑖 + = √∑ (𝑦 𝑖 + − 𝑦 𝑖𝑗 ) 2 𝑛 𝑗=1 ; 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (3)
𝐷 𝑖 − = √∑ (𝑦 𝑖𝑗 − 𝑦 𝑖 − )
2 𝑛 𝑗=1 ; 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (4)
Keterangan : y i + =  solusi idela positif atribut ke i y i - =  solusi idela negatif atribut ke i y ij =  elemen  dari  matriks  keputusan  yang ternormalisasi terbobot y
e. Menghitung nilai
preferensi, dengan menggunakan rumus :
𝑉𝑖 = (𝐷 𝑖 − ) (𝐷 𝑖 − +𝐷 𝑖 + ) (4)

## f. Melakukan perangkingan

## 3. METODOLOGI
Dipenelitian  ini  penulis  menggunakan  2  tahap  kuesioner, kuesioner  tahap  pertama  digunakan  untuk  menentukan kriteria/subkriteria  dan  alterhatif  dengan  menggunakan skala  likert.  Setelah  kriteria/subkriteria  dan  alterhatif tersebut  didapat  selanjutnyan  dibuat  kuesioener  tahap kedua yang hasilnya di olah dengan menggunakan metode TOPSIS.  Untuk  alternatif,  dalam  penelitian  mengambil data  dari  paket  konstruksi  di  Dinas  Pekerjaan  Umum bidang  Bina  Marga  TA  2020  Kabupaten  Padang  Lawas dengan  jumlah  paket  awal  25  paket  pekerjaan  dengan nilai  diatas  1  Milyar  Rupiah.  Kuesioner  disebarkan kepada  Tim  TAPD  Kabupaten  Padang  Lawas  yang diketuai  oleh  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Padang Lawas.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Kuesioner pertama berisi pemilihan
Kriteria/subkriteria  dan  Alternatif  dan  hadilnya  diolah dengan  menggunakan  skala  likert.  Dengan  menggunakan skala  likert  jumlah  awal  kriteria  dan  subkriteria  dari  4 kriteria  dan  12  subkriteria  menjadi    4  kriteria  dan  10 subkriteria ini dapat dari hasil kuesioner pertama, dengan hasil sebagai berikut :
Tabel 1. Kriteria/subkriteria No Kriteria Subkriteria 1 Teknis a. Waktu Pelaksanaan (SK1)
b. Pembangunan Lanjutan
(SK2)
c. Perlatan (SK3) d. Pengadaan Material (SK4)
2 Ekonomi a. Biaya Pelaksanaan (SK5) b. Biaya Pemeliharaan (SK6) 3 Lingkungan a. Jarak Material (SK7) 4 Budaya a. Kebutuhan Masyarakat (SK8) b. Dukungan Masyarakat (SK9)
c. SDM Tenaga Kerja (SK10)

## Gambar 1. Prioritas Kriteria
Dari  Gambar  1  dapat  dilihat  Kriteria  Teknis  lebih dominan  dengan  nilai  38%  diikuti  Kriteria  Budaya dengan  nilai  32%  selanjutnya  Kriteria  Ekonomi dengan  nilai  21%  dan  terakhir  Kriteria  Lingkungan dengan nilai 9%.
Untuk  alternatif  yang  jumlah  awal  berjumlah  25 paket  dan  diolah  dengan  menggunakan  skala  likert maka  menjadi  17  paket/alternatif,  dengan  data sebagai berikut (Tabel 2).

## Tabel 2. Alternatif hasil olah dengan Skala Likert
No Kode Alternatif 1 A1 Peningkatan Jalan Pejuang 45 Kec. Barumun (Lanjutan). (Rp. 1.700.000.000,-)
2 A2
Peningkatan  Jalan  Menuju  Badan  Pusat Statistik (BPS) Kec. Barumun. (Rp.
1.290.000.000,-) 3 A3 Peningkatan  Jalan  Sosopan  -  Banua  Tonga
Kec. Sosopan. (Rp. 1.000.000.000,-)
4 A4
Peningkatan  Jalan  Desa  Pir  Trans  Sosa  V menuju  Desa  Pir  Trans  Sosa  III  A  Kec. Hutaraja Tinggi. (Rp. 1.000.000.000,-)
5 A5 Peningkatan  jalan  Kantor  Camat  -  Desa Padang  Hasior  Lombang  Kec.  Sihapas Barumun. (Rp. 1.000.000.000,-)
6 A6 Peningkatan  jalan  PP.  Makmur  -  Gunung Baringin (Lanjutan). (Rp. 1.000.000.000,-)
7 A9 Peningkatan  Jalan  Sp.  Provinsi  (Sisupak)  - Dinas  Pendidikan  Kec.  Barumun.  (Rp.
3.985.000.000,-)
8 A10 Peningkatan  Jalan  Sidongdong  -  Parannapa Jae Kec. Barumun Tengah. (Rp. 1.300.000.000,-) 9 A12 Peningkatan  Jalan  Desa  Gunung  Manaon  - Candi  Tandihat  Kec.  Barumun  Tengah.  (Rp. 1.100.000.000,-)
10 A15 Peningkatan Jalan Hutarimbaru - Sayur Matua Kec. Barumun (Lanjutan). (Rp. 1.000.000.000,-) 11 A16 Pembangunan jalan desa Siali ali - Sangkiloon
(Lanjutan)  Kec.  Lubuk  Barumun.  (Rp.
1.000.000.000,-) 12 A19 Pembangunan Jembatan gantung Aek Barumun Desa Aek Nabara Tonga Kec. Aek Nabara Barumun. (Rp. 1.000.000.000,-) 13 A20 Pembangunan  Jembatan  gantung  (Rambin) Aek Sosa di Desa  Janji Raja Kec. Sosa. (Rp. 1.000.000.000,-) 14 A21 Pembangunan    Jembatan  Aek  Huristak  Kec. Huristak. (Rp. 2.500.000.000,-)
15 A22 Pembangunan  Jembatan  Sungai  Batang Kumuh  Penghubung  Ujung  Batu  II  -  Ujung Batu III (Lanjutan). (Rp. 1.000.000.000,-) 16 A24 Pembangunan Jembatan Sungai Ledoan Desa Ujung  Batu  V  Kec.  Hutaraja  Tinggi (Lanjutan). (Rp. 1.500.000.000,-) 17 A25 Pembangunan  Rambin  Sungai  Sosa  Desa Ampolu Kec. Sosa. (Rp. 1.000.000.000,-)
Tahapan  selanjutnya  penyebaran  kuesioner  kedua yang  berisi  perbandingan  antara  kriteria  dengan alternatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mendefinisikan  Kriteria/subkriteria  (Tabel  1), alternatif  (Tabel  2)  dan  memberi  nilai pembobotan dari hasil kuesioner 2.
2. Menormalisasi  setiap  nilai  alternatif  (matriks ternormalisasi)  pada  Tabel  5  dan  matriks ternormalisasi terbobot pada Tabel 6.
Tabel 3. Pembobotan Kriteria/subkriteria Kriteria Sub kriteria Bobot Ket Faktor Teknis SK1 4 Benefit SK2 4 Benefit SK3 4 Benefit SK4 4 Benefit Faktor Ekonomi SK5 5 Cost SK6 4 Cost Faktor Lingkungan SK7 4 Benefit Faktor Budaya SK8 5 Benefit SK9 4 Benefit SK10 4 Benefit
Untuk  pemilihan benefit atau cost dapat  dilihat  dengan  cara  apabila  nilai  lebih  besar  lebih  baik  maka  disebut dengan benefit dan apabila bilai lebih kecil lebih bagus maka termasuk nilai cost [4]
Tabel 4. Nilai Matriks terbobot
Uraian Faktor Teknis Faktor Ekonomi Faktor Lingkungan Faktor Budaya SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 SK10 A1 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 A2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 A3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 3 A4 3 4 3 3 3 4 2 4 5 3 A5 3 4 3 4 3 3 2 5 4 3 A6 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 A9 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 A10 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 A12 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 A15 3 4 4 3 3 3 2 4 5 3 A16 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 A19 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 A20 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 A21 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 A22 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4
A24 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 A25 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3
3. Menormalisasi  setiap  nilai  alternatif  (matriks ternormalisasi)  pada  Tabel  5  dan  matriks ternormalisasi terbobot pada Tabel 6
4. Mencari nilai solusi ideal positif (maks) dan nilai solusi ideal negatif (min), lihat Tabel 7.
5. Mencari jarak nilai terbobot setiap alternatif terhadap  solusi  ideal  positif  dan  negatif (Tabel 8)
6. Menghitung nilai preferensi (Tabel 9) 7. Perangkingan (Tabel 10) Tabel 5. Matrik Ternormalisasi √Σx2 12.1655 16.2788 13.7113 12.6491 12.1655 12.6491 8.5440 16.7631 17.0294 13.1909 Uraian Faktor Teknis Faktor Ekonomi Faktor Lingkungan Faktor Budaya SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 SK10 A1 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 A2 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 A3 0.1644 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 A4 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.3162 0.2341 0.2386 0.2936 0.2274 A5 0.2466 0.2457 0.2188 0.3162 0.2466 0.2372 0.2341 0.2983 0.2349 0.2274 A6 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 A9 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.1644 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 A10 0.2466 0.2457 0.2917 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 A12 0.2466 0.2457 0.2917 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 A15 0.2466 0.2457 0.2917 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2936 0.2274 A16 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 A19 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.2372 0.3511 0.2386 0.2349 0.2274 A20 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 A21 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.3032 A22 0.2466 0.1843 0.2917 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.3032 A24 0.2466 0.2457 0.2917 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.3032 A25 0.2466 0.2457 0.2188 0.2372 0.2466 0.2372 0.2341 0.2386 0.2349 0.2274 Tabel 6. Matriks Terbobot Uraian Faktor Teknis Faktor Ekonomi Faktor Lingkungan Faktor Budaya SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 SK10 A1 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 A2 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 A3 0.6576 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 A4 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 1.2649 0.9363 1.1931 1.1744 0.9097 A5 0.9864 0.9829 0.8752 1.2649 1.2330 0.9487 0.9363 1.4914 0.9396 0.9097 A6 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 A9 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 0.8220 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 A10 0.9864 0.9829 1.1669 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 A12 0.9864 0.9829 1.1669 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 A15 0.9864 0.9829 1.1669 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 1.1744 0.9097 A16 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 A19 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 0.9487 1.4045 1.1931 0.9396 0.9097 A20 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097
A21 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 1.2130 A22 0.9864 0.7372 1.1669 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 1.2130 A24 0.9864 0.9829 1.1669 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 1.2130 A25 0.9864 0.9829 0.8752 0.9487 1.2330 0.9487 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 Tabel 7. Solusi ideal positif dan Solusi ideal negatif Max 0.9864 0.9829 1.1669 1.2649 0.8220 0.9487 1.4045 1.4914 1.1744 1.2130 Benefit Benefit Benefit Benefit Cost Cost Benefit Benefit Benefit Benefit Min 0.6576 0.7372 0.8752 0.9487 1.2330 1.2649 0.9363 1.1931 0.9396 0.9097 Tabel 8. Jarak Nilai Terbobot terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif D+ A1 0.8996 D - A1 0.5182 A2 0.8996 A2 0.5182 A3 0.9578 A3 0.4005 A4 0.9242 A4 0.4729 A5 0.7876 A5 0.6764 A6 0.8996 A6 0.5182 A9 0.8002 A9 0.6614 A10 0.8510 A10 0.5946 A12 0.8510 A12 0.5946 A15 0.8179 A15 0.6393 A16 0.8996 A16 0.5182 A19 0.7682 A19 0.6983 A20 0.8996 A20 0.5182 A21 0.8470 A21 0.6004 A22 0.8322 A22 0.6206 A24 0.7951 A24 0.6675 A25 0.8996 A25 0.5182 Tabel 9. Nilai Preferensi Alternatif Referensi A1 0.3655 A2 0.3655 A3 0.2948 A4 0.3385 A5 0.4620 A6 0.3655 A7 0.4525 A8 0.4113 A9 0.4113 A10 0.4387 A11 0.3655 A12 0.4762 A13 0.3655 A14 0.4148 A15 0.4272 A16 0.4564 A17 0.3655
Langkah  terakhir  yaitu  membuat  perangkingan  dari nilai referensi diatas. Dapat dilihat pada Tabel 10
Tabel 10. Nilai Preferensi dan Ranking Ranking Alternatif Preferensi 1 A12 0.4762 2 A5 0.4620 3 A16 0.4564 4 A7 0.4525 5 A10 0.4387 6 A15 0.4272 7 A14 0.4148 8 A8 0.4113 9 A9 0.4113 10 A1 0.3655 11 A2 0.3655 12 A6 0.3655 13 A11 0.3655 14 A13 0.3655 15 A17 0.3655
16 A4 0.3385 17 A3 0.2948

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  dilihat  bahwa dengan  menggunakan  4  kriteria  10  subkriteria  dan  17 alternatif  didapat  nilai  tertinggi  untuk  prioritas  pekerjaan konstruksi  yang  akan  dilaksanakan  yaitu  pada  A12 dengan  nilai  0,4762  dan  nilai  terendah  pada  A3  dengan nilai 0,2948.
Dengan  digunakannya  Sistem  Pendukung  Keputusan (SPK)  ini  diharapkan  dapat  menjadi  alternatif  dalam membantu  Pemkab  Padang  Lawas  mengambil  keputusan yang  cepat  terhadap  permasalahan  pemilihan  pekerjaan konstruksi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Defit  S,  Nofriansyah  D. Multi  Criteria
Decision  Making  (MCDM)  Pada  Sistem
Pendukung Keputusan , Yogyakarta : CV.
Budi Utama, 2017 [2]  Setianingsih W. Konsep Sistem Pendukung  Keputusan ,  Malang:  Yayasan
Edelweis, 2015
[3]  Sjafrizal. Perencanaan  Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi , Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2014
[4]  Hsiung  TG,  Huang  JJ. Multiple  Attribute Decision Making Methods and Aplication , USA: CRC Press, 2011
[5]  Dodangeh  J,  et  al., Best  project  selection by  using  of  Group  TOPSIS  Method ,
International  Association  of  Computer Science  and  Information  Technology  - Spring Conference, Malaysia. 2009
[6]  Pemerintah  Kabupaten  Padang  Lawas . Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Kabupaten Padang
Lawas . Sibuhuan: Bappeda, 2019
[7]  Republik  Indonesia. Instruksi  Presiden
No.  4  tahun  2020  tentang  Refocussing kegiatan,  Realokasi  Anggaran    serta
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona Virus  Disease  2019 .  Jakarta:  Presiden Republik Indonesia, 2020
[8]  Republik  Indonesia. Keputusan  Menteri
Dalam  Negeri  No.  119/2813/SJ/Tahun 2020  tentang  Percepatan  Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  tahun  2020  dalam  Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan  Perekonomian  Nasional .  Jakarta: Kementrian Dalam Negeri dan Kemenrian Keuangan, 2020 [9]  Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan Jasa  Konstruksi  No  29  Tahun  2000 , Jakarta, 2000