Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843

## Analisis Motivasi Petani Sawit Mandiri  Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budidaya Khusus, Di Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan
Penulis: Dedy Iskandar¹ Satia Negara Lubis² Tengku Sabrina
Djunita 3 Afiliasi: Mahasiswa
Pascasarjana Program Studi Perencanaan Pembangunan
Wilayah 1 , Dosen Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan, USU 23
Korespondensi: dedyiskandarz@gmail. com
Histori Naskah: Submit: 23-03-2024 Accepted: 28-03-2024 Published: 31-03-2024
Abstrak : Penelitian ini menjelaskan tingkat motivasi petani sawit mandiri, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi petani sawit mandiri dan merumuskan  strategi  peningkatan  motivasi  petani  sawit  mandiri  dalam implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Kawasan  Budidaya  Khusus  (KBK). Dilaksanakan  di  Kecamatan  Muara  Batang  Toru,  Kabupaten  Tapanuli Selatan  dengan  menggunakan  metode  survei  yang  bersifat  eksplanasi, analisis data dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modelling (SEM)  menggunakan  program  SmartPls  3.0.  Peneliti  menemukan:  1) tingkat  motivasi  petani  sawit  mandiri  dalam  implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Kawasan  Budidaya  Khusus  sudah  menuju  baik,  sehingga pemanfaatan  lahan  di  kawasan  budidaya  khusus  untuk  budidaya  kelapa sawit  berkelanjutan  di  lokasi  penelitian  berproses  memberikan  manfaat yang optimal; 2) tingkat motivasi petani dipengaruhi secara langsung oleh persepsi dan kapasitas petani serta dipengaruhi secara tidak langsung oleh faktor karakteristik petani, dukungan pihak luar, peran penyuluh dan peran kelompok  tani  dan  3) usaha  peningkatan motivasi  petani  dapat  dilakukan dengan  melakukan  peningkatan  kapasitas  dan  penguatan  persepsi  petani terhadap  praktek  budidaya  kelapa  sawit  berkelanjutan.  Dinas  Pertanian  , Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Tapanuli  Selatan  disarankan  mengintegrasikan  Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budidaya Khusus kedalam rencana kerja instansi dan memfasilitasi: a) Sekolah Lapang yang terjadwal; b) pembangunan demplot dengan  paket  teknologi  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  dan  c)  pelaksanaan studi banding untuk petani sawit mandiri.
Kata  kunci :  Motivasi  petani,  Kawasan  budidaya  khusus,  Kelapa  sawit berkelanjutan, Analisis struktural

## Pendahuluan
Kecamatan Muara Batang Toru merupakan kecamatan penghasil produksi kelapa sawit terbesar di kabupaten  Tapanuli  Selatan.  Pada Mei  2023 sebanyak  402  Petani  Sawit  Mandiri  yang tergabung  dalam asosiasi  Petani  Sawit  Muara  Batangtoru  (PSMB)  mendapat  sertifikasi  RSPO  dengan  cakupan  area bersertifikat  seluas  601,82  hektar  dan  volume  Tandan  Buah  Segar  (TBS)  sebanyak  12.296  MT. Keberhasilan  Perolehan  sertifikasi  RSPO  ini  merupakan  kolaborasi  para  pihak  di  Kabupaten  Tapanuli Selatan yang tergabung dalam Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Selatan (FoKSBI). Kolaborasi para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga organisasi masyarakat  sipil  dan  lingkungan  mendorong  terwujudnya  pembangunan  kelapa  sawit  berkelanjutan  dan menjadikan  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  sebagai  juara  satu  finalis  Integratrd  Sustainability  Indonesia Movement  (I-SIM)  SDG's  (Sustainable  Development  Goal's)  For  Regencies  2023.  Untuk  mendukung Pembangunan kepala sawit berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Selatan, FoKSBI menyusun Rencana Aksi Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  di  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  sebagai  acuan  pembangunan  sawit berkelanjutan  di  Tapanuli  Selatan.  Dalam  rangka  implementasi  RAD  KSB  Tapanuli  Selatan  dan  untuk
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843
memastikan keberlajutan pengelolaan Kawasan Hutan dan Kawasan yang bernilai konservasi tinggi serta bernilai karbon tinggi, FoKSBI Tapanuli Selatan melakukan kajian penilaian area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan area Stok Karbon Tinggi (SKT) lanskap di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penilaian area- area  dengan  NKT  dan  SKT,  dikonsultasikan  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  yang  selanjutnya digunakan sebagai  dasar  dalam menentukan  kawasan  produksi  (Go  Area)  dan  kawasan penting  (No  Go Area) di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam hal ini, pengertian atau definisi dari ‘Go Area’ dan ‘No Go Area’ utamanya ditinjau dari boleh/tidaknya suatu area/kawasan dimanfaatkan untuk pembukaan lahan. Hasil  kajian  Conservation  International  (2019)  menunjukkan  bahwa  pada  kawasan  tersebut  merupakan area-area yang memiliki ekosistem esensial, diantaranya adalah memiliki nilai konservasi tinggi dan stok karbon yang tinggi. Kemudian, pada kawasan yang termasuk dalam ‘No Go Area’ tersebut, didelineasi dan diberi  nama  Kawasan  Budidaya  Khusus  (KBK),  kemudian  Kawasan  KBK  ini  diatur  pengelolaannya meskipun masuk dalam kawasan No Go Area, namun area dalam kawasan ini tetap dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan sehingga dapat tetap menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat yang  memanfaatkan  lahannya.  Komitmen  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  mengelola  bentang  alam  secara berkelanjutan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dibuktikan melalui pengesahan kebijakan yang  berpihak  kepada  pengelolaan  bentang  alam  yang  berkelanjutan.  Pada  17  Desember  2020,  Bupati Tapanuli Selatan, H. Syahrul M. Pasaribu, S.H. telah menandatangani Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya Khusus (KBK) di Kabupaten Tapanuli Selatan.  Kawasan Budidaya Khusus (KBK) merupakan suatu kawasan budidaya yang sudah masuk di dalam Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,  yang  mencakup  daerah  rawan  bencana,  daerah sempadan sungai, danau, pantai, memiliki nilai sosial budaya yang penting, keanekaragaman hayati yang tinggi,  koridor  satwa  liar,  serta  berpotensi  sebagai  mitigasi  perubahan  iklim.  Luasan  KBK  mencapai 176.502 Ha atau setara dengan 41% luas Kabupaten Tapanuli Selatan (435.535 Ha). Sebaran KBK berada di Kawasan Hutan Negara seluas 105.172 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 71.330 Ha. Kajian tutupan  lahan  yang  dilakukan  oleh  Conservation  International  pada  tahun  2020  memperlihatkan  bahwa dengan  mempertimbangkan  aspek  Kawasan  Budidaya  Khusus  dalam  perencanaan  RTRW,  potensi deforestasi dan degradasi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi lebih rendah. Jika penataan ruang  dalam  RTRW  eksisting  tidak  mempertimbangkan  aspek  KBK,  maka  deforestasi  dan  degradasi diprediksi  akan  semakin  memburuk.  Salah  satu  lokasi  dengan  nilai  strategis  dalam  wilayah  Kabupaten Tapanuli  Selatan  adalah  Kecamatan  Muara  Batang  Toru,  khususnya  Desa  Muara  Upu  yang  ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan (Agromarine) yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dengan fungsi  pengembangan  kecamatan  sebagai  tempat  wisata,  pelestarian  satwa  dilindungi  seperti  penyu  dan pengembangan desa pesisir. Dalam konteks perkembangan ke depan, wilayah ini akan berubah, dimana besaran  aktivitas  masyarakat  terhadap  ruang  sebagian  wilayah  akan  berkembang  dan  kandungan  lokal produksi yang dihasilkan serta potensi yang dimiliki oleh wilayah berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, yaitu budidaya kelapa sawit.  Masyarakat Kecamatan Muara Batang Toru lebih berdominan sebagai petani kelapa sawit, untuk itu perlu di tinjau lebih jauh kemampuan petani sawit mandiri dalam berbudidaya kelapa  sawit,  memiliki  pemahaman  terhadap  praktik  pertanian  berkelanjutan,  manajemen  lahan  dan kesadaran terhadap isu lingkungan. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar juga menjadi aspek penting bagi para petani kelapa sawit. Hasil  kajian  sensitivitas  lahan  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  (Syartinilia  et  al.,  2019)  mengidentifikasi Kecamatan Muara Batang Toru sebagai wilayah dengan tingkat sensitivitas lahan kategori tinggi terluas, yaitu  mencapai  20.063  Ha  atau  64,90%  dari  luas  wilayah  Kecamatan  Muara  Batang  Toru.  Meskipun wilayah lainnya dikategorikan memiliki tingkat sensitivitas rendah, namun kegiatan budidaya atau aktivitas yang  dikembangkan  harus  mengacu  pada  prinsip-prinsip  berkelanjutan.  Untuk  mengetahui  dampak implementasi  penataan  ruang  berkelanjutan  melalui  kebijakan  pengelolaan  KBK  di  Kecamatan  Muara
Batang  Toru  yang  mempertahankan  eksistensi  ekosistem  peting,  menurunkan  deforestasi  dan  degradasi hutan. Penelitian ini menunjukan Tingkat Motivasi Petani Sawit Mandiri di Kecamatan Muara Batang Toru setelah penetapan kebijakan Pengelolaan KBK oleh pemerintah Kabupaten Tapauli Selatan yang mengatur pemanfaatan,  penggelolaan  dan  perlindungan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan  dengan  selalu mempertimbangkan  aspirasi,  kebutuhan  dan  tututan  masyarakat  yang  beragam  sehingga  tujuan  utama mensejahterakan  masyarakat  secara  luas  dapat  terwujud  dan  target  tujuan  pembangunan  berkelanjutan tercapai. Hasil penelitian juga menunjukan implementasi kebijakan pengelolaan KBK di Kecamatan Muara Batang  Toru  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  berpengaruh  terhadap  upaya  mempertahankan  eksistensi ekosistem peting dikalangan Petani Sawit Mandiri. Aktivitas pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kecamatan  Muara  Batang  Toru  setelah  ditetapkannya  kebijakan  Pengelolaan  KBK  tentu  berdampak terhadap perubahan pendapatan dan lingkungan yang memiliki rona tersendiri yang menjadi motivasi besar bagi  para  petani  kelapa  sawit  mandiri  di  Kecamatan  Muara  Batang  Toru.  Inisiatif  kebijakan  KBK  ini merupakan  upaya  yang  bisa  menjadi  referensi  konsep  serta  arahan  dan  pedoman  dalam  melaksanakan pembangunan  kelapa  sawit  berkelanjutan,  agar  masalah-masalah  yang  ditimbulkan  akibat  praktik-pratik budidaya kelapa sawit yang tidak berkelanjutan dapat di hilangkan dengan meminimalisir dampak buruk terhadap ekonomi, ekologi dan sosial budaya.

## Studi Literatur
Kajian  tutupan  lahan  yang  dilakukan  oleh  Conservation  International  pada  tahun  2020 memperlihatkan bahwa dengan mempertimbangkan aspek Kawasan Budidaya Khusus dalam perencanaan RTRW, potensi deforestasi dan degradasi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi lebih rendah. Jika penataan ruang dalam RTRW eksisting tidak mempertimbangkan aspek KBK, maka deforestasi dan degradasi  diprediksi  akan  semakin  memburuk.  Salah  satu  lokasi  dengan  nilai  strategis  dalam  wilayah Kabupaten  Tapanuli  Selatan  adalah  Kecamatan  Muara  Batang  Toru,  khususnya  Desa  Muara  Upu  yang ditetapkan  sebagai  Kawasan  Minapolitan  (Agromarine)  yang  diarahkan  sebagai  Pusat  Kegiatan  Lokal (PKL), dengan fungsi pengembangan kecamatan sebagai tempat wisata, pelestarian satwa dilindungi seperti penyu dan pengembangan desa pesisir. Dalam konteks perkembangan ke depan, wilayah ini akan berubah, dimana besaran aktivitas masyarakat terhadap ruang sebagian wilayah akan berkembang dan kandungan lokal  produksi  yang  dihasilkan  serta  potensi  yang  dimiliki  oleh  wilayah  berkontribusi  besar  terhadap pendapatan  daerah,  yaitu  budidaya  kelapa  sawit.    Masyarakat  Kecamatan  Muara  Batang  Toru  lebih berdominan  sebagai  petani  kelapa  sawit,  untuk  itu  perlu  di  tinjau  lebih  jauh  kemampuan  petani  sawit mandiri dalam berbudidaya kelapa sawit, memiliki pemahaman terhadap praktik pertanian berkelanjutan, manajemen  lahan  dan  kesadaran  terhadap  isu  lingkungan.  Selain  itu,  keterlibatan  dalam  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  dan  kemampuan  beradaptasi  dengan  perubahan  pasar  juga  menjadi  aspek penting  bagi  para  petani  kelapa  sawit.  Hasil  kajian  sensitivitas  lahan  Kabupaten  Tapanuli  Selatan (Syartinilia et al., 2019) mengidentifikasi Kecamatan Muara Batang Toru sebagai wilayah dengan tingkat sensitivitas  lahan  kategori  tinggi  terluas,  yaitu  mencapai  20.063  Ha  atau  64,90%  dari  luas  wilayah Kecamatan  Muara  Batang  Toru.  Meskipun  wilayah  lainnya  dikategorikan  memiliki  tingkat  sensitivitas rendah, namun kegiatan budidaya atau aktivitas yang dikembangkan harus mengacu pada prinsip-prinsip berkelanjutan.

## Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Muara Batang Toru adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatera Utara,
Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di desa Huta Raja. Terdiri dari 3 Kelurahan dan 6 Desa. Luas Kecamatan Muara Batang Toru 308,01 km (BPS Tapanuli Selatan 2020). Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan  April  2023  –Februari  2024.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  survei  yang bersifat eksplanasi dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 80 orang Petani Kelapa Sawit Mandiri. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumentasi yang dihasilkan dari instansi Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR, Bappeda, Biro Pusat Statistik (BPS), pemerintah desa, kecamatan, dan NGO. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada Pemda Tapanuli Selatan, NGO  dan  Kelompok  Petani  Sawit  Mandiri.  Menggunakan  kuesioner  penelitian  online  (google  form) dengan  format  jawaban  kuesioner  menggunakan  skala  Likert  (Likert  Summated  Rating)  dengan  lima alternatif  jawaban,  yang  masing-masing  alternatif  jawaban  diberi  skor  sebagai  berikut:  a)  sangat tinggi/sangat mendukung pernyataan diberi skor 5; b) tinggi/mendukung pernyataan diberi skor 4; c) sedang diberi skor 3; d) rendah/mendukung pernyataan diberi skor 2 dan d) sangat rendah/sangat tidak mendukung pernyataan diberi skor 1. Total skor setiap jawaban dalam kuesioner dihitung dengan menggunakan rumus Sevilla yang dipergunakan oleh Suprayitno (2011) yaitu:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 =

## 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑥 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 × 100
Total skor indikator/variabel minimun dicapai bila semua parameter setiap indikator menunjukkan angka skor 1, sedangkan total skor maksimum dicapai bila nilai skor setiap indikator menunjukkan angka skor  5.  Berdasarkan  perhitungan  dengan  menggunakan  rumus  Sevilla,  maka  sebaran  total  skor variabel/indikator  berkisar  antara  0-100.  Total  skor  dalam  penelitian  ini  dikelompokkan  menjadi  tiga kategori yaitu: kategori rendah apabila total skor berada pada kisaran nilai 0-33,33; sedang apabila total skor  berada  pada  kisaran  nilai  33,34  -  66,66  dan  tinggi  apabila  berada  pada  kisaran  nilai  66,67-100. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik sensus yaitu mengambil jumlah kepala keluarga di Kecamatan Muara Batang Toru sebagai sampel penelitian. Kemudian menghitung jumlah petani sawit mandiri yang akan  dijadikan  sampel  penelitian  menggunakan  rumus  Solvin  seperti  yang  disampaikan  oleh  Mun'im (2012). sebagai berikut:
n = 𝑁 1 + 𝑁(𝑒)² Keterangan: n =
jumlah total sampel yang akan diambil N = jumlah individu dalam keseluruhan populasi d = presisi, dalam penelitian sosial ekonomi ditetapkan 0,1.
Berdasarkan rumus Solvin yang telah disebutkan, maka ukuran sampel penelitian dihitung dengan memasukkan jumlah total petani sawit mandiri dilokasi penelitian sebanyak 402 orang (N) pada presisi 0,1 (d) ke dalam persamaan tersebut sehingga diperoleh ukuran sampel penelitian sebanyak 80 orang Wiyono (2011).

## Hasil dan Pembahasan

## Keadaan Penduduk di Kecamatan Muara Batang Toru
Kecamatan  Muara  Batang  Toru  terdiri  dari  sembilan  desa/kelurahan,  yaitu  Muara  Upu,  Bandar Hapinis, Huta Raja, Muara Manompas, Pardamean, Terapung Raya, Muara Huta Raja, Muara Ampolu, dan Simarlelan.  Jumlah  penduduk  Kecamatan  Muara  Batang  Toru  tahun  2020  adalah  12.081  jiwa  dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 1,71 jiwa per km2, dan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4,51 jiwa per KK (BPS Kecamatan Muara Batang Toru, 2020). Mayoritas penduduk Kecamatan Muara Batang Toru adalah dari suku Batak Angkola, dengan sebagian besar lainnya berasal dari suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Ada juga keberagaman suku lainnya, termasuk Batak Karo, Batak Simalungun, Nias, serta suku-suku pendatang dari luar Sumatera Utara seperti suku Aceh, Jawa, Minangkabau, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, mayoritas penduduk kecamatan
ini  menganut  agama  Islam,  mencapai  77,00%.  Sementara  itu,  sebagian  kecil  lainnya  menganut  agama Kristen,  dengan  Protestan  mencakup  20,76%  dan  Katolik  2,24%  dari  total  populasi.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa pengembangan Kecamatan Muara Batang Toru sebagai kawasan perkebunan harus mempertimbangkan ketersediaan ruang serta pengembangan ekonomi, khususnya untuk kegiatan pertanian berbasis komoditas unggulan, yaitu kelapa sawit.

## Pengunaan Lahan di Kecamatan Muara Batang Toru
Lahan dengan berbagai penggunaan dapat dipandang dari berbagai segi, yaitu sebagai sumberdaya (capital),  alamiah  (nature),  faktor  produksi  (production  factor),  ruang/peruntukan  tertentu  (space),  dan media konsumsi (consumption good). Kecenderungan terhadap pilihan penggunaan unit lahan dipengaruhi oleh  kemampuan  dari  surplus  sumber  daya  lahan  untuk  berproduksi  dengan  biaya  yang  terjangkau. Kapasitas penggunaan lahan tersebut sebagian besar ditentukan oleh faktor aksesibilitas dan kualitas dari lahan  yang  digunakan.  Berdasarkan  interpretasi  citra  resolusi  tinggi  yang  dilakukan  oleh  Conservation International, 2020, diketahui bahwa tipe penggunaan lahan dominan di Kecamatan Muara Batang Toru adalah kebun kelapa sawit, yaitu mencapai 80,3% dari luas wilayah.
Tabel 1. Penggunaan Lahan Kecamatan Muara Batang Toru No  Penggunaan Lahan Luas Ha % 1 Hutan 1789,89 5,81 2 Tegalang/Ladang 37,30 0,21 3 Kebun Campuran 0,83 0,00 4 Kelapa Dalam 17,24 0,06 5 Kebun Kelapa Sawit  24727 80,28 6 Tanaman Cemara 13,03 0,04 7 Semak Belukar 2951,93 9,58 8 Permukiman 208,29 0,68 9 Bangunan PLTS 0,03 0,00 10  Lahan Terbuka 842,55 2,74 11  Rawa 136,60 0,44 12  Tambak 0,22 0,00 13  Sungai 69,83 0,23 14  Kolam 5,02 0,02 15  Beting Pasir 1,10 0,00 Luas 30.801,12  100 Sumber: Hasil Analisis Conservation International (2020)

## Kebijakan Kawasan Budidaya Khusus (KBK)
Nilai  strategis  yang  dimiliki  oleh  Kecamatan  Muara Batang  Toru  adalah  wilayah  pesisir  Muara Upu  dengan  potensi  wisata  dan  perikanan.  Potensi  tersebut  diharapkan  menjadi  ungkitan  bagi perekonomian  daerah.  Beberapa  indikasi  perencanaan  dan  pengelolaan  ruang  menunjukkan  bahwa,  dari 200.271,9 Ha areal Kawasan Budidaya Khusus (KBK), sebanyak 14,51% masuk ke dalam areal Kawasan Strategis (KS) Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana 2.514,90 Ha adalah Kawasan Strategis Minapolitan Muara  Upu.  Areal  Penggunaan  Lain  (APL)  yang  berada  di  Kawasan  Strategis  Minapolitan  Muara  Upu adalah  seluas  2.843,68  Ha.  Dalam  alokasi  ruang,  Kawasan  Strategis  Minapolitan  Muara  Upu  termasuk dalam  kawasan  rawan  bencana  tsunami  (59,58  Ha),  Kawasan  sempadan  sungai  (11,61  Ha),  Kawasan sempadan sungai kecil (232,95 Ha), areal Perkebunan (1.704,78 Ha), Permukiman (2,5 Ha), Pertanian lahan basah (705 Ha), Pertanian lahan kering (20,67 Ha), dan Sempadan pantai (106,73 Ha). Lebih lanjut, dalam perencanaan kawasan strategis kabupaten (KSK) Tapanuli Selatan, lebih dari 4.803,8 Ha Kawasan Strategis Muara Upu merupakan ekosistem gambut. Selain itu, hasil kajian sensitivitas lahan Kabupaten Tapanuli
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843
Selatan (Syartinilia et al., 2019) mengidentifikasi Kecamatan Muara Batang Toru sebagai wilayah dengan tingkat sensitivitas lahan kategori tinggi terluas, yaitu mencapai 20.063 Ha atau 64,90% dari luas wilayah Kecamatan Muara Batang Toru. Wilayah yang dikategorikan memiliki tingkat sensitivitas tinggi, artinya wilayah tersebut memiliki kerentanan biofisik yang tinggi sehingga diperlukan pertimbangan khusus dalam pengelolaan dan pengembangannya. Meskipun wilayah lainnya dikategorikan memiliki tingkat sensitivitas rendah, namun kegiatan budidaya atau aktivitas yang dikembangkan harus mengacu pada prinsip-prinsip berkelanjutan.
Sumber: Hasil Analisis Konservasi Indonesia (2024) Gambar 1. Peta Kawasan Budidaya Khusus di Kecamtan Muara Batang Toru Area  KBK  adalah  areal  Kawasan  Budidaya  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten  Tapanuli  Selatan,  yang  rawan  bencana;  mempunyai  nilai-nilai  sosial  budaya  penting  untuk kehidupan bermasyarakat; daerah sempadan sungai, danau dan pantai; memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, koridor satwa liar dan berpotensi untuk mitigasi perubahan iklim. Adanya kawasan ini guna memberikan  alokasi  pengelolaan  khusus  melihat  kondisi  biofisik  KBK  tersebut.    Pengelolaan  Kawasan Budidaya  Khusus  (KBK)  dilakukan  secara  hati-hati  dilaksanakan  melalui  perlakuan  lahan,  khususnya budidaya  kelapa  sawit  dimana  perlakuan  lahan  yang  dimaksud  antara  lain  adalah:  Penegasan  dan identifikasi status penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; penghijauan dan wana tani (agroforestry), pengkayaan pohon dan pemulihan ekosistem sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan pemegang izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal ini pemegang hak atas tanah, pemegang  kuasa  atas  tanah,  pemegang  izin,  dan/atau  pengguna  lahan  bertanggung  jawab  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan  di  dalam  Kawasan  Budidaya  Khusus  dan  wajib  berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun pengelolaan Kawasan Budidaya Khusus (KBK) di  Kecamatan  Muara  Batang  Toru  mengcu  kepada    Perbub  No.63  Tahun  2020  Tentang  Pengelollan Kawasan Budidaya Khusus di Kabupaten Tapanuli Selatan, didefinisikan sebagai berikut:
1. KBK yang terdegradasi dan terlantar adalah hamparan KBK yang berupa semak belukar atau sama sekali tidak bervegetasi, dan tidak dikuasai atau dikelola oleh pihak manapun, sehingga tidak produktif dan berpotensi merugikan lingkungan;
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843
2. Kawasan Hutan Negara adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
3. Penguasaan lahan adalah pemanfaatan lahan untuk suatu untuk kegiatan tertentu maupun, yang telah dijadikan lahan usaha, infrastruktur dan bangunan lain, baik secara legal menurut peraturan kehutanan dan pertanahan, maupun secara ilegal;
4. Pengkayaan atau enrichment adalah penambahan jumlah pohon di kawasan hutan maupun APL untuk menguatkan fungsi lindung kawasan maupun areal;
5. Wana  Tani  atau  Agroforestry  adalah  pemanfaatan  lahan  yang  mengkombinasikan  pohon-pohon berkayu dengan tanaman non kayu untuk tujuan perlindungan lingkungan sekaligus menghasilkan pola pemanfaatan yang paling menguntungkan dari sisi sosial dan ekonomi;
6. Reboisasi adalah penanaman pohon pada Kawasan Hutan yang telah terdegradasi atau gundul untuk memulihkan fungsi Kawasan dan meningkatkan produktivitas lahan;
Penghijauan  adalah  penanaman  pohon  pada  Areal  Penggunaan  Lain  (APL)  untuk  peningkatan produktivitas lahan dan jasa lingkungannya. Adapun rekomendasi manajemen atau pengelolaan Kawasan Budidaya Khusus (KBK) untuk masing-masing kategori wajib mengacu pada Perbub No.63 Tahun 2020 Tentang Pengelollan Kawasan Budidaya Khusus di Kabupaten Tapanuli Selatan.

## Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kecamatan Muara Batang Toru
Petani  kelapa  sawit  mandiri  merupakan  individu  warga  negara  Indonesia  yang  memiliki  usaha pertanian kelapa sawit dengan luas kurang dari 4 hektar, yang dikelola atau dikerjakan secara langsung oleh dirinya sendiri atau anggota keluarganya. Hasil penelitian, Rata -rata Responden berumur 41 tahun. Dengan usia tertua 65 tahun sebanyak 1 orang dan termuda 27 Tahun 2 orang. 55 % Responden berumur diatas 40 tahun. Lama domisili responden di Kecamatan Muara Batang Toru rata-rata 30 tahun dan domisili terlama 53  tahun.  23%  responden  adalah  suku  Jawa  dan  59,9%  adalah  pendatang  yang  menetap  di  Kecamatan Muara Batang Toru. 91,3% responden mengerti dengan pengoranisasian Masyarakat. 92,5% Responden mengetahui tetang  FoKSBI  dan  Rencana  Aksi  Daerah  Kelapa  Sawit  Berkelanjutan  Kabupaten  Tapanuli Selatan.  Responden  yang  memiliki  lahan  sawit  terluas  adalah  18  ha  dan  yang  terkecil  0,25  ha.  82,5% responden memiliki lahan kurang dari 4 ha. Dari semua responden, 98,8% responden memilik surat  surat yang  sah.  Karakteristik  Responden  berdasarkan  jenis  lahan  sawit  didapat  informasi  37,5%  lahan  sawit responden  berada  pada  daerah  sensitive  dan  memilik  nilai  konservasi  tinggi  yang  selanjutnya  diatur pengunaannya dengan Kebijakan KBK melalui Pergub No.63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya  Khusus  di  Kabupaten  Tapanuli  Selatan.  Ada  60%  Responden  menjawab  mengetahui  adanya kebijakan KBK.
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843
Sumber: Hasil Analisis Konservasi Indonesia (2024)
Gambar 2.  Peta Sebaran Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Batang Toru Kelapa sawit telah menjadi bagian yang penting dari perekonomian wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya luas kebun masyarakat dari waktu ke waktu. Berdasarkan penafsiran Citra Satelit Landsat 8 tahun 2017 (hasil analisis Conservation International), kebun kelapa  sawit  yang  ada  di  wilayah  ini  telah  mencapai  luasan  63.763  Ha,  yang  terdiri  dari  kebun  sawit masyarakat seluas 43.966 Ha, dan kebun sawit perusahaan besar seluas 19.797 Ha. Luas kebun kelapa sawit di Kecamatan Muara Batang Toru 12.037,43 Ha yang terdiri dari 6.492,13 Ha Kebun Sawit Perusahan dan 5.545,30 Ha kebun petani sawit mandiri. Saat ini lebih dari 402 orang petani sawit mandiri ada kecamatan muara batang toru. Dari hasil kuisioner terdapat 59,9% % petani sawit mandiri di muara batang toru adalah pendatang, selebihnya suku Batak Angkola 18,8%, Batak Mandailing 18,8 %. Dan 55% petani sawit madiri di Kecamatan Muara Batang Toru sudah berusia tua dan rata-rata memiliki pendidikan sampai SD saja. Pada tahun 2004 budidaya kelapa sawit di kecamatan Muara Batang Toru dimulai oleh perusahan swasta. Ada  2  perusahan  sawit  PT.  Maju  Indo  Raya  (PT.  MIR)  dan  PT.  Samukti  Karya  Lestari  –  PT.  SKL  di Kecamatan muara batang yang masing – masing perusahan memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Hal ini menjadi driving force perkembangan industri sawit di Muara batang toru khususnya peningkatan jumlah petani sawit mandiri. Komunitas transmigrasi dari Jawa memulai budidaya sawit tradisional. Secara teknis, kunci  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani  kelapa  sawit  mandiri  dimulai  dengan  usaha  dalam meningkatkan  produktivitas  per  hektar,  meningkatkan  kualitas  Tandan  Buah  Segar  (TBS),  dan memperbaiki  rantai pasokan,  sehingga  petani mandiri  dapat menerima  harga  TBS  yang  premium  sesuai dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  395  Tahun  2005  tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Ini merupakan langkah penting  dalam  meningkatkan  produksi  petani  sawit  mandiri.  Tingkat  produktivitas  petani  kelapa  sawit mandiri di Kecamatan Muara Batang Toru sangat rendah, terutama disebabkan oleh banyaknya penjualan "benih palsu" atau benih yang tidak tersertifikasi di daerah tersebut dengan harga yang sangat murah. Harga benih yang tidak tersertifikasi (sertifikasi palsu) hanya sekitar Rp 250.000 per kampil, di mana satu kampil berisi  sekitar  1000  benih  atau  hanya  seharga  Rp  250  per  benih.  Perbandingannya,  harga  benih  unggul mencapai Rp 7500 per benih, sedangkan harga bibit unggul berkisar antara Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per  bibit,  belum  termasuk  biaya  angkut.  Dengan  penghasilan  yang  rendah,  diperlukan  pemberian  harga subsidi dan pendanaan investasi awal agar petani dapat menjadi peserta yang berkelanjutan dalam usaha ini.  Para  petani  sawit  mandiri  di  Desa  Pardomuan  menyadari  pentingnya  menggunakan  bibit  unggul bersertifikat. Mereka membentuk kelompok dan diorganisir oleh penyuluh pertanian untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian agar bisa membeli benih sawit unggul dengan subsidi dari Pusat Penelitian  Kelapa  Sawit  (PPKS)  dengan  harga  yang  sangat  rendah,  hanya  sekitar  Rp  5500  per  benih. Perbandingannya, harga benih tanpa subsidi di PPKS adalah Rp 7500 per benih, dan harga di PT Socfin mencapai  Rp  14000  per  benih  unggul.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  beberapa  petani  dengan tanaman sawit yang sudah mencapai usia optimal (antara 10-18 tahun) memiliki produktivitas sekitar 16,8 ton Tandan Buah Segar (TBS) per hektar per tahun untuk petani tradisional dan 28,8 ton TBS per hektar per tahun untuk petani semi-intensif. Diperkirakan bahwa potensi produktivitas petani sawit mandiri bisa mencapai  30  ton  TBS  per  hektar  per  tahun  jika  persyaratan  agronomis  dipenuhi.  Terdapat  kesenjangan produktivitas yang signifikan antara petani tradisional dan petani semi-intensif, yang mungkin disebabkan oleh  kurangnya  efektivitas  kegiatan  penyuluhan.  Kegiatan  yang  mendorong  petani  untuk  melakukan intensifikasi kebun masih sangat terbatas.  Demplot merupakan salah satu metode untuk meyakinkan petani bahwa  dengan  menggunakan  lahan  yang  sama,  mereka  dapat  meningkatkan  hasil  produksi  yang  lebih tinggi.  Berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  petani  sawit,  Sebelum  ada  Sekolah  Lapang  oleh
Conservation  Intenational  mereka  jarang  atau  bahkan  hampir  tidak  pernah  bertemu  dengan  penyuluh. Demikian juga, penyuluh yang diwawancarai menjelaskan bahwa cakupan area kerjanya terlalu luas, tidak hanya  fokus  pada  tanaman  sawit  tetapi  juga  tanaman  perkebunan  lainnya  (penyuluh  polivalen).  Hal  ini menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan penyuluh perkebunan kepada petani sawit mandiri kurang.
Pada  tahun  2018,  Conservation  International  menyelenggarakan  pelatihan  budidaya  sawit berkelanjutan untuk penyuluh perkebunan di Kecamatan Muara Batang Toru. Penyuluh yang mengikuti pelatihan ini diharapkan melatih kelompok-kelompok petani sawit mandiri melalui pelaksanaan Sekolah Lapang yang terjadwal. Jumlah dan kualifikasi penyuluh sawit merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan sawit berkelanjutan. Di Kecamatan Muara Batang Toru, hanya terdapat dua orang penyuluh polivalen  yang  masing-masing  menangani  lebih  dari  100  kepala  keluarga  petani  sawit  mandiri.  Dengan hampir 70% masyarakat di kecamatan ini memiliki kebun sawit, penyuluh spesialisasi sawit menjadi sangat penting. Situasi di Desa Pardomuan menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% petani yang menanam sawit unggul (dari bibit yang bersertifikat), sementara sisanya 75% menggunakan bibit yang tidak tersertifikasi (dikenal  dengan  istilah  lokal  "mariles").  Conservation  International  telah  melakukan  TOT  Good Agricultural  Practice  (GAP)  dan  Pendidikan  Konservasi kepada  Penyuluh  Lapangan  sebanyak  30 orang dan kader desa sebanyak 60 orang. Sejak 2018 –2023, Bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Conservation  International  melaksanakan  Sekolah  Lapang  kepada  405  orang  petani  mandiri  Kecamatan Muara Batang Toru. Dan memfasilitasi pembentukan Asosiasi Petani Sawit Mandiri PSMB (Petani Sawit Muara Batang Toru). Hingga 2023, 5 kebun contoh sebagai sarana praktik GAP bagi petani sekolah lapang telah  dibangun.  67%  petani  Sekolah  Lapang  telah  melakukan  tindakan  konservasi  di  kebun.  Hasilnya, produktivitas  kebun  petani  meningkat  25%,  sedangkan  kebun  percontohan  meningkat  hingga  57%. Pemerintah Daerah dan FoKSBI melakukan survei hidrologis gambut dan membuat dokumen perencanaan &  pengelolaan  gambut  berkelanjutan,  sekaligus  memfasilitasi  pilot  project  di  Muara  Manompas  untuk mencegah kebakaran lahan. 200 Ha lahan gambut dipulihkan dan 389 Masyarakat mendapat pengembangan ekonomi alternatif.

## Sertifikasi Sawit Berkelanjutan
Sertifikasi  Indonesian  Sustainable  Palm  Oil  (ISPO)  adalah  proses  sertifikasi  untuk  perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dimulai pada tahun 2011. Regulasi terkait telah mengalami perubahan sejak awal diberlakukannya, dengan Peraturan Menteri Pertanian tahun 2011 digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2015, dan kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Nomor 38 tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 untuk memperkuat sistem sertifikasi ISPO.  Sertifikasi  ISPO  menjadi  kunci  dalam  akses  pasar  global  karena  diakui  di  pasar  dunia  dan  dapat meningkatkan harga minyak sawit bersertifikat. Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh pelaku usaha perkebunan  kelapa  sawit,  termasuk  petani,  untuk  memiliki  sertifikasi  ISPO  agar  bisa  mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi  mengenai  proses  sertifikasi  ISPO  telah  diberikan  kepada  405  petani  sawit  mandiri melalui  Sekolah  Lapang  yang  difasilitasi  oleh  Conservation  International,  sehingga  mereka  siap  untuk melakukan sertifikasi ISPO. Selain ISPO, ada juga Sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah  sistem  sertifikasi  global  untuk  minyak  sawit  berkelanjutan  bersertifikat.  Sertifikasi  RSPO memberikan  jaminan  akan  keberlanjutan  kepada  anggota  RSPO  yang  memproduksi  atau  menangani Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO). Manfaat bagi petani sawit mandiri yang mendapatkan sertifikasi  RSPO  meliputi  perlindungan  hak-hak  pekerja,  peningkatan  produktivitas,  pengurangan kecelakaan  kerja,  inklusi  petani  kecil,  pengelolaan  sampah  yang  lebih  baik,  pengurangan  penggunaan pestisida, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, dan kepercayaan pasar. Melalui pendampingan yang dilakukan  oleh  Conservation  International,  pada  Mei  2023,  405  anggota  Asosiasi  Petani  Sawit  Muara Batangtoru (PSMB) menerima sertifikasi RSPO dengan luas area bersertifikat mencapai 601,82 hektar dan volume TBS sebanyak 12.296 metrik ton dan benefit dari credit RSPO sebesar 1,2 Milyar Rupiah. Dari 80 responden, 78 orang sudah tergabung kedalam Asosiasi PSMB dan 78 responden ini juga sudah menhgikuti
sekolah  lapang  dan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Tapanuli  Selatan  bersama  Conservation International.  Setelah  menerapkan  praktek  –  praktek  Good  Agriculture  Pratices  (GAP)  dan  Konservasi Lingkungan, 78 responde ini sudah menerima Sertifikasi RSPO.

## Tingkat Motivasi Petani dalam Implementasi Kebijakan KBK
Hasil analisis deskriptif terhadap variabel dan indikator yang membentuk variabel motivasi petani sawit mandiri  terdapat  dalam  Tabel.  Skor  total  variabel  motivasi  petani  sawit  mandiri  dalam  penerapan kebijakan KBK adalah 81.92, yang berada dalam rentang nilai 66,67-100 dengan kategori Tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai dua indikator yang membentuk variabel motivasi, yaitu motivasi sosial dan motivasi  ekologi.  Menurut  pandangan  petani  sawit  mandiri,  penerapan  kebijakan  KBK  harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan demikian, tingkat motivasi petani sawit mandiri dapat ditingkatkan secara optimal.
Tabel 2. Motivasi Petani Sawit Mandiri Varibel/Indikator Total Skor  Kategori Skor Tingkat motivasi Petani Sawit Mandiri  81,92 Tinggi Motivasi ekonomi 83,00 Tinggi Motivasi sosial 83,25 Tinggi Motivasi ekologi 79,50 Tinggi

## Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Motivasi Petani
Hasil analisis struktural menggunakan pendekatan SEM SmartPLS 3.0, seperti yang ditampilkan dalam  Gambar  4.9,  mengungkap  faktor-faktor  yang  berpengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  terhadap motivasi  petani  sawit  mandiri  dalam  implementasi  Kebijakan  KBK.  Gambar  4.9  menunjukkan  bahwa motivasi petani sawit mandiri dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kapasitas petani dan persepsi petani. Persamaan  struktural  untuk  menggambarkan  pengaruh  langsung  kapasitas  dan  persepsi  petani  terhadap motivasi petani sawit mandiri dalam implementasi kebijakan KBK dapat diuraikan sebagai berikut:
Y = 0,468X1 +0,497X2 + ε R = 0,966 atau 96,60% di mana: Y = motivasi petani; X1
= kapasitas petani; X2 = persepsi petani; ε =
faktor  yang  memengaruhi  motivasi  petani  selain  kapasitas  petani  dan  persepsi petani;
R² = besaran  pengaruh  kapasitas  dan  persepsi  petani  terhadap  motivasi  petani  secara bersama-sama.
Gambar 3. Model faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan KBK di Kecamatan Muara Batang Toru.
Pengaruh bersama-sama dari variabel kapasitas petani dan persepsi petani sawit mandiri terhadap motivasi petani sawit mandiri adalah sebesar 96.60%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap  motivasi  petani,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Sarwono (2012).  Faktor  pertama,  yaitu  kapasitas  petani  dalam  implementasi  kebijakan  KBK  yang  diukur  oleh indikator  kapasitas  manajerial, teknis,  dan sosial,  telah  mencapai kategori tinggi.  Rincian skor  total  dan indikator-indikator  penyusun  variabel  kapasitas  petani  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.  Tingginya  kapasitas petani sawit mandiri dalam implementasi kebijakan KBK di Kecamatan Muara Batang Toru disebabkan oleh tingginya kapasitas manajerial yang dimiliki petani,  baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi penerapan sawit berkelanjutan. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Suprayitno (2011)  dan  Ruhimat  (2014),  yang  menyimpulkan  bahwa  kapasitas  manajerial  merupakan  faktor  utama dalam  memotivasi  petani  dalam  menerapkan  metode  dan  teknologi  pertanian  baru.  Tingginya  kapasitas manajerial petani dapat dimengerti karena sistem sawit berkelanjutan umumnya terbentuk melalui proses yang panjang, yaitu hasil dari praktik Good Agriculture Practices (GAP) yang harus dilakukan oleh petani sawit mandiri.
Tabel 3. Kapasitas Petani Sawit Mandiri Variabel/Indikator Total Skor  Kategori Skor Tingkat kapasitas Petani 78,92 Tinggi - Kapasitas Managerial  80,00 Tinggi - Kapasitas Teknis 78,25 Tinggi - Kapasitas Sosial 78,50 Tinggi
Program pengembangan kebun contoh (Demplot) sawit berkelanjutan menjadi ajang pembelajaran. Bersamaan  dengan  pembangunan  kebun  contoh  (Demplot),  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Selatan melalui  Dinas  Pertanian  dengan  dukungan  Conservation  International  melaksanakan  kegiatan  Sekolah
Lapang.  Petani  sawit  mandiri  belajar  tetang  budidaya  sawit  berkalanjutan  dengan  menerapkan  Good Agriculture Practices (GAP) dan juga belajar Konservasi. Persepsi petani sawit mandiri merupakan faktor kedua  yang  berpengaruh  langsung  terhadap  motivasi.  Indikator-indikator  yang  membentuk  variabel persepsi  petani  terhadap  sistem  sawit  berkelanjutan,  seperti  keuntungan  relatif,  kesesuaian,  kerumitan, kemungkinan diuji coba, dan kemungkinan diamati, dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara petani melihat sistem tersebut. Tabel 4. memuat informasi rinci mengenai nilai variabel dan indikator penyusun variabel persepsi tersebut. Persepsi petani sawit berkelanjutan terhadap Implementasi Kebijakan KBK  di  wilayah  Kecamatan  Muara  Batang  Toru, yang  dinilai  berdasarkan  indikator  keuntungan  relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemungkinan diamati, menunjukkan skor total sebesar 77.95, yang berada dalam kategori tinggi. Persepsi petani terhadap keuntungan relatif juga dikategorikan tinggi.  Ini  menunjukkan  bahwa  sistem  sawit  berkelanjutan  yang  dapat  diterapkan  di  wilayah  tersebut, seperti yang digambarkan dalam Tabel 4.18, memiliki tingkat persepsi yang tinggi dari para petani.
Tabel 4. Persepsi Petani Sawit Mandiri
Variabel/Indikator Skor  Kategori skor Tingkat presepsi petani sawit mandiri  77,95  Tinggi - Keuntungan relatif 83,00  Tinggi - Kesesuaian 83,00  Tinggi - Kerumitan 78,75  Tinggi - Kemungkinan dicoba 71,00  Tinggi - Kemungkinan diamati 74,00  Tinggi
Di  Kecamatan  Muara  Batang  Toru,  kapasitas  petani dianggap  menguntungkan. Menurut  petani, penerapan sistem sawit berkelanjutan memberikan beberapa keuntungan, terutama dalam hal pendapatan yang  lebih  besar,  kepastian  pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan,  dan  pengurangan  risiko  kegagalan panen.  Zulvera  (2014)  menekankan  bahwa  tingkat  keuntungan  relatif  seringkali  diukur  dalam  bentuk ekonomi, teknis, dan sosial psikologis. Semakin besar nilai keuntungan relatif yang diperoleh dari sistem sawit  berkelanjutan,  semakin  besar  motivasi  petani  untuk  menerapkan  kebijakan  KBK.  Petani  di Kecamatan  Muara  Batang  Toru  merasa  bahwa  sistem  sawit  berkelanjutan  cukup  sesuai  dengan  kondisi mereka, termasuk lahan gambut, lokasi di pinggir sungai, serta aspek sosial dan budaya. Persepsi petani tentang  kesesuaian  ini  memengaruhi  kecepatan  penerimaan  sistem  sawit  berkelanjutan.  Menurut Indraningsih  (2010)  dan  Zulvera  (2014),  suatu  inovasi  teknologi  dianggap  sesuai  jika  konsisten  dengan nilai-nilai, pengalaman masa lalu, sistem nilai, kepercayaan, dan kebutuhan petani. Selain itu, tingginya persepsi  petani  terhadap  sistem  sawit  berkelanjutan  disebabkan  oleh  kemudahan  dalam  menguji  dan mengamati  sistem  ini,  serta  karena  tersedianya  administrasi  yang  memadai  untuk  sertifikasi  sawit berkelanjutan, yang membuat petani lebih tertarik untuk menerapkan kebijakan KBK.

## Faktor yang Berpengaruh Tidak Langsung Terhadap Motivasi Petani Sawit Mandiri
Empat  faktor  yang  berpengaruh  tidak  langsung  terhadap  motivasi  petani  dalam  implementasi Kebijakan  KBK  melibatkan  peran  kelompok  tani  (Assosiasi  Petani  Sawit),  karakteristik  petani,  peran penyuluh, dan dukungan dari pihak luar. Faktor pertama, peran kelompok tani, terbukti memiliki dampak positif yang signifikan terhadap motivasi petani. Tabel 5 mencerminkan bahwa peran kelompok tani dalam memperkuat motivasi petani untuk menerapkan kebijakan KBK berada pada kategori tinggi dengan total skor  mencapai  81,00.  Kebijakan  KBK  dianggap  sebagai  program  prioritas  bagi  kelompok  tani,  dan pelaksanaan program kerja mereka telah memenuhi persyaratan administrasi sertifikasi sawit berkelanjutan. Peran  optimal  kelompok  tani  sebagai  wadah  kerjasama,  pembelajaran,  dan  unit  produksi  mendukung implementasi  Kebijakan  KBK.  Peningkatan  optimal  pada  peran  kelompok  tani  dapat  meningkatkan keterampilan, pengalaman belajar, dan pengetahuan petani dalam mengelola sawit berkelanjutan, dengan dampak positif pada peningkatan kapasitas manajerial, sosial, dan teknis.
Tabel 5. Peran Kelompok Tani
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843
Variabel/Indikator Total skor  Kategori skor Tingkat peran kelompok tani 81,00 Tinggi - Wahana Belajar 77,50 Tinggi - Wahana Kerja sama 82,00 Tinggi - Unit Produksi bersama  83,50

## Tinggi
Faktor kedua yang berpengaruh tidak langsung terhadap motivasi petani adalah karakteristik petani. Hasil analisis deskriptif terhadap tiga indikator yang menyusun variabel karakteristik petani terdokumentasi dalam Tabel 6. Karakteristik petani memperoleh total skor sebesar 77,25, yang sudah terkategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa petani sawit mandiri telah memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan  peluang  untuk  mendapatkan  pendidikan  informal  yang  diperlukan  dalam  menerapkan  sistem  sawit berkelanjutan.  Menurut  pandangan  petani,  pendidikan  dan  pelatihan  terkait  penerapan  sistem  sawit berkelanjutan  sering  diadakan.  Sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya,  tingkat  akses  petani  terhadap informasi dan peluang untuk mendapatkan pendidikan informal dianggap memengaruhi motivasi petani, seperti yang diemukakan oleh Suprayitno (2011) dan Ruhimat (2014).
Tabel 6 Karakteristik Petani Sawit Mandiri Variabel/Indikator Total Skor  Kategori Skor Tingkat Karakteristik Petani 77,25 Tinggi - Tingkat kosmopolitan 82,75 Tinggi - Pendidikan informal 80,50 Tinggi - Pengelama bertani sawit  68,50

## Tinggi
Faktor  ketiga  yang  memengaruhi  motivasi  petani  secara  tidak  langsung  adalah  peran  penyuluh. Skor total dan kategori untuk setiap indikator yang membentuk variabel peran penyuluh dapat ditemukan dalam Tabel 7. Peran penyuluh dalam pelaksanaan Kebijakan KBK dinilai tinggi dengan skor mencapai 84,00.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa  peran  penyuluh  dalam  menerapkan  sistem  sawit  berkelanjutan  di Kecamatan Muara Batang Toru sudah optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai fasilitator, pendidik,  dan  pendamping  petani,  peran  penyuluh  diyakini  memiliki  dampak  signifikan  terhadap peningkatan motivasi dan kapasitas petani dalam kegiatan pertanian (Suprayitno, 2011).
Tabel 7. Peran Penyuluh Variabel/Indikator Total Skor Kategori Skor Tingkat peran penyuluh 84,00 Tinggi - Peran Fasilitator 84,50 Tinggi - Peran Pendidik 84,50 Tinggi - Peran Pendamping 83,00 Tinggi
Faktor  keempat  yang  memberikan  dampak  tidak  langsung  terhadap  motivasi  petani  adalah dukungan  dari  pihak  luar.  Skor  total  dan  kategorinya,  bersama  dengan  indikator  penyusun  variabel dukungan  dari  pihak  luar,  dapat  ditemukan  dalam  Tabel  7.  Dukungan  dari  pihak  luar,  yang  mencakup dukungan  dari  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  LSM,  mencapai  total  skor  sebesar  77,59.  Angka  ini menunjukkan  bahwa  skor  total  dukungan  dari  pihak  luar  berada  dalam  kategori  tinggi.  Dukungan  dari pemerintah dinilai tinggi, dan indikator lainnya juga berada dalam kategori tinggi (lihat Tabel 7). Penelitian ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  motivasi  petani  yang  tinggi  dalam  implementasi  kebijakan  KBK  dapat diatribusikan  kepada  dukungan  pihak  luar  dalam  koordinasi  dan  komunikasi  yang  baik  antara  lembaga pemerintah dalam menerapkan sistem sawit berkelanjutan, termasuk penerapan GAP dan penggunaan lahan di Kawasan Budidaya Khusus. Selain itu, sistem kelembagaan yang mengatur keterlibatan sektor swasta dan lembaga masyarakat memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam menerapkan sistem dan praktik kelapa  sawit  berkelanjutan.  Temuan ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  oleh  Ruhimat (2014) dan Sumarlan et al. (2012) yang menekankan peran penting dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan LSM dalam meningkatkan motivasi petani melalui peningkatan kapasitas petani.
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843
Tabel 7. Dukungan Pihak Luar Variabel/Indikator Total Skor  Kategori Skor Tingkat dukungan pihak luar 77,59 Tinggi - Pemerintah 77,00 Tinggi - Swasta 76,75 Tinggi - Lembaga Swadaya Masyarakat  79,00 Tinggi

## Strategi Peningkatan Motivasi Petani Sawit Mandiri dalam Implementasi Kebijakan KBK
Peningkatan motivasi petani sawit mandiri dalam menerapkan kebijakan KBK dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap motivasi petani, hasil dari analisis SEM menggunakan SmartPls 3.0. Gambar 4.10 memperlihatkan deskripsi usaha untuk  meningkatkan  motivasi  petani  kelapa  sawit  mandiri  dalam  implementasi  kebijakan  KBK.  Skema bagan  Gambar  4.10  menjelaskan  bahwa  peningkatan  motivasi  petani  kelapa  sawit  mandiri  dalam menerapkan kebijakan KBK dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan memperkuat persepsi petani terhadap  sistem  kelapa  sawit  berkelanjutan.  Peningkatan  kapasitas  petani  kelapa  sawit  mandiri  dapat dilakukan melalui optimalisasi peran pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan (Sekolah Lapang) bagi petani. Optimalisasi peran pihak-pihak tersebut dalam proses sekola lapang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1. Peningkatan  kapasitas  kelompok  tani  sebagai  tempat  pembelajaran,  kolaborasi,  dan  unit  produksi bersama untuk petani kelapa sawit mandiri oleh semua pihak terkait yang terlibat.
2. Pemerintah  seyogianya  menyediakan  paket  dan  pelatihan  Pratik  pengunaan  teknologi  kelapa  sawit berkelanjutan,  terutama  bibit  dan  pupuk,  sehingga  teknologinya  dapat  diaplikasikan  secara  efektif, diterima secara sosial oleh petani sawit mandiri, memberikan keuntungan ekonomi, dan mendukung kelestarian  lingkungan.  Penyebaran  paket  teknologi  kelapa  sawit  berkelanjutan  dapat  dilakukan melalui program kolaborasi para pihak yang melibatkan partisipasi pemerintah pusat dan daerah.
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843

## Gambar 4.10  Skema Usaha Peningkatan Motivasi Petani dalam Implementasi Kebijakan
KBK
1. Meningkatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah dengan menyelenggarakan program Sekolah Lapang  secara  terjadwal,  sistematis,  dan  berkelanjutan.  Dukungan  ini  dapat  diwujudkan  dengan mengintegrasikan  program  Sawit  Berkelanjutan  dan  kebijakan  KBK  ke  dalam  instrumen perencanaan daerah seperti RTRWD, RPJP, RPJMD, dan RKPD.
2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi Para pihak dengan instansi pemerintah dalam implementasi Kebijakan  KBK  untuk  menciptakan  program  sawit  berkelanjutan  yang  bersifat  komprehensif, integratif, dan lintas sektoral.
3. Untuk meningkatkan kapasitas petani dalam implementasi kebijakan KBK, perlu ditingkatkan peran dan kapasitas penyuluh sebagai fasilitator, pendidik, dan pendamping petani kelapa sawit mandiri selama  pelaksanaan  sekolah  lapang.  Ini  akan  memastikan  bahwa  petani  kelapa  sawit  mandiri
PERAN KELOMPOK PETANI Wahana Belajar, Wahana Kerja sama
KARATERISTIK PETANI Tingkat Kosmopolitan, Pendidikan informal PERAN PENYULUH Peran Fasilitator, peran pendidik DUKUNGAN PIHAK LUAR Pemerintah, Swasta & LSM PENDIDIKAN, PELATIAHAN DAN PENYULUHAN PAKET TEKNOLOGI, PELATIHAN (Bibit, Pupuk, ect) DEMPLOT, STUDI BANDING PENINGKATAN KAPASITAS PENINGKATAN PRESEPSI PENINGKATAN MOTIVASI PENERAPAN SISTEM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KBK SOSIAL EKONOMI EKOLOGI
mendapatkan  dukungan  yang  diperlukan  dalam  memahami  dan  menerapkan  praktik-praktik  yang sesuai dengan kebijakan KBK.
4. Meningkatkan  kapasitas,  peran  dan  konsistensi  dukungan  dari  pengurus  dan  anggota kelompok/assosiasi petani kelapa sawit berkelanjutan agar kelompok/asosiasi petani menjadi tempat pembelajaran, kolaborasi, dan unit produksi bersama untuk petani sawit mandiri dalam pelaksanaan sekolah lapang.
5. Meningkatkan dukungan pembiayaan berkelanjutan, upaya pemberdayaan, dan program kemitraan oleh  sektor  swasta  dan  organisasi  non-pemerintah  dalam  setiap  tahapan  implementasi  program pelatihan dan pendampingan untuk petani, khsusunya sekolah lapang.
Untuk  memperkuat  persepsi  petani  terhadap  Kebijakan  KBK,  dapat  dilakukan  upaya  partisipatif dalam meningkatkan kapasitas petani melalui sekolah lapang, studi banding, dan pembuatan demplot di lahan  masyarakat.  Strategi  ini  diharapkan  dapat  mempercepat  proses  pengamatan,  penilaian,  pencarian, penerimaan, dan penafsiran oleh petani sawit mandiri terhadap kebijakan KBK. Temuan ini sejalan dengan pandangan Budiono dalam Wulandari (2010), di mana persepsi dipahami sebagai proses psikologis yang melibatkan pengamatan, penilaian, pencarian/penerimaan, dan penafsiran tertentu.
Pembuatan  demplot  dengan  sistem  sawit  berkelanjutan  adalah  metode  efektif  untuk  memperkuat persepsi  petani  terhadap  Kebijakan  KBK.  Melalui  demplot,  petani  dapat  secara  langsung  melihat, mengamati,  menilai,  dan  menafsirkan  kebijakan  tersebut,  sehingga  meningkatkan  kesadaran  mereka terhadap manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi dari implementasi Kebijakan KBK. Demplot yang dibangun melalui proses partisipasi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tentang metoda praktik sawit berkelanjutan kepada petani sawit mandiri luar melalui program studi banding. Pelaksanaan studi  banding,  diharapkan  dapat    memberikan  pemahaman  kepada  petani  kelapa  sawit  mandiri  tentang tahapan proses mengetahui, memperhatikan, menilai, mencoba, dan menerapkan kebijakan KBK. Program studi banding akan mempercepat penerimaan dan penyebarluasan metoda Pratik kelapa sawit berkelanjutan kepada petani kelapa sawit mandiri (Saridewi & Siregar, 2010

## Kesimpulan
Tingkat  motivasi  petani  sawit  mandiri  di  Kecamatan  Muara  Batang  Toru  dalam  Implementasi Kebijakan  KBK  dapat  dikatakan  sudah  menuju  optimal.  Tingkat  motivasi  petani  tersebut  dipengaruhi secara langsung oleh dukungan dari pihak luar memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kapasitas petani dan persepsi petani, kapasitas petani juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi petani dan persepsi  petani,  pentingnya  pengembangan  kapasitas dalam meningkatkan motivasi  dan  persepsi  petani. Selanjutnya, karakteristik petani juga berpengaruh positif terhadap kapasitas petani, serta peran kelompok memiliki pengaruh positif terhadap kapasitas petani. Namun, peran penyuluh tidak menunjukkan pengaruh yang  signifikan  terhadap  kapasitas  petani.  Selain  itu,  presepsi  petani  juga  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  motivasi  petani.  Hasil  temuan  ini  menggambarkan  kuatnya  interaksi  antara  faktor- faktor yang memengaruhi kapasitas, motivasi, dan persepsi petani, serta menyoroti pentingnya dukungan pihak luar dan peran kelompok dalam memperkuat kapasitas petani dan mendorong motivasi petani sawit mandiri  di  Kecamatan  Muara  batang  toru.  Sedangkan,  Tingkat  motivasi  petani  sawit  mandiri  tersebut dipengaruhi secara tidak langsung oleh faktor karakteristik petani, dukungan pihak luar, peran penyuluh dan peran kelompok tani. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas petani memediasi dukungan pihak luar, peran kelompok serta peran penyuluh terhadap motivasi. Karakteristik petani juga dimediasi oleh kapasitas petani terhadap motivasi. Dukungan pihak luar memengaruhi persepsi petani, yang pada gilirannya dapat menjadi faktor kunci dalam motivasi. Dukungan pihak luar, peran penyuluh, dan karakteristik petani mempengaruhi motivasi melalui kapasitas dan persepsi petani. Peran kelompok mempengaruhi motivasi melalui kapasitas dan persepsi petani. Kapasitas petani dapat memotivasi melalui persepsi petani. Dukungan pihak luar dan peran penyuluh berpengaruh terhadap persepsi petani melalui kapasitas petani. Sedangkan karakteristik dan peran kelompok dapat mempengaruhi persepsi petani yang di mediasi oleh kapasitas petani.
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843

## Referensi
Abdul Wahab, Solihin. 2005 Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara,
Jakarta : Bumi Aksara.
Adelina, R., 2022. Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan Produksi Salak Sidimpuan (Salacca sumatrana Becc.)  Melalui  teknik  Produksi  di  luar  musim  (Off  Season)  Di  Kabupaten  Tapanuli  Selatan. KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), pp.5-11.
Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
Agustinaa D., Hariyadib., Saharuddin. 2014. Analisis lingkungan sosial ekonomi pengelolaan perkebunan kelapa  sawit  berkelanjutan  berdasarkan  kriteria  ISPO  PT.  Tapian  nadenggan.  Jurnal  pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Vol. 4. No. 1.
Amalia, R. 2019. Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial,
Ekonomi dan Ekologi. Jurnal ilmu lingkungan. Vol.17. No.1.
Amanah  S,  Seminar  AU.  2022.  Sekolah  Lapang  Petani  sebagai  Community  of  Practice  Pengembangan Inovasi Kelompok di Era Digital. Jurnal Penyuluhan.18(01):164176.doi:10.25015/18202240307.
Aminah, S. (2015). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. Jurnal Sosiologi, 20(1), hal: 59-79.
Archibugi. F. 2008. Planning Theory. From the Political Debate to the Methodological Reconstruction
Arifin Mulyati, 2008, Ilmu Pegetahuan Alam dan Lingkunganku, Jakarta : Pustaka Tiga Kelana
Badan  Pusat  Statistik.  2019.  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  Dalam  Angka  Tahun  2019.  Brown,  T.  2004.
Analysis  of  Population  and  Poverty  in  Indonesia’s  Forest.  Draft.  Natural  Resources  Management Program Report, Jakarta.
Badrun, M., 2011. Milestone of Change: Developing a Nation Through Oil Palm PIR. Directorate General of Estate Crops, Jakarta, pp. 229.
Bank Indonesia. 2018. Economic Report on Indonesia. Annual Report. Bank Indonesia: Jakarta, Indonesia.
Central Bureau of Statistics of South Tapanuli. 2020. Statistics of South Tapanuli 2019. A Book of Statistics of  South  Tapanuli,  Central  Bureau  of  Statistics  of  South  Tapanuli:  Sipirok,  South  Tapanuli,  North Sumatra province.
Central Bureau of Statistics of South Tapanuli. 2021. Statistics of South Tapanuli 2020. A Book of Statistics of  South  Tapanuli,  Central  Bureau  of  Statistics  of  South  Tapanuli:  Sipirok,  South  Tapanuli,  North Sumatra province.
Conservation  International.  2019.  Laporan  Penilaian  Kajian  Keanekaragaman  Hayati  Identifikasi  Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) Terintegrasi di Lanskap Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Laporan Internal CI. Jakarta.
Darmawati, D. (2020). Studi komparatif pendapatan, biaya dan kelayakan usaha agroindustri gula semut pada setiap pelaku rantai pemasaran. SEPA, 17(1), 65–71
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843
Dewandini, S.K.R. (2010). Motivasi petani dalam budidaya mendong di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. (Skripsi). Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Tapanuli  Selatan.  2021.  Profil Potensi Kabupaten Tapanuli Selatan. Publication. Tapanuli Selatan: Sipirok.
DJP,  2015.  Statistik  Perkebunan  Indonesia;  kelapa  sawit  2014–2016.  Direktorat  Jenderal  Perkebunan, Jakarta p. 69
Donough, Christopher & Witt, Christian & Fairhurst, Thomas. (2010). Yield Intensification in Oil Palm Using Bmp as A Management Tool.
Elro Sorongan, Denny Karwur, Johny A. F. Kalangi/2022/Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa
Fauzi,  2004,  Ekonomi  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan:  Teori  dan  Aplikasi,  Jakarta,  PT  Gramedia Pustaka Utama
Fosch,  et  al,.  2023.  Replanting  unproductive  palm  oil  with  smallholder  plantations  can  help  achieve Sustainable Development Goals in Sumatra, Indonesia. Communications earth & environtment. Vol. 4. No. 378.
Ghozali,  I.  (2011).  Structural  Equation  Modelling:  metode  alternatif  dengan  Partial  Least  Square. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square(PLS).
4th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Hamid  RS,  Anwar  SM.  2019.  Structural  equation  modelling  (SEM)  berbasis  varian  :  konsep  dasar  dan aplikasi dengan program SmartPLS 3.2.8 dalam riset bisnis. Ed ke-1. PT Inkubator Penulis Indonesia.
Harsono. 2009. Terobosan Teknologi Pemupukan Dalam Era Pertanian Organik.Kanisius. Yoyakarta.
Hermanto & Swastika, D.K.S. (2011). Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian 9, (4), 371-390
Hermanto & Swastika, D.K.S. (2011). Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 9(4), 371-390.
Indraningsih,  K.S.  (2013).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  usaha  petani  sebagai  representasi strategi penyuluhan pertanian berkelanjutan di lahan marginal. Jurnal Agroekonomi 3, (1), 71-95.
Indraningsih, K.S. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha tani petani sebagai representasi strategi penyuluhan pertanian berkelanjutan di lahan marjinal. Jurnal Agro-ek onomi, 31(1), 71-95.
Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara.Jakarta. Sinar Grafika
Keraf, Sonny. 2002. Etika Lingkungan, Jakarta: Buku Kompas.
Lismarini, S. (2016). Pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi Lampung. Bandar lampung, Indonesia: Universitas Lampung
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843
Mirasa, dkk. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta : Grafindo Persada.
Molenaar, J. W., Persch-Orth, M., Lord, S.,Taylor, C., & Harms, J. 2013. Diagnostic study on Indonesian oil  palm  smallholders:  developing  a  better  understanding  of  their  performance  and  potential. International Finance Corporation, World Bank Group
Monecke, A. & Leisch, F. (2012). SEM PLS: Structural Equation Modelling using Partial Least Squares. , (3), 1- Journal of Statistical Software 48 32.
Mun’im,  A.  (2012).  Analisis  faktor  ketersediaan,  akses  dan  penyerapan  pangan  di  kabupaten  surplus pangan: pendekatan Partial Least Square Path Modelling. , Jurnal Agroekonomi 30(1), 41-56
Nuari  A,.  Nurliza.,  Hutajulu,  JP.  2020.  Motivasi  Keikutsertaan  Petani  Kelapa  Sawit  Swadaya  Dalam Kelembagaan Pertanian Di Kabupaten Sambas. Jurnal Sains Pertanian Equator. Vol.8. No. 2
Pasaribu, SI., Vanclay, F., Zhao, Y. 2020. Challenges to Implementing Socially-Sustainable Community Development in Oil Palm and Forestry Operations in Indonesia. Land. Vol. 9. No. 61.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  41/PRT/M/2007  Tentang  Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya
Puspasari, S. (2010). Persepsi dan partisipasi peladang berpindah dalam kegiatan pengembangan tanaman kehidupan  model  HTI  terpadu  di  Kalimantan  Barat.  (Tesis):  Program  Studi  Ilmu  Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.
Research Center for Climate Change - University of Indonesia [RCCC-UI]. 2022. Inception Report of North Sumatra’s SIAP document. Unpublished Report submitted to Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia: Depok, Jawa Barat.
Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyady. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Rudy S. Rivai, Iwan S.Anugrah/2011/Konsep Dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia
Rudy,  S.,  Rivai,  Iwan,  S.,  Anugrah.  2011.  Konsep  Dan  Implementasi  Pembangunan  Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia. Concept and Implementation of Sustainable Agricultural Development in Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 29 No. 1.
Ruhimat, I.S. (2014). Faktor-faktor untuk peningkatan kemandirian petani dalam pengelolaan hutan rakyat.
Jurnal Sosial dan E konomi Kehutanan 11, (3), 239-252.
Saragih,  IK.,  Rachmina,  D.,  Krisnamurthi,  B.  2019.  Analisis  Status  Keberlanjutan  Perkebunan  Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Jambi. Journal of indonesian agribusiness. Vol.8. No. 1.
Saragih, S., Rafli, A., & Lassa, J. (2007). Kerangka Penghidupan Berkelanjutan.
Sarwono,  J.  (2015).  .  Diunduh  Mengenal  PL  S-SE  M  Dari  http://www.jonathansarwono.info/ Teori_spss/PLSSEM.pdf.
Siregar,  A.N.  &  Saridewi,  T.R.  (2010).  Hubungan  antara  motivasi  dan  budaya  kerja  dengan  kinerja Penyuluh Pertanian di K abupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan Pertanian 5, (1), 24- 35
Subagio,  H.  (2008).  Peran  k  apasitas  petani  dalam  mewujudkan  keberhasilan  usaha  tani:  kasus  petani sayuran  dan  padi  di  Kabupaten  Malang  dan  Pasuruan  Jawa  Timur.  (Disertasi).  Program  Studi  Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
Sukriah. (2011) Di Peran dan fungsi kelompok tani.
Sulaiman,  M.,  Abdurrahman.,  Saragih,  FH.  2021.  Pengaruh  Motivasi  Terhadap  Perilaku  Petani  Kelapa Sawit (Elais Guenensis Jacq) Di Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Bisnis Tani Vol 7, No 1.
Sumarlan, Sumardjo, Prabowo, T., & Darwis, S. (2012). Peningkatan kinerja petani sekitar hutan dalam penerapan sistem agroforestri Di pegunungan Kendeng Pati. Jurnal Agroekonomi, 30 (1), 25-39
Sumiati. (2011). Analisis kelayakan finansial dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi petani dalam kegiatan  agroforestri.  (Tesis).  Program  Studi  Ilmu  Pengetahuan  Kehutanan,  Sekolah  Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Suprayitno, A. (2011). Model peningk atan partisipasi petani sekitar hutan dalam mengelola hutan kemiri rakyat: kasus pengelolaan hutan kemiri kawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.  (Disertasi).  Program  Studi  Ilmu  Penyuluhan  Pembangunan,  Sekolah  Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Suprayitno, A.R., Sumardjo, Gani, D.S., & Sugihen, B.G. (2012). Motivasi dan partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penyuluhan, 8(2), 184- 199.
Sya’ban, H.M., Wulandari, C., & Hilmanto, R. (2014). Motivasi petani dalam budidaya Lebah madu di Desa Buana Sakti Kabupaten Lampung Timur. , (3), 73- Jurnal Sylva Lestari 282.
Syartinilia, Wahyuni, S., Siahainenia, A. J., & Santoso, I. (2019). Environmentally Sensitive Area Models for Supporting West Papua Conservation Province. In T. D. Pham, K. D. Kanniah, K. Arai, G. J. P. Perez, Y. Setiawan, L. B. Prasetyo, & Y. Murayama (Eds.), Sixth International Symposium on LAPAN- IPB Satellite (p. 146). SPIE. https://Doi.org/10.1117/12.2542766.
Ulum, M., Tirta, I.M., & Anggraeni, D. (2014). Analisis Struk tural E quation Modelling untuk sampel k ecil dengan pendek atan Partial Least Square (pp 1-15). In Hadi, F.H. & Julianto, B. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Matematika Universitas Jember, 19 November 2014 di Jember. Jember: Universitas Jember.
Ulum,  M.,  Tirta,  I.M., & Anggraeni,  D.  (2014).  Analisis  Struk tural  E quation Modelling untuk  sampel kecil dengan pendek atan Partial Least Square (pp 1-15). In Hadi, F.H. & Julianto, B. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Matematika Universitas Jember, 19 November 2014 di Jember. Jember: Universitas Jember.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Volume : 04 | Nomor 01 | Maret 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n1.3843
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
United  Nations  Environment  Programme  [UNEP].  2011.  Orangutans  and  the  economics  of  sustainable forest management in Sumatra. Research Report.United Nations Environment Programme: Birkeland Trykkeri AS, Norway.
Usman Sunyoto. 2004. “Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”,Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Vicki.,  Nurliza.,  Dolorosa,  E.  2021.Niat  Perilaku  Petani  Sawit  Swadaya  Dalam  Peningkatan  Usaha Berkelanjutan Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal sosial ekonomi pertanian dan agribisnis. Vol. 18. No. 1.
Wahyuni,  M.  2008  Botani  Dan  Morfologi  Kelapa  Sawit.  Bahan  Ajar  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Pertanian Agrobisinis Perkebunan Medan.
Wardhono, Fitri Indra. Pembangunan Kota Berkelanjutan. 2012
Wiyono,  G.  (2011).  Merancang  penelitian  bisnis  dengan  SPSS  dan  SmartPL  S  2.0.Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Wulandari, C. (2010). Studi persepsi masyarakat tentang pengelolaan lanskap agroforestry disekitar Sub DAS Way Besai Provinsi Lampung. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 15(3), 137-140.
Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia. 2022. Fast Review of South Tapanuli’s Policies. Report. YCKI. South Tapanuli; North Sumatra.
Yumi, Sumardjo, Darwis S.G., & Basita, G.S. (2011). Model pengembangan pembelajaran petani dalam pengelolaan  hutan  rakyat  lestari:  kasus  Di  Kabupaten  Gunung  Kidul,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  dan  Kabupaten  Wonogiri  Provinsi  Jawa  Tengah.  Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  E  konomi Kehutanan 8, (3), 196-210.
Yunita. (2011). Strategi peningkatan kapasitas petani padi sawah lebak menuju ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (Disertasi). Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Yunus, Hadi Sabari, 2010. Metode Penelitian Wilayah Kontoperorer. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Yutika, F., Cahyadi ER., Mulyati H., 2019. Perilaku Petani Pola Swadaya Dan Plasma Terhadap Praktik Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Kampar, Riau. Journal of indonesian agribusiness. Vol. 7. No.
2.
Zen, Z., Barlow, C., Gondowarsito, R., McCarthy, J.F., 2016. Interventions to promotesmallholder oil palm and  socio-economic  improvement  in  Indonesia.  In:  Cramb,  R.,  McCarthy,  J.F.  (Eds.),  The  Oil  Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia. National University of Singapore, Singapore, pp.78–108.
Zulfikar,  Yunus,  M.,  &  Hafasnuddin.  (2015).  Pengaruh  motivasi  dan  budaya  kerja  terhadap  kinerja penyuluh serta  dampaknya  pada  kinerja  Badan  Penyuluhan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Pidie. Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 4 , (1), 127-134.
Zulfikar,  Yunus,  M.,  &  Hafasnuddin.  (2015).  Pengaruh  motivasi  dan  budaya  kerja  terhadap  kinerja penyuluh serta  dampaknya  pada  kinerja  Badan  Penyuluhan  dan  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Pidie. Jurnal Manajemen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 4(1), 127-134
Zulkarnaini  dan  Dadang  Mashurr/2017/Implementasi  kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam Berkelanjutan