## K O D E   E T I K   A D V O K A T  S E B A GA I   D A S A R   I T I K A D   BA I K A D V O K A T   D A LA M   M E N J A L A N K A N   P R O FE S I N Y A   T I D A K D I T U N T U T  P E R D A TA   M A U P U N   P I D A N A
Tumbur Ompu Sunggu 1
Tajuddin 2 tos_advokad@yahoo.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 bonetajuddin5577@gmail.com , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
The advocate's code of ethics is the cornerstone of advocates in carrying out their professional duties in defending the interests of clients inside and outside the courtroom in good faith, because the advocate's code of ethics governs all  behavior of advocates in carrying out their professional duties  in providing  legal assistance and  defense by upholding the law and legislation. Invitation in accordance with the oath of office.
Research Metodes:
The author uses the normative legal research method (normative juridical).

## Findings:
Advocates are an honorable profession (officium nobile), namely advocates in carrying out and carrying out their professional duties to defend the interests of their clients' legal rights are protected by law and law as well as the Advocate Code of Ethics. In carrying out their professional duties, advocates also have the freedom to adhere to independence, honesty, confidentiality and openness. Where the legal position of the advocate profession  is as one of the  law enforcers whose position  is equal  to other law enforcement agencies, so that one another  must respect each other between colleagues and other law enforcers.

## Conclusion:
Because Advocates are an honorable profession (officium nobile), Advocates must maintain their honor in front of the public by adhering to the advocate's code of ethics, as a basis of good faith not to be prosecuted civil or criminal.
Keywords: Advocate Code of Ethics; Officium Nobile; Good Faith.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Kode etik advokat merupakan landasan advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien didalam  maupun diluar sidang pengadilan dengan  itikad  baik, karena kode etik advokat yang  mengatur segala tingkah  laku  advokat  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dalam  memberikan  bantuan  hukum  dan  pembelaan dengan menjunjung tinggi hukum, dan Perundang-Undangan serta sumpah jabatannya.
Metode Penelitian:
Penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif).

## Hasil Penelitian:
Advokat  merupakan  profesi  terhormat  (officium  nobile)  yaitu  Advokat  dalam  melaksanakan  dan  menjalankan tugas  profesinya  untuk  membela  kepentingan  hak  hukum  kliennya  dilindung  hukum  dan  undang-undang  serta Kode Etik Advokat. Advokat juga dalam menjalankan tugas profesinya memiliki kebebasan yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Dimana kedudukan hukum profesi advokat adalah sebagai salah satu penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, sehingga satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dengan para penegak hukum lainnya tersebut. Kesimpulan:
Oleh  karenanya  Advokat  sebagai  profesi  terhormat  (officium  nobile)  harus  menjaga  kehormatannya  didepan masyarakat dengan berpegang teguh kepada kode etik advokat, sebagai dasar itikad baik untuk tidak dapat dituntut perdata maupun pidana.
Kata kunci: Kode Etik Advokat; Officium Nobile; Itikad Baik.
DOI : 10.24903/yrs.v15i2 Received :  July Accepted :  July Published :  August Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile) dimana dalam melaksanakan dan menjalankan tugas profesinya membela kepentingan hak hukum kliennya dilindung hukum dan  undang-undang  serta  Kode  Etik  Advokat.  Advokat  juga  dalam  menjalankan  tugas profesinya  memiliki  kebebasan  yang  berpegang  teguh  kepada  kemandirian,  kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Dimana kedudukan hukum profesi advokat adalah sebagai salah satu penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dengan para penegak hukum lainnya.
Profesi  Advokat  menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan dengan syarat-syarat advokat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1) : “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.”
Pasal  3  ayat  (2)  :  “Advokat  yang  telah  diangkat  berdasarkan  persyaratan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  menjalankan  praktiknya  dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang diten tukan oleh peraturan perundang-undangan.”
Menurut Frans Hendra Winata menyatakan: tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakkan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada  perintah  (order)  klien  dan  tidak  pandang  bulu  siapa  lawan  kliennya,  apakah  dia  dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. 1
Kode  etik  advokat  merupakan  hukum  tertinggi  dalam  menjalankan  tugas  profesinya membela  kepentingan  klien  yang  dijamin  dan  dilindungi  undang-undang,  sehingga  advokat diwajibkan  untuk  selalu  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  profesinya  baik dalam  membela  kepentingan  hak  hukum  kliennya  maupun  kepada  pengadilan,  negara  atau masyarakat  terlebih  khusus  kepada  advokat  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  setiap  Advokat diwajibkan untuk selalu menjaga citra dan martabat terhadap kehormatan profesi, serta setia dan  menjunjung  tinggi  Kode  Etik  dan  Sumpah  Profesi,  yang  dalam  pelaksanaan pengawasannya  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan  suatu  organisasi  advokat  sebagaimana yang tersirat dalam pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.
Menurut Harlen Sinaga menyatakan: Kode Etik Profesi Advokat dibuat oleh Organisasi Advokat  atas  dasar  kesepakatan  bersama  Anggota  Organisasi  Advokat  tersebut.  Kode  etik advokat tidak akan berjalan dengan baik jika Kode Etik tersebut dibuat oleh instansi pemerintah
1 Frans Hendra Winata, Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.14
atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai–nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat. 2

## 2. METODE PENELITIAN
Bagian Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penelitian ini, penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  Normatif  (Yuridis  Normatif).  Penelitian Hukum  Normatif,  yaitu  penelitian  yang  mempergunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai sumber data penelitiannya. 3 Untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian lapangan  yaitu  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  cara  terjun  langsung  kelapangan  untuk memperoleh data sekunder. 4
Untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang  diperlukan  berkaitan  dengan permasalahan  dan  pembahasan  penulisan  penelitian  hukum  ini,  maka  penulis  melakukan penelitian  dengan  memilih  lokasi  penulis  di  Kantor  Advokat  dan  Pengadilan  Negeri Samarinda. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  metode  analisis  data  dengan  cara mengelompokkan  dan  menyeleksi  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  menurut  kualitas  dan kebenarannya,  kemudian  dihubungkan  dengan  teori-teori  dari  studi  kepustakaan  sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata maupun Pidana

## 3.1.1 Pengertian Kode Etik
Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  memberikan  pengertian bahwa kode etik berasal dari dua kata yaitu Kode dan Etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, Sedangkan Etik adalah berasal dari bahasa yunani yaitu “ethos” yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. Oleh karena itu maka yang
2 V.Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 83.
3 Amirudin  Dan  Zainal  Askin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum , RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 49.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 126.
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
dimaksud  dengan  Kode  Etik  adalah  norma  dan  asas  yang  diterima  oleh  kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.
Kode  yaitu  tanda  atau  simbol  berupa  kata-kata,  tulisan,  atau  benda  yang disepakati  untuk  maksud tertentu,  misalnya  menjamin  suatu  berita,  keputusan,  atau suatu kesepakataan pada organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.  Adapun  kode  etik,  yaitu  norma  atau  asas  yang  diterima  oleh  suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja. 5
Demikian juga Menurut Shidarta yang dikutip Mardani dalam bukunya, bahwa kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu  pun  suatu  profesi  tetap  bisa  berjalan  karena  prinsip-prinsip  moral  tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. 6
Pada umumnya pengertian kode etik merupakan peraturan yang berisi tentang pedoman dalam bertingkah laku dan berperan sebagai aturan yang harus ditaati serta diikuti oleh semua anggotanya. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesi yang tegas menyatakan hal yang baik serta benar bagi profesional yang menjalankannya. 7
Kode etik kita batasi dalam artian tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu. Mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila, sikap, akhlak  budi  luhur  yang  pelaksanaannya  diserahkan  atas  keinsyafan  dan  kesadaran dirinya sendiri. 8
Oleh karenanya, berdasarkan pengertian kode etik yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik esensi dari pengertian kode etik itu adalah norma atau asas. Norma diartikan sebagai aturan dan/atau ketentuan yang mengikat seluruh warga masyarakat
5 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.70
6 Mardani, Etika Profesi Hukum, PT. Raja Grafindo, Depok, 2020, hlm.97
7 (https://www.liputan6.com/hot/read/5059034/kode-etik-adalah-panduan-prinsip-paahaami-jenis-dan- manfaatnya)
8 Fajlurrahman Jurdi, Etika Profesi Hukum, Kencana, Jakarta, 2022, hlm.235
sebagai  panduan  atau  pedoman,  tatanan,  dan  pengendalian  tingkah  laku  dalam kehidupan bermasyarakat.

## 3.1.2 Kode Etik Profesi
Menurut Abdulkadir Muhammad manyatakan bahwa, kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. 9
Sedangkan  menurut  K.  Bertens  sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul  Kadir Muhammad yang kemudian dikutip lagi oleh Mardani dalam bukunya menyatakan, kode  etik  profesi  merupakan  norma  yang  diterapkan  dan  diterima  oleh  kelompok profesi  yang  mengarahkan  atau  memberi  petunjuk  kepada  anggota  bagaimana seharusnya berbuat, sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila, satu kelompok masyarakat profesi berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka  kelompok  itu,  akan  tercemar  dimata  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaan sendiri. 10
Dengan  demikian  Kode  Etik  Profesi  dengan  memperhatikan  pengertian  kode etik yang dihubungkan dengan pengertian kode etik diatas, dan dihubungkan dengan pengertian kode etik profesi dari pendapat Abdulkadir Muhamad dan K. Bertens yang dikutip  oleh  Abdulkadir  Muhamad  tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  kode  etik profesi adalah Norma dan/atau aturan sebagai panduan atau pedoman, tatanan, dalam pengendalian tingkah laku kegiatan profesi anggotanya.
Menurut Munir Fuady menyatakan: tujuan daripada Kode etik profesi ini agar ada  kaidah  moral  bagi  seorang  profesional  dalam  bertindak  menjalankan  tugas profesinya itu. 11
9 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.77
10 Mardani, Op Cit, hlm. 98
11 Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10.
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
Ada beberapa macam profesi yang memiliki kode etik profesinya yang masing- masing mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu sebagai berikut:
a. Kode Etik Profesi Jaksa
Jaksa merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, dalam  hal  ini  dibidang  penuntutan.  Kode  Etik  Profesi  Jaksa  telah  diatur dalam peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku  Jaksa,  dengan  ketentuan  yang  tertuang  didalamnya  tentang: Kewajiban  Jaksa,  Integritas,  Kemandirian,  Ketidakberpihakan,  serta Perlindungan. 12
Sehingga Jaksa memiliki peranan yang sangat penting didalam negara hukum,  hal  ini  disebabkan  karena  jaksa  diberikan  wewenang  dalam melaksanakan  tugas  melakukan  penuntutan  terhadap  orang  atau  warga negara yang melakukan tindak pidana, serta kewenangan dalam hal bertindak sebagai  pengacara  negara  baik  perkara  Perdata,  Tata  Usaha  Negara, Ketatanegaraan,  dimana  dalam  pelaksanaan  tugas  profesinya  sebagai pengacara negara tersebut harus didasari dengan Surat Kuasa.
Oleh karenanya,  Kode etik profesi Jaksa sebagai dasar atau landasan dalam mengatur segala tingkah laku jaksa serta mengatur apa yang menjadi kewajiban  jaksa  dan  apa  yang  menjadi  larangan  dalam  menjalankan  tugas profesinya yang mewakili kekuasaan negara sebagai jaksa penuntut umum.
b. Kode Etik Profesi Advokat
Profesi  Advokat  adalah  selaku  penegak  hukum  yang  sejajar  dengan instansi  penegak  hukum  lainnya,  oleh  karena  itu  satu  sama  lainnya  harus saling  menghargai  antara  teman  sejawat  dan  juga  antara  penegak  hukum lainnya. 13
12 Mardani, Op Cit, hlm. 105
13 Fajlurrahman Jurdi, Op Cit, hlm.239
Bahwa  Komite  Kerja  Advokat  Indonesia  yang  tergabung  dari  Ikatan Advokat  Indonesia  (IKADIN),  Asosiasi  Advokat  Indonesia  (AAI),  Ikatan Penasehat  Hukum  Indonesia  (IPHI),  Himpunan  Advokat  dan  Pengacara Indonesia  (HAPI),  Serikat  Pengacara  Indonesia  (SPI),  Asosiasi  Konsultan Hukum  Indonesia  (AKHI),  Himpunan  Konsultan  Hukum  Pasar  Modal (HIKHPM),  secara  bersama-sama  telah  mengeluarkan  Kode  Etik  Advokat sebagai hukum tertinggi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. 14
Pada Kode Etik Advokat, memiliki lima bagian yang harus dilakukan advokat sebagaimana diatur didalamnya, yaitu :
1) Kepribadian Advokat
2) Hubungan dengan Klien
3) Hubungan dengan teman sejawat
4) Cara bertindak dalam menangani perkara
5) Pelaksanaan Kode Etik Advokat. 15
Kode  etik  advokat  merupakan  landasan  advokat  dalam  menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien didalam maupun diluar sidang pengadilan  dengan  itikad  baik,  karena  kode  etik  advokat  yang  mengatur segala  tingkah  laku  advokat  dalam  menjalankan  tugas  pemberian  bantuan hukum dan pembelaan dengan menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar RI, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya.
Tugas  daripada  penasehat  hukum  (Advokat  atau  Pengacara  praktek) adalah untuk memberikan legal opinion atau yang disebut sebagai pendapat hukum dan memberikan nasehat hukum dengan tujuan menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lemabaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum  (Advokat  atau  Pengacara)  mewakili/mendampingi  klien  dalam  hal membela kepentingan hak hukum klien. 16
c. Kode Etik Profesi Hakim
14 Mardani, Op Cit, hlm. 109
15 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 97
16 Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.28
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum  Acara  Pidana,  hakim  adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  mengadili.  Kemudian  mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak disidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang- undang. 17
Kode etik hakim dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur semua perilaku hakim  dalam menjalankan tugas profesinya  yang harus berprilaku adil,  jujur,  arif  dan  bijaksana,  mandiri,  berintegritas  tinggi,  bertanggung jawab,  menjunjung  tinggi  harga  diri,  berdisiplin  tinggi,  rendah  hati,  dan profesional sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009  tanggal  08  April  2009  Tentang  Kode  Etik  dan Pedoman Prilaku Hakim Jo. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor:
02/PB/MA/IX/2012/02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P.KY/09/2012  tanggal  27
September  2012  yang  intinya  ada  10  (sepuluh)  pedoman  perilaku  Hakim yang  harus  ditaati  dan  dilaksanakan  para  Hakim  dalam  memeriksa  dan mengadili suatu perkara yaitu: (1). Berperilaku Adil; (2). Berperilaku Jujur; (3). Berperilaku Arif dan Bijaksana; (4). Bersikap Mandiri; (5). Berintegritas Tinggi;  (6).  Bertanggung  Jawab;  (7).  Menjunjung  Tinggi  Harga  Diri;  (8). Berdisiplin  Tinggi;  (9).  Berperilaku  Rendah  Hati;  dan  (10).  Bersikap Profesional.
d. Kode Etik Profesi Notaris
Berdasarkan  Pasal  83  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang  Notaris,  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  pada  Kongres  Luar Biasa  di Bandung pada 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. 18
17 Mardani , Op Cit , hlm. 114
18 Mardani, Ibid , hlm.128
Kode  Etik  Notaris  merupakan  pedoman  atau  landasan  tingkah  laku dalam menjalankan tugas profesinya yang mengatur segala kewajiban apa yang harus dilakukan seorang notaris, apa yang menjadi larangan notaris, dan pengecualiannya.
e. Kode Etik Profesi Kepolisian
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disingkat Polri adalah alat Negara  yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.  Kode  etik  Polri  telah dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 19
Kode  etik  kepolisian  merupakan  dasar  atau  landasan  tingkah  laku dalam menjalankan  tugas  profesinya  serta  mengatur  mengenai  kewajiban yang  harus  dilaksanakan  oleh  kepolisian  dan  apa  yang  menjadi  larangan atau yang tidak boleh dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas profesinya sebagai aparat penegak hukum.
f. Kode Etik Profesi Dokter
Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik Kedokteran yang menyatakan bahwa Setiap  dokter  wajib  menjunjung  tinggi,  menghayati  dan  mengamalkan sumpah  dan  atau  janji  dokter.  Apalagi  profesi  dokter  merupakan  profesi yang berhubungan dengan nyawa manusia. Sehingga oleh karena itu setiap dokter dalam menjalankan profesinya harus menjalankan dengan sungguh- sungguh  dan  profesional  sebagaimana  dimaksud  Pasal  14  Kode  Etik Kedokteran yang menyebutkan : “seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan  mempergunakan  seluruh  keilmuan  dan  keterampilannya  untuk kepentingan  pasien,  yang  ketika  ia  tidak  mampu  melakukan  suatu
19 Mardani, Ibid, hlm.132
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
pemeriksaan  atau  pengobatan,  atas  persetujuan  pasien/  keluarganya,  ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu”. 20
Oleh  karenanya,  kode  etik  dokter  merupakan  suatu  yang  sangat penting bagi profesi dokter untuk mengatur tingkah laku etika dokter dalam menjalankan tugasnya agar selalu profesional dan tulus ikhlas menangani pasien yang berobat kepadanya, apalagi profesi ini merupakan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan atau nyawa manusia.

## 3.1.3 Fungsi Dan Tujuan Kode Etik Profesi
Adapun yang menjadi tujuan dari kode etik profesi dalam menjalankan tugas profesinya berfungsi :
1) Sebagai sarana kontrol sosial;
2) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
3) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik
4) Sebagai self regulation organisasi profesi;
5) Kode etik profesi ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah kerja bagi suatu profesi tertentu sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyaraka. 21

## 3.1.4 Pelaksanaan Kode Etik
Berdasarkan Pasal 9 Kode Etik Advokat Kongres Advokat Indonesia mengenai pelaksanaan kode etik menyebutkan:
a. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
Oleh  karenanya,  setiap  advokat  memiliki  Kode  Etik  Advokat  Organisasinya masing-masing yang mengatur segala aturan maupun tata kerja advokat itu sendiri, apalagi  sekarang  ini  banyak  sekali  organisasi  advokat  yaitu  :  Peradi,  KAI,  Ferari, sehingga  mewajibkan  seluruh  advokat  untuk  menaati  dan  menghormati  kode  etik dalam  menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan  klien.  Karena  apabila
20 https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia
21 Mardani, Op Cit, hlm.99
advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien melanggar kode etik akan diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam kode etik itu sendiri.

## 3.1.5 Perbedaan Kode Etik dan Hukum Positif
Bahwa kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis, tetapi tidak  mempunyai  sanksi  yang  keras.  Keberlakuan  kode  etik  profesi  semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang- undang  yang  bersifat  memaksa  dan  dibekali  sanksi  berat.  Jika  orang  tidak  patuh kepada  undang-undang,  dia  akan  dikenakan  sanksi  oleh  negara.  Karena  kode  etik profesi  tidak  mempunyai  sanksi  keras,  maka  pelanggar  kode  etik  profesi  tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Malah dia seperti tidak ada apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia. 22
Dengan demikian, berdasarkan uraian yang dikemukakan penulis diatas telah jelas mengenai perbedaan pengertian antara kode etik profesi dengan hukum positif, adalah aturan atau norma yang berlaku hanya terhadap profesi- profesi tertentu dan tidak berlaku umum, dan juga kode etik profesi dalam memberikan sanksi itu ringan tidak terlalu berat seperti : dipecat dari profesi tersebut atau dicopot sesuai dengan aturan  yang  tertuang  dalam  kode  etik  profesinya  tersebut,  sehingga  tidak memberikan  efek  yang  besar  bagi  yang  melanggarnya.  Sedangkan  hukum  positif atau  undang-undang  itu  sanksi  yang  diberikan  sangat  berat  sesuai  dengan perbuatannya dan bersifat memaksa, dan undang-undangnya sebagai hukum positif berlaku  untuk  umum  atau  seluruh  warga  masyarakat  baik  itu  penguasa  maupun masyarakat tanpa pandang bulu, karena pada prinsipnya semua manusia sama dan setara dimata hukum (equality before the law).

## 3.1.5 Organisasi Profesi
Bahwa  dari  setiap  profesi-profesi  yang  telah  dikemukakan  diatas  tentu mempunyai  organisasi-organisasinya  masing-masing  yang  disebut  dengan organisasi  profesi.  Organisasi  profesi  merupakan  unsur  pendukung  bagi  suatu profesi.  Organisasi  profesi  ini  merupakan  wadah  untuk  mengembangkan  dan
22 Abdul Kadir Muhammad, Op Cit, hlm. 81-82.
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
memajukan  profesi,  tempat  untuk  bertukar  pikiran,  tukar  menukar  informasi  dan perlindungan  dikalangan  anggotanya,  serta  tempat  untuk  menyelesaikan permasalahan  profesi.  Bahkan  organisasi  profesi  bertanggung  jawab  adanya penyalahgunaan  tanggung  jawab  profesi  yang  terjadi  dikalangan  profesi  dan  juga penjatuhan sanksi akibat adanya penyalahgunaan profesi. 23
Tingkat kemajuan dan kepercayaan suatu profesi merupakan tergantung pada bagaimana anggota profesi tersebut menjalankan profesinya dengan baik atau tidak, karena  setiap  profesi  perkembangan  dan  kemajuannya  sangat  dipengaruhi  dari tingkat  keprofesionallitas  yang  tinggi  daripada  anggota  profesi  tersebut  sehingga memunculkan  suatu  pengakuan  dari  masyarakat.  Apalagi  profesi  merupakan keahlian  yang  dimiliki  oleh  orang  yang  berprofesi  tersebut,  maka  perlu  untuk menjaga  keahliannya  dan  menjaga  keprofesionalannya  agar  keahlian  daripada profesi tersebut semakin tinggi tingkat kepercayaannya  yang memberikan dampak positif bagi profesi tersebut.
Oleh  karena  itu  setiap  orang  yang  mempunyai  profesi  untuk  perlu  menjaga kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat sekarang semakin maju dan memiliki daya  kritis  yang  tinggi  yang  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  profesi  itu,  maka harus  dijaga  profesinya  dengan  baik  dengan  menjalankan  profesinya  secara profesional,  dan  jangan  sampai  terjadi  krisis  kepercayaan  masyarakat  terhadap profesi  itu  yang  akan  mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  sehingga perkembangan  profesi  tersebut  menjadi  terhambat  dan  malah  menjadi  kehilangan kepercayaan.
Menurut  H.  Salim.  HS  menyatakan:  Kode  etik  merupakan  norma  atau  asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku. 24 Sehingga oleh karena kode etik sebagai norma atau aturan sebagai landasan tingkah laku  seorang  advokat  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan klien maka setiap advokat harus tunduk dan taat terhadap kode etik advokat.
23 Liliana Tedjosaputro, Op Cit, hlm. 41
24 H.  Salim  HS,  Pengantar  Etika  dan  Tanggung  Jawab  Profesi,  Penerbit  Reka  Cipta,  Bandung,  2022, hlm.267
Kode etik sebagai norma atau aturan merupakan suatu panduan tatanan seorang yang berprofesi sebagai advokat untuk mengendali dan mengontrol segala tingkah laku  advokat  dalam menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan  kliennya didalam  maupun  diluar  sidang  pengadilan.  Oleh  karenanya  advokat  diharapkan untuk harus mengamalkan kode etik dan tidak melanggar kode etik, sehingga dalam menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan  klien  harus  dengan  penuh tanggung jawab dan profesional.
Oleh  karena  advokat  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  membela kepentingan klien yang dilandasi oleh kode etik advokat sebagai norma atau aturan untuk mengendali dan mengontrol segala tingkah laku advokat, maka ia tidak dapat dituntut  pidana  maupun  perdata.  Hal  ini  yang  disebut  dengan  hak  imunitas  atau kekebalan dalam artian suatu hak yang tidak tunduk kepada hukum yang berlaku, hak  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  siapapun.  Seorang  Pengacara,  advokat, dan  penasehat  hukum  yang  bertindak  untuk  kepentingan  umum  dan  dalam melakukan  pembelaan  kebenaran,  maka  dirinya  perlu  mendapatkan  perlindungan hukum. 25
Dengan  demikian  Kode  etik  advokat  adalah  merupakan  hukum  tertinggi advokat dalam menjalankan tugas profesinya yang dijamin dan dilindungi undang- undang,  sehingga  advokat  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  membela kepentingan klien dengan itikad baik, diwajibkan untuk jujur dan bertanggung jawab baik  itu  kepada  klien,  pengadilan,  negara  atau  masyarakat  terlebih  khusus  kepada advokat itu sendiri.
Terkait  advokat  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan klien yang tidak dapat dituntut pidana maupun perdata didalam maupun diluar sidang pengadilan tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara  perdata maupun  pidana  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dengan  itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang pengadilan, yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013
25 Fajlurrahman Jurdi, Op Cit, hlm.235
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
yaitu  :  “Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam menjalankan  tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk  kepentingan  pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.
Sehingga atas dasar hal tersebut, maka advokat mempunyai hak keistimewaan yang  sering  disebut  dengan  hak  imunitas  (kekebalan)  yaitu  tidak  dapat  dituntut pidana  maupun  perdata  didalam  maupun  diluar  sidang  pengadilan  dalam menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan  kliennya  dengan  itikad  baik sepanjang  tidak  melanggar  kode  etik  dan  peraturan  perundang-undangan.  oleh karenanya setiap advokat dalam hal bertindak untuk membela kepentingan kliennya dengan itikad baik yaitu harus jujur, profesional dan transparan.
Advokat  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan  klien tentu harus dilindungi oleh undang-undang dan kode etik advokat itu sendiri, karena profesi advokat adalah profesi yang terhormat ( officium nobile ) yang memberikan jasa hukumnya kepada mesyarakat secara keseluruhan, tanpa melihat latar belakang dan perbedaan sesuai keahliannya, untuk menjamin dan melindungi profesi advokat dalam  hal  kebebasan,  kehormatan  dan  kepribadian  advokat  yang  didasarkan  pada kemandirian, kejujuran, keterbukaan dan juga kerahasiaan. Oleh karenanya advokat dalam  menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan  klien  harus  selalu menjunjung tinggi undang-undang serta sumpah profesi dan kode etik advokat. Hal ini tentu telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  yang  menyebutkan  bahwa  “Advokat  bebas  dalam  menjalankan  tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
Kode etik organisasi mempunyai fungsi yang sangat penting terhadap advokat dalam  menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan  klien  yaitu  untuk melindungi dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dalam mengembangkan profesi  sesuai  cita-cita  masyarakat.  Kode  etik  membuat  ikatan  yang  kuat  dalam keanggotaan  tanpa  campur  tangan  dari  pihak  luar  dan  dapat  melindungi  profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil. 26
26 Jurnal  Hukum  Niru  Anita  Sinaga,  Kode  Etik  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Profesi  Hukum  Yang Baik, Vol. 2020.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2023, Vol. 15 No. 2
Menurut Luhut M.P Pangaribuan menyatakan: Organisasi Advokat merupakan “benteng terakhir” untuk mempertahankan Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”). Kalau KEAI tidak bisa dipastikan dapat dijalankan maka semua hal yang disandang profesi advokat itu akan tidak berarti, seperti jabatan yang independen, status sebagai penegak  hukum,  profesi  yang  noble  ( nobile  officium )  dan  lain  sebagainya  tidak relevan lagi. 27
Advokat  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam menjalankan  tugas  profesinya  dengan  iktikad  baik  untuk  kepentingan  pembelaan klien  dalam  sidang  pengadilan,  karena  memang  tugasnya  adalah  membela  klien, selama  ia  melakukan  perbuatan  yang  dibolehkan  dan  “layak”  secara  hukum  dan moral, maka kegiatan advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut di pengadilan. 28
Dengan  demikian  kode  etik  advokat  adalah  sebagai  tolok  ukur  atas  segala perbuatan  ataupun  tingkah  laku  dari  seorang  advokat  dalam  menjalankan  tugas profesinya  membela  kepentingan  klien  dengan  itikad  baik  didalam maupun  diluar sidang  pengadilan,  sehingga  dengan  adanya  kode  etik  ini  advokat  terlindungi  dan terjaga  integritasnya,  dan  kode  etik  ini  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya perbuatan-perbuatan  yang  tidak  etis  yang  dilakukan  oleh  seorang  advokat.  Oleh karenanya kode etik mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal mengatur serta menjamin tingkah laku advokat.
Kode etik advokat bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Untuk itu, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi advokat.
Apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh  seorang advokat, maka Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat sebagai Pedoman perilaku bagi pemegang profesi advokat yang terangkum dalam Kode Etik yang di
27 Luhut M.P Pangaribuan, Advokat Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2021, hlm.35
28 Fajlurrahman Jurdi, Op Cit, hlm.236
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
dalamnya mengandung muatan etika bagi profesi advokat.
3.2 Sanksi terhadap advokat yang  melanggar kode  etik   advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela kepentingan kliennya itu.
Ketentuan  mengenai  jenis  tindakan  sebagai  sanksi  yang  dikenakan terhadap  advokat dalam  menjalankan  tugas  profesinya  untuk  membela  kepentingan  kliennya  sebagaimana dimaksud  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  18  Tahun  2003  tentang  advokat  dapat  dikenakan  sanksi berupa:
a. Teguran  lisan  atau  peringatan  secara  lisan  yang  diberikan  Dewan  Kehormatan Organisasi Advokat terhadap advokat yang melanggar kode etik.
b. Teguran  tertulis  atau  peringatan  tertulis  yaitu  advokat  yang  melanggar  kode  etik akan  diberikan  Surat  Peringatan  tertulis  dari  Dewan  Kehormatan  Organisasi Advokat.
c. Pemberhentian  sementara  dari  profesinya  selama  3  (tiga)  sampai  12  (dua  belas) bulan;
d. Pemberhentian tetap dari profesinya.
Pemberhentian  tetap  sebagai  sanksi  yang  dikenakan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat tersebut diatas apabila advokat dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun/lebih atau sebagai akibat advokat telah melanggar Kode Etik  Advokat  Indonesia,  dalam  hal  advokat  telah  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dengan maksud  dan  tujuan  merusak  citra  serta  martabat  kehormatan  profesi  advokat  yang  wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. 29
Adapun  yang  menjadi  alasan  advokat  dapat  dikenai  sanksi  Kode  Etik  sebagaimana dimaksud  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  adalah  sebagai berikut :
1) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2) Berbuat  atau  bertingkah  laku  yang  tidak  patut  terhadap  lawan  atau  rekan seprofesinya;
29 (https://www.hukumonline.  com/klinik/a/langgar-kode-etik-bisakah-advokat  diberhentikan-secara- tetap--lt607e6 b1f0f196).
3) Bersikap,  bertingkah  laku,  bertutur  kata,  atau  mengeluarkan  pernyataan  yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang- undangan, atau pengadilan;
4) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5) Melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  atau  perbuatan tercela; dan
6) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.
Menurut Maritman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan terjadi  pelanggaran-pelanggaran  kode  etika  profesi,  dengan  segala  macam  tingkatan  dan bentuk, seperti banyak terdengar dan dibaca didalam surat- surat kabar.  Akan tetapi dengan adanya faktor kesusilaan agama yang menjadikan manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saleh dalam perbuatan, akan lenyap setidak-tidaknya akan berkurang praktek- praktek  yang  selama  ini  terjadi  dengan  apa  yang  sering  disebut  secara  populer  “Mafia Peradilan”. 30
Advokat memang merupakan suatu profesi independent yang tidak harus tunduk pada struktur jabatan dan tidak tunduk pula pada perintah jabatan yang lebih diatasnya, tidak tunduk pada kekuasaan politik yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik dan Advokat hanya patuh pada perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik itu perjanjian yang dibuat secara tertulis, maupun perjanjian yang dibuat atau disepakati secara lisan atau tidak tertulis, serta tunduk pada kode etik profesi advokat. 31
Kode etik profesi advokat merupakan sesuatu yang sangat penting karena kode etik ini digunakan  untuk  menjamin,  menjaga  ketahanan  moral  terhadap  profesi  Advokat.  Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang kedudukan hukumnya sama atau sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan: bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
30 Martiman  Prodjohamidjojo,  Penasehat  dan  Bantuan  Hukum  Indonesia,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1987, hlm.28
31 Rapaun Rambe, Teknik Praktik Advokat , Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 37.
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana
Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
Advokat  mempunyai  kewenangan  dalam  hal  sebagai  Penegak  Hukum  adalah  untuk memberikan bantuan jasa hukum dalam hal mendampingi klien terhadap permasalahan yang dihadapi  oleh  kliennya.  Dalam  hal  ini  kewenangan  advokat  merupakan  sebagai  lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Advokat berdiri sendiri secara mandiri tidak ada ikatan dengan pihak lain maupun pemerintahan. Advokat juga memiliki peran yang sangat penting dalam  rangka  menuju  sistem  peradilan  Indonesia  untuk  mencapai  dan  melindungi  hak-hak asasi  manusia.  Advokat  merupakan  garda  terdepan  untuk  memperjuangkan  kehidupan  yang adil, untuk melindungi hak asasi manusia di negara Indonesia yang merupakan persoalan yang paling  fundamental  terutama  di  kalangan  kaum  ekonomi  menengah  kebawah  atau  yang tergolong tidak mampu.
Menurut  Mardani  yang  dikutip  dari  Buku  Abintoro  Prakoso,  ada  beberapa  standar tujuan pokok etika profesi, sebagai berikut :
1) Standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution) serta masyarakat pada umumnya.
2) Standar  etika  membantu  tenaga  ahli  profesi  dalam  menentukan  apa  yang  harus diperbuat apabila menghadapi dilema etika dalam pekerjaan.
3) Standar  etika  menjaga  reputasi  atau  nama  dan  fungsi  profesi  dalam  masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
4) Standar  etika  mencerminkan/  membayangkan  penghargaan  moral  dari  komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati peraturan perundang-undangan etika aprofesi dan pelayanannya.
5) Standar etika merupakan dasar untuk menjaga perilaku dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut. 32
Bahwa dengan standar etika tersebut diatas, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang berwenang  mengawasi  atau memeriksa advokat  beritikad  baik atau  tidak?,  untuk menjawab pertanyaan  tersebut  Boris  Tampubolon  seorang  advokat  dari  Kantor  LBH  Mawar  Saron (Hotma  Sitompoel  Foundation)  memberikan  jawaban  dalam  artikelnya  mengatakan  : “kewenangan  organisasi  advokat  dalam  hal  ini  dewan  kehormatan  organisasi  advokat sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yang dalam pemeriksaannya adalah
32 Mardani, Op Cit , Hal.93-94
dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan  Organisasi  Advokat  berdasarkan  tata  cara  Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Advokat”. 33
Undang-undang advokat merupakan sebagai hukum yang khusus (lex spesialis) tidak hanya  menjamin  hak-hak  advokat  sebagai  penegak  hukum,  tetapi  juga  mengatur  soal pengawasan  dan  penindakan  terhadap  advokat  didalam  menjalankan  profesinya.  Dimana pengawasan  adalah  tindakan  teknis  dan  administratif  terhadap  advokat  untuk  menjaga  agar dalam  menjalankan  profesinya  sesuai  dengan  kode  etik  profesi  dan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur profesi advokat.
Dengan  demikian  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  yang  berwenang  mengawasi, memeriksa  dan  kemudian  memutuskan  apakah  advokat  itu  dalam  menjalankan  tugas  dan profesinya  telah  beritikad  baik  atau  tidak  adalah  organisasi  advokat  (Dewan  Kehormatan Organisasi Advokat) itu, bukan pihak lain. Sebab selama belum diputuskan apakah advokat itu beritikad  baik  atau  tidak  maka  selama  itu  hak  imunitas  melekat  pada  advokat,  yang  berarti advokat  tidak  dapat  dituntut  pidana  maupun  perdata.  Sehingga  apabila  memang  ada  dugaan advokat telah melakukan pelanggaran hukum baik itu etik, perundang-undangan, sumpah/janji advokat  ataupun  nilai  kepatutan  di  masyarakat,  maka  sudah  seharusnya  diadukan  dan diputuskan dulu dalam organisasi advokat.
Oleh  karenanya,  menurut  Boris  Tampubolon  dalam  artikelnya,  apabila  ada  penegak hukum  lain  yang  menilai  advokat  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  menjalankan profesinya,  seharusnya  aparat  penegak  hukum  yang  bersangkutan  mengadukan  masalah tersebut ke organisasi advokat/dewan kehormatan terlebih dahulu dengan melampirkan 2 alat bukti-bukti  yang  cukup  untuk  diuji  itikad  baiknya  atau  tidak.  Sehingga  apabila  organisasi advokat  memutuskan  advokat  tersebut  melanggar  kode  etik  atau  perundang-undangan  tidak beritikad baik, maka demi hukum hak imunitas advokat menjadi hilang atau gugur, dan sejak itulah hukum pidana dapat diterapkan kepadanya. 34
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  kasus  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh seorang  advokat.  Pelanggaran  kode  etik  merupakan  pelanggaran  atas  kewajiban  seorang
33 (https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik-advokat).
34 https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik-advokat-oleh--boris- tampubolon-lt5a6592adaf2d7/
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
advokat  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  membela  hak-hak  kliennya  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan. 35
Ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang melanggar kode etik diatur dalam Kode Etik Advokat, dan mempertimbangkan bahwa  seorang  profesi  advokat  adalah  selaku  penegak  hukum  yang  kedudukan  hukumnya sejajar  dengan  instansi  penegak  hukum  lainnya.  Apabila  advokat  melakukan  pelanggaran, maka wajib dan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi yang berlaku. 36
Oleh karenanya, setiap advokat diwajibkan untuk harus tunduk dan menaati kode etik advokat.  Pengawasan  atas  pelaksanaan  kode  etik  advokat  ini  dilakukan  oleh  Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mempunyai otoritas untuk mengawasi dan menilai  perkara pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  advokat.  Dalam  pemeriksaan  suatu  pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: a) Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. b) Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. 37
Namun dalam prakteknya tidak sedikit pula ada advokat yang dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien melanggar kode etik atau sering terjadi penyalahgunaan profesi  hukum  oleh  anggotanya  sendiri.  Terjadinya  penyalahgunaan  profesi  hukum  tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan. 38
Menurut Sumaryoto yang dikutip Mardani dalam bukunya, karena adanya persaingan individu profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering terkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika terlalu tinggi, dan di sisi lain, praktik pengembangan hukum berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Selain itu,  penyalahgunaan  profesi  hukum  terjadi  karena  desakan  pihak  klien  yang  menginginkan perkaranya  cepat  selesai  dan  tentunya  ingin  menang.  Klien  kadang  kala  tidak  segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan, baik kepada penasihat hukum ataupun hakim. 39
35 Jurnal Hukum Devi  Mardiana, Puti Priyana, Penerapan Sanksi  Kode Etik Terhadap. Advokat  Yang Melakukan Pelanggaran Profesi di Indonesia Vol. 12;1 Mei 2022
36 Ibid
37 Ibid
38 Mardani, Op Cit , hlm.101
39 Mardani, Ibid, hlm.101
Dengan  demikian  berdasarkan  uraian  penjelasan  yang  telah  dikemukakan  penulis diatas,  bahwa  terhadap  advokat  yang  telah  terbukti  melanggar  kode  etik  dengan  alasan sebagaimana  dimaksud  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat, proses  penyelesaiannya  melalui  sidang  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan Organisasi Advokat, dimana apabila advokat tersebut telah terbukti melanggar kode etik, maka Dewan Kehormatan Organisasi akan mengeluarkan keputusan bahwa advokat tersebut dalam menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan  kliennya,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melanggar  kode  etik  dan  juga  dalam  keputusannya  tersebut  tersirat  mengenai sanksi  yang  dikenakan  kepada  advokat  yang  melanggar  kode  etik  itu  sebagaimana  telah dikemukakan penulis diatas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  Tentang  Advokat,  dimana  sanksi  yang  paling  berat  adalah  diberhentikan  tetap  dari profesinya sebagai Advokat, yang mana sanksi ini diterapkan kepada Advokat yang melanggar tersebut jika diancaman atau dijatuhi hukuman 4 tahun/ lebih sebagai akibat advokat melanggar kode etik yang merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat.
Namun  apabila  dalam  pemeriksaan  kode  etik  oleh  Dewan  Kehormatan  Organisasi Advokat,  yaitu  bilamana  advokat  tersebut  tidak  terbukti  melanggar  kode  etik  dalam menjalankan  tugas  profesinya  membela  kepentingan  klien,  maka  Dewan  Kehormatan Organisasi  Advokat  juga  akan  mengeluarkan  keputusan  yang  menerangkan  bahwa  advokat tersebut  tidak  terbukti  melanggar  kode  etik,  dengan  pengertiannya  bahwa  Advokat  dalam melaksanakan profesinya terbukti telah beritikad baik dalam membela kepentingan kliennya didalam  ataupun  diluar  pengadilan  sebagai  dasar  Advokat  itu  tidak  dapat  dituntut  secara perdata ataupun pidana.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas,  maka  dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Advokat  adalah  profesi  hukum  yang  terhormat  (officium  nobile)  dimana  tata  cara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode etik profesi hukum dalam hal ini kode etik advokat merupakan hal yang sangat penting, karena kode etik ini digunakan sebagai pedoman atau landasan dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien. Kode etik  Advokat  yang  mengatur  mengenai  etika  serta  moral  bagi  profesi  advokat  itu
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana
Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
sendiri, serta mengatur apa yang boleh dilakukan, apa yang wajib dilakukan dan apa yang tidak boleh atau dilarang dilakukan oleh seorang advokat. Oleh karena kode etik Advokat sebagai dasar Itikad  Baik dalam pelaksanaan menjalankan tugas profesinya membela  kepentingan  klien  didalam  maupun  diluar  sidang  pengadilan,  untuk  tidak dapat  dituntut  perdata  maupun  pidana  maka  advokat  harus  tunduk  dan  taat  terhadap kode etik itu.
2. Advokat memang memiliki hak imunitas (kekebalan) yang diberikan undang- undang untuk  menjaga  dan  melindunginya  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  membela kepentingan  klien  dengan  itikad  baik  didalam  maupun  diluar  sidang  pengadilan sebagaimana maksud pasal 16 undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, demikian juga dalam pasal 50 KUHP yang menyebutkan tentang pengecualian hukum yang  pada  intinya  bahwa  pada  prinsipnya  orang  yang  melakukan  suatu  perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan atas dasar perintah undang-undang  maka  si  pelaku  tidak  dapat  dihukum.  Asalkan  perbuatan  yang dilakukannya  itu  bukan  untuk  kepentingan  pribadinya  melainkan  untuk  kepentingan umum,  namun  hak  imunitas  (kekebalan)  itu  akan  hilang  dengan  sendirinya  apabila seorang  advokat  dalam  menjalankan  tugas  profesinya  dalam  membela  kepentingan klien  tidak  beritikad  baik  yaitu  dengan  melanggar  kode  etik  dan  undang-undang, sehingga  advokat  itu  akan  diberikan  sanksi  sesuai  kode  etik  Advokat  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. REFERENSI
Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Amirudin  Dan  Zainal  Askin.  2012. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Fajlurrahman Jurdi, 2022, Etika Profesi Hukum , Jakarta, Kencana.
Frans  Hendra  Winata,  1995, Advokat  Indonesia,  citra,  idealisme  dan  kepribadian , Jakarta, Sinar Harapan.
H.  Salim HS,  2022, Etika  dan Tanggung Jawab  Profesi, Bandung ,  Penerbit  Reka Cipta.
https://kbbi.web.id/kode. diakses pada tanggal 20 Februari 2023
https://kbbi.web.id/etik.diakses
pada tanggal 20 Februari 2023
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5632181/apa-yang-dimaksud-dengan-kode- etik-ini-tujuan-beserta-fungsinya, diakses pada tanggal 15 Februari 2023.
https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia. diakses pada tanggal 15 Februari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik-
advokatoleh--  boris-tampubolon-lt5a6592adaf2d7/,  diakses  pada  tanggal  15  Juni 2023.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/langgar-kode-etik-bisakah-advokat-diberhentikan secara-tetap--lt607e6b1f0f196 diakses pada tanggal 6 Maret 2023.
https://www.liputan6.com/hot/read/5059034/kode-etik-adalah-panduan-prinsippaahaami- jenis-dan-manfaatnya) diakses
pada tanggal 11 April 2023.
https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik- advokat), diakses pada tanggal 15 Juni 2023.
Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, Jurnal Hukum, Niru Anita Sinaga, Volume 10 Nomor 2, 2020.
Liliana  Tedjosaputro,  2003, Etika  Profesi  dan  Profesi  Hukum ,  Semarang,  Aneka Ilmu.
Luhut  M.P Pangaribuan,  2021, Advokat Organisasi  dan  Kedudukannya  dalam Kekuasaan Kehakiman , Jakarta, Papas Sinar Sinanti.
Mardani, 2020, Etika Profesi Hukum , Depok, Rajawali Pers.
Martiman  Prodjohamidjojo,  1987, Penasehat  dan  Bantuan  Hukum  Indonesia ,  Jakarta, Ghalia Indonesia.
Muh.  Nasir,  1988, Metode  Penelitian ,  Jakarta,  Ghalia  Indonesia.
Muhammad  Nuh,  2011, Etika  Profesi  Hukum ,  Bandung,  Pustaka
Setia.
Munir  Fuady,  2005, Profesi  Mulia  (Etika  Profesi  Hukum  bagi  Hakim,  Jaksa, Advokat,
Notaris, Kurator, dan Pengurus) , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia, Jurnal Hukum, Jurnal Devi Mardiana, Puti Priyana Volume 12 Nomor 1, 2022.
Rapaun Rambe, 2003, Teknik Praktik Advokat , Jakarta, Grasindo.
Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana Tumbur Ompu Sunggu, Tajuddin
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu TinjauanSingkat , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Suhrawardi K Lubis, 2006, Etika Profesi Hukum , Jakarta,.Sinar Grafika.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.