Alfian, Akhmad (2021) efektivitas penerapan hukum positif terhadap pembalakan liar atas hutan di kabupaten asmat (studi kasus di polres asmat), (3) 5. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1215 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5, Mei 2021

## EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBALAKAN LIAR ATAS HUTAN DI KABUPATEN ASMAT

## Akhmad Alfian
Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia Email: akhmadalfian2012@gmail.com

## Abstract
Asmat  regency  has  a  mushy  soil  system,  and  nearly  all  of  Asmat's  buildings  are constructed  on  swamp.  As  a  result,  wood  has  become  the  most  important infrastructure necessity in Asmat, and people are harvesting wood from the forest to meet this need. The regulation on timber retrieval in Asmat will be governed in Perbup Asmat No 8 Tahun 2019, which was published with local wisdom in mind. This is an observational legal study, in which data was gathered through interviews and  literature  reviews.  The  data  analysis  method  in  this  study  was  done qualitatively. Following that, the data was systematically analyzed in order to gain clarification  on  the  topics  to  be  addressed.  The  Asmat  Local  Government's authority  to  administer  forests  is  immediately  taken  away  with  the  enactment  of Law 23 of 2014. As a result, Perbup Asmat No. 8 Year 2019 no longer applies as a guide  to  the  rules  for  taking  timber  and  forest  products  in  Asmat.  Since  the  vast Asmat  forest,  which  is  divided  by  a  massive  river,  is  only  protected  by  two government  employees,  the  province's  authority  over  forest  management  has weakened  forest  surveillance  in  Asmat.  Positive  logging  legislation  is  becoming more difficult to implement. If the implementation of positive law is not applied, the current laws will undoubtedly be broken. However, if the positive laws are applied, the  group  would  be  unable  to  take  wood  from  the  trees,  resulting  in  the  Asmat people's economic demise. This is due to the fact that wood has become the Asmat people's primary need.
Keywords: illegal logging; asmat forest; positive law

## Abstrak
Kabupaten  Asmat  memiliki  sistem  tanah  yang  lembek  dan  hampir  seluruh bangunan Asmat dibangun di atas rawa. Akibatnya, kayu telah menjadi kebutuhan infrastruktur  yang  paling  penting  di  Asmat  dan  orang-orang  memanen  kayu  dari hutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ini.  Peraturan  tentang  pengambilan  kayu  di Asmat  akan  diatur  dalam  Peraturan  bupati  Asmat  No  8  Tahun  2019,  yang diterbitkan  dengan  urus  kearifan  lokal.  Ini  adalah  studi  hukum  observasional,  di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan tinjauan literatur. Metode analisis data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Setelah  itu,  data  dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan klarifikasi tentang topik yang akan ditangani. Kewenangan  Pemda  Asmat  untuk  mengelola  hutan  segera  diambil  dengan berlakunya  Undang-Undang  23  Tahun  2014.  Hasilnya,  Peraturan  bupati  Asmat Nomor 8 tahun 2019 tidak lagi berlaku sebagai panduan aturan pengambilan kayu
dan hasil hutan di Asmat. Karena hutan Asmat yang luas yang terbagi oleh sungai besar,  hanya  dilindungi  oleh  dua  pegawai  pemerintah,  otoritas  provinsi  atas pengelolaan hutan telah melemahkan pengawasan hutan di Asmat. Undang-undang pencatatan  positif  menjadi  lebih  sulit  diterapkan.  Jika  penerapan  hukum  positif tidak  diterapkan,  undang-undang  saat  ini  tidak  diragukan  lagi  akan  dilanggar. Namun,  jika  undang-undang  positif  diterapkan,  kelompok  itu  tidak  akan  dapat mengambil kayu dari pepohonan mengakibatkan kematian ekonomi rakyat Asmat. Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  kayu  telah  menjadi  kebutuhan  utama masyarakat Asmat.
Kata Kunci: pencatatanilegal; hutan asmat; hukum positif

## Pendahuluan
Wilayah daratan Indonesia terdiri dari 50% non hutan dan 50% hutan. Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Ghopur, 2019).
Indonesia terdiri dari tujuh pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,  Bali  Nusa  Tenggara,  Maluku  dan  Papua.  Seluruh  pulau  besar  tersebut memiliki  kawasan  hutan,  dan  Papua  adalah  pulau  dengan  kawasan  hutan  yang  paling luas dibandingkan pulau-pulau lainnya, yaitu seluas 40.100.636 ha (BPS, 2020) . Papua sebagai  pulau  dengan  kawasan  hutan  paling  luas,  juga  merupakan  pulau  besar  di Indonesia  dengan  kawasan  hutan  lindung  yang  paling  luas (BPS,  2020). Seperti namanya,  hutan  lindung  maka  selayaknya  keberadaan  hutan  ini  haruslah  dilindungi. Namun  kenyataan  apa  yang  terjadi  di  lapangan  tidaklah  demikian,  perusakan  hutan kerap sekali terjadi.
Perusakan  hutan  adalah  proses,  cara,  atau  perbuatan  merusak  hutan  melalui kegiatan  pembalakan  liar,  penggunaan  kawasan  hutan  tanpa  izin  atau  penggunaan  izin yang bertentangan  dengan maksud dan tujuan pemberian izin di  dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh  Pemerintah  (Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Kehutanan) (Rendra,  2019). Salah satu  kegiatan  perusakan  hutan  yang  sangat  marak  terjadi  adalah  pembalakan  liar. Dimana  pembalakan  liar  adalah  semua  kegiatan  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  secara tidak sah yang terorganisasi.
Asmat merupakan salah satu Kabupaten yang teletak di Provinsi Papua, sebagian besar  wilayah  Asmat  merupakan  wilayah  hutan  dengan  luas  2.613.727  ha (K.  Asmat, 2020). Asmat  merupakan  wilayah  yang  memiliki  struktur  tanah  yang  tidak  pernah kering,  dimana  hampir  99%  pemukiman  penduduk  di  Asmat  didirikan  di  atas  rawa- rawa.  Maka  dari  itu,  kayu  merupakan  bahan  utama  untuk  mendirikan  rumah  dan membuat jalan serta jembatan.
Kebutuhan  kayu  di  Asmat  sangatlah  tinggi,  mengingat  semua  infrastruktur dibangun  dengan  bahan  dasar  kayu.  Dikarenakan  kebutuhan  kayu  yang  banyak,  maka pengambilan  hasil  hutan  kayu  di  Hutan  Asmat  juga  marak  terjadi (Simangunsong,
2016). Tak jarang pengambilan kayu dilakukan dengan sistem yang tidak tepat, seperti pengambilan kayu yang tidak sesuai izin atau pengambilan kayu tidak pada tempatnya. Hal tersebut tentu saja menyalahi aturan yang ada, padahal pemerintah sudah memiliki aturan terkait pemanfaatan hasil hutan kayu serta izin dalam memanfaatkan hasil hutan kayu  kemudian  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Lahan-lahan  yang  menjadi  lokasi  penebangan  kayu  biasanya  bisa  berupa  lokasi hutan  yang  terdapat  hak  ulayat  adat.  Para  pemegang  hak  ulayat  biasanya  akan menyewakan  lokasi  kayu  kepada  pihak  lain,  maka  pihak  yang  sudah  menyewa  lokasi tersebut  kemudian  bebas  untuk  mengambil  kayunya  setelah  sebelumnya  dilakukan perjanjian  penyewaan  lahan  dengan  biaya  10  juta  hingga  20  juta  rupiah.  Hal  tersebut variatif tergantung dari luasnya lokasi dusun/ dusun yang akan disewakan.
Untuk  melakukan  penebangan  kayu  di  sekitar  hutan  haruslah  mendapatkan  izin terlebih  dahulu  dari  pejabat  daerah  terkait.  Kebutuhan  kayu  yang  banyak  dikarenakan lokasi  wilayah  Asmat  yang  berada  di  rawa-rawa  menjadikan  pemerintah  setempat membuat aturan khusus terkait Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan (IPHH), dan aturan tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati  Asmat  Nomor  8  Tahun  2009  tentang  Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) di Kabupaten Asmat (selanjutnya disebut sebagai Peraturan bupati No. 8/2009).
Dahulu  Perbup  Asmat  tersebut  menjadi  acuan  regulasi  terkait  pengambilan  hasil hutan kayu di Hutan Asmat, namun kemudian pada tahun 2016 mulai diberlakukan UU Nomor  23  Tahun  2014.  Dimana  dengan  berlakunya  undang-undang  tersebut  maka Perbup  tersebut  sudah  tidak  berlaku  lagi,  karena  wewenang  pengelolaan  hutan selanjutnya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi (Pasal 14 UU Pemerintah Daerah).  Dengan adanya UU tersebut wewenang terkait pengambilan hasil hutan kayu di Asmat menjadi tidak jelas, karena Perbup yang ada sudah tidak berlaku. Sedangkan kayu  merupakan  kebutuhan  utama  masyarakat  dikarenakan  struktur  tanah  yang didominasi oleh rawa-rawa.

## Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  metode  untuk  menemukan  kebenaran  yang  juga merupakan  sebuah  pemikiran  kritis  ( critical thinking ).  Penelitian  meliputi pemberian  definisi  dan  redefinisi  terhadap  masalah,  memformulasikan  hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan  pengujian  yang  hati-hati  atas  semua  kesimpulan  untuk  menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis.
Maka  penelitian  adalah  metode  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk menemukan  kebenaran  dengan  memberikan  definisi,  menyimpulkan  jawaban sementara  lalu  kemudian  membuat  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  sebagai pembuktian akhir dari penelitiannya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  sosilogis  atau  disebut juga dengan  penelitian  hukum  empiris,  dimana  penelitian  ini  melihat  hukum sebagai
suatu institusi sosial yang rill dan fungsional dalam masyarakat yang terjadi dari perilaku anggota masyarakat yang mempola.
Penelitian  ini  juga  melihat  hukum  sebagai  gejala  sosio-empirik,  di  satu  sisi dipandang  sebagai independent variable (sebab)  yang  menimbulkan  efek  pada berbagai  kehidupan  masyarakat,  di  sisi  lain  hukum  juga  dipandang  sebagai dependent variable (akibat)  yang  kemunculannya  sebagai  hasil  dari  ragam kekuatan  alam  proses  sosial. Sumber  data  dari  penelitian  ini  diperoleh  melalui  tiga sumber data, yaitu:
a. Sumber  data primer,  merupakan  sumber  data yang  diperoleh  melalui aturan-  aturan yang terkait dengan penelitian ini. Seperti Undang-Undang  Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, Undang-Undang Agraria.
b. Data primer juga diperoleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan oleh  peneliti dengan 5 (lima) orang narasumber, yaitu:
1. Anggota Reskrim Polres Asmat
2. ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat
3. ASN Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua
4. Pengusaha Pengolaha Kayu di Asmat
5. Pengusaha Pengolahan Kayu di Asmat
c. Sumber data sekunder, diperoleh melalui sumber-sumber yang bisa membantu  untuk  memberikan  pemahaman  terhadap  data-data  primer  seperti buku-buku,  jurnal-jurnal,  penelitian-penelitian  terdahulu  serta  hasil  karya  lain  dari kalangan peneliti bidang hukum.
d. Sumber  data  tersier  dalam  penelitian  ini  merupakan  bahan  hukum  yang menguatkanpenjelasan dari bahan hukum prier dan sekunder seperti kamus, majalah, sumber internet, Koran dan sumber lainnya yang terkait.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Dimana  wawancara  dilakukan  dengan  5  orang Narasumber  di  tempat  dan  waktu  yang  berbeda.  Kemudian  pengumpulan  data  juga dilakukan  dengan  melakukan  studi  Pustaka,  dimana  penulis  mencari  sumber- sumber  dari  literatur-literatur  yang  terdapat  di  dalam  buku-buku,  jurnal-jurnal, penelitian-penelitian  terdahulu  serta  sumber-sumber  lain  yang  terkait.  Kemudian peneliti  membaca,  mencatat  dan  mempeajari  bahan-bahan  tersebut  untuk  kemudian diolah.
Proses  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  kualitatif. Dimana  dalam  analisis  data  kualitatif  data  yang  dihasilkan  diperoleh  melalui  proses wawancara  dan  observasi  kejadian  di  lapangan,  yang  didukung  dengan  peraturan- peraturan yang terkait kemudian disusun dengan cara yang sistematis.
Kemudian data  tersebut  dianalisis  secara  sistematis  untuk  mencapai  kepada kejelasan  masalah yang  akan  dibahas.  Data  kemudian  akan  dianalisa  secara interpretative menggunakan  teori  maupun  hukum  positif  yang  telah  dituangkan, kemudian  secara induktif ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalah yang ada. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakkan  metode  deduktif  dimana  penarikan  kesimpulan  secara  menyeluruh
dengan satu metode dari hal-hal yang bersifat umum ke penulisan yang bersifat khusus.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Asmat,  sebuah  Kabupaten  yang  berada  di Provinsi  paling  ujung  timur  Indonesia,  Papua.  Dahulu,  Kabupaten  Asmat merupakan  bagian  dari  Kabupaten  Merauke  yang  terdiri  dari  Kecamatan  Agats, Ayam,  Atsj,  Sawa  Erma  dan  Pantai  Kasuari.  Hingga  saat  ini  Kabupaten  Asmat sudah  erupakan  Kabupaten  sendiri  dan  terdiri  dari  sepuluh  Distrik,  yaitu  Agats, Astj,  Sawa  Erma,  Fayit,  Pantai  Kasuari,  Sawa  Erma,  Suator,  Kolf  Braa,  Unir  Sirau dan Suru-Suru).
Kabupaten  Asmat  berada  pada  posisi  137 0- 140 0 Bujur  Timur  dan  4 0- 7 0 Lintang  Selatan.  Kabupaten  Asmat  berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten  Nduga dan  Yahukimo  di  bagian  utara.  Juga  berbatasan  di  sebelah  timur  engan  Kabupaten Boven  Digoel  dan  Kabupaten  Mappi.  Pada  sisi  barat,  Kabupaten  Asmat  juga berbatasan  dengan  Kabupaten  Mimika  dan  Laut  Arafuru.  Laut  Arafuru  dan Kabupaten Mappi menjadi batas terakhir di bagian selatan.
Secara  lokasi,  Kabupaten  Asmat  memiliki  lokasi  yang  strategis  dalam  aspek pertahanan  dan  keamanan,  karena  berada  di  gerbang  perairan  internasional. Kabupaten  Asmat  berhadapan  langsung  dengan  benua  Asutralia  dan  Negara  Timor Leste  di  tepi  laut  Arafuru.  Secara  wilayah  Kabupaten  Asmat  memiliki  ciri  khas yang  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  wilayah  Indonesia  lainnya,  dimana Kabupaten  Asmat didominasi  oleh  tanah  rawa.  Dikarenakan  kondisi  tanah  yang selalu  basah,  maka perumahan  warga  di  Asmat  dibangun  degan  model  rumah panggung.  Dimana masing-masing rumah terhubung dengan jembatan panjang yang sekaligus menjadi jalur sirkulasi. Ciri khas jalanan di Asmat terbuat dari susunan kayu dengan lebar 1 hingga 2,5 meter.
Sebagian  besar  wilayah  kabupaten  Asmat  merupakan  wilayah  hutan, sehingga  sektor  kehutanan  merupakan  salah  satu  sektor  strategis  di  Kabupaten Asmat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  sumbangan  sektor  kehutanan  terhadap PDRB  Kabupaten  Asmat pada tahun  2014  mencapai hingga Rp.  102,20  miliar  (6,87 persen).  Kawasan  hutan  Asmat  seluas  2.613.727  ha  yang  terdiri  dari  hutan  lindung dan  hutan  produksi. Luas kawasan  hutan  lindung  di Kabupaten  Asmat adalah  seluas 1.088.479  ha,  sedangkan  luas  kawasan  hutan  produksi  seluas  1.161.684  ha  terdiri atas  kawasan  hutan  produksi  terbatas  seluas  57.053  ha  dan  hutan  produksi  tetap seluas  1.104.631.  Luas  hutan  cagar  alam  seluas  312.630  ha,  hutan  produksi  yang dikonversi  seluas  44.468  ha,  dan  hutan  jenis lainnya seluas 6.466  ha. Jika  dibuat ke dalam  diagram,  maka  pembagian  hutan  di  Asmat  akan  tampak  seperti  diagram dibawah ini.

## Akhmad Alfian
Kebutuhan  kayu  di  Asmat  sangatlah  besar,  dikarenakan  wilayah  Asmat yang  mayoritas  merupakan  rawa-rawa  dengan  struktur  tanah  yang  lembek. Dikarenakan hal tersebut, hampir semua infrastruktur di Asmat dibangun dengan kayu/ papan. Maka dari itu Asmat juga dikenal dengan Kota Papan. Selain kondisi tanah  yang  memang  lembek,  tingkat  ekonomi  masayarakat  juga  berpengaruh terhadap  perkembangan  infrasturktur.  Kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  bisa dikatakan rendah, menyebabkan akan sedikit sulit untuk membuat suatu bangunan dari  beton  atau  semen.  Bahkan  jalan  umum  saja  baru  mulai  diibangun  dengan konstruksi beton sejak 2005, itu juga hanya sebahagian wilayah saja.
B. Pembahasan
1. Konsepsi Pengaturan mengenai Pembalakan Liar pada Hutan di Kabupaten Asmat
Hukum positif adalah hukum yang berlaku sebagai hukum bagi masyarakat suatu  negara,  pada  waktu  tertentu.  Pada  umumnya,  yang  menjadi  sumber  dari hukum  positif  adalah  undang-undang,  kebiasaan,  ilmu  pengetahuan  hukum  dan jurisprudensi (Kanter &  Sianturi, 2002). Maka hukum  positif adalah aturan yang berlaku  bagi  suatu  masyarakat  dalam  suatu  negara,  dimana  keberadaan  hukum tersebut  diakui  oleh  negara  dan  setiap  masyarakat  memiliki  kewajiban  untuk menaatinya.
Indonesia  merupakan  negara  hukum  dan  semua  hal  yang  ada  di  negara  ini memiliki  hukum  yang  mendasarinya,  termasuk  juga  masalah  hutan.  Perihal kehutanan  di  Indonesia  memiliki  aturan  yang  lengkap,  dimulai  dari  aturan Pemerintah  Pusat  dalam  bentuk  Undang-Undang  maupun  peraturan  Pemerintah Daerah yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah.
Berbicara  tentang  hutan  maka  akan  erat  kaitannya  dengan  masyarakat hukum  adat  serta  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Hutan  dan  masyarakat hukum  adat  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  untuk  dipisahkan  karena keduanya memiliki keterkaitan yang kuat. Terutama wilayah Papua yang sebagian wilayahnya  merupakan  hutan.  Papua  merupakan  Provinsi  di  Indonesia  dengan kawasan  hutan  lindung  yang  paling  luas.  Kawasan  hutan  lindung  di  Papua
tersebar  seluas  9.449.872  ha  dengan  pembagian,  1.631.589  ha  di  Provisi  Papua Barat dan 7.815.283 ha di Provinsi Papua (BPS, 2020).
Keberadaan masyarakat hukum adat diakui oleh negara, hal tersebut seperti yang  terdapat  pada  Pasal  18B  Ayat  2  UUD  1945,  dimana  disebutkan  bahwa Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pengakuan  negara  akan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  juga  terkait akan  pengakuan  negara  kepada  hak-hak  tradisionalnya,  dimana  hak  tardisional dari  masyarakat  hukum  adat  di  Kabupaten  Asmat  adalah  hak  atas  tanah  yang disebut  juga  sebagai  tanah  hak  ulayat.  Dimana  Undang-Undang  Pokok  Agraria sebagai  undang-undang  induk  terkait  aturan  pertanahan  di  Indonesia  mengatur terkait hak-hak atas tanah. Negara menguasai hak atas tanah, namun hak tersebut juga dapat  diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik  sendiri  maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (Pasal 4 UUUPA).
Selain UUPA, hak-hak tanah juga diatur dalam hukum adat. Hak-hak tanah menurut  hukum  adat  adalah,  hak  ulayat  ( Beschikkingrecht ).  Dimana  hak  ulayat adalah  hak  dari  persekutuan  hukum  untuk  menggunakan  dengan  bebas  tanah- tanah  yang  masih  merupakan  hutan  belukar  di  dalam  lingkungan  wilayahnya, guna  kepentingan  persekutuan  hukum  itu  sendiri  dan  anggota-anggotanya,  atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang asing/orang pendatang), dengan izin persekutuan  hukum  itu  dengan  membayar recognisi (pengakuan) (Supriyadi, 2013).
Kabupaten  Asmat  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  terdapat  di Provinsi  Papua,  yang  masyarakatnya  merupakan  masyarakat  hukum  adat  yang memiliki  hak  ulayat  berupa  lahan/  dusun  yang  juga  merupakan  hutan.  Hutan tersebut juga disebut dengan hutan hak ulayat. Daerah Asmat baru dibuka sewaktu perang  dunia  setelah  ada  misionaris  yang  menetap  pada  tahun  1953.  Dahulu orang-orang  Asmat  tinggal  tersembunyi  jauh  di  dalam  hutan-hutan,  kemudian setelah  pemerintah  Belanda  berhasil  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan, mereka  kemudian  membangun  desa-desa  yang  berpenghuni  sekitar  300-2000 orang  sepanjang  sungai-sungai  yang  besar  maupun  yang  kecil (Boelaars  & Beding, 1986).
Sebagian  besar  wilayah  kabupaten  Asmat  merupakan  wilayah  hutan, kawasan  hutan  Asmat  seluas  2.613.727  ha  yang  terdiri  dari  hutan  lindung  dan hutan  produksi (P.  Asmat,  2021). Menurut  Nano  Sukarno  keberadaan  hutan lindung di Asmat baru ada sejak tahun 2012, sebelumnya di Asmat hanya terdapat hutan  produksi.  Kemungkinan  keberadaan  hutan  lindung  tersebut  dikarenakan sudah begitu banyak lahan yang dialihfungsikan untuk penanaman kelapa sawit di Kabupaten Merauke (Sukarno, 2021).

## Akhmad Alfian
Di  Indonesia  aturan  mengenai  hutan  merujuk  kepada  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  kemudian  terkait  wewenang  dan pengelolaan  hutan  selanjutnya  diberikan  kepada  pemerintah  Pusat  dan  Provinsi. Hal tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana dalam Pasal 14 disebutkankan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan,  kelautan,  serta  energi  dan  sumber  daya  mineral  dibagi  antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP 8/2016), maka pengaturan terkait hutan di  Kabupaten  Asmat  resmi  diambil  alih  oleh  Pusat  dan  Provinsi.  Sejak  saat  itu pula  tidak  ada  lagi  Dinas  Kehutanan  di  Kabupaten  Asmat,  yang  ada  hanyalah Dinas  Lingkungan  Hidup  yang  bertanggungjawab  terhadap  pengelolaan  hutan raya kabupaten saja.
Kemudian  wewenang  Dinas  Lingkungan  Hidup  di  Asmat  berkisar  pada pengelolaan  lingkungan  saja,  termasuk  diantaranya  adalah  rehabilitasi,  abrasi, perbaikan lingkungan, dan erosi di pinggiran sungai dan pantai. Termasuk juga ke masalah-masalah  yang  berdampak  kepada  lingkungan  atau  analisis  Dampak Lingkungan  (AMDAL).  Jika  terkait  masalah  pokok  kehutanan  maka kewenangannya sudah berada di tangan Provinsi (Misiro, 2021)
Padahal terkait aturan mengenai kehutanan dan pengambilan hasil hutan di Kabupaten  Asmat  telah  ada  aturannya  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati Nomor  8  tahun  2009  yang  mengatur  mengenai  Tata  Cara  Pemberian  Izin Pemungutan  Hasil  Hutan  (IPHH)  di  Kabupaten  Asmat.  Dimana  aturan  tersebut dikeluarkan  berlandaskan  pada  kearifan  lokal  masyarakat  Kabupaten  Asmat. Dimana  di  Kabupaten  Asmat  kayu  merupakan  kebutuhan  utama  masyarakat, dikarenakan  struktur  tanah  Asmat  yang  didominasi  oleh  rawa-rawa.  Jadi  kayu sangat  dibutuhkan  sebagai  bahan  dasar  dari  infrastruktur  oleh  masyarakat  dan pemerintah.
Namun  semenjak  diberlakukannya  UU  No  23  Tahun  2014  maka  Perbup Asmat No 8 Tahun 2009 juga tidak berlaku lagi. Akibat dari hal tersebut, konsepsi aturan  mengenai  pembalakan  liar  yang  terjadi  di  Asmat  menjadi  tidak  fokus. Konsepsi  hukum  terkait  kehutanan  yang  diberlakukan  di  Asmat  seharusnya memberikan  pertimbangan  khusus  akan  kearifan  lokal  masyarakat  Kabupaten Asmat,  dimana  hal  tersebut  sangat  penting  agar  dapat  mengakomodir  segala kepentingan  yang  dimilki  oleh  masyarakat  Asmat.  Terutama  kayu  merupakan kebutuhan utama masyarakat Asmat.
Wawancara  dengan  ASN  Kehutanan  Provinsi  Papua  menyebutkan  bahwa banyak  kearifan  lokal  yang  dikedepankan  di  Asmat  terkait  kayu,  karena  mata pencaharian masyarakat Asmat sebagai penggesek , buruh pikul dan pemilik lokasi kayu.  Ditambah  lagi  karena  pembangunan  di  Kabupaten  Asmat  100% menggunakan kayu dikarenakan wilayah Asmat yang terdiri dari rawa. Jika aturan diterapkan  maka  masyarakat  tidak  akan  bisa  mengambil  kayu,  karena  nyatanya
lahan  yang  diambil  hasil  hutannya  merupakan  hutan  lindung.  Namun  jika masyarakat  tidak  diizinkan  mengambil  kayu,  maka  ekonomi  masyarakat  Asmat bisa mati.

## 2. Efektivitas  dari  Penerapan  Hukum  Positif  Terkait  Pembalakan  Liar  di Kabupaten Asmat
Setelah  diberlakukannya  UU  No  23  Tahun  2014,  kewenangan  kehutanan termasuk  juga  kewenangan  terhadap  perlindungan  hutan  kepengurusannya diserahkan  sepenuhnya  kepada  Provinsi.  Jadi  pihak  daerah/  Pemkab  tidak  punya wewenang  lagi  dalam  mengelola  hutan.  Sejak  Undang-Undang  23  Tahun  2014 tersebut  diberlakukan,  ditambah  keberadaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016,  maka  secara  resmi  daerah  kehilangan  wewenangnya  dalam mengelola hutan daerahnya dan keseluruhan dari wewenang tersebut dialihkan ke Provinsi.
Maka  terkait  hal  itu,  Perbup  Nomor  8  tahun  2009  juga  tidak  berlaku  lagi. Wewenang  daerah  hanya  terbatas  dalam  hal  pengelolaan  lingkungan  hidup,  hal tersebut  mencakup  rehabilitasi  lingkungan,  agrasi,  erosi  pinggiran  sungai  dan pesisir  pantai  serta  terkait  analisis  dampak  lingkungan.  Penyebab  dari  itu  semua pengawasan  akan  pengelolaan  hutan  sudah  tidak  maksimal  lagi  dilaksanakan (Misiro, 2021).
Penerapan  UU  No  23  Tahun  2014  menghilangkan  kewenangan  teknis daerah  dalam  mengontrol  sumber  daya  alam  yang  bersifat  lintas  daerah,  sebab semua  sumber  daya  yang  bersifat  lintas  daerah  sudah  sepenuhnya  menjadi kewenangan  pusat.  Sekilas  aturan  dengan  pendekatan  geopolitik  semacam  ini terlihat  ideal,  namun  apabila  diperhatikan  secara  seksama,  akan  menimbulkan masalah di kemudian hari, yaitu:
1) Pemerintah  kabupaten/  kota  yang  merasa  kehilangan  wewenang  atas wilayahnya,  sehingga  akan  cenderung  menjadi  apatis  dan  enggan bertanggung  jawab  apabila  muncul  permasalahan  sumber  daya  alam  yang bersifat lintas daerah. Perkara ini bukannya tanpa preseden, karena beberapa kejadian telah memperlihatkan kecenderungan ini.
2) Kewenangan  kabupaten/  kota  di  bidang  kehutanan  hanya  tersisa  pada pengelolaan  taman  hutan  raya.  Urusan  selebihnya  dibagi  antara  Pusat  dan Daerah Provinsi  (terdapat  dalam Pasal 14 Ayat  1 UU  No 23  Tahun 2014). Kemudian  akan  muncul  masalah  ketika  terjadi  suatu  urusan  terkait kehutanan yang berada di luar urusan taman hutan raya yang berada dalam satu kabupaten, lantas siapa yang berhak mengurusnya?
3) Memindahkan  titik  berat  otonomi  daerah  ke  provinsi  justru  berlawanan dengan  logika  kebijakan  desentralisasi  Widodo  Dwi  Putro  dan  Ani Adiwinata Nawir tahun 2018.

## Akhmad Alfian
Undang-Undang  Pemerintah  Daerah  dianggap  menjadi  penyebab  akan lemahnya  pengawasan  hutan  di  Kabupaten  Asmat  dikarenakan  aturan  terkait hutan  akan  mengikuti  aturan  dari  Provinsi,  juga  terkait  tindakan  yang  diambil dalam  mengelola  hutan  akan  dikomunikasikan  dengan  provinsi.  Dimana  hal tersebut menyebabkan sistem yang jadi tidak ringkas, malah justru akan birokrasi akan  menjadi  panjang  dan  berbelit-belit.  Karena  komunikasi  harus  dilakukan  ke Provinsi yang lokasinya berada cukup jauh dari Kabupaten Asmat.
ASN  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Papua  sendiri  mengakui  bahwa  mereka kesulitan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  hutan  di  wilayah  kabupaten Asmat.  Hal  tersebut  karena  jumlah  perwakilan  ASN  dari  Dinas  Kehutanan Provinsi  yang  ditugaskan  di  Kabupaten  Asmat  hanya  berjumlah  dua  orang, sedangkan  hutan  di  wilayah  Kabupaten  Asmat  dipisahkan  oleh  sungai-sungai yang harus dilalui oleh kendaraan air (Sukarno, 2021).
Kendala  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  terbatas  serta  wilayah  hutan yang  terpisahkan  oleh  sungai  dan  akses  lokasi  yang  terbatas,  menjadi  kendala tersendiri bagi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang ditugaskan di Cabang Dinas  Kehutanan  di  Asmat.  Belum  lagi  Kabupaten  Asmat  yang  berlokasi  sangat jauh  dengan  Ibukota  Provinsi  Papua,  Jayapura.  Hal  tersebut  menjadi  kendala- kendala  terhadap  tidak  berjalannya  pengawasan  hutan  di  Kabupaten  Asmat, dimana  hal  tersebut  semakin  menyababkan  maraknya  terjadi  kasus  pembalakan liar.
Kemudian  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  sebagai kementrian  yang  bewenang  atas  pengelolaan  hutan  di  Indonesia  menawarkan solusi  dengan  membentuk  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) (Papua,  2021), dimana KPH tersebut menjadi perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi di daerah.  World  Bank  mendefinisikan  KPH  sebagai  cara  yang  diguanakan  orang, pemangku  kebijakan  dan  Lembaga  baik  formal  maupun  informal  untuk memperoleh  dan  menggunakan  wewenangnya  dalam  pengelolaan  sumberdaya hutan,  agar  lestari  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  mata  pemcaharian masyarakat yang tergantung kepadanya (Hernowo & Ekawati, 2014)
Pembentukan KPH di tingkat lokal dilaksanakan sebagai satuan manajemen baru dan permanen yang secara langsung menangani permasalahan yang ada dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan menjadi yang lebih baik, perencanaan, manajemen  sumber  daya  hutan,  pemantauan  dan  keterlibatan  pemangku kepentingan (Forclime,  2021). Namun  kemudian  kendalanya  adalah  KPH  belum mampu  untuk  menjangkau  seluruh  wilayah  hutan  yang  ada  di  Papua.  Termasuk Kabupaten Asmat adalah salah satu Kabupaten yang belum terdapat KPH.
Maka  jika  dilihat  secara  sekilas,  terdapat  tiga  kendala  yang  saling berhubungan terkait efektifitas penerapan hukum positif terkait pembalakan liar di Kabupaten  Asmat.  Kendala  yang  pertama  adalah  jumlah  ASN  yang  terbatas, dimana  keberadaan  ASN  adalah  untuk  melalukan  pemantauan  dan  pengawasan atas  hutan  di  Kabupaten  Asmat.  Kendala  kedua  adalahwilayah  hutan  Asmat yangsangat  luas  dan  terpisahkan  oleh  sungai-sunagi  yang  besa.  Dimana  hal
tersebut  menyebabkan  bahwa  transportasi  air  adlaah  satu-satunya  transportasi yang  memungkinkan  untuk  memantau  sekeliling  hutan.  Kendala  ketiga  adalah ketiadaan  KPH  yang  dianggap  sebuah  solusi  dari  Kemenrian  Linghungan  Hidup dan  Kehutanan,  dimana  seharusnya  terdapat  satu  buah  KPH  di  Kabupaten- Kabupaten di Indonesia.
Ketiga  kendala  tersebut  saling  berhubungan  dan  muaranya  adalah keberadaan  dari  UU  No  23  Tahun  2014,  dimana  penerapan  undang-undang tersebut  mengagalkan  berlakunya  aturan  terkait  pengambilan  kayu  di  Kabupaten Asmat.  Pada  tahun  2009  Pemerintah  Kabupaten  Asmat  mengeluarkan  suatu regulasi  baru  terkait  Tata  Cara  Pemberian  Izin  Pemungutan  Hasil  Hutan  (IPHH) di  Kabupaten  Asmat,  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Bupati  Asmat  Nomor  8 Tahun  2009.  Namun  kemudian  peraturan  tersebut  sudah  tidak  berlaku  lahi semenjak diberlakukannyanUU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Padahal  Perbup  Asmat  dirasa  sudah  sangat  cocok  untuk  menjadi  regulasi terkait  pengambilan  hasil  hutan  kayu  di  Amsat.  Dimana  seperti  yang  sudah dijelaskan di atas bahwa mayoritas wilayah di Kabupaten Asmat terdiri dari rawa, dan kayu menjadi bahan utama untuk membuat infrastruktur di Asmat. Kebutuhan kayu  bukan  hanya  dibutuhkan  oleh  pihak  pemerintahan,  namun  juga  oleh masyarakat.
Di  Kabupaten  Asmat  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  tidak  bisa diabaikan, dimana masyarakat hukum adat biasanya akan memiliki wilayah yang merupakan hak ulayatnya. Wilayah hak ulayat adat yang dimaksud adalah lahan/ dusun  hutan  yang  berisi  banyak  pohon-pohon  yang  menjadi  sumber  kebutuhan masyarakat  Asmat  akan  kayu.  Wilayah  hak  ulayat  seringnya  saling  tumpang tindih dengan lokasi hutan lindung, oleh karena hal tersebut sejak tahun lalu sudah berjalan  proses  TORA.  Dimana  dengan  adanya  program  TORA  ini  diharapkan dapat  memudahkan  masyarakat  dalam  pengambilan  kayu  di  Asmat.  Namun hingga saat ini SK dari program TORA tersebut belum juga dikeluarkan (Sukarno, 2021).
Wilayah  hak  ulayat  ini  yang  kemudian  menjadi  sumber  pengambilan  kayu di  Kabupaten  Asmat.  Dimana  kayu-kayu  tersebut  diperoleh  dari  lahan-lahan  hak ulayat  adat  yang  dipinjamkan  atau  disewakan  kepada  para  penyewa  lahan  untuk diambil  hasil  hutannya.  Biasanya  para  pemilik  hak  ulayat  akan  menyewakan dusun  atau  kintalnya  (lahannya)  kepada  perorangan.  Perorangan  yang  dimaksud adalah seseorang yang bisa saja memiliki perusahaan dalam bentuk CV (tidak ada perusahaan  besar  di  Kabupaten  Asmat),  atau  bisa  juga  seseorang  tanpa  embel- embel perusahaan.
Lalu pihak yang menyewa tersebut mengolah hasil hutan yang terdapat pada lahan  tersebut,  pengolahan  yang  dimaksud  dilakukan  dengan  mengambil  kayu yang  terdapat  dalam  lahan  tersebut.  Dusun  atau  lahan  yang  disewakan  tersebut bukanlah  lahan  kosong,  melainkan  hutan  yang  terdapat  banyak  pohon  di dalamnya.  Dalam  proses  perjanjian,  hanya  terdapat  kesepakatan  secara  verbal
antara  pemilik  lahan  (pemilik  hak  ulayat)  dengan  orang  yang  akan  meminjam lahan. Perjanjian terjadi tanpa adanya perjanjian tertulis hitam diatas putih.
Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik usaha kayu menyebutkan  bahwa  untuk  mendapatkan  lahan  mereka  terlebih  dahulu  akan melakukan  survey,  dengan  turun  langsung  ke  lapangan  untuk  melihat  kira-kira dusun/  lokasi  mana  yang  memiliki  pohon-pohon  bagus  yang  dapat  diolah.  Lalu ketika sudah menemukan lokasi yang dirasa cocok, pemilik usaha akan menemui pemilik usaha dan melakukan prosesi tawar menawar agar mereka bisa mengelola lahan tersebut (Samsidar, 2021).
Di  wilayah  Kabupaten  Asmat  tidak  terdapat  papan  pemberitahuan  yang menyatakan  suatu  wilayah  hutan  adalah  hutan  lindung  atau  bukan,  sehingga  hal tersebut  kemudian  bisa  menjadi  suatu  kesilapan.  Karena  masyarakat  terkadang mengakui  lahan  tersebut  adalah  hak  ulayatnya,  namun  di  satu  sisi  pemerintah melalui  Dinas  Kehutanan  merasa  lahan  tersebut  adalah  wilayah  hutan  lindung. Dimana hutan lindung memiliki aturan tersendiri, bahwa tidak boleh diambil hasil hutannya karena itu adalah wilayah yang dilindungi.
Hal  tersebut  seperti  kejadian  yang  disamoaikan  oleh  anggota  Reskrim Asmat,  tentang  kejadian  laporan  oleh  ASN  Kehutanan  Asmat  yang  terjadi  pada tanggal  18  Juni  2018.  Laporan  itu  berdasarkan  kepada  penglihatan  ASN  ketika dirinya dan tim sedang melakukan tugas patrol kehutnan di wilayah Distrik Akat Kabupaten Asmat. Berdasarkan hasil temuan tersebut terdapat sekelompok orang sedang melakukan pembalakan terhadap pohon-pohon di hutan di Kampung Beco, Distrik Akat Kabupaten Asmat.
Berdasarkan  hasil  pantauan  ASN  tersebut  sekelompok  orang  tersebut melakukan  pembalakan  terhadap  pohon-pohon  di  hutan  tersebut  untuk dimanfaatkan  hasil  pohonnya  yang  merupakan  jenis  kayu  besi,  yang  mana  hasil dari  pembalakan  tersebut  akan  dikomersilkan  di  Ibukota  Kabupaten  Asmat  yaitu Distrik  Agast.  Namun  berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh  ASN  tersebut,  hutan yang  diambil  kayunya  tersebut  masuk  ke  dalam  kawasan  hutan  lindung. Sedangkan masyarakat yang melakukan pembalakan tersebut mengaku jika lahan tempat mereka mengambil kayu tersebut merupakan lahan keluarga mereka, atau lahan tersebut merupakan lahan ulayat adat (P. Asmat, 2018).
Tidak adanya papan pengumuman tersebut bisa berakibat fatal terkait kasus pembalakan  liar  yang  semakin  marak  terjadi  di  Asmat.  Dimana  pembalakan  liar yang didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan.  Tindakan  ini  adalah  sebuah  kejahatan  yang  mencakup  dari  kegiatan seperti  menebang  kayu  di  area  yang  dilindungi,  area  konservasi  dan  taman naisonal, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi. Juga kegiatan mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan (Sandino, 2011).
Oleh  karena  hal  tersebut  perlunya  regulasi  khusus  yang  dikeluarkan  oleh daerah  terkait  urusan  kehutanan,  sehingga  hal  tersebut  diharapkan  bisa meminimalisir  kasus-kasus  pembalakan  liar  yang  terjadi  di  Kabupaten  Asmat.
Karena Kabupaten dirasa sebagai  pihak yang paling  mengetahui tentang wilayah daerahnya, termasuk juga urusan terkait kehutanan. Karena dasar dikeluarkannya Perbup  Asmat  No  8  tahun  2009  tersebut  telah  mempertimbangkan  hal-hal  yang berhubungan dengan kearifan lokal yang terdapat di Asmat.
Kewenangan terkait pengawasan hutan yang sepenuhnya sudah diambil oleh Provinsi juga menjadi penyebab semakin tidak ketatnya pelaksanaan pengawasan hutan di Kabupaten Asmat, hal tersebut karena aparat yang langsung dari Provinsi tidak  optimal  dalam  pelaksanaannya.  Belum  lagi  KPH  yang  diharapkan  mampu sebagai  perpanjangan  tangan  pelaksanaan  tugas  Dinas  Kehutanan  Provinsi keberadaannya tidak ada di Kabupaten Asmat
Maka  sosialiasi  terkait  regulasi  tentang  kehutanan  tidak  bisa  dilaksanakan dengan  maksimal,  karena  di  kabupaten  Asmat  hanya  terdapat  Dinas  Lingkungan Hidup yang fokus dalam urusan pengawasan lingkungan saja. ditambah lagi Dinas Provisni yang berada di Jayapura dimana jarak Jayapra dan Asmat berada sangat jauh,  sehingga  komunikasi  dan  koordinasi  menjadi  kurang  efektif  juga  efisien untuk dilaksanakan.
Bahkan  jika  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  pihak  kepolisian  sudah melaksanakan tugas dengan maksimal, kasus pembalakan liar juga akan tidak bisa untuk  dihindarkan.  Hal  tersebut  karena  regulasi  yang  mengatur  hal  tersebut kurang  penerapan  dalam  sosialiasi  di  masyarakat.  Menurut  Romli  Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak  pada  sikap  mental  aparatur  penegak  hukum  (hakim,  jaksa,  polisi  dan penasihat  hukum)  akan  tetapi  juga  terletak  pada  faktor  sosialisasi  hukum  yang sering diabaikan (Atmasasmita, 2001).
Maka  solusi  yang  bisa  ditawarkan  adalah  dengan  melakukan  alih  fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi kembali. Seperti keadaan sebelum tahun  2012,  dimana  hutan  lindung  di  Kabupaten  Asmat  masih  berstatus  sebagai hutan  produksi.  Alih  fungsi  kawsan  tersebut  sudah  mulai  dilakukan  sejak  enam tahun  yang  lalu,  namun  hingga  saat  ini  permohonan  yang  diajukan  oleh Kabupaten  Asmat  tersebut  belum  menemukan  titik  terang.  Pengajuan  tersebut sampai saat ini belum dapat diproses, dan hutan lindung belum berubah statusnya menjadi hutan produksi kembali (Sukarno, 2021).
Karena  jika  melihat  kepada  sejarahnya  juga  hutan  lindung  yang  berada  di Kabupaten  Asmat  dahulu  merupakan  hutan  produksi,  yang  kemudian dialihfungsikan menjadi hutan lindung sejak tahun 2012. Dan saat ini pemerintah Kabupaten  Asmat  sedang  berupaya  mengubah  kembali  status  hutan  lindung tersebut menjadi hutan produksi. Dikarenakan kebutuhan kayu yang sangat besar bagi  masyarakat  Asmat.  Jika  pemasokan  kayu  terhenti  karena  terkendala  oleh status  hutan,  maka  tidak  akan  ada  pembangunan  yang  terjadi  di  Asmat.  Hal tersebut juga kemudian akan berimbas kepada perekonomian masyarakat Asmat.

## Akhmad Alfian

## Kesimpulan
Kabupaten Asmat merupakan wilayah yang terdiri dari rawa, dimana hal tersebut menjadikan  kayu  sebagai  sumber  utama  kehidupan  baik  untuk  kehidupan  sehari-hari maupun sebagai bahan infrastruktur. Maka terkait hal tersebut, perlu dibuatkan regulasi khusus  terkait  kayu  yang  mempertimbangkan  keadaan  masyarakat  Asmat.  Semenjak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan atas pengelolaan hutan sepenuhnya  dialihkan  ke  Provinsi  Papua,  dan  pemerintah  Kabupaten  Asmat  hanya berwenang  dalam  mengelola  terkait  perlindungan  lingkungan  saja.  Hal  tersebut  tentu saja  berimbas  kepada  pengawasan  atas  hutan  di  Kabupaten  Asmat.  Pengawasan  hutan menjadi  kurang  efektif,  ditambah  hanya  terdapat  2  (dua)  orang  pegawai  dari  Dinas Kehutanan  Provinsi  yang  mengaasi  terkait  hutan  Asmat  yang  luas.  Dalam  upaya penegakan hukum positif di Kabupaten Asmat, harus mempertimbangkan pada kearifan lokal  dan  kebiasaan  serta  adat  istiadat  yang  terdapat  pada  masyarakat  tersebut.  Oleh karena  itu  penerapan  hukum  positif  nasional  serta  aturan-aturan  yang  ada,  tidak  dapat dilaksanakan  secara  maksimal.  Karenanya  penerapan  sanksi  juga  tidak  berjalan sebagaimana mestinya.

## BIBLIOGRAFI
Asmat, K. (2020). Kehutanan . Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat
Asmat, P. (2018). Laporan Pengaduan terkait Pembalakan Liar . Asmat: Polres Asmat.
Asmat, P. (2021). Kehutanan . Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat
Atmasasmita,  Romli.  (2001). Reformasi  hukum,  hak  asasi  manusia  &  penegakan hukum . Mandar Maju. Google Scholar
Boelaars,  Jan,  &  Beding,  Marcel.  (1986). Manusia  Irian,  dahulu,  sekarang  dan  masa depan . Gramedia. Google Scholar
BPS. (2020). Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia .
Forclime. (2021). Kesatuan Pengelilaan Hutan . Universitas Sebelas Maret
Ghopur,  Azizal.  (2019). Pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU- X/2012  Terhadap  Pengujian  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan  Terkait Dengan Hutan Adat di  Provinsi  Riau . Universitas Islam  Riau. Google Scholar
Hernowo, Basah, &  Ekawati, Sulistya. (2014). Operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan  (KPH):  Langkah  awal  menuju  kemandirian .  Penerbit  PT  Kanisius. Google Scholar
Kanter,  E.  Y.,  &  Sianturi,  S.  R.  (2002). Asas-asas  hukum  pidana  di  Indonesia  dan penerapannya . Storia Grafika. Google Scholar
Misiro,  J.  (2021).  ASN  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Asmat. (A.  Alfian, Interviewer) .
Papua.  (2021). UU  Pemerintah  Daerah  Lemahkan  Pengawasan  Hutan  di  Papua . Retrieved from https://www.papua.go.id/view-detail-berita-6063/uu-pemerintahan- daerah-lemahkan-pengawasan-hutan-di-papua.html
Rendra,  Gigih.  (2019).  Kewenangan  Penuntut  Umum  Dalam  Penyidikan  Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Jurnal Yuridis Vol , 6 (2), 157– 181. Google Scholar
Samsidar. (2021). Pemilik Usaha Sawmil. (A. Alfian, Interviewer) .
Sandino.  (2011). Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Hukum  tentang  Peran  Serta Masyarakat  dalam  Pemberantasan  Pembalakan  Liar  Hutan  (Illegal  logging) . Jakarta:  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.

## Google Scholar
Simangunsong,  Fernandes.  (2016).  Kajian  Perubahan  Status  Desa  Menjadi  Kelurahan
Pada  Desa  Bis  Agats  Di  Kabupaten  Asmat  Provinsi  Papua. Jurnal  IPDN, Indonesia  (Http://Journal.  Umpo.  Ac.  Id/Index.  Php/Ar  Isto/Article/View/175,) .

## Google Scholar
Sukarno, N. (2021). ASN Dinas Kehutanan Provinsi Papua. (A. Alfian, Interviewer) .
Supriyadi, Bambang Eko. (2013). Hukum agraria kehutanan: Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara . PT RajaGrafindo Persada.

## Copyright holder :
Akhmad Alfian (2021)
First publication right :

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: