## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK MENURUT UU MEREK INDONESIA

## R. Eddy Haryadi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRACT
Brand  laws is an exclusive law given by the government to brand owners who listed in General Brand List For certain tome using the brand it self or give to others touse it.
Practically, application of this brand laws was not almost suitable with what is  definite  by  laws.  So  that  this  mode  compesation  for  brand  owners. This  action  was brand violation. The government have responsibility to protect for application of brand laws. The Problem is how their efforts to protect their property  for brand owners and what protectionbthat can given by brand owners to the brand violation.
The  results  conclude  that  in  the  brand  violation,  law  may  bound  others  who use the brand without property, this limitation of brand violation which given by laws in order  to  give  protection  for  owners  of  their  intellectual  property  especially  brand property so that economically or morality it feels protected.
Keyword : protection, brand property

## PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  bagi  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  khususnya hak atas merek sangat diperlukan dengan pesatnya perkembangan dunia usaha serta alat transportasi  dan  elektronik  untuk  melakukan  promosi  begitu  maju  sehingga memudahkan untuk melakukan hal itu ke berbagai wilayah tanpa batas dan pemasaran barang pun semakin luas dengan mudah dapat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, keadaan  itu  menambah  pentingnya  merek  untuk  membedakan  asal  usul  barang,  dan kualitasnya    serta  untuk  mencegah  adanya  peniruan  pada  setiap  produk  yang diperdagangkan.
Perlindungan  hukum  terhadap    hak  atas  merek  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001  dan  tidak  hanya  memberikan  perlindungan hukum bagi merek dagang/barang saja akan tetapi juga merek jasa.
Pengertian  tentang  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  hak  atas merek    dagang  adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  merek  jasa  adalah  merek  yang  digunakan pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Seperti  yang  diuraikan  di  atas,  merek  dagang  dan  merek  jasa  adalah  merek yang  dipergunakan  sebagai  identitas  bisnis  yang  dilindungi  secara  hukum  untuk mengatasi perilaku para kompititor yang melakukan persaingan curang atau pemalsuan merek terhadap pemilik merek yang sebenarnya.
Persaingan  curang  atau  pemalsuan  merek-merek  yang  dilakukan  oleh kompetitor curang itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian para pemakai merek, klien  atau  customer  atau  memberikan  citra  tidak  baik  kepada  pemakai  merek  itu  dan tidak lagi menggunakan merek sebenarnya.
Bentuk  persaingan  curang  tersebut  sudah  tidak  dapat  dibenarkan  oleh  karena itu perlu mendapatkan perlidungan hukum terhadap merek seperti diatur dalam Undang- undang  merek  Nomor  15  Tahun  2001,  mengingat  para pemalsu merek dagang atau jasa  sangat  professional  menggunakan  merek-merek  milik  orang  lain  yang  sudah dikenal dan telah terdaftar dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi sehingga dapat merugikan pemilik merek dagang atau merek jasa maupun negara atas pajak yang harus  dikenakan  dan  akan  membawa  dampak  negatif  terhadap  perdagangan  dan perekonomian,  jika  perbuatan  ini  dibiarkan  secara  terus  menerus  maka  akan menimbulkan akibat hukum terhadap laju pembangunan di bidang HaKI.
Penggunaan  merek  secara  melawan  hukum  yang  marak  terjadi  di  Indonesia tidak  dapat  dipisahkan  dari  mental  para  pengusaha  tidak  mau  bersaing  dengan  merek- merek yang sudah memiliki reputasi dan menjadi merek terkenal.

## PERMASALAHAN
Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai  pemalsuan  merek-merek  dagang  atau  jasa  yang  sangat  marak  dewasa  ini tentunya  akan  sangat  merugikan  terhadap  pemilik  merek,  maupun  berbagai  aspek seperti perekonomian, sosial budaya maupun penghasilan negara atas pajak, mengingat kecanggihan  dunia  teknologi  yang  sangat  berperan  sehingga  dapat  memudahkan didalam paktek pemalsuan merek barang ataupun merek jasa

## PEMBAHASAN

## A. PENGERTIAN DAN FUNGSI MEREK
Merek  dagang  dan  merek  jasa  pertama-tama  perlu  adanya  penentuan  definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan  pembahasan  guna  mendekati  sasaran  yang  hendak  dicapai.  Dalam Pasal  1 angka  1  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2001,  memberikan  suatu  definisi  tentang merek,  yaitu  :Merek  adalah  tanda  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-
angka,  susunan  warna  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.
Selain  menurut  batasan  yuridis,  H.M.N.  Purwosutjipto  (1984),  memberikan rumusan  bahwa,  “Merek  adalah  suatu  tanda  dengan  nama  suatu  benda  tertentu dipribadikan,  sehingga  dapat  dibedakan  dengan  benda  lain  yang sejenis”,  sedangkan Soekardono (1983), memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda dengan nama  dipribadikan  sebuah  barang  tertentu,  dimana  perlu  juga  dipribadikan  asalnya barang  atau  menjamin  kualitas  barang  dalam  perbandingan  dengan  barang-barang sejenis atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
Pendapat  maupun  dari  peraturan  itu  sendiri,  merek  pada  hakekatnya  adalah suatu  tanda,  akan  tetapi  agar  tanda  tersebut  dapat  diterima  sebagai  merek  harus memiliki  daya  pembeda, yang  dimaksud  dengan  memiliki  daya  pembeda  adalah memiliki  kemampuan  untuk  digunakan  sebagai  tanda  yang  dapat  membedakan  hasil perusahaan  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  sedangkan  yang  tidak  dapat  diterima sebagai  merek  apabila  tanda  tersebut  sederhana  sep erti  gambar  “Sepotong  garis”atau tanda terlalu ruwet seperti gambar “Benang kusut”.
Dalam  hal  ini  merek  mempunyai  fungsi  untuk  membedakan  barang  atau produksi  suatu  perusahaan  dengan  barang  atau  jasa  produksi  perusahaan  lainnya  yang sejenis.    Dengan  demikian  merek  memberikan  jaminan  nilai  atau  kualitas  dari  barang dan  jasa  yang  bersangkutan  juga  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  mutu  barang. Selanjutnya  merek  berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang  juga  perusahaan-perusahaan  yang  memperdagangkan  barang  atau  jasa  dan merek adalah simbol dengan nama pihak pedagang memperluas pasarannya. Disamping itu  merek  juja  dapat  berfungsi  dalam  merangsang  pertumbuhan  industri  dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

## B. JENIS-JENIS MEREK
Undang-undang  Merek  Nomor  15  Tahun  2001,  membedakan  2  (dua)  jenis merek, yaitu merek dagang dan merek jasa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 Butir 2, menyebutkan bahwa,  “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan hokum  untuk  membedakan  dengan  barang- barang  sejenis  lainnya”.  Sedangkan  dalam Pasal  1  Butir  3,  mengatakan  bahwa,  “Merek  jasa  adalah  merek  yang  digunakan  pada jasa  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan  jasa- jasa  sejenis  lainnya”.  Dengan demikian untuk memudahkan dalam pemberian merek dibedakan jenis-jenis merek baik itu  untuk  merek  dagang  atau  jasa,  sedangkan  untuk  merek  kolektif  sebenarnya  tidak dapat  dikatakan  sebagai  jenis  merek  yang  baru  oleh  karena  merek  kolektif  ini sebenarnya  juga  terdiri  dari  merek  dagang  dan  jasa,  hanya  saja  merek  kolektif  ini pemakainannya  digunakan  secara  kolektif  seperti  mengacu pada  Pasal  1  Butir  4 Undang- undang Nomor 15 Tahun 2001, menyebutkan bahwa, “ Merek kolektif adalah merek  yang  digunakan  pada  barang  dan/jasa  dengan  karakteristik  yang  sama  dan diperdagangkan  oleh  beberapa  orang  atau  badan  hukum  secara  bersama-sama  untuk m embedakan dengan barang dan/atau jasa sejenisnya”.
Mengenai  merek  kolektif  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,    Sudargo Gautatama  (1993),  mengemukakan  bahwa,  Tanda-tanda  yang  diprkenankan  dengan
istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa- jasa  dari  suatu  perusahaan  terhadap  perusahaan  lain.  Tetapi  merek  kolektif  ini  dipakai untuk  membedakan  asal-usul  geografis  atau  karakteristik  yang  berbeda  pada  barang- barang  atau  jasa-jasa  dari  perusahaan  perusahaan  tetapi  memakai merek  sama  secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak untuk menjamin kualitasnya.
Disamping  jenis  merek  sebagaimana  ditentukan  di  atas,  ada  juga mengklasifikasikan  lain  yang  didasarkan  kepada  bentuk  atau  wujudnya  menurut Suryatin (1980), dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain, oleh karena adanya pembedaan, maka terdapat beberapa jenis merek, yaitu : 1. Merek lukisan (beel mark)
2. Merek kata (word mark)
3. Merek bentuk (form mark)
4. Merek bunyi-bunyian (klank mark)
5. Merek judul (title mark)
Mengenai  jenis-jenis  merek  menurut  R.  Soekardono  (1983),  menegaskan bahwa, Tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melaikan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan : a. cara yang disimpan oleh siapapun mudah dapat dilihat. b. merek dengan perkataan c. kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan

## C. SYARAT-SYARAT MEREK
Agar supaya suatu merek dapat diterima sebagai tanda atau cap dagang, syarat mutlak  daripadanya  ialah  bahwa  merek  tersebut  harus  mempunyai  daya  pembeda. Dengan  kata  lain,    tanda  yang    dipakai    itu    haruslah    sedemikian    rupa,    sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perdagangan atau jasa produksi dari seseorang dengan barang-barang  atau jasa yang diproduksi oleh orang lain, karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang  diproduksi  menjadi  dapat  dibedakan.  Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-undang Nomor  15  Tahun  2001,  menegaskan  dengan  jelas  bahwa,  “Merek  adalah  tanda  yang berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka-angka,  susunan  warna  atau  kombinasi dari  unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan  diginakan  dalam  kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Sedangkan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dapat dibedakan antara lain :
1. Merek yang tidak dapat didaftarkan
a. Beritekad tidak baik,
b. Bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
Yaitu lukisan-lukisan atau gambar, tanda-tanda, kata-kata yang tidak memenuhi norma-norma  kesusilaan  sehingga  dapat  menyinggung  perasaan  kesopanan, ketentraman,  atau  keagamaan, baik  untuk  khalayak  umum  ataupun  pada  suatu golongan masyarakat tertentu.
c. Telah menjadi milik umum
d. Merupakan  keterangan  atau  keterkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang dimintakan pendaftaran.
2. Merek yang ditolak pendaftaran
YURISKA, VOL 1, NO 2,
FEBRUARI 2010
a. Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa.
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal (well-know mark) milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa.
c. Mempunyai  persamaan  pada  pokok  atau  keseluruhannya  dengan  indikasi goegrafis yang sudah dikenal.
Merek  yang  tidak  dapat  didaftar  atau  ditolak  dalam  pendaftaran  merek  seperti yang diuraikan tersebut di atas, adalah merupakan sebagai kriteria-kriteria dalam bidang merek  dan  apakah  merek  itu  akan  menimbulkan  kekeliruan,  penyesatan,  dan  jika dipakai  pada  barang  atau  jasa  sejenis,  hal  inilah  yang  menjadi  pertimbangan  ataupun dugaan  hukumnya,  mengingat  merek  yang  tidak  dapat  didaftar  atas  dasar  permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001).
Permohonan  yang  beritikad  baik  adalah  permohonan  yang  mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.
Pada dasarnya itikad baik menurut Subekti (1987) membedakan kedalam 2 (dua) pengertian yaitu :
1. Itikad baik dalam pengertian subyektif.
Berarti kejujuran, yaitu sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk terjadinya hubungan hukum telah terpenuhi.
2. Itikad baik dalam pengertian obyektif. Berarti,  kepatutan,  yaitu  tindak  tanduk  para  pihak  dalam  pelaksanaan  perjanjian tidak merugikan pihak lawan.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  itikad  baik  dalam pengertian  subyektif  merupakan  sikap  batin  seseorang  dalam  tahap  pembuatan perjanjian  (prakontraktual)  meliputi  sikap  jujur,  terbuka,  iklas  dan  sungguh-sungguh dalam memenuhi syarat-syarat tertentu dalam suatu hubungan hukum. Sedangkan dalam pengertian obyektif mengandung makna bahwa tindakan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat, artinya para pihak  dalam  bertindak  tidak  hanya  memikirkan  kepentingan  sendiri  tetapi  juga memikirkan kepentingan orang lain.

## D. PERLINDUNGAN HUKUM
Perlindungan  hukum  dapat  diberikan  kepada  pemegang  hak  atas  merek  dapat bersifat preventif dan bersifat represif.
Perlindungan  hokum  yang  bersifat  preventif  dilakukan  dengan  pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 15  Tahun  2001  yaitu  memiliki  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  untuk menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk menggunakannya dalam jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang kembali seperti termaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan terdaftarnya merek  pada  Ditjen.  HaKI,  maka  negara  wajib  memberikan  perlindungan  hukum terhadap pemegang hak atas merek tersebut.
Hak khusus memakai merek ini berfungsi suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang  atau  jasa  tertentu,  karena  suatu  merek  memberi  hak  khusus  atau  hak  mutlak kepada yang bersangkutan, hal itu dapat dipertahankan kepada siapapun. Tentunya hak atas  merek  ini  hanya  diberikan  kepada  pemiliknya  yang  terdaftar  sesuai  peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan  merek  yang  terdaftar  untuk  barang  atau  jasa  yang  sejenis,  kecuali sebbelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar dan bagi pelanggar merek ini ditentukan  berdasarkan  Pasal  90  sampai  dengan  Pasal  94,  dan  yang  terkandung  dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ini adalah merupakan delik aduan.
Perlindungan  yang  bersifat  represif  adalah  pemilik merek  terdaftar  mendapat perlindungan  hukum  atas  pelanggaran  hak  atas  merek  dan  berhak  untuk  mengajukan gugatan ganti rugi ataupun mengajukan tuntutan pidana
Pengajuan gugatan ganti rugi secara perdata oleh  pemilik merek harus memiliki unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :
1. Perbuatan melawan hukum.
Merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan  kesusilaan  maupun  dengan  sikap  hati-hati  yang  harus  diindahkan  dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.
2. Adanya kerugian Dalam  undang-undang  tidak  diatur  tentang  ganti  kerugian  yang  dibayar  karena perbuatan  melawan  hukum,  sedangkan  dalam  Pasal  1243  KUH Perdata  memuat ketentuan  tentang  ganti  kerugian  yang  harus  dibayar  karena  wanprestasi.  Untuk penentuan  ganti  kerugian  karena  perbuatan  melawan  hukum  dapat  diterapkan ketentuan-ketentuan  yang  sama  dengan  ketentuan  ganti  kerugian  karena wanprestasi.
3. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Setiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat daripada sesuatu akibat yang terjadi  harus  dianggap  sebagai  sebab  daripada  akibat  itu.  Syarat  daripada  akibat adalah  bilamana  perbuatan  atas  masalah  itu  tidak  dapat  ditiadakan,  sehingga  tidak menimbulkan sesuatu akibat.
4. Kesalahan.
Pasal 1365 KUH Perdata telah membedakan secara tegas kesalahan dari  perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya pada pelakunya.
Pemilik hak  atas  merek  dapat  mengajukan  gugatan  kepada  setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  hal  ini  dengan  tegas  seperti  yang  tercantum dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 antara lain :
(1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
b. Penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  merek tersebut.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Dengan  demikian  perlindungan  hak  atas  merek  terhadap  pemalsuan  merek-merek yang  dilakukan  oleh  kompetitor  curang  dapat  terlindungi  dan  apabila  adanya  suatu pemalsuan-pemalsuan  merek  maka  pemilik  merek  berdasarkan  undang-undang  dapat mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  berdasarkan  KUH  Perdata  maupun  penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  merek  terdaftar  apabila  terjadi pelanggaran  hak  merek    menurut  Nomor  15  Tahun  2001  adalah  perlindungan  hukum preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  dilakukan  melalui  pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001  dimana  pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  memiliki  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  untuk  jangka  waktu  tertentu  yang  dibuktikan dengan sertifikat merek. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui upaya perdata dengan  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  atau  pembatalan  merek  terhadap  merek  yang didaftarkan oleh pihak lain secara tanpa hak.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak  dalam  penyelesaian sengketa hak merek adalah perdata dan pidana, sedangkan ketentuan hukumnya diatur dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 selain itu juga para pihak dapat menyelesaikan  sengketanya  melalui  badan  arbitrase  asal  sebelumnya  telah diperjanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA
H. M. N. Purwosutjipto. 1984. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Djambatan. Jakarta.
R.  Subekti,  dan  R.  Tjitrosudibio.  1985.  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  PT. Pradya Paramita. Jakarta.
R.  Sukardono.  1983.  Hukum  Dagang  Indonesia.  Jilid  I.  Cetakan  ke-8.  Dian  Rakyat. Jakarta.
Sudargo Gautama. 1993. Hukum Merek Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Suryatin. 1980. Hukum Dagang I dan II. Pradya Paramita. Jakarta

## Peraturan-Peraturan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Citra Umbara. Bandung.
YURISKA, VOL 1, NO 2, FEBRUARI 2010