## KONFLIK DAN HARMONI KEHIDUPAN NELAYAN NAGARI AIRHAJI PESISIR SELATAN (1998-2017)
Conflict and Harmony of Nagari Airhaji Pesisir Selatan Fisherman (1998-2017)

## Sri Haryati Putri
Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Pos-el: sriharyatiputri05@gmail.com
Naskah diterima: 5 Januari 2020; direvisi: 17 Mei 2020; disetujui: 15 Juni 2020

## Abstrak
Nagari Air  Haji, perkampungannya  didominasi  dengan  wilayah  perairan  dan  pantai.  Sebagai wilayah  pesisir  pantai,  dinamika  masyarakat  juga  memiliki  keterikatan  yang  erat  dengan  laut. Dinamika  konflik  antar  sesama  nelayan  menjadi  hal  yang  tidak  bisa  dielakkan. Penulisan  ini membahas  tentang  konflik  sosial  nelayan  tradisional  di  Air  Haji. Persaingan  nelayan trawl dengan  nelayan  tradisional  tidak  seimbang  dan  lebih  merupakan  penindasan. Tentu  nelayan trawl makin  berjaya  di  tengah  tersingkirnya  nelayan  tradisional. Adapun  organisasi  sebagai wadah  peningkatan  kapasitas  nelayan,  ternyata  hanyalah  sebuah  cara  bagi mereka  untuk mendapatkan  program  bantuan. Sementara peraturan  dan  ketetapan  melaut  yang  tercantum dalam  organisasi  tetap  mereka  langgar. Namun,  Organisasi  telah  mempertemukan  ketiga elemen ini dan saling bekerja sama untuk memajukan perekonomian masyarakat nelayan. Baik bagi  sesama  nelayan,  nelayan  dengan  masyarakat  dan  nelayan  dengan  pemerintah. Organisasi  secara  tak  langsung  telah  memberikan  secercah  pengharapan  bagi  nelayan  untuk merubah  hidup  supaya  keluar  dari  belenggu  kemiskinan.  Meskipun  hasil  yang  didapatkan belum maksimal, tetapi telah menjadi dinamika konflik dan harmoni dalam kehidupan nelayan. Harmoni  tersebut  semakin  terlihat  pada  prinsip  patron-klien  yang  diterapkan  oleh  semua nelayan,  baik  juragan    dan  anak  buah  tercipta  hubungan  sosial  yang  begitu  erat,  meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah kekerabatan.
Kata Kunci: nelayan; konflik; harmoni; organisasi nelayan; patron-klien

## Abstract
Nagari  Air  Haji,  the  village  is  dominated  by  waters  and  coastal  areas.  As  a  coastal  area, community dynamics  also  have  a  close  attachment  to  the  sea.  The  dynamics  of  conflict between  fellow  fishermen  is  inevitable.  This  writing  discusses  the  social  conflict  of  traditional fishermen in Air Haji. Trawling fishermen competition with traditional fishermen is not balanced and  is  more  oppression.  Of  course  trawling  fishermen  prospered  amid  the  elimination  of traditional fishermen. As for the organization as a forum to increase the capacity of fishermen, it turns  out  that  it  is  only  a  way  for  them  to  get  assistance  programs.  While  the  rules  and provisions  of  the  sea  that  are  listed  in  the  organization  they  still  violate..  Good  for  fellow fishermen, fishermen with the community and fishermen with the government. The organization has indirectly provided a glimmer of hope for fishermen to change lives so that they can escape poverty.  Although  the  results  obtained  are  not  optimal,  but  have  become  the  dynamics  of conflict and harmony in the lives of fishermen. This harmony is increasingly seen in the patron- client principle applied by all fishermen, both the skipper and subordinates, creating a very close social relationship, even though they do not have kindship relations.
Keywords: conflict; fishermen; harmony; fishing organization; patron-client

## PENDAHULUAN
Nagari Air Haji yang terdapat di penghujung  selatan  Kabupaten  Pesisir Selatan,  merupakan sebuah nagari
dengan  menampilkan potret  kehidupan masyarakat nelayan  tradisional,  yang menggerakkan aktivitas
perekonomiannya adalah sektor
kelautan. Secara  geografis  Nagari Air Haji  terletak  di  garis  pantai  dan merupakan  wilayah  pesisir  laut  yang perekonomian masyarakatnya memanfaatkan potensi laut. Iklim pantai jelas  terasa  bila  menginjakkan  kaki  di nagari ini. Masyarakat Air Haji tergolong ke dalam masyarakat maritim. Masyarakat  maritim  yang  berada  di wilayah  pesisir  pantai,  melakukan segala aktifitas kehidupannya di wilayah perairan atau laut yang terbentang  luas  dihadapan  wilayah pesisir pantai tempat tinggalnya.
Adapun  mata  pencaharian  utamanya adalah sebagai nelayan, meliputi kegiatan  menangkap  ikan,  membuat perahu,  memperbaiki  perahu,  membuat jaring  dan  menjual  hasil  tangkapan ikan.  Selain  dari  itu,  para  nelayan  juga melakukan  kegiatan  bercocok  tanam, tapi hanya sekedar pemenuhan kebutuhan  pokok.  Seperti  menanam padi,  jagung,  sayur-sayuran,  buah- buahan.  Hasil  dari  bercocok  tanam tersebut  hanya  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Zaiyardam Zubir, 2008: 158).
Perkampungannya nelayan Nagari  Air  Haji  didominasi  dengan wilayah  pantai.  Sebagai  wilayah  pesisir pantai, dinamika masyarakat juga
memiliki  keterikatan  yang  erat  dengan laut. Bukan berarti mereka menggantungkan hidup sepenuhnya dari hasil  laut  sebagai  nelayan,  akan  tetapi mereka  memiliki  mata  pencaharian yang lain seperti pertanian, perdagangan,  dan  mencari  hasil  hutan. Namun, dengan berbagai macam profesi masyarakat  selain  daripada  nelayan, potensi kelautan dan ekonomi perikanan menjadi faktor utama dalam pembangunan dan perkembangan nagari ini.
Perikanan  merupakan  sistem yang  kompleks,  karena  banyak  pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkannya.  Pihak  yang  paling vital adalah nelayan kecil yang merupakan  lapisan  yang  cukup  banyak. Mereka  ini  sebagian  hidup  di  wilayah terpencil  dengan  alternatif  pekerjaan yang  terbatas  sehingga  mereka  hidup dalam kemiskinan. Rendahnya penghasilan  nelayan  tradisional  sebagai salah  satu  sub  sistem  masyarakat pedesaan  pantai,  karena  teknologi penangkapan  ikan  laut  pada  umumnya masih  rendah  atau  masih  menggunakan peralatan tradisional (Soemardjan, 1992: 353).
Kehidupan  mereka dari  hari  ke hari sangat fluktuatif karena pendapatan
dari  hasil  menangkap  ikan  selain  rata- rata  kecil  juga  bersifat  tidak  pasti, apalagi  pada  saat  musim  badai  datang. Kadang-kadang hingga berhari-hari mereka  tidak  dapat  melaut  dikarenakan ombak dan angin yang sangat besar dan kencang,  sementara  dapur  mereka menuntut  untuk  terus  mengepul.  Lain halnya  dengan  kehidupan  nelayan modern, dimana mereka rata-rata merupakan  keluarga  yang  kaya,  atau bisa  dikatakan  serba  berkecukupan. Mereka  mempunyai  kapal-kapal  motor yang  dilengkapi  dengan  alat  tangkap ikan  yang  lumayan  baik,  dimana  rata- rata  dari  mereka  menggunakan  alat tangkap  jaring  trawl  atau  jaring  pukat harimau. Dari  sisi  sosial  ekonomi, pemanfaatan  kekayaan  laut  masih terbatas  pada  kelompok  pengusaha besar  dan  pengusaha  asing.  Sementara itu, nelayan tradisional tetap saja miskin dan  hidup  terbelakang  dari  masyarakat lainnya (Antoni Wijaya, 2009: 353).
Meskipun  demikian,  kehidupan nelayan  begitu  menarik  untuk  dikaji lebih  mendalam,  karena  masyarakat nelayan  menghadapi  sejumlah  masalah politik,  sosial  dan  ekonomi  yang kompleks. Mulai dari masalah kemiskinan, keterbatasan modal, teknologi,  hingga  pasar  dan  modal,
tidak  menyurutkan  langkah  seorang nelayan
untuk
melanjutkan penghidupan  (Kusnadi,  2009:  28).
Mereka memiliki hubungan yang begitu harmonis antara sesama nelayan. Terutama  antara  nelayan  juragan  dan anak  buahnya.  Hal  ini  didasari  dengan adanya  rasa  memiliki  bersama dalam diri masyarakat nelayan untuk memanfaatkan  sumberdaya  perikanan. Walaupun, terkadang konflik dan kecemburuan sosial antar sesama nelayan menjadi  hal  yang tidak  dapat dihindarkan.    Namun,  masih dapat diselesaikan  dengan  jalan  musyawarah tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga konflik yang terjadi, dapat terselesaikan secara  baik,  tidak  berhubungan  dengan badan  hukum  apalagi  sampai  ke  meja hijau.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan  metode  sejarah  yang dibagi  kedalam  empat  tahapan,  yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi  (Louis Gottchalk,  2007: 50). Mestika  Zed mengatakan  bahwa metode  sejarah  adalah  proses  menguji dan  menganalisis  secara  kritis  rekaman peninggalan  masa  lampau  berdasarkan data  yang  diperoleh  dengan  menempuh
proses  yang  berwujud  historiografi. Dalam hal ini metode sejarah digunakan agar  dapat  merekonstruksi  kembali peristiwa  masa  lampau,  sehingga  dapat di  uji  kebenaraannya  (Mestika  Zed, 1999: 31).
Tahap  pertama,  yakni  heuristik (pengumpulan sumber). Sumber-sumber yang  didapatkan  dari  hasil  studi perpustakaan  dan  hasil  wawancara dengan  pelaku  sejarah  yang  dapat dijadikan sebagai informan. Studi pustaka dilakukan ke berbagai perguruan  tinggi  yang  ada  di  Sumatera Barat,  khususnya  kota  Padang.  Seperti, penelusuran  pustaka  pusat  Unand, pustaka  PPs  Unand,  pustaka  jurusan Magister  (S2)  Unand  serta  pustaka pusat  UNP,  kemudian  tak  ketinggalan perpustakaan  daerah  Sumatera  Barat. Arsip  Provinsi  Sumbar,  arsip  kota Padang, dan BPS kota Padang.
Selanjutnya,  sumber  penting  lainnya dapat  ditemukan  di  kantor  arsip  daerah Pesisir  Selatan,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Pesisir  Selatan,  dan  BPS Pesisir Selatan.
Selain  menggunakan  sumber tulisan, sumber lisan tak kalah pentingnya dalam merekonstruksi  fakta sejarah.  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan wawancara.  Wawancara  bisa  dilakukan
kepada pelaku sejarah yang masih hidup yang  terlibat  langsung  dengan  dunia niaga  dan  para  saudagar  ikan  pemilik bagan  yang  ada  di  nagari  Air  Haji. Diantaranya, Barat Alui (BA), Japri (A. Sel),  Inal  PI  (Pantai  Indah),  Jondri (BA), Asis (Karsam), serta para nelayan lainnya  yang  tersebar  di  nagarian  Air Haji.
Tahapan kedua adalah melakukan  kritik  sumber.  Sumber  yang telah  didapat  terlebih  dahulu  dilakukan kritik intern (untuk memastikan kebenaran  isi)  dn  kritik  ekstern  (untuk mencari keaslian sumber). Kritik ekstern ini  pada  dasarnya  bertujuan untuk  melihat  apakah  sumber-sumber yang telah didapat tadi benar-benar asli. Sedangkan kritik intern bertujuan untuk memastikan  kebenaran  isi  yang  telah didapat dari sumber-sumber tersebut
Tahapan selanjutnya adalah interpretasi data, setelah melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan tahap interpretasi atau penafsiran  terhadap  fakta  sejarah  yang diperoleh  dari  arsip,  buku-buku  yang relevan  dengan  sejarah  sejarah  maritim serta  perdagangan  laut  yang  maupun hasil  penelitian langsung  di  lapangan. Tahapan ini menuntut kehati-hatian dan integritas  penulis  untuk  menghindari
interpretasi  yang  subyektif  terhadap fakta  yang  satu  dengan  fakta  yang lainnya,  agar  ditemukan  kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah.
Tahap terakhir adalah
historiografi.  Historiografi  merupakan proses penulisan fakta-fakta yang diperoleh  dari  data-data  yang  ada. Proses  penulisan  dilakukan  agar  fakta- fakta  yang  telah  di  interpretasikan  satu sama  lain  dapat  disatukan  sehingga menjadi satu perpaduan yang sistematis dalam bentuk narasi kronologis. Tahap- tahap  penulisan  mencakup  interpretasi sejarah,  eksplanasi  sejarah  sampai kepada  presentasi  atau  pemaparan sejarah  sebenarnya  bukan  merupakan tiga kegiatan terpisah melainkan bersamaan.  Hanya  untuk  kepentingan anallisis  disini  dipisahkan  agar  lebih mudah  dipahami  (Helius  Sjamsudin, 2012: 121).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Konflik Sosial dalam Kehidupan  Masyarakat  Nelayan  di Nagari Air Haji
Pada setiap kecamatan di bawah administratif  pemerintahan  Kabupaten Pesisir  Selatan  terdapat  satu  orang penyuluh  perikanan.  Memiliki  tugas dalam  menjalankan  program  kerja  di bawah  naungan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Pesisir  Selatan.
Setiap  kelompok  nelayan  dibina  dan diberdayakan  oleh  penyuluh  tersebut. Tujuan  dari  pembentukan  kelompok nelayan  oleh  pemerintah    adalah menumbuhkan  tingkat  kepercayaan  diri para  nelayan,  karena  pada  umumnya kelompok  nelayan  memiliki  SDM  yang rendah,  merasa  hidup  susah  dan  miskin sehingga  memiliki  pergaulan  yang terbatas,  maka    dibentuklah  organisasi berupa  kelompok-kelompok  nelayan yang  merupakan  sebuah  wadah  bagi nelayan  untuk  mengembangkan  diri, baik  secara  materi  maupun  kerjasama dalam kelompok (Wawancara, Afriman Julta, tanggal 16 Agustus 2018).
Tugas  dari  penyuluh  perikanan tergantung pada permintaan dan kebutuhan masyarakat. Menerapkan dan memberikan  pembinaan  pada  nelayan. Namun  program  yang  akan  terealisasi pada  tahun  2019  merupakan  program penggantian alat tangkap, dari sebelumnya menggunakan pukat hamparan  dasar  diganti  dengan  jaring yang  disebut  dengan  gillnet.  Sebanyak 115 buah kapal yang telah tercatat milik nelayan  di  Kenagarian  Air  Haji  akan dilakukan bantuan alat tangkap tersebut. Sementara  itu,  menjelang  tahun  2019 nelayan masih diberi kelonggaran untuk melaut dengan menggunakan alat
tangkap  Hamparan  Dasar  tersebut, asalkan  tidak  melaut  hingga  ke  lokasi nagari  tetangga.  Misalnya,  nelayan  di Kenagarian  Air  Haji  tidak  bolehkan melaut sampai ke daerah Muaro Kandis, Muaro  Jambi,  Muaro  Sakai  beserta nagari  tetangga  lainnya,  begitupun sebaliknya.  Namun,  hal  ini  justru membuat  nelayan  sering  melakukan bentrok dengan nagari tetangga, banyak kasus  pertikaian  telah  terjadi  antar sesama  nelayan  termasuk  juragan  dan anak    bagan.  Pada  tahun  2014  telah terjadi pembakaran kapal antara nelayan Muaro  Air  Haji  dengan  nelayan  di Muaro  Kandis.  Bentrokan  tak  dapat dielakkan,  yang  menimbulkan  kerugian bagi  nelayan  itu  sendiri.  Kalau  hal semacam  ini  telah  terjadi,  maka pemerintah  daerah  setempat  tidak  akan tanggung jawab akan hal itu (Wawancara, Aswardi  Bakar,  tanggal 23 Agustus 2018).
Dalam  kasus  lain,  terjadinya konflik  antara  nelayan  Kenagarian  Air Haji  Tanjung  Kandis  dan  Pulau  Rajo Inderapura.  Konflik  ini  terjadi  akibat adanya  perbedaan  penggunaan  alat tangkap oleh nelayan. Nelayan Tanjung Kandis  menggunakan  Pukat  Hamparan Dasar  yang  tergolong  sudah  canggih. Alat  tangkap  ini  tergolong  pada  jenis
alat  tangkap mini  trawl dan  dianggap dapat  merusak  habitat  dan  ekosistem laut.  Sedangkan,  nelayan  Pulau  Rajo Inderapura  masih  menggunakan  alat tangkap yang masih bercorak tradisional  yaitu  Pukat  Tepi.  Konflik nelayan  ini  terjadi  pada  tahun  1998, diawali  dengan  masuknya  nelayan Tanjung  Kandis  yang  menggunakan Pukat Hamparan dasar kewilayah pantai Pulau Rajo Inderapura. Pada tahun 1998 nelayan  Pulau  Rajo melakukan  Razia Penangkapan  Kapal  dan  alat  tangkap nelayan Hamparan Dasar, dalam aksi ini nelayan  Pulau  Rajo  tidak  hanya menangkap  kapal  dan  alat  tangkap, tetapi  masyarakat  nelayan  Pulau  Rajo juga  membakar  kapal  dan  alat  tangkap tersebut (Nina Purniati, 2014: 43)
Persaingan trawl dengan nelayan tradisional  ibarat  pertarungan  “Macan dengan Kambing”, yang mustahil Kambing akan memenangkannya.
Tentu  nelayan  trawl  makin  berjaya  di tengah tersingkirnya nelayan tradisional.  Sebenarnya  konflik  sosial pun  terjadi, nelayan  trawl  ini  dikawal dan  dilarang  keras  oleh  pemerintah setempat.  Namun,  nelayan  ini  tetap membandel  dan  tidak  mengindahkan peraturan  yang  telah  dibuat.  Tentu  hal ini  dilakukan  bukan  tanpa  alasan,
tuntutan  dan  biaya  hidup  yang  semakin meningkat  ditambah  dengan  bekal  dan bahan  bakar  bagan  selama  melaut  yang tidak  murah,  mengharuskan  juragan pemilik bagan menggunakan alat tangkap  trawl  (pukat  harimau)  sebagai alternatif yang telah terbukti
menguntungkan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, tahun 2015) Keputusan Keppres No. 39/1980 yang  melarang  pengoperasian  trawl tidak  berjalan  optimal.  Ada  dorongan ekonomis  mengapa  trawl  masih  terus dioperasikan,  yakni karena harus diakui trawl  merupakan  alat  penangkap  ikan khususnya  udang  yang  sangat  efisien, sehingga tidak ada satupun negara yang melarang  pengoperasian  alat  tangkap trawl  kecuali  di  Indonesia,  tanpa terkecuali  nelayan  di  Kenagarian  Air Haji  dan  secara  umum  Kabupaten Pesisir Selatan.
Akan
tetapi, pertimbangan  ekologis  dan  sosial  yang justru  mendorong  trawl  untuk  tetap dilarang.
Dalam  posisi  dilematis  seperti ini,  pemerintah  tengah  merancang kebijakan  seputar  trawl.  Pemerintah pusat  akan  mengizinkan  pengoperasian trawl  secara  resmi  apabila  nelayan  dan pemerintah  daerah  yang  memintanya. Akan  tetapi,  bila  permintaan  itu  tidak
ada, pengoperasian pukat harimau tetap dilarang  sesuai  Keppres  No.  39/1980. Alternatif  lain  yang  bisa  dilakukan untuk  mengoperasikan  trawl  adalah memberikan kesempatan kepada nelayan tradisional memiliki alat penangkap  ikan  tersebut.  Selanjutnya, menurut  pemerintah  perlu  membuat Keppres baru yang intinya memberdayakan  nelayan  dengan  skala kecil  sebagai  penyempurnaan  Keppres No.39/1980.  Namun, belum teraplikasi hingga  kini (Arsip Dinas  Perikanan Kecamatan  Linggo  Sari  Baganti,  tahun 1998).
Upaya pemerintah untuk meredam  segala  sifat  dan  watak  keras karakter dari nelayan adalah pemerintah menyediakan  suatu wadah  berupa organisasi kelompok nelayan. Organisasi  nelayan  yang  mewadahi aspirasi  para  nelayan  adalah  organisasi Himpunan  Nelayan  Seluruh  Indonesia (HNSI),  nelayan  Kabupaten  Pesisir Selatan  termasuk  nelayan  Kenagarian Air  Haji  secara  umum  tergabung  ke dalam  DPC  HNSI  Pesisir  Selatan. Himpunan ini adalah induk dari nelayan atau  rumahnya  bagi  nelayan  dimana tugas  dan  fungsinya  adalah untuk mengkoordinir  semua  kegiatan  dan program kesejahteraan nelayan.
Namun, adapun organisasi sebagai  wadah  peningkatan  kapasitas nelayan,  ternyata  hanyalah  sebuah  cara bagi mereka untuk mendapatkan program bantuan peralatan untuk melaut. Sedangkan peraturan dan ketetapan melaut yang tercantum dalam organisasi tetap mereka  langgar, seperti menggunakan  pukat  hamparan  dasar atau pukat harimau sebagai alat tangkap dalam  melaut  jelas  sudah  melanggar peraturan  organisasi.  Namun,  para nelayan seolah-olah menutup mata akan hal  itu,  sulit  untuk  merubah    gaya melaut para nelayan sehingga organisasi ini  pun  tidak  berjalan  dengan  optimal sebagaimana mestinya (Profil Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan, tahun 2018).
Pemerintah  melalui  program usaha pemberdayaan masyarakat pesisir memberikan  bantuan  kepada  setiap kelompok  nelayan  apabila  diuangkan senilai  seratus  juta  rupiah.  Namun, untuk meminimalisir ketimpangan  yang akan  terjadi  supaya  bantuan  yang diberikan sesuai dengan tujuan sebenarnya,  maka,  pemerintah  melalui dinas terkait membelikan semua
keperluan alat tangkap dengan
menggunakan uang yang telah
dianggarkan  kepada  kelompok  nelayan
tersebut. Karena apabila telah diberikan sejumlah uang kepada kelompok nelayan,  seringkali  uang  tersebut  tidak dipergunakan sebagaimana tujuan diberikannya bantuan (Wawancara, Afriman  Jultan,  tanggal  16  Agustus 2018).
Dari  pusat,  bantuan    tersebut langsung ditransfer ke rekening masing- masing kelompok. Dinas hanya mengawasi  dan  membina  kelompok agar  dapat  memanfaatkan    bantuan dengan sebaik-baiknya. Kelompok diberikan  bimbingan  dan  pembinaan oleh tenaga penyuluh kecamatan sehingga  mereka  bisa  meningkatkan sektor  perikanan.  Pemerintah  selalu berupaya  agar  kelompok  nelayan  yang diusulkan  memperoleh  bantuan  dari pemerintah untuk kegiatan pengembangan  usaha  perikanan  dengan melakukan  menyeleksi  secara  ketat, sehingga  kelompok  tersebut  betul-betul memenuhi  syarat  mendapatkan  bantuan (Wawancara,  Aswardi  Bakar,  tanggal 23 Agustu 2018).
Gambar 1 Penyerahan Bantuan pada Kelompok Nelayan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber:  Dokumentasi  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten  Pesisir Selatan
Sebelum  memberikan  bantuan kepada  nelayan,  Pemerintah  Daerah (Pemda) di bawah bagian dinas perikanan  Kabupaten  Pesisir  Selatan melakukan survey lapangan  terlebih dahulu. Tentu didampingi oleh penyuluh  perikanan  yang  ada  di Kecamatan    tempat  tinggal  nelayan penerima  bantuan  tersebut,    hal  ini dilakukan  untuk  memastikan  bahwa penerima  bantuan  tersebut  memang berprofesi sebagai nelayan dan kekurangan  modal  dalam  memperoleh alat  tangkap  beserta  peralatan  melaut lainnya.  Semua  ini  dilakukan  agar bantuan  yang  diberikan  tepat  sasaran dan  digunakan  sebaik-baiknya  oleh nelayan  tersebut.  Namun,    kondisi  di lapangan  dapat  ditemukan bahwa  ada dari  kelompok  nelayan  tersebut  yang memasukkan  anggota  yang  bukan berprofesi  nelayan.  Misalnya,  kerabat
dekat  atau  sanak  saudara  dari  ketua maupun anggota dari kelompok nelayan tersebut (Koran Singgalang,  Edisi
Selasa  28  Agustus  2012).  Pemerintah membolehkan  hal  ini,  tentu  hanya sebagai  pengurus  kelompok  dan  tidak berhak  sebagai  penerima  bantuan. Namun,  ini  hanyalah  sebatas  teori  dan dalam pengaplikasian tetap saja mereka yang  bukan  berprofesi  sebagai  nelayan masuk  kelompok  nelayan  kemudian telah menerima  sejumlah  bantuan  dari program pemerintah tersebut.
Sulit untuk menghindari hubungan  kekeluargaan  dalam  hal penerimaan  bantuan,  mereka  lebih mendahulukan keluarga dekat dibandingkan  dengan    nelayan  yang berhak  sebagai  penerima  bantuan. Sehingga, bantuan  yang  diberikan seringkali tidak tepat sasaran, tak jarang bantuan  yang  telah  diberikan,  misalnya berupa  mesin  tempel,  jaring  dan  alat tangkap  lainnya,  dijual  kembali  oleh penerima  bantuan  tersebut,  karena memang tidak digunakan dan dimanfaatkan  sebagaimana  mestinya. Inilah  akibatnya  penerima  bantuan bukan  dari  mereka  yang  berprofesi nelayan. Berbagai upaya telah dilakukan,  namun  kelompok    nelayan berusaha  untuk  melindungi  siapa  saja
yang  ada  di  dalam  kelompoknya  dan saling  bekerja  sama  menyembunyikan ketimpangan yang ada. Sehingga, kelompok nelayan yang dibentuk seringkali tidak berjalan dan dikategorikan  kelompok  nelayan  yang tidak  aktif  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  kelompok  nelayan  akan bubar (Wawancara, Afriman  Julta Kabid, tanggal16 Agustus 2018).
Selama  ini,  pengelolaan  sumber daya  perikanan  hanya  masih  bertumpu pada  penerapan  perizinan  penangkapan yang  dikenal  dengan  SIUP  (Surat  Izin Usaha Penangkapan. Akan tetapi, adanya  sistem  perizinan  saja  memang belum cukup untuk dijadikan instrument dalam  pengelolaan  sumber daya. Beragam  kendala,  masih  sering ditemui.  Pada  umumnya,  pihak  pemilik kapal  telah  berusaha  untuk  mengurus surat  izin  kapal  ke  kantor  dinas  terkait, tetapi  beragam  kendala  sering  kali dialami.  Diantaranya,  dipersulit  untuk mengurus  administrasi  dan  kesulitan menemui  kepala  badan  yang  harus dituju.  Jarak  antara  daerah  tempat tinggal  dengan  Kota  Padang  sebagai pusat ibukota propinsi memakan perjalanan  5-6  jam,  tentu  butuh  modal dan  biaya  yang  tidak  murah.  Oleh karena  itu,  mereka  tidak  bisa  seringkali
datang  untuk  mengurusnya,  mengingat kesulitan  dan  kendala  yang  ada.  Maka, tak  jarang  mereka  seringkali  kecewa, karena  telah  jauh-jauh  datang  tanpa menghasilkan  apa-apa.  Inilah  yang menyurutkan  langkah  semua  pemilik kapal  belum  mengurus surat  izin kapalnya.  Mereka  telah  berusaha,  tapi seringkali  sia-sia  karena  tak  kunjung selesai  dalam  waktu  yang  singkat (Wawancara,  Ijon,  tanggal  01  Agustus 2018).
Oleh  karena  itu,  kelompok- kelompok  ini  masih  berjalan  tidak maksimal dan masuk ke dalam kategori tidak  aktif.  Hal  ini  disebabkan  oleh kurangnya kesadaran dari nelayan untuk memanfaatkan  organisasi  kelompok untuk  meningkatkan  taraf  hidupnya terutama  dalam  hal  perekonomian.  Ada beberapa faktor  yang menyebabkannya. Seperti,  nelayan  hanya  berkumpul sesaat  akan  menerima  bantuan  saja  dan program-program  yang  dirancang  oleh pemerintah  melalui  kelompok  tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga,  tujuan  dari  dibentuknya kelompok  nelayan  sebagai  wadah  bagi nelayan untuk mengembangkan perekonomiannya  tidak  tercapai  secara maksimal (Wawancara, Aswardi Bakar, tanggal 23 Agustus 2018).

## Harmoni yang Terjalin antar Sesama Nelayan di Nagari Air Haji
Masyarakat  nelayan  di  daerah ini  terpusat  di  nagari  Muaro  Gadang dan  nagari  Muaro  Air  Haji.  Kedua nagari  tersebut  merupakan  kawasan pemukiman yang pada umumnya masyarakat  bekerja  sebagai  nelayan. Juragan  pemilik  bagan  merupakan kelompok paling dominan dalam menopang perekonomian orang banyak, terutama  anak  buah  yang  bekerja  pada usaha  dagang  yang  ia  jalankan.  Secara tak  langsung  peran  yang  melekat  pada diri  seorang  juragan  telah  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat nelayan, antara lain: 1. Terbukanya Lapangan Kerja Profesi  nelayan  tidak  harus menamatkan  pendidikan  dalam  jenjang ilmu  tertentu,  cukup  memiliki  kemauan dan berani melaut dengan segala bentuk resiko  yang  akan  dihadapi.  Tentu  ini tidaklah  mudah  dan  tidak  semua  orang dapat menjalaninya sebagai mata pencaharian  untuk  menyambung  hidup. Profesi  ini  butuh seseorang  yang bermental baja. Mereka memiliki pengetahuan navigasi, cuaca, angin, dan badai karena  apapun  dapat  terjadi apabila  kapal  telah  memasuki  muara laut  lepas. Tidak jarang  amukan  badai
dapat mengakhiri hidup seorang nelayan  dan  tenggelam  dengan  kapal beserta isinya.
Seorang nelayan merupakan pekerja-pekerja  handal  yang  memiliki dedikasi  tinggi  terhadap  pekerjaannya. Tanpa  banyak  pertimbangan,  seorang juragan  menerima  siapapun  yang  mau bekerja  baik  sebagai  ABK  maupun buruh  gudang  tempat  letak  ikan  setelah proses pengawetan.  Pada  tahun  2016 penduduk  Kecamatan  Linggo  Sari Baganti termasuk didalamnya masyarakat  nagari Air  Haji,  tercatat bahwa  2562  orang  yang  berprofesi sebagai  nelayan  penuh  dan  nelayan sambilan  berjumlah  756  orang  (Data Statistik Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten  Pesisir  Selatan,  tahun2016). Baik  nelayan  penuh  maupun  nelayan sambilan, mereka  bekerja  dibawah usaha-usaha  dagang  yang  dijalankan oleh para juragan  pemilik  bagan. Para pekerja ini biasanya berumur sekitar 18 ke  atas,  dari  yang  muda  hingga  yang paling tua asalkan berjenis kelamin laki- laki  dapat  diterima  oleh  juragan  untuk bekerja  pada  usaha  perikanan  yang dijalankannya.
2. Peminjaman Modal Kepada Nelayan Buruh Hubungan  emosional  dan sosial antar  sesama  nelayan  terjalin  begitu
erat,  terutama  hubungan  antara  juragan dan  anak  bagan  sebagai  pekerjanya. Hubungan kekerabatan seperti itu dapat terlihat  pada  peminjaman  modal  dari juragan  kepada  nelayan  buruh  agar nelayan  tersebut  juga  dapat  menangkap ikan di laut. Peminjaman modal tersebut bisa berupa  uang  maupun  perahu  dan alat-alat penangkapan ikan yang menjadi  kebutuhan  seorang  nelayan. Secara  tidak  langsung  dengan  adanya gotong  royong  dan  tolong  menolong seperti itu dapat mempengaruhi kehidupan  ekonomi  nelayan  terutama nelayan  buruh  yang  kekurangan  modal. Salah satu alternatif tempat peminjaman uang hanyalah pada juragan.
Kehidupan seolah-olah  tak  adil bagi  orang  nelayan, yakni  bagi  mereka yang  menggantungkan  penghidupannya pada  sumber  daya  laut.  Mulai  dari penjemur  ikan,  buruh  nelayan,  anak buah  kapal,  hingga  juragan  sang pemilik  kapal mengalami  diskrimasi dari  dunia  perbankan.  Betapa  tidak, usaha yang berbasis kelautan, tidak bisa menjadi  jaminan  dari  pihak  bank  untuk memperoleh  pinjaman  sebagai    modal, karena seringkali paradigma orang darat yang  berpandangan  bahwa  usaha  yang beroperasi  dengan  memanfaatkan  laut
sebagai  modal  utama,  sewaktu-waktu dapat  dengan  mudahnya  hancur  dan bahkan jatuh bangkrut.
3. Memperkuat Sistem  Keluarga  dan Sosial antar Sesama Nelayan Hubungan sosial antara  juragan dan  anak  bagan  tidak  hanya  cukup memberikan  bantuan  berupa  pinjaman modal  kepada  buruh  nelayan.  Seorang juragan  senantiasa  untuk  menjalin hubungan  kekerabatan  dengan  anak buahnya dan mempererat rasa persaudaraan antara sesama anak buahnya tersebut, karena sesama mereka saling membutuhkan dan tolong menolong. Walaupun,  pada  umumnya mereka  tidak  diikat  dengan  hubungan tali darah persaudaraan. Rasa persaudaraan  mereka  hanyalah  diikat akan  kesamaan rasa  senasib  dan sepenanggungan. Tetapi, seorang juragan telah menganggap anak buahnya  bagian  dari  keluarga  yang patut untuk diberikan bantuan.
Seperti,  yang  tengah  dialami oleh  Silas  merupakan  seorang  janda yang  ditinggal selama-lamanya oleh suami tercinta yang  bernama  Datuak. Nasib  yang telah mengharuskan dirinya harus  berpisah  dengan  suami.  Kejadian naas menimpa Datuak meninggal sewaktu  ia  pergi  melaut  dengan  sebuah bagan  milik  juragan  yang  tak  jauh  dari
rumahnya.  Kapal  yang  ditumpangi Datuak  dihantam  oleh  gelombang  yang akhirnya menenggelamkan Datuak beserta  isi kapal  sehingga  ia  menjadi korban    yang  tak  bisa  terselamatkan. Semua  kerugian  telah  ditanggung  oleh juragan  selaku  pemilik  bagan.  Namun, pertanggung  jawaban  seorang  induk semang  pada  anak  buahnya  tidak  lepas begitu  saja, karena semua  biaya  proses pemakaman  Datuak  ditanggung  oleh induk  semang.  Uang  duka  dari  induk semang, termasuk juragan-juragan kapal lainnya yang turut memberikan sumbangan  sebagai  bentuk  perhatian mereka kepada siapa saja yang tertimpa musibah  terutama  diantara  kalangan nelayan (Wawancara,  Silas,  tanggal  18 Agustus 2018).
Tidak hanya itu, bentuk pertolongan juragan juga terlihat apabila ada  diantara  anak  bagan  yang  jatuh sakit, maka juragan memberikan bantuan  keringanan  berobat.  Oleh karena  itu,  sistem  gotong  royong  dan tolong  menolong  seperti  itu  yang melekat pada masyarakat nelayan sedikit  banyaknya  dapat  mempengaruhi perkembangan  ekonomi  masyarakat. Terutama  perekonomian    anak  bagan yang  hanya  ditopang  oleh    seorang juragan.
Kehadiran juragan pemilik kapal tidak  hanya  dirasakan  peranannya  oleh kelompok  masyarakat  yang  berprofesi sebagai  nelayan  saja,  tetapi  masyarakat sekitar  pinggir  pantai  yang  bukan berprofesi sebagai nelayan juga merasakan  dampaknya,  seperti  berikut ini:
1.  Berbagi  Hasil  Tangkapan  dengan Tetangga yang Bukan Nelayan Masyarakat pesisir pada
umumnya telah menjadi bagian masyarakat  yang  pluraristik  tapi  masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Artinya  bahwa  struktur  masyarakat pesisir  rata-rata  merupakan  gabungan karakteristik  masyarakat  perkotaan  dan pedesaan.  Karena,  struktur  masyarakat pesisir  sangat  plurar,  sehingga  mampu membentuk  sistem  dan  nilai  budaya yang  merupakan  akulturasi  budaya  dari masing-masing komponen yang membentuk struktur masyarakatnya.
Hal  menarik  adalah  bahwa  bagi masyarakat  pesisir,  hidup  di  dekat pantai  merupakan  hal  yang  paling diinginkan,  mengingat  segenap  aspek kemudahan dapat mereka peroleh dalam berbagai aktivitas kesehariannya. Namun, tidak semua masyarakat pinggir pantai  bermata  pencaharian  sebagai nelayan.  Walaupun  topografis  Nagari Muaro  Gadang  Air  Haji  adalah  pantai
dan  hamparan  Samudera  Indonesia, masyarakatnya  yang  bekerja  sebagai nelayan terhitung lebih sedikit yakni 99 orang  apabila  dibandingkan  dengan petani  yang  berjumlah  lebih  banyak yaitu  346  orang (Profil Nagari  Muaro Gadang Air Haji tahun 2014).
Gambar 2 Hasil Tangkapan Ikan Milik Kapal

## Juragan

## Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis tanggal 16 Juli 2018.
Oleh karena itu, hasil tangkapan ikan  yang  didapatkan  senantiasa  akan dibagi-bagikan  kepada  tetangga  yang bukan nelayan. Tidak hanya itu, apabila hasil  tangkapan  membludak,  maka siapapun yang ada sewaktu pembongkaran  ikan  dari  kapal  ke gudang tempat ikan,  akan mendapatkan bagian.  Sesuai  dengan  prinsip  seorang juragan  sebelum  ikan-ikan  tersebut ditimbang,  maka  bagian  untuk  orang- orang  sekitar  akan  diberikan  secara percuma.  Bahkan,  ketika  tetangga
nelayan juragan pemilik kapal melakukan pesta hajatan, seperti perkawinan,  sunat  rasul,  aqikahan, maka  sebagai  bentuk  pertolongannya, juragan akan memberikan hasil tangkapannya pada tetangganya tersebut.  Namun,  terkadang  ada  juga yang  dibeli  langsung  pada  juragan, tetapi  harga  yang  ditetapkan  oleh juragan  lebih  rendah  dan  murah dibandingkan  harga  pasaran  biasanya
(Wawancara Tisna, tanggal 20 September 2018)
2. Donatur Tetap Alek Nagari
Masyarakat  pesisir  mempunyai sifat-sifat  atau  karakteristik  tertentu yang khas dan unik. Sifat ini sangat erat kaitannya  dengan  sifat  usaha  dibidang perikanan  itu  sendiri.  Oleh  karena    itu, dalam  perspektif  stratifikasi  sosial ekonomi,  masyarakat  pesisir  bukanlah masyarakat  yang  homogen.  Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok- kelompok sosial yang beragam. Mereka hidup  saling  berdampingan  dan  hidup rukun walaupun dibedakan oleh beragam  jenis  pekerjaan.  Tidak  hanya berhubungan baik antar sesama nelayan saja,  tetapi  juga  menjalin  kerjasama dengan  pemuda  dan  masyarakat  biasa lainnya.  Maka,  apapun  yang  telah menjadi  rutinitas  acara alek nagari, seperti  festival  bola  antar  kecamatan
yang  diadakan  oleh  pemuda  Nagari Labuhan  Tanjak  Air  Haji,  acara peringatan  hari  merdeka,  organ  tunggal pemuda,  serta  berbagai  bentuk  acara lainnya  yang  dapat  dinikmati  secara bersama.
Selain  menyebarkan  proposal pada  instansi-instansi  terkait,  panitia acara  biasanya  juga  membuat list donatur penyumbang dana pada juragan-juragan  pemilik  kapal,  yang nantinya nama juragan dengan penyumbang dana terbesar akan disebutkan  saat  acara  berlangsung. Maka,  baik  dukungan    secara  moril maupun  materil  yang  diberikan  oleh juragan  telah  mempengaruhi  jalannya berbagai  bentuk alek nagari  yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan  menjaga  stabilitas  kelangsungan hidup  antar sesam  (Wawancara,  Isap, tanggal 01 Juli 2018).
Karena masyarakat nelayan merupakan  unsur  sosial  yang  sangat penting  dalam  struktur  masyarakat pesisir, maka kebudayaan untuk semangat  berbagi  yang  mereka  miliki mewarnai karakteristik kebudayaan atau perilaku  sosial  ekonomi  masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi  ciri-ciri  ekonomi  sosial  dan budaya  masyarakat  nelayan  terutama
tergambar  pada  kehidupan  nelayan- nelayan juragan adalah memiliki struktur  relasi  patron-klien  yang  sangat kuat,  etos  kerja  tinggi,  memanfaatkan kemampuan  diri  dan  adaptasi  optimal, kekayaan,  kesuksesan  hidup,    dan memiliki  solidaritas  sosial  yang  tinggi (Kusnadi, 2009: 39)
3.  Mengekspor  Ikan  Hingga  ke  Luar Propinsi
Selain  memiliki  bagan  sebagai sarana  alat  tangkap  sendiri,  seorang juragan  juga  memasarkan  sendiri  ikan hasil tangkapan yang didapatkan. Terkadang hasil tangkapan yang didapatkan  tidak  menentu    sesuai dengan  musim  dan  rezeki  seorang juragan.  Namun,  biasanya  dalam  sekali bagan  turun  melaut,  sedikit  banyaknya pasti akan membawa ikan tangkapannya. Karena,
metode
penangkapan  ikan  yang  diterapkan dengan istilah “mondok”, dimana nelayan  yang  akan  melaut  biasanya dalam waktu yang cukup lama mencapai  4-10  hari,  hingga  hasil tangkapan  yang  didapatkan  mencukupi bekal  yang  telah  dikeluarkan  selama melaut.  Masyarakat  Kenagarian  Air Haji  biasanya mondok hingga  ke  Pulau Pagai  daerah  Kepulauan  Mentawai. Jauhnya  pelayaran  bagan-bagan  dalam melaut,  supaya  mendapatkan  lebih
banyak  hasil  tangkapan  dan  ikan-ikan yang  didapatkan  berkualitas  ekspor. Untuk  mengekspor  ikan-ikan  tersebut hingga  ke  luar  daerah  tergantung  pada kualitas ikan yang ditangkap.
Gambar 3 Hasil Tangkapan Ikan Ekspor Milik Kapal Juragan
Sumber: Dokumen Aswardi Bakar
Penyuluh Perikanan
Kecamatan Linggo Sari Baganti
Jenis ikan dengan kualitas ekspor  biasanya  memiliki  harga  yang tinggi mencapai Rp.50.000,- satu kilogram,  seperti  ikan  Jenaha,  Kerapu, Bawal,  dan  Tenggiri.  Biasanya  ikan tersebut  paling  banyak  di  ekspor  ke Kota  Medan.  Permintaan  ikan  di  tiap- tiap daerah pun berbeda-beda. Misalnya seperti  daerah  Dumai,  Jambi,  lebih cenderung  menyukai  ikan  yang  biasa disebut
Kaliang-Kaliang oleh
masyarakat setempat.
Sehingga, kegiatan  ekspor  ini  telah  membantu memperkenalkan  dan  mengembangkan
potensi  kelautan  yang  dimiliki  oleh Kenagarian  Air  Haji.  Kemudian,  berkat kapal-kapal  bagan  milik  juragan  inilah kegiatan  ekspor  ini  dapat  berjalan  dan meningkatkan perekonomian masyarakat  pesisir (Wawancara, Ijon, tanggal 01 Juli 2018).

## SIMPULAN
Sama seperti masyarakat
lainnya,  masyarakat  nelayan  juga  tidak luput  dari  konflik  dan  dinamika  sosial antara  sesamanya.  Masalah-masalah tersebut  diantaranya  adalah  ancaman terhadap kelangsungan hidup
sumberdaya perikanan yang berasal dari praktik-praktik penangkapan yang merusak  ekosistem  laut,  seperti  dengan pengeboman,  penggunaan  sianida  dan digunakannya alat tangkap yang merusak.  Konflik  nelayan  muncul terjadi apabila ketidakharmonisan diantara pengguna sumber daya perikanan atau nelayan atau dilanggarnya  norma  dan  kesepakatan dalam prinsip pemanfaatan sumber daya perikanan yang telah disepakati.
Hal  semacam  ini  sudah  biasa terjadi, karena karakter  nelayan hampir sama  kerasnya  dengan  deburan  ombak yang  dekat  dengan  kesehariannya. Namun, konflik yang terjadi masih bisa
diselesaikan  dengan  jalan  perundingan, secara  baik  dan  kekeluargaan.  Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  dengan  adanya kelompok atau  organisasi nelayan  telah memberikan sebuah keharmonian tersendiri  bagi  nelayan.  Baik  bagi sesama nelayan, nelayan dengan masyarakat dan nelayan dengan pemerintah. Organisasi telah mempertemukan  ketiga  elemen  ini  dan saling  bekerja  sama  untuk  memajukan perekonomian  masyarakat  khususnya ekonomi berbasis kelautan bagi masyarakat  pesisir  pantai.  Organisasi secara  tak  langsung  telah  memberikan secercah  pengharapan  bagi  nelayan untuk merubah hidup supaya keluar dari belenggu  kemiskinan.  Meskipun  hasil yang didapatkan belum maksimal, tetapi telah  menjadi  dinamika  konflik  sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan.
Hubungan  harmoni  masyarakat nelayan semakin terlihat pada hubungan kekeluargaan  antara  juragan  dan  anak buahnya. Hal ini  dapat terlihat, karena dalam masyarakat nelayan  telah terjadi hubungan  patron-klien. Patron  adalah juragan yang merupakan nelayan juragan pemilik modal, sedangkan klien adalah  nelayan  buruh,  pekerja  ataupun anak  buah  dari  juragan.  Kehadiran patron  ini  memiliki  status  dan  peranan
sosial  yang  penting  dalam  kehidupan masyarakat nelayan, karena patron “bak dewa  p eyelamat”  bagi  seorang  klien ketika  kesusahan  datang  melanda.  Oleh karena  itu,  dengan  segala  bentuk dominasi  yang  dilakukan  oleh  juragan secara  konkrit  tidak  dirasa  oleh  klien atau  anak  bagan  karena  telah  tertutupi dengan sejumlah bantuan yang diberikan  oleh  juragan, baik  juragan maupun  anak  bagan  tidak  merasa terindimidasi dan mengintimidasi, karena mereka saling membutuhkan dan dibutuhkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Adisasmita, Rahardjo, 2015. Pembangunan Wilayah, Kepulauan,  Kelautan  Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal,  Perbatasan,  Pesisir, Pulau-Pulau  Kecil,  Archipelago dan  Semeja, Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Asnan,  Gusti,  2007. Dunia  Maritim
Pantai Barat Sumatera, Yogyakarta: Ombak. Damsar dan Indrayani,
2016. Pengantar  Sosiologi  Pedesaan,
Jakarta: Prenadamedia Group.
Gottschalk,  Louis, 2007. Mengerti Sejarah, Yogyakarta: Ombak. Hamid,  Abd  Rahman,  2015. Sejarah Maritim Indonesia,  Yogyakarta: Ombak. Kato, Tsuyoshi, 1986. Rantau Pariaman Dunia Pesisir Minangkabau  Abad  XIX dalam Akira Nagazumi, Indonesia dalam  Kajian  Sardjana  Jepang,
Jakarta: YOI.
Kinseng,  Rilus  A,  2011. Konflik  Kelas Nelayan  di  Indonesia,  Tinjauan Kasus  Balik  Papan, Bogor:  IPB Press.
Koran Singgalang  “Kelompok  Nelayan Penerima  Bantuan  Diseleksi” Edisi Selasa 28 Agustus 2012 Kusnadi,  2009. Keberdayaan  Nelayan dan  Dinamika  Ekonomi  Pesisir,
Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
Lapian,  AB,    2011. Orang  Laut  Bajak
Laut Raja Laut, Jakarta:
Komunitas Bambu.
Nina  Purniati,  “Konflik  Nelayan  di Kecamatan  Linggo  Sari  Baganti dan  Pancung  Soal  Kabupaten
Pesisir Selatan, Studi Kasus: Air
Haji  Tanjung  Kandis  dan  Pulau Rajo Inderapura” Skripsi, Padang:  STKIP  PGRI  Sumatera Barat
Nur,  Mhd  2000.  “Bandar  Sibolga  di
Pantai  Barat  Sumatera  pada Abad ke 19 Sampai Pertengahan Abad  ke- 20”, Disertasi,  Jakarta:
Universitas Indonesia. Portal  Resmi Pemerintah  Kabupaten
Pesisir Selatan, www. pesisirselatan.kab.go.id diakses pada tanggal 29 Juli 2018.
Rian. “Sejarah Nagari Air Haji Kab.Pesisir  Selatan,”  diakses dari www.ANAK PASISIA_Sejarah  Nagari  Air Haji  Kab.  Pesisir  Selatan.html,
Sabtu 03 Februari 2018 Satria, Arif,  2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta:
Cidesindo.
Sjamsudin, Helius.  2012, Metodologi
Sejarah, Yogayakarta: Ombak.
Sudirman,  2013. Mengenal  Alat  dan
Metode Penangkapan Ikan, Jakarta: Rineka Cipta.
Sufi rudin, “Hubungan Patron -Klein Diantara  Masyarakat  Nelayan  di Desa  Kangkunawe  Kecamatan Maginti  Kabupaten  Muna  Barat
Provinsi  Sulawesi  Tenggara” ,
Jurnal  Holistik No.17A,  Januari
2016
Zed, Mestika, 1999. Metodologi Sejarah,  Padang:  Universitas
Negeri Padang.
Zubir, Zaiyardam, 2008. Laporan Penelitian  Profil  Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Padang:  Kerjasama  Bappeda Pesisir Selatan dan PSH Unand