22 Jannahar Saddam Ash Shidiqie

## Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam

## Jannahar Saddam Ash Shidiqie
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584 Jannahar.saddam@uii.ac.id Orcid Id : orcid.org/0000-0003-3028-9098

## Abstract
This research aims to analyze the implementation of profit sharing agreement for paddy field in Gamping Sub-district using Law No. 2 of 1960 and Islamic Law. The conclusion of this study are: The implementation of profit sharing agreement for paddy fields in Gamping Sub-district is not fully in accordance with the Law No. 2 of 1960 and the Islamic law. The agreement of profit sharing in Gamping Sub-district in general is conducted orally, based on trust, and without any witnesses. The balance of profit sharing used in general is “maro” (½ part for sharecroppers and ½ part for owner) with all the production costs borne by the sharecroppers. In the event of crop failure, it becomes the risk borne by the sharecroppers. The crop yields reaching specific nisab or limit in general are not directly paid for the zakat. The obstacles to implement the Law No. 2 of 1960 and the Islamic Law in Gamping Sub-district are because there is no socialization from any parties related to Law No. 2 of 1960 and the Islamic Law in agricultural cooperation, here is hereditary habit, the owners and sharecroppers do not want to use complicated procedure, the owners have been good enough and fair with the common system used, and the sharecroppers accept the habit in force although they feel that it is hard and unfair. The bargaining position between the owner and sharecroppers at Gamping Sub-district is devided into three phases: in the past, the number of sharecroppers was more than the number of owner; currently, the number of sharecroppers is declining; and in the future, the sharecroppers  will be lesser than the number of owner so these will increase  the bargaining position of the sharecroppers (it is the answer to implement Law No.2 of 1960 and Islamic Law .

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping menggunakan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini adalah: Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, dan tanpa saksi. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” (½ bagian untuk penggarap dan ½ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya. Hambatan untuk melaksanakan UU No.2 tahun 1960 dan hukum Islam di Kecamatan Gamping karena tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait UU No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian, adanya kebiasaaan yang sudah turun temurun, pemilik dan penggarap tidak mau menggunakan cara yang rumit, pemilik merasa sudah cukup baik dan adil dengan sistem yang biasa digunakan, dan penggarap menerima kebiasaan yang berlaku walaupun merasa berat dan kurang adil. Terdapat tiga fase dalam posisi tawar antara pemilik dan penggarap sawah di Kecamatan Gamping yaitu dahulu jumlah penggarap lebih banyak dari pemilik sawah, saat sekarang jumlah penggarap semakin berkurang, dan di masa mendatang jumlah penggarap akan lebih sedikit dari pemilik sehingga dapat meningkatkan posisi tawar dari penggarap (menjadi jawaban untuk menerapkan UU no.2 Tahun 1960).
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Juni 2017/1438 H
Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang Undang dan Hukum Islam 23
Perjanjian Bagi Hasil; 3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil; 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil; 5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/ Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil. UU No.2 Tahun 1960 dan pedoman pelaksanaannya memuat hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian seperti: 1) Subyek perjanjian; 2) Objek perjanjian; 3) Bentuk perjanjian; 4) Jangka waktu perjanjian; 5) Peralihan dan berakhirnya perjanjian; 6) Pembagian Hasil; 7) Kewajiban pemilik dan penggarap.
Kerjasama dalam pertanian dalam hukum Islam biasa disebut dengan tiga istilah yakni musaqah , muzara’ah , dan mukhabarah . Ketiga istilah tersebut mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya akad. Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepatakan yang mereka buat. Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarannya (Ghazaly, 2015).
Akad muzara’ah dan mukhabarah adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, bila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut

## PENDAHULUAN
Makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan pada tahun 2015, konsumsi beras nasional mencapai 114 kg/kapita/tahun. Beras dihasilkan dari pertanian lahan sawah. Tidak semua pemilik sawah mampu mengelola sawahnya sendiri. Dalam pengelolaan sawahnya pemilik sawah dapat melibatkan penggarap sawah dengan cara disewakan, membayar buruh tani, atau dengan melakukan perjanjian bagi hasil.
Perjanjian bagi hasil pertanian diatur oleh Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Sedangkan dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yakni musaqah , muzara’ah , dan mukhabarah (Ghazaly, 2015).
Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan  kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.
Pedoman pelaksanaan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, telah dikeluarkan beberapa peraturan, diantaranya: 1) Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk. 322/Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960; 2) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan

## 24 Jannahar Saddam Ash Shidiqie
mukhabarah , dan bila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut muzara’ah . Dengan adanya UU No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.
Di wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta terdapat praktik bagi hasil antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap sawah. Wilayah ini lahan pertanian semakin terdesak akan kebutuhan lahan untuk pengembangan infrastruktur. Lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan pembangunan infrastruktur yang pesat di wilayah Kabupaten Sleman.
Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan pengarap sawah di Kecamatan Gamping akan dianalisis terkait alasan pemilihan skema bagi hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah, kesesuaian penerapan bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam, serta hambatan untuk melaksanakan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam dalam perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang terus berkembang dalam sepuluh tahun terakhir terdapat beberapa universitas baru, gudang, pabrik, rumah sakit, perumahan dan pembangunan infrastuktur lain dibangun di wilayah tersebut. Pembangunan infrastuktur yang ada berimbas pada pengalihan fungsi lahan sawah produktif. Dengan lokasi yang berbeda akan dapat mengungkapkan perbedaan alasan pemilihan skema bagi hasil, kendala, hambatan, konflik dan peyelesaiannya
(wilayah administrasi) yaitu Ambarketawang, Nogotirto, Balecatur, Trihanggo, dan Banyuraden. Dengan luas wilayah 2.925 Ha, jumlah penduduk 96.304 jiwa, dan tingkat kepadatan sebesar 3.293 per km2.
Luas pertanian sawah di wilayah Kecamatan Gamping semakin menyusut. Pengembangan wilayah seperti adanya universitas/perguruan tinggi, rumah sakit, perumahan, pabrik, gudang, perumahan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang melakukan perluasan pembangunan maupun mendirikan bangunan baru dengan mengalihfungsikan lahan sawah tentu juga turut berkontribusi dalam penyusutan luas lahan sawah produktif di wilayah tersebut. Sawah produktif yang ada sebagian diantaranya dikelola dengan sistem bagi hasil antara pemilik sawah dan pengggarap sawah. Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan pengarap sawah di Kecamatan Gamping akan dianalisis terkait alasan pemilihan skema bagi hasil, dianalisis kesesuaiannya terhadap hukum Islam, dan dianalisis hambatan terhadap pelaksanaan hukum Islam.
SESUAI YANG BELUM/TIDAK
SESUAI PEMILIK SAWAH DI KECAMATAN GAMPING
PENGGARAP SAWAH DI
KECAMATAN GAMPING PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN LAHAN SAWAH HAK &KEWAJIBAN PEMILIK HAK & KEWAJIBAN PENGGARAP
HUKUM ISLAM DALAM KERJASAMA PERTANIAN SESUAI / TIDAK? ALASAN PEMILIHAN SKEMA BAGI HASIL HAMBATAN PELAKSANAAN
HUKUM ISLAM DALAM KERJASAMA PERTANIAN
SESUAI
YANG BELUM/TIDAK SESUAI UU NO.2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN SESUAI / TIDAK? HAMBATAN PELAKSANAAN HAMBATAN PELAKSANAAN
UU NO.2 TAHUN 1960
AN HUKUM ISLAM DALAM KERJASAMA PERTANIAN Bagan 1. Kerangka Pemikiran
Bagan 1. Kerangka Pemikiran
Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang Undang dan Hukum Islam 25 yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah. Berdasarkan Profil Data Kependudukan Kecamatan Gamping Semester I 2015, Kecamatan Gamping merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Gamping terdiri dari lima kelurahan (wilayah administrasi) yaitu Ambarketawang, Nogotirto, Balecatur, Trihanggo, dan Banyuraden. Dengan luas wilayah 2.925 Ha, jumlah penduduk 96.304 jiwa, dan tingkat kepadatan sebesar 3.293 per km2. Luas pertanian sawah di wilayah Kecamatan Gamping semakin menyusut. Pengembangan wilayah seperti adanya universitas/perguruan tinggi, rumah sakit, perumahan, pabrik, gudang, perumahan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang melakukan perluasan pembangunan maupun mendirikan bangunan baru dengan mengalihfungsikan lahan sawah tentu juga turut berkontribusi dalam penyusutan luas lahan sawah produktif di wilayah tersebut. Sawah produktif yang ada sebagian diantaranya dikelola dengan sistem bagi hasil antara pemilik sawah dan pengggarap sawah. Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan pengarap sawah di Kecamatan Gamping akan dianalisis terkait alasan pemilihan skema bagi hasil, dianalisis kesesuaiannya terhadap hukum Islam, dan
dianalisis hambatan terhadap pelaksanaan hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dengan format studi kasus. Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif karena pertimbangan jenis data yang akan dikumpulkan dan dianalisis membutuhkan metode ini. Data yang yang akan dikumpulkan berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Data dalam penelitian ini adalah penerapan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping. Data tersebut tidak diupayakan untuk dikuantifikasikan (dihitung), melainkan diintrepretasikan dan ditangkap apa yang terungkap dari data yang telah dikumpulkan yaitu penerapan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping.
Objek penelitian ini adalah penerapan bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping. Instrumen yang digunakan dalam pemelitian ini adalah Human Instrument, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Data yang diperoleh diuji
Bagan 2. Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dengan format studi kasus. Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif karena pertimbangan jenis data yang akan dikumpulkan dan dianalisis membutuhkan metode ini. Data yang yang akan dikumpulkan berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Data dalam penelitian ini adalah penerapan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping. Data tersebut tidak diupayakan untuk dikuantifikasikan (dihitung), melainkan diintrepretasikan dan ditangkap apa yang terungkap dari data yang telah dikumpulkan yaitu penerapan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping.
Objek penelitian ini adalah penerapan bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping. Instrumen yang digunakan dalam  pemelitian ini adalah Human Instrument, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Data yang diperoleh diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber data. Kemudian data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data direduksi, disajikan, dan diverifikasi untuk penarikan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## Bagan 2. Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman
Kriteria sumber data dalam penelitian ini Menggunakan prosedur purposif dalam menentukan dan menemukan informan. Kriteria informan adalah pemilik dan penggarap sawah yang melakukan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping dengan luas lahan sawah 1000 m 2 atau lebih. Kriteria informan pendukung adalah pejabat pemerintah desa di Kecamatan Gamping dan pejabat pemerintah Kecamatan gamping.
DATA COLLECTION

## DATA DISPLAY

## DATA
REDUCTION CONCLUSION DRAWING/

## VERIFYING
Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014. Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014.

## 26 Jannahar Saddam Ash Shidiqie
keabsahannya menggunakan triangulasi sumber data. Kemudian data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data direduksi, disajikan, dan diverifikasi untuk penarikan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kriteria sumber data dalam penelitian ini Menggunakan prosedur purposif dalam menentukan dan menemukan informan. Kriteria informan adalah pemilik dan penggarap sawah yang melakukan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Gamping dengan luas lahan sawah 1000 m 2 atau lebih. Kriteria informan pendukung adalah pejabat pemerintah desa di Kecamatan Gamping dan pejabat pemerintah Kecamatan gamping.
Tabel 1. Informan Pelaku Perjanjian Bagi Hasil
Lahan Sawah di Kecamatan Gamping Informan Jumlah Pemilik Sawah 9 Penggarap Sawah 6 Total 15 Sumber : Data Primer. Tabel 2. Informan Perangkat Desa dan Kecamatan di Wilayah Kecamatan Gamping Informan Pendukung Jabatan Purwanta Sekertaris Desa Ambarketawang Faizin Kepala Desa Nogotirto Andi Jatmika Sekertaris Desa Balecatur Christina Sekertaris Desa Trihanggo Suprihono Kepala Bagian Pemerintahan Banyuraden Drs. Bitjo Ginting Kepala Seksi Perokonomian dan Pembangunan Kecamatan Gamping Total
6 orang
Sumber : Data Primer.

## PEMBAHASAN
Luas wilayah Kecamatan Gamping adalah 2.925 ha (29,25 km2) atau sekitar 5,1% dari wilayah Kabupaten Sleman (57.482 ha) dan 1% dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogakarta (318.580 ha). Luas wilayah tersebut
di antaranya adalah luas sawah (1.045,7 ha) sekitar 4,21%  dari luas sawah yang ada di Kabupaten Sleman (24.795 ha) dan 1,89% dari luas sawah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (55.117 ha). Jumlah penduduk Kecamatan Gamping pada tahun 2015 adalah 96.304 jiwa atau 9,10% dari jumlah penduduk Kabupaten Sleman (1.063.984 jiwa) dan 2,71% dari jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1.063.984 jiwa). Penduduk di Kecamatan Gamping yang bermata pencaharian di sektor pertanian mencapai 22,57% (9.325 orang) dari jumlah keseluruhan penduduk pekerja di Kecamatan Gamping. Jumlah tersebut adalah 11,27% dari jumlah pekerja di sektor pertanian di Kabupaten Sleman (82.711 orang) dan 1,62% dari jumlah pekerja di sektor pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (575.417 orang).
Berdasarkan data pada Kecamatan Gamping dalam Angka 2013, sektor pertanian yang ada di Kecamatan gamping didominasi oleh sektor produksi padi sawah dengan luas tanam seluas 2.805 ha dan hasil produksi sebesar 191.638 Kuwintal (Kw) atau sebesar 92,80% dari total keseluruhan hasil produksi pertanian. Sedangkan untuk produksi jagung luas tanam produksi jagung 42 ha (2.969 Kw), produksi ubi kayu luas tanam 60 ha (8.634 Kw), produksi kacang tanah luas tanam 25 ha (223 Kw), produksi kedelai luas tanam 2 ha (26 Kw), produksi kacang panjang luas tanam 6 ha (438 Kw), produksi cabe luas tanam 6 ha (353 Kw), dan produksi kangkung luas tanam 36 ha (2.221 Kw). Luas tanam padi sawah di Kecamatan Gamping dapat melihat pada tabel 3. Luas rata-rata sawah yang dimiliki informan (4.611,11 m2) dan yang digarap informan (3.250 m2) di atas rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian Kabupaten Sleman (1.739,04 m2) dan Provinsi DI Yogyakarta (1.474,65 m2). B e r d a s a r k a n   h a s i l   w a w a n c a r a dengan informan, alasan pemilik sawah di Kecamatan Gamping memilih skema bagi hasil dibandingkan dengan skema sewa atau membayar buruh tani dalam mengelola sawahnya karena ingin menikmati hasilnya secara bertahap dan tidak ingin terlibat secara langsung dalam pengelolaan sawah. Alasan
dari penggarap karena adanya kemauan dari pemilik sawah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (petani dan penggarap yang melaksanakan praktek bagi hasil lahan sawah) dan informan pendukung (pejabat pemerintahan di lima desa yang ada di Kecamatan Gamping dan pejabat pemerintahan di Kecamatan Gamping) dapat diketahui bahwa secara keseluruhan menyatakan tidak mengetahui adanya UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian. Temuan ini sama dengan Hutagalung (2004), Malem (2008), Rizki (2011) dan Adhe (2013). Selain itu, seluruh informan tidak mengetahui adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian Hal itu dikarenakan belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun baik terkait UU No.2 Tahun 1960 dan hukum kerjasama pertanian dalam Islam. Praktik bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang telah terjadi turun temurun sejak dahulu kala dan sistemnya tidak banyak mengalami perubahan. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan berdasar kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya.
Drs. Bitjo Ginting, Kepala Seksi Perokonomian dan Pembangunan Kecamatan Gamping memiliki pendapat berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebagai pihak yang melakukan bagi hasil pertanian lahan sawah (sebagai pemilik lahan) diantaranya: terdapat tiga fase dalam posisi tawar antara pemilik dan penggarap sawah di Kecamatan Gamping yaitu dahulu jumlah penggarap lebih banyak dari pemilik sawah, saat sekarang jumlah penggarap semakin berkurang, dan
di masa mendatang jumlah penggarap akan lebih sedikit dari pemilik sehingga dapat meningkatkan posisi tawar dari penggarap (menjadi jawaban untuk menerapkan UU no.2 Tahun 1960).
Berikut adalah tabel yang membandingkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping dengan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam:

## KESIMPULAN
Alasan pemilik sawah memilih bagi hasil dibandingkan sewa karena agar dapat menikmati hasilnya secara bertahap selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Pemilik sawah tidak memilih menggunakan sistem membayar buruh tani karena pemilik tidak ingin terlibat dalam penggarapan sawah. Alasan penggarap memilih sistem bagi hasil adalah karena adanya kemauan dari pemilik.
Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” (½ bagian untuk penggarap dan ½ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya.
Tabel 3. Luas Tanam, Luas Panen, Rata-Rata Produksi, dan Produksi Padi Sawah per Desa di Kecamatan
Gamping Tahun 2013 Desa / Kelurahan Luas (ha) Rata-Rata Produksi (Kw/Ha) Produksi (Kw) Tanam Panen Balecatur 925 925 68,32 63.196 Ambarketawang 437 437 68,01 29.856 Banyuraden 392 392 68,01 26.781 Nogotirto 336 336 68,01 22.956 Trihanggo 715 715 68,01 48.849 Kecamatan 2.805 2.805 68,07 191.638
Sumber : UPT Dinas Pertanian dalam Kecamatan Gamping dalam Angka 2013, diolah

## 28 Jannahar Saddam Ash Shidiqie
Tabel 4. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping Dibandingkan dengan UU No.2
Tahun 1960 dan Hukum Islam Keterangan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Hukum Islam Subjek Perjanjian Pemilik sawah sebagai per orangan dan penggarap sawah sebagai per orangan. SESUAI : pemilik perorangan/ badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah (Pasal 1 huruf b) dan petani penggarap per orangan yang luas tanah yang digarap tidak lebih dari tiga hektar (Pasal 2 ayat 1). SESUAI : Secara etimologi, kerjasama dalam pertanian menurut hukum Islam adalah adanya kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik dan penggarap. Objek perjanjian Hasil dari tanah sawah dan tenaga kerja penggarap sawah. SESUAI : Tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan dan untuk jenis tanaman yang ditanam tidak harus selalu bahan makanan asal tanaman tersebut berumur pendek (Penjelasan Pasal 1 Huruf a). SESUAI : Objek perjanjian bagi hasil pertanian menurut jumhur ulama yaitu manfaat dan hasil kerja petani penggarap dalam kerjasama tersebut sehingga penggarap mendapatkan hak dari hasil tanah tersebut. Bentuk Perjanjian Tidak tertulis (lisan), atas dasar kepercayaan, tidak ada saksi. Tidak dilaporkan kepada Lurah dan tidak disahkan oleh Camat (100%).
73,33% informan menyatakan cukup dengan lisan saja, tidak mau repot dan ditakutkan disangka tidak percaya. 26,77% informan menyatakan lebih baik dengan bentuk tertulis. TIDAK SESUAI : seharusnya dibuat secara tertulis dihadapkan Kepala Desa dan disaksikan dua saksi dari dua belah pihak, Kepala Desa memberikan surat keterangan sebagai bukti pernjian kepada pemilik dan penggarap, kemudian memerlukan pengesahan dari
Camat (Pasal 3 ayat 1 dan PMA
No.4 Tahun 1964) SESUAI : rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumhur ulama tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat ijab dan kabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik dan penggarap secara lisan yang berdasar atas saling percaya.
Temuan ini sama dengan Malem (2008), Riski (2011), dan Adhe (2013)  bahwa perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan hanya dengan menggunakan lisan saja dan tidak tertulis.
Jangka
Waktu
Perjanjian Tidak ada jangka waktu / tidak ditetapkan secara jelas (100%). TIDAK SESUAI : Jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian adalah sekurang-kurangnya tiga tahun bagi sawah dan lima tahun bagi tanah kering. Tahun yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah “tahun kalender”, melainkan “tahun tanaman” (Pasal 4 ayat 1)
TIDAK SESUAI : Menurut jumhur ulama jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian adalah harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian. Berakhirnya Perjanjian Berdasarkan kesepakatan bersama (60%), berdasarkan keinginan pemilik (6,67%), dan berdasarkan keinginan penggarap (33,33%).
Temuan ini sama dengan Malem (2008) dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Payung Kabupaten Karo bahwa mayoritas tidak ditentukan jangka waktu perjanjiannya.
Penyedian Alat dan Bahan Produksi Disediakan seluruhnya oleh penggarap (100%). SESUAI : Biaya bibit, pupuk, ternak, biaya tandur, dan biaya panen dapat berasal dari pemilik, penggarap, maupun dari kedua belah pihak (Penjelasan Pasal 1 huruf d) SESUAI : Jika bibit berasal dari penggarap tanah disebut dengan mukhabarah . Pembayar Pajak Tanah Sawah Dibayar oleh pemilik (100%). SESUAI : Pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah yang sebenarnya dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap (Pasal 9 dan penjelasan Pasal 1 huruf d) Tidak terdapat pembahasan secara eksplisit terkait dengan pembayaran pajak tanah dalam kerjasama bagi hasil pertanian. bersambung ke halaman 29
Keterangan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Hukum Islam
Temuan ini sama dengan Riski (2011) bahwa yang menanggung pembayaran pajak adalah pemilik tanah.
Syarat Khusus untuk Menjadi Penggarap Tidak ada syarat khusus (100%). SESUAI :  Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak untuk mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil adalah dilarang (Pasal 8 ayat 1) Tidak terdapat penjelasan eksplisit, jika dikaitkan dengan suap (risywah) tentu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Penggarap Tidak Mampu Melanjutkan Garapan Dilanjutkan oleh kerabat/ sodara penggarap dengan seizin pemilik (100%). SESUAI : Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena penggarap meninggal dunia, oleh karena itu perjanjian bagi hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama (pasal 5) SESUAI : Apabila penggarap sakit dan tidak mampu melanjutkan garapan, meminta izin kepada pemilik untuk dilanjutkan oleh sodara penggarap, kemudian pemilik mengizinkan, maka hal itu dirasa tidak bertentangan dengan hukum Islam. Waktu Penentuan Imbangan Bagi Hasil Ditentukan sejak awal sebelum mulai tanam (100%). SESUAI : Perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis, jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas (Penjelasan Pasal 3 ayat 1 dan 2) SESUAI : Syarat sah nya akad mukhabarah sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad Bentuk Bagi Hasil Gabah (46,67%); beras (33,33%); uang (13,33%); fleksibel (6,67%). Tidak disebutkan secara khusus bentuk hasil yang dibagi kepada pemilik dan penggarap dalam bentuk apa Tidak disebutkan secara khusus bentuk hasil yang dibagi kepada pemilik dan penggarap dalam bentuk apa Besaran Bagi Hasil Mayoritas (81%) menggunakan sistem turun temurun “ maro ” (50:50), seluruh biaya produksi ditanggung penggarap, hasil panen langsung dibagi dua.
19% lainnya adalah 50:50 dengan biaya dikurangi terlebih dahulu dari hasil, baru dibagi dua.
BELUM SEPENUHNYA  SESUAI : Pedoman umum imbangan antara pemilik dan penggarap 1:1 (satu lawan satu) untuk padi yang ditanam di sawah (Pasal 7 ayat 1), dengan hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen (Pasal 1 huruf d).
SESUAI : Dalam hukum Islam asal disebutkan saat di awal akad maka tetap sah, yang penting bukan ditentukan jumlah tertentu dalam satuan berat/jumal seperti satu ton/dua karung/dan sebagainya.
Informan pemilik: 88,9% menyatakan bagi hasil yang diterapkan sudah cukup adil dan 11,1% menyatakan kurang adil dengan bagi hasil yang diterapkan.
Informan penggarap: 66,67% menyatakan bagi hasil yang diterapkan kurang adil dan 33,33% menyatakan bagi hasil yang diterapkan sudah cukup adil.
Informan pendukung: 66,67% menyatakan bagi hasil yang diterapkan sudah cukup adil dan 33,33% menyatakan kurang adil dengan bagi hasil yang diterapkan.
Yang menyatakan kurang adil karena seharusnya bagi hasil dengan cara maro (50:50) akan tetapi sebelum dibagi dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan selama proses produksi.
Sedangkan dari sudut pandang penggarap mayoritas merasa kurang adil akan tetapi tetap melaksanakannya karena sistem tersebut sudah umum berlaku di masyarakat Temuan ini sama dengan Hutagalung (2004), Malem (2008), dan Adhe (2013) dalam perjanjian bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, bahwa besaran bagi hasil adalah penggarap dapat memperoleh hasil sebesar ½ atau 1/3 bagian.
bersambung ke halaman 30
sambungan dari halaman 28

## 30 Jannahar Saddam Ash Shidiqie
Keterangan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Sawah di Kecamatan Gamping UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Hukum Islam Zakat Hasil Panen Mayoritas tidak langsung disisihkan untuk zakat (93,33%). Hanya 6,67% yang langsung mengeluarkan zakat dari hasil panen. BELUM SEPENUHNYA SESUAI : Bahwa zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab, untuk padi nisabnya 14 kuintal (penjelasan Pasal 7 ayat 2) BELUM SEPENUHNYA SESUAI : Berdasarkan rata-rata produksi sawah di Kecamatan Gamping, dapat diperoleh perhitungan r ata-rata luas sawah yang produksinya dapat mencapai nisab dalam hukum Islam adalah 1.481kg/0,68kg = 2.178 m 2 .
Delapan diantara sembilan pemilik dan seluruh penggarap sawah telah mencapai nisab. Seluruh sawah informan diairi menggunakan irigasi sehingga apabila mencapai nisab zakatnya adalah sebesar 5% Risiko Gagal Panen Mayoritas seluruhnya ditanggung oleh penggarap (95,24%). Hanya 4,76% yang seluruhnya ditanggung pemilik. BELUM SEPENUHNYA SESUAI : Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat daripada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak (Pasal 10). BELUM SPENUHNYA SESUAI : Kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan turut menanggung jika terjadi risiko.

## Sumber : Data Primer
Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian.
Hambatan dalam melaksanakan UU No.2 Tahun 1960 dan hukum Islam dalam Kerjasama Pertanian adalah sebagai berikut: Tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian. Adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama secara turun temurun. Pemilik dan penggarap sawah tidak mau menggunakan cara yang berbelit dan repot, misalnya dengan cara tertulis, selain itu jika dengan tertulis dikhawatirkan menimbulkan rasa saling tidak percaya dan rasa saling mencurigai antara pemilik dan penggarap. Dari sudut pandang pemilik, mayoritas sudah merasa baik dan adil dengan sistem bagi hasil yang biasa digunakan. Sedangkan dari sudut pandang penggarap
mayoritas merasa kurang adil akan tetapi tetap melaksanakannya karena sistem tersebut sudah umum berlaku di masyarakat.
Terdapat tiga fase dalam posisi tawar antara pemilik dan penggarap sawah di Kecamatan Gamping yaitu dahulu jumlah penggarap lebih banyak dari pemilik sawah, saat sekarang jumlah penggarap semakin berkurang, dan di masa mendatang jumlah penggarap akan lebih sedikit dari pemilik sehingga dapat meningkatkan posisi tawar dari penggarap (menjadi jawaban untuk menerapkan UU no.2 Tahun 1960)

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, M.A. 2015, Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualtitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu , Rajawali Pers,  Jakarta. Ahmadi, Rulam. 2014, Metode Penelitian Kualitatif , Ar-Ruzz Media, Jakarta. Bungin, Burhan. 2014, Penelitian Kulitatif untuk Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya , Kencana, Jakarta.
sambungan dari halaman 29
Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang Undang dan Hukum Islam 31 Creswell, John.W. 2015, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih di Antara Lima Pendekatan . Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Ghazaly, Abdul R.., Ghufron, I., & Sapiudin, S. 2015, Fiqh Muamalat , Kencana, Jakarta. Ginting, Malem. 2006, “Pelaksanaan Undang- Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Studi di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo”, Tesis , Universitas Sumatera Utara, Sumetera Utara. Hadikusuma, Hilman. 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Bandung. Harsono, Boedi. 2008, Hukum Agraria Indonesia,
Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya , Ed. Rev, cet.12, Djambatan, Jakarta. Hutagalung, Sanggul. 2004, “Pelaksanaan Perjanjjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara”, Tesis , Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara. Negara, Adhe. 2013, “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”, Skripsi , Universitas Negeri Semarang, Semarang. Riantun, Diah, E. 2012, “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Studi Kasus di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmngu, Kabupaten Karanganyar”, Skripsi , Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Santoso, Urip. 2014, Hukum Agraria, Kajian Komprehensif , Kencana, Jakarta. Sugiyono. 2014, Memahami Penelitian Kualitatif , Alfabeta, Bandung. Suhendi, Hendi. 2014, Fiqh Muamalah , Raja Pers, Jakarta. Supriadi. 2015, Hukum Agraria , Sinar Grafika, Jakarta. Syafe’i, Rachmat. 2001, Fiqh Muamalah , Pustaka Setia, Bandung.
Tanzeh, Ahmad & Suyitno. 2006, Dasar-Dasar Penelitian , El-Kaf, Surabaya. Yuliana, Epi. 2008, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”, Skripsi , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk. 322/ Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 2 Tahun 1960.
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Perimbangan Khusus dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.
Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil.

## Website
Profil Daerah Kabupaten Sleman 2015, www.regionalinvestment.bkpm.go.id/ newsipid/id/demografipendudukjkel. php?ia=3404
Profil Kependudukan DIY dalam Angka 2015, www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah. php?module=statistik&periode Statistik Provinsi DIY 2015, www.slemankab. bps.go.id/subjek/view/id/53