Hal. 91-102
Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Aparatur, Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah
The Effect of Accountability, Transparency, Apparatus Commitment, and Compliance with Regulations on Regional Apparatus Performance
M. Sulkhanul Umam 1 , Anita Dewi Setiyowati 2
1,2 Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received 31 March 2023
Revised 23 June 2023
Publish 26 June 2023
Keywords: Accountability, Organizational Commitment, Regulatory Compliance, Transparency
Corresponding Author: Sulkhanul.umam@upy.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19551

## A B S T R A C T
Government  agencies  are  a  means  of  realizing  public  welfare  so that  institutions  are  continuously  required  to  improve performance.  Bantul  Regency  in  the  2021  fiscal  year  received  an audit  opinion  from  BPK,  but  there  are  still  various  problems regarding  regional  financial  management,  and  based  on  the Indonesian  Governance  Index  (IGI),  the  performance  report  of Bantul  Regency  has  decreased  in  performance  from  the  previous year.  This  study  was  conducted  to  determine  the  effect  of accountability,  transparency,  organizational  commitment,  and compliance  with  regulations  on  the  performance  of  the  Bantul Regency  regional  apparatus.  This  research  is  quantitative,  using primary  data  with  a  questionnaire  as  a  data  mining  instrument. The  data  analysis  model  uses  multiple  linear  regression  which  is processed  with  SPSS  software  version  25.0.  The  results  of  the study  prove  that  accountability,  transparency,  and  organizational commitment  significantly  affect  the  performance  of  the  Bantul Regency  regional  apparatus.  Meanwhile,  compliance  with regulations does not affect the performance of the Bantul Regency Regional Government.

## A B S T R A K
Instansi  pemerintah  merupakan  sarana  dalam  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  sehingga  instansi  terus  dituntut  untuk meningkatkan  kinerja.  Kabupaten  Bantul  pada  tahun  anggaran 2021  mendapatkan  opini  audit  dari  BPK,  namun  masih  terdapat berbagai  permasalahan  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah serta  Berdasarkan  Indonesian  Governance  Indeks  (IGI)  Laporan Kinerja  Kabupaten  bantul  mengalami  penurunan  kinerja  dari tahun  sebelumnya.Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  komitmen  organisasi  dan kepatuhan  terhadap  peraturan  terhadap  kinerja  perangkat  daerah Kabupaten  Bantul.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif,menggunakan  data  primer  dengan  k  uesioner  sebagai alat pencari data. Model  analisis  data  menggunakan  regresi  linier berganda  yang  diolah  dengan  software  SPSS  versi  25.0.  Hasil penelitian  membuktikan  bahwa  akuntabilitas,  transparansi,  dan komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  perangkat daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan kepatuhan terhadap regulasi tidak  mempengaruhi  kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Bantul.

## 1. PENDAHULUAN
Instansi  pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  dan  dituntut  untuk  terus  fokus  mengupayakan  perbaikan  (Rohma  et  al.,  2023). Sejalan  dengan  diberlakukannya  perundang-undangan  tentang  tata  kelola  kepemerintahan menjadi tuntutan seluruh instansi agar memiliki kinerja yang memuaskan (Kiri & Handayani, 2021).  Kinerja  yang  gagal  akan  mendorong  adanya  perbaikan  pada  suatu  indikator. Sedangkan  kesuksesan  kualitas  kerja  aparat  pemerintah  juga  memerlukan  apresiasi  untuk meningkatkan  produktivitasnya  dan  memperoleh  dukungan  dari  masyarakat  atas  kinerja pemerintah  (Rosita  &  Asrini,  2022).  Peran  kinerja  aparatur  daerah  telah  dituangkan  dalam UU  Nomor  23  Tahun  2014,  bahwasanya  penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  efektif  dan efisien  perlu  untuk  ditingkatkan.  Kinerja  aparatur  daerah  dapat  dinilai  melalui  pengukuran financial dan non - financial , yang mana kinerja bisa dinilai berdasarkan kesanggupan pegawai saat  meraih  target  yang  dianggarkan  (Adhivinna  &  Dinuriah,  2020).  Hal  ini  dikarenakan, pengukuran  kinerja  menjadi  dasar  untuk  mengetahui  keberhasilan  suatu  organisasi. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk mencapai pembaharuan disektor publik (Riawan, 2016).
Fenomena yang terjadi terkait dengan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu  pada  tahun  anggaran  2021  mendapatkan  hasil  opini  audit  atas  laporan  keuangan  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Semakin  baik  opni  audit  dari  BKP seharusnya  mencerminkan  kinerja  pemerintah  yang  semakin  baik  (Nurhayati,  et  al,  2019). Namun,  BPK  masih  menemukan  beberapa  permasalahan  pengelolaan  keuangan  daerah seperti  pengelolaan  izin  dan  pajak  reklame  belum  tertib  serta  pengelolaan  piutang  daerah yang  belum  memadai.  Hal  serupa  juga  ditemukan  oleh  (Syukron  &  Sugiri,  2017),  dimana penelitian  yang  dilakukan  pada  kabupaten  Bantul  menemukan  bahwa  proses  pegawasan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Bantul belum sesuai dengan Permen nomor 23  tahun  2007.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kinerja  masih  belum  optimal.  Lebih  lanjut lagi,  berdasarkan  Laporan  Kinerja  (LKJ)  tahun  2020,  Pemerintah  Kabupaten  Bantul memperoleh  penurunan  pencapaian  kinerja  manajerial  terhadap  kepemerintahan  yang  baik melalui  perhitungan Indonesian  Governance  Indeks (IGI).  IGI  adalah  alat  ukur  kinerja  tata kelola  pemerintahan  terhadap  empat  pilar  yaitu  area  pemerintah,  birokrasi,  masyarakat  sipil dan  masyarakat  ekonomi.  Menurut  Laporan  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Bantul,  nilai prinsip  transparansi  tahun  2020  menurun  sebesar  0,04  menjadi  7,89  dibanding  tahun sebelumnya  dimana  nilai  mencapai  7,93.  Penurunan  nilai  ini  dikarenakan  terdapat  beberapa arena  kepemerintahan  yang  belum  menerapkan  adanya  kemudahan  akses  data.  Berdasarkan fenomena ini tentu saja penilaian kinerja aparatur pemerintah masih perlu dilakukan.
Penilaian  kinerja  merupakan  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  moral  seseorang menurut stewardship theory . Stewardship theory menyatakan bahwa sterward akan bertindak untuk  kepentingan  pemilik  (masyarakat)  (Davis,  et  al,  1997).  Sehingga  suatu  individu  akan terikat  perjanjian  dengan  organisasi  tempatnya  bekerja.  Oleh  karena  itu,  kinerja  aparatur daerah  perlu  dinilai  guna  mengetahui  seperti  apa  aparatur  pemerintah  melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Aspek pertama yang dapat dilihat untuk mengukur sejauh mana  target  kinerja  dapat  dicapai  adalah  melalui  penilaian  akuntabilitas.  Ermino  (2018) menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  diartikan  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  atas  berhasil atau tidaknya organisasi  dalam melaksanakan visi misinya untuk meraih tujuan dan sasaran organisasi  menggunakan  suatu  media  penilaian  yang  dilaksanakan  secara  periodik.  Dalam organisasi  publik,  aparatur  pemerintah  harus  memenuhi  prinsip  akuntabilitas  puliblik terutama  akuntabilitas  kebijakan  (Listira  &  Kristanto,  2018).  Meningkatnya  aspek akuntabilitas  dalam  penilaian  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  dapat  berdampak  pada
tingginya  usaha  dalam  pemberantasan  korupsi  (Mulya  &  Fauzihardani,  2022).  Jika  aparatur daerah  mempunyai  akuntabilitas  yang  kuat,  maka  produktivitas  kinerja  dapat  cenderung meningkat (bpkp.go.id).
Aspek  transparansi  juga  dapat  mempengaruhi  kinerja  suatu  pemerintah  daerah, dimana transparansi menjadi suatu hal penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  (Putra  &  Indraswarawati,  2021). Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengunggah informasi baik laporan keuangan, laporan realisasi  anggaran,  maupun  laporan  kinerja  sebagai  pertimbangan  pengambilan  keputusan. Keterbatasan  dalam  mengakses  suatu  laporan  kepemerintahan  dapat  mengakibatkan  tidak terwujudnya kondisi seimbang dalam  mewujudkan  relevansi dan keandalan informasi  yang diakibatkan limitasi ataupun adanya alasan lain praktisi (Kusuma & Mildawati, 2021). Hal ini mengindikasikan  bahwa,  semakin  transparannya  suatu  informasi  pengelolaan  pemerintahan dan  laporan  keuangan,  maka  kinerja  aparatur  daerah  dapat  meningkat  secara  lebih menyeluruh.
Aspek ketiga dalam penilaian kinerja aparatur daerah dapat dilihat melalui bagaimana tingkat  komitmen  organisasi.  Suddin  &  Arno  (2019)  menjelaskan  bahwa  komitmen organisasi  mengindikasikan  tingkat  keterikatan  yang  dimiliki  setiap  anggota  terhadap  suatu organisasi. Lebih lanjut, menurut (Ethika, et al, 2019) komitmen organisasi merupakan sikap dan  perasaan  karyawan  terhadap  organisasi  tempat  mereka  bekerja.  Komitmen  organisasi merupakan  level  kepercayaan  seorang  pegawai  dalam  berpihak  pada  organisasi  tertentu dengan berniat untuk mempertahankan dan menjaga struktur keanggotaannya di dalam suatu organisasi. Apabila seseorang memiliki tingkat kepemihakan terhadap suatu organisasi yang tinggi, maka keterlibatan seseorang dalam bekerja akan tinggi (Rosita & Asrini, 2022).
Aspek  keempat  yang  dapat  memengaruhi  kinerja  suatu  pemerintah  daerah  yaitu kepatuhan  terhadap  regulasi.  Regulasi  atau  peraturan  yang  dipatuhi  oleh  suatu  instansi pemerintah  dapat  menjadikan  laporan  pertanggungjawaban  yang  dirancang  menjadi  akurat dan  proporsional  (Mulya  &  Fauzihardani,  2022;  Rohma,  2023).  Menurut  Kusuma  & Mildawati  (2021),  pengaplikasian good  governance di  Indonesia  dianggap  masih  kurang memiliki  peran  untuk  meningkatkan  kinerja  aparatur  daerah.  Kepatuhan  terhadap  suatu regulasi  dapat  mendorong  terwujudnya  suatu  program  kerja  sehingga  apabila  tingkat kepatuhan  pemerintah  terhadap  regulasi  tinggi,  maka  tujuan  organisasi  dalam  rangka meningkatkan kinerja yang baik dapat tercapai.
Mengacu pada penelitian Rosita & Asrini (2022), penelitian ini adalah ingin menguji pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  komitmen  organisasi  dan  kepatuhan  pada  regulasi terhadap  kinerja  aparatur  pemerintah  daerah  pada  kabupaten  Bantul.  Perbedaan  dengan penelitian  sebelumnya  adalah  pada  penelitian  ini  obyek  penelitian  yang  berada  pada  OPD kabupaten  Bantul  dan  menambahkan  variabel  kepatuhan  pada  regulasi.  Kepatuhan  pada regulasi  merupakan  suatu  kepatuhan  seseorang  pada  peraturan  yang  diatur  oleh  pemerintah untuk menciptakan ketertiban demi kelangsungan bangsa dan negara (Mulya & Fauzihardani, 2022).  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  mendukung stewardship  theory terkait  dengan kinerja  aparatur  pemerintah  yang  menyatakan  bahwa steward bertindak  atas  kepentingan principle sebagai bentuk tanggungjawab atas amanah yang diberikan.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS
Perkembangan  teori stewardship dilatar  belakangi  oleh  ketidakpuasan  dan  selisih antara agent dan principal pada  teori  keagenan  (Schillemans  &  Bjurstrøm,  2020).  Teori stewardship menurut Davis, et al. (1997) menjelaskan tentang kondisi seorang manajer yang tidak  mementingkan  tujuan  personal,  namun  bertindak  sebagai  pengelola  yang  tujuan utamanya  sejalan  dengan  tujuan  principalnya.  Lebih  lanjut  lagi,  menurut  (Sutanto  &
Hardiningsih,  2021) stewardship  theory akan  mendorong  manajemen  untuk  berintegritas tinggi  kepada  organisasi  untuk  kepentingan  bersama  dibandingkan  memenuhi  kepentingan pribadi.  Dalam teori stewardship ini, organisasi pemerintah akan bertindak sebagai steward yang  memiliki  tanggung  jawab  sebagaimana  pengelola  sumber  daya  publik  sedangkan masyarakat  berperan  sebagaimana principal atau  pemilik  sumber  tersebut.  Dari  sudut pandang  sektor  publik,  akuntabilitas  menjadi  tanggung  jawab  organisasi  pemerintah  selaku pemegang  amanah  ( steward )  untuk  memberikan  pelaporan  atas  kegiatannya  kepada masyarakat  selaku  pemberi  amanah  ( principal )  (Jatmiko,  2020).  Teori  ini juga mendeskripsikan bahwa pemerintah sebagai pihak yang mempunyai banyak informasi publik perlu  menyampaikan  kinerjanya  kepada  masyarakat  dengan  memberikan  laporan  keuangan yang akuntabel.
Komitmen organisasi menjadi bangunan multidimensial atas komitmen keberlanjutan yang  mempresentasikan  keinginan  seseorang  berada  dalam  organisasi  tersebut  dan melakukan  penilaian  komitmen  atas  kepercayaannya  dalam  menerima  tujuan  organisasi. Konsep ini merupakan bagian penting dalam profil psikologis mengenai steward . Pemerintah selaku  instansi  penampung  aspirasi  publik  dan  dipercaya  oleh  publik  harus  memberikan pelayanan  yang  berkualitas  untuk  masyarakat  demi  tercapainya  kesejahteraan  sosial. Penjelasan ini didukung  oleh penelitian  Maharani & Sari,  (2021)  yang menyebutkan  bahwa teori steward menjadi teori yang dapat diaplikasikan untuk organisasi sektor publik.
Kinerja  merupakan  tingkat  pencapaian,  tampilan  maupun  prestasi  dari  sasaran  dan tujuan  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  sekelompok  orang  atau  organisasi  untuk kemudian  dinilai  berdasar  pada  ukuran  penilaian  kinerja  (Akay  et  al.,  2021).  Kinerja organisasi pemerintah didefinisikan sebagai output kerja organisasi berdasar pada kedaulatan dan kewajiban tiap anggota untuk mencapai misi organisasi  yang sesuai hukum, moral serta etika  (Mete,  2020).  Kinerja  aparatur  daerah  adalah  ilustrasi  tentang  berhasil  atau  tidaknya organisasi  demi  mewujudkan sasaran organisasi  dan dalam  rangka merealisasikan  visi, misi serta  strategi  kegiatan  sesuai  program  dan  kebijakan  yang  berlaku  (Rosita  &  Asrini,  2022). Stewardship  theory menyatakan  bahwa  manajemen  (aparatur)  akan  mementingkan kepentingan  prinsipal  (masyakarat)  diatas  kepentingan  pribadi.  sehingga  aparatur  akan berupaya  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  organisasi  yang  berorientasi  kepada  masyarakat sebagai penilaian kinerja organisasi.
Akuntabilitas  merupakan  suatu  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  mengatur  sumber daya,  memberikan  pelaporan,  dan  menyampaikan  seluruh  kegiatan  maupun  program sehubungan  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  kepada  masyarakat  selaku  pemberi  amanah (Dariana  &  Harrie,  2020).  Secara  luas  akuntabilitas  mencakup  beberapa  kriteria,  yaitu liability, transparency, responsibility, controllability dan responsiveness (Muhammad et  al., 2022) . Akuntabilitas  mengacu  pada  peranan  pengawas  dan  peranan  karyawan  untuk  dapat membentuk  alur  rencana  dan  anggaran  program  dengan  baik.  Berdasarkan stewardship theory , steward akan bertindak dengan untuk kepentingan (tanggungjawab) organisasi bukan untuk  kepentingan  individu.  Sehingga  akuntabilitas  pada  aparatur  pemerintah  daerah bertujuan  untuk  mencapai  pelayanan  publik  secara  maksimal  yang  kemudian  diharapkan dapat  memperbaiki  kualitas  kerja  aparatur  daerah  (Novatiani  et  al.,  2019).  Hasil  penelitian Putri  (2021)  menyimpulkan  adanya  pengaruh  antara  akuntabilitas  publik  dengan  kinerja pemerintah.  Apabila  suatu  instansi  memiliki  tingkat  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam mengungkapkan dan menyajikan laporan kegiatan pemerintah, maka akan berpengaruh pada meningkatnya  kinerja  pemerintah  yang  lebih  optimal  (Suddin  &  Arno,  2019).  Oleh  karena itu, hipotesis yang diajukan yaitu:
H 1 : Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, keterbukaan atau transparansi didefinisikan  sebagai  penyampaian  laporan  keuangan  secara  transparan  dan  wajar  terhadap publik  dengan  beranggapan  bahwa  masyarakat  berhak  mengetahui  seluruh  laporan pertanggung  jawaban  aparatur  daerah  dalam  mengelola  sumber  daya  publik  dengan mematuhi regulasi  yang sedang berlaku. Keterbukaan merupakan kunci bagi aparatur selaku pemegang amanah ( steward ) dalam setiap pelaporan yang diberikan berdasarkan stewardship theory .  Keterbukaan  (transparansi)  dapat  terwujud  apabila  laporan  keuangan  pemerintah disajikan  dengan  tepat,  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat. Transparansi  publik  yang  meningkat  mengindikasikan  bahwa  masyarakat  merasa  puas  akan kinerja aparatur daerah (Defitri, 2022). Hasil penelitian Rosita & Asrini (2022) menunjukkan adanya  pengaruh  antara  transparansi  dengan  kinerja  aparatur  daerah.  Semakin  transparans suatu  informasi  kepada  publik,  maka  akan  semakin  baik  juga  kinerja  aparatur  daerah.  Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan yaitu:
H 2 : Transparansi publik berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah
Komitmen organisasi menjadi nilai individual yang  mereplikasikan tingkat kesetiaan seseorang atas keterlibatannya dalam suatu organisasi atau perusahaan (Annisa et al., 2020). Komitmen  organisasi  yang  meningkat  dapat  membentuk  pandangan  positif  seseorang  yang tergabung  dalam  organisasi  kepemerintahan. Stewardship  theory menyatakan  bahwa keputusan steward untuk bergabung dalam sebuah organisasi merupakan keputuasan pribadi berdasarkan penilaiannya terhadap tujuan organisasi. Sehingga semakin tinggi komitmen atau keyakinan  seseorang  dalam  mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi,  maka motivasinya  dalam  bekerja  juga  tinggi  dan  akan  berdampak  pada  kinerjanya  (Sembiring, 2020).  Hasil  penelitian  Tahar  &  Kuncahyo  (2020)  menyimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh antara  komitmen  organisasi  terhadap  kinerja  aparatur  daerah.  Jika  seseorang  memiliki  rasa keterikatan  yang  tinggi  pada  organisasinya,  maka  kualitas  kerja  yang  dihasilkan  oleh pemerintah daerah akan meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan yaitu:
H 3 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah
Kepatuhan  regulasi  atau  peraturan  perundangan  adalah  wujud  kepatuhan  organisasi terhadap  kebijakan  yang  dibentuk  oleh  aparatur  negara  secara  konstan  sehingga  pemerintah dapat mencapai pertanggung jawaban kinerja dengan baik (Dewata et al., 2020). Berdasarkan stewardship  theory ,  aparatur  pemerintah  menyakini  jika  mereka  pengemban  amanah (steward) yang harus patuh terhadap peraturan yang ada untuk kepentingan organisasi. Salah satu  peraturan  terkait  dengan  pengelolaan  pemerintah  daerah  adalah  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP terbentuk dari berbagai peraturan yang disesuaikan dengan aturan hukum  negara  dan  perangkat  peraturan  pemerintah.  Seingga  seluruh  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  wajib  menaati  regulasi  yang  berlaku  agar  dapat  menekan  terjadinya penyimpangan.  Melalui  ketaatan  ini,  pemerintah  dapat  meningkatkan  keberhasilan  kinerja organisasinya  (Asmawanti  et  al.,  2020).  Hasil  penelitian  Dariana  &  Harrie  (2020) menunjukkan  bahwa  kepatuhan  pada  regulasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi pemerintah. Apabila tingkat kepatuhan regulasi meningkat, maka kinerja aparatur dapat turut meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan yaitu:
H 4 : Kepatuhan regulasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini    merupakan  penelitian  kuantitatif  menggunakan  data  primer  dengan bantuan  kuesioner  untuk  pengambilan  data  dan  teknik  analisis  regresi  linier  untuk  menguji hipotesis penelitian menggunakan bantuan alat uji statistik SPSS. Penelitian  dilakukan pada seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  pada  wilayah  kabupaten  Bantul.  Terdapat  24
OPD  yang  ada  pada  wilayah  kabupaten  Bantul.  Pengambilan  data  dilakukan  menggunakan kuesioner  yang  disebarkan  secara  langsung  kepada  responden.  Penentuan  responden  pada penelitian  ini  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  18  tahun  2016  tentang perangkat daerah yaitu kepala badan/dinas, kepala sub bagian, sekretaris, bendahara dan sub bagian. kepala dinas dipilih karean berdasarkan PP kepala dinas Kepala dinas melaksanakan fungsi  dalam  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  serta  evaluasi  kinerja  pemerintahan. Sedangkan  pemilihan  sampel  kepala  sub  bagian,  sekretaris,  bendahara  dan  staf  didasarkan pada fungsi dan tanggung jawabnya yang mana berhubungan langsung dengan kinerja setiap OPD.
Teknik  pengumpulan  sampel  dalam  pemilihan  responden  pada  penelitian  ini menggunakan  teknik purposive  sampling yaitu  mengacu  pada  kriteria  dan  pertimbangan khusus  yang  peneliti  telah  tentukan.  Kriteria  pengambilan  sampel  untuk  penelitian  ini  yaitu yang  pertama  perangkat  daerah  dipilih  mengacu  pada  organisasi  yang  memiliki  tanggung jawab melaksanakan pengelolaan anggaran dari aparatur daerah. Kedua pegawai menempati jabatan sebagai kepala dinas atau badan daerah, kepala sub bagian, sekretaris, bendahara, dan sub  bagian.  ketiga  pegawai  yang  memiliki  masa  jabatan  minimal  1  tahun  masa  kerja.  Dan terakhir pegawai yang memiliki latarbelakang pendidikan terakhir minimal D3.
Pertanyaan  dalam  angket  atau  kuesioner  penelitian  ini  diukur  menggunakan likert scale dengan  poin  5  (lima).  Penilaian  mencakup  poin  1  sampai  dengan  poin  5.  Secara berurutan poin 1 untuk pilihan Sangat Tidak Setuju (STS), poin 2 Tidak Setuju (TS), poin 3 Netral  (N),  poin  4  Setuju  (S),  dan  poin  5  Sangat  Setuju  (SS).  Pengolahan  data  dalam penelitian ini memakai program SPSS Versi 25.0 untuk menganalisis data yang diperoleh.
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Variabel Instrumen Akuntabilitas 1. Tanggung jawab dan tepat waktu, 2. Pelayanan lebih baik,
3. Hukum atau sanksi, dan 4. Tugas dilaksanakan dengan baik. Transparansi 1. Publikasi, 2. Keterbukaan, dan 3. Aksesibilitas. Komitmen Organisasi 1. Komitmen efektif, 2. Komitmen keberlanjutan, dan 3. Komitmen normatif. Kepatuhan pada Regulasi 1. Kepatuhan dalam pelaksanaan akuntabilitas. 2. Sanksi apabila tidak mentaati peraturan, 3. Kepatuhan  terhadap  regulasi  laporan  keuangan  dan  kinerja aparatur daerah. Kinerja aparatur daerah 1. Hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi,
2. Keberhasilan sebuah organisasi,
3. Pencapaian dari organisasi.
Sumber: Alqurani (2020), Dinuriah (2020), dan Dewata, et al, (2020).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Data Profil Responden Karakteristik Kategori Jumlah % Jenis Kelamin Laki-laki 47 45%
Perempuan 57 55% Usia Pegawai 21 - 30 tahun 17 16% 31 - 40 tahun 35 34% 41 - 50 tahun 28 27% ≥ 51 tahun 24 23% Tingkat Pendidikan D3 24 23% S1 59 57% S2 20 19% S3 1 1% Jabatan Kepala Badan/Dinas/Instansi 0 0% Kasubag/Kasubid 33 32% Sekretaris 10 10% Bendahara 14 13% Subag 47 45% Lama Bekerja 1 - 10 tahun 41 39% 11 - 20 tahun 33 32% 21 - 30 tahun 24 23% ≥ 31 tahun 6 6%
Sumber: hasil pengolahan data primer tahun 2023.
Berdasarkan  hasil  distribusi  kuesioner  diperoleh  data  responden  sebanyak  104. Responden  laki-laki  berjumlah  47  dengan  tingkat  persentase  sebesar  45%.  Sedangkan responden  jenis  kelamin  perempuan  berjumlah  57  atau  sama  dengan  55%.  Maka  diketahui responden  perempuan  lebih  mendominasi  dibanding  responden  laki-laki.  Karakteristik responden  berdasarkan  usia  yaitu  kategori  usia  31  –  40  tahun  dengn  persentase  34%  atau paling  banyak  dibanding  kategori  usia  yang  lain.  Karakteristik  responden  berdasar  pada tingkat pendidikan paling banyak adalah tingkat  pendidikan S1 sebanyak 59 responden atau setara 57%. Pada karakteristik jabatan responden, menunjukkan bahwa pada kategori jabatan terbanyak  adalah  Subag  dimana  data  responden  diperoleh  sebanyak  47  dengan  tingkat persentase 45%. Karakteristik terakhir adalah masa bekerja, dimana menurut data diatas pada kategori 1 – 10 tahun merupakan perolehan data terbanyak yakni 41 (39%).
Melalui pengujian validitas, maka dapat diketahui apakah instrumen penelitian dapat dikatakan valid atau tidak. Uji validitas ini diukur berdasarkan nilai pearson correlation .

## Tabel 3. Validitas Variabel Dependen (Y)
Nomor Pearson correlation Sig. (2 tailed) Kinerja aparatur daerah Y1 0,635** 0,000 Y2 0,749** 0,000 Y3 0,692** 0,000 Y4 0,735** 0,000 Y5 0,513** 0,000 Y6 0,573** 0,000 Y7 0,683** 0,000 Y8 0,694** 0,000 Y9 0,609** 0,000 Y10 0,718** 0,000 Sumber: hasil pengolahan data primer tahun 2023.
Suatu  indikator  penelitian  dikatakan  valid  apabila  nilai  signifikansi  kurang  dari  0,05 atau 5% (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil uji validitas diatas, keempat instrumen penelitian dalam masing-masing dinyatakan valid. Melalui pengujian reliabilitas, maka dapat diketahui apakah suatu variabel penelitian dinyatakan handal atau tidak dengan mengacu pada hasil uji Cronbach’s Alpha .
Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Hasil Akuntabilitas 0,867 Reliabel Transparansi 0,837 Reliabel Komitmen Organisasi 0,838 Reliabel Kepatuhan Regulasi 0,810 Reliabel Kinerja aparatur daerah 0,857 Reliabel Sumber: hasil pengolahan data primer tahun 2023.
Diketahui nilai cronbach’s alpha > 0,70. Variabel penelitian akan dinyatakan reliabel jika  hasil cronbach’s  alpha lebih  dari  0,70  (Ghozali,  2018).  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas pada keempat variabel diatas dinyatakan handal atau reliabel.
Tabel 5. Uji Hipotesis Model β t Sig (constant) 4,220  1,067 0,289 Akuntabilitas 0,198  2,164 0,033 Transparansi 0,277  3,078 0,003 Komitmen Organisasi 0,239  3,818 0,000 Kepatuhan Regulasi 0,285  1,740 0,085 F Hitung = 24,951
Adjusted R Square = 0,482 Sumber: hasil pengolahan data primer tahun 2023.
Berdasarkan tabel 5 uji hipotesis, hasil olah data menggunakan alat uji statistik SPSS pada  penelitian  ini  yang  menguji  pengaruh  variabel  variabel  independen  yaitu  akuntabilitas (X 1 ),  transparasi  (X 2 ),  komitmen  organisasi  (X 3 )  dan  kepaturan  regulasi  (X 4 )  terhadap variabel dependen kinerja aparatur daerah (Y) dapat ditarik sebuah persamaan regresi yaitu :
Y = 4,220 + 0,198X 1 + 0,277X 2 + 0,239X 3 + 0,285X 4 + ε
Hasil  F hitung  diketahui 24,951 dengan  taraf signifikan sebesar  0,000 dimana  <0,05 atau  dapat  dikatakan  uji  regresi  ini  mampu  memprediksi  kinerja  aparatur  daerah  sehingga hasil  uji  F  menyatakan  akuntabilitas,  transparansi,  komitmen  organisasi,  dan  kepatuhan regulasi  berpengaruh  simultan  terhadap  kinerja  aparatur  daerah.  Nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,482,  maka  tingkat  pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  komitmen  organisasi,  dan kepatuhan  regulasi  terhadap  kinerja  aparatur  daerah  Kabupaten  Bantul  sebesar  48,2%  serta selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Menurut  hasil  uji  hipotesis  akuntabilitas  (X 1 )  terhadap  kinerja  aparatur  daerah  (Y), diperoleh  signifikansi  sebesar  0,033  yang  berarti  hipotesis  H 1 didukung,  oleh  karena  itu disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  pada  kinerja  aparatur  daerah  Kabupaten Bantul.  Apabila  tingkat  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  masyarakat  atas  program kerja  dan  pengungkapan  laporan  keuangannya  semakin  akuntabel,  maka  akan  semakin optimal  juga  kualitas  kinerjanya  (Suddin  &  Arno,  2019).  Hasil  tersebut  sejalan  dengan stewardship theory menyatakan bahwa steward (aparatur) akan bertindak untuk kepentingan
principal (masyarakat)  dan  bukan  atas  kepentingan  pribadi.  Hal  ini  diaplikasikan  sikap akuntabilitas  dari  aparatur  pemerintah  sebagai  pemegang  amanah  ( steward )  untuk memberikan  pelaporan  atas  program  kegiatan  yang  dilakukan  maupun  pengelolaan keuangannya  kepada  masyarakat  selaku  pemberi  amanah  ( principal )  (Jatmiko,  2020). Adanya akuntabilitas publik juga dapat menjadi bukti bahwa pemerintah menyelesaikan tugas sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  (Adyaksana  &  Alqurani,  2020).  Hasil  penelitian  ini mendukung penelitian sebelummya yang dilakukan oleh Putri (2021), Mete (2020) dan Umar (2018) yang menyatakan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja aparatur daerah.
Hasil  pengujian  hipotesis  transparasi  (X 2 )  terhadap  kinerja  aparatur  daerah  (Y), diperoleh  signifikansi  sebesar  0,003  yang  berarti  hipotesis  H 2 didukung,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  transparansi  terhadap  kinerja  pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini berarti, semakin transparan informasi publik maka performa kerja pemerintah  daerah  juga  akan  meningkat.  Aparatur  pemerintah  sebagai  pihak  pemegang amanah  ( steward )  memiliki  banyak  informasi  terkait  program  kegiatan  dan  pengelolaan keuangan  yang  harus  dilaporan  kepada  masyarakat  ( principal ).  Putri  (2021)  mengatakan bahwa informasi publik yang semakin transparan akan membuat masyarakat percaya bahwa pemerintah  mampu  menyelenggarakan  kepemerintahan  dan  mampu  mengelola  keuangan sehingga terwujud kinerja aparatur yang optimal. Sehingga kunci sukses atas pelaporan yang diberikan  oleh  adalah  transparasi  yang  dimiliki  oleh  aparatur  pemerintah.  Pelaporan  yang menyeluruh  atas  informasi  yang  dimiliki  kepada  publik  akan  mewujudkan  aksesibilitas informasi,  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Damayanti  &  Hermanto,  2018).  Hasil penelitian  ini  mendukung  hasil  riset  Rosita  &  Asrini  (2022),  Defitri  (2022)  dan  Jatmiko (2020)  yang  mengatakan  terdapat  pengaruh  antara  transparansi  publik  terhadap  kinerja aparatur daerah.
Hasil pengujian hipotesis komitmen organisasi  (X 3 ) terhadap kinerja aparatur daerah (Y),  diperoleh  signifikansi  sebesar  0,000  yang  berarti  hipotesis    H 3 didukung,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur  daerah Kabupaten  Bantul.  Artinya,  apabila  pegawai  mempunyai  keterikatan  kuat  terhadap instansinya maka hal ini dapat meningkatkan kinerja aparatur daerah (Suddin & Arno, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh, lebih dari 50% responden mempunyai masa kerja diatas 10 tahun.  Penelitian  milik  Siregar  (2020)  menyatakan  bahwa  masa  kerja  dapat  mempengaruhi komitmen  individu  terhadap  organisasinya.  Pernyataan  ini  diperkuat  kembali  dengan penelitian  Robbins  (2001)  yang  menerangkan  jika  semakin  lama  masa  kerja  pegawai  maka semakin  kuat  keinginannya  untuk  terus  meningkatkan  kinerjanya.  Sejalan  dengan stewardship  theory yang  menyatakan  bahwa steward sebagai  pengemban  amanah  akan bertindak  atas  kepentingan  organasasi  sebagai  wujud  tanggungjawab  kepada principle .  Hal ini  tentu  saja  harus  dilandasi  oleh  komitmen  yang  tinggi  kepada  organisasi,  hal  sebaliknya justru  yang  akan  terjadi  jika steward tidak  memiliki  komitmen  terhadap  organisasi  maka steward akan  bertindak  untuk  kepentingan  diri  sendiri.  Lebih  lanjut  (Raharjo,  2007) menjeaskan  bahwa  komitmen  pegawai  terhadap  organisasi  menjadi  hal  yang  dapat mempresentasikan  keinginan  seseorang  untuk  berada  dalam  organisasi  tersebut  dan melakukan  penilaian  komitmen  atas  kepercayaannya  dalam  mencapai  tujuan  organisasi. Penelitian  ini  mendukung  penelitian  milik  Rosita  &  Asrini    (2022),  Sembiring  (2020)  dan Annisa,  et  al,  (2020)  yang  menyatakan  bahawa  komitmen  organisasi  berpengaru  terhadap kinerja aparatur pemerintah.
Hasil  pengujian  hipotesis  kepatuhan  regulasi  (X 4 )  terhadap  kinerja  aparatur  daerah (Y) diperoleh signifikansi sebesar 0,085 yang berarti hipotesis H 4 tidak didukung, oleh karena itu variabel kepatuhan regulasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah Kabupaten Bantul.  Artinya,  tidak  terdapat  pengaruh  yang  kuat  antara  kepatuhan  regulasi  terhadap peningkatan  kualitas  kinerja  aparatur  daerah.  Hasil  tersebut  tidak  searah  dengan  hasil  milik
Asmawanti,  et  al,  (2020),  Dariana  &  Harrie  (2020)  dan  Dewata,  et  al,  (2020)  yang menemukan  bahwasanya  terdapat  pengaruh  antara  kepatuhan  regulasi  atau  peraturan  yang berlaku  terhadap  kinerja  aparatur  daerah.  Adanya  kepatuhan  OPD  terhadap  peraturan perundangan terkait keuangan dan kinerja tidak dapat menjamin adanya peningkatan kualitas kinerja organisasi. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua responden penelitian memahami pembaharuan  regulasi  terkait  pembuatan  laporan  keuangan  dan  kinerja.  Mengingat  45% jabatan  yang  mengisi  kuesioner  adalah  Sub  Bagian  sedangkan  Bendahara  atau  Bagian Keuangan sebesar 13%. Menurut Wungow, dkk (2016), jabatan pengelola keuangan diduduki oleh mereka yang mampu melaksanakan fungsi dan tugas pokok dengan benar serta mampu menyusun laporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku pada saat itu.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  akuntabilitas,  transparansi,  dan  komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur daerah pada kabupaten Bantul. Sedangkan, kepatuhan  regulasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  aparatur  daerah  pada  kabupaten Bantul.  Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  antara  lain:  instrumen  hanya didistribusikan  secara hardfile kepada  responden  tanpa  melakukan  wawancara, pendistribusian kuesioner untuk kategori responden Kepala Dinas/Badan  tidak tersampaikan sehingga data kurang bervariasi, dan populasi penelitian belum melibatkan perangkat daerah seperti  kantor  kecamatan.  Oleh  karena  itu  diharapkan  bagi  penelitian  selanjutmya  untuk menjadikan  wawancara  dalam  metode  penelitian  agar  hasil  yang  didapatkan  lebih komprehensif.  Penyebaran  kuesioner  perlu  secara  merata  berdasarkan  kategori  responden agar  data  lebih  bervariasi  dan  hasil  lebih  relevan.  Populasi  penelitian  juga  dapat  diperluas hingga ke perangkat kecamatan ataupun instansi pemerintah yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhivinna,  V.  V.,  &  Dinuriah,  A.  S.  (2020).  Apa  yang  mempengaruhi  kinerja  aparatur Pemerintah  Daerah? Journal  of  Business  and  Information  Systems , 2 (1),  46–54. https://doi.org/10.36067/jbis.v2i1.59
Adyaksana,  R.  I.,  &  Alqurani,  L.  (2020).  Meningkatkan  kinerja  aparatur  daerah  dengan transparansi  dan  akuntabilitas. Journal  of  Business  and  Information  Systems , 2 (2),  85– 94. https://doi.org/10.36067/jbis.v2i2.74
Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Kinerja Pemerintah dalam Pelayanan Publik  di  Kecamatan  Sinonsayang. Disiplin  Pegawai  Dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala , 1 (1), 1–8.
Annisa, F., Sariningsih, E., & Luthfi, M. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Profesionalisme  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Komitmen Organisasi  Terhadap  Kinerja  Manajerial  (Studi  Kasus  Pada  Skpd  Kabupaten Pesawaran). Jurnal Ilmiah
Akuntansi Rahmaniyah , 3 (2), 1. https://doi.org/10.51877/jiar.v3i2.149
Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti,  I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Journal of Applied Accounting and Taxation , 5 (1), 85–94. https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1850
Damayanti,  E.,  &  Hermanto,  S.  B.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Pemerintah. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 7 (3), 1–21.
Dariana,  D.,  &  Harrie,  A.  M.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Dan  Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada
Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkalis. JAS  (Jurnal  Akuntansi  Syariah) ,
4 (1), 124–139. https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.224
Davis,  J.  H.,  F.  D.  Schoorman,    and  L.  D.  (1997).  Toward  a  Stewardship  Theory  of Management.
Academy of Management Review , 22(1) , 20–47.
https://doi.org/10.2307/259223
Defitri,  S.  Y.  (2022).  Pengaruh  Pengawasan,  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap  Kinerja aparatur daerah (Studi Empiris Pada OPD di Kota Solok). Jurnal Ekonomia , 12 (1), 58–72.
Dewata,  E.,  Sari,  Y.,  Jauhari,  H.,  Lestari,  T.  D.,  &  Sriwijaya,  P.  N.  (2020).  Ketaatan  pada peraturan  perundangan,  sistem  pelaporan  dan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 8 (3), 541–550.
Ermino,  R.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Akuntabilitas, Transparansi,  dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 18 (2), 181.
Ethika,  Herawati,  &  Hidayat,  R.  (2019).  The  Influence  Of  Work  Environment, Compensation, Organizational Commitment, Motivation, Job Satisfaction On Individual Performance In Cooperatives In Padang West Sumatra. InFestasi, 15(1), 83 - 90.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25 Edisi 9 .
Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja  aparatur  daerah  Kabupaten  Sleman  (Survei  Pada  Seluruh  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sleman). Jurnal  Akuntansi  Trisakti , 7 (2),  231–246. https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446
Kiri,  S.  H.  P.,  &  Handayani,  N.  (2021).  Pengaruh  akuntabilitas,  transparansi  publik  serta fungsi pemeriksaan inten terhadap kinerja pemerintah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 10(8).
Kusuma,  A.  F.,  &  Mildawati,  T.  (2021).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi , 10 (9).
Listira,  J.  C.,  &  Kristanto,  S.  B.  (2018).  Dampak  Prosedur  dan  Reviu  Inspektorat  Terhadap Peningkatan Akuntabilitas LKPD Provinsi Banten. InFestasi , 14(1), 23 – 28. Maharani, Y., & Sari, R. (2021). Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang. Jurnal IAKP , 2 (1), 97–103.
Mete, D. D. (2020). Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja aparatur daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 9 (10), 1–23. Muhammad,  F.  F.,  Lutfillah,  N.  Q.,  &  Sulistiono,  S.  (2022).  Akuntabilitas  Pengelolaan Limbah Berbasis Nilai Kejujuran. InFestasi , 18(1), 37-48.
Mulya,  H.  G.,  &  Fauzihardani,  E.  (2022).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi  dan  Sistem  Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 4 (1), 192–212. https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463
Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan  Akuntabilitas  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan Bisnis , 10 (1), 51–62. https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983
Nurhayati,  N.,  Rizani,  F.,  &  Kadir.  (2019).  Perbandingan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Di Indonesia. InFestasi , 15(1), 67 - 82. Peraturan  Pemerintah.  (2010). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan  Pemerintah.  (2016). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah .
Putra,  P.  D.  S.,  &  Indraswarawati,  S.  A.  P.  A.  (2021).  Pengaruh  pengawasan  keuangan daerah,  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  akuntabilitas  terhadap  kinerja pemerintah daerah kabupaten klungkung. Widya Akuntansi dan Keuangan, 3(1), 79-92. Putri,  O.  B.  (2021).  Pengaruh  transparansi,  budaya  organisasi  dan  akuntabilitas  terhadap kinerja aparatur daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (11).
Riawan. (2016). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja  Keuangan  Daerah  Yang  Dimoderasi  Dengan  SIMDA  Pada  SKPD  Kabupaten Buton  Utara. Jurnal  Ekonomi  Dan  Ekonomi  Studi  Pembangunan , 8 (1),  50–60. https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p050
Robbins,  S.  P.  (2001). Perilaku  Organisasi.  Alih  Bahasa  Hadyana  Pujaatmaka  dan Benyamin Molan. PT Prenhalindo.
Rohma,  F.  F.  (2023).  Efektivitas  Informasi  dan  Komunikasi  dalam  Memitigasi  Tendensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 12(1), 1-13. Rohma,  F.  F.,  Shofiyah,  I.,  &  Junaedi,  A.  S.  (2023).  The  Effect  of  Tournament  Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. Journal of Indonesian Economy and Business , 38(1), 62-80.
Rosita,  R.,  &  Asrini,  A.  (2022).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Komitmen Organisasi  terhadap  Kinerja  aparatur  daerah  (Studi  Empiris  pada  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi). J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) , 7 (1), 133. https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.377
Schillemans,  T.,  &  Bjurstrøm,  K.  H.  (2020).  Trust  and  verification:  balancing  agency  and stewardship  theory  in  the  governance  of  agencies. International  Public  Management Journal , 23 (5), 650–676. https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807
Sembiring,  L.  D.,  Sudirman,  A.,  &  Silitonga,  H.  P.  (2020).  Dampak  kejelasan  sasaran anggaran  dan  komitmen  organisasi  dalam  meningkatkan  kinerja  aparat  pemerintah daerah Kota Pematangsiantar. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 3(2), 436- 445.
Siregar,  N.  A.  (2020).  Pengaruh  Masa  Kerja  ,  Kepuasan  Kerja  dan  Lingkungan  Kerja terhadap Komitmen Organisasi pada PT . Lingga Tiga Sawit Sigambal . 11 (1), 30–38. Suddin,  S.  sukarna,  &  Arno.  (2019).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Akuntabilitas  Publik, Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  terhadap  Kinerja Manajerial  (Studi  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Surakarta). Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) , 70 (8), 827–838.
Sutanto,  H.,  &  Hardiningsih,  P.  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  BLT-Dana  Desa  Pada Masa Pandemi Covid-19. InFestasi, 17(1), 1-10.
Syukron,  A.  M.,  &  Sugiri,  S.  (2017).  Analisis  Peran  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Bantul Dalam  Pengawasan  Proses  Pengadaan  Barang/Jasa. Accounting  and  Business Information Systems Journal, 5(2). doi:10.22146/abis.v5i2.59291
Tahar,  A.,  &  Kuncahyo,  H.  H.  (2020).  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  dan  Kompensasi  terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 4 (2), 45–55.
Umar,  Z.  (2018).  Pengaruh  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. Kolegial , 6 (2), 136–148.
Wungow,  J.  F.,  Lambey,  L.,  &  Pontoh,  W.  (2016).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Masa Kerja,  Pelatihan  Dan  Jabatan  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill,” 7 (2),
174–188. https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13560